## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## THE EFFECT OF URBAN VILLAGE FUND MANAGEMENT SYSTEMS AND REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS MEDIATED BY ACCOUNTABILITY

## PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DIMEDIASI AKUNTABILITAS
Reza Cahya Anggraini 1 , Saiful Anwar 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 19013010003@student.upnjatim.ac.id 1 , saiful.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out,  test  and  prove  the  effect  of  village  fund management and regional financial management information systems on the quality of financial reports with accountability. The research method used is quantitative method and  uses  primary  data  by  distributing  questionnaires.  The  research  sample  used  the Slovin Formula and had a population of 104 respondents, namely village officials from 3 subdistricts in Surabaya, namely Sambikerep Subdistrict, Tandes Subdistrict and Pakal Subdistrict,  so  that  the  sample  of  this  study  was  70  respondents.  The  data  analysis technique used in this research uses Partial Least Square (PLS). The results of this study indicate that the Village Fund Management shows no significant results on the Quality of Financial Reports, the Regional Financial Management Information System shows that it  has  no  significant  effect  on  the  quality  of  financial  reports,  the  regional  financial management  information  system  shows  a  significant  influence  on  accountability,  and accountability has a significant effect on the quality of financial reports.
Keywords: Urban  Village  Fund  Management,  Regional  Financial  Management Information System, Quality of Financial Statements and Accountability

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji dan membuktikan pengaruh dari  pengelolaan  dana  kelurahan  dan  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dengan  akuntabilitas.  Metode  penelitian  yang digunakan  yaitu  metode  kuantitatif  dan  menggunakan  data  primer  dengan  penyebaran kuesioner. Sampel penelitian ini menggunakan Rumus Slovin dan memiliki populasi 104 responden  yaitu  aparatur  kelurahan  dari  3  Kecamatan  di  Surabaya  yaitu  Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Tandes dan Kecamatann Pakal sehingga sampel penelitian ini berjumlah  70  responden.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada  penellitian  ini menggunakan  Partial  Least  Square  (PLS).  Hasil  penelitian  ini  menujukkan  bahwa Pengelolaan Dana kelurahan menunjukkan belum adanya hasil yang signifikan terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan,  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem informasi pengelolaan kuangan daerah menunjukkan adanya pengaruh yang  signifikan  terhadap  akuntabilitas,  serta  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kata Kunci : Pengelolaan Dana Kelurahan, Sistem Informsasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Kualitas  Laporan  Keuangan  dan Akuntabilitas.
Kata Kunci: Pengelolaan Dana Kelurahan, Sistem Informsasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas

## PENDAHULUAN
Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  130  Tahun 2018  tentang  Kegiatan  Pembangunan Sarana  dan  Prasarana  Kelurahan  dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, di jelaskan pada pasal 3 ayat 1 bahwa kegiatan pembangunan  sarana dan    prasarana    kelurahan    juga digunakan    sebagai    bentuk    pelayanan sosial    dasar    yang    memiliki  dampak secara  langsung  terhadap peningkatan kualitas    hidup  masyarakat.  Untuk mewujudkan  kesejahteraan  seluruh masyarakat  diperlukan  suatu  program pemerintah    dalam    meningkatkan pembangunan    dan    mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.
Pada pengelolaan keuangan daerah tingkat  kelurahan,  pengelolaan  dana kelurahan penting agar dapat mengurangi  tudingan  unsur  politis  dari dana  kelurahan  yang  telah  dianggarkan dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  Alokasi  dana  kelurahan  pada tahun  2019  diiringi  dengan  aspek perencanaan  yang  tepat  agar  tidak menjadi  alat  politik  dan  kepentingan pribadi.  Alokasi  dana  kelurahan  harus akuntabel  dan  transparan  untuk  laporan pertanggungjawaban keuangan kelurahan  tersebut.  Dana  kelurahan digunakan  untuk  mendorong  partisipasi masyarakat guna kegiatan pemberdayaan  masyarakat  di  kelurahan yang  diputuskan  pada  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Setiap tahun serapan dana
kelurahan  (dakel)  di  Surabaya  selalu rendah.  Seperti  fenomena  yang  telah diberitakan  oleh  jawapos  (Sholahuddin 2022)    pada  tanggal  5  juli  tahun  2022 bahwa hingga akhir Mei 2022
pemakaian anggaran tersebut baru 17,25
persen.  Hal  itu  disebabkan  pemkot belum membuat aturan teknis penggunaan  dana  kelurahan.  Dana kelurahan  pada  tahun  2022  mencapai Rp. 427.239.261.262. Sampai pertengahan  tahun  yang  terserap  hanya Rp.  71.573.815.451.  Keseluruhan  dana kelurahan  harus  digunakan  tidak diperbolehkan  sampai  tersisa  karena dana kelurahan digunakan untuk dua hal yaitu  pembangunan  sarana-prasarana dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dari paparan  lurah  dan  camat,  minimnya serapan  dana  kelurahan  disebabkan pemerintah kota belum membuat aturan detail pemakaian dana tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut pemerintah  daerah  kesusahan  dalam mengelola dana kelurahan yang disebabkan  belum  adanya  aturan pemakaian dana kelurahan dari pemerintah  kota.  Jadi  seharusnya pengelolaan dana kelurahan harus dapat diatur  dan  dikelola  dengan  baik  demi mewujudkan  sarana-prasarana  yang memadai bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarkat pula. Menurut (Maydiyanti et al., 2020)
kelurahan  memiliki  hak  dan  kewajiban terhadap  pengelolaan  dana  kelurahan. Dimana dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan  yang  baik    (Good Governance)  dan  salah  satunya  adalah akuntabilitas.    Dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Idawati  &  Eleonora,
2020) akuntabilitas keuangan merupakan  faktor  penting  dalam pembentukan kualitas laporan keuangan, Hasil penelitiannya menyatakan akuntabilitas  keuangan  mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan.  Selain  itu, penelitian  (Sari,  M.  S.,  &  Zefri,  2019) menyatakan  bahwa  Penelitian  ini
bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh akuntabilitas, pengetahuan dan pengalaman PNS dan kelompok masyarakat  (Pokmas)  terhadap  kualitas pengelola dana kelurahan di Kecamatan Langkapura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, pengetahuan  dan  pengalaman  PNS  dan kelompok  masyarakat  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kualitas pengelola dana kelurahan.
Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap  seluruh  hasil  pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD). Dengan  kemajuan  teknologi  informasi yang  demikian  pesat  serta  potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka  peluang  bagi  berbagai  pihak untuk  mengakses,  mengelola  dan mendayagunakan informasi secara cepat dan  akurat  untuk  lebih  mendorong terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan  perubahan  secara  efektif. Penelitian  yang  dilakukan  (Ariandi,
2021) yang menyatakan bahwa Terdapat pengaruh positif signifikan Implementasi sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap kualitas  laporan  keuangan  daerah. Penelitian (Defitri, 2022) juga menyatakan bahwa Analisis menunjukkan  efektivitas  penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan Uraian tersebut,
peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  didasari  oleh  fenomena yang  terjadi  pada  tahun  2022  di  kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji  dan  membuktikan  tentang
Pengaruh  Sistem  Pengelolaan  Dana Kelurahan  dan  Penerapan  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan di Mediasi Akuntabilitas.

## Teori Agency
Teori  keagenan  ( agency  theori ) merupakan  sebuah  teori  yang  muncul tatkala kegiatan bisnis tak selalu dikelola langsung  oleh  pemilik  entitas,  dan  hal- ikhwal  manajemen  diserahkan  kepada agen.  Menurut  (raharjo,  n.d.)  Teori agensi mencoba untuk menjalin hubungan  yang  formal  antara  prinsipal dan  agen  atau    pihak-pihak  yang berkepentingan dalam proses penyusunan  budget.  Teori  ini menekankan pada rancangan pengukuran  prestasi  dan  imbalan  yang berikan  agar  para  manajer  berperilaku positif.  Teori  ini  berfokus  kepada  dua individu  yaitu  prinsipal  dan  agen.
Prinsipal mendelegasikan responsibilitydesicion  making  kepada agen.  Baik  prinsipal  maupun  agen diasumsikan sebagai orang-- orang ekonomi  yang  rasional  yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan  pribadi,  tapi    mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi,  kepercayaan  dan  informasi.
Hak    dan  kewajiban  dari  prinsipal  dan agen  dijelaskan    dalam  sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Pengelolaan Dana Kelurahan (X1) Berdasarkan Peraturan PemerintahNomor  73  Tahun  2005 tentang  Kelurahan  Pasal  1  ayat  (11) disebutkan  bahwa  Alokasi  Dana
Kelurahan  adalah  dana  yang  diberikan kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan  keuangan  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota.  Lebih  lanjut  pada PeraturanPemerintahtersebut  Pasal  68 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa bagian dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat dan  daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota untuk Kelurahan paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap  kelurahan  secara  proporsional
yang merupakan Alokasi Dana Kelurahan.  Dengan  demikian,  Alokasi Dana  Kelurahan  merupakan  hak Kelurahan  sebagaimana  Pemerintah
Kabupaten/Kota  memiliki  hak  untuk memperoleh  anggaran  DAU  (Dana Alokasi  Umum)  dan  DAK  (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

## PenerapanSistemInformasiPengelola anKeuangan Daerah (X2)
Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (SIPKD)  adalah aplikasi  terpadu  yang  dipergunakan sebagai  alat  bantu  pemerintah  daerah yang  digunakan  untuk  meningkatkan efektifitas  implementasi  dari  berbagai regulasi  bidang  pengelolaan  keuangan daerah  yang  berdasarkan  pada  asas efisiensi,  ekonomis,  efektif,  transparan, akuntabel,  dan  auditable.  Aplikasi  ini adalah  sebagai  alat  bantu  dalam penyampaian  informasi  yang  berkaitan dengan  keuangan  daerah  kepada pemerintah  secara  elektronik,  informasi keuangan  daerah  yang  disampaikan harus  memenuhi  prinsip-prinsip  akurat, relevan, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

## KualitasLaporanKeuangan (Y)
Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas harus terdapat empat kriteria tersebut  yaitu  relevan,  andal,  dapat dibandingkan,  dan  dapat  dipahami.
Laporan  keuangan  dikatakan  relevan apabila  informasi  yang  termuat  di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan  pengguna  dengan  membantu mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu  atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
Akuntabilitas (Z) Akuntabilitas  memiliki  fungsi yang  amat  penting  untuk  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  fasilitas,
sarana,  dan  anggaran  publik  oleh  suatu institusi.  Menurut  PP  No.  71  Tahun 2010, akuntabilitas mempertanggungjawabkan  pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan  yang  dipercayakan  kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif  dan  menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner  kepada  responden  yaitu  5 aparatur  kelurahan  yang  ada  di  3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sambikerep,  Kecamatan  Tandes  dan Kecamatan Pakal yakni Kepala Kelurahan, Sekretaris, Bendahara dan 2 Kepala  KASI.  Sampel  penelitian  ini menggunakan  Rumus  Slovin  dan memiliki  populasi  104  responden sehingga sampel penelitian ini berjumlah 70  responden.  Dalam  penelitian  ini terdapat  2  variabel  independen  yaitu pengelolaan dana kelurahan dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  (SIPKD),  1  variabel  dependen kualitas laporan keuangan dan 1 variabel intervening yaitu akuntabilitas. Pengukuran  variabel  menggunakan skala  likert.  Teknik  analisis  data  yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan  Partial  Least  Square
(PLS) yang terdiri dari outer model dan inner model .
HASIL DAN

## PEMBAHASAN
PENELITIAN Model Pengukuran ( Outer Model ) Convergent Validity Tabel 1. Outer Loading
Dana Kelurahan SIPKD Kualitas Laporan Keuangan Akuntabilitas DK 1 0.656 DK 2 0.707 DK 3 0.804 DK 4 0.766 DK 5 0.882 SIPKD 1 0.773 SIPKD 2
0.822 SIPKD 3 0.891 SIPKD 4 0.790
SIPKD 5 0.816
KLP 1 0.846 KLP 2 0.915 KLP 3 0.921 AK 1 0.926 AK 2 0.784
AK 3 0.859 AK 4
0.615 AK 5 0.888
Sumber : Data diolah oleh Smart PLS 4.0 Berdasarkan  diatas  dapat  dilihat bahwa  seluruh  indikator  terhadap variabel latennya memiliki nilai loading faktor dari 0,7 kecuali DK 1 nilai loading faktor dibawah 0,7

## Discriminant Validity
Tabel 2. Cross loading Dana Kelurahan SIPKD Kualitas Laporan Keuangan Akuntabilitas DK 1 0.656 0.528 0.402 0.429 DK 2 0.707 0.579 0.285 0.324 DK 3 0.804 0.639 0.554 0.572 DK 4 0.766 0.600 0.241 0.453 DK 5 0.882 0.737 0.532 0.624 SIPKD 1 0.725 0.773 0.341 0.556 SIPKD 2 0.516 0.822 0.657 0.825 SIPKD 3 0.824 0.891 0.471 0.639 SIPKD 4 0.599 0.790 0.684 0.767 SIPKD 5 0.730 0.816 0.511 0.582 KLP 1 0.494 0.539 0.846 0.698
KLP 2 0.491 0.615 0.915 0.791 KLP 3 0.511 0.661 0.921 0.806
AK 1 0.643 0.824 0.725 0.926 AK 2 0.498 0.661 0.745 0.784 AK 3 0.504 0.726 0.720 0.859 AK 4 0.389 0.471 0.593 0.615 AK 5 0.607 0.746 0.730 0.888 Sumber : Data di olah oleh Smart PLS 4.0 Berdasarkan diatas Discriminant Validity menunjukkan nilai cross loading juga  menunjukkan  adanya discriminate validity yang  baik  karena  nilai  korelasi indikator-indikator terhadap
konstruknya  lebih  tinggi  dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya.
Tabel 3. Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Cronbach Alpha Composite Reliability Dana Kelurahan 0.825 0.859 SIPKD 0.879 0.893 Kualitas Laporan Keuangan 0.875 0.880 Akuntabilitas 0.874 0.890 Sumber  :  Data  di  olah  oleh  Smart  PLS 4.0 Berdasarkan diatas  menunjukkan
bahwa Cronbach  Alpha dan Composite
Reliability seluruh  variabel  memiliki
nilai  lebih  dari  0.70  (>0.70),  sehingga seluruh  variabel  dapat  dinyatakan  lulus uji reliabilitas.

## Nilai Uji AVE
Tabel 4. Nilai Uji AVE
Sumber:Data diolah oleh Smart PLS 4.0 Avarage Variance Extranced (AVE) dinyatakan valid apabila menunjukkan  angka  >0,5.  Berdasarkan data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pada seluruh  variabel  penelitian  ini  memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,5. Dalam hal ini  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh variabel  penelitian  ini  telah  memenuhi standar dan dianggap valid.
Model Struktural ( Inner Model ) Tabel 5. Nilai R-Square R-Square Kualitas Laporan Keuangan 0.747 Akuntabilitas 0.719 Sumber : Data diolah oleh SmartPLS 4.0 Tabel diatas menunjukkan nilai R- square untuk kualitas laporan keuangan adalah  sebesar  0.747  berarti  dapat dijelaskan sebesar 74.7% oleh pengelolaan  dana  desa  dan  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh variabel  lain.  Untuk  nilai R-Square akuntabilitas  sebesar  0.719  berarti akuntabilitas  dapat  dijelaskan  sebesar 71,9% oleh oleh pengelolaan dana desa dan  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  daerah  sedangkan  sisanya dijelaskan oleh variabel lain.
Tabel 6. Uji Hipotesis
Original sample Sample mean Standard deviation T statistics P values Keterangan Pengelolaan Dana Kelurahan (X1) -> Kualitas Laporan Keuangan (Y) 0.125 0.149 0.148 0.846 0.398 Tidak Signifikan
SIPKD (X2) -> Kualitas Laporan Keuangan (Y) -0.279 -0.337 0.255 1.094 0.274 Tidak Signifikan
Pengelolaan Dana Kelurahan (X1) -> Akuntabilitas (Z) -0.100 -0.114 0.217 0.464 0.643 Tidak Signifikan SIPKD (X2) -> Akuntabilitas (Z) 0.928 0.947 0.210 4.408 0.000 Signifikan
Akuntabilitas (Z) -> Kualitas Laporan Keuangan (Y) 1.012 1.055 0.156 6.537 0.000 Signifkan

## Avarage Variance Extracted (AVE)
Dana Kelurahan 0.588 SIPKD 0.671 Kualitas Laporan Keuangan 0.800 Akuntabilitas 0.675
Pengelolaan Dana Kelurahan (X1) -> Kualitas Laporan Keuangan (Y)-> Akuntabilitas (Z) -0.102 -0.138 0.243 0.419 0.675 Tidak Signifikan SIPKD (X2) -> Kualitas Laporan Keuangan (Y)-> Akuntabilitas (Z) 0.939 1.018 0.340 2.763 0.006 Signifikan Sumber : Olah Data oleh SmartPLS 4.0

## Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan(H1) Hasil  dari  analisis  data  hipotesis pertama menunjukkan pengujian pengaruhpengelolaan  dana  kelurahan terhadap kualitas laporan keuanganmenghasilkan nilai path coefficient sebesar 0,125 dengan p-value 0,398. Berdasarkan hasil tersebut berarti pengelolaan  dana  kelurahan  tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan  karena  memiliki    p- value  lebih  dari  0,05.  Untuk  koefisien beta  sebesar  0,125  menujukkan  bahwa terdapat  hubungan  berbalik  arah  antara pengelolaan  dana  kelurahan  dengan kualitas  laporan  keuangan  yang  jika pengelolaan  dana  kelurahan  meningkat satu  satuan,  maka  kualitas  laporan keuangan  akan  turun  sebesar  0,125.
Berbeda dalam penelitian yang dilakukan (Vidyasari, 2021) bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  memiliki hubungan  yang  positif  tetapi  tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dalam hal ini aparatur kelurahan masih belum mengoptimalkan pengelolaan dana kelurahan  dikarenakan  belum  adanya aturan  yang  paten  dari  pemerintah  kota untuk pelaporan dana kelurahan tersebut.
Pengaruh Penerapan Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan(H2)
Hasil  dari  analisis  data  hipotesis kedua  menunjukkan  pengujian  pada pengaruh  SIPKD  terhadap  kualitas laporan  keuangan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  yang  menghasilkan Path  coefficient 0,279  dengan  p-value
0,274. Berdasarkan hasil tersebut berarti
SIPKD  tidak  berpengaruh  signifikan karena memiliki  p-value lebih dari 0,05. Untuk  koefisien  beta  sebesar  0,208 menujukkan  bahwa  terdapat  hubungan berbalik  arah  antara  SIPKD  dengan kualitas  laporan  keuangan  yang  jika SIPKD  meningkat  satu  satuan,  maka kualitas  laporan  keuangan  akan  turun sebesar  0,279.  Hal  ini  berbeda  dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya  yang  menyebutkan  bahwa sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan.  Hal  tersebut  tidak  sejalan dengan  penelitian  (Defitri,  2022)  yang berjudul  Pengaruh  Penerapan  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  (SIPKD)  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  yang  menyatakan bahwa  penerapan  SIPKD  berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan  yang  berarti  bahwa  kualitas laporan  keuangan  akan  meningkat  jika penerapan  SIPKD  berjalan  dengan efektif.  Dalam  hal  ini  aparatur  belum meningkatkan  penggunakan  aplikasi SIPKD  tersebut  untuk  pembuatan laporan  keuangan,  dapat  dilihat  dari fungsi  SIPKD  tersebut  meningkatkan efektivitas  implementasi  dari  berbagai regulasi  bidang  pengelolaan  keuangan daerah  yang  berdasarkan  pada  asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.
Pengaruh  Sistem  Pengelolaan  Dana Kelurahan Terhadap Akuntabilitas(H3) Hasil menunjukkan bahwa pengujian  pengaruh  pengelolaan  dana kelurahan terhadap akuntabilitas menghasilkan  nilai path  coefficient
0,100 dengan p-value 0,643. Oleh karena itu,  pengelolaan  dana  kelurahan  tidak adanya  pengaruh  yang  signifikan terhadap  akuntabilitas.  Untuk  koefisien beta  sebesar  0,100menujukkan  bahwa terdapat  hubungan  berbalik  arah  antara
pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas yang jika pengelolaan dana desa  meningkat  satu  satuan,  maka akuntabilitas  akan  turun  sebesar  0,100.
Hal  ini  berbeda  dengan  hipotesis  yang telah diajukan sebelumnya yang menyebutkan  bahwa  pengelolaan  dana kelurahan akuntabilitas. Berbeda dengan penelitian  (Sari,  M.  S.,  &  Zefri, 2019)menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas, pengatahuan dan pengalaman  PNS  berpengaruh  positif terhadap  pengelolaan  dana  kelurahan. Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah  mempunyai  upaya  untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban  atas  penggunaan keuangan daerah secara tepat waktu dan penggunaan  anggaran  dilakukan  secara efektif  dan  efisien.  Dalam  mengelola keuangan  daerah  dibutuhkan  standar akuntansi  pemerintah  yang  digunakan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku dan dapat diterima secara umum.
Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas(H4) Hasil menunjukkan bahwa pengujian  pengaruh  Sistem  Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas  menghasilkan  nilai path coefficient 0,928 dengan p-value 0,000. Hal tersebut menandakan bahwa SIPKD berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas  karena  memiliki  p-value kurang  dari  0,05.  Hal  ini  dikarenakan variabel SIPKD dan variabel Akuntabilitas  meningkat  satu  satuan sebesar  0,928  sehingga  hipotesis  ini teruji  dan  terbukti  bahwa  terdapat pengaruh  yang  nyata.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  (Fajri  et  al.,  2019) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan  sistem  informasi  keuangan
daerah  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD. Penerapan  sistem  informasi  keuangan daerah yang akurat akan mempengaruhi informasi  atau  pengelolaan  keuangan yang  akurat  juga,  sehingga  hasilnya dapat dipertangungjawabkan. Meskipun demikian,  hasil  penelitian  ini  tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Winarni  et  al.,  2020) yang  menyatakan  bahwa  Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  (SIPKD)  secara  parsial  tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik.

## Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H5)
Hasil dari analisis data hipotesis ke empat dalam penelitian ini menunjukkan pengujian pengaruh akuntabilitas terhadap  kualitas  laporan  keuangan menghasilkan  nilai path  coefficient 1,012 dengan p-value 0,000. Hal tersebut menandakan bahwa akuntabilitas memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan. karena  memiliki  p-value  kurang  dari 0,05. Untuk koefisien beta sebesar 1,012 menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah  antara  akuntabilitas  dengan kualitas  laporan  keuangan  yang  jika akuntabilitas  meningkat  satu  satuan, maka  kualitas  laporan  keuangan  akan naik sebesar 1,012 sehingga hipotesis ini teruji  dan  terbukti  bahwa  terdapat pengaruh yang nyata.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian (Idawati  &  Eleonora,  2020)  analisis menunjukkan  akuntabilitas  keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan,  apabila  diinterpretasikan lebih  luas  yakni  laporan  keuangan sebagai  alat  akuntabilitas  pemerintah kepada  wakil  rakyat  di  parlemen  atau lembaga-lembaga lainnya harus disajikan  dengan  benar  sehingga  bisa memiliki  kualitas  yang  baik  yaitu  yang
relevan,  dapat  diandalkan,  dapat dibandingkan  dan  dapat  dipahami  oleh para penggunanya. Pengaruh Pengelolaan Dana Kelurahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Memediasi Akuntabilitas (H6) Hasil dari analisis data hipotesis ke enam dalam penelitian ini menunjukkan pengujian  pengaruh  pengelolaan  dana kelurahan  terhadap  kualitas  laporan keuangan melalui akuntabilitas menghasilkan  nilai path  coefficient
0,102 dengan p-value 0,675. Hal tersebut menandakan  bahwa  pengelolaan  dana kelurahan  secara  tidak  langsung  tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan  melalui  akuntabilitas karena memiliki p-value lebih dari 0,05. Berbeda    dengan  peneliatn  dari (Paramayana  et  al.,  2022)  hasil penelitian menunjukan bahwa Penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Memediasi Akuntabilitas(H7) Hasil dari analisis data hipotesis ke tujuh dalam penelitian ini menunjukkan pengujian  pengaruh  sistem  informasi pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap kualitas  laporan  keuangan  melalui akuntabilitas  menghasilkan  nilai path coefficient 0,939 dengan p-value 0,006. Hal tersebut menandakan bahwa SIPKD secara  tidak  langsung  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  melalui  akuntabilitas  karena memiliki  p-value  kurang  dari  0,05. Untuk  koefisien  beta  sebesar  0,939 menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap kualitas  laporan  keuangan  melalui
akuntabilitas  meningkat  satu  satuan sebesar  0,939  sehingga  hipotesis  ini teruji  dan  terbukti  bahwa  terdapat pengaruh  yang  nyata.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  (Ariandi,  2021) Terdapat  pengaruh  positif  signifikan Implementasi sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap kualitas laporan keuangan daerah.Hal ini berarti  bahwa  semakin  baik  penerapan sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah    maka    semakin    meningkat kualitas    laporan  keuangan.  Efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan  menjadi  suatu  hal  yang penting.
Karena hal ini akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah  dilakukan  dapat  disimpulkan bahwa  Pengelolaan  Dana  kelurahan menunjukkan  adanya  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan. Sistem Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Tetapi  Akuntabilitas  dapat memiliki hasil yang signifikan terhadap kualitas  laporan  keuangan  dan  Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh  yang  signifikan  terhadap kualitas  lapoan  keuangan  dimediasi akuntabilitas.  Implikasi  terhadap  hasil penelitian  ini  menunjukkan  betapa pentingnya  peran  aparatur  kelurahan untuk  mengelola  dana  kelurahan  untuk pemberdayaan  dan  pembangunan  pada masyarakat  yang  ada  dilungkungan tersebut.  Pada  dasarnya  penelitian  ini memiliki  kekurangan  yang  perlu diperbaiki dalam penelitian kedepannya supaya peneliti selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yaitu proses  pengisian  kuesioner  tergolong
lama  karena  di  beberapa  kelurahan adanya  penundaan  pengisian  sehingga menghambat peneliti untuk menyelesaikan pengambilan koesioner. Daftar Pustaka Ariandi, F. (2021). Pengaruh Implementasi  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pada  Pemerintah  Kota Palopo. Insan  Cita  Bongaya Researh  Journal , 1 (1),  85–95.
http://www.icbrj.org/index.php/ic brj/article/view/11%0Ahttp://ww w.icbrj.org/index.php/icbrj/article/ download/11/31 Defitri,  S.  Y.  (2022).  Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal  Ilmiah  Raflesia Akuntansi , 8 (1), 40–49. https://doi.org/10.53494/jira.v8i1.
100
Fajri,  R.  N.,  Djunali,  &  Hartono,  S. (2019). 1  .  Introduction  Menurut UNDP ( United Nation Development Program ), akuntabilitas  merupakan  salah satu prinsip dari good governance ,  yang  menyebutkan  bahwa akuntabilitas  adalah  kewajiban untuk  mempertanggungjawabkan kinerjanya  .  Sedangkan  menurut Turner . 2 (1), 1–15.
Idawati,  W.,  &  Eleonora,  L.  (2020).
Penerapan  Sistem  Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. Equity , 22 (2),
153–172.
https://doi.org/10.34209/equ.v22i 2.1367 Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva,
D. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kualitas  Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah
Kota Pekanbaru. Jurnal Akuntansi Dan  Ekonomika , 10 (1),  69–78. https://doi.org/10.37859/jae.v10i1 .1975 Paramayana,  A.  N.,  Dewi,  R.  R.,  & Astungkara,  A.  (2022).  Pengaruh Penyajian  Laporan  Keuangan, Aksesibilitas,  dan  Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Owner , 6 (4). https://doi.org/10.33395/owner.v6 i4.1070 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan  Masyarakat  di Kelurahan raharjo,    eko.  (n.d.).  An  accounting perspective. The  Management  of Intellectual Property , 40–65. https://doi.org/10.4337/97818472 01553.00009 Sari,  M.  S.,  &  Zefri,  M.  (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan,  dan  Pengalaman Pegawai  Negeri  Sipil  Beserta Kelompok  Masyarakat  (Pokmas)
Terhadap  Kualitas  Pengelolaan Dana  Kelurahan  Di  Lingkungan Kecamatan  Langkapura. Jurnal Ekonomi , 21 (3). Sholahudin. (2022)
https://www.jawapos.com/surabay a-raya/01395342/soroti-dana- kelurahan-di-surabaya-baru- terserap-1725-persen Vidyasari,  F.  N.  (2021).  Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Daerah  Dan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi ,
10 (4), 1–24.
Winarni,  E.,  Kurniasih,  E.  T.,  &  Soleh, A.  (2020).  Dampak  Penerapan Good  Governance,  Kompetensi SDM,  Penerapan  SAP,  Penerapan SPIP  dan  Pemanfaatan  SIPKD Terhadap  Akuntabilitas  Publik Dan  Kualitas  Laporan  Keuangan (Pemerintah  Kota  Jambi). J-MAS
(Jurnal  Manajemen  Dan  Sains) , 5 (2), 289.
https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2 .197