Muhammadiyah Law Review 6 (1),Januari 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NO.363/Pid.Sus/2020/PN Sdn TENTANG PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA LAMPUNG TIMUR

## Jefri Ari Putra

## Universitas Muhamadiyah Metro

## ABSTRAK
The  main  problem  of  this  research  is  about  Legal  Protection  Against  Victims  of  Sexual  Harassment  with  Child Victims. In the case of Legal Protection for Victims of Sexual Harassment with Child Victims, it is contained in Law Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection  Article  81  Paragraph  (2).  In  the  realization  of  Legal  Protection Against  Victims  of  Sexual  Harassment  with  Victims  of  Minors,  for  this  reason  the  study  has  2  (two)  problem formulations, namely (1) How is legal protection for victims of sexual harassment with victims of minors (2) What are the factors that cause abuse sex with minors.
This research method uses an empirical juridical approach which is carried out by interviewing several respondents or competent  sources  who  are  directly  related  to  the  writing  of  this  thesis,  in  order  to  obtain  operational  data  for empirical research conducted through field research.
The results of this study prove that legal protection for victims of child sexual abuse has been carried out properly and fairly  through  Case  Number:  363/Pid.Sus/2020/PN.Sdn  on  behalf  of  Bayu  Samudra  Als  Juanto  Bin  Marsudi  at  the Sukadana District Court.  well,  with the prosecutor's demands, namely  imprisonment  for 10 (ten) years and a fine of Rp. 500,000,000 - (five hundred million rupiah) subsidiary to imprisonment for 5 (five) years to the defendant with all the  evidence  presented  before  the  trial  and  the  judge's  considerations  regarding  aggravating  and  mitigating  matters, namely his actions destroying the child's future, giving trauma and mitigating things The defendant behaves politely before  the  trial  and  regrets  his  actions.  But  to  prevent  abuse  of  children,  both  as  victims  and  perpetrators,  it  is necessary to socialize children during their development period.
Kata Kunci: Legal Protection, Sexual Harassment of Children.

## 1. PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  merupakan  kejahatan  yang  meresahkan  masyarakat  dimana  kekerasan tersebut  melanggar  Hak  Asasi  Manusia,  sudah  menjadi  tugas  pemerintah  agar  memberikan jaminan  terhadap  perempuan  atas  hak-hak  yang  dimilikinya  secara  asasi.  Kekerasan  seksual terhadap  perempuan  sudah  menjadi  masalah  utama  di  Indonesia,  Negara  harus  memberikan perlindungan  terhadap  perempuan  yang  menjadi  korban  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yaitu korban  kekerasan  seksual.  Kekerasan  diartikan  sebagai:  perihal  yang  bersifat,  berciri  keras, perbuatan  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  menyebabkan  kerusakan  fisik  atau  barang, paksaan. Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau *Coresponding author.
E-mail address : danidk159@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NO.363/Pid.Sus/2020/PN Sdn TENTANG PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA LAMPUNG TIMUR JEFRI ARI PUTRA
intimidasi  yang  berhubungan  dengan  keintiman  atau  hubungan  seksualitas  yang  dilakukan  oleh pelaku terhadap korbannya dengan  cara memaksa,  yang berakibat korban menderita secara fisik, materi,  mental  maupun  psikis.  Kejahatan  kesusilaan  secara  umum  merupakan  perbuatan  yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.
Anak  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  sebagai  makhluk  sosial  sejak  dalam kandungan,  mempunyai  hak  untuk  hidup  dan  merdeka  serta  mendapat  perlindungan.  Anak  yang baik  secara  rohani  maupun  jasmani  belum  mempunyai  kemampuan  untuk  berdiri  sendiri,  maka menjadi  kewajiban  bagi  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara  untuk  melindungi, menjamin,  memelihara  dan  mengamankan  kepentingan  anak.  Dengan  adanya  masalah  ekonomi maupun sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak di Indonesia. Hal ini di tandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, ekspoitasi, tindak kekerasan anak dan lain-lain. Salah satu kasus yang marak saat ini adalah pedofilia.  Pedofilia  adalah  seseorang  yang  mendapatkan  kepuasan  seks  dari  hubungan  yang dilakukan  dengan  anak-anak.  Praktik  pedofilia  termasuk exhibiotionisme hingga coitus (persetubuhan)  senggama  dengan  anak-anak.    Pedofilia  sendiri  masih  sering  dikacaukan pengertiannya.  Ada  tidaknya  unsur  kekerasan  fisik  masih  sering  dijadikan  kriteria  untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap  anak sendiri  masih  cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk-bentuk seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontrak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur  paksaan  sebenarnya  tidak  signifikan  dalam  kasus  kejahatan  seksual  terhadap  anak  karena adanya  perbedaan  pemahaman  tentang  seks  antara  orang  dewasa  dan  anak-anak.  Anak  sendiri adalah  korban  yang  mestinya  dilindungi  dan  memperoleh  pelayan  khusus.  Dan  seharusnya  ada norma  dan  hukum  yang  tegas  untuk  melindungi  anak-anak,  sehingga  secara  yuridis,  pihak  yang bertanggung jawab adalah ekspoitatornya.
Hukum  positif  di  Indonesia,  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  anak  diatur  dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pada tanggal 25 Agustus 1990, tentang konvensi hak anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No. 23  Tahun  2002,  tentang  Perlindungan  Anak. Dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002,  yang dimaksud  dengan  Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan diskriminasi.
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  anak

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NO.363/Pid.Sus/2020/PN Sdn TENTANG PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA LAMPUNG TIMUR JEFRI ARI PUTRA
diantaranya,  faktor  lingkungan  kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua,  faktor  alat  komunikasi (telepon  seluler),  faktor  dari  pelaku  yang  suka  menonton  video  porno  dan  juga  miras  (minum- minuman  keras),  faktor  dari  pelaku  yang  memiliki  kelainan  seksual,  serta  faktor  dari  banyaknya anak-anak yang masih dibawah umur sudah berpacaran dengan orang yang jauh lebih dewasa. Dan sudah banyak kasus pelecehan seksual anak dibawah umur yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur. Dan salah satu contohnya kasus Perkara No.363/Pid.Sus/2020/Pn Sdn tentang perlindungan  anak.

## 1. METODE PENELITIAN
Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis empiris. Istilah empiris artinya „ nyata’ Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha  mendekati  masalah  yang  diteliti  dengan  sifat  hukum  yang  nyata  dan  sesuai  dengan kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  penelitian  yang  empiris harus  dilakukan  di  lapangan .  Penelitian  di  lapangan  harus  mengadakan  kunjungan  terhadap masyarakat serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat.
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat  yang  berupan  peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah:
“Undang-Undang tentang kejahatan pelecehan seksual anak  umur Sebagaimana diatur dalam Pasal  81 Ayat (2) Undang-Undang RI  Nomor. 17 Tahun 2016, Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. L.N No 5606”.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan  Seksual  Dengan  Korban  Anak Dibawah Umur.
Anak  dengan  segala  keterbatasan  psikis  dan  biologisnya  mempunyai  hak-hak  yang  sama dalam  setiap  setiap  aspek  kehidupan  baik  itu  aspek  kehidupan  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik, dan  hukum.  Prinsip  kesamaan  hak  antara  anak  dan  orang  dewasa  dilatar  belakangi  oleh  unsur internal dan unsur eksternal pada diri anak. Unsur internal pada anak meliputi bahwa anak tersebut merupakan  subjek  hukum  sama  seperti  orang  dewasa,  maksudnya  adalah  sebagai  seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai human rights yang terkait dengan ketentuan perundang- undangan.  Persamaan  hak  dan  kewajiban  anak  maksudnya  adalah  seorang  anak  juga  berhak mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan  orang  dewasa  yang  diberikan  oleh  ketentuan perundang-undangan  dalam  melakukan  perbuatan  hukumnya.  Sedangkan  unsur  eksternal,  pada diri  anak  meliputi  prinsip  persamaan  kedudukan  dalam  hukum,  memberikan  legalitas  formal terhdap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NO.363/Pid.Sus/2020/PN Sdn TENTANG PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA LAMPUNG TIMUR JEFRI ARI PUTRA
oleh  ketentuan  peraturan  hukum  sendiri.  Meskipun  pada  prinsipnya  kedudukan  anak  dan  orang dewasa  sebagai  manusia  adalah  sama  di  mata  hukum,  namun  hukum  juga  meletakan  anak  pada posisi  yang istimewa (khusus). Yang di  maksud khusus  adalah ketentuan-ketentuan hukum  yang berlaku pada  anak dibedakan dengan ketentuan hukum  yang diberlakukan kepada orang dewasa, setidaknya  terdapat  jaminan  khusus  bagi  anak  dalam  proses  acara  dipengadilan,  Kedudukan khusus anak didalam hukum itu sendiri dilandasi dengan segala keterbatasan-keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu juga  disebabkan  karena  masa  depan  bangsa  tergantung  dari  masa  depan  dari  anak-anak  sebagai penerus  generasi.  Oleh  karena  itu,  anak  sebagai  subjek  dari  hukum  negara  harus  dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak.
Pasal  34  Undang-Undang  Dasar  1945  Negara  mempunyai  kewajiban  harkat  dan  martabat anak,  Ketentuan  ini  berimplikasi  terhadap  keharusan  negara  dalam  memberikan  perlindungan yang  maksimal  terhadap  anak.  Menurut  pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  23  Tahun  2002  anak adalah  seorang  yang  belum  berusia  delapan  belas  tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.  Kerjasama  yang  disepakati  oleh  berbagai  negara  tentang  anak  di  masukan  ke  dalam suatu lingkup  yang disebut  juga UNICEF ( united international children educational  of  fund), Di Indonesia  anak  diklasifikasikan  sebagai  kelompok  rentan  selain  orang  yang  berusia  lanjut,  fakir miskin,  wanita hamil  dan penyandang cacat,  sesuai  dengan UU 39 Tahun 1999 Pasal  5 Ayat  (3) dijelaskan  bahwa  kelompok  yang  rentan  merupakan  orang  usia  lanjut,  anak-anak,  fakir  miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Perlindungan anak merupakan bentuk usaha untuk menjamin, melindungi dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  bermoral  dan  berkualitas.  Dalam  Pasal  3 Undang-Undang  23  Tahun  2002 jo Undang-Undang  35  Tahun  2014  mengandung  aspek  penting yaitu:  terjamin  dan  terpenuhinya  hak-hak  anak,  terpenuhinya  hak  dan  martabat  kemanusiaan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia  dan  sejahtera.  Sedangkan  prinsip  dasar  konvensi  hak-hak  anak  meliputi  non  diskriminasi, kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  hak  untuk  hidup  dan  perkembangan,  penghargaan  terhadap pendapat anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NO.363/Pid.Sus/2020/PN Sdn TENTANG PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA LAMPUNG TIMUR

## JEFRI ARI PUTRA
3. Pendampingan psikosisial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
4. Pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  mulai  dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan
Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sukadana ibu Zelika Permata Sari, S.H memberikan data kasus pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Sukadana seperti dalam tabel berikut:
No Tahun Jumlah 1 2019 29 2 2020 31 3 2021 11
Tabel diatas menjelaskan bahwa dari tiga tahun kebelakang dari tahun 2019 sampai tahun 2021, kasus pelecehan terhadap anak masih terjadi dengan jumlah kasus yang tinggi di Lampung Timur di Pengadilan Negeri Sukadana terbukti dari data yang di paparkan diatas bahwa pada tahun 2019 terdapat 29 (dua puluh sembilan) kasus pelecehan seksual terhadap anak, tahun 2020, terdapat 31 (tiga  puluh  satu)  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  anak  dan  pada  tahun  2021,  terdapat  11 (sebelas) kasus pelesehan seksual terhadap anak. Tentu hal ini sangat memprihatinkan mengingat selama  tahun  2021,  indonesia  dilanda  oleh  pandemi  covid-19.  Tetapi  hal  ini  tidak  mengurangi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
Data yang di berikan oleh Pengadilan Negeri Sukadana dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual  terhadap  anak  dengan  Perkara  nomor  363/Pid.Sus/2020/Pn  Sdn  atas  nama BAYU SAMUDRA ALS JUANTO BIN MARSUDI umur 35 tahun . Terdakwa merupakan pekerja dari orang  tua  korban  kemudian  terdakwa  membujuk  rayu  korban  dengan  kata-kata  “ayok  kawin (bersetubuh)  ndok”  selanjutnya  terdakwa  membujuk  rayu  dengan  kata-kata  “nanti  kalau  kamu hamil saya nikahi”, terdakwa tetap memaksa anak korban yang berusia 14 tahun untuk melakukan persetubuhan  badan  dengan  anak  korban  untuk  melakukan  persetubuan  dengan  anak  dibawah umur  melakukan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  korban.  Keterangan    dari    Jaksa  Penuntut Umum  Ibu  Anna  Marlinawati,  S.H.,  M.H.  menuntut  terdakwa  dengan  tuntutan  pidana  penjara selama  10  (sepuluh)  tahun  denda  sebesar  Rp.  500.000.000-(lima  ratus  juta  rupiah)  subsidaer pidana kurungan selama 5 (lima) tahun.
Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sukadana memutus dan mengadili perkara dengan hukuman  pidana  penjara  10  (sepuluh)  tahun  penjara  dengan  denda  Rp.  500.000.000-  (lima  ratus juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  pidanan  denda  tersebut  tidak  dapat  dibayarkan  oleh

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NO.363/Pid.Sus/2020/PN Sdn TENTANG PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA LAMPUNG TIMUR JEFRI ARI PUTRA
terdakwa  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  5  (lima)  tahun.  Dengan mempertimbangkan  terlebih  dahulu  dan  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa  antara  lain sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan:
1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbautan terdakwa telah menodai harga diri anak korban dan keluarga anak korban
3. Perbuatan terdakwa telah merusak mental dan kepribadian anak korban
Hal-hal yang meringankan:
1. Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan
2. Terdakwa  mengakui  dan  menyesali  perbuatannya  serta  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
Dengan  contoh  kasus  tindak  pidana  diatas  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  pelecehan  anak  korban  dilakukan  sesuai  Undang-  undang  RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Dengan  Korban Anak Dibawah Umur.
Ada  beberapa  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pelecehan  seksual  dengan    korban  anak dibawah umur sebagai berikut:
1. Faktor Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua
Kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua  terhadap  anak  adalah  salah  satu  faktor  yang  dapat meneyebabkan  terjadinya  kasus  pelecahan  terhadap  anak  biasanya  ini  disebabkan  ayah  yang mencari nafkah dan juga ibu yang mungkin sibuk mengurus urusan rumah tangga sehingga tidak mengawasi  kemana  anaknya pergi  dengan siapa  anaknya bergaul,  sering  terjadi anak perempuan menginap  diluar  rumah  tanpa  izin  dari  orang  tua  atau  juga  dalam  beberapa  kasus  sangibu  justru bekerja  diluar  negeri  atau  luar  kota  sedangkan  anak  di  asuh  oleh  kakek  dan  nenek  atau  saudara dari orang tuanya yang mana minim dalam hal pengawasannya terhadap anak.
2. Faktor Lingkungan
Lingkungan  dapat  mempengaruhi  pelecehan  seksual  terhadap  anak  dalam  lingkungan keluarga, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun.
3. Faktor Ekonomi
Kondisi  perekonomian  di  desa  Giri  Kelopo  Mulyo,  Kecamatan  Sekampung  Kabupaten

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NO.363/Pid.Sus/2020/PN Sdn TENTANG PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA LAMPUNG TIMUR JEFRI ARI PUTRA
Lampung Timur ini rata-rata berpenghasilan sebagai buruh tani dengan pendapatan yang tergolong kurang  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  dikarnakan    lahan    persawahan    kebanyakan dimilik  orang  lain  yang  berada  di  luar  desa  Giri  Kelopo  Mulyo  dan  masyarakat  sekitar  hanya mengurus lahan tersebut sampai panen raya tiba.
Penulis  berpendapat  bahwa  kondisi  perekonomian  di  Giri  Kelopo  Mulyo,  Kecamatan Sekampung  Kabupaten  Lampung  Timur  ini  cukup  berpotensial  dalam  hal  lahan  perkebunan maupun  persawahan  yang  ada  tetapi  sangat  disayangkan  karna  lahan  persawahan  tersebut  bukan milik  masyarakat  dewasa  tersebut  melainkan  perseorangan  dari  daerah  lain,  dari  hal  tersebut pastinya banyak warga yang kekurangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

## 4. Kurangnya Pengawasan Aparat Kepolisian
Kepolisian  memiliki  badan  yang  langsung  bersentuhan  langsung  dengan  dimasyarakat  yaitu Bhayangkara  Pembina keamanan dan ketertiban  masyarakat  (Bhabinkamtibmas), dapat  dipahami bahwa  Bhabinkamtibmas  adalah  petugas  polri  yang  bertugas  ditingkat  desa  nsampai  dengan kelurahan untuk mengemban fungsi pre-emtif dengan cara bermitra dengan masyarakat.
Menurut pasal 27 Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 tentang tugas pokok Bhabinkantbmas, yaitu:
a. Kunjungan dari rumah kerumah pada wilayah penugasannya
b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah yang terjadi di wilayah penugasanya
c. Melakukan peraturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
e. Memberikan  perlindungan  sementara  kepada  orang  yang  tersesat,  korban  kejahatan  dan pelanggaran
f. Ikut serta dalam memberi bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
g. Memberikan  pembinaan  dan  petunjuk  kepada  masyarakat  atau  komunitas  berkaitan  dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polri.
Hal  ini  sudah  jelas  tugas  dan  fungsi  bhabinkamtibmas,  ditarik  dari  tugas  pokok  dan  fungsi seorang  bhabinkamtibmas  jika  ada  suatu  tindak  pidana  apalagi  perdagangan  orang  dan  bahkan melibatkan  anak  sebagai  korbanya  tentu  ada  yang  salah  dari  penjalanan  tugasnya.  Kurangnya pendekatan  kepada  masyarakat  dan  penjelasan  tentang  dampak  maupun  ancaman  dari  sebuah tindak pidana tentu sangat fatal dikarenakan tidak adanya kedekatan dari masyarakat kepada pihak kepolisian, bagi masyarakat awam tentu menjadi suatu kebingungan apa yang harus dilakukan saat mengetahui  ada  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  dan  disitulah  peran  seorang bhabinkamtibmas yang menggunakan program kerja jangka panjangya untuk selalu bersosialisasi terhadap masyarakat.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NO.363/Pid.Sus/2020/PN Sdn TENTANG PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA LAMPUNG TIMUR JEFRI ARI PUTRA

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  telah  dikemukakan  diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Perlindungan  hukum  terhadap  korban  pelecehan  seksual  terhadap  anak  dibawah  umur  diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan data dari  Pengadilan  Negeri  Sukadana  Kelas  IIB  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  anak  dibawah umur pada tahun 2019 tercatat  29  (dua puluh Sembilan) kasus  pelecehan, tahun 2020 tercatat 31  (tiga  puluh  satu)  kasus  pelecehan  seksual  dan  pada  tahun  2021  perbulan  Juli  tercatat sebanyak 11 (sebelas) kasus pelecehan seksual. Berdasarkan paparan data dalam kurun waktu 3 tahun  kebelakang  maka  dapat  disimpulkan  tindak  pidana  kasus  pelecehan  seksual  terhadap korban  anak  di  Sukadana  meningkat  setiap  tahunnya,  bahkan  ditahun  2020  dan  2021  selama masa pandemi Covid-19 kasus pelecehan anak menurun. Perlindungan hukum terhadap korban anak  di  Sukadana  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku diindonesia  seperti  pada  kasus  tindak  pidana  pelecehan  terhadap  anak  dibawah  umur  seksual perkara nomor 363/Pid.Sus/2020/pn  Sdn atas nama BAYU SAMUDRA  ALS JUANTO BIN MARSUDI ,  terdakwa  divonis  hukuman  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  dengan denda Rp. 500.000.000-(lima ratus juta rupiah).
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:
1. Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua
Keluarga  adalah  lingkup  yang  paling  berperan  penting  didalam  keamanan  dan  tumbung kembang  anak,  dengan  pengawasan  dari  pihak  keluarga  terlebih  orang  tua  akan  memperkecil terjadinya tindak pidana pelecehan seksual
2. Faktor lingkungan
Masyarakat  atau  daerah  tempat  tinggal  anak  dan  tempat  anak  dalam  bergaul  mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual
3. Faktor ekonomi
Factor  ekonomi  juga  menjadi  alasan  dalam  terjadinya  kasus  pelecehan  seksual,  didalam masyarakat yang maju dan sejahtera maka tindak pidana akan berkurang.
4. Kurangnya pengawasan aparat kepolisian
Dalam  hal  ini  pihak  kepolisian  dapat  memberikan  penyuluhan  atau  sosialisasi  kepada
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NO.363/Pid.Sus/2020/PN Sdn TENTANG PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA LAMPUNG TIMUR JEFRI ARI PUTRA
masyarakat  khususnya  anak  akan  pentingnya  menjaga  diri  agar  terhindar  dari  tindak  pidana pelecehan seksual.

## Daftar Pustaka
Buku:
Arief Gosita,1993, Masalah Korban Kejahatan , Jakarta, Akademika, Presindo.
Gultom, Maidin. 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak , Bandung:Refika Aditama.
Harjono,  2008. konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa, Sekre  tariatan  Jendral  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Maya indah S. 2014. Perlindungan korban suatu perspektif Viktimologi , Kencana, Jakarta.
M. Nasir Djamil , 2003. Anak Bukan Untuk Dihukum , Sinar Grafika, Jakarta.

## Undang-Undang
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. L.N No 5606

## Internet
Ahmad  Makki, https://ahmadmakki.wordpress.com ,  2016,  diakses  27  September  2021,  pukul 21.00 WIB
Narini Hasyim “Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak”, diakses dari http://rinihasyim.blogspot.com
http://www.komnasperempuan.go.id /wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenalidan- Tangani. diakses pada Sabtu, 3 Desember 2020, Pukul.07.30 WIB