## Problematika Hukum Peran Notaris Terhadap Ijin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission
Oleh:
Ayu Maharani Istiqomah 1 , Marlina Br Purba 2
Universitas Surabaya ayumaharanii050299@gmail.com
Volume  21  Nomor  3  Januari  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 10-11-2023 Revised: 07-12-2023 Accepted: 24-12-2023 Published: 02-01-2024

## ABSTRACT
Online  Single  Submission  (OSS)  Online  Single  Submission  (OSS)  is  an  electronically integrated business licensing system based on Government Regulation (PP) no. 5  of 2021. This system  is  designed  to  make  it  easier  for  business  people  to  obtain  business  permits  and commercial  permits,  as  well  as  to  facilitate  monitoring  and  evaluation  of  risk-based  business permits. Even though the PP does not give notaries authority in business licensing, many notaries are involved in registering business permits. This journal discusses OSS regulations and the role of notaries in processing business permits through OSS in accordance  with applicable laws and regulations.
The  type  of  research  used  in  this  research  is  a  normative  juridical  approach  with  data sources from the literature, as well as literature study techniques and field studies. Data analysis was carried out qualitatively.
Arranging business permits through a single online application is regulated in PP No. 5 of 2021,  which  involves  the  OSS  Institution  on  behalf  of  the  minister,  head  of  the  institution, governor  or  regent/mayor.  However,  BKPM's  authority  to  coordinate  and  organize  PTSP remains.  The  OSS  system  integrates  business  licensing  through  one  office  online,  requiring business actors to submit applications only to PTSP without re-registration. Notaries do not have the  authority  to  carry  out  OSS  because  this  system  can  be  accessed  by  anyone  who  wants  to register a business entity.
Keywords: Role; NotaryAuthority; Business Permit Registration; Online SingleSubmission.

## ABSTRAK
Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik  berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pelaku bisnis dalam mendapatkan izin usaha dan izin komersial, serta memfasilitasi pengawasan  dan  evaluasi  perizinan  berusaha  berbasis  risiko. Meskipun  PP  tersebut  tidak memberikan  kewenangan  notaris  dalam  perizinan  berusaha,  banyak  notaris  yang  terlibat  dalam pendaftaran  izin  usaha.  Jurnal  ini  membahas  regulasi  OSS  dan  peran  notaris  dalam  pengurusan izin usaha melalui OSS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data dari kepustakaan, serta teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Pengaturan izin usaha melalui online single submission diatur dalam PP No. 5 tahun 2021, yang  melibatkan  Lembaga  OSS  atas  nama  menteri,  pimpinan  lembaga,  gubernur,  atau bupati/walikota.  Meskipun  demikian,  kewenangan  BKPM  untuk  mengoordinasikan  dan melaksanakan  PTSP  tetap  ada.  Sistem  OSS  mengintegrasikan  perizinan  berusaha  melalui  satu
kantor secara online , mengharuskan pelaku usaha mengajukan permohonan hanya ke PTSP tanpa registrasi  ulang.Notaris  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  menjalankan  OSS  karena  sistem  ini dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mendaftarkan badan usaha.
KataKunci: Peran; Kewenangan Notaris; Pendaftaran Izin Usaha; Online Single Submission.

## A. PENDAHULUAN
Fungsi  profesi  notaris  sebagai  pejabat  umum  sangat  dibutuhkan  keberadaannya  sebagai tempat bagi masyarakat guna memperoleh nasihat serta segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh  notaris  (konstatir)  adalah  benar  serta  dapat  dikatakan  bahwa  seorang  notaris  merupakan pembuat  dokumen  terkuat  dan  memiliki  sifat  pembuktian  yang  sempurna  dalam  suatu  proses penegakan  hukum.  (Winoto,  2023)  Perkembangan  era  globalisasi  menerjang  semua  negara,  dan perkembangan ini menuntut agar para notaris senantiasa up to date dalam perkembangan tentang media  teknologi  yang  terbaru  dikaitkan  dengan  keperdataan.  (Suhardini  et  al.,  2018) Perkembangan  era  globalisasi  dalam  hal  krisis  keuangan  global  merupakan  topik  isu  utama  di seluruh belahan dunia yang terjadi sejak tahun 1997, dan hal ini terjadi hingga sampai saat ini, dan notaris dituntut untuk menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi tersebut. (Yulia, 2019)
Notaris  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan Notaris  (UUJN).  (Bombing,  2015)  Baik  peraturan  jabatan  notaris  maupun  UUJN  menyatakan bahwa  peran  utama  seorang  notaris  adalah  membuat  akta-akta  autentik.  Pasal  1868  menjelaskan bahwa akta autentik merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang  memiliki  kewenangan  sesuai  ketentuan  undang-undang,  dan  pembuatannya  dilakukan  di tempat  yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta notaris  memiliki  peran yang signifikan dalam menciptakan  kepastian  hukum  karena  bersifat  autentik,  dan  dapat  digunakan  sebagai  bukti  yang memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  kuat  apabila  terjadi  pembelaan  yang  terkait  dengan  akta tersebut  di  masa  mendatang.  (Kurniawan,  2018)  Dewasa  ini  kebutuhan  terhadap  akta  autentik sebagai  pembuktian  semakin  meningkat  seiring  dengan  meningkatkanya  hubungan  bisnis  di berbagai  bidang  usaha  baik  dari  skala  lokal  hingga  internasional.  (Sjaifurahman    Habib  Adjie, 2011)
Notaris  selaku  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  melalui UUJN,  peran  notaris  sangat  penting  dalam  mengawal  dan  memastikan  berjalannya  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UU  Penanaman  Modal),  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UU  Perseroan  Terbatas),  Perpres Nomor  44  Tahun  2016  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang
Terbuka  dan  peraturan  pelaksana  lainnya  agar  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  pemerintah dalam memberikan hak penanam modal yaitu kepastian hukum berupa akta autentik dari notaris yang  diatur  didalam  Pasal  14  huruf  a  UU  Penanaman  Modal.  (Yusrizal,  2018)  (Iyan  Nurdiyan Haris, 2018)
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  berbasis  digital,  perizinan  juga  mengalami evolusi  yang  revolusioner  dengan  diadakannya  sistem  perizinan  elektronik  untuk  memudahkan pengurusan  perizinan.  (Winoto,  2023)  Harapannya  adalah  bahwa  ini  dapat  memberikan kenyamanan  bagi  masyarakat  pengusaha,  sehingga  mereka  lebih  bersemangat  dalam  mengurus perizinan. Dengan semakin banyaknya pengusaha yang mengajukan izin, diharapkan akan lebih mudah  bagi  pemerintah  untuk  mengawasi  kegiatan  usaha  sehingga  tidak  menimbulkan  dampak negatif  bagi  masyarakat  dan  lingkungan.  (Hudaya,  2022)  Oleh  karena  itu,  pemerintah memperkenalkan sistem pendaftaran izin berbasis elektronik yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS).
Perizinan  merupakan  instrumen  kebijakan  pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial  maupun  ekonomi.  (Wiranata    Fakultas,  2021)  Izin  juga  merupakan  instrumen  untuk perlindungan  hukum  atas  kepemilikan  atau  penyelenggaraan  kegiatan.  Sebagai  instrumen pengendalian perizinan  memerlukan  rasionalitas yang jelas dan tertuang  dalam bentuk  kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. (Adrian Sutedi, 2017)
Pelaksanaan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha  dengan  menyederhanakan  dan  mempercepat  proses perizinan. (Winoto, 2023) Hal ini dilakukan melalui implementasi Perizinan Berusaha yang lebih efektif.  Pemerintah  telah  menerbitkan  sejumlah  aturan  pelaksana  untuk  mendukung  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan salah satu aturan yang mencolok adalah Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme Perizinan Usaha Setelah Berlakunya Online Single Submission
Setelah  berlakunya  sistem Online  Single  Submission (OSS),  mekanisme  perizinan  usaha mengalami  perubahan  signifikan  di  Indonesia.  (Wijaya    Prajitno,  2018)  OSS  adalah  platform daring  yang  bertujuan  untuk  menyederhanakan  dan  mempercepat  proses  perizinan  usaha. (Monika Suhayati, 2018) Berikut adalah mekanisme perizinan usaha setelah berlakunya OSS:
1. Pendaftaran Online:
1) Pelaku usaha melakukan pendaftaran secara online melalui platform OSS.
2) Identitas pelaku usaha dan rincian perusahaan dimasukkan ke dalam sistem.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB):
1) Setelah  pendaftaran,  pelaku  usaha  diberikan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  yang berfungsi sebagai identifikasi unik untuk kegiatan usaha tersebut.
3. Risk-Based Approach (RBA):
1) Sistem  OSS  menerapkan  pendekatan  berbasis  risiko  ( Risk-Based  Approach /RBA)  untuk menentukan jenis perizinan yang diperlukan.
2) Risiko usaha dinilai dan diklasifikasikan, sehingga jenis perizinan yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan tingkat risiko tersebut.
4. Perizinan Berdasarkan Tingkat Risiko:
1) Berdasarkan hasil analisis risiko,  jenis perizinan yang diperlukan ditentukan. Ada empat kategori  perizinan:  Risiko  Rendah  (RR),  Risiko  Menengah  Rendah  (RMR),  Risiko Menengah Tinggi (RMT), dan Risiko Tinggi (RT).
2) RR  hanya  memerlukan  NIB,  sedangkan  RMR  memerlukan  NIB  dan  Sertifikat  Standar (Pernyataan),  RMT  memerlukan  NIB  dan  Sertifikat  Standar  (Verifikasi),  dan  RT memerlukan NIB dan Izin (Verifikasi). (Prawoto, 2020)
5. Verifikasi dan Validasi:
1) Untuk  perizinan  yang  memerlukan  verifikasi,  proses  verifikasi  dilakukan  oleh kementerian/lembaga/daerah sesuai dengan kewenangannya.
2) Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi syarat dan standar yang berlaku.
6. Penerbitan Perizinan:
1) Setelah verifikasi dan validasi selesai, perizinan usaha yang diperlukan diterbitkan.
2) Dokumen perizinan dapat diakses dan diunduh melalui platform OSS.
7. Pelaporan dan Pengawasan:
1) Sistem  OSS  memungkinkan  pelaku  usaha  untuk  melaporkan  kegiatan  operasional  dan komersial mereka secara berkala.
2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku.
8. Batas Waktu dan Pembatalan Perizinan:
1) Terdapat batas waktu yang ditetapkan untuk pelaku usaha untuk mempersiapkan kegiatan usaha setelah NIB diterbitkan.
2) Jika pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan atau tidak memulai kegiatan usaha dalam batas waktu yang ditentukan, Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dapat dibatalkan oleh Lembaga OSS. (Nurjanah, 2023)
Mekanisme  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan,  kecepatan,  dan  transparansi dalam  proses  perizinan  usaha,  serta  untuk  meningkatkan  investasi  dan  memacu  pertumbuhan ekonomi.  Sistem  OSS  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan  mendukung  pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha mereka di Indonesia. (Diana, 2016)
PP  ini  menjelaskan  bahwa  izin  usaha  merupakan  tindakan  legal  yang  diberikan  kepada para  pelaku  usaha  agar  dapat  memulai  dan  menjalankan  kegiatan  usaha  mereka.  Sementara  itu, risiko  diartikan  sebagai  potensi  terjadinya  cedera  atau  kerugian  yang  mungkin  timbul  akibat bahaya  atau  kombinasi  antara  kemungkinan  dan  dampak  bahaya.  Oleh  karena  itu,  konsep perizinan berbasis risiko mengacu pada pemberian izin yang didasarkan pada tingkat risiko yang terkait  dengan  kegiatan  usaha  tersebut.  Terdapat  delapan  aspek  utama  dalam  pelaksanaan perizinan  berbasis  risiko,  mencakup  regulasi,  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  perizinan, penerapan  layanan  Sistem  OSS  untuk  perizinan  berbasis  risiko,  tata  cara  pengawasan,  evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan, penyelesaian masalah, dan sanksi.
Tujuan  utama  dari  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  adalah  untuk  meningkatkan ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha.  Pendekatan  ini  diharapkan  dapat  mempercepat  dan menyederhanakan  proses  penerbitan  izin  usaha.  Selain  itu,  perizinan  berusaha  berbasis  risiko juga  bertujuan  mengawasi  kegiatan  usaha  dengan  lebih  transparan,  terstruktur,  dan  dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  PP  No.  5  tahun  2021 mencabut  aturan  sebelumnya,  yaitu  PP  24  tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Perubahan  signifikan  dalam  PP  ini  adalah  perizinan  usaha  yang menjadi  berbasis  risiko.  Untuk  dapat  memulai  dan  menjalankan  kegiatan  usaha,  pelaku  usaha diwajibkan  memenuhi  persyaratan  dasar  perizinan  berusaha  atau  perizinan  berusaha  berbasis risiko. (Pratiwi  Arsin, 2023)
Persyaratan  dasar  perizinan  berusaha  mencakup  hal-hal  seperti  kesesuaian  pemanfaatan ruang,  persetujuan  lingkungan,  persetujuan  bangunan  gedung,  dan  sertifikat  laik  fungsi.  Setiap persyaratan  ini  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  tata  ruang,  lingkungan
hidup, dan bangunan gedung. Penetapan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  dan  mencakup  berbagai  sektor,  mulai  dari kelautan  dan  perikanan  hingga  ketenagakerjaan.  Dengan  demikian,  PP  No.  5  tahun  2021 mencerminkan  komitmen  pemerintah  untuk  menciptakan  lingkungan  berusaha  yang  lebih kondusif dan mendukung perkembangan ekonomi nasional.
Tujuan utama pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan efektivitas  dan  kesederhanaan  dalam  penerbitan  Perizinan  Berusaha,  dengan  fokus  pada peningkatan  ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha.  Dalam  setiap  sektor,  pendekatan perizinan  berusaha  berbasis  risiko  melibatkan  berbagai  aspek,  termasuk  regulasi  terkait Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  (KBLI/KBLI),  judul  KBLI,  cakupan  kegiatan,  parameter risiko,  tingkat  risiko,  perizinan  berusaha,  jangka  waktu,  masa  berlaku,  kewenangan  perizinan berusaha, persyaratan dan atau kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko, pedoman perizinan berusaha berbasis risiko, serta standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
Pasal  7 dari PP No. 5/2021 menegaskan bahwa  perizinan berusaha berbasis risiko  harus didasarkan  pada  penetapan  tingkat  risiko  dan  peringkat  skala  kegiatan  usaha,  yang  mencakup Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  dan/atau  usaha  besar.  Penetapan  tingkat  risiko  ini melibatkan  analisis  yang  harus  dilakukan  secara  transparan,  akuntabel,  dan  berdasarkan  prinsip kehati-hatian, menggunakan data dan/atau penilaian profesional. Hasil dari analisis risiko tersebut kemudian  menentukan  jenis  izin  usaha  yang  diperlukan.  Pemerintah  pusat  memiliki  tanggung jawab  untuk  melakukan  analisis  risiko,  yang  melibatkan  identifikasi  kegiatan  usaha,  penilaian tingkat  bahaya,  penilaian  potensi  terjadinya  bahaya,  penetapan  tingkat  risiko,  peringkat  skala usaha, dan penetapan jenis perizinan berusaha. (Sari et al., 2018) Aspek-aspek ini dinilai terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya.
Berdasarkan  penilaian  tersebut,  kegiatan  usaha  diklasifikasikan  menjadi  tiga  tingkat risiko:  rendah,  menengah,  dan  tinggi.  Kegiatan  usaha  dengan  tingkat  risiko  rendah  diberikan perizinan  berupa  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  NIB  untuk  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  dengan risiko  rendah  juga  berlaku  sebagai  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  dan  pernyataan  jaminan halal.  Perizinan  untuk  kegiatan  dengan  risiko  menengah  rendah  melibatkan  NIB  dan  Sertifikat Standar.  Sertifikat  Standar  menjadi  legalitas  untuk  melaksanakan  kegiatan  usaha,  diberikan melalui  Sistem  OSS,  dan  menjadi  dasar  untuk  persiapan,  operasional,  dan/atau  komersial kegiatan  usaha.  Pelaku  usaha  wajib  mematuhi  standar  pelaksanaan  kegiatan  usaha  saat melaksanakan kegiatan tersebut.
Kemudian, perizinan untuk kegiatan dengan risiko menengah tinggi melibatkan NIB dan Sertifikat  Standar.  Namun,  Sertifikat  Standar  izin  usaha  menengah  tinggi  diterbitkan  oleh pemerintah  pusat  atau  daerah  berdasarkan  verifikasi  pemenuhan  standar  pelaksanaan  kegiatan usaha.  Setelah  memperoleh  NIB,  pelaku  usaha  membuat  pernyataan  melalui  Sistem  OSS  untuk memenuhi  standar  pelaksanaan  kegiatan  usaha  dan  bersedia  diverifikasi  oleh  pemerintah  pusat atau daerah. (Aris Yulia, op.cit )
Penerapan  sistem  perizinan  berbasis  risiko  bertujuan  untuk  memperbaiki  lingkungan investasi  dan  aktivitas  usaha  dengan  cara  menyederhanakan  dan  meningkatkan  efisiensi penerbitan Perizinan Berusaha. Dalam konteks ini, Lembaga OSS memegang peran kunci dalam menerbitkan  Sertifikat  Standar  yang  belum  terverifikasi,  yang  menjadi  dasar  bagi  pelaku  usaha untuk  menyiapkan  kegiatan  usaha  mereka.  NIB  dan  Sertifikat  Standar  yang  sudah  terverifikasi menjadi  izin  resmi  untuk  menjalankan  kegiatan  operasional  dan/atau  komersial.  (Musofiana Indarti, 2023)
Dalam keadaan di mana pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik itu norma, standar, prosedur, kriteria, atau hasil pengawasan, dan tidak mempersiapkan kegiatan usaha  dalam  waktu  satu  tahun  setelah  NIB  diterbitkan,  Lembaga  OSS  berwenang  untuk mencabut  Sertifikat  Standar  yang  belum  terverifikasi  tersebut.  Perizinan  usaha  untuk  kegiatan berisiko  tinggi  melibatkan  penerbitan  NIB  dan  izin  sebagai  persetujuan  dari  pemerintah  pusat atau daerah sebelum pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya. Sebelum mendapatkan izin  tersebut,  pelaku  usaha  dapat  menggunakan  NIB  untuk  persiapan  kegiatan  usaha.  NIB  dan izin tersebut menjadi syarat utama untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial.
Dalam konteks kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi yang memerlukan pemenuhan standar  usaha  dan/atau  standar  produk,  pemerintah  pusat  atau  daerah  menerbitkan  Sertifikat Standar  usaha  dan  Sertifikat  Standar  produk  setelah  hasil  verifikasi  pemenuhan  standar. Verifikasi  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  atau  daerah  sesuai  kewenangan  masing-masing, atau  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  atau  profesi  ahli  yang  bersertifikat  atau  terakreditasi.  Untuk diketahui, perizinan OSS saat ini hanya memiliki QR code tan pada digitalsignature .
Menurut  Menko  Perekonomian  Airlangga  Hartarto,  pengaturan  yang  terkait  dengan perizinan  dan  kegiatan  usaha  di  sektor  ini  merupakan  langkah  reformasi  dan  deregulasi  yang disesuaikan  dengan  perkembangan  ekonomi  dan  teknologi  informasi.  (Dedy  Indriyanto,  2023) Pendekatan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  mengubah  paradigma  kegiatan  berusaha  dari berbasis izin ke berbasis risiko ( Risk Based Approach /RBA). Terdapat langkah-langkah konkret
dalam implementasinya:
1) Cakupan  kegiatan  berusaha  mengacu  pada  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
2) Hasil  RBA  atas  18  sektor  kegiatan  usaha  (1.531  KBLI)  menghasilkan  2.280  tingkat  risiko, dengan  proporsi  Risiko  Rendah  (RR)  sebanyak  31%,  Risiko  Menengah  Rendah  (RMR) 20.09%, Risiko Menengah Tinggi (RMT) 29.39%, dan Risiko Tinggi (RT) 19.52%.
3) Penerapan  Perizinan  Berusaha  berdasarkan  risiko  dilakukan  sesuai  dengan  hasil  RBA,  di mana  RR  hanya  memerlukan  NIB,  RMR  membutuhkan  NIB  dan  Sertifikat  Standar (Pernyataan), RMT memerlukan NIB dan Sertifikat Standar (Verifikasi), dan RT memerlukan NIB dan Izin (Verifikasi).
4) Implementasi  dilakukan  melalui Online  Single  Submission (OSS),  di  mana  RR  dan  RMR dapat  selesai  di  OSS  dengan  dilakukan  pembinaan  serta  pengawasan,  sedangkan  RMT  dan RT  memerlukan  penyelesaian  NIB  di  OSS  dan  verifikasi  syarat/standar  oleh kementerian/lembaga/daerah serta pengawasan.
5) Sebanyak  51%  kegiatan  usaha  dapat  diselesaikan  melalui  OSS,  termasuk  di  dalamnya kegiatan UMK.
6) Dalam  bidang  penanaman  modal  atau  investasi,  Pemerintah  telah  mengubah  konsep  dari Bidang  Usaha  Daftar  Negatif  Investasi  (DNI)  menjadi  Bidang  Usaha  Prioritas,  yang  akan mendapatkan insentif fiskal dan nonfiskal.
7) Insentif fiskal meliputi insentif perpajakan, seperti tax allowance, tax holiday , dan investment allowance ,  serta  insentif  kepabeanan  berupa  pembebasan  bea  masuk  atas  impor  mesin  dan barang untuk pembangunan atau pengembangan industri.
8) Insentif  nonfiskal  mencakup  kemudahan  perizinan  berusaha,  penyediaan  infrastruktur pendukung,  jaminan  ketersediaan  energi,  bahan  baku,  keimigrasian,  ketenagakerjaan,  dan kemudahan  lain  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu,  ditetapkan  juga  bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM.
Perubahan dalam proses perizinan dan ekspansi bidang usaha untuk investasi diharapkan akan  menjadi  pendorong  percepatan  investasi  dan  pembukaan  lapangan  kerja  baru.  Dengan penerapan  UU  Cipta  Kerja  dan  peraturan  pelaksanaannya,  Indonesia  memasuki  era  baru  dalam memberikan  kemudahan  dan  kepastian  perizinan  dan  kegiatan  usaha,  yang  diharapkan meningkatkan  daya  saing  investasi,  produktivitas,  dan  efisiensi  kegiatan  usaha.  (Widya  et  al., 2019)

## 2. Problematika  Peran  Notaris  Dalam  Pengurusan  Izin  Usaha  Melalui  Online  Single

## Submission Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Problematika peran notaris dalam pengurusan izin usaha melalui Online Single Submission (OSS)  dapat  menjadi  perhatian  serius  dengan  mempertimbangkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Notaris,  dalam  menjalankan  tugasnya,  memiliki  wewenang  untuk membuat akta autentik, dan kewenangannya dapat diperluas dengan adanya tanggung jawab lain.
Izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau  bupati/walikota.  Penelitian  ini  merinci  bahwa  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM)  tetap  memiliki  kewenangan  untuk  mengoordinasikan  dan  melaksanakan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP),  meskipun  Sistem  Online  Single  Submission  (OSS)  telah diberlakukan.  Secara  lebih  spesifik,  dasar  hukum  untuk  penerbitan  izin  usaha  melalui  OSS terletak pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021. PP ini memberikan landasan hukum untuk  pengaturan  izin  usaha  dan  implementasinya  melalui  OSS.  Namun,  penting  untuk  dicatat bahwa  peran  notaris  dalam  hal  ini  terbatas.  Notaris  tidak  memiliki  kewenangan  dalam menjalankan OSS karena sistem ini dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mendaftarkan badan usaha.
Meskipun begitu, artikel ini juga menyebutkan bahwa notaris dapat memiliki kewenangan dalam  pengisian  data  izin  usaha  secara  elektronik  melalui  pemberian  kuasa  oleh  pelaku  usaha. Ini  menunjukkan  bahwa  peran  notaris  mungkin  terbatas  pada  aspek  pengisian  data  secara elektronik dan bukan pada pemberian izin usaha itu sendiri. Jadi, yang berhak menerbitkan izin usaha melalui OSS adalah Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota,  sesuai  dengan  PP  No.  5  tahun  2021.  Dasar  hukum  utama  untuk  hal  ini  adalah peraturan pemerintah tersebut.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  perluasan  wewenang  notaris  harus  didasarkan  pada perencanaan  yang  baik  dan  mempertimbangkan  realitas  yang  ada  di  tengah  masyarakat, khususnya berkaitan dengan kebutuhan bantuan terhadap jasa notaris. Dalam menjalankan tugas jabatannya,  notaris  memiliki  kewajiban  untuk  bertindak  amanah,  jujur,  seksama,  mandiri,  dan menjaga  kepentingan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perbuatan  hukum  secara  tidak  memihak. Namun,  seiring  dengan  implementasi  sistem  OSS  untuk  pengurusan  izin  usaha  secara  daring, beberapa problematika mungkin muncul:
1.) Keterbatasan Wewenang Notaris:
Meskipun notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, keterlibatan langsung
dalam proses pengurusan izin usaha, terutama melalui OSS, mungkin memiliki keterbatasan. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana notaris dapat memberikan kontribusi dalam proses ini.
2.) Aspek Teknis dan Digitalisasi:
Proses  pengurusan  izin  usaha  melalui  OSS  melibatkan  aspek  teknis  dan  digitalisasi  yang mungkin  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  latar  belakang  dan  keterampilan  tradisional  notaris. Hal ini dapat menimbulkan tantangan terkait adaptasi notaris terhadap perubahan teknologi. 3.) Kewenangan Lembaga-Lembaga Terkait:
Dalam  konteks  OSS,  kewenangan  untuk  mengeluarkan  izin  usaha  dapat  lebih  banyak berada  di  tangan  lembaga  pemerintahan  atau  instansi  terkait,  sementara  notaris  mungkin memiliki peran yang lebih terbatas dalam hal ini.

## 4.) Perlindungan Data dan Keamanan:
Penggunaan  platform  daring  seperti  OSS  menimbulkan  isu  terkait  perlindungan  data  dan keamanan  informasi.  Notaris  perlu  memastikan  bahwa  informasi  yang  mereka  kelola  dan gunakan tetap aman dan terlindungi selama proses pengurusan izin usaha.
5.) Pentingnya Pemahaman Terhadap Proses dan Persyaratan Hukum Baru:
Perubahan  dalam  sistem  perizinan  usaha  dan  penerapan  OSS  mengharuskan  notaris memahami  secara  mendalam  proses  dan  persyaratan  hukum  yang  baru.  Ini  melibatkan penyesuaian terhadap pengetahuan dan keterampilan mereka. Catatan: Penting bagi notaris untuk secara aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan terkait OSS dan melakukan adaptasi terhadap peran dan tugas mereka agar tetap relevan dalam mendukung proses perizinan usaha yang semakin terdigitalisasi.
Notaris  memiliki  kewenangan  hukum  untuk  mencatat  segala  tindakan,  perjanjian,  dan penetapan yang diinginkan oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja mendatangi notaris. Hal ini dilakukan  dengan  membuat  akta  autentik  guna  memberikan  kekuatan  bukti  yang  lengkap  dan keabsahan yang sah sesuai hukum. Tugas notaris bukan hanya sebagai juru tulis, melainkan juga sebagai  pihak  yang  harus  memahami  dan  menilai  kesesuaian  permintaan  pihak  yang  datang dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan  merujuk  pada  Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
Sebagai  bagian  dari  tanggung  jawabnya,  notaris  perlu  memastikan  bahwa  apa  yang diinginkan  oleh  pihak  yang  datang  dapat  dinyatakan  secara  hukum  dalam  akta  autentik  tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mematuhi segala
ketentuan yang diatur dalam UUJN dan peraturan lainnya. Penting bagi notaris  untuk  memiliki pengetahuan yang memadai tentang syarat otentisitas, keabsahan, dan penyebab kebatalan suatu akta notaris, agar dapat mencegah kemungkinan cacat hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. (Widya et al., 2019)
Ketika  notaris  mengurus  izin  usaha  dan  OSS,  hal  tersebut  didasarkan  pada  kewenangan yang  telah  diatur  dalam  UUJN.  Meskipun  UUJN  tidak  secara  langsung  menyebutkan kewenangan  notaris  dalam  memberikan  jasa  pengurusan  dokumen,  termasuk  ijin  usaha, kepercayaan  dari  pihak  yang  datang  kepada  notaris  sebagai  ahli  hukum  membuat  mereka memberikan  kuasa  kepada  notaris  untuk  melakukan  tugas  tersebut.  Sebagai  bagian  dari kewenangannya,  notaris  juga  diharapkan  memberikan  penyuluhan  hukum  terkait  pembuatan akta,  sehingga  para  penghadap  dapat  memahami  argumen-argumen  hukum  yang  mendasari tindakan yang mereka ambil.
Permohonan  izin  harus  menempuh  prosedur  tertentu  yang  ditentukan  oleh  pemerintah selaku  pemberi  izin.  Pemohon  izin  juga  harus  memenuhi  persyaratanpersyaratan  tertentu  yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. (Adrian Sutedi, 2017) Prosedur dan persyaratan  perizinan  itu  berbeda-beda  tergantung  jenis  izin,  tujuan  izin,  dan  instansi  pemberi izin. Untuk mempercepat kemudahan perizinan berusaha di Indonesia maka proses dimulai dari perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi.  Hal  penting  yang  harus  dicermati  dalam tahap perencanaan adalah mengenai kesiapan. Kesiapan hadir disaat pembuat kebijakan maupun stakeholder  (pemangku  kepentingan)  yang  terkait,  yakin  dan  siap  untuk  mengimplementasikan hasil analisis dan evaluasi, yang sudah disusun dari poin-poin rekomendasi.
Kepastian  hukum  bagi  pelaku  usaha  ini  memberikan  pemahaman  dalam  mengambil keputusan  untuk  melangkah  ke  tahap  selanjutnya.  Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam keluarnya  izin  usaha  saling  berkaitan,  baik  dari  segi  perlindungan  pada  lingkungan,  maupun sertifikasi  pada  bangunan  yang  akan  dibangun,  serta  pengadaan  sumber  daya  manusia. Pemenuhan  komitmen  menjadi  suatu  alat  kontrol  dari  pemerintah,  supaya  ada  keseimbangan antara  memberikan  izin  usaha  untuk  meningkatkan  ekonomi,  tetapi  juga  adanya  azas  kepastian hukum dalam memberikan izin pada pelaku usaha. (Sudjarot, 2022)
Notaris memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas pendaftaran pengesahan badan usaha, dimana perlu memastikan keabsahan data kode KBLI yang dimasukkan ke dalam sistem. Hal  ini  penting  agar  data  tersebut  dapat  terintegrasi  dengan  sistem  OSS  saat  melakukan
pendaftaran  perizinan  usaha.  Oleh  karena  itu,  banyak  pengusaha  memilih  untuk  menggandeng jasa  notaris  dengan  memberikan  kuasa,  sehingga  pendaftaran  perizinan  usaha  dapat  berjalan bersamaan dengan pembuatan akta pendirian atau akta perubahan badan usaha. Ketika berurusan dengan  korporasi  besar  yang  memiliki  divisi  Legal  yang  profesional,  mereka  cenderung melakukan  pendaftaran  perizinan  usaha  secara  langsung.  Notaris  dalam  hal  ini  berperan  sesuai dengan  kewenangan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  fokus  pada pembuatan  akta  dan  memberikan  salinannya,  serta  memberikan  penyuluhan  hukum  terkait keinginan penghadap. (Tan Thong Kie, 2007)
Notaris  wajib  memenuhi  semua  ketentuan-ketentuan  jabatan  notaris  dan  peraturan- peraturan  lainnya.  Notaris  bukan  juru  tulis  semata-mata  namun  notaris  perlu  mengkaji  apakah yang  diinginkan  penghadap  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik,  tidak  bertentangan  dengan peraturan-peraturan yang berlaku, selain itu seorang notaris dalam melaksanakan jabatan tersebut harus  berpijak  kepada  UUJN.  Kewajiban  untuk  mengetahui  dan  memahami  syarat-  syarat otentisitas,  keabsahan  dan  sebab-sebab  kebatalan  suatu  akta  notaris,  sangat  penting  untuk menghindari  secara  preventif  adanya  cacat  hukum  akta  notaris  yang  dapat  mengakibatkan hilangnya  otentisitas  dan  batalnya  akta  notaris,  yang  dapat  merugikan  kepentingan  masyarakat, terutama pihak- pihak yang berkepentingan. (Manibuy, 2023)
UUJN  menetapkan  bahwa  notaris  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik yang  terkait  dengan  perbuatan,  perjanjian,  dan  kewenangan  lainnya  sesuai  dengan  undang- undang. Kewenangan ini tidak dikecualikan, kecuali jika tugas tersebut telah ditugaskan kepada pejabat atau pihak lain sesuai ketentuan undang-undang. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki peran penting sebagai alat pembuktian, baik untuk kepentingan usaha maupun pribadi. Notaris  juga  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  dokumen  berupa  akta  notaril  atau  akta  di bawah  tangan,  yang  merupakan  bagian  dari  tindakan  hukum  di  ranah  privat  masyarakat  dan memiliki kekuatan hukum yang sah. (Daeng Naja, 2012)
Dalam konteks modern, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan  pentingnya  pembuatan  akta  dalam  bentuk  dokumen  sesuai  dengan  bentuk  akta autentik  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Hal  ini  memastikan  bahwa  dokumen  tersebut memiliki kekuatan hukum  yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) Huruf b UU ITE.
UUJN telah mengatur bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah untuk
membuat akta autentik yang bertalian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan akta, perjanjian serta  kewenangan  lainnya  yang  diatur  melalui  undang-undang  dan/atau  yang  diperlukan  oleh yang  memiliki  kepentingan  untuk  dapat  dituangkan  ke  dalam  akta.  autentik,  selama  akta  yang hendak  dibuat  tidak  terjadi,  ditugaskan  kepada  pejabat  atau  orang  lain  yang  telah  diatur  oleh undang-undang.  Bagi  masyarakat  yang  memerlukan  suatu  alat  pembuktian,  maka  akta  autentik itu  sangatlah  penting,  baik  itu  dalam  hal  kepentingan  usaha  maupun  dalam  hal  kepentingan pribadi. (Prabawa  Rudy, 2020)
Beberapa poin penting yang dapat diambil dari tulisan ini adalah:
1) Penerbitan  Izin  Usaha:  Izin  usaha  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  atas  nama  menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021.
2) Kewenangan  BKPM:  Meskipun  sistem  OSS  diberlakukan,  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  (BKPM)  tetap  memiliki  kewenangan  untuk  mengoordinasikan  dan  melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait penerbitan izin usaha.
3) Notaris  dalam  OSS:  Notaris  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  menjalankan  OSS  secara langsung,  karena  sistem  ini  terbuka  untuk  siapa  saja  yang  ingin  mendaftarkan  badan  usaha. Namun,  notaris  dapat  memiliki  peran  dalam  pengisian  data  izin  usaha  secara  elektronik melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha.
4) Dasar  Hukum:  Dasar  hukum  utama  untuk  regulasi  OSS  dan  penerbitan  izin  usaha  adalah Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021. Ini menjadi acuan hukum bagi lembaga dan pejabat yang berwenang dalam proses penerbitan izin usaha.
5) Manfaat OSS: Sistem OSS diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengusaha dengan memungkinkan  mereka  mengakses  pendaftaran  perizinan  berusaha  secara  mandiri, mengurangi waktu dan birokrasi, serta mendukung program pemerintah.
Dengan  demikian,  regulasi  OSS  dan  peran  notaris  yang  dibahas  dalam  artikel  tersebut mencerminkan  upaya  untuk  mempermudah  dan  mempercepat  proses  perizinan  usaha  di Indonesia,  sejalan  dengan  tujuan  pemerintah  untuk  meningkatkan  iklim  investasi  dan mendukung perkembangan ekonomi.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN
1) Simpulan
Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaturan mengenai izin usaha melalui Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam
Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  menetapkan  bahwa  proses  perizinan  berusaha secara  elektronik  wajib  dilakukan  melalui  Lembaga  OSS  atas  nama  menteri,  pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Meskipun demikian, kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM) untuk  mengoordinasikan dan melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (PTSP)  tetap  tidak  terpengaruh.  Dengan  diterapkannya  sistem  OSS,  proses perizinan  berusaha  dapat  dilakukan  melalui  satu  kantor  secara online. Sistem  ini  akan diintegrasikan  dan  melengkapi  sistem  PTSP.  Dalam  OSS,  pelaku  usaha  atau  investor diharuskan  mengajukan  permohonan  perizinan  berusaha  hanya  melalui  PTSP,  dan  seluruh data perizinan yang ditujukan kepada kementerian/lembaga akan terdapat dalam satu  sistem OSS.  Hal  ini  mengurangi  kebutuhan  registrasi  ulang  bagi  investor  saat  mengurus  perizinan lainnya.
2. Kewenangan  notaris  dalam  pengurusan  izin  usaha  melalui Online  Single  Submission (OSS) sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Notaris  tidak  memiliki kewenangan langsung dalam operasional OSS, karena sistem ini dapat diakses oleh siapa pun yang ingin mendaftarkan badan usaha. Meskipun begitu, kewenangan notaris dalam mengisi data  izin  usaha  terintegrasi  secara  elektronik  dapat  diberikan  melalui  pemberian  kuasa  oleh pelaku  usaha.  Notaris  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  menyusun  dokumen-dokumen yang  diperlukan  untuk  pengurusan  izin  usaha,  sehingga  memberikan  kepercayaan  kepada pelaku  usaha  untuk  mengurus  proses  tersebut  secara  efisien  dan  sesuai  dengan  ketentuan hukum yang berlaku.

## 2) Saran
Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk  pembuat  undang-undang,  disarankan  agar  memberikan  kewenangan  kepada  notaris dan  bekerjasama  dengan  beberapa  lembaga  dan  organisasi  terkait,  seperti  Ikatan  Notaris Indonesia (INI), guna meningkatkan efektivitas sosialisasi terkait penggunaan Online Single Submission (OSS). Pengemban profesi notaris juga diharapkan menjalankan tugasnya sesuai dengan  norma  hukum  dan  moral  yang  berlaku,  tidak  melebihi  batas  kewenangannya,  serta selalu  berhati-hati  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya,  termasuk  batasan  pertanggung jawaban notaris.
2. Bagi pelaku usaha yang menggunakan sistem OSS namun belum memenuhi komitmen terkait kelengkapan persyaratan, disarankan untuk terus dipantau dan diberikan peringatan langsung agar segera menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, pemangku
pelaksana  kebijakan  OSS  diharapkan  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  Standar  Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Hal  ini  karena  masih  terdapat  beberapa  penyimpangan  dalam  prosedur  pengajuan  perizinan berusaha.
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta, 2017 Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta . Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2012, hlm 50-51.
Bombing,  I.  (2015).  Pengawasan  Terhadap  Pejabat  Notaris  Dalam  Pelanggaran  Kode  Etik. Lex Privatum ,
III (3), 108–116.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7838%0Ahttps://ejournal.uns rat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7838/7402
Dedy  Indriyanto,  D.  (2023).  Understanding  Human  Organ  Trading:  Ethical  Perspective  and Indonesia’s Legal Framework. Qubahan Academic Journal , 3 (4), 206–218. https://doi.org/10.48161/Issn.2709-8206
Diana,  P.  V.  P.  (2016).  Pertanggung  Jawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. JurActa Comitas , 1 (2502–8960), 188–195. Hudaya,  S.  G.  (2022).  Sah  Tidaknya  Pembuatan  Akta  Notaris  Secara  Elektronik  Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 19 (3), 566–578. https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578
Iyan  Nurdiyan  Haris,  2018.  (2018).  View  metadata,  citation  and  similar  papers  at  core.ac.uk brought  to  you  by  CORE  provided  by  Rechtidee  Pertanggungjawaban  Notaris  Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik I. Rechtidee , 15 (1), 165–175. https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf
Kurniawan,  I.  W.  A.  (2018).  Tanggung  Jawab  Notaris  Atas  Akta  yang  Tidak  Dibacakan Dihadapan Para Penghadap I. Acta Comitas Jurnal Hukum Kenoktariatan , 3 (3), 489–499.
Manibuy,  C.  (2023).  Analisa  Hukum  Klausul  Eksonerasi  (Pembebasan  Tanggung  Jawab)  dalam Akta Notaris. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21 (1), 249–259. Musofiana,  I.,    Indarti.  (2023).  Transparency  as  a  Principle  of  Employment  Agreement  in  the Perspective of Islamic Law. Jurnal Hukum Khaira Ummah , 18 (1), 1–10.
Nurjanah,  A.  (2023).  Subtansi  Prinsip  Profesionalisme  Dalam  Peran  Notaris  Sebagai  Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik. Cakrawala , 6 , 1028–1036.
Prabawa,  I.  G.  N.  W.,    Rudy,  D.  G.  (2020).  Peran  Notaris  Dalam  Pendirian  Koperasi  Setelah Diberlakukannya Online Single Submission.
Acta Comitas , 5 (2), 411. https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p17
Pratiwi, M. K.,  Arsin, F. X. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyerahan Dokumen Kepada  Orang  Yang  Tidak  Berwenang. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan , 7 (3),  1966– 1976. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5121/http
Prawoto, A. I. tiffani I. I. (2020). Jurnal Actual. Jurnal Actual , 10 (3), 36–42.
Sari, D. A. W., Murni, R. A. R.,  Udiana, I. M. (2018). Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary  Berdasarkan  Pasal  15  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , vol.2, (no.2), p.219-227.
Sudjarot,  A.  (2022).  Peran  Dan  Kewenangan  Notaris  Terhadap  Pendaftaran  Izin  Usaha  Melalui Sistem  Online  Single  Submission. Fiat  Iustitia :  Jurnal  Hukum , 3 (1),  93–113. https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2132
Suhardini,  A.  P.,  Imanudin,    Sukarmi.  (2018).  Pertanggungjawaban  Notaris  Yang  Melakukan Perbuatan.. (Aprilia Putri Suhardini) Vol 5 No 1 Maret 2018. Jurnal Akta , 5 (1), 261–266. Widya,  E.,  Prananingtyas,  P.,    Ispriyarso,  B.  (2019).  PELAKSANAAN  PENERBITAN NOMOR  INDUK  BERUSAHA  MELALUI  SISTEM  ONLINE  SINGLE  SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG) Emy. Notarius ,
12 (1), 231–252.
Wijaya,  P.  A.  P.  D.,    Prajitno,  A.  A.  A.  (2018).  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. Perspektif , 23 (2), 113. https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684
Winoto, C. K. (2023). Kewajiban Notaris Terhadap Titipan Sertipikat Yang Disita Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21 (1), 261– 280. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/
Wiranata,  A.  R.,    Fakultas.  (2021).  Analisis  Pembuatan  Akta  Notaris  Secara  Elektronik. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 19 (1), 408–421.
Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila. Law and Justice , 4 (1), 56–67. https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045
Yusrizal.  (2018).  Peran  Notaris  dalam  Mendorong  Terciptanya  Kepastian  Hukum  Bagi  Investor dalam Investasi Asing. Jurnal Lex Renaissance , 3 (2), 359–376.
https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art7