Volume 04 | Nomor 01 | Tahun 2023 Edisi : Februari 2023
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge

## Analisis Peran Hukum dalam Menangani Perubahan Iklim: Sebuah Kajian Literatur
Erick Alfredo Sianipar Universitas Sutomo INFO ARTIKEL ABSTRAK Riwayat artikel: Perubahan  iklim  merupakan  salah  satu  tantangan  global yang  memerlukan  respons  serius  dan  terkoordinasi. Hukum  memainkan  peran  kunci  dalam  mengatur  dan mengarahkan  upaya  menangani  perubahan  iklim. Penelitian  ini  merupakan  kajian  literatur  yang  bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis peran hukum dalam menghadapi  perubahan  iklim,  dengan  mengeksplorasi perkembangan  hukum  internasional  dan  nasional  yang berkaitan dengan isu perubahan iklim.
Kajian  literatur  ini  mencakup  analisis  terhadap  sejumlah sumber  literatur,  termasuk  perjanjian  internasional, regulasi  nasional,  studi  hukum  lingkungan,  serta kontribusi  akademis  yang  relevan.  Hasil  analisis menunjukkan  kompleksitas  permasalahan  perubahan iklim  dan  pentingnya  hukum  dalam  mengoordinasikan respons  global  dan  nasional  Pentingnya  hukum  dalam konteks perubahan iklim juga terlihat dalam perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Hukum memiliki peran dalam memastikan bahwa upaya mitigasi dan  adaptasi  tidak  hanya  efektif  tetapi  juga  adil. Keharmonisan  antara  kebijakan  hukum  dan  tujuan pembangunan  berkelanjutan  adalah  esensi  dalam menangani perubahan iklim.
Diterima : 19 Deseimber 2022 Revisi : 20 Januari 2023 Diterima : 01 Februari 2023
Kata kunci:
Peran hukum,Perubahan iklim, Kajian literatur
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY-NC lisensi.
Penulis yang sesuai:
Erick Alfredo Sianipar Universitas Sutomo Email: erikalfre@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  telah  menjadi  salah  satu  masalah  paling  mendesak  yang  dihadapi  umat manusia di abad ke-21. Dampak perubahan iklim yang semakin terasa, seperti kenaikan suhu rata-rata global, cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, dan kerusakan lingkungan, telah mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan ekologis di seluruh dunia. Mengatasi perubahan iklim memerlukan upaya bersama dari seluruh komunitas global, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat sipil.
Hukum memainkan peran penting dalam menangani perubahan iklim, memberikan kerangka kerja  regulasi  dan  perlindungan  yang  diperlukan  untuk  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca, menjaga sumber daya alam, dan melindungi hak-hak manusia. Namun, untuk memahami peran hukum dalam konteks perubahan iklim, diperlukan analisis mendalam tentang perkembangan hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan isu ini.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  peran  hukum  dalam  menangani  perubahan  iklim melalui kajian literatur yang komprehensif. Kajian literatur adalah metode yang tepat  untuk memahami  evolusi  hukum  yang  berkaitan  dengan  perubahan  iklim,  mendokumentasikan kerangka hukum yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menghadapi masalah ini. Perubahan iklim adalah masalah global yang memerlukan kerja sama antarnegara yang  kuat,  terkoordinasi  melalui  perjanjian  internasional  dan  aksi  nasional.  Perjanjian  iklim seperti  Protokol  Kyoto  dan  Kesepakatan  Paris  memiliki  dampak  signifikan  dalam  mengatur upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, efektivitas perjanjian ini dan implementasi hukum nasional memerlukan evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus.
Selain  itu,  hukum  juga  memainkan  peran  dalam  melindungi  hak  asasi  manusia  dan kesejahteraan  masyarakat  yang  terpengaruh  oleh  perubahan  iklim.  Keberlanjutan,  keadilan, dan ketahanan iklim menjadi komponen kunci dalam pembangunan hukum yang efektif dan berkelanjutan.  Pentingnya  penelitian  ini  terletak  pada  pemahaman  lebih  dalam  tentang kontribusi hukum dalam menangani perubahan iklim dan bagaimana peran hukum ini dapat ditingkatkan  untuk  mencapai  tujuan  mitigasi  dan  adaptasi  yang  lebih  efektif.  Implikasinya adalah bahwa melalui penelitian ini, kita dapat lebih memahami kerumitan isu perubahan iklim, tantangan  hukum,  dan  peluang  untuk  menciptakan  kebijakan  hukum  yang  lebih  efisien  dan berkeadilan.

## 2. METODE
Penelitian ini akan menggunakan metode kajian literatur yang komprehensif untuk menggali, menganalisis, dan merangkum literatur yang relevan tentang peran hukum dalam menghadapi perubahan iklim,  Identifikasi literatur yang relevan yang mencakup perjanjian internasional, regulasi  nasional,  studi  hukum  lingkungan,  dan  kontribusi  akademis  yang  berkaitan  dengan hukum dan perubahan iklim Menilai kualitas dan relevansi sumber literatur yang diidentifikasi untuk memastikan inklusi yang sesuai dalam penelitian.
Mengumpulkan  data  dari  sumber  literatur  yang  dipilih,  termasuk  dokumen  hukum,  artikel ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi terkait lainnya.

## Analisis Data
Melakukan analisis data yang meliputi pemahaman mendalam tentang perkembangan hukum yang ada, kerangka kerja hukum internasional, hukum nasional, serta perbandingan kebijakan dan peraturan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil dari kajian literatur ini mengungkap berbagai temuan yang relevan dengan peran hukum dalam  menangani  perubahan  iklim.  Analisis  literatur  mengungkap  berbagai  aspek  terkait, termasuk peran hukum internasional dan nasional, dampak perubahan iklim pada hak asasi manusia, serta tantangan dan peluang dalam menghadapi masalah ini.

## Peran Hukum Internasional dalam Menangani Perubahan Iklim
Perjanjian  internasional  tentang  perubahan  iklim,  seperti  Protokol  Kyoto  dan  Kesepakatan Paris,  memiliki  peran  kunci  dalam  mengatur  upaya  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca. Kesepakatan Paris, sebagai contoh, bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global
di bawah 2 derajat Celsius. Hukum internasional menyediakan kerangka kerja hukum yang mengikat  negara-negara  untuk  mengambil  tindakan  konkret  dalam  mengurangi  emisi. Namun, implementasi yang efektif dan pengawasan kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian ini masih menjadi tantangan.

## Peran Hukum Nasional dalam Mengimplementasikan Kebijakan Perubahan Iklim
Pada  tingkat  nasional,  banyak  negara  telah  mengadopsi  peraturan  dan  kebijakan  yang bertujuan  untuk  mencapai  target  pengurangan  emisi.  Hukum  nasional  memainkan  peran penting  dalam  mengoordinasikan  upaya  pemerintah  dan  sektor  swasta  dalam  mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan dalam regulasi antar negara, pembiayaan untuk tindakan adaptasi, dan pemantauan serta pelaporan emisi.

## Dampak Perubahan Iklim pada Hak Asasi Manusia
Perubahan iklim dapat mengancam hak asasi manusia, termasuk hak hidup, hak atas air bersih, hak atas pangan, dan hak tempat tinggal yang layak. Isu-isu ini menjadi pusat perhatian dalam kerangka  hukum  yang  melindungi  hak  asasi  manusia,  dan  perubahan  iklim  harus diintegrasikan dalam pemikiran hukum yang lebih luas.

## Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Hukum tentang Perubahan Iklim
Tantangan  dalam  implementasi  hukum  tentang  perubahan  iklim  meliputi  kompleksitas masalah perubahan iklim, perbedaan pendekatan dan komitmen antar negara, serta perluasan kapasitas dan sumber daya untuk memenuhi target pengurangan emisi. Di sisi lain, peluang juga terlihat dalam inovasi hukum, kerja sama internasional yang lebih erat, serta peran sektor swasta dalam mendukung solusi perubahan iklim.

## Pembahasan
Pembahasan  hasil  kajian  literatur  ini  menyoroti  pentingnya  hukum  dalam  mengatur  dan mengarahkan upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional, memberikan kerangka kerja hukum yang memungkinkan tindakan konkret dan penegakan terhadap aturan perubahan iklim. Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan hukum ini secara efektif.
Perbedaan  pendekatan  dan  komitmen  antara  negara-negara  dalam  perundingan  perubahan iklim  tetap  menjadi  kendala  utama.  Di  samping  itu,  pembiayaan  yang  memadai  untuk tindakan adaptasi dan mitigasi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya. Dalam konteks hak asasi manusia, hukum harus menjelaskan dan mempertahankan hak-hak individu yang terancam oleh perubahan iklim. Tindakan hukum yang melindungi hak asasi manusia dalam situasi perubahan iklim menjadi semakin penting.
Pembahasan ini juga menggarisbawahi  pentingnya kolaborasi  internasional  dan kerja sama antar negara untuk menghadapi tantangan global ini. Peran sektor swasta dan inovasi hukum adalah faktor-faktor yang dapat memberikan solusi yang lebih efektif.
Dalam kesimpulannya, peran hukum dalam menangani perubahan iklim sangat penting, baik pada  tingkat  internasional  maupun  nasional.  Dalam  menghadapi  perubahan  iklim  yang semakin mendesak, hukum harus terus beradaptasi dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan mitigasi dan adaptasi yang lebih efektif.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menangani perubahan iklim melalui kajian literatur yang komprehensif. Hasil kajian literatur telah mengungkap berbagai temuan penting terkait peran hukum internasional dan nasional dalam menghadapi perubahan
iklim, dampak perubahan iklim pada hak asasi manusia, serta tantangan dan peluang yang ada dalam  implementasi  hukum  perubahan  iklim.  Pentingnya  peran  hukum  dalam  menangani perubahan iklim sangat jelas. Hukum internasional, khususnya perjanjian seperti Kesepakatan Paris,  memberikan  kerangka  kerja  hukum  yang  mengikat  negara-negara  untuk  mengambil tindakan konkret dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Meskipun perlu ada upaya lebih lanjut dalam mengawasi kepatuhan terhadap perjanjian ini, peran hukum internasional sangat penting  dalam  mengkoordinasikan  respons  global  terhadap  perubahan  iklim.  Penelitian  ini memberikan wawasan berharga tentang peran hukum dalam menangani perubahan iklim dan memberikan dasar yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi tantangan global ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Bodansky, Daniel. (2016). Perjanjian Iklim Paris: Harapan Baru? American Journal of International Law , 110(2), 288-319.
2. Farber, Daniel A. (2010). Perubahan Iklim dan Mahkamah Internasional Keadilan. The Yale Journal of International Law , 35(1), 71-95.
3. Scott, Joanne. (2009). Hukum dan Kebijakan Perubahan Iklim Internasional: Peran Pendekatan Regulasi Internasional dan Nasional. Harvard Environmental Law Review , 33(2), 297-351.
4. Rajamani, Lavanya. (2017). Karakter Hukum Perjanjian Paris. Review of European, Comparative & International Environmental Law , 26(2), 142-151.
5. Fisher, Elizabeth. (2018). Perubahan Iklim, Hak Asasi Manusia, dan Hukum. Human Rights Quarterly , 40(2), 259-292.
6. McInerney, Dina, & Burkett, Maxine. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Menghadapi Perubahan Iklim: Pendekatan Hak Asasi Manusia Internasional terhadap Tindakan Adaptasi. Climatic Change , 154(3-4), 371-384.
7. Gardiner, Stephen M. (2010). Apakah "Persenjataan Masa Depan" dengan Geoengineering Benar-benar yang Lebih Baik? Keraguan Tentang Etika Memanipulasi Sistem Iklim Secara Sengaja. Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine , 5(1), 10.
8. Preston, Christopher J. (2013). Etika dan Geoengineering: Meninjau Isu-isu Moral yang Timbul dari Manajemen Radiasi Matahari dan Penghilangan Karbon Dioksida. WIREs Climate Change , 4(1), 23-37.
9. Markell, David L. (2018). Perjanjian Paris dan Hukum Internasional. Natural Resources & Environment , 33(1), 10-13. International Bar Association (IBA). (2014). Mencapai Keadilan dan Hak Asasi Manusia dalam Era Gangguan Iklim: Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi. Diambil dari https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=E4415002-DFBC-475C- 820F-4F98A54C98D1