## Politik Hukum Perundang-Undangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

## Adirianto
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adirianto@gmail.com

## Abstract:
This article aims to describe how the policy formation of Islamic Capital Market Law in Indonesia. This article is based on research using the normative approach to law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results of the discussion of this article shows that the formation of Law No. 8 of 1995  on  Capital  Market  from  the  approach  used  in  the  Draft  Law  on  Capital Market  is  divided  into  two,  namely  the  Institutional  Approach  and  Approach Activities. From that approach then can the problem to design the Law on Capital Market that have been showcased in the Problem Inventory List (DIM) to conduct further  discussion  process  in  the  Establishment  Act  Concerning  the  Capital Market. Other factors are reflected in very strong sociological aspects of coverage that  would  pihakpihak  governed  by  this  Law  which  covers  all  players  in  the capital  market,  which  is  any  party  that  has  an  interest  in  the  activity  modalan outlets and public companies.
Artikel  ini  bertujuan  mendeskripsikan  bagaimana  kebijakan  pembentukan Undangundang  Pasar  Modal  Syariah  di  Indonesia . Artikel  ini  berdasarkan penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  dari  pendekatan  yang  digunakan  dalam Rancangan  Undang-undang  tentang  Pasar  Modal  dibagi  dua,  yaitu  Pendekatan Kelembagaan  dan  Pendekatan  Aktivitas.  Dari  pendekatan  itu  maka  di  dapat masalah  untuk  merancang  Undang-Undang  tentang  Pasar  Modal  yang  sudah  di tuangkan  dalam  Daftar  Inventarisasi  Masalah  (DIM)  untuk  melakukan  Proses Pembahasan  selanjutnya  dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Tentang  Pasar Modal.  Faktor  lainnya  secara  aspek  sosiologisnya  tercermin  sangat  kuat  dari cakupan  pihakpihak  yang  kelak  diatur  oleh  Undang-Undang  ini  yang  mencakup seluruh  pelaku  Pasar  Modal,  yaitu  setiap  pihak  yang  mempunyai  kepentingan dengan aktivitas kepasar modalan dan perusahaan publik.
Kata Kunci: pasar modal syariah; politik hukum; keuangan

## Pendahuluan
Pasar  modal  ( capital  market )  merupakan  pasar  untuk  berbagai  instrument  keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Jika  pasar  modal  merupakan  pasar  untuk  surat  berharga  jangka  panjang,  maka  pasar  uang ( money market ) pada sisi  yang lain merupakan pasar surat  berharga jangka pendek. Adapun instrument  keuangan  yang  diperjual  belikan  di  pasar  modal  seperti  saham,  obligasi,  warran, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk turunan ( deviratif ) seperti opsi ( put atau call ), sedangkan  dipasar  uang  diperjual  belikan  antara  lain  Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI),  Surat

## Politik Hukum
Berharga Pasar Uang (SBPU) dan lain-lain. 1 Pasar Modal Syariah sebagai pasar modal yang menerapkan prinsipprinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang  dilarang  seperti  riba,  perjudian,  spekulasi,  dan  lain-lain.  Keberadaan  pasar  modal  di Indonesia  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting  dalam  ikut  membangun  perekonomian nasional,  terbukti  telah  banyak  industri  dan  perusahaan  yang  menggunakan  institusi  pasar modal  ini  sebagai  media  untuk  menyerap  investasi  dan  media  untuk  memperkuat  posisi keuangannya. 2
Sejarah  pembentukan  pasar  modal  di  Indonesia  bermula  pada  zaman  VOC  yang berlanjut hingga pada masa Indonesia modern. Setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945,  Indonesia  mulai  melakukan  pembangunan  di  berbagai  bidang.  Pemerintah  Indonesia pasca Orde Lama berkonsentrasi pada pembangunan secara lebih sistematis sejak akhir 1960- an. Kenyataan  yang dihadapi  pemerintah saat  itu adalah keperluan dana  yang teramat  besar, sehingga  Pemerintah  Indonesia  mengupayakan  penghimpunan  dana  untuk  pembangunan dengan berbagai cara, terutama melalui pinjaman dari sindikasi Negara-negara donor seperti Negara-negara  Eropa  yang  tergabung  dalam  Inter-Govermental  Group  on  Indonesia  (IGGI) (kemudian Consultative Group on Indonesia atau CGI), jepang, dan amerika serikat. 3
Untuk  mengembangkan  Pasar  Modal  Syariah,  kebijakan  lembaga  terkait  diwujudkan dalam  bentuk  Keputusan  Ketua  Bapepam  (Badan  Pengawas  Pasar  Modal).  Hingga  saat  ini, keputusan  yang  telah  dikeluarkan  dan  menjadi  dasar  operasional  Pasar  Modal  Syariah  ialah Pertama Peraturan  IX.A.13 dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor  Kep-130/BL/2006 tentang  penerbitan  efek  syariah. 4 Kemudian  disamping  kedua  peraturan  tersebut  juga  ada peraturan II.K.1 dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-314/BL/2007 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Dengan adanya Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995  Tentang  Pasar  Modal  (UUPM)  pada  pasal  1  butir  13  menyatakan  bahwa  pasar  modal adalah  kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  penawaran  umum  dan  perdagangan  efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang  berkaitan  dengan  efek.  Dasar  hukum  yang  menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan  Pasar Modal  Syariah  di  Indonesia  adalah  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSNMUI)  Nomor  40/DSN-MUI/X/2013  Tentang  Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal serta regulasi yang  dikeluarkan  oleh  Bapepam-LK,  hal  ini  dilakukan  guna  menghindari  terjadinya kerancuan dalam pelaksanaan Pasar Modal Syariah di Indonesia.
Pembentukan  Pasar  Modal  Syariah  dapat  ditelusuri  dari  perkembangan  pengaturan Pasar  Modal  Syariah  tersebut.  Perkembangan  tersebut  dimulai  dari  MoU  ( Memorandum  of Understanding )  antara  Bapepam  dan  DSN-MUI  pada  tanggal  14  Maret  2003.  MoU menunjukkan  adanya  kesepahaman  antara  Bapepam  dan  DSN-MUI  untuk  mengembangkan Pasar  Modal  Syariah  di  Indonesia.  Selanjutnya  hal  ini  dapat  dilihat  dari  fatwa-fatwa  DSN- MUI  yang  menjadi  acuan  pada  Pasar  Modal  Syariah  mulai  dari  tahun  2010  sampai  2011. 5 Proses  atau  tata  cara  pembentukan  undang-undang  merupakan  suatu  tahapan  kegiatan  yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari  terbentuknya  suatu  ide  atau  gagasan  tentang  perlunya  pengaturan  terhadap  suatu permasalahan,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  kegiatan  mempersiapkan  rancangan Undang-undang  baik  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  oleh  Dewan  Perwakilan  Daerah,
1 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Illustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 184
2 Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid,. Lembaga Keuangan Syariah . (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 10
3 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 1
4 Burhanuddin Susamto, Pasar Modal Syariah (Yogyakarta: UII Pers. 2009), 5
5 Burhanuddin Susamto Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 132
maupun  oleh  Pemerintah,  kemudian  pembahasan  rancangan  Undang-Undang  di  Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan perundangan. 6
Dengan  ditetapkannya  Keputusan  Presiden  No.  188  Th.  1998  tentang Tata  Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1998, maka proses pembentukan undang-undang dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden  tersebut,  sedangkan  tata  cara  mempersiapkan  rancangan  undang-undang  yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dan proses pembahasan dari kedua rancangan undang- undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  No.  03A/DPR  RI/2001-2002  tentang Peraturan  Tata Tertib Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia. 7 Politik  penerapan  hukum  berkaitan  dengan fungsi-fungsi  penyelengaraan  pemerintahan  dibidang  hukum.  Politik  penegakan  hukum berkaitan  dengan  sendi-sendi  sistem  kenegaraan  seperti  Negara  berdasarkan  atas  hukum. Secara  internal  ada  2  (dua)  lingkup  utama  Politik  Hukum:  (1)  Politik  pembentukan  hukum baik  mengenai  tata  cara  maupun  isi  peraturan  perundang-undangan  adalah  kebijaksanaan yang  terkait  dengan  penciptaan,  pembaruan  dan  pengembangan  hukum,  mencakup  (i) kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan; (ii) kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi; (iii) kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis; (2) Politik penerapan dan penegakan  hukum  adalah  kebijaksanaan  yang  bersangkut  paut  dengan:  (a)  Kebijaksanaan  di bidang  peradilan  dan  cara-cara  penyelesaian  hukum  di  luar  proses  peradilan  (arbitrasi, negosiasi atau rekonsialisasi); (b) Kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum. 8
Di  sisi  lain,  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  Pasar  Modal Syariah  tidak  terlepas  dari  adanya  politik  hukum.  Artinya  bahwa  perundang-undangan  itu sendiri  merupakan  bentuk  dari  politik  hukum  ( legal policy ).  Pengertian  legal  policy, mencakup  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  yang  dapat  menunjukkan  sifat  dan  ke arah  mana  hukum  akan  dibangun.  Dengan  kata  lain,  politik  hukum  memberikan  landasan terhadap  proses  pembentukan  hukum  yang  sesuai  situasi,  kondisi,  kultur  serta  nilai  yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. 9 Berbicara  mengenai  pendekatan  yang  ditempuh  dalam  menyusun  Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal ini, dapat kiranya kami sampaikan bahwa secara garis besar  pendekatannya  dapat  dibagi  dua,  yaitu  Pendekatan  Kelembagaan  dan  Pendekatan Aktivitas. 10 Pertimbangan  memilih  untuk  memilih  Pendekatan  Kelembagaan  adalah  karena keberadaan unsur lembaga terasa sangat kuat di dalam pasal-pasal yang ada. Sebagai contoh: Bapepam  adalah  sebagai  lembaga  pengawas,  Bursa  Efek  bertindak  sebagai  lembaga  yang menyelenggarakan  pasar  sekunder,  lembaga  Kliring  dan  Penjaminan  serta  Lembaga Penyimpanan  dan  Penyelesaian  bertindak  sebagai  lembaga  yang  menyelesaikan  transaksi bursa,  serta  keberadaan  lembaga-lembaga  lainnya  seperti  Lembaga  Penunjang  Pasar  Modal, dan profesi penunjang Pasar Modal. Sementara Pendekatan aktivitas dapat dilihat dari pasal- pasal  di  dalam  Rancangan  Undang-Undang  ini  memuat  aktivitas  dari  setiap  lembaga sebagaimana  disebutkan  diatas.  Pembentukan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1995  Tentang Pasar Modal didasari beberapa hal karena Mengingat bahwa pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai media investasi bagi para pemodal yang ingin memiliki
6 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 2 “Proses dan Tekhnik Pembentukannya”, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007), 10
7 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 2, 10
8 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 165
9 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum , 19
10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 25
Politik Hukum
peranan yang sangat strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. 11 Tujuan penulisan  artikel  ini  adalah  mendeskripsikan  kebijakan  pembentukan  Undang-undang  Pasar Modal Syariah di Indonesia yang di bentuk oleh DPR RI pada tahun 1995 mengenai Undang- Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM).

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  yang  lain.  Selain  itu  penelitian  ini  pun  lebih  banyak dilakukan  terhadap  bahan  hukum  yang  bersifat  sekunder  yang  ada  diperpustakaan. 12 Lebih dari itu, penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak diambil dari bahan pustaka, 13 Penelitian  hukum  normatif  ini  sepenuhnya  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder. 14 Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( Statute Approach) yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1995  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Bagi  penelitian untuk  kegiatan  praktis,  pendekatan  undang-undang  ini  akan  membuka  kesempatan  bagi peneliti  untuk  mempelajari  adakah  konsistensi  dan  kesesuaian  antara  suatu  undang-undang dengan  undang-undang  lainnya  antara  undang-undang  dan  undang-undang  dasar  atau  antara regulasi  dan  undang-undang. 15 Hasil  dari  telaah  tersebut  merupakan  suatu  argumen  untuk memecahkan isu yang dihadapi.
Pendekatan  penelitian  dengan  konseptual  dan  peraturan  perundang-undangan. Identifikasi  bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  akan  diolah  sebagai  bahan  hukum  yang informatif  sebagai  alat  untuk  menganalisa  permasalahan  penelitian. 16 Dengan  mempelajari Undang-Undang  No.8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal  dan  Fatwa-fatwa  DSN-MUI  yang mengatur  Pasar  Modal  Syariah  didalam  hukum  tersebut,  peneliti  akan  menemukan  ide-ide yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsepkonsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dan membangun suatu argumentasi hukum dalam  memecahkan  isi  yang  dihadapi. 17 Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  pustaka  yang berisi  informasi  berupa  sumber  utama,  yang  merupakan  bahan  hukum  yang  terdiri  atas peraturan  perundang-undangan,  risalah  resmi,  dan  dokumen  negara  resmi.  Adapaun  bahan hukum  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Pasar  Modal  No.  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal, serta beberapa fatwa MUI yang menjadi regulasi dalam penelitian ini. 18 Suatu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal,  majalah,  naskah,  dokumen  dan  sumber  literatur  lainnya.  buku-buku  yang  meliputi buku  tentang  Pasar  Modal  Syariah,  buku  tentang  aspek  hukum  dalam  Pasar  Modal Konvensional  dan  Pasar  Modal  Syariah  serta  memanfaatkan  bahan-bahan  dan  artikel-artikel yang dapat diunduh pada website atau situs online lainnya. Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum  tersebut  terkumpul  maka  bahan  tersebut  dianalisis  untuk  mendapatkan  konklusi, bentuk  dalam  teknik  analisis  bahan  hukum  adalah content  analisis. Dalam  analisis  jenis  ini
11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 11
12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), 10
14 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 118.
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2007), 93
16 P.M.Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) , (Majalah Yuridika, No.6 tahun IX, FH. Unair Surabaya, 1997)
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta:Kencana, 2007), 95
18 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 12.
bahan  hukum  yang  dianalisis  disebut  sebagai  “teks”.  Content  Analisis  menunjukkan  pada metode  analisis  yang  integratif  dan  secara  konseptual  cenderung  diarahkan  untuk menemukan,  mengidentifikasi,  dan  mengolah  bahan  hukum  untuk  memahami  makna, signifikasi, dan relevansinya. 19
Hasil dan Pembahasan Analisis  Pembentukan  Undang-Undang  Pasar  Modal  Syariah  di  Tinjau  dari Politik Hukum
Keberadaan  pasar  modal  merupakan  suatu  realitas  dan  menjadi  fenomena  terkini  di tengah-tengah  kehidupan  umat  Islam  di  abad  modern  ini.  Bahkan  hampir  negara-negara  di seluruh  penjuru  dunia  manapun,  telah  menggunakan  pasar  modal  sebagai  instrumen  penting ekonomi. Begitu pula pada tataran mikro ( firm-level performance ), pasar modal telah menarik perhatian banyak kalangan pengusaha dan investor untuk terlibat di dalamnya. Tentu dengan segala  konsekuensi  baik  material  maupun  spiritual  yang  banyak  diantara  mereka  tidak menyadari.  Bangkitnya  ekonomi  Islam  di  belahan  dunia  saat  ini,  menjadi  fenomena  yang menarik dan menggembirakan bagi umat islam pada khususnya serta umat-umat lainnya yang turut  merasakan  kemaslahatan  dari  hasil  penerapannya.  Praktek  kegiatan  ekonomi konvensional,  terutama  melalui  kegiatan  di  pasar  modal  yang  mengandung  unsur  spekulasi ( Gharar ) dan menjadikan sistem riba sebagai landasan operasionalnya, ternyata telah menjadi hambatan psikologis  bagi  umat  Islam. 20 Pesatnya perkembangan ekonomi syariah, menuntut adanya  instrument  keuangan  sebagai  sarana  pendukung.  Instrumen  keuangan  syariah  dapat diwujudkan  ke  dalam  berbagai  bentuk  lembaga  pembiayaan  seperti  halnya  lembaga  pasar modal syariah. Keberadaannya pasar modal syariah diharapkan akan menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor riil. 21
Dasar pemikiran mengembangkan wacana investasi keuangan melalui pasar modal yang menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  berawal  dari  besarnya  peningkatan  akumulasi  kapital  di kalangan  umat  Islam,  baik  dalam  maupun  luar  negeri. 22 Adapun  negara  yang  pertama  kali memperkenalkan  penerapan  prinsip  syariah  di  bidang  pasar  modal  adalah  Jordan  dan Pakistan.  Karena  pemerintah  Pakistan  pada  tahun  1980  telah  menerbitkan The  Madarabas Company  dan  Madarabas  Ordinance .  Sedangkan  pada  tahun  1978,  Pemerintah  Jordan melalui  law  No.  13  tahun  1978  telah  mengizinkan Jordan  Islamic  Bank untuk  menerbitkan Muqaradah Bond . Izin penerbitan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Muqaradah Bond  Act pada  tahun  1981.  Di  Indonesia  secara  historis  keberadaan  pasar  modal  syariah dimulai dan diperkenalkan pada pertengahan tahun 1997 melalui instrment reksadana syariah. Berkat  adanya  kerja  sama  antara  PT  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ)  dengan  PT  Danareksa Investment Management (DIM) pada bulan Juli 2000 berhasil dibentuk Jakarta Islamic Index (JII).  Kemudian  pembentukan  ini  diikuti  dengan  peluncuran  Obligasi  Syariah  Mudharabah oleh  PT.  Indosat  di  penghujung  tahun  2002.  Namun  secara  resmi,  peluncuran  pasar  modal syariah  di  Indonesia  terjadi  pada  tanggal  14  dan  15  Maret  2003,  setelah  melalui penandatanganan  nota  kesepahaman  ( Memorandum  Of  Understanding )  antara  Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 23
Lembaga  yang  memiliki  kewenangan  memfatwakan  hukum-hukum  syariah  terkait dengan  lembaga  ekonomi  dan  keuangan  adalah  para  ulama  yang  terkoordinasi  di  bawah Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSNMUI).  Dalam  kepengurusan  DSN-
19 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif:Aktualisassi Metodologi Ke-Arah Ragam Varian Kontemporer , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 203
20 Burhanuddin Susamto, Pasar Modal Syariah , (Yogyakarta: UII Press, 2009), 1
21 Burhanuddin Susamto, Pasar Modal Syariah , 1
22 Burhanuddin Susamto, Pasar Modal Syariah , 11
23 Burhanuddin Susamto, Pasar Modal Syariah , 14

## Politik Hukum
MUI,  terdapat  Badan  Pelaksana  Harian  (BPH)  yang  keanggotaannya  terdiri  dari  para  pakar yang  bukan  hanya  ahli  di  bidang  masing-masing,  tetapi  juga  memiliki  komitmen  dan pemahaman  tentang  hukum  syariah.  Melalui  penelitian  dan  pengkajian  secara  mendalam terhadap  berbagai  persoalan,  BPH  merekomendasikan  kepada  pimpinan  DSN-MUI  untuk memberikan fatwa kepada lembaga terkait, sebelum ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan. Dalam hal ini, kesadaran dan pemahaman terhadap prinsip syariah bagi para pelaku kebijakan akan sangat menentukan. 24
Sebagai  tindak  lanjut  fatwa  DSN-MUI,  Bapepam  juga  telah  mengeluarkan  kebijakan terkait  dengan  pengembangan  pasar  modal  syariah.  Pada  tanggal  23  November  2006, Bapepam  dan  LK  melalui  Keputusan  Ketua    Bapepam-LK  Nomor  Kep-130/BL/2006 (Peraturan Nomor IX.A.13) tentang penerbitan efek syariah dan Keputusan Ketua Bapepam- LK Nomor Kep- 131/BL/2006 (Peraturan Nomor IX.A.14) tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. 25
Dengan  mengacu  pada  beberapa  Peraturan  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  yang  pernah  berlaku,  khususnya  sebelum  Perubahan  UUD  1945,  serta ketentuan  yang  terkait  dengan  kewenangan  DPR  dalam  melaksanakan  hak  inisiatif,  untuk mengajukan  usul  Rancangan  UndangUndang,  kemudian  ditentukan  proses  dan  mekanisme pengajuan  usul  inisiatif  pengajuan  Rancangan  Undang-Undang  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat. 26 Dalam  praktek,  hak  inisiatif  pengajuan  Rancangan  Undang-Undang  umumnya datangnya  dari  presiden.  Memang,  salah  satu  faktor  penghambat  Dewan  Perwakilan  Rakyat dalam  menggunakan  hak  inisiatif,  yang  secara  politis  sukar  diwujudkan,  disamping  faktor- faktor lainnya. 27
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Peraturan  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat, sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  DPR  RI  Nomor:  10/DPR-RI/III/82-  83,  khususnya dalam Pasal 134, menentukan: 28
“...sekurang-kurangnya 20 orang anggota dan tidak terdiri dari satu fraksi dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Apabila usul tersebut diterima Dewan Perwakilan  Rakyat,  maka  diserahkan  kepada  salah  satu  komisi,  atau  rapat Gabungan  Komisi,  atau  Pansus  untuk  disempurnakan.  Setelah  disempurnakan, oleh  Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  disampaikan  kepada  Presiden  untuk mendapat pembahasan.”
Berbeda dengan Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 82-83, pada Tata Tertib Tahun 2001- 2002,  pengajuan  usul  Rancangan  Undang-Undang  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat, sebagimana diatur dalam pasal 127 dinyatakan bahwa: 29
“..sekurangnya-kurangnya  10  (sepuluh)  orang  anggota  dapat  mengajukan  usul Rancangan  Undang-Undang.  Usul  rancangan  undangundang,  dapat  juga diajukan  oleh  komisi,  Gabungan  Komisi,  atau  Badan  Legislasi  dengan memerhatikan  pada  program  legislasi  nasional.  Usul  Rancangan  Undang- Undang, beserta keterangan pengusul disampaikan secara tertulis oleh Anggota, Pimpinan  Komisi,  Pimpinan  Gabungan  Komisi,  atau  Badan  Legislasi  kepada
24 Burhanuddin Susamto, Aspe k hukum lembaga keuangan syariah , (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), 132-133
25 Burhanuddin Susamto, Aspe k Hukum Lembaga , 133
26 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-2, 2010), 78
27 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , 78
28 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , 79
29 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , 79
pimpinan  DPR  disertai  daftar  nama  dan  tanda  tangan  pengusul  serta  nama fraksinya.”
“..dalam  Rapat  Paripurna  berikutnya  setelah  usul  Rancangan  Undang-Undang tersebut  diterima  oleh  Pimpinan  DPR,  ketua  rapat  memberitahukan  kepada seluruh anggota. Rapat Paripurna memutuskan apakah usul Rancangan Undang- Undang  tersebut  secara  prinsip  dapat  diterima  menjadi  Rancangan  undang- Undang  usul  dari  dari  DPR  atau  tidak.  Keputusan  memberikan  penjelasan  dan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya. Keputusan dalam rapat paripurna, dapat berupa: persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  46  ayat  (3)  UU  No.  12  Tahun  2011  dinyatakan  bahwa ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tata  Cara  Mempersiapkan  RUU  di  lingkungan  DPR  RI diatur dengan Peraturan DPR RI. Tata Cara Mempersiapkan RUU sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 46 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tersebut diatur dalam Peraturan Tatib DPR RI No. 01 Tahun 2009. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga  pemerintah  nonkementerian  sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya (ketentuan  Pasal  47  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011). 30 Dalam  penyusunan  RUU,  menteri atau  pimpinan  lembaga  pemerintah  nonkementerian  terkait  membentuk  panitia antarkementerian  dan/atau  antarnonkementerian  (ketentuan  Pasal  47  ayat  (2)  UU  No.  12 Tahun 2011).  Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi  RUU  yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011. 31 Dari Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pasar  Modal  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia pada  tahun  1995  yang  telah  berlalu  bahwa  rapat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  yang berdasarkan  ketentuan  dalam  Peraturan  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia,  sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  DPR  RI  Nomor:  10/DPR-RI  /III/82-83, bahwa  untuk  melakukan  Rapat  Pansus  Rancangan  UndangUndang  dalam  rapat  tersebut sekurang-kurang ada 20  orang anggota  atau lebih dikutip dari Risalah Rapat  Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal:
Sebagaimana  hasil  musyawarah  dari  fraksi-fraksi  peserta  Rapat  Panitia  Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal yang dilaksanakan oleh DPR RI selaku Ketua Rapat Ir. Abdurrachman Rangkuti pada hari selasa, 11 juli 1995 dalam musyawarah tersebut yang telah di uraikan di atas terdapat beberapa hal yang  di  sampaikan  oleh  salah  satu  peserta  sidang  yaitu  Fraksi  Karya Pembangunan  ada  beberapa  hal  yang  disetujui  danharus  di  cantumkan  dalam Peraturan  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Pasar  Modal  di  Indonesia yang  telah  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Pasar  Modal  No.  8  Tahun  1995 Tentang  Pasar  Modal,  yaitu  pertama,  di  dalam  ketentuan  umum  di  rumuskan mengenai  definisi  dari  berbagai  istilah  yang  merupakan  pemahaman  tekhnis untuk membaca rancangan UndangUndang. Meskipun demikian, ada hal prinsip yang  seharusnya  dijadikan  jiwa  dari  RUU  ini  yaitu  yang  menyangkut  mengenai “persaingan yang wajar”. Mengingat bahwa jiwa dan semangat  RUU ini harus senantiasa  berlandaskan  prinsip  persaingan  yang  wajar  tersebut,  hl  ini  harus didefinisikan  dengan  jelas  sehingga  terdapat  satu  pemahaman  yang  sama mengenai apa yang dimaksud dengan persaingan wajar. Selain itu, ada beberapa hal  prinsip  yang  juga  memerlukan  definisi,  antara  lain  mengenai  apa  yang
30 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 55
31 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 55
Politik Hukum
dimaksud  dengan  Pasar  Modal.  Informasi  Orang  Dalam,  Kontrak  Pengelolaan Reksa dana, Manajer Investasi, dan Penjamin Emisi Efek . 32
Kedua , Mengingat bahwa pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai media investasi bagi para pemodal yang ingin memiliki peranan yang sangat strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, selain perlunya diberikan definisi yang jelas tentang pasar modal, di dalam undang-undang ini perlu juga dijelaskan mengenai tujuan pasar  modal  serta  prinsip  transparansi  di  dalam  pelaksanaan  kegiatannya.  Selanjutnya,  erat hubungannya  dengan  sistem  perdagangan  di  pasar  sekunder,  Fraksi  Karya  Pembangunan meminta perhatian juga tentang pengaturan sistem perdagangan di Bursa Paralel.
Ketiga , Ketentuan  yang mengatur mengenai  ganti rugi atas informasi  yang tidak benar atau menyesatkan telah didefinisikan sebagai wilayah hukum perdata. Padahal implikasi dari pelanggaran-pelanggaran atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan akan memberikan pengaruh  yang luas bagi kepercayaan masyarakat yang merupakan jiwa dari eksistensi pasar modal.  Berdasarkan  hal  tersebut,  ada  baiknya  apabila  dipertimbangkan  bahwa  pelanggaran terhadap  ketentuan  ini  diancam  dengan  hukum  pidana,  dan  tidak  hanya  menggiring pelanggaran-pelanggaran tersebut ke dalam wilayah hukum perdata.
Keempat ,    Setiap  pihak  yang  memiliki  sekurang-kurangnya  5%  saham  Perusahaan Publik atau Emiten wajib melaporkan kepada Bapepam, demikian pula atas setiap perusahaan kepemilikan saham tersebut. Di dalam konteks ini Fraksi Karya Pembangunan berharap agar yang  dimaksud  dengan  Perusahaan  Publik  atau  Emiten  tersebut  adalah  bank  yang  telah go publik sehingga  laporan  dimaksud  wajib  disampaikan  pula  kepada  Bank  Indonesia.  Hal  ini perlu  dilakukan  mengingat  bahwa  untuk  bank  yang  telah go  publik ,  Bank  Indonesia  baru meminta  laporan  apabila  ada  prusahaan  kepemilikan  saham  sebesar  35%  dari  saham  bank yang  bersangkutan. Kelima ,  Salah  satu  kerawanan  bagi  negara  yang  ekonominya  sangat terbuka  seperti  negara  kita  ialah  banyaknya  investasi  oleh  pihak  asing  di  dalam  bentuk investasi portofolio. Investasi ini dapat berpindah setiap waktu dari negara yang bersangkutan, contohnya Mexico. Berhubung dengan hal tersebut, Fraksi Karya Pembangunan menyarankan agar  bagian  kepemilikan  saham  oleh  pihak  asing  dibatasi  dengan  Undang-undang  atau sekurang-kurangnya  diberikan aturan  di  dalam  Undang-unang  ini  dan/atau  diatur  di  dalam suatu Peraturan Pemerintah. 33
Keenam, Penawaran  kobinasi  merupakan  hal  baru  di  dalam  kegiatan  pasar  modal  di Indonesia  sehingga  banyak  menimbulkan  ambiguitas.  Meskipun  demikian,  Fraksi  Karya Pembangunan berkeyakinan bahwa penawaran kombinasi akan menjadi trend penjualan efek pada  masa  mendatang,  terutama  dengan  semakin  canggihnya  arus  informasi  dan telekomunikasi  antarlokasi  bursa  efek,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, penawaran kombinasi bagi emiten domestik perlu mendapat pengaturan di dalam undang-undang ini. Di pihak lain, pengaturan untuk emiten asing harus diatur  tersendiri  sebab  masih  banyak  aspek  yang  diperlukan  pengaturannya. Ketujuh, Di dalamnya  prakteknya  perusahaan  publik  (terutama  bagi  “perusahaan  publik  murni”,  yang didalamnya  tidak  terdapat  pemegang  saham  mayoritas),  jika  akan  mengadakan  RUPS  untuk perubahan  anggaran  dasar  atau  untuk  tindakan  lain  yang  memerlukan  persetujuan  dari sedikitnya  2/3  atau  lebih  dari  pemegang  saham,  biasanya  akan  mengalami  kesulitan  untuk mencapai  kuorum  sebagaimana  disyaratkan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  dan  supaya terdapat kepastian pelaksanaan RUPS, di dalam Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan
32 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “ Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 10
33 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “ Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 11
pelaksanaannya  harus  dicantumkan  wewenang  Bapepam  untuk  memberikan  persetujuan kepada  perusahaan  Publik  guna  mengadakan  RUPS  ketiga  dengan  persyaratan  kuorum  di dalam jumlah tertentu jika di dalam RUPS pertama dan kedua tidak tercapai kuorum.
Kedelapan, bagi Perusahaan Publik atau Emiten berlaku ketentuan mengenai sanksi atas berbagai  pelanggaran  peraturan  pasar  modal.  Sanksi  tersebut  dapat  dijatuhkan  kepada Perusahaan  dan/atau  pengurusnya.  Secara  garis  besar  sanksi  dapat  dibedakan  di  dalam  tiga bentuk  yaitu  sanksi  administratif,  sanksi  perdata,  dan  sanksi  pidana.  Hal  yang  penting berkaitan  dengan  dengan  sanksi  atas  pelanggaran  adalah  ketentuan  mengenai  lembaga class action dan derivative  action .  Terjadinya class  action biasanya  disebabkan  oleh  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  seseorang/badan  hukum  yang  telah  merugikan  banyak  pihak  dan kerugian  yang diderita pihak  yang dirugikan per  individu  tidak efisien dibandingkan dengan biaya penuntutan/gugatan. Derivative action biasanya dilakukan oleh pemegang saham suatu perusahaan  yang  melakukan  penuntutan/gugatan  atas  nama  perusahaan.  Sehubungan  dengan hal  yang  sangat  prinsip  tersebut.  Fraksi  Karya  Pembangunan  berharap  agar  hal-hal  yang berhubungan  dengan  berbagai  bentuk  sanksi  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  RUU  Pasar Modal lebih disempurnakan dan/atau dilengkapi.
Kesembilan ,  Salah  satu  tujuan  utama  pasar  modal  adalah  untuk  ikut  menyukseskan pembangunan nasional yang adil dan dan makmur melalui peran Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan  bagi  dunia  usaha.  Guna  menjamin  kelestarian  fungsi  dan  kesinambungan lingkungan  hidup  sebagaimana  diamanatkan  di  dalam  GBHN,  bagi  setiap  pihak  yang melakukan  kegiatan  di  pasar  modal,  terutama  Perusahaan  Publik  sudah  pada  tempatnya melakukan  upaya  pengintegrasian  secara  menyuluruh  keterpaduan  di  dalam  pengelolaan lingkungan hidup di setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengendalian. Dengan demikian, diharapkan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh masyarakat yang didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keletarian fungsi lingkungan hidup. Di dalam hubungan ini  Fraksi  Karya  Pembangunan  berharap  agar  di  dalam  undangundang  ini  diperhatikan  juga beberapa prinsip yang memuat atau mengatur keharusan perusahaan publik atau emiten untuk senantiasa  melakukan  upaya  pengintegrasian  secara  menyuluruh  dan  terpadu  di  dalam pengelolaan lingkungan hidup. 34
Setelah Rapat Panitia Khusus ke-1 selesai maka akan dilanjutkan rapat Panitia Khusus Ke-2 akan dilaksanakan untuk pembicaraan dengan agenda sebagai berikut:
“..Dalam  hal  Rancangan  Undang-Undang  berasal  dari  pemerintah,  maka anggota  menyampaikan  pemandangan  umum  yang  membawakan  suara  fraksi terhadap  Rancangan  Undang-Undang,  dan  kemudian  pemerintah  menjawab terhadap pemandangan umum dimaksud. Dalam hal rancangan berasal dari usul inisiatif,  terlebih  dahulu  pemerintah  menyampaikan  tanggapan  dan  kemudian diikuti dengan jawaban atas tanggapan dimaksud .” 35
Selanjutnya,  dalam  ketentuan  pembahasan  RUU  di  DPR  RI  diatur  dalam  Pasal  65  s.d Pasal  71  UU  No.  12  Tahun  2011,  yaitu  terangkum  dalam  Bab  VII  (Pembahasan  dan Pengesahan  Rancangan  Undang-Undang),  Bagian  “Pembahasan  Rancangan  Undang- Undang”. 36 Pasal  65  UU  No.  12  Tahun  2011:  (1)  Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang dilakukan  oleh  DPR  RI  bersama  Presiden  atau  menteri  yang  ditugasi.  (2)  Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan (a)
34 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “ Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 13
35 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , 81
36 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 55
Politik Hukum
otonomi  daerah,  (b)  hubungan  pusat  dan  daerah,  (c)  pembentukan,  pemekaran,  dan penggabungan daerah, (d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan  (e)  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah,  dilakukan  dengan  mengikutsertakan  DPD. (3)  Keikutsertaan  DPD  dalam  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I. (4) Keikutsertaan DPD dalam  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang- Undang  yang  dibahas.  (5)  DPD  memberikan  pertimbangan  kepada  DPR  atas  Rancangan UndangUndang  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan  Rancangan  Undang- Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Menurut  ketentuan  Pasal  66  UU  No.  12  Tahun  2011,  pembahasan  RUU  di  DPR  RI dilakukan  melalui  2  (dua)  tingkat  pembicaraan.  Dua  tingkat  pembicaraan  tersebut  atas:  a) pembicaraan  Tingkat  I  dalam  rapat  komisi,  rapat  gabungan  komisi,  rapat  Badan  Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b) Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna  DPR  RI.  (ketentuan  Pasal  67  UU  No.  12  Tahun  2011).  Hal  ihwal  Pembicaraan Tingkat I proses pembahasan RUU di DPR RI diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) s.d (6) UU  No.  12  Tahun  2011.  Pembicaraan  Tingkat  I  mengagendakan  sejumlah  kegiatan,  yaitu pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. 37 Dalam  kegiatan  pengantar  musyawarah  berisikan  beberapa  hal  yaitu:  a)  DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika RUU berasal dari DPR, b) DPR memberikan penjelasan Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan  dengan  kewenangan  DPD  berasal  dari  DPR,  c)  Presiden  memberikan  penjelasan dan  fraksi  memberikan  pandangan  jika  RUU  berasal  dari  Presiden;  atau  d)  Presiden memberikan penjelasan,  fraksi  dan DPD menyampaikan pandanga jika RUU  yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden. 38
Beberapa pendapat Pengantar Musyawarah yang telah disampaikan dalam Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk membahas masalah peraturan untuk  mengatur  Pasar  Modal  di  Indonesia,  kutipan  dari  Rapat  Panitia  Khusus  Rancangan Undang-Undang  Tentang  Pasar  Modal  dapat  dilihat  pada  lampiran.  Selanjutnya  dalam Pembicaraan Tingkat II proses pembahasan RUU di DPR RI diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), (2), & (3) UU No. 12 Tahun 2011. Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan  dalam  rapat  paripurna  DPR  RI  yang  beragendakan  sejumlah  kegiatan  sebagai berikut: 39 a)    Penyampaian  laporan  yang  berisi  proses,  pendapat  mini  fraksi,  pendapat  mini DPD RI, dan hasil pembicaraan tingkat I; b) Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap- tiap  fraksi  dan  anggota  secara  lisan  yang  diminta  oleh  pimpinan  rapat  paripurna;  dan  c) Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
Melihat  dari  pendekatan  yang  digunakan  dalam  Rancangan  Undangundang  tentang Pasar  Modal  dibagi  dua,  yaitu  Pendekatan  Kelembagaan  dan  Pendekatan  Aktivitas.  Dari pendekatan itu maka di dapat masalah untuk merancang Undang-Undang tentang Pasar Modal yang sudah di  tuangkan dalam Daftar  Inventarisasi  Masalah (DIM) untuk  melakukan Proses Pembahasan selanjutnya dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Adapun Daftar  Inventarisasi  Masalah  tersebut,  yakni pertama, menanggapi  pokok  pikiran  yang disampaikan FKP pada halaman 3 dari Pengantar Musyawarah mengenai perlunya diberikan definisi “persaingan yang wajar”, dapat dijelaskan bahwa pengertian “persaingan yang wajar” pada  dasarnya  merupakan  jiwa  dan  semangat  dari  Rancangan  Undang-Undang  Pasar  Modal
37 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 58
38 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 59
39 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 59
yang  tercermin  dalam  Batang  Tubuh  RUU  Pasar  Modal  sebagaimana  dapat  dilihat  dari keharusan  adanya  transparansi,  kewajiban  pelaporan,  larangan-larangan  seperti  manipulasi pasar,  insider  trading,  penyampaian  informasi  yang  tidak  benar  dan  menyesatkan,  dan pengaturan mengenai sanksi baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. 40 Kedua, menanggapi  pokok  pikiran  yang  disampaikan  FKP  pada  halaman  3  dari Pengantar  Musyawarah  mengenai  perlunya  penjelasan  tujuan  Pasar  Modal  serta  prinsip transparansi  didalam  pelaksanaan  kegiatannya,  dapat  disampaikan  bahwa  kami  pada prinsipnya  sependapat  dengan  usulan  tersebut,  namun  penempatannya  seyogyanya  dimuat dalam  konsiderans  “Menimbang”  dan  dalam  Penjelasan  Umum. 41 Selanjutnya  mengenai pengaturan sistem perdagangan di Bursa Paralel, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya bursa tidak  dibedakan  antara  bursa  yang  satu  dengan  bursa  yang  lainnya.  Perbedaannya  terletak pada  persyaratan  pencatatan  dan  perdagangan  di  kedua  bursa  tersebut.  Oleh  karena  itu, pengaturan  mengenai  sistem  perdagangan  di  Bursa  Paralel  seperti  halnya  bursa lainnya,diserahkan  kepada  masing-masing  bursa  selaku  “ Self  Regulatory  Organization ” (SRO).  Walaupun  demikian,  Bursa  Paralel  yang  berfungsi  menampung  pencatatan  bagi perusahaan  menengah  dan  kecil  akan  tetap  dipertahankan  eksistensinya  sebagai  bagian  dari Kebijaksanaan Pemerintah, kendatipun Bursa Paralel akan bergabung ( Merger ) dengan Bursa Efek Surabaya. 42
Ketiga, menanggapi  pokok  pikiran  yang  disampaikan  FKP  pada  halaman  4  dari Pengantar  Musyawarah  mengenai  perlunya  dijatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran- pelanggaran  atas  informasi  yang  tidak  benar  atau  menyesatkan  disamping  sanksi  perdata, dengan  ini  disampaikan  bahwa  kami  sependapat  dengan  FKP,  dan  sebenarnya  hal  ini  telah ditampung  dalam  Pasal  89  jo.  Pasal  103  Rancangan  Undang-Undang  Pasar  Modal. Selanjutnya, dapat dijelaskan pula bahwa tidak semua pelanggaran terhadap ketentuan Pasar Modal  harus  dikenakan  sanksi  pidana,  kecuali  apabila  perbuatan  tersebut  terjadi  akibat penipuan,  pemalsuan,  atau  hal-hal  sejenisnya,  atau  apabila  tindakan  tersebut  sedemikian merugikan  kepentingan  publik.  Dalam  hal  masyarakat  telah  menerima  ganti  rugi  dan perbuatan tersebut tidak merugikan Pasar Modal secara keseluruhan, maka kiranya tidak perlu dilanjutkan  dengan  penuntutan  pidana.  Dapat  dikemukakan  bahwa  prinsipprinsip  seperti  ini pun berlaku di negara-negara lain.
Keempat, menanggapi  pokok  pikiran  yang  disampaikan  FKP  pada  halaman  4  dari Pengantar Musyawarah menegenai perlu diwajibkannya setiap Pihak yang memiliki 5% atau lebih  saham  Bank  yang  telah  Go  Public  untuk  melapor  kepada  Bank  Indonesia  disamping kepada bapepam, dapat disampaikan bahwa pengaturan mengenai hal tersebut kiranya cukup diatr  dalam  peraturan  yang  lebih  rendah  sesuai  dengan  jiwa  dan  semangat  yang  terkandung dalam  pasal  113  rancangan  Undang-Undang  pasar  Modal. 43 Kelima,  m enanggapi  pokok pikiran  yang  disampaikan  FKP  pada  halaman  4  dari  Pengantar  Musyawarah  mengenai perlunya  pembatasan  pemilikan  pihak  asing  didalam  Undang-Undang  atau  Peraturan Pemerintah, menurut hemat kami kiranya hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut dan pengkajian ini harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) Keterbatasan pemodal dalam negeri; b) Masuknya pemodal asing akan memperkuat struktur permodalan perusahaan-perusahaan di Indonesia;  c)  Sejalan  dengan Trend  Liberalisasi dalam  perdagangan  dan  investasi,  maka
40 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “ Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 42
41 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “ Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 43
42 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “ Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 43
43 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “ Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 43
Politik Hukum
kecenderungan Pasar Modal di dunia, termasuk di negara-negara berkembang, akan semakin terbuka.
Keenam, menanggapi  pokok  pikiran  yang  disampaikan  FKP  pada  halaman  4  dari Pengantar Musyawarah  mengenai  perlunya pengaturan mengenai  penawaran kombinasi  bagi emiten domestik dalam Rancangan Undang-Undang Pasar Modal, dapat kami jelaskan bahwa penawaran  kombinasi  pada  prinsipnya  merupakan  penawaran  umum,  dimana  ketentuan mengenai  penawaran  umum  telah  diatur  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Pasar  Modal (Pasal  69).  Selanjutnya  mengenai  pengaturan  untuk  emiten  asing  dapat  disampaikan  bahwa pengertian  Emiten  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Pasar  Modal  ini  tidak  dibatasi  hanya pada emiten domestik tetapi juga berlaku bagi emiten asing. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini seyogyanya diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pasar Modal. 44 Ketujuh, menanggapi  pokok  pikiran  yang  disampaikan  FKP  pada  halaman  5  dari Pengantar  Musyawarah  mengenai  perlunya  penyempurnaan  pengaturan  mengenai  sanksi dalam  Rancangan  Undang-Undang  ini,  khususnya  mengenai  lembaga  Class  Action,  dengan ini  disampaikan  bahwa  Pemerintah  dapat  memahami  usulan  FKP.  Namun  jika  hal  tersebut dimasukkan  kedalam  Rancangan  Undang-Undang  Pasar  Modal,  maka  hal  tersebut  secara operasional belum dapat diterapkan mengingat pada saat ini Hukum Acara Perdata kita belum memungkinkannya.  Pemerintah  dapat  memahami  apabila  Class  Action  dimasukkan  dalam Rancangan  Undang-Undnag  Pasar  Modal  itu  memang  merupakan  suatu  langkah  yang antisipatif. Selanjutnya  mengenai Lembaga Derivative Action , dapat  kami sampaikan bahwa hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan Terbatas. Kedelapan, menanggapi pokok pikiran yang disampaikan FKP pada halaman 6 dari Pengantar  Musyawarah  mengenai  perlunya  pengaturan  mengenai  keharusan  Perusahaan Publik  memperhatikan  kelestarian  lingkungan  hidup,  dapat  kami  jelaskan  bahwa  pengaturan lingkungan  hidup  seyogyanya  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  Lingkungan  Hidup,  sehingga  dapat  berlaku  untuk  seluruh  perusahaan,  tidak  hanya untuk Perusahaan Publik atau Emiten. 45
Setelah  suatu  Rancangan  Undang-Undang  disetujui  untuk  menjadi  Undang-Undang, proses  berikutnya  ialah:  pengesahan,  pengundangan,  dan  penyebarluasan  (sosialisasi).  RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR RI kepada  Presiden  untuk  disahkan  menjadi  UU.  Penyampaian  RUU  tersebut  dilakukan  dalam jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  persetujuan  bersama (ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011).  Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap  layak  untuk  mempersiapkan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  tekhnik  penulisan RUU  ke  Lembaran  Resmi  Presiden  sampai  dengan  penandatanganan  pengesahan  UU  oleh Presiden  dan  penandatanganan  sekaligus  Pengundangan  ke  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di  bidang  hukum (Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011). 46 RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan  tanda  tangan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden (ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011). Batas waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 (Perubahan). Bagaimanakah keabsahan RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga
44 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “ Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 44
45 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “ Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 45
46 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 62
puluh) hari? Jawabannya adalah RUU tersebut tetap sah menjadi UU dan wajib diundangkan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011:
“Dalam  hal  Rancangan  Undang-Undang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung  sejak  Rancangan  Undang-Undang  tersebut  disetujui  bersama, Rancangan  Undang-Undang  tersebut  sah  menjadi  Undang-Undang  dan  wajib diundangkan.
Dalam  hal  sahnya  RUU  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2),  kalimat  pengesahannya berbunyi:  Undang-Undang  ini  dinyatakan  sah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  20  ayat  (5) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 47 Kalimat  pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir UU sebelum pengundangan naskah UU ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan (4) UU No. 12 Tahun 2011).
Setelah  RUU  disahkan  maka  tahap  selanjutnya  adalah  tahap  pengundangan  Undang- Undang yang diatur dalam Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Maka setiap Undang-Undang yang  baru  disahkan  harus  diundangkan  dengan  menempatkannya  dalam  lembaran-lembaran resmi  negara,  yaitu  (a)  lembaran  Negara  Republik  Indonesia  dan  (b)  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 81 UU No. 12 Tahun 2011). 48 Dengan diundangkannya UU dalam lembaran resmi tersebut, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Selain UU, Peraturan Perundang-undangan lainnya yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,  meliputi:  a.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  b.  Peraturan Pemerintah;  c.  Peraturan  Presiden;  dan  d.  Peraturan  Perundang-Undangan  lain  menurut Peraturan  perundangUndangan  yang  berlaku  harus  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara Republik Indonesia (Pasal 82 UU No. 12 Tahun 2011).
Pengundangan  Undang-Undang  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang hukum (Pasal 85  UU  No.  12  Tahun  2011).    Pada  dasarnya,  setiap  Undang-Undang  mulai  berlaku  dan memiliki  kekuatan  mengikat  pada  tanggal  diundangkan,  kecuali  ditentukan  lain  di  dalam Undang-Undang  yang  bersangkutan  (Pasal  87  UU  No.  12  Tahun  2011). 49 Berlakunya Undang-Undang  yang  tidak  sama  dengan  tanggal  pengundangannya,  dimungkinkan,  untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan  aparatur pelaksanaan UU tersebut  (Penjelasan Pasal  87  UU  No.  12  Tahun  2011). 50 Tahap  terakhir  penyebarluasan  Undang-Undang  yang diatur  dalam  Ketentuan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011.  Tahap  penyebarluasan  dalam proses  pembentukan  Undang-Undang  tidak  hanya  terbatas  pada  informasi  tentang pengundangan  Undang-Undang,  melainkan  mencakup  juga  informasi  tentang  proses penyusunan  Prolegnas,  penyusunan  RUU,  dan  dinamika  pembahasan  RUU.  Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan (Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU No.12 Tahun 2011).
Menurut  bagian  Penjelasan  untuk  Pasal  88  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  12  Tahun 2011,  yang  dimaksud  dengan  “Penyebarluasan”  adalah  kegiatan  menyampaikan  informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, RUU yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang- Undang  tersebut  atau  memahami  Undang-Undang  yang  telah  diundangkan.  Kegiatan penyebarluasan  tersebut  dilakukan,  misalnya,  melalui  media  elektronik  dan/atau  media
47 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 63
48 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 65
49 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 65
50 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 65
Politik Hukum
cetak. 51 Pasal  89  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  UU  No.  12  Tahun  2011  merumuskan:  1) Penyebarluasan  Prolegnas  dilakukan  bersama  oleh  DPR  dan  Pemerintah  yang dikoordinasikan  oleh  alat  kelengkapan  DPR  yang  khusus  menangani  bidang  legislasi;  2) Penyebarluasan  Rancangan  Undang-Undang  yang  berasal  dari  DPR  dilaksanakan  oleh komisi/panitia/badan/alat  kelengkapan  DPR  yang  khusus  menangani  bidang  legislasi;  3) Penyebarluasan  Rancangan  Undang-Undang  yang  berasal  dari  Presiden  dilaksanakan  oleh instansi pemrakarsa.
Pasal  90  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  12  Tahun  2011  merumuskan:  1)  Penyebarluasan Undang-Undang  yang  telah  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  DPR  dan  Pemerintah.  2)  Penyebarluasan  Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dari hasil Rapat Panitia Khusus  Rancangan  Undang-Undang  tentang  asar  Modal  yang  di  Pimpin  oleh  Ir. Abdurrachman  Rangkuti  selaku  ketua  Rapat  maka  telah  didapatkan  Undang-Undang  yang khusus  mengatur  Pasar  Modal  maka  sekarang  Pasar  Modal  telah  memiliki  Undang-Undang tersendiri  yang  mengaturnya  yaitu  Undang-Undang  No.  8  Tahun1995  tentang  Pasar  Modal. Rapat  itutup  tepat  pada  pukul  11.00  WIB  tanggal  25  agustus  1995  dan  rapat  disetujui  oleh semua Fraksi yang menghadiri rapat tersebut. 52

## Kesimpulan
Terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari pendekatan yang  digunakan  dalam  Rancangan  Undang-undang  tentang  Pasar  Modal  dibagi  dua,  yaitu Pendekatan  Kelembagaan  dan  Pendekatan  Aktivitas.  Dari  pendekatan  itu  maka  di  dapat masalah  untuk  merancang  Undang-Undang  tentang  Pasar  Modal  yang  sudah  di  tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melakukan Proses Pembahasan selanjutnya dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Tentang  Pasar  Modal.  a.  Berbicara  mengenai pendekatan  yang  ditempuh  dalam  menyusun  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pasar Modal  ini,  dapat  kiranya  kami  sampaikan  bahwa  secara  garis  besar  pendekatannya  dapat dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Pertimbangan memilih untuk  memilih  Pendekatan  Kelembagaan  adalah  karena  keberadaan  unsur  lembaga  terasa sangat kuat didalam pasal-pasal yang ada. Sebagai contoh: Bapepam adalah sebagai lembaga pengawas,  Bursa  Efek  bertindak  sebagai  lembaga  yang  menyelenggarakan  pasar  sekunder, lembaga  Kliring  dan  Penjaminan  serta  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  bertindak sebagai  lembaga  yang  menyelesaikan  transaksi  bursa,  serta  keberadaan  lembaga-lembaga lainnya seperti Lembaga Penunjang Pasar Modal, dan profesi penunjang Pasar Modal. Faktor lainnya  dari  Pengantar  Musyawarah  mengenai  perlunya  dijatuhkan  sanksi  pidana  terhadap pelanggaran-pelanggaran atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan disamping sanksi perdata.  Sementara  Pendekatan  aktivitas  dapat  dilihat  dari  pasal-pasal  di  dalam  Rancangan Undang-Undang ini memuat  aktivitas dari setiap lembaga sebagaimana  disebutkan diatas. b. Faktor  lainnya  secara  aspek  sosiologisnya  tercermin  sangat  kuat  dari  cakupan  pihak-pihak yang kelak diatur oleh Undang-Undang ini yang mencakup seluruh pelaku Pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan dengan aktivitas kepasar modalan dan perusahaan publik.
51 Aziz Syamsuddin, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang , 66
52 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “ Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”, 495

## Daftar Pustaka
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers,
2006
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek. Jakarta:Rineka Cipta, 2002
Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif:Aktualisassi Metodologi Ke-Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012
Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995”
Hadjon, P.M. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). Majalah Yuridika . No.6 tahun IX. FH. Unair Surabaya, 1997
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan 2 “Proses dan Tekhnik Pembentukannya” . Yogyakarta:Penerbit Kanisius, 2007
Latif, Abdul dan Hasbi Ali. Politik Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007 Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta:Kencana, 2008
Rodoni, Ahmad dan  Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta Zikrul Hakim, 2008 Susamto, Burhanuddin . Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010
__________________. Pasar Modal Syariah . Yogyakarta: UII Press, 2009 Soemitro, Roni Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Illustrasi . Yogyakarta: Ekonisia, 2007
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-2, 2010