## FUNGSI  RANCANGAN  UNDANG- UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA  DALAM  PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Roni Sulistyanto Luhukay
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram roni.luhukay@yahoo.com
Abstrak  : Omnibus Law merupakan produk hukum   baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan peraturan peraturan atau undang undang  yang ada sebelumnya.   hal  ini tak terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh omnibus law itu  sendiri.  Sebagai  suatu  peraturan  yang  mengandung  lebih  dari  satu  muatan peraturan, Omnibus  Law mampu  dalam  mengatasi  tumpang  tindihnya  regulasi. penerapan Omnibus law dapat  menyederhanakan peraturan dengan cara mencabut atau  mengubah  sejumlah  Undang-Undang  yang  telah  berlaku  sebelumnya.  Dalam RUU  Cipta  Lapangan  Kerja,  ketenagakerjaan  menjadi  salah  satu  klaster  yang dibahas,  Selain  karena  masih  kurang  sesuainya  Undang  Undang  ketenagakerjaan dengan  situasi  dan  perkembangan  saat  ini,  Indonesia  juga  masih  dihadapi  dengan masalah  lain  berupa  kurang  kondusifnya  iklim  ketenagakerjaan,  investasi  dan  iklim usaha  serta  belum  optimalnya  penciptaan  lapangan  kerja  di  tanah  air.  Melalui Omnibus  Law ,  pemerintah  akan  melakukan  penyempurnaan  substansi  UU  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan  tetap  meningkatkan  perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja.dengan mengatur  pemenuhan  hak  konstitusi  pasal  27  ayat  2  UUD  NRI  1945  dengan mengatur  Tenaga  Kerja  Asing,  Outsourcing,  Pemutusan  Hubungan  Kerja,  Jam Kerja,dan upah minimum,.
Kata Kunci: Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi
Abstract: Omnibus Law is a new legal product designed as a form of breakthrough to  replace  the  existing  regulations  or  laws.  this  is  inseparable  from  the  advantages possessed  by  the  omnibus  law  itself.  As  a  regulation  that  contains  more  than  one regulatory  content,  Omnibus  Law  is  able  to  overcome  overlapping  regulations.  The application  of  the  Omnibus  law  can  simplify  regulations  by  revoking  or  amending  a number  of  laws  that  were  previously  in  force.  In  the  Employment  Creation  Bill, manpower is one of the clusters discussed, in addition to the fact that labor laws are still  incompatible  with  the  current  situation  and  development,  Indonesia  is  also  still faced  with  other  problems  in  the  form  of  a  less  conducive  employment  climate, investment  and  business  climate  and  the  creation  of  an  optimum  climate. employment  in  the  country.  Through  the  omnibus  law,  the  government  will  make improvements  to  the  substance  of  Law  No.  13  of  2003  concerning  Labor  which  is more  equitable  and  supports  the  investment  climate  while  still  improving  the protection and welfare of workers. By regulating the fulfillment of constitutional rights article  27  paragraph  2  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  by regulating Foreign Workers, Outsourcing, Termination of Employment,. Keywords: Omnibus Law, Employment Creation, Economic Growth

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, adil, makmur,  yang  merata,  baik  materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut,  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945 menentukan bahwa  “Tiap-tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”  oleh  karena  itu,  negara perlu  melakukan  berbagai  upaya  atau tindakan  untuk  memenuhi  hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Pemenuhan  hak  atas  pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting  dalam  Pembangunan  nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera,  adil,  makmur,  yang  merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  untuk  itu pengaturan  mengenai  ketenagakerjaan diatur dalam Undang Undang 13 Tahun 2003. Akan tetapi amanah dari Undang-
Undang  Dasar    NRI  1945  yang  di  atur lebih  lanjut  dalam  UU  No  13  Tahun 2003 belum mampu menjawab permasalahan yang ada hingga saat ini.
Tenaga kerja memiliki peran penting  dalam  proses  pembangunan ekonomi. Bersama-sama dengan infrastruktur  dan  governance,  tenaga kerja  menjadi  faktor  kunci  yang  dapat mendorong  dan  mempercepat  naik- turunnya daya saing suatu perekonomian. Secara konseptual, peningkatan  daya  saing  tenaga  kerja sebenarnya  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  pembangunan sumber  daya  manusia  (SDM).  Tidak mengherankan  jika  sejumlah  negara, seperti  Korea  Selatan  dan  China,  yang melihat  pentingnya  daya  saing  tenaga kerja  dalam  pembangunan  ekonomi menempatkan pembangunan SDM ( human  capital  development )  sebagai agenda  utama  pembangunan.  Pada tataran  perencanaan  maupun  pada tahapan pelaksanaan, agenda pembangunan  SDM  di  negara  itu secara konsisten selalu mendapat prioritas  dan  dukungan  baik  dari  sisi finansial maupun dukungan politis melalui berbagai kebijakan. Oleh karena itu,  meskipun  upaya  pembangunan SDM  sebenarnya  cenderung  kompleks dengan  mekanisme  yang  ketat  dan proses  yang  cukup  panjang,  tetapi konsistensi politis dan dukungan
anggaran  membuat  China  ataupun Korea  Selatan  berhasil  membangun tenaga  kerja  dengan  daya  saing  yang tinggi.  Berdasarkan  asumsi  bahwa tingkat produktivitas merupakan indikator penting daya saing, maka daya saing  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI) relatif  masih  tertinggal  dibandingkan dengan  daya  saing  tenaga  kerja  di negara-negara yang selama ini dianggap  sebagai  kompetitor,  seperti Malaysia dan Thailand. Dengan demikian,  meskipun  secara  kuantitas Indonesia  memiliki  angkatan  kerja  yang besar, tetapi rendahnya kualitas membuat  angkatan  kerja  yang  berhasil memasuki  pasar  kerja  belum  benar- benar  berperan  secara  optimal  dalam mendukung  peningkatan  daya  saing perekonomian.[1]
Fenomena masalah pengangguran  dan  kemiskinan  akan menjadi  isu    sentral  hingga  tahun  ini. Hal ini ditandai dengan adanya kepekaan  atau  elastisitas  terhadap pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.    Dengan  banyak  fenomena  ini pemerintah  indonesia  memiliki    Visi Indonesia  2045,  menjadi    Indonesia yang  masuk  dalam  5  (lima)  besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi  negara  berpendapatan  tinggi pada  tahun  2040.  Oleh  karena  itu,
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas) Tahun 2020-2024.
Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan  ekonomi  yang  tumbuh rata  rata  6  (enam)  persen  dalam  5 (lima)  tahun  dan  pertumbuhan  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  per  kapita sebesar  4  (empat)  +/-  1  (satu)  persen. Namun  pada  kondisi  saat  ini, Indonesia menghadapi  tantangan  tantangan  yang besar,  baik  yang  bersumber  dari eksternal  maupun  internal.  Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian  global  yang  kini  tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian.  Dinamika  geopolitik  di berbagai  belahan  dunia,  serta  hadirnya berbagai  teknologi  baru  pada  era Revolusi Industri Keempat yang merubah lanskap ekonomi global merupakan sumber ketidakpastian yang membatasi  pergerakan  perekonomian global.  Pertumbuhan  ekonomi  global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,  Pemerintah  terus  berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Peraturan  Perundang-  Undangan yang terkait dengan Penciptaan Lapangan Kerja, mampu menghasilkan, melahirkan pelayanan perizinan
berusaha  yang  mudah,  cepat  dan terintegrasi,  serta  memperkuat  UMK-M termasuk  koperasi.  Tetapi,  tidak  kalah penting  kehadiran  NA  juga  diharapkan untuk  memastikan  bahwa  penerapan teknik  legislasi omnibus  law tidak memberikan dampak negatif pada sistem  perundang-undangan.  Penataan regulasi  berdimensi  perizinan  akan menciptakan  kemudahan  berusaha  dan meningkatkan investasi yang berkualitas di Indonesia. Dengan investasi  yang  berkualitas  dan  efektif maka  diharapkan  dapat  menekan  nilai Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)  agar  turun  menjadi  6.2  (enam koma dua) pada tahun 2024. Selanjutnya alokasi investasi pelu diarahkan  agar  lebih  fokus  ke  sektor produktif  dan  berorientasi  ekspor,  serta mendorong
hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
Investasi yang berkualitas tersebut pada  gilirannya  akan  menciptakan lapangan  kerja  yang  mampu  menyerap banyak  pencari  kerja.  Tak  hanya  dari segi  kuantitas  tetapi  juga  kualitas,  yang mana pekerjaan yang diciptakan adalah pekerjaan  dengan  produktivitas  tinggi yang  akan  berdampak  pada  kenaikan upah  yang  berkesinambungan.  Cipta kerja selain melalui kemudahan berusaha juga dilakukan melalui pemberdayaan
UMK-M termasuk koperasi. Bagi pencari kerja yang belum
terserap dalam dunia kerja atau perusahaan, Pemerintah dapat mendukung  terbukanya  peluang  untuk tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan melalui upaya mengembangkan  dan  meningkatkan kualitas  UMK-M  termasuk  koperasi.
Dengan mengembangkan kewirausahaan melalui UMK-M
termasuk  koperasi,  terdapat  2  (dua). keuntungan sekaligus yang akan didapat.  Di  satu  sisi,  UMK-M  termasuk koperasi  dapat  menjadi  pilihan  bagi masyarakat  untuk  berusaha  sendiri  dan mendapatkan  penghasilan.  Di  sisi  lain UMK-M termasuk koperasi juga mampu menciptakan  lapangan  kerja  baru  bagi masyarakat.  Dengan  dua  keuntungan tersebut, pengembangan UMK-M termasuk koperasi memberikan dampak positif  bagi  persoalan  sumber  daya manusia  Indonesia.  Seiring  dengan  itu, terdapat manfaat lain dalam pengembangan  kewirausahaan  melalui UMK-M termasuk koperasi yakni meningkatkan  nilai  tambah  ekonomi yang  berujung  pada  peningkatan  PDB atau  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan demikian,  penguatan  UMK-M  termasuk koperasi menjadi salah satu aspek yang penting untuk menjadi salah satu materi yang  dikaji  dalam  upaya  menciptakan lapangan kerja.
Selanjutnya  mengingat  kebijakan membangun SDM berproduktivitas
tinggi  mutlak  diperlukan  dan  menjadi fondasi  bagi  pembangunan  ekonomi yang  berkelanjutan,  perubahan  kondisi ketenagakerjaan perlu diakomodir dalam  suatu  regulasi  yang  dapat menyesuaikan  dengan  perkembangan. Oleh  karena  itu,  Pemerintah  hadir dalam memberikan perlindungan kepada  tenaga  kerja  baik  di  dalam negeri  maupun  di  luar  negeri.  UU 13/2003  yang  berlaku  selama  ini dirasakan  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  kondisi  dan  kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada. Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum sangat diperlukan.  Tanpa  pembaharuan  dan pembangunan  hukum  yang  sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketimpangan  bahkan  hambatan  bagi pembangunan  nasional  akan  timbul. Perubahan besar-besaran regulasi ketenagakerjaan  melalui Omnibus  Law adalah upaya transformatif untuk memenuhi  cita-cita  Indonesia  Maju 2045  dengan  memanfaatkan  bonus demografi,  karena  25  (dua  puluh  lima) tahun  bukanlah  masa  yang  panjang untuk  pembangunan  ekonomi  Dalam melakukan  penataan  regulasi,  teknik legislasi baru yakni teknik Omnibus Law pun  diterapkan.  Dengan  menggunakan teknik Omnibus  Law, persoalan  dalam berbagai Undang-Undang tersebut
dapat diselesaikan tanpa harus merevisi berbagai Undang-Undang yang substansinya  terkait  dengan  perizinan, melainkan  cukup  dengan  membuat  1 (satu) Undang-Undang baru yang mengamandemen pasal dalam beberapa  Undang-Undang. Omnibus Law merupakan metode untuk membuat sebuah  regulasi  atau  Undang-Undang yang  terdiri  atas  banyak  subyek  atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan.
Omnibus berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam  hal  jumlah  materi  muatan  yang dicakup,  banyaknya  pasal  yang  diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas.  Dalam  sebuah  Undang- Undang Omnibus mencakup  hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-Undang Omnibus mencerminkan sebuah integrasi,  kodifikasi  peraturan  yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan  penerapan  peraturan tersebut.  Teknik  legislasi omnibus  law dari  segi  teoritis  maupun  praktis  masih belum  terlalu  dikenal  di  Indonesia. Omnibus  Law sendiri  merupakan  suatu metode  untuk  menghasilkan  Undang- Undang yang berkualitas, bukan bentuk produk  hukum.  Berbagai  teknik/metode pembentukan peraturan perundang- undangan  serupa  yang  telah  cukup populer  di  Indonesia  contohnya  adalah
Regulatory  Impact Assessment  (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process , Ideology  (ROCCIPI ).  Merupakan  suatu hal  yang  lazim  dalam  pembentukan Undang-Undang  ketika  terdapat  norma dalam  peraturan  perundang-undangan yang  dihasilkan  melalui  teknik  legislasi yang  menghapus  atau  mengubah  1 (satu)  norma  dan  mengaturnya  kembali dalam undang-undang yang dibentuk.[2]
Kehendak  yang  akan di  capai  dari undang-  undang  ini  adalah  menjadikan indonesia sebagai dengan welfare state dimana  negara  yang  direpresentasikan oleh  pemerintah  (administrasi  negara) sebagai  pengurus  tugas  pemerintah tidak hanya membuat dan mempertahankan  hukum,  atau  hanya menjaga  ketertiban  dan  ketentraman saja,  melainkan  lebih  luas  dari  pada  itu yakni  menyelenggarakan  kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya.  Pemerintah  juga  diberikan tugas  dan  kewenangan  untuk  dapat bertindak  atas  inisiatif  dirinya  sendiri dalam menyelesaikan segala
permasalahan  yang  ada  pada  warga masyarakat demi
melindungi kepentingan umum itu sendiri.[3]

## RUMUSAN MASALAH
Dari  beberapa  uraian  diatas  maka masalah yang menjadi pokok
pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.  Apa Urgensi Lahirnya Rancangan Undang Undang
Omnibus  Law Cipta  Lapangan Kerja ?
2.  Apa  Fungsi  Rancangan  Undang Undang Omnibus  Law Cipta Lapangan Kerja dalam pemenuhan  Kesejahteraan ?

## METODE PENELITIAN
Secara khusus menurut jenis, sifat dan  tujuannya  suatu  penelitian  hukum dibedakan menjadi dua penelitian yuridis  normatif  dan  penelitian  yuridis empiris. Dalam penelitian yang dilakukan  penulis  saat  ini  digunakan penelitian  yang  bersifat  normatif  atau yuridis  normatif  “  Metode  penelitian  ini yang  digunakan  oleh  penulis  dalam penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen.  Disebut  penelitian  hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan- peraturan  yang  tertulis  atau  bahan- bahan  hukum  yang  lain,  sebagai penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen  disebabkan  penelitian  ini banyak  dilakukan  terhadap  data  yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. [4]  Sehubungan  dengan
tipe  penelitiannya  yuridis  normatif  maka pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia (hukum positif). Suatu
analisis  pada  hakekatnya  menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan  utama,  dan  metode  induktif sebagai  tata  kerja  penunjang.analisis normatif  mempergunakan  bahan-bahan kepustakaan  sebagai  sumber  data penelitiannya.[5]
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Urgensi Lahirnya Rancangan
Undang  Undang  Omnibus  Law ketenagakerjaan.
Dalam  Alenia  ke  Empat  UUD NRI  1945  Menyatakan  bahwa  tujuan Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial,  Sejalan  dengan tujuan  tersebut,  Pasal  27  ayat  (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap- tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai
upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara.
Undang  Undang  No  13  Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum mampu menjawab amanah konstitusi untuk itu Lahirnya Rancangan Undang  Undang omnibus  law cipta lapangan kerja sebagai bentuk jawaban dari amanah konstitusi yang di  tuangkan  dalam  Pasal  27  ayat  (2) UUD 1945 yang menjelaskan  bahwa “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan” Rancangan Undang Undang Omnibus Law bukan hanya  sebagai  pemenuhan  hak konstitusional  akan  tetap  merupakan Upaya strategis dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan.
Hak  atas  penenuhan  terhadap pekerjaan  merupakan  bagian  dari hak Konstitusional karena merupakan hak  dasar  yang  dituangkan  dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional.  Menurut  Prof.  Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan  hak-hak  yang  dijamin dalam  dan  oleh  Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945.  Penjaminan  hak tersebut  baik  dinyatakan  secara tegas maupun secara tersirat.[6] Hak konstitusi  berkaitan  dengan  hak warga negara.
Rancangan  Undang  Undang Omnibus  Law bukan  hanya  sebagai
pemenuhan terhadap hak
konstitusional  melaikan  saja  akan tetap  merupakan  Upaya  strategis yang dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. secara  garis    besar    upaya  ini dilakukan sebagai bentuk, peningkatan  investasi,    penguatan
UMKM;  dan  peningkatan  kualitas
SDM (ketenagakerjaan)
Pembentukan  Rancangan  Undang- Undang  tentang  Cipta  Kerja  disusun dengan  pertimbangan  filosofis  untuk mewujudkan  Pembangunan  nasional dan  pembangunan  pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang  undang omnibus  law
lahir sebagai bagian Upaya
penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui:
(1) Mendorong peningkatan investasi di Indonesia; dan
(2) Mengembangkan  sektor  UMK melalui  dukungan  riset  dan inovasi  sehingga  UMK  dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha. Upaya dimaksud perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh mengingat berbagai kebijakan terkait investasi, UMK
yang  tertuang  dalam  berbagai
peraturan perundang-
undangan,  terutamanya  dalam undangundang.
Berbagai undang-undang  yang  mengatur investasi  dan  UMK  dihadapkan pada beberapa persoalan, yaitu:
a)  tidak sesuai dengan perkembangan  zaman  dan perkembangan kebutuhan masyarakat;
b)  terdapat
disharmonisasi atau  tumpang  tindih  antara undang-undang satu dengan  yang  lain  karena pengaturan  investasi,  UMK yang  diatur  dalam  banyak sekali undang-undang.
Berbagai
peraturan perundangundangan tersebut  tidak  sedikit  yang disharmonisasi atau tumpang  tindih.  Sehingga dengan terdapatnya
berbagai undang-undang tersebut  ternyata  menjadi penyebab persoalan
rumitnya  proses  berusaha di  Indonesia  [7]  yang  pada akhirnya  menjadi  menjadi penghambat penciptaan lapangan.
c)  peraturannya  sudah  ada tetapi tidak memadai sehingga  daya  berlakunya lemah.
Ketiga  persoalan  di  atas  dapat
digolongkan sebagai persoalan
hukum. Masalahnya kemudian adalah  persoalan  hukum  tersebut berkaitan  dengan  undang-undang dalam  jumlah  yang  sangat  banyak. Pembentukan  kebijakan  penciptaan lapangan  kerja.  Perubahan  secara konvensional dengan cara mengubah satu  persatu  undang-undang  seperti yang  selama  ini  dilakukan  tentu sangat  tidak  efektif  dan  efisien  serta membutuhkan  waktu  yang  lama. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja  harus  dilakukan  melalui  teknik Legislasi omnibus  law .  Undang- Undang Omnibus mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan dimana  tujuan  akhirnya  adalah  untuk mengefektifkan  penerapan  peraturan tersebut. Pembentukan Undang-
Undang  Cipta  Kerja  melalui  teknik omnibus law diyakini dapat
mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana diuraikan di atas.
Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang  Cipta  Kerja memiliki dasar yuridis.
Selama  ini,  Pemerintah  telah melakukan  berbagai  upaya  untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang  mampu  menyerap  tingginya tenaga  kerja  di  Indonesia,  namun belum  menunjukkan  hasil  sesuai
dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan  berbagai  upaya  selama ini  dilakukan  masih  bersifat  Parsial. Sementara persoalan penciptaan lapangan kerja bersifat kompleks dan multi  aspek  antara  lain:  investasi, usaha  mikro  kecil  dan  menengah, pendidikan  dan  ketenagakerjaan  itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  untuk  menciptakan  lapangan pekerjaan  yang  mampu  menyerap tingginya jumlah tenaga kerja sebagai  dampak  bonus  demografi yang  diperoleh  Indonesia  diperlukan upaya yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi dalam peciptaan lapangan pekerjaan. Upaya  yang  dilakukan  pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan  tersebut  dilakukan  melalui upaya  meningkatkan  investasi  dan kemudahan dan perlindungan UMK.
Data Kementerian Koperasi dan UMKM  menunjukkan  62  juta  atau 99% usaha yang di Indonesia adalah UMKM  dengan  serapan  tenaga  kerja sebesar 97%. Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan  UMKM.  Namun,  dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMKM dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan
masyarakat,  utamanya  masyarakat menengah  ke  bawah,  ke  arah  yang lebih  tinggi.  Hal  ini  tentunya  menjadi perhatian  khusus  karena  mayoritas masyarakat  Indonesia  bergantung pada  UMKM.  Untuk  itu,  upaya pengembangan UMKM harus diprioritaskan.
Upaya penciptaan lapangan
pekerjaan melalui peningkatan investasi dan kemudahan dan perlindungan UMK harus diikuti dengan kebijakan peningkatan kualitas  SDM  sehingga  tenaga  kerja (pencari  kerja)  dapat  di  serap. Langkah  yang  di  lakukan  sebagai bentuk  penciptaan  negara Welfare State dimana tanggung jawab negara terhadap  kesejahteraan  warganya. Negara  kesejahteraan  merupakan Bentuk pemerintahan yang demokratis  itu  menempatkan  Negara sebagai  institusi  yang  bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, melalui  serangkaian  kebijakan  publik di  kebijakan  ekonomi  dan  kebijakan sosial untuk pencapaian kesejahteraan  dan  keadilan  sosial.[8] Peranan pemeritah kepada kesejahteraan  negara  sangat  luas sehingga  membutuhkan  mekanisme yang terkontrol. Konsep kesejahteraan  negara  lebih  dipahami sebagai  pengaruh  terhadap  sumber
kesejahteraan  pribadi  warga  negara sebagai bagian modal sosial.[9]
2. Fungsi Rancangan Undang Undang Omnibus Law ketenagakerjaan dalam
pemenuhan  Kesejahteraan.
Pada  2019  investasi  di  tanah air  melemah.  Dari  total  proyeksi  7%, Indonesia  hanya  mampu  mencapai angka  4%.  Melemahnya  investasi yang  sempat  terjadi  tentu  menjadi bahan  evaluasi  untuk  pemerintah sehingga melahirkan ide untuk menetapkan Omnibus  Law. Dengan birokrasi yang lebih sederhana, Omnibus  Law mampu  mendorong pertumbuhan    investasi  indonesia sehingga akan meningkatkan perekonomian  Indonesia  dan  daya saing di kancah global.
Dalam  RUU  Cipta  Lapangan Kerja, ketenagakerjaan menjadi salah satu  yang  dibahas.  Melalui Omnibus Law ,  pemerintah  akan  melakukan penyempurnaan substansi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang  lebih  adil  dan  mendukung  iklim investasi  dengan  tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Undang-undang  ini  akan mengatur beberapa hal terkait ketenagakerjaan  antara  lain  sebagai berikut:
a)  Upah Minimum
Omnibus Law akan
menetapkan bahwa upah minimum tidak  turun  dan  kenaikannya  akan dihitung  berdasarkan  perhitungan pertumbuhan  ekonomi.  Namun hal ini  hanya  berlaku  untuk  pekerja dengan  masa  kerja  kurang  dari satu tahun.
Adapun  bagi  pekerja  yang telah memasuki masa kerja di atas satu tahun, perusahaan diwajibkan menerapkan  struktur  dan  skala upah dengan besaran di atas upah minimum  yang  disepakati  antara pekerja dan pengusaha.
b)  Outsourcing
Pemerintah  melalui  undang undang Omnibus Law memberikan kepastian  hubungan  kerja  pada pekerja..   Hal  itu  karena  baik pekerja  kontrak  maupun  pekerja tetap  atau  Perjanjian  Kerja  Waktu Tidak  Tertentu  (PKWTT)  akan mendapatkan hak dan
perlindungan  sama,  mulai  dari  hak
atas upah, jaminan sosial,
perlindungan keselamatan dan kesehatan  kerja  bahkan  hingga hak atas pengakhiran atau putusnya  hubungan  kerja.  Dengan kata  lain,  peraturan  ini  menjamin bahwa para pekerja akan mendapatkan kompensasi jika kontrak kerjanya telah habis.
c)  Pemutusan Hubungan Kerja
Pemerintah juga akan menjamin pekerja dengan pesangon  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK).  Dalam  aturan  ini pekerja  yang  ter-PHK  tidak  hanya mendapatkan  kompensasi  PHK saja,  namun  juga  mendapatkan perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dapat memberikan  jaminan  penghasilan maksimal    6  bulan.  Program  JKP tidak menghilangkan program perlindungan  tenaga  kerja  yang telah ada, namun justru melengkapinya.

## d)  Jam Kerja
Sementara  pada  bagian  jam kerja, pemerintah akan memfasilitasi  fleksibilitas  jam  kerja, khususnya pada pekerjaan tertentu. Omnibus  law  akan  membuat  waktu kerja  menjadi  lebih  fleksibel  yang memberikan keleluasaan bagi pekerja  dan  pengusaha  dalam menyepakati waktu kerja.
Pekerja yang bekerja minimum 8 jam/hari atau 40 jam per minggu  akan  mendapatkan  upah bulanan.  Adapun  pekerja  yang bekerja  di  bawah  35  jam/minggu akan menggunakan pengaturan pengupahan  per  jam  dan  dapat bekerja di lebih dari 1 perusahaan.
Namun  perlu  digarisbawahi bahwa upah per jam tidak menggantikan  upah  bulanan.  Upah per jam diberlakukan untuk mengakomodir pekerjaan yang bersifat  jasa  seperti  konsultan  atau pekerja  paruh  waktu  dengan  tetap memberikan
perlindungan pekerjaan (job security).
Sedangkan  bagi  pekerja  di sektor industri tidak akan mengalaminya.  Skema  ini  sudah lumrah  dilakukan  di  negara-negara maju  demi  menggenjot  investasi dan  menumbuhkan  lapangan  kerja baru.
e)  Tenaga Kerja Asing
Tenaga  Kerja  Asing  (TKA). Dengan gencarnya arus globalisasi, maka  tak  bisa  dipungkiri  bahwa suatu  negara  tak  terlepas  dari peran  TKA.  Melalui omnibus  law maka  pemerintah  akan  mengatur tentang kemudahan perizinan untuk TKA tertentu yang memang dibutuhkan,
Kemudahan  perizinan  TKA hanya  terbatas  untuk  TKA  tertentu yang  akan  melakukan  kegiatan berupa maintenance,  start  up , vokasi  serta  kunjungan  bisnis  yang dibatasi waktunya maksimal selama 60  hari  dan  dapat  diperpanjang  30 hari.
Kemudian Omnibus Law juga  mengendalikan  penggunaan TKA  di  dalam  negeri  dengan mempertimbangkan  bidang  tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), demi mempercepat proses
pembangunan nasional dengan jalan  alih  teknologi  dan  keahlian dari  TKA  ke  TKI,  dan  memperluas kesempatan kerja bagi TKI. Omnibus  Law juga  memberlakukan aturan bahwa TKA harus membayar  pajak  penghasilannya  di Indonesia.[10] Berbagai  Upaya  diatas  sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap  kesejahteraan  masyarakat. konsep kesejahteraan yang di bangun  oleh  pemerintah  Indonesia saat ini pernah ditegaskan oleh para Perintis  Kemerdekaan  dan  para Pendiri  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  bahwa  negara  demokratis yang  akan  didirikan  adalah  “Negara
Kesejahteraan” ( walvaarstaat ) .
Dalam pilihan terkait konsepsi negara  kesejahteraan  Indonesia  ini, Moh.  Hatta  menggunakan  istilah “Negara  Pengurus.[11]  Prinsip ini mangandung    makna  bahwa negara yang mengurus dan bertanggungjawab  penuh  terhadap hak  konstitusi  yang  di  tuangkan dalam  undang  undang  dasar  1945
termasuk  kesejahteraan    sosial ekonomi dapat ditemukan rinciannya dalam  beberapa  pasal,  terutama yang  berkaitan  dengan  aspek  sosial ekonomi,  menurut  Jimly  Asshidiqie Konstitusi  Indonesia  dapat  disebut sebagai konstitusi ekonomi ( economic  constitution )  dan  bahkan konstitusi sosial ( social constitution ).[12] Philipus M. Hadjon berpendapat  bahwa  konsep  negara kesejahteraan,  sebenarnya  tekad negara Indonesia untuk mewujudkan
kesejahteraan umum bukan monopoli  konsep welvarstaat, [13] Lebih lanjut Sjachran Basah mengemukakan  bahwa  jika  adanya kewajiban pemerintahan untuk memajukan  kesejahteraan  umum merupakan ciri konsep kesejahteraan,  Indonesia  tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena  tugas  pemerintah  tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan  saja,  melainkan  harus juga  melaksanakan  kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan  negara  yang  dijalani  melalui pembangunan nasional.[14]
Prinsip  “ the  greatest  happines of  the  greatest  number” merupakan pokok  pemikiran  Bentham  yang sangat relevan dalam kondisi
Pemerintah
Indonesia yang
membuka  pintu  lahirnya  Undang Undang Omnibus  Law dimana, produk  hukum  yang  lahir    tersebut akan memberikan kemanfaatan (kesenangan) yang sebesar- besarnya  bagi  mayoritas  rakyat Indonesia sebagai pendapat Bentham  tentang  “ the greatest happines of the greatest number”. [15] Kesenangan (kemanfaatan) yang dimaksud Bentham merupakan kemanfaatan yang terpositifkan dalam suatu peraturan (hukum) yang memiliki  empat  fungsi  yaitu:  “ to provide  subsistence;  to  produce abudance:  to  favour  equality;  and  to maintain  security”. Dari fungsi hukum  menurut  Bentham  tersebut, apabila  dikaitkan  dengan    lahirnya undang  undang omnibus  law dapat memberikan “penghidupan”,
“kesejahteraan”,  “kesetaraan”,  dan
“keamanan”.  secara  umum  dapat memberikan mata pencarian (penghidupan), kesetaraan, kemakmuran, dan keamanan.
Kebahagiaan/kemakmuran yang  dimaksud  Bentham  dan  John Stuart  Mill  dapat  dilihat  secara filsafati yang mencerminkan  sebuah integrasi, kodifikasi peraturan dimana untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Pembentukan Undang- Undang
Cipta  Kerja  dengan  tujuan  dapat
memberikan, kebahagian “penghidupan”    “kesejahteraan”,
“kesetaraan”, dan “keamanan”. secara  umum  dapat  memberikan mata pencarian (penghidupan), kesetaraan, kemakmuran, dan keamanan bagi sebanyak banyaknya  orang  sebagai  bagian dari  pada  tanggung  jawab  negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan  dan  mempercepat pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN
1. Urgensi Lahirnya Rancangan Undang
Undang Omnibus Law Cipta
Lapangan  Kerja  merupakan  jawaban dari  atas  ketidak  mampuan  Undang Undang  No  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  dalam  menjawab amanah  konstitusi  untuk  itu  Lahirnya Rancangan Undang Undang omnibus law sebagai  bentuk  jawaban  dari amanah  konstitusi  yang  di  mana  di tuangkan  dalam  Pasal  27  ayat  (2) UUD 1945 yang menjelaskan  bahwa “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan” Rancangan Undang Undang Omnibus Law bukan hanya  sebagai  pemenuhan  terhadap hak konstitusional akan tetapi merupakan  Upaya  strategis  dalam
rangka penciptaan lapangan pekerjaan.
2. Fungsi  Rancangan  Undang  Undang Omnibus  Law Cipta  Lapangan  Kerja merupakan pemerintah dalam melakukan penyempurnaan substansi  undang  undang    No.  13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan  yang  lebih  adil  dan mendukung  iklim  investasi  dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Undang- undang  ini  akan  mengatur  beberapa hal  terkait  ketenagakerjaan  yang meliputi Upah Minimum, Outsourcing, Pemutusan  Hubungan  Kerja,  Jam Kerja, Tenaga Kerja Asing.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Latif  Adam,    Membangun  Daya Saing  Tenaga  Kerja  Indonesia Melalui  Peningkatan  Produktivitas, Jurnal  Kependudukan  Indonesia, Vol.  11  No.  2  Desember  2016,  Hlm 72
[2] Naskah Akademis RUU Cipta Kerja
[3] Naskah Akademis RUU Cipta Kerja
[4] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika, 2008,hlm 14
[5]  Amirudin,  Zainal  Asikin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 16
[6]  Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  & Konstitusionalisme  Indonesia ,  Edisi
Revisi,  Konstitusi  Press,  Jakarta, 2005, hlm. 343
[7]  Persoalan  disharmonisasi,  tumpang tindih  dan  tidak  sesuai  dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan
masyarakat dapat dilihat dalam Bab III Naskah Akademik ini
[8]  Aktieva  Tri  Tjitrawati ,  The  Just  Drug Distribution  In  The  Perspective  Of Welfare  State ,  Mimbar  Hukum,
Volume  25,  Nomor    3,  Oktober 2013, hlm. 2
[9]  Mikael  Rostila, Social  Capital  an Health Inequality in European
Welfare  State,  Palgrave  Macmillan ,
2013,  London,  hlm.  10,    dalam Aktieva Tri Tjitrawati , The Just Drug Distribution  In  The  Perspective  Of Welfare  State ,  Mimbar  Hukum,
Volume  25,  Nomor    3,  Oktober
2013. hlm. 3
[10]  Lutfahasan,  Bagi  Saya, Omnibus Law Merupakan  Terobosan  Positif,
https://www.kompasiana.com/nkurni adi/5e1eaa9bd541df4777218302/be rikan-kepastian-omnibus-law- ketenagakerjaan-tingkatkan- kesejahteraan-pekerja-dan-dorong- investasi?page=all,  diakses  pada tanggal  19  februari  2020,  pukul 07:30 wib.
[11]  M.  Yamin, Naskah  Persiapan  UUD
1945: Risalah
Sidang
BPUPKI/PPKI, Sekretariat  Negara RI, Jakarta, 1959,hlm 299
[12]  jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi , Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 124.
[13]  Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan Bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  Edisi Revisi,  Peradaban,  Jakarta,  2007, hlm.91. (selanjutnyadisebut
Phillipus M. Hadjon II)
[14]  Sjachran  Basah, Eksistensi  dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indoenesia ,  Alumni, Bandung, 1985, hlm.3.
[15] Jeremy Bentham, An Introduction to the  Principles  Of  Morals  and Legislation , Kitchener, Batoche Books, 2000,  Hlm 15