Volume 3 Nomor 2 Januari 2022

## ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA UMKM

## Nurlina Taufik, Ashabul Kahpi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: nurlinataufik11@gmail.com

## Abstrak
Kredit  merupakan  salah  satu  program  dari  bank  yang  mewujudkan  pembangunan nasional  bidang  ekonomi,  yang  diharapkan  sangat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Kredit  yang  diberikan  oleh  bank  kepada  rakyat  mengandung  resiko  sehingga  dalam pemberian  kredit  harus  memperhatikan  asas-asas  pengkreditan  yang  sehat  berdasarkan prinsip  kehati-hatian.  Untuk  itu  sebelum  memberikan  kredit  bank  harus  benar-benar melakukan penelitian yang seksama terhadap aspek khususnya dalam penelitian terhadap jaminan.  Akan  tetapi  praktek  penerapan  pemberian  kredit  di  berbagai  perbankan  yang ada  belumlah  sesuai  dengan  asas-asas  hukum  ekonom  syariah  dan  juga  tidak  sesuai dengan  UU  Perbankan  Syariah  Pasal  5  No  20  Tahun  2008.  Akan  tetapi  praktek penerapan  pemberian  kredit  di  berbagai  perbankan  yang  ada  belum  berjalan  sesuai dengan sistem dan asas-asas hukum ekonomi syariah, dan juga tidak sesuai pada tujuan dalam  UU  Perbankan  Syariah.  Misalnya  pemberian  kredit  di  bank  konvensional  tidak disertai  dengan  pengawasan  penggunaan  pinjaman  beda  halnya  di  sistem  perbankan syariah  memakai  sistem  pengawasan  langsung  pengguna  kredit  harus  sesuai  dengan tujuan kredit yang benar-benar dipakai untuk dunia usaha.

## Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kredit, Umkm

## Abstract
Credit  is  one  of  the  programs  of  the  bank  that  realizes  the  development  of  the  national economy, which is expected to greatly improve the welfare of the people. Credit granted by  the  people's  bank  poses  a  great  risk  to  the  person  who  gives  credit  and  must  pay attention  to  the  principles  of  sound  credit  based  on  the  principle  of  prudence.  For  this reason,  before  providing  credit,  banks  must  really  do  careful  research  on  aspects, especially in research on guarantees. However, the practice of applying credit in various existing banks is not in accordance with the legal principles of sharia economists and is also  not  in  accordance  with  Article  5  of  the  Sharia  Banking  Law  No.  20  of  2008. However,  the  practice  of  applying  credit  in  various  existing  banks  has  not  run  in accordance with the system. and the principles of  sharia economic law, and also not in accordance with the objectives of the Sharia Banking Law. For example, the provision of credit  in  conventional  banks  is  not  accompanied  by  supervision  of  the  use  of  credit, unlike  the  Islamic  banking  system,  which  uses  a  direct  supervision  system  for  credit
users,  it  must  be  in  accordance  with  the  purpose  of  credit  that  is  actually  used  for  the business world.
Keyword: Credit, Sharia Economic Law, Umkm

## A. PENDAHULUAN
Islam  adalah  agama  yang  hadir  sebagai  penyempurnaan  agama  dengan  sumber utamanya  al-Qur’an  dan  sunnah  rasulullah.  Tidak  hanya  sekedar  mengatur  masalah- masalah  yang  berkaitan  dengan  ibadah  tetapi  juga  mengatur  tentang muamalah . Muamalah yang  dalam arti  luas merupakan  aturan-aturan  hukum  Allah  untuk mengatur manusia  yang  dalam  kaitannya  berurusan  dengan  duniawi  dan  pergaulan  sosial. Sedangkan muamalah dalam  arti  sempit  adalah  aturan-aturan  Allah  yang  wajib  ditaati yang  telah  mengatur  manusia  yang  satu  dengan  manusia  yang  lain  dengan  cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. 1
Islam menganggap penting urusan muamalah . Islam juga mengatur hubungan antara manusia  dengan  manusia  lainnya.  Islam  adalah  agama  yang  sempurna  (komprehensif), kompleks  dan  dinamis  yang  mengatur  aspek  kehidupan  manusia  baik  akidah,  ibadah, akhlak  maupun muamalah . 2 Muamalah yaitu  hukum  hukum  syara’  yang  berhubungan dengan  urusan  dunia  untuk  melanjutkan  kehidupan,  untuk  mendapat  alat  keperluan jasmani  dengan  cara  yang  paling  baik. 3 Manusia  diciptakan  oleh  sang  pencipta  dengan berbekal kekuatan yang luar biasa. Namun kekuatan itu tersembunyi dibalik dari manusia itu sendiri. 4 Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan dari orang  lain.  Manusia  tidak  dapat  bertahan  hidup  tanpa meminta  bantuan  dari  orang  lain. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan hidup manusia juga harus meminta bantuan kepada orang lain. 5
Kegiatan perekonomian dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar anjuran semata tetapi lebih dari itu merupakan sebuah tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah. Ajaran Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam kekurangan dan keterbelakangan berbagai  bidang.  Khususnya  keterbelakangan  ekonomi  karena  kekayaan  materi merupakan  juga  bagian  yang  penting  dalam  kehidupan  kaum  muslim.  Melaui pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  diharapkan  dapat  berkemban  dari  tahun  ke  tahun, melalui  peran  pemerintah  dan  pengusaha  yang  harus  terus  bersinergi  dalam  mengatur roda perekonomian. Adapun salah satu caranya ialah dengan mendorong dan mendukung unit  usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  yang  mayoritas  dimiliki  oleh  rakyat  kecil
1 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers,2002). h.5 2 Musyifikah  Ilyas  dan  Sahruni  Bahar,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Mappakatenni Galung  Di  Kel.  Lalebata  Kec.  Panca  Rijang  Kab.  Sidrap”, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga Islam, 2 no. 1 (2020): h. 171. 3 M.  Thahir  Maloko  dan  Rahmi  Aulia  Abshir,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pengupahan  Jasa Kerja Skripsi Secara Online”, Jurnal el-Iqtishady , 3 no. 1 (2021). h. 66.
4 Mahmudah  Mulia  Muhammad,  “Membentuk  Sumber  Daya  Manusia  Perbankan  Syariah  Melalui Manajemen Hati”, El-Iqtishady1, No.2 (Desember 2019): h.33.
5 Ashar  Sinilele  dan  Naurah  Aathifah  Nursaidi,  “Perlindungan  Hukum  Nasabah  Dalam  Transaksi Pinjaman Online (Fintech)”, Jurnal el- Iqtishady , 3 no. 1 (2021): h. 99.
yang membutuhkan dana atau uan untuk mendirikan dan membangun usaha mereka akan tetapi penyediaan dana atau uang merupakan momok masalahnya.
Maka  kredit  yang  merupakan  salah  satu  program  dari  bank  diharapkan  mampu mewujudkan pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat. Kredit yang diberikan oleh  bank  kepada  rakyat  mengandung  resiko  sehingga  dalam  pemberian  kredit  harus memperhatikan  asas-asas  pengkreditan  yang  sehat  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus benar-benar melakukan penilaian yang seksama terhadap aspek khususnya dalam penelitian terhadap jaminan. 6 Pemberian kredit merupakan  salah  satu  produk  bagi  vank  dimana  besaran  kredit  yang  disalurkan  bank dapat  dijadikan  sebagai  pendapatan  yang  diperoleh  dari  pembayaran  bunga  kredit  yang dapat  dijadikan  sebagai  tambahan  modal  sedangkan  bagi  masyarakat  kredit  dapat menjadi sebuah tambahan modal usaha ataupun investasi. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah  merupakan  langkah  strategis  dalam  meningkatkan  dan  memperkuat  dasar kehidupan  perekonomian  dari  sebagian  besar  rakyat  Indonesia,  khususnya  melalui penyediaan  lapangan  pekerjaan  dan  mengurangi  kesenjangan  tingkat  kemiskinan. Berbagai  kebijakan  program  dan  kegiatan  pemberdayaan  umkm  telah  dijalankan. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  yang  disahkan  pada  tanggal  4  juli  2008.  Melalui  Undang- Undang tersebut menjadi gerbang bagi terbentuknya akses kredit umkm kepada lembaga perbankan  serta  diharapkan  mampu  mendorong  umkm  untuk  mengembangkan  unit usahanya sehingga meningkatkan produktivitas, mutu dan daya saing umkm itu sendiri. Tujuan  pemberian  kredit  kepada  umkm  sudah  sesuai  dengan  pernyataan  diatas  dan juga tercantum dalam pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Akan  tetapi  praktek  penerapan  pemberian  krdit  di  berbagai  perbankan  yang  ada belumlah berjalan sesuai dengan sistem dan asas-asas hukum ekonomi syariah, dan juga tidak  sesuai  pada  tujuan  dalam  UU  Perbankan  Syariah.  Misalnya  pemberian  kredit  di bank konvensional tidak disertai dengan pengawasan penggunaan pinjaman  beda halnya di  sistem  perbankan  syariah  memakai  sistem  pengawasan  langsung  pengguna  kredit harus sesuai dengan tujuan kredit yang benar-benar dipakai untuk dunia usaha.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  merupakan metode  yang  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalah-masalah  atas problematika  sosial  berdasarkan  kondisi  realitas  (nyata)  dan  natural setting yang kompleks dan rinci, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman, pencerahan terhadap  fenomena  dan  eksploitasi  pada  situasi  yang  sama. 7 Adapun  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap permasalahan  yang  diteliti  dan  pendekatan  sosial  kultural.  Adapun  sumber  data bersumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder
6 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya , (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005), h.140.
7 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsito,1995), h.25.
Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
yang berupa informasi tertulis dari literatur. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Praktek pemberian kredit kepada umkm
Adapun alur mekanisme pemberian kredit kepada umkm ialah sebagai berikut :
a. Tahap  pertama  yang  dilakukan  adalah  tahap  permohonan  kredit,  dimana  pihak umkm mengajukan permohonan tertulis kepada pihak bank yang kemudian akan mengisi formulir.
b. Tahap kedua yaitu analisis kredit atau tahap pemeriksaan, dimana bank BRI Luyo Cabang  Polewali  punya  cara  sendiri  dalam  menganalisis  kredit  tetapi  tidak bertolak  belakang  dengan  pedoman  Bank  Indonesia,  setelah  syarat-syarat  telah dilengkapi  oleh  pihak  umkm  selanjutnya  pihak  bank  yang  dalam  hal  ini  Mantri akan  melakukan  peninjauan  langsung  ke  lapangan  untuk  mengetahui  apakah pihak  umkm  layak  atau  tidak  mendapatkan  pinjaman  kredit.  Pihak  bank  akan memberikan pertanyaan terkait dengan permohonan kredit :
1) Mencocokkan berkas-berkas pihak umkm sesuai dengan aslinya.
2) Menanyakan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  usaha  pihak  umkm,seperti modal  pinjaman  tujuannya  untuk  mengetahui  apakah  pihak  umkm  mampu atau tidak mengembalikan pinjaman atau tidak.
c. Tahap ketiga yaitu pemberian pinjaman kredit, pada tahap ini pihak umkm akan mengetahui  keputusan  bank  yang  berisi  persetujuan  mendapatkan  atau  tidak pinjaman  kredit  sesuai  permohonan  yang  diajukannya.  Setiap  pejabat  yang terlibat  dalam  kebijakan  persetujuan  pemberian  kredit  harus  dapat  memastikan bahwa:
1) Setiap  kredit  yang  diberikan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  perbankan  san prinsip-prinsip pengkreditan yang sehat.
2) Dalam  pelaksanaannya  pemberian  kredit  telah  sesuai  dengan  kebijaksanaan pengkreditan bank (KPB) dan pejabat pemutus kredit (PPK)
3) Keputusan  persetujuan  pemberian  kredit  oleh  pejabat  pemutus  kredit  telah didasarkan  pada  analisis  kredit  yang  jujur,  objektif,  cermat,  seksama  dan harus independen.
4) Bank sudah yakin bahwa pemberian kredit sudah sesuai dengan rambu-rambu pedoman pengelolaan kredit dan dapat dilunasi oleh kreditur dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.
5) Keputusan  yang  dibuat  oleh  para  pejabat  pemutus  kredit  sudah  diputuskan secara  profesional  dan  tidak  dipengaruhi oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab. 8
8 Moh Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep Teknik dan Kasus), (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,1999),h.183.

## 2. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Umkm
Ajaran Islam memuat secara jelas tentang bunga atau riba. Seseorang yang memakan riba sangat dikutuk dan diingatkan akan diancam dengan siksa neraka. Disebutkan bahwa riba merupakan perbuatan orang-orang yang tidak beriman, dan sebagai ujian bagi orang- orang  yang  beriman  untuk  meninggalkannya. 9 Dalam  Islam,  praktik  pengkreditan  tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah  sebenarnya  penggunaan  kata  pinjam-meminjam  kurang  tepat  digunakan  karena dua  hal.  Yang  pertama  selain  kata  pinjaman  masih  banyak  metode  yang  diajarkan  oleh syariah  selain  pinjaman  yaitu  jual  beli,  sewa  menyewa,  bagi  hasil.  Kedua  dalam  Islam pinjam-meminjam  adalah  akad  sosial  bukan  akad  komersial  yang  artinya  apabila seseorang  meminjam  sesuatu  ia  tidak  boleh  disyaratkan  untuk  memberikan  tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini, didasari atas hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram, Jadi meminjam uang di bank konvensional yang terdapat bunga di dalamnya termasuk kredit merupakan hal yang dilarang karena bunga bank termasuk riba yang diharamkan.
Sekalipun ayat al-Qur’an dan hadits Nabi sudah sangat jelas melarang praktek riba, namun masih saja ada beberapa cendikia yang membenarkan praktik riba dengan alasan:
a. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya
b. Hanya  bunga  yang  dilipat  ganda  saja  yang  diharamkan,  sedangkan  suku  bunga yang wajar diperkenankan.
c. Bank  sebagai  lembaga  tidak  termasuk  sebagai  mualaf,  sehingga  bank  tidak terkena khitab yang dilarang sebagaimana di dalam al-Qur’an dan hadits. 10
Majelis fatwa sedunia juga memberikan kontribusi hukum terkait permasalahan riba dan  bunga  yang  merambah  dalam  dunia  perekonomian  sekarang  ini.  OKI  (Organisasi Konferensi  Islam)  memutuskan  bahwa  praktik  perbankan  dengan  sistem  bunga  tidak sesuai  dengan  syariat  Islam,  maka  diperlukan  lembaga  keuangan  (bank)  yang menjalankan  operasinya  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Keputusan  inilah  yang mendorong  terbentuknya Islamic  Development  Bank (IDB).  Mufti  besar  Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan. 11
Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal konsep bunga karena menurut  Islam  bunga  adalah  riba  yang  haram  (terlarang)  hukumnya.  Artinya,  bisnis dalam  Islam  yang  didasarkan  pada  prinsip  syariah  tidak  mengenal  pembebanan  bunga oleh pemilik modal atau investor atau kreditur atas penggunaan uang yang dipinjamkan oleh  kreditur  (pemilik  modal)  kepada  debitur  (peminjam  uang).  Konsep  bunga  adalah yang  dipraktikan  dalam  bisnis  berdasarkan  kapitalisme,  konsep  bunga  yang  diterapkan kapitalisme tersebut tidak memperdulikan atau mempertimbangkan apakah bisnis debitur mendapatkan  keuntungan  atau  mengalami  kerugian.  Baik  bisnis  debitur  mendapatkan
9 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah . (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),h.24.
10 Antonio Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.54.
11 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.31.
keuntungan  atau  mengalami  kerugian,  kreditur  tetap  saja  menerima  atau  sebaliknya debitur membayar bunga. Dalam keadaan ekonomi makro mengalami krisis, baik secara nasional  atau  global,  tetap  tanpa  ampun  debitur  berkewajiban  membayar  bunga  kepada kreditur.  Dengan  kata  lain,  kapitalisme  tidak  berdiri  di  atas  norma-norma  etika,  atau norma-norma tepo seliro atau toleransi, atau norma-norma kemanusiaan. 12
Penetapan  tingkat  bunga  yang  rendah  akan  dirasakan  sangat  membantu  dan menguntungkan  bagi  debitur  hanya  ketika  bisnis  debitur  mengalami  kemajuan.  Namun ketika  bisnis  debitur  mengalami  kegagalan  dan  tidak  lagi  dapat  menjadi  sumber  untuk menghasilkan uang bagi debitur untuk mencicil dan melunasi bunga pokok pinjamannya, maka  bunga  rendah  tersebut  berubah  menjadi  monster  yang  sangat  menakutkan  bagi debitur.  Menjadi  lebih  mengerikan  lagi  bila  dihitung  secara  berbunga-bunga ( compounded ), yaitu terhadap bunga yang tertunggak dibebankan lagi bunga. Bila hal itu terjadi  maka  setelah  sekian  lamanya  sering  jumlah  keseluruhan  bunga  yang  harus dilunasi  oleh  debitur  dapat  berjumlah  lebih  besar  daripada  pokoknya. 13 Dalam  syariah, imbalan  dari  modal  tidak  berbentuk  bunga  ( interest )  karena  bunga  dianggap  riba  yang hukumnya  haram  menurut  syariah.  Menurut  syariah,  modal  harus  dalam  bentuk keuntungan  ( profit ).  Oleh  karena  itu,  modal  tidak  boleh  dipinjamkan  kepada  pihak  lain kecuali dipinjamkan tanpa bunga. Modal dapat menghasilkan bukan dalam bentuk bunga melainkan  dalam  bentuk  keuntungan  dengan  cara  menggunakan  modal  tersebut  untuk bertransaksi jual-beli. 14
Tingkat  suku  bunga  dalam  bank  syariah  adalah  nol,  karena  bank  syariah  meng- generate  profit (keuntungan)  tidak  berdasarkan  meminjamkan  uang  melainkan  dari transaksi bisnis sektor riil.
Perjanjian  kredit  pada  perbankan  syariah  harus  didasarkan  pada  pengajuan permohonan  kredit  dan  adanya  prosedur  dalam  pemberian  kredit  serta  adanya  penilaian kredit,  dimana  dalam  praktiknya  didasarkan  pada skin bagi  hasil  dengan  besar  margin tertentu.  Pada  dasarnya  pelaksanaan  perjanjian  kredit  pada  perbankan  berdasarkan prinsip  syariah  mengandung  asas  kemitraan  dan  asas  kebebasan  berkontrak  yang didasarkan  oleh  kesepakatan  bersama  para  pihak  dalam  pemberian  kredit  harus berdasarkan prinsip kehati-hatian.
Akan  tetapi  apabila  mengacu  pada  keputusan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  pusat  pinjam  uang  di  bank  konvensional  termasuk  riba  karena ada  bunga  yang  diterapkan.  Tapi,  keputusan  ini  dikecualikan  untuk  wilayah  di  pelosok Indonesia yakni wilayah yang belum terjangkau perbankan syariah, maka diperbolehkan menggunakan bank konvensional dalam konteks darurat.

## D. PENUTUP
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
12 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya , (Jakarta: Kencana Perenada Media Group), h. 157.
13 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah , h.157.
14 Sumar’in. Konsep Kelembagaan Bank Syariah , h.158.
1. Proses  pemberian  kredit  usaha  rakyat  (KUR)  dilakukan  melalui  beberapa  tahap yaitu:  tahap  permohonan  kredit,  tahap  peninjauan  dan  analisis  kredit  (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/ akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha dari Kepala Desa kepada pihak BRI Unit Luyo Cabang Polewali . Setelah syarat-syarat  dilengkapi,  BRI  Unit  Luyo  Cabang  Polewali  akan  melakukan penelitian  dan  peninjauan  langsung  kepada  calon  debitur  termasuk  usaha  calon debitur.  Pihak  bank  akan  memberikan  putusan  atas  permohonan  kredit  yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam  tahap  ini  terdiri  dari  beberapa  tahapan  yaitu  tahap  persiapan  pencairan, tahap penandatangan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran pencairan kredit  usaha  rakyat.  Berkas  atau  kelengkapan  pencairan  disini  adalah  surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat  telah  selesai  sehingga  timbullah  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing pihak.
2. Mengenai  mekanisme  pemberian  kredit  kepada  UMKM  pada  Bank  BRI  Luyo Cabang  Polewali  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  hanya  saja  jika dibenturkan  dengan  hukum  Islam,  maka  pemberian  kredit  pada  pada  Bank  BRI Luyo  Cabang  Polewali  masih  menjadi  perdebatan,  karena  sebagian  ada  yang membolehkan  dan  sebagian  ada  yang  tidak  memperbolehkan.  Dalam  Islam Praktik  perkreditan  (pinjam-meminjam)  tidak  dilarang,  bahkan  dianjurkan  agar terjadi  hubungan  saling  menguntungkan  yang  pada  gilirannya  berakibat  pada hubungan  persaudaraan.  Dalam  perbankan  berdasarkan  prinsip  Syariah, sebenarnya  penggunaan  kata  pinjam-meminjam  kurang  tepat  digunakan disebabkan  dua  hal.  Pertama,  pinjaman  merupakan  salah  satu  metode  hubungan finansial  dalam  Islam.  Masih  banyak  metode  yang  diajarkan  oleh  Syariah  selain pinjaman,  seperti  jual  beli,  bagi  hasil,  dan  sewa.  Kedua,  dalam  Islam  pinjam meminjam  adalah  akad  sosial  bukan  akad  komersial,  artinya  bila  seseorang meminjam  sesuatu  ia  tidak  boleh  disyaratkan  untuk  memberikan  tambahan  atas pokok  pinjamannya.  Hal  ini  didasari  atas  hadis  Nabi  saw.  yang  menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Sedangkan para ulama  sepakat  bahwa  riba  itu  haram  karena  itu,  dalam  perbankan  berdasarkan prinsip syariah tidak disebut kredit tapi pembiayaan ( financing ).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arikunto Suharsimi, Dasar-Dasar Research , Bandung: Tarsito, 1995.
Kasmir. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada. 2005.
Sjahdeini Sutan  Remy Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
Suhendi Hendi. Fikih Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
Sumar’in. Konsep Kelembagaan Bank Syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. Syafii Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Tjoekam  Moh. Perkreditan  Bisnis  Inti  Bank  Komersial.  Konsep  Teknik  dan  Kasus . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

## Jurnal
Ilyas  Musyifikah  dan  Bahar  Sahruni  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem Mappakatenni Galung Di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2 no. 1 . 2020. Maloko Thahir dan Aulia Abshir Rahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online”, Jurnal el-Iqtishady , 3 no. 1, 2021.
Mulia Muhammad Mahmudah, “Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati”, el-Iqtishady 1, No.2 , Desember 2019. Sinilele  Ashardan  Aathifah  Nursaidi  Naurah  “Perlindungan  Hukum  Nasabah  Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)”, Jurnal el- Iqtishady , 3 no. 1 , 2021.