## Kinerja Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Subang

## Silvy  Sondari Gadzali
1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang silvysondari.gadzali@gmail.com
Nopy Nopylasari 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang nopynopylasari@gmail.com

## Abstrak
Program  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Air  Bersih  Pedesaan  Kabupaten Subang  Merupakan  Peraturan  Pemeritah  Republik  Indonesia  No.  122  Tahun  2015 Tentang  Sistem  Penyediaan  Air  Bersih.  Dinas  PUPR  Kabupaten  Subang  memiliki tanggung jawab mengenai Program Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih perdesaan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  bagi  masyarakat  yang tingal  di  area  pedesaan  yang  ada  di  Kabupaten  Subang.  Penulisan  ini  dilakukan secara deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Kinerja PUPR dalam hal ini belum optimal dikarenakan unsur-unsur efektif, efisien, kualitas, ketepatan waktu dan produktivitas belum sepenuhnya berjalan dengan baik Kata kunci: Kinerja, Air Bersih, Pedesaan

## Abstract
Subang Regency Rural Clean Water Facilities and Infrastructure Development Program Is a Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 122 of 2015 concerning the Clean Water Supply System. The Subang Regency PUPR Service has responsibility for the Program for Development of Rural Clean Water Facilities and Infrastructure in the context of meeting the needs of clean water for people living in rural areas in Subang Regency. This writing was done descriptively and by using a qualitative research method approach. PUPR performance in  this  case  has  not  been  optimal  because  the  elements  of  effectiveness,  efficiency,  quality, timeliness and productivity have not fully worked out well Keywords: Performance, Clean Water, Countryside
Pendahuluan
Kinerja  adalah  hasil  yang  diperoleh  oleh  suatu  organisasi  baik  organisasi tersebut  bersifat profit  oriented dan non  profit  oriented yang  di  hasilkan  selama  satu periode waktu. Akhir – akhir ini kinerja telah menjadi terminology atau konsep yang sering di pakai orang dalam berbagi pembahasan dan pembicaraan, khususnya dalam kerangka  mendorong  keberhasilan  organisasi  atau  sumber  daya  manusia.  Kinerja
akan selalu menjadi isu aktual dalam organisasi karena apapun organisasinya kinerja merupakan pertanyaan kunci terhadap efektivitas atau keberhasilan organisasi.
Pembangunan  di  Kabupaten  Subang  yang  perlu  diperhatikan  adalah menyangkut  kesejahteraan  rakyat,  baik  yang  miskin  maupun  yang  terbatas kemampuannya  dalam  teknologi  dan  keahlian.  Pembangunan  pada  dasarnya merupakan  kebutuhan  bagi  setiap  masyarakat,  bangsa  dan  negara  karena pembangunan mengandung makna sebagai suatu perubahan untuk menjadi keadaan yang  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Perubahan-perubahan  yang  dimaksud  meliputi perubahan  ekonomi,  politik,  sosial  budaya  dan  perubahan – perubahan  dibidang kehidupan  masyarakat  lainnya.  Salah  satu  perubahan  yang  sangat  penting  dalam pembangunan adalah pengurangan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam permasalahan seperti hak untuk terpenuhinya  pangan,  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  penyediaan  air  bersih, sanitasi dan  sebagainya.
Dalam  konteks  organisasi  pemerintah  daerah,  kinerja  adalah  suatu  ukuran prestasi  atau  hasil  dalam  mengelola  dan  menjalankan  suatu  organisasi  dimana berhubungan  dengan  segala  hal  yang  akan  datang,  sedang  dan  telah  dilakukan organisasi  tersebut  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Pengukuran  kinerja  organisasi pemerintah  daerah  penting  dilakukan  karena  berguna  sebagai  acuan  untuk meningkatkan  kinerja  organisasi  tersebut  agar  lebih  baik  lagi  dimasa  yang  akan datang. Penilaian kinerja organisasi pada pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan,  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  Penilaian  kinerja tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja sebuah organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bagi masayarakat
Melalui  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  122  Tahun  2015 Tentang  Sistem  Penyediaan  Air  Minum,  disebutkan  bahwa  Air  Baku  untuk  Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
Dengan  demikian  kewajiban  pemerintah  dalam  pemenuhan  hak-hak  dasar manusia,  seperti  air  bersih/minum,  memotivasi  Pemerintah  untuk  memfasilitasi pembangunan dan pengembangan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan khususnya bagi masyarakat perdesaan yang notabene merupakan masyarakat dengan tingkat pelayanan Penyediaan Air Bersih/Minum terendah.
Sehubungan  dengan  usaha  penciptaan  kesejahteraan  masyarakat  tersebut, pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten  Subang  memberikan  pelayanan  air  bersih/minum  bagi  masyarakat miskin  khususnya  dan  masyarakat  yang  susah  mengakses  air  umumnya,  yang ditandai  dengan  penyediaan  air  bersih/minum  dan  sanitasi  berbasis  masyarakat yang  dimulai  sejak  tahun  2007  sampai  sekarang.  (Petunjuk  Teknis  Sub  bidang  Air Bersih,2007:1)
Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Subang  dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok, Fungsi  Dan  Tata  Kerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Subang,  dimana  Dinas  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Bupati  melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi
kewenangan  daerah  dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan  kepada  Pemerintah Kabupaten.
Khusus untuk sektor air bersih/minum sederhana, karakteristik daerah dan ketersediaan  sumber  daya  alam  telah  menghasilkan  kondisi  pelayanan  air bersih/minum  yang  berbeda,  baik  di  wilayah  perkotaan  maupun  di  wilayah perdesaan. Dengan mempertimbangkan keberlanjutan prasarana air bersih/minum yang dibangun, yang diarahkan untuk dapat dikelola oleh masyarakat pengguna itu sendiri,  maka  prasarana  air  bersih/minum  haruslah  prasarana  yang  ditinjau  dari pelayanannya bersifat komunal, dan ditinjau dari fisik prasarananya bersifat mudah dan  ekonomis  dalam  pembangunan,  operasional  dan  pemeliharaan  serta pengelolaannya.  Memperhatikan  bahwa  prioritas  lokasi-lokasi  yang  akan  menjadi lingkup pelaksanaan adalah desa-desa yang belum pernah mendapat pelayanan air bersih/minum  secara  formal  (pelayanan  oleh  perusahaan  daerah  air  minum setempat)  sehingga  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih/minum  dilakukan  secara individu  rumah  tangga  atau  swadaya  masyarakat,  maka  perlu  diberikan  acuan petunjuk bagi para pelaksana program, baik untuk aparat pemerintah terkait maupun untuk  masyarakat  sebagai  aktor  utama  pelaksanaan  program,  sehingga  diperoleh arah,  pengertian  dan  pengetahuan  yang  sama  dalam  menciptakan  pembangunan yang berkelanjutan. (Panduan Pengembangan Air bersih/minum, 2007:6)
Tabel 1.1 Data Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih
Tahun Lokasi Usulan Alokasi Kegiatan dalam DPPA Realis asi Kegia tan Masalah 2018 35 30 27 1.Tidak  tersedianya  lahan  (Hibah Tanah) untuk pembangunan Broncaftering dan Reservoir 2.Alokasi  anggaran  yang  masih  sangat terbatas dan minim 3.Waktu Pengesahan Pergeseran Anggaran yang mendekati akhir tahun sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan 2019 32 24 24   1.Tidak  tersedianya  lahan  (Hibah Tanah) untuk pembangunan Broncaftering dan Reservoir 2.Alokasi  anggaran  yang  masih  sangat terbatas dan minim
2020 37 29 1 1.Tidak  tersedianya  lahan  (Hibah Tanah) untuk pembangunan Broncaftering dan Reservoir 2.Alokasi  anggaran  yang  masih  sangat terbatas dan minim 3.Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang,2021
Berdasarkan  tabel  Tabel  1.1  diketahui  bahwa  data  pembangunan  sarana  dan prasarana  air  bersih  melalui  Usulan  Musrenbang  dan  Proposal  yang  masuk  Dinas PUPR  masih  belum  optimal  dilaksanakan  terlihat  pada  tiap  tahun  lokasi  usulan proposal yang masuk tidak semua mengalami pengesahan anggaran serta realisasi kegiatan pun belum sesuai dengan proposal dan pengesahan anggaran.
Tabel 1.2

## Sistem dan Teknologi yang digunakan
Tahun Sistem yang digunakan Tekhnologi yang digunakan 2018 Pengeboran dan Gravitasi Screen dan Gravel Pack 2019 Pengeboran dan Gravitasi Screen dan Gravel Pack 2020 Pengeboran dan Gravitasi Screen dan Gravel Pack
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang,2021
Pada tabel 1.2 diketahui bahwa Sistem dan Teknologi yang digunakan terlihat dari tahun 2018 sd 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sistem yang digunakan adalah pengeboran dan gravitasi serta tekonologi yang digunakan adalah Screen dan Gravel Pack.
Memperhatikan  tabel-tabel  tersebut  di  atas,  untuk  memenuhi  tugas  dan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan, Pemerintah wajib menerbitkan petunjuk teknis  yang  akan  menjadi  acuan  bagi  semua  pihak  terkait.  Untuk  sektor  air bersih/minum, disusun Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan untuk jenis-jenis yang telah disesuaikan dengan lingkup program.
Fenomena yang terjadi saat ini adalah tidak memadainya prasarana dan sarana air bersih/minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan dan daerah pinggiran kota berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air bersih/minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh manusia itu sendiri. Pengertian Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat  langsung diminum.
Terlebih lagi saat ini penggunaan air bersih selama ini disebut sebagai bagian penting  pengendalian  risiko  penyebaran  virus,  termasuk  COVID-19.  WHO  pun dalam  rekomendasinya  pada  April  2020  menganjurkan  antara  lain  tersedianya  air untuk mencuci tangan dan aktivitas sanitasi lainnya. Pandemi COVID-19 menambah tantangan  baru  bagi  peradaban  karena  penerapan  protokol  kesehatan  untuk memutus  rantai  penyebaran  virus  COVID-19  ini  membutuhkan  ketersediaan  air bersih yang cukup di semua lapisan masyarakat. Pengelolaan air tanah dan air baku juga  menghadapi  tantangan  antara  lain  tingginya  pertumbuhan  penduduk, eksploitasi air tanah dan pencemaran air pada wilayah sungai di Kabupaten Subang.
Salah satu peran pemerintah untuk memberikan akses air bersih dan sanitasi adalah dengan menjalankan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan yang telah memberikan akses fasilitas air bersih dan akses sanitasi kepada penduduk.  Program  ini  juga  ikut  serta  dalam  program  edukasi  serta  sosialisasi kepada  masyarakat  untuk  mencapai  keberlangsungan  jangka  panjang.  Diketahui bahwa  Program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan  belum optimal, hal ini dapat dilihat pada permasalahan sebagai berikut, seperti  : Efektif, pada  tahun  2019  dari  target  32  lokasi  pembangunan  sarana  air  bersih  perdesaan hanya  terealisasi  24  lokasi  atau  75%  (tabel  1.1),  Produktivitas  teknologi  yang digunakan   untuk proses pengolahan kurang sesuai dengan kondisi air baku yang kualitasnya cenderung makin menurun (tabel 1.2)

## Kerangka Teori
Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara terarah dan sistematis Informasi mengenai kinerja ini pula  sangat  penting  guna  menciptakan  tekanan  bagi  pejabat  penyelenggara pelayanan  untuk  melakukan  perubahan-perubahan  dalam  organisasi.  Dengan demikian,  maka  penilaian  dengan  mudah  dapat  dilakukan  dan  dorongan  untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan.
Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu  kegiatan  yang  sangat  penting  karena dapat  digunakan  sebagai  keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai  misinya. Mengukur  kinerja  organisasi  publik,  sangat  berguna  untuk  menilai  seberapa  jauh pelayanan  yang  diberikan  oleh  organisasi  itu  memenuhi  harapan  dan  memuaskan pengguna jasa.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, seperti yang dijelaskan  Dwiyanto  (2006:50-51)  menggunakan  beberapa  kriteria  untuk  dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi publik antara lain sebagai berkut :
1. Produktivitas;  Konsep  produktivitas  tidak  hanya  mengukur  tingkat  efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami secara umum sebagai rasio antara input dengan output .
2. Kualitas  Layanan;  Isu  mengenai  kualitas  layanan  cenderung  menjadi  penting dalam  menjelaskan  kinerja  organisasi  publik.  Hal  ini  disebabkan  adanya pandangan  negatif  yang  terbentuk  mengenai  organisasi  publik  muncul  karena ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  kualitas  layanan  yang  diterima.  Dengan demikian kualitas layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas ;  Responsivitas  adalah  kemampuan  organsiasi  untuk  mengenali kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  dan
mengembangkan program-program pelayanan, dan mengembangkan program- program  pelayanan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan  kegiatan  pelayanan  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat. Responsivitas  dimasukkan  sebagai  salah  satu  indikator  kinerja  karena responsivitas  secara  langsung  menggambarkan  kemampuan  organisasi  publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas ;  Responsibilitas  menjelaskan  apakah  pelaksanaan  kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip administrasi yang benar  atau  sesuai  dengan  kebijakan  organisasi,  baik  yang  eksplisit  maupun implisit. Oleh sebab itu itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
5. Akuntabilitas ; Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan  organisasi  publik  tunduk  pada  para  pejabat  politik  yang  dipilih  oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat  seberapa  besar  kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  publik  tersebut konsisten dengan kehendak masyarakat banyak
Adapun  Kumorotomo  (2002:50),  menguraikan  untuk  mengukur  kinerja  organisasi yaitu dengan cara :
1. Efisiensi;  Efisiensi  menyangkut  perimbangan  tentang  keberhasilam  organsisasi publik  mendapatkan  laba,  memanfaaatkan  faktor-faktor  produksi  serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas; Apakah tujuan dari didirikannya organisasi publik tersebut tercapai. Hal  tersebut  erat  kaitannya  dengan  rasionalitas  teknis,  nilai,  misi,  tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan;  Keadilan  mempertanyakan  distribusi  dan  alokasi  layanan  yang diselenggarakan oleh organsiasi publik.
4. Daya Tanggap; Organisasi publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau  pemerintah  akan  kebutuhan  vital  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  kriteria organisasi  tersebut  secara  keseluruhan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan secara transparan demi kriteria daya tanggap ini.
Pendapat  Kumorotomo  tersebut  menurut  peneliti  menggambarkan  bahwa pengukuran kinerja organisasi berkaitan dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi,  serta  fungsi  agen  pembangunan  yang  didukung  oleh  unsur  efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap.
Selanjutnya  Prawirosentono  (2009:27)  mengukur  kinerja  suatu  organisasi  adalah sebagai berikut:
1. Efektivitas dan Efisiensi; Efektivitas adalah bila tujuan organisasi tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
2. Efisiensi berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan.
3. Otoritas  dan  Tanggung  jawab (Authority  and  Responsibility) ;  Otoritas  adalah wewenang  yang  dimiliki  seseorang  untuk  memerintah  orang  lain  agar melaksanakan tugasnya dalam suatu organisasi.
4. Wewenang  tersebut  mempunyai  batas-batas  tentang  apa  yang  boleh  dan  tidak boleh dilakukan.
5. Tanggung jawab adalah bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai akibat dari kepemilikan  wewenang  tersebut.  Dengan  perkataan  lain,  bila  ada  wewenang berarti dengan sendirinya muncul tanggung jawab.
6. Disiplin (Dicipline) adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku.
7. Inisiatif (initiative) ; Insiatif berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.
Berdasarkan  pernyataan  Prawirosentono  tersebut  peneliti  menganalisis  bahwa manajemen  puncak  harus  mampu  mendapatkan  hasil  penilaian  mengenai  kinerja organisasi  secara  cepat  dan  komperhensif  secara  laporan  dilihat  dari  efektivitas, efisiensi, otoritas, wewenang, tanggung jawab, disiplin dan inisiatif Selanjutnya Moeheriono (2010:80) mengemukakan mengenai ukuran kinerja organisasi yaitu :
1. Efektif, indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.
2. Efisien, indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin.
3. Kualitas,  indikator  ini  mengukur  derajat  kesesuaian  antara  kesesuaian  produk yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan.
4. Ketepatan  waktu,  indikator  ini  mengukur  apakah  pekerjaan  telah  diselesaikan secara benar dan tepat waktu.
5. Produktivitas, indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi.
Pengukuran  kinerja  organisasi  publik  tidak  cukup  hanya  dilakukan  dengan menggunakan  indikator-indikator  yang  melekat  pada  organisasi  publik  tersebut, penilaian  kinerja  dari  sisi  ini  menjadi  sangat  penting  karena  organisasi  publik seringkali  memiliki  kewenangan  monopolis  sehingga  para  perngguna  jasa  tidak memiliki alternatif sumber pelayanan.
Dari  berbagai  ukuran-ukuran  kinerja  organisasi  menurut  para  ahli    di  atas,  dalam penelitian  peneliti  yaitu  kinerja  Program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang, peneliti memilih ukuran kinerja organisasi menurut Moeheriono (2010:80), dimana ukuran-ukuran organisasi tersebut terdapat dimensi-dimensi yang mendukung kinerja organisasi seperti efektif, efisien, kualitas, ketepatan waktu dan produktivitas.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  yang  berbasis  pada  informasi/kenyataan  yang  terjadi  di lapangan. Adapun prosedur-prosedur pada pendekatan kualitatif yaitu pengambilan sampel  secara  sengaja,  pengumpulan  data  terbuka,  analisis  teks  atau  gambar, penyajian informasi dalam bentuk gambar dan tabel, serta interpretasi pribadi atas temuan-temuan.  Langkah-langkah  untuk  pengumpulan  data  meliputi  usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam / mencatat informasi
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran variabel yang diteliti. Dalam hal penelitian ini peneliti mengungkapkan penelitian kualitatif dengan penelitian  yang  dilakukan  dalam  setting  tertentu  yang  ada  dalam  kehidupan sebenarnya  dengan  maksud  menginvestigasi  dan  memahami  fenomena  apa  yang terjadi  yaitu  kinerja  Program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang., Denzin dan Lincoln (Moleong, 2005:4) menyatakan bahwa metodologi kualitatif penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
Adapun  tujuan  utama  menggunakan  penelitian  kualitatif  adalah mengembangkan  pengertian,  konsep-konsep  yang  pada  akhirnya  memperoleh gambaran  yang  kemudian  diarahkan  pada  deskripsi  terhadap  kinerja  Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang.

## Hasil dan Pembahasan
Pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  mengenai  Program  Pembangunan Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan  bertujuan  untuk  mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi kesadaran, kemauan  dan  kemampuan  hidup  sehat,  mampu  menjangkau  pelayanan  kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga kelompok dan masyarakat.
Program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan  sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, utamanya terkait dengan upaya peningkatan status kesehatan dan pola hidup sehat masyarakat  serta  upaya  kesehatan  masyarakat  di  masa  yang  akan  datang.  Dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan penggerakan dan pemberdayaan  masyarakat  dalam  rangka  membantu  mengatasi  masalah  yang dihadapi  oleh  masyarakat  secara  umum.  Permasalahan  Program  Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan terlihat dari kurangnya kinerja petugas dalam penyediaan air bersih yang membuat masyarakat salah mengartikan tentang program tersebut.

## Efektif
Efektif atau tidaknya suatu sasaran program sangat tergantung pada proses pelaksanaan program tersebut dan hasil yang di harapkan dari program yang telah ditentukan. Menurut  Moeheriono (2010:77) berkenaan dengan bagaimana kesesuaian program – program yang di rancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran.
Efektif  berkaitan  dengan  pencapaian  tujuan  suatu  program  dinilai  dari keberhasilan  suatu  program  yang  berlangsung,  keberhasilan  juga  ditunjang  oleh capaian  target  yang  ditentukan  oleh  organisasi  untuk  mengevaluasi kegiatan/program  yang  akan  dilaksanakan  periode  berikutnya.  Adapun  sasaran program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang dapat dilihat pada bagan berikut:
Bagan Sasaran Pemilihan Lokasi Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang

## Sumber : Dinas PUPR Kab Subang 2021
Data  diatas  menunjukan  bahwa  terdapat  alur  pelaksanaan  program Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan  Di  Kabupaten  Subang, program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang  telah optimal dilihat dari rangkaian atau tahapan pelaksanaan program yang sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan,  mulai  dari  survey  lokasi,  hingga pembangunan yang sudah diuji kelayakanya oleh pihak Dinas.
ketentuan  –  ketentuan  pelaksanaan  kegiatan  dilandasi  oleh  peraturan Pemenkes  No  75  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  yang  merupakan  bagian  yang mendukung  program  kesehatan  yang  dilaksanakan  oleh  Bidang  cipta  karya  pada Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Subang.  Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ini di sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan di latarbelakangi karena sumberdaya manusia yang menjadi penerima program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dinilai masih kurang memahami mengenai pentingnya program ini dalam kultur prilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.
Kinerja  program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan tersebut  tidak  hanya  melihat  dari  tercapainya  atau  tidaknya  suatu  program melainkan dampak yang dirasakan dari program tersebut, lebih dari itu mengetahui apa yang menyebabkan beberapa masyarakat tidak memahami dan parahnya tidak merasakan program ini permasalahan apa yang di hadapi oleh masyarakat sehingga program ini sulit terlaksanakan. Adapun untuk pelaksanana program Pembangunan Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan  dinilai  sudah  efektif  karena  pihak
pengelola program sudah menargetkan ke semua masyarakat terkait.
Menurut  Moeheriono  (2010:80)  kinerja  pada  sisi  lain,  menjadi  kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai dengan ketentuan. Dalam penelitian ini, kinerja suatu program menjadi tujuan dari program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih  Perdesaan  Di  Kabupaten  Subang  dalam  memperbaiki  taraf  kesehatan masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten  Subang.  Hasil  penelitian  pada  indikator  ini menunjukan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari beberapa informasi dari beberapa informan,  bahwa  pelaksanaan  program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air Bersih  Perdesaan  Di  Kabupaten  Subang  dalam  memeperbaiki  taraf  kesehatan masyarakat  telah  dilakukan  seoptimal  mungkin  oleh  Pihak  terkait,  dan  telah melakukan  berbagai  cara  agar  program  tersebut  terlaksana  sesuai  dengan  kondisi yang ada.

## Efisien
Dalam konsep pelayanan publik, dikemukakan bahwa efisien menjadi salah satu syarat terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas. Demikian juga kualitas dari  aparatur  sebuah  instansi  pelayanan  publik  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar pencapaian  sebuah  instansi  terhadap  kualitas  pelayanan  publiknya  jika  kita asumsikan  bahwa  peningkatan  keduanya  akan  selalu  searah  seperti  yang  telah dikemukakan di atas.
Hasil  kinerja  pegawai  suatu  instansi  pemerintah  dapat  dilihat  dari  efisiensi dalam  proses  penyelesaian  pekerjaan,  bagaimana  kinerja  aparat  dalam mengupayakan  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Efisiensi  merupakan penyelesaian  tugas  pekerjaan  atau  pencapaian  tingkat  output  yang  didasari  pada batas  waktu  yang  ditentukan.  Pengertian  tersebut  mengandung  arti  bahwa  setiap pelaksana tugas bidang memiliki tanggung jawab menyelesaikan setiap tugas dengan tepat  waktu,  tidak  menunda  sebagaimana  tugas  yang  dibebankan  tanpa  harus menunggu pada suatu kesempatan lain.
Efisiensi  berkaitan  dengan  pemanfaatan  fasilitas  kerja  dalam  pelaksanaan program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan,  bahwasanya efisiensi yang dilakukan masih bersifat standar dengan sistem yang digunakan adalah pengeboran dan gravitasi serta tekonologi yang digunakan adalah Screen dan Gravel Pack pada saat pelaksanaan program. Efisiensi disini berkaitan dengan penghematan anggaran  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air Bersih Perdesaan, efisiensi anggaran di tahun 2019 dalam pembangunan sarana dan prasarana  air  bersih  di  beberapa  desa  di  Kabupaten  Subang  cukup  rampung  dan mencapa target dengan rasio 75% capaian.
Efisiensi  pembangunan  sarana  dan  prasarana  air  bersih  di  beberapa  desa cukup  merata  dan  rampung  selesai,  adapun  beberapa  masyarakat  sangat mengapresiasi keberlangsungan program tersebut, terlebih di wilayah Subang bagian utara  yang  notabene  kekurangan  pasokan  air  bersih  seperti  Kecamatan  Blanakan, Pamanukan, Legonkulon, Pusakajaya dan Kecamatan Ciasem.
Pada  dimensi  Efisien  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  melalui wawancara  dan  observasi  pada  indikator  efisien  dapat  dikatakan  optimal.  Hal  ini dapat  dibuktikan  dari  hasil  jawaban  informan  bahwa  terdapat  efisiensi  dalam pengelolaan anggaran pelaksanaan program dengan capaian target sudah mencapai
hasil yang baik. Melihat hal tersebut, efisiensi yang dimiliki oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang terhadap program pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dinilai sesuai dengan teori yang  dikemukakan  oleh  Moeheriono  (2010:80),  dimana  menurut  Moeheriono (2010:88),    mengukur  kinerja  organisasi  suatu  kegiatan  atau  aktifitas  perlu diperhatikan dalam hal efisiensi, baik itu anggaran maupun efisiensi waktu. Artinya segala bentuk rencana lebih terorganisir dan lebih mudah dioprasionalkan dengan memperhatikan input dan output yang dihasilkan.

## Kualitas
Kualitas  merupakan  hal  yang  penting  dalam  menjelaskan  kinerja  suatu organisasi  yang  memberikan  pelayanan.  Banyak  yang  mengatakan  tidak  baik mengenai pelayanan yang ada, karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas kerja  yang  ada.  Sistem  kerja  yang  baik  dan  besarnya  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  oleh  suatu  organisasi  secara  efektif  didayagunakan  kepada  pelayanan masyarakat.  Kemampuan  dan  sumber  daya  yang  baik  dari  para  pegawai  sangat dibutuhkan agar orientasi pelaksanaan program tercapai.
Keuntungan  utama  menggunakan  kepuasan  masyarakat  sebagai  indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pekerjaan sering kali  dapat  diperoleh  dari  media  masa  atau  diskusi  publik.  Akibat  akses  terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan relatif sangat tinggi,  maka  bisa  menjadi  satu  ukuran  kinerja  organisasi  publik  yang  mudah  dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang dalam melaksanakan program telah menyiapkan fasilitas fisik yang tertuang dalam Tupoksi yang tersedia pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Subang.  Bahwa  pada  Bidang  Cipta  Karya  Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang sudah memiliki Standar kualitas kerja yang jelas, hal itu tertuang dalam tupoksi Bidang Cipta karya dalam mengupayakan  pemerataan  pasokan  air  bersih  melalui  program  pembangunan sarana dan prasaran air bersih di wilayah pedesaan di Kabupaten Subang.
Aspek kualitas pekerjaan yang diberikan berupa pemerataan pembangunan di lokasi-lokasi rawan kekurangan air bersih dengan mengunakan skala prioritas dalam proses  pengerjaanya.  maka  kualitas  pekerjaan  yang  diberikan  oleh  Bidang  Cipta Karya  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  masih  belum  optimal dikarenakan ada beberapa desa yang masih belum merasakan dampak dari program pembangunan sarana dan prasarana air bersih di pedesaan yang ada di Kabupaten Subang.

## Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu  merupakan  penggunaan  masa  kerja  yang  disesuaikan dengan kebijakan organisasi agar pekerjaan selesai pada waktu yang telah ditetapkan. Menurut  Gibson  dalam  tangkilisan  (65:2004)  tepat  waktu  memiliki  makna  bahwa dalam  ketepatan  waktu  terdapat  standard  dan  SOP  yang  ditentukan  dalam
pelaksanaanya.
Standar waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dalam suatu proses kinerja merupakan hal yang penting dalam proses meningkatkan kinerja organisasi, karena  dengan  menyelesaikan  tepat  waktu  maka  masyarakat  akan  merasa  puas. Tetapi tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
Proses program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan di lingkup Kabupaten, Kecamatan hingga Desa sudah ada SOP nya, dan SOP tersebut mengacu  kepada  standar  maupun  tata  naskah  Kesehatan  Masyarakat  yang dikeluarkan  oleh  pihak  Dinas  PUPR  dalam  pembangunan  dalam  menunjang kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.
Program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan pembangunan yang telah direncanakan rampung di tahun 2020 nyatanya terhambat oleh pandemic yang dimana terjadi refokusing anggaran dan pembatasan skala besar dalam  pelaksanaan  pembangunan  inftrastruktur  salah  satunya  ialah  Sarana  Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan yang ada di Kabupaten Subang.
Faktor  penghambat  pelaksanaan  program  Pembangunan  Sarana  Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ialah faktor kultur dan budaya yang di hadapi oleh masyarakat  di  beberapa  desa,  meskipun  pemerintah  berusaha  memperbaiki  taraf kesehatan  masyarakat  tapi  tidak  dengan  kultur  dan  budayanya  itu  tidak  dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dalam memperbaiki taraf kesehatan masyarakat seberapa jauh ketepatan waktu dari pelaksanan program ini masih ada kendala atau masih belum berjalan dengan lancar.
Mengenai  konsepsi  ketepatan  waktu  perihal  standar  pelaksanaan  dan  SOP yang dilaksanakan pihak pelaksana, jika dikaitkan dengan teori menurut Moeheriono (2010:80),  seharusnya  ketepatan  waktu  dibuat  rancangan  seefektif  mungkin,  salah satunya yaitu dengan membuat perencanaan dan penjadwalan secara sistematis agar ketepatan waktu mengenai program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan sesuai target yang ditentukan dan cepat dirasakan oleh masyarakat.

## Produktivitas
Konsep  produktivitas  tidak  hanya  mengukur  tingkat  efisiensi,  tetapi  juga efektivitas pelayanan, produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input  dan  output.  Konsep  produktivitas  kemudian  dirasa  terlalu  sempit  dan kemudian General  Accounting  Office (GAO)  mencoba  mengembangkan  satu  ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Menurut Dwiyanto (2012;50-51) indikator dari produktivitas antara lain :
1. Sikap  Aparat , dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  dilihat  dari  kesediaan  dan inisiatif para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien.
2. Kemampuan , diharapkan aparatur memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas dan  tanggung  jawab  pekerjaannya.  Misalnya  untuk  pekerjaan  yang  berkenaan dengan administrasi, maka pegawai yang diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut adalah pegawai yang memiliki dasar pendidikan administrasi juga.
Agar tujuan program tercapai dan pelaksanaan program Pembangunan Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan  sesuai  dengan  pedoman  dan  rencana
kegiatan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran.
Perencanaan  awal  berkaitan  dengan  Tupoksi  yang  ada  pada  Pokok-pokok Organisasi  dan  Prosedur  Bidang  Cipta  Karya  tentang  Tupoksi  pada  kegiatan  akan penyediaan air bersih yang ada di Kabupaten Subang . Mahsun (2006:25) berpendapat bahwa  capaian  tujuan  kinerja (performance) organisasi  adalah  gambaran  mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. Dianalisis sebagai Top Management dalam suatu organisasi Kepala  Bidang  Cipta  Karya  pada  Dinas  PUPR  Kabupaten  Subang  selalu  memberi arahan  kepada  pelaksana  program  agar  memiliki  perencanaan  yang  matang mengenai rencana apa yang akan dilakukan guna pencapaian realisasi program dapat berjalan secara optimal.
Menurut  Mahmudi  (2005:43)  tahapan  capaian  tujuan  akan  produktivitas pencapaian target itu dilihat dari peningkatan mutu pegawai melalui pembagian Job Description kepada  setiap  pegawai  guna  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi mekanisme  kinerja  dalam  mendorong  percepatan  pencapaian  realisasi  program Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Subang.
Ketidak optimalan capaian organisasi dilihat dari pelaksanaanya yang dinilai kurang cepat juga disebakan oleh faktor lain diataranya keterbatasan SDM yang ada di lapangan yang menyebabkan produltivitas kinerja dinilai rendah.
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Subang  belum  optimal dilihat dari pembagian Tugas pada petugas di lapangan yang dinilai masih terbatas, selain itu masalah lamban nya pekerjaan program yang diakibatkan teknologi yang digunakan      untuk  pelaksanaan  program  dalam  proses  pengolahan  kurang  sesuai dengan  kondisi  air  baku  yang  kualitasnya  cenderung  makin  menurun  di  berbagai desa yang ada di Kabupaten Subang.

## Kesimpulan
Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dimensi  efektif  mengenai  Program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang dinilai optimal terlihat dari pelaksanaan program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan  Di Kabupaten Subang sudah terealisasi di angka 87% dan tujuan utama program ini ialah memperbaiki taraf kesehatan masyarakat yang telah dilakukan seoptimal mungkin  oleh  Pihak  terkait,  dan  telah  melakukan  berbagai  cara  agar  program tersebut terlaksana sesuai dengan kondisi yang ada.
2. Dimensi  efisien  mengenai  Program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air Bersih  Perdesaan  Di  Kabupaten  Subang  dinilai  optimal  dilihat  dari  efisiensi dalam  pengelolaan  anggaran  pelaksanaan  program  yang  dinilai  cukup  baik sehingga capaian target sudah mencapai hasil yang optimal. Melihat hal tersebut, efisiensi  yang  dimiliki  oleh  Bidang  Cipta  Karya  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang terhadap program pembangunan Sarana Dan Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan  dinilai  mendukung  keberhasilan  program
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang.
3. Dimensi  kualitas  mengenai  Program  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Air Bersih  Perdesaan  Di  Kabupaten  Subang  dinilai  belum  optimal  terlihat  dari kualitas pekerjaan yang diberikan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  masih  belum  optimal  dikarenakan  ada  beberapa desa yang masih belum merasakan dampak dari program pembangunan sarana dan prasarana air bersih di pedesaan yang ada di Kabupaten Subang.
4. Dimensi  ketepatan  waktu  mengenai  Program  Pembangunan  Sarana  Dan Prasarana  Air  Bersih  Perdesaan  Di  Kabupaten  Subang  dinilai  belum  optimal terlihat  dari  masih  belum  meratanya  pembangunan  serta  terhambatnya pembangunan  program  oleh  pandemi  Covid19  yang  mengakibatkan  waktu pelaksanaan  yang  dierencanakan  sebelumnya  tidak  tercapai,  terutama pembangunan di 2020 dan 2021.
5. Dimensi Produktivitas mengenai Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang juga dinilai belum optimal dilihat dari pembagian Tugas pada petugas di lapangan yang dinilai masih terbatas, selain itu  masalah  lamban  nya  pekerjaan  program  yang  diakibatkan  teknologi  yang digunakan   untuk pelaksanaan program dalam proses pengolahan kurang sesuai dengan kondisi air baku yang kualitasnya cenderung makin menurun di berbagai desa yang ada di Kabupaten Subang.

## Referensi
Dwiyanto, Agus. 2006. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Yogyakarta.
Fisipol UGM.
Moeheriono.  2010.  Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi.  Ghalia  Indonesia. Bogor.
Moleong,  Lexy,J,MA.  2005.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung.  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . Jakarta. Gramedia
Pasolong, harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik . Bandung: alfabeta.
Sedermayayanti. 2006. Sumber Daya Manusia dan Produktiviias kerja , Bandung Mandar maju.
Silalahi, Uber. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung: Reflika Aditama.
Soewarno, Handayaningrat. Pengantar llmu Administrasi dan Manajemen : 1990. hal 15 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif . Alfa beta, Bandung.
Sondang P. Siagian. 2008 . Manajemen Sumber Daya Manusia , Bumi Aksara, Jakarta.
Suharno, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Jakarta : Ombak Dua.
Wibowo. 2010. Manajemen Kinerja. Rajawali Press. Jakarta.