## PERANAN KOMUNIKASI DENGAN STAKE HOLDER DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM
(Studi Kasus  Dalam Pelaksanaan  Syariat Islam di  Provinsi Aceh)

## Teuku Ahmad Yani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: Teukuahmadyani@utu.ac.id

## Abstract
The role of communication is very important for the efforts effectivity of enforcement of a law. The communication must go two ways, so that from the beginning of the stakeholders have been able to communicate the values they expect to be in their midst. The role of this communication, should be initiated in academic papers, which is a condition that must be held at all stages of the formation of law in Indonesia, including Aceh Local Law about Jinayah.
Keywords: Communication, Stakeholder, and Affectivity

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang dan Permasalahan
Manusia menurut Aristoteles adalah mahkluk sosial, sehingga setiap saat  manusia harus saling berhubungan satu dengan lainnya. Hubungan itu dapat terjadi   skala kecil, misalnya dalam rumah tangga, ataupun dalam skala yang lebih luas, yaitu dalam tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional bahkan internasional.
Komunikasi  itu  diperlukan  dalam  semua  aspek  kehidupan  masyarakat  (Hafied Cangara, 1998:3), mulai dari hal-hal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai hal- hal yang lebih luas dari itu, misalnya dalam persoalan di bidang hukum. Secara teoritis, Cicero seorang filsuf menyebutkan bahwa dimana ada manusia ada hukum. Oleh karena itu antara hukum  dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu hukum ada karena ada masyarakat dan begitu pula sebaliknya, masyarakat selalu membutuhkan hukum untuk mengatur diri mereka.
Komunikasi  dalam  bidang  hukum  diperlukan,  karena  hukum  diperlukan  untuk manusia,  dimana  manusia  diperlakukan  sebagai  subyek  hukum  (Soeroso,  2004:  227), bukan sebagai obyek. Obyek hukum bukanlah manusia, melainkan  benda. Oleh karena itu, hukum sangat melarang manusia dijadikan sebagai obyek jual beli, misalnya.
Keperluan  komunikasi  dalam  bidang  hukum,  tidak  hanya  pada  saat  penerapan, melainkan  pula  jauh  sebelum  norma  hukum  terbentuk,  yaitu  pada  masa  sebelum pembentukan  norma-norma    hukum  itu.    Efektifitas  keberlakuan  suatu  norma  hukum  di tengah-tengah  masyarakat  sangat  tergantung  pada  penerimaan  norma  hukum  itu  oleh masyarakat.  Oleh  karena  itu,  karena  kurangnya  berjalannya  metode  berkomunikasi  dari segenap  langkah  guna  menuju  efektifitas  pemberlakuan  hukum  itu,  maka  tidak mengherankan banyak norma-norma hukum  tertentu yang ditentang keberlakuannya oleh masyarakat.
Sebagai contoh, dalam bidang penerapan syariat Islam di Aceh, terjadi beberapa polemik terhadap keberadaannya. Polemik itu tidak hanya terjadi di Aceh, melainkan di laur Aceh, baik secara nasional maupun internasional, dimana menganggap pemberlakuan syariat Islam melanggar konstitusi Indonesia, bahkan juga pelanggaran hak asasi manusia.
Secara  perlahan,      penerapan  syariat  Islam  di  Aceh    mulai  kurang  penolakan  dari  pihak tertentu.  Sebaliknya,  pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh    justeru  mengalami  berbagai kemajuan. Meskipun belum dapat dilaksanakan secara kaffah, karena hambatan dari norma hukum  itu  sendiri,  namun  aroma  pengakuan  dan  perlunya  penerapan syariat  Islam  terus bergerak  kepada  korelasi  yang  positip.  Untuk  itu  dalam  tulisan  ini,  ingin  dikaji  tentang perlunya    komunikasi  dalam  mendorong  berlakunya  norma  hukum  secara  efektif, khususnya norma hukum syariat Islam di Aceh.

## Tujuan dan Manfaat
Tujuan  dari    kajian  ini  adalah  untuk  mengkaji  peran  komunikasi  massa  dalam mendorong terciptanya komunikasi yang efektif untuk dapat terimplementasi  syariat Islam Islam di Aceh.  Selain itu, dari segi akademis kajian ini dapat memberikan pengetahuan dan  pemahaman  tentang  pentingnya  komunikasi  massa  dalam  menciptakan  pelaksanaan norma-norama tentang syariat islam di Aceh.

## 2. METODE PENELITIAN
Untuk mengkaji hal tersebut sebagaimana yang menjadi inti permasalahan penelitian, dilakukan kajian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, putusan  peradilan,  serta  bahan-bahan  dari  berbagai  sumber  lainnya.  Bahan-bahan  yang telah didapatkan dianalisis dan ditulis dengan pendekatan deduktif.

## 3. PEMBAHASAN

## Penormaan Syariat Islam di Aceh
Untuk  memahami  penerapan  syariat  islam  di  Aceh  diperlukan  adanya  informasi yang harus dipahami cukup  oleh banyak pihak tentang hal itu. Informasi tentang syariat Islam di Aceh harus dipahami dari aspek philosofis, yuridis dan sosiologis.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan  bahwa Negara  Indonesia  ialah    Negara  Kesatuan  yang  berbentuk  republik.  Sebagai  negara kesatuan, maka Indonesia dibagi   atas daerah provinsi,  dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  diakui  dan  dihormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
Sebagai  penjabaran  kehendakan  konstitusional  tersebut,  maka  di  Indonesia  telah dibentuk provinsi  sebanyak 34 provinsi, dengan 3 jenis status yaitu  (1)  daerah otonomi dengan status istimewa, (2) daerah otonomi dengan status khusus, dan (3) provinsi berstatus sebagai otonomi luas.
Berdasarkan  status  tersebut,  dari    keseluruhan  daerah  provinsi  tersebut  yang berstatus  daerah  istimewa  adalah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  dan  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Daerah  provinsi  dengan  status  sebagai  daerah  khusus  adalah Provinsi  Papua,  Provinsi  Papua  Barat  dan  Provinsi  Aceh,  sedangkan  29  daerah provinsi lain adalah berstatus sebagai provinsi dengan otonomi luas.
Kekhususan  Provinsi  berdasarkan  undang-undang  adalah  untuk  melaksanakan syariat  Islam  di  Aceh.  Berdasarkan  undang-undang,  maka  kepada  Provinsi  Aceh  dapat melaksanakan syariat Islam. Kekhususan ini didasarkan pada sejarah dan kondisi faktual bahwa penduduk Aceh hampir mencapai 100 % beragama Islam.
Pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  menurut  sejarah  ditandai  dengan    masuknya ajaran  agama  Islam  yang  pertama  di  wilayah  Indonesia  melalui  wilayah  Aceh,  yaitu wilayah Kerajaan Samudera Pasai (Zainuddin Ali, 2008:79) yang terletak di Kabupaten Aceh Utara sekarang.
Melalui perdagangan, pengaruh dakwah Islam dengan cepat telah menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara yang  kemudian telah menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri  menyusul  berdirinya  Kerajaan  Samudera  Pasai  di  Aceh.  Tidak  jauh  dari  Aceh berdiri Kesultanan  Malaka,  lalu  di  pulau Jawa berdiri  Kesultanan  Demak,  Mataram  dan Cirebon,  kemudian  di  Sulawesi  dan  Maluku  berdiri  Kerajaan  Gowa  dan  Kesultanan Ternate serta Tidore.
Secara yuridis, pelaksanaan syariat Islam di Aceh setelah merdeka mulai diakui sejak adanya perdamaian antara Darul Islam di Aceh dengan pemerintah Indonesia  yang diwakili oleh Mr. Hardi  yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri I.
Berdasarkan  perdamain    itu,      dicapai  kata  sepakat    dengan  memberikan  Aceh sebagai  sebuah provinsi  dengan keistimewaan. Keistimewaan itu meliputi pemberian hak- hak otonomi yang luas dalam tiga bidang, yaitu bidang agama, pendidikan dan adat budaya. Sebagai penjabarannya, lama tahun berselang lahirlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
Landasan yang kuat terhadap terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh juga diberi landasan  hukum  yang  lain,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalamotonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian digantikan dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Berdasarkan  Undang-Undang  ini,  Pemerintah  Republik  Indonesia  secara  tegas memberikan  kewenangan  kepada  masyarakat  Aceh  untuk  menerapkan  syariat  Islam  di Aceh.  Dalam  ketentuan  Pasal  125  undang-undang  ini  ditegaskan  bahwa    Syari’at  Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  nampaklah  bahwa  syariat  Islam  yang  diberikan kewenangan  kepada  Pemerintahan  Aceh  tidak  meliputi  semua  bidang,  melainkan  hanya pada tiga bidang saja, dan dari ketiga bidang ini tercakup bagian-bagiannya, yaitu ibadah, ahwal  alsyakhshiyah  (hukum  keluarga),  muamalah  (hukum  perdata),  jinayah  (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Secara  yuridis  formal,  undang-undang  tersebut  memerintahkan  pemberlakuan syariat Islam di Aceh pada semua bidang tersebut harus  diberikan payung hukum, yaitu dengan  Qanun  Aceh.        Kenyataannya,    belum  semua  bidang  hukum  yang  telah  diatur dengan Qanun Aceh, melainkan baru aturan yang berkenaan bidang jinayah saja.
Bidang jinayah ini diberi landasan yuridis dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  Nomor  10  Tahun  2002  tentang  Peradilan  Islam,  Qanun  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  Nomor  11  Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Satu tahun kemudian, lahir lagi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Khamar  (Minuman  Keras),  Qanun Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Maisir  (Judi),  dan Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  14  Tahun  2003  tentang  Khalwat (Mesum).  Qanun-qanun  tersebut  kemudian  diganti  dengan  dibentuknya  Qanun  Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.

## Tahapan dan Metode Komunikasi Syariat Islam Kepada Masyarakat
Pemberlakuan  syariat  Islam  memerlukan  komunikasi  secara  komprehensive    agar semua orang mengetahui dengan benar  syariat Islam di Aceh. Pengetahuan tentang syariat Islam di Aceh tidak hanya perlu diketahui oleh masyarakat di Aceh melainkan pula para pejabat publik di negeri Republik Indonesia.
Oleh    karena itu,  pada  masa  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang Pemerintahan Aceh, di Aceh telah dilakukan berbagai penjaringan pendapat dari
berbagai  komponen  masyakat  di  Aceh.    Hal  tersebut  dilakukan  oleh  tim  penyusun  pra undang-undang pemerintahan Aceh. Tim itu bekerja  Pasca Tsunami dan Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helshinky. Tim ini  terdiri dari, antara lain dari unsuru Universitas Syiah Kuala dan Institut Agama Islam Negeri   Ar-Raniry.
Penjaringan informasi dan pendapat dari tim pembentuk perundang-undangan kepada masyarakat atau stake holder, dalam bahasa hukum disebut  dengan konsultasi public atau disebut    pula  dengan public  hearing .    Komunikasi  yang  seperti  ini  telah  terjadi  jauh sebelum  adanya  draft  rancangan  perundang-undangan,  karena  undang-undang menghendaki  pembentukan    perundang-undangan  harus  diawali  dengan  adanya  naskah akademik.
Naskah  akademik    menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Perundang-undangan adalah  naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan  hasil  penelitian  lainnya  terhadap  suatu  masalah  tertentu  yang  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan  Undang-Undang,  Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi,  atau  Rancangan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  sebagai  solusi  terhadap  permasalahan  dan  kebutuhan hukum masyarakat.
Sebagai  suatu  penelitian,  maka  pembentukan  naskah  akademik  harus  mengikuti metode  penelitian  ilmiah.  Dalam  metode  penelitian  ilmiah,  dituntut  para  peneliti  untuk menampilkan hasil penelitiannya secara berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Data itu dikumpulkan dengan melakukan penelitian di kehidupan masyarakat (penelitian lapangan), baik  melalui  wawancara,  kuestioner  ataupun  melalui  focus  group  discusion  (FGD. Pendekatan yang diambil dalam pengumpulan data dari masyarakat, merupakan bagian dari penyampaian aspirasi  dari masyarakat sebagai realitas sosial (Deddy Mulyana, 2011: 191). Melalui pendekatan ini maka mulai terjalin  komunikasi antara stake holder dengan pihak- pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan.
Adanya  penjaringan aspirasi seperti ini  merupakan  kewajiban dari dicantumkannya asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan asas keterbukaan adalah asas yang menegaskan bahwa dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan, pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan  bersifat  transparan  dan terbuka.
Uundang-undang tersebut, menghendaki adanya komunikasi dua arah (lihat: Hafied Cangara, 1998:45) dalam pembentukan undang-undang,  antara stake holder dan perancang undang-undang.  Undang-undang    mengharapkan  sema  lapisan  masyarakat  mempunyai kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  memberikan  masukan  dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan  naskah  akademik  yang  disusun,  maka  naskah  akademik  wajib diseminarkan.  Melalui  seminar  ini  diharapkan  terjadinya  komunikasi  kembali  antara perancang dengan stake holder. Stake holder memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk memberikan justifikasi terhadap naskah akademiik yang telah tersusun.
Naskah akademik yang telah tersusun yang memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis akan memberikan kemudahan bagi perancang perundang-undangan dan anggota masyarakat lainnya dalam  meninjau pembentukan norma dari perundang-undangan. Pada tingkat  perancangan  norma  dari  perundang-undangan,  maka  sebaiknya  perundang- undangan harus dilakukan diskusi publik atau kadang kala disebut dengan uji publik. Uji publik  ini  mengunakan  metode  seminar  atau  sarasehan.    Kegiatan  ini  pada  dasarnya dilakukan  untuk  menguji  kesesuaian  antara  norma-norma  yang  telah  disusun  dengan kebutuhan hukum dari masyarakat.
Untuk  efektifnya  komunikasi  ini,  maka  biasanya  forum  komunikasi  ini  dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil dan dilakukan secara maraton pada banyak tempat sesuai dengan kebutuhan. Semakin banyak orang  yang diikut sertakan dalam uji publiik,  maka diharapkan kesempurnaan dari naskah rancangan semakin baik pula.
Untuk  pembentukan  Qanun  Aceh  tentang  Jinayah,  maka  stake  holder  yang  terlibat dalam  penjaringan  pendapat,  selain  orang-perorangan    atau  organisasi  maka  terdapat kewajiban  yuridis  untuk  melibatkan  organisasi  keulamaan  di  Aceh  yang  disebut  dengan Majelis  Permusyawaratan  ulama.    Hal  ini  karena  menurut  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh,  organisasi  ini  berwenang  untuk  memberikan pertimbangan  kepada  Gubernur  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  dalam  mengambil kebijakan di bidang keagamaan.
Selain secara komunikasi konvensional, maka komunikasi antara stake holder dengan perancang  undang-undang    dapat  pula  dilakukan    melalui  media  massa,  dan  secara eletronik.  Melalui  media  masa  dan  elektronik,  maka  masyarakat  dapat  menyampaikan secara tertulis terhadap naskah yang telah dipublikasi tersebut. Di Provinsi Aceh, sesuai dengan Qanun Aceh  tentang  Pembentukan Qanun, ditegaskan bahwa sebelum dilakukan pembahasan  bersama  atas  rancangan  qanun  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh,  maka rancangan  qanun  tersebut  harus  terlebih  dahulu    di  publikasi  di  media  masa  dan  media elektronik.
Demikin pula pada tahapan pembahasan rancangan qanun, konsulatasi publik masih harus dilakukan. Pada tahapan ini, maka konsultasi publik menjadi kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.  Menurut tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, konsulatasi publik disebut dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Melalui RDPU, maka dewan berupaya untuk berkomunikasi secara langsung  dengan stake  holder  terhadap  norma-norma  yang  telah  tersusun.  Masyarakat  diharapkan  dapat mengkritisi secara tajam atas rancangan norma yang telah ada. RDPU ini juga oleh dewan dilakukan secara estafet pada beberapa daerah di Aceh.
Komunikasi pada tahapan ini dan tahapan sebelumnya bersifat dua arah, hal ini karena pada tahapan ini terjadi adanya dialog dan diskusi terhadap norma-norma  yang  disusun, yang sekaligus dapat mencari pemahaman bersama.  Hal tersebut sungguh berbeda dengan tahapan setelah suatu rancangan qanun itu disahkan. Pada tahapan ini, masyarakat tidak lagi  diminta  pendapat,  melainkan    masyarakat  disampaikan  informasi  terhadap  norma- norma  yang telah disahkan.
Komunikasi    seperti  ini    bersifat  penjelasan  terdapat  norma  yang  telah  terbentuk, bukan  lagi    meminta  pendapat.  Oleh  karena  itu  komunikasi  seperti  ini  disebut  dengan sosialisasi  (Onong  Uehjana  Effendy,  1984:  31).  Pada  dasarnya  sosialisasi  merupakan kegiatan penyebar luasan informasi terhadap norma-norma yang sudah dibentuk.
Kegiatan  mengkomunikasikan  norma-norma  sangatlah  penting,  karena    adanya informasi  yang  cukup  yang  diterima  oleh  masyarakat  akan  menciptakan  efektivitas  dari penerapan  hukum  itu.  Ruang  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  melalui penempatan  dalam  lembaran  daerah  tidaklah  cukup.  Faktanya  tidak  semua  orang  dapat melihat  lembaran  daerah  itu,  apalagi  masyarakat  pedesaan  yang  tidak  memiliki  akses informasi, sehingga norma-norma itu tidak dapat terkomunikasi dengan baik.  Oleh karena itu, hanya mengandalkan pada keberadaan teori fiksi saja, yang menegaskan bahwa sejak perundang-undangan  ditempatkan  dalam  lembaran  daerah  semua  orang  dianggap  sudah tahu belumlah cukup.
Pentingnya  dikomunikasikan  kepada  masyarakat  terhadap  norma-norma  dalam perundang-undangan itu, dalam Qanun Aceh tentang Jinayah dapat dilihat sebagai contoh. Dalam Qanun Aceh itu pemberlakuan qanun itu kepada masyarakat tidak serta merta sejak diundangkan qanun tersebut.
Pembentuk Qanun Aceh itu, pada saat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sudah melihat tentang perlunya dikomunikasikan norma-norma qanun itu ke masyarakat. oleh  karena  itu  qanun  itu  baru  diberlakukan  setahun  setelah  diundangkan.    Adanya tenggang waktu antara pengundangan dan pemberlakuan adalah untuk memberikan ruang waktu yang memadai bagi pihak Pemerintah Aceh, Kejaksaan, Kepolisian dan Mahkamah Syar’iah dalam mengkomunikasikan norma-norma itu ke masyarakat.
Selain  itu,  waktu  setahun  itu  juga  penting  bagi      Pemerintah  Aceh,  Kejaksaan, Kepolisian  dan  Mahkamah  Syar’iah  untuk  membekali  diri  dalam  rangka  penegakan hukumnya.    Menurut  teori,  hukum  itu  akan  berjalan  dengan  baik    di  tengah-tengah masyarakat,  tidak  hanya  pada  substansi  hukum  yang  baik,  tetapi  juga  ditentukan  oleh sarana dan parasarana dan sumber daya manusia yang menegakkan hukum itu.

## 4. PENUTUP
Terkomunikasi  dengan  baik  suatu  perundang-undangan  kepada  stake  holder  akan sangat  menentukan  suatu  perundang-undangan  diterima  dan  berjalan  dengan  baik  di tengah-tengah  masyarakat.  Untuk  itu,  setiap  pembentukan  undang-undang  sejak  awal sudah harus berjalan komunikasi dua arah antara pembentuk undang-undang dengan stake holder. Komunikasi itu dalam pembentukan dan penerapan Qanun Aceh tentang Jinayah sudah  diupayakan  untuk  dilakakukan,  berdasarkan  model-model  dari  komunikasi  yang bersifat massa.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2011.
Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Rajawali Pers,  Jakarta, 1998.
Onong Uehjana Effendy, Komunikasi Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1984.
Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.