Hal: 23-34

## IMPLEMENTASI TRACEABILITY TUNA DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
Implementation of Tuna Traceability in Ocean Fishing Port of Nizam Zachman Jakarta
Oleh:
Tia Dini Pratiwi 1 *, Budy Wiryawan 2 , Tri Wiji Nurani 3
1 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. tia_dinip@apps.ipb.ac.id
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. bud@psp-ipb.org
3 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. triwiji@hotmail.com
*Korespondensi: tia_dinip@apps.ipb.ac.id
Diterima: 12 Oktober 2020;  Disetujui: 6 Mei 2021

## ABSTRACT
Nizam Zachman Fishing Port (PPS Nizam Zachman) is one of fishing ports in Indonesia that implemented traceability and has export-destination to the United States and the European Union. However, previous study showed that documents recording and  fish handling activities in the fishing port  were  poorly  managed.  Objectives  of  this  study  were  to  identify  structure  of  supply  chain, formulate  obstacle  factors  of  traceability,  and  recommend  implementation  actions  of  traceability. Data  were  collected  through  observation  and  interviews  with  longline  tuna  fishermen  and  tuna processing  entrepreneurs.  Subsequently,  data  were  analyzed  by  applying  descriptive  and  GAP analysis. The results showed that supply chain of tuna fisheries at PPS Nizam Zachman was started from fishermen, fish landing center, and ended at tuna processing industries. Regarding traceability implementation,  83%  of  activities  at  the  Nizam  Zachman  fishing port  met  the  standard.  However, improvement  was  still  required  for  documentation  process  at  fishermen and  processing  phase,  in addition to tuna handling procedures. Factors that impede traceability include e-logbooks filling, tuna handling  at  unloading  process;  1)  No  regular  checking  on  temperature  at  every  2  hours;  2)  slow loading  and  unloading  speed;  3)  Fish  are  exposed  to  the  floor  during  transportation  process,  no refrigerated  vehicles  were  used  during  transportation  process,  and  no  electronics  documentation. Some actions to overcome traceability implementation problems are: 1) evaluating and monitoring the  fishermen  activities;  2)  doing  periodic  quality  control  in  the  field;  3)  managing  collaborations between the government and NGOs and tuna fisheries industry associations.
Keywords:  GAP analysis, supply chain, traceability, tuna export, tuna handling.

## ABSTRAK
Pelabuhan  Perikanan  Samudera (PPS)  Nizam  Zachman  salah  satu  pelabuhan  di  Indonesia  yang telah  menerapkan traceability dan  berorientasi  ekspor  ke  Amerika  Serikat  dan  Uni  Eropa.  Namun, berdasarkan survei penelitian pendahuluan ditemukan lemahnya pencatatan dan terdapat aktivitas yang dapat menghambat kegiatan traceability . Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi struktur  rantai pasok,  merumuskan  faktor-faktor  penghambat traceability ,  merekomendasikan  tindakan  perbaikan implementasi traceability .  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  observasi  dan wawancara  dengan  nelayan  tuna longline dan  industri  pengolahan  perikanan  tuna.  Analisis  data  yang digunakan adalah analisis deskriptif dan GAP analisis. Hasil penelitian menyatakan rantai pasok perikanan
tuna  di  PPS  Nizam  Zachman  dimulai  dari  nelayan,  pendaratan  ikan,  dan  didistribusikan  ke  industri perikanan tuna. Kegiatan traceability di PPS Nizam Zachman sesuai standar (83%), namun masih terdapat beberapa hal yg perlu menjadi perhatian yaitu terkait pendokumentasian di nelayan maupun industri, dan penanganan perikanan tuna. Faktor-faktor yang dapat menghambat traceability yaitu mengenai pengisian e- logbook , penanganan tuna saat dibongkar; 1) Tidak teratur melakukan pengecekan suhu setiap 2 jam; 2) Tidak cepat melakukan bongkar muat; 3) Ikan terkena lantai setiap proses pengangkutan, industri tidak menggunakan  kendaraan  berpendingin  saat  mengangkut  hasil  tangkapan,  pendokumentasian  belum berbasis  elektronik.  Tindakan  perbaikan  implementasi traceability yang  dapat  dilakukan:  1)  Sosialisasi, pelatihan  monev  dan  pemantauan  aktivitas  nelayan;  2)  Meningkatkan  pemahaman  syarat-syarat  dasar traceability terkalit mutu ikan tuna dan adanya pengawasan mutu di lapang secara berkala; 3) Kolaborasi pemerintah dengan LSM maupun asosiasi industri perikanan tuna.
Kata kunci: analisis GAP, ekspor tuna, traceability , penanganan tuna, rantai pasok

## PENDAHULUAN
Ikan tuna merupakan komoditas ekono- mis  tinggi  dalam  industrialisasi  perikanan (Sholeh  2018).  Pasar  ekspor  tuna  Indonesia yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengharuskan adanya traceability (FAO 2016).
Traceability merupakan  bagian  utama rantai  pasokan  produk  dan  berperan  sebagai sistem untuk menelusuri riwayat produk mela- lui  pendokumentasian.  Menurut  Olsen  dan Borit  (2013) traceability merupakan  kemam- puan  untuk  mengakses  informasi  seluruh siklus produksi dengan mengidentifikasi sebuah produk melalui catatan yang tersimpan pada  produk  tersebut. Traceability tuna  di Indonesia diterapkan tahun 2010 dan dikembangkan oleh
Masyarakat dan
Perikanan  Indonesia  (MDPI)  di  Indonesia Timur. MDPI mengembangkan program IFITT
( Improving Fisheries Information and
Traceability  Tuna ).  IFITT  berfokus  pada informasi  perikanan  melalui  TBT  ( Traceability Based  Technology )  berupa spot  trace dan tracetales .  Sistem traceability pada  perikanan tuna diperlukan untuk mengetahui transparan- si  data  produk  dan  kualitas  produk  sebelum diekspor  ke  negara  tujuan.  Data  yang  diiden- tifikasi dalam traceability mengenai asal bahan baku,  jenis  bahan  baku,  dan  sejarah penanganan  bahan  baku.  Faktor  yang menentukan  berjalannya  sistem traceability yaitu  rantai  pasok  yang  mengintregasikan proses produk dari hulu hingga ke hilir.
Salah satu pelabuhan di Indonesia yang berorientasi  ekspor  tuna  ke  Amerika  Serikat dan  Uni  Eropa  yaitu  Pelabuhan  Perikanan Samudera  (PPS)  Nizam  Zachman.  Data  dari DJPT  2016  menunjukkan  sekitar  80%  ikan tuna  PPS  Nizam  Zachman  diekspor  dan sisanya  untuk  pasar  domestik.  Penerapan
traceability di  PPS  Nizam  Zachman  telah berjalan  sejak  tahun  2010  diawali  dengan penerapan  Sertifikasi  Hasil  Tangkapan  Ikan (SHTI). Ketertelusuran perikanan tuna di PPS Nizam  Zachman  dimulai  saat  nelayan  mela- kukan penangkapan, pengisian dokumen hasil tangkapan,  pendistribusian  ke  industri,  dan pendokumentasian  di  industri  tuna.  Sistem traceability ideal  yaitu  mampu  menelusuri informasi  dan  alur  produk  melalui  pendoku- mentasian  dari  hulu  hingga  hilir  dan  dapat menjaga  kualitas  sebuah  produk.  Imple- mentasi traceability di  PPS  Nizam  Zachman ditemukan  kelemahan  terkait  pendokumen- tasian  dan  penanganan  tuna  yang  belum maksimal.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur rantai pasok di  PPS  Nizam  Zachman,  menemukan faktor-faktor  penghambat  penerapan trace- ability di  PPS  Nizam  Zachman,  dan  mereko- mendasikan tindakan  perbaikan implementasi traceability .  Harapannya,  informasi  yang diperoleh  akan  memberikan  manfaat  bagi industri  pengolahan  dan  pemerintah  sebagai rekomendasi implementasi traceability perikanan tuna.

## METODE
Pengumpulan  data  dilakukan  di  PPS Nizam Zachman. Pengumpulan data dilakukan pada  bulan  Januari-Maret  2020.  Pengum- pulan  data  penelitian  berasal  dari  observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan refrensi terkait dengan topik traceability berupa jurnal, peraturan perundang-undangan, standar regu- lasi traceability , dan berita. Data yang dibutuh- kan disajikan pada Tabel 1.
Pengumpulan  data  identifikasi  struktur rantai  pasok didapatkan  melalui  wawancara. Wawancara dilakukan dengan nahkoda
(nelayan tuna longline ) dan industri perikanan tuna  secara  kualitatif.  Teknik  wawancara pengumpulan  data  ini  menggunakan  wawan- cara  mendalam  dan  metode  semi structured interview . Responden yang terpilih merupakan responden yang terlibat langsung dalam rantai pasok dan proses ekspor tuna.
Pengumpulan  data  untuk  menemukan faktor penghambat traceability melalui wawan- cara  dengan  nelayan  (nahkoda  kapal  tuna longline )  sebanyak  25%  dari  populasi  yaitu sebanyak  4  dari  15  kapal  yang  mendaratkan ikan  di  PPS  Nizam  Zachman  selama  satu tahun  terakhir  (FAO  2017).  Selain  itu, wawancara dilakukan dengan industri perikanan  tuna  sebanyak  2  industri  untuk mengetahui  ancaman  yang  dapat  mengham- bat traceability .  Wawancara  menggunakan metode structured  interview terkait  nahkoda melakukan  pengisian  e- logbook dan  pena- nganan  ikan  tuna,  dan  terkait  pendokumen- tasian di industri perikanan tuna menggunakan beberapa  pertanyaan  inti  sebagai  pedoman yang telah tersusun sistematis.
Data  mengenai  proses  pelaku  yang terlibat  rantai  pasok  dianalisis  secara  des- kriptif.  Analisis  deskriptif  bertujuan  menyusun struktur  rantai  pasok  perikanan  tuna  di  PPS Nizam  Zachman.  Hasil  wawancara  dan observasi  mengenai  pendistribusian  ikan  dari kapal ke industri perikanan tuna digambarkan secara  jelas  untuk  mengetahui  proses  kegia- tan perikanan tuna di PPS Nizam Zachman.
Faktor-faktor  penghambat  penerapan traceability didapatkan  dengan  cara  meng- analisis  data  kegiatan  perikanan  tuna  di  PPS Nizam  Zachman  terkait  kapal  penangkap, pendokumentasian oleh nakhoda dan industri, dan  penanganan  ikan  tuna  oleh  nelayan hingga  industri  perikanan  tuna.  Metode  ana- lisis data yang digunakan gap analisis. Analisis gap bertujuan  menilai  seberapa besar  kesen-
jangan antara implementasi traceability di PPS Nizam  Zachman  saat  ini  dengan  standar peraturan  negara  tujuan  ekspor  dan  standar peraturan traceability Indonesia.  Penilaian menggunakan  bantuan checksheet berdasar- kan skala linkert dengan kriteria berikut:
0 → sangat tidak sesuai
1 → tidak sesuai standar 2 → kurang sesuai dengan standar 3 → hampir sesuai standar 4 → sesuai dengan standar
Berdasarkan  hasil  penilaian  di  setiap elemen  selanjutnya  dihitung  kumulatif  untuk mendapatkan  nilai  hasil  penanganan  setiap elemen.  Selanjutnya  dilakukan  analisis gap . Semakin  besar  nilai gap suatu  atribut  maka tingkat  kesesuainnya  semakin  rendah  dan memiliki  kekurangan-kekurangan  yang  perlu diperhatikan.  Menurut  Palan  (2007) gap dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
Tingkat kesenjangan (gap) =
YX .................................................................... (1)
Tingkat kesesuaian =
( 𝑥 ̅Y)/( 𝑥 ̅X) 𝑥 100% .............................................. (2)
Y= Implementasi standar peraturan yang telah ditetapkan
X= implementasi di PPS Nizam Zachman
Pengambilan  keputusan  kesenjangan sesuai  standar  yang  telah  ditetapkan  dengan kegiatan saat ini berdasarkan kriteria berikut:
0%-34% → Sangat tidak sesuai standar 35%-50% → Tidak sesuai standar 51%-65% → Kurang sesuai dengan standar 66%-80% → Hampir sesuai dengan standar 81%-100% → Sesuai dengan standar
Data dan informasi  yang terkait dengan hambatan  implementasi traceability dianalisis secara deskriptif.
Tabel 1 Jenis, metode pengumpulan dan analisis data
No Tujuan Data Pengumpulan data Sumber data Analisis data 1 Menggambarkan struktur rantai pasok di PPS Nizam Zachman Proses rantai pasok perikanan tuna di PPS Nizam Zachman Observasi dan wawancara Nahkoda Industri pengolahan Analisis deskriptif 2 Menentukan faktor-faktor penghambat penerapan traceability Informasi mengenai setiap proses rantai pasok ikan tuna Observasi dan wawancara Nahkoda dan industri pengolahan Analisis deskriptif dan gap analisis 3 Merekomendasikan tindakan perbaikan implementasi traceability Hasil informasi tujuan  2, dan 3 Studi literatur Analisis deskriptif

## HASIL
Skema/Struktur  Rantai  Pasok  di  PPS Nizam Zachman
Traceability dan  rantai  pasok  sangat berkaitan  untuk  menjaga  kualitas  produk perikanan. Menurut Dai et al. (2015) kegiatan rantai pasok dalam traceability berperan untuk mengelola  keamanan  suatu  produk.  Secara umum  aliran  perikanan  tuna  di  PPS  Nizam Zachman  dimulai  dari  kapal  penangkap, pelabuhan  sebagai  fasilitator,  dan  industri perikanan  tuna  sebagai  anggota  primer. Model  rantai  pasok  perikanan  tuna  PPS Nizam Zachman dijelaskan pada Gambar 1.
Pada  Gambar  1  ikan  tuna  yang  dida- ratkan di pelabuhan didistribusikan ke industri perikanan  dalam  bentuk fresh dan frozen . Aliran  barang  ikan  tuna  mengalir  satu  arah, bermula  dari  nelayan  dan  industri  perikanan tuna untuk dijual ke pasar lokal maupun pasar ekspor.  Produk fresh dijual  ke  Jepang  dan lokal, sedangkan produk frozen diperdagang- kan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Aliran informasi rantai pasok tuna mengalir dua arah yaitu hulu ke hilir. Pembayaran akan berjalan setelah produk telah diterima importir.

## Faktor-Faktor  Penghambat  Penerapan Traceability
Tujuan traceability dalam  rantai  paso- kan  makanan  yaitu  mencegah  atau  memini- malisir  permasalahan  keamanan  pangan. Menurut  Doddema et  al. (2020)  keamanan traceability terkait pangan bertujuan menjaga identitas  suatu  produk,  maka  perlu  diper- hatikan  setiap  proses  pendistribusian  produk tuna  dari  hulu  ke  hilir.  Setiap  proses  rantai pasok terdapat  kegiatan  pelaku  (aktor)  yang dapat  berpotensi  mengganggu traceability . Fakta  di  lapangan  pendokumentasian  oleh nelayan  berupa  pengisian  e- logbook dan penanganan  ikan  tuna  masih  sangat  kurang. Selain  itu,  pendokumentasian  di  industri perikanan  tuna  belum  sepenuhnya  menggu- nakan  elektronik,  sehingga  dapat  menjadi kelemahan dalam sistem ketertelusuran.

## Nelayan
Nelayan  merupakan  salah  satu  aktor penting  dalam  kegiatan  rantai  pasok dikare- nakan  nelayan  menjadi  produsen  pertama. Nelayan  berperan  sebagai  pemasok  bahan baku  ke  industri  perikanan,  maka  dari  itu diharuskan  dapat  menjaga  keamanan  hasil tangkapan.  Hal  yang  perlu diperhatikan  yaitu menjaga  kualitas  ikan  setelah  ditangkap  dan
mencatat  informasi  yang  berkaitan  dengan hasil tangkapan.
Informasi  hasil  tangkapan  melalui pengisian  e- logbook .  Menurut  Emery et  al.
(2019), logbook bertujuan  mengumpulkan informasi  mengenai  hasil  tangkapan.  Berikut penilaian yang diperoleh dibandingkan dengan  standar  berlaku  yaitu  menurut PERMEN-KP 48/2014. Adapun hasil penilaian tersaji pada Tabel 2.
Melalui  hal  tersebut  didapatkan  nilai sebesar 1,500 (Tabel 2) dengan tingkat kese- suaian  kurang  sesuai  (63%).  Hal  ini disebabkan nakhoda belum terbiasa menggunakan pencatatan berbasis elektronik. Menurut  Fargomeli  (2014)  nelayan  kesulitan dalam mengadopsi teknologi karena sebagian besar nelayan belum memiliki akses terhadap teknologi  tersebut.  Kegiatan  yang  kurang sesuai  dan  mendapatkan  nilai  2  (Tabel  2) terkait:
1.  Nelayan  telah  melakukan setting untuk melakukan kegiatan penangkapan, namun nakhoda  tidak  melakukan  mengonfirmasi waktu dan kordinat pada e- logbook .
2.  Pengisian  data  hasil  tangkapan  berupa spesies  dan  jumlah  hasil  tangkapan  tidak diisikan pada e- logbook , namun diisi pada buku catatan.
Jika  kondisi  tersebut  berlanjut,  infor- masi  mengenai  produk  dalam  rantai  pasok tidak  berjalan  secara  transparan.  Menurut Linthin et  al. (2018)  produsen  bertanggung jawab  menunjukkan  transparansi  keamanan produk yang telah direncanakan dan terjamin. Oleh  karena  itu  direkomendasikan  adanya sosialisasi  dan  pelatihan  penggunaan  e- logbook secara  intensif,  monitoring  dan evaluasi  kepada  nelayan  tuna longline untuk meningkatkan  pengetahuan  dalam  mengak- ses e- logbook .
E- logbook bertujuan  mempermudah merekam  informasi  kegiatan  penangkapan secara  transparan  dan  praktis.  Mekanisme pendokumentasian e- logbook sebagai berikut:
1.  Nakhoda  diharuskan  melakukan  aktivasi. Aktivasi  merupakan  pendaftaran  nama nakhoda,  kapal,  dan  alat  tangkap  yang digunakan.
2.  Nakhoda  melakukan  pemilihan  waktu tangkap yang bertujuan mendeteksi waktu dan  kordinat  lokasi  penangkapan  (kapal berhenti).
3.  Nakhoda  memasukkan  data  tangkapan berupa:
a.  Spesies  hasil  tangkapan  setiap  jenis ikan.
b.  Jumlah tangkapan setiap jenis ikan.
Nelayan  merupakan  aktor  yang  ber- tanggungjawab  mengenai  penanganan  yang mempengaruhi  kualitas  mutu  ikan  saat  di kapal  penangkap  hingga  dilakukan  bongkar hasil  tangkapan.  Kualitas  ikan  yang  buruk dapat mempengaruhi kegiatan ekspor. Berikut hasil penilaian yang mengacu pada KEPMEN- KP 52/2013 (Tabel 3).
Penanganan tuna  yang saat  ini dilakukan di PPS Nizam Zachman mendapat- kan nilai kesenjangan 1,167 (Tabel 3) dengan tingkat  kesesuaian  hampir  sesuai  (71%). Berdasarkan  penilaian  didapatkan  kegiatan yang belum maksimal yaitu:
1.  Pembongkaran  ikan  di  PPS  Nizam Zachman  dilakukan  dengan  cepat  namun terkena    sinar  matahari.  Deni  (2015) menyatakan  pembongkaran  harus  terhin- dar  sinar  matahari  agar  tidak  menye- babkan kerusakan ikan.
2.  Nelayan  tidak  melakukan  pemantauan suhu  palka  secara  periodik  setiap  2  jam.
Hal  ini  disebabkan  kurangnya  kesadaran dan pengetahuan nelayan.
3.  Selama  proses  pembongkaran  ikan  tuna terkena  lantai  kapal  yang  menyebabkan kerusakan tubuh ikan dikarenakan terseret atau  terbentur  lantai  kapal.  Hal  ini  dise- babkan nelayan berkeinginan untuk sege- ra  menyelesaikan  aktivitas  bongkar  tanpa memahami  pentingnya  kualitas  hasil tangkapan tersebut.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  peraturan  KEPMEN-KP No.  52  A/2013  terkait  jaminan  mutu  dan keamanan  hasil  perikanan  belum  terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya kesadar- an  nelayan  tuna longline terkait  penanganan ikan  yang  baik.  Penanganan  ikan  yang  baik menurut  KEPMEN-KP  No.  52  A/2013  yaitu dapat  menjaga  kualitas  ikan  dan  menjaga rantai  dingin.  Menurut  Mboto et  al. (2014), penanganan  ikan  merupakan  hal  penting untuk  diperhatikan  dikarenakan  mempenga- ruhi kualitas ikan yang baik.
Keterangan:
: aliran barang : aliran informasi : aliran uang
Gambar 1 Alur rantai pasok PPS Nizam Zachman
Tabel 2 Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen pencatatan nelayan
No Standar Y X Gap 1 Nakhoda mengaktivasi e- logbook 4 4 0 2 Nakhoda mengonfirmasi titik kordinat 4 2 2 3 Pengisian data spesies hasil tangkapan 4 2 2 4 Pengisian data jumlah tangkapan 4 2 2 Nilai rata-rata 4 2,500 1,500 Nilai kesesuaian ( 𝑥 ̅Y) / ( 𝑥 ̅X) 𝑥 100% 63%
Keterangan: X: nilai penanganan saat ini, Y: nilai standar yang ditetapkan
Tabel 3 Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen penanganan tuna di PPS Nizam Zachman No Standar Y X Gap 1 Setelah ikan ditangkap langsung masuk ke palka 4 4 0 2 Cara penyusunan ikan di dalam palkah sesuai dengan jenis, mutu, dan ukuran ikan 4 4 0 3 Menempatkan  hasil  perikanan  pada  tempat  dengan  suhu sesuai yang dipersyaratkan 4 4 0 4 Pemantauan suhu, dilakukan teratur 4 2 2 5 Melakukan  bongkar  muat  dan  pendaratan  dengan  cepat untuk menghindari sinar matahari 4 3 1 6 Tidak  membiarkan  ikan  terkena  lantai  selama  proses pengangkutan 4 0 4 Nilai rata-rata 4 2,833 1,167 Nilai kesesuaian ( 𝑥 ̅Y) / ( 𝑥 ̅X) 𝑥 100% 71%
Keterangan: X: nilai penanganan saat ini, Y: nilai standar yang ditetapkan

## Industri Pengolahan
Industri pengolahan merupakan pelaku rantai  pasok  yang  melakukan  kegiatan mengolah  bahan  baku  ikan  tuna  menjadi produk frozen dan melakukan ekspor. Industri pengolahan  mendapatkan  pasokan  bahan baku  berasal  dari  PPS  Nizam  Zachman. Bahan  baku  yang  telah  diolah  dipasarkan  ke Amerika  Serikat  dan  Uni  Eropa,  dimana negara  tersebut  mengutamakan  mutu  dan keamanan produk melalui pendokumentasian. Untuk  menjaga  kualitas  ikan  di  industri pengolahan  perlu  memperhatikan  beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi penurunan mutu.  Berikut  hasil  penilaian  kondisi  industri pengolahan  dengan  mengacu  KEPMEN-KP 52/2013 (Tabel 4).
Berdasarkan  kondisi  proses  pendistri- busian  yang  tidak  sesuai  didapatkan  nilai kesenjangan  0,571  (Tabel  4)  yang  berarti telah sesuai standar (86%). Penanganan ikan saat  di  industri  pengolahan  sudah  sesuai KEPMEN-KP 52/2013, namun pendistribusian ke  industri  pengolahan  menggunakan  mobil pick  up dikarenakan  untuk  meminimalisir biaya.  Mobil  berpendingin  akan  dioperasikan pada saat tertentu saja.
Menurut  KEPMEN-KP  52/2013  untuk menjaga kualitas mutu ikan berupa:
1.  Pendistribusian  menggunakan  kendaraan berpendingin.
2.  Terdapat fasilitas untuk mendukung penanganan ikan.
a.  Tempat pencucian ikan untuk member- sihkan hasil tangkapan.
b.  Pencahayaan yang cukup untuk menangani bahan baku.
c.  Terdapat saluran pembuangan.
d.  Kontruksi  tempat  penanganan  ikan berbahan  tidak  mudah  karat,  hal  ini bertujuan bahan baku tidak terkontami- nasi bakteri
3.  Bahan baku yang rusak segera dipisahkan agar  tidak  mengontaminasi  bahan  baku lainnya.
4.  Bahan  baku  yang  layak  segera  ditangani agar tidak terjadi penurunan suhu.
Uni Eropa dan Amerika Serikat mengu- tamakan  transparansi  informasi  produk. Informasi  produk  bertujuan  mengetahui  asal- usul  produk  yang  dikonsumsi  konsumen  dan mempermudah  dilakukan  pelacakan  produk melalui  informasi  yang  tercatat.  Dokumen pokok industri pengolahan terdiri dari dokumen  eksternal  dan  dokumen  internal. Dokumen  eksternal  berupa  informasi  asal ikan, supplier , hasil penanganan bahan baku (HC).  Adapun  dokumen  internal  berupa informasi  bahan  baku  tiba  di  industri pengolahan  hingga  diolah  menjadi  produk. Menurut  FAO guideline 2017  dokumentasi internal  akan  lebih  detail  jika  didokumen- tasikan menggunakan digital/elektronik. Peng- gunaan  elektronik  bertujuan  memudahkan dan  lebih  detail  mengenai  setiap  informasi bahan  baku  hingga  diolah  menjadi  produk. Sistem elektronik yang digunakan di Indonesia  berupa  sistem tracetales di
Indonesia bagian Timur. Kelengkapan pendokumentasian  suatu  produk  penting maka  perlu  dilakukan  penilaian  pada  industri pengolahan  mengacu  pada  FAO guideline 2017 (Tabel 5).
Berdasarkan  kondisi  proses  pendistri- busian  yang  tidak  sesuai  didapatkan  nilai kesenjangan  0,214  (Tabel  5),  yang  berarti telah sesuai standar (95%). Pada perhitungan
tersebut didapatkan kesenjangan pada pendokumentasian  elektronik.  Setiap  proses dokumentasi menggunakan pencatatan kertas.  Penggunaan  sistem  manual  dapat menghambat traceability dikarenakan  sulit mengidentifikasi data produk beberapa tahun sebelumnya dan dapat terjadi kerusakan fisik pada  dokumen  tersebut.  Pihak  industri pengolahan belum menggunakan sistem elek- tronik dikarenakan sulitnya mengubah kinerja praktik  dan  kinerja  sosial  perusahaan  yang memerlukan banyak
biaya
ntuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang dioperasikan.
Pendokumentasian  di  industri  berupa informasi  jenis  bahan  baku,  jumlah  bahan baku, nama unit penangkapan, nama supplier , dana  bukti  kwitansi  pembelian.  Proses pengolahan bahan baku dipantau oleh quality control ,  hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan HC  dan  HCCP.  Selanjutnya  produk  dikemas dan  dilakukan scanning label  yang  berisikan informasi  dari  produk  tersebut  dalam  bentuk barcode dan print  out .  Produk  yang  akan diekspor  dilengkapi  dengan  dokumen  syarat ekspor  negara  tujuan  berupa  surat  hasil tangkapan  ikan  (SHTI) dan  seafood  import monitoring program (SIMP).

## PPS Nizam Zachman
Pelabuhan  perikanan  berperan  untuk mendukung  pengembangan traceability dan kegiatan ekspor industri pengolahan perikanan tuna. Pelabuhan perikanan sebagai tempat  mendaratkan  ikan  harus  dapat
menjamin  kualitas  ikan  yang  didaratkan sebelum  dibawa  ke  industri  (Hutapea et  al. 2017).  Salah  satunya  dengan  membantu menyediakan sarana di PPS Nizam Zachman. Sarana-sarana  tersebut  digunakan  untuk menjaga  kualitas  ikan  tuna  tetap  terjaga dengan baik (Tabel 6).
Nilai  kesenjangan  peran  PPS  Nizam Zachman  didapatkan  total  nilai  kesesuaian sebesar  81%  terkait  membantu  kelancaran kegiatan  ekspor  dengan  menyediakan cold storage , kendaraan berpendingin, serta adanya pengawasan untuk penerbitan Sertifikasi  Hasil  Tangkapan  Ikan  (SHTI). Sertifikasi  Hasil  Tangkapan  Ikan  (SHTI) merupakan  dokumen  wajib  yang  diterbitkan pelabuhan  untuk  industri  pengolahan  yang mengekspor  ke  Uni  Eropa.  Menurut Council Regulation (EC) No. 1005/2008 semua produk perikanan  yang  masuk  dan  berasal  dari kegiatan  penangkapan  ikan  harus  disertai SHTI.
Melalui  penilaian  mengenai  kondisi eksisting  nelayan,  industri  pengolahan,  dan PPS Nizam Zachman dilakukan total penilaian akhir  mengenai  kesesuaian  kondisi  tersebut. Penilaian tersebut tersaji pada Tabel 7.
Total  penilaian  kesesuaian  terhadap  4 elemen  yaitu  penanganan tuna  saat bongkar di PPS Nizam Zachman, penanganan tuna di industri pengolahan, pendokumentasian industri  pengolahan,  dan  sarana  PPS  Nizam Zachman  didapatkan  rata-rata  kesesuaian sebesar 83% (sesuai standar) (Tabel 7).
Tabel 4 Nilai kesenjangan dan kesesuaian kondisi di industri pengolahan
No Standar Y X Gap 1 Menggunakan kendaraan berpendingin mengangkut ikan tuna 4 0 4 2 Tersedia  fasilitas  pencucian  ikan  dan  penanganan  yang memadai 4 4 0 3 Tersedia  pencahayaan  yang  cukup  dan  memadai  untuk  tiap proses kegiatan 4 4 0 4 Konstruksi fasilitas lantai dilengkapi saluran pembuangan 4 4 0 5 Semua  permukaan  di  area  penanganan  yang  terkena  kontak dengan ikan berbahan tidak mudah karat tidak beracun, tahan air dan dalam keadaan baik 4 4 0 6
Ketika suatu produk/ikan diketahui tidak baik untuk dikonsumsi/ekspor segera dipindahkan/dipisah 4 4 0 7 Semua  produk  yang  dinilai  dapat  dikonsumsi/ekspor  segera ditangani dengan baik 4 4 0 Nilai rata-rata 4 3,429  0,571 Nilai kesesuaian ( 𝑥 ̅Y) / ( 𝑥 ̅X) 𝑥 100% 86%
Keterangan: X: nilai penanganan saat ini, Y: nilai standar yang ditetapkan
Tabel 5 Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen pendokumentasian di industri
No Standar Y X Gap 1 Pendokumentasian  informasi  produk barcode (Amerika  Serikat) dan print out (Uni Eropa) 4 4 0 2 HACCP, SHTI, HC, dan SIMP 4 4 0 3 Nama penjual atau pemasok 4 4 0 4 Kontak dan informasi penjual atau pemasok 4 4 0 5 Deskripsi produk (nama merek) 4 4 0 6 Informasi kuantitas dan pengemasan 4 4 0 7 Alamat asal barang dikirim 4 4 0 8 Tanggal pengiriman 4 4 0 9 Tanggal penerimaan 4 4 0 10 Asal lokasi pengirim 4 4 0 11 Informasi transporter 4 4 0 12 Nomor identifikasi produk 4 4 0 13 Bukti/kwitansi transaksi penjualan 4 4 0 14 Pendokumentasian elektronik 4 1 3 Nilai rata-rat 4 3.786 0.214 Nilai kesesuaian ( 𝑥 ̅Y) / ( 𝑥 ̅X) 𝑥 100% 95%
Keterangan: X: nilai penanganan saat ini, Y: nilai standar yang ditetapkan
Tabel 6 Nilai kesenjangan dan kesesuaian elemen sarana PPS Nizam Zachman No Standar Y X Gap 1 Tersedia coldstorage 4 4 0 2 kendaraan berpendingin 4 1 3 3 Pengawasan saat bongkar 4 4 0 4 Pelayanan dokumen untuk persyaratan ekspor (verifikasi, SHTI) 4 4 0 Nilai rata-rata 4 3,250 0,750 Nilai kesesuaian ( 𝑥 ̅Y) / ( 𝑥 ̅X) 𝑥 100% 81%
Keterangan: X: nilai penanganan saat ini, Y: nilai standar yang ditetapkan
Tabel 7 Hasil perhitungan kesesuaian elemen untuk mendukung traceability No Elemen Nilai penanganan Nilai standar Gap Kesesuaian 1 Pencatatan nelayan 2 Penanganan tuna di PPS Nizam Zachman 2,833 4 1,167 71 3 Penanganan tuna di industri pengolahan 3,429 4 0,571 86 4 Pendokumentasian di industri pengolahan 3,786 4 0,214 95 5 Peran PPS Nizam Zachman 4 4 0 100 Nilai rata-rata 83

## Tindakan  Perbaikan  Mengimplementasi Traceability
Berdasarkan  hasil  perhitungan  gap diketahui  adanya  kesenjangan  elemen  yang terkait  dengan traceability saat  ini  dengan standar  yang  telah  ditetapkan.  Masalah- masalah yang terjadi yaitu:
1.  Pengisian e- logbook
1)  Beberapa  nelayan  tuna longline tidak sesuai melakukan pengisian e- logbook .
Para nahkoda lebih memilih melakukan pencatatan  data  spesies  dan  jumlah hasil  tangkapan  di  buku  setelah  mela- kukan proses penangkapan. Permasa- lahan  ini  perlu  diperbaiki  melalui sosialisasi  dan  pelatihan  penggunaan
e- logbook . Sosialisasi  dan  pelatihan dilakukan  dengan  adanya  kerjasama pihak  pelabuhan  dengan  pemerintah pusat.  Menurut  Nugroho et  al. (2017), sosialisasi  mengenai  e- logbook dapat melibatkan  LSM  dan  menggunakan bahasa  yang  sederhana  agar  nelayan mudah  memahami.  Setelah  dilakukan sosialisasi  dan  pelatihan  maka  pihak pelabuhan  diharuskan  memonitoring dan mengevaluasi pengisian e- logbook melalui  SILOPI,  jika  tidak  sesuai petugas diharuskan memperingatkan.
2.  Penanganan tuna di kapal
1)  Nelayan tidak teratur melakukan pengecekan suhu palka secara periodik 2 jam sekali.
2)  Saat kapal tiba di pelabuhan langsung dilakukan  bongkar  muat  namun  tidak dengan cepat.
3)  Ikan selalu terkena lantai setiap proses pengangkutan.
Masalah-masalah berikut
dapat diperbaiki  dengan  adanya  pelatihan  dan pengawasan  terhadap  aktivitas  penanganan tuna.  Pelatihan  bertujuan  meningkatkan pengetahuan  nelayan  mengenai  cara  mem- pertahankan  kualitas  tuna.  Pelatihan  dan pengawasan  dapat  dilakukan  instansi  yaitu pengelola  PPS  Nizam  Zachman.  Pelatihan penanganan tuna merupakan pelatihan kerja sebagai wadah untuk meningkatkan keterampilan  (Zuana et  al. 2014).  Pelatihan diberikan  oleh  tenaga  ahli  dan  diberikan secara  bertahap  sehingga  keterampilan nelayan  dapat  ditingkatkan.  Keterampilan yang  baik  dalam  menangani  tuna  akan mengurangi  terjadinya  kesalahan  teknis sehingga  menghasilkan  kualitas  ikan  yang baik dan mendukung implementasi
traceability .  Keberhasilan  penanganan  ikan dipengaruhi faktor pengetahuan dan kesadaran  nelayan  dalam  menangani  hasil tangkapan (Sahubawa 2016).
3.  Penanganan tuna di industri
1)  Industri perikanan tuna tidak menggunakan kendaraan berpendingin saat  mengangkut  ikan  tuna  dari dermaga ke industri.
Langkah perbaikan
untuk meminimalisir  masalah  tersebut  diperlukan peningkatan  pengawasan  mutu  di  lapang secara berkala. Pengawasan dapat dilakukan pengawas dari BKIPM dan kerjasama dengan pengelola  pelabuhan.  Jika  industri perikanan tuna tidak mematuhi standar yang diberlakukan, maka pihak pengawas memberi sanksi terhadap industri perikanan tersebut.
4.  Pendokumentasian di industri
1)  Pendokumentasian  di  industri  belum sepenuhnya berbasis elektronik.
Pendokumentasian  di  industri  perikan- an  tuna  sebagian  besar  berbasis  manual. Langkah  untuk  mengubah  sistem  tersebut perlu  adanya  kerjasama  atau  kemitraan pemerintah  dengan  asosiasi  perikanan  tuna. Hal  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  wadah untuk  mendukung  pengembangan software . Pemerintah  diharapkan  dapat  mendorong pelaku industri dengan melakukan sosialisasi untuk  memberikan gambaran  kepada  pelaku industri  mengenai  penggunaan  sistem  keter- telusuran berbasis elektronik. Menurut Werdal
(2014), sistem digitalisasi dapat
meningkatkan sistem pemantauan dan pemeriksaan  data  produk  untuk  investigasi dan inpeksi.

## PEMBAHASAN
Menurut  Gallaway et  al. (2011) penggunaan e-logbook menghasilkan  data yang  lebih  tepat  dan  lebih  akurat  untuk mengestimasi  hasil  tangkapan  nelayan. Namun,  nelayan  tuna longline PPS  Nizam Zachman  belum  mengoperasikan e-logbook secara  maksimal.  Nelayan  belum  terbiasa menggunakan
pencatatan berbasis
elektronik,  sehingga  pengisian e-logbook ditemukan tidak sesuai dengan titik penangkapan. Menurut Apriliani dan Nugroho (2016) penghambat pengisian e-logbook yaitu permasalahan teknis terkait kesulitan memilih fitur dan kesulitan mendapatkan sinyal ketika berada di tengah laut. Maka, pihak pengelola pelabuhan    dengan  pemerintah  pusat  perlu adanya  kerjasama  untuk  mensosialisasikan pelatihan  penggunaan  e- logbook secara bertahap.
Saat  di  atas  kapal  nelayan  diwajibkan melakukan  pemantauan  suhu  palka  secara berkala selama 2 jam. Namun, nelayan tidak melakukan  pemantauan  suhu  secara  teratur dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan  nelayan.  Menurunnya  suhu pada tempat penyimpanan dapat mempenga- ruhi  kualitas  ikan  sebelum  kapal  tiba  di pelabuhan.  Setelah  kapal  tiba  di  pelabuhan dan melakukan bongkar hasil tangkapan, ikan tuna terkena lantai kapal yang menyebabkan kerusakan  tubuh  ikan  dikarenakan  terseret atau  terbentur  lantai  kapal.  Hal  ini  terjadi karena  nelayan  ingin  segera  menyelesaikan aktivitas bongkar tanpa memahami pentingnya kualitas hasil tangkapan tersebut. Menurut  Rossarie et  al. (2010)  perilaku nelayan  yang  menyeret  ikan  saat  proses penanganan dapat mengakibatkan
penurunan  mutu.  Kondisi  penanganan  tuna sebagaimana dipaparkan di atas menyimpulkan  bahwa  peraturan  KEPMEN- KP  No.  52  A/2013  terkait  jaminan  mutu  dan keamanan  hasil  perikanan  belum  diterapkan dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya kesadaran  nelayan  tuna longline terkait penanganan  ikan  yang  baik  dan  belum adanya  pengawasan  di  lapang  terkait penanganan ikan saat bongkar. Menurut Deni (2015)  saat  kapal  tiba  di  pelabuhan, penanganan  ikan  harus  cepat  dilakukan,  hal ini bertujuan menghindari kerusakan ikan.
Penanganan  hasil  tangkapan  ikan  di atas  kapal  merupakan  tahapan  awal  yang penting.  Menurut  Huda et  al. (2013) penanganan  awal  menentukan  penanganan dan  pengolahan  ikan  selanjutnya.  Mutu  ikan yang  baik  akan  mempengaruhi  kegiatan pasar  ekspor  dan  menjadi  faktor  dalam menentukan  harga  ikan  tuna.  Menurut Oladosu et al. (2011) mutu produk yang baik akan  meningkatkan  kepercayaan  konsumen. Maka  dari  itu,  nelayan  yang  bekerja  di  kapal memiliki  peranan  penting  dalam  menjaga mutu  ikan  tuna,  dikarenakan  nelayan  aktor pertama yang berhubungan langsung dengan mutu ikan yang ditangkap.  Menurut Iskandar et  al. (2011)  implementasi  menjaga  mutu  di kapal tuna longline membutuhkan keberpihakan  pengusaha  perikanan  tuna. Keberpihakan  ini  mengenai  kebijakan  mutu untuk  dapat  melakukan  pengelolaan  mutu secara keselu-ruhan di kapal longline .
Berdasarkan  kendala-kendala  pena- nganan  tuna  tersebut  diperlukan  sosialisasi, pelatihan dan pengawasan terhadap aktivitas penanganan tuna. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa nelayan berperan penting untuk menjaga kualitas ikan tersebut.  Setelah  diadakan  sosialisasi  perlu pelatihan  yang  didukung oleh  instansi  terkait yaitu pengelola PPS Nizam Zachman. Hal ini bertujuan  untuk  melatih  dan  meningkatkan keterampilan para nelayan tuna longline .
Pendistribusian  hasil  tangkapan  seha- rusnya  menggunakan  kendaraan  berpen- dingin  untuk  menjaga  mutu.  Namun  proses pendistribusian  tidak  berjalan  maksimal dikarenakan  pendistribusian  menggunakan mobil pickup yang  terbuka.  Pihak  industri beranggapan penggunaan mobil pickup dapat meminimalisir pengeluaran biaya dikarenakan harga  sewa  lebih  murah.    Selain  itu,  pihak industri  beranggapan  bahwa  jarak  tempat bongkar  dengan  industri  yang  tidak  jauh, mengakibatkan  ikan  tuna  yang  diangkut dengan  menggunakan  mobil pick  up hanya sebentar terpapar oleh sinar matahari selama di  perjalanan.    Menurut  Lubis et  al. (2010) transportasi  yang  baik  memerlukan  alat pengangkutan  yang  memenuhi  persyaratan kualitas dan kuantitas. Jika kondisi penangan- an tuna PPS Nizam Zachman terus berlanjut sebagaimana  yang  terjadi  selama  ini,  maka kualitas  dan  mutu  ikan  tuna  akan  selalu dipermasalahkan.  Menurut  Zhang et  al. (2011) kenaikan suhu secara signifikan dapat menyebabkan  penurunan  mutu.  Hal  ini  tidak sesuai  dengan  persyaratan  negara  tujuan ekspor,  dimana  Amerika  Serikat  dan  Uni Eropa memperketat keamanan terkait kualitas
produk  yang  masuk  ke  wilayahnya.  Oleh karena  itu  perlu  meningkatkan  pengawasan mutu  berkala  untuk  mengawasi  aktivitas industri  perikanan  tuna.  Pengawasan  dapat dilakukan oleh BKIPM ( Badan Karantina Ikan, Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan  Hasil Perikanan). dan pengelola pelabuhan.
Pemenuhan  syarat  dokumentasi  di industri  pengolahan  perikana  tuna  dinilai sudah memenuhi standar. Akan tetapi terkait pendokumentasian  disetiap  proses  belum berbasis  elektronik.  Hal  ini  dikarenakan sulitnya mengubah  kinerja praktik dan kinerja sosial perusahaan yang memerlukan adanya insentif  finansial  yang  memadai,  infrastruktur teknologi  yang  dioperasikan,  dan  dukungan pemerintah  terkait  pengembangan  teknologi. Ketika  mengubah    suatu  kinerja,  maka  akan mempengaruhi beberapa elemen terkait, yaitu 1)  norma  dan  aturan  yang  tertulis  maupun tidak  tertulis  dari praktik  kinerja  sebelumnya; 2)  memahami  praktik  yang  akan  diubah;  3) kompetensi  untuk  pelatihan;  4)  objek  dan material;  5)  memberikan  gambaran  kepada praktisi  melalui  pelatihan  (Doddema et  al . 2020).  Untuk  mengubah  sistem  pendoku- mentasian  berbasis  elektronik  perlu  adanya dukungan  dari  pemerintah  dan  asosiasi perikanan  tuna  yang  diharapkan  dapat menciptakan  wadah  pengembangan  tekno- logi.
Hasil  tindakan  perbaikan  diharapkan dapat  bermanfaat  untuk  pelaku  perikanan dengan  meningkatkan  dokumentasi  produk melalui traceability  based  technology serta penanganan  produk.  Prospek traceability yang  maksimal  tidak  hanya  menguntungkan pemerintah dan industri pengolahan perikanan  tuna  namun  bermanfaat  untuk nelayan.

## KESIMPULAN
Rantai  pasok di  PPS  Nizam  Zachman dimulai  dari  nelayan,  pendaratan  ikan,  dan didistribusikan  ke  industri  perikanan  tuna. Melalui rantai pasok ditemukan kegiatan yang dapat  mempengaruhi traceability di  PPS Nizam  Zachman  yaitu:  1)  kurang  maksimal pengisian e-logbook dikarenakan  rendahnya sumber daya manusia; 2) industri pengolahan ikan  tuna  yang  belum  berbasis  elektronik;  3) proses  penanganan  tuna  yang  belum  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan  pada tahapan  bongkar  ikan  saat  mengeluarkan ikan  dari  palka  dan  pendistribusian  ikan  ke industri.  Tindakan  perbaikan  yang  dapat dilakukan  yaitu  1)  perlu  adanya  monitoring
serta  evaluasi  terkait  kegiatan  nelayan;  2) memperketat  pengawasan  mutu  secara berkala di lapang; 3) pemerintah menciptakan wadah  sebagai  dukungan  terhadap  industri pengolahan  dengan  berkolaborasi  melalui LSM dan asosiasi industri untuk memfasilitasi pengembangan  industri  terkait  standar  dan persyaratan penelusuran.

## SARAN
Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat  mengidentifikasi  komponen  maupun teknis  penerapan  sistem traceability  based technology di  industri  pengolahan  perikanan tuna Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada  instansi  PPS  Nizam  Zachman  dan industri  pengolahan  perikanan  tuna  PPS Nizam  Zachman  yang  telah  mengizinkan membantu proses penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliani  T,  Nugroho  H.  2016.  Persepsi
Nelayan dan Petugas Pelabuhan Terhadap Uji coba Penggunaan Electronic Logbook Perikanan. J Kebijakan Sosek KP . 6(1):1 –13.
https://doi.org/10.15578/jksekp.v6i1.260 8. Chen X, Shum S, Levi DS. 2013. Stable and
Coordinating  Contracts  for  a  Supply
Chain with Multiple Risk Averse
Suppliers. Production  and  Operations
Management . 23(3):379-392. https://doi.org/10.1111/poms.12073. [DJPT] Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.  2016.  Profil  Pengelolaan Perikanan Perikanan Samudera Pelabuhan  Nizam  Zachman  Jakarta Utara. Jakarta. Dai H, Ge L, Zhou W. 2015. A Design Method for  Supply  Chain  Traceability  System with  Aligned  Interests. Intern  Journal  of Production Economics . 170:14-24.
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.08.01
0.
Deni S. 2015. Karakteristik Mutu Ikan Selama
Penanganan pada Kapal KM. Cakalang.
Jurnal  Imiah  Agribisnis  dan  Perikanan .
8(2):72-80.
doi: https://doi.org/10.29239/j.agrikan.8.2.72- 80.
Doddema  M,  Spaargaren  G,  Wiryawan  B, Bush  SR.  2020a.  Fisher  and  Trader Responses  to  Traceability  Interventions in  Indonesia. Society  and  Natural Resources . 1(1):1232-1251. https://doi.org/10.1080/08941920.2020.1 739358. Doddema  M,  Spaargaren  G,  Wiryawan  B,
Bush SR. 2020b. Responses of Indonesian Tuna Processing Companies to Enhanced Public and Private Traceability. J Marine Policy . 119(104100):1-10. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.10
4100.
Emery TJ, Noriega R, Williams AJ, Larcombe J. 2019. Changes  in Logbook Reporting by  Commercial  Fishers  Following  the Implementation  of  Electronic  Monitoring in Australian Commonwealth Fisheries. J Marine Policy . 104:135-145. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.01.
018.
[FAO]  Fisheries  and  Agricultur  Organization. 2016.  Seafood  Traceability  Systems: Gap  Analysis  of  Inconsistencies  in Standards and Norms. In: Borit M, Olsen P, editor. FAO - Fisheries and Aquaculture  Circular.  Vol.  1123.  Rome, Italy:  Food  and  Agriculture  Organization of the United Nations. hal. 39.
[FAO]  Fisheries  and  Agricultur  Organization. 2017.  Handbook  For  Fisheries  Socio- Economic Sample Survey. In: Pinello D, Gee J, Dimech M, editor. FAO - Fisheries and Aquaculture Technical Paper. Rome, Italy: FAO. hal. 136.
Fargomeli  F.  2014.  Interaksi  Kelompok Nelayan  dalam  Meningkatkan  Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten  Maba  Halmahera  Timur. Jurnal Acta Diurna .3(3): 1-17.
Gallaway BJ, Cole JG, Martin LR, Nance JM, Longnecker M. 2011. An Evaluation of an Electronic  Logbook  as  a  More  Accurate Method of Estimating Spatial Patterns of Trawling  Effort  Bycatch  in  the  Gulf  of mexico  Shrimp  Fishery. Journal  of Fisheries  Management .  23(3):787-809. https://doi.org/10.1577/m02-105.
Huda MA, Baheramsyah A, Cahyono B. 2013. Desain  Sistem  Pendingin  Ruang  Muat Kapal Ikan Tradisional dengan Menggunakan Campuran Es Kering dan Cold Ice yang Berbahan Dasar
Propylene Glycol. Jurnal  Teknik  Pomits . 2(1): 2301-9271. https://doi.org/10.12962/j23373539.v2i1.
3155.
Hutapea  RYH,  Solihin  I,  Nurani  TW.  2017. Peran  Pelabuhan  Perikanan  Samudera Nizam  Zachman  dalam  Mendukung Industri  Tuna. J  Marine  Fisheries . 8(2):187-198. https://doi.org/10.29244/jmf.8.2.187-198.
Iskandar BH, Wahyudi GA, Nurani TW. 2011. Pre Requisite Study on the Application of
Hazard  Analysis  Critical  Control  Point Quality  Management  System  for  on Board Tuna Longliner. Indonesia Fisheries Research Journal . 17 (2): 111-
117. https://doi.org/10.15578/ifrj.17.2.2011.11 1-117.
Linthin  RD,  Zakaria  FR,  Trilaksani  W.  2018.
Manfaat Penerapan Standar pada Perusahaan  Tuna  di  DKI  Jakarta. J Manajemen IKM . 12(2):39-45. https://doi.org/10.29244/mikm.13.1.39-
45.
Lubis  E,  Wiyono  ES,  Nirmalanti  M.  2010.
Penanganan Selama Transportasi Terhadap Hasil Tangkapan Didaratkan di Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Nizam Zachman:  Aspek  Biologi  dan  Teknis. J Mangrove dan Pesisir . 10(1):1-7.
Mboto  NK,  Nurani  TW,  Wisudo  SH,
Mustarruddin.  2014.  Strategi  Sistem Penanganan Ikan Tuna Segar yang Baik di Kapal Nelayan Handline PPI Donggala . J  Teknologi  Perikanan  dan  Kelautan . 5(2):191-206. https://doi.org/10.24319/jtpk.5.189-204.
Nugroho H, Sufyan A, Wiadnyana  NN. 2017.
Aplikasi  Teknologi  Elektronik  Logbook
Penangkapan  Ikan  untuk  Mendukung
Pengelolaan Perikanan. Jurnal Kelautan Nasional.
10(3):113-124. https://doi.org/10.15578/jkn.v10i3.6193.
Oladosu  RN,  George  FOA, Obasa  SO,  Ajayi AA, Bankole MAU. 2011. Bacterial Load, Composition  and  Succession  in  the African  Catfish,  Clarias  Gariepinus  Held
at Ambient Temperatures. Journal Researcher . 3(7):67-73. Olsen  P,  Borit  M.  2013.  How  to  Define Traceability.  Trends  in  Food  Science  & Technology. 29:142-150. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2012.10.003
.
Palan R. 2007. Competency Management - A Practitioner’s  Guide.  Nat,  Joseph  R, Peter A, editor. Kuala Lumpur, Malaysia.
Reo  A.  2010.  Pengaruh  Beberapa  Cara Kematian  Ikan  terhadap  Mutu  Ikan Kakap  ( Lutjanus  sp .). J  Perikanan  dan Kelautan Tropis . 4(3): 145-148. https://doi.org/10.35800/jpkt.6.3.2010.15
9.
Rossarie,  Darmanto  Y,  Swastawati  F.  2019. Kesesuaian  Penanganan  Ikan  di  Kapal Pole and Line. Jurnal Airaha . 8(2):67-75.
https://doi.org/10.15578/ja.v8i02.111. Sholeh  K.  2018.  Kinerja  Ekspor  Produk Perikanan Indonesia Tahun 2018. Jakarta (ID): Direktorat Jendral
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan  Perikanan.  Kementerian  Kelautan dan Perikanan.
Vistasusiyanti,  Kindangen  P,  Palandeng  ID. 2017. Analisis Manajemen Rantai Pasok Spring  Bed  pada  PT.  Massindo  Sinar Pratama Manado. Jurnal EMBA .
5(2):893-900.
Werdal  P.  2014.  Digital  Traceability  in  the
Seafood Industry Comments on Presidential  Memorandum.  In:  Trace Register, LLC. 119 First Avenue South,  Suite  440  Seattle,  Washington 98104  United  States  of  America: Corporate Headquarters. 1 –14.
Zhang SY, Li G, Wu HB, Liu XG, Yao YH, Tao L, Liu H. 2011. An Integrated Recirculating Aquaculture System (RAS) for Land Based Fish Farming:The Effects on  Water  Quality  and  Fish  Production. Aquacultural  Engineering .  45:93-102. https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2011.0 8.001.
Zuana  CI,  Swasto  B,  Susilo  H.  2014.
Pengaruh Pelatihan Kerja dan
Lingkungan Kerja Karyawan terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi pada
Karyawan  PT  Jamsostek  (Persero). Jurnal Administrasi Bisnis 7(1):1-9.