Voume :17, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir Ramah Lingkungan (Penelitian Di Belawan Kota Medan)
Oleh :
Mukidi 1

## Abstract
Natural  resources  as  the  main  supporters  of national  development  need  to  be  considered to  meet  the  interests  of  current  and  future generations.  Therefore,  various  policies  have been  issued  to maintain  the  natural  resources as  capital  to  realize  the  welfare  of  the  entire nation  by  keeping  maintaining  the  carrying capacity  and  the  function  of  the  environment. However,  until  now  there  are  still  a  lot  of damage,  pollution,  and  natural  disasters  due to  the  management  of  natural  resources  that excludes  the  sustainability  of  environmental functions.
The condition is compounded by the decline of vegetation  cover  in  protected  areas,  loss  of mangrove  ecosystems  /  coastal  plants,  the increasing destruction of watersheds, and loss of  water  resources  and  decreasing  quality  of river  and  sea  water.  The  visible  immediate impacts  are  such  as  droughts,  floods  and landslides  in  various  areas  that  cause  human casualties, damage / disrupt the functioning of infrastructure,  and  worsened  access  of  clean water.
Keywords: economic  empowerment,  friendly environment

## Abstrak
Sumber  daya  alam  yang  selama  ini menjadi  pendukung  utama  pembangunan nasional perlu diperhatikan agar dapat memenuhi  kepentingan  generasi  saat  ini  dan masa  depan.  Untuk  itu  berbagai  kebijakan telah  diterbitkan  dalam  mempertahankan sumber daya alam sebagai modal mewujudkan  kesejahteraan  seluruh  bangsa dengan  tetap  mempertahankan  daya  dukung dan  fungsi  lingkungan  hidup.  Namun  Sampai saat  ini  masih  terjadi  berbagai  kerusakan, pencemaran, dan bencana alam akibat
1 Dosen Tetap  Yayasan  UISU,  email  : mayormukidi@gmail.com
pengelolaan sumber daya alam yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Kondisi tersebut diperparah oleh menurunnya  tutupan  vegetasi  di  kawasan lindung, hilangnya
ekosistem mangrove/tanaman  pantai  di  pesisir,  semakin rusaknya  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS), hilangnya  sumber-sumber  air  dan  semakin menurunnya  kualitas  air  sungai  dan  laut. Dampak langsung yang terlihat nyata merugikan seperti terjadinya bencana kekeringan,  banjir  dan  longsor  di  berbagai daerah  yang  menelan  korban  manusia, merusak/mengganggu fungsi infrastruktur yang  sudah  terbangun,  dan  memperburuk akses terhadap air bersih.
Kata  kunci :  Pemberdayan  ekonomi,  Ramah lingkungan
I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang .
Masalah lingkungan timbul karena adanya interaksi antara aktifitas ekonomi dan eksistensi  sumberdaya  alam  (SDA).  Semakin besar jumlah dan intensitas ekploitasi SDA itu, dampaknya terhadap degradasi kualitas lingkungan  ( enveronmental  degradation )  juga cenderung meningkat.dampak atau efek samping    ( side  effek/ekternalities )    tersebut menyangkut  dimensi  ruang  gerak  dan  waktu .Selain itu ,dampak lingkungan itu tidak hanya berdampak  lokal,  regional,    dan  global  tetapi juga  berdampak  jangka  pendek,  menengah maupun jangka panjang terhadap lingkungan 2 . Perubahan  struktur  perekonomian  kota Medan ditandai oleh perubahan pada komposisi  Kontribusi  sektor  primer,  sekunder dan  tersier  yaitu  kebutuhan  bahan  pokok sandang pangan dan papan, sarana
2 Addinul  Yakin, Ekonomi sumberdaya  dan  lingkungan teori  dan  kebijaksanaan  pembangunan  berkelanjutan, Akademika press dengan buku kita raih masa depressindo , Jakarta 1997 kata pengantar
penunjang untuk dapat menfasilitasi kebutuhan  sehari  hari  antara  lain  kebutuhan sarana  elektronik  ,  angkutan,  dan  alat komunikasi  dan  sarana  yang  lain  sesuai dengan  perubahan  tehnologi  yang  semakin maju pesat. Kehidupan masyarakat memerlukan dukungan sarana tehnologi untuk kecepatan dan pemutahiran secara menyeluruh. Sehingga dapat terwujud kesejahteraan  masyarakat    kota  Medan  pada umumnya  dan  masyarakat  pesisir  Belawan khususnya 3 . Proses perubahan tersebut didorong  oleh  proses  akumulasi  dan  proses perubahan  pola  konsumsi  masyarakat  yang timbul  bersamaan  dengan  meningkatnya pendapaatan perkapita penduduk.
Kesejahteraan  masyarakat  merupakan amanat Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945 alinea  3  (tiga)  yang  berbunyi  “ Kemudian  dari pada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan  itu 4 .  Amanat  tersebut  dipertegas dalam Bab XIV pasal 33 ayat 1 “Perekonomian  Nasional  diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
2.Abdilah,  Kebijaksanaan  pemerintah  daerah  kota Medan (KPJ) tahun 2006
4 .Undang –undang  Dasar  1945  hasil  Amandemen dan proses Amandemen UUD 1945 pertama 1999 dan ke empat 2002 ,Sinar grafika jakarta 2002.
ekonominasional ” 5 .
Salah  satu  permasalahan  pembangunan nasional  yang  terpenting  adalah  masih rendahnya  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun 2004-2009  meliputi  5  (lima)  sasaran  pokok dengan  prioritas  dan  arah  kebijakannya sebagai berikut:
1.  Menurunkan jumlah penduduk miskin.
2.  Berkurangnya  kesenjangan  antar  wilayah dengan  meningkatkan  peran  pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi.
3.  Meningkatkan  kuwalitas  manusia  secara menyeluruh, baik dari sisi Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
4.  Memperbaiki mutu lingkungan dan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan.
5.  Membaiknya infrastruktur dengan meningkatknya  kuantitas  dan  kualitas sarana penunjang pembangunan Perubahan  sistem  pemerintahan  dari  pola sentralisasi  ke  desentralisasi  dalam  kerangka demokratisasi  Pemerintahan  Daerah  ditandai dengan  revisi  isi  kebijakan  ( content  of  policy ) dan konteks pelaksanaan ( context of implementation )  kebijakan  Otonomi  Daerah melalui  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  sebagai  pengganti  UU Nomor  22  Tahun  1999 6 .  Pemberian  otonomi kepada  daerah  ditujukan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,
5 .Undang –Undang  Dasar  1945  dan  Amandemen Sinar grafika jakarta 2002,hal 59.
6 Bambang yudoyono,Otonomi Daerah Desentralisasi  dan  pengembangan  SDM  aparatut  pemda dan  dan  anggota  DPRD ,Pustaka  Sinar  Harapan,Jakarta 2001 ,hal 18.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan
serta potensi
dan keanekaragaman  daerah.  Hal  ini  berarti perwujudan  tujuan  Otonomi  Daerah  dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut  diperlukan  suatu  model  manajemen pembangunan desa yang mampu mengakomodasi  dan  mengartikulasi  peran aktif masyarakat sehingga masyarakat senantiasa  memiliki  dan  turut  bertanggung jawab  terhadap  perkembangan  kehidupan bersama 7 .
Dengan keterangan tersebut di atas maka peran dan fungsi Direktorat Jenderal
Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (PMD) Departemen Dalam Negeri sangatlah strategis. Untuk
memperkuat dan mempelancar  tugas  tersebut  maka  Direktorat Usaha  Ekonomi  Masyarakat  (UEM)  sebagai salah  satu  unit  kerja  di  Ditjen  PMD  sangatlah penting  peranannya  dalam  penanggulangan kemiskinan  dan  pemberdayaan  masyarakat terutama  di  bidang  pengembangan  usaha ekonomi masyarakat dan desa 8 .
Direktorat  Usaha  Ekonomi  Menengah (UEM)  dalam  melaksanakan  tugas  tersebut mempunyai fungsi:
1.  Perumusan kebijakan dan fasilitasi
pelaksanaan  usaha  pertanian      dan pangan.
2.  Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha perkreditan dan simpan pinjam.
3.  Perumusan kebijakan dan fasilitasi
pelaksanaan pengembangan produksi dan pemasaran.
4.  Perumusan kebijakan dan fasilitasi
pelaksanaan  peningkatan        usaha ekonomi keluarga.
5.  Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan ekonomi
7 .Iman Jauhari,sosiologi hukum buku  ajar Program PascaSarjana  Magister  Ilmu  Hukum  universitas  panca Budi Medan ,tahun 2008 hal 94
8 Undang –Undag  Republik  Indonesia  Nomor  20  , tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah
perdesaan  dan  masyarakat  tertinggal. Agar  mudah  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  serta  tercapai  maksud  dan tujuannya.
Direktorat  Usaha  Ekonomi  Menengah (UEM)  melakukan  akselerasi  pembinaan usaha  ekonomi masyarakat  dengan  7  agenda utama, yaitu:
1.  Reorientasi  Konsep  Baru  Pembinaan Usaha Ekonomi Menengah (UEM.)
2.  Reposisi  peran  koordinasi  dan  fasilitasi Usaha Ekonomi Menengah (UEM)
3.  Reformulasi  kebijakan  dan  strategi  Usaha Ekonomi Menengah (UEM)
4.  Rekonsolidasi potensi peluang kerjasama.
5.  Revitalisasi  publikasi  dan  manajemen interaksi.
6.  Reorganisasi pola pembinaan manajemen Usaha Ekonomi Menengah (UEM)
7.  Resosialisasi  rencana  aksi  dan  sistem evaluasi.
Manajemen Pemberdayaan Usaha Ekonomi  Masyarakat  (PUEM)  merupakan formulasi  integral  dari  hasil  penterjemahan ulang  visi  dan  misi  serta  hasil  proses kolaborasi  dan  pembelajaran  positif  dari strategi,  kebijakan  dan  program  Direktorat Usaha Ekonomi Menengah (UEM) 9

## B.   Rumusan Masalah
Memperhatikan  latar  belakang  diatas dalam  penelitian  ini  dirumuskan  masalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir di Belawan?
2.  Apa  Kendala  dalam  memberdayakan ekonomi masyarakat  pesisir di Belawan?
9 Keputusan  bersama  Dewan  perwakilan  rakyat Republik  Indonesia  Dan  Presiden  Republik Tentang undang –Undang  Usaha  mikro,Kecil  dan  Menengah Indonesia  ,Prinsip  dan  tujuan  pemberdayaan  bagian  ke satu prinsip pemberdayaan pasal 4

## JURNAL HUKUM KAIDAH
3.  Bagaimana  upaya  pemerintah    kota Medan  khususnya  peran  aparat  penegak hukum dalam menciptakan ekonomi masyarakat  pesisir  di  Belawan  yang ramah lingkungan?

## II.  PEMBAHASAN
A.  Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Belawan Untuk mewujudkan
pembangunan ekonomi  masyarakat  diperlukan  alternatif strategis  yaitu  stretegi  yang  berorientasi  pada sumber  daya  atau Resource  base  Strategy (RBS) yang  meliputi  ketersediaan  sumber daya, faktor keberhasilan serta proses belajar, selain itu juga perlu berorientasi pada kualitas, proses, kinerja,pengembangan, budaya, lingkungan yang berdasarkan pada pembelajaran,  kopetensi, keunggulan,  berpikir sistematik, dan pengetahuan.
Dari  hasil  analisis Strenght,  Weakness, Opurtunity, Threat (SWOT) diperoleh skenario kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam perspektif pengembangan sumberdaya, lokal. 10 yaitu :
a.  Menyusun masterplan pembangunan wilayah pesisir dan laut secara terpadu.
b.  Menyusun Peta Tematik Potensi
Sumberdaya  Wilayah  Pesisir  dan  Laut beserta Nilai Prospektifnya di belawan.
c.   Menetapkan konsep pemberdayaan masyarakat  yang  menjadi  acuan  bagi setiap instansi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaannya secara terpadu.
d.  Mendorong  peran  Lembaga  Pengabdian Masyarakat Perguruan
e.  Tinggi  untuk  Meningkatkan  kapasitas nelayan  dengan  kegiatan  pengembangan
10 Robert L Maltis dan Jhon H Jacson, Manajemen sumber daya manusia, Salemba empat, jakarta, 2001 hal 106
teknologi eksplorasi dan eksploitasi potensi  sumberdaya  wilayah  pesisir  dan laut.
f. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan  wadah      kelembagaan masyarakat yang ada di pesisir belawan.
g.  Meningkatkan  kinerja  jaringan  kemitraan usaha antara masyarakat pesisir (nelayan, pernbudidaya,  pengolah  dan  pedagang) dengan pengusaha, perbankan, dan perguruan tinggi.
h.  Menyalurkan dana kredit ekonomi produktif kepada kelompok-kelompok nelayan  melatui  mekanisme  skim  yang sesuai  dengan  ekonomi  sosial  dan  sifat sumberdaya wilayah pesisir dan laut.
i. Penyelenggaraan  pelatihan,  pemagangan dan studi banding bagi nelayan, pembudidaya,  pengolah  dan  pedagang ikan.
j. Menyediakan  produk  peraturan-peraturan daerah yang melindungi  masyarakat pesisir  dan  sumberdaya  pesisir  dan  laut dari pola pemanfaatan yang tidak mempertimbangkan
kepentingan
masyarakat  setempat  dan  kelestarian sumberdaya.
k.  Meningkatkan  prasarana  dan  sarana ekonomi  dan  fisik  Lingkungan  di    wilayah pesisir belawan.
l. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan  keluarga  masyarakat  pesisir untuk  melakukan  pengelolaan  lahan  pasir dalam  bidang  pertanian,  peternakan  dan pertambakan  dalam  rangka  diversifikasi usaha 11 .
m.  Mewujudkan pembangunan dermaga pendaratan ikan di daerah pesisir belawan
11 Adinul Yakin, ekonomi sumberdaya dan lingkungan implikasi ekonomi dan lingkungan, akademi kaproesindo, Jakarta, tahun 2004, hal 69-70

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat merupakan amanat Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945 alinea  3  (tiga)  yang  berbunyi  “Kemudian  dari pada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu…”. Amanat tersebut dipertegas  dalam  Bab  XIV  pasal  33  ayat  1 “Perekonomian  Nasional  diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” 12 .
Salah  satu  permasalahan  pembangunan nasional  yang  terpenting  adalah  masih rendahnya  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun 2004-2009  meliputi  5  (lima)  sasaran  pokok dengan  prioritas  dan  arah  kebijakannya sebagai berikut:
1.  Menurunkan jumlah penduduk miskin.
2.  Berkurangnya  kesenjangan  antar  wilayah dengan  meningkatkan  peran  pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi.
12 Departemen Pekerjaan umum, direktorat Jendral Cipta karya Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinsn,Kementrian koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta tahun 2007
3.  Meningktkan  kualitas  manusia  secara menyeluruh, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4.  Memperbaiki  mutu  lingkungan  hidup  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan.
5.  Membaiknya infrastruktur dengan meningkatknya  kuantitas  dan  kualitas sarana  penunjang  pembangunan.  Hal  ini juga  sejalan  dengan  pelaksanaan  salah satu  komitmen  global  yang  tercantum dalam dokumen Tujuan.
Gambaran  umum  wilayah  kecamatan medan belawandengan luas wilayah 21,82 Km dengan :
1.  Sebelah  utara  berbatasan  dengan  Selat Malaka
2.  Sebekah timur berbatasan dengan Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  Kabupaten deli Serdang.
3.  Sebelah selatan berbatasan dengan
Kecamatan Medan Labuhan.
4.  Sebelah Barat beerbatasan dengan Kecamatan  Hamparan  Perak  Kabupaten Deli Serdang.
Kecamatan  Medan  Belawan  terdiri  dari  6 (enam) Kelurahan 13 :
a.  Kelurahan Belawan I b.  kecamatan Belawan II
c.  Kelurahan Belawan Bahagia
d.  Kelurahan Belawan Sicanang
e.  Kelurahan Belawan Bahari
f. Kelurahan Bagan Deli
Dalam  Hal  ini  lokasi  kajian  adalah Keluraha Belawan sicanang. Kelurahan Belawan  sicanang  terletakditengah  tengah kota  Medan  .Kelurahan  Belawan  Sicanang
13 Sumber data dari kantor Kecamatan Belawan Kota Medan  Tahun 2009

## JURNAL HUKUM KAIDAH
dari  Kurang  lebih  3  Km,  dan  merupakan Kelurahan yang mempunya linta sektoral yang cukup  tinggi,  mudah  di  jangkau  dari  segala arah dengan sarana transportasi dan merupakan  gerbang  masuk  perokonomian kota medan.Kelurahan belawan sicanng berbatasan  dengan  kecamatan  Deli  serdang  I disebelah Utara, disebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Pekan Labuhan,  sebelah  Barat  Berbatasan  dengan Hamparan Perak dan sebelah timur berbatasan  dengan    Belawan  Bahari  dan Belawan Bahagia.
Perokonomian di Kelurahan topang dengan  perdagangan  ,nelayan  dan  home industri  sedangkan  mayoritas  di    Kelurahan Medan  sicanang  sebagai  nelayan  tradisonal dan buruh pelabuhan.
Jumlah  penduduk  Kelurahan  Belawan Sicanang Sesuai  dengan data sensus 12.053 jiwa  dengan  penduduk  dewasa  5.487  jiwa, penduduk miskin berjumlah 669 KK, penduduk perempuan  396  jiwa,  sebanyak  1203  KK  dan terdata  1300  KK  keluarga  dan  300  KK  pra sejahtera.Tingkat pendidikan formal masyarakat Kelurahan Belawan sicanang rata- rata  SD  5.677  orang, SLTP  3.641  orang  SMA 3.011 orangdan Sarjana 180 orang 14 .
Mayoritas  penduduk  Kelurahan  Belawan Sicanang  beragama  islam  sebanyak  6.982 oorang,  Kristen  5.788  orang.  Katolik  1.646 orang, Hindu 65 orang dan Budha 67 orang.
Pembangunan Badan
Keswadayaan
Masyarakat (BKM) MANDIRI dilakukan
dengan proses pemilihan tingkat basis/lingkungan  tanpa  ada  calon  dan  tanpa kampanye,  pemilihan  yang  dimulai  dari lingkungan  dengan  memilih  warga  yang
14 Sumber data Siti Rahma Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri Kelurahan Sicanang Belawan Kota Medan tahun 2009
memenuhi kriteria nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, adil, kerelawanan. Jumlah anggota BKM  yang  disepakati  untuk  utusan  dari lingkungan antara 10-12 orang, kemudian dari semua  utusan  lingkungan/infra  struktur  yang berjumlah 20 lingkungan melakukan pemilihan di tingkat kelurahan. Ketika pemilihan ditingkat kelurahan  disepakati  jumlah  anggota  BKM adalah  tiga  belas  (13)    orang,  Kemudian membahas  AD  dan  Tata  tertib  Pemilihan Anggota BKM 15 .
Pelaksanaan  pemilihan  anggota  BKM dilaksanakan  di  SD  Neg  No.  065005    pada tanggal  17  Nopember  2007,  dan  usulan- usulan  nama  BKM  yang  diajukan  paserta utusan  akhirnya  menetapkan  nama  BKM adalah  BKM  Mandiri.  Dan  misi  BKM  Mandiri adalah  membangun  ikatan  kebersamaan (modal sosial) dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai universal kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial,  menumbuhkan kelompok-kelompok peduli, serta kesatuan sosial sesama masyarakat
kelurahan agar saling
bekerjasama demi kepentingan dan kebutuhan  bersama    yang  pada  gilirannya akan memperkuat keswadayaan masyarakat.
Visi  Badan  Keswadayaan  Mayarakat (BKM) MANDIRI adalah menciptakan
masyarakat yang mandiri di bidang lingkungan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Setelah terbentuknya
Badan Keswadayaan  Mayarakat  (BKM)  MANDIRI terdiri  dari  13  Anggota  Badan  Keswadayaan Mayarakat  (BKM)  MANDIRI  maka  seluruh anggota  BKM  “MANDIRI”  harus  menjalankan tugas  dan  amanah  yang  terkandung  di Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Rumah Tangga  (ART)  BKM  seperti  :Meneruskan
15 Data Geografi sumber data Siti Rahma Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri Kelurahan Sicanang Belawan Kota Medan tahun 2009

## JURNAL HUKUM KAIDAH
kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan penanggulangan kemiskinan 16 a.  Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama      meneruskan  Visi  dan
Misi,  rencana  strategis  serta  rencana program penanggulangan kemiskinan
b.  Mendorong berlangsungnya proses
pembangunan partisipatif dari tahap penjajakan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan  dan  pemeliharaan  hingga monitoring dan evaluasi.
Setiap  Organisasi  pasti  ada  perbedaan pendapat  dan  Ide,  tapi  di  BKM  ‘MANDIRI” keberagaman  ide  pendapat  menjadi  suatu Program  yang  indah  untuk  di  wujudkan selama tidak bertentanngan dengan nilai- nilai kemanusiaan  dan  AD/ART. BKM  ‘MANDIRI”. Perselisihan pendapat di Forum selalu diselesaikan  di  Forum  juga,  tidak  boleh dibawah  keluar  forum,  itulah  yang  membuat BKM “MANDIRI” tetap solid. Kami mempunyai Motto  “Siapapun  Faskelnya,  “BKM  MANDIRI” tetap  di      P.  Sicanang  menjalankan  amanah masyarakat.
Organisasi  BKM  MANDIRI  melaksanakan kegiatan program penanggulangan kemiskinan  yang  disepakati  seluruh  warga masyarakat  kelurahan  Belawan  Sicanang, baik  dengan  sumber  dana  P2KP  maupun sumber dan lainnya, BKM MANDIRI membentuk unit-unit pengelola sesuai kebutuhan,  yang  setidaknya  terdiri  dari  Unit Pengelolah  Lingkungan/infra  struktur  (UPL), Unit  Pengelolah  Keuangan  (UPK),  Unit Pengelolah Sosial (UPS) serta Unit
Pengelolah  Pengaduan  Masyarakat  (PPM).
BKM  serta  UPL,  UPS  dan  UPK  tetap  harus senantiasa berorientasi pada pelayanan
16 Ibid hal 24
masyarakat  miskin  dan  termiskin  diwilayah kerjanya.  Sedangkan  keberadaan  dari  unit pengelola  ekonomi  dan  BKM  MANDIRI  pada dasarnya  dimaksudkan    untuk  memperkuat kapasitas pelayanan unit-unit pengelola terhadap warga miskin dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan yang
produktif 17 . Masing-masing
unit pengelola berkedudukan  di  kantor  BKM  mandiri  dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana sesuai  cakupan  bidangnya  masing-masing, sebagaimana diputuskan dalam PJM Pronangkis  serta  langsung  bertanggungjawab kepada BKM.
Untuk  dapat  menanggulangi  masalah kemiskinan  di  kelurahan  Belawan  Sicanang langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  adalah penyusunan PJM Pronangkis.
PJM
Pronangkis  BKM  MANDIRI  disepakati  pada tanggal  06  Desember  2006.  Tujuan  diadakan PJM Pronangkis adalah agar tercipta kesadaran  masyarakat  terhadap  masalah kemiskinan  yang  harus  dengan  segera ditanggulangi oleh seluruh lapisan masyarakat dan  pelaku  pembangunan  dengan  tujuan meningkat  kan  rasa  solidaritas,  senasib  dan sepenanggungan 18 .
Pembiayaan kegiatan dalam PJM Pronangkis  di  kelurahan  Belawan  Sicanang dialokasikan  oleh  Program  Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sejumlah Rp. 500.000.000.-  dengan  komposisi  swadaya masyarakat Rp. 243.170.000. Bantuan Bantuan  Langsung  Masyarakar  (BLM)  P2KP dalam  penyaluran  kepada  penerima  manfaat dibagi dalam 3 termin antara lain :
17 Siti  Rahmah,  profoil  BKM  MANDIRI  Keluraha  Belawan Sicanangth 2009 hal 11
18 Sumber  data  BKM  MANDIRI  Kelurahan Belawan Sicanang th 2009

## JURNAL HUKUM KAIDAH
1.  BLM  I  Rp  100.000.000.-  Meliputi  program sosial,  lingkungan/Infra  struktur    dan ekonomi pelatihan.
2.  BLM II  Rp.250.000.000.- meliputi  program sosial, lingkungan/infra struktur dan ekonomi dana bergulir.
3.  BLM III Rp.150.000.000.- meliputi program sosial, lingkungan/infra struktur dan ekonomi dana bergulir.
Sejak  tahun  2007  sampai  sekarang dengan  jumlah  pengurus  sebanyak  3  orang. Yaitu  UPS,  UPL,    dan  UPK.  UPK mempunyai 2  orang  pembantu  yaitu  kasir  dan  juru  tagih. Penyaluran  dana  bergulir  dengan  dana  awal sebesar  Rp.  150.000.000,-      untuk  60  KSM, dengan total penerima manfaat  sebanyak 300 orang  dengan  tingkat  pengembalian    (RR) 99%.    Dana  BLM  III  Rp.  75.000.000,-    untuk 30  KSM.    dengan  total  penerima  mamfaat sebanyak  150  orang,  dan  program  pinjaman dana bergulir masih terus berlangsung bergulir sampai    sekarang  masih  berjalan  dengan tingkat  Untuk BOP BKM tingkat pengembalian (RR)  diatas  90%.dan  Biaya  Operasional (BOP)  BKM  sebesar  RP  10.  000.  000.  untuk biaya operasional BKM .
Transparansi  adalah  pempublikasian    dan penyebarluasan segala informasi yang berkaitan  dengan  kegiatan  dan  keuangan dana  bantuan  P2KP yang  dikelolah  oleh  BKM MANDIRI kepada masyarakat kelurahan
Belawan  Sicanang  serta  pihah-pihak  lainnya secara terbuka melalui papan-papan informasi,  buletin  dan  berbagai  media  yang dimungkinkan.    Untuk  menjaga  transparansi pengelolaan  kegaiatan  dan  penggunaan  dana BLM P2KP,BKM MANDIRI, telah menyebarluaskan kepada masyarakat kelurahan  Belawan  Sicanang  pada  umumnya, lingkungan  khususnya,  Segala  keputusan yang  telah  ditetapkan,  PJM  dan  Renta
Pronangkis,  perkembangan  organisasi  dan kegiatan  unit-unit  pegelolah,  laporan  posisi keuangan,  Kelompok  Swdaya  Masyarakat (KSM)  serta  anggota  yang  memperoleh pinjaman dana bergulir dengan cara :
1. Penempelan  kegiatan  di  papan  informasi yang  tersebar  luas  di  lima  lokasi  yang mudah dilihat dan dibaca semua warga.
2. Mengadakan pertemuan berkala atau rutin minimal sebulan sekali dengan KSM/panitia,  masyarakat  dan  perangkat- perangkat  kelurahan  guna  membahas perkembangan  program  serta  mencari solusi  untuk  mengatasi  semua  hal-hal yang berhubungan dengan program.
3. Kemudian  menyurati  KSM-KSM  atas semua  keputusan  yang  telah  dirumuskan oleh  BKM  untuk  disebarluaskan  kepada masyarakat.
Selain  menerapkan  prinsip  transparansi, BKM juga telah melaksanakan prinsip akuntabilitas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan beberapa cara yang ditempuh oleh BKM :
1.  Seperti dalam hal melakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak (misalnya peta kemiskinan, pronangkis, KSM penerima  manfaat  dan  lain-lain)  BKM MANDIRI terlebih dahulu  melakukan konsultasi/evaluasi  dengan  masyarakat untuk menerima masukan sebelum disebarluaskan ke papan-papan informasi 19 .
2.  Anggota-anggota BKM juga telah mengadakan pertemuan koordinasi triwulan  atau  sesuai  dengan  AD/ART dengan  mengundang  seluruh  UP-UP, KSM,  dan  perwakilan  masyarakat  (kepala lingkungan) .
19 Ibid hal 30

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Untuk menyampaikan perkembangan kegiatan,  membahas  permasalahan  serta merencanakan kegiatan berikutnya. BKM  MANDIRI  telah  mengadakan  Rapat Warga  Tahunan  (RWT)    yang  bertujuan melaporakan  semua  kegiatan  yang  telah dilakukan mulai  dari  BLM  tahap  I  hingga  BLM tahap III.
Laporan  pertanggung  jawaban  (LPJ) terakhir  dalam  RWT  dilaksanakan  pada tanggal    06  November  2008    di  kantor Kelurahan  Belawan  Sicanang   yang dihadiri oleh  warga  masyarakat,  perwakilan  tokoh masyarakat, aparat kelurahan serta perwakilan  KSM  dan  Fasilitator  dan  Senior Fasilitator dan PJOK Belawan Pulo Sicanang 20 .
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka  memberdayakan  ekonomi  masyarakat di  kelurahan  Belawan  Sicanang  antara  lain dengan beberapa Pendekatan
1.    Pendekatan  kelembagaan.  Bahwa untuk meperkuat posisi tawar masyarakat,
mereka haruslah terhimpun dalam kelembagaan yang kokoh, sehingga segala  aspirasidan  tututan  mereka  dapat di  salurkan  secara  baik.  Kelembagaan  ini juga  dapat  menjadi  penghubung  antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan  ini  juga  bisa  menjadi  forum untuk  menjamin  terjadinya  penguliran dana produktif diantara kelompok lain.
2. Pendekatan pendampingan.
Keberadan  pendamping  memang  sangat perlu  dan  di  butuhkan  dalam  setiap program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat belum dapatberjalan sendiri karena
20 Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LPJ)    BKM MNDIRI  di  Kantor  Kelurahan  Belawan  Sicanang    tanggal 06 Nopember 2008
kekurangtauan,  tingkat  penguasaan  ilmu pengetahuan  yang  rendaah,atau  mungkin masih  kuatnya  ketergantungan  mereka karrena  belum  pulihnya  rasa  percatya  diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu peran pendamping sangatlah vital terutama
mendapingi masyarakat menjalankan ativitas ushanya.namun yang terpenting  dari  pendamping  ini  adalah menempatkan  orang  yang  tepat  pada kelompok yang tepat.
3.    Dana  Usaha  Produktif  Bergulir.  Pada program Pemberdayaan ekonomi Masyarakt Pesisir (PEMP) juga disediakan dana  untuk  mengembangkan  usaha- usaha  produktif  yang  menjadi  pilihan  dari masyarakat  itu  sendiri.  Setelah  kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus  menyisihkan  keuntungannya  untuk digulirkan  kepada  kelompok  masyarakat lain  yang  membutuhkannya.    Pengaturan pergulirannya  akan  disepakati  di  dalam forum  atau  lembaga  yang  dibentuk  oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping  Perluasan  akses  sumber permodalan 21 .
Dewilyah  Keluraha  Belawan  Sicanang Dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan  orgnisasi  BKM  MANDIRI.  BKM MANDIRI  melaksanakan  kegiatan  program kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  yang disepakati  oleh  Kelurahan  Belawan  Sicanang, baik  dengan  sumber  dana  P2KP  maupun sumber  yang  lain,  BKM  MANDIRI membentuk
21 Departemen  Pekerjaan  Umum  Direktorat Jendral  cipta  Karya  Program  Nasional  Peberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri , Tim Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  sumber  dan  permodalan  th 2007

## JURNAL HUKUM KAIDAH
unit-unit  pengelolaan  sesuai  kebutuhan,  yang setidaknya  terdiri  dari  Unit  Pengelolaan Lingkungan/Infra Struktur (UPL). Unit Pengelola  Keuangan  (UPK),  Unit  pengelola Sosial (UPS) serta Unit Pengelolaan Pengaduan  Msyarakat  (UPPM).BKM  serta UPL,UPK  dan  UPS  tetapberorientasi  kepada pelayanan  masyarakt  miskin  dan  termiskin diwilayah  kerja  ,  sedang  keberadaan  dari  unit pengelolaekonomi BKM MANDIRI pada dasarnya  di  maksudkan  untuk  memperkuat kapasitas  pelayanan  unit-unit  pengelolaan terhadap warga miskin dengan cara mengembangkan kkegiatan-kegiatan yang produktif. Masing-masing unit pengelola berkedudukan di kantor BKM MANDIRI dalam melaksakan  kegiatan  dan  pengelolaan  dana sesuai  cakupan  bidang  masing  masing, sebagai mana diputuskan dalam PJM pranongkis  serta  lansung  bertanggung  jawab kepada BKM.
B.  Kendala Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di

## Belawan
Rendahnya kesadaran hukum masvarakat
tersebut  di  atas,  berdasarkan  uraian  yang dikemukakan oleh masvarakat maupun informan  dapat  dikelompokkan  dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
1.  Faktor Ekonomi Masyarakat
Jawaban  yang  diberikan  oleh  responden maupun  informan  bahwa  faktor  ekonomi (40%)  merupakan  salah  satu  sebab  mereka melakukan tindakan yang merusak lingkungan dengan  menangkap  ikan  dengan  cara  yang illegal. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan ikan  sebanyak mungkin  dengan mudah  tanpa  memperhitungkan  akibat  yang terjadi.  Kehidupan  masyarakat  khususnya sangat  tertekan  dengan  masih  banyaknya
pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  nelayan asing yang menangkap ikan dengan alat yang canggih  dengan  melakukan  tangkapan  yang berlebihan  Akibat  dan  tindakan  tersebut nelaván  trasional  sangat  dirugikan  dan berkurangnya hasil tangkapan dengan menggunakan alat yang tradisional pula.
2.  Lemahnya  Pengawasan  dan  Penegakan Hukum
Lemahnya  pengawasan  dan  penegakan hukum  merupakan  sebab  yang  kedua  (35%) masyarakat melakukan tindakan yang melanggar  hukum.  Perilaku  masyarakat  yang melanggar  hukum  tidak  dibarengi  dengan pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang memadai,  sehingga  tidak  dapat  menekan pelanggaran yang terjadi. Lemahnya pengawasan  dan  penegakan  hukum ini  diakui oleh pihak terkait, sehingga perbuatan tersebut  kerap  dilakukan  oteh  masyarakat 22 . Apabila  pengawasan  dan  penegakan  hukum dilakukan secara tegas, pelanggaran- pelanggaran yang terjadi dapat ditekan sedikit demi  sedikit  sehingga  pelaku  pelanggaran tidak  memiliki  keberanian  untuk  melakukan perbuatannya lagi.
3.  Kurangnya Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat.
Kesadaran  hukum  lingkungan,  baik  itu pelestarian  maupun  pengelolaannya,  pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum  yang  tinggi,  karena  manusia  memiliki hubungan  sosiologis  maupun  biologis  secara langsung  dengan  lingkungan  hidup  di  mana dia ber Kesadaran hukum masyarakat merupakan  salah  satu  bagian  dari  budaya hukum.  Dikatakan  sebagai  salah  satu  bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya
22 P. Joko subagyo, hukum Lingkungan Hidup, Perusakan Lingkungan dan Penanggulanganya, Rineka Cipta, Jakarta 1992, hal 22-61

## JURNAL HUKUM KAIDAH
hukum  hanya  meliputi  kesadaran  hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha,  parlemen,  pemerintah,  dan  aparat penegak hukum 23 .
Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap  paling  tahu  hukum  dan  wajib menegakkannya,  justru  dari  oknumnyalah yang  melanggar  hukum.  Hal  ini  menunjukkan kesadaran  hukum  yang  masih  rendah  dari pihak yang seharusnya menjadi “tauladan bagi masyarakat 24 .  Apabila  masyarakat  hanya mengetahui  adanya  suatu  ketentuan  hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada  apabila  mereka  memahaminya  dan seterusnya 25 .  Kesadaran  hukum  meliputi berbagai aspek kehidupan dan tingkat kesadarannya  bisa  berbeda-beda  tergantung tingkat aplikasi faktor-faktor di atas. Selain itu, kesadaran  hukum  juga  ditentukan  oleh  sudut pandang masing-masing individu dalam melihat “hukum”. Kesadaran Hukum Lingkungan  Kesadaran  hukum  lingkungan, baik  itu  pelestarian  maupun  pengelolaannya, pada  hakikatnya  manusia  harus  memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara  langsung  dengan  lingkungan  hidup dimana  dia  berada,  sejak  dia  lahir  sampai meninggal dunia.
Namun kesadaran hukum masih dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  seperti ekonomi,  sosial,  budaya  dan  lain-lain.  Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya strategis  untuk  menumbuhkan  kesadaran hukum  tersebut,  baik  dari  sisi  mental
23 Mr. Lj Van Apeldoon, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, th 2004, hal 15
24 P.  Joko  subagyo,  Hukum  Lingkungan  Hidup, Rineka Cipta ,2002, hal 83
25 Soerjono  Soekanto, Kesadaran  hukum masyarakat  menyangkut  faktor-faktor  apakah  suatu ketentuan  hukum  diketahui,  dimengerti,  ditaati  dan diharga i.
manusianya  maupun  dari  segi  kebijakan. Sinergi  keduanya  penting,  karena  kesadaran hukum  itu  ada  yang  tumbuh  karena  memang sesuai  dengan  nilai  yang  dianutnya.  Misalnya orang  yang  suka  dengan  hidup  bersih,  maka ia tidak akan membuang sampah sembarangan 26 . Kesadaran hukum juga dapat tumbuh  karena  takut  dengan  sanksi  yang dijatuhkan.  Kesadaran  semu  inilah  yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita.
Kurangnya  upaya  peningkatan  kesadaran hukum  masyarakat    terhadap  pelestarian fungsi  lingkungan  juga  merupakan  salah  satu sebab  (15%).  Upaya-upaya  hukum  terhadap masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan  ¡ni  sangat  jarang  dilakukan.  Pihak Bapedalda  Kota  Medan  mengatakan  mereka hanya  melakukan  penyuluhan  satu  kali  dalam setahun  dan  dilakukan  hanya  2  Jam.  hukum ini  pernah  juga  dilakukan  oleh  TNI  Angkatan Laut    pada  tahun  1998.  Masvarakat  Belawan sangat  tergantung  pada  keberadaan  sumber daya  laut.  Namun  pengetahuan  akan  nilai sumber  dava  laut  tersebut  masih  rendah sehingga membawa mereka pada pemanfaatan  sumberdaya  pesisir  dan  lautan secara  tidak  ramah  lingkungan.  Peningkatan sumber  daya  manusia  untuk  memenangkan daerah  penangkapan  masih  sangat  kurang perhatiannva.  sehingga  masvarakat  nelaván melakukan  tindakan-tindakan  yang melanggar hukum 27 .
4.  Sikap  Masyarakat  Terhadap  Hukum  yang Berlaku
Lepas dari penyebab kesadaran hukum itu muncul,  yang  berbahaya  adalah  apabila kesadaran  hukum  itu  telah  ada  namun
26 P.  Joko  subagyo,  Hukum  Lingkungan  Hidup, Rineka Cipta ,jakarta 2002, hal 18-19
27 Surat  edaran  Direktorat  Jendral  Periknan No/k/220/D4-T44/91  tentang  Penakapan  ikan  dengan bahan  peledak/alat  terlarang  ditujukan  kepada  Dinas Perikanan daerah Tingkat I seindonesia

## JURNAL HUKUM KAIDAH
kemudian  menurun  bahkan  hilang  karena faktor  eksternal,  seperti  penegakan  hukum yang tidak tegas dan tebang pilih. Hal ini akan menurunkan  kesadaran  hukum  masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  hukum.  Jadi,  upaya menumbuhkan  kesadaran  hukum  tidak  cukup dengan  menuntut  masyarakat,  tetapi  juga harus disertai dengan tauladan dan penegakan hukum.
Manusia,
baik kedudukannya  sebagai  anggota  masyarakat, sebagai pelaku usaha, sebagai aparat penegak
hukum,
maupun sebagai pembuat/pengambil  kebijakan,  harus  memiliki kesadaran hukum lingkungan meskipun secara  bertahap,  dari  sekedar  mengetahui sampai  dengan  menaati  dan  menghargai berbagai  ketentuan  hukum  lingkungan  yang ada.  Bagi  individu  dimasyarakat,  misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan.  Bagi  pelaku  usaha,  misalnya melakukan  AMDAL  dan  pengelolaan  limbah yang  dihasilkan.  Sementara  bagi  Pemerintah, misalnya dengan memperketat proses AMDAL dan  perizinan,  serta  menindak  tegas  pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya, seperti  memberikan  AMDAL  dan  izin  tanpa prosedur yang seharusnya.
C.  Upaya  Pemerintah  (Pemko  Medan)  dan Peran Aparat Hukum Dalam Menciptakan Ekonomu Masyarakat Pesisir Di Belawan Yang Ramah Lingkungan Hal-hal
yang berkaitan dengan
pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era  otonomi  daerah  antara  lain  sebagai berikut.
1.  Ego sektoral dan daerah. Otonomi daerah yang  diharapkan  dapat  melimbahkan sebagian kewenangan
mengelola
lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan  masih  sering  nampak  dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, hidup, demikian juga ego sektor.
Pengelolaan  lingkungan  hidup  sering dilaksanakan overlaping antar sektor yang satu dengan sektor yang lain
2.  Tumpang tindih perencanaan antar sektor.
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan  lingkungan  hidup)  terjadi tumpang  tindih  antara  satu  sektor  dan sektor lain
3.  Pandanaan  yang  masih  sangat  kurang untuk  bidang  lingkungan  hidup.  Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang  memadai  apabila  mengharapkan keberhasilan  dengan  baik.  Walaupun semua orang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya  PAD  masih  terlalu  rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan  lingkungan  hidup,  diperparah lagi  tidak  adanya  dana  dari  APBN  yang dialokasikan  langsung  ke  daerah  untuk pengelolaan lingkungan hidup.
4.  Keterbatasan sumberdaya manusia.
Harus  diakui  bahwa  didalam  pengelolaan lingkungan  hidup  selain  dana  yang memadai  juga  harus  didukung  oleh sumberdaya  yang  mumpuni.  Sumberdaya manusia seringkali masih belum mendukung.  Personil  yang  seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat pemda)  banyak  yang  belum  memahami secara  baik  tentang  arti  pentingnya lingkungan hidup.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
5.  Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan  profit  dari  sisi  ekonomi. Sumberdaya  alam  seharusnya  digunakan untuk  pembangunan  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya  tidak  demikian;  eksploitasi bahan tambang, logging hanya menguntungkan  sebagian  masyarakat, aspek lingkungan hidup yang seharusnya, kenyataannya  banyak  diabaikan.  Fakta menunjukkan bahwa tidak terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan  hidup 28 .  Masalah  lingkungan hidup  masih  belum  mendapatkan  porsi yang semestinya.
6.  Lemahnya implementasi paraturan perundangan. Peraturan perundangan yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup,
cukup
banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan  peraturan  perundangan dengan  baik,  bahkan  mencari  kelemahan dari  peraturan  perundangan  tersebut untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuannya.
7.  Lemahnya  penegakan  hukum  lingkungan khususnya  dalam  pengawasan.  Berkaitan dengan implementasi
peraturan
perundangan  adalah  sisi  pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan.
Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum.
8.  Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman dan kesadaran  akan  pentingnya  lingkungan
28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tersirat memuat kententuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat
hidup  sebagian  masyarakat  masih  lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat  golongan  bawah,  tetapi  dapat juga  masyarakat  golongan  menegah  ke atas,  bahkan  yang  berpendidikan  tinggi pun  masih  kurang  kesadarannya  tentang lingkungan hidup.
9.  Penerapan  teknologi  yang  tidak  ramah lingkungan.  Penerapan  teknologi  tidak ramah  lingkungan  dapat  terjadi  untuk mengharapkan  hasil  yang  instant,  cepat dapat dinikmati. Mungkin dari sisi ekonomi menguntungkan tetapi mengabaikan dampak  lingkungan  yang  ditimbulkan. Penggunaan  pupuk,  pestisida,  yang  tidak tepat  dapat  menyebabkan  pencemaran lingkungan 29 . Perlu dicatat bahwa sebetulnya  di  tiap-tiap  daerah  terdapat kearifan lokal yang sering sudah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan  secara  turun-temurun.  Tentu saja  masih  banyak  masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerahdaerah  otonom  yang  hampir  tidak mungkin untuk diidentifakasi satu per satu, yang  kesemuanya  ini  timbul  akibat “pembangunan”  di  daerah  yang  pada intinya ingin mensejahterakan masyarakat, dengan  segala  dampak  yang  ditimbulkan. Dengan  fakta  di  atas  maka  akan  timbul pertanyaan, apakah sebetulnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
masih diperhatikan  dalam  pembangunan  kita. Apakah kondisi lingkungan kita dari waktu ke waktu bertambah baik, atau bertambah jelek?  Hal  ini  sangat  diperkuat  dengan fakta  seringnya  terjadi  bencana  alam  baik
29 Imama Supardi, lingkungan hidup dan kelestarianya, siklus hubungan ekologi dan produksi pertanian, Alumni Bandung 2003 hal 80

## JURNAL HUKUM KAIDAH
tsunami,  gempabumi,  banjir,  kekeringan, tanah  longsor,  semburan  lumpur  dan bencana  alam  lain  yang  menyebabkan lingkungan  kita menjadi  turun  kualitasnya. Tentu  saja  tidak  ada  yang  mengharapkan itu semua terjadi. Sebagian bencana alam juga  disebabkan  oleh  ulah  manusia  itu sendiri.
Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran  Rencana  Kerja  Pemerintah    serta memberikan  kontribusi  terhadap  pelaksanaan prioritas  pembangunan  nasional  antara  lain meliputi:
1.  Pemberdayaan Masyarakat
Selama  tahun  2007,  hasil  yang  diperoleh antara lain sebagai berikut :
a.  Penguatan  Kelembagaan  Pendukung Pemberdayaan masyarakat
b.  Pendampingan Kegiatan
Pemberdayaan  Masyarakat  melalui Tenaga  Pendaming  Desa  (TPD), Tenaga  Pendamping  Teknologi  (TPT) dan Penyuluh Perikanan.
c.  Penguatan Modal Usaha melalui Dana
Penguatan  Modal  Usaha  Budidaya dan  Dana  Ekonomi  Produktif  pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Disamping  itu,  tetap  mengupayakan fasilitasi dukungan pembiayaan/permodalan,  antara  lain melalui perbankan, Perum Pegadaian, BUMN (melalui dana PKBL),
perusahaan  swasta  (melalui  dana
CSR), program sertifikasi tanah nelayan,  dan  jaminan  sosial  tenaga kerja.
d.  Bantuan  sarana  prasarana  dalam rangka  menekan  biaya  produksi,
antara  lain  melalui  pembangunan
Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)/ Stasiun  Pompa  Bahan  Bakar  Nelayan (SPBN).  Sampai  tahun  2007,  kedai pesisir, dan pemasangan alat penghemat  BBM  pada  kapal-kapal perikanan nelayan.
e.  Pemberdayaan  lingkungan  berbasis masyarakat  (PLBPM)  di  23  lokasi Kabupaten/Kota.
2.  Revitalisasi Perikanan 30
3.  pelaksanaan  pengelolaan  DAS  dapat digunakan dan dapat dikombinasikan satu dengan yang lainnya
Peranan pemerintah, swasta dan masyarakat  dalam  hal  ini  menjadi  bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola  lingkungan pesisir dan laut. Dewasa  ini,  pengelolaan  lingkungan  secara terpadu disinyallir terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka  menyeimbangkan  antara  pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Namun demikian,  hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan akan  adanya  bentuk-bentuk  pengelolaan  lain yang  lebih  aplikatif  (applicable)  dan  adaptif (acceptable).  Salah  satu  bentuk  pengelolaan yang  cukup  berpeluang  memberikan  jaminan efektifitas dalam pengimplementasiannya adalah  pengelolaan  berbasis  masyarakat (community based management).
Peran aparat penegak hukum dan pengamanan          pelabuhan          dan  pantai  di pesisir  belawan  Praktis  baru  pada  saat kejatuhan era Orde Barulah usaha nyata untuk pelahan- lahan  “merebut”  posisi  kedaulatan penegakan  hukum  yang  diidam-idamkan terang-terangan  digulirkan  untuk  melengkapi pola pendekatan yang selama ini dilakukan
30 Dina sPerikanan dan Kelautan Kota Medan, Pengembangan SDM Nelayan, Pembudidayaan ikan dan pengelolaan hasil perikanan, Lakip tahun 2008

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Strategi  terpenting  yang  dilakukan  adalah menempatkan  posisi  institusi  lingkungan  kini menjadi  bagian  dari  pihak  penegak  hukum. Pengguliran  konsep  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  di  bidang  Lingkungan  Hidup,  serta berbagai lobi Strategi terpenting yang dilakukan adalah menempatkan posisi institusi lingkungan  kini  menjadi  bagian  dari  pihak untuk menyetarakan aparat profesional institusi lingkungan hidup dengan polisi adalah contoh  dari  pemenuhan  strategi  tersebut.
Analogi  dari  situasi  tersebut  mungkin  bisa dilihat  dari  kewenangan  inspektur  lingkungan EPA di Amerika Serikat yang dapat melakukan penyidikan secara independen dan mengajukan perkara/menuntut kepengadilan.
Strategi berikutnya yang dilakukan adalah secara
agresif mendorong
pembentukan  “kapling”  lingkungan  hidup dalam sistem peradilan. Sudarsono menjelaskan  bagaimana  salah  satu  kegiatan utamanya  a  dalah  mendorong  ketersediaan dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  polisi lingkungan,  jaksa  lingkungan,  dan  hakim lingkungan.  Target  ambisius  yang  ingin dicapai adalah sistem penegakan hukum “satu atap”.
Kegiatan yang kemudian harus dilakukan  sebagai  prasyarat  keberhasilan pencapaian strategi- strategi tersebut tentunya adalah penyiapan sistem manajemen, standar pelaksanaan  operasional  dan  legitimasinya. Pengembangan  sistem  informasi,  pembuatan pedoman teknis, pengembangan sumber daya manusia,  dan  komitmen  pengadaan  biaya adalah hal-hal yang terus menerus diperjuangkan.
Tidak  dipungkiri  bahwa  eksistensinya yang  lebih  banyak  berada  di  ruang  kebijakan protektif  menyebabkan  strategi  penegakan hukum  KLH  belum  tentu  menjamah  secara
lengkap  penaatan  hukum  di  bidang  kebijakan distributif.  Kasus-kasus  seperti  pelanggaran atas  kawasan  lindung,  perlindungan  atas  hak kekayaan  hayati,  dan  bahkan  penyelamatan hewan  liar  kemu ngkinan  besar  akan  “sulit masuk”  dalam  kewenangan  penuh  institusi lingkungan  hidup  sampai  ada  usaha  politik untuk memindahkannya.  Namun tentunya,  hal tersebut  tidak  berarti  dilepaskan  dari  agenda strategi penegakan hukum lingkung.

## III.  PENUTUP

## A.  Kesimpulan
1.  Memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir  di  Belawan  antara  lain  melalui kerjasama    di  bidang  pengembangan usaha ekonomi mikro,kecil dan menengah.Sedangkan masyarakat
nelayan dengan memberikan sara dan alat tangkap ikan dan lain-lainya atau memberikan  subsidi modal lewat  koperasi nelayan BUMD dan BUMN
2.  Kendala  dalam  memberdayakan  ekonomi masyarakat    pesissir  belawan  antara  lain pengaruh lingkungan pelabuhan International sehingga masyarakat menumpukan  mata  pencahariannya  atau meningkatkan  kesejahteraan  sosialnya degan cara ekploitasi SDA yang berdampak  negatif  berupa  pencemaran, perusakan  tanaman  pelindung  yang  di tanam  di  pantai  ataupun    kegiatan  yang bersifat ilegal  lainnya.
3.  Upaya pemerintah kota Medan khususnya aparat penegak hukum dalam menciptakan  perekonomian  masyarakat pesisir  Belawan  yang  ramah  lingkungan antara  lain melalui  program lintas  sektoral dan lintas program seperti penyuluhan dan sosialisasi akibat perusakan dan pencemaran  lingkungan    masyarakat

## JURNAL HUKUM KAIDAH
pesisir  Belawan  .  Kecuali  itu  melakukan penegakan  hukum  secara  konskuen  dan konsisten  terhadap  pelaku  perusakan  dan pencemaran lingkungan.

## B.  Saran
Untuk dapat terciptanya ekonomi msyarakat  p  esisir  di  Belawan  yang  baik    dan tercipta  kondisi  yang  ramah  lingkungan baiksecara  fisik  ataupun  non  fisik  disarankan kepada pemerintah, masyarakat, badan usaha milik  daerah  dan  dan  badan  usaha  milik negara    serta  penegak  hukum  agar  mampu bekerja  sama  sesuai  dengan  program- program perekonomian sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

## Daftar Bacaan

## A.  Buku
Abdilah, tahun 2006
Kebijaksanaan pemerintah daerah kota Medan .
Alland,  A.  Jr.  1975.  “Adaptation”. Annual Review of Anthropology, 4:59-73.
Bambang  Yudoyono,  tahun  2007 Otonomi Daerah , Pustaka sinar harapan, Jakarta.
Bennet,  John  W.  tahun1996. Human  Ecology as  Human  Behavior.  New  brunswick , Ney Jersey: Transaction Publishers.
BP7  Pusat  dan  surat  edaran  Gubsu  No.
20527/481-3 tahun 1994 tentang leanding sektor.
Dumairi  ,  tahun  1996 Perekonomian
Indonesia .  Fakultas  ekonomi  UGM Erlangga Jakarta.
Efrizal  Syarif  ,tahun  2001  (sekertariat  KPEL) Departemen  Kelautan  dan  Perikanan, pedoman pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
ImanJauhari,  tahun  2008 Sosiologi  hukum buku  Ajar  Program  Pasca  Sarjana Magister Ilmu Hukum UNPAB
Iman  Supardi,  tahun  2003,  pengelolaan lingkungan  hidup  dan  pelestarianya, alumni Bandung.
Penelitian,  2008  Kantor  Kecamatan  Belawan Kota  Medan,  tahun  2009  dan  kantor Badan Lingkungan hidup Medan
Laporan    tahun  2008  Badan  Statistik  Kota
Medan –Belawan dalam angka/ infigures.
M.husein  Harun,  1993, Lingkungan  hidup (masalah,  pengelolaan  dan  penegakan hukumnya) Bumi Aksara Jakarta,
Panji Anuraga dan  Ninik widianti, tahun 2003
Dinamika koperasi Bina Adiyaksa
Jakarta.
Soemarwoto,  Otto,  tahun  2000. Atur-Diri- Sendiri  Paradigma  Baru  Pengelolaan Lingkungan  Hidup .  Jogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Surat  Edaran  Direktur  Jendral  Perikanan No.IK .220/D4-T44/91 tentang Penakapan ikan dengan bahan
peledak/alat  telarang    ditujukan  kepada Dinas  Perikanan    Daerah  tingkat  I  se Indonesia.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
TAP.MPR  No.  II  tahun  1993  dan  BP7  1999 makna  dan  hakekat  pembangunan nacional.
UU.RI  No.4  tahun  1982  tentang  ketentuan pokok-pokok  perlindungan  lingkungan hidup. UU.RI No.20 tahun 2008 tentang perekonomian Indonesia. UU  .RI  No  23  Tahun  1997  Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup