## Artikel

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa
Pandemi Covid-19
Roza Maika Putri 1 , Kusdarini 1 and Roni Ekha Putera 1, *
1 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia * Korespondensi roniekhaputera@soc.unand.ac.id
Abstract: The  outbreak  of the  COVID-19  pandemic  has  become  a  new  challenge  for the  West Sumatra Provincial Government in realizing food security. The increase in food inflation due to the COVID-19  pandemic  affects  the  achievement  of  the  Indonesian  Farmer  Shop  Center  (TTIC) program  goals,  which  is  one  of  the  food  security  policies  in  West  Sumatra.  This  study  aims  to analyze and describe the implementation of the TTIC Program during the COVID-19 pandemic by the  Food  Service  of  West  Sumatra  Province.  This  research  was  examined  using  descriptive qualitative methods with literature studies and field studies and analyzed using the theory of policy implementation  by  Van  Meter  and  Van  Horn.  The  results  of  this  study  concluded  that  the implementation of the TTIC program was running quite well but not yet optimal. This is caused by several obstacles that affect the success of the policy, so that the performance of the TTIC program is  still  low.  The  obstacles  include  financial  resources  that  are  not  sufficient  for  program implementation; human resources that are less qualified in quantity and quality; and infrastructure facilities that are still not sufficient for the implementation of the TTIC program within the province of West Sumatra. Then there are the social conditions of the target group, in this case, farmers or Gopoktans, who generally owe money to middlemen, so they do not supply TTIC.
Keywords: Policy Implementation, Toko Tani Indonesia Center Program, Covid-19
Abstrak: . Merebaknya  pandemi  Covid-19  menjadi  tantangan  baru  oleh  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Barat  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan.  Meningkatnya  inflasi  pangan  dengan adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi pencapaian tujuan Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang merupakan salah satu kebijakan ketahanan pangan di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  Implementasi  Program  TTIC  pada  masa pandemi Covid-19 oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dikaji menggunakan metode  kualitatif  deskriptif  dengan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  serta  dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program TTIC berjalan cukup baik, namun belum optimal. Hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  kendala yang mempengaruhi  keberhasilan  kebijakan  sehingga kinerja  program  TTIC  masih  rendah.  Adapun  kendala  tersebut  diantaranya  adalah  sumberdaya finansial  yang  belum  mencukupi  pelaksanaan  program,  sumberdaya  manusia  yang  kurang memumpuni  secara  kuantitas  dan  kualitas,  dan  sarana  prasarana  yang  masih  belum  mencukupi pelaksanaan  program  TTIC  dalam  lingkup  Provinsi  Sumatera  Barat.  Lalu  juga  kondisi  sosial kelompok sasaran dalam hal ini petani/Gapoktan yang pada umumnya berhutang kepada tengkulak, sehingga tidak memasok ke TTIC.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Toko Tani Indonesia Center, Covid-19

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

## 1. Pendahuluan
Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi manusia dan bagian dari pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia.  Maka  dari  itu  negara  memiliki  kewajiban  untuk memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 1, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.  Di Indonesia Ketahanan Pangan masih menjadi permasalahan  kruasial  yang  dihadapi  sampai  saat  ini.  Dalam  pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGS) sebelumnya indikator ketahanan pangan masih belum dapat dicapai.  Hal  ini  tentu  menjadi  tantangan  dalam  pelaksanaan Sustainable  Development Goals (SDGs) selanjutnya dalam mencapai ketahanan pangan di Indonesia.
Tabel 1. Aspek atau pilar ketahanan pangan
Ketersediaan Keterjangkauan Pemanfaatan Produksi Pangan Domestik Distribusi Perbaikan pola konsumsi Stok cadangan pangan Stabilitas pasokan dan harga pangan Penganekaragaman konsumsi Ekspor – Impor Sistem Logistik Perbaikan gizi Daya beli masyarakat Keamanan dan mutu Pangan Akses terhadap pasar dan informasi
Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan 2020 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa kerangka konsep pilar Ketahanan Pangan terdiri dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Masing-masing aspek  tersebut  memiliki  poin-poin  yang  hendak  dicapai  dalam  mewujudkan  ketahanan pangan di Indonesia. Pada aspek Keterjangkauan Pangan terdapatnya hambatan-hambatan distribusi pangan yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan sampai saat ini. Harga  komoditas pangan yang selalu berfluktuasi sehingga merugikan  petani  sebagai   produsen,  pengolah  pangan,  pedagang   hingga  konsumen. Kenaikan  harga   bahan  pangan  ini  digolongkan  sebagai   komponen  inflasi  bergejolak ( volatilefoods ),  karena  sifatnya  yang   mudah  dipengaruhi  oleh   masa   panen, gangguan  alam,  harga   komoditas bahan  pangan  domestik  dan internasional. 1 Sesuai  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang Pangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan.  Dalam hal ini, Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  mengembangkan  sistem  distribusi  pangan yang  menjangkau  untuk  masyarakat  di  seluruh  wilayah  Indonesia  secara  efektif  dan efisien, bertugas mengendalikan ketersediaan bahan pangan dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  Kementerian  Pertanian  Melalui  Badan Ketahanan  Pangan  melakukan  terobosan  sebagai  solusi  permanen  dalam  mengatasi gejolak  harga  pangan  dengan  mencetus  program  Pengembangan  Usaha  Pangan Masyarakat  (PUPM)  melalui  kegiatan  Toko  Tani  Indonesia  (TTI).  Hal  ini  berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesiaa No. 06/KPTS/RC.LLO/J/01/2017 Tentang  Pedoman  Teknis  Pengembangan  Usaha  Pangan  Masyarakat  Tahun  2017.
1 Website  resmi  Badan  Ketahanan  Pangan  Kementerian  Pertanian,  http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/pengembangan-usaha- pangan-masyarakat-pupm

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
Program  PUPM  mulai  dilaksanakan  sejak  tahun  2016  di  tiga  puluh  dua  provinsi  di Indonesia.  Kegiatan  tersebut  merupakan  wujud  dari  pelaksanaan  NAWA  CITA  atau agenda prioritas Kabinet Kerja dan sebagai upaya Pemerintah untuk menjaga harga wajar di  tingkat  produsen  serta  mempermudah  aksesbilitas  pasokan  dan  harga  di  tingkat konsumen.
Untuk  menunjang  pelaksanaan  program  PUPM  ini,  tahun  2018  Badan  Ketahanan Pangan  Kementerian  Pertanian  mencetus  pembentukan  Toko  Tani  Indonesia  Center (TTIC) dengan mengembangkan TTIC di dua puluh Provinsi di Indonesia. TTIC menjadi sarana  atau  wadah  (fasilitator)  Gapoktan/ suplier /produsen  pangan  memasarkan produknya  sehingga  memudahkan  masyarakat  mengakses  bahan  pangan  murah  dalam upaya  pengendalian  harga  pangan. Pembentukan  TTIC  dilakukan  agar  komoditas pangan yang dijangkau dari Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) lebih luas dan beragam, tidak hanya komoditas beras, cabe, dan bawang merah saja seperti  yang  difasilitasi  melalui  program  sebelumnya  yaitu  PUPM,  serta  dengan pelaksanaan program TTIC ini juga memberikan kesempatan supplier pangan untuk memasarkan langsung komoditasnya dalam upaya pengendalian harga pangan. Dalam hal ini TTIC berperan sebagai distribution center dan dapat melakukan Operasi Pasar (OP) sebagai upaya pengendalian harga pangan. Harga di bawah harga pasar menjadi moto yang selalu digaungkan TTIC.
Provinsi  Sumatera  Barat  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  termasuk  ke  dalam pengembangan TTIC di 20 Provinsi oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2018. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjuk Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan program TTIC sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No : 521 – 208 – 2019 Tentang Penunjukan Dinas Pangan  Provinsi  Sumatera  Barat  Sebagai  Penanggungjawab  Pengelolaan  Toko  Tani Indonesia Center (TTIC). Selanjutnya Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menunjuk UPTD  Distribusi  Pasokan  dan  Akses  Pangan  Dinas  Pangan  Provinsi  Sumatera  Barat sebagai pelaksana Program TTIC berdasarkan Peraturan Gubernur No. 105 Tahun 2017 Tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknik  Daerah  Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini didasarkan dengan program TTIC yang relevan dengan  tupoksi  UPTD  Distribusi  Pasokan  dan  Akses  Pangan,  dan menjadikan  ruang gerak  TTIC  lebih  luas.  Dengan  resminya  penunjukkan  UPTD  Distribusi  Pasokan  dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana Program TTIC menjadikan  UPTD  DPAP  menjadi  satu-satunya  UPTD  yang  bertanggungjawab  sebagai implementor Program TTIC di Indonesia.
Menindaklanjuti  Keputusan  Gubernur  Sumatera  Barat  No  :  521  –  208  –  2019 sebelumnya, maka pada tahun 2020 ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 23 Tahun 2020 tentang Toko Tani Indonesia Center sebagai pedoman dalam pelaksanaan program TTIC di Sumatera Barat. Selang tiga tahun semenjak pelaksanaan program TTIC dilaksanakan  oleh  UPTD  DPAP  Dinas  Pangan  Provinsi  Sumatera  Barat,  peneliti mengindikasi  program  TTIC  di  Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki  kinerja  yang  cukup baik.  Dapat  dilihat  Provinsi  Sumatera  Barat  menduduki  peringkat  Indeks  Ketahanan Pangan (IKP) tertinggi di Pulau Sumatera selama tiga tahun bertutut-turut.
Tabel 2. Peringkat IKP di Pulau Sumatera Indonesia Tahun 2018-2020
Peringk at Provinsi Tahun Rata-Rata 2018 2019 2020 1 Sumatera Barat 74,56 75,43 78,64 76,21 2 Lampung 73,24 71,36 77,43 74,01 3 Jambi 72,00 68,23 70,00 70,08 4 Riau 72,41 62,37 64,12 66,30 5 Kepulauan Bangka Belitung 69,49 56,03 71,90 65,81 6 Bengkulu 68,01 61,78 70,28 66,69 7 Sumatera Utara 68,96 69,81 71,84 70,21
Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
8 Aceh 63,69 66,22 70,92 66,94 9 Kepulauan Riau 63,41 59,26 62,70 61,79 10 Sumatera Selatan 63.16 69,30 68,67 67,04
Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2018, 2019, 2020.
Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi dengan  IKP  tertinggi  di Pulau Sumatera  selama  tiga  tahun  berturut-turut  yaitu
tahun  2018  sampai  tahun  2020,  dengan  setiap  tahunnya  selalu  mengalami  kenaikan. Tingginya  IKP  Provinsi  Sumatera  Barat  ini  juga  tidak  terlepas  dari  sumbangsih  Indeks Keterjangkauan pangan yang merupakan fokus kebijakan dari penelitian ini.
Tabel 3. Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkau, Indeks Pemanfaat dan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2020.
Sumber : Olahanan Peneliti Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019, 2020.
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  Indeks  Keterjangkauan  (IA)  yang merupakan  fokus  dari  penelitian  ini,  yaitu  sebagai  tujuan  dari  pogram  TTIC,  menjadi sumbangsih  tertinggi  ke-2  dan  terus meningkat setiap tahunnya  dalam  pengukuran  IKP Provinsi  Sumatera  Barat.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  program  TTIC  di  Sumatera Barat  memiliki  kinerja  yang  cukup  bagus  dalam  mewujudkan  tujuan  yang  ditetapkan melalui program TTIC.
Namun  dengan  mewabahnya  Covid-19  pada  tahun  2020  lalu  memberikan  dampak yang  signifikan  terhadap  segala  aspek  kehidupan  seperti  ekonomi  masyarakat  yang menurun,  pelaksanaan  pendidikan  yang  terganggung,  kondisi  sosial  masyarakat  yang berubah,  konflik  politik  dan  pemerintah  dalam  memutuskan  kebijakan,  dan  lain sebagainya, termasuk berimplikasi pada pelaksanaan suatu kebijakan/program. Begitupun dengan  pelaksanaan  program  TTIC  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  mempengaruhi pencapaian tujuan program yaitu berimplikasinya Covid-19 pada inflasi pangan Provinsi Sumatera Barat yang meningkat secara dratis.
Tabel 4. Inflasi Pangan (Bahan Makanan) Tahunan Provinsi Sumatera Barat
KOTA INFLASI INFLASI TAHUNAN 2018 2019 2020 Kota Padang 2,26 1,14 4,90 Kota Bukittinggi 1,80 -0,80 3,68 Gabungan 2 Kota 2,17 1,19 4,74
Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat diketahui inflansi pangan Provinsi Sumatera Barat menurun  dari  tahun  2018  sampai  tahun  2019.  Tetapi  dengan  adanya  Covid-19  inflasi pangan di Kota Padang dan Kota Bukittinggi serta Gabungan 2 Kota tersebut meningkat secara drastis yaitu inflasi pangan Sumatera Barat pada tahun 2019 sebesar 1,19 meningkat pada angka 4,74 dengan selisih yang sangat signifikan sebesar 3,55. Hal ini diiringi dengan meningkatnya jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat setelah terjadinya pandemi
Tahun Indeks Ketersediaan (IK) Indeks Keterjangkauan (IA) Indeks Pemanfatan (IP) Indeks Katahanan Pangan (IKP) 2019 94,25 78,47 59,03 75,43 2020 86,11 83,39 71,12 78,64

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
Covid-19. Yang sebelumnya terjadi penurunan setiap tahunnya, namun meningkat setelah masuknya Covid-19 ke Sumatera Barat.
Tabel 5 . Jumlah Angka Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2017-2020.
Tahun Smt Jumlah 2017 Maret 364,51 September 359,99 2018 Maret 357,13 September 353,24 2019 Maret 348,22 September 343,09 2020 Maret 344,23 September 364,79
Sumber : Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Badan Statistik Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu dari tahun 2017 sampai 2019. Namun pada tahun 2020, jumlah angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat kembali meningkat  seiring  dengan  terjadinya  pandemi  Covid-19.  Peningkatanan  kemiskinan  di Provinsi Sumatera Barat ini juga diringi dengan penurunan pendapatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang terjadi.
Tabel 6. Pendapatan Perkapita Menurut Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017- 2020.
Tahun PDRB Perkapita (Rp) 2017 29.312.165,10 2018 30.470.799,48 2019 31.649.982,79 2020 30.817.564,63 Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021
Berdasarkan  Tabel  6  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  Pendapatan  Perkapita  Provinsi Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya secara berkelanjutan. Namun pada tahun 2020 dengan  merebaknya  pandemi  Covid-19,  Pendapatan  Perkapita  Provinsi  Sumatera  Barat mengalami penurunan secara signifikan dengan selisih Rp. 832.418,16. Dengan Covid-19 yang secara ekonomi berdampak pada pendapatan masyarakat dan kenaikan harga pada beberapa komoditi pangan hal ini berimbas juga dengan penurunan daya beli masyarakat yang  sekaligus  mempengaruhi  inflasi.  Maka  dari  itu,  dalam  rangka economy  recovery akibat Covid-19, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian masih menghadirkan kegiatan TTIC di seluruh Provinsi di Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Barat.
Pelaksanaan  program  TTIC  dinilai  cukup  efektif  untuk  menjaga  ketahanan  pangan masyarakat  akibat  pandemi  Covid-19. Maka  dari  itu  dengan  adanya  pandemi  Covid-19 anggaran program TTIC Provinsi Sumatera Barat meningkat secara drastis. meningkatnya anggaran  program  TTIC  Provinsi  Sumatera  Barat  ini  tentunya  diharapkan  dapat meningkatkan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih saat pandemi Covid-19 saat ini.
Tabel 7. Anggaran Kegiatan TTIC Sumbar Tahun 2018 – 2020
Tahun Jumlah Anggaran 2018 Rp. 499.650.000,00- 2019 Rp. 670.567.000,00- 2020 Rp. 2.340.322.000,00- 2021 Rp. 3.385.980.000,00-

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Data oleh UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Sumbar Tahun 2018-2021
Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan TTIC meningkat secara  drastis  setiap  tahunnya.  Hal  ini  dikarenakan  pelaksanaan  program  TTIC  yang mendapat  dukungan  dari  berbagai  pihak,  yaitu  anggaran  yang  bersumber  dari  APBN dekonsentrasi  yang  merupakan  anggaran  dasar  yang  diberikan  oleh  BPK  Kementerian Pertanian,  lalu  disokong  oleh  APBD  sebagai  bentuk  dukungan  pemerintah  daerah,  dan dengan  adanya  pendemi  Covid-19  selama  2  (dua)  tahun  terakhir  program  TTIC  juga didukung secara politik oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Dana Pokok Pikiran anggota  dewan.  Sehinggga  program  TTIC  di  Sumatera  Barat  saat  ini  telah  memiliki  3 (tiga)  sumber  anggaran  kegiatan.  Penambahan  dan  dukungan  dana  ini  juga  diiringi harapan  dari  terselenggaranya  program  TTIC  dapat  membantu  kesulitan  pangan  dan ekonomi  masyarakat  yang  diakibatkan  karena  pandemi  Covid-19.  Sehingga  dengan adanya pandemi Covid-19 ini menjadikan dana yang dikucurkan pada TTIC menjadi lebih banyak  dan  pelaksanaan  program  juga  diharapkan  menjadi  lebih  baik  sesuai  yang diharapkan.
Namun  walaupun  anggaran  program  TTIC  Provinsi  Sumatera  Barat  meningkat dengan adanya pendemi Covid-19, pendistribusian bahan pangan murah ke masyarakat di Kab/Kota di Sumatera Barat melalui program TTIC menjadi tidak efektif dari sebelumnya. Sebelum  adanya  pandemi  Covid-19,  Kab/Kota  di  Sumbar  sering  mengundang  UPTD Distribusi  Pasokan  dan  Akses  Pangan  Dinas  Pangan  Provinsi  Sumataera  Barat  untuk mengadakan Gelar Pangan Murah. Namun setelah adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan Gelar Pangan Murah di daerah Kab/Kota berkurang.
Penurunan  jangkauan  daerah  dalam  pelaksanaan  pendistribusian  komoditi  pangan melalui  Bazar/Gelar  Pangan  Murah  dikarenakan  pemerintah  daerah  banyak  yang  tidak mengizinkan pelaksanaan Bazar disaat pandemi Covid-19. Hal ini tentunya menjadi faktor kendala yang cukup signifikan dalam implementasi program TTIC di Sumatera Barat pada masa  pandemi  Covid-19.  Padahal  sebenarnya  melalui  program  ini  masyarakat  sangat terbantu memenuhi kebutuhan pangan mengingat kesulitan ekonomi masyarakat ditengah pandemi  Covid-19.  Berdasarkan  permasalahan  dan  pemaparan  di  atas,  maka  dari  itu melalui  kajian  ini  menganilis  bagaimana  implementasi  program  Toko  Tani  Indonesia Center  pada  saat  pandemi  Covid-19  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pangan  Provinsi Sumatera Barat khususnya UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan.

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan desain  penelitian  deskriptif.  Pendekatan  dan  desain  ini  digunakan  peneliti  untuk menggambarkan  dan  menganalisis  fenomena  dan  data  penelitian  secara  mendalam. Peneliti  melakukan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Studi  pustaka  dengan  cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet, dan skripsi  untuk  mendapatkan  kerangka  teori  yang  menjadi  landasan  dalam  penulisan  ini. Studi  lapangan  dilakukan  untuk  memahami  konteks  pembahasan  secara.  Adapun  studi lapangan yang peneliti gunakan adalah wawancara dan observasi. Jenis wawancara yang peneliti  gunakan  adalah  wawancara  semi  terstruktur  dengan  narasumber  yang  terlibat dengan topik penelitian peneliti. Sedangkan jenis observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipatif dengan ikut serta pelaksanaan yang dilakukan narasumber. Peneliti menggunakan analisis data interaktif oleh Mile dan Huberman. Dalam model analisis ini, analisis  data  oleh  peneliti  sudah  mulai  dilakukan  ketika  proses  pengumpulan  data berlangsung  di  lapangan  dan  analisis  data  dilakukan  dalam  bentuk  siklus  secara  terus- menerus hingga peneliti dapat menarik simpulan akhir. Apabila simpulan penelitian yang ditarik masih dirasa meragukan, peneliti dapat mengulang kembali langkah penelitian dari awal  hingga  diperoleh  kembali  data-data  penelitian  baru,  sebagai  dasar  bagi  penarikan simpulan kembali dengan lebih mantap.  Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen.

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
Dalam  reduksi  data  peneliti  melakukan  proses  pemilihan  atau  seleksi,  pemusatan perhatian  atau  pemfokusan,  penyederhanaan,  dan  pengabstraksian  dari  semua  jenis informasi  yang  mendukung  data  penelitian  yang  diperoleh  dan  dicatat  selama  proses penggalian  data  di  lapangan.  Sajian  data  adalah  sekumpulan  informasi  yang  memberi kemungkinan  kepada  peneliti  untuk  menarik  simpulan  dan  pengambilan  tindakan. Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Secara  etimologis,  implementasi  kebijakan  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan dengan menggunakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu dan tujuan tersebut adalah  mengisi,  menyediakan  dan  melengkapi  serta  menghasilkan.    Adiwisastra  (2006) mengatakan, bahwa “Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik  yang  dibuat  hanya  akan  menjadi  ‘macan  kertas’  apabila  tidak  berhasil dilaksanakan”.  Hal ini menyatakan bahwa kebijakan yang telah dibuat sebaik mungkin jika  tidak  diimplementasikan  hanya  akan  mencapai  tujuannya.  Implementasi  kebijakan pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya.    Pada prinsipnya  implementasi  kebijakan  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya.
Menurut  Pressman  dan  Wildavsky  sebagai  pelopor  studi  implementasi  memaknai implementasi dengan beberapa kata kunci yaitu, untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill),  untuk menghasilkan  output  sebagaimana dinyatakan  dalam tujuan  kebijakan  (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete).    Sementara  itu,  Mazmanian  dan  Sabatier  juga  berpendapat  bahwa Implementasi  kebijakan  adalah  pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan- keputusan  eksekutif  atau  keputusan  badan  peradilan,  dan  keputusan  tersebut mengidentifikasikan  masalah  yang ingin diatasi,  serta  menyebutkan  secara  tegas  tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.    Sedangkan  Van  Metter  dan  Van  Horn,  mendefinisikan  bahwa Implementasi  Kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu- individu  atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah dalam keputusan kebijaksanaan.
Dari  beberapa  definisi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  implementasi  kebijakan merupakan  suatu  proses  dimana  para  aktor  kebijakan  yang  telah  ditunjuk  untuk menjalankan kebijakan melakukan upaya-upaya dan tindakan agar dapat mencapai tujuan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kebijakan  sehingga  permasalahan-permasalahan yang  ingin  dipecahkan  melalui  penetapan  kebijakan  sebelumnya  dapat  terwujud sebagaimana mestinya.
Adapaun  teori  implementasi  kebijakan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn melalui bukunya The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih  kinerja.  Mereka  merumuskan  sebuah  abstraksi  yang  memperlihatkan  hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para  pelaksana  atau  implementor  kebijakan.    Faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  yaitu  standar  dan  sasaran  kebijakan, sumberdaya,  hubungan  antar  organisasi,  karakteristik  agen  pelaksana,  disposisi implementor disposisi implementor, dan kondisi (sosial, ekonomi, dan politik).
Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Carl E. Van Horn.

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
Sumber : Nugroho, 2018 : 738

## Standar dan Sasaran Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan  dari  kebijakan  realistis  dengan  sosio  kultur  yang  berada  di  tingkat  pelaksana kebijakan. 2 Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh progam atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. 3 Pada dasarnya kinerja implementasi kebijakan merupakan penilaian atas tingkat  ketercapaian  standar  dan  sasaran  tersebut.  Maka  dari  itu  standar  dan  sasaran kebijakan  harus  dirumuskan  dengan  konkrit  dan  spesifik  karena  nantinya  akan dikomunikasikan kepada agen pelaksana untuk direalisasikan. Para pelaksana kebijakan dituntut harus memahami standar dan tujuan kebijakan tersebut.
TTIC dalam hal ini menjadi wadah untuk memasok dan menyalurkan produk pangan strategis yang ada di daerah. Dalam pelaksanaannya UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan  Dinas  Pangan  Provinsi  Sumatera  Barat  selaku  penyelenggara  program  TTIC bertindak  sebagai distribution  centre dan  fasilitator  antara  pemasok  yaitu petani/Gapoktan/LUPM,  vendor/mitra/ supplier dengan  masyarakat  sebagai  konsumen, sehingga  adanya  jaminan  pasar  bagi  Gapoktan/produsen/LUPM/ supplier tersebut. Keberadaan  TTIC  diharapkan  dapat  menyediakan  pangan  berkualitas  dengan  harga terjangkau kepada masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai acuan harga pangan dipasaran
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 23 Tahun 2020 tersebut tujuan atau sasaran pelaksanaan TTIC antara lain: 4
Mewujudkan  kemudahan  atau  akses  dalam  mendapatkan  Pangan  murah  bagi masyarakat
Menciptakan produk pertanian dengan harga yang layak dan menguntungkan Petani Mewujudkan stabilisasi harga Pangan di Daerah Menahan gejolak harga dalam situasi tertentu atau yang bersifat insidentil Menguatkan PUPM dan LUPM yang ada di Daerah Untuk mewujudkan  tujuan  tersebut  Pelaksanaan  TTIC  meliputi  4  (empat)  kegiatan yang menjadi standar program TTIC yaitu: 5
Pengelolaan stok pangan strategis
2 Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Alfabeta : Bandung, 2012) hlm. 142
3 Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys (Gava Media : Yogyakarta, 2009) hlm. 38
4 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Toko Tani Indonesia Center, Pasal3

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
Pada kegiatan ini UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera  Barat  selaku  pelaksana  TTIC  harus menjamin  ketersediaan  stok  pangan  yang diambil  dari  pemasok  untuk  didistribusikan  ke  masyarakat,  terutama  10  (sepuluh) komoditi  pangan  pokok  dan  strategis.  Adapun  komoditi  pangan  yang  menjadi  prioritas dalam stok pangan yang dilakukan melalui TTIC adalah 10 komoditi pangan pokok dan strategi  yaitu;  beras,  cabe  merah,  bawang  merah,  bawang  putih,  gula,  minyak  goreng, telur, daging ayam dan daging sapi, kacang tanah, dan jengkol dan/atau petai. 6 Kesepuluh komoditi tersebut harus difasilitasi oleh TTIC Provinsi Sumatera Barat dan komoditi yang lainnya sebagai pelengkap dengan harga dibawah pasar.
Stok  pangan  strategis  ini  diperoleh  dari  Gapoktan/LUPM, supplier /vendor/ distributor,  institusi/lembaga  distribusi  dan  logistik  yang  menjalin  kemitraan  dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui PKS/MOU yang disepakati kedua belah pihak untuk menjamin pasokan komoditi pangan di TTIC. Stok pangan yang dilakukan harus  dapat  memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan  dan  dapat  memenuhi  keperluan pendistribusian pangan murah ke masyarakat melalui Bazar/Gelar Pangan Murah, Operasi Pasar ataupun kegiatan lainnya.
Tabel 8. Pihak Pemasok yang Melakukan Kontrak Kerjasama dengan TTIC Sumatera Barat.
2019 2020 2021 Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat CV. Harapan Makmur CV. Harapan Makmur CV. Harapan Makmur PT. Incasi Raya PT. Incasi Raya PT. Incasi Raya BUMNag Talang Jaya Mandiri Kab. Solok BUMNag Talang Jaya Mandiri Kab. Solok BUMNag Talang Jaya Mandiri Kab. Solok Usaha Ning Jesigo Usaha Ning Jesigo Usaha Manise Tuna Fish UD. Rul & Eni UD. Rul & Eni Samara Frozen food Usaha Manise Tuna Fish Usaha Manise Tuna Fish TTI UD. Yaser Arafat Mandiri/Gapoktan Harapan Bersama Samara Frozen food Samara Frozen food Gapoktan Baringin Saiyo Kelompok Tani Ikhtiar Bersama Kelompok Tani Ikhtiar Bersama Gapoktan Saiyo Sakato TTI UD. Yaser Arafat Mandiri/Gapoktan Harapan Bersama TTI UD. Yaser Arafat Mandiri/Gapoktan Harapan Bersama Kelompok Tani Tunas Baru Kelompok Tani Bintang Timur Kelompok Tani Bintang Timur Kelompok Tani Bintang Timur Gapoktan Baringin Saiyo Gapoktan Baringin Saiyo Kelompok Tani Banda Sampia Gapoktan Saiyo Sakato Gapoktan Saiyo Sakato Gapoktan Mutiara Tani Kelompok Tani Tunas Baru Kelompok Tani Tunas Baru Gapoktan Pervapil Kelompok Tani Bintang Timur Kelompok Tani Bintang Timur Kelompok Tani Bareco Jaya Kelompok Tani Banda Sampia Kelompok Tani Banda Sampia Kelompok Tani Sawah Kapuak Gapoktan Mutiara Tani Gapoktan Mutiara Tani Kelompok Tani Taruna Harapan Gapoktan Pervapil Gapoktan Pervapil Kelompok Tani Suka Tani Sejahtera

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
Kelompok Tani Bareco Jaya Kelompok Tani Bareco Jaya Gapoktan Koto Andalan Kelompok Tani Sawah Kapuak Kelompok Tani Sawah Kapuak Kelompok Tani Harapan Baru Kelompok Tani Taruna Harapan Kelompok Tani Taruna Harapan Kelompok Tani Bina Lia Kelompok Tani Suka Tani Sejahtera Kelompok Tani Suka Tani Sejahtera Gapoktan Lembuti Mandiri Gapoktan Koto Andalan Gapoktan Batang Timbulun Kelompok Tani Harapan Baru Kelompok Tani Lima Sudara Kelompok Tani Bina Lia Gapoktan Kobaya Maju Bersama Gapoktan Lembuti Mandiri Gapoktan Maju Saiyo Gapoktan Batang Timbulun Gapoktan Albasiko II Kelompok Tani Lima Sudara Gapoktan Karya Sejahtera Gapoktan Kobaya Maju Bersama Gapoktan Dilam Bersatu Gapoktan Maju Saiyo Poktan Talang Sarumpun Poktan Talang Ts II Poktan Sungai Abuk I Gapoktan Pasar Kambang II Gapoktan Sungai Tunu Utara Kelompok Tani Semangat Tani Poktan Semangat Tani Gapoktan Maju Bersama Gapoktan Albasiko Gapoktan Karya Bersama
Toko Tani Barokah
Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Pasokan Bahan Pangan Tahun 2019, 2020, dan Data UPTD DPAP
Berdasarkan Tabel 8 di atas bahwa TTIC Sumbar memiliki pemasok yang beragam dan  cukup  banyak,  khususnya  Gapoktan  yang  tersebar  di  berbagai  daerah  di  Provinsi Sumatera Barat. Gapoktan yang memasok ke TTIC merupakan gapoktan binaan Lembaga Pangan Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat. Tetapi walaupun telah banyak pemasok yang bekerasama  dengan  TTIC  Sumatera  Barat,  berdasarkan  obervasi  peneliti  beberapa komoditi dari sepuluh komoditi pangan pokok dan strategis yang wajib difasilitasi melalui TTIC ada yang tidak stok oleh UPTD DPAP. Contohnya seperti jengkol dan petai tidak ada  stok  yang  dipasok  di  TTIC  Sumatera  Barat,  jika  pun  ada  hanya  sedikit  yang  hanya diperuntukkan  bagi  pemesanan  online  dari  masyarakat.  Begitupun  dengan  cabe  dan barang  muda  (produk  hasil  pertanian)  lainnya  yang  tidak  dipasok  oleh  Gapoktan  tetapi diambil dari distributor. Stok barang yang diambil dari Gapoktan hanya beras saja. Hal ini tentunya  akan  berimplikasi  dalam  mencapai  tujuan  program  TTIC  yang  salah  satunya untuk “menciptakan produk pertanian dengan harga layak dan menguntungkan petani”.
Beberapa dari 10 komoditi pokok dan strategis yang tidak distok di TTIC Sumatera Barat dikarenakan terkendala modal dan resiko pembusukan. Seperti hanya jengkol/pete yang sulit tumbuh di Kota Padang, sehingga untuk pemasokan dari petani daerah lain tidak dilakukan maka dari itu hanya diambil dari pedagang beberapa saja untuk pesanan online dari  masyarakat.  Dan  komoditi  lainnya  seperti  kacang  tanah  kurangnya  minat  dari masyarakat sehingga UPTD DPAP tidak menstok kacang tanah lagi karena dikhawatirkan busuk  seperti  sebelumnya.  Sedangkan  pengambilan  stok  pangan  strategis  untuk  barang muda  hasil  pertanian,  tidak  dipasok  oleh  Gapoktan  karena  disebabkan  kendala  modal pembelian barang ke petani dan pemgambilan pasokan yang sedikit dari TTIC. Hal inilah

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
yang menyebabkan banyak Gapoktan/LUPM yang telah menandatangi PKS dengan TTIC tapi tidak memasok ke TTIC.
Tabel 9. Gapoktan yang Menandatangani PKS Tetapi Tidak Memasok ke TTIC.
No. Gapoktan/LUPM Komoditi yang Dipasok Keterangan 1. Kelompok Tani Bareco Jaya Sayuran - 2. Kelompok Tani Ikhtiar Bersama Sayuran - 3. Kelompok Tani Taruna Harapan Cabe merah - 4. Kelompok Tani Suka Tani Sejahtera Cabe merah - 5. Kelompok Tani Tunas Baru Cabe merah - 6. Kelompok Tani Bintang Timur Bawang merah - 7. Kelompok Tani Banda Sampia Bawang  merah  dan sayuran - 8. Kelompok Tani Bina Alam Lestari Cabe merah - 9. Kelompok Tani Harapan Baru Bawang merah - 10. Kelompok Tani Bina Lia Cabe merah - 11. Gapoktan Lembuti Mandiri Cabe  merah  dan bawang merah - 12. Poktan Semangat Tani Cabe merah Memasok ke TTI 13. Gapoktan Batang Timbulun Beras Memasok ke TTI 14. Gapoktan Maju Bersama Beras Memasok ke TTI 15. Gapoktan Pasar Kambang II Beras Memasok ke TTI 16. Gapoktan Lima Saudara Beras Memasok ke TTI 17. Poktan Talang Sarumpun Cabe merah Memasok ke TTI 18. Gapoktan Kobaya Maju Bersama Beras Memasok ke TTI 19. Poktan Sungai Abuk I Beras Memasok ke TTI 20. Gapoktan Maju Saiyo Beras Memasok ke TTI 21. Gapoktan Albasiko Beras Memasok ke TTI 22. Gapoktan Karya Bersama Beras Memasok ke TTI
Sumber : Olahan Peneliti, 2022 Berdasarkan Data UPTD DPAP.
Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat dilihat banyak Gapoktan yang tidak memasokke TTIC walaupun telah memiliki PKS dengan UPTD DPAP. Untuk Gapoktan/LUPM yang memasok  ke  TTI  tidak  menjadi  masalah  dalam  pelaksaan  program  TTIC,  karena  TTI merupakan  bentuk  kegiatan  dari  program  sebelumnya  yaitu  PUPM,  yang  juga berhubungan  dengan  program  TTIC.  Namun  untuk  Gapoktan/LUPM  lain  yang  tidak memasok ke TTI dan TTIC, hal ini menjadi masalah dalam pelaksanaan program TTIC.

## Pengelolaan sarana dan prasarana
Setelah  melakukan  pengelolaan  stok  pangan  maka  dilanjutkan  pengelolaan  sarana prasarana  dengan  menyimpan  sementara  stok  pangan yang  telah  diterima  dari  pemasok sebelum  didistribusikan/dipasarkan  ke  masyarakat.  Penyimpanan  dilakukan  dengan handling komoditi  pangan  untuk  mempertahankan  kualitas  stok  pangan  melalui  sarana prasarana  yang  ada.  Barang-barang  pangan  yang  telah  diantar  oleh  pemasok,  akan disimpan dan ditaruh ditempat yang aman sesuai dengan kondisi dan jenis masing-masing komoditi agar kualitasnya tetap terjaga. Seperti halnya daging, barang-barang frozen, dan sayuran akan disimpan di cool storage .  Untuk di toko dan mobil box disediakan freezer dan cooler box untuk menjaga kualitas barang.
Adapun cool storage yang tesedia dua yaitu satu untuk daging dan sejenis, dan satu lagi  untuk  sayuran.  Namun  karena  pasokan  sayur  tidak  tersedia, cool  storage tidak berfungsi. Karena komoditi sayur yang bukan menjadi concert dari TTIC, dan pertimbang resiko  kerusakan  sayur  yang  tinggi.  Sehingga  untuk  saat  ini  hanya  digunakan  untuk

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
menyimpan cabe giling dan cabe utuh saja. Namun dengan ketidakfungsian sarana dalam menyimpan  stok  pangan  karena  TTIC  tidak  tersedianya  stok,  merugikan  untuk  baiaya perawatan  sarana.  Tetapi  jika  tidak  dilakukan  perawatan  juga  menyebabkan  kerusakan sarana yang telah tersedia.
Selain cool  storage,  freezer, dan cooler  box untuk  penyimpanan  daging,  barang- barang frozen, dan sayur, untuk komoditi lain juga dilakukan penyimpanan dengan sarana dan  prasarana  lain  yang  ada  untuk  menjaga kualitasnya.  Komoditi  lain  ada  disusun  dan ditempatkan  pada  keranjang  yang  disediakan  dan  rak-rak  yang  ada  di  toko.  Untuk penjualan  melalui  mobil  barang-barang  disusun  per  kerjanjang  untuk  memudahkan penjualan ke masyarakat.

## Pengelolaan administrasi dan keuangan
Pada   kegiatan ini dilakukan invantarisasi dan pencatatatan jumlah dan harga stok komoditi pangan yang keluar dan masuk ke TTIC setiap harinya. Untuk pengecekan dan pencatatan keluar masuk barang pangan dilakukan oleh kepala gudang. Pencatatan barang dilakukan setiap barang yang keluar dan masuk ke toko dan Gudang TTIC. Baik ketika pemasok  mengantar  barang,  barang  masuk  ke  toko,  barang  yang  dibawa  dan  sisa  bazar keliling dan bazar ke daerah. Ini dilakukan agar barang tidak tercecer dan hilang. Namun pencatatan  barang  ini  hanya  dilakukan  secara  manual,  hanya  barang  penjualan  di  toko yang dilakukan melalui sistem kasir di komputer.
Pencatatan secara manual ini menjadi kendala dalam pelaksanaan TTIC karena bisa saja menimbulkan kesalahan. Sedangkan secara sistem IT pengelolaan adminsitrasi dan keuangan komoditi pangan yang dijual di TTIC masih belum ada. Hal ini dikhawatirkan jika  ada  barang  yang  tercecer  saat  dilakukan  pencatatan  manual.  Ini  didukung  dengan observasi peneliti saat ada kesalahan pencatatan barang yang dibawa untuk pelaksanaan bazar di daerah oleh petugas.
Gambar 2. Pencatatan Barang Masuk dan Keluar Gudang TTIC

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

## Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2021
Berdasarkan  Gambar  2  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pencatatan  barang  masih dilakukan  manual  oleh  Kepada  Gudang  dan  petugas.  Selain  itu  pencatatan  dan inventarisasi keuangan dilakukan oleh Kasubag. Tata Usaha berdasarkan penjualan yang dilakukan  petugas  dan  penjualan  toko,  serta  pembayaran  ke  pemasok.  Juga  dilakukan secara manual kecuali pejualan dari toko.karena telah menggunakan komputer kasir.

## Pengelolaan distribusi pangan/pemasaran
Setelah  dilakukan  pengelolaan  stok  pangan,  pengelolaan  sarana  dan  prasarana, pengelolaan  administrasi  dan  pengelolaan,  selanjutnya  yaitu  kegiataan  pengelolaan distribusi  pangan/pemasaran.  Adapun  bentuk  kegiatan  ini  berupa  penjualan  komoditi pangan langsung di TTIC, GPM (Gelar Pangan Murah) dengan mendatangi Keluarahan di  Kota  Padang  setiap  hari  kerja,  GPM  di  daerah  jika  diminta  oleh  daerah  Kab/Kota, Operasi  Pasar,  dan  subsidi  harga  50%  berupa  pembagian  paket  subsidi  ke  masyarakat kurang mampu dari pokir anggota dewan pada pandemi Covid-19.
Untuk pendistribusian di Kota Padang, karena letak Gedung TTIC yang jauh dan sulit dijangkau  masyarakat  maka  UPTD  DPAP  selaku  pelaksana  TTIC  melakukan penjembutan bola dengan mendatangi Kelurahan setiap hari kejra melalui mobil keliling dan  penjualan  online  sistem  free  ongkir.  Sedangkan  GPM  yang  dilakukan  ke  daerah berdasarkan  undang  dari  Dinas  yang  menangani  ketahanan  pangan  di  daerah.  Namun dengan adanya Covid-19 pelaksanaan GPM ke daerah Kab/Kota menjadi terkendala. Hal ini  dikarenakan  kebijakan  yang  melarang  mengadakan  acara  yang  mengundang kerumunan,  sedangkan  jika  diadakan  GPM  yang  menyebabkan  kerumunan.  Banyaknya Pemerintah Daerah yang tidak mengizinkan pelaksanaan GPM disaat pandemi Covid-19 ini,  tentunya  menjadi  faktor  kendala  yang  cukup  signifikan  mempengaruhi  pelaksanaan Program  TTIC  dalam  mewujudkan  tujuan  untuk  memberikan  akses  pangan  murah  ke masyarakat.  Sedangkan  pada  saat  Covid-19  ekonomi  masyarakat  yang  terganggu membutuhkan akses bahan pangan murah bagi masyarakat.
Tabel 10. Daftar Kab/Kota Pelaksanaan Gelar Pangan Murah Tahun 2018-2020
No. Kab/Kota Tahun 2018 2019 2020 1. Kab. Dharmasraya 5-8 November 2. Kab. Tanah Datar 28-30 November 15 Februari 23-24 Juli 6-7 Agustus 5-6 November 3. Kab. Sijunjung 11-12 Februari 14-15 September 4. Kab. Lima Puluh Kota 8-9 April 5. Kab. Pesisir Selatan 15 Mei
Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
29-30 Mei 6. Kota Payakumbuh 16 Mei 7. Kota Bukittinggi 19 Februari 26 Februari 23-25 Mei 8. Kab. Agam 16-17 Februari 27 Mei 11-12 Februari 11 Maret 29-10 Juli 9. Kab. Solok 27 Mei 22-23 Juli 10. Kota Pariaman 17 Oktober 11. Kab. Pasaman Barat 22 Oktober 6-7 Januari 13-14 Agustus 8-9 Oktober 12. Kota Padang Panjang 23 Februari 13. Kab. Padang Pariaman 10 Januari 29-30 September
Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, 2019, 2020.
Berdasarkan  tabel  10  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  masih  banyak  Kab/Kota  yang belum  terjangkau  dalam  pendistribusian  pangan  murah  kepada  masyarakat.  Dari  19 (Sembilan belas) Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat, GPM melalui TTIC yang telah terlaksana hanya di 12 Kab/Kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2018 hanya terlaksana di 2 Kabupaten, dikarenakan pelaksanaan program masih baru dan dimulai pada saat sudah dipertengahan  tahun.  Selanjutnya  pada  tahun  2019  pada  tahun  kedua  pelaksanaan program,  Kab/Kota  yang  dijangkau  sudah  lebih  banyak  yaitu  11  Kab/Kota  di  Sumatera Barat,  dengan  total  pelaksanaan  14  kali.  Namun  baru  terjadinya  peningkatan pendistribusian  di  Kab/Kota  yang  dijangkau  dari  pelaksanaan  program  TTIC,  pandemi Covid-19  mulai  memasuki  wilayah  Indonesia  khususnya  Provinsi  Sumatera  Barat. Sehingga hanya 7 Kabupaten yang dapat dijangkau dengan total pelaksanaan yaitu 14 kali.
Tabel 11. Pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM) Tahun 2021
No. Kab/Kota Pelaksanaan 1. Kota Bukittinggi 2 kali 2. Kabupaten Sijunjung 1 kali 3. Kabupaten Pasaman Barat 3 kali 4. Kabupaten Tanah Datar Setiap  Hari  Jumat  mulai  dari  Tangal  26 November 2021 5. Kota Padang 4 kali
Sumber : Olahan Peneliti 2022, Berdasarkan Data UPTD DPAP
Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan bazar pangan murah yang  dilaksanakan  melalui  Program  TTIC  ke  daerah-daerah  sangat  terkendala  akibat Covid-19. Dari penurunan daerah yang dijangkau tahun 2020 lalu, yang peneliti tampilkan pada Tabel 10, penurunan menjadi 7 daerah yang dapat dijangkau akbiat Covid-19. Pada tahun  2021  pun menurunkan  daerah  yang  dapat  diangkau  menjadi  lima  daerah.  Hal  ini menunjukkan pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pelaksanaan program TTIC.
Selanjutnya  kegiatan  Operasi  Pasar  merupakan  bentuk  intervensi  yang  dilakukan UPTD  DPAP  saat  harga  pangan  di  atas  harga  wajar.  Biasanya  ini  terjadi  saat  momen- momen tertentu seperti HBK (Hari Besar Keagaaman), dan Natura (Natal Tahun Baru), atau  momen  lainya.  Karena  salah  satu  tujuan  TTIC  untuk  menjaga  stabilitas  inflasi

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
pangan, maka melalui TTIC Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dapat mengintervensi pendistribusian  pangan  jika  harga  pangan  diatas  wajar  dengan  dengan  menjual  bahan pangan diatas harga wajar dengan harga yang wajar.
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, implementor yaitu UPTD DPAP  telah mengetahui dan memahami dengan jelas tujuan program TTIC yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan  standar  dan  sasaran  program  TTIC  sudah  jelas  dan  terukur.  Rangkaian  4 kegiatan  pelaksanaan  program  TTIC  telah  dilaksanakan  dengan  sebaik  mungkin  oleh implementor sesuai peran masing-masing, dan mengetahui kondisi yang diharapkan dari kegiatan  yang  dilaksanakan.  Namun  tujuan  program  TTIC  masih  belum  dapat  tercapai dikarenakan  berbagai  kendala  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  4  kegiatan  tersebut. Dalam  hal  ini  variabel-variabel  kebijakan  memiliki  sangkut  paut  dengan  standar  dan sasaran sasaran kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

## 2.1.Sumberdaya
Sumber  daya  menjadi  salah  satu  penunjang  atau  motor  penggerak  dalam implementasi  kebijakan.  Keberhasilan  proses  implementasi  suatu  kebijakan  sangat tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan  sumberdaya  yang  tersedia.  Ketika  suatu kebijakan  yang  dijalankan  sudah  berdasarkan  standar  dan  sasaran  yang  jelas,  maka dibutuhkan beberapa perlengkapan yang dapat mendorong dan mendukung pelaksanaan kebijakan.  Van  meter  Van  Horn  menjabarkan  bahwa  sumberdaya  yang  mempengaruhi implementasi  suatu  kebijakan  terdiri  atas  sumberdaya  manusia  ( human  resources )  dan sumberdaya non-manusia ( non-human resources ).

## Sumberdaya Manusia
Manusia  merupakan  sumber  daya  yang  terpenting  dalam  menentukan  suatu keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan.  Kebijakan  publik  harus  disertai  dengan dukungan sumberdaya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun secara kualitas agar  kebijakan  tersebut  bisa  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Kuantitas  dan  kualitas sumberdaya manusia yang ada akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Tetapi ketika kompetensi  dan  kapabilitas  dari  sumberdaya  itu  nihil,  maka  kinerja  kebijakan  publik sangat sulit untuk diharapakan. 7
Sumberdaya  manusia  di  UPTD  Distribusi  Pasokan  dan  Akses  Pangan  meliputi Kepala  UPTD,  pegawai  Sub  Bagian  Tata  Usaha,  Kasi  Penyaluran,  Kasi  Pengadaan, Kelompok Fungsional, staf pendukung, dan 14 tenaga kontrak yang terdiri dari 1 orang Kepala  Gudang,  1  orang  Kasir,  serta  12  orang  petugas  lapangan.  Ketersediaan  dan kemampuan  dari  pegawai  dan  petugas  ini  tersebut  akan  mempengaruhi  pelaksanaan program TTIC. Adapun data kepegawaian UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.
Tabel 12. Data kepegawaian UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan
Nama Pendidikan Terakhir Jabatan Amalia, S.Pt, M.P S2-Ilmu Ternak-UNAND Kepala UPTD DPAP Dewi Anggraini, SP S1-Ilmu Tanah- UNAND Kasubag. Tata Usaha UPTD DPAP Ir. Friswan Yuson S1-Mekanisasi Pertanian- UNAND Kepala Seksi Pengadaan UPTD DPAP Musrizal, S.T, M.I.Kom S2-Ilmu Komunikasi UNAND Kepala Seksi Penyaluran UPTD DPAP Azwati Nasrun, S.Pi S1-Budidaya Perairan- UBH Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian
7 Agustino, Dasar Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi (Alfabeta : Bandung, 2016) hlm. 134

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
Erni Malina SLTA-SPP-Budidaya Pertanian Pengadministrasian Seksi Pengadaan Jasman SLTA-Paket C IPS Pengadministrasian Tata Usaha Ifdil SLTP-Paket B Pengadministrasian Tata Usaha Zulmukti SLTA-Paket C IPS Pengadministrasian Seksi Penyaluran Hendra Sastra Winata, S.E S1-Ekonomi Kepala Gudang Ade Oka Utami S1-Ilmu Komputer Kasir Dedy Arpindo, S.E S1-Manajemen Petugas Rizky Imam Fajri, S.P S1-Pertanian Petugas Hazan Padli, S.P S1-Pertanian Petugas Taufik Hidayat, S.P S1-Pertanian Petugas Hendra Lasmandra SLTA Petugas Andika Dwi Putra SLTA Petugas Syaiful Khaidir SLTA Petugas Adrianto SLTA Petugas Syavadon Rachmanto SLTA Petugas Syahrial SLTA Petugas Gusriadi SLTA Petugas Fitra Riyanda SLTA Petugas
Sumber : Olahan Penulis 2021, Berdasarkan UPTD DPAP
Berdasarkan Tabel 12 diatas, dapat diketahui bahwa UPTD Distribusi Pasokan dan Akses  Pangan  memiliki  pegawai  tetap  sebanyak  9  orang,  dan  14  orang  tenaga  kerja kontrak.  Namun  dalam  pelaksanaan  program  TTIC  UPTD  DPAP  masih  kekurangan sumberdaya manusia secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas petugas TTIC yang berjumlah  14  masih  belum  cukup  untuk  melaksanakan  pendistribusian  bahan  pangan TTIC  ke  masyarakat.  Begitupun  dengan  kualitas  petugas  yang  dimiliki  masih  dinilai kurang  dalam  pelaksanaan  program  TTIC.  Tenaga  kontrak  lapangan  TTIC  yang  pada umumnya  memiliki  tingkat  pendidikan  SLTA.  Namun  untuk  pelaksaan  kegiatan  ini dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian lebih seperti  yang paham mengenai IT sehingga dapat menunjang kreativitas pelaksanaan program dan adanya sistem pencatatan barang  yang  efektif  dan  efesien.  Selain  itu  kualitas  SDM  petugas  yang  rendah  juga menyebabkan terkendalanya penyampaian informasi kepada petugas yang terkadang salah penerimaan informasi oleh petugas untuk melaksanakan tugas di lapangan.
Selain petugas di lapangan dari segi pegawai yaitu staf juga tidak mencukupi yang mana  hanya  terdapat  1  orang  staf  bagian  administrasi pada  masing-masing  Kasi  seperti yang  tertera  pada  Tabel  11  sebelumnya.  Sehingga  menyulitkan  dalam  rentang  tugas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kasi. Begitupun untuk kualitas pegawai yang mana semua staf yang dimiliki tidak ada yang sarjana, yaitu untuk lulusan SLTA, dan paket. Sehingga hal ini mempengaruhi dalam kemampuan dan keahlian serta kreativitas  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Pekerjaan  administrasi  yang seharusnya menjadi tugas staf administrasi tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga Kasi yang melaksanakan tugas staf, bahkan pekerjaan lain juga tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini menyebabkan Kasi seolah bekerja sendirian sehinga staf seakan tidak diperlukan.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki oleh UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat masih  belum  memumpuni  baik  secara  kuantitas  maupun  secara  kualitas  dalam pelaksanaan program TTIC di Sumatera Barat. Jumlah 14 orang tenaga lapangan belum bisa mengcover distribusi pangan ke masyarakat di Sumatera Barat bahkan di Padang juga belum  mencukupi.  Maka  dari  itu  perlunya  penambahkan  petugas  untuk  pelaksanaan program TTIC jika untuk menjangkau skop yang lebih luas yaitu Provinsi Sumatera Barat. Begitupun dengan kuantitas pegawai yang belum mencukupi dengan hanya ada satu staf administrasi pada masing-masing Kasi dan Kasubag. Tata Usaha.

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
Kualitas pegawai dan petugas yang dimiliki juga rendah, yang pada umumnya dengan tingkat pendidikan SLTA. Kinerja dan keahlian petugas dan pegawai sangat rendah dalam melaksanakan tugas masing-masing. Diharapkan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dapat merolling staf  yang  ditempatkan  di  UPTD  DPAP  dengan  staf  lain  yang  memiliki tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  dan  memiliki  keahlian  atau  kreativitas  serta mengutamakan in the righ man in the righ place , karena beban kerja operasioanal yang besar dalam pelaksanaan program TTIC membutuhkan dorongan alat yang juga bagus dan tepat.  Selanjutnya  untuk  petugas  diharapkan  UPTD  DPAP  lebih  selektif  lagi  dalam merekkrut petugas kontrak TTIC, agar tidak ada lagi petugas yang salah tanggap denggan informasi yang diberikan dan perlu pengulangan infromasi serta tidak hanya orang yang bisa  kerja  fisik  saja  juga  tetapi  juga  memiliki  keahlian  lain  seperti  yang  memiliki kemampuan IT, marketing , dan lainnya. Sehingga implementasi program TTIC menjadi lebih baik kedepannya dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang tepat.

## Sumberdaya Non Manusia
Selain  sumberdaya  manusia,  juga  dibutuhkan  sumberdaya  non  manusia  untuk mendukung keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya non manusia yang  dimaksud  terdiri  atas  sumberdaya  finansial  dan  sarana  prasarana  yang  dapat mendukung  kelangsungan  proses  implementasi  kebijakan.  Walaupun  sudah  tersedia sumber  daya  manusia  yang  memadai  dari  segi  kualitas  dan  kuantitas  yang  dibutuhkan, suatu kebijakan akan tetap sangat sulit untuk dijalankan dengan baik jika tidak didukung dengan adanya sumber daya finansial dan sarana prasarana yang memadai pula. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai dan sarana prasarana yang tidak mendukung kebijakan berjalan secara baik.
Sumber anggaran program TTIC bersumber dari 3 dana yaitu dari APBN, APBD, dan Pokir anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Namun untuk kegiatan operasional hanya didanai  oleh  APBD. Sedangkan  2  sumber  dana lainnya  yaitu Pokir  dewan  hanya  untuk jumlah  paket  subsidi  harga  bahan  pangan  50%  ke  masyarakat  sebagai  upaya economy recovery Covid-19,  dan  APBN  untuk  kegiatan  lain  yang  berhubungan  dengan  kegiatan TTIC yaitu Fasilitasi Distribusi Pangan yang yang menunjang pelaksanaan TTIC berupa biaya transportasi dan kemasan bagi LUPM/Gapoktan yang memasok ke TTIC sejumlah Rp. 1.000/kg beras.
Dalam  pelaksanaannya  anggaran  yang  dibutuhkan  dalam  implementasi  Program TTIC masih kurang. Bahkan adanya pemotongan anggaran akibat Covid-19. Beban kerja operasional yang cukup besar dan memerlukan tenaga yang ekstra sehingga anggaran yang diperlukan  lebih  besar.  Hal  ini  mempengaruhi  sedikitnya  daerah-daerah  yang  dapat dijangkau dalam pelaksanaan progam TTIC.
Tabel 13. Sumber dan Alokasi Anggaran Program TTIC Tahun 2021
Keterangan Jumlah Alokasi Anggaran Rp. 340.501.000 Pelaksanaan  bazar,  pembinaaan  dan monitoring, gaji petugas, transportasi Rp. 770.479.000 Pengadaan  dan  pemeliharaan  sarana prasarana, perlengkapan kantor administrasi, dan lain sebagainya Rp. 2.275.000.000 Kegiatan  Subsidi  50%  Harga  Bahan Pangan masyarakat terdampak Covid-19 Total Anggaran Rp. 3.385.980.000
Sumber : DPA – SKPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021, Data UPTD D PAP
Selanjutnya  untuk  sarana  prasarana  yang  mendukung  pelaksanaan  program  TTIC juga  masih  belum  memumpuni  jika  pelaksanaan  program  TTIC  cakupan  Provinsi Sumatera  Barat.  Terutama  untuk  sarana  prasarana  mobil  dalam  pendistribusian  bahan pangan  murah  ke  masyarakat.  Mobil  yang  tersedia  5  sangat  kurang  dalam  pelaksanaan

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
kegiatan  TTIC,  bahkan  untuk  Kota  Padang  saja  juga  belum  dapat  mejangkau  seluruh masyarakat.  Sedangkan  sarana  prasarana  belum  tersedia  dalam  pelakasanaan  Program TTIC saat ini adalah sistem pencatatan barang yang efektif dan efesien. Yang mana saat hanya  dilakukan  oleh  manusia,  sehingga  kemungkinan  akan  menimbulkan  kesalahan dalam  pencatatan  barang  yang  menyebabkan  kerugian  pada  TTIC.  Berikut  beberapa sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan program TTIC pada Tabel 13.
Tabel 14. Sarana dan Parasarana Penunjang Pelaksanaan Program TTIC Sumatera Barat
No. Sarana dan Prasarana Keterangan 1. Gedung rumah inflasi permanen Jl. By Pass Km 15, Aie Pacah, Kota Padang 2. Komputer kasir 1 set 3. Cool storage daging 1 unit 4. Cool storage sayur 1 unit 5. Freezer 2 unit 6. Cooler box 10 unit 7. Keranjang jinjing 74 unit 8. Keranjang dorong 12 unit 9. Keranjang angkut 55 unit 10. Rak sayur 6 unit 11. Gendset 1 unit 12. Meja untuk mitra/vendor 50 unit 13. Mobil box keliling 6 unit 14. Troli 1 unit Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan TTIC 2020
Hubungan Antar Organisasi
Komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu urat nadi sebuah kebijakan agar dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van Horn mengakui bahwa komunikasi dan koordinasi di dalam dan antar organisasi memang merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Namun jika komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan semakin baik, maka akan semakin kecil pula terjadi kesalahan dan semakin meningkat prospek tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.
Dalam  hal  ini  UPTD  Distribusi  Pasokan  dan  Akses  Pangan  berkoordinasi  dengan beberapa stakeholder dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan TTIC. Adapun pihak-pihak terkait tersebut adalah pemasok yaitu Bulog, pihak swasta PT. Incasi Raya, distributor atau pedagang, Gapoktan/LUPM, dan koordinasi untuk  pelaksanaan bazar di Kab/Kota dengan Dinas yang mengurusi pangan di daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk Dinas ketahanan pangan daerah komunikasi dan koordinasi dilakukan secara formal dan dan informal baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan dua kali setahun oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Dinas ketahanan pangan daerah Kab/Kota, melalui surat, pertemuan kunjungan antar dinas, dan melalui telepon.
Begitupun dengan pemasok seperti Bulog, Gapoktan, distributor, dan pelaku usaha dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Namun lebih sering dilakukan secara tidak langsung mengenai via telepon atau WA. Komunikasi yang dilakukan terkait stok pasokan barang  yang  akan  dipasok  ke  TTIC,  harga  dan  transaksi  penjualan  barang,  jika  ada pelaksanaan  bazar  dan  subsidi  pokir  koordinasi  terkait  kesanggupan  pemasok  dapat menyuplay barang sesuai yang diminta, dan kondisi barang dari pemasok.
Adapun komunikasi dan koordinasi yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik tanpa kendala. Begitupun komunikasi dan koordinasi saat adanya pandemi Covid-19 tidak ditemukannya kendala yang signifikan, karena komunikasi dan koordinasi yang dilakukan

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
dapat  memanfaatkan  teknologi  saat  ini  seperti  via  telepon,  WA,  dan  Zoom.  Dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi UPTD DPAP dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program TTIC berjalan dengan lancer dan sebaik. Dengan komunikasi dan koordinasi yang berjalan dengan baik tentunya menjadi dukungan pelaksanaan TTIC dalam mencapai tujuannya.
Karakteristik Agen Pelaksana Van  Meter  Van  Horn  menjelaskan  karakteristik  agen  pelaksana  disini  adalah seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan  komunikasi  yang  terjadi  di  internal  birokrasi.  Karateristik  organisasi  pelaksana  ini sangat  penting  karena  kinerja  implementasi sangat  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang  tepat dan  cocok  dari  agen  pelaksana.  Karakteristik  agen  pelaksana  disini  mencakup  struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan organisasi.
Van  Meter  Van  Horn  menjelaskan  bahwa  struktur  birokrasi  dari  implementor kebijakan  akan  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Struktur  birokrasi  yang kompleks  dan  terlalu  panjang  akan  menghambat  kelancaran  komunikasi  dan  aktivitas organisasi  dalam  melaksankan  suatu  kebijakan.    Pada  implementasi  program  TTIC  di Provinsi  Sumatera  Barat  yang  bertanggungjawab  dalam  pelaksanaannya  adalah  UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini  UPTD  Distribusi  Pasokan  dan  Akses  Pangan  harus  didukung  dengan  struktur organisasi yang sederhana dan jelas. Struktur organisasi UPTD DPAP tidak kompleks dan tidak  memiliki  rentang  kendali  yang  panjang,  serta  telah  jelas  tupoksi  masing-masing individu pelaksana, sehingga telah memudahkan komunikasi dan penyampaian informasi dalam lingkup UPTD DPAP, dan mendukung kelancaran pelaksanaan Program TTIC oleh Dinas  Pangan  Provinsi  Sumatera  Barat.  Mulai  dari  Kasi  Pengadaan  yang  bertanggung jawab atas penyediaan barang, Kasi Penyaluran terhadap penyaluran barang, Kabag. TU terhadap  keuangan  dan  administrasi,  sarana  dan  prasarana.  Masing-masing  Kasi  dan Kasubag.  TU  berkomunikasi  dan  berkoordinasi  sesuai  peran  meraka  masing-masing. Dalam  hal  ini  Kepala  UPTD  mengakomodir  semua  pelaksanaan  kegiatan  TTIC  dan bawahanya,  serta  para  staf  dan  petugas  yang  membantu  tugas  masing-masing  Kasi. Begitupun Kepala Dinas yang akan meminta pertanggungjawaban kepada Kepala UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan.
Bagan 1. Struktruk Organisasi UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan
Sumber : UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan
Selanjutnya terkait norma-norma Van Meter Van Horn menjelaskan bahwa norma- norma yang berkembang dalam organisasi akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut dalam pelaksanakan suatu kebijakan. Adapun norma-normal yang berlaku dalam lingkup UPTD DPAP merupakan norma-norma ini mengacu kepada aturan umum seperti aturan mengenai disiplin pegewai negeri sipil yang telah diatur oleh pemerintah. Seperti halnya

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
aturan kedisiplinan waktu masuk jam 07.30 WIB dan pulan jam 16.00 WIB, semua sama antara pegawai dan petugas yang tidak ASN juga harus mengikuti norma tersebut. Dalam hal  ini  semua  pegawai  dan  petugas  mengambil  absen  online  melalui  aplikasi,  jika terlambat  ASN  akan  disanksi  dengan  pemotongan  gaji, sedangkan  bagi  Non  ASN  akan dilakukan peneguran dan peringatan serta sanksi lain oleh intansi masing-masing. Serta untuk petugas Non ASN yang berada di lapangan diutamakan memiliki norma kejujuran, jika  norma  tersebut  dilanggar  maka  akan  mendapat sanksi  sampai  sanksi  terberat  dapat diberhentikan.  Tambahan  norma-norma  atau  aturan  lain  untuk  petugas  lapangan  TTIC (Non  ASN)  berupa  jadwal  piket,  aturan  pakaian,  dan  ramah  kepada  masyarakat  yang berbelanja di TTIC .
Selanjutnya bentuk pola hubungan yang ada di internal maupun eksternal organisasi sangat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan kebijakan Pola-pola hubungan yang terjadi  dalam  implementor  terkait  implementasi  program  TTIC  oleh  Dinas  Pangan Provinsi  Sumatera  Barat,  khusunya  oleh  UPTD  Distribusi  Pasokan  dan  Akses  Pangan dapat dilihat dari proses komunikasi atau arus informasi, hubungan yang terbentuk antar impelemtor  selama  proses  implementasi  Peraruran  tersebut.  Komunikasi  dan  hubungan yang  terjadi  antara  implementor  ini  akan  menentukan  karakteristik  lembaga  pelaksana (implementor) kebijakan.
Dalam  hal  ini komunikasi  yang  dilakukan  dalam internal  maupun  eksternal  UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan dalam pelaksanaan program TTIC berjalan dengan baik tanpa ditemukan kendala. Untuk lingkup internal UPTD DPAP semua pihak berusaha membangun  hubungan  yang  tidak  kaku,  menyenangkan,  saling  menghargai,  dan  tidak menjaga jarak dan batasan dengan para pegawai dan petugas di UPTD DPAP. Sedangkan untuk  hubungan  ektsernal  UPTD  DPAP  dengan  pihak-pihak  terlibat  lainnya  dalam melaksanakan program TTIC juga dijalin dengan baik dan menjaga hubungan juga saling membutuhkan dan menguntungkan dalam pelaksanaan program TTIC.
Disposisi Implementor
Van Meter dan Van Horn mengartikannya sikap atau kecenderungan para pelaksana sebagai  bentuk  persepsi-persepsi  pelaksana  dalam  yurisdiksi  dimana  kebijakan  itu dihasilkan.  Implementasi  kebijakan  akan  berjalan  efektif  apabila  implementornya memahami tugas dan fungsinya serta kemampuan untuk melaksanakan kebijakan, bukan hanya itu implementor juga harus memiliki keinginan atau kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan  publik. 8 Disposisi  implementor  ini  mencakup  tiga  hal  yang  penting,  yakni  respon  implementor terhadap  kebijakan,  koginis  atau  pemahaman  implementor  terhadap  kebijakan,  dan intensitas disposisi implementor takni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 9 Dalam  implementasi  program  TTIC,  UPTD  DPAP  selaku  implementor  program sangat  merespon  baik  dan  positif  pelaksanaan  program  yang  mereka  jalankan.  Selaku implementor, pegawai dan petugas sangat mendukung dan menerima program TTIC serta menilai  pelaksanaan  program  sangat  bagus  karena  dapat  mebantu  masyarakat  dalam mengakses bahan pangan murah, serta membantu petani menyediakan pasar dengan harga yang wajar tanpa dipermainkan oleh tengkulak.
Selain  itu  terkait  dengan  pemahaman  implementor  tehadap  pelaksanaan  program TTIC,  pihak  UPTD  DPAP memahami  standar  dan  sasaran  dari  Program  TTIC.  Hal  ini dikarenakan rutinnya pelaksanaan rapat evaluasi terkait pelaksanaan program dan kinerja pegawai  dan  petugasnya.  Kepala  UPTD,  Kasi-Kasi,  pegawai  dan  petugas  telah  telah memahami  pelaksanaan  program  TTIC  dan  telah  melaksanakan  tugas  mereka  sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Begitupun  dengan  intensitas  disposisi  implementor,  bahwa  pihak  UPTD  DPPAP memiliki preferensi nilai yang bagus dalam pelaksanaan program TTIC. Walaupun tugas dan  pekerjaan  dalam  lingkup  UPTD  DPAP  dalam melaksanakan  kegiatan  TTIC  sangat
8 Agustino, Loc.cit, hlm. 135
9 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi (Pustaka Belajar : Yogyakarta, 2006) hlm. 101

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
banyak,  bahkan  beberapa  waktu  pegawai  dan  petugas  bekerja  pada  hari  libur.  Namun dalam hal ini peneliti melihat implementor memiliki kencenderungan nilai yang menerima menjalan  tugas  dalam  pelaksanaan  kegiatan  TTIC.  Rasa  tanggungjawab  implementor yang  sangat  tinggi  dalam  melaksanakn  program  TTIC  sangat  mempengaruhi  kinerja program.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  komitmen  implementor  dalam  melaksanakan program TTIC dengan berusaha melakukan inovasi-inovasi yang mendukung kesuksesan pelaksanaan  program  TTIC  di  Sumatera  Barat  walaupun  tidak  tertuang  dalam  aturan kebijakan.  Usaha-usaha  tersebut  berupa  inovasi  pelayanan  online, free ongkir  ke masyarakat,  mobil  box  keliling  antar  Kelurahan  dan  kantor-kator  pemerinta  di  Kota Padang, membuat sosial media agar masyarakat dapat mengakses informasi harga pangan yang wajar, promosi kegiatan di media cetak, radio, dan lain sebagainya.
Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik
Hal  terakhir  yang  perlu  juga  diperhatikan  guna  menilai  kinerja  implementasi kebijakan dalam perspektif Van Meter Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut  mendorong  keberhasilan  dari  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan. 10 Walaupun pengaruh  dari  faktor  ini  pada  implementasi kebijakan mendapat  perhatian  yang  sedikit, tetapi Van Meter Van Horn memandang faktor-faktor ini bisa saja memberikan efek yang sangat besar terhadap kinerja dari lembaga pelaksananya. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik  yang  tidak  kondusif  dapat  menjadi  biang  keladi  dari  kegagalan  kinerja implementasi kebijakan. 11 Sehingga dalam implementasi kebijakan harus didukung oleh lingkungan eksternal yaitu kondisi sosial, ekonomi ,dan pilitik yang kondusif, yang mana mendukung dan memberikan dampak yang baik dalam pelaksanaan kebijakan begitupun sebaliknya.

## Kondisi Sosial
Salah satu kelompok sasaran dari program TTIC adalah petani. Adapun kondisi sosial petani di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya banyak mengutang kepada tengkulak, sehingga  ketika  petani  panen  mau  tidak  mau  tengkulak  lah  yang  menetapkan  harga. Sedangkan  program  TTIC  hanya  memfasilitasi  pasar  petani,  agar  mendapatkan  harga wajar,  tidak  dipermainkan  tengkulak,  dan uang  akan  diberikan  ke petani setelah  barang terjual.  Sehingga  dengan  hal  ini  petani  masih  banyak  yang  memilih  tetap  menjual  ke temapat yang lain dari pada TTIC, karena ia membutuhkan uang cepat untuk memenuhi kebutuhannya.  Kondisi  sosial  seperti  ini  cukup  sulit  diatasi  dan  mempengaruhi pelaksanaan program ini, karena petani yang menjadi salah satu kelompok sasaran tidak dapat  ikut  serta  dalam  menyukseskan  program  TTIC  dan  merasakan  manfaat  dari program.
Sedangkan  untuk  kondisi  sosial  masyarakat  Provinsi  Sumatera  Barat,  memberikan dukungan yang positif terhadap pelaksanaan program TTIC. Hal ini dikarenakan program TTIC,  sangat  membantu  masyarakat,  terlebih  juga  untuk  ASN  yang  tidak  sempat berbelanja  setelah  pulang  kerja.  Bahkan  juga  mempengaruhi  sosial  masyarakat  dengan ikutnya bapak-bapak kantoran ikut berbelanja, yang biasanya berbelanjaan bahan pangan yang  hanya  dilakukan  oleh  ibuk.  Kondisi  sosial  yang  mendukung  pelaksanan  program TTIC akan memudahkan implementor dalam menjalankan program. Begitupun program TTIC memberikan dampak yang positif terhadap kondisi sosial masyarakat sasaran.

## Kondisi Ekonomi
Dengan  adanya  pandemic  Covid-19  kondisi  ekonomi  masyarakat  mengalami penurunan. Sehingga hal tersebut menyebabkan daya beli masyarakat kurang, dan barang dari petani kurang tersalurkan. Hal ini juga mempengaruhi pendapatan petani/Gapoktan cukup  berpengaruh  seiring  kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  menurun  saat  adanya pendemi Covid-19. Dengan pelaksanaan TTIC ini memberikan pengaruh kepada kondisi ekonomi  masyarakat.  Melalui  kegiatan  TTIC  Pemerintah  Daerah  Sumatera  Barat
10 Agustino, Op.cit,hlm. 136-137

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
mengambil dengan memberikan subsidi harga 50% bahan pangan ke masyarakat yang ikut dibantu melalui dana pokir anggota dewan. Sehingga hal ini membantu masyarakat dalam memenuhi pangan pada masa pandemi Covid-19 dan membantu petani menyalurkan hasil panennya  ke  masyarakat  serta  ikut  andil  dalam  membantu  karyawan  di  perusahan- perusahaan industri mitra TTIC.
Selain itu  dengan penjualan  komoditi  pangan  dibawah  harga  pasar juga membantu perekonomian masyarakat walaupun perbedaan harga di tempat lain tidak jauh berbeda. Tetapi  selisih  yang  sedikit  tersebut  dapat  dipergunakan  untuk  membeli  kebutuhan  lain. Serta  untuk  di  Kota  Padang  yang  menerapkan  pemesanan online antar  kerumah  gratis ongkir  dan  mobil  keliling  di  Kelurahan-Kelurahan  sangat  membantu  masyarakat menghemat  transportasi  dan  tenaga  dari  pada  pergi  ke  warung  atau  ke  pasar.  Dapat disimpilkan  bahwa  pelaksanaan  program  TTIC  memberikan  dampak  positif  bagi kelompok sasaran yaitu masyarakat dan Gapoktan
Kondisi Politik Dalam  pelaksanaanya,  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  mendukung  penuh kegiatan TTIC. Adapun bentuk dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa dukungan dana APBD yang digunakan untuk operasioanl kegiatan, dan juga pendirian gedung permanen TTIC yang berlokasikan di By Pass Aia Pacah, Padang. Selain itu dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga ditunjukkan dengan disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Toko Tani Indonesia Center.
Selain itu pelaksanaan program TTIC pada masa pandemi Covid-19 juga mendapat dukungan dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan memberikan dana pokir pada TTIC untuk melaksanakan kegiatan recovery economi dalam rangka pandemi Covid- 19.  Dana  pokir  yang  diberikan  ini  digunakan  untuk  pelaksanaan  subsidi  50%  bahan pangan  kepada  masyarakat  miskin  terdampak  Covid-19.  Dengan  adanya  dana  pokir tersebut bahan pangan murah lebih banyak tersalurkan kepada masyarakat.
Tabel  15. Sumber  Dana  Pokir  Anggota  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Harga Pangan 50% Melalui TTIC TA. 2021
Anggota Dewan Dana (Rp) Jumlah Paket Daerah Penyaluran Supardi 1.000.000.000 6.166 Kota Payakumbuh Suwirpen Suib 900.000.000 5.606 Kota Padang, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar Arkadius Dt. Intan Bano 225.000.000 1.500 Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Padang Panjang Nurfirmanwansyah 150.000.000 933 Kab. Solok Total 2.275.000.000 13.205
Sumber : Data UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan
Dengan dukungan dana yang diberikan oleh anggota dewan terhadap Program TTIC memberikan  pengaruh  secara  politik  kepada  anggota  dewan  tersebut.  Program  TTIC secara  tidak  langsung  dimanfaatkan  anggota  dewan  sebagai  komunikasi  politik  mereka kepada masyarakat. Melalui paket subsidi harga pangan 50% tersebut secara tidak sengaja melalui program TTIC ini ikut mempromosikan anggota dewan yang memberikan dana karena  terkadang  anggota  dewan  tersebut  menghadiri  pembagian  paket  tersebut  dan memberikan pengantar bahwa kegiatan ini merupakan dana pokir yang ia berikan kepada

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19
masyarakat sebagai DPRD. Anggota dewan yang menaruh pokirnya melalui program ini juga mengakui bahwa mereka menaruh harapan secara politik dalam pelaksanan program. Harapan tersebut tentunya untuk mendulang suara pada Pemilihan Legislatif berikutnya walaupun dampaknya tidak terlalu signifikan.

## 4. Kesimpulan
Program  Toko  Tani  Indonesia  Center  merupakan  program  ketahanan  pangan  dari pemerintah  pusat  yaitu  dari  Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia.  Pemerintah Sumatera Barat ikut mereplikasikan program ini dengan penanggung jawab Dinas Pangan Provinsi  Sumatera  Barat  dan  pelaksana  UPTD  Distribusi  Pasoakn  dan  Akses  Pangan. Pelaksanaan  program  ini  diharapkan  dapat  memotong rantai  distribusi pangan  sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses bahan pangan murah, terwujudnya stabilitas harga pangan, dan terjaminnya harga yang layak bagi petani/Gapoktan sebagai produsen.
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  paparkan  di  atas  yang dikaitkan dengan model implementasi kebijakan oleh Van Meter Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program TTIC di Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi  Covid-19  oleh  Dinas  Pangan Provinsi  Sumatera  Barat,  khususnya  oleh  UPTD Distribusi  Pasokan  dan  Akses  Pangan  sudah  berjalan  dengan  cukup  baik  tetapi  belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala atau masalah yang dihadapi dalam  pengimplementasian  program  ini  sehingga  kinerja  kebijakan  masih  rendah. Rendahnya  kinerja  Program  TTIC  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu  sumberdaya manusia  yang  masih  belum  memumpuni  secara  kuantitas  dan  kualitas,  kuranya sumberdaya finansial dan sarana prasarana yang belum mencukupi pelaksanaan program TTIC  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  dan  kondisi  petani  masih  belum  mendukung pelaksanaan TTIC.

## Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

## Referensi
1. Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta
2. Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi . Bandung : Alfabeta
3. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/pengembangan-usaha-pangan- masyarakat  -pupm (Diakses pada  7 September 2021 Pukul  20:21 WIB)
4. BPS Indonesia, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Perprovinsi 2017-2020
5. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2019, 2018
6. Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo : UNG Prress
7. Keputusan Gubernur Sumbar No : 521 – 208 – 2019 Tentang Penunjukan Dinas Pangan Provinsi SumateraBarat
Sebagai Penanggungjawab Pengelolaan  Toko Tani Indonesia
Center (TTIC)
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 521 – 328 – 2020 Tentang Pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan dalam Rangka Mengatasi Dampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid 19) 9. Keputusan Gubernur Sumbar No : 521-508-2019 Tentang Penetapan Harga di Lokasi Pembelian
Komoditi Pangan
Strategis ( Volatile Foods ) oleh Toko Tani Indonesia Center
yang dikelola oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 521 – 615 – 2020 Tentang Pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan dalam Rangka Recovery Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesiaa No. 06/KPTS/RC.LLO/J/01/2017 TentangPedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017
12. Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta
13. Nada, Febi Rizia (2018). Implementasi Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi . Padang. Universitas Andalas
14. Pedoman Teknis Fasilitasi Distribusi Pangan Tahun 2021
15. Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Melalui Toko Tani Indonesia Tahun 2017, 2020
16. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 23 Tahun 2020 Tentang Toko Tani Indonesia Center
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
19. Petunjuk Teknis Toko Tani Indonesia Center Tahun 2019, 2021
20. Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Belajar
21. Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2018, 2019, 2020, 2021
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan