## JURNAL ABDIMAS ILMIAH CITRA BAKTI
Volume 4, Nomor 3, Agustus 2023 ISSN 2721-9178
SOSIALISASI PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA BERBASIS LOKALITAS ADAT KABUPATEN BULUKUMBA
Risfaisal 1)* , Muhammad Nawir 2) , Fatimah Azis 3), Kaharuddin 4) , Nurindah Sari 5) , Abdusalam 6)

## Universitas Muhammadiyah Makassar
1) risfaisal@unismuh.ac.id 2) muhammadnawir@unismuh.ac.id ,
3) fatimahazis@unismuh.ac.id, 4) kaharuddin@unismuh.ac.id,
5) indahsarinur599@gmail.com , 6) abdusalam@gmail.com
Histori artikel Abstrak Received: 28 April 2023 Accepted : 28 Agustus 2023 Published: 30 Agustus 2023
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  memberikan  suatu pengaruh  besar  terhadap  pola  pikir  dan  perilaku  terhadap masyarakat  untuk  berbuat  dan  bertingkah  laku  positif  untuk kemajuan  kesejahteraan  dan  semangat  gotong  royong  di masyarakat  pada  suatu  desa.  Namun  demikian  LPM  kelurahan Tanah  Jaya  kecamatan  Kajang  belum  menjalankan  tugas  dan fungsinya  sebagai  mediator,  fasilitator  dan  motivator  dengan maksimal, yang disebabkan oleh kader LPM yang kurang aktif serta  keterbatasan  sumber  dana  LPM.  Pengabdian    ini bertujuan  untuk  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  peran  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  terhadap pembangunan  desa  berbasis  lokalitas  adat  di  kabupaten Bulukumba  khususnya  LPM  di  kelurahan  Tanah  Jaya  kecamatan Kajang.  Pengabdian    ini  menggunakan  metode  sosialisasi, pendampingan, dan  pembinaan. Hasil Pengabdian   menunjukkan bahwa  pentingnya  melakukan  sosialisasi  peran  LPM  Kelurahan Tanah  Jaya  Kecamatan  Kajang  sebagai  media  komunikasi, informasi.  Hasil  pengabdian  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi peningkatan  pengetahuan  masyarakat  setempat  mengenai pentingnya  LPM  untuk  terus  diberdayakan  dan  dikembangkan. Selain  itu  juga  terjadi  peningkatan  strategi  dan  metode  dalam pelaksanaan pengembangan budaya lokalitas adat.
Kata-kata  kunci: Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM), Lokalitas Adat, Pembangunan
*Penulis Koresponden : Risfaisal ( risfaisal@unismuh.ac.id )
Abstract. Community Empowerment Institutions (LPM) provide a major influence on the mindset and behavior of the community to act and behave positively for the advancement of welfare and the spirit of  mutual  cooperation  in  the  community  in  a  village.  However,  LPM  in  the  Tanah  Jaya  sub-district, Kajang sub-district, has not carried out its duties and functions as a mediator, facilitator and motivator to  the  fullest,  which  is  caused  by  LPM  cadres  who  are  less  active  and  the  limited  sources  of  LPM funds.  This  service  aims  to  provide  socialization  to  the  community  regarding  the  role  of  community empowerment institutions for village development based on customary localities in Bulukumba district, especially  LPM  in  Tanah  Jaya  sub-district,  Kajang  sub-district.  This  service  uses  socialization, mentoring, and coaching methods. The results of the Community Service show that it is important to socialize  the  role  of  LPM  Tanah  Jaya  Village,  Kajang  District  as  a  medium  of  communication  and information.  The  results  of  the  service  show  that  there  has  been  an  increase  in  local  community knowledge regarding the importance of LPM to continue to be empowered and developed. In addition, there  has  also  been  an  increase  in  strategies  and  methods  in  implementing  the  development  of indigenous local culture.
Keywords: Community Empowerment Institute (LPM), Indigenous Locality, Development

## PENDAHULUAN
Indonesia  dewasa  ini  berada  pada  situasi  sulit  karena  adanya kondisi  wabah  covid- 19  yang  sudah  mempengaruhi  segala  aspek,  baik  dari  aspek  sosial,  politik,  ekonomi, budaya,  pendidikan,  dan  lain  sebagainya.  Pemerintah  tentu  sudah  berupaya  keras  untuk meminimalisir  dan  keluar  terhindar  dari  wabah  covid-19  dengan  berbagai  sosialisasi  dan edukasi terhadap program yang dicanangkan.
Pemerintah  mempunyai  visi  dan  misi  tersendiri  terhadap  aspek  sosial  dan  ekonomi terhadap  masyarakat  tetapi  belum  maksimal  dalam  memberikan  suatu  kesejahteran  sosial terutama  dalam  pemenuhan  kehidupan  yang  layak  untuk  didapatkan.  Untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  diperlukan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas dibidangnya agar bisa ikut membantu terwujudnya kesejahteraan yang diinginkan.
Pelaksanaan  pembangunan  masyarakat  dapat  berjalan  dengan  baik  jika  ada  suatu kelembagaan  yang  secara  khusus  menaungi  kegiatan  pengembangan  masyarakat. Pemberdayaan  sebagai  bentuk  pembangunan  alternatif  menempatkan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pembangunan  masyarakat  pada  suatu  daerah.  Konsep  lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai makna yakni mengembangkan, memandirikan,  menswadayakan,  dan  memperkuat  posisi  tawar  menawar  pada  setiap lapisan terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan.
Untuk dapat menjalankan peran tersebut secara efektif, maka LPM harus di dukung oleh  sumber  daya  anggota  yang  mempunyai  kualitas  pengetahuan  dan  kecakapan keterampilan  yang  memadai  di  bidang  pembangunan  desa  dan  memiliki  semangat  dan komitmen  yang  kuat/  tinggi.  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  berperan  penting  dalam
proses  kehidupan  suatu  kelompok  sosial  dan  memberikan  kesejahteraan  individu,  apalagi dimasa pandemi covid-19. Keikutsertaan masyarakat setempat juga merupakan hal penting dalam  pembangunan  di  pedesaan.  Hal  ini  tentu  ada  keterkaitan  emosional  terhadap lingkungan  sekitarnya.  Tentu  saja  masyarakat  mengetahui  kekayaan  potensi  serta kemampuan  yang  dimiliki  oleh  daerahnya  dan  disamping  itu  pula  masyarakat  merupakan salah satu penggerak pembangunan di daerahnya.
Desentralisasi  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  otonomi  daerah,  memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan  kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan,  penggunaan  sumber  daya  yang  ada  di masing-masing daerah. Konsep ini dimaksudkan agar kebijakan pembangunan yang selama ini  di  dominasi  oleh  pemerintah  pusat,  akan  dapat  berhasil  ketika  daerah  diberikan  ruang untuk  melakukan  pembangunan  pada  daerahnya  (Chotimah  et  al.,  2019).  Dengan  sistem otonomi daerah yang dianut saat ini, tentu akan memberikan kebebasan pada setiap daerah untuk  mengatur  wilayahnya  masing-masing.  Otonomi  ditingkat  desa  dipertegas  dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, desa dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  pemerintahan,  dan  juga  memiliki  kekayaan  dan pendapatan daerah.
Oleh  karena  itu  eksistensi  suatu  desa  harus  didukung  oleh  peran  serta masyarakatnya,  sejalan  dengan  itu  (Ruhana,  2018)  juga  menjelaskan  bahwa  dalam kaitannya dengan pembangunan desa, peran partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga  ke  depannya  akan  memudahkan  dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu wadah atau lembaga untuk menampung aspirasi serta  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  pembangunan  yang  kemudian  akan  menjadi mitra  Pemerintah  Desa  dalam  memberdayakan  masyarakat,  lembaga  tersebut  adalah Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Sehubungan  dengan  itu  (Lopulalan,  2022) dalam upaya memberdayakan masyarakat desa maka Pemerintah Desa membutuhkan mitra untuk membantu dalam proses perencanaan, realisasi, serta evaluasi pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa, mitra yang dimaksud adalah Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat, Rukun Tetangga,  Rukun  Warga,  PKK,  dan Karang  Taruna.
Pemberdayaan  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  upaya  membangkitkan  kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandiriannya. Menurut (Hasyemi Rafsanzani, Bambang Supriyono, 2013) pemberdayaan  masyarakat  adalah  suatu  proses  penyelenggaraan  pembangunan  yang
bertumpu  pada  beberapa  elemen  masyarakat  serta  peningkatan  kemampuan  masyarakat untuk  mengembangkan  potensinya  sehingga  masyarakat  dapat  meningkatkan  dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas atau kegiatan. Disinilah peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam  menstimulasi  dan  memotivasi masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  desa  yang  diharapkan  akan  menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat desa.
Adapun  urgensi  pengabdian  ini  dilakukan  karena  masih  kurangnya  kesadaran  para pemerintah  setempat,  Masyarakat,  dan  para  pemuda  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi LPM  di  Masyarakat.  Hal  tersebut  terlihat  Masyarakat  yang  masih  kurang  memanfaatkan potensi  dan  budaya  lokal  yang  ada  dalam  peningkatkan  produksi,  hasil  SDM,  dan  budaya setempat.  Olehnya  itu  dibutuhkan  pelatihan  tersendiri  dalam  mensosialisasikan  bagaimana peran  LPM  di  Masyarakat.  Adapun  peran  LPM  di  Masyarakat  sejatinya  adalah  untuk pemberdayaan  Masyarakat  desa  dengan  memanfaatkan  potensi  yang  ada,  meningkatkan ketahanan  pangan  pertanian,  dan  menjalankan  peraturan  desa  yang  berlaku  pada Masyarakat setempat.
Adanya  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  diharapkan  dapat  membantu  setiap program desa yang tentunya akan membantu dalam mempercepat realisasi daripada setiap program  yang  telah  dicanangkan  dan  diharapkan  mampu  menjadi  suatu  bentuk  kemitraan desa dalam bidang pembangunan di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Suku kajang merupakan salah satu suku tradisional, yang terletak di Kabupaten Bulukumba,  Sulawesi  Selatan,  tepatnya  sekitar  200  km  arah  timur  Kota  Makassar.  secara umum mayoritas masyarakatnya memperoleh pendapatan dari hasil berkebun selain itu suku Kajang terkenal dengan wisata alam, kampung adat dan budayanya.
Dengan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  suku  Kajang  ini  tentu  diharapkan  dapat dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat yang  nantinya  akan  bermuara  pada  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat.  Namun kenyataannya  potensi  sumber  daya  alam  dan  potensi  wisata  desa  adat  yang  kaya  akan budayanya ini belum dikembangkan secara maksimal karena pengetahuan masyarakat yang masih  rendah,  selain  itu  masalah  kurangnya  modal  juga  menjadi  faktor  sehingga menyebabkan tingkat  penghasilan  kerja  rendah yang  berimplikasi  pada  tingkat  pendapatan yang  rendah  pula.  Menurut  (Loupary  et  al.,  2022)  keterbatasan  pengetahuan  dan  modal menjadi faktor yang menghambat pembangunan desa.
Secara  umum,  berkembang  tidaknya  suatu  desa  dapat  dilihat  berdasarkan  indikator sebagai  berikut:  (1)  Mata  Pencaharian,  (2)  Produksi,  (3)  Pendidikan  (4)  Sarana  dan Prasarana,  (5)  Kelembagaan,  (6)  Penerapan  Teknologi,  (7)  Adat  Istiadat.  Disinilah  peran
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  untuk  dapat  membantu  masyarakat  dalam mengembangkan  secara  optimal  potensi  yang  dimiliki  sehingga  nantinya  akan  berdampak pula  pada  pembangunan  desa.  Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka  tujuan  dari pengabdian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  peran  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat terhadap  pembangunan  desa  berbasis  lokalitas  adat  di  Kabupaten  Bulukumba  khususnya LPM yang ada di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Januari  dan  Maret  tahun  2023. Kegiatan  ini  dilakukan  secara  berkesinambungan.  Sasaran  kegiatan  pengabdian  ini,  yaitu: Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat. Adapun tahapan-tahapan  detail  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  sebagai berikut:
Tahap Persiapan
1.  Tahapan  pendampingan.  Tahap  pendampingan  ini  yakni  bagaimana  para  pengurus lembaga  mengetahui  konsep  secara  teoritis  maupun  praktis  ketika  berada  di  lapangan dalam menerapkan pembangunan desa yang berbasis lokalitas adat.
2.  Rapat koordinasi dan diskusi di internal tim.
3.  Persiapan  dokumen  yang  dibutuhkan  untuk  kelengkapan  pelaksanaan  pengabdian kepada masyarakat.
4.  Koordinasi dan diskusi dimitra secara bertahap.
5.  Analisis situasi dan identifikasi masalah di lingkungan mitra.
6.  Rapat koordinasi antar tim dosen dan mahasiswa mengenai perencanaan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
Tahap Pelaksanaan
1.  Tahapan  pembinaan.  Dalam  tahap  pembinaan  ini  terdapat  peningkatan  kuaalitas  kerja baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  Sosialisasi  dan  pemberian  pemahaman  tentang peran Lembaga pemberdayaan masyarakat di lokalitas adat kajang
2.  Materi sosialisasi peran Lembaga pemberdayaan masyarakat di lokalitas adat kajang
3.  Penyebaran  dan  pendampingan  kuisioner  pemetaan  responden  serta  pretest  kepada para peserta yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa.
4.  Evaluasi kegiatan kepada para peserta.
Tahap Akhir Pelaksanaan
1.  Tahapan  monitoring.  Dalam  tahap  monitoring  berupaya  untuk  mengamati  proses pelaksanaan program agar lebih efektif dan sesuai apa yang diharapkan.
2.  Pembuatan laporan akhir.
3.  Persiapan pembuatan jurnal untuk dipublikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hasil kegiatan sosialisasi peran LPM bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang adalah terjadi  peningkatan  pengetahuan  masyarakat  setempat  agar  LPM  terus  diberdayakan  dan dikembangkan.  Selain  itu  juga  terjadi  peningkatan  strategi  dan  metode  dalam  pelaksanaan pengembangan budaya lokalitas adat. Peran Lembaga masyarakat khususnya di kelurahan Tanah  Jaya  kecamatan  Kajang  kabupaten  Bulukumba  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara dengan  informan.  Adapaun  hasil  reduksi  data  wawancara  dengan  para  informan  dapat disajikan sebagai berikut:
1.  Informan Kepala Desa
1)  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  (LPM)  di  Kelurahan  Tanah  Jaya  Kecamatan Kajang  Kabupaten  Bulukumba  dalam  hal  perencanaan  dan  pengawasan pelaksanaan  pembangunan  dapat  dikatakan  telah  melaksanakan  peran  dan fungsinya sesuai prosedur yang berlaku namun belum optimal atau maksimal.
2)  Program kegiatan yang telah dicanangkan sudah berjalan dengan cukup baik, namun disisi  lain  tanggung  jawab  pihak  LPMK  dalam  mensosisalisasikan  atau menyampaikan  program  kegiatan  baik  yang  telah  dilaksanakan  maupun  yang sementara  berjalan  kepada  masyarakat  belum  merata,  sehungga  masih  banyak masyarakat yang belum mengetahui atau paham terhadap arah dan tujuan program kegiatan tersebut.
3)  Desa belum memfasilitasi adanya kantor bagi LPM di desa
2.  Informan Ketua LPM
1)  Dari  beberapa  program  yang  telah  direncanakan  oleh  LPMK  secara  keseluruhan telah  berjalan  dengan  cukup  baik  walaupun  belum  maksimal,  baik  itu  dari  segi kegiatan  sosialisasi,  kewenangan  formal  maupun  non  formal  disisi  lain  lembaga pemberdayaan masyarakat menyediakan sarana untuk menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat.
2)  Dilihat dari tanggung jawab LPMK, aspek kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah  terlaksana  masih  ada  beberapa  program  kegiatan  yang  pelaksanaanya  tidak sesuai jadwal atau melewati batas waktu yang ditentukan terkadang berdampak pada efesiensi jadwal program lainnya
3)  kami  selalu  berusaha  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  seluruh masyarakat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan  program  LPMK,  tentunya  juga  kami selalu  mengharapkan  dukungan  dan  kerja  sama  setiap  elemen  masyarakat  untuk mewujudkan  program  sehingga  berjalan  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  itu sendiri
4)  Keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  oleh  beberapa  pengurus  menyebabkan  semakin berkurangnya  pengurus  LPM  yang  aktif.  Padahal  LPM  selalu  mencoba  untuk melakukan kaderisasi Pengurus kepada masyarakat
5)  Keterbatasan  sumber  dana:  LPM  senantiasa  berupaya  mencari  terobosan  dan inovasi  program  untuk  menyentuh  dan  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi masyarakat  baik  yang  bersifat  pelatihan,  penyuluhan  maupun  dalam  bentuk menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat bahkan dalam bentuk pemberian bantuan stimulant kepada masyarakat yang memerlukan
6)  Masih  sulitnya  mengkoordinasikan  berbagai  program  kemasyarakatan  dengan lembaga-lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di  Kelurahan  Tanah  Jaya  Kecamatan Kajang, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri
7)  Masih  adanya  Pengurus  RW/RT  dan  masyarakat  yang  belum  mengetahui keberadaan  LPM  termasuk  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Ini  terjadi  karena  tidak jelasnya  sistem  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  khususnya  terhadap LPM  walaupun  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  Tahun  2007  dan Perda  Kabupaten  Kepulauan  Bulukumba  Nomor  12  Tahun  2007  jelas  dan  tegas bahwa  Pemerintah  Kabupaten  dan  Pemerintah  Kecamatan  wajib  melakukan pembinaan terhadap LPM.
3.  Informan Tokoh Masyarakat
1)  Lembaga pemberdayaan masyarakat harus lebih giat dalam merealisasikan program pembangunan dan berusaha membantu pemerintah dan masyarakat dalam merawat dan menjaga fasilitas pembangunan yang ada.
2)  Lembaga pemberdayaan masyarakat sangat berperang penting dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dan menjamin mutu pembangunan di desa, jadi kami sangat berharap LPM bisa meningkatkan kinerja agar masyarakat bisa diberdayakan.
3)  Masyarakat  sangat  mendorong  terbentuknya  pembangunan  di  suatu  daerah sehingga masyarakat berperan penting dalam melestarikan pembangunan, untuk itu masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan program yang akan dibuat oleh LPM
4)  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  perlu  dukungan  penuh  oleh  pemerintah setempat  dan  masyarakat  sekitar  untuk  merealisasikan  pembangunan  desa  yang dapat meningkat taraf hidup masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial 5)  Saling menghargai adalah salah satu tiang dalam sebuah perkumpulan orang-orang atau  masyarakat  setempat.  Sehingga,  apabila  ada  suatu  kegiatan  dalam  wilayah tersebut kita saling bahu membahu untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Seperti halnya  ketika  ada  pembangunan  maka  warga  akan  berperang  aktif  dalam pembangunan tersebut
6)  Dalam  suatu  pemerintahan  masyarakat  perlu  diberi  pemahaman  yang  mendalam mengenai  perencanaan  pembangunan  yang  signifikan  sehingga  masyarakat  dapat menangkap maksud  dari  perencanaan tersebut, bahwa  perencanaan  pembangunan dilakukan untuk menunjang aktivitas mereka
7)  Salah  satu  hal  sangat  penting  dalam  suatu  pembangunan  mengenai  politik  yang bermain  di  dalamnya.  Sehingga,  perlu  pengawasan  yang  ketat  agar  tidak  terjadi adanya unsur politik dalam anggaran pembangunan tersebut
4.  Informan Warga Masyarakat
1)  Masyarakat  harus  ikut  andil  dalam  pembangunan  dan  melestarikan  pembangunan desa yang sudah ada.
2)  Masyarakat perlu dorongan untuk swadaya gotong royong dalam mengelolah sumber daya  untuk  kebutuhan  masyarakat  serta  agar  masyarakat  memiliki  kepedulian terhadap pembangunan daerah
3)  Pelaksanaan  kegiatan  dan  program  LPMK  lebih  bisa  ditingkatkan  lagi  dari  segi kerjasama atau dukungan dari masyarakat itu sendiri sehingga harapan masyarakat bisa diwujudkan dan bisa berjalan dengan baik
Gambar 1. Tahap Sosialisasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Desa Berbasis Lokalitas Adat di Kabupaten Bulukumba

## Pembahasan
Hasil  Pengabdian  yang  telah  dipaparkan  diatas,  secara  keseluruhan  dapat memberikan  gambaran  tentang  Peran  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  terhadap pembangunan desa berbasis lokalitas adat khususnya di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang  kabupaten  Bulukumba.  Berdasarkan  Permendagri  18  tahun2018  tentang  Lembaga kemasyarakatan  desa  dan  Lembaga  adat  desa  adalah  wadah  partisipasi  masyarakat, sebagai  mitra  pemerintah  desa,  ikut  serta  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan  pembangunan,  serta  meningkatkan  pelayanan  masyarakat  (Nurbaeti  et  al., 2022).  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  (LPM)  merupakan  lembaga  kemasyarakatan yang  tumbuh  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat,  dan  merupakan  wahana  partisipasi  dan aspirasi  masyarakat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian  pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang agar nantinya  program-program pembangunan yang direncanakan  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Sejalan  dengan  itu (Rizwan  Darmawansyah,  2017)  salah  satu  peran  dari  lembaga  pemberdayaan  masyarakat adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif yang melibatkan masyarakat, ini diperlukan  agar  pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan  dapat terlaksana  dengan  baik  dan  dapat mencapai tujuan dengan hasil yang optimal.
Adapun  peran  LPM  dalam  menyusun  pembangunan  yaitu:  menampung  ide  awal, menyusun konsep pembangunan, dan menyusun rencana pembangunan dan mempublikasikannya  menggunakan  media  komunikasi  dua  arah  sebelum  rencana pembangunan tersebut disahkan. Selain itu menurut (Chotimah et al., 2019), ada beberapa peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD),  yaitu  meliputi:  (a)  Memelihara
kerukunan  hidup  warga  masyarakat;  (b)  Membantu  menjalankan  tugas  pelayanan  kepada masyarakat  yang  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  Desa;  (c)  Menyusun  rencana pembangunan  secara  partisipatif;  (d)  Melaksanakan,  mengendalikan,  memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; (e) Menggerakkan dan mengembangkan  partisipasi,  gotong  royong  dan  swadaya  masyarakat;  dan  (f)  Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Peranan  dari  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan  Tanah  Jaya Kecamatan  Kajang  kabupaten  Bulukumba  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator.  Adapun indikator yang diuraikan berdasarkan fungsi dan perannya adalah sebagai berikut :
1.  LPM  Sebagai  Media  Komunikasi,  Informasi,  Sosialisasi  Antara  Pemerintah  Kelurahan Dan Masyarakat
Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  mempunyai  fungsi  sebagai  pendukung dalam artian menjadi mediator dan fasilitator antara pemerintah dan masyarakat, seperti misalnya  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  atau  program  pembangunan  maupun pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ataupun sebaliknya perantara  dari  masyarakat  kepada  pemerintah  dalam  menyampaikan  permasalahan yang  terjadi  di  masyarakat.  Sejalan  dengan  itu  (Dana  et  al.,  2022)  berpendapat  bahwa Lembaga  ini  dibentuk  dalam  rangka  menampung,  menyerap,  serta  menyalurkan  setiap aspirasi masyarakat.
2.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator
Peran  dari  LPM  pada  intinya  adalah  mempercepat  perubahan  dalam  hal  pembangunan dengan  cara  memberdayakan  masyarakat  dalam  pembangunan  partisipatif,  hal  ini dilakukan untuk dapat mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan upaya apa yang akan dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. LPM  sebagai  mediator  dalam  pembangunan  dapat  diartikan  bahwa  LPM  mempunyai tugas  mensosialisasikan  program-program  pembangunan  yang  sudah  ditetapkan  dan dijadikan  sebagai  rancangan  pembangunan  kelurahan  terpadu  kepada  semua  elemen masyarakat.  Dalam  hal  ini  LPM  di  Kelurahan  Tanah  Jaya  Kecamatan  Kajang  juga membuka  ruang kepada  masyarakat  yang  ingin memberikan  ide  atau  usulan  mengenai rancangan  program  yang  akan  diusulkan  dalam  musyawarah  pembangunan  melalui sosialisasi dari rumah ke rumah dan juga melalui undangan rapat, yang menjadi kendala dalam hal ini adalah kurangnya pengurus yang aktif yang menyebabkan sosialisasi tidak merata  di  masyarakat,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  program yang  dijalankan  oleh  LPM,  serta  masih  sulitnya  mengkoordinasikan  berbagai  program
kemasyarakatan  dengan  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di  Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.
3.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Fasilitator
Salah  satu  peran  dari  LPM  adalah  memfasilitasi  kegiatan  pembangunan  dan kemasyarakatan,  peran  LPM  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  18 Tahun  2018  pasal  5  yang  bahwasannya  LPM  dapat  menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat  terhadap      program      pembangunan  desa  (Nurbaeti  et  al.,  2022). Selain  itu  LPM  juga  berperan  dalam  hal  mendampingi  masyarakat  dalam  melakukan rencana-rencana pembangunan. Melalui hasil wawancara dapat dilihat bahwa LPM yang ada di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang, terlihat pada saat Menyusun program rencana  pembangunan  warga  masyarakat  juga  dilibatkan  walaupun  hanya  perwakilan warga  saja  yang  hadir  dalam  rapat  atau  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  LPM. Dikarenakan  kurangannya  anggaran  maka  banyak  program  yang  diusulkan  oleh mayarakat  belum  bisa  terealisasikan,  sehingga  LPM  belum  memaksimalkan  perannya dalam hal penyusunan RPJM.
4.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Motivator
LPM sebagai motivator artinya menjadi penggerak dalam masyarakat, dalam hal ini LPM harus  mampu  mendorong  masyarakat  desa  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam pembangunan  di  desa.  Lebih  lanjut  (Dicky  Apdillah,  Rohela  Rohela,  Yusrijal  Anwar, 2022) menjelaskan bahwa partisipasi yang dilakukan dapat berupa memberikan ide dan gagasan,  partisipasi  dalam  pertemuan  atau  diskusi  terkait  program  yang  ditawarkan. LPM  di  Kelurahan  Tanah  Jaya  Kecamatan  Kajang  belum  optimal  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  motivator  dalam  hal  melakukan  bimbingan,  pembinaan,  ataupun pengarahan  disebabkan  kurangnya  kader  LPM  yang  aktif,  sehingga  sulit  untuk melakukan  pembinaan  dan  pengarahan  pada  warga  masyarakat.  Walaupun  perlu disadari  bahwa  kegiatan  pembinaan  dan  pengarahan  ini  sangat  perlu  untuk  dilakukan guna  untuk  menambah  wawasan  masyarakat  terkait  dengan  program  pembangunan yang muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  sosialisasi  terkait  peran  sosial  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  terhadap  pembangunan  desa  berbasis  lokalitas  adat  di  kabupaten  Bulukumba khususnya  LPM  yang  ada  di  kelurahan  Tanah  Jaya  kecamatan  Kajang,  dapat  disimpulkan sebagai berikut: 1) LPM sebagai media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat berkaitan dengan kebijakan atau program pembangunan maupun pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat.  Sebaliknya  perantara
dari  masyarakat  kepada  pemerintah  dalam  menyampaikan  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat.  2)  LPM  sebagai  mediator  terjun  langsung  ke  masyarakat  untuk  melakukan sosialisisai terkait dengan rancangan program yang akan diusulkan serta program yang akan dijalankan,  sosialisasi  ini  dilakukan  dari  rumah  ke  rumah  dan  melalui  undangan  rapat, walaupun  belum  maksimal  dilakukan  karena  kurang  aktifnya  kader  LPM.  3)  LPM  Sebagai fasilitator  masih  belum  maskimal  karena  kurangannya  anggaran  maka  banyak  program yang  diusulkan  oleh  mayarakat  belum  bisa  terealisasikan,  sehingga  LPM  belum memaksimalkan perannya dalam hal penyusunan RPJM. 4) LPM sebagai motivator terkiat dengan  bimbingan,  pembinaan,  ataupun  pengarahan  belum  maksimal  disebabkan kurangnya kader LPM yang aktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Chotimah,  C.,  Widodo,  R.,  &  Handayani,  T.  (2019).  Efektivitas  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa  Bululawang. Jurnal  Civic Hukum , 4 (2), 103. https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.9184
Dana,  I.  G.  A.  S.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Arthanaya,  I.  W.  (2022).  Eksistensi  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  dalam  Mewujudkan  Pembangunan  Desa  di  Desa Datah,  Kecamatan  Abang,  Kabupaten  Karangasem. Jurnal  Preferensi  Hukum , 3 (2), 324 –329. https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4938.324-329
Apdillah,  D.,  Rohela,  R.,  &  Yusrijal  A,  D.  D. (2022).  EX-Officio  Law  Review. Ex-Officio  Law Review , 1 (1), 20 –25. http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw/article/view/2822
Rafsanzani,  H.,  &  Supriyono,  S.  (2013).  Kemitraan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  Dengan  Kepala  Desa  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Studi  Kasus  di Desa  Sumber  Ngepoh  Kecamatan  Lawang  Kabupaten  Malang)  Hasyemi  Rafsanzani, Bambang  Supriyono,  Suwondo. Jurnal  Administrasi  Publik  Mahasiswa  Universitas Brawijaya , 1 (4),  67 –72.  https://www.neliti.com/publications/74492/kemitraan-lembaga- pemberdayaan-masyarakat-desa-lpmd-dengan-kepala-desa-dalam-per
Islam,  T.  A.  dan  B.  A.  (2019).  Resume:  Instrumen  Pengumpulan  Data.  In Resume: Instrument Pengumpulan Data (pp. 1 –20). https://www.ptonline.com/articles/how-to-get- better-mfi-results
Kaharuddin,  K.  (2021).  Kualitatif:  Ciri  dan  Karakter  Sebagai  Metodologi. Equilibrium:  Jurnal Pendidikan , 9 (1), 1 –8. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489
Lopulalan, J. (2022). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  Klagete  Distrik  Malaimsimsa. J-MACE  Jurnal Pengabdian , 2 (1), 30 –45. https://doi.org/10.34124/jmace.v2i1.12
Loupary, A., Sialana, F., & Hatala, R. (2022). Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)  dan  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (BPMD)  Kabupaten  Buru  dalam Pembangunan  Desa  Tertinggal  menuju  Desa  Berkembang  Ditinjau  dari  Keputusan Presiden  RI  No.  7  tahun  1998. Jurnal  Pendidikan  Tambusai , 6 (2),  9267 –9273. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3877
Nurbaeti,  O.  C.,  Nur,  M.  I.,  Sunan,  U.,  &  Djati  Bandung,  G.  (2022).  Peranan  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten
Sumedang. Jurnal Ilmiah Hospitality , 11 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jih.v11i2.2280
Rahardjo,  M.  (2011).  Metode  Pengumpulan  Data  Pengabdian    Kualitatif. Research Repository  Universitas Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim, 9 (1) . http://repository.uin- malang.ac.id/1123/
Darmawansyah,  R.  (2017).  Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Desa  Buniseuri  Kecamatan  Cipaku  Kabupaten  Ciamis. Moderat: Jurnal
Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (3), 138 –149. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v3i3.759
Ruhana,  F.  (2018).  Analisis  Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam Perencanaan  Pembangunan  Desa  di  Indonesia. Jurnal  Manajemen  Pembangunan , 5 (2), 133 –148.
Abdussamad,  Z.  (2022). Metode  Pengabdian    Kualitatif.  In  Patta  Rapanna  (Ed.) .  Jakarta: Syakir Media Press.