## JPEB
Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 5 (1), 2020, Hal: 27 - 38
http://www.jpeb.dinus.ac.id
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2015-2016
Tia Putri Ariyani 1 dan Malik Cahyadin 2 * 1,2 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No.36A Kentingan Surakarta, Indonesia *Corresponding Author: malikcahyadin@gmail.com
Diterima: Juni 2019; Direvisi: Desember 2019; Dipublikasikan: Maret 2020

## ABSTRACT
SMEs  play  an  important  role  in  the  national  economy.  Therefore,  stakeholders  need  to  pay  attention  to  develop SMEs by doing efficiency. This research aims to determine the value of the technical, cost, and allocate efficiency of SMEs in Surakarta residency during 2015 – 2016. This research uses Data Envelopment Analysis (DEA) program. The input variable consists of labor, while the output variables consist of sale, asset, and profit. The results of this research show that the average values of technical and cost efficiency are equal. The SEMs of Sukoharjo Regency have average value of technical and cost efficiency in 2015 are 0.850 and increase to 0.864 in 2016. The SMEs of Wonogiri Regency have an efficiency value of 0.746 and increase to 0.755. The SMEs in Karanganyar Regency have an improved efficiency value from 0.648 to 0.735. The efficiency value of SMEs in Surakarta City decreases from 0.692  to  0.691.  The  efficiency  of  SMEs  in  Sragen  Regency  also  decreases  from  0.592  to  0.562.  The  allocate efficiency shows that SMEs in Surakarta Residency are effective. This research recommends that SME owners and local government need to stimulate input utilization to produce maximum output. Furthermore, SME owners also need to manage the availability of input appropriately.
Keywords: Efficiency; SME; DEA

## ABSTRAK
UKM  berperan  penting  dalam  perekonomian  nasional.  Untuk  itu,  para stakeholders diharapkan  mempunyai perhatian terhadap perkembangan UKM melalui penerapan efisiensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai efisiensi teknis, biaya, dan alokatif UKM di Karesidenan Surakarta tahun 2015-2016. Metode yang digunakan adalah program Data Envelopment Analysis (DEA). Variabel input meliputi tenaga kerja sedangkan variabel output adalah omset, asset, dan keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata efisiensi teknis dan biaya adalah  sama.  Nilai  rata-rata  efisiensi  teknis  dan  biaya  UKM  Kabupaten  Sukoharjo  tahun  2015  sebesar  0.850 meningkat  menjadi  0.864  di  tahun  2016.  UKM  Kabupaten  Wonogiri  mempunyai  nilai  efisiensi  sebesar  0.746 meningkat  menjadi  0.755.  UKM  Kabupaten  Karanganyar  juga  meningkat  nilai  efisiensinya  dari  0.648  menjadi 0.735.  Efisiensi  UKM  Kota  Surakarta  menurun  dari  0.692  menjadi  0.691  sedangkan  UKM  Kabupaten  Sragen mempunyai  nilai  efisiensi  dari  0.592  menjadi  0.562.  Hasil  efisiensi  alokatif  menunjukkan  bahwa  semua  UKM  di Karesidenan Surakarta sudah efisien. Rekomendasi penelitian ini adalah pelaku usaha UKM dan pemerintah daerah sebaiknya mendorong pemanfaatan input yang dapat menghasilkan output secara maksimal. Selain itu, pelaku usaha UKM juga perlu mengelola ketersediaan dan pengelolaan input secara tepat. Kata Kunci : Efisiensi; UKM; DEA

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  merupakan  salah  satu  jenis  usaha  yang dijalankan oleh pelaku ekonomi di Indonesia. Pada saat krisis ekonomi UKM di Indonesia relatif mampu  mempertahankan  usahanya  karena  mayoritas  UKM  tidak  memiliki  hutang  luar  negeri, belum bankable ,  proses  produksi  masih  menggunakan  bahan  baku  lokal  dan  orientasi  pada ekspor belum penuh (Malik, 2015). Oleh sebab itu, keberadaannya menjadi salah satu penggerak perekonomian di Indonesia yang relatif strategis.
Miroljub & Petar (2010) menjelaskan bahwa UKM tidak terpengaruh ketika Serbia berada dalam masa krisis ekonomi. Madalina (2013) juga menyatakan bahwa UKM di Romania mampu mengatasi  krisis  dan  berperan  penting  dalam  keberlangsungan  perekonomian  negara. Selanjutnya, Holban & Razvan (2009) mengemukakan bahwa UKM memiliki pengaruh positif dalam  memperbaiki  perekonomian  dari  masa  krisis  ekonomi.  Selain  itu,  Penchev  (1998) berpendapat  bahwa  UKM  penting  dalam  pengembangan  industri  yang  berkelanjutan  di  masa depan sehingga berdampak positif bagi perekonomian negara.
UKM menyumbang PDB cukup besar bagi Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM  (2014)  menunjukkan  bahwa  PDB  di  Indonesia  yang  ditopang  oleh  skala  UKM  maupun Usaha Besar (UB) mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa struktur perekonomian Indonesia  adalah grass-root  economy yang  artinya  ditopang  oleh  jutaan  perusahaan  berskala mikro ( micro enterprise ) dan perusahaan kecil ( small-scale enterprise ) (Malik, 2015).

## Tabel 1. Rasio UKM di Jawa Tengah terhadap UKM di Indonesia Tahun 2016
No Indikator Jawa Tengah Indonesia Rasio (%) 1.  Jumlah UKM (unit) 4,170,852 26,675,857 15.64 2  Jumlah Tenaga Kerja (orang) 8,327,650 61,773,672 13.48
Tabel  1  menjelaskan  rasio  jumlah  UKM  Jawa  Tengah  terhadap  Indonesia  tahun  2016 sebesar  15.64%.  Sementara  itu,  penyerapan  tenaga  kerja  oleh  UKM  Jawa  Tengah  terhadap Indonesia  adalah  sebesar  13.48%.  Angka  ini  menggambarkan  bahwa  Provinsi  Jawa  Tengah merupakan  wilayah  yang  berperan  aktif  dalam  pengembangan  UKM.  Selain  itu,  UKM  juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran. Hal inilah  yang  menjadi  salah  satu  kelebihan  UKM  yaitu  bersifat  padat  karya  (Kuncoro,  2007). Horbach  (2016)  menambahkan  bahwa  mayoritas  pelaku  UKM  lebih  memungkinkan  untuk mengembangkan  ide/gagasan  baru  sehingga  terdapat  banyak  variasi  produk  baru  yang  ada  di pasar.  Hal  tersebut  menjadi  nilai  tambah  pelaku  UKM  dalam  memasuki  pasar  dibandingkan perusahaan besar dan mapan yang sulit untuk mengubah jalur inovasi mereka.  Hal inilah yang menyebabkan kegiatan  UKM sering dijadikan dasar penggerak  pelaku ekonomi untuk mencari keuntungan di pasar.
Peran  penting  UKM  perlu  didorong  oleh  kinerja  usaha  yang  kuat  dan  kredibel.  Efisiensi dan efektivitas adalah dua cara pengukuran kinerja yang dapat dilakukan. Efektivitas merupakan ukuran  untuk  melihat  ketepatan  pencapaian  tujuan  kebijakan  yang  berorientasi  pada  hasil, aksesibilitas, kualitas dan kelayakan. Sementara itu, efisiensi merupakan ukuran yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya (Worthington & Dollery, 2000 dalam Porcelli, 2009). Produksi suatu  barang/jasa  dikatakan  efisien  apabila  dapat  menghasilkan output maksimal  dengan menggunakan sejumlah input (biaya) yang minimum (Greene, 1997 dalam Porcelli, 2009). Pemerintah  pusat  dan  daerah  juga  telah  menetapkan  kebijakan  dalam  rangka pengembangan dan pemberdayaan UKM. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM). Pemerintah Kota  Surakarta  telah  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Pemberdayaan UKM. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga menerbitkan Peraturan Daerah  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  UKM.  Kemudian,
Pemerintah  Kabupaten  Sragen  juga  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2013 Tentang UKM.
Penelitian ini akan memfokuskan pada perhitungan dan analisis efisiensi teknis, biaya, dan alokatif UKM di Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi  pelaku  usaha  UKM  dan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  mendorong  usaha  UKM  yang efisien  dan  berkelanjutan.  Artinya  bahwa  pelaku  UKM  dapat  mengelola  dan  menjamin ketersediaan  input.  Selain  itu,  para  pelaku  UKM  juga  dapat  menghasilkan  output  yang berkualitas dan kompetitif.
Kontribusi  penelitian  ini  adalah  perhitungan  empiris  efisiensi  teknis,  biaya  dan  alokatif pada  UKM  di  Karesidenan  Surakarta.  Ketiga  perhitungan  tersebut  digunakan  untuk  melihat secara komprehensif tingkat efisiensi UKM di sembilan sektor ekonomi pada tahun 2015-2016. Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  melengkapi  penelitian-penelitian  empiris  sebelumnya karena hanya fokus pada efisiensi teknis atau biaya.
Pertanyaan  penelitian  penelitian  ini  adalah:  (a)  Bagaimana  nilai  efisiensi  teknis  UKM  di masing-masing sektor ekonomi di Karesidenan Surakarta ?; (b) Bagaimana nilai efisiensi biaya UKM  di  masing-masing  sektor  ekonomi  di  Karesidenan  Surakarta  ?;  dan  (c)  Bagaimana  nilai efisiensi alokatif pada sektor UMKM di masing- masing wilayah Eks Karesidenan Surakarta ?.
Organisasi tulisan ini terdiri atas enam bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang membahas  perkembangan  UKM  di  Jawa  Tengah  dan  beberapa  studi  empiris.  Bagian  kedua adalah  tinjauan  pustaka  yang  menjelaskan  konsep  UKM  berdasarkan  undang-undang  dan  teori industri.  Bagian  ketiga  adalah  metode  penelitian  yang  menginformasikan  data  dan  pendekatan DEA.  Bagian  keempat  adalah  hasil  dan  pembahasan  yang  mendeskripsikan  hasil  perhitungan efisiensi  teknis,  biaya  dan  alokatif  di  masing-masing  sektor  ekonomi  di  wilayah  Karesidenan Surakarta. Bagian kelima adalah simpulan sedangkan bagian terakhir adalah referensi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pemerintah telah menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Menurut  Fajar  (2016)  keberadaan undang-undang ini menjadi bukti bahwa pemerintah menjaga ketahanan ekonomi nasional yang sebagian besar dilakukan oleh pelaku usaha UMKM.
Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 bahwa usaha mikro diartikan sebagai “usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro”. Pasal  6  menjelaskan  bahwa  kriteria  usaha  mikro  yaitu  “usaha  yang  memiliki  kekayaan  bersih paling  banyak  Rp  50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan. Selain itu, suatu usaha dikatakan sebagai usaha mikro apabila memiliki hasil penjualan tahunan paling  banyak  Rp  300.000.000  (tiga  ratus  juta  rupiah).”  Sementara  itu,  pengertian  usaha  kecil adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil”. Kriteria yang digunakan untuk menjelaskan  usaha  kecil  adalah  “kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  50.000.000  (lima  puluh  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha.  Selain  itu,  usaha  tersebut  juga  memiliki  hasil  penjualan tahunan sebesar lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Pengertian  usaha  menengah  yang  disebutkan  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2008  adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  kecil  atau  usaha  besar”. Kriteria usaha yang digunakan adalah “jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha tersebut diatas juga memiliki hasil penjualan tahunan sebesar lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).”
Tambunan (2012) menyebutkan bahwa berdasarkan Teori Klasik (lihat Morse, 1965) ada beberapa  tiga  kriteria  UKM,  yaitu:  (a)  UKM  berdasarkan  lokasi  usaha;  (b)  UKM  berdasarkan proses  pengolahan  produk;  dan  (c)  UKM  berdasarkan  pasar  atau  tipe  produk  yang  dihasilkan. Lebih  lanjut,  Tambunan  (2012)  menjelaskan  bahwa  berdasarkan  Teori  Modern  (lihat  Piore  & Sable,  1983)  bahwa  ada  kecenderungan  UKM  menjadi  perusahaan  yang  mempunyai  pekerja dengan keterampilan tinggi, menggunakan mesin yang fleksibel yang mengandung teknologi dan membuat sejumlah produk khusus, dalam volume kecil, dan untuk pasar global. Selain itu, UKM juga cenderung mempunyai peran signifikan dalam penciptaan lapangan pekerjaan/pengurangan angka pengangguran (Kuncoro, 2007).
Menurut Lau dan Yotopoulos (1971) dalam Kurniawan (2008), konsep efisiensi dibedakan menjadi  tiga,  yaitu:  (a)  efisiensi  teknis  ( technical  efficiency )  yang  mengukur  tingkat  produksi yang dicapai dalam penggunaan input tertentu; (b) Efisiensi alokatif; dan (c) efisiensi biaya yang keduanya mengukur tingkat keberhasilan pelaku usaha dalam mencapai keuntungan maksimum.
Selain itu, efisiensi juga dapat dilihat dari sisi efisiensi produktif. Efisiensi ini tidak hanya menjadi  perhatian  bagi  akademisi  tetapi  juga  pengambil  kebijakan.  Efisiensi  produktif menekankan  ukuran  efisiensi  berdasarkan  kurva  isoquant  sebagai  tingkat  produksi  maksimum dan menekan biaya pada tingkat yang minimum dalam pasar persaingan sempurna (lihat Farrell, 1957). Pada kasus UKM, ada beberapa tahapan pertumbuhan usaha yang relevan dengan capaian tingkat  efisiensinya.  Anderson  (1982)  mengidentifikasi  3  tahapan  UKM,  yaitu:  pembangunan usaha  skala  mikro,  pergeseran  usaha  skala  mikro  oleh  usaha  skala  UKM,  dan  dominasi  usaha skala besar untuk menggantikan usaha skala UKM.
Pengukuran  tingkat  efisiensi  yang  telah  banyak  dilakukan  dalam  studi  empiris  adalah menggunakan  pendekatan data  envelopment  analysis (DEA).  Beberapa  kriteria  yang  terdapat dalam DEA telah diidentifikasi oleh Bowlin (1998), yaitu: (a) positivity yang menjelaskan bahwa semua  variabel input dan output bernilai  positif;  (b) isotonicity bahwa  ada  kecenderungan kenaikan input akan  direspon  oleh  kenaikan output ;  (c)  jumlah decision  making  unit (DMU) minimal 3 kali jumlah kombinasi input dan output untuk menghasilkan degree of freedom yang tepat;  (d) windows  analysis yang  menggambarkan  stabilitas  nilai  DMU;  (e)  penentuan  bobot dalam  analisis  DEA;  dan  (f) homogeneity menjelaskan  bahwa  variabel input dan output mempunyai  karakteristik  yang  sama  dan  bernilai  positif.  Lebih  lanjut,  Tasman  (2008) menjelaskan  bahwa  DEA  mempunyai  dua  asumsi  dasar,  yaitu: constant  return  to  scale (CRS) dan variable return to scale (VRS). CRS disebut juga sebagai model CCR (Charnes, Cooper and Rhodes) yang menjelaskan penambahan input akan berimplikasi pada penambahan output yang proporsional.  Sementara  itu,  VRS  disebut  sebagai  model  BCR  (Banker,  Charnes  and  Rhodes) yang  menekankan  bahwa  penambahan input akan  berimplikasi  pada  penambahan output yang lebih besar.
Beberapa  studi  empiris  telah  menganalisis  tingkat  efisiensi  usaha  dengan  beberapa perbedaan  fokus  kajian  seperti  efisiensi  UKM  di  wilayah  perkotaan  (investasi  tinggi)  dan  luar perkotaan (investasi rendah) di Korea (Yang, 2006), kontribusi indikator bisnis terhadap capaian efisiensi  UKM  di  Thailand  (Charoenrat  &  Harvie,  2014),  dan  kontribusi  inovasi  dalam meningkatkan efisiensi bisnis (Papetti, Marilungo, Gregori, & Germani, 2016).
Yang  (2006)  mengestimasi  efisiensi  teknis,  indeks  produktivitas  dan  pemanfaatan sumberdaya  input  UKM  di  Korea  selama  periode  2000-2002.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan skala besar relatif tinggi, distribusi ekuitas bisnis relatif tersebar ke seluruh  wilayah,  tenaga  kerja  terampil  mendorong  efektivitas  produksi.  Namun  demikian, program pendanaan pemerintah terhadap UKM tidak dapat mendorong UKM berkembang secara signifikan. Lebih lanjut, studi yang mengaitkan antara tingkat efisiensi UKM dan indikator bisnis di Thailand pada tahun 1997 dan 2007 menunjukkan bahwa skala perusahaan, usia perusahaan,
tenaga kerja terampil, lokasi usaha, kepemikan perusahaan, bantuan pemerintah, investasi asing dan  transaksi  ekspor  berkontribusi  signifikan  terhadap  efisiensi  teknis.  Hasil  ini  merupakan kesimpulan  dari  studi Charoenrat  &  Harvie  (2014).  Selain  itu,  Papetti,  Marilungo,  Gregori,  & Germani  (2016)  menyimpulkan  bahwa  ada  tiga  indikator  penting  dalam  mendorong  efisiensi bisnis, yaitu: keberlanjutan, hemat/perampingan bisnis, dan inovasi. Inovasi yang tidak memadai akan berimplikasi terhadap risiko inefisiensi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder UKM di Karesidenan Surakarta. Data tersebut terdistribusi  ke  dalam  9  sektor  pada  tahun  2015-2016.  Kelengkapan  dan  ketersediaan  data sebagai variabel input dan output di masing-masing daerah dapat dilihat pada Tabel 2. Sembilan sektor ekonomi yang diteliti terdiri atas: (a) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (b) pertambangan  dan  penggalian;  (c)  industri  pengolahan;  (d)  listrik,  gas,  dan  air  bersih;  (e) konstruksi; (f) perdagangan, hotel, dan restoran; (g) pengangkutan dan komunikas; (h) keuangan, real estate , dan jasa keuangan; dan (i) jasa-jasa. Metode Data  Envelopment  Analysis (DEA)  merupakan  metode  non-parametrik  yang berbasis  programasi  linier.  DEA  pertama  kali  digunakan  oleh  Farrel  (1957)  yang  menjelaskan efisiensi  produksi  (yang  selanjutnya  disebut  sebagai  efisiensi  teknis)  dan  efisiensi  ekonomi. Efisiensi  tersebut  dapat  diukur  menggunakan  orientasi input .  Perusahaan  dikatakan  efisien apabila memiliki kemampuan dalam meminimalkan input yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Sementara itu, Coelli, et al (2005) menjelaskan bahwa nilai DEA adalah antara 0 (tidak  efisien)  -  1  (efisien)  yang  diperlukan  untuk  menentukan  orientasi input terhadap output unit usaha yang diteliti.

## Tabel 2. Data Penelitian di Karesidenan Surakarta
Coelli,  et  al.  (2005)  menjelaskan  bahwa  pengolahan  data  dengan  metode  DEA menghasilkan  nilai  efisiensi  antara  0  hingga  1.  Apabila  skor  efisiensi  0  maka  dapat  dikatakan semakin  tidak  efisien  suatu  hal  yang  diteliti.  Namun,  apabila  skor  efisiensi  mendekati  1  maka menunjukkan  kinerja  yang  efisien.  Lebih  lanjut,  informasi input dan output sangat  dibutuhkan dalam penghitungan skor efisiensi dan diperlukan dalam menentukan orientasi mana yang akan digunakan  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu,  DEA  merupakan  pendekatan  orientasi    data  yang digunakan  dalam  mengevaluasi  kinerja  dari Decision  Making  Units (DMU)  yang  mengubah sekumpulan input menjadi beberapa output tertentu atau dengan kata lain membandingkan rasio antara output dengan input dari semua unit yang dibandingkan. DMU adalah unit produksi yang mengubah  berbagai  faktor input menjadi output .  Berbagai  jenis  entitas  yang  terlibat  dalam banyak  kegiatan  telah  menggunakan  DEA  dalam  mengevaluasi  kinerjanya  (Cooper,  Seiford & Zhu, 2004).
No Daerah Tenaga Kerja Modal Omset Asset Keuntungan 1.  Surakarta √ - √ - - 2.  Boyolali - - - - - 3.  Sukoharjo √ - √ √ √ 4.  Karanganyar √ - √ √ √ 5.  Wonogiri √ - √ - - 6.  Sragen √ - √ √ - 7.  Klaten - - - - -

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis
Hasil perhitungan efisiensi teknis UKM di Karesidenan Surakarta tahun 2015 dapat dilihat pada  Tabel  3  sedangkan  hasil  efisiensi  teknis  UKM  tahun  2016  dapat  dicermati  pada  Tabel  4. Secara  umum,  tingkat  efisiensi  teknis  UKM  tahun  2015  dan  2016  cenderung  tidak  efisien. Misalnya,  UKM  yang  tidak  efisien  berada  di  sektor  pertanian,  peternakan,  kehutanan  dan perikanan;  pertambangan  dan  penggalian;  perdagangan,  hotel  dan  restoran;  pengangkutan  dan komunikasi; keuangan, real estate , dan jasa keuangan; dan jasa-jasa. Sementara itu, UKM yang efisien berada di sektor industri pengolahan; dan listrik, gas dan air bersih (kecuali di Kabupaten Sukoharjo).
Nilai efisiensi teknis UKM tahun 2015 yang relatif rendah juga terjadi pada tahun 2016. Hal ini menginformasikan bahwa pelaku usaha UKM relatif sulit untuk mengelola dan menjamin ketersediaan input yang  berkualitas  dan  terjangkau  dalam  rangka  menghasilkan output yang kompetitif.  Selain  itu,  proses  produksi  untuk  mengubah input menjadi output juga  tidak  dapat dilakukan secara tepat dan maksimal.
Yang  (2006)  menyebutkan  bahwa  UKM  di  Korea  mempunyai  tingkat  produktivitas  yang cenderung  meningkat.  UKM  yang  didukung  oleh  modal  usaha  dan  tenaga  kerja  memadai  dan terampil  cenderung  lebih  efisien.  Sementara  itu, Le  &  Harvie  (2010)  mendeskripsikan  bahwa efisiensi  teknis  UKM  di  Vietnam  antara  84,2%  sampai  92,5%.  Faktor-faktor  yang  signifikan mempengaruhi  tingkat  efisiensi  teknis  tersebut  adalah  umur  perusahaan,  skala  usaha,  lokasi, kepemilikan,  kerjasama  dengan  mitra  luar  negeri,  inovasi  produk,  kompetisi,  dan  bantuan pemerintah.

## Tabel 3. Efisiensi Teknis UKM Menurut Sektor Ekonomi di Karesidenan Surakarta Tahun 2015
No Sektor Ekonomi Kota/Kabupaten Sukoharjo  Surakarta  Karanganyar  Wonogiri  Sragen 1  Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 1,000 0,256 1,000 0,995 1,000 2  Pertambangan dan Penggalian 1,000 0,739 0,472 1,000 0,254 3  Industri Pengolahan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4  Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,679 1,000 1,000 1,000 1,000 5  Konstruksi 0,962 0,400 1,000 0,324 1,000 6  Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0,845 0,776 0,297 1,000 0,558 7  Pengangkutan dan Komunikasi 1,000 0,185 0,259 0,215 0,084 8  Keuangan, Real Estate, dan Jasa Keuangan 0,370 0,875 0,105 0,355 0,055 9  Jasa-Jasa 0,790 1,000 0,697 0,823 0,374 Rata-Rata 0,850 0,692 0,648 0,746 0,592
Terhadap  empat  sektor  ekonomi  di  Kabupaten  Sukoharjo  pada  tahun  2015  yang mempunyai nilai efisiensi teknis sama dengan 1 sedangkan pada tahun berikutnya sektor tersebut menjadi  enam.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  ada  kemajuan  yang  signifikan  di  Kabupaten Sukoharjo terkait dengan capaian efisiensi teknis usaha UKM. Selain itu, pemerintah daerah ini mempunyai keberpihakan yang signifikan terhadap perkembangan UKM. Dua daerah lain yang
mempunyai peningkatan jumlah sektor ekonomi dengan capaian tingkat efisiensi sama dengan 1 adalah Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri. Kedua daerah tersebut mempunyai wilayah yang relevan untuk pengembangan UKM dan terinteraksi langsung dengan perbatasan Provinsi Jawa Timur.  Sementara  itu,  Kota  Surakarta  dan  Kabupaten  Sragen  belum  mampu  mendorong peningkatan jumlah sektor ekonomi yang efisien pada skala UKM.
Kemampuan UKM dalam mempertahankan kegiatan bisnis dan tingkat efisiensinya dapat difasilitasi  oleh  pemerintah  daerah  maupun  pusat.  Kontribusi  UKM  dibeberapa  negara  juga signifikan  terhadap  perekonomian  domestic.  Charoenrat  &  Harvie  (2014)  menjelaskan  bahwa pada  periode  krisis  ekonomi  tahun  1997-1998  UKM  di  Thailand  mempunyai  tingkat  efisiensi teknis yang cenderung menurun. Untuk itu, kebijakan UKM dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas  dan  kapabilitas  UKM,  peningkatan  kualitas  tenaga  kerja,  peningkatan  kualitas wirausaha,  peningkatan  modal  dan  pemanfaatan  teknologi.  Lebih  lanjut,  Le,  Vu  &  Nghiem (2018) menyebutkan bahwa UKM di Vietnam yang berada di perkotaan cenderung lebih efisien karena kemudahan akses terhadap input produksi.

## Tabel 4. Efisiensi Teknis UKM Menurut Sektor Ekonomi di Karesidenan Surakarta
Tahun 2016 No Sektor Ekonomi Kota/Kabupaten Sukoharjo  Surakarta  Karanganyar  Wonogiri  Sragen 1  Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 1,000 0,271 1,000 1,000 1,000 2  Pertambangan dan Penggalian 1,000 0,725 0,444 1,000 0,239 3  Industri Pengolahan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4  Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,717 1,000 1,000 1,000 1,000 5  Konstruksi 1,000 0,408 1,000 0,345 1,000 6  Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,000 0,789 0,287 1,000 0,329 7  Pengangkutan dan Komunikasi 1,000 0,193 1,000 0,222 0,081 8  Keuangan, Real Estate, dan Jasa Keuangan 0,295 0,834 0,105 0,379 0,061 9  Jasa-Jasa 0,765 1,000 0,784 0,852 0,352 Rata-Rata 0,864 0,691 0,735 0,755 0,562

## Hasil Perhitungan Efisiensi Biaya
Tabel  5  dan  6  menginformasikan  hasil  perhitungan  efisiensi  biaya  UKM  di  9  sektor ekonomi tahun 2015 dan 2016. Hasil perhitungan efisiensi biaya UKM menunjukkan bahwa ada dua  sektor  ekonomi  yang  cenderung  mampu  menghasilkan  nilai  efisiensi  biaya,  yaitu:  sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih. Hasil ini dapat menjadi pertimbangan para pelaku usaha UKM bahwa pengelolaan input yang cukup tepat untuk menghasikan output maksimal di dua sektor tersebut dapat diterapkan di sektor lainnya.
Terhadap tiga kabupaten yang mempunyai distribusi UKM dengan tingkat efisiensi biaya sama  dengan  1  dengan  jumlah  minimal  sektor  ekonomi  empat  pada  tahun  2015-2016,  yaitu: Kabupaten  Sukoharjo,  Karanganyar,  Wonogiri  dan  Sragen.  Sektor  industri  pengolahan merupakan industri yang konsisten efisien di daerah-daerah tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa daerah-daerah tersebut menyediakan input yang mencukupi sebagai faktor produksi usaha skala
UKM.  Selain  itu,  kecenderungan  pasar  hasil  produk  industri  pengolahan  terutama  makanan, minuman, dan kerajinan adalah relevan berkembang di daerah tersebut.
Kemampuan pelaku UKM untuk menekan biaya produksi menjadi salah satu keunggulan manajemen produksi mereka. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperkuat fasilitasi berbagai program/bantuan/pendampingan yang relevan untuk mempertahankan komponen biaya produksi yang murah. Namun demikian, pelaku usaha UKM dan pemerintah daerah tetap dapat berupaya meningkatkan kualitas produk dan jangkauan pasar baik bahan baku maupun produk UKM tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi fenomena demand pull maupun cost push inflation yang  terjadi  secara  musiman.  Ketidakmampuan  pelaku  UKM  mempertahankan ketersediaan  dan  keterjangkauan  harga  bahan  baku  dan  produk  pada  periode  musiman  akan berimplikasi terhadap tingkat efisiensi biaya usaha.

## Tabel 5. Efisiensi Biaya UKM Menurut Sektor Ekonomi di  Karesidenan Surakarta Tahun 2015
No Sektor Ekonomi Kota/Kabupaten Sukoharjo  Surakarta  Karanganyar  Wonogiri  Sragen 1  Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 1,000 0,256 1,000 0,995 1,000 2  Pertambangan dan Penggalian 1,000 0,739 0,472 1,000 0,254 3  Industri Pengolahan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4  Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,679 1,000 1,000 1,000 1,000 5  Konstruksi 0,962 0,400 1,000 0,324 1,000 6  Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0,845 0,776 0,297 1,000 0,558 7  Pengangkutan dan Komunikasi 1,000 0,185 0,259 0,215 0,084 8  Keuangan, Real Estate, dan Jasa Keuangan 0,370 0,875 0,105 0,355 0,055 9  Jasa-Jasa 0,790 1,000 0,697 0,823 0,374 Rata-Rata 0,850 0,692 0,648 0,746 0,592 Tabel 6. Efisiensi Biaya UKM Menurut Sektor Ekonomi di Karesidenan Surakarta

## Tahun 2016
No Sektor Ekonomi Kota/Kabupaten Sukoharjo  Surakarta  Karanganyar  Wonogiri  Sragen 1  Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 1,000 0,271 1,000 1,000 1,000 2  Pertambangan dan Penggalian 1,000 0,725 0,444 1,000 0,239 3  Industri Pengolahan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4  Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,717 1,000 1,000 1,000 1,000 5  Konstruksi 1,000 0,408 1,000 0,345 1,000 6  Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,000 0,789 0,287 1,000 0,329
7  Pengangkutan dan Komunikasi 1,000 0,193 1,000 0,222 0,081 8  Keuangan, Real Estate, dan Jasa Keuangan 0,295 0,834 0,105 0,379 0,061 9  Jasa-Jasa 0,765 1,000 0,784 0,852 0,352 Rata-Rata 0,864 0,691 0,735 0,755 0,562
Salah  satu  kelemahan  pelaku  UKM  dalam  mempertahankan  efisiensi  bisnis  adalah produktivitas. Hal ini relevan dengan studi empiris yang dilakukan oleh Purwanto, Manongga & Pakereng  (2014)  menunjukkan  bahwa  produktivitas  menjadi  salah  satu  faktor  penting pencapaian  efisiensi  usaha  Tahu  ( Tofu )  di  Kota  Salatiga.  Untuk  itu,  pelaku  usaha  dapat memaksimalkan output dengan keterbatasan sumberdaya ( input ) produksi.

## Hasil Perhitungan Efisiensi Alokatif
Tabel 7 dan 8 mendeskripsikan hasil perhitungan efisiensi alokatif UKM menurut 9 sektor ekonomi  di  Karesidenan  Surakarta  tahun  2015  dan  2016.  Hasil  perhitungan  ini  menunjukkan bahwa  semua  UKM  cenderung  efisien.  Hal  ini  memberikan  informasi  yang  penting  dalam rangka  pengelolaan  usaha  UKM.  Tingkat  efisiensi  ini  dapat  digunakan  untuk  mendorong peningkatan kinerja usaha dan keberlanjutannya.

## Tabel 7. Efisiensi Alokatif UKM Menurut Sektor Ekonomi di Karesidenan Surakarta Tahun 2015
No Sektor Ekonomi Kota/Kabupaten Sukoharjo  Surakarta  Karanganyar  Wonogiri  Sragen 1  Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2  Pertambangan dan Penggalian 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3  Industri Pengolahan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4  Listrik, Gas, dan Air Bersih 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5  Konstruksi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6  Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7  Pengangkutan dan Komunikasi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8  Keuangan, Real Estate, dan Jasa Keuangan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9  Jasa-Jasa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Rata-Rata 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Tabel 8. Efisiensi Alokatif UKM Menurut Sektor Ekonomi di Karesidenan Surakarta Tahun 2016
No Sektor Ekonomi Kota/Kabupaten Sukoharjo  Surakarta  Karanganyar  Wonogiri  Sragen 1  Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2  Pertambangan dan Penggalian 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3  Industri Pengolahan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4  Listrik, Gas, dan Air Bersih 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5  Konstruksi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6  Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7  Pengangkutan dan Komunikasi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8  Keuangan, Real Estate, dan Jasa Keuangan 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9  Jasa-Jasa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Rata-Rata 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Efisiensi alokatif yang menekankan keuntungan maksimal dengan menekan tingkat biaya produksi  dapat  dilakukan  dengan  baik  oleh  semua  pelaku  UKM  di  lima  daerah.  Hal  ini mengindikasikan bahwa orientasi bisnis dalam bentuk profit oriented telah dimiliki oleh pelaku usaha. Kondisi ini menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha UKM untuk meningkatkan efisiensi bisnisnya dalam mencapai laba usaha yang maksimal. Namun demikian, skala usaha UKM yang relatif  banyak  di  daerah  penelitian  tidak  hanya  memfokuskan  pada  orientasi  laba  usaha  yang tinggi tetapi juga keberlanjutan usaha dan jangkauan pasar yang lebih luas.
Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi skala usaha akan menghasilkan tingkat efisiensi yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Quayes & Khalily (2014) menunjukkan bahwa usaha mikro di Bangladesh mempunyai tingkat efisiensi yang lebih tinggi pada skala usaha yang semakin tinggi. Artinya, usaha mikro dengan skala usaha lebih tinggi dibandingkan usaha mikro lainnya mempunyai tingkat efisiensi yang lebih tinggi juga. Lebih lanjut, Pérez-Gómez, Arbelo- Pérez & Arbelo (2018) mendeskripsikan bahwa UKM di Spanyol mempunyai tingkat efisiensi laba antara 45,57% - 55,13% (rata-rata sebesar 49.37%).

## SIMPULAN
Penelitian ini memfokuskan pada perhitungan efisiensi teknis, biaya dan alokatif terhadap UKM  di  sembilan  sektor  ekonomi  pada  tahun  2015-2016.  UKM  tersebut  tersebar  di  lima wilayah  yang  dikenal  dalam  kawasan  Karesidenan  Surakarta.  Kondisi  tingkat  efisiensi  UKM cenderung  berbeda  antara  satu  metode  dengan  metode  efisiensi  karena  perbedaan  instrumen perhitungan.
Hasil  perhitungan  efisiensi  menunjukkan  bahwa  terdapat  3  daerah  yang  mempunyai efisiensi teknis dan biaya, yaitu: Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, dan Karanganyar. Sementara itu,  nilai  rata-rata  efisiensi  alokatif  UKM  di  Sukoharjo,  Surakarta,  Karanganyar,  Sragen,  dan Wonogiri  masing-masing  adalah  sebesar  1  (100%).  Artinya  UKM  tersebut  terkategori  efisien dalam  mengalokasikan  dan  mengkombinasikan  penggunaan input untuk  menghasilkan output tertentu.
Penelitian ini mendorong peran pelaku UKM untuk mampu mengelola input dan menjaga ketersediaannya  dalam  proses  produksi.  Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  memfasilitasi pembentukan  atau  pengembangan  klaster  UKM  untuk  menjamin  ketersediaan input yang mencukupi  dan  terjangkau.  Selain  itu,  pelaku  usaha  UKM  dan  pemerintah  daerah  dapat bersinergi untuk menjaga pasar UKM baik di pasar domestik maupun luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, D. 1982. Small-scale Industry In Developing Countries : A Discussion of the Issues.
World Development. 10 (11): 913-948.
Bowlin, W. F. 1998. Measuring Performance: an Introduction to DEA. Journal of Cost Analysis. 27(3): 3-27.
Charoenrat, T. & Harvie, C. 2014. The efficiency of SMEs in Thai manufacturing: A stochastic frontier analysis. Economic Modelling. 43: 372–393. Coelli,  T.  J.,  et  al.  2005. An  Introduction  to  Efficiency  and  Productivity  Analysis .  New  York: Springer Science & Business Media.
Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Zhu, J. 2004. Handbook on Data Envelopment Analysis. New York: Springer.
Fajar,  M.  N.  D.  2016. UKM  di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Ekonomi. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Farrell, M. J. 1957. The Measurement of Productive Efficiency . Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General) . 120 (3): 253-290.
Holban,  I.  &  Razvan,  F.  2009.  Internationalization  of  SME’s  in  the  Context  of  the  Economic Crisis. Economic and Applied Informatics. 45-50.
Horbach, J. 2016. The Impact of Resources Efficiency Measures on Performance in Small and Medium-sized Enterprises . Ruhr Economic Papers No. 643.
Kuncoro, M. 2007. Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri 2030?. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Kurniawan,  A.  Y.  2008.  Analisis  Efisiensi  Ekonomi  dan  Dayasaing  Usahatani  Jagung  Pada Lahan  Kering  di  Kabupaten  Tamah  Laut  Kalimantan  Selatan .  Tesis. Bogor:  Sekolah Pascasarjana IPB.
Le, V. & Harvie, C. 2010. Firm Performance in Vietnam: Evidence from Manufacturing Small and Medium Enterprises. Economics Working Papers wp10-04 ,
Le,  V.,  Vu,  X.-B.  (Benjamin),  &  Nghiem,  S.  2018. Technical  efficiency  of  small  and  medium manufacturing  firms  in  Vietnam:  A  stochastic  meta-frontier  analysis. Economic  Analysis and Policy. 59: 84–91.
Madalina, B. 2013. Importance of Small and Medium-sized Enterprises in Romanian Economy.
Annals-Economy Series. 4: 205-212. Malik,  H.  2015. Bangun  Industri  Desa  Selamatkan  Bangsa  :  Strategi  Pembangunan  Industri Desa di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Bogor : PT. Penerbit IPB Press. Miroljub,  H.  &  Petar,  P.  2010.  Small  and  medium  enterprises  in  Serbia  in  crisis circumstances. Proceeding on 8th International Conference on Mangement, Enterprise and Benchmarking  in György Kadocsa.
Papetti,  A.,  Marilungo,  E.,  Gregori,  F.  &  Germani,  M.  2016.  Driving  process  innovation:  a structured method for improving efficiency in SMEs. Procedia CIRP .
Penchev,  P.  1998.  The  Small  and  Medium  Size  Enterprises  in  the  Industry .  Economic  Studies Journal . 2: 112-133.
Pérez-Gómez, P., Arbelo-Pérez, M. & Arbelo, A. 2018. Profit Efficiency and Its Determinants In Small and Medium-Sized Enterprises in Spain. BRQ Business Research Quarterly. 21:238- 250.
Porcelli, F. 2009. Measurement of Technical Efficiency: A Brief Survey on Parametric and Non- parametric Techniques . University of Warwick.
Purwanto, P., Manongga, D. & Pakereng, M. 2014. Efficiency of Small and Medium sized Tofu Enterprises  (SME)  in  Salatiga  using  Data  Envelopment  Analysis  (DEA). International Journal of Computer Applications. 91(12) .
Quayes, S. & Khalily, B. 2014. Efficiency of Microfinance Institution in Bangladesh. Economics Bulletin . 34 (3): 1512-1521. Tambunan,  T.  T.  H.  2002. Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia  :  Beberapa  Isu  Penting. Jakarta : Salemba Empat.
_________________. 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting . Jakarta : LP3ES.
Tasman, A. 2008. Ekonomi Produksi, Analisis Efisiensi dan Produktivitas. Chandra Pratama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) . Yang,  J.-C.  2006.  The  efficiency  of  SMEs  in  the  global  market:  Measuring  the Korean performance. Journal of Policy Modeling. 28: 861–876.