## DISKRESI KEWENANGAN PENYIDIK SATLANTAS POLRES OKU TIMUR PADA KASUS LAKA LANTAS BUS MEDAN JAYA: SEBUAH POTRET KINERJA PELAYANAN PRIMA POLISI PRESISI
Deddi Fasmadhy Satiadharmanto 1 , Ikhwanudin 2 , Khairudin 3 , Retnowati WD Tuti 4 (Author Correspondence)
fasmadhydeddi@gmail.com 1 , onedprri17@gmail.com 2 , ajay_dq@yahoo.co.id 3 , retnowatiwdtuti@yahoo.com 4 Magister Ilmu Administrasi FISIP 1,2,3,4
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, No. telp. (021) 7423273

## ABSTRAK
Pandemi Covid 19 membuat perubahan cepat semua elemen kehidupan, termasuk kepolisian Republik  Indonesia,  terutama  didaerah  seperti  pada  Kepolisian  Resort  (Polres)  OKU  Timur khususnya pada Satlantas Polres OKU Timur sebagai wilayah Lintas Sumatera yang dilintasi kendaraan mulai sepeda motor, mobil hingga Bus dan Truk yang amat sangat rawan dengan masalah  laka  lantas  kendaraan  moda  transportasi  darat.  Pada  masa  Pandemi  Covid  19  ini tugas  Satlantas  Polres  OKU  Timur  bertambah  dan  semakin  kompleks  bukan  lagi  hanya menangani  kasus  laka  lantas,  tetapi juga  sebagai  anggota  Gugus  Tugas  Nasional  Percepatan Penanganan  Covid-19  dengan  sejumlah  tugas  tambahan.  Penelitian  ini  akan  mengerucut mengkaji dan menjawab bagaimana kinerja pelayananan prima diskresi kewenangan penyidik Satlantas  Polres  OKU  Timur  dalam  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah hukum  Polres  OKU  Timur  pada  masa  Pandemi  Covid  19  menjadi  Polisi  Presisi,  prediktif, responsibilitas,  dan  transparansi  berkeadilan.  Penelitian  empiris,  bersifat  deskriptif  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif,  jenis  data  yang  digunakan  adalah  jenis  data  pimer  dan sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  pelayanan  publik  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan cara  wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Berdasarkan obyek penelitian dan  pembahasan  didapat  kesimpulan,  yang  pertama  terdapat  kriteria  atau  jenis  kecelakaan yang  dapat  diselesaikan  diluar  pengadilan  adalah  kecelakaan  yang  bukan  merupakan kesengajaan melainkan karena kelalaian semata dan juga adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan  masalah  diluar  Pengadilan  atau  yang  sering  disebut  Alternative  Dispute Resolution(ADR) dimana dalam hukum pidana bisa dikenal dengan cara mediasi penal. Atau dalam  era  penegakan  hukum  Kapolri  sekarang  disebut  dengan  Restorative  Justice  System (RJS).  Kedua,  Implementasi  diskresi  kepolisian  dalam  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu lintas di Polres OKU Timur dibagi menjadi dua yaitu untuk jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan  luka  ringan  dan/atau  kerugian  materiil  saja,  serta  kecelakaan  yang menimbulkan luka berat dan/atau meninggal dunia.

## Kata kunci : Kinerja, Diskresi, kewenangan penyidik, polisi presisi

## PENDAHULUAN
Tindakan  darurat  dan  pembatasan kegiatan masyarakat dengan social distancing,  dan  kehidupan  normal  baru dengan  standar  prosedur  kesehatan  yang dibatasi  aturan  dan  regulasi  di  awal pandemi  COVID-19,  hingga  ketika  daerah daerah menjadi garda terdepan menemukan cara untuk mengurangi jumlah infeksi  dan  mengurangi  dampak  pandemi yang  lebih  luas  seperti  pada  mobilitas moda  transportasi  darat  lintas  sumatera yang melalui Martapura OKU Timur.
Hal  ini  menjadi  Pekerjaan  Rumah Polres  OKU  Timur  dengan  Satlantas Polres  OKU  Timur  pada  mobilitas kendaraan  moda  transportasi  darat  lintas sumatera khususnya yang melintasi Wilayah OKU Timur yang mana selalu ada resiko  pada  pengguna  jalan  kendaraan moda transportasi darat. Kepolisian Resort OKU  Timur  dalam  hal  ini  merupakan lembaga keamanan, ketertiban, dan penegakan  hukum.  Regulasi  ini  terdapat Undang  Undang  Kepolisian  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002. Hal  ini  menjelaskan  secara  signifikan kepolisian  merupakan  bagian  dari  Negara. Bagian  tugas  kepolisian  menegakkan hukum  dan  melakukan  pelayanan  publik terkait  dengan  hajat  hidup  masyarakat khususnya  pada  aspek  hokum  pada konsepsi  Kepolisian  Presisi.  Kepolisian sebagai  institusi pelayanan publik  menjadi bagian  dari  birokrasi  negara  serta  pada kebijakan pemerintah.
Pada regulasi Administrasi
Pemerintahan di Pasal 1 Angka 9 Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2014  bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi
dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam  hal  peraturan  perundang-undangan yang  memberikan  pilihan,tidak  mengatur, tidak  lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau adanya  stagnasi  pemerintahan.  Wewenang diskresi  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara  Republik  IndonesiaPasal  18  Ayat (1),yaitu:
“ Untuk  kepentingan  umum  pejabat
Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam  melaksanakan  tugas dan  wewenangnya  dapat  bertindak menurut penilaiannya sendiri.”
Semua penyelenggara pelayanan publik  harus  mengedepankan  pelayanan prima, termasuk Polres OKU Timur dalam melayani masyarakat, dengan target capaian tujuan ,dalam koridor meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik secara prima.
Dalam  capaian  kualitas  pelayanan yang  prima,  disusun  standar  pelayanan publik  yang  dapat  menjadi  tolok  ukur pelayanan  yang  berkualitas.  Pelayanan publik  yang  berstandar  ditetapkan  oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam SOP pelayanan  prima  Kepolisian  Terpadu  yang menjadi  standar  untuk  dilaksanakan  dari tingkat  Pusat  sampai  tingkat  Polsek  di seluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik  Indonesia,  khususnya  Polres OKU Timur.
Regulasi  kewenangan  diskresi  pada
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (1),yaitu:
“ Untuk  kepentingan  umum  pejabat
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesiadalam  melaksanakan  tugas
dan  wewenangnya  dapat  bertindak menurut penilaiannya sendiri.”
Anggota Polri diberikan ruang bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri dengan  mempertimbangkan  manfaat  serta resiko  dan  tindakannya  betul-betul  untuk kepentingan  umum.  Bentuk  kebebasan bertindak  dalam  upaya  kekuasaan  diskresi pemerintah, yaitu :
1. Kebebasan Kebijakan ( beleidsvrijheid )
Organisasi  pada  lembaga  negara  diberi kewenangan menurut peraturan perundang-undangan  secara  bebas  untuk menggunakan  kewenangan  terkait  pada penggunaannya secara sah terpenuhi.
2. Kebebasan penilaian ( beoordelingsvrijheid )
Secara hukum lembaga negara melakukan  penilaian  secara  mandiri  dan eksklusif  bagaimana  syarat-syarat  bagi pelaksanaan  suatu  kewenangan  secara  sah telah dipenuhi.
Keputusan dan/ atau tindakan dianggap  sebagai  hasil  atau  keluaran  dari proses mental atau kognitif yang membawa pada  pemilihan  suatu  jalur  tindakan  di antara beberapa alternatif yang tersedia ( J.
Reason).
Penegakan hukum merupakan perwujudan  ide-ide  dan  konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat. Penegakan hukum  merupakan  suatu  proses  yang melibatkan banyak hal.
Pelayanan adalah suatu kegiatan atau suatu  urutan  kegiatan  yang  terjadi  dalam interaksi  langsung  dengan  manusia  atau mesin  secara  fisik  untuk  menyediakan kepuasan  konsumen. (Lehtinen  1983 dalam Simanjuntak, 2012).
Pelayanan  menjadi  permasalahan umum  pada  semua  jajaran  kepolisian  di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga  diperlukan  penilaian  secara sektoral  di  tingkat  resor,  yaitu  setingkat Kabupaten/Kota,  dalam  hal  ini  pada wilayah Polres OKU Timur.
Keluhan  masyarakat  OKU  Timur terhadap  pelayanan  seperti  praktek  pungli, prosedur  berbelit-belit  hingga  lamanya pelayanan  yang  didapatkan.  Ditambah perilaku  petugas  yang  masam,  kurang ramah, hingga publik melakukan anggapan dan  penilaian  negatif  pada  Polres  OKU Timur  pada  pelayanan  publik  yang diberikan Polres OKU Timur.

## LANDASAN TEORI

## Studi Kepustakaan
Studi  teks  dengan  mencari informasi masalah  penelitian  atau  data  pendukung dari  masalah  penelitian  ini  melalui  teks- teks  bacaan  atau  referensi  yang  memiliki akurasi  masalah  yang  sama  dengan penelitian  ini.  Bentuk  teks  atau  dokumen resmi  seperti  UU  RI  No.  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  dan  UU  RI  No.  14  Tahun  1992 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Dimana  Undang-Undang  tersebut  menjadi data  sekunder  dalam  penelitian  ini  dan
berdasarkan  pengelompokan  yang  tepat dan benar.

## Tentang Diskresi
Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang dtetapkan dan/atau dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan untukmengatasi  persoalan  konkret  yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan  dalam  hal  implementasi peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya
stagnasi
pemerintahan. Namun, penggunaannya  harus  oleh  pejabat  yang berwenang  dan  sesuai  dengan  tujuannya. Pejabat pemerintahan yang dimaksud yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah  maupun  penyelenggara  negara lainnya  (UU  No.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan)  .  Dalam  hal kewenangan  polisi  untuk  mengambil keputusan  atau  memilih  berbagai  tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya,  diskresi  dapat  dibenarkan. Diskresi  dalam  penyelenggaraan  dalam urusan hokum dikepolisian, dapat diartikan sebagai  suatu  wewenang  yang  yang diberikan  kepada  polisi  untuk  mengambil keputusan  dalam  situasi  tertentu  yang membutuhkan  pertimbangan  sendiri  dan menyangkut  masalah  moral  serta  terletak dalam garis batas antara hokum dan moral. Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas, moralitas dan
intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya secara  proporsional  dan  memenuhi  rasa keadilan,  bukan  atas  dasar  kesewenang- wenangan.

## Regulasi
Kepolisian dalam melaksanakan tugas  harus  selalu  berpedoman  pada hukum  dan  mengenakan  sanksi  hukum kepada  pelanggarnya,  namun  kepolisian juga  dimungkinkan  melakukan  tindakan pembebasan  seseorang  pelanggar  dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi  kepolisian  yang  tertuang  pada pasal  18  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  2  tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia,  yang  bunyi  pasalnya  adalah untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara republic Indonesia dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dapat  bertindak  menurut  penilaiannya sendiri.  Pelaksanaan  sebagaimana  yang dimaksud  pada  ayat  1  hanya  dapat dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat perlu  dengan  memperhatikan  peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi  kepolisian  di  kabupaten  OKU Timur.
Hingga  saat  ini  diskresi  hanya berpayungkan  hukum  pada  pasal  7  (j) kuhap  dan  pasal  16  (1)  huruf  i.  mengenai tata  cara  pelaksanaan  maupun  batasannya dijelaskan  pada  pasal  18  UU  No.2  Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Kapolri (perkap) pasal 73, 74 dan 75 serta surat Kapolri no pol: b/3022/xii/2009/sdeops tanggal 14
desember  2009  tentang  penanganan  kasus melalui alternatif dispute resolution (ADR);  mediasi  penyelesaian  perkara  atau restorative  justice  perkara  pidana  pada tingkat penyidikan.

## Pelayanan Publik
A.S. Moenir (2002:26-27) mendefinisikan “pelayanan sebagai
kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau  sekelompok  orang  dengan  landasan tertentu dimana  tingkat  kepuasannya hanya  dapat  dirasakan  oleh  orang  yang melayani  atau  dilayani tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”
Pelayanan merupakan rangkaian kegiatan yang berproses dimana pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan  organisasi  didalam  masyarakat. Apa  yang  dimaksud  proses  adalah  segala sesuatu  dilakukan  sehubungan  dengan
saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.
Selanjutnya Moenir (2002:16)
menyatakan  bahwa  proses  pemenuhan kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain yang  langsung  inilah  yang  dinamakan pelayanan.  Jadi  dapat  dikatakan  pelayanan adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.
Gumehsoson, 1987 ( dalam
Simanjuntak,  2012:3)  pelayanan  adalah sesuatu  yang  dapat  diperjualbelikan  dan bahkan tidak dapat dihilangkan.
Selanjutnya menurut Sampara Lukman, dikutip oleh Sinambela (2006:5), “pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  atau urutan  kegiatan  yang  terjadi  dalam interaksi  langsung  antar  seseorang  dengan orang  lain  atau  mesin  secara  fisik,  dan menyediakan kepuasaan pelanggan”.
Pelayanan  dititikberatkan  kepada  proses interaksi  karena  hasil  dari  interaksi tersebut  akan  menentukan  sejauh  mana kepuasan  pelanggan  dapat  dipenuhi  oleh pemberi layanan.
Kurniawan, dikutip Sinambela
(2006:5)  “Pelayanan  publik  diartikan pemberian  layanan  (melayani)  keperluan orang  atau  masyarakat  yang  mempunyai kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai dengan  aturan  pokok  atau  tata  cara  yang ditetapkan”.  Proses  pemberian  layanan kepada  masyarakat  didasari  atas  aturan atau  tata  cara  yang  ditetapkan  sebagai jaminan penyelenggaraan layanan.
Peraturan  penyelenggaraan  layanan  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam  rangka melindungi  hak  masyarakat  terhadap layanan yang diterima.

## Pelayanan Prima
Pelayanan  merupakan  aspek  yang sangat  penting  dalam  kemajuan  sebuah
organisasi.  Aktivitas  pelayanan  tidak hanya  sekedar  sebuah  kegiatan  melayani pelanggan  tetapi  juga  pemenuhan  konsep- konsep pelayanan  yang prima. Pemenuhan konsep-konsep pelayanan prima merupakan  salah  satu  indikator  penilaian kepuasan  pelanggan  terhadap  kinerja  yang diberikan oleh organisasi. Konsep pelayanan  prima  berlaku  bagi  seluruh elemen  dalam  organisasi,  sehingga  tidak hanya pimpinan saja yang perlu menguasai konsep pelayanan prima. Barata (2003:25), “Hakikat pelayanan  prima/  layanan  prima  beritik tolak  pada  upaya  pelaku  bisnis  untuk memberikan  layanan  terbaiknya  sebagai wujud  kepedulian  perusahaan  kepada konsumen  atau  pelanggan”.  Secara  luas, Barata  (2003:31)  mengembangkan  budaya pelayanan  prima  menjadi  A6  ( Ability,
Attitude,  Appearance,  Attention,  Action dan Accountability) , yang  dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Kemampuan ( Ability ), adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang  program  layanan  prima, yang  meliputi  kemampuan  dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan menggunakan public relations sebagai instrument  dalam  membina  hubungan ke dalam dan ke luar organisasi/perusahaan.
b. Sikap  ( Attitude ),  adalah  perilaku  atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan.
c. Penampilan ( Appearance ), adalah penampilan  seseorang,  baik  yang bersifat  fisik  saja  maupun  fisik  dan non-fisik, yang  mampu merefleksikan kepercayaan  diri  dan  kredibilitas  dari pihak lain.
d. Perhatian ( Attention ), adalah
kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik  yang  berkaitan  dengan  perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan  maupun  pemahaman  atas saran dan kritiknya.
e. Tindakan  ( Action ),  adalah  berbagai kegiatan  nyata  yang  harus  dilakukan dalam  memberikan  layanan  kepada pelanggan.
f. Tanggung jawab ( Accountability ), adalah  suatu  sikap  keberpihakan kepada  pelanggan  sebagai  wujud kepedulian  untuk  menghindarkan  atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan.
Prinsip  pelayanan  prima  dirumuskan dalam  SESPANAS  LAN  dikutip  oleh Sutedi (2011:11), antara lain:
a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah  kepada  pelanggan  atau pengguna jasa.
b. Pelayanan prima  ada,  bila  ada  standar pelayanan.
c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau  sama  dengan  standar.  Sedangkan yang  belum  ada  standar,  pelayanan yang terbaik dapat diberikan,
pelayanan  yang  dianggap  mendekati
pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal. Pelanggan adalah  masyarakat  dalam  arti  luas, masyarakat  eksternal,  dan  masyarakat internal.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dan  pembatasan masalah dapat diidentifikasi pokok masalah  di  atas  pada  penelitian  ini  adalah seperti  apa  relevansinya  visi  Kapolri sekarang  yaitu  Polisi  PRESISI  (Prediktif,
Responsibilitas,  Transparansi  Berkeadilan) yang diimplementasikan dengan kewenangan  diskresi  penyidik  Satlantas Polres OKU Timur sebagai upaya pelayanan public yang prima.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  yang  di identifikasi  dan  dirumuskan,  maka  tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan Presisi atas diskresi  kewenangan  penyidik  pada  kasus laka  lantas  di  wilayah  Polres  Oku  Timur sebagai  upaya  pelayanan  publik  yang prima.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  untuk  menggambarkan  budaya pelayanan prima terhadap kasus laka lantas pada Satlantas Polres OKU Timur, sumber data dipilih secara “purposive ” berdasarkan pendekatan emic yaitu memperoleh data “sebagaimana mestinya”.
Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan
metode pengamatan, wawancara, kajian
dokumen dan triangulasi atau gabungan. Untuk menganalisis  data  penulis  menggunakan langkah  reduksi  data,  penyajian  data  dan
verifikasi data (penarikan kesimpulan).
Penelitian  dilakukan  di  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Resort  OKU Timur,  khususnya  di  Satuan  Lalu  Lintas Polres  OKU  Timur.  Data  hukum  yang disajikan  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

## a. Data Primer
Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh  secara  langsung  melalui responden  dengan  wawancara  terhadap para  pihak  yang  terkait  dengan  masalah
penelitian.  Data  primer  dalam  penelitian ini  akan  menjadi  sumber  utama  dari  data yang  akan  di  oleh.  Adapun  sumber  data primer  dari  penelitian  ini  adalah  data  dari kasus  lalu  lintas  serta  sumber  teks  yang memiliki akurasi yang kuat dari penelitian.

## b. Data Sekunder
Merupakan  data  yang  diperoleh peneliti  dari  berbagai  studi  kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta berbagai pendapat  dari  para  ahli  yang  memiliki pandangan  dalam  masalah  penelitian  ini, yang terdiri dari
1)  Peraturan  Perundang-  Undangan, yaitu :
a. Kitab UU Hukum Pidana UU No 1 Tahun 1946
b.  Kitab  UU  Hukum  Acara  Pidana UU No 8 Tahun 1981
c. UU Kepolisian No 2 Tahun 2002 d.  UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009
2)  Referensi  teks  baik  berupa  buku, makalah,  artikel,  junal  yang  membahas Tindak Pidana Lalu Lintas
b. Data Tersier
adalah  data  yang  termasuk  pada golongan data pendukung penelitian. Artinya  data  tersier  ini  memiliki
fungsi untuk memperkuat data primer  dan  data  sekunder.  Dengan demikian data tersier menjadi penguat  dari  data-data  yang  sudah ada  dan  sudah  diinventarisir  dalam data  primer  dan  sekunder.  Adapun teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  penulisan  hukum  ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara  (interview)  dan  studi kepustakaan, adalah:
Teknik Wawancara (Interview), Adalah komunikasi verbal antara narasumber dan pewawancara, yang bertujuan  untuk  menggali  informasi  yang terkait melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Tahapan wawancara dalam  penelitian  ini  adalah  dimulai  dari membuat  instrumen  pertanyaan  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian.
Instrumen  tersebut  menjadi  pedoman dalam  wawancara  dengan  narasumber penelitian.  Kemudian  pertanyaan  tersebut diajukan  langsung  oleh  peneliti  dengan berkomunikasi secara face to face. Adapun populasi  sebagai  narasumbernya  adalah pihak  penyidik  di  Kantor  Kepolisian Satuan  Lalu  Lintas  Resor  OKU  Timur dengan penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan mempengaruhi Kepentingan Diskresi adalah
kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (Caurses  of  action  or  inaction).
Diskresi  membutuhkan  tingkat  kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan.  Dalam  hal  ini  sumber  daya manusia (SDM) penegak hukum memegang  peranan  penting  dari  pada  isi dari  produknya,  atau  dalam  hal  ini  adalah Peraturan  Perundang-undangan  saja (to
improve  the  human  resources  is  more important  than  it`s  product), mengingat pentingnya para penegak hukum (Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Kehakiman ataupun  Advokat)  harus  berani  keluar  dari alur  tradisi  penegakan  hukum  yang  hanya didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan  semata,  sebab  hukum  bukanlah ruang  hampa  yang  steril  dari  konsep- konsep  non  hukum.  Ia  harus  dilihat  dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya
yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.
Pemberian  diskresi  kepada  polisi menurut  Chambliss  dan  Seidman  pada hakekatnya  bertentangan  dengan  negara yang  didasarkan  pada  hukum.  Diskresi  ini menghilangkan  kepastian  terhadap  apa yang  akan  terjadi.  Tetapi  suatu  tatanan dalam  masyarakat  yang  sama  sekali dilandaskan  pada  hukum  juga  merupakan suatu  ideal  yang  tidak  akan  dapat  dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan  diatur  oleh  peraturan  yang  jelas dan  tegas,  suatu  keadaan  yang  tidak  dapat dicapai.  Dengan  dimilikinya  kekuasaan diskresi  oleh  polisi  maka  polisi  memiliki kekuasaan  yang  besar  karena  polisi  dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum karena  didasarkan  pada  moral  hukum, bukan terletak pada teks hokum saja.
Jenis Manfaat yang dihasilkan
Hukum sebagai dasar dari kepolisian pemberlakuan  diskresi  haruslah  dibenahi agar  lebih  memberikan  peluang  kepada aparat kepolisian dan tidak terbentur antara dua kepentingan, yaitu kepentingan hukum positif  yang  berlaku  dan  hukum  yang hidup  berkembang  di  tengah  masyarakat. Pembentukan  hukum  yang  buruk  akan berimbas  kepada  penegakan  hukum  yang dilakukan kepolisian, sehingga pembentukan hukum yang baik kedepannya merupakan tugas penting bagi pemerintah  (eksekutif)  dan  pembentuk
undang-undang (legislatif). Dalam
pembuatan undang undang ini juga pejabat legislatif  haruslah  memperhatikan  hukum yang  hidup  dan  berkembang  di  tengah masyarakat, agar tidak ada lagi ketimpangan  hukum  antara  hukum  positif
yang  diberlakukan  dan  di  general  kan keseluruh  masyarakat  indonesia  yang sudah  tentu  pada  dasarnya  sangat  berbeda dari sabang sampai merauke.
Kedudukan pembuat kebijakan apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci?
Kewenangan diskresi kepolisian yang  tertuang  pada  pasal  18  ayat  (1)  dan (2)  undang-undang  nomor  2  tahun  2002 tentang kepolisian negara republik indonesia,  yang  bunyi  pasalnya  adalah untuk kepentingan umum pejabat kepolisian  negara  ri  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak menurut  penilaiannya  sendiri.  pelaksanaan sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  1 hanya  dapat  dilakukan  dalam  keadaan yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan peraturan  perundang-undangan  serta  kode etik  profesi  kepolisian  di  kabupaten  oku timur.
Diskresi hanya berpayungkan hukum pada  pasal  7  (j)  kuhap  dan  pasal  16  (1) huruf  i.  mengenai  tata  cara  pelaksanaan maupun  batasannya  dijelaskan  pada  pasal 18  uu  no.2  tahun  2002  kepolisian, peraturan kapolri (perkap) pasal 73, 74 dan 75 serta surat kapolri no pol: b/3022/xii/2009/sdeops tanggal 14 desember  2009  tentang  penanganan  kasus melalui  alternatif  dispute  resolution  (adr); mediasi penyelesaian perkara atau restorative  justice  perkara  pidana  pada tingkat penyidikan.
Siapa Pelaksana Program
Setiap  produk  Undang-Undang  yang mengatur kewenangan Polisi, selalu mencantumkan  kewenangan  blanko  yang isi  kewenangan  itu  diserahkan  kepada Polisi sendiri untuk menentukannya.
Kewenangan  itu  tidak  lain  kewenangan diskresi  penyidik.  Dalam  kewenangan tersebut,  seorang  aparat  penegak  hukum yang dalam hal ini  adalah Polisi mempunyai  kewenangan  yang  sangat penuh  dalam  mengambil  sikap  serta tindakan  untuk  melakukan  wewenang diskresi  dalam  menyaring  perkara  pidana yang  dianggap  ringan  serta  tidak  efektif bila  diselesaikan  melalui  Proses  Peradilan Pidana,  maka  dari  itu  diskresi  penyidik sangat  berkaitan  erat  dengan  keefektifan suatu perkara.
Pasal  18,  UU  No  2  tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  RI,  secara exsplisit  pengertian  diskresi  Kepolisian adalah  bentuk  pelayanan  publik  yang bertujuan  untuk  kemaslahatan  umum dalam  melaksanakan  tanggungjawabnya setiap  anggota  Polri  dapat  mengambil keputusan dan kebijakan sendiri. Tindakan lain  menurut  hukum  yang  bertanggung jawab  dalam  pemaknaan  secara  simbolik mengarah kepada diskresi dengan pertimbangan  penialian  sendiri  untuk kepentingan umum hal ini sesuai pernyataan informan internal yang menjadi subjek diskresi.
Teori  Samual  Walker  dalam  point dalam  situasi  khusus  dapat  dimaknai sebagai  tindakan  atau  sasaran  yang digunakan oleh penyidik harus memperhitungkan  besar  kecilnya  atau berat  ringan  suatu  objek,  hal  ini  sesuai Pernyataan informan internal yang menjelaskan bahwa perkara yang tersangkanya  kurang  pantas  atau  ditangani diluar  proses  hukum,  hal  ini  lebih  baik daripada di proses yang akan mengakibatkan  kondisi  jauh  lebih  buruk dalam  kaca  mata  nilai  keadilan  serta institusi.

## Impact pada masyarakat
Kecelakaan  lalu  lintas  dapat  terjadi karena  kelalaian  atau  kealpaan  seseorang menyebabkan  orang  lain  meninggal  dunia dan  luka-luka  yang  dapat  diancam  pidana sesuai UU nomor 22 tahun 2009. Kasuistik yang  mejadi  contoh  penerapan  diskresi pada tindak pidana lalu lintas adalah kasus perkara  Lantas.  Dalam  laporan  tersebut dijelaskan  bahwa  telah  terjadi  kecelakaan sepeda  motor  roda  2  (Dua)  nomor  polisi BG-XXXX-XX  yang  dikemudikan  oleh sdr  Parmin  dengan  pada  hari  Selasa, tanggal  30  bulan  Nopember  tahun  2020 sekitar  pukul  08.00  WIB  di  Jalan  Lintas Sumatera  ,  Martapura  ,  OKU  Timur berbelok  ke  kanan  tanpa  lampu  sein sementara  Bus  Medan  Jaya  Nopol  BK 7873  DO  dikenudikan  Paten  Sinulingga hendak mendahului setelah truk dibelakang Bus  Medan  Jaya  mendahului  Bus  Medan Jaya  dan  mendahului  sepeda  motor  di depan. Bumper Bus Medan Jaya mengenai keranjang  ubi  ubian  milik  pengemudi sepeda  motor.  Kecelakaan  terjadi  karena pengemudi sepeda motor tidak memberikan  tanda  dengan  sein  kanan karena akan berbelok ke kanan. Sementara Pengemudi  Bus  Medan  Jaya,  Paten Sinulingga  kurang  berhati-hati  dan  kurang konsentrasi  sehingga  menabrak  keranjang milik  sepeda  motor  tersebut.  Kecelakaan ersebut  mengakibatkan  1  (satu)  orang pengemudi  sepeda  motor  mengalami  luka ringan.  Dari  penjelasan  kasus  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  kasus  kecelakaan lalu  lintas  tersebut  dikategorikan  sebagai kecelakaan ringan. Namun
Dalam  berkas  pelaporan  yang  di berkaskan  oleh  Jefri  dengan  pangkat Briptu  selaku  penyidik  pembantu  dari penyidik  Retno  dengan  pangkat  Bripka dalam berkas laporan menetapkan kejadian tersebut  melanggar  pasal  312  Undang
Undang  No.22  Tahun  2009  tentang  Lalu lintas dan angkutan jalan, pelaku melarikan diri. Dimana pasal dapat dikenakan pidana dengan hukum pidana selama 3 tahun atau sedikitnya  dikenakan  denda  sebanyak  Rp. 75.000.000,00  (tujuh  puluh  lima  juta rupiah).
Dalam  berjalannya  proses  penyidik akhirnya  tidak  melanjutkan  pelaporan  ke intansi  lebih  lanjut  dalam  hal  ini pengadilan  dikarenakan  pihak  perusahaan bus  Medan  Jaya  tanggung  renteng  perdata kerugian  korban  dengan  perdamaian. Penyidik menggunakan kewenangan diskresi sesuai kewenangan yang diberikan oleh  Undang-undang  kepolisian.  Setiap produk  Undang-Undang  yang  mengatur kewenangan  Polisi,  selalu  mencantumkan kewenangan  blanko  yang  isi  kewenangan itu  diserahkan  kepada  Polisi  sendiri  untuk menentukannya. Kewenangan itu tidak lain kewenangan  diskresi  penyidik.  Dalam kewenangan  tersebut,  seorang  aparat penegak hukum  yang dalam hal ini adalah Polisi  mempunyai  kewenangan yang sangat penuh dalam mengambil sikap serta tindakan  untuk  melakukan  wewenang diskresi  dalam  menyaring  perkara  pidana yang  dianggap  ringan  serta  tidak  efektif bila  diselesaikan  melalui  Proses  Peradilan Pidana,  maka  dari  itu  diskresi  penyidik sangat  berkaitan  erat  dengan  keefektifan suatu perkara.
A.Penerapan diskresi oleh satuan kepolisian  lalu  lintas  kepolisian  resor  oku timur  merupakan  salah  satu  alternatif penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu lintas  di  luar  pengadilan  yang  dipilih  dan dapat  diterima  oleh  masyarakat.  namun, dalam penerapannya diskresi belum berjalan secara maksimal.
B.  Hambatan  penerapan  diskresi  oleh satuan  kepolisian  lalu  lintas  kepolisian Resor  OKU  Timur  adalah  hukum  positif yang  berlaku  bertolak  belakang  dengan hukum  yang  hidup  dan  berkembang  di tengah masyarakat sebagai dasar penerapan  diskresi,  kepolisian  sebagai ujung  tobak  pemberian  diskresi  belum mempunyai  keterampilan  dan  kemampuan intelektualitas yang merata, adanya benturan  kepentingan  antara  pelaku  dan korban  pelanggaran  lalu  lintas  dan masyarakat  yang  mempunyai  budaya hukum tersendiri.
C.  Upaya  untuk  mengatasi  hambatan penerapan  diskresi  oleh  satuan  kepolisian lalu  lintas  kepolisan  resor  oku  timur  di antaranya  memberikan  masukan  untuk pembenahan hukum positif kepada pejabat legislatif, meningkatkan kualitas kepolisian dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum positif.
Diterapkannya  diskresi  pada  perkara tersebut  tidak  terlepas  dari  asa  keperluan sesuai  statment  informan  internal  yang menyatakan  diskresi  adalah  tindakan kepolisian  yang  dianggap  perlu  dengan tanpa  melangggar  norma  hukum  lainnya keputusan  diskresi  dalam  perkara  tersebut dengan menghentikan perkara tidak terlepas  dari  analsis  penyidik  bahwa  apa yang  diputuskan  tidak  melanggar  norma lainnya,  analisis  peneliti  melihat  bahwa point  tidak  melanggar  norma  lainnya karena  dalam  perkara  ini  tidak  ada khalayak  atau  kepentingan  umum  yang dirugikan karena ini merupakan kecalakaan  tunggal  diaman  koraban  yang menjadi tersangka dalam penilaian penyidik  tidak  mungkin  melakukan  hal tersebut  dengan  sengaja  apalagi  sampai menimbulkan  korban  yang  merupakan
anak kesayangannya. Bisa dikatakan penyidik  perlu  menghentikan  kasus  untuk kesesuaian  kadar  hukum  demi  nilai keadilan.
Atas  penilaian  berdasarkan  asas keperluan
serta pertimbangan keseimbangan  hukum  maka  kewenangan diskresi  diambil  dalam  perkara  tersebut, diskresi  yang  diterapkan  adalah  diskresi bebas,  Sebagaimana  dikemukakan  oleh Prayudi  Atmosudirdjo  (M.  Faal:1991) bahwa terdapat dua jenis diskresi, yaitu a.  Diskresi  bebas,  dimana  setiap  tindakan tidak  perlu  didasarkan  atas  ketentuan perundang-undangan; dan b.  Diskresi  terikat,  dimana  setiap  tindakan adalah hasil pilihan dari beberapa alternatif yang terdapat di dalam peraturan perundang-  undangan,  sehingga  pemilihan salah satu alternatif adalah bebas.
Peneliti  menangkap  dalam  interaksi simbolik  dengan  informan  internal  untuk Kasus  perkara  laka  Lantas  tersebut  bahwa penyidik mempertimbangkan asas keseimbangan.  Secara  subjektif  peneliti melihat  inteksi  dimana  penyidik  menilai apakah  seimbang  jika  perdamaian  korban dengan  pekau  melalui  Perusahaan  Bus Medan  Jaya  tanggung  renteng  terhadap korban (walaupun Pelaku, Paten
Sinulingga  melarikan  diri  karena  takut  di massa  orang  banyak).  Hal  ini  menjadi salah satu pertimbangan penyidik, terbinanya  ketentraman  dan  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  merupakan  point yang menjadi pertimbangan pihak penyidik untuk  tidak  melanjutkan  perkara  tersebut karena  akan  mengganggu  ketentraman pihak  keluarga  korban  yang  mengalami kehilangan  dalam  hal  ini  pengendara  neno sekaligus  ayah  dari  korban.  Selain  peneliti secara  subjektif  berpendapat  salah  satu pertimbangan  perkara  tidak  dilanjutkan melihat teori faal yang berbunyi :
Sampai dimana sikap-sikap atau rasa hormat pengurus Bus Medan Jaya tanggung  renteng  pelanggar  hukum  itu terhadap penyidik, kalau seandainya pelaku  diwakili  pengurus  Bus  Medan  jaya bersikap  tidak  simpatik,  melawan,  keras kepala,  maka  sikap-  sikap  ini  akan mempengaruhi penyidik di dalam menentukan pemberian wewenang diskresi itu.
Hasil  observasi  dan  diskusi  peneliti melihat  Penyidik  memutuskan  untuk mengambil langkah diskresi karena melihat  pelangggar  melalui  perusahaan Bus  Medan  Jaya  dalam  hal  ini  pengurus Bus  Medan  Jaya  mempunyai  sikap  yang simpatik  dan  kooperatif  hingga  merawat korban sampai sembuh sehingga mempengaruhi  kewenangan  proses  hukum positif,  moral  yang  baik  akan  membuat efek  kepada  yang  baik  dalam  bentuk empati  penyidik  kepada  si  pelanggar, empati  ini  menimbulkan  rasa  iba  dimana tidak mungkin sengaja melakukan kelalaian  pengemudi  Bus  Medan  Jaya sehingga  menyebabkan  terjadinya  laka lantas tersebut.
Delik  perkara  laka  lantas  yang  di selesaikan  dengan  kewenangan  diskresi untuk  memberhentikan  kasus  di  akhiri dengan  penyerahan  barang  bukti  dan  surat pernyataan  kedua  belah  pihak  Bus  Medan jaya  diwakili  Pengurus  Bus  Medan  Jaya dengan pihak korban. Isi pernyataan kedua belah  pihak  yang  menyatakan  secara terbuka  untuk  pihak  kepolisian  tidak melanjutkan ke proses lebih lanjut melainkan  cukup  di  laka  lantas  polres.
Adanya  isi  pernyataan  kedua  belah  pihak yang  memohon  perkara  tidak  diproses lebih  lanjut  merupakan  salah  satu  faktor penyidik kepolisian melakukan diskresi.
Dalam  pelaksanaan  diskresi  yang terjadi tersebut sesuai asas umum terutama
asas  berhubungan  dengan  harkat  dan martabat  manusia  sesuai  pernyataan  Ibnu Artadi  dalam  pelaksanaan  diskresi  oleh polisi, diharapkan dapat menjadi perhatian, khusunya  asas-asas  umum  yang  telah dijadikan landasan dalam peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di indonesia,  yaitu  asas  dasar  ajaran  sifat melawan hukum materiil, asas penyelenggaraan  peradilan  yang  baik  dan asas-asas yang berhubungan dengan harkat mertabat  manusia  kemudian  dijadikan landasan dan tolak ukur, sehingga penyimpangan penyimpangan yang mungkin  saja  terjadi  dapat  diminalisir sampai ambang terendah.
Pemberhentian  perkara  merupakan bentuk  keputusan  yang  menjunjung  tinggi harkat martabat manusia.
Analisis Pertimbangan penyidik yang menjadi faktor Pelaksanaan Diskresi dalam Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Lalu Lintas  Seperti  yang  telah  dikemukakan sebelumnya,  bahwa  kewenangan  diskresi kepolisian  dimiliki  oleh  setiap  anggota kepolisian  pada  saat  menjalankan  tugas dan  fungsinya,  sehingga  hal  ini  menjadi faktor pendorong untuk dapat diterapkannya  diskresi  Kepolisian.  Secara naluriah  sebagai  seorang  aparat  penegak hukum, seorang Polisi secara naluriah akan memiliki  kepekaan  dalam  situasi  dan kondisi tertentu untuk mengambil tindakan lain.  Namun,  aturan  hukum  mengenai diskresi  ini  lebih  bersifat  umum  dan sekedar  memberikan  kewenangan  saja tidak diiikuti dengan petunjuk dan standart yang  rinci  dan  jelas.  Sampai  sejauh  mana penerapan kewenangan itu dapat dipertanggungjawabkan,  merupakan  suatu hal  yang  harus  selalu  diperhatikan.  Hal inilah yang kemudian menyebabkan diskresi  kepolisian  dalam  penyidikan menjadi sulit untuk dilakukan.
Sementara pertimbangan- pertimbangan yang menjadi faktor seorang penyidik menerapkan kewenangan diskresi berdasarkan  beberapa  prinsip-prinsip  yang ada  di  masyarakat,  prinsip  tersebut  berupa nilai-nilai yang menjadikan seorang penyidik  dipengaruhi  oleh  moral.  Di  sisi lain  kewenangan  langkah  pengambilan kewenangan  diskresi  bisa  dikarenakan perintah atasan demi terciptanya ketertiban demi  kepentingan  umum.  Kewenangan khusus  dalam  ketentuang  peraturan  dalam Pasal  6  Ayat  1  Kitab  UU  Hukum  Acara Pidana No 8 Tahun 1981 dapat diintrepetasikan sebagai pengambilan keputusan  dalam  bentuk  diskresi,  hak kewenangan khusus tentunya di implementasikan dalam bentuk kewajiban- kewajiban  yang  mesti  diketahui  serta dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban
tersebut  terdapat  dalam  Pasal  7  KUHAP yang  dijadikan  dasar  pedoman  dalam melakukan  suatu  tindakan  penyelidikan atau penyidikan.
Dalam hubungannya dengan wewenang untuk
menghentikan penyidikan, kewenangan ini hanya dilakukan  hanya  dalam  hal  penyidik menganggap  perlu.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaannya dalam penghentian penyidikan  juga  dapat  dilakukan  melalui langkah  perdamaian  secara  kekeluargaan dari  pelaku  dan  korban  serta  tindakan  lain dari  penyidik  yang  bertanggung  jawab dalam  rangka  menyaring  suatu  tindak pidana  yang  dianggap  ringan.  Hal  tersebut sesuai dengan penjelasan informan internal yang menyatakan bahwa Tindakan diskresi dilakukan  juga  karena  untuk  menyaring perkara,  mana  perkara  yang  ringan  dan perkara  berat.  Apabila  terjadi  kecelakaan lalu  lintas  dan  merupakan  kasus  yang ringan maka dilakukan diskresi.
Dari  analsis  pertimbangan  yang menjadi
faktor-faktor pengambilan langkah  diskresi  penyidik  dalam  sebuah perkara  tindak  pidana  lalu  lintas  tidak terlepas  dari  dasar  kewenangan  diskresi yang tertuang dalam regulasi serta ketertampilan  penyidik  dalam  menyaring
perkara berdasarkan bobot perkara tersebut,  selain  itu  tingkat  subjektivitas penyidik  dipengaruhi  oleh  nilai  moral  hak asasi  manusia  dan  pelaksanaan  diskresi lebih  kepada  menjaga  kepentingan  umum serta institusi itu sendiri

## KESIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  yang  dapat dikemukakan  sesuai  hasil  penelitian  ini yaitu:
1. Kinerja pelayanan prima dalam penerimaan  dan  penanganan  kasus laka  lantas  di  Satlantas  Polres  OKU Timur  minahasa  masih  ditemukan berbagai kelemahan.
2. SOP  telah  dilaksanakan  sebagaimana mestinya.  Maka  pelayanan  dilakukan sesuai  dengan  standar  prosedur  yang berlaku.
Motto  "Kami  siap  melayani  Anda  dengan Cepat,  Tepat,  Transparan,  Akuntabel  dan Tanpa  imbalan”  menjadi  jangkar  penyidik kepolisian  dalam  hal  pelayanan  publik prima Polisi Presisi.

## Saran
Saran  yang  dapat  dikemukakan sehubungan dengan penelitian ini yaitu:
1.  Diskresi Kewenangan dalam
menangani  kasus  harus  dijabarkan sejara  jelas  dalam  Petunjuk  Pelaksana (Juklak)  dan  jukn  Petunjuk  Teknis (Juknis)
tugas-tugas yang berhubungan dengan  kasus laka lantas sehingga  porsi  penanganan  dapat dilakukan dengan cepat dan segera.
2.  Mediasi  perlu  disampaikan  pihak penyidik pada para pihak , korban dan pelaku.  Karena  prinsip  tidak  ada dirancang  laka  lantas  oleh  para  pihak sebab itu penyidik Satlantas padahl ini Polres  OKU  Timur  menjadi  mediator kedua belah pihak sesuai dengan goals
Kepolisian presisi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Liza  kussviary.  2020.  wewenang  diskresi kepolisian  dalam  penegakan  hukum lalu  lintas  berdasarkan  undang- undang  nomor  2  tahun  2002  tentang kepolisian negara republik indonesia
Jek Albert San Sarendeng, Johny Lumolos,
Marthen  L.  Kimbal.  2018.  Kinerja Pelayanan  Prima  Di  Kesatuan  Polisi Resor Minahasa
Khrisna  Djaya  Darumurti.  2016.  Diskresi Kajian  Teori  Hukum,  Yogyakarta: Genta Publihsing
Mas’udi.  2011.Negara  kesejahteraan  dan hukum administrasi negara.
Dalam  SF.  Marb  dkk,  Dimensi-Dimensi
Pemikiran Hukum Administrasi Negara,Yogyakarta:UII Press Warpani, Suwardjoko P. 2011. Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Bandung: ITB University Press. Artadi  Ibnu.  2006.  Hukum  Pidana  dan Dinamika Kriminalitas. Syariah
Hukum Fakultas Unswagati: Cirebon
Azhari.  1995.  Negara  Hukum  Indonesia
Analisis  Yuridis  Normatif  Terhadap
Unsur-Unsurnya: Jakarta.
Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana
Indonesia Edisi Revisi. Sinar Grafika: Jakarta. Abdussalam, H.R. 2009. Hukum Kepolisian  Sebagai  Hukum  Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung: Jakarta.
Barda  Namawi  Arif.  1996.  Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana.  Citra Aditya Bakti: Bandung.
Chazawi.  Adami.  2005.  Hukum  Pidana Materiil  dan  Formil  Korupsi  di Indonesia.  Bayumedia  Publishing: Malang.
C.S.T. Kansil dan Christine. 1995. Disiplin Berlalu  Lintas  di  Jalan  Raya. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan.  cet  VII.  Sinar  Grafika: Jakarta. Hamzah  Andi.  2001.  Bunga  Rampai Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana.
Ghalia Indonesia: Jakarta
H.R. Abdussalam. 2009. Hukum Kepolisian  Sebagai  Hukum  Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung: Jakarta. Irianto  Sulistyowati  dkk.  2012.  Ed.1. Kajian sosio-legal/ Denpasar:
Pustaka Larasan; Jakarta.
Barata, A. A., 2003. Dasar-dasar
Pelayanan  Prima.  PT  Gramedia Pustaka, Jakarta Lupiyoadi, R., 2001. Manajemen Pemasaran  Jasa  (Teori  dan  Praktek). SalembaEmpat, Jakarta,
Mabes  Polri,  1999.  Buku  Biru  Reformasi Polri. Mabes Polri, Jakarta.
Nawawi, H., 1992. Administrasi Perionalia untuk  Menuingkatkan  Produktifitas Kerja. Haji Masagung, Jakarta.
Rianto,  B.  dan  L.  T.  Lestari,  2012.  Polri dan  Aplikasi  E-Government  dalam Pelayanan  Publik.  CV.  Putra  Media Nusantara (PNM), Surabaya.
Sadjijono,  2008.  Profesi  Hukum.  Suatu Telaah  Filosofis  terhadap  Konsep dan  Implementasi  Kode  Etik  Profesi Polri. Laksbang Mediatama, Jakarta,
Siagian, S.P., 2007. Manajemen Sumberdaya  Manusia,  Bumi  Aksara, Jakarta.  Sinambela,  L.  P.,  2008.
Reformasi  Pelayanan  Publik.  Teori,
Kebijakan
danImplementasinya.
Bumi Aksara, Yokyakarta.
Sutedi, A., 2011. Good Corporate Governance. Sinar Grafika, Jakarta Suwarni,  2009.  Perilaku  Polisi;  Studi Budaya Organisasi dan pola Komunikasi.Nusa Media, Bandung. Tahi, Handoko., 1987. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia.  BPFE, Yogyakarta.
Manusua:  Teori  Aplikasi  dan  Penelitian.
Jakarta: Salemba Empat. Yuwono,  I.D.,  2012.  Cerdas  dan  Percaya Diri Hadapi Polisi, Panduan menjalani pemeriksaan di Kepolisian.
Pustaka Yustisia, Jakarta.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  2009. Edisi keempat. Jakarta.