## FENOMENA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ALQURAN DAN HADITS

## Arsal
Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi e-mail: arsal90@gmail.com Diterima: 2 November  2018 Direvisi : 1 Desember 2018 Diterbitkan: 31 Desember 2018

## Abstract
Cases of interfaith marriages in a pluralist population are something that is difficult to stem. This  is  confirmed  by  the  data  obtained  in  the  eighties,  there  were  825  cases.  This phenomenon  occurs  when  the  Indonesian  people  have  special  regulations  regarding marriage, namely Law No. 1 of 1974. It's just that the law does not explicitly explain in this special  article  the  prohibition  on  marriage.  This  prohibition  on  marriage  is  found  in  the Compilation of Islamic Law (KHI), precisely Articles 40 and 44. Nevertheless, the marriage still occurs because the government issued its legal umbrella, namely jurisprudence marked by  the  issuance  of  a  Supreme  Court  (MA)  Decree  number:  1400  k / Pdt /  1986  which  is considered as a legal policy to anticipate the legal vacuum. Along with that, in the context of Islamic law in Indonesia, there are opinions of scholars / experts who are pro and contra of marriage like this. Based on these problems, the focus of the research in this paper is to find out how this marital status is extracted from the Qur'an and Hadith. This study focuses on library  research  (library  research)  by  using  inductive,  deductive,  and  comparative  thinking methods. Furthermore, to find answers in the context of Islamic law, this study uses three approaches  as  a  basis  for  analysis,  namely;  First,  the  Socio-Historical  Approach.  Second, Content Analysis Approach (content analysis). Third, the fiqh approach (the results of the Normative  Legalistic  Approach.  The  results  show  that  the  religions  that  develop  and  are embraced by the citizens of Indonesia can be positioned as ahl al-kitâb. The marriage laws carried out by Indonesian citizens of different beliefs, both male and female mubah (allowed) during the marriage is fulfilled the inner criterion, namely muhshanat ...
Key Words : Interfaith-Indonesian marriage, Al-Qur'an and Hadith

## Abstrak
Kasus  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  yang  berpenduduk  pluralis  sesuatu  yang  sulit untuk  dibendung.  Hal  ini  dibukitkan  dengan  data  yang  diperoleh  di  era  delapan  puluhan terdapat 825 kasus. Fenomena  ini terjadi  ketika bangsa Indonesia telah  mempunyai  regulasi khusus  tentang perkawinan,  yakni Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974. Hanya saja undang- undang  tidak  menjelaskan secara tegas dalam pasal khusus  tentang larangan  perkawinan  ini. Larangan perkawinan seperti ini ada dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya Pasal  40  dan  44.  Meskipun  demikian,  perkawinan  itu  tetap  saja  terjadi  karena  pemerintah mengeluarkan payung hukumnya, yakni yurisprudensi yang ditandai dengan keluarnya  Surat Keputusan  Mahkamah  Agung  (MA)  nomor:  1400  k/Pdt/1986  yang  dianggap  sebagai kebijakan hukum untuk mengantisipasi kevakuman hukum. Seiring dengan itu, dalam konteks hukum  Islam  di  Indonesia  dijumpai  pendapat  ulama/pakar  yang  pro  dan  kontra  terhadap perkawinan seperti ini. Berdasarkan permasalahan ini, maka fokus penelitian dalam tulisan ini menemukan bagaimana status perkawinan ini yang digali dari al-Qur`an dan Hadits. Kajian ini menitik beratkan kepada penelitian kepustakaan ( library research ) dengan menggunakan metode berfikir  induktif,  deduktif,  dan  komperatif.  Selanjutnya  untuk  menemukan  jawaban  dalam konteks  hukum  Islam,  maka  penelitian  ini  menggunakan  tiga  pendekatan  sebagai  dasar analisis,  yaitu; Pertama , Pendekatan Sosio-Historik . Kedua , Pendekatan Content  Analisis (analisis isi). Ketiga , Pendekatan fiqh ( Normative Legalistic Approach . Hasil penelitian menunjukkan bahwa
agama-agama yang berkembang dan dianut oleh warga Indonesia dapat diposisikan sebagai ahl al-kitâb .  Adapun hukum perkawinan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang berbeda keyakinan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  hukumnya mubah (boleh)  selama  yang melangsungkan perkawinan terssbut memenuhi kriteri dalam, yakni muhshanat ..
Kata Kunci: Perkawinan beda agama- Indonesia- Alquran dan Hadits

## Latar Belakang
Indonesia  adalah  salah  satu  negara yang  penduduknya  pluralistik  dengan beragam  etnis,  suku,  sosial,    agama 1 dan budaya yang berbeda. Hal ini tercermin dari semboyan  bangsa  Indonesia  yaitu Bhinneka Tunggal  Ika (Persatuan  dalam  Keragaman). Dalam  kondisi  keberagaman  seperti  ini, suatu  hal  yang  sulit  dihindari  adalah terjadinya  interaksi  sosial  di  antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda  tersebut  dan  pada  akhirnya  akan berlanjut pada ikatan perkawinan.
Perkawinan  merupakan  peristiwa sakral  yang  sangat  penting  dalam masyarakat.  Dengan  hidup  bersama, kemudian  melahirkan  keturunan  yang merupakan  sendi  utama  bagi  pembentukan negara  dan  bangsa. 2 Mengingat  pentingnya peranan  hidup  bersama,  pengaturan mengenai perkawinan memang sesuatu yang sangat urgen ditangani oleh negara. Di sini, negara  berperan  untuk  melegalkan  ikatan perkawinan yang terjalin antara seorang pria dan  wanita  dalam  kondisi  keberagaman serta  laju  dinamika  kehidupan  yang  sulit dibendung.
Seiring  dengan  dinamika  kehidupan masyarakat  modern,  permasalahan  yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan
1 Pada  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  No:  I/PNPS/1965  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan  dan  atau  Penodaan  Agama,  sesuai dengan LN RI Tahun 1965 Nomor 3 pada Tanggal  27 Jan  1965  dijelaskan  bahwa  agama  yang  dipeluk penduduk  Indonesia  adalah:  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu (Confusius).
2 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 3
perkawinan,  belakangan  ini  sering  tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perkawinan  beda  agama.Perkawinan  beda agama  yang  masih  belum  diterima  dengan baik  oleh  masyarakat,  biasanya  salah  satu pihak  dari  pasangan  tersebut  berpindah agama  atau  mengikuti  agama  salah  satu pihak sehingga perkawinannya pun disahkan  berdasarkan  agama  yang  dipilih tersebut. Bahkan di tengah-tengah masyarakat,  pro-kontra  pendapat  terjadi sehubungan  dengan  perkawinan  beda agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa  masalah  agama  merupakan  masalah pribadi  sendiri-sendiri 3 sehingga  negara tidak  perlu  melakukan  pengaturan  yang memasukkan  unsur-unsur  agama.  Namun, di  pihak  lain,  ada  yang  berpendapat  bahwa perkawinan  beda  agama  dilarang  oleh agama sehingga tidak dapat diterima. 4
Selanjutnya,  di  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  telah  terjadi perubahan yang signifikan dalam pembentukan  hukum  dan  perundang- undangan,  terutama  dalam  hal  penegakan Hak-Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Aspek- aspek  dalam  HAM  terus  menjadi  sorotan masyarakat  dunia  karena  semakin  timbul kesadaran  bahwa  muatannya  merupakan bagian  inheren  dari  kehidupan  dan  jati  diri manusia.
3 Lihat http://hukumonline.com/detail.asp.id=Berita. (diakses tanggal 7 November 2012
4 Hafiz  Anshary, Problematika  Hukum  Islam Kontemporer , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 17-18
Ketika  menyikapi  dinamika  dan keberagaman  keyakinan/kepercayaan  dan cultur  (budaya)  masyarakat  yang  berbeda, negara  Indonesia  telah  mempunyai  sejarah panjang dan juga telah merespon bagaimana kondisi sosial masyarakat ketika menelorkan hukum  dan  perundang-undangan,  di antaranya  berkaitan  dengan  peraturan perundang-undangan  tentang  perkawinan. Dalam  hal  perkawinan,  negara  Indonesia semenjak  tahun  1974  telah  memiliki undang-undang  khusus  yang  dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan, yakni UU No.1 Tahun  1974.  Undang-undang  No.1  tahun 1974  ini  dijadikan  dasar  dan  acuan  bagi masyarakat Indonesia untuk melangsungkan suatu perkawinan dan sekaligus menentukan tentang  keabsahan  suatu  perkawinan  yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. 5
Terlepas  dari  latar  belakang  tidak diaturnya  secara  eksplisit  perkawinan  beda agama  di  Indonesia,  namun  secara  realitas telah memicu perbedaan penafsiran hukum. Ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa perkawinan  beda  agama  tidak  sah  karena bertentangan  dengan  UU  No.  1  Tahun 1974  Pasal  2  ayat1  jo  Pasal  8  f.    Ada  pula pendapat  yang  kontra  dengan  pendapat sebelumnya, bahwa perkawinan beda agama tidak  bertentangan  dengan  UU  No.  1 Tahun  1974,  artinya    dapat  disamakan dengan  Pasal  57  tentang  kawin  campuran. Terakhir  ada  pula  pendapat  dengan  persi
5 Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  dinyatakan  tentang  keabsahaan  suatu  perkawinan, seperti  dituangkan    pada  Pasal  2  ayat  1  bahwa perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaan  itu. Selanjutnya    pada  Pasal  10  PP  No.  9  Tahun  1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Lihat  Tim  Citra  Umbara, UNDANG-UNDANG REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN  1974 Tentang  PERKAWINAN  DAN  KOMPILASI  HUKUM ISLAM ,  (Bandung:  Citra  Umbara,  2010),  Cet.  V,  h.  2 dan 45
lain  yang  mengatakan  bahwa  perkawinan tersebut  tidak  ada  diatur  dalam  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974,  maka  mesti merujuk  kepada  Pasal  66. 6 Dan  bila dikatakan undang-undang tidak ada mengatur  tentang  perkawinan  beda  agama, maka hal ini berarti telah terjadi kekosongan hukum.  Pada  prinsipnya  dalam  negara hukum tidak dibenarkan adanya kekosongan  hukum,  karena  kondisi  seperti ini  akan  berdampak  negatif  dalam kehidupan  masyarakat  dan  apa  yang dilakukan  masyarakat  tidak  mempunyai kekuatan hukum yang kuat/pasti.
Meskipun demikian, ketentuan perkawinan beda agama di Indonesia secara konkrit  ditemukan  dalam  KHI  (Kompilasi Hukum Islam), tepatnya Pasal 40 point (c), yaitu;  “ Dilarang  melangsungkan  perkawinan antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang tidak  beragama  Islam ”. Selanjutnya  terdapat pula  dalam  Pasal  44,  yakni;  “ Seorang  wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang  pria  yang  tidak  beragama  Islam” . 7 Namun  demikian,  perkawinan  beda  agama di  Indonesia  masih  tetap  juga  terjadi. Memang  perlu  disadari  bahwa  KHI  tidak punya  kekuatan  hukum  mengikat,  sebab kehadiran KHI hanya sebagai pegangan dan referensi  bagi  hakim  ketika  menetapkan hukum agar terwujud keseragaman.
Dengan demikian regulasi
perkawinan beda agama di negara Indonesia menurut  kacamata  hukum  telah  terjadi kevacuman  hukum  (kekosongan  hukum). Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut serta  merespon  kenyataan  yang  terjadi  di tengah-tengah  masyarakat  Indonesia,  maka Mahkamah Agung (MA) dalam
6 Hafiz Anshary, Op.Cit, h. 16-17 7 Tim  Citra  Umbara, Undang-Undang  Republik Indonesia  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Citra Umbara, 2010), Cet. V, h. 241-242
yurisprudensinya  tanggal  20  Januari  1989 Nomor:  1400  K/Pdt/1986,  memberikan solusi  hukum  bagi  perkawinan  beda  agama yang  berisi  bahwa  perkawinan  beda  agama dapat  diterima  permohonannya  di  Kantor Catatan  Sipil  sebagai  satu-satunya  instansi yang  berwenang  untuk  melangsungkan permohonan  yang  kedua  calon  suami  isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan  perkawinan  beda  agama tersebut. 8
Bentuk  lain  untuk  melakukan perkawinan  beda  agama  dapat  dilakukan dengan  cara  melakukan  perkawinan  bagi pasangan  yang  berbeda  agama  tersebut  di luar  negeri.  Berdasarkan pada  Pasal  56  UU 1/1974  yang  mengatur  perkawinan  di  luar negeri,  dapat  dilakukan  oleh  sesama  warga negara  Indonesia,  dan  perkawinan  antar pasangan  yang  berbeda  agama  tersebut adalah  sah  bila  dilakukan  menurut  hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu  berlangsung.  Setelah  suami  isteri  itu kembali  di  wilayah  Indonesia,  paling  tidak dalam  jangka  waktu  satu  tahun  surat  bukti perkawinan  dapat  didaftarkan  di  kantor pencatatan  perkawinan  tempat  tinggal mereka. Artinya, perkawinan yang dilakukan oleh  pasangan  suami  isteri  yang  berbeda agama  tersebut  adalah  sah  karena  dapat diberikan akta perkawinan. 9
Pertimbangan lain dari MA (Mahkamah  Agung)  untuk  mengeluarkan keputusan  ini  adalah  bahwa  pasangan  yang akan  melangsungkan  perkawinan  itu  secara sadar  telah  menginginkan  perkawinannya dilaksanakan  tidak  lagi  sesuai  menurut kepercayaan/agama  yang  mereka  anut. Artinya  mereka  menginginkan  perkawinan
8 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 96
9 Ibid , h. 97 dan Himpunan Yurisprudensi Tentang Hukum Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 56
itu dilaksanakan diluar dari ketentuan agama yang mereka anut. 10
Sebagian  dari  argumentasi  dan pertimbangan  yang  dibangun  oleh  MA (Mahkamah Agung) untuk menerima Kasasi pemohon sehingga yang bersangkutan dapat melangsungkan  perkawinan  beda  agama  di kantor catatan sipil, menurut hemat penulis hal  ini  tidak  dapat  dibenarkan  sebab  alur fikiran MA (Mahkamah Agung)
menetapkan  pertimbangan  seperti  ini  tidak mencerdaskan  masyarakatnya  terhadap agama yang mereka anut dan sekaligus juga telah melanggar semangat UUD 1945 11 dan dasar negara Republik Indonesia. 12
Selanjutnya,  fenomena  perkawinan beda  agama  yang  terjadi  di  Indonesia  juga memunculkan  pandangan  yang  berbeda dikalangan pakar/ulama dan ormas Islam di Indonesia.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) umpamanya,  dalam  Musyawarah  Nasional VII  MUI,  pada  19-22  Jumadil  Akhir  1426 H./26-29  Juli  2005  M.,  menetapkan: Pertama , perkawinan beda agama hukumnya haram  dan  tidak  sah. Kedua, perkawinan antara seorang muslim dengan wanita ahl al- kitâb adalah haram dan tidak sah. 13
Pendapat  yang  lebih  kontroversial dan  menantang  dari  pendapat-pendapat  di
10 Keputusan MA (Mahkamah Agung) Nomor: 1400  K/Pdt/1986  dilatar  belakangi  oleh  permohonan Kasasi  oleh  Andi  Vonny  Gani  P  yang  beragama  Islam ingin  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  laki- laki  bernama  Andrianus  Petrus  Hendrik  Nelwan  yang beragama Kristen Protestan.
11 Dalam  Pasal  29  ayat  1  dan  2  UUD  1945 dijelaskan  bahwa  Negara  Indonesia  berdasar  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu  (Redaksi  Indonesia Tera, UUD  1945  Dan  Perubahannya  +  Struktur Ketatanegaraan ,  (Yogyakarta:  Indonesia  Tera,  2010),  Cet. VII, h. 36)
12 Sila Pertama dalam Pancasila berbunyi; Ketuhanan Yang Maha Esa 13 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan dan  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia ,  (Jakarta:  Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Masjid Istiqlal, 1995), h. 91
atas    dikemukakan  oleh  kelompok  yang menamakan  dirinya  JIL  (Jaringan  Islam Liberal).  Menurut    Ulil  Abshar  Abdalla (koordinator  JIL),  mengatakan  bahwa larangan  perkawinan    lintas  agama  sudah tidak  relevan  lagi.  Menurutnya,  al-Quran juga tidak pernah secara tegas melarang hal itu,  karena  al-Quran  menganut  pandangan universal  tentang  martabat  manusia  yang sederajat,  tanpa  melihat  perbedaan  agama. Segala  produk  hukum  Islam  klasik  yang membedakan  kedudukan  orang  Islam  dan non-Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip  kesederajatan  universal  dalam tataran kemanusiaan. 14
Terlepas dari adanya pendapat yang melarang dan membolehkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa perkawinan beda  agama  di  Indonesia  masih  saja  terjadi sampai  saat  ini  dan  sulit  untuk  dibendung, meskipun perkawinan ini dianggap problematik secara sosial dan hukum. Hal  seperti  ini  tentu  saja  tidak  baik dibiarkan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Sehubungan dengan kasus-kasus perkawinan  beda  agama  ini  perlu penanganan  serius  dan  diatur  secara  jelas dalam konteks negara Indonesia. Sebab jika merujuk  kepada  ketentuan  ajaran  agama Islam yang bersumberkan kepada al-Qur`an dan  Sunnah  sebenarnya  telah  menjelaskan tentang  kebolehan  untuk  melangsungkan perkawinan  beda  agama  tersebut  di Indonesia.
Dalam al-Qur`an dijumpai beberapa ayat-ayat  yang  menginformasikan  terkait perkawinan beda agama tersebut. Pada satu sisi  dijumpai  ayat  yang  melarang  umat Islam,  baik  laki-laki  maupun  perempuan untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan kelompok    musyrikat  dalam  kondisi  dan situasi  bagaimanapun  juga.  Pada  sisi  lain
14 Ulil  Abshar  Abdalla, Menyegarkan  Kembali Pemahaman Islam, Kompas. Senin, 18 November 2002.
dijumpai  pula  firman  Allah  yang  berisi tentang  kebolehan  bagi  umat  Islam  untuk melangsungkan perkawinan dengan kelompok kitabiyat atau ahl al-kitâb . Di  samping  istilah ahl  al-kitâb ,  al- Qur`an juga memakai istilah utu al-kitab , al- ladzina  atainahumulkitab,  al-Ladzina  hadu,  utu nashiban  minal  kitab,  al-Yahud. Muhammad
Fuad Abdul al-Baqi telah mengklasifikasikan  dalam  kitabnya  tentang jumlah  surat-surat  dan  ayat-ayat  al-Qur`an yang  memuat  ketiga  komunitas  tersebut  di atas,  antara  lain: Pertama ,  kata ahl  al-kitâb terulang  dalam  al-Qur`an  sebanyak  31  kali yang tergelar dalam 9 surat. 15 Kedua , kata utu al-kitab terulang  dalam  al-Qur`an  sebanyak 21  kali  yang  tergelar  dalam  8  surat. 16 Ketiga , kata alladzina  atainahum  al-Kitab terulang dalam  al-Qur`an  sebanyak  10  kali  yang tergelar  dalam  8  surat. 17 Keempat , al-Ladzina hadu sebanyak  10  kali. Kelima , an-Nashara sebanyak  14  kali,  dan Bani/Banu  Israil sebanyak 40 kali.
Ketika  mengkompromikan  dari aspek  nuzul  dan  pemahaman  hukum  yang terkandung  dalam  kedua  ayat  di  atas memicu  keragaman  pendapat  para  ulama, baik  dikalangan  ulama  Sunni,  ulama  Syi ˈ i, dan  ulama  Zhahiri.  Objek  perbedaan pendapat  itu  berkaitan  dengan  cakupan makna yang terkandung dalam istilah ahl al- kitâb dan  juga  dalam  hal  menetapkan hukum  perkawinan  antara  muslim  dengan kelompok tersebut.
Berkaitan  dengan  cakupan  makna ahl  al-kitâb ,  terdapat  keragaman  pendapat dikalangan ulama Sunni, di antaranya; Imam Syafi ˈ i  mengatakan  bahwa ahl  al-kitâb itu
15 Muhammad  Fuad  Abdul  al-Baqi, Al- Mu’jam al-Mafahras  li  al-Faazh  al-Qur`an ,  (Beirut:  Dâr  al-Fikr, 1987), h. 121-122
16 Muhammad  Fuad  Abdul  al-Baqi, al- Mu’jam ...., h.14
17 Muhammad  Fuad  Abdul  al-Baqi, al- Mu’jam ...., h. 12
adalah  Yahudi  dan  Nasrani  dari  keturunan Bani  Israil,  tidak  termasuk  bangsa-bangsa lain  meskipun  mereka  menganut  agama Yahudi  dan  Nasrani.  Pendapat  beliau  ini antara  lain  didasari  kepada  teks  ayat  yang berbunyi “min  qablikum” artinya  sebelum kamu.  Di  samping  itu  juga  dengan pertimbangan  bahwa  Nabi  Musa  dan  Nabi Isa hanya diutus Tuhan kepada bangsa Bani Israil bukan kepada bangsa-bangsa lain. 18
Pendapat yang berbeda
dikemukakan  oleh  tokoh  mazhab  yang beraliran ra ˈ yu ,  yaitu  imam    Abu  Hanifah.
Menurut  Abu  Hanifah ahl  al-kitâb adalah orang-orang  yang  mempercayai  salah seorang  nabi-nabi  atau  kitab-kitab  yang pernah  diturunkan  Allah  Swt.    Dengan demikian ahl  al-kitâb bukan  tertuju  kepada kelompok  Yahudi  dan  Nasrani  saja,  akan tetapi  juga  diberlakukan  kepada  kelompok yang  percaya  kepada shuhuf Ibrahim  atau kitab  Zabur  yang  diturunkan  kepada  Nabi Daud as. Lebih lanjut beliau memposisikan sebahagian  penganut    agama Shabi ˋ ah ke dalam  kelompok ahl  al-kitâb ,  dengan pertimbangan kelompok ini pernah membaca  kitab  Zabur  sekalipun  mereka dalam berkeyakinan menyembah malaikat. 19
Seorang  pakar  tafsir  kontemporer yang  bercorak al-Adaby  wa  al- Ijtima’iy (sosiokultural kemasyarakat) bernama Muhammad  Rasyid  Ridha  memberikan batasan  yang  luas  terhadap  pengertian  dari kata ahl  al-kitâb itu.  Menurut  beliau
penganut agama Majusi, Shabi ˋ in,
18 Muhammad  ibn  Idris  al-Syafi ˈ i, Al-Umm , (Beirut:  Dâr  al-Fikr,  tt),  Juz.  V,  h.  6.  Dan  bandingkan ˈ Imaduddin  Abi  Fidaa ˋ Ismail  Ibn  Umar  ibn  Katsir  al- Qarsy  ad-Dimasyiqy, Tafsir  al-Qur`an  al- ˈ Azhim , selanjutnya disebut Tafsir Ibn Katsir , (Riyad: Dâr al-Salam Linasyri wa Tawzi’, 1418), h. 400 19 Ismail  Haqiy  al-Baruszi, Tafsir  al-R ȗ h  al- Bayân ,  (Beirut:  Dâr  al-Fikr,  tt),  Jld.  II,  h.  348    dan Bandingkan  Abi  Bakar  Ahmad  ar-Razi  al-Jashash, Ahkam  al-Qur`an ,  selanjutnya  disebut Tafsir  al-Jashash , (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), Jld. I, h. 464
penyembah  berhala  di  India  dan  Cina, penganut  agama  Hindu  dan  agama  Budha, serta  penganut  agama  yang  serupa,  seperti agama  Sinto  di  Jepang  semuanya  itu digolongkan  kepada ahl  al-kitâb .  Agama- agama  tersebut  menurut  beliau  pada awalnya  merupakan  agama  tauhid  sampai sekarang  dan  memiliki  kitab  suci,  sebab berdasarkan  kepada  penjelasan  al-Qur`an bahwa  semua  umat  telah  diutus  oleh  Allah kepada mereka seorang rasul dan membawa kitab samawi .  Namun  dalam  perjalanan sejarah  agama  tersebut  telah  dipengaruhi oleh  ajaran  luar  yang  bersifat  syirik,  seperti Paganisme. 20 Pendapat Ridha ini memandang ahl al-kitâb itu dari pendekatan agama  yang  berkembang,  bila  penganutnya memiliki  kitab  suci  dalam  menjalankan agamanya  maka  dapat  digolongkan ahl  al- kitâb .
Demikian  beberapa  pemikiran  dan pendapat ulama yang berkembang diseputar cakupan  makna  dari ahl  al-kitâb yang disebut  dalam  al-Qur`an.  Memperhatikan pendapat ulama-ulama mazhab di atas dapat diklasifikasikan; Pertama ,  pendapat  yang memberikan pemaknaan yang sempit sesuai dengan  makna  teks. Kedua ,  pendapat  yang memaknainya  dengan  luas,  artinya  bukan semata  tertumpu  kepada  pemahaman makna  teks  saja,  akan  tetapi  berpedoman agak  jauh  kepada  substansi  dari  sebuah ajaran  atau  agama  yang  dianut  oleh  setiap manusia.
Selanjutnya,  terkait  dengan  hukum perkawinan  antara  muslim  dengan ahl  al- kitâb/kitabiyat ,  dikalangan  ulama-ulama mazhab (Sunni, Syi ˈ i, dan Zhahiri) terdapat perbedaan pendapat yang saling kontradiktif antara  satu  sama  lainnya  yang  tentu  saja
20 Rasyid  Ridha, Tafsir  al-Qur`an  al-Hakîm , selanjutnya  disebut Tafsir  al-Manâr ,  (Mesir:  Mathba ˈ ah Muhammad  Ali  Shabih  wa  Auladuhu  al-Azhar,  tt),  Juz. VI, Cet. II, h. 193
pendapat  tersebut  didukung  dan  dikuatkan dengan beberapa dalil-dalil dan argumentasi.
Mayoritas  Ulama  Sunni  (jumhur ulama) berpendapat bahwa laki-laki muslim dibolehkan menikah dengan  wanita Yahudi dan Nasrani (ahl al-kitâb ), dengan salah satu pertimbangan  bahwa  teks “musyrikat” tidak tercakup  padanya ahl  al-kitâb ,  walaupun karakter  mereka  sama-sama  dengan  orang- orang  musyrik,  yaitu  tiada  menginginkan diturunkannya kebaikan sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 105,  pada  ayat  ini  Allah meng ˈ athafkan (menghubungkan)  lafaz “musyrikin ”  kepada lafazh “ahl  al -kitâb ”,  sedangkan ˈ athaf berfungsi  menghubungkan  antara  dua  kata atau dua kalimat yang berlainan. 21
Meskipun jumhur ulama dikalangan Sunni  membolehkan  hukum  menikahi wanita ahl al-kitâb , namun dikalangan ulama pengikut mazhab terjadi dinamika pendapat yang tentu saja tidak sama dengan pendapat imam mereka. Menurut Hanafiyah (pengikut  madzhab  Hanafi),  diharamkan menikahi  wanita ahl  al-kitâb di darul  harbi karena  menimbulkan  fitnah. 22 Sedangkan menurut  Malikiyah  (pengikut  madzhab Malik),  mereka  memiliki  dua  pendapat; Pertama ,  dimakruhkan  menikahi  wanita ahl al-kitâb secara  muthlak,  baik dzimmi mapun harbi . Kedua ,  dibolehkan  secara  muthlak, tidak dimakruhkan berdasarkan zahir nash. 23
Pendapat yang lebih fariatif dikemukan  oleh  kelompok  Syafi ˈ iyah (pengikut  madzhab  Syafi ˈ i).  Dalam  hal  ini mereka  mengklasifikasikan  golongan  ini
21 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawai ˈ ul Bayan Tafsir  Ayati  Ahkam  min  al-Qur`an ,  selanjutnya  disebut Tafsir  as-Shâbuni ,  (Jakarta:  Dar  al-Kitab  al-Islamiyah, 2001), Juz.I, Cet. I, h. 225  dan bandingkan  Wahbah al- Zuhaily, Op.Cit , h. 158
22 Abdur Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ˈ Ala al- Madzâhibi al- Arba’ah , (Beirut: Dâr al- Kutub al- ˈ Ilmiah, 1990), Jld. IV, h. 73
23 Ibid , h. 73
menjadi  dua  kelompok; Pertama , Israiliah keturunan  Ya ˈ kub  bin  Ishaq  bin  Ibrahim, maka boleh menikahi wanita mereka secara muthlak. Kedua ,  selain Israiliah ,  terbagi kepada  empat  pendapat.  Pendapat pertama , mengatakan  jika  masuk  agama ahl  al-kitâb sebelum  ada  penyelewengan  dan naskh , maka boleh menikahi wanita mereka.
Pendapat kedua ,  mengatakan  jika masuk  agama  ini  setelah  terjadi  perubahan, maka  dilihat  bila  mereka  tetap  berpegang pada  nilai  yang  hak  dari  kitab  yang menyimpang  itu  hukumya  dibolehkan menikahi  wanita  mereka.  Pendapat ketiga, mengatakan  jika  masuk  agama  ini  setelah penyelewengan  dan  naskh,  seperti  Yahudi dan  Nasrani  setelah  diutusnya  Nabi Muhammad Saw., maka tidak boleh (haram) menikahi  wanita  mereka.  Dan  pendapat keempat mengatakan  jika  terjadi  keraguan padanya,  seperti  Nasrani  Arab,  maka  tidak boleh menikahi wanita mereka. 24
Demikian beberapa formulasi pendapat  ulama  sunni  ketika  memahami dalil yang terkait dengan hukum perkawinan muslim  dengan  wanita ahl  al-kitâb .  Pada umumnya  mereka  sepakat  membolehkan menikahi  wanita ahl  al-kitâb ,  namun  ada yang  mengaitkan  dengan  kondisi-kondisi tertentu yang pada akhirnya perkawinan itu dilarang untuk dilakukan.
Berdasarkan  permasalahan  yang telah  dipaparkan  di  atas  terkait  dengan perkawinan  beda  agama  di  Indonesia memunculkan pertanyaan; Pertama , bagaimana    pengaturan  beda  agama  di Indonesia?. Kedua ,  apakah  agama  selain Islam  yang  disahkan  dan  dianut  oleh masyarakat  Indonesia  dapat  disamakan dengan  kelompok ahl  al-kitâb ataukah
24 Muhammad  Asyarbini  al-Khathib, Mughni Al-Muhtaj ,  (Mesir:  Dâr  al-Fikr,  tt),  Juz.  III,  h.  187  dan Bandingkan  Mahmud  Mathrohy ,  al-Majmu ˈ Syarh  al- Muhadzdzab , (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996, Jld. 17, h. 400
tergolong musyrikat? . Ketiga ,  apakah  hukum perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  di Indonesia  dibolehkan  (mubah)  ataukah dilarang  (haram)?.  Ketiga  pertanyaan  ini menjadi masalah pokok dalam pembahasan disertasi  ini  dan  masih  dianggap  aktual  di jadikan sebagai objek penelitian.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang masalah sebagaimana yang telah diungkapkan  di  atas,  maka  permasalahan pokok  yang  menjadi  kajian  lebih  lanjut dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  dan sekaligus dibatasi sebagai berikut:
1. Bagaimana  pandangan  hukum  Islam tentang  kedudukan  pluralisme  agama dalam masyarakat Indonesia.
2. Bagaimana  bentuk  pengaturan  tentang perkawinan beda agama di Indonesia.
3. Bagaimana  pandangan  hukum  Islam terhadap  perkawinan  beda  agama    yang terjadi di Indonesia.
Penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan secara akademik. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  mendapatkan kejelasan secara utuh tentang kedudukan plurasime  agama  dalam  masyarakat Indonesia.
2. Untuk  mengetahui  dan  mendapatkan kejelasan  secara  utuh  bagaimana  bentuk pengaturan  perkawinan  beda  agama  di Indonesia.
3. Untuk  mengetahui  dan  mendapatkan kejelasan secara utuh tentang pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.
Sedangkan  kegunaan  dari  Hasil penelitian  ini  secara  khusus  merupakan kelengkapan  salah  satu  persyaratan  untuk mengakhiri  studi  pada  program  Doktor  (S3) dengan  konsentrasi  Hukum  Islam  (HI). Adapun  secara  umum  kegunaannya  adalah untuk  menambah  dan  memperkaya  khazanah ilmu keislaman di masa yang akan datang.
Penjelasan Judul/Defenisi Operasional Indonesia  disebut  sebagai  negara  yang unik,  karena  memiliki  beragam  etnis,  ras, agama dan budaya. Terkait dengan keberagaman  agama  dan  kepercayaan  yang dianut  oleh  masyarakat  diakui  oleh  negara dengan  hadirnya  PP  RI  NO:  I/PNPS/1965 dinyatakan  bahwa  agama  yang  dianut masyarakat  Indonesia  ada  lima.  Penganut kelima  agama  tersebut  di  dalam  interaksi  dan komunikasinya  di  tengah-tengah  masyarakat sulit untuk menghindari munculnya benih cinta kasih  di  antara  pemeluk  agama  yang  berbeda itu dan berakhir dengan perkawinan.
Sebuah  fakta  yang  tidak  bisa  dielakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sampai era  sekarang  adanya  perkawinan  beda  agama (antara  muslim  dan  non-muslim)  terjadi ditengah-tengah masyakarat. Seiring dengan itu dalam menyikapi perkawinan beda agama yang terjadi  masih  memunculkan  pendapat  pro  dan kontra dikalangan pakar-pakar hukum, khususnya  pakar  hukum  Islam  (ulama)  di Indonesia,  dan  dapat  dikatakan  bahwa  kasus perkawinan  seperti  ini  dianggap  perkawinan yang problematik.
Sehubungan  perkawinan  beda  agama, maksudnya  perkawinan  yang  terjadi  antara muslim  dan  non  muslim  di  Indonesia,  secara normatif  dan  sosial  masih  menimbulkan perbedaan  pendapat  dan  juga  persoalan- persoalan  hukum.  Oleh  karena  itu,  judul disertasi  di  atas  bermaksud    menemukan tentang  pengaturan  dan  diskursus  diseputar perkawinan  antara  muslim  dan  non  muslim yang  terjadi  di  Indonesia.  Lebih  lanjut  kajian mendasar  dan  utama  dalam  pembahasan  ini adalah  melakukan  peninjauan  dan  pengkajian secara  utuh  untuk  menemukan  rumusan hukum  Islam  tentang  perkawinan  beda  agama (muslim  dan  non  muslim)  di  Indonesia.  Pada prinsipnya  model  perkawinan  seperti  ini  telah dikenal dalam ajaran Islam yang bersumberkan kepada  al-Qur`an  dan  Sunnah.  Perkawinan
beda  agama  atau  keyakinan  ini  dalam  Islam meskipun tidak dianjurkan, akan tetapi sesuatu hal  yang  dibolehkan  dalam  bentuk  dispensasi bagi  seorang  muslim  yang  berkeinginan  untuk melangsungkan perkawinan seperti ini.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap  tentang  kedudukan  hukum perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  di Indonesia.  Oleh  karena  itu  kajian  ini  menitik beratkan kepada penelitian kepustakaan ( library research) , yaitu melakukan penela ˈ ahan terhadap kitab  perundang-undangan  dan  peraturan- peraturan  tentang  perkawinan  di  Indonesia. Setelah  data  terkumpul,  maka  dalam pengolahannya  penulis  menggunakan  metode berfikir  Induktif,  Deduktif,  dan  Komparatif (perbandingan).
Selanjutnya  pada  tahap  melakukan peninjauan  perkawinan  beda  agama  di Indonesia  menurut  perspektif  Alquran  dan hadits,  maka  penulis    melakukan  penela ˈ ahan terhadap  kitab-kitab  tafsir,  kitab-kitab  hadits dan  diperkaya  dengan  kitab-kitab  fiqh  sebagai sumber primer. Sedangkan buku-buku keislaman  lain  yang  ada  relevansinnya  dengan penelitian  ini  akan  dijadikan  sebagai  sumber sekunder.
Untuk  memperoleh  pemahaman  yang mendalam  terkait  dengan  hukum  Islam,  maka penulis  mempergunakan  tiga  pendekatan sebagai dasar analisis, antara lain:
1. Pendekatan Sosio-Historik . Penelitian ini berusaha memahami firman Allah yang diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad Saw  dalam  kondisi  dan  kultur  bangsa Arab  pada  Abad  VII  Masehi. Sehubungan  dengan  itu  informasi menyangkut  komunitas  Yahudi  dan Nasrani (Ahl  al-kitâb) yang  terdapat dalam  kitab-kitab tarikh (sejarah)  dan juga  riwayat-riwayat  lain  merupakan bahan  penting  dalam  memperkaya
analisis. Dengan pendekatan ini penulis akan menelusuri latar belakang kehidupan komunitas tersebut sebelum kenabian  dan  di  masa-masa  turunnya wahyu.  Dengan  demikian  akan  dapat dipahami bagaimana karakteristik mereka  ketika  wahyu  diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.
2. Pendekatan Content    Analisis (analisis isi)  terhadap  ayat-ayat  al-Qur`an, terutama  dengan  mengetahui  aspek nuzul dan aspek asbabun nuzul ayat. Ilmu tafsir  adalah  sarana  yang  disediakan dalam  khazanah  ilmu-ilmu  keislaman untuk  memahami  kandungan  al- Qur`an.  Di  antara  ilmu  tafsir  yang relevan  dengan  tulisan  ini  adalah Makiyah dan Madaniyah , Munasabah dan kaedah-kaedah kebahasaan, seperti ‘Am dan Khash , Nasikh dan Mansukh ,
Muthlak dan Muqayad ,  dsb. 25 Langkah- langkah  memahami,  meneliti  dan menguraikan  tema  tertentu  ditempuh metode  tematik  ( al- mawdhu’i) 26 dengan cara-cara  sebagai  berikut: Pertama, menghimpun  ayat-ayat  al-Qur`an  yang relevan  dengan  tema  di  atas. Kedua , menyusun  ayat-ayat  tersebut  secara kronologis  (Asbabun  Nuzul)  dan sistematis  menurut  tujuan. Ketiga , menguraikan  ayat  demi  ayat  dan penjelasannya  dengan  menggunakan ilmu  bantu  yang  relevan. Keempat , merumuskan  dan  membahas  masalah yang diteliti.
3. Pendekatan  fiqh  ( Normative  Legalistic Approach), dengan  berpijak  kepada filsafat hukum. Judul di atas menghendaki  pemikiran legalistic ,  sebab
25 Lebih lanjut lihat Manna ˈ al-Qattan, Mabâhis fi ˈ Ul ȗ m al-Qur`an ,  (Riyad:  Mansyurah  al- ˈ Asr  al-Hadîts, 1973), h. 97 26 Abd  al-Hayy  al-Farmawi, al-Bidayah  fi  Tafsir al-Maudh ȗˈ i ,  (Qahirah:  al-Hadharah  al-Arabiyyah,  1977), h.52
masalah  perkawinan  beda  agama  di Indonesia  sarat  dengan  aspek  hukum, sebab perkawinan ini akan menghadapi berbagai  permasalahan  hukum,  seperti nasab  anak,  nafkah,  perceraian  dan kewarisan.  Sehubungan  dengan  itu maka  perkawinan  beda  agama  perlu  di tetapkan  hukumnya,  baik  menurut negara maupun agama.
Dalam tahapan menetapkan hukum, penulis akan menggunakan metode istinbath yang  telah  dirumuskan  oleh  Al- Dawalibi, 27 yaitu  metode bayani ,  metode ta ˈ lili (qiyasi) , dan metode istishlahi . Demikianlah  metode  penelitian yang  penulis  persiapkan  dan  gunakan dalam  upaya  penelusuran  dan  pemecahan masalah  terhadap  judul  disertasi  di  atas. Dan  menurut  hemat  penulis  dengan menggunakan metode seperti yang dijelaskan  di  atas  telah  memadai  untuk menemukan jawaban dari permasalahan di atas.
Cakupan makna ahl al-kitâb
Cakupan  makna ahl  al-kitâb itu tidak tertuju kepada komunitas Yahudi dan Nasrani  saja  akan  tetapi  juga  berlaku kepada  agama-agama  selainnya  yang mempunyai kitab suci. Pendapat penulis ini berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: Pertama ,  Seperti  terungkap  dalam pembahasan  terdahulu,  bahwa  term ahl al- kitâb itu  suatu  pengistilahan  dalam  al- Qur ˋ an  yang  ditujukan  kepada  kelompok pemeluk  agama  yang  memiliki  kitab  suci yang  diwahyukan  Allah  kepada  Nabi  dan Rasul-Nya.  Dalam  hal  ini  yang  perlu dipahami  dan  dipertimbangkan  bahwa ungkapan yang menunjuk kepada
27 Ma ˈ r ȗ f  al-Dawalibi, al-Ma dkhâl fi ‘Ilmi Ush ȗ l al-Fiqh , (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), h. 422
pengertian  itu  bervariasi,  seperti ȗ tu  al- kitâb , ataina  hum  al-kitâb , yaqra’una  al -kitâb , dan yaqra’una  nashiban  min  al -kitâb . Meskipun term ahl al-kitâb dalam al-Qur ˋ an tertuju  kepada  Yahudi  dan  Nasrani,  akan tetapi ketika al-Qur ˋ an menggunakan term ataina  hum  al-kitâb ,  maka  di  antara pengertiannya  berlaku  secara  umum kepada  seluruh  kelompok  pemeluk  agama yang dibawa oleh nabi dan rasul terdahulu, seperti  firman  Allah  dalam  Q.S.  al- An’am: 89:
Mereka  Itulah  orang-orang  yang  telah  Kami berikan  Kitab,  hikmat  dan  kenabian  jika orang-orang  (Quraisy)  itu  mengingkarinya, Maka Sesungguhnya Kami akan menyerahkannya  kepada  kaum  yang  sekali- kali tidak akan mengingkarinya.
Untuk  memahami  ayat  di  atas  dapat merujuk  ke  dalam  salah  satu  kitab  tafsir Jami`ul Bayan, sebuah karya tafsir klasik dan kitab  tafsir  yang  belum  terkontaminasi dengan  mazhab-mazhab.  Dalam  kitab  itu dijelaskan  pengertian  ayat  di  atas  sebagai berikut:
Penafsiran dari penggalan ayat (mereka yang telah  diberikan  kepadanya  kitab,  hukum dan  kenabian),  menurut  Abu  Ja`far: maksud da ri kata “mereka”, yakni mereka - mereka  yang dinamakan dan  berkedudukan sebagai  nabi  dan  rasul  Allah  SWT  mulai dari  Nuh  dan  keturunannya  yang  mana semuanya  mereka  itu  telah  mendapat petunjuk melalui agama Islam dan sekaligus mereka  telah  dipilih  untuk  menyampaikan risalah  kepada  hamban-Nya.  Sedangkan mereka  “orang - orang  yang  diberikan  kitab” pengertiannya adalah mereka yang mendapatkan    shuhuf  Ibrahim  dan  Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil  kepada  Nabi  Isa  as.  semoga  Allah
melimpahkan  keselamatan  kepada  mereka semua. 28
Dalam  ayat  itu  terkandung  maksud adanya sejumlah nabi dan rasul sebagaimana yang disebutkan
dalam ayat-ayat
sebelumnya,  mereka  semua  diberikan  kitab suci oleh Allah SWT. Selanjutnya penjelasan yang  senada  dengan  redaksi  yang  berbeda tentang ayat di atas juga dikemukakan oleh Isma`il  Haqy  dalam  kitabnya  tentang maksud dari ayat di atas sebagai berikut: 29
ُمُهانْيَتآ  َنيِذَّلا  رشع  ةينامثلا  ءايبنلأا  نم  نوروكذملا  َكِئلوُأ ناك درف يأ نمض ىف ققحتملا باتكلا سنج ىا  َباتِكْلا
هيف امب ماتلا ميهفتلا هئاتياب دارملاو ةيوامسلا بتكلا دارفا نم قئاقدلاو لئلاجلاب ةطاحلإا نم نيكمتلاو قئاقحلا نم
...
Mereka  yang  disebutkan  itu  sebagian  para nabi berjumlah 18 orang yang telah diberikan kitab suci oleh Allah kepada mereka, artinya jenis  kitab-kitab  yang  dikategorikan  ke dalam  kitab-kitab  samawi. Sedangkan  yang dimaksud dengan kata “Ita’ihi” dalam ayat berupa  pemahaman  yang  sempurna  tentang kandungannya,  antara  lain;  hakekat- hakekat  dan  kemungkinan  yang  meliputi keagungan dan kehalusan/ketelitian....
Begitu  pula  dengan  term Ȗ tu  al-kitâb dalam  beberapa  ayat  menunjuk  secara umum  kepada  umat-umat  terdahulu  yang diberikan kitab suci kepada mereka, seperti terungkap  dalam  firman  Allah  dalam  Q.S. al- Nisa’: 131
Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan  yang  di  bumi,  dan  sungguh  Kami  telah memerintahkan  kepada  orang-orang  yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu;  bertakwalah  kepada  Allah.  tetapi jika  kamu  kafir  Maka  (ketahuilah),
28 Muhammad    Ibn  Jarir  ibn  Yazid  ibn  Katsir ibn Ghalib al-Amaly Abu Ja ˈ far al-Thabary, Op.Cit , Juz. II, h. 514 29 Isma ˈ il  Haqy  ibn  Musthafa  al-Istanbuly  al- Hanafi  al-Khaluti, R ȗ h  al-Ma ˈ ani ,  (Beirut:  Dâr  al-Fikr, tt.), Juz. III, h. 62
Sesungguhnya  apa  yang  di  langit  dan  apa yang  di  bumi  hanyalah  kepunyaan Allah[360]  dan  Allah  Maha  Kaya  dan Maha Terpuji.
Ayat ini memaparkan, bahwa penggunaan term ȗ tu al-kitâb berlaku secara umum terhadap agama-agama yang memiliki  kitab  suci  yang  diturunkan  Allah sebelum  kerasulan  Muhammad  SAW.  Hal ini dapat dipahami dari penafsiran ayat yang dikemukakan  oleh  Isma’il  al -Haqy  sebagai berikut: 30
ُتوُأ  َنيِذَّلا اَنْيَّصَو ْدَقَلَو مهانرما دق للهاب ىا  ْمُكِلْبَق  ْنِم  َباتِكْلا او .مملأا نم مهلبق نمو ىراصنلاو دوهيلا مهو مهباتك ىف
نمو  ةيوامسلا  بتكلا  لوانتي  سنجلل  باتكلا  ىف  ملالاو وأب  وا  انيصوب  ةقلعتم ىا  نيذلا  ىلع  فطع  ْمُكاَّيِإَو  اوت
مكانيصو
َّاللّ اوُقَّتا ِنَأ مكباتك ىف دمحم ةما اي
Dan  Kami  perintahkan  orang-orang  yang telah  diberikan  kitab  kepada  mereka  dari sebelum  kamu,  artinya  demi  Allah  sungguh Kami perintah mereka melalui kitab mereka, yaitu Yahudi, Nasrani, dan umat-umat lain sebelum  mereka.  Hurf  “lam”  pada  kata al - kitâb  memfaedahkan  bagi  jenis  yang mencakup  kitab-kitab  samawi  dan  orang- orang  yang  terkait  dengan  perintah  Kami atau diberikan kepada mereka al-kitâb dan juga  kepada  kamu  agar  bertaqwa  kepada Allah.
Senada dengan pendapat di atas juga dikemukakan  oleh  al-Qurthubi  ketika menafsirkan ayat itu ia mengatakan: 31
ِيَأ )ْمُكِلْبَق  ْنِم  َباتِكْلا اوُتوُأ  َنيِذَّلا اَنْيَّصَو  ْدَقَلَو( :ىَلاَعَت ُهُلْوَق اَع  َناَك ىَوْقَّتلاِب ُرْمَ ْلأا ُل ْوَقْلا ىَضَم ْدَقَو :ِمَمُ ْلأا ِعيِمَجِل اًّ م
30 Isma`il  Haqy  ibn  Musthafa  al-Istanbuly  al- Hanafi al-Khaluti, Op.Cit , Juz. III, h. 62 31 Abu  Abdullah  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn Abi Bakar ibn Farh al-Anshari  al-Khazraji Syamsuddin al-Qurthubi, al-Jâ mi’ li  Ahkam  al-Qur ˋ an,  populer  disebut Tafsir  al-Qurthubi ,  (Kairo:  Dar  al-kitâb  Al-Mishriyah, 1384 H / 1964 M), Juz. V, Cet. II, h. 408

## ىَوْقَّتلا يِف
Firman  Allah  SWT.:  (Dan  sesungguhnya Kami  telah  perintahkan  orang-orang  yang diberikan  kepada  mereka  al-kitâb  sebelum kamu),  artinya  perintah  untuk  bertaqwa, dan itu berlaku kepada sekalian umat-umat: dan telah berlalu penjelasan tentang taqwa.
Melihat  konteks  ayat  ini,  agaknya term ȗ tu  al-kitâb yang  terdapat  dalam  ayat tersebut    bersifat  umum  bagi  umat-umat terdahulu yang diberikan kitab suci. Karena perintah  bertaqwa  dalam  ayat  tersebut  juga bersifat umum bagi semua umat.
Kedua , al-Qur ˋ an ketika menginformasikan  tentang  nabi  dan  rasul yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini,  bukan  hanya  untuk  etnis  Bani  Isra`il saja,  akan  tetapi  semua  etnis  sebelum kerasulan Muhammad SAW. selalu diturunkan kepada mereka seorang pemberi peringatan  atau  nabi  dan  rasul.  Hal  ini seperti  terungkap  dalam  firmannya  dalam Q.S. an- Nisa’: 16 4:
Dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh  telah  Kami  kisahkan  tentang mereka  kepadamu  dahulu,  dan  Rasul-rasul yang  tidak  Kami  kisahkan  tentang  mereka kepadamu. dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  rasul- rasul  utusan  Allah  itu  sebagiannya  telah dikisahkan  tentang  mereka,  dan  sebagian yang  lain  belum  lagi  dikisahkan  tentang keberadaan mereka. Untuk lebih kongkritnya  penjelasan  ayat  ini  terkait dengan  jumlah  nabi  dan  rasul  telah dikemukakan  oleh  seorang  pakar  tafsir klasik  bernama  Ibn  Katsir  dalam  kitabnya sebagai berikut: 32
32 Abu al-Fida` Isma ˈ il ibn Umar ibn Katsir al- Qarsy  al-Bashri, Tafir  al-Qur ˋ an  al- ˈ Azhim ,  populer disebut Tafsir Ibn Katsir ,  (Beirut: Dar Thaibah li an-Nasy wa al- Tauzi’, 1420 H/ 1999 M), Cet. II, Juz. II, h. 470
Dan  firman-Nya:  (dan  rasul-rasul  sungguh telah Kami kisahkan kepadamu
terdahulu...), artinya sebelum ayat ini, yakni: pada  surat-surat  makiyah  dan  selainnya. Inilah nama-nama para nabi yang dijelaskan dalam al-Qur ˋ an, seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, I brahim, Luth, Isma’il, Ishaq, Ya’qub,  Yusuf,  Ayub,  Syu`ab,  Mu sa, Harun,  Yunus,  Daud,  Sulaiman,  Ilyas,  al- Yasa`,  Zakariya,  Yahya,  `Isa,(keselamatan untuk mereka semua), begitu pula Zul Kifli menurut  mayoritas  ahli  tafsir,  dan  penghulu semuanya Muhammad SAW.
Dan  selanjutnya  dikemukakan  pula para  nabi  dan  rasul  yang  tidak  dikisahkan mereka  itu  dalam  al-Qur ˋ an  dan  ini  cukup banyak  jumlah  mereka,  sebagaimana dipaparkan  oleh  Ibn  Katsir  sebagai berikut: 33
Informasi  yang  sama    dengan redaksi  yang  berbeda  dengan  ayat  di  atas yang menjelaskan bahwa semua umat-umat terdahulu  dari  berbagai  suku  bangsa  dan budaya  yang  berbeda-beda,  kepada  mereka itu Allah telah utus para nabi dan rasul yang bertugas  membimibng  serta  memberi peringatan,  dapat  pula  ditemukan  dalam Q.S. al-Ghafir ayat 78. Secara umum ayat ini memaparkan  bahwa  Allah  SWT  telah mengutus  beberapa  orang  nabi  dan  rasul sebelum Muhammad SAW. dan mereka itu ada dikisahkan kepada Nabi SAW. dan ada pula yang tidak dikisahkan kepadanya.  Dan selanjutnya  hal  yang  sama  dapat  pula dijumpai dalam Q.S. Fathir ayat 24. Ayat ini menjelaskan  bahwa  masing-masing  umat pada  dasarnya  telah  ada  diutus  oleh  Allah sebagai pemberi peringatan.
Ketiga , penyebutan beberapa agama, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi’un  dalam  al -Qur ˋ an  menurut  penulis tidak  serta  merta  menafikan  agama-agama
33 Ibid
yang tidak disebutkan dalam al-Qur ˋ an yang jumlahnya  justru  jauh  lebih  banyak dibanding  yang  disebutkan.  Dalam  hal  ini penulis  sependapat  dengan  argumen  yang dibangun  oleh  Muhammad  Rasyid  Ridha sebagi penguat pendapatnya yang menyatakan  bahwa  semua  agama  yang punya  kitab  suci  itu  dapat  digolongkan kepada ahl  al-kitâb .  Pernyataan  itu  dapat dikemukakan sebagai berikut: 34
Dan  secara  kongkrit  (zhahir)  al-Qur ˋ an menyebutkan  sebagian  penganut  agama terdahulu,  seperti  Shabi`in  dan  Majusi,  dan tidak menyebutkan agama Hindu dan agama Budha  begitu  pula  dengan  agama  Kong  Hu Cu  (Konfusius);  disebabkan  bahwa  agama Shabi`in  dan  Majusi  itu  telah  populer  di kalangan  orang  Arab  yang  nota  benenya komunitas  pertama  sebagai  lawan  dialog  al- Qur ˋ an  ketika  itu.  Di  samping  itu  juga kedua  kelompok  tersebut  tempat  tinggalnya berdekatan  dengan  orang  Arab,  yakni  di wilayah Irak dan Bahren. Dan mereka tidak pernah  bepergian  ke  wilayah  India,  Jepang, dan Cina  yang  kalau mereka  pergi  ke  sana tentu  mereka  akan  mengetahui  ada komunitas  agama  lain  di  sana.  Yang dimaksud dari ayat itu hanya mencukupkan menyebutkan agama-agama yang populer saja di  kalangan  mereka  (orang  Arab).  Oleh karena  itu  tidak  ada  gunanya  menyebutkan kepada mereka agama-agama yang asing dan tidak  mereka  ketahui  ketika  turun  wahyu, dan sekaligus tidak berarti menyembunyikan atas  lawan  dialog  setelah  itu,  karena sesungguhnya  Allah  SWT.  juga  akan menerangkan  bagaimana  keberadaan  agama Hindu. Budha dan selain mereka.
Keempat ,  dan  dimaklumi,  bahwa  al- Qur ˋ an  menjelaskan  dengan  tegas  tentang penerimaan jizyah (pajak diri) dari kelompok
34 Muhammad  Rasyid  Ridha, Tafsir  al-Qur ˋ an al-Hakîm, populer disebut tafsir al-Manâr ,  (Kairo:  al- Hay’ah al-Mishriyah al- ‘Ammah li al-kitâb, 1990), Juz. VI, h. 156
ahl  al-kitâb , 35 dan  tidak  disebutkan  tentang jizyah itu  dipungut/ditagih  dari  selain mereka.  Namun  demikian,  berpedoman kepada  praktek  dari  Nabi  SAW.  dan  para khalifah  (al-Khulafa`)  tidak  menerimanya dari  musyrik  Arab,  dan  menerimanya  dari kelompok Majusi di daerah Bahren, Hajara, dan  Persia. 36 Berpedoman  kepada  sunnah fi ˈ liyah itu tentu saja dapat dipahami, bahwa Majusi  termasuk  kelompok ahl  al-kitâb , karena  dari  mereka  dipungut jizyah , meskipun  secara  langsung  mereka  tidak disebut dengan panggilan ahl al-kitâb . Kelima , sebagaimana dipahami bahwa ciri khusus ahl al-kitâb adalah adanya seorang  nabi  atau  rasul  membawa  wahyu dari  Allah  SWT.  Secara  kongkrit  agama yang  disebut  nabinya  adalah  Musa  dan  Isa as.  di  kalangan  Bani  Isra`il,  lalu pertanyaannya  adalah  bagaimana  dengan agama-agama  selain  keduanya,  seperti Shabi`un  dan  Majusi.  Dalam  hal  ini,  Abi Manshur  Abd  al-Qahir  ibn  Thahir  al- Baghdadi  (w.  429  H)  memaparkan  dalam kitabnya, 37 “  sesungguhnya  orang -orang Majusi  mengakui  adanya  seorang  nabi  bagi mereka  bernama  Zaruaster  yang  menurut mereka ia telah menerima wahyu dari Allah SWT.  Begitu  pula  penganut  agama Shabi`un,  mereka  juga  menda ˈ wakan  akan adanya  seorang  Nabi  bagi  mereka  yang bernama  (Harmas)  dan  (Walis),  selanjutnya
35 Lihat. Q.S. al-Taubah: 29.
36 Peritiwa  ini  terdapat  dalam  kitab  shahih Bukhari dan Muslim dan selain kedunya dari kitab-kitab hadits. Ditemukan dalam riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud,  Turmizi,  dan  selain  mereka  tentang  hadits  yang bersumber  dari  Abdurrahman  ibn    `Auf;  yakni  Nabi Muhammad  SAW.  memungut  jizyah  (pajak)  dari kelompok  Majusi  Hajara.  Begitu  pula  Umar  ibn  al- Khaththab juga melakukan hal yang sama. (Muhammad Rasyid Ridha, Op.Cit , Juz. VI, h. 156 ).
37 Abu  Mansur  Abdul  Qahir  ibn  Thahir  ibn Muhammad  ibn  Abdullah  al-Baghdadi, al-Farq Baina al- Firaq wa Bayan al-Furqah al-Najiyah ,  (Beirut:  Dar  al-Afaq al-jadidah, 1977), Cet. II, Juz. I, h.  dan juga dikutip oleh Muhammad Rasyid Ridha, Op.Cit , h. 154
dianggap  nabi  para  failosof  Yunani,  seperti (Heraklius) dan (Plato), dan sekalian tokoh- tokoh  syari ˈ at  masing-masing  mereka mengklaim  bahwa  kepada  mereka  telah diturunkan  wahyu  dari  langit  melalui  nabi mereka.  Menurut  pendapat  mereka,  wahyu itu  isinya  meliputi  perintah,  larangan, perkhabaran  dari  resiko  kematian,  pahala, siksaan,  syurga  dan  neraka  sebagai  balasan bagi orang- orang yang beramal. Begitu  pula  dengan  agama  Budha, sebenarnya  Budha  itu  adalah  seorang  nabi. Hal  ini  terungkap  dalam  kitab  tafsir  karya imam  al-Qashimi  (w.  1332  H/  1914  M) ketika  menafsirkan  surat  al-Tîn  tersebut  di dalamnya dinyatakan sebagai berikut:
Dan menjelaskan sebagian pakar dimasanya mema hami  firman  Allah  SWT.  “ ِنيِّتلاَو ”  , yakni sebagai pohon di mana pendiri agama Budha  memperoleh  wahyu-wahyu  Ilahi  yang secara  hakekat  telah  banyak  terjadi perubahan  dari  asalnya,  karena  ajaran- ajaran  Budha  tidak  tercatat  di  zamannya, dan hanya berdasarkan riwayat sama halnya dengan  hadits-hadits  yang  diriwayatkan dengan  lisan/mulut.  Lalu  setelah  itu  baru dituliskan  ketika  pengikutnya  telah  maju. Kemudian  imam  al-Qashimi  menegaskan: “ Dan  yang  lebih  kuat  menurut  pandangan kami bahkan yang pasti, bila tafsir kami ini benar  adalah  bahwa  dia  (Budha)  adalah seorang nabi yang benar”. 38
Demikialah  beberapa  dalil  dan argumentasi  yang  dapat  penulis  sajikan dalam  pembahasan  ini,  khusus  yang berhubungan  dengan  cakupan  makna  dari
/ ȗ tu  al-kitâb dalam  perspektif  al-Qur ˋ an.
Berdasarkan  keterangan  di  atas  menurut hemat  penulis  sangat  beralasan  kiranya dikatakan  bahwa  ungkapan ahl  al-kitâb
38 Muhammad  Jamaluddin  ibn  Muhammad Sa ˈ id ibn Qashim al-Halaq al-Qashimi, Mahâsin al-Ta`wîl , (Beirut: Dâr al-kitâb al-`Ilmiyah, 1418 H), Cet. I, Juz. IX, h. 502
dalam  al-Qur ˋ an  itu  pengertiannya  bukan saja  tertuju  kepada  komunitas  penganut agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani  Isa ’ il  saja,  akan  tetapi  dapat diberlakukan  kepada  komunitas  dan  etnis lain  yang  menganut  kedua  agama  itu  atau menganut agama- agama lain yang memang mereka  dalam  menjalankan  agamanya berpedoman  dan  sekaligus  membaca kepada  kitab  suci  atau  menyerupai  kitab suci.  Disebut  menyerupai  kitab  suci dikarenakan  kitab  tersebut  dipertanyakan orisinalitasnya  dari  Tuhan  dan  juga  karena tidak  disebut  secara  jelas  dalam  al-Qur ˋ an nama  kitab  tersebut  sebagaimana  kitabnya Yahudi dan Nasrani.
A. Kedudukan Agama-Agama Yang

## Berkembang di Indonesia
Agama-agama  yang  berkembang dan  di  anut  penduduk  Indonesia,  seperti Kristen  Katolik  dan  Protestan,  Hindu, Budha,  dan  Konghucu  dapat  diposisikan ke  dalam  kelompok ahl  al-kitâb dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
1. Secara  historis,  kemunculan  dan  awal perkembangan  agama-  agama  tersebut diperkenalkan  dan  dibawa  oleh  tokoh- tokoh  yang  memiliki  keutamaan dibanding  masyarakat  umum  di masanya,  yang  disebut  dengan  nabi atau  reformis.  Semua  mereka  itu mengajarkan kepada umat atau pengikutnya ajaran/paham
monoteisme,  yaitu  suatu  keyakinan kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa (Tahuid), meskipun dengan menggunakan  simbul  yang  berbeda- beda.
2. Secara  doktriner,  ayat-ayat  yang menginformasikan  tentang ahl  al-kitâb itu  sangat  variatif  ,  baik  dari  segi pengistilahan  yang  dijumpai  dalam ayat-ayat  al-Qur ˋ an  maupun  dari  segi cakupan  makna  yang  dituju  oleh  ayat-
ayat  tersebut.  Secara  umum  memang menunjukkan kepada kelompok Yahudi  dan  Nasrani,  akan  tetapi penggunaan  istilah  itu  berlaku  kepada seluruh  penganut  agama-agama.  Dan dalam  hal  ini  memasukkan  agama- agama yang ada di Indonesia ke dalam kelompok ahl  al-kitâb merupakan sesuatu yang beralasan dan berdalil.
3. Secara  simbolis,  setelah  melakukan penela`ahan  terhadap  ayat-  ayat  al- Qur ˋ an  didapatkan  suatu  petunjuk nyata, bahwa ahl al-kitâb itu bila ditinjau dari  aspek  etimologi  dan  terminologi disimbulkan  dengan  “kitab  suci”. Karena itu setiap keyakinan atau agama yang  tidak  memiliki  kitab  suci  dalam menjalankan  keyakinannya,  maka  tidak dapat  dikatakan ahl  al-kitâb melainkan musyrikat.  Adapun  agama-agama  yang ada  di  Indonesia  semuanya  memiliki kitab suci, seperti Kristen kitab sucinya Injil, Hindu kitab suci Tripitaka, Budha kitab sucinya Weda/Veda, dan Konghucu kitab sucinya Lung Yu.
4. Secara orisinalitas, mencermati bagaimana keberadaan komunitas yang secara  langsung  ditunjuk  oleh  ayat, yaitu  umat  Yahudi  dan  Nasrani ternyata  ketika  masa  turun  wahyu ajaran agama mereka tidak orisinal lagi seperti  ajaran  semula.  Begitu  pula dengan agama-agama yang berkembang di  Indonesia  ajaran  kitab-kitabnya juga tidak orisinal. Dengan demikian menilai suatu  agama  dari  aspek  orisinalitas ajarannya  untuk  menentukan ahl  al- kitâb atau  tidaknya  tentu  ini  pendapat tidak  berlasan  dan  tidak  dapat dibenarkan.
Demikian  beberapa  alasan  dan argumentasi  yang  dapat  penulis  tampilkan sebagai  penguat  pendapat  penulis  yang menyatakan  bahwa  agama-agama  yang
berkembang di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam pengertian ahl al- kitâb .
Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  di Indonesia
(a) Perakawinan  Laki-laki  Muslim dengan Wanita non Muslim
Dalam  pembahasan  terdahulu  telah disebutkan, bahwa agama yang berkembang di negara Indonesia ini dapat dikelompokkan  ke  dalam  pengertian ahl al- kitâb , bukan ke dalam kelompok musyrikat. Penetapan  ini  tentu  saja  setelah  melakukan penelitian  yang  mendalam  terhadap  nash- nash  yang  ada  menginformasikan  tentang mereka  dan  juga  selain  mereka.  Setelah dicermati  pendapat  para  ulama,  ternyata mayoritas ulama memahami bahwa term ahl al-kitâb itu  tidak  semata  ditujukan  kepada Yahudi dan Nasrani, tetapi juga diberlakukan  kepada  kelompok  lain  yang memiliki  kitab  suci  dalam  agamanya,  tanpa mempertimbangkan apakah kitab itu masih orisinal  ataukah  sudah  terkontaminasi dengan ajaran-ajaran takhayul dan khurafat.
Sebagai  landasan  hukum  untuk menetapkan  hukum  perkawinan  beda agama  di  Indonesia  antara  seorang  muslim dengan  non  muslim  dapat  merujuk  kepada firman  Allah  dalam  Q.S.  al-Maidah  ayat  5. Ayat ini secara jelas dan tegas menggunakan kata  ( مكل لحأ ) yang berarti dihalalkan atau dibolehkan  bagimu  memakan  sembelihan ahl  al-kitâb dan  juga  dihalalkan  bagimu menikahi  wanita  baik-baik  dari  kalangan mereka.  Meskipun  ayat  ini  secara  tekstual sudah tegas membolehkan, namun beberapa  persoalan  masih  menimbulkan pro dan kontra di kalangan sahabat dan para ulama,  seperti  siapa  itu ahl  al-kitâb dan kedudukan  ayat  ini  apakah  masih  tetap ) muhkam ) ataukah sudah
dihapuskan/dibatalkan
hukumnya ( dinasakhkan ).
Sahabat Nabi SAW. bernama Umar ibn  Khaththab  tidak  senang  dengan perkawinan  Huzaifah  yang  beristrikan seorang  wanita  Yahudi.  Ia  mengirim  surat kepada Huzaifah agar wanita itu diceraikan. Setelah  itu  ditanyakan  apakah  engkau mengharamkan  perkawinan  ini?,  jawabnya tidak,  hanya  aku  khawatir  engkau mengawini perempuan pelacur dari kalangan  mereka. 39 Pendapat  Umar  ini menunjukkan kehati-hatian dan kekhawatirannya kepada kelompok tersebut, dan bukan menunjukkan bahwa perkawinan dengan  wanita kitabiyah/ahl  al-kitâb itu hukumnya  haram.  Kalau  dapat  dikatakan pendapat Umar ini lebih bersifat politis, dan kalau ingin menikah juga dengan kelompok mereka harus selektif.
Pendapat  yang  lebih  tegas  lagi dikemukakan  oleh  putra  beliau  bernama Abdullah ibn Umar, ia memposisikan ahl al- kitâb itu  sama  dengan  musyrik,  dan konsekwensinya tentu saja ia mengharamkan  seorang  muslim  menikah dengan  wanita ahl  al-kitâb (non  muslim). Pendapat ini terungkap dari sebuah riwayat sebagai berikut:
ُس اَذِإ  َناَك  َرَمُع  َنْب ِ َّاللّ َدْبَع  َّنَأ ٍعِفاَن  ْنَع ِلُجَّرلا ِحاَكِن  ْنَع َلِئ
َر ْصَّنلا :َلاَق َةَّيِدوُهَيْلا ِوَأ َةَّيِنا ِتاَكِرْشُمْلا ُ َّاللّ َمَّرَح
ْنَأ  ْنِم  َمَظْعَأ  ِكاَرْشِ ْلإا  َنِم اًّئْيَش  ُفِرْعَأ  َلََو ، َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع
َِّاللّ ِداَبِع  ْنِم ٌدْبَع ْوَأ ،ىَسيِع اَهُّبَر ُةَأ ْرَمْلا َلوُقَت Dari Nafi` bahwa Abdullah ibn Umar pernah  ditanya  dari  seorang  laki-laki muslim  yang  menikah  dengan  wanita Nashrani  dan  Yahudi,  lalu  ia menjawab:  Allah  telah  mengharamkan wanita-wanita  musyrikah  atas  orang beriman,  dan  aku  tidak  mengetahui kemusyrikan  yang  lebih  besar  dari
39 Abu  `Abdillah  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn Abi  Bakar  ibn  Farh  al-Anshari  al-Khazraji  Syamsuddin al-Qurthubi, Op.Cit , h. 68
keyakinan  seorang  perempuan  yang berkata tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba Allah” . 40
Pendapat  ini  diikuti  oleh  beberapa ulama  di  kalangan  Syi ˈ ah  Imamiah  dan sebahagian    dari  Syi ˈ ah  Zaidiyah.  Di samping  mereka  mengikuti  pendapat  Ibn Umar juga mereka memperkuat pendapatnya itu dengan mengatakan bahwa surat  al-Maidah  ayat  5  ini  telah  dinasakh (dibatalkan  hukumnya)  oleh  surat  al- Baqarah  ayat  221  dalam  bentuk naskhul khash  bil  `Am (dalil  yang  umum  menasakh dalil yang khusus). 41
Pendapat  ini  tidak  sejalan    dan bahkan  kontradiktif  dengan  mayoritas pendapat  sahabat  Nabi  SAW.,  seperti  Ibn Abbas,  Usman  ibn  Affan,  Thalhah,  dan Huzaifah.  Begitu  pula  diperkuat  dengan pendapat tabi ˈ in , seperti Sa ˈ id ibn Musayyab, Sa ˈ id  ibn  Juber,  Hasan,  Mujahid,  Thaus, ˈ Ikrimah,  al-Syu ˈ bi,  Dhaha`  dan  para fuqaha`.  Mereka  tidak  setuju  kalau dikatakan  bahwa  surat  al-Baqarah  ayat  221 itu  menasikh  surat  al-Maidah  ayat  5,  sebab surat al-Baqarah lebih dahulu diturunkan di kota  Madinah.  Sedangkan  surat  al-Maidah ayat  5  diturunkan  terakhir  juga  di  kota Madinah.  Seharusnya  yang  menasakh  itu yang terakhir turun bukan yang pertama. 42
Dengan  demikian  dapat  dikatakan pendapat  Ibn  Umar  yang  mengharamkan menikahi  wanita ahl  al-kitâb bertolak belakang  dengan  pendapat  shahabat  dan tabi ˈ in,  serta  praktek  yang  dilakukan  oleh sahahat  Nabi  SAW.,  seperti  Usman  ibn Affan  yang  menikah  dengan  Nailah  ibnti Quraqashah  al-Kalbiyah  beragama  Nasrani, Thalhah  ibn  Ubaidillah  dengan  perempuan
40 Ibid
41 Muhammad Ali al-Shabuni, Op.Cit , h. 225 42 Abu ˈ Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurthubi, Op.Cit , h. 68
Yahudi  di  Damaskus,  Huzaifah  menikah dengan  wanita  Yahudi  di  Madinah.  Begitu pula  dengan  mayoritas  tokoh-tokoh  tabi ˈ in yang populer juga membolehkan perkawinan dengan ahl al-kitâb . 43
Imam  al-Qurthubi  (w.  671  H) pernah  mengkritisi  pendapat  Ibn  Umar  di atas,  katanya  hadits  Ibn  Umar  itu  tidak dapat  dijadikan  hujjah,  sebab  Ibn  Umar termasuk  sosok  laki-laki  yang  tidak  tegas menentukan  sikap  dalam  mempergunakan dalil  ( افقوتم  لاجر  ناك  اللّ  همحر  رمع  نبا  نلأل ). Ketika  ia  mendengar  dua  ayat,  satu  ayat menghalalkan dan ayat lain mengharamkan, ia  tidak  menggunakan  metode nasakh melainkan ia langsung saja
menta ˈ wilkannya. 44
Selanjutnya,  dalam  satu  riwayat disebutkan  bahwa  Ibn  Abbas  pernah memberikan pembatasannya dengan mengatakan,  bahwa ahl  al-kitâb itu  adalah Yahudi  dan  Nasrani,  dan  kebolehan menikah  dengan  wanita  mereka,  hanyalah mereka yang berada di wilayah perlindungan pemerintahan Islam dan bukan yang tinggal di  luar  pemerintahan  Islam  atau  dalam wilayah  permusuhan. 45 Pendapat  ini  tidak disetujui  oleh  mayoritas  ulama,  sebab  tidak ada di kalangan ulama yang mengharamkan perkawinan  tersebut  meskipun  di  wilayah perang, karena ayat al-Qur ˋ an membolehkan  perkawinan  tersebut  secara umum.
43 Abu al-A ˈ la al-Maududi, Op.Cit , h. 112, lihat juga al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , (Beirut: Dâr al-kitâb al-Arabi, 1977), Jld. II, h. 101
44 Abu ˈ Abdillah  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn Abi  Bakar  ibn  Farh  al-Anshari  al-Khazraji  Syamsuddin al-Qurthubi, Op.Cit , h. 68 45 Abu  Su ˈ ud  al-Ma ˈ adi  Muhammad  ibn Muhammad  ibn  Mushtafa, Irsyad  al- ˈ Aqli  Salim  ila Mazaya al-kitâb al-Karim ,  (Beirut:  Dar  Ihya`  al-Turas  al- ˈ Arabi, tt), Juz. III, h. 9 dan bandingkan Abu ˈ Abdillah Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Abi  Bakar  ibn  Farh  al- Anshari  al-Khazraji  Syamsuddin  al-Qurthubi, Op.Cit , Juz. VI, h. 79
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, maka  menurut  penulis  pendapat  yang mengharamkan  perkawinan  dengan ahl  al- kitâb tidak  punya  alasan  yang  kuat,  di samping  tidak  sejalan  dengan  nash  al-
Qur ˋ an  juga  menyalahi  mayoritas  pendapat dan praktek para sahabat Nabi SAW, begitu pula pendapat para tabi ˈ in.
Alasan  utama  yang  dijadikan  dalil adalah  mereka  telah  musyrik,  dan  orang musyrik dilarang menikahi mereka baik laki- laki  maupun  perempuan.  Kalau  dikatakan mereka  ( ahl  al-kitâb) itu  telah  melakukan kemusyrikan  memang  sesuatu  yang  tidak bisa  dibantah,  sebab  mereka  dalam keyakinannya  telah  mengatakan  Isa  dan Uzair  anak  Allah,  namun  tidak  serta  merta mereka  dapat  divonis  menjadi  musyrik. Salah  satu  indikator  untuk  mendukung pernyataan  di  atas  adalah  ayat-ayat  yang menginformasikan  tentang  mereka  ( ahl  al- kitâb/ ȗ tu  al-kitâb )  tetap  dibedakan  dengan informasi orang-orang musyrik.
Dalam  hal  ini  penulis  sependapat dengan alur  pemikiran  Imam  Thaba’thaba’i berkenaan  dengan  musyrik  itu.  Menurut beliau  kata  “ al-musyrikatun ”  adalah isim fa`el (sabjek/pelaku)  yang  berasal dari  kata  “ al- isyrak ” yang pengertiannya adalah menjadikan  Allah  bersekutu.  Dan  perlu diketahui  bahwa  perbuatan  ini  mempunyai tingkatan-tingkatan  yang  satu  sama  lainnya berbeda  dari  segi al-zuhur (nyata)  dan al- khuffa’ (tidak nyata), sama halnya  kata kafir dan iman. 46
Jika  ada  suatu  kepercayaan  yang mempercayai banyak Tuhan atau menjadikan  berhala  sebagai  Tuhan,  hal  ini merupakan  syirik  nyata  ( al-Zuhr )  dan  ia menjadi  tidak  nyata  ( al-khuffa ˈ )  apa  yang dipraktekkan  oleh ahl  al-kitâb yang
46 Muhammad  Husein  Thabathaba`i, al-Mîzân fi  Tafsir  al-Qur ˋ an ,  (  Beirut:  Mu`assasah  al-A ˈ la  li  al- Mathbu ˈ ah, 1411 H/1991 M), Juz. V, h. 206
mengingkari  kenabian  Muhammad  SAW., terutama  perkatan  mereka:  “ Uzair  anak Tuhan  atau  al-Masih  anak  Tuhan  ... ” perkataan ini termasuk syirik, namun masih samar, karena apa yang mereka ucapkan itu tidak terlepas dari sebab-sebab meskipun itu termasuk  perbuatan  syirik,  namun  tidak menjadikan  ia  bersifat  syirik  dan  berubah status  menjadi  musyrik.    Hal  seperti  ini sama  halnya  dengan  orang  Islam  yang meninggalkan  kewajiban-kewajiban  agama, ia  telah  melakukan  kekafiran  tetapi  ia  tidak disebut orang kafir. 47
Selanjtunya,  penulis  juga  sepaham dan sependapat dengan pandangan seorang tokoh  Islam  yang  fenomenal,  yakni  Ibn Taimiyah (w. 728 H). Menurutnya term ahl al-kitâb itu tidak termasuk ke dalam cakupan makna  “masyrikun”.  Menurut  beliau,  Allah SWT. sendiri dalam firman-Nya membedakan  kedua  kelompok  ini,  seperti terungkap dalam Q.S. al-Hajji ayat 17. Suatu hal yang memang tidak dapat dibantah,  bahwa  mereka  telah  terjebak dengan  sifat  syirik  dan  melakukan  hal-hal yang  berbau  kesyirikan,  sesuai  dengan penjelasan  Allah  SWT.  dalam  surat  al- Taubah ayat 31. Menurutnya, ahl  al-kitâb itu  asal (pokok)  ajaran  agama  mereka  tidaklah syirik,  karena  Allah  telah  mengutus  para rasul  membawa  misi  tauhid.  Setiap  orang yang beriman kepada rasul-rasul dan kitab- kitab  yang  diturunkan  tidaklah  asal agamanya syirik, namun demikian pengikut  Nashrani  telah  mengada-adakan sesuatu  yang  berbau  syirik  (baca  Q.S. Yunus/10:  18),  menetapkan  bahwa mereka  telah  terjebak  dengan  sifat  syirik dan  berlaku  syirik  dikarenakan  prilaku  itu tidak  diperintah  Allah,  namun  mereka tetap dibedakan dari musyrikin, sebab asal
47 Muhammad Husein Thabathaba`i, Op.Cit , h. 207
agama  mereka  mengikut  kitab-kitab  yang diturunkan,  yang  mana  pokok  ajarannya adalah tauhid bukan syirik. 48
Lebih lanjut dinyatakan, bahwa ahl al-kitâb dari  sisi  ini  tidak  termasuk musyrikin,  meskipun  kitab  yang  mereka pegang telah terkontaminasi dengan ajaran syirik.  Sama  halnya  dengan  seorang muslim dan umat Nabi Muhammad SAW. tidak dapat disebut seorang yang musyrik, meskipun  mereka  melakukan  tindakan- tindakan  bid ˈ ah  dan  penyimpangan- penyimpangan  dalam  beragama,  mereka tetap  disebut  pengikut  syari ˈ at  tauhid. Begitu pula ketika Allah SWT. memberitakan/menginformasikan  tentang komunitas  dari  pengikut  Yahudi  dan Nasrani  ( ahl  al-kitâb )  tidak  disebut  ( ْمُهَّنَأ ُكِرْشُم ِمْس ِلَاِب  َنو ),  akan  tetapi  Allah  SWT. benyebutnya dengan ungkapan ( َنوُكِرْشُي اَّمَع ْلاِب ِلْعِف ), dan penggunaan kata benda ( al-Isim )  itu  lebih  kokoh/kuat  dibandingkan dengan penggunaan kata kerja ( al-fi`li ). 49 Di samping itu juga Ibn Taimiyah menambahkan,  bahwa  ayat  5  dalam  surat al-Maidah berfungsi menasakh (mengangkatkan hukum) ayat 221 surat al- Baqarah,  karena  ulama  telah  sepakat menetapkan  surat  al-Maidah  diturunkan kepada  Nabi  Muhammad  SAW.  setelah surat  al-Baqarah.  Hal  ini  juga  diperkuat dengan hadits:
اوُمِّرَحَو  اَهَل َلاَح  اوُّلِحَأَف  ًّلَوُزُن  ِنآْرُقْلا  ِرِخآ  ْنِم  ُةَدِئاَمْلا
َماَرَح اَه
Surat al-Maidah akhir dari al-Qur ˋ an yang diturunkan, karena itu halalkanlah olehmu apa  yang  telah  dihalalkannya  (al-Maidah)
48 Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Abi al-Qashim ibn Muhammad Ibn Taimiyah, Op.Cit , h. 117 49 Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Abi al-Qashim ibn Muhammad Ibn Taimiyah, Op.Cit , h. 117
dan  haramkanlah  olehmu  apa  yang diharamkannya (al-Maidah).
Sehubungan  dengan  itu  digunakan kaidah  yang  mengatakan  apabila  terdapat pertentangan  antara  dua  surat,  maka  ayat yang  terakhir  diturunkan  menasakh  ayat yang terdahulu diturunkan. 50
Untuk  memperkuat  pernyataan bahwa  surat  al-Maidah  ayat  5  ini  turunnya terakhir  sudah  dekat  menjelang wafat  Nabi SAW.  dapat  ditemukan  dalam  kitab  al- Raghib  oleh  imam  al-Ashfihani.  Menurut Imam  al- Ashfihani  (w.  502  H)  kata  “ al- yaum ”  dalam  pembukaan  ayat  merupakan pengulangan  dari  dari  kata  yang  telah disebut  s ebelumnya,  seperti  “ َنيِذَّلا  َسِئَي  َمْوَيْلا
اوُرَفَك ” dan “ ْلا ْمُكَنيِد ْمُكَل  ُتْلَمْكَأ َمْوَي ”. Semua kata ini mengisyaratkan kepada “ عادولا ماع ”, yaitu tahun  haji  wada ˈ . 51 Haji  wada ˈ merupakan haji  terakhir/penghabisan  yang  dilakukan Nabi  SAW.  bersama  sahabat-sahabatnya, dan  diperkirakan  tiga  bulan  setelah  itu beliau sakit dan akhirnya meninggal dunia.
Adapun  firman  Allah  ( اوُكِسْمُت  لََو ِرِفاَوَكْلا  ِمَصِعِب ) 52 diturunkan  setelah  perjanjian Hudaibiyah,  ketika  Nabi  SAW.  telah  hijrah dari  kota  Makkah  ke  Kota  Madinah  lantas Allah  turunkan  ayat  ini  dalam  rangka memerintahkan  kepada  Nabi  SAW.  untuk menguji  orang-orang  yang  ikut  hijrah (muhajirin),  dan  ayat  ini  berupa khitab (perintah)  bagi  sahabat-sahabat  yang  masih mempunyai istri kafir. Dan huruf  “ al-Lâm ” sebagai  tanda ma ˈ rifah memfaedahkan  “ al-
ˈ Ahdu ”,  yang  dalam  konteks  ini  khusus ditujukan  kepada  “ al-Musyrikat  Arab ”. Berbaringan  dengan  itu  dalam  ayat ditemukan term ahl al-kitâb suatu ketika juga
50 Ibid 51 Abu  Qashim  Husein  ibn  Muhammad  al- Ma ˈ ruf al-Raghib al-Ashfani, Tafsir al-Raghib al-Ashfahani , (Mesir: Jami`atul Thantha, 1420 H – 1999 M), Juz. IV, h. 276
dibedakan  dengan  term kafir (Q.S.  an- Nisa’/4:  51),  dan  seperti disebutkan  ba hwa asal agama mereka adalah iman, akan tetapi mereka telah melakukan kekafiran baik cara keyakinan  maupun  praktek  pengamalannya (Q.S. an- Nisa’/4: 50 -51). 53
Pada  akhirnya,  untuk  memperkuat hukum  kebolehan  bagi  seorang  laki-laki muslim  menikah  dengan  wanita ahl al-kitâb ada  tiga  metode  yang  diperkenalkan  ulama, baik  ulama  tafsir  maupun  ulama  fiqh,  dan menurut  hemat  penulis  metode  yang diformulasikan  ulama  tersebut  rasanya sudah memadai untuk memberikan pemahaman  tentang  kasus  ini.  Ketiga Metode tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama ,  metode ˈ Am  dan  Khas, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  al- Thabari dal am kitabnya, bahwa ungkapan “ نمؤي  ىتح  تاكرشملا  اوحكنت  لَو ”  secara  zahir ayat  ini  memfaedahkan  umum,  akan  tetapi bathinnya  (hakekatnya)  memfaedahkan khusus  dan  tidak  ada  yang  dinasikhkan (dihapus  hukumnya).  Kalimat  yang  punya maksud seperti itu disebut “ صصخملا ماعلا ”.
Dengan  demikian  kata  al-Thabari  maksud musyrikat  yang  benar  itu  adalah  penafsiran imam  Qatadah  yang  mengatakan  “wanita - wanita  musyrik  Arab  yang  mana  mereka tidak  punya  kitab  suci  untuk  mereka  baca dalam agamanya”. 54
Kedua ,  metode  nasakh,  ulama sepakat  mengatakan  bahwa  ayat  5  surat  al- Maidah  berfungsi  menasikh  ayat  221  dari surat  al-Baqarah.  Karena  surat  al-Baqarah lebih  dahulu  diturunkan  dibanding  dengan surat  al-Maidah.  Untuk  memperkuat pernyataan ini ada hadits menjelaskan; “surat al-Maidah termasuk akhir al-Qur ˋ an diturunkan,
53 Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Abi al-Qashim ibn Muhammad Ibn Taimiyah, Op.Cit , h. 118 54 Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amaly, Abu Ja ˈ far al-Thabari, Op.Cit , h.
maka  halalkanlah  olehmu  sesuatu  yang dihalalkannya  dan  sebaliknya  haramkanlah sesuatu yang diharamkan di dalamnya ” . 55 Karena itu,  jika  ada  pendapat  yang  mengatakan surat  al-Maidah  itulah  yang  dinasekhkan, pendapat seperti ini tidak benar karena tidak sesuai  dengan  sejarah  turunnya  ayat  al- Qur ˋ an  kepada  nabi  Muhammad  SAW. menurut  hasil  penelitian  mayoritas  ulama tafsir.
Ketiga , metode istitsna’
(pengecualian),  metode  ini  diperkenalkan oleh  Ibn  Hazm  dalam  kitabnya  sebagai bentuk kompromi ( al-jam`u ) terhadap kedua surat  tersebut.  Ibn  Hazm  mengatakan  bila dirujuk ke dalam al-Qur ˋ an dijumpai firman Allah  yang  melarang  seorang  muslim menikahi  wanita  musyrikat  (Q.S.  al- Baqarah/2:  221).  Kalau  hanya  ini  firman Allah,  maka  pendapat  Ibn  Umar  dapat dibenarkan, akan tetapi kita juga mendapatkan firman Allah yang menghalalkan  wanita ahl  al-kitâb/kitabiyah (Q.S.  al-Maidah/5:  5).  Cara  menyikapi kedua ayat itu kata Ibn Hazm adalah bahwa seorang muslim wajib mematuhi kedua ayat itu  tanpa  ada  yang  ditinggalkan  satu  sama lainnya.  Jika  dipegang  pendapat  Ibn  Umar, berarti  menyalahi  ayat  ini  (Q.S.  al- Maidah/5:  5)  dan  hal  seperti  ini  tidaklah boleh.  Untuk  mengamalkan  kedua  ayat  itu satu-satunya cara adalah dengan menggunakan metode istitsna ˈ
(pengecualian), yakni mengecualikan kelompok  yang  sedikit  dari  kelompok  yang banyak. Maka kesimpulannya wajib mengecualikan  kebolehan  menikah  dengan wanita ahl  al-kitâb dari  keseluruhan  jumlah
55 Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Abi al-Qashim ibn Muhammad Ibn Taimiyah, Op.Cit , h. 118
keharaman  wanita-wanita  musyrikat,  dan tetap haram selain mereka. 56
Demikianlah  penjelasan  tentang status  hukum  perkawinan  antara  seorang muslim  dengan  wanita ahl  al-kitâb . Berdasarkan paparan penulis di atas agaknya telah tergambar, bahwa ahl al-kitâb itu tidak sama  dengan  musyrik,  dan  begitupula terkait  dengan  aspek  historis  turun  ayat, ternyata  surat  al-Maidah  ayat  5  terakhir diturunkan kepada Nabi SAW. dibandingkan  dengan  al-Baqarah  ayat  221. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  ayat yang membolehkan menikah dengan wanita ahl  al-kitâb ini  tergolong muhkam (tetap hukumnya)  dan  sekaligus  berfungsi  sebagai nasikh (ayat yang membatalkan).

## (b). Perkawinan Wanita Muslimah dengan Laki-laki non Muslim
Setelah  dikemukakan  bagaimana diskursus  dan  pendapat  tentang  hukum perkawinan  beda  agama  antara  seorang muslim  dengan  non  muslim,  maka pembahasan  berikutnya  akan  menjelaskan bagaimana status hukum perkawinan antara seorang  wanita  muslimah  yang  menikah dengan laki-laki non muslim.
Dalam  konteks  perkawinan  wanita muslimah dengan non muslim ( ahl al-kitâb ), secara  tekstual  ( manthuq )  tidak  ada ditemukan  ayat  menjelaskan  tentang  status hukumnya,  selain  pada  kasus  Perkawinan dengan  orang-orang  musyrik,  baik  yang terdapat  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  221 maupun  yang  terdapat  dalam  surat  al- Mumtahanah ayat 10.
Menurut  hemat  penulis,  bahwa hukum  Perkawinan  antara  seorang  wanita muslimah  dengan  laki-laki  non  muslim  ( ahl
56 Abi  Muhammad  `Ali    ibn  Ahmad  ibn  Sa`id ibn Hazm, Al-Muhalla , (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), Jld. VI, h. 445- 449
al-kitâb )  dibolehkan  ( mubah )  selama  yang melangsungkan  perkawinan  itu  memenuhi kriteria  yang  ditunjukkan  dalam  ayat,  yakni al-muhshanât .  Untuk  memperkuat  pendapat ini penulis akan paparkan beberapa dalil dan argumentasi sebagai berikut:
1. Firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat  10,  stressingnya  pada  penggalan  ayat “ ْمُه  َلََو  ْمُهَل  ٌّلِح  َّنُه  َلَ  ِراَّفُكْلا  ىَلِإ  َّنُهوُعِجْرَت  َلاَف َنوُّلِحَي َّنُهَل ”,  artinya maka  Janganlah  kamu kembalikan  mereka  kepada  suami-suaminya yang kafir, mereka (muslimah) tidak halal bagi mereka orang kafir dan mereka (orang kafir)pun tidak halal pula bagi mereka (muslimah). Ayat ini dijadikan oleh sebahagian ulama untuk menetapkan  haram  hukumnya  menikah seorang muslimah dengan non muslim ( ahl al-kitâb ). Pendapat ini kurang tepat, karena yang  dimaksud  dengan  suaminya  yang kafir  itu  adalah  suami-suaminya  yang musyrik  (kafir  musyrik),  dan  seorang wanita  mukminah  tidak  dihalalkan  untuk laki-laki  kafir  musyrik  begitu  yang dipahami  dari  konteks  turun  ayat  dan penafsiran ulama. 57 Dengan demikian yang diharamkan itu terhadap wanita muslimah adalah menikah dan atau mempertahankan perkawinan  dengan  laki-laki  kafir  musyrik yang notabenenya penyembah berhala dan tidak termasuk kafir ahl al-kitâb .
2. Dalam  kitab Jâmi ˈ al-Bayân disebutkan bahwa ada hadits yang dijadikan pegangan oleh ulama yang mengharamkan Perkawinan  antara  wanita  muslimah dengan laki-laki non muslim, yaitu:
َح  ْدَقَو ،ُقَر ْزَ ْلأا  ُقاَحْسِإ اَنَرَبْخَأ :َلاَق ،ِرِصَتْنُمْلا  ُنْب  ُميِمَت اَنَثَّد َش  ْنَع ِنْب  َثَعْشَأ  ْنَع ،ٍكيِر
ُلوُسَر  َلاَق :َلاَق ،ِ َّاللّ ِدْبَع  ِنْب ِرِباَج  ْنَع ،ِنَسَحْلا  ِنَع ،ٍراَّوَس َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُاللّ ىَّلَص ِ َّاللّ
57 Abu  Qashim  Muhammad  ibn  Amr  ibn Ahmad  al-Zamakhasyri, al-Kasysyaf ˈ An  Haqaiqi Ghawamidhi  al-Tanzîl ,  (Beirut:  Dar  al-kitâb  al- ˈ Arabi, 1407), Juz. IV,  h. 517 dan  Muhammad ibn  Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farah  al-Qurthubi, Op.Cit , Juz. XVIII, h.
66-67
« اَنَءاَسِن  َنوُجَّوَزَتَي  َلََو ِباَتِكْلا ِلْهَأ َءاَسِن ُجَّوَزَتَن » Tamim ibn al-Muntashir telah menginformasikan  kepada  kami,  dia berkata: telah mengkhabarkan kepada kami Ishaq  al-Azraq,  dari  Syurek  dari  Asy`ats ibn  Sawar  dari  Hasan  dari  Jabir  ibn Abdullah,  dia  berkata:  telah  bersabda Rasulullah  SAW.  “  Kita  boleh  menikahi wanita  ahl  al-kitâb,  dan  sebaliknya  mereka tidak  boleh  menikahi  wanita-wanita  kita (Islam)”. 58
Hadits  ini  telah  ditakhrij  ulama seperti  yang  dikemukan  oleh  Abu  Ja ˈ far, bahwa  riwayat  ini  tidak  kuat  dijadikan sebagai hujjah, sebab sanadnya bermasalah.  Di  antara  kejanggalan  itu, bahwa  di  dalam  mata  rantai  sanadnya disebutkan  bahwa  Hasan  (Hasan  Basri) menerimanya  dari  Jabir,  pada  hal  Hasan Basri  tidak  pernah  mendengarnya  dari Jabir, seperti pernyataan Ali bin al-Madani. Hal ini berarti terputus sanadnya (mursal), yaitu Ibn Abi Hatim. Di samping itu, ada hal  lain  yang  juga  menunjukkan  bahwa hadits  ini  tidak  dapat  dijadikan  hujjah, yaitu  tidak  ditemukan  hadits  ini  dalam kitab-kitab  hadits  shahih  yang  dibukukan terkait dengan topik ini. 59
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  hadits  tentang  keboleh  laki-laki muslim  menikah  dengan  wanita ahl al- kitâb dan  tidak  boleh  sebaliknya  tentu saja  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dalil, karena kualitas hadits tersebut tergolong  kepada dha ˈ if (lemah)  dan tidak  dapat  untuk  dijadikan  sebagai hujjah dalam kasus ini.
3. Bila  diperhatikan  ayat-ayat  dan  hadits- hadits  Nabi  SAW.  terkait  dengan perkawinan  banyak  berisikan  larangan-
58 Muhammad  ibn  Jarir  ibn  Yazid  ibn  Katsir ibn Ghalib al-Amaly, Abu Ja ˈ far al-Thabari, Op.Cit , Juz. III, h. 716
59 Ibid , Juz. I, h. 368
larangan, dibandingkan dengan suruhan/perintah,  seperti  larangan menikahi  dan  menikahkan  kelompok musyrik  (Q.S.  al-Baqarah/2:  221), larangan  menikahi  ibu  tiri  (Q.S.  an- Nisa ’/4:  22),  larangan  menikahi disebabkan  nasab,  sepersusuan,  dan persemendaan  (Q.S.  an- Nisa’/4:  23), larangan  menikahi  wanita-wanita  yang bersuami  (Q.S.  an- Nisa’/4:  24).  Begitu pula  dengan  penjelasan  hadits,  seperti larangan  nikah  mut ˈ ah  (hadits  ke-5115 dalam  shahih  Bukhari),  larangan menghimpun dalam perkawinan antara seorang  perempuan  dengan  bibinya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak  (hadits  ke-5105  dalam  shahih Bukhari),  dan  larangan  nikah  syigar atau  kawin  silang  (hadits  ke-  5112 dalam shahih Bukhari). 60
Dari  sekian  banyak  dalil-dalil  yang melarang  tidak  ada  satu  dalilpun  yang melarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki  non  muslim  ( ahl  al-kitâb ).  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  Perkawinan  itu termasuk  dalam  aspek mu`amalah yang prinsip dasar hukumnya adalah boleh. Maka dalam  hal  ini  dapat  digunakan  sebagai pegangan kaidah fiqh :
لحلاو ةحابلَا تلاماعملا ىف لصلأا
(Hukum)  asal  pada  mu ˈ amalah  adalah boleh (mubah) dan halal. 61
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  nikah  beda  agama  antara  wanita muslimah dengan laki-laki ahl al-kitâb (non
60 Muhammad  ibn  Isma ˈ il  Abu  Abdillah  al- Bukhari  al-Ja ˈ fari, al-Musnad  al-Shahih  al-Mukhtashar  min Umuri  Rasulullah  wa  Sununihi  wa  Ayyamihi,  populer  disebut Shahih Bukhari , (Berut: Dar Thuqi an-Najah, 1422), Juz. VII, h. 12 61 Abu Muhammad Shalih ibn Muhammad ibn Hasan  Ali  Umair  al-Asmari  al-Qahthani, Majmu ˈ al- Fawâid al-Bahiyah ˈ Ala Manzh ȗ mah al-Qawâ ˈ id al-Fiqhiyah , (Saudi Arabia: Dâr al-Shami ˈ i li al-Nasyr wa Tauzi ˈ , 1420 H/2000 M), Juz. I, h. 75
muslim)  tidak  ada  ditemukan  dalil  yang melarangnya  ,  maka  dapat  dikembalikan kepada  kaidah  di  atas  yang  menetapkan hukumnya adalah boleh ( mubah ), dan sangat tidak  beralasan  jika  dikatakan  bahwa perkawinan  seperti  itu  adalah  dilarang (haram).
Berbeda  halnya  dengan  masalah ibadah,  dalil-dalil  yang  menunjukkan tentang ibadah tersebut senantiasa berbentuk  perintah,  seperti  perintah mengerjakan  shalat  lima  waktu  (Q.S.  al- Isra`/17: 78), perintah untuk melaksanakan puasa  (Q.S.  al-Baqarah/2:  183),  perintah untuk mengeluarkan zakat (Q.S.al- Baqarah/2:  267),  dan  perintah  untuk melaksanakan  haji  (Q.S.  Ali  Imran/3:  96). Karena  itu  jika  tidak  ada  dalil  yang memerintahkan,  maka  perbuatan  itu bukanlah  disebut  ibadah.  Sehubungan dengan itu maka ulama menetapkan kaidah:
تادابعلا  ىف  لصلأا  وأ  ,  رظحلا  تادابعلا  ىف  لصلأا تلا فيقو
Asal  pada  ibadah  itu  adalah  terlarang (haram),  atau  asal  pada  ibadah  itu  adalah tauqifi  (patuh  dan  mengikut  kepada syari ˈ at). 62
Sehubungan dengan itu seseorang tidaklah dibebani dengan ibadah melainkan setelah ada  syari ˈ at  dari  Allah  SWT  serta penjelasan tentang tata caranya. Karena itu terlarang  mengerjakan  ibadah  kecuali setelah  ada  keterangannya  dari syâri` (pembuat  syari ˈ at),  dan  yang  mensyari ˈ atkannya  adalah  Allah  dan  Rasul-Nya. Dengan  demikian  ibadah  itu  bersifat tauqifi,  dalam  arti  seseorang  belum  boleh melaksanakannya sampai ada
penjelasannya  secara  langsung  dari syari ˈ dan tidak berlaku qiyas atasnya. 63
62 Muhammad Mushtafa Zuhaili, al-Qawâ ˈ id al- Fiqhiyah wa Tathbiqâtuha fi Mazhhab al-Arba ˈ ah , (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1427 H/2006 M), Juz. II, h. 769
63 Ibid , h. 770
4. Jika ada pendapat yang tidak membolehkan  bentuk  perkawinan  seperti ini  dengan  alasan  berpegang  kepada kaidah:
ْحَّتلا ِعاَضْبَ ْلأا يِف ُلْصَ ْلأا ُميِر Asal  pada  al-budhu ˈ (kehormatan wanita) itu adalah haram . 64
Kaidah  ini  tentu  saja  dapat  digunakan untuk  berhujjah,  namun  suatu  hal  yang sangat mendasar untuk dijadikan pertimbangan  dan  diperhatikan  adalah bahwa  perumusan  sebuah  kaidah  itu mestilah  merujuk  kepada  petunjuk  nash- nash  yang  ada,  baik  al-Qur ˋ an  maupun penjelasan  hadits  dan  tidak  boleh berlawanan  dengan  petunjuk  keduanya secara  tekstual  ( manthuq )  .  Hemat  penulis kaidah  ini  perlu  dikritisi,  sebab  tidak sejalan  dengan  nash,  dalam  hal  ini informasi  atau  petunjuk  yang  terdapat dalam surat an-Nisa` ayat 22, 23, dan 24. Dalam  ayat  22  dari  surat  an-Nisa` berisikan  larangan  Allah  kepada  umat Islam  untuk  melangsungkan  perkawinan dengan  wanita  yang  pernah  menikah dengan bapaknya (ibu tiri), seperti firman- Nya:
Dan  janganlah  kamu  kawini  wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa  yang  telah  lampau.  Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
Ayat ini secara zahir nash berisikan tentang  larangan  bagi  seseorang  untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang  wanita  yang  sudah  pernah  kawin dengan  bapaknya  (ibu  tiri).  Bentuk perkawinan  seperti  ini  memang  pernah terjadi di masa Jahiliyah, seperti tergambar
64 Abd al- ˈ Aziz Muhammad ˈ Azam, al-Qawâ ˈ id al-Fiqhiyah ,  (Kairo:  Dâr  al-Hadîts,  1426  H/2005  M),  h. 525
dalam asbabun  nuzul ayat,  bahwa  seorang shahabat  Nabi  SAW  yang  bernama  Abi Qais  ibn  Aslat  meninggal  dunia,  lantas anak  laki-lakinya  meminang  mantan  isteri bapaknya. 65 Sehubungan  dengan  peristiwa itu,  maka  ayat  ini  diturunkan  untuk mencegah  agar  perkawinan  itu  tidak terwujud.
Begitu  pula  dengan  ayat 23  dari  surat  an- Nisa` berisikan larangan untuk mengawini beberapa kelompok wanita-wanita.
Menurut  al-Shabuni  ayat  di  atas  berisikan larangan  untuk  mengawini  beberapa kelompok  wanita  yang  populer  disebut muharramat .  Didapatkan  dalam  ayat tersebut  tiga  bentuk  muharramat;  (a) muharramat disebabkan  adanya  hubungan nasab,  seperti;  ibu,  anak  perempuan, saudari, bibi (saudari bapak), bibi (saudari ibu),  anak  perempuan  dari  saudara  laki- laki,  dan  anak  perempuan  dari  saudari perempuan.  (b) muharramat disebabkan adanya  hubungan  sepersusuan  ( radha ˈ ah ), seperti;  ibu  sepersusuan,  dan  saudara sepersusuan.  (c) muharramat disebabkan hubungan  persemendaan  ( mushaharah ), seperti; mertua, anak tiri, dan menantu. 66
Selanjutnya  pada  ayat  24  kembali disebutkan  oleh  Allah  wanita  yang  juga dilarang  untuk  dikawini  dan  merupakan rangkaian  akhir  dari  ayat-ayat  tentang muharramat (wanita  yang  haram  dinikahi).
Dalam  ayat  ini  Allah  melarang  seorang muslim  untuk  mengawini  wanita-wanita yang  masih  terikat  dengan  perkawinan atau wanita-wanita yang punya suami. Hal ini  seperti  dikemukakan  oleh  Abu  Ja ˈ far (310  H)  dalam  kitabnya,  bahwa  pakar tafsir di antaranya Ibn Abbas menafsirkan
65 Abdurrahman  ibn  Abi  Bakar  Jalaluddin  as- Suyuthi, al-Dâr al-Mants ȗ r fi Tafsir bi al-Ma ˈ ts ȗ r ,  (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), Juz. II, h. 468
66 Muhammad  Ali  al-Shabuni, Op.Cit ,  h.  358- 359
kata “al - muhshanât” yang  terdapat  dalam ayat  tertuju  kepada  wanita-wanita  yang punya  pasangan. 67 Imam  Ash-Shabuni menambahkan  penafsiran  kata “al - muhshanât” itu,  yakni    wanita-wanita  yang punya  suami  dan  wanita-wanita  yang sedang menjalani masa iddah. 68
Sederetan  ayat-ayat muharramat di atas  ditutup  oleh  Allah  dengan  ungkapan "مكلذ  ءارو  ام  مكل  لحأو" ,  artinya: dihalalkan bagimu  selain  itu .  Maksud  dari  penggalan ayat  ini  menurut  Abu  Ja ˈ far  adalah    pada ayat-ayat  sebelumnya  Allah  telah  jelaskan kepada  hamba-Nya  beberapa  kelompok wanita  yang  dilarang  untuk  mengawini mereka, maka selain yang tidak disebutkan dalam  ayat  itu  hukumnya  adalah dibolehkan  ( mubah ). 69 Rangkaian  ayat  ini secara  jelas  dan  pasti  memberlakukan untuk objek budhu ˈ atau perkawinan. Dalam  konteks  ini  Abdul  al-Aziz Muhammad  `Azam  menjelaskan  bahwa wanita-wanita yang diharamkan itu adalah mereka  yang  tidak  halal  untuk  dinikahi karena ada satu sebab dari beberapa sebab, baik  secara mu`abbad (selama-lamanya) maupun  secara mu’aqqat (sementara waktu). 70 Kedua  sebab  itulah  yang  dapat dijadikan  patokan  untuk  menentukan haram atau tidaknya suatu perkawinan.
Kaidah  di  atas  juga  perlu  juga dikritisi  dari  aspek  dalil  yang  digunakan untuk  memformulasikan  kaidah  tersebut, karena kehadiran sebuah kaidah teraspirasi dari  dalil-dalil  (al-Qur`an  dan  Hadits). Munculnya  kaidah  itu  berlandaskan kepada hadits ( بلغ لَا مارحلا و للاحلا عمتجاام للاحلا  مارحلا ),  artinya; sesuatu yang berhimpun
67 Muhammad  ibn  Jarir  ibn  Katsir  ibn  Ghalib al-Amaly Abu Ja ˈ far al-Thabari, Op.Cit , Juz. VIII, h. 152 68 Muhammad Ali al-Shabuni, Op.Cit, h. 360 69 Muhammad  ibn  Jarir  ibn  Katsir  ibn  Ghalib al-Amaly Abu Ja`far al-Thabari, Op.Cit , h. 172 70 Abd    al-Aziz  Muhammad ˈ Azam, Op.Cit ,  h. 526
halal  dan  haram,  maka  didahulukan  yang haram dari halal . Hadits ini ditanggapi oleh tokoh  hadits,  di  antaranya  al-Hâfizh  Abu al-Fadhl al- ˈ Iraqy yang mengatakan bahwa hadits  ini  tidak  punya  asal  ( هل  لصألَ ). Begitu  pula  imam  Baihaqy  memposisikan hadits  ini  sebagai  hadits munqathi ˈ . 71 lebih lanjut,  bila  diperhatikan  tahap  penerapan kaidah  itu  dalam  masalah  furu ˈ menurut penulis tidak tepat untuk kasus ini.
5. Perempuan  sama  kedudukannya  di  depan hukum Allah dengan laki-laki, sebagaimana halnya sama dalam menerima taklif, seperti kewajiban shalat, puasa, dan lainnya,  kecuali  ada  dalil  khusus  yang memperbedakannya,  seperti  dalam  kasus wanita  menjadi  imam  bagi  makmum  laki- laki, wanita tidak dibolehkan menjadi saksi dalam  kasus  pidana,  perbedaan  dalam  hal pembahagian  kewarisan,  dsb.  Dalam  hal kebolehan  wanita  menikah  dengan  laki- laki  beda  agama  tidak  ada  dalil  yang melarangnya  sebagaimana  dijelaskan  di atas.
6. Dalam kajian masâlik al- ˈ illat , salah satunya diperkenalkan oleh ulama ushul fiqh untuk menetapkan  suatu  hukum  yang  tidak disebutkan  dalam  nash,  yaitu  dengan istilah ilghâ ˈ al-fâriq ( قرافلا  ءاغلأ ), maksudnya  adalah  ditiadakan  adanya unsur  perbedaan  antara  ushul  dan  furu ˈ pada qiyas sehingga hukumnya ditetapkan menjadi  sama,  atau  dengan  istilah  lain adanya  titik  perbedaan  yang  dapat dihilangkan sehingga terlihat kesamaannya. Umpama  dalam  kasus  had  qazaf  yang tertera dalam Q.S. an-Nur ayat 4. Ayat ini menyatakan  tentang  wajibnya had  qazaf (had  tuduhan)  bagi  seorang  laki-laki  yang
71 Jalaluddin Abd al-Rahman bin Abi Bakar al- Suyuthi, al-Asybah wa al-Nahzâ`ir ,  (Indonesia:  Maktabah wa  mathba ˈ ah  Thaha  Putra  Semarang,  tth.),  h.  74-75 dan  bandingkan  Abd    al-Aziz  Muhammad  `Azam, Op.Cit , h. 525
menuduh  wanita  baik-baik  berbuat  zina dan sebaliknya ayat tidak ada menerangkan ( maskutu ˈ anhu ) dalam kasus apabila  wanita  yang  menuduh  pria  baik- baik  berbuat  zina.  Maka  dalam  hal  ini perbedaan  jenis  kelamin  itu  mesti dihilangkan  atau  ditiadakan  sekaligus diberlakukan  hukum  yang  sama,  yaitu sama-sama  mendapatkan had  qazaf yang ditetapkan  dengan  menggunakan  metode ilghâ` al-fâriq ( قرافلا ءاغلا ), sebab harga diri atau  harkat  dan  martabat  antara  laki-laki dan  perempuan  sama  di  mata  hukum Islam. 72
Sama halnya dengan penjelasan al- Qur ˋ an  tentang  Perkawinan  beda  agama yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 5. Ayat  ini  menerangkan  bahwa  perempuan ahl  al-kitâb dihalalkan/dibolehkan  bagi laki-laki  muslim untuk  dinikahi,  dan  ayat tidak ada menerangkan bagaimana dengan laki-laki ahl  al-kitâb menikah  dengan wanita  muslimah.  Dalam  kasus  ini  dapat digunakan  pula  cara ilgha’  al -Fariq ( ءاغلأ
قرافلا ),  artinya  perbedaan  jenis  kelamin dalam kasus ini mesti dihilangkan sehingga hukumnya  dapat  diberlakukan  sama. Kalau  zahir  ayat  membolehkan  laki-laki muslim menikah dengan wanita ahl al-kitâb yang muhshanat (wanita  merdeka  dan terhormat),  maka  begitupula  dengan wanita muslimah juga dibolehkan melangsungkan  Perkawinan  dengan  laki- laki  yang muhsinin (laki-laki  merdeka  dan terhormat)  dari  kalangan ahl  al-kitâb .
Untuk  memperkuat  kebolehan  ini adalah  wanita  yang  hidup  di  zaman
72 Wazaratul Auqaf wa al-Syu`unu al-Islamiyah, al-Maus ȗ `ah  al-Fiqhiyah  al-Kuwaitah ,  (Kuawit:  Dar  al- Salasil,  1404-1427  H),  Juz.  VI,  h.  187-188  dan bandingkan  Abu  Abdillah  Badruddin  Muhammad  ibn Abdullah  ibn  Bihadir  al-Zarkasyi, al-Bahru  al-Muhîdh  fi Ushul al-Fiqh , (Beirut: Dar al-Kutubi, 1414 H / 1994 M), Juz.  VII,  h.  325-326  dan  juga  Amir  Syarifuddin, Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. IV, h. 236-237
modern  ini  jauh  berbeda  dengan kehidupan wanita ketika turun wahyu dan sampai di era modern.
Analisis  lain  juga  dapat  dipahami  dari penggunaan  kata للاحلا ,  seperti  terungkap dalam  ayat  5  surat  al-Maidah.  Syafi`i,  Malik, dan  Ahmad  mengatakan  bahwa  kata  halal  itu adalah segala sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkannya.  Sementara  menurut  Abu Hanifah halal itu adalah sesuatu yang ada dalil yang  menunjukkan  halalnya.  Sehubungan dengan itu Allah SWT telah membolehkan/menghalalkan  segala  sesuatu dan  hanya  mengharamkan  sebahagiannya.  Di samping itu, ada hal-hal yang oleh syâri ˈ (Allah dan  Rasul-Nya)  didiamkan  ( هنع  توكسملا ), artinya tidak ada nash yang membolehkan dan mengharamkan,  maka  dalam  hal  ini  menurut Jumhur ulama hukumnya adalah boleh. 73
Dalam  konteks  perkawinan  antara wanita  muslimah  dengan  laki-laki  non  muslim ( ahl  al-kitâb )  tidak  ada  nash  melarang  dan menyuruh,  maka  kasus  ini  termasuk  ke  dalam persoalan yang didiamkan oleh syâri ˈ ( توكسملا هنع ),  maka  sesuai  dengan  konsep  jumhur ulama  selama  tidak  ada  nash  yang  melarang dan  menyuruh  perkawinan  dalam  bentuk  ini, maka  dapat  ditetapkan  bahwa  perkawinan semacam ini hukumnya adalah mubah/halal.
Demikianlah  sederatan  dalil  dan argumentasi  yang  dapat  penulis  sajikan  untuk menjawab  kasus  perkawinan  beda  agama  di Indonesia  menurut  perspektif  hukum  Islam. Mencermati  sederetan  dalil  dan  alur  fikiran yang  dikemukakan  di  atas,  maka  menurut hemat  penulis  sangat  beralasan  jika  dikatakan bahwa perkawinan beda agama itu dibolehkan, baik  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  muslim dengan  wanita  non  muslim  dan  begitu  juga sebaliknya, selama memang memenuhi kriteria seperti  tertera  dalam  ayat,  yakni muhsanat
73 Muhammad Mushtafa Zuhaili, al-Qawâ`id al- Fiqhiyah wa Tathbiqâtuha , Op.Cit , h. 190
(merdeka dan terhormat/terpelihara kehormatannya).
Pembahasan  selanjutnya  penulis  akan memberikan  tanggapan  dan  kritikan  terhadap pendapat  ulama-ulama  di  Indonesia  yang tergabung dalam kelompok-kelompok keislaman.  Pada  umumnya  ulama-ulama tersebut sepakat menetapkan haram hukumnya seorang  muslim  menikah  dengan  non  muslim di Indonesia.
Menurut penulis jika yang dibahas dan ingin diketahui kedudukan hukum perkawinan beda agama, maka dalil naqli yang berupa ayat- ayat  al-Qur ˋ an  yang  digunakan  sebagai  dalil cukup    tiga  surat  dan  ayat  saja  yang  relevan dengan  objek  kajian,  yakni  Q.S.  al- Baqarah/2:221,  Q.S.  al-Mumtahanah/60:  10, dan  Q.S.  al-Maidah/5:  5.  Ketiga  ayat  inilah sentral untuk menentukan boleh atau tidaknya hukum  perkawinan  beda  agama,  dengan mempertanyakan  apakah  agama-  agama  di Indonesia  termasuk  kelompok  musyrik  atau termasuk  kelompok ahl al-kitâb .  Hal  mendasar lagi makna yang terkandung dari kata musyrik itu  apa  dan  makna ahl  al-kitâb itu  apa. Selanjutnya dikaji dengan mendalam bagaimana  aspek  historis  dan  konteks  sosial ketika ayat itu diturunkan. Dan juga tidak kalah pentingnya  untuk  dipahami  adalah  aspek munasabahnya.

## Kesimpulan
Setelah  melakukan  penelusuran  bab  demi bab,  maka  dipenghujung  pembahasan  ini dapat  diformulasikan  beberapa  intisari  dari hasil  penelitian  yang  tertuang  dalam  bentuk kesimpulan sebagai berikut:
1. Agama-agama  yang  berkembang dan dianut oleh masyarakat Indonesia,  selain  agama  Islam seperti,  Katolik,  Kristen  Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu dapat digolongkan ke dalam kelompok ahl
al-kitâb , dengan alasan agama-agama tersebut akar kepercayaannya menganut paham monoteisme ( tauhid )  dan  dalam  hal  pengamalan agamanya  mereka  memiliki  dan membaca kitab suci.
2. Undang-  Undang  yang  mengatur perkawinan  di  Indonesia,  yaitu  UU No.  1  Tahun  1974  tidak  mengatur secara  tegas  kasus  perkawinan  bagi penduduk  yang  berbeda  agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian  hukum  yang  pada akhirnya  memerlukan  kebijakan hukum  dari  Mahkamah  Agung (MA). Meskipun demikian Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia masih bersifat ambivalen.
3. Setelah  melakukan  penelitian  atau ijtihad dengan menggunakan pendekatan  ushul  fiqh  terhadap kasus  perkawinan  beda  agama  yang terjadi  di  Indonesai,  maka  pada akhirnya  dapat  disimpulkan  bahwa perkawinan  tersebut  hukumnya mubah (boleh) dengan syarat memenuhi  keriteria  kebolehan  yang terdapat  dalam  nash,  yakni al- muhshanât (merdeka dan memelihara kehormatan diri).
Sehubungan  dengan  ketidak  tegasan pemerintah  Indonesia  dalam  hal mengatur  kasus  perkawinan  beda agama  dengan  indikator  tidak  adanya pasal  khusus  yang  melarang  dalam Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974, maka  penulis  melalui  penelitian  ini menyarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Mendesak  untuk  segera  dilakukan amandemen  atau  revisi  terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan  memasukkan  satu  pasal
khusus  yang  menegaskan  aturan perkawinan beda agama di Indonesia,  agar  kasus  perkawinan beda  agama  ini  mendapatkan kejelasan  dan  kepastian  hukum, sehingga  kasus  ini  tidak  selalu menjadi perdebatan yang senantiasa meresahkan masyarakat.
2. Perlu  dilakukan  pertemuan  tokoh- tokoh  agama  untuk  mendiskusikan serta merumuskan tentang
perkawinan  beda  agama  sebab secara  umum  ajaran-ajaran  agama yang  berkembang  di  Indonesia masih  membuka  peluang  untuk melangsungkan perkawinan dengan bentuk ini sehingga masing-masing pemeluk  agama  akan  memahami dan menyadari ajaran agamanya.
3. Diharapkan  kepada  ulama-ulama dan  tokoh-tokoh  Islam  yang  telah mengeluarkan  fatwa  haramnya hukum  perkawinan  beda  agama agar melakukan peninjauan kembali fatwanya dengan cara mengedepankan  ijtihad istinbathi terhadap  ayat-ayat  al- Qur’an  dan
Sunnah  Nabi  Saw.  dan  bukan semata-mata mengedepankan mashlahah seraya mengenyampingkan nash al- Qur`an dan hadits.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur`an al-Karîm
Abu  Abdillah,  Muhammad  ibn  Yusuf  ibn  Abi Qashim  al-Badri.  tth. al-Tâj  wa  al-Iklil  li Mukhtasar Khalil , Beirut: Dar al-Fikr Abu  Hamid,  Muhammad  ibn  Muhammad  Al- Ghazali.  1417. al-Wasîth  fi  al-Madzhab ,
Kairo: Dar al-Islam
Abu  Hayyan,  Muhammad  ibn  Yusuf  ibn  Ali ibn Yusuf. tth. al-Bahr al- Muhîth ,   Beirut: Dar al- Fikr Abu Rayyah, Muhammad. 1970. Din Allah al- Wâhid , Kairo: Alam al-Kut ȗ b Abu  Syuhbah,  Muhammad  ibn  Muhammad. 1992 M/1412 H. al-Madkhâl li Dirâsati al- Qur`an  al-Karîm ,  Kairo:  Maktabah  as- Sunnah Abu  Zahrah,  Muhammad.  1996. Aliran Politik dan Aqidah ,  terj.  Abdur  Rahman  Dahlan dan Ahmad Qarib, Jakarta: Logos
-------------------------------. 1904. Al-Muhâdharat fi Al-Nashraniyat , Riyadh: tp.,
-------------------------------.  tth. Târikh  al- Madzâhib al-Islamiyah ,  Mesir:  Dar  al-Fikr al- ˈ Arabi
Ahmad,  Kamaruzzaman  Bustaman.  2004.
Wajah Baru Islam di Indonesia Yogyakarta: UII Press Ahmad, Kursyid. 1404. Limâza Aslama , Riyadh: Dar al-Ifta`
Abu  Ahmadi.  1970. Perbandingan  Agama , Jakarta: Rineka Cipta Ali,  Shahil  Ibn  Su ˈ ud.  tth. al-Tamassak  bi  al- Sunnah  wa  Atsârihi  fi  Istiqâmah  al-Muslim , Riyadh: Majalah al-Buhuts al-Islamiyah Ali,  Maulana  Muhammad.  1993. Quran  Suci: Teks  Arab  Terjemah  dan  Tafsir ,  terj.,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ali,  Mukti.  1991. Memahami  Beberapa  Aspek Ajaran Islam , Bandung: Mizan Anshari,  Ibn  Munzir.  tth. Lisan  al- ˈ Arabi , Kairo: Dar al-Mishriyah
Alusi  al-Baqdadi,  Abi  Fadhl  Syihab  al-din  al- Sa`id Muhammad. 1994. R ȗ h al Ma ˈ âni fi Tafsir  al-Qur ’ an  al- ˈ Azhîm    wa  Sab ˈ u    al- Matsâni , Beirut: Dar al-Fikr Amin,  Ahmad.  tth. Dhuha  al-Islâm ,  Mesir: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah Anas,  Malik  ibn.  tth. al-Mudawwanah  al-Kubra , Kairo: Dar al-Fikr
Ansari,  Endang  Saifuddin.  1991. Wawasan Islam;  Pokok-Pokok  Pikiran  tentang  Islam dan Umatnya , Jakarta: Rajawali Pers Anshary,  Hafiz.  1996. Problematika  Hukum Islam  Kontemporer ,  Jakarta:  Pustaka Firdaus
Anshor, Maria Ulfah dan Martin Lukito Sinaga.
2004. Tafsir Ulang perkawinan Beda Agama;
Perspektif Perempuan dan Pluralisme , Jakarta: KAPAL Perempuan
Arifin,  M.1987. Menguak  Misteri  Ajaran-Ajaran Agama  Besar ,  Jakarta:  Golden  Terayon Press
Asfahaniy,  al-Râghib.  1961. al-Mufradât  fi Gharib  al-Qu r’an ,  Mesir:  Mushthafa  al- Babi al-Halabi
Ashbahi  al-Madani,  Malik  ibn  Anas  ibn  Malik ibn  Amir.  tth. Muwatha`  Malik  ibn Riwayati Muhammad ibn Hasan al-Syaibani , Kairo: Al-Maktabah Al-Ilmiyah
ˈ Azam,  Abd  al- ˈ Aziz  Muhammad.  1426  H/
2005  M. al-Qawâ ˈ id  al-Fiqhiyah ,  Kairo:
Dâr al-Hadîts Azra,  Azyumardi.  1994. Jaringan  Ulama  Timur Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad XVII-XVIII , Bandung: Mizan Baghawi,  Abu  Muhammad  al-Husen  ibn Mas`ud.  1417  H/1997  M. Ma’âlim  at - Tanzîl  fi  Tafsir  al- Qur’an,  (Tafsir  al - Baghawi) ,  Beirut:  Dar  Thayyibah  wa  at- Tauzi`
Badran,  Abu  al-`Aynayn  Badran.  1984. al- `Alâqât al-Ijtima`iyah Bayna al-Muslimin wa Ghaiyr al-Muslimin , Iskandariyah: Mu`assasah Syabab al-Jam`iyah
Baqi,  Muhammad  Fuad.  1987. al-Mu`jam  al- Mafahrâs li al-Fâzh al- Qur’an ,  Beirut:  Dar al-Fikr
Baghdadi,  Abu  Mansur  Abdul  Qahir  ibn Thahir  ibn  Muhammad  ibn  Abdullah. 1977. al-Farq Baina al-Firâq wa Bayân al- Furqah al-Najiyah , Beirut: Dar al-Afaq al- Jadidah
Baruszi,  Ismail  Haqiy.  tth. Tafsir  al-R ȗ h  al- Bayân , Beirut: Dar al-Fikr Cawidu,  Harifuddin.  1991. Konsep  Kufr  Dalam al- Qur’an , Jakarta: Bulan Bintang Darmabrata,  Wahono.  2003. Tinjauan  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Beserta  Undang-Undang  dan Peraturan  Pelaksanaannya Jakarta:  Gitama Jaya
Dawalibi,  Ma ˈ ruf.  1965. al-Madkhâl  fi  `Ilmi Ush ȗ l  al-Fiqh ,  Beirut:  Dar  al-Kitab  al- Jadid Departemen  Agama  RI.  1992/1993. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pemibnaan
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
1991. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,
Jakarta: Pusat Pemibnaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia
Djamil,  Fathurrahman.  1995. Metode  Ijtihad Majlis  Tarjih  Muhammadiyah ,  Jakarta:
Logos Publishing House
Eoh, O.S. 1996. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada Farmawi, ˈ Abd  al-Hayy.  1977. al-Bidâyah  fi Tafsir al-Maudhu`iy , Qahirah: al-Hadharah al-`Arabiyyah Fridolin,  Ukur.  1987. Beberapa  Catatan  Pihak Protestan  Mengenal  Hasil  Dialog  KWI-PGI Tentang  Kawin  Campur, Jakarta:  Buletin Hak Kerukunan, Komisi Hak KWI Hazly,  Ja ˈ far  ibn  al-Hasan  (Imamiyah).  tth. Syarai ˈ al-Islâm  fi  Masâil  al-Halal  wa  al- Haram ,  Mesir:  Mu’assasah  Mathbu`aty Isma`iliyah Hakim, Abdul Hamid. 1977. al- Mu’în al -Mubîn , Jakarta: Bulan Bintang Haidar, M. Ali. 2000. Nahdhatul Ulama dan Islam di  Indonesia ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama
Haikal,  Muhammad  Husein.  1977. Hayyu Muhammad , Kairo: Dar al- Ma’rifah
Hanafi,  A.  1970. Pengantar  dan  Sejarah  Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang Haryono  R.,Yudhie.  2002. Post  Islam  Liberal,
Bekasi: Airlangga Pribadi
Hasan, Ali. 1995. Perbandingan Mazhab , Jakarta:
Raja Grafindo Persada Hasan,  Hasan  Ibrahim.  1979. Târikh  al-Islâm , Mesir: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah Hazairin.  1986. Tinjauan  Mengenai  Undang- Undang  Perkawinan  No  1/1974 ,  Jakarta: Tintamas
----------.  1961. Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia , Jakarta: Tintamas
Hitti, Philip K. 1974. History of Arabs , ed. IX, ttp: The Macmillan Press Ltd Hosein,  Ibrahim.  1971. Fikih  Perbandingan Dalam  Masalah  Nikah,  Talak,  dan  Rujuk , Jakarta: Ihya Ulumuddin
Husaini, Adian dan Nuim Hidayat. 2003. Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya. Jakarta: Gema Insani Press Husein,  M.  al-Hamid.  1992. Sirah  al-Musthafa , Jakarta: al-Madani
Ibn ˈ Arabi,  Abu  Bakar  Muhammad  ibn Abdullah.  tth. Ahkâm  al-Qur`an ,  Beirut: Dar al-Fikr
Ibn  al-Humam.  1970. Syarh  Fath  al-Qadîr , Kairo: Mushtafa al-Baby al-Halaby
Ibn  Hazm,  Abi  Muhammad ˈ Ali  ibn  Ahmad ibn  Sa`id.  tt. Al-Muhalla ,  Beirut:  Dar  al- Fikr Ibn Hisyam. tth. Sirah al-Nabawiyah , Beirut:
Dar al-Fikr
Ibn Jauzi, Jamaluddin Abu Farh Abdurrahman ibn  Muhammad.  1422  H. Zad al-Masîr fi `Ilmi  Tafsir ,  (Beirut:  Dar  al-Kitab  al-
`Arabi
Ibn Katsir, al-Qarsy ad-Dimasyiqy, Imaduddin Abi Fidâ` Isma ˈ il Ibn `Umar. 1418. Tafsir al-Qur`an  al- ˈ Azhîm , (Tafsir  Ibn  Katsir) , Riyad: Dar al- Salam Linasyri wa Tawzi’
------------.  1978. al-Bidâyah  wa  al-Nihâyah , Beirut: Dar al- Fikr
Ibn Qudamah, Abu Muhammad, Abdullah ibn Ahmad  al-Muqaddisi.  1405  H/1985  M. al-Mughni  Syarh  Mukhtasar  al-Kharqi ,
Beirut: Dar Ihya` at-Turats al-`Arabi
---------------, Abdurrahman ibn Muhammad al- Muqadisi. tth. al-Mughni , Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadîtsah
-----------------,  Maufuqiddin  Abu  Muhammad al-Muqadisi.  tth. al-Kafi  Fi  Fiqh  al-Imam Ahmad , Beirut: Dar al-Fikr
Ibn  Qayyim,  Jauziyah.  1970. Zâd  al-Ma`ad  fi Huda  Khair  al-Ibâd ,  Kairo:  Musthafa  al- Babi al-Halabi
Ibn  Taimiyah,  Taqiyyuddin  Abul  Abbas Ahmad  ibn  Abdul  Halim  ibn  Abdus Salam  ibn  Abdullah  ibn  Abi  al-Qashim ibn  Muhammad.  1408  H/  1987  M. al- Fatawâ  al-Kubrâ  Li  Ibni  Taimiyah ,  Kairo: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah
Jashshash,  Abi  Bakar  Ahmad  ar-Razi.  1993.
Ahkâm  al-Qur`an ,  ( Tafsir  al-Jashash) ,
Beirut: Dar al-Fikr
Jaziri, Abdur Rahman. 1990. Kitab al-Fiqh ˈ Ala al-Madzâhib  al- ˈ Arba ˈ ah ,  Beirut:  Darul Kutub Al-Ilmiah Jubba`iy,  Zainuddin  ibn  Ali  al-Amaly (Imamiyah).  tth. al-Raudhah  al-Bahiyah  fi Syarh  al-Lum`ah  al-Damsyiqiyah ,  Beirut: Dar al-`Alam al-Islamiy
Kasani, Abu Bakar ibn Mas`ud. 1418 H/1997 M. Badâi`  al-Shanai ˈ fi  Tartib  al-  Syarai ˈ , Beirut:  Dar al-Kutub al-Ilmiyah Khathib, Muhammad Asyarbini. tth. Mughni al- Muhtâj , Mesir: Dar al-Fikr Kahlani,  Muhammad  ibn  Ismail.  1344/1929. Subul  al-Salâm ,  Bandung:  Maktabah Dahlan Khallaf, Abdul Wahab. 1973. Ilmu Ush ȗ l Fiqh , Jakarta:  Dar al-Manar ---------------------------.  1974. Khulashah  Târikh Tasyri ˈ al-Islami ,  terj.  A.  Aziz  Masyhuri, Semarang: Ramadhani
Khalafuddin,  Muhammad  Ahmad.  1984. Mafâhim Qur`aniyah ,  Kuawit:  al-Majlis  al- Wathny Khaluti,  Isma`il  Haqy  ibn  Musthafa  al- Istanbuly  al-Hanafi.  tth. R ȗ h  al-Ma ˈ âni , Beirut: Dar al-Fikr Khathîb,  Muhammad ˈ Ajâj.  2006  M/1427  H.
Ush ȗ l al-Hadîts, ˈ Ul ȗ muhu wa Mushthalah , Beirut: Dâr al-Fikr
Khatib,  Abd.  al-Karim.  1981. al-Din  Dharurat Hayat  al-Insan ,  Riyadh:  Dar  al-Ishalat  li al-Tsaqafat wa al-Nasyr wa al-Islam Khazen,  Ali  ibn  Muhammad  ibn  Ibrahim  ibn Amr  al-Syihi  Abu  Hasan.  1415  H.
Lubâbu al-Ta`wil fi Ma ˈ âni al-Tanzil, (Tafsir al-Khazen) ,  Beirut:  Dar  al-Kitab  al- Ilmiyah Maushuli,  Ibn  Maududi.  tth. al-Ikhtibar  li  al- Ta ˈ lil al-Mukhtar , Beirut: Dar al-Fikr M.  Rasjidi.  1974. Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen Jakarta:  Bulan Bintang
Ma ˈ luf,  Louis.  tth. al-Munjid fi al-Lughah wa al- A ˈ lam , Beirut: Dar al-Syuru ˈ al-Mizi,  Yusuf  ibn  Abd  al-Rahman  ibn Yusuf.1400 H/1980 M. Tahdzîb al-Kamal fi  Asma ˈ al-Rijâl ,  Beirut:  Mu`assasah Risalah
Madjid,  Nurcholish.  1992. Islam  Doktrin  dan Peradaban ,  Jakarta:  Yayasan  Waqaf Paramadina
Mahally,  Jalaluddin.  tth. Syarh  Minhâj  al- Thâlibin , Mesir: Dar al-Ihya` al-Kut ȗ b al- Kubra
Mahfudh,  Sahal.  2005. Solusi  Problematika Aktual Hukum Islam; Keputusan Muktamar Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926- 1999 M. ,Jawa Timur: Lajnah Ta ˈ lif Wan Nasyr NU Mahmud  al-Alusi,  Syihabuddin  al-Sayyid.  tth.
R ȗ h al-Ma ˈ âni fi Tafsir al-Qur`an al- ˈ Adzîm wa al-Sab ˈ u wa al-Matsani ,  Beirut:  Dar  al- Fikr
Majelis Ulama
Indonesia (MUI).1995.
Himpunan  Keputusan  dan  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia, Jakarta:  Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Majid Istiqlal Manan,  Abdul  dan  M.  Fauzan.  2002. Pokok- Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama , Jakarta: Raja Grafindo Persada ------------------.  2006. Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia, Ed.  I,  Jakarta: Kencana
Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1394 H/ 1984 M.
Tafsir al-Marâghi , Beirut: Dar al-Fikr Masjfuk Zuhdi. 1993. Masâil al Fiqhiyah , Jakara:
Haji Masaung
Mathrohy, Mahmud. 1996. al-Majmu ˈ Syarh al- Muhadzab , Beirut: Dar al-Fikr Maududi,  Abu  al-A ˈ la.  1983. al-Islâm  fi Muwajahah  al-Tahaddiyah  al-Mu ˈ asharah ,
Kuait: Dar  al-Qalam
-------------------------------. 1985. Prinsip-Prinsip Islam,  terj .  Abdullah  Suhaimi,  Bandung: Ma ˈ ârif Mertokusumo,  Sudikno.  2002. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Mudzhar,  M.  Atho`.  2000. Membaca Gelombang Ijtihad;  Antara  Tradisi  dan  Liberasi , Yogyakarta: Titian Ilahi Press -------------------------.1993. Fatwa-fatwa  Majelis Ulama  Indonesia:  Studi  tentang  Pemikiran Islam di Indonesia 1975-1988 , Jakarta: INS Muhaimin,  dkk.  1994. Dimensi-  Dimensi  Studi Islam , Surabaya: Karya Abditama
-------------------.  2005. Kawasan  dan  Wawasan Studi Islam , Jakarta: Kencana Muhammad  Ali,  Maulana.  1977. The Religion of Islam , terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun dengan  judul: Islamologi ,  Jakarta:  Ikhtiar Baru
Muhsin,  Muhammad  Salim.  tth. Târikh  al- Qur`an al-Karîm , Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jam ˈ iyah Na ˈ im, Abdullah Ahmed.2001. Dekonstruksi Syari'ah , Jakarta: LkiS
Nafrawi, Ahmad ibn Ghanim ibn Salim. tth. al- Fawakihu ad-Dawani ˈ Ala Risalati Ibn Abi Zaid  al-Qairawani ,  Kairo:  Maktabah  al- Tsaqafah al-Diniyah Najdi  al-Hanbali,  Abd  al-Rahman  Ibn Muhammad  ibn  Qashim  al- ˈ Ashimi. 1398. Majmu ˈ Fatawa  Syekh  al-Islâm  Ibn Taimiyah ,  Beirut:  Dar  al- ˈ Arabiyah  li  al- Thiba ˈ ah wa al-Nasy wa al-Tawzi ˈ Nasution,  Harun,  dkk.  1992. Ensiklopedi  Islam Indonesia , Jakarta: Djambatan
Noer,  Deliar.  1982. Gerakan  Islam  Modern  di Indonesia 1900-1942 , Jakarta: LP3ES Nuruddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal  tarigan. 2006. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia , Jakarta: Kencana
Pagar. 2006. Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan  Pemikiran  Hukum  Islam  Indonesia ,
Bandung: Cita Pustaka  Media Purwaharsanto  pr.  1992. Perkawinan  Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan:  Sebuah  Telaah Kritis  Aktualita  Media  Cetak ,  Yogyakarta: tnp,
Purwardaminta,W.J.S. 1997. Kamus Besar Bahasa
Indonesia , Jakarta:
Departeman
Pendidikan dan Kebudayaan Qaradhawi, M. Yusuf. 2010. Halal dan Haram , Jakarta: Robbani Press
Qashimi,  Muhammad  Jamaluddin.  1377  H/
1958  M. Mahâsin  al-Ta ˈ wil ,  ( Tafsir  al- Qashimi) , Kairo: `Isa al-Babi al-Halabi Qaththan,  Manna ˈ Khalil.  1981. Mabâhits  fi Ul ȗ m  al-Qur`an ,  Riyadh:  Maktabah Ma ˈ arif Qodir, Zuli. 2003. Islam Liberal: Paradigma Baru Wacana  dan  Aksi  Islam  Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Qurthubi,  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Abi Bakar  ibn  Farah.  1407  H/1987  M). al- Jâmi` li Ahkâm al-Qur`an ,  Beirut: Dar al- Fikr
Rahman,  Asmuni  Abdul.  1985. Majlis  Tarjih Muhammadiyah ,  (Yogyakarta:  lembaga Research  dan  survey  IAIN  Sunan  Kali Jaga Ramulyo,  Mohd.  Idris.  1996. Hukum Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari Undang-  Undang  No  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Bumi Aksara -----------------------------. 2004. Hukum
Perkawinan Islam , Jakarta: Bumi Aksara Razy, Abu Abdullah Muhammad ibn Amr ibn Hasan  ibn  Husein  al-Taymi.  1420. Mafâtîh  al-Ghaib ( Tafsir  al-Kabîr) ,  Beirut:
Dâr Ihyâ` al-Turâts al- ˈ Arabî Redaksi  Indonesia  Tera.  2010. UUD  1945  & Perubahannya  +  Struktur  Ketatanegaraan ,
Yogyakarta: Indonesia Tera
Ridha,  Muhammad  Rasyid.  1960. al-Wahyu al- Muhammadiy ,  Kairo:  Maktabah  al- Qâhirah
---------------------------------.  1990. Tafsir  al- Qur`an  al-Hakîm ,  Mesir:  Al-Hai`ah  Al- Mishriyah Al-`Ammah li Al-Kitab
Rofiq,  Ahmad.  2004. Fiqh  Kontekstual:  dari Normatif ke Pemaknaan Sosial , Yokyakarta: Pustaka Pelajar
Romli,  Lili.  2006. Islam  Yes  Partai  Islam  Yes , Jakarta: Pustaka Pelajar
Sabiq, Sayyid. 1403 H/1983 M. Fiqh al-Sunnah , Berut: Dar al-Fikr Salim  HS.  2002. Pengantar  Hukum  Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika Sarakhasi,  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Abi Sahal.  1989. al-Mabs ȗ th ,  Beirut:  Dâr  al- Ma ˈ rifah Shabuni,  Muhammad  Ali.  1422/2001. Rawâi’ al-Bayân  Tafsir  Ayâti  al-Ahkâm  min  al- Qur`an , Jakarta: Dâr al-Kitâb al-Islamiyah Ash-Shiddiqi, Hasbi. 1980. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits , Jakarta: Bulan Bintang al-Sâyis,  Muhammad  Ali.  1995. Pertumbuhan Dan  Perkembangan  Hukum  fiqh;  Hasil Refleksi  Ijtihad,  judul  asli:  Nasy`atu  al-Fiqh
al-Ijtihâdi  wa    Athwâruhu ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada Shihab, M. Quraish. 2003. Wawasan Al-Qur`an;
Tafsir  Maudh ȗˈ i  atas  Pelbagai  Persoalan Umat , Bandung: Mizan
------------------------. 1992. Membumikan Al- Qur`an , Bandung: Mizan ------------------------.  2000. Tafsir  Al-Mishbah; Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al- Qur’an , Jakarta: Lentera hati
Soimin,  Soedharyo.  2002. Hukum  Orang  dan Keluarga , Jakarta: Sinar Grafika
Sosroatmodjo,  Arso  dan  A.  Wasit  Aulawi. 1978. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia
Jakarta: Bulan Bintang Suryanegara, Ahmad Mansur. 1996. Menemukan sejarah , Bandung: Mizan
Sayuthi,  Abdurrahman  ibn  Abi  Bakar Jalaluddin.  1403  H/  1983  M. al-Dar al- Mants ȗ r  fi  al-Tafsir  al-Ma ˈ ts ȗ r ,  (Beirut: Dar al-fikr Syafi`i,  Muhammad  ibn  Idris.  tth. al-Um , Beirut: Dar al-Fikr
Syahrastani,  Abu  al-Fath  Muhammad  ibn
Abdul Karim ibn Abi Bakar Ahmad. tth. al-Milal wa an-Nihal , Berut: Dar al-Fikr Syaltut, Mahmud. 1966. al-Fatâwa , Kairo: Dar al-Qalam
---------------------.  1966. Islâm  Aqîdah  wa
Syari ˈ ah , Mesir: Dar al-Qalam Syarif, Mahmud. 1979. al-Adyân fi al-Qur`an , Jakarta:  Dâr Ukaizh
Syarifuddin,  Amir.  2009. Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia;  Antara  fiqh  Munakahat dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Jakarta: Kencana
----------------------.  2009. Ushul  Fiqh ,  Jakarta: Kencana
Syathibi.  tth. al-Muwâfaqât  fi  Ush ȗ l  al-Syari ˈ ah , Kairo: Maktabah Rahmaniyah Syaukani,  Muhammad  ibn  Ali.  1993. Fath  al- Qadîr , Beirut: Dar al-Fikr
Syikati, Abdul Fatah Ali. 1975. Tarikh al-Ummat al-`Arabiyah , ttp: Matba’ah
Thabathaba`i,  Muhammad  Husein.  1991. al- Mîzân  fi  Tafsir  al-Qur`an ,  Beirut:
Mu`assasah al-A`la li al-Mathbu`at Thabary,  Muhammad  ibn  Jarir  ibn  Yazid  ibn
Katsir ibn Ghalib al-Aamaliy, Abu Ja ˈ far.
1420/2000. Jâmi’  al -Bayân  fi  Ta`wîl  al- Qur`an , Beirut: Mu`assasah al-Risalah --------------. 1979. Târikh al-Umam wa al-Mul ȗ k , Beirut: Dar al-Fikr Tim  Citra  Umbara.  2010. Undang-  Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam , Bandung: Citra Umbara Tim  Departemen  Agama  RI.  1985. Ushul Fiqh I ,  Jakarta:  Proyek  Pembinaan  Prasaran dan Saran PTA
Tsa`labi,  Abu  Zaid  Abd  Rahman  ibn Muhammad  ibn  Makhluf.  1418  H. al- Jawâhir al-Hasan fi tafsir al-Qur`an ,  Beirut: Dâr Ihya` al-Turats al- ˈ Arabi
Usman  Adji,  Sution.  1989. Kawin  Lari  dan Kawin Antar Agama ,  Yogyakarta:  Liberty Yogyakarta
Verkuyl.  1989. Etika  Kristen  Seksuil ,  Jakarta: BPK Gunung Mulia
Wahab, Rochidin. 2004. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia , Bandung: Alfabeta
Wahidi.  1968. Asbab  an-Nuz ȗ l ;  edisi  ke-2, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi Wajdi, Muhammad Farij. tth. Dairah Ma ˈ arif: al- Qarn  al-`Isyrun ,  Beirut:  Maktabah  al- Ilmiyah al-Jadidah Zamakhasyri.  1392  H  /  1972  M. al-Kasysyaf ,
Kairo:  Mushthafa  al-Babi  al-Halabi  wa Syirkah
Zarqani.  tt. Manâhil al-`Irfân fi ˈ Ulum al-Qur`an Ttp: Isa al-Bab al-Halabi Zuhaili,  Wahbah  ibn  Musthafa.  tt. al-Fiqh  al- Islami wa Adillatu , Suria: Dar al-Fikr
---------------------------------------.  1411  H  / 1991 M. al-Tafsir al-Munîr fi al- ˈ Aqidah wa
al-Syari ˈ ah  wa  al-Manhâj ,  Beirut:  Dar  al- Fikr Zuhri, Muh. 1996. Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah , Jakarta:  Raja Grafindo Persada