KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA PPAT SECARA ELEKTRONIK: PEMENUHAN SYARAT OTENTIK, IMPLEMENTASI, DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

## Mohammad Rizqi Safirul Kamal
Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Email: mohammad.rskamal@atrbpn.go.id
Naskah diterima: 8 Agustus; revisi: 1 November; disetujui: 29 November 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3110

## Abstrak:
Kegiatan pendaftaran tanah merupakan suatu kewajiban dan amanat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, PPAT selaku pejabat umum turut mengambil  peranan  pada sebagian rangkaian  kegiatannya,  yakni  dalam  pembuatan  akta sebagai  alat bukti perbuatan hukum atas tanah. Seiring dengan berkembangnya waktu,  berbagai upaya dilakukan pemerintah sebagai wujud penyederhanaan pengaturan terkait dengan pendaftaran tanah salah satunya dengan penerapan kebijakan pembuatan akta PPAT secara elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 86 PP Nomor 18 Tahun 2021. Dalam hal efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut, perlu adanya kajian lebih  lanjut  terkait  dengan  syarat  sah  akta  PPAT  yang  merupakan  akta  otentik,  implementasi  dari kebijakan  tersebut,  serta  penentuan  dan  alternatif  apabila  terdapat  hambatan  pada  implementasi kebijakan tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis  data  yang  ditemukan  berdasarkan  pendekatan  hukum  normatif, statute  approach ,  dan library research yang kemudian disusun secara sistematis dan runtut. Dari analisis tersebut, diketahui bahwa penerapan kebijakan akta PPAT secara elektronik masih belum memenuhi syarat  otentik dari sebuah akta baik dari tata cara pembuatan akta dan format akta tersebut. Lebih lanjut terkait dengan implementasi kebijakan tersebut, dapat dicontohkan pada penerapan layanan hak tanggungan elektronik yang dalam hal ini hanya terkait dengan pendaftaran dan pelayanan yang berbasis elektronik, dalam pembuatan akta hak tanggungan itu sendiri masih belum dilakukan secara elektronik. Sehingga dari hal tersebut, penulis berpendapat bahwa perlu adanya perbaikan regulasi yang didasarkan oleh kesiapan Pemerintah itu sendiri, baik dengan cara penghapusan dan pengubahan kebijakan pembuatan akta PPAT apabila dirasa bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan, namun apabila memungkinkan untuk dilaksanakan,  maka  perlu  adanya  penyusunan  peraturan  turunan  yang  dapat  menjadi  pedoman  dan payung hukum bagi PPAT selaku pelaksana kebijakan.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah; Akta; PPAT; Elektronik

## Abstract:
Land registration is an obligation and mandate based on statutory regulations that the Government must carry out. In this case, PPAT, as a public official, also participates in a series of activities, namely in making deeds as evidence of legal actions on land. As time has progressed, various efforts have been made  by  the  Government  to  simplify  regulations  related  to  land  registration,  one  of  which  is  by implementing the policy of making PPAT deeds electronically as stipulated in Pasal 86 PP Nomor 18 Tahun 2021. In terms of the effectiveness of implementing these provisions, further studies are needed and related to the legal requirements of the PPAT deed, which is an authentic deed, the implementation of the policy, and the determination of alternatives if there are obstacles to the implementation of the
policy. To answer this problem, the author uses qualitative methods to analyze the data found based on normative  legal  approaches,  statute  approaches,  and  library  research,  which  are  then  arranged systematically and coherently. From this analysis, it is known that the application of the PPAT deed policy electronically still needs to meet the authentic requirements of a deed, both from the procedures for making the deed and the format of the deed. Further related to the implementation of this policy, it can be exemplified in the application of electronic mortgage services, which in this case are only related to  electronic  registration  and  services.  Making  the  mortgage  deed  itself  has  yet  to  be  done electronically. So from this, the authors argue that it is necessary to improve regulations based on the readiness of the Government itself, either by removing or changing the policy for making PPAT deeds if it is felt that the policy cannot be implemented. However, if it is possible to implement it, it is necessary to prepare regulations derivatives that can serve as guidelines and legal protection for PPATs as policy implementers.
Keywords: Land Registration; Deed; PPAT; Electronic

## LATAR BELAKANG
Sebagai  upaya  dalam  mewujudkan  ketentuan  dari  pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam (sumber- sumber  agraria)  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  digunakan  untuk mewujudkan  sebesar-besar  bagi  kemakmuran  Rakyat  Indonesia,  maka  sebagaimana  pasal  2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960) yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara melalui hak menguasai dari negara memiliki wewenang untuk mengatur, menyelenggarakan, dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang (subjek hukum) dengan tanah yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa yang merupakan objek agraria. 1
Sehingga dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan dalam mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara  subjek  dan  objek  agraria  seperti  tanah  berarti  turut mengatur  pula  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  terjadi  dalam  hubungan  antara  subjek  dan objek tersebut. Lebih lanjut, merujuk pada pasal 26 (ayat) 1 UU No.5 Tahun 1960, disebutkan bahwa  bentuk  dari  perbuatan  hukum  yang  dimaksud  adalah  melalui  kegiatan  jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan- perbuatan hukum yang lainnya. 2
Dalam  hal  pelaksanaan  suatu  perbuatan  hukum  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud sebelumnya,  maka  diperlukan  sebuah  akta  yang  dibuat  dihadapan  pejabat  yang  berwenang untuk  menjamin  kepastian  hukum  atas  peralihan  hak  tersebut. 3 Dalam  hal  ini  pejabat  yang berwenang sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal tersebut sejalan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998, bahwa yang  menjadi  kewenangan  serta  tugas  pokok  PPAT  dalam  penerbitan  akta  adalah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum atas tanah. Lebih lanjut, perbuatan hukum atas tanah yang dimaksud  meliputi  kegiatan  jual  beli,  tukar-menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan, pembagian  hak  bersama,  pemberian  hak  guna  bangunan/hak  pakai  atas  tanah  hak  milik, pemberian hak tanggungan, dan surat kuasa dalam membebankan hak tanggungan. 4 Adapun
1 R.E.  Widowati,  D.Y.,  Yurista,  A.P.,  Rafael  Edy  Bosko,  ‘Hak  Penguasaan  Atas  Sumber  Daya  Alam  Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan’, Journal LEGISLASI INDONESIA , 16.2 (2019), 147–59.
2 Wardah  Latifah  Widianti,  Arsin  Lukman,  and  Suparjo  Supardi,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Jual  Beli  Tanah  Di Kabupaten  Sleman  Yang  Pembuatan  Aktanya  Dilakukan  Oleh  Notaris  /  Ppat  Kota  Yogyakarta  Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli’, UI Scholars Hub , 4 (2022).
3 Ayu Larasati and Raffles, ‘Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan’, Jurnal Zaaken , 1.1 (2020), 127–44 <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.
4  Baharudin,  ‘Kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (Ppat)  Dalam  Proses  Jual  Beli  Tanah’,  Keadilan Progresif, 5.1 (2014), 88–101.
mekanisme dari  pendaftaran dari berbagai  kegiatan  peralihan hak tersebut  secara lebih  rinci diatur pada regulasi terkait dengan pendaftaran tanah.
Seiring  berkembangnya  waktu,  regulasi  dalam  pengaturan  dan  tata  cara  kegiatan pendaftaran tanah mengalami perubahan, dalam hal setiap perubahan yang ada tersebut, tentu membutuhkan landasan hukum mengingat setiap pekerjaan pendaftaran tanah merupakan suatu perbuatan hukum. 5 Perubahan tersebut dimulai dari PP Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian dicabut  menjadi  PP  Nomor 24 Tahun 1997. Dalam hal  ini, berbagai  perubahan yang terjadi merupakan  salah  satu  wujud  dalam  penyempurnaan  sistem  pendaftaran  tanah  meliputi penegasan  dalam  hal  prosedur  pengumpulan  data  serta  penyederhanaan  namun  tidak mengabaikan  aspek  kepastian  hukum,  penegasan  dalam  hal  kekuatan  pembuktian  sertipikat hak sebagaimana ditentukan dalam UU No.5 Tahun 1960, penegasan terkait pengertian dari kegiatan  pendaftaran  tanah  beserta  asas  dan  tujuan  penyelenggaraannya,  penyempurnaan dalam hal terdapat data fisik dan yuridis yang belum lengkap untuk dapat dilakukan kegiatan pendaftaran  tanah,  dan  yang  tidak  kalah  penting  dengan  kaitannya  dengan  PPAT  adalah penegasan kembali peran serta tanggung jawab dari PPAT sebagai pejabat umum. 6
Dalam hal dorongan perubahan lebih lanjut pada era digital, dari PP Nomor 24 Tahun 1997 pada akhirnya saat ini diubah menjadi PP Nomor 18 Tahun 2021. Dalam hal ini dengan tujuan  dari  disusunnya  PP  No.  18  Tahun  2021  adalah  untuk  mengkodifikasi  dan  simplikasi aturan dengan menyatukan beberapa peraturan yang ada/berlaku, melakukan perubahan terkait norma ketentuan yang sudah tidak relevan untuk digunakan, dan mengatur hal-hal baru yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat. 7 Adapun kaitannya dengan perbuatan hukum dan terkait dengan peralihan hak atas tanah adalah perkembangan dari peraturan tersebut secara umum yang menunjukkan berbagai upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas layanan serta kemudahan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah,  mulai  dari  perbaikan  sistem pendaftaran  tanah  ataupun  pelaporan  kegiatan  pendaftaran  yang  mendapat  dorongan  untuk berkembang  secara  elektronik  guna  mempermudah  pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah, baik dalam hal pelaksanaannya ataupun pelaporannya.
Dalam  hal  ini,  sebagaimana  pasal  86  PP  Nomor  18  Tahun  2021,  disebutkan  bahwa pembuatan akta PPAT dapat dilakukan secara elektronik. Apabila mengacu dari pasal 1 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998, PPAT memiliki kewenangan dalam membuat akta-akta otentik mengenai  perbuatan  hukum  yang  terjadi  pada  hak  atas  tanah  ataupun  hak  milik  atas  satuan rumah  susun. 8 Maka  dengan  demikian  sudah  seharusnya  akta  PPAT  yang  dibuat  secara elektronik  haruslah  dapat  memenuhi  persyaratan  agar  dapat  dikatakan  sebagai  dokumen otentik.
Persoalan lainnya yang perlu dibahas adalah dengan diterbitkannya PP No. 18 Tahun 2021, maka sudah seharusnya tiap butir dari pasal yang ada dapat menjadi dasar dan pedoman dalam  pelaksanaan  kegiatan  tak  terkecuali  bagi  PPAT.  Dalam  hal  ini  perlu  ada  kajian  lebih lanjut terkait penerapan/implementasi kebijakan pembuatan akta PPAT secara elektronik yang terjadi sejak berlakunya peraturan tersebut.
Hal  lainnya  yang  perlu  diketahui  dari  implementasi  yang  telah  dilakukan  apabila terdapat  dukungan  atau  bahkan  kendala  pada  pelaksanaan  kebijakan  pembuatan  akta  PPAT
5 Kharisudin Fahmi and Muh. Arif Kamal, Mohammad Rizqi Safirul Suhattanto, ‘Pengaturan Dan Pemanfaatan Ortomosaik UAV Pada Pengukuran Bidang Tanah Terintegrasi’, Widya Bhumi , 3.1 (2023), 31–45.
6 Lambonan Marthin Luther, ‘Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Perturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997’, Lex Et Societatis , 6.8 (2018), 71–80.
7 Bimo Putro Indarto Kusumo and Sunny Ummul Firdaus, ‘Analisis Kontradiksi Hukum Di Dalam PP No. 18 Tahun 2021 Terhadap Teori Kepastian Hukum’, Souvereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional , 1.1 (2022), 1–11.
8 Ade  Kurniady  Noor,  ‘Tugas  Dan  Fungsi  PPAT  Dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Tanah  Hak  Milik  Dalam Rangka  Mewujudkan  Tertib  Administrasi  Pertanahan  Di  Kabupaten  Sintang  Provinsi  Kalimantan  Barat’, Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 2016.
secara elektronik. Dalam hal terdapat dukungan, perlu adanya upaya untuk mengembangkan kebijakan  tersebut,  namun  dalam  hal  terdapat  kendala,  maka  perlu  diupayakan  solusi  agar kebijakan  pembuatan  akta  PPAT  secara  elektronik  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  agar tercapainya  tujuan  dalam  mewujudkan  kemudahan  dan  kepastian  hukum  terhadap  kegiatan pendaftaran tanah.

## METODE
Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  perpaduan pendekatan  hukum  normatif, statute  approach ,  dan library  research .  Pendekatan  hukum normatif  dalam  penulisan  ini  digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang konkret. 9 Dalam  hal  pemecahan  permasalahan  hukum  tersebut,  dilakukan  pendekatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ( statute approach ) yang digunakan sebagai dasar sinkronisasi dari permasalahan hukum yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia. 10 Adapun  sumber  dan  data  lain  yang  merupakan  fakta  dari implementasi  kebijakan  penerapan  akta  tanah  secara  elektronik  didapatkan  dari  studi kepustakaan ( library research ), yang berarti bahwa data-data tersebut didapatkan dari sumber- sumber dokumen baik berupa buku, kamus, dokumen, jurnal, dan literatur lain yang dianggap relevan  dan  sesuai  dengan  konteks  dari  penulisan. 11 Untuk  memudahkan  dalam  memahami konteks  penulisan,  maka  jurnal  ini  dituliskan  secara  deskriptif  berdasarkan  data  dan  hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis secara runtut dan sistematis.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Dalam hal ini analisis terbagi dalam 3 (tiga) sub judul, antara lain terkait dengan penjelasan kriteria  dari  akta  otentik  dan  korelasi  dengan  akta  PPAT  secara  elektronik,  implementasi kebijakan  pembuatan  akta  PPAT  secara  elektronik,  dan  solusi  dari  permasalahan  penerapan kebijakan pembuatan akta PPAT secara elektronik.

## Penerapan Kebijakan Akta PPAT Secara Elektronik Sebagai Akta Otentik
Berdasarkan  pasal  1  ayat  (1)  PP  Nomor  37  Tahun  1998,  dapat  diketahui  bahwa  akta  PPAT merupakan  akta  otentik.  Menurut  Ariatmaj  (2018) 12 Sembiring  (2019) 13 ,  Kharisma  dan Kurniawan  (2022) 14 ,  terdapat  3  (tiga)  prasyarat  agar  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  dapat dikatakan  sebagai  akta  otentik  apabila  mengacu  dari  Pasal  1868  KUH  Perdata,  antara  lain sebagai berikut:
1. PPAT harus memiliki kewenangan dalam membuat akta tersebut; Dalam hal PPAT harus memiliki kewenangan dalam membuat akta tersebut, maka perlu adanya suatu dasar asas  legalitas dalam  pemberian wewenang, hal tersebut dikarenakan apabila  tidak  terdapat  dasar  dalam  pemberian  wewenang  yang  diatur  dalam  peraturan
9 David  Tan,  ‘Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan Penelitian Hukum’, NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8.8 (2021), 2463–78.
10 Zaidah Nur Rosidah, ‘Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama’, Al- Ahkam , 23.1 (2013), 1 <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70>.
11 Nursapia Harahap, ‘Penelitian Kepustakaan’, Jurnal Iqra’ , 08.01 (2015), 68–73.
12 I  Gusti  Ayu  Agung  Devi  Maharani  Ariatmaj,  ‘Kewenangan  Notaris  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Tanah  Dan Bangunan:  Studi  Kasus  Penahanan  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan’, Kertha  Patrika ,  40.2  (2018),  112 <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p05>.
13 Rosnidar Sembiring, ‘Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata’, Magister Kenotariatan Universitas
Sumatera Utara , 2019, 1–17 <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
14 Bella  Kharisma  and  I  Gede  Agus  Kurniawan,  ‘Akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Elektronik  Sebagai  Alat Bukti: Urgensi Harmonisasi Kebijakan’, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol.
11 , No. 2.5 (2022), 320–34 <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p07.belum>.
perundang-undangan,  maka  PPAT  tidak  akan  memiliki  wewenang  yang  dapat mempengaruhi  keadaan  atau  kondisi  hukum  masyarakat. 15 Dalam  hal  ini  kewenangan dalam pembuatan akta oleh PPAT secara jelas dimuat dalam pasal 1 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998. Kendati demikian, kewenangan tersebut tidak serta merta dapat diberikan, hal  tersebut  karena  dalam  pengangkatan  PPAT  pada  saat  ini  harus  berpedoman  pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Ka.  BPN)  Nomor  10  Tahun  2017.  Mengkaji  dari  peraturan  tersebut,  penulis menyimpulkan pada jabatan PPAT kewenangan dapat dikelompokkan pada 2 (dua) aspek, yakni kewenangan berdasarkan waktu dan tempat.
Kewenangan  berdasarkan  waktu  dapat  diketahui  sejak  kapan  PPAT  tersebut  diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tersebut yang dapat dipastikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPAT yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan sebagaimana pasal 5 PP Nomor 37 Tahun 1998,  selain  itu  juga  perlu  diperhatikan  apakah  pada  waktu  tersebut  SK  Pengangkatan sebagai PPAT masih berlaku, mengingat terdapat regulasi dalam perpanjangannya. Masih dalam  hal  waktu,  dalam  hal  ini  juga  terdapat  ketentuan  cuti  pada  jabatan  PPAT sebagaimana  pasal  30  PP  Nomor  37  Tahun  1998 yang  mana  juga  diatur  pada  pasal  36 Perkaban  No.  1  Tahun  2006,  sehingga  pada  dasarnya  cuti  pada  jabatan  PPAT  dapat dilakukan. 16 Terkait dengan kewenangan berdasarkan tempat dapat diketahui berdasarkan dari penetapan wilayah kerja dan tempat kedudukan PPAT. Sebagaimana disebutkan pada pasal  12  ayat  (1)  PP  Nomor  24  Tahun  2016  bahwa  wilayah  kerja  PPAT  adalah  dalam lingkup 1 (satu) provinsi, sedangkan pada pasal 12A pada peraturan yang sama disebutkan juga bahwa tempat kedudukan PPAT berada di kabupaten/kota di provinsi yang menjadi daerah/wilayah kerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan tersebut akan timbul  apabila  PPAT  memenuhi  hal-hal  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya.  Adapun kaitannya dengan akta PPAT, terlepas dari akta yang dibuat berbentuk elektronik ataupun bukan,  sepanjang  Pejabat  Umum  yakni  PPAT  memiliki  kewenangan  dalam  pembuatan akta tersebut, maka dalam hal ini prasyarat tersebut dapat terpenuhi.
2. Akta dibuat oleh dan atau di hadapan Pejabat Umum yang dalam hal ini adalah PPAT; Dalam hal akta dibuat oleh dan atau di hadapan PPAT, menimbulkan berbagai pemahaman yang  beragam.  Pengertian  elektronik  dapat  dikatakan  secara  lebih  meluas  mengingat berkembangnya  teknologi  yang  memungkinkan  untuk  dapat  bertatap  muka  satu  dengan lainnya  melalui  berbagai platform seperti  laptop, handphone ,  dan  sebagainya.  Dari berbagai  platform  tersebut,  nantinya  melalui  aplikasi  seperti Zoom,  Google  Meet ,  atau yang lainnya dapat menjadi media dalam mengadakan sebuah pertemuan. Mengingat salah satu  proses  dalam  pembuatan  akta  PPAT  adalah  pihak  yang  berkepentingan  harus menghadap  di  depan  PPAT.  Dalam  hal  kecanggihan  pada  era  saat  ini,  dapat memungkinkan  adanya  interaksi  melalui  platform  tersebut  yang  memungkinkan  untuk dapat bertatap muka secara langsung.
Suarta  pada  tahun  2023  turut  melakukan  penelitian  terkait  kepastian  hukum  dalam pembuatan akta jual beli oleh PPAT melalui aplikasi Zoom pada masa Pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Suarta menyimpulkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari peralihan hak  tersebut  dianggap  sah  mengingat  melalui  aplikasi Zoom tersebut,  pihak  terkait  dan PPAT saling melihat satu sama lain. Beliau berpendapat bahwa memang keadaan tersebut masih belum terdapat payung hukum yang mendasarinya, namun dalam hal ini perbuatan
15 Kadek  Cahya  Susila  Wibawa,  ‘Menakar  Kewenangan  Dan  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid’,
Crepido , 1.1 (2019), 40–51 <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51>.
16 Mustafa  Kamal,  ‘Implementasi  Cuti  PTAT  Sebelum  Menjalankan  Jabatan  Tiga  Tahun  Berdasar  Peraturan Jabatan PTAT’, Jurnal Officium Notarium , 1.3 (2021), 526–35 <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art13>.
hukum tersebut dianggap sah karena adanya suatu keadaan memaksa diluar dari dugaan dan tanpa adanya rekayasa ( force majeure ). 17
Apabila  dikaitkan  dengan  masa  saat  ini  yang  mana  telah  ditetapkannya  Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus  Disease  2019 (COVID-19)  di  Indonesia,  maka  diperlukan  kajian  lanjut  terkait dengan prasyarat pembuatan akta melalui platform.
3. Akta dibuat dalam bentuk serta tata cara yang ditentukan/diatur oleh Undang-Undang. Dalam hal Akta dibuat dalam bentuk serta tata cara yang ditentukan/diatur oleh Undang- Undang, apabila mengacu dari Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  dalam  hal  ini bentuk/format  dari  akta  PPAT  ditetapkan  oleh  Menteri.  Namun  faktanya  dalam  hal  ini masih belum terdapat regulasi yang mengatur secara spesifik terkait dengan bentuk/format dari  akta  PPAT  secara  elektronik  serta  akta-akta  apa  saja  yang  dapat  dibuat  secara elektronik yang menyebabkan tidak terdapat kepastian hukum dalam hal ini. 18 Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tidak dapat memenuhi prasyarat dari akta otentik.

## Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta PPAT Secara Elektronik
Dalam hal meningkatkan pelayanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya dalam peningkatan kemudahan dalam pelayanan, salah satunya  adalah  dengan  peluncuran  layanan  elektronik  seperti  pada  layanan  Pengecekan Sertipikat Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). 19
Layanan HT-el dalam hal ini merupakan salah satu layanan yang berkaitan dengan akta PPAT,  mengingat  salah satu  kewenangan  dari  PPAT  adalah  membuat  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT).
Kharisma dan Kurniawan pada tahun 2022 juga turut melakukan penelitian terkait hal tersebut. Dalam  hal  ini,  dengan  adanya  kebijakan  HT-el  menyebabkan  PPAT  memiliki  kewenangan tambahan untuk menyimpan seluruh APHT baik lembar pertama dan kedua pada kantornya 20 , serta mewajibkannya untuk memelihara APHT tersebut. 21
Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan HT-el hanya merupakan penerapan dari sistem pendaftaran tanah yang dimudahkan menjadi berbasis online atau secara elektronik. APHT hanya sekedar disampaikan melalui sistem elektronik 22 , sementara apabila merujuk dari Pasal  86  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021,  dalam  hal  ini  yang  dimaksudkan elektronik  adalah  pembuatannya  yang  seharusnya  secara  elektronik,  bukan  hanya  dari  segi pengarsipan/penyimpanannya saja.
Sehingga  dalam  hal  ini  APHT  tidak  dapat  dikatakan  telah  diterapkan  pembuatannya secara elektronik karena PPAT hanya melakukan pendaftarannya saja yang kini telah berubah menjadi elektronik dari yang semula dilakukan secara konvensional. Sehingga keberadaan dari
17 Ni Luh Gita Ardianti Suarta, ‘Kepastian Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Oleh Para Pihak Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lewat Aplikasi Zoom Dimasa Pandemi Covid-19’ (Universitas Tadulako, 2023) <https://repository.untad.ac.id/12839/>.
18 Kharisma and Kurniawan.
19 M Nafan, ‘Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah Di Indonesia’, Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (2022), 3342–55.
20 Kharisma and Kurniawan.
21 Muhammad  Bayanullah,  ‘Legalitas  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  Elektronik’, Jurnal  Hukum  Dan Kenotariatan , 6.5 (2022), 594–612.
22 Nur Azizah, Abdul Halim Barkatullah, and Noor Hafidah, ‘Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (Studi Di Kantor PPAT Wilayah Banjarmasin Utara)’, Nolaj , 1.2 (2022), 84–99.
ketentuan  Pasal  86  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  masih  belum  memiliki kejelasan baik dalam penggunaan serta mekanisme pelaksanaannya 23 .

## Solusi Dalam Menghadapi Permasalahan Penerapan Kebijakan Pembuatan Akta PPAT Secara Elektronik
Dari berbagai penjelasan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa penerapan pembuatan akta secara elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 86 PP Nomor 18 Tahun 2021 secara nyata masih belum terimplementasi. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa  syarat  dari  akta  otentik  yang  belum  terpenuhi  seperti  kehadiran  para  pihak  yang berkepentingan di hadapan PPAT serta format dari akta yang dibuat secara elektronik.
Dalam  hal  ini,  penulis  berpendapat  bahwa  terdapat  beberapa  langkah  yang  dapat menjadi  solusi  dan  alternatif  untuk  menyelesaikan  permasalahan  dari  penerapan  kebijakan pembuatan akta PPAT secara elektronik sebagai berikut:
1. Dalam hal masih belum siap dalam pelaksanaan kebijakan pembuatan akta PPAT secara elektronik, perlu dilakukan perubahan dari Pasal 86 pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Dalam hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kebijakan yang tidak dapat terimplementasikan. Perubahan juga dapat dilakukan dengan mengubah klausul dari Pasal 86, baik dalam pemberian jangka waktu sampai dengan kesiapan pelaksanaan pembuatan akta secara elektronik, perubahan secara substansi yang menghapuskan pernyataan yang berkaitan dengan pembuatan akta PPAT secara elektronik, ataupun perubahan lainnya.
2. Dalam  hal  telah  siap  dilaksanakan  kebijakan  pembuatan  akta  PPAT  secara  elektronik, dapat  dilakukan  penyusunan  peraturan  turunan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun 2021, seperti penetapan peraturan terkait teknis dari pembuatan serta format akta secara elektronik yang diatur pada Permen ATR/Ka. BPN.
Pada akhirnya, melalui berbagai upaya tersebut diharapkan dapat memberikan payung hukum yang lebih jelas pada PPAT selaku pelaksana dari kebijakan tersebut.

## KESIMPULAN
Berbagai kemudahan dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan pendaftaran tanah telah diupayakan oleh Pemerintah, salah satunya pada bidang pertanahan yakni terkait dengan pengaturan dalam hal alat bukti berupa akta PPAT yang merupakan akta otentik dan menjadi dasar dari perbuatan hukum pada kegiatan peralihan hak atas tanah yang dilakukan.
Upaya  peningkatan  kualitas  yang  dilakukan  salah  satunya  adalah  dengan  penerapan kebijakan  elektronik,  antara  lain  dalam  pembuatan  akta  PPAT  yang  diatur  dalam  Pasal  86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Namun, ketentuan tersebut dirasa masih belum cukup karena terdapat beberapa prasyarat yang masih belum terpenuhi, seperti belum adanya payung  hukum  yang  mengatur  terkait  mekanisme  dari  pembuatan  akta  secara  elektronik mengingat dalam pembuatan akta bahwa pihak yang berkepentingan harus menghadap PPAT, lebih lanjut masih belum diatur format/bentuk dari akta PPAT yang dibuat secara elektronik.
Secara  implementasi,  terdapat  layanan  Hak  Tanggungan  Elektronik  (HT-el).  Namun layanan  tersebut  hanya  merupakan  layanan  pendaftaran  dan  pelaporan  dari  Akta  Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang kini dapat dilakukan secara elektronik. Dalam hal pembuatan APHT itu sendiri sifatnya masih belum elektronik.
Sehingga dalam hal ini perlu adanya perbaikan regulasi yang didasarkan dari kesiapan Pemerintah  dalam  pelaksanaannya,  baik  berupa  perubahan  yang  dapat  dilakukan  dengan penghapusan dari Pasal  86 pada PP Nomor 18 Tahun 2021 ketika kebijakan tersebut dinilai masih  belum  dapat  dilaksanakan  ataupun  perubahan  klausul  dalam  pengaturannya.  Namun,
23 Risa  Hasmi,  ‘Pemenuhan  Syarat  Formil  Dan  Kekuatan  Pembuktian  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Elektronik’, BaLRev , 4.1 (2022), 85–97.
apabila  terdapat  potensi  dalam  keberhasilan  pada  implementasi/pelaksanaan  kebijakan tersebut,  dapat  dilakukan  penyusunan  peraturan  turunan  untuk  dapat  memberikan  pedoman dalam pelaksanaan serta menjadi payung hukum bagi PPAT.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariatmaj, I Gusti Ayu Agung Devi Maharani, ‘Kewenangan Notaris Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan: Studi Kasus Penahanan Sertipikat Hak Guna Bangunan’, Kertha Patrika , 40.2 (2018), 112 <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p05>
Azizah,  Nur,  Abdul  Halim  Barkatullah,  and  Noor  Hafidah,  ‘Pendaftaran  Hak  Tanggungan Secara  Elektronik  (Studi  Di  Kantor  PPAT  Wilayah  Banjarmasin  Utara)’, Nolaj ,  1.2 (2022), 84–99
Baharudin, ‘Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Proses Jual Beli Tanah’, Keadilan Progresif , 5.1 (2014), 88–101
Bayanullah,  Muhammad,  ‘Legalitas  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  Elektronik’, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan , 6.5 (2022), 594–612
Fahmi, Kharisudin, and Muh. Arif Kamal, Mohammad Rizqi Safirul Suhattanto, ‘Pengaturan Dan Pemanfaatan Ortomosaik UAV Pada Pengukuran Bidang Tanah Terintegrasi’, Widya Bhumi , 3.1 (2023), 31–45 Harahap, Nursapia, ‘Penelitian Kepustakaan’, Jurnal Iqra’ , 08.01 (2015), 68–73
Hasmi,  Risa,  ‘Pemenuhan  Syarat  Formil  Dan  Kekuatan  Pembuktian  Akta  Pejabat  Pembuat Akta Tanah Elektronik’, BaLRev , 4.1 (2022), 85–97
Kamal,  Mustafa,  ‘Implementasi  Cuti  PTAT  Sebelum  Menjalankan  Jabatan  Tiga  Tahun Berdasar  Peraturan  Jabatan  PTAT’, Jurnal  Officium  Notarium ,  1.3  (2021),  526–35 <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art13>
Kharisma, Bella, and I Gede Agus Kurniawan, ‘Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti: Urgensi Harmonisasi Kebijakan’, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 11 , No. 2.5 (2022), 320–34 <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p07.belum>
Kusumo, Bimo Putro Indarto, and Sunny Ummul Firdaus, ‘Analisis Kontradiksi Hukum Di Dalam PP No. 18 Tahun 2021 Terhadap Teori Kepastian Hukum’, Souvereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional , 1.1 (2022), 1–11
Larasati, Ayu, and Raffles, ‘Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum  Pertanahan’, Jurnal Zaaken , 1.1 (2020), 127–44 <http://online- journal.unja.ac.id/zaaken>
Marthin  Luther,  Lambonan,  ‘Pendaftaran  Tanah  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia  Menurut Perturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997’, Lex Et Societatis , 6.8 (2018), 71–80 Nafan,  M,  ‘Kepastian  Hukum  Terhadap  Penerapan  Sertipikat  Elektronik  Sebagai  Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah Di Indonesia’, Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (2022), 3342– 55
Noor, Ade Kurniady, ‘Tugas Dan Fungsi PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat’, Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 2016 Rosidah,  Zaidah  Nur,  ‘Sinkronisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Mengenai  Perkawinan Beda Agama’, Al-Ahkam , 23.1 (2013), 1 <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70> Sembiring,  Rosnidar,  ‘Kedudukan  Akta  Otentik  Yang  Dibuat  Dihadapan  Notaris  Dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata’, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara , 2019, 1–17 <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf> Suarta, Ni Luh Gita Ardianti, ‘Kepastian Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Oleh Para Pihak Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lewat Aplikasi Zoom Dimasa Pandemi Covid-19’ (Universitas Tadulako, 2023) <https://repository.untad.ac.id/12839/>
Tan,  David,  ‘Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum’, NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ,
8.8 (2021), 2463–78
Wibawa, Kadek Cahya Susila, ‘Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid’, Crepido , 1.1 (2019), 40– 51 <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51>
Widianti, Wardah Latifah, Arsin Lukman, and Suparjo Supardi, ‘Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah  Di Kabupaten Sleman Yang Pembuatan Aktanya Dilakukan  Oleh Notaris / Ppat  Kota  Yogyakarta  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pembeli’, UI  Scholars  Hub ,  4 (2022)
Widowati, D.Y., Yurista, A.P., Rafael Edy Bosko, R.E., ‘Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam  Dalam  Konsepsi  Dan  Penjabarannya  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan’, Journal LEGISLASI INDONESIA , 16.2 (2019), 147–59