Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012 , ISSN 1978-5186
Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Ati Yuniati
Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Email : ati_yuniati7886@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Peran  Dinas  Tata  Kota  Bandar lampung  dalam  Pengendalian  Pemanfaatan  Tata  Ruang.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris.  Berdasarkan  hasil penelitian,  Peran  Dinas  Tata  Kota  Bandar  Lampung  dalam  pengendalian pemanfaatan  tata  ruang  adalah  melaksanakan  pengawasan  dan  penertiban pemanfaatan ruang.   Pengendalian pemanfaatan tata ruang  yang dilakukan Dinas Tata Kota Bandar Lampung pada saat ini sudah cukup baik dengan melaksanakan kegiatan  sebagaimana  tugas  dan  fungsi  Dinas  Tata  Kota  yang  telah  tetapkan dalam  Peraturan  Walikota  Kota  Bandar  Lampung  No.  17  Tahun  2008  tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Bandar Lampung.
Kata kunci : peran, pengendalian, pemanfaatan, tata ruang.

## Abstract
The  purpose of  this  study was  to  determine  the role  of city  planning  office  of Bandar  lampung in Spatial Utilization Control. This study uses empirical and normative juridical approach. Based on this research, the role of city planning office  of  Bandar  lampung  in  controlling the  spatial utilization is to  supervise and control the  utilization  of space.  Control  of spatial utilization conducted city planning  office  of  Bandar  lampung at this  time is  good  enough to carry  out the duties  and functions of  city  planning  office  as has set in  the  Bandar  Lampung Mayor Regulation No. 17 of 2008  on Duties, Functions and Administration of the City Planning Office Bandar Lampung.
Key words: role, control, utilization, spatial.

## I. Latar Belakang
Sebagai  kota  yang  menuju  kota besar,  Bandar  Lampung  menjadi pusat  kegiatan  perekonomian  di daerah Lampung.  Sebagian  besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa,  industri,  dan  perdagangan. Untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan  ruang  sebagai  tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi  dan  sosial  budaya,  maka kawasan  perkotaan  perlu  dikelola secara  optimal  melalui  penataan
ruang.  Sebagai  salah  satu  proses kegiatan penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan perlu diselenggarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3
Undang-Undang No. 26  Tahun 2007 tentang  Penataan  Ruang  menyatakan bahwa  penyelenggaraan  penataan ruang  bertujuan  untuk  mewujudkan ruang  wilayah  nasional  yang  aman, nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan  nasional.  Untuk  dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan  ruang  terhadap  rencana tata ruang wilayah, setiap pemerintah kota  memerlukan  upaya  pemantauan terhadap  pemanfaatan  ruang  yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian  dari  pemanfaatan  ruang terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Pemerintah  kota  saat  ini  diberi kewenangan dalam penyusunan rencana  tata  ruang  wilayah  kota. Permasalahan  dalam  tata  ruang  yang sekarang dialami oleh banyak kota di Indonesia  antara  lain  penggunaan ruang  yang  tidak  teratur  dan  tidak sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  serta  penggunaan ruang  tanpa  memperhatikan  dampak negatif  yang  disebabkan  terhadap keadaan lingkungan. Hal ini mengakibatkan masalah seperti kesemrawutan  tata  ruang  wilayah hingga bencana alam yang diakibatkan  oleh  kesalahan  dalam penggunaan  ruang  karena  lebih berorientasi untuk mencari
keuntungan  pribadi  atau  korporasi tanpa  menghiraukan  akibat  dari penyimpangan  penggunaan  ruang
tersebut.    Oleh  karena  itu,  ruang perlu  ditata  agar  dapat  memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan  yang nyaman terhadap manusia serta mahluk hidup lainnya  dalam  melakukan  kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal. Semakin  pesatnya  perkembangan Kota  Bandar  Lampung  memerlukan pengarahan, penelitian dan perencanaan.  Untuk  menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan  kota  sebagai  unsur pendorong  Pembangunan  Nasional dan  sesuai  pula  dengan  kebijakan
Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan  kota  secara  terpadu, pemanfaatan  ruang  kota  secara lestari,  optimal,  seimbang,  serasi sangat diperlukan.
Dalam rangka untuk mengembangkan Kota Bandar Lampung  sesuai  karakteristik  dan fungsinya  serta  memenuhi  ketentuan mengenai  pemanfaatan  ruang,  maka perlu diadakannya pengendalian pemanfaatan  tata  ruang  yang  tepat. Berdasarkan uraian
tersebut, bagaimana  Peran  Dinas  Tata  Kota Bandar lampung dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang?

## II.  Metode Penelitian
Penelitian ini
menggunakan pendekatan  secara  yuridis  normatif dan  pendekatan  secara  empiris. Sumber  data  dalam  penelitian  yaitu sumber  data  primer  dan  sumber  data skunder.    Bahan  hukum  yang digunakan yaitu bahan hukum primer,  bahan  hukum  skunder  dan bahan  hukum  tersier.    Analisis  data dilakukan
secara kualitatif.
Kemudian dilakukan interpretasi data dan kemudian dilakukan pembahasan yang akan menuju kepada kesimpulan  terhadap  permasalahan yang diteliti. III. Peran Dinas Tata Kota Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian  pemanfaatan  ruang adalah  upaya  untuk  mewujudkan tertib  tata  ruang.  Rencana  Umum
Tata  Ruang  Kota  (RUTRK)  Bandar Lampung  disusun  untuk  dimensi waktu  perencanaan  10  tahun.  Pada dasarnya RUTRK merupakan rencana  pengembangan  daerah  kota melalui pendekatan tata ruang. Produknya adalah arahan pembangunan yang mempunyai implikasi penataan ruang pada
tingkat  kota.  Dalam  kaitan  ini  maka selain  aspek  penyusunannya  sendiri, maka  aspek  pelaksanaannya  juga menjadi  bagian  tak  terpisahkan  yang perlu mendapat perhatian.
Berdasarkan bagan I, dapat diketahui bahwa  pengendalian  pemanfaatan ruang  dilakukan  oleh  Dinas  Tata Kota Bandar Lampung yaitu pengawasan  pemanfaatan  ruang  dan penertiban penataan ruang. Pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan dengan pembuatan laporan perubahan pemanfaatan ruang, pemantauan penyimpangan pemanfaatan  ruang  dan  evaluasi rencana pemanfaatan ruang. Sedangkan  penertiban  pemanfaatan ruang  dilakukan  dengan  pemberian sanksi  administratif,  sanksi  perdata dan sanksi pidana.
Pengendalian  pemanfaatan  ruang adalah  untuk  tercapainya  konsistensi pemanfatan  ruang  dengan  rencana tata  ruang  yang  telah  ditetapkan.
Untuk  melaksanakan  pengendalian tersebut,  Dinas  Tata  Kota  Bandar
Lampung  mempunyai  wewenang melakukan pengawasan dan penertiban.  Oleh  karena  itu,  Dinas Tata Kota Bandar Lampung berperan dalam  melakukan  pengawasan  dan penertiban  terhadap  pemanfaatan ruang  yang  tidak  sesuai  dengan rencana  tata  ruang  Kota  Bandar Lampung  yang  telah  diatur  dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung  No.  4  Tahun  2004  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Bandar Lampung Tahun 2005 Sampai  Dengan  Tahun  2015  dan juga  Undang-Undang  No.  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang  serta peraturan  pelaksana  lainnya  seperti Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan Menteri  yang  mengatur  tentang penataan ruang.
Dalam  melaksanakan  pengendalian pemanfaatan  ruang  di  Kota  Bandar Lampung  dilaksanakan  oleh  Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata  Kota  Bandar  Lampung.  Dalam pengendalian  pemanfaatan  ruang,
Dinas  Tata  Kota  berperan  dalam mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan  ruang  kota  berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota, melakukan identifikasi dan
inventarisasi  terhadap  bangunan  dan tempat-tempat  usaha  yang  belum memiliki izin. Dinas Tata Kota untuk mengendalikan  pemanfaatan  ruang dengan  mengeluarkan  surat  teguran pelanggaran  pemanfaatan  ruang  kota terhadap pihak pemilik bangunan dan tempat-tempat  usaha  dan  membuat laporan  pengawasan  pemanfaatan ruang kota.
Gambar. 1

## Lingkup Pengertian Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, dan mekanisme perizinan (di tingkat kecamatan/kota). Penertiban adalah tindakan menertibkan  yang  dilakukan  melalui pemeriksaan  dan  penyelidikan  atas semua  pelanggaran  atau  kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian  perkembangan  atau pembangunan  dengan  dua  cara  di atas dilakukan terutama sekali dalam kaitannya  dengan  rencana  kawasan budidaya.  Untuk  kawasan  lindung, ketentuan  yang  ada  relatif  ketat
memberikan  pembatasan  terhadap segala  bentuk  pemanfaatan  ruang yang bersifat budidaya.
Pengendalian    pemanfaatan  ruang dilakukan  oleh  Dinas  Tata  Kota dengan cara pengawasan dan penertiban.  Pengawasan  dilakukan dengan mengawasi kesesuaian pemanfaatan  ruang  dengan  fungsi ruang  yang  telah  ditetapkan  dalam rencana  tata  ruang.  Pengawasan  ini dilakukan dalam bentuk:
a. Pelaporan,  yaitu  usaha  atau kegiatan  memberikan  informasi secara obyektif mengenai
pemanfaatan  ruang,  baik  yang
Penataan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Perencanaan Tata Ruang Penertiban Pemanfaatan ruang Pengawasan Pemanfataan Ruang sanksi pidana sanksi perdata Pemantauan Penyimpangan pemanfaatan ruang sanksi administratif Evaluasi rencana pemanfaatan ruang
Laporan perubahan pemanfaatan ruang
sesuai  maupun  yang  tidak  sesuai dengan rencana tata ruang.
b. Pemantauan,  yaitu  usaha  atau kegiatan  mengamati,  mengawasi dan  memeriksa  dengan  cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan  yang  tidak  sesuai dengan rencana tata ruang.
c. Evaluasi, yaitu usaha atau
kegiatan untuk  menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang secara keseluruhan setelah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pelaporan dan pemantauan untuk mencapai tujuan rencana tata ruang. Tahapan proses pengawasan meliputi pelaporan,  pemantauan  dan  evaluasi. Pengawasan  penataan  ruang  adalah upaya agar penyelenggaraan penataan  ruang  dapat  diwujudkan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  tugas  dan  fungsinya, kelembagaan  yang  terlibat  dalam proses  ini  adalah  instansi-instansi teknis  di  tingkat  kabupaten/kota  dan provinsi,  aparat  pemerintahan  di tingkat  yang  lebih  kecil  (kecamatan, kelurahan/desa).  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM),  masyarakat  dan lembaga swasta lain yang mempunyai  kepentingan  terhadap pemanfaatan ruang. Semua mempunyai  wewenang  yang  yang sama dalam melaporkan setiap tindakan penyimpangan pemanfaatan ruang  ruang,  yang  dilakukan  secara berjenjang  dari  lingkup  terkecil hingga lingkup terbesar.
Pemanfaatan  yang  sesuai  dengan rencana  tata  ruang  dipilah  menjadi  3 (tiga)  yaitu  yang  tidak  menimbulkan masalah, yang menimbulkan masalah kecil, dan yang menimbulkan
masalah  besar.  Dari  ketiga  kriteria tersebut,  akan  dijadikan  masukan sebagai  peninjauan  kembali  RUTRK Kota  Bandar  Lampung.  Kemudian dari  pemanfaatan  yang  tidak  sesuai dengan  RUTRK    dipilah  menjadi  2 (dua),  berdampak  kecil  dan  besar,
dan nantinya akan ditarik kesimpulannya  sebagai  rekomendasi Gubernur  dan  Walikota  Bandar Lampung untuk dilakukan penertiban dari penyimpangan yang ada.
Pengawasan pemanfaatan ruang adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam  rencana  tata  ruang  berupa pengumpulan  data  dengan  melalui proses  visualisasi,  pengawasan  dan monitoring
untuk kemudian dievaluasi  dari  setiap  pemanfaatan ruang/lahan yang terjadi. Pengendalian  pemanfaatan  ruang tersebut dilakukan pula melalui:
1. Penetapan pengaturan zonasi yang disusun berdasarkan rencana  rinci  tata  ruang  untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan dengan Peraturan daerah.
2. Perizinan pemanfaatan ruang
diatur  oleh  pemerintah  daerah menurut  kewenangannya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam  pelaksanaan  pemanfaatan ruang  agar  pemanfaatan  ruang sesuai  dengan  rencana  tata  ruang wilayah  dapat  diberikan  insentif dan/atau disinsentif oleh pemerintah  daerah.     Insentif merupakan upaya untuk memberikan  imbalan  terhadap pelaksanaan kegiatan yang
sejalan  dengan  rencana  tata
ruang. Disinsentif merupakan upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,  atau  mengurangi
kegiatan yang  tidak  sejalan dengan rencana tata ruang.
Insentif  dan  disinsentif  diberikan dengan  tetap  menghormati  hak masyarakat. 4. Pengenaan  sanksi  merupakan tindakan penertiban yang dilakukan  terhadap  pemanfaatan ruang  yang  tidak  sesuai  dengan rencana  tata  ruang  dan  peraturan zonasi.  Pengenaan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban  pemanfaatan  ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang  harus  dilakukan  sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan  ruang  yang  tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi  pidana  penjara,  dan/atau sanksi pidana denda.
Dalam  hal  penetapan  pengaturan zonasi,  Dinas  Tata  Kota  Bandar Lampung mempunyai peran melakukan  peraturan  zonasi  yang disusun  berdasarkan  rencana  rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Sedangkan untuk pemberian  insentif  dan  disinsentif Dinas  Tata  Kota  Bandar  Lampung tidak mempunyai kewenangan memberikan  insentif  dan  disinsentif tersebut.  Sampai  tahun  2011,  Dinas Tata  Kota  Bandar  Lampung  belum pernah  memberikan  insentif  dan disinsentif.  Insentif  dan  disinsentif merupakan  kewenangan  dari  Badan Penanaman  Modal  dan  Perizinan
Kota  Bandar  Lampung  berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2008.
Pada  tahun  2011  Dinas  Tata  Kota telah melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian bangunan  gedung  dan  tempat  usaha. Kegiatan  pengawasan  ini  dilakukan pada  setiap  tahunnya  dengan  rincian waktu  yang  disesuaikan.  Bentuk pengendaliannya adalah dengan memberikan surat peringatan terhadap  pemilik  bangunan  atau gedung  yang  menyalahi  aturan  tata ruang Kota Bandar Lampung. Peringatan  ini  dilakukan  secara tertulis  dan  secara  langsung  yaitu sebanyak tiga kali untuk memperbaiki  bangunan  atau  gedung tersebut  sesuai  dengan  tata  ruang Kota  Bandar  Lampung.  Apabila pemilik  bangunan  atau  gedung  tidak mengindahkan  peringatan  ini,  Dinas Tata  Kota  membentuk  tim  yang terdiri  dari  Kepolisian,  Satpol  PP, TNI  dan  BPMP  Kota  Bandar
Lampung untuk
melakukan penertiban  terhadap  bangunan  atau gedung tersebut.

## IV.  Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diketahui  Peran  Dinas  Tata  Kota
Bandar Lampung dalam pengendalian  pemafaatan  tata  ruang adalah  melaksanakan  pengawasan yang  terdiri  pembuatan  laporan perubahan pemanfaatan ruang, pemantauan penyimpangan pemanfaatan  ruang  dan  evaluasi rencana pemanfaatan ruang.
Sedangkan  penertiban  pemanfaatan ruang  dilakukan  dengan  pemberian sanksi  administratif,  sanksi  perdata dan sanksi pidana.

## 7
Pengendalian pemanfaatan tata ruang yang  dilakukan  Dinas  Tata  Kota Bandar Lampung pada saat ini sudah cukup  baik  dengan  melaksanakan kegiatan  sebagaimana  tugas  dan fungsi  Dinas  Tata  Kota  yang  telah tetapkan  dalam  Peraturan  Walikota Kota Bandar Lampung No. 17 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  Dinas  Tata  Kota  Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermit,  Herman.  2008. Pembahasan
Undang-Undang  Penataan Ruang. Mandar Maju, Bandung. Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat  di  Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya. ________________, 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Metode  Penelitian  Hukum . PT  Citra  Aditya  Bakti. Bandung. Nurmandi, Acmad. 1999. Manajemen Perkotaan Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia . Lingkaran Bangsa, Yogyakarta. Ridwan,  Juniarso.  2009. Hukum Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayanan Publik . Nuansa, Bandung.
Soekamto,  Soejono.  1982. Sosiologi
Suatu  Pengantar ,  Rajawali
Press, Jakarta.
Sudarsono,  2005. Kamus  Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Sunggono, Bambang, 2001. Metodologi Penelitian Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta. Syahrin,  Alvi.  2003.  Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan. Pustaka Bangsa, Medan. Indonesia, Undang-Undang  No.  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang _______,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  28  Tahun  2008 tentang  Tata  Cara  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah _______,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  50  Tahun  2009 tentang Pedoman Koordinasi  Penataan  Ruang Daerah _______,  Peraturan  Daerah  Kota Bandar  Lampung  No.  4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2015 _______, Peraturan Walikota Bandar Lampung  No.  17  Tahun
2008  tentang  Tugas,  Fungsi dan  Tata  Kerja  Dinas  Tata
Kota Bandar Lampung