## PERAN UNIT SABARA KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
Oleh: Najib Mustaqim 1)
Daniel Bernat Soni Lumban Tungkup 2)
Fitriani 3)
Rudolf Silaban 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail:
najibmustaqim@gmail.com 1) danieltungkup@gmail.com 2) Fitrianish89@yahoo.com 3)
banglabanshmh@gmail.com 4 )

## ABSTRACT
The classification of theft starts from top to bottom, so that in every event, a strong spotlight on theft continues to be carried out, in order to reduce crime. This study aims to analyze the role of the Medan City Police Resort Sabara Unit in tackling the crime of theft. This research uses normative juridical research. Descriptive method is a research method that focuses on problems or phenomena that are actual at the time the research is conducted, then describes the  facts  about  the  problem  being  investigated  as  they  are  with  rational  and  accurate interpretations. The results of the research show that there are several factors that hinder the police  when  dealing  with  the  crime  of  theft,  one  of  which  is  because  of  the  laws  and regulations, the perpetrators of thefts who are arrested by the police when processed to the court  level,  the  sentences  imposed  on  the  perpetrators  are considered  too low,  thus  making the perpetrators not deterrent. Second, due to the vast area and lack of personnel, the police cannot  cover  the  entire  area  for  which  they  are  responsible.  Lack  of  budget  is  also  an obstacle  for  the  police  in  overcoming  the  crime  of  theft,  because  the  budget  given  to  each police  station  is  not  sufficient  for  one  year's  operational  costs  for  patrol  activities. Enforcement,  law  enforcement,  socializing  with  the  community,  routine  patrols,  placing personnel in areas that are considered prone to the occurrence of criminal acts of theft, are the efforts of the police in preventing criminal acts of theft.
Keywords: Theft Crime, Enforcement, Prevention

## ABSTRAK
Klasifikasi  pencurian  yang  bermula  dari  tingkat  atas  sampai  bawah,  sehingga  dalam  setiap peristiwa,  sorotan  keras  terhadap  pencurian  terus  dilancarkan,  dalam  rangka  mengurangi tindak kriminal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Sabara Kepolisian Resort Kota  Medan  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  pencurian.  Penelitian  ini  menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan  perhatian  pada  masalah-masalah  atau  fenomena  yang  bersifat  aktual  pada  saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang  diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Hasil riset menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penghambat kepolisian ketika melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian,  salah  satunya  karena  aturan  perundang  –  undangan,  pelaku  pencurian  yang ditangkap oleh kepolisian ketika di proses hingga tingkat pengadilan, hukuman yang dijatuhi kepada pelaku dinilai terlalu rendah, sehingga membuat pelaku tidak jera. Yang kedua karena
luasnya wilayah dan kurangnya personil, polisi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah yang  menjadi  tanggungjawabnya.  Kekurangan  anggaran  juga  jadi  penghambat  kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, karena anggaran yang diberikan kepada tiap tiap  polsek  tidak  mencukupi  untuk  biaya  operasional  selama  satu  tahun  untuk  kegiatan patroli.  Penindakan,  penegakan  hukum,  bersosialisasi  kepada  masyarakat,  patroli  rutin, menempatkan  personil  di  wilayah  yang  dianggap  rawan  akan  terjadinya  tindak  pidana pencurian, menjadi upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana pencurian.
Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Penindakan, Pencegahan

## 1. PENDAHULUAN
Negeri  Indonesia  merupakan  ialah salah  satu  Negeri  yang  memiliki masyarakat paling banyak di bumi, pasti dari banyaknya masyarakat  itu  menginginkan  profesi  buat penuhi  keinginan  hidupnya,  sebaliknya  buat penuhi keinginan hidupnyamereka bersaingan  buat  memperoleh  profesi,  tetapi lowongan  yang  disiapkan  oleh  penguasa belum memenuhi dengan jumlah masyarakat yang ada.
Bermacam  permasalahan  merebak searah  dengan  desakan  hendak  pergantian, yang  diketahui  dengan  pembaruan,  nampak di  bermacam  susunan  warga  dari  tingkatan atas  hingga  dasar  terjalin  penyimpangan hukum. Pembangunan warga hukum madani( civil  society )  ialah  aturan  hidup  warga  yang mempunyai  disiplin  kepada  nilai-  nilai hukum.  Hendak  namun  dalam  ekspedisi( peralihan) pergantian ada beberapa kesenjangan  hukum  yang  dicoba  oleh bermacam susunan warga.
Perampokan  ialah  aksi  kejahatan, yang  amat  menganggu  kenyamanan  orang. Buat itu butuh suatu aksi tidak berubah- ubah yang  bisa  melempangkan  hukum,  alhasil terangkai  aman.  Kekurangan  yang  banyak pengaruhi  sikap  perampokan  merupakan realitas yang terjalin di tengah warga, ini bisa dibuktikan dari pemapaparan oleh kapoltabes area," Permasalahan yang paling tinggi tahun 2020  ini  permasalahan  pembohongan,  tetapi buat permasalahan curat, curas serta curanmor  ini  sedang  memimpin  walaupun yang  paling  tinggi  mulanya  permasalahan pembohongan," ucap Riko. Riko mengantarkan  terpaut  peristiwa  ataupun gangguangangguan kamtibmas terdapat
sebagian  yang  muncul  di  Tahun  2020.
Jumlah kendala itu nyaris serupa
dibandingkan  tahun  lebih  dahulu  2019." Butuh  kita  sampaikan  kalau  terpaut  dengan peristiwa  ataupun  gangguan-  gangguan kamtibmas  terdapat  sebagian  yang  muncul tahun  2020  ini  ialah  tahun  2019  jumlah perbuatan kejahatan terdapat 7. 260 permasalahan  setelah  itu  tahun  2020  nyaris serupa,  terdapat  7.  726  permasalahan,"  ucap Riko.  Riko  mengatakan  buat  penanganan perbuatan  pidananya  bertambah  dari  5.  108 permasalahan  naik  jadi  5.  209.  Riko mengatakan  terpaut  permasalahan  yang muncul  di  area  hukum  Polrestabes  Area sedang  serupa  semacam  Tahun  2018  ialah terpaut dengan perampokan dengan pemberatan(  curat),  perampokan  dengan kekerasan( curas), perampokan alat transportasi  bermotor(  curanmor),  serta pembohongan.
Warga serta polisi ialah 2 aktivitas yang  tidak  dapat  di  pisahkan.  Tanpa  warga, tidak  hendak  terdapat  polisi  serta  tanpa polisi,  proses-  proses  dalam  warga  tidak hendak  berjalan  dengan  mudah  serta produktif. 4 Bagi Barda Nawawi Arief, kalau Polri dalam melaksanakan tugasnya berfungsi  dobel  bagus  selaku  penegak hukum  ataupun  selaku  pekerja  sosial(  sosial worker) pada pandangan sosial serta kemasyarakatan( jasa serta dedikasi). Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul Peran Unit Sabara Kepolisian Resort Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak  Pidana  Pencurian Penelitian  ini akan  membahas  secara  normatif  dan  studi langkah  Kapoltabes  medan  khususnya  unit sabara  dalam  penanggulangan  tindak  pidana pencurian di kota medan.

## 1. TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Umum Tentang Polisi
Bagi  Pasal  5  ayat(  1)  UU  Nomor.  2 Tahun  2002:  “  Kepolisian  Negeri  Republik Indonesia  ialah  perlengkapan  negeri  yang berfungsi  dalam  menjaga  keamanan  serta kedisiplinan  warga,  melempangkan  hukum, dan  membagikan  perlingdungan,  dukungan, serta  jasa  pada  warga  dalam  bagan
terpeliharanya  keamanan  dalam  negara”. Polisi merupakan satu badan penegak hukum serta  kesamarataan  dalam  sesuatu  warga, badan  di  mana  warga  membutuhkan  serta mencari  sesuatu  kesamarataan.  Andil  badan penegak  hukum  diperlukan  bagus  dalam“ penguatan  hukum  buat  melindungi  menjaga keamanan  serta  kedisiplinan  warga  ataupun membagikan proteksi, dukungan, serta  jasa  buat  lebih  tingkatkan  pemahaman hukum di dalam kehidupan warga”.

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian
Pencurian  merupakan  salah  satu tipe  kesalahan  kepada  kekayaan  orang  yang diatur  dalam  Ayat  XXII  Novel  II  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Pidana(  KUHP) serta  ialah  permasalahan  yang  tidak  terdapat habis- habisnya. Perampokan telah menggila digolongan  warga.  Bagi  KUHP  perampokan merupakan  mengambi  suatu  benda  yang ialah  kepunyaan  orang  lain  dengan  metode melawan  hak  orang  lain,  buat  lebih  jelasnya bisa  kita  lihatdalam  pasal  362  KUHP.  Pasal 362 KUHP bersuara:“ Barangsiapa mengutip suatu barang yang beberapa ataupun segenap ialah  milik  orang  lain,  dengan  arti  buat memahami  barang  itu  dengan  cara  melawan hukum, sebab bersalah melaksanakan perampokan,  dipidana  dengan  kejahatan paling  lama  lima  tahun  ataupun  dengan kejahatan kompensasi setinggitingginya Sembilan dupa rupiah”
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pada dasarnya unsur- unsur perbuatan  kejahatan  terdiri  dari  2  faktor, ialah:
1. Faktor  obyektif,  ialah:  aksi  orang, dampak  yang  nampak  dari  aksi  itu atau  bisa  jadi  kondisi  khusus  yang melampiri aksi.
2. Faktor  subyektif,  ialah:  orang  yang sanggup bertanggungjawab terdapatnya  kekeliruan.  Aksi  wajib dicoba dengan kekeliruan, kekeliruan
ini  bisa  berkaitan  dengan  dampak dari  aksi  ataupun  dengan  kondisi mana aksi yang dicoba.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Buat  membahas  kasus  yang  sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta  penanganan  periset  dalam  riset  ini, hendak  dipergunakan  tata  cara  serta  metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba  merupakan  riset  yuridis  normatif. Watak  riset  dalam  riset  ini  merupakan bertabiat  deskriptif  analitis.  Tipe  informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar  pustaka(  library  research).  Pangkal informasi  yang  dipakai  dalam  riset  ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi  hukum  pokok:  Hukum  No  2  Tahun 2002  mengenai  Kepolisian  Negeri  Republik Indonesia.  Buku  Hukum  Hukum  Kejahatan. Buku  Undang  Undang  Hukum  Kegiatan Kejahatan.,  materi  hukum  inferior:  ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku  pustaka  serta  laporan-  laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan  permasalahan  yang  diawasi  serta materi  hUkum  tersier  ialah  materi  hukum yang  aksesoris  karakternya  membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum  pokok  serta  materi  hukum  inferior. Materi  hukum  tersier  ini  ada  dalam  riset misalnya  kamus  hukum,  kamus  bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Kendala  Yang  Dihadapi  Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian
Halangan yang dialami Kepolisian Sektor dalam melaksanakan usaha penal buat
mengatasi  perampokan  alat  transportasi bermotor(  Pembedahan  810)  merupakan terpaut dengan tetapan juri yang menjatuhkan  putusan  sangat  enteng.  para pelakon kesalahan perampokan alat transportasi  bermotor  sering  mengulangi kejahatannya.
sanksi  di  Badan  Sosialisasi(  LP) bisa  menimbulkan  pelakon  kesalahan,  naik kelas‟.  Artinya  merupakan  kala  seorang
dihukum  dengan  putusan  perampokan  alat transportasi bermotor, hingga sehabis vonisnya  berakhir,  beliau  hendak  jadi penadah  beberapa  barang  perampokan  alat transportasi  bermotor  itu.  Naik  kategori  di atas,  artinya  merupakan  kalau  tahanan permasalahan  perampokan  alat  transportasi bermotor  yang  masuk  ke  dalam  bui  bisa berlatih  pada  banyak  orang  yang  sudah  tua
dalam  melaksanakan  kesalahan perbuatan kejahatan perampokan alat transportasi bermotor.
Sehabis  menempuh  ganjaran  serta pergi  dari  bui,  hingga  pelakon  perampokan itu melaksanakan perampokan dengan energi usaha yang lebih keras lagi dengan cara- cara yang dipelajari dari banyak orang yang sudah ahli  yang  lebih  dahulu  sudah  terletak  di dalam bui terlebih dulu.
Selain  dari  pada  itu,  kurangnya personil dan anggaran juga menjadi penghambat  kepolisian  dalam  penegekan hukum,  luas  daerah  wilayah  hukum  polsek dengan  jumlah  personil  membuat  tidak semua  daerah  rawan  dapat  dilakukan kegiatan rutin patroli. Kekurangan biaya juga menjadi  penghambat  penegakan  hukum  di kepolisian.  Contohnya,  jika  akan  melakukan kegiatan rutin patroli dibutuhkan biaya untuk bahan  bakar.  Namun  karena  kurangnya anggaran  sehingga  kegiatan  patroli  tidak dapat terlaksana.
2. Upaya Kepolisian Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana

## Pencurian
Semacam  yang  ada  dalam  Hukum Nomor.  2  Tahun  2002  spesialnya  pada artikel  13  dituturkan  hal  kewajiban  serta wewenang  Kepolisian  Negeri  Republik Indonesia,  ada  pula  dalam  artikel  13 melaporkan:
a. Menjaga keamanan serta kedisiplinan warga.
b. Melempangkan hukum, dan
c. Membagikan proteksi, dukungan serta jasa pada warga.
Buat  melakukan  tugasnya  membina keamanan  serta  kedisiplinan  warga,  Polri
bertanggung  jawab  dengan  seluruh  upaya, profesi serta aktivitas utnuk pembinaan serta keamanan serta peraturan perundang- undangan  yang  legal.  Dalam  perihal  ini kewajiban  Polri  merupakan  melaksanakan tindakan- tindakanyang karakternya melindungi  yang  tertuju  buat  meniadakan tanda-  tanda  yang  membidik  terbentuknya perbuatan  kejahatan  yang  memunculkan kendala  kepada  kedisiplinan  serta  keamanan biasa.  Selaku  salah  satu  metode  mengatasi perbuatan  kejahatan  perampokan  dengan kekerasan ialah diadakan Pembedahan Curas,  85  pastinya  kita  mengenali mengenai tujuan  dari  pembedahan  itu.  Sebab  tiap aktivitas yang dicoba oleh petugas kepolisian sebetulnya  tidak  jauh  dengan  apa  yang diucap penguatan hukum.
Penguatan  hukum  cakupannya  amat besar sekali, tidak cuma berhubungan dengan tindaka-  tindakan  apabila  telah  terdapat ataupun dalam agakan terbentuknya kesalahan, Namun pula melindungi mungkin terbentuknya  kesalahan  yang  terakhir  ini merupakan  prevensi  dari  kesalahan.  Bila prevensi dimaksud dengan cara besar, hingga banyak  pihak  yang  ikut  serta  didalamnya, semacam pembuat hukum, polisi, Kejaksaan, majelis  hukum,  pelindung  praja  serta aparatur  eksekusi  kejahatan  dan  banyak orang  lazim,  di  mana  cara  pemberian Kejahatan  dari  badan-  badan  ini  tiap-  tiap memiliki  andil  yang  bisa  ditatap  selaku usaha  buat  melindungi  supaya  warga  pada biasanya  tidak  melaksanakan  perbuatan kejahatan.  Tetapi  tubuh  yang  langsung memiliki  wewenang  serta  peranan  dalam penangkalan  ini  merupakan  Kepolisian Aktivitas  melindungi  yang  dicoba  oleh kepolisian  ialah  dengan  tingkatkan  aktivitas
langlang  yang  dicoba  dengan  cara  kontinyu. Kekhawatiran  hendak  terjebak  itu  hendak senantiasa  terdapat  bila  polisi  dengan  betul- betul  membekuk  orang  yang  melaksanakan kesalahan  ataupun  pelanggaran  karena  jika tidak,  hingga  dampak  kedatangan  polisi  itu tidak terdapat maksudnya Disamping melaksanakan langlang penjagaan di wilayah yang  di  kira  rawan  oleh  pihak  kepolisian, tingkatan  kerawanan  ini  berlainan  antara
wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, sebab dengan diketahuinya tingkatan kerawanan hendak memperoleh jumlah polisi yang  bekerja  di  sana.  Wilayah  yang  rawan kemudian  rute  mengaitkan  sebagian  polisi kemudian rute dalam melaksanakan tugasnya,  buat  wilayah  rawan  kejahatan  ini paling utama di tempat biasa yang lazim para penjahat melaksanakan operasinya ini antara lain:  bank,  halte  serta  pusat  perbelanjaan modern ataupun konvensional. determinan  wilayah  kerawanan  diharapkan hendak  memunculkan  penangkalan  kepada pelanggaran  kemudian  rute  serta  sebagian kesalahan spesialnya kesalahan perampokan.
Butuh dikenal kalau dengan diadakannya  pembedahan  curas,  mengenang banyaknya  permasalahan  kesalahan  ini  serta akibat  minus  kepada  warga  ditaksir  amat membingungkan. Kesalahan yang menggelisahkan warga pada biasanya merupakan  kesalahan  perampokan  dengan pemberatan,  perampokan  dengan  kekerasan, penganiayaan  berat  serta  pembantaian. Usaha  penangkalan  tidak  cuma  menyudahi pada Pembedahan Curas saja, tetapi terdapat penjatahan  kewajiban  pada  satuan-  satuan petugas  kepolisian  yang  mensupport  buat mengatasi perbuatan kejahatan ini.
Penjatahan kewajiban ini antara lain:
1. Dasar  Serse.  Disini  Serse  berfungsi melaksanakan  pelacakan,  pelacakan serta  penahanan  kepada  pelakon. Aktivitas ini dalam kepolisian diketahui dengan sebutan kejar gerebek.
2. Dasar  Binmas.  Kewajiban  dasar  ini membutuhkan ketabahan serta intensitas sebab terkadang mengalami kasus  yang  terletak  diluar  konsep yang  sudah  didetetapkan,  oleh  sebab kewajiban  dasar  binmas  merupakan berikan  edukasi  serta  konseling  pada masyarakat  warga  supaya  berikan sokongan kepada penerapan
pembedahan  serta  diharapkan  dapat menetralisir suasana.
3. Dasar  intel.  Dasar  ini  bekerja  selaku upaya  buat  membatalkan  hendak terbentuknya kesalahan, dengan
metode menutup akses ke dalam area yang dicurigai ataupun sudah dikenal konsep kesalahan yang hendak dijalani  oleh  pelakon  perbuatan kejahatan.
4. Dasar Samapta. Tidak hanya kewajiban  polisi  dengan  cara  biasa, Samapta mempunyai kewajiban spesial,  ialah  kontrol  binatang  anjing pencari serta binatang jaran. Kewajiban  ini  diemban  oleh  sub bagian K- 9 di dalam badan Samapta. Kontrol  binatang  anjing  pencari disini  untuk  buat  melacak  kehadiran pelakon yang dengan apik melenyapkan jejak dari tempat peristiwa  masalah.  Dengan  dorongan anjing pencari kepolisian bisa dengan kilat  menciptakan  jejak  pelakon perbuatan pidana.
5. Dasar  kemudian  rute.  Dasar  ini bekerja melakukan langlang, penjagaan  serta  pengawasan  pada daerah-  daerah  rawan  cocok  dengan hasil  koordinasi  dengan  reserse. Disini  dasar  kemudian  rute  memiliki aktivitas buat melangsungkan pencegatan  pada  jalur-  jalur  yang kerap  dikira  selaku  akses  buat melarikan  diri.  Tidak  hanya  itu  pula melakukan  pencarian  kepada  alat transportasi bermotor yang diprediksi dipakai  para  pelakon  ataupun  bisa pula  selaku  benda  hasil  perbuatan kejahatan yang dipakai pelakon.
Bersumber  pada  kewajiban  dari satuan- satuan dalam kepolisian membuktikan kalau pembedahan Curas ialah aktivitas  yang  dilaksanakan  dengan  cara
teratur  spesial  kepada  perampokan  yang dicoba  dengan  kekerasan,  kewajiban  dan penerapannya  sudah  didetetapkan  arah  serta kewajibannya.  Dalam  melakukan  kewajiban serta wewenangnya, petugas ataupun penjabat Kepolisian Negeri Republik Indonesia  tetap  berperan  bersumber  pada norma  hukum  serta  mengindahkan  norma agama,  sopan  santun,  kesusilaan,  dan menjunjung  besar  hak  asas  orang  serta mengutamakan aksi penangkalan.
Usaha  melindungi  dicoba  buat menghindari tampaknya kesalahan buat awal kalinya. Dalam usaha penangulangan perampokan  pihak  Kepolisian  serta  lebih mengutamakan usaha penangkalan dari pada usaha penindakan dalam penindakan perbuatan  kejahatan  perampokan,  di  imbuh lagi  dengan  dorongan  kelurahan  serta masyrakat  yang  membuat  pos  pos  bersiar-
siar  disekitaran  lingkungannya masing masing.
Salah  satu  upaya  pencegahan  yang  di lakukan  oleh  pihak  perusahaan  adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan patroli,
b.  Menjaga  daerah-daerah  rawan  terjadinya pencurian.,
c. Menambahkan jumlah personil keamanan. d. Sosialisasi.
Usaha  referesif  yang  dicoba  oleh pihak berhak ialah pihak kepolisan melaksanakan aksi kepada para pelakon ialah penahanan serta diproses di kantor kepolisan dengan  menyambut  informasi  dari  warga serta pihak keamanan. Buat menjauhi perihal yang  tidak  di  mau  warga  melapor  ke kepolisan serta bersama- sama melaksanakan penahanan kepada pelakon perampokan.

## 4. SIMPULAN
1.  Ada  beberapa  faktor  penghambat kepolisian ketika melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian,  salah  satunya  karena  aturan perundang – undangan, pelaku pencurian yang ditangkap oleh kepolisian  ketika  di  proses  hingga tingkat  pengadilan,  hukuman  yang dijatuhi  kepada  pelaku  dinilai  terlalu rendah,  sehingga  membuat  pelaku  tidak jera. Yang kedua karena luasnya wilayah dan  kurangnya  personil,  sehingga  polisi tidak  dapat  menjangkau  keseluruhan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Kekurangan anggaran juga jadi penghambat
kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, karena anggaran  yang
diberikan  kepada  tiap  tiap  polsek  tidak mencukupi  untuk  biaya  operasional selama satu tahun untuk kegiatan patroli.
2. Penindakan, penegakan hukum, bersosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin,  menempatkan  personil  di  wilayah yang  dianggap  rawan  akan  terjadinya tindak  pidana  pencurian,  menjadi  upaya kepolisian  dalam  mencegah  tindak pidana pencurian.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ancel  Marc  dalam  Arief  Nawawi  Barda  , Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana ,  (Bandung  :  Citra  Aditya Bakti, 2005.
Arief  Nawawi  Barda, Kebijakan  Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan  PidanaPenjara ,  cet.  3, Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2010. Bey Fachry,
“Sejarah Viktimologi”, Proceeding  Pelatihan  Viktimologi Indonesia ,
Brotodirejo, Soebroto., Polri Sebagai Penegak Hukum , Sespimpol,Bandung,1989.
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Djatmiati, Tatiek Sri dalam Sadjijono., 2005,
Fungsi Kepolisian Dalam
Pelaksanaan  Good  Governance , LaksBang, Yogyakarta.
Kansil.  C.S.T., Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai
Pustaka, Jakarta, 1992. Lamintang P.A.F., Hukum Penitensir Indonesia, Penerbit Amrico,
Bandung  2001.  Marzuki,  Peter
Mahmud., Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2006. Mudzakkir,  “ Posisi Hukum Korban
Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana ”, Simpul RE , Baringbing.,
Mewujudkan  Supremasi  Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, .Komisi Pemberantasan Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi , Jakarta: KPK, 2015.
Muladi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana , (Semarang : Universitas Diponogoro, 1996)
Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara ,  Lembaga  Penelitian  dan  Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021. Sudrajat  Bassir,  M.,  1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP ,
Remadja Karya, Bandung.