## ARKEOLOGI EPISTEMIK NARASI PERTENTANGAN AGAMA DAN PANCASILA
Mohamad Anas 1 , Emi Setyaningsih 2 , *Albar Adetary Hasibuan 3 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya
1 anas_phil@ub.ac.id, 2 emi_sophia@ub.ac.id, 3 albarhasibuan@ub.ac.id Corresponding author: * albarhasibuan@ub.ac.id
Informasi Artikel:
Dikirim: (30 Okt 2022) ; Direvisi: (24 Okt 2023); Diterima: (24 Okt 2023)
Publish (30 Okt 2023)
Abstrak: Artikel  ini bertujuan  mengelaborasi  narasi  yang  mempertentangkan  antara  agama  dan pancasila yang akhir-akhir ini kembli menguat. Hal ini ditandai dengan penolakan oleh sebagian kelompok  yang  menganggap  Pancasila  sebagai  berhala  atau thaghut yang  harus  diperangi, sementara  di  sisi  lain  terdapat  pula  sebagian  yang  melontarkan  pandangan  problematis,  seperti dalam  tes  kebangsaan  KPK  dengan  menanyakan  posisi  mana  yang  lebih  tinggi  antara  al-Quran atau Pancasila. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hermeneutika, yakni peneliti  menggambarkan  narasi  pertentangan  tersebut  dan  menginterpretasikannya  dalam  sudut pandang penafsiran yang bercorak reproduktif.  Pijakan teori yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dan analisis yang utuh terhadap narasi pertentangan tersebut adalah Filsafat Pancasila, khususnya  epistemologi  pancasila.  Teori  ini  digunakan  untuk  memotret  sumber  narasi pertentangan,  struktur  narasi  pertentangan  serta  kevalidan  pertentangan  narasi  tersebut.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  reproduksi  epistemik  pada  narasi  yang  memposisikan  agama lebih tinggi dari pancasila, atau sebaliknya bahwa pancasila lebih tinggi dari agama terjadi dalam bentuk  dan  jejaring  kuasa  yang  berbeda.  Pada  narasi  pertama  reproduksi  epistemik  berkelindan dengan  gagasan  islamisme  dan  populisme  agama.  Sementara  pada  narasi  kedua  reproduksi epistemik  berkelindan  dengan  gagasan  kebangsaan  radikal  dengan  alasan  NKRI  harga  mati. Reproduksi narasi pertentangan tersebut terus menerus direproduksi, meskipun dalam konteks atau waktu yang berbeda tetapi sama dalam hal substansi pertentangan.
Kata Kunci : reproduksi epistemik, agama, Pancasila
Abstract: This article elaborates on the narrative that contrasts religion and Pancasila which has recently become stronger. This is marked by rejection by some groups who consider Pancasila an idol or taghut that must be fought. On the other hand, some express problematic views, such as in the KPK national test by asking which position is higher, between the Koran and Pancasila. This research  is  qualitative-descriptive  with  a  hermeneutic  approach, namely  the  researcher describes the narrative of the conflict and interprets it from a reproductive interpretive point of view.  The theoretical  basis  used  to  obtain  a  complete  picture  and  analysis  of  the  conflict  narrative  is Pancasila philosophy, especially Pancasila epistemology. This theory is used to describe the source of  the  conflicting  narrative,  the  structure  of  the  conflicting  narrative,  and  the  validity  of  the conflicting  narrative.  The  results  of  this  research  show  that  epistemic  reproduction  in  narratives that position religion as higher than Pancasila, or conversely that Pancasila is higher than religion occurs in different forms and networks of power. In the first narrative, epistemic reproduction is
intertwined with the ideas of Islamism and religious populism. Meanwhile, in the second narrative, epistemic reproduction is intertwined with the idea of radical nationality because the Republic of Indonesia  is  dead.  The  reproduction  of  the  conflict  narrative  continues  to  be  reproduced,  even though in different contexts or times but is the same in terms of the substance of the conflict.
Key Word: Epistemic Archeology; Religion; Pancasila

## PENDAHULUAN
Narasi  pertentangan  agama  (Islam)  dan Pancasila  dalam  beberapa  tahun  terakhir kembali  mengemuka.  Persoalan  memilih antara  Pancasila  atau  al-Qur’an  juga  pernah mencuat  dalam  tes  kebangsaan  yang dilaksanakan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) bekerjasama dengan
Badan Kepegawaian  Negara  (BKN)  (Republika, 2021).  Narasi  yang  dianggap  sebagian  publik mempertentangan  Agama  dan  Pancasila bahkan  pernah  dikemukakan  langsung  oleh Kepala  BPIP,  Yudian  Wahyudi,  dengan menyatakan  bahwa  musuh  pancasila  adalah agama.  Pernyataan  tersebut  lalu  diklarifikasi bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  agama adalah orang-orang beragama yang selama ini masih  mempertentangkan  agama  (Republika, 2021).
Kemunculan  berbagai  narasi  yang mempertentangkan agama dan pancasila dapat diidentifikasi  dari  aspek  ideologi  yang melatarinya,  satu  sisi  bisa  disebabkan  oleh paham  ekstrimisme  agama  yang  berkeyakinan bahwa  para  penganut  ideologi  lain,  selain agama sebagai panduan moral, disebut sebagai berhala  atau thaghut .  Oleh  karena  itulah  para pemuja berhala seperti pemuja pancasila harus disingkirkan  atau  diperangi.  Sementara  di  sisi yang  lain,  narasi  pertentangan  agama  dan pancasila  juga  sangat  mungkin  disebabkan
oleh  paham  sekularisme  yang  tajam,  yakni pemisahan  yang  tegas  antara  agama  dan negara.
Pada  level  makro,  di  era Aufklarung hubungan agama dan negara (secara paradigmatis)  hampir  sama  sebagaimana digambarkan  oleh  Ian  Barbour  (tentang hubungan  agama  dan  ilmu),  yakni  berupa konflik.  Ketegangan  antara  agama  dan  negara berakibat  pada  peminggiran  agama  kembali pada  ruang  privat.  Agama  disudutkan, dipojokkan, dan dikebiri perannya hanya pada wilayah  pribadi  dan  ritual  semata.  Pemisahan antara  gereja  dengan  negara  akhirnya melahirkan paham sekularisme, sebuah paham yang  memisahkan  secara  nyata,  jelas  wilayah agama  dengan  negara.  Dalam  konteks  Islam, paham  ini  dikembangkan  oleh  ‘Ali  Abdur Raziq  yang  berpandangan  Islam  tidak mempunyai  kaitan  apapun  dengan  sistem kekhilafahan, tidak ada dalam Islam diperintahkan membangun negara, membentuk sistem  pemerintahan.  Islam  memberikan kebebasan untuk membentuk sistem pemerintahan  yang  sesuai  dengan  kondisi intelektual,  sosial-budaya  dan  bahkan  kondisi zaman.
Para  analis  sosial  kontemporer  melihat militansi  dan  radikalisme  agama  (yang merupakan  gejala  akhir-akhir  ini)  merupakan akibat  dari  peminggiran  agama  pada  ruang
privat,  sehingga  ekspresi  spiritual  personal terputus  dari ruang  publik.  Akibat dari hal  ini muncullah  kritik  akan  privatisasi  agama tersebut, sehingga dalam kenyataannya tak ada negara  di  dunia  ini  yang  secara  ekstrim memisahkan  hubungan  agama  dan  negara. Dalam  bahasa  sederhana,  sesekuler  negara eropa  pun  (misalnya  Dernmark,  Swedia, bahkan Perancis) memilih ‘bersahabat’ dengan agama (Latief, 2011).
Pada  sisi  lain,  terdapat  pandangan  yang mengintegrasikan  agama  ke  dalam  negara berdasarkan  pada  sebuah  keyakinan  bahwa negara  berfungsi  sebagai  kendaraan  politik untuk  menerapkan  hukum-hukum  Tuhan dalam  statusnya  sebagai  wakil  Tuhan. Pandangan  ini  menjadi  acuan  kelompok fundamentalis
Islam yang cenderung
beranggapan  bahwa  Islam  adalah  agama  total ( kaffah ),  yakni  meliputi  segala  aspek kehidupan,  tak  terkecuali  politik.  Al-Maududi berpendapat  bahwa  tak  dikenal  pemisahan agama dan negara sebab syari’at adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi tatanan semua aspek kehidupan (Zahra, 2009).
Sementara  dalam  konteks  Indonesia, diskursus relasi agama dan negara juga sangat dinamis, bahkan terjadi pertentangan pandangan satu dengan lainnya. Natsir (2004), misalnya  dalam  berbagai  pandangan  dan gagasannya  mengemukakan  bahwa  perlunya meletakkan Islam sebagai ideologi. Pandangan ini  tentu  saja  berimplikasi  pada  dasar  negara pancasila yang telah dianggap final. Pandangan  ini  tentu  saja  berbeda  dengan Soekarno  dan  beberapa  tokoh  nasionalis lainnya  yang  lebih  ‘memisahkan’  urusan agama dengan negara. Sementara jalan tengah
mengenai  diskursus  agama  dan  negara  juga dikemukakan beberapa kalangan Islam, Wahid Hasyim (Tempo, 2016).
Dalam  isu  spesifik  mengenai  relasi agama dan pancasila juga mengalami dinamika pewacanaan dan  pandangan.  Salah  satu  narasi yang  mengemuka  misalnya  bahwa  pancasila dan  agama  tidak  bertentangan,  bahkan  tidak perlu  dipertentangkan.  Pancasila  dinilai  telah memuat  nilai-nilai  agama,  bahkan  pancasila disebut  merupakan  refleksi  nilai-nilai  agama (Suseno,  2021).  Pandangan  hubungan  agama dan  pancasila  dalam  pendekatan  konstitusi didasarkan pada argumen bahwa sila pancasila yang  berbunyi  “Ketuhanan  yang  Maha  Esa” dimaksudkan secara eksplisit pada pasal 29 (1) tentang  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha Esa. Dengan demikian pelaksanaan kehidupan bernegara  didasarkan  atas  ajaran  agama (Nahuddin dan Prastyo, 2020).

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  kepustakaan ( library  research ).  Oleh  karena  itu  langkah pertama  yang  peneliti  lakukan  adalah mengumpulkan  data-data  primer  khususnya data  yang  berhubungan  dengan  fokus penelitian  ini.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  memberi  kode  setiap  subsistem data  penelitian.  Karena  penelitian  ini  bersifat kualitatif, maka setiap tahap pengumpulan data peneliti  sekaligus  melakukan  analisis  untuk memahami  makna  dan  menangkap  inti  yang terkandung  dalam  kategori  data  yang terkumpul  (Kaelan,  2005).  Adapun  proses pengumpulan  data  dilakukan  dengan:  1). mencatat  data  secara  kuotasi,  yaitu  mencatat data  dari  sumber  data  secara  langsung  dan
secara persis 2). mencatat data pada kartu data secara  parafrasa,  mencatat  dan  menangkap keseluruhan  intisari  data  kemudian  mencatat pada kartu data, dengan menggunakan kalimat yang disusun oleh peneliti sendiri 3). mencatat data  secara  sinoptik,  yaitu  mencatat  data  dari sumber  data  dengan  membuat  ikhtisar  atau summary (Kaelan, 2005).
Sementara  pendekatan  dan  sekaligus landasan  teori  yang  digunakan  di  dalam penelitian ini adalah hermeneutik. Hermeneutika yang dimaksudkan dalam proses ini  dilakukan  dengan  melakukan  interpretasi, yang  meliputi  menerangkan  dan  mengungkap makna.  Metode  ini  mencari  dan  menemukan makna  esensial  yang  terkandung  dalam  objek penelitian. Untuk data yang berupa data verbal analisis  hermeneutika  dilakukan  dengan  tahap pertama  mengungkap  makna  semantik, kemudian  makna  kedalaman  atau deep structure , kemudian ditemukan makna terdalam  atau  makna  esensial  (Poespoprodjo,
1987).
Setelah  makna  terdalam  ditemukan, langkah  berikutnya  yang  ditempuh  berupa menampilkan  kembali  ide,  gagasan  dan pemikiran  di  masa  lalu  tersebut  dan mengaitkannya  dengan  peristiwa  dalam konteks  sekarang.  Model  hermeneutika demikian seringkali dikenal dengan hermeneutika romantis (Bleicher, 2003).
Di  samping  pendekatan  hermeneutis tersebut,  diperlukan  teori  pendukung  guna mempertajam  kerangka  analisis  yang  terkait dengan  modal  pengetahuan  (epistemik). Landasan  teori  dalam  penelitian  ini  bertolak dari  gagasan  Foucault  (1982)  tentang
arkeologi-genealogi  pengetahuan.  Foucault (1982)  bertolak  menelusuri episteme ,  yang mempunyai  arti  “dasar,  arsip,  prinsip,  atau tonggak penentu arah’. Prinsip dasar ini dinilai pada  konteks  sejarah,  khususnya  sejarah pemikiran, sangat menentukan dalam membangun  struktur  diskursif. Episteme itu mempunyai  struktur  maka  dalam  hal  ini Foucault (1982) menyamakan episteme dengan sistem  pemikiran  dan  menjadi  landasan epistemologi setiap zaman yang mempengaruhi  corak  ilmu  pengetahuan  yang dibangun di atasnya. Setiap zaman mempunyai episteme yang berbeda-beda, secara konseptual sebuah episteme baru  mampu  mensubtitusi episteme lama  serta  bagaimana episteme baru tersebut  menyirkulasikan  dirinya  sedemikian rupa  menggeser episteme lama  hingga  sebuah zaman  mempunyai  nada  dasar  keteraturan pemikiran  yang  lain  sama  sekali  bila dibandingkan  zaman  sebelumnya. 11 Usaha untuk  mengeksplisitkan  atau  “menggali” episteme yang menentukan arah suatu periode tertentu  inilah  yang  disebut arkeologi pengetahuan .  Sasaran  arkeologi  pengetahuan adalah  kerangka  pemikiran  khas  suatu  zaman dan  struktur  pemikiran  yang  mampu memberi makna  pada  dunia.  Arkeologi  menyaratkan sejarah,  Foucault  (1982)  berupaya  mengurai kekusutan  pola  sejarah  tradisional  mengenai apa yang secara tradisional dipandang sebagai tidak  dapat  diubah.  Proses  kerjanya  melalui arsip-arsip  sejarah  dari  berbagai  masyarakat untuk  menjelaskan  pembentukan  wacana  dan peristiwa  yang  telah  menghasilkan  bidang- bidang pengetahuan dan pembentukan wacana dari berbagai zaman (Foucault, 1982).
Landasan  teori  berikutnya  yang  penulis ambil  dari  pemikiran  Foucault  (1982)  adalah mengenai diskursus. Praktik diskursif merupakan  cara  menghasilkan  pengetahuan, beserta praktik sosial yang menyertainya, serta bentuk  subjektivitas  yang  terbentuk  darinya, relasi  kekuasaan  yang  ada  di  balik pengetahuan  dan  praktik  sosial  tersebut,  serta saling  keterkaitan  di  antara  semua  aspek. Diskursus bukanlah sebuah rangkaian kata atau proposisi  dalam  teks,  akan  tetapi  Foucault (1982)  memahaminya  sebagai  sesuatu  yang memproduksi  hal  lain,  yakni  berupa  sebuah teori,  konsep  bahkan  lebih  dimaksudkan sebagai  ilmu  dan  filsafat.  Suatu  diskursus dapat  diidentifikasi  lantaran  merupakan kumpulan  suatu  ide,  opini,  konsep  yang sistematis serta berupa  pandangan  hidup  yang terbentuk dalam konteks tertentu dan berakibat memengaruhi cara berpikir dan bertindak suatu kelompok masyarakat tertentu. Praktik diskursif  ini tidak  hanya  membatasi,
membingkai  dalam  suatu  diskursus  yang menghegemonik,  tetapi  justru  melahirkan pengetahuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konteks dan Latar Belakang
Kajian ataupun tulisan yang mengulas tentang bagaimana relasi agama dan pancasila, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, telah diulas oleh beberapa peneliti dan penulis. Penelitian  Nahuddin  dan  Prastyo  (2020)  yang berjudul Hubungan  Agama  dan  Pancasila dalam Perspektif Konstitusi , menyoroti perihal dasar  hukum  agama  yang  secara  ajaran  dapat menjadi dasar kehidupan bernegara.
Argumentasi  yang  disodorkan  peneliti  terkait
pandangan  tersebut  berdasarkan  bahwa Pancasila  memuat  sila  Ketuhanan  yang  Maha Esa.  Sila  Ketuhanan  tersebut  lalu  diperkuat dalam  pada  UUD  1945  pasal  29  ayat  (1). Keutamaan  dan  pengaturan  mengenai  Agama dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  dapat dipahami  melalui  ketentuan Pasal  9  ayat  (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 22D ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat  (2),  Pasal  31  ayat  (3),dan  Pasal  31  ayat (5), dimana pada pokoknya memuat ketentuan sebagai  berikut:  1).  Agama  sebagai  dasar  dan prinsip  ajaran  yang  diikuti  oleh  Presiden  dan Wakil Presiden untuk bersumpah atau berjanji sebelum  memangku  jabatan;  2).  Agama sebagai entitas nonfisik yang secara konstitusional  dijadikan  sebagai  objek  yang berhak  dipeluk  oleh  setiap  orang;  3).  Agama sebagai  salah  satu  objek  Rancangan  Undang- Undang.  Dengan  demikian  jelaslah  bahwa agama dan pancasila adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan.
Pendekatan  hukum  terhadap  relasi agama dan negara disuguhkan dalam penelitian yang  dilakukan  oleh  Ali  dan  Fifiana  (2019) yang  berjudul  “Hubungan Agama  dan  Negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”. Penelitian  ini  menelusuri  jejak  narasi  agama dan  negara  dalam  bingkai  Pancasila. Perdebatan  antara  Soekarno  dan  Natsir  juga disuguhkan dalam rangka untuk melihat format relasi  keduanya,  bahkan  pada  level  makro penelitian  ini  juga  menelisik  hubungan  Islam dan  negara.  Penelitian  ini  pada  akhirnya menjadikan  sila  Ketuhanan  yang  Maha  Esa dan  sekaligus  UUD  1945  pasal  29  sebagai
dasar  argumentasi  bahwa  tidak  ada  narasi pertentangan  agama dan  pancasila.  Hubungan antara agama dan Negara senantiasa menghadirkan  sebuah  konsekuensi  hukum  di Indonesia  yang  berlandaskan  ketuhanan  yang maha  esa,  menegasakan  bahwa  negara  atas nama  konstitusi  mengurusi  urusan  agama  dan kepercayaan,  sehingga  munculnya  pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis.
Hubungan  agama  dan  negara  dalam Negara  Pancasila  pernah  juga  diteliti  oleh Budiono  (2019).  Kesimpulan  penelitian
Budiono menyebutkan bahwa negara Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  1945,  di  mana  sila  Ketuhanan  Yang Maha Esa, bukanlah negara yang terpisah dari agama,  tetapi  juga  tidak  menyatu  dengan agama.  Hubungan  ideal  antara  negara  dengan agama  dalam  negara  yang  memiliki,  prinsip berdasar  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah negara secara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama  dan  kepercayaan.  yang  berarti  setiap warga  negara  bebas  berkeyakinan  atau memeluk  agama  dan  kepercayaan  sesuai dengan  keyakinan  dan  kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama  dan  beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan  individu  dan  bukan  persoalan negara.  Negara  dalam  hubungan  ini  cukup menjamin  secara  yuridis  dan  memfasilitasi agar  warga  negara  dapat  menjalankan  agama dan  beribadah  dengan  rasa  aman,  tenteram, dan damai tanpa ada ganguan dari setiap orang
atau sekelompok masyarakat selama pelaksanaan keyakinan tersebut tidak
menimbulkan ganguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, hubungan agama dan negara  adalah  saling  membutuhkan.  Agama membutuhkan  negara  untuk  perkembangan agamanya  dan  negara  membutuhkan  agama untuk peningkatan moral bangsa.
Hubungan  agama  dan  negara  jika dilihat dari  perspektif  sejarah melahirkan pola relasi  yang  memunculkan  tiga  paradigma, yakni  paradigma  integralistik,  paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Menurut  pandangan  integralistik,  negara  dan agama menyatu. Lembaga agama dan lembaga politik  identik  atau  tidak  dibedakan.  Kepala negara  adalah  pemegang  kekuasaan  politik, sekaligus  kekuasaan  agama.  Pemerintah dijalankan  (setidaknya  diklaim)  berdasarkan firman-firman  Tuhan.  Paradigma  simbiotik berpijak  pada  pandangan  bahwa  negara  dan agama  merupakan  dua  entitas  berbeda  namun saling  memerlukan  sehingga  tidak  dapat dipisahkan  secara  tegas.  Agama  memerlukan kekuasaan agar memperoleh jaminan perlindungan.  Sebaliknya Negara memerlukan agama  sebagai  wilayah  bimbingan  etika  dan moral-spiritual  penyelenggaraan  Negara  dan masyarakat.  Sedangkan  kalau  paradigm sekularistik menolak kedua paradigm tersebut. Paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara  agama  dan  negara.  Negara  dan  agama merupakan dua institusi berbeda dan memiliki wilayah yang berbeda, sehingga satu sama lain tidak  boleh  saling  mengintervensi  (Safa’at,
2018).
Narasi Pertentangan ke-1 : Al-Qur’an atau Pancasila
Tenunan  kebangsaan  yang  telah  lama terjalin  kuat  melalui  sikap  saling  memahami, menerima  perbedaan,  serta  saling  pengertian yang  didasari  ketulusan  dalam  membangsa, kini  harus  dihadapkan  pada  beberapa  ujian yang cukup fundamental. Kondisi ini tercermin dari  tampilnya  satu  atau  dua  kelompok  yang mengklaim  kebenaran  dan  menyebut  paling Pancasilais.  Beberapa  waktu  lalu,  terlihat dengan  jelas  polarisasi  antar  kubu  yang dianggap  melakukan  politik  identitas  dengan kubu  yang  dituduh  melakukan  penistaan agama, yakni kelompok yang menganggap diri paling  toleran  dan  kelompok  lain  yang dianggap  tidak  toleransi;  maka  lahirlah dikotomi    antara  mayoritas  dan  minoritas; bahkan  kelompok  yang  dianggap  pendukung komunisme  dan  kubu  yang  dianggap  radikal atau fundamentalis, dan seterusnya.
Demonstrasi  penolakan  tiga  (3) periode  jabatan  presiden  serta  beberapa tuntutan  lain  seperti  turunnya  harga  minyak yang  dilakukan  oleh  elemen  mahasiswa  pada 11  April  2022  lalu  berakhir  dengan pengeroyokan dan penganiayaan pada seorang dosen dan aktivis media sosial, Ade Armando. Pengeroyokan  oleh  segelintir  orang  di  akhir demonstrasi  tersebut  berasal  dari  lontaran perkataan  seseorang  dengan  ujuran  kebencian dan  provokasi.  Alhasil,  sekelompok  orang yang  tidak  mampu  menahan  diri  akhirnya melakukan  tindakan  kekerasan  yang  nyaris mengakibatkan hilangnya nyawa pada diri Ade Armando.  Potret  tersebut  merupakan  dampak dari  mata  rantai  kebencian  yang  mengkristal dan disalurkan melalui tindakan anarkis.
Ironisnya,  pertentangan-pertentangan tersebut  diluapkan  di  ruang  medsos  dengan melakukan  ujaran  kebencian,  kecaman  hingga penghinaan  antar  kelompok  satu  terhadap kelompok  lain  tanpa  memegang  prinsip  etika dalam  menyampaikan  kebebasan  berpendapat. Akibatnya,  di  saat  negara  (aparat)  lamban kehadirannya  di  tengah  konflik  tersebut, terjadilah tindakan persekusi oleh sekelompok orang  terhadap  seseorang  yang  dianggap menghina  tokoh  idolanya.  Dalam  konteks demikian, dapat dikatakan kehidupan berbangsa  nyaris  tanpa  ada  norma  hukum pancasila (Pancasila sebagai bintang  pemandu atau cita hukum) dan sejatinya menjadi pijakan dasar menghadapi problem-problem kebangsaan.
Kelompok  ‘pembela’  tindakan anarkis tersebut cenderung membenarkan tindakan keji yang  dilakukan  segerombolan  orang  dengan alasan  karena  korban  selama  ini  selalu membuat
pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan memancing gaduh di tengah masyarakat. Pernyataan yang dinilai kontriversial, semisal: “ Allah kan bukan orang Arab.  Tentu  Allah  senang  kalau  ayat-ayatnya dibaca  dengan  gaya  Minang,  Ambon,  China, Hip-hop, Blues ”.  Bagi kelompok yang mudah tersinggung  dalam  beragama  maka  tentu  saja kalimat ini dianggap menghina agama Islam
Dalam konteks Pilkada DKI silam juga demikian adanya, terdapat dua persoalan yang harus  dipilah  dalam  konteks  ini,  Pertama, mengenai  isu  SARA  yang  cukup  menguat, utamanya perbedaan agama.  Kedua, persoalan Pilkada  DKI  akhirnya  berujung  pada  kasus yang  menyeret  Ahok  pada  penistaan  agama. Menyangkut  isu  agama  yang  sangat  menguat
dalam  pertarungan  Pilkada  DKI  sebetulnya pertama  berangkat  dari  faktor  pemahaman (tafsir)  ayat-ayat  keagamaan  (QS,  al-Maidah: 51) yang berbicara tentang kepimimpinan.
Secara  spesifik,  narasi  pertentangan yang  menjadi  diskusi  publik,  utamanya  di media  sosial,  terkait  dengan  tes  wawasan kebangsaan  yang  dilaksanakan  oleh  Kepala Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  terhadap pegawai KPK. Menurut penjelasan Bima Haria Wibisana, alasan adanya pertanyaan Pancasila atau  Al-Qur'an  pada  tes  wawasan  kebangsaan (TWK)  pegawai  KPK  itu  terkait  dengan  hasil indeks moderasi bernegara) dan profiling yang dinilai  jeblok.  Bima  menyebut  pertanyaan  itu digunakan asesor karena pertanyaan itu paling sering  digunakan  oleh  teroris  untuk  merekrut calon-calon teroris. Oleh sebab itu, para asesor akan  melihat  respon  dari  peserta  tes  wawasan kebangsaan  (TWK)  yang  ditanyakan  perihal memilih Pancasila atau Al Quran.
Menurut Bima, jika seseorang memiliki  pemahaman  agama  atau  Pancasila yang  terbatas  maka  dengan  cepat  akan menjawab agama. Namun, jika peserta tersebut memiliki  pemahaman  agama  yang  lebih  baik, ia  akan  bingung  lantaran  dalam  agama  ada unsur  pancasila  dan  pancasila  juga  tidak bertentangan dengan agama. Jadi kebingungan inilah  yang  ditangkap  oleh  asesor  sehingga mengetahui  seseorang  berada  di  level  mana. Jadi,  yang  hendak  dilihat  oleh  assoser sebetulnya  bukan  pada  jawaban  apa  yang diberikan  tetapi  lebih  pada  respon  seperti  apa yang diberikan, apakah peserta akan merespon dengan  tenang,  kebingungan,  gugup  dan seterusnya.
Kontroversi
peristiwa tersebut mengemuka  lantaran  dinilai  bermasalah  oleh sebagian  kalangan,  bahkan  Magnis  Susena juga  merespon  dengan  mengatakan  bahwa pertanyaan itu sendiri dinilai tidak pancasilais. Pertanyaan  memilih  pancasila  atau  agama sama  saja  dengan  menggerogoti  kesetiaan seseorang  pada  pancasila  karena  memberi kesan memilih agama atau pancasila. Pancasila lahir  bukan  untuk  bersaing  dengan  agama mana pun sehingga ke depan tidak pernah ada lagi  pertanyaan-pertanyaan  memilih  pancasila atau agama maupun kitab suci. Magnis Suseno (2021)  juga  meminta  pancasila  tidak  dilebih- lebihkan,  apalagi  sudah  mengarah  pada  hal politis.  Masalahnya,  akan  kontraproduktif karena  meminta  seseorang  memilih  Pancasila atau  agama.  Untuk  menjadi  orang  Indonesia, setiap orang tidak perlu melepaskan identitasnya  masing-masing  apakah  itu  suku, apalagi mengompromikan agama atau keyakinan.
Respon  yang  agak  senada  juga diberikan  oleh  Cholil  Nafis,  menurutnya pertanyaan  pilihan  al-Qur’an  atau  pancasila dinilai sebagai upaya meminggirkan agama ke ruang  privat.  Menurutnya al-Qur’an  berada  di ruang  privat  dan  publik  sekaligus.  Nilai-nilai dalam pancasila spiritnya al-Qur'an. Berarti al- Qur'an  itu  inspirasi  dan  aspirasi.  Pancasila bukan agama tapi isinya dijiwai agama. Senada yang  dikatakan  Yahya,  bahwa  pertanyaan demikian  dinilai  bermasalah  karena  seolah- olah  mempermasalahkan  salah  satu  di  antara kedua pilihan ini.
Narasi Pertentangan ke-2: Pancasila adalah Berhala ( Thaghut )

## WASKITA Vol 7 No. 2 Tahun 2023
Pandangan  bahwa  pancasila  adalah berhala  ( thaghut )  sebetulnya  lahir  dari kelompok-kelompok  keagamaan  yang  sudah lama  ada  di  Indonesia.  NII  menjadi  gerakan pertama  di  Indonesia  yang  mempunyai anggapan demikian. Dalam perkembangannya, meskipun  secara  formal  telah  dibubarkan, namun secara ideologis pandangan ekstrim ini terus  direporoduksi  oleh  kelompok-kelompok berideologi  ekstrem  yang  berjejaring  dengan ideologi  trans-nasional.  Berikut  beberapa doktrik yang terus direproduksi oleh kelompok ini sejak masa NII sampai sekarang, yaitu: (1) doktrin  hijrah  yaitu  pemahaman  bahwa  dasar negara  Indonesia  adalah  Pancasila.  Bagi kelompok  ini,  Pancasila  bukanlah  ideologi, tetapi sekedar dasar negara yang dapat diubah menjadi  dasar  dan  ideologi  lain,  yakni  dasar Islam.  Tujuannya  adalah  terciptanya  Negara Islam.  (2)  mati  sahid  atau  hidup  mulia.  Bagi kalangan kelompok radikal mendirikan negara Islam  harus  sampai  pada  penggorbanan  diri atau  keluarga.  (3)  Islam  bukan  hanya  agama, tetapi  aturan  Allah.  Pandangan  ini  harus diterapkan  pada  keseluruhan  sistem,  atruan hidup dan hukum di muka bumi.
Salah  satu  kelompok  mutakhir  di Indonesia  yang  secara  ideologis  mempunyai sanad  dengan  gerakan  NII  Jama’ah  Islamiyah (JI).  Kelompok  JI  merupakan  konfederasi beberapa  kelompok  radikal  yang  bernaung  di bawah  gerakan  Darul  Islam  pimpinan  Abu Bakar Ba’asyir dan Abdullah Sungkar. Tujuan pendirian JI adalah untuk mendirikan Khilafah Islamiyah.  Pemurnian  ajaran  salaf  al-shalih dilakukan  melalui  keyakinan  hanya  al-Quran dan  Hadits  nabi  saja  yang  menjadi  sumber rujukan  bagi  perilaku  dan  pemikiran  kaum
muslimin.  Dalam  cara  memahami  agama, kelompok  ini  banyak  dicirikan  dengan pendekatannya yang lebih literalis dan puritan. Salah satu motto terkenal adalah “hidup mulai atau mati mendapat surga”. Melalui dukungan keuangan dan logistik yang disponsori oleh al- Qaeda  di  Asia  Tanggara,  JI  melakukan berbagai aksi teror dan kekerasan di Indonesia.
Penelitian  Abuza  atas  kelompok Jama’ah  Islamiyah  (JI),  mengindentifkasi beberapa  faktor  yang  menjadi  motivasi  aksi terorisme,  yaitu  (1).  Keinginan  yang  kuat untuk mendirikan sistem khilafah dengan jalan meruntuhkan  kekuasaan  yang  Barat-sekuler bertujuan untuk penerapkan syariat Islam yang holistik,  (2)  Pembentukan  negara  Islam sebagai jalan pemurnian atau purifikasi ajaran Islam,  termasuk  membersihkan  dari  nilai-nilai Barat  dan  sekular,  (3).  Pandangan  bahwa bahwa  Islam  sedang  diserang  oleh  kekuatan- kekuatan  anti-Islam,  terutama  Amerika  dan sekutunya  serta  orang-orang  Kristen;  (4) Pandangan  adanya  konspirasi  global  untuk melemahkan  kekuatan  Islam  yang  dibuktikan dukungan dukungan kekuatan anti Islam global kepada separatis Maluku dan Timor Leste. (5). Argumentasi  kelompok  teroris  secara  jelas terlihat  dalam  surat  pertanggungjawaban Noordin  M.  Top  yang  berbunyi:  “Kami  juga menyatakan  bahwa  musuh  kami  adalah pembela  dan  penolong  aliansi  Salibi-Yahudi yang  menguasai  tanah  air  kaum  Muslimin yaitu  thoghut  dan  penguasa-penguasa  murtad Indonesia yang mengganti hudud Allah dengan hukuman  kafir  demokrasi  dan  undang-undang sekular,  yang  senantiasa  mengintimidasi, menghajar,  memenjara  dan  membunuh  para ulama dan mujahidin.
Upaya  perlawanan  dilakukan  melalui doktrin  hijrah  kepada      pengikutnya  agar melupakan dunia, tidak mempedulikan keluarga, meninggalkan
orang tua, meninggalkan  istri-anak  tanpa  meninggalkan biaya  nafkah.  Makna  Hijrah  yang  diajarkan membuat  seorang  frustasi  hidup  di  dunia, sehingga  menginginkan  segera  mati  karena membayangkan  imbalan  akan  masuk  surga. Pengakuan  pelaku  Bom  Bali,  Imam  Samudra seperti  perasaan  ketidakpuasan  dan  amarah yang  dipersepsikan  dibingkai  dalam  logika keagamaan yang kemudian  melahirkan panggilan  kekerasan.  Secara  gamblang  Ali Imron  memperlihatkan  bagaimana  sejumlah persoalan  yang  campur  aduk  itu,  mulai  dari kekecewaan  kepada  pemerintah, panggilan jihad,  kemarahan,  dan  balas  dendam,  menjadi satu  rangkaian  motif  berdimensi  agama  yang menggerakkan  kekerasan  yang  brutal.  Bagi mereka  semua,  di  manapun  wilayahnya termasuk  Bali  juga  merupakan  medan  jihad, semua  warga  non-muslim  dan  warga  Barat, adalah  musuh  yang  sah  untuk  dijadikan korban.  Berikut  sejumlah  alasan  yang dikemukakan, yaitu: (1) ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Ini dikarena ketiadaan imamah (pemimpin yang diangkat dan dilantik dengan standar atau cara-cara Islam, semacam khalifah)  telah  menyebabkan  kemaksiatan merajalela  dan  tunduk  pada  kepemimpinan bukan Islam; (2) syariat Islam tidak diterapkan secara  menyeluruh;  (3)  harapan  terbukanya jihad  fi  sabilillah,  dimana  perang  yang  lebih besar  akan  terjadi  antara  kaum  muslim melawan  orang-  orang  kafir  pasca  bom  Bali; (4) pengeboman itu sebagai bentuk kewajiban
jihad  sebagaimana  diperintahkan  oleh  agama; (5)  membalas  kekejian  dan  penindasan  yang dilakukan  kaum  kafir  terhadap  umat  Islam seperti  terjadi  di  Palestina,  Afghanistan, Chechnya, Somalia, dan sejumlah negara lain. Pengeboman  itu  juga  sebagai  bentuk pembalasan bagi pihak Kristen yang berperang dengan  umat  Islam  di  Poso  dan  Ambon. Doktrin  jihad  terbuka  juga  tegas  bisa  dibaca juga dalam tulisan Aman Abdurrahman, tokoh radikal  yang  memiliki  pengaruh  kuat  dalam gerakan  jihad  di  Indonesia  saat  ini.  Aman menyerukan  para  pengikutnya  mendukung ISIS  dan  bersama  Ba’ashir  menyatakan  bai’at terhadap kekhalifahan Abu Bakar al Bahgdadi. Landasan  jihad  yang  dilakukan  Aman Abdurrahman  bertolak  dari  keyakinan  bahwa negara  Indonesia  bertentangan  dengan  Islam. Bahkan  Ia  tidak  ragu  menyebutnya  bahwa negara  dan  pemerintah  Indonesia  saat  ini adalah berstatus negara kafir dan pemerintahan taghut,  sehingga  mutlak  harus  dilawan. Tuduhan  kafir  juga  berlaku  bagi  umat  Islam dinegeri  ini  yang  secara  sadar  percaya  dan mengikuti  sistem  demokrasi,  berpartisipasi dalam  pemilihan  umum  (pemilu),  bersedia menyanyikan  lagu  kebangsaan,  dan  mengakui dasar  negara  Pancasila.  Alasan  tokoh  jihadist ini menyatakan NKRI dalam status kafir antara lain karena: (1). Hukum yang dijalankan bukan hukum  Allah;  (2).  Mengadukan  perkara  dan kasus  persengketaan  kepada  thaghut.  Thaghut yang  dimaksud  adalah  lembaga-lembaga internasional (seperti PBB, Mahkamah Internasional)  yang  sumber  hukumnya  tidak merujuk  pada  Islam;  (3).  Negara  dan pemerintah  (Indonesia)  berloyalitas  kepada
orang-orang kafir, seperti Amerika dan negara- negara  Eropa,  serta  membantu  mereka  dalam membungkan  muwahhidin  mujahidin;  (4). Memberikan  atau  memalingkan  hak  dan wewenang  membuat  hukum  dan  undang- undang  kepada  selain  Allah;  (5).  Pemberian hak  untuk  berbuat  syirik,  kekafiran  dan kemurtadan dengan dalih kebebasan beragama dan  Hak-  hak  Asasi  Manusia  (HAM);  (6). Menyamakan  antara  orang  kafir  dan  orang muslim  Sistem  yang  berjalan  adalah  system demokrasi NKRI berdasarkan Pancasila.
Narasi  yang  menentang  pandangan tersebut  misalnya  dikemukan  oleh  Abbas. Menurutnya  beberapa  kekeliruan  ajaran  JI, yaitu:  (1)  pengkafiran  terhadap  sesama muslim.  Pengkafiran  selalu  berujung  dengan kebencian yang menjurus kepada penghapusan atau  pemusnahan.  Bagi  kelompok  ini,  darah dan  harta  orang  kafir  adalah  halal;  (2)
Memerangi orang
Kafir/Non-Muslim.
Kebencian  para  anggota  JI  yang  berlebihan terhadap  orang  kafir  berdasarkan  atas pemahaman  yang  keliru  dari  ayat  al-Qur’an secara  tekstual.  Contoh  ayat  Al-Qur’an  yang selalu  digunakan  oleh  aktivis  Muslim  yang radikal (perintahlah membunuh dan memerangi  orang-orang  kafir),  yang  artinya “...bunulah orang-orang musyrikin itu dimana saja  yang  kamu  jumpai” (Al-Baqarah:  191);
(3) Perintah membunuh semua orang Amerika dan sekutu- sekutunya dari kalangan sipil atau militer  adalah  kewajiban  setiap  orang  Muslim yang dapat dilakukan di negara mana- pun; (4) Ajaran Boleh Berbohong. Ajaran ini berkaitan dengkon  doktrin  al-Wala  yaitu  saling membantu, menyayangi, membela dan melindungi sesama anggota  kelompok  dan  al-
Barra  yaitu  memusuhi  siapa  saja  selain anggotanya.  Selain  itu,  adanya  paham  yang menyakini  bahwa  pemerintah  adalah  musuh dan  meyakini  Indonsesia  adalah  darul  harb; (5).  Ajaran  Hijrah  dengan  mengutamakan beribadah  dengan  berpergian  dalam  waktu yang  lama  daripada  mencari  nafkah  untuk keluarga  mereka.  Selain  itu,  menghindari  dari terlibat  dengan  suatu  yang  berkaitan  dengan pemerintah  termasuk  tidak  belajar  di  sekolah pemerintah, menghidari bekerja di pemerintahan dan lain sebagainya.

## Narasi  Pertentangan  ke-3:  Agama  adalah Musuh Pancasila
Narasi  terakhir  yang  belakang  juga sempat  menjadi  perbincangan  publik  adalah terkait  dengan  pernyataan  Yudian  Wahyudi (Kepala BPIP). Statemen yanng masih menjadi sorotan  tersebut  adalah  pernyataan  tentang: "agama  menjadi  musuh  terbesar  Pancasila" . Pernyataan  itu  mendapat  banyak  tanggapan dan kritik dari berbagai macam pihak.
Setelah  mendapat  berbagai  macam, akhrinya  Yudian  kemudian  memberikan penjelasan agar tidak menghadapkan Pancasila dengan  agama: "Maksudnya  Pancasila  itu agamis,  karena  kelima  sila  itu  mudah ditemukan  di  kitab  suci  keenam  agama  yang diakui secara konstitusional oleh NKRI," ucap Yudian,  (2020.  Februari  12). "Jadi,  kita  ini jangan menghadap-hadapkan Pancasila dengan  agama,  karena  agama  dengan Pancasila  itu  saling  mendukung.  Jadi  kalau bahasa  gampangnya  dari  segi  sumber  dan tujuannya Pancasila ini agamis, karena kelima sila itu mudah ditemukan di kitab suci keenam
agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI," imbuh dia. Sebelumnya pernyataan tersebut
mendapat penjelasan dari Yudian bahwa yang dimaksukan  dengan  agama  di  sini  adalah agama  yang  dipeluk  oleh  sekelompok  orang yang  menjadi  gerakan  politik  ideologi  yang mempunyai  ajaran  yang  ekstrimis,  jadi  bukan agama yang mengandung nilai-nilai luhur dan sekaligus  dapat  adaptif  dengan  konteks keIndonesiaan.
Hanya  saja,  ketika  rapat  kerja  dengan Komisi  II  DPR  Februari  2020,  Yudian  pun masih mendapat hujan kritik dari para anggota. Saat  itu,  ia  menjelaskan  bahwa  Pancasila adalah  sebuah  konsensus  bangsa  Indonesia yang  harus  disyukuri.  Namun,  dalam pengamalan  beragama  Islam,  faktanya  tidak semua  bisa  menerima  Pancasila  sebagai konsensus,  sehingga  Pancasila  harus  bisa dijelaskan  dengan  filsafat  hukum  Islam  atau ushul  fiqh. "Maka  saya  katakan  sekarang untuk  memahami  Pancasila  ini,  saya  katakan ini konsensus. Jadi, kalau pakai bahasa Islam, bahasa  fiqh,  Pancasila  itu  ilahi,  religius  dari segi  sumber  dan  tujuannya," kata  Yudian, (2020, Februari 20).

## Kronik Pertentangan Agama dan Pancasila
Pada waktu Indonesia
memproklamirkan  kemerdekaannya  tahun 1945,  Indonesia  membutuhkan  ideologi  dan dasar  negara.  Melalui  proses  perdebatan  yang keras,  serta  melibatkan  berbagai  kepentingan kelompok,  pada  akhirnya  Pancasila  disepakati sebagai  ideologi  dan  dasar  negara.  Proses pencarian  dan  penemuan  Pancasila  ini  adalah
hasil  dari  perdebatan  antara  kelompok nasionalis  sekuler  dan  nasionalis  muslim. Kelompok  nasionalis  Muslim  mengajukan Islam  sebagai  dasar  negara,  sedangkan kelompok  Nasionalis  Sekuler  tetap  ingin mempertahankan Pancasila.
Kelompok  nasionalis  sekuler  dan nasionalis  Muslim  sama-sama  menyepakati Pancasila  sebagai  falasafah  dan  dasar  negara yang tertuang dalam rumusan Piagam Jakarta. Dalam  Piagam  Jakarta  yang  ditandatangani pada  tanggal  22  Juni  1945,  Pancasila  versi Sukarno  dirumuskan  kembali,  perbedaannya adalah  pada  sila  pertama  yaitu  “Ketuhanan dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  bagi pemeluk-pemeluknya”.  Dari  rumusan  ini  jelas merupakan pengaruh dari kelompok-kelompok muslim  karena  reformulasinya  merefleksikan inti semangat doktrin Islam. Rumusan baru ini sangat  memuaskan  kaum  nasionalis-Muslim karena  prinsip  ketuhanan  diletakkan  pada urutan  pertama  dan  diperluas  dengan “dengan kewajiban  menjalankan  syariat  bagi  pemeluk- pemeluknya”. Dengan kalimat seperti ini, umat Islam  memperoleh  posisi  strategis  yang memungkinkan  mereka  menerapkan  syariah Islam  bagi  komunitasnya  dalam  negara Indonesia  merdeka,  meksipun  mereka  harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara.
Menjelang  pembukaan  sidang  resmi yang  pertama  PPKI  pada  tanggal  18  Agustus 1945, Hatta mengusulkan perubahan rancangan Pembukaan UUD dan isinya, karena dia  menerima  keberatan  yang  keras  atas kalimat  “dengan  kewajiban  menjalankan syariat  bagi  pemeluk-pemeluknya”.  Dari komunitas Katolik dan Protestan yang hidup di
wilayah  Timur.  Menurut  mereka  kalimat semacam  itu  hanya  ditetapkan  bagi  umat Islam, mereka menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi  terhadap  kelompok  minoritas. Akhirnya  tujuh  kata  tersebut  dihapuskan (Ismail, 1999).
Perdebatan  yang  tajam  tentang  dasar negara  kembali  mengemuka  dalam  forum sidang  konstituante.  Sebagai  lembaga  yang dibentuk  melalui  pemilu  1955,  konstituante merupakan  lembaga  yang  dibuat  untuk membentuk Undang Undang Dasar.
Perdebatan  yang  dilakukan  dalam  sidang konstituante  begitu  terbuka  sehingga  dapat disaksikan  bagaimana  pandangan  fraksi  Islam terhadap  Pancasila,  demikian  pula  pandangan fraksi pendukung Pancasila terhadap pendukung Islam sebagai dasar negara. Fraksi- fraksi pendukung Islam meyakini bahwa Islam merupakan  dasar  negara  yang  tepat  karena sumber  kebenarannya  tidak  perlu  diragukan, sesuai  dengan  keyakinan  mayoritas  rakyat Indonesia, serta memiliki prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan demokrasi modern. Fraksi pendukung  Islam  awalnya  tidak  menyetujui Pancasila  sebagai  dasar  negara  karena  tidak memiliki  makna  yang  jelas  dan  pasti.  Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah sila Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  yang  ternyata dimaknai  oleh  fraksi  PKI  sebagai  kebebasan untuk tidak beragama (Kusma, 2008).
Fraksi-fraksi  pendukung  Pancasila memberikan  argumentasi  guna  meyakinkan bahwa  Pancasila  adalah  nilai-nilai  dasar  yang merupakan  kepribadian  bangsa  Indonesia. Maka dari itu Pancasila merupakan dasar yang tepat  bagi  kehidupan  berbagsa.  Ada  semacam kekhawatiran  dari  fraksi  ini  yaitu  jika  Islam
dijadikan  sebagai  dasar  negara  maka kelompok-kelompok lain tidak akan terlindungi.  Selain  itu,  mereka  juga  belum melihat ada negara yang berhasil maju dengan dasar  Islam.  Bahkan  banyak  negara-negara Islam  saat  itu  adalah  negara  dengan  sistem monarki (Assidiqie, 2008).
Pancasila  dari  segi  isinya  memang multi tafsir. Sukarno pada awal perumusannya menempatkan sila ketuhanan (tanpa ada Yang Maha  Esa)  pada  bagian  akhir,  Hatta memandang  sila  ketuhanan  (memakai  Yang Maha Esa) sebagai sila pokok yang mendasari sila-silai yang lain. Dalam pemikiran Sukarno, permasalahan  ketuhanan  ia  pandang  sebagai perkembangan  pemikiran  dari  zaman  primitif ke  zaman  modern,  sehingga  ia  tidak menganggapnya  sebagai  sesuatu  yang  bersifat tetap.  Sedangkan  pada  Hatta,  kemutlakan  dan kelanggengan  pemikiran  tentang  Ketuhanan Yang Maha Esa itu menonjol, sifat-sifat Tuhan seperti  yang  diajarkan  Islam  turut  disertakan. Dalam uraiannya tentang Pancasila dipengaruhi  oleh  surat  Al-Fatihah  (Noer,
1994).
Menurut  Prawoto  Mangkusasmito, seperti  apa  yang  dikutip  oleh  Latif  (2008), kubu  Islam  pun  sebenarnya  setuju  dengan seluruh sila Pancasila. Masalahnya cuma ingin mempertahankan  “tujuh  kata”  Piagam  Jakarta setelah  frase  “Ketuhanan  yang  Maha  Esa”. Bagi  kubu  Islam,  hal  ini  penting  untuk memberi  tanda  bahwa  Islam  yang  sepanjang masa  kolonial  terus  dimarjinalkan  mendapat tempat  yang  layak  dalam  Indonesia  merdeka. Hal  ini  menjadi  lebih  penting  dihadapkan ancaman  PKI  yang  bermaksud  mengubah  sila
pertama menjadi sila kebebasan
beragama/tidak beragama (Latif, 2008).
Tokoh  lain  yang  kemudian  terlibat polemik dengan Sukarno tentang dasar Negara adalah  Mohammad  Natsir.  Natsir  pernah mengemukakan  dua  pemahaman  tentang Pancasila.  Yang  pertama,  ketika  ia  di  tahun 1952 pergi ke Karachi dimana ia mengkaitkan ajaran  Pancasila  dengan  Quran.  Dalam pidatonya  tersebut  ia  menyebut  Pancasila sesuai  dengan  Islam.  Sebuah  pidato  Natsir yang  lain,  dikemukakan  dalam  hubungan peringatan  Nuzulul  Quran  di  Jakarta  tahun 1954  juga  menegaskan  bahwa  Islam  tidak mungkin berlawanan dengan Pancasila. Tetapi dalam  sidang  konstituante  ia  seakan  berbalik, ia melihat Pancasila bisa kosong dari nilai-nilai yang dituntut Islam (atau agama umumnya). Ia seperti  juga  wakil-wakil  Islam  lain  (seperti NU,  PSII),  disitu  mengunggulkan  Islam,  dan menolak  Pancasila.  Ada  beberapa  sebab menurut Noer (1987), mengapa Natsir berbuat demikian.  Pertama,  konstituante  merupakan forum pembahasan terbuka, forum pembanding  pendapat.  Sebagaimana  anggota lain mengemukakan pemikiran mereka tentang dasar negara secara terbuka dan tuntas,  Natsir juga bersikap demikian. Kedua, ia dan kawan- kawannya  dari  organisasi  Islam  ingin mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan  oleh  para  pemilih  yang  telah mempercayakan  kepada  mereka  aspirasi  umat untuk diperjuangkan. Ketiga, seperti juga para anggota  konstituante,  ia  dan  kawan-kawanya ingin  memperkenalkan  keagungan  keyakinan mereka  masing-masing.  Ini  berarti  bahwa Natsir  mempergunakan  forum  konstituante
untuk  menumbuhkan  pengertian  terhadap  apa yang ia perjuangkan (Noer, 1987).
Natsir  dalam  pidatonya  di  depan majelis  konstituante  menolak  Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena merujuk pada  pidato  presiden  Soekarno  di  Istana Jakarta  pada  tanggal  17  Juni  1954  di  depan rapat gerakan Pembela Pancasila:
“ketuhanan  (ketuhanan  di  sini  saya  pakai  di dalam  arti religieusteit ),  itu  memang  sudah hidup  didalam  kalbunya  bangsa  Indonesia sejak berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu- ribu  tahun  lamanya.  Aku  menggali  di  dalam buminya  rakyat  Indonesia,  dan  pertama-tama hal  yang  aku  lihat  adalah  religieusiteit.  Apa sebab?  Ialah  karena  bangsa  Indonesia  ini adalah  bangsa  yang  hidup  diatas  tarafnya agraria,  taraf  pertanian.  Semua  bangsa  yang masih hidup diatas taraf agraria, tentu religius (saya  belum  memakai  perkataan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa)  tetapi  baru  saja  memakai perkataan religiusiteit ,  atau  kepercayaan kepada sesuatu hal yang gaib yang menguasai hidup  kita  semua.  Perasaan  atau  kepercayaan yang  demikian  itu  hidup  dalam  kalbunya bangsa-bangsa yang masih hidup didalam taraf agraria” (Natsir, 2004).
Pada bagian lain Soekarno berkata: “demikian  juga  dengan  bangsa  yang  sudah meninggalkan  taraf  agraria  dan  sudah  masuk taraf industrilisme, banyak yang meninggalkan religiusiteit, oleh karena ia sudah hidup dalam alam  kepastian.  Malah  di  dalam  taraf  inilah timbul  aliran-aliran  yang  tidak  mengakui adanya Tuhan. Di dalam taraf inilah timbul apa yang  dinamakan  atheisme.  Tetapi  jikalau saudara-saudara  bertanya  kepada  Bung  Karno
secara  personal:  Apakah  Bung  Karno  percaya kepada  Tuhan?  Bung  Karno  berkata “Ya  aku percaya  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang bukan  dua,  bukan  tiga.  Tuhan  yang  satu. Tuhan yang menguasai segala hidup. Ciptaan manusia yang berubah-ubah. Pikiran manusia yang  berubah-ubah.  ...Seperti  orang  di  dalam dunia  industrialisme  mengatakan  bahwa Tuhan  tidak  ada.  Padahal  Tuhan  ada,  tetapi ciptaan  manusia  berganti-ganti” (Natsir, 2004).
Kutipan  panjang  pidato  Presiden Soekarno  itu,  menurut  Natsir  jelas  tergambar kemana  Pancasila  hendak  dibawa  dan  bahaya apa  yang  bakal  terjadi  jika  hal  itu  dibiarkan, sebab  jelas  sekali  dari  pidato  Soekarno  itu, bahwa  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dalam Pancasila  tidak  lebih  dari  ciptaan  manusia, lebih jauh Tuhan-pun akan bergantung kepada manusia  Dia  bisa  ada,  bisa  tidak  ada.Tuhan tergantung  kepada  perkembangan  masyarakat manusia.
Jadi,  jelas  bahwa  yang  ditolak  Natsir tersebut  bukanlah  Pancasila,  melainkan Pancasila  yang  ditafsirkan  dan  hendak  diberi jiwa  sekuler.  Tentang  ini Natsir  berkata  “bagi seorang  sekuler,  soal  Ketuhanan,  sampai kepada soal Ketuhanan yang Maha Esa tak ada hubungannya  dengan  wahyu:    baginya  soal Ketuhanan  adalah  soal  ciptaan  manusia  yang berganti-ganti  (Natsir,  2004).  Seseorang  yang benar-benar sekuler, kata Natsir, tidak percaya pada  kesucian  wahyu  sebagai  sumber keimanan  agama  dan  menganggap  nilai-nilai moral  sebagai  produk  perubahan  dan perkembangan  sosial.  Di mata  Natsir  (1957) pancasila  dikatakan  sekuler,  dalam  arti  bahwa pancasila  tidak  berdasarkan  wahyu  Tuhan,
namun hanya berdasarkan pemikiran sosiologis dan ide-ide filsafat sekuler. Menurut penilaian  Natsir,  Pancasila  yang  sekuler  ini tidak  mempunyai  arti  apa-apa  bagi  jiwa  umat Islam  karena  Pancasila  tidak  memiliki  akar dalam  hati  mereka  dan  tidak  merefleksikan landasan  nilai-nilai  spiritual  yang  dibimbing oleh wahyu Tuhan (Natsir, 1957).
Sehubungan  dengan  penafsiran  yang cenderung  sekuler  itu,  Natsir  menekankan sikapnya, “terlepas  dari  soal tempatnya  dalam urutan,  perumusan  kelima  sila  itu  –  entah  di bawah entah di atas –, yang sudah terang ialah bahwa  ia  tidak  dianggap  sebagai  sumber  dari empat sila-sila yang lain” (Natsir, 2004). Bagi Natsir,  seperti  tercermin  dalam  ucapannya  itu sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  haruslah menjadi  point  of  reference  bagi  keempat  sila lainnya,  bukan  sekadar  rasa  adanya  Tuhan, sebagai  ciptaan  manusia  yang  relatif,  yang berganti ganti (Natsir, 2004).
Pada  dasarnya  Natsir  mengakui  ada gagasan  yang  bagus  dalam  Pancasila,  namun penjelasan yang diajukan oleh para pendukungnya tidak cukup  untuk meyakinkan dia  dan  teman-teman  muslimnya  dalam Majelis  Konstituante  agar  menerimanya sebagai dasar negara (Ismail, 1999).
Mohammad  Natsir  berpendapat  bahwa: “...Dasar negara pun harus sesuatu faham yang hidup, yang dijalankan sehari-hari, yang terang dan  dapat  dimengerti,  pendek  kata  yang menyusun hidup sehari-hari rakyat perseorangan maupun kolektif” (Natsir, 2004). Natsir  berpendapat  bahwa  dasar  negara  yang tidak  memenuhi  syarat  yang  demikian  itu, tentulah  menempatkan  negara  terombang-
ambing, labil dan tidak duduk atas sendi-sendi yang kokoh (Natsir, 2004).
Natsir mengajukan Islam sebagai dasar negara, bukan semata-mata karena umat Islam adalah golongan terbanyak, tetapi berdasarkan keyakinannya dan juga sebagian umat muslim bahwa ajaran Islam tentang ketatanegaraan dan masyarakat  mempunyai  sifat-sifat  yang sempurna  bagi  kehidupan  negara  dan masyarakat  dan  dapat  menjamin  hidup keragaman atas saling harga menghargai antar berbagai golongan dalam Negara.
Kelompok  Islamis  generasi  pertama yang  berakar  pada  Masjumi,  peranannya  ada hingga  awal  Orde  Baru,  memaknai  sila Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  prinsip tauhid  dalam  Islam.  Pemaknaan  tersebut didasarkan pada argumentasi historis pencoretaan ‘tujuh kata’ dalam Piagam Jakarta dan  penambahan  frasa  ‘Yang  Maha  Esa’. Atribut  ‘Yang  Maha  Esa’  dimaknai  sebagai frasa pengganti dari ‘tujuh kata’ yang dihapus dalam  piagam  Jakarta.  ‘Yang  Maha  Esa’ melambangkan  ajaran  tauhid  sebagai  pusat sistem kepercayaan Islam. Hal tersebut senada dengan  pemikiran  tokoh  NU,  Achmad  Sidiq yang  menyatakan  sila  pertama  mencerminkan monoteisme  murni  menurut  akidah  Islamiyah sesuai dengan surat Al-Ikhlas (Safa’at, 2018).

## Analisis  Filsafat  Pancasila  atas  Narasi Pertentangan Agama dan Pancasila
Dalam  hal  mempertanyakan  posisi  al- Qur’an  dan  Pancasila.  Terdapat  pandangan yang  mengatakan  bahwa  al-Qur’an  telah mancakup  dan  mengarahkan  manusia  dari segala aspek kehidupan, termasuk kenegaraan.
Sehingga  tentu  saja  tidak  bisa  menempatkan Pancasila  lebih  tinggi  al-Qur’an.  Lebih-lebih ketika diperbandingkan siapa yang menciptakan  keduanya.  Pancasila  adalah ciptaan  manusia  (dalam  hal  ini  Soekarno), sementara al-Qur’an adalah wahyu Tuhan
Regularitas praktik diskursif narasi al- Qur’an  lebih  tinggi  daripada  Pancasila  ini sebetulnya  telah  terbentuk  dari  berbagai pandangan  beberapa  tokoh  secara  implisit, tetapi  lalu  mendapatkan  peneguhan  melalui berbagai gerakan politik keagamaan. Pemahaman  keagamaan  ini  lalu  mengeras menjadi  ideologi  dan  ironisnya  ketika  politik kekuasaan  memanfaatkan  narasi  pertentangan agama dan Pancasila untuk meraih kepentingan tertentu.
Dari sudut pandang epistemik, pandangan  terhadap  teks  al-Quran  menjadi narasi  tunggal  dan  mempertentangkan  narasi lainnya.  Kontrol  wacana  berada  pada  rezim kuasa  yang  kemudian  dimanfaatkan  sebagai alat  politik  untuk  mengcounter  rezim  yang berkuasa.  Rezim  kuasa  ini  menempatkan agama menjadi penghalang, maka konsekuensinya  yang  harus  disingkirkan  atau dianggap  musuh  adalah  Pancasila.  Pandangan yang biner ini lalu berkontestasi memperebutkan ruang publik kebangsaan
Sementara  di  sisi  lain,  terdapat pandangan  yang  mengatakan  bahwa  antara Pancasila  dan  Agama  bukanlah  struktur dualism.  Pancasila  adalah  narasi  tunggal. Regularitas  praktik  diskursif  lahir  dari  tokoh terdahulu,  lalu  mendapat  peneguhkan  kini  di saat  merespon  gejala  populisme  agama  dan sektarianisme  yang  menguat,  sebagai  respon
atas narasi yang dikobarkan oleh kelompok di atas.
Dari  sudut  pandang  epistemik,  teks Pancasila mengeras menjadi ideologis. Kontrol wacana  berada  pada  rezim  kuasa  yang kemudian  dimanfaatkan  untuk  mengontrol wacana  yang  dianggap  menyimpang  dari  arus utama.  Mekanisme  kontrol  menggunakan berbagai  macam  alat  atau  infrastruktur  dan sekaligus  menjadikan  birokrasi  sebagai  alat yang  paling  legitim  dalam  pengambilan kebijakan.
Reproduksi  epistemik  pada  kedua narasi terjadi dalam bentuk dan jejaring kuasa yang berbeda. Pada narasi pertama reproduksi epistemik berkelindan dengan gagasan Islamisme dan populisme agama, dan sesekali menjadi  umpan  untuk  sebuah  perebutan kekuasaan  dan  kontra  terhadap  rezim. Sementara  pada  narasi  kedua  reproduksi epistemik berkelindan dengan gagasan kebangsaan  radikal  dengan  alibi  NKRI  harga mati  (padahal  harga-harga  naik  sekarang) dengan  menggunakan  instrumen  negara sebagai alat legitimasi dan kontrol sekaligus Pada  sisi  lain,  narasi  perkawinan Nasionalisme  dan Agama kenyataan  bukanlah narasi  yang  bersifat  kontiunitas,  tetapi  justru diskontiunitas.  Jika  terjadi  upaya  untuk mengkaitkannya maka hanya untuk kepentingan  praktis  semata.  Sampai  saat inipun  tidak  ada  definisi  akademis  yang mampu  menjelaskan  keterkaitan  keduanya. Keduanya  hanya  berjumpa  atau  dijumpakan karena untuk meredam dan kepentingan sesaat.
Lepas  dari  persoalan  perbedaan pemahaman  di  kalangan  internal  agama (Islam),  kenyataannya  isu  tersebut  ketika
tampil di ‘ruang  publik’  dan  telah menimbulkan  gesekan  dan  ketidaknyamanan hubungan yang selama ini berjalan secara baik. Dalam  konteks  ‘privat’  pemahamanan  teks keagamaan  yang  telah  menjadi  pandangan sebagian  pemeluknya,  tidak  mampu  dikelola secara arif  dan  bijaksana  sehingga  menyeruak ke  ruang  publik.  Padahal,  secara  teori,  jika agama  ingin  tampil  di  ruang  publik  maka agama  harus  mampu  melakukan  proses objektivikasi  nilai-nilai  agama  agar  diterima oleh warga negara lain yang berbeda agama.
Ruang  publik  yang  sejatinya  menjadi arena  konsesus  dialog  keadaban  semestinya dikedepankan, kenyataanya kini dipenuhi oleh pemahaman  dan  penilaian-penilaian  yang bersifat  subjektif  yang  belum  tentu  dapat diterima  oleh  semua  orang.  Ironisnya, pemahaman  hubungan  yang  bersifat  ko- eksistensif antara Pancasila dan Agama seperti ini nihil dalam konteks kehidupan kebangsaan.

## PENUTUP
Narasi yang mempertentangkan antara Agama  dan  Pancasila  bersumber  dari pemahaman  yang berbeda akan hakikat agama dan  pancasila  itu  sendiri.  Terdapat  pandangan yang  mengatakan  bahwa  al-Qur’an  sebagai sumber agama telah mencakup dan mengarahkan  manusia  dari  segala  aspek kehidupan, termasuk kenegaraan. Maka, posisi al-Quran adalah lebih tinggi dari Pancasila.. Di sisi  yang  lain,  terdapat  pandangan  yang mengatakan  sebaliknya  bahwa  Pancasila adalah  narasi  tunggal.  Pancasila  digunakan untuk  merespon  gejala  populisme  agama  dan sektarianisme yang menguat.
Reproduksi  epistemik  pada  kedua narasi  tersebut  terjadi  dalam  bentuk  dan jejaring  kuasa  yang  berbeda.  Pada  narasi pertama  reproduksi  epistemik  berkelindan dengan  gagasan  Islamisme  dan  populisme agama,  dan  sesekali  menjadi  umpan  untuk sebuah  perebutan  kekuasaan  dan  kontra terhadap  rezim.  Sementara  pada  narasi  kedua reproduksi  epistemik  berkelindan  dengan gagasan  kebangsaan  radikal  dengan  alibi NKRI  harga  mati.  Ruang  publik  idealnya menjadi  arena  konsesus  dialog  keadaban supaya  hubungan  yang  bersifat  ko-eksistensif antara  Pancasila  dan  Agama  bisa  diciptakan, bukan  kontestasi  narasi  yang  akan  membawa bangsa ini pada perpecahan.

## DAFTAR RUJUKAN
Assidiqie,  Jimly.  (2008).  Pengantar  dalam Pancasila versus Islam. Baur Publishing: Jakarta.
Budiono.  (2014).  Hubungan  Agama  dan Negara  dalam  Negara  Pancasila. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum , 75-78.
Firmansyah.  (2020).  Penjelasan  Yudian Wahyudi Soal Agama Musuh Pancasila. Dalam https://www.republika.co.id/berita/q5l9y e377/penjelasan-yudian-wahyudi-soal- agama-musuh-pancasila. diakses tanggal 18 November 2022.
Ismail,  Nurhasan.  (1999). Sosiologi  Korupsi. Jakarta: Universitas Terbuka.
Joseph Bleicher. (2003). Hermeneutic .
Kaelan.  (2005). Metode  Penelitian  Kualitatif Bidang Filsafat . Yogyakarta:
Paradigma.
Kusma.  Ed.  (2008). Pancasila  versus  Islam . Jakarta: Baur Publishing.
Latief,  Yudi.  (2011). Negara  Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila . Jakarta: Gramedia.
Michel  Foucault.  (1982). Archeology  of Knowledge : 138-140.
Noer,  Deliar.  (1994). Gerakan  Modernisme Islam di Indonesia . Jakarta: LP3ES.
___________  (1987). Partai  Islam  di  Pentas Nasional: Kisah dan analisis
perkembangan  politik  Indonesia  1945- 1965 . Jakarta: Grafiti Pers.
Natsir,  M.  (2004). Islam  sebagai  Dasar Negara . Bandung: Sega Arsy.
___________.  (1957)  Islam  sebagai  Dasar Negara:  Pidato  Natsir  dalam  Sidang Pleno  Konstituante  pada  tanggal  12 Novenber, Pimpinan fraksi Masyumi.
Republika.  (2021a). BPIP  Susun  Pelajaran
Pancasila  bagi  Sekolah  di  Bawah Kemenag . news.republika.co.id.
https://news.republika.co.id/berita/qzf37 x423/bpip-susun-pelajaran-pancasila- bagi-sekolah-di-bawah-kemenag?
Republika.  (2021b). BKN:  Asesmen  Pegawai KPK  Kerja  Sama  Banyak  Pihak . news.republika.co.id. https://news.republika.co.id/berita/qsl2v 5436/bkn-asesmen-pegawai-kpk-kerja- sama-banyak-pihak
Safa’at,  M.  (2019). Dinamika  Negara  dan Islam . Jakarta: Konpress.
Saleh, Ali Ismail dan Fifiana Wisnaeni. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila  Dan  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Pengembangan Hukum Indo nesia, 87-85. Suseno,  Franz  Magnis.  (2021).  Budayawan: Jangan Suruh Masyarakat Pilih Pancasila atau Agama. dalam https://www.antaranews.com/berita/222 1106/budayawan-jangan-suruh- masyarakat-pilih-pancasila-atau-agama. diakses tanggal 15 Desember 2022.
Poespoprodjo.  (1987). Interpretasi .  Bandung: Remaja Karya.
Van  Peursen.  (1985). Susunan  Ilmu:  Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu . (terj. J. Drost). Jakarta: Gramedia.
Nahuddin,  Yusuf  Eko  dan  Angga  Prastyo. (2020). Hubungan Agama dan Pancasila dalam  Perspektif  Konstitusi. Jurnal Cakrawala Hukum , 65-68.
Tim Buku Tempo. (2016). Seri Tempo: Wahid Hasyim ,  Jakarta:  Kepustakaan  Populer
Gramedia.
Zahra, Abu (ed.). (1999). Politik Demi Tuhan: Nasionalisme  Religius  di  Indonesia, Bandung: Pustaka Hidayah.