## THE PUBLIC RELATION LITIGATION STRATEGIES OF PT POS INDONESIA COMMUNICATION DIVISION IN DEALING WITH THE PROCUREMENT OF PERSONAL DATA TERMINAL

## STRATEGI LITIGASI PUBLIC RELATIONS DIVISI KOMUNIKASI PERUSAHAAN PT POS INDONESIA (PERSERO) DALAM MENANGANI KASUS PENGADAAN PERSONAL DATA TERMINAL
Abstract, Strategic Public Relations is the way that has been planned to obtain a certain result.  The  result  can  be  the  purpose  or  goal  of  the  objectives  to  be  achieved  by  the company. Likewise  with PT Pos Indonesia (Persero)  which is handling the crisis through Litigation Public Relations. Crisis management must be done quickly and accurately so it requires careful planning. The purpose of this descriptive study was to determine strategies Public Relations Corporate Communications team, especially when the crisis is still being processed in court. Public Relations strategy is tailored to the stage of settling disputes in court.
Keyword: Crisis, Litigation PR, Public Relations Public Relations Strategy
Abstrak, Strategi  Public  Relations  merupakan  cara  yang  telah  direncanakan  untuk mendapatkan hasil tertentu. Hasil tersebut dapat berupa tujuan ataupun sasaran dari tujuan yang  ingin  dicapai  oleh  perusahaan.  Demikian halnya  dengan  PT  Pos  Indonesia  (Persero) yang  tengah  menangani  krisis  melalui  Litigasi  Public  Relations.  Penanganan  krisis  harus dilakukan  dengan  cepat  dan  tepat  sehingga  diperlukan  perencanaan  yang  matang.  Tujuan dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  mengetahui  strategi  Public  Relations  Tim Komunikasi Korporat khususnya ketika krisis masih diproses di Pengadilan. Strategi Public Relations tersebut disesuaikan dengan tahap penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan.
Kata Kunci: Strategi Public Relations, Litigasi PR, Krisis, Public Relations

## A. PENDAHULUAN
PT Pos Indonesia (Persero)
merupakan  perusahaan  yang  bergerak dalam  bidang  perposan,  PT  Pos Indonesia  terus  melakukan  perbaikan diri  seiring  dengan  berkembangnya teknologis  saat  ini.  Salah  satu  bentuk perbaikan  diri  tersebut  dilaksanakan melalui  transformasi  bisnis.  Tahun
2012  menjadi  tahun  pembuka  bagi  PT Pos  Indonesia  untuk  mewujudkan impian tersebut.
Transformasi bisnis yang dilakukan  oleh  perusahaan  Badan Usaha  Milik  Negara  ini  meliputi bidang  bisnis  kurir  (PT  Pos  Kurir), bisnis logistik (PT Pos Logistik), bisnis properti  (PT  Pos  Properti),  bisnis
Oleh : Chandra Kesuma Widhiarti, Suwandi Sumartias, Aat Ruchiat Nugraha Program Studi Hubungan Masyarakat
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjadjaran
Email : chandrakesumawidhiart@gmail.com
transaksi  keuangan  (PT  Pos  Jasa Keuangan)  dan  bisnis  ritel  (PT  Pos Mart).  Seluruh  bidang  bisnis  tersebut diarahkan  menjadi  bisnis-bisnis  yang mandiri. Salah satu bidang  bisnis  yang menjadi  tiang  penopang  perusahaan adalah  bidang  kurir.  Dalam  bidang bisnis ini terdapat bisnsi Mail & Parcel yang dikembangkan melalui pengadaan Personal Data Terminal.
Bisnis Mail  &  Parcel merupakan bisnis  yang  bergerak  pada  pengiriman surat  dan  paket.  Manajemen  PT  Pos Indonesia melakukan pengadaan Personal  Data  Terminal  (PDT)  untuk meringankan tugas dari petugas antaran.  Perangkat  tersebut  memiliki beberapa fungsi yang dapat meringankan  tugas  petugas  terutama pada proses memasukkan data penerima  barang  ke  dalam  server utama perusahaan.
Namun sayangnya pengadaan PDT ini  dianggap  menyalahi  ketentuan. Bahkan  ada  pihak  yang  melaporkan perusahaan  kepada  Kejaksaan  Agung mengenai  kerugian  Negara  akibat aktivitas ini. Pelaporan tersebut ditanggapi  oleh  Tim  Anti  Korupsi Kejaksaan  Agung  hingga  berada  di meja  persidangan.  Peristiwa  ini  segera mendapat  perhatian  media  massa,
mengingat  PT  Pos  Indonesia  adalah salah satu perusahaan berplat merah.
Pemberitaan  media  massa  terus bertambah  seiring  proses  hukum  yang berjalan. Kondisi ini membuat manajemen  membuat  tim  yang  secara khusus  menangani  krisis  yang  timbul pada  pengadaan  PDT.  Tim  tersebut adalah Tim Komunikasi Korporat yang terdiri  atas  VP  Komunikasi  Korporat, Manager  Public  Relations,  Fungsional Perusahaan  Humas  Bagian  Eksternal, dan Konsultan Komunikasi. Tim Komunikasi Korporat segera merancang  strategi  untuk  menangani krisis yang terjadi. Tim Komunikasi
Korporat menggunakan Litigasi Public Relations sebagai  strategi  penanganan  krisis. Strategi  yang  dilakukan  oleh  Tim Komunikasi  Korporat  difokuskan  pada proses  hukum  yang  berlangsung  di Pengadilan. Proses hukum di Pengadilan  menjadi  bagian  penting dalam  menangani  krisis.  Sidang  yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Bandung  ini  bersifat  terbuka  untuk umum.  Wartawan  dan  masyarakat umum  dapat  menyaksikan  persidangan secara  terbuka.  Dengan  demikian informasi mengenai kasus dapat tersebar  dengan  lebih  cepat.  Oleh
karena  itu  Tim  Komunikasi  Korporat
berusaha untuk
memberikan
pemahaman  yang  lebih  komprehensif kepada  wartawan  melalui  aktivitas Litigasi Public Relations
yang dilakukan.
Rumusan Masalah Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Litigasi Public Relations Tim Komunikasi Korporat PT. Pos
Indonesia  (Persero)  dalam  menangani krisis yang sedang diproses di Pengadilan?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  dan  menjelaskan strategi  Litigasi  Public  Relations  Tim
Komunikasi Korporat PT Pos
Indonesia (Persero) ketika krisis perusahaan sedang dalam proses peradilan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  jenis  studi  deskriptif.  Menurut Nasir    (1993  dalam  Mulyana,  2005), penelitian  dengan  metode  deskriptif adalah penelitian  yang  bertujuan untuk membuat  deskripsi,  gambaran,  atau lukisan  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat,
serta  hubungan  antara  fenomena  yang diselidiki.
Sedangkan  teknik  penentuan  key informan
dilakukan dengan menggunakan purposive sampling.
Menurut  Sugiyono  (2012:392)  teknik sampling purposive yaitu teknik pengambilan  sampel  sumber  data dengan  pertimbangan  tertentu.  Teknik ini  bisa  diartikan  sebagai  suatu  proses pengambilan sampel dengan menentukan  terlebih  dahulu  jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan  sampel  dilakukan  dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Melalui teknik ini, key  informant yang  terpilih  adalah Vice  President  Komunikasi  Korporat PT.  Pos  Indonesia,  Manager  Public Relations
PT. Pos Indonesia, Fungsional Perusahaan Bagian Eksternal, dan Tim Konsultan Komunikasi Perusahaan PT. Pos Indonesia.

## C. HASIL PENELITIAN
PT  Pos  Indonesia  memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang  untuk  menangani  krisis  yang terjadi menggunakan litigasi PR. Litigasi  PR  merupakan  penanganan krisis yang baru bagi PT Pos Indonesia.
Oleh  sebab  itu  tim  bekerja  sama dengan  Java  PR  untuk  melaksanakan strategi  ini.  Java  PR  adalah  sebuah konsultan komunikasi yang telah berpengalaman dalam melakukan litigasi PR di Indonesia.
Langkah  pertama  yang  dilakukan oleh  Tim  Komunikasi  Korporat  adalah pemetaan  situasi.  Pemetaan  situasi  ini dilakukan  ketika  kasus  masih  berada pada  tahap  penyelidikan  atau  sebelum proses  persidangan  berlangsung.  Tim mengumpulkan  informasi  mengenai kasus  yang  terjadi.  Informasi  yang ingin  didapatkan  berupa  penyebab kasus, pihak yang terlibat, serta potensi krisis  yang  akan  ditimbulkan..  Selama mengumpulkan  informasi  mengenai krisis  yang  terjadi,  Tim  Komunikasi Korporat juga mengamati dan menganalisis situasi yang terjadi selama krisis ini berlangsung. Informasi-informasi tersebut
dibutuhkan  untuk  merencanakan  taktik yang akan dilakukan selanjutnya.
Pada tahap selanjutnya, Tim Komunikasi  Korporat  merencanakan strategi  yang  harus  dilakukan.  Strategi yang  digunakan  oleh  Tim  Komunikasi Korporat  PT  Pos  Indonesia  dalam menangani  ini  adalah  dengan  Litigasi PR. Namun sebelumnya Tim
Komunikasi Korporat menetapkan sasaran  dari  strategi  ini.  Berdasarkan analisis  awal  yang  dilakukan,  publik eksternal  adalah  pihak  yang  perlu mendapat  perhatian  khusus.  Pihak eksternal  tersebut  adalah  pers  dan konsumen.  Publik  eksternal  perlu mendapatkan  perhatian  khusus  karena informasi  yang  mereka  terima  tidak seluruhnya  benar.  Jika  informasi  tidak segera  diseimbangkan  maka  opini publik  yang  negatif  akan  tercipta  di tengah  masyarakat  dan  berdampak pada hasil persidangan.
Strategi Tim
Komunikasi Korporat yang dibahas pada peneliti ini adalah  strategi  yang  dilakukan  ketika kasus  telah  masuk  proses  persidangan. Meskipun kajian hukum menjadi tanggung  jawab  rekan  yang  ada  pada bidang  hukum,  hal  tersebut  bukan penghalang bagi Bagian Public Relations untuk turut memahami kasus. Java PR menjadi pihak yang menghadiri  setiap  agenda  persidangan yang dilakukan.  Konsultan komunikasi ini  merupakan  rekan  manajemen  PT Pos  Indonesia  untuk  menghimpun informasi mengenai proses persidangan yang  berlangsung.  Baik  Java  PR maupun  anggota  Tim  Komunikasi Korporat  yang  berasal  dari  PT  Pos
Indonesia harus mengetahui
perkembangan  penanganan  kasus  di
Pengadilan dan kondisi krisis saat ini.
Bagian  Public  Relations  yang
terlibat dalam Tim Komunikasi
Korporat  belajar  untuk  memahami istilah hukum ataupun pasal-pasal yang didakwakan. Pengetahuan kajian hukum  yang  diperoleh  dari  rekan bidang  hukum  memudahkan  Bagian
Public Relations
menyampaikan informasi  berkaitan  dengan  kasus. Dengan  demikian  informasi  mengenai istilah  ataupun  pembahasan  berbagai hal  yang  berkaitan  dengan  proses hukum  dapat  disampaikan  kepada  Tim Komunikasi Korporat. Selanjutnya pembahasan  dari  informasi  tersebut disederhanakan  oleh  Tim  Komunikasi Publik  agar  publik  lebih  memahami kasus yang terjadi.
Proses  kolaborasi  penyampaian informasi antara Bidang Hukum kepada Bagian Public Relations terjadi pada  saat  kasus  sedang  diproses  di Pengadilan.  Proses  penyederhanaan  ini membuat publik memahami kasus yang dialami  perusahaan  secara  lebih  jelas dan berimbang.
Terdapat  beberapa  aktivitas  yang dilakukan oleh Tim Komunikasi Korporat dengan Bidang Hukum
terutama saat proses persidangan berlangsung.  Aktivitas  pertama  yang dilakukan  Java  PR  adalah  hadir  lebih awal  dari  jadwal  persidangan  yang ditetapkan.  Hal  ini  dilakukan  agar konsultan mendapat informasi mengenai agenda sidang dan
kemungkinan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Informasi  tersebut  berguna  sebagai informasi awal konsultan kepada wartawan yang hadir.
Saat persidangan dimulai, Java PR telah    menyiapkan  alat  perekam  untuk merekam  setiap  percakapan  yang  ada di  dalam  persidangan.  Data  rekaman tersebut  menjadi  sumber  informasi untuk  dilaporkan  kepada Control Partner
Consultant yaitu VP
Komunikasi  Korporat  dan  Manager Public  Relations.  Selama  persidangan berlangsung,  Tim  Java  PR  akan mencatat  setiap  hal  penting  yang disampaikan  oleh    hakim,  Jaksa Penuntut  Umum,  Penasihat  Hukum, dan saksi yang dihadirkan.
Persidangan  yang  berlangsung  di Pengadilan  Negeri  Kota  Bandung  ini bersifat  terbuka  untuk  umum.  Setiap orang  diperbolehkan  untuk  mengamati proses  persidangan  yang  berlangsung. Persidangan  yang  bersifat  terbuka  ini
tentunya  menjadi  angin  segar  bagi wartawan  untuk  memperoleh  berita mengenai  kasus.  Namun  sayangnya berita  yang  ditulis  saat  itu  pun  masih tidak  berimbang.  Ada  kepentingan- kepentingan  tertentu  yang  terselip  di dalam  pemberitaan  tersebut.  Oleh karena  itu  Java  PR  telah  menyiapkan press  release berkaitan  dengan  sidang yang  berlangsung.  Tim  dari  Java  PR sesekali berpindah posisi untuk mengamati  aktivitas  wartawan  yang hadir.  Ketika  Java  PR  menyadari bahwa berita yang ditulis tersebut tidak berimbang,  maka  Tim  menyerahkan
press  release berkaitan  dengan  proses persidangan saat itu.
Java PR selaku konsultan komunikasi  yang  bekerja  sama  dengan
PT Pos Indonesia pun pernah melakukan press  conference setelah persidangan  selesai  dilakukan.  Dalam press  conference tersebut,  Java  PR menghadirkan saksi ahli untuk memberikan  pernyataan  terkait  dengan proses  persidangan  yang  baru  saja dilaksanakan.  Aktivitas  ini  dilakukan agar  wartawan  mendapatkan  informasi yang tepat dan  berasal dari pihak  yang memiliki kompetensi dalam bidangnya.
Memberikan Pemahaman yang
Lebih Komprehensif pada Media Massa
1. Merekam proses persidangan
2. Mencatat poin-poin pembahsan penting selama persidangan Membuat Press Release mengenai agenda persidangan 1.Memeriksa  kegiatan pemberitaan  pers  yang hadir di ruang sidang.
2.Memberikan press release pada  wartawan yang hadir. 1.Mengadakan press conference 2.Menegluarkan press release mengenai  agenda  dan  hasil  sidang saat itu.
Memberikan laporan pada Control Partner Consultant mengenai agenda persidangan
Model Strategi Litigasi Public Relations PT Pos Indonesia Saat Di Pengadilan Sumber: Olah Data Hasil Penelitian 2015

## 1. Pembahasan
Suatu  perusahaan  melakukan penanganan  krisis  ketika  posisi  dan penyebab  krisis  telah  diketahui. Krisis  tidak  datang  secara  tiba-tiba. Krisis  selalu  diawali  dengan  gejala yang  tidak  terlihat  atau  terdeteksi oleh  perusahaan.  Krisis  bergerak dari  satu  tahap  ke  tahap  lainnya. Ketika  tidak  diantisipasi  pada  tahap awal,  ia  akan  makin  meluas  dan merugikan organisasi dan
publiknya.  Demikian  juga  halnya dengan  PT  Pos  Indonesia  yang segera melakukan penanganan terhadap krisis yang terjadi. Dalam  penanganan  krisis  ini, Tim Komunikasi Korporat menggunakan  Litigasi  PR  secara terstuktur. Pelaksanaannya pun meliputi beberapa tahap yaitu memetakan situasi, merancang strategi  dan  taktik  yang  sesuai,  dan melakukan  evaluasi.  Pola  tersebut diperoleh  berdasarkan  hasil  diskusi antara  Direksi,  Tim  Komunikasi Korporat, dan Bagian Hukum perusahaan.
Bagian  Public  Relations  suatu perusahaan  tentu  memiliki  peranan tersendiri  dalam  menangani  krisis yang terjadi. Peranan tersebut dibagi berdasarkan  tiga  urutan  waktu  yaitu sebelum  kasus  ke  Pengadilan,  saat kasus  diproses  di  Pengadilan,  dan pasca keputusan Pengadilan. Sebelum  kasus  memasuki  proses persidangan,  media  massa  tentu akan melakukan pemberitaan terhadap kasus  yang sedang dialami oleh  perusahaan.  Berita  dari  media massa  akan  menyatakan  bahwa pihak  lawan  akan  menggugat  yang bersangkutan.  Pada  tahap  ini  PR berperan untuk menerangkan bagaimana  gugatan  tersebut  terjadi, dan  mencoba  mendapatkan  simpati publik  dengan  memberikan  detail kronologis  melalui  media  massa. Pihak yang pertama kali mendapatkan  simpati  publik  akan mampu  membangun  opini  lebih baik.
Saat kasus hukum suatu perusahaan  telah  memasuki  proses peradilan dan bukti-bukti menunjukkan  bahwa  klien  bersalah, maka  PR  segera  melakukan  peran
berikutnya.  PR  akan  membantu advokat untuk menjadikan informasi hukum  menjadi  mudah  dimengerti oleh media massa untuk disampaikan  pada  publik.  Dengan demikian publik dapat melihat kasus
yang terjadi dengan lebih berimbang. Sedangkan advokat ataupun  kuasa  hukum  memberi bukti-bukti yang dapat menunjukkan sebaliknya.
Tabel 2. 1 Peran PR Saat Kasus Diproses di Pengadilan Kasus Peran Advokat Peran PR Bukti-bukti menunjukkan bahwa klien bersalah Kita punya bukti lain yang menunjukkan sebaliknya. Kita akan keluarkan pada saat yang tepat. PR akan membantu advokat untuk menjadikan bahan-bahan, bukti-bukti menjadi mudah dimengerti oelh media massa untuk disampaikan ke publik. Dengan begitu, publik dapat melihat sisi masalah ini secara lebih seimbang. Strategi Litigasi PR yang dilakukan  oleh  Tim  Komunikasi  PT
Pos dalam tahap ini adalah membangun pemahaman media massa secara komprehensif.  Setiap aktivitas Litigasi PR harus dilakukan dengan komunikasi yang  efektif.  Penggunaan  komunikasi yang  efektif  berhubungan  dengan beragam keputusan yang  diambil terhadap  pesan  yang  disampaikan.  Hal tersebut meliputi sumber yang menyampaikan  pesan  kepada  publik dan isi pesan yang disampaikan.
Setelah strategi dibuat, Tim Komunikasi Korporat memasuki langkah  ketiga  yaitu  taktik.  Pada  fase
ini Tim akan memilih taktik komunikasi  yang  memiliki  fokus  pada media  massa.  Pemberitaan  media massa perlu mendapat perhatian
mengingat  arah  pemberitaannya  yang memiliki tujuan berbeda-beda. Selanjutnya  Tim  Komunikasi  Korporat akan  mengimplementasikan  strategi yang telah sudah disusun.
Taktik yang diterapkan pada strategi membangun pemahaman media massa  secara  komprehensif  adalah dengan Press Briefing, Editor Briefing, dan Limited Briefing. Aktivitas- aktivitas  tersebut  bertujuan  untuk menyampaikan  pemberitaan  yang  utuh agar  wartawan  dari  berbagai  media massa memiliki pengetahuan yang utuh mengenai kasus yang terjadi.
Litigasi  PR  sangat  diperlukan untuk  menangani  krisis  yang  terjadi pada  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  saat ini.  Sorotan  media  massa  tertuju  pada
kasus  yang  menimpa  perusahaan.  Hal tersebut  didasarkan  pada  persepsi publik  terhadap  proses  hukum  di Indonesia  sangatlah  buruk.  Seperti yang  disampaikan  oleh  Todung  Mulya Lubis  dalam  Seminar  Public  Relations
Modern Vs Public Relations Tradisional  bahwa  masyarakat  tidak percaya  terhadap  proses  pengadilan
yang berlangsung di Indonesia, termasuk  juga  masyarakat  asing.  Oleh sebab  itu  Public  Relations  diperlukan untuk  menjelaskan  kepada  publik mengenai  kasus  yang  terjadi  pada perusahaan.
Informasi-informasi mengenai kasus ini disampaikan kepada  jaksa  maupun  hakim  melalui jalur yang lebih terbuka dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Peranan  Public  Relations  PT Pos  Indonesia  dalam  menangani  krisis yang terjadi disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Krisis yang sedang terjadi saat  ini  berada  dalam  wilayah  hukum sehingga  Tim  Komunikasi  Korporat pun  menghargai  dan  menghormati setiap  proses  yang  berlaku.  Dengan demikian terdapat  beberapa pembagian waktu  berdasarkan  proses  penanganan krisis menurut kajian ilmu hukum.
Urutan  waktu  yang  pertama adalah  saat  kasus  belum  memasuki
proses  persidangan.  Pada  tahap  ini pihak penegak  hukum akan  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan.  Kedua proses  tersebut  menyita  perhatian media massa, sehingga terdapat banyak pemberitaan  mengenai  kasus  yang terjadi. Namun sayangnya pemberitaan yang  muncul  tidak  semuanya  benar bahkan cenderung menyudutkan perusahaan.  Oleh  karena  itu  Tim
Komunikasi Korporat melakukan beberapa aktivitas untuk
menyampaikan informasi.
Aktivitas  pertama  adalah  hadir lebih  awal  dari  jadwal  persidangan yang  ditentukan.  Tujuannya  adalah agar Tim Komunikasi Korporat melalui Java  PR  mengetahui  agenda  pada persidangan  hari  ini.  Selain  itu  untuk mengetahui  kemungkinan  bukti-bukti atau  saksi  yang  dihadirkan  oleh  pihak lawan.  Saat  persidangan  dimulai,  Tim Java PR akan memasang alat perekam. Alat  ini  berfungsi  merekam  setiap percakapan  yang  terjadi  selama  proses persidangan  yang  melibatkan  hakim, Jaksa Penuntu Umum, Penasihat Hukum,  dan  saksi.  Selain  merekam jalannya  persidangan,  Java  PR  juga mencatat  hal-hal  penting  yang  ada dalam persidangan. Data yang diperoleh  dari  rekaman  dan  catatan
tersebut  akan  menjadi  laporan  kepada Control  Partner  Consultant yaitu  VP Komunikasi  Korporat  dan  Manager Public Relations.
Aktivitas selanjutnya adalah memberikan informasi melalui pertemuan resmi yang diadakan PT Pos
Indonesia  dengan  media  massa  yaitu press conference, press briefing, editor briefing, dan limited briefing .
Pertemuan  ini  dilakukan  mengingat proses  hukum  yang  telah  memasuki penyidikan.  Kejaksaan  Agung  pun melakukan  penetapan  tersangka  serta menahan  kedua  orang  tersebut.  Dalam setiap  aktivitas  litigasi  PR  yang dilakukan,  Tim  Komunikasi  Korporat menyatakan bahwa orang yang bersangkutan  akan  mengikuti  setiap proses hukum yang berlaku.
Urutan  waktu  kedua  adalah  saat kasus  sudah  diproses  di  Pengadilan. Saat  kasus  telah  masuk  persidangan, maka  kasus  tersebut  sudah  menjadi milik publik.
Dalam proses persidangan  tentu  terdapat  tuntutan yang  disampaikan  oleh  pihak  lawan dan pembelaan tergugat Dengan demikian setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai kasus. Hal ini yang diantisipasi  oleh  Tim  Komunikasi
Korporat  PT  Pos  Indonesia.  Tim bekerja  sama  dengan  rekan  yang  ada pada  bidang  hukum.  Kegiatan  ini bertujuan  untuk  mengolah  bahasa hukum  yang  melekat  pada  proses persidangan. Setiap informasi bermuatan  hukum  yan  disampaikan oleh kuasa hukum akan disederhanakan oleh Tim Komunikasi Korporat. Penyederhanaan  ini  berfungsi  untuk mempermudah  penyampaian  informasi kepada  pers  dan  publik  eksternal lainnya. Dengan demikian publik dapat melihat kasus ini dengan lebih seimbang.
Urutan  waktu  ketiga  adalah  pasca keputusan  di  Pengadilan.  Saat  ini  PT Pos Indonesia belum menerima putusan dari kasus tersebut. Namun hal tersebut tidak membuat Tim Komunikasi Korporat  berdiam  diri.  Tim  sudah menyiapkan  langkah  lanjutan  berupa pembentukan  opini  publik  melalui opinion  makers .  Langkah  ini  diambil mengingat  pengadaan  Personal  Data Terminal  yang  dilakukan  oleh  PT  Pos Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu  Tim  Komunikasi  Korporat  pun perlu  melakukan  seleksi  terhadap individu  yang  memang  mengetahui
bisnis perposan dan transformasi bisnis yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan di atas  dapat  ditarik  simpulan  mengenai strategi  Litigasi  Public  Relations  Tim
Komunikasi Korporat
dalam menangani  krisis  yang  terjadi  pada pengadaan  Personal  Data  Terminal  PT Pos  Indonesia  (Persero).  Setelah  kasus memasuki  penanganan  lanjutan  di Pengadilan,  strategi  yang  digunakan lebih difokuskan pada proses persidangan.  Setiap  informasi  yang diperoleh  selama  proses  persidangan berlangsung  direkam  melalui  alat perekam.  Tim  Komunikasi  Korporat pun  mencatat  hal-hal  penting  yang disampaikan  pada  setiap  persidangan.
Informasi  tersebut  akan  diolah  terlebih dahulu  sebelum  disampaikan  kepada publik  terutama  pers.  Saat  proses persidangan  berlangsung,  Tim  sesekali berkeliling  untuk  mengamati  aktivitas pemberitaan yang  dilakukan  oleh wartawan.  Jika  pemberitaan  tersebut cenderung  tidak  berimbang,  maka  Tim akan  memberikan press  release berisi informasi  sidang  pada  saat  itu.  Selain itu  Tim  Komunikasi  PR  mengadakan
pertemuan resmi seperti press conference. Dalam pertemuan tersebut, Tim  menghadirkan  narasumber  yang berkaitan  dengan  kasus  seperti  saksi, saksi  ahli,  dan  kuasa  hukum.  Pihak- pihak tersebut dihadirkan untuk memberikan keterangan dan pernyataan  berkaitan  dengan  agenda sidang  dan  menjawab  pertanyaan  yang diajukan  oleh  pers.  Aktivitas  tersebut dilaksanakan agar wartawan memperoleh  informasi  yang  tepat  dan dari  sumber  terpercaya  yang  memiliki kompetensi dalam bidangnya.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Haggerty, J. F. 2003. In The Court of Public Opinion: Winning Your Case by Public
Relations. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.
Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Nova, F. 2014. PR War. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Wasesa, S. A., & Macnamara, J. 2013. Startegi Public Relations.
Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.