Hal: 169-179
TINGKAT KEPATUHAN PELAKU USAHA PENANGKAPAN IKAN TERHADAP REGULASI  DAN PERMASALAHANNYA DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI SADENG
The Compliance Level of Fishing Actors to Regulations and Their Problems in the Coastal Fishing Port of Sadeng
Oleh:
Risma Yudha Ariyantono 1* , Ernani Lubis 2 , Iin Solihin 3 , Anwar Bey Pane 4
1 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. yudha542017@gmail.com
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. ernani_ipb@yahoo.com
3 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. iin_solihin@apps.ipb.ac.id
4 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. beypane_sibolga@yahoo.fr
* Korespondensi : yudha542017@gmail.com
Diterima: 16 September 2020;  Disetujui: 22 April 2021

## ABSTRACT
The  coastal  fishing  port  of  Sadeng  is  located  in  Girisubo  District,  Gunung  Kidul  Regency, Yogyakarta. The port plays an important role to support the development of marine fisheries in the Special Region of Yogyakarta. The initial information obtained was at Sadeng, fishing actors did not follow licensing regulation. The purpose of this study was to determine the problem and assess the level  of  compliance  of  fishing  actors,  who  has  fishing  vessels  of  5  GT  or  more,  to  the  applicable regulations  in  the  marine  and  fisheries  sector.  The  method  used  in  this  research  is  a  case  study investigating on  the implementation of fisheries regulation at the coastal fishing port of Sadeng. The data analysis used is descriptive analysis. The results of the study stated that the level of compliance of fishing vessels to the ownership of SIUP licensing documents was 97.14% (very good), SIPI was 51.43% (very poor), SLO was 48.57% (very poor), and SPB was 31.43 % (very less). The absence of  licensing  documents  or  being  expired  and  the  dissimilarity  between  condition  stated  in  the documents and actual vessels are the main cause to the low compliance level of fishing actors at the coastal fishing port of Sadeng
Keywords:  Compliance level, fishing business actors, problems, PPP Sadeng, regulations.

## ABSTRAK
Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Sadeng  (PPP  Sadeng)  terletak  di  Kecamatan  Girisubo Kabupaten  Gunung  Kidul  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  PPP  Sadeng  berperan  sebagai penunjang pengembangan perikanan laut di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Informasi awal yang didapatkan adalah di PPP Sadeng ditemukan ketidakpatuhan pelaku usaha penangkapan ikan terkait  dengan  dokumen  perizinan . Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui permasalahan dan menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan di PPP Sadeng, yang memiliki  kapal  penangkap  ikan  dengan  ukuran  di  atas  5  GT,  terhadap  peraturan  yang  berlaku  di lingkup  kelautan  dan  perikanan . Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kasus terhadap kepatuhan kapal  penangkap ikan  di  PPP Sadeng, terhadap regulasi . Analisis data yang digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kuantitatif  dan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menyatakan tingkat
kepatuhan  kapal  penangkap  ikan  di  PPP  Sadeng  terhadap  pemilikan  dokumen  perizinan  SIUP adalah 97,14% (sangat baik), SIPI 51,43% (sangat kurang), SLO 48,57% (sangat kurang), dan SPB 31,43%  (sangat  kurang) . Dokumen  perizinan  yang  tidak  dimiliki  atau  habis  masa  berlakunya  dan ketidaksesuaian  dokumen  dengan  fisik  kapal  menjadi  permasalahan  yang  menyebabkan  tingkat kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan di PPP Sadeng dinilai sangat kurang.
Kata kunci: Tingkat  kepatuhan,  pelaku  usaha  penangkapan  ikan,  permasalahan,  PPP Sadeng, regulasi.

## PENDAHULUAN
Pelabuhan  perikanan  memainkan  peran penting dalam industri perikanan (Huntington et al. 2015).  Pelabuhan  perikanan  ditinjau  dari kegiatannya,  merupakan  pelabuhan  khusus yang  menjadi  jembatan  bagi  terlaksananya segala  aktivitas  pendaratan,  perdagangan  dan pendistribusian ikan hasil tangkapan ke konsumen  (Lubis  2012).  Pelabuhan  Perikanan Pantai  (PPP)  Sadeng  terletak  di  Kecamatan Girisubo  Kabupaten  Gunung  Kidul  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  PPP  Sadeng berperan  sebagai  penunjang  pengembangan perikanan  laut  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta (Wahyuningrum et al. 2012), dengan produk  ikan  hasil  tangkapannya  berupa  tuna, cakalang, tongkol, lemadang, layur dan  lainnya (Trimerani et al . 2014)
Nelayan  secara  alami  akan  berlomba- lomba  untuk  menangkap  ikan  demi  memaksi- malkan  kesejahteraan  keluarganya  (Branch et al. 2006  dalam  Nababan  2017).  Namun  dalam upaya  memaksimalkan  pendapatan,  tak  jarang nelayan  mengabaikan  atau  bahkan  tidak mematuhi  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  melalui  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.  Informasi  awal  yang  didapatkan adalah  di  PPP  Sadeng  ditemukan  ketidak- patuhan pelaku usaha penangkapan ikan terkait dengan  dokumen  perizinan  ( https://regional . kompas.com.2017). Hal tersebut sesuai dengan penelitian  Kuncoro  (2016)  yang  menyatakan bahwa masih ditemukan adanya ketidakpatuhan nelayan  lokal  pelaku  usaha  penangkapan  ikan, khususnya  nelayan  kecil  terhadap  aturan  yang ditetapkan,  yang  muncul  karena  adanya dorongan ekonomi.
Dalam  beberapa  kajian,  teridentifikasi beberapa  ketidakpatuhan  yang  dilakukan  oleh para pelaku perikanan.  Bentuk ketidakpatuhan menurut  Nababan  (2017)  adalah  mengope- rasikan  alat  tangkap  yang  dilarang,  tidak memiliki  dokumen  perizinan,  melanggar  jalur penangkapan  dan  tidak  melaporkan  ikan  hasil tangkapannya. Supit (2016) mengatakan bahwa ketidakpatuhan  nelayan  adalah  ketika  pemilik
kapal  atau  nakhoda  tidak  mendaratkan  ikan hasil  tangkapannya  di  pelabuhan  yang sesuai  dengan  dokumen  perizinan  yang dimiliki.  Tiwow  (2012)  menjelaskan  bahwa ketidakpatuhan yang dilakukan oleh nelayan atau pemilik kapal adalah  memanipulasi GT kapal  dan  tidak  memiliki  surat  izin  dengan alasan  kesulitan  dalam  memenuhi  persya- ratan yang ada.
Aturan atau hukum dipandang sebagai hal  yang  penting  di  masyarakat,  dengan tujuan  untuk  merealisasikan  terbentuknya suatu masyarakat yang nyaman dan berkeadilan,  namun  sebagian  orang  tidak mengindahkannya  sehingga  tak  jarang hukum  atau  aturan  dilanggar  dan  bahkan dimanipulasi. Pelaku pelanggaran inilah yang kemudian  disebut  sebagai  orang  yang  tidak sadar atau tidak patuh (Sari et al. 2016).
Dampak  dari  ketidakpatuhan  nelayan yang  berujung  pada  pelanggaran  aturan  di bidang kelautan perikanan, menurut bebera- pa  penelitan  yaitu:  hilangnya  sumberdaya perikanan  setiap  tahunnya  (Naim  2010), terancamnya  kepentingan  iklim  industri  dan usaha  perikanan  nasional  (Supit  2016), terjadinya overfishing , overcapacity ,  ancam- an  terhadap  kelestarian  sumber  daya  ikan, iklim  usaha  perikanan  yang  tidak  kondusif, dan  melemahnya  daya  saing  perusahaan (Suharto et al. 2017).
Kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau aturan yang berlaku merupakan indikator  berfungsinya  hukum  atau  aturan yang  bersangkutan,  dan  masyarakat  berpe- ran terhadap pembentukan, penerapan serta analisisnya.  Oleh  karena  itu  peningkatan kepatuhan dan pengetahuan sangat dibutuh- kan  oleh  masyarakat  (Sari et  al. 2016).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tujuan  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui permasalahan dan menilai tingkat kepatuhan pelaku  usaha  penangkapan  ikan  di  PPP Sadeng, yang memiliki kapal penangkap ikan dengan  ukuran  di  atas  5  GT,  terhadap peraturan  yang  berlaku  dibidang  kelautan dan perikanan.
Aturan yang berlaku (Undang-Undang 45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan), mewajibkan  pelaku  usaha  penangkapan  ikan yang berukuran di atas 5 GT memiliki dokumen perizinan.  Dokumen  perizinan  tersebut  adalah Surat  Izin  Usaha  Perikanan  (SIUP),  Surat  Izin Penangkapan  Ikan  (SIPI)  dan/atau  Surat  Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI).
Hasil penelitian diharapkan dapat membantu  meningkatkan  pelaksanaan  tugas pengawasan.  Pengawasan  kegiatan  penang- kapan ikan terhadap kapal penangkap ikan yang dilakukan  Pengawas  Perikanan  dilakukan  di pelabuhan perikanan dan di laut (Aji et al. 2017). Tingkat kepatuhan diharapkan dapat meningkat dan  permasalahan  yang  ada  dapat  diketahui serta dicari solusi penyelesaiannya.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Januari  2020  hingga  awal  Maret  2020  di  PPP Sadeng, Kabupaten Gunung  Kidul,  Provinsi  D.I Yogyakarta.    Subyek  penelitian  ini  adalah kepatuhan  kapal  penangkap  ikan  di  PPP Sadeng  terhadap  kelengkapan  dokumen  admi- nistrasi  saat  berangkat  dan  kembali  ke pelabuhan.
Data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari  dua kelompok  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Pengambilan  data  primer  dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara  dengan  panduan  kuesioner.  Data sekunder  didapatkan  berdasarkan  penelusuran hasil pengawasan perikanan di PPP Sadeng.
Responden  untuk  wawancara  ditetap- kan  dengan  2  metode  yaitu  sensus  dan purposive  sampling .  Metode  sensus  digunakan untuk wawancara kepada Pengawas Perikanan di PPP Sadeng yang berjumlah 4 orang, Kepala Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Sadeng  sekaligus merangkap  sebagai  Syahbandar,  dan  2  orang staf  PPP  Sadeng  yang  membantu  Kepala Pelabuhan  dalam  pengurusan  perizinan  dan data  pelabuhan.  Wawancara  kepada  pelaku usaha  penangkapan  ikan  dilakukan  dengan metode purposive  sampling ,  dimana  setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja  berdasarkan  tujuan  dan  kriteria/ pertimbangan tertentu (Sugiyono 2010).
Pelaku  usaha  penangkapan  ikan  yang menjadi responden adalah pemilik/penanggung- jawab/nakhoda  kapal  penangkapan  ikan  yang berjumlah  28  orang  yang  memiliki  kapal penangkap  ikan  dengan  ukuran  di  atas  5  GT. Data yang diambil secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Analisis  data  yang  digunakan  untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan  terhadap  berbagai  kegiatan perikanan  di  PPP  Sadeng  adalah    analisis deskriptif  kuantitatif  dan  kualitatif.  Tingkat kepatuhan  pelaku  usaha  perikanan  di  PPP Sadeng dapat dilihat dari aktifitas setiap unit kapal  penangkap  ikan  di  PPP  Sadeng  yang akan  berangkat  untuk  melakukan  kegiatan penangkapan  ikan.  Kepatuhan  unit  kapal penangkap ikan yang akan berangkat melaut dapat dilihat dari:
a)  Kepatuhan  pemilikan  dokumen  perizinan kapal  melaut  oleh  individu  pengusaha/ pemilik  kapal    penangkapan  ikan  per kapal.  Kepatuhan  Pemilikan  Dokumen Perizinan  Kapal  Melaut  oleh  Individu Pengusaha/ Pemilik kapal  Penangkapan Ikan per Kapal di  Suatu Periode Tertentu di suatu Pelabuhan Perikanan (KP) (Pane 2018),  dihitung dengan rumus:
KP = KD ~ Patuh ...................................... (1)
KP ≠ KD ~ Tidak Patuh ............................ (2)
dengan:
KP  :  Kepatuhan pemilikan dokumen
perizinan  kapal  melaut  oleh  Individu Pengusaha/Pemilik kapal penangkapan ikan per kapal di  suatu periode  tertentu  di  suatu  pelabuhan perikanan
KD  :  Keberadaan dokumen perizinan sejenis yang masih berlaku
b)  Tingkat  kepatuhan  pemilikan  dokumen perizinan  kapal  melaut  oleh  keseluruhan pengusaha/  pemilik  kapal    penangkapan ikan. Tingkat Kepatuhan Pemilikan Dokumen  Perizinan  Kapal  Melaut  oleh Keseluruhan  Pengusaha/  Pemilik  kapal penangkapan  ikan  di    suatu  Periode Tertentu  di  suatu  Pelabuhan  Perikanan (TK) (Pane 2018), dihitung dengan rumus:
TK = (BD/BK) x 100.................................. (3)
dengan:
TK  :  Tingkat Kepatuhan Pemilikan Dokumen Perizinan Kapal Melaut oleh Keseluruhan Pengusaha/ Pemilik kapal    penangkapan  ikan  di    suatu Periode  Tertentu  di  suatu  Pelabuhan Perikanan
BD  :  Banyak  dokumen  perizinan  sejenis yang masih berlaku
BK  :  Banyak  kapal  di  suatu  pelabuhan perikanan  di  suatu  periode  waktu
tertentu    yang  seharusnya  memiliki dokumen perizinan.
c)  Derajat  Kontinuitas  Kepatuhan  Pembuatan Dokumen  Perizinan  Kapal  Melaut  oleh Keseluruhan Pengusaha Penangkapan
Ikan/Pemilik  Kapal  Menurut  Jenis  Kapal Penangkapan Selama Periode Waktu Tertentu  di  suatu  Pelabuhan  Perikanan (DKK)(Pane 2018):
DKK = (FPDt/FPDmax) x 100 ....................... (4) FPDmax = BTMmax ...................................... (5) BTMmax = (PWT-LPU)/(LM+LPM+LPP) ...... (6) dengan: DKK :  Derajat Kontuinitas Kepatuhan Pembuatan Dokumen Perizinan Kapal Melaut oleh Pengusaha Penangkapan  Ikan/Pemilik  Kapal Menurut  Jenis  Kapal  Penangkapan Selama  Periode  Waktu  Tertentu  di suatu Pelabuhan Perikanan FPDt :  Frekuensi Pembuatan Dokumen
Perizinan  SLO  dan  SPB  Selama Periode Waktu Tertentu t (kali)
BTMmax :  Banyak Trip Melaut Maximal Selama Periode Waktu Tertentu  (Trip)
BTMmax :  f{Lama  melaut  per  trip  (LM;  hari), Lama persiapan melaut (LPM; hari), lama pengurusan perizinan SLO dan SPB  per  sekali  melaut  (LPP;  hari), Lama  Perbaikan  Unit  Penangkapan
Ikan  Selama  Periode  Waktu
Tertentu (LPU; hari)}.
FPDmax  :  Frekuensi Max Pembuatan Dokumen Selama Periode Waktu Tertentu (kali) PWT :  Lama  Suatu  Periode  Waktu Tertentu (hari). d)  Tingkat Keberhasilan Pengajuan- Pembuatan  Dokumen  Perizinan  Kapal Melaut SLO dan SPB oleh Pengusaha/Pemilik Kapal Selama Periode Waktu Tertentu di Suatu
Pelabuhan Perikanan: TKD = (FKD/FPDt) x 100 ......................... (7)
Dimana:
TKD :  Tingkat Keberhasilan Pembuatan Dokumen Perizinan Kapal Melaut SLO dan  SPB  Selama  Periode  Waktu Tertentu
di Suatu Pelabuhan Perikanan
FKD :  Frekuensi  Keberhasilan  Pembuatan
Dokumen Perizinan Kapal Melaut SLO dan  SPB  Selama  Periode  Waktu Tertentu  (kali)
FPDt  :  Frekuensi/banyak
Pengajuan- Pembuatan Dokumen Perizinan Kapal Melaut SLO dan SPB Selama Periode
Waktu Tertentu t (kali).
Tabel 1 Kebutuhan Data Penelitian Kebutuhan Data Data yang diambil Teknik Pengumpulan data Sumber data
• Kapal penangkap ikan yang berangkat dari PPP Sadeng;
• Dokumen perizinan kapal penangkap ikan;
• Data pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan;
• Jenis alat tangkap yang digunakan;
• Keaktifan transmitter SPKP untuk kapal>30
GT;
• Daerah penangkapan ikan;
• Pelabuhan dan aktivitas pendaratan ikan.
• Penelusuran hasil pengawasan
• Wawancara
• Observasi • Pengawas Perikanan di PPP Sadeng
• Kepala Pelabuhan PPP Sadeng dan Staf Pelabuhan
• Pelaku usaha penangkapan ikan di PPP Sadeng
Tabel 2   Indikator  Pengambilan  Keputusan  Tingkat  Kepatuhan  Kepemilikan  Dokumen  (Perizinan Kapal  Melaut  oleh  Keseluruhan  Pengusaha  Penangkapan/Pemilik  Kapal)  di  Pelabuhan Perikanan:
Kisaran Tingkat Kepatuhan (TK) Keputusan TK =100
Sempurna
90 <= TK <100
Sangat baik
80 <= TK <90 Baik 70 <= TK <80
Sedang
60 <= TK <70
Kurang
TK < 60
Sangat Kurang
Keterangan: TK = Tingkat Kepatuhan
Tabel 3  Indikator Pengambilan Keputusan Derajat Kontuinitas Kepatuhan Pengajuan/Pembuatan Dokumen  Perizinan  Kapal  Melaut  oleh  Keseluruhan  Pengusaha  Penangkapan/Pemilik Kapal di Pelabuhan Perikanan:
Derajat Kontuinitas Kepatuhan (DKK) Keputusan DKK =100
Sempurna
90 <= DKK <100
Sangat baik
80 <= DKK <90
Baik 70 <= DKK <80
Sedang
60 <= DKK <70
Kurang
DKK < 60
Sangat Kurang
Keterangan: DKK = Derajat Kontuinitas Kepatuhan
Tabel 4  Indikator Pengambilan Keputusan Tingkat Keberhasilan Pengajuan-Pembuatan Dokumen Perizinan  Kapal  Melaut  oleh  Keseluruhan  Pengusaha  Penangkapan/Pemilik  Kapal  di Pelabuhan Perikanan:
Kisaran Tingkat Keberhasilan (TKD) Keputusan TKD =100
Sempurna
90 <= TKD <100
Sangat baik
80 <= TKD <90 Baik 70 <= TKD <80
Sedang
60 <= TKD <70
Kurang
TKD < 60
Sangat Kurang
Keterangan: TKD = Tingkat Keberhasilan

## HASIL
Kepatuhan  Pemilikan  Dokumen  Perizinan Kapal  Untuk  Melaut  oleh  Keseluruhan Pengusaha/Pemilik Kapal Di PPP Sadeng
Dokumen  perizinan  wajib  dimiliki  oleh kapal yang hendak melakukan  kegiatan penangkapan  ikan  atau  melaut.  Dokumen perizinan  tersebut  terdiri  dari:  Surat  Izin  Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),  Surat  Laik  Operasi  (SLO)  dan  Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Hasil  wawancara  dengan  responden  di PPP Sadeng untuk pemilikan dokumen perizinan  kapal  melaut  oleh  keseluruhan pengusaha/pemilik kapal di PPP Sadeng hingga akhir  periode  penelitian/awal  Maret  tahun  2020 dapat dilihat pada Tabel 5.
Pelaku  usaha  penangkapan  ikan  yang dinilai  patuh  terhadap  pemilikan  dokumen perizinan, adalah pengusaha atau pemilik kapal yang memiliki dokumen perizinan masih berlaku sesuai  dengan  ketentuan  regulasi  di  bidang kelautan  dan  perikanan.  Kepatuhan  pemilikan dokumen perizinan kapal ketika hendak melaut pada  Tabel  5  di  atas,  menunjukkan  bahwa hampir  semua  responden  dalam  penelitian  ini memiliki  SIUP  yaitu  34  dokumen  kapal penangkap ikan dan dinyatakan patuh. Pemilikan  dokumen  SIPI  menunjukkan  bahwa 18  kapal  memiliki  dokumen  SIPI  yang  masih berlaku dan dinyatakan patuh.
SIUP merupakan syarat bagi pemilik atau penanggungjawab kapal dalam mendapatkan  SIPI.  Secara  bertahap,  SIUP dan  SIPI  merupakan  syarat  bagi  pemilik kapal  dalam  mendapatkan  SLO,  dan  SLO merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan  SPB.  Hasil  wawancara  dan observasi menunjukkan bahwa kapal penangkap  ikan  di  PPP  Sadeng  yang memiliki  dokumen  SLO  berlaku  selama periode  penelitian  adalah  17  kapal  yang dinyatakan  patuh,  dan  11  kapal  memiliki dokumen SPB yang berlaku serta dinyatakan patuh.
Tingkat kepatuhan kepemilikan dokumen  perizinan  kapal  melaut  oleh keseluruhan pengusaha/pemilik kapal di PPP Sadeng hingga akhir periode penelitian (awal Maret 2020) dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 menunjukkan tingkat kepatuhan  pemilikan  dokumen  perizinan SIUP  97,14%  (dinilai  sangat  baik),  SIPI tingkat  kepatuhan  51,43%  (dinilai  sangat kurang),  SLO  tingkat  kepatuhan  48,57% (dinilai  sangat  kurang),  dan  SPB  tingkat kepatuhan  31,43%  (dinilai  sangat  kurang). Hasil wawancara dengan responden, tingkat kepatuhan  pemilikan  dokumen  perizinan SIUP  dengan  nilai  sangat  baik  disebabkan karena  masa  berlakunya  yang  cukup panjang. Beberapa responden bahkan memiliki  SIUP  yang  mencantumkan  masa berlaku  selama  usaha  penangkapan  ikan tersebut masih berjalan. Dalam regulasi yang
berlaku, masa berlakunya SIUP adalah 30 tahun dan  dapat  diperpanjang  (Permen  KP  Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap).
Dokumen  perizinan  SIPI  dinilai  sangat kurang.  Hal  tersebut  disebabkan  pemilik/ penanggungjawab kapal penangkap ikan di PPP Sadeng  yang  belum  atau  tidak  melakukan perpanjangan  dokumen,  atau  bahkan  tidak membuat dokumen perizinan pada saat penelitian  ini  dilaksanakan.  Hasil  wawancara dengan  pemilik  atau  penanggungjawab  kapal menyebutkan  bahwa  rumitnya  proses  perpan- jangan dan atau pembuatan SIPI baru mengaki- batkan  mereka  enggan  atau  menunda  proses perpanjangan/pembuatan SIPI.
Menurut  Djunnu et  al. (2019),  banyak kalangan pelaku usaha penangkapan ikan yang
mengeluh  terkait  banyaknya  persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan  penerbitan  SIPI  dan  perpan- jangan  SIPI,  sehingga  membutuhkan  waktu yang  cukup  lama.  Secara  normatif  kurang lebih 14 hari hingga dokumen tersebut terbit dan  dapat  digunakan  untuk  melaut,  namun pada kenyataannya dapat lebih dari 1 bulan. Ketiadaan  dokumen  SIPI  atau  ada  namun tidak berlaku, menjadi salah satu sebab SLO tidak  dapat  diterbitkan  oleh  petugas  yaitu Pengawas  Perikanan.  Tidak  terbitnya  SLO mengakibatkan  SPB  tidak  dapat  diterbitkan oleh  Syahbandar  Perikanan,  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan.
Tabel 5  Pemilikan Dokumen Perizinan Kapal Melaut oleh Keseluruhan Pengusaha/Pemilik Kapal Di PPP Sadeng
Dokumen Perizinan; Sesuai Tahapan Perizinan Status Dokumen Perizinan Ada dan Berlaku (=1) (dokumen) Ada dan Tidak berlaku (=2) (dokumen) Tidak ada (=3) (dokumen) Jumlah (dokumen) Lainnya Banyak dokumen Ket 1. SIUP 34 0 1 35 0 - 2. SIPI 18 6 11 35 0 - 3. SLO 17 0 10 27 8 Sebanyak 2 kapal mengajukan dokumen perizinan SLO dan SPB di akhir Maret 2020; dan 6 kapal tidak mengajukan-nya selama bulan Maret 2020. 4. SPB 11 0 16
27 8
Sda
Gambar 1 Tingkat Kepatuhan Pemilikan Dokumen Perizinan 97,14 51,43 48,57 31,43 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 SIUP SIPI SLO SPB T IN GK A T K E P A T U H A N P E M IL IK A N D OK U M E N
(% ) dokumen perijinan
Derajat Kontinuitas Kepatuhan Pengajuan/ Pembuatan  Dokumen  Perizinan  Kapal Melaut
Derajat kontinuitas kepatuhan pengajuan/ pembuatan  dokumen  perizinan  kapal  melaut adalah  perbandingan  antara  frekuensi  pem- buatan  dokumen  perizinan  (SLO  dan  SPB) dengan    frekuensi  maksimal  pembuatan dokumen perizinan (SLO dan SPB) yang dapat dilakukan  oleh  kapal  penangkap  ikan  selama periode waktu tertentu.
Derajat  kontinuitas  kepatuhan  penga- juan/pembuatan  dokumen  perizinan  kapal melaut  dan  kategori  ukuran  kapal  oleh keseluruhan  pengusaha/pemilik  kapal  di  PPP Sadeng selama periode penelitian awal Januari sampai  awal  Maret  2020  dapat  dilihat  pada Tabel 6.
Rerata  derajat  kontinuitas  kepatuhan pengajuan atau  pembuatan dokumen perizinan kapal melaut oleh keseluruhan pengusaha atau pemilik  kapal  di  PPP  Sadeng  selama  periode penelitian  pada  Tabel  6  di  atas  dinilai  sangat kurang.  Kelompok  kapal  pancing  ulur  <30  GT dengan rerata DKK 51,61 artinya bahwa pemilik atau  penanggungjawab  kapal  dengan  ukuran <30  GT  yang  menggunakan  alat  tangkap pancing  ulur,  melakukan  pengajuan  SLO dengan  frekuensi  rata-rata  51,61%  dari  total frekuensi pengajuan pembuatan SLO maksimal yang  dapat  dilakukan  (FPD  Max=8  kali)  pada periode penelitian ini dilaksanakan.
Kapal  pancing  ulur  30  GT  melakukan pengajuan  SLO  dengan  frekuensi  rata-rata 42,82% dari total frekuensi pengajuan pembuatan SLO maksimal yang dapat dilakukan (FPD Max=7 kali). Sementara kapal purse seine ukuran  30  GT  di  PPP  Sadeng  melakukan pengajuan  SLO  dengan  frekuensi  rata-rata 41,67% dari total frekuensi pengajuan pembuatan SLO maksimal yang dapat dilakukan (FPD Max=6 kali).
Perilaku pemilik atau penanggungjawab kapal  di  PPP  Sadeng  yang  tidak  memaksi- malkan  pengajuan  pembuatan  dokumen  SLO ketika hendak melaut disebabkan oleh tidak siap atau tidak  lengkapnya persyaratan  administrasi untuk mendapatkan dokumen perizinan tersebut. Persyaratan administrasi yang diperlukan  adalah:  SIPI  asli;  SKAT  asli,  untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga  puluh)  GT;  SLO  asal,  untuk  kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan  ikan;  dan  kesesuaian  pelabuhan pangkalan  dan  muat  dengan  SIPI  (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
1/PERMEN-KP/2017  tentang  Surat  Laik Operasi).
Penyebab lain adalah karena memang  masa  keberangkatan  dan  kepu- langan  dalam  kegiatan  penangkapan  ikan tidak  menentu  dan  berbeda-beda  (Karim et al .  2013).  Menurut  Sudarmo et  al. (2013) pada  umumnya  nelayan  skala  kecil  harus membuat keputusan setiap hari apakah hari itu  dia  akan  melaut  untuk  menangkap  ikan atau melakukan kegiatan yang tidak berhubungan  dengan  kegiatan  menangkap ikan.
Tingkat Keberhasilan pengajuan- pembuatan  dokumen  melaut  SLO  dan SPB oleh Pengusaha/pemilik kapal
Proses
pengajuan pembuatan dokumen  SLO  dan  SPB  terdiri  dari  dua tahap,  yaitu  proses  administrasi  dokumen perizinan  yang  dilakukan  oleh  petugas,  dan dilanjutkan  dengan  proses  kelaikan  yang dilakukan  dengan  pengecekan  fakta  yang ada di kapal, sesuai atau tidak dengan yang tertera  dalam  dokumen  perizinan.  Tingkat keberhasilan  pengajuan-pembuatan  doku- men  melaut  SLO  oleh  pengusaha/pemilik kapal untuk keseluruhan kapal penangkapan ikan di PPP Sadeng dapat dilihat pada Tabel 7.
Tingkat keberhasilan pembuatan dokumen  SLO  setelah  dilakukan  proses pengecekan  administrasi  dan  kesesuaian fakta  di  lapang  dengan  dokumen  yang dimiliki.  Kapal  pancing  ulur  dibawah  30  GT tingkat  keberhasilan  pembuatan  dokumen SLO  adalah  69,5%  dan  dinilai  kurang.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  hal, yaitu:  ketidaksesuaian  alat  tangkap  yang digunakan  pada  saat  hendak  melaut,  tidak adanya  nama  kapal  yang  dapat  dibaca dengan  jelas  pada  fisik  kapal,  membawa lebih dari satu alat tangkap, dan sudah tidak berlakunya lagi dokumen perizinan SLO.
Kapal pancing ulur di atas 30 GT dan kapal purse  seine di  atas  30  GT  memiliki tingkat  keberhasilan  pembuatan  dokumen SLO  0,0%  atau  dengan  kata  lain  sangat kurang.  Hal  tersebut  disebabkan  kapal  di atas  30  GT  di  PPP  Sadeng  tidak  memiliki SIPI  atau  memiliki  SIPI  namun  sudah  tidak berlaku karena tidak diperpanjang kembali.
Tingkat  keberhasilan  pengajuan/ pembuatan  dokumen  melaut  SPB  oleh pengusaha/pemilik  kapal  untuk  keseluruhan kapal  penangkapan  ikan  selama  periode penelitian  awal    Januari  sampai  awal  Maret 2020 dapat dilihat pada Tabel 8.
Tingkat keberhasilan pembuatan dokumen  SPB  untuk  kapal  pancing  ulur  di bawah  30  GT  adalah  56,3%  dan  dinilai  sangat kurang.  Kapal  pancing  ulur  di  atas  30  GT  dan kapal purse seine di atas 30 GT memiliki tingkat keberhasilan  pembuatan  dokumen  SPB  0,0% atau  dengan  kata  lain  sangat  kurang.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  tidak  keluarnya  SLO
sebagai  salah  satu  syarat  penerbitan  SPB, atau  apabila  kapal  tersebut  mendapatkan SLO namun tidak dapat memenuhi persyaratan  dalam  penerbitan  SPB  maka Syahbandar  Perikanan  PPP  Sadeng  tidak menerbitkan SPB untuk kapal-kapal tersebut.
Tabel 6   Derajat Kontuinitas Kepatuhan Pengajuan/Pembuatan Dokumen Perizinan Kapal Melaut dan Kategori Ukuran Kapal oleh Keseluruhan Pengusaha/ Pemilik Kapal di PPP Sadeng selama Periode Penelitian Awal Januari sampai Awal Maret 2020.
Items Nilai Derajat Kontuinitas Kepatuhan Pengajuan/Pembuatan Dokumen Perizinan (DKK) Kapal pancing ulur Kapal purse seine <30 GT >=30 GT >=30 GT Kisaran: Terendah 12,5 28,6 33,3 Tertinggi 100,0 57,1 50,0 Rerata 51,61 42,86 41,67 Simpangan 29,7107 20,2031 11,7851 Keputusan Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang
Tabel 7  Tingkat keberhasilan pengajuan-pembuatan dokumen melaut SLO oleh Pengusaha/pemilik  kapal  untuk  keseluruhan  kapal  penangkapan  ikan  menurut  jenis  alat penangkapan dan ukuran kapal di PPP Sadeng selama periode penelitian awal  Januari sampai awal Maret 2020
Jenis Kapal Frekuensi Pengajuan- Pembuatan Dokumen SLO (FPDt; kali) Frekuensi Keberhasilan Pembuatan Dokumen SLO (FKD; kali) Tingkat Keberhasilan Pembuatan Dokumen SLO (TKD) 1. Kapal Pancing Ulur <30 GT 128 89 69,5 2. Kapal Pancing Ulur  30 GT 6 0 0,0 3. Kapal Purse Seine  30 GT 5 0 0,0 Jumlah 139 89 -
Tabel 8    Tingkat keberhasilan pengajuan/pembuatan dokumen melaut SPB oleh Pengusaha/pemilik  kapal  untuk  keseluruhan  kapal  penangkapan  ikan  menurut  jenis  alat tangkap dan ukuran kapal di PPP Sadeng selama periode penelitian awal  Januari sampai awal Maret 2020
Jenis Kapal Frekuensi Pengajuan/Pembuatan Dokumen SPB (FPDt; kali) Frekuensi Keberhasilan Pembuatan Dokumen SPB  (FKD; kali) Tingkat Keberhasilan Pembuatan Dokumen SPB (TKD) 1. Kapal Pancing Ulur <30 GT 128 72 56,3 2. Kapal Pancing Ulur  30 GT 6 0 0,0 3. Kapal Purse Seine  30 GT 5 0 0,0 Jumlah 139 72 -

## PEMBAHASAN
Perizinan merupakan
instrumen pengendalian  kegiatan  usaha  penangkapan ikan  untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan perikanan,  yakni  menjaga  sumberdaya  ikan agar  tetap  lestari  dan  tercapainya  manfaat yang optimal dan berkelanjutan (Arfan 2017). Kewajiban  memiliki  perizinan  tercantum dalam  Undang-Undang  45  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 26 ayat 1 terkait  SIUP,  pasal 27 ayat 1 tentang  SIPI, pasal  42  ayat  2  terkait  SPB,  dan  pasal  43 terkait SLO.
Tingkat kepatuhan pelaku usaha penangkapan  ikan  di  PPP  Sadeng  dalam memenuhi  kewajiban  pemilikan  dokumen perizinan  SIPI  51,43%  dinilai  sangat  kurang. Proses  pembuatan  dan  atau  perpanjangan SIPI  yang  rumit  membuat  pelaku  usaha cenderung  enggan  dalam  memenuhinya, bahkan  para  pemilik  kapal  tanpa  ragu beroperasi  tanpa  kelengkapan  surat-surat yang wajib dimiliki (Arfan 2017).
Bentuk kerumitan yang dikeluhkan oleh pemilik atau penanggungjawab kapal diantaranya  adalah  pengukuran  fisik  kapal yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Menurut  Tiwow  (2012),  terdapat dua  peraturan  perundang-undangan  yang memerintahkan  pelaku  usaha  penangkapan ikan  untuk  memenuhi  syarat  mendapatkan izin penangkapan ikan yaitu  UU No. 17/2008 tentang  Pelayaran,  dan  UU  No.  45/2009 tentang  Perubahan  UU  No.  31/2004  tentang Perikanan.  Kedua  peraturan  perundang- undangan tersebut khusus dalam pengukuran fisik dan kelaikan kapal, sehingga terjadi dua kali pengecekan terhadap obyek yang sama.
Dokumen  perizinan  SLO  diberikan kepada  kapal  penangkap  ikan  setiap  akan melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan,  dan berlaku untuk 1 kali operasi penangkapan ikan dengan  masa  berlaku  2  x  24  jam.  Apabila kapal yang akan melakukan kegiatan penangkapan  ikan  tersebut  tidak  segera melakukan  pengurusan  SPB  selama  masa berlaku  SLO,  maka  SLO  dinyatakan  tidak berlaku.
Tingkat  kepatuhan  dokumen  perizinan SLO  pada  saat  penelitian  ini  dilaksanakan adalah  48,57%  dan  dinilai  sangat  kurang. Permasalahan  awal  pada  saat  pengajuan SLO  adalah  permasalahan  administratif berupa  ketidaklengkapan  dokumen  yang dipersyaratkan.  Berdasarkan  uraian  di  atas sebelumnya, maka ketidaklengkapan persya-
ratan dimaksud adalah tidak adanya dokumen SIPI, atau ada namun habis masa berlakunya. Hal  tersebut  membuat  Pengawas  Perikanan sebagai  petugas  yang  berwenang  dalam penerbitan SLO tidak dapat menerbitkan SLO. Dalam hal ini pelaku usaha penangkapan ikan yang  tidak  mendapat  SLO  seharusnya melakukan upaya untuk melengkapi persyaratan yang kurang tersebut.
Pelaku  usaha  penangkapan  ikan  di PPP  Sadeng  yang  telah  dicek  secara administrasi kemudian dilakukan pengecekan secara  fisik.  Petugas  Pengawas  Perikanan melakukan cek fisik fakta di kapal penangkap ikan yang akan berangkat tersebut. Permasalahan  pada  saat  dilakukan  cek  fisik kapal  oleh  Pengawas  Perikanan  adalah ketidaksesuaian alat tangkap yang digunakan pada  saat  hendak  melaut  dengan  nama  alat tangkap  yang  tertera  pada  dokumen  SIPI, tidak  adanya  nama  kapal  yang  dapat  dibaca dengan jelas pada fisik kapal, membawa lebih dari  satu  alat  tangkap,  dan  sudah  tidak berlakunya lagi dokumen perizinan SLO (lebih dari 2 x 24 jam).
Tingkat  kepatuhan  SPB  31,43%  dinilai sangat  kurang.  Dokumen  SPB  merupakan dokumen  negara  yang  dikeluarkan  oleh Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  kepada setiap  kapal  perikanan  yang  akan  mening- galkan  pelabuhan  perikanan.  Dokumen  SPB tidak dapat diberikan kepada kapal penangkap  ikan  apabila  kapal  yang  akan berangkat tersebut tidak mendapatkan SLO.
Kapal  penangkap  ikan  di  PPP  Sadeng terkadang  walaupun  mendapatkan  SPB, namun  tidak  jadi  berangkat  melaut.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  cuaca  buruk, sehingga Syahbandar melakukan penundaan keberangkatan  kapal  tersebut.  Pemilik  atau penanggungjawab  kapal  kemudian  melaku- kan  pengajuan  ulang  kembali,  karena  batas masa berlaku SPB adalah 1 x 24 jam.

## KESIMPULAN
Tingkat  kepatuhan  kapal  penangkap ikan  di  PPP  Sadeng  terhadap  pemilikan dokumen  perizinan  SIUP  adalah  97,14% (sangat  baik),  SIPI  51,43%  (sangat  kurang), SLO  48,57%  (sangat  kurang),  dan  SPB 31,43%  (sangat  kurang).  Derajad  kontinuitas kepatuhan  pengajuan/pembuatan  dokumen perizinan  kapal  pancing  ulur  <30  GT  dengan rerata  51,61,  kapal  pancing  ulur  30  GT dengan  rerata  42,86,  dan  kapal purse  seine ukuran  30 GT dengan rerata 41,7. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa derajad  kontinuitas kepatuhan  pengajuan/pembuatan  dokumen perizinan kapal melaut dinilai sangat kurang.
Tingkat keberhasilan pembuatan dokumen  SLO  untuk  kapal  pancing  ulur  di bawah  30  GT  adalah  69,5%  dan  dinilai kurang,  sedangkan  untuk  kapal  pancing  ulur di atas 30 GT dan kapal purse seine di atas 30 GT  memiliki  tingkat  keberhasilan  pembuatan dokumen  SLO  0,0%,  dan  dinilai  sangat kurang.  Tingkat  keberhasilan  pembuatan dokumen  SPB  untuk  kapal  pancing  ulur  di bawah 30 GT adalah 56,3%, sedangkan untuk kapal  pancing  ulur  di  atas  30  GT  dan  kapal purse  seine di  atas  30  GT  memiliki  tingkat keberhasilan pembuatan dokumen SPB 0,0%, sehingga disimpulkan sangat kurang.
Dokumen  perizinan  yang  tidak  dimiliki atau habis masa berlakunya dan ketidaksesuaian  dokumen  dengan  fisik  kapal menjadi  permasalahan  yang  menyebabkan tingkat kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan di PPP Sadeng dinilai sangat kurang.

## SARAN
1.  Perlu  upaya  peningkatan  kepatuhan dengan penyadaran terhadap pentingnya dokumen  perizinan  saat  hendak  melaut melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah;
2.  Koordinasi  dan  sinergitas  antar  petugas di PPP Sadeng serta Pelabuhan Perikanan  di  sekitarnya,  perlu  ditingkat- kan sebagai upaya mengatasi terjadinya ketidak-patuhan  oleh  kapal  penangkap ikan  yang  beroperasi  tanpa  dokumen perizinan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada instansi  PPP  Sadeng dan  Pengawas Perikanan PPP Sadeng yang telah mengizinkan membantu proses penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfan  M.  2017.  Implementasi  Kebijakan
Perizinan Perikanan Tangkap di Kabupaten  Pemalang. Journal  of  Politic and Government Studies . 6(2): 391-400.
Aji  SP,  Iskandar  BH,  Purwangka  F.  2017.
Identifikasi  Bahaya  Pada  Aktivitas  Patroli
Laut oleh Pengawas Perikanan di Jakarta. Jurnal Albacore . 1(1): 047-067.
Djunnu  H,  Posumah  JH,  Palar  N.  2019. Administrasi  Pelayanan  Penerbitan  Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administrasi Publik . 5(82): 1-
7.
Hodgetts  DJ,  &  Stolte  OME.  2012.  Case- based  research  in  community  and  social pychology:  Introduction  to  the  special issue. Journal  of  Community  &  Applied Social  Psychology ,  22,  379 –389.  doi: 10.1002/casp.2124.
Huntington T, Nimmo F, Macfayden G. 2015.
Fish Landing at the  World’s Comemercial Fishing  Ports. Journal  of  Ocean  and Coastal Economics . 2(1): 1-9. article 4. doi: 10.15351/2373-8456.1031.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2013.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  03/MEN/2013  tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Jakarta (ID): KKP.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2017.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Jakarta (ID): KKP.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2020.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Jakarta (ID): KKP.
Karim  N,  Said  A,  Prasetyo  WY.  2013. Dualisme Kebijakan Pelayaran Dan Perikanan  (Studi  tentang  Implementasi Kepmen.  Perhubungan  No  KM  46  Tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan dan Permen Kelautan dan Perikanan  No  07  Tahun  2010  tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan di PPP Mayangan,  Kota  Probolinggo). Jurnal Administrasi  Publik ( JAP ).  1(5):  1039-
1047.
Kuncoro  HS.  2016.  Studi  Implementasi Kebijakan Pengawasan Perikanan. Naskah  Publikasi.  Universitas  Gadjah Mada. Yogyakarta.
Lubis  E.  2012. Pelabuhan  Perikanan .  Bogor (ID). IPB Press.
Nababan  B.  2017.  Persepsi  dan  Kepatuhan
Nelayan  Tanjung  Balaiasahan  Sumatera Utara dalam Mendukung Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan. Jurnal
Marine Fisheries . 8(2): 163-174.
Naim  A.  2010.  Pengawasan  Sumberdaya Perikanan  dalam  Penanganan  Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara. Jurnal  Ilmiah  Agribisnis  dan  Perikanan (agrikan UMMU-Ternat e). 3(2): 1-14.
Pane  AB.  2018.  Bahan  Kuliah  Analisis Produksi  dan  Sistem  Pendataan  di Pelabuhan. Bogor (ID): Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
Sari  SN,  Thalib  S,  Junaidi.  2016.  Kepatuhan Hukum  Masyarakat  Nelayan  Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan  Pukat  Hela/Payang  (TRAWLS)  dan Pukat  Tarik  (SEINE  NETS)  Di  Kota Padang. Prosiding SNaPP Sosial,
Ekonomi, Humaniora . 6(1): 316-323.
Sudarmo  AP,  Baskoro  MS,  Wiryawan  B,
Wiyono ES, Monintja DR. 2013. Perikanan
Skala Kecil: Proses Pengambilan Keputusan  Nelayan  dalam  Kaitannya dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penangkapan  Ikan. Jurnal Marine Fisheries . 4(2): 195-200.
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif . CV. Alfabeta. Bandung.
Suharto  BY,  Budiman  J,  Karwur  DBA.  2017.
Analisis  Pengawasan  Kapal  Perikanan Terhadap  Penanggulangan Illegal  Fishing di Perairan Kabupaten Kepulauan
Sangihe,  Indonesia. Jurnal  Kebijakan Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan .
7(2): 115-125.
Supit  AE,  Pamikiran  RDCH,  Pangalila  FPT. 2016. Pelaksanaan Monitoring, Controlling, Surveillence Kapal
Pengangkut  Ikan  di  Atas  30  GT  di Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Bitung. Jurnal Ilmu Teknologi Perikanan Tangkap . 2(4): 135-139.
Tiwow C, Monintja DR, Fauzi A, Soewardi K, Nikijuluw  VPH.  2012.  Analisis  Logit Keputusan Perilaku Illegal Fishing nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara Berondong  Jawa  Timur. Jurnal  Teknologi Perikanan dan Kelautan . 3(1): 63-76.
Trimerani  R,  Waluyati  LR,  Jamhari.  2014. Manajemen  Usaha  Penangkapan  Ikan  di Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Sadeng Kabupaten  Gunung  Kidul. Agro  Ekonomi . 25(2): 126-134.
[UU]  Undang-Undang  RI  Nomor  17  tahun 2008 tentang Pelayaran. Jakarta (ID).
[UU]  Undang-Undang  RI  Nomor  45  tahun 2009  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  RI  nomor  31  tahun  2004  tentang Perikanan. Jakarta (ID).
Wahyuningrum  PI,  Nurani  TW,  Rahmi  TA.
2012. Usaha Perikanan Tangkap
Multipurpose di Sadeng, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maspari Journal. 4(1): 10-22.
https://regional.kompas.com/read/2017/05/05 /23035551/30.persen.kapal.di.yogyakarta. tak.berizin.ini.alasannya.