## PELACURAN DAN PENANGGULANGANNYA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

## Jatmiko Winarno, SH,MH

## Abstrak
Pelacuran  sebagai  sebuah  nama  yang  diberikan  untuk  suatu  perbuatan  yang  di dalamnya  terlibat  beberapa  orang  dalam  suatu  peristiwa.  Perbuatan  di  mana  seorang perempuan  menyerahkan  dirinya  untuk  berhubungan  kelamin  dengan  lawan  jenisnya yang  mengharapkan  bayaran  berupa  uang  atau  bentuk  lainnya.  Pelacuran  merupakan masalah  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  karena  merugikan  keselamatan, ketentraman,  kemakmuran  jasmani  dan  rohani.  Hal  ini  pun  menjadi  sesuatu  yang  nyata agar segera ditanggulangi bila dihubungkan dengan cara pandang agama dan adat tradisi suku bangsa di Indonesia.
Masalah  pelacuran  harus  dilihat  sebagai  gejala  sosial  yang  nampak  jelas bertentangan  dengan  ketertiban  dan  kehidupan  masyarakat  secara  umum.  Akibat  yang ditimbulkan  akan  menghambat  proses  perkembangan  pada  suatu  masyarakat.  Namun demikian  terlihat  tidak  ada  suatu  kaidah  hukum  dari  negara  manapun  yang  mampu meniadakan  pelacuran  dalam  arti  menindak  gejala  tersebut  seperti  halnya  kejahatan semacam pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dapat menjatuhkan sanksi, dengan tegas baik hukuman mati, hukuman penjara, maupun hukuman denda.
Kata Kunci : Pelacuran
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah Hampir  semua  negara  di
dunia ini, baik negara maju, berkembang, maupun negara miskin sekalipun menghadapi masalah tersendiri dalam menangani problem sosial,  terutama  berupa  pelacuran.
Banyak  dibaca  dalam  surat  kabar, majalah, kajian buku maupun ulasan-ulasan  mengenai  pelacuran dan penanggulangannya, namun ada kecenderungan  masalah  pelacuran ini  tidak  memperlihatkan  tendensi menurun.  Malahan  penanggulangan gejala  sosial  tertua  dan  abadi  ini semakin kurang menggigit.
Pelacuran  sebagai  sebuah nama  yang  diberikan  untuk  suatu perbuatan  yang  di  dalamnya  terlibat
beberapa orang dalam suatu
peristiwa. Perbuatan di mana seorang  perempuan  menyerahkan dirinya  untuk  berhubungan  kelamin dengan lawan jenisnya yang mengharapkan  bayaran  berupa  uang atau  bentuk  lainnya.  Pelacuran merupakan  masalah  sosial  dalam kehidupan  bermasyarakat,  karena merugikan keselamatan, ketentraman,  kemakmuran  jasmani dan  rohani.  Hal  ini  pun  menjadi sesuatu  yang  nyata  agar  segera ditanggulangi bila dihubungkan dengan  cara  pandang  agama  dan adat tradisi suku bangsa di Indonesia.
Masalah  pelacuran  harus dilihat  sebagai  gejala  sosial  yang
nampak  jelas  bertentangan  dengan ketertiban dan kehidupan masyarakat  secara  umum.  Akibat yang ditimbulkan akan menghambat proses  perkembangan  pada  suatu masyarakat. Namun demikian terlihat  tidak  ada  suatu  kaidah hukum  dari  negara  manapun  yang mampu meniadakan pelacuran dalam  arti  menindak  gejala  tersebut seperti  halnya  kejahatan  semacam pembunuhan,  pencurian,  penipuan dan  lain  sebagainya  yang  dapat menjatuhkan  sanksi,  dengan  tegas baik hukuman mati, hukuman penjara, maupun hukuman denda. 54 Bagi pelacur andaikata yang tertangkap dimasukkan penjara maka  bagaimanapun  penjara  akan kewalahan.  Belum  lagi  jika  semua pihak  yang  berperan  dalam  pentas pelacuran  ikut  pula  dipenjara,  maka persoalan  lainnya  menjadi  tidak terurus.  Lebih  tidak  mungkin  lagi bila  demi  keadilan  para  pelanggan yang tertangkap juga ditindak meski sebenarnya  mereka  pun  terkait dalam drama pelacuran ini.
Dihadapkan  dengan  gejala sosial  ini  hukum  tidak  mampu berperan layaknya menangani gejala sosial  lainnya  secara  penuh  karena ia menghadapi kebutuhan yang amat vital  dalam  kehidupan  manusia sesuai dengan sifat alaminya,
sehingga dalam hal demikian hukum hanya  bisa  berusaha  menganalisa agar  sekalipun  prostitusi  ada  namun tidak  meluas  secara  pesat  dan diusahakan  dicegah  serta  dikurangi
54 Soedjono.D, Pelacuran  Ditinjau  Dari  Segi Hukum  Dan  Kenyataan  Dalam  Masyarakal , Karya Nusantara, Bandung, 1977, ha1.58.
akibat-akibatnya.  Hal  ini  terbukti dalam sejarah bahwa dengan tindakan  kekerasan  dan  siksaan terhadap para pelacur, drama pelacuran  tetap  ada  dari  masa  ke masa sepanjang jaman. 55
Kebijakan-kebijakan  hukum yang selama ini berusaha
mengontrol  masalah  mi  dinilai  oleh banyak  kalangan  belum  menyentuh pada  usaha  meminimalisir  angka pelacuran yang semakin meresahkan masyarakat  luas.  Pendekatan  penal berupa  pemidanaan  yang  selama  ini diterapkan  berupa  razia-razia  rutin dan  mengenakan  mereka  dengan pidana tindak pidana ringan ( tipiring )  berupa  kurungan  maupun pembayaran  denda  belum  mampu mengatasi  fenomena  sosial  ini. Pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh  banyak  Pemda  dalam  aturan-- aturan  Perda  pun  belum  mampu menyentuh  masalah  ini  agar  sedikit banyaknya bisa diminimalisir, seminal  penyaluran  para  pelaku pelacuran  ini  ke  dinas-dinas  sosial agar  mereka  memiliki  ketrampilan yang  dapat  mereka  pergunakan dalam kehidupan bermasyarakat nantinya.
Berdasar  pemikiran  tersebut di  atas  dan  realitas  yang  terjadi maka  dalam  masalah  ini  kajian politik  hukum  pidana  ( penal  policy ) yang  di  dalamnya  tidak  hanya berupa sebagai usaha yang berkaitan dengan  pembentukan  aturan-aturan yang
berusaha membatasi, meminimalisir  usaha  pencegahan beserta  penerapan  hukum  tentang
pelacuran  dan  segala  sesuatu  yang ada  di  dalamnya  sehingga  tercipta sebuah keselarasan dalam ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat  sesuai  apa  yang  di cita-citakan  hukum  itu  sendiri.
Tetapi juga berisi tentang kebijakan- kebijakan  sosiologis  yang  bersandar pada  nilai-nilai  sosial  yang  sangat erat  hidup  dalam  masyarakat  dan melandasi serta memberi isi terhadap  muatan  normatif  substantif hukum pidana yang dicita-citakan.
Tujuan  akhir  dari  kebijakan kriminal  pun  dalam  melihat  realitas yang  ada  di  atas  juga  menjadi sebuah  komponen  yang  penting  di mana berisi “perlindungan masyarakat”  untuk  mencapai  tujuan utama  yang  sering  disebut  dengan berbagai istilah misalnya “kebahagiaan warga masyarakat/penduduk  ”( happiness of  the  citizens ),  ”kehidupan  kultural yang  sehat  dan  menyenangkan  ”( a wholesome  and  cultural  living ),
“kesejahteraan  masyarakat”  ( sosial welfare ) atau untuk mencapai keseimbangan” ( equality ).
Selama  ini  banyak  terjadi
masalah  ketika  kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau Pemda semisal pembuatan lokalisasi justru terkesan melegalkan pelacuran.  Selama  ini  ada  kesan bahwa  pekerja  seks  komersil  atau WTS  yang  harus  ditindak,  padahal mata rantai dari drama pelacuran ini amat kompleks. WTS, germo,
mucikari  pelanggan  adalah  pelaku yang  tidak  hanya  salah  satu  atau sebagian dari mereka diputus maupun  ditindak  begitu  saja.  Tetapi penanganan mereka secara komprehensif  dengan  memidana pun  bukan  pekerjaan  yang  mudah. Kasus-kasus  mereka  cukup  banyak dan  pembinaan  dengan  pemidanaan penjara akan menimbulkan keruwetan  baru.  Aturan  hukum dalam  KUHP  yang  masih  terlihat samar  pun  merupakan  salah  satu faktor  mengapa  pelacuran  sangat sulit ditangani. Hal ini bisa dibuktikan  bila  kita  memeriksa
KUHP  dimana  di  dalamnya  sangat minim  dan  sederhana  sekali  pasal- pasal  yang  berhubungan  dengan pelacuran.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  tersebut di  atas  maka  timbul  permasalahan yang  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :
a. Bagaimana  ketentuan  hukum positif  tentang  pelacuran  yang ada  sekarang  ini  ditinjau  dan segi kebijakan hukum pidana ?
b. Bagaimana  kebijakan  hukum pidana yang ideal untuk menanggulangi masalah pelacuran ?

## 3. Tujuan Penelitian
Ada  pun  yang  menjadi tujuan  dilakukannya  penelitiaan  ini adalah :
a. Untuk  mengetahui  ketentuan hukum positif tentang pelacuran yang  ada  sekarang  ini  ditinjau dari  segi  kebijakan  hukum pidana. b. Untuk  mengetahui  kebijakan hukum  pidana  yang  ideal sehingga mampu menanggulangi masalah pelacuran.
B. Kajian Pustaka 1. Pengertian Pelacuran Maksud kata pelacuran dalam penulisan ini memang identik dengan  istilah  asing  yaitu  prostitusi yang  berasal  dari  pengertian  bahasa
Latin  “ prostituo “ 56 ,  yang  memiliki arti menyerahkan diri  secara  terang- terangan  dalam  perzinahan.  Kalau perzinahan  menurut  hukum  sendiri merupakan  hubungan  badan  yang dilakukan  oleh  seseorang  baik  yang sudah  memiliki  suami  ataupun  istri dengan  orang  lain  yang  diketahui bukan  suami  atau  istrinya.  Dengan kata  lain  sebenarnya  perzinahan  itu dilakukan oleh lelaki maupun wanita sehingga  bisa  dibenarkan  pendapat selama  ini  bahwa  pelacuran  biasa dilakukan  oleh  seorang  wanita ataupun seorang lelaki meskipun hal ini  relatif  jarang  terekspos  secara nyata.
Melihat  dari  sejarah  yang ada  bahwa  pada  zaman  dahulu pelacuran diartikan sebagai perbuatan  menyerahkan  diri  pada banyak laki-laki dengan pembayaran sejumlah  uang  tertentu.  Hubungan yang mereka lakukan diartikan sama dengan  apa  yang  dilakukan  oleh suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah.
Secara tinjauan umum pendapat  yang  berkembang  selama ini  dan  selalu  dijumpai  dalam praktek  kehidupan  sehari-hari  yang biasa  berperan  dalam  pelacuran  ini cenderung perempuan. Mereka
dalam  sehari  mampu  berhubungan badan  dengan  para  tamu  yang
56 Soedjono D., Op.Cit , hal. 14
datang sampai berulang  kali disertai dengan  pembayaran  sejumlah  uang sesuai kesepakatan awal yang mereka setujui. Melakukan persebadanan  sampai  berulang  kali ini  memang  dimungkinkan  bagi seorang  perempuan,  karena  secara kodrati mereka mampu berulang kali melakukan hal tersebut meski dengan  perasaan  tertekan,  malu, marah,  atau  sebagainya.  Sangat berbeda dengan laki-laki, bila mereka  meyerahkan  diri  seperti  apa yang terungkap di atas hal itu sangat tidak  dimungkinkan  karena  kodrat laki-laki tidak memungkinkan melakukan persebadanan secara berturut-turut. Selama ini penelitian- penelitian yang ada selalu menunjukan  bahwa  seseorang  laki- laki  mengunjungi  tempat  pelacuran adalah untuk melakukan persebadanan dengan seorang wanita  yang  berprofesi  sebagai pelacur. Atau pun juga bisa dimungkinkan  memanggil  pelacur panggilan  atau  biasa  yang  disebut call  gir1 untuk  menemani  mereka bercumbu rayu  yang tempatnya bisa di  mana  saja,  baik  itu  di  hotel, rumah  pribadi,  atau  mungkin  villa. Tetapi  banyak  juga  pelanggan  atau para tamu pria tersebut mengunjungi rumah-rumah  bordil  tidak  hanya untuk  melakukan  hubungan  seksuil, tapi hanya mencari kepuasan- kepuasan tertentu dengan melakukan  gerakan-gerakan  tertentu yang mampu bisa memuaskan hasrat
mereka.
Dengan  pemaparan  yang ada  di  atas  bisa  disimpulkan  bahwa pelacuran  adalah  “penyerahan  diri
yang  dilakukan  oleh  wanita  untuk berhubungan  badan  lawan  jenisnya, yaitu para tamu dengan kesepakatan pembayaran sejumlah tertentu”. 57
Hal-hal  tersebut  mengandung  arti sebagai berikut :
a. Penyerahan diri seorang wanita.
b. Berhubungan badan dengan lawan jenis c. Dengan  membayar  sejumlah tertentu sesuai kesepakatan. Penyerahan diri yang dilakukan  wanita  terhadap  lawan jenisnya dengan memperoleh pembayaran uang tertentu cenderung  merupakan  sebuah  mata pencaharian. Hal ini sangat bertentangan  dengan  norma-norma yang  ada  pada  masyarakat  timur kita.  Para  pelacur  yang  merasa memiliki  mata  pencaharian  seperti ini dianggap merusak tatanan kehidupan masyarakat. Mereka dianggap  nista  dan  menjadi  sampah masyarakat  yang  harus  dikucilkan, padahal  drama  dari  pelacuran  yang terjadi  saat  ini  amat  komplek  dan sangat  susah  untuk  mencari  akar masalahnya, karena mereka sebenarnya bukan  akar dari masalah ini. Di  Indonesia  sendiri  banyak istilah untuk menyebut mereka yang berprofesi sebagai pelacur ini.
Sebutan  itu  sangat  beraneka  ragam yang  antara  lain  semisal:  telembuk, lonte,  ublak,  sundal,  dan  lain sebagainya.  Yang  arah  sebenarnya untuk  mengucilkan  mereka  dari pergaulan  masyarakat  yang  masih kuat  memegang  tatanan  kehidupan yang berlandaskan aturan agama dan
57 Ibid , hal. 16
moral.  Dalam  menjalankan  praktek pelacuran  ini  para  pelacur  berbeda- beda dalam menjalankan kegiatannya.  Mereka  ada  yang melakukan  aktifitasnya    secara sendri-sendiri, dan ada yang dikoordinir  oleh  seorang  germo yang  biasa  mereka  sebut  sebagai mami atau papi.
Ada banyak ahli berpendapat untuk lebih memperdalam  arti  pelacuran  itu sendiri.  Pendapat  dan  rumusan  para ahli itu antara lain :
a. Iwan  Bloch:  “ Die  Prostitution ist  eine  bestimmte  form  des
ausserehelichen
geslechtsverkohre,  die  dadurch ausgesiech net ist, duss das sich prostiurende individimuum mehr  oder  winiger  wahllos  sich unbestimmt vielen personen fortgestzt, offentlich and noterisch,  selten  ahne  entgelt meist in der form der gewerbsmassigen kanflichtket zum  beischlafe  oder  zu  anderen geschlechtliche hundlungen friedigung verschaft und proverziert  und  in  folge  dieses unzuchtgewerbes linen bestimuten konstanten typus bekommt ”.  Diartikan  bahwa
pelacuran  adalah  suatu  bentuk tertentu dari perhubungan kelamin  di  luar  perkawinan, dengan pola tertentu yaitu kepada  siapapun  pun  secara terbuka,  dan  hampir  selalu dengan  pembayaran,  baik  untuk persebadanan,  ataupun  kegiatan seks  lainnya  yang  memberi kepuasan  yang  diinginkan  oleh yang  bersangkutan.  Perbuatan ini  dilakukan  sebagai  mata pencaharian  dan  sebagai  akibat dari  pekerjaan  itu  si  pelacur menunjukkan sebagai tipe tertentu.
b. George Ryley Scoot: “ A prostitute  is  an  individual,  male or female, who for some kind or reward,  monetary  or  otherwise, or  for  some  form  or  personal satisfication, and as part whole- time  profession,  angages  in normal or abnormalsexual intercourse with various persons,  who  may  be  of  the some  sex  as  or  the  opposite  sex to  the  prostitute “.  Diartikan pelacur  adalah  seorang  laki-laki atau  perempuan,  yang  karena semacam  upah,  baik  berupa uang  atau  yang  lainnya,  atau karena semacam bentuk kesenangan  pribadi  dan  sebagai bagian atau seluruh pekerjaanya, mengadakan perhubungan kelamin  yang  normal  atau  tidak normal  dengan  berbagai  orang, yang  sejenis  dengan  atau  yang berlawanan jenis dengan pelacur itu.
c. Commenge:  “ La  prostitution (est) I’acte per I’acte lequel one femme,  faisant  commerce  deson corps,  se  livre  au premier  venu, moyenmant ranumeration at n’a d’autre  mayens  de’exsistence que  cuexque  lui  procurent  les relations  pasaage  res  qu’elle entretioent  avecun  plus  on mains grand d’individus “. Artinya  prostitusi  adalah  suatu perbuatan  di  mana  seorang wanita  memperdagangkan  atau menjual tubuhnya, yang dilakukan  untuk  memperoleh pembayaran  dari  laki-laki  yang datang membayarnya, dan wanita  tersebut  tidak  ada  mata pencaharian  lain  lagi  dalam hidupnya, kecuali yang diperolehnya  dari  perhubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang. d. Walter C. Rechless: “ Prostitution  is  the  practice  of selling  sexual  intercourse  or
other  substitute  forms  of  sexual
gratification “. Menurut rumusan ini  maka  tidak  terbatas  pada persebadanan  dan hubungan kelamin  semata, melainkan juga berbagai  bentuk  pemuasan  sex lainnya. 58
Itulah beberapa batasan para ahli  di  atas  yang  menaruh  perhatian sangat  besar  dalam  menyikapi penyakit masyarakat tersebut. Pengertian  di  atas  akan  dijadikan batasan  penjabaran  selanjutnya  agar dapat lebih memahami arti pelacuran  dari  beberapa  pengertian yang  dituangkan  oleh  beberapa kalangan. Hal-hal yang dapat digarisbawahi  sebenarnya  adalah berkenaan pada hal penamaan menjual  diri  yang  terkandung  di dalam  pentas  pelacuran,  rupanya dipakai  dalam  masyarakat  untuk memberi  predikat  kepada  orang- orang  yang  menjual  diri,  untuk memperoleh penghasilan.
Penyakit  masyarakat  yang menjadi fenomena sosial dan terlihat sangat umum ini memang mendapat reaksi keras dari masyarakat Indonesia  sendiri  sebagai  sebuah negara yang memegang teguh norma,  adat,  dan  agama  yang  hidup dalam masyarakat. Dasar pelarangan ini  terlihat  cukup  beralasan  karena dengan  pekerjaan  yang  mereka lakukan,  dalam  hal  ini  subyek  yang ikut terlibat dalam pelacuran, tatanan  kehidupan  masyarakat  yang memiliki  kaidah-kaidah  dan  norma pun ikut terlanggar.
Berhubungan  badan  dalam pola pikir masyarakat adalah sesuatu yang  sah  dilakukan  oleh  sepasang suami  istri  bila  sudah  terikat  dalam
58 Ibid , hal. 17-18
perkawinan yang sah, bukan dilakukan  sebagai  sebuah  pekerjaan karena  titik  tolaknya  dikhawatirkan membuat  semakin  merosotnya  nilai moralitas  masyarakat  yang  selama ini berusaha dijaga dan dipertahankan. Bagi masyarakat timur  pelacuran  merupakan  sebuah hal  yang  sangat  nista  dan  hanya dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak memilik  kepekaan  moral.  Terlepas dari  itu  dari  berbagai  faktor  yang melatarbelakangi terjadinya
pelacuran,  tetapi  pandangan  ini sedikit  banyaknya  menjadi  sebuah pembenaran  yang  terjadi  dalam masyarakat dan tidak dapat terbantahkan. Dasar moralitas yang selama  ini  melarang  pelacuran memang  tidak  dapat  terlepas  dari kehidupan  masyarakat  dalam  hidup bermasyarakat yang memiliki beragam  kepentingan.  Kepentingan- kepentingan  itu  merupakan  tuntutan perseorangan  atau  kelompok  yang diharapkan
dapat dipenuhi. 59
Kepentingan-kepentingan  manusia tersebut  dibatasi  oleh  berbagai kaidah  sosial  yang  hidup  dan mengatur kehidupan pribadi maupun kehidupan  antar  pribadi.  Kaedah kesusilaan misalnya yang berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan  pribadi  manusia,  dalam hal  ini  ditujukan  kepada  umat manusia  agar  terbentuk  kebaikan ahlak  pribadi  guna  penyempurnaan
59 Soedikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1998, hal 1
manusia  dan  melarang  manusia melakukan perbuatan jahat“. 60
Kaidah  agama  juga,  yang dalam  arti  sempit  adalah  hubungan manusia  dengan  Tuhannya  dimana hubungan itu mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan sebagai cinta terhadap Tuhan. Kewajiban-kewajiban itu benarbenar bersifat  keagamaan  sejati,  yang karena isinya diperbedakan baik dari kewajiban moral maupun dari kewajiban hukum. 61 Meskipun kaidah  agama  ini  tidak  mendapat sanksi secara langsung tetapi kaidah ini  ditujukan  kepada  sikap  batin manusia agar mencapai penyempurnaan  manusia  karena  itu yang diharapkan oleh Tuhan.
Begitupula  dengan  kaidah sopan  santun  yang  hidup  dalam masyarakat  merupakan  salah  satu dasar  moralitas  pelacuran  menjadi sesuatu  hal  yang  sangat  nista  dan mendapat reaksi sangat keras.
Kaidah  ini  meski  bila  dilanggar hanya menimbulkan cemoohan, celaan,  atau  umpatan  tetapi  kaidah ini juga cukup membatasi kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik.
Kaidah-kaidah  tersebut  di atas dalam pemberian sangsi memang  dirasa  tidak  terlihat  tegas secara  langsung  dirasakan  oleh  para subyek  dalam  pelacuran,  tetapi  ini tidak  berarti  bahwa  ketiga  kaidah tersebut  tidak  bermanfaat.  Kaidah- kaidah  tersebut  memiliki  peranan dan  kegunaan  dalam  masyarakat
60 Ibid , hal. 7
61 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan ke lima, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 29
secara keseluruhan selama ini karena  digunakan  sebagai  dasar moralitas pada suatu perbuatan yang dianggap tidak baik oleh masyarakat. Pelacuran dalam sudut pandang agama menyangkut masalah nilai-nilai baik itu menyangkut nilai yang baik ataupun nilai yang buruk. Penilaian terhadap nilai  tersebut  tersirat  dalam  sumber hukum  Islam  yaitu  A1  Qur‟an  dan Al  Hadist.  Dalam  Al  Qur‟an  tidak ada ayat yang menyebutkan masalah pelacuran,  tetapi  hanya  mengenai perzinahan.  Kata  perzinahan  lebih luas maksudnya dibandingkan pelacuran, karena pelacuran merupakan salah satu bentuk perzinahan.  Mengenai  perzinahan itu sendiri dapat diartikan bahwa : “Zina,  yakni  perhubungan kelamin  antara  laki-laki  dengan perempuan diluar perkawinan termasuk ke dalamnya baik perempuan  itu  kawin  apa  tidak, pendapat  yang  meliputi  kejadian- kejadian  yang  terutama  dan  lebih banyak masyarakat yaitu perhubungan  kelamin  laki-laki  dan perempuan  di  luar  perkawinan karena  Islam  sendiri  mempunyai pula  istilah  perhubungan  kelamin antar  dua  orang  dengan  kelamin yang sama, baik sama-sama perempuan  maupun  sama  laki- laki”. 62
62 Ali  Akbar, Pelacuran  dan  Penyakit Kelamin ,  Dian  Kemaka,  Departemen  Sosial
RI, Jakarta, tt, hal. 114
Mengenai  sanksi  yang  diancamkan oleh  Allah  terdapat  dalam  surat  An Nuur ayat 2 dan 3, yaitu :
“Pezina laki-laki dan pezina perempuan  deralah  mereka  masing- masing 100 kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah janganlah  ada  rasa  kasihan  kalau kamu  betul-betul  beriman  kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaklah ada orang yang mengawasi  pelaksanaan  hukuman yang  terdiri  atas  orang-orang  yang beriman.  Seorang  laki-laki  pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang pezina atau perempuan musyrik, pezina perempuan  pun  tidak  dapat  dinikahi kecuali  oleh  pezina  laki-laki  atau seorang  musyrik,  yang  demikian  itu haram hukumnya bagi orang beriman”. 63
Dari  beberapa  sumber  di atas dapat disimpulkan bahwa pelacuran  dalam  sudut  pandang agama adalah perbuatan haram yang diancamkan  sanksi  berat  di  dunia maupun di akhirat. Indonesia sendiri yang  sebagian  besar  penduduknya beragama  Islam  menyadari  hal tersebut  diyakini  mereka  sebagai perbuatan  yang  sangat  berdosa berdasar ajaran agama, dan merupakan masalah yang harus terus dicari jalan keluarnya. Kajian sosial dalam masalah pelacuran  ini  harus  pula  menjadi perhatian  utama yang memilik porsi tertentu mengingat masalah
63 Zaini  Dahlan  dan  Sahil  Azharudin, Al Qur'an  Karim  dan  Terjemahan  Artinya ,  UII Press, Yogyakarta, ha1.611-612
pelacuran  adalah  masalah  sosial. Dalam  kehidupan  sosial  manapun pelacuran  sangat  dikutuk  karena mereka menganggap sebagai sampah  masyarakat  yang  dapat membuat  turunnya  moralitas  dalam kelompok masyarakat tertentu. Pelacuran merupakan kejahatan dimana diklasifikasikan pada perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Kejahatan itu sendiri merupakan  salah  satu  bentuk  gejala sosial yang berkenaan dengan individu  atau  masyarakat.  Rumusan kejahatan ini menurut Paul Mudigdo Moeliono merupakan perbuatan  manusia  yang  merupakan pelanggaran  norma.  yang  dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. 64 Kaitannya dengan pelacuran yang tidak mungkin dapat dihapuskan tapi hanya bisa diupayakan  diminimalisir,  sedapat mungkin  sebagai  masalah  sosial, pelacuran  ini  ditanggulangi  dengan berbagai  macam  pola  kebijakan sambil  mencari  cara  yang  lebih efektif untuk mengatasinya. 65 Namun  manusia  dan  masyarakat sosial  pada  umumnya  menganggap masalah pelacuran adalah sebuah hal biasa karena budaya yang
dikondisikan  masyarakat  itu  sendiri.
Mereka hanya memberi sanksi sosial berupa  cemoohan,  umpatan  tanpa ada  upaya  meminimalisir  masalah
64 Soedjono  D.  Dikutip  oleh  Mudzakkir dalam Peranan  Psikologi  dalam  Penerapan Hukum  Pidana ,  FH-UII,  Yogyakarta,  1985, hal. 19.
65 Ibiid
ini agar dapat tertanggulangi,
padahal justru sikap seperti  itu  yang diperlukan.

## 2. Pengertian Politik Hukum Pidana
Politik  hukum  pidana  yang selama  ini  diketahui,  dapat  pula disebut  dengan  kebijakan  hukum pidana  yang  di  dalamnya  berisi berbagai  macam  cara  penentuan sebuah  kebijakan  hukum  dalam hukum  pidana.  Seperti  apa  yang diungkapkan  Sudario,  bahwa  politik hukum  pidana  adalah  usaha  untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara melalui badan-badan yang berwenang dan diperkirakan berguna untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 66 Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang  tersebut  akan  tercipta sebuah kerangka hukum yang memayungi  sebuah  permasalahan yang  muncul  dalam  masyarakat modern yang memiliki kompleksitas kehidupan.
Sudario juga mengungkapkan bahwa politik
hukum  pidana  merupakan  usaha- usaha untuk mewujudkan peraturan- peraturan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan dan situasi saat itu. 67
Politik Hukum Pidana menurut  pengertian  Abdul  Hakim Garuda  Nusantara  seperti  yang 66 Udarto, Op.Cit , hal. 20 67 Ibid , hal. 27
dikutip  oleh  Moh.  Mahfud  dan pernah penulis  ungkapkan di bagian depan, menyatakan bahwa kebijaksanaan  hukum  ( legal  policy ) yang hendak atau telah dilaksanakan secara  nasional  oleh  pemerintah Indonesia, yang dalam implementasinya meliputi : a. Pembangunan hukum yang berintikan  pembuatan  hukum dan pembaharuan hukum terhadap  bahan-bahan  hukum yang  dianggap  asing  atau  tidak sesuai dengan kebutuhan dengan  penciptaan  hukum  yang diperlukan. b. Pelaksanaan  ketentuan  hukum yang telah ada, termasuk penegasan  fungsi  lembaga  dan pembinaan  anggota  penegak hukum. 68 Berdasarkan hal yang diungkapkan  di  atas  terlihat  jelas bahwa  dalam  penentuan  kebijakan hukum  terhadap  sebuah  masalah yang ada di dalam masyarakat harus mengedepankan segala sesuatu yang ada  dalam  masyarakat.  Peran  serta masyarakat  dalam  hal  pengambilan kebijakan perlu diakomodir sehingga nantinya usaha yang diharapkan  dalam  tahap  legislatif, tahap  eksekutif  dan  tahap  aplikatif dapat  berjalan  dengan  seimbang sesuai dengan yang diharapkan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam hal penanggulangan  kejahatan  memang dapat  berupa penal  approach dan non  penal  approach ,  tetapi  usaha lewat  pembuatan  undang-undang hukum  pidana  yang  sesuai  pada dasarnya  merupakan  bagian  dari kesatuan  yang  utuh  sebagai  suatu
68 Hanafi, Op.Cit , hal. 2
perlindungan  masyarakat  ( social defence ).  Untuk  itu  dapat  pula diartikan  bahwa  politik  hukum pidana  juga  bagian  dari  politik sosial.  Dalam  skema  di  bawah  ini hubungan itu dapat digambarkan : 69
Pada  dasarnya  dalam  pola hidup  masyarakat  yang  heterogen saat ini, sering timbul konflik dalam masyarakat  sebagai  bagian  dari proses  interaksi  sosial.  Masyarakat dalam  berprilaku  terbingkai  dalam aturan-aturan  hukum,  yang  salah satunya  adalah  hukum  pidana. Hukum  pidana  dalam  masyarakat digunakan alat pencegahan. Sebelum penentuan kebijakan hukum  itu  tertuang  untuk  ditaati bersama, pidana sebagai alat pencegahan  berupaya  diterapkan secara sungguh-sungguh untuk mencegah timbulnya kejahatan. Pidana digunakan karena menyebabkan  timbulnya  keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan  daripada  bila  pidana tidak diterapkan.
69 Ibid , hal. 4
Social Policy Social Welfare Policy Social Defence Policy Criminal Policy Tujuan Penal Non Penal
Menurut G. Peter Hoefnagels sebagaimana pendapatnya  dikutip  oleh Harda Nawawi  Arief dalam  bukunya berjudul  “ Kebijakan  Kriminal ”, upaya untuk menanggulangi kejahatan sesungguhnya dapat ditempuh  melalui  berbagai  cara pendekatan, yaitu : a. Dengan menerapkan hukum pidana ( criminal law application ) b. Dengan pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment ) c. Dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan pemidanaan lewat  media  massa  ( influecing views  of  society  on  crime  and punishment/mass media ). 70
Pendapat  yang  diungkapkan di  atas  tersebut  merupakan  langkah atau strategi yang harus diperhatikan dalam upaya kebijakan perlindungan masyarakat,  karena  sesungguhnya penggunaan  pidana  dan  hukum pidana  dalam  sebuah  permasalahan bukan jalan keluar yang harus selalu dikedepankan.  Kebijakan-kebjakan yang berbasis dengan tujuan memberikan kebijakan kesejahteraan sosial dapat dipergunakan untuk menjaga kontrol dalam  masyarakat  ( social  control ) sehingga keseimbangan dalam
masyarakat  bisa  terjaga  satu  sama lain.

## D. Metode Penelitian
1. Type Penelitian Tipe  penelitian  hukum yang dipergunakan adalah yuridis normatif (hukum
70 Dikutip oleh Abdul Kholiq AF, Op.Cit , hal. 264
normatif).  Metode  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan hukum dari sisi normatifnya 71 . Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum  tentang  kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif  yang  terkait  dengan pokok permaslahan.

## 2. Pendekatan Masalah
Oleh karena type penelitian yang digunakan adalah type penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (Statute Approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep (Conseptual Approach).

## 3. Bahan Hukum
a.    Bahan Hukum Primer Merupakan  bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai  otoritas  bahan hukum  primer  terdiri  dari perundang-undangan  antra lain: Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana
71 Johnny Ibrahim, Teori Metode Penelitian Normatif, Banyu Media Publishing, Malang 2005. Hal 47
(KUHP),    Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). b.   Bahan sekunder Berupa semua publikasi  tentang  hukum yang  bukan  merupakan dokumen-dokumen  resmi, yaitu  berupa  buku  teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal  hukum  dasar, komentar-komentar atas putusan pengadilan. 72 4. Prosedur Pengumpulan Bahan-bahan Baik  bahan  primer maupun bahan sekunder dikumpulkan berdasar-kan topik  permasalahan  yang  telah dirumuskan  dan  diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Adapun bahan yang diperoleh  dalam  penelitian  studi kepustakaan,  aturan  perundang- undangan,  yang  penulis  uraikan dan  dihubungkan  sedemikian rupa,  sehingga  disajikan  dalam penulisan  yang  lebih  sistematis guna menjawab perumusan masalah  yang  dirumuskan.  Cara pengolahan data dilakukan secara  deduktif  yakni  menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat 72 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum.  Universitas  Air  Langga.  Surabaya. 2005. h
umum  terhadap  permasalahan kongkrit yang dihadapi.
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Pengaturan Masalah Pelacuran Dalam Hukum Pidana Dan Peraturan Daerah Pengaturan masalah pelacuran dalam hukum pidana yang tertuang  di  dalam  KUHP  dalam tulisan  ini  adalah  subyek-subyek yang  memiliki  peranan  langsung dalam  dunia  pelacuran.  Subyek tersebut  adalah  wanita  pelacur, germo, dan tamu.
Bila  memperhatikan  pasal demi pasal yang ada di KUHP tidak ada  satu  pasal  pun  yang  mengatur secara  khusus  mengenai  wanita pelacur.  Dengan  tidak  adanya  pasal yang mengatur dalam KUHP, perbuatan  melacur  yang  dilakukan WTS  bukan  dianggap  kejahatan menurut  hukum  ( legal  definition  of crime ). 73 Walau  bagaimana  pun jahatnya  suatu  perbuatan  bila  hal tersebut  tidak  dilarang  secara  tugas dalam peraturan undang-undang pidana maka tidak dianggap sebagai sebuah  kejahatan.  Hal  ini  sesuai dengan  apa  yang  tertuang  dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi :
“Tiada satu perbuatan boleh dihukum,  melainkan  atas  perbuatan ketentuan  pidana  dalam  undang undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.
Jika  dilihat  secara  nyata bahwa  perbuatan  melacurkan  diri seorang  wanita  bukan  merupakan
schuah  kejahatan  bila  dilihat  dari segi  definisi  kejahatan  menurut atauran  hukum,  maka  hal  tersebut sangat  bertentangan  dengan  definisi sosiologi dari kejahatan ( sosiological  definition  of  crime ), yaitu  apa  yang  disebut  sebagai perbuatan  jahat  menurut  norma- norma  sosial  yang  masih  hidup  di dalam masyarakat. 74 Tetapi apa yang diungkapkan  kejahatan  dari  sudut sosiologi,  masalah  pelacuran  dari sudut  pandang  agama,  budaya,
kesusilaan menurut berbagai lapisan masyarakat  merupakan  kejahatan yang dianggap berat karena perbuatan  melacurkan  diri  dapat menurunkan  moral  dan  meresahkan masyarakat.  Sudut  pandang  itu sangat  beralasan  bila  dilihat  pada pola  pikir  masyarakat  yang  masih memegang tatanan moral dan
kaedah agama yang demikian kuat. Dengan tidak jelasnya pengaturan perbuatan melacur dalam  KUHP,  aparat  kepolisian  di Resort  Lamongan  sering  menemui kesulitan  dalam  memproses  perkara WTS.  Hal  ini  terungkap  dalam wawancara  penulis  dengan  Kanit Samapta Adi Sasono yang menyatakan bahwa untuk mengadakan      razia-razia  terhadap pelacur kami selalu berusaha mencari  dasar  hukum  yang  tertuang di  dalam  buku  ke-III  KUHP,  bab  II mengenai pelanggaran terhadap kepentingan umum. Pasal-pasal
terhadap pelanggaran ketertiban umum  antara  lain  terdapat  dalam pasal  505  dengan  memuat  ancaman
74 Brown dan Brown dikutip dari A.S Alam, Ibid, hal. 67
hukuman terhadap orang-orang yang bergelandangan  di  jalan-jalan  dan atau yang mengembara dengan tidak memiliki mata pencaharian.
Melihat  bunyi  pasal-pasal yang  dituangkan  dalam  buKu  ke  III KUHP, Bab 11 yang biasa diterapkan  oleh  aparat  kepolisian  di Resort  Lamongan  maka  tidaklah tepat  bila  pasal  505  dikenakan  pada mereka. Pasal-pasal tersebut
harusnya  dikenakan  terhadap  orang- orang  yang  bergelandangan  dengan maksud  mengemis  atau  meminta- minta.  Seorang  pelacur  yang  berdiri di  pinggir  jalan  atau  berdiam  di warung rernang-rernang yang tersebar di beberapa wilayah
Kabupaten  Lamongan  tidak  tepat bila  dikenakan  pasal-pasal  tersebut, meskipun  esensinva  sama  yaitu mengganggu ketertiban umum.
Mengenai  penerapan  pasal terhadap  perbuatan  pelacuran  ini, menurut penulis dapat saja dimungkinkan  kepada  para  pelacur dan  tamu  dengan  pengenaan  pasal tentang  perzinahan,  yaitu  pasal  284 KUHP.  Adapun  definisi  perzinahan menurut KUHP kita adalah :
“Seorang pria atau wanita yang telah terikat  dalam  sebuah  pernikahan yang  sah,  melakukan  zina  dan  salah satu dari mereka baik pihak pria atau wanita yang merasa dirugikan mengadukan  hal  delik  yang  ada dalam pasal perzinahan ini merupakan delik aduan, yang
maksudnya  adalah  mereka  yang melakukan  perbuatan  tersebut  dapat dikenai  pidana  berdasar  pasal  284 KUHP  bila  salah  satu  pihak  dari mereka mengadukan hal tersebut.”
Selama  ini  dalam  masalah pelacuran  dua  pihak  yang  terkait, baik  itu  pelacur  ataupun  tamunya banyak  yang  telah  terikat  dalam sebuah  perkawinan.  Ketika  seorang wanita  yang  berprofesi  sebagai pelacur  dan  melayani  tamu  atau pelanggannya,  baik  yang  terikat dalam perkawinan yang sah ataupun tidak  dan  pihak  suami  dari  pelacur itu  merasa  keberatan  dengan  apa yang  dilakukan  oleh  istri,  lalu akhirnya  mengadukan  masalah  ini terhadap  pihak  berwajib  maka penggunaan  pasal  284  KUHP  ini bisa saja dimungkinkan untuk
diterapkan  kepada  mereka  sebagai alternatif pengenaan pidana terhadap masalah  ini.  Begitu  pula  dengan para tamu yang melakukan hubungan  badan  dengan  seorang pelacur.  Bila  tamu  tersehut  masih terikat  dalam  sebuah  perkawinan dan pihak istri mengetahui perbuatan  yang  dilakukan  oleh suami  dan  mengadukan  hal  ini, maka dapat pula tamu dijerat dengan pasal 284 tentang masalah perzinahan. Tetapi  pengenaan  pasal  284 ini sebagai alternatif ancaman
pidana  terhadap masalah yang menyangkut pelacuran bukan berarti tanpa  hambatan.  Karena  ditinjau dari  unsur-unsur  perbuatan  pidana tentang masalah prostitusi jelas tidak dapat  dipenuhi.  Bagi  pelacur  yang unsur  perbuatannya  dapat  diartikan menjual diri untuk melakukan hubungan  badan  dengan  menerima jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan  bersama,  secara  jelas terlihat sulit diterapkan dengan pasal perzinahan  yang  ada  diatas  karena pelacur  itu  melakukan  perbuatan
yang  mereka  jadikan  sebagai  mata pencaharian.  Menurut  penulis  pasal ini  memang  dimungkinkan  untuk diterapkan sebagai alternatif penanggulangan  pelacuran  selama rumusan pasal yang ada dalam pasal 284  itu  dapat  terpenuhi,  karena tanpa  adanya  aduan-aduan  dari  para pihak  yang  merasa  dirugikan  maka mustahil  aparat  penegak  hukum dapat menerapkan pasal ini.
Melihat  penerapan  pasal dalam  KUHP  untuk  menanggulangi masalah  pelacuran,  dari  wawancara yang  penulis  lakukan  sebenarnya masih  bisa  pula  dimungkinkan penerapan  pasal  296  KUHP  sebagai sebuah  perbuatan  yang  sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan  cabul  dengan  orang  lain. Tetapi kendala yang ada dalam pasal 296  ini  seharusnya  ditujukan  pada germo  saja  sebagai  orang  yang mengadakan  bordil  atau  tempat pelacuran. 75
Dalam  kenyataannya  wanita pelacur bukan pemilik dan pengusaha  warung  remang-remang tersebut,  dan  mereka  juga  sama sekali  tidak  menyuruh  orang  lain, tidak memiliki andil ataupun membujuk seseorang untuk mendirikan dan mengusahakan rumah bordil agar bisa memudahkan pelacuran. Hal inilah yang menimbulkan masalah aplikasi hukum  agar  masalah  ini  dapat ditanggulangi.
Seperti halnya dengan wanita pelacur, tamu dalam masalah
75 Wawancara Lanjutan dengan Kasat Samapta AKP. Adi Sasono, pada Tanggal 20 April 2004
pelacuran  pun  belum  juga  diatur secara  tugas  dalam  KUHP.  Melihat delik-delik  kesusilaan  yang  diatur dalam  KUHP  yaitu  berdasar  pasal 281-303 para tamu yang menggunakan  WTS  sangat  sulit nntuk  dikenakan  pidana.  Sehingga selama  ini  dalam  berbagai  razia yang  dilakukan  penerapan  hukum pidana  sesuai  dengan  KUHP  sangat tidak mungkinkan menjeratnya.
Berdasar  pasal-pasal  yang ada  dalam  KUHP  kita  sekarang  ini, para tamu yang menggunakan wanita  pelacur  sangat  sulit  untuk dikenakan  sanksi  pidana.  Hal  ini bisa dibuktikan bila melihat rumusan  pasal  yang  ada  dalam KUHP kita. Dalam rumusan- rumusan pasal tersebut unsur
perbuatan  pidana  yang  dilakukan tamu tidak dapat terpenuhi, sehingga apa  yang  dilakukan  tamu  seperti menggunakan  jasa  wanita  pelacur untuk  berhubungan  badan  dengan kesepakatan  pembayaran  jurnlah tertentu  hampir  dianggap  bukan sebuah perbuatan pidana.  Artinya di sini sandaran yuridis untuk mengenakan  pidana  terhadap  para
tamu  sesuai  unsurnya  tidak  dapat dipenuhi,  kecuali  seperti  apa  yang telah  penulis  singgung  di  atas tentang  penerapan  pasal  perzinahan dalam  pasal  284  KURP.  Pasal  ini merupakan  delik  aduan  ( Klacht Delict ) yang memberikan kesempatan  pula  untuk  menarik kembali  aduan  tersebut,  selama pemeriksaan  dalam  sidang  belum dimulai.  Bila  rumusan  pasal  284  ini tidak  dapat  diterapkan  maka  secara otomatis  pasal-pasal  yang  lain  tidak dapat  diterapkan  kepada  tamu  yang menggunakan jasa wanita pelacur.
Terhadap para gemo sendiri, pasal  yang  diterapkan  berkisar  pada pengenaan  pasal  296  dan  pasal  506 KUHP.  Pasal  296  sendiri  adalah pasal  yang  berhubungan  dengan orang  yang  menyediakan  tempat untuk  berbuat  cabul  dan  pasal  506 mengatur makelar cabulnya. Seorang  germo  pada  kenyataanya memang  dapat  diancam  dengan pasal  296  maupun  pasal  506  KUHP karena  di  samping  ia  menyediakan tempat  untuk  berbuat  cabul  juga sering  menjadi  perantara  dari  para pelacur.
Germo berdasar unsur-unsur pasal  296  memang  memenuhi  apa yang  ada  dalam  pasal  tersebut. Bunyi  pasal  296  itu  adalah  sebagai berikut :
“Barang  siapa  dengan  sengaja menghubungkan  atau  memudahkan perbuatan  cabul  oleh  orang  lain dengan orang lain, dan menjadikannya  sebagai  pencaharian atau  kebiasaan  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”. 76
Mengenai  pasal  296  R. Soesilo ini  memberi komentar bahwa 77 :
a. Pasal ini gunanya untuk memberantas  orang-orang  yang mengadakan  bordil  atau  tempat pelacuran  yang  banyak  terdapat di kota-kota besar.
b. Supaya  dapat  dihukum  harus dapat dibuktikan
bahwa
76 Moeljatno, KUHP, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hai. 108-109
77 R. Soesilo, KUHP serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bandung, 1904, hal 169
perbuatan  itu  menjadi  mata pencahariannya atau kebiasaannya. c. Tentang  perbuatan  cabul  lihat pasal  289  yang  termasuk  ke dalam persetubuhan.
d. Yang dikenakan pasal ini misalnya  orang  menyediakan rumah  atau  kamarnya  kepada perempuan  atau  laki-laki  untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan  nafsu  kelaminnya dengan jalan lain) di situ. Begitu  juga  dengan  apa
yang  terdapat  dalam  pasal  297 KUHP, yang berbunyi :
“Perdagangan  wanita  dan  laki-laki yang  belum  cukup  umur  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama enam tahun”. 78
Terhadap  rumusan  pasal  di atas  seharusnya  para  germo  dapat pula dijerat dengan pasal ini, karena tidak  sedikit  pula  dalam  banyak kasus  yang  terjadi  di  lapangan seorang  germo  mendatangi  gadis- gadis  yang  tinggal  di  daerah pedesaan di mana dijanjikan
pekerjaan tertentu di kota-kota besar dengan  gaji  yang cukup besar tetapi pada  kenyataannnva  setelah  gadis- gadis  tersebut  sarnpai  di  kota  yang dimaksud,  mereka  dijual  kepada germo-germo  kelas  kakap  dan  lalu dipekerjakan sebagai seorang wanita penghibur untuk melayani pelanggan yang ada. Modus operandi seperti ini biasanya
dilakukan  dalam  tipe  pelacuran kelas  tinggi,  sehingga  dari  hasil penjualan  gadis-gadis  yang  berasal dari  daerah-daerah  yang  dilakukan germo-germo  tersebut  maka  pasal perdagangan wanita dalam pasa1297
78 Moeljatno, Op. Cit, hal 109
KUHP  ini  dapat  diterapkan  kepada mereka.
Selain  kenyataan  di  atas, banyak  pula  kasus  terjadi  di  mana para  wanita  yang  berasai  dari  desa dijanjikan  pekerjaan  dengan  gaji yang cukup besar tetapi sesampainya di kota yang dijanjikan mereka  dipekerjakan  sebagai  wanita pelacur. Berkaitan dengan kenyataan ini, seorang germo bisa saja
dikenakan  pasal  378  KUHP  tentang penipuan, karena pada kenyataannya mereka  tidak  memenuhi  janji  yang diberikan  kepada  para  gadis-gadis tersebut.
Mengenal pasal ini R.
Soesilo juga berkomentar 79 : a. Yang dimaksud dengan “perniagaan  atau  perdagangan wanita” ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula mereka di sini yang biasanya  mencari  pertempuan- perempuan muda untuk dikirimkan  ke  luar  negeri  yang maksudnya  tidak  lain  akan digunakan untuk pelacuran
b. Yang  diancam  hukuman  bukan hanya  perdagangan  perempuan, melainkan  juga  perdagangan orang  laki-laki  yang  belum dewasa.
c. Perdagangan budak belian dikenakan pasal 324 dan berikutnya. Terhadap  rumusan  pasal  di atas  seharusnya  para  germo  dijerat oleh pasal ini. Tetapi pada kenyataannya  mereka  tidak  pernah ditangkap  dan  diadili  sesuai  pasal yang tertuang dalam KUHP ini.
79 R. Soesilo, Loc.Cit, hal 169.
Begitu pula dengan mucikari  yang  dikenal  sebagai  calo atau  perantara  para  WTS.  Mereka hampir  tidak  pernah  dijerat  oleh aturan  hukum  yang  ada  dalam KUHP, padahal mereka juga sebagai subyek dalam pelacuran.
Pasal  yang  mengatur  para mucikari  ini  dapat  terlihat  pada pasal 506 KUHP, yang berbunyi :
“Barangsiapa  menarik  keuntungan dari perbuatan  cabul seorang  wanita dan  menjadikannya  sebagai  mata pencaharian diancam dengan kurungan paling lama satu tahun‟‟. 80 2. Politik Hukum Pidana dan Politik
Kriminal  Sebagai  Bagian  Dari Politik Sosial Politik  kriminal  ( criminal policy )  sebagai  usaha  yang  rasional untuk menanggulangi kejahatan
merupakan bagian dari politik penegakan  hukum  dalam  arti  luas ( law  enforcment policy ).  Semuanya merupakan bagian dari politik sosial ( social  policy ),  yakni  usaha  dari
masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. 81 Proses  penentuan  kebijakan hukum  pidana  adalah  sebuah  usaha yang  rasional  untuk  meningkatkan kehidupan  yang  lebih  baik  pada masyarakat secara menyeluruh.
Sebagai  bagian  dari  politik  sosial, politik  hukum  pidana  dan  politik kriminal  merupakan  satu  bagian
80 Moeljatno, Op. Cit, hal. 184 81 Ibid.  hal.  3,  dikutip  dari  Barda  Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana .
yang  tak  dapat  dipisahkan  dalam upaya  memberikan  perlindungan terhadap masyarakat.
Usaha yang dilakukan tersebut  berawal  dari  sebuah  tindak kriminal  atau  kejahatan  yang  dapat meresahkan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk
perilaku menyimpang. 82 Menurut Saparinah  Sadli perilaku menyimpang tersebut menciptakan ancaman terhadap norma sosial yang mendasari kehidupan  atau  keteraturan  sosial dan  memberikan  ancaman  nyata bagi berlangsungnya ketertiban sosial. 83 Dan  penanggulangan  untuk menyelesaiakan masalah sosial tersebut  dalam  masyarakat  telah banyak  dilakukan,  salah  satunya adalah dengan menggunakan hukum pidana  dan  penerapan  sanksi  di  luar pidana.
Penggunaan  upaya  hukum berupa  hukum  pidana  sebagai  salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk  dalam  bidang  penegakan hukum karena tujuannya berorientasi pada mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan  hukum  itu  termasuk dalam  bidang  kebijakan  sosial, sehingga penggunaan hukum pidana bukan  merupakan  keharusan  untuk dilakukan. 84 Hal  ini  tidak  lepas  dari politik  kriminal  yang  di  dalamnya
82 Saparinah  Sadli, Persepsi  Sosial  Tentang Prilaku Menyimpang , Bulan Bintang,
Jakarta, 1976, hal. 56.
83 Ibid , hal. 25-26
84 Muladi dan barda Nawawi Arief, Op.Cit , hal. 149
menyatakan bahwa upaya penanggulangan  kejahatan  sebagai bagaian  dari  kebijakan  sosial  juga perlu  memperhatikan  aspek  non penal  (di  luar  hukum  pidana), selama  penggunaan  sarana  non penal itu  bisa  berhasil  maka
penggunaan  sarana  penal  dapat diminimalisir perannya. Menurut Roeslan Saleh dalam upaya penanggulangan kejahatan masih memerlukan pidana dan  hukum  pidana.  Hal  itu  antara lain bisa berupa : 85
1) Perlu  tidaknya  hukum  pidana tidak  terletak  persoalan  tujuan- tujuan yang hendak dicapai, tapi terletak pada persoalan seberapa jauh  untuk  mencapai  tujuan  itu boleh  menggunakan  paksaan. Persoalannya bukan terletak pada hal yang akan dicapai, tapi dalam pertimbangan antara nilai dan hasil itu dan nilai dari batas- batas kebebasan pribadi masing- masing. 2) Ada usaha-usaha perbaikan yang  tidak  memiliki  arti  sama sekali  bagi  si  terhukum  dan  di samping  itu  harus  tetap  ada suatu  reaksi  atas  pelanggaran- pelanggaran  norma  yang  telah dilakukannya  itu  dan  tidaklah dibiarkan begitu saja.
3) Pengaruh  pidana  atau  hukum pidana  bukan  sesuatu  yang ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang  yang  tidak  jahat  yaitu warga  masyarakat  yang  menaati norma-norma masyarakat. Roeslan  Saleh  nampaknya tetap mempertahankan perlunya pidana  dan  pidana  sebagai  politik kriminal  dan  dari  sudut  tujuan, fungsi  dan  pengaruh  dari  hukum
pidana  itu  sendiri.  Istilah  yang digunakan  olehnya  ialah  masih adanya  dasar  susila  dari  hukum pidana.
Sejalan dengan pertimbangan mengenai kemungkinan  suatu  politik  kriminal yang  cukup  rasioanal Karl  O. Christiansen yang pendapatnya dikutip  oleh Barda  Nawawi  Arief , menyatakan :
“Pengaruh  hukum  pidana terhadap  masyarakat  luas  sangat sulit diukur. Pengaruh itu ( maksudnya  pengaruh  dalam  arti general  prevention )  terdiri  dari sejumlah  bentuk  aksi  dan  reaksi yang  berbeda  dan  saling  berkaitan erat,  yang  disebut  dengan  berbagai macam  nama,  misalnya  pencegahan umum ( General prevention ) memperkuat kembali nilai-nilai moral  ( re  inforcement  of  moral public ), memperkuat kesadaran kolektif ( strengthening the collective solidarity ),  menegaskan  kembali rasa  aman  dari  masyarakat  ( re affirmation  of  the  public  feeling  of security ), mengurangi atau meredakan  ketakutan  ( alleviation  of fears ), melepaskan ketegangan- ketegangan agresif ( release of aggresivetensions ) dan
sebagainya”. 86

## E. Penutup
1. Kesimpulan
86 Karl. O. Christiansen, Some Considerantion on The Possibility of Rational Policy ,  dikutip  dari  Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  dan  Penegakan  Hukum , Citra Aditya Bakti, hal. 43.
Berdasarkan  uraian  yang telah  penulis  sampaikan  di  dalam masalah pelacuran dan cara penanggulangnnva  dalam  perspektif politik  hukum  pidana,  maka  dapat disimpulkan : a. Aturan-aturan hukum yang tertuang  dalam  KUHP  selama ini  belum  mampu  menindak mereka  karena  beberapa  pasal yang  menyangkut  dalam  hal  ini masih  dianggap  kurang  efektif.
Hal  ini  bisa  dibuktikan  dengan pasal-pasal  yang  antara  lain pada  pasal  296,  297,  dan  506. Berkaitan dengan hal ini seharusnya aturan-aturan di dalam  pasal-pasal  KUHP  harus dilakukan perubahan karena penindakan yang dilakukan oleh aparat  penegak  hukum  selama ini  hanya  menitikberatkan  pada upaya penanggulangan para wanita pelacur, sedangkan genno,  mucikari  maupun  tamu tidak  pernah  ditindak,  padahal mereka juga menjadi mata rantai dalam masalah pelacuran ini.
b. Kebijakan  penal  dan  non  penal yang  selama ini  dilakukan dalam penanggulangan pelacuran terutama oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lamongan  merupakan  usaha dalam  bidang  politik  kriminal yang  di  dalamnya  berisi  usaha- usaha penanggulangan kejahatan termasuk masalah pelacuran  ini,  sehingga  upaya- upaya  yang  dilakukan  dari berbagai macam sudut kebijakan dapat meminimalisirnya. Namun usaha yang berbasis pada penanggulangan  secara  penal maupun non penal kurang menunjukan hasil yang menggembirakan.  Hal  ini  bisa dilihat  dengan  belum  adanya Peraturan daerah yang mengatur masalah  pelacuran  ini  padahal perangkat hukum untuk
memback  up  aturan  hukum pidana  yang  sudah  ada  sangat diperlukan  sebagai  sebuah  garis kebijakan  daerah  bersangkutan untuk menanggulangi pelacuran.
Begitu  pula  dengan  kebijakan dalam  bidang  non  penal  dalam penanggulangn  hal  ini.  Pemda Lamongan hanya menitikberatkan pada pola penanganan yang terhadap wanita pelacur saja. Pihak-pihak lain  seperti  germo  dan  tamu tidak  pernah  diusahakan  pola penanganannya  padahal  justru dalam  mengatasi  masalah  ini mereka yang menjadi subyek itu merupakan  mata  rantai  yang secara  terpadu  harus  diberikan pola penanganan yang seimbang. 2. Saran a. Pasal-pasal  di  dalam  KUHP harus segera diperbaiki kembali, karena KUHP sekarang  di  dalam  mengatur masalah pelacuran pasal- pasal yang berkenaan dengan hal itu tidak mampu digunakan secara efektif agar masalah ini dapat diupayakan usaha meminimalisirnya. Setidak-tidaknya dalam KUHP yng baru nanti rumusan  perbuatan  pidana terhadap  para  pihak  dalam masalah pelacuran harus lebih  jelas  lagi  sehingga aparat  penegak  hukum  tidak mengalami  kesulitan  dalam mengenakan
pasal-pasal yang ada dalam KUHP. b. Kebijakan-kebijakan  dalam hukum  pidana  juga  harus mampu melahirkan kebijakan yang rasional dalam menanggulangi masalah  ini,  karena  bila kebijakan  hanya  ditekankan pada  aspek  pemidanaannya
saja maka  hal itu tidak akan berjalan  dengan  baik.  Oleh karena  itu  kebijakan  yang berorientasi  pada  nilai-nilai filosotis. yuridis, dan sosiologis diharapkan mampu  membuat  sebuah kebijakan  yang  cukup  baik dalam usaha mengatasi masalah ini. Kebijakan yuridis  ini  dimaksudkan, bahwa dalam membuat sebuah  kebijakan  hukum, aspek  hukum  dari  sebuah perbuatan harus dilihat apakah merupakan perbuatan  yang  melanggar hukum  atau  tidak,  sedang aspek  filosofis  menyangkut dengan nilai-nilai dari perbuatan yang akan diusahakan  untuk  diherikan kebijakan.  Dan  mengenai aspek  sosiologis  seharusnya perlu  memperhatikan  pada apa yang berkembang dalam masyarakat. Artinya pandanan-pandang masyarakat tentang perbuatan pelacuran ini menurut pola pikir masyarakat  itu  seperti  apa sehingga upaya yang mengadopsi pola pikir masyarakat dapt memberlkan konstribusi yang berarti. DAFTAR PUSTAKA
LITERATUR:
Ali  Akbar, Pelacuran  dan  Penyakit Kelamin , Dian Kemaka, Departemen Sosial RI, Jakarta Johnny Ibrahim, Teori Metode Penelitian Normatif, Banyu Media Publishing, Malang 2005 Karl. O. Christiansen, Some
Considerantion on The Possibility
of  Rational  Policy ,  dikutip  dari
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa
Aspek  dan  Penegakan  Hukum , Citra Aditya Bakti
Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian Hukum.  Universitas  Air  Langga. Surabaya. 2005
R. Soesilo, KUHP serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bandung, 1994 Saparinah Sadli, Persepsi Sosial Tentang  Prilaku  Menyimpang , Bulan Bintang, Jakarta Soedjono.D, Pelacuran  Ditinjau  Dari Segi  Hukum  Dan  Kenyataan Dalam Masyarakal , Karya Nusantara, Bandung, 1977 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty,
Yogyakarta, 1998
Soedjono  D.  Dikutip  oleh  Mudzakkir dalam Peranan  Psikologi  dalam Penerapan  Hukum  Pidana ,  FH- UII, Yogyakarta, 1985
Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan ke lima, Liberty, Yogyakarta, 2000 Zaini  Dahlan  dan  Sahil  Azharudin, Al Qur'an  Karim  dan  Terjemahan Artinya , UII Press, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
KUHAP