## Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan

## Shoot authority in place by police apars to criminal applicants
Arief  Ryzki Wicaksana
Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: arief.ryzki.wicaksana-2015@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Dasar hukum tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal adalah: Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4; Pasal  7  ayat  1  huruf  j;  serta  dalam  Perkap  No.  1  Tahun  2009.  Batasan  tembak  di  tempat  adalah  dengan memperhatikan  prinsip  legalitas,  nesesitas,  proporsionalitas,  kewajiban  umum,  preventif,  masuk  akal.  Dalam menggunakan  diskresinya  anggota  harus  memiliki  kemampuan  melakukan  intepretasi  sebagai  manifestasi keterampilan,  pengamatan,  serta  pemahaman  anggota  Polri  guna  mengambil  keputusan  diskresi  dengan  tepat. Analisis data dalam penelitian  ini menggunakan analisis kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya  pemberlakuan  tembak  ditempat terhadap tersangka merupakan langkah  terakhir  yang dilakukan oleh anggota Polri. Dari keseluruhan data penembakan pada pelaku kriminalitas di wilayah Polrestabes Surabaya diketahui bahwa penembakan dilakukan petugas sebagai pembelaan terpaksa karena adanya ancaman kehilangan nyawa.
Kata Kunci : dasar hukum; diskres; pelaku kriminal; legalitas; kewenangan

## Abstract
The  legal  basis  of in-place  firing  action  against  criminals is:  Police  Law  Article  16  paragraph  1  letter  I  and article  16  paragraph  2,  article  18  paragraph  1.  In  the  criminal  CODE  is  governed  by  article  5  paragraph  1 letter a number 4; Article 7 paragraph 1 J; And in the Perkap No. 1 year 2009. The limit of firing in place is to pay attention to the principle of legality, nesesity, proportionality, general obligations, preventive, reasonable. In  using  its  disagreements,  members  must  have  the  ability  to  perform  as  a  manifestation  of  the  skills, observation,  and  understanding  of  POLICE  members  to  make  appropriate  discretionary  decisions.  Data analysis In this study uses qualitative analysis. The results of this study indicate that the firing effect in place of the  suspect  is  the  last  step  taken  by  the  POLICE  members.  From  the  entire  data  on  the  shooting  of  criminal criminality  in  the  territory  of  Surabaya  Polrestabes  is  known  that  the  shooting  was  carried  out  officers  as  a defence forced due to the threat of loss of life.
Keywords : legal basis; discretionary; criminal, legality, authority

## Pendahuluan
Keberhasilan  cita-cita  Undang-Undang  sangatlah  ditentukan  oleh  profesionalisme  Polri,  yang didukung  dengan  instrumen  hukum  yang  memberikan  ketegasan  batas  tugasnya  (Suyono,  2013). Dilihat  tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Republik  Indonesia  (Polri)  dalam  Undang-undang Kepolisian  No.  2  Tahun  2002,  dapat  dikaji  antara  lain:  memelihara  kemanan  dan  ketertiban masyarakat;  menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat. Dinamika masyarakat yang terus berubah dengan cepat, diiringi dengan perubahan sosial, budaya  dan  teknologi,  sementara  di  sisi  lain  perkembangan  tingkat  kesejahteraan  juga  semakin kompleks  menuntut  tinggi  peranan  kepolisian  untuk  mengatasi  berbagai  pelanggaran  hukum  yang terjadi (Anwar, 2009).
Jika  dilihat  dari  alasan  keberadaannya  tugas  Polri memiliki  tiga  aspek,  pertama  aspek  refresif  yakni berupa  penindakan  terhadap  mereka  yang  melakukan  pelanggaran  hukum,  jadi  polisi  berfungsi sebagai seorang penegak hukum, sedangakan aspek yang kedua adalah tugas preventif yakni meliputi
tugas perlindungan dan  pencegahan  terjadinya suatu kejahatan atau  pelanggaran, dan aspek pre-emtif yaitu  upaya  untuk  menangkal  dan  mencegah  agar  tidak  terjadi  kejahatan/pelanggaran  dengan melakukan  deteksi  dini  maupun  pembinaan-pembinaan  di  lingkungan  masyarakat.  Untuk melaksanakan  tugas  ketiganya  itu  terutama  dalam  menghadapi  tantangan  yang  lebih  serius  seperti mengatasi berbagai permasalahan kriminalitas yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat dan menjadi gangguan kamtibmas.
Salah  satu  kewenangan  yang  dimiliki  anggota  Polri  adalah  kewenangan  untuk  menembak  dengan senjata  api  atau  lebih  sering  kita  kenal  dengan  kewenangan  tembak  di  tempat  (Nova,  Achmad  & Suzanalisa, 2017). Penggunaan kewenangan ini oleh anggota Polri sering  digunakan untuk menangkap pelaku  tindak  pidana  yang  melakukan  perlawanan,  melarikan  diri  atau  diperkirakan  akan membahayakan  orang  lain  (Watabisu,  2016).  Sebagaimana  contoh  kejadian  tembak  di  tempat  ini terjadi di jalan Tambak Wedi Surabaya. Pelaku AMS alias D yang menjadi target operasi karena kasus pencurian  kendaraan  bermotor  (curanmor),  terlihat  oleh  anggota  sedang  mengendarai  sepeda  motor akan memasuki pintu tol mengarah ke Madura, namun melihat petugas tiba-tiba pelaku putar arah dan berusaha  melarikan  diri,  setelah  dilakukan  pengejaran  dan  dihentikan  di  samping  pintu  gerbang  tol, tetapi  pelaku  tidak  mau  berhenti  dan  mengeluarkan  celurit  lalu  berusaha  untuk  melawan  petugas dengan mengayunkan pisau tersebut kearah petugas, karena membahayakan maka petugas mengambil tindakan  tegas  dengan  tembakan  peringatan  namun  tidak  diindahkan  oleh  pelaku  tetapi  semakin melawan petugas  lalu  kami tembak arah  dada dan  langsung setelah tersangka kami  larikan  ke rumah sakit, tetapi nyawa pelaku tidak terselamatkan. Dari tangan pelaku turut diamankan pula Kunci T serta sebilah celurit untuk aksi kejahatan.
Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat  menindak (Knutsson, 2004). Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak  terhadap  para  pelanggar  hukum  untuk  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang berlaku  baik  didalam  KUHAP  maupun  peraturan  perundang-undangan  lainnya  (Faal,  1991). Kewenangan  melakukan tugas represif  dalam  hal  ini tembak  ditempat  oleh aparat kepolisian  disebut dengan  diskresi  kepolisian  aktif,  dan  umumnya  tugas  ini  kewenangannya  diberikan  kepada  aparat kepolisian unit reserse (Sutanto, Sulistyo & Sugiarso, 2005). Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  yaitu  apa  dasar  hukum  serta  batasan  dilakukannya  tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan?  Bagaimanakah  implementasi serta kendala  pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  oleh  aparat  kepolisian  terhadap  pelaku kriminalitas?

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Undang-Undang  ( statute  approach ),  dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Jadi selain melakukan telaah terhadap Undang-Undang terkait  permasalahan  yang  dibahas  maka  dalam  peneliti  juga  menggunakan  pendekatan  konseptual, yakni  perlunya  merujuk  pada  prinsip-prinsip  hukum.  Prinsip-prinsip  ini  dapat  diketemukan  dalam pandangan-pandangan  sarjana  melalui  teori-teori  hukum  ataupun  doktrin-doktrin  hukum  (Marzuki, 2009).
Dalam  usaha  penulis  mendapatkan  data  yang  diperlukan  untuk  penyusunan  Tesis,  penulis mempergunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian  hukum  yang  menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat  (Salim, 2013;  Adiyanta,  2019).  Teknik  yang  digunakan  untuk  pengumpulan  data  primer,  yaitu  dengan wawancara  mendalam  ( depth  interview )  dengan  para  informan  (Moleong,  1989;  Denzin  &  Lincoln, 2000;  Given,  2008).  Salah  satu  tahap  yang  paling  penting  dalam  penelitian  adalah  menganalisis data  yang  telah  diperoleh.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif (Silalahi, 2009).

## Hasil dan Pembahasan
Dasar  hukum  serta  batasan  dilakukannya  tindakan  tembak  ditempat  oleh  aparat  kepolisian terhadap pelaku kejahatan
Bila  penggunaan  senjata  api  dapat  disebut  sebagai  Kekerasan  mematikan  “  Lethal  Weapon”  maka upaya  lain  yang  disebut  dengan  kebijakan  penggunaan  “kekerasan  tidak  mematikan”  dalam  istilah asing disebut sebagai “ Non Lethal Weapon ”. Bentuk kekerasan tidak mematikan (NLW; Non Lethal Weapon ) mempunyai lingkup yang luas. Berikut adalah beberapa darinya: Senjata benturan / pemukul; Senjata Kimia; Air bertekanan tinggi; Senjata elektronik; Projektil yang tidak mematikan (peluru karet, kantong biji) sistim paku kendaraan (Cook, McGowan & Fiely, 1994; Dando, 1996; Veronika, 2013).
Dalam  menghadapi  pelaku  kejahatan  yang  melakukan  tindak  kejahatan  polisi  terkadang        harus dilakukan   tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi (Alpert & Smith, 1994; Bittner, 1975; Skolnick & Fyfe, 1993; Belur, 2010). Kewenangan melakukan tembak di tempat adalah  termasuk  kewenangan  atribusi.  J.G.  Brouwer  berpendapat  bahwa  atribusi  merupakan kewenangan  yang  diberikan  kepada  suatu  organ  (institusi)  pemerintahan  atau  lembaga  Negara  oleh suatu  badan  legislatif  yang  independen.  Kewenangan  ini  adalah  asli,  yang  tidak  diambil  dari kewenangan  yang  ada  sebelumnya  atau  merupakan  perintah  langsung  dari  peraturan  perundang- undangan (Brouwer & Schilder, 1998).
Adapun  mengenai  dasar  hukum  tertulis  mengenai  pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  yaitu: (1)  Undang-Undang  Nomor  2    Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Pasal  16 ayat  1  huruf  i  dan  Pasal  16  ayat  2,  yang  menyatakan  “Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  dan  14  di bidang  proses  pidana, Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  berwenang  untuk  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab. Tindakan  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  l  adalah  tindakan  penyelidikan  dan penyidikan  yang  dilaksanakan  jika  memenuhi  syarat  sebagai  berikut:  a)  tidak  bertentangan  dengan suatu  aturan  hukum;  b)  selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  tindakan  tersebut dilakukan;  c)  harus  patut,  masuk  akal,  dan  termasuk  dalam  lingkungan  jabatannya;  d)  pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e) menghormati Hak Asasi Manusia.”
Pasal  18  ayat  1  yang  berbunyi  “Untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  negara  Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana  yang  dimaksud  dengan  “Bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri  adalah  suatu  tindakan  yang dapat  dilakukan  oleh  anggota  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  dalam  bertindak  harus mempertimbangkan  manfaat  serta  resikonya  dari  tindakannya  dan  betul-betul  untuk  kepentingan umum.  (penjelasan  UU  Nomor  2  Tahun  2002  Pasal  18  ayat  1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).
Dalam  Pasal  5  ayat  1  huruf  a  angka  4  KUHAP  menyatakan  bahwa:  “Penyelidik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4:  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang  mengadakan  tindakan  lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Dimana yang dimaksud penyelidik dalam pasal 4 KUHAP adalah  setiap  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesian.  Dan  tindakan  lain  yang  dimaksud dalam pasal  diatas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi kepolisian.
Diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981) Pasal 7 ayat 1 huruf j yang berbunyi : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6 ayat (1) huruf a  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang  :  “mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung  jawab”.  Perkap  No.  1  Tahun  2009  tentang  Penggunaan  Kekuatan  Dalam  Tindakan Kepolisian.  Intisari  dari  Pasal  2  Perkap  No.  1  Tahun  2009  berisi  mengenai  tujuan  dari pembentukan Perkap ini yakni untuk  memberi pedoman bagi anggota  Polri  dalam pelaksanaan tindakan  kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Tahapan penggunaan senjata api diatur dalam peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari: a) Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan. Dalam prakteknya, saat polisi berdiri menggunakan seragam, dia sudah menggunakan kekuatan tahap 1; b) Tahap 2: perintah lisan. Kalau misalnya keberadaan polisi saja tidak membuat pelaku takut, maka polisi  akan  berteriak  atau  menyebutkan  nama  bahwa  dia  anggota  polisi.  Saat  polisi  mengeluarkan suara,  maka  itulah  tahap  2;  c)  Tahap  3:  kendali  tangan  kosong  lunak.  Misalnya  orang  tersebut  tidak mau  berhenti,  dan  terus  mendekati  petugas,  petugas  akan  mencoba  menahan  dengan  tangan.  Saat tangan petugas bersentuhan dengan tubuh tersangka, maka itulah tahap 3; d) Tahap 4: kendali tangan kosong  keras. Tersangka  ini  tetap  melawan,  membuat  petugas  menggunakan  gerakan  bela  diri untuk menghentikan tersangka. Ini  lah  tahap ke 4; e) Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain  gas  air  mata,  semprotan  cabe  atau  alat  lain  sesuai  dengan  standar  Polri.  Jika  sudah  dilakukan perlawanan  tetapi  tetap  saja  melawan,  maka petugas  dapat  menggunakan  senjata tumpul  atau  senjata kimia. Misalnya tongkat T, double stick, tongkat  rotan, tameng  dalmas atau gas air mata; f) Tahap 6: kendali  dengan  menggunakan  senjata  api  atau  alat  lain  yang  menghentikan  tindakan  atau  perilaku kejahatan  atau  tersangka  yang  dapat  menyebabkan  luka  parah  atau  kematian  anggota  Polri  atau anggota masyarakat. Tahap akhir ini lah seorang petugas menggunakan senjata api.
Batasan  situasi  dan  kondisi  dapat  diberlakukannya  perintah  tembak  di  tempat  yaitu  harus  sesuai dengan  ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh  Polri, terutama ketentuan tentang penggunaan  senjata  api  oleh  Polri  berdasarkan  SOP  di  dalam  Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas bintara Polri Di Lapangan Tahun 2004 adalah: a) hanya digunakan dalam  keadaan terpaksa; b) untuk membela  diri  sendiri  atau  orang  lain  dan  ancaman  mati  atau  luka  parah  dalam  jarak  dekat;  c)  untuk mencegah  kejahatan  yang  sangat  yang  menimbulkan  ancaman  terhadap  nyawa;  d)  untuk  menangkap atau  mencegah  larinya  orang  yang  telah  melakukan  ancaman  dan  menolak  untuk  menghentikan ancaman-ancaman;  e)  penggunaan  senjata  api  yang  mematikan  secara  sengaja diperkenankan  apabila sama sekali tidak dapat dihindari  untuk melindungi kehidupan manusia; f) dilakukan karena terpaksa untuk  membela  diri  atau  orang  lain  karena  ada  ancaman  serangan  yang  melawan  hukum  terhadap kehormatan,  harta  benda  sendiri  maupun  orang  lain;  g)  dilakukan  tetap  dalam  kendali  dan  diarahkan untuk  tujuan  menyerah  secepatnya;  h)  dilakukan  tidak  berlebihan,  hindari  kerugian  baik  fisik  dan material;  i)  dilakukan tidak untuk  menciptakan penderitaan dan  memberikan  jaminan kepada  mereka yang  menyerah,  luka, dan sakit; j) tidak  menyakiti  yang tidak berdaya  dan tidak  menjurus perbuatan yang biadab/brutal.
Untuk mengatasi permasalahan kecerdasan emosional bagi anggota Polri yang menguasai senjata api, diatur  pemeriksaan  serta  penilaian  yang  ketat  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  wewenang. Pemeriksaan  dan  penilaian  itu  dipaparkan  dalam  Perkap  Nomor  4  Tahun  2007  mengenai  Tata  Cara Pemeriksaan  Psikologi  Bagi  Calon  Pemegang  Senjata  Api  Organik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Dan  Non-Organik  Tentara  Nasional  Indonesia/  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Pemeriksaan  psikologi  bagi  anggota  Polri memiliki  aspek  psikologi  dan  instrumen  yang  disebutkan dalam  Pasal  3  Perkap  No.  4  Tahun  2007  yang  menyatakan  bahwa  aspek  psikologi  yang  diungkap dalam  pemeriksaan  psikologi  bagi  calon  pemegang  senjata  api  organik  Polri  dan  non-organik  TNI/ Polri  meliputi aspek pencetus; dan aspek penghambat. Aspek psikologi pencetus tersebut antara lain: a)  impulsif  atau  tidak  mampu  menahan  dorongan  untuk  bertindak;  b)  mudah  tersinggung;  c)  agresif atau  dorongan  menyakiti  orang  lain;  d)  dorongan  melukai  diri  sendiri;  e)  pamer;  f)  mempunyai prasangka  yang  tinggi  terhadap  orang  lain;  g)  lalai  atau  kecenderungan  berperilaku  memperbolehkan barang-barangnya  yang  khusus  dipinjam  orang  lain  dan  meletakkan  barang-barang  di  sembarang tempat; dan h) mempunyai masalah yang serius dalam rumah tangga.
Aspek  psikologi  penghambat  adalah  penyesuaian  diri  yang  baik;  pengendalian  diri;  super  ego  yang kuat  atau  menghargai  nilai-nilai/aturan-aturan  yang  berlaku;  dorongan  humanisme  yang  tinggi; alternatif  pemecahan  masalah  atau  mampu  memilih  alternatif  yang  tepat  dalam  menyelesaikan permasalahan'; dan daya tahan terhadap stres. Dalam Pasal 6 Perkap No. 4 Tahun 2007, pemeriksaan psikologi menggunakan metode antara lain psikotes; wawancara; observasi; dan dokumentasi. Dari tes tersebut akan dihasilkan evaluasi yang dilakukan untuk menilai aspek-aspek pencetus dan penghambat
yang  mempengaruhi  perilaku  pemegang  senjata  api.  Evaluasi  terhadap  aspek-aspek  pencetus  dan penghambat  adalah  menilai  ada  tidaknya  aspek  pencetus  dan  kuat  tidaknya  aspek  penghambat. Sehingga  berdasar  Pasal  8  Perkap  No.  4  Tahun  2007,  hasil  evaluasi  tersebut  akan  menyimpulkan bahwa  calon  pemegang  senjata  api  tersebut  memenuhi  syarat  atau  tidak.  Anggota  Polri  calon pemegang  senjata  api  dianggap  memenuhi  syarat  jika  aspek  penghambat  mendapat  nilai  minimal “Cukup” dan aspek pencetus tidak ada. Dianggap “Tidak Memenuhi Syarat” jika aspek penghambat ada yang mendapat nilai “Kurang” atau ada aspek pencetus. (Pasal 8 ayat 2 dan 3 Perkap  No. 4 Tahun 2007). Untuk Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi akan dituangkan dalam bentuk psikogram sebagai  dasar  pembuatan  Surat  Keterangan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi.  Surat  Keterangan  Hasil Pemeriksaan  Psikologi  diterbitkan  sebagai  tanda  bahwa  yang  bersangkutan  sudah  mengikuti  tes psikologi  dan  dikategorikan  Memenuhi  atau  Tidak  Memenuhi  Syarat  sebagai  pemohon/calon pemegang senjata api organik Polri dan non organik TNI/ Polri. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi  diberikan  3  (tiga)  hari  setelah  pelaksanaan  pemeriksaan  psikologi  untuk  pemeriksaan  yang dilakukan  secara  individual  dan  10  (sepuluh)  hari  setelah  pelaksanaan  pemeriksaan  psikologi  untuk pemeriksaan  yang  dilaksanakan  secara  klasikal.  Surat  Keterangan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi tersebut  berlaku  untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  dikeluarkannya  Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi dimaksud.

## Implementasi  kewenangan  tembak  di  tempat  oleh  aparat  kepolisian  terhadap  pelaku kriminalitas serta kendala dalam pelaksanaannya
Adapun  berdasarkan  analisis  penulis,  maka  motivasi  yang  ada  pada  diri  anggota  di  lapangan  untuk tidak  ragu-ragu  bertindak  tegas  sesuai  SOP  dengan  melakukan  tindakan  tembak  di  tempat  adalah:  a) motivasi  untuk  melindungi  keselamatan  nyawa  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Kewajiban  anggota  Polri untuk  melindungi  nyawa,  baik  diri  sendiri  maupun  orang  lain  adalah  sesuai  dengan  apa  yang diamanahkan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,  yang  menyetbutkan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  bertugas  untuk  melindungi  keselamatan  jiwa  raga  dengan  menjunjung  tinggi  hak asasi manusia.
Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur bahwa prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) anggota Polri  diberi  kewenangan  untuk  bertindak  atau  tidak  bertindak  menurut  penilaian  sendiri,  untuk menjaga,  memelihara  ketertiban  dan  menjamin  keselamatan  umum.  Lebih  jelas  lagi  dalam  Pasal  47 Perkap No. 8 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar  diperuntukkan  untuk  melindungi  nyawa  manusia;  b)  motivasi  dari  Pimpinan  Dalam Memberikan Arahan Cara Menggunakan Diskresi Anggota di Lapangan.
Disebutkan  pula  dalam  Pasal  14  ayat  2  Perkap  No.  1  Tahun  2009  bahwa  setiap  anggota  yang menggunakan  kekuatan  dalam  tindakan  kepolisian  wajib  memperhatikan  arahan  pimpinan  dan menjadikannya  sebagai  pertimbangan  dalam  menerapkan  diskresi  kepolisian.Hal  tesebut  dinyatakan pula dalam  wawancara dengan anggota  Satreskrim Polrestabes Surabaya sebagai berikut: a) pimpinan selalu  menyampaikan  berkali-kali  mengenai  kepercayaannya  pada  anggota  dilapangan  bahwa  ia  bisa menggunakan  kewenangannya  secara  proporsional  sesuai  SOP;  b)  perintah  pimpinan  selalu menekankan tindakan tegas tetapi sesuai  dengan prosedur atau SOP; c) arahan pimpinan bahwa kalau pelaku kriminalitas membahayakan nyawa khususnya petugas, maka tembak di tempat  harus dilakukan tanpa  kekhawatiran.  Pengaruh  gaya  kepemimpinan  berupa  pengarahan  yang  baik,  pembinaan  mental anggota  serta  motivasi  kinerja  harian  terhadap  anggota  mengakibatkan  semakin tinggi  kinerja  jajaran yang dihasilkan (Sakti, 2016).
Dukungan  positif  masyarakat  terhadap  tindakan  tegas  Polri dalam  melakukan  penembakan terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan
Dari  sisi  dukungan  publik  terhadap  perintah  tembak  di  tempat  ini,  masyarakat  pada  umumnya mendukung  kebijakan  ini.  Hal  tersebut  sebagaimana  dalam  wawancara  pengemudi  ojek  online
berisinial  A  yang  berusia  37  Tahun  yang  sepenuhnya  mendukung  apa  yang  dilakukan  oleh  polisi. Menurutnya, tindakan tegas kepada pelaku kriminalitas terutam jambret atau begal bisa memberi efek jera sehingga tidak melahirkan penjahat- penjahat baru.
Faktor  dukungan  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  termasuk  opini  publik,  menurut  Soerjono  Soekanto sangat  vial  dalam  penegakan  hukum  (Soekanto,  1986;  Maxson,  Hennigan  &  Sloane,  2003;  Miller, 2009).  Menurut  Wiliam  Albiq,  opini  publik  adalah  jumlah  dari  pendapat  individu-  individu  yang diperoleh  melalui  perdebatan  dan  opini  publik  merupakan  hasil  interaksi  antar  individu  dalam  suatu publik (Sastropoetro, 1990). Sedangkan opini publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu  yang  sama,  yang  berhubungan  dengan  arah  opini,  pengukuran  intensitas,  stabilitas,  dukungan informasi, dan dukungan sosial (Olii, 2011).
Tidak dipungkiri bahwa terkadang aksi tembak di tempat mendapat hambatan-hambatan pelaksanaan di lapangan.  Dari  data  Pelaku  yang  ditembak  mati,  diketahui  bahwa  pelaku  ditembak  karena  melawan petugas dan beberapa petugas menjadi korbannya bahkan cedera serius. Apa yang dilakukan petugas, menurut  analisa  penulis  adalah  suatu  “Pembelaan  Terpaksa.  Mengenai  hal  ini  secara  tegas  diatur dalam  Kitab  UndangUndang  Hukum    Pidana  (KUHP)  Pasal  49  ayat  (1)  tentang Noodweer dan    ayat (2)  tentang  ` Noodweer  Exces’ .  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  mengatur  tentang  Pembelaan  Terpaksa ( Noodweer ), yang rumusannya `Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk  pembelaan, karena ada  serangan  atau  ancaman  serangan  ketika  itu  yang  melawan  hukum,  terhadap  diri  sendiri  maupun orang  lain,  terhadap  kehormatan  kesusilaan,  atau  harta  benda  sendiri  maupun  orang  lain,  tidak dipidana’. Pembelaan terpaksa, berkaitan dengan prinsip pembelaan diri.
Dalam  pembelaan  terpaksa  ada  perbuatan  yang  melanggar  kepentingan  hukum  orang  lain,  namun perbuatan  tersebut  dibenarkan  oleh  hukum  karena  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  undang– undang, yakni : perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika,serangan  atau  ancaman  serangan  tersebut  bersifat  melawan  hukum  serangan  tersebut ditujukan  terhadap  diri  sendiri  atau  orang  lain,  kehormatan  kesusilaan,  dan  harta  benda  baik  milik sendiri  maupun  orang  lain,  pembelaan  tersebut  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  asas subsidiaritas  dan  proporsionalitas  harus  dipenuhi.  Pertimbangan  karena  melaksanakan  ketentuan undang- undang,  melaksanakan  ketentuan  yang  dimaksud adalah undang-  undang  dalam arti  materil, yaitu  setiap  peraturan  yang  dibentuk  oleh  pembentuk  undang-undang  yang  berlaku  dan  mengikat umum.  Orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  jika  memang  tindakan  diskresi  tersebut  “dianggap” melanggar  hukum  dalam  rangka  melaksanakan  undang-undang,  maka  tindakan  tersebut  dapat dibenarkan dan tidak melanggar HAM.
Dari  penelitian  Kompolnas  pula  menyebutkan  bahwa  mengenai  proses  pembelajaran  pengetahuan diskresi  di  jajaran    Polri  terkait  pemberian  ajaran  pengetahuan  diskresi  di  lembaga  pendidikan  Polri belum  mendapatkan  perhatian  yang  serius  dan  belum  dilaksanakan  secara  koseptual  dengan  kondisi sebagai  berikut:  a)  umumnya  pembelajaran  diberikan  bukan  melalui  mata  pelajaran  khusus  tentang diskresi,  melainkan  diselipkan  dalam  mata  pelajaran  tentang  fungsi  teknis  kepolisian,  atau  pelajaran lain yang terkait dengan diskresi; b) terkecuali di Akpol mata pelajaran khusus tentang Diskresi telah mulai diajarkan sejak sudah 1 dasawarsa dengan durasi pelajarannya selama satu semester.
Agar  diskresi  dapat  diterapkan  secara  tepat  maka  tentunya  diperlukan  pengetahuan  dan  pemahaman yang mendalam dari setiap Anggota Polri mengenai ketentuan batasan penerapan diskresi dan, bahkan mengenai sumber- sumber  hukum ten tang  diskresi serta dasar filosofinya. Hal  ini sangat diperlukan agar  tindakan  yang  dilakukan  oleh  petugas  Polri  tidak  sampai  salah  atau  dapat  dipersalahkan. Mengingat  tindakan  diskresi  merupakan instant  decision (tanpa rencana)  dan  harus  dilakukan  segera oleh petugas dalam menghadapi masalah di lapangan, dibutuhkan pemahaman dan kemahiran petugas agar tindakan diskresi yang dilakukan tidak menyimpang atau dapat dipersalahkan.
Lemahnya bekal dan pedoman menjadi tidak tepat atau bahkan sering terjadi penyimpangan baik yang disengaja  ataupun  yang  tidak  disadari  oleh  petugas.  Pemahaman  yang  terbatas  dan  persepsi  di kalangan  petugas  mengenai  konsep  diskresi  yang  masih  berbeda-beda,  tentunya  akan  semakin
menyulitkan  standar  penerapan  diskresi  dan pengawasannya,  sehingga  hal  tersebut  juga  berpengaruh terhadap kualitas penerapan diskresi. Tingkat keramaian publik yang dimaksud disini adalah dalam hal suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  pada  suatu  tempat  yang  terdapat  banyak  orang  berkumpul  dan memiliki tingkat keramaian yang tinggi maka hal ini juga merupakan kendala bagi  petugas kepolisian dalam  melakukan  tindakan  tembak  di  tempat  terhadap  pelaku  kejahatan  yang  membahayakan  jiwa orang baik masyarakat maupun petugas kepolisian yang bersangkutan.
Jarak  tembak  yang  jauh  pun  menjadi  suatu  kendala  tersendiri  bagi  petugas  kepolisian  yang  hendak melakukan tindakan tembak  di tempat terhadap pelaku tindak pidana. Jarak tembak  yang  cukup  jauh pada  saat  melakukan  pengejaran  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  melarikan  diri  adalah  kendala tersendiri. Selain  itu Kondisi cuaca juga  merupakan  kendala  yang  dihadapi petugas  kepolisian  dalam melakukan  wewenang  tembak  di  tempat  terhadap  pelaku  tindak  pidana,  karena  apabila  cuaca  buruk seperti  gerimis,  hujan,  berkabut,  angin  penerapan  diskresi  dapat  mengakibatkan  petugas  dalam menerapkan diskresi kencang dan cuaca ekstrem lainnya juga dapat menjadi suatu kendala  bagi pihak kepolisian  karena  apabila  polisi  tetap  memaksakan  melakukan  tindakan  tegas  berupa  menggunakan kekuatan  senjata  api,  maka  hal  tersebut  juga  dapat  membahayakan  orang  lain  yang  bukan  dan  atau tidak terlibat sama sekali dengan tindak pidana yang bersangkutan. Sehingga apabila cuaca buruk dan tidak memungkinkan untuk  melakukan tindakan tembak di tempat sebisa mungkin petugas kepolisian hanya  melakukan  pengejaran  terhadap  pelaku  kejahatan  dan  hanya  melakuakan  tahapan  penggunaan kekuatan yang memiliki dampak deterrent /pencegahan.
Sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  maka  dibutuhkan skill yang  mumpuni  dari  petugas  dalam melakukan  penembakan.  Upaya  pelatihan  menembak  secara  rutin  adalah  kuncinya.  Latihan  ini bertujuan  untuk  mengasah  kemampuan  ( skill )  setiap  petugas  kepolisian  yang  mempunyai  ijin menggunakan  senjata  api  agar  kemampuan  dalam  hal  menembak  dapat  semakin  meningkat  dan semakin akurat. Pelatihan  menembak  oleh Polrestabes Surabaya dilakukan secara rutin  dalam  jangka waktu  6  (enam)  bulan  sekali.  Pelatihan  ini  diutamakan  untuk  memberikan  pemahaman  bagi  petugas kepolisian  yang  berhak  memegang  senjata  api  agar  apabila  terjadi  tindak  pidana  secara  nyata  maka setiap  petugas  kepolisian  harus  mengarahkan  tembakan  pada  bagian  tubuh  pelaku  kejahatan  yang memiliki risiko paling kecil terhadap kematian agar pelaku tersebut dapat diproses hukum lebih lanjut. Apabila  polisi  sangat  perlu  untuk  menerapkan  tindakan  keras  berupa  penggunaan  senjata  api  maka tembakan  yang  dilepaskan  diutamakan    harus ditujukan  pada  bagian  kaki  dan  tangan  karena  sifatnya hanya  mencegah  terjadinya  kejahatan  berat  atau  yang  mengancam  jiwa  orang  dan  untuk  menahan, mencegah  atau  menghentikan  seseorang  yang  sedang  atau  akan  melakukan  tindakan  yang  sangat membahayakan jiwa.

## Simpulan
Dasar hukum tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal adalah: Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4; Pasal 7 ayat 1 huruf  j; serta dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Batasan tembak  di tempat  adalah  dengan  memperhatikan  prinsip  legalitas,  nesesitas,  proporsionalitas,  kewajiban  umum, preventif,  masuk  akal.  Dalam  menggunakan  diskresinya  anggota  harus  memiliki  kemampuan melakukan  intepretasi  sebagai  manifestasi  keterampilan,  pengamatan,  serta  pemahaman  anggota  Polri guna  mengambil  keputusan  diskresi  dengan  tepat.    Pada  dasarnya  pemberlakuan  tembak  ditempat terhadap  tersangka  merupakan  langkah  terakhir  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri.  Dari  keseluruhan data  penembakan  pada  pelaku  kriminalitas  di  wilayah  Polrestabes  Surabaya  diketahui  bahwa penembakan  dilakukan  petugas  sebagai  pembelaan  terpaksa  karena  adanya  ancaman  kehilangan nyawa.
Motivasi  anggota  Polri untuk  bertindak  tegas  dan  terukur  dalam  tembak  di  tempat  pelaku  kriminal adalah  motivasi  untuk  melindungi  keselamatan  nyawa  diri  sendiri  dan  orang  lain,  motivasi  pimpinan dalam    memberikan  arahan  cara  menggunakan  diskresi  anggota  di    lapangan,  dukungan    positif masyarakat  terhadap  tindakan  tegas  Polri dalam  melakukan  penembakan  terhadap  pelaku  kejahatan yang meresahkan. Hambatan dalam melaksanakan diskresi ini yakni adanya pendapat bahwa tembak  di
tempat  melanggar  asas  praduga  tak  bersalah,  kurangnya  pemahaman  mengenai  cara  menggunakan disresi, serta kendala pada kerumunan masa serta jarak tembak petugas dengan pelaku.

## Daftar Pustaka
Adiyanta  FS  (2019)  Hukum  dan  studi  penelitian  empiris:  Penggunaan  metode  survey  sebagai instrumen  penelitian  hukum  empiris. Administrative  Law  &  Governance  Journal 2  (4):697- 709. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697 - 709
Alpert  G  &  Smith  WC  (1994).  How  reasonable  is  the  reasonable  man?:  Police  and  excessive  force. The Journal of Criminal Law & Criminology 85 (2). Northwestern University. USA.
Anwar Y (2009) Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya Padjadjaran. Belur  J  (2010) Permission  to  Shoot?  Police  Use  of  Deadly  Force  in  Democracies.  USA:  Springer Science & Business Media.
Bittner E (1975) The Functions of the Police in Modern Society. New York: Jason Aronson.
Brouwer JG  &  Schilder  AE  (1998)  A  Survey  of  Dutch  Administrative  Law.  Nijmegen:  Ars  Aequi Libri.
Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintara Polri di Lapangan (2004).
Cook  JW,  McGowan,  MT,  &  Fiely,  DP  (1994)  Non-lethal  weapons  technologies,  legalities,  and potential policies. United States Air Force Academy Journal of Legal Studies 5 (2).
Dando  M  (1996)  A  New  Form  of  Warfare:  The  rise  of  non-lethal  weapons.  Brassey's  Ltd.  ISBN:
9781857531275.
Denzin NK, Lincoln, YS (2000) The Sage Handbook of Qualitative Research. Third Edition. Sage. Faal  M  (1991)  Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh  Polisi  (Diskresi  Kepolisian),  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Given  LM  (Ed.)  (2008)  The  Sage  Encyclopedia  of  Qualitative  Research  Methods.  USA:  Sage Publications.
Knutsson  J  (2004)  Police  Use  of  Firearms  a  Constant?  The  Swedish  and  Norwegian Experience. Policing  in  Central  and  Eastern  Europe:  Dilemmas  of  Contemporary  Criminal Justice.
Marzuki PM (2009) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Maxson  CL,  Hennigan  K  &  Sloane  DC  (2003) Factors  that  Influence  Public  Opinion  of  the  Police. Washington,  DC:  US  Department  of  Justice,  Office  of  Justice  Programs,  National  Institute  of Justice.
Miller  JM  (Ed.)  (2009) 21st  Century  criminology:  A  reference  handbook (Vol.  1).  USA:  Sage Publications.
Moleong LJ (1989) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
Nova  RA,  Achmad  R  &  Suzanalisa  S  (2017)  Pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri. Legalitas: Jurnal Hukum 7 (1):145-209.
Sakti  FAG  (2016)  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan,  Disiplin  Kerja  dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap Kinerja  Jajaran  Polres  Boyolali.  Tesis:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Salim HS (2013) Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Sastropoetro S (1990) Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak. dalam Komunikasi Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Silalahi U (2009) Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Skolnick JH & Ffye JJ (1993) Above the Law: Police and the Excessive Use of Force. New York: The Free Press.
Soekanto S (1986) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali. Sutanto, Sulistyo H & Sugiarso T (2005) Manajemen Investigasi. Cet. Pertama. Jakarta: Pensil-324. Suyono  YU  (2013)  Hukum  Kepolisian:  Kedudukan  Polri  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Laksbang Grafika.
Veronika B (2013) Studi kasus mengenai tembak di tempat tersangka: Beberapa tugas dan wewenang Polri. Lex et Societatis 1 (3).