## PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN : KASUS PADA PELAKSANAAN PROGRAM FEATI DI KABUPATEN MAGELANG

## Dian Maharso Yuwono
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah E-mail: dianmy@yahoo.com
Abstract:  Efforts  to  improve  the  effectiveness  and  efficiency  of  utilization  of agricultural  resources  in  order  to  accelerate  the  increase  in  the  welfare  of  farmers cannot  be  separated  from  the  role  of  women  in  agricultural  development.  Gender mainstreaming  in agricultural development is mandated by Presidential Decree No. 9 of  2000.  This  decree  is  a  strategy  to  achieve  gender  equality  in  development.  The gender aspects must be integrated in policy formulation and program activities from planning  to  evaluation.  This  paper  aims  to  reveal  the  women  role  in  the  program implementation  of  Farmer  Empowerment  through  Agricultural  Technology  and Information  (FEATI)  in  Magelang  District-Central  Java  that  integrates  gender mainstreaming.
Keywords: role, women, development, agriculture, FEATI

## PENDAHULUAN
Berbagai  hasil  penelitian  membuktikan  bahwa perempuan  menjadi  bagian  yang  penting  dari tenaga  kerja  di  sektor  pertanian,  baik  itu  pada penyediaan sarana pertanian, budidaya tanaman dan ternak, pengolahan dan pascapanen, hingga pemasaran  hasil  pertanian.  Hasil  penelitian Sajogyo (1984) mendapatkan bahwa perempuan   memberikan kontribusi yang besar dalam  ekonomi  masyarakat      maupun  dalam kehidupan keluarga.
Safar (2006)
menyampaikan  bahwa  apabila  dilihat  dari curahan  waktu  kerja  rata-rata,  perempuan sangat  berperan  dalam  aktivitas  pertanian, terutama  pada sub sistem   produksi   (Mulyadi et  al .,  1993),  dimana  kontribusi  perempuan pada  kegiatan  produksi  pertanian  tersebut masih dipengaruhi  budaya, tipe agroekosistem, dan status sosial ekonomi rumah tangga.
Dominasi perempuan di sektor pertanian    tersebut  telah  berlangsung  lama  dan dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Memperhatikan peran sentral perempuan dalam  kegiatan  pertanian  maka  perempuan petani  harus  diberi  kesempatan  yang  sama dengan  laki-laki  untuk  memperoleh  akses kepada lahan dan sumberdaya yang lain, seperti kredit,  teknologi,  dan  pengetahuan  (Wahyuni, 2007).  Dengan  demikian,  upaya  peningkatan
efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumberdaya  pertanian guna mengakselerasikan peningkatan  kesejahteraan  petani  tidak  dapat dipisahkan  dengan  peranan  perempuan  dalam pembangunan pertanian.
Terlepas  dari  kontribusinya  dalam usahatani,  umumnya  perempuan  petani  adalah sumberdaya  manusia  yang  masih  diabaikan dalam  program    pembangunan  pertanian. Kondisi ketertinggalan perempuan dapat menggambarkan  dengan  adanya  ketidakadilan dan  ketidaksetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan  di  Indonesia  (Soemartoyo,  2002). Implementasi  program  pembangunan  pertanian di  tingkat  desa  menunjukkan      akses  laki-laki terhadap  program  pembangunan  lebih  besar dibanding  perempuan  (Hastuti,  E.L.,  2004a). Paradigma  modernisasi  dalam  pelaksanaan pembangunan  pertanian  yang  mengutamakan prinsip efisiensi, secara nyata telah mengakibatkan  terjadinya  berbagai  perubahan pada  masyarakat  petani,  baik  struktur  sosial, budaya  dan  politik  terutama  pada  struktur ekonomi di perdesaan.
Alokasi sumberdaya pertanian terbukti  tidak  memberikan  kesempatan  yang sama  berdasarkan  gender.      Pilihan  dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan  sangat  terbatas,  menyebabkan perempuan  harus  melalui  banyak  rintangan
Dian Maharso Yuwono: Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian ...
untuk  mendapatkan  akses  dan  kontrol.  Dalam rangka  penyebarluasan  teknologi  baru,  karena perilaku  bias  laki-laki,  kecil  kemungkinannya penyuluh pertanian untuk menempatkan perempuan sebagai target (Wijaya 1993). Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan teknologi pertanian modern telah meminggirkan  bahkan  menghilangkan    akses dan  kontrol  perempuan  petani        khususnya pada aspek budidaya. Proyek-proyek pembangunan tidak banyak melibatkan perempuan,        sehingga  dalam    introduksi teknologi  pertanian      petani  perempuan      tidak memperoleh  akses  sebagaimana  pada  petani laki-laki (Hesti, R.W., 2012).
Berdasarkan  hal  tersebut,  peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah, dimana   upaya peningkatan status dan  kedudukan perempuan  dalam semua aspek pembangunan  satatus  dan  kondisi  perempuan dicantumkan sebagai isu lintas bidang pembangunan.  Diterbitkannya   Inpres Nomor 9 tahun 2000 yang mengamanatkan pengarusutamaan  gender  (PUG)  atau gender mainstreming dalam  pembangunan  pertanian adalah  strategi  untuk  mewujudkan  kesetaraan dan  keadilan  gender  dalam  pembangunan, dimana  aspek  gender  harus  terintegrasi  dalam perumusan  kebijakan  program  dan  kegiatan sejak perencanaan hingga evaluasi.
Salah  satu  program  pembangunan pertanian  yang  mengintegrasikan  aspek  gender dalam  pelaksanaannya  adalah    Program Pemberdayaan  Petani  melalui  Teknologi  dan
Informasi  Pertanian  (P3TIP)  atau Farmer Empowerment Through Agricultural Technology  and  Information (FEATI),  yang diimpementasikan tahun 2007-2011 dan
diperpanjang  sampai  dengan  tahun  2012.
Program
FEATI bertujuan untuk meningkatkan  produktivitas,  pendapatan  dan kesejahteraan  petani  melalui  pemberdayaan keluarga  petani  dan  organisasi  petani  dalam mengakses  informasi,  teknologi,  modal  dan sarana  produksi  untuk  mengembangkan  usaha agribisnis  dan  mengembangkan  kemitraan dengan  sektor  swasta  (Badan  Pengembangan SDM Pertanian, 2007).
Program  FEATI  merupakan  program berbantuan  dari  Bank  Dunia  berdasar Loan
Agreement International Bank for Reconstruction  and  Development (IBRD)  No.
7427-0-IND  tanggal  13  Februari  2007  antara Pemerintah  Indonesia  dengan  Bank  Dunia  dan Development  Credit  Agreement  International Development  Association (IDA)  No.  4260-0- IND  tanggal  13  Pebruari  2007.      (Peraturan Menteri  Pertanian  No:  29,  2007). Fokus utama  dari  program  FEATI  adalah  fasilitasi kepada   penyuluhan yang dikelola oleh pelaku utama/petani sendiri ( Farmer Managed Extension  Activities /FMA).      Pada  pendekatan FMA  ini  pelaku  utama    difasilitasi  untuk merencanakan dan mengelola kebutuhan belajarnya,  sehingga  proses  pembelajaran berlangsung efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama.
Program FEATI sensitif gender, dimana      kegiatan  FMA  memberikan  manfaat kepada  pelaku  utama  dan  pelaku  usaha,  baik laki-laki maupun perempuan (Pusat Pengembangan  Penyuluhan  Pertanian,  2009). Kebijakan yang sensitif gender adalah kebijakan  yang  mencerminkan  kepentingan laki-laki dan perempuan secara setara (Syaifudin,  1996).  Disebutkan  dalam project appraisal  document ( PAD )  dari  Bank  Dunia selaku fihak donor program FEATI, sedikitnya 20 %  dari  total  dana  FMA diperuntukkan untuk  memenuhi  kebutuhan  dan memberi manfaat bagi pelaku utama perempuan.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk mengungkapkan  peranan  perempuan  dalam implementasi program FEATI di Provinsi Jawa Tengah,  khususnya  di  Kabupaten  Magelang, yang mengintegrasikan gender.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gender dan Ketidakadilan
Sejarah  munculnya  gender  dimulai  dari dikumandangkannya  emansipasi  di  tahun  1950 dan  1960-an,  tahun    1975        konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menghasilkan      deklarasi  yang      yang memprioritaskan  pembangunan  bagi  kaum perempuan  (Departemen  Kehutanan,  2005).
Selanjutnya
berkembang program pemberdayaan perempuan, dan mulai diperkenalkan  tema Women  In  Development ( WID )    yang      mengintegrasikan    perempuan dalam  pembangunan.      Tahun  1980-an, berbagai  studi  menunjukkan  bahwa  kualitas kesetaraan  lebih  penting  daripada  sekedar
Dian Maharso Yuwono: Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian ...
kuantitas,  maka  tema WID diubah  menjadi Women
and Development (WAD).
Perkembangan  lebih  lanjut,  tahun  1992  dan 1993,      dipergunakan  pendekatan  gender  yang dikenal  dengan Gender  and  Development ( GAD )  yang  menekankan  prinsip  hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan  laki-laki.  Pada  tahun  2000  konferensi PBB menghasilkan ‘ The Millenium Development Goals’ ( MDGs ) yang
mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan  perempuan  sebagai  cara  efektif untuk  memerangi  kemiskinan,  kelaparan,  dan penyakit  serta  menstimulasi  pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
Pengertian kata gender berbeda dengan seks  (jenis  kelamin),  dimana        gender  dapat berubah  dari  tempat  ke  tempat,  waktu  ke waktu,  bahkan  antar  kelas  sosial  ekonomi masyarakat, sementara jenis kelamin dalam arti biologis      tidak  dapat  berubah  (Fakih,  1996a). Lebih  lanjut  Fakih  (1997)  menjelaskan  bahwa konsep  gender  adalah  suatu  sifat  yang  melekat pada  kaum  laki-laki  dan  perempuan  yang dikonstruksi  secara  sosial  maupun  kultural. Dengan  demikian  peran  gender  juga  dapat ditukarkan  antara  pria  dengan  wanita,    dapat berubah  dari  masa  ke  masa,  karena  pengaruh kemajuan      pendidikan,  teknologi,  ekonomi, dan lain-lain.  Perbedaan fungsi dan peran laki- laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena diantara  keduanya  terdapat  perbedaan  biologis atau  kodrat,  tetapi  dibedakan  atau  dipilah menurut  kedudukan,  fungsi  dan  peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan  dan  pembangunan  (Handayani  dan Sugiarti,  2002).    Dalam  kedudukan  sebagai subjek  pembangunan,  laki-laki  dan  perempuan selayaknya  mempunyai  peranan  yang  sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan.
Gender  menjadi  permasalahan  ketika timbul ketidakadilan gender ( gender inequalities ),  yang    termanifestasikan  dalam bentuk  marginalisasi,  subordinasi,  stereotipe, dan  beban    kerja  yang  lebih  panjang  dan  lebih banyak  (Fakih,  1997).  Contoh  marginalisasi atau  proses  pemiskinan  perempuan  dalam sektor  pertanian  yang  sering  disebutkan  adalah revolusi hijau secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya,  dimana  digunakan  varietas unggul padi yang penampilan tanamannya lebih
rendah  namun  produksinya  lebih  tinggi. Tanaman  padi  yang  rendah  mendorong pemanenan   yang sebelumnya dilakukan kaum perempuan  dengan  menggunakan ani-ani digantikan  dengan  sabit.  Adapun  subordinasi terhadap  perempuan  atau  anggapan  tidak penting  dalam  membuatan  keputusan,  dapat dicontohkan    adalah  adanya  anggapan  bahwa perempuaan  emosional  sehingga  menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.
Stereotipe  terhadap  perempuan  adalah penandaan  atau  pelabelan  terhadap  perempuan yang  cenderung  merugikan,  contohnya  adalah asumsi  perempuan    sebagai  makhluk  lemah sehingga  tidak  diberi  akses  maupun  kontrol terhadap  jenis  pekerjaan  yang  mengandalkan kekuatan fisik. Ketidakadilan terhadap perempuan  dalam  bentuk    beban  kerja  yang lebih  panjang  dan  lebih  banyak      atau  beban ganda  dikarenakan  anggapan  bahwa  kaum perempuan sifat memelihara dan rajin, konsekweksinya perempuan harus mengerjakan pekerjaan  domestik,  seperti  membersihkan rumah, memasak, merawat anak dan sebagainya. Di kalangan perempuan di pedesaan  terbentuk  apa  yang  lazim  disebut the develomment  of  dual    roles (peran  ganda), dimana  selain  sebagai  tenaga  kerja  dalam kegiatan  produksi  dan  dilain  fihak  sebagai  ibu rumah  tangga  dengan  berbagai  pekerjaan domestik  dalam  keluarga,  karena  harus bertanggung  jawab  pada  hampir  semua pekerjaan yang ada di rumah dan di luar rumah terutama  di  sektor  pertanian  (Usman  dalam Bainar, 1998).
Pengarusutamaan Gender
dalam

## Pembangunan Pertanian
Upaya untuk meningkatkan peranan perempuan dan  menekan  kesenjangan  antara  laki-laki  dan perempuan  telah  banyak  dilakukan  melalui berbagai  kebijakan  dan  peraturan  perundang- undangan, yang pada hakekatnya  menghendaki agar  seluruh  sumberdaya  dapat  dihimpun menjadi  suatu  kekuatan  masyarakat  guna mewujudkan  kesejahteraan  petani.    Konferensi PBB  tahun  2000  yang  menghasilkan  MDGs mendorong  pemerintah  Indonesia  menerbitkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang
Pengarusutaman  Gender  dalam  Pembangunan Nasional  yang  dijabarkan  dalam  Program Pembangunan  Nasional  (Propenas)  2000-2004
Dian Maharso Yuwono: Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian ...
(Bappenas,  2004)  dan  Rencana  Pembangunan Tahunan  (Repeta)  Departemen  Pertanian  tahun 2004.
Dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan  strategi  tersebut,  Pemerintah mencamtumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN)  2005-2025,  yaitu  menjadi  salah  satu arah  pembangunan  di  dalam  Misi  2  untuk mewujudkan  bangsa  yang  berdaya  saing, adalah pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini  diwujudkan  melalui  peningkatan  kualitas hidup  perempuan,  kesejahteraan  perlindungan anak,  penurunan  kekerasan,  eksploitasi  dan diskriminasi  serta  penguatan  kelembagan  dan jaringan pengarusutamaan gender.
Pengarusutamaan  gender  (PUG)  atau gender  mainstreaming adalah  strategi  untuk mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender dalam  pembangunan,  dimana  aspek  gender harus  terintegrasi  dalam  perumusan  kebijakan program  dan  kegiatan  sejak  perencanaan hingga  evaluasi.  Program  PUG  bertujuan  agar pelaksanaan  program-program  pembangunan dapat  mempertimbangkan  kesempatan  dan akses  wanita  terhadap  program  pembangunan, yaitu  dengan  terciptanya  kendali  serta  manfaat bagi  perempuan.  Dengan  demikian,  diperlukan pembinaan  peran  petani  perempuan        agar mampu  meningkatkan  peran  dan  potensi mereka,  terutama  produktivitasnya  melalui pemberdayaan  mereka  di  segala  bidang. Pengarustamaan  adalah  upaya/strategi  yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan  secara  optimal  dalam  pembangunan. Pengarusutamaan  gender merupakan  sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan- hambatan  yang  menyebabkan    ketidakadilan gender seperti marginalisiasi, sterotipe, subordinasi,      dan  beban  ganda.  Implementasti PUG dalam pembangunan pertanian, diharapkan dapat : (1) meningkatkan efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan pertanian; (2) mengakselerasikan peningkatan  status  ekonomi  dan  kesejahteraan keluarga  (rumah  tangga  tani),  dan;  (3) mengakselerasikan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Peran  Perempuan  pada  Pelaksanaan  Feati di Kabupaten Magelang
Program  FEATI merupakan  program  5 tahunan, secara operasional mulai dilaksanakan tahun    2008  sampai  dengan  tahun  2012. Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai  salah  satu  dari 18  provinsi  di  Indonesia  sebagai  pelaksana program FEATI, adapun kabupaten pelaksananya meliputi Magelang, Temanggung, Batang, dan Brebes. Berdasarkan identifikasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah, telah ditetapkan jumlah FMA pelaksana P3TIP  di  Provinsi  Jawa  Tengah  sebanyak  210 FMA,  terdiri  atas  Kabupaten  Magelang  90 FMA,  selebihnya  Kabupaten  Temanggung Batang   dan Brebes masing-masing 40 FMA.
Adapun  fokus  utama  dari  program FEATI  adalah  fasilitasi  kepada      penyuluhan yang  dikelola  oleh  pelaku  utama/petani  sendiri ( Farmer  Managed  Extension  Activities /FMA). Pemberdayaan    dan  partisipatif  menjadi    2 aspek penting yang menjadi fokus pada FEATI, yakni tercapainya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani miskin merupakan target yang hendak dicapai, melalui berbagai  fasilitasi  agar      meningkat  aksesnya terhadap  informasi  (teknologi,  pasar,  jaringan usaha), meningkat pengetahuannya, dan pendapatannya  semakin  layak.      Adapun partisipasi  dicirikan    dengan  diberikannya kebebasan  petani    FMA  untuk  merencanakan dan  mengelola  sendiri  kebutuhan  belajarnya, sehingga  proses  pembelajaran  berlangsung lebih  efektif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan pelaku  utama  dan  pelaku  usaha.  Budiman (1991) menyatakan bahwa progam pembangunan perdesaan yang ditujukan kepada petani      tanpa  memperhatikan    aspek pemberdayaan  dan  partisipasi        cenderung bersifat kontradiktif.
Untuk  mengukur  sampai  sejauh  mana akses  dan  kontrol  perempuan  pada  kegiatan pembelajaran yang difasilitasi FEATI menggunakan      analisis  gender  yang  paling populer terdiri atas analisis yang dikembangkan oleh  para  ilmuwan  Studi  Perempuan  di Universitas  Harvard,  yakni  analisis  kegiatan (menjawab pertanyaan : siapa melakukan apa?) :  (1)  analisis  akses  dan  kontrol  pada sumberdaya meliputi pertanyaan: siapa
mendapat sumberdaya apa? dan siapa mengontrol  sumberdaya  apa?;  (2)  analisis
Dian Maharso Yuwono: Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian ...
manfaat,  digali  dengan  pertanyaan:  siapa memperoleh manfaat dari proyek pembangunan /kegiatan, dan; (3) analisis yang  membutuhkan data    kuantitatif  dan  kualitatif  ini    mampu mengungkapkan  peran  gender  perempuan  dan lelaki, serta kedudukan perempuan.
Perempuan  mempunyai  akses  dan kontrol pada seluruh tahap pembelajaran, mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring, hingga    evaluasi  kegiatan  pembelajaran  yang dilakukan  oleh  masing-masing  FMA  di Kabupaten  Magelang  ( Tabel  1 ).  Perencanaan yang  melibatkan  perempuan    diawali  dengan pelaksanaan participatory  rural  appraisal
(PRA) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan proposal  kegiatan  pembelajaran.  Hal  ini dimungkinkan  karena perempuan  mendapatkan kesempatan  yang  sama  untuk  menjadi  Unit Pengelola-FMA  (UP-FMA)  yang  ditetapkan secara  demokratis,  dimana  struktur  organisasi UP-FMA terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara,  dan  penyuluh  pertanian  swadaya (PP  swadaya).    Komitmen  FEATI  terhadap PUG  juga  diindikasikan  dari  ditetapkannya pada masing-masing FMA terdapat 2 orang PP swadaya,  terdiri  atas  1  orang  laki-laki  dan  1 orang perempuan.
Tabel 1. Akses dan Kontrol Laki-laki dan Perempuan pada Pelaksanaan

## Program FEATI di Kabupaten Magelang Tahun 2011
Kegiatan Akses Kontrol Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Perencanaan Ya Ya Ya Ya Pelaksanaan Ya Ya Ya Ya Monitoring Ya Ya Ya Ya Evaluasi Ya Ya Ya Ya Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Magelang, 2011
Tabel 2. Jumlah Ppeserta Pembelajaran Laki-laki dan Perempuan pada Pelaksanaan Program FEATI di Kabupaten Magelang  Tahun 2011
No Kecamatan Jumlah desa Jumlah peserta (orang) Laki-laki Perempuan Orang % Orang % 1. Bandongan 6 258 205 79,46 53 20,54 2. Borobudur 10 322 281 87,27 41 12,73 3. Candimulyo 5 143 119 83,22 24 16,78 4. Dukun 4 144 136 94,44 8 5,56 5. Grabag 7 215 181 84,19 34 15,81 6. Kajoran 11 265 224 84,53 41 15,47 7. Kaliangkrik 9 333 257 77,18 76 22,82 8. Mungkid 3 96 94 97,92 2 2,08 9. Ngablak 4 153 134 87,58 19 12,42 10. Salaman 5 215 208 96,74 7 3,26 11. Sawangan 4 170 106 62,35 64 37,65 12. Secang 7 244 202 82,79 42 17,21 13. Tegalrejo 4 165 147 89,09 18 10,91 14. Tempuran 4 80 65 81,25 15 18,75 15. Windusari 7 417 365 87,53 52 12,47 Jumlah 90 3.220 2.724 - 496 - Rata-rata - - - 84,60 - 15,40
Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Magelang, 2011
Dian Maharso Yuwono: Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian ...
Sumber : D.M. Yuwono, koleksi pribadi
Gambar 1. Keterlibatan Perempuan pada Pelatihan Budidaya Itik di FMA Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
Hal  ini  sejalan  dengan  yang  disampaikan Hastuti  (2004b)  dimana  partisipasi  perempuan di  dalam  kelembagaan  di  tingkat  lokal  relatif tinggi,  antara  lain  disebabkan  tidak  terdapat perbedaan  status  sosial  ekonomi  diantara  para anggota,  dan  pada  umumnya  kelembagaan lokal  terbentuk  secara  otonom  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
Contoh peran perempuan dalam pembelajaran  agribisnis  diantaranya  adalah pada FMA Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten
Magelang, yang mengadakan pembelajaran budidaya itik secara terkurung.    Bu  Hartini  yang  pada  tahun  2008 ditunjuk  menjadi  Ketua  FMA    mampu mengadopsi  teknologi  hasil  pembelajaran  dan dalam  perkembangannya      telah  tumbuh kelompok usaha bersama (KUB) yang anggotanya  18  orang  perempuan  petani    yang menempatkan  itik  pada  kandang  kelompok. Cabang  usaha  yang  berkembang  meliputi budidaya  itik  untuk  memproduksi  telur  tetas, usaha  penetasan  telur  itik    dan  usaha pengolahan telur dan itik afkir.
Tabel  2 menunjukkan  jumlah  peserta pembelajaran  laki-laki  dan  perempuan  pada pelaksanaan  program  FEATI  di  Kabupaten Magelang    tahun  2011.  Dari  jumlah  tersebut terlihat  bahwa      persentase  rata-rata  peserta pembelajaran  perempuan    sebesar  15,40%, lebih rendah dibanding yang   disebutkan dalam project  appraisal  document ( PAD )  dari  Bank Dunia  selaku  fihak  donor  program  FEATI, dimana  sedikitnya 20 %  dari  total  dana  FMA diperuntukkan untuk  memenuhi  kebutuhan  dan
memberi manfaat bagi pelaku utama perempuan.  Kondisi  ini  diduga  karena  masih adanya  peran  ganda  di  kalangan  petani perempuan.    Kegiatan  pembelajaran  terutama dalam  bentuk  pelatihan  secara  klasikal  yang menyita  waktu  cukup  panjang  menyebabkan tidak  banyak  petani  perempuan  yang  terdaftar secara administrasi sebagai peserta.   Meskipun demikian,  keterlibatan  langsung  tenaga  kerja perempuan pada kegiatan pembelajaran agribisnis  diduga  lebih  tinggi.      Seperti  yang disampaikan oleh Ibu Riyati anggota pembelajaran  pada  FMA  Desa  Jogonayan, Kecamatan  Ngablak,  Kabupaten  Magelang, bahwa  untuk  mengikuti  pelatihan  secara klasikal  terkendala  oleh  pekerjaan  domestik, namun  keterlibatan  petani  perempuan  dalam usahatani sangat dominan.

## SIMPULAN
Program  FEATI  di  Kabupaten  Magelang sebagai salah satu contoh bentuk pengarusutamaan gender (PUG) pada pembangunan pertanian, dimana dalam implementasinya  mendorong      perempuan mempunyai  akses  dan  kontrol  pada  seluruh tahap  pembelajaran,  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  monitoring,  hingga    evaluasi kegiatan  pembelajaran  yang  dilakukan  oleh masing-masing  FMA.  Hal  ini  dimungkinkan karena  perempuan  mendapatkan  kesempatan yang  sama  baik  selaku  pengurus  UP-FMA maupun  anggota  FMA.  Komitmen  FEATI terhadap  PUG  juga  diindikasikan  keberadaan
Dian Maharso Yuwono: Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian ...
penyuluh  pertanian  swadaya  di  masing-masing FMA.    Adanya  peran  ganda  petani  perempuan menyebabkan  persentase  peserta  pembelajaran dari  kalangan  perempuan  masih  lebih  rendah dibanding  yang  ditetapkan  Bank  Dunia,  yakni 20%, meskipun secara riil keterlibatan perempuan  dalam  pengembelajaran  agribisnis persentasenya  diduga  lebih  besar  dari  angka tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Badan  Pengembangan  Sumberdaya  Manusia
Pertanian.  2007. Pedoman  Pengelolaan Program P3TIP/FEATI . Badan Pengembangan  Sumberdaya  Manusia Pertanian - Departemen Pertanian.
Badan  Pelaksana  Penyuluhan  dan  Ketahanan
Pangan  (BP2KP)  Kabupaten  Magelang. 2011. Laporan Tahunan Kegiatan FEATI/P3TIP Kabupaten Magelang Tahun 2011 . Bainar.  1998. Wacana  Perempuan  dalam Keindonesiaan dan Kemodernan . CIDES dan Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Bappenas. 2007. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. www.bappenas.go.id/get-file- server/node/3374/ Bappenas. 2008. Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (PROPENAS). http://www.bappenas.go.id/node/42/320/ program-pembangunan-nasional-2000-
2004-propenas
Budiman,  A.  1991. Model  Pembangunan
Teknokrat kita. Yayasan Paramadina dan
LP3ES. Jakarta.
Departemen Kehutanan, 2005. Laporan tahunan kegiatan pengarusutamaan gender.  http://ebookbrowse.com/laporan- tahunan-kegiatan-pengarusutamaan- gender-tahun-2005-pdf-d17580784
Fakih, M. 1996a. Gender sebagai Alat Analisis Sosial;  dalam  :  Analisis  Gender  dalam Memahami Persoalan Perempuan. Jurnal Analisis Sosial . Edisi 4 November 1996.
Fakih,  M.  1997. Analisis  Gender  dan Transformasi  Sosial. Pustaka  Pelajar. Yogyakarta. Cetakan Kedua.
Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. Konsep dan  Penelitian  Gender. Universitas Muhammadiyah Malang: Jawa Timur.
Hastuti.  E.L.  2004a.  Hambatan  Sosial  Budaya dalam  Pengarusutamaan  Gender  di
Indonesia ( Socio-Cultural Constraints on Gender  Mainstreaming  in  Indonesia ). http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffile s/WP_50_2004.pdf
Hastuti, E.L. 2004b. Pemberdayaan petani dan kelembagaan  Lokal  dalam  Perspektif Gender. Working Paper . Pusat Penelitian dan  Pengembangan  Sosial  Ekonomi Pertanian.
Hesti,  R.  W.  2012.  Identifikasi  kebutuhan teknologi pertanian dalam usaha pertanian  semi-arid  menurut  perspektip petani perempuan: tantangan bagi peneliti. http://hartapplcng.blogspot.com/ 2012/04/identifikasi-kebutuhan- teknologi.html
Instruksi  Presiden  No.  9  Tahun  2000  tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Kantor  Menteri  Negara  Peranan  Wanita.  1998. Gender  dan  Permasalahannya.  Modul Pelatihan  Analisis  Gender. Kantor Menteri Negara Peranan Wanita. Jakarta.
Mulyadi,  Agus,  Wahyuni,  S.  Rachmawati,  S.
Silitonga  S,  Sukarsih,  dan  Suparyanto, A.  1993. Peranan  Perempuan  dalam System  Usaha  tani  di  Jawa  dan  Bali.
Proyek Pembangunan Penelitian Pertanian Nasional Bekerjasama dengan Pusat  Penelitian  dan  Pengem-bangan
Peternakan. Badan  Pene-litian  dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
Peraturan Menteri Pertanian No: 29/Permentan/
OT.140/3/2007  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Program  Pemberdayaan Petani  melalui  Teknologi  dan  Informasi Pertanian.
Pusat  Pengembangan  Penyuluhan  Pertanian. 2009. Pedoman  Pelaksanaan  Kegiatan Penyuluhan  yang  Dikelola  oleh  Petani
Dian Maharso Yuwono: Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian ...
Desa  (Farmers  Managed  Extension Activities/FMA).
Safar,  M.  2006.  Diferensiasi  peran  gender  dan pengaruh budaya dalam aktivitas pertanian di perdesaan, Studi di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Selami IPS. Edisi Nomor 19 Vol I Tahun XI Desember 2006.
Sajogyo,  P.  1984. Peranan  Wanita  dalam Perkembangan  Ekonomi. Yayasan  Obor Indonesia. Jakarta.
Sjaifudin,  H.  1996.  Sensitifitas  Gender  dalam Perumusan  Kebijakan  Publik. Jurnal Analisis Sosial. Edisi 4, November 1996.
Soemartoyo,  S.R.    2002.  Pemberdayaan Perempuan  di  Indonesia  dan  Peluang Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.    Disampaikan  oleh  Menteri Pemberdayaan Perempuan pada The ACT Seminar  and  Summit .  Japan-Indonesia: Dinamic  Relationship  for  Regional Development .
Wahyuni,  Ekawati  S.  2007.  Perempuan  petani dan penanggulangan kemiskinan. Agrimedia . Volume 12 Nomor 1. Wijaya. 1993. “Sumber Daya yang Terabaikan:  Perempuan  Tani  dalam Penyuluhan Pertanian”. Masyarakat
IndonesiaNo.2.