## EKSISTENSI FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT ISLAM
Oleh:
Indra Satriani
STAI Yapnas Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia
satriani.idrus@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  Eksistensi  Fatwa  MUI  No.  24  Tahun  2017  sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial bagi Masyarakat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 yang diharapkan menjadi pedoman dalam penggunan media sosial bagi masyarakat Islam.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan  penelusuran  berbagai  literatur  atau  referensi.  Penelitian  ini  menggunakan  panduan observasi,  pedoman  wawancara  dan  data  dokumentasi  sebagai  Instrumen  Penelitian.  Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.
Hasil  penelitan  ini  menujukkan  bahwa,  jika  merujuk  pada  jenis  dan  hierarki sebagaimana  tersebut  pula,  maka  kedudukan  Fatwa  MUI  termasuk  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  No.  24  Tahun  2017  tentang  Hukum  dan  Pedoamn  Bermuamalah  melalui  Media Sosial bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum  mengikat.  Meskipun  begitu  pada  umumnya  pengguna  media  sosial  khususnya masyarakat muslim telah bermuamalah melalu media sosial sesuai dengan al-qur’an dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum  dan pedoman bermuamalah melalui  media sosial yang  ada  dalam  Fatwa  MUI.  Sekalipun  MUI  menghadapi  banyak  kendala  dalam  sosialisasi namun  semangat  dan  upaya  MUI  untuk  mengingatkan  kepada  pengguna  media  sosial  agar bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam sangat patut untuk diparesiasi dan dihimbau kepada  masyarakat  muslim  untuk  terus  meningkatkan  rasa  kepedulian  untuk  membantu menyebarkan kebaikan termasuk isi dari fatwa ini.
Implikasi  penelitian  ini  yakni  dengan  adanya  Fatwa  MUI  No.  24  Tahun  2017  juga dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berdampak  pada  pemerintah  agar  lebih memberikan  perhatian  terhadap  Majelis  Ulama  Indonesia  sehingga  dapat  bekerja  maksimal demi  bangsa  dan  dapat  menghasilkan  lebih  banyak  fatwa  yang  diserap  menjadi  Undang- Undang agar secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat.
Keyword: Fatwa, Media Sosial.

## A. PENDAHULUAN
Peradaban dunia saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir disemua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi  nyatanya  tidak  saja  terjadi  di  negara  maju,  tetapi  juga  di  negara  berkembang termasuk  negara  kesatuan  repblik  indoesia,  tanah  air  tercinta.  Teknologi  informasi  diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua keuntungan yang  dibawa  dengan  keberadaan  teknologi  informasi. 1 Pertama, teknologi  informasi mendorong  permintaan  atas  produk-produk  teknologi  informasi  itu  sendiri. Kedua, memudahkan transaksi  bisnis  keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. 2 Kedua keuntungan tersebut menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara yang konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien.
Pada  dasarnya  kemudahan  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  melalui  media digital berbasis media sosial tersebut terbukti dapat mendatangkan kemashlahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif  lainnya.  Nampun  penggunaan  media  digital  khususnya  yang  berbasis  media  sosial  di tengah  masyarakat  seringkali  tidak  disertai  dengan  tanggung  jawab  sehingga  tidak  jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax , fitnah, ghibah, naminah , gosip,  pemutarbalikkan  fakta,  ujaran  kebencian,  permusuhan,  kesimpangsiuran,  informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat.
Nyatanya banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi hoax , fitnah, ghibah, naminah , desas desus. kabar bohong. ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta
1 Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime)  Urgensi  Peraturan  dan  Celah Hukumnya (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 1.
2 Agus  Raharjo, Cybercrime:  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1.
ekonomi,  dan  terhadap  masalah  tersebut  muncul  pertanyaan  ditengah  masyarakat  mengenai hukum  dan  pedomannya.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman bagi umat Islam yang ada di Indonesia.
Pada  nyatanya  fatwa  ini  belum  tersebar  secara  menyeluruh  dan  dianggap  tidak memberikan  efek  jera  sehingga  fatwa  ini  tidak  banyak  diketahui  oleh  para  pengguna  media sosial khususnya yang beragama Islam. Bahkan dikalangan masyarakat Universitas Islam yang pada dasarnya dianggap sebagai contoh dalam masayarakat khususnya yang ada hubungannya dengan hukum Islam belum mengamalknan fatwa ini dengan baik terbukti dengan adanya kasus yang  melanggar  Undang-undang  ITE  yang  kemudian  sangat  bertentangan  dengan  isi  fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah dalam media sosial tersebut.
Padahal  fatwa  pada  dasarmya  adalah  pendapat  atau  penafsiran  ulama  yang  berkaitan dengan  hukum  Islam  dalam  bermuamalah  yang  dianggap  tetap  sesuai  dengan  ajaran  agama Islam dan mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih  dalam  dan  melakukan  pembahasan  yang  lebih  mendalam  mengenai  “Eksistensi  Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam Penggunaan Media Sosial bagi Masyarakat Islam”.

## B. LANDASAN TEORI
1. Fatwa
Secara etimologi, kata fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa . Fatwa secara etimologi berarti  jawaban  terhadap  sesuatu  yang  musykil  dalam  masalah  syariat  dan  perUndang- Undangan Islam atau penjelasan tentang sesuatu masalah hukum. 3 Pendapat ini hampir sama dengan pendapat ibrahim al-Fayumi yang mengartikulasikan fatwa itu sebagai pemuda yang kuat sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini  mempunyai  kekuatan  dalam  memberikan  penjelasan  dan  jawaban  terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemudah. 4
3 Abu al-Fadl Muhammad bin Mansur, Lisan al-‘Arab (Cet II; Beirut: Dar al-Shadir, 1999), h. 134 dalam Abdul Wahid Haddade, Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan), (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11.
4 Ibrahim Anis,(at.al), Al-Mu’jam al-Wasieth, Juz II (Cet. II; Cairo: Dar al-Maarif, 1973), h. 673., dalam Abdul Wahid Haddade, Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan), (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Dalam ilmu Uṣul Fiqh , fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai  jawaban  yang  diajukan  peminta  fatwa  dalam  suatu  kasus  yang  sifatnya  tidak mengikat. 5 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah juga diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. 6
Sedangkan  secara terminologi, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Zamakhysri  fatwa adalah  penjelasan  hukum syara’ tentang  suatu  masalah  atas  pertanyaan  seseorang  atau kelompok. 7 Menurut  Yusuf  Qarḍawi, fatwa adalah  menerangkan  hukum syara’ dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa ( mustafti ) baik secara  perorangan  maupun  kolektif. 8 Senada  dengan  itu,  Caeiro  menyatakan  bahwa  fatwa merupakan titik temu antara teori hukum dengan praktek sosial. 9
Jika ditelusuri secara mendalam, kata fatwa juga disebutkan di dalam Alquran misalnya firman Allah swt. dalam  QS aṣ-Ṣhāffāt/37:11
  
     
    
Terjemahnya:
Maka  tanyakanlah  kepada  mereka  (musyrik  mekah):  “apakah  mereka  yang  lebih  kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? 10
Dari  definisi  yang  dikemukakan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  fatwa  adalah penjelasan dan nasehat para ahli hukum Islam yang dituangkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan tujuan agar umat Islam mengetahui secara persis duduk persoalan hukum sesuatu dan hasil dari keputusan tersebut tidak mrngikat peminta dan hasil dari keputusan tersebut tidak mengikat  peminta  fatwa  ( mustafti ).  Atau  dengan  istilah  lain  bahwa  fatwa  adalah  proses pembumian ajaran agama atas realitas yang sedang berlansung yang kemudian menuntut dua
5 Abdul Aziz Dahlan, et.al ., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326.
6 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 143.
7 Abdul Wahid Haddade, Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan), h. 11.
8 Yusuf Qarḍawi, Fiqh Prioritas, (t.tp: Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah, 1990), h. 203.
9 Alexandre Caeiro, The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Ifta’ : A Diachronic Study of Four Adab al-Fatwa Manuals , (Leiden: The Muslim Word, Vol 96, Oktober 2006), h. 661
10 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Jakarta: Samad, 2014), h. 446.
bentuk  kepakaran  dan  keahlian  yaitu  keahlian  memahami  ajaran  dan  keahlian  memahami realita.
Dalam hal  ini, seorang  mufti tidak jauh beda  dengan seorang dokter.  Validitas  hasil diagnosa  seorang  dokter  sangat  ditentukan  oleh  penguasaannya  pada  teori-teori  kedokteran dalam  bidang  yang  ia  geluti  dan  pada  ketelitian  mendiangnosa  penyakit  yang  diderita  oleh seorang pasien. Atau sama dengan seorang arsitek yang tidak hanya dituntut untuk mengetahui kondisi bangunan, termasuk di dalamnya kondisi tanah, kondisi cuaca dan sebagainnya.sama halnya dengan seorang dokter dan arsitek, seorang mufti tidak hanya dituntut untuk menangkap ajaran-ajaran agama yang bersumber dari al-Quran dan sunnah, tetapi juga harus mengetahui secara  mendalam  realita  sebagai  obyek  penerapan  hukum  yang  telah  dipahami. Konsekwensinya,  semakin  komplek  realita  atau  obyek  penerapan  hukum  semakin  menuntut kehati-hatian  dan  ketelitian  seorang  mufti.  Di  sinilah  titik  rawan  institusi  fatwa  dan  di  sini pulalah  harus  ada  upaya  untuk  menghindari  apa  yang  disebut  dengan  penerapan  secara serampangan  ( al-tatbiq al-tilqa iy ). 11
Dengan demikian, fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat gampang dan seenak perut  orang,  yang  sering  disebut  dengan  membuat  hukum  tanpa  dasar  ( al-tahakkum ).  Fatwa senantiasa terkait denga saipa yang berwenang memberi  fatwa  ( ijazah al-ifta ), kode etik fatwa ( adab al-ifta ) dan metode yang digunakan dalam memproduk fatwa ( al-istinbat ).

## 2. Majelis Ulama Indonesia
a) Pengertian MUI
Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) berdasarkan Peraturan Presiden  Nomor  151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia Pasal 1 ayat 1 adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. 12 MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. 13
b) Fungsi dan Peran Majelis Ulama Indonesia
Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  wadah  atau  majelis  yang  menghimpun  para  ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam
11 Abdul Wahid Haddade, Kode Etik Berfatwa…, h. 15.
12 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia , Pasal 1 angka 1.
13 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, Pasal 2.
Indonesia  dalam  mewujudkan  cita-cita  bersama.  Dalam  khitah  pengabdian  MUI  telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu 14 :
1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi ( Warasatul Anbiya )
2) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4) Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5) Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar
3. Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial
a) Pengertian Hukum
Dalam pemaknaan sehari-hari “hukum” umumnya  dipandang sebagai  seluruh atau ketentuan baik yang bersumber dari Allah, penguasa yang membuat hukum, maupun yang dimaksudkan  sebagai  aturan  kebisaan,  adat,  dan  tata  karma  lainnya  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Namnun  demikian  kata  “hukum”  yang  berasal  dari  bahasa  arab  itu  telah terbentuk  persepsi  dalam  memaknainya,  yaitu  segala  ketentuan  Tuhan  yang  mengatur seluruh makhluknya. Akan tetapi, dalam konteks tentu makna hukum yang relevan adalah segala ketentuan Tuhan yang mengatur berbagai hubungan muamalah dalam kehidupan ini baik  yang  terdapat  dalam  al-Qur’an,  hadis,  ijma,  qiyas,  serta  sumber-sumber  hukum lainnya. 15
Menurut  Achmad  Ali,  hukum  adalah  tentang  apa  yang  benar  dan  apa  yang  salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Jadi yang  dimaksud  sebagai  “hukum”  bukan  hanya  “Undang-Undang”,  karena  “Undang- Undang” hanyalah bagian kecil dari hukum. 16

## b) Pengertian Pedoman
Dalam kamus besar bahasa Indonesia pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi  arah  bagaimana  sesuatu  harus  dilakukan  juga  diartikan  sebagai  hal  (pokok)  yang
14 Hukum Online Indonesia, Kedudukan Fatwa MUI dalam ukum Indonesia, Situs resmi  Hukum Online Indonesia , http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum- indonesia (17 Novembr 2017).
15 Arfin  Hamid,  Hukum  Islam  Perspektif  KeIndonesiaan,(Makassar,  PT.  Umitoha  Ukhuwah  Grafika, 2011), h. 39.
16 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum , Edisi I (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup),h. 2.
menjadi  dasar  (pegangan,  petunjuk,  dan  sebagainya)  untuk  menentukan  atau  melaksanakan sesuatu. 17

## c) Pengertian Bermuamalah
Bermuamalah  adalah  proses  interaksi  antar  individu  atau  kelompok  yang  berkaitan dengan hablun  minannaas   (hubungan antar sesama manusia) meliputi  perbuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  muamalah  diartikan  sebagai  hal-hal  yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya). 18 Secara etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata ‘amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. 19

## d) Pengertian Media Sosial
Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan saling berbagi informasi. Saat ini tidak ada satupun sosial media yang sama sekali  tidak  terhubung  satu  sama  lain.  Dan  semakin  banyak  sosial  media  besar  yang menawarkan fitur lebih dari sekedar komunikasi kepada pengguna.
Penggunaan istilah sosial media pada media cetak pertama kali dipercaya dimulai pada tahun 1997. Saat  itu seorang eksekutif di  AOL bernama Ted  Leonsis memberikan komentar bahwa  organisasi  tersebut  perlu  menyediakan  konsumen  “sosial  media”.  “Sebuah  tempat dimana mereka bisa dihibur, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam lingkungan sosial. 20
Majunya  perkembangan  teknologi  saat  ini  berbanding  lurus  dengan  perkembangan sosial  media.  Sifat  dasar  manusia  yang  merupakan  makhluk  sosial  membuat  semakin banyaknya  jumlah  sosial  media  yang  ada  terutama  di  Indonesia.  Namun  tidak  semua  sosial media  digunakan  oleh  orang  Indonesia.  Berikut  adalah  sosial  media  yang  paling  populer  di Indonesia Kaskus, Tumbler, YouTube , BBM , WhatsApp, Instagram , LINE , Path, Twitter dan Facebook. 21 Dengan adanya media sosial tersebut, pada dasarnya digunakan oleh masyarakat dalam berbagai hal sesuai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini media sosial seakan menjadi  suatu  yang  wajib  dimiliki  dan  digunakan  di  seluruh  lapisan  masyarakat.  Adapun
17 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 367.
18 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 219
19 Rachmat Syafe’I, Fiqh Mua’malah (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), h. 16. 20 Hardy, 8 Jenis Sosial Media dan Perkembangannya, http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-sosial- media/ (24 November 2017)
21 Tahupedia,  Sosial  Media  Paking  Banyak  digunakan  di  Indonesia,  Lifestyle  Situs  resmi  Tahupedia Indonesia, https://www.google.co.id/=http.www.tahupedia.comcontent2FshowF10-Sosial-Media-Paling-Banyak- Digunakan-Di-Indonesia&usg (24 November 2017)
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
kegunaan  media  sosial  sebagai  media  komunikasi , ekspresi  diri,  mencari  informasi , media belajar,  menambah  teman,  media  untuk  berbagi , membangun  komunitas,  mencari  uang, mencari amal, media promosi , media menghibur diri dan Media Penyimpanan. 22
4. Latar Belakang Lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial
Pada dasarnya perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi  melalui  media  digital  berbasis  media  sosial  tersebut  dapat  mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya. Namun, penggunaan media digital, khususnya  yang berbasis  media sosial  di  tengah  masyarakat  seringkali  tidak  disertai  dengan  tanggung  jawab sehingga  tidak  jarang  menjadi  sarana  untuk  penyebaran  informasi  yang  tidak  benar, hoax¸ fitnah,  ghibah, namimah ,  gosip,  pemutarbalikan  fakta,  ujaran  kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran,  informasi  palsu,  dan  hal  terlarang  lainnya  yang  menyebabkan  disharmoni sosial.  Pengguna  media  sosial  seringkali  menerima  dan  menyebarkan  informasi  yang  belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat. 23
Banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi hoax , fitnah, ghibah, namimah, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan  pekerjaan,  sarana  provokasi,  agitasi,  dan  sarana  mencari  keuntungan  politik  serta ekonomi,  dan  terhadap  masalah  tersebut  muncul  pertanyaan  di  tengah  masyarakat  mengenai hukum  dan  pedomannya.  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang  hukum  dan  pedoman  bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman berdasarkan sumber hukum umat Islam yaitu al-Quran, hadis Nabi saw., Qa’idah sad al-dżari’ah dan Qaidah Fiqhiyyah berikut 24 :
5. Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) No. 24 Tahun 2017
22 Solusi medsos, “Manfaat dan tujuan menggunakan media sosial”. https://solusimedsos.blogspot.co.id/2017/01/Manfaat-dan-Tujuan-Menggunakan-Media-Sosial-2017.html (24 November 2017).
23 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 1.
24 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 2-5.
Majelis Ulama Indonesia memutuskan ketentuan hukum bermuamalah melalui media sosial sebagai berikut 25 :
a) Dalam  bermuamalah  dengan  sesama,  baik  di  dalam  kehidupan  riil  maupun  media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu’asyarah bil ma’ruf ),  persaudaraan  ( ukhuwwah ),  saling  wasiat  akan  kebenaran ( al-haqq )  serta  mengajak  pada  kebaikan  ( al-amr  bi  al-ma’ruf )  dan  mencegah kemunkaran ( al-nahyu‘an al-munkar ).
b) Setiap muslim  yang bermuamalah melalui media sosial  wajib memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
1) Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
2) Mempererat ukhuwwah (persaudaraan), baik ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan ke-Islaman), ukhuwwah  wathaniyyah (persaudaraan  kebangsaan),  maupun ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan).
3) Memperkokoh  kerukunan,  baik  intern  umat  beragama,  antar  umat  beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
c) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
1) Melakukan ghibah , fitnah , namimah , dan penyebaran permusuhan.
2) Melakukan bullying , ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
3) Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
4) Menyebarkan  materi  pornografi,  kemaksiatan,  dan  segala  hal  yang  terlarang secara syar’i.
5) Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
d) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
e) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax , ghibah , fitnah, namimah , aib, bullying , ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
25 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melaui Media Sosial, Bagian 2.
f) Mencari-cari  informasi  tentang  aib,  gosip,  kejelekan  orang  lain  atau  kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar’i.
g) Memproduksi  dan/atau  menyebarkan  konten/informasi  yang  bertujuan  untuk membenarkan  yang  salah  atau  menyalahkan  yang  benar,  membangun  opini  agar seolah-olah  berhasil  dan  sukses,  dan  tujuan  menyembunyikan  kebenaran  serta menipu khalayak hukumnya haram.
h) Menyebarkan  konten  yang  bersifat  pribadi  ke  khalayak,  padahal  konten  tersebut diketahui  tidak  patut  untuk  disebarkan  ke  publik,  seperti  pose  yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
i) Aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah , fitnah, namimah , bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk  memperoleh  keuntungan,  baik  ekonomi  maupun  non-ekonomi,  hukumnya haram.  Demikian  juga  orang  yang  menyuruh,  mendukung,  membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.
6. Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) No. 24 Tahun 2017
Majelis  Ulama  Indonesia  memutuskan  pedoman  bermuamalah  melalui  media  sosial sebagai berikut 26 :
a. Pedoman Umum
1) Media  sosial  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk  menjalin  silaturrahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.
2) Bermuamalah  melalui  media  sosial  harus  dilakukan  tanpa  melanggar  ketentuan agama dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
3) Hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  menyikapi  konten/informasi  di  media  sosial, antara lain:
a) Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.
b) Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
c) Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
b. Pedoman Verifikasi Konten/Informasi
26 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Bagian 2.
1) Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang  positif  maupun  negatif)  tidak  boleh  langsung  menyebarkannya sebelum  diverifikasi  dan  dilakukan  proses tabayyun serta  dipastikan kemanfaatannya.
2) Proses tabayyun terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
a) Dipastikan  aspek  sumber  informasi  ( sanad )nya,  yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
b) Dipastikan  aspek  kebenaran  konten  ( matan )nya,  yang  meliputi  isi  dan maksudnya.
c) Dipastikan  konteks  tempat  dan  waktu  serta  atar  belakang  saat  informasi tersebut disampaikan.
3) Cara memastikan kebenaran Informasi antara lain dengan langkah:
a) Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui
b) Permintaan  klarifikasi  kepada  pihak-pihak  yang  memiliki  otoritas  dan kompetensi.
4) Upaya tabayyun dilakukan  secara  tertutup  kepada  pihak  yang  terkait,  tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa  menyebabkan  konten/informasi  yang  belum  jelas  kebenarannya  tersebut beredar luar ke publik.
5) Konten/informasi  yang  berisi  pujian,  sanjungan,  dan  atau  hal-hal  positif  tentang seseorang  atau  kelompok  belum  tentu  benar,  karenanya  juga  harus  dilakukan tabayyun .
c. Pedoman Pembuatan Konten/Informasi
1) Pembuatan  konten/informasi  yang  akan  disampaikan  ke  ranah  publik  harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
a) menggunakan  kalimat,  grafis,  gambar,  suara  dan/atau  yang  simpel,  mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
b) konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada  pedoman  verifikasi  informasi  sebagaimana  bagian  A  pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.
c) konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
d) Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma’ruf nahi munkar dalam pengertian yang luas .
e) konten/informasi  yang  dibuat  berdampak  baik  bagi  penerima  dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
f) memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
g) kontennya  tidak  berisi hoax, fitnah, ghibah,  namimah, bullying ,  gosip,  ujaran kebencian,  dan  hal  lain  yang terlarang,  baik  secara  agama  maupun  ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
h) kontennya  tidak  menyebabkan  dorongan  untuk  berbuat  hal-hal  yang  terlarang secara syar’i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
i) Kontennya  tidak  berisi  hal-hal  pribadi  yang  tidak  layak  untuk  disebarkan  ke ranah publik.
2) Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi  antara lain dengan jalan sebagai berikut:
a) bisa mendorong kepada kebaikan ( al-birr ) dan ketakwaan ( al-taqwa ).
b) bisa mempererat persaudaraan ( ukhuwwah ) dan cinta kasih ( mahabbah ) c) bisa menambah ilmu pengetahuan
d) bisa  mendorong  untuk  melakukan  ajaran  Islam  dengan  menjalankan  seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
e) tidak melahirkan kebencian ( al-baghdla’ ) dan permusuhan ( al-‘adawah ).
3) Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh  orang  lain,  baik  individu  maupun  kelompok,  kecuali  untuk  tujuan  yang dibenarkan secara syar’y seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai ( ishlah dzati al-bain) .
4) Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran  kebencian,  gosip,  dan  hal-hal  lain  sejenis  terkait  pribadi  atau  kelompok sebagai  profesi  untuk  memperoleh  keuntungan,  baik  ekonomi  maupun  non- ekonomi,  seperti  profesi buzzer yang  mencari  keutungan  dari  kegiatan  terlarang tersebut.
d. Pedoman Penyebaran Konten/Informasi
1) Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Konten/informasi  tersebut  benar ,  baik  dari  sisi  isi,  sumber, waktu  dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.
b) Bermanfaat , baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.
c) Bersifat  umum ,  yaitu  informasi  tersebut  cocok  dan  layak diketahui  oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.
d) Tepat waktu dan tempat ( muqtadlal hal) , yaitu informasi yang akan disebar harus  sesuai  dengan  waktu  dan  tempatnya  karena  informasi  benar  yang disampaikan  pada  waktu  dan/atau  tempat  yang  berbeda  bisa  memiliki perbedaan makna.
e) Tepat  konteks ,  informasi  yang  terkait  dengan  konteks  tertentu tidak  boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.
f) Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak privacy .
2) Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini.
3) Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.
4) Tidak  boleh  menyebarkan  informasi  untuk  menutupi  kesalahan,  membenarkan yang  salah  dan  menyalahkan  yang  benar,  membangun  opini  agar  seolah-olah berhasil  dan  sukses,  dan  tujuan  menyembunyikan  kebenaran  serta  menipu khalayak.
5) Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut  diketahui  tidak  patut  untuk  disebarkan  ke  ranah  publik,  seperti  ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
6) Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan tabayun .
7) Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.
8) Pencegahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  7  dengan  cara  mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.
9) Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta mapun kepada Allah ( istighfar ) serta;
(i) meminta maaf kepada pihak  yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya;  (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelititan ini adalah pendekatan yuridis, yakni melihat  objek  yang  dibahas  dari  sudut  pandang  peraturan  perundang-undangan  dan  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara,  dokumentasi  dan  penelusuran  berbagai  literatur  atau  referensi.  Penelitian  ini menggunakan  panduan  observasi,  pedoman  wawancara  dan  data  dokumentasi  sebagai Instrumen Penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Fatwa MUI
Pada  Pasal  1  angka  2    Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  menjelaskan  bahwa  Peraturan  Perundang-undangan  adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Jenis  Peraturan  Perundang-undangan  selain  yang  disebutkan  di  atas,  mencakup peraturan yang ditetapkan oleh.
a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
d) Mahkamah Agung (MA);
e) Mahkamah Konstitusi (MK);
f) Badan Pemeriksa Keuangan(BPK);
g) Komisi Yudisial (KY);
h) Bank Indonesia (BI);
i) Menteri;
j) badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
k) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
l) Gubernur;
m) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
n) Bupati/Walikota;
o) Kepala Desa atau yang setingkat. 27
Jika  merujuk  pada  jenis  dan  hierarki  sebagaimana  tersebut,  maka  kedudukan  Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, karena pada dasarnya MUI adalah organisasi kumpulan  ulama Islam yang ada di  Indonesia  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  untuk  pemberdayaan  masyarakat  khususnya umat  Islam,  artinya  MUI  adalah  organisasi  yang  ada  dalam  masyarakat,  bukan  merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Ini berarti fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.
Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai
27 Republik  Indonesia. Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan , Pasal 1 angka 2.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
ikatan  terhadap  MUI  itu  sendiri.  Legalitas  fatwa  MUI  pun  tidak  bisa  dan  mampu  memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Fatwa itu sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali.
Menurut  Moh  Mahfud  MD,  Guru  Besar  Hukum  Tata  Negara,  Ketua  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  2008-2013  juga  mengatakan  bahwa  dari  sudut  konstitusi  dan hukum,  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tidak  mengikat  dan  tidak  bisa  dipaksakan melalui penegak hukum. Fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum ( legal opinion) yang boleh diikuti  dan  boleh  tidak  diikuti.  Dari  sudut  peraturan  yang  bersifat  abstrak,  fatwa  baru  bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang  Islam  yang  mau  melaksanakan  fatwa  itu  bisa  saja  sebagai  kesadaran  beragama  secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.
Fatwa MUI di depan pengadilan mempunyai kedudukan dan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual ( in concreto ), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum ( in abstracto ).
Meskipun  Fatwa  MUI  bukan  merupakan  salah  satu  suatu  jenis  peraturan  perundang- undangan  yang  diakui  di  Indonesia  namun  dalam  perkembangannya,  beberapa  fatwa  yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang- undangan  oleh  lembaga  pemerintah,  sehingga  harus  dipatuhi  pelaku  ekonomi  syariah.  Jadi fatwa  MUI  itu  tidak  mengikat  bagi  warga  negara,  tetapi  bisa  saja  bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.
Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman bermuamalah melalui media sosial bukan merupakan salah saru jenis peraturan yang diakui di Indonesia, juga belum diserap ke dalam peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia sehingga sifat fatwa tersebut tidak mengikat.

## 2. Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017
Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan  solusi  terhadap  problem  yang  dihadapi  umat.  Bahkan  umat  Islam  pada  umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikapdan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para, mujtahid ( al-Fatwa fi Haqqil ‘Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid ), artinya, kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
mujtahid. 28 Syariat Islam dengan segala teks rujukan dan kaidahnya, sesaat pun tidak pernah mandek menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang terus berubah, sejak masa para sahabat sampai generasi setelah mereka. 29
Fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum  Islam.  Hukum  Islam  yang  dalam  penetapannya  tidak  bisa  terlepas  dari  dalil-dalil keagamaan ( al-nushush al-syari’iyah ) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercangkup dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. 30 Dalam kondisi seperti  inilah  fatwa  menjadi  salah  satu  alternatif  jalan  keluar  mengurai  permasalahan  dan peristiwa yang muncul.
Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyîn dan tawjîh. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan  keberadaannya.  Taujih,  yakni  memberikan  guidance  (petunjuk)  serta pencerahan  kepada  masyarakat  luas  tentang  permasalahan  agama  yang  bersifat kontemporer.Fungsi tabyin dan tawjih fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga fatwa syar’iyah  yang  telah  dikeluarkan  sejak  generasi  sahabat,  tabi’in,  tabiut  tabi’in  dan  generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan  mandiri,  kemudian  dalam  era  mazhab  fatwa-fatwa  yang  dibuat  berada  dalam  lingkup mazhab fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau paduan (taufîq) antar mazhab-mazhab. 31
Fatwa  seringkali  menjadi  medan  wacana  para  ulama  ushul  fiqh  dalam  karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan  mujtahid  sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  yang  diajukan  mustafti  pada  suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat.Produk  fatwa  tidak  mesti  diikuti  oleh  mustafti,  karenanya  fatwa  tidak  memiliki
28 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 127.
29 Misbahuddin, Etika  Reformasi  Hukum:  Suatu  Tinjauan  Teleologis. (Makassar:  Alauddin  University Press, 2011), h. 68.
30 Maslihan Mohammad Ali, “Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa” , dalam A. Dimyati, dkk., Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah , (Pati: CSIF, 2015), h. 21-22
31 M. Irfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, Jurnal ULUMUDDIN , Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010, h. 471.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
daya ikat. 32 Oleh karena itu, dilihat dari kedudukannya dalam hukum Islam fatwa dalam definisi klasik bersifat “ikhtiyariyah ” (pilihan yang tidak mengikat secara legal ), sedangkan bagi pihak selain mustafti bersifat “ iʽlamiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana informatif yang lebih dari sekedar wacana.
Membahas mengenai implementasi fatwa khususnya pada masyarakt Islam khususnya pengguna media sosial  terlebih dahulu  kembali  melihat kedudukan fatwa  yang pada dasarya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Pada umumnya masyarakat kurang memahami fatwa tersebut karena dari segi waktu fatwa ini masih terbilang  baru  dan  masih  kurang  dalam  hal  sosialisasi.  Namun  pada  dasarnya  mereka memahami  hal-hal  yang  terdapat  dalam  al-Quran  dan  hadis  yang  merupakan  isi  fatwa.  Jadi secara tidak langsung mereka selalu berperilaku sesuai dengan isi fatwa.
Fatwa  merupakan  pengingat  bagi  umat  Islam  agar  terus  terjaga  dari  perbuatan- perbuatan yang tidak sesuai denga ajaran agama. Agar kesadaran dalam masing-masing pribadi dapat  terus  ditingkatkan.  Dalam  bermedia  sosial  seharusnya  memahami  tata  cara berkomunikasi  yang baik, bertutur kata yang baik dan kemudian menggunakan media sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
Kembali  menelaah  mengenai  kasus-kasus  penghinaan  yang  terjadi  pada  masyarakat, jika diperhatikan ada pihak yang sengaja menyampaikan hasil diskusi grup WhatsApp tertutup tersebut  keluar  dari  area  grup  yang  seharusnya  termasuk  tindakan  mengadudomba  dan  ini adalah  perbuatan  yang  jelas  dilarang  oleh  agama  dan  termasuk  perbuatan  yang  dilarang  dan haram hukumnya dalam fatwa.
Selain  itu  terkadang  tanpa  sadar  seseorang  mengeluarkan  pendapat  yang  tenyata melukai hati orang lain. Hal ini harus diperhatikan dan semangat MUI untuk mengingatkan hal tersebut  telah  dibuktikan  dengan  mengeluarkan  Fatwa  tentang  hukum  dan  pedoman bermuamalah  melalui  media  sosial  ini.  Sejauh  ini  dari  kalangan  mahasiswa  dan  dosen  yang menggunakan  media  sosial  terkadang  terjadi  perselisihan  kecil  yang  membuat  seseorang merasa kecewa dan membuat silaturahmi menjadi terganggu. Namun masalah tersebut lambat laun  terselesaiikan  dengan  permintaan  maaf  dan  saling  pengertian  dan  kesadaran  akan emosional seseorang yang terkadang kurang terkontrol.
32 M.  Irfan  Riadi, Kedudukan  Fatwa  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  (Analisis  Yuridis Normatif) , h. 472.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Pada  kenyataanya,  masyarakat  memang  sangat  kurang  dalam  mengetahui  dan memahami isi fatwa MUI ini namun mereka memahami dan meyakini bahwa isi fatwa adalah isi al-qur’an dan hadis yang senantiasa mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
Jika  merujuk  pada  jenis  dan  hierarki  sebagaimana  tersebut  pula,  maka  kedudukan Fatwa MUI termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoamn  Bermuamalah  melalui  Media  Sosial  bukan merupakan  suatu  jenis  peraturan perundang-undangan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Meskipun  begitu  pada umumnya pengguna media sosial  khususnya masyarakat  muslim  telah bermuamalah melalu media sosial sesuai dengan al-qur’an dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman  bermuamalah  melalui  media  sosial  yang  ada  dalam  Fatwa  MUI.  Sekalipun  MUI menghadapi  banyak  kendala  dalam  sosialisasi  namun  semangat  dan  upaya  MUI  untuk mengingatkan kepada pengguna media sosial agar bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam  sangat  patut  untuk  diparesiasi  dan  dihimbau  kepada  masyarakat  muslim  untuk  terus meningkatkan rasa kepedulian untuk membantu menyebarkan kebaikan termasuk isi dari fatwa ini.
b. Implikasi Penelitian
Implikasi penelitian ini yakni dengan adanya Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berdampak  pada  pemerintah  agar  lebih  memberikan perhatian terhadap Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat bekerja maksimal demi bangsa dan dapat  menghasilkan  lebih  banyak  fatwa  yang  diserap  menjadi  Undang-Undang  agar  secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul,  Rohadi  Fattah. Analisa  Fatwa  Keagamaan  Dalam  Fiqh  Islam .  Cet.  I;  Jakarta:  Bumi Aksara. 1991.
Aziz, Abdul Dahlan, et.al .. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996. Caeiro, Alexandre. The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Ifta’ : A Diachronic Study of Four Adab al-Fatwa Manuals , (Leiden: The Muslim Word, Vol 96, Oktober 2006.
Hardy, 8 Jenis Sosial Media dan Perkembangannya, http://www.progresstech.co.id/blog/jenis- sosial-media/ (24 November 2017).
Hukum Online Indonesia, Simak Yuk, 8 Tahap Proses Penetapan Fatwa di MUI, Situs Online Hukum  Online .  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5895d234d1736/simak- yuk--8-tahap-proses-penetapan-fatwa-di-mui (22 November 2017)
Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Jakarta: Samad. 2014.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
Majelis  Ulama  Indonesia,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
Rauf, Abdul Amin, Mendiskusikan pendekatan marginal dalam Kajian Hukum Islam . Cet. I;
Yogyakarta: Cakrawala Publishing. 2009. Solusi medsos, “Manfaat dan tujuan menggunakan media sosial”.
https://solusimedsos.blogspot.co.id/2017/01/Manfaat-dan-Tujuan-Menggunakan- Media-Sosial-2017.html (24 November 2017).
Syafe’I, Rachmat. Fiqh Mua’malah. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
https://www.google.co.id/=http.www.tahupedia.comcontent2FshowF10-Sosial-Media-Paling-
Banyak-Digunakan-Di-Indonesia&usg (24 November 2017).
Wahid, Abdul Haddade. Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan).
Cet I; Makassar: Alauddin University Press. 2013.
Zuhaily, Wahbah. Ushul Fiqh . t.tp: Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah. 1990.