Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa  LopakAur Kecamatan Pemayung Tentang  Hukum  Acara  Pidana  Untuk  Mencegah  Upaya  Paksa Sewenang-wenang  Oleh Aparat  Penegak  Hukum
Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, Elly  Sudarti, Erwin Fakultas Hukum Universitas Jambi Email Corresponding author: slasmadi@gmail.com
Abstrak: Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini dilatarbelakangi oleh  kejadian  yang  sering  terjadi  dalam masyarakat  dimana  upaya  paksa  yang  dilakukan  secara  sewenang-wenang  oleh  aparat  penegak  hukum.  Proses pemeriksaan pada peradilan pidana modern didasarkan atas “praduga tak bersalah”. Maksudnya, seorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana, secara hukum harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) Mensosialisasikan UU Nomor 8  Tahun 1981 Tentang KUHAP sehubungan dengan Perberlakuan Upaya Paksa  untuk mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum; (2) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk  Mencegah  Upaya  Paksa  Sewenang-Wenang  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum.  Dari      kegiatan    PPM  ini diharapkan   masyarakat memperoleh pemahaman hukum tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah  Upaya Paksa  Sewenang-wenang  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum.  Jika  terjadi  maka  masyarakat  telah  mengerti  dan memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh. Kesimpulan: Kegiatan Penyuluhan Hukum  Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Saran: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan Upaya Paksa ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran yang berbeda.
Kata Kunci: Upaya Paksa, Prapradilan, Aparat Penegak Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Diharapkan  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang KUHAP masyarakat semakin memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara lebih baik sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku.  Selanjutnya  diharapkan  dapat mempertahankan  hak-hak  dan  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  sebagaimana  mestinya, baik  dalam  kualifikasi  sebagai  tersangka,  terdakwa,  saksi  (saksi  korban,  saksi  ahli,  saksi lainnya), bahkan dalam kualifikasi sebagai penegak hukum.
Secara  sederhana,  hukum  acara  pidana  dapat  diartikan  dengan  kumpulan  ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  tentang  bagaimana  cara  mempertahankan  hukum  pidana  materil. Maksudnya  hukum  acara  pidana  mulai  bekerja  jika  terjadi  suatu  pelanggaran  hukum  pidana materil.
Proses  pemeriksaan  pada  peradilan  pidana  modern  didasarkan  atas  “praduga  tak bersalah”. Maksudnya, seorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana, secara hukum  harus  dianggap  tidak  bersalah  sampai  ada  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.Tujuan  utama  dari  asas  praduga  tak  bersalah,  agar  terhadap  seorang tersangka  atau  terdakwa  harus  diproses  terlebih  dahulu  melalui  peradilan  yang  jujur  dan terbuka.  Proses  peradilan  ini  merupakan  suatu  ciri  utama  dari  suatu  negara  hukum  yang sekaligus dimaksudkan untuk mencegah menghakimi sendiri seorang yang melakukan tindak pidana.
Mengingat  upaya  paksa  terutama  penangkapan  dan  penahanan  di  dalam  penggunaan dan pemberlakuannya paling sering mendapat sorotan dari masyarakat.  Oleh sebab itu kami tim  pengabdian  pada  masyarakat  merasa  penting  untuk  melakukan  pengabdian  masyarakat tentang”Penyuluhan  Hukum  Kepada  MasyarakatDesa  Lopak  Aur  Kecamatan  Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum”.
Berdasarkan uraian di atas, dan diskusi langsung antara tim penyuluhan dengan Kepala Desa Lopak Aur, untuk mengadakan:
1. Mensosialisasikan  UU  Nomor  8    Tahun  1981  Tentang  KUHAP  sehubungan  dengan Perberlakuan  Upaya  Paksa  Penangkapan  dan  penahanan  untuk  mencegah  Upaya  Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga masyarakat lebih memahami jika sewaktu-waktu terjadi pemberlakuan upaya paksa terhadapnya secara tidak wajar.
2. Memberikan  Pemahaman serta Peningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum”.

## 2. METODE   PELAKSANAAN
Adapun  metode  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.

## 2.1 Persiapan
Merupakan  kegiatan  awal  yang  dilakukan  dengan  cara  Audiensi  kepada  aparat pemerintahan  Desa  Lopak  Aur  Kecamatan  Pemayung,  Kabupaten  Batang  Hari,  untuk menyampaikan  surat  permohonan  serta  izin  kesediaan  menjadi  mitra  untuk  mengadakan penyuluhan di Desa Lopak Aur. Persiapan untuk menentukan lokasi kegiatan, jumlah peserta, hari dan tanggal kegiatan. Tahap berikutnya menyebarkan undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

## 2.2 Materi  kegiatan
Dalam hal ini penyampaian materi tentang HukumAcaraPidanadan masyarakatmampu memahami isi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Berkaitan dengan Upaya Paksa.Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 50 orang, terdiri  dari Para  Kepala Desa  beserta perangkatnya,  Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, di lingkungan Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari dengan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  berkaitan  dengan  upaya  paksa  penangkapan  dan  penahanan, sebagai  berikut:  Mengadakan  Penyuluhan  hukum  tentang  isi  hukum  dari  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:
• Prosedur  Aparat  Penegak  Hukum  (penyelidik,  penyidik,  jaksa  penuntut  umum,  hakim) melakukan  pemeriksaan  terhadap  seseorang  yang  diduga  keras  melakukan  suatu  tindak pidana agar sampai putusan yang menyatakan salah tidaknya sipelaku;
• Jenis-  jenis  upaya  paksa  yang  dapat  diberlakukan  terhadap  seseorang  tersangka  atau terdakwa  guna  kepentingan  pemeriksaan  baik  pada  tahap  penyelidikan,  penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
• Jangkawaktupemberlakuan upaya paksa;
• Upaya  hukum  yang  harus  ditempuh  jika  terjadi  kesewenang-wenangan  aparat  penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka.

## 2.3 Kegiatan Pokok
1. Mengadakan  Ceramah  Tentang  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981,  yaitu mensosialisasikan  Undang-Undang  No  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana berkaiatan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan.
2. Penyampaian  materi  dengan  metode  ceramah  dengan  materi  tentang  Upaya  Paksa,  jenis- jenisnya, prosedur penetapannya, lamanya pemberlakuan upaya paksa, upaya hukum akibat upaya paksa yang sewenang-wenang;
3. Penyampaian  materi  dengan  memberikan  contoh-contoh  kasus  berkaitan  dengan  Hukum Acara Pidana Sebagai Pencegahan Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum.
4. Mengadakan Penyuluhan hukum tentang isi hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Berkaitan dengan Upaya Paksa;
5. Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan.
6. Mengadakan simulasi hukum dalam bentuk Kuis dan latihan menyelesaikan masalah hukum tentang Kesewenang-wenangan Aparat penegak Hukum dalam melakukan upaya paksa.

## 2.4 Rancangan  Evaluasi
Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan  dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, sebagai berikut:
- Kehadiran peserta
- Keaktifan peserta
- Relevansi
- Akseptabilitas
- Ketepatgunaan
- Dampak jangka panjang

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Pelaksanaan Penyuluhan
Penyuluhan  hukum  Kepada  Masyarakat  Desa    Lopak  Aur  Kecamatan  Pemayung “Tentang  Hukum  Acara  Pidana  Untuk  Mencegah  Upaya Paksa  Sewenang-wenang  Oleh Aparat  Penegak  Hukum” telah dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2019. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Peserta penyuluhan masyarakat Desa Lopak Aur, diikuti 50 orang peserta yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Sebelum penyuluhan dimulai tim penyuluhan mengadakan evaluasi sebelum kegiatan penyuluhan dengan mengisi daftar pertanyaan.
Mitra sangat  tertarik dengan kegiatan penyuluhan  hukum  yang disampaikan oleh  tim penyuluhan  dari  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Jambi (Gambar 1). Penyuluhan hukum yang disampaikan kepada mitra merupakan pengetahuan baru bagi mereka. Ketertarikan mitra terhadap kegiatan penyuluhan hukum dapat dilihat dari jumlah kehadiran  yang  cukup  banyak  yaitu  50  orang  peserta  (gambar  2dan  3)  serta  banyaknya pertanyaan  yang  diajukan  oleh  mitra  pada  saat  kegiatan  tanya  jawab  (gambar  4).  Untuk
memudahkan  mitra  dalam  memahami  materi  menyampaian  menggunakan  infocus  dengan gambar-gambar yang menarik. Sebelum penyuluhan diberikan tim penyuluhan
Gambar 1 Gambar  2
Keterangan gambar 1: Tim Penyuluhan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNJA. (Ketua: Dr. Sahuri, S.H., M.Hum), Khabib Nawawi, S.H., M.H. dan Elly Sudarti, S.H., M.H., bersama Abdurroni Kepala Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Keterangan gambar 2:
Peserta penyuluhan masyarakat Desa Lopak Aur, diikuti 50 orang peserta, terdiri dari  Perangkat Desa, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
Gambar  3
Gambar  4
Keterangan Gambar  3: Tim sedang memberikan penyuluhan hukum Keterangan Gambar  4:
Salah seorang peserta  penyuluhan sedang mengajukan  pertanyaan  kepada Tim Penyuluhan

## 3.2   Materi Kegiatan Penyuluhan Hukum
Pada  kegiatan  ”PenyuluhanHukum  Kepada  Masyarakat  Desa  Lopak  Aur  Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah  Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat  Penegak Hukum”, materi yang diberikan  mencakup:  (1)  Pengelompokan upaya paksa;  (2)  Syarat  sahnya  pemberlakuan  upaya  paksa;  (3)  Akibat  hukum  upaya  hukum  yang tidak  sah;  (4)  Praperadilan;  (5)  Hak  tersangka/terdakwa  untuk  menguji  sah  tidaknya  upaya paksa;

## 3.3  Evaluasi Kegiatan
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  secara  bersamaan  selama  kegiatan penyuluhan  berlangsung.  Instrumen  yang  digunakan  meliputi  pengamatan  secara  langsung mengenai  sikap  dan  melalui  daftar  pertanyaan  atau  kuis  yang  diberikan  langsung  oleh  Tim Penyuluhan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis yang dilakukan sebelum maupun  setelah  kegiatan  dilaksanakan  serta  pengamatan  selama  kegiatan  penyuluhan  maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. 75%  peserta  penyuluhan  mengetahui  dan  memahami  materi  upaya  paksa  dan  mampu menjelaskan isi dari materi upaya paksa;
2. 70%  peserta  penyuluhan  berpartisipasi  secara  aktif  selama  kegiatan  berlangsung  dengan ditandai  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  sesuai  dengan  materi  penyuluhan  serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan;
3. 70% peserta mengetahui Lembaga Prapradilan untuk menguji sah tidaknya pemberlakuan upaya paksa;
4. 75% peserta penyuluhan mampu menyampaikan  ide pemikiran berkaitan  dengan hak-hak tersangka maupun terdakwa jika terjadi kesalahan dalam penangkapan dan penahanan.
Selama  kegiatan  penyuluhan,    peserta  menunjukkan  sikap  antusias  dengan  ditandai banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  para  peserta  kepada  Tim  Penyuluhan.  Dari  hasil evaluasi  secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  penyuluhan  hukum  tentang: “PenyuluhanHukum  Kepada  Masyarakat  Desa  Lopak  Aur  Kecamatan  Pemayung  Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah  Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum”,menunjukkan  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  isi  materi  upaya paksa penangkapan dan penahanan dan mampu menyampaikan  ide atau pemikiran berkaitan dengan  hak-hak  tersangka  maupun  terdakwa  jika  terjadi  kesalahan  dalam  penangkapan  dan penahanan.

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan penyuluhan hukum ini mempunyai respon masyarakat Desa Lopak Aur dan nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan Upaya Paksa ini  dapat  dilaksanakan  secara  terus-menerus  (berkelanjutan)  dengan  sasaran  dan  lokasi  yang berbeda.

## Acknowledgment
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Jambi yang telah mendanai kegiatan pengabdian PPM ini melalui sumber Dana DIPA-PNBP pada Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400950/2019,Tanggal 05 Desember 2018, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: B/129/UN21.18/PM.01.01/2019Tanggal  7  Mei  2019  dan  Surat  Perjanjian  Penugasan  dalam Rangka Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 2279/UN21.18/PM.01.01/2019, tanggal 7 Mei  2019.

## DAFTAR  PUSTAKA
Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika,  Jakarta, 2003.
Seno Adji, Oemar, KUHAP Sekarang , Erlangga, Jakarta, 1985.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .