## WARALABA (FRANCHISE) DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Riezka Eka Mayasari
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarajana UMI Makassar email : riezka eka mayasari@ymail.com

## Abstract
Franchise  (Franchise)  is  one  type  of  modern  business  that  provides  a  promising advantage. This franchise business also has the benefit that plays an important role in improving   the   development   of    small    business.    In    terms    of    packaging   The franchise of this franchise business is also a positive value that can be justified according to Islamic law. In Islamic law, franchise with this model is almost similar to the model syirkah mudharabah (profit sharing), but has progressed with the development of the era and there is a combination of other types of shirkah.
Keywords: Franchise (Franchise), Islamic Law.

## Abstrak
Waralaba (Franchise) adalah salah satu jenis bisnis modern yang memberikan keuntungan yang  menjanjikan.  Bisnis  waralaba  ini  juga  memiliki  manfaat  yang  memainkan  peran penting  dalam  meningkatkan  pengembangan  bisnis  kecil.  Dalam  hal  pengemasan Waralaba bisnis waralaba ini juga merupakan nilai positif yang dapat dibenarkan menurut hukum  Islam.  Dalam  hukum  Islam,  waralaba  dengan  model  ini  hampir  mirip  dengan model syirkah mudharabah (bagi hasil), tetapi telah berkembang seiring perkembangan zaman dan ada kombinasi jenis syirkah lainnya.
Kata kunci: Waralaba; Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN
Berbagai jenis bisnis baru telah muncul dan menyebar keseluruh penjuru dunia saat  ini,  termasuk  Indonesia  yang  sebagai  salah  satu  Negara  yang  perkembangan bisnisnya cukup pesat dikarenakan kebutuhan masyarakat yg  semakin meningkat.Bisnis baru yang ditawarkan yaitu Waralaba ( Franchise) yang menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda.
Dalam istilah perdagangan dikenal dengan waralaba/franchising, transaksi bisnis yang bertaraf franchise . Keberhasilan dari suatu organisasi Waralaba tergantung dari penerapan  Sistem/Metode  Bisnis  yang  sama  antaraPewaralaba  dan  Terwaralaba. Sistem bisnis tersebut berupa pedoman yang mencakup standarisasi produk, metode untuk mempersiapkan atau mengolah produk atau makanan, atau metode jasa, standar rupa  dari  fasilitas  bisnis,  standar  periklanan,  system  reservasi,  sistem  akuntansi, kontrol persediaan, dan kebijakan dagang, dan lain sebagainya
Menurut  Pasal  1  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  RI  No.
259/MPP/KEP/7/1997 tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran waralaba, pengertian waralaba ( franchisee ) adalah: “perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau  ciri  khas  usaha  yang  dimiliki  pihak  lain  dengan  suatu  imbalan  berdasarkan persyaratan  yang  ditetapkan  pihak  lain  tersebut  dalam  rangka  penyediaan  dan/atau penjualan  barang  atau  jasa”.  Pada  dasarnya Franchise e  adalah  sebuah  perjanjian mengenai  metode  pendistribusian  barang  dan  jasa  kepada  konsumen. Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan usaha  pendistribusian  barang  atau  jasa  di  bawah  nama  identitas  franchisor  dalam wilayah  tertentu.  Usaha  tersebut  harus  dijalankan  sesuai  dengan  prosedur  dan  cara yang  ditetapkan  oleh franchisor . Franchisor memberikan  bantuan  ( assistanc e) terhadap franchise ,  sebagai  imbalannya franchis ee  membayar  jumlah  uang  berupa initial fee dan royalty .
Di  samping  itu,  terdapat  pula  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang transaksi ekonomi era modern ini yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya  penertiban  transaksi  ekonomi  yang  ada  dan  berkemabang  dimsyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Oleh karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, maka hukum positif ( Ius Constitutum ) yang mengatur hal tersebut harus pula dikaji kejelasannya menurut hukum Islam.
Dalam hukum Islam, waralaba dengan model ini hampir serupa dengan model syirkah  mudharabah  (bagi  hasil),  tapi  sudah  mengalami  kemajuan  seiring berkembangnya zaman dan terdapat gabungan dengan jenis syirkah lainnya.Syirkah (persekutuan) dalam hukum Islam banyak sekali jenisnya dan terdapat perbedaan oleh para imam madzhab.Dan perlu diketahui bahwa dalam pola transaksi yang diatur oleh hukum Islam adalah menitikberatkan pada sisi moralitas  yang lebih tinggi dari pada apapun.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Bisnis Franchise dalam Perspektif Hukum Positif
Di  Indonesia,  sistem  waralaba  mulai  dikenal  pada  tahun  1950-an,  yaitu  dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi.  Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya sistem pembelian lisensi plus, yaitu franchisee tidak sekedar menjadi penyalur, namun juga memiliki hak untuk memproduksi produknya .Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum  yang mengikat baik bagi franchiso r maupun franchisee .Karenanya,  kita  dapat  melihat  bahwa  di  negara  yang  memiliki kepastian  hukum  yang  jelas,  waralaba  berkembang  pesat,  misalnya  di  AS  dan  Jepang. Tonggak  kepastian  hukum  akan  format  waralaba  di  Indonesia  dimulai  pada  tanggal  18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. PP No. 16 tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP no 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Selanjutnya ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut:
 Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  RI  No.  259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal  30  Juli  1997  tentang  Ketentuan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha Waralaba.
 Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  RI  No.  31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Menurut pasal 1 PP No. 16 Tahun 1997 tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran waralaba, pengertian waralaba ( franchisee ) adalah : “perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau  penemuan  atau  ciri  khas  usaha  yang  dimiliki  pihak  lain  dengan  suatu  imbalan berdasarkan  persyaratan  yang  ditetapkan  pihak  lain  tersebut  dalam  rangka  penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa”.
Waralaba dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu waralaba merek dan produk dagang  ( product  and  trade  franchise )  dan  waralaba  format  bisnis  ( business  format franchise ).Dalam Waralaba merek dagang dan produk, pemberi waralaba memberikan hak kepada  penerima  waralaba  untuk  menjual  produk  yang  dikembangkan  oleh  pemberi waralaba disertai dengan izin untuk menggunakan merek dagangnya.Atas  pemberian izin pengunaan merek dagang tersebut pemberi waralaba mendapatkan suatu bentuk bayaran royalty di muka, dan selajutnya dia juga mendapat keuntungan dari penjualan produknya. Misalnya: Mini Market menggunakan nama/merek dagang ALFA MART.
Sedangkan waralaba format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang kepada  pihak  lain,  lisensi  tersebut  memberikan  hak  kepada  penerima  waralaba  untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih menjadi terampil dalam bisnis dan  untuk  menjalankannya  dengan  bantuan  yang  terus-menerus  atas  dasar-dasar  yang telah ditentukan sebelumnya. Waralaba format bisnis ini terdiri dari :
 Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba.
 Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep pemberi waralaba.
 Proses bantuan dan bimbingan terus-menerus dari pihak pemberi waralaba.
Dalam bisnis franchise ini, yang dapat diminta dari franchisor oleh franchisee adalah sebagai berikut :
 Brand  name  yang  meliputi  logo,  peralatan  dan  lain-lain. Franchisor yang  baik  juga memiliki aturan mengenai tampilan / display perwakilan took ( Shopfront ) dengan baik dan detail.
 System  dan  manual  operasional  bisnis.  Setiap Franchisor memiliki  standar  operasi yang  sistematis,  praktis  serta  mudah  untuk  diterapkan,  dan  mestinya  juga  tertuang dalam bentuk tertulis.
 Dukungan  dalam  beroperasi.  Karena Franchisor lebih  mempunyai  pengalaman  luas
serta  sudah  membina  banyak Franchisees, sudah  sepatutnya  memiliki  kemampuan untuk memberikan dukungan bagi Franchisee yang baru.
 Pengawasan  ( monitoring ).  Untuk  memastikan  bahwa  sistem  yang  disediakan dijalankan dengan baik dan benar secara konsisten.
 Penggabungan promosi/ joint promotion , hal ini berkaitan dengan brand name .
 Pemasokan,  ini  berlaku  bagi franchisee tertentu,  misalnya  bagi franchisor yang merupakan  supplier  bahan  makanan/minuman.  Kadang franchisor juga  memasok mesin-mesin atau peralatan yang diperlukan.
Franchisor yang  baik  biasanya  ikut  membantu franchisee untuk  mendapatkan sumber dana modal dari investor ( fund supply ) seperti bank misalnya, meskipun itu jarang sekali. Perjanjan waralaba adalah perjanjian formal.Hal tersebut dikarenakan perjanjian waralaba memang disyaratkan pada pasal 2 PP No. 16 Tahun 1997 untuk dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.Hal ini diperlukan sebagai perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba.
Secara umum dikenal adanya dua macam atau jenis kompensasi yang dapat diminta oleh  pemberi  waralaba  ( franchisor )  dari  penerima  waralaba  ( franchisee ).Pertama, kompensasi langsung dalam bentuk moneter ( direct monetary compensation ) adalah lump sum  payment  dan  royalty . Lump  sum  payment adalah  suatu  jumlah  uang  yang  telah dihitung terlebih dahulu yang wajib dibayarkan oleh penerima waralaba ( franchisee ) pada saat  persetujuan  pemberian  waralaba  disepakati.Sedangkan  royalty  adalah  jumlah pembayaran  yang  dikaitkan  dengan  suatu  presentasi  tertentu  yang  dihitung  dari  jumlah produksi dan/atau penjualan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijual berdasarkan perjanjian,  baik  disertai  dengan  ikatan  suatu  jumlah  minimum  atau  maksimum  jumlah royalty tertentu atau tidak.
Kedua,  kompensasi  tidak  langsung  dalam  bentuk  nilai  moneter (indirect  and nonmenetary  compensation ).  Meliputi  antara  lain  keuntungan  sebagai  akibat  dari penjualan  barang  modal  atau  bahan  mentah,  yang  merupakan  satu  paket  dengan pemberian waralaba, pembayaran dalam bentuk deviden ataupun bunga pinjaman dalam hal pemberi waralaba juga turut memberikan bantuan financial, baik dalam bentuk ekuitas atau  dalam  wujud  pinjaman  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  cost  shifting  atau pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi waralaba, perolehan data pasar dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerima lisensi dan lain sebagainya.
Menurut pasal 3 ayat 1 PP nNo. 16 Tahun 1997, bahwa pemberi waralaba sebelum mengadakan  perjanjian  dengan  penerima  waralaba  wajib  menyampaikan  keterangan- keterangan  antara  lain  mengenai,  nama  pihak  pemberi  waralaba,  hak  atas  kekayaan intelektual, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba, bantuan dan fasilitas yang ditawarkan, hak dan kewajiban, pengakhiran, pembatalan dan perpanjangan perjanjian waralaba.

## 2. Bisnis Franchise dalam Perspektif Islam
Dalam  hukum  Islam,  kerja  sama  dalam  hal  jual  beli  dinamakan  syirkah.  Syirkah dibagi menjadi 3 bentuk yaitu :
1. Syirkah  ibahah,  yaitu  :  persekutuan  hak  semua  orang  untuk  dibolehkan  menikmati
manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang.
2. Syirkah amlak (milik), yaitu : persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda, syirkah amlak dibagi menjadi 2.
3. Syirkah akad, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. Syirkah akad dibagi menjadi empat (4), yaitu :
 Syirkah amwal, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal/harta.
 Syirkah  a’mal,  yaitu  perjanjian  persekutuan  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk menerima  pekerjaan  dari  pihak  ketiga  yang  akan  dikerjakan  bersama  dengan ketentuan upah dibagi menjadi dua.
 Syirkah wujuh,  yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar.
 Syirkah mudharabah, yaitu kemitraan (persekutuan) antara tenaga dan harta, seorang ( supplier )  memberikan  hartanya  kepada  pihak  lain  (pengelola)  yang  digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi menurut  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Dasarnya  bentuk  mudharabah  adalah peminjaman uang untuk keperluan bisnis.
Syirkah  mudharabah  ini  dibagi  menjadi  2  bentuk,  yaitu  mudharabah  muthlaqah dalam hal ini pemodal memberikan hartanya kepada pelaksana untuk dimudharabahkan dengan  tidak  menentukan  jenis  kerja,  tempat  dan  waktu  serta  orang.Sedangkan mudharabah muqayyadah (terikat suatu syarat), adalah pemilik modal menentukan salah satu dari jenis di atas.
Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan waralaba ( franchisin g) dapat  dikemukakan  bahwa  perjanjian  itu  sebenarnya  merupakan  pengembangan  dari bentuk  kerjasama  (syirkah).  Hal  ini  disebabkan  karena  dengan  adanya  perjanjian franchising, maka secara otomatis antara franchisor dan franchisee terbentuk hubungan kerja  sama  untuk  waktu  tertentu  (sesuai  dengan  perjanjian).  Kerja  sama  tersebut dimaksudkan  untuk  memperoleh  keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak.  Dalam  waralaba diterapkan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian, hal ini sesuai dengan prinsip transaksi dalam Islam yaitu gharar (ketidakjelasan).
Bisnis  waralaba  ini  pun  mempunyai  manfaat  yang  cukup  berperan  dalam meningkatkan  pengembangan  usaha  kecil.Dari  segi  kemashlahatan  usaha  waralaba  ini juga bernilai positif sehingga dapat dibenarkan menurut hukum Islam.
Untuk  menciptakan  sistem  bisnis  waralaba  yang  islami,  diperlukan  sistem nilai Syariah sebagai  filter  moral  bisnis  yang  bertujuan  untuk  menghindari  berbagai penyimpangan  moral  bisnis  ( moral  hazard ).  Filter  tersebut  adalah  dengan  komitmen menjauhi 7 (Tujuh) pantangan MAGHRIB, yaitu :
1) Masyir, yaitu segala bentuk spekulasi judi ( Gambling ) yang mematikan sector riil dan tidak produktif.
2) Asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma social.
3) Gharar, yaitu  segala  transaksi  yang  tidak  transparan  dan  tidak  jelas,  sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
4) Haram, yaitu obyek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
5) Riba, yaitu  segala  bentuk  distorsi   mata  uang  menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman.
6) Ihtiar, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
7) Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan kemaslahatan.

## 3. Perbandingan Antara Hukum Positif dengan Hukum Islam mengenai Bisnis Franchise
Setelah  pemaparan  yang  panjang  lebar  mengenai  franchising  di  atas,  terdapat persamaan dan perbedaan franchising menurut hukum Islam dan hukum positif.
Persamaannya adalah Pertama, franchising adalah kerjasama (syirkah) yang saling menguntungkan, berarti franchising memang dapat dikatakan kategori dari syirkah dalam hukum  Islam.  Kedua,  terdapat  prestasi  bagi  penerima  waralaba,  hal  ini  sama  dengan syirkah  mudharabah  muqayyadah.  Ketiga,  terdapat  barang,  jasa  dan  tenaga  memenuhi salah satu syarat syirkah.Keempat, terdapat 2 orang atau lebih yang bertransaksi, sepakat, hal tertentu, ditulis (dicatat) dan oleh sebab tertentu sesuai dengan syarat akad, khususnya syirkah mudharabah.
Di atas telah dijelaskan bahwa franchising lebih hampir serupa dengan syirkah jenis mudharabah.Adapun  perbedaannya  terletak  pada,  Pertama,  dalam  syirkah  mudharabah, modal harus berupa uang, tidak boleh barang.Sedangkan dalam franchising modal dapat dibantu  oleh  franchisor  baik  uang,  barang  atau  tenaga  professional.  Kedua,  dalam franchising  terdapat  kerja  sama  dalam  bidang  hak  kekayaan  intelektual  (HAKI),  yaitu merek dagang. Dan dalam hukum Islam hal tersebut termasuk syirkah amlak (hak milik).
Ketiga,  tidak  bolehnya  kerja  sama  dalam  hal  berjualan  barang  haram,  sedangkan dalam hukum positif tidak terdapat pembatasan terhadap hal tersebut, misal transaksi jual- beli barang najis dan memabukkan, seperti babi dan miras.

## C. PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada  dasarnya Franchise e  adalah  sebuah  perjanjian  mengenai  metode  pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi  kepada franchisee untuk  melakukan  usaha  pendistribusian  barang  atau  jasa  di bawah nama identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan oleh franchisor. Franchisor memberikan bantuan  (assistance)  terhadap franchise ,  sebagai  imbalannya franchisee membayar sejumlah uang berupa initial fee dan royalty .
Kalau dalam hukum Islam, waralaba dengan model ini hampir serupa dengan model syirkah  mudharabah  (bagi  hasil),  tapi  sudah  mengalami  perkembangan  seiring berkembangnya  zaman  dan  terdapat  gabungan  dengan  jenis  syirkah  lainnya.Syirkah (persekutuan)  dalam  hukum  Islam  banyak  sekali  jenisnya  dan  terdapat  perbedaan  oleh para imam  madzhab. Dan perlu diketahui  bahwa dalam pola transaksi  yang diatur oleh hukum  Islam  adalah  menitikberatkan  pada  sisi  moralitas  yang  lebih  tinggi  dari  pada apapun

## DAFTAR PUSTAKA
Budi Prasetyo, Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba (Franchise), Jurnal Vol 4 No. 2, 2007.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia , edisi ke III, Balai Pustaka Jakarta, tahun 2002
Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hal 194.
http://nindyadea.blogspot.co.id/2010/10/bisnisfranchisedalamperspektif- hukum.htmlhttp://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=214&Itemid=214
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=58421&val=4378.