## POLITIK HUKUM: REFORMULASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Mexsasai Indra, S.H., M.H., dan Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas Riau Jl. Pattimura Nomor 9, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127 mexsasai@yahoo.com
Naskah diterima: 5 April; direvisi: 16 April; disetujui: 10 Mei

## ABSTRAK
Munculnya  wacana  menghidupkan  kembali  GBHN  atau  yang  dalam  istilah  baku dikenal dengan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN  yang  berasal  dari  rekomendasi  MPR  RI  Periode  2009-2014.  Munculnya wacana  menghidupkan  kembali  GBHN  dilihat  dalam  perspektif  politik  hukum merupakan  pilihan  sulit,  karena  akan  berhadapan  dengan  beberapa  kebijakan  MPR yang  sudah  ada  sebelumnya  melalui  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945.  Metode penulisan  ini  dalam  penulisan  ini  dengan  menggunakan  jenis  penelitiannya  adalah penelitian hukum doktrinal ( doctrinal ) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma.  Hasil  pembahasan  bahwa  sekiranya  keinginan  untuk  menghidupkan  kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mesti harus ada konsensus yang harus dilakukan sebelum MPR melangkah pada proses perubahan UUD NRI Tahun 1945.
Kata kunci: Reformulasi, GBHN, Ketatanegaraan.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽ Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
POLITICS OF LAW: REFORMATION OF STATE LINE (GBHN) IN THE SYSTEM STATE OF INDONESIA Mexsasai Indra, S.H., M.H., and Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H Faculty of Law, University of Riau Pattimura Street Number 9, Cinta Raja, Sail, Pekanbaru City, Riau 28127 mexsasai@yahoo.com

## ABSTRACT
The emergence of discourse reviving GBHN or in standard terms is known as the reformulation of the national development planning system with the GBHN model derived  from  the  recommendations  of  the  Republic  of  Indonesia  MPR  for  the 2009-2014 period. The emergence of the discourse of reviving GBHN seen in the perspective  of  legal  politics  is  a  difficult  choice  because  it  will  deal  with  a number  of pre-existing  MPR policies through  the 1945 constitution amendments to  the  Republic  of  Indonesia.  This  writing  method  using  this  type  of  research  is doctrinal (doctrinal) or normative, which examines law as the norm. The results of  the  discussion  that  if  the  desire  to  revive  GBHN  in  the  Indonesian constitutional  system must have  a consensus that must  be carried out before  the MPR steps in the process of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Keyword: Reformulation, GBHN, State Administration.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽ Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽

## A. Latar belakang
Setelah  lebih  kurang  32  tahun  UUD  NRI  Tahun  1945  disakralkan  akhirnya pasca  runtuhnya  kekuasaan  rezim  Orde  baru,  dan  bangsa  Indonesia  memasuki  era baru  yakni  era  reformasi.  Salah  satu  agenda  reformasi  tersebut  perubahan  terhadap UUD  1945,  yang  mana  dalam  Sidang  Umum  MPR  1999,  UUD  NRI  Tahun  1945 dapat  diubah  dengan  Perubahan  Pertama  tahun  1999,  Perubahan  Kedua  pada  tahun 2000, Perubahan Ketiga pada tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada tahun 2002. Akan  tetapi,  bentuk  perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menggunakan  pola seperti  di  Amerika  Serikat  ini, 1 sungguh  terasa  agak  ganjil  karena  masih  banyak kalangan  yang  menilai  belum  sempurna.  Meskipun  demikian  dengan  adanya  empat kali  Perubahan  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945  ini  telah  banyak  membawa perubahan  yang  mendasar  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  terutama  yang berkaitan dengan penataan kelembagaan Negara.
Salah satu bentuk penataan lembaga Negara adalah perubahan kedudukan MPR sebagai lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat sebelum perubahan UUD  NRI Tahun 1945. Di mana dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan  bahwa  “ Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ” itu artinya kedaulatan rakyat disimbolkan melalui organ/lembaga  yang  bernama  MPR  sehingga  konsekuensinya  Presiden  dan  Wakil Presiden  dipilih  oleh  MPR.  Tetapi  setelah  Perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945 kedaulatan  dikembalikan  ke  pemegang  aslinya  yakni  rakyat  secara  langsung  oleh sebab  itu  bunyi  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  berubah  menjadi “ Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang Dasar ”,  sehingga  konsekuensinya  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  secara langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilu  dan  MPR  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai lembaga  tertinggi  negara,  sehingga  posisi  masing-masing  lembaga  negara  di  dalam UUD  NRI  Tahun  1945  berada  pada  posisi  sejajar  atau  horizontal  dengan  penguatan prinsip  mekanisme checks  and  balances .  Menurut  Prayudi,  meskipun  bukan  lagi ditempatkan  sebagai  pencerminan  kedaulatan  rakyat,  MPR  jangan  hanya  sekedar lembaga pasif yang mengikuti kemauan rezim atau sekedar pro aktif terhadap isu-isu politik praktis harian. 2
Sebagai  konsekuensi  dari  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  dipilih  lagi  oleh MPR,  maka  implikasinya  adalah  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  lagi  merupakan mandataris  MPR,  hal  ini  dimaksudkan  dalam  upaya  melakukan  purifikasi  terhadap sistem  pemerintahan  presidensial  dan  pemisahan  kekuasaan  yang  tegas  dalam  UUD NRI  Tahun  1945.  Pemisahan  kekuasaan  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  dilakukan secara  horizontal,  oleh  karena  pemisahan  kekuasaan  dilakukan  secara  horizontal maka  konsekuensinya  adalah  hapusnya  kewenangan  MPR  dalam  menyusun  Garis- Garis  Besar  Haluan  Negara  sebagai  garis  politik  bagi  Presiden  dan  Wakil  Presiden dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD 1945.
1 Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  Dalam  UUD  1945 , (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 6.
2 Prayudi,  “MPR,  Transisi  Kedaulatan  Rakyat  dan  Dampak  Politiknya”, Politica, Volume  3,  Nomor  1, Mei 2012, hlm. 38.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽

## Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
GBHN adalah merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Sebagai  haluan  negara,  maka  tentu  dapat  dipahami  bahwa  keberadaan  GBHN  itu sendiri dalam pelaksanaan roda pemerintahan sangatlah dibutuhkan. Melalui GBHN, maka arah dan tujuan perjalanan roda pemerintahan akan dapat lebih mudah dipahami sehingga cukup memudahkan dalam mengoreksi tingkat keberhasilan dan pencapaian yang ditorehkan oleh suatu pemerintahan yang sedang berkuasa. 3
Setelah  perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  berjalan  lebih  kurang  16  Tahun, wacana  menghidupkan  kembali  GBHN  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia, muncul kembali ke ruang publik. Ini dasari pada oleh jajak pendapat yang dilakukan oleh  Kompas  pada  tahun  2016  yang  menyebutkan  bahwa  sebanyak  54,5  persen koresponden  menyetujui  untuk  menghidupkan  kembali  GBHN  dengan  tetap disesuaikan dengan kondisi terkini. Namun, masyarakat justru menolak ketika GBHN diberlakukan  seperti  masa  orde  baru.  Pemberlakuan  kembali  GBHN  mengharuskan perubahan status politik MPR. 4
Keseriusan untuk menghidupkan kembali GBHN juga dapat dibaca dari upaya MPR  untuk  tetap  melanjutkan  pembahasan  terkait  wacana  menghidupkan  kembali GBHN, Namun langkah untuk mewujudkan hal itu belum diputuskan, apakah melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 atau merevisi undang-undang yang ada. Keputusan itu  diambil  dalam  rapat  gabungan  pimpinan  MPR  dan  pimpinan  Fraksi  MPR,  di Kompleks  Parlemen  Jakarta  Senin  22  Agustus  2016  (Kompas,  23  Agustus  2016). 5 Selain  itu  juga,  urgensi  pemberlakuan  kembali  GBHN  dipicu  karena  adanya kekecewaan banyak pihak terkait proses pembangunan yang output dan outcomenya tidak  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi. 6 Menurut  Yessy  Anggraini, adapun  pro  kontra  menyangkut  wacana  kembalinya  GBHN,  hanya  merupakan dampak  dari  kurangnya  sosialisasi  terhadap  keberadaan  SPPN,  RPJP  dan  RPJM. 7 Argumentasi  di  atas  juga  diperkuat  dengan  salah  satu  hasil  Rapat  Kerja  Nasional (Rakernas)  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  yang  dilaksanakan  di Jakarta  pada  Januari  2016  adalah  adanya  keinginan  untuk  kembali  menghidupkan Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  sebagai  politik  hukum  dalam  bidang Pembangunan  Nasional  yang  sistematis  dan  terencana. 8 Pada  saat  yang  bersamaan, pasca  absennya  GBHN,  sebagai  landasan  politik  hukum  pembangunan  nasional, maka  Orde  Reformasi  bertumpu  pada  RPJPN.  RPJPN  tidak  lain  adalah  visi-misi
3 Janpatar  Simamora,  “Urgensi  Keberadaan  Gbhn  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia”, Jurnal Litigasi , Volume 17, Nomor 2, 2016, hlm. 3427-3466.
4 Imam  Mahdi,  “Reformulasi  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Model  Garis-Garis  Besar Haluan Negara”, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam , Volume 2, Nomor 1, 2017, hlm. 2.
5 Lihat juga Kompas, 23 Agustus 2016.
6 Triandi  Bimankalid , “Analisis  Yuridis  Gagasan  Pemberlakuan  Kembali  Garis  Besar  Haluan  Negara (GBHN) Sebagai  Panduan  Pembangunan  Nasional  Pasca  Amandemen” ,  JOM  Fakultas  Hukum ,  Volume  IV, Nomor 1, Februari 2017, hlm. 12.
7 Yessy  Anggraini,  Armen  Yasir,  Zulkarnain  Ridwan,  “Perbandingan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  Sebelum  dan  Sesudah  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945”, Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume 9, Nomor 1, Januari-Maret 2015, hlm. 88.
8 Bahaudin, “Menghidupkan  Kembali GBHN:  Komparasi GBHN  dan RPJPN sebagai  Kebijakan Politik Hukum  Nasional  dalam  Bidang  Pembangunan”, Jurnal  Keamanan  Nasional, Volume  III,  Nomor  1,  Mei  2017 , hlm. 86.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽

## Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
Presiden yang diutarakan saat kampanye pada Pemilu Presiden (Pilpres). Oleh karena sifatnya  yang  politis  dan  kompromi,  maka  dalam  tataran  pelaksanaan  kerap  terjadi inkonsistensi 9 .
Munculnya  wacana  menghidupkan  kembali  GBHN  atau  yang  dalam  istilah baku  dikenal  dengan  “ Reformulasi  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional dengan  Model  GBHN “  yang  berasal  dari  rekomendasi  MPR  RI  Periode  2009-2014, yang  diwadahi  dalam  Keputusan  MPR  Nomor  IV  Tahun  2014. 10 Apabila  ditelisik gagasan keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:
1. Tidak terjadinya kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan, di mana setiap  presiden  yang  terpilih  dan  memimpin  Indonesia,  bisa  mengajukan programnya sendiri dalam melaksanakan pembangunan;
2. Cakupan  RPJPN  Dan  RPJMN  yang  dituangkan  dalam  norma  undang- undang hanya mencakup kekuasaan eksekutif saja;
3. Tanpa  GBHN  hanya  presiden  yang  menentukan  platform  politik pembangunanya sendiri;
4. Tidak  sinkronnya  kebijakan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Di sisi lain bagi kelompok yang menolak menghidupkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, didasarkan pada alasan sebagai berikut:
1. Akan mereduksi sistem pemerintahan presidensil;
2. Mengembalikan MPR sebagai pemegang daulat rakyat;
3. Menghilangkan partsipasi demokrasi yang sedang berjalan;
4. Akan  mengganggu  kebebasan  lembaga  Independen  negara  karena pertanggungjawabannya  nanti  bukan  lagi  kepada  presiden,  melainkan kepada MPR.

## B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya,  perumusan masalah, yaitu:  Bagaimana urgensi pemberlakuan Garis-Garis Besar Haluan Negara pada saat ini?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai  di  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Untuk  menganalisis  urgensi  pemberlakuan Garis-Garis Besar Haluan Negara pada saat ini.

## D. Metode Penelitian
Kajian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  atau dokumen  hukum  lainnya,  serta  hasil  penelitian,  hasil  pengkajian,  dan  referensi lainnya  yang  relevan  dengan  perumusan  masalah.  Pendekatan  yuridis  normatif  ini
9 Ibid ., hlm. 87.
10 Bambang Sadono, Amandemen Jalan Tengah , (Kompas, 1 September 2016).
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽ Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
mencakup  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf sinkronisasi  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang ada,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier untuk  selanjutnya  bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam  hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti. 11 Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan- bahan hukum dari berbagai sumber. 12

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Setelah  terjadi  perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  dilakukan  sebanyak  4 (empat)  tahap,  bentuk  lain  dari  GBHN  sebetulnya  tertuang  dalam  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut perspektif  hukum  administrasi  negara,  perencanaan  lazim  dipahami  sebagai  suatu tindakan-tindakan  yang  memperjuangkan  dapat  terselenggaranya  suatu  keadaan tertentu 13 .  Selain  dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004,  upaya  memandu garis  politik  pelaksanaan  pembangunan  nasional  juga  dituangkan  dalam  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  ini  secara  tegas  dalam konsiderans  menimbang  huruf  a  menyatakan  bahwa  salah  satu  pertimbangan disusunnya  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dilatarbelakangi oleh “ bahwa perubahan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah mengakibatkan  terjadinya  perubahan  dalam  pengelolaan  pembangunan,  yaitu dengan  tidak  dibuatnya  lagi  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  sebagai pedoman  penyusunan  rencana  pembangunan  nasional ”.  Menurut  Widodo, Mengacu  pada  konsiderans  mengingat  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2007 tersebut,  maka  secara  substansial  sebetulnya  aktualisasi  dari  garis  politik pembangunan  tersebut  ada,  namun  dituangkan  dalam  bentuk  formal  undang- undang. 14
GBHN dibuat oleh MPR maka produk hukumnya berupa Ketetapan MPR. Jika DPR  bersama  Presiden  yang  menetapkan  GBHN  maka  produk  hukumnya  adalah undang-undang.  Presiden  tidak  berwenang  menetapkan  GBHN  karena  pemegang kekuasaan eksekutif. Siapapun yang menetapkan GBHN, semua harus mengacu pada
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
12 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
13 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara, Edisi  Revisi,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2006),  hlm. 112.
14 Widodo,  “Lembaga  Negara  Republik  Indonesia  Yang  Berwenang  Menetapkan  “Garis-Garis  Besar Haluan Negara”: Telaah Berdasarkan Teori Kedaulatan Rakyat dari Jean-Jacques Rousseau”, Disampaikan pada FGD  dengan  tema: “Kedaulatan  Rakyat  Di  Dalam  UUD  NRI  Tahun  1945” yang  diselenggarakan  (Lembaga Pengkajian MPR RI dengan UPT Pancasila Universitas Negeri Malang, 3 Mei 2016), hlm. 7.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽ Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
isi  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945,  dan  wajib  mengarah  pada  tujuan  negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV.
Bahkan  dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara eksplisit dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin  terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar  ruang,  antar  waktu,  antar  fungsi  pemerintah maupun antara  Pusat  dan Daerah;
3. Menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin  tercapainya  penggunaan  sumber  daya  secara  efisien,  efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## F. Hasil Pembahasan
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  2  ayat  (4)  Undnag-undang  Nomor  25  Tahun 2004 tersebut, terlihat jelas bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  menjamin  terciptanya  integrasi,  sinkronisasi,  dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara  Pusat  dan  Daerah. 15 Oleh  karena  itu,  menjadi  pertanyaan  mendasar  apakah, “keluhan”  terhadap  ketidakterpaduan  perencanaan  pembangunan  terutama  antara pusat dan daerah merupakan problem normatif atau implementasi. Keluhan terhadap ketidaksinkronan  kebijakan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  ini  pernah disampaikan  oleh  Ketua  MPR  Zulkifli  Hasan  dalam  suatu  kesempatan,  “haluan negara  yang  dibuat  ini  dimaksudkan  sebagai  sebuah  visi  negara.  Sehingga  ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini hanya kita perlu visi punya  haluan  negara.  Agar  bupati  dan  gubernur  tidak  sewenang-wenang  dengan sumber  daya  alamnya”.  Dari  pernyataan  Ketua  MPR  tersebut  yang  menjadi pertanyaan mendasar ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan  sumber  daya  alam merupakan  problem  yang  berada  pada  wilayah  garis politik  yang  berhubungan  dengan  haluan  negara  dalam  pelaksanaan  pembangunan, atau problem implementasi dari semangat otonomi daerah.
Poin  penting  yang  juga  perlu  untuk  didiskusikan  tentang  gagasan menghidupkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni terkait dengan  bagaimana  formulasi  GBHN  yang  ingin  dibentuk.  Pernyataan  ini  penting untuk  diajukan  karena,  kalau  ditilik  dari  pendekatan  historis  tentang  keberadaan GBHN,  lahirnya  GBHN  tidak  bisa  dilepaskan  dari  makna  hakiki  MPR  sebagai pemegang  daulat  rakyat,  hal  ini  dapat  dibaca  dari  sejumlah  TAP  MPR  yang  pernah berlaku  terkait  dengan    GBHN  yakni  dimulai  dengan  Ketetapan  MPRS  Republik Indonesia  Nomor  I/MPRS/1960  tentang  Manifesto  Politik  Republik  Indonesia Sebagai  Garis-Garis  Besar  Daripada  Haluan  Negara  yang  dikeluarkan  pada  zaman Orde  Lama,  kemudian  zaman  Orde  Baru  pada  tahun  1971  diadakan  Pemilu  yang
15 Lihat juga Triandi Bimankalid , loc cit. , hlm. 7.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽

## Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
pertama di Masa Orde Baru yang menghasilkan terbentuknya MPR pertama di masa Orde  Baru  yang  merupakan  MPR  pertama  di  Indonesia  sebagai  hasil  Pemilu.  Sejak itu  berturut-turut  dan  secara  periodik,  MPR  selalu  terbentuk  melalui  Pemilu  yakni pada  Tahun  1977,  1982,  1987,  1992,  dan  1997.  MPR  hasil  pemilu  tahun  1977 menghasilkan  TAP  MPR  Nomor  IV/MPR/1978  tentang  Garis-Garis  Besar-Besar Haluan  Negara,  MPR  hasil  pemilu  tahun  1982  menghasilkan  TAP  MPR  Nomor I/MPR/1983  tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara,  MPR  hasil  pemilu  1987 menghasilkan    TAP  MPR  Nomor  II/MPR/1988  tentang  Perubahan  dan  Tambahan Atas  TAP  MPR  Nomor  I/MPR/1983  tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara, kemudian  MPR  hasil  pemilu  tahun  1992  menghasilkan  TAP  MPR  Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan MPR hasil pemilu tahun 1997  yang merupakan pemilu terakhir di zaman orde baru menghasilkan TAP  MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 16
Dari deretan TAP MPR baik zaman orde lama maupun orda baru terkait dengan GBHN,  menempatkan  norma  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian konsideran mengingat sebagai cantolan konstitusional dalam menetapkan GBHN. Maknanya bahwa berbicara tentang GBHN tidak bisa dilepaskan dari makna hakiki yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu,  secara keilmuan pertanyaan  yang perlu diajukan  adalah  apakah  argumentasi  teoritis  dan  yuridis  menghidupkan  kembali GBHN  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Untuk  itu,  meskipun  wacana  yang muncul  ke  ruang  publik  kehendak  untuk  memformulasi  GBHN  tidak  dimaksudkan sama  dengan  GBHN  pada  masa  lalu,  maka  sesungguhnya  dilihat  dari  aspek  hukum tata negara sulit untuk mencari basis argumentasi yang kokoh untuk mengembalikan GBHN  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Karenanya,  ditilik  dari  paradigma keilmuan  sesungguhnya  wacana  menghidupkan  kembali  GBHN  dalam  sistem ketatanegaraan,  berada  pada  wilayah  disiplin  ilmu  politik  yang  kalau  mau diinterkoneksikan  dengan  lapangan  ilmu  hukum  akan  bersentuhan  dengan  disiplin politik  hukum.  Kalau  politik  hukum  dimaknai  sebagai legal  police (kebijakan hukum), maka pertanyaan  yang relevan untuk diajukan ke mana arah politik hukum menghidupkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Berdasarkan wacana yang berkembang saat, arah politik hukum menghidupkan kembali  GBHN  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  akan  berada  pada  upaya politik hukum jalan tengah, diantara dua kutub pandangan yang berkembang diruang publik  yakni  antara  kelompok  yang  setuju  dan  yang  menolak.  Kalau  upaya menghidupkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai garis politik  dalam  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional,  dimaknai  seperti  GBHN pada masa lalu maka akan berimplikasi kepada beberapa hal sebagai berikut:
16 Terkait  dengan  sejumlah  TAP  MPR  yang  pernah  ada  di  zaman  Orde  Baru  dapat  dilihat  dalam  Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (PT. Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 1994), hlm 167. Buku  ini  merupakan  hasil olahan dari  Disertasi  yang dipertahankan  di  hadapan Sidang Senat Guru Besar Universitas Indonesia tanggal 10 Februari 1992.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽ Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
1. Seandainya  dilakukan  penafsiran  sistematis, 17 jika  GBHN  dimaknai  seperti GBHN  pada  masa  lalu  sebagaimana  pernah  berlaku  di  zaman  orde  baru seperti  telah  diuraikan  di  atas,  maka  suka  atau  tidak  suka  harus mengembalikan  MPR  sebagai lembaga  tertinggi  negara,  maka  implikasinya adalah  terhadap  kewenangan  lembaga  negara  lain  seperti  kewenangan  MK dalam  memutus  sengketa  hasil  pemilihan  umum,  kewenangan  MK  dalam memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  UUD  NRI  Tahun  1945,  karena  bagaimanapun  juga munculnya  dua  kewenangan  MK  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24C UUD  NRI  Tahun  1945 18 merupakan  konsekuensi  logis  dari  restrukturisasi kedudukan  MPR  sebagai  lembaga  tertinggi  negara,  karena  dengan  adanya pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  langsung  membuka  peluang untuk terjadinya sengketa dan memerlukan saluran penyelesaian dan dengan penguatan  ajaran  pemisahan  kekuasaan  yang  menempatkan  MPR  berada pada  posisi  sejajar  dengan  lembaga  negara  lain  berpotensi  masing-masing organ  yang  kewenangannya  bersumber  dari  UUD  NRI  Tahun  1945 bersengketa dengan lembaga negara lain. Selain berimplikasi terhadap  Pasal 24C  terkait  dengan  kewenangan  MK  tersebut  juga  akan  berimplikasi terhadap norma Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. 19
17 Penafsiran  sistematik  menafsirkan  undang-undang  menurut  sistem  yang  ada  di  dalam  hukum. Perundang-undangan  suatu  negara  merupakan  kesatuan,  artinya  tidak  sebuah  pun  dari  peraturan  tersebut  dapat ditafsirkan  seolah-olah  berdiri  sendiri.  Pada  penafsiran  peraturan  perundang-undangan  selalu  harus  diingat hubungannya  dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan, kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam  kaidah  bahasa  yang  biasa.  Hal  yang  pertama  disebut  penafsiran  meluaskan  dan  yang  kedua  disebut penafsiran menyempitkan
18 Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945: (1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara  yang  kewenangannya diberikan oleh  Undang-Undang Dasar,  memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** )
(2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*** )
(3). Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  sembilan  orang  anggota  hakim  konstitusi  yang  ditetapkan  oleh  Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
(4). Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***
(5). Hakim  konstitusi  harus  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil,  negarawan  yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*** )
(6). Pengangkatan dan pemberhentian  hakim konstitusi,  hukum acara serta ketentuan  lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)
19 Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945: (1). Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
(2). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
(3). Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara  dalam  pemilihan  umum  dengan  sedikitnya  dua  puluh  persen  suara  disetiap  provinsi  yang  tersebar  di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
(4). Dalam  hal  tidak  ada  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih,  dua  pasangan  calon  yang memperoleh suara terbanyak pertama  dan  kedua dalam pemilihan umum dipilih  oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
(5). Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽ Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
2. Kalau  kebedaraan  GBHN  dimaknai  seperti  pada  masa  lalu,  justru kontradiktif  dengan  rekomendasi  lain  dari  MPR  yakni  memperkuat  sistem pemerintahan Presidensial. Karena salah satu alasan menghapus GBHN pada saat  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  lalu  dimaksudkan  untuk menghilangkan “watak” parlementer yang melekat dalam sistem presidensial Indonesia. 20
Bagian terpenting menurut Imam Mahdi adalah pemberlakuan kembali  GBHN tetap akan menjadi polemik, oleh karena itu harus dilakukan dengan cara-cara elegan dan  tidak  ada  kepentingan  politik  tertentu,  seperti  ada  kehawatiran  akan mengembalikan  sistem  demokrasi  seperti  di  era  orde  lama. 21 Sementara  pakar beranggapan  bahwa  gagasan  berlakunya  kembali  GBHN  akan  berdampak  pada implikasi  serius  dan  luas  terhadap  ketatanegaran  Indonesia.  Setidaknya  ada  tiga masalah  ketatanegaraan  jika  GBHN  kembali  diberlakukan  dalam  konstitusi. Ketiganya  adalah:  (1).  Sistem  pemerintahan;  (2).  Hubungan  antar  lembaga  negara; dan  (3).  Hingga  tugas  dan  fungsi  dari  lembaga  negara  akan  ikut  berubah  secara signifikan 22 .  Sementara  itu,  menurut  I.  Wayan  Parsa,  pola  GBHN  dengan mengembalikan  posisi  MPR  sebagai  lembaga  Negara  tertinggi  tidak  hanya berbenturan dengan sistem presidensial tetapi juga berimplikasi pada pola hubungan kelembagaan antara MPR dengan lembaga Negara lainnya. 23

## G. Penutup
1. Kesimpulan
Apabila  MPR  RI  akan  melakukan  perubahan  kembali  terhadap  UUD  NRI Tahun  1945,  sebelum  masuk  pada  proses  perubahan,  MPR  perlu  terlebih dahulu  melakukan  kesepakatan  yakni  tidak  mengembalikan  MPR  sebagai lembaga  tertinggi  negara,  sehingga  dengan  demikian  adanya  kesepakatan tersebut  dapat  menjawab  kekhawatiran  sejumlah  kalangan  yang  menduga keinginan  mengembalikan  GBHN  merupakan  jebakan  untuk  menjadikan MPR  sebagai  lembaga  tertinggi  negara.  Sekiranya  GBHN  dihidupkan kembali,  penulis  menyarankan  agar  pengaturannya  tidak  dalam  bentuk Ketetapan MPR, meskipun pada masa lalu GBHN dituangkan dalam bentuk produk  Ketetapan,  dan  dianggap  sebagai  sumber  hukum  tata  negara  dalam bentuk  konvensi,  namun  secara  teoritis  penulis  menilai  yang  lebih  tepat adalah  dalam  bentuk  Peraturan  ( regeling )  bukan  Ketetapan  ( Beschikking ),
20 Kesepakatan dasar ini pernah dilakukan pada saat perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang lalu, adapun kesepakatan  dasar  ketika  itu  terdiri  dari:  (1)  Tidak  mengubah  pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945,  (2)  Tetap mempertahankan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  (3)  mempertegas  sistem  pemerintahan  presidensiil.  (4) Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif akan dimasukkan ke dalam Pasal-Pasal serta (5) Perubahan dilakukan dengan cara ”addendum”.
21 Imam Mahdi, loc cit. , hlm. 13.
22 Anwar, C, Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan)
Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara, Edisi Revisi, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 29.
23 I.  Wayan  Parsa, Sinkronisasi  Reformulasi Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Model  GBHN Dengan Sistem Presidensial , disampaikan pada workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan dengan tema “Penegasan  Sistem  Presidensial” yang  (diselenggarakan  atas  kerjasama  Badan  Pengkajian  MPR  RI  dengan Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana  pada  tanggal  15-16  September  2017  di  Hotel  Novotel  Bali  Ngurah  Rai Airport, Badung, Bali), hlm. 9-10.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽ Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
karena  secara  teoritis  Ketetapan  merupakan  produk  dalam  lapangan kekuasaan eksekutif yang bersifat individual, final dan konkret.
2. Saran
Sekiranya  GBHN  dihidupkan  kembali,  penulis  menyarankan  agar kewenangan  MPR  dalam  menyusun  GBHN  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  3 UUD  NRI  Tahun  1945  dengan  norma  “ Majelis  Pemusyawaratan  Rakyat berwenang  menyusun  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  sebagai  panduan dalam  Sistem  Perencanaan  pembangunan  Nasional ”.  “ Garis-Garis  Besar Haluan  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (...)  dituangkan  dalam Peraturan Majelis Pemusyawaratan  Rakyat” . Sekiranya GBHN dihidupkan kembali,  penulis  berpandangan  bahwa  pelanggaran  terhadap  GBHN  tidak berimplikasi  yuridis  terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  namun keberadaannya hanya sebagai garis politik bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pembangunan nasional. Bentuk kontrol MPR terhadap pelaksanaan GBHN hanya dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Presiden yang dinilai oleh MPR  melalui Sidang Umum tahunan  MPR  dan  hasil  penilaian  MPR  dituangkan  dalam  bentuk rekomendasi  perbaikan  terhadap  pelaksanaan  GBHN  oleh  Presiden  dan Wakil  Presiden.  Sekiranya  GBHN  kembali  dihidupkan,  maka  ketentuan Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dalam  Undag-undang  Nomor 25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Undnag-undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005–2025.  Undnag-undang  Nomor  17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku  lagi.  Sekiranya  GBHN  dihidupkan  kembali  maka  penulis menyarankan  agar  penyusunannya  melibatkan  kalangan  akademis  lintas disiplin  ilmu  pengetahuan  sehingga  GBHN  yang  disusun  tidak  hanya didasarkan pada otoritas politik semata, namun juga otoritas ilmiah.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Asshidiqqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 . Yogyakarta: FH UII Press. 2004.
________________. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia . Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve. 1994.
C,  Anwar. Teori  dan  Hukum  Konstitusi:  Paradigma  Kedaulatan  dalam  UUD  1945 (Pasca  Perubahan)  Implikasi  dan  Implementasi  pada  Lembaga  Negara . Malang: In-Trans Publishing. 2008.
Fulthoni.  Renata  Arianingtyas.,  Siti  Aminah. Memahami  Kebijakan  Administrasi Kependudukan. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center. 2009. HR,  Ridwan. Hukum  Administrasi  Negara .  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Rajawali  Press. 2016.
Lubis,  Solly. Politik  dan  Hukum  di  Era  Reformasi .  Bandung:  CV  Mandar  Maju. 2000.
Muchsin, H. Hukum dan Kebijakan Publik . Jakarta: Refika Aditama. 2006. Nasution, Adnan Buyung. Menabur Benih Reformasi. Jakarta: Aksara Kurnia. 2004.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽ Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
Setiardja, Gunawan. Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia . Yogyakarta: Kanisius. 1990. Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008. Subekti,  Winarsih  Imam.,  dan  Sri  Soesilawati  Mahdi. Hukum  Perorangan  dan Kekeluargaan Perdata Barat. Cet. Pertama. Jakarta: Gitama Jaya. 2005. Sunggono,  Bambang. Hukum  dan  Kebijaksanaan  Publik .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 1994.
2.  Artikel Jurnal
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Andryawan.  “Pembatalan  Sanksi  Disiplin  Profesi  Kedokteran  oleh  Pengadilan  Tata Usaha  Negara ”.  Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial,  Humaniora,  dan  Seni .  Volume  1. Nomor 2. 2017.
Anggraini,  Yessy.,  Armen  Yasir,  Zulkarnain  Ridwan. Perbandingan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  Sebelum  Dan  Sesudah  Amandemen  Undang-Undang Dasar  1945 . Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum. Volume  9.  Nomor  1.  Januari- Maret 2015.
Bahaudin. Menghidupkan  Kembali  GBHN:  Komparasi  GBHN  dan  RPJPN  sebagai Kebijakan  Politik  Hukum  Nasional  dalam  Bidang  Pembangunan . Jurnal Keamanan Nasional . Volume III. Nomor 1. Mei 2017.
Bimankalid , Triandi. Analisis  Yuridis  Gagasan  Pemberlakuan  Kembali  Garis  Besar Haluan  Negara  (GBHN)  Sebagai  Panduan  Pembangunan  Nasional  Pasca Amendemen. JOM Fakultas Hukum. Volume IV. Nomor 1. Februari 2017. Mahdi,  Imam.  ”Reformulasi  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Model Garis-Garis  Besar Haluan Negara. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam”. Volume 2. Nomor 1. 2017.
Prayudi.  “MPR,  Transisi  Kedaulatan  Rakyat  dan  Dampak  Politiknya”, Politica. Volume 3. Nomor 1. Mei 2012.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Simamora,  Janpatar.  “Urgensi  Keberadaan  GBHN  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Jurnal Litigasi . Volume 17. Nomor 2. 2016.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽ Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
Syafi’ie,  M.  “Instrumentasi  Hukum  HAM,  Pembentukan  Lembaga  Perlindungan HAM  di  Indonesia  dan  Peran  Mahkamah  Konstitusi”. Jurnal  Konstitusi. Volume 9. Nomor 4. Desember 2012.
3.Makalah/Pidato/Orasi Ilmiah
Parsa,  I  Wayan.  “Sinkronisasi  Reformulasi  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional Model GBHN  Dengan Sistem  Presidensial”. Disampaikan Pada Workshop Pancasila,  Konstitusi  dan  Ketatanegaraan  Dengan  Tema “Penegasan  Sistem Presidensial” Diselenggarakan  Atas  Kerjasama  Badan  Pengkajian  MPR  RI  dengan Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana  pada  tanggal  15-16  September  2017  di  Hotel Novotel Bali Ngurah Rai Airport, Badung, Bali.
Widodo. “Lembaga Negara Republik Indonesia Yang  Berwenang  Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara: Telaah Berdasarkan Teori Kedaulatan Rakyat dari Jean-Jacques  Rousseau”.    Disampaikan  Pada  FGD  Dengan  Tema: “Kedaulatan Rakyat  Di  Dalam  UUD  NRI  Tahun  1945” Diselenggarakan  (Lembaga  Pengkajian MPR RI dengan UPT Pancasila Universitas Negeri Malang. 3 Mei 2016.
4.Artikel Majalah/Koran
Sadono, Bambang. “Amandemen Jalan Tengah”. Kompas . 1 September 2016. 5.Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan.
________________.Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2013  tentang  Pendidikan Kedokteran.
________________.Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi.
________________.Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
________________.Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran.
________________.Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  2052  Tahun  2011  tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2017 tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam.
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2014 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ∽

## Mexsasai Indra dan Oksep Adhayanto ∽
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi.
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip.