## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  PEJABAT PENGGUNA ANG- GARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN (PA/KPA) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PENAL ACCOUNTABILITY OF SPENDING USER OFFICER/ SPENDING USER AUTHORITY (SUO/ SUA) IN THE GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

## M. Sofian Assaori
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Konsentrasi Hukum Pidana. Email: sofian_assaori@yahoo.com
Naskah diterima : 07/ 29/ 2015; direvisi :09/ 09,  2015,; disetujui :11/ 09/ 2015

## Abstract
This research is a normative research, consider that this research heading off from statute analysis on the type of corruption. Corruption penal accountability and the position or personal indication of faults over government’s goods and services procurement, this research applying statutes, conceptual and case approach. According to research result, we may conclude that the corruption type that potentially conducted by SUO/ SUA are: against the law act, abuse of authority, bribes and gratification. Furthermore, personal faults generally may indicated by the containing of unlawful act (fault) in his personal deed, capable of being responsible, the absence of forgiveness and justification excuse. While particular indication such as unlawful act, abuse of authority and obligation neglected. Thereafter, indications of position fault are arbitrary of authority, violation on good governance principles and mal-procedure/ administration.
Keywords: accountability, fault, corruption.

## Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang jenis- jenis korupsi, pertanggungjawaban pidana korupsi dan indikator kesalahan jabatan dan pribadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa jenis korupsi yang potensial dilakukan oleh PA/KPA yaitu: Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, suap dan gratifikasi. Kemudian indikator kesalahan pribadi  yang secara umum indikatornya dapat dilihat dari  pelaku memiliki sifat melawan hukum (kesalahan) dalam perbuatan yang dilakukan, mampu bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, secara khusus yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, dan melalaikan kewajiban. Kemudian indikator kesalahan jabatan yaitu tindakan sewenang-wenang, pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik dan kesalahan prosedur/ administrasi
Kata kunci : Pertanggungjawaban, kesalahan, korupsi.
PENDAHULUAN
k ejahatan secara umum adalah perbua- tan atau tindakan yang jahat yang dilaku- kan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan suatu tindakan anti sosial yang
merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiar- kan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.” 1 Salah satu kejahatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam
1 B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Pa- tologi Sosial, (Bandung: Tarsito 1981), hlm.71
M. Sofian Assaori  | Pertanggungjawaban Pidana  Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna .......... masyarakat adalah tindak pidana korupsi (kejahatan korupsi), karena dampak ter- hadap tindak pidana korupsi adalah kesta- bilan perekonomian negara yang menjadi tidak baik. Korupsi di negara ini seakan su- dah menjadi budaya dikalangan elit Pemer- intah terutama korupsi diranah pengadaan barang dan jasa. Potensi yang besar dilaku- kanya tindak pidana korupsi dikalangan pejabat pengadaan barang dan jasa adalah bentuk warning bagi penegak hukum untuk ekstra hati-hati dalam hal pengawasan seb- agai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Juniadi Suwartojo  menyatakan bahwa korupsi ialah tingkah laku atau tinda- kan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan meng- gunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui pros- es pengadaan, penetapan pungutan pener- imaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga lang- sung atau tidak langsung merugikan ke- pentingan dan/atau keuangan Negara/ masyarakat.’’ 2
Salah satu pejabat pengadaan barang dan jasa yang berpotensi besar untuk melaku- kan tindak pidana korupsi adalah PA/KPA karena pejabat ini merupakan Pejabat Peng- guna Anggaran, hal ini tertuang dalam Per- pres Nomor 70 Tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pen- gadaan Barang dan Jasa pa da pasal 1 ayat (5)  yang berbunyi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan kerja perang- kat daerah  atau pejabat yang disamakan
2 http://aroxx.blogspot.com/2013/10/pengertian-korup- si-menurut-para-ahli.html ( diakses tgl 14 januari 2015)
dengan institusi lain pengguna BPBN/ APBD, dan didalam ayat (6) yang disebut dengan KPA adalah Pejabat yang ditetap- kan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBN,  logikanya Pengguna Anggaran memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan anggaran yang ada pada dirinya (PA/KPA).
Dengan merujuk kepada prinsip persa- maan di depan hukum ( equality before the law) , bahwasanya siapapun baik itu dika- langan elit Pemerintah atau pejabat harus mem  pertanggungjawabkan kesalahanya, karena didalam hukum pidana seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya apa- bila perbuatan tersebut memiliki kesalahan, sesuai dengan asas hukum pidana ( green straf zonder schuld ), tidak ada pidana tanpa kesalahan, dan kesalahan tersebut sudah diatur oleh Undang-Undang, bahwasanya perbuatan tersebut dinyatakan salah dan memiliki sanksi secara hukum positif atau dengan kata lain sudah ada dalam Undang- Undang.
Melihat perbuatan korupsi adalah per- buatan yang sudah memiliki aturan yang jelas dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi (UUPTPK) bahwasanya perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang salah dan memiliki pertanggungjawaban hukum, dengan demikian korupsi secara umum khususnya dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa adalah korupsi yang meru- sak kesetabilan perekonomian Negara atau merugikan keuangan Negara.
Dalam hal pertanggungjawaban hukum pejabat pengadaan barang dan jasa, me- miliki potensi terjadinya dakwaan yang kurang tepat terhadap pejabat yang melaku- kan kesalahan atau yang di dakwa melaku- kan tindak pidana korupsi, salah satunya yang sangat berpotensi terjadi kesalahan dakwaan adalah penegak hukum tidak bisa
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 588~ 600
membedakan jenis pertanggungjawaban dan kesalahan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, seperti tidak bisa membedakan mana kesalahan jabatan dan mana kesalahan pribadi, salah satu contoh dalam memvonis seorang peja- bat yang menjadi terdakwa diberikan per- tanggungjawaban pidana, padahal bisa saja itu bukan perbuatan pidana, melainkan perbuatan yang memiliki pertanggungjawa- ban jabatan. Oleh sebab itu penegak hukum harus cermat dalam membedakan mana ke- salahan pribadi dan jabatan, guna memberi- kan keadilan yang hakiki.
Salah satu contoh kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak as- ing adalah kasus Andi Malarangeng selaku Mentri dan Pejabat Pengguna Anggaran atau PA dalam kasus hambalang, Andi Ma- larangeng dinyatakan bersalah karena ter- bukti telah melakukan perbuatan korupsi. Dan salah satu contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh KPA yang terjadi di NTB (Nusa Tenggara Barat) adalah mantan rek- tor IAIN atas nama  Dr. H Asnawi, MA ini juga merupakan contoh bahwasanya korup- si dalam pengadaan barang dan jasa rawan terjadi, bahkan di wilayah akademik seperti IAIN berpotensi terjadi korupsi.
Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji persoalan pertanggungjawaban pidana Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam pen- gadaan barang dan jasa Pemerintah.
Dari uraian di atas maka pembahasan difokuskan pada jenis tindak pidana korup- si yang dilakukan oleh PA/KPA dalam pen- gadaan barang dan jasa pemerintah dan in- dikator kesalahan pribadi dan Jabatan PA/ KPA Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

## PEMBAHASAN
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh PA/KPA Dalam
Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerin- tah.
Korupsi adalah tindak pidana yang iden- tik dilakukan oleh pejabat publik, baik poli- tisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal meny- alahgunakan kepercayaan publik yang di- kuasakan kepada mereka untuk mendapat- kan keuntungan atau memperkaya diri sendiri. Selain pengertian tersebut, korupsi juga dapat diartikan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa.
Pada saat ini, ada indikasi terjadinya si- kap apatis masyarakat terhadap tindakan korupsi. Masyarakat seakan telah jenuh dan terbiasa dengan kasus-kasus korupsi yang mencuat kepermukaan. Tidak ada sanksi moral dari masyarakat terhadap para koruptor. Bahkan, secara tak langsung budaya korupsi telah merajalela ditengah- tengah kehidupan masyarakat. Pada setiap aspek kehidupan, selalu ditemui budaya korupsi yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan lumrah setiap orang.
Masyarakat harus sadar bahwa uang yang dikorupsi oleh para koruptor meru- pakan uang rakyat. Uang rakyat tersebut seharusnya mampu meningkatkan kes- ejahteraan rakyat, membiayai pendidikan, kesehatan, membuka lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air dan lain-lain.
Masyarakat harus mengetahui besarnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut, pendidikan menjadi mahal, begitu juga dengan pelayanan kesehatan, transportasi menjadi tidak aman, rusaknya infrastruktur dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga berkorelasi kepada angka kriminalitas.”Tetapi dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Pe-
M. Sofian Assaori  | Pertanggungjawaban Pidana  Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna .......... ngadaan Barang Dan Jasa Pemerintah tentu tidak semua jenis Tindak Pidana Korupsi yang bisa dilakukan oleh PA/KPA, karena PA adalah Pejabat Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, pada pasa 1 ayat (5) Perpres No 70 Tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang Dan jasa Pemerintah berbunyi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan menggunakan ang- garan Kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau lembaga yang di- samakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD, dan selanjutnya yang disebut dengan KPA tertera pada pasal 1 ayat (6) berbunyi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD,  oleh sebab itu ada beberapa jenis tindak pidana korupsi yang paling potensial dilakukan oleh PA/ KPA, diantaranya yaitu:
a. Perbuatan melawan hukum yang diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No 31 Jo Undang-Undang No 20 Tentang Pem- berantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, menurut penulis memiliki potensi yang besar dilakukan oleh PA/KPA dikarenakan selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) berpeluang besar atau memiliki kesempatan dengan cara melawan hukum menggunakan anggaran tersebut, untuk meperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain dan kelompok.
Korupsi dengan cara melawan hukum yang tercantum dalam pasal 2 UUPTPK tertuju kepada setiap orang, baik itu dari kalangan swasta, pegawai negeri dan pe- jabat pemerintah bisa dikenakan dengan
pasal 2  UUPTPK, adapun unsur-unsur dari pasal 2 UUPTPK adalah : 3
1) Secara melawan hukum
2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3) Dapat merugikan keuangan Negara atau suatu korporasi.
Potensi dilakukanya perbuatan mela- wan hukum yang tercantum dalam pasal 2 UUPTPK tercermin dengan adanya ke- wenangan PA/KPA dalam hal penggunaan anggaran hal ini tercantum didalam Per- pres No 70 Tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat (5) dan ayat (6).
Pada pasal 1 ayat (5) berbunyi “Peng- guna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran Kementrian/Lemba- ga/Satuan Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain peng- guna APBN/APBD. Dan pada Pasal 1 ayat (6) berbunyi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah peja- bat yang ditetapkan oleh PA untuk menggu- nakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.” 4
Melihat kewenangan yang melekat pada diri PA/KPA merupakan gambaran bahwa adanya potensi terjadinya perbuatan melawan hukum, misalkan dengan cara menggunakan anggaran secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) untuk memperkaya dirii atau orang lain. Pengertian melawan hukum dalam pasal 2 dapat diartikan bahwa “tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan” seperti yang tercantum didalam delik penipuan pada pasal 378 KUHP.” 5
b. Penyalahgunaan wewenang yang diatur didalam pasal 3 Undang-Undang No 31
3 Parismanalush. Blogspot. Makalah 2014 ( diakses 14 juli 2015)
4 Perpres No 70 Tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 Tahun 2010
5 Parismanalush. Blogspot. Makalah 2014. Op, Cit.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 590~ 600
Jo Undang-Undang No 20 Tentang Pem- berantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyalahgunaan wewenang meru- pakan suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lainya yang di- tujukan untuk menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan kewenangan yang di- miliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari we- wenangnya. Adapun karakter penyalah- gunaan wewenang Sebagai berikut: 6
1) Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian ke- wenangan. Setiap pemberian ke- wenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenan- gan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberi- kannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat adminis- trasi Negara tersebut telah melaku- kan penyalahgunaan kewenangan (detournement de power).
2) Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadi- kan  dasar dalam setiap penyelengga- raan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada Neg- ara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam Undang-Undang.
3) Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang
6 Makalah Makalah Junaidi Efendi http://jonaedief- endi.blogspot.com/2012/09/penyalahgunaan-kewenan- gan-tindak-pidana_11.html ( Diakses tgl 15 April 2015)
baik. Asas-asas hukum yang dipakai untuk menilai kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi tersebut masih dalam koridor “rechtmatigheid” atau dengan berpedoman pada “Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur” (ABBB), dalam kepustakaan Indo- nesia diartikan sebagai “Asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Penyalahgunaan wewenang menurut penulis adalah suatu perbuatan melawan hukum yang paling berpotensi dilakukan oleh PA/KPA dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Karena PA/KPA adalah jabatan, dan didalam jabatan adanya ke- wenangan, tanpa adanya kewenangan tidak mungkin adanya jabatan, hal ini- lah yang menjadi alasan PA/KPA sangat berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya wewenang pada diri PA/KPA potensi terjadi peny- alahgunaan wewenang sangat besar, keti- dak hati-hatian, ketidak cermatan PA/ KPA bisa membuat dirinya terjebak dalam Perbuatan melawan hukum yang berben- tuk penyalahgunaan wewenang, karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan melawan hukum yang lebih rentan dilakukan oleh pejabat, dikarena- kan pejabat memiliki wewenang.
c. Suap dan gratifikasi yang diatur didalam pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c,d, dan pasal 13 Undang-undang No 31 Jo Undang- Undang No 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menyuap adalah usaha yang dilakukan sesorang untuk mempengaruhi pejabat pemerintah (pengambil ke- putusan) supaya melakukan tindakan tertentu atau supaya tidak melakukan tindakan tertentu dengan memberikan imbalan uang atau benda berharga lainnya. Tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang berada dalam satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan merupakan jenis tindak pidana yang sudah sangat
M. Sofian Assaori  | Pertanggungjawaban Pidana  Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna ..........
tua. 7 Penyuapan sebagai istilah sehari-hari yang dituangkan dalam Undang-Undang adalah sebagai suatu hadiah atau janji (“ giften ” atau “ beloften ”) yang diberikan atau diterima. Pelaku penyuapan dikategorikan menjadi penyuapan aktif (active omkoping) adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai pemberi hadiah atau janji, sedang penyuapan pasif (passive omkoping) adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai penerima hadiah atau janji. 8
Penyuapan biasanya dilakukan oleh rekanan kepada Bupati, Walikota, Gubernur, Dirjen, Menteri, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima barang dan jasa, atau kepada anggota pokja ULP. Tujuan penyuapan ini adalah agar pengelola pengadaan memenangkan penawaran dari rekanan, supaya pengelola kegiatan menerima barang/jasa yang diserahkan rekanan dimana kualitas dan atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan yang diperjanjikan dalam kontrak.
Kemudian konsep Gratifikasi berasal dari kata belanda “ gratikatie ” yang diadop- si dalam bahasa inggris menjadi “ gratifica- tion ” yang arinya pemberian suatu hadiah, dan didalam kamus hukum atau black is law dictionary memberikan pengertian gratifikasi adalah a voluntarily given re- ward or recopence  for a service or benifet” yang artinya sebuah pemberian atas diper- olehnya suatu bantuan atau keuntungan, terkadang  sangat sulit membedakan an- tara hadiah dan suap, ketika berhadapan dengan pejabat.
Dari penjelasan diatas, jelas bah- wasanya gratifikasi berbeda dengan hadiah
7 h t t p : / / w w w . b p p k . d e p k e u . g o . i d / p u b - l i k a s i / a r t i k e l / 1 4 7 - a r t i k e l - a n g g a r a n - d a n - perbendaharaan/20096-memahami-praktik-praktik- yang-memicu-tindak-pidana-dalam-pengadaan-barang- dan-jasa-pemerintah
8 Ibid .
dan sedekah. 9 Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan tertentu me- lainkan karena keikhlasan semata. Sedan- gkan gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektifitas keputusan yang akan diambil seseorang pejabat/penyelenggara terhadap sebuah hal. 10
2. Indikator Kesalahan Pribadi Dan Ja- batan Yang Dilakukan Oleh PA/KPA Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

## a. Tinjauan umum pertanggungjawaban pidana
Dalam hukum pidana konsep liability atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran ke- salahan ini dikenal dengan sebutan mens rea. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin mens rea itu dilandaskan pada maxim  actus nonfacit reum nisi mens sit rea, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. 11
Menurut pandangan tradisional, disamp- ing syarat-syarat objektif melakukan per- buatan pidana, harus dipenuhi pula syarat- syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat sub- jektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum continental, syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk ke- salahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanguung jawab. Dalam sistem
9 Eka Priaman, Makalah, Larangan Gratifikasi Dalam Rangka Birokrasi Pemerintah Yang Baik Ber- dasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No 20 Tahun 2001. http:/ ekazai. Wordpress. Com/makalahartikel-hukum/hukum-pidana/makalah- gratifikasi/. (Diakses tgl 24 juni 2015).
10 Ibid.
11 Hanafi reformasi system pertanggungjawaban pidana makalah dalam jurnal quia lustia, fakultas hu- kum UII Yogyakarta, hal. 27. Ruslan saleh, fikiran-fiki- ran tentang pertanggung jawab pidana ghalia Indonesia, Jakarta Tahun 1982 hlm. 23
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,
592~ 600
hukum common Low syarat-syarat ini disat- ukan dalam mens rea. 12 Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pertanggung- jawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat diper- tanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. 13
Kesalahan, pertanggungan jawab, dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hu- kum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran ter- hadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebaginya). Kes- amaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertang- gungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem normatif. 14
Konsep kesalahan green straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) seb- agai dasar untuk meminta pertanggungjaw- aban seseorang atau badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, ke- cuali berdasarkan kekuatan-kekuatan pe- rundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan suatu perbuatan yang dilakukan, maka terhadap terdakwa diter- apkan ketentuan yang paling menguntung- kannya.
Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas maka dapat dirumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan ke-
12 Ibid, hlm. 32-33
13 SR.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indo- nesia dan Penerapanya,Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1982,hlm. 250.
14 Ibid . hlm.33
mampuan seseorang yang diduga melaku- kan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu untuk bertanggung jawab. 15
Dalam pertanggungjawaban Pejabat PA/ KPA memiliki dua jenis pertanggungjawa- ban yaitu pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. “Per- tanggungjawaban jabatan adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada Negara/ Pemerintah atas kesalahan atau akibat tindakan dari tindakan jabatan. Sedangkan pertanggungjawaban pribadi adalah tanggung jawab secara pidana yang dibebankan kepada seseorang atas kesalah- an atau akibat perbuatanya secara pribadi.” 16
Perbedaan antara tanggung jawab ja- batan dan tanggung jawab pribadi adalah penting, karena menurut Philipus M. Had- jon  membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat Tata Usa- ha Negara (TUN).
Dalam hukum administrasi, parameter tanggung jawab jabatan adalah asas legali- tas (keabsahan) tindakan pejabat. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tin- dakan pejabat berkaitan dengan pendeka- tan kekuasaan. Sedangkan tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab pidana, maka hal itu berkaitan dengan pendeka- tan fungsionaris atau pendekatan prilaku. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan we- wenang maupun public service.
15 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, 2011. Hlm 109 16 Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. . Hlm.93
M. Sofian Assaori  | Pertanggungjawaban Pidana  Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna ..........
Dalam hukum pidana, parameter tang- gung jawab pidana adalah kesalahan. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( Geen Straf Zonder Schuld) . Dalam doktrin, untuk adanya kesalahan harus melakukan perbua- tan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, perbuatan itu dilakukan dengan sen- gaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. 17 Dalam praktek khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, parameter ini tidak mutlak harus terpenuhi semua, sep- erti unsur mampu bertanggung jawab. Oleh sebab itu, maka yang menjadi parameter untuk adanya tanggung jawab pidana dalam pengadaan barang dan jasa adalah melaku- kan perbuatan melawan hukum (weder- rechtelijk) dan melakukan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). Peny- alahgunaan wewenang hanya dapat dilaku- kan oleh pejabat atau badan pemerintah. 18
b. Indikator kesalahan pribadi dan jabatan yang dilakukan oleh PA/KPA dalam pen- gadaan barang dan jasa pemerintah.
Berbicara tentang indikator kesalahan berarti berbicara tentang karakter atau ciri dari kesalahan tersebut, adapun in- dikator menurut para ahli adalah WHO berpendapat indikator merupakan vari- able yang membantu kita dalam mengukur perubahan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Darwin Syah ber- pendapat idikator merupakan tanda atau cirri-ciri, dan menurut Green indikator merupakan variabel-variabel yang mengin- dikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, se- hingga dapat mengukur suatu perubahan tertentu. 19
Dari pengertian idikator diatas dapat dis- impulkan pengertian indikator adalah kara- kteristik, ciri-ciri, pembuatan proses yang
17 Amiruddin , Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. .Ibid hlm,93-94 18 ibid . 19 http://dilihatya.com/1133/pengertian-indikator- menurut-para-ahli ( diakses tgl  28 April 2015)
berkontribusi atau menunjukkan keterca- paian suatu kompetensi dasar. 20
Terkait dengan pembahasan indikator kesalahan Pribadi dan Jabatan yang dilaku- kan oleh PA/KPA dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah berarti membahas tentang karakter, ciri, dari kesalahan Prib- adi dan Jabatan PA/KPA dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, adapun kon- sep indikator kesalahan pribadi dan jabatan PA/KPA dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:
c. Indikator kesalahan pribadi yang dilaku- kan oleh PA/KPA dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Fokus kesalahan pribadi adalah kesala- han yang berbentuk tindakan maladmin- istrasi, kata dasar dari mal dalam bahasa latin malum artinya jahat (jelak). Kata ad- ministrasi asal katanya adminstrare dalam bahasa latin artinya melayani. kalau dipadu dengan kata maladminstrasi artinya pelay- anan yang jelek.
“Pengertian maladministrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wa- jar, termasuk penundaan pemberian pelayanan; tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menim- pa seseorang yang disebabkan oleh per- buatan penyalahgunaan kekuasaan; penggunaan kekuasaan secara semena- mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskrimi- natif dan tidak patut didasarkan selu- ruhnya atau sebagian atas ketentuan Undang-Undang atau fakta, tidak ma- suk akal atau berdasarkan tindakan yang tidak baralasan (unreasonable), tidak adil (unjust), menekan (oppres- sive), improrer dan diskriminatif.
Sadjijono mengartikan maladministrasi adalah suatu tindakan atau perilaku ad-
20 Ibid.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 594~ 600
ministrasi oleh penyelenggara administrasi negara (pejabat publik) dalam proses pem- berian pelayanan umum yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah atau nor- ma hukum yang berlaku atau melakukan penyalahgunaan wewenang ( detournement de pouvoir ) yang atas tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat, dengan kata lain melaku- kan kesalahan dalam penyelenggaraan administrasi.” 21
Adapun karakter/ciri dari kesalahan pribadi secara umum adalah: 22
1) Adanya sifat melawan hukum (kes- alahan) dalam perbuatan yang dilaku- kan
2) Adanya kemampuan bertanggung jawab
3) Tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar.
Pembatasan kedua alasan ini yaitu ala- san pemaaf dan pembenar adalah dalam hal alasan pemaaf dibatasi oleh perbuatan tersebut tidak memiliki celaan, sedangkan alasan pembenar dibatasi oleh tidak adanya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.
Dan karakter/ciri dari kesalahan pribadi secara khusus PA/KPA dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:
1) Perbuatan tersebut melawan hukum atau perbuatan pidana.
Tindakan melawan hukum sudah jelas diatur didalam pasal 2 ayat (1)  Un- dang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Un- dang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi setiap orang dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
21 https://gayatriamrah.wordpress.com/2012/12/05/mal- administrasi -negara/(diaksesew tgl 6 mei 2015) 22 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, .Hlm.123
keuangan negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Adapun unsur-unsurnya:
a) Melawan hukum
b) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
c)  Dapat merugikan keuangan  Negara.
“Menurut doktrin hukum pidana ajaran sifat melawan hukum dike- nal dua jenis, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hu- kum materil. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu dilik dalam Undang-Undang. Sedang- kan sifat melawan hukum materil adalah perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang saja atau hukum tertulis saja, tetapi harus didasarkan kepada hukum yang tidak tertulis.” 23
Terkait dengan uraian diatas Mahka- mah Konstitusi (MK) memberikan putu- san tentang perbuatan melawan hukum, guna memberikan refrensi perbuatan melawan hukum yang seharusnya digu- nakan dinegara Indonesia sebagai Negara yang menganut UUD 1945 dan memiliki hukum pidana yang masih menggunakan asas legalitas atau pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa menurut putusan MK No. 003/ PUU-IV/2006, konsep melawan hukum materil ( materiel  wederrechtelijk ), yang merujuk kepada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam ma- syarakat, sebagai suatu norma keadilan,
23 Mahrus Ali, Dasar-Dasar  Hukum Pidana , (Sinar Grafika Offset, Jakrta.2012). Hlm145 dan 157
M. Sofian Assaori  | Pertanggungjawaban Pidana  Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna .......... adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari  suatu masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran masyarakat setempat.
Oleh karenanya konsep melawan hukum yang tertera diatas atau konsep penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK pada kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tentang konsep melawan hukum berbunyi sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan cara mela- wan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak dia- tur dalam Undang-Undang,” namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa ke- adilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka per- buatan tersebut dapat dipidana,” ha- rus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Bahwa MK mempertimbangkan, kon- sep melawan hukum dalam UUPTPK ha- rus ditafsirkan secara formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 24 Oleh sebab itu penerapan melawan hukum menurut pen- ulis, penggunaan konsep melawan hukum harus menggunakan konsep yang diputus- kan oleh  Mahkamah Konstitusi (MK), yang berkesimpulan melawan hukum matriel bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, oleh sebab itu penggunaan konsep
24 Amiruddin Op, Cit. Hlm. 165-166
melawan hukum adalah secara formiel guna memberikan kepastian hukum.
Yang dimaksud dengan cara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatannya dengan cara melawan hu- kum dalam arti formil maupun matril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur didalam Undang-Undang tetapi perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara” menunju- kan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan adanya perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus dengan adanya akibat dari tindak pidana korupsi. 25
Melawan hukum dalam tindak pidan korupsi, memiliki pertanggungjawaban pribadi karena ini adalah murni tindak pidana dan bukan merupakan kesalahan jabatan yang penyelesaiannya adalah gu- gatan terhadap tindakan yang harus dis- elesaikan melalui PTUN, melainkan per- buatan melawan hukum adalah salah satu karakter kesalahan pribadi yang memiliki pertanggungjawaban pidana.
2) Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang atau dengan kata lain melakukan peny- alahgunaan wewenang.
Penyalahgunaan wewenang diatur didalam pasal 3  berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan kes- empatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau pereko- nomian Negara. Dipidana dengan penjara pidana seumur hidup atau pidana paling
25 Amiruddin , Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa .Op,cit . hlm.150
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 596~ 600
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
Penyalahgunaan wewenang, kesempa- tan atau sarana yang ada pada diri si pelaku karena jabatan atau kedudu- kanya, ini “diartikan bahwa kewenan- gan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya.” 26
Penyalahgunaan wewenang meru- pakan jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat, karena ad- anya wewenang harus disertai dengan adanya jabatan. Menurut penulis peny- alahgunaan wewenang adalah salah satu karakter dari kesalahan pribadi karena bentuk dari pertanggungjawaban peny- alahgunaan wewenang adalah pertang- gungjawaban pidana.
3) Kelalaian atau pengabaian kewajiban.
Kelalaian terhadap kewajiban adalah tindakan pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Negara kepada pe- jabat tersebut.
d.  Indikator kesalahan jabatan yang dilaku- kan oleh PA/KPA    dalam pengadaan ba- rang dan jasa pemerintah .
Fokus kesalahan jabatan adalah perbua- tan tersebut sudah bertentangan dengan le- galitas tindakan pejabat dalam hal ini peja- bat yang bertumpu pada wewenang, porse- dur dan subtansi.  Setiap tindakan pejabat harus bertumpu kepada wewenang, dan sumber wewenang adalah atribusi, delegasi dan mandat.
Adapun karakter/ciri dari kesalahan ja- batan adalah:
26 Sri Sumarwani, Perumusan Dan Ancaman Pidana Tindak PIdana Korupsi.UPT UNDIPPress, Semarang, 2012. hlm.46.
1) Tindakan pejabat (PA/KPA) yang se- wenang-wenang ( willekeur )
Tindakan sewenang-wenang adalah tindakan yang diluar wewenang atau tin- dakan yang bukan wewenang dari pejabat (PA/KPA) tersebut, ada tiga macam tin- dakan sewenang-wenang yaitu: 27
a) ”Onbevoegheid ratione materie arti- nya pejabat tersebut tidak memiliki dasar wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.
b) Onbevoeghed ratione loci artinya pe- jabat tersebut melakukan tindakan yang bukan pada tempat kewenan- gan dari pejabat tersebut.
c) Onbevoeghed ratione temporis arti- nya pejabat tersebut melakukan tindakan pada waktu yang sudah habis, atau waktu tersebut sudah membuat pejabat tidak memiliki wewenang lagi.”
Melihat karakter sewenang-wenang yang tertera diatas, selama karakter dari kesalahan tersebut masih dalam ruang lingkup administrasi, dan bukan men- jadi perbuatan melawan hukum, masih dikatagorikan sebagai kesalahan jabatan yang masih dalam ruang lingkup hukum administrasi, tetapi apabila ada sifat mel- awan hukum dalam karakter kesalahan tersebut menjadi ruang lingkup hukum pidana.
Pejabat PA/KPA memiliki potensi melakukan kesalahan jabatan yang ber- bentuk sewenang-wenang dalam me- lakukan tindakan, baik kesewenang- wenangan dalam memberikan keputusan atau memberikan perintah. Dalam tindakan sewenang-wenang dapat di- ukur dari rasionalitas, apakah tindakan tersebut rasional atau tidak. 28 Dengan demikian kesalahan dalam menggunakan
27 Kuliah, Amiruddin, Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah , Semester 3. 28 Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa , Op.cit. hlm. 115
M. Sofian Assaori  | Pertanggungjawaban Pidana  Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna .......... wewenang bukan berarti merupakan penyalahgunaan wewenang semata yang merupakan wujud dari tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab pidana, melainakan kesalahan dalam wewenang bisa saja merupakan tindakan yang menjadi tanggung jawab jabatan apabila perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan sewenang-wenang yang tidak memiliki sifat melawan hukum, yang konsekuensinya adalah tanggung jawab jabatan yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melihat urian ini penulis beranggapan bahwa tidak semua kesalahan wewenang merupakan penyalahgunaan wewenang yang ada dalam pasal 3 UUPTPK, hanyalah penggunaan wewenang yang menyimpang dari tujuannya dan me - ng gunakan prosudur lain untuk ter- capainya suatu tujuan saja, yang merupakan penyalahgunaan wewenang ( detournement de pouvoir ).
2) Kesalahan prosedur/ administrasi
Kesalahan prosedur dalam hal ini merupakan kesalahan yang dimaksudkan kedalam ruang lingkup hukum ad- ministrasi, yang pertanggungjawaban hukumnya adalah bersifat administrasi yang tidak memiliki sifat melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum pidana. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang ada dalam pasal 2 UUPTPK, pelanggaran administrasi merupakan tempat/letak atau penyebab timbulnya sifat me- lawan hukum, apabila terdapat unsur sengaja (kehendak dan keinsafan) untuk menguntungkan diri dengan menyalah- gunakan kekuasaan jabatan, yang karena itu merugikan perekonomian atau keuangan Negara, perbuatan administrasi yang memenuhi syarat- syarat yang demikian itu membentuk pertanggungjawaban pidana atau menjadi ranah hukum pidana. Tetapi apabila unsur- unsur tersebut tidak ada, terutama unsur
yang merugikan keuangan Negara, maka yang terjadi adalah kesalahan prosedur/ administrasi, dan tidak ada sifat melawan hukumnya, melainkan perbuatan ini semata-mata kesalahan prosedur saja yang memiliki pertanggungjawaban hukum administrasi.
Kesalahan  prosedur/administrasi dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut: 29
a) Kesalahan administrasi murni. Ter- jadi apabila melakukan kesalahan ad- ministrasi karena khilaf (lupa) baik karena ketentuan prosedural/tatalak- sana maupun akibatnya. Perbuatan khilaf ini tidak membawa kerugian apapun bagi kepentingan hukum Neg- ara. Dan pertanggungjawaban hukum- nya adalah administrasi.
b) Si pembuat khilaf (culpoos) dalam melaksanan prosedur pekerjaan terten- tu, yang dari pekerjaan ini menimbul- kan kerugian Negara, misalnya nilai uang tertentu. Kasus semacam ini ma- suk dalam perbuatan onrechtsmatige daad dalam hukum perdata (pasal 1365 BW), pertanggungjawaban huku- mya adalah ganti rugi.
c) Si pembuat sengaja mengelirukan pe- kerjaan administrative tertentu, na- mun tidak dapat membawa dampak kerugian dan kepentingan Negara, ke- salahan seperti ini masih ditoleransi sebagai kesalahan administrasi, dan sanksi administrasi dapat dijatukan kepada si pembuat kesalahan ini. 30
Kesalahan administratif diatas meru- pakan salah satu indikator kesalahan jabatan yang pertanggungjawaban hu- kumnya bersifat administratif, adapun kesalahan administrasi yang berimple- mentasi menjadi tanggung jawab pribadi,
29 Sifat melawan hukum tindak pidana korupsi, adamichazawi. Blogspot.com (diakses tgl 30 juni 2015) 30 Ibid.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 598~ 600
salah satunya adalah si pembuat dalam kedudukan administratif tertentu sadar dan mengerti (sengaja) bahwa pekerjaan administratif tertentu menyalahi aturan atau dengan kata lain memiliki unsur melawan hukum, dan adanya kerugian Negara. Apabila perbuatan berupa per- buatan memperkaya maka masuk pasal 2 UUPTPK, dan apabila dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan masuk didalam pasal 3 UUPTPK.
3) Tindakan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh pejabat.
Seringkali dalam putusan pengadilan terdapat kekeliruan dalam memberikan putusan, salah satunya dalam hal me- mutuskan pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik me- rupakan bentuk tindak pidana. Berkenaan dengan masalah ini menurut penulis, melanggar asas bukan bentuk dari tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab pidana, melainkan melanggar asas adalah bentuk dari tindakan jabatan yang salah, yang seharusnya per tanggungjawaban hukumnya adalah tanggung jawab jabatan yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Terkait dengan asas -asas menurut
J.J.H. Bruggink dalam bukunya yang berjudul Rechtseflecties, Groundbegrip- pen uit de rechtstbeorie, adalah sejenis mata kaidah tertentu. Paul Scholten seperti juga dikutip Bruggink memberi- kan difinisi asas Hukum adalah 31 :
“Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat dibelakang sistem hukum masing- masing dirumuskan kedalam aturan- aturan perundang-undangan dan pu- tusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-
31 Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. Op.cit. hlm. 138.

## keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabaranya.

## Karl Larenz menjelaskan asas hukum sebagai berikut:
Rechtsprinzipien sind leitende gedan- ken einer (moglichen oder bestebenden) rechtlichen Regulung, die selbst noch keine der ‘Anwedung’ fachige Regln sind, aber in solche umgesetzt warden konnen”. Asas-asas hukum adalah ga- gasan yang membimbing dalam per- aturan hukum yang mungkin ada atau sudah ada, yang dirinya sendiri yang bukan merupakan aturan yang dapat ditetapkan, tetapi yang dapat dirubah menjadi demikian.” 32
Dengan demikian, asas hukum meru- pakan pikiran yang ada dibelakang norma hukum atau peraturan hukum, oleh sebab itu asas hukum jelas tidak sama dengan norma hukum atau aturan hukum, jadi apabila melakukan pelanggaran asas tidak dapat dipidana, karena pelanggaran terha- dap asas adalah tindakan kesalahan jabatan yang pertanggungjawabannya adalah ber- bentuk pertanggungjawaban jabatan.

## SIMPULAN
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimp- ulan yaitu jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) dalam Pengadaan Barang Dan Jasa adalah 1) Perbuatan korupsi yang dilaku- kan dengan cara melawan hukum yang dia- tur di dalam pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Ta- hun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2) perbuatan korupsi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Un- dang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
32 Ibid .
M. Sofian Assaori  | Pertanggungjawaban Pidana  Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna ..........
3) suap dan gratifikasi yang diatur didalam pasal 5, 6,11,12 huruf a,b,c,d, dan pasal 13 Undang-undang No 31 jo Undang-undang No 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Indikator kesalahan Prib- adi dan Jabatan Pejabat Pengguna Angga- ran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Pengadaan Barang Dan Jasa adalah 1)Indikator kesalahan Pribadi Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Ang- garan (PA/KPA) dalam pengadaan barang dan jasa merupakan indikator dari tindak pidana, adapun indikator kesalahan pidana secara umum dapat dilihat dari  pelaku me- miliki sifat melawan hukum (kesalahan) dalam perbuatan yang dilakukan, mampu bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar.
Indikator kesalahan pribadi secara khu- sus, yang tertuju kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) dalam pengadaan barang dan jasa, merupakan perbuatan tersebut adalah per- buatan maladministrasi, yaitu perbuatan tersebut melawan hokum, perbuatan terse- but menyalahgunakan wewenang dan  me- lalaikan kewajiban.
Sedangkan indikator kesalahan ja- batan Pejabat Pengguna Anggaran/Kua- sa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut sudah tidak ses- uai dengan legalitas tindakan jabatan yang bertumpu pada wewenang, adapun indika- tornya adalahtindakan sewenang-wenang (willekeur), tindakan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kes- alahan prosedur/administrasi.

## Daftar Pustaka
B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, (Bandung: Tar- sito 1981), hlm.71
http://aroxx.blogspot.com/2013/10/pengertian- korupsi-menurut-para-ahli.html
Parismanalush. Blogspot. Makalah 2014.
Perpres No 70 Tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 Tahun 2010
Makalah Makalah Junaidi Efendi http:// jonaediefendi.blogspot.com/2012/09/ penyalahgunaan-kewenangan-tindak- pidana_11.html
http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/ artikel/147-artikel-anggaran-dan- p e r b e n d a h a r a a n / 2 0 0 9 6 - m e m a - hami-praktik-praktik-yang-memicu- tindak-pidana-dalam-pengadaan-ba- rang-dan-jasa-pemerintah .
Eka Priaman, Makalah, Larangan Grati- fikasi Dalam Rangka Birokrasi Pemerintah Yang Baik Berdasar- kan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Ta- hun 2001. http:/ ekazai. Wordpress. Com/makalahartikel-hukum/hu- kum-pidana/makalah-gratifikasi/.
Hanafi reformasi system pertanggungjawa- ban pidana makalah dalam jurnal quia lustia, fakultas hukum UII Yogyakarta, hal. 27. Ruslan saleh, fikiran-fikiran tentang pertang- gung jawab pidana ghalia Indone- sia, Jakarta Tahun 1982.
SR.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di In- donesia dan Penerapanya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakar- ta,1982.
Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Adita- ma, 2011.
Amiruddin , Korupsi Dalam Pengadaan Ba- rang Dan Jasa. . hlm.93
http://dilihatya.com/1133/pengertian-indikator- menurut-para-ahli .
h t t p s : / / g a y a t r i a m r a h . w o r d p r e s s . com/2012/12/05/mal-administrasi- negara/(diaksesew)
Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana ,
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 600~ 600
UPT UNDIPPress, Semarang, 2012.
Sifat melawan hukum tindak pidana korup- si, adamichazawi. Blogspot.com .
(Sinar Grafika Offset, Jakrta.2012).
Sri Sumarwani, Perumusan Dan Ancaman Pidana Tindak PIdana Korupsi.