Mariam Darus Badrulzaman mengutip tu- lisan Pitlo bahwa seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Heraclitus telah mengungkap- kan sebuah pernyataan yang penting artinya di dalam kehidupan manusia yang berbunyi: ‘pantarei‘ , yaitu segala sesuatu berubah atau ‘all  things  flow’. 1 Sejalan  dengan  pemikiran ‘pantarei’ maka  dapatlah  dipahami  sebagai tanda  kehidupan  suatu  masyarakat  adalah kenyataan yang tak dapat diingkari adanya suatu perubahan.
Masyarakat  bergerak  ke  arah  perubah- an,  termasuk  hukum  yang  inheren  dalam
1 Mariam  Darus  Badrulzaman, Perjanjian  Baku  (Stan- dard): Perkembangannya Di Indonesia dalam Kumpulan Pi- dato-Pidato Pengukuhan (Bandung: Alumni, 1981)..., 2.
kehidupan  masyarakat.  Salah  satu  fungsi hukum adalah mengabdi dan menjaga per- gerakan yang ada pada masyarakat menuju ke arah perubahan sehingga dapat berjalan tertib dan berkeadilan. Oleh karena itu un- tuk  memenuhi  kepentingan-kepentingan masyarakat  yang  menuju  ke  arah  perubah- an (transisi) maka tidak dapat dihindari ke- butuhan  akan  pembaharuan  hukum  yang diupayakan  dapat  mengakomodasi  kepen- tingan–kepentingan  yang  ada  dan  baru  di masyarakat.
Sebagaimana halnya dengan adanya per- gerakan  perubahan  masyarakat-masyarakat di  dunia  atau  negara-negara  yang  sedang berkembang  lainnya,  maka  Indonesia  juga

## RELEVANSI SISTEM CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN BAKU DI INDONESIA

## Ernu Widodo
Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya E-mail: erwidos3@yahoo.com

## Abstrak
Legislation and court decisions have limited the power of the freedom principle of contract en- forcement. In the business world, it has been imposed the restrictions on the principle of free- dom of contract through a standard agreement (standard contract). In the practice realm, this restriction do not preclude the parties to fulfill their legal interests through definite agreement. This kind of agreement has been growing to meet legal needs of society despite its substantial and procedural material has not fulfilled the principle of freedom of contract. This assessment system is to show the relevance of the Civil Law and Common Law in the development of stan- dard contract arrangement.
Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan telah membatasi daya berlakunya asas kebebasan berkontrak. Di dalam dunia bisnis, telah diberlakukan pembatasan pula atas asas kebebasan berkontrak melalui perjanjian baku (standard contract). Di dalam prakteknya, pembatasan tersebut tidak menghalangi para pihak untuk memenuhi kepentingan hukumnya melalui perjanjian baku. Perjanjian baku semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan hu- kum masyarakat meskipun perjanjian baku baik secara substansiil maupun prosedural belum memenuhi sepenuhnya berlakunya asas kebebasan berkontrak. Pengkajian ini hendak menun- jukkan relevansi sistem Civil Law dan Common Law dalam pengembangan pengaturan per- janjian baku.
Kata Kunci : Civil law system, Common Law system, Hukum Perjanjian baku.
Ernu Widodo Relevansi Sistem Civil Law dan Common Law.....     |  121 mengalami suatu proses pergerakan menu- ju ke arah perubahan (transisi). Dalam hal ini proses  transisional  meliputi  aneka  macam kehidupan di masyarakat, diantaranya ada- lah bidang hukum. Salah satu aspek bidang hukum  yang  memasuki  proses  transisio- nal adalah dari sistem hukum tidak tertulis menuju sistem hukum tertulis.
Pergeseran  dari  hukum  tidak  tertu- lis  menuju  hukum  tertulis  (hukum  perun- dang-undangan)  menurut  Soetandjo  Wig- njosoebroto yang mengutip pendapat Niklas Luhman,  bahwa  positivisasi  hukum  selalu memperoleh  prioritas  utama  dalam  setiap upaya  pembangunan  hukum  di  negara-ne- gara yang tengah tumbuh berkembang dan menghendaki  kesatuan  dan  atau  penyatu- an, tak cuma yang menuju ke nation state me- lainkan  juga  yang  dulu  menuju  ke colonial state .  Positivisasi  hukum  selalu  berhakikat sebagai proses nasionalisasi dan etatisasi hu- kum  dalam  rangka  menyempurnakan  ke- mampuan  negara  dan  pemerintah  (sebagai pengemban  kekuasaan  negara)  untuk  me- monopoli kontrol sosial yang formal melalui pemberlakuan atau pendayagunaan hukum positif (notabene adalah hukum perundang- undangan). 2 Salah satu bidang hukum yang mengala- mi masa transisional tersebut adalah bidang hukum perdata. Bidang hukum perdata ini adalah  hukum  perdata  tertulis  sebagaima- na tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta segenap peraturan- peraturan  khusus  (yang  berwujud  undang- undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri  dan  lain-lain)  yang  ada  yang  meli- puti semua aspek-aspek hukum perdata, se- bagaimana  tumbuh  dan  berkembang,  sam- pai perkembangannya terbaru sesuai dengan perkembangan  kebutuhan  masyarakat  dan modernisasi  hukum  pada  umumnya  ser- ta  menunjang  perkembangan  ekonomi  dan pembangunan pada khususnya. Hal demiki- an  itu  berarti  pengertian  hukum  perdata
2 Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum  Nasional:  Suatu  Kajian  Dinamika  Sosial  Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)..., h 13.
tidak  hanya  identik  dengan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata), melainkan lebih luas sebab di dalamnya ter- cakup semua peraturan-peraturan baru, pe- raturan-peraturan  modern  yang  berubah dan  berkembang  sebagaimana  tercantum dalam perundang-undangan negara Repub- lik Indonesia yang tumbuh dan berkembang pada  masa  kemerdekaan  dan  dikenal  da- lam prak tek perbankan, perkreditan, jaminan, pe rin dustrian,  penanaman  modal,  perjanjian pemborongan  dan  lain-lain.  Di  dalam  prak- teknya berbagai transaksi hukum yang sejalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sering menggunakan perjanjian baku (standar).
Sejak  beberapa  puluh  tahun  terakhir  ini berkenaan  dengan  asas  kebebasan  berkon- trak telah mendapat pembatasan baik yang berasal dari negara berupa peraturan perun- dang-undangan  dan  putusan  pengadilan maupun pembatasan dengan diberlakukan- nya  perjanjian-perjanjian  baku  dalam  du- nia  bisnis.  Demikian  kuatnya  pembatasan ter hadap  asas  kebebasan  berkontrak  seba- gai  akibat  digunakannya  perjanjian-perjan- jian baku dalam dunia bisnis oleh salah sa tu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebe ba- san  yang  tinggal  hanyalah  berupa  pilihan an tara  menolak  atau  menerima  ( take  it  or leave  it )  syarat-syarat  perjanjian  baku  yang disodor kan kepadanya. 3
Dalam kaitannya dengan arus perubahan masyarakat baik dari kondisi internal mau- pun kondisi eksternal maka sangat diperlu- kan  suatu  pengkajian  yang  mendalam  ten- tang  aspek-aspek  hukum  perjanjian incasu perjanjian baku (standar) yang meliputi asas- asas,  konsepsi-konsepsi,  teori-teori,  aturan- aturan  hukum  termasuk  kebiasaan  yang da pat  dijadikan  landasan  hukum  perjanji- an  Indonesia  sehingga  bisa  diharapkan  da- pat menyelesaikan masalah-masalah hukum ba gi  masyarakat  Indonesia  khususnya  ser- ta masalah yang menyangkut kondisi transi- sional maupun pengaruh globalisasi.
Beranjak dari latar belakang permasalahan
3 Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Per- lindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjan- jian  Kredit  Bank  di  Indonesia (Jakarta:  Institut  Bankir Indonesia, 1997)..., h 65.
122  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 120-128
di atas maka dapat ditarik suatu permasalah- an bagaimana relevansi sistem Civil Law dan Common  Law dalam  perkembangan  hukum perjanjian incasu pengembangan  asas-asas, konsepsi-konsepsi,  dan  pengaturan  hukum perjanjian baku (standar) di Indonesia.
Klasifikasi Kelompok Hukum yang Berlaku di Dunia
Menurut  Hardiyan  Rusli,  untuk  meng- kaji  hukum  perjanjian incasu perjanjian baku  (standar),  kiranya  perlu  mengungkap pendapat Rene David dan John E.C.Brierly, yaitu  adanya  klasifikasi  empat  kelompok Hukum Romano-Germanic (civil law), Socialist Law, Common Law, dan other conception of Law . Adapun  sebagai  landasan  dalam  kajian  ini hanya dua kelompok hukum yang dominan, yaitu Civil Law dan Common Law atau Anglo American Law . 4 Wilayah Civil Law yang pen- ting adalah Eropa daratan dan Amerika latin dan juga meliputi Indonesia berdasarkan tra- disi dan sejarah. Landasan bersama kelom- pok ini adalah diterimanya hukum Romawi ( reception of the Roman Law ). Berkembangnya sistem hukum Romawi Jerman adalah berkat usaha dari Napoleon Bonaparte yang beru- saha menyusun Code Civil atau Code Napoleon dengan bersumber hukum Romawi. Sistem hukum ini pertama kali berkembang dalam hukum perdatanya atau Civil Law .
Berikutnya  yang  termasuk  kelompok Ang lo  Amerika  adalah  Inggris,  Irlandia, Australia,  Selandia  Baru,  Canada  (kecuali Quebec), dan Amerika Serikat (kecuali Lou- siana). Sistem Common Law bersumber dari hukum  Inggris  yang  berkembang  dari  ke- tentuan atau hukum yang ditetapkan hakim dalam keputusan-keputusannya ( judge made law ). Perkataan Common Law ini berasal dari ‘comune, ley’, yang berarti adalah suatu adat kebiasaan ( custom ) yang bersifat umum bu- kan hanya adat kebiasaan setempat/lokal.
Menurut Hardiyan Rusli dengan mengu- tip  pandangan  Rene  David  dan  John  E.C. Brierly  bahwa  pada  abad  kesebelas  dapat dikatakan bahwa adat kebiasaan yang bersi-
4 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Com- mon Law ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).., h15
fat umum belum terbentuk sehingga penga- dilan dari orang-orang yang bebas ( freeman ) disebut ‘County’ atau ‘Hundred Courts’ hanya menerapkan  adat  kebiasaan  setempat  yang berbeda-beda.  Oleh  karena  itu  di  negara- negara dengan sistem Common Law terdapat ketidakpastian hukum dan untuk menghin- dari hal tersebut, maka mulai abad ke sem- bilan belas berpegang pada asas hukum ‘the rule  of  precedent’ ,  yaitu  keputusan–keputu- san hakim yang sudah harus menjadi pegan- gan atau keputusan hakim itu harus mengi- kuti keputusan hakim sebelumnya. The rule of precedent sering disebut juga sebagai dok- trin ‘stare decisis’ yang berarti sebagai to stand by (previous) decisions (berpegang/berpatokan pada putusan-putusan sebelumnya). 5
Relevansi Civil Law dan Common Law dalam Perkembangan Hukum di Indonesia
Dalam mengkaji dan menelusuri relevansi sistem Common Law dan Civil Law dalam per- janjian baku di Indonesia maka perlu dipa- hami lebih dahulu keberadaan hukum di In- donesia, khususnya hukum perjanjian masih dianggap dibawah pengaruh hukum Roma- no-Germanic ( Civil  Law )  berdasarkan  tradisi dan  sejarah.  Menurut  Ifdhal  Kasim,  bahwa masuknya arus utama aliran pemikiran hu- kum ini ke bumi Indonesia, selain memang karena  dampak  dari  kolonisasi  pemerintah Hindia  Belanda,  juga  tidak  dapat  dilepas- kan  dari  peranan  kaum academic  jurist Be- landa  yang  mengawali  tonggak  pengajaran dan  kajian  hukum  di  sini.  Sebagai  negara yang meneruskan tradisi Civil Law , perkem- bangan  hukum  sangat  ditentukan  oleh aca- demic jurist karena ia memiliki kewenangan akademik dan profesional dalam menginter- pretasi hukum. Hal ini membedakan dengan negara yang di bawah tradisi Common Law , dimana  perkembangan  hukumnya  ditentu- kan  oleh  kaum  profesional  lawyers,  seperti hakim dan pengacara sehingga memungkin- kan  lahirnya  berbagai  aliran  pemikiran  da- lam  memahami  hukum  di  luar  aliran  pe- mikiran yang dominan. 6
5 Hardiyan Rusli, Hukum Perjanjian …, 16 6 Ifdhal Kasim, Membebaskan Hukum dalam Wacana ( Yo- gyakarta: Insist Press, 2000)..., h 4
Ernu Widodo Relevansi Sistem Civil Law dan Common Law.....     |  123 Common Law yang lahir dan berkembang dalam keadaan khusus baik berdasarkan se- jarah maupun kebudayaan Inggris dan nega- ra-negara  yang  terkait  dengannya,  pada awalnya belum berpengaruh dan tidak ses- uai terhadap keberadaan hukum di Indone- sia.  Di  dalam  perkembangannya  pengaruh Common Law makin terasa di Indonesia kare- na semenjak komunitas hukum berinteraksi dengan kekuatan ekonomi internasional dan tidak dapat diingkari bahwa bahasa Ing gris menjadi  bahasa  pergaulan  dunia  yang  uta- ma.  Adapun  pengaruh Common  Law yang bersifat  mendunia  adalah  penggunaan  isti- lah-istilah Common Law dalam perjanjian bis- nis internasional, seperti halnya mortgage , in consideration  of , liquidated  damages ,  dan  lain- lain. 7

## Metode Penelitian
Sudut pandang pengkajian permasalahan pengaturan  hukum  perjanjian  baku  adalah bertolak  dari  sudut  normatif,  yakni  untuk mengetahui  dan  memaparkan  perkemban- gan  (dinamika)  internal  hukum.  Istilah  pe- nelitian  hukum  normatif  menurut  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum  kepustakaan,  yang  bisa  disejajar- kan dengan istilah legal research atau legal re- search instruction. 8 Bertolak dari pemahaman penelitian  hukum  normatif  di  atas,  maka pendekatan terhadap permasalahan tersebut dilakukan melalui conceptual approach, statute approach dan comparative approach . 9
Dalam  rangka  pengumpulan  bahan  hu- kum untuk penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: Penelusuran terha- dap  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan pengaturan hukum perjan- jian baku di Indonesia. Bahan-bahan hukum
7 Djasadin Saragih, Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law dalam Hukum Kontrak di In- donesia ( Jakarta: ELIPS, 1998)..., h 2.
8 Soerjono Soekanto,& Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. (Jakarta:  Rajawali Press)..., h 27.
9 Philipus  Mandiri  Hadjon,  Pengkajian  Ilmu  Hukum dalam Pelatihan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif , Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlanggga Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 11- 12 Juni 1997.
yang berasal dari peraturan perundang-un- dangan  tersebut  merupakan  bahan  hukum primer yang diharapkan dapat mencermin- kan pengaturan hukum perjanjian baku yang berlaku bagi para pelaku bisnis. Berikutnya, penelusuran  bahan  hukum  sekunder  mela- lui bahan kepustakaan (buku-buku, karang- an-karangan  ilmiah,  pendapat  para  ahli) yang  membahas  masalah  pengaturan  hu- kum perjanjian baku yang digunakan seba- gai pelengkap untuk memberikan gambaran sebenarnya maupun penafsiran terhadap ke- tentuan hukum perjanjian baku.
Langkah penelitian ini dilakukan dengan menganalisis isi dan struktur hukum untuk menghasilkan  pengaturan  yang  sebenarnya tentang perjanjian baku di Indonesia. Anali- sis hukum merupakan sistem terbuka, yang berarti bahwa aturan hukum harus dipikir- kan dalam suatu hubungan dari norma hu- kum  yang  bertumpu  atas  asas  dan  konsep hukum. Dalam langkah kajian ini digunakan penafsiran hukum yang meliputi :
Penafsiran  historis,  yaitu  penafsiran  atas risalah proses pembuatan peraturan-perun- dangan;
Penafsiran  teleologis,  yaitu  penafsiran tentang  latar  belakang  tujuan  diterbitkan- nya  peraturan-perundangan  tersebut  apak- ah masih sesuai dengan keadaan yang dih- adapi;
Penafsiran  gramatikal,  yaitu  penafsiran sesuai  makna  kata  yang  digunakan  dalam ketentuan hukum. 10
Hasil dan Pembahasan Praktik Hukum di Indonesia: Perjanjian Baku di bawah Pengaruh Sistem Civil Law dan Common Law
Sebelum mengkaji perkembangan perjan- jian  baku  di  Indonesia  maka  perlu  dipaha- mi lebih dulu bahwa secara tradisional suatu perjanjian  terjadi  berlandaskan  asas  kebe- basan  berkontrak  diantara  dua  pihak  yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan
10 P.M. Marzuki, Penelitian Hukum . Dalam Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif , Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universi- tas Airlanggga Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 11-12 Juni 1997.
124  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 120-128
kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan  yang  diperlukan  bagi  terjadi- nya  perjanjian  itu  melalui  proses  negosiasi di  antara  mereka.  Namun  pada  perkemba- ngannya ada kecenderungan makin memper- lihatkan  bahwa  banyak  perjanjian  didalam transaksi  bisnis  yang  terjadi  bukan  melalui proses  negosiasi  yang  seimbang  di  antara para  pihak,  tetapi  perjanjian  itu  terjadi  de- ngan cara di pihak yang satu telah menyiap- kan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudi- an disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan  sama  sekali  kepada  pihak  lain- nya untuk melakukan negosiasi atau syarat- syarat yang disodorkan.
Mariam  Darus  Badrulzaman  menyata- kan  bahwa  pada  asasnya  bentuk  perjanjian itu bebas. Perjanjian tidak terikat pada ben- tuk tertentu dapat lisan atau tertulis. Di da- lam  praktek  perjanjian  ini  tumbuh  sebagai perjanjian  dalam  bentuk  tertulis. 11 Perbua- tan  hukum  sejenis  yang  selalu  terjadi  ber- ulang-ulang  dan  teratur  yang  melibatkan ba nyak orang, menimbulkan kebutuhan un- tuk  mempersiapkan  isi  perjanjian  itu  ter- lebih dahulu dan kemudian dibakukan dan seterus nya  dicetak  dalam  jumlah  yang  ba- nyak sehing ga memudahkan penyediaan se- tiap saat jika masyarakat membutuhkannya. Perjanjian yang demikian ini menurut Sutan Remi  Syahdeni  dinamakan  perjanjian  stan- dar, perjanjian baku atau perjanjian adhesi. 12 Penggunaan perjanjian baku dalam ke hi- dupan bermasyarakat dan khususnya di ka- langan  dunia  bisnis  sudah  lazim.  Namun peng gunaan perjanjian baku ini bukan tanpa meng hadapi masalah-masalah hukum yang men dapat  sorotan  para  ahli  hukum,  yaitu seperti  antara  lain  dikemukakan  oleh  P.S. Ati yah  dalam  Sutan  Remy  Syahdeni: ‘By mid-century  these  standard-form  contracts  had be come one of the mayor problems of the law of con tract’ . Beranjak dari pemahaman ini maka dapat  dikemukakan  masalah-masalah  yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian baku
11 Mariam Darus Badrulzaman , Perjanjian Baku ..., h 51 12 Sutan Remi Syahdeni, Kebebasan Berkontrak ..., h 66
adalah yang pertama berkenaan dengan ke- ab sahan dari perjanjian baku itu dan yang ke- dua sehubungan dengan pemuatan klausul- klausul  atau  ketentuan-ketentuan  yang se ca ra tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. 13
Perihal Persyaratan Tertulis ( Statue of Frauds )
Dalam  praktek  hukum  di  Indonesia  su- dah  berlaku  aturan-aturan  tersendiri  untuk perjanjian-perjanjian khusus yang dimuat di dalam BabV- Bab XVIII Buku III Kitab Un- dang-Undang Hukum Perdata (yang diang- gap  dibawah  pengaruh  Hukum  Romawi) yang  bersifat  sebagai  pelengkap,  sehingga pada  dasarnya  dapat  disimpangi  oleh  para pihak.  Hal  ini  berarti  terbukanya  kesempa- tan  yang  begitu  luas  untuk  membuat  per- janjian berdasarkan asas kebebasan berkon- trak yang tersurat dalam pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Hal  ini sa ngat  berbeda  dengan  pengaruh  hukum Anglo  Amerika ( Common  Law )  yang  selama periode  tertentu  tidak  berdasarkan  aturan- aturan khusus sehingga besar kemungkinan perjanjian tersebut dirumuskan secara pan- jang  le bar  dan  lebih  rinci.  Dengan  demiki- an di dalam tradisi Common Law tidak begitu dibutuhkan  aturan-aturan  tersendiri  untuk perjanjian-perjanjian  khusus  yang  bersi- fat  pelengkap.  Perjanjian-perjanjian  khusus baru  dibuat  ketika  timbul  kebutuhan  akan aturan-aturan khusus yang bersifat memak- sa ( imperative ).
Perjanjian-perjanjian  baik  yang  dibawah pengaruh Common  Law maupun Civil  Law sistem keduanya tidak menentukan atau me- maksakan adanya persyaratan tertulis ( statue of frauds ). Hal demikian berarti kebanyakan perjanjian yang dibuat adalah sah meskipun dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak da- lam bentuk tertulis. Statue of frauds ditetap- kan di Inggris pada tahun 1667 karena ber- tujuan  untuk  menghindari  atau  menolak tuntutan  yang  bersifat  penipuan  ( fraudulent claims ) dengan menentukan syarat bagi yang mengajukan  claim  untuk  mempelihatkan
13 Sutan Remi Syahdeni, Kebebasan Berkontrak ..., h 66
Ernu Widodo Relevansi Sistem Civil Law dan Common Law.....     |  125 atau mengajukan sesuatu yang tertulis agar dapat  membuktikan  claim  tersebut.  Hal  ini dapat  dipahami  bahwa  banyak  perjanjian- perjanjian  yang  dilakukan  secara  lisan  baik yang terjadi dalam sistem Civil Law , Common Law maupun  sistem  yang  lain  akan  meng- hadapi  persoalan  pembuktian  di  pengadi- lan. 14

## Perihal Keabsahan Perjanjian Baku
Sehubungan dengan permasalahan keab- sahan perjanjian baku maka dapat dipahami bahwa di Indonesia yang diyakini menga nut tradisi Civil Law akan berpijak pada ketentu- an pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan empat syarat sah- nya perjanjan yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu, dan causa yang halal. Menu- rut Common Law , keabsahan perjanjian men- syaratkan  kesepakatan,  kecakapan,  obyek tertentu  dan  ditambahkan  unsur  penting yaitu consideration . Makna consideration ham- pir  sama  dengan  makna causa dalam Code Civil Perancis yaitu prestasi yang dilakukan atau disanggupkan oleh para pihak. Makna causa menurut Pitlo dalam Djasadin Saragih adalah apa yang diinginkan para pihak. Cau- sa tidak lain daripada isi perjanjian yang se- lanjutnya  tidak  boleh  bertentangan  dengan undang-undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum. 15
Menurut  Asser-Rutten  dalam  Mariam D.B, bahwa asas esensial dari hukum perjan- jian adalah sepakat mereka yang mengikat- kan  dirinya.  Asas  ini  dinamakan  juga  asas konsensualisme  yang  menentukan  adanya ( raison d’etre ) perjanjian. 16 Demikian pula da- lam hukum Inggris, asas ini dikenal juga da- lam Anson’s Law of Contract . Asas konsensu- alisme ini bersifat universal karena ada baik di wilayah Common Law maupuan Civil Law in casu hukum perjanjian di Indonesia. 17 Asas  konsensualisme  ini  mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak  dan  asas  kekuatan  mengikat
14 Djasadin  Saragih  , Sekilas  Perbandingan  Hukum..., h 3-4 15 Djasadin Saragih, Sekilas Perbandingan Hukum..., h 4 16 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku..., h 81 17 Djasadin Saragih, Sekilas Perbandingan Hukum..., h 4
yang terdapat di dalam pasal 1338 Kitab Un- dang-Undang  Hukum  Perdata.  Asas  kebe- basan  berkontrak  berhubungan  dengan  isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu akan diada- kannya.
Perjanjian  yang  dibuat  sesuai  dengan pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat. Kalau  dikaji  masalah  ‘ada’  dan  ‘kekuatan mengikat’ perjanjian baku maka secara teor- itis juridis, perjanjian ini tidak memenuhi el- emen  yang  dikehendaki  pasal  1320  jo  1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini berdasarkan alasan bahwa perbedaan po- sisi para pihak ketika perjanjian baku diada- kan  adalah  tidak  memberikan  kesempatan pada  debitur  untuk  mengadakan  ‘real  bar- gaining’ dengan kreditur.
Menurut  Hondius,  didalam  perjanjian baku terdapat pelanggaran terhadap asas ke- bebasan berkontrak. Hal tersebut merupak- an pendirian umum Inggris. Dengan demiki- an secara teoritis juridis perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan beberapa ahli hukum menolaknya. Na- mun  kenyataannya  kebutuhan  masyarakat berjalan  dalam  arah  yang  berlawanan  den- gan keinginan hukum. 18
Di  dalam  perkembangannya  perlu  dike- mukakan  pendapat  beberapa  ahli  hukum diantaranya  Stein  mengatakan  bahwa  per- janjian baku dapat diterima sebagai perjan- jian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan  yang  membangkitkan  pema- haman bahwa para pihak mengikatkan diri pada  perjanjian  itu.  Jika  debitur  menerima dokumen perjanjian itu berarti ia secara su- karela  setuju  pada  isi  perjanjian  tersebut. Berikutnya  Asser  Rutten  mengatakan  pula bah wa  setiap  orang  yang  menandatangani perjanjian  bertanggungjawab  pada  isi  dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada for- mulir perjanjian baku, tanda tangan itu mem- bangkitkan kepercayaan bahwa yang bertan- da tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir  yang  ditanda  tangani.  Hondius  di
18 Sutan Remi Syahdeni, Kebebasan Berkontrak..., h 66
126  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 120-128
dalam disertasinya menyatakan bahwa per- janjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di ling- ku ngan masyarakat dan lalu lintas perdaga- ngan. 19 Dalam hukum Inggris juga terdapat pandangan dari tulisan J.R. Spencer sebagai berikut:’ where there is a signed document, the court  that  some  kind  of  magic  operated  to  take contract out of the usual rules that govern the for- mation of contract and to bind the signature al- most absolutely ’. 20 Sutan Remy Syahdeini berpendapat bah- wa  keabsahan  berlakunya  perjanjian  baku tidak  perlu  dipersoalkan  oleh  karena  per- janjian  baku  eksistensinya  sudah  merupa- kan  kenyataan  yaitu  dengan  telah  dipakai- nya  perjanjian  baku  secara  meluas  dalam du nia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lama- nya. Kenyataan itu terbentuk karena perjan- jian  baku  memang  lahir  dari  kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat be rlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanji- an baku dibutuhkan oleh dan karena itu di- terima masyarakat. Namun perlu ditentukan aturan-aturan  dasarnya  sebagai  pegangan agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentu- an dalam perjanjian baku itu, baik sebagian atau seluruhnya mengikat para pihak. 21
Pe rihal Ingkar Janji ( Break of Contract ) Di dalam tradisi Civil Law perihal ingkar janji  diatur  bahwa  jika  terjadi  wanprestasi oleh  debitur  maka  timbullah  tuntutan  kre- ditur  untuk  pemenuhan,  pembatalan/pem- bubaran, pemenuhan atau pembatalan den- gan  pembayaran  ganti  rugi  sebagaimana tersebut  dalam  pasal  1236-1250  Kitab  Un- dang-Undang  Hukum  Perdata.  Menurut Djasadin Saragih bahwa hal ini berbeda de- ngan Common  Law, jika  terjadi  ingkar  jan- ji ( break of contract ) maka timbulah tuntutan kreditur kepada debitur yang hanya memba- yar ganti rugi ( damages ) dan bukan pemenu- han prestatie ( performance ). Kalaupun dalam perkembangannya  yang  diinginkan  adalah pemenuhan prestatie maka sebenarnya ber-
19 Sutan Remi Syahdeni, Kebebasan Berkontrak..., h 66 20 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku..., h 63- 64 21 Sutan Remi Syahdeni, Kebebasan Berkontrak..., h 71
dasarkan equety ,  sehingga  disamping legal remedy (ganti  rugi)  termasuk  juga equitable remedy (pemenuhan prestasi). 22 Hal ini da pat diambil  contoh  ketentuan  pasal  1266  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang me- nyatakan  akan  membubarkan  perjanjian. Namun ketentuan ini sering disimpangi oleh para  pihak  dan  hakim  di  dalam  praktek  dan menganggap aturan tersebut bersifat pelengkap.
Sejalan dengan pemikiran ini, break of con- tract yang diatur dalam Common Law menya- takan  tidak  setiap break  of  contract menim- bulkan hak untuk membubarkan perjanjian karena terbatas pada pelanggaran yang be- rat (substansial). Namun secara umun dapat dikatakan bahwa kemungkinan pembubaran perjanjian di Indonesia lebih luas dibanding- kan dengan common law system . Gugatan gan- ti rugi yang normal akibat wanprestasi ada- lah real damages atau ordinary damages . 23
Di  dalam  prakteknya  para  pihak  sewak- tu penutupan perjanjian sudah menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar apabi- la terjadi wanspretasi yang dinamakan liqui- dated damages . Hal ini harus dibedakan dari janji denda ( pelnaties ) yang menurut hukum Anglo-Amerika tidak dapat dipaksakan lain dengan hukum Indonesia (bandingkan pasal 1304  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Per- data). Liquidated  damages dapat  bermakna positif  bagi  para  pihak  yaitu  bagi  kreditor akan bebas dari beban pembuktian yang be- rat  tentang  besarnya  jumlah  kerugian  yang dideritanya dan bagi debitur juga diuntung- kan karena ia tidak akan dihadapkan dengan kejutan besarnya gantirugi yang harus dipi- kulnya.

## Perihal  Klausula  Eksonerasi  di  dalam Perjanjian Baku
Masalah hukum berikutnya yang terpent- ing  berkenaan  dengan  banyaknya  penggu- naan perjanjian-perjanjian baku di dunia bis- nis  adalah  masalah  yang  berkaitan  dengan pencantuman klausul-klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Di antara klausul-klausul
22 Djasadin Saragih, Sekilas Perbandingan Hukum..., h 6 23 Ibid ..., h 6
Ernu Widodo Relevansi Sistem Civil Law dan Common Law.....     |  127 yang dinilai sebagai klausul yang memberat- kan dan yang banyak muncul dalam perjan- jian – perjanjian baku menurut Sutan Remy Syahdeini,  adalah  yang  disebut  klausul  ek- semsi. 24 Menurut  Mariam  Darus  Badrulza- man, bahwa untuk penamaan klausul ini da- pat menggunakan istilah klausula eksone rasi sebagai  terjemahan exoneratie  clausule yang dipakai dalam bahasa Belanda. 25
Pengertian  hukum  dari  klausul  eksemsi menurut para ahli hukum diantaranya ada- lah  Mariam  Darus  Badrulzaman  yang  me- nyatakan bahwa sebagai klausul yang beri- si  pembatasan  pertanggungan  jawab  dari kreditor. 26 Berikutnya menurut David Yates dalam  Sutan  Remy  Syahdeini  adalah: ‘any term in a contract restricting, excluding or mod- ifying a remedy or a liability arising out of a con- tractual  obligation .’  Dari  pemahaman  terse- but dapat diartikan bahwa klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk mem- bebaskan  atau  membatasi  tanggung  jawab salah  satu  pihak  terhadap  gugatan  pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam per- janjian tersebut. 27 Klausul-klausul  eksemsi  dapat  muncul dalam berbagai bentuk. Menurut Sutan Remy Syahdeini  yang  mengutip  pendapat  David Yates, bahwa klausul tersebut dapat berben- tuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya ap- bila terjadi ingkar janji (wanprestasi). Selain itu  dapat  pula  berbentuk  pembatasan  jum- lah ganti rugi yang dapat dituntut atau ber- bentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan  untuk  dapat  mengajukan  gugat- an atau ganti rugi. Dalam hal yang tera khir ini  batas  waktu  tersebut  lebih  pendek  dari yang  ditentukan  oleh  undang-undang  bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi. 28
Klausul eksemsi hanyalah salah satu per-
24 Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak..., h 72 25 Mariam  Darus  Badrulzaman  , Perjanjian  Baku..., h 109 26 Ibid , Perjanjian Baku..., h 109 27 Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak..., h 75 28 Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak..., h 76
wujudan dari klausul yang secara tidak wa- jar sangat memberatkan. Suatu klausul yang tidak  membebaskan  atau  membatasi  tang- gung jawab salah satu pihak terhadap guga- tan pihak lainnya dapat saja diperkirakan se- bagai memberatkan pihak lainnya. Misalkan apabila  di  dalam  praktek  perjanjian  kredit bank di Indonesia ada ketentuan yang mem- berikan  hak  kepada  bank  untuk  tanpa  ada alasan apapun juga menghentikan, baik un- tuk  sementara  maupun  untuk  selanjutnya izin tarik kredit oleh nasabah debitur.
Penggunaan perjanjian baku dalam tran- saksi bisnis di Indonesia semakin banyak se- hingga  sejogyanya  memerlukan  perhatian yang besar kepada aturan dasar yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam memper- gunakan  perjanjian  baku,  seperti  halnya  di negara-negara  yang  menganut  sistem Com- mon  Law yaitu  berpijak  pada  aturan-aturan dasar  yang  dikembangkan  oleh  berbagai yurisprudensi  sehubungan  dengan  penera- pan asas public policy dan unconscionability . Menurut  Sutan  Remy  Syahdeini,  bahwa aturan dasar yang berupa moral, ketertiban umum,  dalam  pasal  1337,  kepatutan  dan atau keadilan dalam pasal 1339 serta itikad baik yang didalamnya terkandung keadilan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Un- dang Hukum Perdata adalah sejalan de ngan Public  Policy dan Unconscionability dalam sistem Common Law . 29
Di  dalam  perkembangannya  hal  ini  ter- lihat  dalam  salah  satu  putusan  Mahkamah Agung  tanggal  14  Maret  1987  No  3431  K/ Pdt/1985 berkenaan dengan tolok ukur ‘pe- nyalahgunaan  keadaan’.  Konsep  baru  ini menurut  Z. Asikin  Kusumah Atmadja  ada- lah untuk mencakup keadaan yang tidak da- pat  dimaksudkan  dalam  itikad  baik,  patut, dan  adil  atau  bertentangan  dengan  keter- tiban  umum  sebagai  pengertian  klasik  ka- rena akan memperkaya tolok ukur bagi hu- kum Indonesia dalam menentukan ada atau tidak  adanya  bargaining  power  yang  seim- bang dalam suatu perjanjian. 30
29 Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak..., h 122- 123 30 Ibid ..., h 123-124
128  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 120-128
Kesimpulan dan Saran
Di  dalam  era  globalisasi  yang  telah  me- landa  dunia,  telah  mengkondisikan  berba- gai warga negara untuk saling berhubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup- nya.  Hal  demikian  ini  mengakibatkan  ter- jadinya  pertemuan  antara  berbagai  sistem hukum  yang  ada  dan  bisa  memenuhi  ke- butuhan hukum para pihak yang menjalan- kan kepentingannya. Pemenuhan kebutuhan hukum para pihak banyak dilakukan mela- lui  perjanjian  baku  yang  berlaku  umum  di masyarakat, baik yang menganut sistem Com-
mon Law maupun Civil Law in casu di Indo- nesia. Kedua sistem hukum ini mempunyai relevansi dalam pengembangan hukum per- janjian baku, diantaranya, perihal persyara- tan tertulis ( statue of frauds ), perihal keabsah- an perjanjian baku, perihal ingkar janji ( break of  contract )  dan  perihal  klausula  eksonerasi yang  tercantum  dalam  perjanjian  baku.  Pe- ngaturan tersebut sejogyanya perlu dibaku- kan demi kepastian hukum dan memenuhi keadilan bagi para pihak sekaligus membe- rikan kemanfaatan bagi pemenuhan kebutu- han hukum masyarakat Indonesia.
Djasadin Saragih. 1998. Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law dalam Hukum Kontrak di Indonesia , Jakarta: ELIPS.
Hardijan Rusli, 1996. Hukum Perjanjian Indo- nesia dan Common Law , Cet. II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Ifdhal Kasim, 2000: Membebaskan Hukum da- lam  Wacana , Edisi  ke  VI,  Yogyakarta: Insist Press.
Mariam Darus Badrulzaman, 1981. Perjanji- an Baku (Standard), Perkembangannya Di
Indonesia dalam Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan , Bandung: Alumni.
------------------------------------,1981. Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari  Sudut  Perjanjian  Baku  (Standard) dalam Pembentukan Hukum Nasional Dan
Permasalahannya , Bandung: Alumni. Soetandyo  Wignyosoebroto,  1994. Dari  Hu- kum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian  Dinamika  Sosial  Politik  Dalam Perkembangan  Hukum  Di  Indonesia , Ja- karta: Raja Grafindo Persada.
Sutan  Remy  Syahdeini,  1997. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seim- bang  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia , Jakarta: Insti- tut Bankir Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA