ISSN: 2087-8117 Vol. 11, No. 1, Juni 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi
Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein
Widyarini
Afif Muhammad
Zusiana Elly Triantini A.Hashfi Luthfi Redaktur Ahli Syamsul Anwar
Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam

## Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Wardatul Fitri
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana
Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad
A.Hashfi Luthfi Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor Trisnawati
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi
Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia
Evi Damayanti 221-244 Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah Saefuddin 245-266 Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ ‘Baitul Mal MJK’ di Yogyakarta Widyarini & Wahyu Yuliana 267-287
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil
Ramadhani Alfin Habbibie 289-313 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi Ayu Franita Putri 315-330
Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)
Nur Mifchan Solichin 331-353 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah Qurotul Aini 355-384 Al Hajat Al Ammah (Kebutuhan Publik) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Aulia Rahman Pasaribu 385-402 Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
Sifaul Amin
403-422
Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji)
Abdul Rahman Ashidiq
423-435
Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian
Maria Ulfa KN 437-452 Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah Uswatun Hasanah 453-479
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul

## Tamwil

## Ramadhani Alfin Habbibie
Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: ramadhani_alfin@yahoo.com

## Abstrak
Perkembangan baitul tamwil yang semakin pesat tidak diiringi dengan pengaturan regulasi yang tepat, munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM menjadi payung hukum sementara dalam hal ini, Dengan munculnya undang-undang  tersebut  seharusnya  memberikan  angin segar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  khususnya  baitul tamwil. Namun, pengertian LKM berdasarkan Pasal 1 Ayat (1)  dirasa  kurang  tepat  terhadap  konsep  profit  oriented (komersial) yang terdapat dalam ciri, prinsip, serta produk- produk  dalam  baitul  tamwil  itu  sendiri.  setelah  dilakukan analisis yang lebih lanjut, didapatkan beberapa poin, yaitu UndangUndang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dirasa  sesuai  dengan  jati  diri  dari  baitul  tamwil  yang mengedepankan  perkembangan  ekonomi  masyarakat menegah kebawah tanpa mengesampingkan konsep tolong- menolong  (asas  kekeluargaan).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari sedikitnya jumlah baitul tamwil yang mendaftarkan dirinya kepada  OJK  yang  berdampak  terhadap  kurang  efektifnya regulasi tentang LKM tersebut.
Kata Kunci: Baitul Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro

## Pendahuluan
Persoalan perekonomian rakyat selalu menjadi hal yang penting di Indonesia sejak dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga kini, belum ditemukan titik terang dari suatu sistem ekonomi. Selain itu banyaknya kondisi masyarakat yang miskin dengan tidak memiliki peluang usaha karena terkendala dengan permodalan usaha. Bagi masyarakat miskin
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
perkotaan atau pedesaan banyak yang masuk perangkap rentenir dengan bunga yang tinggi. Dengan demikian perlu adanya suatu lembaga keuangan yang dapat membuat masyarakat kecil terbebas dari itu.
Transaksi berbasis syariah mulai menunjukan perkembanhan yang pesat dapat disetarakan dengan transaksi-transaksi yang bersigfat konvesional. Penyebab utama meningkatnya transaksi syariah adalah karena mekanisme pada transaksi konvensional tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam.
Bersamaan dengan adanya peningkatan tersebut,menjadi banyak bermunculan lembagalembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan yang bersifat mikro mengalami perkembangan yang pesat pula, akibat kebutuhan permintaan masyarakat akan transaksi yang berbasis ekonomi syariah. 1
Dalam kondisi yang demikian itu Baitul  Maal  wat  Tanwil (BMT) sebagai lembaga keungan mikro berbasis syariah muncul dan coba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Secara bahasa baitul maal dibentuk dengan meng idhafah -kan kata bait yang artinya “rumah” kepada al-maal yang artinya “harta” maka maknanya rumah harta. Sedangkan Baitul tamwil berarti rumah usaha. Kata al-maal mencakup semua jenis harta. 2 Baitul maal berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men- tasyaruf- kan untuk kepentingan sosial, sedangkan baitul  tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi, Baitul Maal wat Tamwil ini bergerak dalam bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan. 3
Baitul  Maal  Wat  Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Seiring perkembangan zaman terjadi pemisahan antara baitul maal dan baitul tanwil. Hal ini di awali dengan munculnya
1 Abdul Aziz, dkk, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tanwil (Studi di BMT Alfa Dinar Karanganyar), Jurnal Penelitian. Vol 3 No 11, hlm. 1. 2 Nurul  Huda, Baitul  Mal  wa  Tamwil:  Sebuah  Tinjauan Teoritis
(Jakarta:Amzah, 2016), hlm. 23.
3 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 353.
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
baitul tamwil yang hanya mengusung kegiatan usaha tanpa menyertakan kegiatan sosial (penghimpunan zakat infaq dan shadaqah). Akan tetapi pemisahan yang dilakukan oleh baitul tamwil tidak mengurungkan kewajiban Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengawasan dan pembinaan kepada baitul tamwil. Karena Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang memberikan pengawasan kepada seluruh lembaga yang melakukan mobilisasi dana di masyarakat 4 .
Namun perkembangan baitul tamwil ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lmbaga Keuang Syariah yang dimaksud dengan LKM adalah:
Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah  lembaga  keuangan  yang  khusus  didirikan  untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat,  baik  melalui  pinjaman  atau  pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan  usaha  yang  tidak  semata-mata  mencari keuntungan . 5
Dari pernyataan Undang-Undang tersebut dapat digaris bawahi bahwasanya Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, Sedangkan baitul  tamwil hanya bergerak di bidang usaha dan mengedepankan profit oriented , maka terlihat pencantuman baitul tamwil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Syariah seolah begitu di paksakan agar tidak terjadi kekosongan hukum. 6
Beranjak dari permaslahan diatas perlu kiranya penulis membahas mengenai gambaran umum baitul  tamwil , yang meliputi pengertian, sejarah, ciri-ciri, prinsip-prinsip dasar operasional, produk batitul tamwil , serta analisa Undang-Undang
4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Otoritas Jsa Keuangan.
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Lemabaga Keuanga Mikro
6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil. Dengan adanya paper ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan mengenai hal tersebut agar dapat dipahami secara komprehensif dan mendalam.

## Sejarah Baitul Tamwil
Didorong oleh kesadaran akan perlunya perbaikan ekonomi umat, dirasakan keberadaan Baitul  Maal  (BM) Perlu diperluas fungsinya tidak hanya sebagai lembaga sosial saja yang hanya menyalurkan dana-dana zakat, infaq dan sadaqah, namun juga dana yang dapat ditumbuhkembangkan sebagai modal umat untuk melakukan kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan kondisi ekonomi umat.
Dimulai tahun 1984 dikembangkan oleh aktivis Masjid Salman di ITB Bandung yang mendirikan koperasi Teknosa yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Dipilihnya badan hukum koperasi tampaknya sebagai pilihan yang dianggap paling tepat untuk memenuhi aspek legalitasnya, sementara secara generik umat lebih menyebutnya sebagai Baitul Tanwil (BT) Teknosa. Tahun 1988 menyusul muncul Koperasi Ridho Gusti, dan tahun 1991 muncul lembaga yang menggabungkan nama Baitul Maal dan Tanwil, dengan nama BMT Insan Kamil. Mulasi pada masa inilah secara sadar umat lebih familiar dan mengenal BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan keuangan umat baik untuk sosial (sebagai amil) fungsi Baitul  Maal, dan layanan komersial atau niaga dengan fungsi Baitul Tanwil . 7 Baitul Tamwil yang menyusul kemudian adalah BT Bina Niaga Utama (Binama) di Semarang pada tahun 1993. BT Binama hingga kini masih bertahan dengan aset lebih dari 25 milyar rupiah. 8
Semakin menjamurnya BT dan istilah BMT pada tahun-tahun itu didukung oleh adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh syariah banking  Institute (SBI), Institute  for  Shari’ah Economic  Development (ISED), serta Lembaga Pendidikan dan
7 Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, BMT Praktik dan Kasus (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 4-5.
8 Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hlm. 20.
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Pengembangan Bank Syariah (LPPBS). Lembaga tersebut sangat berjasa dalam mempopulerkan istilah BT yang waktu itu dianggap sebagai embrio Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro. Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, kemudian muncul Baitul Tamwil yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah. Dimana saat itu bank tidak dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat kecil.
Wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah umumnya hanya dikalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah, sedangkan masyarakat belum tentu mengenal dan memahami secara jelas 9 . Padahal ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang lebih memberikan daya tawar positif, tidak hanya dari aspek hukum (syariat), tetapi juga bisa menjadi sistem ekonomi alternatif yang dapat mendukung proses percepatan ekonomi pembangunan. 10 Disamping itu juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat di daerah-daerah terhindar dari sistem bunga.
Adanya Baitul  Tamwil didaerah-daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil dan bantuan usaha produktif. Disamping itu juga terdapat pembinaan dan bimbingan untuk para pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, Peranan Baitul  Tamwil hanya dapat dibangun apabila Baitul  Tamwil dan Masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, khususnya keterlibatan kalangan usaha kecil dan menengah yang sekaligus menjadi mitra usaha utama baitul tamwil . 11
Perkembangan selanjutnya adalah dirasakan dan timbulnya “ekses negatif” ketika fungsi dan kegiatan sosial digabungkan
9 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.37. 10 Hendi Suhendi, Pengembangan sistem ekonomi Islam dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jurnal Syariah No.1 Vol 1 Tahun 2004, (Bandung: Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2004), hlm.2.
11 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil... , hlm. 38.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
dengan komersial/ niaga dalam satu manajemen yang sering kali membuat tidak fokusnya manejemen BMT dengan dua bidang (sosial: mall dan komersial: tanwil). Oleh karena itu BMT mulai konsentrasi pada kegiatan bisnis, namun tetap melakukan kegiatn sosial dengan pemisahan manajemen secara tegas. Kebijakan ini berpengaruh positif pada pertumbuhan dan perkembangan BMT di Indonesia. 12

## Pengertian Baitul Tamwil
Secara  harfiah bait adalah rumah dan at-Tanwil adalah pengemban harta. Jadi, baitul tanwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi). 13
Dalam baitul tamwil mengandung aspek bisnis, namun lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang mendistribusikan kekayaan secara merata dan adil. 14 Baitul  Tanwil (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usahausaha produktif dan invesatasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 15 konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). 16 Sumber dana baitul  tamwil berasal dari simpanan/ tabungan, saham dan lain-lain 17 .
Perlu kiranya kita cermati bahwa institusi Baitul Maal wat
12 Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, BMT  Praktik  dan Kasus..., hlm. 5. 13 Buchari Alma dan Donni Junin Priansa, Manajemen Bisnis  Syariah
(Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 18. 14 Kuat Ismanto, Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di pekalongan. Jurnal Penelitian Vol 12 No 1, Mei 2015.
15 Abdul Aziz, dkk, “Peran Dewan Pengawas Syariah.., hlm. 3.
16 Novita Dewi Masyito, Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keungan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Jurnal Economica, Vol 5 edisi 2, Oktober 2014, hlm.2.
17 Isma Ilmi Hayati Ginting, Ilyda Sudrajat, “Analisis Strategi..., hlm.4.
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Tamwil bukan lembaga pemerintah atau lembaga independen yang dapat berjalan sendiri. Baitul Maal wat Tamwil tidak akan berfungsi efektif karena lembaga ini memerlukan dukungan dari banyak pihak, baik dari pemerintah maupun dari swasta. Bahkan kunci dukungan dari Baitul Maal wat Tamwil adalah komponen masyarakat itu sendiri. 18

## Dasar Hukum
Baitul Tanwil yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundangundangan:
a.  Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 19
b.  Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi
c.  Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari‘ah,
1)  Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
2)  Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
3)  Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Murabahah.
4)  Secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
18 Yadi Janwari, Lembaga-Lemabaga Perekonomian Syariah (Bandung:
Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000), hlm. 107.
19 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 09.30 WIB oleh Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, sehingga sebagai konsekuensi logis kembali pada Undang-Undang No.
25 Tahun 1992 tentang Koperasi
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
5)  Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.
6)  Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
7)  Secara teknis mengenai implementasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang AlIjarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik. h. Secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al Qardh.
d.  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari‘ah,
e.  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari‘ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
f.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lemabaga Keuangan Mikro.

## Ciri-Ciri, Prinsip dan Produk dalam Baitul Tanwil
Ciri-ciri Baitul Tamwil adalah: a.  Visi dan misi ekonomi (komersial).
b.  Dijalankan dengan perisip ekonomi Islam.Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
c.  Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari keuntungan
d.  Merupakan wajib zakat. 20
Dalam Baitut  Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip- prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada dua prinsip Baitut Tamwil , yaitu:
20 Isma Ilmi Hayati Ginting, Ilyda Sudrajat, “Analisis Strategi Pengembangan BMT (BMT) di Kota Medan”, Jurnal  Ekonomi  Islam  dan keuangan . Vol 2 No 11, hlm.4.
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## a.  Prinsip Bagi Hasil
Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah .
Sistem bagi hasil yang ditawarkannya mengakibatkan para pengusaha kecil menjadi leluasa bergerak karena tidak terbebani akan adanya bunga yang terus bertambah. BMT dipandang sebagai salah satu alternatif sehubungan dengan usaha untuk memperjuangkan nasib pengusaha kecil. 21
b.  Prinsip Jual Beli dengan Mark-up
Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian bertindak sebagai penjual. Menjual barang tersebut terhadap nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi BMT. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/ penyimpanan dana. Bentuk produk pada prinsip ini BMT banyak menggunakan Murabahah dan Ba’i Bitsaman Ajil.
Adapun mengenai produk yang serimg digunakan Baitul Tamwil adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, akan dipaparkan dibawah ini: a.  Produk Penghimpun Dana Produk ini berupa simpanan yang dihimpun oleh baitul tamwil sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Agar usaha Baitul  Tamwil menjadi berkembang, pengurus harus memiliki kemampuan dan strategi pendaan yang jitu. Prinsip utama yang paling penting adalah bagaimana menimbulkan kepercayan dari masyarakat terhadap Baitul Tamwil hal ini berkaitan dengan kinerja. 22
21 Barus, “Analisis Faktor-faktor Pengambilan Pembiayaan dan penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Kescil pada BMT Dana Insani Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, Tesis , 2009, hlm.20.
22 Nurul Huda, dkk. Baitul Mal Wa Tamwil..., hlm. 71.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga (anggota) melalui simpanan berbentuk tabungan simpanan , mudharabah simpanan berjangka, dan wadi‘ah kurban. 23 Baitul  Tamwil menghimpun dana dengan jumlah terbatas  oleh  karena  itu  harus  mampu  mengidentifikasi berbagai sumber danakemudian mengemasnya menjadi berbagai hal yang bernilai produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain :
1) Wadi’ah
Wadi’ah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan wadi’ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga oleh sebab itu BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikanmnya saat penitip ( muwadi) menghendakinya. Prinsip wadi’ah dibagi menjadi dua, yakni: Prinsip wadhi’ah  yad dhamanah dan wadhiah yad amanah . Prinsip wadhi’ah yad dhamanah dalam hal ini Baitul Tamwil bertanggung jawab secara penuh atas harta yang dititipkan kepadanya. Baitul Tamwil akan mendapatkan bagi hasil dari dana nasabah yang digunakan, serta dapat memberi insentif kepada pihak yang mempercayakan dananya. Disini sesuatu yang dititipkan boleh diambil manfaatnya, dan insentifnya tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Wadhiah yad amanah pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan harta yang ditipkan kepadanya. 24
2) Mudharabah
Akad mudharabah merupakan akda kerja sama modal dari pemilik dana ( shohibul  maal ) dengan pengelola dana atau pengusaha (mudhorib) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai mudharib dan penyimpan sebagai shohi  sistem  bul maal . Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT. Berbagai ketentruan yang
23 Sanwani, dkk. “ Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah Kabupaten Lombok Timur”. Iqtishoduna, Vol.
6 No. 1 April 2017, hlm.7-8.
24 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT). (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 144.
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
berlaku untuk sistem mudhorobah meliputi: Pertama , modal. Harus diserahkan secara tunai, dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas, langsung diserahkan kepada mudhorib untuk segera memulai usaha. Kedua , pembagian hasil. Nisbah bagi hasil harus disepakati diawal perjanjian, pembagian hasilnya dapat dilakukan saat mudhorib telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentru yang disepakati.
Ketiga, resiko. Bila terjadi kerugian usaha maka semua kerugian semua kerugian akan ditanggung oleh shohibil maal dan mudhorib tidak akan mendapatkan keuntungan usaha, untuk memperkecil resiko shohibul  maal dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada mudhorib. 25 Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pihak pengelola, maka mereka harus mempertanggungjawabkan atas kerugian tersebut. 26
3) Amanah Penabung memiliki keinginan tertentu diakadkan atau diamanhkan kepada Baitul Tamwil. Misalnya dalam tabungan ini mempunyai keinginan untuk tabungan hari raya, tabungan qurban, pendidikan, atau sejenis kebutuhan yang sesuai jenis yang disediakan oleh setiap Baitul Tamwil, karena terkadang berbeda-beda dalam pemberian namanya. Selain itu tabungan ini dapat dimintakan kepada Baitul Tamwil untuk pinjaman khusus atau juga sebagai modal usaha kepada kaum dhuafa dan orang-orang tertentu. Dengan demikian tabungan ini tidak diberikan bagi hasil.
b.  Produk Penyalur Dana
Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan Baitul Tamwil dengan harapan dapat memberikan penghasilan. penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi, dengan prinsip jual beli ( murabahah ), prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah ), dan pembiayaan qardhul  hasan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari‘ah. Dalam konteks ini
25 Ibid., hlm. 146-147. 26 Burhanuddin  Susanto, Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,
(Yogyakarta: UII Press, tt), hlm. 265.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
BMT berfungsi sebagai lembaga pengelola dan pemberdayaan dana masyarakat, dengan jalan menjalin mitra kerjasama antara pihak pengelola BMT dengan masyarakat. yakni dengan menghimpun dana masyarakat kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat (nasabah) yang bergerak dalam sektor usaha produktif dan membutuhkan bantuan dana dengan sifat perolehan laba. 27 Produk pembiayaan yang sering digunakan Baitul Tamwil antara lain 1)  Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan Modal kerja yang diberikan Baitul Tamwil kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota menyediakan usaha dan sistem pengelolaan (manajemennya). Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama. 28
Implementasi mudhorobah dapat dipilih menjadi 2 bagian: yaitu pada saat pengerahan dana (Penghimpun dana) dan padasaat penyaluran dana. Pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah ke baitul tamwil, sedangkan yang dimaksud penyalur dana adalah keluarnya dana dari baitul  tamwil kepada nasabah. Mekanisme ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: 29
Nasabah   Baitul Tamwil   Nasabah Penghimpun dana Penyalur Dana 2)  Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah (syirkah) adalah pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. 30 Dengan musyarakah baik lembaga keuangan maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai
27 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)..., hlm. 163-165.
28 Jamal Lulail Yunus, Manajemen Bank Syariah Mikro ..., hlm. 37. 29 Yadi  Janwari, Lembaga  Keuangan  Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 64 30 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institusi Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm.180.
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
tingkat dan mencapai kata sepakat. Nisbah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Pada saat periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya.
Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam aktifitas usaha anggota. Namun karena keterbatasan tenaga, BMT akan mempercayakan pengelolaan usaha tersebut kepada anggota dan BMT hanya berfungsi sebagai rekanan fasif. Pengembalian modalnya biasanya setelah jatuh tempo. Namun BMT dapat menetapkan dengan cara angsuran. Jika pengembalian modalnya dengan mengangsur, maka partisipasi modal BMT semakin menmgecil dan akhirnya menjadi nol. Penurunan partiosipasi modal ini juga menyebabkan turunnya nisbah bagi hasil. Akad ini disebut musyarakah muntanaqishoh. 31
Pihak-pihak dalam musyarakah akan ikut menanggung kerugian apabila salah satu pihak mengalami kerugian. Dengan demikian, sebagaimana dalam mudhorobah, dalam musyarakah pun berlaku prinsip profit dan loss  sharing (keuntungan dan kerugian ditanggung bersama) di antara pihak-pihak yang melakukan akad. Secara sederhana, mekanisme operasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 32
3)  Pembiayaan Murabahah
Secara bahasa murabah diambil dari kata “ rabiha- yarbahu-ribhan” yang berarti beruntung atau memberi keuntungan. 33 Secara singkat pembiayaan murabahah yakni penyedian barang oleh BMT, dimana pihak pembeli harus mengembalikan pinjamannya dengan cara ditangguhkan atau jatuh tempo sejumlah pokok ditambah keuntungan yang disepakati. 34
Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang mempunyai resiko rendah bagi suatu lembaga
31 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)..., hlm. 168 32 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah..., hlm. 73. 33 Ibid., hlm. 14
34 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)...,
hlm. 173.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
keuangan tetapi tidak semuanya bebas dari resiko. Permasalahan umum yang terjadi menyangkut pelaku usaha yang sebagian besar pelaku usaha mikro yang tingkat kelayakan pembiayaan masih rendah, baik dikarenakan keterbatasan produksi, manajemen, dan pemasaran. Dari keadaan tersebut BMT mempertajam analisis, agar benar-benar mendapatkan pelaku usaha yang layak dibiayai dan sedikit membawa pada potensi kerugian dikemudian hari. 35

## 4) Pembiayaan Bai‘ Bitsaman Ajil
Pembiayaan untuk pembelian barang berdasarkan mark-up jual beli. Kepemilikan barang tertentu dengan mekanisme pembayaran dicicilan dalam waktu yang sedikit lebih panjang. 36 Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. Pihak Baitul Tamwil akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

## Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil
Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro. Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, kemudian muncul Baitul Tamwil yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dimana saat itu bank tidak dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat kecil.
Wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah umumnya hanya dikalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah, sedangkan masyarakat belum tentu mengenal dan memahami secara jelas. 37 Padahal ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang lebih memberikan daya tawar
35 Rahma Yudi Astuti, “Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Resiko”, Islamic Economics Journal: Universitas Darussalam Gontor. Vol I, No 2, 2 Desember 2015, hlm. 9. 36 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan..., hlm. 332.
37 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.37.
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
positif, tidak hanya dari aspek hukum (syariat), tetapi juga bisa menjadi sistem ekonomi alternatif yang dapat mendukung proses percepatan ekonomi pembangunan. 38 Disamping itu juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat di daerah-daerah terhindar dari sistem bunga.
Adanya Baitul  Tamwil didaerah-daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil dan bantuan usaha produktif. Disamping itu juga terdapat pembinaan dan bimbingan untuk para pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, Peranan Baitul  Tamwil hanya dapat dibangun apabila Baitul  Tamwil dan Masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, khususnya keterlibatan kalangan usaha kecil dan menengah yang sekaligus menjadi mitra usaha utama baitul tamwil . 39
Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, tidak ditunjang dengan regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap eksistensi kelembagaan tersebut. Dari awal keberadaan BMT 40 sampai dengan saat ini tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karakteristik BMTl berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh Rahmat Riyadi dari Dompet Dhuafa yang selama ini telah membina 155 BMT. 41 Bahwa kendala yang dihadapi BMT dari aspek hukum adalah regulasi yang belum lengkap. Menurutnya karena BMT bergerak di wilayah yang tidak dibatasi dengan sistem yang ketat, dan bergerak dalam sektor nonformal sepeti koperasi, maka perkembangan lembaga ini lebih pesat tetapi untuk jangka panjang harus disistematisir. 42
38 Hendi Suhendi, Pengembangan sistem ekonomi Islam dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jurnal Syariah No.1 Vol 1 Tahun 2004, (Bandung: Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2004), hlm.2.
39 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil... , hlm. 38.
40 Makna BMT dalam penelitian ini adalah baitul tamwil.
41 BMT dalam konteks ini disamakan dengan baitul tamwil secara etimologi. 42 Novita Dewi Masyito, Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keungan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Jurnal Economica, Vol 5 edisi 2, Oktober 2014, hlm. 9.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Sebagaimana kita ketahui dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Lembaga Keuanga Mikro yang dimaksud dengan LKM adalah:
Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah  lembaga  keuangan  yang  khusus  didirikan  untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat,  baik  melalui  pinjaman  atau  pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan  usaha  yang  tidak  semata-mata  mencari keuntungan . 43
Berdasarkan Undang-undang diatas dapat digaris bawahi bahwasanya Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, Sedangkan baitul tamwil hanya bergerak di bidang usaha dan mengedepankan profit oriented . Secara harfiah bait adalah rumah dan atTanwil adalah pengemban harta. Jadi, baitul tanwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi). 44 Hal ini sesuai dengan ciri-ciri Baitul Tamwil itu sendiri, yaitu: a.  Visi dan misi ekonomi (komersial).
b.  Dijalankan dengan perisip ekonomi Islam memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
c.  Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari keuntungan
d.  Merupakan wajib zakat. 45
Dalam Jurnalnya Isma Ilmi Hayati Ginting dan Ilyda Sudrajat pada poin-poin diatas dinyatakan bahwa sebenarnya baitul tamwil dalam hal ini hanya semata-mata bertujuan untuk
43 UU Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Lemabaga Keuanga Mikro 44 Buchari Alma dan Donni Junin Priansa, Manajemen Bisnis  Syariah (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 18. 45 Isma Ilmi Hayati Ginting, Ilyda Sudrajat, “Analisis Strategi Pengembangan BMT (BMT) di Kota Medan”, Jurnal Ekonomi Islam dan keuangan . Vol 2 No 11, hlm.4.
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
mencari keuntungan yang bersifat untuk kemajuan ekonomi (komersail). Berbeda halnya dengan baitul  maal  wat  tamwil yang menjalakan 2 tugas sekaligus yaitu tugas sosial ( baitul maal) dan pengembangan ekonomi ( baitul tamwil) . Artinya pengertian tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro tidak bisa dikaitkan dengan konsep baitul tamwil dalam hal ini.
Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Mikro berbunyi bahwa:
Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  Bank  Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat  Kecil  (KURK),  Lembaga  Perkreditan  Kecamatan (LPK),  Bank  Karya  Produksi  Desa  (BKPD),  Badan  Usaha Kredit  Pedesaan  (BUKP),  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga- lembaga  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu  tetap dapat  beroperasi  sampai  dengan  1  (satu)  tahun  terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
Artinya baitul  tamwil berdasarkan Pasal 39 ayat (1) diatas tergolong dan wajib tunduk terdapat pasal demi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang LKM tersebut. Namun menurut penulis hal ini terkesan dipaksakan, karena belum adanya regulasi yang menaungi secara jelas terhadap baitul tamwil maka undang- undang ini lah menjadi acuan satu-satunya sebagai payung hukum sementara. Dalam Pasal 1 Ayat (1) terdapat benang merah dalam kalimat “ yang tidak semata-mata mencari keuntungan ” artinya konsep profit oriented dalam baitul tamwil tidak bisa dikaitkan, berbeda halnya dalam Lembaga lainnya yang disebutkan dalam Pasal 39 yang menggunakan istilah CSR  (Corporate  Social Responsibility ) yang mengusung konsep sosial dalam hal ini 45 . Selanjutnya, berkaitan dengan statmen yang dikemukan oleh penulis diatas terkait Undang-Undang LKM didikung oleh beberapa teori pada pembahasan sebelumnya yang dapat kita lihat dalam prinsip serta produk yang ada dalam baitul  tamwil semua bersifat komerial, yaitu:
45 https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, diakses pada tanggal 20 April 2018.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## a.  Prinsip Bagi Hasil
Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara baitul  tamwil dengan pengelola dana dan antara baitul tamwil dengan penyedia dana (penyimpan/penabung).
Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah . Sistem bagi hasil yang ditawarkannya mengakibatkan para pengusaha kecil menjadi leluasa bergerak karena tidak terbebani akan adanya bunga yang terus bertambah. BMT dipandang sebagai salah satu alternatif sehubungan dengan usaha untuk memperjuangkan nasib pengusaha kecil. 46
b.  Prinsip Jual Beli dengan Mark-up
Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya baitul tamwil mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama baitul  tamwil , kemudian bertindak sebagai penjual. Menjual barang tersebut terhadap nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi baitul tamwil . Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpanan dana. Bentuk produk pada prinsip ini baitul tamwil banyak menggunakan Murabahah dan Ba’i Bitsaman Ajil.
Konsekuensi wajibnya lembaga keuangan mikro syariah untuk memperoleh izin usaha pada otoritas jasa keuangan belum berjalan optimal. Faktanya sampai saat ini hanya ada 19 lembaga keuangan mikro syariah yang telah mendaftarkan lembaganya kepada otoritas jasa keuangan. 47 Padahal dalam Pasal yang sama yaitu 39 Ayat (2) berbunyi:
Lembaga-lembaga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
46 Barus, “Analisis Faktor-faktor Pengambilan Pembiayaan dan penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usa ha Kescil pada BMT Dana Insani Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, Tesis , 2009, hlm.20.
47 “Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar Di Ojk Per 30 September 2017”, http://www.ojk.go.id, Diakses Pada 20 Maret 2018.
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Hal ini tentu saja memberikan signal kejanggalan, padahal pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah terbilang sangat pesat. 48 Artinya secara tidak langsung baitul  tamwil yang berorientasikan kepada profit oriented wajib tunduk kepada Undang-undang ini setelah satu tahun Undang-undang tersebut diberlakukan dan tunduk terhadap Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas.
Berdasarkan penjabaran yang cukup panjang diatas maka penulis berupaya menyampaikan argumen yang mana sebelumnya baitul tamwil tunduk terhadap regulasi Undangundang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bisa beralih kepada Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian. Berdasarkan pengertian koperasi dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: 49
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hokum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  Koperasi  sekaligus sebagai gerakan ekonomi  rakyat yang berdasar  atas asas kekeluargaan.
Asas kekeluargaan yang bersifat tolong-menolong ini sesuai dengan ciri, prinsip, maupun produk yang terdapat dalam baitul  tamwil sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan profit oriented namun tetap ada unsur tolong-menolong yang di aplikasikan dalam akad-akad dalam pembiayaan yang ada pada produk-produk didalamnya. Berdasarkan data yang didapat pada lembaga keuangan mikro yang terdaftar di OJK per 30 september 2017 hanya 19 saja, tentu ada sebab kenapa mereka tidak mendaftarkannya, hal ini menjadi salah satu acuan penulis kenapa baitul tamwil lebih baik mengikrarkan dirinya sebagai koperasi saja dibawah pengawasan Dinas koperasi beserta jajarannya daripada di OJK dengan berbagai pertimbangan lainnya yang telah dijabarkan oleh penulis diatas.
Selanjutnya dapat kita lihat dari segi fungsi dan peran
48 Muhammad Amin, “Implementasi Undang-Undang Lembaga Keunagn Mikro Pada Baitul Maal Wa Tamwil yang Berbadan Hukum Koperasi”, Tesis, 2018, hlm. 4. 49 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian Pasal 1 ayat (1)
berdasarkan Undang-Undang koperasi itu sendiri pada Pasal 4 poin (a) yang berbunyi: 50
membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi  anggota  pada  khususnya  dan  pada  masyarakat pada  umumnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
Konsep mengembangkan ekonomi yang tercermin dalam produk-produk yang ada pada baitul tamwil, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah , musyarakah ,
Murabahah dan Ba’i  Bitsaman  Ajil. UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian ini belum mencakup unsur-unsur islami atau biasa disebut dengan syaria. Namun, prinsip syariah yang berorintasikan pada komersial ini terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.

## Penutup
Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, kemudian muncul Baitul Tamwil yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah. Dimana saat itu bank tidak dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat kecil. Namun perkembangan baitul tamwil ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. Dapat dilihat dari pengertian LKM dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 1 Ayat (1), 51 tersebut dapat digaris bawahi bahwasanya Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, Sedangkan baitul tamwil hanya bergerak di bidang usaha dan mengedepankan profit oriented , maka terlihat pencantuman baitul tamwil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Syariah seolah begitu di paksakan agar tidak terjadi kekosongan hukum. 52 .
50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian Pasal 4 poin (a)
51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Lemabaga Keuanga Mikro
52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Sedangkan baitul tamwil hanya bergerak di bidang usaha dan mengedepankan profit oriented . Secara harfiah bait adalah rumah dan at-Tanwil adalah pengemban harta. Jadi, baitul tanwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi). 53 Hal ini sesuai dengan ciri-ciri Baitul Tamwil itu sendiri.
Berbeda halnya dengan baitul  maal  wat  tamwil yang menjalakan 2 tugas sekaligus yaitu tugas sosial ( baitul  maal) dan pengembangan ekonomi ( baitul tamwil) . Artinya pengertian tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dirasa kurang tepat dikaitkan dengan konsep baitul tamwil itu sendiri.
Selanjutnya, berkaitan dengan statmen yang dikemukan oleh penulis diatas terkait Undang-Undang LKM didukung oleh beberapa teori pada pembahasan sebelumnya yang dapat kita lihat dalam prinsip serta produk yang ada dalam baitul tamwil semua bersifat komerial, yaitu: Prinsip Bagi Hasil, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah . 54
Dan prinsip Jual Beli dengan Mark-up , bentuk produk pada prinsip ini baitul tamwil banyak menggunakan Murabahah dan Ba’i Bitsaman Ajil.
Konsekuensi wajibnya lembaga keuangan mikro syariah untuk memperoleh izin usaha pada otoritas jasa keuangan belum berjalan optimal. Faktanya sampai saat ini hanya ada 19 lembaga keuangan mikro syariah yang telah mendaftarkan lembaganya kepada otoritas jasa keuangan. 55 Hal ini tentu saja memberikan signal kejanggalan, padahal pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah terbilang sangat pesat. 56 Artinya secara
53 Buchari Alma dan Donni Junin Priansa, Manajemen Bisnis  Syariah (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 18. 54 Barus, “Analisis Faktor-faktor Pengambilan Pembiayaan dan penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usa ha Kescil pada BMT Dana Insani
Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, Tesis , 2009, hlm.20.
55 “Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar Di Ojk Per 30 September 2017”, http://www.ojk.go.id, Diakses Pada 20 Maret 2018.
56 Muhammad Amin, “Implementasi Undang-Undang Lembaga Keunagn Mikro Pada Baitul Maal Wa Tamwil yang Berbadan Hukum Koperasi”, Tesis, 2018, hlm. 4.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
tidak langsung baitul  tamwil yang berorientasikan kepada profit oriented wajib tunduk kepada Undang-undang ini setelah satu tahun Undang-undang tersebut diberlakukan dan tunduk terhadap Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas.
Berdasarkan penjabaran yang cukup panjang diatas maka penulis berupaya menyampaikan argumen yang mana sebelumnya baitul tamwil tunduk terhadap regulasi Undangundang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bisa beralih kepada Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian. Berdasarkan pengertian koperasi dalam Pasal 1 Ayat (1): 57
Asas kekeluargaan yang bersifat tolong-menolong ini sesuai dengan ciri, prinsip, maupun produk yang terdapat dalam baitul  tamwil sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan profit oriented namun tetap ada unsur tolong-menolong yang di aplikasikan dalam akad-akad dalam pembiayaan yang ada pada produk-produk didalamnya. Berdasarkan data yang didapat pada lembaga keuangan mikro yang terdaftar di OJK per 30 september 2017 hanya 19 saja, tentu ada sebab kenapa mereka tidak mendaftarkannya, hal ini menjadi salah satu acuan penulis kenapa baitul tamwil lebih baik mengikrarkan dirinya sebagai koperasi saja dibawah pengawasan Dinas koperasi beserta jajarannya daripada di OJK dengan berbagai pertimbangan lainnya yang telah dijabarkan oleh penulis diatas.
Selanjutnya dapat kita lihat dari segi fungsi dan peran berdasarkan Undang-Undang koperasi itu sendiri pada Pasal 4 poin (a). 58 Konsep mengembangkan ekonomi yang tercermin dalam produk-produk yang ada pada baitul tamwil, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah , musyarakah , Murabahah dan Ba’i  Bitsaman  Ajil. UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian ini belum mencakup unsur-unsur islami atau biasa disebut dengan syaria.
Namun, prinsip syariah yang berorintasikan pada komersial ini terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.
57 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian Pasal 1 ayat (1)
58 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian Pasal 4 poin (a)
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Daftar Pustaka
Al Arif, M. Nur Arianto, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Alma, Buchari dan Donni Junin Priansa, Manajemen Bisnis Syariah , Bandung: Alfabet, 2009. Cokrohadisumarto,
Widiyanto bin Mislan, dkk, BMT Praktik dan Kasus, Jakarta:
Rajawali Press, 2016.
Amin, Muhammad, “Implementasi Undang-Undang Lembaga Keunagn Mikro Pada Baitul Maal Wa Tamwil yang Berbadan Hukum Koperasi”, Tesis, 2018.
Astuti, Rahma Yudi, “Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Resiko”, Islamic Economics Journal:
Aziz, Abdul, dkk, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tanwil
(Studi di BMT Alfa Dinar Karanganyar), Jurnal Penelitian.
Vol 3 No 11.
Barus, “Analisis Faktor-faktor Pengambilan Pembiayaan dan penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Kescil pada BMT Dana Insani Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta”, Tesis , 2009
Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar Di Ojk Per 30 September 2017”, http://www.ojk.go.id, Diakses Pada 20 Maret 2018.
Ginting, Isma Ilmi Hayati , Ilyda Sudrajat, “Analisis Strategi Pengembangan BMT (BMT) di Kota Medan”, Jurnal Ekonomi Islam dan keuangan . Vol 2 No 11.
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_ perusahaan, diakses pada tanggal 20 April 2018.
Huda, Nurul, dkk, Baitul  Mal  Wa  Tamwil  Sebuah  Tinjauan Teoritis , Jakarta: Amzh, 2016. Imaniyati, Neni Sri, Aspek- Aspek  Hukum  BMT  (Baitul  Maal  wat  Tanwil), (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Ismanto, Kuat, “Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Pekalongan”.
Janwari, Yadi, Lembaga  Keuangan  Syariah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
Janwari, Yadi, Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Syariah , Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000. Jurnal Penelitian Vol 12 No, 1 Mei 2015. Kencana, 2012.
Lulail, Yunus, Jamal, Manajemen Bank Syariah Mikro , Malang:
UIN Malang Press, 2009 Manan, Abdul, Hukum  Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama , Jakarta:
Masyito, Novita Dewi, “Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keungan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul  Mal  Wa  Tamwil (BMT)”,
Jurnal Economica, Vol 5 edisi 2, Oktober 2014.
Muhtarom, Muhammad, “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian Dan Lembaga Keuangan Mikro”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No.2, Agustus 2014.
Ridwan, Ahmad Hasan, Manajemen  Baitul  Mal  Wa  Tamwil , Bandung: Pustaka Setia, 2013. Ridwan, Muhammad, Manajemen  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2004.
Sanwani, dkk. “Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah Kabupaten Lombok Timur”,  Jurnal  Ekonomi  Islam, Vol. 6 No. 1 April 2017. Suhendi, Hendi, “Pengembangan sistem ekonomi Islam dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, Jurnal Syariah, No.1 Vol 1, Tahun 2004.
Soemitra, Andri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta:
Kencana, 2009.
Sumiyanto, Ahmad, BMT Menuju Koperasi Modern , Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.
Susanto, Burhanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia , Yogyakarta: UII Press, tt. Tim Pengembangan Perbankan
Ramadhani Alfin Habbibie: Analisis Yuridis Undang-Undang...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Syariah Institusi Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2001.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tenmang Lembaga Keuangan Mikro.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian.
Universitas Darussalam  Gontor , Vol I, No 2, 2 Desember 2015.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Az Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam

## Submission
Naskah yang dikirim ke redaksi Az Zarqa’ akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu  spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model footnote (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan  via  email: azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
2 Ibid., hlm. 19. 3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad Hashim, Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards, Paul, The Encyclopedia of Philosophy , Vol. III, New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad, Muhammad ‘Abd al-Jawad, Buhus fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.