## The Future of Israel-Palestinian Conflict: Either One State or Two?

## Masa Depan Konflik Israel dan Palestina: Diantara Satu Negara atau Dua Negara

## Ichlasul Amal
Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Sebagai salah satu konflik yang cukup banyak menarik perhatian dari dunia internasional, konflik  antara  Israel  dan  Palestina  sudah  banyak  melewati  proses  diplomasi  untuk diperolehnya perdamaian diantara keduanya. Konflik ini sudah memakan waktu cukup lama, sekitar 71 tahun sejak permulaanya, dan kini sedang menghadapi tantangan dan kenyataan bahwa usaha untuk mencapai perdamaian di antara keduanya mengalami perkembangan yang  stagnan.  Usaha  untuk  mencapai  resolusi  konflik  dalam  peace  talk  yang  dilakukan pada rentang tahun 2013-2014 mengalami penangguhan. Hal ini menimbulkan beberapa pandangan terhadap keefektifan resolusi konflik yang ada saat ini, bagi kedua negara yang bertikai, yaitu resolusi satu negara dan dua negara. Dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa  liberalisme  ideasional  menempatkan  solusi  dua  negara  sebagai  solusi  terlayak, mengesampingkan solusi satu negara. Solusi satu negara tidak dapat memenuhi kerangka hidup  koeksistensi  dalam  liberalisme  ideasional.  Kerangka  hidup  koeksistensi  terdiri  dari kesepahaman dalam batas wilayah, institusi politik, serta regulasi sosio-ekonomik. Tulisan ini menemukan bahwa solusi dua negara memenuhi hal tersebut yang akan dijelaskan dalam artikel ini melalui pendekatan analisis historis kualitatif, metode kepustakaan dan dilandasi teori liberalisme ideasional.
Kata-kata kunci: Israel, Liberalisme, Palestina, resolusi konflik
A lot of diplomatic processes to obtain peace had done several times for Israel and Palestine. It  happened  as  the  conflict  itself  attracted  much  intention  from  the  international  world. The  conflict  has  taken  a  long  time,  about  71  years  since  its  inception,  and  is  now  facing challenges  and  the  fact  that  efforts  to  achieve  peace  between  the  two  have  experienced stagnant development. Efforts to achieve conflict resolution in peace talks conducted in 2013- 2014 experienced a delay. The event raised several views on the effectiveness of the current conflict resolution for the two warring countries, namely the resolution of one country and two countries. In this paper, the authors find that ideational liberalism places the two-state solution as a feasible solution, leaving aside the one-state solution. A one-state solution cannot fulfill the coexistence framework in ideational liberalism. The coexistence framework consists of understanding within boundaries, political institutions, and socio-economic regulations. This paper finds that the two-state solution satisfies this point, which will be explained in this article through the approach of qualitative historical analysis, the method of literature and the theory of ideational liberalism
Keywords: Israel, Liberalism, Palestine, conflict resolution
Either One State or Two?

## Sejarah Singkat Konflik Israel-Palestina
Memasuki  penghujung  tahun  2019,  menandai  71  tahun  berlangsungnya  konflik antara Israel dan Palestina. Kelahiran nasionalisme bagi kedua belah pihak, bangsa Yahudi dengan zionismenya serta Arab/Palestina dengan gagasan nasionalisme Arab menginisiasi konflik yang menurut beberapa artikel sebagai konflik yang sangat sulit untuk  dipecahkan.  Konflik  Israel-Palestina  ini  memuncak  pada  tahun  1948  dengan penciptaan  negara  Israel.  Meskipun  demikian,  konflik  tersebut  secara  ‘informal’ digaungkan pada akhir abad ke-19 dengan gagasan yang dibawa oleh Theodr Herzl, seorang jurnalis Austro-Hungaria keturunan bangsa Yahudi, yaitu zionisme, dengan bertumpu pada konsep Aliyah atau migrasi bangsa Yahudi ke tanah kelahiran bangsa mereka di tanah Mandat Inggris atas Palestina (Mandatory Palestine) atau yang dikenal dengan Israel.
Anggapan  zionisme  yang  memandang  bahwa  bangsa  Israel  (Yahudi)  tidak  akan selamat secara harfiah maupun dalam aspek kultural  jika tidak berada pada suatu wilayah yang sama (tanah Israel) serta kehadiran Deklarasi Balfour pada tahun 1917, menginisiasi adanya migrasi  ( Aliyah ) besar-besaran bangsa Yahudi ke tanah Palestina yang menjadi okupasi Inggris (Schweid 2008). Meskipun Inggris memberikan mandat dalam  deklarasi  tersebut  untuk  menjaga  hak-hak  warga  lokal  (dalam  konteks  ini adalah Arab Palestina) tetapi, pada realitanya mandat tersebut tidak dipraktikkan sedemikian rupa. Oleh karena itu, nasionalisme yang dijalankan oleh bangsa Yahudi di tanah Mandatory  Palestine ,  mendapat  respon  yang  serius  oleh  nasionalis-Arab garis  keras,  Haj  Amin  al-Husseini,  dengan  menandakan  gerakan  zionisme  dan praktik Aliyah sebagai musuh utama bagi gagasan yang ia bawa yaitu nasionalisme Arab (Eran 2002). Respon tersebut menginisiasi adanya demonstrasi besar-besaran kepada imigran Yahudi di Palestina. Untuk mencegah demonstrasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947 melakukan pembagian wilayah untuk Israel dan Palestina dalam solusi dua negara dengan hasil 54% dari wilayah Mandat Inggris (Palestina) milik Israel, dan sisanya untuk bangsa Palestina (46%) (Ashed 2015).
Namun  faktanya,  populasi  orang  Israel  hanya  sekitar  31,5%  dari  total  populasi di  Palestina.  Hal  ini  menyebabkan  pihak  Palestina  melakukan  perlawanan  untuk memperjuangkan  kebebasan  mereka  di  tanah  mereka  sendiri.  Di  sisi  lain,  Israel menganggap  bahwa  pembagian  itu  masih  belum  representatif  dan  masing-masing pihak menginginkan wilayah yang lebih besar. Sikap tersebut menimbulkan teror yang menyebar luas ke Palestina, sehingga tereskalasi pada konflik Liga Arab atas nama Arab  Palestina  dengan  Israel  terkait  deklarasi  kenegaraan  Israel  pada  tahun  1948, dengan Israel sebagai pihak yang diuntungkan dari konflik tersebut.

## Eskalasi Konflik dan Kemenangan Israel
Konflik  Israel-Palestina  kembali  memanas  pada  tahun  1967  melalui  konflik  skala besar  dalam  Perang  Enam  Hari,  yang  merupakan  respon  Israel  terhadap  agresi yang dilakukan oleh Mesir, Syria, dan Yordania. Perang tersebut diakhiri dengan kemenangan Israel dengan mengakuisisi wilayah-wilayah yang tidak dilingkupi dalam perjanjian tahun 1947, seperti Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan yang merupakan Garis Hijau teritori Israel dan Palestina saat ini. Tidak berhenti sampai di situ, konflik Palestina dan Israel terus berlangsung seperti peristiwa Yom Kippur pada tahun 1973 dan lainnya, begitu pula dengan proses negosiasi perdamaian. Beberapa proses negosiasi yang ditempuh bagi kedua negara tersebut adalah Konferensi Jenewa pada tahun 1973 sebagai respon terhadap perang Yom Kippur, serta usaha negosiasi yang sempat menuju perdamaian, yaitu Perjanjian Oslo. Pada tahun 1993, Perjanjian
Damai Oslo menetapkan kerangka kerja untuk Palestina sebagai negara yang memiliki yurisdiksi tersendiri (Ashed 2015).
Meskipun Perjanjian Oslo tidak menjanjikan independensi negara Palestina, tetapi dalam  prosesnya  dapat  memberikan  dan  menetapkan  parameter  wilayah  bagi bangsa Palestina yang perlahan akan menjadi wilayah tanpa yurisdiksi negara Israel. Perjanjian tersebut, pada dasarnya merupakan terobosan bagi negosiasi konflik Israel- Palestina pada beberapa dekade sebelumnya, karena perjanjian tersebut mampu menghantarkan pemimpin Palestine  Liberation  Organization pada saat itu , Yasser Arafat,  untuk  menginjakkan  kakinya  kembali  di  tanah  kelahirannya  (Ashed  2015). Perjanjian Oslo seakan memberikan harapan terkait solusi yang mungkin dapat dicapai bagi Palestina maupun Israel yaitu solusi dua negara, dengan mengesampingkan solusi satu  negara  yang  banyak  dikecam  oleh  berbagai  pihak  (Ashed  2015).  Tidak  hanya itu, Perjanjian Oslo juga menginisiasi eksodus penduduk dan pemerintah Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sayangya, proses negosiasi tersebut tidak berjalan mulus, dengan terbunuhnya Yitzak Rabin, mantan Perdana Menteri Israel, pada tahun 1995 yang menandai berakhirnya perjanjian tersebut. Meskipun demikian, usaha untuk mencapai perdamaian tidak berhenti sampai di situ, begitu juga dengan perang yang berkelanjutan setelahnya, ia terus berkembang hingga pada perbincangan perdamaian atau peace  talk pada  tahun  2013-2014  yang  menurut  beberapa  penulis  merupakan akhir  dari  kemungkinan  terciptanya  solusi  konflik  yang  dialami  oleh  Israel  dan Palestina.
Perbincangan  perdamaian  antara  Israel  dan  Palestina  pada  tahun  2013-2014 merupakan perbincangan negosiasi yang berada dalam kerangka solusi dua negara serta diinisiasi oleh Mantan Sekretaris Negara AS, John Kerry. Perbincangan tersebut merupakan perbincangan negosiasi yang cukup vital untuk mewujudkan solusi yang nyata, solusi dua negara. Namun perbincangan tersebut gagal dikarenakan kedua belah pihak saling tidak  menghormati good  will masing-masing.  Beberapa  penyebabnya adalah pihak Israel yang terus menerus melakukan ekspansi pemukiman di Tepi Barat serta joint-cooperation antara Hamas-Fatah (BBC 2014). Dengan terjadinya kegagalan peace  talk pada  tahun  2013-2014,  berbagai  penulis  beranggapan  bahwa  kegagalan tersebut berimplikasi pada konfrontasi Israel-Palestina yang semakin memburuk serta implementasi solusi dua negara yang semakin tidak memungkinkan. Salah satunya adalah Najjar (2017), yang berpendapat bahwa sikap Israel yang mendasari kegagalan peace  talk 2013-2014, berimplikasi  pada  kepimilikan  dan  pengaturan  wilayah  di seluruh Palestina atas Israel yang semakin terlihat jelas, sehingga untuk tercipta solusi dua negara yang diinginkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat dimungkinkan. Mengakibatkan tersisa opsi solusi satu negara, yang dalam konteks ini kedua belah pihak belum tentu diuntungkan, baik dalam rencana Elon  Peace (pengembalian rakyat Palestina ke Jordania) maupun Isratin ( bi-national state ).
Kontradiktif dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Arieli (2014), kritikus berkebangsaan Israel,  menunjukkan bahwa solusi dua negara masih dimungkinkan, melalui pendekatan politik, sosial, dan teritorial. Tidak hanya itu, opini publik yang dihimpun oleh Pew Research Center (2016a), menggambarkan bahwa masing-masing rakyat di kedua negara tersebut masih mendukung kerangka solusi dua negara. Lebih dari itu, meskipun rekonsiliasi internal antara pihak yang berupaya dalam pembebasan Palestina, yaitu Hamas, yang cenderung militan, dengan Fatah, yang lebih diplomatis, mengakibatkan pada kegagalan peace  talk 2013-2014.  Namun,  menurut  Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, rekonsiliasi tersebut tidak mencederai komitmen kerangka perdamaian solusi dua negara dengan Israel (BBC 2014). Melihat respon yang diberikan Otoritas Palestina serta sikap Israel terkait  kegagalan peace talk, menimbulkan berbagai pertanyaan tentang  kefektifan resolusi konflik dan solusi yang ada saat ini, serta solusi-solusi baru yang mungkin muncul bagi konflik ini. Maka
Either One State or Two?
dari itu, artikel ini bertujuan untuk menjawab hal tersebut melalui pendekatan analisis historis kualitatif, studi kepustakaan, serta menggunakan landasan teori Liberalisme Ideasional untuk  mengidentifikasi  serta  memprediksikan  kebijakan  luar  negeri  dan kerangka perdamaian masa depan pada konflik Israel-Palestina.

## Solusi Satu Negara atau Dua Negara: Resolusi Konflik untuk Israel dan Palestina
Solusi  satu  negara  maupun  solusi  dua  negara  pada  konteks  resolusi  konflik  Israel- Palestina merujuk pada solusi yang muncul dalam Proses Perdamaian Konflik Israel- Palestina. Proses tersebut atau The  Israeli-Palestinian  Peace  Process merupakan diskusi intermiten yang diadakan oleh berbagai pihak dan upaya pengajuan proposal perdamaian  untuk  menyelesaikan  konflik  Israel-Palestina  yang  sedang  berlangsung (Eran  2002).  Tidak  hanya  itu,  Proses  ‘perbincangan’  perdamaian  ini,  menghimpun solusi-solusi dan proposal yang secara singkat terkandung dalam proposal resolusi satu negara yang meliputi penyatuan dalam bentuk bi-national state ataupun unilateral state serta solusi dua negara.
Solusi satu negara, singkatnya merupakan solusi yang mengacu pada resolusi konflik Israel-Palestina melalui pembentukan negara Israel-Palestina dalam bentuk kesatuan, perserikatan atau konfederasi. Dalam rencana ini, resolusi tersebut akan mencakup semua wilayah Israel saat ini, Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, dan mungkin Jalur  Gaza  dan  Dataran  Tinggi  Golan.  Solusi  tersebut  pada  dasarnya  bertumpu pada proposal Israel terkait kondisi de facto tanah Palestina yang menurut Mantan Presiden Libya, Qadaffi (2009), dapat dilakukan melalui bi-national state atau negara dengan kewarganegaraan serta hak otonomi ganda bagi Palestina dan rakyat Israel. Lebih dari itu, solusi satu negara juga termasuk dalam konsepsi proposal perdamaian dalam bentuk unilateral state .  Dalam  solusi  ini,  Israel  akan  menganeksasi  wilayah Tepi Barat, tetapi meninggalkan Jalur Gaza untuk menghormati pemerintahan yang berdiri di sana (Shawaf 2014).
Selain  itu,  terdapat  alternatif  yang  diberikan  oleh  para  pendukung  Palestina  yang bersatu menginginkan satu negara tanpa memedulikan suku atau agama. Negara yang dimaksud adalah negara Mandatory Palestine sebelum Perang Dunia II, yang didasari dari keinginan untuk melupakan pendudukan Israel dan menentang pemukiman yang dibentuk oleh praktik kolonialisme dan zionisme (Masalha 1992). Meskipun demikian, solusi satu negara semakin diperdebatkan di kalangan akademisi, menimbang bahwa pendekatan  ini  berada  di  luar  jangkauan  upaya  resmi  untuk  menyelesaikan  konflik dan mayoritas penganalisis melihat solusi dua negara lebih memungkinkan (Ashed 2015).
Di sisi lain, solusi dua negara merupakan solusi yang pada prinsipnya disetujui oleh Pemerintah Israel dan Otoritas Palestina pada Konferensi Annapolis November 2007. Tidak hanya itu, konsep serta rencana ini juga tetap menjadi dasar konseptual untuk negosiasi  yang  diajukan  oleh  pemerintah  administrasi  Presiden  AS  Barack  Obama pada tahun 2011 dan setelahnya. Meskipun begitu, solusi satu negara seakan melihat titik terang karena pendekatan solusi dua negara, gagal dalam mencapai kesepakatan akhir (Najjar 2017). Solusi dua negara, dalam penjelasan Zeidan (2018) merupakan kerangka perdamaian yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik Israel-
Palestina dengan membentuk dua negara untuk dua bangsa, Israel untuk orang-orang Yahudi  dan  Palestina  untuk  orang-orang  Palestina.  Pada  tahun  1993,  pemerintah Israel  dan  Organisasi  Pembebasan  Palestina  (PLO)  menyepakati  rencana  untuk mengimplementasikan solusi dua negara sebagai bagian dari Kesepakatan Oslo, yang mengarah pada pembentukan Otoritas Palestina (PA) (Zeidan 2018).
Terdapat berbagai bentuk proposal mengenai solusi dua negara, seperti Allon Plan , Arab  Peace Initiative , Geneva  Initiative , Lieberman  Plan , Israeli  Peace  Initiative , Palestinian Prisoners’ Document . Namun, hingga saat ini yang menjadi perdebatan dan kesulitan dalam merealisasikan solusi ini adalah batas antara kedua negara yang masih menjadi sengketa serta proses negosiasi yang cukup rumit, dengan kepemimpinan  Palestina  dan  Arab  bersikeras  pada  wilayah  Perbatasan  1967,  yang ditolak oleh Israel dalam proses negosiasi (Najjar 2017). Penolakan ini didasari melalui  argumen  bahwa  wilayah  bekas  mandat  Inggris  atas  Palestina  (termasuk Yerusalem) yang bukan merupakan bagian dari Negara Palestina akan terus menjadi bagian dari Israel (Najjar 2017). Di sisi lain, menurut data dan jajak pendapat yang didapat oleh Malley (2009), mayoritas rakyat Israel dan Palestina secara konsisten tetap berada pada posisi mendukung solusi dua negara, mengesampingkan teritorial dispute . Meskipun demikian, berbagai usaha diplomasi mengenai solusi dua negara mengalami  kegagalan,  dari  Konferensi  Madrid  tahun  1991,  Perjanjian  Oslo  tahun 1993, Camp David, Negosiasi Taba, Inisiatif Perdamaian Arab, Konferensi Annapolis hingga Perjanjian Perdamaian tahun 2013-2014.

## Liberalisme Ideasional dalam Resolusi Konflik
Liberalisme adalah salah satu teori dalam Hubungan Internasional, yang berpandangan bahwa  tindakan  sebuah  negara  didasari  oleh  tujuan  atau state  preferences -nya, baik  dalam  konteks  konflik,  kooperasi,  atau  dalam  bentuk  kebijakan  luar  negeri (Moravcsik 2010). Secara garis besar, Liberalisme memiliki tiga asumsi dasar, yaitu: (1) bahwa sifat dasar manusia tidak negatif, melainkan positif; (2) bahwa hubungan internasional  tidak  selalu  berakhir  pada  peperangan,  melainkan  kerja  sama;  (3) bersifat progressif (Jackson dan Sørensen 2013). Tidak hanya itu, dalam gagasan yang dibawa oleh Moravcsik (2010) menurutnya, dua asumsi dasar yang membedakan teori liberal dengan teori lainnya dalam memandang dunia internasional, yakni: (1) negara mewakili  kelompok  sosial,  yang  pandangannya  merupakan  preferensi  negara;  dan (2) saling bergantung terhadap preferensi negara lainnya yang dapat memengaruhi kebijakan  luar  negeri  suatu  negara.  Dua  asumsi  ini  membentuk  tiga  variasi  utama dalam teori liberal, yang menurut Moravcvsik (2010) terbagi dalam 3 teori, yaitu: (1 ) Ideational  Liberalism :  yang  dibentuk  melalui  preferensi  negara  yang  didasari  oleh identitas serta nilai-nilai sosial; (2) Commercial Liberalism : yang dibentuk melalui preferensi  negara  didasari  oleh  kepentingan  ekonomi;  (3) Republican  Liberalism : yang dibentuk melalui preferensi negara didasari oleh sistem politik domestik.
Dalam  tulisan  kali  ini,  penulis  menggunakan  landasan  teori  Liberalisme  Ideasional karena sesuai dengan gaya politik, kebijakan luar negeri, maupun secara keseluruhan perilaku negara Israel dan Otoritas Palestina (PA) yang didasari oleh nilai-nilai sosial, identitas dan ideologi yang terdapat pada Zionisme dan Nasionalisme Arab. Liberalisme Ideasional memandang identitas dan nilai-nilai sosial domestik sebagai penentu dasar preferensi negara yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri (Moravcsik 2010).
Either One State or Two?
Moravcsik menambahkan bahwa kaum liberal mendefinisikan nilai-nilai sosial yang membentuk suatu identitas sosial sebagai seperangkat preferensi yang dipegang oleh berbagai individu dan kelompok dalam masyarakat mengenai ruang lingkup dan sifat dari perangkat publik yang tepat sehingga menentukan hak dan kewajiban pada tatanan domestik yang sah. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri, dalam pandangan Liberalisme  Ideasional  adalah  upaya  untuk  mewujudkan  preferensi  negara  yang berasal dari nilai dan identitas sosial dalam tingkat domestik (Moravcsik 2010). Pada konteks ini, aktor sosial memberikan dukungan kepada pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan luar negeri, dengan imbalan diberikan institusi yang sesuai dengan preferensi berbasis identitas mereka pada tingkat domestik. Lebih lanjut, Moravcsik (2010) menguraikan bahwa aktor sosial mungkin dapat mengadvokasi kebijakan luar negeri yang menumbangkan bentuk kerangka sosial yang ada di tingkat domestik.
Liberalisme ideasional juga memprediksikan hubungan internasional sesuai dengan pola interdependensi antar state  preference (batas negara, institusi politik, serta regulasi sosio-ekonomi). Dalam hal ini, Liberalisme Ideasional memberikan kerangka koeksistensi dalam tiga kemungkinan. Pertama, ketika konsep nasional tentang perbatasan yang sah, institusi politik, dan kesetaraan sosial ekonomi sesuai, hal tersebut  menghasilkan  eksternalitas  (tanggungan  manfaat  yang  tidak  dipilih  oleh pihak  ketiga)  positif  atau  terciptanya  kondisi  koeksistensi  yang  damai  (Moravcsik 2010). Kedua, ketika identitas sosial tidak sesuai dan menciptakan eksternalitas negatif yang signifikan — seperti ketika satu negara memandang konsepsi batas negara yang sah, institusi politik dan standar sosial ekonomi membutuhkan agresi atau tuntutan terhadap negara lain, maka ketegangan dan konflik zero-sum sangat mungkin terjadi (Moravcsik 2010). Ketiga, ketika klaim nasional dapat dibuat lebih kompatibel melalui penyesuaian kebijakan vis-a vis , upaya untuk bekerja sama secara eksplisit melalui lembaga  internasional  lebih  mungkin  dilakukan  (Moravcsik  2010).  Dasar  identitas sosial yang membentuk state  preference dalam liberalisme ideasional menurut Moravcsik (2010) terbagi dalam tiga komponen, yaitu: (1) perbatasan geografis; (2) institusi dan proses politik; (3) regulasi sosio-ekonomik.
Kegagalan Peace Talk: Jalan Buntu?
Kegagalan peace  talk antara Israel dan Palestina pada tahun 2013-2014  menurut sebagian orang merupakan gerbang penutup bagi implementasi resolusi-resolusi yang ada saat ini dalam proses negosiasi konflik Israel-Palestina. Hal ini berimplikasi bahwa Israel seakan memiliki pengaturan penuh atas tanah Palestina, dengan kebijakan pemukiman  yang  diterapkannya  (Najjar  2017).  Tidak  hanya  itu,  Najjar  (2017)  dan Shabi  (2012)  berpendapat  bahwa  dengan  adanya  kegagalan  proses  perdamaian selama lebih dua dekade, opsi solusi dua negara dianggap tidak memungkinkan lagi, sehingga menyisakan solusi satu negara, atau tidak sama sekali. peace Talk 2013-2014 merupakan proses perdamaian yang masih tetap berada dalam kerangka perdamaian solusi dua negara, dengan tujuan untuk menghasilkan solusi dua negara serta penukaran tawanan perang, pembatasan jelas bagi kedua negara serta pembahasan Palestinian right of return (Ravid 2013; Aljazeera 2013).
Namun, diplomasi tersebut berujung dengan kegagalan. Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi kegagalan tersebut yaitu penolakan Israel terhadap Palestinian right of return , konsep perbatasan negara yang terdapat dalam keputusan Green Line pada tahun 1967, serta opresi penyediaan pemukiman oleh Israel yang melanggar beberapa perjanjian sebelumnya (Lazaroff 2013; Aljazeera 2013). Hal tersebut membuat pihak Palestina melihat perbincangan perdamaian tersebut tidak menguntungkan sehingga memutuskan untuk keluar dari proses negosiasi melihat adanya eskalasi pemukiman
yang dilakukan oleh Israel (Aljazeera 2013). Namun, Palestina juga memainkan peran dalam penundaan atau pemberhentian proses damai tersebut dengan melakukan rekonsiliasi antara Hamas dan fatah yang selama ini berkonflik secara internal (BBC 2014).
Rekonsiliasi tersebut memberikan efek negatif pada peace talk, yang menimbulkan penolakan oleh Israel untuk melakukan perbincangan dengan pemerintah Otoritas Palestina yang dibantu oleh Hamas, dengan alasan bahwa Hamas merupakan terorisme dan  dalang  kehancuran  bagi  Israel  (Black  2014).  Peristiwa  tersebut  merefleksikan bahwa masing-masing pihak pada dasarnya tidak menghomarti komitmen good will dengan melakukan kebijakan yang cenderung tit-for-tat . Sehingga perbincangan tersebut berujung pada kegagalan yang merugikan. Jika ditelaah lebih lanjut, kegagalan tersebut didasari oleh ketidaksepahaman dalam beberapa aspek perjanjian, dalam hal ini yang paling krusial adalah mengenai batas negara (Aljazeera 2013). Perbedaan pandangan antar kedua negara dalam konteks teritorial, mendasari berbagai bentuk  kegagalan  yang  terjadi  pada  berbagai  proses  perdamaian  pada  konflik  ini. Kegagalan-kegalan ini berujung pada kondisi hubungan kedua pihak tersebut semakin memburuk,  sehingga  menimbulkan  anggapan  bahwa  solusi  dua  negara  tidak  dapat diimplementasikan  (Shabi  2012).  Liberalisme  Ideasional,  dalam  tulisan  Moravscik (2010),  telah  memprediksikan  bahwa  situasi  konflik  akan  sangat  mungkin  terjadi apabila hubungan eksternalitas antara Palestina-Israel bersifat negatif. Dalam hal ini, eksternalitas negatif timbul dalam ketidaksepahaman terkait batas wilayah yang tepat, menurut Palestina adalah pada Green Line 1967, sedangkan bagi Israel, perbatasan yang sesuai merupakan pada persebaran permukiman pada saat ini (Aljazeera 2013). Meskipun demikian, jika dilihat dari state preferences kedua pihak tersebut, solusi perdamaian mungkin dapat dicipta.
State Preferences Israel dan Palestina: Tabrakan Kedua Ideologi
Landasan bernegara bangsa Yahudi di Israel adalah Zionisme. Ideologi dan falsafah hidup tersebut didirikan sebagai respon terhadap penindasan dalam kehidupan diaspora yang dialami oleh bangsa Yahudi (Schweid 2008). Zionisme pada dasarnya merupakan pandangan hidup dan praktik bangsa Yahudi dengan argumentasi bahwa keselamatan bangsa Yahudi bergantung pada kondisi kehidupan bangsa Yahudi yang bersatu dalam sebuah negara (Schweid 2008). Gagasan tersebut menginisiasi peristiwa Aliyah ke tanah Mandat Inggris atas Palestina sehingga menciptakan negara Israel pada tahun 1948. Tidak berhenti di situ, permasalahan mengenai pemukiman rakyat Israel di tanah tersebut menjadi permasalahan kunci dalam konflik Israel-Palestina. Pasalnya,  tekanan  yang  dilakukan  penduduk  Palestina  menciptakan  kekhawatiran serius bagi para pemukim Israel (Troen 2011). Sehingga pelebaran pemukiman yang kini dikontestasikan yaitu pada Tepi Barat atau di dataran tinggi lainnya, merupakan bentuk respon terhadap kemungkinan terjadinya perang terbuka kembali antara pihak Israel maupun Palestina (Troen 2011).
Selain itu, Israel juga menekankan perhatian pada status kepemilikan atas Yerussalem. Merujuk  pada  kemenangan  Israel  atas  Perang  Enam  Hari  serta  penerapan  hukum Yerussalem dalam Basic  Law  of  Jerussalem . Perhatian tersebut diakibatkan dari adanya tekanan dunia internasional terkait status kepemilikan Israel yang merupakan corpus  separatum (Lapidot,  2011). Corpus  separatum merupakan  wilayah  yang diatur/dimiliki oleh entitas rezim internasional, dan berlaku bagi ibu kota masa depan Israel  maupun  Palestina  yang  diatur  dalam  resolusi  PBB  No.  181  (Lapidot  2011). Meskipun demikian, status tersebut dianggap tidak relevan, melihat bahwa negara- negara Arab tidak mematuhi The United Nations Partition Plan for Palestine yang
Either One State or Two?
tercantum  dalam  Resolusi  PBB  No.181  (Israel  Ministry  of  Foreign  Affairs  2016). Sikap tersebut ditegaskan kembali oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu bahwa Yerussalem akan selalu menjadi ibu kota dari Israel dalam berbagai kerangka perdamaian  (The  Jerussalem  Post  2018).  Sehingga  hasil  pengidentifikasian state preferences dari Israel, merupakan permasalahan ideologi, kultur, teritori dan keamanan yang membentuk perilaku Israel saat beraktivitas di dunia Internasional. Di sisi lain, Palestina, sebagai suatu kelompok entitas yang memploklamirkan diri pada tahun 1988, memiliki state preferences yang cenderung bertabrakan dengan Israel.
State preferences yang terdapat di Palestina cenderung berada pada koridor teritori, HAM,  serta  status  kepemilikan  atas  Yerussalem.  Dalam  konteks  HAM,  menurut penduduk Palestina, semua rakyat Palestina berhak untuk kembali ke tanah air mereka. Gagasan tersebut, merupakan gagasan Palestinian  right  of  return yaitu bahwa  pengungsi  Palestina,  baik  pengungsi  generasi  pertama  maupun  keturunan, memiliki hak untuk kembali , dan hak atas properti yang ditinggalkan dari tempat yang kini menjadi wilayah Israel dan Palestina sebagai bagian dari eksodus Palestina 1948 (Adelman 2011). Dalam konteks teritorial, Palestina mengklaim setuju, melalui dua  organisasi  yang  merepresentasikan  yaitu  Fatah  dan  Hamas,  bahwa  Perbatasan 1967 merupakan daerah yang sah dan tepat bagi Palestina (dalam solusi dua negara), merujuk pada 1949  Armistice  Agreements (Aljazeera  2013).  Hal  ini  ditegaskan dengan usaha dan komitmen Palestina dalam membawa kepentingan tersebut dalam p eace  talk  2013-2014 ,  meski  mengalami  kegagalan  (Aljazeera  2013;  BBC  2014).  Di sisi lain mengenai status kepemilikan Yerussalem, Palestina melalui otoritas dan perwakilannya, setuju terhadap status corpus separatum yang terdapat pada Resolusi PBB no. 181. Pada tahun 2006, Otoritas Nasional Palestina (PNA/PA) memberikan pernyataan resmi bahwa Yerusalem harus menjadi kota terbuka, tanpa partisi fisik dan bahwa Palestina akan menjamin kebebasan beribadah, akses, dan perlindungan situs- situs yang memiliki signifikansi keagamaan. Seperti prinsip yang telah dijalankan oleh Palestina, para petinggi Palestina menegaskan bahwa Yerussalem Timur adalah ibu kota masa depan negara Palestina (Council on Foreign Relations, 2019).
Perbedaan state  preferences ini,  jika  dipandang  dalam  Liberalisme  Ideasional  dari Moravscik  (2010),  merupakan  penyebab  dari  konflik  yang  terus  berkepanjangan antara  Israel-Palestina.  Meskipun  demikian,  perdamaian  dan  kehidupan  bersama dalam sudut pandang liberalisme ideasional dapat tercipta apabila konsepsi akan teritori, sistem politik, dan regulasi sosio-ekonomik kedua negara dapat disetujui tanpa perlu adanya opresi maupun agresi (Moravcsik 2010). Namun jika dilihat dalam state preferences yang dimiliki oleh kedua negara tersebut, maka Israel-Palestina memiliki ketidaksepahaman yang cukup keras dalam konteks teritori, dalam aspek politik dan regulasi sosial ekonomik cenderung lembut, sehingga kompromi dapat dimungkinkan. Adapun yang mendasari paham ini adalah ideologi, kultur, dan tekanan sosial yang membentuk kedua negara tersebut.
Hal ini dapat dilihat melalui perilaku Hamas, organisasi yang cukup keras menentang Israel, dengan melakukan rekonsiliasi bersama Fatah demi mewujudkan solusi dua negara, meskipun Israel memandang keras perilaku tersebut (BBC 2014). Dokumen Deklarasi Haifa (2011) memandang bahwa solusi perdamaian mungkin dapat tercipta, merujuk pada tujuan Zionisme yang membentuk negara Israel, serta ancaman terhadap ketimpangan demografi bagi rakyat Israel. Hal tersebut, setidaknya menurut penulis, merupakan alasan bahwa kedua pihak tersebut masih dapat mengeluarkan solusi perdamaian, melihat dari keinginan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik tersebut. Merujuk pada Liberalisme Ideasional, serta state preferences kedua pihak tersebut, maka perdamaian dapat tercipta, setidaknya dalam bentuk formulasi lama dengan argumentasi baru yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

## Solusi Koeksistensi Israel dan Palestina
Dalam  melakukan  pembahasan  pada  topik  ini,  penulis  akan  melakukan  komparasi masing-masing solusi yang tersedia, dalam hal ini adalah solusi satu negara dan dua negara  pada  kerangka  koeksistensi  Liberalisme  Ideasional  yang  terhimpun  dalam tiga bagian, yaitu teritori, institusi politik, dan regulasi sosio-ekonomik (Moravcsik, 2010). Merujuk pada penjelasan Moravscik (2010), socio-economic regulation adalah peraturan atau prinsip yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosial dengan setara dalam konsep koeksistensi liberalisme ideasional. Dalam kerangka solusi satu negara, pada  aspek  ini,  koeksistensi  tidak  dapat  terjadi,  baik  dalam  bentuk  konfederasi maupun kesatuan yang dicanangkan oleh Israel. Pasalnya adalah baik dalam wilayah Tepi Barat, maupun Jalur Gaza (yang kini dikuasai Hamas), Palestina akan menjadi pihak yang menerima banyak ketimpangan, karena kondisi perekonomian negara tersebut berbanding jauh dengan Israel (Ashed 2015). Dalam data yang disuguhkan dalam Special Report The Economist (2017), terkait komparasi ekonomi antara Israel dan Palestina, didapati bahwa perbandingan GDP antara kedua negara tersebut sangat berbanding  jauh.  Israel  pada  tahun  2016  menduduki  tingkat  $30000  pada  GDP sedangkan untuk Palestina yang terbagi dalam Tepi Barat dan Gaza, masing-masing menduduki  tingkat  bawah  dengan  total  GDP  kurang  dari  $5000  (The  Economist 2017).  Selain  itu,  data  mengenai  HDI  antara  kedua  negara  tersebut  memberikan ketimpangan sosial yang cukup signifikan dengan Israel pada angka 0.9 sedangkan Palestina 0.67 (Nation Master 2012). Tentunya kondisi seperti ini, jika kerangka solusi satu negara tercipta, maka akan menimbulkan ketidakstabilan domestik pada masa depan negara Israel-Palestina baik dalam konfederasi maupun kesatuan (Eilat 2017).
Dalam solusi dua negara, ketimpangan dapat dihindari. Menurut Ashed (2015) solusi tersebut  memberikan  alternatif  yang  baik,  setidaknya,  memberikan  masing-masing pihak pilihan untuk menentukan sendiri kesetaraan serta iklim ekonomi dan sosial yang menurutnya baik. Sehingga kehidupan koeksisten antara rakyat Israel dan Palestina dalam aspek socio-economic regulation dapat tercipta dan menguntungkan masing-masing  pihak.  Meskipun  demikian,  ketidakstabilan  secara  ekonomi  dapat terjadi pada wilayah domestik Palestina dengan melihat perbandingan ekonomi antara daerah Tepi Barat dan Jalur Gaza cukup mengkhawatirkan (Ashed, 2015).
Pada aspek institusi politik ( political institutions ) masing-masing pihak tidak melihat masa depan yang baik dalam solusi satu negara. Pihak Israel dan mayoritas rakyat Israel melihat bahwa solusi satu negara mengancam keutuhan tujuan zionisme yang timbul dari ancaman demografis, yaitu dengan membuat negara Israel sebagai ‘negara minoritas’  penduduk  Yahudi  Israel  (The  Haifa  Declaration  2011).  Tidak  hanya  itu, tingkat kelahiran serta perkembangan penduduk yang cenderung cepat bagi para ‘pengungsi’  Palestina  di  negara  Israel,  mengancam  negara  tersebut  untuk  dipimpin oleh mayoritas Arab Palestina, yang menurut bebepara pengkritik, dapat menmbulkan skenario ‘holokaus baru’ bagi bangsa Yahudi di Israel (Plaut 2008; Pergola 2016). Bagi pihak Palestina, tentunya solusi satu negara adalah penghancur tujuan nasionalisme Arab yang dibangun sejak tahun 1948. Penyatuan Israel dan Palestina disertai dengan adanya  pengimplementasian  Hukum  Negara  Yahudi  dalam  produk  hukum  negara Israel, memungkinkan terjadinya praktik apartheid pada masa depan negara tersebut. Dalam tulisan Waxman (2018) didapati bahwa produk hukum yang akan diterapkan kontroversial serta memberikan status bangsa Arab dalam negara tersebut pada tingkat kesetaraan yang terendah dan memungkinkan untuk terjadinya penghapusan nilai- nilai kebudayaan Arab di Israel. Produk hukum tersebut berisikan pernyataan yang mengindikasikan  apartheidisme  dengan  adanya  pendefinisian  negara  Israel  hanya untuk bangsa Yahudi (Israel) serta bahasa Ibrani yang akan digunakan sebagai bahasa negara. Maka tentunya produk hukum tersebut merupakan momok mengerikan bagi penduduk  Arab  (Palestina)  yang  menetap  di  Israel  (Waxman  2018).  Tidak  hanya
Either One State or Two?
itu, perbedaan pandangan yang terjadi di lingkup internal Palestina dengan Hamas yang secara konstan menentang Israel dalam bentuk apapun, dan pihak Israel yang selalu  mengecam  sikap  dan  perbuatan  Hamas,  berkontribusi  pada  ketidaklayakan realisasi solusi ini. Maka jika dilihat dalam aspek ini, solusi satu negara tidak mampu menciptakan kondisi kehidupan koeksistensi.
Di sisi lain, pada solusi dua negara, kedua belah pihak dalam aspek ini, setuju bahwa setidaknya diperlukan pemisahan bagi negara Israel maupun Palestina. Dengan adanya pemisahan tersebut, tujuan zionisme dan nasionalisme Arab akan tetap terjaga, serta ancaman demografis dapat dihindari (The Australian 2017). Dalam konteks ini, partai Pekerja Israel telah mendeklarasikan untuk mendukung solusi dua negara, dengan mengedepankan kepentingan Israel (The Australian 2017). Tidak hanya itu, adanya ‘perbincangan’  perdamaian  dengan  kerangka  solusi  dua  negara  pada  tahun  1948, 1967, 1994, hingga pada tahun 2014 setidaknya menunjukkan keseriusan rakyat dan pemerintah Palestina untuk berdamai dalam kerangka solusi dua negara (Ashed 2015). Selain itu, meskipun peace talk tahun 2013-2014 mengalami kegagalan, dengan salah satu  penyebabnya  adalah  rekonsiliasi  Hamas  dan  Fatah.  Namun,  pihak  pimpinan Palestina dan perwakilan kedua organisasi tersebut, sepakat untuk tetap berkomitmen dan setia pada kerangka perdamaian solusi dua negara (BBC 2014).
Pada aspek teritorial dan perbatasan, dalam solusi satu negara, setidaknya memunculkan  perdebatan  yang  menimbulkan  pandangan  abu-abu  terkait  motif pelebaran pemukiman negara Israel. Beberapa artikel menyebutkan bahwa motivasi pelebaran yang dilakukan oleh Netanyahu adalah irasional dan berbanding terbalik dari landasan zionisme. Andrew Lang (2019), Kolumnis Harvard, menguraikan bahwa melambungnya  harga  tempat  tinggal  dan  insentif  keuangan  yang  diciptakan  oleh pemerintahan  Netanyahu  yang  berturut-turut,  telah  menyebabkan  semakin  banyak orang  menetap  di  wilayah  Tepi  Barat.  Kolumnis  Harvard  tersebut  menambahkan bahwa dalam hal ini pemukim Yahudi di Israel harus dihadapkan dengan pilihan yang adil. Mereka dapat menerima otoritas pemerintah Palestina yang harus memberi hak minoritas yang sama pada pemukim produktif, seperti yang diberikan Israel kepada penduduk Arabnya yang cukup besar (Lang 2019). Pelebaran teritori yang dilakukan oleh  Israel  saat  ini  merupakan  perilaku  paranoid  yang  ditimbulkan  oleh  ancaman- ancaman  yang  tidak-sepenuhnya  nyata  (Lang  2019).  Bagi  pihak  Palestina  sendiri, para pemimpin di Otoritas Palestina telah sepakat dalam solusi dua negara yang menghimpun teritori dalam Perbatasan 1967 (Aljazeera 2013). Meskipun demikian, seperti yang diketahui, usulan tersebut mengalami kegagalan, tetapi pembahasan aspek teritorial tidak berhenti sampai di situ. Menurut Shaul Arieli (2014), kritikus dan jurnalis Israel yang menjunjung solusi dua negara, formulasi akan pembagian wilayah yang tepat antara Israel dan Palestina adalah suatu hal yang masih dimungkinkan.
Menurut Arieli (2014), solusi satu negara menghadapkan Israel dengan ketimpangan yang  luar  biasa  serta  distribusi  penduduk  yang  kurang  merata.  Melihat  bahwa perkembangan penduduk yang melesat di Palestina, mengakibatkan Israel harus menerima beban ekonomi yang cukup berat. Di sisi lain, solusi dua negara menawarkan alternatif yang jika direalisasikan dapat menguntungkan kedua belah pihak, melalui penukaran wilayah Tepi Barat yang cenderung ‘murah’, sebesar 4% dengan wilayah Israel  yang  menghubungkan  jalur  Gaza,  dan  Tepi  Barat  (Arieli,  2014).  Walaupun kesepakatan akan teritori antar Israel-Palestina belum menemui titik temu, setidaknya kedua belah pihak tersebut sepakat akan memiliki peluang atas keuntungan yang dihasilkan dari kerangka solusi dua negara (The Australian 2017; Ashed 2015). Oleh karena itu, kerangka pembagian teritori antara Palestina-Israel yang diformulasikan Arieli  (2014),  setidaknya  memberikan  pencerahan  bahwa  kesepakatan  atas permasalahan territorial antar kedua negara tersebut masih dapat dicapai. Sehingga memberikan  gambaran  bahwa  dalam  pandangan  liberalisme  ideasional,  solusi  dua
negara dilihat sebagai solusi yang lebih layak untuk diimplementasikan, melihat implikasinya cukup signifikan serta sedikit memenuhi prasyarat kelayakan hubungan koeksistensi antara kedua negara tersebut. Lebih dari itu, survei Paw Research Center (2016a) menemukan lebih dari 40% baik warga Israel maupun Palestina mengatakan mungkin  terhadap  solusi  dua  negara.  Tidak  hanya  itu,  data  ini  menempatkan  para pemukim Arab di Israel sebanyak 50% dan Yahudi di Israel, dengan peningkatan dari 37% ke 43%, mendukung adanya koeksistensi damai antara negara Israel dan Palestina serta pembentukan negara independen (Paw Research Center 2016b). Hal ini  menggambarkan  bahwa  solusi  dua  negara  adalah  solusi  yang  masih  layak,  dan tetap  sasaran,  melihat  bahwa  masing-masing  penduduk  mendukung  dan  sepakat untuk pendirian negara yang saling berdampingan.

## Simpulan
Melihat  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  konflik  yang terjadi antara Palestina dan Israel sampai saat ini serta kegagalan peace  talk pada tahun  2013-2014  bukanlah  akhir  dari  segala  solusi  yang  sudah  diusulkan  maupun yang  belum  diusulkan.  Inisiatif  kedua  pihak  untuk  melakukan  perdamaian  dari  71 tahun  yang  lalu  setidaknya  menggambarkan  keresahan  kedua  pihak  akan  konflik yang dialami. Selain itu, dalam proses analisis, didapati adanya  perbedaan state preferences dan sikap sebagai permasalahan yang menggelapi proses perdamaian konflik  Israel  dan  Palestina.  Lebih  dari  itu,  solusi  satu  negara  ditemukan  sebagai solusi yang tidak tepat bagi masa depan bangsa Israel maupun Palestina. Melihat bahwa solusi tersebut tidak memenuhi prasyarat hidup damai berdampingan dalam pandangan  dan  gagasan  liberalisme  ideasional.  Di  sisi  lain,  Liberalisme  Ideasional melihat solusi dua negara adalah solusi yang paling tepat, layak bagi Palestina maupun Israel. Melihat bahwa usulan kerangka solusi tersebut, setidaknya memenuhi prasyarat hidup damai berdampingan yang terdiri dari kesepahaman dalam aspek perbatasan wilayah, institusi politik, dan regulasi sosio-ekonomik antarnegara yang berhubungan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Arielie (2014) memberikan harapan akan formulasi pembagian wilayah teritori antara Israel dan Palestina yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Liberalisme Ideasional membuktikan bahwa perdamaian dan hidup saling berdampingan bagi rakyat dan penduduk Israel maupun Palestina  dapat  tercipta,  mematahkan  argumen-argumen  penulis  dan  jurnalis  yang melihat  kegagalan-kegagalan peace  talk tersebut mengakhiri semua bentuk dan konsepsi perdamaian yang diharapkan tercipta bagi Palestina maupun Israel.
Meskipun demikian, berbagai macam solusi kerangka perdamaian tidak akan tercipta apabila masih timbul kecurigaan serta ketidakhormatan good-will dalam setiap usaha perdamaian bagi kedua belah pihak. Tidak hanya itu, saling berkomitmen serta tetap berprinsip untuk mencapai perdamaian pada setiap perbincangan diplomasi, adalah hal yang vital. Untuk saat ini, hasil penelitian menemukan bahwa solusi dua negara adalah solusi yang paling tepat bagi negara Israel maupun Palestina.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Adelman,  Howard.  2011. No  Return,  No  Refuge:  Rites  and  Rights  in  Minority Repatriation . Columbia University Press.
Either One State or Two?
Eran,  Oded.  2002.  “Arab-Israel  Peacemaking.”  In The  Continuum  Political Encyclopedia of the Middle East , by Avraham Sela, 121. New York: Continuum.
Jackson, Robert, and Georg Sørensen. 2013. Introduction to International Relations: Theories and Approaches . Oxford: Oxford University Press.
Moravcsik,  Andrew.  2010. Liberal  Theories  of  International  Relations:  A  Primer . Princeton University Press.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Arieli, Shaul. 2014. “La solution à deux États est encore possible.” Politique étrangère . [daring] https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=PE_143_0079# .
Lapidot, Ruth. 2011. “Jerusalem – Some Legal Issues.” The Jerusalem Institute for Israel  Studies, 21-26.  [daring] https://jerusaleminstitute.org.il/en/publications/ jerusalem-some-legal-issues/ .
Masalha,  Nur.  1992.  “Expulsion  of  the  Palestinians:  The  Concept  of  “Transfer”  in Zionist Political Thought 1882-1948.” Journal of Palestine Studies .
Pergola,  Sergio  Della.  2016.  “Demography  in  Israel/Palestine:  Trends,  Prospects, Policy Implications.” The American Jewish Book .
Schweid,  Eliezer.  2008.  “The  Rejection  of  the  Diaspora  in  Zionist  thought:  Two approaches.” Studies  in  Zionism .  [daring]  https://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.1080/13531048408575854?journalCode=fjih19.
Troen, Ilan. 2011. “Jewish Settlement in the Land of Israel/Palestine.” Israel Studies An Anthology . [daring] https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-studies-an-anthology- jewish-settlement-in-israel

## Artikel Daring
Aljazeera. 2013. “Israel says Separation Wall will be border.” News: Middle  East, 6 November [daring] https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/11/israel-says- separation-wall-will-be-border-201311514132609960.html .
BBC.  2014.  “Hamas  and  Fatah  unveil  Palestinian  reconciliation  deal.”  News:  Midle East, April 23. [daring] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27128902 .
Black,  Ian.  2014.  “Israel  suspends  peace  talks  with  Palestinians  after  Fatah-Hamas deal.” The Guardian: Middle East, 24 April. [daring] https://www.theguardian.com/ world/2014/apr/24/middle-east-israel-halts-peace-talks-palestinians .
Eilat, Omri. 2017. “A one-state solution would bring economic disaster.” 972 Magazine, 25 Januari. [daring] https://www.972mag.com/a-one-state-solution-would-bring- economic-disaster/ .
Israel Ministy of Foreign Affairs. 2016. “The Status of Jerusalem: March 1999.” MFA Archive, 4 Mei. [daring] https://web.archive.org/web/20160504024411/http://www.
mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1999/pages/the%20status%20of%20jerusalem.aspx .
Lang,  Johannes.  2019.  “No  Solution  but  a  Two-State  Solution.”  Harvard  Political Review, 17 April. https://harvardpolitics.com/columns-old/two-state-solution/ .
Lazaroff,  Tovah.  2013.  “Netanyahu  rejects  Palestinian  right  of  return  to  Israel.” Jerusalem Post, Oktober 28. [daring] https://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/ Netanyahu-rejects-Palestinian-right-of-return-to-Israel-329895 .
Malley, Robbert dan Agha, Huseein. 2009. “How Not to Make Peace in the Middle East.”  The  New  York  Review  of  Books,  15  Januari.  [daring] https://www.nybooks. com/articles/2009/01/15/how-not-to-make-peace-in-the-middle-east/
Najjar,  Farah.  2017.  “Why  there  can  never  be  a  two-state  solution.”  News: Israel, 7 November. [daring] https://www.aljazeera.com/news/2017/11/state- solution-171119093352403.html .
Nation Master. 2012. “Human Development Index,”. Economy Stats: compare key data on Israel & Palestine. [daring] https://www.nationmaster.com/country-info/compare/ Israel/Palestine/Economy .
Pew Research Center. 2016a. “Israeli Arabs more optimistic about two-state solution than Arabs living in the Palestinian territories.” Fact Tank. [daring] https://www. pewresearch.org/fact-tank/2016/04/27/israeli-arabs-more-optimistic-about-two-state- solution-than-arabs-living-in-the-palestinian-territories/
Pew  Research  Center.  2016b.  “Among  Israeli  Arabs  and  Jews,  limited  optimism about  a  two-state  solution.”  Fact  Tank.  [daring] https://www.pewresearch.org/fact- tank/2016/03/09/among-israeli-arabs-and-jews-limited-optimism-about-a-two-state- solution/
Plaut,  Steven.  2008.  “One  State  Solution  vs  Two-State  Solution?”  Back  to  Sanity, 3 Maret. [daring] http://www.israelnationalnews.com/Blogs/Message.aspx/2614#. Ujd8qcaUQUg .
Qaddafi,  Muammar.  2009.  “The  One  State  Solution”  New  York  Times:  Opinion, 21 Januari. [daring] https://www.nytimes.com/2009/01/22/opinion/22qaddafi. html?ref=opinion
Ravid,  Barak.  2013.  “Abbas:  Peace  Deal  Will  Mean  End  of  Palestinian  Demands  of Israel.”  HAARETZ,  Agustus  22.  [daring] https://www.haaretz.com/peace-deal-will- end-palestinian-claims-1.5324406 .
Shabi,  Rachel.  2012.  “The  death  of  the  Israel-Palestine  two-state  solution  brings fresh  hope.”  Middle  East,  Oktober  23.  [daring] https://www.theguardian.com/ commentisfree/2012/oct/23/israel-palestine-two-state-solution .
Shawaf, Rayyan Al. 2014. “Caroline Glick’s one-state solution for Israel-Palestine asks all the wrong questions.” Arts & Culture, April 3. [daring] https://www.thenational. ae/arts-culture/books/caroline-glick-s-one-state-solution-for-israel-palestine-asks-all- the-wrong-questions-1.685514 .
The Australian. 2017. “Two state policy, settlements on Benjamin Netanyahu’s agenda.” The  Australian,  20  Februari.  [daring] https://www.theaustralian.com.au/subscribe/ news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.
Either One State or Two?
com.au%2Fnews%2Finquirer%2Ftwo-state-policy-settlements-on-benjamin-netanyahus- agenda%2Fnews-story%2Ffbafc7a043f16b854f0fcc7f04563fd3&memtype .
The  Economist.  2017.  “Israel’s  economy  is  a  study  in  contrasts.”  Special  Report: Israel, 18 Mei. [daring] https://www.economist.com/special-report/2017/05/18/israels- economy-is-a-study-in-contrasts .
The  Haifa  Declaration.  2011.  Haifa  Declaration.  Mada  al-Carme.  [daring] https:// web.archive.org/web/20110303181624/http://www.mada-research.org/UserFiles/file/ haifaenglish.pdf
The Jerussalem Post. 2018. “Netanyahu at Davos: Jerusalem to remain capital under any  peace  agreement.”  Israel  News:  Benyamin  Netanyahu,  25  Januari.  [daring] https://www.jpost.com/Israel-News/Benjamin-Netanyahu/WATCH-LIVE-Prime- Minister-Netanyahu-speaks-at-the-World-Economic-Forum-539789 .
Waxman,  Dov.  2018.  “Israel’s  new  nation-state  law  restates  the  obvious.”  The Conversation,  Juli  3.  [daring] https://theconversation.com/israels-new-nation-state- law-restates-the-obvious-100310 .
Zeidan,  Adam.  2018.  “Two-state  solution.”  Britannica:  Israeli-Palestinian  history,
November 20. [daring] https://www.britannica.com/topic/two-state-solution .

## Lain-Lain
Ashed, Marc Aron. 2015. “ Three’s Company: An Alternative to Two-States Solutions .” A thesis submitted to Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the Master of Arts in Global Security Studies. [daring] https://jscholarship.library. jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/38033/ASHED-THESIS-2015.pdf .
Council on Foreign Relations. 2019. “Israeli-Palestinian Conflict: Recent Development.” Global  Conflict  Tracker,  19  Desember.  [daring] https://www.cfr.org/interactive/ global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict