INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7930-7941 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengundangan,Penomoran Dan Penyebarluasan Tentang Peraturan Daerah
Da ’ i Ansori Pasaribu 1 ✉ , Nur Sintya 2 , Aditya Dimas Pradipta 3 , Isna Khoizan Nst 4
Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu
Email: daiansoripasaribu@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Proses  terakhir  dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  adalah  pengundangan  dan penyebarluasan yang  membutuhkan  proses  yang  dikelola,  komprehensif,terencana,  efisien  dan bertanggungjawab. Pengundangan adalah peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Indonesia,  tambahan  Lembaran  Negara  Indonesia,  tambahan  Lembaran  Negara  Indonesia  dan tambahan  Lembaran  Negara  Indonesia.  Tujuannya  agar  setiap  orang  paham  dengan  hukum  dan peraturan  yang berlaku. Pemerintah wajib  menyebarluaskan peraturan  perundang-undangan yang dimuat  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  dan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia. Melalui  sosialisasi  tersebut  diharapkan  masyarakat  dapat  memahami  dan  memahami  tujuan  yang terkandung  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  sehingga  dapat  melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengumuman dan Peredaran Undang-Undang, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang mengeluarkan pengumuman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  Negara  Republik  Indonesia,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  Pelaksanaan  peraturan perundang-undangan berdasarkan nomor urut Menteri Hukum dan HAM:M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan oleh Kepala  Badan  Legislasi  yang  tugas  pokok  dan  tanggung  jawabnya  bertanggung  jawab  atas terselenggaranya  penerbitan,  kerjasama  dan  penyebarluasan  peraturan  perundang-undangan. Subbagian Legislasi Deklaratif.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Kemenkumham
The final process in drafting laws and regulations is promulgation and dissemination which requires a managed, comprehensive, planned, efficient and responsible process. Enactment is the placement of laws and regulations in the State Gazette of the Republic of Indonesia, additional State Gazette of the Republic  of  Indonesia,  additional  State  Gazette  of  the  Republic  of  Indonesia  and  additional  State Gazette of the Republic of Indonesia. The goal is for everyone to understand the applicable laws and regulations. The government is obliged to disseminate laws and regulations contained in the State Gazette of the Republic of Indonesia and the State Gazette of the Republic of Indonesia. Through this socialization, it is hoped that the public can understand and comprehend the objectives contained in these laws and regulations, so that they can implement the provisions of these laws and regulations. Based on Presidential Decree No. 1 of 2007 on the Ratification, Announcement and Circulation of Laws, the Minister of Law and Human Rights is authorized to issue announcements in the State Gazette of the Republic of Indonesia, additional State Gazette of the Republic of Indonesia. State Gazette of the Republic of Indonesia, State Gazette of the Republic of Indonesia and Additional State Gazette of the Republic of Indonesia. The implementation of laws and regulations is based on the sequence number of the Minister of Law and Human Rights:
M.01-HU.03.02 of 2007 concerning Procedures for the Publication and Dissemination of Legislation, is carried out by the Head of the Legislation Body whose main duties and responsibilities are responsible for the implementation of the publication, cooperation and dissemination of legislation. Subdivision of Declarative Legislation.
Keywords: Local Government, Local Regulation, Ministry of Law and Human Rights

## PENDAHULUAN
Peraturan  Daerah  (Perda)  adalah  peraturan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah untuk mengatur kebijakan dan tata kelola pemerintahan di daerah tertentu. Perda memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang di daerah yang bersangkutan, tetapi tidak berlaku secara nasional
Pentingnya  untuk  menyebarluaskan  Perda  agar  masyarakat  di  daerah  tersebut mengetahui  dan  memahami  peraturan-peraturan  yang  berlaku  di  wilayah  mereka. Beberapa  metode  yang  dapat  dilakukan  untuk  menyebarluaskan  Perda  antara  lain:  1. Penerbitan dokumen  Perda  dalam bentuk buku  atau  brosur, yang  dapat  diperoleh oleh masyarakat di kantor pemerintah daerah atau tempat-tempat umum 2. Mempublikasikan Perda  di  media  massa  seperti  surat  kabar,radio  atau  televisi.  Hal  ini  dapat  membantu menyebarkan  informasi  tentang  Perda  secara  luas  dan  efektif  kepada  masyarakat  3. Menggunakan  teknologi  informasi,seperti  webstite  pemerintah  daerah  atau  social media,dengan cara itu masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi Perda melalui perangkat yang mereka punya masing-masing 4. Mengadakan Seminar untuk menjelaskan
Perda  kepada  Masyarakat  umum,dan  pada  kesempatan  itu  masyarakat  dapat  bertanya jawab agar dapat memahami Perda yang dimaksud di daerah mereka
Dengan menyebarluaskan Perda, masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan- aturan  yang  berlaku  di  daerah  mereka.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat  dan  dapat  membantu  terciptanya  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  efektif di.daerah tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannnya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan Jurnal ini.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang- undangan (statue  aproach). Suatu penelitian hukum normatif tentu harus  menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  membaca,  menelahaah,  dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Pembuatan  Peraturan  Daerah  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 dalam Sistem Pembuatan Perundangan-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Perda  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Munculnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang menggantikan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, diatur dalam Pasal 96 (1) yang di dalamnya DPRD provinsi bertugas menetapkan peraturan daerah . , Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Mengenai tugas dan wewenang DPRD diatur  dalam  Pasal  101  sebagai  berikut:  Menyusun  peraturan  daerah  dengan  Perdana Menteri; membahas dan menyampaikan. Menyetujui rancangan peraturan provinsi APBD tingkat provinsi yang diajukan oleh gubernur, mengawasi pelaksanaan peraturan provinsi
dan  APBD  provinsi,  dan  memilih  gubernur;  mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian  gubernur  melalui  menteri  kepada  presiden,  serta  memperoleh persetujuan  pengangkatan  dan  pemecatan;  Rencana  kesepakatan  untuk  memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah provinsi Menyetujui rencana kerja sama internasional  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi,  meminta  laporan pertanggungjawaban  gubernur  atas  penyelenggaraan  pemerintah  provinsi,  menyetujui rencana kerja sama pihak ketiga dengan daerah lain atau dengan masyarakat, provinsi; melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Status, fungsi, hak dan kewajiban yang diemban oleh DPRD secara resmi menempatkan DPRD sebagai  lembaga  penting  dalam  mekanisme  pemerintahan  daerah  untuk  memajukan kesejahteraan  umum.  Peran  legislatif  terhadap  eksekutif  sepenuhnya  tercermin  untuk menjamin  akuntabilitas  eksekutif yang merupakan  salah  satu fungsi  dan  ruang lingkup pengawasan.yang  penting  dilakukan  legislatif  adalah  melakukan  pengawasan  terhadap peran  kinerja  Pemerintahan  dalam  implementasi  kebijakan.  Tugas  penertiban  perda  ini sangat  penting  sehingga  memungkinkan  DPRD  lebih  aktif  dan  kreatif  menghilangkan hambatan  pelaksanaan  berbagai  perda.  Dengan  bantuan  board  control,  CEO  sebagai pelaksana kebijakan terlindungi dari berbagai jenis penyimpanan dan penipuan. Dari hasil kajian  Dewan,  diambil  tindakan  perbaikan  untuk  memperbaiki  implementasi  kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindakan pidana korupsi  bagi  pejabat  publik  yang  menangani  urusan  publik  tersebut,  dengan  adanya pengawasan  DPRD  akan  dapat  memberikan  perlindungan  yang  cukup  efektif  terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemrintahan secara optimal.
Meningkatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dimaksudkan sebagai “checks and balances” justru menimbulkan situasi yang tidak diinginkan, dengan sering  terdengarnya  penolakan  anggota  dewan  untuk  menerima  laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah pada saat penyampaian laporan, pembahasan dan Sebelum klarifikasi, bersamaan dengan ancaman untuk memaksakan mosi, saya tidak percaya.  DPRD  diharapkan  dapat  mengawasi  penyusunan  peraturan  daerah  yang tercantum dalam Pasal 100(1)(a) UU No. 23  Tahun 2014,  dan fungsi pengawasan dapat diwujudkan  melalui  bentuk-bentuk  pengawasan  sebagai  berikut:  (Peraturan, Pemerintahan Daerah, 2014)
A. Menegakkan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur;

## C. Tindak lanjut implementasi hasil audit SAI atas laporan keuangan

## Program Pembentukan Perda
Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  yang  dahulu  dikenal  dengan  Program Legislasi  Daerah  merupakan  program  pembentukan  peraturan  daerah  provinsi  atau kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. (UU No. 12 Tahun 2011,Pasal 1 Ayat 10. Program pembentukan Perda Merupakan pedoman dan pengendalian penyusunan Perda yang mengikat lembaga yang berwenang seperti Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah.

## Penomoran
1. Penomoran  Perda,Perkada,Peraturan  Bersama  Kepala  Daerah  dilakukan  kepala  biro hukum/kepala bagian hukum
2. Penomoran  perda,perkada  dan  peraturan  bersama  kepala  daerah  dilakukan  dengan nomor bulat
3. Penomoran keputusan kepala daerah dilakukan dengan kode klasifikasi
Kode  klasifikasi  adalah  pengklasifikasian  naskah  atau  surat  dinas  berdasarkan  pokok bahasan  yang  dikandungnya  dan  merupakan  pedoman  dalam  menata,  menata,  dan mencari arsip, atau dapat kita simpulkan berguna sebagai alat.

## B. Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan
Sosialisasi-sosialisasi memerlukan pendekatan yang, terpadu, terencana, efektif dan bertanggung jawab. Pengumuman adalah pengumuman peraturan perundang-undangan dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia,  tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan tambahan Lembaran Resmi Koran. Surat Kabar Republik Indonesia. Tujuannya agar setiap orang paham dengan hukum dan  peraturan  yang  berlaku.  Pemerintah  wajib  menyebarluaskan  peraturan  perundang- undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Lembaran Negara Republik Indonesia. Melalui sosialisasi  tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami dan memahami tujuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut:
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Pengesahan, Pengumuman  dan  Peredaran  Undang-Undang,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia berwenang menerbitkan pengumuman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, selain Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  Negara  Republik  Indonesia,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  Pelaksanaan peraturan perundang-undangan berdasarkan nomor urut Menteri Hukum dan HAM:M.01- HU.03.02  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Penerbitan  dan  Penyebarluasan  Peraturan Perundang-undangan, dilakukan oleh Direktur Jenderal Perundang-undangan yang tugas pokok dan tanggung jawabnya bertanggung jawab atas kelancaran penerbitan, kerjasama dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.      Subbagian Legislasi Deklaratif. Pengumuman  peraturan  perundang-undangan  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia meliputi:
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang :
1. Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan  Presiden mengenai
:
a) pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional  lain.
b) pernyataan keadaan bahaya.
3. Peraturan  perundang-undangan  lain  menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  wajib  diumumkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut memuat penjelasannya, maka akan dimuat dalam bagian tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Pengumuman  peraturan  perundang-undangan  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh :
Pengundangan  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia meliputiperaturanyangdikeluarkanoleh:
1. Majelis  Permusyawaratan Rakyat.
2. Dewan  Perwakilan Rakyat.
3. Mahkamah Agung.
4. Mahkamah Konstitusi  dan
5. Menteri,  pimpinan  badan,  lembaga  atau  komisi  yang  setingkat  yang  ditetapkan dengan undang-undang atau undang-undang pemerintah.  Untuk  peraturan perundang-undangan  yang  memuat  penjelasan,  ditambahkan  Pemberitahuan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Pengumuman Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas dan himpunan.
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
1. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diundangkan harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan 3 (tiga) naskah asli dan 1 (satu) salinan elektronik Administrasi Umum.
2. Penyampaian dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dari instansi terkait dengan surat pengantar untuk publikasi.
3.  Pengumuman  dilakukan  dengan  mencantumkan  nomor  dan  tahun  dalam  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  dan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia,  serta mencantumkan  nomor  dalam  Tambahan  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia. Dirjen Legislatif kemudian menyerahkannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditandatangani.
4.Naskah peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan kepada instansi yang meminta dalam rangkap 2 (dua) asli dan 1 (satu) rangkap kepada Departemen Hukum Umum sebagai arsip.
5. Bentuk Terpisah “Lembaran Negara Republik Indonesia”, “Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia” dan “Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia”, “Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia” Indonesia". Indonesia” akan diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Peraturan Perundang-undangan ini berlaku.
6. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  dan  Berita  Negara  Republik  Indonesia,  Tambahan  Berita  Negara  Republik Indonesia dalam bentuk himpunan dilakukan pada akhir tahun.
C.  Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
1. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan sarana lainnya.
2. Penyebarluasan  peraturan  perundang-undangan  melalui  media  cetak  dalam  bentuk lepas atau antologi.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebarluaskan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk lepas yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perundang- undangan  dan  disampaikan  kepada  kementerian/lembaga,  peraturan  perundang-
undangan  yang memprakarsai atau mengundangkan peraturan tersebut di atas dan mereka yang membutuhkan.
4. Lembaran Negara Republik Indonesia disebarluaskan dalam bentuk yang dikumpulkan oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal Perundang-undangan, dan disampaikan kepada lembaga negara, kementerian/lembaga  pemerintah  non  departemen,  pemerintah  daerah,  pemerintah daerah. panitia perwakilan rakyat dan pihak terkait.
5. Penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui website Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  tersedia  di  website:  www.djppkumham.go.id www.djpp.depkumham.go.id atau lainnya.
6. Sosialisasi dapat dilakukan secara tatap muka dan tatap muka melalui workshop/seminar, pertemuan akademik, konferensi pers dan sarana lainnya .

## Partisipasi Masyarakat
Masyarakat sangat berhak untuk memberikan tanggapannya atas Perda yang dibuat secara  lisan  maupun  secara  tertulis  dan  masyarakat  sangat  diutamakan  dalam  acara kegiatan seminar ataupun pertemuan lainnya yang membahas tentang Peraturan Daerah tersebut,supaya agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang mengakibatkan kesenjangan sosial di dalam kegiatan bermasyarakat.

## SIMPULAN
Penyebarluasan  peraturan  daerah  merupakan  suatu  proses  yang  sangat  penting dalam  upaya  memperkenalkan  kedalam  masyarakat  peraturan  daerah  yang  luas.  Dalam proses penyebarluasan ini, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
1. Tujuan: Penyebarluasan peraturan daerah bertujuan untuk memberikan informasi yang akuran dan jelas tentang peraturan yang berlaku di daerah tersebut kepada masyarakat luas atau masyarakat yang berada di daerah tersebut
2. Metode  yang  digunakan:  Penyebarluasan  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  metode mulai dari metode penyebarluasan lewat media massa, internet,sosial media, seminar dan lain sebagainya
3. Pihak  yang  terlibat  dalam  penyebarluasan  Perda:  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam penyebarluasan peraturan daerah adalah pemerintah daerah tersebut,lembaga pemberi informasi tentang adanya peraturan darah tersebut dan masyarakat yang ada di daerah tersebut
4. Pentingnya  kerjasama  dalam  proses  penyebarluasan  peraturan  daerah:  Dalam  proses penyebarluasan peraturan daerah, sangat penting untuk membangun kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga pemberi informasi
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  Dalam  menyusun  peraturan daerah baru maka pemerintah daerah perlu mengkaji alur penyusunan peraturan daerah yang efektif dan efisien guna membangun daerah otonom sebagai tata kelola pemerintahan yang  baik  yang  mengikuti  mekanisme  pengaturan  wilayah  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah, yaitu.
1. pertama identifikasi isu dan masalah
2. kedua identifikasi legal baseline atau landasan hukum, dan bagaimana peraturan daerah (Perda) baru dapat memecahkan masalah
3. ketiga penyusunan Naskah Akademik
4. Keempat, penulisan Rancangan Perda,
5. kelima penyelenggaraan Konsultasi Publik,
6. keenam pembahasan di DPRD,
7. ketujuh pengesahan serta Pengundangan Perda.
Dengan penyebarluasan peraturan daerah yang efektif, masyarakat diharapkan dapat lebih  memahami  peraturan  daerah  dan  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku,  sehingga terciptanya  masyarakat  yang  taat  hukum.  Dalam  waktu  yang  lama,  hal  ini  dapat meningkatkan kualitas hidup dan keamanan masyarakat
Problematika penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Meskipun tahapan dan mekanisme penyusunan program peraturan daerah diatur secara rinci  dalam  peraturan  perundang-undangan,  namun  dalam  praktiknya  berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas masih saja muncul. Sudah berdasarkan Pasal 33. Pasal  40  UU  No.  12  Tahun  2011  menyatakan  bahwa  Prolegda  (menurut: Program  Pembentukan  Perda  Provinsi/Pemkot)  program  pembentukan  Perda Provinsi/Administrasi/Pemkot dengan judul “Proyek Pembentukan Perda Provinsi/Pemkot” berisi  materi  yang  akan  diatur  dan  kaitannya  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya. Materi peraturan dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan rancangan rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota, antara lain:

## A. Latar belakang dan tujuan penyusunan
B. Sasaran yang ingin diwujudkan
C. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur
D. Jangkauan dan arah pengaturan.
Materi yang diatur yang telah ditinjau dan diselaraskan disajikan dalam teks ilmiah. Selain itu, pasal 56, Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2011 sudah menyebutkan bahwa proyek perda harus  dilampirkan  penjelasan  atau  klarifikasi  yang  berasal  dari  DPRD  dan  pimpinan daerah. dan/atau dokumen ilmiah.
Kata  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  saat  penyusunan  peraturan  daerah,  hasil kajian dan harmonisasi sudah tersedia dalam bentuk informasi atau penjelasan dan/atau dokumen ilmiah dari rancangan peraturan daerah. Hasil dan arah penelitian ini diperlukan untuk  mengetahui  logika  keilmuan,  sejauh  mana  urgensi  permasalahan  tersebut  diatur dalam  bentuk  Perda,  sehingga ditetapkan sebagai  skala  prioritas  dalam  program Perda. bahwa dalam Matriks Pengisian Skema Pembentukan Perda, menurut Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, terdapat kolom yang menunjukkan apakah rancangan Perda memuat naskah ilmiah atau uraian atau penjelasan . Namun berdasarkan hasil inventarisasi, klasifikasi dan penetapan peraturan daerah yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham  Sumut  pada  pemerintah/kota  di  Provinsi  Sumut,  ditemukan  bahwa pembentukan Perda Program hanya memuat daftar judul proyek Perda, tanpa didasarkan pada  penelitian  yang  mendalam.  Penyusunan  laporan  atau  laporan  dan/atau  publikasi ilmiah sebelum penjabaran program perda sulit dilaksanakan di daerah, karena pembiayaan pembentukan perda baru dianggarkan hanya setelah program perda disetujui. Namun juga proses pembentukan peraturan daerah diawali dengan tahap perencanaan yang didahului dengan  penyusunan  laporan  atau  publikasi  informatif  dan/atau  ilmiah  serta  program penyuntingan  daerah  untuk  penyusunan  peraturan.  Dengan  demikian,  pada  saat penyusunan  program  peraturan  daerah,  penyiapan  deklarasi  atau  deklarasi  dan/atau naskah ilmiah SK provinsi dimulai, dan terkadang deklarasi atau deklarasi dan/atau naskah ilmiah  pun  baru  dibuat  setelah  rancangan  tersebut  selesai.  telah  disiapkan.  peraturan daerah,  yang  pada  akhirnya  uraian  atau  penjelasan  atau  naskah  ilmiah  itu  membentuk peraturan daerah, bukan sebaliknya.
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  perlu  dipikirkan  untuk  mengubah  berbagai peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  program  peraturan  daerah sedemikian  rupa  sehingga  diperlukan  penjelasan  atau  informasi  dan/atau  naskah  ilmiah dalam  penyusunan  peraturan  daerah  tersebut.  bentuk  program  Urgensi  dan  prioritas masalah  dihasilkan  dari  peraturan  daerah.  Untuk  memfasilitasi  proses  pembentukan peraturan  daerah,  masuk  akal  juga  untuk  menyediakan  anggaran guna mendesain peraturan daerah. Anggaran tersebut  pada  awalnya  akan dialokasikan untuk penyiapan
karya  ilmiah,  sehingga  tidak  ada  hambatan  besar  dalam  pembuatan  perda  Penyiapan program pembentukan perda tahun mendatang. Parameter prioritas pembuatan eksplanasi atau informasi dan/atau publikasi ilmiah dapat diperiksa sebagai berikut:
A. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
B. Rencana pembangunan daerah.
C. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan
D. Aspirasi masyarakat daerah.

## Analisi Hukum
Dari data yang kami analisi tentang Pengundangan, Penomoran Dan Penyebarluasan Peraturan Daerah, pembentukan data tersebut telah memenuhi peraturan yang mengikat tentang  pedoman  penyusunan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  di  lingkungan Pemerintah  yang  membuat  atau  merancang  Pengundangan,  Penomoran,  Dan Penyebarluasan Peraturan daerah. Dan Pemerintah tersebut telah menimbang dari segala sisi demi kebaikan sistem di pemerintahan serta kebaikan bagi khalayak ramai.
Standar SOP tersebut adalah ukuran standar kinerja  pemerintah untuk memberikan pelayanan yang konsisten bagi masyarakat dalam hal kualitas,waktu maupun prosedur yang telah ditentukan. Mengingat bahwa pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan UU NO 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menggantikan  UU  NO  32  Tahun  2004 Tentang  PERDA,diatur  dalam  pasal  96  yaitu  yang  didalamnya  DPRD  Provinsi  Bertugas menetapkan peraturan daerah, dan program bentukan PERDA merupakan pembentukan PERDA yang terencana secara sistematis. Penyebarluasan Tentang Peraturan Daerah bukan sekedar hanya untuk kepentingan pemerintah saja tapi juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Setelah kami analisis Data dalam pembentukan atau penyebarluasan daerah telah memenuhi syarat yang baik,yaitu:
1. Berisi tentang peraturan yang tepat sesuai kebutuhan daerah tersebut
2. Memenuhi syarat serta mengikuti UU yang mengikat
3. Sesuai dengan ketentuan yang sudah disetujui oleh pemerintah tersebut
4. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami masyarakat banyak dan setelah kami analisis data tersebut,penyebarluasan tentang perda lebih mengutamakan sosialisasi, sosialiasi-sosialisasi  memerlukan  pendekatan  yang  baik,terencana,  dan  efektif  serta penyebarluasan  peraturan  daerah  tersebut  juga  menggunakan  media-media informasi  lainnya  seperti  media  cetak,elektronik  dan  sarana  lainnnya  yang  bisa menyebarluaskan  tentang  peraturan  daerah  tersebut  dengan  cepat  dan  bisa dijangkau semua masyarakat yang ada.
Dalam  hasil  analisi  ini  dapat  disimpulkan  bahwa,dalam  menyusun  dan menyebarluaskan peraturan daerah baru,pemerintah daerah tersebut harus mengkaji alur penyusunan peraturan daerah yang baik,efektif dan efesien sehingga dapat membangun daerah  otonomi  sebagai  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  sehingga  dapat  mengikuti mekanisme pengaturan wilayah UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah Dengan penyebarluasan peraturan daerah yang efektif, masyarakat diharapkan juga dapat lebih memahami peraturan daerah dengan baik dan jangan hanya mendengar berita simpang  siur  tentang  peraturan  daerah  yang  baru,  serta  diharapkan  masyarakat  dapat mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga terciptanya masyarakat yang tertib hukum serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Diambil  kembali  dari  https://123dok.com/article/mengatakan-peraturan-daerah-sejenis- tingkat-penyamaan-didasarkan-sifatnya.ynp705jz.
Retrieved from https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/387.
Retrieved from https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah/.
Retrieved from
https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al
sulthaniyah/article/download/387/31.
Retrieved  from  https://www.semanticscholar.org/paper/Pembuatan-Peraturan-Daerah- berdasarkan-nomor-23-12-Safira/be4e6ff8ad098638e5e37c82e9ec3a87b7bace02.
Retrieved from https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita- utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan- problematikanya./