## STUDI PERBANDINGAN PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM ADAT DI INDONESIA DAN INDIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Yunita Syofyan 1* , Didi Nazmi 2 1,2 Fakultas Hukum,Universitas Andalas, Indonesia Email: 1 yunitasyofyan@gmail.com , 2 didinazmi@law.unand.ac.id
*Corresponding Author: Yunita Syofyan
Abstract: The Convention on the Rights of the Child (Convention of the Rights of the Child) defines a child as every human being under the age of 18 (eighteen) years so that marriage (marriage)  carried  out  by  someone  who  has  not  reached  the  age  of  18  is  internationally categorized as Child marriage is also a form of violence against children and is a violation of human rights. The patterns and diversity of forms of marriage found in each region make Indonesia  rich  in  culture,  however,  if  one  pays  attention  to  the  forms  of  marriage  in Bulukumba  Regency,  especially  in  Ara  Village,  which  is  one  of  the  regions  in  Indonesia, forms of marriage still violate positive law. Where in this area there are still child marriages for  reasons  of  local  customs.  Apart  from  this  area,  it  also  occurs  in  the  Dayak  tribe, Kalimantan.  Several  countries  in  the  world  still  exist  due  to  customs  that  marry  children, including  Pakistan,  Africa  and  India. Child  marriage  can  only  be  understood  when examined  from  the  point  of  view  of  the  dynamics  between  state  law,  religious  law  and customary  law.  The  legal  culture  of  society  and  the  role  of  religious  leaders  are  important factors in determining the acceptance or rejection of child marriage.

## Keywords: Child Marriage; Right of the Child; Right of the Custom; Religious Law
Abstrak:  The  Convention  on  the  Rights  of  the  Child (Konvensi  Hak-Hak  Anak) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga  pernikahan  (perkawinan)  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  belum  mencapai usia  18  tahun  tersebut  secara  internasional  dikategorikan  sebagai  perkawinan  anak,  serta merupakan  salah satu bentuk kekerasan  terhadap anak  dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pola dan keragaman bentuk-bentuk perkawinan yang  ditemui pada  tiap- tiap  daerah  membuat  Indonesia  kaya  akan  budaya,  namun  jika  diperhatikan  bentuk perkawinan yang ada di Kabupaten Bulukumba khususnya di desa ara yang merupakan salah satu daerah di Indonesia masih didapatkan bentuk perkawinan yang masih menyalahi hukum positif.  Dimana  di  daerah  ini  masih  terjadinya  perkawinan  anak  dengan  alasan  adat  istiadat daerah  setempat.  Selain  di  daerah  ini  juga  ada  terjadi  pada  suku  Dayak,  Kalimantan. Beberapa negara di dunia juga masih ada karena faktor adat istiadat yang mengawinkan anak diantaranya Pakistan, afrika, dan India.  Perkawinan  anak hanya dapat dipahami bila diteliti dari   sudut dinamika  antara hukum negara,  hukum  agama  dan hukum  adat.  Budaya  hukum masyarakat  dan  peran  pemimpin  agama  adalah  faktor   penting  penentu  penerimaan  atau penolakan perkawinan anak.
Kata Kunci: Perkawinan Anak; Hak Anak; Hak Adat; Hukum Agama

## PENDAHULUAN
Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa  sehari-hari  semenjak  perang  dunia  II  dan  pembentukan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Dalam perkembangannya hak untuk perempuan dan anak merupakan bagian inheren dari hak yang diakomodir sebagai hak asasi manusia. Begitupula dengan anak yang  merupakan manusia dan karenanya menghormati hak  asasi  anak sama halnya dengan menghormati  hak asasi manusia (HAM). Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan  instrumen  HAM  internasional  justru  berada  pada  “jantung”  hak-hak  anak. Sayangnya  fakta  masih  menunjukkan,  anak  termasuk  sebagian  dari  kelompok  yang  rentan terjadinya  kekerasan 1 .  Kerentanan  atas  pengabaian  hak  atas  anak    ini  terjadi  sebagai  akibat anak  diklaim  sebagai  manusia  yang  “lemah”.  Usia  dan  faktor  kematangan  psikologis  dan mental  membuatnya  kerap  kali  terpinggirkan  dalam  pengambilan  kebijakan.  Bahkan kebijakan  menyangkut  dirinya  saja.  Komunitas  anak  teralienasi  dari  kepentingan  terbesar terhadap dirinya 2 . Selanjutnya jika dilihat dari latar belakang lahirnya konvensi PBB tentang anak, International Convention on the Rights of the child (CRC) tahun 1989 merupakan bukti normatif  tentang  visi  dan  paradigma  baru  perlindungan  terhadap  komunitas  anak. Konsiderans  ketentuan  ini  menyatakan  bahwa  pembinaan  kesejahteraan  anak  termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional 3 .
Indonesia  telah  meratifikasi  CRC  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Di  dalam  mukadimahnya  juga  CRC menegaskan, bahwa karena alasan ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, anak membutuhkan perlindungan  dan  pengasuhan  khusus,  termasuk  perlindungan  hukum  yang  tepat,  baik sebelum  maupun  setelah  kelahirannya.  Pernyataan  ini  menunjukan  bahwa  anak  adalah manusia  yang  membutuhkan    pemajuan  dan  perlindungan  HAM.  Untuk  memperkuat  upaya perlindungan anak, maka Indonesia juga sudah memiliki UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 menyatakan dengan tegas bahwa;
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi
Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah untuk melindungi hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia.  Anak perlu mendapatkan  perlindungan  karena  anak  merupakan  generasi  yang  berharga  bagi  negara  di
1 Paparan dalam paragraph ini dikutip dari; Ni Wayan Dyta Diantari, “Sejarah Hak Asasi Manusia”, http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/ , diakses pada tanggal 20 April 2022
2 Konsep HAM telah banyak disepakati atau dideklarasikan oleh bangsa-bangsa di dunia, namun sampai hari  masih  terus  diperdebatkan.  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  yang  diekspos  oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), misalnya masih dikritik ke universalannya oleh Sebagian negara, terutama di belahan dunai bagian Timur, dan atas dasar  itu  kalangan tokoh  Islam  pun  telah  beberapa  kali  mengambil kesepakatan  mengenai  konsep  HAM.  Kini  muncul  pula  pemikiran  tokoh  dari  berbagai  agama  untuk merumuskan etika global, termasuk tentang HAM, yang digali dari ajaran agama-agama
3 Ibid.
masa  depan.  Setiap  anak  memiliki  hak  yang  sama  tanpa  adanya  pengecualian.  Anak  perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal agar dapat menjadi  manusia  yang  utuh  dan  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  diri  sendiri,  bangsa  dan negaranya.  Undang-undang  tentang Perlindungan  Anak  ini  lahir  karena  kemungkinan  masih terdapat  kasus  mengenai  penyimpangan  terhadap  hak anak. Perlindungan bagi anak dapat dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat    hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah instrumen hukum terkait perlindungan HAM yang ada  selama  ini  tidak  berjalan  dengan  baik  atau  adakah  masalah-masalah  di  luar  substansi hukum  itu  sendiri  dalam  memberikan  perlindungan    dan  penegakan  hak  asasi  manusia  bagi anak.  Faktanya,  di  Indonesia  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak  anak,  salah satunya yang akan menjadi fokus makalah ini adalah perkawinan anak. Meskipun telah diatur secara  tegas  tentang  usia  kawin  untuk  laki-laki  dan  perempuan  baik  untuk  umat  muslim dannon  muslim  di  Indonesia,  namun  tetap  saja  terjadi  perkawinan  anak.  Perkawinan  anak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kemiskinan, menghindari zina, adat istiadat dan lain-lain.
Pola dan keragaman bentuk-bentuk perkawinan yang  kita temui pada  tiap-tiap daerah membuat kita kaya akan budaya, namun jika kita perhatikan bentuk perkawinan yang ada di Kabupaten Bulukumba khususnya di desa ara yang merupakan salah satu daerah di Indonesia masih didapatkan bentuk perkawinan yang masih menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Dimana  di  daerah ini  masih terjadinya perkawinan  anak dengan  alasan adat  istiadat  daerah setempat.  Selain  di  daerah  ini  juga  ada  terjadi  pada  daerah  Kalimantan.  Disayangkan memang,  selain  Indonesia  beberapa  negara  di  dunia  juga  masih  ada  karena  faktor  adat istiadat yang mengawinkan anak diantaranya Pakistan, afrika, dan India. Artikel ini Penulis mempersempit  ruang  lingkup  pembahasan  antara  Indonesia  dan  India  terkait  perkawinan anak dalam hukum adat masing-masing negara ditinjau dari perspektif hak asasi manusia

## METODE PENELITIAN
Perbandingan hukum merupakan suatu cara untuk melihat jalannya suatu aturan hukum yang telah diterapkan di suatu negeri tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum  ( doctrinal  research )  dengan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ), pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ). Dalam  suatu  penelitian  hukum  bahwa  metode  hukum  merupakan  suatu  cara  atau  strategi untuk  dapat  membantu  proses  penelitian  dengan  diakhiri  berupa  kesimpulan  semacam  ilmu atau  pengetahuan  terbaru.  Metode  Hukum  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  merumuskan penelitian  hukum  sebagai  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi 4 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
4 Peter Mahmud Marzuki. (2008). Penelitian Hukum (Cetakan Kedua). Kencana. hlm. 29
Pada penulisan hasil hanya dituliskan hasil penelitian yang berisikan data yang didapat pada  penelitian  atau  hasil  observasi  lapangan.  Bagian  ini  diuraikan  tanpa  memberikan pembahasan, tuliskan dalam kalimat logis. Hasil bisa dalam bentuk tabel, teks, atau gambar.

## Pembahasan
Ada  empat  butir  pengakuan  masyarakat  internasional  atas  hak-hak  yang  dimiliki  oleh kaum anak, yakni 1) hak terhadap kelangsungan hidup anak ( survival rights) ; 2) hak terhadap perlindungan ( protection rights) ; 3) hak untuk tumbuh kembang ( development rights) ; dan 4) hak untuk berpartisipasi ( participation rights). Pencantuman hak-hak tersebut secara eksplisit menunjukan  bahwa  kaum  anak  memiliki  karakteristik  kehidupan  tertentu, dus, menjadikannya  sebagai  dasar  logis  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  mereka. Masyarakat dunia kemudian menyepakati bahwa guna menyukseskan langkah tersebut, maka segenap kebijakan harus senantiasa mengarah kepada kepentingan terbaik buat anak ( the best interest  of  child  shall  be  primary  consideration). 5 Secara  terperinci,  ada  31  jenis  jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang diberikan oleh konvensi anak 6 ;
1) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang;
2) Hak untuk mendapatkan nama;
3) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan;
4) Hak untuk mendapatkan identitas;
5) Hak untuk mendapat standar kehidupan yang layak;
6) Hak untuk mendapatkan standar Kesehatan yang paling tinggi;
7) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata;
8) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum;
9) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak;
10) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  jika  mengalami  eksploitasi  dalam penyalagunaan obat-obatan;
11) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  jika  mengalami  eksploitasi  seksuai  dan penyalahgunaan seksual;
12) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  dari  penculikan,  penjualan  dan perdagangan anak-anak;
13) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota masyarakat adat;
14) Hak untuk hidup dengan orang tuanya;
15) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua;
16) Hak untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan
17) Hak untuk berkreasi;
18) Hak untuk bermain;
19) Hak untuk berpatisipasi dalam kegiatan seni dan budaya;
5 Maidi Gultom.2013. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung:PT. Refika Aditama. Hlm.15
6 Eko  Riyadi,  2018, Hukum  Hak  Asasi  Manusia : Perspektif  Internasional,  Regional  dan  Nasional, Jakarta: Rajawali Press. Hal. 25
20) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengunsi;
21) Hak untuk bebas beragama;
22) Hak untuk bebas berserikat;
23) Hak untuk bebas berkumpul secara damai;
24) Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi;
25) Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber;
26) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting
27) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam hukuma  dan perlakuan yang tidak manusiawi;
28) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan;
29) Hak untuk mendapatakan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang;
30) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kebebasan;
31) Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma
Di  tingkat  Internasional  31  hak  anak  tersebut  menjadi  mandat  yang  dinilai  setiap tahunnya  mengenai  pemenuhannya.  Meski  sifat  pelaporannya  adalah  voluntary  terkandung kepada  negara  mana  yang  kemudian  mau  melaporkan  perkembangan  pemenuhannya  di dalam  sidang  PBB  dan  Dewan  HAM  internasional  serta  tidak  adanya  sanksi  yang  dapat dijatuhkan oleh negara-negara anggota. Namun demikian tren pelaporan ini sekarang menjadi salah satu diplomasi bagi negara-negara anggota yang meratifikasi perjanjian/konvensi anak ini  untuk  menunjukan  kepada  dunia  citra  baik  dan  keseriusannya  dalam  menaati  konvensi yang  telah  diratifikasi  tersebut.  Tidak  jarang  laporan  masing-masing  negara  ini  dijadikan bahan  pembelajaran  sesama  negara  anggota  untuk  menemukan  solusi  atas  tantangan  dan masalah  yang  dihadapi  masing-masing  negara  dalam  upaya  pemenuhan  hak  asasi  anak  ini. Jamak  diketahui  bahwa  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  dengan  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, meskipun sudah diratifikasi, tetapi  Indonesia  tidak  menerima  seluruh  Pasal  KHA  yang  berjumlah  54  Pasal.  Ada  tujuh pasal  kunci  dalam  KHA  yang  direservasi  atau  tidak  diterima  sebagai  syarat  untuk dilaksanakan oleh Indonesia yaitu:
1) Pasal 1 mengenai definisi;
2) Pasal 14 mengenai hak anak atas kemerdekaan berpikir,berkeyakinan dan beragama;
3) Pasal 16 mengenai hak privasi;
4) Pasal 17 mengenai hak anak mendapatkan informasi layak anak;
5) Pasal 21 mengenai adopsi;
6) Pasal 22 mengenai pengungsi anak;
7) Pasal 29 mengenai tujuan pendidikan.
Penerimaan  reservasi  (syarat)  terhadap  tujuh  pasal  dalam  konvensi  hak  anak  tersebut, kemudian  diimplementasikan  secara  konstitusional  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  UUD  1945, bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskiriminasi”. Tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi Hak  Anak,  maka  Pemerintah  Indonesia  Mengatur  Perlindungan  Hak  Anak  Indonesia  dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia    (UU  HAM),  adapun Pasal-pasal  didalam  UU  HAM  yang  mengatur  tentang  Hak  Anak  adalah  Pasal  52  sampai dengan Pasal 66.
Kebijakan  hukum  atau  politik  hukum  nasional  Indonesia  dalam  pemajuan  dan perlindungan  HAM  khususnya  bagi  anak  cukup  baik.  Dari  ratusan  pasal  di  dalam  Undang-
Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  16  Pasal  memuat  tentang jaminan  hak  asasi  bagi  anak.  Bahkan  pengaturan  mengenai  hak  asasi  bagi  anak  ini  tidak hanya  diatur  dalam  bentuk  undang-undang  hak  asasi  manusia  saja  melainkan  terdapat  pula undang-undang  khusus  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  anak  atau  merupakan lex specialis derogat legi generalis (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) walaupun dalam konteks Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak ini bukan saling menisbikan keberadaan masing-masing tapi justru melengkapi dan memperkuat perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi anak.
Bukan hanya dalam UU HAM dijamin perlindungan hak-hak anak, tetapi juga DPR dan pemerintah  Indonesia  membentuk  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa pengertian yang perlu diketahui dalam perlindungan anak adalah sebagai berikut:
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak
“Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Pihak yang wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak  menurut    Pasal  20  UU  Perlindungan  Anak  adalah  “Negara,  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  orang  tua  atau  wali”.  Sedangkan    mengenai  materi perlindungan yang harus diberikan kepada anak ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang perlindungan Anak yaitu:
Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Penyalahgunaan dalam sengketa bersenjata;
3. Penyalahgunaan dalam kerusahan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

## Pengaturan Perkawinan Anak dalam Hukum Adat di Indonesia
The  Convention on  the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) mendefinisikan anak  sebagai  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun  sehingga pernikahan  (perkawinan)  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  belum  mencapai  usia  18 tahun  tersebut  secara  internasional  dikategorikan  sebagai  perkawinan  anak.  Dalam  hukum international,  perkawinan  anak  ditetapkan  sebagai  salah  satu  bentuk  kekerasan  terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  pada  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia  yang dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan
bebas  dan  persetujuan  penuh  oleh  kedua  mempelai 7 .  Studi The  Council  Foreign  Relations (CFR) menyebutkan  bahwa  fenomena  perkawinan  anak  banyak  ditemukan  di  berbagai belahan  dunia  seperti  Asia  Selatan  (46,90%),  Sub  Sahara  Afrika  (37,30%),  Amerika  Latin (29%),  Asia  Timur  dan  Pasifik  (17,60%),  Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara  (Vogelstein, 2013).  Indonesia  termasuk  negara  dengan    persentase  perkawinan    anak  tinggi  di  dunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.
Data ini memperlihatkan betapa  seriusnya  masalah  perkawinan  anak  karena praktik perkawinan  anak  di  usia  yang  masih  sangat  muda  (10- 15  tahun)  bahkan  melebihi angka 10  persen,  yang  berarti  anak  perempuan  usia  sekolah  dasar  sampai  sekolah  menengah pertama  sudah  dikawinkan.  Angka  perkawinan  di usia  16-18 tahun  lebih  menguatirkan  lagi karena  meskipun  usia  16-18  tahun  tergolong  usia  yang  sudah  lebih  besar  dari  angka  10-15 tahun,  usia  tersebut  masih  tergolong  usia  anak.  Ada  implikasi  yang  sangat  serius  dari terlaksananya pernikahan sebelum usia 18 tahun 8 . Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  hingga  2019  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hak  atas anak  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  dan  persoalan  di  Indonesia.  Tidak  dapat  dipungkiri kejahatan  atau  pelanggaran  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  atau  korban  masih menunjukan angka yang relatif tinggi, belum lagi persoalan usaha-usaha pemenuhan hak-hak yang layak bagi anak. Meskipun tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada pemerintah yang merupakan stakeholder yang bertanggung jawab mengusahakan adanya  ketersedian fasilitas infrastruktur  serta  kebijakan  kesehatan  yang  pro  terhadap  kebutuhan  anak,  tetapi  peranan orang  tua  untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak  sebagai  bagian  dari  keluarga  tampaknya masih menjadi persoalan baik yang dikarenakan faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi seperti sosial, budaya dan tingkat pendidikan.Di bawah ini digambarkan mengenai persentase dari permasalahan HAM Anak yang dominan terjadi sejak Tahun 2011-2019 di Indonesia;
Berdasarkan data diagram  di  atas, maka dapat  disimpulkan bawah kasus  keluarga dan pengasuhan  alternatif  berada  pada  persentase  terbesar  yaitu  :  34,8  %  sementara  di  posisi
7 Hadikusuma Hilman.    2007. Hukum   Perkawinan   Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama) . Bandung: CV. Mandar Maju. Ha. 35
8 Maidin Gulton, Op. Cit,. Hlm.20
kedua  adalah  kasus  anak  berhadapan  dengan  hukum  baik  sebagai  korban  ataupun  pelaku sebanyak  19,4  %.  Sementara  itu  isu  pemenuhan  pendidikan  dasar  bagi  anak  sebagaimana dijamin  di  dalam  Konstitusi  Pasal  31  Undang-Undang  Dasar  dan  Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional menempati urutan ketiga dengan persentase mencapai 11%. 8.5 % dari total  kasus  yang  dihadapi  anak  adalah  mengenai  pemenuhan  hak  anak  atas  kesehatan  dan perlindungan dari bahaya narkoba yang mengancam masa depan mereka 9 . Perlindungan hak atas  untuk  mendapatkan  tontonan  yang  berkualitas  dan  mampu  membantu  tumbuh kembangnya.  Sebab  berdasarkan  data  7.7%  kasus  yang  berhubungan  dengan  pemenuhan HAM anak adalah isu cyber dan pornografi dan sekitar 5% berkaitan anak sebagai objek dari perdagangan  dan  eksploitasi  baik  perdagangan  dan  eksploitasi  yang  dilakukan  secara  sadar ataupun  tanpa  sadar.    Faktor  agama  dan  budaya  juga  cukup  menyumbangkan  angka  yang cukup  besar  dalam  perkawinan  anak  di  Indonesia.  Ada  beberapa  daerah  di  Indonesia menganggap  perkawinan  anak  itu  merupakan  salah  satu  bagian  dari  adat  istiadat  bagi  suku mereka.  Contohnya:  Suku  Dayak  di  Palangkaraya  dan  Desa  Ara,  Kabupaten  Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Dalam  memahami  perkawinan  yang  terjadi  di  dalam  suku  Dayak,  terdapat  dua bagian penting yang harus dipenuhi untuk membuat perkawinan yang terjadi menjadi sah dan diterima  oleh  lingkungan  sosial  Dayak:  menjalankan  adat  dalam  perkawinan  Dayak  yang menjadi  tuntunan  untuk  meletakkan  perkawinan  dalam  konteks  sosial  budaya  Dayak  dan mengikuti  ritual  agama  yang  dianut,  baik  itu  agama  Hindu  Kaharingan  maupun  agama- agama  lainnya  yang  akan  mensahkan  perkawinan  di  mata  Tuhan  dan  negara.  Bagi  para pemuka adat Dayak, seorang Dayak, apa pun agamanya, bukanlah orang yang “beradat” jika melangsungkan    perkawinan    tanpa    mengikuti    tata    cara    dan    adat  perkawinan  Dayak, meskipun  telah  mengikuti  ritual  agama.  Dijalankannya  adat  kawin  Dayak  memungkinkan perkawinan  yang  berlangsung  berada  dalam  sistem  hukum  adat  Dayak  yang  mengatur banyak  hal  dalam  kehidupan  perkawinan  dan  melindungi  pengantin  terutama  pengantin perempuan  dalam  jangka  panjang,  seperti  sanksi-sanksi  dalam  pelanggaraan  kesetiaan pernikahan,  pengaturan  upacara-upacara  dalam  peristiwa-peristiwa  besar  dalam  kehidupan perkawinan  maupun  pengaturan  hukum  waris  yang  diterapkan  ketika  salah  satu  pasangan meninggal  dunia.  Tanpa  menjalankan  adat  kawin  maka  aturan  dan  hukum  adat  tidak  dapat diterapkan  karena  perkawinan  dijalankan  di  luar  adat 10 .  Pada  suku  Dayak  pemahaman kematangan perempuan untuk memasuki kehidupan perkawinan yang lebih ditekankan pada kematangan  fisik  (kesiapan  untuk  memberikan  keturunan)  dengan  kematangan  mental  yang dikaitkan  dengan  tugas  reproduksinya.  Konsep  yang  umum  diterapkan  dalam  menilai kematangan  mental  adalah  “kemampuan  untuk  membina  keluarga  dan  merawat  suami  dan anak” yang pada penerapannya lebih banyak mengacu pada kemampuan “menjalankan tugas- tugas  rumah  tangga”  yang  umumnya  menjadi  tanggung  jawab  perempuan  dan  telah dijalankan perempuan sejak kanak- kanak 11 .
9 www.balitbangham.go.id , diakses tanggal 2 Mei 2020
10 Laporan Penelitian “ Perkawinan Anak Dari Perspektif Agama dan Adat Dayak ”, 2018, Program Studi Kajian Gender UI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Hal.65, di akses http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3278 , diakses tanggal 30 Maret 2022
11 Ibid,.hlm.66
Dalam menentukan legalitas perkawinan, masyarakat adat Dayak dan penganut agama Hindu  Kaharingan  mengikuti  aturan  Pemerintah  Indonesia  yang  terkandung  pada  Undang- undang  Perkawinan  No.1  tahun  1974,  termasuk  persyaratan  usia  pernikahan  yaitu  16  tahun untuk  mempelai  perempuan  dan  18  tahun  untuk  mempelai  laki-laki.  Sementara  dalam pandangan  para  pemuka  adat  dan  agama  Hindu  Kaharingan,  penerapan  persyaratan  yang berat cukup dapat melindungi laki-laki dan perempuan dari kemungkinan kawin anak karena hanya  mempelai  yang  telah  dewasa  lah  yang  sanggup  memenuhi  prasyarat  perkawinan, termasuk prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan ritual perkawinan 12 . Kedewasaan dalam  budaya  Kaharingan  tidak  ditentukan  oleh  umur  secara  absolut  melainkan  ditentukan oleh serangkaian kemampuan yang dimiliki calon mempelai. Menurut pemuka agama Hindu Kaharingan,  calon mempelai  haruslah  mencapai  “ Tangga  Kebujang” yaitu  tidak  hanya  akil baliqh  tapi  sudah  mencapai  kedewasaan.  Persoalannya  adalah  bagaimanakah  “kedewasaan” dapat  diinterpretasikan  dalam  konteks  kehidupan  pada  masa  kini?  Ukuran-ukuran kedewasaan  yang  acap  kali  disebutkan  oleh  pemuka  adat  Dayak  dan  pemuka  agama  Hindu Kaharingan  lebih  banyak  menggunakan  definisi  pada  masa  lalu  dengan  bentuk  aktivitas produksi dan reproduksi yang  didefinisikan secara tradisional 13 .
Pemenuhan  persyaratan  kedewasaan  bagi  laki-laki  ditentukan  oleh  kemampuannya untuk  menghidupi  keluarganya  yang  secara  tradisional  ditandai  oleh  kepemilikan  tanah, kemampuan  untuk  mencari  kayu,  mencari  ikan,  menanam  padi,  serta  hal-hal  lain  yang dilalukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bagi perempuan, kedewasaan ditandai oleh kemampuan  untuk  mengurus  rumah  tangga  dan  mengurus  anak,  hal-hal  yang  dikaitkan dengan tanggung jawab perempuan untuk memberikan keturunan. Secara simbolik, kesiapan perempuan  untuk  menikah  dalam  agama  Hindu  Kaharingan  dilambangkan  oleh  jumlah menstruasi  yang  telah  dialami,  yaitu  setelah  mengalami  12  kali  penciptaan,  atau  12  kali menstruasi.  Setelah  melalui  12  kali  penciptaan  maka  perempuan  dipandang    telah    cukup matang    dan    dapat    dikawinkan,    karena    ia    baru    dapat    mengandung  dengan  sempurna. Menggunakan  analogi ini, maka dapat disimpulkan kematangan perempuan lebih dipandang dari  kematangan  tubuhnya  untuk  memberikan  keturunan,  sedangkan  kematangan  laki-laki adalah  kematangannya  untuk  menghidupi  keluarganya 14 .  Definisi  ini,  selain  membatasi kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat  diraih  seorang  perempuan  Dayak  di  luar  peran reproduksinya, juga membawa resiko dinikahkannya seorang anak perempuan ketika ia telah melewati  12  kali  menstruasi,  yang  setara  dengan  1  tahun  setelah  menstruasi  pertama. Dalam  hal  ini,  jika  menstruasi  terjadi  pada  anak  usia  12-13  tahun  maka  seorang  anak perempuan  dapat  menikah  pada  usia  di  bawah  15  tahun,  atau  bahkan  lebih  muda,  jika  ada yang menginginkan.
Oleh  sebab  itu  hal  Reinternasi  atau  hal-hal  yang  dijelaskan  dalam  bentuk  kiasan sesungguhnya  membutuhkan  interpretasi  ulang  agar  dapat  disesuaikan  dengan  konteks situasi,  tempat  dan  waktu  pada  masa  kini,  dan  dengan  menggunakan  perspektif  gender. Reinterpretasi  ulang  makna  “kedewasaan”  dalam  budaya  Dayak  dan  agama  Hindu Kaharingan  dalam  konteks  masa  kini  menjadi kritikal  untuk  menghindari  interpretasi  bebas yang  merugikan  anak-anak,  baik  anak  perempuan  maupun  anak  laki-laki.  Penentuan  usia
12 Ibid.
13 Ibid,. hlm. 69
14 Ibid.
perkawinan seharusnya tidak hanya dilakukan berdasarkan  Undang undang Perkawinan, namun  juga  memperhitungkan  pemenuhan  hak  azasi  anak-anak  dan  dengan  memberikan kesempatan  yang  setara  bagi  anak-  anak  perempuan  untuk  mewujudkan  potensi  dirinya,  di luar  peran  reproduksinya.  Selain  Dayak,  di  Desa  Ara,  Kabupaten  Bulukumba,  Sulawesi Selatan  juga  sering  terjadi  perkawinan  anak.  Tidak  heran  lagi,  terkadang  kita  mendengar berita-berita  tentang  perkawinan  anak,  bahkan  yang  anehnya  itu  juga  dibiarkan  saja  oleh negara. Apakah memang hukum adat tetap dapat mengalahkan hukum negara. Padahal, pada pembahasan  sebelumnya  telah  diatur  usia  anak  yang  dapat  melangsungkan  perkawinan. Perkawinan  anak  merupakan  perkawinan  yang  telah  diterapkan  secara  turun  temurun  dari nenek moyang, bahkan suatu kebanggaan bagi orang tua bahwa anak mereka segera menikah, sehingga  bukan  sesuatu  yang  langka  lagi  di  tengah  masyarakat.  Tidak  jauh  berbeda  dengan prinsip  suku  Dayak,  bahwa  menurut  masyarakat  adat  di  Bulukumba  ini  bagi  perempuan apabila  sudah  baligh  meskipun  umur  masih  dikategorikan  anak  oleh  aturan  yang  berlaku, laki-laki  apabila  sudah  bisa  mencari  nafkah.  Maka  si  orang  tua  ingin  segera  menikahkan anaknya. Bahkan, suatu kebahagiaan apalagi segera memiliki cucu dari perkawinan 15

## Pengaturan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat di India
Peraturan  Perundang-undangan  di  India  sudah  melarang  pernikahan  anak,  namun sebuah  komunitas  di  negara  bagian  Gujarat  masih  terus  mengawinkan  anak-anak  di  bawah umur ini. Praktik ini terjadi terutama di kalangan minoritas agama. Dan tradisi mengawinkan anak  di  bawah  umur  masih  dijalankan  di  kalangan  suku  adat  Rabari  di  kawasan  Kutch, negara bagian Gujarat. Perkawinan anak di India, menurut hukum India adalah perkawinan di mana  wanita  di  bawah  usia  18  tahun  atau  pria  di  bawah  21  tahun.  Kebanyakan  pernikahan anak  melibatkan  wanita  di  bawah  umur,  banyak  di  antaranya  berada  dalam  kondisi  sosial ekonomi  yang  buruk  .  Perkawinan  anak  membuat  bocah  perempuan  rentan  terhadap kekerasan penganiayaan dan eksploitasi,” papar sebuah laporan pemerintah India. Namun di negara bagian seperti Rajasthan dan Gujarat, perkawinan anak sering dikaitkan dengan kasta dan suku.
Secara  teknis,  pernikahan  anak  ilegal  di  India.  Pada  1929,  pemerintah  India mengesahkan  undang-undang  yang  melarang  pernikahan  perempuan  di  bawah  18  tahun Pernikahan anak lazim di India. Perkiraan sangat bervariasi antar sumber sejauh tingkat dan skala  pernikahan  anak.  Pusat  Internasional  untuk  Penelitian  Wanita-Publikasi  UNICEF memperkirakan  tingkat  pernikahan  anak  India  menjadi  47%  dari  survei  sampel  tahun  1998, sementara  PBB  melaporkannya  menjadi  30%  pada  tahun  2005.  Sensus  India  telah menghitung  dan melaporkan wanita yang sudah  menikah berdasarkan usia, dengan proporsi wanita dalam pernikahan anak turun dalam setiap periode sensus 10 tahun sejak tahun 1981. Dalam laporan sensusnya tahun 2001, India menyatakan nol gadis menikah di bawah usia 10, 1,4  juta  gadis  menikah  dari  59,2  juta  perempuan  berusia  10-14,  dan  11,3  juta  perempuan menikah  dari  46,3  juta  perempuan  berusia  15-19. Times  of  India melaporkan  bahwa  'sejak tahun  2001,  tingkat  pernikahan  anak  di  India  telah  turun  46%  antara  tahun  2005  dan  2009. Jharkhand  adalah  negara  bagian  dengan  tingkat  pernikahan  anak  tertinggi  di  India  (14,1%),
15 Ridha Ichwanti Sabir, “ Perspektif Masyarakat Tentang Perkawinan DI Bawah Umur Di Desa Ara, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan , Hal. 13, diakses https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1656/0 , tanggal 30 Maret 2022
sedangkan  Kerala  adalah  hanya  menyatakan  di  mana  tingkat  pernikahan  anak  telah meningkat  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Jammu  dan  Kashmir  dilaporkan  sebagai  satu- satunya negara bagian dengan kasus perkawinan anak terendah pada 0,4% pada tahun 2009. Tingkat  pernikahan  pedesaan  anak  tiga  kali  lebih  tinggi  dari  angka  perkotaan  India  pada tahun 2009 16 .
Perkawinan anak dilarang pada tahun 1929, di bawah hukum India. Namun, pada masa kolonial Inggris, usia minimum pernikahan yang resmi ditetapkan 14 untuk anak perempuan dan  18  untuk  anak  laki-laki.  Di  bawah  protes  dari  organisasi-organisasi  Muslim  di  India Inggris  yang  tidak  terbagi,  undang-undang  pribadi  Shariat  Act  disahkan  pada  1937  yang memungkinkan  pernikahan  anak  dengan  persetujuan  dari  wali  gadis.  Setelah  kemerdekaan dan  adopsi  konstitusi  India  pada  tahun  1950,  tindakan  perkawinan  anak  telah  mengalami beberapa  revisi.  Usia  hukum  minimum  untuk  menikah,  sejak  1978,  adalah  18  untuk  wanita dan  21  untuk  pria.  Undang-undang  pencegahan  perkawinan  anak  telah  ditentang  di pengadilan  India,  dengan  beberapa  organisasi  Muslim  India  yang  tidak  mencari  usia minimum  dan  bahwa  masalah  usia  diserahkan  kepada  hukum  pribadi  mereka.  Perkawinan anak-anak adalah subjek politik aktif serta subjek kasus yang sedang diperiksa di pengadilan tertinggi  di  India.  Beberapa  negara  bagian  di  India  telah  memperkenalkan  insentif  untuk menunda  pernikahan.  Misalnya,  negara  Haryana  memperkenalkan  apa  yang  disebut Apni Beti, program Apna  Dhan pada  tahun  1994,  yang  diterjemahkan  menjadi  "Putriku, Kekayaanku". Ini adalah program transfer tunai bersyarat yang didedikasikan untuk menunda pernikahan  muda  dengan  memberikan  obligasi  yang  dibayar  pemerintah  atas  namanya, dibayarkan kepada orangtuanya, sejumlah 25.000 Ruppee (US $ 350), setelah ulang tahunnya yang ke-18 jika dia belum menikah. Pernikahan anak merupakan subjek yang rumit menurut hukum India. Itu didefinisikan oleh The Child Marriage Restraint Act pada tahun 1929, dan menetapkan  usia  minimum  pernikahan  untuk  pria  adalah  18,  dan  wanita  adalah  15.  Hukum itu dipertanyakan oleh Muslim, kemudian digantikan oleh hukum pribadi yang hanya berlaku untuk  Muslim.  di  British  India  dengan  Undang-Undang  Aplikasi  Hukum  Pribadi  (Shariat) Muslim  tahun  1937,  yang  menyiratkan  tidak  ada  batas  minimum  dan  mengizinkan persetujuan  orang  tua  atau  wali  dalam  kasus  pernikahan  Muslim.  Bagian  2  dari  Undang- Undang 1937 menyatakan 17 ;
Ketentuan  Hukum  Pribadi  lainnya,  perkawinan  ,  pembubaran  perkawinan,  termasuk talaq,  ila,  zihar,  lian,  khula  dan  mubaraat,  pemeliharaan,  mahar,  perwalian,  hadiah, perwalian  dan  properti  kepercayaan,  dan  wakf  (selain  amal  dan  amal)  lembaga  dan sumbangan amal dan agama) aturan keputusan dalam kasus di mana para pihak adalah Muslim akan menjadi Hukum Personal Muslim (Shariats)
Undang-undang  non-Muslim  1929  direvisi  beberapa  kali  setelah  India  memperoleh kemerdekaannya  dari  pemerintahan  kolonial,  khususnya  pada  1978  ketika  usia  pernikahan dinaikkan  masing-masing  3  tahun  untuk  pria  dan  wanita.  Penerapan  dan  diizinkannya pernikahan anak di antara Muslim di bawah Undang-Undang 1937, di bawah Konstitusi India yang diadopsi pada tahun 1950, tetap menjadi subjek yang kontroversial, dengan serangkaian kasus dan putusan Mahkamah Agung. Definisi pernikahan anak terakhir diperbarui oleh India
16 Wikipedia Perkawinan Anak di Bawah Umur di India, diakses https://en.wikipedia.org/wiki/Child_marriage_in_India, tanggal 2 Mei 2022
17 Ibid.
dengan Undang-Undang  Larangan Pernikahan Anak tahun 2006, yang berlaku untuk semua orang  India  kecuali  negara  bagian  Jammu  dan  Kashmir  dan  para  perwira  dari  wilayah persatuan  Puducherry.  Bagi  umat  Islam  di  India,  definisi  dan  peraturan  pernikahan  anak berdasarkan  Syariah  dan  Nikah  telah  diklaim  oleh  beberapa  orang  sebagai  subjek  hukum pribadi  tetapi  telah  diperintah  oleh  berbagai  pengadilan  yang  berlaku  bagi  umat  Islam  juga. Untuk semua yang lain, Larangan Perkawinan Anak tahun 2006 mendefinisikan "perkawinan anak"  berarti  perkawinan,  atau perkawinan yang  akan diresmikan, di  mana salah satu  pihak yang  berkontrak  adalah  seorang  anak;  dan anak untuk  tujuan  pernikahan  didefinisikan berdasarkan  jenis  kelamin  orang  tersebut  jika  laki-laki,  itu  adalah  21  tahun,  dan  jika perempuan, 18 tahun. UNICEF mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan formal atau  persatuan  informal  sebelum  usia  18  tahun.  UN  Women  telah  mengusulkan  bahwa pernikahan  anak  didefinisikan  sebagai  pernikahan  paksa  karena  mereka  percaya  anak  di bawah usia 18 tahun tidak mampu memberikan persetujuan yang sah secara hukum.
Sebuah laporan dan para ahli New York Times mengatakan bahwa asal-usul pernikahan anak di  India adalah invasi Muslim yang dimulai lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Penjajah memperkosa  gadis-gadis  Hindu  yang  belum  menikah  atau  membawanya  sebagai  barang rampasan, mendorong komunitas  Hindu untuk menikahkan anak perempuan mereka hampir sejak  lahir  untuk  melindungi  mereka.  Yang  lain  mengatakan  pernikahan  anak  adalah  hal biasa  di  mana-mana  di  dunia  sebelum  abad  ke-19 18 .  Pada  masa  Kesultanan  Delhi  suasana politik bergolak dan diperintah oleh Sultan Muslim di pemerintahan monarki absolut. Selama periode ini Sultan menghasilkan praktik seperti pernikahan anak dan telah menurunkan status perempuan  lebih  jauh.    Dharmaśāstra  (Dharmasutras)  menyatakan  bahwa  gadis  itu  harus menikah setelah mereka mencapai pubertas. Dalam Manusmriti , seorang ayah dianggap telah menganiaya  putrinya  jika  ia  gagal  menikahinya  sebelum  pubertas  dan  jika  gadis  itu  tidak menikah  di  bawah  3  tahun  setelah  mencapai  pubertas,  ia  dapat  mencari  suaminya  sendiri. Bhashya Medhātithi menyatakan  usia  yang  tepat  untuk  menikahi  seorang  gadis  dapat disimpulkan dari Manusmriti.
Menurut Tolkappiyam , seorang anak lelaki harus menikah begitu ia berusia enam belas tahun  dan  seorang  gadis  sebelum  ia  berusia  dua  belas  tahun.  Sejarawan  Yunani, Megasthenes,  berbicara  tentang  masa  pubertas  perempuan  di  India  Selatan.  Menurut  Edgar Thurston,  di  India  Selatan  upacara  lilin  diadakan  untuk  anak  perempuan  ( vilakiddu kaliyanam ) dari tujuh hingga sembilan tahun, kemungkinan kemudian, tetapi selalu sebelum pernikahan.  Allan  Dahlaquist  menyatakan  ini  jelas  merupakan  upacara  pubertas  sebelum menikah yang dapat menjelaskan komentar Megasthenes 19 . Dowry adalah praktik di India di mana  keluarga  pengantin  wanita  mentransfer  kekayaan  ke  pengantin  pria;  dalam  banyak kasus,  itu adalah permintaan dan kondisi  perkawinan dari keluarga pengantin pria. 20 Dowry ditemukan  di  antara  semua  agama  di  India,  dan  jumlah  mahar  yang  diminta  dan  diberikan
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Dalam  tradisi  pernikahan  India,  salah  satu  komponen  pentingnya  adalah dowry atau  mahar.  Mahar merupakan  harta  pengantin  wanita  yang  ia  bawa  kepada  suami  dan  keluarga  semenjak  pernikahan  dan permintaan  mahar  tersebut  terus  berlanjut  hingga  setelah  menikah  (Rastogi  dan  Therly  67).  Awalnya,  mahar adalah milik pengantin wanita, yang berfungsi sebagai posisi tawar keuangan  karena  ia  akan  menjadi pendatang  baru  di  rumah  suaminya.  Selain  itu,  mahar  juga  menjadi  jaring  pengaman  yang  mampu  memberi perlindungan terhadap rumah tangga yang baru dibangun tersebut (Rastogi dan Therly 68; Badruddoja 403).
oleh keluarga pengantin wanita telah dikorelasikan dengan usia gadis. Nagi, pada tahun 1993, menyarankan  bahwa  praktik  mas  kawin  menciptakan  ketakutan  dan  tekanan  untuk menghindari  pernikahan  yang  terlambat,  dan  mendorong  pernikahan  dini 21 .  Kemiskinan  di India  disebut-sebut  sebagai  penyebab  pernikahan  dini.  Perkawinan  anak-anak  perempuan adalah  jalan  keluar  dari  kondisi  ekonomi  yang  menyedihkan,  dan  cara  untuk  mengurangi pengeluaran  keluarga  miskin.  Di  beberapa  bagian  India,  keberadaan  hukum  pribadi  untuk Muslim  adalah  penyebab  pernikahan  anak.  Misalnya,  di  Kerala  ,  3400  anak  perempuan berusia 13-18 tahun menikah pada tahun 2012 di distrik Malappuram. Dari jumlah tersebut, 2.800  adalah  Muslim  (82%).  Upaya  untuk  menghentikan  praktik  ini  dengan  penegakan hukum telah diprotes dan ditantang di pengadilan oleh Liga Muslim Uni India dan organisasi Islam  lainnya,  dengan  petisi  yang  menetapkan  usia  minimum  untuk  menikahi  gadis-gadis Muslim menantang hak-hak agama mereka.

## Pengaturan  Perkawinan  Anak  di  Indonesia  dan  India  Dalam  Hukum  Adat  Ditinjau Dari Perspektik Ham
Permasalahan-permasalahan  HAM  anak  di  atas  secara  umum  menggambarkan  bahwa persoalan pemenuhan dan perlindungan atas Hak Anak masih menjadi catatan tersendiri bagi negara-negara di dunia. Selain itu persoalan pemenuhan Hak Anak ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab tunggal negara melainkan juga membutuhkan peran serta orang tua, masyarakat  sekitar  dan  lembaga  masyarakat  untuk  mengadvokasinya.  Terlebih  masa  depan bangsa  berada  di  tangan  anak  muda.  Maka  menjaga  anak  dari  segala  kerentanan  dari pelanggaran  hak  asasinya  adalah  suatu  keniscayaan  apabila  kita  menginginkan  masa  depan negara-negara di dunia yang lebih baik lagi..
Perkawinan usia anak di bawah 18 tahun dinilai bentuk pengingkaran negara terhadap sekaligus  pengabaian  terhadap  hak  perlindungan  bagi  anak  dari  segala  bentuk  diskriminasi. Pasalnya,  ketika  negara  membuka  peluang  terjadinya  perkawinan  anak,  hal  yang bertentangan  dengan  upaya  negara  melakukan  pemenuhan  dan  penghormatan  hak  asasi manusia  (HAM) . Perkawinan  anak  juga  bentuk  pemaksaan  bagi  anak  perempuan  untuk memikul tanggung jawab secara fisik  atau psikologis dimana kondisi mereka sesungguhnya tidak  siap.  Sehingga,  perkawinan  anak  bentuk  pelanggaran  hak-hak  anak,  terutama  anak perempuan  yang  dalam  UU  Perkawinan  diperbolehkan  melangsungkan  perkawinan  jika sudah  mencapai  16  tahun  atau  masih  dalam  usia  anak.   Membiarkan  anak  perempuan menikah  sebelum  usia  18  tahun  sama  dengan  negara  menghilangkan  jaminan  bagi  anak perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Ini sama saja memperluas jumlah perempuan yang menjadi korban KDRT baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran ekonomi.
Perkawinan  anak  merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak-hak  anak  yang  berarti juga pelanggaran HAM. Di mana mereka semestinya menikmati masa-masa bermain, belajar, dan mengasah potensi diri untuk berkembang, harus dihadapkan dengan kehidupan berumah tangga.   Perkawinan  di  bawah  umur  yang  dilakukan  tidak  bisa  dipungkiri  setiap  keputusan yang  diambil  akan  memiliki  konsekuensi  hukum,  secara  suka  ataupun  tidak  suka  akan dialami oleh mereka yang melakukan hal tersebut antara lain;
21 Ibid.

## a. Putusan Sekolah
Hampir  tidak  bisa  dipastikan  pengantik  anak  adalah  generasi  putus  sekolah  dan  bahkan yang  tidak  mengenyam  pendidikan  sama  sekali,  kesempatan  mereka  untuk  mengenyam pendidikan  yang  lebih  tinggi  menjadi  mimpi  bahkan  tidak  sedikit  pula  yang  tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasa
b. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
Yang menjadi korban KDRT biasanya gadis muda ayang dikawinkan di usia dini lazimnya bersuamikan  pria  yang  berusia  jauh  lebih  tua  dari  dirinya,  akibat  margin  usia  yang  jauh inilah ha mpir muncul problem komunikasi keluarga.
c. Perceraian
Akibat tidak harmonisnya  rumah  tangga,  maupun  komunikasi  yang  tidak  sejalan  dengan kondisi  rumah  tangga  perkawinan  dibawah  umur  bisa  berdampak  pada  terjadinya perceraian, hal ini tidak bisa dielakkan perempuan yang menjadi korban sulit dan bahkan tidak  bisa  melanjutkan  sekolah  bahkan  malu  untuk  melanjutkan  sekolah,  status  janda  di usia  muda  pun  menjadi  identitas  tersendiri.  Perkawinan  di  bawah  umur  tidak  jarang memunculkan  banyak  masalah  yang  sangat  pelik  di  dalam  rumah  tangga  dan  kerap berakhir dengan perceraian.
HAM memberikan perlindungan dan jaminan  atas  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  setiap individu  yaitu salah satunya anak, yang  dikatakan  sebagai  kelompok  rentan yang tertuang dalam undang-undang HAM yang wajib dilindungi oleh pemerintah, masyarakat dan lainnya yang berperan penting dalam aspek sosial, dalam hal ini stakeholder di atas mampu berperan secara  aktif  artinya  ketika  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam  masyarakat  salah satunya  yaitu  terjadinya  perkawinan  dibawah  umur  maka  masyarakat  harus  melaporkan tindakan tersebut kepada institusi yang berwenang menanganinya yaitu komnas perlindungan anak, maka tindakan tersebut bisa dicegah dan melindungi anak yang melakukan perkawinan di usia muda. Hal ini baru diatur apabila laki-laki dewasa yang menikahi anak dibawah umur.
Terkait  jika  menemukan  masalah  yang  seumuran  menikah  dalam  hal  ini  melakukan perkawinan  di  bawah  umur,  maka  kekuatan  hukum  bagi  mereka  adalah  dispensasi  maupun legalitas hukum adat, dari sudut pandang HAM hal ini tidak bisa diproteksi karena dari segi keluarga  dan  pemerintah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  jelas  maka  aspek  HAM  tidak memiliki wewenang selanjutnya untuk ditindak lanjuti

## KESIMPULAN
Perkawinan  pada  dasarnya  menuju  sesuatu  yang  suci  dan  sakral  untuk  dilakukan  jika perkawinan  mengandung  mudharat  untuk  pasangan  suami  istri  tersebut,  terkait  dengan perkawinan  dibawah  umur  penulis  mencoba  memberikan  sebuah  gambaran  bahwa bagaimana  kedepannya  jika  perkawinan  ini  dilakukan,  dampak  yang  terjadi  seperti  putus sekolah, miss komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan sebagainya hal ini bisa terjadi karena mental dan pikiran yang belum siap untuk memasuki dan menerima peran sebagai orang dewasa.
Peran  dari  keluarga  yaitu  orang  tua  harus  lebih  menjaga  dan  melakukan  usaha preventif agar pergaulan anak bisa terjaga dan juga orang tua harus mampu membimbing dan tidak mengambil jalan untuk melegalkan keinginan dengan berdalih pada legalitas dispensasi nikah. Selain itu, aturan yang diciptakan oleh pemerintah juga harus lebih ketat  dan  seiring
artinya  disatu  sisi  undang-undang  tentang HAM  begitu  melindungi  Hak  anak, dijamin dan    diayomi    dan  disisi  lain  justru  menimbulkan  celah  bagi  pelaku  perkawinan  dibawah umur  baik  dari  segi  hukum  positif  maupun  hukum  adat  yang  berlaku,  mengembalikan marwah hukum yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat adalah suatu keharusan, segala  aturan  dari  produk  hukum  yang  dibuat  harus  saling  berkaitan  dengan  begitu  ketika semuanya balance maka anak sebagai generasi bangsa dan Negara bisa terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Ani Sri Rahayu, 2013, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jakarta: Bumi Aksara.
A  Baderin,  2013, Hukum  Internasional  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Islam, Jakarta: Komisi Nasional  Hak Asasi Manusia.
Eko  Riyadi,  2018, Hukum  Hak  Asasi  Manusia : Perspektif  Internasional,  Regional  dan Nasional, Jakarta: Rajawali Press. Kuncoro  Purbopranoto,  1969, Hak  Asasi  Manusia  dan  Pancasila, Yogyakarta:  Pradja Paramita.
Mahsyur Effendi, 1994, Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Majda El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Muhammad  Junaidi,  2018, Hukum  Konstitusi:  Pandangan  dan  Gagasan    Modernisasi Negara Hukum, Jakarta: Rajawali Press. Muhammad  Syukri  Albani,  Zul  Pahmi  Lubis,  Iwan  dkk,2015, Hukum  dalam  Pendekatan Filsafat, Jakarta: Kencana . Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya terhadap Hukum dan Masyarakat , Bandung: PT Refika Aditama. Ramdlon  Naming,  2001, Cita  dan  Citra  Hak-Hak  Asasi  Manusia .  UI  PUSHAM  UII,  2008, Hukum Hak Asasi Manusia , Yogyakarta. Todung Mulya Lubis, 1982, Hak Asasi Manusia , Jakarta: Sinar Harapan. Zainuddin Ali,2011, Filsafat Hukum, Jakarta: SinarGrafika . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.