JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 9 NO. 1 (Maret 2021)                                                         E-ISSN : 2746-8178 DOI : https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.57

## Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Penetapan Desa Wisata Watu Lawang

## Fuqoha¹
¹ Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya. Jl. Raya Serang Cilegon, KM. 5, Taktakan, Kota Serang
A R T I C L E I N F O
Article history : Received 13/03/2021 Received in revised form 20/03/2021 Accepted 24/02/2021

## Abstract
Agro-tourism  is  one  of  the  tourist  attractions  for  regional  and  national  tourists.  Watu  Lawang  has potential tourism object to become an agro-tourism that has been determined by the Local Tourism and  Culture  Department  of  Cilegon  City  has  not  been  implemented  optimally.  The  tourism  sector, which is designated as the leading sector in increasing the country's economic growth, is a challenge for  local  governments  in  optimizing  tourism  potential.  The  purpose  of  developing  tourism  and regional culture as a tourism destination  is a form of increasing  foreign exchange for  the region in particular and the economy of the local community or region in general. The purpose of this study was to analyze policies, strategies and constraints in the development and development of tourism objects in  Watu  Lawang  agro-tourism  in  the  city  of  Cilegon.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative research and normative juridical approach, data and document collection is done through interviews  and  observations.  The  results  showed  that  the  tourism  policies  have  been  formed  from national  policies  to  regional  policies.  Various  strategies  have  been  formulated  by  the  ministry  of tourism and the tourism office in the regions in order to develop the potential for tourism objects. The potential  of  the  Watu  Lawang  agro-tourism  object  is  not  optimal  due  to  several  factors,  including accessibility, facilities, human resources, geographic and sociological location.
Keywords: Policy Analysis; Tourism; Agro-Tourism

## Abstrak
Wisata Agro menjadi salah satu daya tarik wisata bagi wisatawan daerah maupun nasional. Potensi obyek wisata Watu Lawang sebagai salah satu obyek wisata agro yang ditetapkan Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan  Kota  Cilegon  belum  diselenggarakan  secara  optimal.  Sektor  kepariwisataan  yang ditetapkan  sebagai  leading  sector  dalam  peningkatan  pertumbuhan  perekonomian  negara  menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi potensi wisata. Tujuan pengembangan pariwisata dan budaya daerah sebagai destinasi pariwisata adalah bentuk peningkatan devisa bagi daerah  secara  khusus  dan  perekonomian  masyarakat  lokal  atau  daerah  pada  umumnya.  Tujuan penelitian  ini  untuk  menganalisis  kebijakan,  strategi  dan  kendala  dalam  pembangunan  dan pengembangan obyek wisata pada wisata agro Watu Lawang di kota Cilegon. Metode penelitian yang digunakan  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dan  pendekatan  yuridis  normatif,
pengumpulan  data  dan  dokumen  dilakukan  dengan  melalui  wawancara  dan  observasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  kepariwisataan  telah  terbentuk  dari  kebijakan  nasional hingga  kebijakan  daerah.  Telah  tersusun  berbagai  strategi  yang  ditetapkan  oleh  kementerian kepariwisataan maupun dinas pariwisata di daerah dalam upaya pembangunan dan pengembangan potensi  obyek  wisata.  Potensi  obyek  wisata  agro  watu  lawang  yang  tidak  optimal  disebabkan beberapa  faktor  antara  lain  aksesibilitas,  fasilitas,  sumber  daya  manusia,  letak  geografis  dan sosiologis.
Kata kunci: Analisis Kebijakan; Kepariwisataan; Wisata Agro.

## PENDAHULUAN
Sistem ketatanegaraan Indonesia  sebagaimana  dituangkan dalam  konstitusi  negara  Republik Indonesia menetapkan prinsip otonomi  daerah,  dengan  konsepsi bahwa  negara  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah berupa daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dengan  adanya  ketentuan  tersebut, maka  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan untuk mengurusi urusan dan  kepentingan  daerah  sesuai kewenangan yang diatur dan dituangkan dalam perundang- undangan.  Prinsip  otonomi  daerah memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan  seluas-luasnya  kecuali yang  diatur  lain  dalam  undang- undang.  Konsepsi  otonomi  daerah merumuskan  suatu  penyelenggaraan negara yang sinergitas antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  dalam  rangka  mewujudkan tujuan negara. Konsepsi  otonomi  daerah memberikan  hak,  wewenang  dan kewajiban bagi daerah untuk mengurus  dan  mengatur  rumah tangganya  sendiri  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Diantara  tujuan  prinsip  otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum  dan  daya  saing  daerah. Kesejahteraan  masyarakat  meliputi berbagai  macam  dimensi  seperti politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM). Daerah berdaya  saing  merupakan  salah  satu instrumen  penyelenggaraan  otonomi daerah  yang  hakikatnya  untuk meningkatkan  kemampuan  ekonomi lokal  berdaya  saing.  (Sunarno, 2012:10) Pemerintah Republik Indonesia  melalui  Presiden  Joko Widodo menyampaikan dan menetapkan bahwa pariwisata menjadi leading  sector yang  berarti bahwa  pariwisata  memiliki  potensi peningkatan  perekonomian  nasional. Dalam  sosialisasi  yang  dikemukakan oleh  Kementerian  Pariwisata  bahwa pariwisata  merupakan  salah  satu sektor unggulan dalam pembangunan Indonesia. (Thaib dalam djppr.kemenkeu.go.id diunduh 26/02/2021)  Pembangunan  dan pengembangan  pariwisata  di  daerah merupakan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah yang bersinergi  dengan  kebijakan  dan strategi  nasional  dalam  bidang kepariwisataan. Oleh karena itu, salah satu instrumen yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata adalah kebudayaan. Siswanto Sunarno menjelaskan peran penting  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan kebudayaan agar mengarah  pada  peningkatan  kualitas
*) Fuqoha E-mail : fuqoha23@gmail.com
budaya  tanpa  menghilangkan  nilai budaya  luhur.  (Sunarno,  2012:10) Dalam  tatanan  implementasi  budaya sebagai  destinasi  pariwisata  perlu disesuaikan terhadap tantangan globalisasi yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian upaya nasionalisasi dan internasionalisasi budaya daerah sebagai destinasi pariwisata merupakan  tantangan  pemerintah daerah  dalam  peningkatan  dan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan  sektor  pariwisata dapat  dipengaruhi  oleh  ptensi  dan daya  tarik  wisata.  Daya  tarik  wisata dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Provinsi Banten 2018-2025 merupakan segala sesuatu  yang  memiliki  keunikan, keindahan,  dan  nilai  yang  berupa keanekaragaman  kekayaan  alam, budaya,  dan  hasil  buatan  manusia yang  menjadi  sasaran  atau  tujuan kunjungan  wisata.  Kebijakan  yang dikeluarkan pemerintah daerah provinsi  banten  dalam  bentuk Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV)  Banten  menunjukkan keseriusan dalam sektor kepariwisataan. Salah satu tujuan pengembangan  kekayaan  alam  dan budaya  daerah  sebagai  destinasi pariwisata adalah bentuk peningkatan  devisa  bagi  daerah secara  khusus  dan  perekonomian masyarakat  lokal  atau  daerah  pada umumnya. Namun demikian kebijakan dan strategi dalam pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan daerah menjadi sesuatu  yang  harus  diperhatikan sehingga  tidak  menimbulkan  konflik antarmasyarakat  maupun  kegagalan dalam pengimplementasiannya. Potensi  konflik  dalam  pengelolaan pariwisata menjadi salah satu penghambat pemngembangan kepariwisataan  daerah.  Oleh  karena itu,  sinergitas  antar  pihak  menjadi elemen penting terwujudnya kepariwisataan  di  daerah.  Penelitian Siti  Soviah,  dkk.  (Soviah,  Maulana,  & Nugroho,  2020:79)  menyebutkan bahwa  dalam pengelolaan  pariwisata yang  diperlukan  adalah  sinergitas antara  para  pihak  yang  harus berkolaborasi  dalam  mewujudkan pengembangan kepariwisataan antara lain pemerintah daerah, pihak swasta,  serta  masyarakat  sekitar lokasi pariwisata.
Kota  Cilegon  dikenal  dengan istilah  Kota  Industri  sebagaimana fakta  yang  menunjukkan  bahwa hampir  seluruh  wilayah  pesisir  Kota Cilegon  dimanfaatkan  sebagai  lahan industri.  Meskipun  Kota  Cilegon identik  dengan  industri,  akan  tetapi hampir  sebagian  besar  wilayah  Kota Cilegon merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Pegunungan dan perbukitan yang ada di  Kota  Cilegon  memiliki  potensi sumber  daya  alam  yang  dapat dijadikan  sebagai  obyek  wisata.
Potensi-potensi  yang  dimiliki  Kota Cilegon tersebut memberikan pengaruh  pada stakeholder dalam merumuskan  kebijakan  pemerintah daerah, sehingga melahirkan kebijakan  kepariwisataan  sebagai bagian dari visi dan misi Kota Cilegon. Oleh  karena  itu,  melalui  berbagai regulasi dirumuskan mengenai konsep dan zonasi (kawasan) pariwisata  yang  akan  dikembangkan di Kota Cilegon. Kawasan Pariwisata sebagaimana tertuang dalam Peraturan  daerah  Kota  Cilegon Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai wilayah  yang  digunakan  sebagai kegiatan pariwisata dan/atau berhubungan  dengan  objek dan  daya
tarik  wisata  serta  usaha-usaha  yang berkaitan  selama  tidak  mengganggu kelestarian  budaya,  keindahan  alam dan lingkungan. Pengembangan pariwisata di Kota Cilegon merupakan  salah  satu  program prioritas  Pemerintah  Daerah  Kota
Cilegon  sebagai  kota  pusat  jasa,  kota perdagangan  dan  kota  pariwisata berskala  internasional.  Oleh  karena itu,  potensi  pariwisata  dan  budaya daerah  di  kota  Cilegon  terus ditingkatkan melalui berbagai sumber  daya  alam  dan  nilai  budaya yang ada. Pengembangan  pariwisata  di wilayah Kota Cilegon terus diupayakan  melalui  peningkatan Obyek  Daya  Tarik  Wisata  (ODTW). Beberapa jenis ODTW yang diupayakan  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Kota  Cilegon  antara  lain
Wisata  Tirta  (Situ  Rawa  Arum), Wisata  Agro  (Watu  Lawang;  Gunung Batur),  Wisata  Religi  (Makam  Syekh Jamaludin),  Wisata  Industri,    Wisata Bahari  (Pulau  Merak  Besar;  Pulau Merak  Kecil),  dan  Wisata  Kuliner. (Rencana  Kerja  Disparbud  Kota Cilegon  2018  :  21)  Kebijakan penetapan kawasan dan obyek wisata tersebut  menunjukkan  keinginan pemerintah daerah dalam mewujudkan  kepariwisataan  di  Kota Cilegon. Watu lawang merupakan destinasi agrowisata memiliki potensi wisata  yang  dapat  dikembangkan sebagai  salah  satu  obyek  wisata  di Kota  Cilegon.  Penetapan  Watu Lawang sebagai agrowisata sebagaimana  dimuat  dalam  Rencana Kerja  Dinas  Pariwisata  Kota  Cilegon
Tahun  2018  merupakan  bentuk dukungan dalam meningkatkan potensi  sumber  daya  alam  sebagai destinasi pariwisata. Penetapan agrowisata  dengan  latar  belakang pedesaan dan pegunungan merupakan  implementasi  peraturan
daerah  kota  Cilegon  tentang  rencana tata  ruang  wilayah  dalam  bentuk agrowisata  dan  kampung  wisata dalam  zonasi  wisata  yang  berada dalam kawasan perumahan dan/atau pemukiman.
Namun  demikian,  potensi sumber  daya  alam  yang  dimiliki kawasan  watu  lawang  yang  terletak di  Kelurahan  Gerem  Kecamatan Gerogol  Kota  Cilegon  tersebut  tidak menjadi  obyek  wisata  yang  dikelola secara  profesional  di  bawah  Dinas Pariwisata  Dan  Kebudayaan  Kota Cilegon. Pengembangan kepariwisataan harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga semangat pembangunan dan eksplorasi kawasan dan sumber daya alam dapat dilakukan secara maksimal. Pemerintah daerah melalui dinas  pariwisata  dan  kebudayaan perlu memiliki kebijakan dan strategi yang tepat dalam proyek pembangunan  desa  wisata  dan/atau agrowisata. Upaya pembangunan dan pengembangan destinasi wisata harus  diselaraskan  dengan  kebijakan kepariwisataan  nasional,  kebijakan dan  strategi  pemerintah  daerah dalam pembangunan dan pengembangan  pariwisata  daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kepariwisataan terletak  pada  kebijakan  dan  strategi pemerintah  daerah  dalam  mengelola potensi  alam  yang  dimiliki.  Sektor pariwisata  dapat  menjadi  salah  satu kebijakan strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan  sektor  ekonomi  bagi daerah  dan  menggerakkan  ekonomi masyarakat lokal. Pengembangan agrowisata Watu  Lawang  dapat  memberikan dampak  yang  sangat  luas,  bukan hanya menjadi daya tarik atau obyek wisata semata. Akan tetapi
pembangunan  dan  pengembangan obyek  wisata  Watu  Lawang  dapat meningkatkan  ketenagakerjaan  dan perekonomian  lokal.  Dengan  adanya kebijakan  kepariwisataan  terhadap pembangunan  dan  pengembangan agrowisata  akan  berdampak  pada peningkatan  potensi-potensi  lain yang menyertai pengembangan kepariwisataan. Dampak pengembangan kepariwisataan pernah  diteliti  oleh  Ahmad  Sururi dalam  penelitian  pengembangan potensi  dan  dampak  kepariwisataan bagi masyarakat lokal bahwa pariwisata memiliki dampak multisektoral,  sehingga  pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata perlu melibatkan berbagai pihak agar manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh semua  pihak  terutama  masyarakat sekitar  kawasan  pariwisata.  (Sururi,
2018:115) Oleh karena itu, kebijakan dan upaya pembangunan dan pengembangan  desa  wisata  agro Watu Lawang, membutuhkan konsistensi  kebijakan  pemerintah daerah dalam mewujudkan pariwisata  yang  berimplikasi  pada sektor-sektor  lainnya  baik  sektor ekonomi maupun sektor ketenagakerjaan. Keberadaan  wisata  agro  pada suatu wilayah yang dikelola pemerintahan desa dan/atau kelurahan memberikan peluang peningkatan pertumbuhan perekonomian.  Potensi  yang  dimiliki pemerintahan  daerah  harus  dikelola secara  efektif  dan  efisien  melalui perumusan  kebijakan  dan  tata  kelola yang tepat. Tata kelola pemerintahan tingkat Desa dan/atau Kelurahan oleh Budi  Hasanah  diuraikan  tentang konsepsi  tata  kelola  desa  yang mendiskusikan  bahwa  desa  harus mampu  mengelola  desentralisasi fiskal  melalui  pengembangan  potensi desa  dan  meningkatkan  peran  serta masyarakat  dalam  pembangunan
desa.  Sehingga  dapat  menciptakan peluang dalam menggerakkan perekonomian masyarakat lokal melalui  upaya-upaya  efektif  dan strategis. (Hasanah, 2019:109) Kebijakan  yang  dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk  kebijakan  publik  yang  pada dasarnya  adalah  suatu  keputusan yang  tersusun  secara  sistematis  dan dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan  tertentu  dan/atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan  oleh  lembaga/institusi yang diberikan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau pembangunan.  (Kharisma,  2013:98) Upaya  pencapaian  tujuan  yang ditetapkan pemerintah daerah melalui  suatu  kebijakan  publik  perlu mendapatkan  kajian review dan monitoring yang  didasarkan  pada suatu analisis. Dalam kajian kebijakan publik,  dibutuhkan  suatu  analisis kebijakan  guna  mentransformasikan suatu  informasi  yang  relevan  dengan kebijakan yang direncanakan, disusun  dan  diimplementasikan  oleh pemerintah. Analisis kebijakan menurut Walter William dikemukakan  sebagai  suatu  proses sintesis informasi untuk menghasilkan suatu alternatif kebijakan yang relevan. (Muriawan & Lituhayu, 2017:9) Dengan  demikian,  kebijakan pembangunan  dan  pengembangan pariwisata  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah perlu mendapatkankan  kajian  analisis  baik secara  praktis  maupun secara teoritis. Analisis kebijakan dimaksudkan  untuk  memperoleh data  dan  informasi  yang  relevan dalam  upaya  pembangunan  dan pengembangan  sektor  pariwisata yang  hendak  dijadikan  sebagai leading sector dalam upaya
pembangunan  perekonomian  daerah.
Strategi dan kebijakan yang dirumuskan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam upaya pembangunan dan pengelolaan suatu  tindakan  pemerintah.  Oleh karena  itu,  setiap  kebijakan  dan strategi  yang  dirumuskan  perlu dilakukan  analisis  guna  mengetahui sejauh  mana  keberhasilan  dan/atau hambatan  yang  dihadapi  dalam rangka  mewujudkan  tujuan  yang ditetapkan dalam kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  model  penelitian kualitatif analitis untuk menggambarkan  fakta-fakta  secara sistematis dan terintegrasi. Penelitian kualitatif  mengarah  pada  eksplorasi suatu  makna  yang  timbul  dari dinamika  sosial.  (Creswell,  2015:4) Pendekatan  yang  digunakan  peneliti adalah  pendekatan  yuridis  normatif, yakni  memadankan  regulasi  dan kebijakan dengan pelaksanaan teknis melalui  strategi-strategi  dan  upaya- upaya yang telah dilakukan. (Fuqoha, Firdausi,  &  Sanjaya,  2019:78)  Dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan kajian  literatur  berupa  buku  dan jurnal  hasil  penelitian  dan  kajian konseptual  serta  artikel  dalam  surat kabar  cetak  dan  digital/online.
Pengumpulan  dokumen  dilakukan melalui observasi dan teknik wawancara menggunakan pendekatan purposive sampling .
Wawancara  dilakukan  pada  subjek- subjek  pelaksana  kebijakan  dan pemangku  kewenangan  disesuaikan dengan objek penelitian.
HASIL DAN DISKUSI 1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan  Pariwisata  Di Kota Cilegon Peran  pemerintah  daerah dalam  pengembangan  pariwisata dalam kerangka desentralisasi menjadikan daerah sebagai pemangku  kebijakan  pengembangan yang  bersinergi  dengan  kebijakan nasional dalam bidang kepariwisataan. Leading sector dalam pembangunan  dan  pengembangan destinasi  pariwisata  daerah  menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.  Sebagaimana  tugas pokok  dan  fungsi  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan  yang  dibebankan tugas  untuk  mengeksplorasi  potensi pariwisata  dan  nilai-nilai  budaya daerah sebagai bagian dari percepatan peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat lokal melalui kepariwisataan. Dalam satu kajian kepariwisataan  Riska  Destiana,  dkk. (Destiana,  Kismartini,  &  Yuningsih, 2020:138-142)  menunjukkan  analisa peran  pemerintah  daerah  dan/atau stakeholder  yang  berwenang  dalam pelaksanaan  strategi  pengembangan pariwisata  diantaranya  (1) Policy
Creator , (2) Koordinator, (3) Fasilitator,  (4)  Implementor,  dan  (5) Akselerator. Pengembangan kepariwisataan  sebagai  salah  satu sektor pembangunan nasional merupakan  salah  satu  program prioritas  Pemerintah  Daerah  Kota Cilegon  yang  tertuang  dalam  visi pemerintah  daerah  sebagai  Kota Pusat  Jasa,  Kota  Perdagangan  dan Kota Pariwisata Berskala Internasional. Strategi pengembangan pariwisata dalam unsur policy creator yakni  Pemerintah  Daerah  melalui Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan sebagai pembuat kebijakan. Kebijakan  menurut  Carl  J.  Frederick diartikan sebagai serangkaian tindakan  yang  diusulkan  seseorang, kelompok,  atau  pemerintah  dalam suatu  lingkungan  tertentu  dimana terdapat  hambatan-hambatan  dan
kesempatan-kesempatan dalam implementasi kebijakan yang diusulkan  dalam  rangka  mencapai tujuan yang ditetapkan. (Taufiqurakhman,  2014:2)  Dengan demikian, Pemerintah Daerah sebagai pembuat  kebijakan  dalam  bidang kepariwisataan perlu memperhatikan peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan  kepariwisataan  baik dalam  bentuk  regulasi  maupun strategi  implementasi.  Diperlukan suatu  inovasi  dalam  menyusun kerangka  kebijakan  yang  akan ditempuh.  Model  inovasi  kebijakan pariwisata  perlu  dilakukan  melalui pendekatan  dan  sinergitas  antar- pemerintah, antara pemerintah dengan  pihak  swasta  dan  sinergitas masyarakat dengan stakeholder
lainnya.  Oleh  karena  itu,  perlu regulasi  yang  mengatur  batas-batas kewenangan  dan  intervensi  antara pemerintah  selaku  regulator  dan supervisor,  swasta  selaku  fasilitator dan masyarakat/publik selaku operator.  (Berthanila,  Hasanah,  & Sururi, 2019:2) Penyusunan kebijakan  publik  dalam  rangka pencapaian  tujuan  dan  kepentingan pemerintah  baik  nasional  maupun daerah  perlu  dimulai  perumusan masalah  publik  sebagaimana  konsep Sudarsono ke dalam 4 (empat) proses yakni  pencarian  masalah  ( problem search ), pendefinisian
masalah
( problem definition ), spesifikasi masalah  ( problem  specification ),  dan pengenalan masalah ( problem sensing ). (Subarsono, 2016:29) Peran  pemerintah  sebagai koordinator  dan  fasilitator  menjadi variabel penting dalam terselenggaranya  kebijakan  yang dirumuskan oleh pemerintah. Pemerintah  Daerah  kota  Cilegon sebagai  koordinator  harus  mampu menggerakkan  pelaksana  kebijakan ke arah yang ditentukan dan menjadi
arah  tujuan  kebijakannya.  Selain menjadi pusat koordinasi dalam arah kebijakan,  Disparbud  kota  Cilegon perlu memfasilitasi tercapainya kebijakan,  regulasi  maupun  strategi yang  dirumuskan.  Fasilitasi  dalam pembangunan  dan  pengembangan kepariwisataan dapat dilakukan bersama-sama  dengan  pihak  swasta, sehingga  tanggung  jawab  fasilitasi oleh  pihak  pemerintah  tidak  terlalu membebani  anggaran.  Setelah  itu, peran pemerintah sebagai implementor dan akselerator terletak pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  yang  melaksanakan regulasi dan strategi yang dirumuskan  dalam  tahapan  teknis. Akselerasi  juga  dibutuhkan  untuk mempercepat  proses  pembangunan dan  pengembangan  kepariwisataan sebagaimana model inovasi kebijakan. Kebijakan kepariwisataan yang  diselenggarakan  oleh  Dinas Pariwisata  Kota  Cilegon  merujuk pada  Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  yang dimuat dalam Paragraph 6 Pasal 31 :
1) Kawasan pariwisata sebagaimana diatur  dalam  pasal  26  ayat  (2) huruf e dengan luas kurang lebih 12 ha (dua belas hektar) meliputi :
a. pembangunan daya tarik wisata;
b. penataan  kawasan  kegiatan usaha kepariwisataan;
2) Pembangunan  daya  tarik  wisata yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam RIPPDA Kota Cilegon; 3) Penataan kawasan kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) huruf b berupa penataan kawasan  hiburan  pada  wilayah yang diperuntukan bagi perdagangan  dan  jasa  diatur
lebih lanjut dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Cilegon; 4) Rencana  Kawasan  Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  digambarkan  dalam  peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam  lampiran  XXI  Peraturan Daerah ini. Pembangunan  pariwisata  di daerah harus dimulai dengan harmonisasi  hubungan  pemerintah dengan masyarakat lokal, mengevaluasi  potensi  sumber  daya alam  dan/atau  budaya  lokal,  dan adanya review peminatan wisatawan. Sebagaimana diuraikan Budi Hasanah (Hasanah,  2019:112)  dalam  kajian desa  wisata  yaitu  Peningkatan antusiasme masyarakat melalui pembentukan suatu wadah organisasi sebagai penggerak, melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat lokal; Memberikan dukungan  keberlanjutan  lingkungan fisik,  melalui  peningkatan  sumber daya  manusia,  akses  serta  potensi sumber daya alam maupun kebudayaan; Adanya dukungan keberlanjutan dalam bidang perekonomian  melalui  peningkatan pemasaran hasil-hasil ekonomi kreatif masyarakat; Membangun jaringan  dan  sistem  informasi  yang dapat digunakan bersama-sama pemerintah  dan  masyarakat;  dan Menjaga  pelayanan  bagi  kepuasan wisatawan,  pengadaan  informasi yang  efektif,  serta  mengutamakan kenyamanan bagi wisatawan. Kawasan Pariwisata sebagaimana tertuang dalam Peraturan  Daerah  (PERDA)  Kota
Cilegon  Nomor  1  Tahun  2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai  wilayah  yang  digunakan sebagai kegiatan pariwisata dan/atau berhubungan  dengan  objek dan  daya tarik  wisata  serta  usaha-usaha  yang
berkaitan  selama  tidak  mengganggu kelestarian  budaya,  keindahan  alam dan lingkungan. Konsepsi kepariwisataan  daerah  Kota  Cilegon merupakan implementasi dari kebijakan nasional mengenai kepariwisataan  yang  dituangkan dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  50  Tahun  2011  Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.  Kebijakan  dan  strategi yang  dilakukan  pemerintah  kota Cilegon  dengan  dibentuknya  kajian wilayah strategis sebagai Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW). Pengembangan  pariwisata  di wilayah Kota Cilegon terus diupayakan  melalui  peningkatan Obyek  Daya  Tarik  Wisata  (ODTW). Beberapa jenis ODTW yang diupayakan  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Kota  Cilegon  antara  lain Wisata  Tirta  (Situ  Rawa  Arum),
Wisata  Agro  (Watu  Lawang;  Gunung Batur),  Wisata  Religi  (Makam  Syekh Jamaludin),  Wisata  Industri,    Wisata Bahari  (Pulau  Merak  Besar;  Pulau Merak  Kecil),  dan  Wisata  Kuliner. (Rencana  Kerja  Disparbud  Kota Cilegon 2018 : 21)
Arah  kebijakan  pembangunan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata  (ODTW)  yang  diupayakan Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan kota Cilegon merupakan implementasi kebijakan nasional dari PP  Nomor  50  Tahun  2011  dalam Pasal 8 bahwa pembangunan destinasi  pariwisata  nasional  (DPN) meliputi: a. Perwilayahan Pembangunan DPN; b. Pembangunan Daya Tarik Wisata; c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata; d. Pembangunan Prasarana Umum,  Fasilitas  Umum  dan Fasilitas Pariwisata;
e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan f. Pengembangan  Investasi  di Bidang Pariwisata. Strategi  dalam  implementasi kebijakan  tersebut  dijelaskan  pada Bagian Ketiga mengenai Pembangunan  Daya  Tarik  Wisata yang dituangkan dalam Pasal 14 ayat
1  bahwa  pembangunan  daya  tarik wisata  dapat  meliputi  daya  tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan  daya  tarik  wisata  hasil  buatan manusia. Upaya implementasi strategi dan arah kebijakan pembangunan  kepariwisataan  dapat dilakukan dengan beberapa instrumen  sebagaimana  dituangkan dalam Pasal 15 sebagai berikut : a. Perintisan  pengembangan  daya tarik  wisata  dalam  rangka mendorong  pertumbuhan  DPN dan pengembangang daerah;
b. Pembangunan daya tarik wisata untuk  meningkatkan  kualitas dan  daya  saing  produk  dalam menarik  minat  dan  loyalitas segmen pasar yang ada; c. pemantapan  daya  tarik  wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen  pasar  yang  lebih  luas; dan d. revitalisasi  daya  tarik  wisata dalam upaya peningkatan kualitas,  keberlanjutan  dan  dan daya saing produk DPN. Kebijakan  pembangunan  dan pengembangan kepariwisataan nasional ditindaklanjuti oleh pemerintah  daerah  melalui  Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan
Provinsi (RIPPARPROV) sebagaimana dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah
Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 Tahun Rencana Induk Pengembangan
Kepariwisataan Provinsi Banten
Tahun  2018-2025.  Dalam  regulasi dan/atau  kebijakan  daerah  tersebut
disebutkan arah kebijakan pengembangan pariwisata sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  7 bahwa  arah  kebijakan,  strategi,  dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi Banten dalam  kurun  waktu  tahun  2018 sampai  dengan  tahun  2025  yang meliputi  pembangunan:  Destinasi pariwisata provinsi, pemasaran pariwisata provinsi, industri pariwisata provinsi, dan kelembagaan kepariwisataan provinsi. Keberadaan suatu regulasi dan strategi yang disusun menjadi elemen penting dalam mewujudkan keberhasilan pemerintah dan stakeholder di bidang kepariwisataan.  Oleh  karena  itu, peran  dan  kedudukan  kebijakan dalam tercapainya keberhasilan pariwisata nasional dan daerah dapat diukur  dan  dievaluasi.  Kebijakan  dan strategi  menjadi  langkah  penting dalam ketercapaian tujuan pemerintahan  baik  pusat  maupun daerah.  Selain  itu,  kebijakan  dan strategi  juga  menjadi  tolak  ukur dalam  merumuskan  kebijakan  dan strategi  di  masa  yang  akan  datang.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Daerah Kota  Cilegon  dan  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan  Kota  Cilegon membutuhkan landasan hukum (regulasi) dan/atau kebijakan kepariwisataan  sebagaimana  diatur mekanismenya melalui Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan. Dengan adanya Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan  Daerah  (RIPPDA), maka  arah  kebijakan  dan  strategi akan  dapat  diimplementasikan  dan dapat  dianalisis  dalam  rangka ketercapaian kebijakan kepariwisataan daerah.
2. Analisis  Potensi  Wisata  Agro Watu Lawang Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah dan Ekonomi Masyarakat Peningkatan daya saing kepariwisataan  di  daerah  perlu memperhatikan  peluang  dan  kendala yang dimiliki daerah dalam menetapkan  zona  dan/atau  destinasi wisata.  Potensi  kekhasan  yang dimiliki  suatu  daerah  memberikan peluang dalam menggerakkan wisatawan  lokal,  nasional  maupun mancanegara.  Oleh  karena  itu,  setiap potensi  dan  kendala  yang  ada  perlu mendapatkan  perhatian  dan  analisis kebijakan pengembangan kepariwisataan. Potensi kepariwisataan daerah maupun nasional  memiliki  peranan  penting dalam perekonomian daerah maupun nasional.  Hal  tersebut  merujuk  pada daya beli wisatawan yang memberikan  sumber  penghasilan bagi  masyarakat  lokal  maupun pendapatan bagi pemerintah daerah. Pengembangan kawasan pariwisata  tidak  dapat  dilepaskan dari  peran  pemerintah  daerah, masyarakat  lokal  hingga  peran  pihak swasta yang berinisiasi dan bersinergi  untuk  membangun  daya tarik wisata. Sebagaimana dituangkan dalam  Peraturan  Daerah  (PERDA)
Kota  Cilegon  Tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  bahwa  perlu  adanya pembangunan  dan  pengembangan obyek wisata sehingga memiliki daya tarik wisata. Pengembangan kepariwisataan  di  wilayah  Kota Cilegon  terus  diupayakan  melalui
program  peningkatan  Obyek  Daya Tarik Wisata (ODTW).
Potensi  Wisata  Agro  Watu
Lawang  yang  terletak  di  Kelurahan Gerem,  Kecamatan  Gerogol,  Kota Cilegon  merupakan  salah  satu destinasi  wisata  yang  berasal  dari sumber  daya  alam.  Watu  Lawang merupakan  daerah  pegunungan  yang dapat  dijadikan  salah  satu  destinasi wisata  bagi  masyarakat  yang  hendak merasakan  suasana  pegunungan  dan alam  di  Kota  Cilegon.  Hal  tersebut dapat  menjadi  potensi,  mengingat Kota Cilegon merupakan kota industri yang  menunjukkan  kondisi  alam  dan wilayah  Kota  Cilegon  dipenuhi dengan polusi dan pencemaran udara maupun alam.
Kekayaan  alam  dan  budaya yang  dimiliki  daerah,  khususnya daerah  wisata  agro  Watu  Lawang  di Kelurahan Gerem dapat diberdayakan  sebagai  salah  satu destinasi  wisata  untuk  mendukung pengembangan kepariwisataan daerah  serta  peningkatan  potensi perekonomian  masyarakat  lokal. Namun  demikian,  penetapan  wisata agro Watu Lawang perlu memperhatikan  kebijakan  daerah dalam  pengembangan  daerah  wisata dengan  memperhatikan  peluang  dan kendala.  Dalam  Rencana  Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019 menguraikan  beberapa  peluang  dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan  dan  pengembangan kepariwisataan  yang  diurai  dalam tabel berikut :

## Tabel 1
Peluang dan Kendala Kepariwisataan
PELUANG KENDALA 1. Sumber Daya Alam 2. Prioritas Kepariwisataan
3. Daya Saing Harga
4. Sumber Daya Manusia 5. Keselamatan dan Keamanan 1. Infrastruktur Pariwisata 2. Infrastruktur ICT
3. Kebersihan dan Kesehatan
4. Aksesibilitas  ( Connectivity,  Seat Capacity , dan Direct Flight )
5. Regulasi  (Izin  Masuk  Kapal Layar/ Yacht ,  Visa,  dan  Bea Cukai)
Sumber : Rencana Strategis Kemenparekraf 2015-2019, hal. 20
Upaya pembangunan dan pengembangan Watu Lawang sebagai Wisata  Agro  sebagai  destinasi kepariwisataan  daerah  Kota  Cilegon sangat berpotensi untuk dikembangkan.  Dari  segi  peluang sumber daya alam, prioritas kepariwisataan,  daya  saing  harga, sumber daya manusia dan keselamatan  dan  keamanan  yang dapat dikembangkan. Menurut penjelasan  Kepala  Kelurahan  Gerem, Kecamatan  Gerogol  Kota  Cilegon bahwa Watu Lawang sangat berpotensi  dijadikan  sebagai  obyek pariwisata  yang  dilihat  dari  sumber daya alam yang sangat alami. Dari sisi kebijakan  daerah  bahwa  obyek wisata  Watu  Lawang  merupakan salah  satu  prioritas  pariwisata kelurahan  Gerem  yang  hendak dikembangkan  bersama-sama  obyek lainnya  yaitu  Kampung  Wisata Cikuasa,  Wisata  Agro  Watu  Lawang dan  Pemanfaatan  Galian  C  menjadi obyek  Wisata  Kuliner.  (Wawancara, Deni Yuliandi)
Daya saing harga, sumber daya manusia  hingga  keselamatan  dan
keamanan  dapat  terus  diberdayakan sehingga dapat mengeksplorasi potensi  alam  dan  sumber  daya manusia dalam rangka pengembangan  Agrowisata  Watu Lawang.  Deni  Yuliandi  menguraikan bahwa  telah  ada  Kelompok  Sadar
Wisata  (POKDARWIS)  di  Kelurahan Gerem  yang  dapat  dioptimalkan.
Pokdarwis  yang  ada  merupakan bagian dari Kampung Wisata Cikuasa, akan  tetapi  dapat  dioptimalkan perannya berskala wilayah kelurahan. (Wawancara, Deni Yuliandi) Pengembangan  Watu  Lawang sebagai  destinasi  Agrowisata  di  Kota Cilegon  belum  dilakukan  secara maksimal.  Upaya  pengembangan baru  dilakukan  secara  swadaya masyarakat  untuk  mengeksplorasi potensi  alam  yang  dimiliki  warga sekitar  lokasi  Agrowisata  Watu Lawang. Oleh karena itu, potensi alam yang  ada  tidak  dapat  dimaksimalkan sebagai  destinasi  wisata  agro  di Kelurahan  Gerem  maupun  sebagai Obyek  Wisata  Unggulan  di  Kota Cilegon.

## Gambar 1 Tugu Selamat Datang dan Akses Jalan
Pembangunan dan pengembangan  wisata  Watu  Lawang sebagai salah satu obyek wisata yang potensial memiliki kendala. Persoalan kebersihan  dan  kesehatan  menjadi salah  satu  faktor  yang  menjadi kendala  pengembangan  destinasi agrowisata.  Dijelaskan  oleh  Kepala Kelurahan  Deni  Yuliandi,  wilayah Watu  Lawang  merupakan  salah  satu wilayah  yang  sangat  kesulitan mendapatkan  air  bersih  sepanjang tahun  baik  di  musim  penghujan  dan terlebih di musim kemarau. Sedangkan  salah  satu  fasilitas  yang perlu  dimiliki  oleh  obyek  wisata adalah  sarana  dan  prasarana  yang meliputi  air,  toilet  dan  mushola.
Dengan demikian, upaya yang selama dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah  daerah  maupun  bekerja sama  dengan  pihak  swasta  dalam memecahkan persoalan tersebut. Upaya pembangunan dan pengembangan  sektor  pariwisata  di wilayah  Watu  Lawang  sebagai Agrowisata diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat  lokal.  Nilai-nilai  budaya dan  sumber  daya  manusia  yang  ada diharapkan  mampu  memberikan kesejahteraan  bagi  masyarakat  lokal. Salah  satu  makanan  khas  yang diharapkan  mampu  menggerakkan ekonomi  masyarakat  lokal  adalah Tape Ketan khas Gerem dan Emping.
Dengan  demikian,  bukan  sekedar eksplorasi  alam  yang  dijadikan kepariwisataan  tetapi  juga  potensi budaya dan kewirausahaan masyarakat lokal. Pemerintah Daerah Kota Cilegon melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan Watu Lawang  kedalam  Rencana  Kerja Pengembangan Pariwisata Kota Cilegon  2018.  Dengan  demikian, obyek  wisata  agro  Watu  Lawang menjadi  prioritas  pembangunan  dan pengembangan pariwisata Pemerintah  Daerah  Kota  Cilegon, sebagaimana  tercantum  dalam  tabel berikut ini :

## Tabel 2
Pembangunan dan Pengembangan Obyek daya Tarik Wisata Kota Cilegon
Jenis ODTW ODTW Yang Dikembangkan Tahun Pembuatan 1. Wisata Tirta : a. Situ Rawa Arum Site Plan Situ Rawa Arum Tahun 2010 2. Wisata Agro : a. Watu Lawang b. Gunung Batur Feasibility (FS), dan Perencanaan Teknis Watu Lawang Feasibility Study (FS) Gunung Batur Tahun 2013 Tahun 2016 3. Wisata Budaya/ Religi/Sejarah Penataan Obyek Religi (Makam Syekh Jamaludin) Tahun 2015 4. Wisata Industri Promosi Wisata Industri Tahun 2014 5. Wisata Bahari Pulau Merak Besar dan Pulau Merak Kecil 6. Wisata Kuliner Kajian Teknis Tentang Wisata Kuliner Penataan Wisata Kuliner Penataan Wisata Kuliner Lanjutan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Sumber : Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon 2018, hal. 21
Upaya pembangunan dan pengembangan  agrowisata  Watu Lawang  telah  dicanangkan  sejak tahun  2013.  Dengan  demikian,  peran pemerintah  dalam  meningkatkan kepariwisataan Kota Cilegon dirumuskan  dalam  suatu  kebijakan perencanaan  yang  disusun  dalam Rencana  Kerja  (Renja)  tahunan sebagaimana dituangkan dalam Renja Disparbud  Kota  Cilegon  2018. Pengembangan  Agrowisata  Watu Lawang  menurut  penjelasan  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kota Cilegon  yang  disampaikan  oleh Kepala  Bidang  Pariwisata  memiliki potensi  yang  luar  biasa  karena  lahir dari  alam  dan  bukan  buatan.  Oleh karena  itu,  Disparbud  Kota  Cilegon memiliki visi ke depan mengoptimalkan  potensi  alam  yang ada  di  Kota  Cilegon  selain  industri. Industri  di  Cilegon  tidak  dapat
dihindarkan  karena  secara  geografis yang  memiliki  wilayah  pesisir menjadi potensi industri yang sangat besar. (Wawancara, Mamat Slamat)
Implementasi  Rencana  Kerja
Pemerintah  Daerah  Kota  Cilegon melalui  Disparbud  Kota  Cilegon tersebut  semestinya  dapat  merujuk pada  PP  Nomor  50  Tahun  2011 dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 yang mengkaji mengenai Pembangunan  Daya  Tarik  Wisata. Strategi  yang  dapat  dilakukan sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal 16 antara lain :
a. Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan;
b. Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata; c. memperkuat  upaya  konservasi potensi  kepariwisataan  dan lingkungan;
d. Mengembangkan  diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata;
e. memperkuat  upaya  penataan ruang  wilayah  dan  konservasi potensi  kepariwisataan  dan lingkungan; dan
f. Revitalisasi  struktur,  elemen dan  aktivitas  yang  menjadi penggerak kepariwisataan. Potensi  alam  yang  dimiliki
Pemerintah  Daerah  Kota  Cilegon, salah  satunya  adalah  obyek  wisata Watu  Lawang  yang  diharapkan menjadi  obyek  Wisata  Agro  kota Cilegon.  Hal  tersebut  sebagaimana telah diupayakan dalam Renja Tahun 2018.  Persoalan  yang  dihadapi  oleh pemerintah  daerah  adalah  adanya perubahan-perubahan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota  Cilegon  baik  dalam  Keputusan
Wali  Kota  maupun  Regulasi  yang dikeluarkan  oleh  legislatif  (Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota Cilegon).  Salah  satu  diantaranya yakni perubahan dalam Rencana Tata
Ruang  Wilayah  Kota  Cilegon  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun 2020. Implikasi dari perubahan kebijakan  adalah  perumusan  ulang program  dan  rencana  kerja  yang telah disusun dan diimplementasikan. Dengan  demikian,  Disparbud  Kota Cilegon  menguraikan  pembangunan dan  pengembangan  kepariwisataan melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata  Daerah  (RIPPDA)  Kota Cilegon.  Penetapan  Watu  Lawang oleh  Disparbud  Kota  Cilegon  sebagai salah  satu  Wisata  Agro  didasarkan pada  observasi  dan  kajian  analisis bidang  pariwisata.  Dijelaskan  Mamat Slamat  bahwa  banyak  faktor  yang mempengaruhi terhambatnya pengembangan  Wisata  Agro  Watu Lawang  antara  lain  letak  geografis, sumber daya manusia, dan sosiologis.
Letak  geografis  Watu  Lawang merupakan  bagian  dari  Kelurahan Gerem, yang berada pada tapal batas antara  Kota  Cilegon  dan  Bojonegara Kabupaten  Serang.  Faktor  geografis menjadi  kendala  tersendiri  berkaitan dengan  pengaruh  masyarakat  lokal yang  nantinya  akan  dilibatkan  dalam pengembangan  dan  eksplorasi  obyek Watu Lawang.  Sumber  daya  manusia yang didominasi petani menjadi salah satu  kendala  dalam  menggerakkan pengembangan obyek wisata, disamping  sebagian  wilayah  yang akan  dijadikan  obyek  wisata  masih menjadi  milik  warga  yang  dijadikan lahan  pertanian.  Faktor  sosiologis masyarakat yang menunjukkan egosentris  kewilayahan  dianggap menjadi  potensi  konflik  yang  perlu dibenahi melalui pendekatan sosialisasi,  kebersamaan  dalam  visi dan misi sampai dengan pembentukan Kelompok Sadar Wisata  (Pokdarwis)  di  wilayah  Watu Lawang. (Wawancara, Mamat Slamat). Perumusan  kebijakan  dan strategi  yang  dirumuskan  dalam regulasi  daerah  maupun  kebijakan yang  direkomendasikan  Disparbud kota Cilegon belum dapat diimplementasikan.  Oleh  karena  itu, kebijakan  dan  strategi  yang  disusun tidak  dapat  dievaluasi.  Mazmanian dan  Sabatier  menguraikan  variabel yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan  antara  lain  karakteristik masalah, karakteristik kebijakan/regulasi, dan variabel lingkungan.  (Subarsono,  2016:94) Dari  penjelasan  Mazmanian  dan Sabatier tersebut dapat dilihat bahwa setiap  kebijakan  yang  disusun  perlu dirumuskan berdasarkan pada permasalahan  yang  dihadapi  oleh obyek  wisata  baik  dari  segi  sumber daya  manusia,  sosiologis,  geografis hingga ekonomi dan politik. Kebijakan  dalam  bentuk  regulasi
harus  disusun  berdasarkan  pada karakteristik wilayah dan masyarakat daerah. Terakhir berkaitan persoalan lingkungan  sebagai  bagian  dari suksesnya suatu kebijakan diimplementasikan. Upaya Disparbud kota Cilegon dalam  pengembangan  Obyek  Wisata Watu  Lawang  sebagaimana  hasil observasi merupakan bentuk implementasi  kebijakan  nasional dalam  strategi  pembangunan  daya tarik  wisata  dengan  memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan  yang  dimiliki  obyek Wisata  Watu  Lawang  Kelurahan
Gerem  hingga  upaya  revitalisasi struktur,  elemen  dan  aktivitas  yang menjadi  penggerak  kepariwisataan. Kedua hal tersebut menjadi landasan dasar dalam mewujudkan pembangunan  dan  pengembangan obyek  wisata  Watu  Lawang  sebagai destinasi wisata agro di kota Cilegon. Kajian analisis yang dilakukan terhadap obyek wisata Watu Lawang membuat  Disparbud  Kota  Cilegon mengalihkan prioritas pengembangan pariwisata pada destinasi  wisata  yang  lain  seperti Kampung  Wisata  Tani  Cikuasa, Kampung Lukis Citangkil, dan Kampung  Wisata  Ternak  Cikerai. Menurut  Disparbud  Kota  Cilegon  hal tersebut  didasarkan  pada  peran pemerintah  daerah  dan  masyarakat setempat dalam membentuk kepariwisataan secara bersama- sama. Sinergitas dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata antara pemerintah dan masyarakat setempat harus  terbentuk  sehingga  proses pengembangan dan pengelolaan wisata  dapat  dioptimalkan  dan meminimalisir potensi konflik pemerintah, masyarakat lokal terlebih bila ada peran swasta dalam pembangunan  dan  pengembangan obyek wisata. Berdasarkan pada hasil penelitian  yang  dilakukan  dalam analisis  kebijakan  pariwisata,  bahwa dalam implementasi kebijakan dilihat melalui karakteristik masalah, karakteristik  kebijakan/regulasi,  dan variabel  lingkungan.  Pertama,  dilihat dalam perspektif karakteristik permasalahan  yaitu  persoalan  yang dihadapi  oleh  pemerintah  daerah baik  institusi  pariwisata  (Disparbud
Kota  Cilegon)  maupun  Pemerintah Kelurahan  terletak  pada  pemenuhan sarana  dan  prasarana,  sumber  daya manusia  yang  terbatas  hingga persoalan  geografis.    Kedua,  pada tahapan  kebijakan  dan/atau  regulasi bahwa  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kota  Cilegon  yang  berubah  seiring perubahan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  yang  ditetapkan pemerintah daerah serta penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata  Daerah  (RIPPDA)  yang belum  dapat  dilaksanakan  oleh institusi  menjadi  persoalan  klasik penyelenggara  negara.  Hal  tersebut berdampak  pada  berhentinya  hingga tidak berjalannya program kerja yang telah  disusun  dan  direncanakan. Ketiga, dilihat dari variabel lingkungan dimana kondisi lingkungan dipengaruhi faktor sosiologis  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sosiologis  masyarakat  lokal  yang yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan mengakibatkan  upaya  dan  strategi tidak dapat diimplementasikan. Dalam  suatu  kajian  kebijakan pengembangan lingkungan dan kepariwisataan  terdapat  beberapa langkah strategis diantaranya, kebijakan  kendali  dan  kontrol, regulasi/peraturan, sukarelawan, dan pendidikan dan informasi. (Irwansyah,  2017:36)  Didasarkan pada  konsepsi  tersebut,  kebijakan penetapan  agrowisata  Watu  Lawang
oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon baik melalui Dinas Pariwisata maupun Pemerintah Kelurahan belum melaksanakan kebijakan pengendalian  dan  kontrol  terhadap pembangunan  dan  pengembangan sebagai  obyek  wisata.  Selain  itu, regulasi pembangunan dan pengembangan  kepariwisataan  yang belum  dilaksanakan  dengan  kendala belum disahkannya kerangka kepariwisataan daerah dalam RIPPDA mengakibatkan instansi/dinas pariwisata tidak dapat menjalankan rencana pengembangan. Persoalan  lain  yang  menghambat adalah kesadaran masyarakat terhadap pariwisata hingga pendidikan  dan  informasi  dalam pengembangan pariwisata yang belum  terbentuk  pada  masyarakat, khususnya  masyarakat  lokal.  Konsep sukarelawan  dapat  dibentuk  melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang dapat membantu pemerintah  dalam  sosialisasi  dan mengedukasi warga masyarakat dalam pengembangan hingga pengelolaan kepariwisataan. Wartiningsih dan Nunuk Nuswardani mengemukakan bahwa setiap implementasi  kebijakan  dan/atau regulasi pasti memiliki permasalahan,
sehingga  dibutuhkan  pendekatan kebijakan  (analisis  kebijakan)  serta kajian  perbandingan  (studi  banding) untuk  memetakan  dan  mendapatkan alternatif  lain  dalam  implementasi. (Wartiningsih & Nuswardani, 2021:130) Oleh karena itu, pemerintah  daerah  melalui  dinas pariwisata maupun pemerintah desa/kelurahan  mesti  menyusun strategi  dan  upaya  lain  sebagai alternatif

## KESIMPULAN
Kebijakan  pemerintah  yang menempatkan  pariwisata  sebagai leading  sector  dalam  pembangunan
dan peningkatan perekonomian nasional perlu mendapatkan dukungan  dari  semua  pihak,  baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta hingga masyarakat. Terwujudnya kepariwisataan  nasional  dan  daerah memberikan  nilai-nilai  kemanfaatan bukan  hanya  sekedar  peningkatan destinasi  dan  obyek  wisata,  akan tetapi  memberikan  dampak  pada peningkatan pendapatan daerah hingga mampu menggerakan ekonomi masyarakat lokal. Kebijakan dan  strategi  kepariwisataan  telah dikeluarkan  oleh  pemerintah  baik kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, melalui institusi yang diberikan  kewenangan  di  dalam bidang  kepariwisataan.  Pemerintah telah  mengeluarkan  kebijakan  dan strategi  pengembangan  pariwisata melalui Undang-Undang hingga Peraturan  Pemerintah.  Kemudian Kementerian  Pariwisata  melakukan kajian  dan  menyusun  Rencana Strategis  dalam  pembangunan  dan pengembangan sektor kepariwisataan.  Pemerintah  daerah kota  Cilegon  membuat  kebijakan yang  tersusun  dalam  Peraturan
Daerah  dalam  Rencana  Tata  Ruang Wilayah serta melalui Rencana Induk Pembangunan  Pariwisata  daerah yang  disusun  oleh  Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon. Dalam rangka mewujudkan Obyek Wisata Agro Watu Lawang dibutuhkan  berbagai  rencana  dan strategi  yang  perlu  dilakukan  oleh semua pihak, mulai dari peningkatan aksesibilitas,  fasilitas  serta  kerja sama  antar  pihak.  Selain  itu,  perlu adanya  peningkatan  sumber  daya manusia  di  masyarakat  lokal  guna mendukung pengembangan dan pengelolaan  obyek  wisata  serta peningkatan kapabilitas dan sinergitas  antar  sektor  baik  dinas pariwisata, pemerintahan
desa/kelurahan  serta  masyarakat dimana  obyek  wisata  watu  lawang akan  dijadikan  sebagai  destinasi wisata daerah. Saran dan rekomendasi peneliti dalam pengembangan Wisata Agro  Watu  Lawang  Pertama  melalui pendidikan  kepariwisataan,  banyak pihak  khususnya  masyarakat  lokal yang belum mengetahui dan memahami  pengaruh  pembangunan dan  pengembangan  kepariwisataan yang  dapat  mempengaruhi  dan meningkatkan  sektor  perekonomian masyarakat.  Kedua  pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), dengan mengoptimalisasi  kelompok  sadar wisata  menjadi  langkah  pertama dalam  upaya  revitalisasi  struktur, elemen  dan  aktivitas  yang  menjadi penggerak kepariwisataan.

## PENGHARGAAN
Kami  ucapkan  terima  kasih atas  bantuan  serta  waktu  yang diberikan dalam proses penelitian ini kepada  (1)  Bapak  Mamat  Slamat, S.Sos.,  M.M  selaku  Kepala  Bidang Pariwisata  Dinas  Pariwisata  dan kebudayaan  Kota  Cilegon,  (2)  Bapak Deni Yuliandi, S.E., M.M selaku Kepala Kelurahan  Gerem,  Gerogol,  Kota Cilegon.

## REFERENSI
Jurnal Berthanila,  R.,  Hasanah,  B.,  &  Sururi, A.  (2019).  Kapasitas  Inovasi
Kebijakan  Pemerintah  Daerah Dalam  Pengelolaan  Kawasan Wisata  Alam  Gunung  Pinang Kabupaten Serang. KNIA : Konferensi Nasional Ilmu Administrasi  4.0 , 3 (1),  1–6. Retrieved from http://180.250.247.102/confer ence/index.php/knia/article/vi ew/29 Destiana,  R.,  Kismartini,  K.,  & Yuningsih,  T.  (2020).  Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata  Halal  Di  Pulau Penyengat  Provinsi  Kepulauan Riau. Jurnal  Ilmu  Administrasi
Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi  Negara) , 8 (2), 132–153. https://doi.org/10.47828/jiana asian.v8i2.18 Fuqoha, F., Firdausi, I. A., & Sanjaya, A. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan  dalam  Kerangka Kemerdekaan  Pers  Nasional. Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 3 (1), 75. https://doi.org/10.30656/ajudi kasi.v3i1.1436 Hasanah, B. (2019). Tata Kelola Desa Wisata Sukaratu Berbasis Kerakyatan. Sawala :  Jurnal Administrasi  Negara , 7 (2),  108. https://doi.org/10.30656/sawa la.v7i2.1786 Irwansyah, I. (2017). Research-Based Environmental  Law:  the  Debate Between Ecology Versus Development. Sriwijaya  Law Review , 1 (1), 044. https://doi.org/10.28946/slrev. vol1.iss1.8.pp044-066 Kharisma,  B.  (2013).  EVALUASI PROGRAM - PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH KOTA  BANDUNG  DI  BIDANG EKONOMI DALAM UPAYA PENGUATAN DAN PENINGKATAN  KEMAMPUAN DAYA  BELI  MASYARAKAT : SUATU  TINJAUAN  ANALISIS KEBIJAKAN  PUBLIK. Journal Theory and Applied Management , 6 (3). https://doi.org/http://dx.doi.or g/10.20473/jmtt.v6i3.2672
Muriawan,  F.  R.,  &  Lituhayu,  D.
(2017).  Analisis  Pelaksanaan
Kebijakan  Kerjasama  Antar Daerah  Wilayah  Kedungsepur Bidang  Pariwisata. Indonesian
Journal  of  Public  Policy  and Management  Review , 6 (0),  7. https://doi.org/https://doi.org /10.14710/jppmr.v6i2.14851
Soviah, S., Maulana, D., & Nugroho, A. (2020). Tata Kelola Pengelolaan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Administratio :  Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan , 11 (2),  79–90.
https://doi.org/https://doi.org
/10.23960/administratio.v11i2. 154 Sururi,  A.  (2018).  Inovasi  Kebijakan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Kawasan Ekowisata Situterate Desa Situterate Kecamatan  Cikande  Kabupaten Serang). Jurnal  Administrative Reform , 6 (3), 110–121. https://doi.org/http://dx.doi.or g/10.30872/jar.v6i3.1905 Wartiningsih,  W.,  &  Nuswardani,  N. (2021). Policy Model Reconstruction of Social Forestry. Sriwijaya  Law  Review ,
5 (1),
130–142. https://doi.org/10.28946/slrev. Vol5.Iss1.
Buku : Creswell,  J.  W.  (2015). Research Design,  Pendekatan  Kualitatif,
Kuantitatif  dan  Mixed (Third Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Subarsono, A. (2016). Analisis Kebijakan  Publik :  Konsep,  Teori dan  Aplikasi (VIII).  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sunarno, S. (2012). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Cet. 4). Jakarta: Sinar Grafika. Taufiqurakhman, T. (2014).
Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab  Negara  Kepada
Presiden  Selaku  Penyelenggara Pemerintahan (1st  ed.).  Jakarta Pusat:  FISIP  -  UNIVERSITAS MOESTOPO BERAGAMA PRESS. Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  10  tahun  2009  Tentang Kepariwisataan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  50  Tahun 2010  Tentang  Rencana  Induk Pengembangan  Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten Nomor  6  Tahun  2019  Tentang Rencana  Induk  Pengembangan Kepariwisataan Provinsi Banten 2018-2025 Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah 2020-2040 Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tentang Pengembangan  Destinasi  dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019. Rencana  Kerja  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kota Cilegon Tahun 2018 Website Dadang Rizki Ratman, (2015) Rencana Strategis Kementeraian Pariwisata dalam https://www.kemenparekraf.go .id/asset_admin/assets/uploads /media/pdf/media_156402153 4_RENCANA_STRATEGISPENGE MBANGAN_DESTINASI_DAN_IN DUSTRI_PARIWISATA_2015_- _2019.pdf diunduh pada 28/02/2021 Hiramsyah  S.  Thaib,  (2018)  Strategi Pengembangan  Kepariwisataan Indonesia. dalam https://www.djppr.kemenkeu.g o.id/uploads/files/Sosialisasi%
20SBN/5.%20Creative%20and %20Innovative%20Financing% 20Forum_Strategi%20dan%20 Kebijakan%20Pengembangan% 20Sektor%20Pariwisata.pdf diunduh pada 26/02/2021