ISSN-p : 1410-590x ISSN-e : 2614-0063

## Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Obat di Puskesmas Wilayah Kota Kupang
Evaluation of Drug use Rationality in Kupang City Public Health Centers
Natalia Gilarsih 1* , Achmad Fudholi 2 , Tri Murti Andayani 2 , Satibi 2 1 Magister Manajemen Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada
2 Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada
Corresponding author: Natalia Gilarsih; Email: ngilarsih59@gmail.com
Submitted: 09-03-2020 Revised: 11-05-2020 Accepted: 11-05-2020

## ABSTRAK
Berangkat dari permasalahan belum optimalnya penerapan penggunaan obat secara rasional pada  fasilitas  kesehatan  di  Indonesia  dan  belum  adanya  laporan  evaluasi  penggunaan  obat berdasarkan  indikator  khusus  yang  menjadi  dasar  penilaian  kinerja  pelayanan  kefarmasian  di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi rasionalitas penggunaan obat di puskesmas wilayah Kota Kupang berdasarkan 8 indikator hasil metode delphi termodifikasi yang dikembangkan oleh  Satibi  dkk.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif secara  retrospektif  menggunakan  data  tahun  2018  dan  melalui  observasi  langsung.  Pemilihan  8 sampel  puskesmas  di  Kota  Kupang  dilakukan  dengan  purposive  sampling.  Data  hasil  penelitian berupa  data  kuantitatif,  dianalisis  secara  deskriptif  dan  6  indikator  diantaranya  dibandingkan dengan  standar  Kemenkes  RI  dan  WHO.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penggunaan  obat belum  rasional  sesuai  standar  WHO  pada  item  obat  per  resep,  standar  Kemenkes  RI  pada penggunaan obat generik dan standar WHO maupun Kemenkes RI pada pemberian oralit dan zinc untuk diare. Pada indikator biaya obat per kunjungan resep sebesar Rp.9.394 ± Rp.1.341 digunakan sebagai parameter dalam penetapan alokasi dana pengadaan obat di Kota Kupang pada tahun 2019 dan  kejadian medication  error tidak  bisa  dievaluasi  karena  tidak  adanya  dokumentasi  kejadian tersebut pada puskesmas wilayah Kota Kupang.
Kata kunci: Rasionalitas penggunaan obat; Indikator; Puskesmas.

## ABSTRACT
Based on the issues  of the  deficient application of the  rational use of drugs  in health  facilities in Indonesia and the absence of evaluation reports of drug use based on specific indicators underlying performance  assessments  of  pharmaceutical  services  in  public  health  centers,  this  study  aims  to evaluate drug use in public health centers in Kupang City based on eight indicators of the modified Delphi method developed by Satibi et al. This study employs a descriptive method with a quantitative approach retrospectively using 2018 data and direct observation. The selection of eight samples of public health centers in Kupang City is done by purposive sampling. Data generated from this study that is in the form of quantitative data is analyzed descriptively and seven out of the eight indicators are compared with national standards set by the Indonesian Ministry of Health. The results show that the use of drugs is not rational according to WHO standards on prescription drug items and the use of generic drugs is not according to the standards of the Indonesia Ministry of Health, prescriptions of ORS and zinc for diarrhea are not rational yet according to the standards of WHO and Indonesia Ministry of Health. The drug cost per visit prescription is Rp 9.394 ± Rp.1.341 is used as a parameter in  determining  the  allocation  of  funds  for  the  procuremenet  of  drugs  in  Kupang  next  year.  The occurrences  of  medication  errors  cannot  be  evaluated  because  there  is  no  documentation  of  the occurrencest in the public health centers in Kupang City.
Keywords : Drug Use Rationality; Indicators; Public Health Centers.

## PENDAHULUAN
Penggunaan  obat  dikatakan  rasional apabila pasien menerima obat yang tepat sesuai kebutuhan  klinis,  dalam  dosis  dan  durasi pengobatan  yang  tepat  dan  dengan  biaya seminimal mungkin (WHO, 2002). Kemenkes RI
(2018)  menyatakan  bahwa  belum  seluruh fasilitas  kesehatan  dasar  di  Indonesia menerapkan  penggunaan  obat  rasional  (POR). Penggunaan obat yang tidak rasional diantaranya  disebabkan  kejadian  polifarmasi, tingginya persentase peresepan antibiotik yang
tidak  tepat,  penggunaan  injeksi  secara berlebihan  dan  kejadian medication  error terkait  penulisan  resep  (WHO,  2002).  Hal  ini menyebabkan  tidak  tercapainya  tujuan  terapi, peningkatan biaya
pengobatan
dan mengakibatkan  penurunan  kepatuhan  pasien dalam  mengkonsumsi  obat  (Enato  dan  Ifeanyl, 2011). Strategi  peningkatan  penggunaan  obat secara rasional telah dilakukan oleh pemerintah di  semua  tingkat  fasilitas  kesehatan  termasuk puskesmas.  Bentuk  intervensi  pemerintah dilakukan  melalui  strategi  regulasi,  edukasi dan  manajerial  (Quick,  1997).  Pemerintah melakukan  kebijakan  strategi  regulasi  melalui penetapan  pedoman  standar  klinis,  strategi edukasi  melalui  pembinaan  masyarakat dengan  peningkatan  peran  tenaga  kesehatan dan  strategi  manajerial  dilakukan  melalui advokasi kepada lintas sektor untuk meningkatkan
sinergisme terkait POR
(Kemenkes  RI,  2018).  Dengan  meningkatnya praktek  POR  di  puskesmas  diharapkan  pasien akan  menggunakan  obat  secara  efektif ( efficacy ),  efisien  ( cost-effectiveness) dan  aman ( efficacy). Penelitian  terkait  evaluasi  penggunaan obat  di  fasilitas  kesehatan  banyak  dilakukan sebelumnya
menggunakan
indikator penggunaan  obat  WHO  (1993).  Saat  ini  belum ada  indikator  khusus  yang  menjadi  dasar penilaian  kinerja  pelayanan  kefarmasian  di puskesmas.
Satibi dkk (2019) telah mengembangkan indikator evaluasi
penggunaan  obat  yang  merupakan  bagian  dari indikator  pelayanan  mutu  kefarmasian  di puskesmas dengan metode delphi termodifikasi. Metode  ini  ditetapkan  melalui forum  group discussion (FGD)  dari  seluruh  apoteker puskesmas  dan  Dinas  Kesehatan  Kota Yogyakarta.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan terkait  evaluasi  penggunaan  obat  di  fasilitas kesehatan dasar, diantaranya evaluasi penggunaan  obat  berdasarkan  indikator peresepan WHO di  puskesmas  wilayah  Jakarta Barat  (Munarsih  dkk,  2017),  menunjukkan peresepan  obat  belum  rasional  kecuali  untuk peresepan  antibiotik  sebesar  27,02%  dan injeksi  0%.  Demikian  pula  di  Puskesmas  Kota Kendari  (Ihsan  dkk.  2017),  memberikan  hasil bahwa  penggunaan  obat  rasional  di  seluruh Puskesmas  Kota  Kendari  belum  sesuai  dengan rekomendasi WHO.
Peningkatan  kolaborasi  yang  sinergis antara  dokter  dan  apoteker  dibutuhkan  dalam tercapainya  POR  (Kemenkes  RI,  2018).  Kota Kupang  belum  memiliki  tenaga  apoteker  di setiap  sarana  puskesmasnya.  Hanya  tiga  dari sebelas  puskesmas  yang  memiliki  apoteker sebagai penanggungjawab
pelayanan kefarmasian, sehingga peneliti ingin melakukan evaluasi terkait penggunaan obat di puskesmas wilayah Kota Kupang. Setelah pengantar diatas, tulisan ini dimulai dengan menjelaskan metode dan menyajikan hasil evaluasi penggunaan obat yang  dibandingkan  dengan  standar  yang  ada, dilanjutkan  dengan  menjelaskan  hasil  evaluasi yang  diperoleh  pada  setiap  indikator  dan diakhiri kesimpulan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif menggunakan  data  sekunder  tahun  2018, kecuali  pada  indikator  sediaan  generik, dilakukan melalui observasi langsung .
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Oktober 2019  di  8  puskesmas  wilayah  Kota  Kupang. Pengambilan sampel puskesmas secara purposive  sampling, kriteria  inklusi  adalah puskesmas rawat inap dan non rawat inap yang memiliki  tenaga  apoteker  dan  TTK  sebagai penanggungjawabnya  dengan  masing-masing jumlah kunjungan pasien terbanyak, menengah dan  paling  sedikit.  Kriteria  ekslusi  adalah puskesmas  yang  tidak  memiliki  ketersediaan data lengkap.
Instrumen  penelitian  terdiri  dari  8 indikator yaitu biaya obat per kunjungan resep, item obat per resep, sediaan generik, antibiotik pada  diare  non  spesifik,  pemberian  oralit  dan zinc  pada  diare,  antibiotik  pada  ISPA  non pneumonia,
penggunaan injeksi dan dokumentasi  kejadian medication  error .  Data sekunder  pada  4  indikator  (item  per  resep, antibiotik pada ISPA non pneumonia, antibiotik pada diare non spesifik dan penggunaan injeksi) diperoleh  dari  laporan  POR  puskesmas  tahun 2018, dengan pengambilan sampel 1 resep per hari  untuk  setiap  diagnosis  terpilih  sehingga terkumpul 25 sampel per bulan dan dirata-rata untuk mendapatkan persentase akhir  di setiap puskesmas. Data pemberian oralit dan zink pada diare  diperoleh  dari  observasi  resep  pasien pada  bulan  Oktober-Desember  2018,  dan sampel  indikator  sediaan  generik  diambil  100

## Natalia Gilarsih, et al
resep  di  masing-masing  puskesmas  dengan metode systematic  random  sampling di  bulan Oktober 2019. Data hasil penelitian berupa data kuantitatif,  dianalisis  secara  deskripif  dan  6 indikator  diantaranya  dibandingkan  dengan standar WHO dan Kemenkes RI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
penelitian pada tabel
I menunjukkan  indikator  biaya  obat  per kunjungan resep sebesar Rp. 9.394 ± Rp.1.341, item  per  resep  2,46  ±  0,94,  sediaan  generik 96,13%  ±  2,35%,  antibiotik  pada  diare  non spesifik 6,94 % ± 6,70%, pemberian oralit dan zinc pada diare 62,26% ± 6,35%, antibiotik pada ISPA  non  pneumonia  9,70%  ±  6,03%  dan penggunaan  injeksi  sebesar  0%,  serta  tidak adanya dokumentasi kejadian medication error pada puskesmas wilayah Kota Kupang.
Biaya Obat per Kunjungan Resep Rata-rata biaya obat per kunjungan resep di puskesmas wilayah Kota Kupang ditunjukkan pada  tabel  I  didapatkan  sebesar  Rp.  9394. Berdasarkan tabel II, biaya obat per kunjungan resep  tertinggi  berada  di  Puskesmas  Oesapa (Rp.  12.018)  dan  terendah  di  Puskesmas Kupang  Kota  (Rp.7.997).  Biaya  obat  per kunjungan  resep  berkaitan  dengan  besaran dana yang dibutuhkan dan yang tersedia untuk
setiap  resep  (Kemenkes  RI,  2010 a ).  Dalam penetapan  alokasi  dana  pengadaan  obat, pemerintah  daerah  Kota  Kupang  telah memasukkan  parameter  jumlah  kunjungan resep  dalam  perencanaan  kebutuhan  obatnya sehingga  diharapkan  ketersediaan  dana pengadaan  obat  tahun  berikutnya  disesuaikan dengan  jumlah  kunjungan  resep  di  puskesmas wilayah  Kota  Kupang.  Penyediaan  dana  yang memadai  dari  pemerintah  sangat  menentukan ketersediaan  dan  keterjangkauan  obat  oleh masyarakat  (Waluyo  dkk,  2015)  sehingga  ikut mempengaruhi kerasionalan penggunaan obat.
Ketersediaan  anggaran  obat  bervariasi disesuaikan  dengan  jumlah  kunjungan  resep yang ada di masing-masing daerah. Indikator ini menjadi  patokan  bagi  pemerintah  di  era  BPJS dalam  memperkirakan  kebutuhan  obat  yang harus disediakan pemerintah dan sebagai bahan evaluasi  terkait  dana  yang  dibutuhkan  (Satibi dkk, 2019).  Banyak negara memiliki anggaran terbatas sehingga berdampak pada terbatasnya alokasi  dana  bagi  sektor  kesehatan  termasuk pengadaan obat. Oleh karena itu penting dalam memperhatikan  efektivitas  biaya  obat  melalui penggunaan  obat  rasional  agar  memberi dampak  terhadap  efisiensi  biaya  kesehatan (Ariati, 2015).
Berdasarkan tabel I, dapat dilihat bahwa banyaknya  item  obat  per  resep  tidak  diikuti
Tabel I.  Hasil Evaluasi Penggunaan Obat Berdasarkan Indikator Delphi Termodifikasi di
Puskesmas Wilayah Kota Kupang No Indikator Puskesmas Wilayah Kota Kupang Standar WHO Standar Kemenkes RI 1 Biaya Obat per Kunjungan Resep Rp. 9.394 ± Rp. 1.341 - Sesuai kunjungan resep 3 2 Item Per Resep 2,46 ± 0,94 1,8 - 2,2 1 ≤ 2,6 4 3 Sediaan Generik
96,13% ± 2,35% ≥ 82% 1 100% 5 4 Antibiotik pada Diare non Spesifik 6,94% ± 6,70% - ≤ 8% 4 5 Pemberian Oralit dan Zink pada Diare 62,26% ± 6,35% 100% 2 100% 6 6 Antibiotik pada ISPA non Pneumonia 9,70% ± 6,03% - ≤ 20% 4 7 Penggunaan injeksi 0% Seminimal mungkin 1 ≤ 1% 4 8 Dokumentasi Kejadian Medication Error Tidak ada - -
Sumber : 1 Standar WHO (1993), 2 Standar WHO (2006), 3 Standar Kemenkes RI (2010 a ); 4 Standar Kemenkes RI (2019), 5 Standar Kemenkes RI (2010 b ; 6 Standar Kemenkes RI (2011 a ).
peningkatan  biaya  obat  per  kunjungan  resep. Hasil penelitian Hadiningsih (2015) di RS Awal Bros Bekasi menunjukkan biaya obat yang lebih tinggi pada pasien yang mendapatkan > 2 item obat dibanding dengan pasien yang mendapatkan  ≤  2  item  obat.  Hal  ini  bertolak belakang  dengan  hasil  yang  didapat  pada penelitian  ini  yaitu  biaya  obat  per  kunjungan resep  tidak  berbanding  lurus  dengan  jumlah item obat per lembar resep.

## Item Per Resep
Terjadinya  polifarmasi  menunjukkan tanda  awal  pengobatan  yang  tidak  rasional karena terkait semakin banyaknya jumlah obat yang diberikan kepada pasien dapat meningkatkan  resiko  efek  samping  dan interaksi  obat.  Polifarmasi  adalah  pemberian obat  untuk  satu  diagnosis  lebih  dari  dua  item obat (WHO, 1993). Hasil penelitian berdasarkan tabel  1  didapatkan  rata-rata  jumlah  item  obat per  resep  di  puskesmas  wilayah  Kota  Kupang sebesar  2,46  menunjukkan  tingkat  pemakaian obat tiap pasien telah sesuai standar Kemenkes RI  (<2,6  item  /resep),  namun  masih  melebihi standar WHO (1,8 – 2,2 item/resep). Enam dari delapan  puskesmas  yang  masih  belum memenuhi standar yaitu Puskesmas Oesapa (2, 96 item/resep), Puskesmas Kupang Kota (2, 52 item/resep), Puskesmas Penfui (2,89
item/resep),  Puskesmas  Pasir  panjang  (2,82 item/resep),
Puskesmas Oebobo (2,54
item/resep)  dan  Puskesmas  Oepoi  (4,18  item obat/resep).  Hasil  yang  didapat  menunjukkan bahwa kejadian polifarmasi masih terjadi dalam peresepan obat, sehingga puskesmas di wilayah Kota Kupang masih perlu mengevaluasi jumlah item  obat  per  resepnya.  Semakin  besar  nilai rata-rata  jumlah  item  obat  per  resep,  maka reaksi obat yang tidak diinginkan dari interaksi obat  akan  semakin  meningkat  (Destiani  dkk, 2016). Puskesmas  yang  memiliki  tingkat polifarmasi  tertinggi  adalah  Puskesmas  Oepoi (4,18  item/resep)  dan  terendah  adalah Puskesmas  Sikumana  (0,52  item/resep). Polifarmasi dapat terjadi karena pola peresepan dokter  ataupun  karakteristik  pasien.  Tidak tersedianya alat untuk memastikan diagnosa di fasilitas  kesehatan  menyebabkan  dokter meresepkan obat hanya untuk mengatasi gejala pasien  (Balushi  dkk,  2014)  ataupun  tekanan pasien  kepada  dokter  karena  sugesti  jika menggunakan  banyak  obat  kemungkinan sembuh akan semakin besar.

## Sediaan Generik
Rata-rata  persentase  sediaan  obat generik  di  8  puskesmas  wilayah  Kota  Kupang didapatkan  sebesar  96,13  %,  menunjukkan masih  di  bawah  standar  Kemenkes  RI  (100%) namun sudah sesuai  dengan rekomendasi WHO (≥ 82%).  Pemerintah  Indonesia  mewajibkan penggunaan obat generik bagi semua pasien di
Tabel II. Tingkat Penggunaan Obat per Indikator di Puskesmas Wilayah Kota Kupang
No N am a Pu ske sma s Bia ya ob at p er ku nju ng an resep (Ru p ia h )
It em pe r resep Sed ia an G ene rik (%) Ant ibio ti k p ad a d ia re N on S p es ifik (%) O ra lit & zinc u nt u k d ia re (%)
Ant ibio ti k p ad a
IS PA N on p neum on ia (%)
Peng gu n aa n Inje ks i (%)
D ok u men ta si K eja d ia n Me dic ati on E rr or 1  Oesapa
12.018 2,96 98 7,29 61,06 13,46 0 Tidak ada 2  Kupang Kota 7.997 2,52 96 13,93 60,71 4,02 0 Tidak ada 3  Penfui 9.327 2,89 99 0 76 16,31 0 Tidak ada 4  Alak 10.468 1,75 94 6,5 61,9 10,42 0 Tidak ada 5  Pasir Panjang 8.030 2,82 94 19,37 52,83 5,33 0 Tidak ada 6  Sikumana 9.329 0,52 93 3,46 62,18 17,1 0 Tidak ada 7  Oebobo 9.445 2,54 99 0,18 61,16 0,25 0 Tidak ada 8   Oepoi 8.541 3,65 96 4,77 62,22 10,73 0 Tidak ada Rata -Rata 9.394 2,46 96,13 6,94 62,26 9,70 0 Tidak ada
Sumber: data sekunder yang diolah

## Natalia Gilarsih, et al
fasilitas  pelayanan  kesehatan  pemerintah (Kemenkes  RI,  2010 b ).  Di  era  JKN,  strategi kebijakan  pengadaan  obat  melalui e-catalogue obat  ikut  mengendalikan  biaya  dalam tercapainya pemerataan kesehatan masyarakat, namun
belum optimalnya
mekanisme
pengadaan obat melalui e-catalogue
menyebabkan  ketersediaan  obat  generik  di puskesmas  belum  mencapai  100%  (Ariati, 2017). Adanya penggunaan sediaan non generik di  fasilitas  kesehatan  dapat  memberi  dampak terjadinya duplikasi obat  akibat  ketidaktahuan kandungan obat oleh pasien (Mekonnen, 2014). Kebijakan  penggunaan  sediaan  generik  di fasilitas kesehatan mempertimbangkan manfaat obat  di  era  JKN  baik  aksebilitas  dan keterjangkauannya  dengan  penggunaan  obat secara  rasional.  Efektifitas  biaya  obat  generik memberi  dampak  terhadap  efisiensi  biaya kesehatan  (Ariati,  2017).  Sediaan  generik memberikan efikasi dalam pelayanan kesehatan karena  dengan  mutu  yang  sama  dengan  obat non  generik  didapatkan  harga  yang  lebih terjangkau.

## Antibiotik pada Diare non Spesifik
Rata-rata  persentase  resep  antibiotik pada diare non spesifik di 8 puskesmas wilayah Kota  Kupang  didapatkan  6,94%,  masih  berada dalam standar Kemenkes RI yang mempersyaratkan ≤ 8%.  Tingkat  peresepan antibiotik  pada  diare  non  spesifik  tertinggi berada  di  Puskesmas  Pasir  Panjang  (19,37%). Hal  ini  kemungkinan  dipengaruhi  pola peresepan  dokter  berdasarkan  terapi  empiris dengan  pertimbangan  pengobatan  sedini mungkin  untuk  mencegah  perkembangan infeksi  lebih  lanjut,  yang  diberikan  tanpa melakukan  pemeriksaan  feses  dalam  proses identifikasi  mikroorganisme  penyebab  diare. Penggunaan  antibiotik  yang  tidak  rasional termasuk  pada  terapi  diare  non  spesifik  yang seharusnya tidak memerlukan antibiotik karena tidak disebabkan infeksi bakteri (Kemenkes RI, 2015),  melainkan  oleh  infeksi  rotavirus  yang bersifat self  limited  disease .  Penelitian Trisnowati  dkk  (2017)  mendapatkan  tidak terdapatnya  manfaat  klinis  bagi  pasien,  selain menyebabkan peningkatan resiko resistensi dan pengeluaran  biaya  kesehatan  yang  tidak diperlukan,  mengingat  penyebab  diare  non spesifik  kebanyakan  adalah  virus  dan  dapat sembuh  tanpa  terapi  antibiotik.  Tingkat peresepan  antibiotik  terendah  berada  di
Puskesmas  Penfui  sebesar  0%.  Hal  ini  terjadi disebabkan  tingginya  kepatuhan  dokter  dalam tercapainya  kesesuaian  peresepan  sesuai pedoman  tatalaksana  diare  non  spesifik  di puskesmas.

## Oralit dan Zink pada Diare
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa peresepan  oralit  dan  zink  pada  diare  non spesifik  hanya  mencapai  62,26%  dari  angka 100%  yang  menjadi  standar  WHO  dan Kemenkes  RI.  Masih  rendahnya  persentase peresepan  oralit  dan  zink  pada  diare  di puskesmas  wilayah  Kota  Kupang  disebabkan pemberian  obat  pada  resep  hanya  terdapat pemberian  tablet  zinc  saja  atau  oralit  saja. Pemberian  oralit  sebagai  cairan  rehidrasi  oral digunakan  sebagai  tindakan  awal  untuk mengatasi dehidrasi, terbukti sejak lama dapat menurunkan  angka  kematian  sebagai  akibat langsung  dari  dehidrasi  namun  tidak  cukup signifikan  dalam  menurunkan  frekuensi defekasi diare sehinggga WHO merekomendasikan penambahan suplementasi zinc  untuk  diresepkan  kepada  seluruh  pasien pada  penatalaksanaan  diare  (Kemenkes  RI, 2011 a ).  Anggapan  bahwa  tingginya  angka kematian pasien diare lebih sering disebabkan tidak  teratasinya  masalah  kekurangan  cairan dalam  tubuh  atau  dehidrasi  menjadi  alasan tenaga  medis  hanya  memberikan  terapi  oralit tunggal  pada  kasus  diare,  oralit  dianggap sebagai  pilihan  utama  dalam  pengobatan standar diare (Sasmitawati, 2011). Pasien yang hanya  diberikan  terapi  zink  tunggal  juga dianggap  belum  tepat  dalam  pemilihan  obat karena untuk pasien diare non dehidrasi tetap harus  ditambahkan  oralit  untuk  mencegah dehidrasi  (Kemenkes  RI,  2011).  Kemungkinan pasien yang hanya diberikan terapi zink karena pasien  sudah  memiliki  persediaan  oralit  di rumahnya  sebagai  usaha  penanganan  pertama pada diare yang dialaminya (Putri, 2014).
Suplementasi zinc  yang ditambahkan ke pengobatan  standar  diare  dengan  garam rehidrasi oral terbukti efektif dalam mengatasi diare  dengan  cara  mengurangi  frekuensi defekasi dan memperpendek durasi diare(Ulfah dkk,  2012).  Zink  juga  meningkatkan  sistem kekebalan  tubuh  sehingga  dapat  mencegah resiko  terulangnya  diare  selama  2-3  bulan setelah  anak  sembuh  dari  diare  (WHO,  2006). Penelitian  lain  menemukan  bahwa  pemberian zink  secara  signifikan  meningkatkan  efisiensi
biaya  dibanding  penanganan  pengobatan standar diare (Elni dan Wiyarni, 2010).

## Persentase Peresepan Antibiotik pada ISPA non Pneumonia
Persentase  peresepan  antibiotik  pada ISPA  non  pneumonia  pada  puskesmas  wilayah Kota  Kupang  didapatkan  sebesar  9,70% menunjukkan  peresepan  antibotika  sudah memenuhi standar  Kemenkes  RI  yaitu  ≤  20%. Puskesmas dengan tingkat peresepan antibiotik pada  kasus  ISPA  non  pneumonia  paling  tinggi yaitu  Puskesmas  Penfui  (16,31%)  sedangkan tingkat  terendah  yaitu  Puskesmas  Oebobo (0,25%).  Tercapainya target  persentase peresepan antibiotik pada ISPA non pneumonia di puskesmas wilayah Kota Kupang menunjukkan kerasionalan penggunaan antibiotik  pada  ISPA  non  Pneumonia.  Fasilitas kesehatan  di  Indonesia  memiliki  keterbatasan sarana  pemeriksaan  kultur  (Kemenkes  RI, 2011 a ), sehingga umumnya peresepan antibiotika  pada  ISPA  berdasarkan  terapi empiris.  Antibiotika  diberikan  jika  ditemukan sindrom  klinis  yang  mengarah  pada  infeksi bakteri  untuk  mengeradikasi  pertumbuhan bakteri  sebelum  diperoleh  hasil  pemeriksaaan mikrobiologi. Berdasarkan guideline Centers for Disease  Control  and  Prevention, pemberian antibiotik  hanya  perlu  diberikan  pada  20% kasus  ISPA.  Hal  tersebut  berdasarkan  hasil penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  hanya 19,4% kasus ISPA yang disebabkan oleh bakteri (CDC,  2003).  ISPA  non  pneumonia  rentan terhadap penggunaan  obat  yang tidak  rasional yaitu  pemberian  antibiotik  yang  seharusnya tidak  diberikan  karena  penyebab  penyakit  ini pada  umumnya  adalah  virus.  Hal  ini  akan memperburuk kondisi pasien dengan terjadinya resistensi terhdap suatu jenis  antibiotik, selain terjadi  pemborosan  biaya  karena  pemberian obat  yang  sebenarnya  tidak  dibutuhkan  untuk penyakit tersebut.

## Pengunaan injeksi pada Myalgia
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan  bahwa  tidak  ada  peresepan sediaan  injeksi  di  puskesmas  wilayah  kota kupang  dengan  hasil  persentase  0%,  yang berarti  sudah  sesuai  dengan  standar  yang ditargetkan oleh Kemenkes RI ( ≤ 1%) maupun WHO  (seminimal  mungkin)  Upaya  pemerintah dalam meningkatkan penggunaan obat rasional mempengaruhi  penurunan  tingkat  peresepan
injeksi  di  fasilitas  kesehatan  terutama puskesmas.  Pemerintah  melakukan  kebijakan melalui  pedoman  standar  klinis  dan  regulasi pengadaan  obat  sehingga  ketersediaan  obat yang ada mempengaruhi peresepan pengobatan. Selain itu peningkatan
pengetahuan  dan  pelatihan  bagi  tenaga  medis dan  kesehatan  serta  pemberdayaan  tenaga kesehatan dan masyarakat (Kardela dkk, 2014) melalui  sosialisasi  gerakan  masyarakat  cerdas menggunakan  obat  (gema  cermat)  ikut berperan  dalam  menekan  tingginya  tingkat peresepan  injeksi.  Pola  pikir  dan  tingkat pendidikan  masyarakat  saat  ini  sudah  mulai berpikir secara terbuka. Pengetahuan masyarakat  tidak  lagi  terbatas  bahwa  hanya sediaan  obat  injeksi  yang  akan  bekerja  lebih cepat  sehingga  mempercepat  kesembuhan penyakit.  Salah  satu  aspek  rasionalitas  dalam penggunaan obat adalah tepat cara penggunaan obat, yang memerlukan pertimbangan pemilihan penggunaan yang nyaman, aman dan efektif  untuk  pasien.  Cara  penggunaan  obat melalui injeksi harus dibatasi karena resiko efek samping  penggunaan  obat  injeksi  lebih  besar dibandingkan  dengan  penggunaan  obat  secara oral,  yaitu  dapat  menyebabkan  iritasi  lokal ditempat  penyuntikan  (Destiani  dkk,  2016). Selain  itu  menyebabkan  meningkatnya  biaya pengobatan  untuk  penggunaan  injeksi  yang seharusnya masih dapat menggunakan sediaan oral.
Dokumentasi Kejadian Medication Error
Tabel  II  menunjukkan  bahwa  jumlah dokumentasi  kejadian medication  error adalah 0,  yang  artinya  puskesmas  pada  wilayah  Kota Kupang tidak ada yang melakukan pendokumentasian  kejadian medication  error . Hal  ini disebabkan  karena  tidak  semua puskesmas memiliki tenaga apoteker. Mayoritas tenaga kefarmasian di puskesmas adlah tenaga teknis  kefarmasian  yang  tidak  memilki kompetensi dalam
melakukan kegiatan tersebut.  Tidak  adanya  dokumentasi  kejadian medication error di puskesmas berdampak pada tidak  terdapatnya  bukti  medication  error sehingga  tidak  ada  bahan  pelaporan  dan evaluasi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali  di  kemudian  hari. Medication  error dapat  terjadi  pada  4  fase  yaitu    kesalahan peresepan  ( prescribing  error), kesalahan penerjemahan  resep (transcibibng  error ), kesalahan  menyiapkan  dan  meracik  obat

## Natalia Gilarsih, et al
( dispensing  error ),  dan  kesalahan  penyerahan obat  kepada  pasien  ( administration  error ) (Khairuirrijal  dan  Norisca,  2017).    Apoteker berperan  nyata  dalam  pencegahan  tejadinya medication  error melalui  kolaborasi  dengan dokter,  pasien  serta  tenaga  kesehatan  lainnya (Depkes  RI,  2008).  Studi  di  Yogyakarta (Perwitasari,  2010)  menunjukkan  bahwa  dari 229  resep  ditemukan  226  resep medication error, yaitu  99,12%  merupakan  kesalahan peresepan,  3,02%  kesalahan  farmasetik  dan 3,66%  merupakan  kesalahan  penyerahan, dimana  sebagian  besar  kesalahan  peresepan merupakan  akibat  dari  resep  yang  tidak lengkap.

## KESIMPULAN
Indikator  yang  tidak  memenuhi  standar yaitu  item  per  resep  melebihi  standar  WHO, sediaan  generik  belum  memenuhi  standar Kemenkes  RI,  dan  peresepan  oralit  dan  zinc pada diare yang belum memenuhi standar baik WHO  maupun  Kemenkes  RI.  Indikator  biaya obat  per  kunjungan  resep  sebesar  Rp.9.394 digunakan  dalam  penetapan  alokasi  dana pengadaan  obat  di  Kota  Kupang  pada  tahun 2019 dan pada indikator dokumentasi kejadian medication  error didapatkan  belum  adanya pendokumentasian  tesebut  pada  puskesmas wilayah Kota Kupang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  Badan
Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Sumber
Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian  Kesehatan  atas  bantuan  biaya yang telah diberikan untuk penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahayalimudin N, Ismail A, dan Saiboon IM, 2012. Disaster  management:  a  study  on knowledge,  attitude  and  practice  of emergency nurse and community health nurse. BMC Public Health , 2(2):1 : . BNPB,  2008. Peraturan Kepala  Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008  Tentang  Pedoman  Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana . BNPB, Jakarta. Fakhrurrazi,  Mulyadi,  dan  Nizam  Ismail,  2015. Pengetahuan dan Sikap Tenaga Kesehatan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD) Pidie Jaya Terhadap Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Resiko
Bencana Banjir.
Jurnal Ilmu Kebencanaan , 2 : 12. Firmansyah,  I.  dan  Rasni,  H.,  2014.  (The Correlation  Between  Knowledge  and behavior  preparedness  in  Facing  of Floods  and  Landslides  disaster  in adolescents aged 15-18 in SMA Al-Hasan Kemiri  Sub  district  Panti  of  Jember Regency) 8.
Kepmenkes,  2011. Pedoman  Pengelolaan  Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan  Bencana .  Keputusan Menteri Kesehatan, Jakrta.
Lai  Elizabeth,  Le  Trac,  dan  Annesha  Lovett, 2013. Expanding the pharmacist’s role in public health. Universal Journal of Public Health , 1 : 79 – 85.
Pincock, L., Montello MJ, Tarosky MJ, Pierce WF, dan  Edwards  CW,  2011.  Pharmacist readiness roles
for emergency preparedness. Am  J  Health-Syst  Pharm , 620 – 623. Sakhare, V. dan Waghmare, S., 2016. Knowledge And Attitude Regarding Disaster Preparedness  Among  The  Health  Care Team  Members  In  Selected  Hospitals  Of
Pune City. International Journal of Recent Scientific Research , 7 : 11251 – 11257. Undang-undang,  2007. Undang-Undang  No  24 Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana. Jakarta. Yava A, Cicek, H, Tosun, N, Ozcan, C, Yildiz, D, dan Dizer, B, 2013. Knowledge and Attitudes of  Nurses  about  Pain  Management  in Turkey. International  Journal  of  Caring Sciences , (6)3: 494-505 :. Ariati, N., 2017. Tata  Kelola  Obat  di  Era  Sistem  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN). Integritas , 3 : 231-243.
Balushi,  K.A.,  Shibli,  S.A.,  Zakwani,  I.A.,  2014.
Drug  Utilization  Patterns  in  the Emergency Department: A Retrospective Study. J Basic Clin Pharm, 5 : 1 – 6. CDC, 2003. Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome-Worldwide  2003. MMWR , 52 : 226-228.
Depkes  RI,  2008. Tanggung  Jawab  Apoteker Terhadap  Keselamatan  Pasien  (Patient Safety), Departemen  Kesehatan  RI, Jakarta.
Destiani. P., Syahrul, N., Aminah, N., Eli, H., Ellin,
F.,  2016.  Pola  Peresepan  Rawat  Jalan:
Studi Observasional Menggunakan Kriteria  Prescribing  Indicator  WHO  di

## Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Obat di Puskesmas Wilayah Kota Kupang
Salah  Satu  Fasilitas Kesehatan Bandung. Jurnal Farmasi Klinik Indonesia , 5 :  225- 231.
Enato, E.F.O. dan Ifeanyl, E.C., 2011. Evaluation of  Drug  Utilization  Patterns  and  Patient Care Practices. West African J Pharm, 22 : 36 – 41.
Hadiningsih,  H.,  2015.    Analisis  Besaran  Biaya Obat Beberapa Penyakit Rawat Jalan dan Faktor-  Faktor  yang  Mempengaruhi  di Rumah  Sakit.  Awal  Bros  Bekasi  Tahun 2014. Jurnal Administrasi Rumah Sakit, 2 : 53-63.
Kardela, W., Retnosari, A., dan Sudibyo, S., 2014. Perbandingan Penggunaan Obat Rasional Berdasarkan Indikator WHO di Puskesmas  Kecamatan  antara  Kota Depok  dan  Jakarta  Selatan. Jurnal
Kefarmasian Indonesia, 4: 91-102. Kemenkes  RI,  2010 a . Materi  Pelatihan Manajemen  Kefarmasian  di  Instalasi Farmasi  Kabupaten/Kota. Kementerian
Kesehatan RI bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta.
Kemenkes  RI,  2010 b . Peraturan  Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/ Menkes/068/I/2010  tentang  Kewajiban Menggunakan  Obat  Generik  di  Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
Kemenkes RI, 2011 a . Lintas Diare: Lima Langkah Tuntaskan Diare, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Kemenkes  RI,  2011 b . Pedoman  Umum Penggunaan  Antibiotik. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta
Kemenkes  RI,  2018. Inilah  penggunaan  Obat Rasional yang Harus Dipahami Masyarakat. URL: http:///www.sehatnegeriku.kemkes.go.i d. (Diakses tanggal 11/01/2020).
Kemenkes RI, 2019. Laporan Kinerja Direktorat Pelayanan  Kefarmasian  Tahun  2018 , Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Khairuirrijal,  M.A.W.  dan  Norisca,  A.P.,  2017. Medication Error pada Tahap Prescribing,  Transcribing,  Dispensing dan Administration. Majalah Farmasetika , 2 :8-13.
Kurniasih,   F.D,.Lia,  A.,   Yusi  A.,  2016.   Analisis
Mutu  Pelayanan  Farmasi  di  Unit  Rawat Jalan  Rumah  Sakit  X  di  Bogor. Social Clinical  Pharmacy  Indonesia  Journal , 1 :
89-106.
Mekonnen,  L.B.,  2014.  Assessment  of  Drug Prescription  Practise  Using  WHO Prescribing  Indicators  in  Felege  Hiwot Referral  Hospital  (FHRH)  Outpatient Department, North Ethiopia. Int J Pharm,
4 : 9-94. Munarsih,  F.C.,  Okpri,  M  dan  Fitri,  R.,  2017.
Evaluasi  Penggunaan  Obat  dengan Indikator  Prescibing  pada  Puskesmas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Periode  Tahun  2016. Social  Clinic Pharmacy Indonesia Jurnal, 2 : 17-22. Perwitasari,  D.A.,  Jami’ ul,  A.,  dan  Iis Wahyuningsih,  2010.  Medication  Errors in Outpatients of a Government hospital In  Yogyakarta  Indonesia. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research , 1 : 8-10. Satibi,  S.,  Rokhman,  M.R.,  Aditama,  H.,  2019. Developing  Consensus  Indicators  to Assess  Pharmacy  Service  Quality  at Primary  Health  Centres  in  Yogyakarta, Indonesia. The  Malaysian  Journal  of Medical Sciences: MJMS , 26 :110-121.
Trisnowati,  K.E.,  Sylvi,  I.,  dan  Eko,  S.,  2017. Kajian  Penggunaan  Antibiotik  pada Pasien Diare Akut di Bangsal Rawat Inap Anak. Jurnal  Manajemen  dan  Pelayanan Farmasi, 7: 15-23 . Ulfah  ,  M.,  Yeni,  R.,  dan  Dessie  W.,  2012.  Zink Efektif  Mengatasi  Diare  pada  Balita.
Jurnal  Keperawatan  Indonesia , 15 :  137- 142.
Waluyo,  Y.  W.,  Umi,  A.,  dan  Thinni,  N.R.,  2015. Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi Pengelolaan  Obat  Publik  di  Instalasi Farmasi  Kabupaten:  Studi  di  Papua Wilayah Selatan. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, 13: 94-101 . WHO,  1993. How  to  Investigate  Drug  Use  in Health  Facilities:  Selected  Drug  Use Indicators). World  Health  Organization, Geneva. WHO, 2002. Promoting Rational Use of Medicine: Core Component. WHO Policy Perspective on Medicine . World Health Organization, Geneva.