## Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum
Valentina Mariama Sadeadema*

## Abstract
One of the General Election Commision (KPU) innovations in the implementation of concurrent election  is  to  build  information  transparency  system.  The  aim  is  for  the  community,  electoral contestants, and political party activists to access when and wherever the progress of the ongoing local  election  is  taking  place.  The  KPU  as  an  organizing  body  seeks  to  improve  the implementation of concurrent local election by using informatics technology. The use of websites in local election is the first step in implementing e-voting mechanism in elections.
Keywords: information transparency; KPU; local election.

## Abstrak
Salah  satu  terobosan  KPU  dalam penyelenggaraan  pilkada  serentak  adalah  membangun  sistem transparansi  informasi.  Tujuannya  adalah  agar  masyarakat,  para  kontestan  pilkada,  dan  aktivis partai  politik  bisa  mengakses  kapan  dan  dimana  saja  perkembangan  pelaksanaan  pilkada  yang sedang  berlangsung.  KPU  sebagai  lembaga  penyelenggara  berusaha  memperbaiki penyelenggaraan  pilkada  serentak  dengan  menggunakan  teknologi  informatika.  Penggunaan website dalam pilkada merupakan langkah awal dalam menerapkan mekanisme e-voting dalam pilkada.
Kata kunci : transparansi informasi; KPU; pilkada

## Pengantar
Informasi  itu  oksigen  demokrasi.  KPU  adalah  lembaga penyelenggara demokrasi. Jadi sangat strategis. Keterbukaan informasi  bagi  penyelenggara  pemilu,  baik  KPU  maupun Bawaslu itu merupakan poin yang tidak ternegoisasikan.
Majalah Suara KPU , Vol.4.
Pemilu,  kini seolah-olah telah menjadi syarat akan branding demokrasi disebuah negara  yang  “gemar”  menyelenggarakannya.  Indonesia  dapat  disejajarkan  dengan negara-negara lain yang masuk dalam list “negara berpemilu”. Begini hierarkinya, kepala desa dipilih melalui pilkades, bupati/walikota dan gubernur dipilih melalui pilkada serta presiden lewat pilpres. Tentu ini belum lengkap tanpa DPR yang dipilih melalui pileg, baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Melihat  begitu  padatnya  pesta  demokrasi  di Indonesia,  maka  tak  heran  Komisi  Pemilihan  Umum  menjadi  lembaga  vital  yang kehadirannya  sangat  berperan  penting  dalam  mengawal  terselenggaranya  setiap event pesta demokrasi, pemilu.
Seiring bertambahnya usia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu maka turut bertambah pula pekerjaan rumah tangga  KPU  yang  baru.  Bukan  hanya  dituntut  untuk  menyukseskan  pemilu  atau membangun citra positif setiap penyelenggaraann pemilu. Kini Komisi Pemilihan Umum harus bisa untuk melepas dahaga masyarakat Indonesia yang haus akan informasi. Masa- masa  maraknya  digitalisasi  informasi  seperti  saat  ini,  ditambah  dengan  kemajuan teknologi  yang  tak  terbendung  maka  tak  heran  lembaga  negara  turut  berlomba memberikan  informasi  publik  bagi  masyarakatnya.  Ya,  uforia  keterbukaan  informasi memang seharusnya disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tulisan ini akan lebih dalam menggali tentang keterbukaan informasi publik oleh Komisi Pemilihan Umum. Mengapa penulis tertarik dengan judul ini? Jawabannya akan penulis kelompokkan menjadi beberapa poin yaitu, Pertama, mudahnya akses informasi mengenai hal-hal berbau politik tentu akan mendorong masyarakat berfikir lebih kritis. Lantas,  mengapa  informasi  tentang  pemilu  harus  transparan?  Apa  yang  terjadi  apabila informasi  seputar  pemilu  terkesan  di  privatisasikan?  Dalam  menjawab  pertanyaan  ini tentu  saja  dapat  direfleksikan  dengan statemen Alamsyah  bahwasanya  KPU  dan keterbukaan  informasi  merupakan  hal  yang  tak  ternegosiasikan.  Dalam  hal  ini transparansi  informasi  seputar  pemilu  berusaha  disajikan  dengan  sebaik  mungkin  oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU terlebih informasi kepemiluan sangat sensitif. Tentu hal
ini  merupakan  bentuk  implikasi  dari  dorongan  masyarakat  sipil  yang  menginginkan keterbukaan  tersebut.  Dengan  adanya  dorongan  akan  transparansi  ditambah  dengan kemajuan  teknologi  informasi  yang  semakin  pesat maka tak  ada  alasan  suatu lembaga untuk tidak transparan dalam pelayanan informasi.
Kedua, dalam kurun waktu satu tahun terakhir bangsa Indonesia sedang disibukkan dengan uforia pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Tahun lalu tepatnya 9 desember 2015 menjadi hari bahagia bagi mereka yang “merayakan” pesta pemilukada, sedangkan 15  Februari  2017  mendatang  menjadi  rangkaian  lanjutan  pemilukada.  Berkaca  dari pilkada  serentak  2015  yang  telah  terselenggara  maka  dapat  kita  lihat  sejauh  mana lembaga  penyelenggara  pemilu  menyajikan  informasi  kepada  publik.  Setelah  kita mengetahui seperti apa bentuk transparansi tersebut disitulah dapat kita lihat upaya apa saja  yang  dilakukan  KPU  untuk  mengatasi  permintaan  masyarakat  luas  atas  informasi kepemiluan.
Ketiga ,  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  yang  berkedudukan  di Ibukota Negara merancang beberapa sistem informasi mengenai kepemiluan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam mengakses informasi dihadirkan dalam bebagai cara mulai  dari  permintaan  manual  sampai  dengan  secara  online.  Hingga  pada  akhirnya lahirlah penghargaan atas pelayanan informasi ini. “ Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara  resmi  meraih  peringkat  II  sebagai  Lembaga  Non  Struktural  yang  berkomitmen memberikan  akses  informasi  kepada  masyarakat  luas” .  Begitulah  kutipan  dari  sebuah berita di website resmi KPU.  Lantas seperti apakah sarana yang diberikan KPU dalam memberikan  informasi  kepada  masyarakat?  Menjelang  uforia  pilkada  serentak  2017 mendatang apakah KPU juga akan melakukan transparansi informasi yang serupa dengan pilkada  seretak  2015  yang  lalu?  Dari  beberapa  pertanyaan  tersebutlah  tulisan  ini  akan mengupas  lebih  mendalam  masalah  “Transparansi  Informasi  Pilkada  Serentak”  yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik
“Good  Governance  is  accountability,  participation,  predictability  and tranparancy” . Seperti itulah cuplikan quote mengenai transparansi yang tercantum dalam policy paper Asean Development Bank (ADB). Sepenggal kalimat singkat tersebut dapat dimaknai bahwa terselenggaranya kepemerintahan yang baik memiliki empat esensi yang
salah  satunya  adalah  transparansi.  Bukan  hanya  ADB  saja  yang  mencantumpan  aspek transparansi  dalam  berjalannya  pemerintahan  yang  baik, United  Nations  Development Programme (UNDP) juga menyebutkan bahwa satu dari dari sembilan karakteristik good governance adalah transparansi (Sadjijono, 2008: 238).
Apabila  melihat  lebih  dalam  pada  konsep good  governance maka  hampir  setiap pengertian  dan  karakteristik  mengenai good  governance memiliki  satu  aspek  yaitu transparansi. Transparansi atau keterbukaan sendiri berasal dari kata “transparan” yang secara  harfiah  berarti  tembus  cahaya;  nyata;  jelas  seperti  tertulis  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia.  Dapat  diartikan  bahwa  transparansi  atau  keterbukaan  merupakan tindakan  dan  upaya  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  jelas  dan  tidak diragukan lagi kebenarannya. Dari definisi inilah poin transparansi selalu menjadi satu dari sekian karakteristik dari berjalannya kepemerintahan yang baik. Transparansi dalam kehidupan  bernegara  memiliki  peranan  penting  yang  salah  satunya  yaitu  dengan transparansi  atau  keterbukaan  masyarakat  akan  mendapatkan  akses  yang  lebih  bebas terhadap  informasi.  Kemudahan  akses  informasi  inilah  yang  menjadi  jembatan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Transparasni  kini  menjadi  batu  loncatan  bagi  masyarakat  untuk  menuntut  hak mereka  untuk  tahu.  Instansi  pemerintah  pada  akhirnya  saling  berlomba  untuk  menjadi transparan  kepada  masyarakat  dalam  hal  program  yang  dilakukan.  Namun,  saat  ini transparansi  suatu  lembaga  juga  ditentukan  seberapa  bersar  lembaga  tersebut  mampu menjawab  dan  melayani  permintaan  publik  akan  informasi  terkait.  Terpenuhinya informasi yang diminta masyarakat dapat menjadi tolak ukur seberapa besar transparansi lembaga tersebut.
Transparansi  atau  keterbukaan  suatu  informasi  publik  di  Indonesia  diperkuat dengan lahirnya sebuah legal formal yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP).  Berdasarkan  UU  KIP  informasi  publik  memiliki pengertian informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu  badan  publik  yang  berkaitan  dengan  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Berdasarkan  pengertian  diatas  maka  informasi  publik  bersifat  vital  bagi kepentingan publik. Dapat dibayangkan apabila informasi penting terkesan ditutup-tutupi
oleh  sebuah  lembaga  maka  akses  publik  akan  informasi  juga  terganggu.  Lahirnya  UU KIP ini pada akhirnya menjadi pemicu pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk selalu melayani dan memberikan informasi publik kepada masyarakat.
Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  menjadi  salah  satu  lembaga independen  penyelenggara  pemilu  yang  masuk  ke  dalam  daftar  lembaga  negara  yang melaksanakan tugas dalam hal keterbukaan informasi publik. KPU akan sangat berkaitan dengan segala bentuk informasi publik yang bersifat kepemiluan, maka dari itu banyak pihak yang menantikan informasi valid yang bersumber dari KPU. Pentingnya informasi kepemiluan  yang  harus  diketahui  masyarakat  adalah  bentuk  integritas  KPU  untuk menunjukkan  independensi  dan  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan umum sendiri.
Transparansi  dan  partisipasi  itu  berjalan  beriringan.  Masyarakat  akan  dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi jika mereka mendapatkan informasi yang cukup terhadap proses yang tengah berlangsung (Suara KPU, 2015).
Semakin luas akses informasi yang dibuka oleh KPU maka akan semakin besar pula peluang  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu.  Oleh  karena  itu,  keterbukaan  informasi publik oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi sangat penting dan menarik untuk idbahas lebih mendalam.

## KPU dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak yang terselenggara  9 Desember 2015 yang lalu menjadi sejarah pemilihan umum di Indonesia, pasalnya pilkada serentak ini adalah pilkada pertama di Indonesia  yang  dilakukan  secara  bersamaan  oleh  banyak  daerah  di  Indonesia. Penyelenggaraan pilkada dan keterbukaan informasi publik menjadi dua hal yang saling bersangkutan. Pilkada terselenggara berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan yaitu:
1. Asas  mandiri  dan  adil,  penyelenggara  pemilu  bertindak  netral  dan  tidak  memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu.
2. Asas  kepastian  hukum  melakukan  tindakan  dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Asas  jujur,  keterbukaan  dan  akuntabilitas  yaitu  membuka  akses  publik  mengenai informasi  dan  data  yang  berkaitan  dengan  keputusan  yang  telah  diambil  sesuai peraturan perundangundangan.
4. Asas kepentingan umum yaitu memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih.
5. Asas proporsionalitas yaitu mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang  dapat  menimbulkan  situasi  konflik  kepentingan  dalam  pelaksanaan  tugas penyelenggara Pemilu.
6. Asas  profesionalitas,  efektivitas  dan  efisiensi  berarti  menjamin  kualitas  pelayanan kepada  pemilih  dan  peserta  sesuai  dengan  standar  profesional  administrasi penyelenggaraan Pemilu;
7. Asas  tertib  yaitu  memastikan  seluruh  informasi  yang  disampaikan  kepada  publik berdasarkan data dan/atau fakta.
Dari ketujuh asas diatas, KPU dan upaya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik berpedoman pada asas jujurm keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan tertib.  Membuka  akses  publik,  memastikan  informasi  valid  dan  memberikan informasi yang  mencerahkan  pikiran  pemilih  menuntut  KPU  untuk  berupaya  membuka  gerbang informasi seluas-luasnya, salah satunya dengan PPID.
Alamsyah  Saragih,  seorang  pengamat  keterbukaan  informasi  turut  berpendapat dalam keterbukaan informasi oleh KPU. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pilkada, di mana salah satu tolok ukur kualitas pilkada dapat dilihat dari aspek transparasinya. Menurutnya, ada beberapa tahapan keterbukaan informasi yang harus dilalui KPU (Suara KPU, 2015: 4) yaitu:
1. Inisiasi, menyiapkan dari mulai PPID, SOP, dan seterusnya. Tahap pertama ini, kalau sudah beres maka akan dilanjutkan ke tahap ke dua.
2. Diclosure ,  menggunakan  UU  KIP,  memenuhi  dan  menjalankan  seluruh  yang  ada dalam UU KIP, menjalankannya tentang apa saja informasi yang harus disediakan. Pada tahap kedua ini, keterbukaan informasi mulai mengembangkan hal-hal seperti mengembangkan skema open data. Kemudian, mengidentifikasi kelompok-kelompok sasaran  yang  memang  akan  menggunakan  informasi  tersebut.  Informasi  ini  secara proaktif disampaikan kepada kelompok sasaran ini supaya terlihat  apa manfaat dari akses  informasi  itu.  Yang  paling  penting  di  tahap  kedua,  KPU  harus  sudah  mulai melakukan  targeted  transparancy  (sebagai  upaya  mencapai  tahap  ketiga),  jadi  dari pengalaman  publikasi  ini,  KPU  harus  sudah  mulai  beneficial  map,  jadi  pemanfaat infromasi,  peta  pemanfaatan  informasi,  yang  kira-kira  dari  sekian  informasi  yang
kebuka itu mana kira-kira  yang paling banyak berguna, baik pada saat sedang atau pasca berlangsungnya penyelenggaran pemilu/pemilukada.
3. Targeted transparancy, secara proaktif menyampaikan kepada pemanfaat informasi tentang  informasi-informasi  yang  bernilai  tinggi.  Kalau  KPU  sudah  sampai  tahap ketiga itu sudah advance , bahkan bisa jadi inspirasi bagi badan publik lain.
Dari  klasifikasi  tahapan  keterbukaan  tersebut  KPU  sudah  berhasil  menempuh tahapan kedua, bahkan sudah bersiao menginjak tahapan terakhir. Aspek penting  yang harus  senantiasa  dimili  KPU  yaitu willingnes dimana  KPU  memiliki  keinginan  tinggi dalam membuka gerbang informasi kepada masyarakat.

## Melembagakan PPID.
Pejabat  Pengelola  Informasi  Dokumentasi  (PPID)  KPU  adalah  pelaksana penyediaan informasi seputar kepemiluan di lingkungan KPU RI yang bertanggung jawab dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayanan informasi.
PPID  disini  seperti  sebuah team terstruktur  yang  tidak  bisa  berdiri  dan  bekerja sendiri  tanpa  struktur  organisasi  KPU  lainnya.  PPID  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang awalnya  sebagai  pengelolaa  arsip  dan  dokumentasi.  Dahulu  pengelola  arsip  dan dokumentasi  berada  dalam  satu  struktur,  tetapi  sekarang  ada  struktru  tersendiri  untuk mengurus  arsip  dan  dokumentasi  serta  pelayanan  ke  masyarakat  (Wawancara  Rita Sugiarti).
Tupoksi dari PPID KPU sendiri telah disusun rapi berdasarkan legal formal yang berlaku. Dasar hukum di internal KPU yang membawahi berdirinya PPID sendiri yaitu Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  No.  1  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Tugas utama PPID sendiri tidak lepas dari  pelayanan  informasi  publik.  Bentuk  pelayanan  informasi  publik  dapat  berupa menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU.
PPID  memiliki  klasifikasi  jenis  informasi  yang  disediakan  untuk  publik  yaitu: Pertama, informasi  berkala  Informasi  yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan  secara berkala  adalah  Informasi  yang  telah  dikuasai  dan  didokumentasikan  oleh  KPU  untuk diumumkan  secara  rutin,  teratur,  dan  dilakukan  paling  singkat  6  (enam)  bulan  sekali misalnya laporan keuangan. Kedua, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yang  apabila  tidak  disampaikan  dapat  mengancam  hajat  hidup  orang  banyak  dan
ketertiban  umum  di  lingkungan  KPU  seperti  LHKPN  dan  jumlah  TPS. Ketiga, yaitu informasi wajib setiap saat yang berisikan informasi terbuka dari KPU misalnya daftar pelayanan publik dan MoU.
Pelayanan  informasi  publik  yang  dilakukan  KPU  melalui  PPID  pada  akhirnya membuahkan  hasil  manis  ketika  KPU  berhasil  meraih  prestasi  yaitu  peringkat  II keterbukaan informasi publik lembaga non-struktural.
Prestasi KPU dalam keterbukaan informasi publik ini mengungguli raihan Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  berada  di  peringkat  III  dan  hanya  satu  tingkat  di bawah  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  di  posisi  I. Pemeringkatan  tersebut  semakin  membuktikan  bahwa  KPU  merupakan  badan  publik yang  transparan  kepada  masyarakat,  sekaligus  sebagai  mitra  pemerintah  yang  mampu menyukseskan  program-program  dari  kementerian/lembaga  negara  (Suara  KPU,  2015: 37).
Keberhasilan KPU merain peringkat II keterbukaan informasi publik bukan berarti akhir dari transparansi KPU. Keberhasilan ini patut dijadikan batu loncatan KPU dalam membuka pintu arus informasi selebar-lebarnya untuk masyarakat. Oleh karena itu, KPU harus menjaga transparansi informasi agar kepercayaan masyarakat terhadap KPU tidak menurun.

## Membangun E-PPID
PPID  dalam  sepak  terjangnya  selama  ini  terus  berupaya  mengembangkan pelayanan informasi publik. Kemajuan teknologi berbasis internet saat ini pada akhirnya menjadi pemicu PPID menghadirkan sistem yang memudahkan publik untuk mengakses informasi PPID dimanapun dan kapanpun. Alhasil, terbentuklah laman resmi bertajuk E- PPID  dengan  alamat  http://ppid.kpu.go.id  yang  secara  langsung  tersambung  dengan website  resmi  KPU  sendiri.  Lahirnya  E-PPID  dengan  segala  kemudahan  aksesnya merupakan imbas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. “The coming together of computing, telecommunications, and media in a digital environment is known as convergence” (Subiakto, 2015: 276). Fenomena konvergensi terjadi ketika teknologi komputer, telekomunikasi, dan media massa menyatu dalam lingkungan digital secara bersamaan dan pada akhirnya muncullah era teknologi komunikasi yang disebut era Web 2.0.
Salah  satu  bentuk  pelayanan  informasi  dari  kita  (PPID)  yaitu  lewat  website.  Di halaman website kita ada informasi-informasi yang di klasifikasikan sesuai dasar hukum yang berlaku, yaitu informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Website  PPID  adalah  digitalisasi  PPID,  jadi  gambaran  PPID  ada  disana  (website) (Wawancara Rita Sugiarti).
E-PPID sendiri merupakan layanan informasi publik secara online yang bertujuan untuk memudahkan akses informasi kepemiluan bagi masyarakat. Peluncuran E-PPID merupakan  tahapan  awal  pemanfaatan  sistem  pelayanan  informasi  online  berbasis online dan peluncuran tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPU, Husni Kmil Manik. Harapan besar dari KPU akan kehadiran sistem online pelayanan informasi melalui E- PPID yaitu masyarakat juga turut berpartisipasi aktif guna memaksimalkan kehadiran website ini. Peluncuran E-PPID itu merupakan wujud komitmen KPU dalam mendukung keterbukaan  informasi  publik.  Transparansi  adalah  salah  satu  prinsip  yang  selalu diterapkan oleh KPU sejak awal penyelenggaraan pemilu.
Gambar 1. Website PPID KPU
Sumber: https://ppid.kpu.go.id/
Website  E-PPID  memuat  segala  informasi  yang  terdapat  dalam  PPID.  Segala informasi  publik  yang  terdapat  di  dalam  website  dapat  diperoleh  hanya  dengan mengunduh informasi yang diinginkan. Informasi yang diinginkan dapat diperoleh sesuai dengan katebori informasi yang diinginkan. Dalam masa pilkada serentak 2015 yang lalu informasi  publik  yang  tersedia  di  laman  PPID  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pilkada serentak. Salah satunya yaitu informasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  (LHKPN)  pasangan  calon  kepala  daerah  beberapa  daerah  yang  melakukan pilkada  serentak.  Infromasi  mengenai  LHKPN  ini  tergolong  dalam  informasi  yang
sifatnya  serta  merta,  dimana  informasi  ini  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak. Informasi  LHKPN  adalah  penting  dan  bersifat  vital,  selain  valid  informasi  ini  turut menjadi gambaran pemilih dan mengenal lebih jauh calon kepala daerah melalui laporan harta kekayaan yang disajikan KPU.
“ Jadi  kalau  KPU  proaktif,  inovasi  di  masyarakat  lebih  banyak.  Lalu  muncul  e- PPID,  itu  bagus  juga,  mempercepat  publik  untuk  dapat  mengakses  informasi” (Suara KPU, 2015: 16). Kehadiran e-ppid juga semakin membuktikan komitmen KPU terhadap upayanya melakukan keterbukaan informasi publik. Kemudahan akses informasi ini juga menjadi  cara  KPU  dalam  menyukseskan  terselenggaranya  Pilkada  Serentak  yang  baru pertama  kali  terlaksana  di  Indonesia.  Segala  informasi  yang  berhubungan  dengan penyelenggaraan pilkada serentak dimuat dalam website PPID. Sekalipun ada beberapa informasi yang tidak ditampilkan, maka pemohon informasi dapat langsung mengajukan permohonan  informasi  apa  yang  dibutuhkan  dengan  mengikuti  alur  permohonan informasi publik yang telah ditetapkan oleh PPID. Dengan cara seperti ini, KPU juga turut memancing  masyarakat  untuk  terus  aktif  terhadap  informasi  yang  berkaitan  dengan berlangsungnya pilkada.
Gambar2. Tata Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik KPU
Sumber: https://ppid.kpu.go.id/

## Alur Permohonan Informasi Publik
Komitmen PPID dalam menjamin akses informasi publik diwujudkan dalam sebuah alur  yang  dibuat  untuk  masyarakat  agar dapat memperoleh informasi  tersebut. Banyak jalan menuju Roma . Pepatah ini menggambarkan tentang keberagaman cara yang dapat dilakukan  masyarakat  untuk  dapat  mengakses  informasi  kepemiluan.  PPID  sendiri memberikan  alternatif  permohonan  informasi  kepemiluan  melalui  website, email, faksmili , dan menyambut langsung kedatangan pemohon informasi di ruang PPID KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat.
Alur permohonan Informasi Publik dari KPU melalui PPID disajikan dalam gambar disamping.  Permohonan  informasi  publik  dapat  dilakukan  melalui  lima  langkah,  baik melalui tatap langsung ataupun permohonan email. Kemudahan permohonan via faksmili dan email disediakan mengingat pemohon informasi bisa saja berada diluar kota bahkan dari  seluruh  pelosok  Indonesia.  Langkah  pertama  yang  dilakukan  pemohon  informasi yaitu  mengajukan  permintaan  informasi  melalui  PPID,  baik  dengan  datang  langsung maupun mengirim surat elektronik. Langkah kedua yaitu pemohon mengisi data diri dan informasi  yang  diinginkan  beserta  cara  penyampaian  informasi  yang  dikehendaki. Langkah ketiga yaitu petugas PPID mencatat permohonan informasi seperti yang tertera pada langkah dua. Langkah selanjutnya yaitu pemohon meminta tanda bukti permohonan informasi  beserta  nomor  pendaftaran  permintaan  informasi.  Langkah  kelima,  PPID kemudian akan memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan infrmasi atau tidak memenuhi disertai dengan alasan. Jawaban atas permohonan ini diberikan dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja untuk informasi umum yang diminta.
Lima langkah untuk sebuah informasi publik menjadi kunci KPU dalam melayani keinginan  masyarakat  tentang  kepemiluan.  Pihak  pemohon  informasi  publik  di  KPU berasal dari berbagai elemen, baik lembaga lain sampai dengan mahasiswa.
Banyak  pemohon  informasi  yang  mendaftar  di  PPID  ,  yang  terbanyak  itu  bahan penelitian untuk mahasiswa. Kemudia ada juga pemohon dari LSM , bahkan caleg dari beberapa partai juag ada. Selain itu kami melayani teman-teman pers yang meminta data untuk  bahan  penelitian,  mislnya  ada  pemohon  dari  Litbang  Kompas  (Wawancara  Rita Sugiarti).
Para  pemohon  informasi  publik  di  KPU  ini  memiliki  kepentingan  yang  berbeda dalam  pemanfaatan  informasi  publik.  Namun,  apapun  kepentingan  mereka  satu  tugas
yang harus selalu ditunaikan KPU melalui PPID yaitu menjamin para pemohon informasi untuk mendapatkan informasi kepemiluan dari KPU sesuai kepentingannya tersebut.

## Hambatan dan Tantangan Transparansi KPU
Menjamin  transparansi  informasi  kepemiluan  membutuhkan  komitmen  tinggi bukan hanya dari pejabat pengolah informasi dan dokumentasi, melainkan dari seluruh elemen di dalam Komisi Pemilihan Umum baik komisioner maupun Sekretariat Jenderal. Sekalipun  transaparansi  menjadi  aspek  dalam  membangun  pemerintahan  yang  baik, kesadaran  dari  dalam  pemerintah  sendiri  harus  diperhatikan.  Sebagai  bagian  dari penyelenggara  negara  maka  KPU  beserta  elemen  di  dalamnya  harus  memberikan informasi  secara opently,  completely  and  honestly .  Lantas,  apakah  KPU  telah  berhasil memberikan  informasi  secara  terbuka,  lengkap  dan  jujur?  Jawabannya  bisa  saja  “ya”, namun  dalam  jawaban  tersebut  ternyata  KPU  mengalami  beberapa  hambatan  dalam melaksanakan transparansi informsi tersebut.
Beberapa  kendala  yag  menjadi  penghambat  transparansi  informasi  dari  KPU berasal  dari  masalah-masalah  kecil  yang  sifatnya  internal  (Wawancara  Rita  Sugiarti) antara lain:
Pertama ,  hambatan  datang  dari  proses  digitalisasi  data.  Kehadiran  E-PPID  yang dapat dengan mudah diakses publik mengharuskan PPID memiliki data-data digital untuk diunggah di website. Namun, sejauh ini ada beberapa data yang diperoleh PPID dalam bentuk fotocopy dan  bukan softfile .  Kendala  ini  bisa  diatasi  dengan  kerjasama  dengan biro-biro agar menyediakan pula data dalam bentuk softfile.
Kedua , hambatan berasal dari paradigma penyedia informasi di dalam KPU yang cenderung  masih  tertutup.  Beberapa  biro yang  terkadang  terkesan  susah  untuk  diakses informasinya  menjadi  penghambat  kinejra  PPID  dalam  memberikan  informasi  yang transparan.
Ketiga, hambatan  internal  lainnya  data  dari  kearsipan  yang  belum  tertata.  Staff PPID perlu belajar banyak untuk menjamin kearsipan terutama di website tertata rapai sehingga memudahkan pemohon untuk mencari informasi yang diinginkan.
Hambatan tersebut diatas merupakan hambatan kecil, namun apabila tidak dirubah maka tentunya akan menghambat arus permohonan informasi ke KPU.  Hambatan bisa dilalui apabila pihak yang terhambat melakukan perubahan. Oleh karena itu, ada beberapa
hal yang menjadi tantangan KPU dalam upaya menjaga transparansi informasi. Tantangn yang dapat dilakukan KPU misalnya dengan refreshing personel dengan memperbanyak training dan pelatihan dalam menyajikan informasi publik. Staff PPID diberikan program pelatihan untuk menjaga kualitas pelayanan mereka dalam memberikan informasi kepada pemohon informasi publik.
Tantangan  selanjutnya  yaitu  KPU  harus  mampu  memetakan  lagi  ke  depan informasi-informasi yang bermanfaat bagi publik. Baik pada saat pemilu/ pilkada maupun pasca  pemilu/pilkada.  Yang  paling  menarik  ialah  bagaimana  KPU  memanfaatkan informasi yang disampaikan ini pasca pemilihan untuk pendidikan politik warga negara pasca pemilihan (Suara KPU, 2015: 16). Tentu saja tantangan KPU dalam transparansi informasi  publik  akan  berimbas  baik  kedepannya.  Hal  ini  dikarenakan  KPU  adalah lembaga  independen  yang  dipercaya  masyarakat  dalam  hal  kepemiluan,  sehingga informasi dari KPU pun dipercaya memiliki validitas tinggi. Oleh karena itu KPU harus tetap menjaga upayanya dalam transparansi informasi publik, baik melalui PPID maupun publikasi informasi lainnya.

## Catatan Kritis
Transparansi  informasi  kepemiluan,  khususnya  dalam  pilkada  serentak  menjadi sangat penting dan dinanti-nanti masyarakat. Sebagai lembaga penyelenggara maka KPU berkewajiban  memberikan  jaminan  teransparansi  informasi  penyelengggaraan  pilkada serentak  kepada  publik,  baik  publikasi  informasi  melalui  website,  PPID  maupun konferensi pers. Penyajian informasi pilkada yang terdapat di PPID menjadi bekal penting bagi masyarakat untuk mengetahui sosok sosok calon pemimpin daerah mereka. Alhasil, masyarakat  akan  lebih  percaya  akan  informasi  ini  kepada  KPU,  lembaga  independen penyelenggara pemilu.
KPU baru membangun sistem pengelolaan informasi (PPID). Baru tahun 2014 kita bangun  untuk  hal-hal  informasi  kepemiluan.  Kemudahan  forum  untuk  mengakses,  apa yag dibutuhkan cepat. Masyarakat banyak meminta kpu mengenai data-data. Kekurangan KPU  baru  pertama  menata  PPID,  alhasil  barulah  dibuat  maklumat  (Wawancara  Rita Sugiarti).
Transparansi informasi yang dilakukan KPU memang telah menyabet penghargaan, namun  sayang  sekali  KPU  baru  membuka  akses  terbaik  ini.  Pada  pemilu-pemilu
sebelumnya  KPU  belum  secara  terstruktur  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan informasi.
Dari  sebelas  kali  pemilu  yang  pernah  digelar  di  Indonesia,  memang  baru  pada pemilu 2014 lah data-data pemilu lebih terbuka. Data-data pemilu yang dalam beberapa pemilu sebelumnya tak mudah diakses, atau hanya dibuka sebagian, atau datanya dibuka mengikuti tahapan saja dan tak bisa diakses setiap saat. –Harun Husein (Penulis Buku: Api Pemilu, Menuju Smart Election).
Pemilu 2014 menjadi batu loncatan dan bukti awal reformasi transparansi informasi publik  oleh  KPU.  Masa  depan  transaparansi  infromasi  ini  akan  sangat  menentukan susksesnya  pemilihan  selanjutnya,  yaitu  Pilkada  Serentak  mulai  dari  putaran  pertama tahun 2015 sampai dengan putaran kedua tahun 2017 mendatang. Keterbukaan informasi ini juga tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak diluar KPU yang turut memanfaatkan informasi  publik. Kemitraan  KPU  menyatakan,  transparansi  data  pemilu  telah mendorong perbaikan kualitas pemilu, yang berujung pada integritas proses dan hasil pemilu (Suara  KPU,  2015:  19). Pihak-pihak  diluar  KPU,  baik  NGO,  partai  maupun mahasiswa dapat mengakses informasi publik melalui PPID. Oleh karena itu, KPU harus senantiasa menjaga keterbukaan informasi publik kedepannya.

## Penutup
Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam menciptakan transparansi informasi publik selama  pilkada  serentak  2015  dilakukan dalam  beberapa  jalan  yang  salah  satunya  yitu dengan memanfaatkan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi. Segala informasi yang berikatan tentang penyelenggaraan pilkada serentak telah disajikan dalam website PPID  yang  merupakan  pelayanan  informasi  publik  berbasis  online.  Setelah  menggali lebih  dalam  tentang  “Transparansi  Informasi  Pilkada  Serentak  KPU”  ada  beberapa kesimpulan yang bisa diambil.
Pertama, Transparansi  informasi  publik  oleh  KPU  diwujudkan  dalam  sebuah pembentukan struktur bernama PPID. Melalui PPID ini KPU memfasilitasi permohonan informasi publik bagi siapapun yang menginginkan informasi seputar kepemiluan. Alur permohonan informasi publik sendiri telah ditetapkan oleh KPU dalam beberapa langkah sampai  pemohon  mendapatkan  informasi  tersebut. Kedua, informasi  seputar  Pilkada serentak  telah  disusun  sedemikian  rupa  di  website  PPID  dan  dikategorikan  dalam
beberapa jenis informasi. Informasi yang berkaitan dengan pilkada serentak salah satunya yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara para pasangan calon kada pada waktu itu.
Sepak  terjang  KPU  dalam  keterbukaan  informasi  publik  ini  diharapkan  terus meningkat melihat uforia pilkada serentak 2017 mendatanga. Harapan selanjutnya timbul saat  keterbukaan  informasi  akan  berlanjut  seiring  bergantinya  kepemimpinan  KPU. Dengan kata lain keterbukaan harus melekat pada KPU, bukan hanya para anggota KPU. Maka  dari  itu,  keterlibatan  elemen  masyarakat  juga  menentukan  seberapa  besar transaparansi KPU dalam pelayanan informasi publik ke depannya.

## Daftar Pustaka
Majalah  Suara  KPU.  Edisi  VI  (November-Desember)  2015.  Transparansi  dan  Sejarah Baru Pilkada 2015.
Sadjijono.  (2008). Seri  Hukum  Keplisian  Plri  dan  Good  Governance .  Surabaya: Laksbang mediatama.
Subiakto, H. (2015). Komunikasi P0litik, Media dan Demokrasi . Jakarta: Prenadamedia Group.

## Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan  Umum, Dan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  Nomor  13  Tahun  2012 Nomor  11  Tahun  2012  Nomor  1 Tahun 2012  Tentang  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 10 – Pasal 16
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 ayat 2

## Wawancara:
Wawancara dengan Supriatna, Wakil Biro Humas KPU, 8 Februari 2016
Wawancara dengan Rita Sugiarti, Staff Fungsional PPID KPU RI, 8 Februari 2016