## EDUCORETAX

## STRATEGI PENYULUHAN PERPAJAKAN YANG EFEKTIF DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I)
Tendi Aristo 1) ; Hotmal Jafar 2) ; Muhammad Ilham 3)
1) tendiaristo@gmail.com , Universitas Sumatera Utara
2) hotmal51@yahoo.co.id, Universitas Sumatera Utara
3) muhammadilham0291@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN *penulis korespondensi

## Abstract
This research aims to evaluate the effectiveness of tax dissemination and to formulate an effective tax dissemination strategy based on Annual Tax Return compliance in accordance with the characteristics of the work area of the North Sumatera I Regional Tax Office. This research uses a qualitative descriptive approach with a case study method. The type of data in this study are the primary and the secondary data. The primary data in this study were taken through structured interview techniques. The sample selection technique is a purposive sampling technique in which informants are selected based on a criterion, that has to be a State Civil Apparatus at  the North Sumatera I Regional Tax Office who is directly involved in the tax dissemination business process. The secondary data used is the tabulation of annual tax  return  report  for  2015  –  2019  which  is  analyzed  descriptively.  The  results  of  this  research  indicate  that  tax counselling at the North Sumatera I Regional Tax Office has been carried out in accordance with the Regulation of the Director General of Taxes number PER-03/PJ/2013 about Tax Dissemination Guidelines and Circular Letter of the  Director  General  of  Taxes  number  SE-05/PJ/2013  about  Tax  Dissemination  Procedures.  The  need  for  more specific  tax  dissemination  standardization  arises  in  the  context  of  increasing  compliance  with  Annual  Tax  Return reporting which involves collaboration between tax counselling and other internal business processes (supervision and law enforcement) as well as third party cooperation. Future tax compliance is determined by cultivation of tax awareness from an early age through tax dissemination.
Keywords: tax dissemination; tax compliance; Annual Tax Return; dissemination strategy; dissemination effectiveness

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan perpajakan dan merumuskan strategi penyuluhan perpajakan yang efektif berbasis kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan karakteristik wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diambil melalui teknik wawancara terstruktur. Teknik pemilihan sampel yaitu teknik purposive sampling di mana narasumber dipilih berdasarkan sebuah kriteria yaitu berstatus Aparatur Sipil Negara  di  Kanwil  DJP  Sumatera  Utara  I  yang  terlibat  langsung  dalam  proses  bisnis  penyuluhan  perpajakan.  Data sekunder yang digunakan adalah tabulasi data laporan tahunan sepanjang 2015 – 2019 yang dianalisis secara deskriptif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyuluhan  perpajakan  di  Kanwil  DJP  Sumatera  Utara  I  telah  dilakukan sesuai  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak nomor  PER-03/PJ/2013  tentang  Pedoman  Penyuluhan  Perpajakan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan.  Kebutuhan  standardisasi  penyuluhan  pajak  yang  lebih  khusus  muncul  dalam  rangka  peningkatan kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan yang  melibatkan  kolaborasi  antara  penyuluhan pajak  dan  proses  bisnis  internal lainnya (pengawasan dan penegakan hukum) serta kerja sama pihak ketiga. Kepatuhan pajak di masa depan ditentukan oleh penanaman kesadaran pajak sejak dini yang dilakukan melalui penyuluhan pajak.
Kata Kunci: penyuluhan pajak; kepatuhan pajak; SPT Tahunan; strategi penyuluhan; efektivitas penyuluhan

## PENDAHULUAN
Otoritas  perpajakan  di  seluruh  dunia  pada  umumnya  menjalankan  tiga  fungsi,  yakni penegakan  hukum,  pelayanan  perpajakan,  dan  penyuluhan  perpajakan.  Indonesia  melalui  DJP menjalankan  ketiga  fungsi  tersebut  demi  tercapainya  kepatuhan  pajak  berbasis self-assesment. Waluyo (2007) mendefinisikan Self Assessment System sebagai sistem pemungutan pajak dimana

## EDUCORETAX
Volume 3 No.1, 2023
kewenangan  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  pajak  yang terutang sepenuhnya berada pada kendali Wajib Pajak. Keberhasilan self-assesment yang dianut oleh DJP dalam merealisasikan kepatuhan perpajakan salah satunya ditentukan oleh Wajib Pajak yang mengerti akan hak-haknya serta terampil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tantangan  DJP  dalam  merealisasikan  penerimaan  pajak  setiap  tahunnya  memiliki kompleksitas  tersendiri.  Di  satu  sisi,  penerimaan  pajak  berjalan  beriringan  dengan  pencapaian kepatuhan  perpajakan.  Menurut  data  Laporan  Kinerja  Tahunannya,  kepatuhan  perpajakan merupakan amanah yang diberikan terhadap kegiatan penyuluhan perpajakan. Tugas administrasi perpajakan terdapat  dalam  UU No. 6/1983  tentang Ketentuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan (KUP)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  UU  No.  7/2021.  Pada  bagian penjelasan  umum,  tugas  administrasi  perpajakan  terdiri  dari  tugas  pengawasan,  penelitian,  dan pembinaan  serta  penerapan  sanksi  administrasi.  Penyuluhan  pajak  adalah  salah  satu  bagian  di dalam tugas administrasi tersebut. Kegiatan ini masuk ke dalam kegiatan pembinaan Wajib Pajak.
DJP  mengatur  kegiatan  penyuluhan  pajak  melalui  PER-03/PJ/2013  tentang  Pedoman Penyuluhan  Perpajakan.  Kemudian,  kegiatan  penyuluhan  pajak  dijabarkan  lewat  edaran  yang diterbitkan oleh DJP mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan. Secara formal, tata cara tersebut terdokumentasi dalam SE-05/PJ/2013. Melalui dua instrumen tersebut, DJP  menstandardisasi  teknik,  materi,  metode,  penyuluhan,  dan  sarana  pendukung  penyuluhan, termasuk di dalamnya para tenaga penyuluh. Dalam aturan tersebut, ada dua model penyuluhan, pertama  penyuluhan  yang  dilakukan  secara  langsung  (melalui  kegiatan  tatap  muka)  dan  kedua penyuluhan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti pemanfaatan media berbasis elektronik ataupun media konvensional dengan format cetak.
Implementasi kedua aturan di atas dilakukan oleh  Kanwil DJP Sumatera Utara I sebagai salah satu unit kerja  DJP yang menjalankan fungsi penyuluhan. Pada setiap awal tahun rencana penyuluhan perpajakan disusun berdasarkan edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-98/PJ/2011. Edaran tersebut secara khusus memberi pedoman penyusunan rencana kerja sekaligus mengatur mengenai  laporan  kegiatan  penyuluhan  pajak.  Pada  periode  akhir  tahun  kinerja,  penyuluhan perpajakan  dilaporkan  dalam  bentuk  indikator  efektivitas  penyuluhan  perpajakan  (meliputi persentase realisasi kegiatan dan persentase perubahan perilaku Wajib Pajak) dan survei efektivitas penyuluhan perpajakan (meliputi SDM tenaga penyuluh, materi yang dibawakan saat penyuluhan, serta tingkat kemafhuman pajak).
Gambar 1. Efektivitas Penyuluhan Perpajakan Kanwil DJP Sumatera Utara I 2015-2019
Sumber: Kanwil DJP Sumatera Utara I (2021)

## EDUCORETAX
Volume 3 No.1, 2023
Ketika mengukur customer perspective , DJP menempatkan kepatuhan perpajakan sebagai indikatornya  yang  terdiri  dari  kepatuhan  pelaporan  pajak  dan  penyetoran  pajak.  Keduanya merupakan  indikator  perubahan  perilaku  yang  terkandung  di  dalam  Efektivitas  Penyuluhan Perpajakan. Keterkaitan tersebut seyogyanya berjalan beriringan: penyuluhan dengan efektivitas yang optimal mendukung kepatuhan perpajakan yang optimal pula.
Bila  diukur  dengan  rata-rata  tingkat  efektivitas  penyuluhan  perpajakannya,  Kanwil  DJP Sumatera  Utara  I  merekam  tingkat  efektivitas  penyuluhan  perpajakan  di  atas  target  100%  atau sebesar  119.29%.  Namun,  tren  tersebut  tidak  sejalan  bila  disandingkan  dengan  tren  kepatuhan Wajib  Pajak  di  Kanwil  DJP  Sumatera  Utara  I.  Secara  umum  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak bergerak positif dengan nilai rata-rata sebesar 0.68 atau 68%. Nilai tersebut belum mencapai nilai yang optimal 100% atau belum semua Wajib Pajak melaporkan pajaknya.
Gambar 2. Kepatuhan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I 2015-2019

## Sumber: Kanwil DJP Sumatera Utara I (2021)
Evaluasi atas implementasi penyuluhan perpajakan sesuai dengan PER-03/PJ/2013 dan SE- 05/PJ/2013 yang menjadi panduan kegiatan penyuluhan pajak menarik untuk diteliti lebih dalam, dimana Penulis memilih Kanwil DJP Sumatera Utara I menjadi entitas riset untuk periode tahun 2015 sampai dengan 2019 karena dalam periode tersebut kepatuhan perpajakan belum mencapai 100% sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.
Tabel 1. Penerimaan SPT Tahunan Kanwil DJP Sumatera Utara I (2015-2019) Tahun WP Terdaftar Realisasi SPT Persentase 2015 395.639 248.683 63% 2016 445.669 286.511 64% 2017 367.218 282.442 77% 2018 401.870 285.102 71% 2019 423.294 271.141 64%
Sumber: Kanwil DJP Sumatera Utara I (2021)
Dalam beberapa penelitian terdahulu yang penulis dapatkan, penyuluhan perpajakan dan kaitannya  dengan  kepatuhan  perpajakan  masih  memerlukan  kajian  yang  lebih  mendalam. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Prabowo  (2015)  dan  Kurniawati  (2020)  menunjukkan  bahwa penyuluhan perpajakan (sebagai variabel independen) belum efektif dalam mendorong kepatuhan perpajakan  (sebagai  variabel  dependen).  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Puspitasari (2013), yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP

## EDUCORETAX
Volume 3 No.1, 2023
Jawa Timur I meningkat seiring dengan dilakukannya sosialisasi peraturan perpajakan, meskipun realisasi  penerimaan  pajaknya  belum  melampaui  target  yang  direncanakan.  Kemudian,  Ihsan (2013) yang melakukan penelitian terkait pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak  Badan  di  Kota  Padang  memperoleh  hasil  bahwa  kegiatan  penyuluhan  pajak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kota  Padang.  Sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Puspitasari  (2013)  dan  Ihsan  (2013),  Qodariah et  al (2018) menyatakan bahwa penyuluhan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di  Jawa Barat. Kemudian,  Cyan et  al (2017) dan Kiow et al (2017) memiliki penelitian dengan hasil yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan di media massa dan transparansi informasi regulasi pajak efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terdapat indikasi bahwa unit vertikal di DJP belum sepenuhnya mengimplementasikan kegiatan penyuluhan pajak secara efektif yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.
Hal  ini  mendorong  Penulis  untuk  mengevaluasi  implementasi  penyuluhan  perpajakan sesuai  dengan  PER-03/PJ/2013  dan  SE-05/PJ/2013  yang  menjadi  panduan  kegiatan  penyuluhan pajak  di  Kanwil  DJP  Sumatera  Utara  I.  Studi  ini  berfokus  pada  masalah  kesenjangan  antara efektivitas  penyuluhan  perpajakan  dan  kepatuhan  pajak  di  wilayah  kerja  Kanwil  DJP  Sumatera Utara I. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifkah penyuluhan pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I berdasarkan panduan penyuluhan pajak yang terkandung di dalam Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  PER-03/PJ/2013 dan  tata  cara  pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan pajak  sebagaimana  terkandung  di  dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  SE- 05/PJ/2013.  Selain  itu,  untuk  mengatasi  masalah  kesenjangan  antara  penyuluhan  pajak  dan kepatuhan pajak, maka penelitian ini juga akan membahas terkait bagaimana strategi penyuluhan perpajakan yang efektif berbasis kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang optimal sesuai dengan karakteristik wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara I.

## KAJIAN PUSTAKA
Mardiasmo  (2011)  menjelaskan  pengertian  pajak  sebagai  iuran  bersifat  memaksa  yang berlandaskan Undang-Undang, akan tetapi tidak terdapat imbal balik langsung yang diterima oleh rakyat, melainkan dalam bentuk-bentuk pengeluaran umum. Sementara itu, Brotodihardjo (2013) mengutip pengertian pajak dari M.J.H. Smeets, yang menyatakan bahwa pajak merupakan prestasi yang  diberikan  terhadap  pemerintah  yang  kemudian  tertuang  dalam  norma-norma  umum  yang bersifat  memaksa  serta individu  yang memberikan prestasi  tersebut tidak  menerima imbal  balik langsung, melainkan hanya demi membiayai keperluan pemerintahan.
Penyuluhan merupakan bagian dari pembinaan yang juga menjadi peran administrasi pajak. Hal ini tertera dalam Umum (3), Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 7/2021, Perubahan Ketiga  atas  UU  Nomor  6/1983,  Umum,  angka  3.  Secara  ringkas,  penyuluhan  perpajakan merupakan  pemberian  informasi  perpajakan.  Penyuluhan  Perpajakan  secara  lebih  kongkret dijelaskan di dalam aturan mengenai pedoman kegiatan penyuluhan pajak, yakni PER-03/PJ/2013. Penyuluhan  merupakan  usaha  dan  upaya  meyalurkan  informasi  seputar  pajak  kepada  penerima informasi, yaitu masyarakat, pemerintah, swasta, dan dunia bisnis.
Penyuluhan  pajak  bertujuan  untuk  menciptakan  kepatuhan  perpajakan  yang  lebih  baik. Roth (1989) menyatakan kepatuhan perpajakan memiliki arti ketepatan waktu pelaporan SPT oleh Wajib Pajak dan kebenaran pelaporan pajak-pajak terutang di dalam SPT tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat itu.

## EDUCORETAX
Kegiatan  penyuluhan  adalah  layanan  edukasi  yang  merupakan  bagian  dari  layanan perpajakan.  Hal  ini  tercermin  pada  Pembaruan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  (PSAP).  PSAP tersebut berjalan berdasarkan aturan pemerintah, yakni Peraturan Presiden No. 40/2018. Peraturan tersebut  menjabarkan  mengenai  strategi  administrasi  perpajakan  yang  lebih  efektif  dan  efisien, salah satunya diterapkan lewat layanan edukasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah  satu  strategi  penyuluhan  perpajakan  yang  diimplementasikan  adalah  klusterisasai  Wajib Pajak. Masing-masing  jenis  Wajib Pajak mendapatkan pendekatan penyuluhan perpajakan yang berbeda.
Milgram  (1963)  mencetuskan  tentang  teori  kepatuhan  ( compliance  theory ).  Teori  ini menjelaskan bahwa kepatuhan adalah mekanisme psikologis yang menghubungkan antara tindakan individu  dan  tujuan  politik.  Teori  ini  menekankan  pada  suatu  keadaan  dimana  seseorang  patuh terhadap  aturan  atau  perintah  yang  telah  ditetapkan.  Roth  (1989)  menyatakan  kepatuhan perpajakan berarti Wajib Pajak melaporkan SPT tepat pada waktunya dan melaporkan pajak yang terutang di SPT tersebut dengan benar menurut peraturan pajak yang legal sesuai masa tersebut. Sementara  menurut  Franzoni  (1999),  kepatuhan  terhadap  hukum  pajak  umumnya  berarti  Wajib Pajak  melaporkan  dasar  pajak  dengan  benar,  melakukan  penghitungan  pajak  dengan  benar, menyampaikan SPT tepat waktu, dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Adapun di dalam terminologi  perpajakan  Indonesia,  kepatuhan  perpajakan  terdiri  dari  dua  macam,  yaitu  pertama kepatuhan formal dan kedua kepatuhan material. Menurut Rahayu (2010), kepatuhan formal adalah pemenuhan  aturan  sesuai  undang-undang  pajak  yang  berlaku  seperti  melaporkan  SPT  sebelum batas waktu lapor setiap tahun, sedangkan kepatuhan material yaitu pemenuhan kewajiban secara substansial dan kebenaran atas kewajiban wajib pajak seperti pengisian SPT yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Efektivitas menurut Schemerhon (1986) adalah suatu kondisi dimana target output berhasil terpenuhi  dengan  membandingkan  antara output awal  tersebut  dan output akhir  yang  terjadi. Apabila output yang  nyata  terjadi  melebihi  target  awal,  dapat  dikatakan  efektif.  Efektivitas Penyuluhan  Perpajakan  merupakan  perhitungan  output  hasil  kinerja  kegiatan  penyuluhan  yang ditentukan  dengan  unsur-unsur  yang  memengaruhinya,  yaitu  persentase  realisasi  kegiatan penyuluhan  perpajakan  dan  persentase  perubahan  perilaku  Wajib  Pajak.  Sementara  itu, berdasarkan  aturan  di  Kementerian  Keuangan  mengenai  pengelolaan  kinerja,  yakni  KMK- 467/KMK.01/2014, kinerja berarti hasil dari implementasi peran dan tanggung jawab institusi dan pegawai dalam suatu kurun waktu.

## METODE
Penelitian  dalam  tulisan  ini  mengusung  jenis  penelitian  dengan  pendekatan  deskriptif kualitatif.  Pendekatan  tersebut  digunakan  pada  subjek  penelitian  untuk  mendeskripsikan kompleksitas fenomena yang terdapat di dalamnya. Dalam kata lain, penelitian ini memiliki sasaran terbatas,  tetapi  tidak  terbatas  dalam  hal  kualitas  data  dan  tingkat  kedalaman  penelitian.  Dalam Bogdan dan Taylor sebagaimana ditulis sebagian oleh Moleong (2001) dijelaskan bahwa data yang bersifat deskriptif (perkataan lisan atau yang diungkapkan dalam bentuk tertulis) merupakan hasil dari penelitian kualitatif. Hasil tersebut diperoleh dari pengamatan/observasi terhadap orang-orang dengan  perilaku  tertentu.  Penelitian  kualitatif  ini  memiliki  instrumen  penelitian,  yakni  Peneliti. Sugiyono  (2014)  mengungkapkan  bahwa  fungsi  dari  peneliti  kualitatif  terdiri  dari  tujuh  hal. Pertama,  menentukan  fokus  riset.  Kedua,  menentukan  sumber  data/informan.  Ketiga,

## EDUCORETAX
mengumpulkan  data.  Keempat,  melakukan  penilaian  data.  Kelima,  menganalisis  data.  Keenam, melakukan interpretasi atas data. Ketujuh, menarik simpulan.
Penelitian  ini  memilki  objek  berupa  strategi  penyuluhan  perpajakan  yang diimplementasikan untuk menaikkan kepatuhan Wajib Pajak oleh Kanwil DJP Sumatera Utara I. Penelitian  ini  menjadikan  para  pegawai  yang  terlibat  dalam  kegiatan  penyuluhan  perpajakan sebagai  subjek  penelitian.  Secara  khusus  mereka  yang  tercatat  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  di  lingkungan  Kanwil  DJP  Sumatera  Utara  I.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  cakupan wilayah  ( place )  Medan,  Binjai,  Langkat,  dan  Deli  Serdang.  Wilayah  tersebut  berada  di  bawah administrasi Kanwil DJP Sumatera Utara I. ASN merupakan pelaku ( actors ) pada penelitian ini dimana mereka merupakan ASN di DJP yang terlibat dalam kegiatan ( activity ) penyuluhan/edukasi perpajakan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh  dengan  melakukan  wawancara  terhadap  narasumber  terpilih.  Adapun  data  sekunder berupa  data  dan  informasi  yang  bersumber  dari  literatur  seperti  buku,  laporan,  jurnal,  hasil penelitian, dan regulasi pemerintah. Dalam rangka validasi eksternal, dilakukan triangulasi dengan membandingkan beberapa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber untuk mengkonfirmasi kebenaran atau kejelasan temuan penelitian. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik merupakan jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang diperoleh dari para informan tersebut diharapkan dapat membentuk triangulasi guna memperkuat kejelasan temuan.
Teknik purposive  sampling merupakan  teknik  yang  digunakan  dalam  riset  ini.  Teknik tersebut  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  primer.  Cara  yang  digunakan  adalah  melakukan wawancara  terhadap  narasumber  terpilih.  Usman  (2011)  menyatakan,  bahwa  apabila  anggota sampel  perlu  ditentukan  secara  spesifik  berdasarkan  tujuan  penelitian,  harus  digunakan  teknik purposive sampling . Wawancara dilakukan kepada narasumber yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu  berstatus  sebagai  ASN  dengan  lama  bekerja  minimal  satu  tahun  di  cakupan  wilayah administrasi Kanwil DJP Sumatera Utara I dan merupakan pelaku kegiatan penyuluhan pajak atau pernah  terlibat  dalam  kegiatan  penyuluhan  pajak  minimal  dua  tahun  terakhir.  Adapun  para narasumber  yang  kepadanya  dilakukan  wawancara  yaitu  (a.)  Pemangku  Kebijakan  sebagai Key Informan , yaitu Kepala Bidang di  Kanwil DJP  Sumatera Utara  I. Secara khusus  Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,  dan Hubungan Masyarakat; (b.)  Pelaksana  Kebijakan sebagai  Informan Utama, yaitu Tenaga Penyuluh pada wilayah administrasi Kanwil DJP Sumatera Utara I; dan (c.) Supervisor/Quality  Assurance sebagai  Informan  Tambahan,  yaitu  Kepala  Seksi  Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen. Selain itu juga Kepala Seksi Pelayanan pada unit Kantor Pelayanan  Pajak.  Penelitian  ini  menganalisis  data  menggunakan  model  interaktif  Miles  dan Hubberman dalam Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri atas data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Efektivitas Penyuluhan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
Kementerian  Keuangan  melalui  DJP  menempatkan  penyuluhan  pajak  sebagai  salah  satu bagian dalam internal process perspective pada peta strategisnya . Dalam implementasinya, DJP menyelenggarakan  pengukuran  keberhasilan  penyuluhan  dengan  berbasis  survei  pengukuran efektivitas penyuluhan kepada Wajib Pajak yang dilakukan setiap tahun. Kemudian, hasil survei tersebut  didokumentasikan  dalam  Laporan  Hasil  Survei  yang  digunakan  sebagai  evaluasi pengembangan strategi penyuluhan pajak.

## EDUCORETAX
Volume 3 No.1, 2023
Hasil wawancara kepada narasumber mengenai implementasi panduan penyuluhan di unit kerja  Kanwil  DJP  Sumatera  Utara  I  menyatakan  bahwa  penyuluhan  pajak  telah  sesuai  dengan panduan/pedoman dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Berikut.

## Tabel 2. Definisi Operasional dan Pembanding/Benchmark
Variabel Penelitian Definisi Operasional Pembanding /Benchmark Kesesuaian Penyuluhan Langsung Kegiatan ini melibatkan interaksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak saat melaksanakan penyuluhan. 1. PER-03/PJ/2013 2. SE-05/PJ/2013 Sesuai Penyuluhan Tidak Langsung Kegiatan ini hampir tidak memiliki interaksi atau tidak sama sekali saat melakukan penyuluhan. 1. PER-03/PJ/2013 2. SE-05/PJ/2013 Sesuai Kepatuhan Pajak Kepatuhan menyampaikan SPT Tahunan setelah Wajib Pajak mengikuti kegiatan penyuluhan pajak 1. Laporan Kepatuhan SPT Tahunan 2. Laporan Efektivitas Penyuluhan Perpajakan Sesuai

## Sumber: Hasil Olahan Penulis (2021)
Pada perpektif yang lebih luas, meskipun implementasi penyuluhan di bidang perpajakan telah sesuai dengan panduan penyuluhan yang berlaku, akan tetapi perubahan perilaku lapor pada Wajib  Pajak  setelah  dilakukan  penyuluhan  masih  berada  pada  posisi  abu-abu.  Hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  secara  kualitatif,  kontribusi  penyuluhan  perpajakan  dengan  format ceramah/seminar/kelas  pajak  terhadap  realisasi  pelaporan  pajak  secara  umum  belum  memberi dampak yang dominan. Hal ini memiliki makna bahwa penyuluhan yang dilakukan belum efektif dalam  mendorong  kepatuhan  pelaporan  pajak.  Kondisi  ketidakefektifan  penyuluhan  ini diilutrasikan  sebagaimana  tercantum  dalam  kutipan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumatera Utara I berikut.
“penyuluhan  perpajakan  yang  dilakukan,  misalnya  kepada  Wajib  Pajak  Bendaharawan Pemerintah yang sudah patuh akan menjadi tidak efektif. Namun, bila sasaran penyuluhan dialihkan kepada Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah yang tidak patuh, penyuluhan perpajakannya akan efektif.”
Berdasarkan hasil wawancara, narasumber sepakat bahwa penyuluhan yang belum efektif tersebut dapat terindikasi dari hanya sekitar 10-20% Wajib Pajak yang sukarela melaporkan SPT- nya setelah kegiatan penyuluhan dilakukan. Dengan kata lain, kegiatan pengawasan oleh petugas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki peran yang lebih besar.

## EDUCORETAX
Volume 3 No.1, 2023

## Strategi Penyuluhan Perpajakan yang Efektif
Strategi  penyuluhan  pajak  seyogyanya  terus  diadaptasi  sesuai  dengan  kebutuhan karakteristik wilayah dan Wajib Pajaknya. Secara garis besar, berdasarkan hasil wawancara dengan para  narasumber,  beberapa  hal  terkait  strategi  pengembangan  penyuluhan  perpajakan  dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu kerja sama, one on one counselling, law enforcement, dan evaluasi.
Bentuk  kerja  sama  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas penyuluhan yaitu dengan cara melibatkan pihak ketiga dalam aktivitas penyuluhan, terutama pihak ketiga yang diidentifikasikan sebagai kantong pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak pemberi kerja yang memiliki jumlah karyawan yang besar. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari  Muan  Ridhani  Panjaitan,  Fungsional  Penyuluh  Pajak  Kanwil  DJP  Sumatera  Utara  I  dalam kutipan wawancara berikut.
"Kalau kita bisa membuat perjanjian kerja sama, dalam hal ini bendahara pemerintah atau di badan usaha, kepatuhan pajak akan meningkat."
Untuk  itu  perlu  dilakukan  pemetaan  terhadap  intansi  dan/atau  perusahaan  yang  menjadi tujuan kegiatan ini. Namun demikian, bentuk kerja sama ini hanya efektif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Kerja sama dalam rangka optimalisasi kepatuhan pajak, juga dilakukan pada internal  DJP,  yaitu  melalui  kolaborasi  fungsi  penyuluhan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan penagihan, serta ditargetkan sesuai dengan sektor kepatuhan Wajib Pajak yang dominan di wilayah kerja masing-masing.
One on One Counselling dilakukan melalui penyuluhan dan konsultasi langsung antara satu petugas pajak dengan satu Wajib Pajak. Petugas pajak yang dapat berperan antara lain Fungsional Penyuluh  Pajak,  Fungsional  Asisten  Penyuluh  Pajak, Account  Representative ,  dan  para  Petugas helpdesk .  Penyuluhan  dilakukan  oleh  Tenaga  Penyuluh,  kemudian  ditindaklanjuti  oleh Account Representative dalam  hal  terdapat  Wajib  Pajak  yang  belum  berubah  perilaku/melaporkan  SPT Tahunan, sebagaimana kutipan wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Petisah berikut.
"Di  bulan  Maret,  kita  gencar  melakukan  penyuluhan  pengisian  SPT  Tahunan  kepada karyawan. Untuk WP Pengusaha, sosialisasi dimulai dari bulan Januari karena pengisian lebih  rumit,  pendekatannya  berbeda,  yaitu  lebih  intens  dan  melalui  AR  dalam  bentuk konseling dan lebih persuasif, karena WP-nya berada di dalam pengawasannya." Merujuk  kepada  hasil  penuturan  para  narasumber,  berikut  ini  adalah  model  penyuluhan yang dapat menambah efektivitas penyuluhan dalam mendorong tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Kanwil DJP Sumatera Utara I, yaitu menjadikan Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh sebagai sasaran penyuluhan yang merupakan rekomendasi pengawasan Account Representative , di mana penyuluhan dilakukan dalam bentuk asistensi secara one on one . One on One Counselling dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Penyuluhan Langsung merupakan kegiatan yang melibatkan interaksi tatap muka/ face to face dengan Wajib Pajak. Kegiatan ini terbagi atas dua, yaitu aktif (Wajib Pajak diundang langsung berdasarkan  analisis  kebutuhan  penyuluhan)  dan  pasif  (Wajib  Pajak  datang  meminta  layanan konsultasi helpdesk dan penyuluhan one on one .
Adapun  terkait  penyuluhan  tidak  langsung,  DJP  telah  mendapatkan  gambaran  mengenai media  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  Wajib  Pajak  peserta  penyuluhan  pajak.  Saat  ini Penyuluhan  Tidak  Langsung  di  DJP  dapat  dipetakan  menjadi  tiga,  yakni  satu  arah  (media elektronik, cetak, dan daring), dua arah ( hotline number, live chat, WhatsApp Group) , dan Contact

## EDUCORETAX
Volume 3 No.1, 2023
Center . Penyuluhan Tidak Langsung dalam hubungannya dengan kepatuhan perpajakan terletak pada peranannya yang hinggap pada alam bawah sadar Wajib Pajak. Secara langsung, pengaruhnya tidak dapat ditentukan karena tidak ada interaksi langsung antarmanusia saat penyuluhan. Menurut Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Sumatera Utara I, hasil kegiatan penyuluhan tidak langsung tidak bisa dikontrol (dampaknya). Pengembangan yang dapat dilakukan pada model penyuluhan tidak langsung, yaitu: (a.) Wajib Pajak diberikan informasi mengenai kanal media yang bisa diakses demi terjangkaunya konten penyuluhan yang dibuat; (b.) konten  penyuluhan  dibuat  menarik  sesuai  dengan  target  Wajib  Pajak  dengan  pendekatan karakteristik wilayah; (c.) frekuensi penayangan konten ditingkatkan; (d.) penempatan media dan konten penyuluhan pada fasilitas umum, misalnya pada transportasi publik atau tempat berkumpul masyarakat;  (e.)  mengadopsi  strategi  penyiaran  komersial  untuk  menghasilkan  kampanye  yang mudah melekat di ingatan Wajib Pajak; (f.) membuat tulisan/ copy writing yang bisa masuk ke alam bawah sadar audience sehingga menggugah audience dalam melakukan sesuatu/ call to action ; dan (g.) menginformasikan nomor konsultasi lebih lanjut dalam merespon call to action dari konten penyuluhan  yang  sudah  ditayangkan.  Melalui  model  penyuluhan  masif  ini,  diharapkan  bahwa kesadaran pajak dapat meningkat, bahkan dapat berpengaruh terhadap kesadaran pajak sejak dini bagi para Wajib Pajak di masa depan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Cyan et al., (2017) dalam kutipan berikut.
“ Information cam-paigns that remind taxpayers who and when is expected to file in- come tax  return  or  reduce  their  costs  of  compliance  by  describing  how to  file  do  enhance  tax morale.”
Selanjutnya,  beberapa  narasumber  menyatakan  bahwa  tindakan law  enforcement perlu dilakukan  untuk  memberikan  efek  jera  ( deterrent  effect )  kepada  para  Wajib  Pajak  sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. Dalam jurnalnya, Kiow, T. S. et al., (2017) mengungkapkan  bahwa,  “ Recent  study  also  found  that  both  deterrent  tax  measures  and social/psychological  aspects  of  taxpayers  affect  the  level  of  tax  compliance.” Senada  dengan pernyataan dari Muan Ridhani Panjaitan, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I dalam kutipan wawancara berikut.
"Sama  seperti  orang  yang  terlambat  membayar  pajak  kendaraan,  akan  ada  hukuman, seperti  kena  tilang,  berarti  ada  efek  jera.  Kita  tidak  (selamanya)  bisa  menimbulkan kesadaran  semata.  Untuk  masuk  ke  dalam  kesadaran,  (dapat)  kita  mulai  dari  hukuman. Perlahan, akan muncul kesadaran."
Sementara itu, kegiatan evaluasi penyuluhan dipandang perlu guna mengetahui kekurangan dan kelemahan dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan di  masa yang  akan  datang.  Evaluasi  secara  periodik  dilakukan  sebagai  bahan  pemantik  analisis  pada kegiatan  penyuluhan  pelaporan  pajak  di  periode  berikutnya.  Evaluasi  periodik  ini  merupakan bagian  dari  siklus  Manajemen  Penyuluhan  Perpajakan  agar  penyuluhan  berjalan  efektif.  Siklus terus-menrus ini sesuai dengan pasal 3 ayat 4 dalam PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan,  bahwa  Penyuluhan  Perpajakan  dilakukan  secara  berkelanjutan  untuk  mendorong terciptanya Penyuluhan Perpajakan yang efektif. Dalam kutipan wawancara dengan Muan Ridhani Panjaitan, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I beliau menyatakan:
“Seyogyanya  analisis  pernyuluhan  perpajakan  bisa  menggambarkan,  seperti  tingkat pelaporan pajak yang rendah bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ASN, bagaimana mengatasi gap-nya,  sehingga  itu  bisa  menjadi  panduan  penyuluhan.  Artinya,  setelah  penyuluhan, sebaiknya dievaluasi.”

## EDUCORETAX
Volume 3 No.1, 2023
Menurut hasil wawancara kepada para narasumber mengenai upaya menaikkan partisipasi Wajib  Pajak,  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  dalam  kegiatan  penyuluhan  antara  lain:  (a.) menyusun daftar sasaran penyuluhan yang rinci; (b.) menanamkan kesadaran pajak sejak dini; (c.) memberikan penyuluhan langsung dilakukan di lokasi Wajib Pajak; (d.) membangun engagement antara  Wajib  Pajak  dan Account  Representative ;  (e.)  memberikan  materi  penyuluhan  sesuai kebutuhan  dan  lakukan  konfirmasi  ulang  kehadiran  Wajib  Pajak;  (f.)  melakukan  penyuluhan sebelum dan saat mendekati tenggat waktu pelaporan, dan; (g.) mengundang asosiasi/perhimpunan/kelompok masyarakat tertentu.
Atas  telaahan  pada  hasil  wawancara  narasumber  dan  studi  literatur  pada  dokumen penyuluhan  perpajakan,  Penulis  merangkum  strategi  penyuluhan  dalam  rangka  meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak dalam Gambar 3. berikut.
Gambar 3. Strategi Penyuluhan dalam Rangka Mendukung Kepatuhan Pajak

## Sumber: Hasil Olahan Penulis (2021)

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  penelitian  mengenai  Strategi  Penyuluhan  Perpajakan  yang  Efektif  dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I didapat simpulan sebagai berikut. Penyuluhan pajak yang ada di unit kerja Kanwil DJP Sumatera Utara I telah sesuai dengan panduan/pedoman  dalam  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  yaitu  sesuai  dengan  Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  PER-03/PJ/2013  tentang  Pedoman  Penyuluhan  Perpajakan  dan Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  SE-05/PJ/2013  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan

## EDUCORETAX
Volume 3 No.1, 2023
Kegiatan  Penyuluhan  Perpajakan.  Namun,  dalam  perspektif  yang  lebih  luas,  kesesuaian pelaksanaan  penyuluhan  dengan  pedoman  penyuluhan  masih  belum  sepenuhnya  mempengaruhi kepatuhan  pelaporan  SPT  di  Kanwil  DJP  Sumatera  Utara  I.  Hasil  penelitian  mengungkapkan bahwa  secara  kualitatif,  dampak  penyuluhan  perpajakan  belum  efektif  dalam  mendorong kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.
Strategi penyuluhan pajak yang efektif dapat dilakukan melalui kegiatan kerja sama, one on one counselling, law enforcement , dan evaluasi. Kerja sama dapat dilakukan baik dengan pihak eksternal,  terutama  kepada  pemberi  kerja  yang  memiliki  jumlah  karyawan  yang  besar  maupun dengan pihak internal DJP melalui kolaborasi fungsi penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. One  on  one  counselling dapat  dilakukan  melalui  penyuluhan  langsung  (tatap  muka) maupun  penyuluhan  tidak  langsung  (satu  arah,  dua  arah,  dan contact  center ).  Penyuluhan Langsung yang ideal  dalam rangka mendorong pelaporan pajak yang optimal dilakukan dengan tatap muka langsung dengan dukungan kerja sama pihak ketiga. Penyuluhan Tidak Langsung yang ideal  dalam  rangka  mendorong  pelaporan  pajak  yang  optimal  dilakukan  dengan  menempatkan materi  penyuluhan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  Wajib  Pajak  dan  menayangkannya  dalam frekuensi  yang tinggi. Selanjutnya, perlu dilakukan law enforcement dalam  rangka memberikan efek  jera  kepada  para  Wajib  Pajak  yang  terindikasi  tidak  patuh.  Sementara  itu,  evaluasi  perlu dilakukan secara periodik sebagai dasar analisis dalam menentukan metode kegiatan penyuluhan efektif pada periode penyuluhan berikutnya.

## Saran
Direktorat  Jenderal  Pajak  seharusnya  dapat  lebih  menyadari  bahwa  strategi  penyuluhan pajak  yang  efektif  memerlukan  kolaborasi  internal  yang  jelas  antara  kegiatan  penyuluhan  dan kegiatan  pengawasan,  pemeriksaan,  serta  penagihan  pajak.  Kerja  sama  ini  tentunya  juga  diikuti dengan kolaborasi yang baik dengan pihak eksternal, seperti Instansi Pemerintah dan perusahaan pemberi kerja untuk mendorong partisipasi pelaporan SPT Tahunan. Kesenjangan/ gap pelaksanaan penyuluhan yang ditemukan menghasilkan opsi pengembangan sehingga harus dimitigasi dalam bentuk strategi penyuluhan pajak khusus SPT Tahunan yang distandardisasi.
Penulis  menganjurkan  agar  penelitian  berikutnya  bisa  melengkapi  keterbatasan  dalam penelitian ini dengan melakukan kalkulasi kontribusi penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan  terhadap  total  pelaporan  SPT  Tahunan  (kepatuhan  pajak).  Penelitian  selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam pendapat dari Wajib Pajak dan praktisi/akademisi eksternal dengan  melakukan  wawancara  secara  langsung  sehingga  informasi  dari  pihak  terdampak  akan lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, P.S. & Usman, H. (2011). Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara. Brotodihardjo, R.Santoso. (2013). Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Banjarmasin: Refika Aditama. Cyan, M. R., Koumpias, A. M. , & Vazquez, J. M. (2017). The effects of mass media campaigns on individual attitudes towards tax compliance; quasi-experimental evidence from survey data in Pakistan . Journal of Behavioral and Experimental Economics, 70, pp. 10–22. Direktorat Jenderal Pajak. (2011). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 98/PJ/2011 tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Laporan  Kegiatan  Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak . Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan . Jakarta.

## EDUCORETAX
Volume 3 No.1, 2023
Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan . Jakarta.
Franzoni,  Luigi  Alberto.  (1999). Tax  Evasion  and  Tax  Compliance .  Encyclopedia  of  Law  & Economics Vol. 4 – 6020, pp. 51-94.
Ihsan,  Muchsin.  (2013). Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Penyuluhan  Pajak,  Kualitas Pelayanan  Pajak,  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  di Kota  Padang .  Jurnal  Akuntansi  Vol.  1  No.  3  Seri  D,  Hal.  Padang:  Universitas  Negeri Padang.
John, Schemerhon. (1986). Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan . Jakarta: Bumi Aksara. Kiow T. S., Salleh, M. F. M., & Kassim, A. A. (2017). The Determinants of Individual Taxpayers’ Tax  Compliance  Behaviour  in  Peninsular  Malaysia .  International  Business  and Accounting Research Journal, 1 (1), pp. 26-43.
Kurniawati,  Rini.  (2020). Efektivitas  Penyuluhan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  pada  Direktorat  Jenderal  Pajak .  Jurnal  Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis Vol. 9 No. 2, Hal. 369-376.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 . Yogyakarta: Penerbit ANDI. Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  data  analysis,  a  methods sourcebook. California: SAGE Publications, Inc. Milgram, Stanley. (1963). Behavioral Study of obedience. The Journal of Abnormal and Social Psychology , 67(4), pp. 371–378 . https://doi.org/10.1037/h0040525. Moleong, Lexy J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Pemerintah  Indonesia.  (2021). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1983 sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  246,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6736. Jakarta.
Prabowo, Agung Dwi. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan,  Penyuluhan,  dan Konsultasi  Perpajakan  (KP2KP)  Tondano.  Jurnal  EMBA,  Vol.3  No.1  Maret  2015, Hal.1063-1070.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2018). Peraturan  Presiden  Nomor  40  Tahun  2018  tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan . Jakarta. Puspitasari,  Nilla  Ayu.  (2013). Analisis  Sosialisasi  Peraturan  Perpajakan  Dalam  Upaya Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  pada  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal  Pajak  Jawa  Timur  I  Surabaya). (Skripsi  Sarjana,  Universitas  Airlangga). https://repository.unair.ac.id/1950/.
Qodariyah, I. N. A., Suryadi, D., & Yuniati. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan  dan  Penyuluhan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  (Studi Kasus  di  KPP  Pratama  X  Di  Jawa  Barat).  Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Ekonomi  dan Akuntansi Vol. 2 No. 3 (2018) Hal. 84-108. https://doi.org/10.31955/mea.v2i3.68
Rahayu,  Siti  Kurnia.  (2010). Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan  Aspek  Formal .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Roth,  J.A.,  Scholz,  J.T., &  Witte,  A.D.  (1989). Taxpayer  Compliance,  Volume  1 .  Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

## EDUCORETAX
Volume 3 No.1, 2023
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Waluyo. (2007). Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7 . Jakarta: Salemba Empat