## STUDI KOMPARATIF KONFLIK BERSENJATA NON- INTERNASIONAL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

## ( Comparative Study on Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law )
Kushartoyo Budisantosa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati kushartoyo@yahoo.com

## Abstrak
Konvensi-konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan  II  1977  tidak  memberikan definisi  mengenai konflik bersenjata non-internasional (KBNI). Protokol  Tambahan II hanya menentukan ambang batas atas dan bawah yang termasuk ke dalam jenis konflik ini,  termasuk  persyaratan  yang  diperlukan  agar  Protokol  berlaku.  Penentuan  jenis konflik  berguna  untuk  menentukan  apakah  Hukum  Humaniter  Internasional  (HHI) berlaku. Sehubungan dengan itu, jurisprudensi pada Tribunal Internasional untuk bekas Negara Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR), Pengadilan Khusus untuk Siera-Leone (SCSL),  dan    Mahkamah  Kriminal  Internasional  (ICC)  menggunakan  pendekatan berbeda. Tulisan ini membandingkan pengaturan KBNI menurut sumber hukum tertulis dengan  pelaksanaannya  dalam  putusan  Peradilan  Internasional.  Walaupun perkembangan menunjukkan terdapat berbagai konflik bersenjata lainnya, namun hasil perbandingan  menunjukkan  bahwa  tetap  hanya  terdapat  dua  jenis  KBNI:  pertama, KBNI yang dicakup dalam Common Article 3 dari Konvensi Jenewa 1949; dan kedua, KBNI  yang  dicakup  dalam  Pasal  1  Protokol  Tambahan  II  1977.  Putusan  Pengadilan Internasional bersifat melengkapi dan memperjelas KBNI.
Kata kunci : Konflik Bersenjata Non-Internasional, ICTY, ICTR, SCSL, ICC

## Abstract
The Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol II of 1977 do not provide a definition  of  non-international  armed  conflict  (NIAC).  Additional  Protokol  II  specifies only  the  upper  and  lower  thresholds  that  fall  into  this  type  of  conflict,  including requirements necessary to take effect. Determining the type of armed conflict is useful for  determining  whether  International  Humanitarian  Law  (IHL)  applies.  In  this connection, the jurisprudence at the International Tribunal for the  former Yugoslavia (ICTY) and Rwanda (ICTR), the Special Court for Syria (SCSL) and the International Criminal Court (ICC) took  a different approach. This  paper compares  NIAC between conventional legal sources and international judicial judgments. Although state practices indicate various other armed conflicts, the result shows that there are only two types of NIAC: first, NIAC which is covered in common article 3 of the Geneva Convention 1949; and second, NIAC which is coverend in Article 1 of Additional Protocol II 1977. Judgments  of  international  tribunals  complements  and  clarifies  NIAC  in  Geneva Convention and its Additional Protocol II.

## Keywords: Non-International Armed Conflict (NIAC), ICTY, ICTR, SCSL, ICC

## Pendahuluan
Hukum Humaniter Internasional (HHI) mendalilkan  bahwa  konflik  bersenjata  dapat dikategorikan  sebagai  konflik  bersenjata internasional  (KBI)  berdasarkan  Common Article 2 dari Konvensi Jenewa atau Pasal 1 (4) dari  Protokol  Tambahan  I  1977  atau  sebagai konflik  bersenjata  non-internasional  (KBNI) berdasarkan Common  Article 3  dari  Konvensi Jenewa dan / atau Pasal 1 Protokol Tambahan II  1977.  Terdapat dua  mekanisme penegakan hukum  yang  berbeda  atas  dua  jenis  konflik tersebut  yang  berlaku  hingga  pertengahan 1990-an.  Dalam  KBI,  tanggung  jawab  negara dan tanggung jawab individu dapat digunakan untuk  memastikan  penerapan  HHI  secara tepat,  sementara  pada  saat  KBNI  hanya tanggung jawab negara yang dapat ditampilkan pada  pelanggaran  HHI,  sebuah  sistem  yang gagal  karena  tidak  ada  forum  hukum  untuk menangani  masalah  tersebut  dan,  dengan demikian,  pada  umumnya    dalam  KBNI
1 Sivakumaran, “ Re-envisaging  the  international  law  of internal armed conflict ”, Eur J Int Law 22 (2011), 220.
2 ICTY Tadic 1995, Prosecutor v. Tadic, Kasus No IT-94-1- AR72, Mosi Pembelaan untuk Putusan Sela dari Yurisdiksi ICTY, 2 Oktober 1995, paras 127 dan 130..
pelanggaran dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, perbedaan itu sangat penting.
Statuta dan yurisprudensi dari berbagai pengadilan  pidana  internasional  mengubah posisi  ini  karena  mereka  menyatakan  bahwa tindakan yang bertentangan dengan HHI yang dilakukan  selama  konflik  bersenjata  non- internasional  juga  dapat  dipandang  sebagai tindakan kriminal dan dituntut seperti itu. Tidak diragukan  lagi,  kriminalisasi  ketentuan  HHI muncul  sebagai  solusi  yang  tepat  untuk menangani  pelanggaran  hukum  dalam  konflik bersenjata.  Selanjutnya,  'hukum  konflik bersenjata non-internasional pada saat ini telah mengacu  pada  hukum  pidana  internasional untuk mengisi konten substansinya. 1
Khusus  dalam  KBNI,  saat  ini persoalannya  menjadi  semakin  rumit  karena norma-norma yang terkadung dalam konflik ini telah dikriminalisasi melalui yurisprudensi 2 dan Statuta  pengadilan  pidana internasional  untuk Rwanda  (ICTR). 3 Oleh  karena  itu,  menjadi sangat  relevan  untuk  mengkualifikasikan
3 Van den Herik, The contribution of the Rwanda tribunal to the  development  of  international  law,  (Leiden:  Martinus Nijhoff, 2005), 273.
dengan tepat KBNI sebagai satu yang termasuk dalam  lingkup  Pasal  3  Konvensi  Jenewa  1949 atau  Protokol  Tambahan  II  1977.  Meskipun secara luas telah diterima bahwa pelanggaran Pasal  3  Konvensi  Jenewa  1949  memerlukan pertanggungjawaban  pidana  karena  sifat kebiasaannya,  hal  ini  tampaknya  berbeda dengan  semua  pelanggaran  yang  terdapat dalam Protokol Tambahan II 1977.
Untuk menambah kerumitan dari jenis konflik bersenjata ini, pengadilan internasional justru  mengadopsi  definisi  konflik  bersenjata yang  berbeda  dari  salah  satu  ketentuan  yang disebutkan  di  atas.  Selain  itu,  Statuta Mahkamah  Pidana  Internasional  (ICC),  yang dianggap  mewakili  status  sebagai  Lembaga hukum  saat  ini,  juga  menawarkan  definisi konflik  bersenjata  yang  tampak prima  facie berbeda  dari  yang  diuraikan  dalam  hukum perjanjian tentang HHI dan dalam yurisprudensi.
Tulisan  ini  tidak  bertujuan  untuk berfokus  pada  ambang  penerapan  hukum humaniter internasional, melainkan membahas
4 Bassiouni, International  Criminal  Law,  (Ardsley: Transnational Publishers, 1999), 101.
dengan memberikan komparasi apakah aturan hukum  internasional  yang  tercantum  dalam perjanjian, hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi,  mengatur  satu,  dua  atau kemungkinan  terdapat  tiga  jenis  konflik bersenjata  non-internasional.  Secara  khusus, tulisan  ini  menyelidiki  apakah  definisi  yang digunakan  oleh  pengadilan-pengadilan  pidana internasional  dalam  penerapan  ketentuan kejahatan perang 4 sesuai dengan definisi yang diuraikan  dalam  perjanjian  dan  hukum kebiasaan.
Uji Penerapan dalam Hukum Perjanjian : Pasal  3  Konvensi  Jenewa  1949  dan Protokol Tambahan II 1977
Dalam hukum perjanjian kita menemukan  dua  aturan  untuk    KBNI,  yang pertama  kita  temukan    dalam  Konvensi  1949 dan  kedua  kita  temukan  dalam  Protokol Tambahan  II  1977.  Konvensi  Jenewa menawarkan  aturan  pertama  sedangkan Protokol  Tambahan  II  untuk  konvensi  yang sama memberikan aturan yang kedua.
Pasal  3  dari  Konvensi  Jenewa  1949 ( Common Article 3 )
Common  Article  3 menetapkan seperangkat aturan kemanusiaan internasional yang  berlaku  dalam  'kasus  konflik  bersenjata yang tidak bersifat internasional yang terjadi di wilayah  salah  satu  Pihak  Peserta  Agung'. Sayangnya, apa yang disebutkan pada paragraf awal dari konvensi ini, tidak menjawab keadaan ketika  konflik  itu  berlaku  karena  tidak diberikannya  definisi  apa  yang  dimaksud dengan  ‘konflik  bersenjata  yang  tidak  bersifat internasional’.  Satu -satunya  informasi  yang mungkin  bisa  diambil  adalah  yang  terkait dengan  isu  teritorial,  yaitu  bahwa Common Article 3 berlaku di wilayah salah satu negara (Pihak  Peserta  Agung),  sementara  tidak dijelaskan apa yang  dimaksud  dengan ‘konflik yang  tidak  bersifat  internasional’.  Formulasi yang  tidak  jelas  ini  menyisakan  ruang  untuk interpretasi  karena  baik  'konflik  bersenjata' maupun  'karakter  non-internasional'  tidak didefinisikan.  Demikian  juga  kriteria  objektif maupun  subjektif  tidak  dimasukkan  dalam kalimat pertama dari Common Article 3 ini, hal ini  bisa  dimengerti  karena  memang  artikel
5 Jean  Pictet, Commentary  on  the  Geneva  Conventions. (Geneve: International Committee of the Red Cross,1960), 49.
6 Jinks, “ The temporal scope of application of international humanitarian law in contemporary conflicts ”, HPCR Policy Brief, January 2003, 2.
tersebut merupakan kompromi politik pada saat penyusunannya. Kurangnya definisi ini selanjutnya ditanggapi secara positif oleh Pictet dalam Commentary on the Geneva Conventions , 5 dan menurut beberapa penulis memang  hal  itu  adalah  tujuan  dari  para perancang perjanjian tersebut pada waktu itu. 6
Memang, telah diajukan proposal untuk memperjelas bidang material penerapan Pasal 3  Konvensi  Jenewa  1949  yang  diajukan  pada Konferensi  Internasional  Palang  Merah  dan Bulan  Sabit  Merah  ke-XXI  di  Istanbul  pada bulan  September  1969  namun  proposal  itu ditolak. 7 Oleh  karenanya,  definisi  tersebut harus  dicari  di  luar  perjanjian  itu  sendiri  dan terutama  dengan  membaca  dengan  teliti travaux préparatoires dan Commentary to the convention .  Pertanyaan  yang  penting  bagi negara  adalah  untuk  menentukan  ambang penerapan dari Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, karena selama penyusunan ketentuan tersebut, banyak  delegasi  mengungkapkan  ketakutan mereka  bahwa  segala  jenis  masalah  internal akan memicunya. Seperti yang dijelaskan Jinks,
7 Pietro  Verri, “Considérations  sur  l’application  dans  les conflits  modernes  des  Articles  3 et 4 des Conventions  de Genève de 1949 ”, Revue de droit militaire et de droit de la guerre 1972, 99.
'koherensi  dari  konsep'  'konflik  bersenjata'
'menghidupkan kemungkinan perbedaan antara gangguan atau pemberontakan internal dan konflik bersenjata internal.' 8
Namun,  ICRC  mendorong  untuk mengenali  situasi  dengan  ambang  batas kekerasan yang rendah. 9 Kriteria yang berbeda disebutkan selama diskusi dan mungkin dapat membantu  dalam  menentukan  ambang penerapan,  meskipun  kriteria  tersebut  harus dianggap tidak lengkap, atau condong ke arah tidak mengikat secara hukum. Faktanya, batas sebenarnya ditentukan berdasarkan kasus per kasus.
Dalam  hal  ini,  Pictet  memberikan sejumlah kemungkinan kriteria untuk mengukur  apakah  Pasal  3  Konvensi  Jenewa 1949  dapat diterapkan. Pertama, permusuhan harus  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir dan menunjukkan intensitas sedemikian rupa sehingga pemerintah  tidak  dapat  hanya  mengandalkan sarana  kepolisian  biasa.  Kedua,  permusuhan yang  dilakukan  para  pemberontak  harus
8 Jinks, op.cit., 2.
9 Kretzmer, “ Rethinking  the  application  of  international humanitarian law in non - international  armed conflicts ”, Israel Law Review 42:8 2009, 40.
bersifat  kolektif.  Ketiga,  pemberontak  harus menunjukkan  tingkat  organisasi  tertentu (komando  yang  bertanggung  jawab  dan kapasitas  untuk  memenuhi  persyaratan kemanusiaan minimal) 10 . Hal ini mengingatkan seperti  yang  tercantum  dalam  Protokol Tambahan II 1977.
Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 berlaku dalam  kasus  perang  saudara  klasik  ketika angkatan  bersenjata  negara  dihadapkan dengan  kelompok  oposisi  bersenjata  di  dalam wilayah negara. Selain itu, ketentuan ini berlaku ketika dua kelompok pembangkang berperang satu  sama  lain  di  dalam  wilayah  satu  negara yang  mungkin,  atau  juga  mungkin  tidak, menjadi pihak dalam konflik bersenjata.

## Protokol Tambahan II 1977
Karena  kekurangan  yang  disebutkan dalam  mekanisme  hukum  internasional, sebagaimana  disebutkan  di  atas,  negara- negara setuju untuk meningkatkan rezim Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan II adalah  perjanjian  internasional  pertama  dan
10 Elder, “ The historical background of common Article 3 of the  Geneva  Convention  of  1949 ”, Case  W  Reserve  J  Int Law, 11:37 1979, 52 – 53.
satu-satunya  yang  secara  eksklusif  mengatur perilaku  para  pihak  dalam  konflik  non- internasional. 11 Sayangnya, Protokol Tambahan II mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dan mengecualikan  beberapa  situasi,  yang  dapat ditafsirkan  masuk  dalam  ruang  lingkup penerapan Pasal 3. 12
Menurut Pasal 1, Protokol Tambahan II 1977  hanya  berlaku  ketika  konflik  antara pemerintah  yang  berkuasa  dan  kekuatan internal yang berperang muncul, bukan ketika negara  diguncang  oleh  konflik  di  antara kelompok-kelompok pembangkang yang berbeda,  di  mana  hanya  Pasal  3  Konvensi Jenewa  1949  yang  relevan. 13 Pergeseran konservatif  ke  kriteria  yang  lebih  menuntut adalah  kompromi  untuk  memungkinkan beberapa negara mendapatkan perjanjian yang berisi aturan yang lebih spesifik terkait dengan konflik bersenjata non-internasional dan negara lain  untuk  menolak  penerapannya  karena ambang batas yang tinggi.
11 Green, The  contemporary  law  of  armed  conflict, (Manchester: University Press and Juris Publishing, 2002), 61.
12 Abi-Saab, op.cit. 216; Vité, “ Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations ”, International Review of the Red Cross, 873:69 2009, 79.
13 Yves  Sandoz  et  al., Commentary  on  the  Additional Protocols  to  the  Geneva  Conventions,  (Geneva:  Martinus Nijhoff/International  committee  of  the  Red  Cross,  1987), 4461.
Protokol  Tambahan  II  1977  akan diterapkan secara otomatis ketika persyaratan ketat  Pasal  1  dipenuhi.  Ketentuan  ini menetapkan  bahwa  pasukan  pembangkang harus  memenuhi  persyaratan  ada  di  bawah komando yang bertanggung jawab dan  dapat melakukan  pengawasan  semacam  itu  atas sebagian wilayahnya sehingga memungkinkan mereka  melakukan  operasi  militer  yang berkelanjutan, terpadu dan dapat melaksanakan Protokol.
Ambang batas yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh Protokol Tambahan II 14 berarti bahwa  pada  kenyataannya  protokol  tersebut berlaku  'untuk  situasi  di  atau  dekat  tingkat perang saudara berskala penuh' 15 atau perang, kasus  yang  sangat  tidak  mungkin  ketika seseorang  memeriksa  persenjataan  konflik kontemporer di mana kontrol teritorial tidak lagi menjadi  salah  satu  prioritas  kelompok  oposisi bersenjata.  Selain  itu,  masalah  tetap  berada pada  waktu  yang  tepat  ketika  situasi
14 Spieker, “ Twenty-five  years  after  the  adoption  of Additional  Protocol  II:  breakthrough  or  failure  of humanitarian legal protection? ”, Yearbook of International Humanitarian Law, 4:129, 2001, 142 – 143.
15 Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  1998, Standar  Kemanusiaan  Minimum:  Laporan  Analisis Sekretaris  Jenderal  yang  Diserahkan  sesuai  dengan Resolusi  Komisi  Hak  Asasi  Manusia  1997/21,  UN  Doc  E  / CN.4/ 1998/87, 12 Januari 1998, paragraf 74.
berkembang menjadi konflik bersenjata dalam ketentuan Protokol Tambahan II.
Lebih  jauh  pada  pandangan  pertama,
Pasal  2  Protokol  Tambahan  II  menurunkan batasan  penerapan  perjanjian  karena  tidak termasuk 'gangguan dan ketegangan internal, seperti  kerusuhan,  tindakan  kekerasan  yang terisolasi dan sporadis  dan tindakan lain yang serupa'.  Namun,  praktik  menunjukkan  bahwa Pasal  3  Konvensi  Jenewa  1949  juga  tidak diterapkan dalam keadaan ini. 16

## Hubungan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977
Sebagaimana  diilustrasikan  di  atas,
Pasal  3  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol Tambahan  II  1977  menerapkan  standar penerapan  yang  berbeda.  Hubungan  antara dua  instrumen  konvensional  ini,  dengan demikian sangat
penting
ketika mempertimbangkan  instrumen  mana  yang berlaku.  Sesuai  dengan  aturan  umum  hukum internasional  dan  terutama lex  posterior derogat legi priori dan lex specialis derogat legi
16 Vité, op.cit.,  76;  Tahzib-Lie  dan  Swaak-Goldman,
Determining  the  threshold  for  the  application  of international humanitarian law, 2004, 249.
17 Sidang  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (Komisi Hukum  Internasional)  2006, Fragmentasi  Hukum Internasional: Kesulitan yang Timbul dari Diversifikasi dan Perluasan Hukum Internasional, UN Doc A / CN.4 / L.702, 18 Juli 2006, para. 14.2 (5) [selanjutnya UNGA (ILC) 2006].
generali , 17 Protokol Tambahan II harus berisi aturan  universal  yang  berlaku  untuk  konflik bersenjata non-internasional.

## Lex Posterior
Menurut  Pasal  30  ayat  (2)  Konvensi Wina  1969  tentang  Hukum  Perjanjian Internasional (VCLT) jika perjanjian menetapkan  bahwa  perjanjian  tunduk  pada atau  bahwa  perjanjian  dianggap  tidak  sesuai dengan perjanjian sebelumnya atau yang lebih baru, maka ketentuan dari perjanjian lain yang berlaku. 18 Dalam kasus yang dihadapi, Protokol Tambahan  II  tidak  dianggap  tidak  sesuai dengan  Konvensi  Jenewa.  Pertama,  seperti yang disebutkan namanya, tujuan dari Protokol Tambahan  adalah  untuk  mengembangkan cakupan  hukum  menurut  para  perancang konvensi  awal  belum  berkembang. 19 Kedua,
Protokol Tambahan II dengan jelas menunjukkan  bahwa  ia  mengembangkan  dan melengkapi  Pasal  3 Common  Article .  Protokol Tambahan  II  dan  Pasal  3  Konvensi  Jenewa
18 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969, 1155 UNTS 331, 23 Mai 1969.
19 Turns D, “ War crimes without war? The applicability of international  humanitarian  law  to  atrocities  in  non- international  armed  conflicts ”, African  Journal  of International Comparative Law, 7:804, 1995, 817.
harus memiliki cakupan penerapan yang sama dengan  maksud  asli  ICRC. 20 Oleh  karena  itu, pada  pandangan  pertama  Protokol  Tambahan II  harus  'mengesampingkan'  ketentuan  yang terkandung  dalam  Konvensi  Jenewa,  karena Protokol adalah aturan yang baru dibandingkan dengan Konvensi Jenewa.
Sampai  taraf  tertentu,  jika  Protokol Tambahan  II  dapat  diterapkan  maka  Pasal  3 Konvensi  Jenewa    juga  berlaku  karena pemahaman  yang  terakhir  lebih  rendah daripada  yang  diuraikan  dalam  Pasal  1  AP  II. Oleh karena itu Protokol Tambahan II memiliki bidang aplikasi yang jauh lebih sempit. Namun dalam kalimat yang sama, Pasal 1 ayat (1) AP II  juga  menggarisbawahi  otonomi  Pasal  3 terkait  dengan  Protokol  Tambahan  II  karena diuraikan  maksudnya  bukan  untuk  mengubah kondisi  yang  ada  atau  penerapan  Pasal  3 Common  Article. Kata-kata  Pasal  1  (1)  AP  II diterima, karena mendukung keberadaan Pasal 1  (2)  AP  II  yang  dimaksudkan  untuk memaksakan  penafsiran  terbatas  dari  ruang
20 Majelis  Umum  PBB (ILC)  2006, para  14.2(5).  Abi-Saab 1991, 215.
21 Abi-Saab, Droit humanitaire et conflits internes. Origines et évolution de la réglementation internationale, (Geneve: Institut Henry Dunant/Pedone, 1986), 145 – 148.
22 Marco Sassoli dan Antoine Bouvier, How does law protect in  war?  Cases,  documents  and  teaching  materials  on
lingkup penerapan Pasal 3 Konvensi Jenewa. 21
Sebagai  akibat  dari  otonomi  ini,  hukum perjanjian  mengidentifikasi  ada  dua  jenis konflik yang berbeda. 22
Selain itu, harus diingat bahwa sesuai dengan  Pasal  30  ayat  (4)  VCLT  maka  jika terdapat  para  pihak  dalam  perjanjian  namun tidak melibatkan para pihak sebelumnya, maka ditentukan bahwa:
(a)   diantara  Negara  Pihak  pada  kedua perjanjian,  aturan  yang  sama  berlaku seperti dalam ayat 3;
(b)  diantara  Negara  Pihak  pada  kedua perjanjian  dan  Negara  Pihak  hanya  pada salah  satu  perjanjian,  perjanjian  di  mana kedua  Negara  menjadi  pihak  mengatur hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.
Dalam  kasus  di  mana  negara-negara menjadi  pihak  pada  kedua  perjanjian  dan kecuali  ditentukan  lain  dalam  perjanjian, instrumen  sebelumnya  hanya  berlaku  sejauh ketentuannya  sesuai  dengan  perjanjian selanjutnya  (sesuai  dengan  pepatah  latin lex posterior  derogat  legi  priori ). 23 Sejak  Protokol Tambahan  II,  seperti  yang  dijelaskan sebelumnya, mengatur ruang lingkup
contemporary  practice  in  international  humanitarian  law, (Geneva: International Committee of the Red Cross, 1999), 90.
23 Konvensi  Wina  tentang  Hukum  Perjanjian  1969,  1155 UNTS 331, 23 Mai 1969, Pasal  30 ayat (3).
penerapan kedua instrumen, kedua perjanjian dapat diterapkan secara bersamaan dan, oleh karena  itu,  terdapat  dua  ambang  penerapan norma  yang  berkaitan  dengan  konflik bersenjata non-internasional. Dalam contoh di mana suatu negara hanya meratifikasi Konvensi Jenewa,  Protokol  Tambahan  II  tidak  berlaku dan  hanya  satu  jenis  konflik  bersenjata  non- internasional  yang  dimungkinkan.  Hal  ini terlepas  apakah  Protokol  Tambahan  II  1977 telah menjadi hukum kebiasaan atau belum.

## Lex Specialis
Dalam  kasus  di  mana  dua  perjanjian mencakup  subjek  yang  sama,  aturan lex specialis dapat  digunakan  untuk  tujuan interpretasi,  karena  hukum  yang  lebih  khusus bersifat  lebih  konkrit,  memperhitungkan  fitur- fitur khusus yang akan diterapkan pada hukum yang  bersifat  umum. 24 Tidak  diragukan  lagi aturan yang dijabarkan dalam Pasal  3 Konvensi Jenewa  1949  berlaku  secara  universal  dan bersifat  umum.  Pertama,  sesuai travaux préparatoires ,  Pasal  3  Konvensi  Jenewa menegaskan kembali norma-norma dasar yang
24 McCarthy, “ Legal  conclusion  or  interpretative  process? Lex  specialis  and  the  applicability  of  international  human rights  standards ”,  in Arnold  R,  Quénivet  N  (eds)
International  humanitarian  law  and  human  rights  law:
tertanam  dalam  legislasi  domestik  yang  pada dasarnya  berkaitan  dengan  perlindungan  hak asasi manusia dan integritas fisik orang-orang yang  tidak  mengambil  bagian  dalam permusuhan,  atau  yang  telah  meletakkan senjata, atau siapa yang termasuk dalam hors de  combat .  Komentar  menegaskan  bahwa Pasal  3  Konvensi  Jenewa    mencakup  aturan yang sudah dianggap penting di semua negara beradab  dan  tercermin  dalam undang-undang nasional  negara  yang  bersangkutan  bahkan jauh sebelum konvensi ditandatangani. 25
Kedua,  seluruh  aspek  filosofi  Pasal  3 baik secara eksplisit maupun tidak, terdapat di dalam  AP  II  sehingga  memberikan  kesan bahwa  Protokol  Tambahan  II  adalah lex spesialis Pasal  3.  Memang,  Mahkamah Internasional dengan tegas menjelaskan dalam kasus  Nikaragua  bahwa  norma-norma  yang dirangkum dalam Common Article 3 paling tidak telah  mewakili  nilai-nilai  universal    serta mencerminkan pertimbangan
dasar
kemanusiaan. Protokol
Tambahan II
menawarkan  perlindungan  yang  lebih  besar
towards  a  new  merger  in  international  law,  (The  Hague: Martinus Nijhoff, 2008), 101, 109 – 126.
25 Jean Pictet, op.cit., 36.
bagi  warga sipil dan objek sipil 26 serta orang- orang yang ditahan. 27
Sekilas  Protokol  Tambahan  II  adalah lex  specialis dari Common  Article 3.  Namun, harus  digarisbawahi  bahwa  praduga lex specialis tidak berlaku ketika suatu penerapan dari  hukum  yang  bersifat  khusus  dapat menggagalkan  tujuan  hukum 28 atau  di  mana para  pihak  ternyata  bermaksud  sebaliknya. 29
Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  para penyusun  Protokol  Tambahan  II  secara  jelas menganugerahi  norma  umum,  yaitu  Pasal  3 Konvensi  Jenewa,  dengan  penerapan  otonom dan,  oleh  karena  itu lex  specialis tidak  dapat diterapkan dalam konteks ini.
Dengan  demikian,  hukum  perjanjian seperti  yang  digambarkan  dalam  Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II memberikan jenis  perlindungan  yang  berbeda  terhadap individu  dari  efek  yang  mengerikan  akibat konflik bersenjata.

## Uji Penerapan dalam Hukum Kebiasaan
26 Lihat umumnya Bagian IV dari Protokol Tambahan II.
27 Pasal 5 dan 6 Protokol Tambahan II.
28 Majelis Umum PBB (ILC) 2006, paragraf 14.2(10).
29 Majelis Umum PBB (ILC) 2006, paragraf 14.5(27).
30 Mahkamah Internasional, Kegiatan Militer dan Paramiliter di  dan  melawan  Nikaragua  (Nicaragua  v.  USA),  Putusan,
[1986] ICJ Rep 14, 27 Juni 1986, paragraf 179 [selanjutnya ICJ Nicaragua 1986].
Sesuai  dengan  yurisprudensi  kasus Nikaragua,  hukum  kebiasaan  internasional tetap  berlaku  di  samping  norma-norma  yang diatur  dalam  hukum  perjanjian. 30 Ini  berarti bahwa sepanjang terdapat ketentuan perjanjian tentang kualifikasi konflik bersenjata, ketentuan-ketentuan hukum kebiasan harus lebih digarisbawahi karena telah mempercepat  perkembangan  hukum  konflik bersenjata terutama terkait dengan  kejahatan yang dilakukan dalam konflik internal. 31 Namun demikian,  perlu  diingat  bahwa  sangat  kecil kemungkinannya  bahwa  terdapat  hukum kebiasaan  internasional  yang  berlaku  untuk konflik  bersenjata  internal  yang  tidak menemukan  akarnya  dalam  suatu  perjanjian internasional. 32

## Membangun  Hukum  Humaniter  Internasional Kebiasaan
Sesuai  Pasal  38  Statuta  Mahkamah Internasional,  norma  kebiasaan  dibentuk  dari dua  unsur  yaitu state  practice 33 dan opinio
31 Greppi, “ The evolution of individual criminal responsibility under international law ”, International Review of the Red Cross,  835:531,  1999,  531 – 553;  Schindler, “ International humanitarian  law:  its  remarkable  development  and  its persistent violation ”, Journal History of International Law, 5:165, 2003, 178.
32 UN Doc S / 1994/674, 27 Mei 1994, paragraf 52.
33 Keputusan pengadilan internasional merupakan sumber tambahan  dari  hukum  internasional  namun  keputusan
juris . 34 Elemen  terakhir  dari  norma  kebiasaan ini bersifat lebih dominan proses pembentukan hukum  humaniter  dan  hukum  hak  asasi manusia. 35
Praktik  negara  harus  bersifat  konstan dan  seragam 36 serta  terjadi  dalam  beberapa durasi. 37 Untuk menetapkan praktik yang nyata seseorang  tidak  hanya  berpegang  pada tindakan  tetapi  juga  pada  antara  lain perjanjian,  korespondensi  diplomatik,  dan deklarasi  sepihak. 38 Praktik,  meskipun  jarang, mengungkapkan  bahwa  negara,  setelah meratifikasi Protokol tambahan II, mempertimbangkan  bahwa  dua  perangkat norma  dapat  diterapkan  pada  saat  konflik bersenjata non-internasional, bergantung pada apakah ambang Protokol Tambahan II tercapai.
Negara-negara dalam beberapa kesempatan  membedakan  konflik  antara Protokol  Tambahan  II  dan  Pasal  3  Konvensi Jenewa. Misalnya, selama konflik di Chechnya, Mahkamah  Konstitusi  Rusia  dengan  jelas
tersebut  bukan  merupakan  praktik  negara,  Henckaerts, op.cit.,5.
34 Statuta Mahkamah Internasional, 26 Juni 1945, Pasal 38.
35 Meron, op.cit., 9.
36 Kasus Suaka (Columbia v. Peru), [1950] ICJ Rep 266, 27 November 1950, 277.
37 Kasus  Landas  Kontinen  Laut  Utara  (Republik  Federal Jerman / Denmark dan Republik Federal Jerman / Belanda),
[1969] ICJ Rep 3, 20 Februari 1969, paragraf 73 – 74.
menegaskan  bahwa  aturan  yang  berkaitan dengan  Protokol  Tambahan  II  dapat diterapkan.  Hal  itu  bisa  diartikan  mengakui penerapan  Pasal  3  Konvensi  Jenewa,  karena ketentuannya  mencerminkan  prinsip-prinsip dasar  yang  berlaku  di  semua  jenis  konflik bersenjata  dan,  terlebih  lagi  Federasi  Rusia belum memasukkan aturan Protokol Tambahan II ke dalam sistem hukum domestik. Direktorat Hukum Internasional Publik Swiss mengkualifikasikan bahwa konflik di El Salvador pada tahun 1986 sebagai konflik yang termasuk dalam  lingkup  Protokol  Tambahan  II  setelah pemeriksaan  yang  cermat  terhadap  situasi faktual dan implikasi hukumnya. 39
Lebih  lanjut,  Dewan  Keamanan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengacu  pada kedua  perangkat  norma  tersebut,  misalnya, ketika membentuk Pengadilan Kriminal
Internasional untuk Rwanda (ICTY). 40 Namun, belakangan ini, semakin banyak resolusi yang tidak membedakan antara  dua  macam  konflik
38 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium  v.  Spain),  Fase  kedua,  [1970]  ICJ  Rep  3,  5 Februari 1970.
39 Catatan  Direktorat  Hukum  Internasional  Publik Departemen Luar Negeri Federal, 20 Januari 1986, dikutip dalam  Annuaire  Suisse  de  Droit  International  1987,  hal. 185 – 187.
40 Dewan Keamanan PBB 1994, Resolusi 955 (1994), UN Doc S/RES/955 (1994), 8 November 1994.
ini,  apalagi  antara  konflik  bersenjata internasional dan non-internasional. 41
Adapun  ketentuan  hukum  yang diuraikan  dalam  manual  militer,  beberapa manual  militer  seperti  yang  digunakan  untuk pasukan  Kanada 42 atau  Pasukan  Inggris 43 membedakan konflik bersenjata non- internasional  antara  Pasal  3  Konvensi  Jenewa dan Protokol Tambahan II.
Di sisi faktual, negara juga membedakan dua rangkaian konflik bersenjata non-internasional. Misalnya, penerapan Pasal 3 Konvensi  Jenewa  bergantung  pada  fakta  dan bukan pada kemauan negara untuk mengakui fakta. 44 Namun,  dalam  praktiknya,  banyak negara tidak mau mengakui berlakunya Pasal 3 Konvensi Jenewa, karena kekhawatiran bahwa mereka  dengan  demikian  akan  mengakui kendali  mereka  yang  berkurang  atas  wilayah mereka 45 dan  terutama  karena  ketakutan
41 Dewan Keamanan PBB 2013, Resolusi 2106 (2013), UN Doc S/RES/2106 (2013), 24 Juni 2013, preambul paragraf 13; Dewan Keamanan PBB  2012, Resolusi 2068 (2012), UN Doc  S/RES/2068  (2012),  19  September  2012,  preambul paragraf 3.
42 Pertahanan Nasional Kanada, Manual doktrin gabungan: hukum  konflik  bersenjata  pada  tingkat  operasional  dan taktis, (Kantor Hakim Advokat Jenderal, B-GJ-005-104 / FP- 021, 13 Agustus 2001), Bab. 17.
43 United Kingdom Ministry of Defence, The manual of the law of armed conflict, 2005, paragraf 3.5 dan 3.9.
44 ICTR Akayesu 1998, Jaksa v. Akayesu, No. Kasus ICTR- 96-4-T, 2 September 1998, paragraf 603; Vote on Protocol II  1978,  Brazil,  VII,  Catatan  resmi  konferensi  diplomatik tentang  penegasan  kembali  dan  pengembangan  hukum
bahwa  mereka  dengan  demikian  akan memberikan  status  sebagai  pejuang  non- negara.  Walaupun  demikian,  suatu  negara dapat saja tidak bersedia mengakui penerapan Pasal  3  Konvensi  Jenewa,  namun  sering  kali pada  kenyataannya  ketentuan  tersebut diterapkan. 46 Sebaliknya, mereka tidak menerapkan  aturan de  facto Protokol Tambahan II. Praktik karenanya menunjukkan bahwa  negara  membedakan  konflik  antara Protokol  Tambahan  II  dan  Pasal  3  Konvensi Jenewa.
Untuk menunjukkan opinio juris harus ditunjukkan  bahwa  negara  pada  umumnya mengakui  bahwa  ada  kewajiban  hukum  dan bukan  hanya  moral  dan  politik  dalam  sikap mereka.  Mereka  juga  harus  percaya  bahwa praktik ini wajib dan diselesaikan. 47 Mahkamah Konstitusi  Rusia 48 juga  menunjukkan  bahwa negara-negara  tertentu  yakin  mereka  harus
humaniter  internasional  yang  berlaku  dalam  konflik bersenjata,  Jenewa,  1974 – 1977,  Departemen  Politik Federal, Bern, 1978, Annex, 76. 45 Tskhovrebov, “ An unfolding case of genocide: Chechnya, world order and the ‘right to be left alone”, Nordic Journal of International Law, 64:501, 1995.
46 United  Kingdom  Ministry  of  Defence, op.cit.,  paragraf 3.6.1.
47 Kasus  Landas  Kontinen  Laut  Utara  (Republik  Federal Jerman / Denmark dan Republik Federal Jerman / Belanda), [1969] ICJ Rep 3, 20 Februari 1969.
48 Henckaerts, “ Study  on  customary  international humanitarian law: a contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict ”, International Review of the Red Cross, 857:175,  2005, 8.
memutuskan  penerapan  Pasal  3  Konvensi Jenewa  atau  Additional  Protocol  II  dan  tidak bisa  begitu  saja  menentukan  suatu  konflik sebagai  konflik  bersenjata  non-internasional; mereka  harus  menentukan  karakterisasi  yang tepat dari konflik bersenjata. Sikap pemerintah Kolombia untuk menerapkan Protokol Tambahan  II  dalam  konfliknya  dengan  FARC juga  menggambarkan  hal  tersebut. 49 Dengan kata  lain,  dalam  konflik  di  mana  Protokol Tambahan  II  secara  nyata  dapat  diterapkan, negara-negara  mengakui  penerapannya  dan tidak menghindari mencirikan konflik demikian dan menerapkan standar yang lebih tinggi yang ditentukan dalam Protokol Tambahan II.
Meskipun demikian, aturan itu ditujukan dalam rangka mencapai perdamaian dan  keamanan  internasional  atau  untuk perlindungan  pribadi  manusia,  asalkan  tidak ada opinio  juris penting  yang  bertentangan. 50
Meskipun penafsiran hukum kebiasaan internasional ini mungkin menarik bagi para ahli hukum  yang  berpikir  dalam  kerangka bagaimana  hukum  seharusnya  dan  mereka
49 Wilmhurst E (ed), International law and the classification of conflicts, (Oxford: Oxford University Press,  2012), 240.
50 Henckaerts  and  Doswald-Beck  (eds), Customary international  humanitarian  law,  vol  1,  (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), xlii.
yang percaya bahwa urgensi kontemporer umat manusia memerlukan penggunaan hukum yang disengaja  sebagai  instrumen  kebijakan, 51 itu tidak  memenuhi  kriteria  hukum  internasional klasik, bahkan yang berkaitan dengan hak asasi manusia  dan  norma-norma  kemanusiaan. Sebaliknya,  dalam  situasi  di  mana  praktik bersifat  ambigu  maka opinio  juris berperan penting  dalam  menentukan  apakah  praktik tersebut  diperhitungkan  dalam  pembentukan suatu  kebiasaan. 52 Akibatnya,  ada  dua perangkat  aturan  yang  mengatur  konflik bersenjata non-internasional, baik berdasarkan atau terkait dengan aturan perjanjian.
Walaupun  terdapat  ambang  batas minimum,  namun  perlu  diperhatikan  bahwa praktik negara sejak 1949 menunjukkan bahwa kekerasan  yang  disesbut  dengan  akivitas premanisme, tindakan kriminal dan kerusuhan, atau  atau  tindakan-tindakan  sejenis  lainnya yang bersifat sporadis serta tindakan terorisme tidaklah  sama  dengan  konflik  bersenjata. 53
Meskipun Pasal 3 Konvensi Jenewa tidak secara khusus mengacu pada ambang batas minimum
51 Lasswell and McDougal, Jurisprudence for a free society, (New Haven:  New Haven Press, 1992), xxii.
52 Henckaerts, op.cit., 8.
53 United  Kingdom  Ministry  of  Defence, op.cit.,  paragraf 3.5.1.
penerapan  dan  meskipun common  Article  3 bersifat  otonom  dalam  kaitannya  dengan Protokol Tambahan II, ambang batas minimum yang  diuraikan  dalam  Protokol  Tambahan  II juga berlaku untuk common Articles 3 . Dalam beberapa kasus, negara telah mengakui bahwa expressis verbis dapat diterapkannya common
Articles 3 tetapi tampaknya hanya terjadi ketika konflik  berlarut-larut  lebih  dari  beberapa minggu dan bulan. 54
Jurisprudensi Pengadilan Kriminal

## Internasional
Meskipun  yurisprudensi  pengadilan pidana  internasional  hanya  dihitung  sebagai sumber tambahan dari hukum internasional, hal ini  penting  karena  mungkin  menunjuk  pada bukti  persuasif  yang  ada  tentang  hukum kebiasaan. Disamping itu sifat preseden suatu keputusan pengadilan internasional juga dapat berkontribusi  terhadap  munculnya  aturan kebiasaan internasional dengan mempengaruhi praktik  negara  dan  organisasi  internasional. 55
Oleh karena itu, dengan memeriksa tidak hanya yurisprudensi  pengadilan ad  hoc tetapi  juga
54 Bond JE, The rules of riot: internal conflict and the law of war,  (Princeton:  Princeton  University  Press,    1974),  60; Forsythe, “ Legal  management  of  internal  war:  the  1977 protocol on non-international armed conflicts ”, American Journal of International Law, 1978, 277.
pengadilan  pidana  internasional  permanen, harus diteliti apakah putusan-putusan tersebut hanya menyatakan kembali hukum, menambahkan  bukti  kebiasaan  dari  suatu aturan  tertentu  atau  melampaui  aturan  itu sehingga mendorong terciptanya norma baru.

## Pengadilan  Kriminal Internasional  untuk bekas Yugoslavia (ICTY)
Terlepas dari kenyataan bahwa Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia  (ICTY)  tidak  secara  tegas  merujuk pada  konflik  bersenjata  non-internasional, Pasal  3  Statuta  ICTY  menetapkan  yurisdiksi atas  kejahatan  yang  dilakukan  dalam  konflik semacam itu. 56 Dalam hal ini, tampaknya ICTY hanya  mengetahui  satu  ambang  konflik bersenjata non-internasional. Memang, sementara  keputusan  Kasus  Tadic  yang terkenal  mengacu  pada  kejahatan common Articles  3 ,  ICTY  dalam  banyak  kesempatan telah menerapkan kejahatan yang berasal dari Protokol  Tambahan  II 57 namun  gagal membahas  ambang  penerapan  Protokol Tambahan  II.  Secara  teknis,  sesuai  dengan
55 Henckaerts, op.cit., 5.
56 Kasus Tadic, 1995, paragraf 93.
57 Jaksa Penuntut v. Nikolic, Kasus No IT-95-2-R61.
hukum perjanjian, mahkamah ICTY seharusnya memverifikasi  bahwa  konflik  tersebut  berada dalam kewenangan Protokol Tambahan II.
Kasus Tadic menciptakan batu uji yang sangat penting dalam menentukan  keberadaan konflik  bersenjata,  terlepas  dari  jenis internasional atau non-internasionalnya.
Berdasarkan  putusan  Tadic  disebutkan  bahwa konflik  bersenjata  terjadi  antara  angkatan bersenjata  antar  negara  atau  kekerasan bersenjata  yang  berlarut-larut  antara  otoritas pemerintah  dan  kelompok  bersenjata  yang terorganisir  atau  antara  kelompok-kelompok semacam itu dalam suatu negara. 58 Tes objektif dalam  kasus  ini  adalah  terdapatnya    dua persyaratan, yakni derajat intensitas konflik dan organisasi dari para pihak. 59 Namun ICTY dalam Kasus  Boskoski  mencatat  bahwa  elemen temporal dari sifat  konflik yang 'berlarut-larut' pada  kenyataannya  kurang  mendapat  banyak perhatian dalam yurisprudensi Pengadilan. 60
58 ICTY, Kasus Tadic, paragraf 70.
59 ICTY Limaj, Prosecutor v. Limaj et al. Kasus No IT-03-66- T, 30 November 2005, paragraf 84; Prosecutor v. Haradinaj et al., Kasus No IT-04-84-T, 3 April 2008, paragraf 39 – 60.
60 ICTY  Boskoski  dan  Tarculovski  2008,  Prosecutor  v. Boskoski  dan  Tarculovski,  Kasus  No  IT04-82-T,  10  Juli 2008, paragraf 186.
61 Komite Internasional Palang Merah, Kertas Kerja, 29 Juni 1999.

## Seperti  yang  dicatat  oleh  Sidang
Pengadilan  ICTY  pada  Kasus  Limaj,  komentar Komite  Internasional  Palang  Merah  tentang Elemen Kejahatan ICC, dinyatakan bahwa: 61
“ Penentuan  apakah  ada  tidaknya  konflik bersenjata  non-internasional  bergantung pada  penilaian  subjektif  dari  para  pihak yang  bertikai;  itu  harus  ditentukan berdasarkan kriteria obyektif; istilah 'konflik bersenjata' membutuhkan adanya
permusuhan  antara  angkatan  bersenjata yang  terorganisir  pada  tingkat  yang  lebih besar atau lebih kecil; harus ada angkatan bersenjata  yang  bermusuhan  dan  dalam intensitas pertempuran tertentu ” .
Putusan mahkamah internasional telah berhasil  menentukan  serangkaian  faktor indikatif  untuk  memastikan  intensitas  konflik dan  organisasi  para  pihak. 62 Meskipun demikian, Mahkamah ICTY selalu menekankan bahwa tidak ada dari faktor-faktor ini yang lebih penting  dalam  memutuskan  adanya  konflik bersenjata.  Menurut  Akande,  hal  tersebut bukanlah  faktor  minimum  yang  harus  ada melainkan  lebih  menekankan  pada  indikator organisasi. 63
62 Berkenaan dengan intensitas konflik, lihat ICTY Haradinaj 2008, paragraf 49 dan ICTY Boskoski dan Tarculovski 2008, paragraf  177;  dan  organisasi  para  pihak,  lihat  ICTY Haradinaj  2008,  paragraf  60  dan  ICTY  Boskoski  dan Tarculovski, 2008, paragraf 199 – 203.
63 Akande, “ Classification of armed conflicts: relevant legal concepts ”  in Wilmhurst  E  (ed ),  International  law  and  the classification of conflicts, (Oxford: Oxford University Press, 2012), 52.
Menariknya, Mahkamah ICTY
menyoroti  bahwa  berdasarkan  Kasus  Tadic yang  mengatur  penerapan  Pasal  3  Statuta, 64 maka  hanya  perlu  membuktikan  bahwa  ada konflik  bersenjata  berbeda  dari  tindak kekerasan  pada  umumnya  di  luar  HHI. 65
Sementara dalam Kasus Limaj:
“ Dua syarat penentu dari konflik bersenjata,  yakni  intensitas  konflik  dan tingkat  organisasi  para  pihak,  digunakan semata-mata  hanya  untuk  tujuan  atau setidaknya agar dapat membedakan konflik bersenjata  dari  tindakan  premanisme; pemberontakan yang tidak terorganisir dan berlangsung singkat; atau kegiatan teroris, yang tidak tunduk pada HHI". 66
Dalam  Kasus  Haradinaj,  Pengadilan menyatakan  kembali  bahwa  persyaratan tersebut  berfungsi  untuk  membedakan konflik bersenjata  non-internasional  dari  tindakan premanisne,  kerusuhan,  tindakan  terorisme yang  terisolasi,  atau  situasi  kekerasan  lainnya yang sejenis. 67
Dalam kasus Limaj, pembela menentang  pendekatan  Pengadilan,  dengan
64 Boelaert-Suominen, “ Grave  breaches,  universal jurisdiction  and  internal  armed  conflict:  is  customary  law moving towards a uniform enforcement mechanism for all armed  conflicts? ”, Journal  of  Conflict  Security  Law,  5:63, 2000, 75.
65 Bartels, “ Timelines,  borderlines  and  conflicts.  The historical evolution of the legal divide between international and  non-international  armed  conflicts ”, International Review of the Red Cross, 873:35,  2009, 38.
66 ICTY  Limaj,  paragraf  89;  ICTY  Delalic  et  al.  1998, Prosecutor  v.  Delalic  et  al.,  Kasus  No  IT-96-21-T,  16 November  1998,  paragraf  184;  ICTY  Kordic  dan  Cerkez 2004, Jaksa v. Kordic dan Cerkez, Kasus No IT-95-14 / 2-
alasan  bahwa  Sidang  Pengadilan  harus menerapkan  pengujian  yang  lebih  ketat  dari Pasal  1  Protokol  Tambahan  II. 68 Sayangnya, argumen Sidang Pengadilan tidak meyakinkan karena hanya menegaskan kembali posisi yang perlu  dibuktikan  bahwa  ambang  batas minimum telah dicapai dan bahwa sifat konflik bersenjata  tidak  relevan  dengan  penerapan Pasal 3 Statuta. 69 Mahkamah juga menegaskan berdasarkan kasus-hukum sebelumnya 70 bahwa  pelanggaran common  Articles 3 termasuk  dalam  ruang  lingkup  Pasal  3 Statuta. 71 Namun  demikian,  perlu  dicatat bahwa  Kasus  Limaj  hanya  menangani kejahatan common  Articles 3  dan  bukan kejahatan Protokol Tambahan II sehingga tidak ada alasan kuat untuk menjamin pemeriksaan ambang  penerapan  Protokol  Tambahan  II. Faktanya  dalam  banyak  kasus  di  mana  ICTY membahas  uji  penerapan,  ia  dihadapkan dengan  dakwaan  yang  berasal  langsung  dari
A, Sidang Banding, 17 Desember 2004, paragraf 341; ICTY Milosevic 2004, paragraf 26.
67 ICTY Haradinaj, paragraf 38.
68 ICTY Limaj, paragraf 88.
69 ICTY Limaj, paragraf 92.
70 ICTY Delalic et al. 2001, Jaksa v. Delalic et al., Kasus IT- 96-21-A, Putusan Banding, 20 Februari 2001, paragraf 136 dan ICTY Kunarac et al. 2002, Jaksa v. Kunarac, Kovac dan Vukovic,  Kasus  IT-96-23  &  IT-96-23  /  1-A,  Putusan Banding, 12 Juni 2002, paragraf 68.
71 ICTY  Limaj,  paragraf  176;  ICTY  Kunarac  et.al.  2002, paragraf 68.
common  Articles 3  dan  bukan  dari  Protokol Tambahan  II  misalnya  hukuman  kolektif, tindakan terorisme, penjarahan atau ancaman untuk melakukan tindakan selanjutnya.
Sayangnya  ICTY  tidak  membahas  hal tersebut  dalam  kasus-kasus  di  mana  secara langsung  diterapkan  kejahatan  Protokol Tambahan II. Misalnya, dalam kasus di  mana Pengadilan  harus  menangani  dakwaan  yang berasal  dari  Pasal  4  AP  II,  pengadilan menemukan  siasat  hukum  untuk  menghindari pembahasan  tentang  penerapan  Protokol Tambahan  II  dan  menyatakan  bahwa  satu- satunya  dakwaan  yang  tidak  termasuk  dalam common Articles 3 Konvensi Jenewa berkenaan dengan larangan perampasan hak milik pribadi tetapi hal itu secara khusus disebutkan dalam Pasal  3  (e)  Statuta. 72 Dalam  Kasus Hadzihasanovic, Pengadilan berpendapat bahwa Pasal 3 Statuta ICTY cukup luas untuk memberikan  yurisdiksi  atas  kejahatan  lain. 73
Sebagai hasilnya, hal itu  menunjukkan bahwa perusakan sewenang-wenang serta penjarahan dapat dituntut berdasarkan Pasal 3 ayat (b) dan
72 ICTY Nikolic 1995, paragraf 31.
73 ICTY  Hahdzihasanovic  dan  Kubura  2005,  Prosecutor  v. Hadzihasanovic  dan  Kubura,  Kasus  No  IT-01-47-AR3.3,
Putusan Banding Sela Pembelaan Bersama Putusan Sidang Pengadilan  tentang  Aturan  98bis  Mosi  untuk  Acquittal,
3  ayat  (e),  dari  Statuta  ICTY  meskipun ketentuan itu tidak disebutkan dalam common Articles 3 meskipun dilarang menurut Protokol Tambahan
II dan hukum kebiasaan internasional. 74
Dalam  kasus  Milosevic,  Pengadilan Chamber  dengan  berani  menyatakan  bahwa 'tes Tadic konsisten dengan Protokol Tambahan II  untuk Empat Konvensi Jenewa',  namun hal itu mengisyaratkan bahwa ambang penerapan Protokol  Tambahan  II  lebih  tinggi  karena menolak pengawasan wilayah tersebut (sebagai)  persyaratan  untuk  adanya  konflik bersenjata. 75 Kemudian, dalam Kasus Boskoski, ICTY membedakan antara ambang penerapan Protokol Tambahan II dan common Articles 3, dengan  menekankan  bahwa  ini  berkaitan dengan tingkat organisasi kelompok bersenjata:
“P rotokol  Tambahan  II  membutuhkan standar  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan common  Articles 3  dalam  hal keberadaan suatu  konflik bersenjata. Oleh karena  itu,  tingkat  organisasi  yang diperlukan untuk terlibat dalam ''kekerasan yang  berkepanjangan''  lebih  rendah daripada tingkat organisasi yang diperlukan untuk  melakukan  ''operasi  militer  yang berkelanjutan dan terpadu “. 76
Sidang Banding, 11 Maret 2005, para 14 (selanjutnya ICTY Hahdzihasanovic dan Kubura 2005).
74 ICTY Hahdzihasanovic dan Kubura 2005, paragraf 29 and 37.
75 ICTY Milosevic 2004, paragraf 36.
76 ICTY Boskoski dan Tarculovski 2008, paragraf 197.
Dengan  demikian  ICTY  tidak  diragukan  lagi menyadari  bahwa  ambang  batas  penerapan Protokol Tambahan II lebih tinggi dibandingkan
dengan Pasal 3 Konvensi Jenewa.
Kesimpulannya,  ICTY  tampaknya  mendukung satu  definisi  dalam  hal  uji  penerapan  konflik bersenjata  non-internasional,  yang  ditentukan oleh Statuta. Meski begitu, tes yang ditetapkan dalam  Kasus  Tadic  tampaknya  lebih  rendah daripada yang diuraikan dalam Komentar ICRC.
Akibatnya, Boelaert-Suominen menjelaskan  bahwa  ambang  batas  yang disarankan  dalam  Komentar  ICRC  telah  gagal mengkristal menjadi hukum kebiasaan internasional.  Secara  khusus,  tidak  ada persyaratan  dalam  penilaian  Mahkamah  ICTY bahwa  entitas  non-negara  harus  melakukan kontrol  atas  sebagian  wilayah,  atau  angkatan bersenjata  tersebut  memiliki  komando  yang bertanggung  jawab 77 atau  bersedia  untuk menghormati  hukum  dan  kebiasaan  perang. 78
Tidak  diragukan  lagi  yurisprudensi  ICTY  telah menurunkan ambang batas penerapan common Article 3.
77 Boelaert-Suominen, “ The  Yugoslav  tribunal  and  the common core of humanitarian law applicable to all armed conflicts ”, Leiden  Journal  of  International  Law,  13:619, 633 – 634.
78 Tahzib-Lie and Swaak-Goldman, Op.Cit., 250 – 251.

## Pengadilan  Kriminal  Internasional  untuk Rwanda (ICTR).
Inovasi  terbesar  dalam  hal  hukum pidana  internasional  yang  berkaitan  dengan konflik  bersenjata  non-internasional  adalah dimasukkannya  dalam  Pasal  4  Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR)  tentang  kejahatan  yang  berasal  dari common Article 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 4 Protokol  Tambahan  II.  Khususnya  tiga rangkaian kejahatan yang berasal dari Protokol Tambahan  II  dan  tidak  ditemukan  dalam common  Article 3. 79 Karena  kejahatan  yang ditentukan tidak semua kejahatan yang berasal dari  c ommon  Article 3,  maka  penerapan  dan ambang batas dari dua perjanjian khusus, jadi tampaknya, menjadi yang paling penting.
Sejauh  menyangkut  masalah  ambang batas,  ICTR  telah  menerapkan  'uji  evaluasi' untuk  menentukan  apakah  ada  konflik bersenjata non-internasional, yang bertentangan  dengan  konflik  bersenjata internasional, 80 dan  apakah  ada  konflik bersenjata yang bertentangan dengan
79 Ini adalah kasus hukuman kolektif, tindakan terorisme, penjarahan dan ancaman untuk melakukan tindakan yang akan dilakukan. Pasal 4 (b) (d) (h) dan (g) AP II.
80 ICTR  Musema  2000,  Prosecutor  v.  Musema,  Kasus  No ICTR-96-13-T, Putusan, 27 Januari 2000, paragraf 247.
gangguan  internal  ( internal  disturbances ). 81
Berdasarkan  pengujian  ini,  Pengadilan  harus menilai  intensitas  dan  organisasi  pihak-pihak yang  berkonflik. 82 Sama  halnya  dengan  ICTY,
ICTR  menggunakan  pengujian  ini  untuk mengesampingkan  kekerasan  yang  hanya merupakan  tindakan  premanisme,  gangguan dan ketegangan internal, atau pemberontakan yang  tidak  terorganisir  dari  penerapan Statuta. 83
Berkenaan  dengan  hubungan  antara Protokol  Tambahan  II  dan common  Article 3 Konvensi  Jenewa,  Pengadilan  mengadopsi pandangan  bahwa  Protokol  Tambahan  II mengembangkan  dan  melengkapi  ketentuan yang diatur dalam common Article 3 Konvensi Jenewa. 84 Sidang  Pengadilan  dalam  Kasus Akayesu  mencatat  perbedaan  ambang  batas antara  Protokol  Tambahan  II  dan common Article 3  dan  mempertimbangkan  secara terpisah  konvensi  mana  yang  diterapkan. 85
81 ICTR Akayesu 1998, paragraf 601; ICTR Musema 2000, paragraf 248.
82 ICTR Akayesu 1998, paragraf 620; ICTR Musema 2000, paragraf  250;  ICTR  Rutaganda  1999,  Prosecutor  v. Rutaganda,  Kasus  No  ICTR-96-3-T,  Putusan,  Sidang Pengadilan,  6  Desember  1999,  paragraf  93  (selanjutnya ICTR Rutaganda 1999); ICTR Baglishema 2001, Prosecutor v.  Baglishema,  Kasus  No  ICTR-95-1A-T,  Putusan,  Sidang Pengadilan, 7 Juni 2001, paragraph 101 [selanjutnya ICTR Baglishema 2001].
83 ICTR Akayesu 1998, paragraf 620.
Pengadilan  dengan  jelas  menetapkan  bahwa jika  suatu  pelanggaran  didakwa  berdasarkan common  Article 3  dan  Protokol  Tambahan  II, maka  tidak  akan  cukup  hanya  dengan menerapkan  Pasal  3  dan  mengambil  untuk diberikan pada Pasal 4 Statuta, oleh karena itu Protokol  Tambahan  II,  secara  otomatis berlaku. 86 Dinyatakan  bahwa  kedua  standar tersebut  diterapkan  pada  konflik  yang bersangkutan.
Pendekatan  berbeda  dalam  kasus Akayesu yang diadopsi dalam Kasus Kayishema dan  Ruzindana,  karena  dengan  menyatakan bahwa “ konflik  bersenjata  yang  terjadi  di wilayah Pihak  Peserta Agung  antara angkatan bersenjatanya  dan  angkatan  bersenjata pembangkang  atau  kelompok  bersenjata terorganisir lainnya sesuai dengan Protokol II, harus dianggap sebagai konflik bersenjata non- internasional ” . 87 Mahkamah  ICTR  tampaknya mencantumkan  sebagian  besar  elemen  dari
84 ICTR  Kayishema  dan  Ruzindana  1999,  Prosecutor  v. Kayishema  dan  Ruzindana,  Kasus  No  ICTR-95-1-T, Putusan,  Sidang  Pengadilan,  21  Mei  1999,  paragraf  170 (selanjutnya ICTR Kayishema dan Ruzindana 1999]; ICTR Musema 2000, paragraf 252.
85 ICTR Akayesu 1998, paragraf 607. Seperti yang dicatat Cullen,  'Sidang  Pengadilan  ICTR  merasa  perlu  untuk menetapkan  penerapan  Common  Article  3  dan  Protokol Tambahan II secara individual'. Cullen 2010, hal. 133.
86 ICTR Akayesu 1998, paragraf 607 dan 618. LIhata juga ICTR Musema 2000, paragraf 252.
87 ICTR Kayishema dan Ruzindana 1999, paragraf 170.
definisi  dalam  Kasus  Tadic  tentang  konflik bersenjata  yang  mengacu  pada  Protokol Tambahan II. Hal ini sebenarnya berarti bahwa Makamah menganggap common Article 3 dan Protokol  Tambahan  II  harus  dipenuhi  secara bersama-sama. Memang, dalam Kasus Rutaganda, Jaksa Penuntut harus membuktikan bahwa telah terjadi konflik bersenjata internal di  wilayah  Rwanda  yang  setidak-tidaknya memenuhi  persyaratan  materiil  Protokol Tambahan II, karena persyaratan ini termasuk dalam common  Article 3. 88 Temuan  ini dikonfirmasi  dalam  Kasus  Baglishema  yang menyatakan  bahwa  jika  ambang  penerapan yang  lebih  tinggi  dari  Protokol  Tambahan  II dipenuhi,  maka  persyaratan  material  untuk penerapan ipso  facto memenuhi  persyaratan common Article 3. 89 Hal ini tidak diragukan lagi mendukung penerapan kedua standar tersebut secara simultan ketika persyaratan yang  lebih ketat  yang  ditetapkan  dalam  Protokol Tambahan II terpenuhi. Namun, ini tampaknya tidak  mencakup  situasi  yang  kurang  dari ambang  batas  Protokol  Tambahan  II  tetapi mungkin dicakup oleh common Article 3.
88 ICTR Rutaganda 1999, paragraf 435.
89 ICTR Baglishema 2001, paragraf 100. Lihat juga ICTR Rutaganda 1999, paragraf 94.
Tampak sepintas lalu bahwa Mahkamah  ICTR  hanya  menerapkan  satu standar  yang  dapat  diterapkan,  yaitu  standar Protokol  Tambahan  II,  tetapi  ini  disebabkan oleh  fakta  bahwa  konflik  di  Rwanda  adalah konflik Protokol Tambahan II dan oleh karena itu tidak perlu menilai situasi yang semata-mata berada dalam kewenangan penerapan common Article 3.  Selanjutnya,  Pasal  4  ICTR  secara khusus  mengacu  pada  pelanggaran common Article 3  pada Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan  II  yang  membuat  Pengadilan meyakini  bahwa  kedua  ambang  batas  harus dipenuhi. 90 Dalam  hal  ini,  ICTR  telah mengidentifikasi empat persyaratan yang harus dipenuhi: (i) konflik bersenjata antara angkatan bersenjata Pihak Peserta Agung dan angkatan bersenjata  pembangkang  atau  kelompok bersenjata  terorganisir  lainnya;  (ii)  pasukan pembangkang berada di bawah komando yang bertanggung jawab; (iii) pasukan pembangkang  dapat  melakukan  kontrol  atas sebagian  wilayah  untuk  melakukan  operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu dan (iv)
pasukan  pembangkang  mampu  melaksanakan Protokol Tambahan II. 91
Persyaratan pertama dipenuhi dengan kehadiran  angkatan  bersenjata  negara    yang dipahami dalam arti luas, sehingga mencakup semua  angkatan  bersenjata  seperti  yang dijelaskan  dalam  legislasi  nasional 92 dan kehadiran kelompok oposisi bersenjata. Adapun persyaratan  kedua,  yaitu  perintah  yang bertanggung  jawab,  terkait  erat  dengan  (i) seberapa terorganisir kelompok bersenjata itu, (ii)  kemampuan  untuk  melaksanakan  operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu dan (iii) kemampuan  untuk  memastikan  pelaksanaan hukum humaniter internasional.
Memang, Mahkamah ICTR menjelaskan  dalam  Kasus  Musema  bahwa angkatan  bersenjata  pembangkang  atau kelompok bersenjata lainnya tidak perlu benar- benar  terlihat  secara  hierarki  sebagai  struktur militer  yang  formal, 93 namun  harus ada  suatu tingkat  organisasi  yang  mampu  untuk merencanakan  dan  melaksanakan  operasi militer secara berkesinambungan dan terpadu;
91 ICTR Akayesu 1998, paragraf 619, 623; ICTR Rutaganda 1999, paragraf 95; ICTR Baglishema 2001, paragraf 100; ICTR Kayishema dan Ruzindana 1999, paragraf 171.
92 ICTR Akayesu 1998, paragraf 625; ICTR Musema 2000, paragraf 256.
operasi  yang  berlanjut  secara  terus  menerus dan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan,  serta  mampu  memaksakan disiplin atas nama otoritas de facto . 94
Namun,  Mahkamah  tidak  berhenti hanya  sampai  persyaratan  tersebut  karena juga menekankan angkatan bersenjata tersebut harus mampu mendominasi sebagian wilayah  yang  cukup  untuk  mempertahankan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu dan untuk menerapkan Protokol Tambahan II. Intinya,  operasi  harus  berkesinambungan  dan terencana.  Wilayah  yang  mereka  kendalikan biasanya  yang  menjadi  wilayah  yang  terlepas dari kendali pasukan pemerintah.
Seperti  disebutkan  oleh  Vité,  kriteria pembeda  konflik  bersenjata  antara  Protokol Tambahan  II  dan common  Article 3  adalah suatu fakta bahwa kelompok oposisi bersenjata telah  menguasai  wilayah. 95 Kriteria  yang membantu memastikan kemampuan kelompok bersenjata  melaksanakan  operasi  militer  yang berkelanjutan  dan  terpadu  dalam  Protokol Tambahan II ini yang berbeda dengan common
93 ICTR Musema, paragraf 257-258.
94 Ibid., paragraf 257; ICTR Akayesu, paragraf 626.
95 Vité, 2009 op.cit., hal. 79.
Article 3, ditegaskan dan digarisbawahi kembali dalam yurisprudensi Mahkamah ICTR.

## Pengadilan  Khusus  untuk  Sierra  Leone (SCSL)
Ketentuan  kejahatan  perang  dalam Statuta Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone (SCSL), 96 berasal  dari common  Article 3  dan Pasal  4  Protokol  Tambahan  II.  Seperti  yang telah  disebutkan  dalam  bagian  sebelumnya, maka  hukuman  kolektif,  tindakan  terorisme, penjarahan  dan  ancaman  untuk  melakukan tindakan  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  4 Protokol  Tambahan  II.  Tiga  pelanggaran pertama telah diimplementasikan dalam semua kasus di hadapan SCSL. Sebaliknya, Mahkamah ICTR  dan  ICTY  lebih  enggan  menuntut kejahatan yang berasal langsung dan semata- mata dari  Protokol Tambahan II. Oleh karena itu, kasus-kasus yang diadili dalam Mahkamah SCSL  berpotensi  menambah  klarifikasi  pada standar penerapan yang digunakan.
Sayangnya, SCSL menambahkan yurisprudensi yang lebih meragukan
96 Statuta Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone. (Statute of the Special Court for Sierra Leone).
97 SCSL Fofana 2004, Prosecutor v. Fofana, Kasus No SCSL- 04-14-PT-101,  Keputusan  tentang  Mosi  Awal  tentang Kurangnya Yurisdiksi Materiae: Sifat dari Konflik Bersenjata, Sidang Banding, 25 Mei 2004, paragraf 25.
sebagaimana  terlihat  dalam  Sidang  Banding SCSL dalam Kasus Fofana yang menerapkan uji penerapan yang lebih luas, dimana dinyatakan bahwa  sehubungan  dengan  Pasal  3  Statuta SCSL maka Mahkamah hanya perlu diyakinkan bahwa  ada  konflik  bersenjata  serta  dugaan pelanggaran terkait dengan konflik bersenjata. 97
SCSL juga memberikan penjelasan  tentang  interpretasinya,  sebagai berikut:
“ Telah  diamati  bahwa  meskipun  aturan yang  berlaku  dalam  konflik  bersenjata internal  masih tertinggal dari  hukum  yang berlaku  dalam  konflik  internasional, pembentukan dan hasil Pengadilan Ad hoc telah memberikan kontribusi yang signifikan  untuk  mengurangi  perbedaan antara  dua  jenis  konflik.  Perbedaan tersebut  tidak lagi  memiliki relevansi yang besar  dalam  kaitannya  dengan  kejahatan yang  dimaksud  dalam  Pasal  3  Statuta karena  kejahatan  tersebut  dilarang  di dalam semua jenis konflik be rsenjata” . 98 Namun  demikian,  Mahkamah  ICTY tetap memegang prinsip bahwa harus terdapat standar  minimum  yang  harus  ada  agar  suatu situasi  dapat  digambarkan  sebagai  konflik bersenjata. 99 Dalam hal ini, SCSL menegaskan kembali definisi dari Kasus Tadic tentang konflik
98 Ibid., paragraf 25; Prosecutor v. Brima et al. Kasus No SCSL-04-16-T, Putusan, Sidang Pengadilan, 20 Juni 2007, paragraf 243; Prosecutor v. Taylor, Kasus No SCSL-03-01- T, Putusan, Sidang Pengadilan, 18 Mei 2012, paragraf 563.
99 Ibid.,  paragraf  23;  Kasus  No  SCSL-04-14-T,  Sidang Pengadilan, 2 Augustus 2007, paragraf 123); SCSL Brima et al., paragraf 243 – 244.
bersenjata  dan  menggunakan  kriteria  yang sama,  yaitu  tingkat  intensitas  konflik  dan pengorganisasian  para  pihak. 100 Kriteria tersebut  penting  untuk  membedakan  konflik bersenjata  dari  tindakan  lain  yang  tidak termasuk  dalam  lingkup  hukum  humaniter internasional. 101
Namun, pernyataan seperti itu tampaknya  merupakan  terobosan  baru. Memang  konflik  di  Sierra  Leone  terjadi  hanya dua  tahun  setelah  konflik  di  Rwanda,  namun sementara  ICTR  menilai  penerapan  Protokol Tambahan  II,  SCSL  tampaknya  tidak  merasa berkewajiban  untuk  melakukannya.  Ini  lebih mengejutkan karena baik Pasal 3 Statuta ICTR dan  Pasal  3  Statuta  SCSL  mengacu  pada pelanggaran common  Article 3  dan  Protokol Tambahan  II.  SCSL  juga  menganalisis  posisi ICTR,  dengan  mengakui  bahwa  ICTR memahami  yurisdiksinya  dalam  kaitannya dengan  konflik  bersenjata  non-internasional yang harus dipastikan ketika persyaratan yang ditetapkan  dalam  Protokol  Tambahan  II dipenuhi. Namun, setelah meninjau yurisprudensi ICTY  dan ICTR,  Sidang  Banding
100 SCSL Fofana dan Kondewa, paragraf 124; SCSL Brima et al., paragraf 243 – 244; SCSL Taylor, paragraf 563 – 564.
101 Ibid., paragraf 124; SCSL Taylor, paragraf 564.
SCSL  menjelaskan  bahwa  kejahatan  yang dijabarkan  dalam  Pasal  3  Statuta  bersifat kebiasaan dan karena perbedaan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional menjadi  tidak  lagi  relevan  dengan  kejahatan yang  disebutkan  dalam  Pasal  3  Statuta. 102
Pengadilan hanya perlu yakin bahwa ada suatu konflik bersenjata. 103 Akibatnya, SCSL
menganggap  bahwa  perbedaan  antara  konflik bersenjata internasional dan non-internasional tidak relevan dengan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 3 Statuta, perbedaan antara kedua jenis konflik bersenjata non-internasional juga tidak relevan.
Meskipun  demikian,  SCSL  telah memeriksa  apakah  konflik  termasuk  dalam lingkup  Protokol  Tambahan  II.  Dalam  kasus Fofana, Pengadilan menjabarkan kriteria klasik untuk  penerapan  Protokol  Tambahan  II, menekankan bahwa konflik Protokol Tambahan II  secara  otomatis  memenuhi  kriteria  untuk penerapan  Common  Article  3.  Namun,  dalam penerapan  hukum,  Pengadilan  tidak  mengacu
102 SCSL Fofana, paragraf 20 dan 25.
103 SCSL Brima et al., paragraf 251.
pada  Protokol  Tambahan  II. 104 Dalam  Kasus Sesay,  Sidang  Pengadilan  merasa  perlu  untuk menyelidiki  penerapan  Protokol  Tambahan  II karena  tiga  dakwaan  yang  dibebankan  oleh Jaksa  Penuntut,  yakni  hukuman  kolektif, tindakan  terorisme  dan  penjarahan,  hanya ditemukan  dalam  Protokol  Tambahan  II. Meskipun  menjelaskan  tiga  kriteria  komando yang  bertanggung  jawab,  penguasaan  atas wilayah  (dikombinasikan  dengan  kemampuan untuk  melakukan  operasi  militer  yang berkelanjutan dan terpadu) serta implementasi dari Protokol Tambahan II hanya berfokus pada dua  kriteria  pertama  dan  mengabaikan  yang terakhir. 105 Dengan  perkataan  lain,  meskipun ketentuan Statuta SCSL terkait kejahatan yang dilakukan  dalam  konflik  bersenjata  non- internasional  serupa  dengan  kejahatan  yang terdapat dalam Statua Mahkamah ICTR, namun SCSL telah mengadopsi pendekatan ICTY, yaitu hanya  perlu  dipastikan  bahwa  ada  konflik bersenjata.

## Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)
104 SCSL Fofana dan Kondewa, paragraf 126-127 dan 695 – 700.
Statuta  Roma  tentang  Pengadilan Kriminal  Internasional  dan  putusan-putusan yang telah dihasilkan dalam ICC perlu dicermati untuk  menjawab  pertanyaan  apakah  ada  dua atau  hanya  satu  jenis  konflik  bersenjata  non- internasional.  Dua  norma  dalam  Statuta  ICC yang  terkait  dengan  konflik  bersenjata  non- internasional,  yaitu:  Pertama,  Pasal  8  ayat (2)(c)  yang  menyebutkan  adanya  suatu kejahatan  perang  dari  terjadinya  pelanggaran serius  terhadap common  Article 3  jika pelanggaran tersebut dilakukan terhadap orang yang tidak aktif dalam suatu pertempuran. Ini berlaku  untuk  konflik  bersenjata  yang  tidak bersifat  internasional  dan  dengan  demikian tidak  berlaku  untuk  situasi  gangguan  dan ketegangan  internal,  seperti  kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis atau tindakan lain yang serupa. 106 Kedua, Pasal 8 ayat (2)(e) Statuta Roma, yang menyebutkan terjadinya kejahatan perang untuk pelanggaran serius lainnya  terhadap  hukum dan kebiasaan yang  berlaku  dalam  konflik  bersenjata  non- internasional  (yang  mirip  dengan  Pasal  4
105 SCSL Sesay et al., Prosecutor v. Sesay et al., Kasus No SCSL-04-15-T, Putusan, Sidang Pengadilan, 2 Maret 2009, paragraf 966, 978 – 981.
106 Pasal 8(2)(d) Statuta Roma.
Statuta  SCSL)  menambahkan  persyaratan tambahan (ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (2)(f) Statuta  Roma)  sedemikian  rupa  sehingga  ini hanya  berlaku  dalam  konflik  bersenjata  yang terjadi  di  wilayah  suatu  negara  ketika  ada konflik  bersenjata  yang  berlarut-larut  antara otoritas  pemerintah  dan  kelompok  bersenjata yang  terorganisir  atau  antara  kelompok- kelompok semacam itu. 107
Dengan  demikian  perlu  diketahui apakah  kedua  norma  tersebut  masing-masing mencerminkan common Article 3 dan Protokol Tambahan II, atau standar lain yang diadopsi oleh pengadilan pidana internasional sebelumnya. Tentunya baik Pasal 8 ayat (2)(c) dan 8 ayat (2)(e) dapat mencakup situasi yang termasuk  dalam  lingkup common  Article 3, karena  ICTY  secara  konsisten  menekankan perbedaan antara konflik bersenjata dan situasi lain seperti gangguan dan ketegangan internal.
Common  Article 3  sekarang  dianggap  telah merangkum  ambang  terendah  dari  konflik bersenjata non-internasional.
Namun, ada keraguan apakah Pasal 8 ayat  (2)(f)  telah  mencerminkan  standar
108 ICTY Limaj, paragraf 87.
Protokol Tambahan II. Bahasa yang digunakan mirip dengan ambang batas dalam Kasus Tadic karena mendefinisikan konflik bersenjata non- internasional  dengan  mengacu  pada  konflik bersenjata yang berkepanjangan dan kelompok bersenjata  yang  terorganisir. 108 Acuan  pada konflik bersenjata yang berlarut-larut merupakan standar yang lebih rendah daripada acuan pada operasi militer yang berkelanjutan dan  terpadu  sebagaimana  yang  tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II. 109
Selain  itu,  Statuta  Roma  juga  secara  resmi mengemukakan  situasi  di  mana  otoritas pemerintah  tidak  terlibat  langsung  dalam konflik bersenjata. Faktanya, selama penyusunan  pasal  tersebut  delegasi  menolak usulan  untuk  memperkenalkan  ambang  batas Protokol  Tambahan  II  dan  menyetujui  yang dikemukakan  dalam  Kasus  Tadic. 110 Para perancang  Statuta  Roma  menganggap  bahwa definisi yang lebih luas dari cakupan penerapan hukum yang berkaitan dengan konflik ersenjata
109 Zimmermann, op.cit., 285.
110 ICTY Boskoski and Tarculovski, paragraf 197.
non-internasional  saat  ini  merupakan  hukum kebiasaan. 111
Pertanyaannya  adalah  apakah  ini menciptakan ambang batas lain. Dengan kata lain,  dapatkah  Pasal  8  ayat  (2)(e)  dianggap sebagai  ambang  batas  gabungan  antara Protokol  Tambahan II dan common Article 3?
Hal ini sangat penting karena rumusan Statuta hanya menetapkan persyaratan untuk penerapan  Pasal  8  ayat  (2)(e)  yang  mengacu pada Pasal 8 ayat (2)(f) versi uji dalam Kasus Tadic yang telah diubah. 112 Pasal 8 ayat (2)(c) secara  tegas  mengacu  pada common  Article 3 113 sedangkan  Pasal  8  ayat  (2)(c)  berkaitan dengan tes Tadic yang disebutkan dalam Pasal 8  ayat  (2)(f),  menyampaikan  kesan  bahwa persyaratan  dalam  Kasus  Tadic  berbeda  dari yang dikemas dalam common Article 3.
Banyak ahli hukum berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (2)(f) memiliki ambang batas yang sama  dengan  Pasal  3  Konvensi  Jenewa. 114
Demikian  pula,  Akande  tidak  berpikir  bahwa
111 Dimasukkannya (ambang batas dalam Kasus Tadic) ke dalam Statuta Roma mengindikasikan status kebiasaannya, Cullen, 121 – 122.
112 Vité, 2009, op.cit., 81.
113 Boelaert-Suominen, op.cit., 87.
114 Pejic, op.cit..,  -192 – 193;  Meron, op.cit.,  260;  Cullen,
“ The  definition  of  non-international  armed  conflict  in  the Rome  Statute  of  the  International  Criminal  Court:  an analysis of the threshold of application contained in Article 8(2)(f) ”, Journal of Conflict Security Law 12:419, 2007, 445.
maksudnya  adalah  untuk  membuat  ambang batas  penerapan  yang  berbeda,  dengan mencatat bahwa Pasal 8 ayat (2)(f) lebih baik diartikan  sebagai  sekadar  menyatakan  uji intensitas  dengan  sifat  konflik  yang  berlarut- larut  menjadi  faktor  yang  akan  dinilai menentukan intensitas konflik. 115
Dalam  Kasus  Bemba,  Sidang  Pra- Peradilan  mencatat  bahwa  konflik  bersenjata non-internasional terjadi ketika telah mencapai tingkat  intensitas,  melebihi  gangguan  dan ketegangan  internal,  seperti  kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis atau  tindakan  lain  yang  serupa,  dan  yang terjadi  dalam  batas-batas  wilayah  negara. Permusuhan  dapat  pecah  (i)  antara  otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata pembangkang  terorganisir  atau  (ii)  antara kelompok-kelompok  tersebut'. 116 Formulasi  ini cenderung  mencerminkan  tes  Tadic,  yaitu ambang  batas  minimum  untuk  membedakan konflik bersenjata dari situasi lain dan gagasan
115 Akande, op.cit., 56.
116 ICC Bemba, Prosecutor v. Bemba, Kasus No ICC-01 / 05- 01  /  08,  Putusan  Berdasarkan  Pasal  61  (7)  (a)  dan  (b) Statuta Roma tentang Dakwaan Jaksa Penuntut terhadap Jean-Pierre Bemba Gombo, Sidang Pra-Peradilan, 15 Juni 2009,  paragraf  231;  ICC  Bemba,  paragraf  234;  ICC Lubanga, Prosecutor v. Lubanga, Kasus No ICC-01 / 04-01 / 06-803, Keputusan tentang Konfirmasi Tuduhan, Sidang Pra-Peradilan I, 29 Januari 2007, paragraf 23.
tentang  dua  kelompok  terorganisir  yang bentrokannya  mencapai  tingkat  intensitas tertentu. Namun, Sidang Pra-Peradilan melangkah  lebih  jauh  dengan  menegaskan bahwa  kelompok  tersebut  harus  berada  di bawah komando yang bertanggung jawab agar dapat  menerapkan  disiplin  dan  melaksanakan operasi  militer, 117 kriteria  yang  mengingatkan pada yang diatur dalam Protokol Tambahan II.
Beberapa ahli hukum juga berpendapat bahwa elemen temporal tercermin dalam kata 'berlarut-larut', sehingga menciptakan kategori terpisah  dari konflik  bersenjata non- internasional. 118 Yurisprudensi  ICC  tampaknya menegaskan sudut pandang ini, karena ketika berkaitan  dengan  Pasal  8  ayat  (2)(f)  ICC mengaitkan  konsep  'berlarut-larut'  dengan kemampuan  kelompok  bersenjata  untuk merencanakan  dan  melaksanakan  operasi militer daripada hanya intensitas dan organisasi kelompok bersenjata seperti dalam uji Tadic. 119
Meskipun  demikian,  dalam  Kasus  Bemba Sidang Pra-Peradilan secara khusus mengangkat  masalah  elemen  temporal  yang
117 ICC Bemba, paragraf 234.
118 Provost, 268 f.
119 ICC Lubanga, paragraf 234.
120 ICC Bemba, paragraf 235.
dianggapnya  tidak  perlu  untuk  membahas argumen secara rinci (yaitu menjelaskan faktor- faktor  yang  relevan),  karena  periode  di  mana kejahatan yang dituduhkan dilakukan dianggap sebagai  'berlarut-larut'. 120 Posisi  ICC  yang paling baik terdapat dalam putusan Lubanga di mana Sidang Pengadilan menyatakan:
“ Dikatakan  bahwa  konflik  bersenjata  non- internasional  terjadi  ketika  negara-negara belum  menggunakan  angkatan  bersenjata dan  i)  kekerasan  berlanjut  dan  telah mencapai tingkat intensitas tertentu, dan ii) kelompok  bersenjata  dengan  tingkat organisasi  tertentu,  termasuk  kemampuan menerapkan disiplin dan kemampuan untuk merencanakan  dan  melaksanakan  operasi militer  yang  berkelanjutan,  terlibat.  Selain itu, Pasal 8 ayat (2)(f) Statuta menetapkan bahwa  konflik  harus  bersifat  ''berlarut- larut ” . 121
Tes Lubanga ini lebih sempit daripada tes  yang  diterapkan  berdasarkan  interpretasi kebiasaan  dari common  Article 3  karena mensyaratkan pertempuran berlangsung selama  periode  waktu  tertentu,  lebih  luas daripada  yang  diuraikan  dalam  Protokol Tambahan  II  karena  itu  tidak  mengharuskan kelompok  bersenjata  untuk  mengendalikan suatu  bagian  wilayah. 122 Sementara  Vité menyatakan bahwa ini adalah tes kompromistis
121 ICC  Lubanga,  Prosecutor  v.  Lubanga,  Kasus  No  ICC- 01/04-01/06, Putusan, Sidang Pengadilan I, 14 Maret 2012, paragraf 506.
122 Lihat pembahasan dalam Vité 2009, hal. 82.
antara  kategori-kategori  yang  dirujuk  dalam common  Article 3  dan  dalam  Protokol Tambahan II. Interpretasi ICC sebenarnya lebih dekat  dengan  maksud  asli  para  perancang common  Article 3  daripada  interpretasi  oleh ICTY.  Lagipula,  Komentar common  Article 3 menjelaskan  bahwa  konflik  yang  dimaksud dalam  Pasal  3  secara  umum  adalah    konflik bersenjata  dimana  angkatan  bersenjata  dari dua  pihak  terlibat  dalam  permusuhan. Dinyatakan  juga  bahwa  konflik  ini,  dalam banyak hal mirip dengan perang internasional, tetapi terjadi dalam batas-batas satu negara. 123
Oleh  karena  itu,  situasi  yang  diatur  dalam common  Article 3  tidak  dimaksudkan  untuk mencakup situasi di mana kelompok-kelompok terorganisir terlibat dalam tindakan yang baru saja mencapai tingkat intensitas minimum.

## Kesimpulan
Hukum humaniter internasional mengidentifikasi  dua  jenis  konflik  bersenjata non-internasional:  pertama,  konflik  yang tercakup dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949; dan kedua, konflik yang termasuk dalam ruang lingkup  Pasal  1  Protokol  Tambahan  II  1977.
Tidak  ada  keraguan  bahwa  putusan-putusan dari yurisprudensi pengadilan pidana internasional  seperti  Pengadilan  Kriminal Internasional  untuk  Bekas  Yugoslavia  (ICTY), Pengadilan  Kriminal  Internasional  untuk Rwanda  (ICTR),  Pengadilan  Khusus  untuk Sierra  Leone  (SCSL)  dan  Pengadilan  Kriminal Internasional  (ICC),  telah  menyebabkan perubahan dalam kaitannya dengan perbedaan antara  berbagai  jenis  konflik  bersenjata  non- internasional.  Inkonsistensi  dalam  penerapan kasus hukum, menyebabkan hasil-hasil putusan pengadilan  tersebut  tidak  memiliki  dampak yang signifikan terhadap perjanjian yang sudah berlaku. Misalnya, Mahkamah ICTR tampaknya menjadi satu-satunya pengadilan yang mengikuti  perbedaan  ini  dengan  cermat  dan secara  sadar  berupaya  untuk  memverifikasi bahwa suatu situasi termasuk dalam salah satu dan/atau  jenis  konflik  bersenjata  non- internasional  lainnya.  Sebaliknya,  Mahkamah ICTY  memilih  untuk  menerapkan  hanya  satu ambang  batas  penerapan.  Pada  Kasus  Tadic, perhatian  dipusatkan  pada  perbedaan  antara konflik  bersenjata  dan  situasi  lain.  Ambang minimum  ini  yang  memungkinkan  adanya
perbedaan antara konflik bersenjata dan situasi lain serta faktor-faktor yang diadopsi oleh ICTY untuk memastikan apakah suatu konflik sedang terjadi — intensitas  konflik  dan  organisasi kelompok  bersenjata — sekarang  diterima secara luas oleh ICTR, SCSL dan ICC.  Seperti yang dikemukakan oleh Bartels, meskipun tidak ada  definisi  yang  diberikan  dalam  perjanjian formal, namun tampaknya cukup jelas saat ini apa yang dianggap sebagai IAC atau NIAC, dan dengan  demikian  apa  yang  merupakan perbedaan  antara  kedua  jenis  tersebut. 124
Meskipun  ICTY  berpendapat  bahwa  ia  telah mendasarkan kasus-hukumnya pada Komentar Konvensi, namun ada keraguan bahwa ambang batas  ini  serupa  dengan  yang  semula dimaksudkan  oleh  perancang common  Article
3. 125 Dalam perkembangannya sendiri, common Article 3  telah  diperpanjang 126 dan  terdistorsi, sejauh berlaku sebagai ambang batas minimum (yurisprudensi ICTY, ICTR dan SCSL) daripada situasi  internal  yang  mirip  dengan  konflik bersenjata  internasional,  namun  terjadi  di wilayah satu negara.
124 Bartels, op.cit., 40.
125 Ash, Square pegs and round holes: Al-Qaeda detainees and common Article 3. Indiana Int Comp Law Rev 17:269, 2007, hal. 275.
Perancang
Statuta ICC telah mengintrodusir dalam Pasal 8 ayat (2)(f) suatu jenis  konflik  bersenjata  ketiga  yakni  versi hibrida  dari  Pasal  3  Konvensi  Jenewa  dan Protokol Tambahan II. 127 Namun pemeriksaan yang  bersifat  komprehensif  dan  menyeluruh mengungkapkan  bahwa  ambang  batas  yang ditetapkan  dalam  Pasal  8  ayat  (2)(f)  dan penafsirannya  kemungkinan  besar  serupa dengan  maksud  asli  para  perancang common Article Common  3.  Pertanyaannya  adalah apakah  interpretasi  yang  digunakan  dalam sidang-sidang  dalm  Mahkamah  ICC  akan mengesampingkan interpretasi yang digunakan dalam  Mahkamah  ICTY  dalam  kasus  Tadic, yang sekarang sudah tertanam sebagai hukum kebiasaan  internasional.  Akankah  tes  atau  uji persyaratan  yang  ada  dalam  Mahkamah  ICC secara perlahan, tetapi pasti, akan menemukan jalannya sebagai hukum kebiasaan internasional? Waktu akan berbicara.

## Daftar Pustaka

## Referensi
Abi-Saab  R  (1991)  Humanitarian  law  and internal conflicts: The Evolution of Legal Concern.
126 Bartels, 2009, Op.Cit., hal. 36.
127 Vité, 2009, Op.Cit., hal. 82.
Abi-Saab R (1986) Droit humanitaire et conflits internes.  Origines  et  évolution  de  la réglementation  internationale.  Institut Henry Dunant/Pedone, Genève/Paris.
Akande,  D  (2012)  Classification  of  armed conflicts: relevant legal concepts. Ambos K (2001) Zur Bestrafung von Verbrechen im  internationalen,  nicht-internationalen und  internen  Konflikt.  In:  Hasse  J  et  al (ed) Humanitäres Völkerrecht. Politische, rechtliche
und strafgerichtliche
Dimensionen.  Nomos  Verlag,  Baden- Baden, pp 325 – 353.
Ash RW (2007) Square pegs and round holes: Al-Qaeda detainees and common Article 3. Indiana Int Comp Law Rev 17:269 Bartels,  Roger,  (2009)  Timelines,  borderlines and conflicts. The historical evolution of the  legal  divide  between  international and  non-international  armed  conflicts. Int Rev Red Cross 873:35.
Bassiouni MC (1999) International criminal law. Transnational Publishers, Ardsley. Boelaert-Suominen S (2000a) Grave breaches, universal jurisdiction and internal armed conflict:  is  customary  law  moving towards a uniform enforcement mechanism  for  all  armed  conflicts?  J Conflict Secur Law 5:63.
Boelaert-Suominen  S  (2000b)  The  Yugoslav tribunal  and  the  common  core  of humanitarian law applicable to all armed conflicts. Leiden J Int Law 13:619
Bond  JE  (1974)  The  rules  of  riot:  internal conflict  and  the  law  of  war.  Princeton University Press, Princeton.
Cullen  A  (2007)  The  definition  of  non- international armed conflict in the Rome Statute  of  the  International  Criminal Court:  an  analysis  of  the  threshold  of application contained in Article 8(2)(f). J Conflict Secur Law 12:419. Cullen  A  (2010)  The  concept  of  non- international armed conflict in international
humanitarian
law.
Cambridge University Press, Cambridge.
Elder  DA  (1979)  The  historical  background  of common  Article  3  of  the  Geneva Convention  of  1949.  Case  W  Reserve  J Int Law 11:37.
Forsythe  DP  (1978)  Legal  management  of internal war: the 1977 protocol on non-
international  armed  conflicts.  Am  J  Int Law 72:272.
Gaeta P (1996) The armed conflict in Chechnya before the Russian Constitutional Court.
Eur J Int Law 7:563.
Green  LC  (2002)  The  contemporary  law  of armed  conflict.  Manchester  University Press and Juris Publishing, Manchester Greppi  E  (1999)  The  evolution  of  individual criminal responsibility under international law. Int Rev Red Cross 835:531.
Henckaerts  J-M  (2005)  Study  on  customary international  humanitarian  law:  a contribution  to  the  understanding  and respect  for  the  rule  of  law  in  armed conflict. Int Rev Red Cross 857:175.
Henckaerts J-M, Doswald-Beck L (eds) (2005)
Customary  international  humanitarian law,  vol  1.  Cambridge  University  Press, Cambridge.
Jinks  D  (2003)  The  temporal  scope  of application of international humanitarian law  in  contemporary  conflicts.  HPCR Policy Brief, January 2003.
Kretzmer D (2009) Rethinking the application of international  humanitarian  law  in  non  - international armed conflicts. Isr Law Rev
42:8. Lasswell HD, McDougal MS (1992) Jurisprudence  for  a  free  society.  New Haven Press, New Haven.
McCarthy  C  (2008)  Legal  conclusion  or interpretative process? Lex specialis and the  applicability  of  international  human rights standards.
McLauren  N,  Schwendimann  F  (2005)  An exercise  in  the  development  of international law: the new ICRC study on customary  international  humanitarian law. German Law J 6:1217.
Meron  T  (1998)  Is  international  law  moving towards  criminalization.  Eur  J  Int  Law 9:18.
Meron  T  (2000)  The  humanization  of humanitarian law. Am J Int Law 94:239 Moir L (1998) The historical development of the application of humanitarian law in noninternational armed conflict to 1949. Int Comp Law Q 47:337.
Pejic J (2007) Conflict classification and the law applicable  to  detention  and  the  use  of force. In: Wilmhurst E (ed) International law  and  the  classification  of  conflicts. Oxford University Press, Oxford.
Pejic J (2011) The protective scope of common Article 3: more than meets the eye. Int Rev Red Cross 881:189.
Pictet  J  (1960)  Commentary  on  the  Geneva Conventions. International Committee of the Red Cross, Geneva.
Provost  R  (2002)  International  human  rights and  humanitarian  law.  Cambridge University Press, Cambridge.
Sandoz Y et al (eds) (1987) Commentary on the additional  protocols  to  the  Geneva Conventions.
Martinus Nijhoff/International  committee  of  the Red Cross, Geneva.
Sassoli  M,  Bouvier  AA  (1999)  How  does  law protect  in  war?  Cases,  documents  and teaching  materials  on  contemporary practice  in  international  humanitarian law. International Committee of the Red Cross, Geneva.
Schindler  D (2003) International humanitarian law: its remarkable development and its persistent violation. J Hist Int Law 5:165. Sivakumaran  S  (2011)  Re-envisaging  the international  law  of  internal  armed conflict. Eur J Int Law 22:219.
Spieker  H  (2001)  Twenty-five  years  after  the adoption  of  Additional  Protocol  II: breakthrough or  failure of  humanitarian legal protection? Yearb Int Humanit Law 4:129.
Szesnat  F,  Bird  AR  (2012)  Colombia.  In:
Wilmhurst  E  (ed)  International  law  and the  classification  of  conflicts.  Oxford University Press, Oxford.
Tahzib-Lie  B,  Swaak-Goldman  O  (2004) Determining  the  threshold  for  the application of international humanitarian law.
Tskhovrebov  Z  (1995)  An  unfolding  case  of genocide: Chechnya, world order and the ‘right to be left alone’. Nordic J Int Law 64:501.
Turns D (1995) War  crimes without war?  The applicability of
international humanitarian  law  to  atrocities  in  non- international  armed  conflicts.  Afr  J  Int Compa Law 7:804.
United Kingdom Ministry of Defence (2005) The manual  of  the  law  of  armed  conflict. Oxford University Press, Oxford.
Van den Herik L (2005) The contribution of the Rwanda  tribunal  to  the  development  of
international  law.  Martinus  Nijhoff, Leiden.
Verri  P  (1972)  Considérations  sur  l’application dans les conflits modernes des Articles 3 et 4 des Conventions de Genève de 1949. Revue de droit militaire et de droit de la guerre 11:93
Vité  S  (2009)  Typology  of  armed  conflicts  in international  humanitarian  law:  legal concepts  and  actual  situations.  Int  Rev Red Cross 873:69.
Zimmermann A (1999) Preliminary remarks on paras 2(c)-(f) and 3. In: Triffterer O (ed) Commentary on the Rome Statute of the International  Criminal  Court.  Nomos Verlag, Baden Baden.

## Yurisprudensi
ICC Bemba 2009, Prosecutor v. Bemba, Kasus No  ICC-01  /  05-01  /  08,  Putusan Berdasarkan  Pasal  61  (7)  (a)  dan  (b) Statuta  Roma  tentang  Dakwaan  Jaksa Penuntut  terhadap  Jean-Pierre  Bemba Gombo,  Sidang  Pra-Peradilan,  15  Juni 2009.
ICC  Lubanga  2007,  Prosecutor  v.  Lubanga, Kasus  No  ICC-01  /  04-01  /  06-803, Keputusan tentang Konfirmasi Tuduhan, Sidang Pra-Peradilan I, 29 Januari 2007. ICC  Lubanga  2012,  Prosecutor  v  Lubanga, Kasus  No  ICC-01/04-01/06,  Putusan, Sidang Pengadilan I, 14 Maret 2012.
ICTR  Akayesu  1998,  Prosecutor  v  Akayesu, Kasus No ICTR-96-4-T, Putusan, Sidang Pengadilan, 2 September 1998.
ICTR  Baglishema  2001,  Prosecutor  v Baglishema,  Kasus  No  ICTR-95-1A-T, Puutusan,  Sidang  Pengadilan,  7  Juni 2001.
ICTR  Kayishema  dan  Ruzindana  1999,
Prosecutor v Kayishema dan Ruzindana, Kasus No   ICTR95-1-T, Putusan, Sidang Pengadilan, 21 Mei 1999.
ICTR  Musema  2000,  Prosecutor  v  Musema, Kasus No ICTR-96-13-T, Putusan, Sidang Pengadilan, 27 Januari 2000.
ICTR
Rutaganda 1999, Prosecutor v Rutaganda,  Kasus  No  ICTR-96-3-T, Putusan, Sidang Pengadilan, 6 Desember 1999.
ICTY  Boskoski  dan  Tarculovski  2008,
Prosecutor  v  Boskoski  dan  Tarculovski, Kasus  No  IT-04-82-T,  Putusan,  Sidang Pengadilan, 10 Juli 2008.
ICTY  Delalic 2001, Prosecutor v Delalic et al., Kasus No IT-96-21-A, Putusan Banding, Sidang Banding, 20 Februari 2001.
ICTY Delalic et al. 1998, Prosecutor v Delalic et al.,  Kasus  No  IT-96-21-T,  Putusan, Sidang Pengadilan, 16 November 1998. ICTY  Hahdzihasanovic  dan  Kubura  2005,
Prosecutor  v  Hadzihasanovic  dan Kubura,  Kasus  No  IT01-47-AR3.3, Putusan Sela Pembelaan Sidang Banding Pengadilan  tentang  Aturan  98bis  Mosi untuk  Acquittal,  Sidang  Banding,  11 Maret 2005.
ICTY Haradinaj 2008, Prosecutor v Haradinaj et al.,  Kasus  No  IT-04-84-T,  Putusan, Sidang Pengadilan, 3 April 2008.
ICTY  Kordic  dan  Cerkez  2004,  Prosecutor  v Kordic dan Cerkez, Kasus No IT-95-14/2- A, Putusan Banding, Sidang Banding, 17 Desember 2004.
ICTY  Kunarac  et  al.  2002,  Prosecutor  v Kunarac, Kovac dand Vukovic, Kasus IT- 96-23 & IT-96-23/1-A, Putusan Banding, Sidang banding, 12 Juni 2002.
ICTY  Limaj  2005,  Prosecutor  v  Limaj  et  al.,
Kasus  No  IT-03-66-T,  Putusan,  Sidang Pengadilan, 30 November 2005.
ICTY  Milosevic  2004,  Prosecutor  v  Milosevic,
Kasus No IT-02-54-T, Keputusan tentang
Mosi untuk Putusan Pembebasan, Sidang Pengadilan, 16 Juni 2004. ICTY Nikolic 1995, Prosecutor v Nikolic, Kasus No  IT-95-2-R61,  Review  Dakwaan
Berdasarkan Aturan 61, Sidang
Pengadilan, 20 Oktober 1995.
ICTY Oric 2006, Prosecutor v Oric, Kasus No IT- 03-68-T, Putusan, Sidang Pengadilan, 30 Juni 2006. ICTY Tadic 1995, Prosecutor v Tadic, Kasus No
IT-94-1-AR72,  Keputusan  tentang  Mosi
Pertahanan  untuk  banding  Sela  atas Yurisdiksi,  2  October  1995  Mahkamah Internasional  1950,  Kasus  Suaka (Columbia v Peru), [1950] ICJ Rep 266, 27 November 1950 Mahkamah  Internasional  1969,  Kasus  Landas Kontinen  Laut  Utara  (Republik  Federal Jerman / Denmark dan Republik Federal Jerman / Belanda), [1969] ICJ Rep 3, 20 Februari 1969. Mahkamah  Internasional  1970,  Barcelona Traction,  Light  and  Power  Company, Limited (Belgia v. Spanyol), Fase kedua, [1970] ICJ Rep 3, 5 Februari 1970.
Mahkamah  Innternasional  1986,  Kegiatan militer  dan  paramiliter  di  dan  melawan Nikaragua (Nicaragua v USA), Judgment,
[1986] ICJ Rep 14, 27 Juni 1986
SCSL Brima et al. 2007, Prosecutor v Brima et al.,  Kasus  No  SCSL-04-16-T,  Putusan, Sidang Pengadilan, 20 Juni 2007.
SCSL Fofana 2004, Prosecutor v Fofana, Kasus
No SCSL-04-14-PT-101, Keputusan tentang  Mosi  Awal  tentang  Kurangnya Yurisdiksi  Materiae:  Sifat  dari  Konflik Bersenjata,  Sidang  Banding,  25  Mei 2004.
SCSL Fofana dan Kondewa 2007, Prosecutor v Fofana dan Kondewa, Kasus No SCSL-04- 14-T,  Putusan,  Sidang  Pengadilan,  2 Augustus 2007.
SCSL  Sesay,  Prosecutor  v  Sesay,  Kallon  dan Gbao, Kasus No SCSL-04-15-T, Putusan, Sidang Pengadilan, 2 Maret 2009.
SCSL  Taylor  2012, Prosecutor v Taylor,  Kasus No  SCSL-03-01-T,  Putusan,  Sidang Pengadilan, 18 Mei 2012.