## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Afwan SE, M.Ak, Ak, CA, CPA BKP afwanamran@gmail.com STIE Swadaya, Jakarta

## ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the factors that influence tax payers to fulfill their  tax  obligations.  The  independent  variables  in  this  study  are  tax  payer  awareness  and ethics,  ease  of  tax  system,  transparency,  tax  office  services,  socialization  of  regulations, systems  and  policies,  and  rule  of  law  with  the  dependent  variable  is  individual  taxpayer compliance. This study uses a non-probability sampling method or non-random selection in data  collection,  where  the  author  uses  covenience  sampling,  where  sampling  is  done  freely and the author does not know the number of respondents who will fill in the questionnaire. The data used are primary data using lists to respondents online. Data analysis method uses multiple  regression  analysis  method through  validity  test  and  reliability  test  using  SPSS  22 system with 106 respondents. Based on the results of the analysis it can be concluded that the taxpayer's  awareness  and  ethics  variables  have  a  positive  effect  on  individual  taxpayer compliance,  while  other  variables:  ease  of  tax  systems,  transparency,  tax  office  services, socialization of regulations, systems and policies and rule of law have no effect on mandatory compliance personal tax.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  wajib pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Variabel  independen  dalam  penelitian  ini adalah  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak,  kemudahan  sistem  pajak,  transparansi,  pelayanan kantor pajak, sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan, serta supremasi hukum dengan variabel  dependen  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Penelitian  ini  menggunakan metode sampel non probabiltas atau pemilihan non random dalam pengumpulan data, dimana penulis  menggunakan  covenience  sampling,  dimana  pengambilan  sampel  dilakukan  secara bebas dan penulis tidak mengetahui jumlah responden yang akan mengisi daftar pertanyaan. Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dengan  menggunakan  daftar  ke  responden  secara online.  Metode  analisis  data  menggunakan  metode  analisis  regresi  berganda  melalui  uji validitas  dan  uji  realibilitas  dengan  menggunakan  sistem  SPSS  22  dengan  106  responden. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  sedangkan  variabel lainnya:  kemudahan  sistem  pajak,  transparansi,  pelayanan  kantor  pajak,  sosialisasi  atas peraturan, sistem dan kebijakan dan supremasi hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kata Kunci : kesadaran  dan  etika  wajib  pajak,  kemudahan  sistem  pajak,  transparansi, pelayanan kantor pajak

## PENDAHULUAN
Kontribusi  penerimaan  pajak  terhadap  penerimaan  negara  diharapkan  semakin  meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun  fiskal  1984  pemerintah  telah  memberlakukan  usaha  reformasi  perpajakan  dengan menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajak. Hal ini, berbeda dengan sistem pajak  sebelumnya,  yaitu  menggunakan official  assessment  system .  Sistem self  assessment memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  wajib  pajak  untuk  dapat  menghitung, memperhitungkan,  menyetor,  dan  melaporkan  seluruh  pajak  yang  menjadi  kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kendalanya, kepatuhan wajib pajak ( tax compliance ) di Indonesia yang masih sangat rendah. Berdasarkan informasi Kompas tanggal 25 Maret 2015, bila dibandingkan dengan negara ASEAN, negara Indonesia  termasuk tax  ratio rendah  dengan  persentase  yang  hanya  sebesar  11%, dibanding Filipina  sebesar  12%,  Malaysia  sebesar  16%,  dan  Singapura  sebesar  22%.  Rendahnya tax ratio ini menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pajak, terutama  untuk  mendukung  pembangunan.  DJP  telah  mencanangkan  tahun  2015  sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. "Itulah mengapa tahun ini dicanangkan sebagai tahun pajak, karena  hal-hal  kecil  seperti  itu  WP  (Wajib  Pajak)  tidak  mengerti,  tidak  sadar,  tidak menggugah  WP.  Tidak  semua  WP  paham  akan  aturan  perpajakan,  maka  tahun  ini dicanangkan  sebagai  Tahun  Pembinaan  Wajib  Pajak  (TPWP).  Rendahnya  kesadaran  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)  di  Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  baik  internal maupun eksternal. Dari internal, WPOP cenderung tidak mau membayar pajak (tidak patuh) dikarenakan  yang  bersangkutan  belum  merasa  langsung  manfaat  atas  pembayaran  pajak, padahal  pajak merupakan pungutan yang kontribusinya tidak dirasakan langsung oleh yang bersangkutan,  dalam  hal  ini  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  jadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  WPOP.  Selain  faktor  internal,  juga  ada  faktor  ekternal  yaitu  kemudahan, transparansi, pelayanan, sosialisasi aturan dan penegakan (supremasi) hokum. Pada dasarnya manusia cenderung patuh bila dalam pelaksanaannya lebih mudah. Selain kemudahan WPOP juga akan lebih patuh bila ada kejelasan peruntukan penggunaan dana pajak yang di updated secara berkala di website pajak. Faktor pelayanan dari KPP juga dapat mendorong kepatuhan, karena  manusia  cenderung  suka  untuk  dilayani.  Sosialisasi  juga  penting,  khususnya  aturan- aturan baru pajak. WPOP cenderung tidak patuh dikarenakan ketidaktahuan atas aturan baru dan  kebanyakan  bersifat  pasif,  jadi  diperlukan  adanya  sosialisasi  aturan  yang  intensif  ke WPOP. Faktor tak kalah penting adalah supremasi hukum. Manusia bersifat mencontoh, bila ada  yang  melanggar  pajak,  namun  tidak  diberikan  hukuman  yang  adil,  maka kecenderungannya manusia akan meniru dan beranggapan akan diperlakukan sama.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan pertanyaan penelitian ini ada enam yaitu :
1. Apakah  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi?
2. Apakah kemudahan sistem pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah transparansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pelayanan kantor pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah  sosialisasi  suatu  peraturan  atau  sistem  pajak  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah  penegakan  supremasi  hukum  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  keefektifan  dalam  tax  reform  pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di mana tax reform tersebut ada enam yaitu:
1. Kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Kemudahan sistem pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Transparansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Peningkatan  pelayanan  kantor  pajak  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi
5. Sosialisasi  suatu  peraturan  atau  sistem  pajak  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi
6. Penegakan supremasi hukum berpengaruh pada pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## HIPOTESIS
Berdasarkan  deskripsi  dan  kerangka  pemikiran  yang  dijelaskan  di  atas,  ada  enam hipotesis yang  diajukan dalam penelitian ini, yaitu:
Pengaruh kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib    pajak  orang pribadi
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  oleh  Yamamura  (2014)  bahwa  tingkat  kesadaran wajib  pajak  sangat  dipengaruhi  etika  wajib  pajak,  dimana  pada  umumnya  cenderung  untuk mengurangi pembayaran pajak seminimal mungkin atau malah tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali, selain itu juga tingkat kepercayaan wajib pajak kepada Pemerintah dalam mengalokasikan  dana  pajak.  Indikator  dari  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  orang  pribadi Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  oleh  Rahmawaty,  et.al  (2011)  adalah  (i)  kepemilikan NPWP,  (ii)  pengetahuan  atas  tarif  pajak  dan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP),  (iii) ketepatan  waktu  dari  pembayaran  pajak  terhutang  dan  pelaporan  SPT  dan  (iv)  pembayaran angsuran PPh 25 berdasarkan SPT tahun sebelumnya dibagi 12 khususnya bagi orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau memiliki lebih dari satu pekerjaan tetap.
Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rustiyaningsih (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  yang  akhirnya  dapat  meningkatkkan kepatuhan  wajib  pajak  di  antaranya  pemahaman  terhadap  sistem self  assesment, di  mana sistem ini diterapkan dalam perpajakan di Indonesia, memberikan kepercayaan penuh kepada wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang terutang  wajib  pajak.  Sistem ini akan efektif  apabila  wajib  pajak  memiliki  kesadaran  pajak,
kejujuran  dan  kedisiplinan  dalam  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan yang  berlaku.  Faktor  lain  adalah  tingkat  penghasilan,  semakin  tinggi  tingkat  penghasilan wajib pajak, cenderung lebih meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak oarng pribadi. Namun hal  ini  berbanding  terbalik  untuk  wajib  pajak  badan,  dimana  wajib  pajak  Badan  cenderung melakukan tax  planning dengan  merekrut  konsultan  pajak  profesional  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis  yang  dapat dirumuskan adalah:
H 1 :  Kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi
Pengaruh kemudahan sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Tax  reform di  Indonesia  dalam  keefektifan  sistem  dilakukan  di  berbagai  bidang, setidaknya  ada  5 tax  reform sistem  pajak  di  Indonesia  yang  dijelaskan  oleh  Widayati  dan Nurlis (2010) yaitu (i) adanya sistem pelaporan melalui E -SPT dan E-Filing, (ii) pembayaran pajak  melalui E-Banking ,  (iii)  penyampaian  SPT  manual  lewat Drop  Box ,  (iv) update peraturan pajak lewat internet dan                        (v) pendaftaran NPWP melalui e-register. Penelitian lain  oleh  Noviandini  (2012)  juga  memaparkan  persepsi  kemudahan  penggunanan dan  kepuasaan  wajib  pajak  terhadap  penggunaan e-filing ,  dimana  wajib  pajak  orang  pribadi semakin  mudah  dalam  menggunakan  sistem  pajak,  maka  akan  semakin  puas  dan  berujung meningkatkan  penggunaan  sistem e-filing ,  sehingga  jumlah  kepatuhan  akan  meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H 2 :    Kemudahan  sistem  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi

## Pengaruh transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Berdasarkan  penelitian  Yamamura  (2014)  menjelaskan  bahwa  kepercayaan  masyarakat ke  pemerintah  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  atas  membayar  dan  melaporkan kewajiban pajaknya. Kepercayaan ke pemerintah dapat ditingkatkan melalui transparansi dari kantor pajak, baik penerimaan pajak maupun alokasi  penggunaan pajak, yang pada akhirnya kepercayaan pemerintah meningkat tersebut berakibat meningkatnya kepatuhan wajib pajak, baik dalam membayar maupun melapor. Dan juga apabila ada tax disputes antara wajib pajak dengan kantor pajak, proses hukum seharusnya dapat berlangsung cepat dan baik wajib pajak maupun  fiskus  yang  terlibat  diberikan  hukuman  baik  Perdata  maupun  Pidana  serta diumumkan  di  media  secara  detail  untuk  kepentingan  transparansi.  Dalam  penelitian  oleh Sumantry  (2011)  juga  memaparkan  bahwa  reformasi  perpajakan  merupakan  sebagai perlindungan  hukum  dan  kesetaraan  antara  wajib  pajak  dengan  fiskus  dalam  pelaksanaan undang-undang  perpajakan.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis  yang  dapat dirumuskan adalah:
H 3 : Transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak   berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengaruh peningkatan pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  oleh  Damayanti  (2012),  perilaku  kepatuhan  wajib pajak  dalam  memenuhi  kepatuhan  kewajiban  pajaknya  dipengaruhi  atas  perhatiannya  dari
wajib  pajak  itu  sendiri.  Untuk  dapat  menarik  perhatian  wajib  pajak  banyak  faktor-faktor subyektif,  yang  agak  sulit  pengukuran  kefektifannya,  di  antaranya  pelayanan  kantor  pajak, hampir sama antara petugas pelayanan pajak dengan penjaga toko, semakin ramah dan baik pelayanan  yang  diberikan,  makin  meningkatkan  perhatian  pembeli  atas  barang-barang  yang dijual, demikian pula dalam menarik wajib pajak perlu diberikan penjelasan dengan baik atas kewajiban  pajaknya,  tanpa  menghakimi  kesalahan  dari  wajib  pajak.  Fiskus  (petugas  pajak) juga sebaiknya berperan aktif ke wajib pajak dalam memberikan informasi-informasi terkait aturan maupun sistem pajak walaupun dengan sistem self assesment seharusnya wajib pajak yang  berperan  aktif  mencari  tahu  dan  mengupdate  pengetahuann  pajaknya  tentang  aturan maupun sistem pajak. Contoh  kasus  yang  terbaru  adalah  sistem E- Faktur  PPN  yang  mulai berlaku 1 Juli 2015 untuk Jawa dan Sumatera, tanpa adanya sosialisasi dan pelayanan  yang baik,  implementasi  dari E -Faktur  ini  tidak  akan  dipatuhi  oleh  wajib  pajak  ataupun  tingkat kepatuhan dari wajib pajak akan rendah.
Penelitian  Rustiyaningsih  (2011)  juga  menyebutkan  diantara  faktor-faktor  yang mendorong kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan, pelayanan adalah suatu proses bantuan  kepada  orang  lain  dengan  cara-cara  tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum, (iii)  tingkat  pendidikan,  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  semakin  tinggi  akan menyebabkan  masyarakat  lebih  mudah  memahami  ketentuan  dan  peraturan  perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingginya tingkat rasio kepatuhan wajib pajak juga  mencerminkan  semakin  meningkatnya  kualitas  pelayanan  kantor  pajak  kepada  wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis  yang dapat dirumuskan adalah:
H 4 :    Pelayanan  kantor  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi.
Pengaruh  sosialisasi  atas  peraturan,  sistem  dan  kebijakan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  oleh  Rahmawaty,  et.al  (2011)  menjelaskan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  kesadaran  wajib  pajak,  dimana  wajib  pajak mempunyai  pengetahuan  dan  pemahaman  atas  peraturan,  sistem  dan  kebijakan  pajak. Pengetahuan dan pemahaman ini selain dari wajib pajak yang rajin membuka situs-situs pajak ataupun bertanya pada rekan kerja atau teman, bisa juga melalui media pro-aktif dari fiskus ke  wajib  pajak  untuk  melakukan  sosialisasi  peraturan,  sistem  dan  kebijakan  pajak  akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis  yang dapat dirumuskan adalah:
H 5 : Sosialisasi  atas  peraturan,  sistem  dan  kebijakan  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengaruh penegakan  supremasi  hukum  terhadap  kepatuhan  wajib    pajak  orang pribadi
Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Sumantry (2011) menjelaskan bahwa reformasi perpajakan  sebagai  perlindungan  hukum  yang  seimbang  antara  wajib  pajak  dengan  fiskus sebagai pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perpajakan, sehingga supremasi hukum dapat
ditegakkan.  Selama  ini  Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  oleh  wajib  pajak  kewenangan fiskus  demikian  kuatnya  sehingga  wajib  pajak  merasa  tertekan,  di  lain  pihak  fiskus  merasa mempunyai  kewajiban  dan  wewenang  untuk  menjamin  bahwa  supremasi  hukum  ( law enforcement ) dilaksanakan  dalam  koridor  hukum  yang  telah  ditetapkan,  sehingga  pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H 6 : Penegakan supremasi hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dirancang melalui beberapa tahapan penelitian dari mulai operasional variabel,  penentuan  jenis  dan  sumber  data,  metode  pengumpulan  data  dan  diakhiri  dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah pengujian  asosiasi,  di  mana  dilihat  pengaruh  dari  enam  faktor  variabel  independen  (i) kesadaran  dan  etika  wajib  pajak,  (ii)  kemudahan  sistem  pajak,                                                        (iii) transparansi, (iv) pelayanan kantor pajak, (v) sosialisasi peraturan, sistem dan kebijakan dan (vi)  supremasi  hukum  terhadap  variabel  dependen  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu yang diambil secara acak melalui  kuesioner  secara online ( https://s.qualtrics.com ).    Kuesioner  dalam  penelitian  ini berdasarkan referensi kuesioner pada jurnal sebelumnya oleh Widayati dan Nurlis (2010) Pengambilan  sampel  menggunakan covenience  sampling, dimana  pengambilan  sampel dilakukan  secara  bebas  dan  memudahkan  bagi  peneliti  dalam  mendapatkan  sampel. Pengukuran  variabel  (a)  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  dibangun  dua  elemen  yaitu  (i) sistem self  assesment (kejujuran)  dan  (ii)  perilaku  untuk  bayar  pajak  serendah  mungkin bahkan nihil; (b) Kemudahan sistem pajak dengan empat elemen yaitu (i) bayar pajak via E- Banking, (ii)  pembuatan  NPWP  via E-register ,  (iii) updated peraturan  via website ,  dan  (iv) pelaporan via E-SPT dan E-Filling; (c) Transparansi dibangun satu elemen yaitu transparansi dalam penerimaan dan alokasi pajak; (d) Pelayanan kantor pajak dengan dua elemen yaitu (i) peranan  fungsi Account  Representatif (AR)  /  fiskus  dan  (ii)  kenyamanan;  (e)  Sosialisasi peraturan,  sistem  dan  kebijakan  pajak  dengan  dua  elemen  yaitu  (i)  updated  peraturan  via website dan  (ii)  sosialisasi  sebelum  peraturan  berlaku;  (f)  Supremasi  hukum  variabel  ini dibangun  dua  elemen  yaitu  konsep  keadilan  dan  integrasi  pelayanan  publik.  Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dengan 2 elemen yaitu:  (i) kemauaan membayar pajak tepat waktu dan (ii) kemauan melapor SPT pajak tepat waktu.
Skala  pengukuran  adalah  skala  nominal  untuk  menentukan  demografi  dari  responden, dari  jenis  kalamin,  usia,  pendidikan,  pekerjaan  dan  penghasilan.  Sedangkan  variabel independen dan dependen menggunakan  skala interval (skala 1 sampai dengan 4)
Analisis  data  dengan  metode  regresi  berganda,  dengan  uji  reliabilitas  dan  validitas terlebih dahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari kuesioner yang disebar secara online diperoleh 106 responden yang diambil secara random. Berdasarkan data deskripsi responden adalah 45 responden laki-laki (42% ) dan  61 responden  perempua  (58%).  Usia  responden  tertinggi  di  kelompok  umur  25  sampai  dengan 35  tahun  (62%).  Tingkat  pendidikan  responden  yang  tertinggi  adalah  S-1  sebanyak  75%. Untuk  pekerjaan  responden  yang  tertinggi  adalah  karyawan  swasta  sebanyak  64%,  adapun tingkat  pendapatan  atau  gaji  responden  tertinggi  di  range  0  sd  100  juta  sebanyak  66%, mayoritas usia muda, mayoritas karyawan swasta dan mayoritas berpendidikan S-1.

## Hasil uji statistik deskriptif
Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut di bawah ini.
Tabel 1

## Hasil uji validitas
Pengujian  validitas  untuk  membuktikan  bahwa  data  yang  dimasukkan  adalah  valid. Adapun ringkasan dari uji validitas dari enam variabel tersebut pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2
Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari uji validitas Product Moment Pearson Correlation atas ketujuh variabel di atas adalah valid.

## Hasil uji reliabilitas
Uji reliabilitas  untuk mengetahui tingkat kekonsistensian variabel yang digunakan oleh peneliti  sehingga  angka  tersebut  bisa  dihandalkan  (reliabel),  dengan  ukuran  bila  angka Cronbach's Alpha. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:
Dari  tabel  3  hasil  uji  reabilitas  di  atas,  hasilnya  Cronbach's  Alpha  sebesar  0,719  yang mana  angka  tersebut  mendekati  nilai  1  di  mana  artinya  setiap  variabel  dari  tujuh  variabel dalam penelitian ini adalah dapat diandalkan (realibel).

## Hasil uji multikolenearitas
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  oleh  Ghozali  (2011)  uji  Multikolenieritas  bertujuan untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  independen. Untuk  mendeteksi  adanya  multikolonieritas,    alat  statistik  yang  sering  dipergunakan  adanya gangguan  multikolinearitas  adalah  dengan Tolarance  Value atau  dengan  Variance  inflation factor (VIF).

## Tabel 4
Dari output tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa enam variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk semua enam variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolenearitas.

## Hasil koefisien determinasi (R 2 )
Analisis  koefisien  determinasi  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar  variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) besarnya koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 atau 0% sampai dengan 100%. Pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:
Nilai  Adjusted  R  square  dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar  0,084  memiliki  arti  bahwa  6 variabel  independen  sangat  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  sebagai variabel dependen atau kemampuan variabel independen untuk menjelaskan besarnya variasi dalam  variabel  dependen  adalah  sebesar  8,4%,  sedangkan  sisanya  dijelaskan  variabel  lain yang tidak masuk dalam persamaan, yang mempengaru hi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Hasil uji F
Hasil  uji  F  dapat  melihat  apakah  ada  pengaruh  dari  enam  variabel  secara  simultan terhadap variabel dependen, pada tabel 6 sebagai berikut di bawah ini:

## Tabel 6
Dari  tabel  6  dapat  dilihat  dimana  Sig  adalah  0,024  yang  mana  nilai  Sig  <  0,05  maka dalam  penelitian  ini  terdapat  pengaruh  signifikan  secara  bersama-sama  antara  variabel independen terhadap variabel dependen
Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t)
Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan   dalam tabel 7 sebagai berikut:

## Tabel 7
Hasil  uji  t  pada  tabel  7,  dari  keenam  variabel independen  hanya  satu  yang  mempunyai pengaruh  positif  pada  variabel  dependen  yaitu  variabel  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak, sedangkan lima variabel independen lainnya tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Adapun rincian penjelasan atas masing-masing pengujian hipotesis sebagai berikut:
Pengaruh  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
Kesadaran dan etika wajib pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,024 dimana nilainya lebih  kecil  dari  0,05  artinya  H 1 diterima  yang  berarti  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Koefesien regresi kesadaran dan etika wajib pajak  adalah  0,178  artinya  hipotesa  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah benar dikarenakan hasilnya positif. Pengaruh kemudahan sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kemudahan sistem pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,917 dimana lebih besar dari 0,05 artinya  H 2 ditolak  yang berarti kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Transparansi  dalam  penerimaan  pajak  dan  penggunaan  dana  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Transparansi  dalam  penerimaan  pajak  dan  penggunaan  dana  pajak  mempunyai  tingkat Sig. sebesar 0,490 di mana lebih besar dari 0,05 artinya  H 3 ditolak yang berarti transparansi dalam  penerimaan  pajak  dan  penggunaan  dana  pajak  tidak  berpengaruh  positif  pada kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Peningkatan pelayanan kantor pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,537 di mana lebih besar  dari  0,05  artinya  H 4 ditolak,  yang  berarti  peningkatan  pelayanan  kantor  pajak  tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
Hipotesis 5 (H 5 ) :  Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Sosialisasi  atas  peraturan,  sistem  dan  kebijakan  pajak  mempunyai  tingkat  Sig.  sebesar 0,161 dimana lebih besar dari 0,05 artinya H 5 diterima dan H 0 ditolak, yang berarti sosialisasi atas  peraturan,  sistem  dan  kebijakan  pajak  tidak  berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib pajak.  Koefesien  regresi  sosialisasi  atas  peraturan,  sistem  dan  kebijakan  pajak  adalah  0,149 artinya  hipotesa  sosialisasi  atas  peraturan,  sistem  dan  kebijakan  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah benar dikarenakan hasilnya positif.

## Pengaruh    Penegakan  supremasi  hukum  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
Penegakan supremasi hukum mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,345 dimana lebih besar dari  0,05  artinya  H 6 ditolak  yang  berarti  penegakan  supremasi  hukum  tidak  berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  seseorang  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajibannya,  dari  mulai  memiliki  NPWP,  sampai  ke  membayar  pajak  yang  terhutang maupun  melaporkannya  ke  kantor  pajak.  Dalam  penelitian  ini  ada  enam  faktor  yang merupakan tax  reform, yang  merupakan  variabel  independen    yaitu  (i)  kesadaran  dan  etika
wajib pajak, (ii) kemudahan sistem pajak, (iii) transparansi,                        (iv)  pelayanan kantor pajak, (v) sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan dan (vi) supremasi hukum, yang dilihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang mana indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi ada dua yaitu (i) kemauan membayar pajak tepat waktu (ii) kemauan untuk melapor SPT pajak tepat waktu.

## Kesadaran dan etika wajib pajak
Hasil  dari  penelitian  ini,  setelah  pengujian  hipotesis  adalah  kesadaran  dan  etika  wajib pajak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil  penelitian  sebelumnya  oleh  Widayati  dan  Nurlis  (2010)  bahwa  kesadaran  wajib  pajak tidak  berpengaruh  positif  pada  salah  satu  indikator  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  kemauan membayar pajak. Hal dalam penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Herryanto dan Toly  (2013)  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  positif  pada  penerimaan  pajak penghasilan, yang mana merupakan indikator kepatuhan adalah naiknya penerimaan pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Adrianus (2015) bahwa kesadaran wajib  pajak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  salah  satu  indikator  kepatuhan  wajib  pajak yaitu  menyampaikan  SPT  pajak.  Demikian  pula  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Samrotun dan  Kustiyah  (2014)    bahwa  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap kemauan membayar pajak yang juga merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak.

## Kemudahan sistem pajak
Hasil  dari  penelitian  ini,  setelah  pengujian  hipotesis  adalah  kemudahan  sistem  pajak tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Widayati dan Nurlis (2010) bahwa kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh  positif  terhadap  salah  satu  indikator  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rahmawati, et.al (2011) bahwa kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Putri  dan  Adrianus  (2015)  bahwa kemudahan  sistem  pajak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  salah  satu  indikator  kepatuhan wajib  pajak  yaitu  menyampaikan  SPT  pajak.  Demikian  pula  hal  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  Rustiyaningsih  (2011)  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  juga  tidak  sejalan,  dalam  penelitian  sebelumnya, Fujihana  (2013)  menjelaskan  bahwa  variabel  reformasi  pajak  dan  sistem  administrasi perpajakan  modern  berpengaruh  signifikan  secara  bersama-sama  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## Transparansi
Hasil  dari  penelitian  ini,  setelah  pengujian  hipotesis  adalah  tranparansi,  baik  dalam penerimaan pajak maupun alokasi penggunaan pajak, tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya    oleh Sumantry  (2011)  dan  penelitian  Subri  (2011)  bahwa  transparansi memiliki  pengaruh  positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian  Yamamura  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  transparansi  dapat  meningkatkan kepercayaan  wajib  pajak  kepada  pemerintah  yang  pada  akhirnya  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Demikian  halnya  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil penelitian Zhang (2014) bahwa transparansi dalam bentuk informasi atas alokasi penggunaan dana pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pelayanan kantor pajak
Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah pelayanan kantor pajak tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian  sebelumnya  oleh  Samrotun  dan  Kustiyah  (2014)  bahwa  pelayanan  kantor  pajak memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak yang juga merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak.

## Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak
Hasil  dari  penelitian  ini,  setelah  pengujian  hipotesis  adalah  sosialisasi  atas  peraturan, sistem  dan  kebijakan  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  positif  kepada  kepatuhan  wajib  pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sitepu (2011) bahwa pelayanan kantor  pajak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  dan  penerimaan  pajak.  Hal  ini juga  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Samrotun  dan  Kustiyah  (2014)  bahwa  pelayanan kantor  pajak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kemauan  membayar  pajak  yang  juga merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  Widayati  dan  Nurlis (2010) bahwa sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati, et.al  (2011)  bahwa  sosialisasi  atas  peraturan,  sistem  dan  kebijakan  pajak  tidak  berpengaruh positif  terhadap  kemauan  membayar  pajak  yang  juga  merupakan  indikator  dari  kepatuhan wajib  pajak.  Hal  yang  sama  juga  terdapat  dalam  hasil  penelitian  Rohmawati,  et.al  (2013) bahwa  sosialisasi  atas  peraturan,  sistem  dan  kebijakan  pajak  tidak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Supremasi hukum
Hasil  dari  penelitian  ini,  setelah  pengujian  hipotesis  adalah  supremasi  hukum  tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian  sebelumnya  oleh  Sumatry  (2011)  bahwa  supremasi  hukum  memiliki  pengaruh positif  terhadap  kepatuhan  dan  penerimaan  pajak.  Demikian  pula  hasil  penelitian  ini  tidak sejalan  dengan  penelitian  Putri  dan  Adrianus  (2015)  bahwa  supremasi  hukum  memiliki pengaruh positif tehadap kepatuhan pelaporan SPT pajak. Demikian halnya dengan penelitian Dwiputri  (2012)  dan  Porter  (2015)  yang  mana  hasilnya  tidak  sejalan  dengan  penelitian  ini, yang  menyatakan  bahwa  supremasi  hukum  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati, et.al (2011) bahwa supremasi hukum tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hasil yang juga sejalan dengan  penelitian  ini  adalah  hasil  penelitian  Herryanto  dan  Tolly  (2013)  bahwa  supremasi hukum  dalam  hal  ini  berbentuk  pemeriksaan  pajak  tidak  berpengaruh  positif  terhadap kemauan membayar pajak yang merupakan salah satu indikator kepatuhan wajib pajak.
Hasil  dari  enam  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  hanya  satu  yang  sesuai dengan  hipotesis  awal  yaitu  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  yang  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam  penelitian  ini  juga  dilihat  ada  dua  hipotesis yaitu (i) transparansi dalam bentuk penerimaan pajak maupun alokasi penggunaan dana pajak dan  (ii)  pelayanan  kantor  pajak,  yang  mana  hasilnya  tidak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  namun  dalam  penelitian  sebelumnya,  hasilnya  adalah  semua penelitian  tidak  sejalan  dan  menyatakan  bahwa  transparansi  dan  pelayan  kantor  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  hal  ini,  Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh penulis melihat ketiga faktor ini baik kesadaran dan etika wajib
pajak, maupun transparansi dan pelayanan kantor pajak merupakan tiga faktor penting untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  merupakan  faktor  yang  perlu  ditekankan  oleh pemerintah  Indonesia,  khususnya  kantor  pajak  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi,  yang  pada  akhirnya  bukan  hanya  peningkatan  rasio  kepatuhan  wajib  pajak, namun  juga  peningkatan  negara  dari  pajak,  khususnya  pajak  pribadi  sehingga  dapat menunjang  pembangunan  negara  yang  berkelanjutan  dalam  mencapai  masyarakat  yang  adil dan makmur.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

## Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  tax  reform  melalui  kesadaran  dan etika wajib pajak, kemudahan sistem pajak, transparansi, pelayanan kantor pajak, sosialisasi peraturan,  sistem  dan  kebijakan,  serta  supremasi  hukum  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  pada  106  responden  yang  merupakan  wajib  pajak  melalui  penyebaran kuesioner melalui online .
Berdasarkan  hasil  dari  analisis  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  hanya  faktor internal  yaitu  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  saja  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  WPOP,  sedangkan  faktor  eksternal  berupa  kemudahan  sistem,  transparansi, sosialisasi dan supremasi hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
Adapun  detail  kesimpulan  dengan  membandingkan  juga  dengan  hasil  penelitian sebelumnya sebagai berikut:
1. Peningkatan  kesadaran  dan  etika  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Putri  dan Adrianus  (2015)  dan  Samrotun  dan  Kustiyah  (2014),                                    di  mana  dari  profile responden  bahwa  perempuan  mempunyai  kecenderungan  untuk  lebih  sadar  dan  beretika dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Peningkatan kemudahan sistem pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang  pribadi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Widayati  dan  Nurlis  (2010) dan  penelitian  Rahmawati,  et.al  (2011),  di  mana  dari  profile  responden  terlihat  bahwa dengan  mayoritas  merupakan  karyawan  swasta  dan  berpendidikan                              S-1, cenderung  sudah  menguasai  tekhnologi  dan  informasi,  sehingga  semua  perubahan kemudahan  sistem  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  responden,  dari  profile  responden terlihat  bahwa  dengan  mayoritas  merupakan  berpendidikan  S-1,  cenderung  sudah  lebih tinggi tingkat kesadarannya untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya  dibandingkan dengan ancaman hukum pidana dengan penegakan supremasi hukum, sehingga pengaruh dari supremasi hukum terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi relatif kecil.
3. Transparansi  dalam  penerimaan  pajak  dan  penggunaan  dana  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian Sumantry (2011), Subri (2011), Yamamura (2014) dan Zhang (2014), di mana dilihat  dari  profile  responden  yang  mayoritas  berpendidikan  S-1,  yang  cenderung  untuk lebih  logis  berpikir  bahwa  pajak  digunakan  untuk  pembangunan,  sehingga  transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Peningkatan  pelayanan  kantor  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Samrotun dan Kustiyah
(2014),  di  mana  dilihat  dari  profile  responden  yang  mayoritas  berpendidikan  S-1  dan karyawan swasta,  yang cenderung untuk  lebih mandiri, sehingga pelayanan kantor pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Sosialiasasi peraturan, sistem dan kebijakan  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Widayati  dan  Nurlis (2010), Rahmawati, et.al (2011) dan Rohmawati, et.al (2013), di mana dilihat dari profile responden  yang  mayoritas  berpendidikan  S-1  dan  karyawan  swasta,  yang  cenderung untuk  lebih  sering  meng updated informasi  dari website termasuk  informasi  peraturan maupun  sistem  pajak,  sehingga  sosialisasi  atas  suatu  aturan  dan  sistem  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Penegakan  supremesi  hukum  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Rahmawati,  et.al  (2011)  dan Herryanto  dan  Tolly  (2013),  di  mana  dilihat  dari  profile  responden  yang  mayoritas berpendidikan  S-1,  yang  cenderung  sudah  lebih  tinggi  tingkat  kesadaraannya,  sehingga tidak perlu ditakuti ancaman hukum pidana serta penegakan hukum bagi yang melanggar, sehingga penegakan supremasi hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  dalam  waktu  pengumpulan  dan  pengolahan  data, termasuk belum dilakukan pengujian awal atas kualitas kuesioner terhadap responden.

## Implikasi
Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini  dapat  ditujukan  untuk  pengembangan  teori,  dan  juga pihak-pihak  yang  terkait  terutama  dalam  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  juga sebagai  pihak  yang  membuat  dan  menentukan  perundang-undangan.  Implikasi  ke  pihak- pihak tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagi fiskus
Bagi  fiskus  terutama  di  tingkatan  perumusan  aturan  pajak,  termasuk  dalam  kemudahan sistem  dan  peningkatan  pelayanan  serta  transparansi  penerimaan  pajak  dan  alokasi penggunaan  dana  pajak.  Perumusan  aturan  pajak  harus  sesederhana  dan  semudah mungkin, sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakan,  sehingga  wajib  pajak  cenderung  akan  lebih  patuh.  Fiskus  juga  perlu meningkatkan  pelayanan,  termasuk  sosialisasi  aturan  baru  juga  memberikan  bimbingan wajib pajak. Selain itu, fiskus juga melakukan transparansi dengan memberikan informasi terkait penerimaan pajak dibandingkan dengan target dan juga realisasi penggunaan dana pajak dibandingkan anggaran, yang dilakukan rutin secara berkala.
2. Bagi penelitian selanjutnya
Bagi  perkembangan  dunia  akademik,  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang terkait kepatuhan wajib pajak pribadi. Dalam mengatasi  keterbatasan  penelitian  ini,  penulis  merekomendasikan  untuk  dua  perbaikan yaitu:
a. Mengatasi kelemahan sampel dengan menambah jumlah sampel dengan memperpanjang  waktu  kuesioner.  Alternatif  lain  dalam  mengatasi  kelemahan  sampel adalah  kuesioner  kedepannya  juga  dibuatkan  deskripsi  awal  terkait  istilah-istilah  yang bersifat khusus ke bahasa yang lebih umum, sehingga pengertian responden tidak bias.
b. Pengembangan penelitian di masa  yang akan datang dengan memperhitungkan faktor- faktor  lain  di  luar  enam  variabel  independen  pada  penelitian  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  misalnya  dengan  melakukan  survei  awal  ke beberapa  KPP  atau  melakukan  interview  awal  ke  beberapa  responden  untuk mendapatkan pandangan umum variabel mana yang akan dipakai dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu, A (2004). Reformasi Perpajakan . Jakarta: Penerbit Salemba Empat Anggraini  PL,  F  dan  Waluyo  (2014). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi . e-Journal Magister Akuntasi Trisakti Volume. 1 Nomor. 1 Hal. 51- 68
Bawazier,  F  (2011). Reformasi  pajak  di  Indonesia .  Jurnal  Legislali  Indonesia  Vol.8  No.1 hal.1 - 12.
Cabelkova,  I. and Strielkowski,  W  (2013). Is  the  level  of  taxation  a  product  of  culture?  A cultural economics approach. Society and Economy, 35 (4), 513-529. Cahyonowati,  N,  Ratmono,  D  dan  Faisal  (2012). Peranan  Etika,  Pemeriksaan,  Dan  Denda Pajak  Untuk  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi .  Jurnal  Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2012, Vol. 9, No. 2, hal 136 - 153
Cohen,  J.,  Manzon,  Gil  B.,,Jr, and Zamora,  V.L  (2015). Contextual  and  individual dimensions of taxpayer decision making . Journal of Business Ethics, 126 (4), 631-647. Damayanti,  T.W  (2012). Changes  On  Indonesia  Tax  Culture,  Is  There  A  Way?  Studies Through Theory Of Planned Behaviour . Researchers World, 3 (4), 8-15. Doerrenberg, P. and Peichl, A (2013). Progressive taxation and tax morale. Public Choice, 155 (3-4), 293-316.
Doyle, E., Frecknall Hughes, J and Summers, B (2013). An empirical analysis of the ethical reasoning of tax practitioners. Journal of Business Ethics, 114 (2), 325-339. Dwiputri, I.N (2012). Hidden Action In The Case Of Tax Disputes In Indonesia . Journal of Indonesian Economy and Business : JIEB., 27 (3), 373-389,420. Freddy,  D  (2013). Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern,  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Motivasi  Wajib  Pajak  dalam  Memenuhi  Kewajiban  Pajak .  Jurnal  Ekonomi, Volume 4 Nomor 2, November 2013.
Fujihana, Y (2013). Pengaruh Reformasi Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (tidak dipublikasikan). Ghozali,  I  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS .  Semarang: Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gnip,  A.G  (2015). Tax  reforms:  Experiences  and  perspectives . Financial  Theory  and Practice, 39 (1), 109-113.
Gujarati,  D.N  (2012). Dasar-dasar  Ekonometrika ,  Terjemahan  Mangunsong,  R.C.,  Edisi  5, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Gunadi  (2013). Panduan  Komprehensif  Pajak  Penghasilan .  Jakarta:  Penerbit  Bee  Media Indonesia
Hartl,B.,  Hofmann,E.,  Gangl,K.,  Hartner-Tiefenthaler,M.,  and  Kirchler,  E  (2015). Does  the Sole  Description  of  a  Tax  Authority  Affect  Tax  Evasion?  -  The  Impact  of  Described Coercive and Legitimate Power . PLoS ONE , 10 (4)
Hartono, J (2013). Metodologi penelitian bisnis. Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman . Edisi Kelima. Yogyakarta: Penerbit BPFE
Herryanto,  M  dan  Tolly,  AA  (2013). Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak, kegiatan  sosialisasi perpajakan  dan  pemeriksaan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan  di  KPP Pratama Surabaya Sawahan . Tax Accounting Review, Vol.1 No.1 Hal.125-135 .
James, Alm and Torgler, B (2011). Do ethics matter? tax compliance and morality. Journal of Business Ethics, 101 (4), 635-651.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. Kategori wajib pajak patuh Keraf,  A.S  (1998). Etika  bisnis  tuntutan  dan  relevansinya .  Edisi  baru,  Cetakan  8. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Laihad, RCY. (2013). Pengaruh Perilaku WP terhadap Penggunaan e-filing bagi WP di Kota Manado . Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, hal 44-51. Lie,  I  dan  Sadjiarto,  A  (2013). Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Minat  Perilaku  Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing . Jurnal Tax a&  Accounting Review, Vol.3 No.2 Maciejovsky, B., Schwarzenberger, H. dan Kirchler, E. (2012). Rationality versus emotions: The case of tax ethics and compliance. Journal of Business Ethics, 109 (3), 339-350. Nasucha,  C  (2005). Reformasi  Administrasi  Publik:  Teori  dan  Praktik .  Jakarta:  Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Noviandini,  NC  (2012). Pengaruh  Persepsi  kebermanfaatan,  persepsi  kemudahan,  dan kepuasan  WP  terhadap  penggunaan  e-filing  bagi  WP  di  Yogyakarta .  Jurnal  Nominal, Vol.1, No.1, hal 15-22.
Nurmantu, S (2005). Pengantar Perpajakan . Jakarta: Penerbit Jakarta Granit.
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana  Sewa  dan  Rumah  Susun  Sederhana  Milik  dengan  Nilai  Jual  Obyek  Pajak sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
Porter, J. A. (2015). Tax reform: Five priorities to remember . The Tax Adviser, 46 (4), 298- 299.
Putri,  RA  dan  Andrianus,  J  (2015). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  tahunan  wajib  pajak  Orang  Pribadi  (OP) (tidak dipublikasikan)
Rahmawaty, Ningsih, ES dan Fadhlia, W (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk  membayar  pajak  wajib  pajak.  Jurnal  Telaah  dan  Riset  Akuntansi  Vol.4  No.2 hal.202 - 215.
Rohmawati,  L,  Prasetyono  dan  Rimawati,  Y  (2013). Pengaruh  sosialisasi  dan  pengetahuan perpajakan  terhadap  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
Rustiyaningsih,  S  (2011). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak .  Jurnal Widya Warta No.02 Juli 2011 hal.44 - 54
Samrotun, YC dan Kustiyah, E (2014). Kemauan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban  membayar  pajak  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya. GEMA ,  Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015.
Sekaran,  U and Bougie  ,  R.  (2013). Research  Methods  for  Business,  A  Skill  Buliding Approach, Sixth Edition. Publisher : Wiley. Sitepu,  B  (2011). Pembaharuan  sistem  perpajakan  daerah  di  Indonesia .  Jurnal  Legislali Indonesia Vol.8 No.1 hal.99 - 116
Subri, A (2011). Reformasi praturan Perundang-undangan dan birokrasi bidang perpajakan . Jurnal Legislali Indonesia Vol.8 No.1 hal.29 - 42.
Sugiyono (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Penerbit Alfabeta Sulistyo, B (2015). Mendongkrak Kepatuhan Penyampaian SPT. http://www.kemenkeu.go.id (diakses 23 Maret 2015)
Sumantry,  D  (2011). Reformasi  perpajakan  sebagai  perlindungan  hukum  yang  seimbang antara  wajib  pajak  dengan  fiskus  sebagai  pelaksanaan  terhadap  Undang-Undang Perpajakan . Jurnal Legislali Indonesia Vol.8 No.1 hal.13 - 28.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Widayati  dan  Nurlis  (2010). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemauan  untuk  membayar pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan  bebas . Jurnal  Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwekerto 2010. Wulandari,  HA  dan  Niswah,  F,  S.AP.,  M.AP  (2016). Pengaruh  Prinsip  Transparansi Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Mojokerto . E- journal .unesa.ac.id, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016. Yamamura,  E.  (2014). Trust  in  government  and  its  effect  on  preferences  for  income redistribution and perceived tax burden . Economics of Governance, 15 (1), 71-100. Zhang, Y. (2014). Individual income tax reform and wealth redistribution in China . Journal of Politics and Law, 7 (4), 112-119.