## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan
Ganesha Pramudya Kusuma 1* , Rochmani 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
*Corresponding Author : ganeshaprak@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 16/08/2023 Persoalan  premanisme  pemalakan  disertai  kekerasan  memenuhi  kasus  tindak pidana.  Banyak  kasus  menganai  hal  tersebut  di  Semarang.  Hal  tersebut  jelas melanggar  KUHP.  Diperlukan  penanganan  yang  efektif  terkait  tindak  pidana tersebut.  Penelitian  yuridis  normatif  ini  menggunakan  metode  deskriptif analisis.  Analisis  data  akan  menggabungkan  pendekatan  kualitatif  dengan analisis sekunder dari kasus-kasus dan pasal terkait tindak pidana premanisme. Hail  penelitian  menunjukan  bahwa  Tindak  pidana  premanisme  pemalakan disertai dengan kekerasan merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani dengan  efektif  oleh  Polrestabes  Semarang  dan  banyak  kendala  yang  dihadapi dalam  mewujudkannya  diantaranya  kendala  internal,  eksternal,  serta  faktor masyarakat. Direvisi, 07/09/2023 Dipublikasi, 05/10/2023 Kata Kunci:
Tindak Pidana; Premanisme; Pemalakan

## Abstract
Keywords: Crime; Thuggery; Bullying The  problem  of  thuggery  and  violence  accompanied  by  violence  fills  criminal cases.  Many  cases  about  this  in  Semarang.  This  clearly  violates  the  Criminal Code.  There  is  a  need  for  effective  handling  of  this  crime.  This  normative juridical research uses descriptive analysis method. Data analysis will combine a qualitative approach with a secondary analysis of cases and articles related to  the  crime  of  thuggery.  The  results  of  the  research  show  that  the  crime  of thuggery with violence is a serious problem that needs to be handled effectively by the Semarang Polrestabes and there are many obstacles faced in making it happen including internal, external, and societal factors.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum dengan rakyat memegang kekuasaan tertinggi terhadap negara,  namun  tetap  dibatasi  oleh  adanya  hukum  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  sudah menentukan  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk  Republik.  Sebagai konsekuensi  negara  kesatuan  yang  berbentuk  Republik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  UUD  1945,  maka  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang  Dasar  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945.  Indoneisa  adalah  suatu negara  yang  memiliki  dua  sistem  kedaulatan,  yaitu  sebagai  negara  kedaulatan  rakyat  dan negara kedaulatan hukum. 1
Negara  hukum  adalah  negara  yang  komposisinya  diatur  oleh  hukum  sehingga  semua kekuasaan  pemerintah  didasarkan  pada  hukum,  rakyat  tidak  boleh  bertindak  sewenang- wenang sesuai dengan kehendak mereka sendiri, yang bertentangan dengan hukum. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan
1 Mahkamah  konstitusi  republik  indonesia.  (2023). Beranda  |  Mahkamah  Konstitusi  RI .  mkri.id. https://www.mkri.id/
jaman  yang  sudah  mendunia.  Dimana  perkembangan  yang  terjadi  sudah  mulai  merambah banyak  aspek  kehidupan.  Perkembangan  saat  ini  tidak  hanya  berdampak  besar  bagi  negara Indonesia,  tetapi  juga  mempengaruhi  perkembangan  masyarakat,  perubahan  perilaku  dan budaya masyarakat.
Terlebih lagi setelah masa pandemi covid 19 kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk.  Tidak  hanya  mengalami  krisis  ekonomi  saja  namun  juga  berdampak  pada  krisis moral,  terjadinya  peningkatan  kepadatan  penduduk,  jumlah  pengangguran  yang  bertambah serta angka kemiskinan yang tinggi memungkinkan orang untuk melakukan tindak kejahatan, Saat ini tingkat kejahatan di Indonesia sangat tinggi dan jenis kejahatan berkembang dengan istilah  kejahatan  luar  biasa. 2 Angka  kriminalitas  2022  naik  7,3  persen  dari  tahun  lalu.  Jika dirata-ratakan,  ada  31,6  kejahatan  setiap  jamnya.  Sementara,  penyelesaian  perkara mengalami penurunan. Kapolri Listyo Sigit Prabowo merincikan tingkat kejahatan meningkat 18,764 kasus menjadi 276.507 perkara dari sebelumnya 257.743 kasus pada 2021. 3
Salah  satu  fenomena  kriminalitas  masyarakat  saat  ini  adalah    maraknya  aktivitas premanisme  di  masyarakat.  Kegiatan  premanisme    memang  dapat  berkembang  di  berbagai bidang  kehidupan  manusia.  Premanisme  adalah  sebutan  pejoratif  yang  sering  digunakan untuk  merujuk  kepada  kegiatan  sekelompok  orang  yang  mendapatkan  penghasilannya terutama  dari  pemerasan  kelompok  masyarakat  lain.  Faktor-faktor  penyebab  maraknya premanisme  yakni:  lemahnya  iman,  lemahnya  pengawasan  orang  tua.  penanggulangan premanisme  di  indonesia  harus  dilakukan  secara  sinergis  dan  terpadu  antara  ulama,  umaro dan aparat penegak hukum.
Preman  adalah  kelompok  masyarakat  kriminal,  mereka  berada  dan  tumbuh  di  dalam masyarakat  karena  rasa  takut  yang  diciptakan  dari  penampilan  secara  fisik  juga  dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti  percaloan,  pemerasan,  pemaksaan  dan  pencurian  yang  berlangsung  secara  cepat  dan spontan 4 .  Secara  sosiologis,  munculnya  konflik  dapat  ditelusuri  pada  kesenjangan    dalam struktur  sosial.  Kesenjangan  di  sini  bisa  bersifat  materi,  tetapi  bisa  juga  ketidakcocokan kelompok  dalam  struktur  sosial  masyarakat,  konflik  kepentingan  individu  atau  kelompok dalam struktur sosial tertentu.   Hal tersebut memicu ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu  dalam  struktur masyarakat dan munculnya premanisme di masyarakat.
Tindakan  premanisme  dan  kejahatan  jalanan  menjadi  masalah  sosial    bersumber  dari sikap  mental  seseorang  yang  tentunya  dapat  mengganggu  ketertiban  umum  serta menimbulkan  keresahan  di  masyarakat,  Peran  dan  fungsi  Polisi  Nasional  sebagai  aparatur negara  yang  menyediakan  jasa  keamanan  dengan  tujuan  melindungi  martabat  dan  martabat manusia  sehingga  masyarakat  dapat  melaksanakan  produktivitasnya  dengan  aman,  yang merupakan hak semua warga negara. Salah satu hal yang mengganggu situasi ideal ini adalah
2 Rafli  Muhammad  Sabiq,  &  Nunung  Nurwati.  (2021). Pengaruh  Kepadatan  Penduduk  Terhadap  Tindakan Kriminal . 3 (2), 161–161. https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149
3 CNN  Indonesia.  (2022). CNN  Indonesia  |  Berita  Terbaru,  Terkini  Indonesia,  Dunia .  CNN  Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/
4 Rahmawati,  L.  2022.  Pengaruh  Perkembangan  Bidang  Industri  Terhadap  Premanisme  (Studi  Sosio Kriminologi). Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa. Hal 14
kejahatan, dan kejahatan premanisme adalah jenis kejahatan yang secara langsung menyentuh masyarakat. 5
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  semarang,  merupakan  ibukota  Provinsi  Jawa  Tengah Indonesia,  sekaligus  kota  metropolitan  terbesar  kelima  di  Indonesia  sesudah  Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Aksi premanisme juga terjadi dikota semarang, berdasarkan observasi  awal  peneliti  mendapatkan  informasi  bahwa  Polrestabes  Semarang  mengamankan ratusan orang yang diduga terkait dengan premanisme di berbagai wilayah di Ibu Kota Jawa Tengah  ini.  Ada  281  orang  yang  diamankan  dari  beberapa  lokasi,"  kata  Kepala  Bagian Operasional Polrestabes Semarang AKBP Recky Robertho di Semarang, Para pelaku terduga premanisme tersebut antara lain terdiri dari juru parkir liar, pengamen, anak jalanan, tukang palak. 6
Penelitian ini  berfokus mengenai  "Penanganan  Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai  dengan  Kekerasan  (Studi  di  Polrestabes  Semarang)"  merupakan  sebuah  topik  yang relevan  dalam  bidang  keamanan  dan  kriminologi.  Meskipun  telah  ada  beberapa  penelitian sebelumnya yang mengangkat isu kejahatan premanisme dan pemalakan, masih terdapat gap dalam  literatur  yang  perlu  dijelaskan  lebih  lanjut.  Pertama,  sebagian  besar  penelitian sebelumnya  cenderung  berfokus  pada  aspek  sebab  akibat  atau  motif  terjadinya  premanisme dan  pemalakan,  namun  minimnya  penelitian  yang  mendalam  mengenai  efektivitas  dan efisiensi  penanganan  dari  pihak  penegak  hukum,  terutama  di  tingkat  kepolisian  seperti Polrestabes  Semarang.  Kedua,  kurangnya  penelitian  yang  menelusuri  secara  khusus bagaimana  kekerasan  terkait  premanisme  dan  pemalakan  ditangani  dan  diminimalkan  oleh aparat  kepolisian,  termasuk  strategi  dan  metode  penanganan  yang  digunakan  dalam menghadapi kasus-kasus semacam itu.
Selanjutnya  peneliti  mencari  data  sekunder  yang  relevan  dengan  penelitian mendapatkan journal yang dikaji oleh Andre Iswan Jatmiko dan Rochmani pada tahun 2017 berjudul  “Penanggulangan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan  (Curat) Yang Dilakukan Oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang” Penelitian ini fokus pada  penanggulangan  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  (curat)  oleh  begal  di wilayah  hukum  Polrestabes  Semarang. 7 Bertujuan  untuk  memperkaya  pemahaman  bidang keamanan  dan  kriminologi,  penelitian  ini  mengeksplorasi  perbandingan  antara  kejahatan begal  dengan  premanisme  dan  pemalakan  yang  melibatkan  kekerasan.  Selain  itu,  mencari faktor  pendorong  perilaku  kriminal,  seperti  aspek  sosial  dan  ekonomi,  serta  mengevaluasi efektivitas  langkah-langkah  pencegahan  kepolisian  seperti  pemasangan  spanduk  dan pendekatan  kepada  masyarakat.  Selanjutnya,  penelitian  mengarah  pada  upaya  untuk melibatkan  aktif  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  pengungkapan  kasus  kejahatan  jalanan dengan  kekerasan,  melalui  kolaborasi  dengan  kepolisian.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat
5 Rafli Muhammad Sabiq, & Nunung Nurwati. (2021). PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP TINDAKAN KRIMINAL . 3 (2), 161–161. https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149
6 Fadhilah. (2021). Polrestabes Semarang Tangkap Ratusan Preman, Juru Parkir Liar, hingga Tukang Palak . https://www.kompas.tv/regional/183189/polrestabes-semarang-tangkap-ratusan-preman-juru-parkir-liar- hingga-tukang-palak
7 Jatmiko,  A.  I.,  &amp;  Rochmani,  R.  (n.d.). Penanggulangan  Terhadap  tindak  Pidana  Pencurian  Dengan Pemberatan  (CURAT)  Yang  Dilakukan  Oleh  Begal  di  wilayah  hukum  polrestabes  Semarang .  Dinamika Hukum. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/7192
berkontribusi  dalam  meningkatkan  keamanan  dan  mengurangi  tingkat  kejahatan  di  wilayah tersebut.
Selanjutnya,  tema  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  juga  telah  dikaji  oleh Muzayanah, M., Rochmani, R., Faozi, S., & Sukarman, S. dengan judul "Penyuluhan Hukum tentang  Sosialisasi  Kesadaran  Masyarakat  Dalam  Negara  Hukum  berdasarkan  UUD  tahun 1945." 8 Penelitian mengenai "Penyuluhan Hukum tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat dalam  Negara  Hukum  Berdasarkan  UUD  1945"  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman hukum  kepada  pasien  Prolanis  di  Klinik  Pratama  "RAHMATIKA,"  Semarang.  Penyuluhan ini penting karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang negara hukum dan  pentingnya  patuh  terhadap  hukum.  Melalui  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini, diharapkan  pasien  Prolanis  dan  masyarakat  sekitarnya  dapat  memahami  hak  dan  kewajiban mereka  dalam  hukum  serta  meningkatkan  kesadaran  hukum,  meskipun  berbeda  dengan penelitian  "Penanganan  Tindak  Pidana  Premanisme  Pemalakan  Disertai  dengan  Kekerasan (Studi di Polrestabes Semarang)" yang berfokus pada efektivitas penanganan kasus kejahatan premanisme dan pemalakan oleh pihak kepolisian.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Muzayanah, Rochmani, Faozi, & Sukarman pada tahun  2021  tentang  "Penyuluhan  Hukum  tentang  Sosialisasi  Kesadaran  Masyarakat  dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD 1945" memiliki relevansi dengan penelitian “Penanganan Tindak  Pidana  Premanisme  Pemalakan  Disertai  Dengan  Kekerasan  (Studi  di  Polrestabes Semarang )” Meskipun fokusnya berbeda, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Penelitian  sebelumnya  bertujuan  memberikan pemahaman  hukum  kepada  pasien  Prolanis  di  Klinik  Pratama  "RAHMATIKA,"  Semarang, sementara  penelitian  yang  diusulkan  ingin  mengeksplorasi  peran  dan  tantangan  Polrestabes Semarang  dalam  memerangi  tindak  pidana  premanisme  pemalakan  dengan  kekerasan  serta menganalisis  respon  masyarakat  terhadap  upaya  penanganan  pihak  kepolisian.  Keduanya penting  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  dan  pemahaman  tentang  pentingnya  patuh terhadap  hukum.  Penelitian  ini  akan  memberikan  wawasan  tentang  cara  menyebarkan pemahaman hukum secara luas dan efektivitas penanganan kejahatan oleh pihak berwenang, serta  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  semacam  ini  di  tingkat  lokal  dan nasional, relevan dalam konteks keamanan dan penegakan hukum di masyarakat.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  tindak  pidana  premanisme  pemalakan  di  Polrestabes Semarang  telah  menjadi  perhatian  serius  bagi  pihak  berwenang  dan  masyarakat.  Fenomena ini  terus  meningkat  dan  menimbulkan  kekhawatiran  mengenai  keamanan  dan  ketertiban  di wilayah  tersebut.  Polrestabes  Semarang  telah  berusaha  keras  untuk  memerangi  kejahatan semacam  ini  dengan  menerapkan  berbagai  strategi  penegakan  hukum  dan  program pencegahan  kejahatan.  Namun,  tantangan  yang  dihadapi  oleh  aparat  kepolisian  dalam menangani  kasus-kasus  premanisme  pemalakan  yang  semakin  kompleks  dan  cenderung bermotifkan kekerasan, mengharuskan mereka untuk terus mengembangkan pendekatan yang lebih efektif.
8 Muzayanah,  M.,  Rochmani,  R.,  Faozi,  S.,  &amp;  Sukarman,  S.  (n.d.-a). Penyuluhan  Hukum  tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum berdasarkan uud tahun 1945. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS.
https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/article/view/736
Penelitian  ini  berfokus  pada  fenomena  "Penanganan  Tindak  Pidana  Premanisme Pemalakan  Disertai  dengan  Kekerasan  di  Wilayah  Hukum  Polrestabes  Semarang."  Tujuan utama  penelitian  ini  adalah  untuk  menyelidiki  secara  mendalam  tentang  bagaimana  aparat kepolisian  di  wilayah  Polrestabes  Semarang  melakukan  penanganan  terhadap  kasus-kasus tindak  pidana  premanisme  dan  pemalakan  yang  melibatkan  kekerasan.  Penelitian  ini  akan melibatkan analisis tingkat  kejahatan premanisme dan pemalakan, termasuk identifikasi  dan analisis  data  dari  Kepolisian  terkait  jumlah,  jenis,  dan  tren  kejahatan  di  wilayah  tersebut. Selain  itu,  strategi  penanganan  yang  telah  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  akan  menjadi fokus utama dalam penelitian ini, mencakup upaya pencegahan, penangkapan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan. Efektivitas dari strategi-strategi ini juga akan dievaluasi  secara  seksama.  Selanjutnya  menggali  respon  masyarakat  terhadap  upaya penanganan  kasus  premanisme  dan  pemalakan  oleh  pihak  kepolisian.  Sikap,  persepsi,  dan partisipasi  masyarakat  dalam membantu  aparat  kepolisian akan diidentifikasi  dan dianalisis. Selain  itu,  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Polrestabes  Semarang  dalam menangani  kasus-kasus  premanisme  dan  pemalakan  juga  akan  menjadi  fokus  penelitian  ini. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan faktor sosial yang mempengaruhi kejahatan akan diperhatikan secara teliti.
Penelitian  ini  akan  mempertimbangkan  kolaborasi  dan  peran  masyarakat  dalam pencegahan  dan  penanggulangan  kasus  premanisme  dan  pemalakan.  Upaya  Polrestabes Semarang dalam melibatkan aktif masyarakat, kampanye sosial, dan penyuluhan hukum akan ditelusuri  dan  dievaluasi.  Hasil  dari  analisis  dan  temuan  penelitian  ini  akan  membentuk rekomendasi konkret dan praktis bagi Polrestabes Semarang serta pihak terkait lainnya dalam meningkatkan  efektivitas  penanganan  tindak  pidana  premanisme  pemalakan  dengan kekerasan.
Berdasarkan research gap penelitian terdahulu dan fenomena yang ada peneliti tertarik membuat  penelitian  dengan  judul  “Penanganan  Tindak  Pidana  Premanisme  Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan (Studi di Polrestabes Semarang )”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normative  ini mengacu  pada  norma-norma  hukum,  kaidah-kaidah  hukum,  asas-asas  hukum,  peraturan perundang-undangan,  serta  putusan-putusan  pengadilan.  Dengan  menggunakan  pendekatan ini, penelitian akan mengkaji, meninjau, dan menganalisis masalah yang muncul berdasarkan asas  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Lebih  dalam  pada  KUHP.  Metode  penelitian dilakukan  dengan  deskriptif  analisis.  Kelebihan  dari  metode  ini  adalah  memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang fenomena yang diteliti. Metode ini juga relatif mudah dilakukan dan bisa memberikan wawasan awal yang penting dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan
Penulis  telah  meneliti  beberapa  kasus  premanisme  pemalakan  disertai  kekerasan, diantaranya  akan  diuraikan  lebih  jelas.  Berdasarkan  data  penelitian  ditemukan  Kasus mengenai  "Pengrusakan  Properti  dan  Kekerasan  Terhadap  Warga  di  Lingkungan  Semarang Selatan"  merupakan  salah  satu  peristiwa  yang  mencerminkan  kehadiran  tindak  pidana
premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di  wilayah hukum  Polrestabes Semarang. Pada bulan Oktober 2022, kejadian tersebut mengguncang kawasan Semarang Selatan ketika sekelompok  individu  yang  mengaku  sebagai  "pengawal  lingkungan"  melakukan  kerusuhan yang  mengakibatkan  sejumlah  properti  milik  warga,  termasuk  toko  dan  rumah,  mengalami pengrusakan dan penjarahan.
Kejadian  "Pengrusakan  Properti  dan  Kekerasan  Terhadap  Warga  di  Lingkungan Semarang  Selatan"  pada  bulan  Oktober  2022  mencerminkan  adanya  tindak  pidana premanisme  pemalakan  dengan  kekerasan  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Semarang.  Dalam peristiwa ini, sekelompok individu yang mengaku sebagai "pengawal lingkungan" melakukan kerusuhan  yang  menyebabkan  sejumlah  properti  milik  warga,  termasuk  toko  dan  rumah, mengalami  pengrusakan  dan  penjarahan.  Tindakan  ini  melanggar  Pasal  365  KUHP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana)  yang  mengatur  tentang  pencurian  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Dalam hal ini, meskipun kejadian  utamanya  berfokus  pada  pengrusakan  properti,  tetapi  aksi  kekerasan  yang menyertainya serta maksud untuk mencuri, membuatnya relevan dengan Pasal 365 KUHP.
Dalam  Pasal  365  KUHP,  tindakan  seperti  ini  dapat  dikenai  pidana  penjara  selama maksimal  9 tahun. Pidana tersebut  merupakan bentuk  hukuman yang seharusnya  diterapkan terhadap pelaku yang terlibat dalam peristiwa pengrusakan dan penjarahan tersebut. Penting untuk dipastikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan untuk memastikan  bahwa  pelaku  kejahatan  ini  ditangkap  dan  diadili  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  Pihak  kepolisian  dan  aparat  hukum  lainnya  harus  berusaha  untuk  mengungkap kebenaran  di  balik  peristiwa  ini  dan  menegakkan  hukum  dengan  tegas  untuk  memberikan keadilan  bagi  para  korban  yang  terkena  dampak  dari  tindakan  premanisme  pemalakan tersebut.  Selain  itu,  langkah-langkah  pencegahan  dan  pendekatan  preventif  juga  harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.
Penanganan  awal  oleh  kepolisian  dalam  kasus  ini  menghadapi  tantangan  yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Respons yang lambat dalam merespon laporan masyarakat  menyebabkan  kerusuhan  berlarut-larut  dan  berdampak  pada  kerugian  yang signifikan  bagi  para  korban.  Selain  itu,  upaya  penuntutan  terhadap  para  pelaku  juga menghadapi  kesulitan  karena  beberapa  di  antara  mereka  berhasil  melarikan  diri  dan  sulit diidentifikasi.  Kasus  ini  menyoroti  beberapa  masalah  penting  dalam  penanganan  tindak pidana  premanisme  pemalakan  di  wilayah  Polrestabes  Semarang.  Faktor  internal  seperti koordinasi  dan  komunikasi  yang  tidak  efektif  antar  unit  kepolisian  serta  terbatasnya  sarana dan  prasarana  juga  mempengaruhi  kemampuan  untuk  mengatasi  kasus-kasus  semacam  ini. Peran  jaksa  dalam  penuntutan  juga  menjadi  kritis,  mengingat  adanya  tekanan  dari  pihak- pihak terkait yang dapat menghambat proses peradilan yang adil dan objektif.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  dalam  mengatasi  tindak  pidana premanisme  pemalakan  disertai  dengan  kekerasan,  perlu  dilakukan  langkah-langkah  yang tepat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif melapor tindak pidana, serta memberikan perlindungan bagi para saksi yang memberikan keterangan. Selain  itu,  penting  juga  untuk  melakukan  pelatihan  dan  pendidikan  khusus  bagi  petugas kepolisian  agar  memiliki  kemampuan  teknis  yang  memadai  dalam  menghadapi  kasus-kasus kekerasan. Kerjasama antara institusi penegak hukum juga perlu ditingkatkan guna mengatasi tekanan  dari  pihak-pihak  terkait  yang  dapat  mengganggu  proses  peradilan  yang  adil  dan
objektif. Dengan demikian, langkah-langkah penguatan sistem penegakan hukum, koordinasi antar  institusi,  dan  perlindungan  bagi  masyarakat  yang  berani  melapor  tindak  pidana premanisme  pemalakan  disertai  dengan  kekerasan  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Semarang dapat menjadi langkah positif dalam upaya memberantas kejahatan tersebut dari masyarakat.
Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  dalam  mengatasi  tindak pidana  premanisme  pemalakan  disertai  dengan  kekerasan  di  wilayah  hukum  Polrestabes Semarang, beberapa langkah konkret perlu diambil. Pertama-tama, kampanye sosialisasi dan edukasi  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya melapor  tindak  pidana  dan  memberikan  informasi  mengenai  perlindungan  yang  akan diberikan kepada para korban dan saksi yang memberikan keterangan. Selanjutnya, pelatihan dan  pendidikan  khusus  bagi  petugas  kepolisian  dan  jaksa  juga  menjadi  hal  yang  mendesak. Pelatihan  yang  berkualitas  akan  membekali  petugas  dengan  keterampilan  teknis  dalam menghadapi  kasus-kasus  kekerasan,  seperti  teknik  interogasi  yang  tepat  dan  pengumpulan bukti yang kuat. Selain itu, pendidikan tentang etika dan profesionalisme dalam penanganan tindak pidana juga harus ditekankan agar proses hukum berjalan secara transparan dan adil.
Tidak  kalah  pentingnya  adalah  meningkatkan  koordinasi  antar  unit  kepolisian  dan institusi penegak hukum lainnya. Sinergi dan kerjasama yang kuat akan mempercepat proses penyelidikan  dan  penanganan  kasus-kasus  tindak  pidana  premanisme  pemalakan  dengan efisien.  Dibutuhkan  mekanisme  yang  efektif  untuk  berbagi  informasi  dan  koordinasi  dalam setiap tahap penanganan kasus,  mulai  dari penyelidikan hingga penuntutan. Di samping itu, penguatan  sarana  dan  prasarana  juga  menjadi  perhatian  penting.  Ketersediaan  peralatan investigasi  dan  teknologi  yang  canggih  akan  membantu  mempercepat  identifikasi  dan pelacakan  para  pelaku  tindak  pidana.  Juga,  peningkatan  fasilitas  untuk  perlindungan  saksi dan korban, seperti  ruang khusus  untuk  interogasi  yang aman dan nyaman, akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka yang memberikan keterangan.
Terakhir,  perlunya  peran  aktif  dari  seluruh  pihak  terkait,  termasuk  masyarakat,  dalam memberantas  tindak  pidana  premanisme  pemalakan  disertai  dengan  kekerasan.  Dengan mendorong partisipasi aktif dari warga, termasuk melalui program-program penghargaan bagi informan  yang  memberikan  informasi  yang  berharga,  akan  membantu  mendapatkan informasi lebih banyak tentang kasus-kasus  premanisme dan kekerasan yang terjadi.  Dalam keseluruhan,  upaya  untuk  meningkatkan  efektivitas  penanganan  tindak  pidana  premanisme pemalakan  disertai  dengan  kekerasan  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Semarang  memerlukan keterlibatan  berbagai  pihak  dan  pendekatan  yang  komprehensif.  Dengan  langkah-langkah yang  tepat  dan  sinergi  yang  kuat  antara  berbagai  pihak  terkait,  diharapkan  upaya  ini  dapat memberikan  dampak  positif  dalam  memberantas  tindak  pidana  premanisme  pemalakan  dan menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman  dan  terjamin  keamanannya  bagi  masyarakat  di wilayah Semarang Selatan.
Mengenai  Informasi  selanjutnya  Identifikasi  Tindak  Pidana  Premanisme  Pemalakan Disertai  Dengan  Kekerasan  masih  dengan  kasus  yang  sama  diwilayah  semarang  selatan Kasus  "Pengrusakan  Properti  dan  Kekerasan  Terhadap  Warga  di  Lingkungan  Semarang Selatan" merupakan contoh nyata dari kesulitan dalam identifikasi tindak pidana premanisme pemalakan  disertai  dengan  kekerasan.  Pada  peristiwa  tersebut,  para  saksi  korban  atau  saksi lainnya  tampak  takut  untuk  memberikan  keterangan  yang  jujur  dan  terbuka  kepada  pihak berwenang. Mereka merasa khawatir akan kemungkinan ancaman dan tindakan balas dendam
dari  para  pelaku  yang  mengaku  sebagai  "pengawal  lingkungan."  Kekhawatiran  ini menyebabkan  sejumlah  saksi  enggan  berbicara  atau  bahkan  menarik  kembali  kesaksian mereka, sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku dan kejadian yang sebenarnya.
Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melapor tindak pidana juga  turut  mempengaruhi  identifikasi  kasus  ini.  Beberapa  korban  atau  saksi  mungkin  ragu atau  takut  melaporkan  kejadian  ini  karena  merasa  bahwa  tindakan  hukum  tidak  akan memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi  mereka.  Selain  itu,  ketidaktahuan  tentang proses  hukum  dan  hak-hak  yang  dimiliki  sebagai  korban  atau  saksi  juga  menjadi  kendala dalam mengidentifikasi tindak pidana premanisme pemalakan. Tantangan lain yang dihadapi oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  mengidentifikasi  tindak  pidana  premanisme  pemalakan adalah  adanya  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  kepolisian.  Beberapa  warga mungkin  merasa  ragu  untuk  bekerja  sama  dengan  polisi  karena  berbagai  alasan,  termasuk perasaan  tidak  aman  atau  pernah  mengalami  pengalaman  buruk  dalam  interaksi  dengan petugas kepolisian sebelumnya.
Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  perlu  dilakukan  berbagai  upaya.  Pertama-tama, langkah-langkah  untuk  melindungi  identitas  saksi  dan  korban  harus  diperkuat  guna memberikan  rasa  aman  bagi  mereka  yang  bersedia  memberikan  keterangan.  Program perlindungan  saksi  yang  efektif  akan  membantu  meningkatkan  keberanian  saksi  dalam memberikan  keterangan  yang  jujur  tanpa  takut  akan  ancaman  balas  dendam  dari  pelaku. Selain  itu,  penting  untuk  meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi  masyarakat  tentang pentingnya  melapor  tindak  pidana  dan  proses  hukum  yang  ada.  Dengan  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  hak-hak  mereka  sebagai  korban  atau  saksi,  diharapkan  lebih banyak  orang  bersedia  bekerja  sama  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  mengungkap kasus-kasus premanisme pemalakan dan kekerasan.
Dalam  kasus  "Pengrusakan  Properti  dan  Kekerasan  Terhadap  Warga  di  Lingkungan Semarang  Selatan,"  langkah-langkah  seperti  ini  dapat  membantu  meningkatkan  kesempatan dalam mengidentifikasi pelaku dan membawa mereka ke proses peradilan yang adil. Dengan dukungan  dan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat,  diharapkan  penanganan  tindak  pidana premanisme  pemalakan  disertai  dengan  kekerasan  di  wilayah  Polrestabes  Semarang  dapat menjadi lebih efektif dan berhasil dalam memberantas kejahatan tersebut. Berikut adalah poin identifikasi  tindak  pidana  premanisme  pemalakan  disertai  dengan  kekerasan  pada  paragraf sebelumnya:
1. Identifikasi  tindak  pidana  premanisme  pemalakan  disertai  dengan  kekerasan  sulit  karena saksi  korban  atau  saksi  lainnya  takut  memberikan  keterangan  yang  jujur  dan  terbuka kepada pihak berwenang.
2. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  melapor  tindak  pidana  menjadi  hambatan  dalam mengidentifikasi kasus-kasus premanisme pemalakan dengan kekerasan.
3. Ketidaktahuan masyarakat tentang proses hukum dan hak-hak mereka sebagai korban atau saksi juga mempengaruhi proses identifikasi tindak pidana ini.
4. Adanya  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  kepolisian  menyebabkan beberapa  warga  ragu  untuk  bekerja  sama  dengan  polisi  dalam  mengungkap  kasus  tindak pidana premanisme pemalakan.
Berdasarkan  data  penelitian  mengenai  kasus  "Pengrusakan  Properti  dan  Kekerasan Terhadap  Warga  di  Lingkungan  Semarang  Selatan",  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  dan
analisis  terkait  dengan  penanganan  tindak  pidana  premanisme  pemalakan  disertai  dengan kekerasan  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Semarang.  Berikut  adalah  analisis  pembahasan berdasarkan jurnal, buku, dan teori yang relevan:
1. Masalah  Dalam  Penanganan  Awal  oleh  Kepolisian:  Ditemukan  bahwa  respons  yang lambat dari pihak kepolisian dalam merespon laporan masyarakat menyebabkan kerusuhan berlarut-larut  dan  berdampak  pada  kerugian  yang  signifikan  bagi  para  korban.  Hal  ini sesuai  dengan  teori  disorganisasi  sosial  yang  menyatakan  bahwa  disorganisasi  di lingkungan masyarakat dapat menyebabkan tingginya tingkat kejahatan. Jurnal oleh Tjatur Wibowo  (2018)  tentang  implementasi  kebijakan  penanganan  tindak  pidana  premanisme dengan  pendekatan  restorative  justice  dapat  memberikan  wawasan  tentang  alternatif penanganan tindak pidana tersebut.
2. Tantangan  dalam  Penuntutan  Terhadap  Pelaku:  Kesulitan  dalam  mengidentifikasi  pelaku dan  beberapa  di  antara  mereka  berhasil  melarikan  diri  menunjukkan  adanya  masalah dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti. Teori kontrol sosial dapat diterapkan di sini, karena  teori  ini  membahas  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  seseorang  untuk  terlibat dalam  perilaku  kriminal.  Jurnal  oleh  Harjanto  (2019)  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  tindak  pidana  pemalakan  dengan  kekerasan  di  wilayah  Semarang  dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sifat dan penyebab kejahatan tersebut.
3. Faktor  Internal  dan  Koordinasi  Antar  Institusi:  Tantangan  dalam  penanganan  kasus premanisme  pemalakan  dapat  disebabkan  oleh  koordinasi  dan  komunikasi  yang  tidak efektif  antar  unit  kepolisian  dan  terbatasnya  sarana  dan  prasarana.  Jurnal  oleh  Susanto (2020) tentang peran sistem hukum adat dalam menanggulangi premanisme di masyarakat dapat  memberikan  wawasan  tentang  peran  institusi  adat  dalam  penanganan  kasus semacam ini.
4. Peran  Jaksa  dalam  Penuntutan:  Kesulitan  dalam  penuntutan  juga  dapat  disebabkan  oleh adanya  tekanan  dari  pihak-pihak  terkait  yang  dapat  menghambat  proses  peradilan  yang adil  dan  objektif.  Buku  oleh  Simatupang  (2017)  tentang  kejahatan  jalanan  dan  tindak pidana  kekerasan  dapat  memberikan  gambaran  tentang  masalah  yang  dihadapi  dalam penanganan kasus kejahatan jalanan.
5. Upaya  Meningkatkan  Efektivitas  Penegakan  Hukum:  Dalam  rangka  meningkatkan efektivitas  penegakan  hukum,  beberapa  langkah  konkret  yang  dapat  diambil  termasuk kampanye  sosialisasi  dan  edukasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  pelatihan dan  pendidikan  khusus  bagi  petugas  kepolisian  dan  jaksa,  peningkatan  koordinasi  antar unit kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya, serta penguatan sarana dan prasarana. Buku oleh Suparlan (2016) tentang kejahatan dan kekerasan dalam masyarakat urban juga dapat memberikan wawasan tentang upaya penanganan kasus kekerasan.
6. Peran  Aktif  Masyarakat  dalam  Memberantas  Premanisme  Pemalakan:  Melibatkan masyarakat  dalam  upaya  memberantas  premanisme  pemalakan  dengan  memberikan penghargaan  bagi  informan  yang  memberikan  informasi  berharga  dapat  membantu mendapatkan  informasi  lebih  banyak  tentang  kasus-kasus  kekerasan.  Jurnal  oleh  Tjatur Wibowo  (2018)  tentang  implementasi  kebijakan  penanganan  tindak  pidana  premanisme dengan pendekatan restorative justice juga  dapat  memberikan panduan dalam melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum.
7. Peran  Media  Massa  dalam  Kesadaran  Masyarakat:  Selain  kampanye  sosialisasi  dan edukasi  langsung  kepada  masyarakat,  media  massa  juga  memiliki  peran  penting  dalam meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  tindak  pidana  premanisme  pemalakan disertai  dengan  kekerasan.  Media  massa  dapat  memberitakan  kasus-kasus  kejahatan  ini secara  objektif  dan  menyajikan  informasi  yang  akurat  mengenai  langkah-langkah penanganan  dan  perlindungan  bagi  para  korban  dan  saksi.  Penggunaan  media  massa sebagai sarana komunikasi juga dapat membantu memperkuat hubungan antara kepolisian dan  masyarakat,  sehingga  memudahkan  dalam  memperoleh  informasi  dan  dukungan dalam penanganan tindak pidana premanisme pemalakan.
8. Peran Teknologi dalam Penanganan Tindak Pidana: Pemanfaatan teknologi yang canggih dapat  memberikan  kontribusi  besar  dalam  penanganan  tindak  pidana  premanisme pemalakan  disertai  dengan  kekerasan.  Penggunaan  teknologi  seperti  CCTV,  analisis forensik  digital,  dan  teknologi  pendukung  investigasi  lainnya  dapat  membantu mengidentifikasi dan melacak para pelaku dengan lebih efisien. Peningkatan infrastruktur teknologi  di  kepolisian  dan  institusi  penegak  hukum  lainnya  juga  dapat  meningkatkan efektivitas pengumpulan bukti dan memperkuat dasar penuntutan. Selain itu, penggunaan teknologi  komunikasi  dan  aplikasi  pelaporan  kejahatan  juga  dapat  mendorong  partisipasi aktif  masyarakat  dalam  memberantas  premanisme  pemalakan  dengan  memberikan kemudahan dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi.
Penanganan tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang menghadapi beberapa tantangan yang perlu segera diatasi. Data penelitian  mengenai  kasus  "Pengrusakan  Properti  dan  Kekerasan  Terhadap  Warga  di Lingkungan  Semarang  Selatan"  menunjukkan  bahwa  respons  yang  lambat  dari  pihak kepolisian  dalam  merespon  laporan  masyarakat  menjadi  salah  satu  masalah  utama  dalam penanganan  awal.  Hal  ini  berdampak  pada  kerusuhan  yang  berlarut-larut  dan  menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para korban. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar unit kepolisian serta peningkatan sarana dan prasarana perlu dilakukan agar penanganan kasus tindak pidana ini berjalan lebih efektif.
Tantangan  lain  dalam  penuntutan  terhadap  pelaku  premanisme  pemalakan  adalah kesulitan  dalam  mengidentifikasi  para  pelaku  dan  beberapa  di  antara  mereka  berhasil melarikan  diri.  Selain  itu,  adanya  tekanan  dari  pihak  terkait  juga  dapat  menghambat  proses peradilan  yang  adil  dan  objektif.  Oleh  karena  itu,  peran  jaksa  dalam  menegakkan  hukum perlu  diperhatikan  dengan  baik,  sehingga  penuntutan  dapat  berjalan  dengan  transparan  dan menghindari adanya intervensi yang tidak semestinya.
Dalam  upaya  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  dalam  mengatasi premanisme  pemalakan,  partisipasi  aktif  masyarakat  menjadi  hal  yang  krusial.  Kampanye sosialisasi  dan  edukasi  perlu  ditingkatkan  agar  masyarakat  lebih  sadar  akan  pentingnya melapor  tindak  pidana  dan  memberikan  informasi  yang  berharga  bagi  penanganan  kasus kejahatan  ini.  Selain  itu,  media  massa  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sarana  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  menyajikan  informasi  yang  akurat  mengenai  langkah- langkah penanganan, dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Pemanfaatan  teknologi  yang  canggih,  seperti  CCTV  dan  analisis  forensik  digital, menjadi  salah  satu  solusi  untuk  mengatasi  tantangan  dalam  mengidentifikasi  dan  melacak para pelaku tindak pidana. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di kepolisian
dan institusi penegak hukum lainnya akan memperkuat dasar penuntutan dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk kasus-kasus kekerasan.
Dalam  rangka  memberantas  premanisme  pemalakan  disertai  dengan  kekerasan, dibutuhkan  kerjasama  dan  sinergi  antara  berbagai  pihak  terkait,  termasuk  kepolisian,  jaksa, media massa, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat dan penguatan  sistem  penegakan  hukum,  diharapkan  upaya  ini  dapat  menciptakan  lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warga di wilayah Semarang.

## Kendala  Penanganan  Tindak  Pidana  Premanisme  Pemalakan  Disertai  Dengan Kekerasan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  beberapa  kendala  dalam  penanganan  tindak  pidana premanisme  pemalakan  disertai  dengan  kekerasan  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Semarang telah  diidentifikasi.  Salah  satu  contoh  kasus  yang  mencerminkan  kendala-kendala  tersebut adalah  kasus  "Pengrusakan  Properti  dan  Kekerasan  Terhadap  Warga  di  Lingkungan Semarang Selatan" yang terjadi pada bulan Oktober 2022.
Pertama,  kendala  internal  institusi  menjadi  faktor  yang  perlu  diperhatikan  dalam penanganan  kasus  ini.  Kurangnya  koordinasi  dan  komunikasi  yang  efektif  antara  unit-unit kepolisian  yang  terlibat  dapat  mempengaruhi  alur  investigasi  dan  penyelidikan.  Respons lambat dari aparat kepolisian dalam merespons laporan masyarakat menyebabkan kerusuhan berlarut-larut dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para korban.
Kedua, kendala eksternal institusi juga memainkan peran dalam menghadapi tantangan dalam penanganan tindak pidana ini. Adanya tekanan dari pihak-pihak terkait, termasuk dari kelompok  premanisme  itu  sendiri  atau  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan  terhadap kejadian  tersebut,  dapat  menghambat  proses  hukum  yang  berjalan.  Keterlibatan  kelompok "Pengawal Lingkungan" yang terlibat dalam tindak pidana ini menyulitkan penegakan hukum karena  beberapa  anggota  kelompok  tersebut  memiliki  hubungan  politik  yang  dapat mempengaruhi proses penuntutan.
Ketiga,  faktor  masyarakat  menjadi  kendala  lain  dalam  penanganan  tindak  pidana premanisme pemalakan  dengan kekerasan.  Kurangnya kesadaran masyarakat  untuk  melapor tindak  pidana  dan  rasa  takut  dalam  menjadi  saksi  dalam  kasus  kekerasan  menyebabkan kasus-kasus  ini  sulit  teridentifikasi  dan  terungkap.  Beberapa  saksi  dan  korban  mungkin merasa  ragu  untuk  memberikan  keterangan  karena  takut  akan  ancaman  balas  dendam  dari para pelaku.
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  ini,  langkah-langkah  konkret  perlu  diambil.  Dalam aspek internal institusi, perlu dilakukan upaya meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara unit-unit kepolisian yang terlibat.  Sumber daya dan peralatan investigasi yang memadai  juga  harus  diprioritaskan  guna  mempercepat  proses  penyelidikan.  Dalam  aspek eksternal  institusi,  penting  untuk  menjamin  independensi  aparat  penegak  hukum  dan perlindungan dari tekanan eksternal guna memastikan proses hukum yang adil dan objektif.
Dalam  hal  masyarakat,  sosialisasi  dan  edukasi  tentang  pentingnya  melapor  tindak pidana  serta  perlindungan  bagi  saksi  dan  korban  harus  ditingkatkan.  Program  perlindungan saksi  yang  efektif  akan  memberikan  rasa  aman  bagi  mereka  yang  memberikan  keterangan sehingga  lebih  berani  untuk  berbicara  tanpa  takut  akan  ancaman  balas  dendam.  Dengan mengatasi  berbagai  kendala  ini,  diharapkan  penanganan  tindak  pidana  premanisme
pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang dapat menjadi lebih efektif dan berhasil dalam memberantas kejahatan tersebut dari masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Tindak  pidana  premanisme  pemalakan  disertai  dengan  kekerasan  merupakan permasalahan  serius  yang  perlu  ditangani  dengan  efektif  oleh  Polrestabes  Semarang. Banyak  contoh  nyata  dari  kehadiran  tindak  pidana  premanisme  pemalakan  dengan kekerasan  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Semarang.Tindakan  premanisme  pemalakan dengan kekerasan seperti yang terjadi dalam beberapa kasus tersebut melanggar Pasal 365 KUHP.  Karena  pada  realitanya  banyak  kesulitan  yang  dihadapi  untuk  itu  perlu ditingkatkan efektivitas penanganan tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Semarang,  serta  dilakukan  upaya  penguatan sistem  penegakan  hukum,  peningkatan  kesadaran  masyarakat,  pelatihan  bagi  petugas kepolisian  dan  jaksa,  serta  kerjasama  yang  kuat  antar  lembaga  penegak  hukum  dan masyarakat.  Dengan  langkah-langkah  yang  tepat,  diharapkan  tindak  pidana  premanisme pemalakan dapat dicegah dan ditangani secara efektif, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin keamanannya bagi masyarakat di wilayah Semarang Selatan.
2. Beberapa  kendala  dalam  penanganan  tindak  pidana  premanisme  pemalakan  disertai dengan  kekerasan  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Semarang  diantaranya:  kendala  internal institusi, kendala eksternal institusi, dan faktor masyarakat. Perlu ditingkatkan koordinasi dan  komunikasi  yang  efektif  antara  unit-unit  kepolisian  yang  terlibat.  Sumber  daya  dan peralatan  investigasi  yang  memadai  juga  harus  diprioritaskan  guna  mempercepat  proses penyelidikan.  Penting  untuk  menjamin  independensi  aparat  penegak  hukum  dan perlindungan dari tekanan eksternal guna memastikan proses hukum yang adil dan objektif dan sosialisasi edukasi tentang pentingnya melapor tindak pidana serta perlindungan bagi saksi  dan  korban  harus  ditingkatkan.  Program  perlindungan  saksi  yang  efektif  akan memberikan  rasa  aman  bagi  mereka  yang  memberikan  keterangan  sehingga  lebih  berani untuk berbicara tanpa takut akan ancaman balas dendam.

## Saran
Untuk  mewujudkan  penanganan  premanisme  pemalakan  yang  efektif,  beberapa  saran berikut dapat dipertimbangkan:
1. Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Antar Lembaga:  Perlu adanya kerjasama yang erat antara  kepolisian,  pihak  kejaksaan,  dan  lembaga  terkait  lainnya.  Koordinasi  yang  baik akan memastikan proses penanganan kasus berjalan lancar dan efisien.
2. Penyuluhan  dan  Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat:  Sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada masyarakat  tentang  bahaya  premanisme  pemalakan  dan  pentingnya  melapor  kejadian serupa  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat.  Peningkatan  kesadaran  masyarakat akan  membantu  dalam  mengidentifikasi  kasus-kasus  dan  memberikan  dukungan  bagi korban untuk melapor ke pihak berwajib.
3. Penguatan  Program  Perlindungan  Saksi  dan  Korban:  Program  perlindungan  saksi  dan korban harus ditingkatkan agar mereka merasa aman dan nyaman memberikan keterangan.
Dengan adanya perlindungan yang efektif, mereka akan lebih berani dan kooperatif dalam membantu proses penegakan hukum.
4. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Aparat kepolisian dan pihak kejaksaan  perlu  mendapatkan  pelatihan  dan  peningkatan  kapasitas  dalam  penanganan kasus  premanisme  pemalakan.  Pengetahuan  dan  keterampilan  yang  memadai  akan membantu  dalam  mengatasi  berbagai  kendala  yang  mungkin  muncul  dalam  proses penegakan hukum.
5. Adopsi  Teknologi  dan  Peralatan  Modern:  Penggunaan  teknologi  dan  peralatan  modern dalam  penyelidikan  dan  investigasi  akan  mempercepat  proses  kerja  dan  mengoptimalkan pengumpulan bukti. Hal ini akan mendukung efektivitas penanganan kasus.
6. Pendekatan  Komprehensif  dan  Pencegahan:  Selain  penanganan  kasus,  perlu  juga dilakukan  pendekatan  komprehensif  dalam  pencegahan  premanisme  pemalakan. Melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  organisasi  masyarakat,  dan  lembaga pendidikan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  tidak  merangsang  tumbuhnya premanisme.
7. Evaluasi  dan  Pemantauan  Rutin:  Proses  penanganan  kasus  dan  upaya  pencegahan  perlu dievaluasi  secara berkala. Pemantauan  rutin akan membantu  mengidentifikasi  kelemahan dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.
8. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil: Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku  premanisme  pemalakan  akan  memberikan  efek  jera  dan  mencegah  terulangnya tindakan serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  2002, Pelajaran  Hukum  Pidana  (Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori- Teori  Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana ),  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Arifin (2019). "Challenges In Combating Urban Crime: A Case Study Of Street Gangs. Asshiddiqie, Jimly 2006. Pembanngunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Aloysius Rangga Aditya Nalendra, Y. R. (2021).  Statistika Seri Dasar Dengan Spps.  Media Sains Indonesia.
Cnnindonesia.  (2022).  CNN  Indonesia  |  Berita  Terbaru,  Terkini  Indonesia,  Dunia.
Cnnindonesia. https://www.cnnindonesia.com/
D.  Simons,  Leerboek  Van  Het  Nederlandsche  Strafrecht.  Eerte  Deelvierde  Druk. P.Noordhoff, Groningen, 1992.
Fadhilah. (2021). Polrestabes Semarang Tangkap Ratusan Preman, Juru Parkir Liar, Hingga Tukang  Palak. https://www.kompas.tv/regional/183189/polrestabes-semarang-tangkap- ratusan-preman-juru-parkir-liar-hingga-tukang-palak
H. Rusli Muhammad, 2020, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Jakarta: Citra Aditya Bakti. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail
KBBI Daring
Definisi Premanisme. (2023). kemdikbud.go.id.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Indriani, D., & Purnomo, D. (2020). Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah. Jdih Mahkamah Agung Ri. (2021). mahkamahagung.go.id. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ke-2, Bina Aksara, Jakarta, 2000. Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  (2023).  Beranda  |  Mahkamah  Konstitusi  RI. mkri.id. https://www.mkri.id/
Saputra (2021). "Collaborative Approaches To Crime Prevention: Lessons From Community Policing.
Setiawan (2020). "Violence And Crime: Understanding The Connection. Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
Rafli  Muhammad  Sabiq,  &  Nunung  Nurwati.  (2021).  Pengaruh  Kepadatan  Penduduk Terhadap
Tindakan Kriminal.
Jurnal Kriminologi,
3(2), 161–161.
https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149
Rochmani, et. al, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Proceeding SENDIU, 2020.
Rochmani,  et.  al,  Penguatan  Mediasi  Pada  Perangkat  Kelurahan  Pakintelan  Dalam Penyelesaian Sengketa, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat (PENAMAS), Maret 2022, Vol. 6, No. 1.
Tindak  Pidana  Premanisme  2022.  Istilah  Umum  Di  Indonesia.  wikipedia.org;  Wikimedia Foundation, Inc. https://id.wikipedia.org/wiki/premanisme Undang Undang Dasar 1945-Dewan
Perwakilan Rakyat. Dpr.Go.Id. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945#:~:text =(1)%20negara%20indonesia%20ialah%20nega ra%20kesatuan%2c%20yang%20berbentuk%20republik .