## Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19

## Hetiyasari Hetiyasari
Universitas Wahid Hasyim, Semarang hetiyasari@unwahas.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pertanggungjawaban  perusahaan  jika  ditinjau  dari  segi hukum  atas  terjadinya  pembatalan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  di  masa  pandemi  Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam  Penyebaran  Covid-19  ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Hal ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang  Wabah  Penyakit  Menular  dan  UU  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana. Batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pandemi Covid-19, yaitu pemutusan hubungan  kerja  yang  dilakukan  pengusaha  pada  masa  pandemi  Covid  19.  Pandemi  Covid  19 dijadikan  alasan force  majeure bagi  pengusaha  dalam  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja. Force  Majeure secara  sah  dapat  dijadikan  alasan  oleh  para  pelaku  usaha  untuk  melakukan  PHK kepada pekerjanya. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Kata kunci: Covid-19; Force Majeure; Hukum Perjanjian Kerja

## Legal Liability for Top Companies Cancellation of a Specific Time Work Agreement During the Covid-19 Pandemic

## Abstract
This study aims to examine the company's liability from a legal point of view for the cancellation of  a  certain  time  work  agreement  during  the  covid-19  pandemic.  This  study  uses  a  normative juridical  research  method.  Based  on  Presidential  Decree  Number  12  of  2020  concerning  the Determination  of  Non-Natural  Disasters,  the  spread  of  Covid-19  is  designated  as  a  National Disaster.  This  is  also  guided  by  Law  Number  4  of  1984  concerning  Outbreaks  of  Infectious Diseases  and  Law  Number  24  of  2007  concerning  Disaster  Management.  The  cancellation  of  a certain  time  work  agreement  as  a  result  of  the  CoviD-19  pandemic,  namely  termination  of employment  by  employers  during  the  Covid  19  pandemic.  The  Covid  19  pandemic  is  used  as  a Force Majeure reason for employers to terminate employment. Force Majeure can legally be used as an excuse by business actors to lay off their workers. This is as stated in Article 164 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.
Keywords: Covid-19; Employment Contract Law; Force Majeure
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Reformasi    dalam    bidang    hukum    ketenagakerjaan    dilakukan    dengan tujuan   untuk   memperbaiki   dan   meningkatkan   mutu   tenaga   kerja   serta kesejahteraan    tenaga    kerja.    Reformasi    di    bidang    hukum    ketenagakerjaan diawali  dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh.  Kemudian  diikuti  dengan  keluarnya  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. 1 Hak-hak  tenaga  kerja diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap  hak-hak  pekerja.  Perlindungan  dan  pemberian  hak-hak  terhadap  tenaga kerja  tetap  harus  selalu  diperhatikan  dengan  tidak  mengsampingkan  kebutuhan dan perkembangan iklim dunia usaha. Harus terjalin hubungan baik dan harmonis antara  tenaga  kerja  dengan  perusahaan  dalam  hubugan  ketenagakerjaan. Perusahaan  adalah  “setiap  bentuk  badan  usaha  yang  menjalankan  setiap  jenis usaha  yang  bersifat  tetap  dan  terus-menerus  didirikan,  bekerja,  serta berkedudukan  dalam  wilayah  negara  Indonesia  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan/laba”. Suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan  dalam  bidang  perekonomian  secara  terus-menerus,  bersifat  tetap,  dan terang-terangan  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  dan/atau  laba  yang dibuktikan  dengan  pembukuan. 2 Bentuk-bentuk  hukum  badan  usaha  tersebut adalah  persekutuan  perdata,  firma,  persekutuan  komanditer,  perseroan  terbatas, koperasi, dan badan usaha milik negara. 3
Perjanjian  atau  kontrak  dapat  diartikan  sebagai  sebagai  suatu  hubungan dua orang atau lebih yang  berkelanjutan,  dan diatur  oleh  seperangkat  norma- norma  atau  aturan.  Norma  atau  aturan  tersebut  dapat  berisi  perintah,  larangan, kewajiban dari para pihak. 4 Pengertian perjanjian  yang diatur oleh KUHPerdata Pasal  1313  yang  berbunyi:  Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih  lainnya. Hubungan  hukum  antara  para  pihak  ini  tercipta  karena  adanya  perikatan  yang dilahirkan  dari  suatu  perjanjian.  Perlu  diingat  bahwa  perjanjian  merupakan  salah satu  sumber  lahirnya  perikatan,  sedangkan  sumber  lahirnya  perikatan  yang  lain adalah  undang-undang.  Perjanjian  itu  harus  tertulis,  akan  tetapi  bisa  juga dilakukan  dengan  secara  lisan,  dimana  dalam  perjanjian  itu  adalah  merupakan perkataan yang mengandung janji-janji yang diucapkan atau ditulis.
Adanya  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  secara  langsung  memberikan dampak  yang  nyata  bagi  para  pelaku  usaha,  berhentinya  kegiatan  usaha,
1 Aan  Ahmad  Sancoko,  “Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Dalam  UU  N0  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  Suatu  Analis  Maslahah  Mursalah  Dan  Keadilan  Pancasila,” Jurnal  USM  Law Review 1, no. 2 (2018): 141, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
2 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanannya Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
3 Asyhadie.
4 Diah  Sulistiyani  RS  Zaenal  Arifin,  Soegianto,  “Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 59– 76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
e-ISSN : 2621-4105
menurunnya  omzet,  adanya  pembatasan  kegiatan  masyarakat,  pembatasan  moda transportasi  yang  akan  mempengaruhi  distrubusi  akan  menyebabkan  merosotnya pendapatan  pelaku  usaha.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  terjadinya  pemotongan gaji ataupun PHK bagi para pekerja di Indonesia. 5 Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan    per    April    2020    tercatat    pekerja    formal    yang    dirumahkan adalah  1.304.777  dari  43.690  perusahaan  dan  pekerja  formal  yang  di-PHK sebanyak    241.431  orang  pekerja    dari  41.236  perusahaan. 6 Batalnya  perjanjian kerja  waktu  tertentu  akibat  dari  pandemi  Covid-19  termasuk  untuk  alasan pemutusan  hubungan  kerja,  menurut  Pasal  1  angka  (25)  Pemutusan  hubungan kerja  adalah  pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal  tertentu  yang mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan  kewajiban  antara  pekerja/buruh  dan pengusaha.  Alasan  pemutusan  hubungan  kerja  di  masa  pandemi  tentunya beragam, namun tidak dapat dipungkiri juga banyak pengusaha yang menafsirkan wabah  Covid-19  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai  bencana  alam menjadi alasan force majeure untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja untuk mengurangi kerugian akibat adanya pandemi Covid-19.
Telah  ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penelitian ini antara lain penelitian oleh Muslim (2020), penelitian ini hanya mengupas PHK dimasa  pandemi  Covid-19  yang  meliputi:  sektor  yang  melakukan  pemutusan hubungan  kerja,  ragam  dan  bentuk  PHK  serta  dampaknya.  Penelitian  ini mengkaji  bagaimana  PHK  banyak  dilakukan  secara  massal,  karena  faktor menurunnya  produksi  akibat  dari  rendahnya    atau    berkurangnya    permintaan akan  barang  atau  jasa  yang  ada. Dari beberapa perusahaan ada yang melakukan PHK  secara  permanen  dan  sebagian  lagi  melakukan  PHK  sementara  sambil melihat kondisi dunia usaha. 7
Penelitian selanjutnya oleh Yitawati (2021), penelitian tersebut menganalisis bagaimana  pelaku  usaha  dapat  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  secara sepihak dalam masa pandemi Covid-19  dan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi pekerja    yang    terkena  pemutusan    hubungan    kerja    (PHK)    akibat    pandemi Covid-19.  Penelitian  ini  lebih  fokus  mengkaji  tentang  perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  pekerja  antara  lain  pemberian  kartu    prakerja,    insentif    dan bantuan    gaji/upah    kepada    pekerja    maupun  tenaga      medis,      bantuan      kredit amaupun restrukturisasi ke UMKM, dan pemberian THR. 8
Sedangkan  penelitian  oleh  Hasanah  (2021)  lebih  mengkaji  apakah force majeure dapat dijadikan alasan pengusaha untuk melakukan PHK dimasa pandemi
5 Dhimas  Elham  Maulana  A.W.P.,  “Keabsahan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Dengan  Alasan  Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19,” Jurist-Diction 4, no. 3 (2021): 949,
https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26977.
6 Kemenraker,  “‘Badai  Pasti  Berlalu,  Panggil  Kembali  Pekerja  Yang  Ter-PHK  Nanti,’” www.kemnaker.go.id, 2020.
7 Moh  Muslim,  “PHK  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19,” Esensi:  Jurnal  Manajemen  Bisnis 23,  no.  3 (2020): 357–70, https://doi.org/https://doi.org/10.55886/esensi.v23i3.218.
8 Yuni  Purwati  Krista  Yitawati,  Anik  Triharyani,  “Perlindungan  Hukum  Pekerja  Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Masa Pandemi Covid19,” Yustisia Merdeka 7, no. 2 (2020): 106– 16, https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.112.
e-ISSN : 2621-4105
Covid-19  dan  untuk  mengetahui  perbedaan  pemenuhan  hak  normatif  antara pekerja  yang  terkena  PHK  sebelum  pandemi  Covid-19  dan  di  masa  pandemi Covid-19.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu,  pengusaha  dapat  menggunakan  alasan force majeure, namun pengusaha harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 9
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  bahwa penelitian  ini  lebih  fokus  mengkaji  pertanggungjawaban  hukum  kepada perusahaan  apabiula  terjadi  pembatalan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  di  masa pandemi Covid-19 khusus bagi pekerja yang terikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Selain itu penelitian ini juga mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pekerja  yang  terdampak  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  pertanggungjawaban  perusahaan  jika  ditinjau  dari  segi  hukum  atas terjadinya pembatalan perjanjian kerja waktu tertentu di masa pandemi Covid-19.
2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka. 10 Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan pendekatan  penelitian  hukum  standar,  data  diperoleh  melalui  studi  pustaka  atau studi pustaka  yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka. Penelitian yuridis normatif  ini  meneliti  tentang  pertanggungjawaban  perusahaan  atas  terjadinya pembatalan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  di  masa  pandemi  Covid-19.  Bahan hukum  primer  yang  digunakan  anata  lain  KUH  Perdata,  Undang-undang  Nomor 21  Tahun  2000  tentang  Serikat    Pekerja/Serikat    Buruh,  Undang-Undang  No  13 Tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan  Bencana,  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang Penetapan Bencana Non-Alam,Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor    Kep.100/Men/VI/2004  tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.  Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku hukum yang relevan dengan penelitian ini, jurnal hukum, artikel internet dan lain-lain.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Perusahaan  Atas  Terjadinya  Pembatalan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19
Untuk  mengantisipasi  adanya  dampak  negatif  dari  pandemi  Covid-19, pemerintah  telah  mengeluarkan  sembilan  kebijakan  mengenai  penanganan dampak  pendemi,  meliputi  alokasi,  distribusi  dan  stabilisasi.  Langkah  pertama adalah  pemerintah  wajib  mengalokasikan  input  dan resources kepada  orientasi kebijakannya  ( allocation  policy ),  yaitu  kepada  masyarakat  yang  rentan  terkena dampak  krisis  ekonomi,  diantaranya  kelompok  profesi  yang  beroperasi  di  pusat
9 Dwi  Aryanti  Ramadhani  Ismi  Hasanah,  “Pemenuhan  Hak  Pekerja  Setelah  Pemutusan  Hubungan Kerja Dimasa Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19,” Gorontalo Law Review 4, no. 1 (2021): 20–32.
10 Soerjono  Soekanto;  Sri  Mamudji, Peran  Dan  Penggunaan  Perpustakaan  Di  Dalam  Penelitian Hukum (Jakarta: Pdhui, 1979).
keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani, dan masyarakat bawah. 11
Apabila  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  atau  terjadinya  pembatalan perjanjian kerja yang terjadi karena keadaan memaksa telah diatur dalam Undang- Undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Keadaan pandemi Covid-19 telah memaksa kegiatan usaha melakukan perubahan syarat maupun cara kerja. Penanganan dan pencegahan penularan Covid-19, telah memaksa  pemerintah  mengeluarkan  aturan  tentang  pembatasan  kegiatan masyarakat  yang  akan  berdampak  pada  perekonomian  sebagai  upaya  untuk mencegah  penularan  dan  penyebaran  Covid-19.  Perubahan  cara  kerja  terjadi, misalnya  mengurangi  jumlah  pekerja  dalam  waktu  kerja  tertentu.  Ada  yang menganggap  kondisi  pandemi  Covid-19  sebagai  suatu  keadaan  memaksa, sehingga  mengakibatkan  kerugian  yang  menjadikan  pengusaha  melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena alasan force majeur.
Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja juga didasari dengan adanya suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian kerja tersebut memuat hak dan kewajiban kontraktual masing-masing pihak  yang wajib untuk dipenuhi, termasuk misalnya kewajiban pembayaran upah oleh pengusaha kepada pekerja. Timbulnya pandemi Covid-19  ini  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  diduga  sebelumnya  saat perjanjian  kerja  ditutup  dan  faktanya  keberadaan  pandemi  Covid-19 mempengaruhi pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kerja. 12
Setiap perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan  disepakati  bersama  oleh  para  pihak  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik, sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  yang menyebutkan  bahwa  semua  perjanjian  harus  dilakukan  dengan  iktikad  baik. 13 Seseorang  yang  beriktikad  baik  menaruh  kepercayaan  sepenuhnya  kepada  pihak lain  yang  dianggap  jujur  dalam  melakukan  suatu  prestasi  pekerjaan.    Perjanjian kerja  merupakan  salah  satu  turunan  dari  perjanjian  pada  umumnya,  dimana masing-masing  perjanjian  memiliki  ciri  khusus  yang  membedakannya  dengan perjanjian  yang  lain.  Namun  seluruh  jenis  perjanjian  memiliki  ketentuan  yang umum yang dimiliki secara universal oleh segala jenis perjanjian, yaitu mengenai asas  hukum,  sahnya  perjanjian,  subyek  serta  obyek  yang  diperjanjikan, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Perjanjian kerja diatur secara khusus pada  Bab  VII  KUHPerdata  tentang  persetujuan-persetujuan  untuk  melakukan pekerjaan.  Menurut  Pasal  1601a  KUHPerdata,  yang  dimaksud  dengan  perjanjian kerja  adalah  suatu  perjanjian  dimana  pihak  yang  satu,  buruh,  mengikatkan  diri
11 Budi  Hartono  Arie  Setyo  Dwi  Purnomo,  M  Boy  Singgih  Gitayuda,  “Pandemi  Covid  19  Sebagai Force Majeure Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Serta Dampak Perekonomian Indonesia,” Jurnal Ilmu- Ilmu Ekonomi 14, no. 2 (2021): 21–35.
12 N S Widiastiani, “Pandemi Covid-19: Force Majeure Dan Hardship Pada Perjanjian Kerja,” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (2021): 698–719, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3130.
13 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 66, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu, dengan menerima upah.
Pasal  1  angka  14  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menjelaskan  perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.  Selanjutnya undang-undang yang mengatur tentang  perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  yang  pada  dasarnya  masih  memiliki kekurangan-kekurangan,  sehingga  sering  dikatakan  tidak  konsisten,  sebab undang-undang  yang di  terapkan isinya terlalu luas dan  tidak spesifik.  Selain itu masalah  dalam  penerapan  perjanjian  kerja  kontrak  terjadi  akibat  dari  kurangnya kesadaran  hukum  yang  dimiliki  oleh  pengusaha,  dimana  dalam  penyusunan perjanjian  kerja  kontrak  pengusaha  kurang  mengetahui  atau  tidak  memahami tentang  isi  dari  peraturan-peraturan  yang  ada,  ditambah  lagi  dengan  kurangnya sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  calon  pekerja,  sehingga  dengan  begitu  saja para pekerja menandatangani perjanjian kerja yang telah di buat oleh pengusaha. 14 Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  hanya  didasarkan atas  jangka  waktu  atau  selesainya  suatu  pekerjaan  tertentu  dan  tidak  dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jenis perjanjian kerja waktu tertentu menurut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang  terdapat  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  :  Perjanjian  kerja  dibuat  untuk  waktu tertentu  atau  untuk  waktu  tertentu.  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  No  Kep.100/Men/VI/2004  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu.  Perjanjian  kerja  waktu  tidak tertentu terdapat dalam Pasal 1 angka (2) : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya  disebut  PKWT  adalah  perjanjian  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
Pelaksanaan  suatu  perjanjian  yang  melahirkan  kontrak  (perikatan),  sering kali  ditemukan  permasalahan  atau  perselisihan.  Sengketa  yang  muncul    dalam perjanjian  terjadi  ketika  salah  satu  pihak  tidak  menjalankan  suatu  prestasi  atau kewajiban sesuai dengan yang disepakati atau adanya perselisihan dan perbedaan pendapat mengenai makna-makna redaksional yang tercantum dalam perjanjian. 15 Permasalahan batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pandemi Covid- 19  termasuk  untuk  alasan  pemutusan  hubungan  kerja,  Pasal  1  angka  (25) Pemutusan  hubungan  kerja  adalah  pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
14 Falentino Tampongangoy, “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia,” Lex Administratum 1, no. 1 (2013): 148.
15 Soegianto Soegianto M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, “Klausula Baku Dalam Perjanjian  Kredit  Bank  Perkreditan  Rakyat,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (2021):  208–25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
e-ISSN : 2621-4105
Alasan pemutusan hubungan kerja dimasa-masa pandemi tentunya beragam, namun  tidak  dapat  dipungkiri  juga  banyak  pengusaha  yang  menfsirkan  wabah Covid-19  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai  bencana  alam  menjadi alasan force majeure untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja untuk  mengurangi  kerugian  akibat  adanya  pandemi  Covid-19.  Jenis  keadaan memaksa berdasarkan penyebabnya adalah karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa  yang  ditimbulkan  oleh  situasi  atau  kondisi  yang  tidak  wajar,  keadaan khusus  yang  bersifat  segera  dan  berlangsung  dengan  singkat,  tanpa  dapat diprediksi  sebelumnya,  misalnya  peperangan,  blokade,  pemogokan,  epidemi, terorisme,  ledakan,  kerusuhan  massa,  termasuk  di  dalamnya  adanya  kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan. 16
Force  Majeure secara  sah  dapat  dijadikan  alasan  oleh  para  pelaku  usaha untuk  melakukan  PHK  kepada  pekerjanya.  Hal  ini  sebagaimana  disebut  dalam Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu  :  “Pengusaha  dapat  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  terhadap pekerja/buruh  karena  perusahaan  tutup  yang  disebabkan  perusahaan  mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa ( force majeure ),  dengan  ketentuan  pekerja/buruh  berhak  atas  uang  pesangon  sebesar  1 (satu)  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (2)  uang  penghargaan  masa  kerja  sebesar  1 (satu)  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (3)  dan  uang  penggantian  hak  sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”
Pandemi Covid-19 saat ini merupakan krisis yang  sangat  berat bagi sektor usaha  kecil  menengah,  namun  pemerintah  terus  berupaya  tetap  menjaga kerjasama    yang    baik  dengan    pelaku  usaha  untuk    dapat  melewati  krisis  ini. Beberapa  penyesuaian  tentunya  harus  dilakukan  dengan  lebih  baik  lagi  terutama di  tataran  kebijakan  termasuk  penerapan  protokol  kesehatan  yang  harus diutamakan.  Disamping  itu,  perlu  adanya  kerja  sama  dan  sinergi  antar  lintas sektoral,  diantaranya  kementerian  dan  lembaga-lembaga  di  pusat,  pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta   pemerintah desa, terlebih lagi sinergitas juga diperlukan pada tataran internal pelaku usaha. 17 Pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan atas batalnya perjanjian kerja waktu tidak tertentu akibat dari pandemi Covid-19  termasuk  dalam  peristiwa force  majeure atau  keadaan  memaksa  yang dialami oleh pemberi kerja untuk mempertahankan perusahaan.
Istilah  “keadaan  memaksa”,  yang  berasal  dari  istilah overmacht atau force majeure ,  dalam  kaitannya  dengan  suatu  perikatan  atau  kontrak  tidak  ditemui rumusannya  secara  khusus  dalam  undang-undang,  tetapi  disimpulkan  dari beberapa  pasal  dalam  KUHPerdata.  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa overmacht adalah  keadaan  yang  melepaskan  seseorang  atau  suatu  pihak  yang  mempunyai
16 Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanannya Di Indonesia .
17 Elisabeth  Liu  and  Retno  Mawarini  Sukmariningsih,  “Membangun  Model  Basis  Penggunaan Teknologi Digital Bagi Umkm Dalam Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 213, https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3191.
e-ISSN : 2621-4105
kewajiban  untuk  dipenuhinya  berdasarkan  suatu  perikatan  (si  berutang  atau debitur),  yang  tidak  atau  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya,  dari  tanggung jawab  untuk  member  ganti  rugi,  biaya  dan  bunga,  dan/atau  dari  tanggung  jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut. 18
Konsep  keadaan  memaksa, overmacht, atau force  majeure atau  keadaan memaksa  ditemukan  dalam  Pasal  1244  dan  1245  KU  Perdata.  Pasal  1244  KUH Perdata menjelaskan bahwa “Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti  biaya,  rugi  dan  bunga,  bila  ia  tidak  membuktikan,  bahwa  hal  tidak dilaksanakan  atau  tidak  pada  waktu  yang  tepat  dilaksanakannya  perjanjian  itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada  pihaknya”.  Sedangkan  Pasal  1245  KUH  Perdata  menyatakan  “Tidaklah biaya,  rugi  dan  bunga  harus  digantinya,  apabila  karena  keadaan  memaksa ( overmacht )  atau  karena  suatu  keadaan  yang  tidak  sengaja,  si  berutang berhalangan  memberikan  atau  berbuat  sesutau  yang  sama  telah  melakukan perbuatan yang terlarang”.
Selain kedua ketentuan tersebut, konsep keadaan memaksa juga diacu dalam Pasal  1444  dan  1445  KUH  Perdata.  Pasal  1444  (1)  KUH  Perdata  menjelaskan bahwa  jika  barang  atau  objek  perjanjian  musnah,  hilang  atau  tidak  dapat diperdagangkan  diluar  kesalahan  yang  berutang  maka  hapuslah  perikatannya. Pasal  1444  (2)  menjelasakan  bahwa  meskipun  yang  berutang  lalai  menyerahkan suatu  barang  sedangkan  ia  tidak  telah  menanggung  terhadap  kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara  yang  sama  di  tangannya  si  berpiutang  seandainya  sudah  diserahkan kepadanya.  Sedangkan  dalam  Pasal  1444  (3)  menyatakan  bahwa  yang  berutang wajib    membuktikan  kejadian  tidak  terduga  yang  diajukannya.  Pasal  1445  KUH Perdata  menyatakan  bahwa  “barang  yang  terutang,  di  luar  salahnya  si  berutang musnah,  tidak  dapat  lagi  diperdagangkan,  atau  hilang,  maka  si  berutang,  jika  ia mempunyai  hak-hak  atau  tuntutan-tuntutan  ganti  rugi  mengenai  barang  tersebut, diwajibkan  memberikan  hak-hak  dan  tuntutan-tuntutan  tersebut  kepada  orang yang mengutangkan kepadanya.”
Unsur-unsur  keadaan  memaksa  menurut  Soemadipadja 19 meliputi  adanya peristiwa tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; tidak ada iktikad buruk dari debitur, adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur, keadaan itu menghalangi debitur berprestasi, jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena  larangan,  keadaan  di  luar  kesalahan  debitur,  debitur  tidak  gagal berprestasi  (menyerahkan  barang),  kejadian  tersebut  tidak  dapat  dihindari  oleh
18 Rahmat  S.S.  Soemadipadja, Penjelasan  Hukum  Tentang  Keadaan  Memaksa  (Syarat-Syarat Pembatalan  Perjanjian  Yang  Disebabkan  Keadaan  Memaksa/Force  Majeure) (Jakarta:  Nasional  Legal Reform Program, 2010).
19 Soemadipadja.
siapa  pun  (baik  debitur  maupun  pihak  lain),  debitur  tidak  terbukti  melakukan kesalahan atau kelalaian.
Adanya peristiwa  yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa membawa konsekuensi  bagi  para  pihak  dalam  suatu  perikatan,  di  mana  pihak  yang  tidak dapat  memenuhi  prestasi  tidak  dinyatakan  wanprestasi. 20 Jika  terjadi  keadaan memaksa,  debitur  tidak  wajib  membayar  ganti  rugi  dan  dalam  perjanjian  timbal balik,  kreditur  tidak  dapat  menuntut  pembatalan  karena  perikatannya  dianggap gugur/terhapus.
M. Yahya Harahap memberikan pendapatnya mengenai akibat dari keadaan memaksa.  Bedasarkan  Pasal  1244  dan  1245  KUH  Perdata,  keadaan  memaksa telah ditetapkan sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan  pemenuhan  ( nakoming )  dang  anti  rugi  ( schadevergoeding) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/ onrechtmatig .  Itulah  sebabnya  keadaan  memaksa  disebut  sebagai  dasar hukum  yang  membenarkan  atau rechtvaardigings-grond .  Ada  dua  hal  yang menjadi akibat overmacht , yaitu sebagai berikut: 21
1) Membebaskan  debitur  dari  membayar  ganti  rugi  ( schadevergoeding ).    Hak kreditur  untuk  menuntut  gugur  untuk  selama-lamanya.  Jadi,  pembebasan ganti rugi sebagai akibat keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak;
2) Membebaskan  debitur  dari  kewajiban  melakukan  pemenuhan  prestasi ( nakoming ). Pembebasan pemenuhan ( nakoming ) bersifat relatif. Pembebasan itu pada umumnya hanya bersifat menunda, selama keadaan overmacht masih menghalangi/merintangi  debitur  melakukan  pemenuhan  prestasi.  Bila keadaan  memaksa  hilang,  kreditur  kembali  dapat  menuntut  pemenuhan prestasi.  Pemenuhan  prestasi  tidak  gugur  selama-lamanya,  hanya  tertunda, sementara keadaan memaksa masih ada.
Pasal  164 ayat (1) Undang-undang 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup  yang  disebabkan  perusahaan  mengalami  kerugian  secara  terus  menerus selama  dua  tahun,  atau  keadaan    memaksa (force    majeure ).  Klausul  “dapat” diartikan  bahwa  undang-undang  memberikan  pilihan  kepada  perusahaan  atau pemberi  kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, dalam hal usahanya kurang sehat secara finansial. 22
Walaupun  keadaan  memaksa  dapat  digunakan  pelaku  usaha  sebagai  alasan untuk  melakukan  upaya  pemutusan  hubungan  kerja,  tetapi  pelaku  usaha  atau pemberi  kerja  wajib  membuktikan  adanya  peristiwa  yang  menyebabkan menghalangi pelaku usaha untuk menunaikan kewajibannya. Perlindungan hukum terhadap  pekerja  akibat  pandemi  Covid-19  harus  tetap  diwujudkan,  khususnya
20 Soemadipadja.
21 Soemadipadja.
22 A.W.P.,  “Keabsahan Pemutusan  Hubungan  Kerja  Dengan  Alasan  Force Majeure  Akibat Pandemi Covid-19.”
e-ISSN : 2621-4105
yang  berkaitan  dengan  hak-hak  pekerja  yang  harus  dilindungi  dan  dipenuhi selama  masa  pandemi  ini.  Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh pengusaha  terhadap  pekerja  yang  dirumahkan  berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri Tenaga  Kerja,  pengusaha  tetap  membayar  upah  secara    penuh  terhadap  pekerja berupa  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap  selama  pekerja    dirumahkan,  dan  untuk pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  bentuk  perlindungan  yang diberikan  oleh  pengusaha  yaitu  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan bahwa  undang-undang  mengharuskan  pengusaha  untuk  memberikan  uang pesangon,  uang    jasa/uang  penghargaan    masa    kerja  dan  uang    ganti    rugi/uang penggantian  hak. 23

## 4. PENUTUP
Pandemi  Covid-19  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang  Penanggulangan  Bencana  dapat  dikualifikasikan  sebagai  bencana  non alam. Pandemi Covid-19 jika ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam, Covid-19 dianggap sebagai bencana nasional.  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  dapat  menjadi  batal  akibat  adanya keadaaan  memaksa  seperti  terjadinya  pandemi  Covid-19.  Pandemi  Covid-19 dijadikan  alasan force  majeure bagi  pengusaha  dalam  melakukan  pemutusan hubungan kerja. Force Majeure secara sah dapat dijadikan alasan oleh para pelaku usaha untuk melakukan PHK kepada pekerjanya. Pelaku usaha atau pemberi kerja wajib membuktikan adanya peristiwa luar biasa yang menyebabkan menghalangi pelaku  usaha  untuk  menunaikan  kewajibannya.  Pengusaha  tetap  membayar  upah secara    penuh  terhadap  pekerja  berupa  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap  selama pekerja  dirumahkan,  dan  untuk  pekerja  yang  mengalami  PHK  bentuk perlindungannya    mengharuskan  pengusaha  untuk  memberikan  uang  pesangon, uang   jasa/uang penghargaan  masa  kerja dan uang  ganti  rugi/uang  penggantian hak

## DAFTAR PUSTAKA
A.W.P.,  Dhimas  Elham  Maulana.  “Keabsahan  Pemutusan  Hubungan  Kerja Dengan Alasan Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19.” Jurist-Diction 4, no. 3 (2021): 949. https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26977.
Arie  Setyo  Dwi  Purnomo,  M  Boy  Singgih  Gitayuda,  Budi  Hartono.  “Pandemi Covid  19  Sebagai  Force  Majeure  Terhadap  Pemutusan  Hubungan  Kerja Serta Dampak Perekonomian Indonesia.” Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi 14, no. 2 (2021): 21–35.
Arifin,  Miftah.  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam Hukum  Perjanjian.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (2020):  66. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
Asyhadie,  Zaeni. Hukum  Bisnis:  Prinsip  Dan  Pelaksanannya  Di  Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 2012.
23 Karina  Hatane,  Saartje  Sarah  Alfons,  and  Merlien  Irene  Matitaputty,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 3 (2021): 265–75.
Hatane,  Karina,  Saartje  Sarah  Alfons,  and  Merlien  Irene  Matitaputty. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 3 (2021): 265–75.
Ismi  Hasanah,  Dwi  Aryanti  Ramadhani.  “Pemenuhan  Hak  Pekerja  Setelah Pemutusan  Hubungan  Kerja  Dimasa  Sebelum  Dan  Pada  Saat  Pandemi Covid-19.” Gorontalo Law Review 4, no. 1 (2021): 20–32. Kemenraker.  “‘Badai  Pasti  Berlalu,  Panggil  Kembali  Pekerja  Yang  Ter-PHK Nanti.’” www.kemnaker.go.id, 2020.
Krista  Yitawati,  Anik  Triharyani,  Yuni  Purwati.  “Perlindungan  Hukum  Pekerja
Terdampak  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  Dalam  Masa  Pandemi Covid19.” Yustisia Merdeka 7, no. 2 (2020): 106–16.
https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.112. Liu,  Elisabeth,  and Retno Mawarini Sukmariningsih.  “Membangun Model  Basis Penggunaan  Teknologi  Digital  Bagi  Umkm  Dalam  Masa  Pandemi  Covid- 19.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 213. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3191.
M.  Arif  Maulana,  Diah  Sulistyani  RS,  Zaenal  Arifin,  Soegianto  Soegianto. “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369. Muslim, Moh. “PHK Pada Masa Pandemi Covid-19.” Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis 23, no. 3 (2020): 357–70. https://doi.org/https://doi.org/10.55886/esensi.v23i3.218.
Sancoko, Aan Ahmad. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam UU N0
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suatu Analis Maslahah Mursalah Dan  Keadilan  Pancasila.” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  2  (2018):  141. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
Soemadipadja,  Rahmat  S.S. Penjelasan  Hukum  Tentang  Keadaan  Memaksa (Syarat-Syarat  Pembatalan  Perjanjian  Yang  Disebabkan  Keadaan Memaksa/Force Majeure) . Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010. Soerjono  Soekanto;  Sri  Mamudji. Peran  Dan  Penggunaan  Perpustakaan  Di Dalam Penelitian Hukum . Jakarta: Pdhui, 1979.
Tampongangoy,  Falentino.  “Penerapan  Sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu Di Indonesia.” Lex Administratum 1, no. 1 (2013): 148.
Widiastiani,  N  S.  “Pandemi  Covid-19:  Force  Majeure  Dan  Hardship  Pada Perjanjian  Kerja.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 51,  no.  3  (2021):  698– 719. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3130.
Zaenal  Arifin,  Soegianto, Diah Sulistiyani  RS. “Perlindungan  Hukum Perjanjian
Kemitraan  Pengadaan  Barang  /Jasa  Pemerintah  Pada  Bidang  Konstruksi.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 59–76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.