## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 150 - 158 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.3995

## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ABUSE OF POWER DALAM PENINGKATAN TINDAK PELECAHAN SEKSUAL
Tri Marno Butarbutar 1) , Lailatul Fajri Deswina 2) , Heni Widiyani 3)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia 1,2,3)
Corresponding Author : marno6149@gmail.com 1)

## Abstrak
Memiliki kekuasaan mencerminkan kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan  keinginan  pemegang  kekuasaan.  Dengan  kepemilikan  kekuasaan,  individu  tersebut  secara otomatis  memiliki  pengaruh,  sebuah  harapan  bagi  banyak  orang  yang  menginginkan  legitimasi  untuk memperoleh  pengaruh  dari  kekuasaan  yang  dimilikinya.  Penyalahgunaan  kekuasaan  seringkali menyebabkan  korupsi  yang  meluas.  Beberapa  penyebabnya  termasuk  bahwa  hukuman  dari penyalahgunaan  kekuasaan  sering  dirasa  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  manfaat  yang  diperoleh, kemampuan untuk memanipulasi dan merancang pertanggungjawaban fisik, persyaratan modal materi yang besar untuk memperoleh kekuasaan, dan kurangnya keseimbangan dalam sistem check and balance dalam pemerintahan.
Kata Kunci: terdiri dari bahasa Indonesia, rumus, kalimat, kutipan

## Abstract
Having power reflects the ability to alter the behavior or attitudes of others according to the desires of the power holder. With the  possession of power, an individual automatically wields influence, representing an aspiration for many who seek legitimacy to gain influence from  their held power. The abuse of power often leads to widespread corruption.  Some  of  the  causes  include  the  perception  that  the  punishment  for  power  abuse  is  relatively  lighter compared to the benefits gained, the ability to manipulate and engineer physical accountability, the requirement of significant financial capital to obtain power, and the inadequacy of checks and balances in the governmental system.

## Keywords: Consists of English, Formulas, sentences, quotes

## PENDAHULUAN
Banyak  individu  mengejar  kekuasaan  karena  dianggap  memberikan  kebebasan untuk mengambil tindakan sesuai keinginan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk  mengubah  perilaku  atau  sikap  orang  lain  sesuai  dengan  keinginan  pemegang kekuasaan. Memiliki kekuasaan juga berarti memiliki pengaruh, yang menjadi cita-cita sebagian  orang  yang  menginginkan  kekuasaan  agar  dapat  mempengaruhi  orang  lain. Hak untuk memerintah, mengatur, mengelola, dan mengambil keputusan penting juga dihubungkan  dengan  kepemilikan  kekuasaan.  Namun,  kesadaran  tentang  risiko  dan tanggung  jawab  yang  melekat  pada  kekuasaan  juga  disadari,  di  mana  penggunaan kekuasaan  yang  tidak  bijak  dapat  membahayakan  diri  sendiri  dan  keluarga.  Oleh
karena  itu,  hati-hati  dalam  menggunakan  kekuasaan  dianggap  penting  bagi keselamatan pribadi dan lingkungan keluarga. (Yogia et al., 2017)
Dalam  sistem  strata  masyarakat  yang  secara  sengaja  diorganisir  untuk  mencapai tujuan tertentu, biasanya terdapat kaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang  resmi  dalam  organisasi  formal,  seperti  pemerintahan,  perusahaan,  partai  politik, angkatan  bersenjata,  dan  lainnya.  Kekuasaan  dan  wewenang  menjadi  unsur  spesifik dalam  struktur  lapisan  masyarakat  yang  memiliki  karakteristik  khusus  yang  berbeda dengan  aset  ekonomi  seperti  tanah,  uang,  ilmu  pengetahuan,  dan  sebagainya.  Ini disebabkan oleh sifat khusus kekuasaan dan wewenang, yang tidak dapat dibagi secara bebas  dalam  masyarakat  tanpa  mempengaruhi  integritas  keseluruhan  masyarakat. (Manik, 2016)
Abuse of power merujuk pada tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh  seorang  pejabat  untuk  kepentingan  tertentu,  baik  itu  kepentingan  pribadi,  orang lain,  atau  korporasi.  Jika  tindakan  tersebut  mengakibatkan  kerugian  finansial  atau ekonomi  bagi  negara,  maka  dapat  dianggap  sebagai  tindakan  korupsi.  Terdapat pepatah  yang  menyatakan  bahwa  kekuasaan  memiliki  keterkaitan  dengan  korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi sumber berbagai perilaku menyimpang.  Semakin  besar  kekuasaan  yang  dimiliki,  semakin  besar  pula  potensi terjadinya  korupsi.  Wewenang  yang  seharusnya  diberikan  sebagai  sarana  untuk melaksanakan tugas, seringkali dianggap sebagai kekuasaan pribadi. Hal ini membuka peluang  bagi  penyalahgunaan  wewenang  untuk  kepentingan  pribadi.  Akibatnya, pejabat  yang  menduduki  posisi  penting  dalam  sebuah  lembaga  negara  mungkin merasa  memiliki  hak  untuk  menggunakan  wewenangnya  dengan  bebas.  Semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula kewenangan yang dimilikinya. (Khairunas, 2015)
Isu  penyalahgunaan  kekuasaan  saat  ini  menjadi  perbincangan  yang  hangat, baik  di media  massa,  media  cetak,  maupun  media  elektronik.  Abuse  of  Power  merujuk  pada tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik  atau  penguasa  dengan  kepentingan tertentu,  baik  itu  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  korporasi.  Apabila tindakan  tersebut  mengakibatkan  kerugian  finansial  atau  ekonomi  bagi  negara,  hal tersebut  dapat  dianggap  sebagai  praktik  korupsi  yang  dilakukan  demi  kepentingan pribadi.  Pernyataan  ini  mencerminkan  bahwa  kekuasaan  sering  kali  memiliki  kaitan erat dengan tindakan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali dapat menjadi semakin sewenang-wenang  dan  pada  akhirnya  mengakibatkan  penyimpangan.  Seiring  dengan meningkatnya  tingkat  kekuasaan,  peluang  untuk  melakukan  korupsi  juga  semakin besar,  mendorong  pemegang  kekuasaan  untuk  mengutamakan  kepentingan  pribadi mereka.  Wewenang,  yang  semestinya  diberikan  sebagai  alat  untuk  melaksanakan tugas, seringkali dianggap sebagai bentuk kekuasaan pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk  kepentingan  pribadi.  Dampaknya,  pejabat  yang  menduduki  posisi  penting dalam  lembaga  negara  merasa  memiliki  hak  untuk  menggunakan  wewenang  mereka dengan bebas. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula kewenangannya. Dalam
situasi  di  mana  masyarakat  mungkin  lemah  akibat  kemiskinan,  ketidakpahaman hukum,  dan  kurangnya  pemahaman  administrasi,  korupsi  dapat  terjadi  dengan mudah.
Pemerintah suatu negara memegang peran kunci dalam membentuk tatanan negara yang baik. Pemerintahan yang efektif terwujud melalui kerja sama antara sektor swasta, masyarakat,  dan  pemerintah  sebagai  fasilitator  yang  menjalankan  tugasnya  dengan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan dalam kerangka demokratis. Administrator publik  atau  pegawai  negeri  atau  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  seringkali  menjadi pelaku utama dalam situasi penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun bertanggung jawab untuk  melaksanakan  tugas  pemerintahan,  proses  administrasi  publik  melibatkan berbagai  pihak  di  luar  ASN,  seperti  pekerja  sosial,  LSM,  dan  akademisi,  terutama dalam  proses  pembuatan  kebijakan  guna  mencapai  tujuan  organisasi  pemerintah. Untuk  mewujudkan  negara  dengan  pemerintahan  yang  baik,  diperlukan  instrumen- instrumen, dan salah satu di antaranya adalah ASN, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  (Republik  Indonesia,  2014).  Dalam  konteks  relasi  personal, penyalahgunaan  kekuasaan,  seperti  kasus  kekerasan  domestik,  merupakan  isu  serius yang  merugikan  banyak  individu.  Kekerasan domestik  terjadi  ketika  seseorang  dalam suatu hubungan yang seharusnya penuh cinta dan saling menghormati menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan merugikan dan melanggar hak-hak individu yang  lebih  lemah.  Kekerasan  domestik  dapat  mencakup  tindakan  fisik,  emosional, seksual,  dan  finansial.  Pasangan  yang  menyalahgunakan  kekuasaannya  sering menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  untuk  mengendalikan  dan  mendominasi pasangan mereka, termasuk tindakan fisik seperti pukulan, tendangan, atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menyebabkan cedera fisik dan emosional yang serius.
Selain  kekerasan  fisik,  kekerasan  emosional  juga  seringkali  terjadi  dalam  situasi kekerasan  domestik.  Pasangan  yang  menyalahgunakan  kekuasaan  mereka  mungkin melakukan  penghinaan,  ancaman,  atau  mengisolasi  korban  secara  emosional.  Mereka dapat  mengontrol  dan  membatasi  kebebasan  korban,  membuat  mereka  merasa terperangkap  dan  tidak  berdaya.  Kekerasan  seksual  juga  merupakan  bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan pribadi. Pasangan yang menyalahgunakan  kekuasaan  mereka  dapat  memaksa  atau  memaksa  korban  untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tidak disetujui, melanggar hak korban  untuk  mengendalikan  tubuh  mereka  sendiri  dan  dapat  menyebabkan  trauma yang mendalam.
Penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi personal juga dapat berwujud dalam aspek keuangan. Pasangan yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dapat mengendalikan dan  memanipulasi  keuangan  korban,  mengambil  alih  kontrol  atas  uang  dan  sumber daya  finansial  mereka.  Dampaknya  dapat  menciptakan  ketergantungan  ekonomi  dan membuat  korban  kesulitan  untuk  melarikan  diri  dari  hubungan  yang  berpotensi berbahaya.
Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup  dua  pertanyaan  pokok:  "Apa  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab penyalahgunaan  kekuasaan  (abuse  of  power)  dan  meningkatkan  tindak  kriminal, khususnya  pelecehan  seksual?"  dan  "Apa  langkah-langkah  yang  dapat  diambil  untuk mencegah  tindakan  pelecehan  seksual  yang  diakibatkan  oleh  penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)?". Tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya terhadap peningkatan tindak kriminal, terutama pelecehan seksual, serta merumuskan tindakan pencegahan untuk mengatasi perilaku tersebut.

## Teori Kewenangan
Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” yang  berarti  wewenang  atau  berkuasa.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata  kewenangan  yang  diartikan  sebagai  hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak, kekuasaan  membuat  keputusan,  memerintah  dan  melimpahkan  tanggung  jawab kepada orang/badan lain.
Kewenangan  merujuk  pada  hak  atau  wewenang  yang  dimiliki  oleh  lembaga  atau individu  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  atau  mengambil  keputusan.  Hal  ini mencakup  aspek-aspek  seperti  pembuatan  kebijakan,  penerapan  peraturan,  dan pelaksanaan fungsi-fungsi spesifik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wewenang  atau  kewenangan  sering  disamakan  dengan  istilah  Belanda "bevoegdheid," yang artinya memiliki hak atau kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamal  Hidjaz  menyatakan  bahwa  istilah  wewenang  setara  dengan kewenangan,  yang  diartikan  sebagai  hak  dan  kekuasaan  untuk  melakukan  tindakan tertentu,  termasuk  kekuasaan  membuat  keputusan,  memerintah,  dan  menyerahkan tanggung  jawab  kepada  pihak  lain.  Kewenangan  yang  diberikan  secara  langsung melalui  peraturan  perundang-undangan,  seperti  Presiden  yang  memiliki  kewenangan membuat  Undang-Undang,  Perppu,  dan  Peraturan  Pemerintah,  dapat  dikategorikan sebagai kewenangan atributif.
Dari  berbagai  sikap  yang  dapat  memengaruhi  pemerintahan,  sikap  yang  paling pokok  adalah  kesetiaan  terhadap  wewenang  kekuasaan  politik.  Wewenang  dianggap sah  secara  menyeluruh  jika  penduduk  negara tersebut  mendukung  pemerintahan  dan mematuhi  undang-undang  politik  dasarnya.  Undang-undang  tersebut  menegaskan bahwa apa yang diumumkan oleh penguasa harus dihormati sebagai syarat utama bagi kelangsungan rezim. Jika masyarakat menolak mendukung suatu pemerintahan namun tetap  patuh  terhadap  undang-undangnya,  rezim  tersebut  akan  bersifat  otoriter.  Jika sebuah rezim kehilangan dukungan dan ketaatan dari warga negaranya, kekuasaannya akan menghadapi resistensi dan perlawanan. Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut :
a. Menurut Ferrazi, kewenangan diartikan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih  fungsi  manajemen.  Fungsi-fungsi  tersebut  mencakup  pengaturan,  yang mencakup  regulasi  dan  standarisasi,  pengurusan  administratif,  dan  pengawasan atau  supervisi  terhadap  suatu  urusan  tertentu.  Dengan  kata  lain,  kewenangan memberikan  hak  kepada  seseorang  atau  suatu  lembaga  untuk  mengelola, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan tugas atau urusan tertentu dalam konteks manajemen.
b. Menurut  Ateng  Syafrudin,  terdapat  perbedaan  antara  pengertian  kewenangan dan  wewenang.  Dalam  konteks  ini,  perlu  dibedakan  antara  kewenangan (authority,  gezag)  dan  wewenang  (competence,  bevoegdheid).  Kewenangan merujuk  pada  apa  yang  disebut  sebagai  kewenangan  formal,  yaitu  kekuasaan yang berasal dari wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu, wewenang  hanya  mengacu  pada  suatu  bagian  atau  onderdeel  tertentu  dari kewenangan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  kewenangan  lebih  bersifat  umum  dan melibatkan  kekuasaan  formal  yang  diberikan  oleh  undang-undang,  sedangkan wewenang lebih spesifik dan terbatas pada suatu bagian atau aspek tertentu dari kewenangan  formal  tersebut.  Perbedaan  ini  mencerminkan  tingkat  spesifikitas atau  ruang  lingkup  dari  hak  atau  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  suatu  individu atau lembaga.
c. Menurut  Bagir  Manan,  wewenang  memiliki  makna  yang  melibatkan  hak  dan kewajiban.  Hak  dalam  konteks  wewenang  mencakup  kebebasan  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu,  atau  memberikan  tuntutan kepada  pihak  lain  untuk  melakukan  tindakan  tertentu.  Di  sisi  lain,  kewajiban dalam konteks wewenang membawa arti kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan  tindakan  tertentu  dalam  ranah  hukum  administrasi  negara.  Dalam administrasi negara, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang- undangan  dan  diperoleh  melalui  berbagai  cara,  yaitu  atribusi,  delegasi,  dan mandat.  Atribusi  merujuk  pada  pemberian  wewenang  langsung  kepada  suatu lembaga  atau  individu  oleh  undang-undang.  Delegasi  mengacu  pada pendelegasian  wewenang  oleh  lembaga  yang  memiliki  wewenang  kepada lembaga  atau  individu  lain.  Sedangkan,  mandat  adalah  penunjukan  atau pemberian  wewenang  oleh  lembaga  atau  individu  yang  memiliki  wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu.
d. Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  wewenang  (bevoegdheid)  dijelaskan  sebagai kekuasaan  hukum  (rechtsmacht).  Dalam  konteks  konsep  hukum  publik, wewenang  memiliki  kaitan  erat  dengan  kekuasaan.  Penjelasan  ini  menunjukkan bahwa  wewenang  tidak  hanya  sekadar  hak  formal,  melainkan  juga  melibatkan aspek  kekuasaan  dalam  kerangka  hukum.  Dalam  hukum  publik,  wewenang seringkali  mengacu  pada  hak  atau  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang- undang  atau  peraturan  untuk  bertindak  atau  membuat  keputusan.  Oleh  karena
itu,  pemahaman  dan  penggunaan  wewenang  dalam  konteks  ini  sering  terkait dengan kekuasaan yang diatur oleh norma-norma hukum.
e. Menurut  S.F.  Marbun,  penting  untuk  membedakan  antara  kewenangan  dan wewenang.  Kewenangan  (authority,  gezag)  diartikan  sebagai  kekuasaan  yang formal  yang  dapat  diberikan  kepada  sekelompok  orang  atau  terhadap  suatu bidang pemerintahan secara menyeluruh. Sementara itu, wewenang (competence, bevoegdheid)  terbatas  pada  suatu  bidang  tertentu  saja.  Dengan  kata  lain, kewenangan merujuk pada kumpulan wewenang-wewenang (Rechsbevoegdheden).  Dalam  konteks  ini,  wewenang  diartikan  sebagai kemampuan  untuk  bertindak  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan. Wewenang ini melibatkan kemampuan untuk menjalankan hubungan hukum  dan  terbatas  pada bidang  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku. Jadi, perbedaan esensial antara kewenangan dan wewenang terletak pada cakupan  luas  kewenangan  yang  mencakup  berbagai  wewenang  dalam  suatu ranah tertentu.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian,  peneliti  memutuskan  untuk  menggunakan  metode penelitian  kualitatif.  Keputusan  ini  diambil  karena  pendapat  setiap  anggota  keluarga kemungkinan besar berbeda-beda. Alasan lainnya adalah karena sifat dari pendekatan kualitatif yang mengakui bahwa realitas bersifat ganda, rumit, dinamis, dan kebenaran realitas  bersifat  dinamis  (Mulyana,  2013:147).  Metode  penelitian  kualitatif  dipilih karena  memfasilitasi  pemahaman  mendalam  terhadap  fenomena  sosial  dan permasalahan manusia. Pada pendekatan ini, peneliti berupaya menciptakan gambaran yang  kompleks,  menganalisis  kata-kata,  menyelidiki  laporan  terinci  dari  sudut pandang  responden,  dan  menjalankan  studi  di  dalam  situasi  alami  (Kamahi,  2017). Pendekatan  kualitatif  memungkinkan  peneliti  untuk  meresapi  keragaman  pandangan dan pengalaman, memahami konteks secara mendalam, dan menggali informasi secara holistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor  yang  Menjadi  Penyebab  Penyalahgunaan  Kekuasaan  (Abuse  Of Power) dan Meningkatkan Tindak Pelecehan Seksual
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  penyalahgunaan  kekuasaan.  Berikut adalah  beberapa  faktor  utama  yang  mungkin  memainkan  peran  dalam  terjadinya penyalahgunaan kekuasaan:
1) Ketidakseimbangan  Kekuasaan:  Ketidakseimbangan  kekuasaan  antara  individu atau kelompok dapat menyebabkan penyalahgunaan. Ketika satu pihak memiliki kekuatan  yang  lebih  besar  dan  dominan,  mereka  mungkin  cenderung
menyalahgunakan  kekuasaan  tersebut  untuk  mencapai  tujuan  pribadi  atau kelompok mereka.
2) Ketidaksetaraan Sosial: Kondisi sosial yang tidak adil atau ketidaksetaraan dapat menciptakan  lingkungan  di  mana  penyalahgunaan  kekuasaan  dapat  terjadi. Ketidaksetaraan  ekonomi,  pendidikan,  dan  akses  terhadap  sumber  daya  dapat memperburuk ketidaksetaraan kekuasaan.
3) Kurangnya  Pertanggungjawaban:  Kurangnya  mekanisme  pertanggungjawaban atau  pengawasan  yang  efektif  dapat  memberikan  peluang  bagi  individu  atau institusi  untuk  menyalahgunakan  kekuasaan  tanpa  takut  akan  konsekuensi. Pertanggungjawaban  yang  lemah  dapat  menciptakan  lingkungan  di  mana penyalahgunaan kekuasaan dapat berkembang.
4) Kondisi  Kultural  dan  Struktural:  Beberapa  budaya  atau  struktur  organisasi mungkin  memberikan  legitimasi  atau  dukungan  terhadap  penyalahgunaan kekuasaan.  Norma-norma  yang  merendahkan  atau  meremehkan  kelompok tertentu juga dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan.
5) Krisis  atau  Konflik:  Dalam  situasi  krisis  atau  konflik,  tekanan  yang  tinggi  dan keadaan  tidak  stabil  dapat  memicu  penyalahgunaan  kekuasaan.  Orang  mungkin cenderung  menggunakan  kekuasaan  mereka  dengan  cara  yang  tidak  semestinya dalam upaya untuk mengendalikan atau mengatasi situasi.
6) Kurangnya  Kesadaran  dan  Pendidikan:  Kurangnya  kesadaran  akan  etika kekuasaan dan kurangnya pendidikan tentang hak asasi manusia dapat membuat orang  kurang  peka  terhadap  dampak  negatif  dari  penyalahgunaan  kekuasaan. Pendidikan  yang  kurang  mengenai  etika  dan  tanggung  jawab  kekuasaan  dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan.
7) Tingginya  Ambisi  dan  Niat  yang  Buruk:  Ambisi  yang  berlebihan  atau  niat  yang buruk  dari  individu  yang  memegang  kekuasaan  dapat  menjadi  pemicu penyalahgunaan.  Ketika  individu  memiliki  motivasi  yang  tidak  sehat  atau  tidak bermoral,  mereka  mungkin  menggunakan  kekuasaan  mereka  untuk  mencapai tujuan pribadi tanpa memperhatikan konsekuensinya.

## B. Penyalahgunaan Kuasa (Abuse of Power)
Penyalahgunaan  kuasa,  atau abuse  of  power ,  adalah  tindakan  yang  terjadi  ketika seseorang  atau  kelompok  menggunakan  kekuasaan  atau  otoritas  yang  mereka  miliki untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok,  tanpa  mempertimbangkan    kepentingan umum atau kesejahteraan orang lain.
Penyalahgunaan  kuasa  dapat  terjadi  dalam  berbagai  konteks,  termasuk  politik, bisnis,  organisasi,  dan  hubungan  personal.  Dalam  konteks  politik,  penyalahgunaan kuasa  sering  terjadi  ketika  pejabat  atau  pemimpin  yang  seharusnya  melayani masyarakat  dengan  integritas  dan  transparansi,  justru  memanfaatkan  kekuasaan mereka  untuk  memperkaya  diri  sendiri  atau  kelompok  mereka.  Hal  ini  dapat  terjadi
melalui  korupsi,  nepotisme,  atau  manipulasi  kebijakan  untuk  tujuan  pribadi  atau politik.
Di dunia bisnis, penyalahgunaan kuasa dapat terjadi ketika pemilik perusahaan atau eksekutif  mengeksploitasi  kekuasaan  mereka  untuk  menciptakan  keuntungan  yang tidak adil atau merugikan karyawan, pelanggan, atau pesaing. Misalnya, mereka dapat melakukan monopoli, manipulasi pasar, atau penipuan untuk mencapai tujuan mereka.
Penyalahgunaan kuasa juga dapat terjadi dalam organisasi, di mana pemimpin atau atasan  menggunakan  kekuasaan  mereka  untuk  menekan,  membatasi,  atau  menindas anggota staf atau bawahan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, di mana  individu  tidak  merasa  dihargai  atau  memiliki  kesempatan  yang  adil  untuk berkembang.
Dalam  hubungan  personal,  penyalahgunaan  kuasa  dapat  terjadi  dalam  berbagai bentuk,  termasuk  kekerasan  domestik,  pelecehan  seksual,  atau  pemerasan.  Individu yang memiliki kekuasaan atau kontrol dalam hubungan tersebut memanfaatkan posisi mereka  untuk  melakukan  tindakan  yang  merugikan  dan  melanggar  hak-hak  individu yang lebih lemah.
Penyalahgunaan  kuasa  adalah  sebuah  masalah  serius  yang  dapat  merusak hubungan,  struktur  sosial,  dan  kepercayaan  dalam  masyarakat.  Penting  bagi  kita semua untuk menyadari tanda-tanda penyalahgunaan kuasa dan mengambil tindakan untuk  mencegahnya.  Transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  aktif  dalam pengambilan  keputusan  adalah  langkah-langkah  penting  dalam  mencegah penyalahgunaan kuasa dan membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

## SIMPULAN
Tinjauan  kriminologi  terhadap  penyalahgunaan  kuasa  dalam  peningkatan  tindak kriminal mengungkapkan beberapa kesimpulan penting. Penyalahgunaan kuasa dapat menjadi  faktor  yang  signifikan  dalam  memicu  atau  memperburuk  tindak  kriminal. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari tinjauan tersebut:
a) Penyalahgunaan  kuasa  menciptakan  ketidaksetaraan  sosial  dan  ekonomi,  yang dapat  menjadi  pemicu  tindak  kriminal.  Ketika  individu  atau  kelompok  tertentu memiliki  kekuasaan  yang  tidak  proporsional,  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi dapat  tercipta.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  frustrasi,  ketidakadilan,  dan kemiskinan, yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya tindak kriminal.
b) Penyalahgunaan  kuasa  dapat  melumpuhkan  sistem  keadilan  dan  penegakan hukum. Ketika individu yang memiliki
c) otoritas  mereka,  mereka  dapat  mempengaruhi  atau  menghambat  proses  hukum. Hal  ini  dapat  mengurangi  efektivitas  sistem  keadilan  dan  penegakan  hukum, sehingga  tindak  kriminal  menjadi  lebih  sulit  untuk  diungkap  dan dihukum.Penyalahgunaan  kuasa  dapat  menciptakan  iklim  kekerasan  dan ketidakamanan.  Ketika  individu  atau  kelompok  yang  memiliki  kekuasaan
menyalahgunakannya,  hal  ini  dapat  menciptakan  iklim  di  mana  kekerasan  dan ketidakamanan  menjadi  lebih  umum.  Korban  penyalahgunaan  kuasa  seringkali merasa tak berdaya dan tidak memiliki perlindungan yang memadai, yang dapat memicu tindak kriminal sebagai bentuk balas dendam atau perlindungan diri.
d) Penyalahgunaan  kuasa  dapat  mempengaruhi  pola  kriminalitas.  Penyalahgunaan kuasa  yang  terjadi  dalam  institusi  atau  organisasi  tertentu  dapat  mempengaruhi pola  kriminalitas  di  lingkungan  tersebut.  Misalnya,  korupsi  di  tingkat pemerintahan  dapat  menciptakan  lingkungan  di  mana  tindak  kriminal  lainnya menjadi lebih mudah terjadi atau terabaikan.
e) Penyalahgunaan  kuasa  membutuhkan  tindakan  pencegahan  dan  penegakan hukum  yang  kuat.  Untuk  mengatasi  penyalahgunaan  kuasa  dan  dampaknya terhadap  peningkatan  tindak  kriminal,  diperlukan  tindakan  pencegahan  yang efektif,  seperti  peningkatan  kesadaran,  pengawasan  yang  ketat,  dan  penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan kuasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik (Umar Kamahi).
Al-Khitabah , 3 (1), 117 – 133. http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926
Khairunas. (2015). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power). Humas IAIN Pontianak ,  1 – 3.  https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of- power/
Manik,  J.  D.  N.  (2016).  KEKUASAAN  DAN  KEPEMIMPINAN  SEBAGAI  PROSES SOSIAL  DALAM  BERMASYARAKAT  Jeanne  Darc  N.  Manik  SH.,  M.Hum  . Jurnal Society , 1 (1), 64 – 75.
Republik  Indonesia.  (2014). Undang-undang  Republik  Indonesia  No.5  tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara . 1 – 104.
Yogia,  M.  A.,  Imam,  R.,  Hafis,  A.,  Moris,  D.,  &  Yogia,  A.  (2017).  Abuse  of  Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia. Raden Imam Al Hafis PUBLIKa , 3 (1), 80 – 88.