## IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

## Syaiful Arif
Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION
Received : 8 April 2020
Revised : 25 April 2020
Issude : 9 Mei 2020
Corresponding author : Syaiful Arif
E-mail :
Ipoel.bren@gmail.com
DOI:10.31933/JEMSI
Abstrak: Kegiatan bisnis Jasa konstruksi tumbuh dengan dengan  pesat  dan  meluas  menjadi  bidang  usaha  yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan  nasional  salah  satu  sebagai  bentuk mendukung program pemerintah, dengan cara pemerataan pembangunan  serta  pencapai  citra  Indonesia  sebagai negara maju. Jassa konstruksi Tidak hanya menyumbangkan  dampak  positif,  tetapi  juga  ada  dampak negatif  berupa  eksternalitas  yang  semakin  meningkat. Pelaku  bisnis  perlu  diingatkan  untuk  memberikan  fokus pada  antisipasi  dampak  negatif,  tidak  semata-mata mengarah  pada  keuntungan.  Brantas  Abipraya  (persero) salah  satu  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  di Indonesia,  pengelolaannya  telah  menjalankan  bidang usaha  secara  etika  dan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik. Bentuk  pelaksanaanya  adalah  menerbitkan  standar pedoman  etika  dan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik. Dalam  kurun  waktu  setiap  tahunnya  perusahaan melakukan  evaluasi  dan  penilai  baik  secara  internal maupun  eksternal.  Implementasi  etika  dan  tata  kelola perusahaan dapat dirasakan peningkatan kinerja perusahan yaitu keuntungan, pertumbuhan dan nama baik.
Kata  Kunci  : Etika  Bisnis,  Tata  Kelola  Perusahaan,

## Konstruksi, BUMN

## PENDAHULUAN
Bidang usaha penyedia jassa konstruksi tumbuh meningkat dan menyebar menjadi usaha yang mempunyai fungsi penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Beragam sarana infrastruktur  umum  maupun  sosial  di  pelbagai  daerah  seluruh  telah  dibangun,  guna  mengisi kebutuhan  masyarakat  akan  sarana  dan  prasarana  dalam  konteks  ingin  membeberkan perekonomian nasional dan pemerataan daerah.
Kenyataan  di  tengah  semarak  pembangunan  bidang  usaha  jassa  konstruksi,  yang seharusnya mengutamakan kualitas, keamanan dan kenyamanan, masih ada komunikasi diluar konteks  antara  birokrasi  pemilik  ( owner )  dengan  kontraktor  ( stakeholder )  yang mengakibatkan  hasil  konstruksi  yang  tak  sesuai  dengan  persyaratan  teknis  sehingga  tidak memenuhi standar dan tidak berkualitas.
Petunjuk  umum  yang  muncul  adalah  adanya  masalah  keinginan  dari  berbagai  faksi. Disatu  sisi,  penyedia  jassa  konstruksi  dalam  implementasi  kegiatan  konstruksinya  berusaha untuk  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya,  disisi  lain  pemilik  modal  juga berusaha  untuk  mendapatkan  kualitas  dan  mutu  yang  lebih  baik  dari  apa  yang  telah  mereka bayar.  Selain  itu,  minimnya  pelaksanaan  etika  bisnis  dan  tata  kelola  perusahaan  yaitu transparansi dalam prosses biaya tender dan rapuhnya kualitas dokumen tender.
Brantas Abipraya (persero) yakni salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergulir di bidang  pemasok  jassa  konstruksi  yang  semasa  ini  berperan  aktif  di  dalam  pembangunan dalam  mendukung  kemajuan  dan  perkembangan  di  bermacam  bidang.  Sesuai  dengan  uraian diatas  Brantas  Abipraya  mengecamkan  arti  pentingnya  implementasi  tata  kelola  perusahaan sebagai  salah  satu  alat  untuk  meningkatkan  nilai  kemajuan  usaha,  meninggikan  daya  saing dan pertambahan bisnis jangka panjang secara menerus berkelanjutan kepercayaan pemangku kepentingan  perusahaan  ( stakeholder ).  Sebagai  anutan  pemangku  kepentingan  seperti pegawai,  mitra  usaha,  pemasok,  pelanggan,  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lainnya merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  bagi  perkembangan  dan  kelangsungan  usaha perusahaan.
Penyelenggaraan  perusahaan  selain  harus  mengikuti  peraturan  dan  perundangan  yang berlaku juga harus mengangkat norma dan nilai etika. Pemahaman untuk implementasi etika perusahaan  harus  memiliki  asas  yang  berisikan  norma  dan  etika  yang  dituangkan  dalam pedoman perilaku perusahaan yang disebut Code of Conduct .

## KAJIAN PUSTAKA

## Etika Bisnis (Business Ethic)
Komitmen perusahaan pada lingkungan sosial merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji,  Terpenting  etika  bisnis  dan  komitmen  pada  lingkungan  social.  Etika  bisnis  diartikan sebagai  pengetahuan  tentang  cara  ideal  pengaturan  dan  pengelolaan  bisnis  yang memperhatikan  norma  dan  normalitas  yang  berlaku  secara  universal  dan  secara ekonomi/sosial,  dan  pengetrapan  norma  dan  normalitas  ini  menjunjung  maksud  dan  target kegiatan bisnis, (Muslich, 1998).
Tekad  etika  bisnis  adalah  menyerukan  pemahaman  adab  para  eksekutor  bisnis  untuk mengimplementasikan good  business dan  tidak  melansungkan monkey  business atau dirty business .  Etika  bisnis  menganjurkan  para  eksekutor  bisnis  melahirkan  citra  baik  dan  tata laksana  bisnis  yang  baik  (etis)  agar  bisnis  itu  cocok  untuk  dihadiri  oleh  semua  orang  yang yakin  adanya  dimensi  etis  dalam  dunia  bisnis.  Hal  ini  serempak  menolak  citra  baik  dunia bisnis  menjadi  aktivitas  yang  keruh,  licik,  dan  penipuan.  Kegiatan  bisnis  memiliki keterlibatan etika, dan oleh karenanya membawa serta komitmen etika bagi eksekutornya.
Menurut  Handayani,  2019.  Dalam  jurnal  pedoman  perilaku  dalam  etika  bisnis, merupakan acuan mutlak dalam kegiatan berusahaan. Aktivitas usaha mampu memahami dan mengintreprestasikan yang dimaksud etika. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dari rekan kerja.

## Etika Bisnis Dalam Kehidupan
Melaksanakan  bisnis  dengan  etiket  artinya  mengimplementasikan  sistem  cara berwirausaha  yang  bermoral  dan  ramah  dalam  kehidupan  sehingga  aktivitas  bisnis  menjadi nyaman  karena  saling  menghormati.  Norma  berbisnis  diaplikasikan  pada  sikap  aktivitas berkantor,  aksi  menghadapi  rekan-rekan  bisnis,  dan  aktivitas  dimana  kita  terhimpun  dalam organisasi.  Dalam  bentuk  3  S,  Senyum  Salam  Sapa.  Etika  bisnis  melekat  pada  tata  krama, hubungan sosial, hak dan tanggungan, hakikat dan norma.

## Penerapan Etika Bisnis Dalam Dunia Jasa Kosntruksi
Wujud  implementasi  etika  bisnis  secara  umum  dalam  perusahaan  saat  ini  diterapkan dalam bentuk pedoman code of conducts atau kode etik di masing-masing perusahaan. Hal In,
merupakan  langkah  awal  dan  pelaksanaan  etika  bisnis  yakni  memodifikasikan  makna  yang tersirat dalam etiket usaha bersama corporate culture , dalam bentuk komitmen yang tertuang dari  perusahaan  yang  dilaksanakan  dan  tidak  dilakukan  oleh  pengelola  dalam  melakukan kegiatan bisnis (Setyanto P. Santos8, 2007)
Menurut  Arief.  HM.,  Ali  .H,  2019.  Jurnal  Business  Ethic  and  Good  Governance menyampaikan  bahwa  melaksanakan  bisnis  etik  dengan  komitmen  yang  dijalani  setiap elemen. Komitmen yang dilakukan kepada sumber daya manusia, mitra dan pelangan.

## Good Corporate Governance (GCG)
Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  adalah  suatu  mode  dan  susunan  yang  digunakan  oleh bagian  perusahaan  untuk  menambah  kesuksesan  wirausaha  dan  komitmen  perusahaan  untuk melahirkan  nilai  kepemilikan  saham  dalam  waktu  cukup  panjang  dengan  tetap  mengamati kepentingan stakeholders lainnya,  berlandaskan  tatanan  dan  norma  etika.  Perangkat perusahaan  adalah  RUPS,  Komisaris,  Direksi,  Pemilik  Modal.  Selagi stakeholders adalah pihak yang menguasai ketertarikan dengan BUMN, baik serentak maupun tidak serentak yaitu pemegang  saham,  komisaris,  pengurus  perusahaan  dan  karyawan,  pemerintahan,  jassa permodalan, dan bagian lainnya.
Dua  pendapat  yang  mendasar  terkait  taat  kelola  perusahaan  adalah stewardship  theory dan agency  theory, (Chinn,  2000;  Shaw,  2003.). Stewardship  theory dalam  bentuk  asumsi makna  menyinggung  kepribadian  manusia  yakni  manusia  yang  semestinya  dapat  dipercaya, bertanggung  jawab,  moralitas  kejujuran  terhadap  bagian  lain.  Hal  ini  tertuang  ikatan  fidusia yang  diharapkan  pemilik  saham.  S tewardship  theory menilai  pengelola  sebagian  dapat dipercaya  untuk  melaksanakan  sebaikmungkin  untuk  kepentingan  umum  maupun stakeholder .
Agency  theory dipublikasikan  oleh  Michael  Johnson,  menilai  bahwa  pengelolah perusahaan  sebagai  “ agent s”  bagi  para  pemilik  saham,  berperan  dengan  kesadaran  untuk keperluan sendiri, tidak sebagai bagian yang cerdik dan bijaksana serta adil terhadap pemilik saham.  Dalam  progres  selanjutnya, agency  theory mendapat  timbalbalik  lebih  luas  karena dinilai  lebih  menerapkan  realita  yang  ada.  Gagasan  mengenai  tata  kelola  yang  maju  dengan bertumpu  pada agency  theory di  mana  penyelenggaraannya  dilakukan  dengan  penuh komitmen kepada berbagai norma dan ketentuan yang berlaku.
Tata  kelola  yang  baik  secara  pasti  merupakan  pola  yang  memerintahkan  dan mengoperasikan perusahaan yang menghasilkan harkat bertambah ( value added ) bagi semua stakeholder (Monks,  2003).  Ada  dua  hal  penekanan  dalam  presepsi  ini,  pertama  sangat penting pemilik saham untuk mendapatkan informasi dengan jelas dan tepat pada saatnya dan, kedua  komitmen  perusahaan  untuk  mengimplementasikan  penyampaian  ( disclosure )  secara waktu,  keterbukaan  terhadap  semua  penjelasan  prestasi  perusahaan,  penyertaan,  dan stakeholder .
Sesuai Forum  for Corporate  Governance in  Indonesia (FCGI)  mengartika Corporate Governance adalah serangkaian hukum yang mengikat antara pemilik, pengelola perusahaan, pendukung, pemerintah, pelaksana serta para pemilik ketertarikan pihak dalam dan pihak luar lainnya  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  komitmen,  disebut  juga  suatu  pola  pengendalian perusahaan. Corporate Governance bertujuan untuk menghasilkan manfaat bagi semua pihak yang berhubungan (s takeholders ).
World  Bank mengartikan  GCG  adalah  sekumpulan  hukum,  norma  dan  pedoman  yang wajib  dipatuhi  untuk  mendorong  kemampuan  perusahaan  bekerja  dengan  cara  efisien, menumbuhkan  nilai  perekonomian  jangka  panjang  berkesinambungan  bagi  para  pemilik saham  maupun  masyarakat  sekitar  secara  utuh.  Konsep  ini  relatif  maju  sejak  tahun  1990an , Sementara mode good corporate governance dikenalkan di Inggris pada Tahun 1992 . Negara yang  maju  tergabung  dalam  organisasi  OECD  (Negara  berkembang  di  Eropa  Barat  dan Amerika Utara) melaksanakan pada Tahun 1999.
Menurut  Kusmiarti,  2020.  Dengan  menjalankan  Business  Ethic  dan  GCG  ada peningkatan  kinerja  perusahaan  dan  telah  di  buktikan  perolehan  penghargaan,  selain  itu  hal tersebut  diatas  didukung  dengan etika bisnis dengan 3 pilar yaitu Moralitas, Kapabilitas  dan Integritas.
Prinsip-Prinsip  GCG ,  menurut  Keputusan  Menteri  BUMN  Pasal  3  Nomor  PER- 01/MBU/2011,  mengenai  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  baik Good  Corporate Governance (GCG) pada perusahaan BUMN.
1. Transparansi  ( transparency ),  yaitu  transparansi  dalam  implementasi  pola  pengambilan kebijakan  dan  keterbukaan  dalam  menyampaiakan  informasi  material  dan  relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas  ( accountability ),  yaitu  ketegasan  fungsi,  penerapan  dan  komitmen  Organ sehingga pengelolaan perusahaan tercapai secara efektif;
3. Pertanggungjawaban  ( responsibility ),  yaitu  kemiripan  dalam  aktivitas  perusahaan terhadap peraturan dan prinsip corporate yang sehat;
4. Kemandirian ( independency ), yaitu kondisi corporate dikelola secara kompeten tanpa ada permasalahan  keinginan  sendiri  dan  pengaruh  dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai dengan peraturan dan prinsip perusahaan yang sehat;
5. Kewajaran ( fairness ), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam mengabulkan hak pembuat Kepentingan (s takeholders ) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan.
Tujuan  Penerapan  Prinsip-Prinsip  GCG ,  menurut  Keputusan  Menteri  BUMN  Pasal  4 Nomor  PER-01/MBU/2011,  mengenai  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  baik Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan BUMN
1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki  daya sainga yang kompetetive, baik  tingkat  nasional  maupun  internasional,  dengan  tujuan  untuk  mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN
2. Mendorong  pengelolaan  BUMN  secara  profesional,  efisien,  dan  efektif,  serta memmanfaatkan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar organ persero/organ perum dalam membuat pedoman dan melaksanakan tindakan  dilandasi  nilai  moral  yang  tinggi  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan,  serta pengetahuan  akan  adanya  tangungjawab  sosial  BUMN  terhadap  pembuat  kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan keterlibatan BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan suasana yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Dasar  dari  implementasi  corporate  governance  adalah  pengembangkan performance perusahaan  melalui  pengawasan performance pengelola  dan  adanya  akuntabilitas  pengelola terhadap penyelanggara kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang valid .  Standarnya  perusahaan  yang  mencapai  target  merupakan  perusahaan  yang  memiliki nilai etika tinggi. Hal diatas mungkin terjadi karena penerapan harkat etika usaha yang tinggi, maka  konsumen  lainnya  memberikan  nilai  puas  sehingga  bersedia  mengikat  peningkatan usaha  dengan  perusahaan  tersebut,  dengan  demikian  usaha  perusahaan    dapat  terus dikembangkan. (Ali, 2018).

## Tahapan Implementasi GCG
Impelementasi  penerapan  GCG  dalam corporate adalah  sangat  utama  bagi corporate dalam melaksanakan  tahapan  yang  tepat  berdasarkan  analisis  atas  situasi corporate ,  dan keyakinannya, sehingga  implementasi GCG dapat berjalan sesuai  rencana dan menghasilkan support dari  seluruh  komponen  di  dalam corporate .  Pada  umumnya corporate yang  sukses dalam implementasi GCG adalah menggunakan tahapan ini (Chinn, 2000; Shaw,2003).
Tahap  Persiapan :  Tahap  ini  terdiri  atas  3  langkah  utama:  1) awareness  building ,  2)  GCG assessment , dan 3) GCG manual building.
1. Awareness  building adalah  tahapan  pendahuluan  dapat  membentuk  pengetahuan mengenai makna penting GCG dan tanggungjawab bersama dalam mengimplementasikan.  Tindakan  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  bantuan  tenaga  ahli independen  dari  luar  perusahaan.  Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  melalui  seminar, lokakarya, dandiskusi kelompok.
2. GCG Assessment merupakan  kekuatan  untuk  memetakan  situasi  perusahaan  dalam implementasi  GCG  saat  ini.  Langkah  ini  memastikan  titik  kondisi  awal  implementasi GCG  dan  untuk  menandai  langkah  yang  tepat  guna  mempersiapkan  infrastruktur  dan struktur  perusahaan  yang  kondusif  bagi  implementasi  GCG  secara  efektif.  GCG assessment dibutuhkan  untuk  mengidentifikasi  semua  aspek  yang  perlu  memperoleh perhatian  terlebih  dahulu,  dan  langkah  apa  yang  dapat  diambil  untuk  mencapai  target yang lebih baik.
3. GCG  manual building ,  sebagai  tahapan  setelah  GCG assessment dilakukan. Menindaklanjuti  hasil  pemetaan  kondisi  kesiapan  perusahaan  dan  bentuk  identifikasi prioritas  implementasi,  penyusunan  pedoman  implementasi  GCG  dapat  disusun. Penyusunan  manual  pedoman  dapat  dilaksanakan  dengan  oleh  tenaga  ahli  independen dari eksternal perusahaan. Manual ini dapat dibedakan  menjadi dua yaitu antara manual untuk  organ  perusahaan  dan  manual  untuk  keseluruhan  anggota  perusahaan,  mencakup berbagai aspek seperti:
• Kebijakan GCG perusahaan
• Pedoman GCG bagi organ perusahaan
• Pedoman perilaku
• Audit commiteecharter
• Kebijakan penyampaian/ disclosure dan transparansi
• Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
• Roadmap implementasi
Tahap  Implementasi :  Setelah  perusahaan  memiliki  GCG  manual,  langkah  selanjutnya adalah  memulai  implementasi  di  perusahaan.  Tahapan  ini  terdiri  atas  3  langkah  sebagai berikut:
1. Sosialisasi,  dilaksanakan  dengan  maksud  menghadirkan  kepada  seluruh  perusahaan beragam  segi  yang  terkait  dengan  implementasi  GCG  khususnya  terkait  pedoman implementasi  GCG.  Pelaksanaan  sosialisasi  perlu  dilakukan  dengan  tim  khusus  yang dibentuk,  langsung  berada  di  bawah  monitoring  direktur  utama  atau  direktur  yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
2. Implementasi,  yaitu  kegiatan  yang  dilaksanakan  sepaham  dengan  pedoman  GCG  yang ada, sesuai roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang  melibatkan  dewan  komisaris  dan  direksi  perusahaan.  Implementasi  hendaknya melingkupi  upaya manajemen perubahan ( change management ) untuk memonitor proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
3. Internalisasi, yaitu tahap waktu yang panjang dalam implementasi. Internalisasi meliputi bentuk  untuk  mengenalkan  GCG  di  dalam  seluruh  system  usaha  perusahaan  kerja,  dan berbagai  peraturan  perusahaan.  Dengan  sikap  ini  dapat  dipastikan  bahwa  implementasi GCG bukan sekedar untuk kesigapan yang bersifat superficial , tetapi benar-benar contoh dalam seluruh aktivitas perusahaan.

## Tahap Evaluasi
Kegiatan  evaluasi  adalah  langkah  yang  harus  dilaksanakan  secara  teratur  berkala  untuk menilai  sejauh  mana  efektivitas  implementasi  GCG  telah  dilaksanakan  dengan  menunjuk independen  selaku  audit  pelaksanaan  dan  penilain  pelaksanaan  GCG  yang  ada.  Indonesia
tersedia  jassa  yang  melakukan  scoring  implementasi  GCG.  Evaluasi  yang  dilakukan  adalah assessment dan scoring, kegiatan  ini  dilakukan  secara  ikatan  kerja  misalnya  seperti  yang dilaksanakan  di  lingkungan  BUMN.  Evaluasi  ini  diharapkan  membantu  perusahaan  dalam pengambarkan  kondisi  dan  situasi  dalam  pencapaian  target  perusahaan  sehingga  dapat dilakukan  perbaikan  yang  berdasarkan  rekomendasi  yang  disampaikan  oleh  tenaga  ahli independen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  deskriptif,  yaitu  menyajikan data  analisa  serta  menginterpretasikan  berdasarkan  implementasi  terhadap  kebijakan perusahaan  yang  dapat  menggambarkan  pelaksanaan Business  Ethics dan Good  Corporate Governance di  perusahaan.  Sebagian  besar  metode  pengumpulan  data  dan  informasi  yang digunakan dalam kajian ini didapatkan dari berbagai publikasi yang ditampilkan dalam alamat web  perusahaan,  pedoman  perilaku  tahun  2016,  dan  pedoman  tata  kelola  perusahaan  tahun 2016  dan  laporan assessment implementasi  GCG  tahun  2017  pada  Brantas  Abipraya (Persero).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Brantas  Abipraya  (Persero)  mengetahui  makna  penting  dari  implementasi  tata  kelola perusahaan yang baik  (GCG)  yaitu salah pola peningkatkan image corporate , meningkatkan daya  saing  dan  pertumbuhan  usaha  dalam  kurun  waktu  jangka  panjang  secara berkesinambungan, untuk meningkatkan nilai pemilik saham ( Shareholders ) dan kepercayaan pelaksana  kepentingan  ( Stakeholders ).  Kepercayaan  pelaksana  kepentingan  seperti  pegawai, konsorsium, supllier ,  konsumen,  masyarakat  dan  pelaksana  kepentingan  lainnya  merupakan faktor penting bagi pertumbuhan kelangsungan usaha perusahaan.
Kejujuran perusahaan dan kepercayaan erat hubungannya dengan etika perusahaan dalam bentuk  interaksi  dengan  pelaksana  kepentingan  ( Stakeholders ).  Aktivitas  perusahaan  yaitu mengikuti  peraturan  yang  berlaku,  dan  menghargai  perilaku  etika  kesadaran  untuk melaksanaan guna meningkatkan dan memperkuat nilai positif perusahaan. Perusahaan wajib membuat  standar  pedoman  tentang  norma  dan  etika.  Mulai  tahun  2009  Brantas  Abipraya (Persero) memiliki standar pedoman perilaku perusahaan, mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan kebijakan, maka di melakukan penyesuaian pedoman perilaku perusahaan disebut Code of Conduct (CoC).
Penyampaian Code  of  Conduct (CoC)  dibagi  menjadi  3  bagian  yaitu:  Etika  Bisnis Perusahaan  ,  Etika  Perilaku  Karyawan  serta  Penegakan  dan  Pelaporan.    Etika  bisnis perusahaan  yakni  etika  yang  harus  dipatuhi  oleh  perusahaan  dalam  menjalankan  usahanya. Etika  perilaku  karyawan  meliputi  etika  yang  wajib  ditaati  oleh  semua  karyawan.  Penegakan dan pelaporan meliputi pembuatan laporan dalam rangka evaluasi pelaksanaan perilaku usaha.
Landasan penyusunan pedoman perilaku (code of conduct) , menurut  Keputusan bersama dewan komisaris dan direksi PT Barntas Abipraya (Persero) Nomor 484.1/D/KPTS/XII/2016, tanggal  15  Desember  2016,  mengenai  penyempurnaan  pedoman  perilaku  ( code  of  conduct ) PT Brantas Abipraya (Persero) antara lain:
1. Mengutamakan  ketaati  pada  hukum,  peraturan  perundang-undangan,  dan  peraturan perusahaan  serta  menjunjung  norma-norma  yang  berlaku  pada  masyarakat  dimana Perusahaan beroperasi.
2. Menghindari  tindakan,  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  masalah  kepentingan, korupsi,  kolusi  maupun  nepotisme  serta  selalu  menekankan  kepentingan  Perusahaan diatas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Sadar bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan pertumbuhan market serta usulan pemilik saham dan tututan dari stakeholders .
4. Mengutamakan  keselamatan  dan  kesehatan  bagi  pegawai  dan  masyarakat  dimana perusahaan beroperasi.
5. Kepedulian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.
6. Menerapkan prinsip-prinsip Transparancy , Accountibility , Responsibility , Independency , Fairness (TARIF) dalam Mengelola Perusahaan
7. Mengakomodir nilai-nilai luhur yang dianut perusahaan
Tujuan  Penerapan  pedoman  perilaku  (code  of  conduct) ,  menurut  Keputusan  bersama dewan komisaris dan direksi PT Barntas Abipraya (Persero) Nomor 484.1/D/KPTS/XII/2016, tanggal  15  Desember  2016,  mengenai  penyempurnaan  pedoman  perilaku  ( code  of  conduct ) PT Brantas Abipraya (Persero) antara lain:
1. Sebagai  komitmen  bersama  untuk  mewujudkan  visi  dan  melaksanakan  misi  Perusahaan secara profesional dan beretika bisnis.
2. Sebagai pedoman perilaku bagi seluruh karyawan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan semua aktivitas perusahaan.
3. Mendukung  penuh  seluruh  karyawan  berperilaku  yang  baik  dalam  menjalankan  semua aktivitas Perusahaan.
4. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan.
5. Sebagai  acuan  untuk  menghindari  masalah  kepentingan  dalam  pelaksanaan  semua aktivitas perusahaan.
6. Mewujudkan hubungan harmonis dengan pemegang saham dan Stakeholders
Manfaatn  melaksanakan  pedoman  perilaku  (code  of  conduct) ,  menurut  Keputusan bersama  dewan  komisaris  dan  direksi  PT  Barntas  Abipraya  (Persero)  Nomor 484.1/D/KPTS/XII/2016,  tanggal  15  Desember  2016,  mengenai  penyempurnaan  pedoman perilaku ( code of conduct ) PT Brantas Abipraya (Persero) antara lain:
1. Meningkatnya nilai  Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada Stakeholders dalam  berhubungan  dengan  Perusahaan  sehingga  menghasilkan  reputasi yang baik, mewujudkan keberhasilan usaha dalam waktu jangka panjang.
2. Terciptanya  lingkungan  kerja  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kejujuran,  etika  dan keterbukaan,  sehingga  akan  meningkatkan  kinerja  dan  produktivitas  setiap  karyawan menyeluruh

## Etika yang terkait dengan Stakeholders
Kepercayaan  adalah  suatu  unsur  penting  untuk  menghasilkan  loyalitas  konsumen  dan pihak lain yang bersama dengan Perusahaan. Selain kepercayaan, pelayanan menjadikan nilai tambah  tersendiri  bagi  Perusahaan.  Untuk  menghasilkan  keselarasan  dan  suasana  usaha terpercaya,  Untuk  menjalankan  usaha  selalu  dilakukan  secara  profesional,  jujur,  adil  dan konsisten dalam menyampaikan pelayanan kepada Stakeholders antara lain :
1. Hubungan dengan Karyawan
2. Hubungan dengan Pelanggan/Konsumen.
3. Hubungan dengan Mitra Perusahaan
4. Hubungan dengan Kreditur
5. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan
6. Hubungan dengan Pemerintah (Regulator)
7. Hubungan dengan Pemegang Saham (Shareholder)
8. Hubungan dengan Pesaing
9. Hubungan dengan Media Massa
Selain  etika  bisnis  perusahaan  juga  menerapan  praktik Good  Corporate  Governance , telah menjadi kebutuhan hampir semua perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Badan Usaha Milik Negara di Indonesia terutama Brantas Abipraya (Persero) sebagaimana tertuang dalam Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor  :  PER-01/MBU/2011  tanggal  31  Agustus  2011  tentang
Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance )  pada  Badan Usaha  Milik  Negara  sebagaimana  telah  diubah  sesuai  Peraturan  BUMN  Nomor  : PER09/MBU/2012  tanggal  6  Juli  2012  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  BUMN Nomor  :  PER-01/MBU/2011  dan  Keputusan  Sekretaris  Kementerian  BUMN  Nomor  SK- 16/S.MBU/2012  tanggal  6  Juni  2012  Tentang  Indikator/Parameter  Penilaian  dan  Evaluasi Atas  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance )  pada BUMN.
Memperhatikan  pentingnya  tujuan  implementasi  GCG,  maka  manajemen  Brantas Abipraya  (Persero)  komitmen  untuk  menerapkan  praktik  GCG  dalam  aktivitas  pengelolaan perusahaan.  Komitmen  tersebut  diwujudkan  dengan  membuat  sarana  GCG  yang  melandasi penerapan  GCG  di  lingkungan  perusahaan,  di  antaranya  adalah  penyempurnaan  Pedoman Corporate  Governance ( Code  of  Corporate  Governance )  yang  menjadi  pedoman  bagi pengelola  perusahaan  (Pemilik  Saham/RUPS,  Komisaris  dan  Direksi)  dalam  melaksanakan praktik  GCG  di  lingkungan  perusahaan.  Namun  impelemtasi  GCG  pada  perusahaan  tetap harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada, norma yang berlaku dan anggaran  dasar.  Disamping  itu  keberhasilan  implementasi  Pedoman Coporate  Governance sangat  tergantung  pada  komitmen  dari  seluruh  pengelola  perusahaan  untuk  memamtuhi  dan melaksanakan tata kelola yang baik (GCG).

## Satuan Pengawas Internal
Adalah kesatuan karyawan direktur untuk membantu memberikan keyakinan ( assurance ) dan pendapat yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki  operasional  perusahaan  yang  sistematis  dengan  cara  mengevaluasi  dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

## Auditor Eksternal
Merupakan pihak yang independen dan profesional yang ditunjuk oleh RUPS dari calon yang  diajukan  oleh  Komisaris  untuk  melakukan  pemeriksaan  laporan  keuangan  perseroan. Auditor  eksternal  merupakan  auditor  yang  ditetapkan  oleh  RUPS  dari  calon  yang  diajukan oleh  Komisaris  berdasarkan  usul  Komite  Audit,  untuk  memberikan  pernyataan  opini  atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.

## Assessment Penerapan Good Corporate Governance
Assessment terhadap  penerapan  GCG  pada  PT  Brantas  Abipraya  (Persero)  dilakukan untuk  memperoleh gambaran mengenai  kondisi  penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik ( best practices ) penerapan GCG, sehingga area yang memerlukan  perbaikan  dan  penyempurnaan  dapat  diidentifikasi.  Hasil assessment akan menjadi masukan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan di bidang penerapan GCG di masa yanga akan datang, sehingga manfaat diterapkan GCG tersebut dapat diperoleh secara optimal.
Berdasarkan assessment  terhadap penerapan GCG PT Brantas Abipraya (Persero) untuk periode tahun 2017 yang dilakukan sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 18  Desember  2017,  dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi  implementasi  GCG  PT  Brantas Abipraya  (Persero)  mencapai  skor  85,509  dari  skor  maksimal  100  atau  mencapai  85,51%, namun  karena  ada  nilai  pengurang  dari  aspek  lainnya  maka  capaian  tersebut  berada  dalam kategori “ Baik ”.
Secara garis besar, capain skor terinci sebagai berikut:

## Tabel 1. Resume assesment terhadap penerapan GCG
No Aspek Governance Bobot Capaian Penjelasan Skor (%) I Komitmen terhadap penerapan tata 7 8,214 88,77 Sangat Baik

## kelola secara berkelanjutan
II Pemegang saham dan RUPS/Pemilik modal 9 8,189 90,99 Sangat Baik III  Dewan Komisaris 35 32,498 92,85 Sangat Baik IV  Direksi 35 32,742 93,55 Sangat Baik V Pengungkapan informasi dan transparansi 9 7,866 87,40 Sangat Baik VI Aspek lainnya + 5 (2) (40) - Total 100 85,509 85,51 Baik
Sumber: Hasil Assessment BPKP Provinsi DKI Jakarta, 22 Desember 2017

## Tahapan Assessment Reviu Dokumen
Reviu  dokumen  dilakukan  terhadap  dokumen  yang  terkait  dengan  struktur  dan  proses governance perusahaan, antara lain: Anggaran Dasar, Code of Corporate Governance , Code of  Conduct ,  Kebijakan  Perusahaan,  Kebijakan  Manajemen,  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang Saham,  Risalah  Rapat  Komisaris  dan  Direksi  termasuk  Rapat  Komite,  Laporan  Keuangan Tahunan, Dokumen Satuan Pengawasan Intern, dan dokumen lainnya.

## Kuesioner
Pengisian  kuesioner  dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran  persepsi  responden  atas implementasi  peraturan/sistem/kebijakan/SOP  sebagai  bentuk  penerapan  GCG.  Rancangan kuesioner  disusun  oleh  Tim  BPKP  (asesor),  sedangkan  pemilihan  responden  dilakukan  oleh pihak Brantas Abipraya (Persero) dengan kriteria yang diberikan oleh Tim BPKP.
Berdasarkan  kelompok  responden,  jumlah  kuesioner  yang  didistribusikan  dan  tingkat pengembaliannya sebagai berikut:
Tabel 2. Data koresponden kuesioner assessment terhadap penerapan GCG Responden Jumlah Kuesioner Kembali Response Rate Pemagang Saham 1 1 100 Komisaris 4 4 100 Komite Komisaris 3 3 100 Direksi 4 4 100 Manajer Kunci 15 15 100 Karyawan 190 190 100 Jumlah 219 219 100 Sumber: Laporan Assessment BPKP Provinsi DKI Jakarta, 22 Desember 2017

## Wawancara dan Observasi
Wawancara  dilakukan  sebagai  pendalaman  lebih  lanjut  terhadap  informasi  yang  tidak dapat  diperoleh  melalui  reviu  dokumen  atau  kuesioner.    Rencana  dan  realisasi  wawancara yang dilakukan untuk setiap kelompok responden adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Data koresponden wawancara dan observasi assessment terhadap penerapan
GCG Responden Jumlah Kuesioner Yang diwawancara Response Rate Pemagang Saham 1 1 100 Komisaris 3 3 100 Komite Komisaris 1 1 100 Direksi 4 4 100 Manajer Kunci 8 8 100 Jumlah 17 17 100
Sumber: Laporan Assessment BPKP Provinsi DKI Jakarta, 22 Desember 2017
Uraian  hasil  evaluasi  penerapan  GCG  Brantas  Abipraya  (Persero)  yang  menunjukkan pemenuhan masing-masing indikator dan mencerminkan compliance  dan atau mencapai best practices penerapan GCG sebagai berikut:
1. Aspek komitmen terhadap implementasi GCG secara berkelanjutan:
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS
3. Aspek Dewan Komisaris
4. Aspek Direksi
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi
6. Aspek Lainnya
a. Praktik  Tata  Kelola  Perusahaan  menjadi  contoh  atau  benchmark  bagi  perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia
b. Praktik  Tata  Kelola  Perusahaan  menyimpang  dari  prinsipprinsip  Tata  Kelola Perusahaan  yang  Baik  sesuai  Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  No.  PER- 01/MBU/2011,  Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance  Indonesia,  dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya

## KESIMPULAN DAN SARAN
Mulai tahun 2009 Brantas Abipraya (Persero) memiliki pedoman perilaku, namun seiring dengan  adanya  perkembangan  teknologi  dan  perubahan  peraturan,  maka  perusahaan melakukan  penyesuaian  terhadap  pedoman  perilaku  disebut Code  of  Conduct (CoC). Penyajian Code  of  Conduct (CoC)  dibagi  menjadi  3  bagian  yaitu:  Etika  Bisnis  Perusahaan  , Etika Perilaku Karyawan serta Penegakan dan Pelaporan.
Sejalan dengan penerapan etika bisnis, perusahaan juga menerapan praktik-praktik Good Corporate  Governance sesuai  Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor  :  PER-01/MBU/2011 tanggal  31  Agustus  2011  tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  (Good Corporate  Governance)  pada  BUMN  sebagaimana  telah  diubah  sesuai  Peraturan  BUMN Nomor : PER09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan serta Keputusan Sekretaris Kementerian  BUMN  Nomor  SK-16/S.MBU/2012  tanggal  6  Juni  2012  Tentang Indikator/Parameter  Penilaian  dan  Evaluasi  Atas  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang Baik pada BUMN. Sehingga tahun 2017 telah dilakukan assessment implementasi GCG dapat disimpulkan  bahwa  kondisi  implementasi  GCG  Brantas  Abipraya  (Persero)  mencapai  skor 85,509  dari  skor  maksimal  100  atau  mencapai  85,51%,  namun  karena  ada  nilai  pengurang dari aspek lainnya maka capaian tersebut berada dalam kategori “ Baik ”.
Dengan  diterapkannya Business  Ethic dan Good  Corporate  Governance adanya peningkatan  kinerja  perusahaan,  dan  ini  telah  dibuktikan  oleh  Perusahaan  Brantas  Abipraya (Persero),  dengan  diperolehnya  berbagai  penghargaan  dari  tahun  ke  tahun, Profitability , Growth dan citra. Tantangan kedepan adalah konsistensi untuk mempertahankannya terutama adalah Pertumbuhan Kinerja Perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, H. 2018. Modul Business Ethics  Good Governance . Univeristas Mercu Buana. Jakarta. Andy Kirana, M.S.A. 1996. Etika Bisnis Konstruksi . Kanisius.Yogyakarta Annissa,  R.  D.  (2013,  04  06). Pentingnya  Mengetahui  Etika  Bisnis  Konstruksi .  Retrieved October  22,  2014,  from  Understanding  Architecture  or  be  as  a  Architect: http://ratiharchratih.blogspot.com/2013/04/penting nya-mengetahui-etika-bisnis.html Arief,  HM.,  Ali,  H.  2019. Business  Ethic  dan  good  corporate  governance  pada  PT  Sucaco Tbk . Universitas Mercu Buana, Jakarta. JIMTI E-ISSN 2686-4924.

## DOI:10.31933/JMTI
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Perwakilan  Provinsi  DKI  Jakarta,  2017. Laporan  Hasil  Assessment  Penerapan  Good  Corporate  Governance  pada  PT
Brantas Abipraya (Persero) tanggal 22 Desember 2017 . Tersedia: http://www.brantas-abipraya.co.id/id/laporan-gcg/index . (30 maret 2020 : 8.15 WIB) Chinn, Richard, Corporate Governance Handbook, Gee Publishing Ltd. London, 2000 Handayani,  HNF.,  Ali,  H.  2019. Pedoman  Perilaku  Dalam  Etika  Bisnis  DI  PT.  KF . Universitas Mercu Buana, Jakarta.JEMSI E-ISSN 2686-5238.DOI:10.31933/JEMSI Kurniawan, T. (2011, 01 05). Apa Itu Usaha Jasa Konstruksi , Retrieved October 22, 2014, Monks,  Robert  A.G,  dan  Minow,  N,  Corporate  Governance  3 rd Edition,  Blackwell Publishing, 2003
Muslich.  1998. Etika  Bisnis  Pendekatan  Substantif  dan  Fungsional .  Yogyakarta:  Penerbit Ekonisia
Shaw,  John.  C,  Corporate  Governance  and  Risk:  A  System  Approach,  John  Wiley    Sons, Inc, New Jersey, 2003.
Santosa,  Setyanto  P.,  2007, Membangun  dan  Mengembangkan  Etika  Bisnis  dalam Perusahaan , Kolom Pakar.htm (13 Agustus 2007) Peraturan Menteri Negara BUMN, 2011. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate  Governance)  pada  badan  usaha  milik  negara  tanggal  01  Agustus  2011 . Tersedi  : http://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-01/MBU/2011 .  (30  maret  2020  :  8.15 WIB)
Peraturan Menteri Negara BUMN, 2012. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate  Governance)  pada  badan  usaha  milik  negara  tanggal  06  Juli  2012 . Tersedia: http://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-09/MBU/2012 .  (30  maret  2020  :  8.15 WIB)
Keputusan  Sekretaris  Menteri  Negara  BUMN,  2012, Indikator/Parameter  Penilaian  dan Evaluasi  atas  Penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (Good  Corporate Governance)  pada  badan  usaha  milik  negara  tanggal  06  Juni  2012 .  Tersedia: http://jdih.bumn.go.id/lihat/SK-16/S.MBU/2012 . (30 maret 2020 : 8.15 WIB)
Keputusan  Bersama  dewan  komisaris  dan  direksi  PT  Brantas  Abipraya  (Persero),  2016.
Penyempurnaan  pedoman  perilaku  (Code  of  Conduct)  PT  Brantas  Abipraya (Persero) tanggal 15 Desember 2016 . Tersedia: http://www.brantas- abipraya.co.id/id/pedoman-gcg/index . (30 maret 2020 : 8.16 WIB) Keputusan  Bersama  dewan  komisaris  dan  direksi  PT  Brantas  Abipraya  (Persero),  2016. Penyempurnaan  pedoman  penerapan  tata  kelola  perusahaan  (Code  of  Corporate Governance) PT Brantas  Abipraya (Persero)  tanggal  15 Desember 2016 .  Tersedia: http://www.brantas-abipraya.co.id/id/pedoman-gcg/index .  (30  maret  2020  :  8.16 WIB)
Kusmiarti,  P.,  Ali,  H.  2020. Iplementasi  etika  bisnis  dan  good  corporate  governance  pada perkebunan  kelapa  sawit  PT  Bumitama  Gunjaya  Agro .  Universitas  Mercu  Buana, Jakarta.JIMTI E-ISSN 2686-4924.DOI:10.31933/JMTI