Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 8673-8687 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Kearsipan Dalam Percepatan Tertib Administrasi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu

## Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sarrey Taolin 1 ✉ , Kusworo 2 , Layla Kurniawati 3
Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email : sarreytaolin@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pengelolaan  arsip  kepegawaian  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia daerah  Kabupaten  Belu  masih  menggunakan  pengelolaan  kearsipan  dalam bentuk konvesional sehingga pengeloaan kearsipan belum maksimal. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Kearsipan  Dalam  Percepatan  Tertib  Administrasi  Pada  Badan Kepegawaian  Dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten Belu. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan  teknik  pengumpulan  daata  yang  digunakan  adalah  wawancara, dokumentasi  dan  opserfasi.  Dan  untuk  melihat  situasi  yang  ada  pada  Badan Kepegawaian  Dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten Belu tentang percepatan tertib administrasi peneliti menggunakan pendekatan analisis  SWOT  dengan  uji  Litmus.  implementasi  pengelolaan  kearsipan  di lapangan  belum  berjalan  maksimal  karena  masih  terdapat  berbagai
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
permasalahan  yakni  :  tidak  adanya  dukungan  anggaran  dari  pemerintah, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang  kearsipan,  pola  pikir  pegawai  yang  belum  mau  berubah  tentang pentingnya  kegiatan  kearsipan,  tidak  adanya  fasilitas  yang  memadai  yang mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan dan tidak adanya tanggung jawab pegawai tentang pentingnya kegiatan kearsipan yang menyebabkan banyak arsip yang rusak atau hilang. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan pada Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kab.  Belu belum optimal dan masih banyak permasalahan sehingga penulis menyampaikan beberapa isu strategis yakni :  meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang  kearsipan  dengan  memberikan  pelatihan  atau  diklat  khusus  kepada pegawai  terkait  kearsipan  dan  menyusun  perencanaan  anggaran  kegiatan pengelolaan kearsipan serta pengembangan sumber daya manusia kearsipan. Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Kearsipan, Tertib Administrasi

## Abstract
The management of personnel archives and the development of regional human resources in Belu Regency still uses archival management in conventional forms so that archive management is not optimal. This study aims to determine and analyze  the  Implementation  of  Archives  Management  Policy  in  Accelerating Orderly  Administration  at  the  Regional  Personnel  and  Human  Resources Development  Agency  of  Belu  Regency.  The  method  used  in  this  research  is descriptive  qualitative,  with  data  collection  techniques  used  are  interviews, documentation and observation. And to see the situation at the Belu Regency Regional Personnel and Human Resources Development Agency regarding the acceleration  of  orderly  administration,  researchers  used  a  SWOT  analysis approach with the Litmus test. the implementation of archive management in the field has not run optimally because there are still various problems, namely: the absence of budgetary support from the government, the lack of quality human resources  who  have  special  expertise  in  the  field  of  archives,  the  mindset  of employees  who  do  not  want  to  change  about  the  importance  of  archiving
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
activities, the absence of facilities adequate support for the implementation of archival  activities  and  the  absence  of  employee  responsibility  regarding  the importance of archiving activities which causes many archives to be damaged or lost. Implementation of archive management activities at the Regional Personnel and Human Resources Development Agency Kab. Not yet optimal and there are still many problems so the author conveys several strategic issues, namely: Keywords: Implementation, Archives Management, Administrative Order

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama  lain  dalam  kesatuan  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  kebangsaan  sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya dari masing- masing  lembaga.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah provinsi  yang  dibagi  lagi  atas kabupaten  dan kota. Setiap  daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai perangkat daerah yang diatur dalam undang-undang.  Arsip  sebagai  informasi  akan  terus  bertumbuh  dan berkembang secara terus menerus seiring dengan meningkatnya volume, tugas dan  fungsi  organisasi.  Kearsipan  sangat  penting  dan  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  administrasi  karena  arsip  merupakan  pusat  ingatan  bagi  setiap kegiatan dalam suatu instansi, oleh karena itu dibutuhkan  suatu strategi, dalam mengelola kearsipan. Semua instansi baik pemerintahan pusat maupun daerah saat sekarang ini masih menyimpan atau mengarsipkan dokumen dalam bentuk kertas. Agus  Sugiarto  dan  Teguh  Wahyono (2014)  The  International  Standar Organization  (ISO  on  record  management-ISO  15489),  (dalam  Sugiarto) mendefinisikan Record (Dokumen) sebagai informasi yang diciptakan, diterima, dan  dikelola  sebagai  bukti  maupun  informasi  yang  oleh  organisasi  atau perorangan digunakan untuk memenuhi kewajiban hukum atau transaksi bisnis. Namun  pada  kenyataannya,  pengelolaan  manajemen  kearsipan  pada  Badan
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
Kepegawaian  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Belu  masih menggunakan  manajemen  kearsipan  dalam  bentuk  manual  belum  secara elektronik, dimana Pengelolaan arsip kepegawaian dan pengembangan sumber daya  manusia  daerah  Kabupaten  Belu  masih  menggunakan  manajemen kearsipan  dalam  bentuk  konvesional  dengan  asas  kombinasi  sentralisasi  dan desentralisasi.
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu sampai dengan saat ini belum adanya anggaran khusus yang dianggarkan  untuk  pengelolaan  manajemen  kearsipan,  dapat  kita  lihat  pada tabel berikut :
Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 No Uraian Program Target Anggaran Realisasi 2018 2019 2020 2018 2019 2020 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 629.158.400 815.783.500 685,716.000 615.681.228 790.576.253 636.479.400 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.000.000 22.433.300 2.700.000 2.000.000 21.533.300 2,250.000 03 Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - - - 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.571.590.000 4.622.815.000 - 2.568.223.09 7 - 4.514.601.204 05 Peningkatan dan Pengembangan Aparatur 3.374.819.100 4.406.083.000 3.515.645.300 2.623.054.86 1 3.714.381.26 4 3.223.384.758 06 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen Jumlah 6.577.567.50 0 9.867.114.800 5.808.959.1 86 9.041.092.021
Sumber: Renstra BKPSDM Kabupaten Belu, diolah peneliti 2022
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Belu  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Penyelenggaran Kearsipan dalam pasal 21 berbicara tentang penyusutan arsip
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
yang  dimana  arsip  yang  massa  inaktif  retensinya  sudah  disimpan  sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan dilakukan pemusnahan arsip. Karena baru diberlakukannya peraturan daerah diatas mengakibatkan  Badan Kepegawaian dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Belu  sebagai pusat  arsip  kepegawaian  belum  menentukan  jadwal  retensi  arsip  yang merupakan pedoman dalam penyusutan arsip, sehingga dari berdirinya instansi belum melaksanakan  penyusutan arsip, arsip yang tersimpan belum di lakukan pemilahan yang jelas dan masih tergabungnya arsip yang tidak memiliki nilai guna dengan arsip yang masih memiliki nilai guna.

## METODE PENELITIAN
Nazir  (2014)  medefenisikan  penelitian  adalah  suatu  proses  mencari sesuatu  secara  sistematik  dalam  waktu  yang  lama  dengan  menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.
Sedangkan  Sugiyono  (2017)  melalui  penelitian  manusia  dapat  menggunakan hasilnya.  Secara  umum  data  yang  telah  diperoleh  dari  penelitian  dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.
Dalam  suatu  penelitian  ditulis  berdasarkan  metode  penelitiannya, pemilihan  atas  suatu  rancangan  penelitian  juga  perlu  didasarkan  pada masalah/isu yang ingin diteliti, pengalaman pribadi si peneliti, dan target atau sasaran pembacanya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk Mendeskripsikan dan menjelaskan  tentang  Implementasi  Kebijakan  pelaksanaan  Manajemen Kearsipan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu.
Menurut  Effendy  (2010)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok,
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
prinsip  atau  kepercayaan,  pemahaman  atau  pemikiran,  dan  persepsi  atau tanggapan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  ini,  peneliti  menguraikan  sesuai rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  yakni  bagaimana  implementasi kebijakan  manajemen  kearsipan  dalam  mewujudkan  tertib  administrasi  pada BKPSDM Kabupaten Belu, apa saja strategi yang digunakan dalam implementasi kebijakan  manajemen  kearsipan  dalam  mewujudkan  tertib  administrasi  dan bagaimana upaya yang telah  dilakukan oleh  BKPSDM Kabupaten Belu  dalam mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Belu.
Implementasi  Kebijakan  Tentang  Pengelolaan  Kearsipan  Dalam  Percepatan Tertib Administrasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu
Untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  dalam  manajemen kearsipan  untuk  tertib  administrasi  adalah  konsep  implementasi  yang dikemukan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  yang  digunakan  peneliti  dalam menyelesaikan tesis yaitu, dimana Van Meter dan Van Horn dengan indikator sebagai berikut : (1). Policy Standards and Objektives (Standar dan Sasaran) (2). Policy Resources (Sumber Daya) (3). Communication and Enforcement activites (Komunikasi antar Badan Pelaksana) (4). The Characteristics of the Implementing Agencis (Karakteristik Pelaksana) (5). Economic, Social, and Political Conditions (Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik) (6). The Disposition of Implementing (Sikap
Pelaksana).
a. Standar dan Sasaran Kebijakan
Untuk  mewujudkan  penyelenggaraaan  tata  administrasi  negara  yang baik dan menjaga stabilitas kepatuhan dinamika gerak masyarakat, bangsa dan negara yang lebih baik serta berintegritas dalam mewujudkan pilar perjuangan
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
cita-cita  nasional,  maka  arsip  yang  tercipta  harus  dapat  menjadi  sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara.
Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 Tentang Kearsipan yang berbunyi : “Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintahan Daerah,  Lembaga  Pendidikan,  Organisasi  Politik,  Organisasi  Kemasyarakatan, dan  Perseorangan  dalam  pelaksanaan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara”. Analisis dari ketentuan bahwa ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, dapat menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan  rakyat,  serta  mendinamiskan  sistem  kearsipan.  Maka penyelenggaraan penataan kearsipan berdasarkan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan melalui sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang bermutu dan terpercaya. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  pengeloaaan kearsipan  oleh BPSDMD  di  Kabupaten  Belu  belum  dilakukan  secara  maksimal.  Hal  ini disebabkan  kurangnya  kesadaran  pegawai.  Manfaat  kearsipan  adalah  untuk meningkatkan  serta  memperbaiki  kualitas  kearsipan  dalam  pengambilan keputusan  yang  tepat  dan  transparan,  sebagai  bukti  akuntabilitas  kinerja organisasi  dan  bukti  otentik  serta  terpercaya  dalam  pertanggungjawaban, menjamin  keberlanjutan  kegiatan  yang  konsisten  dan  terintegrasi,  sebagai bahan  pendukung  operasional,  bukti  otentik  kepemilikan  asset  perusahaan, prestasi, kepemilikan hak paten suatu produk perusahaan dan sebagai memori kolektif bangsa yang dapat memberikan bukti-bukti prestasi dan perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya.
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati

## Tabel 2
Jumlah Arsip pada BKPSDMD Kabupaten Belu dalam 1 Minggu No Nama Bidang Banyaknya Arsip dalam 1 (satu) Minggu (1) (2) (3) 1 Bidang Sekretariat 35 berkas 2 Bidang Mutasi dan Promosi 100 berkas (belum termasuk arsip kenaikan pangkat tiap periode April, Oktober dan Arsip SK Pelantikan Pejabat) 3 Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 70 berkas (belum termasuk arsip pengadaan tes CPNS) 4 Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 45 berkas (belum termasuk arsip pegawai yang mengikuti Diklat) 5 Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 50 berkas (belum termasuk arsip pegawai yang menerima penghargaan Satya Lancana) Jumlah : 300 Berkas
Sumber: BKPSDMD Kabupaten Belu (data diolah Peneliti)
Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap minggu jumlah arsip masing- masing  Bidang  pada  BKPSDMD  Kabupaten  Belu  selalu  ada  dan  bertambah. Maka  perlu  penambahan  sarana/prasarana  misalnya  pembangunan  gedung arsip  agar  tidak  menimbulkan  terjadinya  penumpukan  arsip.  Hal  ini  setara dengan  teori  dari  Rowland  dan  Rowland  (1983)  yang  menyatakan  bahwa, standar adalah spesifikasi dari fungsi dan tujuan yang harus di penuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang di selenggarakan.
b. Sumber Daya
Untuk mencapai tujuan penataan kearsipan yang baik, efektif dan efisien serta berkualitas, adalah sumber daya manusia. Karena itu SDM menjadi salah satu faktor penting dan fundamental bagi organisasi, institusi/lembaga maupun perusahaan. Hakikat sumber daya manusia dalam suatu organisasi diantaranya sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
Sumber daya manusia dimaksud yaitu pegawai yang bertugas dalam mengatur kearsipan yang ada di BKPSDMD Kabupaten Belu.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kegiatan  kearsipan  di  BKPSDMD belum  berjalan  optimal  karena  kurangnya  ketersedian  sarana  dan  prasarana serta kurangnya kualitas SDM yang memadai dan sistem SOP kersipan belum diatur dengan baik. Selain itu, kearsipan yang ada di BKPSDMD masih diatur oleh masing-masing  Bidang  dan  tidak  terpusat,  tidak  tersedianya  petugas  khusus pengelola arsip. Dengan demikian untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik dan  profesional  maka  SDM  perlu  diprioritas  pada  peningkatan  kualitas  SDM, penunjukan  petugas  khusus  pengelola  arsip  serta  dituangkan  dalam  SOP organisasi BKPDSDM Kabupaten Belu. Hal ini seirama dengan teori dari Water dan Davis yaitu, menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi.
c. Komunikasi antar Badan Pelaksana
Komunikasi  yang  relevan  antara  Badan  Pelaksana  melalui  koordinasi. Karena  koordinasi  mengandung  suatu  prinsip  yang  mengedepankan  suatu hubungan kerja sama yang baik, perencanaan yang baik, serta tujuan yang sama dalam merencanakan program. Koordinasi menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan unit organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang utuh dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Pijakan koordinasi memainkan peran dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam kesatuan organisasi sekaligus melahirkan jaringan- jaringan hubungan kerja/komunikasi yang humanis dari semua lini dalam suatu organisasi.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  sistem  penataan  kearsipan  pada  Dinas Perpustakaan dan Keasipan Kabupaten Belu. Hasil penelitian menujukkan bahwa umumnya  koordinasi/komunikasi  antara  instansi  terkait  termasuk  OPD  teknis pengelola  kearsipan  di  Kabupaten  Belu  berjalan  cukup  baik,  namun  kualitas penataan arsip belum terintegrasi secara baik. Faktor yang berpengaruh yakni
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
anggaran kurang memadai, kurang maksimalnya komunikasi/koordinasi antar badan/dinas teknis daerah dalam penerapan kearsipan yang baik dan terpusat. Apabila komunikasi maupun koordinasi tidak berjalan dengan baik, efektif dan efisien dilakukan, maka  akan menimbulkan tidak tercapainya tujuan organisasi. Koordinasi  merupakan  potensi/kekuatan  organisasi  untuk  mencapai  tujuan bersama, sekaligus kebulatan atau penyatuan berbagai potensi yang ada sesuai dengan  rencana.  Selarasi  dengan  teori  dari  Agustino  (2006:157)  yang menjelaskan bahwa  “Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan suatu  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik. Implementasi  yang  efektif  kan  terlaksana,  jika  para  pembuat  keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.
d. Karakteristik Badan Pelaksana
Karakter  seseorang  turut  berpengaruhi  terhadap  lajunya  penerapan kearsipan  pada  organisasi  formal  maupun  non  formal  dalam  penentuan implementasi  kebijakan.  Badan  pelaksana  kebijakan  seperti  BKPSDMD Kabupaten  Belu  merupakan  organisasi  formal  mendukung  implementasi kebijakan. Para  pegawai  perlu berhati-hati terhadap manajemen pengelolaan kearsipan  dan  memiliki  disiplin  tinggi  sebagai  suatu  agen  pelaksana  utama dalam mengamankan kinerja implementasi kebijakan, sekaligus bertanggungjawab  terhadap  implementasi  kebijakan  dalam  manajemen kearsipan.
Para pengelola (SDM) kearsipan perlu didukung pengetahuan cukup untuk meningkatkan  mutu  pengelolaan  kearsipan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  program  pelatihan  pegawai  untuk  meningkatkan  kinerja  dan kemampuan  pegawai  masih  belum  dilaksanakan,  belum  memiliki  skill  dalam mengelola kearsipan. Hasil penelitian Pentana dan Ardiani menunjukkan bahwa pelatihan  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
pegawai.  Artinya  pelatihan  penting untuk peningkatan kinerja. Tagbotor  et  al menyatakan bahwa “Lack  of training  in records management  can hamper an organization’s  performance”.  Artinya,  kurangnya  pelatihan  dalam  manajemen arsip dapat menghambat kinerja organisasi. Hal ini telah dinyatakan dalam teori Agus Wibowo (2012) yang menjelaskan bahwa “Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara”.
e. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Keberadaan  organisasi  turut  berpengaruh  terhadap  lingkungan disekitarnya  baik  lingkungan  internal  maupun  lingkungan  eksternal.  Kedua faktor  ini  akan  berpengaruh  dalam  mengukur  implementasi  kebijakan  terkait dengan strategi pengelolan kearsipan. Apabila lingkungan sosial, ekonomi dan politik  yang  tidak  kondusif  dapat  menjadi  sumber  masalah  dari  kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan politik  di  Kabupaten  Belu  cukup  baik.  Sementara  kondisi  ekonomi  dan  sosial berpengaruh  terhadap  kegiatan  kearsipan  karena  pemerintah  belum menyediakan anggaran khusus untuk kearsipan sehingga penataan kearsipan masih dilakukan seadanya saja”.
f. Sikap Pelaksana
Di  Kabupaten  Belu  sikap  dari  pegawai  dalam  mendukung  pelaksanaan kebijakan dalam hal pelaksanaan kearsipan sudah sangat baik, namun perlu juga sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  untuk  pelaksanaan  pengelolaan kearsipan. Hal ini seturut dengan teori dari Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas Implementasi Kebijakan adalah  sikap  implementor.  Jika  implementor  setuju  dengan  bagian-bagian  isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
pandangan  mereka  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan  maka  proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
Faktor–faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Manajemen Kearsipan dalam  Percepatan  Tertib  Administrasi  pada  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu.
- Faktor Pendukung

## Kekuatan (Streghts)
Kekuatan  yang  menjadi  pendukung  pelaksanaan  implementasi manajemen kearsipan dalam mewujudkan percepatan tertib administrasi pada BKPSDMD  Kabupaten  Belu  adalah  pegawai  mau  dan  bersedia  mendukung kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  yang  dimana  semua dokumen  atau  persyaratan  yang  diminta  oleh  pemerintah  pusat  terkait kepengurusan  dokumen  di  daerah  pegawai  yang  bertugas  selalu  merespon dengan baik. Regulasi yang ada sangat mendukung kegiatan kearsipan namun pelaksanaan  atau  teknis  dilapangan  masih  belum  berjalan  dengan  baik  dan maksimal.
Peluang (Opportunities)
Hasil  penelitian  dan  pengamatan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa peluang terbesar  dalam pengelolaan  kersipan adalah perkembangan teknogi digitalisasi sehingga pengelolaan kearsipan dapat dikerjakan dengan kecepatan dan ketepatan. Sehingga ketika arsip  dikelola  dengan baik,  maka keputusan- keputusan pimpinan pada semua level berdasarkan data yang baik dan terukur, terverivikasi dengan baik.
Faktor Penghambat
Kelemahan (Weekness)
Adapun  faktor  penghambat  yang  menjadi  kelemahan  utama  dalam pengelolaan  kearsipan  di  BKPSDM  Kabupaten  Belu  maupun  di  Dinas  teknis dalam  implementasi  kebijakan  manajemen  kearsipan  adalah  tidak  adanya
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati
dukungan anggaran, sumber daya manusia yang kurang memadai, tidak adanya fasilitas pendukung serta rendahnya pola pikir dan kesadaran pegawai dalam kegiatan kearsipan.

## Ancaman (Threats)
Ancaman  menjadi  faktor  penghambat  pelaksanaan  kebijakan manajemen kearsipan di Kabupaten Belu diantaranya tidak tersedianya fasilitas pendukung seperti gedung arsip OPD maupun gedung arsip daerah, dan tidak adanya  perawatan  dan  pengawasan  yang  terpadu  dan  terintegrasi  terhadap arsip. Hal ini berakibat adanya arsip yang hilang, dan rusak secara bertahap.
Perumusan  strategi  dengan  menggunakan  metode  SWOT,  diperoleh beberapa  strategi  implementasi  kebijakan  manjemen  kearsipan  dalam percepatan tertib administrasi pada BKPSDMD Kabupaten Belu, diantaranya :
1. Meningkatkan  kualitas  SDM  di  bidang  kearsipan  dengan  memberikan pelatihan atau diklat khusus kepada pegawai terkait kersipan (S-O)
2. Meningkatkan  koordinasi  antar  sektor  sehingga  ada  kesamaan  data komitmen dan tujuan untuk membangun kerjasama yang baik (S-O)
3. Menyusun perencanaan anggaran kegiatan kearsipan dan mengajukannya kepada pemerintah (W-O)
4. Melakukan penyuluhan dengan mendatangkan pihak penyuluh dari kementerian pusat terkait, kegiatan kearsipan (W-O)
5. Memanfaatkan  regulasi  yang  ada  untuk  memberikan  pemahaman  kepada pegawai tentang pentingnya kegiatan kearsipan;(S-T)
6. Memanfaatkan  dukungan  pegawai  untuk  memaksimalkan  kegiatan kearsipan, (W-T)
7. Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung kegiatan kearsipan, (W-T).
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  dan  studi  literatur  yang dilakukan peneliti, serta hasil analisis yang sudah di uraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi  Kebijakan  Pengeloaan  kearsipan  pada  Badan  Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu belum berjalan dengan baik dilihat dari indikator :
a. Standar dan sasaran, yakni sudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 06 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sama sekali
b. Sumber  Daya,  yakni  Klasifikasi  pegawai  pada  BKPSDM  belum mempunyai jabatan arsiparis yang ditugaskan khusus untuk mengelola arsip pegawai
c. Belum  adanya  komunikasi  antar  badan  teknis  pengelolaan  kearsipan yaitu BKPSDM dan Dinas Perpustakaan
d. Karakteristik  badan  pelaksana  belum  adanya  pelatihan  atau  diklat khusus tentang pelaksanaan pengelolaan kearsipan
e. Kondisi  sosial  ekonomi  dan  politik  berjalan  kondusif  namun  belum adanya dukungan anggaran khusus untuk kegiatan kearsipan sehingga penataan kearsipan masih dilakukan seadanya saja
f. Sikap  pelaksana,  dalam  hal  ini  Pemerintah  khususnya  BKPSDM  tidak menolak adanya Peraturan Daerah tersebut namun karena tidak adanya anggaran  maupun  fasilitas  pendukung  sehingga  pengelolaan  arsip pegawai tidak berjalan baik
Copyright@ Sarrey Taolin, Kusworo, Layla Kurniawati

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2006. Dasar-dasar  Kebijaksanaan  Publik.  Bandung:  CV.
Alfabeta. Hal. 157.
Edwards  III,  George  C.  (1980). Implementing  Public  Policy.  Washington  DC:
Congressional Quarterly Press.
Effendy, Khasan, 2010, Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif, Cv Indra
Prahasta bandung.
Nazir, Moh, 2014, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor.
Sugiyono,  2017, Metode  Penelitian.  (Kuantitatif,  Kualitatif,dan  R&D)  Alfabeta,
Bandung.
Sugiarto,  Agus  dan  Teguh  Wahyono.  2014. Manajemen  Kearsipan  Elekronik.
Gava Media, Yogyakarta.
Sperduto  RD,  Seigel  D,  Roberts  J,  Rowland  M. Prevalence  of  Myopia  in  the
United States. Arch Ophthalmol. 1983;
Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan
Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Penyelengaraan Kearsipan