Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah  Vol. 1 No. 1
Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam

## Perspektif Ekonomi Syariah
Munifa 1*, Saifullah Bombang 2 , Syaakir Sofyan 3
1 Jurusan, Fakultas, perguruan tinggi, email
2 Jurusan, Fakultas, perguruan tinggi, email
3 Jurusan, Fakultas, perguruan tinggi, email
ABSTRAK INFORMASI ARTIKEL
Penelitian  ini  membahas  tentang  Strategi  Penyelesaian  pembiayaan bermasalah  pada  Transaksi  Murabahah  di  PT.  Bank  Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu Perspektif Ekonomi Syariah.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara,  observasidan,  dan  dokumen.  Analisis  data dengan mereduksi data, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan  bahwa,  pembiayaan  bermasalah  pada  transaksi murabahah di  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  cabang  Palu,  faktor utama  permasalahan  dalam  transaksi Murabahah adalah  Faktor Internal dan Eksternal .  Namun  setelah  disusun  strategi  penanganan pembiayaan  bermasalah  pada  transaksi Murabahah ,  permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif. Dilihat dari  tinjauan  perspektif  ekonomi  syariah  pelaksanaan  kegiatan pembiayaan Murabahah di  BMI  cabang  Palu  sesuai  peraturan  dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun  saran  dari  Peneliti  yakni  BMI  cabang  Palu  Lebih mengembangkan  produk  pembiayaan Murabahah ,  agar  tidak  hanya sebatas pembiayaan tanah dan bangunan saja.
Kata kunci:
Pembiayaan bermasalah, transaksi murabahah, Bank Muamalat Indonesia, ekonomi syariah
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 74

## 1. PENDAHULUAN
Bank  sebagai  lembag  intermediasi keuangan ( financial intermediary institution ) selain  melakukan  kegiatan  penghimunan dana dari masyarakat, ia juga kan menyalurkan  dana  tersebut  ke  masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit  banyak  dipakai  dalam  perbankan konvensional  yang  berbasis  pada  bunga ( interest based ), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan  ( financing )  yang  berbasis  pada keuntungan  riil  yang  dikehendaki  ( margin ) ataupun bagi hasil ( profit sharing ).
Dalam perbankan konvensional penyaluran  dana  kepada  masyarakat  selalu dalam  bentuk  uang  yang  kemudian  terserah bagi  nasabah  debitur  unruk  memakainya artinya  uang  yang  dikeluarkan  oleh  bank dapat  dipakai  untuk  kegiatan  produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi  tersebut  dibenarkan  secara  agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku. Sedangkan  dalam  perbankan  syariah  bank menyediakan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  barang  nyata  ( asset ),  baik  yang didasarkan  pada  konsep  jual  beli,  sewa- menyewa,  ataupun  bagi  hasil.  Dengan demikian  transaksi-transaksi  yang  terjadi diperbankan  syariah  adalah  transaksi  yang bebas  dari  riba  atau  bunga  karena  selalu terdapat transaksi pengganti atau
penyeimbang  ( underlyng  transaction )  yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.
Untuk  menyesuaikan  dengan  aturan- aturan  dan  norma-norma  Islam,  lima  segi religius  yang  berkedudukan  kaut  dalam literatur  Islam  harus  diterapkan  dalam perilaku  investasi  atau  pembiayaan  Islam. Lima segi tersebut adalah : 1
1. Tidak  ada  transaksi  keuangan berbasis bunga (riba)
2. Pengenalan  pajak  religius  atau pemberian sedeka, zakat.
3. Pelarangan  produksi  barang  dan jasa  yang  bertentangan  dengan sistem nilai Islam (haram)
4. Penghindaran  aktivitas  ekonomi yang  melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian)
5. Penyediaan takaful (asuransi
Islam)
Secara garis besar produk penyaluran dana  kepada  masyarakat  adalah  berupa pembiayaan  didasarkan  pada  akad  jual  beli yang menghasilkan produk murbahah.
Perkembangan perbankan syariah dekade ini semakin nyata setelah disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008  tentang  perbankan  syariah.  Dengan  di berlakukannya  UU  itu,  industri  perbankan
1 Anshori abdul Ghofur, perbankan syariah di indonesia, (gajah mada university press, 2009), hlm. 104-10
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 75
syariah diperkirakan akan berkembang lebih cepat,  tidak  hanya  menyangkut  produk  dan jasa  yang  di  transaksikan,  melainkan  juga nilai transaksinya. Salah satu kelebihan yang di  berikan  UU  No  21/2008  adalah  UU  ini masih mengakomodasi dual banking system.
Sistem  yang  berlaku  sekarang.  Unit  Usaha Syariah  (UUS)  yaitu  usaha  yang  pada dasarnya berasal dari bank umum konvensional (BUK) masih berlaku. Namun, kelonggaran ini tidak berlaku selamanya. 2
Selanjutnya  dalam  perbankan  syariah dikenal istilah Murabahah dengan mekanisme  pembayaran  secara  kredit 3 . Dimana  dalam  mekanisme  ini  terjadi  tarik- menarik kepentingan antara peminjam, bank dan investor. Bagi peminjam dana (borrowers), hal  ini  merupakan  kesempatan emas  dimana  peminjam  tidak  terlalu terbebani  atas  bunga  pinjaman  tersebut. Tetapi  bagi  kalangan  investor  (deposan  atau penanaman modal lainnya), sistem perbankan  ini  kurang  menjanjikan.  Para investor (lenders) menginginkan  dana  yang diinvestasikannya,  memiliki  pengembalian minimal  sesuai  dengan  harapan  mereka.
2 http//:www.Google.com, beberapa Aspek Penting dalam Undang-undang Perbankan Syariah No21/2008 3 Nurdin, N., Pettalongi, S. S., & Yusuf, K.
(2018, 27-28 Sept. 2018). Knowledge Management Model in Syariah Banking. Paper presented at the 2018 5th International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE).
Sebaliknya,  bank  sebagai  media  perantara (intermediasi) bisa  mengalami  kesulitan untuk  mengumpulkan    dana  masyarakat. Kegiatan  operasional  bank  dalam  bentuk penyaluran  kredit,  dapat  terhambat  jika mobilisasi  dana  tidak  sesuai  dengan  jumlah permintaan  pendanaan.  Menurut  UU  No 21/2008 di sebutkan bahwa akad murabahah adalah  akad  pembiayaan  suatu  barang dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan harga  yang  lebih  sebagai  keuntungan  yang disepakati.  Dengan  diubahnya  kata  jual  beli dengan kata pembiayaan, secara implisit UU No 21/2008 ini mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak  termaksud  transaksi  yang dikenakan pajak sebagaimana yang sekarang menjadi kendala bagi bank syariah.
Sementara  itu  komposisi  pembiayaan perbankan syariah saat ini masih di dominasi oleh murabahah (jual  beli).  Dominanya pembiayaan Murabahah terjadi  karena pembiayaan  ini  cenderung  memiliki  resiko lebih  kecil  dan  lebih  mengamankan  bagi shareholder (pemegang  saham) . Akan tetapi diakibatkan  karena  dominanya  pembiayaan ini  dalam  bank  syariah  maka  sangat  perlu diperhatikan  resiko-resiko  yang  nantinya tidak  diinginkan  termaksud  dalam  hal  ini adalah  resiko  kredit  (pembiayaan).  Pasalnya ketika  margin  antara  nasabah  pembiayaan dan  bank  telah  disepakati,  jumlah  tersebut tidak boleh berubah. Hal tersebut merupakan
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 76
keungulan  dan  kelemahan  bank  syariah. Ketika  bunga  kredit  di  bank  konvensional naik, perbankan syariah tidak bisa menaikan margin  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Saat  kondisi  ekonomi  bagus,  pembiayaan dengan  akad murabahah pun  akan  sejalan. Namun,  saat  kondsi  kurang  bagus,  maka bank  syariah  harus  berusaha  lebih  keras. Meski  demikian,  diperkirakan  pembiayaan dengan  akad  tersebut  pun  akan  masih mendominasi.  Meski murabahah dominan dalam pembiayan, bukan berarti penyumbang terbesar dalam rasio pembiayaan  bermasalah.  Semua  tergantung pada  bank  bagaimana  mengelolah  risiko, salah satunya adalah resiko kredit (pembiayaan).
Resiko  kredit  (pembiayaan)  biasanya terjadi karena counterparty (pihak lain dalam bisnis kita) tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Risiko  kredit (pembiayaan)  menjadi  semakin  penting karena akhir-akhir ini banyak peristiwa gagal bayar  yang  dialami  oleh  perusahaan- perusahaan  domestik  luar  negeri  bahkan negara sekalipun. 4
Dari  uraian  mengenai  pembiayaan Murabahah diatas  dalam  melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  cabang  Palu menerima simpanan dari masyarakat.
4 Mamduh M. Hanafi, Manajemen Risiko (yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 175 .
Sedangkan dalam  kegiatan penyaluran dana, Bank  Muamalat  memberikan  jasa  dalam bentuk pembiayaan dan investasi . Pembiayaan di BMI cabang Palu merupakan salah  satu tulang  punggung  kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  Bank Muamalat, diantaranya pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah sendiri merupakan  transaksi  yang  banyak  dipilih sebagai  skema  penyaluran  dana  dari  Bank Muamalat.    Murabahah  adalah  pembiayaan dengan  prinsip  jual  beli  barang  pada  harga asal  dengan  tambahan  keuntungan  yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan  nasabah  sebagai  pembeli.  Pembayaran dapat  dilakukan  secara  angsuran  ataupun ditangguhkan  sesuai  dengan  kesepakatan bersama.
Akan  tetapi,  BMI  cabang  Palu memiliki  strategi  yang  diterapkan  dalam mengatasi Transaksi pembiayaan Murabahah bermasalah.  BMI  cabang  Palu sangat  berhasil  dan  efektif  dalam  menekan jumlah  pembiayaan  bermasalah,  walaupun BMI  cabang  Palu  tetap  berpedoman  pada nilai-nilai Islam, sehingga diharapkan bahwa usaha  Pembiayaan  yang  dijalankannya  tidak menyalahi  ketentuan  hukum  Islam.  Strategi yang  dilakukan  tersebut  tidak  membebani nasabah dan tidak emosional dalam menangani  pembiayaan  bermasalah,  selama
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 77
nasabah  tersebut  masih  bisa  diajak  untuk kerjasama.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan, berdasarkan pasal  1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : a. Transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk  ijarah muntahiyah bit tamlik;
c. Transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang murabahah, salam, dan istishna;
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e. Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Pengertian  lain  dari  pembiayaan, berdasarkan  Pasal  1  butir  12  UU  No.  10 Tahun  1998  jo.  UU  No.  7  Tahun  1992 tentang  perbankan,  adalah  “ penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain yang mewajibkan pihak  yang dibiayai  untuk
mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan imbalan atau bagi hasil”.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  diatas,  setiap  nasabah bank  syariah  yang  mendapat  pembiayaan dari  bank  syariah  apapun  jenisnya,  setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau  tanpa  imbalan  untuk  transaksi  dalam bentuk qardh telah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## Penetapan Kualitas Pembiayaan
Ketentuan  Pasal  9  Peraturan  Bank Indonesa  (PBI)  No.  8/21/PBI/2006  tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha melalui Prinsip  syariah  sebagaimana  diubah  dengan PBI No.  9/9/PBI/2007  dan  PBI  No. 10/24/PBI/2008,  Kualits  pembiayaan  dinilai dari aspek-aspek sebagai berikut :
 Prospek usaha;
 Kinerja ( performance ) nasabah; dan
 Kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan.
Atas  dasar  penilaian  aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan yang ditetapkan  menjadi  5  (lima)  golongan  yaitu lancar,  dalam  perhatian  khusus,  kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan  lancar  disebut  golongan  1  (satu),
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 78
untuk  golongan  dalam  perhatian  khusus disebut  golongan  II  (dua),  untuk  golongan kurang  lancar  disebut  golongan  III  (tiga), untuk  golongan  diragukan  disebut  golongan IV  (empat)  dan  untuk  golongan  macet disebut golongan V (lima).
Adapun  kriteria  komponen-komponen dari  aspek  penerapan  penggolongan  kualitas pembiayaan  diatur  dalam  lampiran  1  Surat Edaran  Bank  Indonesia  No.  8/22/Dpbs tanggal  18  Oktober  2006  tentang  penilaian Aktiva produktif Bank Umum yang melaksanakan  Kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip  syariah  sebagaimana  diubah  dengan Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  No. 10/36/Dpbs  tanggal  22  Oktober  2008  (SEBI No. 8/22/Dpbs). 5
Dalam  lampiran  1  Surat  Edaran  Bank Indonesia (SEBI) tersebut diadakan pembedaan pengaturan mengenai penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut : 1. Penggolongan  kualitas Mudharabah,  dan musyarakah (“MM”);
2. Penggolongan kualitas Murabahah, istishna,  qardh, dan  Transaksi  Multijasa (“MIQT”);
3. Penggolongan  kualitas Ijarah  atau  ijarah muntahiyah bi Tamlik; dan
4. Penggolongan kualitas salam.
5 Ibid., h.67
Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing- masing  kelompok  produk  pembiayaan. Sebagai  contoh  untuk  produk Muabahah, dari  aspek  kemampuan  membayar  angsuran nasabah  maka  pembiayaan  digolongkan kepada:

## a. Lancar
Apabila  pembayaran  angsuran  tepat waktu,  tidak  ada  tunggakan,  sesuai  dengan persyaratan  akad,  selalu  menyampaikan laporan  keuangan  secara  teratur  dan  akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
b. Dalam Perhatian Khusus
Apabila terdapat tunggakan pembayaran  angsuran  pokok  dan  atau margin  sampai  dengan  90  (sembilan  puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara  teratur  dan  akurat,  dokumentasi perjanjian  piutang  lengkap  dan  pengikatan agunan  kuat,  serta  pelanggaran  terhadap persyaratan  perjanjian  piutang  yang  tidak prinsipil.
c. Kurang Lancar
Apabila terdapat tunggakan pembayaran  angsuran  pokok  dan  atau margin  yang  telah  melewati  90  (sembilan puluh)  hari  sampai  dengan  180  (seratus delapan puluh) hari, penyampaian kelaporan keuangan  tidak  teratur  dan  menggunakan dokomentasi  perjanjian  piutang  kurang lengkap  dan  pengikatan  agunan  kuat,  terjadi
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 79
pelanggaran  terhadap  persyaratan  pokok perjanjian  piutang,  dan  berupaya  melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. d. Diragukan
Apabila terdapat tunggakan pembayaran  angsuran  pokok  dan  atau margin  yang  telah  melewati  180  (seratus delapan  puluh  )  hari,  nasabah  tidak menyampaikan  informasi  keuangan  atau tidak dapat dipercaya dokumentasi perjanjian  piutang  tidak  lengkap  dan pengakatan  angunan  lemah  serta  terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. 6
e. Macet
Apabila terdapat tunggakan pembayaran  angsuran  pokok  dan  atau margin  yang  telah  melewati  270  (dua  ratua tujuh puluh) hari, dan dokumentasi purjanjian  piutang  dan  atau  pengikatan agunan tidak ada .

## 4.2 Tinjauan Umum Murabahah
Pengertian Murabahah menurut  istilah
dalam  fiqih  islam  yang  berarti  suatu  bentuk jual  beli  tertentu  ketika  penjual  menyatakan biaya  perolehan  barang,  meliputi  harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan  untuk  memperoleh  barang tersebut,  dan  tingkat  keuangan  yang  di
inginkan. 7 sehingga  adanya  perjanjian antara  bank  dengan  nasabah  dalam  bentuk pembiayaan  pembelian  atas  sesuatu  barang yang  dbutuhkan  oleh  nasabah.  Tingkat keuntungan  ini  bisa  dalam  bentuk  lumpsun atau persentase tertentu dan biaya perolehan. Pembayaran  bisa  dilakukan  secara  sport (Tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.
Oleh  karena  itu, murabahah tidak dapat sendirinya mengandung konsep pembayaran  tertunda  (Defferet  Payment), seperti  yang  secara  umum  dipahami  oleh sebagian orang yang mengetahui Murabahah hanya  dalam  hubungannya  dengan  transaksi pembiayan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami  fiqih  Islam.    Landasan  hukum Murabahah antara lain  Q.S. Annisa [4] : 29 yaitu:
Terjemahnya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama  suka  diantara  kamu.  Dan janganlah  kamu  membunuh  dirimu,
7 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah,
(Jakarta:Rajawali Pers, 2011), Cet.3, h.81.
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 80
Sesungguhnya  Allah  adalah  maha penyayang kepadamu”. 8
firman  ALLAH  Swt.    (Q.S.  AL-baqara  [2]  : 275).
Terjemahya :
“Orang-orang  yang  makan  (mengambil) riba  tidak  sapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya orang  yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal allah telah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang telah  sampai  kepadanya  larangan  dari tuhan  nya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil riba), maka baginya apa  yang telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi  (mengambil  riba),  maka orang  itu  adalah  penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya .” 9

## Rukun dan Syarat Akad Murabahah
Rukun dari akad pembiayaan Murabahah yang  harus  dipenuhi  oleh
8 Al-Quran Surah An-nisa ayat 29
9 Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275
nasabah  dan  pihak  bank  dalam  melakukan transaksi ada beberapa, yaitu :
1) Pelaku  akad,  yaitu  ba’I  (Penjual)  adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan  musyatari  (Pembeli)  adalah  pihak yang  memerlukan  dan  akan  membeli barang;
2) Objek  akad,  yaitu  mabi’  (barang dagangan) dan tsaman (harga); dan
3) Shighah. Yaitu Ijab dan Qabul 10 Adapun syarat-syarat umum
Murabahah antara Lain, yaitu :
1. Penujal memberitahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli  bila  terjadi  cacat  atas  barang sesudah pembelian
5. Penjual  harus  menyampaikan  semua  hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 11
Murabahah pada  awalnya  merupakan konsep  jual  beli  yang  sama  sekali  tidak  ada hubungannya  dengan  pembiayaan.  Namun demikian,  bentuk  jual  beli  ini  kemudian digunakan  oleh  perbankan  syariah  dengan menambah  beberapa  konsep  lain  sehingga
10 Ascarya, Akad  dan  Prodak Bank  Syariah, Ed. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), H. 82 11 Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke Praktek, Cet I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), H. 102
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 81
menjadi  bentuk  pembiayaan.  Akan  tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa  syarat  yang  benar-benar  harus diperhatikan  agar transaksi  tersebut  diterima secara syariah.
Dalam  pembiayaan  ini,  bank  sebagai pemilik  dana  memberikan  barang  sesuai dengan  spesifikasi  yang  diinginkan  oleh nasabah  yang  menentukan  pembiayaan, kemudian  menjualnya  kenasabah  tersebut dengan  penambahan  keuntungan  tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya  dikemudian  hari  secara  tunai maupun cicil.

## Elemen Pembiayaan Murabahah
Bentuk pembiayaan Murabahah memiliki  beberapa  ciri/elemen  dasar,  dan yang  paling  utama  adalah  bahwa  barang dagangan  yang  diperjual  belikan  oleh nasabah  harus  tetap  dalam  tanggungan  bank selama  transaksi  antara  bank  dan  nasabah belum  diselesaikan  .  Ciri/elemen  pokok pembiayaan  murabahah  adalah  sebagai berikut :
1. Pembiayaan  murabahah  bukan  pinjaman yang diberikan dengan bunga.
2. Sebagai  bentuk  jual  beli,  dan  bukan bentuk pinjaman.
3. Murabahah tidak  dipergunakan  sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang.
4. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang  sebelum  dijual  kepada nasabahnya.
5. Komoditas/barang  harus  sudah  dalam penguasaan  pemberi  pembiayaan  secara fisik atau konstruktif.
6. Cara  terbaik  untuk  ber- Murabahah, yang sesuai  syariah,  adalah  bahwa  pemberi pembiayaan  membeli  komoditas  melalui orang  ke  tiga  sebagai  agennya  sebelum menjual kepada nasabah.
7. Jual  beli  tidak  dapat  berlangsung  kecuali komoditas/barang  telah  dikuasai  oleh penjual,  tetapi  penjual  dapat  berjanji untuk  menjual  meskipun  barang  belum berada dalam kekuasaannya.
8. Sejalan dengan prinsip-prinsip  yang telah dikemukakan  diatas,  Lembaga  Keuangan Syariah (LKS).
9. Syarat  sah  lainnya  yang  harus  dipenuhi dalam murabahah
adalah komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga. 10. Prosedur pembiayaan murabahah yang dijelaskan diatas merupakan transaksi  yang  rumit  ketika  pihak-pihak terkait  memiliki  kapasitas  berbeda  pada tahap yang berbeda.
11. LKS  dapat  meminta  nasabah  untuk menyediakan keamanan sesuai permintaan  untuk  pembayaran  yang  tepat waktu dari harga tanggu.
12. Jika  terjadi default  ‘ wan  prestasi’
(kegagalan),  oleh  pembeli  (nasabah)
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 82
dalam  pembayaran  yang  jatuh  tempo, harga tidak boleh dinaikan.

## 4.3 Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Pembiayaan Bermasalah
Pesatnya  perkembangan  perbankan syariah  telah  membawa  persaingan  yang tajam  dikalangan  perbankan,  tidak  hanya dalam  menghimpun  dana  masyarakat  tetapi juga  dalam  penyaluran  dana  ke  masyarakat (pembiayaan). Persaingan yang terjadi ternyata mendorong pula sikap dan tindakan yang sangat agresif sehingga dalam ekspansi pembiayaan  bank  kurang  mendasar  pada prinsip-prinsip  usaha  yang  sehat  dan keputusan-keputusan  pembiayaan  dilakukan secara kurang hati-hati.
Pembiayaan  bermasalah  jarang  timbul secara  mendadak,  tetapi  datang  secara berlahan-lahan  dengan  memberikan  tanda- tanda  penyimpangan  (signal  of  deviation) lebih dulu kepada bank, kecuali terjadi suatu kecelakaan  yang  menimpah  nasabah  atau bidang usahanya. 12
Faktor  sebab  terjadinya  pembiayaan bermasalah  sama  halnya  dengan  sebab  pada pembiayaan lainnya yang diberikan bank/BMT  kepada  nasabahnya.  Faktor- faktor    pemicu  terjadinya  pembiayaan
12 Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial Konsep, Tehnik dan Kasus, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999, h.264.
murabahah bermasalah secara umum disebabkan sebagai berikut :
1. Ditinjau dari sisi nasabah
a. Kondisi  usaha  nasabah  pembiayaan  yang sedang menurun. Hal ini disebabkan oleh faktor  menejerial  perusahaan  nasabah yang  kurang  baik  seperti,  kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan,  lemahnya  pengawasan  biaya dan  pengeluaran,  kebijakan  piutang  yang kurang tepat dan permodalan yang kurang cukup. 13
b. Karakter/sikap  nasabah.  Adanya  unsur kesengajaan  oleh  nasabah  untuk  menipu bank  dengan  jalan  memberikan  data  dan informasi  yang  tidak  baik  sebenarnya. Disamping  itu  ada  itikad  yang  kurang baik  dari  nasabah  dalam  hal  pembayaran kembali pinjaman, walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang.
c. Putus  Hubungan  Kerja  (PHK).  Ini  juga merupakan  salah  satu  faktor  penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah. Krisis moneter  yang  berkepanjangan  membawa dampak  yang  sanagat  luas,  sehingga banyak perusahaan yang memPHK karyawan/pegawainya  dikarenakan  sudah tidak  beroperasi  lagi.  Akibat  dari  PHK secara  otomatis  karyawan/pegawai  tidak memiliki pendapatan yang mengakibatkan  menurunnya  atau  tidak
13 Zainul Arifin, op-cit, cet. Ke2, h. 223
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 83
memiliki  kemampuan  untuk  membayar pembiayaan tersebut.
2. Dari sisi Bank
a. Kurang  tajamnya  analisa.  Misalnya, analisa  tidak  didasarkan  pada  data proyeksi  yang wajar seperti  mengabaikan data  kinerja  operasi  dan  keuangan perusahaan yang lalu.
b. Tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan minimal, sehingga data kurang  akurat  dan  kurang  relevan  hal  ini desebabkan  karena  kurangnya  ferivikasi ke pihak ketiga/nasabah.
c. Lemahnya pemantauan (monitoring).
Proses  terakhir  dalam  pembiayaan  yaitu monitoring,  beberapa  langka  monitoring yang  harus  dilakukan  antara  lain  : memantau mutasi rekening Koran nasabah,  memantau  pelunasan  angsuran, melakukan  kunjungan  rutin  ke  lokasi usaha nasabah
dan melakukan
pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis. 14
d. Sistem  dan  prosedur  yang  menjadi  acuan kurang  diindahkan  atau  kurang  melalui prosedur  yang  seharusnya  dan  sering melakukan penyimpangan.
e. Percaya  begitu  saja  pada  data  yang disodorkan  nasabah  tanpa  studi  dan penelitian yang komprehensif.
f. Faktor  lingkungan,  adalah  faktor  yang
berada  diluar  jangkauan  bank  dan
14 Sunarto Zulkifli, op-cit, h. 154
nasabah,  seperti  bencana  alam  dan peraturan pemerintah yang berubah.
Strategi  sebagai  seperangkat  tujuan dan  rencana  tindakan  yang  spesifik,  yang apabila  dicapai  akan  memberikan  suatu keunggulan  kompetitif  yang  diharapkan. 15
Adapun  langkah-langkah  yang  biasanya ditempuh  oleh  para  pihak  ketika  terjadi pembiayaan  bermasalah  pada  transaksi Murabahah adalah sebagai berikut :
A. Melalui Jalur Musyawara Mufaka
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa
a. Lembaga Pengaduan Nasabah
b. Mediasi Perbankan
c. Badan Arbitrase
d. Penyelesaian  Pembiayaan Murabahah
Melalui jalur Pengadilan Agama.

## 3. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  mengambil lokasi  di  PT  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI)  Tbk.  cabang  Palu.  Jalan  Prof.  Moh. Yamin,  Komplek  perkantoran  D’vatulemo No.  2  dan  3  kecamatan  Palu  selatan. Ini menunjukan  bahwa  lokasi  penelitian  di anggap  sangat  representatif  terhadap  judul
15 Blocher. Dkk., Manajemen Biaya, Terjemahan Dra. A. Suty Ambarriani, M.Si, Jakarta Salemba Empat, 2000, h. 3.
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 84
penelitian  yang  diajukan  penulis,  karena disamping  objek  dianggap  tepat,  juga memberikan nuansa baru bagi peneliti dalam menambah pengalaman penelitian, khususnya pada PT Bank Muamalat Indonesia  (BMI)  cabang  Palu  yang  sangat besar perannya dalam membangun perekonomian  umat  berdasarkan  syariat Islam khususnya di kota Palu.
Data dikumpul melalui tenik observasi, wawancara mendlam, dan data yang bersumber    dari  dokumen  tertulis.  Analisis data  merupakan  upaya  mencari  dan  menata secara  sistematis  semua  catatan  hasil wawancara,  dokumentasi  dan  lainnya  untuk meningkatkan  pemahaman  peneliti  tentang kasus  yang  diteliti  dan  menyajikannya sebagai  temuan.  Untuk  menganalisis  data yang  diperoleh  dengan  mengacuh  pada metode  penelitian  dan  pokok  permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan  metode  analisis  deskriptif kualitatif.
Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data melalui tahap reduksi data, oenyajian data dan verifikasi data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian
Ide kongkrit Pendirian Bank Muamalat Indonesia  berawal  dari  loka  karya  “Bunga Bank  dan  Perbankan”  yang  diselenggarakan Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada tanggal  18-20  Agustus  1990  di  Cisarua.  Ide ini  kemudian  lebih  dipertegas  lagi  dalam Musyawarah  Nasional  (MUNAS)  ke  IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22- 25  Agustus  1990  yang  mengamanahkan kepada  Bapak  K.H.  Hasan  Bahri  yang terpilih  kembali  sebagai  Ketua Umum  MUI, untuk  merealisasikan  pendirian  Bank  Islam tersebut.  Setelah itu, MUI membentuk  suatu Kelompok Kerja (POKJA) untuk mempersiapkan  segala  sesuatunya.  Tim POKJA ini membentuk Tim Kecil “Penyiapan  Buku  Panduan  Bank  Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh Bapak Dr. Ir. M. Amin Azis.
Hal  paling  utama  dilakukan  oleh  Tim MUI ini di  samping melakukan pendekatan- pendekatan  dan  konsultasi  dengan  pihak- pihak  terkait  adalah  menyelenggarakan pelatihan  calon  staf  melalui Management DevelopmentProgram (MDP)  di  Lembaga Pendidikan  Perbankan  Indonesia  (LPPI), Jakarta  yang  dibuka  pada  tanggal  29  Maret 1991  oleh  Menteri  Muda  Keuangan,  dan meyakinkan  beberapa  pengusaha  muslim untuk  jadi  pemegang  saham  pendiri.  Untuk membantu  kelancaran  tugas-tugas  MUI  ini dibentuklah Tim Hukum Ikatan
Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI)
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 85
yang  di  bawah  Ketua  Drs.  Karnaen Perwaatmadja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum Bank Islam.
Pada  tanggal  1  November  1991 terlaksana  penandatanganan  Akte  Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel  dihadapan  Notaris  Yudo  Paripurno, SH.  dengan  Akte  Notaris  No.1  tanggal  1 November  1991  (Izin  Menteri  Kehakiman No.  C2.2413.HT.01.01  tanggal  21  Maret 1992/Berita  Negara  RI  tanggal  28  April 1992  No.34).    Pada  saat  penandatanganan Akte  Pendirian  ini  terkumpul  komitmen pembelian saham sebanyak Rp 48 miliar.
Selanjutnya,  pada  acara  silaturahmi pendirian  Bank  Syari’ah  di  Istana  Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat  Jawa Barat  yang turut  menanam modal  senilai  Rp  106  miliar.  Dengan  angka modal  awal  ini  Bank  Muamalat  mulai beroperasi  pada  tanggal  1  Mei  1992 bertepatan  dengan  tanggal  27  Syawal  1412 H, SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991  tanggal  5  November  1991  diikuti oleh  izin  usaha  keputusan  MenKeu  RI  No. 430/KMK.013/1992  tanggal  24  April  1992. Pada  hari  Jum’at,  27  Syawal  1412  H, bertepatan  dengan  tanggal  1  Mei  1992, Menteri  Keuangan  dan  dengan  dihadiri  oleh Gubernur  Bank  Indonesia,  meresmikan mulai  beroperasinya  Bank  Muamalat  dalam upacara “Soft  Opening” yag  diadakan  di
Kantor  Pusat  Bank  Muamalat  di  Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta.
Pada  tanggal  27  Oktober  1994,  Bank Muamalat  berhasil  menyandang  predikat sebagai Bank Devisa yang semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syari’ah  pertama  dan  terkemuka  di Indonesia  dengan  beragam  jasa  maupun produk  yang  terus  dikembangkan.  Pada  saat Indonesia  dilanda  krisis  moneter,  sektor Perbankan  Nasional  tergulung  oleh  kredit macet  di  segmen  korporasi.  Bank  Muamalat pun  terimbas  dampak  krisis.  Pada  tahun 1998,  Perseroan  mencatat  rugi  sebesar  Rp 105 miliar.
Dalam upaya memperkuat permodalannya,  Bank  Muamalat  mencari pemodal  yang  potensial,  dan  ditanggapi secara  positif  oleh Islamic  Development Bank (IDB)  yang  berkedudukan  di  Jeddah, Arab  Saudi.  Pada  RUPS  tanggal  21  Juni 1999  IDB  secara  resmi  menjadi  salah  satu pemegang  saham  Bank  Muamalat.  Oleh karenanya,  kurun  waktu  antara  tahun  1999 sampai  2002  merupakan  masa-masa  yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil membalikkan kondisi  dari rugi  menjadi  laba dari  upaya  dan  dedikasi  setiap  Pegawai Muamalat, ditunjang oleh kepemipinan yang kuat,  strategi  pengembangan  usaha  yang tepat,  serta  ketaatan  terhadap  pelaksanaan Perbankan Syari’ah secara murni.

## Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 86
Khusus  wilayah  Provinsi  Sulawesi Tengah,  Bank  Muamalat  Cabang  Palu diresmikan  pada  tanggal  14  Oktober  2004 dengan  izin  BI  No.6/1347/Dbps  tanggal  15 Desember  2004.  Sampai  saat  ini  di  Kota Palu  terdapat  Kantor  Cabang  Pembantu (KCP)  di  wilayah  Kecamatan  Palu  Barat (KCP  Palu  Plaza)  di  Jalan  Sis  Al-Jufri  yang bertujuan  memberikan  pelayanan  secara menyeluruh kepada masyarakat.

## 4.2 Pembiayaan Bermasalah
Secara umum Ada beberapa permasalahan  pokok  yang  timbul  dalam transaksi  pembiayaan Murabahah antara pihak  Bank  Muamalat  cabang  Palu  dengan nasabah.  Permasalahan  pokoknya  yaitu, adanya faktor Internal dan faktor Eksternal . 16

## 1. Faktor Internal
Faktor  internal  adalah  faktor  yang terjadi pada pihak Bank Muamalat Indonesia (BMI)  cabang  Palu,  dan  faktor  utama  yang paling  dominan  adalah  faktor  manajerial. Timbulnya  kesulitan-kesulitan.  keuangan perusahaan  yang  disebabkan  oleh  faktor manajerial  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal seperti  :  kelemahan  dalam  kebijakan pembelian dan penjualan lemahnya
16 Wawancara, Bapak Hamming As Shabrani, selaku Unit Suport Penanaman Dana. Bank Muamalat cabang Palu. pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 jam 10.00 Wita
pengawasan biaya dan pengeluaran kebijakan piutang yang kurang tepat.
 Petugas
a. Rendahnya  kemampuan  atau  ketajaman pihak  dalam  mengatasi  permasalahan tersebut
b. Melakukan analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan nasabah.
c. Lemahnya  sistem  informasi  pembiayaan Murabahah serta  sistem  pengawasan administrasi pembiayaan mereka.
d. Campur  tangan  yang  berlebih  dari pemegang saham dalam keputusan penyaluran pembiayaan.
e. Pengikat jaminan yang kurang sempurna
 Sistem
a. Penyaluran  yang  kurang  jelas  untuk  apa pembiayaan Murabahah tersebut
b. Pengawasan  dan  pembinaan  dari  pihak Bank terhadap nasabah
c. Pelunasan atau jangka waktu
d. Manajemen/kebijakan
e. Komite terdiri dari 3 orang
f. Pengurus atau pejabat
g. Aplikasi system

## 2. Faktor Eksternal
Faktor-faktor  yang  berada  di  luar kekuasaan  manajemen  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI)  cabang  Palu,  seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi  perekonomian  dan  perdagangan, perubahan-perubahan  teknologi  dan  lain- lain. Yaitu seperti :
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 87
 Nasabah
a. Karakter  (watak/ahlak)  nasabah  yang tidak mau bayar
b. Kapasitas  nasabah  tersebut  tidak  mampu membayar angsuran pembiayaantersebut.
 Lingkungan
a. Kebijakan pemerintah
b. Kondisi lingkungan
c. Kondisi ekonomi/persaingan usaha
Penyelamatan  pembiayaan  bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan  perbankan  terhadap  upaya  dan langkah-langkah  yang  dilakukan  di  BMI cabang Palu dalam usaha mengatasi permasalahan  pembiayaan Murabahah yang dihadapi  oleh  nasabah  yang  masih  memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban  lainnya,  agar  nasabah dapat memenuhi kembali kewajibannya.
Langkah  awal  Bank  Muamalat  cabang Palu untuk menghindari pembiayaan bermasalah adalah bersifat preventif (pencegahan),  yaitu  menganalisa  nasabah, diperlukan agar Bank Muamalat cabang Palu memperoleh  keyakinan  bahwa  pembiayaan yang  diberikan  dapat  dikembalikan  oleh nasabahnya.  Pada  dasarnya  BMI  cabang Palu memperhatikan beberapa prinsip utama yang  berkaitan  dengan  kondisi  secara keseluruhan calon nasabah. Prinsip penilaian
yang  digunakan  di  BMI  cabang  Palu  adalah prinsip 5C, yaitu: 17
1. Character (Karakter/Ahlak) BMI cabang Palu sebelum menyalurkan  dana  kepada  nasabah  harus sudah tahu dan yakin bahwa sifat atau watak dari  orang-orang  yang  akan  diberikan pembiayaan  benar-benar  dapat  di  percaya. Kayakinan  ini  tercermin  dari  latar  belakang pekerjaan  maupun  yang  bersifat  pribadi, seperti : cara hidup maupun gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan hobi.
2. Capacity (Kapasitas dan Kemampuan)
BMI  cabang  Palu  menilai  sampai  sejauh mana  hasil  usaha  yang  diperolah  bisa melunasi  kewajiban tepat  pada waktu  sesuai dengan  perjanjian  pada  awal  melakukan transaksi Murabahah . Penilaian calon nasabah  meliputi  :  kemampuan  bidang manajemen, keuangan, pemasaran dan teknis.
3. Capital (Modal)
Biasanya  BMI  cabang  Palu  tidak bersedia  untuk  membiayai  suatu  usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan harus menyediakan dana  dari  sumber  lain  atau  modal  sendiri. Penilaian  terhadap capital dimaksudkan untuk  mengetahui    keadaan  permodalan, sumber modal, dan penggunaan.
4. Collateral (Jaminan)
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 88
Nasabah yang akan mengajukan pembiayaaan Murabahah harus memberikan jaminan  kepada  BMI  cabang  Palu  sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan,  sekaligus  untuk  mengurangi resiko  pemberian  pembiayaan.  Jaminan hendaknya  melebihi  jumlah  pembiayaan yang  diberikan.    Jaminan  haru  diteliti keabsahannya,  sehingga  tidak  terjadi  suatu masalah,  maka  jaminan  yang  ditetapkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. Condition (Kondisi Usaha)
Dalam  menilai  pembiayaan  hendaknya juga  dinilai  kondisi  ekonomi  sekarang  dan untuk  masa  depan  sesuai  sektor  masing- masing. Dalam kondisi perekonomian (stabil),  sebaiknya  pemberian  pembiayaan untuk  sektor  tertentu  jangan  diberiakan terlebih  dahulu  dan  kalaupun  jadi  diberikan sebaiknya  juga  melihat  prospek  usaha tersebut di masa yang akan datang.
4.3  Strategi Penyelesaian
Pada prinsipnya penerapan penyelesaian  yang  dilakukan  BMI  cabang Palu  mengenai  cara  untuk  menyelesaikan pembiayaan  bermasalah  pada  transaksi Murabahah ,  diserahkan  sepenuhnya  kepada para  pihak  atau  dengan  kata  lain  menganut asas  kebebasan  berkontrak.  Yaitu  dengan penyelesaian  melalui  beberapa  jalur  sebagai berikut:
C. Melalui Jalur Musyawara Mufakat
Adapun langkah-langkah yang biasanya  ditempuh  oleh  para  pihak  ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada transaksi Murabahah adalah  sebagai  berikut :
a. Mengembalikan  kepada  butir-butir  akad yang  telah  ada  sebelumnya,  yang  mana dalam  sebuah  akad  biasanya  memuat klausula penyelesaian pembiayaan Murabahah yang  terdiri  atas  pilihan hukum (choice  of  law) dan  pilihan  forum atau  lembaga  penyelesaian  sengketa (choice of forum).
b. Para  pihak  yakni  bank  dan  nasabah kembali duduk bersama untuk mendudukan  persoalan  dengan  fokus terhadap
permasalahan yang
dipermasalahkan
c. Mengedepankan musyawara dan kekeluargaan.
d. Pengadilan  hendaknya  dijadikan  solusi terakhir jika memang diperlukan.
Dalam  kontrak  yang  dibuat  antara pihak  BMI  cabang  Palu  dengan  nasabah terkait  dengan  penyelesaian  pembiayaan Murabahah , hal pertama yang disebut adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah untuk mufakat apabila kemudian  hari  terjadi  sengketa  dalam  hal pelaksanaan  perjanjian  atau  kontrak  yang telah  disepakati  bersama.  Baru  kemudian jika  jalan  musyawarah  mufakat  mengalami kegagalan. Maka pihak dan nasabah
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 89
melanjutkan  jalur  lain  yang  diperjanjikan baik itu melalui Lembaga Mediasi, Lembaga Arbitrase atau langsung menunjuk Lembaga Pengadilan. Dengan  demikian  para  pihak hendaknya  secara  tegas  mencantumkan dalam  perjanjian  yang  dibuatnya  mengenai penyelesaian  transaksi  Bermasalah  pada pembiayaan Murabahah .  Akan  lebih  baik jika  dalam  hal  penyelesaian  sengketa  ini secara berurutan ditentukan paling tidak ada empat  altenatif  yaitu  secara  musyawarah mufakat  dan  apabila  hal  itu  mengalami kegagalan  maka  dapat  ditempuh  melalui upaya  mediasi  perbankan,  arbitrase  atau melalui lembaga peradilan.
D. Mekanisme
Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa e. Lembaga Pengaduan Nasabah
Dalam  proses  penyelesaian  pengaduan nasabah  ini  terdiri  dari  bank  dan  nasabah atau perwakilan nasabah. Perwakilan nasabah  adalah  perseorangan,  lembaga  atau badan  hukum  yang  bertindak  sebagai pembela  nasabah  dengan  berdasarkan  surat kuasa khusus dari nasabah. BMI cabang Palu dalam  menangani  pengaduan  nasabahnya wajib menyelesaikan setiap pengaduan  yang diajukan  nasabah    atau  perwakilan  nasabah terkait  dengan  permasalahan  yang  muncul akibat  kelalaian  pihak  BMI  cabang  Palu dalam  pelaksanaan  transaksi Murabahah .
Baik pengajuan secara lisan atau tertulis oleh nasabah atau perwakilan nasabah.
Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian  finansial  pada  nasabah  yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Kemudian yang dimaksud dengan  nasabah  adalah  pihak  yang menggunakan  jasa  bank,  termaksud pihak  yang  tidak  memiliki  rekening namun  memanfaatkan  jasa  bank  untuk melakukan transaksi keuangan. 18

## f. Mediasi Perbankan
Salah  satu  alternatif  yang  dilakukan oleh BMI cabang Palu dalam menyelesaikan sengketa  yang  dapat  dipilih  oleh  para  pihak adalah mediasi dimana proses penyelesaiannya  melibatkan  mediator  untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan  sukarela  terhadap  sebagian ataupun seluruh permasalahan yang bersengketa.
Syarat-syarat  yang  akan  menjadi mediator  adalah  sebagai  berikut  : 19 Memiliki  pengetahuan  di  bidang perbankan,  keuangan  dan  hukum, Tidak mempunyai kepentingan finansial  atau  kepentingan  lain  atas penyelesaian sengketa, Tidak memiliki hubungan sedarah.
Dimana  mediator  akan  berperan dalam  proses  mediasi  perbankan,  yang
18 Penjelasan umum PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
19 Ashori Abdul Ghofur, 2009. Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta; gadja mada university Press, H. 202
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 90
nantinya akan dilakukan oleh mediator  yang berasal  dari  Lembaga  Mediasi  Perbankan Independen.  Secara  mediator  secara  hukum tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan  atau  memberikan  penyelesaian atas  sengketa  yang  terjadi,  namun  mediator dapat menawarkan berbagai alternatif peneylesaian setelah mengetahui permasalahan  yang  dikemukakan  oleh  para pihak.
g. Badan Arbitrase
Penyelesaian  sengketa  pembiayaan Murabahah dengan  sarana  Arbitrase  adalah sebagai berikut :
a. Memberikan  kepercayaan  kepada  para pihak  karena  penyelesaiannya  secara terhormat  dan  dilakukan  dengan  penuh tanggung jawab
b. Para  pihak  menaruh  kepercayaan  yang besar  kepada  pihak  arbitrase,  karena ditangani oleh orang-orang ahli dibidangnya (expertise)
c. Proses  pengambilan  putusannya  cepat, dengan  tidak  melalui  prosedur  yang berbelit-belit  serta  dengan  biaya  yang murah  karena  terdapat  putusan  arbitrase yang  bersifat  mengikat  dan  putusan terakhir
d. Para  pihak  menyerahkan  penyelesaian sengketanya  secara  sukarela  kepada orang-orang  (badan)  yang  dipercaya, sehingga para pihak juga secara suka rela akan  melaksanakan  putusan  arbitrase
karena hakikat kesepakatan yang menagndung janji.
e. Di dalam proses arbitrase pada hakikatnya  tergantung  perdamaian  yang merupakan keinginan nurani setiap orang Arbitrase yang  ditujukan  untuk menyelesaikan transaksi pembiayaan murabahah, pada dasarnya berprinsip mengutamakan dan memberikan penyelesaian  secara  adil  dan  cepat  kepada nasabah dan pihak BMI cabang palu.
E. Penyelesaian  Pembiayaan Murabahah Melalui jalur Pengadilan Agama Penyelesaian sengketa melalui lembaga  peradilan  agama  sebagai  salah  satu upaya  terakhir  yang  ditempuh  oleh  nasabah pembiayaan Murabahah dan  pihak  BMI cabang Palu dalam hal penyelesaian transaksi  bermasalah  pada  pembiayaan Murabahah dimana  dalam  pembahasan sebelumya sudah dijelaskan tentang Lembaga  Pengaduan  Nasabah,  Mediasi Perbankan,  dan  Badan  Arbitrase  sebagai salah satu penyelesaian transaksi bermasalah pada pembiayaan murabahah diluar pengadilan.
Dari  berbagai  jalur  penyelesaian yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka BMI  cabang  Palu  memiliki  strategi  khusus yang digunakan dalam menangani
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 91
pembiayaan  bermasalah  pada  transaksi Murabahah yaitu, sebagai berikut: 20
1. Penurunan  angsuran  pembayaran,  yaitu
BMI  cabang  Palu  menurunkan  ansuran dari  harga  pokok  yang  telah  disepakati diawal transaksi, dengan syarat pembiayaan tersebut diperpanjang jangka waktu pelunasannya. Atau dengan mengubah  syaratnya  dengan  melakukan akad  kembali  antara  pihak  BMI  cabang Palu dan nasabah untuk  pengalihan akad Murabahah menjadi akad Musyaraka.
2. Menagih  setelah  10  hari  jatuh  tempo terlewati  Setelah  nasabah  melewati  hari pembayaran  yang  telah  disepakati  kedua belah  pihak,  maka  BMI  cabang  Palu berhak  menagih  langsung  pada  nasabah. Hal  ini  dilakukan  setelah  nasabah melewati sampai 10 hari setelah transaksi diawal.  Karena  jika  ini  dibiarkan  maka akan  berdampak  pada  BMI  cabang  Palu sendiri, yang mengakibatkan BMI cabang Palu mengalami kerugian.
3. Mengirim  nota  tagihan  Dalam  hal  ini, BMI  cabang  Palu  akan  mengirimkan surat tagihan, yang mana isinya mendesak  agar nasabah  cepat  membayar kewajiban yang tertunda. Dalam pengiriman faktur dalam amplop sebaiknya  BMI  cabang  Palu  mengetahui
20 Wawancara, Bapak Hamming As Shabrani, selaku Unit Suport Penanaman Dana. Bank Muamalat cabang Palu. pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 jam 10.00 Wita
nama  dan  mengenal  nasabah  yang bertanggung  jawab  atas  pembayaran kepada BMI cabang Palu.
4. Surat tagihan di format ringkas dan jelas, pada  maksud  Surat  dengan  kalimat berlebihan akan menghilangkan ketegasan dan minat orang yang membacanya.  Hindari  redaksional  surat tagihan  yang  sama  dari  tahun  ke  tahun hal  ini akan menyebabkan nasabah hafal isi  surat  tagihan  Apabila  hal  ini  terjadi kerugian  yang  BMI  cabang Palu  peroleh adalah  hilangnya  kekuatan  tagihan,  dan kurang mendorong nasabah untuk membayar.  Solusinya,  BMI  cabang  palu melakukan  revisi  kata-kata  surat  tagihan agar  bahasa  terasa  komunikatif  dan efektif.  Sehingga  berkesan  bahwa  pesan yang dikirim kuat, jelas dan mendesak.
5. Pihak  BMI  cabang  Palu  Mengirim  surat tagihan  secara  terus  menerus  3  atau  4 kali  dalam  periode  singkat.  Setiap periode  pengiriman  surat  tagihan,  isi surat  (via  pos  atau  e-mail  lembaga) meninggikan  permintaan  BMI  cabang Palu  kepada  nasabah  untuk  membayar lewat  bahasa  yang  kian  menuntut. Kemudian BMI cabang Palu mengirimkan  surat  berikutnya  dengan selang waktu seminggu atau sepuluh hari dengan (permohonan) yang makin mendesak.
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 92
6. Mendapatkan alasan mendasar kemacetan  pembayaran  langsung  dari nasabah  Usahakan  mendapat  back  up dari  janji  nasabah,  setelah  rencana pembayaran  dinegosiasikan.  Namun  jika dalam penanganan diatas masalah pembiayaan macet tersebut masih terjadi didalam  BMI  cabang  Palu,  maka  BMI cabang Palu dapat memberikan
keringanan-keringanan
misalnya menunda jadwal angsuran (rescheduling) atau  memberikan  bantuan  tambahan dana.  Tetapi  bila  kondisi  perusahaan sudah  tidak  dapat  diharapkan  lagi,  maka BMI  cabang  Palu  dapat  melakukan penarikan jaminan yang sudah dijaminkan oleh nasabah tersebut.
7. Apabila  nasabah  mempunyai  itikat  baik untuk  membayar  kewajibannya  tetapi nasabaah tidak mampu untuk membayarnya,  maka  BMI  cabang  Palu memberikan perpanjangan jangka waktu dengan  membuat  akad  yang  baru. Dimana dalam  akad tersebut  tidak akan menambah kewajiban yang harus dibayar nasabah.
8. Apabila nasabah tidak mempunyai itikat baik  dalam  melunasi  kewajibannya, maka  langkah  pertama  yang  dilakukan BMI  cabang  Palu  adalah  melalui musyawarah  keluarga.  Jika  melalui jalan musyarawah tidak ditemukan hasil yang  baik,  maka  BMI  Pengamatan  di
lapangan secara langsung berhak menarik  jaminan  yang  telah  dijaminkan nasabah.  Namun  jika  harga  jual  barang jaminan yang dimiliki  nasabah tersebut mempunyai  nilai  yang  lebih  besar  dari kewajiban  yang  harus  dibayar,  maka BMI cabang Palu harus mengembalikan kelebihan  dari  harga  jual  jaminan  ke nasabah lagi.
9. Hapus  buku,  dimana  pihak  BMI  cabang Palu  tidak  lagi  melakukan  penagihan sesuai  kesepakatan  di  awal  transaksi, namun pihak BMI cabang Palu memberikan  kebebasan  kepada  nasabah untuk  melunasi  angsurannya  setiap  saat sesuai  pendapatannya,  tetapi  dari  pihan bank tetap melakukan pengawasan kepada  nasabah  tersebut  sampai  selesai angsuran.
10. Pelelangan  barang  jaminan  nasabah,  ini adalah  langkah  terakhir  yang  ditempuh BMI  cabang  Palu  untuk  melunasi  utang nasabah  kepada  bank,  karena  sudah melalui  beberapa  proses  penyelesaian namun tidak ditemukan adanya penyelesaian.  Sehingga  untuk  menutupi semua  utang  nasabah  adalah  dengan melakukan pelelangan barang jaminan.
Adapun  strategi  yang  diterapkan  di BMI cabang Palu, sangat berhasil dan efektif dalam menekan jumlah pembiayaan bermasalah,  walaupun  BMI  cabang  Palu tetap  berpedoman  pada  nilai-nilai  Islam,
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 93
sehingga diharapkan bahwa usaha Pembiayaan yang dijalankannya tidak menyalahi  ketentuan  hukum  Islam.  Strategi yang  dilakukan  tersebut  tidak  membebani nasabah dan tidak emosional dalam menangani  pembiayaan  bermasalah,  selama nasabah  tersebut  masih  bisa  diajak  untuk kerjasama,  seperti  tidak  pernah  menghindar dari  permasalahan  dan  sebagainya.  Hal  ini dapat dilihat dari data berikut : 21

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah penyusun melakukan penelitian  di  lapangan  dan  mengkaji  dengan perspektif  ekonomi  syariah,  maka  diperoleh kesimpulan  dari  hasil  penelitian  tesebut yaitu,  bahwa  Pembiayaan bermasalah  pada transaksi murabahah di  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI)  cabang  Palu,  faktor  utama permasalahan  dalam  transaksi Murabahah adalah  Faktor Internal dan Eksternal . Namun  setelah  disusun  strategi  penanganan pembiayaan  bermasalah  pada  transaksi Murabahah ,  permasalahan  tersebut  dapat diselesaikan  dan  sudah  berjalan  dengan efektif.  Dilihat  dari  tinjauan  perspektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan Murabahah di BMI cabang Palu sesuai  peraturan  dari  Dewan  Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
21 Ibid...
Penulis juga mengajukan beberapa saran yang  sekiranya  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan.  Adapun  saran-saran  tersebut adalah :
1. Lebih mengembangkan produk pembiayaan Murabahah ,  agar  tidak hanya  sebatas  pembiayaan  tanah  dan bangunan saja.
2. Melakukan sosialisasi strategi
penyelesaian produk pembiayaan Murabahah, kepada  masyarakat.  Agar masyarakat  lebih  memahami  produk pembiayaan Murabahah yang di terapkan di BMI cabang Palu
Demikian  hasil  penelitian  yang disajikan penulis tentang strategi penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  pada transaksi Murabahah PT.  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI)  cabang  Palu  perspektif ekonomi syariah. Semoga penelitian ini bisa menambah  wawasan  kita  semua  khususnya bagi  penulis  dalam  menyelesaikan  studi strata satu.

## DAFTAR PUSTAKA
H.Faturahman Djamil, penyelesaian
pembiayaan  bermasalah  Di  Bank Syariah, Cet.,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2012
Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke Praktek, Cet I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 94
Ascarya, Akad  dan  Prodak  Bank  Syariah,
Ed.  1,  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada
Ashori Abdul Ghofur, Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta;  gadja  mada university Press, 2009
Ashori abdul Ghofur, Perbankan Syariah Di
Indonesia , Cet. 1, Yogyakarta : 2007
Blocher. Dkk., Manajemen Biaya, Terjemahan Dra. A. Suty Ambarriani,  M.Si,  Jakarta  Salemba Empat, 2000. George Steiner dan Jhon Minner, Manajemen  Strategik, Jakarta  : Erlangga, 2004
Hadaari  Nawawi, Manajemen  Strategik,
Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, Cet. Ke II
Yogyakarta,  Gajah  Mada  University
Press 2003
Imam  Mulyana, Mengupas  Konsep  Strategi,
Www.Id.Shoong.com , diakses tanggal 13 Januari 2015 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional  RI, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Edisi  ketiga,  Jakarta  : Balai Pustaka, 2005
Rokhmad Slamet, Seminar Akademik Program  BBA  Jakarta  Institut  Of Manajemen  Studies, Jakarta  :  24 Maret 2001
Strategi, Wikipedia Bahasa Indonesia, Strategi, diakses  pada  tanggal  12 desember 2015 dari http://.id . Wikepedia. Org. Wiki/strategi
Sunarto Zulkifli, op-cit, h. 154
Wawancara,  Bapak  Andi  Rahman,  selaku Manager    Pemasaran.  Di  Bank Muamalat  cabang  Palu.  pada  hari
Jum;at  tanggal  10  Juli  2015  jam 02.15 Wita
Abdurrahman Fhatoni, Metodologi
Penelitian  dan    Teknik  Penyusunan Skripsi Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006
Anshori abdul Ghofur, perbankan syariah di indonesia, gajah  mada  university press, 2009
Ascarya,  Akad  Dan  Produk  Bank  Syariah, Jakarta:Rajawali Pers, 2011.
Dewan  Syariah  Nasional-MUI,  Himpunan Fatwa DSN, 2003
http//:www.Google.com, beberapa  Aspek Penting dalam
Undang-undang
Perbankan Syariah No21/2008 http://www.google.co.id/#hl=id&biw=1024
&bih=383&q=faktor+pemicu+pembi ayaan+bermasalah&aq=f&aql=&aql =&oq=gs rfai=&fp=b63a9513633023ca
Husein  Umar, Strategic  Managemen  in Action, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001 Joko P. Subagyo, MetodePenelitianDalamTeori Dan
Praktek, Jakarta: RimekaCipta, 1997
Mamduh  M.  Hanafi, Manajemen  Risiko, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006
Mattew  B.  Milles  dan    A.  Michael Hubernam,, Qualitatif  data  analisis, di terjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis kualitatif Cet. I; Jakarta : UI
Prees, 1992
Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial  Konsep,  Tehnik  dan Kasus, Jakarta, PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1999
Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 95
Moleong, MetodePenelitianKualitatif,
Jakarta  :  PT  Raja  GrafindoPersada,
2001.
Nurdin, N., Pettalongi, S. S., & Yusuf, K. (2018, 27-28 Sept. 2018). Knowledge Management Model in Syariah Banking. Paper presented at the 2018 5th International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE).
Penjelasan  umum  PBI  No.  7/7/PBI/2005
tentang Penyelesaian Pengaduan
Nasabah
Suharsmi  Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek., Cet  XI., Jakarta: PT. Rineka Cipta,1998
Suhrawardi K. Lubis, 2000, Hukum Ekonomi Islam, sinar Grafika Jakarta.
SuryadiSuryabrata, Metodologi  Penelitian Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998
Wahbah  Zuhaily  :  Alfiqhul  Islamy  Wa Adilatuh,  Juz  4-5,  Darul  Maktabah, Damaskus, 1984