## Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak
Siti Wardani 1* , Rudy Kurniawan 2 , Haryono 3
1,2 Program Studi Akuntansi, Universitas Tanjungpura, Indonesia 3 Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tajungpura, Indonesia

## ARTICLE INFO
JEL Classification: G20, H20, H23
Korespondensi: Siti Wardani (b1033211005@student.untan.ac.id )
Received : 10 - 04 - 2023 Revised : 23 - 05 - 2023 Accepted : 24 - 05 - 2024 Published : 03 - 06 - 2024
Keywords: Implementation of Sanctions, Service Quality, Tax Compliance, Tax Understanding Level
Sitasi: Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 11 (1), 183 - 197.
https://doi.org/10.35838/jrap.2024.01
1.01.13
This work is licensed under a Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License .

## ABSTRACT
Tax is a mandatory contribution made by citizens to the government in accordance with the provisions of the law, which is the largest source of income for the state. However, in Indonesia, there are still problems in tax activities, including low tax ratios  and  low  levels  of  tax  compliance.  This  research  aims  to  investigate  the influence  of  service  quality,  understanding  of  taxation,  and  implementation  of sanctions  on  tax  compliance  in  West  Kalimantan  Province.  The  research  method used is quantitative with a multiple linear regression analysis approach using the help of the IBM SPSS program in processing the data. Primary data was collected through  questionnaires  distributed  to  people  who  have  a  Taxpayer  Identification Number  (NPWP)  and  regularly  report  Tax  Returns  (SPT)  to  the  tax  authority. The research results show that service quality does not have a significant effect on tax  compliance,  while  understanding  taxation  and  implementation  of  sanctions significantly influence tax compliance. The level of tax compliance can be increased by  improving  service  quality,  understanding  of  taxation,  and  the  effectiveness  of implementing  sanctions.  These  findings  provide  valuable  insights  for  tax authorities in improving tax compliance and increasing overall tax revenue.

## ABSTRAK
Pajak  merupakan  sumbangan  wajib  yang  diberikan  oleh  warga  kepada pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  undang - undang,  yang  menjadi sumber  pendapatan  terbesar  bagi  negara.  Namun,  di  Indonesia,  masih terdapat  permasalahan  dalam  kegiatan  perpajakan,  termasuk  rendahnya nilai  tax  ratio  dan  tingkat  kepatuhan  pajak  yang  rendah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menginvestigasi  pengaruh  kualitas  layanan,  pemahaman perpajakan, dan implementasi sanksi terhadap kepatuhan pajak di Provinsi Kalimantan  Barat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan program  IBM  SPSS  dalam  mengolah  data.  Data  primer  dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada masyarakat yang memiliki Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  secara  teratur  melaporkan  Surat Pemberitahuan (SPT) kepada otoritas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan, dan implementasi sanksi secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak dapat ditingkatkan  dengan  meningkatkan  kualitas  layanan,  pemahaman perpajakan,  dan  efektivitas  implementasi  sanksi.  Temuan  ini  memberikan wawasan  yang  berharga  bagi  otoritas  pajak  dalam  meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak adalah sumbangan yang diberikan oleh warga kepada pemerintah sesuai dengan
ketentuan  undang - undang,  yang  bersifat wajib  dan  dapat  dikenakan  secara  paksa (Sutedi, 2022). Kontribusi ini tidak
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap E-ISSN: 2460-2132, P-ISSN: 2339-1545
Vol. 11, No. 1, Januari-Juni (2024), hal. 183-197
memberikan  imbalan  langsung  yang  dapat ditunjukkan  kepada  pembayar,  dan  dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran  umum  (Mardiasmo  (2018) dalam  Rahmawati  &  Rustiyaningsih,  2021).
Menurut Undang - Undang Republik
Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak  diartikan  sebagai  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi atau badan. Dana pajak dialokasikan untuk  keperluan  negara,  dengan  tujuan utama  meningkatkan  kemakmuran  rakyat. Sebagai  sumber  pendapatan  terbesar  bagi negara di Indonesia, pajak menjadi kontribusi wajib  dari  wajib  pajak  individu  maupun badan.  Dalam  upaya  untuk  memaksimalkan penerimaan  pajak,  pemerintah  secara  terus - menerus melakukan perubahan dalam sistem pemungutan  pajak  dan  penyempurnaan regulasi  perpajakan,  termasuk  revisi  tarif pajak  dan  penerapan  sanksi  bagi  pelanggar. Selain  itu,  pemerintah  juga  menerapkan teknologi  dalam  pelaporan  dan  pembayaran pajak  secara  elektronik  untuk  memudahkan wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Di  Indonesia,  sampai  saat  ini  masalah kegiatan  perpajakan  masih  mengalami berbagai  permasalahan  seperti  rendahnya nilai tax  ratio yang  dihasilkan  dibandingkan dengan negara berkembang lainnya (Mustika et  al.,  2023).  Kepatuhan  pajak  individu  juga merupakan isu yang signifikan (Anggraini & Khairunnisa,  2022).  Tingkat  kepatuhan  pajak yang rendah dari sebagian wajib pajak dapat
berdampak  negatif  pada  penerimaan  pajak dan  stabilitas  keuangan  negara  (Anjani, 2023). Tax ratio merupakan indikator penting dalam  mengevaluasi  kesehatan  fiskal  suatu negara  (Yasa  et  al.,  2019).  Evaluasi tax  ratio dapat  memberikan  wawasan  yang  berharga tentang  kesehatan  ekonomi  negara  (Rozy  & Fitri, 2023), ketergantungan pada pendapatan pajak  (Furqon  et  al.,  2022),  dan  potensi kebijakan fiskal yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperbaiki  stabilitas  fiskal  (Winanto  et  al., 2024).  Banyak  wajib  pajak  yang  tidak memenuhi  kewajiban  perpajakan  mereka, baik  karena  kurangnya  pemahaman  tentang sistem perpajakan, kesulitan dalam pemenuhan  administrasi  perpajakan,  atau motif  ketidakpatuhan  lainnya  (Graha  et  al., 2024).  Dampaknya  dapat  dirasakan  dalam berbagai aspek, termasuk terbatasnya sumber daya  keuangan  yang  tersedia  untuk membiayai  program - program  pembangunan dan  pelayanan  publik,  serta  potensi penurunan  kepercayaan  investor  terhadap stabilitas  ekonomi  negara  (Zulma,  2020). Tetapi,  jika  seandainya  nilai tax  ratio tinggi maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja  terhadap  perpajakan  di  suatu  negara dan  penerimanya  (Yuliandana  et  al.,  2021), sedangkan apabila nilai tax ratio masih sangat rendah  maka  hal  tersebut  menunjukkan bahwa  kinerja  perpajakannya  masih  belum optimal (Mustika et al., 2023).
Berikut data rasio penerimaan perpajakan  lingkup  provinsi  Kalimantan Barat. Tabel 1. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDRB di Kalimantan Barat (dalam miliar rupiah)
Tahun Penerimaan Perpajakan PDRB ADBH Ratio 2019 4.322,67 54.419,83 7,94% 2020 4.202,75 53.280,58 7,89% 2021 5.084,45 57.514,03 8,84% 2022 9.377,58 64.496,70 14,54% 2023 7.745,56 68.873,16 11,25%
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2023 (Prianto et al., 2023)
Tax  Ratio Penerimaan  Pajak  terhadap
PDRB  wilayah  Kalimantan  Barat  dalam
kurun  waktu  2019  sampai  dengan  Triwulan III  2022  cenderung  mengalami  kenaikan  dan
pada  Triwulan  III  2023  mengalami  fluktuasi. Pada Tahun 2022, Tax Ratio penerimaan pajak mengalami  kenaikan,  namun  pada  tahun 2023 mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan  tahun  sebelumnya.  Turunnya Tax ratio tersebut  dikarenakan  perubahan  yang tidak  terduga  atau  tidak  teratur  dalam kondisi  ekonomi  seperti  produksi,  harga, atau  tingkat  pengangguran  dari  waktu  ke waktu.  Ini  bisa  disebabkan  oleh  faktor  yang mempengaruhi  kontraksi  pada  penerimaan perpajakan disebabkan oleh Program Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  yang  ada  di tahun 2022 dan tidak terulang di tahun 2023. Selain  itu,  ditetapkannya  peraturan  terkait larangan ekspor bijih bauksit mengakibatkan pos  bea  keluar  mengalami  kontraksi  dan mempengaruhi  penerimaan  perpajakan  di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2023.
Menurut Mustika et al. (2023), salah satu upaya  peningkatan  penerimaan  perpajakan adalah  dengan  menggunakan Self  Assesment System. Di  Indonesia,  Sistem  perpajakan Self Assessment  System diberlakukan  sejak  tahun 1983.  Sistem  ini  memberikan  wewenang kepada wajib pajak untuk menilai, menghitung,  dan  melaporkan  jumlah  pajak yang  seharusnya  mereka  bayarkan  kepada otoritas  pajak.  Berbeda  dengan  sistem sebelumnya, Official  Assessment  System ,  di mana  otoritas  pajak  yang  menentukan besaran  pajak  terutang  dan  menerbitkan surat  ketetapan  pajak, Self  Assessment  System memungkinkan wajib pajak untuk lebih aktif dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya.  Dengan Self  Assessment System ,  wajib  pajak  memiliki  kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan  pajak  mereka  sendiri.  Hal  ini menunjukkan
bahwa pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakan mereka  secara  mandiri,  dengan  harapan dapat  meminimalisir  ketidakpatuhan  pajak. Dalam  sistem  ini,  otoritas  pajak  tetap memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan  terhadap  laporan  pajak  yang disampaikan  oleh  wajib  pajak,  guna memastikan  kepatuhan  dan  keakuratan
perhitungan  pajak. Self  Assessment  System menciptakan keseimbangan antara memberikan  tanggung  jawab  yang  lebih besar  kepada  wajib  pajak  sambil  tetap memastikan  pengawasan  dan  kepatuhan terhadap  peraturan  perpajakan  oleh  otoritas pajak.
Salah  satu  alasan  mengapa  beberapa wajib  pajak  enggan  atau  tidak  mematuhi kewajiban  perpajakannya  adalah  karena mereka  merasa  diperlakukan  secara  tidak adil  dalam  proses  perpajakan,  yang  disebut sebagai  sikap  diskriminasi  (Sonjaya,  2024). Sikap  diskriminasi  ini  merupakan  persepsi bahwa  layanan  yang  diberikan  oleh  otoritas pajak  tidak  adil,  dan  hal  ini  bisa  menjadi pemicu bagi wajib pajak untuk menolak atau menghindari  pembayaran  pajak  (Latifah  et al.,  2024).  Oleh  karena  itu,  kualitas  layanan yang  diberikan  oleh  otoritas  pajak  memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan  penerimaan  pajak,  karena layanan  yang  baik  akan  memudahkan  wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya  (Ristiyana  et  al.,  2024). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pujilestari  et al.  (2021)  menunjukkan  bahwa  kualitas layanan  yang  diberikan  oleh  otoritas  pajak berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan wajib  pajak.  Pelayanan  yang  baik  cenderung mendorong  wajib  pajak  untuk  mematuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks ini, mereka  juga  menyatakan  bahwa  kualitas layanan  otoritas  pajak  dapat  dinilai  dari keramahtamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan.  Semakin  baik  kualitas  layanan yang  diberikan  oleh  otoritas  pajak  kepada wajib  pajak,  semakin  tinggi  pula  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian, penting bagi otoritas pajak untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak, seperti dengan meningkatkan keramahan petugas pajak dan memperbaiki  sistem  informasi  perpajakan. Tindakan  ini  akan  membantu  meningkatkan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dan  pada akhirnya  meningkatkan  penerimaan  pajak secara keseluruhan.
Kurangnya  sosialisasi  dan  penyuluhan mengenai  perpajakan  berdampak  negatif pada  pengetahuan  perpajakan  yang  dimiliki oleh  wajib  pajak  (Ariesta  &  Febriani,  2024). Pengetahuan  perpajakan  yang  kurang memadai  dapat  menjadi  faktor  pendukung dalam ketidakpatuhan pajak jika wajib pajak tidak  memahami  dengan  baik  sistem perpajakan (Amrul et al., 2020). Pengetahuan perpajakan  merupakan  keterampilan  untuk memahami  dan  menerapkan  prinsip - prinsip perpajakan  dalam  kehidupan  sehari - hari. Kendala  dalam  penerapan  pengetahuan perpajakan  seringkali  disebabkan  oleh kurangnya  pemahaman  terhadap  sistem perpajakan  yang  kompleks,  sehingga  wajib pajak  hanya  memiliki  pengetahuan  dasar yang terbatas (Sonjaya, 2024).
Dalam era milenial yang terus berkembang,  sistem  perpajakan  Indonesia telah mengalami modernisasi dengan mengadopsi  teknologi  informasi,  terutama layanan  e - filing,  sebagai  langkah  penting dalam  transformasi  tersebut.  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  telah  memberikan fasilitas  kepada  Wajib  Pajak  dengan menyediakan sistem e - filing, yang memungkinkan  mereka  untuk  melaporkan kewajiban  perpajakan  secara  digital.  E - filing memudahkan  baik  Wajib  Pajak  individu maupun badan dalam melaksanakan pelaporan  pajak  dari  berbagai  lokasi  yang nyaman  bagi  mereka,  seperti  rumah,  kantor, atau tempat usaha. Melalui layanan ini, Wajib Pajak  dapat  menyusun,  mengajukan,  dan menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) secara  tepat  waktu  dan  akurat  dengan  biaya yang  lebih  efisien.  Kemudahan  e - filing memungkinkan  pelaporan  dilakukan  kapan saja  dan  dari  mana  saja,  sehingga mengurangi  pengeluaran  waktu  dan  biaya yang  sebelumnya  diperlukan  untuk  proses manual.  Dengan  adopsi  e - filing,  diharapkan Wajib Pajak dapat lebih mudah
mempersiapkan  dan  menyampaikan  SPT mereka,  sementara  juga  mengurangi  beban administratif  bagi  petugas  pajak.  Secara keseluruhan, implementasi e - filing diharapkan  dapat  meningkatkan  kepuasan
Wajib  Pajak  dan  mendorong  kepatuhan terhadap  kewajiban  perpajakan  (Mustika  et al., 2023).
Berdasarkan  kerangka  konseptual  yang telah  diuraikan  sebelumnya,  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menginvestigasi pengaruh  kualitas  layanan,  pemahaman perpajakan, dan implementasi sanksi terhadap  kepatuhan  pajak  di  Provinsi Kalimantan  Barat.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih baik tentang faktor - faktor yang memengaruhi tingkat  kepatuhan  pajak  di  wilayah  tersebut dengan melihat permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia,  terutama  di  Provinsi  Kalimantan Barat.  Masalah  ini  menjadi  penting  karena rendahnya kepatuhan pajak dapat menghambat  upaya  pemerintah  dalam membiayai  program - program  pembangunan dan  pelayanan  publik  serta  menimbulkan potensi  penurunan  kepercayaan  investor terhadap  stabilitas  ekonomi  negara.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak agar dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam  merumuskan  kebijakan  yang  lebih efektif  dalam  meningkatkan  penerimaan pajak  dan  memperbaiki  stabilitas  fiskal. penelitian  ini  akan  menggunakan  kombinasi variabel  dari  penelitian  sebelumnya,  yang mencakup  kualitas  layanan,  pemahaman perpajakan, dan implementasi sanksi, sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya. Pemilihan  variabel - variabel  ini  didasarkan pada  hasil  positif  dan  signifikan  dari penelitian  sebelumnya.  Peneliti  bertujuan untuk  mengeksplorasi  apakah  variabel - variabel  tersebut  akan  memberikan  dampak yang serupa ketika diterapkan dalam konteks penelitian  yang  berbeda.  Dengan  demikian, penelitian ini akan menginvestigasi pengaruh kualitas  layanan,  pemahaman  perpajakan, dan implementasi sanksi terhadap kepatuhan pajak, dengan harapan
dapat mengidentifikasi  pola - pola  yang  mungkin muncul  dalam  hubungan  antarvariabel tersebut  dalam  konteks  yang  baru.  Temuan
dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  masukan  dan  solusi  alternatif untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak, sehingga memberikan wawasan yang berharga  bagi  para  wajib  pajak  agar  lebih patuh
dalam memenuhi
kewajiban perpajakan.

## 2. TELAAH TEORI

## 2.1. Teori Atribusi
Fritz  Heider  sebagai  pencetus  teori atribusi,  teori  atribusi  merupakan  teori  yang menjelaskan  tentang  perilaku  seseorang. Teori  ini  mengacu  tentang  bagaimana seseorang  menjelaskan  penyebab  perilaku orang  lain  atau  dirinya  sendiri  yang  akan ditentukan  apakah  dari  internal  misalnya sifat,  karakter,  sikap,  dan  lain - lain  ataupun eksternal  misalnya  tekanan  situasi  atau keadaan  tertentu  yang  akan  memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Heider, 1958).
Peneliti  menggunakan  teori  ini  karena, teori  atribusi  adalah  teori  psikologi  yang membantu  memahami  bagaimana  individu memberikan makna atau penjelasan terhadap perilaku  mereka  sendiri  atau  perilaku  orang lain  tentang  kewajiban  perpajakan.  Teori  ini mengkaji  bagaimana  individu  mencari penyebab atau alasan di balik peristiwa atau hasil  yang  terkait  dengan  aspek  perpajakan, seperti  pembayaran  atau  pelanggaran  pajak. Teori  atribusi  memperhatikan  bagaimana individu  menafsirkan  dan  memberikan atribusi  terhadap  tiga  faktor  utama  yang disebutkan  dalam  judul  riset,  yaitu  kualitas pelayanan  pajak,  pemahaman  perpajakan, dan  penerapan  sanksi  perpajakan.  Kualitas pajak  dapat  dikaitkan  dengan  pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lembaga pajak,  seperti  kecepatan,  kejelasan,  atau layanan  irit  yang  diberikan  oleh  petugas pelayanan  pajak.  pemahaman  perpajakan dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan pajak  individu,  misalnya  individu  yang memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang kewajiban  mereka  mungkin  cenderung  lebih patuh  dalam  membayar  pajak  secara  tepat waktu.  Penerapan  sanksi  perpajakan,  seperti
denda  atau  hukuman,  dapat  mempengaruhi kepatuhan  perilaku  individu,  misalnya, individu  mungkin  memiliki  kepatuhan mereka  dengan  tingkat  ketaatan  atau konsistensi penerapan sanksi perpajakan oleh otoritas  pajak.  Teori  atribusi  dalam  konteks penelitian  ini,  dapat  dijadikan  dasar  analisis bagaimana  persepsi  individu  terhadap faktor - faktor  tersebut  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  pajak  mereka.  Hal  ini  dapat membantu  dalam  merancang  strategi  atau intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

## 2.2. Kepatuhan Wajib Pajak
Terdapat  2  macam  kategori  kepatuhan pajak yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.  Kepatuhan  formal  adalah  kondisi dimana  wajib  pajak  harus  memenuhi tanggung  jawabnya  secara  formal  sesuai dengan  ketentuan  dalam  undang - undang perpajakan.  Sedangkan  kepatuhan  material merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak secara  konsesi  memenuhi  semua  ketentuan perpajakan (Rahayu (2017) dalam Mustika et al., 2023).

## 2.3. Kualitas Pelayanan
Kualitas  pelayanan  merupakan  tolak ukur  utama  dalam  mengevaluasi  efektivitas dan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.  Hal  ini  mencakup  sejumlah  aspek yang  mencerminkan  kemampuan  penyedia layanan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan harapan masyarakat dengan baik (Rahmatullisa et al., 2024).
Kualitas  pelayanan  dapat  diukur  dari beberapa  sudut  pandang,  seperti  kecepatan, keakuratan, aksesibilitas, responsivitas, keterbukaan, dan kesopanan (Supawanhar et al.,  2023).  Kecepatan  dalam  memberikan layanan  mengacu  pada  waktu  yang dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  proses pelayanan  tanpa  mengorbankan  kualitas. Keakuratan  mencerminkan  ketepatan  dan ketelitian dalam menjalankan proses pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Aksesibilitas mengacu pada
kemudahan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengakses dan
memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Responsivitas  mencerminkan  kemampuan penyedia  layanan  dalam  merespons  dan menanggapi  kebutuhan  serta  keluhan masyarakat  dengan  cepat  dan  efisien. Keterbukaan  mengacu  pada  transparansi dalam  menyediakan  informasi  mengenai proses  dan  regulasi  pelayanan  kepada masyarakat. Kesopanan mencerminkan sikap yang ramah, sopan, dan menghormati dalam berinteraksi  dengan  masyarakat.  Kualitas pelayanan  yang  bagus  dalam  semua  aspek tersebut,  penyelenggara  pelayanan  publik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam  meningkatkan  kepuasan  masyarakat serta memperkuat kepercayaan dan legitimasi institusi pemerintah.

## 2.4. Pemahaman Perpajakan
Pemahaman  wajib  pajak  terhadap peraturan  perpajakan  memegang  peranan krusial dalam memastikan kepatuhan mereka terhadap  kewajiban  perpajakan  (Sonjaya, 2024).
Wajib
pajak yang memiliki pemahaman  yang  baik  tentang  aturan perpajakan cenderung lebih patuh, sementara yang  kurang  memahami  rentan  menjadi tidak  patuh  (Hidayat,  2022).  Pemahaman yang  baik  memungkinkan  wajib  pajak memahami  konsekuensi  yang  akan  mereka hadapi jika melanggar kewajiban perpajakan, termasuk  sanksi  administratif  dan  pidana terkait SPT dan NPWP.
2.5. Implementasi Sanksi. Sanksi perpajakan adalah bentuk pemberian  hukuman  kepada  wajib  pajak yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  sesuai dengan  ketentuan  perundang - undangan perpajakan  yang  berlaku  (Pebrina  & Hidayatulloh,  2020).  Sanksi  perpajakan bertujuan sebagai upaya pencegahan (preventif) agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan. Dalam Undang - Undang perpajakan  No.  28  Tahun  2007,  sanksi perpajakan  terbagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi,  seperti  denda,  bunga,  dan kenaikan,  adalah  pembayaran  kerugian kepada negara.  Sementara  itu,  sanksi  pidana merupakan  bentuk  siksaan  atau  penderitaan sebagai  alat  terakhir  yang  digunakan  fiskus untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap norma perpajakan.

## 2.6. Hipotesis Penelitian
Hipotesis  penelitian  ini  dikembangkan dari  hasil  penelitian  sebelumnya  menjadi  3 hipotesis sebagai berikut:
H1:  Kualitas  Pelayanan  memiliki  pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak H2:  Pemahaman  Perpajakan  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Pajak.
H3:  Implementasi  Sanksi  memiliki  pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak
Gambar 1. Kerangka Konseptual Sumebr: Hasil Pengembangan oleh peneliti (2024)

## 3. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan kuantitatif. Penelitian
ini dilakukan  di  Provinsi  Kalimantan  Barat, Dengan  fokus  pada  masyarakat  yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan  secara  teratur  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  kepada  otoritas  pajak setempat.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang diperoleh  melalui  tanggapan  responden. Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari  narasumber  tanpa  perantara,  berupa jawaban  dari  pertanyaan  yang  disajikan dalam  angket  atau  kuisioner.  Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode angket,  di  mana  kuisioner  berisi  daftar pertanyaan  yang  disusun  secara  terstruktur untuk  mengumpulkan  informasi.  Bagian - bagian kuisioner yaitu bagian pertama, berisi data  kuisioner  berisi  data  demografi  yang terdiri  dari  data  umum  dan  indentitas responden.  Bagian  kedua,  berisi  tentang pertanyaan  mengenai  variabel  penelitian kualitas  pelayanan,  pemahaman  perpajakan, implementasi  sanksi,  dan  kepatuhan  pajak.
Pengukuran
dilakukan dengan menggunakan skala likert.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  masyarakat  Kota  Pontianak  yang tinggal  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan  secara  teratur  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  kepada  otoritas  pajak setempat.  Dengan  kata  lain,  populasi  ini mencakup  individu - individu  yang  memiliki kewajiban  pajak  dan  terlibat  dalam  proses perpajakan  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  DJP Kalimantan  Barat  pada  tanggal  31  Maret 2024,  yang  dilaporkan  oleh  Harmananta dalam artikel, informasi menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2023 adalah  sebanyak  254.583  wajib  pajak  yang terdaftar  di  DJP  Kalimantan  Barat.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penentuan  sampel  menggunakan  rumus slovin sebagai berikut:
n= N 1+N ( e ) 2 n=
254.583 1+254.583 X ( 0.10 ) 2 n=71.84
Dari  hasil  penggunaan  rumus  slovin tersebut,  ditemukan  bahwa  jumlah  sampel yang  perlu  diteliti  adalah  72  wajib  pajak orang pribadi yang  memperoleh pendapatan baik sebagai pegawai swasta maupun negeri.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  linear  berganda.  Analisis  regresi linear berganda dipilih karena kemampuannya untuk menginvestigasi secara langsung pengaruh variabel independen, kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan,  implementasi  sanksi  terhadap variabel dependen, kepatuhan pajak. Analisis regresi  dilakukan  dengan  menggunakan rumus:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e Keterangan : Y = Kepatuhan Pajak a = Nilai Konstanta
b 1 , = Koefisien regresi Kualitas Pelayanan b 2 , = Koefisien regresi Pemahaman Perpajakan b 3, = Koefisien regresi Implementasi Sanksi X 1 = Variabel Kualitas Pelayanan X 2 = Variabel Pemahaman Perpajakan X 3 = Variabel Implementasi Sanksi e = Variabel Kesalahan Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan
inferensial.
Statistik deskriptif dalam penelitian  ini  digunakan  untuk  mengukur distribusi  frekuensi  dari  jawaban  responden. Statistik inferensial digunakan untuk mengukur  pengujian  asumsi  klasik,  analisis regresi, dan penggujian hipotesis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan  melalui  distribusi  kuesioner kepada masyarakat di Kalimantan Barat yang memiliki  NPWP  dan  melaporkan  SPT.  Dari hasil  distribusi,  sebanyak  100  kuesioner
didistribusikan  kepada  responden,  dan  dari jumlah  tersebut,  92  kuesioner  dapat  diolah secara  lengkap.  Hal  ini  menciptakan  tingkat persentase  pengembalian  yang  baik  sebesar 92%.  Data  yang  terkumpul  kemudian digunakan  untuk  menganalisis  hubungan
antara variabel - variabel yang diteliti menggunakan  metode  analisis  regresi  linear berganda.  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  bantuan  program  IBM  SPSS untuk mengolah data dan mendapatkan hasil yang akurat.
Tabel 2. Distribusi Kuesioner dalam Pengumpulan Data Keterangan Jumlah Kuesioner yang didistribusikan 100 Kuesioner  yang  tidak  sesuai  kriteria  (6  oarang pensiunan,  1  orang  pencari  kerja  dan  1  orang  ibu rumah tangga) 8 Kuesioner yang dapat diolah 92 Tingkat presentase pengembalian yang digunakan 92/100 x 100% = 92% Sumber: Hasil Olah Data (2024)

## Uji Instrumen Data Uji Validitas
Uji  validitas  merupakan  tahap  kritis dalam  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengevaluasi  sejauh  mana  sebuah  alat pengukuran, seperti kuesioner, dapat mengukur  variabel  yang  dimaksud  sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Salah  satu  metode umum  untuk  mengukur  validitas  kuesioner adalah  dengan  menggunakan  Pearson's correlation coefficient. Metode ini melibatkan perbandingan  antara  korelasi  variabel  yang diukur  dengan  variabel  yang  telah  terbukti
valid.  Jika  nilai  korelasi  yang  dihitung  (r hitung) lebih besar dari nilai korelasi kritis (r tabel),  maka  data  perolehan  dapat  dianggap valid;  sebaliknya,  jika  nilai  r  hitung  lebih kecil  dari  r  tabel,  data  dianggap  tidak  valid. Selain  itu,  signifikansi  (Sig.)  juga  menjadi faktor  penting  dalam  menentukan  kevalidan data.  Jika  nilai  signifikansi  <  0,05,  data dianggap valid; namun, jika nilai signifikansi > 0,05, data dianggap tidak valid. Berikut ini merupakan tabel hasil uji validitas.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Item (R hitung) R tabel (Sig.) Keterangan Kualitas Pelayanan X1.1 0,760 0,203 0,000 Valid X1.2 0,789 0,203 0,000 Valid X1.3 0,823 0,203 0,000 Valid X1.4 0,785 0,203 0,000 Valid X1.5 0,790 0,203 0,000 Valid Pemahaman Perpajakan X2.1 0,790 0,203 0,000 Valid X2.2 0,768 0,203 0,000 Valid X2.3 0,832 0,203 0,000 Valid X2.4 0,773 0,203 0,000 Valid X2.5 0,825 0,203 0,000 Valid X2.6 0,831 0,203 0,000 Valid Implementasi Sanksi X3.1 0,751 0,203 0,000 Valid X3.2 0,812 0,203 0,000 Valid X3.3 0,865 0,203 0,000 Valid X3.4 0,716 0,203 0,000 Valid X3.5 0,796 0,203 0,000 Valid X3.6 0,829 0,203 0,000 Valid X3.7 0,420 0,203 0,000 Valid
Kepatuhan Pajak Y1.1 0,709 0,203 0,000 Valid Y1.2 0,777 0,203 0,000 Valid Y1.3 0,804 0,203 0,000 Valid Y1.4 0,690 0,203 0,000 Valid Y1.5 0,827 0,203 0,000 Valid Y1.6 0,739 0,203 0,000 Valid Y1.7 0,781 0,203 0,000 Valid Sumber: Hasil Olah Data (2024)
Berdasarkan  tabel  diatas,  hasil  uji normalitas  menunjukkan  bahwa  semua variabel yang diuji, memiliki nilai signifikansi (Sig.)  yang  kurang  dari  0,05.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  distribusi  data  dari setiap  variabel  tersebut  signifikan  dan terdistribusi normal. Dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel  yang  telah  ditentukan,  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  korelasi  antara variabel - variabel  tersebut  memenuhi  asumsi normalitas. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa data dari masing - masing variabel berdistribusi normal.

## Uji Reliabilitas
Metode  yang  digunakan  dalam  uji reliabilitas  adalah Cronbach's  alpha ,  di  mana sebuah  kuesioner  dinyatakan  reliabel  jika nilai  alpha - nya  melebihi  0,60.  Hal  ini menandakan  bahwa  pertanyaan - pertanyaan dalam  kuesioner  saling  berkorelasi  dengan baik dan mengukur konsep yang sama secara konsisten.  Berikut  ini  merupakan  tabel  hasil uji reliabilitas.
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Nilai Kritis N of Items Keterangan Kualitas Pelayanan 0,848 0,60 5 Reliabel Pemahaman Perpajakan 0,890 0,60 6 Reliabel Implementasi Sanksi 0,861 0,60 7 Reliabel Kepatuhan Pajak 0,877 0,60 7 Reliabel Sumber: Hasil Olah Data (2024) Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's  Alpha ,  dapat disimpulkan  bahwa  semua  nilai  tersebut lebih  dari  0,60  yang  umumnya  diterima sebagai  indikator  reliabilitas  yang  memadai. Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  dapat  diandalkan  atau  reliable  dalam mengukur  konstruk  yang  diteliti.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pertanyaan - pertanyaan dalam  kuesioner  saling  berkorelasi  dengan baik  dan  memberikan  hasil  yang  konsisten, sehingga  data  yang  diperoleh  dapat
dipercaya  untuk  digunakan  dalam  analisis lebih lanjut.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  dalam  penelitian  ini menggunakan  uji  Kolmogorov - Smirnov. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  jika  nilai signifikansi  Kolmogorov - Smirnov  test  lebih dari  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan  uji  normalitas  terpenuhi.  Berikut  ini merupakan tabel hasil uji normalitas.
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
One - Sample Kolmogorov - Smirnov Test Unstandardized Residual N 92 0,0000000 2,67547056 0,091 0,067 -0,091 0,091 0,058 c Normal Parameters a,b Mean Std. Deviation Most Extreme Differences Absolute Positive Negative Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Hasil Olah Data (2024)
Berdasarkan hasil uji Kolmogorov - Smirnov dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,058,  yang  lebih  besar  dari  nilai  signifikansi yang  umumnya  digunakan  yaitu  0,05,  dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi  normal.  Oleh  karena  itu,  uji normalitas  pada Kolmogorov - Smirnov Test dalam  penelitian  ini  memenuhi  asumsi klasik.
Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dapat  dilihat  pada nilai  toleransi  dan variance  inflasing  factor (VIF). Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  uji multikolinearitas terpenuhi, dan
menunjukkan  bahwa  variabel  bebas  tidak saling  berkorelasi.  Nilai Variance  Inflation Factor (VIF) yang kurang dari 10
menunjukkan  bahwa  tidak  ada  masalah multikolinearitas  antara  variabel  bebas.
Berikut  ini  merupakan  tabel  hasil  uji multikolinearitas.
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF (Constant) Kualitas Pelayanan Pemahaman Perpajakan Implementasi Sanksi 0,926 2,113 0,438 0,662 0,137 0,137 0,081 1,000 0,320 0,520 1,922 0,682 0,116 0,541 5,862 0,000 0,403 2,480 0,299 0,080 0,300 3,718 0,000 0,527 1,898
Sumber: Hasil Olah Data (2024)
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas menunjukkan  nilai  toleransi  semua  variabel lebih  besar  dari  0,10,  yang  menandakan bahwa  antar  variabel  bebas  tidak  saling berhubungan.  Nilai  VIF  semua  variabel kurang  dari  10  menunjukkan  bahwa  tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan antara variabel bebas. Oleh karena itu,  antar  variabel  bebas  dinyatakan  tidak saling  mempengaruhi  atau  tidak  saling berpengaruh.  Berdasarkan  analisis  ini,  dapat
disimpulkan  bahwa  uji  multikolinearitas dalam  penelitian  ini  terpenuhi,  sehingga model  regresi  yang  dikembangkan  layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk menilai apakah variabilitas dari residu dalam model  regresi  tidak  merata.  Jika  uji  statistik menunjukkan  bahwa  signifikansi  dari heteroskedastisitas  lebih  besar  dari  0,05,  hal
ini  menandakan  bahwa  tidak  ada  masalah signifikan  dengan  ketidakmerataan  varians.
Berikut  ini  merupakan  tabel  hasil  uji heteroskedastisitas. Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF (Constant) Kualitas Pelayanan Pemahaman Perpajakan Implementasi Sanksi 4,450 1,391 3,200 0,002 0,062 0,090 0,098 0,692 0,491 0,520 1,922 -0,075 0,077 -0,156 -0,973 0,333 0,403 2,480 -0,082 0,053 -0,218 -1,553 0,124 0,527 1,898 Sumber: Hasil Olah Data (2024)
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, nilai  signifikansi  variabel  bebas  lebih  besar dari  0,05,  maka  uji  heteroskedastisitas terpenuhi  atau  tidak  terjadi  masalah  uji heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi  homoskedastisitas  dapat  terpenuhi dalam  model  regresi,  dan  model  tersebut layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  ini  menentukan  hubungan antara  variabel  independen  pada  kualitas
pelayanan,  pemahaman  perpajakan,  dan implementasi  sanksi  terhadap  variabel dependen  yaitu  kepatuhan  pajak  bersifat linear atau tidak. Dalam model regresi linear berganda,  pengaruh  antara  variabel  bebas dan variabel terikat diharapkan menunjukkan  hubungan  yang  searah  atau linear.  Berikut  ini  merupakan  tabel  hasil  uji linear, uji (R 2 ), uji simultan (F) dan uji parsial (t)  yang  terdapat  dalam  uji  regresi  linear berganda.
Tabel 8. Analisis Regresi Linier Berganda Model Hasil Pengujian Kesimpulan Kualitas Pelayanan -> Kepatuhan Pajak t = 1,000 Sig. 0,320 Hipotesis ditolak Pemahaman Perpajakan -> Kepatuhan Pajak t = 5,862 Sig = 0,000 Hipotesis diterima Implementasi Sanksi -> Kepatuhan Pajak t = 3,718 Sig = 0,000 Hipotesis diterima Simultan F = 67,581 Sig = 0,000 Koefisien Determinasi R Square = 0,697 Sumber: Hasil Olah Data (2024)
Berdasarkan  hasil  uji  simultan  (F)  pada tabel 8, nilai signifikansi untuk variabel bebas (independen)  terhadap  variabel  terikat (dependen)  adalah  0,000.  Karena  nilai signifikansi  tersebut  lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi  yang  ditetapkan  sebesar  0,05, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara bersama - sama  memiliki  pengaruh  yang signifikan  secara  simultan.  Oleh  karena  itu, hasil  ini  menunjukkan  bahwa  model  regresi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  layak
dan  dapat  dipertimbangkan  dalam  analisis lebih lanjut.
Nilai  R  square  sebesar  0,697,  sekitar 68,9%  dari  variasi  dalam  kepatuhan  pajak dapat  dijelaskan  oleh  variabel - variabel tersebut,  menunjukkan  kontribusi  yang signifikan dari kualitas pelayanan, pemahaman  perpajakan,  dan  implementasi sanksi  terhadap  kepatuhan  pajak.  Namun, sekitar  30,3%  dari  variasi  dalam  kepatuhan pajak  yang  belum  dijelaskan  oleh  model  ini
mungkin  dipengaruhi  oleh  faktor - faktor  lain yang tidak dimasukkan dalam analisis.
Hasil uji parsial (t) pada variabel kualitas pelayanan  memiliki  hubungan  yang  tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  sebesar 1,000  yang  lebih  kecil  dari  nilai  t  tabel  yaitu 1,987, dan nilai signifikansi (Sig) adalah 0,320 lebih besar dari 0,05. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.
Pemahaman
perpajakan memiliki hubungan  yang  positif  dan  signifikan terhadap  variabel  kepatuhan  pajak.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  t  yang menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  sebesar 5,862 yang lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,987, dan nilai signifikansi (Sig) adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Implementasi  sanksi  memiliki  hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan  pajak.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari  hasil  uji  t  yang  menunjukkan  bahwa nilai  t  hitung  sebesar  3,718  yang  lebih  besar dari  nilai  t  tabel  yaitu  1,987,  dan  nilai signifikansi (Sig) adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05.  Maka  dengan  demikian,  dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

## 4.2. Pembahasan
Dari  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan, terdapat  temuan  yang  menarik  terkait dengan  faktor - faktor  yang  memengaruhi kepatuhan pajak. Analisis tersebut dilakukan dengan  mengaitkan  data  hasil  uji  parsial dengan  teori  atribusi  serta  penjelasan  yang terkait dengan masing - masing variabel, yaitu kualitas  pelayanan,  pemahaman  perpajakan, dan implementasi sanksi perpajakan.
Kualitas  pelayanan,  hasil  pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  kualitas pelayanan  dengan  kepatuhan  pajak.  Ini terlihat dari nilai t hitung yang rendah, yang menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian ini  tidak  mendukung  dari  hasil  penelitian
sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Pujilestari et  al.  (2021)  yang  menyimpulkan  bahwa kualitas  pelayanan  berperan  penting  dalam kepatuhan  pajak.  Dalam  teori  atribusi (Heider,  1958),  hal  ini  dapat  dijelaskan dengan  kemungkinan  bahwa  individu cenderung  memberikan  atribusi  eksternal terhadap  rendahnya  kepatuhan  mereka terhadap  kualitas  pelayanan,  yaitu  mereka menganggap bahwa kualitas pelayanan yang buruk bukanlah faktor utama yang memengaruhi kepatuhan mereka.
Pemahaman  perpajakan,  hasil  pengujian menunjukkan  hubungan  yang  positif  dan signifikan  dengan  kepatuhan  pajak.  Nilai  t hitung  yang  tinggi  menandakan  bahwa variabel  ini  memiliki  pengaruh  yang  kuat terhadap  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian ini mendukung penelitian Graha et al. (2024) yang  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  pajak disebabkan oleh adanya pemahaman tentang pajak  itu  sendiri.  Dalam  teori  atribusi (Heider,  1958),  individu  yang  memiliki pemahaman  yang  baik  tentang  peraturan perpajakan  cenderung  memberikan  atribusi internal  terhadap  kepatuhan  mereka,  yaitu mereka  percaya  bahwa  pengetahuan  mereka tentang  kewajiban  perpajakan  memotivasi mereka  untuk  patuh  dalam  membayar  pajak tepat waktu.
Implementasi  sanksi  perpajakan,  hasil pengujian juga menunjukkan hubungan yang positif  dan  signifikan  dengan  kepatuhan pajak. Nilai t hitung yang tinggi menunjukkan  bahwa  variabel  ini  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  ini mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh Pebrina and Hidayatulloh  (2020)  yang  menyimpulkan bahwa  adanya  sanksi  pajak  mampu meningkatkan kesadaran wajib  pajak. Hubungan  dalam  teori  atribusi  (Heider, 1958),  individu  mungkin  memberikan atribusi  eksternal  terhadap  kepatuhan mereka, yaitu mereka patuh dalam membayar  pajak  karena  takut  akan konsekuensi  atau  sanksi  yang  akan  mereka terima jika melanggar kewajiban perpajakan.

## 5. KESIMPULAN
Dari  temuan  ini,  dapat  disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan implementasi  sanksi  perpajakan  memiliki peran yang lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak dibandingkan dengan kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan  pentingnya  pendidikan  dan penegakan  hukum  yang  efektif  dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Sehingga,  kebijakan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pemahaman  perpajakan  dan meningkatkan efektivitas implementasi sanksi  perpajakan  dapat  dianggap  sebagai langkah  yang  efektif  dalam  meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.
Keterbatasan  penelitian  ini  meliputi keterbatasan  geografis  dan  demografis karena  hanya  mencakup  masyarakat  yang tinggal  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang memiliki NPWP dan secara teratur melaporkan  SPT.  Hal  ini  dapat  membatasi generalisasi  temuan  penelitian  ke  wilayah lain  dengan  karakteristik  yang  berbeda. Selain itu, penelitian ini tidak
mempertimbangkan  faktor - faktor  lain  yang juga  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  pajak, seperti  kondisi  ekonomi,  budaya,  dan persepsi  terhadap  otoritas  pajak.  Metodologi yang  digunakan  juga  memiliki  keterbatasan dalam  mengukur  secara  akurat  variabel - variabel  yang  diteliti,  serta  potensi  bias responden dalam memberikan jawaban yang mungkin  tidak  sepenuhnya  mencerminkan perilaku  sebenarnya.  Saran  yang  diberikan meliputi  perlunya  penelitian  lebih  lanjut untuk  memahami  faktor - faktor  tersebut secara  mendalam,  penguatan  pendidikan perpajakan kepada masyarakat, evaluasi dan peningkatan  sistem  penegakan  hukum perpajakan,  serta  kerjasama  lintas  sektor dalam  mengembangkan  program - program pendidikan  dan  pelatihan  perpajakan  yang efektif. Dengan demikian, diharapkan upaya - upaya  ini  dapat  memberikan  kontribusi positif  dalam  memperkuat  kepatuhan  pajak dan  integritas  sistem  perpajakan  secara menyeluruh.

## REFERENSI
Amrul,  R.,  Hidayanti,  A.  A.,  &  Arifulminan, M.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan, Sanksi,  Dan  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan Bangunanan - Perdesaan  Dan  Perkotaan (PBB - P2)  Pada  Bapenda  Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi , 7 (2), 221 - 241. https://doi.org/10.54131/jbma.v7i2.10
3
Anggraini,  F.  D.,  &  Khairunnisa.  (2022). Pengaruh  Keadilan,  Sosialisasi,  Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi
Global Masa Kini , 13 (1), 52 - 58. https://doi.org/10.36982/jiegmk.v13i1. 2284 Anjani,  S.  (2023).  Analisis  Bibliometric: Pengaruh Covid - 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan  Pajak. Jurnal  Ilmiah  Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA) , 2 (2), 112 - 118. https://doi.org/10.34152/emba.v2i01.7
34
Ariesta,  V.,  &  Febriani,  E.  (2024).  Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai
Pemoderasi. Jurnal  Buana  Akuntansi , 9 (1),
1 - 13. https://doi.org/10.36805/akuntansi.v9
i1.6259
Furqon,  R.  H.,  Affandi,  A.,  &  Suwanda,  D.
(2022). Strategi  Optimalisasi  Penilaian Pajak . Cipta Media Nusantara.
Graha,  G.  A.  S.,  Helpiastuti,  S.  B.,  & Widokarti,  J.  R.  (2024).  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada  KPP  Pratama  Probolinggo. Jurnal Ilmiah  Manajemen  Publik  Dan  Kebijakan Sosial , 8 (1), 38 - 57. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i
1.6934
Heider,  F.  (1958). The  Psychology  of Interpersonal Relations (1st ed.). Psychology Press. https://doi.org/10.4324/978020378115 9 Hidayat,  A.  (2022).  Faktor - Faktor  yang Mempengaruhi  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Serang. Petanda:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi  dan
Humaniora , 4 (2), 106 - 121. https://doi.org/10.32509/petanda.v4i2
.3320
Undang - undang  (UU)  Nomor  7  Tahun  2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021). Latifah,  J.,  Yeni,  F.,  &  Sari,  P.  I.  P.  (2024). Determinan Persepsi Mahasiswa Mengenai  Penggelapan  Pajak  dengan Penerapan Teknologi Informasi sebagai
Variabel  Moderasi. PRIVE:  Jurnal  Riset Akuntansi  Dan  Keuangan , 7 (1),  1 - 14.
https://doi.org/10.36815/prive.v7i1.31 44 Mustika,  I.  G.,  Nurfauziah,  T.,  &  Yunita,  K. (2023). Determinan Pengetahuan Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus, Dan  Penerapan  E - Filling  Terhadap Kepatuhan Wp Orang Pribadi. JAAKFE UNTAN  (Jurnal  Audit  dan  Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura) , 12 (2), 148 - 161. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2. 66836 Pebrina,  R.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2020). Pengaruh Penerapan E - Spt,
Pemahaman  Peraturan  Perpajakan, Sanksi  Perpajakan,  Dan  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan  Bisnis ,
17 (1), 1 - 8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.25
63 Prianto,  E.  Y.,  Ford,  A.,  Albab,  M.  U., Paramita,  A.  I.,  Kinantya,  D.  A.,  Latifa,
A. P., & Cahyaningsih, D. (2023). Kajian
Fiskal  Regional  Triwulan  III  Tahun  2023 . Retrieved from
https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/
kalbar/images/kfr/KFR_Triwulan_III_ Tahun_2023_Kalimantan_Barat.pdf Pujilestari,  H.,  Humairo,  M.,  Amrie,  F.,  & Estralita,  T.  (2021).  Peran  Kualitas Pelayanan  dalam  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi:  Sosialisasi  Pajak dan  Sanksi  Pajak. Jurnal  Wahana
Akuntansi , 16 (1), 36 - 51. https://doi.org/10.21009/wahana.16.0
13
Rahmatullisa,  S.,  Astuti,  M.,  &  Hidayat. (2024).  Pelaksanaan  Pelayanan  Publik diKantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ili. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen,
Akuntans , 3 (3), 935 - 945. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3
138
Rahmawati,  D.,  &  Rustiyaningsih,  S.  (2021). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi Perpajakan,  Biaya  Kepatuhan  Pajak, Penerapan  E - Filling,  Dan  Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal  Riset  Manajemen  dan
Akuntansi , 9 (3), 192 - 209. https://doi.org/10.33508/jrma.v9i3.106
6
Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R.
(2024).  Pengaruh  Insentif,  Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas  Pelayanan  Sebagai  Variabel Moderasi. Owner , 8 (2),  1339 - 1349.
https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2 096 Rozy, A. F., & Fitri, A. (2023). Analisis Risiko Penerimaan Pajak Negara Pada Laporan  APBN  2023  Menggunakan Model Lagrange Quadratic Programming. TAXPEDIA:  Journal  of Tax  Policy,  Economic  and  Accounting , 1 (2), 125 - 135. https://doi.org/10.61261/muctj.v1i2.58 Sonjaya,  Y.  (2024).  Makna  Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi. Owner , 8 (1),  944 - 959. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2 149
Supawanhar, S., Ditasman, D., Amrullah, A.,
Hartono,  R.,  &  Silvana,  R.  J.  (2023). Analisis  Indeks  Kepuasan  Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk  (E - KTP)  Online  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kota  Bengkulu. EKOMBIS  REVIEW: Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Bisnis , 11 (2),
1539 - 1548. https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i 2.4044 Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak . Sinar Grafika. Winanto,  A.,  Rahman,  R.  S.,  Rinaldi,  M., Prawiranegara,  G.  P.,  Judianto,  L., Tampubolon,  A.  S.,  Muhtarudin, Bibiana,  R.  P.,  Yuliah,  A.,  Suyati,  S., Ginting,  W.,  &  Suhardi,  D.  (2024). Perpajakan  (Teori  Komprehensif) .  PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I.  G.  P.  B.  (2019).  Peran  Theory  of
Planned  Behavior  Dan  Nilai  Kearifan
Lokal  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak:  Sebuah  Kajian  Eksperimen. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) , 3 (2), 149 - 167. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2
019.v3.i2.4082
Yuliandana,  S.,  Junaidi,  &  Ramadhan,  A. (2021).  Pengaruh  Tax  Avoidance Terhadap  Nilai  Perusahaan  Studi  Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan ,
9 (1), 31 - 42. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.43
6
Zulma,  G.  W.  M.  (2020).  Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Pajak Pada  Pelaku  Usaha  UMKM  di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics  and  Business , 4 (2),  288 - 294. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4 i2.170