Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENGUNDURAN DIRI RUSIA DARI ICC: TELAAH BERDASARKAN ASAS GOOD FAITH DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
Jogi Talar Saragih
Prodi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia 312020206@student.uksw.edu
Naskah diterima: 21 April 2024; revisi: 20 Mei 2024; disetujui: 15 Juni 2024

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  validity  of  Russia's  withdrawal  from  the  International Criminal  Court  (ICC)  in  light  of  the  principle  of  good  faith  as  established  in  the  Vienna Convention  on  the  Law  of  Treaties  (VCLT).  The  primary  objectives  of  the  research  are, firstly,  to  elucidate  the  legal  implications  of  the  principle  of  good  faith  within  the  1969 VCLT.  Second,  to  apply  this  principle  to  evaluate  Russia's  withdrawal  from  the  ICC  in 2016.  To  address  the  legal  questions  raised  by  this  research,  both  the  statutory  and conceptual  approaches  have  been  employed.  The  statutory  approach  refers  to  the  1969 VCLT as the source of statutory law, while the conceptual approach draws on the opinions of scholars regarding the application of the principle of good faith in international treaty law.  The  findings  of  this  research  indicate  that  Russia's  withdrawal  from  the  ICC  is  not legitimate,  as  it  demonstrates  Russia's  intention  to  avoid  the  application  of  the  ICC's provisions. This withdrawal constitutes an act of bad faith, as it deliberately circumvents the unfavorable provisions of the agreement that apply to Russia following its occupation of Crimean territory.
Keywords: Rusia; Good Faith; International Criminal Court, the Vienna Convention
* Alamat korespondensi:
Alamat Institusi: Prodi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga E-mail Korespondensi: 312020206@student.uksw.edu
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Penelitian ini hendak membahas tentang keabsahan pengunduran diri Rusia dari International Criminal  Court (ICC)  sesuai  dengan  asas Good  Faith dalam Vienna  Convention  on  the  Law  of Treaties (VCLT). Penelitian ini berawal dari peristiwa pada saat tahun 2016 Rusia mengundurkan diri dari ICC ( International Criminal Court ), keputusan tersebut diambil setelah ICC memutuskan bahwa aktivitas  Rusia  di  Krimea  pada  tahun  2014  merupakan  "okupasi  yang  sedang  berlangsung". Keputusan  Rusia  menarik  diri  dari  ICC  menuai  kontroversi.  Keputusan  ini  diambil  hanya  dua  hari setelah  ICC  menerbitkan  Laporan  Tahunan.  Banyak  pihak  yang  menilai  bahwa  tindakan  Rusia  ini tidak  sesuai  dengan  asas  " good  faith "  (niat  baik)  yang  tercantum  dalam  VCLT  1969.  Dengan  kata lain, tindakan Rusia ini dianggap tidak menunjukkan niat baik. Pada 1 Juli 2002, setelah 60 negara meratifikasi Statuta Roma, Statuta Roma menjadi efektif dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mulai  berfungsi  (“Joining  the  International  Criminal  Court,”  n.d.).  Pada  16  November  2016,  Rusia mengeluarkan  Bylaw  No.  361-RP,  sebuah  peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  Rusia  untuk mengonfirmasi  penolakan  mereka  untuk  menjadi  negara  anggota  Statuta  Roma  dan  sekaligus memberikan  wewenang  kepada  Kementerian  Luar  Negeri  Rusia  untuk  memberitahukan  Sekretaris Jenderal PBB tentang niat mereka untuk menarik diri dari Statuta Roma (Humaira, 2021). Menurut Menteri  Luar  Negeri  Rusia,  alasan  di  balik  pengunduran  diri  ini  adalah  karena  mereka  merasa  ICC tidak  berhasil  menjadi  lembaga  internasional  yang  benar-benar  independen  dan  berotoritas (“Statement  by  the  Russian  Foreign  Ministry,”  2016).  Pada  tanggal  14  November  2016  dua  hari sebelumnya,  Kantor  Kejaksaan  ICC  mengumumkan  dalam  Laporan  Tahunannya  bahwa  situasi konflik  bersenjata  di  Ukraina  Timur  dan  okupasi  Krimea  oleh  Rusia  dianggap  sebagai  konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia (Segate & Dovgalyuk, 2017).
Adanya  pernyataan  dari  Kantor  Kejaksaan  ICC  tersebut  dapat  dikatakan  menggambarkan alasan  di  balik  diambilnya  keputusan  Rusia  untuk  menarik  diri  dari  ICC.  Hubungan  antara  Rusia dengan ICC sendiri tidak dapat dikatakan memiliki sejarah yang baik. Contohnya terlihat ketika ICC memberikan  izin  untuk  menyelidiki  dugaan  kejahatan  yang  terjadi  di  South  Ossetia,  Georgia  pada Januari 2016. Respons dari Rusia terhadap keputusan ini adalah tidak puas, dan mereka menyatakan bahwa penyelidikan terhadap perbuatan dan perintah yang dilakukan oleh pejabat Georgia seharusnya jatuh  di  bawah  yurisdiksi  sistem  hukum  Georgia.  Argumentasi  ini  berkaitan  dengan  asas komplementaritas yang diterapkan oleh ICC. Rusia berpendapat bahwa kasus tersebut berada di luar kewenangan ICC dan merasa bahwa ICC telah memihak dalam hal ini (Segate & Dovgalyuk, 2017).
Dengan  demikian,  sesuai  penjelasan  diatas  pengunduran  diri  Rusia  dari  ICC  akan dipermasalahkan  berdasarkan  VCLT  1969  secara  umum  dan  asas good  faith (Itikad  Baik)  secara khusus. VCLT 1969 adalah sebuah perjanjian internasional multilateral yang mengatur prinsip-prinsip yang  terkait  dengan  proses  pembentukan  perjanjian  internasional  dalam  konteks  komunitas internasional  (Taxman,  n.d.).  Tidak semua negara di dunia meratifikasi VCLT 1969, namun karena VCLT 1969 dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku antarnegara, oleh karena itu VCLT 1969 dapat  diberlakukan  oleh  negara-negara  yang  tidak  meratifikasinya.  Terhadap  negara-negara  yang tidak meratifikasinya, VCLT 1969 dianggap sebagai customary rules of international law (kebiasaan) yang juga diakui sebagai salah satu sumber hukum perjanjian internasional menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta  Mahkamah  Internasional.  Fokus  penelitian  ini  adalah  asas good  faith yang  menjadi  dasar dalam pembuatan, pelaksanaan, maupun pengakhiran dari perjanjian internasional. Adanya asas good faith dalam  perjanjian  internasional  bertujuan  untuk  menjamin  bahwa  negara  yang  telah mengekspresikan  persetujuannya  terhadap  perjanjian  internasional  akan  bertindak  sesuai  dengan tujuan  dan  maksud  perjanjian  tersebut,  sehingga  tidak  akan  melakukan  tindakan  yang  bertentangan dengan  komitmen  yang  telah  dinyatakan,  bahkan  jika  komitmen  tersebut  belum  mengikat  secara hukum (Humaira, 2021). Dengan kata lain, itikad baik adalah kunci dalam memastikan bahwa suatu perjanjian  berhasil  dilaksanakan  dengan  benar  dan  mencapai  tujuannya,  dan  itu  melibatkan pemenuhan  ketentuan  perjanjian,  menghormati  hak  dan  kewajiban  semua  pihak  yang  terlibat,  serta tidak melakukan tindakan yang menghambat pencapaian tujuan perjanjian.
Bagian pertama artikel ini akan membahas asas good faith dalam VCLT 1969. Bagian ini akan menjelaskan  asas good  faith dalam  hukum  perjanjian  internasional.  Bagian    kedua  artikel  ini    akan berbicara    tentang    perlunya  asas good  faith dalam  pengunduran  Rusia  dari  ICC.  Penulis  akan menjustifikasi bahwa pengunduran diri Rusia dari ICC tersebut tidak tepat karena pengunduran diri tersebut  merupakan  antisipasi  Rusia  supaya  ketentuan  ICC  yang  diikuti  tidak  diberlakukan  kepada
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dirinya.  Pengunduran  diri  ini  menunjukkan  itikad  buruk  Rusia  dalam  melaksanakan    ICC,  dimana bagian  tidak  menguntungkan  dari  perjanjian  yang  berlaku  bagi  dirinya  dengan  sengaja  dihindari setelah melakukan tindakan okupasi atas wilayah Krimea.

## II. METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  isu  hukum  penelitian,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan poin  hukum  penelitian.  Dalam  pendekatan  perundang-undangan  yang  dilakukan,  sumber  hukum perundang-undangan  yang  digunakan  adalah  VCLT  1969.  Dalam  pendekatan  konseptual  yang dilakukan,  sumber  hukum  yang  digunakan  adalah  pendapat  sarjana  terkait  dengan  asas  good  faith dalam  hukum  perjanjian  internasional.  Isu  metodologis  selanjutnya  dalam  penelitian  ini  adalah penerapan  asas  good  faith  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  untuk  menjustifikasi  tesis  sehingga tujuan  penelitian  tercapai.  Atas  dasar  itu,  maka  penulis  akan  membangun  argumentasi  berdasarkan poin hukum untuk menjustifikasi tesis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Asas good faith dalam VCLT 1969
Dalam  Konvensi  Wina  tentang  Hukum  Perjanjian  Internasional  1969  (VCLT  1969),  terdapat prinsip  fundamental  yang  dikenal  sebagai  asas  “good  faith”  atau  itikad  baik.  Prinsip  ini  menuntut bahwa  setiap  negara  harus  bertindak  dengan  itikad  baik  dalam  mematuhi  kewajiban  hukum internasional mereka, termasuk kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Menurut tulisan Steven  Reinhold  yang  berjudul  " Good  Faith  In  International  Law ",  yang  penulis  kutip  dari  tulisan Ahmad Iffan, ‘Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan  Hukum  Islam’ journal  equitable menegaskan  bahwa  asas good  faith atau  itikad  baik  adalah elemen kunci dalam hukum internasional yang memperkuat landasan hukum tersebut. Asas ini bukan hanya menjadi fondasi hukum internasional tetapi juga mencerminkan esensi demokrasi.(Iffan, 2018) Steven  juga  berpendapat  bahwa  menurut International  Court  of  Justice (ICJ)  dalam  kasus Nuclear Tests , isu tersebut menggarisbawahi bahwa:
"One    of    the    basic    principles    governing  the    creation    and    performance    of    legal obligations...  is good  faith.  Trust  and confidence  are  inherent  in  international cooperation,   in particular   in   an   age when  this  cooperation  in  many  fields  is becoming  increasingly  essential. Just  as the  very  rule  of pacta  sunt  servanda in the  law  of  treaties  is  based  on Good faith, so also  is  the  binding  character  of  an  international  obligation.  Thus  interested  States  may  take cognisance of unilateral declarations and place confidence  in  them,  and  are  entitled  to require that  the  obligation  thus  created be respected.” (Iffan, 2018)
Pelaksanaan sebuah perjanjian dan kekuatan hukum yang melekat padanya bergantung pada keberadaan  itikad  baik  dari  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  tersebut.  Asas good  faith menjadi sangat penting dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati, karena tanpa itikad baik dari  semua  pihak  yang  terlibat,  kekuatan  hukum  untuk  memastikan  pelaksanaan  perjanjian  tersebut akan  terkendala.  Namun  apa  sebenarnya  asas good  faith itu?  Pentingnya  itikad  baik  pertama  dan terutama terletak pada penghormatan terhadap perjanjian. Ini berarti negara harus mematuhi janji-janji yang telah mereka buat melalui perjanjian dan kebiasaan. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian secara terbuka mengakui hal ini (Uçaryılmaz, 2020). Kedua, good faith melibatkan stabilitas. Untuk menjaga stabilitas sistem internasional, penting bagi negara-negara untuk bertindak konsisten. Begitu suatu  negara  menyatakan  posisinya,  seharusnya  tidak  mengubahnya  tanpa  alasan  yang  valid  secara hukum.  Sistem  hukum  seharusnya  tidak  memperbolehkan  perubahan  semacam  itu.  Ini  merupakan hasil  dari  kejujuran  dan  kepercayaan  yang  diperlukan  dalam  hubungan  internasional  (Uçaryılmaz, 2020).  Asas  " Pacta  Sunt  Servanda "  adalah  pondasi  dalam  hukum  internasional  yang  menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak yang terlibat dan harus dipenuhi dengan itikad baik  ( good  faith ).  Ini  berarti  bahwa  ketika  sebuah  negara  menyetujui  sebuah  perjanjian,  negara tersebut  berkewajiban  untuk  mematuhi  semua  syarat  dan  ketentuan  yang  tercantum  di  dalamnya. Ketidakkonsistenan dalam melaksanakan kewajiban tersebut bisa berakibat pada konsekuensi serius, termasuk kemungkinan sanksi atau respons lain dari komunitas internasional. Hal ini sangat penting untuk  memelihara  kepercayaan  serta  kerjasama  antarnegara.  Meskipun  Asas  ini  diakui  secara  luas,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penerapannya  dapat  bervariasi  tergantung  pada  situasi  khusus  dan  karakteristik  perjanjian  yang bersangkutan.
Oleh  karena  itu,  beberapa  karakteristik  dari  perjanjian  internasional  adalah  bahwa  mereka dibuat  oleh  subjek  hukum  internasional,  pembuatannya  diatur  oleh  hukum  internasional,  dan akibatnya mengikat subjek-subjek yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut (Mardiyanto, 2023).
Penulis berpendapat bahwa setiap keputusan dalam perjanjian internasional dilandaskan atas kepentingan  pribadi  setiap  negara,  pada  dasarnya  kepentingan  nasional  bersifat  subjektif.  Dalam konteks  ini,  ‘kepentingan’  merujuk  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  negosiasi,  yang mengidentifikasi  bahwa  mereka  memiliki  kebutuhan  dan  kekhawatiran  fundamental  yang  menjadi alasan  mereka  untuk  terlibat  dalam  negosiasi  tersebut  (Azzawa,  2023).  Sehingga  dalam implementasinya  setiap  negara  memiliki  kepentingan  yang  berbeda  sehingga  berpengaruh  pada kebijakan  yang  kemudian  dihasilkan.  Apabila  ditelaah  lebih  jauh,  penulis  berpendapat  bahwa kepentingan nasional ini bukan hanya kepentingan pribadi saja, melainkan kepentingan yang bersifat komprehensif  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Kepentingan  nasional  inilah  yang  menjadi  jembatan bagi  suatu  negara  untuk  melakukan  kerjasama  dengan  negara  lain  dalam  rangka  memenuhi kepentingan  negara  tersebut.  Mengenai  kepentingan  yang  ada  pada  suatu  negara,  tentunya  negara tersebut memainkan peran aktif sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan dan menjadi garda terdepan  dalam  melakukan  interaksi  nasional.  Hal  ini  menjadi  dasar  bagi  suatu  negara  dalam membangun hubungan internasional dengan negara lain, yang termanifestasi dalam bentuk kerjasama internasional  yang  melibatkan  sektor-sektor  terkait.  Dalam  konteks  hukum,  hal  ini  dapat  diartikan sebagai  dasar  yuridis  bagi  suatu  negara  dalam  menjalin  hubungan  diplomatik  dan  melakukan kerjasama  internasional  dalam  berbagai  bidang  yang  relevan  dengan  kepentingan  nasionalnya (Mauliani,  2023).  Penulis  berpendapat  bahwa  asas good  faith sangat  diperlukan  dalam  perjanjian internasional,  Itikad  baik,  atau  dalam  terminologi  hukum  dikenal  sebagai  ‘ bona  fide ’,  merupakan konsep yang abstrak dan memang sulit untuk didefinisikan secara konkret. Oleh karena itu, banyak orang  merumuskannya  melalui  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di  pengadilan.  Dalam  konteks pelaksanaan  perjanjian,  itikad  baik  berkaitan  erat  dengan  masalah  kepatutan  dan  kepantasan,  yang berarti bahwa semua pihak dalam perjanjian harus bertindak dengan jujur, adil, dan tidak merugikan pihak  lain.  Konsep  ini  penting  dalam  hukum  kontrak  dan  hukum  internasional,  dan  sering  menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian sengketa hukum (Sinaga, 2015).
Menurut  M.L  Wry,  itikad  baik  didefinisikan  sebagai  perbuatan  yang  dilakukan  tanpa  tipu daya,  tanpa  tipu  muslihat,  tanpa  basa-basi  dan  tanpa  tipu  muslihat.  Itikad  baik  tidak  mengganggu pihak lain dan tidak hanya melihat kepentingan sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan orang  lain.  Ini  menunjukkan  bahwa  itikad  baik  mencakup  prinsip-prinsip  kejujuran,  keadilan,  dan pertimbangan terhadap kepentingan orang lain dalam tindakan dan keputusan kita.
Implementasi  Asas  ‘ good  faith ’  dalam  Menangani  Pengunduran  Diri  Rusia  dari  Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Tahun 2016
Didalam Statuta Roma, dijelaskan bahwa setiap negara anggota punya hak untuk menarik diri dari keanggotaan di ICC sebagaimana yang tertulis dalam pasal 127 (1) bahwa negara anggota yang ingin  menarik  diri  dari  keanggotaan  ICC  harus  menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  kepada Sekretaris Jenderal PBB dan proses penarikan diri ini memerlukan waktu satu tahun terhitung sejak Sekretaris  Jenderal  PBB  menerima  surat  pemberitahuan  tersebut  (Djordi  Prakoso,  2019).  Dalam terdapat  periode  refleksi  selama  satu  tahun  di  mana  Rusia  masih  terikat  dengan  kewajibannya  di bawah  Statuta  Roma.  Beberapa  pihak  berpendapat  bahwa  Rusia  memiliki  hak  kedaulatan  untuk mengundurkan  diri  dari  organisasi  internasional  mana  pun.  Negara  memiliki  kemampuan  untuk membuat  perjanjian  ( treaty-making  capacity )  sebagai  bagian  dari  hak  fundamental  mereka  atas kesetaraan  kedaulatan  ( sovereign  equality ).  Hak  ini  termasuk  kemampuan  untuk  bergabung  dengan perjanjian  dan  untuk  menarik  diri  atau  keluar  dari  perjanjian  (KHANZA,  2021).  Dengan  kata  lain, negara  bebas  untuk  menentukan  sendiri  apakah  mereka  ingin  terikat  pada  perjanjian  tertentu. Humphrey  Waldock  berpendapat  bahwa  kapasitas  negara  untuk  membatalkan,  mengakhiri,  menarik diri,  atau  menangguhkan  perjanjian  tidak  kurang  penting  daripada  kemampuan  untuk  mengikuti perjanjian  (KHANZA,  2021).  Lembaga  internasional  tidak  dapat  seenaknya  memperluas kekuasaannya. Negara-negara anggota memiliki hak untuk menolak perluasan tersebut. Intinya adalah negara-negara  punya  control  atas  organisasi  internasional,  Mereka  berhak  untuk  menolak  perluasan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kekuasaan  organisasi  internasional  jika  hal  itu  tidak  sesuai  dengan  keinginan  mereka.  Organisasi internasional hanya boleh memperluas kekuasaannya jika ada persetujuan dari negara-negara anggota (Alex Ansong, 2016).
Namun disini penulis melihat pengunduran diri Rusia dari Statuta Roma adalah sebagai langkah politik. Langkah ini bisa dilihat sebagai upaya agar Rusia terhindar dari tanggung jawab atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun Rusia sudah menjadi bagian yang menandatangani Statuta Roma  pada  tahun  2000,  Rusia  tidak  pernah  meratifikasi  dokumen  tersebut  (Shaun  Walker,  2016). Namun,  dalam  pasal  12  Statuta  Roma,  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional  (ICC)  dapat diterapkan ketika tindak kejahatan perang terjadi di wilayah negara anggota ICC, atau di negara yang tidak  menjadi  anggota  tetapi  telah  memberikan  pengakuan  terhadap  kewenangan  ICC  (Radityo Dharmaputra,  2023).  Oleh  karena  itu  menurut  beberapa  pandangan,  Keputusan  ini  tidak  memiliki dampak hukum signifikan karena Rusia tidak pernah terikat secara hukum oleh ICC, mengingat Rusia tidak pernah meratifikasi statuta roma (Roman Goncharenko, 2016). Rusia adalah salah satu negara dengan kekuatan besar, sangat memalukan dan mustahil pemimpin negara tersebut menyerahkan diri secara baik-baik dengan tuduhan yang bersifat politis tanpa kebenaran dan kekuatan hukum (Zahrani & Burhanuddin, 2023). Pengunduran Rusia ini bisa dilihat sebagai penolakan untuk mematuhi hukum internasional,  yang  bisa  merusak  prinsip good  faith itu  sendiri.  Asas good  faith adalah  norma  atau prinsip  fundamental  yang  mengatur  bagaimana  cara  hubungan  internasional,  asas  ini  menekankan pada  bagaimana  pentingnya  patuh  dalam  perjanjian  dan  bertindak  dengan  kejujuran  serta  integritas dalam  semua  transaksi  internasional.  Secara  umum,  kewajiban good  faith adalah  "harapan  masing- masing  pihak  dalam  perjanjian  bahwa  pihak  tersebut  akan  secara  jujur  dan  adil  melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan cara yang dapat diterima dalam komunitas internasional, yang  berarti  bahwa  dalam  setiap  perikatan,  ada  perjanjian  tersirat  tentang  itikad  baik  dan  transaksi yang adil (Poplavsky, 2011). Kewajiban beritikad baik sering kali ditentukan oleh perilaku beritikad buruk  dari  pihak  yang  bersangkutan.  Perilaku  dengan  itikad  buruk  dapat  mencakup  perilaku  yang "tidak jujur, menyesatkan, atau terlalu tidak peka" (Poplavsky, 2011).
Pengunduran  diri  Rusia  ini  menurut  penulis  juga  bisa  mempengaruhi  pandangan  tentang kredibilitas  dan  otoritas  dari  ICC,  terutama  kalau  negara-negara  lain  mengikuti  langkah  serupa.  Ini juga bisa menunjukkan bahwa negara-negara lain bisa saja melakukan hal serupa jika itu bertentangan dengan kepentingan nasional mereka (Horncastle, 2023). Juga langkah tersebut bisa menjadi preseden yang  buruk  bagi  ICC,  dikarenakan  negara-negara  dapat  menghindari  ICC  dengan  mudah.  Sehingga kepercayaan internasional terhadap lembaga tersebut menurun (Sagoo, 2023). Bagi korban kejahatan internasional  yang  sedang  mencari  keadilan  di  ICC,  timbul  keraguaan  tentang  kemungkinan penuntutan  terhadap  pelaku  kejahatan  perang  dan  pelanggar  hak  asasi  manusia  (Daniel  Schearf, 2016). Penarikan rusia dari icc merupakan langkah mundur dalam upaya untuk menegakkan keadilan internasional,  ICC  (Pengadilan  Pidana  Internasional)  mengeluarkan  perintah  penangkapan  terhadap presiden  Rusia,  Vladimir  Putin  dengan  tuduhan  kejahatan  perang  yang  dilakukannnya  di  Ukraina. Pernyataan keluarnya Rusia dari ICC tidak serta merta menjadikan ICC kehilangan jurisdiksinya jika suatu saat rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan agresi dan genosida. Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non state  parties dalam  kondisi-kondisi  sebagai  berikut  :  a.  dalam  kasus  yang  diserahkan  oleh  Dewan Keamanan PBB kepada ICC; b. dalam kasus warga negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta Roma atau Negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut; c. dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk  melaksanakan  yurisdiksi  berkaitan  dengan  kejahatan-kejahatan  tertentu  (SYARONI  & Nugroho,  2019).  Jika  memungkinkan,  lebih  baik  menentukan  batas-batas  yang  tepat  dari  pemimpin politik melalui itikad baik (Raponi, 2011).
Saya  berpendapat  bahwa  pengadilan  internasional  seperti  ICC  misalnya  dapat  dan  harus  bisa memainkan  peran  penting  dalam  menyelesaikan  masalah  ini  dengan  mengembangkan  aturan  dan prosedur  untuk  menyelesaikan  konflik  yurisdiksi  ketika  negosiasi  politik  gagal,  dan  dengan memastikan  bahwa  negosiasi  politik  dilakukan  dengan  itikad  baik.  (Katz,  2023)  Kewajiban  untuk beritikad  baik  dan  bertransaksi  secara  adil  merupakan  hal  yang  penting  dalam  mengikat  para  pihak yang saling terikat dalam perjanjian internasional pada "kewajiban tersirat bahwa tidak ada satu pihak pun  yang  boleh  melakukan  apa  pun  yang  dapat  mencederai  atau  merusak  hak  pihak  lain  untuk menerima manfaat dari perjanjian".
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV.  KESIMPULAN
Prinsip good faith "itikad baik" memiliki peran penting dalam hukum internasional, khususnya dalam  konteks  penarikan  diri  Rusia  dari  Mahkamah  Pidana  Internasional  pada  tahun  2016.  Selain menimbulkan  kekhawatiran  dan  kritik,  penarikan  diri  tersebut  juga  menyoroti  kompleksitas kedaulatan negara dan kewajiban internasional. Kasus penarikan diri Rusia menjadi pengingat akan pentingnya  menjaga  kepercayaan  dan  kerja  sama  di  antara  negara-negara  dalam  komunitas internasional.  Terlepas  dari  situasi  tertentu,  prinsip  "itikad  baik"  tetap  menjadi  aspek  fundamental dalam hubungan internasional dan penerapan hukum internasional.
Ke  depannya,  sangat  penting  bagi  negara-negara  untuk  terus  terlibat  dalam  upaya  diplomatik dan  dialog  multilateral  untuk  mengatasi  tantangan  yang  terkait  dengan  penarikan  diri  dari  badan- badan internasional. Dengan menjunjung tinggi prinsip "itikad baik" dalam interaksi mereka, negara- negara dapat bekerja untuk membina lingkungan internasional yang lebih kooperatif dan taat hukum.

## REFERENSI
Alex  Ansong.  (2016).  The  Concept  of  Sovereign  Equality  of  States  in  International  Law. Social Science Research Network , 2 (1), 30.
Azzawa,  C.  T.  S.  (2023).  Analisis  Peran  Negosiasi  Sebagai  Bentuk  Komunikasi  untuk Mencapai  Kepentingan. ResearchGate.Net ,  (November),  2–3.  Retrieved  from https://www.researchgate.net/publication/375412493_Analisis_Peran_Negosiasi_Sebag ai_Bentuk_Komunikasi_untuk_Mencapai_Kepentingan
Daniel  Schearf.  (2016).  Russian  Rejection  of  International  Court  Alarms  Rights  Monitors. Voa  Europe .  Retrieved  March  21,  2024,  from  https://www.voanews.com/a/russia-icc- withdrawal-called-bad-sign-justice/3598861.html
Djordi Prakoso. (2019). Keputusan Burundi Keluar dari International Criminal Court Tahun 2016-2017 . uin syarif hidayatullah. Retrieved from
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49342/1/DJORDI PRAKOSO.FISIP.pdf
Horncastle,  J.  (2023).  Why  the  International  Criminal  Court’s  indictment  of  Putin  has symbolic  importance. The  Conversation .  Retrieved  March  21,  2024,  from https://theconversation.com/why-the-international-criminal-courts-indictment-of-putin- has-symbolic-importance-202111
Humaira, N. N. (2021). Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma: Pelanggaran  Terhadap  Pasal  18  VCLT. Simbur  Cahaya , 28 (2),  218–220.  Retrieved from http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/940/441
Iffan, A. (2018). KEBERADAAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN GOOD FAITH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM. Journal Equitable ,
3 (1), 42. Retrieved from https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/809 Joining  the  International  Criminal  Court.  (n.d.).  .  Retrieved  from  https://www.icc- cpi.int/sites/default/files/Joining-Rome-Statute-Matters.pdf
Katz,  A.  (2023).  Sedating  Democracy’s  Watchdogs:  Critical  Reflections  on  Canada’s Proposed  Online  News  Act. The  Columbia  Journal  of  Law  &  the  Arts , 46 (3),  346.
Retrieved from
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/127532/1/46.3_9_Katz_46ColumJLAr ts345.pdf
KHANZA,  Y.  N.  (2021). KETENTUAN  PENARIKAN  DIRI  NEGARA  DARI KEANGGOTAAN  ORGANISASI  INTERNASIONAL  (EU  DAN  ASEAN) .  Universitas Lampung.  Retrieved  from  https://digilib.unila.ac.id/60960/3/FULL  SKRIPSI  TANPA BAB PEMBAHASAN - khn yuga.pdf
Mardiyanto, I. (2023). Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Sapientia Et Virtus , 8 (1), 186–187. Retrieved from
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/415/302
Mauliani,  S.  (2023).  Analisis  Perjanjian  Internasional  Ijepa  Indonesian-Japan  Economics Partnership Agreement Antara Indonesia Dengan Jepang. ResearchGate.Net , (January),
12. Retrieved from file:///C:/Users/ACER/Downloads/ANALISISPERJANJIANINTERNASIONALIJEPA
INDONESIAN- JAPANECONOMICSPARTNERSHIPAGREEMENTANTARAINDONESIADENGA NJEPANG.pdf Poplavsky,  N.  (2011). COMPARATIVE  ANALYSIS  OF  FRANCHISING  by . University  of
Toronto . University of Toronto. Retrieved from https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/25896
Radityo Dharmaputra. (2023). Putin dicap penjahat perang: Menyoal wewenang dan standar ganda  ICC  –  apa  dampaknya  bagi  Rusia  dan  dunia? The  Conversation .  Retrieved March  7,  2024,  from  https://theconversation.com/putin-dicap-penjahat-perang- menyoal-wewenang-dan-standar-ganda-icc-apa-dampaknya-bagi-rusia-dan-dunia- 202615
Raponi, S. (2011). The Global Rule of Law: Between a State of Nature and a World State . University of Toronto. Retrieved from https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/26226
Roman Goncharenko. (2016). Why did Russia withdraw from the ICC? DW.com . Retrieved March  11,  2024,  from  https://www.dw.com/en/what-is-behind-russias-withdrawal- from-the-icc/a-36446734
Sagoo, R. (2023). The ICC response to Russia’s war gives hope for justice. Chatham House . Retrieved March 21, 2024, from https://www.chathamhouse.org/2023/03/icc-response- russias-war-gives-hope-justice
Segate, R. V., & Dovgalyuk, O. (2017). From Russia and beyond : the ICC global standing , while  countries  ’  resignation  is  getting  serious  .  From  Russia  and  beyond :  the  ICC global  standing  ,  while  countries  ’  resignation  is  getting  serious. Reaserch  gate , (January),
2. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/312383349_From_Russia_and_beyond_the_I CC_global_standing_while_countries’_resignation_is_getting_serious
Shaun Walker. (2016). Russia withdraws signature from international criminal court statute.
The Guardian.com . Retrieved March 11, 2024, from
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/16/russia-withdraws-signature-from- international-criminal-court-statute
Sinaga,  N.  A.  (2015).  Peranan  Asas  Itikad  Baik  Dalam  Mewujudkan  Keadilan  Para  Pihak Dalam  Perjanjian. Jurnal  Ilmiah  M-Progress , 8 (1),  15.  Retrieved  from https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm- progress/article/view/186/164
Statement  by  the  Russian  Foreign  Ministry.  (2016). Kementerian  Luar  Negeri  Federasi Rusia . Retrieved November 6, 2023, from
https://archive.mid.ru/ru/foreign_policy/news/- /asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2523566?p_p_id=101_INSTANCE_cKNo nkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB
SYARONI, A., & Nugroho, A. (2019). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Cyberattack Pada  Konflik  Rusia  Dan  Ukraina  Dalam  Hukum  Humaniter  Internasional. Novum:
Jurnal Hukum , (Icc), 9. Retrieved from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/26507
Taxman, D. M. (n.d.). Unratified Treaties and the Constitutionality of Signatory Obligations: A  Conceptual  Solution. (The  University  of  Memphis  Law  Review,  Ed.)  (50th  ed.).
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris Tennessee: HeinOnline. Retrieved from
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/umem50&div=6&id=& page=
Uçaryılmaz, T. (2020). the Principle of Good Faith in Public International Law. Estudios de Deusto , 68 (1), 600. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/353660336_The_Principle_of_Good_Faith_i n_International_Law
Zahrani,  N.  A.,  &  Burhanuddin,  A.  (2023).  Analisis  Kekuatan  Hukum  Internasional  dalam Kasus  Surat  Penangkapan  ICC  oleh  Vladimir  Putin  dalam  Konlik  Rusia-Ukraina. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora) , 1 (Juni),  836–855.  Retrieved  from https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum