Vol. 10 No. 1 Oktober 2023 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Pengaruh Implementasi SIMBG terhadap Kepuasan Pelayanan Perizinan PBG di Dinas PUPR Kota Cimahi
Juanda Ramdhan 1 , Miswan 2 , Warman Suryaman 3 1,2,3 Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Bandung
E-mail : juandaramdhan@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menilai  dampak  pelaksanaan  Sistem  Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) terhadap tingkat kepuasan pelanggan dalam perizinan di Dinas  PUPR  Kota  Cimahi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif.  Data  dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner yang berbentuk skala Likert. Data tersebut di analisis menggunakan statistik  deskriptif  dengan  menggunakan  rumus  regresi  linear  sederhana.  Hasil  data  dijelaskan dalam  bentuk  tabel  dan  narasi  dengan  bantuan  perangkat  lunak  SPSS.  Temuan  penelitian mengindikasikan  bahwa  implementasi  SIMBG  memiliki  pengaruh  signifikan  pada  tingkat kepuasan  pelanggan  dalam  proses  perizinan  di  Dinas  PUPR  Kota  Cimahi,  yaitu  sekitar  89,7%. Sisanya,  sekitar  10,3%,  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima karena didukung oleh signifikansi statistik.
Kata Kunci: kepuasan, pelayanan, perizinan, PUPR, SIM

## ABSTRACT
The  aim  of  this  research  is to assess  the impact of  implementing  the  Building  Management Information System (SIMBG) on the level of customer satisfaction in licensing at the Cimahi City PUPR  Service.  This  research  uses  quantitative  methods.  Data  was  collected  through  the  use  of  a questionnaire in the form of a Likert scale. The data was analyzed using descriptive statistics using a simple linear regression formula. The results of the assistance data are explained in the form of tables  and  narratives  using  SPSS  software.  Research  findings  show  that  the  implementation  of SIMBG has a significant influence on the level of customer satisfaction in the licensing process at the  Cimahi  City  PUPR  Service,  namely  around  89.7%.  The  remainder,  around  10.3%,  was influenced by other factors not examined in this study. Therefore, the hypothesis in this study can be accepted because it is supported by statistical significance.
Keywords: Licensing, PUPR, Satisfaction, Services, SIM
1. PENDAHULUAN
Lembaga pemerintah, termasuk penyelenggara  layanan  publik,  telah memperkenalkan  electronic  government ( e-government )  sebagai  upaya  untuk memenuhi  tuntutan  dan  mengantisipasi Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  khususnya  dalam  penggunaan teknologi  informasi,  telah  mendorong penerapan e-government sebagai  suatu pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan. E-government bertujuan untuk  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi layanan publik dengan memanfaatkan teknologi berbasis elektronik. (Nurdin, 2018: 2). Sebelumnya, pemerintah telah
menerapkan  sistem  dan  prosedur  yang berdasarkan  birokrasi  yang bersifat kaku, yang tidak  mampu  menangani perubahan yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem dan prosedur kerja yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi
beragam interaksi dengan unit-unit lainnya. Hal ini melibatkan pengembangan struktur hierarki  yang  lebih  kompleks.  Sistem manajemen  modern  yang  memungkinkan organisasi  berjaringan  yang  responsif dalam  pengambilan  keputusan  perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  yang  semakin beragam  di  masa  depan.  Dalam  konteks pengambilan keputusan, sistem informasi birokrasi dan sistem informasi manajemen  akan  menjadi  lebih  terbuka dan  transparan,  dengan  akses  yang  lebih luas  untuk  memastikan  ketersediaan informasi  yang  konsisten(Rusfiana  & Supriyatna, 2012: 10).
Rangka  memenuhi  ketentuan  yang diatur dalam Pasal 325 Peraturan
Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2021  yang merinci  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, pemerintah, di bawah
kepemimpinan  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah mengesahkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pendataan Bangunan Gedung. Di dalam regulasi ini, juga  diatur  tentang  implementasi  Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).  SIMBG  sendiri  adalah  sebuah aplikasi  berbasis  web  yang  terhubung dengan Online  Single  Submission (OSS) dan  difungsikan  untuk  proses  perizinan, khususnya terkait Izin Mendirikan
Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi. Hal ini  memungkinkan  masyarakat  untuk mengajukan  permohonan  secara  daring, tanpa  terikat  oleh  batasan  waktu  atau lokasi, asalkan terdapat akses internet.
Pemerintah sebagai penyedia layanan  pelayanan  ini  perlu  menjaga  dan meningkatkan  kualitas  serta  efisiensi layanan  tersebut  dengan  memperhatikan berbagai  dimensi  seperti  kemudahan, kecepatan, ketepatan, keadilan, dan aspek legitimasi  yang  menjamin  keamanan pelayanan.  Meskipun  demikian,  saat  ini masyarakat  masih  sering  merasa  kurang puas  dengan  layanan  pemerintah.  Hal  ini tercermin  dari  keluhan  yang  seringkali muncul,  termasuk  keluhan  mengenai lambatnya pelayanan, kompleksitas, waktu yang dibutuhkan yang cukup lama, ketidak-efisiensian, biaya yang cenderung  tinggi,  dan  persepsi  bahwa pelayanan seringkali lebih rumit daripada seharusnya(Rusfiana & Dewantoro, 2016: 11).
Untuk mengatasi berbagai masalah dalam layanan yang telah disebutkan sebelumnya,  dilakukan  sebuah  penelitian dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi faktor-faktor  yang  signifikan  dalam pengaruh  terhadap  kinerja  pelayanan instansi  pemerintah.  Studi  ini  melibatkan survei yang difokuskan pada
penyelenggaraan pelayanan
izin pendirian gedung oleh pemerintah daerah,  dengan  perhatian  khusus  pada SIMBG  dan  tingkat  kepuasan  dalam konteks  Dinas  PUPR  Kota  Cimahi.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  berfokus  pada analisis  Pengaruh  Implementasi  Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Terhadap  Tingkat  Kepuasan  Pelayanan Perizinan  PBG  di  Dinas  PUPR  Kota Cimahi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Istilah
"administrasi" dalam
konteks ini kemudian diambil dari bahasa
Inggris,  yaitu  " administration "  yang bersumber dari bentuk dasar " to administer " yang artinya mengelola. Kata "administrasi"  juga  ditemukan  dalam bahasa  Belanda,  dengan  makna  yang mencakup pengelolaan aktivitas organisasi,  tata  usaha,  dan  pengelolaan sumber  daya.  Terminologi  yang  lebih simpel,  administrasi  adalah  usaha  dan aktivitas yang
berkaitan dengan merencanakan  dan  mengatur  kebijakan sehingga  organisasi  dapat  mencapai sasaran  atau  tujuannya.  Oleh  karena  itu, administrasi  memiliki  peran  yang  sangat krusial  dalam  berbagai  aspek  kegiatan organisasi(Kamaruddin, 2016: 4).
Selain itu, menurut Apriyanti (2016: 16), pengertian administrasi dalam arti  yang  lebih  sempit  melibatkan
aktivitas seperti pencatatan, korespondensi, pencatatan keuangan yang sederhana, pengetikan, dan kegiatan teknis ketatausahaan lainnya. Di sisi lain, pengertian  administrasi  dalam  arti  yang lebih  luas  melibatkan  seluruh  proses kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih yang  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana  yang  ada  secara  efektif  dan efisien. Pelayanan publik adalah
serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini meliputi penyediaan barang, jasa, dan/atau  pelayanan  administrasi  oleh pihak pemberi pelayanan publik. Penyelenggara  pelayanan  publik  dapat berupa  instansi  pemerintah,  badan  usaha, lembaga  independen  yang  didirikan menurut undang-undang untuk
menyelenggarakan pelayanan publik, dan badan  hukum  lain  yang  didirikan  khusus untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan  publik.  Dalam  melaksanakan kegiatan  tersebut,  pejabat,  pegawai, pejabat, dan orang lain yang bekerja pada organisasi pemberi pelayanan bertanggung jawab melaksanakan
kegiatan  pelayanan  publik  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku(Maryam,  2016:
8).
Implementasi  berasal  dari  bahasa Inggris,  yaitu  " to  implement "  yang mengacu  pada  tindakan  atau  proses pelaksanaan suatu keputusan atau kebijakan  yang  dapat  menghasilkan dampak atau konsekuensi tertentu terhadap  suatu  hal.  Hal  ini  mencakup penegakan hukum, peraturan pemerintah,
keputusan pengadilan dan kebijakan yang ditetapkan  oleh  lembaga  pemerintah dalam kerangka nasional. Menurut Solichin  Abdul  Wahab  dalam  bukunya yang  berjudul  “Analisis  Kebijakan Kebijakan Nasional Mulai dari Perumusan Hingga Implementasi” (2001),  implementasi  dapat  dijelaskan secara  individual,  pejabat  pemerintah, serangkaian  tindakan  yang  dilakukan oleh kelompok-kelompok di dalam pemerintahan  atau  oleh  sektor  swasta. Tindakan tersebut ditujukan untuk mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  dalam kebijakan yang dilaksanakan.
Kepuasan  mengacu  pada  tingkat kepuasan individu setelah mereka menilai kinerja  atau  hasil  yang  mereka  alami dalam  perbandingan  dengan  harapan mereka.  Tingkat  kepuasan  ini  tergantung pada  perbedaan  antara  apa  yang  mereka terima  dalam  bentuk  layanan  atau  hasil dengan  harapan  yang  mereka  miliki. Jika apa  yang  mereka  terima  kurang  dari harapan,  maka  masyarakat  mungkin merasa  kecewa.  Jika  sesuai  dengan harapan, maka mereka akan merasa puas. Namun, jika pelayanan melebihi harapan, maka  tingkat  kepuasan  masyarakat  akan sangat  tinggi.  Harapan  masyarakat  ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu mereka.
Tingkat kepuasan masyarakat tercermin dalam tindakan dan sikap mereka setelah menerima pelayanan. Semakin tinggi kualitas pelayanan  yang  mereka  terima,  semakin besar  tingkat  kepuasan  yang  mereka rasakan.  (Gultom,  Arif,  &  Fahmi,  2020: 174).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  metode
kuantitatif dengan tujuan untuk memberikan  deskripsi  atau  gambaran tentang  suatu  hal..  Fokus  penelitian adalah Pelayanan Perizinan PBG di Dinas PUPR Kota Cimahi. Dalam penelitian ini, digunakan  skala  pengukuran  ordinal berupa  skala  likert  5  tingkat.  Analisis data  dilakukan  melalui  analisis  deskriptif yang  digunakan  untuk  menggambarkan variabel kualitas layanan online, termasuk Efficiency, Reliability, Fulfillment, dan Privacy ,  pada  PBG  di Dinas  PUPR  Kota  Cimahi.  Dalam penelitian  ini,  juga  terdapat  pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berfungsi  untuk  mengevaluasi  sejauh mana  masyarakat  merasa  puas  dengan layanan yang mereka terima.
Populasi dalam penelitian ini merujuk  kepada  individu  atau  kelompok yang telah memanfaatkan layanan SIMBG.  Terhadap  Kepuasan  Pelayanan Perizinan  PBG  di  Dinas  PUPR  Kota Cimahi,  dan  penelitian  ini  berlaku  hanya untuk masyarakat di Kota Cimahi. Dalam hal  ini,  Dalam  penelitian  ini,  digunakan teknik  sampling non-Probability dengan metode purposive sampling karena jumlah  populasi  pengguna  SIMBG  Kota Cimahi  Online  tidak  dapat  diketahui secara  pasti.  Berdasarkan  perhitungan menggunakan rumus Bernoulli, diperoleh jumlah  sampel  minimum  sebanyak  86 responden  yang  akan  menjadi  subjek penelitian.
Penelitian ini melibatkan 2
variabel,  yaitu  variabel  bebas  yang disebut sebagai variabel penyebab (eksogenus), yaitu variabel implementasi, dan  1  variabel  akibat  ( endogenous )  yaitu variabel  kepuasan  masyarakat.  Faktor- faktor  seperti  lingkungan,  relasi  antar
organisasi, sumber daya, dan karakteristik  institusi  pelaksana  menjadi aspek-aspek yang
memengaruhi implementasi.  Variabel  ini  disimbolkan sebagai X. Kepuasan masyarakat, sebagai variabel terikat dalam penelitian ini, akan dioperasionalkan berdasarkan aspek- aspek  seperti reliability,  assurance, tangible,  empathy, dan responsiveness ,
dan dinotasikan sebagai Y.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Karakteristik responden, yang memiliki  beragam  atribut,  merupakan salah  satu  faktor  kunci  dalam  sebuah penelitian  yang  dapat  memengaruhi pelaksanaan  atau  implementasi  SIMBG dan  kepuasan  pelayanan  perizinan  PBG
di DPUPR Kota Cimahi yang menggunakan  SIMBG.  Karakteristik  ini meliputi karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan usia.

## Karakteristik  Responden  Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu faktor yang  memiliki dampak pada kemampuan individu  dalam  menggunakan  SIMBG. Data karakteristik responden  berdasarkan tingkat  pendidikan  mereka  tersaji  dalam tabel di bawah ini:

## Tabel 1.  Karakteristik Responden
Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 SMA/K 29 33.72 2 D3/D4 15 17,44 3 S1 39 45,35 4 S2 3 3,49 Total 86 100 Sumber: Peneliti, 2023

## Karakteristik  Responden  Berdasarkan
Jenis Kelamin Karakteristik responden berdasarkan  jenis  kelamin  dapat  dilihat dalam tabel di bawah ini. Data menunjukkan bahwa terdapat 42
responden  laki-laki  dan  44  responden perempuan. Detailnya tertera dalam tabel di bawah ini:

## Tabel 2.   Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 Laki-laki 42 49 2 Perempuan 44 51 Total 86 100 Sumber: Peneliti, 2023 Karakteristik  Responden  Berdasarkan

## Usia
Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh  data  responden  berdasarkan usia  seperti  yang  ditunjukkan  pada  tabel berikut:

## Tabel 3.   Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
No Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 18-29 22 25.58 2 30-39 15 17.44 3 40-50 41 47.68 4 >50 8 9.30 Total 40 100 Sumber: Peneliti, 2023 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Terlihat  dari  hasil  perhitungan model  ringkasan  di  bawah  ini,  nilai  R kuadrat  yang  disesuaikan  adalah  sebagai berikut:

## Tabel 4. Model Summary
Model Summary b
R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
.897 .896 7.803
a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y

## Sumber: data primer diolah, 2023
Besarnya  angka  adjusted  R  square (r 2 )  adalah  0,897.  Angka  tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh penerapan SIPD dan
penyusunan  laporan  keuangan  secara gabungan terhadap kepuasan masyarakat, dengan  cara  menghitung  koefisien  (KD) dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut:
KD = ґ2 x 100 % = 0,897 x 100 %
= 89,7 %
Angka tersebut mempunyai maksud bahwa  pengaruh  implementasi  SIMBG terhadap  kepuasan  pelayanan  perizinan PBG  di  DPUPR  Kota  Cimahi  secara gabungan  adalah sebesar  89.7  %,
sedangkan sisanya sebesar 10,3% dipengaruhi faktor lain. Dengan kata lain, variabilitas kepuasan pelayanan perizinan
yang dapat diterangkan dengan
menggunakan variabel implementasi SIMBG adalah sebesar 89,7%, sedangkan pengaruh sebesar 10,3% disebabkan oleh variabel-variabel  lain  diluar  penelitian ini.
Uji  hipotesis  dilakukan  dengan membandingkan  nilai  signifikansi  (sig) yang  dihitung  dengan  taraf  signifikansi yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  yaitu
0,05  (5%).  seperti  terlihat  pada  tabel berikut menunjukkan  besarnya  nilai taraf signifikansi (sig) penelitian:
Tabel 5. Anova
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regre ssion 44712.4 03 1 44712. 403 734. 420 .000 a Resid ual 5114.02 7 84 60.881
Total 49826.4
30 85 a. Predictors: (Constant) X
b. Dependent Variable: Y
Sumber: data primer diolah, 2023
Berdasarkan analisis yang dilakukan  Dengan  bantuan  perangkat lunak  statistik  SPSS,  hasil  pada  tabel ANOVA menunjukkan  bahwa  nilai signifikansi  sebesar  0,000,  yang  lebih rendah  dari  tingkat  signifikansi  yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 0,05. Artinya, hipotesis nol (H0) dapat
diabaikan,  dan  hipotesis  alternatif  (H1) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh langsung  antara  implementasi  SIMBG terhadap  kepuasan  pelayanan  perizinan PBG di DPUPR Kota Cimahi.

## Tabel 6. Coefficients
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standa rdized Coeffi cients t Sig.
B Std.
Error Beta 1 (Con stant ) 1.816 3.609 .50 3 .61 6 X 1.001 .037 .947 27. 100 .00 0 a. Dependent
Variable: Y Sumber: data primer diolah, 2023
Besarnya  pengaruh  dari  variabel implementasi  SIMBG  terhadap  variabel kepuasan  pelayanan  perizinan  PBG  di DPUPR  Kota  Cimahi,  seperti  yang tercantum  dalam  Tabel  6  di  atas,  dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai konstanta  (a)  adalah  1.816,  dan  nilai koefisien  (kinerja)  adalah  1.001.  Oleh karena  itu,  model  persamaan  regresi sederhananya adalah:
Kepuasan  pelayanan  perizinan  PBG  = 1.816 + 1.001 * Implementasi SIMBG
Artinya, kepuasan pelayanan perizinan  PBG  di  DPUPR  Kota  Cimahi dipengaruhi  oleh  implementasi  SIMBG, dan  hubungan  antara  keduanya  dapat dijelaskan  melalui  persamaan  di  atas. Setiap  peningkatan  dalam  implementasi SIMBG  akan  menghasilkan  peningkatan dalam tingkat kepuasan pelayanan perizinan  PBG  di  DPUPR  Kota  Cimahi sesuai dengan koefisien 1.001.Y = a+bX Y = 1.816 + 1.001X
Informasi yang disediakan adalah sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  adalah  1.816,  yang mewakili  nilai  konstan  dari  variabel implementasi SIMBG.
2. Koefisien  regresi  1.001X,  artinya bahwa  setiap  peningkatan  sebesar 1%  dalam  variabel  implementasi
SIMBG akan menghasilkan kenaikan sebesar 1.001 dalam variabel
kepuasan  pelayanan  perizinan  PBG. Dengan  nilai  koefisien  positif  ini, dapat  disimpulkan  bahwa  variabel independen  (implementasi  SIMBG) memiliki  pengaruh  positif  terhadap variabel dependen (kepuasan pelayanan perizinan PBG).
Berdasarkan  hasil  pengujian  dengan  uji linier sederhana:
1. Nilai  signifikansi  (sig)  pada  Tabel
Coefficients menunjukkan nilai signifikansi  sebesar  0.000,  yang lebih rendah dari nilai batas 0.05. Ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara variabel  implementasi  SIMBG  dan variabel kepuasan pelayanan perizinan  PBG  di  DPUPR  Kota Cimahi.
2. Dengan  membandingkan  nilai  t (thitung) sebesar 27.100 dengan nilai ttabel sebesar 1.963, dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi SIMBG memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel kepuasan pelayanan perizinan PBG. Hasil penelitian ini telah mengonfirmasi bahwa implementasi SIMBG  memiliki  dampak  positif  dan signifikan  terhadap  tingkat  kepuasan masyarakat  terhadap  layanan  perizinan PBG  di  DPUPR  Kota  Cimahi.  Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel implementasi  SIMBG  memiliki  nilai signifikansi  (sig.)  sebesar  0.000,  yang lebih  kecil  dari  0.05.  Dengan  demikian, penelitian  ini  membenarkan  hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara implementasi  SIMBG  dan  kepuasan pelayanan  perizinan  PBG  di  DPUPR Kota Cimahi.. Oleh karena itu, penerapan SIMBG  dengan  baik  dan  benar  dapat meningkatkan kepuasan pelayanan perizinan PBG di DPUPR Kota Cimahi.
Penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa  secara  umum,  DPUPR  telah berhasil  mengimplementasikan  SIMBG
dengan  baik,  sehingga  pengguna  layanan merasa  puas  dengan  pelayanan  perizinan PBG  di  DPUPR  Kota  Cimahi.  Dengan
menjaga dan terus meningkatkan kualitas implementasi
SIMBG, diharapkan DPUPR  dapat  mencapai  tujuan-tujuan instansi  dengan  lebih  baik,  membawa dampak positif, dan menjaga kesinambungan dalam organisasi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dalam penelitian  ini,  dapat  dinyatakan  bahwa implementasi SIMBG memiliki pengaruh signifikan sebesar 89,7% terhadap kepuasan  pelayanan  perizinan  PBG  di DPUPR Kota Cimahi. Ini
mengindikasikan  bahwa  semakin  baik implementasi  SIMBG,  semakin  tinggi pula  kepuasan  pelayanan  perizinan  PBG di DPUPR Kota Cimahi.

## SARAN
Disarankan kepada pimpinan DPUPR  Kota  Cimahi  untuk  berupaya meningkatkan  atau  menjaga  kualitas implementasi  SIMBG  yang  ada,  melalui keterlibatan,  konsistensi,  adaptabilitas, dan kesadaran akan misi organisasi, yang pada  gilirannya  akan  berdampak  positif pada peningkatan kepuasan dalam
pelayanan  perizinan  PBG  di  DPUPR
Kota  Cimahi.  Selain  itu,  perbaikan fasilitas yang mendukung kinerja pegawai  juga  disarankan  agar  dapat dilakukan.  Dengan  adanya  fasilitas  yang memadai,  diharapkan  pegawai  dapat menjalankan  tugas  mereka  secara  lebih efisien. Selain  itu, koordinasi dan sinergi antara  pegawai  di  DPUPR  Kota  Cimahi juga perlu ditingkatkan, sehingga pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawab
mereka  dapat  diorganisir  dengan  lebih baik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1]  Apriyanti,  D.  (2016).  Pengaruh
Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Perbendaharaan  Biro  Keuangan Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa Barat (Skripsi, Universitas Pasundan).
[2]    Asnidar. (2019). Statistik Deskriptif Ekonomi  dan  Bisnis.  Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
[3]   Gultom,  D.  K.,  Arif,  M.,  &  Fahmi,
M.  (2020).  Determinasi  Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas
Pelanggan  Melalui  Kepercayaan. Maneggio:  Jurnal  Ilmiah  Magister Manajemen, 3(2), 171-180 [4]    Indrasari,  M.  (2019).  Pemasaran Dan Kepuasan Pelanggan: pemasaran dan kepuasan pelanggan. Surabaya: Unitomo Press. [5]    Ismail,  I.  N.  (2021).  Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Bangunan  Gedung  (Simbg)  Dalam Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Pinrang. (Skripsi, Universitas Hasanuddin). [6]    Kamaruddin, S. (2016).
Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara  Teori  dan  Aplikasinya. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
[7] Marliani, L. (2019). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut  Pandang.  Dinamika:  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara, 5(4), 17-21.
[8] Maryam, Neneng, S. (2017).
Mewujudkan good governance melalui  pelayanan  publik.  JIPSI-
Jurnal Ilmu Politik Dan
Komunikasi  UNIKOM,  VI(1)  ,  6- 17.
[9]    Nurdin,  A.  H.  M.  (2018).  Menuju pemerintahan terbuka (open government)  melalui  penerapan  e government. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), 1-17.
[10]  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara Republik Indonesia. (2003). Keputusan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur  Negara  No.  63  Tahun 2003. Tersedia di: https://perpus.menpan.go.id/upload ed_files/temporary/DigitalCollectio n/Njk4YjQ3YjFjNGQyNjJmYTQ3
Mzk1ZmM2NDdmNDZmNzFkMz k3NDQ4ZQ==.pdf,  (8  Desember 2022)
[11]  Parasuraman,  A.,  Berry,  L.,  & Zeithaml,  V.  (2002). Refinement and reassessment of the
SERVQUAL  scale.  Journal  of retailing, 67(4),  114.  Parasuraman, A.,  Zeithaml,  V.  A.,  &  [1] Malhotra,  A.  (2005).  ES-QUAL: A multiple-item  scale  for  assessing electronic  service  quality.  Journal of service research , 7(3), 213-233.
[12]  Pemerintah Indonesia. (2009).
Undang-undang (UU) No. 25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/D etails/38748/uu-no-25-tahun-2009, (10 Desember 2022)
[13]  Peraturan Pemerintah.
(2021). Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun  2021  tentang  Peraturan Pelaksanaan  [1]    [14]    Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2002 tentang Bangunan Gedung, pemerintah melalui Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat telah  menetapkan Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Nomor  22 Tahun 2021. Tersedia
di:
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/17
6373/PP_Nomor_16_Tahun_2021.
pdf  (13 Desember 2022) [15]   Pemerintah  Pusat.  (2009).  Undang- undang  (UU)  tentang  Pelayanan Publik. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/D etails/38748/uu-no-25-tahun-2009. (13 Desember 2022)
[16]    Raharjo,  Muhamad  Mu’iz.  (2022).
Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
[17]   Riduwan, & Kuncoro. E. A. (2011). Cara  Menggunakan  dan  Memaknai Path  Analysis  (Analisis  Jalur). Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta.
[18]   Rusfiana,  Y.,  &  Supriyatna,  C.
(2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangannya. Bandung: Alfabeta [19]  Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta [20]  Unaradjan, Dominikus Dolet. (2019). Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. [21]   Rusfiana, Y., & Agung Dewantoro, R.  A.  H.  M.  A.  T.  (2016).  Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan (Paten)  Di  Kecamatan  Puhpelem Kabupaten Wonogiri (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo). [22]   Sifa,  N.  N.  (2017).  Pengaruh Budaya  Organisasi  dan  Disiplin Kerja  terhadap  Kinerja  Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi  Jawa  Barat
(Skripsi,  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Unpas Bandung).
[23]  Yunaningsih,  A.,  Indah,  D.,  & Septiawan,  F.  E.  (2021).  Upaya meningkatkan kualitas layanan publik  melalui  digitalisasi.  Altasia Jurnal  Pariwisata  Indonesia,  3(1), 9-16.