## PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PEREDARAN OBAT DAFTAR G (GEVAARLIJK) TRAMADOL OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
oleh Muchamad Aldi Nurrizal H. Atang Hidayat

## ABSTRAK
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan. Tramadol adalah Obat yang tergolong kedalam golongan obat daftar G (G = Gevaarlijk =Berbahaya ) yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat jenis ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. Adapun metode permasalahan adalah untuk mengetahui apakah faktor terjadi penyebaran tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol secara ilegal dan Upaya Badan Narkotika Nasional menanggulangi tindak pidana peredaran obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol. Hasil pengamatan diketahui bahwa penyalahgunaan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) diperlukan adanya sosialisasi antar lembaga penegakan hukum terkait. Ada beberapa rekomendasi terhadap sub-sistem penegakan agar penyalahgunaan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) dapat diminimalisir. Hal yang direkomendasikan dalam ketentuan ini adalah sosialisasi dan koordinasi antar lembaga penegakan hukum yang seharusnya lebih represif dan gencar terhadap pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) tramadol, terlihat hanya pemerintahan pusat saja melakukan sosialiasi terhadap koordinasi badan - badan terkait dalam sistem penegakan hukum, dalam pemerintahan daerahpun harus dihimbau dan diampingi mengenai arahan pencegahan tersebut. Maka dari itu pihak badan narkotika nasional kota/provinsi dan badan pengawas obat makanan didaerah kota/kabupaten serta fasilitas pelayanan rehabilitasi yang baik harus segera dilaksanakan hingga daerah terpencil untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) tramadol. Kata Kunci: Penyalahgunaan, Peredaran, Obat daftar G (gevaarlijk) Tramadol

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembukaan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap Kegiatan dan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi - tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, prepentif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang kedalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebut kedalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1983 dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun1988 sebagai tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejiwa dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitik beratkan pada pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif/pemborosan. Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang – undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit. Pada sisi lain, perkembangan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang - undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus
dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang - Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Tujuan Negara Indonesia secara tegas tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diantaranya yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Tindak pidana perbuatan melawan hukum merupakan fenomena sosial yang terjadi di muka bumi dan tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan gejala sosial yang terus berkembang dan tidak pernah surut baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
Hukum pidana sebagai tolak ukur sarana bagi penyelesaian terhadap problematika diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat, hukum pidana dapat di definisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. 1)
Pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, serta kesadaran masyarakat pun harus dibangun demi terwujudnya hukum itu sendiri di dalam masyarakat, karena masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat - istiadat tertentu yang bersifat continue, 2) perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara sistematis dan terintegrasi, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan guna dapat meminimalisir terjadi kejahatan atau tindak pidana yang termasuk didalamnya peredaran obat secara ilegal.
Berbagai perilaku masyarakat yang sebelumnya tidak dikenal dan diketahui dalam kehidupan masyarakat seperti penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan obat - obat terlarang yang termasuk didalamnya yaitu obat daftar G (Gevarlijk) kini semakin berkembang dan cenderung mewabah seolah menjadi tempat pelarian bagi kalangan remaja khususnya dan orang berkalangan tidak mampu pada umumnya. Berdasarkan fakta bahwa peningkatan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan obat daftar G (Gevarlijk) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Masa remaja merupakan masa ketika seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan, baik emosi, tubuh, minat, pola prilaku dan juga masalah - masalah lainnya. Oleh karena itu, remaja sangat rentan mengalami masalah psikososial, yaitu masalah psikis atau kejiwaan yang timbul akibat perubahan sosial. 3) Tidak adanya pengawasan mengenai remaja akan timbul berbagai sebab seperti halnya, gejala putus sekolah, alkohol, penggunaan Narkotika, Psikotropika dan termasuk penyalahgunaan obat yang berjangka panjang. Tidak lepas dari bahaya yang akan terjadi pada remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat - obat Keras yaitu timbulnya kerusakan mental, psikis, dan hancurnya masa depan generasi bangsa, karena dari berbagai data menunjukan bahwa jumlah pengguna penyalahgunaan tersebut paling banyak adalah usia remaja. 4)
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang - undang tersebut, namun setelah diundangkannya Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
1) Sudarto, Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik - Delik Khusus , Politea, Bogor, 1990, hlm 5.
2) Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi , Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 146. 3) Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum , Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 43.
4) ibid , hlm 55-56.
Narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika disebut juga sebagai bahan lain yang tidak mengandung narkotika, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia.
Data terkait pengguna Narkotika dan Obat terlarang pada tahun 2014 menyebutkan bahwa 22% pengguna narkotika dan obat terlarang di Indonesia merupakan pelajar dan mahasiswa, lalu jumlah penyalahgunaan pada anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi pada tahun 2015 tercatat anak usia di bawah 19 tahun berjumlah 348 orang dari total 5.127. Sedangkan jumlah tersangka kasus narkotika berdasarkan kelompok umur pada 2015 yakni anak usia sekolah dan remaja di bawah 19 tahun berjumlah 2.186 atau 4,4 persen dari total tersangka. Dari tahun ke tahun penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika semakin menjulang tinggi. Data yang diperoleh pada tahun 2017 yaitu di seluruh Indonesia ada 1-5 juta pengguna. 5)
Peningkatan jumlah tindak pidana tersebut, maka perlu diadakannya upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan. Bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Didalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat kompleks. Hal ini sejalan dengan pengertiaan kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap, kesejahteraan dan tidak sepenuhnya tidak adanya penyakit atau kelemahan ( A state of complete physical, mental, and social, well being and notmerely the absence of desease or infirmty) . 6)
Selain Narkotika dan Psikotropika, penyalahgunaan obat daftar G (gevaarlijk) hingga obat bebas jual pun menjadi sasaran anak-anak remaja dan anak dibawah umur. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang menghimbau tentang batasan-batasan sediaan farmasi dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun pada kenyataannya kasus peredaran obat daftar G (gevaarlijk) tetap terjadi dan terus meningkat. Sehingga keseriusan pemerintah dalam hal upaya penanggulangan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) merupakan salah satu keharusan untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran obat keras secara konsisten dan konsekuen. Maka perlu dilakukan upaya preventif dan represif yang berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan, kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalagunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, seperti Narkotika, psikotropika termasuk obat daftar G (gevaarlijk) .
Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga Non - struktural Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotopika, prekursor dan zat adiktif lainnya. 7)
5) http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/24/16524371/pengguna-narkoba-di-jakarta-mencapai- 1-2-juta-orang, Diakses Tanggal 23 November 2017, Pukul 15.26 WIB.
6) Hermien Hadiati Koeswadji, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik , PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 15.
7) https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional. Diakses Tanggal 23 November 2017, Pukul 24.18 WIB.
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat (BPOM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, merupakan badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan yakni mengawasi keamanan, mutu, dan gizi pangan yang beredar di dalam negeri. Kegiatan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap obat yang beredar di masyarakat merupakan bentuk kewajiban dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk apoteker.
Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat jadi adalah obat yang sudah dalam bentuk siap pakai, dibedakan antara obat generik dan obat merek dagang. Obat generik adalah obat jadi terdaftar yang menggunakan nama generik yaitu nama obat internasional atau nama lazim yang sering dipakai. 8) Obat daftar G ( G = Gevaarlijk =Berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Penggolongan Obat, penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain).
Obat - obat keras ini bila dipakai sembarangan bisa menjadi candu layaknya Narkotika, bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit, merusak susunan saraf pusat hingga menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan narkotika yang kita kenal pada umumnya dapat menimbulkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. 9) Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya. Ketepatan penggunaan ini menjadi aspek penting dalam penggunan obat karena ketidaktepatan penggunaan obat dapat menyebabkan banyak kerugian, baik itu kerugian dari sisi finansial maupun kerugian bagi kesehatan. Ketepatan penggunaan obat ditandai dengan Penggunaan Obat secara Rasional (POR) atau Rational Use of Medicine ( RUM ). Penggunaan Obat secara Rasional merupakan suatu kampanye yang disebarkan oleh World Health Organization (WHO) ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam situsnya, World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa definisi Penggunaan Obat Rasional adalah apabila pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat. Dengan empat kata kunci yaitu
8) Sriana Azis, dkk, Kembali Sehat dengan Obat , Pustaka Populer Obor, Jakarta, 2004, hlm 3.
9) Ashraf Mozayani dan Lionel P. Raymon, Interaksi Obat Pedoman Klinis & Forensik, EGC, Jakarta, 2014, hlm 28-29.
kebutuhan klinis, dosis, waktu, dan biaya yang sesuai, Penggunaan obat secara rasional merupakan upaya intervensi untuk mencapai pengobatan yang efektif. 10)
Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa obat - obat tertentu tidak bisa diperdagangkan secara bebas dan harus melalui resep dokter. Namun pada kenyataannya meskipun telah ada aturan yang melarang tentang peredaran obat keras, tetap saja obat tersebut diperdagangkan secara bebas dan dipergunakan dengan cara yang bebas. Penyalahgunaan obat keras tersebut semakin berkembang dan cenderung mewabah dan menjadi tempat pelarian bagi anak-anak remaja yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Berdasarkan fakta yang terjadi bahwa peningkatan tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat daftar G (Gevaarlijk) secara ilegal di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seperti halnya contoh kasus dibawah ini: Contoh Kasus di Buntok - Kalimantan Tengah Penyidik Kepolisian Polsek dusun Selatan kecamatan Dusun Selatan, kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah menangkap penjual obat daftar G (Gevaarlijk) tramadol pada tanggal 14 Desember 2014. Saat ditangkap aparat kepolisisian berhasil mengamankan 1.080 butir pil koplo jenis tramadol dari seorang pengedar berinisial Irp Bin Mhd (Irpansyah Muhamad), Kapolsek Dusun Selatan, Iptu Sugeng Rianto di Buntok, mengatakan pengedar berinisial Irp Bin Mhd warga desa Pamait Km 7 RT,I RW, I kecamatan Dusun Selatan itu ditangkap hari Minggu sekitar pukul 21.30 WIB.
Penangkapan terhadap tersangka pengedar pil golongan daftar G (Gevaarlijk) ini berawal dari informasi warga bahwa pelaku sering kali menjual obat-obatan jenis tramadol. Setelah dilakukan penyelidikan lanjutnya, ternyata informasi itu benar dan saat dilakukan penggeledahan, pihaknya menemukan 108 keping tramadol yang mana di setiap kepingnya berisi 10 butir. Pelaku dan barang bukti berupa obat terlarang itu kini sudah kita amankan di Polsek Dusun Selatan untuk proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Irp Bin Mhd kini ditahan di Mapolsek bagi kelancaran penyilidikan berdasarkan barang bukti tersebut.
Contoh Kasus di Dompu - Nusa Tenggara Barat Penyidik Kepolisian Polres Dompu - Nusa Tenggara Barat 28 maret 2017 kembali menangkap penjual obat Ilegal jenis Tramadol yang dilakukan oleh Sdr/i Siti Nurhaidah yang teklah diketahui memiliki/menyimpan sediaan obat farmasi yang siap edar secara ilegal.
Berawal maraknya peredaran obat-obatan jenis Tramadol diwilayah Kabupaten Dompu serta adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa Sdr/i SITI NURHADIAH menyimpan dan membawa obat-obatan jenis daftar G (Gevaarlijk) Tramadol dan saat itu tersangka yang diduga sedang berada di tesikare wilayah Nusa Tenggara Barat. Atas informasi tersebut saksi An. MOH SUBHAN KAFRI dan saksi adik NANANG K yang merupakan anggota Polres Dompu langsung menindak lanjuti informasi yang diterima, setibanya dilokasi yang dimaksud, saksi-saksi melihat tersangka sedang duduk makan jagung sambil menjinjing tasnya yang diduga obat jenis Tramadol siap edar, kemudian saksi SUBHAN KAFRI dan Nanang K yang sebagai anggota kepolisian mendekati tersangka dan melakukan penggeledahan berdasarkan locus dan tempos delicty yang kemudian ternyata benar adanya ditemukan didalam tas jinjing tersangka ditemukan obat-obatan jenis daftar G (Gevaarlijk) Tramadol, kemudian ditemukan kembali didekat tempat duduk tersangka1 (satu) buah dus, pada saat diperiksa ternyata didalam dus juga terdapat obat-obatan jenis Tramadol dengan total keseluruhan berjumlah 500 strip/papan yang setiap setrip berisi 10 (sepuluh) butir obat atau dengan jumlah 5000 butir.
10) The Pursuit of Responsible Use of Medicines: Sharing and Learning from Country Experiences , 2012, http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/index.html, Diakses Tanggal 24 November 2017, Pukul 16.21 WIB.
Atas temuan tersebut Sdr/i tersangka mengakui mendapatkan dengan cara membeli didaerah Bima dengan harga keseluruhan Rp.6.000.00.- dan terdakwa berencana mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut kepada masyarakat untuk setiap 1 (satu) strip/papan sebesar Rp. 20.000.-, atas temuan dan pengakuan dari terdakwa tersebut, terdangka dibawa beserta barang bukti menuju polres dompu untuk diklakukan proses lebih lanjut.
Identifikasi Masalah 1. Apakah faktor penyebaran tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol secara ilegal?
2. Bagaimanakah Upaya Badan Narkotika Nasional menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol?

## TINJAUAN PUSTAKA
Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda “Strafbaar Feit”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. 11) “Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”. 12) Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika hukum diharapkan mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat. Oleh karena itu pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya perlu lebih ditingkatkan, diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan guna dapat meminimalisir terjadi kejahatan atau tindak pidana.
Kebijakan penanggulangan tindak pidana merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang–undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis dan historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. 13)
“Barda Nawawi Arief dan Bambang Poemomo, yang menegaskan bahwa kebijakan Non-penal dalam penanggulangan kejahatan adalah merupakan langkah–langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan”. 14) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, obat adalah sediaan atau paduan bahan - bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi.
Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa:
(1) Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11) Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia , PT. Eresko, Bandung, 1989, hlm 55.
12) Moeljatno, Asas - asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta,1987, hlm 54.
13) Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 22.
14) Ibid , hlm 22.
(2) Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
(3) Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindah tanganan. Sedangkan Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar.
Pasal 1 Angka (1), dan Angka (13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2010 Tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah lndonesia, Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
Pasal 1 Angka (8) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kriteria Tata Laksana Registrasi, obat Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindah tanganan. Sedangkan Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar.
Obat daftar G (G= Gevaarlijk =Berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Penggolongan Obat, penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain).
Pasal 1 Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/III/1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G (Gevaarlijk) menegaskan antara lain dalam Angka (1), (2), (3), (4), (5), dan Angka (6) yaitu:
(1) Tanda Khusus adalah tanda berupa warna dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas pada etiket dan bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali.
(2) Wadah adalah kemasan terkecil yang berhubungan langsung dengan obat jadi.
(3) Etiket adalah penandaan yang harus dicantumkan pada wadah atau kemasan terkecil sesuai ketentuan mengenai pembungkusan dan penandaan obat.
(4) Bungkus luar adalah kertas atau lainnya yang membungkus wajah.
(5) Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.
(6) Kemasan terkecil dalah kemasan yang dimaksudkan untuk dapat dijual secara lepas kepad akonsumen yang memenuhi ketentuan mengenai penandaan.
Obat daftar G (Gevaarlijk) bila dipakai sembarangan bisa menjadi candu layaknya Narkotika, bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit, merusak susunan saraf pusat hingga menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan narkotika yang kita kenal pada umumnya dapat menimbulkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh
apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. 15)
“Moh. Anief menyatakan, obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia”. 16)
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi, dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi, memberikan konseling, membantu penderita mencegah dan mengendalikan komplikasi yang mungkin timbul, mencegah dan mengendalikan efek samping obat, menyesuaikan dosis obat yang harus dikonsumsi penderita dan menjaga ketersediaan obat merupakan tugas profesi kefarmasian. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan, kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, dan meningkatkan mutu terhadap kefarmasian dalam memberikan obat. 17)
“Sherzer dan Stone mendefinisikan konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja professional, yaitu orang yang terlatih dan berpengalaman membantu orang lain mengenai pemecahan-pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi”. 18)
Kewajiban-kewajiban pokok apoteker berikut ini yang harus dilakukan, antara lain: a. Seorang apoteker hendaknya menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
b. Seorang apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang- undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan farmasi pada khususnya.
c. Seorang apoteker hendaknya selalu melibatkan diri di dalam pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan.
Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kiriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor–faktor yang membawa timbulnya kejahatan- kejahatan dan penjahat. Dalam batas – batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak–hak warga masyarakat Indonesia, terhadap berapa prinsip yang terkandung dalam Undang–Undang Kesehatan adalah:
a) Bahwa Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Kesehatan dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakan kembali nilai - nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang didasari
15) Ashraf Mozayani dan Lionel P. Raymo, Loc,Cit.
16) Moh. Anief, Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat. , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm 3.
17) http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-apoteker-definisi-hak.html Diakses Tanggal 15 Desember 2017 Pukul 07.57 WIB.
18) Ratna Suprapti Samil. Etika Kedokteran Indonesia , Yayasan Bina Pustaka Sarwono, Jakarta, 2001, hlm 31.
oleh nilai-nilai Pancasila.
b) Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika, psikotropika dan termasuk peredaran Obat daftar Keras secara efektif.
c) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh – sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak menggunakan hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern. 19)

## PEMBAHASAN
Faktor Terjadi Penyebaran Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Secara Ilegal
Faktor terjadi penyebaran tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat daftar G ( Gevaarlijk) Tramadol mengenai kualitas kejahatan yang semakin hari seolah tiada henti dan terus berkembang secara dinamis dan seolah-olah tersistematis termasuk penyalahgunaan obat yang seharusnya diberikan menggunakan resep. Kurangnya edukasi dan konseling yang dilakukan terhadap bahaya obat tersebut tetapi peeningkatan penyebaran obat tramadol kian melesat dan seolah-olah menjadi kegiatan sehari-hari baik bagi pihak apoteker yang mengedarkan secara ilegal dan tanpa prosedur yang jelas, penjual individu dan pembeli yang mayoritas anak remaja.
Menyikapi kejahatan tersebut maka seharusnya payung hukum menjadi tolak ukur untuk meminimalisir sebelum tindak pidana itu terjadi. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menegaskan mengenai beberapa bagian penting untuk dalam hal sediaan farmasi dan/atau bagi yang mengedarkan tanpa mempunyai kapasitas dibidangnya.
Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan menegaskan tiga macam tindak pidana kefarmasian dan /atau alat kesehatan yang masing - masing diatur dalam Pasal 196,197 dan 198 antara lain:
1) Pasal 196 menegaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2) Pasal 197 menegaskan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
3) Pasal 198 menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Selain undang - undang kesehatan yang memberikan ketentuan pidana mengenai sediaan farmasi, obat daftar keras pun sudah ditentukan didalam penjelasan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang
19) Mardjono Reksodiputra, Pembaharuan Hukum Pidana, dan Pusat Pelayanan Pengendalian Hukum, Jakarta, 1995.
Penggolongan Obat, bahwa obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi obat-obat demikian termasuk kedalam obat keras yang memperolehnya wajib menggunakan resep dokter serta tidak mengkonsumsi melewati jumlah batas yang telah ditentukan. Obat daftar G (gevaarlijk) yang berjenis Tramadol sebelumnya termasuk kedalam obat golongan psikotropika rendah (Golongan IV) karena mempunyai efek penenang yang langsung menyerang sistem saraf pusat otak dan kemudian dewasa ini hanya terdaftar sebagai obat keras wajib lapor dan/atau wajib menggunakan resep dokter.
Faktor penyebaran tindak pidana obat daftar G (gevaarlijk) Tramadol disebabkan lemahnya pengawasan terhadap apoteker untuk menyerahkan sediaan farmasi, lemahnya penerapan sanksi pidana terhadap apoteker dan/atau individu yang mengedarkan sediaan farmasi secara ilegal dan banyaknya peminat penyalahgunaan tramadol yang mayoritas kalangan remaja, antara lain:
1. Apoteker dengan sengaja mengedarkan obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol yang seharusnya obat tersebut dapat diserahkan atas izin dokter dan/atau harus menggunakan resep dokter. Dalam hal apoteker yang melakukan pelanggaran seperti dalam contoh kasus dari empat ratus apotek dijakarta tujuh diantaranya melakukan praktik penjualan obat Tramadol secara ilegal, yaitu dikarenakan maraknya petugas apoteker yang secara sengaja melanggar ketentuan kode etik untuk melakukan penjualan obat tersebut demi meraup keuntungan berkali lipat. Pengawasan terhadap apoteker untuk melakukan pendistribusian obat dapat dikatakan lemah dalam sistem pengawasan. Selain lemah dalam sistem pengawasan acapkali banyak apotek yang masih dapat beroprasi untuk melakukan penjualan dan tidak dicabut izin prakteknya atas hal ini. Hanya dalam satu kota saja misalnya apotik dijakarta tersebut merapu keuntungan Rp. 30 Miliar.
2. Badan atau individu secara perorangan yang melakukan penjualan obat secara ilegal. Dalam beberapa kasus mengenai penyebaran tindak pidana obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol seperti halnya yang telah dituangkan oleh penulis dalam contoh kasus dan lampiran putusan di Buntok – Kalimantan Tengah dan Dompu – Nusa tenggara Barat mengenai penyalahgunaan peredaran obat tramadol terbukti bahwa selain apoteker yang telah melanggar ketentuan sediaan farmasi badan atau individu banyak tersangkut kasus demikian. Dari beberapa data bahwa individu yang mengedarkan obat tersebut mendapati atau membeli obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol kepada apotek tertentu dalam jumlah ribuan pil. Selain menguntungkan bagi pihak penjual obat demikian pun terbilang mudah didapatkan oleh penjual kemudian diedarkan atau dijual kepada anak dibawah umur, kalangan remaja dan umum.
3. Pembeli yang sengaja melakukan tindak pidana obat tramadol. Selain apoteker yang melanggar, penjualan secara individual yaitu maraknya penyebaran dikarenakan minat konsumsi terhadap obat tersebut. Dalam beberapa kasus terjadi penyebaran obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol disebabkan oleh mayoritas kalangan remaja, anak dibawah umur yang sudah menjadi candu dan kegiatan sehari - hari mengkonsumsi obat tersebut.
Upaya Badan Narkotika Nasional Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (gevaarlijk) Tramadol Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol bukanlah hal mudah. Banyaknya faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain faktor internal dan eksternal salah satu penyebab tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G (Gevaarlijk) . Untuk dapat meminimalisir maka antara lain menggunakan pencegahan yang bersifat pencegahan umum, pencegahan khusus, pembinaan/perawatan, dan upaya perlindungan itu sendiri terhadap masyarakat.
Pencegahan ditujukan kepada semua orang supaya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat dan/atau kejahatan sebagaimana dimaksud. Dalam bentuk pencegahan umum yaitu harus bersifat menjerakan dengan pelaksanaannya didepan umum yang mengharapkan sugesti terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan demi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan terciptanya kedadilan itu sendiri
Pencegahan ditujukan kepada pelaku kejahatan atau pengedar obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol dengan bertujuan tidak mengulangi dan jera akan perbuatannya. Tujuan dari pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku adalah yang pertamna bertujuan untuk memperbaiki sipelaku tindak pidana menjadi maanusia yang baik, kedua adalah penjatuhan pidana yang diterapkan harus disertai edukasi selama menjalani pidana, ketiga menjerakan dengan hukuman yang seberat - beratnya.
Badan Narkotika Nasional berkooordinasi dengan instansi terkait yaitu diantaranya pihak Kepolisan Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan kejaksaan membentuk Tim Aliansi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat. Aksi demikian dicanangkan karena penyalahgunaan obat keras secara ilegal serta peredaran yang kian meningkat tahun demi tahun dianggap benar menyalahi ketentuan Undang-undang. Dari koordinasi tersebut menegaskan bahwa keterkaitan instansi tersebut tidak hanya masalah penindakan, tetapi juga akan melakukan upaya pemberantasan, pemusnahan, dan upaya - upaya preventif lainnya yang disinyalir dapat meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan peredaran dibidang obat daftar G (gevaarlijk), secara ilegal. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional antara lain menggunakan metode sebagai berikut:
1. Pencegahan primer atau pencegahan dini yang ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh penyalahgunaan dan peredaran obat daftar G (gevaarlijk), dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah untuk ikut dalam hal menanggulangi.
2. Pencegahan sekunder yang ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan zat adiktif lainnya yang termasuk didalamnya obat keras secara ilegal. Dengan contoh kepada anak yang berlatar belakang kurang baik, tidak mampu secara ekonomi dan anak tidak sekolah.
3. Pencegahan tersier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak mengulangi kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang.
Upaya - upaya penanggulangan lain terhadap kejahatan penyalahgunaan obat daftar G (gevaarlijk), dibutuhkan antara lain faktor penunjang demi terselenggaranya upaya penanggulangan tersebut, yaitu:
Pembinaan yang dilakukan untuk mengarahkan secara individual maupun secara komprehensif terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan kepada remaja sejak dini, serta dengan mengadakan seminar yang bertemakan anti penyalahgunaan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) dengan membuka diskusi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat ilegal tersebut, pengenalan atau pemberitahuan terhadap contoh bentuk narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lainnya, serta memberikan penyuluhan akan dampak bahaya dari penggunaan jangka panjang obat daftar G (gevaarlijk), memberi pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sehat dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan - kegiatan yang bersifat produktif dan kreatif, dan membina kepada masyarakat jika mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) baik dilakukan oleh Apoteker
secara ilegal maupun oleh individual dan/atau pengedar wajib melaporkan kepada pihak penegakan hukum terkait.
Pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap apotek yang diduga melakukan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) secara ilegal , Merazia kawasan rawan terjadinya penyalahgunaan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) maupun aduan dari masyarakat yang dianggap tempat tersebut patut diduga melakukan penjualan tanpa ketentuan yang berlaku yakni pengedar individual, apotik dan tempat lainnya yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait antara pihak kepolisian dan Badan Pengawas Obat makanan, Mengawasi serta memantau perdagangan jumlah obat yang dikeluarkan oleh pihak apoteker oleh Badan Pengawas Obat Makanan agar kebutuhan patologis tersebut dapat tersalurkan dengan semestinya, Mencegah dalam ruang lingkup nasional maupun regional yaitu oleh semua instansi terkait antara lain Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Obat Makanan, dan Melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan media internet untuk menghindari penyalahgunaan kembali peredaran obat daftar G (gevaarlijk). Penindakan, Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan sanksi tegas dan konsisten sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku untuk memberi efek jera bagi para pengguna dan pengedar dengan cara mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) secara ilegal, menangkap pelaku penyalahgunaan dan penjual untuk dilimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan, memutuskan jalur penyalahgunaan peredaran gelap obat daftar G (gevaarlijk) tramadol, dan mengungkap jaringan sindikat pengedar yaitu dengan cara melakukan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara berkelanjutan.

## PENUTUP
Kesimpulan Faktor terjadi penyebaran tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol atau kepemilikan sediaan farmasi secara ilegal disebabkan oleh apoteker yang sengaja melakukan tindak pidana penjualan obat tramadol secara ilegal untuk meraup keuntungan secara berkali – lipat, penjual individu/perseorangan dan mayoritas peminat di kalangan remaja yang menjadi penyebab peredaran obat Tramadol.
Upaya Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan peredaran obat daftar G (gevaarlijk) Tramadol dengan menggunakan metode pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier serta upaya lainnya yaitu upaya pembinaan, preventif, dan upaya penindakan.
Saran Pengawasan yang lebih represif kepada apotek – apotek, koordinasi antar instansi penegakan hukum yaitu kepolisian, BNN, BPOM, dan instansi terkait lainnya secara intensif. Ketentuan undang - undang kesehatan seharusnya menjerakan perbuatan tindak pidana sediaan farmasi dan seharusnya instansi terkait punya aturan khusus untuk menanggulanginya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ashraf Mozayani dan Lionel P. Raymon, Interaksi Obat Pedoman Klinis & Forensik, EGC, Jakarta, 2014.
Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum , Pustaka Setia, Bandung, 2011.
Hermien Hadiati Koeswadji, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik , PT. Citra Aditya Bakti, 1992. Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi , Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990. Sriana Azis, dkk, Kembali Sehat dengan Obat , Pustaka Populer Obor, Jakarta, 2004, hlm 3. Sudarto, Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik - Delik Khusus , Politea, Bogor, 1990.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per/4/V/2010/BNN Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Kabupaten/Kota Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Keputuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/III/1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 Tentang Penggolongan Obat.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010 Tahun 2010 Tentang Registrasi Obat.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian
Sumber Lain
http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/24/16524371/pengguna-narkoba-di-jakarta- mencapai-1-2-juta-orang, Diakses Tanggal 23 November 2017, Pukul 15.26 WIB. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional. Diakses Tanggal 23 November 2017, Pukul 24.18 WIB.
The Pursuit of Responsible Use of Medicines: Sharing and Learning from Country Experiences , 2012, http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/index.html,
Diakses Tanggal 24 November 2017, Pukul 16.21 WIB.