## Volume 2 No. 2, Januari  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Kriminalisasi Nikah Sirri Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

## Roni Efendi
Dosen Fakultas Syariah IAIN Batusangkar Jl. Jenderal Sudirman No. 137, Lima Kaum Batusangkar Email : roniefendi@iainbatusangkar.ac.id

## Abstract
Criminal  policies  in  criminal  law  can  be  applied  with  dual  track  system  approach,  the  first  Penalism approach  as  part  of  an  ultymum  remedium  that  is  reduced  from  the  punishment  theory.  Then,  non- criminal  approach  prioritize  the  primum  remedium  path  that  puts  more  emphasis  on  sanctions. Ultimatum remedium applicable only to tackle crime, it can be implemented with no alternative, but the government  seeks  a  draft  Law  on  Material  Law  Courts  for  Marriage  which  criminalizes  behavior previously not lawful even according to religious norms, the act is the not recorded. This rule becomes one of  the  meanings  used  to  create  works  that  are  different  from  law  enforcement,  certainty  and  law enforcement purposes.
Keywords: Criminalization; Sirri Marriage; Marriage Registration

## Abstrak
Criminal policy dalam hukum pidana dapat diterapkan dengan pendekatan double track system, pertama Penal approach sebagai bagian dari ultymum remedium yang direduksi dari teori pemidanaan. Kedua non penal  approach  lebih  mengutamakan  jalur  primum  remedium  yang  lebih  mengedepankan  pada  sanksi tindakan.  Mengingat  ultymum  remedium  adalah jalan  terakhir  untuk  menanggulangi  kejahatan,  maka dapat dimplementasikan apabila tidak ada alternatif lain, namun pemerintah melalui rancangan Undang- Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang dahulu bukan tindak pidana bahkan syah menurut norma agama, perbuatan itu adalah nikah  sirri.  Ius  constituendum  ini  apabila  sudah  menjadi  ius  constitutum  menimbulkan  keresahan tersendiri bagi penulis melihat disharominasasi praktik penegakan hukum pidana yang justru jauh dari tujuan penegakan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Kata Kunci: Kriminalisasi; Nikah Sirri; Pencatatan Perkawinan

## A. PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  mahkluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  pada  dasarnya  diciptakan memiliki  suatu  fitrah  untuk  saling  membutuhkan  satu  dengan  lainnya.  Dalam  kodrat penciptaannya  yang  oleh  Aristoteles  diistilahkan  dengan zoon  politicon ,  tentunya  di dalam  kehidupan  tidak  dapat  hidup  sendiri  dan  memiliki  keinginan  untuk  hidup
bersama atau berkelompok dengan sesama manusia lainnya baik dalam sakla besar atau dalam lingkup yang kecil. Dalam lingkup yang kecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya  sebuah  keluarga,  di  mana  dalam  keluarga  paling  tidak  dibentuk  oleh  seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan.
Perkawinan  pada  hakikatnya  merupakan  manifestasi  pelembagaan  antara  dua insan  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  berlainan  jenis,  saling  mencintai  dan merelakan  dengan  cara  yang  bermartabat.  Dasar-dasar  perkawinan  dibentuk  oleh unsur-unsur  alami  dari  kehidupan  manusia  itu  sendiri  yang  meliputi  kebutuhan  dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara  anak-anak  tersebut  menjadi  anggota-anggota  masyarakat  yang  sempurna ( volwasardig ). 1
Dalam kerangka yang lebih luas, perkawinan juga merupakan sesuatu yang sangat penting  di  dalam  pergaulan  masyarakat.  Perikatan  perkawinan  sebagai  suatu  bentuk wujud  hidup  bersama  yang  kemudian  melahirkan  anak  keturunan  merupakan  sendi utama  bagi  pembentukan  negara  dan  bangsa.  Kesejahteraan  dan  kebahagian  hidup bersama  ini  menentukan  kesejahteraan  dan  kebahagian  masyarakat  dan  negara, sebaliknya  rusak  dan  kacaunya  hidup  bersama  yang  bernama  keluarga  ini  akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat. 2
Secara  yuridis  formal  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  (selanjutnya  ditulis  UU  Perkawinan)  menyebutkan  bahwa  Perkawinan ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  dengan  tujuan untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Pengertian  perkawinan  tersebut  bila  ditelaah  lebih  jauh memiliki 3 (tiga) hal penting yaitu :
1. Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera;
1 Titik  Triwulan  dan  Trianto.  (2007). Poligami  Perspektif,  Pernikahan  Perikatan. Jakarta:  Prestasi  Pustaka, hlm. 3.
2 Soedharyo  Soimin.  (2004). Hukum  Orang  dan  Keluarga,  Perspektif  Hukum  Perdata  Barat/BW,  Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.
3. Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Dari  rumusan  tersebut  jelas  bahwa  perkawinan  tidak  hanya  merupakan  ikatan lahir  saja  atau  ikatan  bathin  saja  tetapi  ikatan  kedua-duanya. 4 Tujuan  perkawinan  ini tidak  hanya  melihat  dari  segi  lahiriah  saja  tapi  sekaligus  terdapat  adanya  suatu pertautan bathin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau  rumah  tangga  yang  kekal  dan  bahagia  bagi  keduanya  dan  yang  sesuai  dengan kehendak  Tuhan  Yang  Maha  Esa. 5 Sebagai  ikatan  lahir,  perkawinan  merupakan hubungan  hukum  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  untuk  hidup  bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebagai ikatan  bathin,  perkawinan  merupakan  pertalian  jiwa  yang  terjalin  karena  adanya kemauan  yang  sama  dan  ikhlas  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  untuk hidup bersama sebagai suami isteri. 6
Sebagai  ikatan  lahir  bathin  antara  laki-laki  dan  perempuan,  Pasal  2  ayat  (1)  UU Perkawinan  mensyaratkan  bahwa  perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Untuk memberikan jaminan kepastian, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan  menggariskan  ketentuan  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan.  Ketentuan  pencatatan  ditegaskan  kembali  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  dan  juga  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Dalam  realitasnya  meskipun  UU  Perkawinan  mewajibkan  untuk  mencatatkan perkawinan,  namun  tidak  semua  masyarakat  di  Indonesia  mengikuti  prosedur  atau aturan  tersebut.  Pada  sebagian  masyarakat  di  Indonesia  berkembang  praktik
3 M. Yahya Harahap. (1975). Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 . Medan: C.V. Zahir Trading Co, hlm. 11. 4 Riduan  Syahrani . (2006) .  Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata. Edisi  Ketiga  cetakan  kesatu. Bandung: PT Alumni, hlm. 62.
5 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. (1987). Asas-Asas Hukum Perdata. Edisi Ketiga cetakan I.  Jakarta: Bina Aksara, hlm. 4.
6 Riduan Syahrani. Op.Cit, hlm. 62.
perkawinan yang tidak dicatatkan dan hanya dilakukan menurut agama atau adat saja. Perkawinan  semacam  ini  dinamakan  nikah  di  bawah  tangan  atau  dalam  masyarakat populer disebut dengan istilah nikah sirri.
Berkembangnya  praktik  nikah  sirri  mendorong  pemerintah  bekerja  keras  dan mengambil  langkah-langkah  untuk  membuat  masayrakat  patuh  untuk  mencatatakan perkawinannya.  Salah  satu  langkah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  memaksa masyarakat  mencatatkan  perkawinannya  dengan  mengkriminalisasikan  perbuatan perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan  yang  disusun  oleh  pemerintah,  perbuatan melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan tidak di hadapan pejabat pencatatan perkawinan dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 ini Pasal 143 memuat rumusan : Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat perkawinan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  5  ayat  (1)  dipidana  denda  paling  banyak  Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukum kurungan 6 (enam) bulan.
RUU ini diajukan terkait masalah perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. RUU  ini  nantinya  akan  mempermudah  anak  untuk  mendapatkan  hak-haknya  seperti warisan,  hak  perwalian,  pembuatan  KTP,  paspor,  serta  tunjangan  kesehatan  dan sebagainya. 7 Selain  ketentuan  ini  juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  perempuan yang  selama  ini  dipandang  sering  menjadi  korban  dalam  perkawinan  yang  tidak dicatatkan.
Lahirnya  rumusan  kriminalisasi  tentang  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  ini menimbulkan  kontroversi.  Beragam  pendapat  baik  yang  pro  maupun  kontra menyeruak  seiring  bergulirnya  rumusan  Pasal  143  RUU  tersebut.  Mereka  yang sependapat  berpandangan  bahwa  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  tersebut  dapat merugikan  isteri  dan  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  itu.  Nikah  sirri diangap tidak memberikan perlindungan dan kepastian terhadap perempuan dan anak. Oleh  karena  itu  sebagian  orang  menilai  bahwa  pelaku  nikah  siri  haruslah  diberi
7 Irwan  Masduqi.  (2013)  “Nikah  Sirri  dan  Istbat  Nikah  dalam  Pandangan  Lembaga  Bahtsul  Masail  PWNU Yogyakarta”. Jurnal Musâwa, 12 (2), p. 196.
hukuman  atau  pidana.  Dengan  adanya  pidana  ini,  maka  hak-hak  anak  maupun perempuan  akan  terlindungi  dan  akan  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau penyelewengan dalam suatu perkawinan. Di sisi lain mereka yang kontra mendalilkan bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan perkawinan yang tidak dicatat ini adalah suatu hal  yang  berlebihan  dan  bahkan  melanggar  Hak  Asasi  Manusia.  Pengkriminalisasian perbuatan perkawinan yang tidak dicatat ini merupakan suatu bentuk derogasi hukum negara  terhadap  hukum  agama.  Adalah  suatu  hal  yang  menurut  mereka  tidak  tepat apabila suatu perbuatan yang secara agama sudah dipandang sah kemudian diberikan sanksi  berupa  pidana.  Pemberian  pidana  adalah  suatu  hal  yang  bertentangan  dengan agama  karena  secara  tidak  langsung  menunjukan  adanya  suatu  perbuatan mengharamkan  suatu  yang  telah  dinilai  halal  oleh  agama.  Hal  ini  menjadi  keresahan tersendiri  bagi  penulis  melihat  praktik  penegakan  hukum  yang  saling  kontradiktif antara  norma  agama  dengan  norma  hukum  sehingga  mendorong  penulis  untuk melakukan pengamatan lebih dalam lagi dalam suatu bentuk journal ilmiah ini.

## B. METODE
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yang  mencakup tentang asas-asas hukum. Selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan. 8 Yakni  peraturan  perundang-undangan,  meta  norma  yang berasal  dari  kajian  filsafat  dan  teori  hukum.  Sehingga  ditemukan  masalah  dan  solusi fundamental terkait dengan kriminalisasi perbuatan melangsungkan perkawinan yang tidak  dilakukan  di  hadapan  pencatat  pernikahan  menurut  RUU  Hukum  Materil Peradilan Agama tentang Perkawinan. Penelitian hukum normatif ini akan bertitik tolak pada  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  dengan  cakupan  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode atau cara yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  yang  ada. 9 Dengan  kata  lain  penelitian  ini  merupakan  penelitian
8 Soerjono Soekanto. (1981). Kriminologi: Suatu Pengantar . Cet. Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 15.
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Cet. ke 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.
kepustakaan (library  reseach) yaitu  penelitian  ini  dilakukan  dengan  membaca  karya- karya yang relevan dengan objek kajian kemudian memuat kajian tentang penelitian. 10

## C. PEMBAHASAN

## 1. Politik Kriminal dan Pencatatan Perkawinan
Secara teoritis, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui  peraturan  perundang-undangan  dan  badan  resmi  yaang  bertujuan  untuk menegakkan  norma-norma  sentral  dari  masyarakat.  Sementara  dalam  pengertian praktis,  politik  kriminal  adalah  segala  usaha  rasional  dari  masyarakat  untuk menanggulangi kejahatan. 11 Usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang- undang  dan  elemen integrated  criminal  justice  system ,  sehingga  politik  kriminal merupakan bagian dari social policy yang berorientasi pada social welfare .
Usaha  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  juga merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan  hukum,  khususnya  hukum  pidana.  Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan hukum pidana juga bagian  dari law  enforcement  policy .  Sasaran  politik  kriminal  dalam legislated  enforcement meliputi  warga  masyarakat  dan  penegak  hukum.  Di  samping  itu,  usaha penanggulangan  kejahatan  melalui  kriminalisasi  suatu  perbuatan  kedalam  undang- undang  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  bagian integral dari  usaha social defance .  Oleh  karena  itu  wajar  apabila social  policy sangat  penting  diperhatikan  dalam penanggulangan  kejahatan. Social  policy dapat  diartikan  sebagai  segala  usaha  yang rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dan  sekaligus  mencakup perlindungan  masyarakat.  Secara  skematis  Barda  Nawawie  Arif  menjelaskan  pada ketentuan berikut: 12
10 Mestika Zed. (2007). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.
11 Is. Heru Permana. (2011). Politik Kriminal. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 5.
12 Ibid.
Bertolak  dari  konsep  pemikiran  dan  kebijakan  yang  integral  maka  ada  dua  hal yang  perlu  diperhatikan  dalam  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan  sanksi  pidana.    Kedua  hal  tersebut  perlu  adanya  pendekatan  integral antara kebijakan penal dan non penal serta perlu adanya nilai dalam penggunaan sanksi pidana.  Dari  skema  tersebut  di  atas,  dapat  di  analisis  bahwa  untuk  mencapai  tujuan akhir dapat ditempuh dua kebijakan yaitu kebijakan sosial dan kebijakan kriminal yang sekaligus  juga  merupakan  bagian  dari  kebijakan  sosial  itu  sendiri.  Dalam  hal penanggulangan kejahatan ini, digunakan pula dua kebijakan, pertama, kebijakan penal melalui sanksi pidana termasuk politik hukum pidana dan kedua, kebijakan non penal termasuk sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain.
Sementara,  pencatatan  perkawinan  merupakan  bentuk  dari social  policy dalam rangka  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  atas  hak-hak  yang  dapat diperoleh  dengan  adanya  pencatatan  perkawinan.  Sehingga  masuk  kedalam legislated environment pada  awalnya  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946 Tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk  di  Indonesia  Bagi  Orang  Islam.  Dalam Pasal 1 UU ini ditentukan, nikah dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatatan  nikah  yang  diangkat  oleh  Menteri  Agama  atau  pegawai  yang  ditunjuk olehnya.  Kemudian  kewajiban  pencatatan  perkawinan  ini  kembali  dimuat  di  dalam
Social Policy Social Welfare Policy Social Defance Policy Criminal Policy Penal Non Penal Tujuan
Pasal  2  ayat  (2)  UUPerkawinan  dengan  rumusan tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .
Kewajiban  pencatatan  perkawinan  ini  kemudian  dijabarkan  di  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Dalam Pasal 2 PP tersebut digariskan ketentuan sebagai berikut:
(1) Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
(2) Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang - undangan mengenai pencatatan perkawinan.
Kewajiban  pencatatan  perkawinan  ini  khusus  bagi  umat  Islam  kemudian dijelaskan  kembali  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  khusunya  ketentuan  Pasal  5 sampai  dengan  Pasal  7.    Pasal  5  Kompilasi  hukum  Islam  menegaskan  bahwa  setiap perkawinan  harus  dicatat  agar terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam dan  pencatatan  perkawinan  tersebut  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Kemudian Pasal 6 menjelaskan lebih jauh bahwa untuk memenuhi ketentuan  pencatatan  tersebut,  maka  setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan  di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai Pencatat Nikah, dan apabila dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan  hukum.  Selanjutnya  Pasal  7  menjelaskan  bahwa  perkawinan  hanya  dapat dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  dan  dalam hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  dapat  diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
Ketentuan tentang kewajiban mencatatkan perkawinan tersebut di atas adalah cara negara  mengatur  masyarakat  agar  menjadi  masyarakat  yang  sejahtera,  karena  hukum itu merupakan a tool of social engineering . 13 Selain itu hukum sebagai pranata sosial atau
13 Muhammad  Erwin.  (2011). Filsafat  Hukum  RefleksiKritis  Terhadap  Hukum. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, hlm. 195-196.
hukum  sebagai  alat  untuk  membangun  masyarakat. 14 Selanjutnya,  Mahkamah Konstitusi  menjelaskan  bahwa  menurut  UU  sahnya  perkawinan  disandarkan  kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya  apabila  tidak  dicatat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Oleh  karena  itu  pencatatan  perkawinan  menjadi  suatu  kebutuhan  formal untuk  legalitas  atas  suatu  peristiwa  yang  dapat  mengakibatkan  suatu  konsekuensi yuridis  dalam  hak-hak  keperdataan  dan  kewajibannya  seperti  kewajiban  memberi nafkah dan hak waris. 15
Namun,  fakta  hukum  yang  terjadi  adalah  adanya  masyarakat  yang  tidak  patuh dengan  ketentuan  yang  berlaku  maka  berdasarkan  pada  skema  tersebut  di  atas, menurut  hemat  penulis,  barangkali  pemerintah  melalui  lembaga  legislatif  terlalu  dini menggunakan  kebijakan  penal  dengan  mengeluarkan  regulasi  untuk  melakukan kriminalisasi  atas  perbuatan  melakukan  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan. Kriminalisasi  ( criminalization )  merupakan  objek  studi  hukum  pidana  materiil ( substantive  criminal  law )  yang  membahas  penentuan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi  sebagai  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana. 16 Menurut Sudarto,  kriminalisasi  diartikan  sebagai  proses  penetapan  suatu  perbuatan  seseorang sebagai  perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Proses  ini  diakhiri  dengan  terbentuknya undang-undang  di  mana  perbuatan  itu  diancam  dengan  suatu  sanksi  yang  berupa pidana.
Soetandyo  Wignjosoebroto  dalam  paparannya  yang  berjudul  Kriminalisasi  Dan Dekriminalisasi:  Apa  Yang  Dibicarakan  Sosiologi  Hukum  Tentang  Hal  Ini,  yang disampaikannya  dalam  Seminar  Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi  dalam  Pebaruan Hukum Pidana Indonesia yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,  Yogyakarta  tanggal  15  Juli  1993  mengemukakan  kriminalisasi  ialah  suatu
14 Astim Riyanto. (2003). Filsafat Hukum . Bandung: YAPEMDO, hlm. 405. 15 Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: h. 27.
16 Salman  Luthan.  (2009). Asas  dan  Kriteria  Kriminalisasi. Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, hlm. 1.
pernyataan  bahwa  perbuatan  tertentu  harus  dinilai  sebagai  perbuatan  pidana  yang merupakan  hasil  dari  suatu  penimbangan-penimbangan  normatif  ( judgments )  yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (decisions). Judgement dan decision demikian itu selalu  dikonsepkan  dengan  hasil-hasil  formal  yang  berlangsung  dan  atau  lewat lembaga-lembaga  politik  dan  atau  pemerintah  (khusunya  lembaga  legislatif)  dengan hasil  akhirnya  berupa  produk  perundang-undangan  hukum  pidana.  Kemudian menurut  Soerjono  Soekanto,  kriminalisasi  merupakan  tindakan  atau  penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan- golongan  masyarakat  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  dapat  dipidana  menjadi perbuatan pidana. Teguh Prasetyo mengartikan kriminalisasi sebagai proses penetapan suatu  perbuatan  yang  semula  bukan  tindak  pidana  atau  yang  belum  diatur  dalam hukum  pidana,  karena  perkembangan  masyarakat,  kemudian  menjadi  tindak  pidana. Sedangkan  Suwondo  mengartikan  kriminalisasi  sebagai  proses  penetapan  suatu perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  bagi  barang  siapa  yang melanggar larangan tersebut. Dari rumusan pengertian di atas, maka secara sedarhana dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kriminalisasi merupakan suatu tindakan yang menentapkan  suatu  perbuatan  yang  sebelumnya  bukan  merupakan  suatu  perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana.
2. Kriminalisasi Perbuatan Melangsungkan Perkawinan Yang Dilangsungkan Tidak  di  Hadapan  Pejabat  Pencatatan  Dalam  Rancangan  Undang-Undang Hukum  Materiil  Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan  Dalam  Perspektif Kebijakan Hukum Pidana
Upaya  penanggulan  kejahatan  dengan  menggunakan  sanksi  (hukum)  pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu politik kriminal. 17 Upaya  dengan  menggunakan  sarana  penal  (hukum  pidana)  ialah  masalah  penentuan:
17 Barda  Nawawi  Arif.  (1998). Beberapa  Asepk  Kebijakan  Penegakkan  Hukum  dan  Pengembangan  Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,  hLM. 39.
(1)  Perbuatan  apa  yang  seharusnya  dijadikan  tindak  pidana;  dan  (1)  Sanksi  apa  yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar; 18
Sehubungan  dengan  adanya  kriminalisasi  perbuatan  perkawinan  yang dilangsungkan  tidak  di  depan  pegawai  pencatat  perkawinan  di  dalam  Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, maka penulis menekankkan pada dua isu sentral. Pembahasan mengenai dua masalah sentral dalam penggunaan  sarana  penal  sebagai  upaya  untuk  menanggulangi  kejahatan  tidaklah mungkin  dilepaskan  dari  masalah  kebijakan  sosial  atau  kebijakan  pembangunan nasional.  Pemecahan  masalah  sentral  dalam  penggunaan  sarana  penal  untuk penanggulangan  kejahatan  harus  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dari kebijakan sosial atau tujuan  nasional.  Bertitik tolak  dari pemikiran tersebut,  Soedarto berpendapat  dalam  menghadapi  masalah  penentuan  perbuatan  apa  yang  seharusnya dijadikan tindak pidana atau yang sering disebut sebagai masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal- hal yang pada intinya sebagai berikut:
1. Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini, penggunaan hukum pidana bertujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan  dan  mengadakan  pengugeran terhadap  tindakan  penanggulangan  itu  sendiri  demi  kesejahteraan  dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana  harus  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki,  yaitu  perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhitungkan  prinsip  biaya  dan hasil ( cost benefit principle ).
4. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhatikan  kapasitas  atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas ( overbelasting ). 19
Kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Soedarto di atas mempunyai persamaan dengan  kriteria  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  hasil  rumusan  (kesimpulan) Simposium  Pembaruan  Hukum  Pidana  tahun  1980  yang  menyebutkan  untuk
18 M. Hamdan. (1987). Politik Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 29.
19 Siswanto Sunarso. (2005). Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 14.
menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana perlu diperhatikan kriteria sebagai berikut:
1. Apakah  perbuatan  itu  tidak  disukai  atau  dibenci  oleh  masyarakat  karena merugikan,  atau  dapat  merugikan,  mendatangkan  korban  atau  dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan  undang-undang,  pengawasan  dan  penegakan  hukum, serta beban yang  dipikul oleh korban, dan  pelaku, kejahatan itu  sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah  akan  makin  menambah  beban  aparat  penegak  hukum  yang  tidak seimbang  atau  nyata-nyata  tidak  dapat  diemban  oleh  kemampuan  yang dimilikinya.
4. Apakah  perbuatan-perbuatan  itu  menghambat  atau  menghalangi  cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. 20
Terkait  dengan  melakukan  kebijakan  kriminal,  Bassiouni,  keputusan  untuk melakukan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  harus  didasarkan  pada  faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor berikut:
1. Keseimbangan  sarana-sarana  yang  digunakan  dalam  hubungannya  dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan yang dicari;
3. Penilaian  atau  penaksiran  tujuan-tujuan  yang  dicari  itu  dalam  kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh sekunder. 21
Berangkat  dari  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  penulis  menganalisis  perumusan perbuatan  perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak  di  depan  pegawai  pencatat perkawinan  sebagai  perbuatan  pidana  di  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan sebagai berikut:
Pertama-tama  yang  akan  dikaji  apakah  perbuatan  perkawinan  yang dilangsungkan  tidak  di  depan  pegawai  pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu perbuatan  yang  tidak  dikehendaki  atau  dicela  di  tengah-tengah  masyarakat  sehingga memang harus dijadikan sebagai perbuatan pidana. Jika ditelusuri kondisi yang ada di
20 Barda Nawawi Arif, Op.Cit, hlm. 32.
21 Ibid.
masyarakat  saat  ini,  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama Islam  masih  memandang  perkawinan  yang  tidak  dicatat  bukanlah  suatu  perbuatan yang tercela. Pendapat ini didukung oleh pandangan bahwa pada dasarnya perkawinan yang  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  dengan  ketentuan  agama  sudah  dapat dinyatakan  sah.  Pencatatan  perkawinan  sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam Penjelasan  Umum  angka  4  huruf  d  UU  Perkawinan  pada  dasarnya  adalah  masalah administrasi  yang  sama  halnya  dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Adanya  pandangan  perbuatan  perkawinan  yang  hanya  dilangsungkan  secara agama  tetapi  tidak  dicatatkan  belum  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  yang  dapat dicela  di  masyarakat  juga  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  tidak  semua perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dilakukan  karena  alasan-alasan  yang  negatif. Meskipun ada yang tidak mencatatkan perkawinannya karena alasan berpoligami dan takut  ketahuan  pernikahannya,  tidak  dicatatkannya  perkawinan  yang  telah dilangsungkan  juga  dapat  disebabkan  oleh  faktor-faktor  lain  seperti  kurangnya pengetahuan akan pentingnya pencatatan perkawinan atau faktor ekonomi karena tidak mampu membayar besarnya biaya pencatatan nikah.
Apakah  dalam  kondisi  dan  alasan-alasan  di  atas  bisa  langsung  dikatakan  tidak dicatatnya  perkawinan  sebagai  perbuatan  tercela.  Menurut  Penulis  dengan memperhatikan  hal  tersebut  maka  kriminalisasi  perbuatan  tidak  mencatatkan perkawinan  yang  dilakukan  adalah  suatu  langkah  yang  terlalu  prematur.  Hal  yang sangat belum perlu dan bahkan dapat dikatakan kurang tepat jika suatu hal yang secara agama  telah  dinyatakan  sah  dan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  undang-undang perkawinan  yaitu  pencatatan  perkawinan  adalah  masalah  administrasi  pada  akhirnya dijadikan sebagai suatu perbuatan pidana.
Kemudian  untuk  mengkaji  apakah  langkah  pemerintah  yang  mencoba mengkriminalisasikan  perbuatan  perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak  di  depan pegawai  pencatat  perkawinan  di  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Materiil Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan  telah  tepat  atau  tidak,  maka  perlu  pula  dilihat
tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  langkah  mengkriminalisasikan  perbuatan  tersebut. Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  bagian  awal,  bahwa  filosofis dikriminalisasikannya  perbuatan  perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak  di  depan pegawai  pencatat  perkawinan  di  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Materiil Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan  pada  dasarnya  adalah  untuk  melindungi perempuan dan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak dicatatakan tersebut. Jika  tujuan  ini  dikaitkan  dengan  rumusan  Pasal  143  Rancangan  Undang-Undang tersebut, maka menurut penulis rumusan ketentuan yang ada dalam ketentuan itu tidak menggambarkan  suatu  usaha  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Ketentuan  yang menyebutkan rumusan  “ setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat perkawinan……” justru dapat menyebabkan perempuan juga dapat  “terjerat”  pidana  yang  diancamkan  karena  sebagaimana  yang  telah  diuraikan perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  laki-laki  dan  perempuan,  sehingga  jika rumusannya  adalah  “setiap  orang”  maka  hal  tersebut  berarti  yang  dijadikan  subjek tindak  pidana  dalam  rumusan  tersebut  adalah  laki-laki  dan  juga  perempuan  yang melangsungkan perkawinan tidak  di hadapan pejabat pencatatan perkawinan. Hal ini tentunya  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  diperhatikan  karena  persoalan pokok  dalam  hukum  pidana  adalah  mengenai  perbuatan  yang  dilarang,  orang  yang melanggar larangan, serta pemidanaan dan pidananya.
Kemudian  jika  dilihat  dari  sisi  apakah  biaya  yang  dikeluarkan  dari  langkah mengkriminalisasikan  perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak  di  depan  pegawai pencatat perkawinan dengan hasil yang dicapai dan beban yang akan ditanggung oleh aparat  penegak  hukum  jika  perbuatan  tersebut  dikriminalisasikan,  menurut  penulis pengkriminalisasian  perbuatan  perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak  di  depan pegawai  pencatat  perkawinan  justru  lebih  besar  biaya  yang  dikeluarkan  dari  tujuan yang ingin dicapai dan juga menambah beban dari aparat penegak hukum. Jika dilihat fenomena  yang  terjadi  saat  ini,  sangat  sulit  untuk  dapat  mengetahui  dan mengidentifikasi  siapa-siapa  saja  laki-laki  dan  perempuan  yang  melangsungkan perkawinan  tapi  tidak  dicatatkan.  Dengan  kondisi  seperti  ini  tentunya  jika  rancangan undang-undang  tersebut  disahkan  maka  tidak  mudah  bagi  aparat  penegak  hukum
untuk  dapat  mengetahui  orang-orang  yang  melakukan  perkawinan  tapi  tidak dicatatkan sehingga hal ini akan menjadi beban tersendiri bagi aparat penegak hukum. Dan  jika  hal  ini  tetap  dipaksakan  tentunya  biaya  yang  dikeluarkan  nantinya  untuk mencari  tahu  pelaku-pelaku  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan  besar.  Hal  ini menurut penulis sangat tidak sebanding dan malah justru berbanding terbalik dengan tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu  hanya  agar  orang  yang  melangsungkan  perkawinan mencatatkan perkawinannya.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis berpendapat pengkriminalisasian  perbuatan  perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak  di  depan pegawai pencatatan sebagai perbuatan pidana adalah suatu langkah yang  tidak tepat. Menurut  penulis  seharusnya  dalam  mengatasi  maraknya  fenomena  banyaknya perkawinan  yang  tidak  tercatat,  belum  terlalu  perlu  untuk  mengedepankan  pidana sebagai  alat  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Menurut  penulis  untuk menyelesaikan masalah tersebut masih dapat ditempuh sarana Primum Remedium untuk mengatasi  masalah  tersebut  seperti  adanya  langkah-langkah  administrasi  seperti memperketat  penerbitan  dokumen-dokumen  pencatatan  sipil  yang  terkait  dengan keluarga  seperti  kartu  tanda  penduduk,  kartu  keluarga,  akta  kelahiran,  ataupun dokumen  lain  seperti  paspor  dengan  memberikan  syarat  harus  adanya  akta  nikah, sehingga dengan begitu pada akhirnya masyarakat dengan sendirinya mau tidak mau akan mematuhi aturan tentang pencatatan perkawinan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  menurut  penulis  pemerintah  harus  mengkaji kembali  langkah  untuk  mengkriminalisasikan  perbuatan  perkawinan  yang dilangsungkan  tidak  di  depan  pegawai  pencatatan  ini.  Dalam  hal  ini  pemerintah seharusnya  memperhatikan  pendapat  dari  Nigel  Walker  tentang  “prinsip-prinsip pembatas”  dalam  menggunakan  hukum  pidana  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi kejahatan yaitu jangan menggunakan hukum pidna untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana yang lebih ringan. 22 Dalam hal ini pemerintah sebaiknya menempatkan hukum pidana sesuai dengan hakikatnya yaitu
22 Ibid. hlm. 48.
sebagai Ultimium  Remedium atau alat atau senjata terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  penulis  uraikan  maka  dapat  disimpulkan. Dalam  perspektif  kebijakan  hukum  pidana,  langkah  pemerintah  untuk mengkriminalisasikan  perbuatan  perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak  dihadapan pejabat pencatat perkawinan adalah langkah yang tidak tepat karena perbuatan tersebut di masyarakat belum termasuk sebagai perbuatan yang dicela sehingga harus dijadikan sebagai  suatu  perbuatan  pidana.  Selain  itu  tidak  tepatnya  kriminalisasi  tersebut  juga terlihat  dari  sisi  tujuan  yang  hendak  dicapai  yaitu  dengan  tidak  tepatnya  perumusan perbuatan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pengkriminalisasian tersebut, serta jika  dilihat  dari  sisi  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mengkriminalisasikan  perbuatan tersebut  dengan  hasil  yang  diharapkan  serta  pengkriminalisasian  perbuatan  tersebut juga  dapat  menambah  beban  dari  apart  penegak  hukum..  Kemudian  pencatatan perkawinan  dalam  Islam  bukanlah  merupakan  syarat  sahnya  perkawinan.  Selain  itu dalam Islam, baik jika dilihat dari sisi Al Qu’an maupun Hadist sebagai sumber hukum Islam tidak ditemukan adanya satupun ketentuan mengenai pencatatan perkawinan. Di dalam  beberapa  hadist,  hanya  ditemukan  adanya  himbauan  untuk  mengumumkan perkawinan yang dilakukan untuk menghindari fitnah.
Hasil  tulisan  ini  memberikan  saran  kepada  Pemerintah,  perlu  mengkaji  kembali langkah untuk mengkriminalisasikan perbuatan perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan  pejabat  pencatat  perkawinan dalam  Rancangan  Undang-Undang  Hukum Materiil  Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan  karena  untuk  menyelesaikan  masalah pencatatan perkawinan ini masih dapat ditempuh cara lain seperti upaya admnistrasi. Dan  dalam  merumuskan  suatu  perbuatan  menjadi  perbuatan  pidana,  pemerintah sebaiknya  lebih  memperhatikan  pidana  sesuai  dengan  hakikatnya  yaitu  sebagai “ ultimium  remedium ”  atau  alat  atau  senjata  terakhir  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Astim Riyanto. (2003). Filsafat Hukum . Bandung:  YAPEMDO.
Barda  Nawawie  Arief  (1998). Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Hukum  dan Pengambangan Hukum Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Djoko  Prakoso.  1987).  dan  I  Ketut  Murtika. Asas-asas  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia. cetakan I. Jakarta: Bina Aksara.
Is Heru Permana. (2011). Politik Kriminal. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Mestika Zed.  (2007). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obo5, Indonesia.
M Hamdan. (1997). Politik Hukum Pidana . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
M. Yahya Harahap. (1975). Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 . Medan:  C.V. Zahir Trading Co. Muhammad  Erwin.  (2011). Filsafat  Hukum  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum. Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Riduan Syahrani . (2006). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Edisi Ketiga cetakan kesatu. Bandung: PT Alumni.
Salman  Luthan.  (2009). Asas  dan  Kriteria  Kriminalisasi, Yogyakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia.
Siswanto  Sunarso.  (2005). Wawasan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia .  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Soedharyo  Soimin. (2004). Hukum  Orang  dan  Keluarga,  Perspektif  Hukum  Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. Soerjono  Soekanto.  (1981). Kriminologi:  Suatu  Pengantar .  Cetakan  Pertama.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
_________ dan Sri Mamudji.  (2009). Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Suwondo. (1982). Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana . Yogyakarta:  Liberty.
Teguh  Prasetyo.  (2011). Kriminalisasi  dalam  Hukum  Pidana ,  Cetakan  II.  Bandung: Nusamedia.
Titik Triwulan dan Trianto. (2007). Poligami Perspektif, Perikatan Nikah. Jakarta: Prestasi Pustaka.

## Jurnal
Irwan  Masduqi, Nikah  Sirri  dan  Istbat  Nikah  dalam  Pandangan  Lembaga  Bahtsul  Masail PWNU Yogyakarta , dalam  Jurnal Musâwa, Vol. 12, No. 2 Juli 2013.
Salman  Luthan, Asas  Dan  Kriteria  Kriminalisasi ,  dalam  Jurnal  Hukum.  No.  1,  Vol.  16, Januari  2009.
Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Undang- Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Insturksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Materiil  Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana