Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1115-1123
Model Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid di Provinsi Aceh
Abrar Amri 1) ,  Muhammad Yasir Yusuf 2) , Hafiizh Maulana 3) . 1,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
1,2 Program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh *Email korespondensi: abrar.amri@ar-raniry.ac.id

## Abstract
The economic development of the mosque can be a source of new economic growth by optimizing the potential of the existing mosque congregation. This study has urgency in order to build a conceptual framework for a mosque- based  business  development  model.  This  study  uses  an  expert  system  approach  in  designing  an  economic development  model  within  the  framework  of  enforcing  Islamic  Sharia  in  Aceh  and  encouraging  community economic growth (Jamaah). The research was conducted at several mosques in Aceh. The technique of collecting data  and  information  is  collected  by  formulating  a  model  design  through  observation,  documentation,  and distributing questionnaires to the management of the Mosque Prosperity Agency (BKM) and jamaah. Based on the results of the study, the development of a mosque-based economy in has considerable potential. This potential can  be  seen  from  the  start  of  a  more  modern  mosque  management  and  the  positive  response  to  the  idea  of developing the mosque's economy from the administrators of the mosque's prosperity agency and jamaah. The results of the study recommend that mosques must prepare Human Resources for managing autonomous business units by establishing a Sharia Financial Institution.
Keywords: Aceh, Economic Development Model, Mosque, Jamaah.
Saran sitasi : Amri, A., Yusuf, M. Y., & Maulana, H. (2022). Model Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 1115-1123. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4535
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4535

## 1. PENDAHULUAN
Masjid  sebagai  pusat  peradaban  memilik  fungsi menghadirkan segala aktivitas ketaatan untuk menuju pribadi  yang  taqwa,  baik  secara  individu  maupun sosial.  Masjid  merupakan  tempat  ibadah  yang memiliki  fungsi  sentral  bagi  umat  Islam,  dengan dengan ragam aktivitas yang menyeluruh ( Syumuliah ) sebagai  solusi  permasalahan  ummat.  Masjid  dalam makna terminologis bukan hanya tempat shalat namun lebih dari itu mesjid adalah tempat untuk melakukan berbagai macam aktifitas ( the center of activities ) bagi Muslim  dalam  rangka  beribadah  kepada  Allah  SWT dalam makna yang luas.
Masjid sebagai the  center of  activities memiliki fungsi utama untuk menghadirkan aktivitas ketaqwaan,  baik  secara  ibadah  mahdah  maupun ghairul Mahdhah/Muamalah . Kata masjid dalam Al- Quran  sebagaimana  dikutip  dalam  Umar  (2019) diulang sebanyak 28 kali yang dipadukan dengan kata al-haram .  Dalam  hal  aktivitas  muamalah,  masjid berpotensi  sebagai  sumber  pertumbuhan  ekonomi
regional  yang  strategis.  Sumber  pertumbuhan ekonomi regional tersebut berasal dari jamaah dalam membangun  pusat-pusat  bisnis  seperti  usaha  mikro kecil  dan  menengah  (UMKM),  wisata  halal,  dan Lembaga  Keuangan  Syariah.  Namun  demikian, program-program ekonomi kemasjidan membutuhkan dukungan stakeholders’ yang mempertemukan investor jamaah dengan unit-unit usaha masjid.
Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus,  telah  mendeklarasikan  pelaksanaan  Syariat Islam sebagai jati diri berbagai aktivitas pemerintahan,  politik,  hukum,  ekonomi,  dan  sosial budaya.  Hal  ini  termaktup  dalam  Undang-Undangan Pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006, yang melahirkan sejumlah  Qanun/PERDA  tentang  Syariah  Islam. Syariat Islam diatur dalam Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang  Pokok-Pokok  Syariah  Islam.  Secara  spesifik lagi, Provinsi Aceh juga mengatur aktivitas muamalah masyarakat  melalui  Qanun  Aceh  No.11  Tahun  2018 tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS).  Qanun
LKS menjadi domain dan spirit pembangunan dengan nilai-nilai Islam di Aceh.
Jumlah Penduduk Muslim di Aceh sebagaimana data  yang  dihimpun  dalam  Provinsi  Aceh  dalam Angka  (2019),  menunjukkan  jumlah  yang  sangat tinggi  sebesar  5,16  juta  Penduduk  atau  sebesar  97 persen dari total penduduk Aceh. Dengan jumlah yang sangat  besar,  tersebut  Masjid  yang  terdata  hingga tahun  2019  di  Sistem  Informasi  Masjid  Direktorat Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan  Syariah Kementerian  Agamar  RI  Berjumah  6.323  Masjid. Maka  dapat  dikatakan,  rasio  jumlah  Muslim  dan Masjid di Aceh berbanding 1: 817. Potensi masjid jika
dikembangan  dalam  program  pemberdayaan  yang terpadu dapat memberikan multiplier effect kesejahteraan  bagi  jamaah.  Oleh  karena  itu, membangun  masjid  sebagai  kekuatan  ekonomi dengan  menjadikan  para  jamaah  di  masjid  sebagai mata  rantai  ekonomi  yang  terintegrasi  sebagai konsumen,  produsen  dan  pemilik  dalam  kegiatan ekonomi menjadi sangat penting.
Pada dasarnya masjid mampu berkembang secara mandiri  dengan  pendanaan  kas  yang  dikelola  secara optimal. Sebagai ilustrasi, kas masjid dapat disimulasi dengan asumsi perhitungan berikut ini.

## Tabel 1. Simulasi Perhitungan Keuangan Masjid
Uraian Pemasukan Besaran Dana Uraian Pengeluaran Besaran Dana Saldo Kas Jamaah Rerata ±Rp. 50 juta/pekan   Biaya Harian Masjid (Kebersihan, Takmir, Imam, Muadzin) Rp. 10 juta/pekan Sumbangan Jumatan ±Rp. 5 juta/pekan Pemeliharaan Asset Rp. 5 juta/pekan Total Pemasukan Rp. 55 Juta Total Pengeluaran Rp. 15 Juta Sisa Kas Rp. 40 Juta Asumsi jika jumlah Masjid di Aceh, sebanyak 6.323 Masjid, dengan asumsi simpan Kas sebesar
Rp. 40 juta maka: Rp. 40 juta x 6.232 = Rp. 252 Millliar.
Simulasi  perhitungan  pada  tabel  tersebut  belum memasukkan  program  sumbangan  dan  kerjasama kegiatan  kemasjidan  lainnya  yang  berpotensi  dapat tumbuh dengan pendanaan yang lebih besar lagi. Dari hasil  tersebut,  jika  masjid  menyertakan  sejumlah penempatan  dana  kas  di  Perbankan  Syariah  maka potensi  dana  ummat  yang  bisa  disalurkan  dalam kegiatan  produktif  sangat  besar.  Maka  seyogyanya, potensi dana masjid yang besar tidak boleh idle atau berputar  bukan  dalam  lingkup  ummat  Islam.  Masjid yang mandiri harus mampu tumbuh dan berkembang dalam rangka pemberdayaan  ekonomi ummat, Maka dana  kas  masjid  berpotensi  mampu  dikembangkan pada usaha produktif yang bermanfaat untuk ummat, semisal: Bank Infaq dan Wakaf untuk pembangunan masjid  dan  pemberdayaan  ekonomi,  Memberikan pinjaman  bergulir Qardhul  Hasan kepada  kelompok pengajian/usaha  ummat  sekitar  Masjid,  Penyaluran unit  bisnis Murahabah disalurkan  untuk  para  yang berhak  menerimanya,  investasi  dalam  bentuk penyertaan modal usaha berbasis masjid.
Masjid  selama  ini  dipandang  hanya  sebagai tempat  pelaksanaan  ibadah  ritual/mahdhah,  ternyata memiliki potensi ekonomi yang besar. Beberapa studi literature  yang  mengangkat  tema  pengembangan ekonomi  masjid,  menggagas  suatu  pemikiran  bahwa fungsi-fungsi masjid dapat diperluas dengan
membangun  kerangka  manajemen  takmir  masjid (Susanto,  2020),  reformasi  administrai  masjid (Hentika  et  al.,  2014),  pemberdayaan  ekonomi masyrakat  sekira  masjid  (Ruslan,  2012  dan  Aisyah, 2013),  dan  revitalisasi  fungsi  masjid  sebagai  pusat ekonomi dan dakwah multikulutrual (Dalmeri, 2014).
Untuk membangun suatu kerangka pengembangan  ekonomi  masjid,  Erziaty  (2015) dengan mengambil studi pada Masjid Kota Banjarbaru merangkum  Konsep  pemberdayaan  masjid  yang dinilai sangat penting untuk pengentasan kemiskinan. Ramadhan  et  al.,  (2020)  dalam  studi  potret pengembangan  ekonomi  Masjid  Al  Ikhlas  di  Kota Malang merangkum beberapa program pemberdayaan masjid  melalui  pengelolaan  Baitul  Maal  Al  Ikhlas dengan model Qardhul Hasan dalam bentuk program paket modal usaha, SPP jamaah, pelayanan sembako, kebutuhan  kesehatan  simpanan  jamaah  untuk  Idul Fitri dan Idul Adha.
Salah  satu  gagasan  yang  mengemuka  dalam beberapa  literatur  pengembangan  ekonomi  masjid ialah  membangun  kelembagaan  Baitul  Mal/Baitul Qiradh  (BQ)/Baitul  Mal  Wa  Tamwil  (BMT). Kerangka kelembagaan BMT dalam konsep pemberdayaan ekonomi masjid ( empowerment ) dapat membangun  pengembangan  ekonomi  masyarakat secara bottom  up dan  lebih  berkeadilan  (Kusnadi,
2006).  Studi  yang  dilakukan  oleh  Supriadi  (2017) menjelaskan bahwa secara regulasi, UU No. 23 Tahun 2011  tentang  pengelolaan  zakat  telah  memberikan kesempatan bagi masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS,)  masjid  akan menjadi tempat pengumpulan zakat.
Implementasi  pengembangan  ekonomi  masjid dalam  sejumlah  literatur  banyak  dilakukan  dalam kerangka yang strategi peran masjid untuk meningkatkan perekonomian daerah. Strategi pengembangan  Dewan  Kemakmuran  Masjid  (DKM) di  Kota  Bogor  oleh  Kurnia  dan  Munawar  (2008) merangkum  lima  tahapan;  yaitu  sosialisasi  peran ekonomi  masjid,  peningkatan  kualitas  SDM  dan pengelola  masjid,  inovasi  penerapan  peningkatan ekonomi  berbasis  masjid,  implementasi  program, evaluasi  dan  tindakan  perbaikan.  Untuk  penguatan lebih  lanjut  dan  praktis,  Afif  et  al.,  (2017), menjabarkan tahapan pemberdayaan masjid dilakukan dengan  membangun  formatur  institusi  masjid pengelola  unit  usaha,  penguatan job  description , penguatan  ukhuwah  struktur  takmir,  penyiapan kepanitian  program  ekonomi,  dan  manajemen kuangan masjid.
Destinasi wisata syariah dianggap berhasil dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara terutama wisatawan  Muslim  dan  menari  investasi,  serta perkembangan  wisata  syariah  juga  mengalami peningkatan yang positif, sehingga dengan meningkatnya  kunjungan  wisata  dan  investasi  dapat dimanfaatkan untuk perekonomian daerah (Saputram et  al.,  2019).  Berkaitan  dengan  integrasi  model pengembangan  ekonomi  masjid  dengan  pariwista, telaah yang dilakukan oleh Kharis (2019) mengungkapkan  bahwa  proses  pengorganisasian masyarakat  menciptakan  Kampung  Wisata  Berbasis Masjid  antara  lain,  melalui: Discovery (Penemuan) sampai Dream (Mimpi),  b)  Perencanaan  ( Design ): Merinci  unsur  apa  saja  yang  diperlukan,  c) Menetapkan ( Define ): Menggalang kekuatan bersama, d) Pelaksanaan ( Destiny ): Memastikan rencana sudah dilaksanakan. Pengelolaan objek wisata Masjid Raya Pekanbaru  dalam  temuan  Yanto  (2017),  masih dihadapkan bawah persoalan SDM, koordinasi dengan dinas keparisataan, dan promosi/pemasaran.
Provinsi  Aceh  menjadi  daerah  nomor  2  setelah Nusa Tenggara Barat sebagai Top-5 Provinsi dengan pariwistasa  halal  terbaik  versi  Cescent  Rating- Mastercard.  Potensi  wisata  halal  di  Aceh  juga
ditambah  dengan  raihan  juara  kategori  Masjid Baiturrahman  sebagai  objek  wisata  terbaik  dalam Kompetisi  Pariwisata  Halal  Nasional  2016  oleh Kementerian  Pariwisata  Republik  Indonesia  (Muis, 2020).  Hasil  temuan  yang  dilakukan  Yusuf  et  al., (2021)  dalam  kajian  minat  wisata  halal  di  Provinsi Aceh,  menegaskan  bahwa  determinan  terbesar  yang membentuk  dan  mendorong  peningkatan  minat pengunjung  wisatawan  ke  Aceh  adalah  lingkungan dan  pelayanan  islami.  Masjid  sebagai  potret lingkungan  dan  pelayanan  yang  Islami,  perlu mendapatkan perhatian yang optimal untuk mempersiapkan  diri  dalam  membangun  kemitraan usaha dengan unit dan spot yang menjadi pendukung halal tourism .
Integrasi pengembangan sektor wisata halal dan ekonomi masjid  dapat menjadi  sumber  pertumbuhan ekonommi  baru  dengan  mengoptimalkan  potensi jamaah.  Kajian  ini  memiliki  urgensi  penting  dalam rangka membangun kerangka konseptual model bisnis masjid  dan  sektor  kepariwisataan.  Kota  Banda  Aceh dan  Sabang,  dianggap  memiliki  potensi  pariwisata sekaligus  gerakan ekonomi  kemasjidan.  Oleh  karena itu, kajian integrasi pengembangan sektor wisata halal dan  ekonomi  masjid  diharapkan  menjadi  terobosan bagi  pemerintah  dan  swasta  untuk  mengembangkan aktivitas ekonomi dari masjid.
Kajian ini memiliki urgensi penting dalam rangka membangun kerangka konseptual model pengembangan  bisnis  masjid-masjid  di  Aceh, dianggap memiliki potensi gerakan ekonomi kemasjidan.  Oleh  karena  itu,  kajian  integrasi pengembangan  sektor  ekonomi  masjid  diharapkan menjadi terobosan bagi pemerintah dan swasta untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dari masjid.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  Pengembangan  ekonomi  masjid merupakan penelitian implementatif dengan mengambil  studi  pada  Provinsi  Aceh.  Penelitian dilakukan  dengan  analisa  kuantitatif  dan  kualitatif. Analis  Kuantitatif  dilakuakan  dengan  simulasi sejumlah  potensi  bisnis  yang  dapat  dijalankan  oleh Masjid  dengan  kelayakan  finansial.  Sementara  itu, Analisis  Kualitatif  dielaborasikan  dengan  Analisis SWOT  yang  menginventarisir  aspek  internal  dalam hal kekuatan dan kelemahan, serta aspek eksternal dari sisi peluang dan ancaman yang mungkin muncul.
Penelitian  dilakukan  pada  tiga  Masjid  yang  di Kota  Banda  Aceh  dan  dua  Masjid  yang  ada  di  Kota
Sabang. Masjid yang sudah mengembangan program pengembangan ekonomi masjid di Banda Aceh antara lain  Masjid  Raya  Baiturrahman,  Masjid  Baiturrahim Ulhee Lheue, dan Masjid Oman Al Makmur Lampriet. Sementara  itu  penetapan  Masjd  Agung  Babussalam Kota  Sabang  dilakukan  untuk  mengidentifikasi potensi sabang sebahai destinasi wisata halal Provinsi Aceh.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan observasi,  dokumentasi,  kuesioner  wawancara/FGD kepada  pihak-pihak  yang  menjadi  kunci  dalam pengambilan  keputusan.  Pihak-pihak  yang  menjadi kunci dalam pengambilan keputusan dapat dijabarkan antara lain:
a. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dan Sabang b. Ketua, sekretaris dan bendahara Badan
Kemakmuran Masjid (BKM)  atau  Takmir  Masjid Kota Banda Aceh dan Sabnag
c. Pengelola unit usaha masjid Kota Banda Aceh dan Sabang
d. Pelaku usaha travel Kota Banda Aceh dan Sabang
e. Tokoh  masyarakat/Jamaah  tetap  masjid  Kota Banda Aceh dan Sabang
Terdapat tujuh tahapan yang dilakukan integrasi pengembangan ekonomi masjid, yaitu:
a. Inventarisasi masalah aktual di lapangan. Informasi aktual di lapangan dikumpulkan berkaitan dengan aktivitas  yang  merepresentatifkan  kondisi  BKM untuk pengembangan ekonomi berbasis masjid dan masalah yang selama ini muncul. Selain informasi aktual  di  lapangan,  pandangan  dan  asumsi  pihak terlibat  juga  menjadi  informasi  penting  untuk mengidentifikasi  permasalahan  pengembangan ekonomi Masjid
b. Analisis dekriptif identifikasi model bisnis Masjid. Analisis  deskriptif  potensi  bisnis  dieksplorasi dengan  model  analisis  CATWOE  (C  = customer , A= actors , T= transformation , W= world-view , O= owners , E= environtmental constraint ) dan Model Bisnis  Canvas.  Analsisi  deskriptif  CATWOE sebagaimana Tabel 2.
Tabel 2. Elemen dan Deskripsi CATWOE. Elemen CATWOE Deskripsi Customer Siapa yang mendapatkan manfaat dari aktivitas tujuan? Actors Siapa yang melaksanakan aktivitas?
Transformation Apa  yang  harus  berubah  agar input menjadi output ?
Elemen CATWOE Deskripsi World-view Cara  pandang  seperti  apa  yang membuat sistem berarti? Owners Siapa  yang  dapat  menghentikan aktivitas-aktivitas? Environtmental Constraint Hambatan  apa  yang  ada  dalam lingkungan sistem?
Diadopsi dari Checkland dan Poulter (2010).
c. Menetapkan strategi rencana pengembangan bisnis masjid dan halal tourism berdasar telaah deskriptif yang  sudah  diverifikasi  pada  jawaban  responden. Melalui  perencanaan  strategis  yang  terukur,  akan diperoleh output berupa road map pengembangan BMT dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid ini  digagas  atas  dasar  bahwa  masjid  yang  menjadi studi dalam penelitian ini memiliki potensi tata letak yang  strategis,  dukungan  pendanaan  yang  baik,  dan sumber  daya  manusia  jamaah  yang  responsif.  Studi ekonomi masjid turut menyerbarkan kuesioner secara online kepada  jamaah  lingungan  masjid  dan pengunjung dari luar.
Hasil  obeservasi  lapangan  yang  dilakukan terdapat  sejumlah  tantangan  yang  harus  dihadapi dalam rangka pengembangan ekonomi masjid. Secara infrastuktur,  masjid  sudah  sangat  baik  dan  memiliki dukungan  sarana  prasarana  yang  memadai.  Namun dalam  operasionalisasi  unit  usaha  masjid  belum adanya  gerakan  yang  implementatif  tentang  siapa yang melaksanakan dan bagian manajamen pengelolaannya.  Masalah  operasionalisasi  ini  terjadi karena  sebagai  besar  pengurus  masjid  masih  fokus pada kegiatan ibadah secara mahdhah .
Masalah  berikutnya  yang  menjadi  perhatian dalam  pengembangan  unit  usaha  masjid  adalah dominan  usia  pengurus  Badan  Kemakmuran  Masjid berada pada usia tua (pensiunan). Masalah ini sifatnya intangible ,  karena  berkaitan  dengan  sumber  daya manusia  pengelola.  Ada  sejumlah  anggapan  yang muncul  bahwa  program  pengembangan  ekonomi masjid  adalah  bantuan operasional  cash dan barang/aset. Persepsi yang tebangun dapat mengubah orientasi  pengurus  pada  nilai-nilai  pragmatis  untuk keuntungan sepihak jangka pendek. Maka diperlukan adanya  pendampingan  agar  sumber  daya  manusia
muda memiliki wawasan ekonomi kemasjidan dalam pengembangan unit usaha.
Potensi  masjid  dilakukan  dengan  proses observasi dan penyebaran kuesioner dilakukan kepada pengurus  BKM  pada  lima  masjid.  Potensi  masjid dapat dilihat dari segi aktitas peribadatan, kondisi kas
(pemasukan  dan  pengeluaran),  aset  dan  respon pengurus  mengenai  pemberdayaan  ekonomi  masjid. Berikut ini dijabarkan sejumlah potensi kegiatan/aktivitas  ekonomi  yang  muncul  pada lingkungan masjid. Tabel 2. Potensi Kegiatan Ekonomi Masjid Nama Masjid Deskripsi Aktivitas Ekonomi Aset Masjid Masjid Raya Baiturrahman a. Dikelola dalam bentuk BLUD UPTD dibawah Dinas Syariat Islam Aceh b. Tarif/Kegiatan Perpakiran
c. Kegiatan pernikahan
d. Galery Wisata
e. Baitul Qiradh Baiturrahman, Radio Baiturrahman, Media Harian Gema Baiturrahman, akses umum perpustakaan, kunjungan wisata lokal, nasional dan mancanegara
f. Bantuan Pemerintah dan CSR perbankan
Bangunan Masjid, Wakaf Tanah, Toko, lahan sawah, wakaf tunai Masjid Al Agung Al Makmur Oman Lampriet a. Kegiatan Pernikahan b. Koperasi Syariah AL Hilal
c. Hotel AL Makmur Lampriet
d. Payment Point Online Bank (PPOB)
e. Zhafira House
f. Penyediaan sembako melalui TOSERBA
g. Layanan pemesanan kue bakery Bangunan Masjid, Hotel, Wakaf Tanah, kantin Masjid Baiturrahim Ulee Lheue a. Galery Wisata dengan pengunjung dari dalam dan luar negeri.
b. Cafe Masjid Baiturrahim Program Ekonomi Masjid Bank Indonesia
c. Unit usaha bengkel Las, lahan wakaf strategis dekat laut
seluas 5.000 m, tanah wakaf lahan pertanian di Lampeunerut, dan kerjasama serantau dengan Malaysia dan Singapore Bangunan Masjid, galery wisata, cafe, wakaf tanah Masjid Rahmatullah Lampuuk a. Tanah sawah 10.000 m
b. Cafe Lampuuk (Ikan Bakar) Program Ekonomi Masjid Bank Indoensia
c. Lahan dekat Laut Lampuuk 2.400 m
d. Kegiatan pernikahan
e. Tanah kebun 10.000 M
f. Toko galery wisata 6x15, 4 buah ruang,
g. Aula masjid untuk kegiatan
h. Bantuan CSR PT Solosi Bangun Andalas
Bangunan Masjid, toko galery, wakaf,
Cafe Ikan Bakar Lampuuk, peralatan penunjang kegiatan masjid dari CSR PT Solusi Bangun Andalas Masjid Agung Babussalam Sabang a. Kegiatan operasional Masjid melalui APBK Kota Sabang pada Biro Kesejahteraan Rakyat Pemkot Sabang
b. Potensi ekonomi masjid meningkat seiring dengan event dan tamu yang berkunjug ke Kota Sabang
c. Kegiatan pernikahan
d. Keaktifan remaja masjid mulai meningkat dengan kegiatan pemeliharaan kolam ikan lele disekitar masjid
e. Program spesifik kegiatan ekonomi masjid belum dilakukan
Bangunan masjid,
aula, balai pengajian,
wakaf tanah
Sumber: Hasil Wawancara dengan Pengurus BKM, (2021).
Berdasarkan  hasil  telaah  kegiatan  masjid  yang berpotensi  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masjid, maka  terdapat  beberapa  persamaan  yang  dimiliki. Persamaan pertama ,  kelima  masjid  berada  dalam wilayah  strategis  kegiatan  pariwisata  yang  biasanya dikunjungi  oleh  wisatawan. Kedua ,  masjid  memiliki asset  dan  luas  yang  memadai  untuk  pengembangan kegiatan  ekonomi  dalam  hal  menciptakan spot - spot kegiatan ekonomi. Ketiga, masjid  banyak  digunakan untuk kegiatan pernikahan sebagai sumber pemasukan.
Gagasan  Integrasi  pengembangan  wisata  halal pada kelima masjid yang menjadi tinjauan penelitian cukup  besar.  Potensi  ini  dapat  dilihat  dari  adanya manajemen pengeolaan masjid yang lebih modern dan respon  positif  gagasan  pengembangan  ekonomi masjid.
Masjid  Raya  Baiturrahman  dan  Masjid  Agung Babussalam dikelola secara spesifik melalui anggaran Pemerintah  Daerah.  Kedua  masjid  ini  menjadi  ikon daerah yang mendapat anggaran secara rutin. Masjid Raya Baiturrahman anggaran UPTD berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPTD Drs. Ridwan Johan mendapat  dukungan  operasional  kegiatan  melalui Dinas  Syariat  Islam.  Bahkan,  untuk  keigatan  bisnis, Masjid  Raya  Baiturrahman  sudah  membentuk  tim Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang saat ini sedang  dalam  tahap  pengesahan.  Kegiatan  bisnis masjid  juga  mendapatkan  dukungan  Program Pilot Project Bank Indonesia dalam pengembangan galery wisata seperti souvenir khas Aceh dan meusium.
Operasional kegiatan Masjid Agung Babussalam Kota Sabang juga didukung dengan anggaran Pemkot Sabang  melalui  Biro  Kesra.  Secara  spesifik  kegiatan ekonomi  masjid  belum  berjalan  resmi  dan  masih dalam  tahap  perencanaan  dengan  remaja  masjid melalui  Badan  Koordinasi  Pengurus  Remaja  Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Sabang.
Sementara masjid Agung Al Makmur Lampriet, Masjid  Baiturrahim  Ulee  Lheue,  dan  Masjid Rahmatullah Lampuuk berstatus sebagai masjid lokal. Masjid  Agung  Al  Makmur  dikelola  oleh  Gampong Lampriet,  Masjid  Baiturrahim  berstatus  masjid Kecamatan  Meuraxa,  dan  Masjid  Rahmatullah berstatus  kemukiman  Lampuuk.  Hasil  wawancara dengan  pengurus  BKM,  bahwa  kegiatan  ekonomi terbentuk  dari  inisiatif  pengurus  BKM,  koperasi, remaja  masjid,  dan  pemerintahan  gampong  untuk meningkatkan  program  pengembagan  ekonomi berbasis  masjid.  Pada  tahun  2020,  ketiga  masjid  ini
menjadi pilot project pengembangan ekonomi Masjid Bank Indonesia dengan dukungan kegiatan usaha: a. Masjid  Agung  Al  Makmur  Lampriet  kegiatan bisnis  Hotel  Syariah  dikelola  oleh  Koperasi Syariah Al Hilal
b. Masjid  Baiturrahim  Ulee  Lheue  keigatan  bisnis Cafe/kantin dikelola oleh pengurus BKM
c. Masjid  Rahmatullah  Lampuuk  kegiatan  bisnis kuliner  ikan  bakar  Lampuuk  yang  dikelola  oleh pengurus BKM
Integrasi  Pengembangan  Wisata  Halal  Berbasis Masjid
Integrasi Model Pengembangan Ekonomi Berbasis  Masjid  dan  Halal  Tourism  ini  digagas  atas dasar bahwa ketiga masjid yang menjadi studi dalam penelitian  ini  memiliki  potensi  tata  letak  yang strategis,  dukungan  pendanaan  yang  baik,  dan  SDM jamaah yang responsif.  Pengembangan halal tourism di  Aceh  menurut  Yusuf et al. (2021)  Aceh  memiliki potensi yang sangat besar dengan adannya ekosistem dukungan  Qanun/PERDA  yang  mengakomodir pelaksanana Syariat Islam pada sektor keuangan/perbankan, infrastruktur, penyediaan modal, dan sumber daya manusia yang handal dalam wisata halal.Studi integrasi ekonomi masjid dan halal tourism  turut  menyerbarkan  kuesioner  secara  online kepada jamaah lingungan masjid dan pengunjung dari luar.  Hasil  integasi  dapat  digambarkan  sebagai berikut.
Gambar 2. Model Integasi Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid
Hasil  obeservasi  lapangan  yang  dilakukan terdapat  sejumlah  tantangan  yang  harus  dihadapi dalam  rangka  integasi  ekonomi  masjid  dan  halal tourism. Secara infrastuktur, masjid sudah sangat baik dan  memiliki  dukungan  sarana  prasarana  yang memadai.  Namun  dalam  operasionalisasi  uni  usaha masjid  beluma  adanya  gerakan  yang  implementatif tentang  siapa  yang  melaksanakan  dan  bagaian manajamen pengelolaannya. Masalah operasionalisasi
ini terjadi karena sebagai besar pengurus masjid masih fokus pada kegiatan ibadah secara mahdhah.
Masalah  berikutnya  yang  menjadi  perhatian dalam  integasi  unit  usaha  masjid  untuk  kegiatan wisata  halal  adalah  dominan  usia  pengurus  BKM adalah  usia  tua  (pensiunan).  Masalah  ini  sifatnya intangible, karena berkaitan dengan SDM pengelola. Ada sejumlah anggapan yang muncul bahwa program pengembangan  ekonomi  masjid  adalah  bantuan operasional  cash  dan  barang/aset.  Persepsi  yang tebangun  dapat  mengubah  orientasi  pengurus  pada nilai-nilai pragmatis untuk keuntungan sepihak jangka pendek. Maka diperlukan adanya pendampingan agar SDM  muda  memiliki  wawasan  ekonomi  kemasjidan dalam pengembangan unit usaha.
Berbeda  dengan  unit-unit  usaha  lain,  usaha kemasjidan  memiliki  karakteristik  bisnis  yang  unik dikarenakan aspek kelembagaan dan operasionalisasi bisnisnya menyatu dengan aktivitas masjid. Karakteristik  usaha  kemajidan  dalam  spektrum  yang lebih luas dapat digambarkan dengan beberapa model tata  kelola  bisnis,  desain  rencana  usaha,  penilaian usaha dan kelayakan usaha.
Peran  masjid  dalam  pengembangan  ekonomi dapat  dikelompokkan  dalam  lima  bentuk cluster manajemen pengelolaan:
a. Masjid  berperan  sebagai sales dan  distributor produk program-program bantuan ekonomi
b. Masjid  beperan  sebagai  penghimpun  dana  dan investasi  jamaah  untuk  pusat  kegiatan  ekonomi masjid
c. Masjid  berperan  sebagai financial  sector seperti Baitul Mal,  Koperasi  Syariah,  dan  Baitul Mal  wa Tamwil/  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LKMS)
d. Masjid  menjadi marketplace Unit  Usaha  Mikro Kecil  Menengah  (UMKM)  yang  ada  di  sekitaran lingkungan
e. Masjid membentuk badan otonom usaha tersendiri dengan menghimpun dan memberikan keleluasaan munculnya multi  business  sector yang  dikelola melalui LKMS.
Cluster pengembangan  ini  dapat  menyatu  dan terpisah  antar  unit  usaha  masjid,  artinya  fleksibilitas unit  usaha  masjid  sangat  besar.  Agenda  utama  yang harus diakomodir untuk membentuk unit usaha masjid adalah  penyamaan  persepsi  antara  pengurus  Badan Kemakmuran Masjid (BKM), jamaah, dan lingkungan.  Jika  digambarkan  dalam  skema  yang
lebih  rinci cluster model  usaha  kemasjidan  dapat diinisiasi sebagai berikut:
Gambar 3 Cluster Manajemen Usaha Masjid
a. Masjid Sebagai Sales dan Distributor Cluster yang  pertama  menempatkan  posisi masjid  dalam  kegiatan  usaha  sebagai  penyalur program bantuan dan kerjama,baik dengan swasta maupun regulator/pemerintah. Peran masjid dalam cluster ini sudah umum dilaksanakan di Indonesia, dimana  kegiatan-kegiatan  bantuan  dipusatkan melalui  masjid.  Peran  masjid  dalam  posisi  ini memperkuat  pelaksanaan  program  bantuan  dan kerjasama seperi Coorpoarate Social Responsibilty (CSR), Bantuan Sosial, dan kerjasa dengan Badan Usaha  Milik  Desa/Gampong  (BUMDES/G). Masjid  dapat  merangkum  bantuan  secara  tepat sasaran  berdasarkan  kebutuhan  jamaah  dan lingkungan  serta  menghimpun  SDM  yang berkualitas  dalam  distibusi  bantuan.  Masjid mendapat  bantuan  secara  lanngsun  dan  dikelola untuk pemberdayaan sosial ummat.
b. Masjid Menghimpun Dana Investasi Jamaah
Cluster yang  kedua  menempatkan  BKM secara  sentral  dalam  menghimpun  dana  dan investasi  jamaah  untuk  kegiatan  ekonomi  sekitar. Peran ini dapat dijalankan dengan membentuk tim pengelolaan dana investasi jamaah pada kas masjid tersendiri  secara  amanah.  Praktik  ini  sering ditemukan  dalam  tata  kelola  kas  masjid  untuk kegiatan  muamalah  sekitar,  terutama  dalam program-program pemberdayaan di waktu tertentu seperti pekan Jumatan, Bulan Ramadhan dan Hari Raya. Pengelolaan dana kas masjid secara ekonomi juga  dibentuk  dengan  membentuk  Baitul  Mal Masjid dan/atas gampong dalam agenda penyaluran kebutuhan ummat.
c. Masjid Membentuk Lembaga Financial Sector Cluster yang  ketiga  secara  profesional dijalankan  dengan  membentuk  LKS  yang  secara
koordinatif dan sinergis dengan BKM. LKS dapat berbentuk  Koperasi  Syariah  dan  BMT  dengan pengurus  dan  pengelola  yang  profesional.  Model Kelembagaan  secara  Keuangan  Syariah  akan menempatkan  bisnis  kemasjidan  sebagai  lembaga intermediasi  yang  menghimpun  dan  mengelola dana  jamaah  dan  korporasi  melalui  masjid. Pengurus  masjid dapat menjadi  anggota  Koperasi Syariah  yang  memiliki  badan  hukum  kuat  untuk menjalankan aktivitas binsnis.
Program
pembiayaan  Syariah  akan  secara  efektif  dalam mengembangan  kebutuhan  usaha  jamaah  dan sekitar melalui Produk
Qardhul Hasan,
Murabahan, Mudharabah dan Musyarakah . d. Masjid  menjadi Marketplace Unit  Usaha  Mikro

## Kecil Menengah (UMKM)
Cluster Keempat menempatkan masjid sebagai penyedia layanan lapak usaha ( marketplace )  bagi  UMKM  yang  ada  disekitar lingkungan.  Pada cluster ini,  masjid  dapat  secara fleksibel  menyediakan  lahan  usaha  maupun mengelola  unit  usaha  dengan  membentuk  LKS. Masjid  mendapatkan  bagian  dalam sharing unit usaha melalui bagi hasil dan penyewaaan fasilitas marketplace. UMKM juga dapat dihimpun dengan beberapa aturan ketentuan lingkungan ibadah yang tidak  terganggu. Cluster model  ini  ditawarkan karena  banyaknya  lahan  wakaf,  bangunan  dan pertokoan yang dapat dioptimalkan untuk penyedaiaan lahan usaha.
e. Masjid Membentuk Badan Otonom Usaha
Cluster yang kelima secara spesifik menempatkan  unit  usaha  masjid  sebagai  badan otonom  yang  profesional  dan  amanah  untuk membentuk  sinergisitas  unit  usaha  dengan kelembagaan  keuangan  Syariah.  Pengelola  unit usaha  masjid  membantuk  LKS  dan  menjalin kemitraan  multi  bisnis.  Masjid  dapat  secara mandiri  dan  bekerjasama  untuk  mengelola  bisnis perhotelan, cafe, galery wisata, mart, kerajinan/souvenir yang keuntungannya diberikan kepada masjid melalui  mekanisme profit  sharing.
Model ini bisa dikelola dengan menjalin kerjasama multibusniss  sector untuk  menguatkan  ekosistem usaha  kemasjidan.  Pengelola  unit  usaha  masjid model ini juga dapat dibentuk dengan LKS untuk memperkuat badan pengelolaan unit usaha.
Didalam  membangun  suatu  model  usaha kemasjidan,  tahapan  bisnis  membutuhkan  adanya desain rencana usaha, penilaian terhadap
keberlangsung  usaha  (aspek  internal  dan  eksternal), dan  kelayakan  usaha.  Maka  strategi  dalam  setiap tahapan-tahapan  bisnis  menurut  Novianto  (2019), dijelaskan  sebagai  serangkaian  keputusan  atau tindakan yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan pihak  internal  dan  eksternal  dalam    suatu  organisasi binsis  untuk  mencapai  tujuan  jangka  panjang.  Yang dimaksud  tujuan  organisasi  jangka  panjang  yaitu menyangkut keunggulan- keunggulan kompetitif, agar dapat bertahan ditengah ketatnya persaingan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  pembahasan integrasi  pengembangan  ekonomi  masjid  dan  halal tourism, maka dapat diambil suatu kesimpulan, yang diantaranya:
a. Potensi pengembangan ekonomi masjid tergambarkan  pada  masing-masing  masjid  yang menjadi kajian dapat diklasifikasikan pada aspek wilayah strategis yang dikunjungi oleh wisatawan,  aspek  pengelolaan  aset  untuk pengembangan  kegiatan  ekonomi  dalam  hal menciptakan  spot-spot  kegiatan  ekonomi,  dan sumber  pemasukan  jamaah  pada  aktivitas pernikahan.
b. Persepsi jamaah terhadap gagasan pengembangan wisata  tergolong  kuat  dengan  rata-rata  penilaian sebesar  79,4%.  Secara  spesifik  pengurus  BKM mempersepsikan bahwa pengembangan ekonomi masjid  perlu  didukung  dengan  penguatan infratruktur dan operasionalisasi unit usaha secara otonom
c. Model bisnis yang ditawarkan dalam mengintegrasikan pengembangan ekonomi masjid  dan  halal  tourims  dapat  diklasifikasikan dalam lima cluster yang terdiri dari: (1) sales and distributor produk program bantuan ekonomi, (2) penghimpun  dana  dan  investasi  jamaah,  (3) Lembaga Keuangan Syariah unit usaha masjid, (4) marketplace Unit  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  lokal,  (5) multi  business  sector yang dikelola  melalui  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  syukur  atas  rahmat  Allah  SWT  yang dilimpahkan  karuniaNYA  kepada  tim  penulis sehingga  terselesainya penelitian ini. Penulis mengucapkan  terimakasih  kepada  Pusat  Penelitian dan  Penerbitan  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh  atas
dukungan  Pembiayaan  Penelitian,  Publikasi  Ilmiah dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PPIPKM) Tahun  Anggaran  2021.  Ucapan  terimakasih  dan penghargaan  kami  berikan  kepada  editor,  reviewer, yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan  pada  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Islam (JIEI) dan tak lupa pula terkhusus informan penelitian yang  telah  memberikan  waktu  luangnya  serta  ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Afif,  M.,  Triyawan,  A.,  Djayusman,  R.R.  (2017). Pemberdayaan  Ekonomi  Berbasis  Masjid  dan Manajemen Ketakmiran pada Masjid An Nur dan FORSIMAL,  Dadung,  Mantingan. Islamic Economic Journal, 3 (1), 117-124.
Aisyah,  S.  (2013).  Membangun  Kekuatan  Ekonomi Masjid. Jurnal Syari’ah II (2), 51-62 .
Checkland,  P.  and  Poulter,  J.  2010.  Learning  for Action:  A  Short  Definitive  Account  of  Soft Systems  Methodology,  and  Its  Use  for Practitioners, Teachers and Students. New York: In Willey .
Dalmeri.  (2014).  Revitalisasi  Fungsi Masjid  Sebagai Pusat  Ekonomi  Dan  Dakwah  Multikultural. Jurnal Walisongo, 22 (2), 321-350 .
Erziaty, R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid  Sebagai  Model  Pengetasan  Kemiskinan. Jurnal  Ekonomi  Syariah  dan  Hukum  Ekonomi Syariah,.II (2), 24-42 .
Hentika, N. Pahlevi., Suryadi., Mochammad Rozikin.
(2014).  Meningkatkan  Fungsi  Masjid  Melalui Reformasi  Administrasi:  Studi  pada  Masjid  Al Falah  Surabaya. Jurnal  Administrasi  Publik, 2 (2), 305-311.
Kharis, A. (2019). Kampung Wisata Berbasis Masjid di Kampung Sayidan Prawirodirjan Yogyakarta.
Islamic Management and Empowernmn Journal (IMEJ). 1 (1), 101-128.
Kurnia, T., Munawar, W. (2018). Strategi
Pengembangan  Peran  Masjid  di  Kota  Bogor. Jurnal Iqtisaduna, 4 (1), 62-81.
Kusnadi. (2006). Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. In Bandung: Humaniora Muis. “Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh.” ADABIYA 22, no. 1 (2020). Ramadhan, A., Hasanah, I., Hakim, R. (2019). Potret Masjid  Sebagai  Basis  Pemberdayaan  Ekonomi Umat. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 4 (1), 31-49 . Ruslan, I. (2012). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak. Jurnal
Khatulistiwa-Journal  of  Islamic  Studies,  2  (1), 16-25. Saputram,  N.H.,  Kholisah,  L.,  Nuraini,  E.  (2019). Potensi Dan Prospek Wisata Syariah
Dalammeningkatkan  Ekonomi  Daerah  (Studi Kasus:  Kota  Bandung ).  Baskara:  Journal  of Business and Enterpreneurship, 1 (2), 93-104 . Supriadi, A. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid  (Studi  Kritis  Pasal  53,  54,  Dan  55  Pp. Nomor  14  Tahun  2014  Tentang  Pelaksanakaan Uu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). AN-NISBAH, 03 (02), 209-229.
Susanto,  A.E.  (2020).  Strategi  Masjid  dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  (Studi  Kasus Masjid Sabilillah Malang). Surabaya: Tesis UIN Sunan Ampel.
Umar,  S.  (2019).  Pendidikan  Masyarakat  Berbasis Masjid. In CV. Budi Utama.
Yanto, Y. (2017). Pengelolaan Objek Wisata Masjid
Raya Pekanbaru Sebagai Destinasi Wisata Kota Pekanbaru. JOM FISIP , 4 (1), 1-13.
Yusuf,  M.Y.,  Djakfar,  I.,  Isnaliana,  I.,  Maulana,  H.
(2021). Halal Tourism to Promote Community’s Economic Growth: A Model for Aceh, Indonesia. Pertanika  Journal  of  Social  Science  and Humanities , 29 (4), 2869-2891. DOI: https://doi.org/10.47836/pjssh.29.4.42
Yusuf,  M.Y.,  Innayatillah,  I.,  Isnaliana,  I.,  Maulana, H.  (2021).  The  Determinants  of  Tourists’ Intention to Visit Halal Tourism Destinations in Aceh  Province. Samarah:  Jurnal  Hukum Keluarga dan Hukum Islam , 5 (2), 892-912. DOI: 10.22373/sjhk.v5i2.9270