## ANALISIS DEKRIMINALISASI ABORSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI
Ferry Fadzul R zul_ferry@yahoo.com

## Abstrak
Aborsi  merupakan  fenomena  sosial  yang  semakin  hari  semakin  memprihatinkan. Keprihatinan  itu  bukan  tanpa  alasan,  karena  sejauh  ini  perilaku  pengguguran  kandungan banyak  menimbulkan  efek  negatif  baik  untuk  diri  pelaku  maupun  pada  masyarakat  luas. Dengan  disahkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  tengah-tengah  masyarakat.Pendekatan masalah  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  di  atas  yaitu  pendekatan  yuridis normatif.Berdasarkan  hasil  penelitian  perlunya  dekriminalisasi  aborsi  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi  yang  mempunyai  tujuan terciptanya  payung  hukum  bagi  pelaku  aborsi  dan  tenaga  ahli  yang  membantunya  karena indikasi  kedaruratan  medis  maupun  kehamilan  akibat  perkosaan,  dan  factor  penghambat dekriminalisasi  aborsi  yaitu  factor  hokum  itu  sendiri,  factor  aparat  penegak  hukum,  factor sarana  atau  prasarana,  factor  masyarakat,  serta  factor  kebudayaan.Saran  penulis  yaitu sebaiknya  pemerintah  perlu  meninjau  kembali  Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2014 tentang  Kesehatan  Reproduksi  khususnya  Pasal  31  danPasal  34  dalam  waktu  pembuktian korban  perkosaan  yang  dibatasi  hanya  dalam  waktu  40  hari  karena  batasan  waktu  tersebut belum  relatif  bagi  aparat  hukum  untuk  membuktikannya,serta  mengenai  aspek  pembuktian kehamilan  akibat  korban  perkosaan  agar  tidak  menimbulkan  suatu  kesan  melegitimasi perbuatan aborsi dalam bentuk apapun.
Kata kunci: Aborsi, Dekriminalisasi, KesehatanReproduksi

## Abstract
Abortion  is  a  social  phenomenon  that  is  increasingly  alarming.  The  concern  is  not  without reason, because so far the behavior of abortion many negative effects both for themselves the perpetrators and the wider community.  With the  passing of the Government Regulation No. 61  Year  2014  on  Reproductive  Health  still  raises  the  pros  and  cons  in  the  middle  of  the community.  The  approach  used  to  address  the  problem  that  the  above  problems  are normative  juridical  approach.  Based  on  the  results  of  the  study  need  to  decriminalize abortion in Government Regulation No. 61 Year 2014 on Reproductive Health which has the goal of creating the legal basis for abortion and the experts who helped him as an indication of  a  medical  emergency  or  pregnancy  due  to  rape,  and  factors  inhibiting  the decriminalization  of  abortion  is  legal  factors  themselves,  law  enforcement  officials  factors, factors  facilities  or  infrastructure,  community  factors,  and  cultural  factors.  Suggestion  that the  author  should  the  government  needs  to  review  the  Government  Regulation  No.  61 Year 2014  on  Reproductive  Health  in  particular  Article  31  and  Article  34  within  the  limited evidence  of  rape  victims  in  just  40  days  because  of  the  time  limit  is  not  relative  to  the  law enforcement agencies to prove it, as well as regarding the evidentiary aspects of pregnancy due to rape victims in order to avoid an impression of legitimizing the act of abortion in any form.
Keywords: Abortion, Decriminalization, Reproductive Health
eISSN 2477-5819
Jurnal Kesehatan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Aborsi  merupakan  salah  satu  halyang kontroversial dan menyakitkandalam masyarakat modern.Kontroversi utama berkisar  pada  pertanyaan-pertanyaan  yang membuat  keputusan  tentang  aborsi,  individu atau  negara  dalam  keadaan  apa  mungkin dilakukan,  dan  yang  mampu  membuat keputusan.  Aborsi  adalah  pengeluaran  hasil konsepsi secara prematur dari uterus─embrio, atau  fetus  yang  belum  dapat  hidup.(Dorland 2002)  Aborsi  dilarang  jika  pelaksanaannya terjadi  sesudah  janin  terbentuk  atau  sudah mendapatkan  nyawa,  yakni  sejak  ada  tanda- tanda pergerakan
janin ( quickening) .(Kusmayanto, 2004) Istilah aborsi atau abortus secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan,  atau  membuang  janin.  Dalam terminologi  kedokteran  berarti  terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum,  berarti  pengeluaran  hasil  konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).
Aborsi  pada  umumnya  dianggap  oleh sebagian  besar  masyarakat  sebagai  tindak pidana.  Namun,  dalam  hukum  positif Indonesia,  tindakan  aborsi  pada  sejumlah kasus  tertentu  dapat  dibenarkan  apabila merupakan abortus  provokatus  medicialis. Sedangkan aborsi yang digerenalisasi menjadi  suatu  tindak  pidana  disebut abortus provokatus criminalis. ( Ida Ayu,2009 )
Perkembangan  berikutnya  masalah  aborsi ini menjadi kontroversi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi  pada  tanggal  21  Juli  2014. Beberapa pasal yang menjadi polemik adalah
Pasal  31  dan  Pasal  34,  yang  menyatakan adanya legalisasi terhadap tindakan aborsi.Kemunculan  Peraturan  Pemerintah
No. 61 Tahun 2014 itu beresiko melahirkan pihak yang memanfaatkan legalisasi terbatas  untuk  mengaborsi  anak  korban perzinahan.  Hal  itulah  yang  menjadi  poin utama  untuk  dicegah  guna  menghindari pasangan  muda  yang  tak  sah  melakukan aborsi. Peraturan pemerintah tersebut dinilai memberi  peluang  kepada  pasangan  yang melakukan  hubungan  tidak  sah  untuk  tidak punya  anak  dan  hal  ini  dapat  berdampak pada meningkatnya perilaku perzinahan.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1.Mengapa  diperlukannya  dekriminalisasi aborsidalam  Peraturan  Pemerintah  No.  61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi? 2.  Apakah  faktor  penghambat  pelaksanaan dekriminalisasi  aborsi  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan Reproduksi ?

## C. Metode Penelitian
Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas  yaitu pendekatan  yuridis  normatif.  Data  yang digunakan  adalah  data  primer,  dan  data sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  studi  kepustakaan,  dan  studi lapangan.  Data-data  tersebut  lalu  dilakukan pengolahan  melalui  tahap  seleksi  data, klasifikasi  data,  dan  sistematika  data.  Data yang  sudah  diolah  tersebut  kemudian disajikan  dalam  bentuk  uraian,  yang  lalu diinterpretasikan  atau  ditafsirkan  untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara
kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan
II. HASIL

## PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
A. Perlunya Dekriminalisasi Aborsi Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Dekriminalisasi  adalah  suatu  proses penghapusan sama sekali sifat dapat dipidananya  suatu  perbuatan  yang  semula merupakantindak pidana dan juga penghapusan sanksinya berupa pidana.(Mahrus  Ali  2012).  Suatu  proses dekriminalisasi merupakan suatu proses  yang diketahui  dan  diakui  secara  umum  dan normatif  serta  dapat  dilakukan  sepanjang perbuatan  tersebut  memang  bertujuan  baik dan memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat  secara  luas  serta  menyeluruh. Sebagaimana  empat  hal  diatas  yang  mana merupakan beberapa sebab dapat dilakukannya  dekriminalisasi  terhadap  suatu perbuatan  yang  sebelumnya  merupakan tindak pidana, yaitu pada intinya bahwa suatu perbuatan  yang  tadinya  merupakan  suatu tindak pidana karena nilai-nilai yang terkandung dalam perbuatan tersebut dianggap merugikan dan bertentangan dengan norma  yang  ada  lama  kelamaan  ternyata disadari  bahwa  dari  perbuatan  tersebut terdapat  suatu  nilai  lain yang  dapat diklasifikasikan  untuk  disimpangi  tanpa merusak nilai-nilai yang terkandung didalamnya  dengan  alasan-alasan  tertentu yang  bersifat  positif,  dalam  hal  ini  terhadap aborsi  bahwa  perbuatan  ini  secara  umum dilihat  sebagai  suatu  perbuatan  yang  identik dengan  hal-hal  yang  negative  di  masyarakat luas.
Berdasarkan  hal  diatas,  maka  dibentuk dan  diberlakukan  instrumen  hukum  dalam bentuk Undang-Undang yang bersifat khusus (mengenai kesehatan) dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksananya  yang  pada  dasarnya  untuk mengakomodir dan memberikan suatu dasar hukum  mengenai  masalah  tindakan  aborsi dengan  tujuan  untuk  melindungi  dan memayungi perbuatan yang pada hakikatnya  adalah  suatu  perbuatan  yang memiliki  tujuan  dan  maksud  yang  baik. Sebagaimana  halnya  dikemukakan  oleh kaum  utilitarian  yang  intinya  bahwa,  aborsi bisa  jadi  akan  lebih  bermanfaat  daripada membiarkan  janin  itu  tumbuh,  padahal  ia bakal  lahir  sebagai  bayi  yang  tidak dikehendaki  ( unexpected  child ).  Pandangan inilah yang rupanya menjadi dasar dibentuknya  Undang-Undang  Kesehatan Nomor  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Diberlakukannya  Undang-Undang  No. 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2014 tentang  Kesehatan  Reproduksi  untuk  alasan kesehatan  indikasi  kedaruratan  medis  dan kehamilan  akibatkorban  perkosaan  yang keadaan  tersebut  dapat  membahayakan nyawa ibu apabila kehamilan tetap dipertahankan, sehingga perlu adanya tindakan  aborsi  untuk  menyelamatkannya. Selain itu, untuk kesehatan dan keselamatan janin, apabila janin tersebut terdeteksi tidak dapat  diperbaiki  kesehatannya  sehingga menyulitkan  bayi  tersebut  hidup  di  luar kandungan,  maka  aborsi  dapat  dilakukan, sehingga  aturan  dekriminalisasi  aborsi dalam  Undang-Undang  Kesehatan  dan Peraturan  Pemerintah  tersebut  diperlukan bagi pelaku aborsi maupun yang membantu jalannya  suatu  aborsi  agar  apa  yang
dilakukan  tidak  bertentangan  dengan  hukum yang berlaku.

## B. Faktor  Penghambat  dalam  Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi penghambat dalam rangka
memfungsionalisasikan hukum pidana. Upaya  penegakan  hukum  pidana  tidak  selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan,  terdapat  beberapa  faktor  yang berpengaruh terhadap penegakan
hukum.(Soerjono Soekanto 1984)
Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambatpelaksanaan dekriminalisasi aborsi  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  61 Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi, sebagai berikut :
1. Faktor Hukumnya Sendiri Faktor penghambat pelaksanaan legalisasi  aborsi  dalam  Peraturan  Pemerintah No.  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi terdapat pada terbatasnya kurunwaktu  yang diberikan untuk melakukan aborsi,  dengan  waktu  40  hari  untuk mengetahui  suatu  kehamilan  dan  memilih jalan  untuk  melakukan  aborsi  dirasa  kurang cukup,  Karena  belum  tentu  dalam  tenggang waktu  yang  diberikan  tersebut  sang  korban perkosaan  yang  mengalami  kehamilan  dapat mengetahui  bahwa  ia  hamil  atau  tidak, terlebih  dalam  proses  pembuktian  kehamilan akibat  perkosaan  waktu  yang  dibutuhkan untuk  pembuktian  memakan  waktu  yang tidak sebentar.
2. Faktor Aparat Penegak Hukum
Faktor penghambat peraturan legalisasi  aborsi  dalam  Peraturan  Pemerintah No.  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi  ini  adalah  masih  kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai  peraturan  ini,  sehingga  ditakutkan
dalam proses pembuktian korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi nantinya tidak berjalan dengan baik karena masih kurannya pemahaman akan aturan tersebut.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Dalam  hal  ini,  dapat  dilihat  bahwa belum  ada  kesiapan  dari  pemerintah  untuk menanggulangi  akan  aborsi  kehamilan akibat  korban  perkosaan,  kurangnya  sarana tersebut  membuat  Peraturan  Pemerintah  ini kurang  efektif  dalam  pelaksanaannya,  hal ini  menjadi  faktor  penghambat  lain  dalam pelaksanaan dekriminalisasi aborsi khususnya aborsi kehamilan korban perkosaan,  karena  sejauh  ini  belum  ada dokter  khusus  untuk  menangani  kasus aborsi untuk hal tersebut.
4. Faktor Masyarakat
Faktor penghambat dalam dekriminalisasi  aborsi  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Reproduksi  yaitu  kurangnya pemahaman  atau  pengetahuan  masyarakat mengenai pengaturan aborsi dalam Peraturan  Pemerintah  tersebut.  Sebagian besar  masyarakat  masih  awam  dalam memahami  tujuan  dari  dekriminalisasi aborsi  ini,  sehingga  permasalahannya  ada pada  kurangnya  sosisalisasi  pemerintah mengenai  peraturan  yang  bersifat  khusus tersebut.

## 3. Faktor Kebudayaan
Faktor  penghambat  legalisasi  aborsi  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2014 tentang  Kesehatan  Reproduksi,  yaitu  masih dianggapnya suatu tindakan aborsi merupakan suatu hal yang dilarang dikarenakan  masyarakat  kita  tinggal  di budaya ketimuran yang menganggap bahwa tindakan  aborsi  merupakan  suatu  hal  yang lazim dan dilarang oleh agama, sebab aborsi dalam ajaran agama Islam dilarang berdasarkan  Al-Quran  Surat  Al-Israa’  Ayat
33  yang  artinya,  “dan  janganlah  kamu membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah (membunuhnya),  melainkan  dengan  suatu alasan yang benar.”

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  mengenai  dekriminalisasi  aborsi dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun 2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.  Perlunya  Dekriminalisasi  Aborsi  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah: Diberlakukannya  Undang-Undang  No.  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah  No.  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan Reproduksi untuk alasan
kesehatan  indikasi  kedaruratan  medis  dan kehamilan  akibat  perkosaan  yang  apabila kehamilan tetap dipertahankan dapat membahayakan  nyawa  ibu,  sehingga  perlu adanya tindakan aborsi
untuk
menyelamatkannya,
sehingga aturan dekriminalisasi aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tersebut diperlukan  bagi  pelaku  aborsi  maupun  yang membantu  jalannya  suatu  aborsi  sebagai payung hukum agar apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 2. Faktor-faktor yang menghambat dekriminalisasi  aborsi  adalah  yang  pertama faktor hukum itu sendiri, dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang  Kesehatan  Reproduksi  menjadi  salah satu faktor penghambat pelaksanaan legalisasi  aborsi  dalam  PP  tersebut  karena tenggang  waktu  40  hari  yag  dirasa  kurang cukup  untuk  proses  pembuktian  terlebih untuk  melakukan  suatu  aborsi  karena terbatasnya  waktu.  Kedua,  faktor  penegak hukum  aparat  penegak  hukum  belum  banyak
yang  mengetahui  mengenai  pengaturan legalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah  No.  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan Reproduksi. Faktor ketiga adalah sarana atau prasarana, dimana belum adanya dokter khusus untuk menangani aborsi bagi korban  yang  hamil  akibat  perkosaan. Keempat,  faktor  masyarakat  yang  masih kurang  pemahaman  mengenai  peraturan yang  berlaku.  Serta  faktor  kelima  adalah faktor kebudayaan dimana dalam kebudayaan  maupun  agama  di  Indonesia aborsi  dianggap  suatu  perbuatan  yang  tidak lazim dan sangat dilarang oleh agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mahrus.2012. Dasar-Dasar  Hukum Pidana . Jakarta. Sinar Grafika.
Aziz  Dahlan,  Abdul.  1996. Ensiklopedi Hukum  Islam. cet.  I.  Jakarta.  PT.
Ikhtisar Baru Van Hoev
Dorland. 2002. Kamus Kedokteran Edisi 29 . Jakarta. EGC Kristanti,  Idayu.  2009. Aborsi. Jakarta.
Pinus. Kusmaryanto, CB. 2004. Kontroversi Aborsi. Jakarta. Grasindo Soekamto  Soejono.1993. Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta. Raja Grafindo