## Kinerja Kredit Usaha Rakyat Pada Perbankan Samarinda
Rina Masithoh Haryadi Rita Lisu Lottong
Faculty of Economic University 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 Indonesia Telp/Fax : 0541 743390 masithoh.rina@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This research to know the performance of people's business credit at one of retail bank at Samarinda in 2012 - 2014 which measured by Loan To Equity (LTE), Credit Risk Ratio (CRR) and Provission for Loan Losses (PLL)
The  result  of  Credit  Risk  Ratio  (CRR)  measurement  in  2012-2013  shows  that  the credit  performance  of  the  people  business  has  increased,  which  has  a  higher  ratio  which means  unhealthy  KUR  performance  in bank management  capability  to  minimize  the  risk  of bank credit failure. While the year 2014 has decreased that has a smaller ratio which means the performance of healthy KUR in the ability of bank management in minimizing the risk of bank credit failure.
Measurement by using the Provision for Loan Losses (PLL) for 2012-2013, shows that the  credit  performance  of  the  people  business  has  increased  that  has  a  higher  ratio  which means that the bank's credit performance is not good the effectiveness of credit management many  banks  experiencing  credit  congestion.  While  the  year  2013  until  the  year  2014  has decreased that has a smaller ratio which means the performance of good bank credit that is effectiveness management  bank credit does not suffer a lot of credit congestion Keywords : LTE, CRR, PLL

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi di suatu negara  sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter  di  Indonesia  memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor  perbankan  sangat  penting. Ketika  sektor  perbankan  terpuruk, prekonomian  nasional  juga  ikut
terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi,  sektor  perbankan  juga terkena  imbasnya  dimana  fungsi intermediasi  tidak  berjalan  normal. (Kiryanto, 2007: 2).
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga memegang saham  penting  dalam  pembangunan ekonomi  karena  tingkat  penyerapan
tenaga  kerjanya  yang  relatif  tinggi dan  kebutuhan  modal  investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM
tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan  pada  sektor  UMKM dapat menunjang diversifikasi
ekonomi  dan  percepat  perubahan struktual  yang  merupakan  prasyarat bagi  pembangunan  ekonomi  jangka panjang yang stabil dan
berkesinambungan.
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang
Kebijakan Percepatan Pengembangan  Sektor  Riil  dan Pemberdayaan  UMKM  yang  diikuti dengan  nota  kesepahaman  bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjamin Kredit/Pembiayaan  kepada  UMKM. Akhirnya  pada  tanggal  5  November 2007,  Presiden  Republik  Indonesia Susilo Bambang Yudoyono
meresmikan  kredit  bagi  UMKM dengan  pola  penjamin  dengan  nama Kredit  Usaha  Kredit  (KUR)  melalui Departemen  Koperasi  dan  Usaha Kecil  Menengah  (KUKM),  dengan fasilitas penjamin kredit dari
Pemerintah  melalui  PT.  Askrindo dan  Perum  Sarana  Pengembangan Usaha  dan  didukung  oleh  Inpres Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Fokus Program  Ekonomi  2008-2009  untuk menjamin implementasi atau percepatan  pelaksanaan  kredit  usaha rakyat  ini.  Kredit  usaha  rakyat diinspirasi  oleh  Program  SP3  (Skim Pelayanan  Pembiayaan  Pertanian) kepada  bank  penyalur  SP3  (Bank Syariah  Mandiri)  yang  diluncurkan Departemen  Pertanian,  yaitu  suatu skim  kredit  yang  dikembangkan melalui  kerja  sama  dengan  bank komersil berdasarkan fasilitas layanan jaminan dan berbagai risiko.
Tahap  awal  program,  kredit usaha  rakyat  ini  disediakan  hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk  oleh  pemerintah  saja,  yaitu Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI),  Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri,  Bank  Syariah  Mandiri, Bank  Tabungan  Negara  dan  Bank
Bukopin. Penyaluran
pola penjaminan  difokuskan  pada  lima sektor, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan,  koperasi,  kehutanan,  serta perindustrian dan perdagangan.
Tujuan  program  kredit  usaha
rakyat yang dicanangkan oleh
pemerintah Republik Indonesia adalah untuk mempercepat pengembangan  sektor-sektor  primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk  meningkatkan  aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga– lembaga keuangan, mengurangi tingkat  kemiskinan  dan  memperluas kesempatan  kerja.  Pada  dasarnya, kredit usaha rakyat merupakan modal kerja  dan  kredit  investasi  yang disediakan  secara  khusus  untuk  unit usaha  produktif  melalui  program penjaminan kredit perseorangan,
kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum  Rp  500.000.000.  Sumber dana  adalah  bank  yang  ditunjuk dengan  tingkat  bunga  maksimum 16%  per  tahun.  Persentase  kredit yang  dijamin  adalah  70%  dari alokasi  total  kredit  yang  disediakan oleh  bank  tersebut.  Masa  pinjaman kredit  untuk  modal  kerja  maksimum 3  tahun  dan  5  tahun  untuk  investasi. Untuk  agribisnis,  bidang  usaha  yang layak  adalah  input  produksi  hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas  bidang  usahatani  ( on-farm )
serta  pengolahan  dan  pemasaran hasil-hasil pertanian.
Setiap  tahun  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR)  yang  dikucurkan pemerintah terus mengalami peningkatan. Dimana pada
November  2014  ini,  bank  nasional menyalurkan  KUR  sebanyak  tujuh bank  yaitu  Bank  Nasional  Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank  Mandiri,  Bank  Tabungan Negara (BTN),  Bank  Bukopin,  Bank Syariah  Mandiri  (BSM)    dan  Bank Negara  Indonesia  Syariah  (BNI Syariah).  Bank  BRI  adalah  penyalur KUR  terbesar  dengan  total  1.115,6 triliun.  Diharapkan  program  ini  akan meningkat  dan  berkembang  seperti yang dialami oleh Program SP3 yang tidak hanya memuaskan konsumennya, namun juga menggunakan  strategi,  pelaku  usaha, dan lembaga perbankan yang sama.
Kinerja  kredit  usaha  rakyat diukur  dari Loan  To  Equity (LTE),
Credit  Risk  Ratio (CRR)  dan Provission  for  Losses (PLL). Loan To  Equity (LTE)  adalah  rasio  yang digunakan  untuk  mengetahui  apakah dalam kegiatan bank telah menggunakan  sumber  dana  dengan
tepat  guna. Credit  Risk  Ratio (CRR) adalah  rasio  yang  diguanakan  untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen bank dalam
meminimalisir  resiko  yang  terjadi, dalam  hal  ini  dapat  memberikan gambaran  tingkat  kegagalan  kredit bank.
Provission  for  Loan  Losses (PLL)  adalah  rasio  yang  digunakan
untuk mengukur efektivitas
pengelolahan  kredit  bank  apakah banyak  mengalami  kemacetan  kredit atau tidak dengan kata lain digunakan untuk mengetahui besarnya persentase dari biaya penghapusan  piutang  yang  terjadi dibandingkan  dengan  jumlah  kredit yang diberikan.
Penurunan kredit usaha rakyat
salah  satu  retail  bank  yang  ada  di Samarinda  dapat  dilihat  dari  kredit bermasalah. Kredit bermasalah terjadi  karena  adanya  nasabah  yang gagal  mengembalikan  sebagian  atau seluruhnya  kredit  yang  diterima  dari bank yaitu kredit yang diberikan oleh bank  tidak  bisa  dilunasi  tepat  waktu baik  pokok  pinjaman  maupun  bunga yang  ditetapkan  serta  piutang  yang tidak tertagih.
Permasalahan utama dari penelitian  ini  adalah  apakah  kinerja kredit  usaha  rakyat  pada  salahsatu retail  bank  yang  ada  di  Samarinda mengalami  perubahan  yang  diukur dengan Loan  To  Equity (LTE), Credit  Risk  Ratio (CRR),  dan Provission for Losses (PLL) dan apa penyebabnya?

## KERANGKA TEORITIS
Peluncuran Kredit Usaha
Rakyat  (KUR)  merupakan  tindak lanjut  dari  ditandatanganinya  nota kesepahaman  bersama  (MoU)  pada tanggal  9  Oktober  2007  tentang Penjamin  Kredit/Pembiayaan  kepada UMKM-K antara pemerintah
(Menteri Negara koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri
Pertanian,  Menteri  Perindustrian,
Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan  dan  Perikanan,  Perusahaan Penjamin (Perum Sarana pengembangan Usaha dan PT Asuransi  Kredit  Indonesia)  dan Perbankan  (BRI,  Bank  Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KRU ini didukung oleh  Kementrian  Negara  BUMN,
Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia. Undang-Undang  Nomor  20 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah Tahun 2008
mendefinisikan  KUR  adalah  kredit atau  pembiayaan  kepa  UMKM-K (Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah- Koperasi) dalam bentuk pemberian modal  kerja  dan  investasi  yang didukung  fasilitas  penjamin  untuk usaha produktif.
Kriteria  usaha  kecil  menurut Undang-Undang  Nomor  20  Tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah Tahun  2008  adalah  usaha  yang memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha dan memilikihasil penjualan tahunan lebih  dari  Rp300.000.000,00  (tiga ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan paling  banyak  Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Undang-Undang  Nomor  20
Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah Tahun 2008
mendefinisikan pengertian usaha
menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung  maupun  tidak  langsung dengan  usaha  kecil  atau  usaha  besar dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) adalah  Kredit  Modal  Kerja  (KMK) dan  atau  Kredit  Investasi  (KI) dengan  plafon  kredit  sampai  dengan Rp500  juta  yang  diberikan  kepada usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan koperasi  (UMKM-K)  yang  memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dan Perusahaan Penjamin Peluncuran KUR.
http://www.bni.co.id.).
Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) adalah  kredit  atau  pembiayaan  yang diberikan  oleh  perbankan  kepada UMKM-K  yang feasible tapi  belum bankable .  Maksudnya  adalah  usaha tersebut  memiliki  prospek  bisnis yang  baik  dan  memiliki  kemampuan untuk mengembalikan. Usaha mikro,
kecil, menengah dan koperasi
(UMKM-K)  yang  diharapkan  dapat mengakses KUR adalah yang bergerak  di  sektor  usaha  prodiktif
antara  lain:  pertanian,  perikanan  dan
kelautan,  perindustrian,  kehutanan, dan  jasa  keuangan  simpan  pinjam. (NN. Kredit  Usaha  Rakyat  Tanpa Jaminan . http:/kredit-usaha- rakyat.co.cc.).

## METODE PENELITIAN

## Definisi Operasional
1. Kredit  usaha  rakyat  adalah  kredit yang ditujukan padasalahsatu retail bank yang ada di Samarinda untuk nasabah usaha kecil, dengan batas kredit maksimun Rp 350.000.000,00  (Tiga  Ratus  Lima Puluh  Juta  Rupiah)  per  nasabah untuk  membiayai  usaha  produktif disektor  ekonomi  dari tahun  2012 sampai dengan tahun 2014.
2. Kinerja kredit usaha rakyat adalah merupakan  prestasi  kredit  usaha rakyat yang dapat dicapai
olehsalahsatu retail bank yang ada di Samarindapadatahun 2012- 2014..
3. Loan  To  Equity (LTE)  adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam
kegiatanya perbankan telah menggunakan sumber dana dengan tepat guna dalam
melakukan  kredit  usaha  rakyat
dari  tahun,  dimana  semakin  kecil rasio  ini,  maka  semakin    buruk kualitas pinjaman atau kemampuan  perbankan mengelola kredit  usaha  rakyat  sehinggadapat menekan  jumlah  kredit  usaha rakyat  bermasalah. Loan  To Equity (LTE)  diukur  dengan  total kredit  yang  disalurkan  dikurangi kredit  bermasalah  dibagi  total modal dikali 100%.
4. Credit  Risk  Ratio (CRR)  adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen perbankandalammeminimalkan resiko  kredit  usaha  rakyat    yang terjadi, sehingga dapat
memberikan  gambaran  tingkat kegagalan  kredit  usaha  . Credit Risk  Ratio (CRR)  diukur  dengan kredit  bermasalah  dibagi  total
kredit  yang  disalurkan  dikali 100%.
5. Provission  For  Loan  Lossen (PLL) adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kredit usaha  rakyat  apakah  banyak mengalami  kemacetan  kredit  atau tidak, diperoleh dengan menghitung  besarnya  presentase dari  biaya  penghapusan  aktiva produktif yang terjadi dibandingkan dengan jumlah kredit usaha rakyat yang diberikan.
6. Kredit  usaha  rakyat  bermasalah adalah  kredit  usaha  rakyat  yang menunggak    lewat  dari  90  hari sejak  jatuh  tempo  sampai  dengan 360  hari  dari  tanggal  jatuh  tempo dari  tahun  2012  sampai  dengan tahun 2014.
7. Kriteria kredit usaha rakyat bermasalah adalah nasabah kredit
usaha rakyat yang telah menunggak  pokok  atau  bunga kreditnya  lewat  dari  90  hari sampai  dengan  360  hari  dari tanggal  jatuh  tempo  dari  tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
8. Umur  kredit  adalah  lamanya waktu  menunggak  kredit  nasabah kredit usaha rakyat
9. Penyisihan  Penghapusan  Aktiva
Produktif (PPAP) adalah
penyisihan  atau  cadangan  dana untuk  menutupi    kemungkinan terjadinya  resiko  kredit  usaha rakyat
10. Aktiva produktif adalah penanaman  dana  baik  dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk  kredit  yang  diberikan (termasuk  kredit  usaha rakyat), penempatan  pada  bank  lain,  surat surat  berharga  dan  penyertaan kepada pihak ketiga.

## Teknik Analisa
1. Loan  To  Equity (LTE)  atau  rasio pinjaman terhadap modal Adapun  perhitungan Loan  To
Equity (LTE)  atau  rasio  pinjaman
terhadap  modal  menurut  Ali (2004: 497) adalah sebagai berikut:
2. Credit  Risk  Ratio (CRR)  atau rasio resiko kredit Perhitungan Credit  Risk  Ratio
(CRR)  atau  rasio  resiko  kredit
menurut  Ali  (2004:  498)  adalah sebagai baerikut:
%
3. Provission for  Loan Losses (PLL) atau  rasio  penyisihan  piutang terhadap total pinjaman
Perhitungan Provission  for    Loan Losses (PLL) atau rasio
penyisihan  piutang  terhadap  total pinjaman menurut Ali (2004: 499) adalah sebagai berikut:
%
4. Siamat  (2006:  83)  menyatakan aturan dalam perbankan mengenai kolektibilitas  atas  kualitas  aktiva produktif  antara lain:
a. Kategori  kredit  Lancar  (L) adalah  kredit  tidak  ada  yang menunggak.
b. Kategori kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) adalah  kredit  yang  menunggak
1  hari  setelah  jatuh  tempoh  90 hari.
c. Kategori  kredit  Kurang  Lancar (KL) adalah kredit yang menunggak 90 – 180 hari.
d. Kategori  kredit  Diragukan  (D) adalah  kredit  yang  menunggak diatas 180 – 270 hari.
e. Kategori  Kredit  Macet  (M) adalah  kredit  yang  menunggak lebih  dari  270  –  360  hari  (1 tahun).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Loan To Equity (LTE)
Kredit bermasalah yang dimaksud  dapat  dilihat  dari  laporan aktiva produktif yaitu kredit menunggak pokok atau bunga
kreditnya  yang  lewat  dari  90  hari sejak  tanggal  jatuh  tempo  sampai dengan  360  hari  atau  dengan  kata lain  kredit  bermasalah  adalah  kredit yang  masuk  dalam  kategori  kredit
Kurang Lancar (KL), kredit Diragukan (D) dan kredit Macet (M). Berdasarkan  hal  ini,  maka  dalam
rangka  mempermudah  perhitungan,
akan  disajikan  kembali  data  kredit bermasalah seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini: Tabel 1.   Kredit Bermasalah pada Untuk Tahun Yang Berakhir 31

## Desember 2012 Sampai Dengan 31 Desember 2014
Elemen Kredit Bermasalah Kredit Bermasalah (Dalam Rupiah) Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Kredit Kurang Lancar (KL) 46.000.000 721.000.000 400.000.000 Kredit Diragukan (D) 1.834.000.000 2.403.000.000 2.251.000.000 Kredit Macet (M) 2.292.000.000 4.084.000.000 3.376.000.000 Jumlah 4.172.000.000 7.208.000.000 6.027.000.000
Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2015.
Tabel 2. Loan To Equity (LTE) atau rasio pinjaman terhadap modal
No Tahun Total  kredit  yang disalurkan (Rp) Kredit bermasalah (Rp) Total modal (Rp) Loan  To Equity (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 2012 221,50 2. 2013 183,87 3. 2014 160,35
Sumber : diolah dari hasil penelitian, 2015.
Besarnya  penurunan Loan  To Equity (LTE) dari tahun 2012 sampai dengan  tahun  2014  adalah  sebagai berikut:
a. Penurunan Loan  To  Equity (LTE)
tahun  2013  terhadap  tahun  2012 KUR mengalami penurunan tahun 2013  terhadap  tahun  2012  yaitu sebesar -37,63% (LTE 2012 221,50% - LTE 2013 183,87%).
b. Penurunan Loan  To  Equity (LTE) tahun  2014  terhadap  tahun  2013 KUR mengalami penurunan tahun 2014  terhadap  tahun  2013  yaitu sebesar -23,52% ( LTE 2013
183,87% -LTE 2014 160,35%).
Penurunan Loan  To  Equity (LTE)  ini  disebabkan  total  modal terus mengalami kenaikan. Kenaikan total  modal  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1) Kenaikan  total  modal  tahun  2013
terhadap tahun 2012 Total modal 2013 Rp114.590.000.000 – total modal 2012 Rp91.690.000.000, mengalami kenaikan sebesar
Rp22.900.000.000.
2) Kenaikan  total  modal  tahun  2014 terhadap tahun 2013 Total modal 2014 Rp137.480.000.000– Total modal 2013 Rp114.590.000.000, mengalami kenaikan sebesar
Rp22.890.000.000.
2. Credit Risk Ratio (CRR)
Tabel 3. Credit Risk Ratio (CRR) atau rasio resiko kredit
No Tahun Kredit bermasalah (Rp) Total kredit yang disalurkan (Rp) Credit Risk Ratio (CRR) (%) (1) (2) (3) (4) (5) 1. 2012 2,01 2. 2013 3,31 3. 2014 2,66
Sumber : diolah dari hasil penelitian, 2015.
Berdasarkan  tabel  3,  pada tahun 2013 CRR mengalami kenaikan  sebesar  1,29%  (CRR 2013 3,31%  –  CRR 2012 2,01%),  namun pada tahun 2014 mengalami
penurunan  sebesar  0,65%  (CRR 2014
2,66%  -  CRR 2013 3,31%),  Artinya tingkat  kegagalan  KUR  pada  PT.
Bank  Rakyat  Indonesia  Unit  sungai Pinang Dalam mengalami
penurunan,  dengan  kata  lain  tingkat kegagalan  KUR  di  tahun  2014 kembali membaik.
Terjadinya  penurunan Credit Risk  Ratio (CRR)  ini  adalah  KUR yang disalurkan mengalami kenaikan.  Kenaikan  KUR  yang disalurkan  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1) Kenaikan  KUR  yang  disalurkan tahun  2013  terhadap  tahun  2012 (tabel 5.3)
KUR yang
disalurkan 2013
Rp217.908.000.000  –  KUR  yang disalurkan 2012 Rp207.265.000.000,
mengalami kenaikan sebesar Rp10.643.000.000.
2) Kenaikan  KUR  yang  disalurkan tahun 2014 terhadap tahun 2013 (tabel 5.3) KUR yang disalurkan 2014 Rp226.481.000.000
–  KUR  yang  disalurkan 2013 Rp217.908.000.000, mengalami kenaikan sebesar
Rp8.573.000.000.
3. Provission for  Loan Losses (PLL) atau rasio penyisihan piutang terhadap total pinjaman
Tabel  4. Provission  for    Loan  Losses (PLL)  atau  rasio  penyisihan  piutang terhadap total pinjaman No Tahun Penyisihan penghapusan  aktiva produktif (Rp) Total kredit yang disalurkan (Rp) Provission  for    Loan Losses (%) (1) (2) (3) (4) (5) 1. 2012 2,11 2. 2013 2,99 3. 2014 2,55
Sumber : diolah dari hasil penelitian, 2015.
Berdasarkan (tabel 4), Provission  for  Loan  Losses (PLL) pada tahun 2013 mengalami
kenaikan  sebesar  0,88%  (PLL 2013 2,99%  –  PLL 2012 2,11%).  Namun
pada tahun 2014 mengalami penurunan  sebesar  0,44%  (PLL 2014
2,55%  –  PLL 2013 2,99%).  Hal  ini berarti  biaya  Penghapusan  Aktiva Produktif yang terjadi pada KUR PT. Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero) Tbk. Cabang Samarinda Unit Sungai
Pinang Dalam mengalami penurunan. Terjadinya penurunan Provission for Loan Losses (PLL) ini disebabkan karena Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
mengalami  kenaikan  dan  KUR  yang disalurkan mengalami kenaikan. Kenaikan  PPAP  dan  KUR  yang disalurkan adalah sebagai berikut: a. Kenaikan Penyisihan
Penghapusan  Aktiva  Produktif
(PPAP) dan KUR yang disalurkan tahun  2013  terhadap  tahun  2012
(tabel 4) Penyisihan  Penghapusan  Aktiva Produktif (PPAP)mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar Rp2.140.970.000 (PPAP 2013 Rp6.520.395.000 – PPAP 2012
Rp4.379.425.000).
b. Kenaikan  KUR  yang  disalurkan mengalami  kenaikan  pada  tahun 2012  sebesar  Rp10.643.000.000 (KUR yang disalurkan 2013 Rp217.908.000.000  –  KUR  yang disalurkan 2012
Rp207.265.000.000).
4. Kredit Bermasalah/Kredit Macet
Tabel 5. Kredit Bermasalah/Kredit Macet No Tahun Total Kredit Macet (Rp) Total Kredit Yang Diberikan (Rp) Persentase Kredit Macet (%) (1) (2) (3) (4) (5) 1. 2012 2.292.000.000 228.812.000.000 1,00 2. 2013 4.084.000.000 240.251.000.000 1,70 3. 2014 3.376.000.000 249.864.000.000 1,35
Sumber : diolah dari hasil penelitian, 2015.
Penyebab terjadinya kredit
bermasalah/kredit  macet  (tabel  5) adalah sebagai berikut:
1) Dari pihak perbankan, yaitu dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang  seharusnya  terjadi,  tidak diprediksi sebelumnya.
2) Dari  pihak  nasabah,  yaitu  adanya
unsur  kesengajaan  dalam  hal  ini nasabah  sengaja  untuk  tidak bermaksud membayar
kewajibannya  kepada  bank,  dan
adanya unsur tidak sengaja artinya debitur  mau  membayar  akan tetapi  tidak mampu/usaha  yang  di kelolahnya telah bangkrut.
Tabel  5  menunjukkan  kredit macet  mengalami  kenaikan  pada tahun  2013  yaitu  sebesar  0,70% (kredit  macet 2013 1,70%  –  kredit macet 2012 1,00%).
Namun pada tahun 2014
kembali mengalami penurunan
sebesar  0,35%  (kredit  macet 2013
1,70%  –  kredit  macet 2014 1,35 ),
artinya kredit macet kembali membaik  di  tahun  2014  yaitu  kredit macet  menurun  sebesar  0,35  dari tahun 2013.
Sedangkan analisa kinerja
kredit usaha rakyat PT. Bank Rakyat
Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang Samarinda  Unit  Sungai  Pinang
Dalam  dari  tahun  2012  sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel .6. berikut ini: Tabel 6. Hasil  Perhitungan  Analisa  Kinerja  Kredit  Usaha  Rakyat  dari tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2014 No Indikator Hasil Analisis (dalam %) Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Keterangan 1. Loan To equity (LTE) 221,50  183,87  160,35  Penurunan 2. Credit Risk Ratio (CRR) 2.01 3,31 2,66 Penurunan 3. Provission for Loan Losses (PLL) 2,11 2,99 2,55 Penurunan 4. Kredit Bermasalah/Kredit Macet 1,00 1,70 1,35 Penurunan
Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2015.
Berdasarkan  hasil  analisis yang  terlihat  pada  tabel  6.  tersebut diatas, diketahui bahwa kinerja kredit usaha  rakyat  PT.  Bank  Rakyat Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang Samarinda  Unit  Sungai  Pinang Dalam  dilihat  dari Loan  To  Equity
(LTE), Credit  Risk  Ratio (CRR),
Provission  for  Loan  Losses (PLL), dan  kredit  bermasalah/kredit  macet mengalami penurunan.
KESIMPULAN
1. Kinerja kredit usaha rakyat pada
PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Samarinda  Unit  Sungai  Pinang Dalam  dari  tahun  2012  sampai
dengan  tahun  2014  mengalami
penurunan  diukur  dari Loan  To
Equity (LTE), Credit Risk
Resiko (CRR)  dan Provission  for Loan  Losses (PLL).
2. Penyebab penurunan kredit
usaha  yaitu  kredit  bermasalah, dimana kriteria
kredit bermasalah tersebut adalah kredit  macet  yaitu  kredit  yang menunggak lebih dari 270 – 360 hari (1 tahun).
3. Loan  To  Equity (LTE)    tahun 2012  -  2014    yang  mengalami penurunan  menunjukan  bank mampu  mengelolah  kredit  atau menekan jumlah kredit bermasalah.
4. Credit  Risk  Ratio (CRR),  tahun 2012 - 2013 mengalami kenaikan  artinya  kinerja  KUR tidak  sehat  dalam  kemampuan manajemen bank dalam meminimalisir  resiko  kegagalan kredit  bank.  Sedangkan  tahun 2013  -  2014  mengalami  artinya
kinerja KUR sehat dalam kemampuan  manajemen  bank dalam meminimalisir resiko kegagalan kredit bank.
5. Provission  for  Loan  Losses (PLL), tahun 2012- 2013 mengalami kenaikanartinya kinerja  kredit  bank  kurang  baik yaitu  efektivitas  pengelolahan kredit  bank  banyak  mengalami kemacetan  kredit.  Sedangkan tahun 2013-2014 bank sudahmampumeningkatkanefekti vitas  pengelolahan  kredit  bank sehingga tidak banyak mengalami kemacetan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2008. Undang-undang Nomor  20  Tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Anonim,  2008. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05 Tentang Fasilitas  Penjamin  Kredit Usaha Rakyat .
Anonim, 1998. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Pokok-pokok Perbankan. Anonim,  2001. Ikatan  Akuntansi Indonesia . Standar  Akuntansi Keuangan  per  17  Oktober.
Jakarta: Salemba Empat.
Ali,  Masyhud.  2004. Asset  Liability Management Menyiasati Resiko  Pasar  dan  Resiko Operasional dalam Perbankan . Cetakan Pertama. Jakarta: Elex Media
Komputindo.
Harahap,  Sofyan  Syafrie,  2006.
Analisis  Kritis  atas  Laporan Keuangan ,  Edisi  Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada Kamaruddin Akmad, 2000. Akuntansi Manajemen, Dasar-Dasar Konsep Biaya & Pengambilan Keputusan, Edisi I, Cetakan ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kiryanto,  Ryan.  2007. Langkah Terobosan  Ekspansi  Kredit , Jurnal Hukum Bisnis. Bappenas, Jakarta. Kasmir.  2008. Bank  dan  Lembaga Keuangan Lainnya , Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mulyadi,  2005. Akuntansi  Biaya , Edisi Kelima, Cetakan Ketujuh.  Yogyakarta:  UPP AMP  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi YKPN.
------------- 2001. Akuntansi Manajemen  Konsep ,  Manfaat dan  Rekayasa,  Edisi  Kedua. Yogyakarta: UPP AMP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Siamat,  Dahlan.  2006. Manajemen Lembaga  Keuangan ,  Edisi
Kelima.  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. www.bni.co.id www.bri.co.id