## KERANGKA KERJA DIGITAL FORENSIC READINESS PADA SEBUAH ORGANISASI (STUDI KASUS : PT WADITRA REKA CIPTA BANDUNG)
Asep Sudirman, S.T. 1 , Dr. Bambang Sugiantoro, M.T. 2 , Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom. 2
1 Magister Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
2 Teknik Informatika UIN Sunan Kaliijaga Yogyakarta Email: 1 asep.sudirman@unsil.ac.id, 2 bambang.sugiantoro@uin-suka.ac.id, 3 prayudi@uii.ac.id

## Abstrak
Digital Forensik telah berkembang saat ini, tetapi masih memerlukan adanya suatu kerangka kerja sistemik untuk menentukan seberapa siapkah suatu organisasi dalam melakukan Forensik Digital. Penelitian mengenai kesiapan forensik digital sebuah organisasi juga masih minim, untuk itu perlu dilakukannya suatu penelitian supaya bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesiapan Forensik Digital yang nantinya bisa diukur dan setelah dihitung akan mengahasilkan sebuah nilai yang disebut Digital forensic Readiness Index (DiFRI). Suatu organisasi perlu membuat kebijakan keamanan untuk melindungi aset informasi yang secara prinsip berisi berbagai cara  yang  perlu  dilakukan  untuk  mengontrol,  manajemen,  mekanisme,  prosedur  dan  tata  cara  mengamankan sebuah  informasi  tersebut.  indikator  yang  akan  dicoba  dibahas  masing-masing  komponen  yakni  komponen strategi,  kebijakan  dan  prosedur,  teknologi  dan  keamanan,  respon forensic  digital serta  kendali  dan  legalitas. Metode penghitungan pada pada hasil pengolahan kuesioner ini menggunakan skala Linkert yang biasa digunakan untuk mengukur persepsi atau pendapat seseorang mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial.
Kata kunci : Digital forensik, kerangka kerja, kesiapan digital forensic, difri, linkert

## A DIGITAL FORENSIC READINESS FRAMEWORK FOR AN ORGANIZATION (CASE STUDY: PT WADITRA REKA CIPTA BANDUNG)

## Abstract
Digital forensics has evolved at this time, but it still needs a systemic framework to determine how prepared an organization is in conducting Digital forensics. Research on Digital forensic Readiness of an organization is also still minimal, for this reason it is necessary to conduct a study in order to identify the factors that contribute to Digital forensic Readiness which can later be measured and after being calculated will result in a value called the Digital forensic Readiness Index (DiFRI). An organization needs to create a security policy to protect information assets that in principle contains various ways that need to be done to control, management, mechanisms, procedures and procedures for securing such information. The indicators that will be tried are discussed in each component, namely the components of Strategy, policy and procedure, technology and security, Digital forensic Response and control and Legality. The calculation method on the results of the processing of this questionnaire uses the Linkert scale which is commonly used to measure a person's perception or opinion regarding an event or social phenomenon.
Keywords : Digital forensics, framework, Digital forensic Readiness, difri, linkert

## 1. PENDAHULUAN
Meningkatnya  serangan  Dunia  Maya  maupun meningkatnya  Ketergantungan  Aset  Digital  IT (Rahardjo,  2019)  menyebabkan  adanya  Forensik Digital  pada  Sebuah  Organisasi  agar  lebih diperhitungkan.  Oleh  karena  itu,  Sebuah  rrganisasi harus  siap  secara  Forensik  Digital  untuk memaksimalkan  potensi  mereka  dalam  merespon peristiwa Cyber  crime dan  dapat  dengan  tepat menunjukkan identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi  terhadap  kesiapan  Forensik  Digital
serta  bagaimana  faktor-faktor  ini  bekerja  bersama untuk  mencapai  kesiapan  Forensik  Digital  dalam suatu organisasi.
Meskipun  Digital  Forensik  telah  berkembang saat  ini  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus Cyber crime seperti  carding,  hacking,  cracking,  defacing, phising,  spamming  serta  kejahatan  lainnya  yang berbasis  digital,  tetapi  masih  memerlukan  adanya suatu  standar  yang  sistemik  untuk  menentukan seberapa siapkah suatu organisasi dalam melakukan Forensik Digital.
Namun,  untuk  penelitian  mengenai  kesiapan forensik  digital  sebuah  organisasi  masih  minim. Untuk itu perlu dilakukannya suatu penelitian supaya bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi  terhadap  kesiapan  Forensik  Digital yang nantinya bisa diukur dan setelah dihitung akan mengahasilkan  sebuah  nilai  yang  disebut Digital forensic Readiness Index (DiFRI). PT  Waditra  Reka  Cipta  Bandung adalah Salahsatu  Konsultan  IT  yang  berkedudukan  di Kabupaten  Bandung  Barat  yang  menyediakan layanan solusi IT (mengkhususkan pada pengembangan perangkat lunak beserta implementasi dan  Tata  Kelola  sistem  informasi/  teknologi informasi)  bagi  beragam  kebutuhan  pelanggan  di berbagai industri dan jasa. Perusahaan ini mempunyai komitmen  untuk  menjadi  mitra  terpercaya  bagi pelanggan  dan  membantu  mereka  dalam  upaya mencapai target bisnisnya melalui penyediaan solusi IT.  Serta  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan kualitas  layanan  yang  tinggi  pada  setiap  proyek pekerjaan yang ditangani.
Berdasarkan hasil dari statistik terkait handling incident diketahui bahwa layanan TI merupakan salah satu  sasaran  yang  diincar  untuk  dijadikan  obyek serangan  siber  (ID-CERT,  2018).  Dengan  adanya kebijakan  DFR,  PT  WRC  Bandung  dapat mengefisiensikan  proses  penanganan  apabila  terjadi insiden  terhadap  layanan  TI.  Namun,  sampai sekarang  belum  terdapat  kebijakan  terkait  dengan DFR di lingkungan perusahaan.
Berdasarkan hal diatas, pada penelitian ini akan dilakukan perancangan kebijakan DFR khusus untuk layanan TI di PT WRC bandung. Hal ini dikarenakan, saat  sebuah  insiden  tidak  tertangani  dengan  baik, maka  akan  memengaruhi  dan  menghambat  proses bisnis  dari  masing-masing  unit  kerja  yang menggunakan  serta  menyediakan  layanan  TI  di  PT WRC  Bandung  ini.  Selain  itu  kebijakan  ini  dapat dijadikan  sebagai  bentuk  prosedural  apabila  terjadi cyber crime di Perusahaan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kebijakan Keamanan
Kebijakan adalah prinsip-prinsip, pedoman dan tujuan yang digunakan untuk memandu kegiatan baik di  organisasi,  sektoral,  tingkat  nasional  atau internasional  (Subarsono,  2005).  Sejalan  dengan pengertian  yang  dikemukakan  oleh  (Subarsono, 2005),  (Suharto,  2005)  juga  mendefinisikan kebijakan  sebagai  suatu  ketetapan  yang  memuat prinsip-prinsip  untuk  mengarahkan  cara  bertindak yang  dibuat  secara  terencana  dan  konsisten  dalam mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, fungsi dari kebijakan yaitu menjadi rujukan utama para anggota organisasi  atau anggota masyarakat dalam berperilaku  (Dunn,  2000).  Kebijakan  dianggap penting  pada  organisasi  menurut  (Winarno,  2002) karena:
a. Kebijakan digunakan untuk mengidentifikasi aset
yang ada pada organisasi;
b. Kebijakan  memberikan  wewenang  kepada  tim keamanan dan kegiatan yang dilakukan;
c. Kebijakan memberikan panduan untuk pemeriksaan ketika terjadi masalah atau konflik;
d. Kebijakan  menjelaskan  tanggung  jawab  tiap pihak yang ada dalam organisasi
Dokumen kebijakan keamanan adalah infrastruktur  keamanan  yang  harus  dimiliki  oleh organisasi  untuk  melindungi  aset  informasi  yang secara  prinsip  berisi  berbagai  cara  yang  perlu dilakukan untuk mengontrol manajemen, mekanisme, prosedur,  dan  tata  cara  untuk  mengamankan informasi (Indrajit, 2014). Menurut Indrajit, terdapat dua peranan penting kebijakan keamanan, yaitu :
a. Mendefinisikan dan memetakan secara detail aset informasi  yang  harus  dilindungi  dan  dikelola dengan baik.
b. Mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan karena adanya penyalahgunaan sumber daya yang terkait dengan  manajemen  pengelolaan  data  dan informasi,  insiden,  atau  pelanggaran  hak  akses data.
Tujuan  dari  adanya  kebijakan  keamanan  menurut (Indrajit, 2014) diantaranya:
a. Melindungi  sumber  daya  sistem  dan  teknologi informasi  organisasi  dari  penyalahgunaan  hak akses,
b. Menangkis  serangan  atau  dakwaan  hukum  dari pihak lain terkait dengan insiden keamanan, dan
c. Memastikan keutuhan data bebas dari perubahan dan modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.
2.2 Digital forensic
Menurut  (Prayudi  &  Ashari,  2015) digital forensic adalah penggunaan ilmu dan metode untuk menemukan,
mengumpulkan, mengamankan,
menganalisis, menginterpretasi dan
mempresentasikan barang bukti digital dalam rangka kepentingan  rekontruksi  kejadian  serta  memastikan keabsahan pada proses peradilan. (Kebande, Karie, & Venter, 2016) menambahkan bahwa digital forensic mencakup  pengujian  terhadap  bukti  digital  dengan analisis  forensik  yang  dilakukan  oleh  Law Enforcement  Agencies  (LEA).  Tujuan  utama  dari digital  forensic adalah  menemukan  bukti-bukti digital  yang  akan  digunakan  oleh  pengacara,  LEA, dan  kantor  kejaksaan  untuk  dipresentasikan  di pengadilan.
Dalam digital forensic terdapat tiga entitas yang memiliki  peran  yang  sangat  penting,  yaitu  human sebagai  aktor  yang  melakukan  aktivitas,  digital evidence  sebagai  objek  dan  aset  vital,  dan  process sebagai pedoman yang harus diikuti sepanjang proses investigasi digital  forensic berlangsung  (Mabuto  & Venter,  2011).  Pedoman  dalam  pelaksanaan investigasi  tersebut  menggunakan  metode  ilmiah, artinya  dalam  setiap  tahapan  atau  langkah  yang dilakukan  oleh  tim  investigasi  ataupun  lembaga
hukum  harus  menjunjung  tinggi  kaidah  metode ilmiah  (Mabuto  &  Venter,  2011).  Dengan berpedoman pada karakteristik metode ilmiah, maka process dalam bidang digital forensic harus mengacu pada  langkah-langkah  secara  prosedural  dan terstruktur  (Mabuto  &  Venter,  2011).  Proses  dalam digital  forensic dikenal  dengan digital  forensic investigation
Digital forensic investigation diterapkan setiap dibutuhkan  penyelidikan  terhadap  barang  bukti digital  sebagai  hasil  dari  suatu  insiden,  untuk menentukan  insiden  itu  termasuk  sebagai  kegiatan kriminal atau tidak.
Dalam digital  forensic investigation  terdapat tahap perencanaan (pre incident) yang bisa diterapkan sebelum  dilakukan  investigasi  yang  disebut  dengan DFR (Kigwana & Venter, 2018). DFR mensyaratkan organisasi memiliki data terkait penanganan insiden sebelumnya  guna  mengefisiensikan,  meningkatkan serta  mengefektifkan  proses  investigasi  apabila terjadi insiden. Untuk itu diperlukan pendekatan yang efektif  yang  dapat  membantu  organisasi  dan investigator  dalam  melaksanakan  DFR.  Salah  satu pendekatan  yang  dapat  dilakukan  adalah  menyusun kebijakan DFR dalam sebuah organisasi.
2.3 Digital forensic Readiness (DFR) Digital forensic Readiness digambarkan sebagai rencana  pra-insiden  dalam  siklus  proses  investigasi digital forensik yang berhubungan dengan identifikasi  bukti  digital,  pelestarian,  penyimpanan, analisis  dan  meminimalisir  biaya  penyelidikan. Dengan  kata  lain,  DFR  bertujuan  untuk  mengelola bukti  digital  agar  dapat  membantu  proses penyelidikan  dan  menghemat  biaya  penyilidikan (Mouhtaropoulos et al., 2014).
Digital forensic Readiness adalah  kemampuan sebuah  organisasi/institusi  untuk  memaksimalkan potensi  mereka  dalam  menggunakan  barang  bukti digital  dan  meminimalisir  biaya  investigasi  yang dikeluarkan organisasi ( Robert Rowlingson, 2004).
Digital  forensic  Readiness memiliki  tujuan, yaitu  untuk  memaksimalkan  penggunaan  data sebagai  barang  bukti  ketika  terjadi  insiden  dan meminimalisir  biaya  investigasi  ketika  merespon insiden (Tan, 2001).
Dari penjelasan para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, Digital forensic Readiness adalah sebuah  tindakan  pra-insiden  dengan  memanfaatkan barang  bukti  digital  dalam  proses  investigasi  dan menghemat biaya proses penyelidikan.
2.4 Tahapan-tahapn dalam Digital forensic Readiness (DFR)
Dalam  proses Digital  forensic  Readiness dibutuhkan  tahapan-tahapan  untuk  mencapai  tujuan dari Digital forensic Readiness itu sendiri. Tahapan- tahapan  dari Digital  forensic  Readiness (  Robert Rowlingson, 2004) adalah, sebagai berikut :
• Menentukan  skenario  bisnis  yang  membutuhkan barang bukti digital.
• Mengidentifikasi  sumber-sumber  yang  tersedia dari barang bukti yang potensial.
• Menentukan barang bukti yang perlu dikumpulkan.
• Menetapkan kemampuan dalam organisasi untuk mengumpulkan  barang  bukti  secara  aman  agar dapat  dijadikan  barang  bukti  yang  memenuhi persyaratan atau sah secara hukum.
• Menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengamankan media penyimpanan dan menangani barang bukti yang potensial.
• Memastikan  sumber-sumber  sistem  informasi terawasi untuk mendeteksi dan mencegah insiden besar.
• Mengidentifikasi  keadaan  ketika  investigasi normal dilakukan pada saat kejadian.
• Melatih  anggota  organisasi/institusi  dalam kesadaran terhadap insiden sehingga semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggungjawab mereka dalam proses barang bukti digital dan kepekaan terhadap hukum atas barang bukti tersebut.
• Mendokumentasikan  kasus-kasus  yang  berbasis barang  bukti  yang  menjelaskan  insiden  dan dampaknya terhadap organisasi/institusi.
• Memastikan  telah  dilakukannya  review  hukum untuk  memfasilitasi  berbagai  tindakan  dalam merespon insiden yang terjadi.
2.5 DiFRI ( Digital forensic Readiness Index ) (Widodo, 2016) Merupakan suatu cara untuk mengukur kesiapan suatu  institusi/organisasi  dalam  mencegah  dan menangani  kejahatan  dunia  maya  yang  nantinya dapat  diukur  dengan  melihat  berbagai  faktor  dan indikator yang setelahnya dihitung akan menghasilkan suatu nilai yang disebut DiFRI.

## 2.5 Komponen dan Indikator Penilaian
Adapun  detail  Adapun  detail  indikator  masing masing komponen tersebut adalah :
a. Komponen Strategy
Indikator Komponen Strategy yaitu :
• Program-program Digital forensic Readiness
• Aturan,  regulasi  dan  kewajiban  menyimpan dokumen,  file  dan  rekaman  (CCTV,  Log, dokumen)
• Ketentuan  ketika  terjadi  peristiwa  yang membutuhkan barang bukti digital
• Identifikasi  sumber-sumber  dan  tipe-tipe  yang berbeda dari barang bukti digital organisasi
• Identifikasi teknologi dan Sumber Daya manusia untuk menjamin Digital forensic Readiness
• Jaminan  ketersediaan  dana  untuk  menjalankan dan merawat program Digital forensic Readiness
b. Komponen Policy & Procedure
Indikator komponen Policy & Procedure antara lain :
• Kebijakan dan prosedur sebagai petunjuk aktifitas dan kegiatan anggota organisasi yang mengunakan TIK
• Sangsi  bagi  pelanggar  kebijakan  dan  prosedur Digital forensic Readiness
• Kebijakan  bahwa  semua  sumber  daya informasi dan data merupakan milik organisasi
• Kebijakan  dalam keadaan  bagaimanakah  barang bukti digital dapat diamankan
• Kebijakan barang bukti digital apa saja yang harus diamankan
• Kebijakan  yang  menyatakan  cara  dan  situasi ketika  bukti-bukti  yang  telah  diamankan  oleh organisasi dapat dilepaskan kepada pihak di luar organisasi,  termasuk  ketika  harus  dirujuk  ke penegak hukum
• Kebijakan  pembagian  wewenang,  tugas  dan tanggungjawab terkait pengumpulan barang bukti digital, pemeliharaan dan pemeriksaanya
c. Komponen Technology & Security
Indikator  komponen  Technoloy  &  Security  antara lain :
• Jaminan  manajemen  log  dari  masing-masing sistem, pemeliharaan, dan pengelolaan
• Manajemen  media  penyimpanan  (CD,  hardisk, falshdisk)  dari  masing-masing  komputer  dan server
• Ketersediaan  perangkat  akuisisi  dan  analisis barang bukti digital, baik berupa hardware (write block  protector,  dll)  maupun  software  (analisys tool)
• Jaminan  keamanan  barang  bukti,  baik  secara online maupun offline, melalui imaging maupun penggandaan fisik
• Ketersediaan  perangkat  pendukung digital forensic seperti cctv, finger print, dan autentikasi sistem
• Ketersediaan  perangkat  pengamanan  sistem seperti firewall, anti virus
• Ketersediaan  perangkat  pendukung  keamanan seperti enkripsi dan kriptografi
d. Komponen Digital forensic Response
Indikator komponen Digital forensic Response yaitu:
• Ketersediaan SOP (standard operating procedure) penanganan  insiden  maupun  tindakan digital forensic
• Ketersediaan SDM yang memiliki sertifikasi/keahlian bidang digital forensic
• Tim penanganan cyber crime dan Digital forensic Response
• Pelatihan-pelatihan  SDM  mengenai  penanganan cyber crime dan digital forensic
• Petunjuk  teknis  pengaduan  maupun  pelaporan insiden
• Alat peraga, petunjuk dan arahan mengenai cyber crime berupa  poster,  banner,  dan  alat  peraga lainya
• Ketersediaan  sekretariat  pengaduan,  informasi dan pelaporan cyber crime
e. Komponen Control & Risk Indikator komponen Control& Risk antara lain :
• Pengawasan program Digital forensic Readiness
• Evaluasi secara berkala program Digital forensic Readiness
• Sosialisasi  program digital  forensic kepada anggota organisasi
• Pemahaman  pada  anggota  setiap  proses digital forensic dan resiko kegagalan setiap proses
• Pembaharuan perangkat,  tool,  dan  sistem  secara berkala
• Pembahasan  hasil  investigasi  maupun  publikasi hasil investigasi kepada kepala-kepala departemen/sub bagian
f. Legality
Indikator komponen Legality yaitu :
• Kebijakan peninjauan aspek hukum setiap proses investigasi digital forensic dan insiden
• Keterlibatan  penegak  hukum,  ahli,  auditor profesional  dalam  evaluasi digital  forensic atau cyber crime pada organisasi
• Pemahaman  setiap  anggota  institusi  akan undangundang  transaksi  elektronik  dan  data digital
• Sosialisasi peraturan dan undang-undang transaksi elektronik dan data digital
• Pelatihan  penanganan  ciber  crime  dan  proses hukum
• Identifikasi kebijakan-kebijakan untuk menjamin pengumpulan barang bukti sesuai dengan legalitas hukum yang ada.

## 2.6 Metode Pengumpulan Data
Beberapa  metode  pengumpulan  data  yang dilakukan  dengan  setiap  responden,  Admin,  CEO maupun  direktur  mengisi  kuisioner  yang  telah disediakan, selanjutnya dilakukan analisis pada data tersebut.

## 2.7 Metode Pengitungan
Pada  kuesioner,  skala  yang  digunakan  adalah skala  Guttman,  yaitu  skala  pengukuran  dengan jawaban tegas, antara “ada-tidak”.  Selanjutnya,  dari enam komponen diatas akan dilakukan scoring untuk menilai  aspek  DiFRI  secara  keseluruhan  untuk mengetahui Digital  forensic  Readiness Index suatu organisasi Dari kuesioner kemudian akan dilakukan penghitungan  atas  jawaban  “Ada”  dan  “Tidak”, selanjutnya  dilakukan  scoring  pada  masing-masing aspek dengan menggunakan rumus :
IA merupakan indeks dari masing-masing aspek, selanjutnya  A  merupakan  jumlah  indikator  yang bernilai ”ada”, dan nA adalah total dari indikator pada aspek tersebut, sedangkan perkalian 10, dimaksudkan untuk mendapatkan skala dari 0 sampai dengan 10. Adapun untuk secoring keseluruhan dari DiFRI yaitu dengan menggunakan rumus :
Iel  merupakan  indeks  dari  semua  komponen, selanjutnya  A el merupakan  jumlah  indikator  yang bernilai  ”ada”,  dan  nel  adalah  total  dari  seluruh indikator,  sedangkan  perkalian  10,  dimaksudkan untuk  mendapatkan  skala  dari 0  sampai  dengan 10. Atau bisa juga digunakan rumus :
I total =
Itotal  merupakan  indeks  DiFRI  keseluruhan komponen, I A  merupakan  indeks  masing-masing komponen, dan adalah banyaknya komponen.

## 2.8  Skala Tingkat DiFRI
Untuk  memberikan  rekomendasi  dan  kejelasan status institusi/organisasi, dibuatlah skala dan status untuk  masing-masing  nilai  DiFRI  (i),  peneliti membuat  lima  kriteria  berdasarkan  skala  tertentu, seperti pada table dibawah ini :

## Tabel 2.1 Skala Kesiapan Institusi berdasarkan DiFRI
No Range/Skala Status 1 8 < ⅈ ≤ 10 Sangat Siap
2 6 < ⅈ ≤ 8 Siap 3 4 < ⅈ ≤ 6
Cukup Siap 4 2 < ⅈ ≤ 4 Kurang Siap 5 0 ≤ ⅈ ≤ 2 Tidak Siap

## 2.9 Pedoman Penyusunan Kerangka Kerja Logis (LFA) Secara Bertahap
Dalam  menyusun  Kerangka  Kerja  Logis (Logical  Framework  Analysis  –  LFA)  secara bertahap,  bekerjalah  dengan mengikuti  alur  tahapan dasar  di  dalam  penyusunan  suatu  rancangan  proyek yang  menggunakan LogFrame.  Keseluruhan  proses pengembangan  LogFrame  senantiasa  mengikuti prinsip-prinsip  pokok  yaitu  bekerja  mulai  dengan sesuatu yang umum hingga kepada yang spesifik. Pada  tahap pertama  pengembangan  LogFrame  anda hendaknya  menyiapkan  suatu  uraian  umum,  atau “Ringkasan Narasi”, bagi proyek tersebut. Ini berarti anda perlu:
A. menetapkan Sasaran  (Goal) yang  ingin  dicapai lewat kontribusi proyek anda;
B. menetapkan Tujuan (Purpose) yang akan dicapai oleh proyek itu;
C. menetapkan Keluaran  (Outputs) guna  mencapai sasaran di atas;
D. menetapkan Kegiatan-kegiatan  (Activities) guna mencapai tiap Keluaran (Outputs).
Mengingat bahwa pernyataan-pernyataan tersebut di  atas  saling  terkait  secara  logis,  maka  anda  perlu menegaskan bahwa logika yang ada telah benar. Agar dapat  menjamin  bahwa  hal  itu  memang  demikian adanya, maka sekarang anda harus :
E. Melakukan verifikasi logis secara vertikal dengan cara “Jika… /Maka ….
Anda tidak akan dapat mengontrol semua faktor yang  berhubungan  dengan  proyek  anda  dan  oleh karena  itu  anda  harus  membuat  beberapa  asumsi. Langkah berikutnya ialah:
F. Menetapkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masing-masing tingkatan.
Anda  perlu  mengembangkan  suatu  dasar  untuk mengukur  efektifitas  proyek.  Agar  supaya  bisa melakukannya, sekarang anda harus:
G. menetapkan Indikator-indikator Penentu Obyektif yang dapat diukur pada tingkat Sasaran (Goal) kemudian Tujuan (Purpose) , kemudian Keluaran (Output), kemudian Kegiatan-Kegiatan (Activities).
H. menetapkan Alat-alat / Perangkat Verifikasi.
Anda  kini  sudah  memproduksi  sebuah  uraian mengenai  proyek  itu  dan  anda  bisa  melanjutkan  ke langkah selanjutnya yaitu :
I. mengalokasikan biaya-biaya pada setiap kegiatan : mempersiapkan Anggaran
Pelaksanaan.
Akhirnya,  lakukan  dua  langkah  lebih  jauh  lagi guna membantu memastikan bahwa LogFrame sudah selesai disusun dan dirancang dengan baik:
J. periksa LogFrame dengan  menggunakan Daftar Periksa Rancangan Proyek;
K. mengkaji  ulang  rancangan LogFrame tersebut dengan  menggunakan  pengalaman  anda  tentang kegiatan-kegiatan yang sama.
Dari langkah-langkah tersebut di atas, maka Anda akan  menampilkan LogFrame anda  sebagai  sebuah tabel dengan model sebagai berikut:
Tabel 2.2 Model LogFrame Summary  Indicators  Verification  Assumptions GOAL PURPOSES OUTPUTS

## ACTIVITIES

## 4. Hasil DiFRI Komponen
Tabel 0.1 Hasil Scoring Digital Forensic Readiness Index PT Waditra Reka Cipta Bandung Komponen Index Komponen (%) Strategy 53.81818182 Policy & Procedure 100 Technology & Security 45.06493506 Digital Forensic Response 42.98701299 Control and Legality 29.39393939 Nilai DiFRI (%) 54.25281385 Gambar 0.1 Grafik Scoring DiFRI
Setelah  mengetahui  indeks  setiap  komponen- komponen  utama  dari  model  DiFRI  ini,  maka dihitung nilai indeks keseluruhan dari model DiFRI ini seperti pada Tabel 4.6. Berdasarkan penghitungan tersebut,  nilai  indeks  DiFRI  yang  diperoleh  dari keseluruhan komponen-komponen utama pada model ini adalah 54.25% . Maka, dengan indeks tersebut PT WADITRA REKA CIPTA BANDUNG kurang siap dalam menghadapi digital forensic .

## 4.1. Pembahasan Penerapan DiFRI
Perbandingan pada setiap komponen-komponen utama menunjukkan bahwa indeks tertinggi terletak pada  komponen policy  &  procedure ,  yaitu  100%. Indeks terendah terletak pada komponen Control and Legality ,  yaitu  29.4%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa secara kebijakan  dan  prosedur PT  WADITRA REKA  CIPTA  BANDUNG  telah  siap  menghadapi digital  forensic ,  namun  tidak  diimbangi  dengan kendali  dan  legalitas  ( Control  and  Legality )  yang memiliki nilai indeks terendah serta index komponen yang  lainnya,  maka  PT  WADITRA  REKA  CIPTA BANDUNG akan tidak tanggap/tidak siap apabila terjadi kejahatan dunia maya kejadian digital forensic beserta kejahatan dunia maya.
Selain itu ada indikator-indikator dengan nilai indeks yang rendah dibandingkan dengan indikator lainnya, yaitu  :
1. Memiliki petunjuk atau prosedur aktifitas pegawai instansi dalam menggunakan TIK
(Komponen Policy & Procedure ).
2. SDM memiliki pengetahuan tentang bahaya cara penanganan insident forensic digital (Komponen Digital Forensic Response ).
3. Ketersediaan alat peraga, petunjuk dan arahan mengenai penanganan insident forensic digital berupa poster, banner dan alat peraga lainnya (Komponen Digital Forensic Response ).
4. Adanya pemahaman dari setiap pegawai instansi akan Undang-undang ITE (Komponen Control & Legality ).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belum  meratanya sosialisasi  dan  pemahaman  dari  setiap  pegawai  PT WADITRA  REKA  CIPTA  BANDUNG  tentang Digital  Forensic secara  umum.  Sehingga  PT WADITRA REKA CIPTA BANDUNG harus segera melakukan  atau  meningkatkan  sosialisasi  tentang Digital  Forensic ,  program  kegiatan  maupun kebijakan  kepada  setiap  pegawai,  agar  memiliki pemahaman  yang  lebih  baik  lagi,  guna  tercapainya target dari institusi dengan baik.

## 4.2. Analisa Model DiFRI
Berdasarkan  kompilasi  beberapa  penelitian, penerapan  dan  pembahasan  tentang  model  DiFRI serta  pengembangan  dari  model  DiFRI  yang dikemukakan  (Widodo,  2016),  diperoleh  beberapa hal  yang  dapat  dicermati  dan  dianalisa  dari pengembangan model DiFRI ini :
• Suatu  organisasi  memerlukan  suatu  kebijakan mengenai handling  incident terkait  kejadian digital forensic , agar aktifitas kerja serta layanan yang  berjalan  tidak  menghambat  maupun menyebabkan kerugian khususnya bagi perusahaan dan umumnya bagi para konsumen.
• Suatu  organisasi  memerlukan  suatu  alat (teknologi) beserta sumber daya manusia (SDM) yang  mumpuni  terkait  pencegahan  maupun penanganan kejadian forensic digital agar file-file maupun data yang akan dijadikan sebagai barang digital dapat secara aman dan dapat secara legal dijadikan bukti yang sah di depan hukum.
5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  studi  pustaka  dari  model- model Digital  forensic  Readiness yang  telah  ada, pengembangan  dari  model  DiFRI  sebelumnya,  dan berdasarkan  hasil  penghitungan  dari  penerapan model  DiFRI,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan, sebagai berikut :
1. Terdapat perubahan komponen-komponen utama dari model DiFRI sebelumnya, dari 6 komponen utama  menjadi  5  komponen  utama.  Dimana terjadi  penggabungan  komponen control dan komponen Legality .
2. Hasil penghitungan dari penerapan model DiFRI pada PT Waditra Reka Cipta Bandung Perusahaan dinyatakan  kurang  siap  dalam  menghadapi kejahatan digital  forensic ,  terutama  dari  sisi
Index Komponen PT Waditra Reka Cipta Bandung
STRATEGY
POLICY & PROCEDURE TECHNOLOGY & SECURITY DIGITAL FORENSIC RESPONSE
CONTROL AND LEGALITY
infrastruktur  dan  keamanan  ( Technology  & Security ).
3. Ada  beberapa  indikator  dari  komponen- komponen utama yang memiliki nilai indeks yang mendekati  nilai  kurang  siap,  sehingga  ini  harus menjadi hal yang harus dicermati dengan sangat baik.

## DAFTAR PUSTAKA
BARSKE,  D.,  STANDER,  A.,  &  JORDAAN,  J.
(2010).  A Digital  forensic  Readiness framework  for  South  African  SME’s. Proceedings  of  the  2010  Information Security for South Africa Conference, ISSA 2010 , (March). https://doi.org/10.1109/ISSA.2010.5588281
D,  r.  R.  P.  (2004).  International  Journal  of  Digital Evidence Winter 2004 , Volume 2 , Issue 3 A Ten Step Process for Forensic Readiness International  Journal  of  Digital  Evidence.
International  Journal  of  Digital  Evidence , 2 (3), 1–28. Retrieved from https://www.utica.edu/academic/institutes/e cii/publications/articles/A0B13342-B4E0- 1F6A-156F501C49CF5F51.pdf
DUNN, W. N. (2000). Pengantar analisis kebijakan publik . Gadjah Mada University Press.
ELYAS,  M.,  AHMAD,  A.,  MAYNARD,  S.  B.,  & LONIE,  A.  (2015). Digital  forensic Readiness :  Expert  perspectives  on  a theoretical  framework. Computers  and Security , 52 (April), 70–89. https://doi.org/10.1016/j.cose.2015.04.003
GROBLER,  C.  P.,  &  LOUWRENS,  C.  P.  (2007).
Digital forensic Readiness as a component of  information  security  best  practice. IFIP International  Federation  for  Information Processing .  https://doi.org/10.1007/978-0- 387-72367-9_2
ID-CERT. (2018). Incident Monitoring Report Tahun 2017 . 1–85. Retrieved from https://www.cert.or.id/media/files/UMUM_ -_Laporan_Tahunan_2017.pdf INDRAJIT, E. R. (2014). Manajemen Organisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu . KAZADI, J. M., & JAZRI, H. (2015). Using Digital forensic  Readiness model  to  increase  the forensic  readiness  of  a  computer  system.
Proceedings of 2015 International Conference  on  Emerging  Trends  in Networks  and  Computer  Communications, ETNCC 2015 , (April), 131–137. https://doi.org/10.1109/ETNCC.2015.7184 822 KEBANDE, V. R., KARIE, N. M., & VENTER, H.
S.  (2016).  A  generic Digital  forensic Readiness model for BYOD using honeypot
technology. 2016 IST-Africa Week Conference , 1–12. IEEE. KIGWANA, I., & VENTER, H. S. (2018). A Digital forensic  Readiness Architecture  for  Online
Examinations. South  African  Computer Journal , 30 (1), 1–39. https://doi.org/10.18489/sacj.v30i1.466 MABUTO, E. K., & VENTER, H. S. (2011). State of the Art of Digital forensic Techniques. ISSA .
MOHAMED, E., B., M. S., ATIF, A., & ANDREW, L. (2014). Towards A Systemic Framework for Digital  forensic  Readiness . Journal  of Computer  Information  Systems , 54 (3),  97– 105.
https://doi.org/10.1080/08874417.2014.116
45708
MOUHTAROPOULOS, A., LI, C. T., & GROBLER, M. (2014). Digital forensic Readiness : Are we  there  yet? Journal  of  International Commercial Law and Technology .
MOUSSA, A. N., ITHNIN, N. B., & MIAIKIL, O. A. M.  (2014).  Conceptual  forensic  readiness framework  for  infrastructure  as  a  service consumers. Proceedings  -  2014  IEEE Conference on System, Process and Control,
ICSPC 2014 , (April), 162–167. https://doi.org/10.1109/SPC.2014.7086250 PRAYUDI, Y., & ASHARI, A. (2015). A Study on
Secure Communication for Digital forensic s Environment. Int.  J.  Sci.  Eng.  Res , 6 (1), 1036–1043.
RAHARDJO, B. (2019). Security Outlook 2019 . REDDY, K., & VENTER, H. (2008). Chapter 11 A FORENSIC FRAMEWORK FOR HANDLING INFORMATION. In Advances in Digital forensics IV (pp. 143–
155). https://doi.org/10.1007/978-3-642- 04155-6_11
SACHOWSKI,  J.,  &  SACHOWSKI,  J.  (2019). Digital forensic Readiness . Digital forensics and  Investigations ,  (October),  203–217. https://doi.org/10.4324/9781315194820-13
SUBARSONO,  A.  G.  (2005). Analisis  kebijakan publik:  konsep,  teori  dan  aplikasi .  Pustaka Pelajar.
SUHARTO,  E.  (2005). Analisis  kebijakan  publik: panduan  praktis  mengkaji  masalah  dan kebijakan sosial . Alfabeta.
TAN,  J.  (2001).  Forensic  Readiness  Assessment.
Cambridge,  MA:@  Stake ,  1–23.  Retrieved from http://project.honeynet.org
WIDODO, T. (2016). Pengembangan Model Digital forensic  Readiness Index (DiFRI)  Untuk Mencegah  Kejahatan  Dunia  Maya. Jurnal Informatika Sunan Kalijaga , 1 (1), 41–46.
WINARNO,  B.  (2002). Teori  dan  proses kebijakan publik . Media Pressindo.