Dinamika Konflik China dan Tibet: Pendekatan Perdamaian Demokratis sebagai Upaya Penyelesaian Konflik
Nabhan Aiqani 1
1 Andalas International for International Studies (ASSIST), Universitas Andalas, Indonesia, aiqoni.nabhan21@gmail.com

## ABSTRACT
The conflict between China and Tibet is a historic conflict. The two regions have been confronting for  a  long  time.  Tibet  is  firm  with  its  stance  to  become  an  independent  state.  Meanwhile,  China  has always  used  military  force  or  violence  to  quell  acts  of  rejection  and  attempts  to  seize  independence carried  out  by  Tibet.  So  to  analyze  this,  the  author  uses  several  indicators  of  the  realization  of democratic  peace,  First,  connectivity  in  one  international  institution  or  organization.  Second, geographical  proximity.  Third,  there  is  an  alliance.  Fourth,  distribution  and  equitable  resource allocation.  Fifth,  guaranteed  political  stability. The  results  of the  study  found  that  almost  all  of  these indicators were not fulfilled well in relations between China and Tibet. This relation shows a wide gap between China and Tibet. So that on this basis the conflict is difficult to stop.
Keywords : China, Tibet, Democratic Peace Theory.

## ABSTRAK
Konflik  antara  China  dan  Tibet  merupakan  konflik  bersejarah.  Dua  wilayah  tersebut  telah berkonfrontasi  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Tibet  kukuh  dengan  pendirian  untuk  menjadi  negara merdeka. Sementara, China selalu  menggunakan  kekuatan  militer atau kekerasan untuk  meredam aksi penolakan  dan  upaya-upaya  merebut  kemerdekaan  yang  dilakukan  oleh  Tibet.  Sehingga  untuk menganalisis  hal  tersebut,  penulis  menggunakan  beberapa  indikator  terwujudnya  perdamaian demokratis, Pertama, keterhubungan  dalam  satu  lembaga  atau  organisasi  internasional. Kedua, Kedekatan  secara  geografis. Ketiga, adanya  satu  aliansi. Keempat, Distribusi  dan  alokasi  sumberdaya yang  merata. Kelima, Stabilitas  politik  yang  terjamin.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  hampir semua  indikator  tersebut  tidak  terpenuhi  dengan  baik  dalam  relasi  China  dan  Tibet.  Relasi  tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang lebar antara China dan Tibet. Sehingga atas dasar ini konflik sukar untuk dihentikan.
Kata Kunci : China, Tibet, Teori Perdamaian Demokratis

## Pendahuluan
Tibet  telah  menjadi  teka-teki  bagi  dunia  selama berabad-abad.  Ada  banyak  upaya  penaklukkan yang  berulang  kali  dilakukan  dikarenakan keingintahuan  yang  kuat  tentang  tanah  misterius ini. Selama bertahun-tahun, Tibet selalu berusaha mempertahankan kemerdekaannya dengan mengklaim sebagai bangsa yang berdaulat, namun Cina dengan gigih memproklamirkan  bahwa  Tibet  adalah  bagian dari kedaulatan Cina. 1 Secara historis,
Pemerintah Cina hanya pernah mencoba dua kali untuk  menjalankan  pemerintahan  langsung  di Tibet. Setiap upaya untuk mewujudkan pemerintahan  langsung  tersebut  telah  dilakukan, terutama  melalui  operasi  militer  yang  ditandai dengan  perlawanan  sengit  dan  terjadi  berulang- ulang.  Upaya  pertama,  pendudukan  singkat Lhasa  (Ibu  kota  Tibet)  oleh  tentara  Cina  pada 1910-1912,  namun  gagal  setelah  berbulan-bulan pertempuran  jalanan  dengan  tentara  Tibet. Periode pemerintahan langsung tersebut menyebabkan  pengasingan  bagi  kepemimpinan Tibet,  menciptakan  krisis  identitas  bagi  bangsa Tibet, dan  menyebabkan kepahitan  mendalam di antara  warga  Tibet  terhadap  para  anggota  elit yang  dipandang  sebagai  kolaborator,  meskipun itu juga memicu niat gerakan pada modernisasi.
Selanjutnya,  upaya  Cina  kedua  untuk menjalankan  pemerintahan  langsung  di  Tibet masih  berlangsung,  meskipun  memiliki  hasil yang  serupa  dengan  sebelumnya,  dan  terus menghadapi perlawanan yang cukup besar. 2 Cina memperoleh  kembali  kendali  atas  wilayah  Tibet pada  tahun  1950  dan  sembilan  tahun  kemudian akhirnya  menggantikan  pemerintah  tradisional Tibet  dan  memulai  upaya  keduanya  pada pemerintahan  langsung.  Pemerintahan  langsung
1 Phillip J. Barton. Tibet  and China: history, insurgency,  and  beyond (pp.  1).Master Thesis,  Naval Postgraduate School. 2003.
2 Robert  Barnett.The  Tibet  Protests  of  Spring  2008: Conflict  between  the  Nation  and  the  State. China Perspective , pp. 6. 2009.
China terhadap Tibet menimbulkan tiga gelombang  besar  perlawanan  oposisi  dalam  20 tahun pertama: tahun 1956-1958 di Tibet Timur, 1959  di  Lhasa,  dan  1969  di  Nyemo  dan  daerah pedesaan  lainnya,  serta  serangan  gerilya  oleh para  eksil  (masyarakat  Tibet  yang  terasingkan) yang  berbasis  di  Nepal  dari  tahun  1960  hingga 1974.  Serangkaian  peristiwa  tersebut  sebagian besar  terdiri  dari  pemberontakan  bersenjata  atau serangan  oleh  tentara  tidak  resmi,  gerombolan tingkat desa, atau pasukan gerilya.
Sejak  kematian  Mao  pada  tahun  1976, ada  upaya  konsisten  terhadap  liberalisasi masyarakat  Cina,  dengan  toleransi  yang  jauh lebih  besar  terhadap  keragaman,  agama,  dan perjalanan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat Tibet cenderung melakukan perlawanan  melalui  serangkaian  demonstrasi besar,  yang  paling  menonjol  adalah  empat demonstrasi  besar  yang  terjadi  antara  Oktober 1987  dan  Maret  1989,  rangkaian  panjang demonstrasi  yang  lebih  kecil  dari  1989  hingga 1996, dan unjuk rasa Maret dan April 2008.
Beranjak dari fenomena tersebut, peneliti ingin menemukan deskripsi utuh tentang konflik  antara  China  dan  Tibet  serta  bagaimana posisi  kedua  kelompok  tersebut,  agar  nantinya diketemukan  formulasi  yang  tepat  mengenai penanganan penyelesaian konflik antara Pemerintah Cina dan Tibet.

## Teori Perdamaian Demokratis/Liberal
Menurut  Rosato,  Teori  perdamaian  demokratik mengklaim  bahwa  dalam  sistem  demokrasi negara-negara akan jarang saling bertikai karena mereka  berbagi  norma  umum  dalam  kehidupan sosial dan institusi domestik yang terbangundengan  sendirinya  akan  membatasi jalan  menuju  perang. 3 Bagi  pendukungnya,  teori perdamaian demokratik membawa sebuah optimisme dalam melihat masa depan perdamaian  internasional.  Selanjutnya,  untuk menciptakan  perdamaian  menurut  mereka  mesti dilakukan  dengan  menyebarkan  demokrasi  ke seluruh negara di
3 Sebastian Rosato. The Flawed of Democratic Peace Theory. American  Political  Science  Review  97,  4 , pp. 585. 2003.
dunia. Ada satu kepercayaan, semakin demokratis  suatu  negara,  maka  akan  semakin damai  negara  itu.  Inilah  yang  menjadi  alasan kenapa ide tentang zona demokrasi damai secara rutin  dibahas  dalam  forum  akademik  dan lingkaran pembuat kebijakan. 4
Menurut  Russet  ada  beberapa  kondisi yang  menyebabkan  negara-negara  demokratis mampu mewujudkan perdamaian diantara sesama.  Kondisi  ini  perlu  untuk  dibahas  sebagai upaya  untuk  menemukan  variabel-variabel  yang membuat  Cina  dan  Tibet  tidak  pernah  berhenti berkonflik. Pertama, keterhubungan  dalam  satu lembaga  atau  organisasi  internasional. Kedua, kedekatan  secara  geografis. Ketiga, adanya  satu aliansi. Keempat, distribusi dan alokasi sumberdaya  yang  merata. Kelima, stabilitas
4 Miriam  Fendius  Elman.  “Introduction.The  Need  for a  Qualitative  Test  of  the  Democratic  Peace  Theory” dalamMunafrizal  Manan.The  Democratic  Peace Theory  and  Its  Problem .Jurnal  Ilmiah  Hubungan Internasional10 , 2 . 2014.
Sumber:  Warren  Smith,  “China’s  Policy  on  Tibetan  Autonomy,” East West Center Washington Working Papers, no. 2 (October 2004), 47.
politik  yang  terjamin. 5 Semua  kondisi  tersebut, menjamin terwujudnya perdamaian dalam sistem demokrasi. Sehingga, kondisi tersebut mesti diuji dengan  melihat  realita  yang  ada  pada  konfik China-Tibet.

## Sejarah Pendudukan China atas Tibet
Untuk memahami apa yang  menyebabkan invasi Cina  ke  Tibet  pada  tahun  1950  yang  menandai penguasaan  penuh  Cina  atas  Tibet,  perlu  untuk didedahkan  kembali  sejarah  awal  berdirinya Tibet.  Meskipun  bukti  dokumentasi  tentang pembentukan  Tibet  belum  tersedia,  namun sebuah konsensus telah dicapai: “Sebagian besar pakar  Tibet  setuju  bahwa  sejarah  Tibet  yang tercatat  dimulai  dengan  penobatan  Son-Tsan Gam-Po pada tahun 620M, dan pemerintahannya hingga  tahun  650  M”. 6 Selama  periode  ini,  ia menikahi  seorang  putri  Nepal  dan  seorang  putri Cina.  Fakta  ini  penting  karena  dua  alasan. Pertama-tama,  kedua  putri  adalah  Buddha,  dan, meskipun mereka bukan yang pertama memperkenalkan  Buddhisme  ke  Tibet,  namun merekal membantu menyebarkan agama Buddha yang  mengarah  pada  terpinggirkannya  agama asli Tibet, agama Bon. 7
Sementara  itu,  pernikahan  Son-Tsan Gam-Po  dengan  putri  Cina,  Wencheng,  adalah bagian  dari  perjanjian  gencatan  senjata,  setelah pasukannya mengalahkan Cina. Dengan kedatangan  Putri  China  pada  641,  pemimpin Tibet  mulai  terpengaruh  oleh  budaya  Cina,  dan sifat-sifat Cina mulai menggantikan karakteristik Nepal.  Namun,  seberapa  besar  dampak  budaya Cina  di  Tibet  pada  saat  itu  masih  dipertanyakan karena,  pada  saat  yang  sama,  orang  Tibet
5 Bruce  Russett, Grasping  at  the  Democratic  Peace: Principles  for  a  Post-Cold  War  World (pp.  378- 383).Princeton, NJ: Princeton University Press. 1993.
6 W. S. Smith Jr., Tibetan Nation Boulder (pp. 12) CO: Westview Press, Inc. 1996.
7 Phillip  J.  Barton. Tibet  and  China:  history, insurgency, and beyond (pp. 9). Master Thesis, Naval Postgraduate School. 2003.
mengadopsi  aksara  India  untuk  bahasa  tulisan mereka.  Meskipun  demikian,  terlepas  dari berbagai pengaruh ini, bagi pemerintah Cina saat ini informasi selektif tersebut dapat digunakansebagai keuntungan untuk menguatkan legitimasi  Cina  atas  Tibet.  “Pemerintah  Cina mengklaim  bahwa  kedatangan  Wencheng  di Tibet menjadi tanda dimulainya proses peradaban dan asimilasi budaya dan politik Tibet ke Cina.” 8 Sehingga dapat dikatakan, persinggungan  antara  Tibet  dan  Cina  telah dimulai sejak lama.
Setelah  periode  Son-Tsan  Gam-Po, Kerajaan  Tibet  kehilangan  sosok  kharismatik dengan jiwa kepemimpinan yang kuat. Memanfaatkan  kondisi  demikian,  dan  didukung oleh  situasi  sosial  dan  budaya  yang  telah mengalami  asimilasi  dengan  Cina  akibat  dari pernikahan  Son-Tsan  Gam-Po  dengan  Putri Cina,  akhirnya  Cina  melakukan  invasi  untuk pertama  kali  menuju  Tibet.  Artinya  aksi  invasi yang  dilakukan  Cina  pada  abad  modern  tahun 1950-an,  merupakan  serangkaian  panjang  dari upaya  invasi  yang  telah  dilakukan  semenjak 1300 tahun yang lalu.
Aksi  invasi  Cina  tahun  1950  yang menandakan  awal  mula  pendudukan  Cina  atas Tibet,  dimulai  ketika  Raja  Tibet  yang  diberi gelar  Dalai  Lama,  Tenzin  Gyatso  atau  Dalai Lama  ke-14  menjabat.  Ketika  itu  tentara  merah Cina, berhasil menguasai ibu kota provinsi Tibet yaitu  Lhasa  dan  mengusir  Dalai  Lama  dari kekuasaannya.  Pada  tanggal  17  Maret  1959, menghindari  invasi  Cina,  Dalai  Lama  berhasil meloloskan  diri  melalui  usaha  pelarian  yang dipimpin  oleh  Gampo  Tashi,  dan  mendirikan semacam  pemerintahan  pelarian  di  Dharamsala, India utara sampai sekarang. 9
8 W. S. Smith Jr., op.cit , pp. 63
9 Central Tibetan Administration.Glimpses on History of  Tibet.  Diakses  melalui:  http://tibet.net/about- tibet/glimpses-on history-of-tibet/
Pada  tanggal  28  Maret  1959  PM  China, Zhou  Enlai  berhasil  membekukan  pemerintahan Tibet. Dalai Lama dan dan para menterinya yang berada  di  India  bereaksi  keras  atas  dibentuknya pemerintahan  baru  Tibet  yang  dikontrol  oleh Cina.  Menurut  mereka,  pemerintahan  tersebut tidak  akan  pernah  diakui  oleh  rakyat  Tibet.  Di India, Dalai Lama membangun kembali pemerintahannya  di  pengasingan  dan  kepada masyarakat  dunia  ia  mengatakan  bahwa  “Di manapun saya berada, bersama dengan pemerintahan  saya,  rakyat  Tibet  mengakui  kami sebagai  pemerintah  Tibet”.  Setelah  itu  80.000an rakyat  Tibet  diketahui  telah  berjalan  untuk berpindah  tempat  hingga  ke  perbatasan  India, Nepal, Bhutan, dan Sikkim. 10
Pada  tahun  1976,  pada  saat  Mao meninggal  dan  pada  tahun  1980  terpiih  Hu Yaobang  sebagai  sekretaris  jendral  partai komunis  memberikan  harapan  bagi  warga Tibet.Karna  Hu  Yaobang  dalam  pidatonya menjelaskan  warga  Tibet  harus  memiliki  hak otonomnya sendiri. Dan pada kunjungannya Mei 1980  ia  meminta  maaf  pada  masyarakat  Tibet atas  kebijakan  pemerintahan  yang  salah  dari pemerintahan  pusat  China  di  Tibet.  Karena sikapnya  ini  pada  tahun  1987  Hu  Yaobang disingkirkan dari partai komunis China.
Pada tahun 1989 terjadi protes besar ‐ besaran  dalam  rangka  memperingati  30 tahun pemberontakan di Tibet. Hal ini menunjukan gagalnya Cina untuk merubah sikap warga  Tibet.  Karena  itu  kebijakan  politik penempatan  warga  Cina  di  Tibet  adalah  satu- satunya  penyelesaian  dalam  artian  jika  tidak dapat  membuat  masyarakat  Tibet  bagian  dari Cina  maka warga Cinalah  yang harus menenpati Tibet,  dengan  kedatangan  warga  Cina  penduduk Tibet akan menjadi minoritas. Dan menurut Cina
10 Maya  Hastuti.  Opsi  Jalan  Tengah  Dalai  Lama Dalam Penyelesaian Konflik China Tibet. Jurnal Studi Hubungan Internasional 1,1 , pp. 57. 2011.
masalah mengenai pemberontakan dapat diselesaikan.
Dewasa  ini,  Tibet  merupakan  wilayah otonomi  komunis  Cina,  yang  tempatnya  sangat jauh  dan  sangat  tinggi.  Tibet  juga  disebut  Atap Dunia  serta  Tanah  Salju.  Tibet  merupakan wilayah  dunia  yang  misterius  dan  terpencil karena  pegunungan  tinggi  yangmengelilinginya. Dibalik  kemisteriusan  daerah  ini  menyimpan konflik  yang  berkepanjangan  hingga  saat  ini bahkan  masyarakat  Tibet  menuntut  untuk menjadi sebuah  negara yang  indipenden. Karena otonomi  daerah yang  dijanjikan  oleh pemerintah Cina.  Akan  tetapi  pemerintah  Cina  tidak  dapat mengabulkan permintaan tersebut karena pertimbangan berbagai hal. 11
Pada  periode  berikutnya,  gerakan  akar rumput  ( grassrot  movement )  yang  konsisten melakukan  perlawan  terhadap  pemerintah  Cina mencapai  puncaknya  pada  1990-an.  Hal  ini berimbas  pada  perlawanan  di  Tibet  yang menemui  jalan  buntu.  Kebijakan  Cina  terhadap Tibet,  yang  menggabungkan  pembatasan  politik dengan  aliran  subsidi  ekonomi,  telah  berhasil membasmi perbedaan pendapat dan menghancurkan  semua  simbol  perlawanan  yang terorganisir. Di panggung internasional, pertumbuhan  ekonomi  Cina  memikat  Barat,  dan pemerintah  mulai  menaruh  fokus  menuju Beijing.  Pada  pergantian  milenium,  kecuali untuk  protes  sesekali  yang  dilakukan  oleh pendeta  secara  tunggal  atau  berkelompok,  Tibet pada masa ini, tampak relatif tenang. 12
Pada  dasarnya,  gejolak  konflik  antara Cina  dan  Tibet  mengalami  siklus  dinamis. Terkadang konflik dan protes muncul, tapi dilain waktu  konflik  justru  dapat  diredam.  Namun,
11 Tao Cheng. Negara Bangsa (jilid 3; Asia).
12 Tenzin Dorjee. The Tibetan Non-Violent Struggle: A
Strategic and Historical Analysis (pp. 61).
Washington:  International  Center  on  Non-Violent Conflict. 2015.
disebalik  itu,  konflik  antara  Cina  dan  Tibet tidaklah  benar-benar  berakhir  meskipun  pada suatu waktu intensitas menurun. Dari tahun 2001 hingga  2007,  diawali  dengan  kebangkitan  dari banyaknya  aspek  kebudayaan  Tibet  -  bahasa, musik, seni dan sastra - menyaksikan kebangunan  rohani  serupa  dengan  yang  terjadi pada  tahun  1980-an.  Kebangkitan  budaya  ini menciptakan rasa kebanggaan Tibet, memperkuat  identitas  pan-Tibetan  di  seluruh dataran tinggi.
Oleh  karena  itu,  mengejutkan  dunia ketika  di  Tibet  kembali  meletus  pemberontakan nasional  pada  tahun  2008  yang  melampaui  dua pemberontakan  populer  dalam  hal  luas,  cakupan dan  durasi.  Pada  tahun  2008,  gejolak  kembali muncul  antara  Cina  dan  Tibet,  ketika  perhatian internasional terfokus pada Cina tahun 2008 saat menjelang  Olimpiade  Beijing.  Pada  saat  itu, terjadi  sebuah  insiden  protes,  ketika  rute  obor yang  direncanakan  melewati  Tibet  ke  puncak Gn.  Everest.  Hal  ini  menurut  tokoh  dan  pendeta Tibet,  dianggap  sebagai  upaya  Cina  untuk menegaskan  bahwa  Cina  ingin  menggunakan Olimpiade  untuk  membuktikan  bahwa  Tibet adalah bagian yang tidak dapat dipisah dari Cina dan  bahwa  orang  Tibet  senang  hidup  di  bawah kekuasaan Cina.
Sebagai  bentuk  protes  dan  perlawanan, pada  10  Maret  di  Cina,  selama  Olimpiade,  para biksu Buddha berbaris dari biara-biara di sekitar Lhasa untuk menandai peringatan ke-49 pemberontakan Tibet melawan pemerintah  Cina. Banyak  orang  Tibet  menyatakan  perasaan mereka  tentang  pelanggaran  hak  asasi  manusia Cina,  serta  mendidik  seluruh  dunia  tentang situasi mereka melalui protes dan demonstrasi.

## Aksi  Penangkapan  Demonstran  Tibet  Anti China 2008
Pada  tanggal  10  Maret  2008  bertepatan dengan peringatan Hari Perlawanan Rakyat Tibet terhadap  pemerintah  Cina,  rakyat  Tibet,  para
bhiksu,  dan  mahasiswa  berkumpul  di  Biara Drepung untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi  tersebut  bertujuan  untuk  menuntut pemerintah  Cina  agar  membebaskan  50  sampai 60  bhiksu  yang  ditahan  pada  akhir  Oktober 2007.  Para  bhiksu  tersebut  ditahan  karena mereka  merayakan  diberikannya  Medali  Emas Kongres kepada Dalai Lama di Washington yang sangat mengecewakan Cina. Kerusuhan di Lhasa ibukota  Tibet  ini  juga  menewaskan  22  orang. Karena  masyarakat  Tibet  merasa  gerakan  Cina untuk  menekan  Tibet  semakin  kuat  semenjak Cina  menjadi  raksasa  ekonomi  Asia.  Cina membatasi  gerak-gerik  bangsa  Tibet  seperti melarang  penggunaan  bahasa  asli  Tibet  dan memaksa  menggunakan  bahasa  Cina,  melarang untuk  memperkenalkan  budaya  Tibet  kepada wisatawan yang datang ke Tibet, dan masyarakat Tibet cenderung tidak mendapatkan perlindungan
Selain  menuntut  pembebasan  bagi  para bhiksu,  rakyat  Tibet  menggunakan  kesempatan tersebut  untuk  menunjukkan  kepada  dunia mengenai  kondisi  mereka  yang  memprihatinkan di  bawah  pemerintahan  Cina.  Bergejolaknya Tibet  kembali  setelah  hampir  20  tahun  tanpa suara  di  bawah  pemerintahan  Cina  disebabkan oleh  beberapa  faktor.  Ketidakpuasan  rakyat Tibet semakin dirasakan karena dengan dibukanya  jalur  kereta  api  pan  Himalaya semakin menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi  nilai  dan  kapabilitas  nilai  Tibet. Rakyat  Tibet  sebagai  penduduk  lokal  merasa berhak  menjadi  prioritas  dalam  kebijakan  Cina agar  dapat  menikmati  hasil  pembangunan  yang telah dicapai di wilayah Tibet dan dapat menjaga kelestarian  agama  dan  budayanya.  Namun  pada kenyataannya  semakin  mudahnya  transportasi semakin berbondong-bondong imigran masuk ke Tibet. 13
13 Stephanie  R.  F. Demonstrasi  Anti  China  di  Lhasa, Tibet pada maret 2008. Jember: Skripsi Unej. 2008.
Selain itu dominasi Cina juga diperlihatkan  dengan  arogansi  dan  pendekatan koersif  untuk  menekan  tuntutan  rakyat  Tibet untuk  memperoleh  Otonomi  Khusus.  Padahal sejatinya  Dalai  Lama  telah  menurunkan  tensi untuk  mengakomodir  konflik  tidak  semakin merebak, yang sebelumnya menuntut kemerdekaan  menjadi  diberlakukannya  Otonomi Khusus  atas  wilayah  Tibet.  Namun  hal  itu  tidak disambut  baik  pihak  Cina,  bahkan  Pada  Maret 2008 di Tibet terjadi kerusuhan di Lhasa ibukota Tibet  dan  menewaskan  22  orang.  Karena masyarakat  Tibet  merasa  gerakan  Cina  untuk menekan  Tibet  semakin  kuat  semenjak  Cina menjadi  raksasa  ekonomi  Asia.  Cina  membatasi gerak-gerik  bangsa  Tibet  seperti  melarang penggunaan  bahasa  asli  Tibet  dan  memaksa menggunakan  bahasa  Cina,  melarang  untuk memperkenalkan budaya Tibet kepada wisatawan yang datang ke Tibet, dan masyarakat
Tibet cenderung
tidak mendapatkan perlindungan. 14
Dominasi  China  atas  Sumber  Daya  Ekonomi Tibet
Menurut Gabriel Lafite, seorang peneliti Australia  dalam  buku Spoiling  Tibet, eksploitasi Cina  atas  sumber  daya  alam  Tibet  adalah  salah satu  masalah  paling  penting  bagi  masa  depan Tibet.  Ambisi  Cina  untuk  memperoleh  sumber daya  alam  Tibet  adalah  motivasi  utama  bagi PKC  (Partai  Komunis  Cina)  untuk  menyerang dan mencaplok Tibet pada 1950-1951. Eksploitasi  sumber  daya  alam  Tibet  telah menjadi  kegiatan  utama  Cina  di  Tibet  sejak dahulu  dan  terutama  di  antara  rencana  Cina untuk  Tibet  di  masa  depan.Tahun  1980-an  dan 1990-an  merupakan  fase  awal  eksploitasi  Cina terhadap  Sumber  Daya  Alam  Tibet  yang  paling ekstrem.  Pada  saat  demam  penambangan  emas
14 Maya Hastuti.Opsi Jalan Tengah Dalai Lama dalam Penyelesaian Konflik China-Tibet. Jurnal Studi Hubungan Internasional UMM 1, 1, pp. 57. 2011.
yang  sangat  merusak  lingkungan  dilakukan  oleh sebagian  besar  usaha  individu  berskala  kecil  di sungai  Kham  dan  Amdo.  Setelah  itu,  eksploitasi sumber  daya  alam  Tibet  dimulai  dengan penambangan  skala  besar  oleh  organisasi pemerintah Cina seperti Polisi Bersenjata Rakyat atau  oleh  perusahaan  milik  negara.  Pada awalnya,  penambangan  skala  industri  sebagian besar  ditujukan  untuk  kromium  karena  jumlah mineral yang relatif besar ditemukan di beberapa tambang dan harga tinggi mineral pada saat itu. 15
Konsekuensi dari munculnya industri penambangan  Cina  skala  besar  membuat  Tibet semakin  mudah  dicapai.  Sejak  2006  bahkan  ada jalur  kereta  api  di  wilayah  itu.  Jalur  ini memungkinkan  semakin  banyak  warga  Cina yang datang ke Tibet. Dieter Schuh 16 mengatakan, pada umumnya orang Cina melakukan dua tugas di Tibet:
“Mereka  mendominasi  jabatan  di  bagian administrasi  pemerintahan  dan  militer. Kebanyakan  tentara  Cina  ditempatkan  di wilayah  itu.  Dan  mayoritas  di  situ  terutama sibuk menguras kekayaan alam di Tibet.”
Tibet  memang  merupakan  gudang  kekayaan alam.  Misalnya,  pertambangan  krom  terpenting Cina  terdapat  di  Tibet.  Sungai-sungai  terpenting Asia bersumber di negeri itu.Belum lagi peranan strategisnya. Tibet adalah zona penahan menghadapi negara tetangga di selatan dan India, saingan  Cina.  Pada  tahun  1960-an,  Cina  bahkan pernah  berperang  dengan  negara  adidaya  nuklir itu.  Di  sini  mungkin  juga  tersimpan  alasan- alasan kepentingan Cina terhadap Tibet. 17
15 Warren  Smith,  “A  Compilation  of  A  Series  of “Expert  on  Tibet  Program”  for  Radio  Free  Asia,” based  upon  the  Book  “Spoiling  Tibet:  China  and Resource  Nationalism  on  the  Roof  of  the  World”  by Gabriel Lafitte.
16 Dieter  Schuh  merupakan  seorang  guru  besar emeritus Tibetologi di Bonn University, Jerman.
17 Deutsche Welle. (2009, Maret 8). Tiada Perdamaian di  Shangri-La  –  Konflik  China  dan  Tibet.  Diakses
Pada  desember  2016  lalu,  untuk  pertama kalinya  Cina  mulai  mengangkut  air  minum kemasan  dari  Tibet  ke  daerah  pedalaman denganmenggunakan  kereta  kargo.  Sebanyak 1890  ton  air  kemasan  diangkut  dengan  35 gerbong  dari  Tibet,  dan  akan  melakukan perjalanan  sejauh  4.500  km  selama  enam  hari untuk sampai ke tujuan. Tibet selama ini dikenal sebagai Asia  Water  Tower ,  daerah  dengan sumber  daya  air  terbesar.Tibet  menghasilkan lebih  dari  400.000  ton  air  minum  alami  pada 2015,  namun  karena  biaya  transportasi  tinggi membuatnya  sulit  untuk  menembus  pangsa pasar. 18
Dibalik  kekayaan  sumber  daya  alam  Tibet yang  telah  di  ekploitasi  oleh  China,  ada  ironi yang  muncul  tentang  kondisi  riil  masyarakat Tibet.  Pada  beberapa  dekade  terakhir,  memang telah  banyak  kemajuan  luar  biasa  di  bidang pengentasan  kemiskinan  dan  pembangunan sosial  di  Daerah  Otonomi  Tibet  (TAR/ Tibet Autonomous  Region ).  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) telah meningkat secara mengesankan  dari  0,387  pada  tahun  1990 menjadi  0,586  pada  tahun  2003,  menggerakkan kawasan  dari  tingkat  pembangunan  rendah  ke ambang  pembangunan  menengah.  Rata-rata GDP  tahunan  sebesar  6.871  yuan  cukup  tinggi dibandingkan  dengan  daerah  lain  di  Cina  yang miskin. Terlepas dari peningkatan yang signifikan  ini,  bagaimanapun  Tibet  terus  berada di  peringkat  terakhir  di  antara  31  provinsi  dan wilayah  Cina  dalam  hal  indikator  pembangunan manusia.  Tingkat  pendidikan  sangat  rendah sehingga  berdampak  pada  IPM:  lebih  dari  45% laki-laki  dan  62%  perempuanTibet  buta  huruf atau semi buta huruf. Harapan hidup, kurang dari 66  tahun,  juga  merupakan  tingkat  terendah  di Cina.  Perbedaan  antara  desa  dan  kota  besar:
melalui: https://www.dw.com/id/tiada-perdamaian-di- shangri-la-konflik-china-dan-tibet/a-4081865
18 Agung  DH.  Tirto.(2016,  Desember  29).“China Mulai  Eksploitasi  Air  Alami  Tibet,”  Diakses melalui:https://tirto.id/cina-mulai-eksploitasi-air- alami-tibet-cc4m
PDB  perkotaan  rata-rata  19.891  yuan  sementara di  daerah  pedesaan  -  di  mana  sebagian  besar penduduk  Tibet  hidup  -  hanya  mencapai  3.837 yuan. Hal ini menekankan perlunya pembangunan  yang  seimbang  dan  berpusat  pada manusia di Tibet, untuk mengurangi kesenjangan dan  meningkatkan  kemampuan  di  seluruh penduduk.  Penyesuaian  yang  dilakukan  dengan relatif  mudah  di  tempat  lain  namun  tampaknya membutuhkan waktu lebih lama di Tibet, dan ini menuntut  perhatian  yang  meningkat  dari  donor serta pemerintah. 19

## Tanggapan  Publik  Internasional  Terhadap Konflik China-Tibet
Konflik  Tibet  bukanlah  kasus  yang  berdiri sendiri.Ada  banyak  perhatian  dan  dukungan dunia  internasional  yang  menyerukan  agar pendudukan  dan  aksi  kekerasan  Cina  terhadap Tibet  segera  dihentikan.  Salah  satunya,  adalah upaya  dukungan  dari  masyarakat  Amerika  – meliputi legislator, aktivis dan pembela hak asasi manusia  yang  prihatin  dengan  penindasan selama  puluhan  tahun  di  Tibet.  Pada  11 Desember  2018,  Kongres  Amerika  Serikat dengan suara bulat meloloskan RUU (Rancangan Undang-Undang)  yang  bertujuan  langsung  pada perlakuan  tidak  adil  pemerintah  Cina  terhadap orang Amerika dan mendorong kembali menentang  isolasi  Tibet  dari  dunia  luar,  yang disebut  sebagai The  Reciprocal  Access  to  Tibet Act  of  2018 (H.R.  1872).  Dan  sekarang,  RUU tersebut  telah  diserahkan  ke  meja  Presiden Trump,  yang  diharapkan  untuk  menandatangani RUU itu menjadi undang-undang. 20
19 UNDP, Tibet Development and Poverty Alleviation Programme (pp.  5). China: United Nations Development Programme. 2010.
20 International  campaign  for  Tibet.(2018,  Desember 11).Legislative  Landmark:  US  Congress  Passes Reciprocal  Access  to  Tibet  Act.  Diakses  melalui: https://www.savetibet.org/legislative-landmark-us- congress-passes-reciprocal-access-to-tibet-act/
Upaya yang dilakukan masyarakat Amerika Serikat tersebut bukanlah yang pertama dilakukan.  Pada  tahun  2001,  Kongres  AS  juga pernah mengusulkan diberlakukannya pendekatan komprehensif mengenai Tibet dengan  cara  menunjuk  seorang  coordinator khusus  mengenai  isu  Tibet,  khususnya  pada lingkup pelanggaran HAM Cina. Tapi, sikap AS dipandang  masih  setengah  hati,  sebab  disatu sisi AS masih mengakui kebijakan One China Policy dengan  menyatakan  bahwa  Tibet  adalah  bagian dari teritori Cina. Meskipun demikian, kebijakan AS  tersebut  tidak  serta  merta  menciderai komitmen mendukung Tibet. Hal ini ditunjukkan dengan  dukungan  dan  perlindungan  penuh  AS terhadap  Dalai  Lama.  Setelah  itu,  komitmen  AS selalu  ditunjukkan  dengan  draf  resolusi  yang dikeluarkan  oleh  kongres  AS  tahun  2002,  2009 hingga paling anyar 2018 ini. 21
Selain  itu,  pada  tahun  2009  Dewan HAM  PBB  mendesak Cina untuk  menempuh upaya-upaya dalam reformasi peradilan, hak-hak suku minoritas, maupun pengurangan kemiskinan.  Namun  utusan  khusus  Cina  untuk dewan  itu,  Wu  Hailong,  menegaskan  bahwa dunia  sudah  menerapkan  rekomendasi  yang disampaikan. Sementara itu, disaat yang bersamaan  di  luar  gedung  PBB,  sekelompok warga  Tibet  menggelar  aksi  unjuk  rasa menentang yang mereka sebut sebagai pendudukan  Beijing  di  Tibet.  Sejak  tahun  2009 diperkirakan sekitar 120 warga Tibet  melakukan aksi  bakar  diri  -dan  sebagian  sampai  tewas- untuk menentang pemerintah Cina. 22
21 International  Campaign  for  Tibet.(2010,  Maret  11). 2009  Country  reports  on  Democracy,  Human  Rights,
and
Labor. Diakses melalui:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135989. htm 22 BBC  Indonesia.  (2013,  Oktober  22).Catatan  hak asasi  manusia  Cina  di  PBB.  Diakses  melalui: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/10/13102 2_cina_ham
Meski  dihadang  berbagai  tuntutan  dari dunia  luar,  respon  yang  diberikan  Cina  justru lebih  memilih  mengelak  dari  semua  tuduhan yang  ada.  Cina  menunjukkan  bahwa  mereka berkomitmen  penuh  terhadap  masalah  HAM kelompok  minoritas  dengan  menandatangai sejumlah rezim HAM internasional. Diawali dari keikutsertaan Cina bergabung dengan PBB tahun 1971,  kemudian  menjadi  pengamat  pada  sidang tahunan United  Nation  Convention  of  Human Rights (UNCHR)  tahun  1979  hingga  1981, hingga  diterima  menjadi  anggota  pada  tahun 1982.  Pada  1990,  komitmen  terhadap  masalah HAM  ditunjukkan  dengan  mengirim  perwakilan pada United  Nation  Conference  on  Human Rights tahun  1993  serta  pada  tahun  2004, delegasi  Cina  ikut  berpartisipasi  pada the  60 th Session  of  the  United  Nations  Commision  on Human  Rights,  the  Substantive  Session  of  the United  Nations  Economic  and  Social  Council, dan the  Third  Committee  Meeting  of  the  59 th Session of the United Nations General Assembly. Dengan strategi seperti ini, Cina ingin menunjukkan  bahwa  mereka  terhindar  dari semua  masalah  HAM,  malah  Cina  ingin mendorong  agar  terwujudnya  keadilan  bagi sesama. 23

## Situasi Politik dalam Relasi Cina dan Tibet
Politik  di dalam demokrasi dilihat sebagai usaha non-zero sum : dengan bekerja sama semua dapat memperoleh  sesuatu  bahkan  jika  semua  tidak mendapatkan  hasil  yang  sama.  Dalam  kerangka berpikir  perdamaian  demokratis,  para  pemenang sekalipun  dapat  dikendalikan  untuk  tidak menghancurkan yang kalah. 24
23 Resti  Deviani. Respon  Amerika  Serikat  Terhadap Kasus  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di  Tibet Tahun  2009-2012 (pp.  58-59).Jakarta:UIN  Syarif Hidayatullah, Skripsi Sarjana. 2014.
24 Bruce  Russett. Grasping  at  the  Democratic  Peace: Principles for a Post-Cold War World. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1993.
Menurut
Kant, demokratisasi
memberikan  contoh rule  of  law (supremasi hukum) yang menyediakan basis yang layak bagi negara  untuk  mengatasi  struktur  anarki  dan menjaga  hubungan  damai  antar  semua  yang terlibat. 25 Kant  menilai rule  of  law merupakan basis  dasar  penghormatan  kebebasan  manusia dalam  hubungan  damai antar negara. Bagi Kant, rule of law di tingkat domestik dan internasional saling  bergantung,  " league  of  peace "  harus terdiri dari negara-negara otonom yang mempertahankan  kedaulatan  mereka.  Begitupun dalam  kondisi  domestik,  dimana  negara  juga mesti  memperhatikan  kekhasan  suatu  daerah atau negara bagian tertentu  yang  memiliki corak dan latar belakang khusus.
Sekarang ini, Tibet merupakan
merupakan wilayah otonom di Cina. Namun,dalam  praktiknyadominasi  Cina  masih sangat  kuat.  Indikator  tersebut,  bisa  dilihat dengan  ketegangan  antar  dua  wilayah  yang selalu  saja  terjadi,  serta  pemberian  otonomi setengah  hati.  Hal  ini  terlihat  dengan  tindakan Partai  Komunis  Cina  yang  menyingkirkan  Huo Yabang  selaku  Sekjen  Partai  Komunis  Cina pasca  meninggalnya  Mao,  yang  memberikan status otonomi pada Tibet.
Bentuk pemerintahan Cina yang menganut  sistem  komunis  dan  sangat  bertolak belakang  dengan  prinsip  demokratis  membuat tidak mungkinnya perdamaian demokratis terwujud ( democratic peace ). Pemerintahan Cina yang  bersifat  terpusat  pada  partai  komunis membuat  Tibet  harus  mengikuti  pola  yang diterapkan  Cina.  Tentu,  hal  ini  menimbulkan friksi, sebab bagi rakyat Tibet mereka merupakan satu bangsa tersendiri yang  memiliki sistem  dan  sejarah  panjang.  Namun,  bagi  Cina itu  bukan  alasan  untuk  berhenti  melakukan
25 Steve  Chan.  In  Search  of  Democratic  Peace: Problems and Promise. Mershon International Studies Review 46, 1 , pp. 60. Mei 1997 .
upaya Cinaisasi Tibet.  Sehingga,  konflik berkepanjangan susah untuk dihindari.
Upaya-upaya  untuk  mengambil  opsi jalan  tengah  juga  telah  dilakukan  oleh  Dalai Lama agar demokratisasi di Tibet terwujud. Pada tahun  2004,  Dalai  Lama  pernah  mengajukan proposal  sebagai  solusi  untuk  masalah  Tibet. Proposal  usulan  Dalai  Lama  meminta  kepada pemerintah  Cina  agar  Tibet  memiliki  hal  yang sama seperti,otonomi  yang berlangsung  di Hong Kong  atau  Taiwan,  “satu  negara,  dua  sistem.” 26 Namun,  pemerintah  Cina  menolak  proposal karena  dituding  proposal  tersebut  memiliki maksud  tersirat  sebagai  strategi  untuk  mencapai kemerdekaan dalam dua tahap: pertama, otonomi dan kemudian, kemerdekaan.
Dalam  menanggapi  hal  tersebut,  pada tahun  2004,  Kantor  Informasi  Dewan  Negara China ( China's State Council Information Office ) menerbitkan Buku Putih baru tentang Tibet ( new White  Paper  on  Tibet ) 27 .  Buku  Putih  yang  baru dengan  judul  "Otonomi  Etnis  Daerah  di  Tibet ( Regional Ethnic Autonomy in Tibet )," tampaknya  menutup  pintu  dialog  dengan  Dalai Lama  tentang  otonomi  Tibet.  Buku  Putih  Cina yang  baru  menyatakan  bahwa  Cina  tidak  akan mengubah  sistem  otonomi  di  Tibet  dan  sama sekali  tidak  menyinggung  peran  Dalai  Lama  di masa  depan  Tibet.  Buku  Putih  mengatakan bahwa ide apa pun tentang otonomi khusus,seperti  di  Hong  Kong,  yang  didasarkan pada  "satu  negara,  dua  sistem,"  adalah  “sama sekali  tidak  dapat  dipertahankan.”Kebijakan tersebut  menyarankan  agar  Dalai  Lama  untuk “benar-benar  melepaskan  pendiriannya  pada kemerdekaan  Tibet.”  Bahkan  dalam  buku  putih
26 “Dalai  Lama  Behaving  Disingenuously  by  Pushing ‘Middle  Way’,” China  Daily ,  Beijing,  22  July  2003, in FBIS,  CPP20030722000010.  (Diakses  pada  14 September 2018)
27 "Regional  Ethnic  Autonomy  in  Tibet,"  Information Office  of  the  State  Council  of  the  People's  Republic ofChina, Beijing, May 2004.
tersebut,  secara  ekspilisit  disampaikan  bahwa masyarakat Tibet  tidaklah  dikategorikan  sebagai suatu  “bangsa  ( nationality ),  tapi  mereka  hanya merupakan  sebuah  “kelompok  etnis  ( ethnic group ).”
Meskipun  tidak  memberikan  status otonomi  khusus  dan  persetujuan  terhadap proposal  Dalai  Lama  mengenai    “satu  negara, dua sistem,” namun Cina menyetujui status Tibet sebagai  otonomi  etnis  regional  ( regional  ethnic autonomy).  Dalam  Buku  Putih  Cina  tahun  2004 tersebut dinyatakan bahwa dengan pemberlakuan otonomi  etnis  regional  maka  “masyarakat  Tibet akan menikmati hak politik sepenuhnya terhadap otonomi,  masyarakat  Tibet  memiliki  kekuatan pengambilan keputusan penuh dalam pembangunan  ekonomi  dan  sosial,  masyarakat Tibet  memiliki  kebebasan  untuk  mewarisi  dan mengembangkan  budaya  tradisional  mereka  dan untuk mempraktekkan keyakinan agama mereka, serta  jaminan  mendasar  bagi  masyarakat  Tibet sebagai tuan atas urusan mereka sendiri.
Tetapi,  kerusuhan  tahun  2008  di  Tibet mencoreng  kesepekatan  yang  telah  dibuat sebelumnya  serta  memiliki  dampak  politik signifikan  bagi  Cina.  Kerusuhan  tersebut menyatukan  persepsi  internasional  tentang  Cina yang  berlaku  otoriter,  sedangkan  pada  saat  yang sama  Cina  menampilkan  citra  yang  positif sebagai tuan rumah Olimpiade Beijing 2008.Peristiwa  ini  mendorong  masalah  Tibet menjadi  salah  satu  agenda  dalam  hubungan Cina-AS dan Cina-Eropa. Atas kejadian tersebut, Eropa  meminta  agar  Cina  tidak  lagi  menyulut konflik  dan  tidak  lagi  terlibat  di  Tibet  dengan dalih mengatasi ketegangan. Selain itu, kerusuhan  Tibet  2008  mempertegas  kembali kehadiran  militer atau paramiliter Cina di semua wilayah  Tibet,  yang  sebelumnya  sering  ditutupi. Kerusuhan  Tibet,  ditambah  dengan  protes  atas obor  Olimpiade  di  luar  negeri,  juga  mengubah perilaku  politik  yang  dilakukan  dan  dipikirkan oleh China.
Dalam  hal  arus  informasi,  kerusuhan tahun  2008  berbeda  dari  fase  protes  sebelumnya di  Tibet.  Sekitar  2.000  orang  Tibet  sejak  tahun 1980-an  yang  melarikan  diri  dari  Tibet  untuk menetap  di  India  atau  Barat,  telah  menciptakan jaringan  sosial  yang  menghubungkan  mereka dengan  kerabat  atau  teman  di  daerah  asal mereka.  Ketika  protes  pecah  di  Lhasa  pada Maret  2008,  meluasnya  penggunaan  teknologi ponsel  dan  internet  di  Tibet  memungkinkan informasi sampai dengan cepat pada orang-orang Tibet  yang  baru  tiba  di  pengasingan  dan masyarakat internasional.
Dari  uraian  diatas  terlihat  kentara  sekali ketegangan  antara  Tibet  dan  Cina.  Menurut Dawa  Norbu 28 ,  bahwa  periode  pengaruh  Cina tidak  langsung  atas  Tibet  relatif  berhasil dibanding periode pemerintahan yang langsung,karena seringkali mendapatkan perlawanan  dari masyarakat Tibet. Otoritas Cina atas  Tibet  ditentang  setiap  kali  Cina  berusaha untuk  menjalankan  otoritas politik langsung atas Tibet,  seperti  pada  pertengahan  abad  ketujuh belas  di  bawah  Manchu  atau  pada  pertengahan abad  kedua  puluh  di  bawah  Komunis  Cina. 29 Masyarakat  Cina  secara  tradisional  puas  dengan pengaruh  tidak  langsung  di  Tibet  kecuali  ketika pengaruh  itu  terancam.  Manchu  melakukan intervensi  di  Tibet  hanya  untuk  mengusir Zhunghar  Mongol  dan  Gurkha  dari  Nepal.  Pada abad  ke-20,  persepsi  orang  Tionghoa  tentang ancaman  terhadap  Tibet  dipengaruhi  oleh  intrik Inggris  dan  Rusia  selama  Pertandingan  Besar, termasuk  1904  invasi  Inggris  ke  Tibet,  intrik Amerika  di  Tibet  selama  Perang  Dingin,  dan aliansi Indo-Soviet pada tahun 1970-an.
Oleh  karena  itu,  dengan  meluasnya  perhatian dunia luar terhadap kasus Tibet  memberikan asa
28 Dawa  Norbu  merupakan  seorang  editor  di Tibetan Review, serta  Profesor  di  Jawarharlal  University  in India, New Delhi
29 Dawa  Norbu. China’s  Tibet  Policy. Psychology press. 2001.
terang  bagi  terwujudnya  perdamaian  demokratis di  Tibet.  Upaya  untuk  menerapkan rule  of  law yang  berlaku  adil  dan  menyeluruh  pada masyarakat Tibet pun akan semakin terbuka luas.

## Kesimpulan
Untuk menganalisis konflik Cina dan Tibet tidak sesederhana  yang  dibayangkan.  Dari  beberapa indikator  Perdamaian  demokratis  yang  ada, seperti pertama, keterhubungan  dalam  satu lembaga  atau  organisasi  internasional. Kedua, kedekatan  secara  geografis. Ketiga, adanya  satu aliansi. Keempat, distribusi dan alokasi sumberdaya  yang  merata. Kelima, stabilitas politik  yang  terjamin,  hampir  semua  tidak terpenuhi dengan baik dalam hubungan Cina dan Tibet.  Atas  dasar  inilah,  prinsip  demokrasi  amat sangat  sukar  diterapkan,  apalagi  ditengah  sistem pemerintahan  Cina  yang  beraliran  komunisme. Penguasaan  tunggal  Cina  terhadap  semua  aspek yang  ada,  membuat  pemberlakuan  otonomi khusus  di  Tibet  susah  untuk  diwujudkan.  Tibet kalah  dalam  hal  apapun  dibandingkan  dengan Cina.  Sehingga,  harapan  besar  masyarakat Tibet adalah mencari perhatian dari masyarakat Dunia. Agar  kemudian,  persepsi  negatif  yang  muncul dari  masyarakat  Dunia  tentang  Cina  mampu mengubah  perilaku  dan  kebijakan  pemerintah Cina  atas  Tibet.  Namun,  sekali  lagi  upaya tersebut  pun  mendapatkan  tantangan  penuh  dari Cina.

## Daftar Pustaka
Barnett,  Robert.  (2009).  The  Tibet  Protests  of Spring 2008: Conflict between the Nation and the State. China Perspective.
Barton,  Phillip  J.  (2003). Tibet  and  China: history,  insurgency,  and  beyond. Master Thesis, Naval Postgraduate School.
BBC Indonesia, “Catatan hak asasi manusia Cina di PBB,” https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/1 0/131022_cina_ham [Diakses pada 12 Desember 2018]
Central  Tibetan  Aministration.  Glimpses  on History of Tibet.
http://tibet.net/about-tibet/glimpses-on- history-of-tibet/  [Diakses  pada  12  September 2018]
Chan,  Steve.  (1997).  In  Search  of  Democratic Peace:  Problems  and  Promise. Mershon International Studies Review 46, 1.
Cheng, Tao. Negara Bangsa (jilid 3; Asia).
China Daily. Dalai Lama Behaving Disingenuously  by  Pushing  ‘Middle  Way’. Beijing, 22 July 2003, in FBIS, CPP20030722000010  [Diakses  pada  14
September 2018]
Deutsche  Welle.  Tiada  Perdamaian  di  Shangri- La – Konflik China dan Tibet. http://www.dw.com/id/tiada-perdamaian-di- shangri-la-konflik-China-dan-tibet/a-4081865 [Diakses pada 12 Desember 2018]
Deviani,  Resti.  (2014). Respon  Amerika  Serikat Terhadap  Kasus  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  di  Tibet  Tahun  2009-2012. Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
DH,  Agung. China  Mulai  Eksploitasi  Air  Alami Tibet . https://tirto.id/cina-mulai-eksploitasi-air- alami-tibet-cc4m [Diakses pada 12 Desember 2018]
Dorjee, Tenzin. (2015). The Tibetan Non-Violent Struggle: A Strategic and Historical Analysis .
Washington:  International  Center  on  Non- Violent Conflict.
Doyle,  Michael  W.  (2012). Liberal  Peace: Selected  Essays .  London  and  New  York: Routledge.
Elman,  Miriam  Fendius.  (1997).  Introduction.
The  Need  for  a  Qualitative  Test  of  the Democratic  Peace  Theory  dalam  Manan, Munafrizal.  (2014).  The  Democratic  Peace Theory  and  Its  Problem .  Jurnal  Ilmiah Hubungan Internasional 10, 2 .
F.,  Stephanie  R.  (2010) Demonstrasi  Anti China di  Lhasa,  Tibet  pada  maret  2008. Jember: Skripsi Unej.
Hastuti, Maya. (2011). Opsi Jalan Tengah Dalai Lama  dalam  Penyelesaian  Konflik  China- Tibet. Jurnal  Studi  Hubungan  Internasional UMM. Vol. 1, No. 1, 57.
Information  Office  of  the  State  Council  of  the People’s Republic  of China. Regional  Ethnic Autonomy in Tibet. May 2004.
International  Campaign  for  Tibet.  (2009). http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/eap/
135989.htm.  [Diakses  pada  12  Desember
2018]
International  campaign  for  Tibet.  Legislative Landmark:  US  Congress  Passes  Reciprocal Access to Tibet Act. https://www.savetibet.org/legislative- landmark-us-congress-passes-reciprocal- access-to-tibet-act/ [Diakses pada 12
Desember 2018]
Norbu,  Dawa.  (2001). China’s  Tibet  Policy,
Psychology Press.
Rosato,  Sebastian.  (2003).  The  Flawed  of Democratic Peace Theory American Political Science Review 97, 4.
Russett,  Bruce.  (1993).  Grasping  at  the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War  World . Princeton:  Princeton  University Press.
Smith  Jr.,  W.  S.  (1996). Tibetan  Nation. Boulder . CO: Westview Press, Inc.
Smith,  Warren. A  Compilation  of  A  Series  of “Epert  on  Tibet  Program”  for  Radion  Free Asia based  upon  the  Book Spoiling  Tibet: China and Resource Nationalism on the Roof of the World by Gabriel Lafitte.
Smith,  Warren.  (2004).  China’s  Policy  on Tibetan  Autonomy. East  West  Center Washington Working Papers 2.
UNDP.  (2010). Tibet  Development  and  Poverty
Alleviation Programme. China: United Nations Development Programme.