## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum

## Wahyu Hidayat, Agus Sarono
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: grososarwono@gmail.com

## Abstract
Minister  of  Religion  Regulation  No.  8  of  2018  concerning  the  implementation  of  Umrah  worship expeditions  has  provided  a sufficient  basis  for protection  for  Umrah pilgrims,  including  in  the  form  of health  protection, life insurance coverage,  incidents,  or management of  congregational  documents  that have disappeared during the worship expedition. The limited funds that travel operators often feel cause obstacles when providing the protection facilities that have been mentioned, due to the low costs imposed on  the  congregation  by  cutting  insurance  costs.  The  type  of  research  used  in  this  article  is  normative juridical  research  in  the  case  approach,  because  it  will  conceptualize  law  as  something  that  refers  to legal norms and principles contained in statutory regulations and court decisions. It is known that there are  also  umrah  organizers  who  from  the  beginning  did  not  intend  to  insure  the  Umrah  congregation. Such a situation, among others, is the absence of routine controls on the organizers of the Umrah trip, through repressive steps, namely the government acts when there is a complaint from the congregation.
Keywords: Umrah travel; legal protection; Umrah pilgrims.

## Abstrak
Peraturan  Menteri  Agama  No.  8  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Ekspedisi  Ibadah  Umroh  telah memberikan  landasan  proteksi  yang  cukup  bagi  Jemaah  Umroh,  antara  lain  berupa  proteksi  kesehatan, jaminan  asuransi  jiwa,  insiden,  ataupun pengelolaan dokumen  Jemaah  yang lenyap sepanjang  ekspedisi beribadah. Keterbatasan dana yang kerap dirasakan penyelenggara travel menyebabkan hambatan ketika menyediakan  fasilitas  perlindungan  yang  telah  disebutkan,  disebabkan  dari  rendahnya  biaya  yang diberlakukan  untuk Jemaah  dengan  memangkas  beban asuransi.  Jenis  penelitian yang  digunakan  dalam artikel  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dalam  pendekatan  kasus,  karena  akan  mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yang mengacu kepada norma dan prinsip hukum yang tercantum pada peraturan undang-undang  dan  putusan  pengadilan.  Diketahui  terdapat  pula  pelaku  usaha  umroh  yang  sejak  awal tidak berniat  mengasuransikan  jemaah  umroh.  Keadaan  seperti  itu  antara  lain dengan  tidak  terdapatnya pengendalian  rutin  pada  penyelenggara  perjalanan  umroh,  melalui  langkah  bersifat  represif,  yaitu pemerintah bertindak apabila ada pengaduan dari Jemaah.
Kata Kunci : travel umroh; perlindungan hukum; jemaah umroh.

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia  yang  sebagian  besar  muslim  dan  merupakan  negara  berpopulasi  agama Islam terbesar di dunia. Dalam beribadah, Negara berkewajiban untuk menciptakan ketentraman bagi warga Negara dalam menjalankan ibadah agama dan kepercayaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu  Negara  memastikan  kebebasan  setiap  penduduk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  berdasarkan  agamanya  dan  keyakinannya  (Fauzi, 2019),  maka  sebagai  penduduk  muslim  wajib  melaksanakan    rukun    Islam,  sebagaimana    di  dalam rukun islam yang terakhir yaitu kewajiban mengerjakan ibadah haji dan umroh.
Melaksanakan  ibadah  haji  dan  umroh  adalah  kegiatan  ibadah  yang  wajib  untuk  setiap  umat muslim  yang  mampu  (Rochimi,  2010).  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  79 Tahun  2012  mengenai  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2018  mengenai  Penyelenggara Ibadah Haji, ibadah umroh yaitu umroh yang dilakukan berbeda pada masa ibadah haji. Penyelenggara ibadah umroh bermaksud menyampaikan pengarahan, layanan, dan proteksi terhadap Jemaah, supaya mampu  melaksanakan  ibadah  selaras  pada  ketetapan  syariat  yang  berdasar  pada  Pasal  3  Pengaturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh.
Pada  pelaksanaanya  peserta  jamaah  umroh  oleh  pihak  penyelenggara  atau  biro  ibadah  umroh kepada peserta jamaah umroh melayani melalui persetujuan perjanjian. Perjanjian yang dasarnya ialah ketika salah satu pihak menyatakan sepakat kepada pihak lain atau keadaan saat dua orang atau lebih saling  mengikatkan  diri  untuk  suatu  kegiatan,  dari  hal  tersebut  terbentuklah  hubungan  di  antara  dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan.
Hubungan  hukum  antara  biro  perjalanan  umroh  selaku  penyelenggara  ibadah  umroh  dengan calon jemaah umrah adalah berupa akad umrah atau perjanjian pemberangkatan umrah (Husni, 2018). Dalam  perjanjian  ini  mengeluarkan  suatu  perikatan  antara  dua  orang  yang  membuatnya.  Bentuk perjanjian  itu berupa  suatu  rangkaian perkataan yang mengandung  janji-janji atau  kesanggupan yang diucapkan  atau  ditulis.  Dengan  demikian  hubungan  antar  perikatan  dan  perjanjian  adalah  bahwa perjanjian  itu  menerbitkan  perikatan.  Perjanjian  adalah  sumber  perikatan,  disampingnya  sumber- sumber  lain  (Subekti,  2008).  Hubungan  perikatan  oleh  biro  penyelenggara  umroh  kepada  peserta jamaah  umroh  diawali  perjanjian  dengan  pihak-pihak  yang  di  dalamnya  berisi  ketentuan-ketentuan, hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Perjanjian  yang  dibentuk  mengikat  para  pihak  yakni  pihak  pertama yaitu biro atau perusahaan penyelenggara ibadah umroh dan pihak kedua adalah peserta jamaah umrah. Sehingga implementasi pada perjanjian dapat berfungsi efektif kemudian memutuskan apabila debitur sudah menjalankan kewajibanya untuk menepatikan dungan dari perjanjian dapat disandarkan melalui kepatuhan,  yang  mengartikan  bahwa  debitur  sudah  melakukan  kewajiban  yang  seharusnya,  selaras, juga patut  menurut  dengan  apa yang disetujui bersama terhadap perjanjian  (Harahap,  2009).  Dengan
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
begitu  susunan  perjanjian  kegiatan  pemberangkatan  peserta  jamaah  umroh dengan  pihak  perusahaan penyelenggara  travel  umroh  agar  dapat  mengetahui  beberapa  pertanggungan  oleh  perusahaan penyelenggara ketika ada kesenjangan pada perjanjian dan implementasinya.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  perlindungan  hukum  konsumen,  yang awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum  alam.  Aliran  ini  dipelopori  oleh  Plato,  Aristoteles  (murid  Plato), dan  Zeno  (pendiri  aliran Stoic ).  Menurut  aliran  hukum  alam  menyebutkan  bahwa  hukum  itu  bersumber  dari  Tuhan  yang bersifat  universal  dan  abadi,  serta  antara  hukum  dan  moral  tidak  boleh  dipisahkan.  Para  penganut aliran  ini  memandang  bahwa  hukum  dan  moral  adalah  cerminan  dan  aturan  secara  internal  dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. (Rahardjo, 2000)
Menurut  uraian  tersebut,  dikaitkan  oleh  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2008  mengenai Pelaksanaan  Haji  serta  aturan  implementasinya,  permasalahan  yang  diambil  pada  artikel  ini  yaitu bagaimana proteksi pelanggan layanan Umroh/Haji dalam perbuatan melawan hukum?
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  berdasarkan  sudut  pandang  hukum  mengenai  Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji yang masih sering banyak dilakukan di Indonesia yang merupakan  hasil  gagasan  dan  ide  pemikiran  artikel  tersebut.  Artikel  ini  melakukan  perbandingan terhadap  beberapa  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  yang  termuat  dan  dirumuskan  sebagai berikut:
Diantaranya  yaitu  artikel  Nathasya  Victoria  Ruswandana,  yang  berjudul  Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus Oleh Biro Penyelenggara Ibadah  Haji  Khusus  (Ruswandana,  2016).  Permasalahan  dalam  artikel  ini  adalah  Bagaimana perlindungan  hukum  dalam  perjanjian  baku  yang  diberikan  biro  penyelenggara  ibadah  haji  khusus? Perlindungan hukum yang sudah pernah ada terhadap kasus - kasus sejenis yaitu pembatalan sepihak terhadap  perjanjian  pemberangkatan  calon  jemaah  haji  adalah  pemberian  ganti  rugi  terhadap  pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah calon jemaah haji. Serta biro perjalanan juga harus memberihkan nama baik calon jemaah haji tersebut melalui media nasional.
Pada  tahun  2016,  Shinta  Danisa  Ristita  juga  melakukan  penelitian  yang  berfokus  pada Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jamaah Haji Reguler Dalam Penyelenggaraan Manasik di Kota Cilegon  (Danisa,  2016).  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  bentuk pertanggungjawaban  Kelompok  Bimbingan  Ibadah  Haji  terhadap  wanprestasi  pelaksanaan penyelenggaraan  Manasik  di  Kota  Cilegon?  Perjanjian  yang  dilakukan  antara  pihak  KBIH  dengan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
jamaah  digolongkan  sebagai  perjanjian  lisan.  Ditemukan  2  (dua)  permasalahan  yang  timbul  dalam perjanjian ini, yaitu terkait pertanggungjawaban KBIH dan upaya yang dilakukan oleh jamaah. Upaya yang  dilakukan  oleh  jamaah  yaitu,  pertama,  dengan  melakukan  small  claim.  Kedua,  dengan penyelesaian sengketa konsumen secara diluar pengadilan atau melalui proses litigasi.
Pada tahun 2017, Suyanto melakukan penelitian yang berfokus pada Perlindungan Hukum Bagi Calon  Jamaah  Haji  Terhadap  Penyelenggara  Ibadah  Haji  Khusus  Ilegal.  (Suyanto,  2017). Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pengaturan  pendirian  atau  pembentukan penyelenggara  ibadah  haji  khusus  di  Indonesia?  Pengaturan  pendirian  atau  pembentukan penyelenggara ibadah haji khusus di Indonesia diatur di dalam Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji.
Artikel  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  jasa  umroh/haji  dalam  perbuatan melawan  hukum  (Studi  Putusan  No.  295/Pgt.6/2013/PN.Jkt.Sel)  perbedaan  dengan  penelitian sebelumnya  yaitu  pada  unsur  kebaruan  penelitian  dengan  jurnal  penelitian  sebelumnya  lebih  pada perlindungan  konsumen  jasa  umroh  atau  haji  dalam  PMH  dan  halangan  yang  dihadapi  dari  sisi perjalanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh pada proteksi Jemaah umroh.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan dan putusan  pengadilan  dengan  melakukan  studi  kepustakaan.(Soekanto,  &  Mamudji,  2009)  Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis . Pengumpulan data yang diperoleh dari data primer,  data  sekunder,  diantaranya  yaitu  :  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 34 Tahun  2009  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi hukum dengan norma-norma yang berlaku, studi hukum yang berpegang dengan norma yang  berlaku ialah studi yang menekankan  pada patokan norma dan  asas hukum yang dapat ditemui pada undang-undang dan putusan pengadilan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proteksi Pelanggan Layanan Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum
Semua  keterangan  oleh  kementerian  tentang  pengurus  travel  ibadah  umroh,  dijamin  dapat tersampaikan  kepada  masyarakat,  terpenting  pada  daerah  pedesaan  yang  hingga  sekarang  masih sebatas  pemanggilan  utusan  perwakilan  kecamatan  oleh  karena  itu  data  dan  informasi  yang disampaikan  kurang  luas  tentang  pelaksanaan  ibadah  umroh  dari  memutuskan  paket  travel  yang dipilih dan keterangan informasi lainya sampai mereka peroleh sesuai porsinya. Disebabkan dalam studi  sekarang  diketahui  minimnya  penerbitan,  dengan  begitu  sedikit  informasi  yang  dapat diperoleh jemaah umroh.
Peraturan  yang  disusun  oleh  pemerintah  guna  mengurus  travel  ibadah  umroh,  dimaksudkan agar menyediakan  layanan optimal  kepada masyarakat  yang  hendak  melaksanakan  ibadah  umroh. Meskipun  demikian  seiring  waktu  berjalan  timbul  beragam  persoalan  baru  yang  membuat  tujuan tersebut  belum  benar-benar  terpenuhi.  Pasal  4  UUPK  menyatakan  hak  konsumen,  pada  halini Jemaah, yaitu:  hak  memperoleh kenyamanan ketentraman,  keamanan,  advokasi, proteksi dan  juga untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen dengan layak.
Akan tetapi tidak semua agen perjalanan haji dan umroh berbuat kesalahan serupa. Selain itu masih  terdapat  agen  perjalanan  yang  pengelolaanya  baik  dan  menawarkan  pelayanan  yang  layak, akan tetapi agar agen perjalanan dapat melakukan pelayanan yang baik dan layak untuk konsumen. Tidak terpungkiri meskipun bagi agen perjalanan yang telah memiliki pengalaman.
Tujuan untuk melaksanakan suatu ibadah haji atau umroh tersebut menganjurkan orang untuk menyimpan  uangnya  dengan  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama,  sedangkan  dari  pandangan beberapa  orang  menganggap  keadaan  seperti  ini adalah  kesempatan  yang  menguntungkan,  cukup banyak travel  agency dan  agen  perjalanan  yang  memberikan  paket  pilihan  layanan  perjalanan umroh atau haji. Sementara dari pandangan lain berniat memberikan kemudahan dalam keperluan beribadah orang lain. Tetapi masih cenderung dengan tujuan memperoleh laba yang berfokus pada timbulnya metode marketing dan sistem pemasaran.
Marketing atau pemasaran adalah sebuah tujuan persekutuan juga beberapa prosedur langkah menciptakan, menghubungkan dan menyampaikan pandangan pada pelanggan juga untuk mengatur kontrak  pelanggan  melalui  tata  cara  memperoleh  laba  bagi  persekutuan  dan  kepentingan penyelenggara  (Kotler,  2009).  Selaku  konsumen,  penting  terdapatnya  hak-hak  proteksi  selaku
konsumen (Jemaah umroh) sebagaimana wujud rasa puas bagi Jemaah yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh.
Perlindungan  dan  pengelolaan  ibadah  haji  dan  umroh  menjadi  tugas  Kementerian  Agama (Kemenag)  selaras  dengan  Peraturan  No.  18  Tahun  2015,  pasal  20  ayat  (1)  dan  ayat  (2) menyebutkan;  (1)  Perlindungan  dilaksanakan  dengan  Direktur  Jendral  atas  nama  Menteri,  (2) Perlindungan  atau  pengawasan  yang  disebutkan  dalam  ayat  (1),  mencakup  perlindungan  atas konsep  pelayanan,  pekerjaan  oprasional  pelayanan  untuk  jamaah,  kepatuhan  dan  pembenahan tentang ketetapan aturan perundang-undangan.
Proteksi  tentang  konsumen  sekarang  ini  menjadi  perhatian  masyarakat  umum  khususnya jemaah haji dan umroh yang mencemaskan pelaksana perjalanan umroh yang belum menyediakan layanan  optimal  untuk  konsumen  (jemaah).  Bentuk  proteksi  hukum  yang  diberikan  kepada masyarakat terdapat dua hal sebagai berikut (Mertokusumo, n.d.):
1. Terdapat proteksi hukum pencegahan, yaitu dimana sebuah proteksi masyarakat mempunyai hak, peluang  untuk  menyampaikan  protes  atau  memberikan  ide  gagasan,  sebelum  dilaksanakan putusan oleh pemerintah yang bersifat menentukan (devenitive).
2. Proteksi hukum yang bersifat menekan untuk menyelesaikan suatu persengketaan.
Negara  menetapkan  proteksi  terhadap  warga  negara,  melalui  usaha  memberikan  keadilan yang dapat diperoleh masyarakat, supaya tidak merasa ada hak yang dihilangkan (Nasution, 1994). Proteksi  hukum  adalah  persembahan  dukungan  kepada  Hak  Asasi  Manusia  yang  merasa diperlakukan kurang adil terhadap orang lain, proteksi didapatkan oleh masyarakat sehingga berhak memperoleh semua hak yang difasilitasi oleh hukum (Fuady, 2008). Terutama untuk yang merasa diperlakukan  kurang  adil  dengan  jasa  pelaksana  ibadah  haji  tertentu  dapat  menyampaikan permintaan  terpaut  pada  kerugian  yang  diderita  dari  sarana  apa  saja  dan  hal  itu  mempunyai tanggungjawab uang terjamin pada peraturan hukum Indonesia (Turisno & Suharto, 2016).
Negara  menjadi  pembentuk  prangkat,  harus  menyampaikan  layanan  optimal  untuk masyarakat  pada  beragam  pelaksanaan  kegiatan, terutama menyusun keperluan  masyarakat  dalam pelayanan  ibadah  umroh,  maka  dibutuhkan  peraturan  hukum  dari  wujud  proteksi  kepada  jemaah yang hendak melaksanakan ibadah umroh, oleh pelaksana ibadah umroh. Mengenai sistem proteksi tersebut yaitu:
1. Proteksi kesehatan;
2. Proteksi tentang asuransi jiwa;
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
3. Proteksi atau perlindungan dari insiden;
4. Penanganan kehilangan berkas dokumen jemaah semasa beribadah haji atau umroh.
Sehubungan atas kehilangan berkas dokumen travel, pemerintah menetapkan aturan Peraturan Menteri  Agama  Nomor  18 Tahun 2015  mengenai  Penyelenggaraan  Ibadah  Umroh  pada  pasal  16 ayat  (1)  huruf  b  menegaskan  yaitu  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umroh  diharuskan memberikan  proteksi  terhadap  Jemaah  Umroh  dalam  penanganan  kehilangan  berkas  dokumen ketika pelaksanaan Ibadah, antara lain berupa Passport, surat keterangan bebas meningitis, visa dan surat keterangan mahrom (pendamping Jemaah wanita baik suami maupun saudara).
Proteksi hukum adalah hak yang disediakan pemerintah untuk masyarakat. Satijipto Raharjo menyampaikan  pendapatnya  tentang  proteksi  hukum.  Hak  setiap  orang  dilindungi  oleh  hukum terutama  dalam  keadaan  yang  dirugikan  pihak  lain.  Maka  dengan  adanya  proteksi  ini  semua kalangan rakyat bisa memperoleh kesempatan (hak) dari peraturan yang berlaku. Peraturan hukum dapat diteruskan sehingga  menjadikan perlindungan bukan sekedar mudah menyesuaikan  keadaan dan  luwes,  tetapi  dapat  memprediksi  dan  mencegah.  Dari  kegunaanya  hukum  diperlukan  untuk menciptakan  keadilan  dari  masyarakat  yang  rapuh dari  sisi ekonomi,  politik  dan  sosial.  (Raharjo, 2014).
Pendapat  Sunaryati  Hartono  (Hartono,  1991)  mengatakan  bahwa  hukum  diperlukan  oleh kalangan  yang  lemah  dan  belum  mapan,  baik  menurut  ekonomi,  politik  dan  sosial  supaya mendapatkan  keadilan.  Menurut  pendapat  Phillipus  M.  Hadjon  (Hadjon,  1987)  bahwa  proteksi hukum  untuk  warga  Negara  selaku  kebijakan  pemerintah  yang  cenderung  represif  dan  preventif. Proteksi  hukum  yang  bersifat  preventif  bermaksud  agar  mencegah  atau  menangkal  timbulnya perselisihan,  yang  mengatur  perbuatan  pemerintah  berbuat  berhati-hati  dalam  menentukan ketetapan  yang  bersandar  kebijaksanaan,  dan  proteksi  yang  bersifat  represif  dimaksudkan  agar menghentikan perselisihan, meliputi penyelesaianya pada badan peradilan (Alfon, 2010).
Peranan primer hukum adalah menjaga rakyat akan resiko tindakan perbuatan merugikan dan kesengsaraan hidupnya akan orang lain, masyarakat atau pemerintah. Di samping itu bertujuan juga agar  memenuhi  rasa  keadilan  dengan  membuat  upaya  bagi  instrument  untuk  menciptakan ketentraman untuk segenap warga Negara (Supanto, 2010).
Menurut pandangan Setiono yaitu, proteksi hukum adalah salah satu usaha ataupun kegiatan untuk memperoleh proteksi pada warga Negara, supaya terbebas dari tindakan merugikan (semena-

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
mena)  akan  pemegang  kekuasaan,  bagi  terciptanya  ketentraman,  kesopanan  juga  perasaan  aman dari warga Negara, sehingga memperoleh kemuliaan sebagai manusia (Setiono, 2013).
Bersandarkan  penegasan  tersebut  bisa  diambil  kesimpulanya  yaitu  kegunaan  hukum  salah satunya adalah memproteksi warga Negara dari pristiwa yang mendatangkan rugi dan penderitaan kehidupanya  dari  orang  lain,  Warga  Negara  ataupun  pemilik  kekuasaan.  Di  samping  itu,  hukum bertujuan agar menghadirkan kelurusan (keadilan) untuk masyarakat dan menciptakan kemakmuran untuk semua warga Negara.
Mengenai  hal  tentang  upaya-upaya  melaksanakan  proteksi  dengan  keadaan  khusus,  antara lain (Sasongko, 2012):
1. Membuat suatu peraturan (by giving regulation), bertujuan :
a. Menyediakan maupun menyampaikan hak dan keharusan;
b. Terdapat pertanggungan kepada subjek hukum
2. Menegaskan suatu peraturan (by law enforcement) dengan cara:
a. Penolakan  terhadap  kesalahan  hak  pelanggan,  melalui  persetujuan  dan  pengelolaan  lewat Peraturan administrasi pemerintah;
b. Penolakan  terjadinya  kesalahan  peraturan  proteksi  pelanggan,  melalui  denda  pidana  dan membebankan hukuman, sesuai peraturan pidana;
c. Pengembalian pada hak-hak, melalui membebankan denda agar membayar ganti rugi, sesuai peraturan perdata.
Dewasa ini, aturan baru KEMENAG yang diterbitkan di tahun 2018 Yaitu Peraturan Menteri Agama  (Permenag)  No.  8  Tahun  2018  untuk  perbaikan  Permenag  No.  18  Tahun  2015.  Pada pegaturan  ini  terkandung  suatu  metode  yang  didirikan  untuk  memperkuat  pengelolaan  yang berfungsi seperti proteksi konsumen yang berupa pengelolaan mendalam pada semua bagian, yaitu bagian jamaah, biro dan pelaksana ibadah haji dan umroh. Selama belum ada perbaikan peraturan, terdapat suatu persoalan sebab, kurangnya pengelolaan pada bagian tertentu, antara lain yaitu:
1. Belum  terdapat pengelolaan  rutin  secara teratur pada biro  pelaksana  ibadah umroh dan  kontrol oleh  pemerintah  cenderung  diam,  artinya  ketika  memperoleh  pengaduan  dari  jamaah  barulah pemerintah  bertindak.  Maka  terjadi  masalah-masalah  dari  travel  Penyelenggara  Perjalanan Ibadah Umroh yang merugikan ibadah jamaah umroh.
2. Peraturan  Pelaksanaan  Ibadah  haji  dan  Permenag  No.  18  tahun  2015  masih  belum  memuat mengenai  keharusan  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umroh  menanggung  ketentuan  Jemaah umroh dan patokan harga umroh.
3. Kurangnya  pengelolaan  Mentri  Agama  pada  pelaksanaan  ibadah  umroh.  Hambatannya  dapat dilihat melalui tidak terdapatnya bukti petunjuk keterangan Jemaah dan travel pelaksana ibadah umroh yang terdaftar dengan baik pada Kemenag.
4. Terdaftar secara teratur pada Kemenag.
5. Peserta jamaah umroh belum mempunyai  pemahaman  serta  keahlian  serupa  untuk menentukan travel  umrohatau  PPIU,  dikarenakan  minimnya  saluran  media  penerbitan  pada  masyarakat terhadap keterangan travel umroh, terutama bagi kawasan pedesaan.
Pengaturan  Menteri  Agama  kemudian  tercantum  mengelola  harga  ibadah  umroh  (BPIU) referensi,  adalah  harga  penunjuk  pada  pelaksanaan  ibadah  umroh.  BPIU  referensi  ini  ditentukan dari  Menteri  Agama  dengan  cara  periodik.  Apabila  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umroh menentukan  BPIU  dibawah  BPIU  acuan,  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umroh  tersebut diharuskan  menyampaikan  dengan  cara  tertulis  pada  pemerintah  yaitu  Pemimpin  Pengurus Pelaksana Ibadah Haji dan Umroh selanjutnya, Peraturan Mentri Agama mengatur pula keharusan Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umroh  agar  menyelesaikan  pemberangkatan  Jemaah  umroh selambat-lambatnya (6) enam bulan setelah jamaah terdaftar sebagai peserta jamaah umroh.
Pengurusan  yang  lain  yaitu  tentang  keharusan  PPIU  supaya  mengumumkan  jamaah  yang sudah tercatat pada direktorat jenderal pengurusan ibadah umroh dan haji dengan memakai sistem pemberitaan  elektronis.  Sistem  yang  disebut  dengan  SIPATUH,  ringkasan  dari  Sistem  informasi pengawasan terpadu umroh dan haji khusus, dibuat berdasar elektronik guna menghasilkan layanan pada suatu sistem terintegrasi. SIPATUH disempurnakan untuk menguatkan pengelolaan pelaksana umroh di Indonesia dan jangkauan pengembangan pengelolaan semenjak regestrasi hingga kembali.
Pengelolaan  bersandarkan  Permenag  No.  8  Tahun  2018  mengenai  Pelaksanaan  Ibadah Umroh,  sampai sekarang dirasa  masih  belum  menyempurnakan  pada  segi proteksi  untuk  Jemaah. Belum terdapatnya pengelolaan rutin kepada agen pelaksana ibadah umroh serta pengelolaan mulai dari pemerintah cenderung diam, yaitu pemerintah mengambil langkah apabila terdapat pengaduan dari  Jemaah,  maka  dari  itu  mengakibatkan  timbulnya  perkara-perkara  dari  pihak  Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang menyebabkan kerugian pada Jemaah ibadah umroh.
Kondisi yang semestinya diusahakan adalah terpaut peraturan yang ada menetapkan proteksi travel  umroh,  di  samping  Sipatuh  yang  telah  diterapkan,  guna  semakin  melindungi  Jemaah, sehingga  Kemenag  perlu  menekankan  mengenai  tanggungan  jaminan  asuransi  kepada  semua penyelenggara mencatatkan jemaahnya supaya diasuransikan.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Pengusaha  dinilai  layak  mempertanggungjawabkan  ketika  sudah  tampak  ada  kerugian  pada pelanggan  disebabkan  menggunakan  sebuah  barang  dagangan  maka  dari  itu  pengusaha  perlu bertanggungjawab  atas  kerugian  tersebut  juga  sebaliknya,  pengusaha  patut  meyakinkan  bahwa pihaknya  tidak  melakukan  kesalahan,  karena  pihaknya  sudah  melaksanakan  pengerjaan  produksi dengan baik, mengerjakan setiap langkah kemanan yang harus di terima.
Sekalipun  metode  bertanggungjawab  pada product  liability berfungsi  asas strict  liability, meskipun pengusaha tetap sanggup melepaskan diri dari pertanggungjawabannya, secara beberapa atau untuk keseluruhan.
Secara  sederhana,  bisa dikatakan  yaitu  peraturan  Perlindungan  Konsumen  menganut  prinsip fault liability melalui dua perubahan, sebagai berikut: (Amstrong Sembiring 2020).
a. Dasar  pertanggungjawaban  berlandaskan  prasangka  kesalahan/kelalaian  atau  pengusaha  telah dinilai melakukan kesalahan, maka tidak/belum harus membuktikan kekeliruanya  ( presumption of negligence ).
b. Prinsip  agar  senantiasa  bertangtanggungjawab  melalui  tanggungan  dibuktikan  terbalik  ( the presumption of obligation principle ).
Dengan  demikian  maka  dalam  Undang-undang  Proteksi  Pelanggan  mengikuti  asas bertanggungjawab  berlandaskan  kesalahan  melalui  tanggungan  dibuktikan  terbalik  juga  tak mengenali asas bertanggungjawab penuh.
Berlakunya  asas strict  liability atau  tanggungjawab  mutlak,  dimana  baik  unsur  kesalahan maupun  kausalitas  tidak  perlu  dibuktikan  lagi,  dan  pembayaran  ganti  rugi  dilaksanakan  secara langsung dan seketika.
Pertanggungjawaban  hukum  Penyelenggara  Jasa  Umroh/Haji  terhadap  konsumennya  terdiri dari  pertanggungjawaban  berdasarkan  adanya  hubungan  kontraktual  dan  berdasarkan  tindakan melanggar undang-undang.  Bahkan, perlu  membuat  uraian  pada  sebagian  aspek yang  membentuk perbandingan  guna  menetapkan  asas  tanggungjawab  peraturan  semacam default,  offense  of agreement, productliablity, disciplinary responsibility maupun full responsibility.
Kepastian  terhadap law  enforcement sistem  pertanggungjawaban  hukum  ini  dapat  terjamin dengan  adanya  manajemen  resiko  yang  dibagi  antara  pihak  produsen,  konsumen  dan  lembaga asuransi  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam  analisa  dan  perkembangan  hukum  perlindungan terhadap konsumen Umroh/Haji di Indonesia.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Kepastian  hukum  dan law  enforcement yaitu  persoalan  yang  sering  timbul  pada  bentuk tanggungjawab  hukum  produsen.  UU  Perlindungan  Konsumen  sebagai  substansi  hukum  yang memayungi kaidah proteksi pelanggan yang masih belum mampu dinyatakan optimal menyediakan pedoman  tanggungjawab hukum,  terutama  kepada Penyelenggaraan  Jasa Umroh/Haji.  Munculnya berbagai macam interpretasi pada kebijakan hukum Indonesia memunculkan ketidakjelasan hukum pada  pertanggungjawban  Penyelenggara  Jasa  Umroh/Haji  yang  dapat  dilihat  sebagai  ”produk” ataupun sebagai ”jasa” yang dikonsumsi oleh konsumen.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  pada  penelitian  dinyatakan  bahwa  jenis  proteksi  yang  perlu disediakan  dari  pelaksana  travel  ibadah  umroh  meliputi  seluruh  bagian  yang  diperlukan  pihak Jemaah, yaitu:  Kesehatan, asuransi jiwa, Proteksi  insiden,  Penanganan  kehilangan  berkas  dokumen jemaah  semasa  beribadah  haji  atau  umroh,  sehingga  meyakinkan  Jemaah  telah  terlindungi  oleh peristiwa yang merugikan, perihal ini tercantum pada Permenag No. 8 Tahun 2018. Akan tetapi pada langkah  melaksanakan  asuransi,  terdapat  Penyelenggara  masih  belum  menggunakan  pelayanan asuransi jiwa, yang harusnya dibutuhkan untuk jemaah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Fuady, M. (2008). Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern Di Era Global . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hadjon,  P.  M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia:  Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip- Prinsipnya,  Penangananya  Oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.
Harahap, M. Y. (2009). Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Hartono, S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional . Bandung: Alumni.
Kotler, P. dan K. L. K. (2009). Manajemen Pemasaran . Jakarta: Erlangga.
Mertokusumo, S. (n.d.). Penemuan Hukum . Bandung: Liberty.
Nasution, AZ. (1994). Hukum Dan Konsumen Di Indonesia . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Raharjo, S. (2014). Ilmu Hukum, Cetakan VIII, Bandung, PT.” Citra Aditya Bakti .
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Rochimi, A. (2010). Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh. Semarang: Erlangga.
Soekanto,  S.  &  S.  M.  (2009). Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Subekti, R. (2008). Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-22 . Jakarta: PT Intermasa.

## Artikel Jurnal:
Fauzi,  E.  (2019).  Konsep  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Calon  Jemaah  Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 6, (No. 1), p. 77–92.
Husni,  R.  M.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Calon  Jemaah  Umrah  Sebagai  Kreditor  Dalam  Kepailitan Biro Perjalanan Umrah. Jurist-Diction Vol. 1 (No.1 September 2018).
Ruswandana,  N.  V.  (2016). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Pembatalan Keberangkatan  Ibadah  Haji  Khusus  Oleh  Biro  Penyelenggara  Ibadah  Haji  Khusus. Universitas Diponegoro Semarang.
Suyanto. (2017). Perlindungan  Hukum  Bagi Calon  Jamaah Haji Terhadap  Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Ilegal . Universitas Jember.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah
Sumber Online:
Alfon, M. (2010). I mplementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal
Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual. Web. 2010.
http:/libary.upnvj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=20985.
Amstrong Sembiring. (2020). Prinsip Tanggung Jawab Dalam UUPK Tidak Mengenal Prinsip Tanggung Jawab Mutlak. Edukasi Kompasiana. 2020. %3Cwww.edukasi.kompasiana.com%3E.
Danisa,  T.  E.  R.  (2016). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Calon  Jamaah  Haji  Reguler  Dalam Penyelenggaraan Manasik Di Kota Cilegon.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Sasongko,  W.  (2012).  K etentuan-Ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Web.  2012. http://scholar.google.co.id/citations?user=vdksuTEAAAAJ&hl=en.
Setiono.
(2013). Rule of LAw (Supremasi Hukum) . Web. 2013. http://e- journal.uajy.ac.id/11588/4/3HK10957.pdf. Supanto. (2010). Perlindungan Hukum Wanita . Web. 2010. http://e-
journal.uajy.ac.id/11588/4/3HK10957.pdf.