## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI) OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII DI KOTA PALEMBANG
Yuliana 1 , Desi Rahmawati 2 , Ricih 3 , Rusmiyati 4 , Yeni Susanti 5
1) Dosen pada Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang
2),3),4),5) Mahasiswa pada Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang
Email: yuli_72@unisti.ac.id 1 , agatacie@yahoo.co.id 2 , ricih32@gmail.com 3 , rusmiyati598@gmail.com 4 , yennisusanti996@gmail.com 5

## ABSTRACT
Development  in  the  current  era  has  used  a  community  empowerment  approach.  One  of  the development  programs  that  uses  an  empowerment  approach  is  the  Program  for  the  Acceleration  of Improved Irrigation Water Use (P3-TGAI) which is a program of the Ministry of PUPR in an effort to improve  the  economy  and  community  welfare  through  empowering  farming  communities.  The program  was  implemented  by  building  an  irrigation  canal  in  Pulokerto  Village,  Gandus  District, Palembang  City. The  research  method used  in  this  study  is  a  qualitative  method.  Collecting  data by interview  and  observation.  This  research  is  directed  to  be  able  to  know,  understand  about  and describe  the  actual  situation  in  the  field  in  detail  and  actual  regarding  the  Implementation  of  the Program for the Acceleration of Improvement of Irrigation Water Use (P3-TGAI) according to SE No. 02/SE/D/2020.  The  results  showed  that  the  activities  of  the  Program  for  the  Acceleration  of Improvement  of  Irrigation  Water  Use  in  Pulokerto  Village,  Palembang  City  were  in  the  form  of  a project that had several stages, namely preparation, planning, implementation, monitoring, evaluation and  delivery  of  program  results.  Factors  that  support  this  program  are  community  assistance  staff, adequate  location,  mutual  cooperation,  and  the  role  of  the  government.  Factors  hampering  the difficulty  of  getting  to  the  location,  slow  disbursement  of  funds,  lack  of  public  knowledge  about  the P3-TGAI Program, and weather factors. The results of the P3TGAI program are handed over to the community in the form of irrigation canals that are carried out by WUA and the local community.

## Keywords: P3-TGAI Program, Policy implementation

## ABSTRAK
Pembangunan  pada  era  sekarang  telah  menggunakan  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat.  Salah satu  program  pembangunan  yang  menggunakan  pendekatan  pemberdayaan  adalah  Program Percepatan  Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  (P3-TGAI)  merupakan  program  Kementerian  PUPR dalam upaya peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani.  Program  terlaksana  dengan  membuat  Saluran  Irigasi  di  Kelurahan  Pulokerto  Kecamatan Gandus  Kota  Palembang.Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Pengambilan  data  dengan  cara  wawancara  serta  observasi.  Penelitian  ini  diarahkan  untuk dapat  mengetahui,  memahami  tentang  serta  mendeskripsikan  keadaan  yang  sebenarnya  dilapangan secara  rinci dan aktual tentang Implementasi  Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)  sesuai  SE  No.02/SE/D/2020.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kegiatan  Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi di Kelurahan Pulokerto Kota Palembang berupa proyek yang  terdapat  beberapa  tahap  yaitu  persiapan,  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  evaluasi  serta penyerahan hasil program. Faktor yang mendukung progam ini adalah tenaga pendamping masyarakt, lokasi yang memadai, gotong royong, peran pemerintah. Faktor pengambatan sulitnya menuju lokasi, lambatnya pencairan dana, kurang pengetahuan masyarakat mengenai Program P3-TGAI, serta faktor
cuaca.  Hasil  program  P3TGAI  diserahkan kepada  masyarakat  berupa  saluran  irigasi  yang dikerjakan oleh P3A dan masyarakat setempat.
Kata Kunci : Program P3-TGAI, Implementasi kebijakan

## A. PENDAHULUAN
Irigasi merupakan komponen penting bagi kegiatan pertanian di Indonesia  yang  sebagian  besar  berada  di wilayah  perdesaan.  Indonesia  adalah Negara  yang  sebagian  besar  penduduknya hidup  dari  pertanian  dengan  makanan pokoknya  beras,  sagu,  dan  ubi  hasil produksi  pertanian.  Kebijakan  pemerintah dalam  pembangunan  sangat  diperlukan untuk  mendukung  sektor  tersebut  antara lain  tentang  pengelolaan  sistem  irigasi ditingkat usaha tani telah ditetapkan dalam 2  (dua)  landasan  hukum  yaitu  Undang- Undang  No.7  Tahun  2004  Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah  No.  20  Tahun  2006  Tentang Irigasi.
Kedua  landasan tersebut,  ditekankan bahwa  “pengelolaan  sistem  irigasi  tersier menjadi hak dan tanggung jawab pengembangan dan pemakaian air”. Hal ini berarti segala tanggung jawab pengembangan  dan  pengelolaan  sistem irigasi  di  tingkat  tersier  menjadi  tanggung jawab lembaga perkumpulan petani pemakai  air  (pada  beberapa  daerah terkenal dengan mitra Cai, Subak, HIPPA, Dharma  Tirta)  termasuk  perkumpulan petani pemakai air tanah/ P3A.
Program  Percepatan  Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) merupakan  pekerjaan  penigkatan  saluran irigasi  tersier,  dari  saluran  alam/tanah menjadi saluran dengan pasangan batu/lining  yang  dikerjakan  oleh  petani atau  penduduk  setempat.  Petani  pekerja diberi upah harian atau  mingguan, sehingga  menambah  penghasilan  petani atau  penduduk  desa  terutama  diantara musim  tanam  dan  panen.  Agar  program terlaksana  dengan  baik  maka  dibutuhkan suatu  pola  manajerial  dalam  pelaksanaan pekerjaan  dengan  maksud  agar  hasil pelaksaan  program  dapat  dirasakan  dan dinikmati  manfaatnya  oleh  masyarakat. Salah satu hal dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat  dalam  menunjang  suksesnya pelaksaan
Program
Percepatan Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  (P3- TGAI).
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi fokus  dan  lokasi  penelitian  adalah  P3- TGAI  perkotaan  yang  dilaksanakan  di Kecamatan  Gandus  Kota  Palembang. Pertimbangannya  adalah  program  yang dilaksanakan  dilokasi  tersebut  belum pernah  dilakukan  penelitian  yang  terkait dengan  Program  Percepatan  Peningkatan
Tata  Guna  Air  Irigasi  dan  lokasi  tersebut juga  baru  pertama  kali  mendapatkan bantuan Program irigasi dari pemerintah.
Di  Kota  Palembang  Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus yang mendapatkan bantuan Program Percepatan Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  (P3- TGAI). Terdapat lokasi yang mendapatkan  Program  tersebut  yaitu Sungai Rengas dengan membetuk kelompok kerja Perkumpulan Petani Pemakai  Air  (P3A),    dengan    panjang saluran  tersier  yang  akan  dikerjakan  oleh P3A  Maju  Bersama    sepanjang  ±  900 meter, lebar saluran ± 8cm dan tinggi ± 60 cm. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan masih ada kendala atau permasalahan yang terjadi antara lain, kuranganya  aliran  air  untuk  menuju  area persawahan,  masih  kurang  kepedulian masyarakat terhadap pembangunan saluran irigasi,  sebagian  besar  masyarakat  belum memahami  arti  pentingnya  saluran  irigasi untuk  lahan  pertanian.  Maka  berdasarkan uraian  tersebut  penulis  tertarik  untuk meneliti bagaimana “Implementasi Kebijakan Program Percepatan
Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Di Kota Palembang”.

## B. KAJIAN PUSTAKA
1.Implementasi Kebijakan Publik
1.1 Pengertian dan Perspektif
Implementasi Kebijakan Publik
Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi  merupakan  proses  umum tindakan  administratif  yang  dapat  diteliti pada  tingkat  program  tertentu.  Sedangkan Van  Meter  dan  Horn  (Wibawa,  2002:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara  individu  maupun  secara  kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
Implementasi kebijakan menghubungkan  antara  tujuan  kebijakan dan  realisasinya  dengan  hasil  kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan  Van  Meter  dan  Horn  (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan  kebijakan  publik  direalisasikan melalui  aktivitas  instansi  pemerintah  yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders) .
Adapun  pengertian  implementasi kebijakan  oleh  Wahab  (2005:42)  adalah sebagai berikut:“Implementasi adalah pelaksanaan  kebijakan  dasar,  biasanya dalam  bentuk  undang-undang,  namun dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah atau  keputusan-keputusan  eksekutif  yang penting atau keputusan peradilan.
Keputusan  tersebut  mengidentifikasikan masalah  yang  ingin  dicapai,  dan  berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.”
Implementasi  kebijakan  publik  dapat dilihat  dari  beberapa  perspektif  atau pendekatan. Salah satunya ialah implementation  problems  approach yang diperkenalkan  oleh  Edwards  III  (1984:  9- 10).  Edwards  III  mengajukan  pendekatan masalah  implementasi  dengan  terlebih dahulu  mengemukakan  dua  pertanyaan pokok,  yakni:  (i)  faktor  apa  yang mendukung  keberhasilan  implementasi kebijakan?  dan  (ii)  faktor  apa  yang menghambat  keberhasilan  implementasi kebijakan?  Berdasarkan  kedua  pertanyaan tersebut  dirumuskan  empat  faktor  yang merupakan  syarat  utama  keberhasilan proses  implementasi,  yakni  komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk  tata  aliran  kerja  birokrasi.Empat faktor  tersebut  menjadi  kriteria  penting dalam implementasi suatu kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:5),  terdapat  dua  perspektif  dalam analisis  implementasi,  yaitu  perspektif administrasi  publik  dan  perspektif  ilmu politik.
1.2. Faktor Determinan Keberhasilan
Implementasi Kebijakan Publik
Tahap  pelaksanaan  proses  kebijakan  pada dasarnya  adalah  fase  operasional  di  mana kebijakan  yang  sebenarnya  diterjemahkan ke  dalam  tindakan  dengan  harapan  dapat memecahkan  beberapa  masalah  publik. Theodoulou  &  Kofinis  (2005:  183) mengidentifikasi  tiga  tantangan  utama yang  dipercaya  secara  berkelanjutan  dapat menghambat pelaksanaan yang efektif dari implementasi  kebijakan  publik.  Ketiga tantangan  tersebut  adalah:(1) Clarity  of policy  goals ,  (2) Information  intelligence , dan (3) Strategic planning
Berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor  tertentu,  Van  Meter  dan  Van  Horn yang  dikutip  Wahab  mengajukan  enam faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi kebijakan  publik,  diantaranya  adalah  (1) Standar  dan  tujuan  kebijakan,  (2)  Sumber daya  kebijakan,  (3)  komunikasi  antar organisasi  dan  aktivitas  pelaksanaan,  (4) Karakteristik agen pelaksana, (5) Disposisi pelaksana, (6)Kondisi Sosial, ekonomi dan politik. (Wahab, 2005: 79).

## 2. Program P3-TGAI
2.1 Pengertian Irigasi
Menurut Gandokesuma (1981:9)
Irigasi  adalah  usaha  untuk  mendatangkan
air dengan membuat bangunan dan saluran untuk mengalirin air guna untuk keperluan pertanian,  membagikan  air  ke  sungai  atau ladang dengan cara teratur dan membuang air  yang  tidak  digunakan  lagi,  setelah digunakan air semuanya mengambil tindakan untuk melakukan pembatasan dan pengambilan  air  kesumbernya  dibawah ketempat dimana air yang dibutuhkan atau diperlukan  untuk  membagikan  kepada tanaman  yang  membutuhkan.  Selain  itu menurut  Suharjo  (1994)  irigasi  adalah sejumlah  air  yang  pada  umunya  diambil dari  sungai  atau  bending  yang  dialirkan melalui  sistem  jaringan  irigasi  untuk menjaga keseimbangan air bawah tanah. 2.2 Tujuan dan Manfaat Irigasi
Adapun  tujuan  irigasi,  diantaranya yaitu membasahi tanaman, merabuk, untuk mengatur suhu, untuk membersihkan tanah atau  memberantas  hama  yang  berada dalam  tanah  dan  membahayakan  bagi tanaman, untuk kolmatase, untuk menambah persediaan air tanah.
Adapun  manfaat  Irigasi,  diantaranya yaitu  untuk  menambahkan  air  ke  dalam tanah  guna  menyediakan  cairan  yang diperlukan  dalam  pertumbuhan  tanaman, untuk  menyediakan  jaminan  panen  pada saat  musim  kemarau  pendek,  untuk mendinginkan tanah dan atmosfer, sehingga  menimbulkan  lingkungan  yang baik  untuk  pertumbuhan  tanaman,  untuk
mencuci  dan  mengurangi  garam  tanah, untuk  mengurangi  bahaya  erosi  tanah, untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah.
2.3 Jenis-Jenis Irigasi
Berikut  macam-macam  jenis  irigasi diantaranya  yaitu irigasi  permukaan, irigasi  pompa  air, irigasi  gravitasi, irigasi penyemprotan (sprinkler irrigation), irigasi  tanah  kering  atau  irigasi  tetes (trickle irrigation).

## 2.4.Program Pembangunan
Menurut Katz dalam Yuwono (2001),  definisi  pembangunan  secara sederhana  adalah  proses  perubahan  dari suatu  keadaan  lain  yang  lebih  baik. Pembangunan  nasional  dilaksanakan  pada berbagai  sektor  masyarakat.  Salah  satu sektor  yang  perlu  dibenahi  adalah  sektor pertanian.  Pembangunan  nasional  dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Pusat  dengan anggaran  murni  APBN  adalah  dengan adanya  Program  Percepatan  Peningkatan Tata Guna Air (P3-TGAI).
Berdasarkan  peraturan  pemerintah nomor  27  tahun  1991  tentang  rawa, pembangunan,  operasi  dan  pemeliharaan jaringan  reklamasi  rawa  di  tingkat  tersier menjadi tugas penanggung jawab masyarakat  pemakai  air  bersangkutan.
Untuk  mewujudkan  maksud  tersebut  serta terjaganya  kelestarian  kondisi  dan  fungsi prasarana  tersebut  para  petani  pemanfaat air, jaringan irigasi dan jaringan reklamasi rawa  telah  sepakat  untuk  membentuk Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air  (P3A), sebagai  wadah  atau  organisasi  yang bersifat sosial dan secara organisasi, teknik dan  finansial  mampu  melaksanakan  tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.
Wadah  atau  perkumpulan  tersebut diharapakan  dapat  menampung  kegiatan dan kepentingan bersama serta mempersatukan para petani atau kelompok petani  guna  memudahkan  pembinaan  dan menggerakkan partisipasinya dalam pembangunan  pengairan  dan  pertanian khususnya  serta  pembangunan  desa  pada umumnya.
2.5.Kebijakan Pembangunan
Kebijakan pemerintah yang meningkatkan  anggaran  belanja  negara dalam  pembangunan  ekonomi  diharapkan dapat  mengurangi  laju  pengganguran  dan kemiskinan dan memfokuskan pengeluaran  pada  sektor-sektor  padat karya. Berbagai upaya kebijakan pembangunan  pemerintah  dalam  upaya penanggunlangan kemiskinana telah dilakukan.  Mengatasi  kemiskinan  pada hakikatnya merupakan upaya pemberdayaan  orang  miskin  untuk  dapat mandiri  baik  dalam  pengertian  ekonomi
budaya  dan  politik.  kebijakan  padat  karya diperuntukkan  kepada  masyarakat  yang tidak  dapat  bekerja  di  pedesaan  maupun diperkotaan dikarenakan ketidak mampuannya untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan, sehingga pemerintah  menerapkan  kebijakan  padat karya  meskipun  sampai  sekarang  hanya diberlakukan  pada  daerah-daerah  tertentu. Padat  karya  juga  diharapakan  dapat mengubah  pola  pikir  masyarakat  yang mandiri  dengan  dan  diharapkan  adanya partisipasi  masyarakat  secara  menyeluruh dan berkelanjutan terhadap kegiatan pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Program  Percepatan  Peningkatan  Tata Guna Air (P3-TGAI) merupakan pekerjaan pembangunan  saluran  irigasi  tersier  yang dikerjakan  oleh  petani  atau  penduduk setempat dengan diberikan upah sehinggah menambah penghasilan petani atau penduduk  desa  terutama  diantara  dua musim tanam dan panen.
2.6.Prinsip dan Pendekatan
Program  Percepatan  Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dilaksanakan berdasarkan prinsip
(1)Partisipasi,
(2)Transparansi,
(3)Akuntabilitasi, (4)Berkesinambungan

## 3.Kerangka Pemikiran
Gambar 1: Model Kerangka Berpikir

## Penelitian

## 2.7. Objek P3-TGAI
Perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan  jaringan  irigasi  dilaksanakan pada  (1)  Daerah  irigasi  kecil  dengan  luas kurang  dari  150  (seratus  lima  puluh)  ha dan/  atau  irigasi  desa;  atau  (2)  Jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewengan  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Derah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/ kota.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  alamiah (bukan eksperimen) dimana peneliti sebagai  instrumen  kunci,  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna  dari  pada  generalisasi  (Sugiono, 2005)..
Fokus  penelitian  ini  adalah  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi P3-TGAI. Penentuan informan menggunakan  teknik purposive ,  dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu  saja  yang  akan  dijadikan  sebagai sumber  informasi.  Informan  kunci  adalah
Implementasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Kota Palembang Permen PUPR No.24/PRT/M/2017 dan SE No.02/SE/D/2020 tentang Program P3-TGAI
Teori yang digunakan dalam penelitian menurut G.Edward III 1.Komunikasi(communication) 2.Sumber daya (resources) 3.Disposisi (Disposition)
4.Struktur Birokrasi (Bureaucratic)
Ruang lingkup Implementasi melalui:
1.Penenrapan program P3-TGAI
2.Dampak program P3-TGAI
3.Kerjasama pemerintah dan masyarakat pada Program P3-TGAI
Hasil pelaksanaan kegiatan P3-TGAI terwujudnya tata guna irigasi sesuai dengan Permen PUPR No.24/PRT/M/2017 dan SE No.02/SE/D/2020
Kepala BBWS Sumatera VIII , Satker
Operasi  Dan  Pemelihaan  S  VIII,  Pejabat
Pembuat Komitmen,
Koordinator Konsultan  Manajemen  Balai  (KMB) sedangkan  informan  pendukung  adalah  3 orang yaitu Camat Gandus, Lurah Pulokerto,  Ketua  P3A  Maju  Bersama Teknik pengumpulan data yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  ,yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  menarik  kesimpulan  dan verifikasi  merupakan  pemahaman  atas informasi  kemudian  mencari  makna  dari catatan  mengenai  keteraturan,  pola-pola, penjelasan,  konfigurasi-konfigurasi,  alur sebab akibat serta proposisi.
Lokasi  penelitian  ini  diadakan  di Kelurahan  Pulokerto  Kecamatan  Gandus Kota  Palembang  lokasinya  di  Sungai Rengas  dengan  waktu  penelitian  selama  7 bulan  dimulai  pada  Bulan  Januari  2021 sampai dengan Bulan Juli 2021

## D. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN 1.  Implementasi  Kebijakan  Program Percepatan Peningkatan
Tata

## Guna Air Irigasi
Dalam  konteks  Program  Percepatan Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  yang
dilaksanakan di kecamatan Gandus, upaya menumbuhkan pemahaman mengenai Program tersebut dan tujuan yang diinginkan melalui sosialisai hal ini terkait dengan  perencanaan  atau  input  kegiatan yaitu usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk  mencapai  tujuan  atau  hasil  dari Implementasi P3-TGAI termasuk didalamnya  kegiatan  sosialisasi,  pelatihan, lokakarya. Sosialisai tersebut pada awalnya  dilakukan  kepada  implementor, kemudian  pemerintah  setempat.  Setelah kebijakan P3-TGAI disosialisasikan kepada masyarakat diharapakan masyarakat  dapat  memahami  keberadaan program  P3-TGAI  dan  mendapatkan respon positif mengenai kebijakan tersebut.  Dengan  adanya  respon  yang positif diharapakan adanya dukungan yang luas dari masyarakat dalam bentuk langkah nyata  dan  berperan  secara  aktif  dalam program P3-TGAI yang telah direncanakan.  Hal  ini  terkait  terhadap respond  dan  dukungan  yang  nantinya menjadi  manfaat  bagi  masyarakat  demi terwujudnya  musyawarah  dan  mufakat masyarakat.  Berikut  uraian  program  P3- TGAI  dalam  aspek  kelompok  dan  sasaran P3-TGAI  secara  sederhana  pada  Tabel  1 berikut ini:
Tabel 1: Sasaran terhadap program P3-TGAI
No Kegiatan Target Program 1 Pelaksanaan Perberdayaan
masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program P3-TGAI 2 Dukungan/ Partisipasi  dan target  program P3-TGAI -Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan
program relative tinggi baik dalam tahapan awal kegiatan, pembentukan organisasi  pelaksana maupun realisasi pelaksanaan P3- TGAI -Bentuk  target  dalam pelaksanaan  kegiatan P3-TGAI dengan terbentuknya P3A, pengelola kegiatan dan relawan setempat -Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan tenaga  misalnya  kerja bakti untuk pembersihan lahan irigasi yang akan dibangun 3 Manfaat program bagi individual Banyak  manfaat  yang diproleh  masyarakat dan  besar  harapan masyarakat penerima manfaat masyarakat untuk program P3-TGAI dilanjutkan dan ditingkatkan lagi

## Sumber : hasil penelitaan Bulan Juni 2021
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa partisipasi  dan  dukungan  masyarakat terhadap kegiatan P3-TGAI relative tinggi, pastisipasi  tersebut  dilakukan  mulai  dari awal  kegiatan  yaitu  sosialisasi  program, pembentukan
P3A, pembuatan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan,  dan  lainya.  Begitu  pula  pada manfaat program banyak dirasakan masyarakat akan tetapi masih ada proposal kegiatan  yang  diusulkan  oleh  masyarakat yg  belum  terealisasi  karena  keterbatasan dana  pada  Balai  Besar  Wilayah  Sungai Sumatera VIII.
Dalam  bahasan  struktur  organisasi peneliti  akan  menguraikan  peran  dan fungsi organisasi pelaksanaan kegiatan P3- TGAI dengan memfokuskan pada Konsultan  Manajemen  Balai,  yaitu  TPM, Kades  Fasilitator  Kecamatan.  Dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI masyarakat  dibantu  tenaga  pendamping yang  disebut  dengan  TPM  (Tenaga Pendamping  Masyarakat).  Tim  TPM  ini menyampaikan  informasi  program  dan pendampingan  pelaksanaan  kegiatan  P3- TGAI  membantu  menyiapakan  usulan
kegiatan,  dan  memantau  pelaksanaan program P3-TGAI.
TPM  diharapakan  bertindak menjadi ujung tombak dalam pengembangan masyarakat  yang  mampu  mengkondisikan masyarakat  untuk  melangkah  dengan tahapan-tahapan  pelaksanaan  kegaitan  P3- TGAI  yang  benar  sesuai  dengan  visi  misi P3-TGAI. Para fasilitator tersebut mempunyai  keahlian  yang  terdiri  dari bidang infrastruktur/ teknik, keuangan dan pemberdayaan.
Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi yang dilakukan TPM memfasilitasi  tahapan  kegiatan  P3-TGAI, kegiatan  fasilitas  tersebut  mencangkup semua  tahapan  kegiatan  siklus  P3-TGAI.
P3-TGAI Kecamatan Gandus Kota Palembang memfokuskan pemberian bantuan  bukan  hanya  sekedar  program bagi-bagi  uang  kana  tetapi  berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat berdaya untuk memampukan dirinya bangkit dari kondisi yang  kurang  mampu  atau  tidak  berdaya menjadi  masyarakat  yang  mampu  untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Program  Percepatan  Peningkatan  Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)  bukan hanya berfokus  pada  program  pembagian  uang akan  tetapi  berupaya  memberdayakan masyarakat (community  empowerment) agar masyarakat dapat bangkit dari kondisi
kekurangan  atau  tidak  berdaya  menjadi masyarakat  yang  mampu  berdaya  atau bangkit dari kemiskinan. Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan  melalui  tahapan  program  atau yang  dikenal  dengan  siklus  program pemberdayaan, yang pada dasarnya merupakan proses yang dijalankan dengan kesadaran  dan  partisipasi  penuh  dari  para pihak  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan kapabilitas masyarakat.
Tujuan  pemberdayaan  itu  sendiri adalah agar masyarakat mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri mereka  menuju  ke  keadaan  yang  lebih baik,  mampu  mengali  dan  memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan  diri  dan  kelompok  serta mampu  meng  eksistensikan  diri  secara jelas.  Konsep  pemerberdayaan masyarakat dapat  dikembangkan  sebagai  mekanisme perencanaan  pembangunan  yang  bersifat button  of yang  melibatkan  peran  serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan.
Wujud permbedayaan masyarakat (community empowerment) dalam pelaksaan kegiatan P3-TGAI untuk penanggulangan kemiskinan yang melibatkan  masyarakat,  TPM  dan  P3- TGAI  kota  Palembang.  Tahapan-tahapan
pelaksanaan  kegiatan  P3-TGAI  dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tahap pelaksanaan Program Percepatan  Peningkatan  Tata  Guna  Air Irigasi terdiri atas:
a. Penandatanganan  pakta  integritas  dan Perjanjian  Kerja  Sama  dilakukan  oleh Ketua  P3A  dengan  disetujui  oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
b. Penyaluran  atau  pencairan  dana  P3- TGAI  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
c. Pelaksanaan  perbaikan  jaringan  irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi
dilaksanakan oleh P3A dengan didampingi oleh TPM.
d. Pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan  P3-TGAI  dilakukan  oleh P3A dengan didampingin Tenaga Pendamping.  Hasil  pelaporan  dan dokumntasi tesebut disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
e. Tahap pengawasan dan evaluasi
Model  Edwards  III  digunakan  untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan P3-TGAI  Oleh  Balai  Besar  Wilayah Sungai Sumatera VIII Di Kota Palembang. Faktor-Faktor tersebut adalah : 1.Komunikasi (Comunication)
Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Edward III bahwa komunikasi yang baik seharusnya berjalan dua arah hal ini penting dalam mejalankan implementasi.  Hasil  wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  bahwa  komunikasi yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang terkait dalam Program Percepatan Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  sudah berjalan  dengan  baik  karena  pihak-pihak yang  terkait  selalu  berkomunikasi  dan berkoordinasi  dalam  pelaksanaan  Program P3-TGAI.
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti melihat bahwa komunikasi yang dilakukan pada  Program  Percepatan  Peningkatan Tata Guna Air Irigasi sudah sejalan dengan teori Edward III.
2.Sumber Daya
Beberapa hal yang terkait Sumber Daya ini antara  lain  Sumber  Daya  Manusia  dan Sumber Daya Anggaran a. Sumber Daya Manusia
Salah satu faktor yang mempengaruhi  kelancaran  pelaksanaan program  P3-TGAI  yang  pertama  adalah tersedianya  Sumber  Daya  Manusia  yang mencangkupi dalam melaksanakan kegiatan.  Semakin  berkualitas  Sumber Daya  Manusia  suatu  organisasi  semakin efektif  suatu  organisasi  dalam  mencapai tujuan  yang  diharapkan.  Berdasarkan informasi didapat bahwa orang-orang yang
berperan  sebagai  Konsultan  Manajemen Balai  dan  Tim  Pendamping  Masyarakat adalah orang yang terseleksi sehingga bisa lolos  menjadi  anggota  tim.  Mereka  semua berpendidikan  sarjana  rata-rata  masih  usia produktif, sudah mengikuti pelatihan untuk program ini.
b. Sumber Dana
Berdasarkan pendapat yang diberikan  oleh  Edward  III  bahwa  Sumber Daya  sebagai  faktor  penting  untuk implementasi  kebijakan  agar  efektif. Sumber  Daya  yang  kompeten  serta didukung dana, sarana dan prasarana yang ada  merupakan  satu  kesatuan  yang  wajib ada  dalam  pelaksanaan  Implementasi. Hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  bahwa  Sumber  Daya  yang meliputi  sumber  daya  manusia  yang  ada dalam  Program  ini  sudah  melalui  tahap seleksi  dan  sudah  kompeten  dalam bidangnya,  dan  sumber  dana  yang  ada  di Program  P3-TGAI  merupakan  dana  yang didapat dari dana APBN murni.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa masih sering terjadi keterlambatan pencairan dana dikarenakan rekening yang sudah  tidak  aktif.  Prasarana,  sulitnya jangkauan  untuk  pengantaran  bahan  baku pembuatan  jaringan  irigasi  di  Kelurahan Pulokerto  Kecamatan  Gandus  disebabkan akses jalan masih tanah merah, apalagi jika
terjadi  hujan  daerah  tersebut  akan  sangat sulit untuk dilewati.
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti melihat  bahwa  Sumber  Daya  yang dilakukan pada Program Percepatan Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  belum sejalan dengan teori Edward III.
3. Disposisi
Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Edward III bahwa Disposisi yang  baik  apabila  implementor  memliki sikap  yang  baik  maka  dia  akan  dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan. Hasil wawancara yang dilakukan  oleh  peneliti  bahwa  Disposisi yang  dilakukan  implementor  ditunjukkan dengan  semangat  kerja  yang  tinggi  dalam melaksanakan tugasnya di Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi.
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti  melihat bahwa  disposisi  yang  dilakukan  pada Program  Percepatan  Peningkatan  Tata Guna  Air  Irigasi  sudah  sejalan  dengan teori Edward III.
4. Struktur Birokrasi
Berdasarkan informasi didapat bahwa  komunikasi  yang  dilakukan  pada Program  Percepatan  Peningkatan  Tata Guna  Air  Irigasi  sudah  sejalan  dengan teori Edward III.
Komunikasi yang baik yang dilakukan  pihak-pihak  terkait  dengan
pelaksanaan
Program P3-TGAI berpengaruh  pada  kelancaran  pelaksanaan program.  Pengertian  dan  pemahaman program  baik  dari  Konsultan  Manajeman Balai,  Tenaga  Pendamping  Masyarakat, Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air  dan Pemerintah  Setempat  dapat  dilakukan karena  adanya  komunikasi  yang  baik. Ketersedian  Sumber  Daya  Manusia  serta Dana Anggara yang cukup untuk melaksanakan program menjadikan program  berjalan  dengan  baik.  Disposisi atau  sikap  yang  positif  mengenai  program yang  sedang  dijalankan  mendorong  pada pencapaian  pelaksanaan  yang  lebih  baik dan  lancar  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah ditetapkan dalam Program P3-TGAI. Begitupula  dengan  denga  ketersediaan Stuktur  Birokrasi  dengan  adanya  panduan SOP  ( Standar  Operating  Prosedure )  akan mempermudah dalam pelaksanaan program ini.

## 2.Faktor  Pendukung  dan  Penghambat
Pelaksanaan  Program  Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
Faktor pendukung yang menjadi tolak
ukur pada Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi adalah:
• Lokasi  yang  mendapatkan  bantuan Program  Percepatan  Peningkatan  Tata Guna  Air  Irigasi  memang  sudah  sangat
layak  karena  sudah  berada  dilokasi pertanian;
• Di Kelurahan Pulokerto sudah terbentuk  Perkumpulan  Petani  Pemakai Air  yang  bernama  “P3A  Maju Bersama”  sehinggah  mempermudah pelaksanaan Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;
• Peran  serta  pemerintah  setempat  sangat mendukung adanya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;
• Sumber Daya Manusia yang di gunakan di  Program  Percepatan  Tata  Guna  Air Irigasi  ini  sudah  kompeten  peraturan yang  ditetapkan  Oleh  Balai  Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII;
Faktor  penghambat  yang  ada  di  dalam pelaksanaan  Program  Percepatan  Tata Guna Air Irigasi adalah:
• Sulitnya  menuju  lokasi  dikarenakan jalannya  yang  masih  tanah  merah  dan tidak bisa dilewati saat hujan sehinggah bahan  baku  untuk  pembuatan  saluran irigasi sering terlambat sampai dilokasi;
• Pencairan dana yang terlambat dikarenakan  rekening  yang  sudah  tidak aktif mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan lapangan menjaadi tertunda;
• Kurangnya  pengetahuan  masyarakat mengenai  Program  Percepatan  Tata Guna Air Irigasi di Kota Palembang;
• Faktor  cuaca  yang  kadang  tidak
mendukung
mengakibatkan keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan saluran irigasi;
Faktor  pendukung  dan  penghambat diatas  merupakan  hasil  dari  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti  secara langsung.  Adapun  hasil  dari  Program Percepatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  oleh BBWSS Sumatera VIII di Kota Palembang yang berupa saluran irigasi yang dikerjakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai  Air  dan  masyarakat  setempat. Diharapkan  kepada  masyarakat  untuk dapat  merawat  dan  memeliharan  saluran irigasi  yang  sudah  dibangun  agar  dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1.   Kesimpulan
Implementasi  Program  Percepatan
Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Di  Kota  Palembang  dapat  di  simpulkan sebagai berikut :
1. Aspek  Komunikasi  yang  dilakukan berjalan  dengan  baik  karena  pihak- pihak yang terkait selalu berkomukikasi dan  berkoordinasi  dalam  pelaksanaan Program  Percepatan  Peningkatan  Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
2. Aspek  Sumber  Daya  meliputi  Sumber
Daya  Manusia  yang  sudah  baik  karena
mereka  melalui  sistem  seleksi,  Sumber Dana  yang  di  dapatkan  pada  Program Percepatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  (P3- TGAI) melalui dana APBN Murni.
3. Aspek  Diposisi  dijalankan  dengan  baik dan  lancer  sesuai  dengan  ketentuan yang  telah  ditetapkan  dalam  Program Percepatan  Peningkatan  Tata  Guna  Air Irigasi (P3-TGAI).
4. Aspek Struktur Birokrasi menggunakan SOP (Standard  Operating  Procedures) yang  dikeluarkan  oleh  Dirjen  Sumber Daya Air Nomor.02/SE/D/2020.
5. Faktor  Pendukung  antara  lain,  lokasi yang  layak  karena  sudah  berada  di lokasi  pertanian,  sudah  terbentuknya P3A, peran pemerintah yang
mendukung Program
Percepatan Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  (P- 3TGAI),  Sumber  Daya  Manusia  yang sudah kompPeten.
6. Faktor Penghambat antara lain, sulitnya menjangkau  lokasi  dikarena  masih tanah  merah,  pencairan  dana  yang masih terlambat, kurang nya pengetahuan masyarakat tentang Program  Percepatan  Tata  Guna  Air Irigasi  (P3-TGAI),  cuaca  yang  tidak mendukung  sehinggah  mengakibatkan keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan saluran irigasi.
2.   Saran
1. Penambahan  dana  anggaran  untuk setiap  kelompok  Perkumpulan  Petani Pemakai  Air  (P3A)  yang  mendapatkan bantuan  dana  Program  Percepatan Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi (P3TGAI) agar dapat membantu perekonomian dan kesejeahteraan masyrakat sekitar lokasi.
2. Tenaga Pendamping yang sudah berpangalaman sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebaiknya dipertahankan ketika program  tersebut  akan  dilaksanakan kembali agar meminimalisir melakukan traning ulang untuk tenaga pemdamping.
3. Melibatkan  Lurah,  ketua  RT/RW  atau pejabat  setempat  menjadi  penasehat
P3A  sebagai  motivator  dan  faslitator program  agar  dapat  ikut  berperan  serta dalam melaksanakan pembangunan
wilayah mereka.
4. Penambahan wilayah
untuk mendapatkan Prorgram
Percepatan
Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi  di Kota  Palembang  agar  dapat  membantu meningkatkan  taraf  hidup  diperkotaan dan  memberikan  peluang  kerja  untuk para  mahasiswa  yang  baru  selesai  dari pendidikan kesarjanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi  Kebijakan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Bouman,  B.A.M.  2003. Examining  the Water  Shortage  Problem  in  Rice System,  Water  Saving  Irrigation Technologies.  Science  Innovation and  Impact  for  Livelihood ,  IRR:
519-535.
Dye,  Thomas  R.,  1995, Understanding Public  Policy,  New  Jersey :  Prentice Hall
Edward  III,  1984. Implementation  Public Policy. Washington DC : Congresional Quarter Press Fauzyah  Rahmah,  Ari  Subowo,  2015. Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan  (PPIP)  di  desa  Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten
Semarang.
Grindle,  Merilee  S.  1980 Politics  and Policy  Implementations  in  the  Third Word,  New  jersey: Princetown University Press.
Mazmanian,  Daniel  H.,  dan  Paul  A. Sabatier,  1983, Implementation  and Public  Policy, New  York:  Harper Collins
Nugroho  D,  Riant.  2004. Kebijakan Publik,  Formulasi,  Implementasi,
dan Evaluasi .Jakarta: Gramedia Nurhasanah, 2019. Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya
Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat. Pasandaran,  E.  2005. Reformasi  Irigasi dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu  Sumber  Daya  Air.  Analisis
Kebijakan  Pertanian,  Vol  3  No.  3, September 2005: 201-216
Ripley,  Ronald  Band  Grace  A.  Franklin.
1986. Policy  Implementation  and Bereaucracy. Chicago: Dorsey Press.
Sugiono, 2005, Metode Penelitian Administrasi , Alpabeta, Bandung
Soenarko. 2000. Public Policy, Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa
Kebijaksanaan
Pemerintahan . Surabaya  :  Airlangga  University Press. Sukuryadi. 2011. Pengaruh Pembangunan Saluran Irigasi Terhadap Pendapatan Petani pada Usaha Padi Sawah di desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten  Lombok  Tengah  Tahun
2011 .  Artikel  Pendidikan  Media Bina Ilmiah. Malang.
Van  Meter,  Donal  dan  Van  Horn,  Carl  E.
1975. The  Policy  Implementation
Process  Conceptual  Frame  Work . Journal Administration and Society.
Wahab,    Solichin  A.    2002. Analisis Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara , Jakarta: Bumi Aksara
Wahab,  Solichin  A.  2005. Analisis Kebijakasanaan : Dari  formulasi  ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi aksara
Wibawa,  Samodra.  2002. Evaluasi Kebijakan  Publik ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Winarno,  Budi.  2004. Teori  dan  Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta:
Media Pressindo
Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan  Publik, Teori  dan  Proses .  Jakarta:  Media Pressindo
Widjaja, A.W dan M.Arisyk Wahab, 1987. Strategi  Public  Relations. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Yuwono,  2001. Manajemen  Otonomi Daerah :Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru. Semarang: Ciyapps Diponegoro
Univercity

## Peraturan dan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 1982 Tentang Irigasi, Pembangunan, Rehabilitasi, Operasi Dan Pemeliharaan Irigasi Ditingkat Usaha Tani Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1991  Tentang  2015  Tentang  Rawa, Pembangunan, Operasi Dan Pemeliharaan  Jaringan  Reklamasi Rawa Di Tingkat Tersier Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2017  Tentang  Pedoman Umum Program Percepatan
Peningkatan  Tata  Guna  Air  Irigasi (P3-TGAI)
Peraturan  Pemerintah  No.20  Tahun  2006
Tentang Irigasi Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Sumber Daya  Air  Nomor  02/SE/D/2020 Tentang Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi