## Penyelesaian Kredit Macet Di BPR Kabupaten Kendal Dengan Jaminan Hak Tanggungan

## Arga Aulia Ardelli, Achmad Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : argaardellia@gmail.com

## Abstract
Based on the rapid economic growth, and the increasing needs of the community, many people need additional funding for their businesses. BPR in Kendal Regency has a type of credit that guarantees using mortgage rights, this is seen from the many people who need funds that are secure by using their land as collateral.  But the practice of implementing loans with guaranteed mortgage rights is often  debtors  defaulting.  This  study  aims  to  determine  how  to  handle  rural  banks  in  Kendal Regency  in  dealing  with  customers  experiencing  bad  loans  and  to  determine  the  effectiveness  of execution  of  mortgage  rights  at  rural  banks  in  Kendal  Regency.  This  research  uses  an  empirical juridical  approach.  The  results  showed  that  the  way  to  handle  rural  banks  in  Kendal  Regency  in dealing with customers experiencing bad loans whose collateral to use mortgage rights is carried out through  deliberation,  this  implementation  is  in  accordance  with  applicable  laws  and  regulations. The effectiveness  of  executions  occurring at  BPR in  Kendal  Regency is  underhand execution that has been carried out by the BPR in accordance with applicable laws and regulations.
Keywords: bad credit; credit settlement; mortgage rights

## Abstrak
Berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  pesat,  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin bertambah,  banyak  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  tambahan  untuk  usahanya.  BPR  di Kabupaten  Kendal  terdapat  jenis  kredit  yang  jaminannya  menggunakan  hak  tanggungan,  hal  ini dilihat  dari  banyaknya  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  yang  instan  dengan  menggunakan tanahnya sebagai jaminan. Tetapi praktek pada pelaksanaan kredit dengan jaminan hak tanggungan seringkali debitor wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penanganan BPR di Kabupaten Kendal dalam menghadapi nasabah yang mengalami kredit macet dan untuk mengetahui efektivitas  eksekusi  hak  tanggungan  di  BPR  di  Kabupaten  Kendal.  Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  cara  penanganan  BPR  di Kabupaten  Kendal  dalam  menghadapi  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet  yang  jaminannya menggunakan hak tanggungan dilaksanakan melalui cara musyawarah, pelaksanaan ini telah sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Efektivitas  eksekusi  yang  terjadi  di  BPR  di Kabupaten  Kendal  adalah  eksekusi  di  bawah  tangan  yang  sudah  dijalankan  pihak  BPR  sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku..
Kata kunci: kredit macet; penyelesaian kredit; hak tanggungan

## A. Pendahuluan
Perbankan mempunyai fungsi yang strategis dalam mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat  dan  pembangunan  nasional,  yaitu  dengan  permodalan  yang  diberikan  dengan cara kredit. Berdasarkan ( Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan )disebutkan  bahwa  fungsi  utama  perbankan  yaitu  sebagai  penghimpun  dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  banyak.  ( Pasal  1  butir  11  UU  No.  10  Tahun  1998 tentang Perbankan ) , d ari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi utama bank yaitu sebagai  perantara diantara pihak  yang memiliki kelebihan dana ( surplus of  founds ) dengan pihak  yang  kekurangan  dan  memerlukan  dana  (Hermansyah,  2005).  Fungsi  menghimpun dana  dan  menyalurkan  dana  tersebut  berkaitan  erat  dengan  kepentingan  umum,  sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus  dapat  menyalurkan  dana  tersebut  ke  bidang-bidang  yang  produktif  bagi  pencapaian sasaran  pembangunan. Berdasarkan    ( Pasal    8    Ayat    (1)    Undang-Undang    No.10    tahun 1998 )Tentang  Perbankan  menyatakan  bahwa  dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah,  bank  umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang mendapat  atas  itikad  dan  kemampuan  serta    kesanggupan    nasabah  debitor    untuk    melunasi hutangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  masyarakat  dan  pengembangan  usaha  dengan permodalan jenis pinjaman ke bank maupun bentuk non-bank merupakan permodalan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha, yang mana pembayarannya dilakukan  dengan  jalan  kredit  yang  disertai  dengan  suatu  jaminan  tertentu,  salah  satunya dengan  jaminan  Hak  Tanggungan.  Kredit  dianggap  sebagai  solusi  terbaik,  karena  dengan seketika  mendapatkan  uang  atau  modal  untuk  mengembangkan  usahanya  maupun memenuhi  kebutuhan  hidup  lainnya  dengan  membayar  angsuran  tiap  bulan  yang  dikenai bunga.  Selain  itu  pihak  bank  juga  semakin  berlomba-lomba  untuk  mendapatkan  nasabah agar  mau  mengambil  pinjaman  atau  kredit.  Karena  semakin  banyak  masyarakat yangmengambil  kredit,  maka  semakin  banyak  bunga  atau  keuntungan  yang  diperoleh  oleh pihak bank.
Namun  di  balik  kemudahan  untuk  mendapatkan  kredit  yang  ditawarkan  oleh  pihak bank,  sebenarnya  ada  berbagai  permasalahan  yang  muncul  dalam  pemenuhan  kredit  yang harus  dibayarkan  oleh  masyarakat  atau  debitor  kepada  pihak  bank.  Tidak  jarang  seorang debitor  atau  masyarakat  peminjam  modal  ingkar  janji  (wanprestasi)  dalam  pemenuhan
kewajibannya untuk membayar angsuran dengan berbagai macam alasan. Seperti disebutkan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  yang berisi apabila  debitor  cedera  janji,  maka  hak  pemegang  hak  tanggungan  pertama  untuk  menjual objek  hak  tanggungan  dan  dijual  melalui  pelelangan  umum  menurut  tata  cara  yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk  pelunasan utang piutang pemegang hak  tanggungan  dengan  hak  mendahulu  dari  pada  kreditor-kreditor  lainnya  atau  atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
Kredit  yang  secara  bersama  antara  pihak  berhutang  (masyarakat)  dengan  pihak berpiutang  (bank)  diharapkan  untuk  bisa  mengembangakan  ekonomi  maupun  usaha masyarakat,  ternyata  di  sisi  lain  bisa  memunculkan  masalah,  misalnya  terjadinya  kredit macet dan penyelesaiannya (HS, 2005).
Pelaksanaan  pemberian  kredit  yang  dilakukan  oleh  bank  tentu  saja  tidaklah  selalu berjalan  lancar,  sehingga  dalam  pelaksanaanya  bank  harus  lebih  berhati-hati.  Bank  harus dapat  bersikap  bijak  dalam  memberikan  pinjaman  atau  kredit  kepada  masyarakat  sehingga dalam  hal  ini  pihak  bank  haruslah  memperhatikan  prinsip-prinsip  penyaluran  atau pemberian  kredit.  Prinsip  penyaluran  kredit  adalah  prinsip  kepercayaan,  tenggang  waktu, degree of risk, risiko dan objek kredit (Hermansyah, 2005). Untuk mengantisipasi terjadinya kredit  macet  oleh  debitor,  maka  telah  diatur  dengan  adanya  suatu  jaminan  dari  debitor  ke pihak  kreditor  (bank).  Hal  ini  berguna  untuk  memberikan  kepastian  hukum  diantara keduanya. Jaminan adalah suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan kepada  kreditor  untuk  memberikan  keyakinan  kepada  kreditor  bahwa  debitor  akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Djumhana, 1997).
Jaminan yang diberikan debitor ke bank salah satunya yaitu jaminan Hak Tanggungan, sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan jo Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Jaminan  Hak Tanggungan adalah hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  tanah  (barang  tidak  bergerak)  baik  berikut    atau tidak  berikut  benda-benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu  untuk pelunasan  hutang  tertentu  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditor tertentu dan terhadap kreditor-kreditor lainnya. Keberadaan jaminan Hak Tanggungan yaitu untuk jaminan pelunasan hutang jika debitor wanprestasi (Harsono, 2008).
Sebagaimana  lembaga  perbankan  yang  lain,  Bank  Perkreditan  Rakyat    (BPR)  juga memberikan  permodalan  berupa  kredit  kepada  masyarakat.  Dalam  hal  ini  penulis mengambil  studi  penelitian  di  BPR  di  Kabupaten  Kendal,  karena  sebagian  wilayah Kabupaten  Kendal  merupakan  kawasan  perindustrian,  di  BPR  di  Kabupaten  Kendal  juga sering  terjadi  kredit  macet  dengan  menggunakan  Hak  Tanggungan.  Pengambilan  pinjaman kredit  dengan  alasan  yang  berbeda-beda,  mulai  dari  untuk  usaha,  sekolah  anak  dan pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  lainnya.  Tidak  sedikit  warga  Kendal  yang  pernah mengambil  pinjaman  dengan  menggunakan  jaminan  Hak  Tanggungan  yang  mengalami kredit macet . Hal  tersebut  perlu penyelesaian  yang tepat  agar tidak  ada  pihak  yang merasa dirugikan (Sjahdeni, 1993).
Kredit macet adalah salah satu bentuk dari wanprestasi. Wanprestasi sebenarnya tidak diatur  secara  spesifik  pada( Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ),  namun  tersirat  pada beberapa pasal yang menjelaskan tentang wanprestasi, seperti pada pasal 1238 KUH Perdata yang  berbunyi  :  “Si  berutang  adalah  lalai,  apabila  ia  dengan  surat  perintah  atau  dengan sebuah akta sejenis  itu telah dinyatakan lalai,  atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan,  bahwa  si  berutang  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan.” dan pada pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi : “Penggantian biaya rugi dan bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si berutang,  setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap  melalaikannya,  atau  jika sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
Berbicara mengenai penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan tidak bisa  terlepas  dari  proses  eksekusi,  karena  jaminan  pelunasan  utang  menggunakan  Hak Tanggungan  memberikan  suatu  keistimewaan  pada  kreditornya  sebagai  kreditor  preferen. Kreditor Preferen adalah kreditor yang diistimewakan/didahulukan dari kreditor lainnya atas pelunasan utang debitor apabila terjadi gagal tagih (Perangin-angin, 1981).
Pokok  pembahasannya  lebih  menyoroti  tentang  penyelesaian  kredit  macet  di BPRKabupaten  Kendal  dengan  jaminan  hak  tanggungan.  Dan  adapun  rumusan  masalah berdasarkan  pada  latar  belakang  diatas,  yaitu  bagaimanakah  cara  penanganan  Bank Perkreditan  Rakyat  di  Kabupaten  Kendal  dalam  menghadapi  nasabah  yang  mengalami kredit  macet  yang  jaminannya  menggunakan  hak  tanggungan?  Dan  bagaimanakah efektivitas eksekusi hak tanggungan dalam menyelesaikan kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Kendal?
Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Peneliti mendapatkan sumber dari studi kepustakaan  yang  menjadi  rujukan,  acuan,  pemahaman  teori  dan  pengutipan  yang  dapat dinyatakan kebenarannya. Adapun jurnal penelitiannya sebagai berikut:
Jurnal  penelitian  tentang  pelaksanaan  penyelesaian  kredit  macet  yang  diikat  dengan hak  tanggungan  di  Pt  Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional  Mitra  Usaha  Rakyat  Cabang Tegal  (Bayuaji,  dan  Sukarmi,  2017).  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan di PT  Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional  Mitra  Usaha  Rakyat  Cabang  Tegal?  Pelaksanaan penyelesaian  kredit  macet  yang  diikat  dengan  hak  tanggungan  di  PT.  Bank  Tabungan Pensiunan  Nasional  Mitra  Usaha  Rakyat  Cabang  Tegal  yaitu,bahwa  pihak  bank  tidak langsung melakukan eksekusi, akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan persuasive terhadap  nasabah.  Untuk  itu  upaya-upaya  penyelamatan  kredit  yang  dapat  dilakukan  oleh bank adalah : Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring.
Jurnal  penelitian  tentang  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  hak  tanggungan  dalam penyelesaian  kredit  macet  di  lembaga  perbankan  (Widjaja,  Budiono,  dan  Winarno,  2018). Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pelaksanaan  ekekusi  Lembaga  Hak Tanggungan ? Eksekusi yang dilaksanakan oleh Lembaga Hak Tanggungan didasarkan pada Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  (UUHT),  yaitu:  menjual  obyek  Hak tanggungan  melalui  pelelangan  umum  atas  kekuasaan  sendiri  dari  pemegang  hak tanggungan  pertama  (Pasal  6  UUHT),  menjual  obyek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan umum  berdasarkan  titel  eksekutorial  (Pasal  14  ayat  (2)  UUHT),  atau  menjual  hak tanggungan secara dibawah tangan (Pasal 20 ayat (2) UUHT).
Jurnal  penelitian  tentang  Tinjauan  Yuridis  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Di Pd. Bpr Bank Klaten  (Ayuningtyas,  dan  Imanullah,  2017).  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana upaya  yang di  tempuh  oleh PD.  BPR  Bank  Klaten dalam  mengatasi  hambatan- hambatan terhadap eksekusi HakTanggungan ? Upaya yang di tempuh oleh PD. BPR Bank Klaten  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  terhadap  eksekusi  Hak  Tanggungan  melalui penjualan di bawah tangan apabila debitor mempunyai itikad baik untuk tidak mencari calon pembeli dengan tujuan agar objek tidak segera dijual maka kreditor mengajukan pelelangan objek tersebut ke KPKNL.
Jurnal  penelitian  tentang  penyelesaian  kredit  macet  perseroan  melalui  eksekusi jaminan  hak  tanggungan  atas  nama  pribadi  (Bimantara,  2019).  Permasalahan  dalam
penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  penyelesaian  kredit  macet  perseroan  melalui  eksekusi jaminan hak tanggungan yang jaminannya tersebut dipastikan tidak dapat menutupi seluruh kewajiban  (hutang)  debitur  kepada  kreditur?  Apabila  Perseroan  selaku  Debitur  tidak  dapat menutupi  kewajiban  hutangnya  setelah  dilaksanakannya  eksekusi  lelang  hak  tanggungan oleh  bank,  maka  bank  dapat  meminta  kembali  kepada  Debitur  sesuai  dengan  Pasal  1131 KUHP yaitu semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi  tanggungan untuk  segala  perikatan  perseorangan  yang  biasa  dinamakan  jaminan  umum  ataupun  Bank dapat  mememinta  kepada  organ  perseroan,  seperti  komisaris  atau  direktur  untuk  mejadi penanggung  perorangan  (personal  guarantee)  guna  menyelesaikan  seluruh  hutang  debitur kepada bank.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis empiris ,  spesifikasi penelitan yang  digunakan  berupa  pola  deskriptif  analitis  yang  berusaha menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum dan  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan  di  atas  pada  BPR  di  Kabupaten Kendal. Jenis  data  yang  digunakan  dalam  peneliltian  ini  adalah  data  sekunder  yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Penanganan BPR di Kabupaten Kendal Dalam Menghadapi Nasabah Yang Mengalami Kredit Macet yang Jaminannya Menggunakan Hak Tanggungan
Berbicara  mengenai  kredit,  tidak  bisa  lepas  dari  risiko  yang  di  timbulkan,  pasti  ada kreditmacet.  Jumlah  debitor  yang  mengalami  kredit  macet  di  PD  BPR  BKK  Cabang  Boja Kota  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2107    sejumlah  48  debitor.  PD.  BPR  Kendali Artha  pada  tahun  2015,  jumlah  debitor  yang  mengalami  kredit  macet  adalah  212  debitor dengan  nominal  Rp.2.759.815.981.  Pada  tahun  2016  jumlah  debitor  yang  mengalami  kredit macet  sejumlah  249  debitor  dengan  nominal  Rp.3.514.057.657.  Pada  tahun  2017  jumlah debitor  yang  mengalami  kredit  macet  sejumlah  245  debitor  dengan  nominal Rp.3.733.045.599.  Untuk  menangani  nasabah/debitor  yang  mengalami  kredit  macet  yang jaminannya menggunakan Hak Tanggungan, PD  BPR BKK memiliki kekhususan cara  yaitu dengan  mengganti  Surat  Peringatan  dengan  cara  musyawarah  yang  dilakukan  atas  dasar kesepakatan kedua belah pihak. Berbeda dengan PD BPR BKK Kendal dan PD BPR Kendali
Artha, BPR Agung Sejahtera memiliki kekhususan tersendiri dalam menghadapi debitor yang mengalami kredit macet yang jaminannya menggunakan hak tanggungan (Malikhatun, 2016).
Sebenarnya  tidak  ada  ketentuan  khusus  yang  mengatur  tentang  tata  cara  penanganan Bank  dalam  menghadapi  debitor  yang  mengalami  kredit  macet,  tetapi  karena  kredit  macet merupakan  salah  satu  bentuk  dari  wanprestasi,  maka  ketentuan  mengenai  cara  penanganan bank  mengacu  pada  ketentuan  yang  ada  pada  KUH  Perdata  (Fuady,  2002).  Achmad  Busro menjelaskan bahwa jika pada diri debitor terdapat suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi dan  bila  prestasi  itu  tidak  dilaksanakan  maka  debitor  dikatakan  telah  melakukan  tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi apabila seharusnya memenuhi kewajiban yang telah  diperjanjikan  tetapi  ternyata  mengingkari  tidak  memenuhi  prestasi  tersebut  (Busro, 2011). Jika debitor memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya, atau dapat juga dikatakan memenuhi  prestasi  keliru,  debitor  dapat  dikatakan  telah  terlambat  dalam  memenuhi  prestasi bilamana  prestasinya  masih  dapat  diperbaiki,  tetapi  bila  tidak,  maka  debitor  dianggap  tidak memenuhi prestasi sama sekali (Ashshofa, 2010).
Seseorang  yang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi pada waktu  yang tidak  semestinya  dianggap  telah  melakukan  wanprestasi  atau  ingkar  janji.  Bentuk  dari wanprestasi atau ingkar janji ada 3 (tiga), yaitu:  Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali; Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi; Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.
Seseorang  dikatakan  wanprestasi  apabila  lalai  untuk  melaksanakan  prestasinya.  Atau dengan  kata  lain  wanprestasi  terjadi  ketika  seseorang/debitor  yang  mempunyai  kewajiban melaksanakan  prestasi  akan  tetapi  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya  atau  terlambat memenuhinya  atau  dapat  memenuhinya  akan  tetapi  tidak  sesuai  dengan  yang  telah diperjanjikan.  Wanprestasi  berasal  dari  istilah  aslinya  dalam  bahasa  Belanda  “ wanprestatie ” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak- pihak tertentu di  dalam  suatu  perikatan, baik  perikatan  yang dilahirkan dari suatu  perjanjian ataupun  perikatan  yang  timbul  karena  undang-undang  (Badrulzaman,  1970).  Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian,  berarti  suatu  hal  yang  harus  dilaksanakan  sebagai  isi  dari  suatu  perjanjian, barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dari ketiadan pelaksanaannya janji  untuk  wanprestasi” (Prodjodikoro, 1993).  M. Yahya Harahap mengatakan  bahwa    “wanprestasi”  dapat  dimaksudkan  juga  sebagai  pelaksanaan  kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya (Harahap, 1982).
Wanprestasi  membawa  akibat  yang  merugikan  bagi  kreditor,  apabila  ada  pihak  yang dirugikan  maka  sudah  menjadi  kewajiban  debitor  untuk  mengganti  kerugian.  Hal  tersebut diatur  dalam  Pasal  1243  KUH  Perdata  yang  berbunyi  “Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah ia mulai diwajibkan apabila debitor setelah perikatan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”
Oleh  karena  itu  sejak  saat  itu  debitor  berkewajiban  mengganti  kerugian  yang  timbul, dan kreditor dapat meminta: 1). Pengganti kerugian; 2). Benda yang dijadikan objek perikatan sejak  saat  tidak  dipenuhinya  kewajiban  menjadi  tanggung  jawab  dari  debitor;  3).  Bila perikatan timbul perjanjian yang timbal balik, kreditor dapat meminta pembatalan/pemutusan perjanjian.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dalam hal debitor lalai untuk  memenuhi  kewajiban  perikatannya  dan  kreditor  berhak  untuk  menuntut  penggantian kerugian,  yang  berupa  biaya,  kerugian  dan  bunga.  Selanjutnya  dalam  Pasal  1237  KUH Perdata mengatakan bahwa dalam hal perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu apabila debitor lalai menyerahkannya, maka risiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitor. Selanjutnya apabila perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal  1266  KUH  Perdata  kreditor  berhak  untuk  menuntut  pembatalan  perjanjian,  dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.
Kerugian  yang  diderita  oleh  kreditor  sebenarnya  harus  dihitung  sejak  debitor  dalam keadaan lalai, dan pada asasnya harus dibuktikan bahwa kreditor telah menderita kerugian, hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1246  KUH  Perdata:  “Biaya,  rugi  dan  bunga  yang  oleh  si berpiutang  boleh  dituntut  akan  penggantiannya,  terdirilah  pada  umumnya  atas  rugi  yang telah  dideritanya  dan  untung  yang  sedianya  harus  dapat  dinikmatinya,  dengan  tak mengurangi  pengecualian-pengecualian  serta  perubahan-perubahan  yang  akan  disebut  di bawah ini.”
Jadi  dapat  diterangkan  sebagai  berikut:  1).  Pihak-pihak  dalam  menentukan  sendiri jumlah pengganti kerugian sesuai dengan Pasal 1249 KUH Perdata; 2). Undang-undang juga menentukan  dengan  tegas,  yaitu  yang  tersimpul  dalam  Pasal  1250  KUH  Perdata  disebut bunga  yang  moratoir  (Berdasar  St.  1848-22  bunganya  6%  setahun);  3).  Kalau  pihak-pihak tidak  menentukan  jumlah  pengganti  kerugian  dan  Undang-Undang  tidak  menentukan dengan  tegas,  maka  jumlah  pengganti  kerugian  ditentukan  sedemikian  besarnya  sehingga kekayaan dari kreditor harus sama seperti kalau debitor telah memenuhi kewajibannya.
Pada  dasarnya  pihak  yang  dirugikan  harus  membuktikan  bahwa  ia  betul-betul menderita  kerugian  dan  berapa  jumlah  kerugian  itu.  Kadang-kadang  memang  sulit  untuk membukikan dan diperlukan perincian kerugian (Nawari, 1995).
Jadi  setiap  kerugian  yang  diderita  kreditor,  tidak  selalu  harus  diganti  oleh  debitor. Untuk  itu  Undang-Undang  menentukan  bahwa  debitor  hanya  wajib  membayar  pengganti kerugian  atas  kerugian  kreditor  yang  memenuhi  syarat:  Kerugian  yang  dapat  diduga  lebih dahulu atau sepatutnya dapat diduga lebih dulu pada waktu perikatan timbul; Kerugian yang merupakan akibat langsung dan seketika dari wanprestasi.
Dalam  hubungan  utang-piutang  yang  dijamin  maupun  tidak  dijamin  dengan  Hak Tanggungan,  jika  debitor  cidera  janji  eksekusi  dilakukan  melalui  gugatan  perdata  menurut hukum acara perdata yang berlaku. Perlu diketahui bahwa penyelesaian utang-piutang yang bersangkutan  melalui  cara  ini  memerlukan  waktu,  karena  pihak  yang  dikalahkan  ditingkat Pengadilan  Negeri  dapat  mengajukan  banding,  kasasi  bahkan  masih  terbuka  kesempatan untuk meminta peninjauan kembali (Usman, 2008).
Adapun  yang  disebut  dengan  eksekusi  Hak  Tanggungan  adalah  jika  debitor  cidera janji maka objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  pemegang  Hak Tanggungan  berhak  mengambil  seluruh  atau  sebagian  dari  hasilnya  untuk  pelunasan piutangnya, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain (Kashadi, 2009).

## 2. Efektivitas  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Dalam  Menyelesaikan  Kredit  Macet  di  BPR Kabupaten Kendal
Ketentuan  mengenai  eksekusi  hak  tanggungan  termuat  dalam( Pasal  20  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan ,  t.t.),  apabila  debitor  cidera  janji (wanprestasi),  maka  eksekusi  hak  tanggungan  dapat  dilakukan:  Titel  Eksekutorial:  Yaitu eksekusi  berdasarkan  irah-irah  “Demi  Keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” yang  dilakukan  melalui  tata  cara  dengan  menggunakan  lembaga parate  executie sesuai dengan  Hukum  Acara  Perdata.  Jenis  eksekusi  ini  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Eksekusi  atas  Kekuasaan  Pemegang  Hak  Tanggungan  Sendiri:  Eksekusi  atas kekuasaan  sendiri  ini  harus  diperjanjikan  dalam  perjanjian  sebelumnya.  Menurut  Pasal  20 Ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 6 UUHT, apabila debitor wanprestasi, maka kreditor pemegang hak  tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu.
Penjualan Objek HT di Bawah Tangan: Eksekusi penjualan di bawah tangan objek hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 (2) dan (3) UUHT. Inti dasar dari pasal ini adalah adanya kesepakatan  antara  pemberi  dan  pemegang  hak  tanggungan  bahwa  penjualan  di  bawah tangan objek hak tanggungan akan memperoleh  harga tertinggi  yang  akan menguntungkan semua pihak. Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan  dan  diumumkan  sedikit-dikitnya  dalam  2  (dua)  surat  kabar  yang  beredar pada daerah yang bersangkutan serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
Berdasarkan  Pasal  10  ( Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan ,  t.t.)  bahwa  dengan  diterbitkannya  sertipikat  hak  tanggungan  oleh  Kantor Pertanahan  sebagai  tanda  bukti  adanya  Hak  Tanggungan,  yang  memiliki  irah-irah  dan mempunyai  kekuatan  eksekutorial  sama  seperti  putusan  hakim  berkekuatan  hukum  tetap, maka  apabila  debitor  cidera  janji  (wanprestasi),  dapat  meminta  bantuan  secara  langsung kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  untuk  melakukan  eksekusi  melalui  pelelangan umum guna pelunasan piutang debitor.
Penafsiran  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan yang  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  kreditor  yaitu  ketentuan  Pasal  1  Angka  1 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  tentang  hak  preference seorang  kreditor:  “Hak  tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  ( Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  dasar  Pokok  Agraria ,  t.t.),  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  lain  yang merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  utang  pelunasan  tertentu,  yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”
Ketentuan  mengenai  salah  satu  ciri  Hak  Tanggungan  yaitu droit  de  preference juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang bertuliskan:  “Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  hak  tanggungan  pertama  mempunyai hak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  atas  kuasanya  sendiri  melalui  pelelangan  umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
Sebenarnya  BPR  di  Kabupaten  Kendal  berhak  untuk  melakukan  eksekusi  dengan lembaga parate  executie yang  pelaksanaanya  sesuai  dengan  hukum  acara  perdata,  hal  ini ditegaskan  kembali  pada  Pasal  14  Ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  bertuliskan:  “Sebagai  tanda  bukti  adanya  hak tanggungan,  kantor  pertanahan  menerbitkan  sertipikat  hak  tanggungan  sesuai  dengan peraturan pemerintahan yang berlaku. Sertipikat hak tanggungan tersebut memuat irah-irah “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  sehingga  sertipikat  tersebut mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi karena adanya faktor-faktor, beberapa pihak BPR di Kabupaten Kendal jarang sekali melakukan upaya penyelesaian dengan cara ini.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak PD BPR BKK Kendal, PD BPR Kendali Artha, dan BPR Agung Sejahtera, efektivitas eksekusi yang terjadi di BPR Kabupaten Kendal adalah pihak BPR di Kabupaten Kendal lebih sering menggunakan  Penjualan  Objek  HT  di  Bawah  Tangan  untuk  menyelesaikan  permasalahan apabila  ada  debitor  yang  wanprestasi  daripada  cara  penyelesaian  dengan  menggunakan proses  eksekusi  titel  eksekutorial  dan  proses  eksekusi  atas  kekuasaan  pemegang  hak tanggungan  sendiri  karena  pihak  BPR  di  Kabupaten  Kendal  merasa  bahwa  penyelesaian masalah  dengan  cara  penjualan  objek  HT  di  bawah  tangan  lebih  menghemat  biaya  dan menghemat waktu, selain itu dengan penjualan objek HT di bawah tangan hasil  penjualan jaminan lebih  tinggi  nilainya daripada hasil penjualan jaminan  yang diperoleh dengan cara eksekusi lain.

## D. Simpulan
Dalam  hal  penanganan  BPR  di  Kabupaten  Kendal  dalam  menghadapi  nasabah  yang mengalami  kredit macet  yang jaminannya menggunakan hak tanggungan, setiap BPR memiliki kebijakan  tersendiri.  BPR  Agung  Sejahtera  memiliki  kebijakan  untuk  langsung  melakukan penagihan,  pemanggilan  dan  memberikan  SP,  sedangkan  PD  BPR  Kendali  Artha  memiliki kebijakan  untuk  masih  mengutamakan  cara  musyawarah.  Tidak  berbeda  jauh  dengan  PD  BPR Kendali  Artha,  kebijakan  yang  dimiliki  oleh  PD  BPR  BKK  Kendal  juga  masih  mengupayakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh debitor.
Proses  eksekusi  yang  dilakukan  oleh  BPR  di  Kabupaten  Kendal  juga  berbeda  antara  satu dengan  lainnya.  BPR  Agung  Sejahtera  lebih  sering  menggunakan  eksekusi  dengan  titel eksekutorial  karena  pihak  BPR  Agung  Sejahtera  menganggap  bahwa  eksekusi  dengan  titel eksekutorial  lebih  efektif  dan  karena  jenis  eksekusi  lainnya  rawan  mendapat  gugatan  oleh
debitor.  PD  BPR  Kendali  Artha  lebih  sering  menggunakan  Penjualan  Objek  HT  di  Bawah Tangan karena menganggap Penjualan Objek HT di  Bawah Tangan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Ashshofa, B. (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Badriyah,  S.M.  (2016).  Sistem  Penemuan  Hukum  Dalam  Masyarakat  Prismatik.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Badrulzaman, M.D. (1970). Asas-Asas Hukum Perikatan. Medan: FH USU.
Busro, A. (2011). Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Djumhana, M. (1997). Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Fuady,  M.  (2002).  Hukum  Perkreditan  Kontemporer.  Cetakan  Ke-2  Edisi  Revisi  Bandung:  Citra
Aditya Bakti.
Harahap, M.Y. (1982). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
Harsono,  B.  (2008).  Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta: Djambatan.
Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
HS, S. (2005). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kashadi.,  &  Purwahid  Patrik.  (2009).  Hukum  Jaminan.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Nawari, H. (1995). Metode Penelitian Bidang Sosial. Jogjakarta: UGM Press.
Patrik, P. (1994). Dasar-Dasar Hukum Perkatan. Bandung: Mandar Maju.
Perangin-angin,  E.  (1981).  Praktik  Penggunaan  Tanah  Sebagai  Jaminan  Kredit.  Jakarta:  Rajawali
Pers.
Sjahdeni,  S.R.  (1993).  Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  bagi  Para  Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
Usman, R. (2008). Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal:
Ayuningtyas, Ginati., & Imanullah, M. Najib. (2017). Tinjauan Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Di PD. BBP Bank Klaten. Universitas Sebelas Maret.
Bayuaji, Gilang., & Sukarmi. (2017). Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di PT.  Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat  Cabang Tegal. Jurnal Akta .
Bimantara,  R.  (2019).  Penyelesaian  Kredit  Macet  Perseroan  Melalui  Eksekusi  Jaminan  Hak Tanggungan Atas Nama Pribadi. Jurnal Bina Mulia Hukum.
Faiz, P.M. 2009. Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). Jurnal Konstitusi.
Widjaja, Adi., Budiono, Abdul Rachmad., & Winarno. (2018). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan  Dalam  Penyelesaian  Kredit  Macet  Di  Lembaga  Perbankan.  Universitas Brawijaya.