## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Bekasi
Yulius Andriyanto 1 , Trias Saputra 2 Universitas Pelita Bangsa E-mail: yuliusandriyanto12@gmail.com, trias.saputra@pelitabangsa.ac.id
Article History : Received: 02 Juli 2024 Revised: 13 Juli 2024 Accepted: 14 Juli 2024
Abstract: Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan adanya anak jalanan di Kabupaten Bekasi. Lebih lanjut penelitan ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadapi anak jalanan di daerah Kabupaten Bekasi. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2024. Penelitian dilakukan di Jatiwangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Metode penelitian hukum empiris, metode pengumpulan bahan hukum dengan wawancara kepada 15 Responden dan staff Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan yang menyebabkan seorang anak bekerja dijalanan.
Namun tidak menutup kemungkinan faktor lain seperti rendahnya pendidikan orangtua dan lingkungan menyebabkan anak tersebut melakukan kegiatan dijalanan, hal ini dibuktikan dengan sebesar 73,3% orangtua dari para responden tidak melarang anaknya mengamen dijalanan. Perlindungan hukum dan upaya pencegahan anak jalanan di Daerah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bekasi No. 30 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Bentuk upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi anak jalanan dilakukan dengan: Usaha Pencegahan dan Penanggulangan yang berupa (Pendataan, Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan, Sosialisasi, dan juga Penyuluhan); Rehabilitasi Sosial yang berupa (Seleksi, Bimbingan Spiritual, Fisik, Sosial, Pra Sekolah) dan Pembinaan Pengawasan berupa kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait. Keywords : Anak Jalanan,
Kemiskinan, Perlindungan
Hukum
PENDAHULUAN Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang menduduki peringkat ke-4 (empat) dengan hampir 278 juta jiwa, menjadikan banyaknya sumber daya manusia yang tersedia. Mengingat berlimpahnya sumber daya manusia tersebut, seringkali
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
menjadi sebuah musibah jika dalam pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik. Keterbatasan lahan dan lapangan pekerjaan membuat sebagian masyarakat menggantungkan hidup di jalanan tanpa adanya rumah tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Dampak lain yang timbul adalah meningkatnya kriminalitas semakin menambah kolektifnya permasalahan-permasalahan di kota- kota besar Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bekasi.
Tabel 1. Data Kemiskinan Kabupaten Bekasi
KEMISKINAN JUMLAH 2020 2021 2022 Penduduk Miskin (Ribu) 186,3 202,7 201,1 Persentase Penduduk Miskin 4,82 5,21 5,01 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) 518667 549875 579221

## Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, 2023
Berdasarkan pada data diatas diketahui bahwa penduduk miskin di Kabupaten Bekasi dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan rata-rata mencapai 549245. Kabupaten Bekasi yang terkenal sebagai salah satu kota industri terbesar di asia tenggaranya nyatanya tidak serta merta membuat seseorang mudah mendapatkan lapangan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Seperti kota besar lainnya ternyata Bekasi juga memiliki permasalahan terkait dengan anak jalanan seperti banyaknya pengemis, gelandangan dan anak-anak terlantar. Dalam Peraturan Bupati Bekasi No 30 Tahun 2013 pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis atau menggelandang di tempat umum dan jalanan. 1
Terdapat ketidaksesuaian atas hal-hal yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dimana mereka seharusnya belum dibebankan pada masalah ekonomi dan tidak berstatus sebagai pencari nafkah dalam keluarga mereka. Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya anak jalanan di Kabupaten Bekasi serta Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di daerah Kabupaten Bekasi.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul akan disusun secara kualitatif kemudian di analisis, digambarkan dalam bentuk kalimat yang tersusun teratur, runtun, logis serta efektif. Lokasi penelitian di Dinas Sosial kabupaten Bekasi yang beralamat Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530. Selain itu juga dilakukan wawancara responden yang berada di Kabupaten Bekasi Kawasan MM2100, Jatiwangi. Jawa Barat. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Faktor Yang Menyebabkan Adanya Anak Jalanan Di Daerah Kabupaten Bekasi
A. Faktor ekonomi
1 Bupati Bekasi, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan Gelandangan dan Pengemis.
Kendala ekonomi merupakan unsur paling dominan yang mempengaruhi seorang anak melakukan kegiatan di jalan atau di tempat umum. Hal ini dapat terlihat dimana hasil yang mereka dapatkan dari menggamen maupun mengemis mereka gunakan untuk makan, membayar kost, membayar uang sekolah, membeli kebutuhan adik dan sebagainya. Pekerjaan orang tua responden 40% memiliki kesamaan yaitu mengamen, sedangkan 60% lainnya berprofesi sebagai kuli bangunan, kurir, tukang ojek, buruh cuci, pembantu rumah tangga, penjaga toko, penjual kue keliling dan ibu rumah tangga.
B. Faktor pendidikan Anak masih berada di umur 7-18 tahun namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dengan rendahnya pendidikan tentu mempengaruhi pola pemikiran dan pemahaman akan pentingnya memenuhi segala kebutuhan dan hilangnya peran orang tua dalam memenuhi hak-hak anak dalam kehidupan.
C. Faktor lingkungan
Faktor ini juga merupakan salah satu faktor yang penting mengingat terdapat seorang anak yang mengamen dikarenakan ajakan dari temannya. Faktor lingkungan tempat anak berkembang, dapat menentukan sikap, nilai, kepribadian anak sehingga berpengaruh pada tindakan yang akan menentukan pergaulan mereka dalam lingkungan masyarakat.
2. Perlindungan Hukum Dan Upaya Pencegahan Anak Jalanan Di Daerah Kabupaten Bekasi Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak agar mampu hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat berbagai upaya perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, juga eksploitasi di jalanan. Dalam menindaklanjuti hal tersebut pemerintah daerah kabupaten Bekasi mengeluarkan Peraturan Bupati Bekasi No. 30 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi anak jalanan dilakukan sebagai berikut:
A. Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Salah satu upaya yang dilakukan dengan adanya Peraturan Bupati Bekasi No. 30 tahun 2013 pada Bab VI Pasal 15 terkait eksploitasi ialah setiap orangtua dan atau badan dilarang melakukan eksploitasi baik untuk kepentingan pribadi, kelompok atau badan hukum dalam wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini Dinas Sosial bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan: pendataan; Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan; Sosialisasi Dan Penyuluhan.
Pihak Dinsos dan Satpol PP telah berupaya melakukan pendataan secara menyeluruh berdasarkan hasil razia yang telah dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendataan dapat memberikan informasi terkait lokasi, jumlah dan asal anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
Dalam upaya penerapan Peraturan Bupati Bekasi No. 30 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, kami selaku pihak Dinsos hanya melakukan razia sebanyak 4 kali dalam satu tahun.
Penyuluhan secara langsung Dinsos dan Satpol PP dalam hal ini dapat dilakukan dengan pemberian informasi dan pengetahuan larangan mengamen dan mengemis dilokasi penangkapan, guna memberikan himbauan larangan memberi
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
uang di jalanan dengan tujuan mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk mengendalikan dalam upaya pembinaan.
B. Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi sosial adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan tata kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial hal ini dilakukan dengan cara: seleksi dengan berupaya memberikan kualitas pelayanan social yang semakin baik dari tahun ke tahun; bimbingan mental spiritual dan bimbingan fisik terhadap anak jalanan yang belum dilakukan dikarenakan prioritas utama digunakan untuk lansia terlantar; Bimbingan sosial dilakukan dengan memberikan kegiatan pelatihan keterampilan bagi para orang tua diajarkan cara membuat kerajinan kain flannel sekaligus pemberian alat serta bahan-bahan yang diperlukan; Bimbingan pra sekolah belum dilakukan mengingat adanya keterbatasan anggaran.
C. Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dengan bantuan LSM atau organisasi kemasyarakatan dalam menanggani masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pemerintah daerah dalam hal ini memberikan pembinaan kepada setiap orang tua untuk memikirkan secara matang setiap konsekuensi yang ditimbulkan ketika orangtua tersebut memiliki seorang anak. Salah satu bentuk kegiatan bimbingan sosial telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Oktober 2021. Dalam kegiatan tersebut para orang tua diajarkan cara membuat kerajinan kain flannel sekaligus pemberian alat serta bahan- bahan yang diperlukan. Dengan bantuan peralatan kerja diharapkan dapat memotivasi membuka usaha kedepannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan data yang telah diperoleh dari 15 responden dapat diketahui bahwa umur responden berkisar antara 7-18 tahun yaitu pada masa produktif. kondisi orang tua responden 40% pekerjaan orangtua responden adalah sejenis yaitu mengamen, sedangkan 60% lainnya berprofesi sebagai kuli bangunan, kurir, tukang ojek, buruh cuci, pembantu rumah tangga, penjaga toko, penjual kue keliling dan ibu rumah tangga. 11 responden mengamen berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa disuruh oleh orang lain (orang tua). pendapatan responden perhari berkisar antara Rp 20.000 sampai Rp 200.000 perhari. faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan yang menyebabkan seorang anak bekerja dijalanan. Namun tidak menutup kemungkinan faktor lain seperti rendahnya pendidikan orangtua dan lingkungan menyebabkan anak tersebut melakukan kegiatan dijalanan, hal ini dibuktikan dengan sebesar 73,3% orangtua dari para responden tidak melarang anaknya mengamen dijalanan.
Perlindungan hukum dan upaya pencegahan anak jalanan di Daerah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bekasi No. 30 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Bentuk upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi anak jalanan dilakukan dengan: Usaha Pencegahan dan Penanggulangan yang berupa (Pendataan, Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan, Sosialisasi, dan juga Penyuluhan); Rehabilitasi Sosial yang berupa (Seleksi, Bimbingan Spiritual, Fisik, Sosial, Pra Sekolah) dan Pembinaan Pengawasan berupa kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait dengan didirikan panti sosial yang terdaftar dan dipantau secara berkala.
DAFTAR REFERENSI Akbar, M.A. (2020). Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum . (Skripsi). Sarjana, Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta. Anugraha Z, dkk. (2023). Ekploitasi Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Mataram . Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman. Vol. 10, No. (1), 13- 19. Astri, H. (2014). Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang . pusat pengkajian, pengolahan data dan informasi
(P3DI) . 145-155. Bekasikota. Data Kemiskinan Kabupaten Bekasi. https://bekasikab.bps.go.id/publication/2023/02/28/333a89a5ef309b5b112747a1/kabupaten -bekasi-dalam-angka-2023.html diakses pada 7 Desember 2023.
Bupati Bekasi. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis.
Departemen Sosial RI
Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Diakses dari Fajar, M & Ahmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hendarso, Y. “Modul 1 Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum”. 1.3.
Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kristiani, R.S. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejaatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru) . (Skripsi). Sarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
Loginee.in, Metode Penelitian. Marlina. (2009). Peradilan Anak di Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama. Marzuki, P.M. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Muhajir, N. (2002). Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rake Sarasin. Octalina, B.D.P. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi . Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 25-27. Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Rahayu Dalam Syarifah (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang . Rochatun, I. (2011). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang. (Skripsi). Sarjana, Universitas Negeri Semarang, Semarang. Syarifah, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017) . (Skripsi). Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Ufila, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat). (Skripsi). Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.