Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3433-3444
Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam PerspektiF Al-URF
Angga Adigara 1) , M. Lathoif Ghozali 2*) 1,2 Universitas Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: lathoif@uinsby.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  Fatwa  No.  23/DSN-MUI/III/2002  concerning  early  repayment  discounts  in Murabahah  financing  from  the  perspective  of  Al-URF.  The  main  issues  addressed  in  this  study  include  the compatibility  between  Islamic  finance  principles  and  the  concept  of  Al-URF,  the  influence  of  Al-URF  on  the interpretation and implementation of the fatwa, and the implications of Al-URF for Murabahah financing. The objective  of  this  research  is  to  investigate  the  impact  of  Al-URF  on  the  understanding  and  practice  of  early repayment discounts as outlined in the fatwa. A mixed-method approach will be employed, combining qualitative and quantitative methods. The research will involve analyzing the fatwa, Islamic finance literature, case studies, and  empirical  data.  The  findings  of  this  study  are  expected  to  contribute  to  the  ongoing  discourse  on  the integration of Islamic finance principles with contemporary financial practices, highlighting any discrepancies or  gaps  in the  understanding  and  application  of  early  repayment  discounts in Murabahah  financing  from  the perspective of Al-URF.
Keywords : Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002, Al-URF , Murabahah financing.
Saran sitasi : Adigara, A., & Ghozali, M. L. (2023). Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan  Pembiayaan  Murabahah  Sebelum  Jatuh  Tempo  Dalam  PerspektiF  Al-URF .  Jurnal  ilmiah  ekonomi islam, 9 (03), 3433-3444. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9792
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9792

## 1. PENDAHULUAN
Pembiayaan  syariah  merupakan  bagian  integral dari  sistem  keuangan  berdasarkan  prinsip-prinsip Islam.  Dalam  konteks  ini,  Fatwa  No.  23/DSN- MUI/III/2002  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  perihal  potongan  pelunasan pembiayaan  murabahah  sebelum  jatuh  tempo  telah memberikan  pedoman  bagi  bank  dan  lembaga keuangan syariah dalam memberikan potongan harga kepada  klien  yang  melunasi  pembiayaan  lebih  awal. Namun,  terdapat  fenomena  menarik  terkait  dengan pemahaman  dan  implementasi  fatwa  ini  dari perspektif  Al-URF  (kebiasaan  yang  diterima)  yang belum  sepenuhnya  dipelajari.  Tujuan  dari  jurnal  ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap Fatwa  No.  23/DSN-MUI/III/2002  tentang  potongan pelunasan  pembiayaan  murabahah  sebelum  jatuh tempo  dalam  perspektif  Al-URF.  Maksud  penelitian ini yakni menganalisis pemahaman dan implementasi Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 dari perspektif Al-
URF.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan menganalisis  bagaimana  Al-URF  mempengaruhi interpretasi  dan  pelaksanaan  fatwa  ini.  Hal  ini melibatkan pemahaman tentang kebiasaan dan praktik yang  diterima  dalam  masyarakat  dalam  konteks pembiayaan  syariah.  Menjelajahi  fenomena  dalam praktik  pembiayaan  murabahah  penelitian  ini  akan mengeksplorasi fenomena terkait potongan pelunasan pembiayaan  murabahah  sebelum  jatuh  tempo  dalam perspektif  Al-URF.  Hal  ini  melibatkan  pemahaman tentang  bagaimana  kebiasaan  dan  praktik  dalam masyarakat  memengaruhi  keputusan  bank  atau lembaga  keuangan  syariah  dalam  memberikan potongan harga kepada klien.
Al-URF  secara  harfiah  berarti  "kebiasaan  yang diterima  dalam  masyarakat,"  merupakan  konsep penting dalam hukum Islam. Dalam konteks keuangan syariah,  Al-URF  memainkan  peran  kunci  dalam menentukan  pemahaman  dan  implementasi  fatwa-
fatwa  keuangan.  Al-URF  mencakup  norma-norma sosial,  praktik  bisnis,  kebiasaan,  dan  tradisi  yang berkembang  dalam  masyarakat.  Dalam  konteks pembiayaan syariah, Al-URF menjadi sumber penting dalam  menafsirkan  hukum  Islam  dan  menjalankan praktek-praktek  keuangan  yang  sesuai  dengan  nilai- nilai  Syariah,  termasuk  dalam  bentuk  pembiayaan yang umum digunakan seperti murabahah.
Murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan syariah yang umum digunakan dalam keuangan Islam. Dalam  pembiayaan  murabahah,  bank  atau  lembaga keuangan syariah membeli aset yang diinginkan oleh klien dan menjualnya kepada klien dengan harga yang disepakati  dengan  keuntungan  yang  ditentukan sebelumnya.  Proses  murabahah  melibatkan  aspek pembiayaan dan jual beli yang sesuai dengan prinsip- prinsip  syariah.  Namun,  dalam  implementasinya, terdapat realitas di lapangan yang dapat mempengaruhi  proses  pembiayaan  murabahah, termasuk dalam hal potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.
Penelitian ini mengidentifikasikan dalam pemahaman  dan  implementasi  pembiayaan  syariah terkait  potongan  pelunasan  pembiayaan  murabahah sebelum  jatuh  tempo,  dengan  memahami  perbedaan pandangan dan kesenjangan yang ada maka penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam mengembangkan  pemikiran  dan  pemahaman  yang lebih  komprehensif.  Proses  penelitian  ini  akan melibatkan  analisis  dokumen,  studi  literatur,  dan penelitian  lapangan  yang  melibatkan  bank  dan lembaga  keuangan  syariah  serta  klien  yang  terlibat dalam pembiayaan murabahah. Data yang dikumpulkan  akan  dianalisis  secara  kualitatif  untuk memperoleh  pemahaman  yang  mendalam  tentang implikasi Al-URF dalam pembiayaan syariah.
Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang pengaruh  Al-URF  dalam  pemahaman  dan  praktik fatwa  keuangan  syariah  terkait  potongan  pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Selain itu,  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  mengisi research  gap  yang  ada  dan  memberikan  kontribusi dalam  mengembangkan  pemikiran  dan  pemahaman yang lebih holistik dalam konteks pembiayaan syariah yang berkaitan dengan Al-URF.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan tinjauan literatur tentang pembiayaan syariah, konsep
Al-URF, dan praktik potongan pelunasan pembiayaan dalam  konteks  Murabahah.  Selain  itu,  dilakukan analisis  terhadap  Fatwa  No.  23/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur tentang potongan pelunasan pembiayaan  Murabahah  sebelum  jatuh  tempo. Rancangan penelitian meliputi pengembangan kerangka  teoritis  berdasarkan  literatur  yang  relevan, penyusunan  pertanyaan  penelitian  dan  tujuan penelitian.  Metode  penelitian  melibatkan  subjek penelitian seperti bank dan lembaga keuangan syariah yang menerapkan pembiayaan Murabahah, serta klien yang terlibat  dalam  pembiayaan  tersebut.  Bahan  dan alat utama yang digunakan meliputi dokumen Fatwa No.  23/DSN-MUI/III/2002,  literatur  keuangan  Islam terkait, dan pedoman wawancara dengan pihak terkait. Tempat penelitian mencakup kantor-kantor bank dan lembaga  keuangan  syariah,  serta  tempat-tempat  di mana klien bertransaksi pembiayaan Murabahah. Data akan  dikumpulkan  melalui  analisis  dokumen  dan wawancara,  dengan  teknik  analisis  yang  digunakan adalah analisis dokumen untuk memahami pandangan dan  prinsip-prinsip  dalam  fatwa,  serta  analisis kualitatif  untuk  memperoleh  pemahaman  mendalam tentang implementasi potongan pelunasan pembiayaan dalam perspektif Al-URF.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis pemahaman  dan  implementasi  Fatwa  No.  23/DSN- MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan pembiayaan  murabahah  sebelum  jatuh  tempo  dalam perspektif  Al-URF.  Melalui  analisis  dokumen  dan wawancara dengan bank, lembaga keuangan syariah, dan klien yang terlibat dalam pembiayaan murabahah, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik potongan pelunasan pembiayaan  murabahah  sebelum  jatuh  tempo dipengaruhi  oleh  Al-URF.  Pemahaman  tentang  Al- URF  sebagai  kebiasaan  dan  praktik  yang  diterima dalam masyarakat berperan penting dalam keputusan bank  dan  lembaga  keuangan  syariah  dalam memberikan  potongan  harga  kepada  klien.  Terdapat variasi dalam interpretasi dan implementasi fatwa ini, yang  dipengaruhi  oleh  perbedaan  pemahaman  dan praktik Al-URF di masyarakat.
Dalam  konteks  pembiayaan  syariah,  Al-URF memainkan  peran  signifikan  dalam  pemahaman  dan praktik. Bank dan lembaga keuangan syariah mengacu
pada  Al-URF  sebagai  landasan  untuk  memberikan potongan  harga  kepada  klien.  Namun,  terdapat tantangan dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan  Al-URF  secara  konsisten, karena Al-URF juga dapat berbeda dalam masyarakat yang berbeda.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  dalam mengembangkan  pemikiran  dan  pemahaman  yang lebih komprehensif tentang pengaruh Al-URF dalam pemahaman  dan  praktik  fatwa  keuangan  syariah terkait  potongan  pelunasan  pembiayaan  murabahah sebelum jatuh tempo. Hasil penelitian ini juga mengisi research  gap  yang  ada  dan  mendorong  pemikiran holistik  dalam  konteks  pembiayaan  syariah  yang berkaitan  dengan  Al-URF.  Implikasi  penelitian  ini dapat  digunakan  oleh  bank  dan  lembaga  keuangan syariah untuk memperbaiki pemahaman dan implementasi potongan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, dengan mempertimbangkan  kebiasaan  dan  praktik  Al-URF yang diterima dalam masyarakat.

## 3.2. Pembahasan

## Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah
Potongan  pelunasan  dalam  murabahah  merujuk pada  bentuk  diskon  atau  potongan  harga  yang diberikan  oleh  bank  syariah  kepada  nasabah  yang melunasi  pembiayaan  murabahah  lebih  awal  dari jangka  waktu  yang  telah  disepakati.  Dalam  konteks perbankan syariah, murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah.
Dalam  transaksi  murabahah,  bank  syariah membeli  barang  berdasarkan  pesanan  atau  tanpa pesanan  dari  nasabah,  lalu  menjualkannya  kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Nasabah akan membayar harga tersebut dalam bentuk angsuran atau  cicilan  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah ditetapkan.  Namun,  ada  situasi  di  mana  nasabah memiliki  kemampuan  untuk  melunasi  pembiayaan lebih awal sebelum jangka waktu yang ditentukan.
Bank syariah memiliki kebijakan untuk memberikan  potongan  atau  diskon  kepada  nasabah yang melunasi pembiayaan lebih awal sebagai bentuk apresiasi terhadap kemampuan dan keinginan nasabah untuk  melunasi  hutang  dengan  cepat.  Potongan  ini dapat  berupa  pengurangan  bunga  atau  penurunan harga barang yang dibeli.
Potongan pelunasan dalam murabahah memiliki beberapa manfaat.
a. Nasabah dapat menghemat biaya yang seharusnya harus  dibayarkan  jika  pembiayaan  berlanjut hingga jangka waktu yang ditentukan.
b. Melunasi pembiayaan lebih awal dapat meningkatkan  likuiditas  nasabah  karena  mereka bebas dari kewajiban pembayaran cicilan di masa depan.
c. Potongan  pelunasan  juga  membantu  nasabah mengurangi  beban  hutang  yang  mereka  miliki, sehingga memberikan kelonggaran finansial.
d. Memberikan potongan pelunasan kepada nasabah dapat  meningkatkan  kepuasan  nasabah  terhadap bank  syariah  dan  memperkuat  hubungan  antara keduanya.
Dalam  memberikan  potongan  pelunasan,  bank syariah  memiliki  kebijakan  dan  mekanisme  yang jelas. Nasabah perlu memahami syarat dan ketentuan yang  berlaku  serta  konsekuensi  dari  pelunasan  lebih awal, seperti kemungkinan adanya biaya administrasi atau konsekuensi lain yang perlu diperhatikan.

## Potongan  Pelunasan  Pembiayaan  Murabahah Sebelum Jatuh Tempo
Bank  syariah  memberikan  kebijakan  atau fasilitas  potongan  pelunasan  pembiayaan  murabahah sebelum  jatuh  tempo  kepada  nasabah  yang  ingin melunasi  pembiayaan  lebih  awal  dari  waktu  yang telah  ditetapkan.  Potongan  tersebut  dapat  berupa pengurangan bunga atau penurunan harga barang yang dibeli. Keberadaan potongan pelunasan ini memberikan  manfaat  yang  positif  baik  bagi  nasabah maupun bank syariah.
a. Manfaat bagi Nasabah:
1) Penghematan Biaya: Dengan adanya
potongan  pelunasan,  nasabah  memiliki kesempatan  untuk  menghemat  biaya  yang seharusnya harus dibayarkan apabila pembiayaan  berlanjut  sampai  batas  waktu yang  telah  ditentukan.  Potongan  tersebut dapat  berupa  pengurangan  bunga  atau penurunan  harga  barang.  Melalui  potongan ini,  nasabah  dapat  memperoleh  keuntungan finansial  dengan  membayar  jumlah  yang lebih rendah daripada jumlah yang seharusnya dibayarkan.
2) Peningkatan  Likuiditas:  Dengan  melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo, nasabah memiliki keuntungan untuk
membebaskan diri dari kewajiban pembayaran cicilan di masa depan.
Keuntungan ini dapat meningkatkan likuiditas  nasabah,  sehingga  mereka  dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain  atau  melakukan  investasi  yang  lebih menguntungkan.  Dengan  demikian,  nasabah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya finansialnya.
3) Pengurangan  Beban  Hutang:  Dalam  konteks pembayaran pembiayaan lebih awal, potongan  pelunasan  juga  memiliki  manfaat bagi  nasabah  dalam  mengurangi  beban hutang  yang  mereka  tanggung.  Dengan melunasi  hutang  lebih  awal,  nasabah  dapat mengurangi kewajiban finansial yang mereka miliki, sehingga memberikan rasa lega secara ekonomi.  Selain  itu,  langkah  ini  juga  dapat membantu  meningkatkan  kondisi  keuangan dan  stabilitas  nasabah  secara  keseluruhan. Dengan  mengurangi  hutang,  nasabah  dapat mengalami  peningkatan  dalam  kemampuan mengelola keuangan mereka
dan
meningkatkan  keadaan  finansial  yang  lebih sehat.
b. Manfaat bagi Bank Syariah:
1) Peningkatan Pendapatan Dalam skema transaksi murabahah, bank syariah  memperoleh  keuntungan  dari  selisih antara  harga  pokok  barang  dan  harga  jual kepada nasabah. Meskipun potongan pelunasan  diberikan,  bank  tetap  akan menerima  sebagian  dari  jumlah  pembiayaan awal,  meskipun  dalam  jumlah  yang  lebih rendah. Melalui potongan pelunasan ini, bank dapat  meningkatkan  pendapatan  mereka  dan memanfaatkan  dengan  optimal  dana  yang tersedia.  Dengan  menerima  sebagian  dari pembayaran  awal,  bank  dapat  menggunakan kembali  dana  tersebut  untuk  membiayai pembiayaan lainnya, mengoptimalkan penggunaan  dana,  dan  memperoleh  manfaat finansial tambahan melalui aktivitas usahanya.
2) Meningkatkan Kepuasan Nasabah Memberikan  insentif  berupa  potongan pelunasan  kepada  nasabah  yang  melunasi pembiayaan  lebih  awal  dapat  meningkatkan tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang  diberikan  oleh  bank  syariah.  Nasabah akan  merasa  dihargai  dan  mendapatkan
fasilitas yang memberikan keuntungan finansial  bagi  mereka.  Selain  itu,  pemberian potongan pelunasan ini juga dapat membangun hubungan yang lebih baik antara bank  dan  nasabah,  menciptakan  ikatan  yang lebih kuat, dan memperkuat loyalitas nasabah terhadap  bank  tersebut.  Dengan  adanya kepuasan  nasabah  dan  hubungan  yang  baik, bank  syariah  dapat  memperoleh  keuntungan jangka panjang, seperti retensi nasabah yang lebih tinggi, rekomendasi positif dari nasabah kepada  orang  lain,  dan  peluang  untuk menjalin  kemitraan  jangka  panjang  dengan nasabah  yang  dapat  berdampak  positif  pada reputasi  dan  pertumbuhan  bisnis  bank syariah.
3) Mengurangi Risiko Pembiayaan Potongan pelunasan memberikan keuntungan  bagi  bank  syariah  dalam mengurangi  risiko  pembiayaan.  Dengan adanya  fasilitas  pelunasan  lebih  awal,  bank dapat  mengurangi  risiko  terkait  pembayaran yang  tidak  lancar  atau  keterlambatan pembayaran  dari  nasabah.  Dengan  nasabah yang  melunasi  pembiayaan  lebih  awal,  bank dapat menghindari potensi risiko kredit yang mungkin  timbul  jika  nasabah  mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.  Dengan  demikian,  bank  dapat lebih  efektif  dalam  mengelola  risiko  kredit dan  menjaga  kualitas  portofolio  pembiayaan yang dimiliki. Penyediaan potongan pelunasan sebagai insentif bagi nasabah untuk melunasi  pembiayaan  lebih  awal  dapat membantu  bank  syariah  dalam  memitigasi risiko  dan  menjaga  stabilitas  keuangan mereka.
Latar  Belakang  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) mengenai potongan pelunasan dalam murabahah
Perbedaan  antara  ajaran  Islam  dan  pendekatan materialisme  terletak  pada  cara  mereka  memandang hubungan antara ekonomi dan etika. Islam memandang  bahwa  ekonomi  dan  etika  tidak  dapat dipisahkan, sebagaimana juga ilmu dan akhlak, politik dan etika, serta kehidupan Islami secara keseluruhan.
Sebagai  individu  atau  kelompok  yang  bergerak dalam  bidang  ekonomi  atau  bisnis,  umat  Muslim memiliki  kebebasan  untuk  mencari  keuntungan sebanyak mungkin. Namun, mereka tetap terikat pada
iman  dan  etika,  sehingga  tidak  memiliki  kebebasan mutlak dalam menginvestasikan modal atau menggunakan  harta  benda  mereka.  Masyarakat Muslim  juga  tidak  memiliki  kebebasan  tanpa  batas dalam mengelola sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengonsumsinya. Mereka tunduk  pada  aturan-aturan  syariah,  seperti  larangan memelihara  babi,  menjual  atau  memproduksi minuman keras, melarang berbisnis saat waktu shalat Jumat,  bisnis  prostitusi,  dan  lain  sebagainya.  Oleh karena itu, para ahli ekonomi non-Muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam dalam menggabungkan etika dan ekonomi, sementara sistem kapitalis  dan  sosialis  memisahkan  kedua  aspek tersebut.
Menurut  pandangan  Quraisy  Shihab,  ulama adalah  individu  yang  memiliki  pengetahuan  tentang ayat-ayat  Allah,  baik  yang  berkaitan  dengan  alam semesta  maupun  yang  terkandung  dalam  Al-Qur'an. Secara keseluruhan, tugas ulama adalah menyampaikan  ajaran-ajaran  Allah,  menjelaskan ajaran-ajaran  tersebut,  mengambil  keputusan  dalam masalah-masalah  atau  permasalahan  yang  dihadapi masyarakat,  dan  memberikan  contoh  melalui pengalaman mereka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan  sebuah  lembaga  yang  menghimpun  dan menyatukan  pendapat  serta  pemikiran  ulama-ulama Indonesia  dalam  upaya  memfasilitasi  pertemuan perspektif-perspektif  mereka  secara  operasional  dan koordinatif.
Murabahah  adalah  suatu  bentuk  transaksi penjualan yang pembayarannya ditunda dan merupakan  perjanjian  komersial  yang  sah  dalam hukum  Islam,  meskipun  tidak  memiliki  landasan langsung dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Bank-bank Islam  telah  menggunakan  perjanjian  murabahah dalam  aktivitas  pembayaran  melalui  pembelian barang dagangan, dan penggunaannya telah diperluas dengan  berkembangnya  jaringan  perbankan  Islam. Bank-bank  Islam  menggunakan  murabahah  untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada klien mereka  agar  dapat  membeli  barang,  meskipun  klien mungkin tidak memiliki uang tunai untuk melakukan pembayaran.  Dalam  konteks  perbankan  Islam, murabahah terutama melibatkan dua elemen penting, yaitu  harga  pembelian  dan  biaya  terkait,  serta kesepakatan yang didasarkan pada mark-up (keuntungan).
Dasar  Hukum  Fatwa  DSN-MUI  No.  23/DSN- MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
Dalam  proses  pengeluaran  fatwa,  DSN-MUI menerapkan  pendekatan  yang  serupa  dengan  komisi fatwa  MUI,  menggunakan  tiga  pendekatan  yang berbeda. Pertama, pendekatan berdasarkan dalil-dalil yang  jelas  (nash  qath‟i)  digunakan  ketika  suatu masalah  telah  secara  tegas  disebutkan  dalam  Al- Qur'an dan Hadis. Namun, jika masalah tersebut tidak memiliki penjelasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis,  maka  fatwa  didasarkan  pada  pendapat  ulama yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqih  yang  terkenal. Dan  jika tidak  ada  jawaban  yang  ditemukan  melalui nash  qath‟i  atau  pendapat  kitab-kitab  fiqih  yang terkenal,  maka  metode  manhaji  (metodologi) digunakan.  Metode  istinbath  digunakan  ketika  tidak ada  perbedaan  pendapat  dalam  kitab-kitab  fiqih terkenal. Metode  ini melibatkan  penggunaan metode qiyas,  ishtisna,  dan  saad  al-dzariah  dalam  proses penetapan fatwa.
Dasar Hukum Fatwa:
ٍت ٰر َ قَب   َع ْب َس  ى ٰر َ ا  ْٓ ْي ِ نِا  ُكِلَمْلا  َلاَقَو
ٌ فا َج ِع   ٌعْب َس   َّنُه ُ ل ُ ك ْ أَّي  ٍناَم ِس
َياَي ْء ُر  ْيِف  ْي ِن ْو ُتْفَا ُا َلَمْلا اَهُّيَآٰي ٍٍۗت ٰسِبٰي َر َخ ُ ا َّو  ٍر ْض ُخ  ٍت ٰ لُبْۢ ْ ن ُس  َع ْب َس َّو
لِل ْمُت ْ ن ُ ك ْ ن ِا َ ن ْو ُرُب ْعَت اَي ْء ُّر
Dan  raja  berkata  (kepada  para  pemuka  hukumnya), “sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi  betina  yang kurus, tujuh  tangkai (gandum) yang  hijau  dan  (tujuh  tangkai)  lainnya  yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepada ku tentang takwil mimpiku itu  jika  kamu  dapat  menakwilkan  mimpi.(QS. Yusuf : 43 )
Firman  Allah  SWT  tentang,  prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:
َ ن ْو ُ كَت ْ ن َ ا ْٓا َّ ل ِا  ِل ِطاَب ْ لاِب ْم ُ كَنْيَب ْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا آْ ْو ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي ْم ُ كِب َ نا َ ك َ ه للّٰا َّ ن ِا ٍۗ ْم ُ ك َس ُ فْن َ ا آْ ْو ُ لُت ْ قَت ا َ ل َو ٍۗ ْم ُ كْن ِ م  ٍ ضا َرَت  ْن َع ًة َرا َج ِت

## اًمْي ِح َر
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu.(QS. An Nisa : 29)
ِساَّنلا  َنْيَب ْمُت ْم َ ك َح ا َذ ِا َو ۙا َهِل ْهَا ىٰٓلِا  ِتٰنٰمَاْلا اوُّدَؤُت  ْن َ ا ْم ُ كُر ُم ْ أَي َ ه للّٰا َّ ن ِا
ْۢا ًعْي ِم َس َ نا َ ك َ ه للّٰا َّ ن ِا ٍۗ ٖهِب ْم ُ ك ُظ ِعَي اَّم ِعِن َ ه للّٰا َّ ن ِا ٍۗ ِل ْد َعْلاِب اْوُم ُ ك ْح َ ت ْ ن َ ا

## ا ًرْي ِصَب
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu. Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar lagi Maha melihat.(QS. An Nisa : 58)24
Dalam  proses  pengambilan  keputusan,  DSN- MUI  selalu  berlandaskan  pada  teks-teks  Al-Qur'an, As-Sunnah,  dan  kesepakatan  ulama.  Potongan pembayaran dalam murabahah menjadi panduan bagi umat  Islam  untuk  menerapkan  prinsip  ekonomi syariah  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Peraturan  dan prosedur  yang  diterapkan  oleh  lembaga  keuangan syariah senantiasa  mengikuti ketentuan yang ditetapkan  oleh  Dewan  Pengawasan  Syariah  (DPS), yang  bertugas  mengatur  dan  mengawasi  praktik perbankan syariah.
Selain itu, prinsip kemaslahatan umum (maslahah  'ammah)  dan  tujuan-tujuan  syariah (maqashid al-syari'ah) juga menjadi perhatian utama. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar fatwa ini antara lain Al-Maidah ayat 1 dan 2, serta An-Nisa ayat 58 dan 29. Hadis-hadis yang relevan juga digunakan sebagai  landasan,  seperti  hadis  yang  menjelaskan bahwa  memberikan  kelonggaran  dalam  melunasi utang  kepada  sesama  muslim  yang  mengalami kesulitan akan mendapatkan pertolongan Allah SWT di dunia dan akhirat. Dalam proses penyusunan fatwa, juga diperhatikan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa semua  bentuk  interaksi  ekonomi  (muamalah) diizinkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

## Al-URF
Al-Urf, dalam arti bahasa, mengacu pada "adat," "kebiasaan," yaitu suatu pola perilaku yang berulang. Secara umum, Al-Urf mengacu pada sikap, tindakan, dan  ucapan  yang  umum  dilakukan  oleh  kebanyakan manusia  atau  oleh  masyarakat  secara  keseluruhan. Dalam konteks penggunaannya, Al-Urf mengacu pada
suatu  hal  yang  telah  menjadi  kebiasaan  di  kalangan para ahli ijtihad maupun non-ahli ijtihad, baik dalam bentuk  kata-kata  maupun  tindakan.  Sedangkan  Al- Urf,  menurut  ulama  ushul  fiqih,  merujuk  pada kebiasaan mayoritas masyarakat dalam perkataan dan perbuatan.
Al-Urf,  dalam  konteks  hukum  Islam,  mengacu pada  praktik-praktik  kebiasaan  atau  tradisi  yang berlaku  dalam  suatu  masyarakat.  Ini  mencakup norma-norma  sosial,  adat  istiadat,  praktik-praktik umum,  dan  kesepakatan  yang  secara  luas  diterima dalam  masyarakat.  Dalam  hukum  Islam,  konsep  Al- Urf  memainkan  peran  penting  dalam  menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari- hari. Sementara sumber-sumber hukum utama seperti Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma (konsensus ulama), dan  Qiyas  (analogi)  menjadi  dasar  hukum  Islam, namun dalam situasi di mana sumber-sumber tersebut tidak  memberikan  panduan  yang  jelas  tentang  suatu masalah,  Al-Urf  dapat  dijadikan  sebagai  sumber hukum tambahan.
Penerapan  Al-Urf  dalam  hukum  Islam  dapat beragam  tergantung  pada  konteksnya.  Dalam beberapa  situasi,  Al-Urf  dapat  menjadi  dasar  untuk menetapkan hukum baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh, dalam konteks keuangan dan bisnis,  Al-Urf  dapat  digunakan  untuk  menentukan praktik-praktik  keuangan  yang  diakui  dan  diterima dalam masyarakat Islam, seperti praktik perdagangan, pembiayaan,  atau  transaksi  lainnya.  Namun,  perlu dicatat bahwa penerapan Al-Urf harus sejalan dengan prinsip-prinsip  dasar  hukum  Islam,  seperti  larangan terhadap  riba  (bunga),  gharar  (ketidakpastian  yang berlebihan),  dan  maysir  (perjudian).  Jika  sebuah praktik kebiasaan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut,  maka  Al-Urf  tidak  dapat  dijadikan  dasar untuk  mengesahkan  atau  membenarkan  praktik tersebut.
Penerapan Al-Urf dalam hukum Islam sering kali membutuhkan  kajian  dan  analisis  yang  mendalam oleh  ulama  dan  ahli  hukum  Islam.  Mereka  akan mengevaluasi praktik kebiasaan dalam konteks nilai- nilai  Islam,  prinsip-prinsip  hukum  Islam,  dan kemaslahatan  umum.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan bahwa penerapan Al-Urf tidak bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  Islam  yang menjadi landasan.
Dalam praktiknya, penerapan Al-Urf juga dapat berbeda  di  berbagai  negara  dan  masyarakat.  Faktor- faktor  seperti  perbedaan  budaya,  tradisi,  dan
perkembangan  sosial-ekonomi  dapat  mempengaruhi cara  Al-Urf  diterapkan  dan  diakui  dalam  konteks hukum  Islam.  Pada  akhirnya,  Al-Urf  dapat  menjadi alat  yang  bermanfaat  untuk  mengisi  kekosongan dalam hukum Islam  dan mempertimbangkan kebutuhan  serta  realitas  sosial  masyarakat.  Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan Al-Urf harus sejalan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang lebih  luas  dan  harus  dilakukan  dengan  berkonsultasi kepada ulama dan ahli hukum Islam yang kompeten.

## Syarat-syarat Al-Urf dalam perspektif islam
Syarat-syarat  Al-Urf,  dalam  konteks  hukum Islam,  mengacu  pada  persyaratan  atau  kondisi  yang harus  terpenuhi  agar  sebuah  praktik  kebiasaan  atau tradisi  dapat  dijadikan  dasar  hukum  atau  referensi dalam menetapkan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan  sehari-hari.  Berikut  ini  adalah  penjelasan tentang syarat-syarat Al-Urf tersebut:
a. Kesepakatan Umum
Syarat  pertama  dari  Al-Urf  adalah  adanya kesepakatan umum di antara masyarakat. Praktik kebiasaan  atau  tradisi  harus  diterima  secara  luas dan diakui oleh mayoritas masyarakat.
Kesepakatan ini menunjukkan adanya konsensus dalam masyarakat terkait praktik tersebut.
b. Kebiasaan yang Baik Syarat kedua adalah bahwa praktik kebiasaan atau tradisi yang dijadikan Al-Urf haruslah sesuai dengan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  yang  baik dalam  Islam.  Praktik  tersebut  tidak  boleh bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  agama, moralitas,  atau  etika  Islam.  Oleh  karena  itu, penting  untuk  memastikan  bahwa  praktik  yang diterima  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  ajaran agama Islam.
c. Tidak Bertentangan dengan Nash (Teks) atau Ijma (Konsensus Ulama)
Syarat ketiga adalah bahwa praktik kebiasaan atau  tradisi  yang  dijadikan  Al-Urf  tidak  boleh bertentangan dengan nash (teks) yang jelas dalam Al-Qur'an  atau  Hadis,  atau  dengan  kesepakatan ulama  yang  dikenal  sebagai  ijma.  Jika  terdapat ketentuan  yang  jelas  dalam  sumber-sumber hukum Islam yang mengatur suatu masalah, maka Al-Urf  tidak  dapat  dijadikan  dasar  untuk mengesampingkan ketentuan tersebut.
d. Tidak Melanggar Prinsip-Prinsip Hukum Islam
Syarat  terakhir  adalah  bahwa  praktik kebiasaan atau tradisi yang dijadikan Al-Urf tidak
boleh  melanggar  prinsip-prinsip  hukum  Islam yang  mendasari  kehidupan  sehari-hari,  seperti larangan  riba  (bunga),  gharar  (ketidakpastian yang  berlebihan),  maysir  (perjudian),  atau praktik-praktik  yang  dianggap  haram  (dilarang) dalam Islam. Al-Urf tidak dapat digunakan untuk membenarkan  atau  mengesahkan  praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Dalam  menentukan  penerapan  Al-Urf  dalam hukum Islam, penting untuk memperhatikan dan memastikan bahwa praktik kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat memenuhi syarat- syarat  di  atas.  Dengan  demikian,  Al-Urf  dapat digunakan sebagai sumber hukum tambahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam situasi  di  mana  sumber-sumber  hukum  utama tidak  memberikan  petunjuk  yang  jelas  tentang suatu masalah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan, ditemukan  bahwa  pemahaman  dan  implementasi Fatwa  No.  23/DSN-MUI/III/2002  tentang  potongan pelunasan  pembiayaan  murabahah  sebelum  jatuh tempo  dipengaruhi  oleh  konsep  Al-URF.  Dalam analisis  data,  terungkap  bahwa  pemahaman  tentang Al-URF sebagai kebiasaan dan praktik yang diterima dalam  masyarakat  memiliki  peran  yang  signifikan dalam keputusan bank dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan potongan harga kepada klien yang melunasi  pembiayaan  lebih  awal.  Temuan  ini konsisten  dengan  sumber  rujukan  yang  relevan, termasuk  pandangan  para  ahli  dalam  bidang pembiayaan syariah yang menekankan pentingnya Al- URF  dalam  menafsirkan  dan  menjalankan  praktek keuangan syariah.
Namun,  terdapat  variasi  dalam  interpretasi  dan implementasi  fatwa  ini,  yang  dapat  dihubungkan dengan perbedaan pemahaman dan praktik Al-URF di masyarakat.  Temuan  ini  konsisten  dengan  penelitian sebelumnya  yang  telah  mengidentifikasi  variasi praktik  keuangan  syariah  berdasarkan  faktor-faktor budaya  dan  sosial  yang  mempengaruhi  pemahaman dan  penerapan  Al-URF  dalam  masyarakat  yang berbeda.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya  pemahaman yang  lebih  komprehensif  tentang  konteks  sosial  dan budaya  dalam  memahami  konsep  Al-URF  dan mengimplementasikannya secara konsisten.
Hasil  penelitian  diatas  memberikan  kontribusi penting  dalam  mengembangkan  pemikiran  dan
pemahaman  yang  lebih  holistik  dalam  konteks pembiayaan  syariah.  Temuan  ini  sejalan  dengan sumber  rujukan  yang  relevan,  termasuk  studi-studi sebelumnya  yang  menggambarkan  peran  Al-URF dalam  pembiayaan  syariah.  Dengan  mengaitkan penemuan  ini  dengan  sumber-sumber  yang  relevan, penelitian  ini  memperkuat  argumentasi  bahwa pemahaman dan praktik potongan pelunasan pembiayaan  murabahah  sebelum  jatuh  tempo  harus mempertimbangkan  prinsip-prinsip  Al-URF  sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mengisi  research gap  yang  ada  dalam  literatur  terkait  pembiayaan syariah  dan  Al-URF.  Temuan-temuan  spesifik  dari penelitian  ini,  termasuk  variasi  interpretasi  dan implementasi  fatwa  serta  peran  Al-URF  dalam pemahaman dan praktik potongan pelunasan pembiayaan,  dapat  memberikan  kontribusi  berharga bagi perkembangan pengetahuan di bidang ini. Hasil penelitian  ini  dapat  menjadi  acuan  bagi  bank  dan lembaga  keuangan  syariah  dalam  memperbaiki pemahaman  dan  implementasi  potongan  pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, dengan mempertimbangkan  konteks  sosial,  budaya,  dan prinsip-prinsip Al-URF yang relevan.
Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara  Al-URF  dan  potongan  pelunasan  pembiayaan murabahah  sebelum  jatuh  tempo.  Analisis  data  dan interpretasi  yang  logis  menunjukkan  bahwa  Al-URF berperan  penting  dalam  pemahaman  dan  praktik pembiayaan  syariah,  dengan  variasi  yang  terjadi akibat  perbedaan  pemahaman  dan  praktik  di masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai  landasan  bagi  bank  dan  lembaga  keuangan syariah dalam memperbaiki kebijakan dan implementasi  potongan  pelunasan  pembiayaan, dengan memperhatikan nilai-nilai dan praktik Al-URF yang diterima dalam masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan bahwa  Al-URF  memainkan  peran  penting  dalam pemahaman dan praktik potongan pelunasan pembiayaan  murabahah  sebelum  jatuh  tempo  dalam konteks  pembiayaan  syariah.  Bank  dan  lembaga keuangan  syariah  merujuk  pada  Al-URF  sebagai landasan  untuk  memberikan  potongan  harga  kepada klien, dengan menganggap Al-URF sebagai pedoman dalam  menyesuaikan  praktik  pembiayaan  dengan
kebiasaan  dan  praktik  yang  diterima  dalam masyarakat.
Namun,  terdapat  variasi  dalam  interpretasi  dan implementasi  Al-URF  di  antara  bank  dan  lembaga keuangan  syariah,  yang  dipengaruhi  oleh  perbedaan pemahaman  dan  praktik  Al-URF  dalam  masyarakat yang berbeda. Beberapa bank dan lembaga keuangan syariah lebih cenderung memberikan potongan harga secara  fleksibel  berdasarkan  Al-URF  yang  diakui dalam  komunitas  tertentu,  sementara  yang  lain mungkin  lebih  mengacu  pada  panduan  umum  yang lebih luas.
Kesenjangan dalam pemahaman dan praktik Al- URF  juga  terlihat,  di  mana  beberapa  bank  dan lembaga  keuangan  syariah  belum  sepenuhnya memahami  nuansa  dan  kompleksitas  Al-URF  dalam konteks pembiayaan syariah. Hal ini dapat menyebabkan  ketidakpastian  dalam  pengambilan keputusan  terkait  pemberian  potongan  harga  kepada klien.
Implikasi  Al-URF  dalam  pembiayaan  syariah menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kebiasaan  dan  praktik  yang  diterima  dalam masyarakat  dalam  merancang  kebijakan  dan  praktik pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Temuan-temuan ini secara logis mengindikasikan bahwa Al-URF berperan signifikan dalam  pemahaman  dan  praktik  potongan  pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Dalam konteks pembiayaan syariah, pemahaman yang lebih holistik  tentang  praktek  Al-URF  dapat  membantu bank  dan  lembaga  keuangan  syariah  dalam memperbaiki pemahaman dan implementasi potongan pelunasan  pembiayaan  murabahah  sebelum  jatuh tempo,  serta  merancang  kebijakan  yang  lebih  tepat sesuai dengan Al-URF.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting dalam  pengembangan  pemikiran  dan  pemahaman tentang pengaruh Al-URF dalam pembiayaan syariah, mengisi  research  gap  yang  ada,  dan  mendorong pemikiran holistik dalam konteks pembiayaan syariah yang berkaitan dengan Al-URF.

## 5. REFERENSI
A  Johnson,  “Mengembangkan  Kerangka  Teoritis: Tinjauan  Komprehensif  Atas  Literatur  Yang Relevan”,  Jurnal  Metode  Penelitian,  2  (2018), 102–20.
Abd  Rahman,  A.,  &  Omar,  NH  (2017).  Diskon penyelesaian  awal  dan  kepuasan  pelanggan dalam pembelian sewa Islami. Jurnal Internasional Ekonomi, Manajemen dan
Akuntansi, 25(2), 263-282.
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar  Al-Barsany  Dan  Moh.  Tolchah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafind, 1996), h. 135 Bagya  Agung  Prabowo,  Hukum  Pembiayaan
Murabahah pada Perbankan
Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 25 H. Ahmed, ‘Konsep Al-Urf Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Dan Keuangan Islam: Studi Kasus Di Uni Emirat Arab’, Journal Arab Law Quarterly, 4
(2015), 349–74.
John  Smith,  ‘The  Role  of  Politics  in  Economic Development: A Comparative Study’, Journal of Political Economy, 15.2 (2020).
Kamali,  Mohammad  Hashim.  (2008).  Principles  of Islamic Jurisprudence. Cambridge: Islamic Texts Society.
M.  A  Hasan,  ‘Penerapan  ’Urf  (Kebiasaan)  Dalam Praktik  Pembiayaan  Murabahah  Di  Perbankan Syariah  Indonesia:  Studi  Pada  Tiga  Bank Syariah’,  El  Dinar:  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah, 2 (2019), 187–204.
Mardani,  Hukum  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 22 Mardani,  Ushul  Fiqh,  (jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2013), h. 383 Muhammad Syafi’i Antoni, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.101 Rizal  Yaya,  dkk,  Akutansi  Perbankan  Syariah  Teori dan  Praktik  Kontemporer,  (Jakarta:  Salemba Empat, 2014) cetakan kedua, h. 179
Shahid,  M.,  &  Zaighum,  S.  (2020).  Potongan Pelunasan  Awal:  Perspektif  Perbankan  Syariah. Journal  of  Islamic  Banking  and  Finance,  37(3), 59-73.
Siddiqi, M.N. Perbankan Islam dan Keuangan dalam Teori  dan  Praktek:  Sebuah  Survei  of  the  Art. Studi Ekonomi Islam, (2008). 15(2), 1-48.
Suparman  Usman,  Pengantar  Hukum  Perdata Internasional Indonesia, (Serang: Saudara, 1992), h. 1
Totok  Jumantoro  dan  Samsul  Munir  Amin,  Kamus Ilmu Ushul Fiqh (cet. I, Jakarta: AMZAH, 2005), h. 334
Z  Abidin,  ‘Al-Urf  (Praktik  Kebiasaan)  Dalam Perbankan  Dan  Keuangan  Islam:  Penilaian Kritis’, International Journal of Islamic Business and Economics, 1 (2016), 1–10.
6. LAMPIRAN