Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan  Hukum  pada  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  jasa Pemerintah
Sandi Pratama Hardiyan 1*
1 Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Email: sandiphardiyan@gmail.com
Articcle Information
Article History:
Received : 06-11-2023 Revised : 29-11-2023 Accepted : 22-12-2023 Published : 24-12-2023
Keyword:
Procurement Contract; Law Enforcement; Legal Perspective;

## Abstract
This  research  examines  the  legal  perspective  on  openness,  transparency, proportionality  and  law  enforcement  in  contracts  for  the  procurement  of government  goods  and  services.  Implementing  the  principles  of  openness and  transparency  is  key  in  maintaining  a  fair  and  open  procurement process.  The  principle  of  proportionality  plays  an  important  role  in balancing  government  objectives  with  the  rights  and  obligations  of providers  of  goods  and  services.  The  principles  of  openness  and transparency need to be implemented carefully in the process of procuring government  goods  and  services  in  order  to  gain  public  trust.  Apart  from that,  the  principle  of  proportionality  in  contracts  for  the  procurement  of government goods and services needs to be taken into account in order to achieve  a  balance  between  the  government  and  providers  of  goods  and services. In the event that a dispute occurs in a contract for the procurement of  government  goods  and  services,  it  can  be  resolved  using  4  methods, namely  through  contact  dispute  resolution  services,  arbitration, construction  dispute  council,  or  through  court.  This  research  uses  legal research methods using a statutory regulation approach and a conceptual approach.  This  research  aims  to  explore  the  principles  of  openness,
transparency,  the  principle  of  proportionality,  and  law  enforcement  of contracts  for  the  procurement  of  government  goods  and  services  from  a legal perspective.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  perspektif  hukum  dalam  keterbukaan, transparansi,  proporsional,  dan  penegakan  hukum  dalam  kontrak pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  Penerapan  prinsip  keterbukaan dan  transparansi  menjadi  kunci  dalam  menjaga  proses  pengadaan  yang adil dan terbuka. Asas proporsionalitas memegang peranan penting dalam menyeimbangkan  tujuan  pemerintah  dengan  hak  serta  kewajiban  para penyedia barang dan jasa. Prinsip-Prinsip keterbukaan, transparansi perlu diterapkan  dengan  seksama  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  demi  mendapatkan  kepercayaan  publik.  Selain  itu  prinsip proporsional dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dipertimbangakn  guna  tercapai  keseimbangan  antara  pemerintah  dengan penyedia  barang  dan  jasa.  Dalam  hal  terjadi  sengketa  dalam  kontrak pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  dapat  diseleseiakan  dengan  4 metode  yaitu  melauli  layanan  penyelesaian  sengketa  kontak,  arbitrase, dewan  sengketa  konstruksi,  atau  melalui  pengadilan.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengeksplorasi  tentang  prinsip-prinsip  keterbukaan, transparansi, asas proporsional, dan penegakan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  pengadaan  barang  dan  jasa  menjadi  salah  satu  instrumen pemerintah  untuk  melakukan  pembangunan,  khususnya  pada  sektor  infrastruktur publik, yang notabene berguna bagi masyarakat. Dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah melibatkan tidak hanya dari intansi pemerintahan ataupun lembaga pemerintahan  saja,  namun  juga  melibatkan  pihak  swasta,  atau  disebut  sebagai penyedia barang dan jasa, sehingga menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang kompetitif. Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
Pasal  1  Nomor  1  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pengadaan Barang dan  jasa  Pemerintah  adalah  kegiatan  Pengadaan  Barang  dan  jasa  oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Pengadaan  barang  dan  jasa  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Dalam kaitan ini, pemerintah melibatkan diri dalam suatu hubungan kontraktual dengan sektor swasta yakni dengan mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak pengadaan  barang dan  jasa. 1 Hubungan kontraktual  yang dibentuk oleh pemerintah itu juga terkait dengan kewajibannya untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum ( public utility ). 2
Di  negara-negara  dengan  sistem  hukum common  law ,  kontrak  ini  lazim disebut  dengan government  contract ,  sedangkan  di  Perancis  disebut  denga administrative  contract . 3 Government  contract sering  juga  diartikan  sebagai pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  pemerintah  ( government  procurement ) 4 .  Jenis kontrak  ini  berbeda  dari  perjanjian  kebijaksanaan  ( beleidsovereenkomst )  yaitu
1 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah) (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009). h.2
2 Colin Turpin, Government Contracts (Harmonds: Penguin Book, 1972). h.9
3 Simamora, Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah) . h.3
4 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary , 6th ed. (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990). h.696
perbuatan  hukum  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  menjadikan kebijakan public sebagai objek perjanjian. 5
Dalam kontrak pengadaan oleh pemerintah diperlukan landasan teoritik untuk menemukan formula guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara urgensi  perlindungan  kepentingan  umum  dan  keuangan  Negara  bagi  pihak pemerintah pada satu sisi, dan perlindungan terhadap kontraktor atau pemasok dan kemungkinan timbulnya kerugian, pada sisi yang lain. 6 Dalam pandangan tersebut dapat  dikatakan  bahwa  perlu  adanya  penegakan  keadilan  yang  seimbang  bagi pemerintah dan juga kontraktor atau pihak swasta selaku penyedia barang dan jasa.
Dalam  era  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  adanya  transparansi, keterbukaan,  dan  penegakan  keadilan  memiliki  peran  sentral  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  pemerintah.  Prinsip-prinsip  ini  bukan  hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjelma sebagai pilar utama dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas institusi pemerintah.
Konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah menimbulkan tantangan yang signifikan  dalam  menjaga  keseimbangan  antara  efisiensi  pengeluaran  publik  dan pemenuhan  standar  kepatuhan  hukum.  Oleh  karena  itu,  menjaga  keterbukaan informasi,  memastikan  transparansi  dalam  proses  pengadaan,  serta  menegakkan prinsip keadilan menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan.
Kendala-kendala yang terkait dengan kekurangan transparansi, pelanggaran hukum dalam prosedur pengadaan, dan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan bisnis  merupakan  masalah  aktual  yang  perlu  mendapat  perhatian  serius. Pelaksanaan  yang  tidak  tepat  atau  terjadinya  penyimpangan  dalam  tahapan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dapat  mengakibatkan  kerugian  finansial, penyalahgunaan wewenang, serta merusak kepercayaan publik.
Dalam  konteks  ini,  jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan menganalisis secara mendalam perspektif hukum yang terkait dengan keterbukaan, transparansi, proporsional, dan penegakan keadilan pada kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dengan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan,
5 Philipus M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). h.172
6 Yohanes  Sogar  Simamora, Hukum  Kontrak  (Kontrak  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah Di Indonesia) (Surabaya: LaksBang Justitia, 2013). h.21
diharapkan  jurnal  ini  dapat  memberikan  wawasan  yang  komprehensif  dan  solusi yang konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang muncul.

## METODE PENELITIAN
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini digunakan  metode  penelitian  hukum  ( legal  research )  yang  bersifat  preskriptif dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statue approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( statue  approach )  dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi  yang relevan  dengan  isu hukum  yang sedang dibahas. 7
Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan  isu  pada  penelitian  ini.  Bahan  hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, atau makalah yang relevan dengan isu pada penelitian ini.

## PEMBAHASAN
A. Ruang Lingkup dan Karakteristik Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah
Dalam berbagai kepustakaan, government contract pada umumnya dipahami sebagai kontrak yang di dalamnya pemerintah terlibat sebagai pihak dan objeknya adalah pengadaan barang dan jasa. 8 Government contract dengan demikian diberi makna sama dengan procurement contract . 9 Dalam Bahasa Indonesia, government contract ada  yang  menterjemahkan  menjadi  “perjanjian  dengan  pemerintah” 10 ,
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi) ,  13th  ed.  (Jakarta:  Kencana, 2017). h.133
8 Simamora, Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah) . h.54
9 Turpin, Government Contracts . h.15
10 Mariam  Darus  Badrulzaman, Perjanjian  Dengan  Pemerintah  (Government  Contract) (Jakarta: Elips, 1998). h.159
“perjanjian dengan penguasa” 11 atau “kontrak yang diadakan oleh pemerintah”. 12
Istilah government  contract lebih  tepat  diterjemahkan  menjadi  “kontrak pemerintah”  tanpa  kata  “dengan”  atau  “oleh”.  kata  “dengan”  atau  “oleh” dimaksudkan  sebagai  penekanan  terhadap  kedudukan  pemerintah  sebagai  subjek dalam  kontak  (kontraktan).  Secara  umum  dipahami  bahwa  dalam  “ government contract ”  memang  pemerintah  dilihat  sebagai  subjek  dan  untuk  itu  tidak  lazim istilah  “ contract  by  government ”.  Oleh  sebab  itu  lebih  tepat  jika  “ government contract ” cukup diterjemahkan menjadi “kontrak pemerintah”. 13
Sebagaimana  diketahui,  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  adalah kegiatan Pengadaan Barangdan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang  prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan, sampai  dengan  serah  terima  hasil  pekerjaan.  Identifikasi  kebutuhan  mengawali proses  perencanaan  pengadaan,  dilanjutkan  dengan  tahap  persiapan,  dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pengadaan yang diakhiri dengan proses serah terima. 14
Hal ini selaras dengan Pasal 1 Poin (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  menerangkan  bahwa  “Pengadaan barang/jasa  pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  pengadaan  barang/jasa  adalah kegiatan  pengadaan  barang/jasa  oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah yabg  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang  prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Dalam  kontak  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  pemerintah  maupun penyedia  barang  atau  jasa  sama-sama  memilki  kedudukan  yang  sejajar  dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak yang di sepakati. 15 Dalam kajian tentang kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemahaman tentang siapa yang dimaksud pemerintah merupakan sasaran yang essensial, tidak
11 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum  Perdata  (Hukum  Perutangan  Bagian  B) (Yogyakarta: Seleksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980). h.9
12 Soebagijo  Soemodihardjo, Kontrak-Kontrak  Yang  Diadakan  Oleh  Pemerintah (Government Contract) (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994). h.39
13 Hugh Collins, Regulating Contracts (Oxford: Oxford University Press, 2002). h.303
14 Dharma  Nursani  and  Arif  Rachman, Modul  Pelatihan  Kompetensi  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Level  1  (Pengantar  Manajemen  Rantai  Pasok  Versi  3.1) (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023). h.12
15 Sarah S. Kuahaty, “Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa,” Jurnal Sasi 17, no. 3 (2011). h.56
saja  karena  kedudukan  pemerintah  yang  istimewa  sebagai  salah  satu  kontraktan tetapi juga untuk menentukan wilayah penerapan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Memahami apa yang dimaksud sebagai pemerintah mungkin tidak terlalu sulit, tetapi memberikan definisi merupakan usaha yang tidak mudah karena definisi selalu saja tidak dapat mencakup seluruh sisi dan karenanya tidak pernah memuaskan. 16
Sering  istilah  pemerintah  digunakan  sebagai  sinonim  untuk  negara,  atau sebaliknya.  Secara  etimologis  ini  tidak  benar,  sekalipun  memang  fungsi  negara nampak  jelas  dari  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. 17 Oleh  sebab  itu,  dalam konteks kajian kontrak pemerintah, pengertian  pemerintah harus dipahami dalam arti organisasi pemerintahan atau kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan dan bukan dalam pengertian fungsi pemerintahan atau kegiatan memerintah. 18
Sebagaimana  individu  melakukan  usaha  guna  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingan  pribadinya,  pemerintah  juga  dituntut  untuk  memenuhi  kebutuhan publik  ( public  interest )  secara  permanen  dan  konstan.  Seperti  halnya  individu melakukan  hubungan  kontraktual  dalam  memenuhi  kebutuhannya  maka pemerintah pun melakukan hal yang sama. Pola kotraktualisasi ini digunakan oleh pemerintah  sebagai  salah  satu  cara  dalam  melaksanakan  fungsinya  disamping tindakan-tindakan sepihak ( unilateral acts ) yang didasarkan pada kewenangan dan perintah ( authority and command ). 19
Kontraktualisasi  membawa  implikasi  kontrak  yang  dibuat  oleh  pemerintah selalu  terdapat  unsur  hukum  publik. 20 Inilah  alasan  mengapa  kontrak  pemerintah disebut  sebagai  kontrak  publik.  Kontrak  publik  merupakan  kontrak  yang  di dalamnya  terkandung  hukum  publik  karena  salah  satu  pihak  bertindak  sebagai penguasa (pemerintah). 21
16 Sujan  M.A., Law  Relating  to  Gevernment Contracts (Delhi:  Universal  Law  Publishing, 2003). h.2
17 Simamora, Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah) . h.66
18 Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . h.6-7
19 Georges  Langrod,  “Administrative  Contracts  (A  Comparative  Study),” The  American Journal of Comparative Law 4, no. 3 (1955). h. 325-326
20 Simamora, Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah) . h.80
21 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Kontrak Di Indonesia (Jakarta: Elips, 1998). h.17
Yang terkandung dalam kontrak pemerintah pada dasarnya adalah kemauan sepihak  dari  pemerintah.  Syarat-syarat  dalam  kontrak  telah  disiapkan  oleh pemerintah melalui perancang yang terampil dan berpengalaman. Pihak penyedia barang  dan  jasa  hanya  memiliki  dua  pilihan,  yaitu  setuju  atau  tidak.  Sehingga tertutup kemungkinan melakukan penawaran balik. Kontrak baku yang secara luas digunakan dalam praktek kontrak pemerintah dengan demikian hanya menyisakan sedikit hak bagi penyedia barang dan jasa, selebihnya adalah kewajiban yang harus dipatuhi. 22 Kontrak  pemerintah  yang  pada  umumnya  dikatakan  berkekuatan sebagai  peraturan  itu  tercermin  dalam  kontrak  baku  yang  tergolong  ke  dalam kontrak adhesi ( adhesion contract ).
Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat berbagai jenis bidang hukum. Di dalam jenis kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak saja  termuat  bidang  hukum  perdata  dan  hukum  administrasi,  tetapi  juga  termuat hukum  pidana.  Hukum  perdata  berkaitan  dengan  sifat  keperdataan,  khususnya perikatan  sebagai  akibat  hubungan  kontraktual  yang  terbentuk  oleh  pemerintah dengan  pihak  penyedia  barang  dan  jasa,  dan  hukum  administrasi  terkait  dengan kewenangan  dan  prosedur  dalam  tahap  pembentukan  kontrak  pengadaan  barang dan  jasa,  hukum  pidana  sendiri  dalam  hal  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  berkaitan  dengan  sanksi  pidana  sebagai  akibat  adanya  pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut keuangan negara.
Kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  memiliki  karakteristik  yang  khas  yang membentuk landasan dalam pengelolaan dana publik dan penyediaan  barang dan jasa  bagi  masyarakat.  Kompleksitas  regulasi  menjadi  karakteristik  utama  dalam kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  Antara  lain  hukum  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah,  regulasi  administrasi  pemerintahan,  serta  pedoman kontrak  yang  telah  ditetapkan  oleh  Badan/Lembaga  pemerintahan  terkait. Kebijakan  tersebut  mengatur  proses  tender,  pemilihan  pemenang  tender,  serta pelaksanaan kontrak secara rinci dan detail, sehingga menuntut kepatuhan hukum yang tinggi baggi para pihakyang terlibat.
Fungsi  ganda  pemerintah  dalam  kontrak  pengadaan  barang/jasa  dapat dibedakan  akan  tetapi  sulit  dipisahkan  satu  dengan  yang  lain.  Hal  mana  akan
22 M.A Sujan., Law Relating to Gevernment Contracts . h.337
menyebabkan garis  batas antara daya kerja  hukum privat dan hukum publik sulit ditentukan  karena  terdapat  kekaburan.  Kedudukan  pemerintah  yang  istimewa dalam  hubungan  kontraktual  itu  terdapat  pada  fase  pembentukan  (perencanaan), fase pelaksanaan maupun fase penegakkan. 23

## B. Konsep  Keterbukaan  pada  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  jasa Pemerintah
Terdapat  7  (tujuh)  prinsip  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 24

## 1. Efisien
Efisien  artinya  pengadaan  barang  dan  jasa  harus  diusahakan  dengan menggunakan  sumber  daya  (waktu,  tenaga,  biaya,  dan  bahan  material) yang optimal untuk mencapai kualitas dan sasaran terbaik;
2. Efektif
Efektif berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta membrikan manfaat yang sebesar- besarnya;
3. Transparan
Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang  dan  jasa  bersifat  jelas  dan  dapat  diketahui  secara  luas  oleh penyedia  barang  dan  jasa  yang  berminat  serta  oleh  masyarakat  pada umumnya;
4. Terbuka
Terbuka  berarti  pengadaan  barang  dan  jasa  dapat  diikuti  oleh  semua penyedia  barang  dan  jasa  yang  memenuhi  persyaratan/kriteria  tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
23 Shanti  Riskawati,  “Pemutusan  Perjanjian  Sepihak  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018,” Jurnal Arena Hukum 15, no. 3 (2022). h. 523
24 Muhammad  Firdaus  and  Tri  Susanto, Modul  Pelatihan  Kompetensi  Pengadaan  Barang dan  jasa  Pemerintah  Level  1  (Pengantar  Pengadaan  Barang  dan  jasa  Pemerintah 3.1) (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, 2023). h.18-19

## 5. Bersaing
Bersaing  berarti  pengadaan  barang  dan  jasa  harus  dilakukan  melalui persaingan  yang  sehat  diantaranya  sebanyak  mungkin  penyedia  barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang  dan  jasa  yang  ditawarkan  secara  kompetitif  dan  tidak  ada intervensi  yang  mengganggu  terciptanya  mekanisme  pasar  dalam pengadaan barang dan jasa;
6. Adil
Adil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

## 7. Akuntabel
Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Selain  7  (tujuh)  konsep  diatas,  sejak  tahun  2008  Indonesia  telah  memiliki aturan mengenai keterbukaan informasi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Aturan ini adalah dasar bagi masyarakat untuk meminta informasi milik badan publik. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mewajibkan badan publik untuk mempublikasikan informasi yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori antara lain  informasi  yang wajib tersedia setiap saat, disediakan dan diumumkan secara berkala, maupun informasi yang wajib diumumkan serta merta. Pasal 11 UU KIP mengatur  bahwa  “badan  publik  wajib  menyediakan  informasi  publik  setiap  saat yang meliputi:
1. Daftar  seluruh  informasi  public  yang  berada  di  bawah  penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana  kerja  proyek  termasuk  di  dalamnya  perkiraan  pengeluaran tahunan badan publik;
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi  dan  kebijakan  yang  disampaikan  pejabat  publik  dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur  kerja  pegawai  badan  publik  yang  berkaitan  dengan  pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Aturan  yang  lebih  rinci,  Peraturan  Komisi  Informasi  nomor  1  Tahun  2010 tentang  Standar  Layanan  Informasi  Publik  (SLIP)  Pasal  11  ayat  1  poin  (i) menyebutkan  bahwa  “setiap  badan  publik  wajib  mengumumkan  secara  berkala informasi  publik  yang  sekurang-kurangnya  terdiri  atas  informasi  tentang pengumuman  pengadaan  barang  dan  jasa  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan terkait”. Regulasi ini memperjelas bahwa dokumen kontrak pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  merupakan  informasi  publik,  meski  pasal  yang merincikan  keseluruhan  informasi  yang  perlu  dipublikasikan,  hanya  menyebut sekurang-kurangnya mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa. 25
Namun  demikian,  UU  KIP  juga  mengatur  terkait  informasi  publik  yang dikecualikan,  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  17  UU  KIP.  Keterbukaan informasi yang dapat diperoleh publik pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut: 26 Perencanaan Lelang Pasca Lelang - Sumber dana;
- Pagu anggaran;
- Kemernterian/Lembaga dan  Perangkat  Daerah yang melakukan
pengadaan;
- Satuan kerja;
- Metode pemilihan;
- Periode pekerjaan;
- Periode pemilihan;
- Pengumuman lelang;
- Sumber dana;
- Pagu anggaran;
- Harga perkiraan sendiri (HPS);
- Metode pemilihan;
- Metode evaluasi;
- Cara memasukkan dokumen penawaran;
- Peserta
- Tanggal
penandatanganan kontrak; - Harga setelah negosiasi/kontrak.
25 Christian Evert Tuturoong et al., Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019). h.5
26 Tuturoong et al. h.7
- ID pengadaan (tercakup RUP) - Harga penawaran; - Pemenang (nama, alamat, NPWP); - Kategori pengadaan (barang, jasa, konstruksi, jasa lainnya); - Jenis kontrak; - Lokasi pekerjaan; - Kualifikasi usaha (kecil,  non-kecil,  dan lainnya);
- Syarat kualifikasi;
Berdasarkan tabel di atas, di tahap perencanaan informasi, masyarakat dapat mengakses  informasi  terkait  dana,  pagu,  kementerian/lembaga  dan  perangkat daerah yang dapat melakukan pengadaan barang dan jasa beserta satuan kerjanya, metode pemilihan penyedia, dan identifikiasi pengadaan. Masyarakat dapat melihat informasi-informasi  itu  di  situs https://inaproc.id/ .    Di  tahap  tender/lelang masyarakat  dapat  mengetahui  informasi  yang  lebih  beragam,  mulai  dari pengumuman  hingga  pemenang  tender  yang  dapat  diakses  di  situs  Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  masing-masing  kementerian/lembaga  dan perangkat daerah.
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya,  apabila  pihak  pengguna  maupun  penyedia  berpedoman  pada  filosofi pengadaan,  tunduk  pada  etika  dan  norma  pengadaan  yang  berlaku,  mengikuti prinsip-prinsip,  metode,  dan  prosedur  pengadaan  yang  baik  ( sound  practices ).
Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan  dengan  efektif  dan  efisien  dengan  prinsip-prinsip  persaingan  yang sehat,  transparan,  terbuka  dan  perlakuan  yang  adil  bagi  semua  pihak,  sehingga hasilnya  dapat  dipertanggungjawabkan  baik  dari  segi  fisik,  keuangan  maupun manfaatnya  bagi  kelancaran  tugas  dan  fungsi  pemerintah  serta  pelayanan masyarakat. 27
27 Irfan Syafar, La Ode Husen, and Askari Razak, “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah,” Journal of Lex Generalis (JLG) 3, no. 3 (2022). h.429
Transparansi  pada  hakikatnya  adalah  terbukanya  akses  bagi  masyarakat dalam  memperoleh  informasi  mengenai  akses  pada  informasi  yang  akurat,  tepat waktu  ( accurate & timely ),  aturan,  prosedur  yang  “ simple,  straight, forward  and easy to apply ”, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban.
Keterbukaan  dan  transparansi  menjadi  fokus  penting  dalam  kontrak pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  Prinsip  keterbukaan  dan  transparansi tersebut dimuat dalam proses seleksi pemenang tender yang terbuka untuk peserta yang memenuhi kualifikasi serta dalam penentuan kriteria evaluasi yang terungkap secara  jelas  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Dokumen  tender,  evaluasi,  dan keputusan  pembelian  harus  tersedia  untuk  memenuhi  standar  akuntabilitas  dan menghindari pelanggaran etika serta korupsi.

## C. Asas Transparansi dan Proporsional dalam Kontrak Pengadaan  Barang dan jasa Pemerintah
Transparansi  merupakan  prinsip  yang  menjamin  kebebasan  akses  dan keterbukaan  pengawasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaran pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta hasil-hasil  yang  dicapai atas kebijakan tersebut. Transparansi sebagai salah satu pilar good governance didefinisikan United Nations sebagai keterbukaan yang dibangun atas informasi yang mengalir bebas, informasi yang dapat dipahami dan dipantau oleh publik. 28
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta  hasil- hasil yang dicapai. Dengan demikian transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi  pengawasan.  Kontrol  sosial  masyarakat  terhadap  kebijakan  pemerintahan dimaksudkan  sebagai  bentuk  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  mengawasi langsung  maupun  tidak  langsung  proses  penyelenggaraan  dan  tata  pemerintahan yang transparan. 29
28 Cakra Mandala Putra, Muhammadiah, and Abdi, “Transparansi Pengadaan Barang dan jasa Di  Kantor  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  Kota  Makassar,” PUJIA  UNISMU  (Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar) 2, no. 6 (2021). h.1909
29 Syafar, Husen, and Razak, “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.” h.435
Dalam kajian hukum kontrak, hubungan para pihak acapkali dikaitkan dengan “keseimbangan dalam berkontrak” (asas keseimbangan). Namun demikian, masih sering  muncul  anggapan  bahwa  kontrak  yang  terjalin  antara  para  pihak  tidak memberikan  keseimbangan  posisi  bagi  salah  satu  pihak.  Kontrak  yang  demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan  menggali  temuan-temuan  baru  di  bidang  hukum  kontrak  agar  dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual. 30
Black’s  Law  Dictionary mendefinisikan  “ equal ”  sama  dengan  “ alike; uniform; on the same plane or level with respect to efficiency, worth, value, amount or rights. Word “equal” as used in law implies not identify but duality and used of one  thing  as  the  measure  of  another. 31 Sedangkan Webster’s  Third  New International Dictionary memberi pengertian “ equal ” sebagai berikut: 32
1) Of the same quantity, size, number, value, degree, intensity, quality, etc;
2) Having the same right, privilages, ability, rank, etc;
3) Evently proportioned; balance or uniform in effect or operation;
4) Having the necessary ability, strenght, power, capacity, or courage;
5) Fair, just, impartial.
Keseimbangan  para  pihak  hanya  akan  terwujud  apabila  berada  pada  posisi yang sama kuat. Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebsan berkontrak, seringkali menghasilkan ketidakadilan  apabila  salah  satu  pihak  berada  dalam  posisi  yang  lemah.  Dengan demikian, negara seharusnya campur tangan untuk melindungi  pihak  yang  lemah dengan menentukan klausul tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak. 33
Pemikiran  mengenai  asas  proporsionalitas  perlu  dikemukakan  di  samping asas  keseimbangan  dalam  kontrak.  Peter  Mahmud  Marzuki 34 menyebut  asa
30 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  (Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial) , 4th ed. (Jakarta: KENCANA, 2010). h.25
31 Black, Black’s Law Dictionary . h. 1193
32 Webster’s  Third  New  International  Dictionary (Springfield,  Massachusetts:  Merriam Webster Inc. Publisher, 1991). h.
33 Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak  Dan  Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993). h.7
34 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” Yuridika 16, no. 2 (2001). h. 205
proporsionalitas  dengan  istilah  “ equitability  contract ”  menunjukkan  suatu hubungan  yang  setara  (kesetaraan),  tidak  berat  sebelah  dan  adil  ( fair ),  artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar.  Dengan  merujuk  pada  asas equitas  praestasionis ,  yaitu  asas  yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran justum pretium , yaitu kepantasan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksamaan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak  lain. Dalam situasi  semacam  inilah asas proporsionalitas  bermakna equitability .
Dalam  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  terdapat  kesetaraan dan  keseimbangan  antara  pengguna  dan  penyedia  barang  dan  jasa,  dimana  para pihak  berupaya  untuk  menjaga  agar  hak  dan  kepentingannya  dilindungi  oleh hukum. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa masing- masing  diberikan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembuatan  rancangan kontrak  atau  perjanjian  dan  mempelajarinya  untuk  kemudian  disepakati  dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang dan jasa selalu dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang dan jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang dan jasa. 35

## D. Konsep  Penegakan  Hukum  pada  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  jasa Pemerintah
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  baik  berdasarkan  hukum  nasional maupun  hukum  internasional  harus  berdasarkan  persaingan  sehat,  transparansi, efisiensi  dan  nondiskriminasi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  hukum  merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat  yang  tidak  diikat  oleh  hukum  akan  mengakibatkan  timbulnya
35 Niru Anita Sinaga, “Perjanjian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Imliah Hukum Dirgantara 9, no. 2 (2019). h.48
ketidakteraturan.  Sebab,  sebagaimana  diketahui  bahwa  manusia  itu  merupakan makhluk sosial (zoon politicion), yang berarti  manusia  merupakan  makhluk  yang senantiasa  ingin  berkumpul,  bergaul  dan  berinteraksi  dengan  sesamanya  dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. 36
Peraturan  perundang-undangan  nasional  khusus  mengatur  pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa  yang  sekarang  berlaku  adalah  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang  /Jasa  Pemerintah  selanjutnya disebut  (Perpres  16  tahun  2018)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Selanjutnya disebut (Perpres  No.  12  Tahun  2021),  Dalam  konteks  pembangunan  hukum,  kegiatan pengadaan  barang/  jasa  pemerintah  ditinjau  dari  perspektif  hukum  Indonesia, memiliki arti penting dengan argumentasi sebagai berikut:
1. Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  memiliki  arti  strategis  dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri;
2. Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  merupakan  sektor  signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
3. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektifitas  belanja  publik  sekaligus  mengondisikan  perilaku  tiga  pilar yaitu  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan good governance;
4. Bahwa  ruang  lingkup  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.
36 Muhammad  Fahruddin,  “Penegakan  Hukum  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang  dan  jasa  Pemerintah  (Studi  Kasus Putusan PTUN Surabaya Nomor 200/B/202,” VERITAS 9, no. 1 (2023). h.146
Adapun  bidang  hukum  yang  terkait  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah adalah: 37

## 1. Hukum Administrasi Negara
Dalam menemukan pengertian yang baik mengenai hukum administrasi negara, pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan  bagian  dari  hukum  publik,  yakni  hukum  yang  mengatur tindakan pemerintah dan  mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga  negara  atau  hubungan  ant  ar organ  pemerintahan.  HAN  memuat keseluruhan  peraturan  yang  berkenaan  dengan  cara  bagaimana  organ pemerintahan  melaksanakan  tugasnya.  Jadi  hukum  administrasi  negara berisi  aturan  main  yang  berkenaan  dengan  fungsi  organorgan pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara garis besar hukum  administrasi  negara  mencakup:  1)  perbuatan  pemerintah  (pusat dan daerah) dalam bidang publik; 2) Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut); 3) Akibat-akibat hukum yang  lahir  dari  perbuatan  atau  penggunaan  kewenangan  pemerintahan; dan  4)  Penegakan  hukum  dan  penerapan  sanksi-sanksi  dalam  bidang pemerintahan. Keputusan pengguna barang merupakan keputusan pejabat negara/  daerah,  apabila  terjadi  sengketa  tata  usaha  negara,  pihak  yang dirugikan (penyedia barang dan jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkan Keputusan TUN apabila tidak ditemukan upaya penyelesaiannya, dapat mengajukan  keberatan  kepada  instansi  yang  mengeluarkan  keputusan tersebut.  Subjek  hukum  baik  orang  perorangan  maupun  subjek  hukum perdata  dapat  mengajukan  gugatan  pembatalan  secara  tertulis  melalui PTUN  dengan  atau  tanpa  disertai  tuntutan  ganti  rugi  atau  rehabilitasi, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
37 Musa  Darwin  Pane,  “Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” Jurnal Media Hukum 24, no. 2 (2017). h.150-152

## 2. Hukum Perdata
Hukum  perdata  dapat  didefinisikan  sebagai  hukum  yang  mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan.  Keperdataan  dimaksudkan  adalah  lalu  lintas  hukum  yang berhubungan  antara  individu  dengan  individu  lain,  seperti  hubungan hukum  dengan  keluarga,  perjanjian  antara  subjek  hukum,  termasuk hubungan hukum di bidang pewarisan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia  Barang  dan  jasa  sejak  penandatangan  kontrak  sampai berakhir/selesainya kontrak sesuai dengan isi kontrak. Hubungan hukum antara  pengguna  dan  penyedia  terjadi  pada  proses  penandatanganan kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  sampai  proses  selesainya  kontrak merupakan  hubungan  hukum  perdata  khususnya  hubungan  kontraktual/ perjanjian.
3. Hukum Pidana
Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan sampai  selesainya kontrak pengadaan  barang dan jasa  (serah  terima).  Mulai  tahap  persiapan  sampai  dengan  serah  terima pekerjaan/ barang telah terjadi hubungan hukum, yaitu hubungan hukum pidana. Hukum pidana (the criminal law), lazim disebut sebagai hukum kriminal,  karena  persoalan  yang  diaturnya  adalah  mengenai  tindakan- tindakan  terhadap  kejahatan  dan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan kejahatan dalam masyarakat. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa,  ruang  lingkup  tindakan/perbuatan  yang  dilakukan  baik  pengguna barang dan jasa maupun penyedia adalah segala perbuatan atau tindakan yang  melawan  hukum.  Artinya,  bahwa  tindakan/perbuatan  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundangan mulai  dari  tahap  persiapan  sampai  selesai/berakhirnya  kontrak.  karena hukum  pidana  merupakan  hukum  publik,  ada  kewajiban  negara  secara langsung  untuk  melindungi  segala  hak  dan  kepentingan  pengguna  dan penyedia barang dan jasa.
Selain  ketiga  aspek  hukum  diatas,  terdapat  pula  aspek  hukum  persaingan usaha, yaitu salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat  adalah  persekongkolan  dalam  proses  pemilihan  penyedia  barang  dan  jasa. Persekongkolan dalam proses pemilihan penyedia  barang dan  jasa  (tender) dapat dibedakan  dalam  tiga  jenis,  yaitu  persekongkolan  vertikal,  persekongkolan horizontal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Persekongkolan horizontal terjadi antara peserta pemilihan dengan menciptaikan persaingan semu diantara peserta pemilihan. Persekongkolan vertikal terjadi karena kerjasama antar salah  satu  atau  beberapa  peserta  pemilihan  dengan  Pokja  Pemilihan  atau PA/KPA/PPK. Persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara Pokja Pemilihan atau PA/KPA/PPK dengan peserta pemilihan,  yang dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses pemilihan. 38
Dalam  hal  terjadi  sengketa  dalam  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) mengatur terkait penyelesaian sengketa bahwa penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan konyrak dapat dilakukan melalui:
a. Layanan penyelesaian sengketa kontrak;
b. Arbitrase;
c. Dewan Sengketa Konstruksi; dan
d. Penyelesaian melalui pengadilan.
(2) layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP;
(3) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  c  diatur  dengan  peraturan  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pekerjaan  umum  dan perumahan rakyat.
Terkait penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerinta melalui leyanan penyelesaian sengketa kontrak di luar pengadilan telah diatur secara rinci pada Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 pada Bab VII hingga Bab XI, dengan tahapan pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagai berikut:
38 Firdaus  and  Susanto, Modul  Pelatihan  Kompetensi  Pengadaan  Barang  dan  jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah 3.1) . h.56-57

## a. Pengajuan permohonan
Pada  tahap  ini  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  yang  bersengketa mengajukan  permohonan  penyelesaian  sengketa  yang  kemudian didaftarkan  pada  sekretariat  Layanan  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak Pengadaan.  Permohonan  tersebut  dapat  diajukan  melalui  surat, faksimili, surat elektronik, atau aplikasi LPS PBJP pada situs web resmi LKPP.
b. Evaluasi pendahuluan
Setelah  permohonan  diterima  pihak  Layanan  Penyelesaian  Sengketa akan melakukan evaluasi pendahuluan atas kelengkapan dan isi berkas pemohon.  Berdasarkan  hasil  dari  evaluasi  pendahuluan,  Layanan Penyelesaian  Sengketa  dapat  menerima  permohonan  atau  menolak permohonan.
c. Penunjukan mediator, konsiliator, dan arbiter pada perkara
Mediator,  konsiliator,  dan  arbiter  ditunjuk  oleh  para  pihak  yang bersengketa  dari  daftar  mediator,  konsiliator,  dan  arbiter  Layanan Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Pengadaan.  Apabila  tidak  tercapai kesepakatan di antara para pihak maka Sekretaris Layanan yang akan menunjuk.

## d. Mediasi dan konsoliasi
Prosedur  pelaksanaan  mediasi  tidak  berbeda  dengan  konsiliasi, perbedaanyya  terletak  pada  tugas  mediator  dan  konsiliator.  Mediator bertugas  menengahi  para  pihak  yang  bersengketa  tanpa  memberikan pendapat sedangkan konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian sengketa para pihak.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Perspektif hukum dalam konteks keterbukaan, transparansi, proporsionalitas, dan  penegakan  hukum  pada  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah menyoroti  pentingnya  penerapan  prinsip-prinsip  yang  menjaga  integritas, akuntabilitas,  serta  keadilan  dalam  pelaksanaan  kontrak.  Keterbukaan  dan
transparansi menjadi pondasi utama dalam memastikan proses pengadaan yang adil dan terbuka  serta seimbang  bagi para penyedia  barang dan  jasa,  masyarakat, dan pihak-pihak  terkait.  Prinsip  proporsionalitas  juga  tidak  kalah  penting  dalam menjaga  keseimbangan  antara  tujuan  pemerintah  dalam  memperoleh  barang  dan jasa  dengan hak serta tanggung  jawab para  penyedia  barang dan  jasa. Sementara itu,  penegakan  hukum  menjadi  elemen  krusial  dalam  memastikan  kepatuhan terhadap  regulasi  yang  berlaku,  menangani  sengketa  yang  mungkin  timbul,  serta memberikan  efek  jera terhadap pelanggaran hukum. Pentingnya aspek hukum  ini diakui  sebagai  landasan  yang  mendukung efisiensi pengelolaan dana publik serta pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dengan  barang  dan  jasa  berkualitas.  Dengan menjaga  keterbukaan,  menerapkan  proporsionalitas  yang  seimbang,  serta menegakkan hukum dengan tegas, kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat  dijalankan  dengan  lebih  transparan,  efisien,  dan  terpercaya,  memberikan manfaat  yang  lebih  besar  bagi  publik  serta  pihak  yang  terlibat.  Oleh  karena  itu, pengembangan  kerangka  hukum  yang  komprehensif  dan  implementasi  yang konsisten  terhadap  prinsip-prinsip  ini  merupakan  langkah  krusial  untuk memastikan  integritas  dan  efektivitas  dalam  setiap  tahapan  pelaksanaan  kontrak pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  sambil  tetap  memperhatikan  kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Badrulzaman, Mariam Darus. Hukum Kontrak Di Indonesia . Jakarta: Elips, 1998.
———. Perjanjian Dengan Pemerintah (Government Contract) . Jakarta: Elips, 1998.
Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary . 6th ed. St. Paul Minn: West
Publishing Co., 1990.
Collins, Hugh. Regulating Contracts . Oxford: Oxford University Press, 2002.
Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J. van Buuren, and F.A.M. Stroink. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2002.
Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial) . 4th ed. Jakarta: KENCANA, 2010.
M.A., Sujan. Law Relating to Gevernment Contracts . Delhi: Universal Law Publishing, 2003.
Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum.” Yuridika 16, no. 2 (2001).
———. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
Simamora, Yohanes Sogar. Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan
Jasa Pemerintah Di Indonesia) . Surabaya: LaksBang Justitia, 2013.
———. Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah) . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia . Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
Soemodihardjo, Soebagijo. Kontrak-Kontrak Yang Diadakan Oleh Pemerintah (Government Contract) . Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Perdata (Hukum Perutangan Bagian B) . Yogyakarta: Seleksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980.
Turpin, Colin. Government Contracts . Harmonds: Penguin Book, 1972.
Tuturoong, Christian Evert, Dewi Anggraeni Puspitasari, Sigit Wijaya, and Siti Juliantari Rachman. Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia . Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019.
Webster’s Third New International Dictionary . Springfield, Massachusetts: Merriam Webster Inc. Publisher, 1991.

## Jurnal:
Fahruddin, Muhammad. “Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya Nomor 200/B/202.” VERITAS 9, no. 1 (2023).
Kuahaty, Sarah S. “Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa.” Jurnal Sasi 17, no. 3 (2011).
Langrod, Georges. “Administrative Contracts (A Comparative Study).” The American Journal of Comparative Law 4, no. 3 (1955).
Pane, Musa Darwin. “Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.”
Jurnal Media Hukum 24, no. 2 (2017).
Putra, Cakra Mandala, Muhammadiah, and Abdi. “Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota
Makassar.” PUJIA UNISMU (Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar) 2, no. 6 (2021).
Riskawati, Shanti. “Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018.”
Jurnal Arena Hukum 15, no. 3 (2022).
Sinaga, Niru Anita. “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian.” Jurnal Imliah Hukum Dirgantara 9, no. 2 (2019).
Syafar, Irfan, La Ode Husen, and Askari Razak. “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Journal of Lex Generalis (JLG) 3, no. 3 (2022).

## Modul:
Firdaus, Muhammad, and Tri Susanto. Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3.1) . Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023.
Nursani, Dharma, and Arif Rachman. Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Manajemen Rantai Pasok Versi 3.1) . Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah