## PENDAHULUAN
Pendekatan ekonomi politik perubahan agraria menurut Bernstein (2010) adalah investigasi relasi sosial, dinamika produksi dan reproduksi, properti dan kekuasaan dalam formasi agraria beserta proses perubahannya, baik historis maupun kontemporer, sehingga perubahan agraria pada saat ini memusatkan analisis pada kapitalisme dan pengembangannya ( the development of capitalism ). Perubahan agraria tersebut di telaah melalui analisis senjakala agraria, yang dimaknai sebagai seni perampasan ( the art of dispossession ) dengan menempatkan orang-orang pedesaan sebagai lensa analisis utama (Stoll 2017). Senjakala agraria merupakan eksplorasi hilangnya entitas petani karena pengaruh kondisi agraria pada akhir abad ke-19 ditandai dengan kemunculan korporasi, yang menyebabkan erosi agraria di suatu wilayah dari abad ke-20 dan diwariskan sampai saat ini (Swanson 2018). Berangkat dari hal tersebut, akan di paparkan sekelumit kondisi agraria di pedesaan sekitar eks HGU perkebunan di Jawa Barat dari era kolonial pada akhir abad ke-19 sampai era reformasi saat ini.
Sejarah pedesaan di sekitar perkebunan tidak terlepas dari jejak kolonialisme (Wiradi 2009). Era kolonialisme di Jawa Barat merupakan bagian dari sejarah keberadaan aktivitas perkebunan itu sendiri (Sutirman 2014). Pada akhir abad ke-19 kebijakan tanam paksa digantikan dengan Undang-Undang Agraria kolonial ( Agrarische Wet 1870 ) , untuk memaksimalkan potensi tanah-tanah dan tenaga kerja lokal bagi perkebunan gula, kopi, karet, teh dan tembakau. Era ini merupakan titik awal munculnya perkebunan- perkebunan swasta milik asing  dan rakyat pedesaan yang semula petani, justru berubah menjadi buruh perkebunan (Wiradi 2009) dan berlangsung sampai kemerdekaan tahun 1945.
Pasca kemerdekaan, Indonesia memasuki era Orde Lama dan berkesempatan melaksanakan perombakan struktur agraria (reforma agraria) sebagai jalan pembebasan dari sejarah kelam rakyat Indonesia, sejak era kerajaan-kerajaan lokal dan kolonial (Soetarto 2009). Namun, belum sempat melaksanakan reforma agraria pada  tahun 1965, Orde Lama jatuh, dan digantikan era Orde Baru, yang justru mengesampingkan strategi pembangunan

## SENJAKALA AGRARIA DI PEDESAAN JAWA BARAT: DARI AKUMULASI KE EKSKLUSI

## Agrarian Twilight in Rural West Java: from Accumulation to Exclusion
Ahmad Choibar Tridakusumah 1 , Endriatmo Soetarto 2 , Soeryo Adiwibowo 2 dan Ekawati Sriwahyuni 2
1 Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB 2 Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB
*) E-mail: ahmad.choibar@unpad.ac.id

## ABSTRACT
Through this research, the phenomenon of agrarian twilight in rural West java was analyzed by the interactions of agrarian relations, the exclusion process, and actors that involved due to the agrarian history. With the implementation of a critical paradigm by multi method of qualitative research (historical sociology and sociological history) and case study approach, this research releases a deep study of space, temporality and contention so that it can reveal a fundamental problems inequality of agrarian structures in rural West Java from the era colonial up to the present situation. This research was conducted for six months starting from May to October 2018, primary data were collected by in-depth interviews with peasants as key informants of this research and supported by various secondary research data and other relevant documents. The data thereafter analyzed by means of three phases, as interpretative, empirical, and dialectical technique. The results showed that the erosion of the agricultural sector by the industrial and service sectors were complemented by the shrinking of agriculture land due to the conversion of agriculture land to non-agriculture. Historically, agrarian twilight was an alteration from the land accumulation by corporations that further lead to the exclusion of peasants from their land, with the period of time from colonial to the present situation. Unequal access to land, increasing land markets, power, and capital were the triggered. This situations conduced that peasants who directly faced changes in rural agrarian structure were cornered to the most vulnerable position. This condition shows the description of agrarian twilight in rural West Java.

## Keywords: Accumulation,agrarian twilight,agrarian relation, dispossession, exclusion

## ABSTRAK
Fenomena senjakala agraria di pedesaan Jawa Barat dalam penelitian ini, dianalisis melalui interaksi antara relasi agraria, proses eksklusi, dan aktor. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan jenis penelitian multi metodologi kualitatif (sejarah sosiologi dan sosiologi sejarah) dan pendekatan studi kasus.Teknik analisis data melalui tiga fase yaitu interpretatif, empiris dan dialektik. Sumber data primer melalui wawancara mendalam dengan petani sebagai informan kunci dan didukung data sekunder dari berbagai hasil penelitian serta dokumen-dokumen yang relevan. Penelitian dilakukan selama enam bulan selama periode Mei-Oktober 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erosi lapangan pekerjaan pertanian oleh sektor industri dan jasa, seiring dengan menyusutnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Secara historis senjakala agraria berawal dari akumulasi lahan oleh korporasi yang menyebabkan tereksklusinya petani dari era kolonial sampai saat ini. Hal tersebut terjadi karena pengaturan akses yang tidak merata, meningkatnya pasar tanah, relasi kekuasaan dan penguasaan kapital yang timpang. Petani sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan perubahan struktur agraria di pedesaan tersudut sampai pada titik terlemah dan tak berdaya. Hal tersebut memperlihatkan gambaran senjakala agraria di pedesaan Jawa Barat.
Kata kunci: Akumulasi, senjakala agraria, relasi agraria, perampasan, eksklusi
reforma agraria sebagai dasar pembangunan nasional (Wiradi 2009). Selanjutnya, selama periode tahun 1965 sampai tahun 1998, terbit 285 izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Jawa Barat yang berlaku selama 25 tahun,dengan luas mencapai 122.288,32 hektar di 15 Kabupaten provinsi Jawa Barat (BPN 2006). Padahal di lokasi-lokasi tersebut, telah difungsikan sebagai pemukiman penduduk. Konsekuensinya, konflik berkecamuk di mana-mana. Menurut penelitian Yayasan Akatiga, pada era Orde Baru di Jawa Barat terjadi ribuan konflik agraria yaitu,57% konflik antara rakyat versus pemerintah, 30% antara rakyat versus perusahaan swasta dan 11% antara sesama rakyat (Wiradi 2009). Kejadian itu terus terjadi sampai berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan memasuki era Reformasi pada tahun 1998.
Kesempatan pelaksanaan reforma agraria kembali muncul pada era reformasi dengan terbitnya TAP MPR RI No.IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun, sampai berakhirnya era pemerintahan SBY, pelaksanaan reforma agraria belum sampai tuntas. Kemudian, pada era pemerintahan Jokowi melanjutkan kebijakan agraria era SBY, melalui agenda program pembangunan NAWACITA sebagai upaya realisasi reforma agraria dan kepemilikan tanah 9 juta hektar (Erlina 2017) dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018. Meski demikian, realisasi kebijakan tersebut dinilai lambat dan berbanding terbalik dengan kecepatan proyek investasi skala besar yang lapar tanah (KPA2017).
Gambaran kondisi agraria tersebut memperlihatkan gejala senjakala agraria, karena reproduksi ketimpangan struktur agraria yang mendorong praktik-praktik perampasan dan eksklusi terhadap tanah rakyat masih tetap terjadi dengan berbagai cara.  Berangkat dari hal tersebut studi tentang eksklusi agraria berfokus pada perubahan strategi untuk menghambat akses aktor lain dalam pemanfaatan tanah melalui interaksi antara aturan, paksaan, pasar dan legitimasi (Hall, Hirsch dan Li 2011). Terkait konteks perampasan dan eksklusi agraria di Jawa Barat, perspektif studi agraria kritis menuntut penggabungan ruang, temporalitas, dan perseteruan dalam analisis tentang relasi agraria, proses, dan aktor (Edellman dan Wolford 2017).
Relasi agraria pada peralihan sistem feodal ke kolonial memperlihatkan sifat dan dinamika akumulasi primitif (Das 2001, Webber 2008). Artinya, hal tersebut bukan hanya persoalan historis melainkan terjadi pada saat proses produksi kapitalis mengambil alih produksi yang telah ada (de Angelis 2001; Glassman 2006; Hart 2006; Webber 2008) seperti relasi tuan tanah dan petani (Patnaik 1990), relasi tanah dan identitas gender (Levien 2013), ataupun relasi dengan modal monopoli dan militerisme serta konsekuensi sosial, politik, dan lingkungannya (Moyo, Jha dan Yeros 2013). Sementara itu, pada saat proses akumulasi primitif masih berlangsung, muncul bentuk akumulasi lain pada abad 20, yaitu akumulasi dengan berbagai bentuk perampasan.
Akumulasi dengan perampasan merupakan ciri dari neoliberalisme di Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri melalui kebijakan era Orde Baru yang bertendensi pada kebijakan yang kapitalistik (Harvey 2004). Tujuannya adalah mentransfer kekayaan publik ke sektor swasta atau sebagai akumulasi dengan perampasan (Caceres 2015). Selain itu menekankan pada ekspansi global dan privatisasi, ditandai dengan berbagai jenis intervensi negara, modal investasi, marjinalisasi kaum miskin serta relasi kekuasaan yang tidak setara di tingkat akar rumput (Glassman 2006; Mishra 2011).  Persoalan relasi agraria saat ini adalah terjadinya transformasi relasi-relasi terkait tanah sebagai sumber agraria (Hirsch 2016). Sementara, eksklusi terjadi ketika muncul gerakan reaksioner agraria dari lapisan elit, tumpang tindih aturan  negara  dan  aturan  adat,  eksklusi  finansial,  korporatisasi, rekonsentrasi penguasaan tanah, dan program redistribusi tanah
(Sikor dan Thanh 2007, Heckman 2010, Taylor 2012, Brabazon dan Webber 2014, Gilbert dan Afrizal 2018). Adapun bentuk akumulasi dan eksklusi tersebut, bekerja melalui proses-proses tertentu.
Bentuk akumulasi primitif berkaitan dengan proses historis, melalui pemisahan produsen dengan moda produksi, serta dalam proses penyediaan buruh kontrak dan buruh permanen (Samaddar 2008; Levien 2013; Moidady et al 2017).  Sedangkan akumulasi dengan perampasan, menurut Harvey (2004) murni proses ekonomi dan paling penting adalah fase transaksi antara kapitalis dengan upah tenaga kerja. Lebih lanjut, Das (2017) menyebutnya sebagai proses akumulasi dengan eksploitasi.  Proses eksklusi menurut Hall, Hirsch dan Li (2012) terdiri atas pengaturan akses, ekspansi ruang, ekspansi tanaman monokultur, konversi tanah, pembentukan kelas agraria, dan mobilisasi kelompok petani. Menurut Priatna et  al (2016), hal tersebut merupakan proses komersialisasi dan akan menimbulkan intimate exclusion terhadap kelompok sub-ordinat.
Pada persoalan aktor, akumulasi dan eksklusi agraria menekankan pada aspek kepentingan aktor (Priatna et al 2016), keberadaan aktor elit lokal dan petani (Gilbert dan Afrizal 2018), pengabaian petani sebagai aktor produksi (Sihaloho et al 2016), identitas (Caceres 2014) ditentukan pula oleh aktor dengan berbagai tingkatan legitimasi (Ince 2017). Selain itu munculnya aktor kuat lokal pada saat negara lemah (Migdal 1988, Goodwin 1991, Lambach 2004), munculnya bossism yang diciptakan oleh negara karena masyarakat lemah (Sidel 1997, Ileto 2012) dan munculnya aktor “ gatekeeper” sebagai pengusaha politik lokal (Krishna 2002, Pattenden 2011).
Relasi agraria, proses dan aktor berkelindan sebagai pemicu senjakala agraria pada tataran makro dan meso, serta menjadi peluang bagi berbagai kekuatan eksklusi untuk menciptakan kondisi kelompok tertentu mendapatkan manfaat yang besar. Sementara kelompok lain tersingkir dari sumber-sumber agraria di tingkat mikro seperti terjadi di pedesaan Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur sebagai lokasi penelitian. Urgensi penelitian ini adalah telaah mendalam untuk mengungkap permasalahan mendasar ketimpangan struktur agraria di pedesaan Jawa Barat dari era kolonial pada akhir abad ke 19 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi fenomena senjakala agraria melalui analisis relasi agraria, proses eksklusi dan aktor untuk menjelaskan praktik akumulasi dan eksklusi dalam struktur agraria lokal di pedesaan, sekitar eks HGU perkebunan di Jawa Barat. Bahasan dalam tulisan ini juga menjelaskan tentang petani dan persoalan agraria, akumulasi dan eksklusi sebagai reproduksi ketimpangan penguasaan tanah dan proses senjakala agraria.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan multi metode, yaitu metode sejarah sosiologi ( sociological history ) dan sosiologi sejarah ( historical sociology). Kedua metode tersebut saling mengisi sehingga struktur agraria mampu dideskripsikan secara komprehensif dalam pembabakan sejarah disamping melihat relasi sosial agraria yang terbentuk dalam setiap era di Kadupandak.
Penelitian dilaksanakan di delapan desa sekitar eks HGU perkebunan swasta di Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Relasi sosial agraria di Kadupandak berisi sejarah perjuangan petani memperebutkan dan mempertahankan akses terhadap tanah eks perkebunan sejak era kolonial dan sampai saat ini.
79 |  Tridakusumah, Ahmad Choibar. et. al . Senjakala Agraria di Pedesaan Jawa Barat: dari Akumulasi ke Eksklusi
Merujuk pendapat Comstock (1982), teknik pengolahan data penelitian kritis melalui 3 tahapan yaitu interpretatif, empiris dan dialektik sebagai jalan untuk memahami dan membandingkan kondisi sosial objektif dengan pemahaman intersubjektif.  Data primer penelitian diperoleh berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi audio visual dan diskusi terfokus dengan informan penelitian.Data sekunder berupa monografi desa, Cianjur dalam angka, dokumen Paguyuban Petani Cianjur (PPC) dan data petani penggarap diperlukan sebagai bahan pelengkap. Informan kunci dalam penelitian ini adalah petani penggarap yang turun temurun hidup di tanah eks HGU perkebunan yang berada di Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Petani dan Persoalan Agraria di Kabupaten Cianjur
Branding “Kabupaten Cianjur menuju wisata pangan dunia 2030” merupakan upaya Pemerintah Cianjur untuk menjaga kedaulatan pangan melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata. Namun pembangunan sektor pertanian menghadapi tantangan berat, karena luas lahan pertanian sawah selama kurun waktu 10 tahun terakhir, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 menurun  drastis  hingga  mencapai  42,78  %,  sedangkan  lahan pertanian non sawah menurun 5,22% (BPS 2007-2017). Tantangan lainnya adalah terus menurunnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian,  yang  selama  10  tahun  terakhir  mencapai  49,89  %. Sedangkan persentase total penduduk yang bekerja tidak banyak berubah. Keadaan ini memperlihatkan fenomena beralihnya mata pencaharian di sektor pertanian secara umum ke sektor lain seperti industri dan jasa. Berkaitan dengan realitas ini, Hall, Hirsch dan Li (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan urbanisasi telah mendorong konversi besar-besaran kawasan pertanian untuk kegiatan komersil, industri, perumahan, wisata dan infrastruktur. Adapun lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 1 berikut:
S umber: Diolah dari data BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2007-2017.
Gambar 1. Penduduk >15 Tahun yang Bekerja pada Lapangan Pekerjaan Pertanian Tahun 2007-2017
Kondisi tersebut memberikan konsekuensi ancaman yang besar terhadap sektor pertanian secara umum (pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat), dan tidak dapat dipungkiri bahwa petani lah yang sebenarnya berhadapan langsung dengan ancaman tersebut. Ancaman tersebut juga dihadapi petani di Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur sebagai lokasi penelitian.
Kecamatan Kadupandak memiliki luas 10.440,78 hektar mencakup 14 Desa dan 47 Dusun. Kecamatan Kadupandak berada di wilayah Selatan Jawa Barat dan jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Cianjur ± 72 kilometer.  Jumlah penduduk Kecamatan Kadupandak pada tahun 2017, sebanyak  50.347 jiwa dengan 15.166 kepala keluarga dan jenis kelamin laki-laki 25.926 orang
dan perempuan 24.421 orang. Mata pencaharian dominan adalah Petani  (90,00  %)  dan  sisanya  bekerja  sebagai  TKI,  PNS,  TNI, pensiunan dan Wiraswasta. Luas lahan pertaniannya mencapai 10.133 hektar dengan 4.181 hektar lahan sawah, dan 5.952 hektar lahan pertanian bukan sawah atau 87% dari total luas Kecamatan Kadupandak. Sisanya digunakan sebagai pemukiman, warung, toko dan sarana prasarana umum. Lokasi eks perkebunan swasta yang terakhir dikuasai oleh PT BJA, meliputi delapan Desa yaitu Desa Sukaraharja, Neglasari, Talagasari, Sindangsari, Bojongkasih, Sindangsari, Gandasari dan Wargasari (Arsiran pada Gambar 2). Tanah seluas 1.440,52 hektar saat ini telah dikuasai oleh 1.131 orang petani penggarap  dengan rata-rata penguasaan tanah ± 0,7 hektar (PPC 2016).

## Sumber : Diolah dari BPS 2017 dan PPC 2016
Gambar 2. Lokasi Lahan Eks HGU di Kadupandak
Kecamatan Kadupandak memiliki sejarah aktivitas pertanian yang dapat ditarik sampai akhir abad 19 dan memiliki persoalan pertanian yang cukup pelik. Jarak yang jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Cianjur, membuat desa-desa tersebut kurang tersentuh oleh pembangunan. Tegangan dari penguasaan lahan yang berada di sabuk pinggiran perkotaan Jakarta merembet dan menginduksi dinamika internal wilayah Kadupandak dan sekitarnya. Dinamika internal yang terjadi antar aktor menghasilkan bentuk-bentuk perampasan dan eksklusi, terlebih pasca berakhirnya masa izin HGU yang terjadi di penghujung abad 20. Dinamika internal ini kemudian membuat adanya akumulasi penguasaan tanah pada segelintir aktor saja dan ketergantungan kuat petani kepada aktor- aktor yang menguasai moda produksi dan pasar.

## Akumulasi dan Eksklusi: Reproduksi Ketimpangan Penguasaan Tanah dari Era Kolonial hingga Reformasi
Uraian dalam bagian ini merupakan interpretasi data empiris tentang perubahan struktur agraria pada tataran mikro, berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa keagrariaan makro nasional. Peristiwa-peristiwa dalam lintasan sejarah perubahan struktur agraria di Kecamatan Kadupandak tidak terlepas dari runutan peristiwa-peristiwa keagrariaan (kronik) yang terjadi di tingkat nasional. Penjelasan perubahan struktur agraria dijelaskan pada dua sisi yaitu secara makro (nasional) yang bersumber dari STPN (Luthfi dan Fauzi 2010) dan secara mikro (lokal) yang bersumber dari data penelitian lapangan mulai era kolonial pada panghujung abad ke 19 sampai reformasi pada abad 21 ini.
Pada akhir abad 19, setelah terbitnya Agrarische Wet 1870 atau lebih tepatnya tahun 1898, telah terjadi kesepakatan kontrak perkebunan selama 75 tahun antara pemerintah kolonial Belanda dengan Jongkindt Conninck bersaudara melalui perusahaan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | April  2019, hal 78-85 |  80
Tjiboeni Tjipongpok Caoutchouc Maatschappij dan mendapatkan hak Erfpacht plot Tjiastana , Tjiboeni dan Tjipongpok dengan total luas keseluruhan ± 1.440,52 hektar (Landsdrukkerij1915). Sementara pada tahun 1913, terjadi pembukaan hutan dan lahan baru milik masyarakat setempat untukdigunakan perkebunan kopi dan karetdengan mendatangkan buruh kontrak beserta keluarganya dari Gombong dan Kroya Jawa Tengah (Tabel 1). Penguasaan tanah oleh perkebunan swasta asing berakhir secara defacto tahun 1945 dan secara de jure seharusnya berakhir tahun 1973.
Pasca kemerdekaan (Tabel 2), kondisi masyarakat sekitar Kadupandak terpengaruh oleh ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang masih berusaha untuk menguasai perekonomian Indonesia, terutama hasil perkebunan. Pada era Orde Lama, Perkebunan Ciastana dan Cibuni Cipongpok tidak masuk dalam daftar perusahaan yang dinasionalisasi. Eks buruh perkebunan swasta dan penggarap yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan penggarapan lahan eks perkebunan Belanda. Terbitnya Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961 tentang HGU mendorong munculnya klaim PT. PE sebagai pemegang HGU, sehingga menyebabkan petani tidak bisa menggarap lahannya dan terpaksa menjadi buruh kembali. Sebelum itu, petani telah melakukan beberapa kali perlawanan terhadap perusahaan sebagai upaya mempertahankan akses lahan garapan. Gerakan Barisan Tani Indonesia (BTI) muncul di Kadupandak dan mengorganisir buruh perkebunan Ciastana dan Cibuni-Cipongpok untuk merebut tanah-tanah yang selama ini mereka garap. Hasilnya, pada tahun 1965-1968 terjadi penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai anggota maupun simpatisan BTI dan PKI di Kadupandak.
Era Orde Baru masih dalam pusaran politik makro pasca G30S PKI tahun 1965, diterbitkan tiga peraturan perundangan (UU PMA, Kehutanan dan Pertambangan) yang cenderung meniadakan amanat UUPA. Sedangkan pada tataran mikro, PT PE dialihkan kepada PT BAN karena mengalami kebangkrutan. Pada masa peralihan ini, buruh perkebunan mulai menggarap lahan
perkebunan yang terlantar secara sembunyi-sembunyi dengan menanam padi, pisang, ubi dan sayur-sayuran.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Dalam penjelasannya tercantum mengenai transfer penguasaan hak dari pemegang hak sebelumnya dan pemberian prioritas kepada rakyat apabila lahan telah digarap oleh rakyat. Berdasarkan UUPA, konversi hak-hak barat terkait tanah akan berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980. Pada masa yang sama, di Kadupandak pihak PT. BAN mengganggu bahkan sampai merusak lahan garapan petani yang ditelantarkan. Keadaan tersebut merupakan embrio munculnya reaksi petani untuk mempertahankan hak atas tanah yang mereka garap dan sampai terjadi bentrokan fisik.
Tahun 1983 terjadi peristiwa bentrokan fisik antara petani penggarap dengan kemanan perusahaan dan aparat negara. Beberapa petani bahkan sampai di penjarakan, namun tindakan represif perusahaan, tidak melemahkan semangat petani untuk mendapatkan haknya. Tahun 1985, perjuangan petani mendapatkan hasil berupa pelepasan 313 ha lahan HGU dan ditetapkannya garis pemisah antara lahan milik warga dan lahan milik perkebunan. Tahun 1988 pemerintah membentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tugas yang terbatas seputar administrasi pertanahan dan redistribusi tanah milik negara yang diterlantarkan oleh perusahaan HGU. Program  Legalisasi  berupa  Sertifikasi  tanah  merupakan  tugas BPN. Program ini berdampak pada terjadinya komodifikasi lahan pertanian, yang diperjualbelikan melalui mekanisme pasar tanah, sehingga memunculkan tuan tanah-tuan tanah baru. Komoditas yang diperjualbelikan tentu dalam penguasaan petani penggarap yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Tahun 1990 PT. BAN mulai menunjukan gejala kebangkrutan dan beralih penguasaan kepada PT. BJA. Beberapa mandor dan pegawai perusahaan mematok biaya tertentu  agar buruh dan
81 |  Tridakusumah, Ahmad Choibar. et. al . Senjakala Agraria di Pedesaan Jawa Barat: dari Akumulasi ke Eksklusi

## Tabel 1. Analisis dan Dimensi Struktur Agraria Era Kolonial 1898-1945
Analisis Dimensi Ruang Temporalitas Persetaraan Relasi Agraria  Akumulasi primitif  Transisi feodalisme – kapitalisme  Ruang spasial  Ruang ekonomi  15 tahun (1898-1913)  47 tahun (1989 – 1943) Perampasan tanah oleh pengusaha dan kekuatan militer dan kekuatan militier vs masyarakat setempat (dibunuh dan dipenjarakan) Proses  Produksi kapitalis  Mengambil alih produksi yang ada  Privatisasi dan komodifikasi tanah ±1.440,52 ha  Tenaga kerja  Produksi  Pembukaan lahan terhadap Plot Tjiboeni Tjipongpok dan Tjiaastana ± 5 tahun
 Kontrak kerjasama tidak jelas dan terbatas
 Penanaman bibit kopi, karet, produksi, panen dan pemasaran (32 tahun) Buruh sengsara karena upah rendah (± 2 liter beras per hari)  bentrok fisik dan membuka ladang. Aktor  Pengusaha asing
 Elit lokal
 Buruh kontrak
 Penduduk desa/buruh lokal  Spasial dan sosial  Sebagian ruang spasial dan sosial  Sebagian kecil spasial dan sosial  Tidak menguasai apapun  Menetap secara temporal karena memiliki lokasi lain  Menetap di pedesaan sekitar perkebunan  Menetap di lokasi kebun selama menjabat mandor  Menetap di lokasi kebun selama menjadi buruh  Tidak terlibat langsunng mendukung pengusaha  Buruh terpecah dua mendukung pengusaha dan sesama buruh. Sebagian besar melawan namun gagal.
masyarakat desa dapat menggarap lahan perkebunan yang terlantar, untuk dijadikan lahan pertanian. Sedangkan pada tahun 1993, PT. BJA mulai membangun Sentul City di Kabupaten Bogor melalui mekanisme tukar guling dengan tanah perkebunan yang dikuasai PT. BAN melalui SK Menteri Kehutanan No.1327/Menhut- VII/1995, namun secara de facto 70 persen sudah menjadi tanah garapan masyarakat. Kemudian, padatahun 1997, terjadi peristiwa penggusuran oleh perusahaan melalui tangan aparat keamanan negara. Petani penggarap yang berusaha untuk bertahan di intimidasi, bahkan mengalami kekerasan fisik, namun pada tahun 1997, izin HGU Ciastana dan Cibuni Cipongkok selesai.
Memasuki tahun 1998 adalah babak baru tumbangnya rezim Orde Baru atau memasuki era reformasi. PT.BJA tidak mampu memenuhi kewajibannya dan proses tukar guling mengalami stagnasi. Pada tahun itu juga, petani berjejaring dengan LSM tingkat daerah dan nasional (PPC, LBHC, LBHI Bandung, WALHI dan Bina Desa). Kondisi kekacauan politik, dimanfaatkan oleh pengarap untuk membabat seluruh tanaman karet perusahaan, dan menggarap tanah sesuai kemampuan keluarga petani itu sendiri.
Petani penggarap di Kadupandak sebagian besar bergabung menjadi Organisasi Tingkat Lokal (OTL) Paguyuban Petani Cianjur (PPC) kemudian dibantu oleh YLBH-Cianjur dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melakukan unjuk rasa kepada pemerintah untuk menolak tukar guiling dan tak berselang lama Perum Pehutani menolak permohonan PT. BJA. Pada tahun 2002, PT. BJA kembali mengajukan permohonan izin prinsip tukar menukar kawasan hutan (Tabel 3).
Namun, izin tersebut ditolak oleh Perum Perhutani dan Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2012, PT. BJA berupaya untuk menguasai kembali lahan yang telah digarap petani. Pihak BJA mendatangi tokoh masyarakat, kepala desa dan masyarakat penggarap serta melakukan pemasangan papan nama di beberapa wilayah yang diklaim PT. BJA. Selain itu, PT. BJA mengintimidasi petani agar mau mengisi formulir yang berisi pengakuan bahwa tanah tersebut tanah milik PT. BJA. Petani penggarap bersama
PPC melakukan unjuk rasa kepada pemerintah daerah Cianjur sebagai bentuk penolakan dan juga pengorganisiran diri di lokasi dengan penataan lahan, membangun irigasi, jalan, pencetakan sawah baru, pemukiman dan fasilitas umum di lahan garapan yang diterlantarkan.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Tanah yang Terindikasi Terlantarmemberikan peluang bagi petani untuk mendapatkan hak yang selama ini mereka perjuangkan. Akhirnya, pada tahun 2016 petani berhasil mendapatkan legitimasi dari kepala desa dan Bupati Cianjur dan untuk sementara mengalami kemenangan karena telah mendapatkan kontrak politik dengan penguasa. PPC sebagai perwakilan petani Kadupandak kemudian memanfaatkan kesempatan politik yang difasilitasi oleh KPA untuk didaftarkan ke dalam Lokasi Prioritas Nasional Reforma Agraria (LPNRA), kepada pemerintah dan prosesnya masih berjalan sampai saat ini. Ketidakpastian ini membuat petani khawatir, pemerintah melakukan transaksi dengan pihak perusahaan untuk menguasai kembali lahan eks perkebunan di Kadupandak.

## Senjakala Agraria di Pedesaan
Analisis dialektika teoritis dan empiris merupakan pertautan struktur agraria makro dan mikro. Berpijak dari konsep akumulasi primitif sebagai suatu proses yang terus berlangsung ( ongoing process ), kemunculan  neoliberalisme dalam proses akumulasi melalui perampasan (pada tahun 1970-an), hingga terjadinya bentuk-bentuk eksklusi pada abad 20, menunjukkan bahwa gempuran akumulasi, perampasan dan eksklusi terhadap pedesaan adalah suatu keniscayaan yang patut menjadi perhatian. Cara-cara kapitalisme bekerja di pedesaan memperlihatkan bagaimana praktik-praktik perampasan dan eksklusi direproduksi dari setiap episode senjakala agraria. Secara historis hal ini merupakan awal akumulasi lahan oleh korporasi yang menyebabkan tereksklusinya petani dari era kolonial sampai era reformasi. Hal tersebut ditentukan oleh relasi agraria yang timpang melalui berbagai proses-proses akumulasi dan eksklusi yang dikendalikan oleh segelintir aktor kuat (lihat,
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | April  2019, hal 78-85 |  82
Tabel 2. Analisis dan Dimensi Struktur Agraria Era Orde Lama dan Orde Baru (1945-1998)
Analisis Dimensi Ruang Temporalitas Persetaraan Relasi Agraria Akumulasi dengan perampasan Spasial Sosial Ekonomi Politik  ± 1.440,52 ha sesuai kontrak 25 tahun  Inklusi masyarakat setempat sebagai buruh
 Kontrak 25 tahun dan bisa diperjualbelikan berakhir 1997 dan 2007  Kontrak Politik pengusaha dengan penguasa, politisasi G30S PKI Penangkapan anggota BTI, bentrok fisik buruh dan penggarap vs perusahaan dan aparat, serta kriminalisasi penggarap. Proses  Privatisasi
 Finansialisasi  Manipulasi krisis  Redistribusi negara  Spasial dan ekonomi  Ekonomi  Ekonomi politik
 Spasial, sosial, ekonomi, dan politik  Berganti 3 kali penguasaan PT. Perboe, PT. Banyuasagara dan PT. Cibogogeulis dan PT BJA  Sewa HGU dan dapat digadaikan serta diperjualbelikan
 Tukar guling oleh PT. BJA  ± 313 ha diredistribusikan ke masyarakat  Penangkapan dan pengusiran penggarap dan buruh  Petani penggarap vs perusahaan dan aparat
Aktor  Pengusaha  Aktor negara
 Aktor lokal  Petani
 Buruh
 Spasial, sosial, ekonomi, dan politik
 Sosial, ekonomi dan politik
 Spasial, ekonomi, politik
 Spasial, sosial, ekonomi
 ekonomi
 Dikuasakan ke manajemen (Direksi, manajer, mandor) menetap di lokasi selama kontrak HGU
 Temporal apabila diperlukan
 Menetap di desa sekitar perkebunan, ada yang jadi mandor berkuasa
 Menetap di lokasi perkebunan dan membuka lahan  Menetap di barak perkebunan selama kontrak
 Melakukan intimidasi, pengerusakan, dan kriminalisasi
 Pro pengusaha vs pro rakyat

Sebagian besar mulai berkelompok dan berorganisasi (STBC) untuk mempertahankan tanah
Gambar 3). Aktor kuat pada tataran makro adalah perusahaan besar dan tokoh politik nasional, sedangkan pada tataran mikro aktor kuat adalah tokoh masyarakat, tokoh politik lokal dan tokoh petani lapisan atas. Aktor kuat makro dan mikro memiliki hubungan erat dalam bentuk relasi kepentingan ekonomi politik untuk melancarkan proyek pembangunan infrastruktur Cianjur Selatan.
Gambar 3. Dialektika Senjakala Agraria Makro dan Mikro Penjelasan mengenai pertautan struktur agraria makro dan mikro ini kemudian dianalisis melalui relasi agraria, proses, aktor di dalam dimensi ruang, temporalitas dan perseteruan. Hal tersebut merupakan upaya untuk menjelaskan konteks saat ini, yang berkaitan dengan bagaimana petani berada dalam dimensi ruang dan waktu yang dihiasi dengan berbagai perseteruan untuk mendapatkan dan mempertahankan akses terhadap tanah di desanya sendiri.
Ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan dalam perubahan struktur agraria beserta relasi agraria, proses dan aktor yang terlibat di dalamnya (Gambar 4). Relasi agraria merupakan relasi produksi pertanian, dan tanah sebagai moda produksi utama.  Pada awal munculnya era kapitalisme di pedesaan, relasi antara pemilik perusahaan dan buruh, terbatas pada penguasaan spasial dan ekonomi tanah. Penguasaan spasial dalam penelitian ini merupakan penguasaan tanah secara fisik dengan batas-batas yang jelas. Relasi yang terjadi bersifat ekonomi, karena pengusaha membayar buruh untuk bekerja di perkebunan dan diwariskan pada episode berikutnya.
Gambar 4. Relasi Agraria, Proses dan Aktor dalam Senjakala Agraria
Proses eksklusi yang terjadi saat ini adalah pembentukan kelas agraria, pengaturan akses, konversi tanah pertanian, dan mobilisasi
83 |  Tridakusumah, Ahmad Choibar. et. al . Senjakala Agraria di Pedesaan Jawa Barat: dari Akumulasi ke Eksklusi
Tabel 3. Analisis dan Dimensi Struktur Agraria Era Reformasi (1998-Sekarang)
Analisis Dimensi Ruang Temporalitas Persetaraan Relasi Agraria Eksklusi: Aturan, paksaan, pasar, dan legistimasi Spasial, sosial, ekonomi, politik Sejak reformasi 1998 sampai sekarang, petani penggarap mendapatkan ruang longgar untuk mengakses tanah eks HGU perkebunan Bentuk fisik sudah menurun, perjuangan petani dilanjutkan lewat kesempatan politik dan mobilisasi Proses  Pengaturan akses
 Ekspansi ruang
 Ekspansi tanaman monokultur
 Konversi tanah
 Pembentukan kelas agraria  Mobilisasi  Spasial, sosial, ekonomi, dan politik  Spasial  Spasial, sosial, ekonomi
 Spasial, ekonomi
 Spasial, sosial, ekonomi  Sosial, politik, ekonomi  Diajukan oleh organisasi tani sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sejak tahun 2016 dan sedang dalam  proses
 Pemetaan partisipatif
 Tanaman karet perusahaan ditebang habis sejak 1999
 Konversi menjadi lahan sawah, ladang dan tanaman keras sejak tahun 1999  Sebagian besar buruh menguasai lahan eks HGU sejak 1999, pembentukan kelas menjadi dinamis  Petani bergabung dengan organisasi tani PPC dan berafiliasi intensif dengan NGO nasional dan internasional  Petani penggarap vs PT. BJA masih berseteru
 PT. BJA masih berkeinginan memperpanjang HGU
 Terjadi jual beli hak garap
 Akumulasi tanah masih terjadi terutama di petani menengah dan kaya.
 Terus berjuang melalui berbagai cara (aspirasi ke DPRD, unjuk rasa dan beraliansi dengan NGO yang mendukung) Aktor  Aktor negara  Pengusaha
 Elit lokal
 Petani penggarap  Buruh tani dan tunakisma  Sosial, politik  Pemerintah pusat, Pemkab Cianjur, dan Desa mendukung petani penggarap
 Masih berusaha memperjuangkan HGU untuk diperpanjang sampai saat ini

Munculnya aktor politik lokal yang berpengaruh  Konsolidasi dan inventarisasi anggota dan tanah garapan  Menjadi petani penggarap dan ada yang tetap bekerja sebagai buruh  Petani penggarap terus melakukan aksi untuk melegalisasi tanah namun belum ada keputusan
 Perebutan HGU vs penggarap dan di ekskalasi ke tingkat nasional
 Masih terjadi klaim hak garap antar sesama penggarap
 Tidak mendapatkan tanah karena kalah cepat dan masih menuntut hak garap
petani. Apabila di runut dari episode penguasaan tanah abad ke 19 dan 20, hal ini merupakan warisan dari bentuk akumulasi primitif dan perampasan melalui proses privatisasi, finansialisasi, redistribusi dan manipulasi krisis. Aktor lokal yang berperan dalam dinamika penguasaan tanah mencirikan adanya aktor kuat petani lapisan atas dan menengah, sedangkan  aktor lemah adalah petani kecil, buruh tani dan tunakisma.  Aktor kuat pada era kolonialisme muncul karena belum adanya peran negara dan masyarakat sipil yang kuat atau yang menurut Migdal (1988) disebut sebagai aktor lokal yang kuat ( local strongman ). Pada era pasca kemerdekaan, terutama pada era orde baru, aktor-aktor lokal merupakan kepanjangan tangan negara atau disebut sebagai Bossism (Sidel 1997). Fungsingnya untuk menjaga stabilitas dan meredam berbagai gejolak, yang pada masa itu masyarakat sipil secara sosial politik dalam keadaan lemah.
Aktor lokal kuat warisan episode sebelumnya, masih berperan besar dalam dinamika penguasaan tanah. Walaupun telah lahir aktor-aktor kuat baru di tataran lokal. Setelah reformasi pada tahun 1998, aktor baru ini muncul dari lapisan petani menengah dan kecil, yang memiliki relasi yang kuat dalam bidang ekonomi, politik dan keagamaan–baik di tingkat lokal maupun nasional. Menurut Khrisna (2002), aktor-aktor baru ini disebut sebagai “ gatekeeper ” yang mampu menghubungkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan akses tanah secara penuh, melalui kesempatan politik dan menghubungkannya dengan aktor politik daerah maupun nasional. Keberadaan aktor-aktor tersebut hadir saat ini karena keterbukaan situasi ekonomi politik yang memungkinkan setiap aktor yang memiliki kapital di pedesaan, menggunakannya untuk mengakumulasi tanah secara bertahap dan manipulatif melalui mekanisme penyakapan (gadai/sewa/bagi hasil).
Berdasarkan hal tersebut, penjabaran ruang dan waktu yang dikontekstualisasikan pada perubahan struktur agraria di pedesaan, menunjukkan bahwa faktor ekonomi dalam relasi agraria, memiliki peran utama dalam mempertahankan ketimpangan struktur agraria lokal, dan tumbuh melalui proses akumulasi-eksklusi yang berkembang dengan berbagai cara. Termasuk  melalui peran penting aktor-aktor kuat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Persoalan agraria yang dihadapi petani adalah menurunnya luas lahan pertanian diikuti dengan terus menurunnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut menunjukkan adanya erosi lapangan pekerjaan pertanian, yang disebabkan oleh sektor industri dan jasa, dan diiringi dengan menyusutnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
Cara-cara kapitalisme bekerja di pedesaan memperlihatkan bagaimana bentuk-bentuk akumulasi, perampasan dan eksklusi direproduksi dari setiap episode senjakala agraria. Secara historis, senjakala agraria berawal dari akumulasi lahan oleh korporasi yang menyebabkan tereksklusinya petani dari era kolonial sampai saat ini. Hal tersebut terjadi karena pengaturan akses yang tidak merata, meningkatnya pasar tanah, relasi kekuasaan dan kapital yang timpang. Petani sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan perubahan struktur agraria di pedesaan, tersudut sampai pada titik terlemah dan tak berdaya.
Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa reproduksi ketimpangan struktur agraria, ditentukan oleh faktor pemicu relasi agraria yang masih timpang, proses-proses akumulasi, serta perampasan dan eksklusi yang masih bekerja sampai saat ini. Selain itu, peran aktor-aktor kuat pedesaan yang bertransformasi dan beradaptasi dengan situasi ekonomi politik negara, dapat
bekerja di tingkat mikro pedesaan. Gempuran terhadap struktur agraria lokal melalui penetrasi kapitalisme dari berbagai arah dan mekanisme, memperlihatkan gambaran senjakala agraria yang menjadi ancaman hilangnya entitas petani di pedesaan.
Telaah mengenai eksplorasi dan analisis senjakala agraria dalam tulisan ini masih berupa penjelasan generik yang memerlukan telaah lebih mendalam dari setiap aspek yang kompleks dalam fenomena senjakala agraria. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana merancang kesadaran dan tindakan kolektif secara ekonomi dan politik di antara petani itu sendiri, agar mampu bertahan dan melawan berbagai gempuran, salah satunya melalui pengorganisasian ekonomi kolektif yang kuat di tingkat petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernstein, H. 2010. Class Dynamics of Agrarian Change . Winnipeg: Fernwood Publishing.
BPN. 2016. Inventarisasi Data HGU . Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat. BPS Provinsi Jawa Barat. 2017. Jawa Barat Dalam Angka 2017 . Bandung. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Brabazon, H dan Webber, J. 2014. Evo Morales and The MST In Bolivia: Continuities and Discontinuities in Agrarian Reform. Journal of Agrarian Change,Vol.14/3, pp.435– 465.
Edelman, M dan Wolford, W. 2017. Introduction: Critical Agrarian Studies in Theory and Practice, Symposium: Agrarianism in Theory and Practice. Antipode, Vol. 00/0, pp.1–18. Caceres, D. 2015. Accumulation by Dispossession and Socio- Environmental  Conflicts  Caused  by  The  Expansion of Agribusiness in Argentina. Journal of Agrarian Change,Vol.15/1, pp. 116-147.
Comstock, D. 1982. Power in Organizations: Toward a Critical Theory. The Pacific Sociological Review , Vol 25/2, pp.139- 162.
Das, R. 2001. Class, Capitalism and Agrarian Transition: A Critical Review of Some Recent Arguments. The Journal of Peasant Studies , Vol. 29, pp 155–174. _____ 2017. David Harvey’s Theory of Accumulation by Dispossession:  A  Marxist  Critique. World  Review  of Political Economy.Vol 8/4,pp: 590-616. de  Angelis,  M.  2001.  Marx  and  Primitive  Accumulation:  The Continuous Character of Capital’s ‘‘Enclosures’’. The Commoner, Vol. 2, pp. 1–22.
Erlina. 2017. Kebijakan Reformasi Agraria pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Ditinjau dari Kajian HAM dan Gender. Riau Law Journal, Vol. 1/2, pp. 253-272.
Gilbert, D dan Afrizal. 2018. The Land Exclusion Dilemma and Sumatra’s Agrarian Reactionaries. The Journal of Peasant Studies, DOI: 10.1080/03066150.2017. 1404990. Goodwin, J. 1991. Strong Societies and Weak States: State- Society Relations and State Capabilities in the Third World. Economic Development and Cultural Change, Vol. 40/1, pp. 217-220.
Glassman, J. 2006. Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession, Accumulation by ‘‘Extraeconomic’’ Means. Progress in Human Geography, Vol 30, pp. 608–625 . Hall, D. Hirsch, P. dan Li, M. 2011. Powers of Exclusion: Land Dillemas in Southeast Asia . Ottawa: NUS Press. Hart, G. 2006. Denaturalizing Dispossession: Critical Ethnography in the Age of Resurgent Imperialism. Antipode, Vol. 38, pp. 977–1004. Harvey, D. 2004. The New Imperialism . London. Oxford University Press.
Heckmann, L. Y. 2010. The Return of Private Property: Rural Life After Agrarian Reform in The Republic of Azerbaijan.
Berlin. Berlin Lit Verlag. Hirsch, P. 2016. Afterword: Land Transformations and Exclusion Across Regions dalam McDonnell S et al . Kastom, property and ideology: land transformation in Melanesia . Canberra. ANU Press.
Ileto, R. 2002. On Sidel’s Response and Bossism in The Philippines. Philippine Political Science Journal, Vol 23/46, pp. 151-
174.
Ince, O. 2017. Between Equal Rights: Primitive Accumulation and Capital’s Violence. Political Theory, Vol I/30.
KPA. 2017. Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria, Reforma agraria di bawah bayangan investasi gaung besar di pinggir jalan . Jakarta. Konsorsium Pembaruan Agraria. Krishna, A. 2002. Active  Social  Capital:Tracing  the  Roots  of Development and Democracy . NewYork: Columbia University Press.
Lambach, D. 2004. State in Society: Joe Migdal and the Limits of State Authority. Conference “Political Concepts Beyond the Nation State: Cosmopolitanism, territoriality, democracy”, Danish Political Theory Network Conference, University of Copenhagen , Department of Political Science Copenhagen,
pp. 27-30. Landsdrukkerij. 1915. Cultuur adres-boek Lijst Van . Batavia.
Levien, M. 2013. The Agrarian Question in The Neoliberal Era: Primitive Accumulation and The Peasantry. The Journal of Peasant Studies, Vol 40/1, pp. 307-311.
Luthfi, A.N  dan  Fauzi,  R.  M.  2010. Kronik Agraria Indonesia Memperluas  Imajinasi  Lintas  Zaman,  Sektor  dan  Aktor . Yogyakarta: STPN Press.
Migdal, J. S. 1988. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in The Third World. Princeton: Princeton University Press.
Mishra, D. K. 2011. Behind Dispossession: State, Land Grabbing and Agrarian Change in Rural Orissa. International conference on global land grabbing. LDPI.
Moidady, N. Soetarto, E dan Agusta, I. 2017. Eksploitasi Tenaga Kerja Cadangan pada Kapitalisme Pedalaman: Studi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Jurnal  Sodality Vol.5/3, pp.184-190.
Moyo, S. Jha, P. dan Yeros, P. 2013. The Classical Agrarian Question: Myth, Reality and Relevance Today. Agrarian South. Journal of Political Economy, Vol 2/93. Patnaik, U. 1990. Agrarian relations and accumulation the mode of production debate in India . London: Oxford University Press. US.
Pattenden, J. 2011. Gatekeeping as Accumulation and Domination:
Decentralization and Class Relations in Rural South India. Journal of Agrarian Change, Vol 11/2, pp. 164–194. PPC. 2016. Data penggarap lahan negara eks HGU di Kadupandak . Cianjur: Paguyuban Petani Cianjur (PPC). Priatna, R. et al . 2016. Perubahan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya laut tradisional (kasus kelembagaan Sasi di Kaimana). Jurnal Sodality,Vol. 4/3, pp. 257-264. Samaddar, R. 2008. Primitive Accumulation and Some Aspect of Work and Life in India in The Early Part of The Twenty First Century . Kalkutta: Mahanirban Calcutta Research Group. Sihaloho, M. et al. 2016. Perubahan struktur agraria, kemiskinan dan gerak penduduk: sebuah tinjauan historis. Jurnal Sodality, Vol. 4/1, pp.: 48-60.
Sidel, J. T. 1997. Philippine Politics in Town, District, and Province:
Bossism in Cavite and Cebu. The Journal of Asian Studies, Vol. 56/4, pp.947-966.
Soetarto, E. 2009. Reforma Agraria Membutuhkan Pengumpulan Data yang lengkap dalam Shohibudin M, editor. Ranah Studi Agraria Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris . Yogyakarta: STPN Press.
Sikor, T dan Thanh, T. 2007. Exclusive Versus Inclusive Devolution in Forest Management: Insights from Forest land Allocation in Vietnam’s Central Highlands. Land Use Policy , Vol 24, pp  644–653.
Stoll, S. 2017. Ramp Hollow:The Ordeal of Appalachia. New York: Hill and Wang.
Sutirman, A. 2014. Perkebunan Jawa Barat dari Masa ke Masa.
[Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat] [31 januari 2019]. Diunduh dari: http://disbun.jabarprov.  go.id/index.php/ artikel/detailartikel/65 .
Swanson, D. 2018. Review Ramp Hollow: The Ordeal of Appalachia. Journal  of  Southern  History,  Vol.  84/4,  pp.
960-962. Taylor, M. 2012. The Antinomies of Financial Inclusion: Debt, Distress and The Workings of Indian Microfinance. Journal of Agrarian Change, Vol. 12/4, pp.  601–610.
Webber, M. 2008. Primitive Accumulation in Modern China.
London: Dialectica Anthropology.
Wiradi, G. 2009. Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir. Bandung: AKATIGA.