## KENDALA INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang)

## Isa Ismail

## ABSTRACT
Research  that  was  headlined    investment  in  Regional  Autonomy  era  (  case  study  constraint the construction of PLTU project in the Batang Regency) is done using analysis of Pustaka about the concept of investment and the concept of regional autonomy. The study is done with the methodology of  some  research  qualitative  descriptive  with  purposive  of  sampling  techniques  in  determining  an informer  and  continues  to  be  a  snowball  of  sampling.  Obtained  data  in  field  indicates  that  central program  of  government  included  in  the  program  Master  Plan  for  Acceleration  and  Expansion  of Indonesia's  Economic  Development  (MP3EI).  The  program  of  PLTU  in  Batang  Regency  worth  more or less 38 trillion. Realization of PLTU project  development was delayed for two years since the early planning.  The  delay  of  PLTU  project  has    several  problems,  among  others,  such  as  lack  of coordination between the central government and local governments, investors, a policy that overlap related  regulations  of  marine  conservation  issued  by  regent,  and  the  land  acquisition  process experiencing  self  denial  of the  owner  of  the  land. Attempt  completion  constraint is  still  done  through personal  approaches  between  the  local  Government  to  the  Government  of  the  village,  between  the Government of the village with its citizens, especially the owner of the land where the project will be built  and  efforts  in  corporate  social  responsibility  (CSR)  by  the  investors  realization  with  the construction of various public facilities to affected communities.
Keyword  :  Master  Plan  for  Acceleration  and  Expansion  of  Indonesia's  Economic  Development (MP3EI), investment, regional autonomy, Corporate Social Responsibility (CSR)

## A. PENDAHULUAN
Otonomi  Daerah  dan  Investasi  merupakan  dua  kata  yang  memiliki  arti berbeda  dan  sekilas  jika  dihubungkan  sama  sekali  tidak  berhubungan.  Akan  tetapi dalam  kajian  Otonomi  Daerah  dan  Investasi  akan  dijelaskan  bagaimana  eratnya kaitan  Otonomi  Daerah  itu  dengan  Investasi.  Otonomi  daerah  di  Indonesia  dimulai pada tahun 2000 semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004. Sementara itu, sumber  pendanaannya  diatur  dalam  UU  No.  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  yang  kemudian diperbaharui  dengan  UU  No.  33  Tahun  2004.  Makna  penting  pengaturan  tersebut adalah bahwa ada sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan,  dan  efisien  dalam  rangka  penyelenggaraan  desentralisasi  dengan mempertimbangkan  potensi,  kondisi,  dan  kebutuhan  daerah  serta  besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan .
Otonomi  daerah  sendiri,  sebagai  suatu  konsep  yang  dituangkan  di  dalam Pasal  1,  angka  (4),  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  diartikan sebagai  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Konsep  otonomi  daerah  ini  diacu juga  dalam  hukum  investasi,  yakni  di  Pasal  1,  angka  (11),  UU  No.  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal,  yakni  undang-undang  penanaman  modal  yang memperbaharui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing  dan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1968  tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  sebagaimana  telah  diubah
dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
UU  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dalam  konteks  otonomi daerah  yang  saat  ini  tengah  berlangsung,  idealnya  daerah  menjadikan  investasi sebagai  salah  satu  pendorong  pembangunan  daerah.  Daerah  sudah  saatnya berkompetisi menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga potensi daerah dapat  dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat.
Menurut  laporan  Bank  Dunia  yang  ditulis  dalam  harian Kompas tanggal  29 Oktober  2013  mengatakan  bahwa  Indonesia  menduduki  peringkat  ke  120  negara yang  ramah  terhadap  Investasi.  Kita  perlu  mengkaji  apakah  kenyataan  ini  patut disyukuri  atau  malah  sangat  mengecewakan  di  era  Otonomi  Daerah  saat  ini. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri dalam Warta Ekonomi tanggal 24 Juli 2013 percepatan  proses  kemudahan  berusaha  dapat  bermanfaat  untuk  mendorong peningkatan investasi dan menjaga ketahanan perekonomian nasional. Menurut dia, Indonesia  saat  ini  memiliki  potensi  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  hingga  akhir triwulan II sebesar Rp 1.200 triliun, namun investasi yang masuk baru sekitar Rp 500 triliun, dan pemerintah berupaya untuk meningkatkan nilai realisasi yang tersisa.
Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  tersebut.  Investasi  yang  dilakukan  secara  tepat dapat  mendukung  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Strategi  dan  kebijakan daerah  dalam  menciptakan  iklim  kondusif  bagi  investasi  menjadi  salah  satu  tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah tidak terkecuali  di  Kabupaten  Batang  yang  posisi  wilayahnya  berada  pada  jalur  ekonomi pulau  Jawa  sebelah  utara.  Arus  transportasi  dan  mobilitas  yang  tinggi  di  jalur pantura memungkinkan berkembangnya kawasan tersebut yang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.
Menurut  data  yang  diperoleh  dari  PLN  tentang  dokumen  pelaksanaan  dan penjaminan   proyek  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  Jawa  Tengah  2×1000 MW telah ditandatangani di kantor Kementerian   Koordinator Bidang Perekonomian di  Jakarta.  PLTU  Jawa  Tengah  ini  merupakan  proyek  yang  dipersiapkan   dengan pola  Kerjasama  Pemerintah  Swasta  (KPS/PPP).  Acara  penandatanganan  kontrak KPS  PLTU  Jawa  Tengah  dihadiri  oleh  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian selaku  Ketua  Komite  Perncepatan  Penyediaan  Infrastruktur  (KKPPI),  Menteri Keuangan,  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas,  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal,  Gubernur  Jawa  Tengah,  Bupati  Batang  dan  Duta  Besar  Jepang,  Dirut  PT PLN  (Persero),  Dirut  PT  Penjaminan  Infrastruktur  Indonesia  (Persero),  CEO  J- Power,  CEO  Itochu,  CEO  PT  Adaro,   serta  undangan  yang  mewakili  berbagai institusi terkait.
Proyek KPS PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek Showcase KPS skala besar pertama dengan nilai investasi  lebih dari Rp 30 Triliun, sekaligus proyek KPS pertama  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  67  Tahun  2005 tentang  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan Infrastruktur).  Pada  tahun  2006,  Pemerintah  telah  menetapkan  proyek  PLTU  Jawa Tengah  sebagai  salah  satu  model  proyek  KPS.  Disamping  itu,   proyek  ini  juga merupakan  salah  satu  proyek  yang   turut  dimasukkan  di  dalam  Masterplan Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  (MP3EI)  dan  juga  merupakan model showcase KPS yang telah dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2010.
Penandatanganan dokumen proyek ini telah membuktikan bahwa skema KPS yang  didasarkan  pada  proses  yang  terbuka,  kompetitif,  transparan  dan  akuntabel dapat  dilakukan  di  Indonesia.  Keberhasilan  ini  juga  menunjukkan  bahwa  apabila proses  pengadaan  proyek  KPS  dijalankan  sesuai  dengan  prinsip  yang  sudah ditentukan,  maka  bisa  didapatkan  layanan  infrastruktur  dengan  kualitas  yang  lebih bagus,  lebih  andal  dan  lebih  efisien  sehingga  bisa  memberikan  dampak  yang  baik untuk negara, khususnya terhadap APBN.
Konsorsium  J-Power,  Ithocu  dan  Adaro  adalah  pemenang  tender  proyek PLTU Jawa Tengah 2×1000 MW pada tanggal 17 Juni 2011 yang selanjutnya telah membentuk  PT  Bhimasena  Power  Indonesia  sebagai  entitas  pelaksana  proyek. Skema  KPS  yang  akan  diterapkan  di  dalam  proyek  ini  adalah  Build-Own-Operate- Transfer  (BOOT)  dengan  masa  konsesi  selama  25  tahun.  Proyek  ini  diperkirakan mulai  beroperasi  komersial  ( Commercial  Operation  Date/COD )  pada  akhir  2016. Sementara teknologi yang digunakan adalah ultra-supercritical, yang memiliki tingkat efisiensi  dan  emisi  karbon  lebih  baik  dari  pembangkit  batu  bara  yang  dimiliki  PLN saat  ini  sehingga  merupakan  PLTU  ramah  lingkungan.  Di  samping  itu,  PLTU  Jawa Tengah nantinya akan memanfaatkan pasokan batubara nasional  berkalori rendah. Hal  ini  akan  membantu  PLN  menurunkan  biaya  pokok  produksi  (BPP)  dan menurunkan  subsidi  pemerintah  kepada  PLN.  Selain  itu,  proyek  ini  akan membuka peluang  lapangan  kerja  kepada  minimum  5000  penduduk  setempat  dan  memberi peluang partisipasi komponen lokal dalam proses produksinya,  dan selanjutnya hal ini akan mendorong bergulirnya roda ekonomi nasional.
Pernyataan BPI Pada Bulan Juli 2013 sebagai pemenang tender proyek induk MP3EI  yaitu  rencana  pembangunan    mega  proyek  PLTU  di  Kabupaten  Batang, menindak  lanjuti  keputusan  tersebut  dengan  melengkapi  berbagai  persyaratan administrasi  seperti  perijinan,  AMDAL  dan  lain-lain.  Sesuai  dengan  peraturan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  No.  05  tahun  2012  tentang  jenis  Usaha/  atau Kegiatan  yang  Wajib  memiliki  Analisi  Dampak  Lingkungan  Hidup  dinyataka  bahwa kegiatan  pembangunan  PLTU  dengan  kapasitas  >100  MW  merupakan  kegiatan yang  tergolong  wajib  dilengkapi  dengan  studi  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup. Hal  ini  juga  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam  Perturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.  27  tahun  2012  tentang  izin  lingkungan.  Sehingga  kegiatan yang akan dibangun oleh PT Bhimasena Power Indonesia merupakan kegiatan yang harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
Dari  pemaparan  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  mencoba  untuk merumuskan masalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana  peran  aktor  dalam  proses  pembangunan  proyek  PLTU  di Kabupaten Batang?
2.  Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan investasi proyek PLTU Kabupaten Batang?
3.  Bagaimana  potensi  pemecahan  masalah  dalam  investasi  pembangunan PLTU di Kabupaten Batang?
Dari rumusan masalah diatas maka dapat peneliti memiliki  Tujuan Penelitian sebagai berikut:
1.  Mengidentifikasi peran aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembangunan PLTU di Kabupaten Batang.
2.  Menemukenali  faktor-faktor  yang  menghambat  investasi  PLTU  di Kabupaten Batang.
3.  Mengidentifikasi potensi pemecahan masalah dalam investasi pembangunan PLTU di Kabupaten Batang.
Penelitian  yanga  berjudul  “Kendala  Investasi  di  Era  Otonomi  Daerah  (Studi Kasus  Pembangunan  Proyek  PLTU  di  Kabupaten  Batang)”  ini  mengunakan  kajian teroritik  tentang  Konsep  Investasi  yang  dapat  didefinisikan  sebagai  penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu  tertentu  (Hartono,  2008:5).  Selain  itu  Warsini  (2009:2)  mengatakan  bahwa investasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman modal atau penanaman dana yang dilakukan pada saat sekarang dalam berbagai aktivas untuk memperoleh penghasilan  dimasa  yang  akan  datang.  pengaturan  dan  perijinan  investasi  serta Konsep Otonomi Daerah.  Terkait dengan investasi, ada juga yang disebut sebagai investasi  pemerintah.  Menurut  PP  No.8  Tahun  2007  tentang  investasi  pemerintah dalam  Bab  I  pasal  I  dijelaskan  bahwa  Investasi  Pemerintah  adalah  penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi  pembelian  surat  berharga  dan  investasi  langsung,  yang  mampu mengembalikan  nilai  pokok  ditambah  dengan  manfaat  ekonomi,  sosial,  dan/atau manfaat  lainnya  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Selain  Konsep  Investasi,  dalam penelitian  ini  juga  dibahas  tentang  bagaimana  iklim  investasi  dimana  Kondisi  dan kemampuan birokrasi pemerintah akan menentukan iklim investasi. Artinya, birokrasi yang  baik  akan  mampu  menumbuhkan  iklim  investasi.  Berkaitan  dengan  hal  ini, Nicolas  Stern  dalam  Taufiq  (2013:80)  mendefinisikan  iklim  investasi  sebagai kebijakan  institusi,  dan  kondisi  atau  prilaku  lingkingan,  baik  saat  ini  maupun  yang akan  datang,  yang  dapat  mempengaruhi  hasil-hasil  ( return )  dan  resiko-resiko (risk ) dalam kegiatan investasi.
Konsep  otonomi  daerah  juga  digunakan  dalam  menganalisis  kendala investasi di Kabupaten Batang dimana Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari diberlakukannya  asas  desentralisasi,  saperti  yang  telah  tertera  dalam  UU  No.  32 tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  menggantikan  UU  No.22  Tahun  1999. Berdasarkan  UU  No.  32  tahun  2004  ini  nantinya  akan  dikupas  pembagian  peran antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  pembagian  kekuasaan terkait investasi dimana nantinya akan disesuaikan jangkauan dampak dari sebuah investasi yang dilakukan di suatu daerah.

## A.1 Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  Penelitian  Kualitatif. Secara  teknis  metode  penelitian  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  seperti  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku  yang  dapat diamati  dari  orang-orang  yang  menjadi  subyek  penelitian.  Adapun  yang  menjadi sasaran  penelitian  ini  adalah  berbagai  kalangan  yang  terlibat  dalam  kasus pembangunan  proyek  PLTU  Batang  seperti:  Bupati  Batang,  Sekretaris  Daerah Kabupaten  Batang,  Bappeda  Kabupaten  Batang,  BLH  Kabupaten  Batang,  BLH Propinsi  Jateng,  Kesbangpol  Batang,  Camat  Tulis  dan  Camat  Kandeman,  Lurah Ujung  Negoro,  Lurah  Karanggeneng,  Lurah  Ponowareng,  PT  Bhimasena  Power Indonesia (PT. BPI), LSM Lingkungan, LBH Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Batang (Ketua Komisi C) dan Tokoh Masyarakat yang memahami tentang berbagai kendala dalam proses pembangunan proyek PLTU di Kabupaten Batang.
Cara  menjaring  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling atau  sampel  bertujuan.  Penggunaan purposive tidak  menunjuk pada  keterwakilan  akan  tetapi  sebagai  sarana  untuk  menjaring  informasi  sedalam mungkin  sehingga  apabila  terjadi  data  yang  seragam  dari  informan,  dapat dihentikan. Dalam penelitian ini peliputan data akan dilakukan melalui tiga cara yaitu: wawancara mendalam,  Observasi dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian
ini  menggunakan  analisis  interaktif  dari  Mathew  B.  Miles  dan    Michael  Huberman (1992:20). Dalam model ini dijelaskan bahwa  pada saat proses pengumpulan data, peneliti  tetap  bergerak  diantara:  reduksi  data  (penyeleksian  atau  penyederhanaan data),  penyajian  data,  serta  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Dalam  penelitian ini  digunakan  trianggulasi  data  yaitu  data  sumber  dalam  proses  memperoleh validitas data.

## A.2 Hasil Penelitian
Realisasi pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di  Kabupaten  Batang  yang  direncanakan  pada  6  Oktober  2013,  ternyata  batal. warga  Batang  menolak  melepaskan  tanahnya  untuk  keperluan  pembangunan proyek  senilai  kurang  lebih  Rp38  triliun  itu.  Menurut  aktivis  Lembaga  Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Wahyu Nandang, dalam Solopos (15/7/2013) mengatakan bahwa  warga  menolak  melepaskan  tanah  untuk  pembangunan  PLTU  Batang. Warga  dari  sejumlah  desa  di  Batang,  yakni  Desa  Ujungnegoro,  Ponowareng, Wonokerso,  Karanggeneng,  Roban  Barat  dan  Roban  Timur,  yang  terkena  dampak proyek pembangunan PLTU menolak menjual tanah mereka kepada konsorsium PT Bhimasena  Power  Indonesia  (BPI).  Kalau  warga  Batang  masih  menolak,  maka pembangunan tidak bisa dilaksanakan, seperti kasus rencana pembangunan pabrik semen Gresik di Pati yang telah memiliki AMDAL, tapi ditolak warga akhirnya batal.
Ribuan  warga  tergabung  dalam  Paguyuban  Rakyat  Batang  Berjuang  Untuk Konservasi  (PRBBUK),  menggelar  demonstrasi  di  Kantor  PTUN  Semarang,  dalam Solopos,  Senin (3/9/2012).  Mereka  menolak  rencana  pembangunan  proyek Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  berkapasitas  2  X  1.000  MW  di  Batang. Demonstrasi  itu  digelar  bersamaan  dengan  pengajuan  gugatan  terhadap  Bupati Batang,  Yoyok  Riyo  Sudibyo  ke  PTUN  Semarang.  Kedatangan  pengunjuk  rasa PRBBUK  yang  berasal  dari  warga  Desa  Karanggeneng,  Roban,  Ponowareng  dan Ujungnegoro, Batang menggunakan puluhan truk.
Pengunjuk  rasa  membentangkan  sejumlah  spanduk  dan  poster  berisi penolakan terhadap pembangunan PLTU di wilayah mereka. Jalannya aksi diwarnai dengan  teatrikal  mengambarkan  penderitaan  rakyat  akibat  terkena  dampak pembangunan  PLTU.  Aksi  warga  Batang  ini  mendapatkan  dukungan  aktivis Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Semarang  dan Greenpeace  Indonesia.  “Warga sejak  awal  menolak  rencana  pembangunan  PLTU  Batang,”kata  juru  bicara PRBBUK,  Salim  mengemukakan  alasan  penolakan  warga,  lanjut  Salim,  karena masyarakat  sekitar  merasa  khawatir  pembangunan  PLTU  akan  menyebabkan hilangnya mata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan nelayan.
Di  samping  itu,  juga  ancamanan  bahaya  penyakit  akibat  polusi  PLTU  yang menggunakan  bahan  bakar  batubara  tersebut.  “Kami  tak  mau  bernasib  seperti warga yang tinggal di sekitar PLTU lainnya, misalnya PTLU Cilacap. Di mana sudah kehilangan  mata  pencaharian,  serta  terancam  penyakit,”  paparnya.  Sedangkan sebanyak  20  warga  Batang  melalui  LBH  Semarang  mengajukan  gugatan  terhadap Bupati Batang di PTUN Semarang.
Direktur  LBH  Semarang,  Slamet  Haryanto,  menyatakan  bahwa  pihaknya menggugat  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati  Batang  No  523/194/2012  tentang Pencadangan  Kawasan  Taman  Pesisir  Ujungnegoro-Roban.  SK  Bupati  Batang tentang  Pencadangan  Kawasan  Taman  Pesisir  Ujungnegoro-Roban  untuk  lokasi pembangunan  PLTU  Batubara  bertentangan  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Negara  (RTRWN). “SK  Bupati Batang ini juga bertentangan dengan Perda Provinsi Jateng Nomor 6/2010 Tentang
RTRW  2009-2029.  Serta  sangat  bertentangan  dengan  aspirasi  sebagian  besar warga Batang,” jelas Slamet Haryanto.
Penolakan warga tidak hanya sampai disitu, pada 29 September 2012 terjadi penyanderaan  terhadap  dua  warga  asal  Jepang  yakni  Tonimoto  dan  Satosi Sakamoto.  Kedatangan  warga  Jepang  dari  perusahaan  Sumitomo Corporate  itu untuk meninjau lokasi proyek PLTU Batang yang ditolak warga. Kasus ini berbuntut panjang,  karena  setelah  berlangsung  satu  bulan,  pada  29  Oktober  2013  lalu,  lima warga itu kemudian diperiksa Polres Batang, kemudian dilimpahkan ke Polda Jateng hingga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara Kepala Bidang (Kabid) Humas  Polda  Jateng,  Kombes  Djihartono,  menyatakan,  tak  ada  rekayasa  dalam proses  hukum.  “Penahanan  dilakukan  sesuai  prosedur  dan  ada  alasan  kuat. Sebagai lembaga hukum, LBH mesti nya paham tentang mekanisme hukum,”
Selain  itu  ratusan  warga  Kabupaten  Batang  menggeruduk  Kantor  Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jateng di Jl Setyabudi Semarang, Jumat (5/7/2013). Warga yang  berasal  dari  sejumlah  desa,  yakni  Desa  Ujungnegoro,  Ponowareng, Wonokerso,  Karanggeneng,  Roban  Barat  dan  Roban  Timur  datang  menggunakan puluhan  truk  bak  terbuka,  bus,  dan  mobil.  Kedatangan  warga  yang  didampingi aktivis  dari  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Semarang,  menolak  Analisis  Dampak Lingungan (AMDAL) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang.
Praktek  perencanaan  pembangunan  proyek  PLTU  ini  pada  kenyataannya banyak  menemui  berbagai  kendala.  Setelah  ijin  diberikan  kepada  pihak  investor, tanpa  adanya  koordinasi  dan  tapa  sepengetahuan  pemerintah  daerah  setempat lansung  terjun  kelokasi  dengan  membawa  berbagai  peralatan  survei  seperti  peta lokasi, alat-alat berat, datang ke warga secara langsung bermaksud membeli tanah- tanah rakyat dan lain-lain kegiatan diluar sepengetahuan pemerintah daerah.
Pendekatan  langsung  yang  dilakukan  oleh  investor  tanpa  peran  aparatur pemerintahan  setempat  pada  akhirnya  hanya  menuai  konflik  dan  berdampak  pada tertundanya  mega  proyek  PLTU  di  Kabupaten  Batang.  Warga  membutuhkan pendekatan yang dekat dengan budaya setempat dengan penjelasan yang rasional terhadap  dampak  proyek  PLTU.  Tata  cara  kearifan  lokal  yang  masih  lekat  dengan warga desa sekitar area rencana pembangunan proyek PLTU membuat warga tidak bisa  menerima  model-model  pendekatan  yang  langsung  dan to  the  point .  Padahal sosialisasi ini sudah dimulai sejak 2011 namun dinilai tidak efektif untuk melunakkan hati  masyarakat.  Sosialisasi  yang  dilakukan  sebelumnya,  investor  datang  ke masyarakat  dan  langsung  menetapkan  harga  tanahnya  membuat  warga  ketakutan dan menutup diri dari pihak luar yang tidak dikenal.
Sejumlah warga menolak pembangunan PLTU dengan alasan karena proyek tersebut  merusak  lingkungan  dan  sebagian  lainnya  mengaku  kehilangan  mata pencahariannya  sebagai  petani  penggarap.  Pemerintah  Kabupaten  Batang, berusaha  menyadarkan  persepsi  masyarakat  yang  masih  kontra  terhadap  proyek terbesar  se-  Asia  Tenggara  itu  dengan  ikut  menjamin  peningkatan  kesejahteraan warga  yang  terkena  dampak.  Bahkan,  PT  Bhimasena  Power  Indonesia  selaku pengembang  proyek  PLTU  senilai  kurang  lebih  Rp38  triliun  terus  memberikan perhatian  penuh  pada  warga  terkena  dampak  dengan  memberikan  “ Corporate Sosial  Responsibility ”.  Bupati  Batang  Yoyok  Riyo  Sudibyo  dan  Gubernur  Jawa Tengah  juga  terus  berusaha  memfasilitasi  pertemuan  pada  sejumlah  pihak  yang belum  menerima  kehadiran  proyek  pembangunan  PLTU  itu  akan  tetapi  hingga  kini masih buntu.
Tertundanya  pelaksanaan  pembangunan  PLTU  disikapi  PT  Bhimasena Power Indonesia, selaku pengembang proyek ketenagalistrikan 2×1.000 Mega Watt
ini dengan bijaksana. PT BPI tidak menginginkan masyarakat resah dengan adanya isu  yang  tidak  jelas  terkait  pembangunan  PLTU  Batang,  apalagi  Pemerintah  Pusat sudah  memberikan  keputusan  pada  pengembang  proyek  tetap  melanjutkan perolehan lahan yang kini sudah mencapai 86 persen dari 226 hektare tanah yang dibutuhkan.
Kendala-kendala  yang  muncul  dalam  proses  pembangunan  mega  proyek PLTU di Kabupaten Batang dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya terkait oleh pembebasan  lahan  semata.  Menurut  aparat  Desa  Karanggeneng  Kendala-kendala itu antara lain:
1.  Kehilangan mata pencaharian bagi buruh tani.
2.  Sawah,  tanah  dan  laut  sebagai  tempat  mata  pencaharian  warga  yang  akan tergusur dan mereka terancam tidak memiliki pekerjaan.
3.  Ketakutan terhadap berbagai Isu pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar batu bara dalam proyek PLTU nantinya.
4.  Lokasi  sawah  dan  kebun  pengganti  yang  jauh  dari  permukiman  yang  hanya akan menambah beban baru.
5.  Ketakutan  perubahan  sosial  akibat  dibangunnya  proyek  PLTU  nantinya, seperti gaya hidup hedonisme, nilai-nilai kearifan lokal yang luntur, munculnya individualisme dan lain-lain kerusakan moral yang ditakutkan.
Kendala-kendala  yang  disebutkan  diatas  adalah  kendala  yang  muncul  dari tataran grassroot. Sedangkan  kendala  yang  ada  dalam  tataran  pemerintahan  dan investor menurut salah satu pejabat di Bapeda Kabupaten Batang adalah kurangnya koordinasi dan pelibatan dari awal pemerintah dalam proses sosialisasi di lapangan kepada  warga  masyarakat.  Investor  secara  etika  kearifan  lokal  dinilai  melangkahi peran  pemerintah  setempat  dalam  melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat. Padahal  investor  tidak  mengenal  secara  dalam  bagaimana  kehidupan  dan karakteristik warga setempat yang pada akhirnya malah membuat konflik baru yang berimbas pada tertundanya proses pembangunan mega proyek PLTU ini.
Menurut  penuturan  aparat  Kecamatan  Kandeman  ketakutan  warga  akan dibangunnya  mega  proyek  PLTU  ini  membuat  warga  secara  spontan  melakukan studi  banding  langsung  ke  Cilacap  tepatnya  ke  Desa  Karangkandri  untuk  melihat dampak langsung yang ditimbulkan oleh adanya proyek PLTU di Cilacap. Berangkat dari studi banding itu kemudian masyarakat Kandeman membuat kesimpulan sendiri bahwa dampak pencemarannya akan sama dengan yang terjadi di Cilacap.
Setelah masyarakat melakukan studi banding dengan masyarakat yang hidup di  sekitar  PLTU  Cilacap,  mereka  menemukan  beberapa  fakta  sejumlah  perubahan telah  terjadi  setelah  pembangunan  PLTU  ini.  Sebelum  ada  pembangunan  PLTU masyarakat di daerah PLTU Cilacap dapat hidup sejahtera dengan mengolah tanah dan  sawahnya,  mereka  pun  dapat  mencari  ikan  di  laut.  Namun  setelah  adanya pembangunan  PLTU,  kehidupan  berubah  total  setelah  hilangnya  lahan  dan  sawah mereka.  Begitu  pula  dengan  para  nelayan,  yang  mengalami  hal  serupa  dengan penghasilan  ikan  yang  terus  menurun  karena  ikan-ikan  teracuni  oleh  limbah  PLTU dan banyak yang tersedot oleh mesin dari PLTU.

## B. PEMBAHASAN
Rencana  pembangunan  mega  proyek  PLTU  di  Kabupaten  Batang  jika  kita analisis  dari  gambaran  umum  pembagian  urusan  pemerintah  dalam  dekonsentrasi dan  tugas  pembantuan,  maka  posisi  proyek  PLTU  ini  berada  diluar  urusan pemerintah  pusat.  Namun  demikian,  berdasarkan  Pasal  4  ayat    (1)  PP  38  Tahun 2007,  pembagian  konkuren  tersebut  dilakukan  juga  berdasarkan  tiga  kriteria  yaitu;
eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dimana dalam ketiga kriteria ini jika implikasi sebuah  wewenang  tersebut  berdampak  lintas  provinsi  maka  kepengurusannya dipegang  langsung  oleh  pemerintah  pusat.  Sejalan  dengan  Pasal  4  ayat  (1) PP  38 Tahun 2007 ini, rencana pembangunan mega proyek PLTU di Kabupaten Batang ini merupakan investasi yang sangat besar dengan nilai kurang lebih Rp 38 Triliun dan berdampak luas antar provinsi sehingga masuk dalam urusan pemerintah pusat.
Harapan pemerintahan terhadap proyek PLTU yang ditarget mulai beroperasi 2017  itu  adalah  memastikan  Jateng  akan  surplus  listrik.  Bahkan  ditargetkan  juga menjadi pemasok energi untuk Jawa, Bali, dan Madura. Melihat rencana pemerintah dalam investasi di Kabupaten Batang ini maka mega proyek PLTU ini masuk dalam rencana  urusan  pemerintah  pusat.  Ini  didasarkan  pada  Pasal  4  ayat  (1)  PP  38 Tahun  2007,  maka  proyek  PLTU  di  Kabupaten  Batang  ini  masuk  menjadi  urusan pemerintah  pusat  karena  peruntukan  dan  pemanfaatnya  setelah  proyek  ini  selesai dampaknya akan lintas provinsi meskipun dalam pasal 2 ayat (4) PP 38/2007 urusan investasi sudah dilimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah.
Mega  proyek  PLTU  di  Kabupaten  Batang  merupakan  Program  Induk pemerintah  pusat  yang  diagendakan  dalam  MP3EI  yang  merupakan  arahan strategis  dalam  percepatan  dan  perluasan  pembangunan  ekonomi  Indonesia. Masterplan  for  Acceleration  and  Expansion  of  Indonesia's  Economic  Development ) dengan  singkatan MP3EI adalah  sebuah  pola  induk  perencanaan  ambisius  dari pemerintah  Indonesia  untuk  dapat  mempercepat  realisasi  perluasan  pembangunan ekonomi  dan  pemerataan  kemakmuran  agar  dapat  dinikmati  secara  merata  di kalangan  masyarakat.  Percepatan  dan  perluasan  pembangunan  ekonomi  ini  akan didukung  berdasarkan  potensi  demografi  dan  kekayaan  sumber  daya  alam,  dan dengan keuntungan geografis masing-masing daerah.
Lembaga  ini  diketuai  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  Susilo  Bambang Yudhoyono dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1.  Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI;
2.  Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MP3EI; dan
3.  Menetapkan  langkah-langkah  dan  kebijakan  dalam  rangka  penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI.
Perencanaan  pembangunan  mega  proyek  PLTU  Batang  yang  diprakarsai oleh  MP3EI  ini  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  Batang  dalam  realisasi pelaksanaan  dilapangan  serta  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  proses  pembangunan  mega  proyek  PLTU  ini.  Selain  pemerintah daerah,  aktor  penting  yang  terlibat  dalam  proyek  besar  ini  adalah  investor  yang dalam  hal  ini  adalah  pihak  PT.  BPI  atau  PT.  Bhimasena  Power  Indonesia  yang seperti  diungkapkan  oleh  aparat  pemerintah  Kecamatan  Kandeman  terdiri  dari gabungan tiga perusahaan yaitu:
1.  PT.  J.  Power  yang  merupakan  investor  yang  berasal  dari  Jepang dengan kepemilikan saham sebesar 34% dengan spesialisasi keahlian dalam bidang pembuatan mesin pabrik yang canggih.
2.  PT. Itochu yang merupakan investor yang berasal dari Jepang dengan kepemilikan  saham  sebesar  32%  dengan  spesialisasi  keahlian  dalam bidang pengelolaan limbah lingkungan.
3.  PT.  Adaro  yang  merupakan  investor  dari  dalam  negeri  dengan kepemilikan  saham  sebesar  34%  dan  merupakan  perusahaan penyedia sumber daya alam baru bara.
Aktor lain yang dinilai berperan dalam mega proyek PLTU Batang ini adalah DPRD  yang  ternyata  mengaku  menjadi  suporter  bagi  terlealisasinya  mega  proyek
ini.  Akan  tetapi  bila  ditanya  lebih  lanjut  perihal  awal  perencanaan  mega  proyek  ini, para anggota dewan  khususnya  komisi  C  mengaku tidak  memahami  karena  dalam pengakuannya  mega  proyek  ini  merupakan  proyek  MP3EI  yang  diketuai  langsung oleh presiden RI. Sejalan dengan DPRD, baik Pemerintah Daerah maupun Bappeda juga  mengaku  berperan  sebagai  Tuan  Rumah  yang  baik  bagi  investor  dan mensuport  proses  pembangunan  mega  proyek  ini  dengan  memudahkan  perihal perijinan dan lain-lain terkait kelengkapan syarat administrasi lainnya.
Praktek  dilapangan  ternyata  aktor  yang  sangat  berperan  dalam  proses pembangunan PLTU di Kabupaten Batang adalah PT BPI dan aktor MP3EI. Kedua aktor  ini  berkoordinasi  langsung  dengan  hanya  melibatkan  Pemerintah  Daerah hanya  dalam  proses  pembuatan  perijinan  dan  sebagai  tuan  rumah  yang  ramah terhadap investor. Pemerintah daerah berperan sebatas fasilitator di daerah.
Praktek dilapangan ternyata terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

## 1.  Kendala kebijakan
Kendala  Kebijakan  yang  dimaksud  adalah  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya,  namun  setelah  operasional  kemudian  dicabut  atau  kebijakan tersebut  belum  dapat  dilaksanakan  karena  petunjuk  pelaksanaannya  belum terbit  menyangkut  norma,  standar,  prosedur,  dan  kreteria  (NSPK).    Kendala yang  terjadi  dalam  proses  pembangunan  PLTU  Batang  terkait  dengan kendala  kebijakan  adalah  Keputusan  Bupati  Batang  Nomor  523/306/2011, tanggal  19  September  2011,  telah  dilakukan  perubahan  atas  Keputusan Bupati  Batang  Nomor  523/283/2005,  tanggal  15  Desember  2005  tentang Penetapan  Kawasan  Konservasi  Laut  Daerah  Pantai  Ujungnegoro-Roban Kabupaten  Batang.  Keputusan  Bupati  Nomor  523/306/2011  yang  baru tersebut  anehnya  justru  bertentangan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, maupun Perda kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011  tentang  RTRW  wilayah  Kabupaten  Batang  Tahun  2011-2031,  yang menyebutkan  bahwa  kawasan  Konservasi  laut  Daerah  Pantai  Ujungnegoro- Roban  dengan  luas  +  6.889,75  Ha  merupakan  Kawasan  Perlindungan Terumbu  Karang.  Selain  hal  itu  juga,  dalam  pasal 46  ayat  2  huruf  (d)  Perda Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  06  Tahun  2010  tentang  RTRW  Provinsi  Jawa Tengah  Tahun  2009-2029,  bahwa  Daerah  Pantai  Ujungnegoro-Roban  di Kabupaten  Batang  ditetapkan  sebagai  Taman  Wisata  Alam  Laut.  Dengan deskripsi  fakta  diatas,  dapat  disimpulkan  Keputusan  Bupati  Batang  Nomor 523/306/2011  menjadi  tumpang  tindih  dengan  Undang-undang  yang  lebih tinggi  diatasnya.  Jadi  disini  dapat  dilihat  adanya  usaha  penggeseran  lokasi kawasan Konservasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Batang melalui Surat Keputusan  Bupati  Batang  Nomor  523/306/2011  agar  lahan  yang  akan dijadikan  tempat  pembangunan  PLTU  seolah-olah  tidak  melanggar pengaturan tentang kawasan konservasi.

## 2.  Kendala Sumber Daya Manusia
Seperti  telah  diuraikan,  fokusnya  mengenai  aspek  sumber  daya  manusai (SDM)  yang  tidak  baik,  sehingga  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  suatu peraturan  perundang-undangan.  Kendala  terkait  Sumber  Daya  Manusia  di Kabupaten  Batang  adalah  kurangnya  orang-orang  yang  berkompeten  dan dapat bekerja profesional dalam bidangnya. Contoh kasus yang terjadi dalam proses  pembangunan  proyek  PLTU  Batang  adalah  pada  saat  penelitian lapangan  dan  wawancara  dengan  apartur  pemerintah  daerah  terkait
bagaimana proses awal  perencanaan  investasi  pembangunan proyek  PLTU, pihak pemerintah daerah mengatakan tidak tahu dan hanya menjawab bahwa proyek  tersebut  murni  proyek  pemerintah  pusat  lewat  MP3EI  yang  diketuai langsung  oleh  Presiden  Republik  Indonesia.  Daerah  hanya  penyedia  tempat atau  tuan  rumah  dan  mengurus  soal  perijinan  saja.  Selain  itu  Sumber  Daya Manusia dari pihak investor juga kurang cerdas dalam melakukan sosialisasi dengan  masyarakat  lokal.  Berbekal  dengan  berbagai  gaya  modernitasnya langsung  mendekati  masyarakat  lokal  tanpa  tahu  kondisi  fisik  dan  karakter masyarakat  lokal  yang  masih  tradisional  dan  memegang  teguh  tata  krama bahasa  dan  sikap.  Pendekatan  langsung  tanpa  berkoordinasi  dengan  tokoh masyarakat  ataupun  aparat  setempat  inilah  yang  pada  akhirnya  membuat masyarakat  takut  dan  menutup  akses  untuk  orang  asing  masuk.  Kejadian yang paling parah dampaknya adalah di Desa Ponowareng Kecamatan Tulis.

## 3.  Kendala dalam Masyarakat
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Karanggeneng  Bapak Syawal pada tanggal 15 Maret 2014 bahwa kendala-kendala yang muncul di dalam  kehidupan  masyarakat  yang  secara  langsung  menghambat  terhadap tertundanya mega proyek PLTU di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:
a. Kehilangan mata pencaharian bagi buruh tani.
b. Sawah,  tanah  dan  laut  sebagai  tempat  mata  pencaharian  warga  yang  akan tergusur dan mereka terancam tidak memiliki pekerjaan.
c. Ketakutan terhadap berbagai Isu pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar batu bara dalam proyek PLTU nantinya.
d. Lokasi  sawah  dan  kebun  pengganti  yang  jauh  dari  permukiman  yang  hanya akan menambah beban baru.
e. Ketakutan  perubahan  sosial  akibat  dibangunnya  proyek  PLTU  nantinya, seperti gaya hidup hedonisme, nilai-nilai kearifan lokal yang luntur, munculnya individualisme dan lain-lain kerusakan moral yang ditakutkan.

## B.1  Potensi  Pemecahan  Masalah  dalam  Proses  pembangunan  PLTU  di Kabupaten Batang
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pembangunan  PLTU  Batang bukan tidak ada pemecahannya. Pemerintah pusat dibantu oleh aparatur pemerintah daerah  telah  berupaya  menyelesaikan  kendala-kendala  yang  menghambat  proses pembangunan  proyek  PLTU  ini.  Pihaknya  sudah  melakukan  sejumlah  upaya mengatasi  persoalan  itu.  Antara  lain,  memberikan  kemudahan  fasilitas  dukungan melalui  rapat-rapat  internal  dengan  pemilik  lahan,  membentuk  tim  terpadu Pemerintah  Kabupaten  Batang,  untuk  mempercepat  perolehan  lahan,  memberikan Poskotis di masing-masing Balai Desa Ujung Negoro, Karanggeneng, Ponowareng, untuk mempermudah proses perolehan lahan dengan koordinasi tim terpadu tingkat Muspida setiap minggu, dan saat ini pun tim kecil tingkat kecamatan dan desa terus mengajak pemilik lahan untuk mau menjual lahannya.
PT  Bhimasena  Power  Indonesia  (BPI),  selaku  pelaksana  pembangunan PLTU  Batang,  selama  dua  tahun  ini,  sudah  menyalurkan  CSR  bagi  masyarakat Batang.  Diantaranya, dalam bentuk perbaikan infrastruktur, bantuan air,  sosial,  dan sebagainya.  Tapi,  masih  saja  ada  masyarakat  yang  menghambat  karena  mengira pembangunan  PLTU  Batang  bukan  untuk  kepentingan  Negara.  Karenanya, dibutuhkan  dukungan  serius  dari  pemerintah,  untuk  bersama  menyelesaikan pembangunan  tersebut.  Setidaknya,  dengan  memberikan  kepastian  kepada masyarakat,  di  mana  pembangunan  PLTU  Batang  merupakan  proyek  nasional,
untuk  kepentingan  masyarakat,  sehingga  proses  proses  pembangunan  PLTU tersebut bisa berjalan dengan cepat dan tanpa ada kendala lagi.

## C.  PENUTUP

## C.1 Kesimpulan
Investasi  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Batang  terkait  pembangunan  Proyek PLTU melibatkan aktor-aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, LSM, LBH, serta masyarakat setempat yang terkena dampak. Masing-masing aktor memiliki  perannya  masing-masing.  Pemerintah  pusat  dengan  program  MP3EI bekerja sama dengan swasta dalam hal ini BPI  langsung  menyusun rencana untuk berinvestasi  di  Kabupaten  Batang  melalui  pembangunan  proyek  PLTU  yang diperkirakan bernilai kurang lebih Rp 38 triliun yang peruntukannya nanti pada tahun 2016  manfaatnya  dapat  dirasakan  untuk  pemenuhan  pasokan  listrik  sekitar  Jawa, Bali dan Madura dengan kapasitas listriknya 2x1000 MW.
Pemerintah  pusat  dibantu  pemerintah  daerah  seharusnya  memulai  program Pemerataan  Percepatan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  dengan  melakukan sosialisasi  program  rencana  pembangunan  proyek  PLTU  ini  kepada  masyarakat. Akan  tetapi  terjadi  kesalahpahaman  di  awal  sosialisasi  dikarenakan  pihak  investor yaitu  BPI  tidak  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  terlebih  dahulu. Pemrakarsa  yaitu  PT.  Bhimasena  Power  Indonesia  langsung  terjun  ke  lapangan dengan  melakukan  pengukuran  lokasi  proyek  dan  bernegosiasi  secara  langsung dalam  pembelian  aset  masyarakat  seperti  sawah-sawah  dan  tanah-tanah  sebagai lokasi dimana proyek PLTU ini akan di bangun yaitu di sekitar Desa Ujung Negoro dan  Desa  Karanggeneng  yang  terletak  di  Kecamatan  Kandeman  dan  Desa Ponowareng yang terletak di Kecamatan Tulis.
Kehadiran  para  investor  asing  ke  desa-desa  wilayah  dibangunnya  proyek PLTU ini membuat warga setempat ketakutan dan pada akhirnya ada yang menolak rencana  pembangunan  proyek  PLTU  ini  dengan  berbagai  alasan.  Keadaan  ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mendadak berkepentingan seperti para preman atau  calo  tanah,  LSM  lingkungan  serta  LBH  yang  berdalih  membela  rakyat  lemah agar tidak di tindas hak-haknya oleh pemerintah. Sampai saat ini pun pembangunan proyek  PLTU  di  Kabupaten  Batang  yang  berkapasitas  2x1000  MW  ini  masih menemui kendala. Kendala-kendala itu antara lain:
1.  Kendala  Kebijakan  dimana  adanya  tumpang  tindih  kebijakan  dimana Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011, tanggal 19 September 2011, adalah  perubahan  atas  Keputusan  Bupati  Batang  Nomor  523/283/2005, tanggal  15  Desember  2005  tentang  Penetapan  Kawasan  Konservasi  Laut Daerah  Pantai  Ujungnegoro-Roban  Kabupaten  Batang.  Keputusan  Bupati Nomor  523/306/2011  yang  baru  tersebut  anehnya  justru  bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2009-2029,  maupun Perda  Kabupaten  Batang  Nomor  07  Tahun  2011  tentang  RTRW  wilayah Kabupaten  Batang  Tahun  2011-2031,  yang  menyebutkan  bahwa  kawasan Konservasi  laut  Daerah  Pantai  Ujungnegoro-Roban  dengan  luas  +  6.889,75 Ha merupakan Kawasan Perlindungan Terumbu Karang.
2.  Kendala  terkait  Sumber  Daya  Manusia  di  Kabupaten  Batang  adalah kurangnya  orang-orang  yang  berkompeten  dan  dapat  bekerja  profesional dalam  bidangnya.  Contoh  kasus  Sumber  Daya  Manusia  dari  pihak  investor juga  kurang  cerdas  dalam  melakukan  sosialisasi  dengan  masyarakat  lokal. Pendekatan langsung tanpa berkoordinasi dengan tokoh masyarakat ataupun
aparat  setempat  inilah  yang  pada  akhirnya  membuat  masyarakat  takut  dan menutup akses untuk orang asing masuk.
3.  Kendala dalam Masyarakat yaitu:
a.  Kehilangan mata pencaharian bagi buruh tani.
b.  Sawah,  tanah  dan  laut  sebagai  tempat  mata  pencaharian  warga yang akan tergusur dan mereka terancam tidak memiliki pekerjaan.
c.  Ketakutan  terhadap  berbagai  isu  pencemaran  lingkungan  akibat penggunaan bahan bakar batu bara dalam proyek PLTU nantinya.
d.  Lokasi  sawah  dan  kebun  pengganti  yang  jauh  dari  permukiman yang hanya akan menambah beban baru.
e.  Ketakutan  perubahan  sosial  akibat  dibangunnya  proyek  PLTU nantinya,  seperti  gaya  hidup  hedonisme,  nilai-nilai  kearifan  lokal yang  luntur,  munculnya  individualisme  dan  lain-lain  kerusakan moral yang ditakutkan.
Pemerintah pusat melalui aparatur pemerintah daerah dan pihak pemrakarsa berusaha  menyelesaikan  persoalan  berbagai  kendala  yang  muncul  dalam  proses pembangunan  proyek  PLTU  di  Kabupaten  Batang.  Upaya-upaya  penyelesaian  itu antara lain:
1.  Memberikan  kemudahan  fasilitas  dukungan  melalui  rapat-rapat internal dengan pemilik lahan.
2.  Pembentukan  tim  terpadu  oleh  pemerintah  Kabupaten  Batang untuk mempercepat perolehan/ pembebasan lahan.
3.  Memberikan pemahaman terhadap hasil AMDAL yang sudah resmi diperoleh  dari  BLH  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui  aparat  desa setempat.
4.  Pemahaman  tentang  manfat  PLTU,  serta  kebutuhan  akan  listrik Jawa Bali dan Madura pada tahun 2016.
5.  Menyalurkan  CSR  bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak pembangunan PLTU dalam bentuk perbaikan infrastruktur, bantuan air, sosial, dan sebagainya.
C.2 Saran
1.  Koordinasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  terkait  pelimpahan wewenang berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus jelas  disertai  dengan  berbagai  kebijakan  yang  jelas  pula  terkait  Investasi sehingga tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih yang akhirnya malah menjadi salah satu kendala bagi kelancaran arus investasi yang masuk ke daerah.
2.  Harus  ada  Koordinasi  (harus  sejalan/kompak)  antara  pemerintah  Pusat maupun  Pemerintah  Daerah  dengan  para  Investor  Asing  untuk mensosialisasikan investasi kepada masyarakat.
3.  Investor  Asing  harus  melibatkan  Pemerintah  Daerah  dalam  proses  awal sosialisasi  Investasi  khususunya  kepada  masyarakat  yang  terkena dampak  langsung.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  investor  mengetahui  dan mengenal  kondisi  dan  karakter  masyarakat  dilapangan.  Pemerintah Daerah  harus  dilibatkan  sejak  awal  karena  pemerintah  daerah  lebih mengenal  apa,  siapa  dan  bagaimana  kondisi  alam,  lingkungan  dan masyarakat didaerahnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Sumber Buku:
Brata,  Kusumah,  dan  Solihin,  Dadang,  2002, Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah ,  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Jurusan Ilmu Politik FISIP UNSOED, 2003, Laporan Hasil Analisis Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gaffar, Afan, dkk, 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Haris, Syamsuddin, 2001, Paradigma Baru Otonomi Daerah , Pusat penelitian politik LIPI, Jakarta. Hartono, Yogiyanto, 2008, Teori Portofolio dan Investasi , BPFE Yogyakarta, Yogyakarta. Haryanto, 2005, Kekuasaan Elit; Suatu Bahasan Pengantar , PLOD-JIP Fisipol UGM, Yogyakarta. Hopkins,  M.  2007. Corporate  Sosial  Responsibility  and  International  Development.  Is  Business  he Solution? Earthscan
Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Kerjasama  dengan  Departemen  Dalam  Negeri,  2003, Evaluasi  dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah , ANDI, Yogyakarta. Marten H. Jean, dkk, Corporate Sosial Responsibility Perusahaan Multinasional  Kepada Masyarakat Sekitar:  Studi  Kasus, Jurnal  Usahawan  Nomer  03  Tahun  XXXVI  Maret  2007,  Bagian  CSR, Universitas Kristen Satya Wacana, Slalatiga.
Miles, Mathew dan A. Huberman. 1992. Analisis Data  Kualitatif . PT Remaja Rosda karya. Bandung Moleong, L. J, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung Nugroho  D,  Riant,  2000, Otonomi  Daerah  Desentralisasi  Tanpa  Revolusi .  PT  ELEX  Media Komputindo, Jakarta.
Putra,  Dinanta  Eka,  2008, Berburu  Uang  di  Pasar  Modal  Panduan  Investasi  Menuju  Kebebasan Finansial , Etthar Offset, Semarang. Rauf, Maswandi,  2000, Konsensus dan  Konflik Politik; Sebuah  Penjajakan teoritis, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.
Ritzer, George, Edisi kedelapan 2012 , Teori Sosiologi ,University of Maryland. Sarundajang, S.H, 2002, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Saefullah, Eep, 2000, Pengkhianatan Demokrasi A la Orde Baru, Rosdakarya, Bandung. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1999, Metode Penelitian Survay, LP3ES, Jakarta. Susanto, A.B, 2007, Corporate Sosial Responcibility , The Jakarta Consulting Group, Jakarta. Tunggal, Amin Widjaja, 2008, Corporate Sosial Responcibility, Harvarindo, Jakarta. Warsini, Sabar, 2009, Manajemen Investasi , Semesta Media, Jakarta. WF. Wertheim, 2009, Elite vs Massa, . Resist Book, Yogyakarta, Wirawan, 2010, Konflik dan Manajemen Konflik, Salemba Humanika, Jakarta . Sumber Lain: Jurnal  Otonomi  Daerah,  Edisi  Juni  2002, Demokratisasi,  Pemberdayaan  Masyarakat  Lokal  dan Tantangan Nasional.
Jurnal  Pendidikan  dan  Monitoring  Pembangunan  Otonomi  Daerah,  Edisi,  September  2000, Basis Asosiasi Lokal Untuk pembangunan Otonomi Daerah, LP2OD-KW dan PUISUI, Jakarta. Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Kerjasama  dengan  Departemen  Dalam  Negeri,  2003, Evaluasi  dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)PP  38  Tahun  2007,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4737
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2008 pasal 11 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Perda No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah . perda No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang. PP No. 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah. PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Republik Indonesia, 2000, “ Undang-undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
Republik  Indonesia,  2000, “ Undang-undang  No.25  Tahun  2000  Tentang  Tentang  Kewenangan Pemerintah dan Ke wenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom”.
Republik  Indonesia,  2004, “ Undang-undang  No.32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah, Fokus Media, Bandung.
Republik  Indonesia,  1999, “ Undang-undang  No.22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan  Daerah,
Fokus Media, Bandung.
Republik  Indonesia,  2004, “ Undang-undang  No.33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pmerintah Pusat dan Daerah, Fokus Media, Bandung. Sumber Internet:
http://m.aktual.co/energi/125432sby-bakal-buat-keppres-pltu-batang 1/3/2014 http://www.antaranews.com/berita/401783/dahlan-iskan-sayangkan-pembangunan-pltu- batang4/3/2014 http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/30/2/191513/PII-Optimistis-PLTU-Tetap-di- Batang 2/3/2014 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/12/1321476/Jepang.Siap.Danai.Pembangunan.PLT U.Batang 2/3/2014 http://krjogja.com/read/203979/pltu-batang-agar-segera-dibangun.kr 2/3/2014 https://www.facebook.com/ForumHijauIndonesia/posts/332422483515522 2/3/2014