## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Data Pribadi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
Teguh Prasetyo a,1 , Jamalum Sinambela b,2 a Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia b Fakultas Hukum Universitas Prima, Indonesia
1 teguh.prasetyo@uph.edu; 2 jamsinambela@gmail.com *jamsinambela@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perlindungan  Data  Pribadi  mulai  dikenal  pengaturannya  dalam  masyarakat Internasional  melalui  Mejelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  melalui  Resolusi 68/167  tentang The  Right  to  Privacy  in  The  Digital  Age ,  mengingatkan  banyaknya  praktik pengawasan ( surveillance ) dan intersepsi komunikasi yang dilakukan secara sewenang-wenang dan  melawan  hukum  ( Unlawfull ),  termasuk  pengumpulan  data  pribadi  secara  sewenang- wenang  yang  merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran  terhadap  Hak  Privasi.  Di  Eropa  sendiri negara  yang  pertama  kali  mengesahkan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  adalah Jerman pada tahun 1970 yang kemudiaan diikuti oleh beberapa negara-negara eropa lainnya. 1 Pentingnya  untuk  melindungi  data  pribadi  menggerakkan  negara-negara  di  dunia  untuk mengadakan  pengaturan  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  data  pribadi  tersebut. Disahkannya The  Organization  for  Economic  Co-Operation  and  Development  Gudelines  on  The Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data Files oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1980, kemudian disahkannya The Council of Europe Convention for The Protection of Individuals  With  Regrad  to  Automatic  Processing  of  Personal  Data pada  tahun  1981  yang kemudian  diikuti  oleh  negara-negara  Asia-Pasifik  dengan  mengesahkan Asia Pacific Economic Cooperation Privacy Framework pada tahun 2004.
Hak  Privasi  seseorang  termasuk  dalam  ruang  lingkup  Hak  Asasi  Manusia  yang  telah diatur  didalam European  Charter  of  Human  Rights  (ECHR) pada  tahun  2000  disaat  dunia memasuki  Abad  Millenial  ke-20.  Juga  diatur  dalam ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)
1 Wahyudi Djafar and M. Jodi Santoso, Perlindungan Data Pribadi; Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya (Jakarta: Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019)., h. 1.

## I N F O R M A S I A R T I K E L

## A B STR A C T

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2023-01-2
Diterima 2023-02-28 Dipublikasikan 2023-06-20 Due  to  the  rise  in  cases  of  theft  of  personal  data,  the  protection  of personal  data  in  Indonesia  has  begun  to  be  regulated  seriously through Law Number 27 of 2022. This regulation regulates personal data, which is part of human rights. The state regulates Personal Data Protection in the context of realizing protection for citizens in order to create social justice for all Indonesian people.  Using the Dignified Legal Theory approach to create a legal protection for the people that is truly just and civilized.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Personal Data Protection; Dignified Justice Theory; Privacy Rights;

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## D
pada tahun 2012 sebagai suatu bagian dari Universal Declaration of Human Rights yang sudah ada  pada  tahun  1948.  Hak  Privasi  melalui  perlindungan  data  pribadi  juga  telah  diatur  dalam Pasal  28G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI 1945)  yaitu:  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat  dan  harta  benda  yang  dibawah  kekuasannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan hak asasi.”
Perumusan  aturan  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dapat  dipahami  karena  adanya kebutuhan  untuk  melindungi  hak  individu  didalam  masyarakat  sehubungan  dengan pemrosesan  Data  Pribadi  baik  yang  dilakukan  secara  elektronik  dan  non  elektronik menggunakan perangkat olah data. Perlindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan  kepercayaan  masyarakat  untuk  menyediakan  Data  Pribadi  guna  berbagai kepentingan  masyarakat  yang  lebih  besar  tanpa  disalahgunakan  atau  melanggar  hak pribadinya.  Dengan  demikian,  pengaturan  mengenai  Perlindungan  Data  Pribadi  akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh Negara.
Konsep privasi pertama kali dicetuskan oleh Samuel Warren dan Brandheis dalam “ The Right to Privacy ” atau hak untuk tidak diganggu. Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka  timbul  suatu  kesadaran  masyarakat  bahwa  telah  lahir  suatu  kesadaran  bahwa  ada  hak seseorang  untuk  menikmati  hidup. 2 Selanjutnya  Alan  Westin  (1967)  mendefiniskan  hak  atas privasi  sebagaimana  klaim  dari  individu,  kelompok,  atau  lembaga  untuk  menentukan  sendiri mengenai  kapan,  bagaimana,  dan  sampai  sejauh  mana  informasi  tentang  mereka dikomunikasikan  kepada  orang  lain.  Kekuasaan  cakupan  privasi  biasanya  menjadikan banyaknya  pengaturan  mengenai  privasi  di  suatu  negara,  baik  dalam  jenis  maupun tingkatannya. 3 Hal ini serupa dengan konsep yang disodorkan oleh  Arthur Miller (1971) yang menitikberatkan konsep privasi pada kemampuan individu untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran  informasi  terkait  dirinya  sendiri.  Pendapat  lainnya  dari  Julie  Innes  (1992)  yang mendefinisikan  privasi  sebagai  suatu  kondisi  ketika  seseorang  memiliki  kontrol  atas  ranah keputusan  privat  mereka,  yang  mencakup  keputusan  atas  akses  privat,  informasi  privat  dan tindakan  privat.  Sementara  privat  sendiri  dijelaskannya  sebagai  produk  dari  kecintaan, kesukaan  dan  kepedulian  terhadap  sesama. 4 Sejalan  dengan  pendapat  Solove  (2008)  yang mengatakan  bahwa  konteks  privat  meliputi:  keluarga,  tubuh,  jenis  kelamin,  rumah,  dan komunikasi dan informasi pribadi seseorang.
Perkembangan  signifikan  hukum  perlindungan  data  pribadi  terjadi  ketika  Uni  Eropa mulai melakukan  unifikasi hukum  perlindungan  data  pribadi melalui  Peraturan  Perlindungan Data  Umum  Uni  Eropa  ( EU GDPR: General Data Protection Regulation )  pada  tahun  2016  dan mulai  berlaku  pada  tanggal  25  Mei  2018. General  Data  Protection  Regulation sendiri perlindungannya  bersifat  komprehensif  mencakup  hampir  semua  pemrosesan  data  pribadi. Selain  itu  dari  segi  implementasinya  juga  tidak  hanya  akan  mempengaruhi  pengendali  dan prosesor  data  yang  berbasis  di  Uni  Eropa,  tetapi  juga  mereka  yang  menawarkan  barang dan/atau jasa, memantau perilaku  individu  warga negara Uni Eropa. Sebagai hukum nasional sampai dengan tahun 2019 setidaknya sudah lebih dari 125 negara telah mengadopsi undang- undang perlindungan data. 5
2 Sekaring  Ayumeida  Kusnadi  and  Andy  Usmina  Wijaya,  ‘Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Sebagai  Hak Privasi’, Jurnal Ilmu Hukum AL WASATH , 2.1 (2021)., h.3.
3 Wahyudi  Djafar,  ‘Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia:  Lanskap,  Urgensi  Dan  Kebutuhan Pembaruan’, Makalah  Kuliah  Umum  “Tantangan  Hukum  Dalam  Era  Analisis  Big  Data,  Pasca  Sarjana Universitas  Gajah  Mada,  Yogyakarta ,  2019.  h.3.  Mengutip  E  Bloustein,  ‘Privacy  as  An  Aspect  of  Human Dignity: An Answer to Dean Professor’, New York University Law Review , 28 (1964).
4 Ibid .. h.3.  mengutip  Arthur  R.  Miller, The  Assaut  on  Privacy:  Computers,  Data  Banks,  and  Dossier ,  Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971, h.25.
5 Ibid .

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## D
Mengenai  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia  baru  diatur  secara  serius  dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).  Data  pribadi  didefinisikan  menurut  UU  PDP  adalah  tentang  orang  perseorangan  yang teridentifikasi  atau  dapat  diidentifikasi  secara  tersendiri  atau  dikombinasi  dengan  informasi lainnya  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  sistem  elektronik  atau nonelektronik.  Data  pribadi  memuat  sebagian  besar  keadaan  seseorang.  Keadaan  seseorang yang  tidak  diperlihatkan  seseorang  tersebut  ke  publik  berdasarkan  alasan  keamanan  dan kenyamanan dirinya sendiri.
Didalam  penjelasan  umum  PDP  disebutkan  bahwa  perkembangan  teknologi  dan komunikasi  yang  melaju  dengan  pesat  telah  menimbulkan  berbagai  peluang  dan  tantangan. Teknologi  informasi  memungkinkan  manusia  untuk  saling  terhubung  tanpa  mengenal  batas wilayah  negara sehingga merupakan salah  satu  faktor  pendorong globalisasi.  Berbagai  sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi seperti penyelenggaraan electronic commerce  (e-commerce) dalam  sektor  perdagangan  atau  bisnis, electronic  education  (e- education) dalam  bidang  pendidikan, electronic  health  (e-health) dalam  bidang  kesehatan, eclectronic government (e-government) dalam  bidang  Pemerintahan,  serta  teknologi  informasi yang  dimanfaatkan  dalam  bidang  lainnya.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  tersebut mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangatlah mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan Subyek Data Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subyek Data Pribadi.
Beberapa kasus kejahatan terkait data pribadi pernah terjadi, di Amerika Serikat kasus kebocoran  data  pribadi  terjadi  pertama  kali  yang  diungkapkan  oleh The  Guardian ,  media ternama di Inggris pada tahun 26 Maret 2018. Dimedia tersebut, mengenai Cambridge Analytica yang merupakan perusahaan analisis data telah menggunakan informasi pribadi yang diambil dari Facebook tanpa izin pemiliknya untuk membangun sistem yang dapat menargetkan pemilih Amerika  Serikat  dengan  iklan  politik  yang  dipersonalisasikan  berdasarkan  profil  psikologis mereka.  Hal  tersebut  diungkap  ketika  Christopher  Wylie  mantan  kontraktor Cambridge Analytica menguraikan bagaimana dengan data tersebut dibuatlah suatu alogaritma. 6 Di  Indonesia  kasus  pencurian  data  pribadi  juga  pernah  terjadi.  Sebuah platform  e- commerce  bernama  “Tokopedia”,  sebanyak  91  (sembilan  puluh  satu)  juta  data  pribadi  yang bocor  yang  ditawarkan  senilai  USD  5.000  di  forum hacker .  Dalam  rilis  esminya  Tokopedia menyatakan bahwa “menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia”. Kasus lain yang menyerang e-commerce adalah dialami oleh platform e-commerce “Bukalapak” dimana data pribadi penggunanya sebanyak 12,9 juta data kembali diperjual belikan. Kasus lain adalah pencurian data pribadi penduduk Indonesia yang diduga dilakukan oleh sebuah forum hacker yang  bernama Raid Forums. Data  pribadi  yang  bocor  tersebut  meliputi  nama  lengkap, Kartu Tanda Pendudk (KTP), nomor telefon, email , NID, alamat dan gaji. Lebih dari itu terdapat sekitar 20 (dua puluh) juta data pribadi yang dilengkapi dengan foto pribadi penduduk. 7
Perlindungan  data  pribadi  mutlak  diperlukan,  walaupun  dapat  dikatakan  terlambat Indonesia  melalui  UU  PDP  nya  sudah  mengatur  sedemikian  rupa  mengenai  urgensi perlindungan  data  pribadi  dalam  undang-undang  tersebut.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan konsep keadilan sebagaimana merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Sungguhpun mengenai data pribadi yang menjadi rahasia seseorang yang dengan itikad  baik  seseorang  tersebut  menyerahkannya  dikarenakan  untuk  urusan  tertentu  seperti perdagangan,  perbankan,  dll  dan  bahkan  untuk  urusan  pemerintahan  maupun  administrasi
6 Ananthia  Ayu  D,  Titis  Anindyajati,  and  Abdul  Ghoffar, Perlindungan  Hak  Privasi  Atas  Data  Diri  Di  Era Ekonomi Digital (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Jakarta, 2019)., h.7. mengutip dari Handrini Ardiyanti, Big Data di  Media  Sosial,  Alogaritma  dan  Pemilu:  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  dan  Strategis, Pusat  Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Vol.10, No.9, 2018.
7 Auliah  Andika  Rukman,  ‘Pidana  Mati  Ditinjau  Dari  Perspektif  Sosiologis  Dan  Penegakkan  HAM’, Equilibrium , 4.1 (2016)., h. 16.

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## D
lainnya  “dipaksa”  u ntuk  menyerahkan  data  pribadi  tersebut  maka  demi  hukum  data  pribadi tersebut wajib untuk dilindungi.
Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini mengkaji terhadap permasalahan hukum sebagai berikut:
1. Apakah  hubungan  antara  Perlindungan  Data  Pribadi  dengan  Konsep  Keadilan Bermartabat?;
2. Bagaimanakah  penerapan  sanksi  administrasi,  dan  sanksi  pidana  dalam  pelanggaran terhadap Perlindungan Data Pribadi.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  Tipe  Hukum  Normatif.  Tipe  penelitian hukum normatif dimaksudkan  untuk  menelaah  ketentuan-ketentuan  hukum  positif,  dan  perangkat hukum  positif  yang  diteliti  secara  normatif  akan  digunakan  sebagai  sumber  bahan  hukum. Penelitian  Hukum  harus  dilakukan  pada  tataran  Kenormatifan  hukum.  Morris  L  Cohen  yang sependapat  dengan  Peter  Machmud  Marzuki  menyatakan  “ Legal  Research  is  the  process  of finding  the law  that  governs  activities  in  human  society ” 8 .  Tampaknya  apa  yang  dikemukakan oleh Morris L Cohen tersebut untuk tujuan praktis. Prosedur demikian masih diperlukan dalam praktik hukum yang menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang dengan pernyataan itu sebenarnya apa yang ia kemukakan juga meliputi teori hukum.
Tipe  penelitian  hukum  disamping  berupa Doctrinal  Research ,  yakni  penelitian  yang memberikan  atau  menghasilkan  penjelasan  sistematis  tentang  norma-norma  (aturan/kaidah) hukum yang mengatur suatu kategori tertentu, 9 dalam hal ini mengenai norma terkait legalitas perjanjian peer to peer landing yang dibuat para pihak dan akibat hukumnya. Penelitian Hukum ini juga berfungsi sebagai bahan untuk mereformasi hukum ( Reform Oriented Research ), yaitu penelitian  untuk  mengevaluasi  peraturan-peraturan  perundang-undangan  hukum  yang  ada serta memberikan rekomendasi terhadap perubahan-perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang diketemukan sesuai dengan yang diinginkan sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan.
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach ),  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conseptual  approach )  dilakukan  pengkajian  terhadap  keseluruhan  ketentuan  hukum  yang berlaku untuk direfleksikan dan argumentasi secara teoritik berdasarkan konsep-konsep dasar hukum.  Peter  Mahmud  Marzuki  mengatakan  bahwa  pendekatan  yang  digunakan  dalam penulisan  diat as  antara  lain:“ Statute Approach adalah  Pendekatan  Perundang-Undangan  yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.
Sedangkan Conseptual  Approach pendekatan  konseptual  beranjak  dari  pandangan- pandangan  para  ahli”.  Perlu  mencari Ratio Legis dan  dasar  ontologi  lahirnya  undang-undang, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang, dan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. 10 Pendekatan konseptual ( Conseptual Approach ), peneliti akan menemukan ide- ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diahadapi. 11 Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017)., . 56.
9 Ibid . H.8
10 Prasetijo Rijadi, Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis (Surabaya: AL Maktabah, 2017). , h.94.
11 Ibid, h.95.

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## D
konsep  ( conseptual  approach ),  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach )  untuk  menyajikan pembahasan yang komprehensif baik dari segi teoritik maupun dalam sisi praktisnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hubungan Antara Perlindungan Data Pribadi Dengan Teori Keadilan Bermartabat
Landasan  filosofis  mengenai  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia  adalah  Pancasila sebagai suatu rechtsidee (cita-cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan kedepan. Rudolf Stamler mengatakan bahwa rechtsidee berfungsi  sebagai leitsern (bintang  pemandu)  bagi  terwujudnya  cita-cita  sebuah  masyarakat. Dari Pancasila  disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah  Negara.  Cita hukum tersebut merupakan  suatu  yang  bersifat  normatif  dan  juga  konstitutif.  Normatif  artinya  berfungsi sebagai  prasyarat transcendental yang  mendasari  tiap  hukum  positif  yang  bermartabat,  dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. 12
Keadilan  merupakan  suatu  hal  yang  abstrak,  bagaimana  mewujudkan  suatu  keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Studi keadilan merupakan hal yang utama, sebab keadilan adalah salah satu tujuan hukum, bahkan ada yang menyatakan sebagai tujuan  utamanya. 13 Teori  tentang  keadilan  sangat  terkait  dengan  filsafat  hukum  sebagaimana disampaikan  oleh  E.  Utrecht  bahwa  filsafat  hukum  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan- pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan adanya tujuan hukum), apakah sebabnya kita mentaati hukum? (persoalan berlakunya hukum) dan apakah keadilan keadilan yang  menjadi  ukuran  untuk  baik  buruknya  hukum  itu?  (persoalan  keadilan  hukum). Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat penyelidikan dalam filsafat hukum juga disampaikan oleh  Kusumadi  Pudjosewojo  yaitu  apakah  tujuan  dari  hukum  itu?  Apakah  semua  syarat keadilan? Apakah keadilan itu? Bagaimana hubungan antara hukum dan keadilan? 14 UU PDP sebelum dibuat dan disahkan seperti sekarang, dalam pembentukannya harus terlebih  dahulu  dilakukan  eksplorasi  terhadap  asas-asas  hukum  yang  relevan  baik  asas  yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Seorang ahli hukum merumuskannya sebagai “ a standard that is to be observed… because i t is a requirement of justice or fairness or some other dimension  of  morality ”. 15 Asas  Materi  Muatan  perturan  perundang-undangan  salah  satunya adalah  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  akan  dibentuk  tersebut  harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa terkecuali.
Namun persoalannya adalah begitu banyaknya konsep tentang keadilan dan penafsiran terhadap makna adil, serta macam-macam dan bentuk keadilan, sehingga dalam penerapannya pun sering kali pula menimbulkan polemik. Menurut John Rawls, dalam mensikapi hal tersebut diperlukan  adanya  kesamaan  pandangan  dan  kesepakatan  dari  berbagai  unsur  masyarakat yang  terlibat,  demi  terwujudnya  keadilan  sosial  yang  adil  dan  makmur.  Disisi  lain  kesamaan pandangan tentang keadilan saja juga tidak dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial, tanpa dilandasi oleh itikad baik untuk melaksanakan prinsip keadilan sosial tersebut. Demikian pula Gustav Radburch yang mengatakan bahwa keadilan sebagai tujuan umum dapat diberikan arah yang berbeda-beda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum. 16
12 Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, Badan Pembuinaan Hukum  Nasional, Jakarta, h. 121.
13 Mahfud MD, ‘Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik’, Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)., h. 4.
14 Lili  Rasjidi  and  Ira  Thania  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  Dan  Teori  Hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2007). h.4-5.
15 Theodore  M.  Bendit, Law  as  Rule  and  Principle,  Problems  of  Legal  Philosophy (California:  Standford University Press, 1978)., h. 74.
16 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: UNDIP, 2011)., h.43.

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## D
Keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum. Masyarakat sangat  berkepentingan  bahwa  dalam  penegakan  hukum  atau  pelaksanaan  hukum,  keadilan harus senantiasa diperhatikan. Intinya dalam melaksanakan penegakan hukum harus dilakukan dengan  adil. 17 Berdasarkan  definisi  Plato  bahwa  keadilan  terwujud  pada  kenyataan  dimana setiap  orang  menjalankan  tugasnya  masingmasing  dan  tidak  suka  membuat  keributan.  Satu negeri  dikatakan  adil  jika  para  pedagang,  pembantu  dan  pemimpin  melaksanakan  tugasnya masing-masing  tanpa  mencampuri  urusan  kelompok  lain. 18 Ajaran  keadilan  menurut  Plato, merupakan bagian dari cardinal virtue atau kebajikan pokok yang terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu  keadilan  ( justice ),  kebijaksanaan  ( wisdom ),  keberanian  ( couraqe ),  dan  penguasaan  diri ( self  control ).  Namun  Aristoteles  menganggap  bahwa  keadilan  itu  bukan  bagian  dari virtue , tetapi meliputi keseluruhan. Berbuat virtue berarti berbuat keadilan.
Di  era  modern  ini  Keadilan  menurut  John  Rawls  adalah  ukuran  yang  harus  diberikan untuk  mencapai  keseimbangan  antara  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan  bersama.  John Rawls merupakan pendukung keadilan formal, yang secara konsisten menempatkan konstitusi dan  hukum  sebagai  basis  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  individu  dalam  interaksi  sosial. Keadilan  yang  berbasis  peraturan  bahkan  bersifat  administratif  formal  penting  karena  pada dasarnya  memberikan  suatu  jaminan  minimum  bahwa  setiap  orang  dalam  kasus  sama  harus diperlakukan  sama. 19 Namun,  keadilan  Formal  tidak  dapat  sepenuhnya  mendukung  dan mendorong terciptanya masyarakat yang tertata baik atau well-ordered society . Konsep keadilan hanya  dapat  secara  efektif  mengatur  masyarakat  jika  konsep  tersebut  dapat  diterima masyarakat  secara  umum,  sedangkan  keadilan  formal  cenderung  dipaksakan  secara  sepihak oleh  penguasa.  Oleh  karena  itu,  teori  keadilan  yang  baik  adalah  teori  keadilan  yang  bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair . 20
Untuk  itu  tercetuslah  suatu  Teori  Keadilan  Bermartabat  yang  berasal  usul  dari  tarik menarik  antara Lex Eterna (arus  atas) dan Volksgeist (arus  bawah),  dalam  memahami  hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori  Keadilan  Bermartabat  menggunakan  pendekatan  hukum  sebagai  filsafat  hukum,  teori hukum,  dogmatik  hukum  maupun  praktik  hukum.  Berdialektika  secara  sistematik  yang bertujuan untuk menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam Teori Keadilan Bermartabat menekankan  pada  keadilan  yang  dimaknai  sebagai  tercapainya  hukum  yang  memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat yang melalui Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. 21 Teori Keadilan Bermartabat berangkat dari postulat sistem yaitu bekerja untuk mencapai suatu tujuan yaitu keadilan yang bermartabat, suatu konsep keadilan yang memanusiakan manusia. 22
Selanjutnya dalam Teori Keadilan Bermartabat dalam ruang lingkupnya sebagai suatu Teori  Hukum,  mengungkap  semua  kaidah  dan  asas-asas  hukum  yang  berlaku  didalam  sistem hukum, dalam hal ini adalah hukum positif. Pancasila sebagai suatu etika positif yang menjadi sumber  dari  segala  sumber  hukum,  jiwa  bangsa  telah  berisi  kelengkapan  yang  dibutuhkan
17 Sudikno  Mertokusumo  and  A.  Plito, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1993). 1-2.
18 Bertand  Rusell, Sejarah  Filsafat  Barat,  Kaitannya  Dengan  Kondisi  Sosio  Politik  Zaman  Kuno  Hingga Sekarang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)., h.153.
19 John Rawls, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 1973)., h.27.
20 Ibid ., pendekatan kontrak terhadap konsep keadilan  yang dikembangkan oleh Rawls bukanlah yang pertama, karena sudah lama dikembangkan oleh pendahulunya seperti John Locke, Rousseau maupun Immanuel Kant.
21 Teguh  Prasetyo, Keadilan  Bermartabat,  Perspektif  Teori  Hukum ,  ed.  by  Nusamedia  (Bandung:  Nusamedia, 2015). h. 30-31.
22 Ibid , h. 2.

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## D
untuk penyelenggaraan negara. Sebagai suatu etika positif, Pancasila berisi etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi juga memberikan  jalan  bagi  perjalanan  kehidupan  suatu  bangsa  dan  negara. 23 Hubungan  antara Perlindungan Data Pribadi dengan Teori Keadilan Bermartabat merupakan suatu bentuk tujuan UU  PDP  itu  dibuat.  Bahwa  UU  PDP  dibuat  ditujukan  untuk  menjamin  hak  warga  negara  atas perlindungan  diri  pribadi  dan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  serta  menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Hal tersebut sesuai dengan Sila ke-2 Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Teori Keadilan Bermartabat melihat pada nilai-nilai khas yang tumbuh dan berkembang di  masyaraat  sebagai  fondasi  tindak  tanduk  bersikap  dalam  masyarakat. 24 Pada  hakikatnya Teori  Keadilan  Bermartabat  dapat  pula  disebut  sebagai Dignified  Justice  Theory 25 dapat diketahui dengan memahami bahwa Teori Keadilan Bermartabat itu adalah mencakup filsafat hukum, teori hukum, hukum dogmatik dan hukum dan praktik hukum.
Hal  ini  dikarenakan  potensi  pelanggaran  mengenai  Hak  Privasi  tidak  hanya  muncul karena praktik pihak swasta, lebih jauh lagi potensi pelanggaran privasi juga dapat muncul dari program yang dicanangkan oleh Pemerintah (Negara) dengan keterlibatan pihak swasta seperti Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  elektronik.  Hal  ini  menjadi  potensi  pelanggaran  yang  utama terhadap warga negara karena KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya merupakan identitas  tunggal  seseorang  yang  tidak  dapat  dirubah  lagi  sampai  warga  negara  tersebut meninggal  dunia  ditambah  lagi server yang  digunakan  dalam  perekaman  data  KTP  elektronik tersebut  milik  negara  lain  sehingga database didalamnya  rawan  untuk  disalahgunakan.  Teori Hukum Keadilan Bermartabat sebagai suatu  filsafat Teori Hukum memberikan gambaran dan penjelasan  bagaimana  eksistensi  hukum  dan  kedilan  dalam  sistem  hukum  Pancasila. 26 Teori Keadilan  Bermartabat  dirasa  yang  paling  cocok  dengan  khasanah  Indonesia  karena mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan hasil perenungan dan nilai-nilai terhadap Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. 27

## 3.2 Penerapan  Sanksi  Administrasi  dan  Sanksi  Pidana  Dalam  Pelanggaran  Terhadap Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  suatu  Hak  Privasi  seseorang  sehingga  terlarang hukumnya  apabila  seseorang  memperoleh  atau  mengumpulkan  Data  Pribadi  orang  lain  yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri sementara dilain pihak menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain.  Begitupula  menjadi  terlarang  apabila  ada  seseorang yang  mengungkapkan  data  pribadi  yang  bukan  miliknya  sendiri  ataupun  seseorang  tersebut membuat  Data  Pribadi  palsu  untuk  memalsukan  Data  Pribadi  yang  bertujuan  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.
Pada  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  apabila  ingin  efektif  maka diperlukan sanksi sebagai upaya penegakkan hukum oleh Negara. Untuk itu UU PDP dilengkapi dengan sejumlah sanksi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana sebagai Ultimum Remedium supaya  UU  PDP  dapat  diterapkan  secara  efektif.  Pencantuman  sanksi  juga  harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. Jangan sampai dicantumkannya  suatu  sanksi  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  dengan  cara dipaksakan yang justru akan membuat peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tidak
23 Teguh Prasetyo, DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat (Raja Grafindo Persada, 2018)., h. 22
24 Teguh Prasetyo, Pemilu Dan Etika Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat, (Bandung: Nusamedia, 2019).
25 Teguh  Prasetyo, Hukum  Dan  Sistem  Hukum  Berdasarkan  Pancasila ,  Cet  1  (Yogyakarta:  Pertama  Perkasa, 2013).
26 Ibid .., h. 62.
27 Teguh  Prasetyo  and  Arie  Purnomosidi, Membangun  Hukum  Berdasarkan  Pancasila (Bandung:  Nusamedia, 2014)., h. 23.

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## D
efektif.  Ada  kalanya  sanksi  administratif  maupun  sanksi  perdata  dalam  penegakkan  hukum suatu  peraturan  perundang-undangan  merupakan  pilihan  yang  lebih  tepat  dan  efektif dibandingkan  dengan  sanksi  pidana,  begipula  sebaliknya  sanksi  pidana  yang  pada  awalnya sebagai Ultimum  Remedium berubah  menjadi Primum  Remedium terhadap  pengaturan perundang-undangan yang memang khusus untuk itu.
Sanksi  Perdata  diterapkan  apabila  penegakkan  peraturan  perundang-undangan tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  yang  terkena  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan  tersebut.  Pada  prinsipnya  siapapun  yang  menimbulkan  kerugian  akan mengganti  kerugian  tersebut  sesuai  dengan  kerugian  yang  dideritanya.  Kerugian  yang  timbul sebagai  akibat  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  dapat  diselesaikan  baik  melalui jalur  pengadilan  manupun  non  pengadilan.  Sedangkan  sanksi  administratif  yang  dituangkan dalam  peraturan  perundang-undangan  kebanyakan  terkait  dengan  masalah  perizinan.  Secara umum  sanksi  administratif  dalam  peraturan  perundang-undangan  dikaitkan  dengan  atau sebagai  konsekuensi  dari  suatu  norma  yang  dirumuskan  dalam  bentuk  larangan,  perintah (keharusan) atau wajib (kewajiban) yang apabila tidak disertai sanksi akan sulit untuk berlaku efektif. 28
Pengaturan  mengenai  sanksi  administratif  terhadap  UU  PDP  diatur  dalam  Pasal  57  UU  PDP sebagai berikut:
Pasal 57 ayat (1) UU PDP :
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53  ayat  (1),  Pasal  55  ayat  (2),  dan  Pasal  56  ayat  (2)  sampai  dengan  ayat  (4)  dikenai  sanksi administratif.
Pasal 57 ayat (2) UU PDP :
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
c. Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
d. Denda administratif
Pasal 57 ayat (3) UU PDP :
Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling  tinggi  2  (dua)  persen  dari  pendapatan  tahunan  atau  penerimaan  tahunan  terhadap variabel pelanggaran.
Pasal 57 ayat (4) UU PDP :
Penjatuhan sanksi adminsitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga. Penjatuhan  sanksi  administrasi  berupa  peringatan  atau  teguran  lisan/tertulis  merupakan tahapan  awal  sebelum  menuju  ke  tahapan  sanksi  administrasi  berikutnya.  Dengan  demikian dalam  penerapan  sanksi  administratif  dilakukan  secara  berjenjang  dengan  didahulukannya sanksi  administratif  yang  paling  ringan  kemudian  menuju  kepada  sanksi  administratof  yang paling  berat.  Pasal  57  ayat  (2)  huruf  a  UU  PDP  menggunakan  sanksi  administrasi  peringatan secara  tertulis  dimana  hal  tersebut  lebih  kepada  mekanisme  pembuktian  dalam  persidangan ataupun  didalam  penerapan  sanksi  administrasi  yang  lebih  berat  dikarenakan  sanksi administrasi tertulis tersebut tidak diindahkan oleh pelanggar.
Sanksi administrasi selanjutnya dalam UU PDP sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2)  huruf  b  dan  huruf  c  tersebut  masuk  dalam  kategori  tindakan  paksa  pemerintahan
28 Wicipto  Setiadi,  ‘Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakkan  Hukum  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan’, Jurnal Legasi Indonesia , 6.4 (2009)., h. 606.

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## D
( bestuurdwang/politie  dwang ) 29 yang  merupakan  tindakan  nyata  ( feitelijke  handelingen )  dari pejabat administrasi guna mengakhiri suatu  keadaan yang dilarang oleh  ketentuan peraturan perundang-undangan.  Tindakan  nyata  tersebut  dilakukan  oleh  Pejabat  Administrasi  Negara dalam rangka menyesuaikan keadaan nyata yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan  manakala  warga  negara  melalaikannya.  Dari  uraian  diatas  meskipun  istilahnya adalah  tindakan  paksa  namun  tidak  selalu  dikaitkan  dengan  paksaan  secara  fisik.  Pemaksaan disini  lebih  mengarah  pada  paksaan  oleh  Pemerintah  kepada  orang-orang  yang  dipandang mengabaikan  peraturan  perundang-undangan  untuk  memenuhi  atau  menaati  ketentuan  yang ada.  Dalam  UU  PDP  tindakan  paksa  pemerintah  ini  dapat  berupa  penghentian  sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi dan pemusnahan Data Pribadi.
Selanjutnya pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d UU PDP yaitu sanksi denda administratif yang juga dikenal dengan istilah uang paksa ( dwangsom ).  Pengenaan  sanksi  administrasi  ini  sebagai  bentuk  modern  pengenaan  sanksi administrasi  sebagai  penerapan  upaya  paksa  pemerintah.  Pengaturan  mengenai  denda administrasi ini juga merupakan alternatif sanksi dari upaya paksa pemerintah secara tindakan nyata  ( bestuurdwang ).  Pengenaan  denda  administrasi  dilakukan  manakala  terjadi  kesulitan dalam  pelaksanaan  upaya  paksa  peerintah  ( bestuurdwang )  atau  dianggap  terlalu  berat. Pengenaan  sanksi  administrasi  dapat  langsung  diterapkan  kepada  pelanggar  ketentuan- ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Jadi  dalam  pelaksanaannya  jauh  lebih  cepat  dibandingkan dengan  pengenaan  sanksi  pidana  yang  terlebih  dahulu  harus  melalui  proses  pengadilan. Pelaksanaan sanksi administrasi dalam UU PDP disebutkan dilaksanakan oleh suatu Lembaga. Amanat UU PDP tersebut dimana dibentuknya suatu Lembaga/Otoritas Pengawas Perlindungan Data  Pribadi  sampai  saat  ini  belum  ada.  Perkembangan  terkait  lembaga  ini  masih  dalam tahapan kajian akademis.
Apabila  dengan  sudah  diaturnya  sanksi  administasi  masih  belum  cukup  dalam  segi keefektivitasannya  maka  selanjutnya  dalam  UU  PDP  juga  mengenai  adanya  sanksi  pidana sebagai  obat  terakhir  ( Ultimum  Remedium )  terhadap  segala  bentuk  pelanggaran  terhadap pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi. Sebelum berlakunya UU PDP maka penerapan sanksi pidana terhadap penyebaran data pribadi oleh orang lain sebelumnya juga sudah diatur berdasarkan Pasal  32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut:
Pasal 32 ayat (1) UU ITE: “ Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apapun mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak,  menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik  dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik ”. Pasal 32 ayat (2) UU ITE: “ Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apapu memindahkan  atau  mentransfer  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak ”. Pasal 32 ayat (3) UU ITE:
“ Terhadap  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  mengakibatkan  terbukanya suatu  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  bersifat  rahasia  menjadi  dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya ”. Pasal 48 ayat (1) UU ITE:
“ setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ”. Pasal 48 ayat (2) UU ITE:
29 Ibid, h. 610.

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## D
“ Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ”. Pasal 48 ayat (3) UU ITE:
“ Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (3)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ”.
Setelah  diaturnya  secara lex specialis  terhadap  Perlindungan  Data  Pribadi  maka penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana berkaitan dengan Data Pribadi diatur oleh UU PDP. Pengaturan mengenai sanksi pidana mengenai data pribadi ini tercantum dalam Pasal 67 jo Pasal 69 UU PDP sebagai berikut:
Pasal 67 ayat (1) UU PDP:
“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).” Pasal 67 ayat (2) UU PDP:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  d an  melawan  hukum  mengungkapkan  data  pribadi  yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).”
Pasal 67 ayat (3) UU PDP:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  menggunakan  data  pribadi  yang  bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,-  (lima  miliar rupiah)”.
Pasal 69 UU PDP:
“Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak p idana dan pembayaran ganti kerugian”.
Pendekatan Teori Hukum Bermartabat dalam penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana  dalam  telaah  prakteknya  mengemukakan  suatu  penegakkan  hukum  positif  dengan memecahkan persoalan-persoalan manusia sampai ke hakikat yang paling dalam, melalui usaha untuk  mendekati  pikiran  Tuhan,  sehingga  akan  tercipta  suatu  konsep  keadilan  yang  benar- benar adil dan dapat diterima semua pihak. 30 Keadilan bermartabat tidak memisahkan seluruh kaidah,  asas  atau Substantive  Legal  Disciplines yang  saling  terkait  dalam  bangunan  sistem hukum berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 31

## 4. KESIMPULAN
Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia  masih  belum  maksimal.  Banyaknya  pelanggaran mengenai penyalahgunaan Data Pribadi diakibatkan karena kurangnya pengetahuan mengenai Hak Privasi yang merupakan salah  satu  bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal salah satu  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri  adalah  keadilan,  dengan  demikian  keadilan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  belum  bisa  terwujud  dengan  baik.  Melalui  Pendekatan  Teori  Keadilan Bermartabat  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pengaturan  dalam  rangka  pembuatan  instrumen
30 Teguh Prasetyo, ‘Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat’, Jurnal Perspektif , 21.1 (2016)., h. 24.
31 Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum . Loc. Cit , h. 34.

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## D
hukum  yang  dapat  memanusiakan  manusia,  bertindak  secara  arif  dan  bijaksana,  jauh  dari kejahatan  karena  sesungguhnya  manusia  dilahirkan  dalam  keadaan  baik.  Penerapan  sanksi dalam  UU  PDP  terdiri  atas  sanksi  administratif  yang  sebenarnya  merupakan  upaya-upaya preventif terhadap munculnya kejahatan terhadap Data Pribadi. Sanksi Administrasi dalam UU PDP  berupa  peringatan  tertulis,  penghentian  sementara  kegiatan  pemrosesan  Data  Pribadi, Penghapusan atau  pemusnahan Data Pribadi dan Denda Administratif. Disamping itu UU PDP juga memuat sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terkait Data Pribadi. Bentuk sanksi pidana dalam UU PDP adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda dan juga dapat  diterapkan  Pidana  Tambahan  yaitu  perampasan  terhadap  semua  keuntugan  yang diperoleh secara melawan hukum dari adanya kejahatan terhadap Data Pribadi.
Saran yang dapat dilakukan kedepan adalah perlu dikaji kembali mengenai “nyawa” dari Perlindungan Data Pribadi yang erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Pengaturan dalam UU PDP harus juga mencerminkan keadilan bermartabat yang adil bagi semua. Hal ini terutama sekali  mengenai  Data  Pribadi  yang  erat  kaitannya  dengan  urusan  Pemerintahan.  Sedapat mungkin  harus  dipunyainya  “ Single  Big  Data ”  oleh  Negara  dalam rangka  pelayanan  kepada masyarakat  supaya  masyarakat  tidak  perlu  untuk  mencantumkan  lagi  data-data  pribadinya apabila ingin “berurusan” dengan Negara. Terhadap sanksi administrasi yang diatur dalam UU PDP,  pelaksanaannya  disebutkan  dilaksanakan  oleh  suatu  Lembaga  berdasarkan  ketentuan Pasal  57ayat  (4)  UU  PDP.  Perlu  untuk  segera  dibentuknya  Lembaga  atau  Otoritas  Pengawas terhadap  Perlindungan  Data  Pribadi  ini  mengingat  UU  PDP  telah  disahkan  dan  sesegera mungkin dapat diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bendit,  Theodore  M., Law  as  Rule  and  Principle,  Problems  of  Legal  Philosophy (California: Standford University Press, 1978)
Bloustein, E, ‘Privacy as An Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Professor’, New York University Law Review , 28 (1964)
D, Ananthia Ayu, Titis Anindyajati, and Abdul Ghoffar, Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era  Ekonomi  Digital (Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara,  dan  Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Jakarta, 2019)
Djafar,  Wahyudi,  ‘Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia:  Lanskap,  Urgensi  Dan Kebutuhan Pembaruan’, Makalah Kuliah Umum “Tantangan Hukum Dalam Era Analisis Big Data, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta , 2019
Djafar,  Wahyudi,  and  M.  Jodi  Santoso, Perlindungan  Data  Pribadi;  Konsep,  Instrumen,  Dan Prinsipnya (Jakarta: Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019)
Kusnadi,  Sekaring  Ayumeida,  and  Andy  Usmina  Wijaya,  ‘Perlindungan  Hukum  Data  Priba di Sebagai Hak Privasi’, Jurnal Ilmu Hukum AL WASATH , 2.1 (2021)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017)
MD, Mahfud, ‘Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik’, Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)
Mertokusumo, Sudikno, and A. Plito, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
Prasetyo,  Teguh, DKPP  RI  Penegak  Etik  Penyelenggara  Pemilu  Bermartabat (Raja  Grafindo Persada, 2018)
——— , Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila , Cet 1 (Yogyakarta: Pertama Perkasa, 2013)

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## D
——— , Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum , ed. by Nusamedia (Bandung: Nusamedia, 2015)
———,  ‘Kejahatan  Pertambangan  Dalam  Perspektif  Keadilan  Bermartabat’, Jurnal  Perspektif , 21.1 (2016)
——— , Pemilu Dan Etika Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat, (Bandung: Nusamedia, 2019)
Prasetyo,  Teguh,  and  Arie  Purnomosidi, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila (Bandung: Nusamedia, 2014)
Rasjidi,  Lili,  and  Ira  Thania  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  Dan  Teori  Hukum (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2007)
Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 1973)
Rijadi,  Prasetijo, Memahami  Metode  Penelitian  Hukum  Dalam  Konteks  Penulisan  Skripsi/Tesis (Surabaya: AL Maktabah, 2017)
Rukman, Auliah Andika, ‘Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakkan HAM’, Equilibrium , 4.1 (2016)
Rusell,  Bertand, Sejarah  Filsafat  Barat,  Kaitannya  Dengan  Kondisi  Sosio  Politik  Zaman  Kuno Hingga Sekarang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
Setiadi, Wicipto, ‘Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakkan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undanga n’, Jurnal Legasi Indonesia , 6.4 (2009)
Warassih, Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: UNDIP, 2011)
Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, Badan Pembuinaan Hukum  Nasional, Jakarta