## APLIKASI FATWA MELALUI METODE IJTIHAD LEMBAGA

## BAḢṠ AL-MASÂ`IL NAHDLATUL ULAMA

## Noorhidayah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: hidayahnoor777@gmail.com

## ABSTRAK
Kajian ini mencoba menganalisa secara sistematis metode ijtihad yang digunakan oleh  Lembaga  Baḣṡ  al-Masâ`il . Kajian  ini  akan menguraikan  metode  yang digunakan di antaranya adalah metode qauli, ilhaqi dan manhaji. Diawali dengan menerangkan langkah awal  hingga akhir dalam proses pembentukan fatwa  yakni sejak pengajuan permasalahan hingga penentuan putusan atau fatwa. Dilanjutkan dengan  menjabarkan  secara  utuh  karakteristik  metode  ijtihad  Lembaga  Baḣṡ  al- Masâ`il . Kemudian,  ditutup  dengan  bagaimana  aplikasi  dari  metode  ijtihad Lembaga  Baḣṡ  al-Masâ`il dalam  fatwa-fatwa  mereka  yang  juga  akan  disertai dengan  analisis  metodologisnya.  Lembaga Baḣṡ  al-Masâ`il hadir  untuk mengakomodir persoalan hukum yang dibutuhkan masyarakat Islam lebih khusus jemaah  Nahdlatul  Ulama.  Dalam  prosedur  penetapan  hukumnya  persoalan- persoalan terlebih dulu diajukan kepada lembaga Baḣṡ al-Masâ`il cabang dan jika persoalan  tersebut  dianggap  penting  dan  belum  mendapatkan  pemecahan  maka pertanyaannya  akan  kembali  dibahas  dalam  musyawarah  nasional.  Sementara metode yang digunakan terbagi menjadi tiga cara qauli, ilḣaqi dan manhaji . Adapun karakteristik  metode  ijtihad  lembaga  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  prinsip Nahdlatul  Ulama  yang  memilih  bermazdhab  sehingga  pada  tiap  hasil istinbâṭ aḣkâm atau  prosedur  penetapannya  mengacu  kepada aqwal ulama  madẓab  dan metode yang mereka gunakan. Sementara itu aplikasi dari metode ijtihad ini dapat dilihat dari kasus penetapan hukum tentang penetapan ilḣaq nasab.
Kata kunci : Nadlatul ‘Ulama, Baḣṡ al-Masâ`il, Ijtihad, Fatwa .

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan pengetahuan dan tingkah  laku  masyarakat  yang  tengah terjadi  saat  ini  adakalanya  menuntut kepastian hukum. Seiring dengan problematika tersebut, seringkali dijumpai ketergesa-gesaan  dan  tindakan  gegabah untuk menetapkan fatwa mengenai persoalan  yang  sangat  riskan  sebagai suatu pedoman hukum. Faktanya, keadaan sang pemberi jawaban adakalanya belum
mampu  mencapai  batas  minimal  yang lazim  dimiliki  seseorang  yang  hendak mengeluarkan  fatwa  (Qardhawi,  Yusuf, 1997). Oleh karena itu, lembaga-lembaga pemberi fatwa misalnya European Council for Fatwa and Research ( ECFR ) di  Dublin  (Eropa)  (ECFR,  11  Maret 2019), Ṭe Assembly Of Muslim Jurist  Of America  (AMJA )  di  Amerika  ( AMJA, 11 Maret  2019), Dâr  Al-Iftâ` di  Mesir, Lajnah al-Fatwâ di Al-Aẓar atau Riyâsat
Al-Iftâ di  Arab  Saudi  (Anṣor,  2012:76  )
hadir untuk menjawab berbagai kegelisahan hukum global.
Sementara itu di  Indonesia, lembaga- lembaga  pembuat  fatwa  seperti  Lajnah Bahtsul  Masail  NU,  Majelis  Tarjih  dan Tajdid  Muhammadiah,  Komisi  Fatwa  di Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Dewan Hisbah  dalam  Persatuan  Islam  (Persis) berdiri untuk memecah persoalan keagamaan di tengah masyarakat.
Nahdlatul  Ulama  (NU)  melalui  forum Baḣṡ  al-Masâ`il- nya  berusaha  memberi jawaban  keagamaan  melalui istinbâṭ hukum Islam baik yang berikaitan dengan masalah-masalah  fiqh  maupun  masalah ketauhidan dan tasawuf (Muhtadi, 2012).
Baḣṡ al-Masâ`il pertama kali dilakukan  pada  tahun  1926,  beberapa bulan  setelah  Nadlatul  Ulama  didirikan. Forum ini memberikan jawaban otoritatif dalam  bentuk  fatwa  yang  selalu  menjadi jawaban  terhadap  pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh seorang mukmin, pemerintah  atau  badan-badan  hukum lainnya  (Van,  Martin,  1994).  Sebagian besar  hasil  ijtihad  berhubungan  dengan isu-isu  kontroversial, furû’ atau  perilaku sehari-hari  sehingga  fatwa  tampak  lebih dekat  kepada  kehidupan  sehari-hari masyarakat  dan  secara  lebih  meyakinkan mencerminkan  keprihatinan  masyarakat umum (Van, Martin, 1994).
Di lingkungan NU, fatwa dikeluarkan dalam  beberapa  tingkatan,  baik  dari tingkat  cabang  sampai  nasional.  Fatwa ulama NU ini sendiri terbagi menjadi dua macam, ulama tradisionalis yang menolak ijtihad  langsung  secara  mandiri  kepada Al-Qur’an dan Hadist. Mereka cenderung mengambil  fatwa/ijtihad  hukum  yang sudah  ada  di  rujukan  terdahulu.  Dan ulama  progresif,  biasanya  merupakan ulama muda NU yang merumuskan fatwa berdasarkan  sumber  yang  sudah  ada  dan terus  melakukan  berbagai  upaya  untuk memperluas cakupan fatwa dan meningkatkan  kualitas  penalaran  yang mereka  jadikan  dasar  perumusannya. Karena penggunaan metode yang berbeda-beda  dalam  mengeluarkan  fatwa ini,  kajian  mengenai  rangkaian  metode, prosedur  ijtihad,  karakter  metode  ijtihad bahkan  beberapa  contoh  fatwa  lembaga Baḣṡ  al-Masâ`il NU  dan  kajian  analisis metodologisnya menjadi penting.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Metode  dan  Prosedur  Ijtihad  di Lembaga Keagamaan NU
Didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H  bertepatan  dengan  tanggal  31  Januari 1926, Nadlatul Ulama merupakan perkumpulan Jam’iyyah Diniyyah Islâmiyyah Ijtimâ’iyyah (organisasi
keagamaan Islam) yang bertujuan
menciptakan  kemaslahatan  masyarakat, kemajuan  bangsa,  dan  ketinggian  harkat dan martabat manusia. Untuk mewujudkan  tujuan  tersebut,  Nadlatul Ulama  melalui  lembaga Baḣṡ  al-Masâ`il (LBMNU)  bertugas  membahas  masalah- masalah mauḍû’iyyah (tematik)  dan waqî’iyyah (aktual)  yang  akan  menjadi keputusan pengurus besar Nadlatul Ulama (Van, Martin, 1994).
Forum ini juga dikenal sebagai Ijma’ ulama  Nadlatul  Ulama  (NU)  untuk mengambil  keputusan  dan  hukum  suatu masalah  yang  akan  dijadikan  pegangan warga  NU  di  semua  tingkatan.  Dalam pembahasan  forum Baḣṡ  al-Masâ`il ini , terdapat prosedur dan metode khusus yang digunakan. Meskipun demikian, penetapan  dan  pemberlakuan  ketentuan tersebut  baru  resmi  dilegalkan  pada halaqah  alim  ulama  di  pondok  pesantren Manba’ul  Ma’arif  Denanyar  Jombang Jawa  Timur  tanggal  28  januari  1990. Beberapa  prosedur  yang  harus  ditempuh dalam  penetapan  hukum  forum Baḣṡ  al-
Masâ`il adalah:
1) Permasalahan yang dihadapi masyarakat  diajukan  kepada  lembaga syuriyah Nadlatul  Ulama  tingkat cabang  (kabupaten  atau  kota)  agar diselenggarakan forum Baḣṡ al- Masâ`il dan  hasilnya  diserahkan kepada  majelis syuriyah Nadlatul
Ulama  tingkat  provinsi.  Di  tingkat
provinsi akan diadakan kembali sidang Baḣṡ  al-Masâ`il guna  membahas permasalahan  yang  dianggap  urgen bagi kehidupan masyarakat. Jika tidak ditemukan  titik  terang  dan  jawaban yang  memuaskan,  persolan  tersebut akan  diinvetarisasi  dan  diseleksi kemudian  di  sebarkan  kepada  para ulama  dan  cendikiawan  Nadlatul Ulama dan ditetapkan hukumnya pada sidang Baḣṡ  al-Masâ`il nasional bersamaan diselenggarakannya Muktamar  atau  Musyawarah  Nasional
Alim Ulama Nadhlatul Ulama (Muhtadi, 2012).
2) Mekanisme  pemecahan  masalah  yang ditempuh  lembaga Baḣṡ  al-Masâ`il sebagian  besar  langsung  merujuk kepada  kitab-kitab mu’tabarah dari kalangan  empat  imam  maẓab.  Jika jawaban yang diperoleh cukup dengan satu  pendapat  yang  sama  di  dalam empat kitab imam maẓab, maka cukup menggunakan pendapat tersebut. Apabila ditemukan beberapa qaul atau wajah yang berbeda terhadap persoalan yang  sama  dalam  kitab  yang  berbeda maka,  akan  dilakukan taqrîr jama’i.
Upaya ini sesungguhnya bukanlah cara baru, sebab sebelum terbentuk lembaga Baḣṡ  al-Masâ`il, para  ulama  dan cendekiawan NU melaksanakan musyawarah  dengan  memilih  salah satu  pendapat  yang  lebih  kuat  atau
memutuskannya mawquf sebagai khilaf.  Pemilihan  dapat  dilakukan berdasarkan pertimbangan berikut:
a) Mengambil  pendapat  yang  lebih maslahat.
b) Khusus  dalam  madẓab  Syafi’i disesuaikan  pada  urutan: pertama,
pendapat  yang  disepakati  oleh  al- syaikhani  (An-Nawawi  dan  Ar- Rafi’i), kedua, pendapat  yang dipegang  An-Nawawi  saja, ketiga , pendapat  yang  dipegang  Ar-Rafi’I saja, keempat , pendapat yang didukung  mayoritas  ulama, kelima , pendapat  ulama  yang  terpandai, keenam ,  pendapat  ulama  yang wara’ (Muhtadi, 2012) .
c) Apabila perkara yang sedang dicari hukumnya  tidak  ditemukan  dalam teks kitab empat imam maẓab, akan dilakukan upaya menyamakan hukum  suatu  masalah  yang  belum dijawab  dengan  masalah  yang serupa  yang  terdapat  dalam  kitab. Prosedur ini disebut ilḣaq al-masâ`l bi naẓariha secara jama’i oleh para ahlinya. Metode ini harus dilakukan dengan  memperhatikan mulḣaq, mulḣaq  bih, dan wajh  ilḣaq oleh mulḣiq yang ahli.
d) Sampai  pada  tahap  penyamaan hukum  tidak  dapat  dilakukan, langkah  terakhir  adalah istinbâṭ jama’i .  Dalam  proses  ini,  mula-
mula  akan  dilakukan  pencarian hukum  pada  Al-Qur’an  dan  As- Sunnah,  setelah  tidak  ditemukan lagi akan sampailah kepada praktik penggunaan qawâ’id  uṣûliyyah dan qawâ’id fiqhiyah (Khan, 1994).
Sementara  metode istinbâṭ  aḣkâm yang digunakan ulama NU di antaranya:
1) Metode Qaulî
Metode qaulî sebagaimana  yang dikutip  Muhtadi  Anṣor  dalam  Masyhuri “Masalah  Keagamaan”  didefinisikan sebagai  suatu  cara istinbâṭ hukum  yang digunakan  oleh  ulama  NU  dalam  kerja Baḣṡ  al-Masâ`il dengan  mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya  pada  kitab-kitab  fiqh  dari maẓab  empat  dengan  mengacu  dan merujuk  secara  langsung  pada  bunyi teksnya.  Secara  ringkas  dapat  dikatakan sebagai  upaya  praktis  untuk  menemukan hukum dengan mengutip bunyi teks secara rigid  kepada  sumber  yang  dirujuk  atau menggunakan  hasil  ijtihad  imam  empat maẓab  sebagai  dasar  dalam  menetapkan hukum.
Penerapan  metode qaulî sebenarnya merupakan  implikasi  dari  prinsip  ulama NU yang memilih untuk bermaẓab. Hal ini didasarkan  kepada  hasil  halaqah  ulama NU  di  Jombang  yang  menjadikan  dua model  dalam  bermaẓab  salah  satunya bermaẓab  secara qaulî .  Sehingga,  jika seseorang bermaẓab kepada imam Hanafi
sebagai contoh, berarti ia mengikuti jalan pikiran  imam  Hanafi  tentang  masalah yang  diambil  dari  Al-Qur’an  dan  As- Sunnah  atas  analisis  dan  pendapatnya (Nafiul Lubab dan Novita Panca Ningrum, 2015).
2) Metode Ilḣâqî
Ilḣâq al-masâ`il bi naẓâ`irihâ sebagaimana dijelaskan oleh Anṣor adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa  yang telah dijawab oleh kitab  yang telah memiliki  ketetapan hukumnya,  atau  menyamakan  pendapat yang  sudah  jadi  secara jamaī oleh  para ahlinya (Muhtadi, 2012).  Metode ini juga disebut sebagai qiyas ulama NU terhadap masalah-masalah yang tidak ada
ketetapan  hukumnya  dalam  kitab-kitab mu’tabarah  namun  memiliki  kesamaan wajh atau i’llat hukumnya (Huda, n.d.).
Metode Ilḣâqi digunakan  untuk menghindari  stagnansi  ( mauqûḟ )  atau kebuntuan  jawaban  atas  persoalan  yang dibahas  dalam Baḣṡ  al-Masâ`il. Sukron Ma’mun  sebagaimana  mengutip  dari Muzamil  Qomar, NU  Liberal  dari Tradisional  Ahlusunnah  ke  Universal Islam menyatakan  bahwa  ulama  NU menggunakan  metode  induktif  dalam berjihad,  yaitu  dengan  melacak  dan meneliti pendapat para mujtahid terhadulu,  baik  dari  empat  imam  maẓab
maupun dari kalangan ulama penerusnya. Pilihan  ini  diambil  sebagai  implementasi sikap 'bebas-terbatas', yakni menggunakan  sebagian  pendapat  yang ditemukan  untuk  kemudian  menarik kesimpulan. Selain  metode  induktif, mereka juga menggunakan metode berfikir  komparatif,  yakni penawaran pilihan terbatas pada empat maẓab..
2. Karakteristik Metode Ijtihad Lembaga Keagamaan NU
Karakteristik  metode  ijtihad  Bahtsul Masail NU sesungguhnya tidak bisa lepas dari  prinsip  Aswaja  NU  (Ahlussunnah Wal  Jama’ah).  Aswaja  yang  artinya orang-orang yang menganut atau mengikuti  sunnah  Nabi  Muhammad SAW, dan Wal Jama’ah berarti mayoritas. Dan  istilah  Aswaja  oleh  masyarakat Indonesia  adalah  terdiri  dari  tiga  kata yakni: 1) Ahl, berarti keluarga, golongan atau pengikut, 2) Al-sunnah, berarti segala sesuatu  yang  telah  diajarkan  oleh Rasulullah  Saw  baik  berupa  perkataan, perbuatan  dan  ketetapan,  3)  Al-  Jama’ah berarti apa yang telah disepakati oleh para sahabat  Rasulullah  SAW,  umat  atau mayoritas  sahabat  Nabi  Muhammad SAW.
Karena  hal  inilah  ijtihad  lembaga Bahtsul Masail ini memiliki pondasi awal dengan  mengikuti  dan  berpegang  teguh dengan  Al-Qur’an,  sunnah  Nabi  dan
Sunnah  Khulafa’urrosyidin.  Sementara itu,  karakter  yang  telah  mengakar  jauh dalam tubuh NU ini telah sampai kepada penerapan  dasar  ijtihad  yang  merupakan upaya merumuskan kembali  ajaran Islam setelah  lahirnya  beberapa  faham  dan aliran keagamaan yang berusaha mengaburkan  ajaran  Rasulullah  Saw  dan para sahabatnya.  Prinsip Aswaja ini juga lahir untuk mengambil jalan tengah antara ekstrim  aqli  (rasionalis)  dengan  kaum ekstrim  naqli  (skripturalis).  Hal  ini  lah yang  kemudian  menyebabkan  terma Aswaja sebagai ideologi jalan tengah turut berpengaruh  terhadap  karakter  ijtihad Bahtsul Masail NU (Halim, 2014).
Terma  tersebut  juga  dikenal  sebagai seruan Khittah NU  yang  bermakna landasan  berfikir,  bersikap  dan  bertindak warga  NU.  Secara  doktrinal  karakter ijtihad lembaga NU terlihat  seperti sunni ortodoks yang  berarti  patuh  terhadap tradisi  yang  ditentukan  dalam  Al-Qur’an dan  Sunnah  Nabi  tetapi  juga  kepada prinsip  dan  rumusan  para  ulama  besar zaman klasik (Fealy, 2003: 25). NU dalam ijtihadnya  juga  meletakkan  prioritas tertinggi  terhadap  posisi  Islam  dan  para pengikutnya. Sehingga, tidaklah mengherankan  jika  para elit NU  selalu bersikap  hati-hati,  luwes  dan  memilih jalan  tengah  dalam  memberi  putusan hukum. Landasan itu kemudian menjelma sebagai  paham  Ahlussunah  Waljama’ah
yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan  di  Indonesia.  Tidaklah mustahil  bahwa  telah  terbentuk  model baru  dalam  fiqh  yang  disebut  fiqh Indonesia.
Selain  itu,  corak  bermadhẓab  yang kental  dalam  lembaga  NU  menjadikan sumber  ijtihad  Bahtsul  Masail  NU senantiasa  berpegang  pada  pemurnian ajaran  dan  keruntutan  sanad  terdahulu. Ijtihad  bidang  fiqih  khususnya  hanya berpedoman  pada  empat  imam  madẓab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dengan  mayoritas  ulama  dan  pemeluk madẓab  Syafi’i  yang  lebih  banyak  di Indonesia,  kita  juga  dapat  merasakan bahwa hasil-hasil ijtihad lembaga ini lebih didominasi  oleh  hasil  pemikiran  imam Syafi’i dan murid-murid beliau.
Meskipun demikian, karena besarnya kemungkinan sumber hukum yang terbatas di balik realita hukum yang selalu fleksibel,  NU  dalam  Bahtsul  Masailnya tetap menerima sumber hukum lain  yang maslahat dan dapat dipertanggung jawabkan.  Karena  itu  sumber  pemikiran yang  dijadikan  pijakan  dalam  berijtihad bagi  NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, Aqwal dan Atsar ulama  terdahulu  saja, tetapi  juga  menggunakan  kemampuan akal  ditambah  dengan  realitas  empirik yang  ada  dalam  konteks  ke-Indonesiaan guna  memberikan  kemaslahatan  sebesar- besarnya  dan  kepastian  hukum  bagi
(Halim,  2014).  Hal  ini  sejalan  dengan kaidah:
َ ألا  ِدْي ِدَجلِاب ُ ذ ْخ َ ألا َو  ِحِلا َصلا  ِمْي ِد َ قلا ى َ لَع ُة َظ َ ف َ ا ُحملا ْص ِح َ لَ
Memelihara hal-hal lama yang bagus dan mengambil hal-hal baru yang lebih bagus .
3. Aplikasi Fatwa Lembaga Keagamaan NU a) Fatwa  Mengenai  Pembebasan  Tanah
Rakyat  Dengan  Harga  Yang  Tidak Memadai
Dewasa  ini  pembebasan  tanah  milik
rakyat  begitu  familiar  di  tengah-tengah masyarakat,  baik  yang  dilakukan  oleh pihak swasta dengan sokongan pemerintah  atau  pemerintah  itu  sendiri.
Tanah-tanah  tersebut  digunakan  untuk keperluan  umum  maupun  untuk  bisnis semata  seperti  pembangunan  kawasan perumahan. Sementara itu, ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak yang berkepentingan sunggguh tidak memadai, karenanya  rakyat  menolak.  Bahkan, pelepasan  tanah  rakyat  ini  dilakukan secara paksa sehingga masyarakat memerlukan  kepastian  hukum  terhadap perbuatan demikian. Fatwa ini merupakan keputusan Baḣṡ  al-Masâ`il  Diniyah Munas  NU  16-20  Rajab  1418  H/17-20 November  1997  M  di  Ponpes  Qomarul Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat  ( Nahdlataul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam
(KeputusanMuktamar,
Munas dan Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926-2010 , 2012).
Merespon  hal  tersebut,  tim Baḣṡ  al- Masâ`il menjelaskan  bahwa  pembebasan tanah  dengan  harga  yang  tidak  memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak tergolong perbuatan zalim karena termasuk bai’ al-makruhah dan hukumnya haram serta tidak sah. Apabila pembebasan itu dilakukan oleh pemeri ه ntah  untuk  kepentingan  umum yang  diperbolehkan  oleh syara’, dengan harga  yang  memadai,  maka  hukumnya boleh meskipun sebelumnya tidak dilakukan kesepakatan.
Sementara terkait pertanyaan mengenai  yang  bertanggungjawab,  tim bahtsul  masail  menjawab  bahwa  semua pejabat instansi pemerintah terkait bertanggungjawab dengan urusan tersebut, dan keuntungan tersebut hukumnya  haram.  Apabila  dimanfaatkan untuk  pembangunan  ibadah  tetaplah haram.  Apabila  pihak  yang  menempati bangunan itu mengetahui bahwa prosedur yang  digunakan  adalah  haram  maka, hukumnya  haram  juga.  Jika  tidak mengetahui  prosedur  tersebut,  maka hukumnya  boleh  ( Nahdlataul  Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926-2010 ,
2012).  Pendapat  tim  tersebut  merujuk kepada beberapa sumber:
1) Fatḣ al-Wahab
هاضر مدعل قح ريغب هلام يف هركم دقع حصي الف مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نا الا ىلاعت هلوقل
Tidak  sah  akad  seseorang  yang dipaksakan dalam hartanya tanpa hak, karena  tidak  ada  kerelaan  pemiliknya sesuai  firman  Allah  SWT.,  “ Keculi harta-harta itu adalah harta perniagaan yang keluar dari persetujuan dari kalian ” (QS. Al-Nisa:
29)
2) Al-Asybâh wa An-Naẓâ`ir
ةحلَصمل اب طونم ةيعرلا ىلع مامإلا فرصت
Tindakan  penguasa  atas  rakyatnya terbatasi dengan maslahat.
3) Al-Asybâh wa An-Naẓâ`ir
اميف  ةحلَصملا  ىلع  اينبم  مامإلا  لعف  ناك  اذا الا  اعرش  هروما  ذفني  مل  ةماعلارومألاب  قلَعتي وبا مامإلا لاق اذاهلو .ذفني مل هفلاخ نإف هفقفاواذا
:توملاء ايحا باب نم جارخلا باتك يف فسوي
قحب الإ دحأ دي نم ائيش جرخي نا مامإلل سيلو

## ث فورعم تبا
Ketika  tindakan  penguasa  dalam  hal yang  terkait  kepentingan  umum  itu harus  didasarkan  atas  maslahat,  maka secara  syar’a  perintahnya  itu  tidak berlaku kecuali sesuai dengannya. Dan jika bertentangan, maka tidak berlaku. Oleh  karenanya,  Imam  Abu  Yusuf dalam kitab al-kharraj dari bab ihya al- mawat menyatakan:  “dan  seorang penguasa  tidak  boleh  mengeluarkan apapun  dari  tangan  seseorang  kecuali dengan  hak  yang  sudah  tetap  serta diketahui”  ( Nahdlataul  Ulama,  Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan
Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926-2010 , 2012).
4) Al-Aḣkâm as-Sulṭâniyah
س انلا رثك و هنع للها يضر رمع فلَختسا املَف هيف اهدازو اهم ده ارود ىرتشا و دجسملا عسو نا  اوبا  دجسملا  ن  اريج  نم  موق  ىلع  مده  و عضوو اوعيبي كلذ دعب اه اوذخا ىتح نامثألا مهل تناكو  ةماقلا  نود اريصق  ارادج دجسملَل  ذختا هنع  للها يضر  رمع  ناكو  هيلع  عضوت  حيباصملا فلَختسا  املَف  .دجسملَل  ارادج  ذختي  نم  لوا اهب  عسوف  لزانم  عاتبا  هنع  للها  يضر  نامثع اهنامثا مهل عضوو ماوقا لزانم اذخا و دجسملا تيبلا دنع هنم اوجضغ يلع مكأرج امنا :لاقف اذاه هنع للها يضر رمع مكب لعف دقف مكنع ملَح هملك ىتح سبحلا ئلا مهب رما مث متيضرو متررقأف
.مهلَيبس لخف دسا نب دلاخ نبا للها دبع مهيف
Ketika  Umar  r.a  di  angkat  sebagai khalifah dan jumlah penduduk semakin banyak,  ia  perluas  masjid  Nabawi dengan  membeli  rumah  dan  di robohkannya.  Lalu  ia  menambah perluasannya dengan merobohkan perumahan warga sekitar yang enggan menjualnya. Beliau lalu memberi harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Beliau membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia  dan  memasang  lampu-lampu di  atasnya.  Beliau  adalah  orang  yang pertama  kali  membuat  dinding  untuk mesjid.  Ketika  usman  r.a  diangkat menjadi  khalifah,  ia  membeli  rumah- rumah untuk perluasan masjid Nabawi. Beliau  kemudian  mengambil  rumah penduduk  dan  menetapkan  harganya. Mereka  lalu  berdemo  di  depan rumahnya. Dan beliau berkata: “ Sungguh kesabarankulah yang membuat  kalian  berani  terhadapku, sungguh hal ini pernah dilakukan oleh Umar  r.a  terhadap  kalian  dan  kalian menyetujuinya”. Lalu beliau
memerintah  memenjarakan  mereka, sampai Abdullah bin Khalid berbicara
kepadanya  dan  Ia  melepaskan  mereka kembali.
5) Taḣqîq al-Asybâh wa An-Naẓâ`ir li Tajiddin as-subki
نمرودلا ىرتشا ارمع نا قافتلا لقنب هدارم لعلو
ناكو نامثع كلاذكو دجسملا عسو يف اهباهصا
ز يف ةباحصلا كلاذ راكنا لقني ملو نيرفاوتم امهنام
Dan  barangkali  maksud al-Rafi’i dengan  kutipan  kesepakatan  para sahabat  dan  ulama  setelahnya  itu sungguh  Umar  r.a.  Pernah  membeli rumah dari pemiliknya untuk perluasan mesjid.  Begitulah  pusa  Ustman  r.a sementara  para  sahabat  pada  masa beliau berdua masih  banyak dan tidak pernah dikutip riwayat yang mengingkari hal tersebut.
6) Al-Mughni al-Muḣtaj ila Ma’rifah alfâẓ al-Minhâj
ما ا
ماقم عرشلا اضرل ةماقإ حصيف قحب هاركإلا
هاضر
Adapun pemaksaan dengan hak kebenaran, maka akad jual belinya sah, sebab memposisikan persetujuan syar’a pada  posisi  persetujusn  pelaku akad.
7) Hâsyiyah al-Dâsûqi ‘alâ asy-Syarḣ al- Kabîr
Ungkapan syekh Ahmad bin Muhammad al-Dardiri: “Dengan paksaan  yang haram” maksudnya bila pelaku  akad  dipaksa  menjual  dengan paksaan  yang  halal,  maka  akad  jual belinya lazim- tetap, seperti memaksakannya menjual rumah untuk keperluan  mesjid,  jalan  umum,  atau kuburan  ( Nahdlataul  Ulama,  Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926-2010 , 2012).
8) Mirqâh Su’ûd at-Taṣdiq Syarh Sulam at-Taufiq
وعا ذخأي ام وا ابرلا لكا نطبلا يصعم نمو ا ن

## ءارسلاو عيبلا دنع املَظ ناطلَسلا
Dan  diantara  maksiat  perut  adalah memakan riba, atau harta yang diambil oleh para penguasa secara zalim ketika jual beli.
9) Ihyâ` Ulûmuddîn
امهعضوم نع ريغتت ال يهو يصاعملا لوألا مسقلا
ا ادجسم وا ةسردم ينبي وا ....... ةينلاب اطابر و ال ةينلا وا لهج هلك اذاهف ريخلا دصق مارح لامب ةيصعم و ناودعو املَظ هنوك نع هجارخا يف رثؤت
Bagian  pertama  adalah  maksiat.  Dan maksiat  itu  tidak  akaan  berubah posisinya dari yang haram kepada yang baik  disebabkan  karena  niat.  Seperti membangun  sekolah,  mesjid  dan pemondokan.  Dan  niat  tidak akan berpengaruh  mengeluarkan  tindakan itu dari keberadaanya sebagai kezaliman,  kejahatan  dan  maksiat ( Nahdlataul Ulama, Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926-2010 , 2012).
10) Faṭḣ al-Muîn dan I‘ânah aṭ-Ṭalibîn
وهف  هلح  نظام  زئاج  قيرطب  هريغ  نم  ذخا  ول هنم ذوخأملا اره اظ ناكنإف انطاب مارح ل ريخلا م .بلوط الاو ةرخآللا يف بلاطي بلوط الا و هلوقو هرهاظ ناك ناب حلَصلا و ريخلا هرهاظ نكي مل ناو ايندلا يغ اماو ةرخآلا يف بلوط ةنايخالاو اروجفلا
زئاج قيرطب هذخا هنأل اقلَطم بلاطي الف
Seandainya seseorang mengambil sesuatu  yang  diduga  halal  dari  orang lain  dengan  cara  yang  diperbolehkan sedangkan  pada  dasar  hakikatnya  hal
tersebut  adalah  hal  yang  haram,  maka bila  lahiriah  orang  yang  di  ambil sesuatunya itu baik, maka si pengambil tidak  akan  di  tuntut  di  akhirat,  bila tidak maka ia akan dituntut. Sementara menurut  pernyataan  syekh  Zainuddin al-Malibari:  Bila  tidak  maka  ia  akan dituntut. Maksudnya bila lahiriah oang yang diambil sesuatunya itu tidak baik dan saleh, yakni lahiriahnya hancur dan suka  berkhiamat,  maka  si  pengambil akan dituntut di akhirat kelak. Sedangkan  di  dunia  ia  tidak  akan dihukum  karena  mengambil  sesuatu yang diprbolehkan.
Berdasarkan  sumber  rujukan  di  atas yang  sepenuhnya  memuat  teks-teks  atau kalimat  dari  kitab-kitab  fiqh  klasik  dan persoalan  yang  dibahas  ditemukan  di dalam  bunyi  teks  tersebut  maka,  penulis menemukan  pada  kasus  ini  bahwa  tim Baḣṡ al-Masâ`il konsisten dalam menggunakan metode qawli. Hal ini juga tergambar  dari  hasil  penetapan  hukum yang bersesuaian dengan sumber hukumnya  yaitu  mengambil  pendapat yang sudah jadi (ibarat kitab) yang ada.
b) Penetapan  Nasab  Berdasarkan  Tes DNA
Contoh  lain  dari  persoalan  yang dibahas tim Baḣṡ al-Masâ`il adalah terkait DNA.  Seseorang  bertanya  apakah  tes DNA  bisa  dimanfaatkan  untuk  dasar pengambilan  hukum  dalam ilhaq  nasab sebagaimana al-qiyafah? Menurut  tim Baḣṡ  al-Masâ`il, DNA  bisa  digunakan untuk  menafikan ilhaq  nasab namun belum tentu bisa menentukan ilhaq nasab.
Fatwa ini lahir dari Keputusan Muktamar
NU  XXXI  tentang Masâ`il  Diniyyah  Al- Waqî’iyyah di  Asrama  Haji  Donohudan dan  Boyolali  olo  –  Jawa  Tengah,  29 November – 01 Desember 2004 M/16-18 Syawal  1425  H  ( Nahdlataul  Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926-2010 , 2012).  Dasar  pengambilan  hukumnya adalah:
1) As-Sunnah
دعس مصتخا تلاق اهنا اهنع للها يضر ةشئاع نع صاقو يبأ نب دبعو دعس لاقف مالغ يف ةعمز نب صاقو يبأ نب  ةبتع يخأ نبا للها لوسراي اذاه نب  دبع لاقو  ههبش ىلإ  رظنا هنبا  هنأ يلإل دهع يبأ شارف ىلع دلو للها لوسر اي يخأ اذاه ةعمز ىأرف ههبش ىلإ م ص للها لوسر رظنف هتديلو نم دلولا ةعمز نب دبعاي كل وه لاقف ةبتعب انيب اهبش لو شارفلَل ةدوس اي هنم يبجتحاو رجحلا ره اعلَ
طق ةدوس هارت ملَف ةعمز تنب
“Dari Aisyah r.a ia berkata: Sa’ad bin Abi  Waqqaṣ  dan  Abd  bin  Zam’ah berselisih  tentang  seorang  anak  laki- laki.  Kata  Sa’ad:  “Ya  Rasulullah  ini anak  saudara  laki-laki  saya  Útbah  bin abi Waqqaṣ. Ia telah berpesan untukku bahwa bocah tersebut adalah anaknya. Lihatlah  kemiripan  bocah  ini.  Akan tetapi  Abd  bin  Zam’ah  mengatakan: “Bocah ini saudaraku ya Rasulullah ia dilahirkan  dari  hubungan  ayahku  dan budak  wanitanya”.  Lalu  Rasulullah Saw  meneliti  kemiripannya,  maka beilau  melihat  kemiripan  tersebut dengan  ‘Utbah  lalu  beliau  bersabda: Anak ini adalah saudaramu wahai Abd bin Zam’ah, seorang anak adalah milik orang  yang  berhubungan  badan  di
tempat  tidur,  sedangkan  bagi  orang yang  berzina  mendapat  kerugian,  dan pakailah  tirai  darinya  wahai  Saudah binti  Zam’ah.  Sejak  saat  itu  Saudah tidak  pernah  melihat  anak  itu  lagi.”
(HR.  Bukhari)  ( Nahdlataul  Ulama, Solusi  Problematika  Aktual  Hukum Islam  (KeputusanMuktamar,  Munas dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926- 2010 , 2012).
ارورسم اهيلَع  لخد م  ص  يبنلا  نأ  ةشئاع  نع رظن اززجم نأ ىرت ملأ لاقف ههجو ريراسأ قربت
هذه لاقف ديز نب ةماسأو ةثراح نب ديز ىلإ افنآ
مادقألا اهضعب اذه  ىسيع  وبأ  لاق  ضعب  نم
اذه ةنييع نبا ىور دقو حيحص نسح ثيدح
ةورع نع يرهزلا نع  ثيدح
دازو ةشئاع نع
ةماسأ و ةثراح نب ديز ىلع رم اززجم نا رت ملا هيف
لاقف امهمادقا تدبو امهسؤر ايطغ دق ديز نب
انثدح اذكهو  ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نا
نبا نايفس نع دحاو ريغو نمحرلا دبع نبديعس نع  ةورع  نع  يرهزلا  نع  ثيدحلا  اذه  ةنييع
.نسح ثيدح اذهو  ةشئاع
“Dari A’isyah r.a ia berkata: “Sungguh Nabi  Saw  mengunjunginya  dengan keadaan suka cita, guratan
kegembiraan  nampak  di  wajah  beliau. Lalu beliau bersabda: “Tidakkah kamu melihat seorang mujazzir (seorang ahli nasab)  memandang  Zaid  bin  Haristah dan  Usamah  bin  Zaid.  Lalu  berkata: “kaki-kaki ini memiliki kesamaan satu sama lain”. Abu Isa (Tirmidzi) berkata: “Ia merupakan hadis hasan ṣahih.” Dan sungguh  Ibnu  Uyaynah  meriwayatkan hadis ini dari az-Zuhri dari Urwah dari A’isyah, dengan tambahan: “Tidakkah kamu  melihat Mujazzir melintas  di depan  Zaid  bin  Haristah  dan  Usamah bin  Zaid  saat  kepala  mereka  tertutup dan  terlihat  kakinya,  Lalu  ia  berkata: “Sungguh  kaki-kaki  ini  memiliki antara  satu  dengan  yang  lainnya.”
Demikian  Sa’ad  bin  Abdirrahman menceritakan  dan  lebih  dari  seorang perawi  yang  menceritakan  hadiss  ini kepada kami, dari sufyan bin Uyaynah dari Al-Zuhri dari Urwah dari A’isyah. Dan  ini  merupakan  hadis  ṣahih, sebagian  ulama  telah  menjadikan hadits  ini  sebagai  hujjah  dalam masalah  qifayah.  (HR.  Tirmidzi)
( Nahdlataul Ulama, Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926-2010 , 2012).
2) Aqwâl al-‘Ulamâ`
(a) Ṭarîq al-Ḣukm fi asy-Syar’iyyah al-Islâmiyah
نا الا ةديفم تاليلَحتلا جئاتن نوكت دق و نأل  رظن  عوضوم  اهتحصو  اهتقدب  عطقلا رمأ رخآو صخشلا نيب مدلا لئاصف هباشت اهريوتو  ليلَحاتل  اءاطخةيناكمإ  عم  دراو يفنلاو يف ةنيرقلا هذهب ةناعتسإلا نإف كلذلو
تابثإلا يف تسيل و
Terkadang hasil penelitian laboraturium bisa memberi manfaat,  hanya  saja  detail  dan kebenaran  secara  pasti  masih menjadi bahan diskusi,
dikarenakan  kemiripan  golongan darah  antara  seseorang  dengan orang  lain  merupakan  hal  yang bisa saja terjadi, disamping masih terbukanya
kemungkinan kesalahan hasil analisa dan terjadi pemalsuan. Oleh karena itu penggunaan  sarana  ini  hanya untuk meniadakan hubungan garus keturunan saja tidak untuk digunakan dalam menetapkan hubungan garis keturunan ( nasab ) ( Nahdlataul Ulama, Solusi
Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan
Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926- 2010 , 2012).
(b) Al-Burhan fi Uṣûl al-Fiqh
هيلع للها لوسر نأكلاذ يف ناكماإل صقالاف لوبق ادقتعم نكت مل ولو مالسلا و ةالصلا
و  لأفلاو  رجزلا  نم  هدعل  فئاقلا  لوق يف ئطخي نا دعبا املو , نيمحتلا و سدخلا
يف باصا ناو اعضاوم ملو هكرت ذإف ,عضاوم ةمايقلا قيرطب باسنالا ىلع مكلالا ناك هدري هنا  ىلع  لدي  دق  هجولا  اذاه  نم  اذاهف  , .كلاذ يف نكمملاوه اذاهف ,باسنألا دنتسم
Kemungkinan maksimal dalam hal tersebut  adalah  bahwa  andaikan Rasulullah  Saw  tidak  meyakini informasi  ahli  nasab,  tentu  beliau menganggapnya sebagai larangan, asumsi,  perkiraan,  dan  taksiran dan tentu akan sering dalam tidak tepat dalam beberapa taksiran dan tentu akan sering dalam tidak tepat dalam beberapa kesempatan,
meski biasa tepat dalam kesempatan  lain.  Maka  ketika, beliau  Saw.,  membiarkan  dan tidak menolaknya, maka pembahasan  tentang  nasab  itu berdasarkan qifayah. Maka penerimaan  ahli  nasab  dari  kajian tersebut bisa menunjukkan, bahwa qifayah adalah  dasar  penentuan nasab. Dan demikian yang mungkin dalam masalah tersebut. )
( Nahdlataul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan
Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926- 2010 , 2012).
(c) Al-Ṭuruq  al-Ḣukmiyyah  fi  as- Siyâsah asy-Syari’ah
ها  و  ةربخلا  ةفايقلا  لها  نا  دوصقملاو
ل مهدامتعا نم مهريغ و نيمساقلَتو صرخلا ةدهاشملا رومالا ىلع
Yang dimaksud  adalah  sungguh ahli qifayah itu  seperti  pakar
bidang  tertentu,  juru  taksir,  juru pembagi,  dan  semisalnya  seperti orang-orang  yang  berpedoman pada  perkara  yang  bersifat  kasat mata  dan  bisa  melihat  mereka dalam hal tersebut mereka memiliki  tanda-tanda  yang  secara khusus  diketahui  oleh  mereka seperti kemiripan, perbedaan, taksiran  dan  ukuran  luas.  Yang lebih mendalam dari hal itu adalah orang-orang yang berkumpul untuk  melihat hilal, ketika  satu atau  dua  orang  di  antara  mereka melihatnya, maka diputuskan dengan  informasi  salah  seorang dari orang tersebut tanpa informasi selainnya.
(d) Takmilah al-Majmû’
دق  اننامز  يف  ةفرعملا  بابسأ  نا  ىلع ىلع  اهدعاوق  ترقتساو  اهقافا  تعستلا ريغ  تناكناو  طبضأ  ئدابمو  قدا  بابسا ملَعلا  ذخأي  دقو  ,اهلاوحا  رثكا  يف  ةيعطق ليلَحتلا  زجعي  ثيح  ةفايقلاب  ثيدحلا يعرشلا بطلا عورف دحا ةفايقلاو ,يبطلا نمو يعرشلا بطلَل يلعفلا ساسألا ايه وا ةيبنجألا وا ةيبرعلا يغرشلا بطلا بتك ارق نا  طخاليو  ...  مكحلاذه  ةحص  هل  حضتي ساسا ىلع ةمئاق تناك نإو انه مدلا ةفايق ةيباجيا تسيل و ةليبس اهنا الا يملَع
Berdasarkan  pada  sebab-sebab mengetahui nasab pada zaman kita ini  telah  begitu  luas  dan  kaidah berpijak  pada  sebab  yang  lebih detail  dan  dasar-dasar  yang  yang lebih  kokoh,  sekalipun  pada sebagian kasus tidak bisa memberikan hasil pasti. Terkadang ilmu modern menggunakan ilmu qifayah ketika penelitian  medis  tidak  berfungsi. Qifayah merupakan  salah  satu cabang  ilmu  kedokteran  syar’i.
Atau  merupakan  landasan  nyata ilmu  kedoktera  syar’i.  Dan  perlu diperhatikan  bahwa  penelitian sampel  darah  di  satu  sini,  meski berpijak  pada  dasar-dasar  ilmiah, akan tetapi  sifatnya  hanya  untuk menafikan hubungan darah bukan untuk  menetapkannya( Nahdlataul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926- 2010 , 2012).
(e) Al-Fiqh  ‘ala  al-Madzâhib  al- Arba’ah
ةلبانحلا ضوب ةدعلا ءاضقنا يف طرتشي ولاق
ع مهل نم ةفاقلاب دارملاو ,.طورش ةتالت لمحلا هلعلو ءاهاقفلا هلاقام اذه ,هيبأب دلولا ةربخ نكما اذإف مدلا ليلَحت اننامز يف هماقم موقي هدلاو  ماد  نود  نم  لفطلا  مد  نوك  ةفرعم دحاوب ههبش ةفرعم نكي مل اذاو انسح نوكي ف اقلا فلَتخا وا امهنم اهيلَع نإف هرما يف ة لاح يا ىلع هعضو دعب ضيح ثالثب دتعت
Apabila  dicermati  secara  mendalam, kasus  ini  menggunakan  metode ilhaqi (Qiyas  ala  NU)  yang  menggambarkan bahwa  lajnah  kajian  fatwa  ini  tetap konsisten mempertahankan pokok prinsip mereka. Berdasarkan beberapa rujukan di atas,  tes  DNA  merupakan  wasilah  baru yang  tidak  termuat  di  dalam  kitab-kitab sebelumnya  namun  ada ‘illat atau kemiripan soal tes DNA dan ilmu qifayah.
Tes  DNA  dilakukan  melalui  penelitian mendalam, cek laboraturium dan presentasi  keakuratan  dan  tidak  akurat dari  penggunaan  tes  tersebut.  Sementara
ilmu qifayah adalah  ilmu  yang  di  miliki seseorang  mengenai  kenasaban  dan  ia pakar  di  bidangnya  namun  demikian masih  bisa  di  temukan  perselisihan  di antara para qaif .
c) Meresmikan  tempat  ibadah  agama non muslim
Dalam kehidupan keberagamaan yang  heterogen,  sikap  tasamuh  (toleran) antar  umat  beragama  menjadi  sebuah keniscayaan.  Islam  perlu  menghargai nilai-nilai  toleransi  terhadap  pemeluk agama  lain  namun  dalam  batas  dan koridor yang telah di tentukan. Tim Baḣṡ al-Masâ`il menerima pertanyaan menegnai  hukum  seorang  muslim  yang meresmikan  tempat  ibadah  agama  lain. Untuk  menjawab  persoalan  ini,  tim menjawab  bahwa  hukum  meresmikan tempat  ibadah  agama  lain  adalah  haram. Hukumnya  bisa  menjadi  menjadi  kufur apabila  diikuti  dengan  kerelaan  terhadap kekufuran.  Namun  bagi  Muslim  yang terpaksa melakukannya, hukumnya menjadi  makruh  selama  hatinya  berada dalam  keimanan.  Fatwa  ini  diputuskan pada  Keputusan  Komisi Baḣṡ  al-Masâ`il Ad- Diniyah Al-Waqi’iyyah MUNAS Alim  Ulama  &  Konbes  NU  di  Asrama Haji  Sukolilo  Surabaya  Tanggal  27  –  30 Juli  2006  ( Nahdlataul  Ulama,  Solusi Problematika Aktual Hukum Islam
(KeputusanMuktamar, Munas dan
Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926-2010 ,
2012).  Dasar  penetapan  adalah  sebagai berikut:
1) Al-Qur`an
ِم ْ ث ِا ْ لا  ى َ لَع  اْوُن َوا َعَت  ا َ ل َو ۖى ٰو ْ ق َّ تلا َو  ِ رِب ْ لا  ى َ لَع  اْوُن َوا َعَت َو ِبا َ ق ِع ْ لا  ُدْي ِد َش َ ه للها َّ ن ِاۗ َ ه للها او ُ قَّتا َوۖ ِنا َو ْد ُعْلاَو
Dan  tolong  menolonglah  kamu  dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah amat berat
siksanya. (QS. Al-Maidah: 2)
(a) Aḣkam al-Qur’âni
ناودعلاو مثإلا ىلع أونواعت الو{ ىلاعت هلوقو }
ت للها يصاعم ىلع انريغ ةنواعم نع يهن ع ىلا
Dan  firman  Allah  SWT:  “Dan jangan  tolong-menolong  dalam berbuat  dosa  dan  pelanggraan”. Adalah  larangan  menolong  orang selain  kita  (umat  Islam)  dalam berbuat  maksiat  kepada  Allah SWT.
(b) Tafsîr al-Qur`ân al-Aẓim
دعلاو مثإلا ىلع أونواعت الو{ ىلاعت هلوقو و نا }
مراحملاو مثاملا ىلع رصانتلا نع مهاهني و
Dan  firman  Allah  SWT:  “Dan jangan  tolong-menolong  dalam berbuat  dosa  dan  pelanggaran.” Maksudnya adalah Allah melarang umat  Islam  dari  saling  bantu membantu berbuat batil dan tolong menolong berbuat dosa dan haram.
2) As-Sunnah
اوءدبتال لاق م ص للها لوسر نأ ةريره يبأ نع يف مكدحأ متيقل اذإف مالسلاب ىراصنلا الو دوهيلا

## هقيضأ ىلإ هورطضاف قيرط
Dan diriwayatkan dan Abu Hurairah ra. Bahwa  Rasulullah  Saw  bersabda:
“Janganlah  kamu  memulai  salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan bila kamu berjumpa dengan mereka di jalan maka desaklah mereka ke tempat yang lebih sempit” (HR. Muslim).
3) Qaul al-Ulama dalam Qawâ’id al-
Aḣhkaâm Fi Maṣâlih al-Anâm
(a) Qawâ’id al-Aḣkâm fi Maṣalih al-
Anam
او  سداسلا  لاثملا ىلعريرقتلا  نوثالثل اهيلَع ريرقتلا زوجي نكل ةدسفم اهلك يصاعملا ناسلَلاوديلاب اهراكنا نع زجعلا دنع
Contoh  yang  ketiga  puluh  enam: membiarkan  maksiat,  semuanya adalah  mafsadah.  Namun  ketika tidak mampu melawannya dengan kekuasaan  maupun  lisan,  maka boleh membiarkannya.
(b) Al-Iqna’
دجت ال { ىلاعت هلوقل رفاكلا ةدوم مرحت ةمتاخ نم نوداوي رخألا مويلاو للها اب نونمؤي اموق باب يف رم دق ليق ناف } للهالوسر و للها داح بيجأ ةهوركمر افكلا ةطلاخم نا ةميل ولا
ىلإ ةدوملا و ره اظلا ىلإ عجرت ةطل اخملا نأب
يملا  ليق  نأف  يبلَقلا  ليملا ل  يبلَقلا  ل ا
هعفد  ناكمإب  بيجأ  هيف  صخشلَلرايتخا
ليم  اهنع  أشني  يتلا  ةدوملا  بابسأ  عطقب قروع  عطقت  ةءاسأل  ا  نإ  ليق  امك  بلَقلا } رفاكلا ةدوم محت { هل وق ةبحملا .
Penutup.  Haram  mengasihi  orag kafir,  berdasarkan  firman  Allah SWT:  “Engkau  (Muhammad) tidak  akan  mendapatkan  suatu kaum  yang beriman kepada Allah dan  hari  akhir  saling  berkasih sayang dengan orang yang menetang  Allah  dan  Rasul-Nya.” Bila  dikatakan:  “Dalam  Bab  Al-
Walimah  (resepsi  nikah)  telah dijelaskan  bahwa  bergaul  dengan orang-orang kafir adalah makruh.” Maka saya jawab: maksud bergaul disitu  adalah  secara  lahiriah  saja, sedangkan  kasih  sayang  adalah gejolak  hati.  Bila  dikatakan  lagi: “tidak mungkin seseorang menolak gejolak hati”. Maka saya dapat  menjawab:  “Hal  tersebut dapat  dilakukan  dengan  memutus penyebabnya”.    Seperti  dikatakan
“berbuat  jahat  itu  dapat  memutus kasih  sayang.”  Perkataan  al-
Khatib al-Syirbini: “Haram mengasihi orang kafir”. ( Nahdlataul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan
Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926- 2010 , 2012).
(c) Al-Baḣr al-Raiq
وهامو هتاذل اميظعت ماق نا يسوسرطلا لاق فيكف  رفك  رفكب  ضرلا  نأل  رفك  هيلع
رفكلا مظعتي
Al-Ṭararusi  berpendapat:  “Bila seseorang
berdiri karena mengagungkan  diri  orang  kafir dan  kekufurannya  maka  ia  kufur. Sebab  rela  dengan  kekufuran adalah  kekufuran  pula,  maka bagaimana  bisa  kekufuran  jadi diniali  agung?”  (Ulama,  2012 : 642).
Jika  kasus ini cermati  dengan  teliti, metode  yang  digunakan  adalah  metode manhaji . Meskipun terbilang baru,
penggunaan  metode  ini  dimaksudkan
untuk
menjawab perkembangan
permasalahan  dan  kebutuhan  hukum  di masyarakat  yang  semakin  kompleks. Meskipun  kalangan  ulama  NU  tidak menginginkan ijtihad  mutlaqi ,  namun
demikian, dalam keadaan tidak ditemukan kesamaan  ketetapan  hukum  di  dalam kitab-kitab mu’tabarah maka, para ulama akan mendialogkan dan mengaplikasikan (men- taṭbîq -kan)  persoalan  yang  baru sebagaimana di atas dengan naṣ-naṣ yang fleksibel dan dinamis.
Dalam  kasus  ini  upaya  pertama yang  dilakukan  adalah  menggali  naṣ-naṣ Al-Qur’an  dan  mencari  persamaan  objek bahasan untuk dijadikan pegangan. Termasuk dengan menganalisis tafsir dari ayat yang digunakan. Kemudian memperkuatnya  dengan aqwal ulama. Sumber-sumber di atas memuat keumuman  lafaz  yang  menyebabkan keterlibatan  dalam  peresmian  rumah ibadah  agama  lain  adalah  haram.  Lafaz- lafaz  tersebut  menunjukkan  perilaku mengagumi orang kafir, tolong menolong dalam kekufuran dan pembiaran terhadap kekafiran  adalah  kemafsadatan.  Hal  ini juga  bisa  dikatakan  sebagai qiyas atau menyamakan  ketetapan  suatu  hukum dalam  satu  perkara  baru  yang  belum pernah ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesaman sebab, manfaat, bahaya atau  berbagai  aspek  dalam  perkara  yang sebelumnya sehingga dihukumi sama..

## C. SIMPULAN
Lembaga Baḣṡ  al-Masâ`il hadir untuk  mengakomodir  persoalan  hukum yang  dibutuhkan  masyarakat  Islam  lebih
khusus jemaah Nahdlatul Ulama.  Dalam prosedur penetapan hukumnya persoalan- persoalan  terlebih  dulu  diajukan  kepada lembaga Baḣṡ al-Masâ`il cabang dan jika persoalan  tersebut  dianggap  penting  dan belum  mendapatkan  pemecahan  maka pertanyaannya  akan  kembali  dibahas dalam  musyawarah  nasional.  Sementara metode  yang  digunakan  terbagi  menjadi tiga  cara qawli,  ilhaqi dan manhaji .
Adapun  karakteristik  metode  ijtihad lembaga  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari prinsip  Nahdlatul  Ulama  yang  memilih bermazdhab  sehingga  pada  tiap  hasil
istinbâṭ aḣkâm atau prosedur penetapannya  mengacu  kepada aqwal ulama  madẓab  dan  metode  yang  mereka gunakan.  Sementara  itu  aplikasi  dari metode ijtihad ini dapat dilihat dari kasus penetapan hukum tentang penetapan ilhaq nasab, terkait Fatwa Mengenai
Pembebasan Tanah Rakyat Dengan Harga Yang  Tidak  Memadai,  Penetapan  Nasab Berdasarkan  Tes  DNA,  Meresmikan tempat ibadah agama non muslim.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2006). NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal . Erlangga. Halim,  A.  (2014). Aswaja  Politisi Nahdlatul Ulama Perspektif Hermeneutika Gadamer . LP3ES.
Huda,  I.  (n.d.). Manahijul  Ifta’  fil Indunisiya (Dirasatul Manhajiyyah fil Istinbati  Al-Aḣkâm  Baina  Al-Lajnah Bahṭ  Masail  wa  Majlis  At-Tarjih  wa At-Tajdid) . UIN Maliki Press.
Khan, M. H. (1994). Wanita Islam Korban Patologi  Sosial,  Pustaka .  Pustaka Pelajar.
Muhammad, I. J. bin. (1987). At-Tamhīdu fī  Takhrīj  Al-Furúi’  A’la  Al-Uṣúli . Muassasah Ar-Risalah.
Muhtadi,  A.  A.  (2012). Baḣṡ  al-Masâ`il Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Maẓab Kaum Tradisionalis . Teras. Nafiul Lubab dan Novita Panca Ningrum. (2015).  Maẓab:  Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis. Jurnal  Yudisia , Vol.6 ,
No.
Nahdlataul  Ulama,  Solusi  Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar,  Munas  dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 . (2012). LTN Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista.
Qardhawi,  Yusuf,  F.  antara  K.  dan  K. (1997). Fatwa  antara  Ketelitian  dan Kecerobohan . Gema Insani Press.
Van,  Martin,  B.  (1994). NU  Tradisi,
Relasi-Relasi  Kuasa  dan  Pencarian Wacana  Baru .  LKIS  Yogya  dan Pustaka Pelajar.