## KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH DUNIA DAN ISLAM BERKESETARAAN GENDER

## Nur Azizah
Department of Sharia Economic Law , Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000 E-mail: nurazizahhutagalungdo@gmail.com
Diterima : Agustus, 2020
Direvisi : November, 2020  Diterbitkan  :  Desember, 2020

## Abstract
The theme of this study is the position of women in the course of history up to the post Apostolic and present. Women in terms of social opinions, norms, and even women themselves are still women below men, also still have the notion of not having full rights. Thus it is important to reexamine the history of women's civilization into  the  future  to  better  understand  that  women  today  have  gained  equality  activities.  Next,  explain  to  get gender  equality  in  accordance  with  the  times  and  social  challenges  needed  by  smart  and  critical  women  and society to find and fight for their rights. Gender inequality that is still felt by women in modern times raises the failure of Shari'a for women, but questions the human failures that come from Shari'a itself. This research uses historical and analytic descriptive methods.
Key Words : Position, Woman, History, Gender, Islam

## Abstrak
Tema  penelitian  ini  adalah  kedudukan  perempuan  dalam  perjalanan  sejarah  hingga pasca Kerasulan dan masa sekarang. Perempuan dari segi pendapat social, norma, dan bahkan diri  perempuan  sendiri  masih  berpendapat  perempuan  berada  di  bawah  tingkatan  laki-laki, juga  masih  adanya  anggapan  belum  memiliki  hak  sepenuhnya.  Dengan  demikian  penting untuk  mengkaji  kembali  sejarah  perjalanan  peradaban  perempuan  dari  masa  ke  masa  untuk lebih  memahamkan  bahwa  perempuan  saat  ini  sudah  mendapatkan  progrsitivas  kesetaraan. Selanjutnya, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kesetaraan gender sesuai dengan zaman dan tantangan social yang dihadapi perempuan dan masyarakat harus secara cerdas dan kritis menemukan  dan  memeperjuangkan  hak-haknya.  Ketimpangan  gender  yang  masih  dirasakan perempuan  zaman  modern  ini  bukanlah  akibat  ketidakberhasilan  syariat  dalam  melindungi perempuan, tetapi tepatnya ketidakberhasilan manusia menemukan nilai dari syariat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode historis dan deskriptif analitik.
Kata Kunci: Kedudukan, Perempuan, Sejarah, Gender, Islam

## A. PENDAHULUAN
Melihat  peradaban  perempuan  di  zaman  kemajuan  IPTEK  ini,  diakui  bahwa perempuan  turun  andil  dalam  pembangunan  bangsa  Indonesia.  Tentang  hak,  perempuan sudah  mendapatkan  hak-haknya  di  bidang  pendidikan,  politik,  sosial,  masyarakat,  keluarga, ekonomi  dan  berbagai  aspek.  Jika  melihat  kembali  ke  dunia  sejarah,  maka  kedudukan perempuan  masa  modern  ini  sudah  lebih  baik  dan  patut  untuk  disyukuri.  Tetapi  kemudian permasalahan  yang  timbul  adalah  adanya  anggapan  tentang  Islam  berlaku  subordinatif  pada perempuan.
Hak  perempuan  dalam  kesetaraan  gender  di  dunia  tidak  terlepas  dari  gerakan kesetaraan gender dalam nash-nash al-quran dan perjuangan Rasulullah. Keadaan perempuan di  berbagai  negara  belahan  dunia,  beberapa  di  antaranya  Indonesia,  Arab,  Yunani,  India, Eropa  dan  Amerika  sangat  memprihatinkan.  Perempuan  dipandang  sebagai  makhluk minoritas, lemah, tidasak berdaya, dan dipandang seabagai benda atau bahkan perhiasan bagi laki-laki. Kehadiran Islam banyak  merubah tradisi masyarakat yang  tidak berkeadilan, syariat Islam yang disebar Rasulullah mengusung gerakan kesetaraan gender, di mana perempuan dan laki-laki  adalah  manusia  yang  sama-sama  memiliki  hak,  harkat  dan  martabat.  Meskipun demikian, di zaman modern ini masih terdapat budaya patriarki dan hokum yang bias gender atau tidak berkesetaraan. Sehingga timbul anggapan bahwa apa yang alami perempuan muslim adalah implikasi syariat Islam tidak sensitive gender. Padahal pada prinsipnya Nash Al-Quran dan hadits tidaklah selalu bersifat mutlak, terbuka peluang lebar untuk dilakukan ijtihad atau penafsiran syariat sesuai kondisi social yang dihadapi masyarakat. Jadi, sekalipun masih terjadi ketimpangan gender di kalangan ummat muslim, itu disebabkan budaya patriarki masyarakat Indonesia  yang  masih  kental  mewarnai  pola  penafsiran  sehingga  menciptakan  hokum  yang kaku dan keras. Hal ini pula yang menyebabkan Syariat Islam pada pencitraan yang buruk.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan untuk artikel ini adalah metode historis dan metode deskripsif  analitik.  Topik  yang  dibahas  adalah  terkait  harkat  dan  martabat  perempuan  masa lampau  di  berbagai  belahan  dunia,  sehingga  menggunakan  metode  historis.  Selanjutnya menggunakan  metode  deskriptif  analitik  karena  penelitian  ini  juga  membahas  tentang kedudukan  perempuan  dalam  Islam  serta  gerakan  kesetaraan  gender  dalam  Islam.  Data dikumpulkan  dari  berbagai  referensi  terkait  kedudukan  perempuan  masa  sejarah,  hak
perempuan  yang  digaungkan  Islam  serta  ketimpangan-ketimpangan  gender  yang mengatasnamakan  agama.  Sehingga  berdasarkan  data  yang  terkumpul  peneliti  melakukan interpretasi secara seksama dan malakukan pengkajian secara analitik.

## C. PEMBAHASAN

## 1. TEORI KESETARAAN GENDER
Secara bahasa gender diterjemahkan sebagai sex atau jenis kelamin. 1 Tetapi arti gender secara  umum  adalah  suatu  yang  tampak  pada  perempuan  dan  laki-laki  dari  segi  nilai, tingkah  laku  (karakter),  peran,  dan  partispasi.  Dalam  pengertian  lain,  gender  dimaknai sebagai hal yang mengkaraterisasi salah satu jenis kelamin atau keduanya. Secara cultural laki-laki  kerap  kali  digambarkan  sebagai  manusia  kuat,  super,  rasional,  gagah,  perkasa, kuat, pemimpian, dan jantan sedangkan perempuan sebaliknya, berperilaku halus, keibuan, kurang  rasional,  lemah  lembut,  cengeng,  dan  lain-lain. 2 Perbedaan  kedua  jenis  kelamin tersebut  merambah  sampai  ke  perbedaan  peran,  partisipasi,  hak  dan  kewajiban  sehingga salah  satu,  khusunya  perempuan  mengalami  dikriminasi  dalam  keluarga,  sosial,  budaya, politik,  ekonomi  dan  bahan  hokum.  Hal-hal  negative  itu  disebut  sebagai  ketimpangan gender.
Berdasar  pada  ketimpangan  gender,  gerakan  kesetaraan  mulai  digaungkan  para penggerak kesetaraan gender yang disebut sebagai feminis. 3 Feminis adalah setiap orang, kelompok,  badan,  atau  kegiatan  yang  bertujuan  mengangkat  harkat  dan  martabat  salah satu  jenis  kelamin  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan. 4 Jadi,  gender  tidak  hanya membela  dan  melindungi  hak  perempuan,  tetapi  dapat  juga  laki-laki  jika  pada  situasi tertentu laki-laki mengalami penerunan harkat dan martabat.

## 2. KEADAAN  PEREMPUAN  DALAM  SEJARAH  DUNIA  DI  EROPA  DAN AMERIKA
Bahasan  ketimpangan  gender  di  Eropa  dan  Amerika  tidak  terlepas  dari  feminis. Feminis muncul sebagai implikasi dari ketidakadilan yang diterima salah satu jenis kelamin,
1 John M. Echols dan Hasan Sadhily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 256.
2 Mansour  Faqih, Membincang  Feminis  Diskursi  Gender  Perspektif  Islam, (Surabaya:  Risalah Gusti, 2000), hlm. 8-9.
3 Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Quran dengan Optik Perempuan, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 88.
4 Arimbi Haroepoetri dan R Valentina, Percakapan tentang Feminsme Vs Neoliberealisme, (Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004), hlm. 10
khususnya  perempuan. 5 Feminis  adalah  penggerak  kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan  di  depan  hukum,  sosial,  budaya,politik,  ekonomi  dan  lain-lain.  Gerakan feminis muncul sebab tidak ada kepercayaan lagi pada negara, pemerintahan, gereja, dan budaya  untuk  menerima  hak-hak  sebagai  sesama  manusia.  Dengan  demikian  berbagai aliran  feminis  lahir  sesuai  dengan  perjuangan  dan  tantangan  yang  dihadapi  perempuan eropa  saat  itu. 6 Perempuan  merasakan  pelemahan  harkat  dan  martabat  secara berkepanjangan, di mana tidak ada harapan dari berbagai arah  untuk mendapat keadilan kecuali upaya dan usaha kaum feminis sendiri untuk memperjuangkannya.
Gerakan kesetaran gender pertama di  Eropa bermula pada tahun 1550-1700, di  Inggris 7 ,  kemudian  tahun  1785  di  Belanda  terjadi  gerakan  kesetaran  melalui  publikasi karya  ilmiah  yang  mengusung  tentang  suara  perempuan  untuk  mendapat  keadilan. Selanjutnya diikuti gerakan liberal feminis di Prancis abad XVIII, selanjutnya merambah ke jajaran eropa hingga Amerika. 8
Keadaan  perempuan  di  Eropa  dan  Amerika  yang  memprihatinkan,  dikuasai budaya patriarki membuat perempuan semakin sadar telah menjalani kehidupan yang tidak beruntung.  Perempuan  di  Eropa  dan  Amerika  tidak  memiliki  hak  atas  pendidikan, berpolitik,  harta  benda,  korban  diskriminasi  keluarga.  Meskipun  terdapat  sebagian perempuan sekolah tetapi sangat sulit bagi perempuan mendapat pekerjaan dengan alasan berjenis  kelamin  perempuan.  Baik  dari  kalangan  elit,  menengah  dan  bawah,perempuan tidak  memiliki  kesempatan  untuk  berkarya  secara  bebas.  Perempuan  dianggap  sebagai makhluk  lemah,  kotor,  dan  rendah. 9 Seiring  dengan  masa  kelam  tersebut,  para  kaum feminis  mulai  menyuarakan  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  bahkan  ada  gerakan  gender ekstream,  yakni  feminis  radikal  bernuansakan  kebencian  pada  laki-laki  dan  ingin menyainginya  dari  berbagai  aspek.  Bagi  feminis  radikal,  laki-laki  adalah  musuh  bagi perempuan. 10 Kebencian tersebut tumbuh sejalan dengan masa-masa kelam yang dihadapi perempuan saat itu.
5 Mansour Faqih, Membincang Feminis… hlm. 8-9.
6 Aliah  Darma ,  Analisis  Wacana  Kritis, (Bandung:  Yayasan  Widya  Bekerjasama  dengan  Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI, 2009), hlm. 145
7 Jenainati dan Judy Groves, Introduction Feminism, Malta: Gutenberg Press, 2007), hlm. 9
8 Aliah Darma, Analisis Wacana………, hlm. 145
9 Hannam, The Book of Feminism, (England: Pearson-Longman, 2007), hlm. 7.
10 Rosemarie  Putnam  Tong, Feminis  Thought:  A  More  Comprehensive  Introduction, (Colorado: Westview Press, 2009), hlm. 50.

## 3. KETIDAK ADILAN GENDER DI INDONESIA
Beberapa  bentuk  ketidakadilan  gender  di  Indonesia  masa  pra-kemerdekaan  dan awal  pasca  kemerdekaan  adalah  peertama,  pendidikan,  perempuan  tidak  memiliki  hak mengecap pendidikan, karena perempuan dipandang tidak perlu berpendidikan. 11 Kedua, di  masyarakat,  pendapat  atau  aspirasi  perempuan  tidak  didengar,  sehingga  untuk memutuskan segala sesuatu dan membuat kebijakan hanya hasil rapat antar laki-laki saja. ketiga,  anak  perempuan  berada  di  bawah  penguasaan  orang  tua  sepenuhnya  untuk menentukan  calon  suami,  keempat,  istri  berada  di  bawah  penguasaan  penuh  suami, sehingga istri memiliki tugas pokok melayani suami layaknya seorang hamba, dan suami bebas  berpoligami  tanpa  batas,  serta  menceraikan  istri  sesuka  hati.  Terlebih  masa penjajahan,  pemerintahan  colonial  belanda  situasi  dan  keadaan  perempuan  semakin memprihatinkan,  tekanan  tidak  hanya  didapat  dari  mayarakat  pribumi  tetapi  juga pemerintah belanda. 12
Untuk melihat ketidak adilan gender yang sampai saat ini masih membumi, maka secara umum terdapat lima bentuk ketiodak adilan gender yakni
1. Subordinasi , yakni Kondisi yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah  dari  laki-laki,  seorang  ibu  yang  tidak  diberi  kesempatan  untuk  mengambil keputusan  dan  menyalurkan  pendapat. Subordinasi  pada  dasarnya  adalah  keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama  maupun  dalam  aturan  birokrasi  yang  meletakan  kaum  perempuan  sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh  apabila  seorang  isteri  yang  hendak  mengikuti  tugas  belajar,  atau  hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tatapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.
2. Sterotype  /  Pelebelan  yakni  Penandaan  terhadap  suatu  kelompok  tertentu  yang seringkali  merugikan  dan  menimbulkan  ketidakadilan,  contoh  :  pendapat  bahwa perempuan  sering  berdandan  untuk  menarik  perhatian  lawan  jenis  (  dapat  dilihat dalam  ketentuan  pasal  5  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017). Setereotipe  dimaksud adalah  citra  baku  tentang  individu  atau  kelompok  yang  tidak  sesuai  dengan
11 Andrian  Vickers, Sejarah  Indonesia  Modern, terj.  Ari  Maftuhin,  (Yogyakarta:  Insan  Madani, 2005), hlm. 62
12 Andrian Vickers, Sejarah Indonesia Modern ., hlm. 65.
kenyataan  empiris  yang  ada.  Pelabelan  negatif  secara  umum  selalu  melahirkan ketidakadilan.  Salah  satu  stereotipe  yang  berkembang  berdasarkan  pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, (perempuan),
Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  diskriminasi  dan  berbagai  ketidakadilan  yang merugikan  kaum  perempuan.  Misalnya  pandangan  terhadap  perempuan  yang tugas  dan  fungsinya  hanya  melaksanakan  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan pekerjaan  domistik  atau  kerumahtanggaan.  Hal  ini  tidak  hanya  terjadi  dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyaraklat, bahkan di  tingkat  pemerintah  dan  negara. Apabila  seorang  laki-laki  marah,  ia  dianggap tegas,  tetapi  bila  perempuan  marah  atau  tersinggung  dianggap  emosional  dan tidak dapat menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda,  namun  standar  nilai  tersebut  banyak  menghakimi  dan  merugikan perempuan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak  aktif  dalam  “kegiatan  laki-laki”  seperti  berpolitik,  bisnis  atau  birokrat.
Sementara  label  laki-laki  sebagai  pencari  nakah  utama,  (breadwinner) mengakibatkan  apa  saja  yang  dihasilkan  oleh  perempuan  dianggap  sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.
3. Beban Ganda , Yakni Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak  dibandingkan  jenis  kelampin  tertentu,  contoh  :  perempuan  yang  memiliki peran  dalam  mengurus  rumah  tangga,  memastikan  suami  dan  anak  dalam  keadaan baik, melahirkan, menyusui, atau dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki beban kerja majemuk ttetapi seringkali tidak dihargai dan tidak dianggap.
Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidak adilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kalamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu  rumah  tangga  pada  umumnya  beberapa jenis  kegiatan  dilakukan laki-laki, dan  beberapa  dilakukan  oleh  perempuan.  Berbagai  observasi,  menunjukkan perempuan  mengerjakan  hampir  90%  dari  pekerjaan  dalam  rumah  tangga. Sehingga  bagi  mereka  yang  bekerja,  selain  bekerja  di  tempat  kerja  juga  masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
Dalam  proses  pembangunan,  kenyataannya  perempuan  sebagai  sumber  daya insani  masih  mendapat  pembedan  perlakuan,  terutama  bila  bergerak  dalam bidang publik. Dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada juga ketimpangan yang dialami kaum laki-laki di satu sisi.
4. Marginalisasi, yakni Suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat perubahan gender di masyarakat, contoh : perempuan dianggap  sebagai  makhluk  domestic  dalam  hal  ini  hanya  diarahkan  untuk  menjadi pengurus rumah tangga.
Proses  marginalisasi  (peminggiran/pemiskinan)  yang  mengakibatkan  kemiskinan, banyak  terjadi  dalam  masyarakat  di  Negara  berkembang  seperti  penggusuran  dari kampung halaman, dan eksploitasi. Namun pemiskinan atas perempuan maupun laki yang  disebabkan  jenis  kelamin  merupakan  salah  satu  bentuk  ketidakadilan  yang disebabkan gender. Sebagai contoh, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan  seperti internsifikasi pertanian yang hanya memfokuskan  petani  laki-laki.  Perempuan  dipinggirkan  dari  berbagai  jenis  kegiatan pertanian  dan  industri  yang  lebih  memerlukan  keterampilan  yang  biasanya  lebih banyak dimiliki laki-laki.
5. Kekerasan, yakni Adanya perlakuan kasar atau tindakan yang bersumber dari sumber kekerasan  salah  satunya  kekerasan  terhadap  jenis  kelamin  tertentu  yaitu  Perempuan dengan anggapan gender yang eksis dan diakui di masyarakat patriarki berpusat pada kekuasaan  laki-laki  misal  anggapan  bahwa perempuan  itu  lemah,pasrah,  dan  menjadi obyek seksual sehingga dalam konteks ini dikenal istilah gender-based violence .
Pada  prakteknya  terdapat  3  jenis  Kekerasan  terhadap  Perempuan    yakni    Kekerasan secara  fisik,  seksual  dan  psikologis  yang  terjadi  dalam keluarga termasuk  pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dalam rumah tangga, perkosaan dan lainnya. Kekerasan  secara  fisik,  seksual  dan  psikologis  yang  terjadi  dalam masyarakat  luas termasuk  perkosaan,  penyalahgunaan  seksual,  pelecehan  dan  ancaman  seksual  di tempat  kerja,  dalam  lembaga  pendidikan  dan  lainnya.  Kekerasan  fisik,  seksual  dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara

## 4. KETIDAK ADILAN PADA ARAB MASA JAHILIYAH
Kedudukan perempuan di masa Jahiliyah atau tepatnya pra-Islam di bangsa Arab sangat terbelakang dan hanya sebagai tempat pelampiasan hasrat suami atau laki-laki dan dipandang sebelah mata di kehidupan masyarakat Arab. Dalam hal talak, suami memiliki kebebasan  mentalak  istrinya  berapa  kali  banyaknya.  Demikian  pula  dalam  masalah poligami,  suami  bebas  memiliki  istri  sebanyak  mungkin  tanpa  menerapkan  asas  keadilan dalam rumah tangga. Perempuan tidak berhak untuk memilih calon suaminya, hanya kaum bangsawan Arab saja yang mau berunding dengan putrinya mengenai masalah perkawinan.
Suami  yang  meninggal  dalam  keadaan  meninggalkan  istri  muda,  maka  istri muda tersebut dipandang sebagai harta pusaka yang menjadi hak bagi anak tertua dari istri pertama.  Jadi,  anak  tertua  dari  istri  tertua  mempusakai  ibu  tiri  mudanya  sebagai  istrinya, akan  tetapi  anak  tersebut  boleh  menolak  apabila  tidak  menghendaki.  Tapi  dampak  dari penolakan  ini  mengakibatkan  ibu  tirinya  itu  tidak  dapat  menikah  dengan  siapa  saja sekehendak hatinya.
Seorang perempuan tidak memiliki suatu hak apapun dalam kewarisan, juga tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya sendiri menurut kehendaknya. Bahkan kelahiran seorang bayi putri dipandang sebagai suatu kesialan bagi kaum bapak. Beberapa suku di antara  mereka  bahkan  bertindak  amat  jauh  dalam  masalah  kelahiran  seorang  putri  ini, yakni  mengubur  anak  itu  hidup-hidup  karena  khawatir  kalau-kalau  akan  mendapat  aib jika anak itu sudah besar kelak. Dan ada juga yang mengubur baik putra maupun putri. Namun peristiwa ini tidaklah terjadi di seluruh bangsa Arab, termasuk suku Quraisy tidak termasuk pada daftar suku yang mengikuti kebiasaan ini.
Perlakuan  orang-orang  pada  zaman  Jahiliyah  pada  perempuan  tidak  berhenti sampai  di  situ  saja.  Bila  ada  seorang  seseorang  membenci  istrinya,  maka  ia  menahan istrinya  di  dalam  rumah,  mengancam  dan  membuatnya  susah,  agar  ia  menebus  dirinya. Sebagian  orang  Arab  Jahiliyah  tidak  menerapkan  hukum  Qisas.  Apabila  ada  seseorang membunuh  seorang  perempuan,  maka  mereka  membebaskan  orang  itu  dari  sanksi hukum dengan membayar uang denda. 13
Pada dasarnya sebelum Islam datang atau lebih tepatnya sebelum Rasulullah saw. diutus  Allah  SWT.,  telah  mengenal  berbagai  bentuk  perkawinan,  di  antaranya  adalah jenis-jenis berikut ini: 14
1) Perkawinan  Istibdha’  (Jima),  yakni  istri  dipersilahkan  bahkan  diperintahkan  suami untuk  melakukan  hubungan  suami-istri  dengan  pria  lain  yang  dipandang  memiliki kelebihan daripada suaminya. Kelebihan yang dimaksud adalah cerdas, gagah, perkasa, dan pemberani, sehingga suami mengharapkan istrinya lahir hasil berhubungan dengan laki-laki  tersebut.  Suami  tidak  akan  menyetubuhi  istri  sampai  jelas  tanda  kehamilan istri.
2) Perkawinan ar-Rahthun (Poliandri), yakni perempuan bebas disetubuhi pria manapun. Kemudian  jika  hamil,  maka  ia  akan  memilih  siapa  di  antara  pria  tersebut  yang  akan menjadi ayah dari anak yang dikandung.
13 Muhammad al-Hamid, Islam Rahmat bagi Wanita, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm. 5
14 Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 110- 111
3) Perkawinan  badal  (Tukar-menukar  istri),  yaitu  pertukaran  istri  yang  dilakukan  para suami.
4) Perkawinan  asy-Syighar  (Tukar-menukar),  yakni  orang  tua  (ayah)  melakukan pertukaran anak perempuan dengan pria lain untuk dinikahi masing-masing.

## 5. KETIDAK ADILAN DI MASA YUNANI KUNO
Tidak  berbeda  dengan  apa  yang  dialami  permpuan  masa  Arab  Jahiliyah  dan Indonesia, di masa Yunani Kuno perempuan hanya dianggap sebagai makhluk pelengkap atau perhiasanan bagi laki-laki. Dalam keluarga elit, anak perempuan biasa disembunyikan di  dalam  istana,  sedangkan  di  kalangan  masyarakat  biasa,  anak  perempuan  berada  di bawah kekuasaan orang tua secara penuh, sehingga tidak berhak menentukan calon suami. Perempuan  tidak  berhak  atas  kepemilikan  harta  termasuk  harta  warisan  orang    tua. 15
Disebabkan perempuan hanya sebagai pemuas nafsu, maka istri hanya bertugas melayani suami dan mengurus anak-anaknya. Dalam hal poligami, suami bebas mempunya selir atau gundik  dalam  jumlah  yang  tanpa  batas,  jikapun  suami  tidak  memberikan  nafkah  yang setara  pada  setiap  istri-istri,  bahkan  apabila  suami  tidak  memberikan  nafkah  lahir  dan batin, istri tidak berhak menuntut. Suami juga bebas menceraikan atau mengganti istrinya dengan perempuan lain, karena perempuan sangat
Di  masa  Romawi  perempuan  memiliki  situasi  dan  kondisi  yang  sama  sebagaimana yang dialami perempuan di masa Yunani kuno. Tetapi letak perbedaannya adalah, apabila suami meninggal duani, maka istri otomatis menjadi harta warisan untuk ahli waris, yaitu anak laki-laki dan saudara laki-laki dari suami. Sehingga meskipun perempuan tersebut ibu kandung ahli waris, maka anak tersebut (ahli waris) dapat menjadikan ibunya sebagai istri atau gundiknya. 16

## 6. GERAKAN KESETARAAN GENDER ISLAM
Prinsip  perbaikan  yang  diproklamirkan  oleh  Islam  dikumandangkan  oleh Rasulullah s.a.w., dalam soal-soal yang berhubungan dengan:
1) Bahwa  perempuan  itu  sama  dengan  laki-laki  dalam  segi  kemanusiaannya,  sama  hak dan kewajibannya. (QS. An-Nisa ayat 1).
2) Islam menghilangkan kutukan yang ditempelkan ahli-ahli agama sebelum Islam pada perempuan; Islam menetapkan bahwa hukuman yang dikenakan kepada Adam, yaitu
15 Said  Abdullah  Seib  Al-Hatimy, Citra  Sebuah  Identitas  Wanita  dalam  Perjalanan  Sejarah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm. 6
16 Said Abdullah Seib Al-Hatimy, Citra Sebuah Identitas Wanita dalam…., hlm. 6
keluar dari surga   tidaklah berasal dari hawa saja, tetapi dari  mereka berdua.(Qs. Al- Baqarah ayat 36).
3) Kemudian  ditetapkan  pula  prinsip  lain  bahwa  kaum  perempuan  bebas  dari pertanggungjawaban  ibunya,  Hawa;  malahan  secara  keseluruhan,  kebebasan  itu berlaku bagi pria dan perempuan bersama-sama.(Qs. Al-Baqarah ayat 134).
4) Bahwa perempuan memiliki kecakapan untuk beragama dan untuk masuk surga, kalau ia  berbuat  baik  dan  mendapat  azab  apabila  melakukan  kejahatan  sebagaimana  yang berlaku pada laki-laki.(Qs.An-Nahl ayat 97).
5) Islam  membasmi  perasaan  pessimis  dan  bersedih  pada  waktu  lahirnya  bayi perempuan, seperti yang biasa diperbuat bangsa Arab sebelumnya.(Qs. An-Nahl ayat 58-59).
6) Islam melarang penguburan anak-anak putri dalam keadaan hidup, dan menerangkan ancaman yang keras terhadap orang yang melakukannya.(Qs. At-Takwir ayat 8-9).
7) Islam memerintahkan supaya  memuliakan perempuan, baik sebagai  anak putri, atau sebagai isteri atau sebagai ibu.(Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Al-Ahqaf ayat 15).
8) Islam  menganjurkan  supaya  perempuan  itu  diberi  pendidikan  sebagaimana  laki-laki; seperti  sabda  Rasulullah:  “Menuntut  Ilmu  itu  hukumnya  wajib  bagi  setiap  orang Islam”. (H.R. Baihaqy).
9) Islam memberikan hak perempuan dalam warisan. (Qs. An-Nisa ayat 11-12).
10) Islam mengatur hak-hak suami-istri, dan menjadikan hak perempuan itu sama dengan hak  laki-laki,  dengan  kedudukan  suami  sebagai  pimpinan  Rumah  Tangga  dengan ketentuan tidak diktator, dan menganiaya. (Qs. Al-Baqarah ayat 228).
11) Islam  mengatur  masalah  talak  dengan  mencegah  sikap  sewenang-wenang    dan tindakan  menang  sendiri  dari  laki-laki.  Islam  menetapkan  batas  talak  hanya  tiga  kali. Islam  juga  menetapkan  waktu  tertentu  untuk  bolehnya  menjatuhkan  talak,  dan menetapkan  tentang  adanya  iddah  sebagai  konsekwensi  dari  talak  itu,  dalam  masa iddah itu diberikan kesempatan untuk rujuk.
12) Anak  yati  yang  berada  di  dalam  perwalian  harus  diperlakukan  secara  baik  menurut syariat.  Diharamkan  memakan  harta  anak  yatim  kecuali  dalam  batas  kewajaran, dianjurkan  juga  memberikan  pendidikan,  pengajaran,  dan  menikahkannya  jika  sudah cukup umur  (dewasa). Harta anak yatim harus dikembalikan kepada anak yatim laki- laki dan perempuan jika sudah cakap hokum (dewasa). (Qs. An-Nisa ayat 6).
13) Meskipun  dalam  Islam  boleh  poligami,  dibatasi  empat,  tetapi  Islam  menganjurkan lebih baik menikahi satu perempuan saja, karena menikahi lebih dari satu berpotensi pada tindak aniaya.(QS. An-Nisa ayat 3).

## 7. ISLAM DAN KESETARAAN GENDER
Adanya  pandangan  bahwa  Islam  terkesan  tidak  adil  pada  perempuan  termasuk  di antaranya  adalah  anggapan  gerakan  kesetaraan  gender  hanya  dari  Eropa  dan  Amerika, padahal  jika  melihat  kembali  peradaban  perempuan  pra-Islam  sangat  memprihatinkan. Feminis  barat  muncul  seiring  dengan  hilangnya  kepercayaan  pada  agama  (gereja), 17 tetapi Islam menguatkan kepercayaan pada agama.
Adapun  tantangan  modern  yang  dihadapi  perempuan,  yakni  perkembangan  IPTEK membutuhkan penerapan hokum yang moderat sesuai dengan kondisi social yang dihadapi masyarakat  saat  ini.  Generasi  modern  masih  menggunakan  pendapat  fikih  klasik  secara mutlak,  memandang  hasil  tafsiran  ulama  adalah  hokum  mutlak  Islam,  sedangkan  pada prinsipnya hokum Islam lebih terbuka untuk ditafsirkan.
Bagi  mereka  yang  sama  sekali  belum  mengenal  Islam,  berdasarkan  akidah  pokok yang diajarkan di dalam Al-Quran, dan juga secara a’priori telah memandang hokum Islam dalam  pencitraannya  yang  buruk.  Laurence  Rosen,  Professor  dan  ketua  jurusan Antropologi  di  Universitas  Princeton  dan  Professor  hokum  di  Universitas  Colombia, Rosen mengatakan: 18
“bahwa satu dari lima orang di dunia hari ini , hidup dengan tunduk dengan hokum  Islam,  tetapi  adanya stereotype tentang  doktrin  yang  sangat  kaku  atau hukuman  keras  mengakibatkan  kaburnya  pemahaman  nilai  serta  gaya penalaran yang mengkarakterisasi putusan hakim Islam setiap hari.”
Pemahaman  yang  kaku  terhadap  sebuah  akidah  atau  syariat  melahirkan  hokum  legal yang bersifat kaku dan Keras. Tetapi demikian, sebuah hasil hokum yang membuat syariat terkesan  missoginis,  menempatkan  syariat  Islam  pada  pencitraan  yang  buruk.  Padahal syariat Islam sendiri lebih terbuka untuk ditafisirkan secara moderat.
Beberapa  contoh  hokum  keluarga  Islam  legal  di  Indonesia  yang  mencerminkan budaya  patriarki,  bias  gender: Pertama ,  tentang  uang  tebusan  telak  (iwadh).  Kompilasi
17 Aliah Darma , Analisis Wacana Kritis…… , hlm. 145
18 Achmad Ali. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 240
Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa  istri  wajib  membayar  uang  tebusan  talak  jika  istri melakukan gugatan cerai terhadap suami. 19 Ketentuan ini sejalan dengan tafsiran terhadap QS.  Al-Baqarah  ayat  229 20 tentang  hak  khuluk  istri.  Tetapi  KHI  menyebutkan  gugatan cerai (khuluk) dengan alasan apapun, bahkan jika kesalahan berasal dari suami, yakni istri korban kekerasan fisik dan psikis serta suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah, maka istri  tetap  wajib  membayar  iwadh  dan  tidak  berhak  atas  nafkah  iddah. 21 Padahal  apabila ayat ini dikaji lebih dalam, seksama, yakni mempertimbangkan istri adalah korban KDRT dan mengkaji asbabun nuzul ayat An-Nisa ayat 229,maka istri tidak wajib membayar iwadh dan istri tetap berhak atas nafkah iddah. Karena ayat ini turun berkenaan dengan istri salah seorang sahabat yang hendak menggagat cerai suaminya yang shaleh dan taat menunaikan kewajiban selayaknya seorang suami. 22 Bagaimana mungkin ketentuan ayat QS. Al-Baqarah ayat 229 ini dipersamakan dengan kasus gugatan cerai pada suami yang melakukan KDRT.
Kedua ,  tentang  ketentuan  Hukum  Positif  Islam  di  Indonesia,  yakni  UU  NO.  1 Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  istri  adalah  ibu  rumah  tangga yang  menyelenggarakan  tugas  rumah  tangga. 23 Ketentuan  ini  ditarik  dari  QS.  Al-Ahzab ayat  28-34  tentang  Perempuan  berdiam  diri  di  rumah.  Jika  ayat  ini  ditafsirkan  secara patriarki,  yakni  berdasarkan  perspektif  laki-laki,  maka  istri  wajib  di  dalam  rumah, mengurus  pekerjaan  rumah  tangga,  sedangkan  pekerjaan  luar  rumah  dianggap  sebagai tambahan  bagi  istri  bukan  tugas  pokok.  Padahal  jika  ayat  ini  ditafsirkan  lebih  moderat, yakni  pengkajian  secara  seksama  maka  hasil  hokum  tidaklah  timpang  gender.  Mayoritas ulama  sendiri  menafsirkan  bahwa  ayat-ayat  tersebut  ditujukan  kepada  istri  dan  keluarga perempuan  Nabi,  bukan  perempuan  muslim  secara  umum. 24 Bahkan  sekalipun  melihat
19 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 (i): “Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suami.”
20 QS.  Al-Baqarah  ayat  229:  “Talak  (yang  dapat  dirujuki)  dua  kali.  Setelah  itu  boleh  rujuk  lagi dengan   ara  yang  ma  ruf  atau  men eraikan  dengan   ara  yang  baik.  Tidak  halal  bagi  kamu  mengambil kembali sesuatu dari  yang telah kamu  berikan kepada  mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat  menjalankan  hokum-hukum  Allah.  Jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya  (suami  isteri)  tidak  dapat menjalankan hokum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hokum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum- hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”
21 KHI Pasal 149: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (b). member nafkah,  maskan,  kiswah  selama  masa  iddah  ke uali  bekas  istri  telah  dijatuhi  talak  ba’in  atau  nusyuz  atau dalam  keadaan  tidak  hamil.”.  Pasal  119  KHI:  “Talak  ba’in  sebagamana  yang  disebutkan  dalam  ayat  (1) adalah (b). Talak dengan tebusan atau khuluk.”
22 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani,Subulussalam: Syarah Bulughul Maram, (Riyadh: Darus Sunnah, 2014).
23 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  83:  “Istri  menyelenggarakan  dan  mengatur  keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”
24 Abu al-Hasan Al-Mawardi. Tafsir al-Mawardi. Jilid 4. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.t.t.), hlm. 401
pendapat  ulama  fikih,  Abu  Hanifah,  Syafi’I,  Hambali  menyebutkan  pekerjaan  rumah tangga  bukanlah  kewajiban  istri,  jika  istri  tidak  mau  melakukan  pekerjaan  rumah,  suami tidak boleh memaksa. 25 Bahkan jika istri menghendaki pelayan dan suami mampu, maka suami wajib menafkahi pelayan atau pembantu rumah tangga tersebut. 26
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  penulis  memandang  bahwa  ketimbangan  atau ketidakadilan  gender  sebenarnya  bukan  bersumber  dari  ayat  atau  agama  Islam,  tetapi tepatnya  adalah  budaya  patriarki  di  Indonesia  masih  kental  sehingga  masyarakat  masih diwarnai  budaya-budaya  lama  yang  tidak  sesuai  dengan  budaya  modern  saat  ini,  kedua, orang Islam menafsirkan ayat al-Quran dan Hadist secara kaku, menganggap bahwa dalam situasi  apapun  laki-laki  adalah  makluk  superior  sedangkan  perempuan  makhluk  lemah. Syariat  Islam  bebas  untuk  ditafsirkan.  Islam  yang  sebenarnya  tidaklah  kaku  dan  keras, tetapi  dapat  disesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat  Indoneisa.  Sejak  masa  Rasul  pun anjuran  untuk  berijtihad  sudah  ada.  Pada  prinsipnya,  Islam  tidak  untuk  memberatkan, tujuan  pokok  adalah  tercapainya  keadilan  sesama,  maka  sudah  seharusnya  syariat  Islam ditafsirkan  secara  sensitive  gender.  Sebagaimana  dipahami  dalam  QS.  An-Nisa  ayat  3 terdapat hokum kebolehan poligami. Tetapi di bebarapa negara muslim seperti Lebanon, Tunisia dan Turki, poligami dilarang dalam  peraturan legal di negara tersebut. Meskipun demikian  pemerintah  tidak  menyatakan  poligami  haram,  hanya  melarang.  Pelarangan poligami  di  Turki  dikarenakan  pada  masa  sebelumnya,  negara  membolehkan  poligami, tetapi  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  observasi  pemerintah,  masyarakat  tidak  mampu berlaku  adil  pada  setiap  istri,  sehingga  merugikan  pihak  perempuan,  maka  dikeluarkan aturan tidak boleh poligami hingga saat ini. 27
System hukum Islam merupakan jenis “Common Law System”, di mana keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama mendalam, lebih dari sekedar pengkajian fakta, dan keadilan  berada  tidak  dalam  persamaan,  tetapi  perwujudan  kesetaraan.  Dalam  Hukum Islam, keadilan bukan persamaan, tetapi kesetaraan gender adalah kesetaraan hak-hak dan kewajiban  perempuan  dan  pria  di  muka  hokum.  Dalam  konsep  hokum  Islam, mempersamakan laki-laki dan perempuan adalah hal yang tidak mungkin, karena dua jenis kelamin  tersebut  tidaklah  sama,  maka  yang  diusung  didalam  Islam  adalah  konsep kesetaraan. 28 Jika  dikaitkan  dalam  rumah  tangga  atau  keluarga,  suami  tidak  dapat
25 Majid Mahmud Mathlub. Panduan Hukum Keluarga Sakinah. Surakarta: Era Intermedia, 2005.), hlm.294
26 Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid. Jilid II.(Jakarta: Pustaka Azzam: 2007), hlm. 107-108
27 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 290-291.
28 Achmad Ali. Menguak Teori Hukum…. ., hlm. 240-241
menganggap bahwa statusnya sebagai laki-laki menyebabkan munculnya system kuasa, di mana anak-anak dan istri berada di bawah kuasanya. Sebagaimana suami, istripun memiliki hak  dalam  pengembangan  diri  dan  karir  tanpa  ada  tekanan  dalam  bentuk  peran  ganda yakni  ibu  rumah  tangga.  Dengan  demikian  setiap  peran  dalam  rumah  tangga  dapat dimusyawarahkan untuk menghasilkan mufakat yang tidak terkesan diskriminatif.

## KESIMPULAN
Sebelum  masa  kerasulan,  yakni  Nabi  Muhammad  saw  kondisi  perempuan  sangat memprihatinkan.  Di  setiap  negara  belahan  dunia,  perempuan  tidak  hanya  dianggap  nomor dua,  tetapi  dianggap  sebagai  benda,  pelengkap  laki-laki,  dan bebas  diperlakukan  secara  tidak layak oleh laki-laki. Sejak diutusnya Nabi Muhammad, dan mulai diturunkannya ayat-ayat Al- Quran, perempuan secara berangsur mendapatkan harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia.  Tetapi  apa  yang  diperoleh  perempuan  di  masa  Rasulullah  merupakan  tahap emansipasi awal di Arab, sehingga dibutuhkan penyesuaian dengan tradisi kental di masyarakat saat itu agar masyarakat tidak terlalu terkejut dengan perubahan dan progresivitas hokum.
Kesetaraan gender tidak hanya berasal dari Barat (Amerika dan Eropa), meskipun kata gender  muncul  dari  Barat,  tetapi  Islam  sendiri  sudah  memiliki  nilai-nilai  keadilan  dan kesetaraan  gender.  Tetapi  untuk  beberapa  hal,  Islam  dianggap  sebagai  bentuk  pelegalan subordinasi perempuan. Anggapan-anggap negative tentang Islam seakan menapikan eksisitesi Islam dalam melindungi perempuan sejak masa kelam perempuan dalam sejarah dunia. Syariat terbuka  luas  untuk  ditafsirkan  dan  diinterpretasikan  sesuai  dengan  kondisi  sosial  masyarakat muslim. Itulah alasan syariat Islam tidak bersifat mutlak dan absolute secara keseluruhan, agar manusia  dapat  berijtihad  sesuai  kebutuhan  ummat,  sebagai  kelonggaran  dan  peluang  yang diberikan dalam beragama.

## DAFTAR PUSTAKA
Sadhily, Hasan, dkk. Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1983), Faqih, Mansour. Membincang Feminis Diskursi Gender Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti,
2000)
Mustaqim,  Abdul, Paradigma  Tafsir  Feminis  Membaca  al-Quran  dengan  Optik  Perempuan,
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008)
Valentina,  R,  dkk. Percakapan  tentang  Feminsme  Vs  Neoliberealisme, (Jakarta:  debtWACH Indonesia, 2004)
Darma , Aliah. Analisis Wacana Kritis, (Bandung: Yayasan Widya Bekerjasama dengan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI, 2009)
Jenainati, Judy Groves. Introduction Feminism, Malta: Gutenberg Press, 2007)
Hannam, The Book of Feminism, (England: Pearson-Longman, 2007) Tong,  Rosemarie  Putnam. Feminis  Thought:  A  More  Comprehensive  Introduction, (Colorado: Westview Press, 2009)
Vickers,  Andrian. Sejarah  Indonesia  Modern, terj.  Ari  Maftuhin,  (Yogyakarta:  Insan  Madani, 2005)
Hamid, Muhammad al. Islam Rahmat bagi Wanita, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992) Arif,Syamsuddin. Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, (Jakarta: Gema Insani, 2008) Hatimy, Said Abdullah Seib al, Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994)
Fadhullah, Sayid Muhammad, Dunia Wanita dalam Islam, (Jakarta: Lentera, 2000) Ali,  Achmad. Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang.
(Jakarta: Kencana, 2009)
Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash, Subulussalam: Syarah Bulughul Maram , (Riyadh: Darus Sunnah, 2014).
Mawardi, Abu al-Hasan al. Tafsir al-Mawardi. Jilid 4. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.t.t.) Mathlub, Majid Mahmud. Panduan Hukum Keluarga Sakinah. Surakarta: Era Intermedia, 2005.) Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Jilid II.(Jakarta: Pustaka Azzam: 2007) Nasution,  Khoiruddin. Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009)