## ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN BANTUAN LIKUIDITAS  BANK INDONESIA DALAM BISNIS PERBANKAN DI INDONESIA
Supriyanto Hadi a
a Universitas Cenderawasih, Email: Sh7850119@gmail.com
Naskah diterima: 20 November 2023; revisi: 22 November 2023; disetujui: 23 April 2023 DOI: 10.55551/jip.v4i2.78

## Abstrak:
Secara  berturut-turut  terjadi  pencabutan  ijin  usaha  terhadap  16  bank  Bank  Dalam Likuidasi (BDL), yang kemudian diikuti dengan pemberian status 4 Bank Take Over (BTO),  10  Bank  Beku  operasi  (BBO),  dan  38  Bank  Beku  Kegiatan  Usaha  (BBKU). Salah satu upaya pokok dalam usaha mengatasi krisis ekonomi dan moneter itulah diupayakan  melalui  penyaluran  BLBI,  Namun  demikian  bank-bank  yang  melakukan kredit  kepada  Bank  Indonesia  melalui  penyaluran  BLBI  tersebut  tidak  semuanya mempunyai  itikad  yang  baik,  artinya  dengan  itikad  buruknya  bank  tersebut menggunakan dana BLBI yang diterima untuk pembiayaan yang tidak wajar misalnya untuk  pembiayaan  group  Perusahaan  sendiri  dan  lain-lain.  Metode  penelitian  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif dengan spesifikasi pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Hal mana disebabkan karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap aspek-aspek hukum dalam dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia  oleh  bank-bank  umum  peminjam.  penyimpangan  terhadap  Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ada dua jenis, yang pertama  bentuk penyimpangan dalam penyaluran BLBI, yang dilakukan oleh para mantan pejabat Bank Indonesia sendiri, yang kedua penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI yang dilakukan oleh bank- bank  umum  penerima    dana  BLBI.  Langkah-langkah  hukum  yang  dilakukan  dalam proses penyelesaian kasus BLBI adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan Penyehatan  Perbankan  Nasional,  yang  mempunyai  wewenang  penuh  dalam  hal melakukan penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia agar dapat segera membayar hutangnya, menagih hutang, penanganan terhadap aset debetur,  dalam rangka mengembalikan uang negara.
Kata Kunci: BLBI, Penyalahgunaan, Perbankan.

## LATAR BELAKANG
Dengan  mengambil  latar  belakang  krisis  moneter  yang  pernah  terjadi  di Indonesia pada awal tahun 1997 membawa dampak melemahnya nilai tukar Rupiah, sebagai akibat  dari meluasnya tekanan terhadap mata uang Bath, Peso, dan  Ringgit Malaysia. Hal mana diakibatkan oleh peningkatan permintaan akan dolar yang sangat luar  biasa  di  negara-negara  Asia  Tenggara.  Dengan  struktur  keuangan  khususnya perbankan  dan  sektor  riel  yang  masih  lemah,  gejolak  tersebut    telah  menimbulkan krisis yang meluas dan bersifat multidimensional yang terjadi dari sektor moneter dan perekonomian  nasional,  yang  akhirnya  menghantam  semua  lapisan  masyarakat. Dampak  serius  akibat  dari  krisis  ini  juga  menghatam  dunia  perbankan  Indonesia. Sejak    dibebaskannya  lalulintas  devisa    pada  Tahun  1970-an,  pertumbuhan  bisnis perbankan juga meningkat  dengan pesat, dari 11 bank pada Tahun 1988, menjadi 240  bank pada Tahun 1994,  hal ini dikarenakan bahwa a. Kepemilikan bank yang tidak transparan dan sulit untuk dideteksi  dengan sistem cross holdings of equity and loans ; b, Banyaknya kredit yang dialirkan ke sektor real estate; c, diperkenankannya bank  untuk  membuka Non  Bank  Financial  Institute ,  yang    mengakibatkan    banyak kredit yang diberikan diluar kontrol Bank Indonesia.
Sebelum terjadi krisis perbankan pada Tahun 1992 Pemerintah telah mencabut ijin usaha Bank Summa oleh karena menghadapi kredit bermasalah dan kredit macet, yang sebenarnya juga dialami oleh banyak bank-bank lainnya, termasuk bank-bank pemerintah sendiri, hal mana sebenarnya merupakan dampak dari kebijakan moneter drastis yang di laksanakan pada waktu itu untuk menanggulangi overheating ekonomi nasional    yang  mencapai  puncaknya  pada  masa  krisis  tersebut.  Terjadi  rush  atau penarikan  deposito  dan  tabungan  secara  besar-besaran  dan  menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, sehingga bank-bank menjadi semakin lemah dan tidak dapat memperoleh dana dari pasar uang, sehingga mereka menggantungkan diri dari Bank Indonesia semata-mata sebagai sumber dana untuk likuiditas masing-masing bank.
Secara  berturut-turut  terjadi  pencabutan  ijin  usaha  terhadap  16  bank  Bank Dalam Likuidasi (BDL), yang kemudian diikuti dengan pemberian status 4 Bank Take Over (BTO),  10  Bank  Beku  operasi  (BBO),  dan  38  Bank  Beku  Kegiatan  Usaha (BBKU). Kita masih ingat bahwa dengan dicabutnya ijin usaha Bank Summa saja, kita memerlukan  waktu,  biaya  dan  energi  yang  luar  biasa  besar  untuk  menangani  dan mengatasinya,  apalagi  dalam  suasana  krisis  kita  menghadapi  sekian  banyak  bank
bermasalah  yang  harus  ditangani  dengan  segala  effect  domino-nya  terhadap perekonomian nasional kita.
Salah  satu  upaya  pokok  dalam  usaha  mengatasi  krisis  ekonomi  dan  moneter itulah  diupayakan  melalui  penyaluran  BLBI,  Namun  demikian  bank-bank  yang melakukan  kredit  kepada  Bank  Indonesia  melalui  penyaluran  BLBI  tersebut  tidak semuanya mempunyai itikad yang baik, artinya dengan itikad buruknya bank tersebut menggunakan dana BLBI yang diterima untuk pembiayaan yang tidak wajar misalnya untuk pembiayaan group Perusahaan sendiri dan lain-lain. 1
Dengan latar belakang sebagaimana penulis uraikan di atas maka pertanyaan yang  timbul  dalam  permasalahan  ini  adalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  bentuk penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dilakukan oleh bank-bank yang  beritikad  buruk  tersebut?  Serta  langkah  hukum  apa  yang  diambil  oleh  Bank Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?

## METODE
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi pada penelitian terhadap asas- asas hukum. Hal mana disebabkan karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap  aspek-aspek  hukum  dalam  dalam  aturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia  oleh  bank-bank  umum peminjam.  Disamping  pendekatan  yuridis  normatif,  digunakan  juga  pendekatan yuridis empiris, berkaitan dengan bagaimana aturan tentang Bantuan Likuditas Bank Indonesia tersebut dilaksanakan dalam praktek perbankan.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Konsep dan Ruang Lingkup Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa persoalan yang bersifat mendasar yang  kemudian  menjadi  semacam entrypoint bagi  kontroversi  seputar  bantuan likuiditas  Bank  Indonesia  selanjutnya  akan  ditulis  dengan  BLBI. 2 Asumsi  yang dibangun pada bagian ini adalah bahwa sirkumstansi yang melingkupi, baik bersifat
1 Paramita  Prananingtyas,  Analisa  Yuridis  Tugas  Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan  dalam Pencegahan Krisis Sistem Keuangan di Indonesia, Jurnal Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1 November 2017.
2 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998 dan kompas, Selasa, 9 Maret 1999, hlm 3.
politik  maupun  ekonomi,  mempunyai  determinasi  dan  pengaruh  yang  signifikan terhadap proses hukum yang ditegakkan. 3
BLBI yang semula merupakan kasus yang hanya mempunyai dimensi ekonomi belaka, ternyata menggelinding menjadi masalah besar yang sangat mengguncangkan  karena  mempunyai  dimensi  lain,  yaitu  politik  dan  ini  yang  lebih penting –hukum.  Padahal,  BLBI  tersebut  pada  mulanya  mempunyai  tujuan  yang sangat positif  ditinjau dari perspektif ekonomi, yakni untuk mempertahankan stabilitas Sistem Perbankan dan Sistem Pembayaran. Selain dalam konteks ekonomi, secara yuridis  normatif  juga  dibuka  suatu  kemungkinan  kebijaksanaan  di  bidang  ekonomi yang dilakukan oleh Bank Sentral.
Beberapa  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  memberikan  justifikasi  dan  legitimasi  yang  cukup  kuat  dalam  rangka mempertahankan  stabilitas  Sistem  Perbankan  dan  Sistem  Pembayaran  tersebut. Sebelum mengulas lebih lanjut tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ada baiknya  ditelaah  terlebih  dahulu  konteks  kesejahteraan  yang  menjadi  sirkumstansi munculnya  kebijaksanaan  BLBI,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  gambaran umum  yang  lebih  komprehensif  mengenai  apa,  mengapa,  bagaimana  dan  apa  itu BLBI.
Menurut  catatan  dari  berbagai  kalangan  baik  Pemerintah  maupun  ekonomi, sebelum tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dengan intensitas yang sangat mencengangkan. Indikasinya adalah kurs rupiah yang cenderung stabil, investasi  asing  semakin  meningkat  apabila  dibandingkan  dengan  sebelumnya  dan pihak  swasta  memperoleh  kesempatan  untuk  meminjam  kepada  kreditur  asing. Kondisi ini  akhirnya  justru  mengakibatkan para  peminjam  terbuai  dan  tidak  merasa perlu untuk melindungi nilainya terhadap mata uang asing. 4
Akhirnya, tidak adanya perlindungan terhadap nilai rupiah tersebut belakangan membawa  musibah  ketika  Indonesia dihantam  badai  krisis  moneter.  Badai  tersebut datang  pada  bulan  Juni  1997  yang  juga  memporak-porandakan  perekonomian negara-negara  Asia  seperti  Malaysia,  Thailand  dan  Korea  Selatan.  Krisis  moneter tersebut  merupakan resultant dan  merosotnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar Amerika Serikat yang terjun bebas. Merosotnya nilai tukar rupiah tersebut membuat
3 Max Weber on Law in Economy and Society , dalam Sosiologi Hukum Max Weber, editor Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , PT. Yasrif Watampone, Jakarta, hlm. 119 dst
4 Bank Indonesia, 2002, Mengurai Benang Kusut BLBI, Cet. I Jakarta: Bank Indonesia, hlm 2.
sistem Perbankan Indonesia menjadi kacau, karena mengalami kerugian yang cukup besar  sebagai  akibat  harus  membayar  hutangnya  dalam  bentuk  mata  uang  asing. Sementara, bank-bank yang tidak melindungi kurs pinjaman valuta asingnya sangat banyak  sekali.  Akumulasi  kerugian  bank  akibat  gejolak  kurs  ditambah  dengan memburuknya arus kas ( cashflow ) akhirnya menyebabkan kesulitan likuiditas. 5
Suasana malaise tersebut  juga  menimpa  perusahaan-perusahaan  khususnya yang  mempunyai  pinjaman  jangka  pendek  dalam  bentuk  valuta  asing,  baik  kepada kreditur  asing  maupun  bank-bank  luar  negeri.  Akhirnya  perusahaan-perusahaan tersebut  mengalami  keguncangan  ekonomi,  karena  mereka  kesulitan  (bahkan perusahaan-perusahaan  tertentu  tidak  mampu)  memenuhi  kewajibannya  kepada bank.  Perusahaan-perusahaan  tersebut  akhirnya  mengalami  krisis  seperti  yang dialami  dunia  perbankan.  Perusahaan-perusahaan  tersebut  seperti  berada  dalam labirin  krisis  ekonomi  keuangan  dan  perbankan  karena  dihadapkan  pada  dua persoalan  sekaligus  yaitu  (1)  mengalami  kerugian  yang  luar  biasa  besar  karena terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar; dan (2) semakin memburuknya arus kas ( cash flow ) karena semakin banyaknya kredit bermasalah. 6
Fluktuasi  nilai  tukar  rupiah  yang  kemudian  mengakibatkan  terjadinya  krisis moneter membawa akibat berupa paniknya masyarakat, perusahaan dan perbankan. Kepanikan  ini  diindikasikan  oleh  adanya  praktek  pembelian  secara  besar-besaran valuta  asing  oleh  ketiga  komponen  tersebut. Hal ini  dilakukan  pada  saat itu  karena dua hal, yakni kebutuhan membayar hutang dalam bentuk valuta asing atau spekulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang mengail di air keruh.
Krisis  ekonomi  yang  menimpa  Indonesia  tersebut  tidak  seger  mereda.  Akibat sejumlah  bank  mengalami  saldo  debet  yang  bersifat  sistemik  dan  bukan  sekedar bersifat mismatch atau  salah  perhitungan.  Bank  Indonesia  tidak  bisa  tinggal  diam dengan semakin memburuknya kondisi Perbankan Nasional. Pasal 32 ayat 3. Dalam kondisi seperti itu, Bank Indonesia menganggap bahwa kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Penjelasan Umum angka III huruf b Undang-undang  Nomor  13  Tahun  1968  tentang  Bank  Sentral  perlu  dipergunakan 7 Dengan demikian, peraturan yang dapat ditunjukkan dan menjadi instrumen justifikasi tindakan tersebut antara lain adalah Pasal 32 ayat (3) mengatakan sebagai berikut :
5 Ibid
6 wawancara dengan Asrul Sani di Kantor Karim Sani Law Firm, Menara Danamon, Lt. 11, Jakarta, 20 November 2002, dalam Majalah Media Hukum Edisi No.01 tahun 01 Juli 2002, Jakarta.
7 Rijanto, “Problema BLBI”, artikel dalam Harian Suara Karya, Edisi 4 Juni 2002.
“Bank dapat pula memberikan likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat” 8
Penjelasan Umum angka III mengatakan sebagai berikut : “Sungguh pun Bank Sentral  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  garis-garis  kebijakan  Pemerintah  di bidang  moneter,  namun  dalam  undang-undang  ini  kepada  Bank  Sentral  diberikan beberapa  wewenang  yang  ditujukan  ke  arah  pemeliharaan  dan  jaminan  dari pelaksanaan  kebijakan  moneter  itu  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  penjagaan kestabilan nilai satuan uang rupiah dan perkembangan produksi dan pembangunan guna  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat.“  Salah  satu  tugas  dan  wewenang  tersebut adalah  di  bidang  perkreditan.  Penjelasan  Umum  angka  III  huruf  b  Undang-undang B ank  Sentral  tersebut  mengatakan  sebagai  berikut:  “Bank  Sentral  dan  perbankan pada  umumnya  diwajibkan  mengikuti  batas-batas  yang  telah  ditetapkan  dalam rencana kredit.
Rencana  kredit  tersebut  disusun  oleh  Bank  Sentral  untuk  diajukan  kepada Pemerintah  melalui  Dewan  Moneter  dalam  penyusunan  rencana  moneter.  Sebagai banker’s  bank ,  Bank  Sentral  dapat  memberikan  kredit  likuiditas  kepada  bank-bank untuk tujuan peningkatan produksi dan lain-lain sesuai dengan program Pemerintah, sedangkan  sebagai lender  of  last  resort Bank  Sentral  dapat  memberikan  likuiditas kepada  bank-bank  untuk  mengatasi  kesulitan-kesulitan  likuiditas  yang  dihadapinya dalam  keadaan  darurat,  dalam  hal  ini  pemberian  kredit  yang  diberikan  oleh  bank sentral  dilakukan  dalam  rangka  program  Pemerintah  dan  dalam  batas-batas  yang ditetapkan  oleh  rencana  kredit  dari  tahun  yang  bersangkutan,  sebagai  salah  satu kewenangan  bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral,  sesuai  pula  dengan  bunyi Penjelasan Pasal 23 Undang- undang Dasar 1945.”
Dengan  mengemban  amanat  yang  diberikan  undang-undang  tersebut,  Bank Indonesia  mencoba  untuk  menangani  kompleksitas  persoalan  finansial  tersebut sesuai  dengan  wewenang  yang  dimiliki.  Meskipun  demikian,  Bank  Indonesia menganggap bahwa kewenangan yang dimilikinya sebagai lender of last resort tidak cukup  untuk  mengatasi  kesulitan  likuiditas.  Kemudian  Bank  Indonesia  membawa persoalan pelik  ini  ke  dalam  Sidang  Kabinet Terbatas  Bidang  Ekonomi,  Keuangan,
8 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Bank Sentral, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1968, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2865 dengan ejaan yang disempurnakan oleh penulis.
Pengawasan Pembangunan (Ekku Wasbang) dan Produksi Distribusi (Prodis) pada 3 September 1997. 9
Melalui sidang tersebut, diperoleh suatu kesadaran bahwa krisis likuiditas yang di alami bank-bank Indonesia dan krisis moneter yang melanda kawasan Asia dapat berpengaruh buruk terhadap sistem Perekonomian dan Perbankan Nasional. Dalam sidang  tersebut  disebutkan  bahwa  krisis  di  beberapa  negara  menunjukkan  bahwa sektor keuangan, khususnya perbankan, merupakan unsur yang sangat penting yang menjadi pemicu serta memperburuk keadaan. 10
Berdasarkan kesimpulan tersebut, Presiden Soeharto kemudian membuat suatu keputusan yang sangat krusial, yang antara lain menginstruksikan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pertama, bank-bank nasional yang sehat, tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara supaya  dibantu. Kedua, harus  diupayakan  penggabungan  atau  akuisisi  terhadap bank-bank  yang  nyata-nyata  sakit  oleh  bank  yang  sehat.  Apabila  upaya  ini  tidak berhasil,  bank-bank  yang  sakit  itu  harus  dilikuidasi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para penabung khususnya pemilik simpanan kecil. 11
Menurut  kesimpulan  Bank  Indonesia,  dengan  kebijakan  yang  seperti  itu, Pemerintah dihadapkan pada opsi dilematis, yaitu pertama menutupi sejumlah bank dengan  risiko  mengundang  kepanikan  para  deposan,  lumpuhnya  seluruh  Sistem Perbankan,  kekacauan  lalu  lintas  pembayaran  dan  kemandekan  seluruh  kegiatan ekonomi nasional. Kedua, menyelamatkan bank melalui pemberian bantuan likuiditas perbankan guna mencegah lumpuhnya sistem perbankan dengan risiko menimbulkan moral hazard. 12
Dengan  demikian,  keduanya  sama-sama  mengandung  risiko  yang  sangat dilematis.  Apa  pun  kebijakan  yang  akan  diambil  akan  selalu  ada  risiko  yang mengikutinya. 13 Akan tetapi, keputusan harus tetap diambil Pemerintah dengan segala konsekuensi yang dikandungnya. Akhirnya, Pemerintah dengan tegas mengambil dua
9 Bank Indonesia , op. cit ., hlm. 6.
10 Risalah  petunjuk-petunjuk  dan  Putusan-putusan  Presiden  pada  Sidang  Kabinet  Terbatas  Bidang Ekonomi, Keuangan, Pengawasan Pembangunan (Ekku Wasbang) dan Produksi Distribusi (Prodis) di Bina Graha, Jakarta pada 3 September 1997.
11 Sukowaluyo Mintohardjo, 2001, BLBI Simalakama:Pertaruhan Kekuasaan Presiden Soeharto , Cet. 1, (Jakarta: RESI-Riset Ekonomi Sosial Indonesia, hlm. 4.
12 Bank Indonesia, Op.Cit ., hal 7
13 Sukowaluyo Mintohardjo, op. cit., hal 6.
pilihan  yang  telah  dikemukakan  di  atas.  Mula-mula  bank-bank  yang  tidak  dapat diselamatkan  lagi  ditutup.  Akan  tetapi,  hal  ini  dapat  menyebabkan  terjadinya  krisis kepercayaan terhadap sistem Perbankan Nasional. Untuk mencegah dampak seperti ini, uang para deposan pada bank-bank yang  ditutup ditalangi. Sementara itu, bagi bank-bank  yang  masih  mungkin  diselamatkan  diberikan  likuiditas  melalui  Bank Indonesia.
Akan  tetapi,  harapan-harapan  tersebut  ternyata  tidak  serta  merta mengejawantah menjadi fakta empiris di lapangan. Krisis moneter dirasakan semakin memporak-porandakan  Sistem  Perekonomian  dan  Sistem  Perbankan  Nasional, sehingga  justru  kepercayaan  terhadapnya  semakin  mencapai  titik  nadir.  Akhirnya, sebagai  solusi  Pemerintah  mengundang International  Monetary  Fund (IMF-Dana Moneter  Internasional)  yang  diputuskan  dalam  suatu  sidang  kabinet  pada  Oktober 1997. IMF menawarkan beberapa paket pemulihan ekonomi, yaitu reformasi ekonomi, yaitu reformasi ekonomi sektor rill, restrukturisasi sektor keuangan dan pelaksanaan kebijakan fiskal-moneter yang berhati-hati.

## Penyimpangan Dalam Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Penyaluran BLBI yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada bank penerima, berpotensi  memberikan  peluang  yang  besar  kepada  bank  penerima  yang  beritikad buruk  untuk  menarik  dana  BLBI  guna  membiayai  keperluan-keperluan  yang  tidak layak, antara lain melalui nota debet melalui Kliring Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk  keuntungan  group,  pembiayaan  operasional  sehari-hari  bank  penerima, Pengendalian  dan  pengawasan  yang  kurang  berjalan  dengan  baik  dari  Bank Indonesia terhadap sistem kliring yang berlaku dalam bisnis perbankan nasional, serta sanksi yang ringan terhadap penyimpangan penggunaan dana BLBI untuk kegiatan tersebut,  sanksi  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia      hanya  berupa pembatalan    warkat-warkat  kliring  yang  menyalahi  ketentuan.  Hal  ini  jelas  tidak membuat bank-bank yang melanggar  tersebut jera.
Berkaitan  dengan  Saldo  debet  dari  bank  penerima  yang  berupa  rekening  giro pada  Bank  Indonesia,  penyimpangan  dalam  penyaluran  BLBI  dimulai  dengan diberikannya  dispensasi  oleh  Bank  Indonesia  kepada  bank  umum  untuk  tetap mengikuti  kliring,  melakukan  penarikan  tunai,  dan  transfer  dana  ke  cabang-cabang Bank  yang  bersangkutan,  meskipun  rekening  gironya  di  Bank  Indonesia  bersaldo debet. Memasuki masa krisis pada Bulan Agustus 1997, Bank Indonesia memberikan dispensasi  tanpa  menyebutkan  batas  waktu  yang  tegas.  Hal  ini  tercemin  dalam
Keputusan  Rapat  Direksi  Bank  Indonesia  pada  tanggal  15  Agustus  1997  yang dijadikan acuan Direksi dan Pengawas Bank dalam memberikan BLBI.
Setelah  keluarnya  Keputusan  Rapat  Direksi  Bank  Indonesia  tersebut  di  atas, dispensasi atau izin ikut serta kliring, melakukan pengambilan tunai dan melakukan transfer dana ke cabang-cabang walaupun rekening giro bank bersaldo debet, terus diberikan kepada Bank, walaupun tidak ada permintaan dari Bank yang bersangkutan. Berdasarkan  SE  BI  No.  14/8/UPPB  tanggal  10  September  1981  yang  merupakan penjabaran  dari  Keputusan  Direksi  BI  No.  14/35/Kep/DIR/UPPB  tanggal  10 September  1981,  kewenangan  untuk  menetapkan  sanksi  stop  kliring  berada  pada penyelenggaraan  kliring  yaitu  Bank  Indonesia  dan  Bank  yang  ditunjuk  oleh  Bank Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  keputusan  untuk menghentikan sementara dari kliring merupakan wewenang Bank Indonesia, dalam hal  ini  Direksi  Bank  Indonesia  (secara  kolektif),  yang  pelaksanaannya  harus didasarkan pada penilaian kondisi Bank per Bank. Dalam pelaksanaannya keputusan untuk  memberikan  dispensasi  bagi  Bank  untuk  bersaldo  debet,  pada  umumnya diberikan oleh Direksi dalam bentuk keputusan umum tanpa menyebutkan nama Bank bersangkutan atau hanya dierikan oleh dua Direktur dalam bentuk di posisi tertulis. Bentuk  penyimpangan  dalam  penyaluran  yang  lain  ialah  kebijakan  pemberian Fasilitas  Diskonto    untuk  mengkonversi  saldo  debet  rekening  giro  bank    di  Bank Indonesia  tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan bank Indonesia mengenai fasilitas diskonto, yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia  No.21/54/KEP /DIR tanggal  17  Oktober  1988  jo  No.23/64/KEP/DIR  tanggal  28  Februari    199.  Surat Keputusan  mana  menyatakan  bahwa  fasilitas  Diskonto  disediakan  dalam  rangka memberikan  fasilitas  untuk  memperlancar  pengaturan  dana  sehari-hari  dengan jumlah maksimum sebesar 5% dari dana pihak ke tiga, dalam Rupiah.
Dengan demikian menurut ketentuan tersebut, penyediaan fasilitas diskonto oleh Bank  Indonesia  kepada  Bank,  seharusnya  bukan  untuk  mengkonversi  saldo  debet rekening giro di Bank Indonesia. Pada saat fasilitas diskonto  jatuh tempo, bank tetap tidak  mampu  menyediakan  dana  yang  cukup  pada  rekening  gironya  di  Bank Indonesia,  bahkan  rekening  gironya  bersaldo  negatif,  sehingga  pada  saat  Bank Indonesia  membebani  rekening  giro  tersebut  sebagai  pelunasan  fasilitas  diskonto tersebut,  jumlah  saldo  debet  bank  pengguna  fasilitas  diskonto  tersebut  pada  Bank Indonesia menjadi semakin besar.
Terhadap  hal  ini  Bank  Indonesia  tidak  melakukan  sita  jaminan  dan  atau mengeksekusi jaminan kebendaan fasilitas diskonto yang telah diikat secara  notaril, sehingga  fasilitas  diskonto  yang  telah  diberikan  tetap  tidak  dilunasi,  sementara jaminan  yang  telah  diikat  secara  notaril  tidak  di  eksekusi.  Masih  banyak  indikator tentang  penyimpangan  penyaluran  BLBI  ini,  namun  karena  keterbatasan  penulis, maka tidak dapat diungkap semua di sini.
Prasentiantono 14 membeberkan  beberapa  contoh  kasus  hasil investigasi  yang dilakukan  oleh  tim  Bank  Indonesia  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia tentang penyalahgunaan BLBI  oleh bank-bank penerima sebagai berikut: a. Dalam  operasioanalnya  Bank  Pesona  Kriyadana  melakukan  praktek  perbankan yang tidak sehat dengan melakukan rekayasa pembukuan, sehingga neraca bank tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya; melakukan call money pada bank  lain  yang  sebenarnya  merupakan  penerusan  kredit;  melakukan  pemberian kredit secara gratis pada pihak tertentu
b. Pada kasus PT. Bank Papan Sejahtera Tbk, juga ditemukan penyimpangan dimana saham  yang  telah  digadaikan  kepada  Bank  Indonesia  dijual  kepada  pihak  lain; promes  yang  dijual  kepada  Bank  Indonesia  hampir  semua  dalam  kolektibilitas macet
c.  Pada  kasus  PT.  Bank  Intan  terdapat  penyimpangan  penggunaan  BLBI  untuk kepentingan  Group;  melanggar  larangan    agar  tidak  ekspansi  kredit    kepada debetur non KUK. [kredit usaha kecil]
d. Tidak  kooperatifnya    pemegang  saham,  sehingga  amat  meng-hambat  jalannya perusahaan, hal ini terjadi pada PT. Bank  Centris, PT. Bank ASPAC.
e. Kasus  pada  PT.  Bank  Umum  Nasional  Tbk  menggunakan  sebagian  besar  dana BLBI  yang diterima  untuk  membayar  hutang perusahaan  lain  dalam  Group, para pemegang sahamnya disamping tidak mempunyai itikad baik, juga terlibat hendak menguras likuiditas bank untuk kepentingan group.
Penyimpangan-penyimpangan  tersebut  dilakukan  oleh  bank-bank  penerima dana  BLBI  meskipun  telah  menanda-tangani  surat-surat  pernyataan  kepatuhan kepada  Bank  Indonesia.  Idealnya  dana  BLBI  hanyalah  untuk  dana  pihak  ke  tiga (masyarakat),  namun  dalam  kenyataannya    dana  BLBI  digunakan  juga  oleh  bank-
14 Prasentiantono et al ,  2000, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia , hlm 25
bank penerima dalam melakukan transaksi bisnis bank yang  tidak layak dibiayai oleh dana   BLBI.

## Langkah-langkah Hukum Penyelesaian Kasus-kasus BLBI
a.  Pengalihan Hak Tagih BLBI kepada BPPN 15
Pada  tanggal  6  Februari  1999,  keuangan  atas  nama  Pemerintah  dan  Gubernur Bank  Indonesia  menandatangani  persetujuan  bersama  tentang  pengalihan  dan penyerahan  hak  tagih  BLBI,  dari  Bank  Indonesia  kepada  Pemerintah.  Dalam persetujuan itu disepakati hal-hal sebagai berikut :
1)   Pemerintah dalam hal ini BPPN mengambil alih hak tagih ( cessie ) terhadap bank-bank penerima BLBI dari Bank Indonesia.
2)   Pada tahap pertama, dilakukan penyerahan dan pengalihan hak tagih yang jumlahnya  sampai  dengan  posisi  tanggal  29  Januari  1999,  sebesar  Rp. 144,54 triliun.  Pemerintah  membayarnya  dengan  Surat  Utang  pada  tanggal 25  September  sebesar  Rp.  80  triliun  dengan  Surat  Utang  Nomor  SU- 001/MK/1998. sisanya dibayar tanggal 8 Februari 1999 melalui Surat Utang SU –003/MK/1999.
3)   Pembuatan  akta cessie dilakukan  terhadap  masing-masing  bank  penerima BLBI.
4)   Atas  pengambilan  alihan  hal  tagih  tersebut,  dilakukan  verifikasi  oleh  kedua belah pihak.
5)   Pengalihan hak tagih BLBI yang diberikan setelah tanggal 29 Januari 1999, dilakukan kemudian pada waktu yang dianggap tepat oleh kedua belah pihak. Pengalihan itu melalui penerbitan surat utang pemerintah, atau melalui cara lain.
Sebagai  tindak  lanjut  atas  perjanjian  Menteri  Keuangan  dan  Gubernur  Bank Indonesia tersebut, pada tanggal 22 Februari 1999 dilakukan penandatanganan akta pengalihan  dan  penyerahan  ( cessie )  hak  tagih  BLBI  dari  Bank  Indonesia  kepada pemerintah, hal ini adalah BPPN.
Masing-masing  terdiri  dari  10  Bank  Beku  Operasi,  5  Bank Take  Over ,  dari  18 Bank Dalam Penyehatan, yang pada tanggal 13 Maret 1999 ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Total 33 bank tadi sering disebut sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP). Lainnya yang di- cessie -kan adalah hak tagih terhadap 15 Bank
15 BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).
Dalam Likuidasi (BDL). Karena Bank Andromeda tidak mempunyai BLBI, maka total yang di cessie -kan adalah hak tagih kepada 48 bank.
Setelah  terjadinya cessie ,  jaminan  BLBI  yang  diberikan  bank-bank  penerima BLBI dialihkan BI kepada BPPN, yang diserahkan berupa aset bank, aset pemilik bank dan  harta  yang  terkait  dengan  33  Bank  dalam  Penyehatan.  Jaminan  pribadi  dan jaminan perusahaan yang diserahkan nilainya Rp. 132,3 triliun atau 99,8 % dari total BLBI  yang  diterima  bank-bank  tersebut  yang  nilainya  mencapai  Rp.  132,6  triliun. Jumlah  BLBI  untuk  bank-bank  likuidasi  besarnya  Rp.  11,9  triliun.  Angka  ini  sudah masuk ke dalam jumlah BLBI sebesar Rp. 144,5 triliun yang dialihkan kepada BPPN.
Secara yuridis, BLBI untuk 15 bank dalam likuidasi itu telah di cessie- kan kepada Pemerintah dalam hal ini BPPN. 16 Namun sampai saat ini BPPN belum mau menerima penyerahan hak  tagih terhadap  15 bank  dalam  likuidasi.  Penolakan  BPPN  tersebut kemungkinan  didasarkan  kepada  hasil  audit  BPK.  Audit  ini  menyatakan  bahwa seluruh fasilitas BLBI untuk Bank dalam likuidasi per tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp. 11,9 triliun tidak layak dialihkan menjadi beban pemerintah. BPK dalam laporan auditnya,  per  tanggal  31  Desember  1999,  mengenai  kinerja  Bank  Indonesia  dalam BLBI menyatakan sebagai berikut:
a.  Likuidasi  bank  dilakukan  dengan  cara  pencairan  harta  atau  penagihan  piutang kepada  para  debitur,  diikuti  dengan  pembayaran  kewajiban  bank  kepada  para kreditur.  Tata  cara  likuidasi  itu  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  68 Tahun  1996  Tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pencabutan  Izin  Usaha, Pembubaran atau likuidasi bank dilakukan dengan cara pencairan harta dan/atau penagihan  utang  kepada  para  debitur,  diikuti  dengan  pembayaran  kewajiban kepada para kreditur dari hasil pencairan da n/atau penagihan tersebut”
b.  Program  Penjaminan  Pemerintah  atas  Kewajiban  Bank  Umum  sesuai  dengan Keppres  No.  26  Tahun  1998;  SK  Menteri  Keuangan  No.  26/KMK.017/1998 Tanggal 28 Januari 1998; dan Keppres No. 120 Tahun 1998. Program penjaminan itu tidak mencakup bank-bank yang telah dicabut izin usahanya.
c.  Dalam petunjuk pelaksanaan pemberian Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum, antar lain ditetapkan bahwa yang dijamin tidak termasuk bank umum yang telah dicabut izin usahanya sebelum tanggal  27 Januari 1998. ketentuan  mengenai  hal  itu  bisa  dilihat  pada  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)
16 Kusumaningtuti  Sandriharmy,  2009, Peran  Hukum  dalam  Penyelesaian  Krisis  Perbankan  di Indonesia , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 15.
Direksi BI dan Ketua BPPN, No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1 /BPPN/1998, tanggal 6  Maret  1998.  Keputusan  bersama  itu  kemudian  disempurnakan  dengan  SKB Direksi BI dan Ketua BPPN No. 181/BPPN 0599 tanggal 14 Mei 1999.
d.  Penerbitan  Surat  Utang dalam  Pengambilan alihan  BLBI  dilakukan  berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1998. Keputusan itu antara lain menetapkan bahwa:
- Pasal  1  Ayat  (1)  berbunyi:  “Untuk  kepentingan  penyehatan  Perbankan Nasional  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional (BPPN), Pemerintah menerbitkan Surat Utang dalam negeri”
- Pasal 3 Ayat (1) berbunyi: “Penerimaan surat utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi pembayaran penggantian dana yang telah dikeluarkan BI terhadap bank –bank yang dialihkan kepada BPPN”
e.  Surat  BPPN  kepada  Bank  Indonesia  No.  S-270/Prog/BPPN/1998  Tanggal  27 Maret 1998, mengenai Pengalihan Tagihan Bank Indonesia terhadap Bank Dalam Penyehatan kepada BPPN, antara lain menyatakan bahwa Program Penyehatan Perbankan oleh BPPN meliputi 54 Bank. Program ini tidak meliputi 16 bank dalam likuidasi.
f.  Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 14 Oktober 1998, menetapkan bahwa penyelesaian tunggakan kredit valuta asing nasabah bank dalam likuidasi agar diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang bersangkutan.
g.  Surat Penegasan Kredit (SPK) pemberian DTR I dan II yang dibuat Bank Indonesia dan  Tim  Likuidasi  16  BDL,  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  penyelesaian  dan pengembalian kredit talangan dari hasil penjualan aset bank yang bersangkutan, diberikan jangka waktu satu tahun dan tidak dikenakan bunga.
Hasil audit BPK tersebut tidak tepat karena Bank Indonesia menalangi nasabah 15 Bank Dalam Likuidasi didasarkan pada:
a.  Permintaan  Pemerintah  kepada  Bank  Indonesia  untuk  menalangi  dana nasabah 15 bank dilikuidasi.
b.  Keputusan Pemerintah menalangi pembayaran dana nasabah masing-masing Rp.  20  Juta  diumumkan  oleh  Menteri  Keuangan  bersama-sama  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan,  Menteri  Sekretaris  Negara  dan  Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 1 November 1997.
c.  Persetujuan  pemerintah  dimuat  dalam  Surat  Menteri  Keuangan  kepada Gubernur  Bank  Indonesia  dengan  surat  nomor  S-144/MK/1998  tanggal  20
Februari 1998, perihal pembayaran kepada para deposan. Surat itu didasarkan pada Surat Menteri Keuangan kepada Presiden RI No. S-84/MK/1998 tanggal 8  Februari  1998,  dengan  perihal  yang  sama  yaitu  pembayaran  kepada  para deposan bank yang dicabut izin usahanya.
d.  PP. No 25 Tahun 1999 tentang Likuidasi Bank mengatur mengenai bank yang dilikuidasi dan pembayaran kewajiban bank yang berasal dari penjualan aset.
e.  Khusus  untuk  penyelesaian  bank  dalam  likuidasi,  berdasarkan  laporan  Tim Likuidasi  yang  dipantau  Bank  Indonesia  sampai  tanggal  31  Desember  2000 berhasil  dicairkan  aset  sebesar  Rp.  1,4  triliun  dan  USD  11,2  juta.  Dana  itu digunakan untuk melunasi dana talangan yang dibayarkan BI. Total talangan yang  diterima  Bank  Dalam  Likuidasi  per  tanggal  29  Januari  1999  adalah sebesar Rp. 11,89 triliun.
Namun demikian hasil pencairan aset masih disimpan Bank Indonesia, karena BPPN  belum  bersedia  menerima  penyerahan  pengurusan  Bank  Dalam  Likuidasi. Pertimbangannya  karena  BPPN  sedang  mengajukan  permohonan  kepada  Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) untuk meninjau kembali perjanjian cessie BLBI untuk 15 Bank Dalam Likuidasi.
Sebagai  tindak  lanjut cessie pada  tanggal  22  Februari  1999,  BPPN mengeluarkan keputusan konversi BLBI menjadi utang kepada BPPN. Keputusan itu dituangkan  melalui  surat  nomor  57/BPPN/1999  tanggal  23  Februari  1999,  dalam keputusan tersebut antara lain ditetapkan sebagai berikut :
- Mengkonversi  BLBI  yang  diperoleh  bank  umum  per  tanggal 29  Januari  1999 menjadi utang kepada BPPN.
- Utang kepada BPPN tetap dicatat dalam pembukuan bank umum.
- Menetapkan bunga atas BPPN berdasarkan bunga on call sebesar Rp. 37,25 %,  mulai  tanggal  29  Januari  1999  dan  tingkat  bunga  tersebut  dapat  ditinjau setiap saat oleh BPPN.
- Pembayaran  bunga  selambat-lambatnya  dilakukan  satu  hari  setelah rekapitulasi bank umum atau satu hari setelah tanggal pelunasan bank utang umum kepada BPPN.
BLBI  yang  belum  dialihkan  kepada  Pemerintah  dalam  hal  ini  BPPN  adalah sebesar  Rp.28,4  triliun.  BLBI  yang  terjadi  setelah  tanggal  29  Januari  1999  sebesar 14,4  triliun  dan  bunga  fasilitas  saldo  debet  tanggal  29  Januari  1999  yang  belum dibebankan sebesar Rp.14 triliun. Hingga saat ini, pengalihan BLBI itu belum ditindak
lanjuti dengan pengalihan hak tagih. Hal ini disebabkan belum adanya kesepakatan mengenai verifikasi BLBI antara Bank Indonesia dengan BPPN.
Namun  demikian,  meskipun  belum  dilakukan cessie ,  pemerintah  secara  tidak langsung  sudah  mengakui  adanya  tagihan  tersebut.  Pengakuan  itu  dilihat  dengan terbitnya Surat Utang melalui Surat Menteri Keuangan No. SU-004/MK/1999 tanggal 28 Mei 1999 sebesar Rp. 53,7 triliun. Surat Utang itu sebagian besar membayar hak tagih  BLBI  sebesar  Rp.  14,4  triliun.  Sedangkan  Surat  Utang  untuk  fasilitas  bunga saldo sebesar Rp. 14 triliun belum diterbitkan
Negara telah menyalurkan uangnya ke bank berstatus Bank Dalam Penyehatan (BPD) dalam bentuk pemberian BLBI, dana talangan  BPPN dan pembayaran klaim program  penjaminan.  Tugas  untuk  mengembalikan  dana  yang  sudah  dikucurkan tersebut ada di tangan BPPN.
Untuk  mengembalikan  uang  negara  itu,  BPPN  melakukan  berbagai  langkah. Kewenangannya diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 Ayat (3); Keppres No. 26 Tahun 1998; Keppres No. 27 Tahun 1998; Keppres No. 34 Tahun 1998; dan PP Nomor 17 Tahun 1999. Langkah-langkah BPPN adalah sebagai berikut:
a.  Menyehatkan bank yang diserahkan Bank Indonesia.
b.  Menyelesaikan aset bank, baik berupa aset fisik maupun kewajiban debitur.
c.  Mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank- bank melalui penyelesaian aset dan restrukturisasi.
d.  Menjual aset dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan.
e.  Melakukan penyertaan modal sementara dan melakukan pengalihan modal.
f.  Mengosongkan  tanah  atau  bangunan  yang  menjadi  hak  milik  bank  dalam penyehatan. Mengambil alih dan menjual aset melalui lelang.
g.  Menagih debitur dengan menerbitkan surat paksa.
h.  Menyita kekayaan debitur.
Dengan dasar kewenangan yang di miliknya, BPPN melakukan beberapa usaha tindakan hukum yang mengembalikan BLBI, yaitu :
a.  Menandatangani Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)
MSAA  merupakan  suatu  perjanjian  penyelesaian  kewajiban  lewat  penyerahan aset.  Penyerahan itu berlangsung melalui akuisisi aset oleh BPPN atau lewat pihak yang  ditunjukannya.  MSAA  diberlakukan  terhadap  pemegang  saham  pengendali (PSP)  bank  yang  masih  memiliki  harta  cukup  untuk  menyelesaikan  kewajibannya terhadap pemerintah.
Ada 2 jenis MSAA, yaitu :
a)  MSAA terhadap pemegang saham pengendali bank berstatus BBO dan BBKU, misalnya BDNI di dalamnya diatur bagaimana menyelesaikan BLBI dan kredit yang melanggar BMPK.
b)  MSAA terhadap pemegang saham pengendali Bank Take Over, seperti
BCA. Di sini hanya dimuat penyelesaian BLBI pada bank jenis ini dilakukan melalui proses rekapitalisasi, yaitu dengan cara mengkonversi tagihan BLBI menjadi penyertaan Pemerintah pada bank.
Secara  hukum  transaksi  MSAA  merupakan  suatu  pembayaran  utang  atau novasi, sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bab IV, mengenai  hapusnya  perikatan  pasal  1413  ayat  (2)  dan  pasal  1381,  KUHP menyatakan  bahwa  utang  lama  akan  dihapus  bila  seseorang  ditunjuk  untuk menggantikan debitur lama. Memang suatu pembaruan utang tidak secara otomatis membebaskan debitor lama, kecuali kreditur menyatakan secara tegas bahwa debitor lama dibebaskan dari kewajibannya.
Selanjutnya  dapat  dilihat  kasus  MSAA  terhadap  Sjamsul  Nursalim  pemilik mayoritas Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Pembebasan debitor lama, dalam hal  ini  BDNI,  terjadi  dalam  klausul release  and  discharge (pembebasan  dan penghentian,  yang  diatur  dalam  Pasal  2  dan  5  MSAA.  Secara  ringkas  pasal  itu menyatakan  bahwa  setelah  dilakukan  penyelesaian  oleh  Sjamsul  Nursalim,  maka BPPN akan :
a)  Membebaskan dan mengembalikan jaminan BLBI kepada pemegang saham.
b)  Membebaskan pemegang saham dari kewajiban BLBI.
c)  Membebaskan  Direktur  dan  komisaris  bank  dari  kewajiban  sebagai  akibat tindakan  yang  dilakukan  atas  perintah  BPPN  setelah  tanggal  21  Agustus 1998.
Release and discharge sebagaimana dimaksud di atas dikeluarkan BPPN pada 25  Mei  1999,  ditanda-tangani  oleh  Deputi  Ketua  BPPN  isinya  menegaskan  bahwa Sjamsul Nursalim dan BDNI dibebaskan dari kewajiban BLBI.  Jumlah BLBI yang telah diselesaikan  melalui  mekanisme  MSAA  dengan  Bank  Beku  Operasi,  yakni  BDNI, Bank Surya, Bank Hokindo, Bank Modern, serta Bank Umum Nasional adalah sebesar Rp. 53,6 triliun.
b. Master Refinancing and Not Issuance Agreement (MRNIA) atau disebut  juga master recognition arrangement (MRA)
MRNIA berlaku terhadap pemegang saham pengendali bank, yang asetnya tidak mencukupi  untuk  membayar  utangnya  kepada  pemerintah.  Dalam  perjanjian  ini, pemegang saham mengakui bahwa penyelesaian kewajibannya belum selesai tuntas karena sebagian utangnya telah dibayar tunai dan sisanya belum bisa dibayar penuh lewat  penyerahan  aset.  Oleh  karena  itu  maka  pemegang  saham  pengendali menyerahkan  daftar  aset  yang  dimasukkan  dalam  jaminan  pribadi  (p ersonal guarantee )  bank  untuk  melunasi  kewajibannya,  sesuai  batas  waktu  yang  telah ditetapkan.
Dalam  kasus  Bank  Danamon,  misalnya,  pemegang  saham  baru  membayar sebagian kewajibannya secara tunai. Penyerahan aset untuk melunasi utang sisanya belum  dilakukan  karena  aset  yang  diserahkan  itu  oleh  konsultan  independen harganya  dinilai  tidak  mencukupi.  Aset  ini  kemudian  dimasukkan  dalam  daftar personal guarantee pemegang saham pengendali sebagai untuk jaminan pelunasan utangnya dalam batas waktu yang ditetapkan.

## c. Konversi BLBI menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS)
Pada  tanggal  26  Maret  1999  melalui  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Nomor 177/KMK.017/1999  dan  Nomor  31/15/KEP/GBI,  Menteri  Keuangan  dan  Gubernur Bank  Indonesia  mengeluarkan  keputusan  bersama  mengenai  rekapitalisasi  bank- bank dengan status BTO. Untuk menindaklanjuti keputusan bersama tersebut pada tanggal 29 Mei 1999, Pemerintah melalui BPPN merekapitilisasi bank-bank berstatus BTO.  Mereka  adalah  Bank  BCA,  Bank  Tiara,  Bank  Danamon,  dan  Bank  PDFCI. Rekapitalisasi dilakukan dengan jalan mengkonversi BLBI menjadi  penyertaan modal sementara.  Konversi  BLBI  menjadi  penyertaan  modal  sementara  mempunyai  arti sebagai berikut :
a)  Pemerintah  mengakui  pengalihan  BLBI  baik  jumlah  maupun  syarat- syaratnya
b)  Posisi pemerintah berubah dari kreditur menjadi pemegang saham
c)  Perubahan  posisi  pemerintah  itu  berarti  BLBI  lunas  karena  terjadi  suatu restrukturisasi  berdasarkan  pembaruan  perjanjian  yang  menyebabkan hapusnya perjanjian lama
d)  Hapusnya perjanjian lama dalam rangka BLBI memuat semua jaminan yang melekat pada BLBI hapus demi hukum
Hapusnya  perikatan  BLBI  beserta  jaminan  yang  melekat  pada  perjanjian tersebut, dibuktikan dengan surat dari Ketua BPPN kepada BI. No. PB 75/BPPN/ 0100 tanggal  24  Januari  2000  perihal  status  jaminan  BLBI  dari  BCA.  Isi  surat  tersebut secara  tegas  dikatakan  bahwa  :  “saat  ini  eks  BLBI  tersebut  telah  dikonversikan menjadi  Penyertaan  Modal  Sementara  (PMS)  Pemerintah  di  BCA.  Oleh  karena  itu BPPN telah mengembalikan seluruh jaminan eks BLBI tersebut…”. Jumlah BLBI untuk bank-bank  BTO  yang  telah  dikonversi  menjadi  penyertaan  modal  oleh  pemerintah melalui BPPN pada tanggal 29 Mei 1999 adalah sebesar Rp. 54,6 triliun.

## d. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Pengendali (PKPS)
Mekanisme  penyelesaian  BLBI bermasalah melalui  MSAA  ternyata mengundang  banyak  komentar  negatif.  Untuk  menyempurnakannya  kemudian muncul  cara  baru,  yakni  penyelesaian  kewajiban  pemegang  saham  pengendali, melalui  penanda-tanganan  Akta  Pengakuan  Utang  (APU).  PKPS  menempuh  jalur yang  mirip  MSAA.  Bedanya  dalam  PKPS,  Pemegang  Saham  Pengendali  tetap bertanggung jawab bila penjualan aset yang diagunkan/dijaminkan belum mencukupi hutang BLBI-nya. Tanggung jawab itu dilakukan dengan cara memberikan personal guarantee (PG)  dan  atau corporate  guarantee (CG).  Jurus  PKPS  berhasil merampungkan BLBI pada Bank-bank Beku Kegiatan Usaha sebesar Rp. 3,3 Triliun.
Dengan  demikian,  realisasi  penyelesaian  BLBI  melalui  mekanisme  reka- pitaisasi,  MSAA  dan  MRNIA/MRA  serta  Akta  Pengakuan  Utang  adalah  sebesar  R. 111,5 triliun, yang rinciannya sebagai berikut :
- Melalui  Rekapitalisasi  atau  penyertaan  modal  sementara  pada  bank-bank Take Over, yakni BCA, Tiara Asia, Danamon dan PDFCI nilainya sebesar Rp. 54,6 triliun.
- Melalui MSAA pada Bank Beku Operasi, yakni BDNI, Surya, Hokindo, Modern dan BUN, nilainya sebesar Rp. 53,6 triliun.
- Akta Pengakuan Utang pada Bank Beku Kegiatan Usaha nilainya sebesar Rp. 3,3 triliun.
Sehingga jumlah BLBI yang diselesaikan telah tercapai 77,2 %, dari total BLBI sebesar  144,5  triliun.  Berbagai  langkah  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  telah melakukan tindakan kepemilikan atas BLBI. Dengan adanya tindakan kepemilikan itu, bisa  dikatakan  BLBI  menjadi  lunas.  Konsekuensinya,  jaminan  yang  melekat  pada
BLBI secara hukum menjadi lepas. Dengan demikian tidak relevan lagi bila dikaitkan BLBI mengalami suatu kemacetan yang luar biasa yang sangat merugikan negara.
Menurut  KUH  Perdata,  suatu  jaminan  tidak  dapat  berdiri  sendiri  atau  dengan kata  lain,  bila  hutang  dianggap  lunas,  maka  jaminan  gugur  demi  hukum.  Setelah dilakukan rekapitalisasi terhadap Bank Take Over , BLBI yang diberikan terhadapnya dianggap  lunas  karena  sudah  menjadi  Penyertaan  Pemerintah.  Oleh  karena  itu sebagian besar jaminan BLBI yang diberikan untuk Bank Take Over dikembalikan ke bank bersangkutan, jumlah yang sudah kembali nilainya sekitar Rp. 10 triliun.

## KESIMPULAN
Dari apa yang telah penulis uraikan di atas serta keterkaitan dengan pertanyaan penelitian, maka kesimpulan yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut bahwa penyimpangan  terhadap  Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia  ada  dua  jenis,  yang pertama    bentuk  penyimpangan  dalam  penyaluran  BLBI,  yang  dilakukan  oleh  para mantan  pejabat  Bank  Indonesia  sendiri,  yang  kedua  penyimpangan  dalam penggunaan dana BLBI yang dilakukan oleh bank-bank umum penerima  dana BLBI Langkah-langkah  hukum  yang  dilakukan  dalam    proses  penyelesaian  kasus  BLBI adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang  mempunyai  wewenang  penuh  dalam  hal  melakukan  penyehatan  bank  yang diserahkan oleh Bank Indonesia agar dapat segera membayar hutangnya, menagih hutang,  penanganan  terhadap  aset  debetur,    dalam  rangka  mengembalikan  uang negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia, 2002, Mengurai Benang Kusut BLBI, Cet. I Jakarta: Bank Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998 dan kompas, Selasa, 9 Maret 1999.
Kusumaningtuti Sandriharmy, Peran Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
Max  Weber  on  Law  in  Economy  and  Society ,  dalam  Sosiologi  Hukum  Max  Weber, editor Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , PT. Yasrif Watampone, Jakarta.
Paramita  Prananingtyas,  Analisa  Yuridis  Tugas  Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan dalam  Pencegahan  Krisis  Sistem  Keuangan  di  Indonesia,  Jurnal  Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1 November 2017.
Prasentiantono et al ,  2000, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia , hlm 25 BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Bank Sentral, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1968, Tambahan  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2865  dengan  ejaan  yang disempurnakan oleh penulis.
Rijanto, “Problema BLBI”, artikel dalam Harian Suara Karya, Edisi 4 Juni 2002.
Risalah  petunjuk-petunjuk  dan  Putusan-putusan  Presiden  pada  Sidang  Kabinet Terbatas  Bidang  Ekonomi,  Keuangan,  Pengawasan  Pembangunan  (Ekku Wasbang)  dan  Produksi  Distribusi  (Prodis)  di  Bina  Graha,  Jakarta  pada  3 September 1997.
Sukowaluyo Mintohardjo, 2001, BLBI Simalakama: Pertaruhan Kekuasaan Presiden Soeharto , Cet. 1, Jakarta: RESI-Riset Ekonomi Sosial Indonesia.
wawancara dengan Asrul Sani di Kantor Karim Sani Law Firm, Menara Danamon, Lt. 11, Jakarta, 20 November 2002, dalam Majalah Media Hukum Edisi No.01 tahun 01 Juli 2002, Jakarta.