The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemic
Rizkal * , Rafiqah **
* Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh,
Indonesia
Email: rizkalhusaini91@gmail.com ** Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Indonesia Email:  rafiqah_ahmad@yahoo.com
* Corresponding author, email: rizkalhusaini91@gmail.com
Received: September 08, 2021 Accepted: September 25, 2021 Published: September 30, 2021

## ABSTRACT
This  study  seeks  to  describe  the  fulfillment  of  the  rights  of  women  and children in  the Syar'iyah Court during the Covid-19 period  and the efforts made by judges in seeking to protect the rights of women and children. The type of research used is empirical legal research with the aim of obtaining concrete  information  regarding  the  fulfillment  of  the  rights  of  women  and children  during  the  COVID-19  period  at  the  Syar'iyah  Court.  The  legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively by describing  the  data  obtained  from  literature  studies  and  studies  at  the Syar'iyah  Court.  The  results  showed  that  the  protection  of  the  rights  of women and children during the COVID-19 period was very low. The rights that  should  be  obtained  such  as  'iddah  and  mut'ah  living  and  the  cost  of living for children are neglected. Economic limitations due to covid-19, the loss  of  husband's  job  is  the  main  reason  so  that  the  rights  of  women  and children  are  not  obtained  as  they  should.  Efforts  made  by  judges  in optimizing  the  rights  of  women  and  children  are  by  delaying  the implementation  of  the divorce pledge, making  peace agreements  related to the  husband's  responsibilities  towards  women  and  their  children,  giving directions  to  claim  their  rights  in  the  reconciliation  lawsuit  and  using  ex officio  rights  if  women  do  not  ask  for  their  rights  in  the  reconciliation lawsuit.
Keywords : Ex officio rights; protection of women and children.

## ABSTRAK
Kajian ini berusaha mendeskripsikan pemenuhan hak perempuan dan anak di Mahkamah Syar’iyah di masa covid-19 dan upaya yang dilakukan hakim dalam  mengupayakan  perlindungan  hak  perempuan  dan  anak.  Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian hukum empiris dengan tujuan memperoleh  informasi  secara  konkrit  terkait  pemenuhan  hak  perempuan dan anak di masa covid-19 pada Mahkamah Syar’iyah. Bahan hukum yang digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tertier.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dengan memaparkan  data  yang  diperoleh  dari  studi  literatur  dan  studi  di Mahkamah  Syar’iyah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan terhadap  hak  perempuan  dan  anak  di  masa  covid-19  sangat  rendah.  Hak- hak  yang  semestinya  diperoleh  seperti  nafkah  ‘iddah  dan  mut’ah  serta biaya penghidupan anak menjadi terabaikan. Keterbatasan ekonomi akibat covid-19,  hilangnya  pekerjaan  suami  menjadi  alasan  utama  sehingga  hak perempuan  dan  anak  tidak  diperoleh  sebagaimana  mestinya.  Upaya  yang dilakukan  hakim  dalam  mengoptimalkan  hak  perempuan  dan  anak  adalah dengan  menunda  pelaksanaan  ikrar  talak,  melakukan  kesepakatan  damai berkaitan dengan tanggungjawab suami terhadap perempuan dan anaknya, memberikan pengarahan agar menuntut haknya dalam gugatan rekonvensi dan  menggunakan  hak  ex  officio  bila  perempuan  tidak  meminta  haknya dalam gugatan rekonvensi.
Kata Kunci : Hak ex officio; perlindungan perempuan dan anak.

## 1. PENDAHULUAN
Pemutusan  hubungan  kerja  akibat  adanya  kebijakan lockdown dan social distancing yang dikeluarkan pemerintah pada masa covid-19 telah meningkatkan angka pengangguran  di  mana-mana.  Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh  Badan Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  terhadap  lebih  dari  20.000 keluarga,  menunjukkan  bahwa  sebanyak  95%  keluarga  mengalami  stress  akibat pandemi COVID (http://humas.acehprov.go.id). Konsekuensi lainnya adalah meningkat pula  angka  cerai  gugat  dan  cerai  talak  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Syar’iyah disebabkan keterbatasan ekonomi.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mahkamah Syar’iyah Idi menunjukkan bahwa  sejak  Pandemi  COVID-19  yakni  pada  tahun  2020,  angka  perceraian  mencapai 183 kasus (https://aceh.tribunnews.com). Begitu pula halnya dengan angka perceraian di Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie di mana angka perceraian semakin tinggi. Pada tahun 2020 istri  yang mengajukan perkara cerai  gugat  berjumlah 133. Angka ini  lebih tinggi dari  tahun  2019  yaitu  130  perkara.  Kemudian  pada  awal  tahun  2021  angka  perceraian mencapai 16 perkara. (https://wartasambasraya.pikiran-rakyat.com).
Faktor  penyebab  terjadinya  perceraian  dikarenakan  berbagai  sebab,  yang  dapat diklasifikan  menjadi  beberapa  kategori  yaitu  faktor  tidak  ada  keharmonisan,  tidak  ada tanggung jawab, Faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan, cemburu, krisis  akhlak,  kawin  paksa,  kekerasan  jasmani,  poligami  tidak  sehat,  cacat  biologis, kekerasan  mental  dan  kawin  di  bawah  umur  (Rais,  2014).  Sebanyak  30  perkara disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  di  masa  pandemi,  130  perkara  disebabkan  karena pertengkaran  dalam  keluarga,  10  perkara  disebabkan  karena  meninggalkan  salah  satu pihak  dan  5  perkara  disebabkan  karena  dihukum  selama  10  tahun  oleh  pengadilan. Fenomena meningkatnya angka perceraian di era pandemi COVID-19 menarik dianalis dalam  konteks  pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak  di  Mahkamah  Syar’iyah.  Hal  ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu: pertama , apakah hak-hak perempuan dan anak telah mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari  hakim  yang  mengadilinya,  terutama  berkaitan dengan  hak  pendidikan  dan  biaya  hidup  anak  pasca  perceraian  serta  hak-perempuan berupa  pemberian  mut’ah,  kiswah  dan  nafkah  madhiah  setelah  perceraian.  Hal  ini dikarenakan  pada  masa  darurat  virus  corona  ini  kebanyakan  masyarakat  telah  terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga perekonomiannya menjadi terbatas.
Kedua , berkaitan dengan kebijakan hakim dalam memutuskan perkara dalam hal ketidakhadiran  suami  dalam  proses  persidangan,  yang  bisa  jadi  disebabkan  karena keengganan  piha  suami  dan  tidak  menutup  kemungkinan  disebabkan  pandemi  Covid- 19.  Apakah  dengan  ketidakhadiran  para  pihak  di  persidangan  dapat  menjamin terpenuhinya hak-hak yang diperoleh oleh perempuan dan anak pasca perceraian.
Tujuan khusus  yang  akan dicapai  melalui kajian  ini adalah untuk  mendapatkan gambaran  konkrit  terkait  pemenuhan  terhadap  hak  perempuan  dan  anak  pada  masa COVID-19  melalui  putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dan  upaya  hakim  Mahkamah Syar’iyah  dalam  upaya  memenuhi  hak  perempuan  dan  anak  pasca  perceraian  di  era pandemi COVID-19. Penelitian ini memiliki urgensi penting dalam rangka pemenuhan terhadap  hak-hak  perempuan  dan  anak  melalui  putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah serta  dapat  dijadikan  referensi  oleh  masyarakat  dalam  mempertahankan  haknya. Terutama  bagi  perempuan  yang  hendak  mengajukan  perceraian  ke  Mahkamah Syar’iyah.
Spesifikasi  khusus  dari  kajian  ini  adalah  membahas  tentang  pemenuhan  hak perempuan  dan  anak  melalui  putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  yang  mengadili perkara  perceraian  di  masa  pandemi  COVID-19.  Penelitian  ini  diawali  karena  kondisi selama  ini  yang  sedang  dilanda  virus  corona  yang  menyebabkan  sebagian  besar masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan keterbatasan ekonomi yang ada  selama  ini,  apakah  kebijakan  hakim  melalui  putusan  yang  diputuskan  telah menjamin terpenuhinya hak-hak yang sepatutnya diperoleh oleh istri dan anak.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Penelitian tentang hak-hak perempuan dan anak selalu menjadi perhatian banyak kalangan, baik peneliti yang berasal dari Perguruan Tinggi maupun NGO yang konsen
di bidang perlindungan perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak merupakan  kelompok  yang  sangat  rentan  diperlakukan  secara  tidak  adil  dan diskriminatif.  Apalagi  dalam  kaitannya  dengan  perkawinan  di  mana  perempuan dianggap  sebagai  inferior  disebabkan  yang  menanggung  biaya  penghidupan  untuk perempuan  dan  anak  menjadi  tanggungjawab  suami.  Kajian  yang  mengkaji  persoalan pemenuhan  hak  anak  dan  perempuan  adalah  Kurniati  (2018)  yang  memfokuskan  pada perlindungan  anak  dan  pasca  perceraian.  Hasil  penelitian  tersebut  menyatakan bahwasanyan  perlindungan  untuk  anak  sangat  dibutuhkan  baik  sebelum  maupun sesudah  terjadinya  perceraian.  Hal  ini  sangat  dibutuhkan  untuk  menimalisir  terjadinya hal-  hal  yang  tidak  diinginkan  terhadap  anak  sendiri.  Pasca  perceraian,  dibutuhkan kesadaran  bersama  antara  suami  dan  istri  dalam  pemenuhan  perlindungan  bagi  anak secara  maksimal.  Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mansari  dan  Moriyanti (2019).  Hasil  penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwasanya  hakim  memiliki sensitivitas  terhadap  perlindungan  nafkah  iddah  dan  madhiah  istri  pasca  perceraian. Sensitivitas  tersebut  dinilai  dengan  menggunakan  dua  indicator  yaitu  upaya  hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak ex officio (kewenangan karena jabatannya)  meskipun  tidak  diminta  oleh  istri  dalam  gugatannya (rekonvensi) dan perealisasian nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah madhiah dalam putusan . Sebagai  Negara  yang  menganut  prinsip equality  before  the  law (persamaan  di hadapan  hukum),  sudah  sepantasnya  memberikan  perlindungan  dan  menjamin terpenuhinya  hak-hak  yang  seharusnya  diperoleh  oleh  semua  kalangan.  Persamaan  di hadapan hukum dengan tidak membeda-bedakan antara satu etnis dengan etnis lainnya, antara  satu  kelompok  dengan  kelompok  lainnya,  termasuk  perlindungan  terhadap  hak- hak  perempuan  dan  anak  (Mansari,  2018).  Wujud  konkrit  yang  dilakukan  pemerintah untuk  memastikan  hak-hak  perempuan  dan  anak  direalisasikan  dengan  baik,  telah banyak regulasi yang mengatur tentang perempuan dan anak.
a. UU No 7/1984 Tentang Ratifikasi CEDAW.
b. UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
c. UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
d. UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.
e. UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan  bahwa  semua  orang  adalah  sama  di  hadapan  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  melarang  diskriminasi  serta  menjamin  perlindungan  yang setara  bagi  semua  orang  dari  diskriminasi  berdasarkan  alasan  apapun,  termasuk jenis kelamin atau gender.
f. Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  RPJM  Tahun  2010-2014  yang menyatakan kualitas hidup dan peran perempuan masih relative rendah.
g. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
h. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Sejumlah regulasi yang ada diharapkan mampu memberikan kepentingan terbaik bagi  anak.  Termasuk  dalam  konteks  penanganan  perempuan  dan  anak  dalam  proses peradilan.  Melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  telah  diatur sejumlah  keharusan  dan  asas  harus  dilaksanakan,  yaitu:  Penghargaan  atas  harkat  dan martabat  manusia,  Non  diskriminasi,  Kesetaraan  gender,  Persamaan  di  depan  hukum, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum.
Perlindungan perempuan merupakan wujud dari negara hukum yang melindungi hak  asasi  manusia  termasuk  hak-hak  perempuan.  Konsekuensi  dari  Negara  yang mendeklarasikannya sebagai Negara hukum memiliki sejumlah kewajiban dalam rangka memberikan  perlindungan  kepada  perempuan,  yaitu  kewajiban  untuk  mempromosikan ( to  promote ),  melindungi  ( to  protect ),  menjamin  ( to  guarentee ),  memenuhi  ( to  fulfill ), dan  memastikan  ( to  ensure )  akan  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia  baik  sebagai  warga negara  maupun  bukan  warga  negara/  warga  asing  (Astariyani,  dkk,  2-3).  Jadi  negara berkewajiban  mempromosikan  atau  mensosialisasikan  ke  berbagai  kalangan  terkait pentingnya  perlindungan  kepada  perempuan  agar  hak-haknya  benar-benar  terlindungi dalam  kenyataan  empiris  di  tengah-tengah  masyarakat.  Selain  mempromosikan,  tugas lainnya  Negara  yaitu  melindungi  dan  memastikan  segala  sesuatu  yang  menjadi kebutuhan terbaik terhadap perempuan serta menjamin terealisasikan dengan baik.
Perlindungan  anak  dimaksudkan  untuk  melindungi  dan  mengayomi  anak  yang merupakan  korban  dari  perceraian  orangtua,  agar  dapat  menyongsong  masa  depannya yang masih Panjang. Serta memberi kesempatan untuk anak melalui pembinaan secara berkelanjutan  agar  dapat  memperoleh  jati  dirinya  menjadi  manusia  yang  bertanggung jawab dan berguna bagi  diri,  keluarga, bangsa dan  negara (Prakoso,  2013). Pemberian perlindungan anak harus memperhatikan nilai-nilai  terbaik bagi  kehidupannya di  masa yang akan datang (Indriati dkk, 2017). Anak harus diberikan pembinaan dan bimbingan yang cukup supaya dapat mengubah tingkah lakunya dalam pergaulan bermasyarakat.
Prinsip  utama  dalam  rangka  penyelenggaraan  Perlindungan  anak  yaitu terciptanya kesejahteraan dan kepentingan bagi anak dengan sebaik-baiknya. Waluyadi menyatakan perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental right and freedom of  child )  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak. Aspek yang menyangkut perlindungan anak sebenarnya sangatlah luas yang tidak hanya terbatas  pada  persoalan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pidana  maupun  hukum perdata, akan tetapi masih banyak dimensi yang lain yang perlu diberikan perhatian oleh semua kalangan.
Terdapat  sejumlah prinsip  dasar  yang diadopsi dalam upaya perlindungan anak di  Indonesia,  yaitu:  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  yaitu  segala  tindakan  dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga dan
aparat  penegak  hukum  harus  mencerminkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  (Mayasari, 2018). Kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of child ) harus menjadi prioritas dan  pertimbangannnya. Kedua ,  Nondiskriminasi,  yaitu  tidak  adanya  perlakuan  yang berbeda didasarkan pada suku,  agama, ras, golongan, jenis kelamin,  etnik, budaya dan bahasa,  status  hukum  anak,  urutan  kelahiran  anak  serta  kondisi  fisik  dan  mental  anak (Waluyadi,  2009). Ketiga ,  Penghargaan  terhadap  anak  bertujuan  untuk  memberikan kebebasan  kepada  anak  dalam  menyampaikan  pendapat  dan  aspirasinya  serta  dalam mengembangkan  minat  dan  bakatnya  dalam  menjalani  kehidupannya.  Penghormatan akan  pendapat  anak  sesuai  dengan  tingkat  kreatifitas  dan  intelektualitas  yang dimilikinya. Keempat ,  non  diskriminasi,  yakni  dalam  upaya  penanganan  kasus-kasus yang  dilakukan  oleh  anak,  maka  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  harus  diperlakukan  secara  sama  tanpa  membedakan  suku,  ras,  agama, budaya, etnik, suku dan kebudayaan anak.
Dengan  kata  lain  setiap  anak  harus  diperlakukan  secara  sama  tanpa membedakan  antara  yang  satu  dengan  lainnya  ( equality  before  the  law ).  Menurut Maidin  Gultom,  ada  dua  kategori  perlindungan  anak,  yaitu:  Perlindungan  anak  dalam perspektif  yuridis dan  perlindungan  anak yang  bersifat  non  yuridis  yang  meliputi berbagai  aspek  kehidupan  anak  yaitu  bidang  sosial,  bidang  kesehatan  dan  bidang pendidikan dan bidang lainnya yang memiliki relevansi dengan tumbuh kembang anak (Gultom,  2014).  Perlindungan  anak  yang  bersifat  yuridis  berupaya  dengan  sejumlah peraturan  perundangan  undangan  yang  tersedia  dalam  rangka  mewujudkan perlindungan anak secara maksimal (Said, 2018).

## 3. METODE
Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  dalam  kajian  ini  adalah  metode penelitian  kualititatif  dengan  tujuan  memberikan  deskripsi  data  secara  komprehensif dan  sitematis  terkait  dengan  topik  penelitian  yang  diteliti.  Melalui  metode  ini  akan dapatkan gambaran terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  secara  mendalam  ( dept interview )  dengan  hakim  yang  mengadili  perkara  perceraian  selama  dalam  masa COVID-19. Hal ini disebabkan hakim yang mengadili perkara telah memahami kondisi yang sebenarnya yang dialami oleh perempuan selama dalam proses persidangan. Data yang diperoleh melalui wawancara akan direduksi dan dipilah-pilah serta memilih data yang relevan dengan kajian ini. Data selanjutnya didapatkan melalui studi dokumentasi terhadap  bahan-bahan  literatur  perpustakaan  sebagai  bahan  hukum  sekunder  dalam kajian ini. Informasi konkrit tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis agar dapat memudahkan para pembaca dalam memahami dan membaca hasil kajian ini.
Data  merupakan  instrumen  penting  dalam  setiap  penelitian.  Dalam  kajian  ini digunakan  dua  bentuk  data,  yaitu  data  yang  melalui  kajian  literatur  bahan-bahan  yang terdapat di perpustakaan maupun data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan
pembagian  kuesioner  kepada  hakim  yang  mengadili  dan  menyelesaikan  kasus-kasus tentang perceraian khususnya berkaitan dengan nafkah istri pasca perceraian.
Penelitian  dilakukan  dengan  di  Mahkamah  Syar’iyah  Blang  Pidie  dan Mahkamah  Mahkamah  Syar’iyah  Idi.  Hal  ini  dilakukan  mengingat  kedua  daerah  itu dapat  mewakili  wilayah  untuk  Barat  yang  diwakili  oleh  Blang  Pidie  dan  Mahkamah Syar’iyah Idi yang diwakili oleh yang mewakili wilayah timur Provinsi Aceh.

## 4. TEMUAN DAN DISKUSI

## 4.1.  Pemenuhan  hak  perempuan  dananak  di  Mahkamah  Syar’iyah  pada  masa pandemi Covid-19
Pandemi  Covid-19  telah  menimbulkan  berbagai  persoalan  dalam  kehidupan bermasyarakat,  termasuk  dalam  hubungan  rumah  tangga.  Banyaknya  pasangan  yang bercerai di masa pandemi ini selain diakibatkan keterbatasan ekonomi juga disebabkan oleh karena pembatasan ruang gerak bagi masyarakat untuk keluar dari rumah. Konflik dan  perselisihan  kerapkali  muncul  bila  adanya  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan kepentingan masing-masing pihak dalam rumah tangga selama masa covid.
Putusnya  perkawinan  antara  suami  dan  istri  yang  disebabkan  oleh  perceraian pada  masa  pandemi  tidak  langsung  menggugurkan  hak  dan  kewajiban  di  antara keduanya.  Dalam  cerai  talak  suami  masih  mempunyai  tanggung  jawab  dan  kewajiban terhadap  istrinya  selama  masa iddah .  Hal  ini  dapat  dilihat  dalan  ketentuan  Pasal  41 huruf  c  UU  Perkawinan  yang  mengatur  bahwasanya  hakim  di  Pengadilan  atau Mahkamah Syar’iyah dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan  dan/atau  menentukan  suatu  kewajiban  bagi  mantan  istrinya.  Selanjutnya hal  ini  dipertegas  kembali  dalam  ketentuan  Pasal  149  KHI  menyebutkan  bahwasanya suami mempunyai tanggung jawab kepada bekas istri yang ditalaknya berupa:
a. Memberikan  nafkah mut’ah baik  berupa  uang  atau  benda  (kecuali  jika  bekas istrinya itu qobla ad dukhul).
b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah (kecuali  bekas  istrinya  dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan  dalam  keadaan  tidak hamil).
c. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya  dan  separoh  apabila qobla dukhul .  Selain  itu,  suami  juga  mempunyai  tangung  jawab  dan  kewajiban  untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Aturan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwasanya antara suami dan istri masih mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pasca perceraian. Dalam hal cerai talak , istri wajib menjalani masa iddah yakni masa menunggu untuk menikah lagi karena suaminya meninggal atau telah dicerai talak oleh suaminya (Sabaruddin, 2019). Dalam  masa iddah tersebut,  suami  berkewajiban  untuk  memberikan  nafkah  kepada istrinya selama istri memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 KHI di atas.
Pemberian  nafkah  mut’ah  oleh  suami  kepada  istri  adalah  wajib  berdasarkan putusan pengadilan, namun dalam menentukan kadar atau jumlah nafkah mut’ah hakim harus  memperhatikan  dan  menyesuaikan  dengan  kemampuan  dan  kepatutan  suami. Selain pemberian nafkah mut’ah selama masa iddah , suami juga mempunyai kewajiban lain  yaitu  memberikan  nafkah iddah dan  nafkah madhiyah (Annas,  2017).    Adapun nafkah iddah diberikan selama masa iddah kepada istri yang ditalak dengan pemberian menurut  waktu  istri  yang ditalak ,  sementara  nafkah madhiyah diberikan  apabila  istri menuntut  kepada  bekas  suaminya  yang  tidak  memberikan  nafkah  selama  masa perkawinan (Heniyatun, 2020).
Selain  itu,  suami  dan  istri  juga  mempunyai  kewajiban  terhadap  anak  pasca perceraian (Fitriyadi, 2020). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a dan b UU Perkawinan:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak  bilamana  ada  perselisihan  mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Dalam  aturan  di  atas  telah  diatur  dengan  jelas  tentang  nafkah  anak  pasca perceraian  menjadi  kewajiban  orangtuanya.  Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dengan tegas dalam redaksi “biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan“ dengan kewajiban bagi ayah dalam memenuhinya, namun jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu juga diberikan tanggungjawab untuk ikut memikulnya.
Pemberian  nafkah  oleh  suami  kepada  istri  pasca  perceraian  merupakan  salah satu  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  perempuan  dan  anak  oleh hakim.  Majelis  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  memiliki  peranan  sangat  penting  dalam perealisasian  hak-hak  istri  dan  anak  pasca  perceraian  apalagi  perceraian  yang disebabkan  oleh  faktor  ekonomi.  Pemenuhan  hak  tersebut  tidak  sebatas  pada  amar dalam  putusan  pengadilan,  namun  harus  dilakukan  oleh  suami  kepada  istri  dan  anak- anaknya  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  diputuskan  oleh  hakim  di  pengadilan. Pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak  di  masa  pandemi  covid-19  memiliki  beberapa kendala perealisasiannya pasca perceraian di Mahkamah Syar’iyah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:
1) Istri tidak menuntut haknya dalam tuntutan ( petitum ) gugatan
Dalam  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  perkara  perdata  hakim  bersifat pasif,  yaitu  hakim  hanya  dapat  mengadili  dan  memutuskan  apa  yang  digugat  oleh penggugat. Dalam hal cerai talak, majelis hakim tetap akan memutuskan kepada suami untuk  memberikan  nafkah  kepada  istri  yang  telah  di  talak  selama  istri  memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 KHI dan hadir di setiap persidangan ( Salim, Ketua Mahkamah
Syar’iyah Blang Pidie, wawancara ) . Meskipun dalam cerai talak tidak adanya permintaan nafkah  oleh  istri  kepada  suami,  maka  pada  saat  mediasi  hakim  membuka  celah  dan memberikan informasi kepada istri terkait dengan adanya hak-hak istri pasca perceraian yang  masih  menjadi  tanggung  jawab  suami.  Atas  dasar  informasi  tersebut,  maka  istri akan  mengugat  kembali (gugatan  rekonvensi) suami  dengan  meminta  pemenuhan nafkah istri pasca pereraian ( Salim, Ketua Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, wawancara ) . Dewasa ini, istri dapat menerima nafkah mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai  gugat  berdasarkan  pada  Yurisprudensi  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Berdasarkan SE MA tersebut meskipun perceraian diajukan oleh istri apabila dianggap oleh  hakim  istri  yang  menggugat  layak  untuk  mendapatkan mut’ah maka  tetap mendapatkan mut’ah .  Praktik  pemberian  nafkah  kepada  istri  dalam  cerai  gugat  hanya akan diberikan apabila istri menuntut haknya dalam petitum gugatannya. Jika tidak ada, maka  majelis  hakim  tidak  akan  memutuskan  kepada  suami  untuk  memberikan  nafkah kepada  istri  pasca  perceraian.  Hal  ini  dilakukan  karena  hakim  tidak  dapat  melakukan ultra  petita dalam  perkara  perdata  ( Salim,  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Blang  Pidie, wawancara ) .
2) Keterbatasan  pendapatan  suami  sebagai  akibat  hilangnya  pekerjaan  di  masa pandemi Covid-19
Pandemi covid-19 sangat berdampak negatif terhadap perekonomian dan sektor usaha  yang  mengakibatkan  banyaknya  pekerja  yang  dirumahkan.  Suami  yang dirumahkan,  akibat  pandemi  covid-19,  khususnya  yang  berprofesi  sebagai  pekerja  di sektor  swasta,  akan  turut  berdampak  pada  perekonomian  keluarga  dan  berujung  pada diajukannya  gugatan  cerai  oleh  istri  terhadap  suami  ke  pengadilan.  Perceraian  yang terjadi  dikarenakan  faktor  ekonomi  di  tengah  pandemi  covid-19,  membuat  majelis hakim  di  mahkamah  syar’iyah  kesulitan  dalam  menentukan  dan  memutuskan  nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah dan nafkah kepada anaknya.  Hal  ini  dikarenakan  suami  yang  tidak  mempunyai  penghasilan  karena pemutusan  hubungan  kerja  pasa  masa  pandemi  covid-19  (Daenuri,  hakim  Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara).
Meskipun demikian, majelis hakim tetap akan menanyakan kepada pihak suami di  persidangan mengenai berapa kesanggupannya memberikan nafkah kepada  istri dan anaknya  pasca  perceraian,  dan  selanjutnya  majelis  hakim  akan  memutuskan  biaya nafkah  sesuai  dengan  kesanggupan  suami  tersebut  (Muzakir,  hakim  Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, wawancara ).
3) Putusan diputuskan secara verstek
Putusan  verstek  merupakan  putusan  yang  diputuskan  oleh  hakim  terhadap perkara tanpa hadirnya tergugat (Mansari & Devy, 2016). Putusan verstek ini seringkali juga  bisa  berdampak  tidak  baik  dan  tidak  terpenuhinya  hak-hak  perempuan  dan  anak
(Muzakir, hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, wawancara). Persoalannya adalah karena  dalam  putusan  verstek  akan  sulit  dideteksi  keberadaan  suami.  Apalagi perempuan  tidak  menuntutnya  dalam  petitum  gugatan  sehingga  tidak  menjadi  fokus dalam  pemeriksaan  perkara  di  muka  persidangan.  Hal  ini  dikarenakan  karena  prinsip dalam  hukum  acara  perdata  di  mana  hakim  bersifat  pasif  yakni  hanya  mengadili persoalan yang diajukan dalam gugatan penggugat (Asikin, 2015).
Hadirnya  para  pihak  dalam  persidangan  sangat  membantu  hakim  dalam memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  suatu  perkara  yang  sedang  disidangkan. Hadirnyanya penggugat (istri) dan tergugat (suami) dalam persidangan gugat cerai akan memudahkan  majelis  hakim  dalam  mendengarkan  dan  mendapatkan  informasi  secara rinci  dari  keduanya.  Ketidakhadirannya  suami  dalam  persidangan  menghambat  hakim dalam  menggali  informasi  terkait  dengan  pekerjaan  dan  penghasilannya.  Hal  ini  akan membingungkan  hakim  dalam  menentukan  kadar  kesanggupan  suami  untuk memberikan  nafkah  kepada  istri  dan  anak  pasca  perceraian.  Oleh  karena  itu,  hakim hanya  akan  memutuskan  kadar  jumlah  nafkahnya  berdasarkan  informasi  yang didapatkan dari istri dan para saksi saja (Daenuri, hakim, wawancara ).
Putusan  hakim  yang  diputuskan  secara  verstek  juga  berdampak  tidak  baik terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Seperti halnya dalam putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/MS.Bpd di mana dalam kasus tersebut terdapat dua orang anak yakni 1 orang  berusia  9  tahun  dan  6  tahun.  Putusan  tersebut  tidak  membebankan  biaya pemeliharaan  anak  yang  semestinya  menjadi  haknya  pasca  perceraian  orangtua.  Pasal 105 huruf c KHI dan Pasal Pasal 41 huruf b UU Perkawinan menentukan bahwa adanya kewajiban  orangtua  untuk  memberikan  biaya  pemeliharaan  terhadap  anak  (Mansari  & Devy, 2019).
Putusan  tersebut  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  biaya pemeliharaan  anak.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  Perlindungan  hukum  bertujuan memberikan pengayoman dan perlindungan kepada  orang  yang dirugikan  haknya  oleh orang  lain  dan  perlindungan itu  diberikan  bagi  masyarakat  agar  dapat menikmati hak- hak yang diberikan oleh hukum.  Konsepsi perlindungan  yaitu tindakan yang dilakukan oleh  penegak hukum  sebagai  Lembaga  yang  telah diberikan otoritas oleh negara untuk memberikan  rasa  yang  nyaman  dan  damai  dari  hal-hal  yang  dapat  mengganggunya (Rahardjo, 1993).
4) Kesadaran suami terhadap kewajibannya bagi istri dan anak
Pengetahuan  ilmu  agama  dan  hukum  perkawinan  sangat  mempengaruhi tindakan suami dan istri dalam keluarga. Di mana dengan cakap terhadap ilmu tersebut para  suami  dan  istri  akan  menyadari  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dalam perkawinan dan setelah  perkawinan berakhir  (Mansari, 2018). Kewajiban suami untuk memenuhi pemberian nafkah istri dan anak pasca perceraian harus dilakukan atas dasar kesadaran suami sendiri berdasarkan putusan majelis hakim. Namun pemenuhan nafkah ini  sering  kali  diabaikan  oleh  suami  dengan  berbagai  alasan,  yakni  karena  factor
perekonomian  suami  yang  tidak  stabil  sehingga  tidak  dapat  memenuhi  nafkahnya kepada  istri  dan  anak.    Selain  itu,  suami  berdalih  bahwasanya  perceraian  terjadi  atas keinginan dan kehendak istri sendiri, maka dari itu suami tidak mau memberikan nafkah kepada  istri  dalam  masa  iddahya,  sementara  untuk  nafkah  anaknya  suami  akan bertanggung jawab sampai dengan dewasa ( Muzakir, Hakim, wawancara ) .

## 5) Sulit mendeteksi keberadaan suami pasca perceraian
Berakhirnya hubungan perkawinan karena perceraian tidak mengakhiri tanggung jawab  dan  kewajiban  suami  terhadap  istri  dalam  masa  iddahnya  dan  kewajiban  suami untuk  menafkahi  anaknya  sampai  dengan  mandiri  (dewasa).  Pemenuhan  nafkah  anak pasca perceraian dapat direalisasikan apabila komunikasi suami dan istri dapat berjalan dengan baik, jika suami tidak diketahui keberadaannya sangat sulit diminta pertanggung jawabannya untuk menafkahi istri dan anakanya pasca perceraian. Dalam hal seperti ini, biasanya  istri  hanya  menuntut  kepada  majelis  hakim  untuk  diputuskan  hubungan perkawinan saja dan tidak menuntut hak lainnya terhadap suaminya, ini dilakukan  istri karena  ketidaktahuannya  terhadap  keberadaan  suaminya  ( Salim,  Ketua  Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, wawancara ) .

## 4.2. Upaya hakim Mahkamah Syar’iyah dalam mengoptimalkan hak perempuan dan anak di masa Covid-19
Sebagaimana  yang  telah  dipahami  bersama  bahwa  ada  sejumlah  hak  yang semestinya  dimiliki  oleh  perempuan  dan  anak  dari  suaminya  pasca  perceraian.  Hakim menjadi instrumen penting dalam upaya pemenuhan hak anak perempuan dan anak pada masa  pandemi  COVID-19.  Kewenangan  yang  dimilikinya  untuk  mengadili  dan memutuskan  kasus  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  perempuan  dan  anak  akan  sangat bermakna  bilamana  ada  rasa  sensitifitas  terhadap  perlindungan  hak  perlindungan perempuan dan anak. Sebaliknya, jika tidak memiliki sikap dan rasa yang peka terhadap hak-hak  tersebut  berakibat  tidak  baik  dan  cenderung  terabaikan  hak  tersebut.  Untuk itulah  dalam  setiap  putusan  yang  dihasilkan  oleh  hakim  tidak  hanya  didasarkan  pada aspek hukum dan fakta semata, akan tetapi juga didasarkan pada pertimbangan Nurani ( consciousness ) dalam menilai  baik  dan buruk atau layak tidaknya suatu  putusan  yang dihasilkan (Asnawi, 2020).
Upaya yang  dilakukan  hakim  dalam  mengomptimalkan  pemenuhan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat diklasifikasi menjadi dua kategori,  yaitu  selama  proses  pemeriksaan  perkara  di  persidangan  maupun  setelah perkara tersebut diputuskan oleh hakim ( Muzakir, Hakim, Wawancara ) . Sedangkan hakim tidak  berwenang  melakukan  upaya  setelah  perkara  diputuskan,  kecuali  adanya permohonan eksekusi dari pihak yang merasa putusan tidak dijalankan secara suka rela. Upaya yang dilakukan oleh selama dalam proses persidangan yaitu sebagai berikut:
1) Membuat kesepakatan pada tahap mediasi
Tujuan  mediasi  dalam  perkara  cerai  adalah  untuk  mencegah  terjadinya perceraian.  Pada  kesempatan  mediasi  ini,  selain  mendamaikan  para  pihak  juga
menyampaikan  hak-hak  istri  setelah  perceraian.  Pada  tahap  ini  majelis  hakim menghadapkan  kedua  belah  pihak  yang  bertikai  untuk  menghentikan  konflik  yang sedang  terjadi  di  antara  pihak.  Hakim  mengupayakan  supaya  para  pihak  dapat berdamai  dan  menjalin  hubungan  keluarga  yang  harmoni  seperti  sediakala.  Termasuk pada  tahapan  ini  hakim  melakukan  negosiasi  berkaitan  hak-hak  bagi  perempuan  dan anak  pasca  perceraian  atau  kewajiban-kewajiban  suami  pasca  perceraian.  Hakim mengupayakan kesediaan suami pada tahap ini untuk menyerahkan kewajibannya bagi anak (Daenuri, Hakim Mahkmaah Syar’iyah Idi).
Salah  satu  putusan  yang  berhasil  mencapai  kesepakatan  terkait  dengan  jumlah biaya  pemeliharaan  anak  adalah  putusan  Nomor  99/Pdt.G/2021/MS.Bpd.  Melalui mediator  yang  ditunjuk  oleh  para  pihak  tercapai  sebuah  kesepakatan  bahwa  biaya pemeliharaan  anak  dibebankan  Rp  200.000  per  bulan  atau  Rp  50.000  per  minggu. Kasus ini menjadi salah satu hal  yang menarik dikarenakan dalam  gugatan penggugat tidak pernah menyinggung persoalan biaya pemeliharaan  anak, bahkan dalam petitum (tuntutan)  tidak  dituntut  biaya  pemeliharaan  anak.  Akan  tetapi  dikarenakan  kelihaian seorang  mediator  dapat  mendiskusikan  biaya  pemeliharaan  anak  pada  tahap  mediasi. Sehingga  terjadilah  kesepakatan  di  antara  pihak  untuk  dan  kesediaan  tergugat  untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian.
Selain  itu,  putusan  tersebut  juga  memberikan  kesempatan  kepada  tergugat sebagai ayah kandung dari anak untuk menjenguknya dan tinggal bersamanya selama 2 atau  3  hari  dalam  seminggu.    Kesepakatan  seperti  bila  dianalisis  dalam  perspektif perlindungan  anak  sebenarnya  dapat  memperlihatkan  adanya  sensitivitas  mediator terhadap perlindungan anak.
Putusan  tersebut  bila  dianalisis  dalam  perspektif  anak  dapat  dianggap  bisa mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat dikemukakan dengan dua alasan,  yaitu: pertama ,  hakim  membebankan  biaya  pemeliharaan  anak  pasca perceraian. Kedua ,  hakim  melakukan ultra  petita yakni  memutuskan  perkara  secara ultra  petita  yakni  memutuskan  melebih  dari  yang  diminta  oleh  penggugat  (Hidayat, 2014).  Di  sisi  lain,  putusan  tersebut  tidak  mengakomodir  hak-hak  perempuan,  karena istri  mendalilkan  dalam  gugatannya  bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal  dengan tergugat  tidak  pernah  diberikan  nafkah.  Nafkah  tersebut  semestinya  menjadi  hutang yang  harus  dilunasi  oleh  suami  dikarenakan  dalam  konsep  fiqh,  nafkah  menjadi kewajiban  bagi  suami  terhadap  istrinya.  Nafkah  yang  tidak  dibayar  tersebut  menjadi hutang  yang  harus  diberikan  oleh  suami  bagi  istri  dalam  bentuk  nafkah madhiah (nafkah  masa  lalu)  (Mansari  &  Moriyanti,  2019).  Persoalan  nafkah madhiah tidak diberikan dalam putusan tersebut sehingga berakibat hak istri menjadi terabaikan.
2) Memberikan pengarahan kepada perempuan untuk meminta hak-haknya
Dalam  proses  pemeriksaan  perkara  majelis  hakim  sering  menyampaikan  hak- hak  yang  sepatutnya  diperoleh  istri  dari  suaminya.  Majelis  hakim  memberikan pengarahan  ini  bila  ternyata  perempuan  tidak  menuntut  haknya  kepada  suami.  Setelah
disampaikan  terkait  hak-hak  tersebut,  Langkah  selanjutnya  sangat  tergantung  kepada perempuan  tersebut.  Jikalau  ada  diminta  kepada  majelis  hakim,  maka  majelis  hakim yang  akan  mempertimbangkan  untuk  dikabulkan.  Sebaliknya,  jika  pun  tidak  diminta terkadang  melalui  kewenangan ex  officio hakim  sering  memberikan  nafkah iddah kepadanya  khusus  dalam  kasus  cerai  talak  (Daenuri,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Idi, wawancara ).  Hak  ex  officio  ini  diberikan  hanya  khusus  dalam  kasus  cerai  talak  yang mana suami yang berinisiasi mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar’iyah.
3) Menggunakan hak ex officio
Hak ex  officio hakim  merupakan  hak  hakim  karena  jabatannya  untuk memutuskan suatu  perkara  yang diajukan kepadanya.  Kaitannya hak e x officio dengan perlindungan terhadap perempuan ini dikarenakan adakalanya perempuan dalam kasus cerai talak tidak  meminta  nafkah iddah dan mut’ah sebagai  hak  yang  harus  diberikan suami  kepadanya  setelah  perceraian.  Hakim  dengan  hak ex  officio ini  diberikan kewenangan  untuk  menetapkan  hak  perempuan  tersebut  kepada  suami  sesuai  dengan kemampuan  suaminya.  Hak ex  officio ini  ditentukan  dalam  Pasal  41  huruf  c  UU Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  mantan suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  suatu  kewajiban bagi mantan istri.
Menurut  Islahul  Umam,  guna  memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan pasca perceraian, maka seringkali langkah yang dilakukan adalah menggunakan hak ex officio bilamana  ternyata  perempuan  tidak  memintanya  dalam  gugatan rekonvensi . Itupun  sangat  terkait  dengan  kasus  cerai  talak,  karena  hanya  dalam  kasus  cerai  talak seorang perempuan bisa memperoleh haknya berupa nafkah iddah dan mut’ah (Umam, Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Idi, wawancara) .  Kedua  hal  ini  menjadi  penghargaan kepada  mantan  istrinya.  Selain  itu,  pemberian  nafkah iddah ini  merupakan  suatu kewajiban  yang  harus  diberikan  oleh  suami  terhadap  istrinya  dikarenakan  waktu menjalani iddah ini sebagai bentuk untuk melihat ada atau tidaknya perempuan tersebut hamil.
Pasal  149  KHI  memuat  pemenuhan  empat  hak  istri  yang  menjadi  kewajiban bekas suami sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak. Selain empat hal di atas, bekas  istri  juga  berhak  atas  harta  bersama  dan  memiliki  kesempatan  dalam  upaya penentuan  hak  asuh  anak.  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  telah  berupaya  menjamin pemenuhan  hak-hak  istri  tersebut  dengan  mencantumkan  kewajiban  suami  membayar nafkah iddah , mut’ah ,  dan madhiyah yang  dibayarkan  terlebih  dahulu  sebelum ikrar talak dalam amar putusannya.  Langkah  ini  merupakan  kebijakan  hakim  Mahkamah Syar’iyah  yang  seharusnya  ada  regulasi  yang  mengatur  bahwa  suami  tidak  berhak mengucapkan  ikrar  talak  sebelum  melunasi  kewajibannya  melunasi  hak-hak  istri  dan anak. Jadi, suami belum dapat mengucapkan ikrar talak apabila kewajiban pemenuhan nafkah  tersebut  belum  dilaksanakan.  Suami  dapat  mengucapkan ikrar  talak sebelum
membayar  nafkah  tersebut  apabila  istri  tidak  keberatan  apabila  suami  tidak  membayar kewajiban nafkah tersebut pada saat itu.
Adapun  langkah  yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam  rangka  mengoptimalkan pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak  pasca  putusan  adalah  dengan  cara  menunda pelaksanaan  ikrar  talak.  Ikrar  talak  merupakan  sebuah  tahapan  yang  harus  dilakukan oleh  suami  terhadap  istrinya  hanya  dalam  kasus  cerai  talak.  Suami  wajib mengikrarkannya  karena  inisiatif  untuk  bercerai  berasal  dari  suami  yang  hendak menceraikan  istrinya.  Sepanjang  suami  tidak  mengucapkan  ikrar  talak  maka  dalam perspektif  hukum  Indonesia  hubungan  perkawinan  di  antara  para  pihak  masih  tetap utuh.
Penundaan  ikrar  talak  dalam  kasus  cerai  talak  menjadi  pilihan  yang  selalu dilakukan  oleh  hakim  jikalau  suami  tidak  menyelesaikan  segala  kewajibannya  yang ditetapkan  dalam  putusan.  Langkah  ini  untuk  mengantisipasi  supaya  suami  tidak mengabaikan  kewajibannya  terhadap  perempuan  dan  anak  pasca  perceraian.  Batasan untuk melaksanakan sidang ikrar talak selama 6 bulan. Batasan ini harus digunakan oleh suami  agar  tidak  berlalunya  waktu  sehingga  menyebabkan  penetapan  talak  menjadi gugur.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  70  ayat  6  UU  Pengadilan  Agama  yang mengatakan bahwa Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya  meskipun  telah  mendapat  panggilan  secara  sah  atau  patut  maka  gugurlah kekuatan  penetapan  tersebut,  dan  perceraian  tidak  dapat  diajukan  lagi  berdasarkan alasan yang sama.
Berkaitan dengan penundaan ikrar talak sebenarnya dapat dianalisis menjadi dua kategori,  yaitu  di  satu  sisi  bisa  menjadi  solusi  menunda  pelaksanaan  ikrar  talak  jika suami  tidak  melunasi  seluruh  kewajiban  yang  telah  ditetapkan  dalam  diktum  amar putusan. Hal ini dapat membawa keberuntungan bagi perempuan karena mau tidak mau seorang suami harus melunasi segala kewajibannya. Di sisi lain, penundaan ikrar talak yang  bahkan  bila  tidak  dilaksanakan  selama  6  bulan  setelah  putusan  dibacakan  oleh majelis  hakim  justeru  dapat  merugikan  perempuan.  Hal  ini  dikarenakan  sebelum dilakukan ikrar talak, seorang istri tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan laki- laki  lain.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  ketidakjelasan  status  perempuan  di  mana  di satu  sisi  tidak  putus  perkawinan  dengan  suami  lama  dan  di  sisi  lain  perempuan  tidak dapat  menerima  pinangan  dari  laki-laki  lain  karena  terikat  hubungan  perkawinan lamanya.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa:  Pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak  di  masa  pandemi  covid-19 memiliki beberapa kendala perealisasiannya pasca perceraian. Hal ini dikarenakan oleh beberapa  faktor  berikut: pertama ,  keterbatasan  pendapatan  ayah  sebagai  akibat  dari hilangnya  pekerjaan  di  masa  pandemi  covid-19. Kedua ,  tidak  hadirnya  suami  dalam
persidangan  gugat  cerai. Ketiga ,  tidak  adanya  tuntutan  hak  ( petitum )  dari  istri  dalam gugatan cerainya. Keempat, kurangnya kesadaran suami terhadap kewajibannya kepada istri  dan  anak  pasca  perceraian. Kelima, suami  tidak  diketahui  lagi  tempat  tinggalnya setelah  hubungan  perkawinan  berakhir.  Kebijakan  yang  dilakukan  hakim  dalam  upaya memberikan  perlindungan  terhadap  hak  perempuan  dan  anak  di  masa  covid-19  adalah dengan melakukan beberapa cara yaitu: pertama, menunda pelaksanaan ikrar talak bila suami tidak melunasi segala kewajibannya terhadap istri dan anak. kebijakan ini untuk memastikan agar suami dapat memberikan secara ma’ruf segala kewajibannya terhadap istri  setelah  ditetapkan  dalam  putusan.  Kedua,  melakukan  kesepakatan  antara perempuan  dan  suaminya  berkaitan  dengan  hak-hak  perempuan  dan  anak  pasca perceraian. Ketiga ,  memberikan  pengarahan  dalam  proses  persidangan  untuk memastikan  supaya  perempuan  dapat  menuntut  hak-haknya  kepada  suami. Keempat , menggunakan  hak ex officio guna  memutuskan  nafkah  terhadap  perempuan  meskipun perempuan tidak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap nafkah tersebut.
Disarankan  kepada  hakim  agar  dalam  mengadili  perkara  cerai  selalu mempertimbangkan  hak-hak  yang  semestinya  diperoleh  oleh  perempuan  dan  anak. Disarankan  kepada  perempuan  agar  menuntut  hak-haknya  kepada  hakim  melalui gugatan  maupun  gugatan  rekonvensi  dalam  kasus  cerai  talak  supaya  menjadi  dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskannya. Disarankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian kepada semua lapisan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  yang  telah  bersedia  menyediakan anggaran  untuk  pelaksanaan  kegiatan  penelitian  ini  dengan  sempurna.  Sehingga penelitian  ini  dapat  dilaksanakan  serta  menghasilkan  sebuah  artikel  ilmiah  yang diharapkan  mampu  memberikan  dan  mengembangkan  khazanah  keilmuan  di  bidang hukum keluarga.

## Referensi
Annas,  S.  (2017).  Masa  pembayaran  beban  nafkah  iddah  dan  mut’ah  dalam  perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). AL-AHWAL: Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 10 (1).
Aris,  A.,  &  Fikri,  F.  (2017).  Hak  perempuan  dalam  pengasuhan  anak  pasca perceraian. AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan , 10 (1), 89-102.
Asikin, Z. (2015). Hukum acara perdata di Indonesia , Jakarta: Prenada Media Group.
Asnawi, M. N. (2020). Hermeneutika putusan hakim pendekatan multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata , Yogyakarta: UII Press.
Devy,  S.,  &  Mansari,  Z.  A.  (2017).  Problematika  biaya  pemeliharaan  anak  dalam putusan  verstek  di  mahkamah  syar’iyah  banda  aceh. GENDER  EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies , 2 (1), 63-76.
Elidar, C.,  Fitriani,  R.,  & Krisna,  L. A. (2017).  Dampak perceraian di  luar mahkamah syar'iyah  dalam  kehidupan  di  masyarakat  gampong  alue  Bu  Tuha  Kecamatan Peureulak  Barat  Kabupaten  Aceh  Timur. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan , 12 (2), 199-210.
Firiyadi, (2020). Upaya pemenuhan nafkah anak dalam penemuan hukum di pengadilan agama perkembangan norma dan praktik terbaik , Yogyakarta: UII Press.
Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama.
Heniyatun.  (2020).  Pemberian  mut’ah  dan  nafkah  iddah  dalam  perkara  cerai  gugat.
PROFETIKA: Jurnal Studi Islam , Vol. 21 (1).
https://aceh.tribunnews.com/2020/10/07/selama-covid-19-perceraian-di-aceh-timur- capai-183-perkara-cek-cok-dalam-rumah-tangga-pemicu-utama
https://humas.acehprov.go.id/cegah-kdrt-dan-perceraian-di-masa-pandemi-pemerintah- aceh-gelar-webinar-internasional/
https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15706468/kasus-perceraian-di- pulau-jawa-meningkat-semenjak-imbas-pandemi-covid-19-berujung-phk
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2010-kdrt-dan-perceraian-di- masa-pandemi
Indriati,  N.  Y.,  Wahyuningsih,  K.  K.,  Sanyoto,  S.,  &  Suyadi,  S.  (2017).  Perlindungan dan  pemenuhan  hak  anak  (studi  tentang  orangtua  sebagai  buruh  migran  di kabupaten banyumas). Jurnal Mimbar Hukum , 29 (3), 474-487.
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Kurniati,  E.  (2018)  Perlindungan  hak  anak  pasca  perceraian  orang  tua, Jurnal Authentica, Vol. 1 No. 1.
Mansari  &  Moriyanti.  (2019). Perlindungan  perempuan  dan  anak  melalui  putusan mahkamah syar’iyah, Banda Aceh, Bravo Darussalam.
Mansari,  &  Dev,  S.  (2020).  Penerapan  dwangsom  terhadap  biaya  pemeliharaan  anak pascaperceraian  di  Mahkamah  Syar’iyyah  Sigli. MEDIA  SYARI'AH:  Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial , 21 (2), 147-161.
Mansari, & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas hakim terhadap perlindungan nafkah istri pasca  perceraian. GENDER  EQUALITY:  International  Journal  of  Child  and Gender Studies , 5 (1), 43-58.
Mansari, Dahlan, Mahfud, & Martunis. (2019). Gugatan cerai perempuan korban tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  (suatu  penelitian  di  Mahkamah  Syar‟  Iyah  Kota Banda  Aceh). GENDER  EQUALITY: International  Journal of  Child and Gender Studies , 4 (1), 89-110.
Mansari,  M,  &  Maulana,  R.  (2018).  Kepastian  hukum  terhadap  pengasuhan  anak mumayiz pasca perceraian. Jurnal Yudisial , 11 (1), 55-74.
Mayasari,  D.  E.  (2018).  Perlindungan  hak  anak  kategori juvenile  delinquency . Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (3), 385-400.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Prakoso,  A.  (2013). Pembaharuan  sistem  peradilan  pidana  anak ,  Surabaya:  Laksbang Grafika.
Rais,  I.  (2014).  Tingginya  angka  cerai  gugat  (khulu’)  di  Indonesia:  analisis  kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. Al-'Adalah , 12 (1), 191-204.
Sabaruddin,  (2019).  Nafkah    bagi    istri    dalam    masa    iddah  talak    raj’i    (Studi pemahaman    masyarakat  Kuala    Baru,    Aceh    Singkil). TADABBUR:    Jurnal Peradaban Islam , Vol. 1 (2).
Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  perspektif  hak  asasi manusia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (1), 141-152.
Tasdiq,  N.  (2020).  Implementasi  nafkah  iddah  pada  Pengadilan  Agama Watampone. AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan , 2 (1), 64-74.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Waluyadi, (2009). Hukum perlindungan anak , cet. 1, Bandung: Mandar Maju.