## PROBLEMATIKA HUKUM PENGELOLAAN USAHA MIKRO DAN KECIL SEBAGAI PERSEROAN PERORANGAN

## Muchammad Fauzan Al-Syifa
Pa sca  Sa rja na  UIN Suna n Gunung Dja ti Ba ndung Ema il: fa uza nalsyifa @pentagonla wfirm.com
Diterima : 14 Oktober  2022, Revisi : 10 Desember  2022 Disetujui  : 25 Desember  2022

## ABSTRACT
Constitution  Number  11  2020  About  Omnibus  Law  has  passed with  the  intention  of improve the business climate and open up the widest possible job opportunities. In this Regulation, there is a new form of company known, namely individual company micro and small  enterprises  (MSE).  This  individual  company  MSE  can  be  established and  the company's  shares  can  be  owned  by  only  one  person.  This  certainly  raises  questions considering that limited liability companies and MSE  are two different things. This paper will  examine potential conflicts  of  interest and  potential violations of  the  principle  of accountability in the management of individual companies MSE. This study use normative juridical method with statute approach method and  conceptual method. As  well as  the research  specifications  used  are  analytical  descriptive. It  can  be  concluded  that  the Omnibus Law in its regulation of MSE  which can be established as a Company is deemed inappropriate. If  a  company can  be established and  its shares are  only  held by 1  (one) person, the possibility of holding multiple positions which may lead to a conflict of interest will be very large. This of course will make the company not transparent, so that decisions made by  the  company  organs  will  be  very  subjective. In  addition, this  can  also  cause difficulties for  the organs of  the company in carrying out their obligations in accordance with their duties and obligations.
Keywords: Omnibus Law, Individual Company.

## ABSTRAK
Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  disahkan  dengan tujuan untuk  meningkatkan  iklim  usaha  dan  membuka  lapangan  kerja  yang  seluas -luasnya. Dalam peraturan ini dikenal bentuk baru  perseroan yaitu Perseroan  Perorangan Usaha Mikro  dan Kecil (UMK).  Perseroan Perorangan UMK  ini  dapat didirikan dan sahamnya dapat dimiliki oleh  satu orang  saja. Hal  ini  tentu menimbulkan pertanyaan mengingat Perseroan  Terbatas dan  UMK  adalah dua hal yang  berbeda. Tulisan ini  akan  mengkaji mengenai potensi benturan kepentingan serta potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan perorangan umk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  metode  pendekatan Undang -Undang dan  metode konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif an alitis. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja dalam pengaturannya tentang UMK yang dapat didirikan sebagai perseroan perorangan dianggap tidak tepat. Apabila suatu perusahaan dapat didirikan dan sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang maka kem ungkinan untuk merangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan akan sangat besar. Hal ini tentunya akan membuat perusahaan tidak transparan, sehingga keputusan yang diambil  oleh  organ  perusahaan  akan  sangat  subjektif.  Selain  itu  hal  ini  juga  dapat menyebabkan  organ  perseroan  kesulitan  dalam  melaksanakan  kewajibannya  sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
Kata Kunci: Cipta Kerja, Perseroan Perorangan

## PENDAHULUAN
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi telah memberikan  tekanan  kepada  pemerintah  agar  senantiasa  mendorong perekonomian nasional supaya  mampu  bersaing  dengan  perkembangan perekonomian  dunia.  Berbagai  peraturan  yang  menunjang  proses pembangunan  perekonomian  secara  terus-menerus  telah  diciptakan, antara  lain  tatanan  hukum  yang  mendorong,  menggerakan  dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu  tatanan  hukum yang  diperlukan  dalam  menunjang  pembangunan ekonomi adalah Perseroan Terbatas (Frans Satriyo Wicaksono &  Sugiarto 2009).
Kehadiran Perseroan Terbatas  sebagai  suatu bentuk badan  usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat  diabaikan lagi. Tidak berlebihan bila  dikatakan  bahwa  kehadiran  Perseroan Terbatas  sebagai  salah  satu sarana  untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi  sudah  menjadi  suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para  pelaku  usaha,  tidak  lagi  dipisahkan  dari  kehadiran Perseroan Terbatas  baik  dalam  skala  mikro,  kecil,  menengah,  maupun  besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya (Nadapdap 2016).
Unsur utama dari badan hukum adalah “separate patrimony” yang berarti memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham. Adapun karakteristik  dari  badan  hukum  adalah  tanggung  jawab  terbatas  dari pemegang  saham sebagai  pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip  tersebut  melindungi  aset  perusahaan  dari  kreditor  pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan  yaitu  pemegang  perusahaan  dari  klaim  para  kreditor  yang bersangkutan. Tanggung jawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus  Perseroan Terbatas.  Pembatasan tanggung jawab  pemilik  dan pengurus  membedakan  Perseroan  Terbatas  dari  bentuk  organisasi
perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum (Erman 2011).
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diresmikan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim berusaha dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang  ini  beberapa  peraturan  yang  terdapat pada  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas (UUPT)  mengalami beberapa  perubahan dan  penambahan aturan, salah satunya  adalah  pasal  7.  Secara  garis  besar  pasal  tersebut  membahas mengenai ketentuan terkait pendirian  perseroan.  Namun yang  menjadi sorotan disini  adalah  adanya  ketentuan  baru  yang menyebutkan bahwa ketentuan yang mewajibkan pendiri dan pemegang saham perseroan terdiri dari  dua  orang  atau  lebih tidak berlaku bagi  perseroan  yang  memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Hal tersebut memungkinkan perseroan dapat didirikan dan dikelola oleh satu orang saja. Padahal sejatinya perseroan merupakan persekutuan saham  yang  berbentuk badan  hukum.  Badan  hukum  ini  tidak  disebut “persekutuan”, tetapi  “perseroan”, sebab  modal badan  hukum itu terdiri dari  sero-sero  atau  saham  yang  dimilikinya  (Purwosutjipto,  1994). Kemudian  Perseroan  terbatas  sebagai  suatu  badan  hukum  tidak  bisa melakukan kegiatannya sendiri. Untuk itu, perseroan terbatas memerlukan organ-organ  Perseroan  untuk  mengurus  kepentingan-kepentingannya (Fuady 2003). Organ-organ perseroan terbatas ini terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.
Ketiga organ tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Agar  ketiga  organ  tersebut dapat  bekerja  dan  menjalankan tugas  sesuai dengan  peran  dan  fungsinya,  maka  perlu  diterapkannya  konsep  Good Corporate  Governance  (GCG).  Salah  satu  prinsip  dalam  GCG  yang berkaitan  dalam  hal  ini  adalah  prinsip  Akuntabilitas.  Komite  Nasional Kebijakan  Governance  menyebutkan,  akuntabilitas  berarti  perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung
jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan  selaras  dengan  visi,  misi,  nilai-nilai  perusahaan,  dan  strategi perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006).
Dalam hal ini apabila UMK didirikan menjadi perseroan perorangan sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  Cipta  Kerja  dikhawatirkan  akan menimbulkan conflicts  of  interest (benturan kepentingan) di  kemudian hari.  Pada  dasarnya  UMK  adalah  perusahaan  perorangan  yang  mana seluruh kegiatan usahanya dilakukan oleh satu orang saja,  yaitu pemilik perusahaan.    Berbeda  dengan  perseroan  yang  di  dalamnya  terdiri  dari organ-organ yang saling berkaitan serta memiliki kejelasan atas peran dan fungsinya  masing-masing.  Jika  UMK  didirikan  sebagai  perseroan perorangan,  maka  kemungkinan  perseroan  tersebut  akan  mengalami kesulitan  dalam  menentukan  hak  dan  kewajiban  setiap  organ-organ perseroan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini terbagi kepada  dua  pembahasan. Dalam pembahasannya akan disajikan analisis sekaligus memberikan gagasan  mengenai potensi  benturan kepentingan pada  pengelolaan perseroan perorangan UMK  serta  potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan perorangan UMK.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, regulasi serta doktrin yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan perorangan UMK, maka metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode pendekatan  undang-undang ( statute approach )  dan  metode pendekatan konseptual (Marzuki 2017).
Adapun  referensi yang  digunakan dalam  penulisan ini antara lain adalah Undang-Undang No.  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.  8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan  Pembubaran Perseroan  Yang  Memenuhi  Kriteria  Untuk  Usaha  Mikro  Dan  Kecil, Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  13  Tahun  2018  Tentang Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam Rangka Pencegahan Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan  Tindak  Pidana  Pendanaan Terorisme, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis, yaitu  suatu  penelitian  dengan  menyampaikan gambaran  secara  analitis mengenai fakta-fakta yang ada ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun  data  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah   data kepustakaan yang diperoleh secara online. Hal ini dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan perolehan data yang dilakukan oleh penulis terbatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peluang  Benturan  Kepentingan  pada  Pengelolaan  Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil.
Pasal 109 angka 1 UU Cipta  Kerja berisi tentang perubahan pasal  1 ayat 1 UUPT yang mana di dalamnya disebutkan bahwa perseroan terbatas terbagi kepada dua macam. Pertama adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham. Sedangkan yang kedua adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.
Selanjutnya Pasal 109 angka 2 jo. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa badan hukum usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang saja. Kemudian pemegang sahamnya dapat terdiri dari satu orang saja. Selain itu, pendirian perseroan badan hukum usaha mikro dan
kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, n.d.).
Dalam  Pasal  2  Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  No.  8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha  Mikro Dan  Kecil (PP  Modal  Dasar  Perseroan), disebutkan bahwa perseroan terbatas yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil antara lain:
1. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
2. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
Selanjutnya dalam Pasal 9  PP  Modal  Dasar  Perseroan disebutkan bahwa  perseroan  perorangan  UMK  harus  dirubah  statusnya  menjadi perseroan apabila  pemegang saham menjadi lebih dari 2 (dua) orang dan sudah  tidak  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil  (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan  Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, n.d.).
Selanjutnya pada Pasal 153 J UU Cipta Kerja memuat isi yang hampir sama dengan ketentuan yang ada  di  dalam Pasal  3 UUPT,  yang mana di dalamnya disebutkan:
"Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki"
Permasalahan  utama  dalam  hal  ini  adalah  apabila  pendiri  dan pemegang saham pada  perseroan perorangan UMK  hanya 1  (satu) orang maka  akan sulit untuk menentukan tolak ukur tanggung jawab  terbatas pemegang saham, karena tanggung jawabannya hanya sebatas modal yang ada  dalam  perseroan.  Meskipun  sebelumnya sudah ada  jenis  perseroan yang  merupakan  perseroan  perorangan,  apabila  keseluruhan  saham perseroan tersebut dibeli oleh satu orang saja maka akan rawan terjadinya penyelewengan (Wasyafi Hardiyono et al. 2021).
Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat  sama  dengan  pendapat  yang dikemukakan oleh Wasyafi Hardiyono. Karena perseroan perorangan UMK pada dasarnya merupakan perusahaan perseorang. Untuk itu jika memang perseroan  perorangan  UMK  dinyatakan  sebagai  perseroan,  maka  tentu diperlukan  adanya  ketentuan  khusus  yang  membahas  mengenai keberadaan bentuk perusahaan baru ini.
Muncul  pertanyaan  terkait  model  tanggung  jawab  apa  yang seharusnya digunakan oleh perseroan perorangan UMK.  Ratna Januarita dalam tulisannya menyebutkan ada 3 bentuk tanggung jawab yang  dapat dijadikan  alternatif pemerintah  dalam  menentukan kebijakan  terhadap perseroan perorangan UMK, diantaranya (Januarita 2021):

## 1. Prinsip Tanggung Jawab Tidak Terbatas
Model  alternatif pertama  ini  dibangun  dengan  anggapan  bahwa UMK  merupakan perusahaan perorangan yang  diakui sebagai perseroan. Sebelumnya UMK merupakan perusahaan perorangan yang mana asetnya tidak dikelola sehingga berbaur antara harta pribadi dan perusahaan serta kewajiban pemiliknya yang tidak terbatas. Sedangkan sekarang UMK diakui sebagai  perseroan  perorangan.  Meskipun  demikian  tanggung  jawab pemgang saham tetap tidak terbatas seperti dalam praktik yang sebelumnya karena pendiri atau pemegang saham hanya satu orang saja.

## 2. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas
Model alternatif ini tunduk terhadap UUPT. Selain itu asas ini sudah lama dianut dalam Buku III KUHPerdata, khususnya pengaturan tentang Persekutuan. Implikasi dari sifat badan hukum korporasi adalah korporasi membentuk pembagian harta, dalam hal memiliki dan mengelola aset.

## 3. Prinsip Tanggung Jawab Tertentu
Alternatif ini merupakan kombinasi antara bentuk tanggung jawab terbatas  dan  tidak  terbatas.  Tanggung  jawab  terbatas  akan  menjadi landasan  dasar  dalam  alternatif  ini.  Namun  jika  diketahui  adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri/pemilik, maka dimungkinkan untuk menerapkan prinsip piercing the corporate veil.
Hingga saat ini model tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas  masih  menggunakan  prinsip  tanggung  jawab  terbatas,  tidak terkecuali perseroan  perorangan  UMK.  Namun  prinsip  tanggung  jawab terbatas  ini  dirasa  tidak  tepat  apabila  diterapkan  pada  perseroan perorangan  UMK.  Menurut penulis  akan  lebih  tepat  apabila  perseroan perorangan  UMK  menggunakan prinsip  tanggung  jawab  tidak  terbatas. Apabila  pendiri  dan  pemilik  saham  perseroan  perorangan  UMK  hanya dimiliki oleh satu orang, tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan aset  perusahaan akan  sulit untuk dilaksanakan. Sehingga dikhawatirkan harta perusahaan dan harta pribadi akan berbaur.
Mengingat  syarat  pendirian  perseroan  dalam  UUPT  yang  mana minimal harus didirikan oleh 2 (dua) orang saja dapat mengalami kesulitan untuk menunjuk Komisaris atau Direksi. Hal tersebut tentu akan menjadi lebih sulit lagi  bagi  perseroan perorangan  UMK  yang  mana  pendiri  dan pemegang sahamnya hanya satu orang saja.
Memang dimungkinkan bahwa jabatan Komisaris atau Direksi dapat ditempati oleh pihak  yang  sama,  misalkan di  dalam  Perseroan Terbatas hanya ada dua pendiri, dua orang pendiri tersebut dapat merangkap sebagai komisaris  atau  Direksi  sekaligus.  Ketentuan  UUPT  tidak  mengatur mengenai hal ini,  sehingga di  dalam praktiknya tidak jarang perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak tertib di dalam memenuhi syarat tiga  organ  tersebut termasuk di  dalam  menjalankan kewenangan ketiga organ itu. Padahal masing-masing organ mempunyai fungsi yang berbeda (Syafrida et al. 2019).
Meskipun dalam pelaksanaannya nanti perseroan perorangan UMK yang mana pendiri atau pemegang saham yang hanya terdiri dari 1 orang memilih direksi atau komisaris dari kalangan profesional, tetap saja tidak akan  merubah  fakta  bahwa  kebijakan  direksi  dan  komisaris  harus mendapat  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  RUPS.  Apabila  pemegang sahamnya  hanya  terdiri  dari  1  orang  saja,  dikhawatirkan pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh RUPS akan menjadi subjektif. Jika hal ini terjadi, maka sudah tentu akan menimbulkan terbukanya peluang untuk terjadi benturan kepentingan.
Apabila  suatu  perseroan  dijalankan  oleh  organ  yang  merangkap jabatan maka akan  memungkinkan  tidak adanya pengawasan  yang  akan menyulitkan  dalam  menentukan kesalahan  pendiri  untuk  menerapkan prinsip  pertanggung jawaban terbatas. Mengingat menentukan kesalahan atau  kelalaian organ  Perseroan perlu  mendengar keterangan dari  organ Perseroan lainnya. Seperti  menentukan kesalahan komisaris atau direksi perlu mendengar pertimbangan dari RUPS.
Tentu akan sulit untuk mendapatkan keterangan yang objektif jika kewenangan ketiga organ perseroan dirangkap oleh satu orang. Mengingat pendiri  dan  pemegang  saham  boleh  terdiri  dari  satu  orang  saja  maka rangkap  jabatan  akan  sangat  dimungkinkan  terjadi.  Meskipun dimungkinkan menunjuk pihak  ketiga untuk menduduki jabatan Direksi dan  Komisaris, namun dalam praktiknya hal ini masih jarang dilakukan. Syafrida  menyatakan dalam  tulisannya  bahwa  untuk  memenuhi syarat Perseroan Terbatas  tidak  jarang  seorang  pendiri  yang  meminjam nama orang lain untuk duduk sebagai pendiri dan hanya mengambil saham 1%
(satu  persen).  Sehingga  para  pendiri  dimungkinkan  dapat  bertindak sekehendaknya dalam menentukan siapa yang diangkat sebagai komisaris dan direksi (Syafrida et al. 2019).
Selain itu terdapat juga kemungkinan lain yang mana pendiri atau pemegang saham dan organ-organ perseroan lainnya dapat memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya sendiri. Apabila hal ini terjadi maka akan menjadi peluang terjadinya benturan kepentingan. Benturan kepentingan disini  tidak  hanya  mencakup  kekayaan  perseroan  saja.  Menggunakan informasi  perseroan  untuk kepentingan  pribadi  pun  m erupakan  suatu pelanggaran (Jaya 2021).
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam
Rangka Pencegahan Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme (Perpres  Penerapan  Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat) diterbitkan dengan tujuan untuk  mencegah dan  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana pendanaan terorisme yang dikarenakan pemegang saham sebagai pemilik manfaat sulit ditembus keberadaannya. Pasal 4 Perpres Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat menyebutkan bahwa Pemilik manfaat dalam perseroan diartikan sebagai pihak yang memiliki saham dan hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen). Selain itu berhak atas keuntungan dan memiliki  kewenangan  untuk  mengangkat,  menggantikan  dan memberhentikan  direksi  dan  komisaris  (Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 13  Tahun 2018  Tentang Penerapan Prinsip  Mengenali Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan  Tindak  Pidana Pendanaan Terorisme, n.d.).  Apabila  disimpulkan pemilik  manfaat yang dimaksud  dalam  peraturan  tersebut,  dalam  istilah  hukum  perusahaan dapat diartikan sebagai RUPS.
Ariani dalam tulisannya menyebutkan bahwa pihak dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak tidak  dapat  menyentuh informasi yang terdalam mengenai pemegang  saham,  kecuali terdapat  transaksi yang  melibatkan atau  menyebutkan pengendali  perusahaan tersebut terlibat dalam  suatu masalah. Terbukti dari banyaknya kasus dimana terdapat nama orang lain dalam akta perusahaan, misalnya kepemilikan saham (Varida Ariani 2020).
Sejatinya setiap perusahaan harus transparan, sehingga diharapkan objektivitas dalam menentukan keputusan pada saat menjalankan kegiatan usahanya dapat tercapai. Selain daripada itu, hal ini juga dapat memberikan kemudahan dalam akses informasi kepada pemangku kepentingan. Dengan begitu pengelolaan perseroan perorangan UMK akan dapat dipertanggung jawabkan  secara  wajar  serta  dapat  meminimalisir  terjadinya  benturan kepentingan.

## Potensi  Pelanggaran  Prinsip  Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan Perseroan Perorangan UMKM.
Belakangan ini UMK dapat didirikan menjadi perseroan perorangan yang mana pendiri dan pemegang sahamnya dapat  terdiri dari satu orang saja. Meskipun demikian perseroan perorangan UMK ini diwajibkan untuk memiliki  beberapa  organ  perseroan.  Sebagaimana  yang  disebutkan  di dalam pasal 7 ayat (2) huruf g PP Modal Dasar Perseroan, salah satu syarat untuk mengajukan pernyataan pendirian  perseroan adalah  menyertakan informasi  terkait  identitas  pendiri,  pemegang  saham,  dan  direksi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal  Dasar  Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, n.d.).
Pada dasarnya pengelolaan perseroan terbatas dilakukan oleh organ- organ perseroan yang  terdiri dari RUPS,  Direksi, dan  Dewan Komisaris. Masing-masing dari organ perseroan tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana yang  telah  disebutkan di  dalam  UU  Cipta Kerja. Pasal 109  angka 1 Pasal 1  ayat 4  -  6  UU Cipta  Kerja menyebutkan RUPS  memiliki  wewenang  yang  tidak  diberikan  kepada  Direksi  dan Komisaris, Direksi bertanggung jawab atas perseroan baik di  dalam atau diluar pengadilan, serta Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada  Direksi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, n.d.).
Dalam  hal memenuhi tugas dan  fungsi organ  perseroan  tersebut, suatu perseroan diharuskan untuk menerapkan konsep GCG. Konsep GCG dapat menjadi sarana untuk mencegah   penyalah gunaan   kekuasaan   dan mencegah perbuatan melawan hukum yang  dilakukan oleh organ-organ perusahaan. Tujuan penerapan konsep GCG adalah untuk menciptakan tata kelola  perusahaan  yang  baik,  sehingga  setiap  organ  perusahaan  dapat melaksanakan tugas dan  tanggung jawabnya  sesuai dengan kaidah  yang berlaku (Destria 2021).
Melalui konsep  GCG  hubungan dan  mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang harmonis dapat terjalin baik secara  internal maupun eksternal. Hal  ini semata-mata hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan pemegang saham dan  pihak  yang  berkepentingan.  Dengan  demikian,  kesinambungan perusahaan  secara  jangka  panjang  dapat  terwujud.  Hal  ini  disebabkan karena peluang terjadinya dampak negatif dari aktivitas perusahaan dapat diminimalisir (Bertens 2000; Sumiyati 2013).
Salah  satu  prinsip  yang  terdapat  dalam  GCG  adalah  prinsip Akuntabilitas.  Prinsip  Akuntabilitas  ini  merupakan  suatu  sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara  board  of  commissioners,  board  of  directors,  shareholders,  dan auditor (pertanggungjawaban wewenang, treaceable, reasonable). Prinsip ini  menjelaskan  mengenai  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan,  serta pertanggungjawaban  manajemen  perseroan  sehingga  pengelolaan perseroan  dapat  terlaksana secara  efektif.  Oleh  karena  itu,  perusahaan harus dikelola secara benar, terstruktur dan sesuai kepentingan perusahaan namun  dengan  memperhitungkan  kepentingan  pemegang  saham  dan stakeholders lainnya (Heni Widyarti & Kurniawan 2021).
Meskipun  keberadaan  prinsip  akuntabilitas  ini  tidak  dinyatakan dalam regulasi yang baku, pada  dasarnya setiap  perusahaan harus dapat mendorong  pemberdayaan  fungsi  dan  kemandirian  organ  perusahaan. Sehingga setiap  pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan akan  dilandasi  oleh  nilai  moral  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan (Hakim Simarmata 2021).
Melihat  dari  ketentuan yang  telah  diuraikan  sebelumnya, organ- organ perseroan badan hukum usaha mikro dan kecil hampir sama persis dengan  organ-organ perseroan  terbatas.  Hanya  saja  yang  membedakan pemegang  saham  perseroan badan  hukum usaha  mikro dan  kecil dapat terdiri dari  satu orang saja.  Kemudian perbedaan  selanjutnya, perseroan
badan  hukum usaha  mikro dan  kecil  tidak  diwajibkan  untuk memiliki dewan komisaris.
Padahal setiap  perseroan harus senantiasa menjaga keseimbangan antara  kepentingan  pemegang  saham,  dengan  pemangku  kepentingan lainnya. Perseroan perorangan UMK diharapkan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas  sebagai  salah  satu  cara  untuk mengatasi  persoalan  yang timbul akibat adanya pembagian tugas ( division of authority ) antar organ perusahaan serta mengurangi dampak  dari  agency  problem yang  timbul akibat perbedaan  kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Karena sejatinya penerapan prinsip  akuntabilitas dan  pertanggung jawaban  harus  diwujudkan ke  dalam  seluruh aktivitas bisnis suatu perusahaan (Maheswari et al. 2020).
Dengan keadaan pemegang sahamnya hanya satu orang saja, tentu akan  memberikan peluang  kepada  pemegang  saham  untuk melakukan rangkap jabatan menjadi direksi pada  saat yang bersamaan. Dengan tidak diwajibkannya  perseroan  perorangan  UMK  untuk  memiliki  komisaris, maka  sudah  tentu  akan  menyebabkan  tidak  dapat  dilakukannya pengawasan kepada  direksi. Hal ini dikhawatirkan akan berimbas kepada pengelolaan perseroan yang baik tidak dapat tercapai. Khususnya terhadap pengelolaan mengenai kejelasan tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab setiap organ-organ perseroan perorangan UMK.

## SIMPULAN
Pengelolaan  perseroan  perorangan  UMK  berdasarkan  UU  Cipta Kerja  memiliki  kemungkinan  untuk  terjadinya  benturan  kepentingan. Karena dengan didirikan dan kepemilikan sahamnya hanya dipegang oleh satu  orang  saja  maka  akan  sulit  untuk menentukan batasan  tanggung jawabnya. Mengingat prinsip yang digunakan oleh Perseroan di Indonesia adalah prinsip tanggung jawab terbatas. Prinsip tanggung jawab terbatas ini dirasa  tidak sesuai apabila  diterapkan pada  perseroan perorangan UMK. Perseroan perorangan UMK justru dirasa akan menciptakan peluang yang
memungkinkan tidak tercapainya pengelolaan harta perusahaan dan harta pribadi  yang seharusnya terpisah. Maka  dari  itu prinsip  tanggung jawab tidak terbatas dirasa lebih cocok untuk diimplementasikan pada perseroan perorangan  UMK.  Saham  yang  hanya  dimiliki  satu  orang  saja  akan memberikan  pengaruh  kepada  objektivitas  RUPS  dalam  menentukan keputusan pada saat menjalankan kegiatan usahanya. Rangkap jabatan pun tentu akan berpeluang untuk terjadi. Jika suatu perseroan dijalankan oleh organ yang  merangkap jabatan  maka akan memungkinkan tidak adanya pengawasan  yang  akan  menyulitkan  dalam  menentukan  tolak  ukur kesalahan organ-organ perseroan. Yang mana pada  akhirnya hal ini akan menjadi peluang untuk terjadinya benturan kepentingan.
Adapun  Pengelolaan  perusahaan  yang  baik  berdasarkan  prinsip akuntabilitas pada  perseroan  perorangan  UMK  dirasa  akan  sulit untuk dilaksanakan.  Karena  perseroan  perorangan  UMK  dapat  mendirikan perseroan dan kepemilikan sahamnya dapat  dimiliki oleh satu orang saja, serta  tidak diperlukannya dewan  Komisaris. Dengan  keadaan  pemegang sahamnya hanya satu orang saja, tentu akan memberikan peluang kepada pemegang  saham  untuk  menjabat  sebagai  direksi  pada  saat  yang bersamaan.  Dengan  tidak  adanya  komisaris,  sudah  tentu  akan menyebabkan  tidak  dapat  dilakukannya  pengawasan  kepada  direksi. Padahal setiap perseroan diwajibkan untuk senantiasa mengelola perseroan secara efektif dengan cara menentukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban organ perseroan sebagaimana yang tertuang dalam prinsip akuntabilitas GCG.

## DAFTAR PUSTAKA
Bertens,  K. Pengantar  Etika  Bisnis  (Cetakan  Pertama ).  (Yogyakarta. 2000: Kanisius).
Destria, D. Tindakan Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan  Sebagai  Bentuk  Pelanggaran  Prinsip  Good  Corporate Governance .  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan,  5(2),  147 – 155. 2021).
Erman, R. Butir-Butir Hukum  Ekonomi  (Cet.  1). (2011.  Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
Frans Satriyo Wicaksono, S. H., & Sugiarto, A. Tanggung Jawab Pemegang Saham,  Direktur  &  Komisaris  PT  (Cetakan  Pertama). (2009. VisiMedia).
Fuady,  Munir. Perseroan  Terbatas  Paradigma  Baru  (Cet.  1) .  (Bandung. 2003: Citra Aditya Bakti).
Hakim Simarmata, M. A. Aspek Hukum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Perseroan Terbatas (Studi Pada Pt.  Asiantfast  Marine  Industries). (Jurnal  Hukum Kaidah:  Media Komunikasi Dan  Informasi Hukum Dan  Masyarakat, 21(1),  53 – 65. 2021).
Heni Widyarti, M. T., & Kurniawan, L. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance  Terhadap  Program  Corporate  Social  Responsibility Pada  PT.  Jasa  Marga  (Persero)  Tbk.  Jasa  Marga  Transjawa Tollroad  Regional  Division  Representative  Office  2  Semarang.
(Praxis : Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat Dan Jejaring, 3(2), 133 – 145. 2021).
Jaya,  F. Potensi  Konflik  Kepentingan  dalam  Pendirian  Badan  Hukum Perorangan  Pasca  Revisi  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas dalam Omnibus Law . (Kosmik Hukum, 21(2), 115 – 123. 2021).
Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. (Komite Nasional Kebijakan Governance, Ed.; pp.  1 – 30. 2006).
Maheswari, A.  G.,  Murwadji, T.,  &  Suwandono, A.  ().  Penerapan Prinsip Akuntabilitas  (Accountability)  Dan  Prinsip  Pertanggungjawaban (Responsibility)  Good  Corporate  Governance  (GCG)  Terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (Sjtp). (Hermeneutika, 4(1), 28 – 36. 2020).
Marzuki, P. M. Penelitian Hukum Edisi Revisi (Cet. 13). (2017. Kencana).
Nadapdap,  B. Hukum  Perseroan  Terbatas :  (berdasarkan  Undang- Undang No. 40 Tahun) (Cet. 1). (Jakarta. 2016: Jala Permata Aksara).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor 13  Tahun 2018  Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka  Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Purwosutjipto, H. M. N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.: Vol.
Vol. 7 (Cet. 4). (Jakarta. 1994: Djambatan).
Sumiyati, Y. Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Rakyat .  (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20(3), 460 – 481. 2013.)
Syafrida,  S.,  E.  Latumetan, P., &  Suryandono, W. Benturan  Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Yang Diangkat Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tertutup(Analisa Akta Anggaran Dasar PT ARS ). (Indonesian Notary, 1(001), 1 – 27. 2019).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Varida  Ariani, N. Beneficial Owner:  Mengenali  Pemilik Manfaat  dalam Tindak Pidana Korporasi . (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(1),
71 – 84. 2020).
Wasyafi  Hardiyono,  Y.,  Krestian  Heriawanto,  B.,  &  Kusuma  Ayu,  I. Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil Yang  Didirikan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 Tentang  Cipta  Kerja . (Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(8), 1086 – 1101. 2021).