Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No.3 (2021): 268-287

## Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi
Kasus Indonesia-Swiss
Teguh Yuwono; Retno Kusniati; Budi Ardianto Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: t.guhyuwono@gmail.com
Submission : 02 Juni 2021 Revision : 22 Juli 2021 Publication : 12 Oktober 2021

## Abstract
Transnational  crime  is  a  cross-border  crime  that  has disturbed many countries.  In  enforcing  the  criminal  law  of  a  country,  sometimes  it  is difficult for the state to pursue transnational criminals because of their cross-border  nature,  so  that  the  differences  in  jurisdiction  between countries make it difficult to enforce the law. In order not to become an obstacle in law enforcement, countries can cooperate by using a Mutual Legal Assistance (MLA) Agreement. This agreement is an international legal instrument that is widely used by countries as a tool to take action and  prevent  crimes  that  are  transnational  in  nature.  With  this agreement, more effective law enforcement can be carried out and make it easier for law enforcers to move into areas with different jurisdictions. This article concludes that mutual legal assistance will greatly play a role  in  law  enforcement  on  transnational  crimes involving Indonesia- Switzerland.
Keywords: mutual legal assistance; transnational crime; international treaty
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)

## Abstrak
Kejahatan  transnasional  merupakan  kejahatan  lintas  batas  negara yang  sudah  banyak  meresahkan  banyak  negara.  Dalam  penegakan hukum pidana suatu negara, terkadang negara sulit untuk mengejar pelaku  kejahatan  transnasional  karena  sifatnya  yang  lintas  batas negara,  sehingga  adanya  perbedaan  yurisdiksi  antar  negara menyulitkan penegakkan hukum. Agar tidak menjadi hambatan dalam penegakan hukum, maka negara-negara dapat melakukan kerja sama dengan  menggunakan  Perjanjian  Mutual  Legal  Assistance  (MLA). Perjanjian  ini  adalah  instrumen  hukum  internasional  yang  banyak digunakan negara-negara sebagai alat untuk melakukan penindakan dan pencegahan kejahatan yang sifatnya lintas batas negara. Dengan adanya perjanjian ini maka dapat dilakukan penegakkan hukum yang lebih  efektif  serta  memudahkan  penegak  hukum  untuk  bergerak kedalam  wilayah  yang  berbeda  yurisdiksinya.  Artikel  ini menyimpulkan  bahwa  bantuan  hukum  timbal  balik  sangat  akan berperan  dalam  melakukan  penegakan  hukum  pada  kejahatan transnasional yang melibatkan negara Indonesia-swiss
Kata Kunci : bantuan hukum timbal  balik; kejahatan transnasional; perjanjian internasional

## A. Pendahuluan
Saat  ini  tidak  ada  negara  yang  dapat  menghindari  hubungan dengan  negara  lain.  Ketergantungan  (dependency)  satu  aktor dengan aktor yang lain merupakan sebuah keniscayaan. Tidak ada  satu  pun  negara  yang  dapat  mengisolasikan  diri  dari pergaulan  atau  hubungan  internasional 1 .  Alasan  lain  adanya hubungan antar negara yaitu upaya pemberantasan kejahatan transnasional. 2
1 Sefriani.  Peran  Hukum  Internasional  Dalam  Hubungan Internasional Kontemporer. Yogyakarta : Rajawali Pers. 2015. hal.
79.
2 Kejahatan  transnasional  adalah  kejahatan  yang  sifatnya  lintas batas  negara  karena  menyangkut  dua  atau  lebih  negara  yang
Perjanjian  internasioal  digunakan  sebagai  instrumen hukum  supaya  dapat  melakukan  suatu  hubungan  dengan negara  lain,  baik  itu  hubungan  kerja  sama,  hubungan diplomatik,  pemberantasan  kejahatan  internasional  maupun hubungan  lainnya.  I  Wayan  Parthiana  mendefinisikan perjanjian  internasional  sebagai  Pernyataan  setuju  atau sepakat  antar  dua  atau  lebih  kelompok  yang  menjadi  subyek hukum  internasional  mengenai  suatu  obyek  atau  masalah tertentu  dengan  maksud  untuk  membentuk  hukum  atau melahirkan  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  oleh  hukum internasional. 3
Instrumen yang dapat digunakan dalam memberantas kejahatan transnasional adalah penggunaan MLA (Mutual Legal Assistance). Sistem Bantuan Hukum Timbal Balik  merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara  (Transnational  Crime). 4 Contoh  dari  kejahatan  lintas negara  ini  adalah  kejahatan  korupsi,  pencucian  uang  (Money Laundering),  dan  kejahatan  perpajakan.  MLA  merupakan
berbeda, sedangkan kejahatan internasional merupakan kejahatan yang  dapat  menimbulkan  keresahan  masyarakat  internasional tanpa harus ada sifatnya yang lintas batas negara.
3 Wayan Parthiana. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Edisi Revisi. Bandung. CV Mandar Maju. 2018. hal. 12.
4 Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari. Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia. SASI, Volume 25, Nomor 1. 2019. hal. 61.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
bentuk  kesepakatan  antar  negara  yang  fokus  pada pemberantasan  kejahatan  terorganisir  lintas  batas,  termasuk narkoba  dan  pencucian  uang. 5 perjanjian  bantuan  hukum  ini dapat  meningkatkan  efektifitas  kerja  sama  pemberantasan tindak  pidana  yang  bersifat  transnasional,  meliputi  tindak pidana  korupsi,  pencucian  uang,  dan  fiskal. 6 Ketiga  kejahatan tersebut  sangat  marak  terjadi  di  Indonesia  dan  perlu  untuk ditanggulangi  karena  dianggap  sangat  merugikan.  MLA  juga merupakan  instrumen  hukum  yang  efektif  untuk  mencegah kejahatan transnasional.
Pada  4  Februari  2019  Indonesia  telah  melakukan perjanjian  MLA  dengan  Negara  Swiss.  Perjanjian  antara Indonesia-Swiss ini adalah perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana yang ke-10 ditandatangani oleh  Indonesia  dan  negara  lainnya. 7 Jenis  perjanjian internasional  ini  adalah  Treaty,  karena  perjanjian  ini  berisi tentang hal yang penting dan besar bagi kedua negara berkaitan
5 Khoirur  Rizal  Lutfi  &  Retno  Anggoro  Putri.  Optimalisasi  Peran Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  dalam  Pengembalian  Aset  Hasil Tindak Pidana Korupsi. Undang Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1. 2020. hal. 37.
6 DPR Sahkan Perjanjian Hukum Timbal Balik Indonesia-Swiss Jadi UU,  Ini  Catatan  KPK. https://nasional.kompas.com/read/20
20/07/14/22052671/dpr-sahkan-perjanjian-hukum-timbal-bali k-indonesia-swiss-jadi-uu-ini-catatan . Diakses pada 19 Juli 2021
7 Menganut Prinsip Retroaktif, Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Sah Ditandatangani: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt 5c591d5376666/menganut-prinsip-retroaktif--perjanjian-mla-in donesia-swiss-sah-ditandatangani . Diakses pada 6 Mei 2021
dengan  kaidah  hukum  yang  berlaku  khusus  bagi  para  pihak. Perjanjian/treaty  dapat  dibedakan  dalam  arti  generik  dan spesifik.  Perjanjian  Indonesia-Swiss  dipandang  dari  segi substansi  yang  berkenaan  dengan  kaidah  hukum  khusus. Perjanjian  ini  adalah  bentuk  komitmen  kedua  negara  untuk saling  bekerja  sama  serta  bertukar  informasi  terkait  dengan pemberantasan  dan  pencegahan  kejahatan  transnasional. Dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  MLA  ini  adalah  hasil perkembangan dari perjanjian ekstradisi.
Secara  umum,  perjanjian  bantuan  hukum  timbal  balik bersifat  bilateral  dan  multilateral.  Karena  beberapa  MLA multilateral relatif sulit untuk diterapkan disebabkan masalah penerapan  ketentuan  teknis  yang  lebih  rinci,  bentuk  MLA bilateral ini dianggap lebih efisien. 8
Para  pelaku  kejahatan  transnasional  sering  melakukan penyimpanan  harta  hasil  kejahatannya  keluar  negeri  supaya aset  mereka  tidak  dapat  dirampas  kembali  oleh  pihak  yang berwajib,  dikarenakan  perbedaan  wilayah  territorial  serta terbatasnya  yurisdiksi.  Maka  dari  itulah  banyak  negara melakukan  perjanjian  MLA  supaya  mereka  dapat  menindak para  pelaku  kejahatan  transnasional  yang  telah  merugikan mereka.  Perjanjian  MLA  (Mutual  Legal  Assistance)  adalah
8 Khoirur  Rizal  Lutfi  &  Retno  Anggoro  Putri.  Optimalisasi  Peran Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  dalam  Pengembalian  Aset  Hasil Tindak Pidana Korupsi. Undang Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1. 2020. hal. 39.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
langkah efektif bagi negara yang dirugikan agar dapat melewati batasan-batasan konvensional yang sudah menjadi penghambat  bagi  penegak  hukum  untuk  mengambil  kembali aset  yang  sudah  dicuri. 9 Simbiosis  ini  mempunyai  sebuah tujuan  agar  dapat  saling  membantu  dalam  melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan dalam persidangan peradilan  pidana  termasuk  didalamnya  masalah  pengusutan, penyitaan  dan  pengambilan  secara  paksa  aset  yang  sudah  di curi  dengan  berdasarkan  pada  hukum  nasional  negara diminta. 10
Namun dalam Hukum Internasional dikenal juga yurisdiksi domestik. Seperti pendapat Brownlie dalam bukunhya tentang yurisdiksi domestik disebutkan “matters within the competence of states under general internasional law are said to be within the reserved  domain,  the  domestic  jurisdiction,  of  states”. 11 Dalam kalimat  tersebut,  pengertian  yurisdiksi  domestik  adalah wilayah  kompetensi  suatu  negara  yang  dapat  sepenuhnya menjalankan  kedaulatannya  tanpa  campur  tangan  pihak  lain seperti  negara,  ataupun  hukum  internasional  sekalipun. 12
Karena  batasan  inilah  negara-negara  sering  melakukan  kerja
9 Ika  Yuliana  Susilawati.  Perampasan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi  Di  Luar  Negeri  Melalui  Bantuan  Timbal  Balik  (Mutual Legal Assistance). Jurnal IUS, Vol. IV, No. 2. 2016. hal. 140
10 Ibid. hal. 138
11 Jawahir  Thontowi  &  Pranoto  Iskandar.  Hukum  Internasional Kontemporer. Yogyakarta : Refika Aditama. 2006. hal. 154
12 Ibid.
sama MLA dengan negara lain supaya dapat bergerak leluasa. Artikel ini mencoba mengulas urgensi bantuan hukum timbal balik  antara  Negara  Indonesia  dan  Swiss  serta  bagaimana implementasinya  dalam  hukum  nasional  masing-masing negara.

## B. Pembahasan
1. Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  Perjanjian  MLA  (Mutual Legal Assistance) Dalam Hukum Internasional.
Perjanjian  internasional  merupakan  instrumen  hukum  yang penting dalam melaksanakan hubungan internasional, baik itu dalam  penjajakan  kerjasama,  penegakan  hukum,  diplomatik, maupun hubungan lainnya. Dalam pasal 6 Konvensi Wina 1969 dijelaskan 13 : “Every state possesses capacity to conclude treatis”.
Dalam ketentuan pasal tersebut, negara sebagai subjek hukum internasional mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.  Negara  disini  diartikan  sebagai  negara  yang berdaulat 14 .
Dalam  instrumen  hukum  internasional  tidak  ada disebutkan  istilah  resmi  untuk  menamakan  suatu  perjanjian internasional.  Maka  dari  itu,  penamaan  seperti  Treaty,
Convention, Agreement, Charter, Protokol, Statuta serta istilah- istilah  lainnya  lahir  dari  praktik  yang  terjadi  di  dunia
13 Konvensi Wina 1969.
14 Sri  Setianingsih  Suwardi  &  Ida  Kurnia.  Hukum  Perjanjian Internasional. Jakarta : Sinar Grafika. hal. 24
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
internasional  dalam  melakukan  pembuatan  perjanjian internasional.  Begitu  juga  dengan  MLA  (Mutual  Legal Assistance) yang merupakan salah satu istilah dalam penamaan suatu perjanjian internasional. Dalam praktiknya, setiap istiliah yang dipakai untuk membentuk suatu perjanjian internasional itu  berkenaan  dengan  isi  dan  sifat  dari  suatu  perjanjian internasioal  yang  tengah  dibentuk  antar  negara,  contohnya ialah  konvensi/Convention.  Secara  umum  konvensi  ini digunakan  pada  perjanjian  internasional  yang  bersifat multilateral  untuk  mengatur  masalah-masalah  serius  dan dianggap  penting  serta  dimaksudkan  sebagai  aturan  atau kaidah hukum internasioal yang bisa berlaku secara universal, baik dalam lingkungan regional ataupun umum. 15
Untuk MLA sendiri, dari segi isi memang berisikan hal strategis  seperti  kedaulatan  serta  yurisdiksi  hukum,  maka diperlukan  ratifikasi  dalam  bentuk  undang-undang  terlebih dahulu. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa perjanjian MLA  dapat  dilakukan  secara  multilateral  ataupun  bilateral, meskipu  dalam  penerapannya,  MLA  bilateral  dinilai  lebih efektif.  Contoh  dari  MLA  multilateral  ini  adalah  ASEAN  MLA
Treaty (AMLAT).
Pengaturan mengenai pembentukan MLA dalam hukum internasional  memang  tidak  dijelaskan  dalam  satu  perjanjian
15 I  Wayan  Parthiana.  Hukum  Perjanjian  Internasional  Bagian  1, Edisi Revisi. Bandung. CV Mandar Maju. 2018. hal. 28.
internasional  saja,  tapi  dijelaskan  pada  beberapa  perjanjian internasional  yang  mengatur  hal  tertentu,  sehingga  terdapat lebih  dari  satu  perjanjian  internasional  yang  mengatur mengenai  MLA.  Akan  tetapi  masing-masing  perjanjian  ini mengatur hal yang berbeda, jadi tidak bisa dicampurkan antar perjanjian  internasional.  Contohnya  ialah,  pada  kejahatan korupsi  diatur  dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Anti  Korupsi  atau  dikenal  dengan  United  Nation  Convention Against Corruption dan pada kejahatan narkotika diatur dalam UNSCND  (United  Nations  Single  Convention  on  Narcotic  Drugs 1961),  dimana  kedua  konvensi  ini  ada  pasal  yang  mengatur mengenai  MLA,  akan  tetapi  kedua  konvensi  ini  tidak  bisa digunakan  sebagai  landasan  hukum  dalam  meminta  bantuan hukum  yang tidak diatur didalam masing-masing konvensi ini.
Karena MLA juga termasuk salah satu jenis perjanjian internasional,  maka  segala  persyaratan  yang  diatur  dalam hukum internasional harus dipenuhi. Pasal 11 Konvensi Wina dijelaskan 16 “The consent of states to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instrument constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other  means  if  so  agreed”.  Terkait  perjanjian  MLA  antara Indonesia-Swiss  pernyataan  terikat  dilakukan  dengan melakukan  ratifikasi  dari  masing-masing  negara.  Hal  ini dilakukan  oleh  Indonesia  karena  memiliki  persyaratan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
domestik sendiri. Persyaratan tersebut dijelaskan dalam Pasal 10  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional,  yang  mengatur  bahwa  perjanjian  yang berkenaan dengan politik, pertahanan, keamanan negara, dan hak  asasi  manusia  disahkan  dengan  undang-undang 17 .
Pemerintah  telah  mengundangkan  UU  nomor  5  tahun  2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik  dalam  Masalah  Pidana  antara  Republik  Indonesia  dan Konfederasi  Swiss  (Treaty  on  Mutual  Legal  Assistance  in Criminal  Matters  Between  the  Republic  of  Indonesia  and  the Swiss Confederation) pada 6 Agustus 2020. 18
Dalam  Konvensi  PBB  tentang  Peredaran  Gelap Narkotika  dan  Psikotropika  atau  dikenal  dengan  The  United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun  1988, mengatur juga mengenai MLA.  Tepatnya  dijelaskan  pada  Pasal  7 19 mengatur  bahwa “bantuan  hukum  timbal  balik  diberikan  dalam  penyidikan, penuntutan  dan  persidangan”.  Dan  juga  dalam  pasal  18 20
UNTOC (The United Nations Convention  Against Transnational
17 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian Internasional.
18 PPATK siap tindaklanjuti MLA Indonesia-Swiss. https://nasional. kontan.co.id/news/ppatk-siap-tindaklanjuti-mla-indonesia-swiss . Diakses pada 19 Juli 2021
19 The  United  Nations  Convention  Againts  Illicit  Traffic  in  Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.
20 UNCATOC  (The  United  Nations Convention  Against  Transnational Organized Crime), 2000.

## Organized Crime 2000) serta pada pasal 46 21 UNCAC (The United
Nations Convention Against Corruption 2003) juga menjelaskan mengenai pengaturan MLA secara luas, seperti bantuan hukum dalam  penyidikan,  penuntutan  serta  sidang  pengadilan  dan juga  bantuan  hukum  dalam  hal  pengumpulan  alat  bukti dokumen, eksekusi penyitaan, pembekuan aset serta penilaian ahli.
Setelah  dipahami  lebih  lanjut,  pengaturan  mengenai MLA  dapat  ditemui  dalam  beberapa  perjanjian  internasional yang  masing-masingnya  mengatur  hal  yang  berbeda.  Jadi sebelum melakukan sebuah kerja sama bantuan hukum timbal balik,  pastinya  akan  dilihat  dahulu  apa  yang  hendak  yang  di perjanjikan, sehingga kita dapat mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu. Prinsip atau norma pada MLA didasarkan pada asas resiprokal atau asas timbal balik, yaitu setiap negara yang bersangkutan  memberikan  bantuan  kerjasama  dalam melakukan  penyerahan  pelaku  kejahatan  atas  dasar permintaan dari negara peminta. 22
Perlu  diketahui  bahwa  jika  suatu  negara  telah melakukan  perjanjian  MLA  dengan  negara  lain  tidak  boleh menolak  permintaan  bantuan  hukum  dari  negara  yang bersangkutan.  Pelarangan  penolakan  permintaan  bantuan hukum  ini  dijelaskan  pada  masing-masing  perjanjian
21 UNCAC (The United Nations Convention Against Corruption), 2003.
22 Firdaus.  Perjanjian  Bantuan  Timbal  Balik Dalam  Masalah  Pidana Antara  Republik  Indonesia  dan  Republik  Islam  Iran.  Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17, No.4. 2017. hal. 358.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
internasional yang didalamnya mengatur tentang MLA. Dalam pasal 5 23 UU Nomor 1 Tahun 2006 dijelaskan “bahwa bantuan timbal  balik  dalam  masalah  pidana  dapat  dilakukan  dengan dasar perjanjian”. Hal tersebut sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi  dalam  melakukan  bantuan  hukum  timbal  balik, karena  perjanjian  tersebut  akan  menjadi  dasar  hukum  bagi negara yang bersangkutan. Namun, jika belum ada perjanjian MLA  yang  mengikat  kedua  negara  maka  dapat  dilakukan sebuah bantuan hukum timbal balik dengan berdasarkan pada hubungan diplomatik antar kedua negara yang dilandasi oleh asas  resiprositas. 24 Hal  ini  adalah  opsi  jika  suatu  negara mengalami  kendala  dalam  melakukan  penegakkan  hukum, meskipun  terkadang  dalam  praktik  banyak  terjadi  penolakan untuk  melakukan  permintaan  bantuan  hukum  kepada negara yang  diminta.  Akan  tetapi  perjanjian  MLA  ini  tidak  bisa disamakan dengan perjanjian ekstradisi, karena dari judul saja perjanjian  ini  bukan  merupakan  jenis  perjanjian  ekstradisi. Secara  substansi,  perjanjian  ini  tidak  secara  tertulis menyebutkan  tentang  ekstradisi,  namun  lebih  kepada  proses peradilan  seperti  pelacakan,  pembekuan,  penyitaan,  dan perampasan aset hasil tindak kejahatan. Namun dengan adanya
23 UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik
24 Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari. Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia. SASI, Volume 25, Nomor 1. 2019. hal. 63.
hubungan  baik  antar  kedua  negara,  proses  ekstradisi  dapat dilakukan jika telah ada kesepakatan bersama.
2. Pentingnya  Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  Dalam Perjanjian  MLA  (Mutual  Legal  Assistance)  Indonesia- Swiss.
Pada tahun 2019, Indonesia dan Swiss melakukan kerja sama dalam  memberantas  kejahatan  transnasional  melalui perjanjian  MLA.  Kerja  sama  ini  dipandang  perlu,  karena  para pelaku kejahatan transnasional banyak melakukan penyimpanan  uang  dan  harta  mereka  ke  negara  Swiss  yang terkenal dengan sistem keamanan dan kerahasiaan yang tinggi. Kejahatan  transnasional  yang  sifatnya  lintas  batas  negara sudah  banyak  meresahkan  negara-negara  didunia.  Aparat Polda  Metro  Jaya  menangkap  sejumlah  Warga  Negara  Asing (WNA) pelaku kejahatan skimming di Indonesia beberapa bulan sebelumnya. 25 Para pelaku kejahatan ini banyak menyasar ke negara yang mereka pikir lemah keamanannya.
Kejahatan  yang  sering  dilakukan  oleh  para  pelaku adalah  kejahatan  seperti  korupsi,  cyber  crime,  dan  kejahatan fiskal.  Ketiga  kejahatan  ini  adalah  kejahatan  yang  sering melakukan penyimpanan harta mereka agar aman dari kejaran para penegak hukum. Dengan begini, para penegak hukum akan
25 MLA,  Tumpuan  Penegakan  Hukum  Pidana  Lintas  Negara. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca5bd73eba12/ mla--tumpuan-penegakan-hukum-pidana-lintas-negara/ .  Diakses pada 9 Mei 2021
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
dibuat  sulit  untuk  melakukan  pembuktian,  serta  menangkap pelaku.  Namun,  kejahatan  lain  seperti  narkotika,  pencucian uang, serta kejahatan lain juga menjadi sasaran penegak hukum untuk diberantas karena sifatnya yang lintas batas negara.
Kejahatan  transnasional  merupakan  kejahatan  yang melibatkan  lebih  dari  satu  negara,  dan  oleh  sebab  itu  akan menjadi  rintangan  bagi  penegak  hukum  karena  sudah  beda yursidiksi. Kejahatan pidana yang bersifat lintas batas negara bahkan  dapat  mengakibatkan  tumbuhnya  permasalahan hukum  suatu  negara  dengan  negara  lain,  sehingga  upaya penegakkan hukum seperti penanggulangan serta pemberantasan  akan  mengalami  kendala  tanpa  adanya kompromi dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain yang menjadi  korban. 26 Untuk  itu,  kerja  sama  pemberantasan  dan pencegahan kejahatan transnasional menggunakan instrumen MLA dapat menjadi solusi. Negara dengan praktik MLA terbaik di dunia, salah satunya adalah Australia 27 . Dibuktikan dengan data tingkat keberhasilan MLA oleh Australia pada tahun 2017-
26 Suharyo.  Laporan  Penelitian  Penerapan  Bantuan  Timbal  Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus Cybercrime. Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum dan HAM. 2010. hal.50
27 Juan Maulana Alfedo, Fajar Nur Ramadhan Winandi & Helena Yarra Lanera  Pandia.  Elaboration  Law  Concept  Pada  Mutual  Legal
Assistance Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Transnational Industri 4.0. Legislatif, Volume.3, Nomor.1. 2019. hal.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
2018,  dimana  negara  ini  berhasil  menyelesaikan  429 permintaan dari negara peminta bantuan hukum timbal balik 28 .
Diharapkan  perjanjian  MLA  Indonesia-Swiss  ini  akan berdampak  baik  dalam  penegakkan  hukum  nasional  masing- masing negara. Salah satu tujuan penggunaan MLA ialah untuk mengejar aset milik negara yang ditempatkan di negara Swiss. Sampai  saat  sekarang  ini  belum  ada  data  yang  mendekati maupun  yang  akurat  mengenai  jumlah  uang  atau  aset  milik warga negara Indonesia yang berasal dari hasil tindak pidana kejahatan termasuk korupsi. 29 Akan tetapi dengan adanya MLA, maka  sudah  ada  dasar  hukum  bagi  Indonesia  untuk  dapat pengejeran  serta  pemberantasan  kejahatan  transnasional. Karena  sesuai  dengan  konvensi  internasional  yang  mengatur mengenai  MLA,  bahwa  negara  dilarang  untuk  menolak permintaan MLA ketika telah ada perjanjian yang telah dibuat.
Selain  keamaan  privasi  yang  sangat  dijaga,  banyak pelaku  kejahatan  memilih  menyimpan  uang  ke  Swiss  adalah karena stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung. egara ini  tetap  netral  sepanjang  konflik  besar  Eropa  abad  ke-20 30 .
Netralitas  ini  menjadikannya  tempat  yang  ideal  untuk
28 Ibid. 29 Puteri Hikmawati. Implikasi Penandatanganan Perjanjian Bantuan Timbal  Balik  Antara  Indonesia  Dan  Swiss  Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Info Singkat,
Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  dan  Strategis,  Vol,  .XI,  No.  5. 2015. hal. 2.
30 Memahami Kerahasiaan Bank Swiss. https://www.offshorecompa ny.com/id/banking/swiss/secrecy/ . Diakses pada 9 Mei 2021
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
mengamankan  aset  dari  penyitaan  dan  kerugian 31 .  Serta  tak luput diperhitungkan pula bahwa biaya pajak yang rendah, dan para  pemegang  rekening  tidak  perlu  membayar  pajak penghasilan jika uang mereka bukan berasal dari perusahaan dan  saham  Swiss.  Itulah  mengapa  banyak  orang  termasuk pelaku  kejahatan  melakukan  penyimpanan  harta  ke  negara tersebut
Karena  negara  Swiss  berpotensi  untuk  dilakukan tempat  kejahatan  transnasioal,  maka  diperlukan  kerjasama antara  Indonesia  dan  Swiss  supaya  dapat  menindak  para pelaku  kejahatan  transnasional  tersebut.  Dengan  adanya kerjasama  antar  negara  yang  dituangkan  dalam  ketentuan hukum  yang  tertulis,  maka  hal  ini  dapat  memperkuat  posisi Indonesia  dalam  meminta  kerjasama  dengan  negara  swiss seperti  pertukaran  informasi,  dan  pembuktian  terhadap kejahatan yang sedang terjadi. Dan dari pihak Swiss juga tidak dirugikan, karena mereka secara normatif telah mendapatkan keuntungan agar dapat bekerjasama dengan Indonesia.
Selain  untuk  pengejaran  aset,  seperti  yang  sudah disampaikan bahwa MLA dapat digunakan sebagai instrumen agar  antar  negara  dapat  bekerja  sama  dalam  mencari  data, bukti  dan  informasi  terkait  kejahatan  yang  melibatkan  kedua negara.  Proses  pencarian  bukti,  pengumpulan  data,  dan informasi yang berhubungan dengan aset berharga serta sangat
penting. 32 Hal  ini  dikarenakan  banyak  dari  negara-negara diminta menolak permohonan pengembalian aset berharga dan penting  dikarenakan  belum  jelas  berapa  jumlah  aset  yang dirampas dan dimana aset tersebut diletakkan. 33 Maka dari itu, penting  sekali  kerja  sama  ini  dilakukan  supaya  kedua  negara dapat dengan mudah melakukan koordinasi dalam melakukan pemberantasan  maupun  pencegahan  kejahatan  transnasional yang melibatkan kedua negara.

## C. Penutup
Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang sifatnya lintas batas negara, untuk itu akan sulit bagi suatu negara dalam melakukan  penindakan  karena  keterbatasan  yurisdiksi.  Jika suatu  negara  memaksa  untuk  melakukan  penindakan,  maka akan terjadi pelanggaran kedaulatan suatu negara, dan hal ini bukanlah  hal  baik  bagi  kedua  negara  baik  dari  segi  politik, ekonomi  maupun  keamanan  kedua  negara.  Untuk  itu diperlukan  instrumen  perjanjian  Mutual  Legal  Assistance dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan.
Penyimpanan  aset  hasil  kejahatan  transnasional  biasanya dilakukan  ke  negara  yang  sangat  menjaga  keamana  privasi, terutama  Swiss.  Setelah  adanya  perjanjian  MLA  antara
32 Ridwan  Arifin,  Indah  Sri  Utari  &  Herry  Subondo.  Upaya Pengembalian  Aset  Korupsi  Yang  Berada  Di  Luar  Negeri  (Asset Recovery)  Dalam  Penegakan  Hukum  Pemberantasan  Korupsi  Di Indonesia. Indonesian Journal Of Criminal Law Studies, Vol. 1, No. 1. 2016. hal. 112
33 Ibid. 112-113
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
Indonesia  dan  Swiss,  maka  pengejaran  pelaku  kejahatan transnasional  maupun  pengembalian  aset  yang  melibatkan kedua  negara dapat  dilakukan.  Maka  dari  itu  dapat dipahami bahwa perjanjian MLA ini dinilai sangat penting karena dapat menjadi tombak utama dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan kejahatan transnasional.

## Referensi

## Instrumen Hukum
Konvensi Wina 1969 UNCAC  (The  United  Nations  Convention  Against  Corruption, 2003)
The United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988
Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation UNCATOC  (The  United  Nations  Convention  Against
Transnational Organized Crime, 2000)
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 Tentang Perjanjian Internasional
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik

## Artikerl/Jurnal/Karya Ilmiah
Arifin,  Ridwan,  Indah  Sri  Utari  &  Herry  Subondo.  Upaya
Pengembalian  Aset  Korupsi  Yang  Berada  Di  Luar  Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia.  Indonesian  Journal
Of Criminal Law Studies, Vol.1, No.1. 2016.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
Firdaus.  Perjanjian  Bantuan  Timbal  Balik  Dalam  Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17, No.4. 2017
Hartono,  Bambang  &  Recca  Ayu  Hapsari.  Mutual  Legal
Assistance  pada  Pemberantasan  Cyber  Crime  Lintas Yurisdiksi di Indonesia. SASI, Volume 25, Nomor 1. 2019
Hikmawati,  Puteri.  Implikasi  Penandatanganan  Perjanjian Bantuan  Timbal  Balik  Antara  Indonesia  Dan  Swiss Terhadap  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia. Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis,Vol.XI, No.5. 2015.
Lutfi, Khoirur Rizal & Retno Anggoro Putri. Optimalisasi Peran
Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  dalam  Pengembalian  Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Undang Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1. 2020.
Maulana ,Juan Alfedo, Fajar Nur Ramadhan Winandi & Helena Yarra Lanera Pandia. Elaboration Law Concept Pada Mutual
Legal  Assistance  Sebagai  Upaya  Penanggulangan Cybercrime Transnational Industri 4.0. Legislatif, Volume.3, Nomor.1. 2019.
Suharyo. Laporan Penelitian Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus Cybercrime.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Hukum  dan  HAM.
2010.
Susilawati, Ika Yuliana. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi  Di  Luar  Negeri  Melalui  Bantuan  Timbal  Balik (Mutual Legal Assistance). Jurnal IUS, Vol. IV, No. 2. 2016.

## Buku
Atmasasmita,  Romli.  Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional. Bandung : Refika Aditama.1994
Sefriani.  Peran  Hukum  Internasional  Dalam  Hubungan Internasional  Kontemporer.  Yogyakarta  :  Rajawali  Pers.
2015
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
Suwardi,  Sri  Setianingsih  &  Ida  Kurnia.  Hukum  Perjanjian Internasional. Jakarta : Sinar Grafika
Parthiana ,I Wayan.  Hukum Perjanjian Internasional Bagian  1,
Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju. 2018
Thontowi,  Jawahir  &  Pranoto  Iskandar.  Hukum  Internasional Kontemporer. Yogyakarta : Refika Aditama. 2006

## Website
DPR  Sahkan  Perjanjian  Hukum  Timbal  Balik  Indonesia-Swiss Jadi  UU,  Ini  Catatan  KPK. https://nasional.kompas. com/read/2020/07/14/22052671/dpr-sahkan-perjanjia n-hukum-timbal-balik-indonesia-swiss-jadi-uu-ini-catatan Menganut Prinsip Retroaktif, Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Sah      Ditandatangani: https://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt  5c591d5376666/menganut-prinsip-retroakt if--perjanjian-mla-in donesia-swiss-sah-ditandatangani .
Diakses pada 6 Mei 2021
MLA,  Tumpuan  Penegakan  Hukum  Pidana  Lintas  Negara. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca5bd73 eba12/mla--tumpuan-penegakan-hukum-pidana-lintas- negara/ . Diakses pada 9 mei 2021 Memahami  Kerahasiaan  Bank  Swiss. https://www.offshoreco mpany.com/id/banking/swiss/secrecy/ .  Diakses  pada  9
mei 2021
PPATK  siap  tindaklanjuti  MLA  Indonesia-Swiss. https://nasi onal.kontan.co.id/news/ppatk-siap-tindaklanjuti-mla- indonesia-swiss