## PENDUDUK DAN  PEMBANGUNAN  PERUMAHAN  DI JABODETABEK  :  TANTANGAN  PENGEMBANGAN MEGAPOLITAN JAKARTA
Rusli Cahyadi dan Gusti Ayu  Ketut Surtiari*

## Abstract
Megapolitan Jakarta  is an urban planning concept which integrate to Jakarta and its surrounding cities  (i.e.  Bogor,  Depok,  Tangerang,  and Bekasi).  The  concept also  included the spread effect of development growth  and welfare.  The  most important issue related to megapolitan development were the increasing number of population and of housing demand. The  increasing number of Jakarta s population  is  already  reached its  maximum  capacity whereas  they were no space for housing anymore  in  Jakarta.  Finally,  most of people who work in  Jakarta  have  to  settle  in  surround city of Jakarta.  But,  the problem  is  economic characteristics of people and the housing supply were mismatched.  People who lived in the Jakarta s surrounding  area  were  dominated by people  who  live  in  middle-lower  level  of socioeconomic condition,  on the other hand,  housing supply was dominated by housing for middle-upper socio-economic level.  This mismacth was considered as the biggest drawbacks for the development of Jakarta  Megapolitan.
Keywords:  Population;  housing;  megapolitant;  Jabodetabek
Megapolitan  Jakarta  adalah  sebuah  konsep  tata  ruang  yang  terpadu  dan  terintegrasi antara Jakarta dan kawasan  sekitamya,  khususnya Bogor,  Depok,  Tangerang,  dan  Bekasi. Melalui konsep tersebut, diharapkan adanya keseimbangan laju pembangunan dan pemerataan kesejahteraan  bagi  penduduk  di  kawasan  sekitar  Jakarta.  Wacana  tentang  megapolitan mengemuka ketika permasalahan yang  dihadapi  kota Jakarta  semakin kompleks.  Masalah transportasi, permukiman, lingkungan, air, sampah, penyakit sosial serta permasalahan tata ruang merupakan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama dengan kota- kota  penyangga  di  sekitar  Jakarta.  Permasalahan  yang  paling  penting  terkait  dengan pengembangan Megapolitan adalah pertambahanjumlah penduduk dan perumahan mengingat pertambahan jumlah  penduduk  kota  Jakarta  telah  mencapai  titik,  dimana  sebagian  besar penduduk tidak mampu lagi  berumah di  wilayah Jakarta. Akibatnya,  sebagian besar warga yang bekerja di ·Jakarta harus membuat rumah mereka di kota;.kota penyangganya. Namun permasalahannya  adalah  karakteristik  ekonomi  penduduk  dengan  suplai  perumahan  yang tersedia temyata tidak berkesesuaian. Jika penduduk kawasan Jabodetabek didominasi oleh mereka yang secara ekonomi berada pada kelompok menengah bawah maka suplai perumahan
• Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI)
justru di  dominasi oleh perumahan kelas menengah at~s. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan suplai inilah yang penulis anggap sebagai tantangan pengembangan Megapolitan Jakarta.
Kata Kunci: Penduduk; perumahan; megapolitan; Jabodetabek.

## LA TAR BELAKANG
Sistem  pembangunan  yang  bersifat  sentralistik  pada  jaman  orde  baru mengakibatkan  terpusatnya  pembangunan  di  Pulau  Jawa  dan  terutama  Jakarta. Terpusatnya perekonomian dan ketersediaan segala macam infrastruktur menyebabkan laju pertumbuhan penduduk Jakarta sangat tinggi. Untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk tersebut, luas wilayah Jakarta telah beberapa kali bertambah 1 • Hingga saat ini 92 persen dari totalluas laban di Jakarta telah menjadi kawasan terbangun (Sutiyoso, 2008 :2) 2 • Dengan kondisi semacam itu secara teknis di Jakarta sudah tidak dimungkinkan lagi pembangunan perumahan.  Sulitnya upaya pembangunan perumahan di  Jakarta sebenarnya telah mulai terasa sejak tahun 1976 ketika wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi (botabek) ditetapkan sebagai kawasan penyangga. Bahkan, tahun 1999 Kota Depokjuga dijadikan sebagai salah satu kawasan yang termasuk dalam pengembangan kota metropolitan Jakarta. Kota-kota penyangga terse but diharapkan berperan sebagai kawasan-kawasan permukiman, sementara kawasan industri dan kawasan pertanian sebagai penyedia kebutuhan dasar penduduk di pusat kota.
Kawasan  penyangga  di  sekitar  Jakarta  pada  akhimya  akan  tumbuh  menjadi kawasan kota yang terns berkembang. Perubahan ruang fisik terjadi secara signifikan yang  ditandai oleh semakin menyempitnya lahan-lahan kosong 3 dan bertambahnya kawasan terbangun. Perkembangan fisik kota di sekitar Jakarta  yang terns berkembang pada akhimya akan bersinggungan dengan  kota-kota lainnya.  Persinggungan antar kota-kota inilah yang mengawali terbentuknya kawasan megapolitan 4 •
1 Sejak pertama kali dikembangkan oleh Be Ianda, luas wilayah Jakarta telah bertambah kurang lebih sebanyak empat kali  lipat,  akan  tetapi  pertambahan penduduknya  mencapai  20 kali  lipat (Cahyadi,  2007).
2 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta, pada tahun 20 10 perbandingan antara ruang terbangun dan terbuka ada1ah 87: 13 (Wibowo, Evaluasi Kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Jakarta, Thesis S2UI)
3 Data menunjukkan,  telah terjadi peningkatan penggunaan  laban di  Jabodetabek pada tahun  1992  hingga 2001  sebesar  10  persen untuk permukiman.  Pada kurun  waktu  yang sama, telah terjadi pula pengurangan luasan kawasan lindung hingga 16% (Direktur Jenderal Penataan Ruang disampaikan dalam Acara Lokakarya Nasional "Pengelolaan Kawasan Jabopunjur untuk Pemberdayaan Sumber Daya Air" LIPI, 30 Maret 2004).
4 Megapolitan adalah adaptasi dari istilah megalopolis yang dikemukakan pertama kali oleh Lewis Mumford dalam bukunya The Culture of Cities (1938) yang mengacu pada tahapan awal dari gejala overdevelopment dan terjadinya kemorosotan sosial.  lstilah in  kemudian dipergunakan oleh Jean Gottmann pada tahun  1961  dalam bukunya Megalopolis:  The  Urbanized Northeastern Seaboard of the United States. Istilah megalopolis kerap dipergunakan secara bergantian dengan megapolis atau megaregion. Untuk diskusi yang lebih dalam tentang istilah ini periksa Baigent (2004) dan juga Suparlan (2006) untuk kasus Jakarta.
Menurut Gottman "megalopolis  is  identified as  a tightly-woven concentration of not  less  than  25  million  people  living  and working  at  high  density  in  a plynuclear structure,  tied together  by  a  large  volume  of transactional  activities" (Kormoss, 2003). Dalam definisi yang lebih longgar Yunus menyatakan bahwa kawasan megapolitan merupakan kawasan kota yang secara spasial sangat luas sebagai akibat tergabungnya kota-kota  yang  ada  secara berdampingan  atau  bersebelahan  (Yunus, 2006).  Berdasarkan  kedua  konsep  tersebut,  Jakarta  sudah  berada  dalam  tahapan perkembangan dari kota metropolitan menjadi kota megapolitan. Seiring dengan proses terse but, permasalahan yang dihadapi juga sem~in kompleks. Masalah pertambahan jumlah penduduk, pemukiman, transportasi, lingkungan, air, sampah, penyakit sosial dan tentunya tata ruang menjadi semakin besar baik skala maupun kompleksitasnya. Setiap tahun Jakarta selalu menghadapi persoalan yang sama secara berulang berkaitan dengan  hal-hal  tersebut,  mulai  dari  kedatangan  para  migran  hingga  menjamurnya pemukiman  kurnub.  Salah  satu  persoalan  utama  Jakarta  berkaitan  dengan maksimu~ya pemanfaatan laban sehingga pembangunan fisik kota Jakarta semakin sulit untuk dilakukan (Sutiyoso, 2007:2).
Berkaitan  dengan upaya untuk mengatasi  berbagai  persoalan  fisik  dan  sosial tersebut, tahun 2007 mulai mengemuka wacana pembentukan Megapolitan Jakarta. Wacana  tersebut  mengemuka  ketika  Sutiyoso  sebagai  gubernur  DKI  Jakarta menawarkan konsep megapolitan untuk memadukan pembangunan kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya yang selama ini menjadi penyangga. Megapolitan Jakarta adalah sebuah konsep  tata ruang yang terpadu dan terintegrasi antara Jakarta dan kawasan sekitarnya khususnya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang luas hingga pada pembagian kesejahteraan 5 dari  Jakarta  ke  kawasan  sekitamya  (Sutiyoso,  2008; Montgomery,  1998; Mera,  1981 ).  Dalam konsep megapolitan, kota-kota penyangga yaitu kota yang terletak di  sekitar kota Jakarta diharapkan dapat menjadi kota-kota mandiri.  Melalui pembentukan kota mandiri maka migrasi  dari kota penyangga ke pusat kota Jakarta dapat dikurangi dan kota penyangga dapat menjadi tujuan altematif migran dari daerah lain (untuk aspek migrasi dan perkembangan kota, Jones, 2002). Melalui konsep ini Sutiyoso berharap ada keterpaduan antara pembangunan di Jakarta dan  kota-kota  di  sekitamya  yang  melewati  sekat-sekat  administrasi  sehingga kesenjangan  antara  Jakarta  dan  kota-kota  sekitamya  semakin  berkurang  (McGee, 1991 dan Dharmapatni, 1995). Selama ini, kota-kota di sekitar Jakarta kerap dianggap sebagai wilayah yang diekploitasi oleh Jakarta (Suparlan 2006).  Jakarta, misalnya, menjadikan daerah sekitamya sebagai wilayah pembuangan sampah kota.
Ketidakmerataan perkembangan kawasan Bodetabek pada aspek kesejahteraan dapat juga dilihat dari meningkatnya jumlah permukiman kurnub. Salah satu contoh dapat dilihat di  Kota Tangerang  dimana tahun 2002  tercatat terdapat sebanyak  7 4
5 Sutiyoso (2008:xiii) menyatakan bahwa kota dan kabupaten yang mengitari Jakarta harus sama-sama ditata menjadi indah, cantik, megah, modem dan sejahtera.
kawasan permukiman kurnub yang tersebar di  13  kecamatan (Cahyadi, dkk, 2008). Kota Bekasi yang terbentuk tahun 1999, di dalam rencana strateginya tercatat memiliki 25  lokasi permukiman kurnub atau seluas 400 Ha.  Perbaikan terbadap lokasi-lokasi permukiman kurnub terus dilakukan dengan berbagai program perbaikan lingkungan maupun pemberdayaan masyarakat. Namun, kemunculan permukiman kurnub tetap tidak dapat dibindari selama perkembangan kota tidak dapat mengakomodasi penduduk go Iongan menengab ke bawab khususnya penduduk berpengbasilan rendab. Mumtaz (200 I)  menegaskan  babwa  permukiman  kurnub  san gat  identik  dengan  kawasan permukiman yang tidak layak atau disebutkan dengan istilab permukiman informal. Diharapkan terdapat kebijakan yang mengupayakan adanya pembukaan akses terbadap perumahan bagi penduduk miskin di kota yang sedang berkembang.
Beberapa  abli  perkotaan  memiliki  pandangan  yang  positif terhadap  wacana megapolitan  Jakarta.  Tjabyono  dan  Bianpoen  (2008  :  96)  menyatakan  babwa pembangunan kota megapolitan merupakan opsi terbaik untuk menyelamatkan Jakarta. Kondisi Jakarta saat ini sudah sangatjenub oleh masalab kepadatan penduduk beserta implikasi yang ditimbulkan. Masalah kemiskinan, kemacetan lalu lintas, banjir, sampah, dan penyediaan air bersib merupakan masalab bersama yang tidak lagi mengenal batas- batas  administrasi.  Peranan  kota-kota  di  sekitarnya  akan  sangat  membantu  Kota Jakarta berada dalam keseimbangan daya dukung lingkungan, termasuk di dalamnya penyediaan kawasan sebagai permukiman penduduk.Menurut prediksi Perserikatan Bangsa-bangsa,  perkembangan  kawasan  perkotaan  di  Asia  Tenggara  (termasuk Indonesia) yang berada pada level rata-rata Asia, masih memberikan waktu hingga 50 tahun ke depan untuk bisa mencapai perkembangan kota-kota di Eropa maupunAmerika (Jones, 2002). Ini artinya, Jakarta masib memiliki waktu untuk menyiapkan diri untuk membangun kota yang nyaman baik warganya maupun bagi wilayah sekitarnya.
Tulisan ini akan berfokus pada dua aspek terpenting dari  konsep megapolitan yaitu penduduk dan penyediaan perumaban. Persoalan penduduk akan dilibat dari isu pertambaban jumlab penduduk baik di  Jakarta  maupun  di  wilayah  penyangganya. Pertambabanjumlab penduduk kota Jakarta telab mencapai titik dimana pertambahan tersebut tidak mampu lagi dirumahkan di wilayab Jakarta. Akibatnya, wilayah-wilayah di  sekitar Jakarta kemudian dijadikan  sebagai  lokasi  baru pemukiman warga yang sebagian besar bekerja di  Jakarta.  Isu penyediaan perumahan  akan  dilihat dari  isu pasokan dan permintaan. Penyediaan perumahan di wilayah Jabodetabek ditandai oleh kurangnya pasokan yang mengakibatkan terjadinya backlog perumaban. Tulisan ini kemudian akan mengkaji lebib detail persoalan penduduk (termasuk pertambahannya) dengan membaginya berdasarkan status ekonomi yang kem~dian dikontraskan dengan ketersediaan pasokan perumahan berdasarkan kelaspya.
Jika ditelusuri lebib jaub dari kedua aspek terse but, permasalaban utama dalam pengembangan  megapolitan  Jakarta  adalab  ketidaksesuaian  antara  karakteristik ekonomi penduduk dengan suplai perumaban. Jika penduduk kawasan Jabodetabek di dominasi oleb mereka yang secara ekonomi berada pada kelompok menengah bawah 6 , suplai perumaban justru didominasi oleh perumahan kelas menengab atas. Mismatch
58
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
antara kebutuhan dan suplai inilah yang kami anggap sebagai tantangan pengembangan Megapolitan Jakarta.

## PENDUDUK KAWASAN JABODETABEK
Provinsi Jakarta sebagai lokasi ibukota negara dan pusat pertumbuhan ekonomi telah mengalami pertambahan penduduk yang sangat pesat. Pada tahun 1971, jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk adalah 4.546.492 jiwa dan menjadi hampir dua  kali  lipat  dalam jangka waktu  20  tahun.  Pada  1990 jumlah penduduk  Jakarta berdasarkan basil sensus penduduk berjumlah 8.227.749 jiwa. Tahun 2010 diperkirakan jumlah penduduk Jakarta mencapai 8.981.200 jiwa dan pada 2015 diperkirakan sudah melebihi  9 jut~ jiwa (Bappenas,  2005).  Pertambahan  ini  terus  terjadi  walaupun kecepatannya yang semakin menurun. Dengan luas yang hanya 740,28 Km 2 , Jakarta tidak akan dapat terus menerus menampung pertambahan baik akibat pertumbuhan alami maupun akibat adanya migrasi masuk. Saat ini saja kota ini secara teknis telah mencapai  titik jenuh yang ditunjukkan oleh 92%  kawasan  yang  ada telah menjadi wilayah terbangun.
Meski  laju  pertumbuhan  penduduk  Jakarta  mengalami  penurunan,  tetapi pertambahan penduduk secara absolut terus  terjadi.  Hal  ini  dapat  terlihat dari  laju pertumbuhan penduduk di Kota Jakarta sejak rentang waktu 1980 hingga 2000. Pada tahun 1980--1990 laju pertumbuhan penduduk Kota Jakarta adalah 2,42% dan pada tahun  1990--2000 menurun hingga 0,11%.  Fenomena penurunan  laju pertumbuhan penduduk di Kota Jakarta diikuti dengan peningkatan laju pertumbuhan di kota-kota sekitarnya (lihat tabel 1 dan 2).
Tabell. Laju Pertumbuhan Penduduk di Jakarta dan Kota-Kota Sekitarnya
Periode Tahun Jakarta Kab. Bogor Kota Bogor Kab. Prov. Bekasi Ban ten 1971-1980 4.01 4.52 2.6 3.57 3.07 1980-1990 2.42 4.13 0.94 6.29 3.96 1990-2000 0.11 -0.65* 11.05 -2.36** 3.1
Sumber:  Profil Penduduk Jawa Barat, 2000; SP 1990 dan 2000 Provinsi Banten Keterangan:  •  dan ** : minusnya laju pertumbuhan penduduk untuk Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi yang disebabkan karena dimekarkannya Kabupaten Bogor menjadi Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi menjadi Kota Bekasi
6 Untuk keperluan tulisan ini status ekonomi penduduk dibagi dua yaitu menengah atas dan menengah bawah. Demikian pula dengan tipe perumahan dibagi ke dalam dua kategori yang sama.
Penurunan laju pertumbuhan pendudu k J akarta juga dipr oy ek si kan o leh Bappena s (2005) akan terjadi seca ra s ignifik a n sepe rti ya n g t e rlihat pada diagram I berikut. P ad a tahun 2025 dip er kirakan p e rtumbuh an penduduk Jakarta s udah mencapai minu s . Laju pertumbuhan p e nduduk di sek itar Jakart a m e nunjukkan penurunan namun lambat.
3 2.5 2 1 .5 0 . 5 o~d~~~_L~~~~~~~~=-~~ .o.5.J----.---.... - - .... - - - ... --...or- 2000 - 2005 2005-2010
2010-2015 2015 - 2020 2020-2025
Sumber: Ba ppe na s , 2005
0  Jakarta
0 Banten [J Jabar
Diagram 1. Pr oye k si Laju  Pertumbuhan  P e nduduk Jakarta , Banten*) dan Jawa Bar a t ** f (2000-2025)
Laju pertumbuhan ya n g semakin menw-un di pusat kota dan men in gkatnya angka laju  pertumbu h a n di kota-kota sekitarnya dapat dibaca sebaga i bagian dari dua g ej a l a yaitu  I ) tetjadinya a I iran p e nduduk dar i Jakarta k e kota-kota sekita rnya atau 2) k ot a- kota  di se kitar J aka rta d i jad i kan sebaga i tujuan  batU  para  migran.  Gejala  ter se but b e r ka it an d e n ga n pertumbu h an p e rum a h a n di kawasan pe n y angga Jakarta. Su l it d an maha l nya p e rum a han di wilayah Jakarta m e n ye babk a n m e r eka yang berorient as i untuk bek etja di Jakarta aka n memilih tingga l di wi l aya h penyangga Jak arta . Di sisi lai n , kemajuan ya n g dialami oleh kota penyangga akibat ter bangunny a infrastruktur yan g semak in baik dan tersedianya berba gai p e luan g ker ja baik di bidan g indu str i d anja sa m enja dikan kota  penyangga mun c ul sebaga i kota den ga n  daya  t a rik bagi migran p ote n sia l.
P esa tn ya p e rtumbuhan kota di sek it ar J akarta terlihat dari munculn ya kota-kota batU se pe rt i Kota Bek as i tahun 2002 dimana sebe lumn ya merupakan kota administratif. Kot a Bekasi kini  berkemban g p esat dengan p e rtumbuh an penduduk per tabun sekitar 4 , 79 % pada tahu n 2003 (www.c ipta karya. pu. go .i d/ profil/jabar/beka s i.pd f) . Kedu a k o ta ters e but m e miliki p e rtumbuhan penduduk ya n g tin gg i akibat migra s i masuk. Kota Depo k yang b e rdiri pada ta hu n 1 999 d e n ga njuml ah p e nduduk masih kurang dari  1 j ut aj i wa , pada  ta h u n 2005 t e lah m encapa i 1 .374.522 ji wa den ga n p e rtumb u han per ta h unn y a 4 ,23% (www.depok.go. id ). D e mikianju ga haln ya d e n ga n Kota T a n gerang ya n g berdiri pada  tahun 1 99 3, pada  rentang waktu  2000-2005 l aju petumbuhan  pendudukn y a
7 *) * *) Pr ovi n s i Ban t e n m engga m bar k a n Kota Tan ge rang dan  Kabupaten T a n ge r ang dan Provin s i Ja w a Barat m e n gga mb a rkan Kota Bogor , K ab . Bogor , Kota B e k as i , Kab.  Bekasi.
60
Jurnal Kependudukan  Indon e sia
mencapai  angka 3,59  (www.tangerangkota.go.id) yang didominasi  oleh banyaknya migran masuk.
Tingginya laju pertumbuhan penduduk di kawasan penyangga di  sekitar Kota Jakarta juga diperlihatkan dari perkembangan jumlah penduduk di Bodetabek. Jumlah penduduk dalam rentang waktu 10 tahun dari tahun 1990 hingga tahun 2000 di sekitar Jakarta terlihat meningkat secara signifikan dan diperlihatkan oleh pembentukan kota baru dengan jumlah penduduk yang besar pula. Pada lima tahun berikutnya, jumlah terse but masih terus meningkat seiring dengan melambatnya perkembangan jumlah penduduk Kota Jakarta (lihat Tabel2).

## Tabel2. Jumlah Penduduk di Jakarta dan Kawasan Sekitarnya
Provinsil Kota/Kabupaten 2000 2005 2010 Jakarta 8.347.083 8.860.381 8.981.200 Banten. 8.098.100 9.309.000 10.661.100 Kab. Bogor 3.562.183 4.100.934 5.059.440 KotaBogor 762.236 844.778 914.100 Kab. Bekasi 1.707.929 1.953.380 2.610.130 Kota Bekasi 1.703.128 1.994.850 2.494.900 KotaDepok 1.154.790 1.373.860 1.621.930
Sumber: BPS dan Bappenas (2005), www.jabar.bps.go.id
Perkembangan pesat yang terjadi di kawasan penyangga Jakarta dalam konteks megapolitanisasi (Yunus, 2006) sudah tentu akan memb~rikan dampak sosial ekonomi. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti kesempatan peningkatan penyerapan tenaga kerja, mengakibatkan kawasan penyangga juga akan mengalami persoalan kesejahteraan. Lebih lanjut Yunus (2006) menyatakan bahwa tingginya tingkat alih fungsi laban milik penduduk lokal akan berimplikasi pada hilangnya kesempatan kerja di bidang pertanian, sedangkan kesempatan kerja di sektor jasa dan perdagangan pun tidak dapat menyerap seluruh angkatan kerja yang ada.
Kondisi  sosial  ekonomi  pada  akhimya  akan  digunakan  untuk  mengetahui kemampuan penduduk untuk mendapat akses pemenuhan kebutuhan dasarminimumnya, seperti tempat tinggal yang layak (Dixon dan Macarov,  1998). Berbagai penyediaan fasilitas  pendukung bagi penduduk di  suatu wilayah secara ideal diharapkan sesuai dengan kemampuan penduduknya. Namun, pada tataran implementasi tidaklah semudah yang  direncanakan._  Terdapat  banyak  konflik  kepentingan,  khususnya  kepentingan pemilik modal yang ingin keuntungan yang tinggi.
Salah satu ukuran untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi penduduk adalah dengan menggunakan ukuran'pengeluaran. BPS telah menetapkan batasan minimum pengeluaran  bagi  suatu  keluarga  untuk  dapat  dikatakan  tidak  miskin.  Batasan kemiskinan untuk tiap daerah ditetapkan berbeda-beda sesuai  dengan karakteristik
daerah . Jika diamati J ebih dalam, batasan  ke mis k in an  tersebut belum dapat menggambarkan  kemampuan  penduduk  untuk  memperoleh akses  terha d ap temp at t i ngga l yang Ja yak. Tulisan ini  m encoba m emasukkan aspek ha rga rumah sederhana Jayak  huni  untuk menggambarkan  kondisi sos i a l ekonomi penduduk s ecara lebih komprehensif.
Akses  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  tempat  tinggal  tidak  dapat  dilepa s kan da ri akse s t e rh adap kredit  perumah a n . Keterbatasan subsid i perumahan un tuk tip e sederhana menyebabkan masih tinggin ya biay a ya n g haru s dibayar o leh ma sya rak at untuk sebuah rumah yang l ayak. Bahkan pemerintah secara perlahan menghapuskan s ub s idi untuk pembangunan rumah se derhana hingga tahun 2003  (Pakpa h an, 2003) yang mengakibatkan menurunnya minat p e ngembang untuk membangun rumah tip e se d e rh a na . Akibatnya, har ga rum ah se makin naik kar e na m enyesuaika n den gan tip e rum ah yang dibangun . Kondisi sosia l ekonomi penduduk  di  Jabodetabek  ditetapkan  dengan  bat as penge lu aran per kapita sebesar Rp500 .0 00 8 • Proporsi penduduk ya n g berpenghasilan kurang  dari  Rp500.000 sebanyak  6 1 ,66% dan seleb ih nya  berpengha s il an di  at as Rp500.000 per kapita per bulan, pada tahun 2006 (diagram 2).

## 100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
1
Sumbe r : Data Kor Susenas 2006
• >5 00 . 000
•  <500.00 0
Diagram 2.  Proporsi penduduk. berda sa rkan p e nge lu aran per k a pita per bulan d i Jab ode tab ek
8 D asar p e n etapan bata s Rp 500 .000 ada lah bata s terendah ci c ilan rumah s ederhana untuk kawa s an Bodetabek . Dengan  ra t a -rata jumlah  anggota rumah  tangga untuk kawasan J a bod e tab ek s ebesa r 4  o ran g, mak a tot al p e n g ha s ilan rumah tangga per b u lan adala h R p2 juta. De n g an  p e n g ha s ilan dan cicilan rumah t e r se b u t , ma ka penduduk J abodetabek ma s i h dapat hid up diata s s tandar hidup minimal ya n g dit etapkan o l e h BPS (Rp250.000 ).
62
Jurnal Kependudukan Indo nesia
Pengeluaran  tersebut  menggambarkan  kondisi  kesejahteraan  penduduk  di Jabodetabek. Diagram di atas menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Jabodetabek  masih  didominasi  oleh  kurangnya  kesejahteraan.  Sebagian  besar masyarakat belum memiliki kemampuan untuk dapat mengakses tempat tinggal yang layak huni.  Jika dilihat secara  detail  rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di wilayah  Jabodetabek,  Kabupaten  Bogor  dan  Kabupaten  Bekasi  memiliki  kondisi kesejahteraan penduduk yang masih rendah,  diikuti  dengan Kabupaten Tangerang. Sedangkan untuk Kota Bogor dan Kota Tangerang pengeluaran rata-ratanya masih di bawah rata-rata kawasan Jabodetabek.  Kondisi  secara detail untuk masing-masing kota dan kabupaten dapat dilihat pada tabel 3 berikut.
Tabel3. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Jabodetabek, 2006
Kota/Kabupaten 2006 Kota Jakarta Selatan 799,027 Kota Jakarta Timur 561,873 Kota Jakarta Pusat 713,614 Kota Jakarta Barat 766,031 Kota Jakarta Utara 577,162 Kab. B~gor 299,735 Kab. Bekasi 383,179 Kab. Tangerang 402,170 Kota Bogor 452,638 KotaBekasi 512,032 KotaDepok 528,629 Kota Tangerang 438,012
Sumber : Susenas Kor 2006

## PER~DIJABODETABEK
Pembangunan perumahan di Jakarta dan daerah penyangga berlangsung sangat pesat. Pusat Studi Properti Indonesia tahun 2002 (Pakpahan, 2002) menginformasikan bahwa pada rentang waktu  1993-2001, jumlah perumahan di  Jabodetabek tercatat sebanyak 50.000 unit.  Dari jumlah tersebut sebanyak 79%  merupakan perumahan kecil  hingga  sedang  dan  20%  merupakan  tipe  perumahan  mewah.  Penjualan perumahan khususnya tipe rumah sederhana dalamjangka waktu hanya 1 tahun (200 1- 2002) tercatat meningkat sebesar 52%.  Sedangkan penjualan untuk tipe perumaha~ mewah meningkat sebanyak 20% pada rentang waktu yang sama.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan inisiatif mandiri (swadaya)  masyarakat untuk membangun rumah di  kawasan Jabodetabek,
hingga kini terdapat kekurangan pasokan rumah mencapai lebih dari 700.000 rumah. Sihsetyaningrum (2005) menyatakan bahwa kebutuhan rumah di  Jakarta dari tahun 2000-2010 sebanyak 1.825.101  unit, dan di wilayah Bodetabek pada rentang tahun yang sama sebanyak 2.643.601  unit rumah yang tersebar di  Bogor, Tangerang dan Bekasi. Dari basil penelitian Sihsetyaningrum (2005) terhadap analisis pengeluaran dan  harga  rumah  ditemui  bahwa  kebutuhan  rumah  tipe  kecil  lebih  dibutuhkan dibandingkan dengan tipe menengah ke atas. Hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi penduduk di kawasan penyangga terse but.
Data  Susenas  tahun  2001  mencatat  5,68  juta  rumah  tangga  di  kawasan Jabodetabek. Sementara itu, jumlah total rumah yang tersedia hanya 3,74 juta tahun 2000 . Meskipun kedua data tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung, namun data tersebut mengindikasikan adailya kekurangan perumahan (backlog).  Data lain yang menunjukkan backlog tersaji  pada Tabel 4  secara jelas menunjukkan jumlah backlog perumahan di  kawasan  Bodetabek.  Jika kekurangan  ini  ditambah  dengan backlog  untuk Jakarta yang  mencapai  hampir  700.000  maka jumlah kekurangan perumahan di Jabodetabek kurang lebih  mencapai 1 juta rumah.
Tabel4. Jumlah Backlog Perumahan di Kawasan Penyangga Jakarta tahun 2000
Kab./Kota Jumlah Kab. Bogor 96.564 Kab. Bekasi 53.510 KotaBogor 16.134 KotaBekasi 14.402 KotaDepok 25.002 Total 205.612 Sumber: BPS, 2000
· Backlog perumahan  ini  merupakan  fenomena  yang  menarik terutama jika dikaitkan dengan dua fakta lain yaitu fenomena rumah kosong dan kelebihan pasokan perumahan (terutama perumahan mewah dan apartemen). Jumlah rumah kosong (lihat tabel  5)  di  berbagai  wilayah  penyangga  Jakarta  sangat besar,  terutama  wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.  Wilayah Bodetabek terdapat hampir 30 persen rumah yang tidak dihuni. Fakta serupajuga tetjadi di Jakarta. Meski terdapat kekurangan pasokan perumahan yang sangat besar, tetapi terdapat hampir 15% rumah yang tidak dihuni.  Tingkat hunian rumah-rumah untuk wilayah Jakarta, hanya sebesar 86,0%. Sementara di wilayah Bodetabek hanya 70,34% dari total rumah yang tersedia. Sejalan dengan data terse but, Kuswartojo (2005: 45) menyatakan bahwa pada kasus pembangunan  perumahan  yang  dilakukan  oleh  swasta  di  Jabodetabek,  tingkat penghuniannya tidak lebih dari 25%, meski oleh pengembangnya diklaim telah tetjual 100%. Kuswartojo lebih lanjut menyatakan tingkat pemilikan rumah yang paling rendah
64
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
terdapat di Jakarta yang berarti bahwa pemilikan rumah untuk dihuni semakin rendah (2005: 88).
Fenomena rumah kosong ini akan menjadi kian menarikjika disandingkan lagi dengan kenyataan bahwa telah terjadi over supply perumahan (terutama apartemen dan rumah mewah) baik yang terdapat di Jakarta maupun di sekitamya. Berlebihnya pasokan rumah dan apartemen mewah disebabkan oleh permintaail yang bersifat semu (pseudo) sehingga pasar yang tercipta juga bersifat semu. Winarso ( 1999 dikutip dalam Winarso dan Firman 2002: 491) menyatakan bahwa tingginya permintaan terhadap rumah  tipe  menengah  atas  tersebut  bersifat pseudo-market yang  diakibatkan  oleh perilaku sebagian warga yang melakukan spekulasi dengan membeli rumah-rumah tersebut untuk keperluan investasi. Lebih lanjut, Winarso menyatakan bahwa tingkat penyerapan rumah tipe-tipe tersebut hanyalah 26.089 unit pertahun. Tingkat penyerapan sebesar itu be!ada jauh di bawah pasokan yang ada.
Tabel S.  Jumlah Rumah Menurut Kabupaten/K.ota di Sekitar Jakarta,  Kondisi Rumah dan Penghunian, Tahun 2000
Perman en Tidak Permanen Kab./Kota Persentase Persentase Dihuni Kosong Jumlah rumah Dihuni Kosong Jumlah rumah kosong koSO Of! Kab.  Bogor 550,722 94,546 645,268 14.65 180,335 13,051 193,386 6.75 Kab. Bekasi 252,829 128,145 380,974 33.64 121,397 29,045 150,442 19.31 Kab.Tangerang 466,619 122,354 588,973 20.77 140,444 12,294 152,738 8.05 KotaBogor 149,544 13,383 162,927 8.21 7,504 408 7,912 5.16 KotaBekasi 373,324 31,927 405,251 7.88 31,971 2,318 34,289 6.76 KotaDepok 249,838 20,765 270,603 7.67 8,811 1,004 9,815 10.23 Kota 466,619 122,354 588,973 20.77 140,444 12,294 .152,738 8.05 Tangerang
Sumber: Statistik Perumahan, 2000
Kesenjangan an tara data backlog perumahan dengan besarnya persentase rumah kosong dan kelebihan pasokan perumahan menengah atas inilah yang selanjutnya akan dibahas.  Perumahan  yang  ada  di  wilayah  Jabodetabek  akan  di  bagi  ke  dalam  dua kelompok besar yaitu perumahan menengah atas dan perumahan menengah bawah.
Karena keterbatasan data yang berkaitan dengan tipe perumahan yang tersedia, penulis mencoba menggunakan data tidak langsung untuk menunjukkan keberadaan dan suplai berbagai tipe perumahan. Tabel6 menunjukkanjumlah rumah berdasarkan kualitas yaitu permanen,  semi  permanen,  dan tidak permanen.  Perumahan kualitas permanen dalam kategori kelompok pertama dan kualitas semi permanen dan tidak permanen ke dalam kategori kedua.
Rumah dengan kualitas semi permanen dan tidak permanen mencapai setengah darijumlah rumah dengan kualitas permanen. Kualitas rumah dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi penduduk. Dengan masih banyaknya kondisi rumah yang tidak permanen dan semi permanen memberikan gambaran masih besamya proporsi penduduk yang memiliki akses yang rendah terhadap
Vol. IV, No. 1,  2009
rumah yang layak. Tabel6 juga memberikan gambaran bahwa membangun perumahan yang  dapat  diakses  oleh  penduduk  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  rendah  hingga menengah masih menjadi hal penting.
Tabel6. Rumah Menurut Kualitasnya di Jabodetabek Tahun 2008
Kualitas Rumah Kab/Kota Perman en Semi Tidak Perman en Perman en Kota Jakarta Selatan 202.320 93.515 30.132 Kota Jakarta Timur 248.797 104.140 30.836 Kota Jakarta Selatan 112.637 45.195 9.878 Kota Jakarta Barat 202.423 111.060 51.552 Kota Jakarta Utara 171.166 78.537 37.209 Kab. Bogor 530.631 280.756 144.307 Kab. Bekasi 307.571 146.330 112.568 Kota Bogor 113.766 34.080 14.856 Kota Bekasi 360.087 54.608 7.441 KotaDepok 252.578 51.217 354 Kab. Tangerang 763.206 159.606 87.695 Kota Tangerang 234.972 43.086 8.400 Total 3,500,154 1,102,176 535,228 Sumber: Podes, 2008
Tabel 7 adalah data basil pembangunan perumahan oleh Perumnas, Pengembang dan Koperasi berupa jumlah total dan yang khusus untuk  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tabel 7 ini perumahan menengah bawah adalah perumahan yang dibangun (baik oleh perumnas, pengembang maupun koperasi) untuk kelompok MBR.

## Tabel7.  Hasil Program Pemerintah dalam Pengadaan Perumahan di Daerah Perkotaan pada Pelita II - Pelita VI
Kurun HasH Perumnas Hasll Penfl em bani! HasH Koperasi HasH Keseluruhan Waktu Total Untuk Total Untuk Total Untuk Total Untuk MBR MBR MBR MBR Pelita II 50672 20272 2682 956 - - 53345 21228 Pelita Ill 80536 50361 216158 82761 - - 296694 133122 Pelita IV 70795 44653 217643 84880 - - 288438 129533 Pelita V 85280 51168 271056 108422 - - 356336 159590 Pelita VI 170242 100433 363741 163862 58346 27413 592339  291708 Total 457525 266887 1071280 440881 58346 27413 1587161 735181 % 100% 58% 100% 41% 100% 47% 100% 46%
Sumber: Kuswartojo, dkk. 2005
Jurna/  Kependudukan  Indonesia
Tabel  7 terkait dengan pembangunan rumah dalam  rentang waktu yang cukup panjang menunjukkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh tiga pihak. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sejak Pelita II  hingga Pelita VI total rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya 46%. Bahkan Perumnas  dan  Koperasi  yang  dimaksudkan  untuk  menyediakan  perumahan  bagi masyarakat kelas menengah bawah _hanya menghasilkan 58% dan 47% untuk MBR. Data yang ditunjukkan oleh kedua tabel terse but adalah bahwa selama ini pembangunan perumahan yang  telah  dilakukan  (serta suplai  yang tersedia)  sebagian besar untuk rumah tipe menengah ke atas.

## RUMAH BAGI YANG TIDAK MEMBUTUHKAN
Berdasarkan uraian yang telah dibuat di bagian 2 dan 3, bagian selanjutnya dari tulisan ini akan mendiskusikan ketidaksesuaian antara kebutuhan perumahan dan suplai yang tersedia. Berdasarkan kondisi ekonominya, penduduk Jabodetabek sebagian besar berada dalam kategori  berpenghasilan kurang dari  500.000 per bulan (diatas 60%). Dengan penghasilan sebesar itu, mustahil rasanya bagi mereka untuk mengakses rumah yang disediakan melalui mekanisme pasar, maupun yang disediakan oleh pemerintah melalui berbagai skema (RSS  maupun rumah susun). Dengan kisaran harga rumah (yang paling moderat) antara 35 juta hingga 80-anjuta (lihat tabel8 ), bisa dipastikan penghasilan mereka tidak akan cukup untuk mencicil harga rumah setiap bulannya. Kesulitan ini kian bertambah,jika mengingat bahwa suplai perumahan sederhana sangat kecil setiap tahunnya.
Pembangunan rumah susun  milik  (Rusunami)  bersubsidi  di  17  kawasan Jabodetabek pada  awalnya  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan  tempat  tinggal kelompok menengah  ke  bawah.  Narmm,  dalam  pelaksanaannya justru tidak dapat dijangkau oleh penduduk berpenghasilan rendah karena harga yang dipasarkan maksimal mencapai  Rp 144 juta dengan  ukuran  21  m 2 dan  36  m 2 • Persyaratan untuk dapat memiliki Rusunami bersubsidi tersebut adalah penghasilan maksimal Rp. 4,5 juta dan merupakan rumah pertama yang dimiliki.  Dengan penghasilan tersebut,  kelompok penduduk berpenghasilan rendah dan bahkan pegawai negeri sipil go Iongan III masih akan mengalami kesulitan untuk mengakses kepemilikan Rusunami tersebut.
Sulitnya penduduk kelas menengah bawah untuk mendapatkan rumahjuga terkait dengan  tidak  dilaksanakannya  berbagai  aturan  yang  terkait  dengan  kewajiban pengembang  perumahan.  Pengembang  swasta  mempunyai  kewajiban  untuk membangun rumah dengan rumusan 1:3:6. Untuk setiap rumah mewah yang dibangun oleh pengembang, harus dibangun pula 3 rumah kelas menengah dan 6 rumah sederhana dilokasi yang sama (Finnan, 2002: 19).

## Tabel8. Daftar Harga Perumahan di Bodetabek
Wllayab Harga Rata-Rata Minimum Bogor Rp. 35 Juta- Rp. 50 Juta Tangerang Rp. 42 Juta Bekasi Rp. 30 Juta - Rp. 36. Juta Depok Rp. 80 Juta

## Swnber: REI, 2008
Penduduk Jabodetabek berdasarkan kemampuan ekonomi Ketersediaan dan Suplai Perumahan berdasarkan tipe
Di sisi lain, suplai perumahan untuk mereka yang masuk dalam kategori menengah atas  sudah  sangat berlebih.  Dengan  total jumlah penduduk berpenghasilan  di  atas 500.000 kurang dari 40 persen, upaya-upaya yang dilakukan untuk mereka sangat luar biasa.  Dalam  situs  Bank Tabungan Negara (BTN)  yang dikenal  sebagai  salah satu penyalur dana untuk pembangunan perumahan bagi kelompok penduduk menengah ke  bawah  mencatat  bahwa  pembangunan  perumahan  elit  termasuk  di  dalamnya apartemen dan kondominium semakin meningkat. Sebaliknya pembangunan perumahan yang diperuntukk:an bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih kurang (htq>://www.btn.co.idlberita.asp?action=BL&intNewsiD=799).
Berlebihnya suplai perumahan. bagi kelompok masyarakat menengah atas juga bisa terbaca dari Tabel 5. Persentase rumah kosong untuk kategori rumah permanen jauh Iebih besar daripada kategori rumah non-pennanen. Besamyajumlah rumah kosong pada kategori  tersebut sejalan  dengan  apa yang  dikemukakan oleh Jellinek (2000: 277)  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  kelas  menengah  atas  Jakarta  biasanya memiliki minima13 buah rumah. Winarso (1999 dikutip dalam Wmarso & Firman 2002: 491) menyatakan bahwa tingginya permintaan terhadap rumah tipe menengah atas tersebut bersifat pseudo-market yang diakibatkan oleh perilaku sebagian warga yang melakukan spekulasi dengan membeli rumah-rumah tersebut untuk keperluan investasi.
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Tingkat penyerapan rumah tipe-tipe ini menurut Wmarso hanyalah 26.089 unit pertahun. Dengan tingkat penyerapan sebesar itu maka akan diperlukan waktu hingga 201 tahun untuk menghabiskan stok tanah untuk perumahan di Jabotabek. Persoalan lain yang berkaitan dengan penguasaan rumah oleh sekelompok kecil warga yang kaya berkaitan dengan  investasi.  Orang-orang  semacam  ini  membeli  rumah  untuk  kemudian dikosongkan saja atau dikontrakkan kepada oranglaffi. Lebihjauh Wmarso dan Firman (2002:  503) menyatakan  bahwa penguasaan laban yang sangat luas  oleh segelintir orang/pengusaha  serta  pembangunan  perumahan  yang  hanya  berorientasi  pada sekelompok kecil  masyarakat menengah  atas  inilah yang  menyebabkan  hancumya pasar perumahan yang pada gilirannya menyebabkan rontoknya sejumlah bank dan berakhir pada krisis yang terjadi di negeri ini pada tahun 1998.
Meningkatnya  pembangunan  perumahan  mewah  juga  bisa  dilihat  dari meningkatnya kredit pemilikan rumah untuk tipe rumah mewah yang mencapai angka 32,18% pada tahun 2007 yang pada tahun sebelumnya tercatat hanya 2,2% (Kompas, 14  Februari  2008).  Kondisi  kotradiktif terlihat  pada  pertumbuhan  kredit  untuk pembangunan  perumahan  dengan  tipe  sederhana yang  hanya  mencapai  6,19  pada tahun  yang  sama.  Kondisi  ini  cukup  ironis  mengingat  proporsi  penduduk  yang berpenghasilan rendah secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk dengan penghasilan yang tinggi mampu memiliki rumah mewah.

## PENUfUP
Uraian sebelumnya mengindikasikan bahwa pengembangan megapolitan Jakarta akan  mengalami  ancaman.  Ancaman  terbesar  datang  dari  tidak  proporsionalnya pertambahanjumlah pendudukjika dibandingkan dengan pertambahanlketersediaan suplai  perumahan.  Hal  ini  tercermin  dari  angka backlog perumahan  di  kawasan Jabodetabek yang dari tahun  ke  tahun  selalu mengalami  peningkatan. Backlog ini sudah menjadi persoalan tersendiri bagi sebuah kota. Kurangnya pasokan perumahan akan bermuara pada semakin bertambahnya penduduk yang tidak memiliki rumah. Kemungkinan lain yang akan terjadi adalah semakin banyaknyajumlah rumah tangga ) ang hidup dalam satu rumah.
Kekurangan  pasokan  perumahan  ternyata  tidak  dialami  secara  merata  oleh penduduk Jabodetabek. Hanya masyarakat berpenghasilan menengah bawahlah yang mengalami  persoalan  ini,  sementara  kelompok  menengah  atas  pasokannya justru berlebih. Kesulitan kelompok pertama bertambah sulit karena suplai yang sudah kecil itu juga digerogoti oleh kelompok terakhir. Program pemerintah untuk membangun 1000 menara pada tahun 2007 yang awalnya ditujukan untuk penduduk berpenghasilan rendah, kenyataannya dibeli oleh mereka yang berpenghasilan tinggi.
Gejala backlog yang membesar pada kelompok menengah bawah pada akhirnya akan berimplikasi pada semakin menumpuknya penduduk miskin di wilayah-wilayah
tertentu kota.  Dengan  semakin  rnahalnya  harga tanah  eli  Jakarta,  maka  penduduk menengah bawah akhirnya akan  terdorong ke wilayah pinggiran kota.  Gejala yang terlihat pada rnenjamurnya pembangunan perumahan eli wilayah Bodetabek ini pada gilirannya akan diikuti oleh perpindahan konsentrasi pemukiman kumuh dari tengah kota ke pinggiran.
Jika kecenderungan ini terus terjadi maka ke depannya perkembangan kota akan mengarah pada gejala semakin kuatnya gejala segregasi sosial. Menguatnya gejala ini tercermin dari pembentukan pemukiman-pemukiman kelompok menengah atas yang terpisah dari lingkungan sekitarnya. Pembangunan Kota Baru, Kota Maneliri, cluster pemukiman serta berbagai variasi gated community inilah yang kemudian memisahkan penghuninya dari lingkungan sekitamya. Kecenderungan mengelompoknya wargakelas menengah kota di kantong-kantong pemukiman (gated community), akan diikuti oleh perkembangan pemukiman kurnub perkotaan. Penduduk kota yang tidak mendapatkan akses  terhadap perumahan pada akhimya akan. berusaha seneliri-seneliri  memenuhi kebutuhan mereka.  Karena wilayah  pusat kota (Jakarta) tidak memungkinkan  lagi untuk di  okupasi  (karena hampir semua lahan telah terbangun dan mahalnya harga tanah) maka penduduk ini akan menumpuk di wilayah pinggiran (Bodetabek).
Dengan menumpuknya warga kelas menengah bawah di wilayah pinggiran maka mereka  akan  berpindah ke  wilayah-wilayah  sekitamya.  Permasalahan utama yang telah dan akan dihadapi oleh wilayah penyangga Jakarta berkaitan dengan perpindahan konsentrasi  penduduk  dan  kekurangan  suplai  perumahan  adalah  berpindahnya pemukiman kurnub  dari Jakarta ke kota-kota sekitamya. Inilah salah satu persoalan yang hendak diatasi melalui konsep megapolitan.

## DAFTAR PuSTAKA
Baigent, Elizabeth. 2004. "Patrick Geddes, Lewis Mumford and Jean Gottmann: Divisions over 'megalopolis"'. Jurnal Progress in Human Geography 28 ( 6): 687-700.
BPS. 2000. Profil Penduduk Jawa Barat
BPS. 2000. Sensus Penduduk Provinsi Banten
BPS. 2000. Statistik Perumahan
BPS, Bappenas, UNFPA. 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025
BPS. 2008. Statistik Potensi Desa
Cahyadi, Rusli. 2007. Politik Ekologi Bantaran Sungai. Tesis S2 Universitas Indonesia.
Cahyadi,  Rusli.  dkk.  2008.  Relasi  Kemiskinan  dan  Degradasi  Lingkungan  : Bentuk dan Konteksnya dalam Lingkup Perkotaan. PPK-LIPI. Laporan Penelitian
Jurnal Kependudukan  Indonesia
Dharmapatni, ldaAyu Indira and Tommy Finnan. 1995. "Problems and Challenges ofMegaurban Regions in Indonesia: the Case of Jabotabek and the Bandung Metropolitan Area". Dalam T.G McGee and Ira Robinson ( eds ), The Mega-Urban Regions of Southeast Asia, Policy Challenges and Responses. yancouver: UBC Press.
Dixon, John dan Macarov, David, ( eds ), 1998, Poverty: A Persistent Global Reality, Routledge Firman, Tommy. 2002. "Urban Development in Indonesia, 1990-2001: From the Boom to the Early Refonn Era Through the Crisis". Habitat International, 26 (2): 229-249
Jellinek, Lea. 2000. "Kampong or Consumer Culture". Dalam Nicholas Low, Brendan Gleeson, Ingemar Blander, RolfLidskog (Eds.). Consuming Cities:The Urban Environment in the Global Economy after the Rio Declaration. London. Routledge.
Jones, Gavin W. 2002. Southeast Asian Urbanization and The Growth ofMega-Urban Regions.
Dalam Journal ofPopulation Research Vol. 19, No.2, 2002.
Kuswartojo,  Tjuk,  dkk.  2005.  Perumahan  dan  Pemukiman  di  Indonesia.  Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan. Penerbit ITB.
Konnoss, I.B.F. 2003. "Towards a Megalopolitan World?" Dalam Ekistics: May-Aug 2003.
McGee, Terence G 1991. "The Emergence offiesakota Regions in Asia: Expanding a Hypothesis". Dalam N.  Ginsburg,  B.  Koppel  and T.G  McGee  (eds),  The  Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia. Honolulu: University of Hawaii Press.
Mera, Koichi. 1981. "Population Distribution Policies: the Need for Caution". Dalam  United Nations,  Department  of International  Economic  and Social Affairs,  Population Distribution Policies  in  Development Planning.  Population  Studies No.  75.  New
Yolk.
Montgomery, Mark R. 1988. "How Large is too Large? Implications of the City Size Literature for Population Policy and Research". Economic Development and Cultural Change 36(4): 691-720.
Mumtaz, B. 2001. "Just as Slums Need Cities to Survive, so do Cities Need Slum to Thrive". Dalam Habitat Debate, 7(3).
Pakpahan,  Deddy H.  2003.  Potret lndustri  Properti Nasional  1997-2003, Media Headline
Pusblishing, Jakarta
Sihsetyaningrum, Endang. 2005. Analisis Pengeluaran dan Harga Rumah di Bodetabek. Thesis S2 Universitas Indonesia.
Suparlan,  Parsudi.  2006.  "Megalopolis:  Sebuah Peluang  vs  Ancaman  Bagi  Peningkatan Kesejahteraan  Rakyat.  Makalah  pada  Seminar  Sehari  dengan  tema  "Why
Megalopolis", 05 Mei 2006.
Sutiyoso. 2007. Megapolitan, Pemikiran Tentang Strategi Pengembangan Kawasan Terpadu dan Terintegrasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, Gramedia, Jakarta
Tjahyono dan Bianpoen.  2008.  "Jakarta Mesti  "Diselamatkan", Konsep  Megapolitan  Opsi terbaik". dalam Ekspedisi Anyer Panaroekan (Laporan Jurnalistik Kompas ), Penerbit BukuKompas
Winarso,  Haryo  dan  Tommy  Firman.  2002.  Residential  Land  Development  in  Jabotabek, Indonesia: Triggering Economic Crisis? Habitat International, 26 (4)  2002:  487- 506
Yunus, Hadi Sabari. 2006. Megapolitan : Konsep, Problematika dan Prospek, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Sumber Website
http:/ /www.ciptakarya. pu.go.id/profiVjabar/bekasi.pdf http://www.depok.go.id http://www. tangerangkota.go.id http://www.btn.co.idlberita.asp?action=BL&intNewsiD=799 http://www.cetak.kompas.com ,14 Februari 2008