Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1982-1990
Haruskah Negara Ikut Serta dalam Pelaksanaan Ibadah Zakat?

## Asnaini
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia *Email korespondensi: asnaini@iainbengkulu.ac.id ; asnaasnaini@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan alasan-alasan penting mengapa negara harus hadir dalam pelaksanaan zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan data sekunder. Menganalisis dan  membandingkan  referensi  dari  nash  dan  pendapat  para  ahli,  kemudian  disimpulkan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pentingnya  kehadiran  negara  dalam  pelaksanaan  zakat  bukan  tanpa  dasar.  Kehadiran negara  dapat  membawa  pengaruh-pengaruh  baik  dari  zakat  bisa  terwujud.  Tugas-tugas  negara  seperti memberikan  kenyamanan  dan  keamanan  pada  masyarakat  dan  menghilangkan  pertentangan  kelas  karena ketajaman  perbedaan  pendapatan  dapat  terlaksana  dengan  menegakan  hukum  zakat.  Zakat  akan  menunjang terbentuknya  keadaan  ekonomi  yang  growth  with  equity,  peningkatan  produktivitas  yang  dibarengi  dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan potensial sebagai sumber pembelanjaan dan sumber daya untuk mengatasi berbagai macam social cost yang diakibatkan dari hubungan antar  manusia.  Zakat  juga  mampu  membangun  pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  pemertaan  income  economic growth with equity. Ini secara tidak langsung akan dapat mencegah praktek riba, terciptanya kerja sama ekonomi, adanya jaminan social, dan yang terpenting dapat mengangkat ekonomi rakyat lemah. Disinilah letak pentingnya kehadiran negara dalam mengatur pelaksanaan zakat dan pengelolaannya. Keteraturan yang diciptakan akan menjamin  manfaat  dan  fungsi  zakat,  seperti  fungsi  ibadah,  ekonomi,  sosial,  kesehatan,  dan  pendidikan  dapat terwujud. Negara membutuhkan zakat.

## Kata Kunci: Kehadiran Negara, Pelaksanan Zakat, Fungsi dan Manfaat Zakat

## Abstract
The research aims to analyze the basic and important reasons  of the state involment in the implementation of zakat. This research uses a descriptive-qualitative method with secondary data. Analyze and compare references from texts and expert opinions, then conclude. The results show that the importance of the presence of the state in the implementation of zakat is not without basis. The presence of the state can bring good effects from realized zakat. State tasks such as providing comfort and security to the community and eliminating class conflicts due to sharp differences in income can be accomplished by enforcing the law of zakat. Zakat will support the formation of  economic  conditions  that  are  growth  with  equity,  increase  productivity  coupled  with  equal  distribution  of income  and  increase  employment  opportunities for  the  community, and are  potential  sources  of spending and resources to overcome various kinds of social costs resulting from human relations. Zakat is also able to build economic  growth  as  well  as  equitable  income  economic  growth  with  equity.  This  will  indirectly  prevent  the practice of usury, the creation of economic cooperation, the existence of social security, and most importantly can  lift  the  economy  of  the  weak.  Herein  lies  the  importance  of  the  presence  of  the  state  in  regulating  the implementation of zakat and its management. The order created will ensure that the benefits and functions of zakat, such as worship, economic, social, health, and educational functions can be realized. The state needs zakat.

## Keywords: State Involvement, Implementation of Zakat, Functions and Benefits of Zakat
Saran  sitasi :  Asnaini.  (2022).  Haruskah  Negara  Ikut  Serta  dalam  Pelaksanaan  Ibadah  Zakat?. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 1982-1990. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4488
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4488

## 1. PENDAHULUAN
Pada  masa  Rasulullah  SAW  dan  Khalifah, khususnya  Khalifah  Umar  bin  Khattab,  pengelolaan zakat  dilakukan  oleh baitulmaal .  Lembaga  ini merupakan institusi yang memobilisir dana dan daya dari  ummat  yang  digunakan  untuk  upaya-upaya pembangunan  meningkatkan  harkat,  derajat  dan martabat  kaum dhuafa,  fuqara  dan  masakin ,  dan masyarakat  pada  umumnya  berdasarkan  syari’ah. Lembaga ini berperan sebagai “sebuah institusi yang berfungsi untuk menyelenggarakan segala jenis harta umum  dan  sebagai  tempat  penyimpanan  barang- barang berharga seperti uang, emas atau perak. Dalam arti, baitulmal berperanan sebagai pusat penyimpanan dan  pengelolaan  harta  umat  Islam”  (Assyifaa  et  al., 2021).  Peranan baitulmal diperluas  dan  lebih gemilang lagi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini sumbernya tidak hanya dari zakat dan ghanimah , namun juga meliputi sumber lain  yaitu ufti , kharaj , usyur ,  dan fai’ (Model  et  al., 2021). Begitu penting dan berperannya baitulmal pada masa-masa pemerintahan Islam, mulai dari awal masa Rasulullah SAW, kemudian dikembangkan pada masa khalifah. Dan di dalamnya, zakat dikelola.
Di  Indonesia,  lembaga  zakat  (BAZ/LAZ)  telah tumbuh  begitu  lama.  Secara  yuridis  formil  dapat dikatakan bahwa negara memperhatikan pelaksanaan zakat  oleh  Lembaga  dengan  diterbitkannya  Undang- undang  nomor  38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa: “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan  pelayanan  kepada  muzakki,  mustahiq,  dan  amil zakat”  (RI,  1999).  Kemudian  pada  2011  UU  ini diamandemen menjadi  UU  RI  nomor  23 tahun  2011 karena  dipandang  sudah  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  hukum  masyarakat.  Dalam  UU  23  pada pasal  5  tertulis  bahwa:  “Untuk  melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS”  (RI,  2011;  Nurhayati    Rustiningrum, 2021). Pesan kedua UU ini adalah bahwa pengelolaan zakat  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  dan masyarakat  (Sundari,  2018).  Dengan  demikian pelaksanaan  zakat  di  Indonesia  oleh  negara sepenuhnya diserahkan kepada BAZNAS dan negara juga  memberi  peluang  kepada  masyarakat  untuk mengelola  zakat.  Sehingga  masyarakat  diberi  opsi (pilihan).  Tidak  ada  penegasan  dan  kewajiban membayar  zakat  melalui  BAZNAS  sebagai  wakil negara.  Akhirnya,  baik  masyarakat  sebagai  muzakki (wajib  zakat)  maupun  Mustahik  (penerima  zakat),
sebagian  mereka  belum  memanfaatkan  Lembaga dalam  aktivitas  berzakat  mereka  (Napitupulu  et  al., 2021).  Dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  zakat belum dapat dikelola sebagaimana yang diamanahkan oleh  UU,  khususnya  oleh  BAZNAS  sebagai  wakil negara.
Belum dimanfaatkannya BAZNAS sebagaimana diamanahkan  dalam  UU  nomor  23  tahun  2011  tidak terpisahkan  dari  keberadaan  BAZ  atau  BAZIS  yang dalam  perjalanan  sejarahnya  mengalami  beberapa permasalahan,  dan  ini  masih  menjadi  alasan  untuk tidak  menggunakan  BAZNAS  karena  menganggap masih  bagian  dari  BAZ  atau  BAZIS  masa  lalu. Masyarakat  belum  sepenuhnya  percaya  kepada Lembaga zakat (Mubarok  Fanani, 2014). Menurut Daud Ali permasalahan itu adalah:
Pertama ,  adanya  krisis  kepercayaan  ummat terhadap  segala  macam  atau  bentuk  usaha penghimpunan  dana  ummat  karena  terjadi penyelewengan/penyalahgunaan  akibat  sistem kontrol  dan  pelaporan  yang  lemah.  Dampaknya orang  lebih  memilih  membayar  zakat  langsung kepada  mustahiq  dari  pada  melalui  lembaga zakat. Kedua, adanya  pola  pandangan  terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri. Ketiga, tidak  seimbangnya  jumlah  dana  yang terhimpun  dibandingkan  dengan  kebutuhan ummat,  sehingga  dana  terkumpul  cenderung digunakan  hanya  untuk  kegiatan  konsumtif  dan tidak  ada  bagian  untuk  produktif.  Hal  ini  juga dikarenakan  tidak  semua muzakki berzakat melalui  lembaga. Keempat ,  terdapat  semacam kejemuan  di  kalangan muzakki ,  dimana  dalam periode  waktu  yang  relatif  pendek  harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana. Kelima , adanya kekhawatiran politis  sebagai  akibat  adanya  kasus  penggunaan dana ummat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis (Ali, 1998).
Studi  sebelumnya  seperti  yang  dilakukan  Lutfi, menunjukkan  bahwa  negara  wajib  mengatur  zakat untuk mewujudkan  cita  negara  hukum  kesejahteraan ( welfarstate )  dan  salah  satunya  adalah  melalui optimalisasi zakat. Disebutkan bahwa zakat memiliki potensi  strategis  untuk  dikembangkan  menjadi  salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Di Indonesia, potensi  zakat  masih  sangat  memungkinkan  untuk dikelola  secara  profesional  dan  akuntabel.  Penduduk Indonesia  mayoritas  muslim,  rasanya  berbanding
terbalik  ketika  hutang  negara  belum  dapat  tertasi, kesenjangan  ekonomi  yang  sangat  tajam.  Maka penelitian  ini  mencoba  menjelaskan  peran  negara dalam  optimalisasi  zakat  ditinjau  dari  konstitusi ekonomi  (Lutfi,  2020).  Penelitian  Setiawan  juga mengungkapkan tentang bagaimana bentuk tanggungjawab  Negara  dalam  rangka  memfasilitasi hak  beragama  rakyatnya  yaitu  dengan  melakukan sentralisasi  pengelolaan  zakat.  (Setiawan,  2019). Penelitian  Faisol  Ibrahim  menyimpulkan  bahwa pengelolaan zakat yang professional dengan pengawasan dan pembinaan Negara serta menggunaka  sistem  digital  akan  mengantarkan kemudahan dan keefektifan dalam pengelolaan zakat yang lebih optimal (Faisol Ibrahim, 2014). Pentingnya negara  mengambil  peran  dalam  zakat  juga  diungkap Hafiduddin.  Menurutnya,  secara  empirik,  kejayaan zakat  terbukti  dalam  sejarah  Islam,  khususnya  pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis.  Saat itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan  profesional,  di  bawah  kendali  pemerintah  yang adil  dan  bertanggung  jawab,  ternyata  telah  mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kemiskinan  dalam waktu yang relatif tidak lama (Hafiduddin, 2011).
Pentingnya negara dalam mengoptimalkan fungsi zakat, seharusnya tidak tergoyah dengan kekhawatiran dan  rasa  was-was  bagi  sebagian  masyarakat  pada negara dalam mengurus zakat. Faktor ketidakpercayaan/  keraguan  pada  negara  (Shobah Rifai, 2020) harusnya tidak ada pada masyarakat agar fungsi  zakat  dapat  optimal.  Keberadaan  Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat atau swasta  yang  lebih  dipercaya  dan  menjadi  tujuan masyarakat  dalam  menyalurkan  zakat  mereka,  juga menjadi  tantangan  bagi  negara  (BAZNAS)  dalam mengelola  zakat.  Pembayaran  zakat  yang  masih berlangsung secara tradisional akan berdampak pada tidak  berfungsinya  zakat  sesuai  syariat  (Yusuf Wibisono,  2016).  Menyikapi  fenomena  yang  ada, tentang keikutsertaan negara dalam mengelola zakat, apakah  masih  dianggap  penting?  Apakah  wajib dipatuhi  oleh  masyarakat  khususnya  muzakki?  Dan apakah  keinginan  negara  saat  ini  untuk  mengelola zakat secara baik dan professional dibenarkan dalam tatanan  dan  syariat  ekonomi  Islam?  Maka  studi  ini penting untuk menjawab perdebatan dan kegelisahan masyarakat,  dengan  tujuan  untuk menganalisis  dasar hukum dan mengapa kehadiran negara penting dalam pelaksanaan zakat menurut tuntunan ekonomi Islam.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( library  research )  yang  menghimpun  data  kualitatif. Penelitian  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  melakukan pengujian  terhadap  suatu  hipotesis  ataupun  teori tertentu.  Akan  tetapi  merupakan  upaya  penelusuran pustaka sebagai penguatan sumber hukum pengelolaan zakat oleh negara. Penelitian ini berawal dari  induksi  menuju  deduksi,  yang  menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  atau dikenal juga dengan naturalistik. Hal ini karena pada umumnya  data  yang  dikumpulkan  adalah  bersifat kualitatif.  Dalam  menjelaskan  kewenangan  negara dalam  mengelola  zakat,  data  bersumber  dari  buku- buku yang membahas tentang zakat.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara observasi dan studi dokumenter. Observasi merupakan sebuah pengamatan terhadap gejala-gejala kepada  objek  dengan  menggunakan  alat  indera. Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan observasi non sistematis yakni dengan mengamati tanpa menggunakan instrumen pengamatan. Observasi yang digunakan hanya untuk penguatan  masalah,  mengapa  ini  penting  diteliti. Teknik  pengumpulan  data  utama  adalah  studi dokumenter, yaitu data otentik yang terhimpun dalam buku dan jurnal.
Dalam  proses  analisis  data,  penelitian  ini menggunakan empat langkah kegiatan, yaitu teorisasi, analisis  induktif,  analisis  tipologis  dan  anumerasi. Langkah-langkah tersebut tidak bersifat diskrit antara satu dengan yang lainnya, proses-proses ini pun tidak terpisah  dengan  proses  pengumpulan  data.  Hal  ini sesuai dengan karakteristik analisis data yang bersifat kualitatif.  Langkah  tersebut  dijelaskan  sebagai berikut:  1)  Tahap  Teorisasi,  merupakan  kegiatan membahas data dan informasi yang telah dijaring dari sumber-sumber pustaka. Teorisasi merupakan proses untuk  mengabstraksikan  fenomena-fenomena  dan membuat  kategorisasi.  Kemudian  diperoleh  berupa kesimpulan yang sifatnya tentatif. 2) Tahap Induktif, di mana kesimpulan-kesimpulan yang bersifat tentatif sebagai hasil dari proses teorisasi, kemudian direduksi dan dimodivikasi agar selaras dengan fokus dan tujuan penelitian. Proses inilah yang disebut dengan analisis induktif.  Melalui  tahap  ini  diperoleh  kesimpulan- kesimpulan  yang  lebih  singkat  dan  jelas,  meskipun masih  juga  bersifat  tentatif.  3).  Tahap  Analisis Tipologis,  pada  tahap  ini  adalah  membandingkan, menarik  implikasi,  dan  membuat  kategorisasi  baru,
sehingga  kesimpulan  yang  diperoleh  semakin  halus dan  jelas.  4).  Tahap  Enumerasi,  pada  tahap  ini dilakukan  penyederhanaan  dan  kategorisasi  yang ditujukan  kepada  hal-hal  yang  dirasakan  kurang mengena ataupun terhadap mata rantai yang terputus dari  hasil  analisis  tipologis,  baik  yang  berkenaan dengan  bahasa  maupun  yang  berkenaan  dengan kontennya.  Dapat  dikatakan  bahwa  enumerasi merupakan kegiatan pengelaborasian kembali, sehingga  data  dan  informasi  yang  ada  dapat dimaknakan secara holistik. Dari tahap ini  diperoleh data  yang  siap  untuk  dilakukan  interpretasi terhadapnya.  Dalam  Interpretasi  data  merupakan kegiatan  yang  bersifat  reformatif  belaka.  Proses  ini sering disebut dengan pemaknaan yang berlandaskan pandangan  etik  (dalam  penelitian  kualitatif  dikenal dengan  pandangan emic dan  pandangan etic ).  Jika dalam  pandangan emic peneliti  berbicara  atas  dasar perspektif  peneliti    (deskriptif  dan  informatif),  maka dalam  pandangan etic peneliti  berbicara  dalam perspektif  keilmuan.  Jadi  dalam  proses  ini,  temuan- temuan yang diperoleh diartikulasikan dan dikomunikasikan  melalui  bahasa  ilmiah.  Diteliti  dan ditafsirkan,  dengan  melakukan  keterkaitan  konsep, dan  akhirnya  membangun  pemahaman-pemahaman baru. Dalam upaya proses ini, dilakukan analisis dan sintetis  secara  kritis,  antara  telaah  teoritik  yang menjadi kerangka acuan dan hasil-hasil penelitian dari dokumen (buku dan jurnal) yang menjadi sumber data. Dalam  istilah  Puspoprodjo,  proses  ini  diistilahkan sebagai mengkatakan, menerangkan dan menerjemahkan  (Puspoprodjo,  1986).  Akhirnya, sampai  kepada  tahapan  konklusi  yang  merupakan tahap  pemberian  kesimpulan  sekaligus  merupakan jawaban  terhadap  pertanyaan  atau  tujuan  yang dimunculkan berdasarkan analisa dan interpretasi dari sumber informasi yang telah terkumpul.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian
3.1.1. Negara  sebagai  Pengelola  Zakat  Menurut Islam
Negara  adalah  pihak  yang  paling  berwenang mengelola zakat. Di antara dalil yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa negara (pemerintah) bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola (memungut dan  mendistribusikan)  zakat  adalah  dalam  QS.  Al- Taubah (9) ayat 103:
“ Ambillah (himpunlah, kelolalah) dari sebagian harta  mereka  sebagai  sedekah/zakat;  dengan
sedekah/zakat  itu  kamu  membersihkan  mereka dan  mensucikan  mereka,  dan  berdoalah  untuk mereka,  karena  sesungguhnya  doa  kamu  itu menjadi  ketentraman  jiwa  bagi  mereka;  dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” (RI, 2010).
Dalam  ayat  ini,  Allah  memerintahkan  kepada Rasulullah  untuk  mengambil  harta  dari  pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat. Menurut riwayat Ibnu Jarir,  ayat  ini  diturunkan  sehubungan  dengan peristiwa  Abu  Lubabah  dan  kawan-kawannya  yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah saw seraya berkata: “Ya Rasulullah, inilah harta  benda  kami  yang  merintangi  kami  untuk  turut berperang.  Ambillah  harta  itu  dan  bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami”. Rasulullah menjawab: “Aku  belum diperintahkan  untuk  menerima  hartamu  itu”,  maka turunlah ayat ini. Walaupun perintah memungut zakat dalam ayat ini, pada awalnya adalah ditujukan kepada Rasulullah,  namun  juga  berlaku  terhadap  semua pemimpin  atau  penguasa  dalam  setiap  masyarakat muslimin.  Perintah  ini  agar  zakat  dapat  memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.
Ayat  lain  berkaitan  dengan  ini adalah dalam QS. Al-Taubah (9): 60):
“ Sesungguhnya  zakat-zakat  itu  hanyalah  untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus  zakat,  para  mu’allaf  yang dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak, orang-orang yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai  sesuatu  ketetapan  yang  diwajibkan Allah,  dan  Allah  maha  mengetahui  lagi  maha bijaksana ” (RI, 2010).
Dalam  ayat  ini  disebutkan  bahwa  pengurus- pengurus  zakat  (‘ amil ),  sebagai  salah  satu  golongan yang  berhak  menerima  zakat.  Karena  mereka dianggap  sebagai  karyawan-karyawan  yang  siap bekerja  melayani  muzakki  dan  mustahik.  Tugas  ini adalah tugas negara.
Kehadiran negara dalam pengelolaan zakat juga tampak  dalam  hadis  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh Imam Bukhari r.a, dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas ridla  Allah  kepada  keduanya  bahwa  sesungguhnya Rasulullah  saw  telah  bersabda  ketika  mengutus Mu’âdz r.a, ke Yaman:
“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan  melainkan  Allah  dan  sesungguhnya  aku
adalah utusan Allah. Maka jika ini telah mereka ta’ati,  maka  beritahukanlah  kepada  mereka bahwa  Allah  telah  mewajibkan  bagi  mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Maka jika ini telah mereka ta’ati, sampaikanlah bahwa Allah  telah    mewajibkan  zakat  kepada  mereka pada  harta-benda  mereka,  diambil  dari  orang kaya diantara mereka, lalu dikembalikan kepada yang  fakir  di  antara  mereka ”.  (Al-Bukhari, 2010).
Dasar  hukum  lainnya  yang  dapat  dijadikan sumber  tentang  kewajiban  negara  dalam  mengurus zakat  adalah  hadis fi’li (perbuatan),  yang  dipraktek oleh Rasulullah  saw, yaitu dengan mengutus Umar r.a dan  Mu’az  bin  Jabal  untuk  memungut  dan membagikan  zakat  kepada  mereka  yang  berhak. Rasulullah juga mengangkat pegawai zakat, yaitu Ibn Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahm, ‘Uqbah bin Amir, Dahhâq Ibn Qais dan ‘Ubadah Ibn Samit. Khulafâ’u ar-râsyidîn pun berbuat demikian. Mereka mengeluarkan  kebijaksanaan  yang  mengarahkan bahwa  negara  (pemerintah)  adalah  sebagai  lembaga yang  berwewenang  mengurusi  urusan  zakat.  Abu Bakar Shiddiq (dengan menggunakan segala kekuasaan pemerintah) memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat walaupun mereka menegakkan shalat. Abu Bakar  r.a berkata: ”Demi Allah, pastilah aku perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan  zakat,  karena  zakat  itu  adalah  hak  (kewajiban) harta.  Demi  Allah  apabila  mereka  menghalangi  aku menngambil  zakat,  walaupun  seekor  kambing sebagaimana  mereka  telah  menyerahkannya  kepada Rasulullah  saw,  niscaya  aku  perangi  mereka karenanya.” Dengan  dasar  hukum  yang  jelas  ini seharusnya negara tidak ragu dalam mengelola zakat. Sudah saatnya untuk tidak tawar-menawar dalam hal pelaksanaan zakat ini (Lutfi, 2020; Ramli, 2021).

## 3.1.2. Mengapa  Negara  Penting  Hadir  dalam Pengelolaan Zakat?
Ada beberapa alasan mengapa negara harus hadir dalam mengelola zakat. Yusuf Qardhawi, menyebutkan lima alasan, yakni :
Pertama, hati  nurani  kebanyakan  orang  telah mengeras  karena  kecintaan  kepada  dunia  dan sifat  egoisnya. Kedua ,  memelihara  hubungan baik  antara muzakki dan mustahiq ,  menjaga kehormatan dan martabat para mustahiq . Dengan mengambil  haknya  dari  pemerintah  mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak
pemberi. Ketiga, agar  pendistribusiannya  tidak kacau .  Keempat, agar  ada  pemerataan  dalam pendistribusiannya,  bukan  hanya  terbatas  pada orang-orang  miskin  dan  mereka  yang  sedang dalam  perjalanan.  Namun  ada  pihak  lain  yang berkaitan  erat  dengan  kemaslahatan  umum. Kelima , zakat merupakan sumber dana terpenting  dan  permanen  yang  dapat  membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam  mengayomi  dan  membawa  rakyatnya dalam  kemakmuran  dan  keadilan  yang  beradab (Al-Qaradawi, tt.).
Alasan  pertama  dan  kedua,  adalah  alasan  yang berhubungan dengan pemungutan zakat. Makna yang tersirat  dari  alasan  ini  adalah  bahwa  negaralah  yang membantu para muzakki agar tidak menjadi sombong dan serakah terhadap harta, karena harta adalah milik Allah yang di dalamnya ada hak orang lain, yaitu hak orang-orang  miskin  dan  orang-orang  yang  tidak mampu.  Harta  itu  harus  diambil  dari  muzakki  dan dibagikan kepada para mustahik dengan adil dan tepat sasaran  agar  tidak  terjadi  kesenjangan  sosial  dan kecemburuan diantara masyarakat. Sebab kesenjangan dan kecemburuan akan dapat menyebabkan  terjadinya  kekerasan  dan  ketakutan dalam  masyarakat.  Alasan  ketiga  dan  keempat berkaitan  dengan  pendistribusian.  Alasan  ini  sangat tepat  karena  apabila  negara  yang  melakukan pendistribusian, sangat kecil kemungkinan terjadinya kekacauan  dan  menumpuknya  harta  zakat  pada  satu orang mustahik saja. Alasan kelima, karena dana zakat bersifat  kontinuitas,  tentu  dapat  dikembangkan  dan diproduktifkan sehingga dapat menjadi dana cadangan bagi  negara  dalam  mengatasi  masalah-masalah masyarakat  terutama  kemiskinan.  Tanpa  diorganisir dan  dikelola  dengan  profesional,  hal  ini  hanya  ada dalam khayalan.
Dalam hal kewajiban ini juga diungkapkan pula bahwa:  “Mengumpulkan  zakat  adalah  hak  dan kewajiban  para  penguasa,  untuk  melindungi  rakyat. Hukum  asal  bagi  pelaksanaan  zakat  adalah pembagiannya  tidak  dilakukan  oleh  pemilik  harta benda  sendiri,  tetapi  oleh  para  petugas  dari  badan ‘amaliah ”  (Amin,  1376  H.). Al-Kasani,  juga menegaskan  bahwa  “berdasarkan  surat  al-Baqarah ayat 103 dan 60, maka kepala negara mempunyai hak menuntut  dan  memungut  zakat,  karena  kalau  tidak demikian  maka  apa  artinya  disebutkan al-‘amilin sebagai salah satu dari yang berhak menerima zakat” (al-Kasani,  t.t.).  Dengan  diwajibkannya  pemerintah
(negara)  dalam  memungut  dan  mendistribusikan zakat,  berarti  bahwa  kewajiban  zakat  itu  bukan semata-mata    kemurahan  hati  si  kaya,  tetapi merupakan  hak  para mustahik.  Artinya  negara  harus berperan aktif dalam mencari muzakki dan mustahik .

## 3.2. Pembahasan
Kehadiran  dan  pentingnya  negara  dalam pengelolaan zakat didasarkan oleh nash Al-quran dan Hadis  yang  jelas  serta  pendapat  para  ulama.  Hal  ini bersesuaian  dengan  5  (lima)  hal  yang  menjadi pekerjaan  atau  tugas  Pemerintah,  yaitu:  “1) Menghindarkan  ancaman  kelaparan;  2)  menjamin pekerjaan; 3) memberantas kefakiran; 4) mengadakan organisasi-organisasi sosial; dan 5) menjadikan rakyat tangan  memberi”  (Abidin,  1979).  Tugas-tugas  ini sangat  senada  dengan  prinsip-prinsip  pensyariatan zakat dalam Alquran, misalnya dalam hal “menghindarkan  ancaman  kelaparan”.  Islam  dengan tegas menyebutkan dalam QS. Al-Isra’ ayat 31, bahwa “manusia  harus  optimis  dan  jangan  takut  karena kemiskinan,  karena  rizkinya  sudah  ditentukan  oleh Allah”  (RI,  2010).  Dalam  pelaksanaannya  di  bumi, Pemerintah  atau  negara  adalah  wakil  Tuhan  yang diberi  wewenang  dan  berkewajiban  memperhatikan rakyatnya serta akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah swt.
Demikian pula dalam hal “menjamin pekerjaan”. Sesuai  dengan  QS.  al-Taubah  ayat  60,  ditegaskan bahwa  “pembagian  harta  zakat  adalah  untuk menjamin kehidupan 8 (delapan) golongan mustahiq, dua  diantaranya  adalah  golongan  fakir  dan  miskin”. Masalahnya  adalah  apakah  jaminan  itu  berupa  harta sehingga pada umumnya sifatnya insidentil (bantuan sementara),  ataukah  berupa  pekerjaan  sehingga sifatnya sungguh-sungguh permanen (bantuan tetap). Apabila  berupa  pekerjaan  maka  harta  zakat  boleh diwujudkan  menjadi  perusahaan-perusahaan  yang dapat memberi pekerjaan kepada golongan fakir dan miskin.  Negara  mempunyai  hak  untuk  menetapkan metode zakat yang lebih dekat pada tujuan dan hakikat zakat  itu  sendiri,  yaitu  memuzakkikan  mustahik (Asnaini,  2010).  Pengelolaan  oleh  negara  dapat merangsang  muzakki,  bahwa  jika  zakat  dikelola secara  profesional  akan  dapat  memberikan  dampak positif baik bagi muzakki maupun mustahiq (Thalib et al., 2017).
Dalam  hal  “memberantas  kefakiran”.  Islam mengajarkan bahwa membiarkan adanya kefakiran ini berartri membuka pintu kepada satu dari dua bahaya
putus  asa  atau  menganggur.  Putus  asa  dan pengangguran  akan  membawa  kepada  kejahatan. Seseorang  akan  mengambil  jalan  pintas  apabila  dua hal ini berkumpul dalam dirinya. Menurut Adi Sasono kemiskinan  rakyat  Indonesia  disebabkan  oleh  faktor luar  yaitu  sejarah,  situasi  dan  kondisi  yang  ada, sebagaimana diungkapkannya:
Kemiskinan  rakyat  Indonesia  tidak  disebabkan mereka  sejak  semula  tidak  mempunyai  faktor- faktor kultural yang dinamis. Mereka terbelakang dan miskin karena kesempatan-kesempatan tidak diberikan  kepada  mereka.  Atau  mereka  miskin oleh karena kesempatan-kesempatan telah dihancurkan  dari mereka. Faktor  badaniah  yang mereka  punyai  merupakan  satu-satunya  alat untuk  memperoleh  nafkah,  sebagai  akibat kemiskinan. Faktor badaniah ini cenderung untuk lebih  mendekati  “ampas”  ( waste )  yang  tidak dapat  menimbulkan  kegiatan-kegiatan  produktif yang  otonom  dan  menimbulkan  efek.  Akhirnya massa miskin sangat bergantung kepada pemilik harta-harta  produktif.  Timbullah  hubungan patron  client,  di  mana  massa  miskin  menjadi kelas  yang  tidak  dapat  berkutik  dan  praktis menyerah  sepenuhnya  kepada  “kebaikan  hati” pemilik harga produktif. Golongan miskin makin jauh  tertinggal  dan  akan  terus  mengalami perlakuan  semena-mena  dari  golongan  kaya sehingga golongan miskin menjadi tidak berdaya. Mereka  semata-mata  bergantung  kepada  belas kasihan golongan kaya (Swasono (ed), 1988). Memahami  apa  yang  dikemukan  Swasono, bahwa “massa miskin sangat bergantung pada pemilik harta-harta  produktif/orang  kaya”,  maka  untuk mengarahkan  dan  mengatur  hal  ini,  sangat  penting kehadiran  negara  dalam  penegakan  hukum  zakat. Dengan zakat yang bersumber dari pemilik harta (para aghniya’ )  negara  dapat  mendistribusikannya  untuk memberantas kefakiran, karena sangat sesuai dengan tujuan zakat. Dengan zakat yang terkordinir, kefakiran dapat diberantas secara berkelanjutan sampai mereka dapat  bangkit  dan  memiliki  ekonomi  yang  kuat. Syaltut  menyebutkan:  “Dengan  zakat,  masyarakat dapat membersihkan diri dari musuh yang utama yaitu kefakiran,  dan  dapat  mempererat  persaudaraan  dan kasih sayang antara si kaya dengan si miskin sehingga timbullah  rasa  kasih  sayang,  tolong  menolong  dan saling merasakan serta bertanggung jawab” (Syaltut, t.t.).
Dalam  hal  “mengadakan  organisasi-organisasi sosial”,  negara  wajib  memperhatikan  kekuatan  yang ada dalam masyarakatnya. Pemerintah harus membangun dengan melihat kekuatan sosial masyarakat yang ada. Capital social merupakan unsur penting yang harus dikelola, agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, karena dia merasa menjadi subyek  atau  pelaku,  bukan  sebagai  obyek  saja. Pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera tidak akan  dapat  dilaksanakan  hanya  oleh  pemerintah. Tugas  dan  kewajiban  membangun  dapat  dilakukan secara bersama. Keberadaan BAZNAS sebagai wakil negara  dalam  meningkatkan  dan  mengoptimalkan pengelolaan  zakat  tidak  akan  berhasil  jika  tidak didukung  oleh  kekuatan  sosial  kemasyarakatan  yang ada di suatu wilayah. Negara dapat mengoptimalkan organisasi  sosial,  keagamaan,  profesi,  dan  lainnya yang  ada  di  masyarakat  dengan  pengawasan  dan tugas-tugas yang jelas. Tugas ini pula yang dilakukan oleh  Rasulullah  saw  ketika  pertama  menginjakkan kakinya  di  Madinah,  menunjukkan  bahwa  negara wajib  memperhatikan  ekonomi  rakyat.  Rasul melakukan  tiga  hal  pokok,  yaitu  membangun  suatu masyarakat Islam yang sosial ekonominya berdasarkan persetiaan-persaudaraan Islam ( muakhah Islamiyah ),  mendirikan  masjid  sebagai  simbol keagamaan  ( Iqamatul  Masjid )  dan  mengumumkan proklamasi negara Islam ( I’lanud Daulatil Islamiyah ). Menurut Ibnul Qayyim bahwa:
“Persaudaraan  Islam”  yang  dilakukan  Nabi, dimana  kaum  Anshar  bersedia  redha  membagi hak  miliknya  kepada  saudara  seagamanya  yang sudah ditentukan menjadi saudaranya dari kaum Muhajirin yang tidak mempunyai apa-apa adalah sikap  yang  prinsipil.  Islam  menunjukkan  dasar ekonomi Islam ialah kekeluargaan yang bersendikan persetiaan persaudaraan, dan berjiwa  keagamaan.  Dengan  perkataan  yang lebih  tegas  dapat  kita  pakai  term  modern sekarang  ialah  berdasarkan  kollektif  dan kooperatif,  rahmah  dan  takaful.  Semangat sukarela dan kekeluargaan pada saat itu menjadi jaminan bagi pembentukan suatu ekonomi yang baru (Qayyim, t.t.)
Dalam  hal  “kebaikan  tangan  di  atas  (tangan memberi),”  Rasulullah  saw.  bersabda:  “ Tangan  di atas  lebih  baik  dari  tangan  di  bawah ”  (Imam  Al- Bukhari dan Imam Muslim, t.t.) (Bukhari hadis nomor 1338,  Muslim,  nomor  1715).  Islam  benar-benar mengajarkan bahwa menjadi pemberi lebih baik dari
pada  menjadi  penerima.  Oleh  sebab  itu  fakir  dan miskin  harus  dibantu  supaya  mereka  dapat meningkatkan  derajat  dan  mentalnya  menjadi pemberi. Negara memiliki kewajiban untuk hal ini.
Dari  pembahasan  di  atas,  jelaslah  bahwa  Islam memberikan  hak  yang  sebesar-besarnya  kepada negara  (pemerintah)  untuk  melindungi  nasib  kaum dhuafa , mengayomi rakyatnya, mengatur perekonomian,  dan  mengangkat  derajat  kaum  yang lemah,  dan  ini  dapat  dialkukan  dengan  menegakkan hukum  zakat  sesuai  syariat.  Asy-Syirazi  bahkan mewajibkan pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas  mengurusi  zakat  yang  ia  sebut  dengan “ Amalah ”. Dengan alasan. 1). Nabi saw dan khalifah- khalifah sesudah beliau berbuat demikian, 2) Diantara manusia ada yang memiliki harta, tapi tidak mengerti adanya kewajiban pada harta bendanya, 3) Ada yang mengerti, tapi kikir. Maka dalam hal inilah pemerintah wajib  mengurusi  zakat  (Al-Qaradawi,  t.t.;  An- Nawawi, t.t.).
Mengelola  zakat  dengan  baik  dan  benar (profesional),  Amanah,  dan  transparan  berarti membangun  ekonomi  yang  kollektif-kooperatif. Kollektif dan kooperatif memiliki makna rahmah dan takaful .  Terjadi  perasaan  kasih  sayang  dan  jamin- menjamin  antara  tiap-tiap  orang  dan  tiap-tiap golongan  dengan  golongan  lainnya.  ini  adalah  dasar yang sebaik-baiknya untuk pembangunan kemakmuran  yang  sejati.  Prinsip  inilah  yang terkandung  dalam  pelaksanaan  zakat.  Semangatnya hubbi dan ihsan (cinta  mencintai  dan  berhati kebajikan),  dimana  masing-masing  orang  mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Berjiwa infaq dan birru ,  berani  berkorban  dan membuat  kebajikan  kepada  segala  makhluk  yang miskin  dan  fakir.  Suasana  seperti  ini  akan  dapat terwujud apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan baik,  modern  dan  profesional  di  bawah  tanggung jawab  negara.  Dengan  menegakkan  hukum  zakat, negara  sekaligus  dapat  menunaikan  kewajiban- kewajibannya kepada masyarakat.
Kewajiban  dalam  bidang  ekonomi:  Zakat merupakan  sistem  ekonomi  yang  asasi  dalam  Islam. Ekonomi  adalah  tiang  tegaknya  suatu  negara.  Tarap kesejahteraan  suatu  negara  diukur  dari  bidang  ini. Karenanya  menegakkan  ekonomi  adalah  wajib.  Bila demikian menegakkan zakat adalah wajib. Kewajiban dalam  bidang  sosial:  Sangat  tidak  diragukan  lagi bahwa  sistem  zakat  berintikan  sosial.  Ibadah  zakat memiliki  dimensi  ibadah  vertikal  dan  horizontal.
Kewajiban dalam bidang pendidikan: peranan zakat di bidang pendidikan tidak diragukan lagi. Peningkatan kualitas  sumber daya  manusia  menjadi tujuan  utama pembangunan  di  Indonesia  dan  merupakan  cita-cita proklamasi yang amat luhur. Zakat dengan sasarannya sabilillah dan Ibn as-Sabil menunjukkan betapa besar perhatian Islam dengan masalah pendidikan umatnya demi  kemaslahatan  bersama.  Dalam  Islam,  hidup manusia  adalah  untuk  membangun  dirinya  sehingga menjadi ‘abdi (hamba)  yang  baik  dan  dapat membangun  bumi  ini  agar  tercipta  kemakmuran. Inilah  yang  diistilahkan  pembangunan  manusia seutuhnya (QS. Saba’: 15) (RI, 2010). Hidup manusia adalah  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  keamanan serta  kesempurnaan  hidup,  baik  di  dunia  maupun  di akhirat, perlu adanya pembangunan, karena kesejahteraan dan keamanan tidak akan datang dengan sendirinya  (Q.  Ar-Ra’d:  11;  Al-Ankabut:  69;  Al- jum’ah:  10)  (RI,  2010).  Demikian  jelasnya pemenuhan  kewajiban  negara  kepada  rakyatnya dalam  ibadah  zakat.  Oleh  karenanya  bila  negara menegakkan  zakat  maka  secara  tidak  langsung menegakkan kewajiban-kewajibannya pada masyarakat.  Jaminan  terlaksananya  zakat  dengan benar  dan  fungsi  zakat  yang  luas  dan  jelas  menjadi dasar pentingnya kehadiran negara dalam pelaksanaan zakat.

## 4. KESIMPULAN
Melihat  tujuan  yang  akan  dicapai  dalam pensyariatan  zakat,  maka  zakat  merupakan  sarana, bukan tujuan, karenanya dalam pelaksanaan rumusan- rumusan  tentang  zakat  perlu  diterapkan  secara ma’qulul ma’na , rasional, serta perlu dipertimbangkan situasi dan kondisi agar senapas dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Hal demikian, agar tujuan inti pensyari’atan  hukum  Islam  “ jalbul  masalihil  ‘ibad” (menciptakan  kemaslahatan  umat)  dapat  terpenuhi, dan  tercapai  dengan  baik.  Seharusnya  pengelolaan zakat  oleh  negara  tidak  hanya  dilaksanakan  secara formalitas  namun  dapat  menjawab  tantangan  zaman dan mampu menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan.  Negara  memiliki  sarana,  prasarana, dan  infrastruktur  yang  dengannya  pelaksanaan  zakat dapat  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  metode pelaksanaan  pengelolaan  zakat  oleh  negara  perlu diterapkan.  Perubahan  dan  perbedaan  dalam  cara pengelolaan  zakat  sesuatu  yang  mungkin  terjadi  dan tidak ada larangan dalam Islam.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
(ed),  S.  E.  S.  (1988). Sekitar  Kemiskinan  dan Keadilan: dari Cendikiawan Kita tentang Islam . UI-Press.
Abidin,  A.  Z.  (1979). Dasar-Dasar  Ekonomi  Islam . Bulan Bintang.
Abu  Bakar  bin  Mas’ud  al-Kasani.  (n.d.). Bada’i  as- Sana’i  Fii  Tartibi  asy-Syara’i (Cet.  II.).  al- ‘Asimah.
Al-Bukhari,  I.  (2010). Shahih  Al-Bukhari:  kitab  al- ‘Ilmu, bab Mansuila ‘llman Wahuwa Mustaqillun . Pustaka As-Sunnah. Al-Qaradawi, Y. (n.d.). Fiqh al-Zakah . Dar al-Irsyad. Ali,  M.  D. (1998). Sistem  Ekonomi Islam  Zakat dan Wakaf (Cet. I). UI Press.
Amin, I. A. M. (n.d.). Radu al-Mukhtar ‘ala al-Durri al-Mukhtar.”Hasyyah Ibnu Abidin” . Al-
‘Amirah.
An-Nawawi,  M.  A.  Z.  Y.  I.  S.  (n.d.). al-Majmu’ Syarhu al-Muhazzab . Al-Imam.
Asnaini, A. (2010). Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat. La_Riba , 4 (1), 19–33. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art2 Assyifaa,  M.,  Jahidin,  U.,  Hilmi,  M.,  Said,  M., Saifuddin,  M.,    Karim,  A.  (2021). Baitulmal Management During the Time of Rasulullah Saw and the Ruling of Khulafa Pengurusan Baitulmal Pada Zaman Rasulullah Saw Dan Pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin . II , 103–111.
Faisol Ibrahim, M. (2014). Sistem pengurusan zakat di Malaysia: Analisis strategi penyebaran maklumat menerusi  laman  sesawang  (Zakat  management systems  in  Malaysia:  Analysis  of  information dissemination  strategy  through  website). Jurnal Pengurusan , 42 (2014), 119–130.
Hafiduddin,  D.  (2011).  Peran  Strategis  Organisasi Zakat  Dalam  Menguatkan  Zakat  Di  Dunia.
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq , 2 (1), 1–4.
Imam  Al-Bukhari  dan  Imam  Muslim.  (n.d.). Shahih Bukhari  Wa  Muslim,  kitab  az-Zakat,  bab  La Shadaqatan  Illa  ‘an  Zhahrin  Ghaniyyin,  hadis nomor 1338, Muslim, nomor 1715.
Lutfi,  M.  (2020).  Peran  Negara  Dalam  Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi. Journal of Family Studies , 4 (1), 1–10.
Model, P., Kerja, J., Mini, P., Ridhwan, M., Aziz, A., Zulkefli,  Z.  K.,  Hamid,  S.  A.,    Ibrahim,  N. (2021). (  I-  i  ECONS  2021  )  Fuadah  Johari Hanim  Misbah  Mohammad  Haji  Alias  Nathasa Mazna Ramli .
Mubarok,  A.,    Fanani,  B.  (2014).  Penghimpunan Dana Zakat Nasional. Permana , 5 (2), 7–16.
Napitupulu, R. M., Hayati, L. R.,  Sapna, F. (2021).
Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Masa  Pandemi  COVID-19. Jeiei , 7 (02),  771– 777.
Nurhayati,  P.,    Rustiningrum,  D.  S.  (2021).
Implikasi  Zakat  dan  Islamic  Social  Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Pada. JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (03), 1416–1424. Puspoprodjo.  (1986). Filsafat  Moral  Kesusilaan dalam Teori dan Praktek . Remaja Karya. Qayyim, I. (n.d.). Zadu al- Ma’ad (juz II.). Tp.
Ramli, M. (2021). Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia. Jurnal Lex Renaissance , 6 (2), 360– 375. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art11
RI.  (1999).  Presiden  republik indonesia.  In Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 .
https://www.google.com/url?sa=trct=jq=es rc=ssource=webcd=1cad=rjauact=8ve d=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAO wQFjAAegQICRACurl=https%3A%2F%2Fw ww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar- modal%2Fregulasi%2Fundang- undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang- undang-nomo
RI. (2011). Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 . RI, K. A. (2010). Al- quran dan Terjemahannya . Al-
Hikmah, CV Diponegoro.
Setiawan,  I.  (2019).  Asy-Syari  ‘  ah. Inovasi
Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan  Di  Lembaga  Amil  Zakat , 21 (1), 55–68.
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy- syariah/article/view/4334/pdf Shobah,  A.  N.,    Rifai,  F.  Y.  A.  (2020).  Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (3), 521. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270
Sundari,  S.  (2018).  Zakat  Dalam  Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. Al-’`Adalah :  Jurnal  Syariah  Dan Hukum Islam , 3 (1), 23–35. https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403
Syaltut, M. (n.d.). al-Fatawa . Darul Kalam.
Thalib,  H.,  Irwan,  M.,    Ro’is,  I.  (2017).  Model Pengelola Zakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota  Bima. Maqdis :  Jurnal  Kajian  Ekonomi Islam , 2 (1), 22–34. Yusuf Wibisono. (2016). Mengelola Zakat Indonesia (ke-2). Prenadamedia Group.