Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 8, Agustus 2020

## PERKAWINAN  SASI  MENURUT  HUKUM  ADAT  DI  DESA  WASBAKAT KECAMATAN AIRBUAYA

## Lutfi Rumkel
Universitas Iqra Buru (UNIQBU) Maluku, Indonesia Email: lutfirumkel9@gmail.com

## Abstract
The  sasi  marriage  process  carried  out  by  some  Buru  people  in  Wasbakat  Village  is thick with customs including the customs in organizing marriages. This study aims to study and analyze the implementation of sasi marriage values according to customary law in Wasbakat Village, Airbuaya District, Buru Regency. This research is normative juridical  research.  The  implementation  of  values  in  sasi  marriages  is  examined through  the  legislation  approach,  concepts,  and  case  approaches  by  prioritizing  the use  of  legal  material  through  library  studies  and  then  analyzed  with  supporting theories to be able to describe the various findings of sasi marriages. The method used in this research is  a descriptive qualitative method. Data obtained from primary data and  secondary  data  with  data  sources  derived  from  community  leaders  and  the Wasbakat Village community. The method in this research is an observation with non- participatory  observation  techniques,  in-depth  interviews  (interviews),  documentation studies,  and  literature  studies.  Data  analysis  stage,  includes  data  reduction,  data presentation, and drawing conclusions. The outputs of this research are (1) scientific publications  in  ISSN  journals  even  if  they  allow  scientific  publications  in  accredited national  journals.  (2)  socializing  the  results  of  research  to  the  relevant  Regional Government  in  Buru  Regency  and  the  Village  apparatus  in  Wasbakat  Village regarding sasi marriage in terms of customary law.
Keywords: Implementation, values, customary law, sasi marriage, wasbakat

## Abstrak
Proses  pernikahan  sasi  yang  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  Buru  yang  ada  di Desa  Wasbakat  kental  dengan  adat-istiadat  termasuk  adat  dalam  penyelenggaraan pernikahan.  Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  dan  menganalisis  implementasi  nilai- nilai  perkawinan  sasi  menurut  hukum  adat  di  Desa  Wasbakat  Kecamatan  Airbuaya Kabupaten  Buru.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Implementasi nilai-nilai dalam perkawinan sasi ini diteliti melalui pendekatan perundang-undangan, konsep,  dan  pendekatan  kasus  dengan  mengutamakan  penggunaan  bahan  hukum melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan teori-teori pendukung untuk dapat  mendeskripsikan  berbagai  temuan  tentang  perkawinan  sasi.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuaitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan sumber data berasal dari tokoh masyarakat dan
masyarakat  Desa  Wasbakat.  Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  dengan teknik observasi non partisipatif, wawancara mendalam (interview), studi dokumentasi, dan studi literatur. Tahap analisis data, meliputi pereduksian data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan.  Luaran  penelitian  ini  adalah  (1)  publikasi  ilmiah  dalam  jurnal ber-ISSN  bahkan  jika  memungkinkan  publikasi  ilmiah  dalam  jurnal  nasional terakreditasi. (2) menyosialisasikan hasil penelitian kepada Pemerintah Daerah terkait di  Kabupaten  Buru  dan  aparatur  Desa  di  Desa  Wasbakat  tentang  pernikahan  sasi ditinjau dari hukum adat.
Kata kunci: Implementasi; nilai; hukum adat; pernikahan sasi; wasbakat

## Pendahuluan
Indonesia sebagai negara yang multikultural dan beragam baik bahasa, adat-istiadat, ras,  suku,  dan  agama  merupakan  perekat  kebangsaan  nasional  yang  dapat  menciptakan kerukunan  umat  beragama  dengan  tetap  menjunjug  tinggi  norma-norma  sosial  yang berlaku. Prinsip nilai sosial yang terkandung dalam kehidupan suatu masyarakat hendaklah dijadikan parameter atau ukuran dalam membangun komunikasi yang sistemik yang dapat menghilangkan sikap desintegrasi bangsa secara fundamental.
Sehubungan  dengan  itu,  sosio-kultural  masyarakat  yang  terkandung  di  dalamnya berupa nilai kebersamaan, kekeluargaan, partisipatif, gotong-royong, bahu-membahu dalam melakukan  kebaikan  merupakan  nilai-nilai  sosial  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam kehidupan  masyarakat  secara  umum.  Secara  spesifik  nilai  tersebut  juga  dilakukan  dalam kegiatan  pernikahan  sasi  yang  diadakan  oleh  masyarakat  Desa  Wasbakat  Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
Berdasarkan penelitian yang dilakuakn oleh   (Judge & Nurizka, 2008),  Hukum adat sasi  ini  sangat  efektif  karena  dengan  adanya  hukum  adat  sasi  ini,  maka  masyarakat  tidak berani untuk mengambil sumber daya alam sebelum waktu buka sasi. Ternyata dari kedua hukum ini yaitu hukum adat dan hukum positif mempunyai kedudukan yang saling terkait antara satu dengan yang lain.
Sasi  merupakan  salah  satu  bentuk  adat  istiadat  yang  mengandungtabu  dimana terdapat  sifat  larangan  dan  kewajiban  bagi  masyarakat  setempat.  Sasi  memang  dianggap tradisional,  bahkan  di  zaman  modern  seperti  ini  masyarakat  setempat  diMaluku  sudah mulai mengabaikan tradisi dan adat istiadat yang mereka miliki (Zaen, 2011).
Tradisi  pernikahan  sasi  yang  dilakukan  oleh  komunitas  tersebut  pada  prinsipnya memperkenalkan  bahwa  setiap  masyarakat  dalam  kehidupannya  terdapat  nilai  yang  harus direkonstruksi dalam membangun jiwa sosial yang baik, sehingga dengan hal yang demikan diharapkan  anggota  masyarakat  dapat  mengetahui,  memaknai,  menghayati  secara komprehensif hakikat nilai dalam hidup. Nilai merupakan sesuatu yang amat berharga dan dianggap penting oleh manusia, dengan nilai  seseorang bisa membedakan antara yang hak
dan  yang  batil,  salah  atau  benar,  tergantung  sudut  pandang  seseorang  dalam menginterprestasikan atau menafsirkan tentang konsep itu.
Beranjak dari pernyataan di atas, masyarakat Maluku pada umumnya dan masyarakat Desa Wasbakat Kecamatan Airbuaya pada khususnya, dalam melestarikan nilai-nilai sosial dalam  pernikahan  sasi  sebagaimana  yang  diuraikan  dalam  pernyataan  sebelumnya  telah mengambarkan  tentang  hubungan  solidaritas  yang  amat  mengesankan  dalam  menjajaki pernikahan  dimaksud.  Nilai-nilai  kebersamaan,  kekeluargaan,  musyawarah  mufakat, gotong royong dan partisipatif selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.
Proses pernikahan sasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Maluku yang juga dilakukan oleh masyarakat Buru yang ada pada Desa Wasbakat  kental dengan adat-istiadat termasuk  adat  dalam  penyelenggaraan  pernikahan.  Dengan  demikian,  dipandang  penting untuk  menjelaskan  apa  sebenarnya  definisi  sasi  yang  sesungguhnya  sehingga  kita  bisa menjelaskan  secara  detail  mengenai  dampak  atau  indikator    pemberlakuan  sasi  dalam pernikahan yang diadakan oleh masyarakat Desa Wasbakat. Proses sasi adalah pihak laki- laki ( ana mahana ) yang berumur dewasa, telah sasi/ menandah perempuan ( ana fina ) yang sudah  berumur  dewasa,  dengan  berupa  uang,  sebanyak  seratus  ribu  rupiah,  dan  sampai dengan yang tidak ditentukan nilainya, kepada pihak  perempuan ( ana fina ) dan di situlah yang  disebut  dengan  sasi/ditanda,  maka  seorang ana  fina (perempuan)  tidak  bisa  di jodohkan/diminang    dengan  laki-laki  lain  lagi,  dan  jika  sudah  disasi/ditanda,  oleh  kedua orang tua, lalu sewaktu-waktu dari pihak ana fina , terjadi penolakan atau tidak jadi kawin, maka  pihak  dari  orang  tua ana  fina (perempuan)  mengganti  denda  uang  yang  sebesar diberikan, dan ketika disasi ana fina (perempuan), ana mahana (laki-laki) juga ikut tinggal bersama di rumah perempuan, dan bahkan sampai tingkat berhubungan badan.
Pada  umumnya,  masyarakat  Maluku  hanya  dikenal/diartikan  dengan  sasi  sebagai tanda  larangan,  tetapi  juga  ada  sasi  di  masyarakat  Desa  Wasbakat  Kecamatan  Airbuaya. Sasi sebagai  tandah  pengikat  pada  anak  perempuan,  dan  sasi  ini  masih  berlaku  sampai sekarang  di  kalangan  masyarakat  adat  Buru,  yang  berada  di  Desa  Wasbakat  Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru.
Berdasarkan  deskripsi  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan menganalisis  implementasi  nilai-nilai  perkawinan sasi menurut  hukum  adat  di  Desa Wasbakat, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  terhadap kaidah-kaidah  hukum  (peraturan  perundang-undangan)  yang  relevan  (Yusuf,  2015). Penelitian terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara  satu  kaidah  hukum  dengan  kaidah  hukum  yang  lainnya,  atau  dengan  asas-asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah:
a. Pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) yang  adalah  pendekatan  dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengatur tentang : Implementasi Nilai-Nilai Perkawinan Sasi Menurut Hukum Adat Di Desa Wasbakat Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru.
b. Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  beranjak  dari  pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian,konsep-konsep  hukum,dan  asas-asas hukum  relevan  dengan  isu  yang  dihadapi.  Pemaman  akan  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin.

## Hasil dan Pembahasaan
1. Perkawinan sasi
Pada umumnya, masyarakat Maluku hanya dikenal/diartikan dengan sasi sebagai tanda  larangan,  tetapi  juga  ada sasi di  masyarakat  Desa  Wasbakat  Kecamatan Airbuaya. Sasi sebagai  tandah  pengikat  pada  anak  perempuan,  dan  sasi  ini  masih berlaku  sampai  sekarang  di  kalangan  masyarakat  adat  Buru,  yang  berada  di  Desa WasbakatKecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru.
Saat  ini, sasi memang  lebih  cenderung  bersifat  hukum  bukan  tradisi. Sasi digunakan  sebagai  cara mengambil  kebijakan  dalam  pengambilan  hasil  laut  dan  hasil pertanian.  Namun  secara  umum, sasi berlaku  di  masyarakat  Maluku  sebagai  bentuk etika tradisional. Sasi tidak berhubungan dengan ritus kelahiran, perkawinan, kematian, dan pewarisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu dan kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam yang dimiliki. Seperti yang kita tahu,  bahwa taboo atau  tabu  berfungsi  untuk  menjaga  kestabilan  hidup  masyarakat. Tabu  seringkali  dikaitkan  dengan  sesuatu  yang  terlarang,  karena  akan  mengakibatkan dampak  buruk  bagi  orang  yang  melanggar  tabu.  Seperti  yang  didefinisikan  oleh Sigmund  Freud  tentang  tabu,  yaitu:  “Suatu  perilaku  terlarang  di  mana  terdapat kecenderungan kuat yang terdapat di dalam alam bawah sadar”.
Tabu  memang  dianggap  erat  kaitannya  dengan  hal-hal  kotor  dan  keramat, sehingga tidak boleh dilanggar. Karena jika melanggar tabu, akan mengalami hal buruk yang menimpa seseorang.
Lokollo  menjelaskan  bahwa  terdapat  enam  tujuan  falsafah  yang  mempengaruhi pelaksanaan adat sasi , yakni sebagai berikut :
a. Memberikan petunjuk umum tentang perilaku manusia, untuk memberikan batasan tentang hak-hak masyarakat
b. Menyatakan hak-hak wanita, untuk memberikan definisi status wanita dan pengaruh mereka dalam masyarakat
c. Mencegah kriminalitas, untuk mengurangi tindakan kejatahan seperti mencuri
d. Mendistribusikan  Sumber  Daya  Alam  yang  mereka  miliki  secara  merata  untuk menghindari  konflik  dalam  pendistribusian  sumber  daya  alam,  yakni  antara masyarakat dari desa atau kecamatan yang berbeda
e. Menentukan  cara  pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  yang  di  laut  dan  di  darat  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
f. Untuk penghijauan.
Sehubungan dengan itu, pengajuan sasi bisa diberlakukan dalam pernikahan jika ada  hukum  atau  aturan  yang  dibangun  dalam  kesepakatan  yang  diambil  secara bersama-sama.  Maka  kedudukan sasi tersebut  dianggap  penting  dan  berlaku  dalam pernikahan  yang  diadakan  oleh  masyarakat  dimaksud.  Desa  Wasbakat    merupakan salah  satu  daerah  yang  masih  menggunakan  tradisi sasi yang  dibangun  dalam pernikahan.
Jika  pihak  laki-laki  telah  melakukan  peminangan  atau  meng hitbah pihak perempuan  yang  ingin  dinikahi  secara  sah,  menurut  aturan  undang-undang,  maka dalam proses peminangan tersebut telah didudukan mengenai aspek yang ingin dicapai secara bersama termasuk  mengenai dampak dari pertunangan tersebut.
Persetujuan  antara  para  kedua  belah  pihak  yang  sudah  berusia  dewasa  dan berakhir ketika perkawinan pada usia dewasa. Di  Desa Wasbakat, jika salah satu pihak telah  melalaikan  kesepakatan  yang  telah  dibangun  dalam  proses sasi yang  diadakan, maka  disitulah  sanksi  pernikahan  diterapkan,  apakah  pihak ana  mahana (laki-laki), atau  pihak ana  fina (perempuan),  yang  bersalah  maka  proses  ganti  rugi  di berlakukan.Jika kedua belah pihak tidak memutuskan pertunangan yang telah dibangun berdasarkan kesepakatan maka sanksi tidak diberlakukan dalam pernikahan tersebut.
2. Perkawinan dalam Persefektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pengertian  nikah  menurut  undang-undang  perkawinan,  pencatatannya  dapat dilakukan  dikantor  sipil,  sedangkan  pelaksanaan  nikah  dilakukan  menurut  aturan agama  yang  dianut.  Apabila  tidak  dilakukan  menurut  agama  yang  dianutnya,  maka perkawinan dianggap tidak sah menurut undang-undang perkawinan (Prodjohamidjojo, 2015)
Menurut pasal 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (BIP, 2017). Dari adanya pernikahan  yang  dibentuk,  peran  kontribusi  suami  dan  istri  sangatlah  dominan  dalam membentuk  ikatan  keluarga  yang  kuat  dengan  pondasi  nilai-nilai  kebaikan  yang bermuarah  pada  ketaatan  kepada  Allah  SWT,  tuhan  yang  Maha  Esa.  Untuk mewujudkan  ikatan  pernikahan  yang  baik  dan  benar  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang berlaku, fungsi dasarnya adalah menghindari diri dari pertikaian dan perpecahan. Kedua  belah  pihak  (suami/istri)  bekerjasama  dalam  membangun  rumah  tangga  atau keluarga  tersebut  (Lakburlawal,  2014).  Hal  semacam  itu,  sangatlah  berdampak terhadap  hak  dan  kewajiban  masing-masing  (Zulfiani,  2017).  Hukum  Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang berbeda jenis, yakni  ikatan  perkawinan.  Ikatan  perkawinan  dalam  hukum  islam  dinamakan  dengan miitsyaaqanqholiidhon,  yaitu  suatu  ikatan  janji  yang  kokoh.  Oleh  karenanya,  suatu
ikatan  perkawinan  tidak  begitu  saja  dapat  terjadi  tampa  melalui  beberapa  ketentuan (Tutik, 2017).
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat
Perkawinan  Menurut  Hukum  Adat  adalah  salah  satu  peristiwa  yang  sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga  mereka  masing-masing.  Dalam  hukum  adat  perkawinan  itu  bukan  hanya merupakan  peristiwa  penting  bagi  mereka  yang  masih  hidup  saja.  Sistem  perkawinan menurut  hukum  adat  sebagai  berikut;  1.  Dalam  hukum  adat  dikenal  ada  tiga  sistem perkawinan  yaitu:  Sistem  Endogami:  yaitu  seorang  hanya  dibenarkan  mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri. Sistem perkawinan ini sudah jarang terjadi.  2.  Sistem Eksogami:  yaitu  perkawinan  dengan  seseorang  yang  berlainan  suku atau  suku  yang  lain.  3.  Sistem  Eleutherogami:  yaitu  sistem  ini  tidak  mengenal larangan-larangan  atau  keharusankeharusan  (Erwinsyahbana,  2012).  Larangan- larangan  dalam  sistem  ini  adalah  yang  bertalian  dengan  ikatan  kekeluargaan,  yaitu: Nasab  (sama  dengan  turunan  yang  dekat)  seperti  kawin  dengan  ibu,  nenek,  anak kandung,  cucu,  saudara  kandung,  saudara  bapak  atau  ibu.  Musyahara  (sama  dengan periparan), yaitu kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri.
4. Implementasi
Implementasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai pelaksanaan  atau  penerapan.  Implementasi  adalah  suatu  tindakan  atau  pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya  dilakukan  setelah  perencanaan  sudah  dianggap  fix.  Secara  sederhana implementasi  bisa  diartikan  pelaksanaan  atau  penerapan.  Majone  dan  Wildavsky mengemukakan  bahwa  implementasi  adalah  perluasan  aktivitas  yang  saling menyesuaikan.
Abdul  Wahab  Solichin  mengemukakan  bahwa  implementasi  adalah  pelaksana keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk  Undang-Undang.  Namun,  dapat pula  berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  badan peradilan  lainnya,  keputusan  tersebut  mengidentifikasikan  masalah  yang  ingin diatasi,  menyebutkan  secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai  dengan berbagai  cara  untuk  menstruktur  atau  mengatur  proses  implementasinya  (Wahab, 2012).
Penelitian  ini  berpijak  pada  kajian  hukum  ada  tkarena  mengkaji  implementasi nilai-nilai  perkawinan sasi menurut  hukum  adat  di  Desa  Wasbakat  Kecamatan Airbuaya  Kabupaten  Buru.  Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  mengacu  pada perkawinan sasi menurut  hukum  adat  di  Desa  Wasbakat  Kecamatan  Airbuaya Kabupaten  Buru  maka  skema  penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  dan  menganalisis implementasi  nilai-nilai  perkawinan sasi menurut  hukum  adat  di  desa  Wasbakat Kecamatan  Airbuaya  Kabupaten  Buru.  Sehingga, Out  put dari  penelitian  ini  adalah
menemukan  wujud  implementasi  nilai-nilai  perkawinan sasi menurut  hukum  adat  di desa Wasbakat Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru.
Untuk lebih jelasnya alur dan sistematika penelitian ini akan tergambarkan pada bagan kerangka pikir berikut.

## Gambar 1 alur dan sistematika penelitian
Penelitian  terhadap  hukum  positif  ini  dilakukan  dengan  cara  mengevaluasi  segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum yang lainnya, atau dengan asas-asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada (Bagir, 2015). Pendekatan masalah yang digunakan adalah:
a. Pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) adalah  pendekatan  dengan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  khususnya  mengatur tentang:  Implementasi  Nilai-Nilai  Perkawinan  Sasi  Menurut  Hukum  Adat  di  Desa Wasbakat Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru.
b. Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  beranjak  dari  pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  peneliti  akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum, dan  asas-asas  hukum  relevan  dengan  isu  yang  dihadapi.  Pemahaman  akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneiti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi, yakni  impelementasi  nilai-nilai  perkawinan sasi munurut  hukum  adat  di  Desa Wasbakat.

## Kesimpulan
Perkawinan  sasi  berlaku  pada  masyarakat  adat  buru  yang  berada  di  desa  wasbakat kecamatan  airbuaya,  sebelum  berlaku  undang-undang  perkawinan  sasi  masyarakat  adat memberlakukan  sasi  yang  terjadi  di  saat  dalam  kandungan  ibu,  tetapi  dengan  adanya hukum  pemerintah,  dan  masyarakat  mengikuti  perkembangan  informasih  yang  semakin pesat,  lewat  media  masa,  lewat  pendidikan  anak-anak  yang  berada  di  bangku  perguruan tinggi, maka sasi tidak di berlakukan lagi dari sejak dalam kandungan, tetapi di berlakukan sejak  ia  lahir  maupun  ia  besar,  dan  masyarakat  adat  masih  menjalangkan  nilai-nilai perkawinan  sasi  sampai  sekarang  berupa,  sanksi-sanksi  adat,  yang  di    yang  masih  di berlakukan  berupa sanksi adat atu nilai adat yaitu, humas lau, kalelei, honowain.
Sistem sasi yang di lakukan oleh masyarakat adat buru terkhususnya di desa wasbakat yang berada di kecamatan airbuaya sangat bertentangan, dan sasi pada dasarnya masyarakat adat  yang  beragama  islam  tidak  menjalangkan  sasi  itu  karna  bertentangan  dengan  hukum islam maupun positif undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 yang suda di uba dengan undang-undang  no  16  tahun  2019  (RI,  2019).  Dan  masyarakat  adat  buru  yang  beragama hindu dan kristen suda tidak menjalangkan sasi lagi tapi mereka suda menjalangkan sasi di sejak ia lahir dan berusia 10-15 tahun keatas, tetapi sanksi dari perkawinan adat dan nilai- nilai  masih  di  jalangkan  oleh  masyarakat  adat  buru  agar  tidak  hilang  nilai  adat  yang dijalangkan oleh masyarakat setempat.

## BIBLIGRAFI
Bagir, M. (2015). Penelitian di Bidang Hukum, dalam jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999, Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Bandung .
BIP,  Tim  Redaksi.  (2017). Tujuan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 . Buana Ilmu Populer.
Erwinsyahbana,  Tengku.  (2012).  Sistem  hukum  perkawinan  pada  Negara  hukum berdasarkan pancasila. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1).
Judge,  Zulfikar,  &  Nurizka,  Marissa.  (2008).  Peranan  Hukum  Adat  Sasi  Laut  dalam Melindungi  Kelestarian  Lingkungan  di  Desa  Eti  Kecamatan  Seram  Barat  Kabupaten Seram Bagian Barat. Lex Jurnalica , 6 (1), 18037.
Lakburlawal,  Mahrita  A.  (2014).  Kedudukan  Suami  Dalam  Sistem  Kekerabatan Masyarakat  Adat  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Studi  Pada  Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya). Sasi , 20 (2), 36– 46.
Prodjohamidjojo,  Martiman.  (2015). Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Jakarta:  CV.  Karya Gemilang.
RI,  UU.  (2019). Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan .  Jakarta: Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).
Tutik,  Titik  Triwulan.  (2017). Pengantar  Hukum  Perdata  di  Indonesia .  Jakarta:  Prestasi Pustaka.
Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model- model implementasi kebijakan publik. Jakarta: Bumi Aksara , 77 .
Yusuf,  Muri.  (2015). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Penelitian  Gabungan . Jakarta: Prenadamedia Group.
Zaen,  Izza  Laelatul  Izzah.  (2011).  Kajian  Literatur  Maluku  Menjaga  Alam  Seribu  Pulau Dilema  Sistem  Adat  Sasi  dan  Kuasa  Pemerintah  Menjaga  Sumber  Daya  Alam  Pulau Maluku.
Zulfiani,  Zulfiani.  (2017).  Kajian  Hukum  terhadap  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan , 12 (2), 211–222.