## Dampak Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak
Orlando Marani 1 Aaron Simanjuntak 2 Yohanes C Seralurin 3

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kewajiban  kepemilikan  NPWP,  pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap upaya penerimaan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah petugas  pajak  (fiskus)  di  KPP  Pratama  Jayapura.  Jumlah  pegawai  pajak  yang  dijadikan  sampel penelitian  ini  adalah  76  pegawai  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Jayapura.  Metode penentuan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  convenience  sampling,  sedangkan metode  pengolahan  data  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  berganda.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan NPWP (X1), Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh terhadap upaya peningkatan  penerimaan  pajak.  Sedangkan  variabel  Penagihan  (X3)  tidak  berpengaruh  terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak.
Kata  kunci :  Kewajiban  Kepemilikan  NPWP,  Pemeriksaan  Pajak,  Pemungutan  Pajak,  Penerimaan pajak

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  effect  of  NPWP  ownership  obligations,  tax  checks,  and  tax collection  on  tax  receipt  efforts.  The  respondents  in  this  study  were  tax  officials  (fiskus)  at  KPP Pratama Jayapura. The number of tax employees who  sampled this research was 76 tax employees from the Primary Tax Service Office jayapura. The sample determination method used in the study is convenience  sampling,  while  the  data  processing  method  used  is  multiple  regression  analysis.  The results  showed  that  NPWP  Ownership  (X1),  Tax  Check  (X2),  influenced  the  efforts  to  increase  tax receipts. While the Billing variable (X3) has no effect on the Tax Revenue Increase Effort.
Keywords : NPWP ownership obligations, tax checks, tax collection and tax receipts
¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, email : ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, email : ³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, email : joecores@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  indonesia  merupakan  Negara  berkembang.  Namun Indonesia belum dapat menggunakan setiap potensi yang ada untuk menjadikannya Negara yang lebih maju, hal ini dilihat dari berbagai masalah ekonomi yang terjadi saat ini.  (Rahman, 2018) Namun “pajak bisa menjadi solusi yang baik karena bukan hanya merupakan penerimaan secara langsung  yang  dapat  diolah  untuk  berbagai  macam  keperluan  Negara  tetapi  pajak  juga merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Negeri” (Listyaningtyas, 2012) dalam (W.P.P & Jati, 2019) . Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara, kepatuhan wajib pajak adalah
salah  satu  faktor  yang  perlu  untuk  selalu  diperhatikan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  disebabkan karena  perilaku  aktif  wajib  pajak  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  data  penting  untuk merumuskan kebijakan pajak yang paling tepat.
Menurut  konsep  akuntansi  keperilakuan,  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  pengambilan keputusan  tidak  hanya  berupa  data  kuantitatif,  namun  perlu  juga  dilengkapi  dengan  data kualitatif  yang  berasal  dari  perilaku  wajib  pajak  (Suartana,  2012).  Dengan  kata  lain,  akuntansi keperilakuan  menyediakan  informasi  tambahan  dari  sisi  non  finansial  yang  melengkapi kebutuhan  informasi  dari  pengambil  keputusan  (Supriyono,  2018).    Berdasarkan  teori  atribusi, faktor-faktor  yang  menyebabkan  perilaku  seseorang  dalam  teori  akuntansi  keperilakuan  dapat dilihat  melalui  aspek  internal  dan  eksternal.  Artinya,  seseorang  berperilaku  tertentu  karena mungkin ada pengaruh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri atau dari luar dirinya (Robbins dan Judge, 2008). Faktor internal dapat berupa sikap, karakter, pengetahuan, keterampilan, atau sifat,  sedangkan  faktor  eksternal  dapat  berupa  lingkungan  sekitar  atau  situasi  tertentu  yang mendorong  seseorang  untuk  berperilaku  yang  sesuai  (Heider,  1958).  Akuntansi  perilaku mempertimbangkan  hubungan  antara  perilaku  manusia  dan  sistem  akuntansi,  yang mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Secara umum, salah satu lingkup akuntansi keprilakuan yaitu pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, bidang  dari  akuntansi  keprilakuan  ini  berkenaan  dengan  bagaiamana  sistem  akuntansi mempengaruhi motivasi, prduktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, serta kerja sama. Akuntansi  keprilakuan  mempunyai  hubungan  dengan  cara  sistem  akuntansi  yang  digunakan sehingga mempengaruhi perilaku.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  (UU  KUP),  Pasal  1  menyebutkan  “Pajak  adalah  sumbangan  wajib  kepada  negara yang menjadi hak orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa ganti rugi.  Secara  langsung  dan  digunakan  untuk  kebutuhan  negara  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”. (Hamel et al., 2007) “Pajak merupakan iuran yang bersumber dari rakyat yang dibayarkan ke dalam kas negara berdasarkan perundang-undangan  yang dapat dipaksakan dengan  tiada  mendapatkan  timbal  balik  dipergunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  Negara”. Sedangkan  ”NPWP  ialah  nomor  register  yang  diberikan  pada  WP  untuk  sarana  administrasi pajak dan diperuntukan sebagai identitas WP untuk menyelesaikan hak dan kewajiban pajaknya” Menurut Munari (2005) dalam  (Febriyanti, 2013), “Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap penerimaan negara diharapkan meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan menurunnya peran migas dalam penerimaan negara”.
Salah  satu  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  yaitu  kebijakan pemberian fasilitas perpajakan atau disebut Sunset Policy pada tahun 2008 yang diharapkan bisa menjadi  solusi  dalam  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya sehingga hasil dana pajak dapat dirasakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Dalam kebijakan ini wajib pajak diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”. (Fitriyani dan Wiwik, 2009) dalam (Febriyanti, 2013).
Semua  Wajib  Pajak  yang  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  obyektif  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan sistem produksinya sendiri, harus diisi di Kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  menjadi  Wajib  Pajak  serta  mendapatkan NPWP.Persyaratan  obyektif  adalah  persyaratan  bagi  wajib  pajak  yang  menerima  atau  wajib dengan  tahap  holding  /  collection  sesuai  dengan  ketentuan  UU  PPh  1984  dan  perubahannya mewajibkan  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), pemerintah juga membutuhkan untuk meningkatkan penegakan hukum lainnya.  Salah satu cara untuk menegakkan hukum ini adalah melalui pemeriksaan.
Sistem  pemeriksaan  harus  mampu  mendorong  kebenaran  dan  kelengkapan  pelaporan penghasilan,  penyampaian,  pemotongan  dan  pemungutan  serta  pembayaran  pajak  oleh  wajib pajak.  Menurut  (Salip  2006)  dalam  (Fadhillah  &  Andi,  2016),  pemeriksaan  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan,  yang  dapat mencegah  penyelundupan  pajak  oleh  wajib  pajak  yang  diperiksa.  Pemeriksaan  pajak  dilakukan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang nakal agar tidak mengulangi perbuatan salah di  kemudian  hari.  Hal  ini  menyebabkan  perlunya  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  wajib pajak  secara  terus  menerus.  Selain  itu,  Wajib  Pajak  seringkali  dengan  sengaja  melakukan kecurangan  pembayaran  pajak  yang  seharusnya  dilakukan,  oleh  karena  itu  untuk  menguji kepatuhannya  juga  perlu  dilakukan  pemeriksaan.  Pemeriksaan  pajak  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  melalui  unit  pelaksana  yaitu  fungsi  pemeriksaan  perpajakan,  baik  di  Kantor Pelayanan,  Kantor  Wilayah  maupun  Kantor  Pusat.  Selain  pemeriksaan  pajak,  terdapat  juga kebijakan  yang  dilakukan  dalam  upaya  mengoptimalkan  penerimaan  perpajakan  yaitu  dengan lebih  aktif  memungut  pajak  dari  Wajib  Pajak  yang  menunggak  pembayaran  pajak.  (Ginting, 2006) dalam (Fadhillah & Andi, 2016). Pemungutan pajak dilakukan karena masih banyak Wajib Pajak  terdaftar  yang  belum  melunasi  terutangnya  sehingga  diperlukan  tindakan  pemungutan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa.
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  Menteri  Keuangan mencatat  hingga  per  agustus  2019  realisasi  penerimaan  pajak  mencapai  Rp.801,2  triliun  atau 50.78%  dari  target  APBN  sebesar  RP.1.577,56  triliun.  Pada  tahun  sebelumnya  tercatat penerimaan  pajak  sebesar  RP.799,46  triliun,  ini  berarti  angka  tersebut  tumbuh  sebesar  0.21%. seluruh  jenis  pajak  barada  di  posisi  yang  kurang  memuaskan  hingga  agustus  2019.  PPh  21 tercatat  hanya  sebesar  RP.102,13  triliun,  tumbuh  10,6%  dan  jauh  dari  pada  tahun  sebelumnya sebesar  16,46%  angka  ini  terbilang  jauh  dari  hasil  yang  ditetapkan  oleh  DJP.  (Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia,  2018).  Berdasarkan  data    yang  didapat  dari  Kantor  Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura   Penerimaan pajak di KPP Pratama jayapura pada tahun 2019 tak tercapai.    KPP  Pratama  Jayapura  mencatat  penerimaan  pajak  pada  tahun  2019  terealisasi  96,1 persen  atau  sekitar  Rp.2,57  truliun  dari  targetnya  sebesar  Rp2,68  triliun.  (KPP  Pratama Jayapura,2020).  Berdasarkan survei tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat  Statistik  Republik  Indonesia,  dikatakan  bahwa  setiap  tahunnya  terjadi  peningkatan penerimaan  pajak,  tetapi  target  penerimaan  pajak  yang  ditetapkan  diawal  masih  belum  bisa
tercapai,  penerimaan  pajak  yang  diterima  setiap  tahunnya  masih  sellau  dibawah  target  yang ditetapkan. Dalam  hal  ini  pemerintah  telah  mengambil  langkah-langkah  kebijakan  untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak. Sebelum membuat kebijakan ini, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai  pembuat  kebijakan.  Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  penerimaan  perpajakan antara  lain  pemerintah,  pejabat  pajak  (fiskus),  dan  masyarakat  yang  berperan  penting  dalam optimalisasi penerimaan perpajakan.
Pada  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (W.P.P  &  Jati,  2019)  dengan  judul penelitian  Pengaruh  Kepemilikan  Npwp,  Pemeriksaan,  Penagihan,  Kesadaran  Wajib  Pajak terhadap  Penerimaan  Pajak  Badan  di  kpp  Pratama  Gianyar.  Hasil  penelitian  menunjukan variabel  Kewajiban  kepemilikan  NPWP,  Pemeriksaan  pajak,  Penagihan  pajak,  dan  Kesadaran wajib  pajak  memengaruhi  penerimaan  pajak  badan  secara  positif.  yang  artinya  setiap penambahan  NPWP  akan  mempengaruhi  penerimaan  Pajak  dan  semakin  sering  dilakukan penagihan  pajak  akan  berkontribusi  terhadap  penerimaan  pajak.  Sedangkan  penelitian  yang dilakukan oleh (Roulani Kalangi Piantik, 2020)  dengan judul Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP,  pemeriksaan  pajak,  dan  penagihan  pajak  dalam  upaya  peningkatan  penerimaan  pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kotamobagu.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa variabel  Kewajiban  Kepemilikan  NPWP,  Pemeriksaan  Pajak,  dan  Penagihan  Pajak  tidak berpengaruh  secara  persial  dalam  upaya  peningkatan  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama Kotamobagu.

## Teori Atribusi ( Atribution Theory )
Menurut Fritz Heider (1958 ) Terdapat dua pengertian atribusi menurut Fritz Heider, yaitu atribusi  sebagai  proses  persepsi  dan  atribusi  sebagai  penilaian  kausalitas.  (Pesireron,  2016). Menurut  Heider,  atribusi  merupakan  inti  dari  proses  persepsi  manusia.  Lebih  lanjut,  Heider mengemukakan  bahwa  manusia  terlibat  dalam  proses  psikologis  yang  menghubungkan pengalaman  subjektifnya  dengan  berbagai  objek  yang  ada.  Kemudian,  berbagai  objek  ini direkonstruksi  secara  kognitif  untuk  menjadi  sumber  hasil  pengalaman  perseptual.  Sebaliknya, ketika  orang  mencoba  membayangkan  suatu  objek,  mereka  akan  menghubungkan  pengalaman itu  dengan  alam  mereka.  Minat  Heider  dalam  kognisi  sosial  telah  menyebabkan  perumusan atribusi  selanjutnya.  Menurutnya,  kognisi  sosial  merupakan  suatu  proses  dimana  orang merasakan dan menilai orang lain. Di sinilah muncul atribusi sebagai penilaian kausalitas yang menekankan  pada  penyebab  orang  tertentu  berperilaku.  Atribusi  adalah  proses  pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku pada orang lain atau  diri  mereka  sendiri.  Atribusi  adalah  proses  di  mana  orang  menarik  kesimpulan  tentang faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  orang  lain.  Teori  atribusi  memandang  individu sebagai  psikolog  amatir  yang  mencoba  memahami  penyebab  yang  terjadi  dalam  berbagai peristiwa yang mereka hadapi. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa,
atau  apa  yang  mendorong  siapa  melakukan  apa.  Tanggapan  yang  kita  berikan  untuk  suatu peristiwa tergantung pada interpretasi kita terhadap peristiwa itu (Kelley, 2010).

## Pajak
Pengertian pajak didasarkan pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut; “Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang  menjadi  utang  perseorangan  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang,  tanpa  menerima  kompensasi  langsung  dan  digunakan  untuk  kebutuhan  negara  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

## Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Menurut  pejabat  (2009),  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  merupakan  sarana  administrasi perpajakan  yang  digunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas  wajib  pajak.  Menurut Waluyo,  (2009)  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  adalah:  “Nomor  yang  diberikan  oleh Direktur  Jenderal  Pajak  kepada  Wajib  Pajak  sebagai  sarana  administrasi  perpajakan  yang digunakan  sebagai  identifikasi  sendiri  atau  identitas  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban ".

## Pemeriksaan pajak
Pengertian pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip dari Pardiat (2008) sebagai berikut:
Pemeriksaan Pajak adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan /  atau  bukti  yang  dilakukan  secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  standar  pemeriksaan untuk  menguji  kepatuhan  terhadap  kewajiban  perpajakan  dan  /  atau  untuk  tujuan  lain  dalam rangka pelaksanaan ketentuan. hukum dan peraturan perpajakan.

## Penagihan Pajak
Makna dalam pasal 1 angka 9 UU No. Pemungutan Pajak 19 Tahun 2000 adalah rangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya pemungutan pajak dengan cara menegur  atau  menegur,  melaksanakan  pemungutan  instan  dan  sekaligus  memberitahukan  surat perintah paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang telah disita

## Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak
Peranan  penerimaan  perpajakan  sangat  penting  bagi  kemandirian  pembangunan,  karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri terpenting selain  minyak dan gas bumi  untuk  mendanai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Dilihat  dari  segi ekonomi,  penerimaan  dari  sektor  perpajakan  merupakan  penerimaan  negara  yang  potensial, karena  melalui  perpajakan  pemerintah  dapat  membiayai  sarana  dan  prasarana  umum  di  semua sektor kehidupan, seperti transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, fasilitas  sosial  dan  berbagai  fasilitas.  lainnya  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan pembangunan.  Peningkatan  penerimaan  perpajakan  memegang  peranan  strategis  karena  akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.
Berbagai  kebijakan  pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor perpajakan terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan  adalah  dengan  pengenaan  kewajiban  kepemilikan  NPWP  bagi  wajib  pajak.  Semua Wajib  Pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subyektif  dan  obyektif  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan self assesment system wajib mendaftar di kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan juga untuk mendapatkan NPWP.  Kerja sama antara otoritas pajak dan wajib pajak juga dibutuhkan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang (Gisijanto, 2008).
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (W.P.P  &  Jati,  2019) Kewajiban  kepemilikan  NPWP  memengaruhi  penerimaan  pajak  badan  secara  positif.  Semakin bertambahnya  kepemilikan  NPWP  oleh  WP,  maka  makin  bertambah  penerimaan  pajak. penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  (Ilmiha,  2019).  Dari  hasil  pengujian  variabel  dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini terbukti  pada  nilai  t  -1,960<t  2,03224  dengan  nilai  signifikansi  0,58  lebih  besar  dari  batas signifikan  (0,05).  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Roulani  Kalangi  Piantik,  2020) variabel  penagihan  pajak  tidak  terdapat  pengaruh  dalam  upaya  peningkatan  penerimaan  pajak, walaupun penagihan pajak itu sering dilakukan belum bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak semakin meningkat. Sehingga hipotesis:
H1: Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh  terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh  terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak H3: Penagihan Pajak berbepangruh terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak
Gambar 1 Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  adalah  tempat  melakukan  penelitian  guna  memperoleh  data  penelitian. Penelitian  ini  dilakukan  pada  KPP  Pratama  Jayapura,  Jl.  Otonom  No.3,  Wahno,  Abepura,  kota Jayapura, Papua 99224.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  petugas  pajak  (Fiskus)  yang  berada  di  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Nonprobability  Sampling  Design) Jenis  metode  dari nonprobability  sampling yang dipilih  adalah  sampel  berdasarkan  kemudahan (convenience  sampling). Sampel  yang  diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin . Hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Ukuran sampel dengan rumus:
Dimana: Keterangan: N = besar populasi
n
= besar sampel d = tingkat presisi yang diinginkan: 0,1
J enis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer.  Sumber  data  primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data tersebut diperoleh dnegan cara menyebarkan  kuesioner  kepada  responden.  Responden  dalam  penelitian  ini  dalah  pegawai (fiskus)  yang  berada  di  KPP  Pratama  Jayapura.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini diperoleh  melalui  survey  lapangan  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  diserahkan  secara langsung  kepada  responden.  Untuk  mengukur  pendapat  responden  digunakan  lima  point  skala likert, dengan perincian sebagai berikut:  Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2: Tidak Setuju (TS), Angka 3: Netral (N), Angka 4: Setuju (S), Angka 5: Sangat Setuju (SS)
Penelitian  ini  menggunakan  model  Regresi  Linier  Berganda  dimana  melalui  metode  ini memiliki  tujuan  menemukan  hubungan  antara  variabel  dependen  (terikat)  dengan  variabel independen (bebas). Garis regresi dalam penelitian ini dijabarkan melaui persamaan berikut ini: Y= α +β1X1+β2X2+β3X3+e
Keterangan : α : Konstanta
Y : Penerimaan Pajak β : Koefisien regresi
X 1 : Kepemilikan NPWP X 2 : Pemeriksaan Pajak X 3 : Penagihan Pajak E : Error
Uji kualitas data digunakan dalam penelitian ini dengan menguji validitas instrumen untuk mengukur  valid  tidaknya  suatu  kuesioner  dan  uji  reliabilitas  instrumen  untuk  menguji  apakah
N n = 1+N (d 2 )
suatu  pertanyaan/pernyataan  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model  regresi  variabel  dependen  dan  variabel  independen atau  keduanya  mempunyai  distribusi data  normal  atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik  adalah  distribusi  data  normal  atau  mendekati normal.
Setelah dilakukan analisis regresi linier berganda kemudian dilakukan pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen (X1,X2,X3) terhadap variabel dependen (Y), baik secara parsial maupun simultan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil uji hipotesis 1 menunjukan ,nilai t hitung pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X1)  adalah  7,025  dengan  signiifikan  0,000.  Karena  nilai  t  hitung  7.025  lebih  besar  dari  t tabel  1,993  dan  nilai  signifikansinya  0,000  lebih  kecil  dari  probabilitas  signifikan  0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara persial kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap  Upaya peningkatan penerimaan pajak. Semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP  maka  akan  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Sesuai  dengan  fungsinya  NPWP merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri  atau  identitas  wajib  pajak.  NPWP  juga  dipergunakan  untuk  menjaga  ketertiban  dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharuskan membayar pajak terutangnya.
2. Hasil uji hipotesis 2 menunjukan ,nilai t hitung pada variabel pemeriksaan pajak (X2) adalah 3.011 dengan signiifikan 0,004. Karena nilai t hitung 3.011 lebih besar dari t tabel 1,993 dan nilai  signifikansinya  0,004  lebih  kecil  dari  probabilitas  signifikan  0,05.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  secara  persial  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  terhadap    Upaya peningkatan  penerimaan  pajak.  semakin  banyak  petugas  pemeriksa  pajak  melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa semakin efektif seorang karyawan pemeriksa pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan  pajak  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  545/KMK.04/2000 dapat  meningkatkan  penerimaan  negara  dalam  sektor  perpajakan.  Peran  pemeriksaan sebagai  pendongkrak  penerimaan  pajak  mengharuskan  adanya  pengawasan  yang  efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.
3. Hasil uji hipotesis 3 menunjukan ,nilai t hitung pada variabel penagihan pajak (X3) adalah 0,870  dengan signiifikan 0,387. Karena nilai t hitung 0,870 lebih kecil dari t tabel 1,993 dan nilai  signifikansinya  0,387  lebih  besar  dari  probabilitas  signifikan  0,05.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  secara  persial  penagihan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap    Upaya peningkatan  penerimaan  pajak.  walaupun  penagihan  pajak  itu  sering  dilakukan  belum  bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak semakin meningkat. Dengan adanya penagihan pajak, wajib  pajak  yang  tidak  mau  membayar  pajaknya  dapat  dipaksa  untuk  memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## SIMPULAN
1. Variabel  kewajiban  kepemilikan  NPWP  berpengaruh  secara  parisal  dalam  upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jayapura. Hal ini ditunjukkan nilai t hitung lebih  besar  dari  t  tabel  (7.025  >1,993),  dan  nilai  signifikansi  yang  lebih  kecil  dari  nilai signifikansi 5% (0,000>0,05).
2. Variabel  pemeriksaan  pajak    berpengaruh  secara  parsial  dalam  upaya  peningkatan penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Jayapura.  Hal  ini  ditunjukkan  nilai  thitung  lebih  besar dari t tabel (3.011 <1,993), dan nilai signifikansi yang  lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0,004>0,05).
3. Variabel penagihan pajak tidak berpengaruh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP  Pratama  Jayapura.  Hal  ini  ditunjukkan  nilai  thitung  lebih  kecil  dari  t  tabel  (0,870 <1,993),  dan  nilai  signifikansi  yang  lebih  besar  dari  nilai  signifikansi  5%  (0,387>0,05). Sesuai dengan hasil penelitian, ketiga variabel menyatakan tidak berpengaruh dalam upaya peningkatan penerimaaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.
Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  jumlah  variabel  yang  hanya  terdiri dari  tiga  variabel  bebas  dan  satu  variabel  terikat.  Ruang  lingkup  penelitian  dan  jumlah  sampel merupakan keterbatasan lain dalam penelitian yang masih dapat dimungkinkan untuk diperluas. Saran untuk penelitian selanjutnya:
1. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  3  variabel  independen  yang  mempengaruhi  upaya peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu  penulis mengharapkan peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman wajib  pajak  mengenai  peraturan  perpajakan,  keasadaran  wajib  pajak,  dan  persepsi  kulitas pelayanan pajak yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan penerimaan pajak.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel di lingkup wilayah KPP Pratama Jayapura yang hanya  terdiri  dari  satu  KPP  saja,  sehingga  diharapkan  penelitian  selanjutnya  dapat memperluas  wilayah  cakupan  serta  lebih  banyak  KPP,  tidak  hanya  di  wilayah  kota Jayapura saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi.

## REFERENSI
Fadhillah,  M.  R.,  &  Andi,  A.  2016.  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan,
Pemeriksaan  Pajak  Dan  Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tigaraksa. Jurnal  Riset  Akuntansi  Terpadu , 9 (1), 27–52. https://doi.org/10.35448/jrat.v9i1.4281
Febriyanti, I. 2013. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  (Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Di  Wilayah Jakarta Selatan). Ekonomi Akuntansi Pajak .
Ghozali,Imam.  2016. Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  (IBM  SPSS). Edisi  8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Hamel,  G.,  Prahalad,  C.  K.,  Ansoff,  H.  I.,  Works,  L.  A.,  Voss,  B.,  Dold,  L.,  Drucker,  P.  F., Harvard Business Review, I., Drucker, P. F., Maciariello, J. a, Geometry, R., Analysis, G., Mintzberg  Henry,  Waters  James  A.,  Campbell,  A.,  Yeung,  S.,  Oly,  N.,  David,  F.  R.,  … Sunzi. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. The Art of War , 6 (3), 32 ، ص 117. https://doi.org/10.23943/9781400889877
Ilmiha,  J.  2019.  Pengaruh  pemeriksaan  dan  penagihan  pajakterhadap  penerimaan  pajak  pada kantor pelayanan pajak pratama polonia. 1–6. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tjh/article/view/1339/1034 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. APBN Kita . September . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/
Pesireron,  S.  2016.  Pengaruh  Keterampilan,  Job  Stress  dan  Disiplin  Kerja  Terhadap  Kinerja Auditor Inspektorat. Jurnal Maneksi , 5 (1), 26–31. http://ejournal- polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/153
Rahman,  F.  A.  2018.  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Jurnal Economix , 6 , 24–34. http://ojs.unm.ac.id/economix/article/download/8326/4795
Roulani  Kalangi  Piantik.  2020. Pengaruh  kewajiban  kepemilikan  NPWP,  pemeriksaan  pajak, dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Kotamobagu . 1 (2), 66–73.
https://media.neliti.com/media/publications/297906-pengaruh-kewajiban-kepemilikan- npwp-peme-345121df.pdf
W.P.P, T. G. A. A., & Jati, I. K. 2019. Pengaruh Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan, Penagihan, Kesadaran  Wp  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Badan  Di  Kpp  Pratama  Gianyar. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 5 , 443.
https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i05.p01
Triwulan  III  –  2019,  Penerimaan  Pajak  di  KPP  Pratama  Jayapura  Tak  Tercapai.  Dilansir  pada tanggal  18  Oktober  2019.  Diambil  dari  https://reportasepapua.com/triwulan-iii-2019- penerimaan-pajak-di-kpp-pratama-jayapura-tak-tercapai/