Analisis Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam kasus  PT.BRI  Syariah  dengan  PT  Insan  Medika  di  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat dikaitkan dengan Asas Keseimbangan
Hadijah  Haerani,  Dinda  Arba  Fauzia,  Nyulistiowati  Suryanti,  Deviana Yuanitasari Universitas Padjadjaran, Indonesia
haeranihadijah98@gmail.com

## Abstrak
Penulisan  Hukum  ini  bertujuan  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam  penyelesaian penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  pada  kasus  PT.  BRI  Syariah  dengan  PT.  Insan Medika  serta  bila  dikaitkan  dengan  asas  keseimbangan.  Penulisan  Hukum  ini  merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan  hukum  adalah  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen.  Permohonan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  berawal  dari  adanya  perjanjian  utang  piutang  yang  jatuh tempo  dan  dapat  ditagih.  Terhadap  penyelesaian  Permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang antara PT.Bri Syariah dengan PT. Insan Medika pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst., maka dapat diambil kesimpulan  Pertimbangan  Hakim  dalam  memutus  perkara  tersebut  telah  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang serta mengenai konsep asas keseimbangan yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  pun  telah  terpenuhi  pada putusan Pengadilan Niaga Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.
Kata  Kunci :  Penyelesaian  Penundaan  Kewajiban,  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  Asas Keseimbangan Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  adalah  dua  bentuk sarana dalam penyelesaian utang piutang (Purba & Yunari, 2022). Utang piutang timbul dari perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian melahirkan sebuah perikatan yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  (Mantili  &  Dewi,  2021).  Konsep  utang  piutang  adalah kreditur  sebagai  pemberi  utang  memiliki  hak  untuk  memperoleh  pembayaran  yang berasal  dari  debitur.  Sedangkan  debitur  memiliki  kewajiban  dalam  hal  melakukan pembayaran  utang  kepada  kreditur  (Tira  &  Jafar,  2022).  Kepailitan  digunakan  untuk menyelesaikan  utang  piutang,  namun  terdapat  alternatif  lain  selain  kepailitan  yaitu pengajuan PKPU sekaligus rencana perdamaian karena kepailitan bisa berdampak kepada semua  pihak  (Hidayat,  2020).  Terdapat  beberapa  faktor  perlunya  pengaturan  mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:
1. Untuk  menghindari  perebutan  harta  Debitur  apabila  dalam  waktu  yang  sama  ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitur.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
2. Untuk  menghindari  adanya  Kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang  menuntut haknya  dengan  cara  menjual  barang  milik  Debitur  tanpa  memperhatikan  kepentingan Debitur atau para Kreditor lainnya.
3. Untuk  menghindari  adanya  kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan  oleh  salah  seorang Kreditor  atau  Debitur  sendiri.  Misalnya,  Debitur  berusaha  untuk  memberi  keuntungan kepada  seorang  atau  beberapa  orang  Kreditor  tertentu  sehingga  Kreditor  lainnya dirugikan,  atau  adanya  perbuatan  curang  dari  Debitur  untuk  melarikan  semua  harta kekayaannya  dengan  maksud  untuk  melepaskan  tanggung  jawabnya  terhadap  para Kreditor.
Faktor-faktor tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memberikan  suatu  penyelesaian  permasalahan  ( problem  solving )  secara  keperdataan diantara  Kreditor  dengan  Debitur.  Hal  tersebut  guna  penyelesaian  utang  piutang  dapat berjalan dengan baik maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut.
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dijelaskan bahwa dalam  hal  pengajuan  pailit,  debitur  mempunyai  paling  sedikit  dua  orang  kreditor  atau lebih  dan  tidak  membayar  setidaknya  satu  hutang. Sedangkan  alasan  dalam  hal keterlambatan  penyerahan  kewajiban  pembayaran  utang  adalah  karena  debitur  dalam keadaan  tidak  mampu  atau  diperkirakan  tidak  akan  mampu  melanjutkan  pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan umum niat untuk mengajukan rencana  perdamaian  yang  mencakup  tawaran  pembayaran  seluruh  atau  sebagian utangnya kepada kreditur (Fuady, 2005). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  pada  umumnya  bertujuan  untuk  mencapai ketenangan  dan  memberikan  kesempatan  kepada  debitur  untuk  melanjutkan  kegiatan usahanya. Sedangkan dampaknya bagi kreditor justru dampak negatifnya.
PKPU sendiri bertujuan agar para pihak dapat melakukan perdamaian dan debitur terhindar dari kepailitan. Jika perdamaian yang dilakukan tidak disepakati oleh kreditur pada  hari  itu,  maka  di  hari  selanjutnya  debitur  akan  dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan Niaga.  Perdamaian  pada  PKPU  dibuat  dalam  rencana  perdamaian  yang  kemudian ditentukan  berdasarkan  voting  kreditur  yang  diatur  pada  Pasal  281  UU  Kepailitan  dan PKPU  (Cindarbumi  &  Suryamah,  2022).  Kreditur  dalam  melaksanakan  isi  perjanjian perdamaian  yang  disahkan  Pengadilan  Niaga  tidak  dapat  dipaksa  (Setiawan,  2022) Putusan  PKPU  menyebabkan  debitur  tidak  dapat  menguasai  asetnya,  hanya  sebatas melakukan pengelolaan harta kekayaan dan
menjalankan  usahanya.  Tindakan  yang  berhubungan  dengan  pengurusan  harta kekayaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengurus yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pengadilan (Soelistyo & Wahjoeono, 2022).
Pada  saat  pengajuan  PKPU  dan  rencana  perdamaian  harus  didasarkan  atas kesepakatan  antara  pihak  debitur  dan  kreditur.  Permohonan  rencana  perdamaian mencakup  mengenai  besar  dan  waktu  dalam  melakukan  pembayaran  utang  bukan membebaskan  debitur  dari  utang  (Yudha  et  al.,  2022).  Karena  dalam  keadaan  tertentu Debitur  menghadapi  kesulitan  dalam  pembayaran.  Apabila  terjadi  keterlambatan kewajiban  pembayaran  utang,  maka  debitur  berada  dalam  keadaan  sulit  untuk  dapat melunasi  utangnya.  Namun  kesulitan  itu  belum  menjadi  indikasi  kebangkrutan.  Jika debitur diberi waktu tambahan yang cukup, kemungkinan besar ia akan mampu melunasi pembayaran  utangnya  secara  penuh.  Debitur  dapat  mengajukan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  dengan  tujuan  agar  debitur  dapat  segera  memperbaiki  kesulitan ekonominya.
Pada  penelitian  ini  selanjutnya  yang  akan  dibahas  yaitu  kasus  antara  PT  Bank Syariah  Indonesia.  Tbk  yang  berkedudukan  dalam  hukum  sebagai  kreditor  memohon
penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  yang  ditunjukkan  kepada  PT  Insan Medika  ke  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  yang  kemudian  permohonan  PKPU  tersebut ditolak  setelah  sebelumnya  PT  Insan  Medika  telah  berada  dalam  keadaan  PKPU  Tetap dengan  jangka  waktu  paling  lama  32  hari  lalu  memperoleh  perpanjangan  jangka  waktu paling  lama  45  hari, sehingga  pada  tanggal  05  April  2023  dengan  putusan  “nomor: 259/Pdt.Sus- PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.” PT Insan Medika dinyatakan pailit. Adapun  diantara  kreditur  bertindak  sebagai  Pemohon  PKPU  (PT  Bank  Syariah Indonesia.  Tbk)  dan  debitur  bertindak  sebagai  Termohon  PKPU  (PT  Insan  Medika) mengikatkan  diri  dalam  sebuah  hubungan  hukum  berupa  pembiayaan  berdasarkan Perjanjian  Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip  Musyarakah  Mutanaqishah  (untuk  tujuan Refinancing ) selanjutnya disebut akad pembiayaan 62, Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar ( Revolving ) yang selanjutnya disebut akad pembiayaan 63 dan Akad Plafon Pembiayaan Musyarakah selanjutnya disebut akad pembiayaan 08 yang mana ketiganya bersama-sama disebut fasilitas pembayaran.
Dalam prosesnya tersebut pihak pemohon telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan  fasilitas  pembiayaan  kepada  pihak  termohon  untuk  digunakan  sebagai Modal Kerja Operasional Rumah Sakit Kalbu Intan Medika (RS KIM) dengan total nominal fasilitas pembiayaan sebesar Rp 85,306,805,182.86 (Delapan puluh lima miliar tiga ratus enam juta delapan ratus lima ribu seratus delapan puluh dua Rupiah delapan puluh enam sen)  dengan  masing-masing  akad  pembiayaan  62  sebesar  Rp  73,968,660,884.82,   akad pembiayaan  63  akad  sebesar  Rp  1,373,471,053.04  dan  akad  pembiayaan  08  sebesar  Rp 9,964,673,245.00.
Tertulis  dalam  putusan  faktanya  sampai  jangka  waktu  sebagaimana  ditentukan Termohon  PKPU  belum  juga  melaksanakan  kewajiban  untuk  melunasi  utangnya  kepada Pemohon  PKPU  sebagian  ataupun  lunas  seluruhnya,  bahwa  Termohon  PKPU  telah menunggak  pembayaran  atas  Fasilitas  Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Pemohon  PKPU dan walaupun Pemohon PKPU telah mengingatkan Termohon PKPU dengan mengirimkan teguran sebagaimana tertuang dalam dokumen Surat PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu berupa  Surat  Peringatan/Somasi  I  (Pertama),  Surat  Peringatan/Somasi  II  (Kedua)  dan terakhir hal tersebut tidak diindahkan oleh Termohon PKPU.
Tindakan  Termohon  PKPU  dengan  tidak  mengindahkan  peringatan  dan  tidak melaksanakan  kewajibannya  tersebut  merupakan  suatu  kelalaian,  telah  cidera  janji (wanprestasi)  yaitu  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk  melakukan  pembayaran pokok  maupun  bagi  hasil  kepada  Pemohon  PKPU  sebagaimana  nominal  yang  telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan perjanjian fasilitas pembiayaan antara Nasabah dan Bank  ditiap  bulannya,  maka  atas  hal  tersebut  telah  terjadi event  of  default. Hal  tersebut mengakibatkan  kerugian  bagi  kreditor-kreditornya  menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini bertentangan dengan tujuan hukum kepailitan untuk mencegah debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor. Perbuatan debitur ini juga dikategorikan tidak menjunjung tinggi asas perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepailitan kepada kreditor dikarenakan, secara umum hukum kepailitan bertujuan untuk melindungi kreditor dari debitur yang tidak jujur.
Keberadaan  ketentuan  tentang  kepailitan  sebagai  suatu  lembaga  hukum  tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak kreditor, tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam upaya mewujudkan asas keseimbangan. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  dengan  tegas mengemukakan diadopsinya asas keseimbangan. Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan  yang  merupakan  perwujudan  dari  asas  keseimbangan,  yaitu  di  satu  pihak terdapat  ketentuan  yang  dapat  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  pranata  lembaga kepailitan  oleh  debitur  yang  tidak  jujur,  di  pihak  lain  terdapat  ketentuan  yang  dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang
beritikad  tidak  baik.  Asas  keseimbangan  ini  merupakan  realisasi  dari  asas  keadilan dimana  asas  keseimbangan  menghendaki  adanya  keadilan  dalam  arti  setiap  orang mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  dalam  hukum  ( equality  before  the  law )  sehingga mereka berhak untuk memperoleh hak yang sama. Hal ini diperkuat dengan fakta hukum bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas “adil” dalam Penjelasan Umum. Pengertian “adil” sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2004  adalah  baik  kepentingan  kreditor  maupun  debitur  harus  diperhatikan  secara seimbang (Sutan Remy Syahdein, 2007).
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan isu hukum yakni pertimbangan hukum dalam penyelesaian penundaan kewajiban  pembayaran  utang  dalam  kasus  PT.BRI  Syariah  dengan  PT  Insan  Medika  di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Demikian pula akan dilihat bagaimana kesesuaian itikad baik  debitur  dalam  kasus  PT.BRI  Syariah  dengan  PT  Insan  Medika  di  Pengadilan  Niaga Jakarta  Pusat  dikaitkan  dengan  asas  keseimbangan  menurut  John  Rawls  sehubungan dengan  asas  keseimbangan  bagi  debitur  dan  kreditor  dalam  kepailitan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berdasarkan kepada tugas  keadilan  untuk  mewujudkan  terciptanya  kesetaraan.  Walaupun,  debitur  lalai melaksanakan  isi  perjanjian  perdamaian  yang  telah  disahkan  oleh  Pengadilan  Niaga debitur  tetap  berhak  untuk  mendapatkan  keadilan  dalam  bentuk  kesetaraan  seperti halnya  kreditor  hal  ini  dikarenakan  inti  gagasan  John  Rawls  mengenai  keadilan  adalah upaya  mewujudkan  kesetaraan  atau  keseimbangan  bagi  debitur  dan  kreditor  dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (John Rawls, 2012).

## METODE PENELITIAN
Metode   penelitian   yang   digunakan   yaitu   dengan   menggunakan metode deskriptif    normatif    yaitu    dengan    memaparkan    data-data    yang  ditemukan        di lapangan    dan    menganalisisnya    untuk    mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.3  Penelitian  ini  menganalisis  sampai  pada  taraf  deskripsi,  yaitu  menganalisis beserta menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih  mudah  untuk dipahami dan disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penyelesaian  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  Pada  Kasus  Pt.Bri  Syariah  Dengan  Pt  Insan  Medika  Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Pasal  164  HIR  menyatakan  bahwa  dalam  pengambilan  keputusan  sangat diperlukan  oleh  hakim  atas  sengketa  yang  diperiksa  dan  diadilinya.  Hakim  harus  dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti  surat,  saksi,  persangkaan,  pengakuan  maupun,  sumpah  yang  terungkap  dalam persidangan.  Sehingga  dengan  itu  putusan  dapat  dipertanggung  jawabkan  keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus  berdasarkan  pertimbangan  yang  jelas  dan  cukup.  Putusan  yang  tidak  memenuhi ketentuan  tersebut  dikategorikan  putusan  yang  tidak  cukup  pertimbangan  atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu  peraturan  perundang-undangan,  hukum  kebiasaan,  yurisprudensi  atau  doktrin hukum (M. Yahya Harahap, 2005 : 798).
Amar putusan Putusan nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. antara PT.Bri  Syariah  dengan  PT.  Insan  Medika  menolak    permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  yang  diajukan  oleh  pemohon  PKPU  yaitu  selaku  kreditor, dalam amar putusan tersebut hakim menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon
(permohonan PKPU oleh kreditor) dengan seluruhnya dan menyatakan bahwa PT. Insan Medika dalam keadaan pailit.
Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya tersebut adalah sebagai berikut :

## a. Isi  dan  maksud  dari  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang yang diajukan oleh Kreditor
Isi  dari  permohonan  pemohon  PKPU  (Kreditor)  adalah  memperkirakan Termohon  PKPU  memiliki  utang  dan  tidak  dapat  melanjutkan  membayar  hutang- hutangnya  yang  sudah  jatuh  waktu/tempo  dan  dapat  ditagih.  Para  Termohon  PKPU memiliki  utang  (keseluruhan  tunggakan  pokok  dan  tunggakan  margin/bagi  hasil) kepada Pemohon sebesar Rp 85,306,805,182.86 (Delapan puluh lima miliar tiga ratus enam juta  delapan  ratus lima  ribu  seratus  delapan  puluh  dua  Rupiah delapan  puluh enam sen) dengan perincian sebagai berikut:
Pembiayaan Akad 62 Pembiayaan Akad 63 Pembiayaan Akad Plafon 08 Pokok 72,664,031,38 9.25 1,351,960,91 5.57 9,964,673,24 5.00 Margin/B agi Hasil 1,304,629,495. 57 21,510,137.4 7 Total 73,968,660,88 4.82 1,373,471,05 3.04 9,964,673,24 5.00 Grand Total 85,306,805,182.86
Tertanggal  22  Agustus  2022  perihal  somasi  terakhir  pembayaran  kewajiban Termohon  PKPU  kepada  Pemohon  PKPU  yang  pada  intinya  meminta  agar  termohon PKPU segera membayar seluruh jumlah utangnya yang telah jatuh dan dapat ditagih tersebut  selambat- lambatnya  pada  Hari  Jum’at  tanggal  26  Agustus  2022,  namun hingga  adanya  surat  permohonan  surat  permohonan  PKPU  diajukan  oleh  pemohon PKPU  yang  diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2022 ini para Termohon PKPU belum  memenuhi  seluruh  utangnya  kepada  Pemohon  PKPU.  maka  dengan  alasan tersebutlah  Pemohon  PKPU  telah  mempunyai  alasan  cukup  untuk  mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Isi  dan  maksud  dari  permohonan  PKPU  yang  diajukan  oleh  pemohon  PKPU (Kreditor)  adalah  para  Termohon  PKPU  memiliki  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan dapat ditagih, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang- Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Nomor  37  Tahun 2004  yang  menyatakan  bahwa  Kreditor  yang  memperkirakan  Debitor  tidak  dapat melanjutkan  membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat memohon  agar  Debitor  diberi  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  untuk memungkinkan  Debitor  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
Adapun isi permohonan PKPU dalam perkara No. 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. yaitu dasar pengajuan permohonan PKPU bahwa para Termohon PKPU memiliki Utang yang telah  jatuh  tempo  dan dapat ditagih  dimana disebutkan bahwa PT. Insan Medika telah cidera janji (Wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajiban yang  telah  ditetapkan  dalam  Akad,  addendum  dan  atau  perubahannya  dengan  tidak memenuhi  kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  Akad  Pembiayaan  dan  addendum  dan atau perubahannya, tidak membayar jumlah kewajiban sesuai dengan ketentuan dan
juga lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam  Akad  bahwa  terjadinya  pelanggaran  terhadap  atau  kealpaan  menurut  syarat- syarat yang tertera dalam perjanjian maupun rencana perdamaian.
Mengenai pengangkatan hakim pengawas dan pengurus bahwa dapat diangkat melalui  persetujuan  hakim  serta  dapat  diangkat  jika  nantinya  adanya  Penundaan Kewajiban  pembayaran  Utang  Sementara  telah  dikabulkan.  Berdasarkan  pasal  225 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  pada  intinya  Pengangkatan  Hakim pengawas dan Pengurus diangkat bersamaan dengan dikabul PKPU sementara, namun apabila  PKPU  sementara  ditolak  oleh  hakim  maka  tidak  ada  pengangkatan  Hakim Pengawas maupun Pengurus.
b. Syarat formil dan syarat materiil dalam surat permohonan pemohon PKPU Syarat  formil  dalam  permohonan  PKPU  merupakan  perumusan  surat gugatan/surat  permohonan  yang  dianggap  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  oleh ketentuan hukum dan peraturan hukum yang berlaku. Menurut prof Soepomo dalam buku M. Yahya Harahap (2013 : 51) pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas.
Permohonan PKPU diajukan dan ditandatangani oleh Tuan Jon Sujani Pasaribu, selaku Wholesale Collection, Restructuring & Recovery Group Head berdasarkan Surat Kuasa  Nomor  02/075-KUA/DIR  tanggal  2  Juni  2022  dari  Direktur  Utama  PT.  Bank Syariah  Indonesia,  Tbk.,  yang  dalam  hal  ini  Pemohon  PKPU  dikuasakan  kepada Kuasanya  onar  P.  Sidabukke,  S.H.,  G.DIP.,LL.M.,  CLA.,  CTA.,  Lady  Tisetya  Ardini,  S.H., Thomas Yanuar Joko Prabowo, S.H., Hal tersebut telah memenuhi syarat formil ialah satunya  bahwa  surat  permohonan  PKPU  harus  ditandatangani  oleh  Pemohon  PKPU atau  Kuasa  dari  Pemohon  PKPU  yang  mana  secara  tegas  dijelaskan  pada  pasal  118 ayat  (1)  HIR    bahwa  surat  permohonan  ditandatangani  oleh  penggugat  atau  oleh wakilnya (kuasanya).
Kedudukan  Hukum  dari  Termohon  PKPU  yang  diajukan  di  persidangan beralamat  di  Jl.  Batu  Giok  1  Nomor  77,  Kelurahan  Batu  Intan,  Kecamatan  Girimaya, Kota  Pangkalpinang,  Provinsi  Bangka  Belitung,  termasuk  dalam  wilayah  hukum Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Berdasarkan  kedua pertimbangan  hakim  diatas  hal  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  sesuai ketentuan pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang entah itu diajukan oleh kreditor maupun debitor harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya (kuasanya).
Syarat materiil dalam surat permohonan PKPU yaitu mengenai isi dalam surat gugatan yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat 3 Rv, yang mana surat gugatan seharusnya memuat (Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012 : 21) :
1. Identitas  para  pihak  Bagian  ini  menerangkan  identitas  dari  penggugat  dan  tergugat berupa nama terang, alamat, pekerjaan, dan lain lain
2. Posita  Merupakan  dalil-dalil  yang  mana  adanya  hubungan  hukum  yang  merupakan dasar, serta alasan-alasan dari tuntutan.
3. Petitum Petitum atau tuntutan ialah apa yang diminta oleh penggugat atau diharapkan diputuskan oleh hakim.
Surat  Permohonan  PKPU  yang  dicantumkan  di  dalam  putusan  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. telah memuat identitas  identitas  para  pihak  yaitu  pemohon  PKPU  dan  para  Termohon  PKPU, memuat  posita  yang  mana  menjadi  dasar  pengajuan  permohonan  PKPU  yaitu  para termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dalam surat permohonan tersebut memuat petitum yaitu beberapa hal yang dituntut adalah agar
hakim mengabulkan permohonan PKPU sementara, agar para termohon PKPU berada dalam  keadaan  PKPU  sementara  dengan  segala  akibat  hukumnya,  dan  memohon kepada hakim untuk mengangkat hakim pengawas dan pengurus yang diusulkan oleh pemohon  PKPU,  dan  agar  para  termohon  PKPU  dihukum  untuk  membayar  biaya perkara,  maka  beberapa  hal  tersebut  telah  memenuhi  syarat  material  dalam  satu permohonan PKPU.
c. Persyaratan  dengan  sedikitnya  harus  ada  2  (dua)  atau  lebih  kreditor  harus dipenuhi oleh Pemohon PKPU
Suatu  permohonan  PKPU  dapat  dikabulkan  jika  menurut  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 222 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  37  tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa Penundaan kewajiban pembayaran Utang  diajukan  oleh Debitor  yang mempunyai  lebih  dari 1  (satu)  Kreditor atau  oleh Kreditor.  Syarat  selanjutnya  juga  dicantumkan  dalam  pasal  222  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  37  tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, apabila Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan  membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan  Debitor  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliput  tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
Mengenai persyaratan pertama Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  pada intinya adalah dapat diajukan oleh Debitor serta kreditor memiliki lebih dari 1 (satu) Debitor  atau  sedikitnya  ada  2  (dua)  atau  lebih  kreditor,  majelis  hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan keterangan pemohon PKPU, bahwa pemohon PKPU  menerangkan  dalam  permohonannya,  bahwa  para  termohon  PKPU  selain memiliki  hutang  kepada  pemohon  PKPU,  para  termohon  PKPU  juga  memiliki  utang kepada Kreditor yaitu :
1. Pemohon PKPU yaitu PT. BRI Syariah berkedudukan di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
2. PT Arthaasia Finance berkedudukan di Jalan beralamat di Kencana Tower, Lantai 5 & 6, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620. Kreditor lain yang hadir selain Pemohon PKPU yaitu PT Arthaasia Finance sendiri mengajukan  bukti  P-1  berupa  fotocopy  bermaterai  legalisir  sesuai  asli  Akad Pembiayaan  Al-Musyarakah  Pembiayaan  Dana  Berputar  (Revolving)  Nomor  63 tanggal  26  Maret  2018  yang  dibuat  dihadapan  Notaris/PPAT  Ny.  Elmadiantini,  S.H. beserta tunggakan biaya pembayaran.
Pertimbangan  hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  259/Pdt.Sus- PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. persyaratan atas permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam  pasal  222  ayat  (1)  Undang-Undang  nomor  37  tahun  2004  tentang  kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor  yang  mempunyai  lebih  dari  1  (satu)  kreditor  atau  oleh  kreditor,  dan  hal tersebut dapat dipenuhi.

## Kesesuaian  Perkara  Putusan  PT.Bri  Syariah  Dengan  PT  Insan  Medika  Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dikaitkan Dengan Asas Keseimbangan
PKPU  merupakan  suatu  masa  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan  debitur  tercapainya  perdamaian  yaitu  diberikan  kesempatan  untuk memusyawarahkan  cara-cara  pembayaran  utang  dengan  mengajukan  rencana pembayaran  utang  baik  seluruh  maupun  sebagian,  termasuk  di  dalamnya
restrukturisasi  utang  debitur. Proses  PKPU  yang  terjadi  dalam  kasus  PT.Bri  Syariah Dengan PT. Insan Medika Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat prosedur pengajuannya telah  sesuai  dengan  Pasal  224  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  PKPU.  Selanjutnya  pengadilan  telah  memberikan  putusan  PKPU Sementara yang dilanjutkan dengan pemberian PKPU Tetap ( Sutan Remy Sjahdeini, 1999).
Pada  penerapannya  PT.  Insan  Medika  (debitur)  lalai  melaksanakan  isi perjanjian berupa pembiayaan fasilitas pembayaran yang mengakibatkan kreditornya mengajukan  permohonan  PKPU  setelah  sebelumnya  sudah  dilakukan  proses  PKPU sementara  dan  PKPU  tetap.  Dalam  putusan  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang tertuang  dalam  perimbangan-pertimbangan  hakim  diputuskan  PT.  Insan  Medika dinyatakan pailit.
Asas keseimbangan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berarti ketentuan yang merupakan  perwujudan  dari  asas  keseimbangan  yaitu  disatu  pihak  terdapat ketentuan  yang  dapat  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  pranata  dan  lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  pranata  dan  lembaga  kepailitan  oleh  kreditor yang beritikad tidak baik.
Pengertian  “keseimbangan - seimbang”  atau  dalam  bahasa  Belanda “evenwichtevenwichtig” atau  dalam  bahasa  inggris “equality -equal- equilibrium” yang bermakna  leksikal  “sama,  sebanding”. Konsep  asas  keseimbangan  di  atas  apabila dihubungkan  dengan  kasus  PT.Bri  Syariah  dengan  PT.  Insan  Medika  Di  Pengadilan Niaga  Jakarta  Pusat  menunjukkan  bahwa  lembaga  kepailitan  berfungsi  untuk mencegah  terjadinya  debitur  dan  kreditor  beritikad  buruk  melakukan penyalahgunaan terhadap fungsi dari lembaga tersebut. Pada kasus PT.Insan Medika yang berkedudukan sebagai debitur telah melakukan penyalahgunaan terhadap fungsi dari lembaga dan pranata kepailitan yaitu lalai melaksanakan isi perjanjian yang telah disahkan  oleh  Pengadilan  Niaga,  yang  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  bagi kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang. Untuk memenuhi asas keseimbangan, maka  kreditor  diberikan  hak  untuk  mengajukan  PKPU  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  222  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  kepailitan  dan PKPU.
Asas  keseimbangan  merupakan  pelaksanaan  dari  prinsip  itikad  baik,  prinsip transaksi  jujur  dan  prinsip  keadilan.  Keseimbangan  dalam  hukum  dilandasi  dengan adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan.  Konsep  asas  keseimbangan  juga  tercermin  dalam  asas  kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian . Asas  kebebasan  berkontrak  ini  menunjukkan  keberlakuan  asas  konsensual yang mengindikasikan adanya asas keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian  resiko,  dan  keseimbangan  posisi  tawar  ( bargaining  position ).  Kebebasan berkontrak  hanya  akan  mencapai  keadilan  apabila  para  pihak  memiliki bargaining position yang  seimbang  karena  apabila bargaining  position tidak  seimbang mengakibatkan pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah,  sehingga  pihak  yang  lemah  mengikuti  syarat-syarat  kontrak  yang  diajukan kepadanya  dimana  syarat-syarat  ini  cenderung  menguntungkan  pihak  yang  kuat ( Sutan  Remy  Syahdeini,  1993) Bahwa  perjanjian  akan  mengikat  bagi  semua  para pihak yang membuatnya, sebagai suatu undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Subekti menyimpulkan bahwa Pasal 1338 ayat  1  ini  mengandung  suatu  asas  kebebasan  dalam  membuat  perjanjian  atau
menganut sistem terbuka. Dengan menekankan pada perkataan “semua”, maka pasal tersebut  seolah-olah  berisikan  suatu  pernyataan  kepada  masyarakat  tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja asalkan sesuai dengan undang-undang ( Subekti,  1993). Berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak  yang  tercantum  dalam Pasal  1338  ayat  1  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  yang  dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi  Pasal  1338  ayat  3  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  setiap  perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik,  juga  para  pihak  yang  membuat  dan  mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang  melahirkan  kewajiban  apa  saja,  selama  dan  sepanjang  prestasi  yang  wajib dilakukan  tersebut  bukanlah  sesuatu  terlarang  ( Kartini  Muljadi  dan  Gunawan Widjaja, 2003).
Asas  keseimbangan  dapat  diartikan  sebagai  keseimbangan  posisi  para  pihak dalam  hukum  kontrak.  Keadaan  berimbang  para  pihak  dalam  hukum  kontrak dilandasi  suatu  asas  yang  berlaku  dalam  hukum  perdata  sebagaimana  pertama  kali diperkenalkan  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman  yakni  asas  keseimbangan  ( Mariam Darus Badrulzaman, 2003). Asas keseimbangan ini menjiwai posisi berimbang dari para pihak dalam perjanjian.
Asas kebebasan berkontrak mensyaratkan kedudukan yang seimbang diantara para  pihak  sehingga  sebuah  kontrak  akan  bersifat  seimbang  dan  memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam asas kebebasan berkontrak ini terkandung asas persamaan hak, dimana pada asas ini menghendaki agar kedua belah pihak dalam kontrak  memenuhi  dan  melaksanakan  perjanjian  yang  disepakati  sehingga  dapat mewujudkan  keseimbangan  yang  berupa  keuntungan  bagi  semua  pihak  dalam perjanjian,  ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa  asas  persamaan  hak  merupakan kelanjutan dari asas keseimbangan. Asas keseimbangan dapat diterima sebagai bagian dari hukum Indonesia didasari dengan apa yang dapat menjadi perkaitan antara cara pikir khas Indonesia dan hukum kontrak dari KUH Perdata Indonesia dan BW.
Putusan  nomor:  259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN  Niaga  Jkt  Pst . antara  PT.  Bri Syariah  dengan  PT.  Insan  Medika  menurut  penulis  putusan  telah  memenuhi  asas keseimbangan  sebagaimana  berlaku  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Asas keseimbangan mempunyai makna bahwa pranata dan  lembaga  kepailitan  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya  debitur  dan  kreditor melakukan itikad buruk terhadap fungsi lembaga ini.
Pada  kasus  antara  PT.Bri  Syariah  dengan  PT.  Insan  Medika  PT.Insan  Medika dimana  PT.Insan  Medika  sebagai  debitur  telah  melakukan  penyalahgunaan  fungsi lembaga dan pranata kepailitan yaitu debitur lalai melaksanakan isi perjanjian fasilitas pembayaran  berupa  Perjanjian  Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip  Musyarakah Mutanaqishah  (untuk  tujuan (Refinancing) selanjutnya  disebut  akad  pembiayaan  62, Akad  Pembiayaan  Al-Musyarakah  Pembiayaan  Dana  Berputar  ( Revolving )  yang selanjutnya  disebut  akad  pembiayaan  63  dan  Akad  Plafon  Pembiayaan  Musyarakah selanjutnya disebut akad pembiayaan 08 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang  mengakibatkan  fungsi  dari  lembaga  kepailitan  untuk  memberikan  jaminan kepada  kreditornya  bahwa  debitur  akan  bertanggungjawab  atas  semua  utang- utangnya  tidak  tercapai,  sehingga  debitur  dinyatakan  pailit  dalam  upaya  untuk memenuhi  tanggung  jawabnya  terhadap  pelunasan  utang  kreditornya.  Debitur  juga dinyatakan  pailit  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal kreditornya.
Adapun  dalam  prosesnya  tersebut  pihak  pemohon  telah  melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan kepada pihak termohon untuk digunakan sebagai Modal Kerja Operasional Rumah Sakit Kalbu Intan Medika (RS KIM) dengan  total  nominal  fasilitas  pembiayaan  sebesar  Rp  85,306,805,182.86  (Delapan
puluh lima miliar tiga ratus enam juta delapan ratus lima ribu seratus delapan puluh dua  Rupiah  delapan  puluh  enam  sen)  dengan  masing-masing  akad  pembiayaan  62 sebesar  Rp  73,968,660,884.82,   akad  pembiayaan  63  akad  sebesar  Rp 1,373,471,053.04 dan akad pembiayaan 08 sebesar Rp 9,964,673,245.00.
Tertulis  dalam  putusan  faktanya  sampai  jangka  waktu  sebagaimana ditentukan  Termohon  PKPU  belum  juga  melaksanakan  kewajiban  untuk  melunasi utangnya  kepada  Pemohon  PKPU  sebagian  ataupun  lunas  seluruhnya,  bahwa Termohon  PKPU  telah  menunggak  pembayaran  atas  Fasilitas  Pembiayaan  yang diberikan  oleh  Pemohon  PKPU  dan  walaupun  Pemohon  PKPU  telah  mengingatkan Termohon PKPU dengan mengirimkan teguran sebagaimana tertuang dalam dokumen Surat  PT  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  yaitu  berupa  Surat  Peringatan/Somasi  I (Pertama),  Surat  Peringatan/Somasi  II  (Kedua)  dan  terakhir  hal  tersebut  tidak diindahkan oleh Termohon PKPU.
Berdasarkan  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  konsep  asas  keseimbangan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan PKPU  telah  terpenuhi  pada  putusan  nomor:  259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN  Niaga  Jkt Pst. Hal ini dikarenakan fungsi lembaga dan pranata lembaga kepailitan telah tercapai yaitu  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  pranata  dan  lembaga  kepailitan oleh debitur dan kreditor yang beritikad tidak baik, melalui putusan Pengadilan Niaga dengan membatalkan perdamaian yang telah disahkan serta telah memiliki kekuatan hukum  tetap,  kemudian  pada  saat  putusan  pembatalan  perdamaian  itu  dibacakan debitur  juga  dinyatakan  pailit.  Debitur  yang  telah  dinyatakan  pailit  merupakan perwujudan  asas  keseimbangan  yaitu  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  pranata dan  lembaga  kepailitan  oleh  debitur  yang  tidak  jujur,  sehingga  dengan  dinyatakan pailit  debitur  dapat  bertanggung  jawab  atas  utang-utangnya  dengan  menggunakan semua barang atau harta kekayaan yang dimilikinya. Selanjutnya dengan dinyatakan debitur pailit merupakan perwujudan asas keseimbangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan  fungsi  dan  pranata  lembaga  kepailitan  terhadap  kreditor  yang beritikad  tidak  baik  yaitu  kemungkinan  adanya  eksekusi  massal  oleh  kreditor- kreditornya, ketentuan inilah merupakan pengertian asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Perwujudan asas keseimbangan lainnya selain debitur dinyatakan pailit adalah adanya  pengecualian  terhadap  kepailitan  pada  harta  debitur  sebagaimana  diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adanya  penerimaan  permohonan  PKPU  oleh  Pengadilan  Niaga  yang  diajukan  oleh debitur yang mempunyai tujuan utama mengadakan tawaran rencana perdamaian dan restrukturisasi utang, proses perdamaian yang ditentukan oleh  kreditor, dan adanya peluang  bagi  kreditor  untuk  membatalkan  perdamaian  yang  telah  disahkan  oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Peluang  bagi  kreditor  untuk  membatalkan  perdamaian  yang  telah  disahkan oleh  Pengadilan Niaga yang memiliki  kekuatan hukum tetap menjadikan putusan ini menarik  untuk  dikaji  dengan  alasan  putusan  ini  telah  disahkan  perdamaiannya  oleh hakim Pengadilan Niaga, tetapi kemudian perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan karena  debitur  lalai  melaksanakan  isi  perjanjian  perdamaian  yang  telah  disahkan Pengadilan  Niaga,  sehingga  mengakibatkan  konsekuensi  hukum  debitur  dinyatakan pailit.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terhadap  penyelesaian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara PT.Bri Syariah dengan PT. Insan Medika pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 259/Pdt.Sus- PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst., maka dapat diambil kesimpulan Pertimbangan Hakim
dalam  memutus  perkara  tersebut  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik itu mengenai isi dan maksud permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan  oleh  Kreditor,  syarat  formil  dan  syarat  materiil  dalam  surat  permohonan pemohon PKPU maupun secara khusus mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  diajukan  oleh  Debitor  yang  mempunyai  lebih  dari  1  (satu)  Kreditor sebagaimana yang termuat dalam Pasal 222 ayat (1) yang telah terpenuhi.
Adapun  mengenai  konsep  asas  keseimbangan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pun telah terpenuhi pada putusan Pengadilan Niaga Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. Hal ini dikarenakan fungsi lembaga dan pranata lembaga kepailitan telah tercapai yaitu untuk mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  pranata  dan  lembaga  kepailitan  oleh  debitur dan  kreditor  yang  beritikad  tidak  baik,  melalui  putusan  Pengadilan  Niaga  yang menyatakan  PT.  Insan  Medika  pailit  setelah  melakukan  kelalaian  dengan  tidak menepati janjinya sesuai dengan perjanjian dan rencana perdamaian, yang mana hal tersebut  telah  diusahakan  serta  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Perwujudan asas  keseimbangan  lainnya  selain  debitur  dinyatakan  pailit  adalah  adanya pengecualian terhadap kepailitan pada harta debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 22  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  adanya penerimaan  permohonan  PKPU  oleh  Pengadilan  Niaga  yang  diajukan  oleh  debitur yang  mempunyai  tujuan  utama  mengadakan  tawaran  rencana  perdamaian  dan restrukturisasi utang, proses perdamaian yang ditentukan oleh  kreditor, dan adanya peluang  bagi  kreditor  untuk  membatalkan  perdamaian  yang  telah  disahkan  oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Untuk mewujudkan penerapan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditor dalam  hukum  kepailitan  pada  Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor: 259/Pdt.Sus- PKPU/2022/PN  Niaga  Jkt  Pst  PST  antara  PT  Bank  Syariah  Indonesia  dan  PT  Insan Medika,  hendaknya  diatur  mengenai  sanksi  yang  bersifat  tegas  dan  memaksa  bagi debitur  dan  kreditor  yang  melakukan  penyalahgunaan  terhadap  fungsi  dari  pranata dan  lembaga  kepailitan  serta  diperlukan  pengawasan  dari  lembaga  kepailitan  yang mempunyai  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  yang  seimbang  bagi debitur dan kreditor.

## REFERENSI
Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Alumni. Jono. 2008. Hukum Kepailitan . Jakarta : Sinar Grafika. Hendra,  M.  (2013).  Analisis  Hak dan  Kewajiban  para  Pihak  pada  Perjanjian  Jual  Beli Piutang dalam Pembiayaan Anjak Piutang. USU Law Journal, 1(1), 14190.
Ilyas, M., & Ramadani, R. (2022). The Effectiveness of Legal Policies on Micro and Small Business Empowerment in Pandemic Time. SASI , 28 (2), 244-258.
Julfizar, J., & Siregar, J. (2012). Pola Pembiayaan Bagi Hasil Terkelola pada Pembiayaan Modal Ventura Guna Mendukung USAha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada PT. Sarana Sumut Ventura). JURNAL MERCATORIA, 5(2), 106-120.
J.S.Mill. John Rawls. Robert Nozick. Reinhold Neibuhr. Jose Porfirio Miranda. Bandung: Nusa Media.
Muljadi,  Kartini,  dan  Gunawan  Widjaja.  2004. Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian .
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ramadani,  R.,  Hamzah,  Y.  A.,  &  Mangerengi,  A.  A.  (2021).  Indonesia's  Legal  Policy During  COVID-19  Pandemic:  Between  the  Right  to  Education  and  Public Health. JILS , 6 , 125.
Raysando, M. B. R., Setyawati, N. K. A., & Arini, D. G. D. (2021). Penyelesaian Wanprestasi atas  Dasar  Force  Majeure  Akibat  Pandemi  Covid-19  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen. Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 349-353.
Siombo,  M.  R.  (2019).  Lembaga  pembiayaan  dalam  perspektif  hukum.  Penerbit  Unika Atma Jaya Jakarta. Subekti dalam Hardijan Rusli. 1993. Hukum Perjanjian dan Common Law . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sutan  Remy  Sjahdeini, Hak  Tanggungan  (Asas-Asas,  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan) , Alumni : Bandung, 1999.
------------------. dalam Bagus Irawan. 2007 Aspek-Aspek Hukum Kepailitan. Perusahaan dan Asuransi . Bandung: Alumni. Treitel,  dalam  Sutan  Remy  Sjahdeini.  2009. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia . Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Copyright Holder :
© Hadijah Haerani, Dinda Arba Fauzia, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari (2023)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: