## ANALISIS PENGARUH PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR

## Syivai Aviyati Susilo
Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Email: syivai.syivai@gmail.com
Abstract: Human development has always been as the main topic of sustainable development. Improving the human quality as responsibility of all people, especially the government in term of allocation roles to provide different types of services such as education facilities, health and road infrastructure. The Social indicators to measure the success of human development used the human development index. This study empirically analyze the effect of health expenses, education and road infrastructure as well as the growth of the population as a control variable to the index of human development in the District/City of East Java. Data were collected from 29 districts and 9 Cities of the year 2007–2012. To analyze the panel data of district/City, we use a fixed effect model (FEM). We found a statistically significant and positive effect between government expenses on education and government expenses in the health sector to the index of human development, while government expenses  in  infrastructure  and  population  growth  have  no  significant  influence  to  the  index  of  human development but have a positive direction.
Keywords: government expenses population growth and human development index
Pembangunan  manusia  merupakan  indikator  utama dalam  mengukur  tingkat  kesejahteraan  masyarakat UNDP, (1990). Sehingga  orientasi yang ditekankan dalam pembangunan tidak hanya berfokus pada per- tumbuhan ekonomi, tetapi lebih kepada manusia untuk mencapai  pembangunan  berkelanjutan  (Hamzah, et al. , 2012). Peningkatan sumber daya manusia bertu- juan  untuk  memperluas  pilihan  dan  kesempatan masyarakat, meningkatkan hidup sehat melalui kete- rampilan yang diperoleh, dan pengetahuan yang akhir- nya  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  Produk  Do- mestik  Bruto  (PDB)  melalui  peningkatan  produkti- vitas. Sehingga sumber daya manusia dari suatu bang- sa merupakanfaktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi (Todaro, 2006).
Beberapa  argumentasi  teoritis  mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah terhadap IPM. Seperti yang diungkapkan Rajkumar (2008), Ranis (2010), Saraswati (2012), Fattah (2012),  Craigwell  (2012),  Razmi  (2012)  dan  Kim (2013) yang melakukan penelitian di berbagai negara maju  dan  berkembang  telah  menunjukkan  bahwa alokasi  pengeluaran  pemerintah  yang  efisien  dan
memadai  untuk  pendidikan  dan  kesehatan  dapat meningkatkan  pembangunan  manusia  dan pertumbuhan  ekonomi  serta  mengurangi  beban kemiskinan.  Namun  demikian,  terdapat  beberapa pandangan  lain  yang  melihat  bahwa  pengeluaran pemerintah  yang  besar  tidak  selalu  diikuti  oleh peningkatan  IPM  yang signifikan.  Badrudin  (2011) menemukan  bahwa  IPM  yang  tinggi  di  Propinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  bukan  semata-mata disebabkan  oleh  kenaikan  pengeluaran  pemerintah, akan  tetapi  lebih  disebabkan  oleh sense  of education yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Hamzah, et al. (2012) yang meneliti  26 propinsi di Indonesia juga mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap IPM.
Berdasarkan dua pandangan tersebut, maka pen- ting untuk melihat bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan IPM di Jawa Timur. Dengan  alasan,  Jawa  Timur  merupakan  salah  satu propinsi dengan jumlah kabupaten dan kota terbanyak dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi bahkan di atas nasional, namun jika dilihat pada indi- kator pembangunan yang menggunakan IPM hasilnya
sangat kontradiktif. IPM Jawa Timur selalu di bawah nasional.
masyarakat tanpa terkecuali dan tingkat pengeluaran konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

## Peran  Pemerintah  dalam  Pembangunan  Manusia melalui  Alokasi  Anggaran
Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat  tergantung  komitmen  pemerintah  sebagai penyedia sarana penunjang.Pembangunan tiga aspek yang  menjadi  fokus  perhatian  dalam  penghitungan IPM  tidak  dapat  berdiri  sendiri  dan  membutuhkan sinergi  di  antara  ketiganya.  (Anand,  1993  dalam Badrudin, 2011).
Diharapkan  agar local  government  spending akan benar-benar  bermanfaat dan  menjadi stimulus fiskal  bagi  perekonomian  di  daerah  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  masyarakatnya  melalui peningkatan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, stra- tegi alokasi pengeluaran pemerintah perlu dioptimal- kan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pemba- ngunan  infrastruktur.  Kebijakan  pemerintah  untuk meningkatkan kualitas hidup dapat meliputi: (1) Pe- ngembangan  pendidikan  untuk  memenuhi  tuntutan pasar kerja sesuai dengan kebutuhan ( demand driven ), (2) Pembangunan kesehatan difokuskan untuk mem- perluas  cakupan  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan terutama untuk daerah-daerah miskin dan terpencil, (3) Peningkatan kualitas hidup orang miskin dengan memberikan keterampilan praktis untuk mendorong semangat kemandirian dan kemerdekaan, (4) Penye- diaan  infrastruktur  untuk  meningkatkan  mobilitas produksi, kegiatan ekonomi dan sosial warga negara, dan  (5)  Mengurangi  laju  pertumbuhan  penduduk dengan mengurangi kepadatan penduduk dengan cara pemerataan distribusi populasi (Fattah, 2012).
Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan IPM Jawa Timur dan Nasional Tahun 2007–2012 Sumber: BPS Jatim, 2012 (data diolah)
0 2 4 6 8 68 70 72 74 2007 2008 2009
2010 2011 2012 IPM Nasional 2 IPM Jawa Timur3 PE Nasional PE Jawa Timur
Dengan  melihat  latar  belakang  di  atas,  maka tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk menganalisis pengaruh  pengeluaran  pemerintah  di  bidang  pendi- dikan,  bidang  kesehatan  dan  bidang  infrastruktur terhadap peningkatan IPM di Kabupaten/Kota Jawa Timur.

## Pembangunan Manusia  dan Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)
Pentingnya pembangunan manusia sangat dite- kankan dalam teori pertumbuhan endogen. Menurut teori ini dengan adanya spesialisasi dan investasi di bidang sumber daya manusia, maka akumulasi modal tidak mengalami diminishing return , tetapi justru me- ngalami increasing  return Todaro  (2006).  Pemba- ngunan  manusia  didasarkan  pada  tiga  tujuan  akhir pembangunan: masa hidup ( longevity ) diukur dengan usia harapan hidup, pengetahuan ( knowledge ) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara  tertimbang  dan  rata-rata  tahun  bersekolah, serta  standar  kehidupan  ( standard  of  living )  yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan  paritas  daya  beli  ( purchasing  power  parity atau PPP) untuk mencerminkan biaya hidup.
Indikator sosial yang biasa dipakai untuk mengukur tiga tujuan akhir pembangunan tersebut adalah Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau  HDI  ( Human Development Index ). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh pemenang Nobel asal India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq yang dibantu oleh Gustav Ranis pada tahun 1990, ini memberikan gambaran seberapa jauh suatu wilayah telah menca- pai sasarannya yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan

## Syivai Aviyati, Susilo

## Pengeluaran  Pemerintah  di  Bidang  Pendidikan
Amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 mene- kankan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  mengatur besarnya  dana  pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau  Daerah  (APBN/APBD).
Moore (2006) dalam Craigwell (2012) dan Gupta, et al. (2004), menemukan bahwa pengeluaran peme- rintah dalam bidang pendidikan dapat mempercepat pencapaian  pendidikan.  Dengan  adanya  perbaikan tingkat pendidikan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan standar hidup sehingga memiliki  dampak  pada output ekonomi.  Menurut Guisan (2009) dalam Guisan, (2010)efek utama dari investasi  pendidikan  untuk  meningkatkan  kepuasan hidup di negara-negara kurang berkembang. Di samping itu, pendidikan juga memiliki efek positif pada indeks kualitas pemerintahan, yang juga berkontribusi pada peningkatan PDB riil per kapita.

## Pengeluaran  Pemerintah  di  Bidang  Kesehatan
Pengeluaran  pemerintah  bidang  kesehatan  me- miliki satu tujuan, yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang dapat diukur dengan: (i) penurunan angka kematian bayi; (ii) penurunan angka kematian di bawah 5 tahun; dan (iii) peningkatan angka harapan  hidup.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur besarnya anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji; besar anggaran kese- hatan  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten/kota dialokasikan  minimal  10%  (sepuluh  persen)  dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
Pentingnya  peningkatan  derajat  kesehatan  ma- syarakat dalam peningkatan kualitas hidup manusia telah dibuktikan oleh Schultz (1961) dalam Craigwell (2012), mengatakan bahwa kesehatan telah menjadi dasar untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dalam masyarakat Barat. Mendapatkan standar tinggi kesehatan adalah hak asasi setiap orang dan juga dasar untuk  mengurangi  ketimpangan  sosial-ekonomi (Backman, et  al. ,  2008).  Ketersediaan,  akses  yang tepat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan meru- pakan  dasar-dasar  kesehatan  yang  lebih  baik,  dan mengurangi  beban  keuangan  mayoritas  penduduk (WHO, 2010 dalam Khausal, 2013). Rajkumar (2008),
menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  di bidang  kesehatan  memiliki  pengaruh  negatif  pada kematian anak di negara-negara dengan pemerintahan yang baik, birokrasi dengan kualitas tinggi dan tingkat korupsi  yang  rendah.  Pengeluaran  kesehatan  dapat meningkatkan  pembangunan  manusia  melalui  dua saluran: (i) pertumbuhan ekonomi; dan (ii) mengurangi tingkat kematian serta meningkatkan proses pembe- lajaran. Promosi kesehatan dapat meningkatkan kuali- tas manusia melalui akumulasi modal kesehatan, dan memiliki efek langsung pada pertumbuhan. Selain itu, peningkatan kesehatan dapat meningkatkan produk- tivitas tenaga kerja melalui peningkatan umur panjang dan  hari  kerja  yang  secara  tidak  langsung  mempe- ngaruhi produksi (Razmi, 2012).

## Pengeluaran  Pemerintah  di  Bidang  Infrastruktur
Pengeluaran  pemerintah  melalui  pembangunan berbagai macam infrastruktur yang tepat diharapkan mampu menambah kapasitas ekonomi dengan mem- berikan  efek  multiplier.  Dalam  penelitian  ini,  data infrastruktur yang dipakai adalah pengeluaran peme- rintah pada jalan. Dengan alasan, bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan.(UU RI Nomor 38 Tahun 2004).
Prud’homme  (2004)  dan  Kusharjanto  (2011), telah  menunjukkan  bahwa  infrastruktur  publik  me- miliki efek positif dan signifikan secara statistikatas penghasilan pribadi per kapita. keberadaan jalan meru- pakan urat nadi perekonomian, selain dapat membantu kelancaran mobilitas penduduk karena jalan mempu- nyai manfaat meningkatkan arus distribusi barang dan jasa  produk  yang  dihasilkan  untuk  mencapai  atau memasuki pasar yang lebih luas yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dan manfaat yang lebih besar bagi para konsumen dan masyarakat pada umumnya, sehingga memungkinkan terjadinya pasar yang lebih luas dan konsentrasi produksi yang lebih besar dalam kaitan dengan usaha ekonomi skala besar.

## Hubungan  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap IPM
Menurut Mangkoesoebroto (2012), secara mikro pengeluaran  pemerintah  ( goverment  expenditure ) adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menim- bulkan  permintaan  akan  barang  publik  dan  faktor- faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi  antara  permintaan  dan  penawaran  untuk
barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan  disediakan  melalui  anggaran  belanja.  Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjut- nya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Secara teoritis efek pengeluaran pemerintah jika dihu- bungkan  dengan  konsep  kendala  anggaran  ( budget constraints ) dapat dijelaskan sebagai berikut:
Gambar 2. Perubahan Budget Constraints Karena Adanya
Anggaran Pemerintah Sumber: Sadono Sukirno Barang Sosial Barang Lain A 0 B C
Semula dengan anggaran tertentu area konsumsi berada pada pilihan yang dibatasi oleh garis anggaran AB. Adanya  pengeluaran  pemerintah  untuk  barang sosial, misalnya: subsidi untuk meringankan sekolah membuat  garis  anggaran  bergeser  ke  kanan  yakni garis AC.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  penge- luaran pemerintah dapat memperluas pilihan manusia tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Di  antara  berbagai  pilihan  tersebut,  pilihan  yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk  berilmu  pengetahuan  dan  untuk  mempunyai akses terhadap sumber daya yang di butuhkan agar dapat hidup secara layak.

## KERANGKA  KONSEP  PENELITIAN
Perlunya perhatian pemerintah terhadap investasi dibidang  sumber  daya  manusia  ( human  capital ) dalam bidang kesehatan dan pendidikan diharapkan dapat  memberikan  efek  positif  pada  pembentukan modal  manusia,  serta  dapat  meningkatkan  pertum- buhan ekonomi sekaligus mempromosikan kesetaraan dan mengurangi kemiskinan (Gupta, 1998; Widodo, 2011, Razmi, 2012). Selain itu bidang infrastruktur diharapkan  dapat  meningkatkan  akses  masyarakat dan  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  pendapat- annya (Craigwell, 2012; Widodo, 2011; Fattah, 2012).
Dari  uraian  di  atas  dapatlah  dibuat  kerangka pemikiran seperti tampak pada gambar 3.

## Hipotesis
Secara teori dan bukti empiris pengeluaran pe- merintah di sektor kesehatan, pendidikan dan infra- struktur sangat diperlukan, utamanya untuk mening- katkan kualitas hidup manusia, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa penge- luaran pemerintah di bidang pendidikan,bidang kese- hatan dan bidang infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data  panel  yang merupakan gabungan antara antara data cross-section dan time  series (Baltagi,  2005)  dan  metode  regresi panel yang mempelajari pengaruh antara pengeluaran
Variabel Kontrol Indeks Pembang unan Manusia Kesehatan Infrastruktur Pendidikan Pertumbuhan Penduduk
Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitan
Sumber: Penulis, 2014

## Syivai Aviyati, Susilo
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (jalan) serta pertumbuhan penduduk dengan pembangunan manu- sia selama periode 2007–2012 di 38 Kabupaten/Kota Jawa  Timur,  maka  model  untuk persamaan  diatas dapat diformulasikan:
Y it =  +  1 X 1it +  2 X 2it +  3 X 3it +  4 X 4it +  it Di mana Y it adalah  IPM  kabupaten/kota  ke i tahun ke t, X 1 adalah  Pengeluaran  Pemerintah  di  bidang pendidikan kabupaten/kota ke i tahun ke t, X 2 adalah Pengeluaran  Pemerintah  di  bidang  kesehatan  kabu- paten/kota  ke i tahun  ke t, X 3 adalah  Pengeluaran Pemerintah di bidang infrastruktur kabupaten/kota ke i tahun ke t, X 4 adalah Pertumbuhan Penduduk kabu- paten/kota ke i tahun ke t sebagai variable kontrol ,  adalah koefisien intersep,  j adalah koefisien slope,  it adalah error dengan E(  it ) = 0, E(  it 2 ) =  2 , E(  it ,  jt ) = 0 untuk i  j, di mana i = 1, 2, …, N dan j = 1, 2, …, Kserta t = 1, 2, …, T
Perlu  dicatat  bahwa  data  pada  indeks  pemba- ngunan manusia dan pertumbuhan penduduk diper- oleh dari Badan Pusat Statistik. Sedangkan data pe- ngeluaran  pemerintah  diperoleh  dari  Departemen Keuangan dan BPK RI. Dalam penelitian ini ditam- bahkan  pertumbuhan  penduduk  sebagai  variabel kontrol, sebab Jawa Timur merupakan propinsi terba- nyak penduduknya nomor tiga setelah Jawa Barat.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan  hasil  uji  Hausman  model  panel terbaik  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah model fixed  effects. Dalam  model  ini,  semua  koe- fisien estimasi secara statistik signifikan pada tingkat 5%, hasilnya dua variabel utama secara statistik ber- pengaruh signifikan serta satu variabel utama dan satu variabel kontrol secara statistik berpengaruh tidak sig- nifikan. Hasil tes ini ditunjukkan pada Tabel 1.
Secara umum, model ini cukup baik digunakan, hal ini tercermin dari nilai R-square yang mencapai 0,981. Nilai R-square ini menjelaskan bahwa variasi dari keempat variabel bebas yang digunakan dalam model, yaitu variabel X 1 ,X 2 ,X 3 , dan X 4 , mempunyai pengaruh yang kuat sebesar 98,1% terhadap variabel terikat  yaitu  indeks  pembangunan  manusia  (IPM). Nilai koefisien determinasi dari variabel model yang terbentuk adalah 0.981. Sedangkan 1,9% keragaman IPM  Kabupaten/Kota  Jawa  Timur  dijelaskan  oleh variabel lain di luar model.
Perhitungan  menunjukkan  bahwa  pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh posi- tif dan signifikan (+0,106) paling kuat terhadap indeks pembangunan manusia daripada pengeluaran peme- rintah bidang kesehatan (+0,061).

## Pembahasan

## Pengaruh Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan  terhadap  IPM
Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendi- dikan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap IPM  di  Jawa  Timur  dengan  koefisien  sebesar (+0,106). Hasil penelitian ini memperkuat temuan dari Fattah (2012); Gupta, et al. (1998), Craigwel (2012), Guisan  (2010)  yang  mengatakan  bahwa  investasi publik sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas modal manusia yang akan meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.
Besarnya perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur terhadap pendidikan bisa dilihat dari makin  besarnya  anggaran  yang  dikeluarkan  peme- rintah dan terus berupaya agar amanah konstitusi yaitu anggaran untuk pendidikan minimal 20% dapat tereali- sasi secara baik (UU No 20 Tahun 2003). Juga dari makin banyaknya realisasi program-program pendi- dikan seperti pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar
Tabel 1. Hasil Pemodelan dengan Fixed Effect Model
Varia bel Koefisien β t h itu ng Signifikansi (p-value) Keterangan Konstanta 65,429 133,063 <0,001 Signifikan PENDIDIKAN (X 1 ) 0 ,106 12,384 <0,001 Signifikan KESEHATAN (X 2 ) 0 ,061 2 ,708 0,007 Signifikan INFRASTRUKTUR (X 3 ) 0 ,020 0 ,617 0,538 Tidak Signifikan PP  (X 4 ) 0 ,119 0 ,631 0,529 Tidak Signifikan R square = 0,981 Adjusted R Square = 0 ,977 Jumlah Kuadrat Galat = 9 8,528
dan  Sekolah  Menengah  Pertama.  Komitmen  peme- rintah dalam meningkatkan kualitas manusia dituang- kan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 dan dalam Ren- cana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Pro- vinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014. Melalui program dan  kegiatan  yang  didasarkan  pada  RPJPD  dan RPJMD propinsi tersebut setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur wajib menindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dengan biaya yang serendah-rendahnya atau tanpa memungut biaya.

## Pengaruh  Variabel  Pengeluaran  Pemerintah Bidang  Kesehatan  terhadap  IPM
Variabel  pengeluaran  pemerintah  bidang  kese- hatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di  Jawa  Timur  dengan  koefisien  sebesar  (+0,061). Hasil penelitian ini memperkuat penelitian dari Rajkumar (2008), Khausal (2013),dan Kim (2013), menunjukkan bahwa peningkatan dari pengeluaran kesehatan seca- ra signifikan menurunkan angka  kematian bayi dan meningkatkan harapan hidup, dan dapat mengendali- kan kondisi sosial-ekonomi di negara-negara tertentu. Razmi (2012) menemukan bahwa peningkatan kese- hatan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Keseriusan pemerintah daerah terhadap masalah kesehatan didaerahnya terlihat dalam seberapa besar mengalokasikan  anggaran  kesehatan.  Rata-rata  pe- ngeluaran  pemerintah  bidang  kesehatan  di  Kabu- paten/Kota Jawa Timur telah  mengalokasikan lebih dari 10 persen dari total APBD, kecuali tahun 2007 hanya  sebesar  8,95%.  Pelayanan  kesehatan  gratis yang  diberikan  pemerintah  daerah  di  Jawa  Timur melalui Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) dalam mendukung program pemerintah pusat yaitu Jaminan Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas)  sejak  tahun 2005 dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang baru dilaksanakan tahun 2011. Jumlah fasilitas kesehatan di Jawa Timur pada tahun 2008 meningkat dibanding tahun 2007. Pada 2008 tercatat terdapat 223 rumah sakit umum; 938 puskesmas; 2.280 puskesmas pem- bantu; 1.175 puskesmas keliling; 5.425 Pondok Bersa- lin  Desa  (polindes);  dan  44.636  Pos  Pelayanan Terpadu (posyandu). Rasio jumlah puskesmas terha- dap penduduk sebesar 1:39.677 jiwa.Rata-rata setiap puskesmas  memiliki  1–2  puskesmas  pembantu (RPJMD Jatim 2009–2014).

## Pengaruh  Variabel  Pengeluaran  Pemerintah Bidang  Infrastruktur  terhadap  IPM
Variabel  pengeluaran  pemerintah  bidang  infra- struktur jalan berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM di Jawa Timur.Hasil  penelitian ini mendukung temuan  Badrudin  (2011),  yang  mengatakan  bahwa infrastruktur yang diproksi dengan transportasi darat di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY)  tidak  berpe- ngaruh tehadap IPM karena masyarakat DIY mem- punyai budaya sense of education yang tinggi.
Meskipun Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang  memiliki  jalan  kabupaten/kota  terpanjang  di Indonesia, namun ketersediaan infrastruktur di Jawa Timur masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dise- babkan oleh kecilnya investasi pemerintah daerah da- lam infrastruktur masih dibawah 1 persen dari PDRB Jawa  Timur. World  Bank (2011)  memperkirakan bahwa  Indonesia  membutuhkan  investasi  sekitar  5 persen  dari  PDB  setiap  tahun  dalam  sektor  infra- struktur publik, yang sebagian besar di tingkat lokal, untuk mempertahankan sasaran pertumbuhan ekono- mi jangka menengah sebesar 6%. Tren pertumbuhan belanja  infrastruktur  Jawa  Timur  (Provinsi,  Kabu- paten/Kota, Pusat) tidak dapat mengimbangi pertum- buhan PDRB Jawa Timur. Secara rata-rata, belanja infrastruktur di Jawa Timur hanya sekitar 0,7% dari PDRBnya. Rendahnya investasi di bidang infrastruktur akan  berdampak  pada  rendahnya  daya  saing  dan proses produksi negara tertentu yang berdampak pada terciptanya  ketidakadilan  dalam  distribusi  sosial (gambar 4).

## Pengaruh  Variabel  Kontrol  Pertumbuhan Penduduk  terhadap  IPM
Variabel  kontrol  pertumbuhan  penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM di Jawa Timur.Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan penelitian  Hamzah et  al (2012), Ahmad et  al (2012) dan Haghhenas et al (2007) yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh signifikan, namun memiliki arah yang negatif. Jumlah penduduk yang  besar,  distribusi  penduduk  yang  tidak  merata dengan kualitas rendah, membuat penduduk menjadi beban  bagi  pembangunan  dan  akan  menurunkan IPM.
Jumlah penduduk  Jawa Timur  tergolong besar, menduduki rangking ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat. Jika kita lihat kondisi penduduk Jawa Timur dari komposisi umur sejak tahun 2007-2012 jumlah
penduduk pada kelompok usia produktif (umur 15– 64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk kelompok usia non-produktif (umur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas), hal ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional terutama pada sektor eko- nomi, jika disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara maksimal melalui pendi- dikan, pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

## KESIMPULAN  DAN  SARAN

## Kesimpulan
Dari hasil analisis penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap indeks pem- bangunan manusia di Jawa Timur tahun 2007–2012 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan selama periode 2007– 2012 telah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan
Gambar 4. Investasi Pemerintah Daerah dalam Infrastruktur Tahun 2007–2012 Sumber: DJPK, 2007-2012 (data diolah)
Gambar 5. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur di Jawa Timur Tahun 2007–2012 Sumber: BPS Provinsi Jatim, 2010–2012 (data diolah)
0 20 40 60 80 100 120 2007 2008 2009
2010 2011 2012 0-14 15-64 65+ Angka Ketergantungan (%)
Menurut penelitian terbaru Gupta, et al. (2011) menemukan bahwa rasio ketergantungan yang rendah (seperti penurunan kesuburan)  menciptakan kesem- patan untuk meningkatkan produktivitas, tabungan dan investasi  dalam  pertumbuhan  di  masa  depan.  Hasil penelitian menemukan bahwa kesuburan yang lebih rendah dikaitkan dengan kesehatan anak dan capaian pendidikan yang lebih baik, dan partisipasi angkatan kerja yang lebih besar bagi perempuan.
terhadap IPM. Hasil ini sesuai dengan teori yang me- ngatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pen- didikan  akan  meningkatkan  kualitas  sumberdaya manusia. Ada dua  hal yang  dapat menjelaskan  dari hasil  tersebut,  yaitu:  (i)  realisasi  anggaran  bidang pendidikan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  telah sesuai dengan amanah konstitusi yaitu anggaran untuk pendidikan minimal 20% dapat terealisasi secara baik; dan (ii) meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dan  angka  melek  huruf  sebagai  indikator  indeks
pendidikan.  (2)  Begitu  juga  dengan  pengeluaran pemerintah bidang kesehatan selama periode 2007– 2012 juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap  IPM.  Meningkatnya  realisasi  anggaran bidang kesehatan seiring dengan peningkatan angka harapan  hidup  yang  memberikan  pengaruh  besar terhadap IPM. (3) Hasil yang berbeda didapat pada pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur yang diproxy jalan. Hasilnya menunjukkan pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh tren investasi pemerintah dalam infrastruktur, belum mampu mengimbangi pertumbuhan PDRB Jawa Timur. (4)  Sedangkan  pengaruh  pertumbuhan  penduduk sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini menun- jukkan pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Tidak signifikan ini disebabkan oleh komposisi pendu- duk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non produktif  yang  menyebabkan  rasio  ketergantungan rendah.

## Saran
Dalam rangka meningkatkan IPM Jawa Timur, perlu dilakukan pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang secara spesifik dilakukan dengan dua mekanisme: (1) Pengeluaran pemerintah bidang pen- didikan  dapat  lebih  difokuskan  pada  peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan terutama pada jenjang SMP  dan SMA  mengingat APS  SD hampir mencapai 100%, selain itu dana Bantuan operasional sekolah  (BOS)  dan  Bantuan  siswa  miskin  (BSM) perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pendidikan gratis pada program WAJAR 9 tahun dan selanjutnnya 12 tahun, serta program peningkatan mutu untuk mening- katkan  kapasitas  pegawai  dan  tenaga  pendidik.  (2) Sedangkan di bidang kesehatan lebih difokuskan pada program pemberian kesehatan gratis bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin serta program promosi kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan ker- jasama antara tenaga medis professional dan tenaga medis lokal tradisional mengingat sebagian penduduk Jawa Timur lebih percaya terhadap tenaga medis lokal tradisional. (3) Untuk mendukung program-program tersebut di atas pemerintah diharapkan dapat melibat- kan LSM atau lembaga sosial untuk bersama-sama meningkatkan pola pikir dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan.
Dalam  mengatasi  keterbatasan  dana  dan pemerataan  ketersediaan  infrastruktur  khususnya jalan,  maka  dibutuhkan  sumber-sumber  pendanaan lain,  seperti  menggunakan  skema Public  Private
Partnership (PPP) di mana Skema ini mengacu pada Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  yang menerbitkan  kebijakan  terkait Viability  Gap  Fund melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  223/ PMK/011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kela- yakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Kebijakan fiskal ini dituju- kan  untuk:  (i)  meningkatkan  kelayakan  finansial Proyek Kerja Sama sehingga menimbulkan minat dan partisipasi  Badan  Usaha  pada  Proyek  Kerja  Sama; (ii) meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama  dan  pengadaan  Badan  Usaha  pada  Proyek Kerja Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (iii) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat , sesuai Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan  Presiden  Nomor  67  Tahun  2005  tentang Kerjasama  Pemerintah dengan  Badan Usaha  dalam Penyediaan  Infrastruktur.

## DAFTAR  RUJUKAN
Ahmad, N.,  Luqman, M., Hayat, F.,  Muhammad, A.A. 2012. The  Impact  of  Trade  Liberalization  Population Growth and Income Inequality on Poverty: A Case Study of Pakistan , volume 5.
Backman, G., Hunt, P., Khosla, R., et al. 2008. Health Sys- tems and The Right To Health: an Assessment of 194 Countries , The Lancet, 372, pp. 2047–2085. Badan Pusat Statistik  (BPS). 2010. Jawa Timur  Dalam Angka. Diakses  dari  http://jatim.bps.go.id  pada tanggal 23 Januari 2014.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. Jawa Timur Dalam Angka.
Diakses dari http://jatim.bps.go.id pada tanggal 23 Januari 2014.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. Jawa Timur Dalam Angka. Diakses dari http://jatim.bps.go.id pada tanggal 23 Januari 2014.
Badrudin,  R.  2011.  Pengaruh  Pendapatan  dan  Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Propinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Buletin  Ekonomi Jurnal  Manajemen,  Akuntansi,  dan  Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No.1.
Baltagi, B.H. 2005. Econometrics Analysis of Data Panel , 3rd edition, John Wiley & Sons Ltd., Chicester, En- gland.
Fattah, S., Muji, A. 2012. Local Government Expenditure Allocation  toward  Human  Development  Index  at Jeneponto  Regency,  South  Sulawesi,  Indonesia , IOSR  Journal  of  Humanities  And  Social  Science (JHSS) Volume 5, Issue 6 (Nov. - Dec.), PP 40–50.
Gupta, S., Clements, Benedict, and Tiongson, Erwin. 1998 Public Spending on Human Development . Finance & Development.
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). 2007– 2012. Data Keuangan Daerah. Diakses dari http://djpk. depkeu.go.id pada tanggal 23 Januari 2014.
Gupta, S., Clements, B., and Inchauste, G. (Eds). 2004 . Help- ing Countries Develop: The Role of Fiscal Policy. International Monetary Fund, Washington, DC.
Gupta, D., Monica, B., John, Cleland, J. 2011. Population, Poverty, and Sustainable Development. A Review of the Evidence , Policy Research Working Paper 5719. Guisan, M.C. 2009. Indicators of Social Well-Being, Edu- cation and Genre Equality and World Development: Analysis of 132 Countries. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol. 6–2, pp.5–24.
Guisan, M.C. 2010. Health Expenditure, Education, Go- vernment Effectiveness and Quality of Life in Africa and Asia. Regional and Sectoral Economic Studies Vol. 10-1.
Haghshenas, M., Nader, S., Arezo, Sahel, T., & Salehi, N. 2007. Population Dynamics and  Human Develop- ment Indices in Selected African Countries: Trends and Levels . Population Studies and Research Center for Asia and the Pacific Tehran, IRAN.
Hamzah, Z., Muhammad, R., Renny, S., Eleonora. 2012. Human Development Quality And Its Problems In Indonesia. OIDA International Journal of Sustain- able Development 05:07.
Kim, K.T., Lane, R., Shannon. 2013. Government Health Expenditure and Public Health Outcomes: A Compara- tive Study among 17 Countries and Implications for US  Health  Care  Reform, American  International Journal of Contemporary Research. Vol. 3 No. 9. Kaushal, K., Kaushalendra, R., F. Ram, Faujdar, Abhishek,
S., Abhishek. 2013. Public Spending on Health and Childhood Mortality in India , MPRA Paper No 48680. Kusharjanto, H., Kim, D. 2011. Infrastructure and Human Development: The Case of Java, Indonesia, Journal of the Asia Pacific Economy, Vol. 16, No. 1
Mangkoesoebroto, G. 2012. Ekonomi Publik , Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE. Prud’homme, R . 2004. Infrastruktur and Development ,
Paper prepared for the ABCDE (Annual Bank Confer- ence on Development Economics), Washington.
Razmi, J., Mohammad . 2012. Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology.
Ranis, G., and Stewart, F. 2010. Success and Failure in Hu- man Development, 1970-2007, UNDP Human Deve- lopment Reports Research Paper July.
Rajkumar, S., Andrew. Swaroop, V. 2008. Public Spending and Outcomes:  Does Governance  Matter? Journal of Development Economics 86.
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009–2014.
Saraswati, E. 2012. Public Spending Education and Inequal- ity: A Case Study in Indonesia, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 2, No. 5.
Sukirno, S. 2004. Makroekonomi, Teori Pengantar , Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo.
Todaro, M., Smith, C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan Jilid 1, Penerbit Erlangga.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UNDP, 1990. Human Development Report 1990 . New York: UNDP.
Widodo, A., Waridin, dan Maria, K., Johanna. 2011. Analisis Pen garuh  Pen geluaran  Pemerintah  di  Sektor Pendidikan  dan  Kesehatan  terhadap  Pengentasan Kemiskinan  melalui  Peningkatan  Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1.
World  Bank.  2011. Ringkasan  Eksekutif  Analisa Pengeluaran Pubik Jawa Timur 2011.