## Peran Sosiologi Terhadap Permasalahan Perilaku Korupsi Berdasarkan Studi Kasus (Putusan No15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg)
Nawang Sari 1 , Annisa Fitriani 2 , Muhammad Zidan 3 , Azmelia Putri Balqis 4 , Bunga Farah Fauziah 5 , Rahma Amanda 6 , Muhammad Agus Hardiansyah 7 , Nurul Hayat 8
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jalan Ciwaru Raya No. 25 Tel. Fax (0254) 280330, Kota Serang Banten 42117, Indonesia.
Email Coresponden: nawangsarr@gmail.com

## Abstrak
Korupsi telah  menjadi  budaya  di Indonesia,  merambah  berbagai  profesi, terutama  di  lingkungan birokrasi  yang  kompleks.  Korupsi  sangat  menakutkan  dan  dapat  mengancam  eksistensi  suatu  bangsa. Salah satunya terjadi di ranah pemerintahan. Dalam Penelitian kali ini untuk mengetahui hal apa saja yang  menyebabkan  seseorang  dapat  terpengaruhi  oleh  perbuatan  yang  menyimpang  seperti  halnya korupsi.  Dalam  Kasus  ini,akan  dibahas  lebih  detail  terhadap  para  terdakwa  baik  aparat  pemerintah maupun  pebisnis  yang  bersangkutan  terkait  kasus  izin  Meikarta.  Serta  yang  menjadikan  penelitian  ini penting  untuk  dibahas adalah  dimana  sosiologi  memberikan  gambaran  mengenai  bagaimana pengaruh lingkungan dapat berdampak buruk terhadap tindakan serta perbuatan seseorang. Dalam hal ini, Metode penelitian  yang  digunakan    adalah  penelusuran  kepustakaan  atau  library  research.  Dalam  hal  ini, tergantung pada tujuan pembicaraan penelitian, kami juga akan melakukan survei analisis. Analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  yaitu  deduktif  dan  induktif.  Nilai    penelitian  ini adalah  menyimpulkan  terhadap  kajian  hukum  atas  permasalahan  penyalahgunaan  kekuasaan  serta tindak  pidana  korupsi  yang  dibahas  dalam  putusan  No15/Pid.Sus-TPK/2019/PN  Bdg.  Dan  bagaimana Sosiologi  memberikan  analisis  terhadap  tingkahlaku  individu  serta  pengaruh  sosiologi  kedepannya dalam memberikan dampak positif terhadap lingkungan yang buruk, sehingga seseorang tidak melakukan penyimpangan yang salah.
Kata Kunci : Peran Sosiologi, Perilaku Korupsi, Meikarta.

## PENDAHULUAN
Korupsi  telah  menjadi  budaya  di Indonesia, merambah berbagai profesi, terutama  dalam  lingkungan  birokrasi  yang kompleks.  Korupsi  menakutkan  dan  dapat mengancam eksistensi suatu bangsa. Ancaman korupsi  terhadap  kehidupan  seperti  kanker dalam  darah.  Oleh  karena  itu,  pemilik  tubuh harus  terus-menerus  menjalani  "cuci  darah" jika  ingin  hidup.  1  Risiko  korupsi    individu dan  masyarakat  dapat  dijelaskan  oleh  fakta bahwa  tidak ada sistem sosial  yang berfungsi dalam menghadapi korupsi sosial dan mengakibatkan kekacauan transformasi masyarakat. Semua individu-individu
masyarakat  hanya  peduli  pada  diri  mereka sendiri  dan  tidak  ada  kerja  sama  atau persaudaraan  sejati.  Korupsi  juga  merusak moral  dan  intelektual  masyarakat.  Ketika korupsi  merajalela,  masyarakat  tidak  lagi memiliki  nilai-nilai  luhur  atau  keluhuran (Anjari, 2020).
Pemerintah  Kota  Bekasi  baru  saja memperbaharui  rencana  pembangunan  daerah kabupaten  bekasi  Tahun  2011  Nomor  12. Rencana  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Bekasi  Rencana  tata  ruang  daerah  ini Berdasarkan  rencana  rinci  (RDTR).  Wlayah Bekasi,  Mengenai  rencana  pengembangan Meikarta belum mencapai perencanaan daerah
Bekasi,  saat  berada  di  lokasi  pembangunan sudah masuk dalam jangkauan pengembangan kawasan I Cikarang  Selatan.  Kawasan pedesaan  Lippo  Cikarang  terletak  di  tiga  desa yaitu  desa  Cibatu,  desa  Sukaresmi  dan  desa Serangi. Dengan izin, proyek Meikarta Bekasi yang  didukung  pemda  hanya  disetujui  seluas 84,3  hektare  dari  luas  lahan  500  hektare. lisensi  sesuai    Bekas  pesanan  daerah  no.  12 tahun  Tahun  2011  sesuai  dengan  perencanaan daerah  Kabupaten Bekasi 2018/2019.
Baru-baru  ini,  salah  satu  peristiwa  yang sedang  berlangsung  adalah  kasus  korupsi, Kasus  korupsi  proyek  Meikarta  KPK  menjadi sorotan  di  Indonesia.  (KPK)  membeberkan kronologi dugaan suap terkait pengurusan izin proyek.  Pembangunan  Meikarta  di  BekasI, Jawa  Barat.  Penangkapan  itu  menyusul informasi  publik  yang  diterima  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penyidikan sudah  berlangsung  sejak  sekitar  November 2017.  Wakil  Presiden  KPK  Laode  M.  Syarif mengatakan,  bukti  yang  dikumpulkan  KPK dikonfirmasi setelah adanya dugaan kesepakatan  antara  pihak  swasta  dan  lembaga negara.  Dalam  kasus  ini,  KPK  menetapkan total  sembilan  tersangka.  Mereka  adalah Direktur  Operasi  Lippo  Group  Billy  Sindoro (BS),  du  Grup  Lippo-Berater  Taryudi  (T)  dan Spender  Fitra  Djaja  Purnama  (FDP).  Henry Jasmine  (HJ)  de  Lippo  Group.  La  kvazaŭaj profitantoj  estas  Bekasi  Regent  2017-2022
Neneng  Hassanah  Yasin  (NNY),    Bekasi Regency  PUPR  Direktoro  Jamaluddin  (J), Bekasi  Regency  Fire  Service  Chief,  Sahat MBJ  Nahore  (SMN),  Penyedia  Utama Investasi  dan  Integrasi  Pelayanan  Dewi Tisnawati,  Bekasi    (DT)  dan  Neneng  Ramin, Bekasi  Kepala  Badan  Perencanaan  Wilayah PUPR ( Syamsuddin, 2020 )
Bupati  Bekasi  dan  teman-temannya diduga menerima hadiah dan janji.  Pengusaha proyek  pembangunan  Maykarta  terlibat  dalam mendapatkan  Izin  Usaha  untuk  beroperasi  di Kabupaten  Bekasi,  yang  disebut  Izin  Pemilik untuk  proyek  dengan  total  luas    774  hektar. Tahap pertama 84.6hektar, tahap kedua seluas 252,6  hektar  dan  tahap  ketiga  seluas  101,5 hektar.  Dalam  tindakan  korupsi,  tidak  ada unsur penyelesaian masalah korupsi  atau sains dan teori mungkin independen, tetapi keduanya merupakan kombinasi dari perspektif  yang  berbeda  untuk  mengalahkan mereka.  Dalam  hal  ini,  satu  ilmu.  Sosiologi digunakan untuk memecahkan masalah korupsi. Sosiologi memiliki kronologi lahirnya suatu  cabang  ilmu,  selain  itu  sosial  adalah disiplin sosiologi umum ( Leasa, 2020) .
Inti  dari  penelitian  ini  adalah  masalah hukum  megaproyek  Sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  12 Tahun    Perencanaan  Daerah  Bekasi  Tahun 2018/2019,  2011.  Berdasarkan  Peraturan Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  12  Tahun  2011
tentang  Rencana  Pembangunan  Daerah  Kota Bekasi  Tahun  2018/2019.  Serta  bagaimana peran sosilogi dalam menangani permasalahan korupsi  sehingga  dengan  adanya  sosiologi seseorang  mampu  terhindar  dari  perbuatan yang buruk. Tujuan penelitian ini menjelaskan masalah  hukum  megaproyek  Meikarta  sesuai dengan  aturan  perda  kabupaten  Bekasi  no. 12/2011.  Serta  memberikan  analisis  sosiologi mengenai  kasus  meikarta  ini,  sehingga  kedua pembahasan  ini  dapat  memberikan  solusi  dan pemahaman yang jelas bagi pembaca.
Pada  Pasal  4  Keputusan  No.  26/2008 menyatakan  Rencana  perencanaan  wilayah adalah    sistem    perencanaan  wilayah  dan keputusan penggunaan lahan. Termasuk rencana  dan  contoh  rencana  daerah.  Saat mengembangkan  rencana  terperinci,  mereka didasarkan  pada  Nilai  strategis  lokal  atau pendekatan  terhadap  aktivitas  lokal.  Peraturan Daerah (RUGI) Bekasi No. 12/2011 kaitannya dengan  zonasi  wilayah  administrasi  Bekasi, juga  memiliki  p84.  Pada  saat  yang  sama, peraturan  tata  ruang  wilayah  administrasi Bekasi  menentukan  tata  ruang  wilayah administrasi Bekasi 2011-2031. Perda tersebut terutama  mengatur  tentang  zonasi    dan pemanfaatan ruang wilayah  administrasi wilayah Bekasi. Efektif, fungsional, kompatibel,  fokus  dan  seimbang,  untuk meningkatkan  kesejahteraan.  Maka  rencana
harus  dikembangkan  di  masyarakat    dan disusun tata ruang wilayahnya.

## METODE
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kepustakaan  yaitu  penelitian  kepustakaan  dan analisis Penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai  rangkaian  kegiatan  yang  berkaitan dengan metode pengumpulan informasi perpustakaan,  metode  membaca,  dan  metode membaca.  penyimpanan  serta  pengolahan bahan  penelitian.  Dalam  penelitian  sastra, informasi  dipelajari  dari  berbagai  sumber seperti  buku,  artikel  ilmiah,  berita,  dan  lain- lain.  Kami  menganalisis  informasi  dan memeriksanya dengan cermat.
Tinjauan  pustaka  setidaknya  memiliki empat Kualitas terpenting yang harus diperhatikan  oleh  seorang  penulis.  Pertama, penulis  atau  peneliti  bekerja  langsung  dengan teks  (manuskrip)  atau  data  numerik,  bukan langsung  mengetahui  subjeknya.  Kedua,  data kepustakaan out  of  the  box artinya  peneliti bekerja langsung dengan sumber data kepustakaan,  artinya  peneliti  tidak  harus melakukan  perjalanan  langsung  ke  lapangan. Ketiga,  informasi  kepustakaan  sebagian  besar merupakan sumber sekunder dalam arti bukan data  primer,  melainkan  bahan  sekunder  dan data    yang  diperoleh  langsung  dari  informasi peneliti  di  tempat.  Keempat,  keadaan  data
perpustakaan  tidak  dibatasi  oleh  ruang  dan waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum
Perspektif yang digunakan untuk komunikasi  sosial  dapat  berubah  tergantung pada  pengaturan  dan  penerapannya.  Hukum seharusnya menyelesaikan masalah secara adil dan  membuat  hidup  orang  berharga,  dan sebenarnya bisa mengubah aturan dan menghukum  mereka  yang  berkuasa.  Itu melekat  dalam  penerapan  hukum,  yang mencirikan  diterapkan.  Penerapan  hukum dalam  konteks  sosial.  Perubahan  penerapan hukum  merupakan  fenomena  alam,  sehingga perlu  dipahami  apa  yang  sebenarnya  terjadi, mengapa  terjadi,  dan  bagaimana  hukum  itu terjadi.  Membahas  penerapan  hukum  dalam masyarakat  merupakan  sarana  yang  unik dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Oleh  karena itu  masyarakat  menuntutnya    kebutuhan  akan sistem  hukum  baru  untuk  menjaga  tatanan sosial.
Kajian tentang perubahan undang- undang  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan metode    kepemimpinan.    Ini  posisinya  yang Itulah  sebabnya  hukum  menjadi  multidimensi dalam  kehidupan  manusia,  demikian  pula perubahan  hukum  berkaitan  langsung  dengan kebutuhan akan tatanan  di dalamnya termasuk nilai  dan  norma  sosial  yang  sudah  mapan, sistem sosial, adat istiadat dan hubungan sosial
antara  si  miskin  dan  si  miskin,  dan  pranata kelembagaan,  tetapi  kalaupun  ada,  pranata hukum belum ada.
Hukuman  mati  dari  sudut  pandang sosiologi  hukum  Kasus  terpidana    korupsi sebenarnya  tidak  asing  lagi  bagi  masyarakat Indonesia  ( Mufida,  2020) .  Kejahatan  khusus lainnya seperti narkoba dan terorisme Hukuman  mati  sudah  diterapkan,  hukuman yang bisa diberikan  efek mengintimidasi pada penjahat  potensial.    Menurut Harefa (2020) menjelaskan  bahwa  tidak  ada  hal  seperti  itu toleransi  pejabat  publik  yang  merugikan perekonomian  negara  bukan  jumlah  yang kecil.  Mereka  pantas  mendapatkan  hukuman terberat  yang  bisa  mereka  dapatkan  negara tidak  akan  lagi  kehilangan  uang  kepada banyak  orang  yang  menyimpang  darinya berdasarkan  kepentingan  pribadi  (Marpaung, 2019)
Fenomena  korupsi  merupakan  masalah besar  di  masyarakat    sehingga  mampu  untuk merancang perspektif sosiologis untuk partisipasi.Korupsi dalam perspektif sosiologis memberi  gambaran  jelas  bahwa  masalah korupsi  sudah  dekat  karena  ketidakabsahan mereka yang berkuasa memimpin dan mendorong  bawahannya  untuk  melakukannya sesuatu  yang  berakibat  buruk.  Namun,  bukan berarti  korupsi  tidak  bisa  diberantas  pengaruh korupsi  terlalu  kuat  dan  kejahatan  tidak bertemu  kejahatan  dalam  kasus  korupsi,
sehingga korupsi merajalela dan tabu tidak ada lagi  bagi  para  penjahat.  Meski  memang  benar kerahasiaan  yang  bersifat  struktural  untuk mempromosikan  korupsi,  tetapi  itu  bukan alasan  utama  dan  mendefinisikan  korupsi selalu  bisa  beradaptasikan  diri.  Orang  yang melakukan  korupsi  beradaptasi  dengan  semua struktur  dengan  cara  ini  sehingga  bahkan struktur  hukum  dapat  digunakan  sebagai  alat. Masalah  korupsi  bersifat  struktural.  Semua struktur berbeda sepanjang sejarah, dan orang- orang dengan organisasi  dan birokrasi tertentu terinfeksi korupsi ( Lutfi, 2020) .
Refleksi Sosiologis Pemberantasan Korupsi  dalam  Publikasi  Indonesia.  Sebagai isu  yang  mengancam    pembangunan  negara, penting  agar  pemberantasan  korupsi  tidak dilaksanakan,  Namun  selalu  sarat  dengan pemahaman  bahwa  birokrasi,  penegakan hukum  dan    korupsi  adalah  bagian  dari budaya.  Ilmu  Sosiologi  menawarkan  banyak kemungkinan Pendapat  dan pemikiran tentang situasi.  Aspek  kelembagaan  tersebut  dapat diintegrasikan  untuk  mengoptimalkan    sistem kehidupan masyarakat dengan beberapa lembaga  besar  seperti  lembaga  pendidikan, birokrasi.  Pendidikan  yang  baik  adalah  faktor kunci dalam menjaga negara ini  dari jaringan korupsi.  Berbagai  tingkat  topik  pelatihan antikorupsi    diintegrasikan  ke  dalam  semua kursus  dan  topik    siswa.  Gerakan  antikorupsi memperhatikan  aspek  pengembangan  karakter
yang  membentuk  kepribadian  setiap  anak. Kedua  reformasi  birokrasi,  ketiga  reformasi birokrasi.
Bagian  dari  lembaga  penegak  hukum pencegah  dan  anda  tidak  akan  rugi.  Penting untuk  memiliki    pemimpin  yang    memberi contoh  dan  merupakan  kekuatan  pendorong dan  semangat  yang  nyata  dalam  perang melawan  korupsi  ( Ujang ,  2020).  Perilaku korupsi secara sosiologis adalah kebalikan dari tindakan  Hukum  sebagai  kontrol  sosial  yang dapat dikatakan sebagai aspek hukum normatif dari kehidupan masyarakat atau untuk memberikan  definisi  perilaku  menyimpang dan  konsekuensinya,  termasuk  larangan, perintah,  penalti,  dan  pengembalian  uang. Sebagai  alat  kontrol  sosial,  hukum  dipandang efektif  dalam  menentukan  perbuatan  benar, salah,  atau  melanggar  hukum  dan  dalam memberikan  sanksi  hukum  kepada  individu yang melakukannya tindakan buruk.
Sosiologi Agama Pengendali Aparat Pemerintah Yang Terjerat Kasus Korupsi Dari  sudut  pandang  sosiologis,  agama tidak  muncul  wahyu  yang  berasal  Bukan  dari “dunia  luar”,  tetapi  dari  pengalaman  religius atau  konkrit  dikumpulkan  dari  dulu  hingga sekarang. Dengan kata lain, definisi sosiologis agama adalah definisi empiris. Oleh karena itu, agama  secara  fungsional  dapat  didefinisikan sebagai  institusi  tersendiri  yang  menjalankan tugas (fungsi) untuk memfungsikan
masyarakat  secara  layak  di  tingkat  lokal, regional, nasional, dan global. Oleh karena itu, agama  dilihat  dari  segi  efektivitas  dan pengaruh sosialnya.
Masyarakat beragama maju atau modern pada umumnya kecenderungan untuk memahami  tauhid,  yaitu  keyakinan  akan Keesaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  menciptakan semua alam; tidak ada tuhan selain Dia, seperti yang  dikatakan  oleh  kredo  (tidak  ada  tuhan selain  Allah).  Selain  itu,  keikutsertaan  semua pihak dalam pemberantasan korupsi merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Korupsi  tidak  bisa  diberantas  tanpa  dukungan banyak  pemilih.  Salah  satu  komponen  yang berperan  strategis  dalam  membangun  gerakan sosial  antikorupsi  adalah  tokoh  agama  yang aktif  secara  sosial.  peran  yang  agak  sentral. Keterlibatan  ulama  dalam  pemberantasan korupsi  memberikan  dorongan  dan  insentif yang  kuat  bagi  masyarakat  untuk  terlibat dalam pemberantasan korupsi.
Tentu  saja,dalam  memecahkan  masalah korupsi tentu tidak ada suatu unsur penyelesaian masalah korupsi selain menggunakan  ilmu  dan  teori  yang  mungkin independen, tetapi keduanya merupakan kombinasi  dari  perspektif  yang  berbeda  untuk mengalahkan  mereka.  Dalam  hal  ini  ilmu sosiologi  yang  digunakan  untuk  memecahkan masalah  korupsi  menggunakan  ilmu  sosiologi agama.  Sosiologi  agama  berawal  dari  salah
satu  cabang  ilmu  sosial,  yaitu    sosiologi  pada umumnya.
Dalam  hubungannya  dengan  sosiologi agama.  kita  bisa  contohkan  salah  satu  kasus dalam  penelitian  ini  yaitu  para  pejabat  yang melakukan  korupsi  meikarta.  kasus  korupsi proyek  meikarta  merupakan  ulah  manusia yang  secara  moral  tidak  pantas.  kasus    dari perspektif  aktivitas  manusia.  dari  sudut pandang  ini  adalah  kasus    yang  buruk  secara moral.  lalu  mengapa  pasalnya,  tindakan tersangka  dalam  kasus  suap  itu  dilakukan keinginan  dasar,  akrab  dan  bebas.  mereka sudah  tahu  bahwa  apa  yang  mereka  lakukan itu  tidak  benar  dan  salah,  tetapi  mereka  tetap melakukan  untuk  memulai  dan  memuluskan jalan  mereka.  mereka  menerima  suap  proses izin  pembangunan  proyek  di  meikarta  sudah dimulai  tanpa  kendala  pihak    tertentu.  mereka harus  menjadi  orang  yang  berpendidikan tinggi  berpikir  rasional  sebelum  bertindak. mereka  (tersangka)  juga  sejenak  tertidur dengan  gembira  tanpa  memikirkan  apa  yang terjadi  setelah  kejadian  itu  ternyata  dalam kasus  ini  banyak  pihak  yang  dirugikan,  mulai dari negara, pekerja proyek, hingga konsumen yang berinvestasi didalamnya. mereka haruslah orang yang telah menerima akal budi dari  tuhan,  tahu  bagaimana  menggunakannya dengan  baik  dan  menggunakannya  untuk kebaikan dan bukan untuk hal-hal  negatif dan merugikan orang lain.
Mereka  harus  bertanggung  jawab  atas tindakan  mereka      telah  merugikan  banyak pihak.  Untuk  itu,  undang-undang  korupsi  itu sendiri  harus  ditegakkan  dengan  lebih  baik yang  korup  akan  takut  dan  korupsi  akan lenyap.  Dari  sudut  pandang  para  koruptor, mereka  sangat  melemahkan  hukum  yang  ada di  Indonesia,  sehingga  banyak  terjadi  kasus korupsi    baik  di  kota  maupun  di  daerah.  Hari ini  tidak  ada  korupsi  itu  tabu,  tapi  mungkin saja  mereka  masih  melakukannya  sampai hukum  benar-benar  berlaku.  Dalam  kasus  di atas  Pemerintah  harus  tegas  terhadap  undang- undang  korupsi  ( Kaligis,  2020) .  Pemerintah harus  menghukum  orang  yang  korupsi, terlepas dari pena mereka  Korupsi tetap harus dihukum  seberat-beratnya,  agar  para  koruptor tidak  mengulangi  kesalahannya    untuk  hal yang sama, dan juga untuk masyarakat umum, ini  juga  bukan  tentang  korupsi  karena  mereka takut dengan hukum yang ada dan tidak berani melakukan hal  yang ada adalah kejahatan dan tidak bermoral.
Hukuman  Yang  Setimpal  Bagi  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Sosiologi Hukum
Langkah-langkah  kebijakan  tindakan- pencegahan  seperti  kejahatan  luar  biasa dengan  korupsi,  ada  beberapa  poin  penting legislator yang bisa dijadikan jebakan Menciptakan  rasa  jera  di  kalangan  pelaku korupsi, khususnya melalui adanya sanksi dan asas  pembuktian  terbalik  ketika  salah  satunya
merupakan tindak pidana yang fatal. Keinginan  untuk  membasmi  korupsi  telah dirusak  di  belakang  pengembangan  kebijakan terkait  dengan  memberikan  hukuman  mati. Badan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk  berdasarkan  UU  No.  30  Tahun  2002 (KPK).  Tindak  pidana  korupsi  berdasarkan
UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan dengan UU No. 20 Tahun 2001). Amandemen  UU  No  31  Tahun  1999  Pasal  2 (2) UUTPK mengatur  pidana mati bagi pelaku korupsi  dalam  kondisi  tertentu.  Beberapa situasi  menjadi  beban  bagi  orang  yang  korup. menonjolkan  kriteria.  B.  Jika  ada  korupsi, negara  berada  dalam  risiko  berdasarkan undang-undang saat ini. Ketika  bencana alam nasional terjadi. Moeljatno mengatakan sebagai  tindak pidana korupsi  atau jika terjadi krisis  ekonomi  dan  keuangan  di  negara. Tindakan  yang  dilarang  oleh  hukum  dilarang sanksi khusus atau ancaman sanksi; Pelanggar tidak    dihukum  mati  atas  perintah  pengadilan, tetapi  mereka    korup  dan  posesif  kekurangan yang  harus  diperhatikan.  Dalam  banyak persidangan,  hakim  hanya  membebaskan tersangka  korupsi  dan  pelanggaran  ringan. Hukuman  mati  sejalan  dengan  KUHP,  namun keberadaannya diabaikan. 17 poin tidak pernah ada  suap  dituntut  dengan    hukuman  mati  bagi hakim.
Dari perspektif sosiologis, hukum pidana mati menawarkan beberapa hal  karena alasan- alasan, yaitu: a) Dapat mengakibatkan dijatuhkannya  pidana  mati    ketidakadilan, karena kejahatan bukan hanya masalah hukum pidana, tetapi secara sosiologis terkait denganekonomi,  baik  secara  politik  maupun psikologis.  b)  Hukuman  mati  melanggar  hak untuk  hidup.  (c)  Sistem  peradilan  pidana bukanlah  sistem  yang  sempurna.  d)  Hukuman mati  tidak  mencegah  kejahatan  atau  bertindak sebagai  pencegah.  (e)  Ini  adalah  hukuman alternatif yang tidak membunuh pelaku, serius dan  membutuhkan  sosialisasi.;  f)  Hukuman mati  tidak  tepa  tujuannya  adalah  hukuman pidana,  tujuan  pemidanaan  adalah  sebuah konsep.
Pencegahan  yang  dilakukan  dengan menggunakan pencegahan umum ( algeme ) dan pencegahan khusus (teori pencegahan khusus). Tujuan  umum  pencegahan    adalah    memberi seseorang  sesuatu  selain  pencegahan  pidana atas  kejahatan  yang  telah  mereka  lakukan. Mengenai  kontrasepsi  dirancang  khusus    agar pelaku  dapat  bertindak  sebagai  pencegah untuk tidak mengulanginya pelanggaran kedua Untuk  menjatuhkan  hukuman  mati  bagi  para koruptor  ( Nanggala,  2020) .  Pada  dasarnya  itu hanyalah  catatan  umum.  Tidak  ada  tindakan pencegahan  khusus  yang  diambil  karena pelaku  dijatuhi  hukuman  mati.  Penerapan hukuman  mati  membatasi  hak  untuk  hidup
yang merupakan hak asasi manusia. Indonesia adalah  negara  seperti  melindungi  keadilan kehidupan  ditempatkan  pada  hak  yang  tidak dapat  menyimpang  darinya.  Namun,  penjahat tetap  dihukum  dengan  kehilangan  hak  mereka hidup.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  dan  studi  yang dilakukan  kemudian  bisa  disimpulkan  bahwa sosiologi  hukum  memegang  peranan  penting menyelidiki  kasus-kasus  hukum  yang  telah terjadi  ditengah  masyarakat.  Komunikasi simbolik      memposisikan  perbedaan  pendapat itu    tentang  hukuman  mati  bagi    koruptor tidak  lain  adalah  bentuk    dialektika  pemikiran manusia  yang  mendalam    menafsirkan  setiap fenomena dalam masyarakat dan salah satunya adalah    hukuman  yang  pantas    kejahatan korupsi.
Korupsi  merupakan  kejahatan    luar biasa,  bahkan  Konvensi  PBB  Menentang Korupsi  mengklasifikasikan  korupsi  sebagai kejahatan  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan terhadap  kemanusiaan.  Orang  yang  korupsi harus  menerima  hukuman  maksimal  tanpa belas  kasihan.  Mereka    menyita  uang pemerintah  dan  merugikan  jutaan  orang, sehingga  mereka  tidak  berhak  atas  tunjangan khusus.  Penjara  memang  bukan  tempat  untuk balas  dendam,  tapi  juga  bukan  tempat  bagi penjahat  untuk  menikmati  hak  istimewa seperti  itu  pengampunan.  Pelajaran  tidak
hanya  untuk  para  napi  itu  sendiri,  tetapi  juga untuk  jutaan  orang  di  luar  tembok  penjara, yang seharusnya tidak berani mengambil uang dari pemerintah. Menghapus atau memperkuat kompensasi  untuk  korupsi  adalah  isu  politik yang  patut  dikejar.  Alasan  perilaku    baik selama  Anda  tinggal  di  penjara  tidak  dapat digunakan  untuk  pembatalan.  Tetapi  penjara telah  menyebabkan  orang-orang  koruptor berperilaku  baik,  dan  korupsi  tidak  dapat dihilangkan  karena  alasan  ini.    Apa  yang  dia lakukan juga, motivasi mereka biasanya untuk berbuat  baik  di    penjara,    tetapi  untuk diampuni.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjari,  W.  (2020).  Penerapan  Pidana  Mati
Terhadap Terpidana Kasus
Korupsi. Masalah- Masalah Hukum, 49(4), 432-442.
Harefa,  N.  S.  K.,  Manik,  G.  K.,  Marpaung,  I. K.  Y.,  &  Batubara,  S.  A.  (2020).  Dasar
Pertimbangan  Hakim  terhadap  Tindak Pidana  Korupsi  yang  Dilakukan  oleh Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS):  Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus- TPK/2018/PN. Mdn. SIGn Jurnal Hukum, 2(1), 30-42.
Leasa,  E.  Z.  (2020).  Eksistensi  Ancaman Pidana  Mati  Dalam  Tindak  Pidana
Korupsi  Pada  Masa  Pandemik  Covid-
19. Jurnal Belo , 6 (1), 73-88.
Lutfi,  A.  F.,  Zainuri,  Z.,  &  Diartho,  H.  C. (2020).  Dampak  Korupsi  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi  Kasus  4 Negara  di  ASEAN. E-Journal  Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 7(1), 30-35.
Mufida,  A.  (2020).  Polemik  Pemberian Hukuman  Mati  Pelaku  Korupsi  Di
Tengah Pandemi Covid- 19. Adalah , 4 (1), 223-230.
Marpaun,  ZA  (2019).  Kebijakan  Hukuman
Mati  Bagi  Tindak  Pidana  Korupsi  dari Perspektif  Hukum  Pidana  Islam  Journal of Science Advocacy, 7(1), 31-42
Nanggala,  A.  (2020).  Internalisasi  Nilai-Nilai Anti  Korupsi  Melalui  Pembelajaran
Pendidikan Kewaranegaraan. Jurnal
Global  Citizen:  Jurnal  Ilmiah  Kajian
Pendidikan Kewarganegaraan, 9-23. Syamsuddin,  A.  R.  (2020).  Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan  Barang  dan  Jasa. Jambura Law Review , 2 (2), 161-181.
Ujang Aswin dan Armansyah Prasakti (2020),
Mantan Peraturan Daerah No. Desember 2011: Majalah Kewarganegaraan, halaman 18. Kaligis,  R.  V.  (2020).  Implikasi  Hukum  Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30
Tahun  2002  Tentang  KPK  Terhadap Penyelesaian  Kasus  Tindak  Pidana Korupsi. Lex Crimen, 9(1).