## QUO VADIS 1

## POLITIK PEREMPUAN?

## Sumiarti *)
*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap di Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto, dan sedang studi S-3 di Universitas Negeri Yogyakarta.
Abstract : To what direction Indonesian women politic will be? Is it aim correctly to give opportunity to women to participate in state’s social-politic process, or only as politicizing effort to women? Is state policy to women could affect society mindset in viewing and positioning women in order to equal with man? Woman politic in Indonesia absolutely must have purpose to empower woman and on broader scale to improve social order to became more gender justice. Woman involvement in public area, should not only fulfill formal requisite to obligation to involve woman, but really based on consideration about important role played by woman on public domain. Therefore, it will not emerge effort and activity that only politicizing woman. Keywords : women politic, empowerment, women role.

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan manusia senantiasa membutuhkan sinergi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan  dibedakan  dengan  berbagai  peran  dan  fungsinya  masing-masing,  namun  sesungguhnya bersifat komplementer. Laki-laki dan perempuan dikonstruksi memiliki peran dan fungsi, yang kemudian dikenal  sebagai  peran-peran  gender  ( gender  roles). Peran-peran  gender  ini  diwariskan  dari  generasi  ke generasi  sehingga  dianggap  sebagai  pembagian  yang given dari  Tuhan,  atau  kadang  disebut  sebagai kodrat  Tuhan.  Laki-laki  diberi  peran  sebagai  pencari  nafkah,  pemimpin  dalam  rumah  tangga  atau masyarakat,  sedangkan  perempuan  melaksanakan  tugas-tugas  reproduktif  dan  kerumahtanggaan; mengasuh  anak,  membersihkan  rumah,  memasak,  dan  lain-lain  (atau  biasa  disebut  tugas-tugas sumur, dapur, dan kasur ).  Jadi,  laki-laki  ditempatkan  dalam  peran-peran  di  wilayah  publik  ( public  sphere), sedangkan  perempuan  diberi  peran  dalam  wilayah  domestik  ( domestic  sphere ) . Peran-peran  tersebut bahkan  dianggap  sebagai  “kodrat  laki-laki  dan  perempuan”.  Laki-laki  dan  perempuan  yang  dianggap baik oleh masyarakat adalah mereka yang melaksanakan tugas-tugas kodrati, sebagaimana yang sudah digariskan dalam budaya masyarakat.
Peran  gender  ( gender  roles) dan  perbedaan  gender  ( gender  differences) tersebut  ternyata  menimbulkan adanya fakta ketidakadilan gender ( gender inequalities ) terhadap salah satu jenis kelamin . Ketidakadilan ini lebih  banyak  menimpa  kaum  perempuan  dalam  berbagai  bentuknya;  marginalisasi  perempuan  dan feminisasi  kemiskinan,  subordinasi  perempuan  yang  menempatkan  perempuan  sebagai  makhluk  yang tidak  penting,  adanya stereotype yang  berupa  pelabelan  negatif  kepada  perempuan,  adanya  tindakan kekerasan  fisik  maupun  psikis  terhadap  perempuan,  dan  adanya  beban  kerja  ganda  bagi perempuan. 2 Adanya ketidakadilan tersebut menyebabkan perempuan menjadi korban ketidakadilan baik ditingkat  keluarga,  masyarakat,  maupun  negara.  Konsekuensinya,  akses  perempuan  terhadap pendidikan,  ekonomi,  sosial,  dan  politik  menjadi  terbatas.  Keterbatasan  ini  menyebabkan  adanya “pengebirian” secara sistematis terhadap potensi yang dimiliki perempuan. Akibatnya, perempuan tidak dapat  mengembangkan  dirinya  sesuai  dengan  kodrat  kemanusiaan  mereka  sebagai  makhluk  yang memiliki potensi dan kemampuan penuh. Kondisi ini menyebabkan secara umum, kualitas perempuan
menjadi  lebih  rendah  dari  laki-laki,  kemampuan  perempuan  tidak  sama  dengan  kemampuan  laki-laki, mereka juga kurang memiliki pengalaman, tidak memiliki jaringan kerja, dan partner sebanyak laki-laki. Jadi, interaksi antara laki-laki dan perempuan lebih bersifat asimetris daripada komplementer, yang terwujud  dalam  sistem  dan  struktur  masyarakat  sebagai  akibat  dari  nilai-nilai  patrarkhis  yang  dianut masyarakat. Sifat patriarkhis masyarakat sangat mendarah daging karena terintegrasi dalam kebudayaan masyarakat  yang  diwariskan  secara  turun-temurun.  Nilai-nilai  yang  dimiliki  dan  diyakini  oleh masyarakat,  pola  perilaku  yang  dilaksanakan  dan  bentuk-bentuk  artefak  kebudayaan  menggambarkan hubungan asimetris antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi secara evolusiner dan terus-menerus diwariskan  dan  disosialisasikan  dari  generasi  ke  generasi  sehingga  keterlibatan  perempuan  dalam wilayah publik dianggap “melampaui kemampuan standarnya” sebagai manusia. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan gender ( gender gap) . Faktor penyebab kesenjangan gender, yaitu tata nilai sosial budaya  masyarakat,  umumnya  lebih  mengutamakan  laki-laki  daripada  perempuan  (ideologi  patriarki); laki-laki  dikonstruksi  sedemikian  rupa  sehingga  laki-laki  dipersiapkan  dan  akan  diserahi  tugas  dan tanggungjawab dalam wilayah publik yang menentukan proses sosial-politik suatu negara. Sementara itu, perempuan  dikonstruksi  untuk  menjalankan  tugas-tugas  domestik  dan  reproduktif  sebagai  “tugas hidupnya”.  Akibatnya,  laki-laki  ditempatkan  sebagai  pihak  yang  dominan  dan  menjadi  determinan dalam proses sosial-politik negara dan memosisikan perempuan di balik layar, di wilayah domestik yang dianggap sebagai “wilayah kekuasaan perempuan”.
Momentum runtuhnya Orde Baru, pada 1998, menjadikan Indonesia mengalami proses perubahan dari sistem otoriter menjadi demokratis. Kebebasan pers, meningkatnya fungsi check and balances DPR, dan  pelaksanaan  pemilihan  presiden,  gubernur,  dan  bupati/walikota  secara  langsung  merupakan implikasi  dari  tuntutan  partisipasi  rakyat  dalam  proses  sosial-politik  di  Indonesia.  Partisipasi  rakyat meniscayakan  keterlibatan  seluruh  rakyat  tanpa  membedakan  suku,  agama,  jenis  kelamin,  dan sebagainya. Seluruh rakyat dianggap memiliki tugas imperatif untuk menjadikan proses berbangsa dan bernegara  lebih  demokratis  sehingga  memperlancar  tercapainya  tujuan  negara.  Keterlibatan  seluruh rakyat dalam proses sosial-politik kenegaraan menuntut keterlibatan perempuan sebagai bagian penting dari  rakyat  Indonesia.  Secara  kuantitas,  jumlah  perempuan  adalah separo dari  jumlah  penduduk Indonesia  sehingga  keterlibatan  perempuan  dalam  proses  sosial-politik  akan  menjadikan  semakin banyaknya rakyat yang berpartisipasi dan juga menjadikan perempuan tidak lagi sebagai beban negara. Partisipasi  sejajar  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan  bukanlah  semata-mata  sebuah  tuntutan akan  keadilan  demokrasi,  namun  juga  dapat  dilihat  sebagai  syarat  penting  agar  kepentingan  kaum perempuan  dapat  diperhitungkan. 3 Oleh  karena  itu,  hendaknya  keterlibatan  perempuan  dalam  proses sosial-politik  memiliki  efek  nyata  dalam  perbaikan  sistem  demokrasi  dan  berdampak  pula  pada kebijakan-kebijakan negara yang lebih adil terhadap perempuan. Upaya legal formal melalui kebijakan negara  merupakan  bagian  dari  upaya  transformasi  sosial  untuk  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang berkeadilan.
Fakta di masyarakat menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam proses demokrasi, misalnya  dalam  pemilihan  bupati/walikota,  gubernur,  bahkan  sampai  presiden.  Sebagai  contoh  di Kabupaten Banyumas yang melaksanakan Pemilihan Bupati (Pilbub) pada 10 Februari 2008. Dari empat pasang calon yang ada, hanya ada satu calon perempuan yang menjadi calon wakil Bupati, sedangkan Pemilihan  Gubernur  (Pilbub)  Jawa  Tengah  dilaksanakan  22  Juni  2008,  dari  beberapa  pasangan  calon yang muncul, hanya ada satu  calon perempuan  yang  menjadi  calon  wakil  gubernur. Langkanya  calon perempuan  dalam  pemilihan  pejabat  publik  dari  presiden,  gubernur,  sampai  bupati/walikota
menunjukkan  bahwa  perempuan  belum  memiliki  akses  maksimal  dalam  bidang  politik.  Keterbatasan akses  ini  kemungkinan  karena  perempuan  tidak  diberikan  kesempatan  untuk  menjadi  berpartisipasi dalam wilayah publik, atau juga dapat disebabkan oleh kualitas perempuan dianggap belum sesuai yang kriteria kualitas sebagai pejabat publik. Bahkan, dari berbagai pemilihan pejabat publik ada kesan bahwa keterlibatan  perempuan  tidak  didasarkan  pada  kapasitas  dan  kapabilitas  sebagai  warga  negara,  tetapi lebih  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  para  calon  perempuan  adalah vote  getter ,  khususnya  bagi pemilih  perempuan.  Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  belum didasarkan  pada  pertimbangan  yang  menganggap  perempuan  merupakan  bagian  penting  dan  mampu berpartisipasi  dalam  wilayah  publik,  namun  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  upaya  politisasi terhadap perempuan. Artinya, perempuan dilibatkan sebagai lips service semata, bukan merupakan upaya substantif untuk memberdayakan dan melibatkan perempuan dalam politik.
Dari  kenyataan  tersebut,  maka  muncul  pertanyaan;  sebenarnya  mau  dibawa  ke  manakah  politik perempuan  Indonesia?  Apakah  benar-benar  diarahkan  untuk  memberi  kesempatan  kepada  perempuan untuk  berpartisipasi  dalam  proses  sosial-politik  negara  ataukah  sebagai  upaya  politisasi  terhadap perempuan?  Apakah  kebijakan  negara  terhadap  perempuan  dapat  mempengaruhi mindset masyarakat dalam memandang dan memosisikan perempuan agar setara dengan laki-laki?

## B. DEMOKRASI DAN PARTISIPASI PEREMPUAN
Negara 4 dibentuk  tentu  dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu.  Pada  dasarnya,  manusia mengorganisasikan diri melalui negara karena bertujuan ingin mencapai keteraturan dan kesejahteraan. Secara  umum,  tujuan  akhir  negara  ialah  menciptakan  kebahagiaan  bagi  rakyatnya  ( bonum  publicum, common good atau common wealth). 5 Negara memiliki kekuasaan yang melekat sehingga negara memiliki kemampuan,  kekuatan,  dan  kewenangan  untuk  mempengaruhi,  bahkan  memaksa  warga  negara untuk patuh  dan  taat  kepada  negara.  Untuk  mencapai  hal  tersebut,  maka  negara  harus  diperintah  secara profesional  dan  akuntabel.  Pengelolaan  negara  yang  ideal  diyakini  jika  negara  melaksanakan  sistem demokrasi, yaitu sebuah sistem pengelolaan negara yang menekankan pada kekuasaan atau kedaulatan negara di tangan rakyat. Hakikatnya, demokrasi mengandung tiga prinsip penting, yaitu (1) government of the  people (pemerintahan  dari  rakyat),  (2) government  by  the  people (pemerintahan  oleh  rakyat),  dan  (3) government  for  the  people (pemerintahan  untuk  rakyat). 6 Pada  intinya,  negara  dan  pemerintahannya dituntut  untuk  melaksanakan  pola  pelayanan  publik,  bukan  berdasar  perspektif  birokrasi  elitis,  tetapi berdasar  perspektif  birokrasi  populis,  yang  berorientasi  melayani  dan  berpihak  kepada  kepentingan masyarakat.  Artinya,  organisasi  negara  harus  dikelola  berdasarkan  aspirasi  dan  kepentingan  rakyat, bukan menjadi ajang mencari kemakmuran para elitnya. Pengelolaan negara berdasarkan pada aspirasi dan kepentingan rakyat juga dalam arti keseluruhan, yaitu partisipasi dari kaum perempuan juga.
Mencermati  kondisi  politik  Indonesia  di  tahun  ke  sepuluh  reformasi,  ternyata  belum menggembirakan.  Transisi  pengelolaan  negara  dari  model  otoriter  ke  demokrasi  belum  menunjukkan hasil  seperti  yang  diharapkan  oleh  rakyat.  Kebijakan  negara  dan  perilaku  elit  politik  menunjukkan kecenderungan  koruptif  dan  destruktif  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Di  dalam  negara, rakyat dan pemerintah semestinya melakukan upaya-upaya sinergis yang sistematis dan kontinu untuk mencapai tujuan negara. Potensi sumber daya alam ( natural resources ) dan sumber daya manusia (human resources) diberdayakan  dan  digunakan  semaksimal  mungkin  untuk  kepentingan  pencapaian  tujuan bersama  seluruh  masyarakat.  Upaya  sinergis  ini  meniscayakan  supaya  tidak  ada  pembedaan  dan
diskriminasi  terhadap  berbagai  kelompok  masyarakat,  baik  berdasarkan  suku,  agama,  jenis  kelamin, kelompok politik, dan sebagainya.
Isu  diskriminasi  kelompok  masyarakat  yang  sangat  popular  adalah  diskriminasi  berdasarkan  jenis kelamin.  Pihak  yang  dianggap  menjadi  korban  diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin  adalah  kaum perempuan. Seiring dengan perkembangan isu, konsep, dan gerakan perjuangan kesetaraan gender dalam masyarakat  Indonesia,  maka  partisipasi  kaum  perempuan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara dianggap  semakin  signifikan.  Hal  ini  ditandai  dengan  disepakatinya  beberapa affirmative  action yang berupa  pemberian  kesempatan  kepada  kaum  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial- politik  di  Indonesia.  Dengan  kata  lain,  ada  upaya  untuk  melibatkan  perempuan  dalam  sistem  dan struktur  demokrasi  di  Indonesia.  Hal  ini  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  melaksanakan  sistem demokrasi secara utuh dan menyeluruh. Jika Indonesia akan mewujudkan diri sebagai negara demokrasi, maka negara Indonesia harus mereformasi dalam tiga bidang secara simultan. Pertama, reformasi sistem (constitutional reforms) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem  politik. Kedua, reformasi  kelembagaan  yang  menyangkut  pengembangan  dan  pemberdayaan ( institutional and empowerment) lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (political  culture) yang  lebih  demokratis. 7 Jadi,  upaya  perbaikan  dilakukan  di  wilayah  sistem  nilai  dan kerangka  dasar  bernegara,  struktur  yang  dibentuk  dan  juga  dalam  wilayah  budaya  politik.  Hal  ini merupakan  upaya sistematis  yang  harus  berjalan  secara  simultan. Di  dalamnya  termasuk upaya  untuk memperbaiki  posisi  dan  partisipasi  perempuan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.
Salah  satu  bentuk  untuk  meningkatkan  partisipasi  dan  representasi  perempuan  adalah  gagasan tentang affirmative  action dalam  bentuk  kuota  perempuan  di  bidang  politik.  Masalah  kuota  ini  menjadi perdebatan  luas,  sejak  tahun  2001,  sejak  munculnya  gagasan  bahwa  untuk  meningkatkan  posisi perempuan, menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, perlu diterapkan sistem kuota baik di bidang pendidikan, kerja, maupun bidang politik. Di Indonesia, kuota 30% ini baru terkabulkan melalui bunyi Undang-undang No.  12/Th. 1983 tentang Pemilihan  Umum.  Itu pun  setelah melalui perdebatan yang bersifat pro dan kontra, dan sifatnya tidak imperatif. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa setiap partai politik  peserta  pemilu  dapat  mengajukan  calon  anggota  DPR,  DPRD  Propinsi,  dan  DPRD Kabupaten/kota  untuk  setiap  daerah  pemilihan  dengan  memperhatikan  keterwakilan  perempuan sekurang-kurangnya  30%.  Pasal  ini  hanya  mengatur  proses  pencalonan/nominasi,  bukan  kursi  gratis 30%.  Agar  terpilih,  perempuan  harus  berkompetisi  sehingga  dinominasikan  dalam  daftar  tetap  urutan calon  legislatif  oleh  partai  politik.  Kuota  dalam  undang-undang  pemilu  ini  bersifat  sukarela,  tidak  ada sanksi  bagi  parpol  yang  gagal  menominasikan  30%  perempuan  dalam  daftar  calon  tetap  legislatifnya untuk  pemilu  tahun  2004. 8 Bentuk  komitmen  itu  di  tuangkan  dalam  undang-undang  yang memberdayakan perempuan, khususnya dalam partisipasi politik, tertuang dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945 yang memberdayakan perempuan karena substansinya secara jelas mengatur tentang jaminan atas  hak-hak  dasar  manusia, 9 tanpa  membedakan  jenis  kelamin  tertentu.  Secara  khusus,  UUD  1945 mengatur  tentang  kebebasan  setiap  manusia  mengeluarkan  pikiran  dan  pendapatnya,  baik  secara  lisan dan  tulisan.  Kebebasan  dalam  mengemukakan  pikiran  dan  pendapat  merupakan  hal  penting  dalam proses partisipasi politik. Tanpa kebebasan berpendapat partisipasi politik akan menjadi semu. Jaminan terhadap  partisipasi  perempuan  juga  tertuang  dalam  undang-undang  No.  12  tahun  2005  tentang Pengesahan  Hak  Sipil  dan  Politik.  Undang-undang  No.  7  tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan,  yang  memastikan  agar  pemerintah
mendorong  serta  memberikan  perlakuan  khusus  bagi  perempuan  dalam  partisipasi  politik.  Disamping itu,  Undang-Undang  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  mendorong  adanya keterwakilan  perempuan  dalam  pemerintahan.  Pemberdayaan  di  semua  sektor  kehidupan  perempuan sebetulnya  sudah  dipikirkan  oleh  pemerintah  dengan  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  No.  9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan  Nasional,  yang kemudian ditindaklanjuti oleh  Keputusan  Menteri  dalam Negeri tahun  2003  tentang  Pedoman Umum Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan  Daerah.  Selain  itu,  pemerintah menunjukkan  kesungguhannya  dengan  merancang  program  strategis  untuk  pengarusutamaan  gender melalui  Surat  Keputusan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  No.  27/Kep/Men.PP/IV/2005  tentang Penetapan  Rencana  Strategis  Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  tahun  2005  –  2009. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu No. 22 Tahun 2007 dan UU Partai Politik,  yang  telah  memberikan  jaminan  hukum  bagi  keterwakilan  perempuan  sekurang-kurangnya  30 persen  di  Lembaga  penyelenggara  Pemilu  dan  Partai  Politik,  semakin  mempertegas  bahwa  agenda pemberdayaan  perempuan  sudah  menjadi  doktrin  negara.  Memasuki  tahun  ke  sepuluh  era  reformasi, perempuan  Indonesia  patut  berlega  hati  dengan  disahkannya  Undang-Undang  tentang  Penyelenggara Pemilu  No.  22  Tahun  2007  dan  UU  Partai  Politik,  yang  telah  memberikan  jaminan  hukum  bagi keterwakilan  perempuan  sekurang-kurangnya  30  persen  di  Lembaga  Penyelenggara  Pemilu  dan  Partai Politik, semakin mempertegas bahwa agenda pemberdayaan perempuan sudah menjadi doktrin negara.
Meskipun  sudah  banyak  produk  peraturan  dari  Undang-Undang  Dasar,  Undang-Undang,  sampai keputusan  menteri  yang  bertujuan  untuk  memberdayakan  perempuan  dan  meningkatkan  partisipasi mereka  di  wilayah  publik,  namun  kenyataan  menunjukkan  bahwa  posisi  perempuan  belumlah  seperti yang  diharapkan.  Misalnya,  jumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  diskrimintaif  terhadap perempuan  berjumlah  kurang  lebih  32  buah.  Faktor  penyebab  kesenjangan  gender  pada  aspek  lain, misalnya  politik  sebagai  berikut  bahwa  hasil  pemilu  tahun  1999  yang  menyertakan  57%  pemilih perempuan hanya terwakili 8,8% dari seluruh anggota DPR, lebih rendah dari hasil pemilu 1997 yang berjumlah  11,2%  dari  jumlah  pemilih  51%. 10 Pemilu  2004  perempuan  hanya  terwakili  11%.  Jumlah perempuan  yang  menjabat  sebagai  Hakim  Agung  dan  Hakim  Yustisial  Non-Struktural  di  Mahkamah Agung juga menunjukkan penurunan dari 36 pada tahun 1998 menjadi 34 pada tahun 1999, dan 28 pada tahun  2002. 11 Pada  tahun  1999  jumlah  PNS  perempuan  adalah  36,9%,  laki-laki  sebesar  63,1%  dari jumlah  seluruh  PNS  (4.005.861),  dan  dari  jumlah  tersebut  hanya  15,2%  PNS  perempuan  yang menduduki  jabatan  struktural,  sedangkan  PNS  laki-laki  sebesar  84,8%.  Tahun  2000  terjadi  sedikit perubahan di mana jumlah PNS perempuan adalah 37,6%, laki-laki sebesar 62,4% dari jumlah seluruh PNS (3.927.146), dan dari jumlah tersebut hanya 15,7% yang menduduki jabatan struktural, sedangkan PNS  laki-laki  sebesar  84,3%. 12 Masalah  HAM  bagi  perempuan  termasuk  isu  gender  yang  menuntut perhatian  khusus  adalah  masalah  penindasan  dan  eksploitasi,  kekerasan,  dan  persamaan  hak  dalam keluarga,  masyarakat,  dan  negara.  Masalah  yang  sering  muncul  adalah  perdagangan  perempuan  dan pelacuran  paksa,  yang  umumnya  timbul  dari  berbagai  faktor  yang  saling  terkait,  antara  lain  dampak negatif  dari  proses  urbanisasi,  relatif  tingginya  angka  kemiskinan  dan  pengangguran,  serta  rendahnya tingkat pendidikan.
Politik hukum terhadap perempuan adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi  hukum  yang  berpihak  kepada  perempuan.  Kemajuan  itu  tersurat  dalam  UU  No.  2/2008  tentang Partai  Politik,  yaitu  pasal  2  ayat  (1)  menyebutkan:  Parpol  didirikan  oleh  paling  sedikit  oleh  50  orang WNI yang telah berusia 21 tahun; (2) pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan
perempuan. Dalam UU parpol yang lama (No, 2/2002) tidak ada aturan penyertaan perempuan. Pasal 2 ayat  (5):  mewajibkan  keterwakilan  perempuan  30%  pada  kepengurusan  pusat  dan  “setengah wajib”  di propinsi  dan  kabupaten/kota  (Pasal  20).  Laju  demokratisasi  politik  hukum  perempuan  belum  seperti harapan.  Peningkatan  demokrasi  politik  perempuan  mengandung  makna;  (1)  penghargaan  terhadap kedaulatan yang melekat pada setiap insan, (2) penghargaan terhadap kesetaraan yang dalam demokrasi ditandai dengan prinsip hak pilih universal, (3) perluasan partisipasi politik, baik sebagai pemilih maupun politisi. 13 Meningkatnya  demokrasi  politik  perempuan  menunjukan  kesadaran  terhadap  tindakan afirmatif, yaitu kebijakan dalam bentuk memoderasi ketentuan dan/atau memberikan kemudahan akibat tekanan  kultural  dan  struktural.  Strategi  utama  bagi  peningkatan  kualitas  perempuan  adalah memperbaiki kualitas pribadi, komitmen kerakyatan, dan profesionalitas.

## C.  BERBAGAI PROBLEM DALAM PERAN PUBLIK PEREMPUAN
Tuntutan  terhadap  partisipasi  perempuan  dalam  proses  sosial  politik  secara  teoretik  sudah menunjukkan adanya political will dari pemerintah dan masyarakat untuk memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan yang mewajibkan keterlibatan perempuan dalam proses sosial politik menemukan berbagai  kendala.  Kendala  tersebut  pada  hakikatnya  bersumber  dari  keyakinan  dan  nilai-nilai  budaya patriarkhis.  Sejarah  perbedaan  gender (gender  differences) antara  laki-laki  dan  perempuan  terjadi  melalui proses yang sangat panjang, yaitu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau  kultural  melalui  ajaran  keagamaan  maupun  negara. 14 Konstruksi  dan  sosialisasi  terhadap  peran- peran  gender  yang  sangat  panjang  itulah  yang  menyebabkan  peran-peran  gender  yang  sebenarnya merupakan bentukan (konstruksi) masyarakat dianggap sebagai ketentuan alamiah dan memang begitu adanya ( taken for granted). Pandangan baru yang mempertanyakan, dan bahkan menggugat peran-peran gender yang kebanyakan merugikan perempuan dianggap sebagai upaya yang “menyalahi hukum alam”, atau  dalam  bahasa  agama  “menyalahi  kodrat  Tuhan”.  Akibatnya,  resistensi  terhadap  perjuangan kesetaraan dan keadilan gender tidak hanya datang dari kaum laki-laki, namun juga kaum perempuan.
Meskipun  demikian,  upaya  untuk  merekonstruksi  peran-peran  gender  yang  lebih  adil  bagi perempuan  terus-menerus  dilakukan,  bahkan  sekarang  banyak  melibatkan  “pejuang”  keadilan  gender dari  kaum  laki-laki.  Perjuangan  kesetaraan  gender  tidak  lagi  identik  dengan  perjuangan  perempuan mendapatkan  haknya,  melainkan  dianggap  sebagai  perjuangan  kemanusiaan  untuk  melawan ketidakadilan.
Dalam  upaya  untuk  memerangi  ketidakadilan  gender,  maka  upaya  mendorong  keterlibatan perempuan  dalam  wilayah  publik  terus  dilakukan.  Keterlibatan  perempuan  di  wilayah  publik  tidak semata-mata  untuk  “mengeluarkan  perempuan  dari  rumahnya”,  melainkan  merupakan  bentuk penghargaan  dan  apresiasi  atas  potensi  besar  yang  dimiliki  oleh  perempuan.  Perempuan  diyakini memiliki potensi dan kemampuan yang setara dengan laki-laki. Yang menjadi persoalan adalah masalah akses  dan  kesempatan  yang  tidak  diberikan  atau  sengaja  dihambat.  Namun,  upaya  keterlibatan perempuan  dalam  wilayah  publik  masih  menemukan  berbagai  kendala,  antara  lain; pertama ,  kendala tersebut  bersumber  pada  kualitas  sumber  daya  perempuan  yang  masih  rendah.  Artinya,  kapasitas, kapabilitas,  dan  kredibilitas  perempuan  sebagai  pemimpin  belum  sesuai  dengan  harapan.  Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam  proses sosial-politik terkesan asal “pasang”  untuk  memenuhi  kewajiban melibatkan  perempuan. Kedua, para  perempuan  yang  sudah  mendapatkan  jabatan  publik  dan  politik
seringkali  tidak  merepresentasikan  kepentingan  dan  aspirasi  perempuan.  Sensitivitas  mereka  terhadap berbagai  kebijakan  yang  adil  terhadap  perempuan  masih  kurang  menggembirakan. Ketiga, masih  ada citra di dalam masyarakat bahwa kepemimpinan perempuan tidak akan lebih baik dari laki-laki karena adanya keyakinan yang mendarahdaging bahwa perempuan memang tidak sepantasnya memiliki jabatan publik melebihi laki-laki. Keempat, adanya perasaan “terancam” dari kaum laki-laki bahwa keterlibatan perempuan  dalam  wilayah  publik  merupakan  “saingan”  terhadap  eksistensi  kaum  laki-laki.  Kompetisi yang  tidak  fair  ini  menyebabkan  ada  upaya-upaya  melakukan  penjegalan  terhadap  keterlibatan perempuan  dalam  wilayah  publik.  Kewajiban  imperatif  dalam  produk  hukum  untuk  memberikan kesempatan  terhadap  partisipasi  perempuan  ternyata  belum  mampu  untuk  mengubah  pandangan masyarakat  terhadap  posisi  perempuan.  Artinya,  berbagai  kebijakan  hukum  yang  secara  teoretik berpihak kepada perempuan tidak serta merta dapat mempengaruhi aspek fundamental yang ada dalam masyarakat, dalam memandang dan menempatkan perempuan.

## D.  POLITIK PEREMPUAN DAN POLITISASI PEREMPUAN
Sesungguhnya,  berbicara  mengenai  “politik”  adalah  berbicara  mengenai  naluri  kekuasaan  yang dibenarkan secara sosial. Politik dalam arti seluas-luasnya adalah dimensi kekuasaan yang mengatur dan mengarahkan  kehidupan  sosial  sebagai  keseluruhan. 15 Persoalan  yang  selalu  muncul  dalam  kehidupan sosial  adalah  “siapa  yang  berhak  mengatur  atau  mengarahkannya,  dan  bagaimana  pengaturan  dan pengarahan itu dilaksanakan”. Berpolitik adalah perjuangan untuk memperebutkan hak untuk mengatur masyarakat,  hak  untuk  memerintah  masyarakat.  Berpolitik  adalah  berebut  pengaruh,  berebut kekuasaan. 16 Pengaturan terhadap masyarakat pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan  manusia,  baik  secara  individu  maupun  kolektif.  Dengan  pengaturan  kehidupan  sosial  yang baik, maka negara diharapkan dapat menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak  hanya  diukur  dari  pemenuhan  kebutuhan  fisik,  namun  juga  kebutuhan  batiniah/nonfisik  warga negara. Kesejahteraan secara fisik ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang  memadai.  Kesejahteraan  batiniah  ditandai  dengan  rasa  aman,  nyaman,  kekebasan  berpolitik, kebebasan berbicara, dan berorganisasi, dan sebagainya.
Pada  dasarnya,  perbedaan  budaya  politik  yang  terpuji  dengan  budaya  politik  yang  tercela  terletak pada  nilai-nilai  dan  sistem  nilai  yang  mendasari  cara  mendapatkan  kepercayaan  dari  rakyat,  cara memimpin rakyat, dan cara menggunakan kekuasaan politik yang diberikan oleh rakyat. Budaya politik yang baik dalam tatanan masyarakat yang demokratis adalah budaya politik yang menekankan prinsip- prinsip tentang keharusan mendahulukan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan kelompok dan perlunya melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. 17 Budaya politik yang baik ini tampaknya belum secara penuh terjadi di Indonesia. Ada kesan di masyarakat, elit politik tidak menerapkan prinsip-prinsip mendahulukan kepentingan rakyat sehingga menyebabkan problem-problem rakyat,  terutama  di  bidang  sosial-ekonomi  menjadi  terbengkelai.  Kehidupan  masyarakat  secara  sosial, ekonomi, budaya, dan politik dirasakan menjadi semakin sulit. Sementara itu, para pemegang kekuasaan sibuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya sendiri. Produk kebijakan yang dihasilkan juga tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat jelata. Demikian pula dalam konteks kepentingan perempuan,  budaya  politik  Indonesia  belum  sepenuhnya  berpihak  kepada  kaum  perempuan.  Artinya, pemberdayaan melalui produk hukum secara legal formal tidak serta merta membawa perubahan pada
kebijakan  yang  berperspektif  keadilan  bagi  perempuan.  Problem  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya yang diskriminatif terhadap perempuan masih banyak terjadi. 18
Politik sebagai profesi, memang memiliki sifat mendua. Dalam profesi politik, ada campuran antara rasa  ingin  tahu,  nafsu,  dan  rasa  jijik  terhadap  ilmu  politik  sebagaimana  biasanya  terdapat  dalam masyarakat  umum.  Sebagaimana  seks,  politik  menjadi  pokok  yang  dihindari  dalam  masyarakat  yang sopan.  Akan  tetapi,  sebagaimana  kita  butuh  akan  hal-hal  terlarang  pada  satu  masalah,  kita  juga membutuhkan masalah lain. Asosiasi politik maupun seksual membangkitkan perasaan-perasaan paling mendalam: rasa cinta, benci, setia, bangga, rasa malu, dan marah. 19 Demikian pula politik sebagai profesi bagi perempuan, di satu sisi menimbulkan semangat untuk memperjuangkan partisipasi aktif perempuan agar  mampu  memberikan  “warna”  terhadap  proses decision  making yang  menyangkut  kepentingan perempuan.  Namun,  di  sisi  lain,  banyak  perempuan  merasa  tidak  siap  untuk  terjun  di  wilayah  politik karena merasa terbebani oleh berbagai problem psikologis dan reproduksi yang selama ini diembannya.
Di  samping  itu,  kemampuan  perempuan  yang  dibangun  dari  kondisi  sosial,  tingkat  pendidikan, pengalaman berinteraksi sosial, membangun jaringan, membangun basis massa, sampai dukungan dana, jauh tertinggal dari laki-laki yang antara lain disebabkan oleh pengaruh kultur dan adat istiadat. Laki-laki umumnya  lebih  diutamakan  untuk  berkiprah  dalam  kehidupan  publik.  Di  sinilah  makna  perlunya tindakan  afirmatif  dengan  memberikan  dorongan  nyata  serta  komitmen  politik  bagi  perempuan  untuk mengejar titik awal yang tidak sama tersebut. Tindakan afirmatif 30% ini pun hanya dalam pencalonan, bukan dalam kuotalokasi kursi di lembaga perwakilan. Pemahaman yang seringkali disalahartikan oleh masyarakat.  Dipahami  bahwa  perempuan  meminta  jatah  30%  kursi  di  DPR,  tanpa  melakukan perjuangan apapun. Oleh karena itu, muncul kontroversi di tengah masyarakat dan pandangan negatif pun  bermunculan.  Perempuan  yang  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  legislatif  juga  harus  berjuang untuk memenangkan pemilihan, bukan hanya duduk diam lalu mendapatkan “berkah” kursi.
Namun,  di  lain  pihak,  partai  politik  pun  diminta  memberikan  komitmennya  untuk  terwujudnya peningkatan  keterwakilan  perempuan  di  legislatif  (saat  periode  1999  –  2004  hanya  8%  perempuan  di DPR),  dengan  menempatkan  perempuan  pada  urutan  yang  strategis  sehingga  kemungkinan  terpilih besar.  Harus  ada  timbal  balik  yang  saling  menguntungkan  antara  partai  dan  caleg  perempuan.  Partai harus  membuka  diri  terhadap  munculnya  para  calon   perempuan  yang  berkualitas  dan  mampu memenangkan pemilu. Jangan lagi praktik-praktik penetapan nomor urut caleg dalam daftar calon tetap lebih  dikendalikan  oleh  kepentingan  kekuasaan  semata  serta  adanya  politik  uang.  Dengan  demikian, diharapkan  peningkatan  keterwakilan  perempuan  dapat  terwujud  melalui  pemilu  2004  dan  pemilu- pemilu di masa mendatang.
Kebijakan  politik  tentang  perempuan  yang  memberikan  apresiasi  atas  keterlibatan  perempuan diharapkan  tidak  hanya  menjadi  alat  untuk  melakukan  “politisasi”  terhadap  perempuan.  Artinya,  ada kemungkinan  bahwa  produk  hukum  yang  berpihak  pada  perempuan  tidak  sekadar  untuk  memenuhi tuntutan  dan  “trend”  yang  berkembang  di  masyarakat.  Indikasi  adanya  sekadar  mengikuti  tren  di kalangan partai politik, misalnya terlihat dalam upaya melibatan perempuan dalam proses sosial-politik hanya  berdasarkan  pada  pertimbangan  memenuhi  kewajiban  kuota  agar  tidak  dianggap  melanggar peraturan.  Keterlibatan  perempuan  dalam  politik  juga  masih  berindikasi  sebagai  “pemanis”  untuk menarik simpati dan empati dari masyarakat pemilih. Jadi, keterlibatan perempuan baru sekadar sebagai vote  getter semata.  Setelah  itu,  proses  pengambilan  keputusan  dalam  wilayah  publik  dan  politik  tidak melibatkan  perempuan  atau  tidak  berperspektif  perempuan.  Memang  ironi,  adanya  keinginan  untuk melibatkan  partisipasi  perempuan  dalam  wilayah  politik  (publik)  justru  berakibat  pada  “politisasi
perempuan”,  yaitu  menjadikan  perempuan  sebagai  kendaraan  politik  saja.  Posisi  perempuan  dalam politik di Indonesia bersifat ambigu. Di satu sisi, ada keinginan dari pemerintah dan masyarakat untuk menempatkan  posisi  perempuan  setara  dengan  laki-laki;  memiliki  hak  yang  sama  dalam  mengakses kekuasaan negara. Akan tetapi, di sisi yang lain masih ada keraguan mengenai kemampuan dan kesiapan perempuan untuk melakukan tugas politik tersebut.
Dalam  setiap  masyarakat,  tradisi  politik,  kultural,  dan  demokrasi  mendiktekan  bagaimana menyusun  subordinasi  gender. Subordinasi  gender dalam  skala  yang luas  bisa dipahami  jika  dipahami sebagai  masalah  struktural,  di  atas  tujuan-tujuan  individu,  dan  membentuk  pemikiran  maupun  aksi melalui  pranata  sosial  yang  kita  tempati,  dan  pranata  politik,  kultural,  maupun  ekonomi  yang membentuk  dunia  sosial  kita. 20 Oleh  karena  itu,  perlu  dipikirkan  upaya  untuk  memperjuangkan kesetaraan  dan  keadilan  bagi  perempuan  agar  tidak  berhenti  pada  memperjuangkan  hal-hal  jangka pendek  ( war  of  manouver), melainkan  harus  melakukan  upaya-upaya  perjuangan  secara  ideologis  dan kultural  ( war  of  position) . 21 Jadi,  perjuangan  melawan  diskriminasi  hukum,  misalnya  diharapkan dibarengi  dengan  upaya  melakukan  perjuangan  politik  dan  kultural  yang  bertujuan  melakukan transformasi  sosial  yang  lebih  adil  gender.  Oleh  karena  itu,  perlu  disadari  bahwa  memperjuangkan perempuan tidak sama dengan perjuangan perempuan melawan laki-laki. Persoalan penindasan terhadap perempuaan  bukanlah  persoalan  laki-laki,  melainkan  persoalan  sistem  dan  struktur  ketidakadilan masyarakat  dan  ketidakadilan  gender  merupakan  salah  satu  persoalannya.  Gerakan  kaum  perempuan adalah  gerakan  transformasi  sosial  dan  bukan  gerakan  untuk  membalas  dendam  kepada  laki-laki.  Jika demikian, gerakan transformasi perempuan adalah gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia  yang  secara  fundamental  lebih  baik,  yang  meliputi  hubungan  ekonomi,  politik,  kultural, ideologi, lingkungan, dan termasuk di dalamnya hubungan laki-laki dan perempuan. 22

## E.  PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, maka politik perempuan di Indonesia tentu saja harus memiliki tujuan pada  pemberdayaan  perempuan  dan  dalam  skala  yang  lebih  luas  adalah  memperbaiki  tatanan masyarakat  agar  lebih  adil  gender.  Keterlibatan  perempuan  dalam  wilayah  publik,  mestinya  tidak sekadar memenuhi syarat formal kewajiban melibatkan perempuan, namun benar-bendar didasari oleh pertimbangan  tentang  peran  penting  yang  dimainkan  oleh  perempuan  dalam  wilayah  publik.  Oleh karena  itu,  tidak  akan  muncul  upaya  dan  aktivitas  yang  sekadar  melakukan  politisasi  terhadap perempuan.

## ENDNOTE
1 Quo  vadis adalah  kalimat  dalam  bahasa  Latin  yang  terjemahannya  secara harafiah  adalah,  “Kemana  engkau  pergi?”  Kalimat  ini  adalah  terjemahan  Latin dari petikan Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes , bab 16 ayat 5, “... tetapi sekarang Aku  pergi  kepada  Dia  yang  telah  mengutus  Aku,  dan  tiada  seorang  pun  di  antara kamu yang bertanya kepada-Ku: Ke mana Engkau pergi?” Sejak dahulu, kalimat ini seringkali dipergunakan. Salah satu contoh yang sangat  terkenal ialah judul  buku
dalam  bahasa  Indonesia, Quo  Vadis  NU  Setelah  Kembali  ke  Khittah  1926 ,  karya Kacung  Marijan  (Jakarta:  Erlangga)  pada  tahun  1992.  Quo  Vadis  juga  merupakan judul  sebuah film  mengenai Nero, Kaisar  Romawi,  berdasarkan sebuah buku yang dikarang  oleh  Henryk  Sienkiewicz,  seorang  Novelis  Polandia  di  tahun  1896.  Film ini  diedarkan  tahun  1951  dan  merupakan box  office yang  memenangkan  Golden Globe Awards. diakses dari www.wikipediaindonesia diakses pada 5 Maret 2008.
2 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1999), hal. 25.
3 Lihat  Platform  Aksi  Beijing,  1995.  Ada  12  bidang  kritik  sasaran  strategis landasan aksi hasil konferensi Beijing. Memasuki akhir abad 20, tepatnya pada 4- 15 September 1995, sebuah konferensi tingkat dunia tentang perempuan ke IV telah terselenggara di Beijing, China. Konferensi yang bertema; Persamaan, Pembangunan, dan  Perdamaian ini  telah  menghasilkan  sejumlah  rekomendasi  yang  harus dilaksanakan  oleh  negara-negara  anggota  PBB  dalam  upaya  meningkatkan  akses dan  kontrol  kaum  perempuan  atas  sumber  daya  ekonomi,  politik,  sosial,  dan budaya. Seluruh rekomendasi dan hasil konferensi tertuang dalam Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi ( Beijing Declaration and Platform for Action ). Dua belas sasaran strategis  tersebut  adalah;  (1)  perempuan  dan  kemiskinan,  (2)  pendidikan  dan pelatihan  bagi  perempuan,  (3)  perempuan  dan  kesehatan,  (4)  kekerasan  terhadap perempuan,  (5)perempuan  dan  konflik  senjata,  (6)  perempuan  dan  ekonomi,  (7) perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan, (8) mekanisme-mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan, (9) hak-hak asasi perempuan,  (10)  perempuan  dan  media  massa,  (11)  perempuan  dan  lingkungan, dan  (12)  anak-anak  perempuan.  Indonesia  sebagai  negara  anggota  PBB  pun  ikut berpartisipasi dalam konferensi tersebut dan tentu saja mempunyai kewajiban moral melaksanakan  Deklarasi  Beijing  dan  Landasan  Aksi  tersebut.  Kewajiban  itu dibebankan  kepada  berbagai  pihak  baik  pemerintah,  Lembaga  Swadaya Masyarakat/Organisasi non-pemerintah, Kelompok Perempuan, Pelaku Pendidikan, Media Massa, Pihak Swasta, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
4 Negara merupakan terjemahan dari kata asing state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), etat (Perancis).  Kata-kata  tersebut  berasal  dari  bahasa  Latin status atau statum yang berarti keadaan tetap dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Banyak  definisi tentang negara yang diungkapkan oleh para  ahli, antara  lain  Roger  H.  Soltau  bahwa  negara  merupakan  perpaduan  antara  alat ( agency) dan kewenangan ( authority ) yang mengatur dan mengendalikan persoalan- persoalan  bersama.  Lihat  A.  Ubaidillah  (et.al)  (Peny.), Demokrasi,  HAM,  dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hal. 18-20.
5 Ridwan HR, Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH. UII Press, 2007), hal. 241.
6 Ignas  Kleden,  “Melacak  Akar  Konsep  Demokrasi”, dalam  Ahmad  Suaedy  (Ed.), Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi (Yogyakarta: LKIS, 2000), hal. 5.
7 Lihat Kata Pengantar Azyumardi Azra dalam A. Ubaidillah (Peny.), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006).
8 Leaflet  CETRO  berjudul  K iat-kiat  Meningkatkan  Keterwakilan  Politik Perempuan . 9 Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
10 Sumber: Statistik dan Indikator Gender Indonesia, 2002.
11 Sumber: Statistik dan Indikator Gender Indonesia, 2002-Bab 7.
12 Statistik dan Indikator Gender, Badan Pusat Statistik tahun 2000.
13 Lihat Suara  Merdeka, Rabu  5  Maret  2008.  Setiap  hari  Rabu,  Harian Suara Merdeka memiliki  rubrik  khusus  tentang  perempuan.  Berbagai  tulisan,  artikel, konsultasi, reportase seputar perempuan dituangkan di sini. Hal ini tentu saja perlu disambut  baik  karena  media  massa  memiliki  peran  strategis  dalam  menyebarkan ide,  gagasan,  nilai,  dan  pengetahuan,  terutama  dalam  hal  pemberdayaan perempuan.
14 Mansour Fakih, Analisis Gender, hal. 9.
15 F. Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif (Jakarta: Kanisius, 1993), hal. 121.
16 Lihat  tulisan  Mochtar  Buchori,  “Peranan  Pendidikan  dalam  Pembentukan Budaya  Politik  Indonesia ”, dalam  Sindhunata  (Ed.), Menggagas  Paradigma  Baru Pendidikan ( Jakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hal. 22.
17 Ibid., hal. 23.
18 RUU  pemilu  sudah  setahun  di  DPR,  disahkan  menjadi  Undang-Undang Pemilu  tahun  2008  baru  disahkan  pada  5  Maret  2008  setelah  melalui  proses persidangan  yang  sangat  alot.  Alotnya  proses  sidang  disebabkan  oleh  pertarungan politik  antara  partai  besar  dan  kecil.  Undang-Undang  hanya  menghasilkan kompromi  untuk  parpol  dan  bukan  untuk  rakyat.  Undang-Undang  Pemilu  2008 justru  menghasilkan  keputusan  mundur (setback )  menurunkan  tawaran parliamentary  threshold dari  3%  menjadi  2,5%,  perubahan  cara  memilih  dengan memberi  tanda,  dapat  meningkatkan  kerusakan  suara  hingga  menambah  suara golput.  Uang  rakyat  milyaran  rupiah  (1,122  M)  dihamburkan  untuk  biaya  lobi tanpa memiliki manfaat nyata bagi Rakyat. DPR tidak memiliki kepekaan terhadap biaya  atau  uang  rakyat.  Pemborosan  terkait  RUU  pemilu  adalah  melakukan  revisi setiap  lima  tahun  sekali;  apakah  mereka  tidak  memiliki  visi  dan  kalkulasi  ke depan.  Pembahasan  undang-undang  terkesan  hanya  dijadikan  “proyek”  untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya secara material.
19 David E. Apter, Pengantar Analisa Politik (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 5.
20 Julia  Cleves  Mosse, Gender  dan  Pembangunan ,  Terj.  Hartian  Susilawati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 61. Buku ini merupakan terjemahan dari
Buku Half  the  World,  Half  a  Chance:  an  Introduction  to  Gender  and  Development . Buku  ini  berisi  uraian  kasus  dan  analisis  kritis  sekaligus  merupakan  usaha sistematisasi  dan  refleksi  pengalaman  lapangan  dan  saksi  sejarah  pergulatan pemikiran  tentang  program  “projek  perempuan”,  khususnya  yang  dilakukan  oleh OXFAM,  organisasi  internasional  yang  berpusat  di  Inggris  yang  telah  50  tahun memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil.
21 Mansour Fakih, Analisis Gender, hal. 109.
22 Ibid ., hal. 152.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Ubaidillah, dkk. (Peny.). 2006. Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
Apter, David E. 1988. Pengantar Analisa Politik . Jakarta: LP3ES. Fakih, Mansour. 1999. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hardiman, F. Budi. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif. Jakarta: Kanisius. Kompas , 13 Juni 2001. Leaflet CETRO.TT. Kiat-kiat Meningkatkan Keterwakilan Politik Perempuan.
Mosse,  Julia  Cleves.  2004. Gender  dan  Pembangunan .  Terj.  Hartian  Susilawati.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ridwan H.R. 2007. Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan. Yogyakarta: FH. UII Press. Sindhunata (Ed.). 2000. Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Jakarta: Penerbit Kanisius. Statistik dan Indikator Gender Indonesia 2002. Statistik dan Indikator Gender Indonesia, 2002. Statitik dan Indikator Gender, Badan Pusat Statistik tahun 2000. Suaedy, Ahmad (Ed.). 2000. Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi. Yogyakarta: LKiS. Suara Merdeka , 5 Maret 2008. Undang-Undang Dasar 1945. www.wikipediaindonesia