## POTENSI KONFLIK DI DAERAH TUJUAN TRANSMIGRASI
(KASUS SAMPIT DAN MESUJI)
Oleh:
I Made Sarmita
Jurusan Pendidikan Geografi, FIS, Undiksha

## Abstrak
Program  transmigrasi  yang  digalakkan  oleh  pemerintah  sebagai  salah  satu program  kebijakan  kependudukan  tidak  selamanya  membawa  berkah  bagi  kaum transmigran.  Dibalik  potensi  kehidupan  yang  lebih  terjamin,  dalam  program  ini juga  menyimpan  potensi  konflik  yang  setiap  saat  bisa  meletus.  Artikel  ini menguraikan  potensi  konflik  di  daerah  tujuan  transmigrasi  disertai  dengan beberapa kasus yang telah terjadi. Potensi terjadinya konflik di daerah transmigrasi sangat  besar,  terjadi  karena  tidak  adanya  kesesuaian  budaya  pendatang  dengan budaya lokal, fanatisme kedaerahan, kecemburuan terhadap keberhasilan penduduk pendatang,  dan  perilaku  penduduk  pendatang  yang  menyinggung  kebiasaan  atau adat-istiadat  penduduk  lokal.  Konflik  juga  terjadi  disebabkan  oleh  faktor lingkungan  utamanya  berkaitan  dengan  teori  ketamakan  serta  teori  kemerosotan dan  kelangkaan  sumberdaya  alam.  Hasil  studi  empiris  yang  dipaparkan memperkuat  teori  yang  sudah  ada.  Berbenturnya  sifat-sifat  negatif  yang  dimiliki masing-masing etnis menjadi akar konflik etnis Madura dengan etnis Sampit. Pada sisi lainnya teori ketamakan menjadi basis timbulnya konflik di Mesuji Lampung.

## Kata Kunci : Transmigrasi, Potensi Konflik, Kasus Sampit, Kasus Mesuji

## Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  dibentuk  dari  keanekaragaman,  baik  budaya maupun  fisik  alamnya.  Berbagai  tradisi  yang  berasal  dari  peradaban  kuno  hadir dalam  bangsa  baru  yang  memiliki  potensi  tanpa  bandingan.  Hingga  saat  ini penduduk Indonesia yang sudah mendekati angka 250 juta jiwa, hampir 60% masih terpusat di Jawa yang luasnya hanya 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Meskipun program  keluarga  berencana  menunjukkan  keberhasilan,  penduduk  Pulau  Jawa tetap bertambah dengan pesat. Berkat gunung berapinya, tanah Pulau Jawa menjadi subur  dan  merupakan  salah  satu  daerah  pertanian  yang  paling  produktif  di  dunia. Selama berabad-abad para petani membudiDayakan tanah yang subur itu. Sekarang ini,  kepadatan  penduduk  sudah  melebihi  daya  tampung  pulau  itu,  sehingga  tidak cukup  pangan  bagi  penduduknya.  Tanahnya  menjadi  terlalu  sempit,  hampir
setengah  dari  seluruh  jumlah  petani  tidak  memiliki  lahan  untuk  menghidupi keluarganya.
Para petani tanpa lahan dan para penganggur berbondong-bondong pergi ke kota  besar  dengan  harapan  meningkatkan  taraf  hidupnya.  Walaupun  ribuan lapangan  kerja  diciptakan  setiap  tahun,  sektor  industri  tidak  mampu  menyerap tenaga kerja yang bereksodus dari desa. Apalagi kesempatan kerja  yang ada tidak sesuai  dengan  keterampilan  para  pendatang  dari  desa  sehingga  mereka  terpuruk dalam  kesengsaraan.  Sebaliknya,  pulau-pulau  selain  Jawa,  Madura,  Bali,  dan Lombok  (JAMBAL)  jarang  penduduknya  dan  sumber  alamnya  belum  digarap secara  maksimal.  Pulau  seperti  Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi,  dan  Irian  Jaya memiliki  lahan  yang  sangat  luas  dan  belum  optimal  dimanfaatkan,  padahal  lahan tersebut  cukup  menguntungkan  bagi  pertanian.  Untuk  memperbaiki  ketimpangan tersebut,  Indonesia  telah  melancarkan  program  ambisius  yakni  program transmigrasi  yang  bertujuan  untuk  memberikan  lahan  bagi  mereka  yang  tidak memilikinya.  Keikutsertaan  dalam  program  tersebut  bersifat  sukarela.  Para  calon yang  ingin  mengikuti  transmigrasi  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  yang menyangkut  umur  kepala  keluarga,  jumlah  anggota  keluarga,  kesehatan  fisik  dan mental,  ketakwaan  pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  pengalaman  di  bidang pertanian.  Di  daerah  tujuan  para  transmigran  memperoleh  rumah  dan  lahan  yang hasilnya dapat mereka nikmati sepenuhnya.
Dari  berbagai  segi,  transmigrasi  mirip  penaklukan  Amerika  bagian  barat pada  abad  ke-19.  Sebagai  unsur  persatuan  Amerika,  para  pionir  mengubah  lahan kosong menjadi salah satu daerah pertanian yang paling subur dan paling produktif di  dunia.  Dengan  menawarkan  lahan  bagi  mereka  yang  tidak  memilikinya, Indonesia  mengikuti  tujuan  yang  sama  yakni  meningkatkan  pemanfaatan sumberdaya alamnya. Meskipun demikian, perbedaannya dengan  Amerika Serikat adalah  keterlibatan  pemerintah  Indonesia  yang  sangat  banyak  dalam  program transmigrasi.  Kehidupan  perintis  tidak  mudah,  sedikit  demi  sedikit  berkat  kerja keras,  keluarga  transmigran  dapat  berswasembada.  Berkat  pembinaan  yang intensif,  hasil  produksi  meningkat,  kesehatan  penduduk  membaik,  program keluarga  berencana  terlaksana,  anak-anak  bersekolah,  dan  wilayah  yang  baru dibuka berubah menjadi desa yang ramai. Setelah lima tahun di lokasi, transmigran
menerima sertifikat tanah. Apa yang dahulu kelihatannya mustahil untuk diperoleh, menjadi  kenyataan  dan  merupakan  awal  kehidupan  baru  serta  gerbang  menuju impian yang lebih indah (Levang, 2003).
Dibalik  keberhasilan  yang  diperoleh,  ternyata  program  transmigrasi  juga menyimpan  potensi  konflik  yang  beraneka  ragam,  baik  antara  para  transmigran dengan penduduk lokal maupun antara transmigran dengan perusahaan swasta yang memiliki kepentingan pribadi dan dilindungi oleh negara. Hal ini menjadi problem yang  sangat  serius  dan  persoalaannya  menjadi  begitu  kusut  dan  komplek. Kebijakan pembinaan transmigran yang sentralistik dan standar telah berimplikasi pada kuatnya budaya pendatang, sementara budaya lokal nyaris tidak berkembang. Akibatnya  terjadi  penegasian  budaya  setempat  dan  rusaknya  perkembangan kultural  masyarakat  setempat.  Pembinaan  transmigrasi  juga  cenderung  bias pendatang.  Berbagai  bantuan  hanya  diberikan  kepada  masyarakat  di  dalam  Unit Permukiman  Transmigrasi  (UPT),  sementara  penduduk  sekitar  yang  tidak  kalah miskin kurang memperoleh perhatian. Hal ini mengakibatkan perkembangan UPT lebih cepat dibanding desa-desa sekitar sehingga menimbulkan kecemburuan yang rentan terhadap konflik. Kebijakan perencanaan kawasan transmigrasi yang berciri sepihak,  dengan  kurang  (tidak)  melibatkan  masyarakat  sekitar  telah  berimplikasi pada  sikap  dan  apatisme  masyarakat  lokal.  Hal  ini  disebabkan  salah  satunya  oleh sikap  dan  pandangan  jajaran  birokrat  yang  memposisikan  diri  sebagai  penentu segalanya.  Kebijakan  ini  berimplikasi  pada  munculnya  lokasi-lokasi  yang  tidak memiliki keterkaitan fungsional dengan permukiman (desa) sekitar. Sementara itu, konflik  antara  transmigran  dengan  pihak  swasta  sering  terjadi  berkaitan  dengan penyerobotan lahan, saling klaim kepemilikan lahan, dan lain sebagainya.
Konflik yang terjadi di daerah tujuan transmigrasi saat ini merupakan buah dari  kebijakan  masa  lalu  yang  agak  keliru.  Kompas  (14  Maret  2001)  pernah menulis bahwa semasa Orde Baru, potensi konflik SARA tidak boleh kelihatan dan memang  disembunyikan  di  balik  karpet  “Persatuan  dan  Kesatuan”.  Bahkan  kata SARA  saja  cukup  ampuh  untuk  menyeret  orang-orang  ke  penjara  atas  tuduhan subversi “memecah-belah”, mengancam persatuan bangsa”, mengganggu stabilitas nasional,  dan  sebagainya.  Semua  itu  membuat  Orde  Baru  dari  luar  tampak  ibarat rumah  yang  kokoh,  tetapi  sebenarnya  “rayap”  bernama  SARA  itu  terus
berkembang  biak  dengan  subur  dengan  ketidakpuasan  politik,  ketimpangan pertumbuhan  ekonomi,  ketidakadilan,  diskriminasi,  kesewenang-wenangan,  yang kemudian  menggeroggoti  tiang-tiang  penyangga,  membuat  rumah  itu  rapuh  dan potensial untuk roboh. Kerapuhannya saat ini sudah terlihat semakin jelas, dengan semakin  menggejalanya  konflik-konflik  SARA  di  daerah  tujuan transmigrasi.  Hal itu cukup menarik dibicarakan, sehingga  artikel yang berjudul ”Potensi Konflik Di Daerah  Tujuan  Transmigrasi  (Kasus  Sampit  dan  Mesuji)” diangkat  kepermukaan. Hal-hal  yang  akan  dibicarakan  dalam  tulisan  ini  mengerucut  pada  kasus-kasus konflik yang dianggap cukup dahsyat (menimbulkan korban jiwa yang banyak) dan konflik  terkini  yang  tidak  terlepas  dari  kekeliruan  kebijakan  pemerintah.  Namun sebelumnya,  akan  diuraikan  terlebih  dahulu  secara  ringkas  mengenai  sumber- sumber potensi konflik secara umum di daerah tujuan transmigrasi.

## PEMBAHASAN

## 1. Potensi Konflik di Daerah TujuanTransmigrasi
Meskipun Republik ini sudah berusia hampir 70 tahun, kenyataannya setiap provinsi  apalagi  daerah  yang  lebih  kecil  masih  mempunyai  karakteristik  sosial budaya yang berbeda-beda. Perbedaan yang paling menonjol adalah antara daerah- daerah  luar  Pulau  Jawa  dengan  daerah-daerah  di  Pulau  Jawa.  Karena  perbedaan itulah,  wajar  kalau  terjadi  suatu  sikap  yang  mempertahankan  kebiasaan  atau tradisinya  masing-masing,  padahal  transmigrasi  sudah  dilaksanakan  sejak Indonesia dalam penjajahan Kerajaan Belanda. Bahkan banyak daerah di Indonesia yang  penduduknya  sudah  merupakan  campuran  dari  generasi  pendatang  dan generasi  setempat  sehingga  tidak  mudah  untuk  mengukur  mana  yang  dikatakan penduduk asli (Saefullah,2002).
Kecenderungan  terjadinya  konflik  antardaerah  yang  diakibatkan  oleh perbedaan  suku  dan  sosial  budaya  dikemukakan  oleh  Keban  sebagai  situasi  kritis yang  sangat  potensial  untuk  menuju  pada  disintegrasi  nasional.  Bahkan  dia mengingatkan  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  untuk  memberikan  prioritas terhadap lokasi-lokasi  kritis  yang  menjadi  tujuan  transmigran  dan  memungkinkan atau  telah  mempunyai  pengalaman  terjadinya  konflik  karena  perbedaan  nilai-nilai budaya  antara  penduduk  pendatang  dengan  penduduk  setempat.  Tentu  saja,  tidak dikehendaki  apabila  sampai  terjadi  kasus  saling  usir  atau  sampai  ada  kebijakan
penarikan  dan  penempatan  pegawai  daerah  setempat  berorientasi  pada  syarat kedaerahan yang bersifat diskriminatif (Keban,1996)
Sikap pendatang (dalam hal ini kaum transmigran) untuk mempertahankan kebudayaan  aslinya  sering  diperlihatkan  misalnya  dalam  upacara-upacara  umum atau kegiatan yang mengundang banyak orang. Seperti ketika upacara perkawinan atau  selamatan-selamatan  keluarga  dan  bahkan  dalam  upacara  pelantikan  seorang pejabat.  Dalam  kehidupan  yang  berbaur  di  daerah  transmigrasi  yang  merupakan kumpulan  dari  banyak  orang  dengan  berbagai  kebudayaan  lokalnya,  terdapat kecenderungan  dalam  sebagian  kelompok  masyarakat  yang  ingin  memperkuat status sosialnya dengan mempergunakan media kebudayaan aslinya. Diperkuat lagi dengan adanya paguyuban-paguyuban atau perkumpulan-perkumpulan kedaerahan yang  di  satu  sisi  merupakan  sarana  silahturami  atau  reuni  para  transmigran  dari daerah  yang  bersangkutan,  tetapi  di  sisi  lain  lembaga  tersebut  berperan  sebagai pemelihara budaya lokal dari pendatang. Para transmigran dalam kehidupan sehari- harinya  tidak  terlepas  dari  kegiatan  mempertahankan  kebiasaan-kebiasaan  yang biasa dilakukan di daerah asalnya.
Jika sikap menonjolkan kebudayaannya masing-masing hanya sampai pada kegiatan-kegiatan  seremonial,  mungkin  tidak  akan  menimbulkan  konflik  sosial. Akan  tetapi  apabila  sikap  itu  dipraktekkan  dalam  hubungan  kerja  atau  solidaritas kedaerahan dalam lingkungan kerja, akan terjadi suatu situasi kerja yang walaupun secara  tersembunyi  bersifat  konflik.  Konflik  yang  dimaksud  adalah  konflik antara sikap  mengutamakan  hubungan  kerja  berdasarkan  peraturan  formal  dengan  sikap mengutamakan  hubungan  kerja  berdasarkan  persamaan  etnis  atau  kebudayaan lokal. Bisa saja terjadi karena seorang yang menjadi pimpinan tertentu berasal dari suatu  etnis,  maka  bawahannya  yang  diangkat  adalah  dari  etnis  yang  sama. Manakala  pimpinannya  berubah,  maka  akan  dilakukan  perubahan  pengangkatan bawahan  yang  etnisnya  sama  dengan  pimpinan  baru.  Pada  perusahaan  swasta kecenderungan  ini  sering  terjadi,  terutama  pada  perusahaan-perusahaan  milik pribadi.
Dengan  kemajemukan  budaya  yang  ada  di  Indonesia,  potensi  untuk terjadinya  konflik  karena  situasi  semacam  itu  cukup  besar.  Secara  psikologis,  hal itu  dapat  menyimpan  konflik  yang  tersembunyi,  yang  pada  suatu  ketika  apabila
terdapat  kesempatan,  konflik  tersebut  akan  muncul  ke  permukaan.  Hipotesis  ini telah  terbukti  dengan  beberapa  kejadian  yang  dialami  beberapa  daerah  yang penduduk di daerah-daerah tersebut sebagian adalah pendatang, yang kebetulan di antara  mereka  ada  yang  sukses  dalam  kehidupannya.  Walaupun  sudah  bersatu dalam  waktu  yang  cukup  lama  dan  dalam  pergaulannya  setiap  hari  terlihat  akrab, pada  suatu  ketika  konflik  itu  akan  muncul  dan  membahayakan.  Salah  satu alasannya  adalah  karena  menyimpan  bibit  konflik  berupa  kecemburuan  terhadap keberhasilan  penduduk  pendatang.  Walaupun  demikian,  bisa  juga  terjadi kemungkinan  karena  perilaku  penduduk  pendatang  yang  menyinggung  kebiasaan atau adat-istiadat penduduk lokal.
Pengalaman lapangan memberikan informasi bahwa hasil panen dari daerah pemukiman  transmigran  di  beberapa  tempat  sulit  untuk  dipasarkan  bukan  karena kesulitan angkutan, tetapi juga karena ada sikap resistan dari masyarakat asli atau penduduk setempat. Pernah ada tuduhan bahwa transmigrasi di beberapa daerah di luar  Pulau  Jawa  merupakan  kebijakan  yang  bersifat  “jawanisasi”.  Secara  praktis, tuduhan  itu  mungkin  tidak  terlalu  salah,  karena  pada  kehidupan  awal  keluarga- keluarga  transmigran  lebih  banyak  mempraktikkan  kehidupan  dengan  karakter budaya  aslinya  sebelum  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan  budaya setempat.  Apalagi  dengan  terjadinya  penempatan  para  transmigran  pada  lokasi- lokasi  yang  umumnya  masih  merupakan  kawasan  yang  jauh  dari  kehidupan  atau pergaulan dengan penduduk setempat (Saefullah,2002).
Potensi  konflik  yang  terjadi  utamanya  di  daerah  tujuan  transmigrasi  juga tidak  terlepas  dari  permasalahan  lingkungan  yang  mungkin  dieksploitasi  secara berlebihan,  yang  menurut  penduduk  setempat  akan  mengganggu  stabilitas  dan kelangsungan  hidupnya.  Artinya,  konflik  sosial  atau  konflik  antar  etnis  di  daerah transmigrasi sering didahului oleh problema lingkungan yang hingga saat ini sangat sulit  ditemukan  cara  pemecahannya.  Perselisihan  mengenai  lingkungan  dapat menimbulkan  konflik  sosial  tidak  hanya  berwujud  perebutan  akses  sumberdaya alam,  tetapi  pada  peradaban  modern  dapat  berupa  pencemaran  air  atau  polusi atmosfer.  Konflik  lingkungan  yang  terjadi  memiliki  dimensi  yang  kompleks  dan melibatkan  berbagai  kepentingan  antar  sektor  dan stakeholders pembangunan. Glasbergen  (1995)  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pembangunan  dan  lingkungan
seringkali  terjadi  kesenjangan  antara  kondisi  yang  diharapkan  dan  hasil  yang terjadi.  Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  permasalahan  lingkungan  bukan persoalan  fisik,  tetapi  juga  mencakup  dimensi  kepentingan  subjek  pelakunya (Baiquni dan Rijanta, tanpa tahun).
Sumber-sumber  konflik  yang  sering  muncul  seperti  di  daerah  transmigran tidak terlepas dari beberapa teori konflik utamanya adalah:
1. Teori ketamakan.
Kerakusan dan ketamakan merupakan salah satu sifat buruk manusia yang secara  sengaja  atau  tidak  dapat  muncul  dalam  perilaku  hubungan  manusia dengan  alam,  maupun  manusia  dengan  manusia  lainnya.  Konflik  yang ditimbulkan  dari  penguasaan  sumberdaya  alam  lebih  dipicu  oleh  nafsu tamak  dan  rakus  yang  berakibat  pada  diskriminasi,  ketidakadilan,  dan marginalisasi kepentingan masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat dari  kasus penguasaan  sumberdaya  hutan  melalui  Hak  Pengusahaan  Hutan  (HPH) yang  diberikan  pada  para  pengusaha  pusat  dan  investor  asing.  Meskipun kebijakan  hutan  telah  dapat  menggerakkan  ekonomi  lokal  dan  bermanfaat meningkatkan  devisa,  tetapi  pada  saat  bersamaan  juga  menimbulkan degradasi  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  sekaligus  marginalisasi kehidupan  suku-suku  masyarakat  pedalaman  yang  hidup  secara  turun temurun mengelola hasil hutan. Keuntungan jelas telah dinikmati oleh para konglomerat  dan  pengusaha  yang  bekerjasama  dalam  mata  rantai  tersebut, tetapi  kerugian  jelas-jelas  sangat  dirasakan  masyarakat  setempat.  Bahkan para  pekerja  pendatang  seperti  kaum  transmigran  yang  semula  turut menikmati  tetesan  ekonomi,  akhirnya  juga  harus  menanggung  kerugian akibat munculnya konflik di tingkat bawah.
2. Teori kemerosotan dan kelangkaan.
Sekelompok orang akan berebut dan bahkan berkelahi atau berperang untuk mempertahankan  serta  mengamankan  akses  dan  kontrol  atas  sumberdaya yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup;  semakin  langka sumberdaya, semakin dahsyat perebutannya. Kelangkaan berarti kesenjangan yang tidak dapat lagi ditoleransi atau diterima antara apa yang diinginkan dan apa yang dapat diraih. Kelangkaan menyebabkan orang atau
sekelompok  orang  mengalami  kesulitan  atau  frustasi,  sehingga  dapat memicu  tindakan  yang  dapat  merugikan  orang  lain  atau  melanggar  hak orang.  Konflik sering muncul ketika terjadi penyerobotan dan pelanggaran yang tidak lagi dapat dikendalikan. Maka dalam situasi demikian perebutan dan  konflik  akan  terjadi  dalam  memperebutkan  sumberdaya  yang  terbatas. Sementara itu, kemerosotan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menganggap  atau  merasa  yang  lain  lebih  maju  sedangkan  seseorang  atau sekelompok  orang  tadi  berada  dalam  kondisi  stagnan  atau  mengalami kemandekan. Banyak fenomena konflik yang terjadi diakibatkan oleh warga mayoritas  yang  rendah  diri,  dan  warga  minoritas  yang  tidak  tahu  diri (Baiquni dan Rijanta, tanpa tahun).
Dari  apa  yang  dipaparkan  di  atas,  cukup  relevan  dijadikan  dasar  untuk mengenali  sekaligus  memahami  berbagai  konflik  yang  telah  terjadi  di  daerah tujuan  transmigrasi  akhir-akhir  ini.  Berikut  akan  disajikan  berbagai  kasus  konflik antar  etnis  di  daerah  tujuan  transmigrasi  yang  sumber  permasalahannya  tidak terlepas dari salah satu problema di atas.

## 2. Studi  Empiris  Konflik  Suku  Madura  Vs  Suku  Dayak  Di  Sampit Kalimantan
Para  transmigran  etnis  Madura  yang  bertransmigrasi  ke  wilayah  Sampit berada pada hampir semua sektor kehidupan seperti sektor pertanian, perdagangan, transportasi, buruh bongkar muat di pelabuhan, kuli bangunan, penggergajian kayu, tenaga  kasar  pembuat  jalan,  pendulang  emas,  pekerja  atau  buruh  dari  yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan sebagainya. Terdapat pula beberapa penduduk  etnis  Madura  yang  berhasil,  diantaranya  ada  yang  memiliki  usaha penyaluran  BBM,  hotel,  pemborong  bangunan,  dan toko-toko  yang  besar.  Namun dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Murdijanto,  menemukan  bahwa  kondisi sosial ekonomi etnis Madura dengan etnis lainnya di Sampit relatif sama, sehingga tidak  ada  alasan  yang  menyatakan  telah  terjadi  kecemburuan  sosial  antara  etnis Dayak dengan etnis Madura (Murdijanto,2002).
Tercatat  bahwa  etnis  Madura  di  kota  Sampit  adalah    ±  32  %,  dan  etnis Dayak sebanyak ± 24 %. Tingkah laku dan perangai etnis Dayak tidak jauh berbeda
dengan  etnis  jawa.  Ada  yang  memeluk  agama  Islam,  ada  yang  ber-“Islam abangan”, ada yang beragama Kristen,  Katholik, dan ada pula yang percaya pada ilmu  klenik  atau  hal-hal  gaib.  Menurut  Asyikien  (dalam  Murdijanto,2002), beberapa  sifat  kurang  terpuji  dari  etnis  Dayak  adalah;  fanatis  dan  mendewa- dewakan  kesukuan,  tidak  mempunyai  tenggang  rasa  dan  pendengki  etnis  yang dimusuhi, menggeneralisasi kesalahan perorangan kepada etnis secara keseluruhan, melestarikan  budaya  mengayau,  dan  suka  menyebarluaskan  kebencian  dan prasangka buruk. Sementara itu, etnis Madura umumnya bertemperamen keras dan kasar,  arogan,  mudah  tersinggung,  angkuh,  dan  ada  yang  menjadi  preman.  Sifat negatif  lain  dari  etnis  Madura  adalah  bercarok,  serta  pendendam  yang  biasanya berakhir dengan pembunuhan.
Dengan memperhatikan sifat-sifat tidak baik dari kedua etnis tersebut, maka diduga bahwa terjadinya konflik kedua etnis di Sampit ialah karena benturan sifat- sifat  negatif  tersebut.  Terjadinya  konflik  karena  disebabkan  dendam  yang  tinggi dari etnis Dayak terhadap etnis Madura karena perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh sebagian kecil etnis  Madura seperti mencuri, menjambret, menipu, menempati tanah orang lain tanpa izin, membuat keonaran dalam perjudian dan di kompleks  pelacuran,  melanggar  lalu  lintas,  serta  merampas  milik  etnis  lain  di pendulangan emas.
Sumber lain menyebutkan bahwa konflik yang terjadi antara kedua etnis ini tidak  bisa  dilepaskan  dari  perubahan  konstelasi  kekuatan  dan  permasalahan lingkungan. Etnis Madura yang bertransmigrasi ke Sampit sebagai pekerja di HPH dan  perkebunan,  memiliki  persepsi  dan  nilai  yang  berbeda    dengan  etnis  Dayak dalam  memperlakukan  dan  memanfaatkan  hutan.  Etnis  Dayak  memiliki kebudayaan  hutan  yang  kuat,  adat  istiadat  yang  begitu  dekat  dengan  alam  dan menganggap  hutan  sebagai  rumah  dan  sumber  penghidupan  yang  lestari.  Etnis Madura tidak banyak memiliki tradisi hutan, mengingat di daerah asalnya di Pulau Madura kondisinya relatif kering dan tandus. Mereka didatangkan untuk bekerja di perusahaan HPH yang tugasnya memotongi pohon hutan dan sebagai tenaga kasar di bidang kehutanan dan perkebunan.
Pada era orde baru, bisnis kehutanan tidak lepas dari peran aparat keamanan yang  turut  mengontrol  konflik  di  lapangan.  Ketika  reformasi  awal  berlangsung,
peranan aparat keamanan agak mengendor, sehingga terjadi kekosongan kekuatan. Akibatnya  pekerja  etnik  Madura  langsung  berhadapan  dengan  penduduk  Dayak. Letupan  konflik  tidak  terhindarkan,  karena  penduduk  asli  merasa  lingkungan  dan penghidupannya  terganggu  oleh  kegiatan  HPH.  Kemarahan  penduduk  yang  sudah lama  marjinal  dan  tertindas,  seperti  meluap  tanpa  dapat  dibendung  menimbulkan akumulasi  kekerasan  yang  mengerikan.    Penduduk  lokal  Dayak  yang  telah  lama marjinal merasa bahwa yang mereka lihat di lapangan merusak hutan adalah etnis pendatang  Madura.  Padahal  pekerja  etnis  Madura  sesungguhnya  adalah  buruh perusahaan  besar  yang  menjadi  mata  rantai  paling  depan  dari  bisnis  main  kayu yang  juga  tereksploitir  tenaganya.  Sayangnya  yang  terjadi  di  lapangan  adalah kekerasan  antar  penduduk  yang  sesungguhnya  sama-sama  menjadi  korban  dari sistem  eksploitasi  hutan  yang  tidak  adil  dan  berkelanjutan  (Baiquni  dan Susilawardani, 2002).
Konflik antara kedua etnis tersebut sudah beberapa kali terjadi baik dalam skala  kecil  maupun  skala  besar.  Konflik  yang  berskala  besar  sudah  terjadi  lima kali.  Setiap  kali  terjadi  konflik  diakhiri  dengan  kesepakatan  damai,  tetapi  muncul juga konflik lanjutan. Korban tragedi Sampit sangat memilukan dan tidak diperoleh data yang  yang pasti. Diperkirakan etnis Madura  yang tewas dipenggal kepalanya di kota  Sampit saja adalah ± 201 orang. Kejadian-kejadian di kota kecamatan dan kam-kam  penggergajian  kayu  di  pedalaman  tidak  didata  dengan  pasti.  Semua rumah dan tempat usaha serta pondok pesantren etnis Madura dibakar. Akan tetapi anehnya,  tempat-tempat  ibadahnya  yaitu  masjid  dan  musola  tetap  utuh.  Harta benda  yang  mereka  miliki  juga  habis  dan  ludes  terbakar  seperti  mobil,  sepeda motor, sepeda, becak, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya.
Sebagian  besar  etnis  Madura  mengungsi  dan  diungsikan  ke  luar  Sampit menuju  Pulau  Madura  dan  Surabaya,  selanjutnya  mereka  pulang  ke  daerah  asal seperti Probolinggo, Situbondo, Jember, dan Bondowoso. Ada yang menggunakan perahu  tradisional  milik  mereka  dan  sebagian  besar  diangkut  dengan  kapal  milik Angkatan  Laut.  Keakuratan  data  pengungsi  ini  pun  masih  diragukan.  Yang mengungsi  ke  pulau  Madura  diperkirakan  lebih  dari  12.000  jiwa,  dan  tidak diketahui  secara  pasti  yang  kembali  ke  Gresik,  Lamongan,  Surabaya,  dan Kabupaten lain (Murdijanto,2002).

## 3. Studi Empiris Konflik Di Daerah Mesuji Lampung
Lampung  merupakan  daerah  pertama  yang  dijadikan  lokasi  transmigrasi oleh  pemerintah.  Bahkan  sebelumnya,  ketika  masih  dijajah  oleh  Belanda,  lokasi transmigrasi pertama yang dipilih juga adalah Lampung. Pada tahun 1905 Heitjing mengirimkan  satu  rombongan  yang  terdiri  atas  155  kepala  keluarga  dari Keresidenan  Kedu  (Jawa  Tengah)  ke  Gedong  Tataan  (Lampung)  (Levang,  2003). Tidak  mengherankan  jika  saat  ini  di  Provinsi  Lampung,  kebanyakan  dihuni  oleh kaum  transmigran.  Segala  aktivitas  hingga  konflik  yang  terjadi  tidak  sedikit bersentuhan  dengan  kaum  transmigran,  salah  satunya  adalah  kasus  Mesuji  yang terjadi pada akhir tahun 2011.
Warga Mesuji baru saja mengungkap tragedi pembantaian petani di Mesuji yang dilakukan oleh aparat keamanan dan perusahaan perkebunan yang dipicu oleh sengketa lahan. Sengketa lahan di Kabupaten Mesuji terjadi di dua titik. Pertama, sengketa  lahan  antara  perambah  hutan  di  Desa  Moro-moro,  Pelita  Jaya  dan  Pekat Raya  dengan  PT  Silva  Inhutani.  Mereka  memperebutkan  lahan  seluas  43.900 hektar  di  Kawasan  Register  45.  Kedua,  sengketa  lahan  antara  warga  di  Desa Kagungan  Dalam,  Nipah  Kuning,  Tanjungraya  di  Kecamatan  Tanjung  Raya dengan  PT  Barat  Selatan  Makmur  Investindo  yang  memperebutkan  lahan  tanah ulayat.
Mereka  yang  mengungkapkan  tragedi  pembantaian  ini  merupakan  korban penertiban hutan yang telah dikuasai oleh PT Silva Inhutani sejak tahun 1996. Hak Pengelolaan  Hutan  Tanaman  Industri  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Kehutanan  itu  berakhir  pada  tahun  2024.  Sebelumnya  lahan  seluas  43.900  hektar Kawasan  Register  45  itu  dikelola  oleh  PT  Inhutani  V  hingga  pertengahan  tahun 1990-an. Perusahaan itu kemudian bergabung dengan PT Silva, anak usaha Sungai Budi  Group,  dan  berganti  menjadi  nama  PT  Silva  Inhutani.  Belakangan, perusahaan gabungan itu murni dikelola oleh PT. Silva.
Pada  tahun  1997,  sejumlah  warga  mulai mendiami  kawasan  yang  ditanam sengon  dan  tanaman  industri lain  peninggalan  PT  Inhutani  V.  Mereka  menebangi tanaman  yang  ada  di  kawasan  itu  hingga  gundul.    Perambah  yang  kebanyakan kaum transmigran semakin marak berdatangan setelah tahun 1999. Mereka datang dari  berbagai  daerah  sepeti  Lampung  Timur,  Tulangbawang,  Metro  bahkan  dari
Jawa Barat, Bali dan Makassar. “Tanah itu kemudian dikapling-kapling dan dibagi sesama  mereka.  Awalnya  hanya  mendirikan  gubuk  sebagai  tempat  melepas  lelah seusai menanam singkong.
Saat  masih  masuk  wilayah  Kabupaten  Tulangbawang,  pemerintah  dan aparat kerap menertibkan para perambah itu. Langkah itu tidak membuahkan hasil bahkan  jumlah  warga  yang  datang  semakin  banyak.  Warga  selalu  berjanji  akan pergi setelah singkong dipanen. Alasan itu selalu dipakai seperti pada penggusuran terakhir di Pelita Jaya.  Para perambah itu kemudian mendirikan Desa Moro-moro yang  terdiri  dari  Kampung  Moro  Seneng,  Moro  Dewe  dan  Moro-Moro.  Mereka mendirikan  ladang  singkong,  permukiman,  delapan  sekolah  dasar  dan  tempat ibadah.  Sejumlah  lembaga  swadaya  masyarakat  aktif  melakukan  advokasi  seperti Yabima dan Agra. Rata-rata warga di desa Moro-Moro menanam singkong. Setiap warga mengelola dua hingga dua puluh hektar lahan. Bahkan, ada yang menguasai lahan  hingga  seratus  hektar.  Kondisi  itu membuat  kawasan  itu  berkembang  pesat. Gelombang  selanjutnya  pada  tahun  2003,  ratusan  perambah  kembali  membuka lahan  di  Alpha  8.  Mereka  kemudian  menyebut  perkampungan  itu  dengan  Pelita Jaya.  Selanjutnya  pada  tahun  2009  warga  kembali  dikoordinir  oleh  Pekat  Raya, sebuah  organisasi  massa.  Warga  yang  hendak  mendapat  kapling  harus  membayar Rp 3 – 15 juta.
Keberadaan  perambah  yang  perlahan  menguasai  kawasan  Register  45  itu membuat  Pemerintah  Provinsi  Lampung  membentuk  Tim  Gabungan  Penertiban Perlindungan  Hutan.  Anggota  tim  itu  terdiri  dari  polisi,  TNI,  jaksa,  pemerintah, satuan  pengamanan  perusahaan  dan  pengamanan  swakarsa.  Mereka  melakukan aksinya  pada  bulan  September  2010.  Tim  yang  beranggotakan  ribuan  orang  itu membongkar  permukiman  dan  gubuk-gubuk  liar  yang  dibangun  Pekat  Raya. Sempat  ada  perlawanan  dari  petani  tetapi  tidak  ada  korban  jiwa.  Penertiban  yang digelar 6 November 2010 yang menyebabkan seorang warga, Made Asta, 38 tahun, tewas  tertembak  aparat.  Sementara  Nyoman  Sumarje,  29  tahun,  luka  tembak  di bagian  kaki.  Pasca  peristiwa  itu  polisi  menangkap  sejumlah  pengurus  Pekat  Raya karena telah mengkapling-kapling lahan Register 45 dan diperjualbelikan. Tim itu kembali menggusur warga di Simpang De, Kecamatan Mesuji Timur, 21 Pebruari 2011.  Warga  melawan  dengan  memblokir  Jalan  Lintas  Timur  Sumatera.  Belasan
orang terluka terkena gas air mata termasuk anak-anak yang terjebak dalam bentrok itu.
Peristiwa itu membuat Tim Gabungan memberikan waktu kepada perambah hingga  panen  singkong  usai.  Hingga  akhirnya,  pada  14  Desember  2011,  warga petani  Pelita  Jaya  mengadukan  nasibnya  kepada  Komisi  III  DPR  RI  soal  adanya pembantaian.  Dia  mengaku  heran  dengan  tudingan  warga  yang  menyatakan perusahaan  telah  melanggar  HAM.  Dia  justru  menuding  para  perambah  itu  yang telah merampas dan menebangi pohon yang mereka tanam.
Sementara  konflik  lain  terjadi  di  Areal  Perkebunan  PT  Barat  Selatan Makmur  Investindo.  Perusahaan  itu  terlibat  sengketa  dengan  penduduk  di Tanjungraya. Warga menganggap perusahaan telah menyerobot lahan milik mereka yang  telah  digarap  turun  temurun.  Puncaknya  pada  10  Nopember  2011.  Warga yang  hendak  memanen  sawit  di  lahan  yang  mereka  klaim  diberondong  peluru aparat.  Zailani,  45  tahun,  warga  Kagungan  Dalam  tewas  di  tempat,  serta  4  orang lainnya terluka. Saat ini  Lembaga Bantuan Hukum  Bandar  Lampung dan Wahana Lingkungan  Hidup  Indonesia  mengadvokasi  para  korban  sengketa  lahan  di  desa Nipah  Kuning,  Kagungan  Dalam  dan  Tanjung  Raya.  LBH  menuding  tragedi berdarah itu karena polisi lebih berpihak pada perusahaan (http://masihangat.wordpress.com).

## PENUTUP
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  program  transmigrasi  yang digalakkan  oleh  pemerintah  sebagai  salah  satu  program  kebijakan  kependudukan ternyata  tidak  akan  selamanya  membawa  berkah  bagi  kaum  transmigran.  Dibalik potensi  kehidupan  yang  lebih  terjamin,  ternyata  dalam  program  ini  juga menyimpan potensi konflik yang setiap saat bisa meletus. Potensi konflik di daerah transmigrasi  akan  terjadi  jika  tidak  adanya  kesesuaian  budaya  pendatang  dengan budaya lokal, fanatisme kedaerahan, kecemburuan terhadap keberhasilan penduduk pendatang,  perilaku  penduduk  pendatang  yang  menyinggung  kebiasaan  atau  adat- istiadat  penduduk  lokal  dan  semuanya  itu  akan  terus  terjadi  apabila  keberagaman yang  dimiliki  tidak  bisa  dimanfaatkan  secara  positif.  Konflik  juga  terjadi
disebabkan  karena  faktor lingkungan  utamanya  berkaitan  dengan  teori  ketamakan serta teori kemerosotan dan kelangkaan sumberdaya alam.
Teori-teori  yang  dipaparkan  sangat  sesuai  dengan  hasil  studi  empiris mengenai  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  suatu  konflik.  Konflik antara  suku  Madura  dengan  suku  Dayak  di  Sampit  terjadi  karena  benturan  sifat negatif  antar  kedua  suku,  perilaku  suku  Madura  yang  dirasa  menyinggung  adat istiadat  suku  Dayak,  serta  permasalahan  lingkungan  yang  di  satu  sisi  suku  Dayak sangat  menghormati  dan  menjaga  kelestarian  hutan,  sementara  disisi  lain  suku Madura  memiliki  pandangan  yang  berseberangan.  Keberagaman  yang  dimiliki kedua suku tidak dapat dimanfaatkan sehingga potensi konflik akan terus  ada dan terjadi.  Melihat kasus ini, migrasi dipandang sebagai penyebab dan akibat adanya konflik.  Di  Madura  mereka  merasa  banyak  kekurangan  sehingga  terdorong  untuk melakukan  transmigrasi  ke  Sampit  yang  dilihat  sebagai  daerah  yang  memberikan daya tarik yang tinggi. Mereka berpindah ke  Sampit, namun sesampainya di sana, mereka  berbeda  kepentingan  dengan  suku  Dayak  sebagai  suku  asli  di  wilayah tersebut  sehingga  terjadi  konflik.  Dari  hal  tersebut  suku  Madura  merasa  terdesak dan  memilih  kembali  ke  daerah  asalnya  ( return  migrant ).  Studi  empiris  yang  lain adalah  terkait  dengan  kasus  Mesuji  di  Provinsi  Lampung,  juga  tidak  lepas  dari beberapa  teori  yang  melatarbelakangi  timbulnya  konflik.  Dalam  kasus  ini  secara jelas  terlihat  sifat  ketamakan  yang  dimiliki  oleh  salah  satu  pihak  yang  bertikai yakni  masyarakat  transmigran  (setempat)  atau  pihak  perusahaaan  yang memperebutkan lahan. Kedua belah pihak memiliki argumen masing-masing yang ingin  memperkuat  posisi  mereka  dan  bersifat  tamak,  dan  jika  hal  tersebut  terus berlanjut,  resolusi  apapun  yang  ditawarkan,  potensi  konflik  di  masa  mendatang akan  terus  terjadi.  Memperhatikan  kasus  ini,  migrasi  dipandang  hanya  sebagai penyebab adanya konflik dan belum dilihat adanya data yang menunjukkan bahwa kasus  ini  menyebabkan  eksodus  para  transmigran  dari  Mesuji  kembali  ke  daerah asal.

## Daftar Pustaka
Baiquni, M dan Rijanta.--------. Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Dalam  Era  Otonomi  dan  Transisi  Masyarakat,  pemahaman  teoritis  dan pemaknaan empiris .---------
Baiquni,  M.  dan  Susilawardani.  2002. Pembangunan  Yang  Tidak  Berkelanjutan: Refleksi  Kritis  Pembangunan  Indonesia .  Yogyakarta  :  ideAs  dan TransMedia Global Wacana
Glasbergen,  Peter  (ed).  1995. Managing  Environmental  Disputes:  Network Management  As  An  Alternative .  The  Netherlands  :  Kluwer  Academic Publishers
Keban,  Yeremias  T.  1996. Mobilitas  Penduduk  dan  Perubahan  Sosial  Budaya (Dalam Aris Ananta, Chotib (eds) Mobilitas Penduduk Indonesia) . Jakarta : LDFEUI dan BKKBN
Levang,Patrice. 2003. Ayo Ke Tanah Sabrang (Transmigrasi di Indonesia) . Jakarta: KPG dan IRD Forum Jakarta Paris
Purbangkoro,  Murdijanto.  2002. Migrasi  Etnis  Madura  Ke  Sampit  Dan  Konflik Yang Terjadi (Dalam Buku Mobilitas Penduduk Indonesia Tinjauan Lintas Disiplin) . Yogyakarta : PSKK UGM
Saefullah,  Djadja.  2002. Migrasi,  Perubahan  Sosial,  dan  Potensi  Konflik  (Dalam Buku Mobilitas Penduduk Indonesia Tinjauan Lintas Disiplin) . Yogyakarta : PSKK UGM
-------------. Inilah  Kisah  Konflik  Lahan  dan  Pembantaian  di Mesuji .  Tersedia dalam  http://masihangat.wordpress.com,  diakses  pada  tanggal  8  januari 2012