DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 4 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kedudukan Covernote yang Dibuat oleh Notaris
Riani Sembiring 1
1 Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, rianisembiring@gmail.com
Corresponding Author: rianisembiring@gmail.com
Abstract: Notary  is  a  public  official  authorized  to  make  evidence  in  the  form  of  authentic deeds  in  carrying  out  their  duties  to  serve  the  community.  In  performing  public  services Notary has other authority as referred to in Article 15 UUJN. In practice, as a notary bank partner has other authority, namely issuing covernote as a credit disbursement. This research is in the form of normative jurisdiction. The type of data used is secondary data. The results of  this  study  determine  that  the  covernote  made  by  a  notary  is  the  authority  of  notaries, especially in the banking sector related to credit agreements and mortgages as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2019. However, covernote cannot  be  equated  with  an  authentic  deed  that  has  perfect  proof.  Covernote  is  a  certificate that contains facts that occur or are done before a notary.
Keyword: Covernote, Notary Authority, Notary Responsibility.
Abstrak: Notaris  merupakan  pejabat  umum  berwenang  membuat  alat  bukti  berupa  akta autentik  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  melayani  masyarakat.  Dalam  melakukan pelayanan masyarakat notaris mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  15  UUJN.  Pada  prakteknya,  sebagai  rekanan  bank  notaris  mempunyai  kewenangan lainnya  yaitu  menerbitkan  covernote  sebagai  pencairan  kredit.  Penelitian  ini  dalam  bentuk yuridisi  normatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Hasil  dari  penelitian  ini menentukan  bahwa  covernote  yang  dibuat  oleh  notaris merupakan  kewenangan  notaris khususnya  dalam  bidang  perbankan  yang  berkaitan  dengan  akad  kredit  dan  KPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019. Akan tetapi,  covernote  tidak  dapat  disamakan  dengan  akta  autentik  yang  mempunyai  pembuktian sempurna.  Covernote  merupakan  surat  keterangan  yang  didalamnya  berisikan  fakta  yang terjadi atau dilakukan dihadapan notaris.
Kata Kunci: Covernote, Kewenangan Notaris, Tanggung Jawab Notaris.

## PENDAHULUAN
Pesatnya laju perdagangan dan perekonomian pada dunia bisnis tidak bisa dihindari. Pada  mengembangkan  bisnisnya  para  pengusaha  pastinya  membutuhkan  dana  yang  tidak sedikit.  Oleh  sebab  itu,  para  pengusaha  mengajukan  fasilitas  kredit  ke  bank  sebagai
pengembangan  modal  asset  atau  modal  kerja  suatu  perusahaan  supaya  lebih  maju  dan berkembang. Sebagaimana yang di maksud pada UU No. 10 / 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat kedalam bentuk  simpanan  dan  kemudian  disalurkan  kepada  masyarakat  pada  bentuk  kredit  dan  atau bentuk-bentuk lainnya sebagai meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pemberian  kredit  dari  bank  kepada  debitur  harus  didasari  oleh  adanya  perjanjian kredit antara kedua belah pihak. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat rill.  Arti  rill  adalah  bahwa  perjanjian  kredit  ditentukan  oleh  penyerahan  uang  oleh  bank kepada  nasabah  debitur.   Perjanjian  kredit  bank  umumnya  dibuat  secara  notariel  dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu notaris. Sebagaimana terdapat pada Pasal 1 butir (1) UU No.  2  /  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  menjelaskan  bahwa  “Notaris  adalah  pejabat  umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  mempunyai  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud pada UU ini atau berdasarkan UU lainnya.”
Perjanjian kredit  yang dibuat oleh notaris wajib mencantumkan jaminan pokok yang tersedia  pada  saat  pengusulan  serta  jaminan-jaminan  tambahan  yang  ditawarkan  dan  yang bisa  diikat  secara  notariel.  Pasal  8  UU  No.  10  /  1998  menjelaskan  bahwa  bank  wajib memperhatikan  dengan  serius  keyakinannya  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah peminjam untuk membayar kewajiban sesuai dengan perjanjian, sebagai faktor utama dalam memberikan kredit.
Jaminan  kredit  tersebut  wajib  dijelaskan  mengenai  jenis/nama  barang,  jumlah  dan harga  taksasi  tiap-tiap  jaminan  menurut  penilaian  cabang,  dan  atau  oleh  pihak  ketiga  yang diminta bantuan dengan keterangan apakah barang-barang jaminan tersebut sudah/ bisa diikat secara notariel berdasarkan status kepemilikan (sertifikat hak milik/hak guna bangunan/ hak guna usaha untuk tanah dan IMB untuk bangunan). Barang-barang yang menjadi agunan atau jaminan pada perjanjian kredit wajib diteliti terlebih dahulu oleh pihak bank.
Pada  proses  permohonan  kredit  tidak  tertutup  kemungkinan  terdapat  beberapa persyaratan  belum  terpenuhi  terkait  dengan  barang  yang  dijaminkan  misalnya  tanah  milik debitur  yang  pada  proses  pembuatan  sertifikat  atau  proses  balik  nama  oleh  notaris.  Proses pembuatan  sertifikat  pada  hak  atas  tanah  tidak  bisa  selesai  dengan  cepat,  sehingga  notaris menerbitkan covernote sebagai jaminan untuk memberikan dana/ mencairkan dana yang telah dijanjikan  kepada  debitur.  Syafran  Sofyan  menjelaskan  bahwa  covernote  adalah  surat  yang berfungsi  sebagai  keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  seorang  notaris  yang  dipercaya  dan diandalkan,  dengan  tandatangan,  cap,  dan  segelnya,  untuk  menjamin  keabsahan  akta-akta yang ia buat.
Covernote  yang  dibuat  notaris  pada  dasarnya  hanya  pernyataan  atau  keterangan  dari notaris.   Tapi  pada  penerbitan  covernote,  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  16  ayat  (1) huruf  a  UU  Jabatan  Notaris  dikatakan  “Pada  saat  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak yang  terkait  pada  perbuatan  hukum.”  Saksama  pada  pasal  ini  bisa  diartikan  teliti,  cermat, hati-hati pada menjalankan tugas. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menggunakan prinsip  kehati-hatian  untuk  menghindari  dari  kesalahan  ataupun  kelalaian  yang  bisa  terjadi. Seorang notaris harus bertindak secara hati-hati dalam meneliti dan memeriksa kelengkapan alat  bukti  atau  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  notaris  agar  tidak  menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penulisan  ini adalah rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kewenangan  notaris dalam penerbitan  covernote berdasarkan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019?
2. Bagaimana otentisitas covernote yang dibuat oleh notaris?
3. Bagaimana pertanggungjawaban notaris pada penerbitan covernote?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  adalah   penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek,  yaitu aspek  teori,  sejarah,  filosofi,  perbandingan,  struktur,  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi, penjelasan  umum,  kekuatan  mengikat  suatu  Undang-Undang  serta  bahasa  hukum  yang digunakan.
Bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum primer,  yaitu  bahan  yang  memiliki  kekuatan  hukum mengikat  secara  yuridis. Seperti  misalnya  peraturan  perundang-undangan. Bahan  hukum sekunder,  yaitu  yang  memberi  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain- lain.
Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  adalah  sejumlah  besar  fakta  dan  data tersimpan yang berbentuk dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewenangan Notaris Yang Mendasar Penerbitan Covernote
Covernote  adalah  keterangan  dari  notaris.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa covernote  adalah  catatan  akhir  atau  penutup  dari  suatu  kejadian/perbuatan/tindakan  hukum yang  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dihadapan  notaris. Notaris tidak bisa menerbitkan covernote begitu saja, terdapat dua syarat supaya notaris bisa menerbitkan  covernote,  syarat  pertama  yaitu  adanya  permintaan  dari  para  pihak  yang  telah, sedang  dan  akan  dilakukan  oleh  notaris  dan  syarat  kedua  covernote  boleh  dikeluarkan  oleh notaris  jika  semua  data  atau  dokumen  dari  para  pihak  yang  diperlukan  telah  lengkap diperlihatkan oleh notaris.
Covernote  hanya  berisikan  keterangan  pada  hari  dan  tanggal  tersebut  telah  terjadi perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan para pihak di hadapan notaris. Sebelum membuat perjanjian  kredit  notaris  sudah  meneliti  terlebih  dahulu  keabsahan  semua  dokumen  yang diberikan  oleh  para  pihak  dan  melakukan  pengecekkan  sertifikat  sebagai  jaminan  kredit. Setelah  membuat  perjanjian  kredit  barulah  dikeluarkan  covernote  oleh  notaris  sebagai pegangan sementara bank karena belum menerima salinan akta.  Pada prakteknya, covernote yang  dikeluarkan  notaris  sebagai  syarat  untuk  pencairan  kredit  oleh  bank.  Pada  ketentuan UUJN  tidak  ada  yang  mengatur  kewenangan  notaris  mengenai  covernote.  Tidak  ada kewajiban notaris untuk mengeluarkan covernote apabila notaris sudah mengeluarkan salinan akta.  Notaris  menerbitkan  covernote  jika  ada  permintaan  dari  bank.  Notaris  menlakukan penerbitan covernote hanya sebagai suatu kebiasaan yang sering dilakukan.
Akan  tetapi,  pada  tahun  2019  diterbitkannya  peraturan Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi asset bagi bank umum yang dimana dalam lampiran III terdapat kewenangan yang diberikan kepada notaris untuk menerbitkan covernote. Lampiran III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019 berbunyi sebagai berikut:
“Dalam  pelaksanaan  akad  kredit  atau  KPR  bank  menetapkan  prosedur  baku  untuk memastikan  terdapatnya  surat  keterangan  resmi  ( covernote )  dari  notaris  yang  menyatakan bahwa  seluruh  berkas  agunan  asli  yang  belum  diterima  masih  digunakan  dalam  proses administrasi  di  instansi pemerintah  yang berwenang dan akan diserahkan kepada bank pada waktu yang sudah disepakati setelah proses administrasi dimaksud selesai dilakukan.”
Berdasarkan peraturan  tersebut,  hanya  notaris  saja  yang  berwenang  dapat mengeluarkan covernote sebagai pelaksanaan akad kredit atau KPR bank dikarenakan berkas agunan asli masih dalam proses pengurusan. Dengan demikian, bahwa covernote yang diatur
di  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  yang berbunyi:
“Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.
Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa, 1. “ Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat  yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi, Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota,  Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1)  diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan.”
Oleh  karenanya, covernote yang  dikeluarkan  oleh  notaris  merupakan  kewenangan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Hal ini berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang  mengatakan  bahwa  notaris  mempunyai  kewenangan  lain  sebagaimana  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain tersebut salah satunya yaitu membuat covernote sebagaimana  ditentukan  dalam  Lampiran  III  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi asset bagi bank umum.
Terdapat kasus dimana VA yang merupakan staff notaris telah melakukan pemalsuan covernote.  Dengan  covernote  tersebut  VA  mengajuan  kredit  sebesar  Rp.  800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) pada tiga bank yang berbeda dengan agunan sertipikat tanah yang sama.  Menurut  keterangannya,  covernotenya  asli,  namun  VA  memalsukan  tandatangan notaris.  Pihak  notaris  merasa  tidak  pernah  mengeluarkan  covernote  tersebut  dan  merasa dirugikan akibat perbuatan VA. Berdasarkan kasus tersebut  VA tidak memiliki kewenangan untuk  mengeluarkan  covernote  karena  yang  memiliki  kewenangan  dalam  mengeluarkan covernote  hanya  notaris  sebagaimana  diatur dalam Lampiran  III  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi asset bagi bank umum.
Proses  pendaftaran  hak  atas  tanah  sampai  terbitnya  sertipikat  membutuhkan  waktu yang  relatif  cukup  lama  sehingga  dikeluarkannya covernote oleh  notaris  untuk  bisa melaksanakan perjanjian kredit meskipun tanah tersebut belum bersertipikat. Covernote yang dibuat  oleh  notaris  dijadikan  pegangan  bagi  bank  supaya  bisa  menyetujui  pencairan  kredit kepada  debitur.  Penerbitan covernote tersebut  dilakukan  sebab  adanya  kebutuhan  dan menjadi  pegangan  sementara  bank  akibat  belum  selesai  atau  masih  pada  proses  pengurusan sertipikat  oleh  Notaris/PPAT  sampai  dengan  diserahkannya  seluruh  akta  dan  jaminan  yang telah didaftarkan. Covernote yang dibuat untuk menerangkan progres atau status kepemilikan atas objek yang akan dijadikan jaminan, maka isi dari covernote wajib sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada.
Bank  tidak  bisa  menggunakan covernote notaris  sebagai  pencairan  kredit. Covernote tidak bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi permasalahan jika proses pembuatan sertipikat atau  balik  nama  belum  selesai  dan  terjadi  kredit  macet,  maka  pihak  bank  tidak  bisa mengeksekusi  jaminan  karena  status  tanah  tersebut  belum  ditingkatkan  menjadi  Akta Pembebanan  Hak  Tanggungan,  sehingga  berakibat  hukum  pihak  bank  selaku  kreditur  akan dirugikan.
Covernote bukan  merupakan  jaminan  tambahan  pada  pengajuan  kredit.  Jaminan tambahan yang dimaksud adalah personal guarantee (borgtocht) yaitu adanya orang tertentu yang  sanggup  membayar  atau  memenuhi  prestasi  jika  debitur  cidera  janji.  Menurut  Pasal 1820 KUHPerdata, menyatakan bahwa: “Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala ia sendiri tidak memenuhinya.”
Covernote tidak  bisa  dijadikan  jaminan  perseorangan  karena  surat  keterangan ( covernote) yang  dibuat  hanya  sebatas  pegangan  sementara  untuk  bank  sampai  notaris menyelesaikan  pekerjaannya.  Jika  penerbitan covernote oleh  notaris  termasuk  pada  jaminan perseorangan,  maka  secara  tidak  langsung  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  tidak mandiri  sebab  memihak  debitur.  Notaris  tidak  mengikatkan  dirinya  kepada  kreditur  untuk melunasi hutang debitur apabila debitur cidera janji.
Covernote sebagai  pengganti  dari  salinan  akta  yang  belum  bisa  dikeluarkan  atau belum  bisa  diserahkan. Covernote tersebut  biasanya  berisikan  keterangan  tentang  apa  saja yang  telah  para  pihak  lakukan  dan  juga  dijelaskan  apa  saja  yang  telah  dilaksanakan  oleh notaris  dan  syarat  apa  yang  wajib  dipenuhi  oleh  para  pihak  sehingga  salinan  akta  baru  bisa diberikan.
Covernote yang dikeluarkan oleh notaris  sama halnya dengan legal opinion sebab isi dari covernote berbunyi “keterangan ini dibuat atas permintaan para penghadap, berdasarkan keterangan  atau  pernyataan  dan  surat  atau  dokumen  yang  diperlihatkan  kepada  notaris”. Maka justifikasi hukumnya ada pada para pihak bukan notaris.
Pada dasarnya, kemunculan covernote tersebut mencerminkan hasil kesepakatan atau perjanjian  antara  bank  dan  notaris,  di  mana  notaris  menyetujui  untuk  melaksanakan permintaan  yang diajukan oleh bank untuk melakukan atau membuat suatu tindakan hukum misalnya  pembuatan  akta  perjanjian  kredit,  akta  pemberian  hak  tanggungan,  atau  akta pengikatan  jaminan  sertifikat  hak  milik. Covernote dibuat  untuk  menegaskan  bahwa penandatanganan  akta  telah  dilakukan  secara  sah  oleh  bank  dan  debitur  di  hadapan notaris. Pada hal  ini, covernote yang dibuat oleh  notaris  hanya mempunyai  kekuatan hukum yang mengikat bagi notaris yang membuat, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

## Otentisitas Covernote Yang Dibuat Oleh notaris
Otentisitas  akta  yang  dibuat  notaris  bersumber  dari  Pasal  1  UUJN,  di  mana  notaris merupakan  pejabat  umum,  sehingga  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dalam  kedudukannya memperoleh  sifat  autentik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata.  Menurut Sprenger  van  Eijk,  notaris  tidak  hanya  ditugaskan  untuk  mengkonstatir  dalam  suatu  akta keterangan-keterangan  yang  diberikan  kepadanya  mengenai  apa  yang  terjadi  atau  yang dikehendaki  oleh para pihak/penghadap, akan tetapi  notaris  juga dipanggil  untuk  pekerjaan- pekerjaan lain.
Akta  autentik  harus  memenuhi  syarat  yang  diatur  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata, yaitu:
1. Akta harus dibuat oleh (door) atau di hadapan seorang pejabat umum
Meskipun  covernote  dibuat  oleh  notaris,  namun  bentuk  covernote  tersebut  tidak memenuhi  bentuk  akta  autentik  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Covernote bukan merupakan akta relaas maupun akta partij. Pada dasarnya dikeluarkanya covernote  hanya  sebagai  surat  keterangan  yang  dibuat  oleh  notaris  karena  notaris  belum menyelesaikan pekerjaannya. Covernote yang dibuat notaris merupakan kebiasaan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Covernote  yang dikeluarkan oleh notaris  yang dipercaya dan diandalkan  atas tanda tangan,  cap  dan  segelnya  guna  menjamin  akta-akta  yang  dibuatnya.  Dalam  UUJN  tidak ada pengaturan mengenai bentuk covernote.
3. Pejabat umum oleh/atau dihadapan siapa akta itu dibuat, dihadapan siapa akta itu Wewenang  notaris  dalam  pembuatan  akta  autentik  sepanjang  tidak  dikecualikan kepada  pihak  atau  pejabat  lain.  Pasal  15  UUJN  telah  menentukan  wewenang  notaris. Dalam UUJN tidak mengatur mengenai kewenangan notaris untuk menerbitkan covernote, tetapi tidak ada larangan mengenai penerbitan covernote tersebut.
Autentik  tidaknya  suatu  akta  tidaklah  cukup  apabila  akta  yang  dibual  oleh  atau dihadapan  pejabat  saja.  Apabila  pejabat  tersebut  tidak  cakap  dan  tidak  berwenang  atau bentuknya  cacat,  dan  tanpa  ada  kemampuan  yang  membuatnya  tidak  memenuhi  syarat, tidaklah  dapat  dianggap  sebagai  akta  autentik.  Berdasarkan  uraian  diatas  covernote  bukan akta  autentik,  karena  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  tercantum  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata.  Tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  bentuk  covernote  di  dalam undang-undang. Pada prakteknya, covernote yang dibuat notaris merupakan kebiasaan (living law) atau hukum yang hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris saja.
Dalam  covernote  tidak  memenuhi  ketentuan  bentuk  akta  autentik  yang  telah ditentukan  dalam  Pasal  38  UUJN  yang  terdiri  dari  awal  akta,  badan  akta  dan  akhir  akta karena covernote hanya berisikan keterangan notaris yang mencantumkan:
1. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuatnya
2. judul, tanggal dan nomor covernote/surat keterangan
3. keterangan  mengenai  pengurusan  akta,  sertipikat,  balik  nama  atau  lain  sejenisnya  yang masih dalam proses
4. keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian
5. keterangan mengenai pihak yang berhak menerima apabila telah selesai dilakukan
6. tempat  dan  tanggal  pembuatan  covernote/  surat  keterangan,  tanda  tangan  dan  stempel notaris
Tidak  adanya  pengaturan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  maupun  peraturan lainnya  yang  mengatur  mengenai  mekanisme  dalam  penerbitan  covernote  sehingga  perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai standar teknis, syarat dan tata cara dalam penerbitan covernote.

## Pertanggungjawaban Covernote Yang Dibuat Oleh Notaris
Dalam menjalankan jabatannya notaris merupakan profesi yang bermartabat, sehingga harus  mematuhi  rambu-rambu  yang  ada  agar  terhindari  dari  tuntutan-tuntutan  hukum  yang bisa  saja  terjadi  di  kemudian  hari.  Akan  tetapi,  masih  ada  notaris  yang  menjalankan profesinya secara tidak profesional. Akibat dari ketidak profesionalnya seorang notaris  yang cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan para pihak maupun notaris itu  sendiri.   Covernote  yang  dikeluarkan  oleh  notaris  merupakan  bentuk  profesional  notaris dalam  memberikan  pelayanan.  Akan  tetapi,  notaris  dapat  menolak  untuk  membuatkan covernote  jika  bertentangan  dengan  kode  etik  dan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  seperti menerbitkan covernote yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Notaris  melakukan  kelalaian  dalam  penerbitan  covernote  yang  berisikan  pernyataan atau  informasi  yang  tidak  benar  menyebabkan  penurunan  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap  jabatan  notaris  sehingga  notaris  harus  tanggung  jawab  atas  kelalaiannya  tersebut. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang dapat menyebabkan timbul hak hukum  bagi  seseorang  untuk  menuntut  kepada  orang  lain  sekaligus  berupa  hal  yang  dapat mewajibkan  hukum  orang  lain  untuk  memberi  pertanggungjawabannya. Apabila  covernote yang dikeluarkan oleh notaris  menimbulkan kerugian bagi  pihak lain, maka notaris  tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.
Tanggung  jawab  notaris  timbul  karena  adanya  kesalahan  yang  dilakukan  dalam menjalankan  suatu  tugas  jabatan  dan  kesalahan  itu  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain yang  meminta  jasa  pelayanan  notaris.  Hakekatnya  suatu  pertanggungjawaban  dalam  bentuk sanksi  merupakan  suatu  paksaan  berdasarkan  hukum  yang  bertujuan  untuk  memberikan
penyadaran  kepada  pihak-pihak  yang  melanggar  norma-norma  hukum.  Dengan  penjatuhan sanski  yang  tegas  dan  upayah  pencegahan  yang  dilakukan  diharapkan efek  lebih  baik  bagi pengembanan jabatan notaris. Dalam hal ini ada 3 aspek pertanggungjawaban notaris: 1. Aspek tanggung jawab perdata
Sanksi  perdata  berupa  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  merupakan  akibat yang  akan  diterima  notaris.  Covernote  yang  diterbitkan  oleh  notaris  tidak  memiliki kekuatan hukum  yang mengikat para pihak karena suatu pernyataan sepihak oleh notaris. Notaris dapat dituntut secara perdata jika isi covernote tidak benar. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk  dapat  bertanggung jawab jika ternyata covernote  yang dikeluarkan notaris tersebut  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  pihak  lain.  Hal  ini  dikategorikan  sebagai Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yang menyatakan  bahwa,  “tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
Covernote yang dikeluarkan oleh notaris harus dapat dipertanggungjawabkan isi dari covernote tersebut karena kreditur menjadikan covernote tersebut sebagai bukti sementara hingga proses pembuatan sertifikat selesai dan bukan sebagai jaminan dalam permohonan kredit.  Apabila  notaris  lalai  dalam  memenuhi  isi  dari  covernote,  maka  notaris  tersebut mempertanggungjawabkan  dengan  segera  menyelesaikan  sertifikat  hak  atas  tanah.  Pasal 1366 KUHPerdata mengatur bahwa notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban akibat gagal  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  isi  covernote.  Kelalaian  dalam melakukan  suatu  perbuatan  adalah  ketika  seseorang  tidak  melakukan  suatu  perbuatan. Dengan  sikap  demikia  pada  hakikatnya  dia  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum, sebab semestinya ia harus membuat dan melakukan perbuatan.
2. Aspek tanggung jawab pidana Dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila notaris melakukan pelanggaran pidana. Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUH Pidana. Notaris dapat dikenakan sanksi  pidana  jika  secara  sadar  dan  sengaja  bersama-sama  melakukan  perbuatan  yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya, menerbitkan covernote yang dalam isi covernote tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi yang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan atau  tindakan  yang  pada  hakekatnya  merupakan  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini,  notaris dapat  dikategorikan  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  memalsukan  surat  yang  dimana notaris  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  palsu di  dalam  covernote  sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana dan Pasal 3 Tipikor menguntungkan diri sendiri atau membantu  tindak  pidana  korupsi  sehingga  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara. Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat yang diatur dalam Pasal 13 UUJN oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  jika  notaris  tersebut  terbukti  melakukan  tindak pidana  dengan  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  5  (lima) tahun atau  lebih  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Aspek tanggung jawab administratif
Selain  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  perdata  atau  pidana,  notaris  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  mengenai  keterangan  notaris  dalam  covernote  tersebut secara  administratif.  Sanksi  terhadap  notaris  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN merupakan sanksi internal, yaitu sanksi yang diberikan  kepada  notaris  dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya,  tidak  melakukan serangkaian  tata  tertib  pelaksanaan  tugas  jabatan.  Jenis  sanksi  tersebut  terdapat  dalam Pasal 85 UUJN yaitu:
a. teguran lisan
b. teguran tertulis
c. pemberhentian sementara
d. pemberhentian dengan hormat
e. pemberhentian tidak hormat
Sanksi  yang  dapat  dikenakan  dalam  Pasal  85  UUJN  jika  notaris  melanggar sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  7,  Pasal  16  ayat  (1),  Pasal  17,  Pasal  20, Pasal 27 Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 63. Sanksi-sanksi tersebut dapat  dikenakan  secara  bertahap  kepada  notaris  yang  bersangkutan  mulai  dari  teguran lisan  sampai  dengan  pemberhentian  tidak  hormat  tergantung  pelanggaran  apa  yang dilakukan.

## KESIMPULAN
Meskipun didalam UUJN tidak diatur mengenai kewenangan notaris pada penerbitan covernote,  tetapi diatur  dalam Lampiran  III Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 11/POJK.03/2019  tentang  prinsip  kehati-hatian  pada  aktivitas  sekuritisasi  asset  bagi  bank umum. Dengan demikian, bahwa covernote yang diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  15  ayat  (3).  Oleh  karenanya covernote yang  dibuat  oleh notaris  adalah  kewenangan  notaris  pada saat  menjalankan  jabatannya  yang  diatur  oleh  UU Jabatan Notaris dan peraturan dibawahnya.
Covernote bukan  merupakan  akta  autentik,  sebab  tidak  memenuhi  syarat  sebagai tercantum  pada  Pasal  1868  KUHPerdata.  Tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  mengenai bentuk covernote di  pada  UU.  Pada  prakteknya, covernote yang  dibuat  notaris  adalah kebiasaan  ( living  law )  atau  hukum  yang  hidup  pada  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris saja. Covernote menerangkan  berdasarkan  data/fakta  yang  terjadi  atau  dilakukan  di  hadapan notaris  yang  bersangkutan  bukan  berisikan  kesimpulan  notaris,  bukan  analisa  dari perbuatan/tindakan hukum para penghadap dan bukan berisikan harapan atau keinginan para penghadap.
Apabila covernote yang dikeluarkan oleh notaris mengakibatkan kerugian bagi pihak lain,  maka  notaris  bisa  dimintai  pertanggungjawaban.  Pertanggungjawaban  notaris mempunyai tiga aspek, yaitu aspek perdata, pidana dan administratif.

## REFERENSI
Bachrudin.  Hukum  Kenotariatan  Teknik  Pembuatan  Akta  dan  Bahasa  Akta.  Bandung:  PT Refika Aditama, 2019.
Dikutip  dari  hasil  wawancara  dengan  Suhud  Prabowo  Mukti,  S.H,Wakil  Seketariat  Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta, pada tanggal 28 Maret 2024
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  UU  No.  30 Tahun 2004. LN. NO. 117. TLN. 4432 Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Jaya, Febry. Masalah Terkait Kredit Perbankan. Yogyakarta: Garudhawaca, 2019. Kadir,  Rahmiah,  Et  al.  “Pertanggungjawaban  Notaris  Pada  Penerbitan  Covernote.”  Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 31. No. 2 (2019), hlm 196
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
Nurachmasari, Anisa dan Siti Malikhatun Badriyah. “Kedudukan Hukum terhadap Covernote Notaris  dalam  Pencairan  Kredit.”  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan.  Vol.  6.  No.  8 (2023), hlm 5543
Otoritas  Jasa  Keuangan.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Prinsip  Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum. POJK Nomor 11/pojk.03/2019. Lampiran III Poin C
Purwati,  Ani.  Metode  Penelitian  Hukum  Teori  &  Praktek.  Surabaya:  CV.  Jakad  Media Publishing, 2020.
Pradnyasari, Gusti Ayu Putu Wulan dan I Made Arya Utama, “Kedudukan Hukum Covernote Notaris  Pada  Perlindungan  Hukum  Bank  pada  Perjanjian  Kredit.”  Acta  Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 3. No. 3 (2018), hlm 455 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2019. Suyatno, Thomas. Et.al.  Dasar-dasar Kreditan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007. Usanti, Trisadini Pdan Abd. Shomad. Hukum Perbankan. Jakarta: Kencana, 2017.