IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1466-1477 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia
Raihana 1 🖂 , Syafruddin 2 , Dion Welli 3 , Sugiharto 4
(1) Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah Riau,
(2)(3)(4)Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: raihana.nasution2umri.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Hak cipta di Indonesia merupakan perwujudan dari teori perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman. Pengaturannya berubah ketika muncul penemuan-penemuan baru dalam menghasilkan suatu ciptaan. Setidaknya terdapat dua hal penting yang harus dipahami yaitu Hak Cipta dan  Pencipta.  Hak  cipta  merupakan  hak  khusus  bagi  pencipta  atau pemegangnya  untuk memperbanyak  atau  menggandakan  hasil  karya  ciptaannya  yang  tumbuh  bersamaan  dengan lahirnya  suatu  ciptaan.  Pencipta  berhak  pula  atas  manfaat  ekonomi  yang  lahir  dari  ciptaannya tersebut,  baik  dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra.  Objek  pembahasan  dalam  hak kaekayaan  intelektual  pada dasarnya terbagi  atas  dua, yaitu  Hak  Kekayaan  Industrian  dan  Hak Cipta. Kemudian Hak Kekayaan Industri terbagi menjadi Hak Paten, Rahasia Dagang, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Kompetensi Tersebulung(Muhammad Akham Subroto & Suprapendi, 2008), Hak Cipta pengecualian  dalam  kategori  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana pengaturan hukum tentang hak Cipta di Indonesia dan realitas mengenai penegakan hak Cipta di Indonesia.
Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Cipta, Pencipta.

## Abstract
Copyright in Indonesia is a manifestation of the theory of legal development that keeps up with the times. The arrangement changes when new discoveries emerge in producing a creation. There are at least two important things that must be understood, namely Copyright and the Creator. Copyright is a special right for creators or holders to reproduce or duplicate the results of their creations that grow together with the birth of a creation. The creator is also entitled to economic benefits arising from  his  creation,  both  in  the  fields  of  science,  art  and  literature.  The  object  of  discussion  in intellectual  property  rights  is  basically  divided  into  two,  namely  Industrial  Property  Rights  and Copyrights.  Then  Industrial  Property  Rights  are  divided  into  Patents,  Trade  Secrets,  Trademarks, Industrial  Designs,  Plant  Variety  Protection,  Integrated  Circuit  Layout  Designs,  Geographical Indications  and  Indications  of  Origin  of  Covert  Competence  (Muhammad  Akham  Subroto  & Suprapendi, 2008), Copyright is an exception in this category. . This research uses a type of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this research. The results of this  research  will  show  how  the  law  regulates  copyright  in  Indonesia  and  the  reality  regarding copyright enforcement in Indonesia.
Keywords: Legal Politics, Copyright, Creator.

## PENDAHULUAN
Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak  cipta  untuk  mengatur  penggunaan  hasil  karya  atau  hasil  olah  gagasan  atau  informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk  menikmati  suatu  karya  secara  sah.  Suatu  ciptaan  dibatasi  untuk  pemanfaatan  dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak cipta (Ujang Badru Jaman et al., 2021). Hak cipta merupakan hak khusus  bagi  pencipta  atau  pemegangnya  untuk  memperbanyak  atau  menggandakan  hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan  lahirnya  suatu ciptaan.  Pencipta berhak pula  atas  manfaat  ekonomi  yang  lahir  dari  ciptaannya  tersebut,  baik  dibidang  ilmu pengetahuan,  seni,  dan  sastra.  Objek  pembahasan  dalam  hak  kaekayaan  intelektual  pada dasarnya terbagi atas dua, yaitu Hak Kekayaan Industrian Hak Cipta.
Kemudian Hak Kekayaan Industri terbagi menjadi Hak Paten, Rahasia Dagang, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Kompetensi Tersebulung1 Hak Cipta pengecualian dalam kategori
ini. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk  melakukan  sesuatu,  melainkan  hak  untuk  mencegah  orang  lain  yang  melakukan. Kemudian perbedaan lainnya adalah bahwa pada dasarnya hak cipta tidaklah perlu didaftarkan, karena  berlaku  secara  otomatis.  Namun  seiring  perkembangan  zaman,  kenyataan  semakin maraknya  penyalahgunaan  hak  cipta  belakangan  ini  mendorong  para  pihak  terkait  yang memiliki hak cipta mendaftarkan hak ciptanya pada daftar umum ciptaan melalui Direktorat Jendral.
Hal  tersebut  berguna  nantinya  apabila  terjadi  sengketa,  untuk  menjadi  alat  bukti sempurna berupa Akta Otentik. Mengenai penyalahgunaan hak cipta yang telah disebutkan tadi, melalui pernyataan Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif  pada  tahun  2019  lalu    mengatakan  bahwa  tingkat  pembajakan  di  Indonesia  sangat tinggi, bahkan mengakibatkan kerugian triliunan rupiah. Hal ini diakibatkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghargai suatu karya, khususnya dalam hal ini adalah hak cipta. Salah satu fakta lapangan yang saya dapati secara instuisi, pada tahun 2017 Asosiasi Industri  Rekaman  Indonesia  (Asiri)  melakukan  suatu  pendataan  mengenai  kerugian  akibat pembajakan hak cipta musik, menurut data yang telah mereka simpulkan terdapat kerugian mencapai Rp. 8,4 Triliun.
Hal  tersebut  merupakan  suatu  keadaan  yang  sangat  disayangkan,  apalagi penyalahgunaan hak cipta seakan tidak terasa sebagai suatu pelanggaran ditengah-tengah masyarakat kita. Contoh kecil saja, saat kita membeli Handphone baru, umumnya pada memori Handphone yang telah kita beli akan diisi beberapa file, salah satunya adalah musik, pastinya itu adalah musik-musik bajakan, sekarang Hp mrupakan suatu kebutuhan primer dimasa kini, bayangkan  ada  berapa  banyak  jumlah  masyarakat  di  Indonesia  ini  yang  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  hak  cipta,  berapa  jumlah  kerugian  yang  terjadi?  ini  baru  hanya mengenai musik (ilegal). Itu di dunia nyata, bagaimana di dunia maya? Situs-situs download musik bajakan yang begitu banyaknya tanpa adanya suatu pengawasan yang kuat oleh pihak yang berwajib dalam menegakkan kesadaran untuk menghargai suatu hak cipta.
Latar belakang tersebutlah yang mendorong peneliti untuk membuat suatu penelitian yang berusaha untuk menganalisis secara normatif bagaimana politik hukum pengaturan hak cipta di indonesia dan mengkaji mengenai keadaan hak Cipta di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doctrinal  (Jonaedi  Effendi  &  Johnny  Ibrahim,  2018). Metode  penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta  menganalisis  mengenai bagaimana  kekuatan-kekuatan  sosial  mempengaruhi  hukum,  kemudian  dilanjutkan  dengan pembahasan  mengenai  fungsi  hukum  bagi  masyarakat.  Prosedur  dalam  penelitian  ini dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu  mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Politik Hukum Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia
Kajian  dalam  politik  hukum  pada  dasarnya  akan  membahas  seputar  hubungan konfigurasi antara  politik  dengan hukum, apakah hukum determinan terhadap politik, atau politik  yang  determinan  terhadap  hukum.  Dalam  konteks  Indonesia,  sebagaimana  yang dituliskan  oleh  Mahfud  MD  di  dalam  disertasinya,  bahwa  apabila  politik  dan  hukum  saling berhadapan,  maka  hukum  berada  pada  kedudukan  yang  lebih  lemah  (Mahfud  MD,  2014). Salah satu instrumen  penting dalam politik hukum adalah perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum.  Oleh  sebab  itu,  pembahasan mengenai  peraturan  perundang-undangan  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari
pembahasan mengenai politik hukum (Sopiani & Zainul Mubaroq, 2020). Dalam penelitian ini, undang-undang yang akan dikaji adalah yang berkenaan  dengan  pengaturan Hak Cipta di Indonesia
Salah satu  latar  belakang  lahirnya UUHC adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan  yang  memiliki  aneka  ragam  seni  dan  budaya  yang  sangat  kaya.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  adanya  keanekaragaman  suku,  bangsa,  etnik,  bahasa,  tradisi,  dan  agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya  tersebut  merupakan  salah  satu  sumber  dari  kekayaan  intelektual  yang  oerlu  diberi perlindungan hukum melalui Undang-undang.
Kekayaan seni dan budaya bangsa, selain berguna bagi pembentukan karakter dan harga diri bangsa, juga dapat dimanfaatkan untuk menumuhkan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang  diharapkan  dapat  menunjang  kemajuan  perekonomian  nasional.  Di  beberapa  negara maju seperti Amerika Serikat, industri kreatif berbasis HKI bahkan telah menjadi andalan utama penghasilan negara (Iswii Hariani, 2010). Hukum di Indonesia terkhusus dalam hal ini mengenai UUHC telah mengalami banyak perubahan, hal ini karena pada dasarnya masyarakat selalu dalam  keadaan  membangun  kearah  yang  lebih  baik,  yang  dalam  definisi  kita  berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu (Bernard Nainggolan, 2011). Berikut kita akan menilik secara historis mengenai sejarah perkembangan pengaturan Hak Cipta di Indonesia.
Sampai  tahun  1982,  pengaturan  Hak  Cipta  di  Indonesia  masih  menggunakan  UU peninggalan  kolonial Belanda, yakni Auteurswet 1912. Akhirnya  pada tahun 1982, Indonesia memiliki hukum internal sendiri mengenai Hak Cipta yakni melalui UUHC tahun 1982 tentang perlindungan atas para pencipta. Seiring perjalanan berlakunya UUHC 1982, ternyata masih banyak  kekurangan  atas  UUHC  1982  ini,  karena  dianggap  kurang  memadai  dibandingkan dengan yang diberikan oleh hukum Hak Cipta di luar negeri, inilah kita dapati juga pentingnya perbandingan hukum.
Perbandingan  hukum  merupakan  suatu  usaha  dalam  mempelajari  berbagai  sistem hukum positif yang berlaku satu di samping yang lain pada berbagai negara atau lingkungan hukum  (Meuwissen,  2013),  dalam  pengembanan  hukum  praktikal  ini  adalah  hukum  antar
negara.  Contohnya  pada  saat  itu  pengaturan  mengenai  masa  perlindungan  Hak  Cipta, perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun setelah meninggalnya  pencipta.  Kategori  karya-karya  yang  Hak  Ciptanya  dilindungipun  terbatas karena hak hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (neighbouring rights), misalnya di UUHC 1982 tidak dilindungi.
Pada tahun 1987 Indonesia merevisi UU Hak Cipta Indonesia, salah satu usahanya dalam hal ini adalah dimana skala perlindungan diperluas. Dalam perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan Karya cipta yang telah disinggung sebelumnya, yakni  diperpanjang  menjadi  50  tahun  setelah  meninggalnya  pencipta.  Rekaman  dan  video menjadi kategori karya-karya yang dilindungi. UUHC 1982 juga sempat dianggap absolut, yaitu adanya  suatu  hak  Negara  dalam  mengambil  alih  Hak  Cipta  untuk  kepentingan  nasional. Ketentuan itu pun telah dihapuskan dalam UU Hak Cipta Indonesia yang baru.
Tahun 1997, UU Hak Cipta Indonesia direvisi lebih jauh lagi, guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada TRIPs (Tim Lindsey, 2003). Hak yang berkaitan denga Hak Cipta secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian UU baru tersebut. Mengenai tolak ukur yang digunakan dalam pelanggaran Hak Cipta diubah dari pengukuran bersifat kuantitatif menjadi kualitatif yang sesuai dengan kebanyakan UU di luar negeri. Revisi yang dilakukan pada tahun 1997 juga telah menambahkan konsep keaslian dalam defenisi karya kreatif pada pasal 1 ayat (2).
Kemudian  yang  menjadi  perhatian  juga  adalah  dipertahankannya  sistem  pendaftaran Hak Cipta secara sukarela. Pada dasarnya seperti yang telah penulis sampaikan di BAB I makala ini, bahwa pendaftaran Hak Cipta pada dasarnya adalah untuk sebagai alat bukti apabila ada suatu sengketa yang dihadapi. Pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut  dan  menggantikan  UUHC  1997  dengan  UUHC  No.19  Tahun  2002  yang  memuat perubahan-perubahan  untuk  disesuaikan  dengan  TRIPs  dan  penyempurnaan  terhadap beberapa hal yang dianggap perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk dalam upaya mengajukan  perkemnbangan karya intelektual yang berasal dari suatu keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.
Akhirnya, pada tahun 2014 dilakukan perbaikan terhadap UUHC yang melahirkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan
yakni sebagai berikut (Setia Putra, 2019):
a. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
b. Semua  ciptaan  dan  produk  Hak  Terkait  bukan  warga  negara  Indonesia,  bukan  penduduk Indonesia,  dan  bukan  badan  hukum  Indonesia  yang  untuk  pertama  kali  dilakukan pengumuman di Indonesia;
Semua ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan penggunaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Negaranya  mempunyai  perjanjian  bilateral  dengan  negara  Republik  Indonesia  mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait;
b. Negaranya  dan  negara  Republik  Indonesia  merupakan  pihak  atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.
Diatas  adalah  beberapa  pengaturan  baru  dalam  UUHC  Indonesia  yang  diberlakukan pada tahun 2014 dan UU No. 28 Tahun 2014 ini adalah  perubahan terakhir saat penulisan makalah ini dalam dinamika hukum UUHC di Indonesia.

## 2. Realitas Hak Cipta Di Indonesia
Roscoe  Pound  pernah  mengatakan  bahwa  tujuan  hukum  untuk  melindungi  kepentingan manusia (law as tool of social engineering)(H. Salim, 2012), tidak ada jaminan bahwa hukum memastikan terlindunginya kepentingan manusia tersebut. Sedikit kita mungkin mengenali diri manusia itu, Thomas Hobbes terkenal dengan salah satu teorinya, yakni homo homini lupus (Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014), manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, egoisme tinggi dari manusia tentang kepentingan pribadi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dielakkan, hal ini juga merupakan salah satu permasalahan Hak Cipta Di Indonesia, ya mengenai penghargaan, kembali lagi kepada kesadaran moral dan hukum masyarakat. Mari kita melihat bagaimana keadaan Hak Cipta dari uraian di bawah ini yang telah diisinggung di awal secara singkat.
Sebelum membahas keadaaan hak cipta di Indonesia, ada baiknya kita melihat salah satu contoh  negara  yang  juga  dalam  perlindungan  Hak  Ciptanya  juga  masih  tergolong  lemah, dalam  hal  ini  penulis  akan  mencontohkan  negara  Ukraina.  Ukrainan  dainggap  salah  satu
negara  yang  kurang  kooperatif  pemerintahnya  dalam  pemberantasan  pembajakan  Hak Kekayaan Intelektual, hal ini merupakan akibat dari lemahnya penegakan hukum di Ukraina terutama dalam hal ini adalah dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, yang mana hal tersebut ditandai dengan merajalelanya pembajakan Hak Kekayaan Intelektual khususnya adalah Hak Cipta  dalam  produk  optik  seperti  VCD,  DVD,  CD  Roms  termasuk  kaset  sehingga  Ukraina dijatuhi sanksi perdagangan dan harus membayar denda sebesar US$ 75 Juta (Imam Sjahputra, 2007), seperti inilah yang kurang lebih sama terjadi di Indonesia.
Melebihi  kerugian  akibat  korupsi,  inilah  pernyataan  yang  akan  kita  ambil  sebagai kesimpulan setelah mendapati pernyataan Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 lalu. Ari Juliano Gema menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan tingkat pembajakan tergolong tinggi. Seperti yang peneliti katakan diawal, ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghargai HKI orang lain, terkhusus dalam hal ini adalah Hak Cipta.
Salah  satu  bukti  dapat  kita  lihat  dari  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  fakultas ekonomUniversitas  Indonesia  terhadap  pembajakan  film.  Hasilnya,  dari  empat  kota  yang disurvei, Jakarta, Bogor, Tanggerang, Deli Serdang, kerugian mencapai Rp. 1,4 Triliun, dalam survei mereka terhadap pembajakan  DVD dan pengundugan ilegal,  ini baru di empat kota tersebut, belum lagi seindonesia.
Data  dari  Asri  (Asosiasi  Industri  Rekaman  Indonesia)  pada  tahun  2017  menyebutkan bahwa kerugian akibat pembajakan musik sebesar Rp. 8,4 Triliun. Kemudian dalam pembajakan software, didapati kerugian sebesar 12 Triliun. Data tersebut diperoleh dari laporan komunitas masyarakat antipembajakan.
Tidak  perlu  jauh  pada  kesadaran  hukum,  kesadaran  moral  untuk  menghargai  juga masihtergolong rendah dalam masyarakat kita, hal ini dapat kita lihat dari beberapa data di atas. Fakta lapangan yang peneliti rasa pasti pernah kita  lihat secara langsung di lapangan adalah masih bebas tanpa ada rasa salahnya para pedagang DVD bajakan di pinggiran jalan menjual  kaset-kaset  bajakannya.  Ini  merupakan  suatu  kemirisan  dalam  kualitas  moral masyarakat kita. Memang pada saat ini, penjualan kaset DVD telah mengalami penurunan yang begitu drastis, hal ini diakibatkan semakin majunya teknologi dan kemampuan SDM kita dalam bidang teknologi, namun muncul masalah baru yang lebih masif, yakni pembajakan online.
Malahan, ini lebih luas lagi menurut  peneliti melihat ada jutaan situs download musik bajakan misalnya dalam hal ini yang masih beredar di internet bahkan akan menjadi lahan yang basah bagi mereka yang memahami bisnis ini, karena secara fisik, ini lebih mudah daripada metode  yang  ada  sebelumnya  yaitu  dengan  menjual  musik  dalam  bentuk  fisik,  dalam pembajakan  dunia  internet  hanya  membutuhkan  kouta  dan  layanan  base  file  untuk menyimpannya. Semakin banyak pengunjung, maka akan semakin menarik para pemasang iklan untuk memasangkan iklan di situs terkait, mengakibatkan semakin hidupnya bisnis itu pada saat ini, baru berbicara mengenai musik,belum lagi ciptaan lainnya.
Adapun alasan rendahnya kesadaran masyarakat berdasarkan survei yang telah diabahas diatas adalah karena belumbaiknya pemahaman masyarakat mengenai HKI, terkhusus dalam hal ini mengenai Hak Cipta. Pihak yang dirugikan dalam hal ini bukan hanya pembuat karya, namun  juga  Negara  dan  masyarakat  itu  sendiri.  Negara  dipastikan  kehilangan  pendapatan pajak  dari  barang  original  yang  terjual,  pembuat  karya  akan  kehilangan  pendapatan  atas ciptaannya yang dikonsumsi oleh masyarakat sedangkan masyarakat akan mendapatkan efek negatif  berupa  kesadaran  yang  tidak  kunjung  datang  yang  mengakibatkan  konflik  antara masyarakat yang paham atas HKI dengan masyarakat yang tidak paham pada HKI, belum lagi masyarakat  akan  mendapatkan  kualitas  atas  barang  yang  akan  digunakan  tidak  maksimal akibat tidak orisinilnya apa yang telah mereka konsumsi tadi.
Melihat fakta yang ada diatas, patutlah kita membaca pendapat dari Insan Budi Maulana (Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Krisnadwipayana) dalam sebuah bukunya yang menurut peneliti  relevan  dengan  fakta  lapangan  seperti  diatas.  Kemampuan  sumber  daya  alam Indonesia di bidang minyak dan gas bumi serta kekayaan alam lain semakin surut. Keadaan ini mempengaruhi  pula  jumlah  devisa  dari  sektor  tersebut  yang  penghasilannya  tidak  terlalu menjadi andalan negara lain. Untuk mendapatkan devisa lain maka perlu dibangun kultur HKI yaitu dengan pengembangan ekonomi bangsa yang berlandaskan pada perkembangan dan pemanfaatan teknologi paten, rahasia dagang, merek, desain industri, hak cipta dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan cara mensinerjikan potensi yang dimiliki oleh Ditjen HKI,
Departemen Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, LIPI, Badan POM, Perguruan Tinggi, KADIN,  organisasi  non-pemerintah  serta  pihak  lain  yang  dapat  diajak  bekerja  sama.
Perencanaan visi, misi, program jangka panjang dan pendek pembangun kultur HKI senantiasa dievaluasi setiap tahun agar capaiannya tidak mengalami kegagalan. Capaian program tidak hanya  dilihat  dari  meningkatnya  jumlah  pemohon  paten,  rahasia  dagang,  merek,  desain industri, hak cipta dan desain tata letak sirkuit terpadu saja tetapi juga perlu dilihat kontribusi objek-objek itu terhadap peningkatan pendapatan pajak dari royalti HKI, biaya permohonan objek HKI diterima oleh Dirjen HKI, serta peningkatan daya saing para pemilik HKI, maupun peningkatan kesejahteraan para kreator, desainer, dan inventornya.
Harus  disadari  bahwa  Ditjen  HKI  tidak  hanya  berfungsi  melakukan  tugas-tugas administrasi  penyelesaian  permohonan  HKI  atau  sosialiasi  UU  HKI  saja  tetapi  juga  mampu mengikis benalu-benalu dalam Ditjen HKI sendiri yang menghambat penegakan hukum dan kewibawaan pemerintah dalam membangun pelaksanaan sistem HKI yang efektif dan efisien. Jumlah benalu di instansi itu tidak banyak walau cenderung berkembang. Oleh karena itu, perlu tindakan  tegas  agar  tidak  mempengaruhi  aparat  yang  masih  bermental  baik  dan  jujur. Pengikisan benalu yang memalukan citra bangsa juga harus dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan agar pilar-pilar penegakan hukum HKI terutama pidana dapat berlangsung baik dan benar serta memenuhi rasa keadilan.
Pengesahan  beberapa  peraturan  pelaksanaan  UU  HKI  dalam  bentuk  Peraturan Pemerintah (PP) serta peraturan pelaksanaan yang lebih rendah agar segera dilakukan. Apalagi jika PP atau peraturan pelaksana tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat, misalnya : PP Lisensi Paten. Jika sinerji di atas dapat dilakukan pemerintah maka cara-cara sosialisasi HKI yang selama ini dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi HKI sebagai pengetahuan umum, hukum, dan seremonial belaka harus diubah. Diperlukan para penceramah, atau pelatih pengembangan HKI yang dapat memprovokasi para peserta sehingga HKI dapat dimanfaatkan untuk  memacu  pengembangan  ekonomi.  Tidak  hanya  masyarakat  lokal  tetapi  juga  secara nasional.  Harus  ditimbulkan  penyadaran  kepada  masyarakat  bahwa  keberhasilan pengembangan HKI akan pula memacu pengembangan ekonomi. Namun demikian, kita harus pula  menjelaskan  kepada  masyarakat  bahwa  HKI  pun  dapat  berdampak  negatif  kepada masyarakat  dan  bangsa  apabila  HKI  diterapkan  secara  keliru  karena  tidak  memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
Dari  pandangan  Insan  Budi  Maulana  diatas  jelaslah  Beliau  sangat  menekankankan
kesadaran hukum bagi segala pihak, mulai dari Negara hingga masyarakat. Namun memang pada dasarnya kesadaran hukum masyarakat pun belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan, bisa saja suatu kesadaran hukum akan diputus oleh suatu desakan keadaan. Kejahatan yang paling marak saat ini adalah di bidang HKI yang meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, dan  sebagainya.  Kejahatan  itu  adakalanya  dengan  carding,  hacking,  cracking  dan cybersquanting (Tasya Safiranita Ramli et al., 2020).

## SIMPULAN
Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai hak cipta Indonesia mengalami banyak dinamika  dalam  perkembangannya  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Pelanggaran terhadap hak cipta masih sangat  sering terjadi  di Indonesia,  bahkan seolah  sudah menjadi kebiasaan, atau mungkin budaya masyarakat kita. Hal ini pastinya sangat mengkhawatirkan dimana ditakutkan dalam midset masyarakat kita bahwa pembajakan itu hanyalah suatu hal yang lumrah, tidak benar-benar dilarang. Hal ini tampak dari seringnya penyalahgunaan suatu Hak  Cipta  untuk  kepentingan  dan  keuntungan  komersil  semata.  Dalam  realitasnya,  masih terdapat banyak kelemahan dalam hal perhatian dan penegakan hukum seputar hak Cipta. Hal ini  sangat  disayangkan,  karena  keadaan  demikian  akan  mengakibatkan  semakin berkembangnya praktik ilegal ditengah-tengah masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidup, hal  ini  jelas  sangat  buruk  secara  hukum.  Hukum  memang  pada  dasarnya  akan  sulit  dalam menyelesaikan  masalah  ini,  karena  kesadaran  masyarakatnyalah  yang  menjadi  pondasi jalannya  suatu  hukum  ditengah-tengah  masyarakat,  ditambah  lagi  perhatian  para  penegak hukum kita yang kurang menaruh rasa perhatiannya pada penegakan hukum HKI di Indonesia, terkhusus  dalam  hal  ini  adalah  Hak  Cipta.  Semakin  seringnya  terulang  kebiasaan  ilegal  ini secara turun temurun dan berkelanjutan ditakutkan akan menghilangkan rasa respect terhadap HKI di Indonesia, terkhusus dalam hal ini adalah Hak Cipta. Kenyataannya, masyarakat masih belum menyadari pentingnya dan besarnya manfaat finansial dari HKI tersebut apabila kita benar-benar menerapkannya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernard  Nainggolan.  (2011). Pemberdayaan  Hukum  Hak  Cipta  Dan  Lembaga  Manajemen Kolektif. PT Alumni.
H. Salim, H. (2012). Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Rajawali Pers.
Imam Sjahputra. (2007). Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). Harvarindo.
Iswii Hariani. (2010). Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar. Pustaka Yustisia.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Meuwissen. (2013). Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. Refika Aditama.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Setia Putra. (2019). Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Taman Karya.
Tasya Safiranita Ramli, Ahmad M Ramli, & Rika Ratna Permata. (2020). ASPEK HUKUM ATAS
KONTEN HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 17(1),
64.
Tim Lindsey. (2003). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Asian Law Group Pty Ltd dan PT ALUMNI.
Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 3(1), 11.
Yovita A. Mangesti, & Bernard L. Tanya. (2014). Moralitas Hukum. Genta Publishing.