## 110   Achmad Sulchan & M. Gibson Ghani

## Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak
Achmad Sulchan  dan Muchamad Gibson Ghani 
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang Email: achmad.sulchan@yahoo.com

## Abstract
Prosecution  is  one  of  the  most  important  things  in  a  law  enforcement process  that  is  an  attempt  to  establish,  create  an  order  and  peace  in society and prevention and repression after the commission of a crime. Events  of  unlawful  misconduct  by  children  should  be  given  special treatment. The attorney is one of the law enforcement agencies which has authority in prosecution under Article 137 Criminal Procedure Code, in order  to  obtain  material  truth.  This  study  uses  descriptive  method  of analysis with one source of data with interviews that aims to examine the mechanism  of  examination  conducted  by  the  Public  Prosecutor  in handling cases of Child, Victim, and / or Child Witness crime needs to be accompanied  by  a  Community  Guidance  Counselor,  Professional  Social Worker  and  Labor  Social  Welfare,  Parents  or  Guardians  and  Legal Advisors shall take into account the best interests of the Child and keep the family atmosphere maintained and the Diversity settlement is solved, namely  a  transfer  of  settlement  of  cases  of  children  alleged  to  have committed  certain  offenses  from  the  formal  criminal  process  to  the settlement of peace between the suspect / defendant / perpetrator of the crime and the victim in facilitation by the family and / or the community, the  Child's  social  guidance,  and  the  Public  Prosecutor  at  the  Semarang District Attorney.
Keywords : Mechanism, Prosecution, Child Crime.
 Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.
 Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 110-133

## Abstrak
Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Peristiwa penyimpangan  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak harus  mendapatkan  penanganan  yang  khusus.  Kejaksaan  merupakan salah  satu  lembaga  penegak  hukum  yang  memiliki  kewenangan  dalam penuntutan  sesuai  Pasal  137  KUHAP,  guna  mendapatkan  kebenaran materil. Studi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan salah satu  sumber  data  dengan  interview  yang  bertujuan  untuk  meneliti mekanisme  pemeriksaan  yang  dilakukan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam menangani  perkara  tindak  pidana  Anak,  Anak  Korban,  dan/atau  Anak Saksi perlu didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Orang Tua atau Wali serta Penasihat Hukum, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan  mengusahakan  suasana  kekeluargaan  tetap  terpelihara  serta diupayakan  penyelesaian  secara  Diversi  yaitu  suatu  pengalihan penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang  diduga  telah  melakukan  tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku  tindak  pidana  dengan  korban  di  fasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang.
Kata Kunci : Mekanisme, Penuntutan, Tindak Pidana Anak.

## PENDAHULUAN
alah  satu  penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan oleh anak, hal ini bisa disebabkan  oleh  berbgai  faktor,  antara  lain  adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup  sebagian  orang  tua,  telah  membawa  perubahan  sosial yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang  kurang  atau  tidak  memperoleh  kasih  sayang  asuhan, S
ulul albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
bimbingan,  dan  pembinaan  dalam  pembangunan  sikap, perilaku  penyesuaian  diri,  serta  pengawasan  dari  orang  tua, wali,  atau  orang  tua  asuh  akan  mudah  terseret  dalam  arus pergaulan  masyarakat  dan  lingkungannya  yang  kurang  sehat merugikan perkembangan pribadinya. 1
Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  1  ayat  (3)  anak  yang  berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana. Bagi  negara,  anak  adalah  asset  penting  dalam  pembangunan negara,  anak  adalah  masa  depan  negara  untuk  itu  anak  harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang buruk. Maka sejak dini anak  harus  ditanamkan  nilai-nilai  dalam  kehidupan,  salah satunya adalah nilai moral, nilai hukum, anak dalam kehidupan sehari-hari  harus  berpedoman  pada  aturan-aturan  hukum, mereka  harus  paham  bahwa  setiap  perbutan  ada  konsekuensi yang  akan  diterima  juga  perbuatan  kriminal  yang  ada  sanksi pidana bila dilakukan.
Dalam  perkara  pidana  Jaksa  penuntut  umum  bertugas mewakili  Negara  untuk  menuntut  seseorang  pelaku  kriminal. Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah  lembaga  Negara  yang melaksanakan  kekuasaan  Negara,  khususnya  di  bidang penuntutan. 2 Selain  itu  Kejaksaan  Republik  Indonesia  juga merupakan  satu  satunya  instansi  pelaksana  putusan  pidana
1 C.S.T  Kansil,  S.T.  Kansil, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana ,  PT  Pradnya Pramita, Jakarta, 2007, 284.
2 Alfitral, Hapusnya  Hak  Menuntut  dan  Menjalankan  Pidana ,  Penebar Swadaya Group, Jaksrta, 2012, 123.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 110-133
(executive  ambtenaar) .  Jaksa  sebagai  pelaksana  kewenangan tersebut  diberi  wewenang  sebagai  Penuntut  Umum  serta melaksanakan  putusan  pengadilan,  dan  wewenang  lain berdasarkan Undang-Undang.
Dalam  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  Pasal  1  butir  1  dan  butir  2 disebutkan pengertian Jaksa dan penuntut umum, bunyi Pasal 1 butir  1  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah  “Jaksa  adalah  pejabat fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksana  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang  lain  berdasarkan  undang-undang”.  Sedangkan Bunyi  Pasal  1  butir  2  Undang-Undang  Nomot  16  Tahun  2004 Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonsia  berbunyi:  “Penuntut Umum  adalah  jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang- Undang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan penetapan hakim.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  kejaksaan, adalah  menjadi  kewajiban  bagi  setiap  badan  negara  terutama dalam  bidang  penegakan  hukum  dan  keadilan  untuk melaksanakan  dan  membina  kerjasama  yang  dilandasi semangat  keterbukaan  kebersamaan,  dan  keterpaduan  dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal  dan  vertikal  secara  berkala  dan  kesinambungan dengan  tetap  menghormati  fungsi,  tugas  dan  wewenang masing-masing. 3
Kerja  sama  antara  kejaksaan  dengan  instansi  penegak hukum  lainnya  dimaksudkan  untuk  memperlancar  upaya penegakan  hukum  sesuai  dengan  asas  cepat,  sederhana  dan
3 Suharto  R.M, Penuntutan  Dalam  Praktek  Peradilan ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2004, 20.
biaya  ringan  serta  bebas,  jujur,  dan  tidak  memihak  dalam penyelesaina  perkara.  Menurut  Pasal  137  KUHAP  dijelaskan bahwa tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh  jaksa  penuntut  umum,  kepada  siapa  dan  terhadap  jenis perkra pidana apa pun.
Berpangkal dari uraian di atas, dapat ditegaskan disini, bahwa  mekanisme  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  anak yang  dilakukan  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri Semarang serta upaya yang ditempuh harus diusahakan dengan cara Diversi yang menjurus kekeluargaan, sehingga tidak perlu sampai proses pidana formal hingga pemeriksaan di pengadilan. Sehingga  peran  Jaksa  Penuntut  Umum  sangat  penting dikarenakan  mefasilitasi  penyelesaian  tersebut,  sehingga  tidak ada yang saling dirugikan karena korban diberi ganti kerugian.
Maka  penelitian  ini  guna  mengetahui  tentang mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana anak dan upaya yang  ditempuh  oleh  jaksa  penuntut  umum  terhadap  tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

## Mekanisme  Penuntutan  Terhadap  Tindak  Pidana  Anak yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang
Penuntutan  sebagaimana  menurut  Pasal  1  angka  7 KUHAP, bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  negeri  yang berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  ini  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”
Wirjono prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, namun  perbedaannya  bahwa  KUHAP  tidak  menyebutkan secara  tegas  “terdakwa”,  sedangkan  wirjono  prodjodikoro disebutkan secara tegas dalam bukunya Andi Sofyan dan Abdul Asis  “Hukum  Acara  Pidana”,  lebih  lengkapnya,  yaitu “Menuntut  seorang  terdakwa  di  muka  hakim  pidana  adalah
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 110-133
menyerahkan  perkara  seorang  terdakwa  dengan  berkas perkaranya  kepada  hakim  dengan  permohonan  supaya  hakim memeriksa  dan  kemudian  memutuskan  perkara  pidana  itu terhadap  terdakwa.  Yang  berwenang  melakukan  penuntutan sebagaimana  menurut  Pasal  137  KUHAP,  bahwa  “Penuntut umum  berwenang  melakukan  penuntutan  terhadap  siapa  pun yang  didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana  dalam  daerah hukumnya  dengan  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  yang berwenang mengadili.” 4
Menurut Meta Permatasari, S.H. selaku Jaksa Fungsionl di  Kejaksaan  Negeri  Semarang,  dalam  melaksanakan  tugas penuntutan (JPU) jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana  anak  tidak  jauh  berbeda  dengan  penuntutan  terhadap perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa. Hanya  saja  ada  perlakuan  khusus  dalam  penanganannya. Adapun tata urutan dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana  anak  di  Kejaksaan  Negeri  Semarang  sebelum  pelaku tindak pidana anak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. 5
Brigadir  Septri  Kartikawati  anggota  Unit  PPA SATRESKRIM  POLRESTABES  Semarang  mengatakan  yang berwenang dalam melakukan penyidikan dalam perkara pidana anak  adalah  kegiatan  penyidik  anak  yang  ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang  ditunjuknya,  akan  tetapi  dalam  proses  penyidikan terhadap  anak  dapat  pula  dilakukan  oleh  polisi  wanita  yaitu guna  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang dianggap  atau  telah  diduga  sebagai  tindak  pidana  yang dilakukan anak, namun untuk kasus kekerasan seksual, seperti pencabulan,  persetubuhan  terhadap  anak  yang  pelakunya
4 Andi Sofyan dan Abdul Asis, Op.Cit. , 169 – 170.
5 Wawancara  dengan  Meta  Permatasari,  S.H.  Jaksa  Fungsional Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 21 April 2017 di Kejaksaan Negeri Semarang.
adalah  anak  yang  berwenang  melakukan  penyidikan  lebih dikedepankan  oleh  penyidik  perempuan  atau  polisi  wanita. 6
Sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  26  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  disebut  sebagai  penyidik  anak, disebutkan:
1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
3) Syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  penyidik  adalah sebagai berikut:
a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
b. Mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan  memahami masalah anak; dan
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
4) Dalam  hal  belum  terdapat  penyidik  yang  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  tugas penyidikan  dilaksanakan  oleh  penyidik  yang  melakukan tugas  penyidikan  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  orang dewasa.
Mengenai  penyidikan  terhadap  anak  tersebut  haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa  : “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  Penyidik,  Penuntut  Umum, Hakim,  dan  Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya wajib  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  Anak  dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”
6 Wawancara  dengan  Brigadir  Septi  Kartikawati  Unit  PPA  SAT RESKRIM  POLRESTABES  Semarang  pada  tanggal  30  Mei  2017  di POLRESTABES Semarang.
Selanjutnya  dalam  memeriksa  tersangka  pelaku  tindak pidana  anak,  Brigdir  Septi  Kartikawati  mengatakan  bahwa pemeriksaan  terhadap  anak  tersebut  dapat  dilakukan  dengan dua pendekatan yaitu:
1.) Melakukan  pendekatan  secara  efektif:  Efektif  dapat diartikan,  bahwa  pemeriksaannya  tidak  memakan  waktu lama,  dengan  menggunakan  bahasa  yang  mudah dimengerti,  dan  dapat  mengajak  tersangka  memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.
2.) Melakukan pendekatan secara simpatik: Simpatik
maksudnya  pada  waktu  pemeriksaan,  penyidik  bersikap sopan  dan  ramah  serta  tidak  menakut-nakuti  tersangka. contoh  Pada  waktu  melakukan  pemeriksaan  tersangka, penyidik  menggunakan  kata-kata  yang  halus,  lembut  dan penyidik  hanya  diperbolehkan  menggunakan  seragam bebas rapi tidak boleh memakai pakaian seragam kepolisan, tujuannya adalah agar pemeriksan berjalan dengan lancar, karena  seorang  anak  yang  merasa  takut  sewaktu menghadapi  penyidik,  akan  mengalami  kesulitan  untuk mengungkapkan  keterangan  yang  benar  dan  sejelas- jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka. 7
Sebagaimana yang telah diatur dalam  Pasal 29 ayat (1), (2),  (3),  dan  ayat  (4)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  yaitu:  ayat  (1)  penyidik  wajib  mengupayakan  Diversi dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  penyidikan dimulai.  Ayat  (2)  proses  diversi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah dimulainya Diversi. Ayat (3) dalam hal proses Diversi berhasil mencapai  kesepakatan,  penyidik  menyampaikan  berita  acara Diversi  beserta  kesepakatan  Diversi  kepada  ketua  pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Ayat (4) dalam hal Diversi gagal,
7 Wawancara  dengan  Brigadir  Septi  Kartikawati  Unit  PPA  SAT RESKRIM  POLRESTABES  Semarang  pada  tanggal  30  Mei  2017  di POLRESTABES Semarang.
penyidik  wajib  melanjutkan  penyidikan  dan  melimpahkan perkara  kepenuntut  umum  dengan  melampirkan  berita  acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
Penyelesain dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana yang meliputi:
1) Pembuatan Resume
2) Penyusunan isi Berkas Perkara dan
3) Pemberkasan
Dari  keterangan  diatas  setelah  ketiganya  selesai  dibuat maka  tahap  selanjutnya  penyerahan  berkas  perkara  kepada penuntut  umum,  dalam  penyerahan  berkas  perkara  ada beberapa tahap yaitu:
1) Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja kepada penuntut umum untuk diperiksa kelengkapannya.
2) Tahap kedua apabila dalam hal penyidikan sudah dikatakan lengkap  (P.21)  oleh  jaksa  penuntut  umum,  maka  penyidik menyerahkan  tanggung  jawab  tersangka  dan  barang  bukti kepada penuntut umum.
Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik  wajib  segara  menyerahkan  berkas  perkara  tersebut kepada  penutut  umum.  Dan  dalam  hal  penutut  umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada  penyidik  disertai  petunjuk  untuk  dilengkapi.  Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14  hari  penutut  umum  tidak  mengembalikan  berkas  tersebut, maka penyidikan dianggap selesai. 8
Sebelum  menuju  ke  tahap  proses  selanjutnya,  untuk memperjelas pemahaman mengenai  proses diversi dalam tahap
8 Wawancara  dengan  Meta  Permatasari,  S.H.  Jaksa  Fungsional Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 21 April 2017 di Kejaksaan Negeri Semarang
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 110-133
penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak  di  atas,  maka penulis sajikan dalam bentuk sekema dibawah ini : 9
Skema 1 Proses Diversi dalam Tahap Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.

## Tahap Penyelesaian Perkara di Kejaksaan atau Penuntutan
Penuntutan  dalam  Hukum  Acara  Pidana  Anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan  perkara  anak  ke  pengadilan  anak  dengan permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  anak dalam persidangan anak.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 ayat  (1)  menentukan  bahwa  “penuntutan  terhadap  perkara Anak  dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  yang  ditetapkan berdasarkan  Keputusan  Jaksa  Agung  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk oleh Jaksa Agung”.
9 M. Nasir Djamil, Op.Cit., 156.
Laporan aduan diketahui sendiri kenakalan anak oleh penyidik/penyelidik
Penyidik Anak Proses musyawarah penyidik, pelaku (anak) dan ortu/wali korban dan/atau orang tua/wali,
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Provesional. BAPAS, Tenaga Sosial Provesional, Tenaga
Kesejahteraan Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan
Menerima dan disetujui diversi Menolak atau ditolak diversi Masuk program diversi Limpahkan ke Penuntut Umum Anak
Syarat  untuk  dapat  ditetapkannya  sebagai  Penuntut Umum  Anak  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Pasal 41 ayat (2) yaitu:
a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
b. Mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan  memahami masalah anak; dan
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Menurut Meta Permatasari, SH. selaku Jaksa Fungsional di  Kejaksaan  Negeri  Semarang,  menjelaskan  bahwa  proses sebelum penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana Anak ke pengadilan negeri untuk deperiksa dan di putus oleh hakim dalam persidangan ada beberapa prosedur yang terlebih dahulu  harus  dilakukan  oleh  kejaksaan  setelah  tahap penyidikan selesai yaitu : 10
1) Sesuai  dengan  penjelasan dalam  Pasal  109 ayat  (1)  KUHAP “penyidik  memberitahukan  kejaksaan  tentang  dimulainya penyidikan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)”. Setelah SPDP (Surat Pemberitahuan
Dimulainya  Penyidikan)  di  beritahukan  kepada  kejaksaan, maka  selanjutnya  kejaksaan  menerima  SPDP  dan  berkas perkara  tahap  pertama  dari  kepolisian  setelah  itu  SPDP dikelola  oleh  Kasi  Pidum  (Pidana  Umum)  atau  kasi  Pidsus (Pidana  Khusus),  kemudian  kasi  menunjuk  jaksa  peneliti untuk meneliti berkas perkara, dengan memberikan tugas:
a. Mengikuti  dan  memantau  perkembangan  penyidikan sesuai SPDP
b. Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
c. Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
d. Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
10 Wawancara  dengan  Meta  Permatasari,  S.H.  Jaksa  Fungsional Kejaksaan  Negeri  Semarang  pada  tanggal  17  Mei  2017  di  Kejaksaan  Negeri Semarang.
e. Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
f. Apakah tersangka dapat ditahan
g. Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah
h. Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
i. Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
j. Mengkonstruksikan  beberapa  perbuatan  pidana  yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.
2) Menerima  pengiriman  berkas  perkara  tahap  kedua  yaitu tanggungjawab  tersangka  beserta  barang  buktinya  yang berisi  mengenai  identitas  anak,  waktu  dan  tempat  kejadian perkara atau kronologis kejadian.
Setelah  kejaksaan  menerima  berkas  perkara  tahap kedua  dari  penyidik  polri  langkah  selanjutnya  jaksa melimpahkan  perkara  tersebut  ke  pengadilan,  akan  tetapi untuk kasus anak yang wajib diupayakan diversi, kejaksaan wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan maksud agar  dapat  menemukan  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak  anak  orang  tua/wali  pelaku  dengan  anak  orang tua/wali korban dan selain itu agar anak dapat dijauhkan dari persidangan.  untuk  anak  yang  dapat  diupayakan  diversi yaitu  anak  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  ringan, seperti anak dalam kasus pencurian biasa, perkelahian, dll.
Apabila setelah hasil diversi tidak dapat menemukan kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  di  tingkat  kejaksaan dan  korban  tetap  meminta  agar  kasus  tersebut  dapat dilanjutkan sampai persidangan, maka tugas jaksa penuntut umum  adalah  segera  melimpahkan  perkara  tersebut  ke Pengadian  Negeri  setempat.  Namun  untuk  kasus  perkara anak  yang  tidak  dapat  di  upayakan  diversi  seperti  contoh pembunuhan,  penganiayaan,  perampokan,  yang  tindak pidana penjaranya lebih dari 7 tahun, maupun yang pernah
melakukan  pengulangan  tindak  pidana    maka  kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dapat langsung melimpahkan  perkara  tersebut  di  pengadilan  tanpa  harus mengupayakan diversi terlebih dahulu.
Untuk  memperjelas  pemahaman  mengenai    proses diversi  dalam  tahap  penuntutan  terhadap  pelaku  tindak pidana anak di kejaksaan Negeri Semar, maka penulis sajikan dalam bentuk sekema dibawah ini : 11
Skema  2  Proses  Diversi  dalam  Tahap  Penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.
Selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka  apabila  perlu  ditahan,  contoh  hal-hal  yang  tidak perlu  dilakukannya  penahanan  terhadap  tersangka  seperti
11 Ibid ., 160.
BAPAS Menolak atau ditolak diversi Proses Musyawarah Penuntut Umum Anak, pelaku
(anak) dan ortu/wali, Korban dan/atau ortu/wali,
Pembibing
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Profesional Menerima dan disetujui diversi Analisis Rentut Anak Limpahkan ke Pengadilan Anak Pelimpahan dari Penyidik Anak Program diversi
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 110-133
pelaku anak yang masih sekolah, dan umur anak yang masih relatif muda yaitu umur dibawah 14 tahun (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), walaupun tidak  dapat  dilakukannya  penahanan  pelaku  anak  harus tetap melakukan wajib lapor yaitu seminggu 2 (dua) kali dan harus ada penjamin yaitu dari orang tua/wali tersebut. Apa bila  harus  dilakukannya  penahanan,  karena  pelaku  adalah anak  maka  jangka  waktu  penahanannya  adalah  selama  5 (lima)  hari  dan  dapat  melakukan  perpanjangan  penahanan selama  5  (lima)  hari  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan mengenai  tempat  untuk  penahanan  terhadap  anak  harus  di pisahkan  dengan  tempat  penahanan  orang  dewasa,  untuk anak  bisa  di  tempatkan  di  LPAS  (Lembagan  Penempatan Anak Sementara).
LPAS  adalah  tempat  sementara  bagi  anak  selama proses peradilan berlangsung, LPAS ini menjadi tempat guna untuk  memberikan  pelayanan,  perawatan,  pendidikan, pembinaan,  dan  pembimbingan  klien  anak  selama  anak ditahan  untuk  mengikuti  proses  persidangan. 12 Melalui keberadaan  LPAS  ini  diharapkan  anak  dapat  tumbuh  dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan secara fisik dan  mental,  karna  LPAS  harus  dibuat  senyaman  mungkin untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  namun  yang  menjadi kendala  dalam  proses  penahanan  untuk  anak  di  wilayah Semarang yaitu belum terdapat LPAS, maka untukpenyidik, maupun jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan terhadap  anak,  anak  biasanya  dapat  di  titipkan  di  RESOS (Rehabilitasi  Sosial).  Akan  tetapi  sebelum  melakukan penahanan terhadap anak, harus di perhatikan juga atas hak- haknya  terlebih  dahulu  yaitu  hak  setiap  anak  yang  berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk pelaku anak agar
12 Ibid ., 167.
tidak  ditahan  kecuali  penahanan  itu  upaya  terakhir sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.
Adapun mengenai konsep penahanan terhadap anak. Penahanan  terhadap  anak  tidak  boleh  dilakukan  dalam  hal anak  memperoleh  jaminan  dari  orang  tua/wali  dan  atau lembaga  bahwa  anak  tidak  akan  melarikan  diri,  tidak  akan menghilangkan  atau  merusak  barang  bukti,  dan/atau  tidak akan  mengulangi  tindak  pidana.  Demikian  yang  disebut dalam  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.
3) Membuat  surat  dakwaan,  apabila  surat  dakwaan  sudah dibuat  dengan  lengkap  maka  pihak  kejaksaan  segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Dalam  melimpahan  perkara  anak  dari  Kejaksaan
Negeri ke  Pengadilan  Negeri  dapat ditinjau  dari  segi  aspek teoritik  dan  Praktik,  maka  untuk  pelimpahan  perkara  anak dari  kejaksaan  tersebut  dapat  melalui  Acara  Pemeriksaan Biasa (Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat Pasal 152 s/d 202 KUHAP) dan dengan Acara Singkat (Bab XVI Bagian Kelima Pasal  203-204  KUHAP).  Dalam  praktik  peradilan  apabila jaksa  melakukan  pelimpahan  dengan  acara  pemeriksaan Biasa/Singkat
Lazimnya
mempergunakan
sarana
administrasi sebagaimana keputusan jaksa agung RI Nomor : KEP-120/J.A/12/-1992  tanggal  31  Desmber  1992  tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
Pada  prinsipnya  Format  “Surat  Pelimpahan  Acara Pemeriksaan  Biasa/Singkat”  (P-31/P-32)  berisikan  tentang hal-hal, bahwa :
a. Di pojok kiri atas berisikan : Nama Kejaksaan Negeri dan kata  “Untuk  Keadilan/Projustitia”  tercantum  identitas perkara yaitu: No. Reg. Perkara, No. Reg. Tahanan dan No.Reg. Barang Bukti.
b. Berikutnya di tengah-tengah “Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat” berisi Nomor Perkara,
Kop Kepala Kejaksaan Negeri dan dasar pertimbangan- pertimbangan. 13
Selanjutnya  pada  “Surat  Pelimpahan  Perkara  Acara Pemeriksaan  Biasa/Singkat”  (P-31/P-32)  berisikan  pula mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya serta  kemudian  ditandatangani  oleh  pejabat  pembuatnya (Kepala  Kejaksaan  Negeri  setempat)  serta  berisi  pula tembusan kepada Penyidik, Terdakwa/Keluarganya, Kepala Rutan dan Arsip.
Pada hakikatnya secara ringkas “Tanda Terima Surat Pelimpahan  Perkara  Acara  Biasa/Singkat  (P-33)”  berisikan  : Nama  Kejaksaan  Negeri,  Nomor  Tanda  Terima,  kemudian, hari, tanggal, bulan, tahun dan jam serta Nama, Pekerjaan dan Alamat  Penerima  surat  pelimphana  perkara  bahwa  ia  telah menerima surat-surat berupa:
1. Surat pelimpahan perkara beserta Nomor dan Tanggal;
2. Surat Dakwaan/Catatan Surat Dakwaan dan;
3. Berkas  Perkara  atas  nama  tersangka,  No.  Reg.  Perkara, tanggal.
Kemudian  akhir  dari  “Tanda  Terima  Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemerikaan Biasa/Singkat (P-33)” berisikaan  tentang :  tempat,  tanggal,  bulan  dan  tahun  surat tersebut  diserahkan  dan  di  terima  dengan  disertai  tanda tangan yang menyerahkan dan yang menerima. 14
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  penulis di  Kejaksaan  Negeri  Semarang,  bahwa  untuk  proses pelimpahan  perkara  tindak  pidana  anak  dari  Kejaksaan Negeri  Semarang  ke  Pengadilan  Negeri,  Meta  Permatasari, S.H. selaku Jaksa Fungsional mengatakan lebih sering dengan
13 Lilik Mulyadi, Op.Cit., 70-71. 14 Ibid ., 72-73.
menggunakan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa  (P-31)  daripada  menggunakan  surat  pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Singkat (P-32), selanjutnya dalam melimpahkan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa  ke  pengadilan  negeri  harus  disertai  dengan melampirkan  berkas  perkara,  barang  bukti  dan  surat dakwaan.  adapun  alasan  kenapa  lebih  menggunakan  surat pelimpahan  perkara  Acara  Pemeriksaan  Biasa  karena pelaksanaannya  dalam  praktek  lebih  efektif  dan  efisien, karena  tidak  banyak  memakan  waktu  dan  lebih  mudah prosesnya,  khususnya  dalam  kasus  perkara  tindak  pidana anak. 15
4) Setelah  Kejaksaan  melimpahkan  surat  pelimpahan  perkara Acara  Pemeriksaan  Biasa,  dengan  menyerahkan  surat dakwaan dan barang bukti ke Pengadilan Negeri, selanjutnya Kejaksaan  menunggu  penetapan  oleh  majelis  hakim  untuk persidangan.

## Tahap penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri.
Setelah  menerima  pelimpahan  berkas  perkara  dari Kejaksaan Negeri atau penuntut umum, selanjutnya Pengadilan Negeri  melakukan  pemeriksaan atas  berkas  yang  dilimpahkan dari  Kejaksaan  Negeri,  pada  proses  pemeriksaan  di  sidang pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri wajib menetapkan hakim atau majelis hakim yang berhak dalam menangani perkara anak tersebut dan mengenai waktu dilakuan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
Setelah  Ketua  Pengadilan  menetapkan  hakim  yang berhak  menangani  perkara  anak  tersebut,  hakim  tersebut melakukan pemeriksaan berkas perkara yang dilimpahkan dari
15 Wawancara  dengan  Meta  Permatasari,  S.H.  Jaksa  Fungsional Kejaksaan  Negeri  Semarang  pada  tanggal  17  Mei  2017  di  Kejaksaan  Negeri Semarang.
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 110-133
kejaksaan,  dari  hasil  pemeriksaan  apabila  berkas  sudah dinyatakan  lengkap  dan  apabila  untuk  kasus  anak  tersebut dapat  diupayakan  diversi  maka  hakim  tersebut  wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu paling lama 7(tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, Pasal 14 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Upaya  yang  ditempuh  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Terhadap Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Semarang
Dalam  menangani  pelaku  tindak  pidana  anak  di kejaksaan  Negeri  Semarang,  Meta.  Permatasari,  S.H.  selaku Jaksa  Fungsional  mengatakan  bahwa  upaya  yang  dapat  di tempuh  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  yaitu  hanya  dapat diupayakan  dengan  melakukan  upaya  diversi. 16 Seperti  yang tertera  dalam  bunyi  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Nomor  11  Tahun  2012  yaitu  :  “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”.
Yang  di  maksud  Diversi  itu  sendiri  adalah  suatu pengalihan  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang  diduga  telah melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian  damai  antara  tersangka/terdakwa/pelaku  tindak pidana  dengan  korban  di  fasilitasi  oleh  keluarga  dan/atau masyarakat,  pembimbing  kemasyarakatan  Anak,  Polisi,  Jaksa atau Hakim. 17
Sebagai  sesuatu  yang  baru  dalam  rangkaian  proses peradilan  pidana,  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Nomor  11  Tahun  2012,  diversi  ini  mendapat pengaturan  tersendiri. Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian
16 Wawancara  dengan  Meta  Permatasari,  S.H.  Jaksa  Fungsional Kejaksaan  Negeri  Semarang  pada  tanggal  21  April  2017  di  Kejksaan  Negeri Semarang.
17 M. Nasir Djamil, Op.Cit ., 137.
perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.
Bahwa  mengenai  kewajiban  penuntut  umum  dalam menyelesaikan perkara anak dalam sistem peradilan anak telah diatur  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  yaitu  “Penuntut  Umum  wajib mengupayakan  diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah menerima berkas dari penyidik”. Sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  bahwa  dalam  pelaksanaan  diversi  itu  sendiri  dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Adapun  ide  dasar  diversi  atau  pengalihan  ini  adalah untuk  menghindari  efek  negatif  pemeriksaan  konvensional peradilan  pidana  anak  terhadap  anak,  baik  efek  negatif  proses peradilan  maupun  efek  negatif  stigma  (cap  jahat)  proses peradilan,  makadari  itu  pemeriksaan  secara  konvensional dialihkan  dan  kepada  anak  tersebut  di  kenakan  program- program diversi.
Tujuan  diversi  tersebut  merupakan  implementasi  dari Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) Keadilan Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa diversi dengan keadilan restoratif adalah satu  bagian  yaitu  merupkan  pengembalian  atau  pemulihan terhadap  sebuah  permasalahan,  bukan  sebuah  permasalahan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.
Diversi yang pada dasarnya adalah proses musyawarah antara  korban  tindak  pidana  dengan  pelaku  tentu  hasil  yang muncul  akan  berupa  kesepakatan-kesepakatan,  akan  tetapi ternyata  dalam  hal  tertentu  tidak  mutlak  adanya  kesepakatan
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 110-133
atau  pengecualian  tanpa  adanya  persetujuan  korban,  yaitu dalam  hal  tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran,  tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Terhadap  hal  tersebut,  diberi  kewenangan  kepada  penyidik bersama  pelaku  anak  dan  keluarga  serta  pembimbing kemasyarakatan  dan  tokoh  masyarakat  untuk  merumuskan hasil diversi tanpa adanya keterlibatan korban (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) .
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  dapat  diartikan bahwa  Proses  diversi  merupakan  kewajiban  dalam  setiap tingkatan proses peradilan pidana, baik penyidikan, penuntutan dan  persidangan.  Kewajiban  melaksanakan  diversi  tersebut, untuk perkara anak dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.  Dengan  melihat  bahwa  untuk  perkara  anak  ancaman pidana yang digunakan adalah setengah dari ancaman pidana, maka  hampir  semua  tindak  pidana  masuk  ke  dalam  kategori yang harus dilakukan proses diversi ini.

## Kesimpulan
Mekanisme  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  anak yang  dilakukan  jaksa  penuntut  umum  di  Kejaksaan  Negeri Semarang yaitu diawali dari tahap penyidikan selesai maka dari pihak  kepolisisan  segera  melimpahkan  kasus  tersebut  ke kejaksaan Negeri dengan menyerahkan berkas perkara untuk di periksa  kelengkapannya  oleh  jaksa  penuntut  umum,  apabila dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penelitian kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara  tersebut  kepada  penyidik  disertai  petunjuk  untuk dilengkapi (P-19), apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak  mengembalikan  berkas  tersebut,  maka  penyidikan dianggap  selesai  (P-21),  setelah  jaksa  penuntut  umum melakukan  pemeriksaan  berkas  perkara  dan  membuat  surat
dakwaan  maka  jaksa  penuntut  umum  segera  melimpahkan berkas  perkara  beserta  surat  dakwaan  kasus  anak  tersebut  ke Pengadilan  Negeri,  selanjutnya  Pengadilan  Negeri  melakukan pemeriksaan  atas  berkas  yang  dilimpahkan  dari  Kejaksaan Negeri,  setelah  menerima  berkas  perkara  Kepala  Pengadilan Negeri menunjuk /atau menetapkan hakim atau majelis hakim untuk  menangani  perkara  anak  tersebut,  setelah  Kepala Pengadilan  Negeri  menetapkan  hakim  yang  berwenang  maka hakim  memeriksa  kembali  berkas  perkara  tersebut  dan menentukan hari sidang dan selanjutnya di beritahukan kepada jaksa penuntut umum.
Upaya  yang  ditempuh  oleh  jaksa  penuntut  umum terhadap  tindak  pidana  anak  di  Kejaksaan  Negeri  Semarang yaitu dengan mengunakan upaya diversi karena upaya diversi ini  adalah  untuk  menghindari  efek  negatif  pemeriksaan konvensional  peradilan  pidana  anak  terhadap  anak,  baik  efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses  peradilan,  maka    dari  itu  pemeriksaan  secara konvensional  dialihkan  dan  kepada  anak  tersebut  di  kenakan program-program  diversi.Secara  garis  besar  proses  diversi dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan orang  tua/Walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/Walinya, Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional berdasarkan  pendekatan  Keadilan  Restoratif  serta  dalam  hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Alfitral,  2012, Hapusnya  Hak  Menuntut  dan  Menjalankan  Pidana,
Jakarta: Penebar Swadaya Group. Ali, M, 1985, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Jakarta: Sinar Pagi.
Ali, M, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
Asis,  A.  S,  2014, Hukum  Acara  Pidana, Jakarta:  Kencana Pranadamedia Group.
C.S.T  Kansil,  S.  K,  2007, Pokok  Pokok  Hukum  Pidana, Jakarta:  PT Pradnya Pramita.
Djamil, M. N, 2015, Anak Bukan Untuk di Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Efendi, M, 2005, Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsi Dari
Prespektif Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hamzah, A, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,
Jakarta: Ghalia Indonesia. Hamzah, A, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Renika
Cipta.
Harsya,  A.  S,  2015, Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Ilyas,  A,  2012, Asas  Asas  Hukum  Pidana  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan, Yogyakarta: Rengkang Education.
Kartono, K, 2014, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Jakarta: PT.
Raja Grafindo.
Moeljatno,  1984, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Jakarta:  PT.  Bina Aksara.
Moeljatno,  1987, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Jakarta:  PT.  Bina Aksara.
P.A.F,  Limintang,  1996, Dasar  Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Prasetyo, Teguh, 2013, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
Prodjodikoro,  Wirjono,  2003, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di Indonesia, Bandung: Aditma.
R.M,  Suharto,  2004, Penuntutan  dalam  Praktek  Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika.
Ranoemihardja,  R.  A,  1976, Hukum  Acara  Pidana, Bandung: Tarsito.
Renggong,  Ruslan,  2014, Hukum  Acara  Pidana, Jakarta: Prenadamedia Group. Sianturi,  E.  K,  2002, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya, Jakarta: Satria Grafika. Soemitro,  R.  H,  2005, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,
Jakarta: Ghilia Indonesia. Sulchan,  Achmad,  2016, Kemahiran  Litigasi  Hukum  Pidana,
Semarang: UNISSULA PRESS. Sutarto,  Suryono,  1995, Hukum  Acara  Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro.

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan
Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan
Anak
Undangang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## Internet
https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/ https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/ http://kbbi.co.id/arti-kata/jaksa http://kbbi.co.id/cari?kata=delik http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi- penelitian-metode-dasar.html
Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 110-133
https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak- dalam-pandangan-islam http://www.kompasiana.com/faieza/hakekat-anak-dalam- perspektif-berbagai-agama_54f9258ea33311f1068b4796