## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 116-132 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan  Layanan  Kredit  Digital (PayLater)  Akibat  Wanprestasi;  Analisis  Mazhab  Fikih  dan  Hukum Positif
Melati Sukma 1* , Abdi Wijaya 2 , Sofyan 3
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: 1 melatisukma042@gmail.com *Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kedudukan  hukum  perjanjian  pembiayaan  layanan kredit  digital  (PayLater)  menurut  mazhab  fikih,  untuk  mengetahui  kedudukan  hukum  perjanjian pembiayaan  layanan  kredit  digital  (PayLater)  menurut  hukum  positif.  Untuk  mengetahui  cara penyelesaian sengketa  perjanjian pembiayaan layanan kredit digital (PayLater) akibat wanprestasi. Dalam menjawab  permasalahan  tersebut,  penulis  menggunakan  teologi  normatif  (syar’i)  dan yuridis. Penelitian ini tergolong library research (penelitian pustaka), data yang dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media elektronik maupun media  cetak  sebagai  datanya,  kemudian  menganalisa  isi  terhadap  literatur  yang  menyangkut dengan  masalah  yang  dibahas,  kemudian  mengulas  dan  menyimpulkannya.Hasil  penelitian  ini menujukkan  bahwa  para  ulama  mazhab  sepakat  bahwa  dalam  transaksi  ini  tidak  diperbolehkan qardh  yang  bertujuan  mendatangkan  keuntungan  bagi  peminjam.  Sedangkan  menurut  hukum positif kedudukan utang piutang dijelaskan dalam  Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan  Pinjaman  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  mengatur  mengenai  penyelenggaran Fintech peer to peer lending (P2PL) sebagai pelaku usaha yang memperhatikan bentuk pendaftaran dan  perizinan  lembaga  penyelenggara,  tata  kelola  dan  manajemen  resiko  yang  akan  datang  dan laporan  berkala  kepada  pihak  OJK  serta  adanya  bentuk  edukasi  kepada  pihak  konsumen  terkait perlindungan hukum. Dan Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia ada dua jalur yang dapat  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa,  yaitu  jalur  litigasi  dan  jalur  non  litigasi.  Di  dalam penyelesian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemberi  dan  penerima  pinjaman,  mereka  tidak memilih  untuk  menggunakan  cara  penyelesaian  sengketa  dengan  jalur-jalur  tersebut,  akan  tetapi pemberi dan penerima pinjaman lebih memilih untuk melakukan penyelesaian secara internal, serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi.
Kata kunci: Perjanjian, PayLater, Wanprestasi , Hukum Positif , Mazhab Fikih

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  legal  position  of  the  digital  credit  service  financing agreement  (PayLater)  according  to  the  fiqh  school,  to  determine  the  legal  position  of  the  digital credit service financing agreement (PayLater) according to positive law. To find out how to resolve disputes  over  digital  credit  service  financing  agreements  (PayLater)  due  to  default.  In  answering these problems, the author uses normative (syar'i) and juridical theology. This research is classified as library research (library research), data collected using library data in the form of books, journals, articles in both electronic media and print media as data, then analyzes the contents of the literature
relating to the problems discussed, then reviews and The results of this study show that the scholars of the madhhab agree that in this transaction it is not allowed to qardh which aims to bring profit to the borrower. Meanwhile, according to positive law, the position of debt and receivables is explained in OJK Regulation Number 77/POJK.07/2016 concerning Information Technology-Based Money Loan Services  which  regulates  the  implementation  of  Fintech  peer  to  peer  lending  (P2PL)  as  business actors  who  pay  attention  to  the  form  of  registration  and  licensing  of  the  organizing  institution, future  governance  and  risk  management  and  periodic  reports  to  the  OJK  as  well  as  a  form  of education  to  consumers  regarding  legal  protection.  And  based  on  the  positive  law  that  applies  in Indonesia, there are two routes that  can be used in  dispute resolution, namely the litigation route and the non-litigation route. In dispute resolution carried out  by the lender and the loan recipient, they do not choose to use dispute resolution methods with these channels, but the lender and loan recipient  prefer  to  carry  out  internal  settlements,  and  provide  administrative  sanctions  for defaulters.
Keywords: Agreement; PayLater ; Default ; Positive Law; School of Jurisprudence

## 1. Pendahuluan
Penggunaan  layanan PayLater merupakan  salah  satu  bentuk  dari  perjanjian,  sehingga dalam  pemanfaatannya  menggunakan  regulasi  daripada  perjanjian.  Di  dalam  perjanjian  yang dipakai  pada  sistem  pembayaran PayLater, isi  dari  perjanjian  tersebut  telah  dibuat  terlebih dahulu  oleh  salah  satu  pihak,  yang  dikenal  dengan  perjanjian  baku.  Untuk  mengetahui kedudukan  perjanjian  pada  layanan PayLater ,  maka  dapat  ditinjau  dari  Buku  III  KUHPer mengenai  perikatan. 1 Timbulnya  bentuk  perjanjian  baru  ini  merupakan  salah  satu  dari  akibat implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian. Ini adalah suatu permasalahan yang penting, dimana seharusnya suatu perjanjian menganut asas konsensualisme yang seharusnya dalam proses pembuatan perjanjian ini perlu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang ada.
Di  dalam  pustaka  hukum  ada  beberapa  istilah  Bahasa  Inggris  yang  dipakai  untuk perjanjian  baku  tersebut  yaitu  “ standardized  agreement”,  “standardized  contract”,  “pad contract”,  “standart  contract” dan “contract  of  adhesion” .  Dalam  Bahasa  Belanda,  istilah perjanjian  baku  dikenal  sebagai standaardregeling. 2 Perjanjian  atau  perjanjian  baku  menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah  aturan  atau ketentuan  dan  syarat-syarat  yang dipersiapkan dan  ditetapkan terlebih dahulu  secara  sepihak
1 Elinda  Sari  and  Rahmawati  Kusuma,  “Keabsahan  Perjanjian  Kredit  Dengan  Fitur  Shopee  Paylater Pada  Aplikasi Shopee:  Studi  Perbandingan  Kuh  Perdata  Dan  Hukum  Islam,” Private  Law 2,  no.  3  (2022):  540 – 48, https://doi.org/10.29303/PRLW.V2I3.1532.
2 CICI  OCTA  AZHARI,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Indihome  Akibat  Terjadinya  Gangguan  Jaringan Internet  Di  Tinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (Plaza  Telkom Group  Kota  Pekanbaru)  PEKANBARU)”  (UNIVERSITAS ISLAM  NEGERI  SULTAN  SYARIF  KASIM  RIAU,  2020), https://doi.org/http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/25475.
Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan  Layanan  Kredit  Digital  (PayLater)  Akibat  Wanprestasi;  Analisis Mazhab Fikih dan Hukum Positif Melati Sukma, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
oleh  pelaku  usaha  atau  penyalur  produk  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan  atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
Bukan rahasia umum kalau aplikasi PayLater ini memiliki sistem yang fungsi dan manfaat yang sama persis dengan kartu kredit. Konsep utama dari fitur pembayaran kekinian ini adalah “beli  sekarang  bayar  nanti”. 3 Fitur PayLater sangat  cepat  popular  karena  kemajuan  teknologi sistem  pembayaran  di ecommerce raksasa  seperti  Tokopedia,  Shopee,  Traveloka,  Bukalapak, Kredivo,  Akulaku,  Gojek  dll  yang  dapat  mendukung  masyarakat  untuk  turut  mencoba  dan merasakan  manfaat  dari  fitur PayLater . 4 Masyarakat  didorong  untuk  bisa  memenuhi  semua keinginan dan kebutuhannya seperti berbelanja segala kebutuhan hingga travelling ke sana-sini tanpa harus menunggu atau mempunya dana yang cukup, sebab sekarang ada fitur cicilan kartu kredit  digital  yaitu PayLater. Bisa  dibilang,  kini  fitur PayLater menjadi  alternatif  pembayaran yang digemari oleh masyarakat.
Paylater bisa dikatakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit, berdasarkan pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang membahas tentang perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah:
“Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  uang  yang  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga. 5
Dalam  agama  Islam,  ada  beberapa  dalil  tentang  hukum  utang  piutang  dan  selama bertujuan  baik  untuk  membantu  ataupun  mengurangi  kesusahan  maka  hukumnya  jaiz  atau boleh. Sebagaimana firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 245:
Terjemahannya:
" Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman  kepada  Allah,  pinjaman  yang  baik (menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah),  Maka  Allah  akan  meperlipat  gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan ”
3 Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 1 (2021): 425 – 32, https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I1.1458.
4 Kurniati Kurniati et al., “Preference Of  Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19,” Webology 19, no. 2 (2022): 5457 – 67.
5 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 11, (Bandung: Citra Umbara,2007)
Sampai  penggunaan  instrumen  pinjam  meminjam  seperti  ini  sebenarnya  tidak  ada persoalan. 6 Tetapi,  akan  muncul  persoalan  hukum  Islam  ketika  dalam  instrumen  keuangan tersebut  dilengkapi  dengan  instrumen  bunga,  yaitu  ketika  peminjam  mengembalikan pinjamannya  diwajibkan  menambah  pada  pinjaman  pokoknya. 7 Dalam  perspektif  fikih muamalah, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba. 8
Mayoritas  ulama  berpendapat,  dalam  akad qardh tidak  boleh  dipersyaratkan  dengan batasan  waktu  untuk  mencegah  terjerumus  dalam riba  al- nasi’ah .  Namun  demikian,  imam malik  membolehkan  akad qardh dengan  batasan  waktu,  karena  kedua  pihak  memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad. Umat Islam juga telah  berijma’ tentang  kebolehan qardh ini,  karena  kebutuhan  manusia  akan qardh tersebut  dalam  rangka ta’awun dalam kebaikan dan takwa. 9
Apabila  pengguna  mendaftarkan  diri  pada  aplikasi  yang  menyediakan  sistem pembayaran PayLater tersebut,  maka  pengguna  dianggap  telah  menyetujui  segala  perjanjian yang telah dilampirkan. Pada saat ini juga, pengguna telah mengikatkan dirinya pada perjanjian yang telah diberikan sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik dari pihak pengguna maupun  pihak  Penyelenggara  Sistem  Elektronik.  Penggunaan  sistem  pembayaran  ini  adalah suatu penerapan dari sistem perjanjian, maka para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain  dan  apabila  terdapat  pihak  yang tidak  menunaikan  kewajibannya maka  pihak  tersebut  dianggap  telah  melakukan  suatu  wanprestasi  dan  dapat  diambil  suatu tindakan agar pihak tersebut melakukan kewajibannya.
6 Muhammad  Sabir  and  Rifka  Tunnisa,  “Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi  Komparatif  Hu kum Positif  Dan  Hukum  Islam,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1  (2020):  80 – 97, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
7 Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurniati, “The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia; A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of t he Madhhab of Thought Products,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 4, no. 1 (2022): 31 – 48, https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364.
8 Muammar  Bakry  et  al. ,  “How  to  Attract  Millennials?  Indonesian  Sharia  Banking  Opportunities,” WSEAS Transactions on Business and Economics 18 (2021): 376 – 85.
9 Jaih Mubarok, Fikih Muamalah Maliya Akad Tabarru’ (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017). h. 77-78.
Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan  Layanan  Kredit  Digital  (PayLater)  Akibat  Wanprestasi;  Analisis Mazhab Fikih dan Hukum Positif Melati Sukma, et. al.

## 2. Literatur Review
2.1. Layanan Kredit Digital (PayLater)
Layanan Kredit Digital (PayLater) adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran  dengan  cicilan  tanpa  kartu  kredit.  Beberapa platform  fintech saat  sedang  seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini. 10 Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari ecommerce  ticketing liburan  hingga  marketplace-marketplace  demi  memfasilitasi  siapa  saja yang hendak liburan ataupun berbelanja.
PayLater yang  biasanya  ada  di  situs-situs ecommerce ,  tidak  perlu  menggunakan  kartu dalam bentuk fisik.  Ditambah lagi, proses pendaftarannya yang sangat singkat dan kilat. Selain itu,  penggunaannya  juga  sangat  mudah  dan  praktis,  kamu  bisa  memanfaatkannya  kapan  pun dan  di  manapun. 11 PayLater adalah  metode  pembayaran  seperti  kartu  kredit  di  mana perusahaan  aplikasi  menalangi  dulu  pembayaran  tagihan  pengguna  di  merchant  setelahnya pengguna  membayar  tagihan  tersebut  kepada  perusahaan  aplikasi.  Untuk  bisa  menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP. Selain itu, kamu  juga  harus  mengisi  informasi  data  pribadi  kamu  pada  formulir  yang  disediakan  secara online.
Keuntungan  pengguna paylater yang  dijadikan  alternatif  pembayaran  yang  sangat digemari kaum milenial, disamping kemudahan dan kepraktisannya sebagai berikut :
a. Prosesnya Cepat dan Lebih Praktis
b. Tenor Bervariasi (Ada yang Hingga 1 Tahun)
c. Banyak Promo Menarik
Disamping  itu,  kemudahan  demi  kemudahan  dimunculkan  oleh  platform  jual  beli  atau virtual  money untuk  memanjakan  penggunaannya.  Dengan  kemudahan  ini  mereka  berharap agar  para  pelanggan  atau  customer  semakin  setia  dan  memiliki  keterikatan.  Salah  satu kemudahan  itu  adalah  fitur PayLater . PayLater adalah  sistem  pembayaran  yang  mirip  dengan kartu  kredit.  Ada  limit  pemakaian  maksimal  dan  jatuh  tempo  pembayaran.  Umumnya  sistem
10 Retno  Dyah  Pekerti  and  Eliada  Herwiyanti,  “Transaksi Jual  Beli  Online  Dalam  Perspektif  Syariah  Madz hab  Asy- Syafi’i,” Jurnal Ekonomi, Bisnis,
Dan Akuntansi 20, no. 2 (2018): 1 – 12, https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1108.
11 Gusi  Putu  Lestara  Permana  and  Adek  Ika  Elsiani,  “ Apakah  Metode  Pembayaran  Paylater  Aman?:  Sebuah Investigasi  Dari  Dimensi  Kepercayaan  Dan  Keamanan,” JAZ:  Jurnal  Akuntansi  Unihaz 5,  no.  1  (2022):  47 – 57, https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jaz.v5i1.2808.
PayLater bisa dibayar sekali atau beberapa kali dengan tambahan bunga. PayLater adalah salah satu  metode  pembayaran  yang  ditawarkan  oleh  berbagai  perusahaan  digital  dan  start-up dengan  tujuan  memudahkan  penggunanya  dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  hidup. 12 Sederhananya,  dengan  menggunakan PayLater ,  kamu  bisa  “beli  sekarang  dan  membayarnya nanti ”.
Konsepnya  persis  seperti  kartu  kredit,  di  mana  perusahaan  digital  tersebut  menalangi dulu pembayaran kamu di awal saat kamu membeli suatu produk, baru setelahnya kita dapat membayar  tagihannya  sesuai  dengan  jatuh  tempo  di  bulan  berikutnya  dan  jangka  waktunya juga  disesuaikan  dengan  tenor  yang  dipilih.  Munculnya PayLater memang  memberikan kemuda han. Namun, bisa membuat kita menjadi “ketagihan” dan selalu menggunakannya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan PayLater , sebagai berikut: a. Ada Biaya Tambahan Bunga
b. Jiwa Konsuntif Semakin Meningkat
c. Membebani Keuangan Bulanan dan Pengelolaan Keungan
d. Menggunakan Lebih dari Satu paylater
e. Telat membayar, akan didenda mungkin kalau kita telat membayar, bisa saja akan terkena denda dan akhirnya kita mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu.
f. PayLater memang kadang membantu kalau dalam kondisi darurat
Namun,  ada  kalanya  hal  ini  malah  menjerumuskan.  Apalagi  kalau  memakai  lebih  dari satu platform dan akhirnya sulit membayarnya. Sedikit demi sedikit lama-lama membuat beban keuangan jadi membengkak. Daripada menggunakan fitur ini dan akhirnya membuat keuangan berantakan,  lebih  baik  menabung.  Dengan  menabung  berbagai  barang  yang  dibutuhkan  bisa dibeli secara tunai tanpa bunga dan biaya tambahan lainnya.
Sedangkan  menurut Grant  Thornton ,  sebuah  organisasi  global  yang  menyediakan  jasa assurance,  tax,  dan  advisory ,  ada  beberapa  risiko  penggunaan  fitur PayLater yang  perlu dipahami sebelum menggunakan PayLater sebagai berikut:
12 Neng  Siska  et  al.,  “Analisis  Pinjaman  Modal  Usaha  Pada  Shope  Paylatter  Menurut  Perspektif  Ekonomi  Islam,” Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 1, no. 2 (2022): 77 – 87, https://jurnalguffar.com/index.php/JurnalManajemenBisnisSyariah/article/view/38.
Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan  Layanan  Kredit  Digital  (PayLater)  Akibat  Wanprestasi;  Analisis Mazhab Fikih dan Hukum Positif Melati Sukma, et. al.

## a. Mendorong Perilaku Konsumtif
Tanpa  disadari,  kemudahan  untuk  membeli  sekarang  dan  bayar  belakangan memberikan dorongan impulsif dalam bertransaksi. Kalau sudah begini, sering kali yang terbeli justru  barang-barang  yang  tidak  diperlukan.  Pelaku  usaha  juga  memiliki  strategi  untuk menghabiskan produk mereka yang tidak terlalu laku. Maka barang atau jasa inilah yang akan jadi yang paling gencar dan sering dipromosikan.
b. Ada Biaya Yang Tidak Disadari
Masyarakat terutama  milenial  sangat  menyukai kecepatan  dan  kepraktisan.  Terkadang mereka tidak menyadari adanya berbagai biaya yang langsung aktif saat mereka menggunakan fitur PayLater . Di antaranya ada biaya subscription, biaya cicilan dan biaya lainnya yang dapat berbeda  jumlahnya  pada  tiap  aplikasi.  Biaya  ini  kadang  kerap  disesali  saat  tagihan  mulai berdatangan.
c. Arus Kas Terganggu
Mudahnya  pembelian  fasilitas  atau  fitur PayLater dari  berbagai  aplikasi  bisa  jadi mengganggu  keuangan  pribadi  dengan  banyaknya  cicilan  yang  jadi  tanggungan.  Sedangkan, dana  yang  disisihkan  untuk  membayar  tagihan PayLater juga  dapat  terpakai  untuk  keperluan tak  terduga.  Hal  ini  menimbulkan  risiko  gagal  bayar  yang  tinggi.  Tunggakan PayLater dapat menodai BI checking Melalui BI checking, lancar atau tidaknya pembayaran nasabah akan dapat terlihat jelas.
d. Tunggakan transaksi pada PayLater bisa menodai reputasi kredit seseorang.
Tunggakan transaksi PayLater kadang dapat mengakibatkan pengajuan kredit lain yang sifatnya lebih penting, seperti properti dan kendaraan memiliki risiko untuk ditolak. Peretasan identitas Bertransaksi via digital tak luput dari potensi bahaya peretasan.
2.2. Kedudukan  Hukum  Perjanjian  Pembiayaan  Layanan  Kredit  Digital  (Paylater)  Analisis Mazhab Fikih
Al-Qardh menurut istilah para ulama mazhab fikih sebagai berikut:
a. Menurut Hanafiyah, qardh adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan dan menyepakati perjanjian kerja sama demi keuntungan.
b. Menurut  Malikiyah, qardh adalah  perjanjian  orang  lain  yang  diwakilkan,  karena  pemilik harta  akan  menyerahkan  hartanya  kepada  pihak  lain  untuk  diperdagangkan  hingga menghasilkan keuntungan dan memiliki ketentuan bagi hasil 13
c. Menurut  Syafi’iyah, qardh adalah  perjanjian  dengan  ketentuan  seseorang  menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
d. Menurut Hanabilah, qardh adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.
e. Ijma,  para  ulama  telah  sepakat  menyatakan  bahwa al-qardh (utang  piutang)  boleh dilakukan.  Kesepakatan  ini  didasari  oleh  tabiattabiat  manusia  yang  merupakan  mahluk sosial  yang  tidak  dapat  hidup  sendiri  tanpa  pertolongan  atau  bantuan  dari  saudaranya. Tidak  ada  seorang  pun  yang  bisa  memiliki  segala  sesuatu  yang  ia  butuhkan.  Karena  itu, pinjam  meminjam telah menjadi bagian dari  kehidupan  manusia.  Islam merupakan  agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. 14
f. Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor  19/Dsn -Mui/Iv/2001,  bahwa  salah  satu  sarana peningkatan  perekonomian  yang  dapat  dilakukan  oleh  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah  (LKS) adalah  penyaluran  dana  melalui  prinsip al-Qardh, yakni  suatu  akad  pinjaman  kepada nasabah  dengan  ketentuan  bahwa  nasabah  wajib  mengembalikan  dana  yang  diterimanya kepada  LKS  pada  waktu  yang  telah  disepakati  oleh  LKS  dan  nasabah. 15 Bahwa  agar  akad tersebut  sesuai  dengan  syari’ah Islam,  DSN  memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang akad al-Qardh untuk dijadikan pedoman oleh LKS

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  tergolong  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu peneltian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan  data  yang diperoleh dari berbagai  sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data  yakni  mengguakan  tehnik  dokumen  (studi  pustaka),  mengutip  dan  menganalisis  data dengan  tehnik  dokumen  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  data  terkait  yang  dimuat  dalam
13 Abu Azam Al Hadi, Fikih Mualamah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2019). h.122.
14 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h.132-133.
15 Dewan Syariah Nasional “Nomor 19/DSN -MUI/IV/2001 Tentang Al- Qardh” https://tafsirq.com/fatwa/dsnmui/ al- qardh diakses pada 15 Juli 2022
Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan  Layanan  Kredit  Digital  (PayLater)  Akibat  Wanprestasi;  Analisis Mazhab Fikih dan Hukum Positif Melati Sukma, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
dokumen-dokumen  berupa  buku-buku,  jurnal  dan  hasil  penelitian  berupa  skripsi,  tesis,  dan disertasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Kedudukan  Hukum  Perjanjian  Pembiayaan    Layanan  Kredit  Digital  (Paylater)  Menurut Hukum Positif
Berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  termuat  dalam  POJK  No. 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi menyebutkan  bahwa  setiap  penyelenggara peer  to  peer lending harus  mendapatkan  izin  dari OJK  dalam  menjalankan  seluruh  sistem  peminjaman  serta  diwajibkan  untuk  memberikan laporan secara berkala kepada pihak OJK yang berkaitan dengan seluruh kegiatan peer to peer lending .
Dalam  Pasal  1754  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  pinjam  meminjam  merupakan bentuk  perjanjian  antara  para  pihak  yang  dimana  pihak  satu  memberikan  sejumlah  barang tertentu  yang  habis  karena  pemakaian  dengan  syarat  pihak  yang  lain  dapat  mengembalikan sejumlah  barang  yang  sama  dengan  jenis  serta  mutu  yang  sama  pula.  Perjanjian  pinjam meminjam  dal am  bahasa  Belanda  disebut  dengan  istilah  “ verbruik-lening .  Kata “ verbruik ”berasal dari “ verbruiken ” yang berarti menghabiskan. 16
Hubungan antara seseorang dengan orang lain menimbulkan hubungan hukum, dimana hubungan  hukum  itu  mempunyai  kriteria  masing-masing  dan  akan  menimbulkan  perjanjian- perjanjian  diantara  mereka.  Perjanjian  dapat  berupa  seperti  perjanjian  lisan,  perjanjian  di bawah  tangan  ataupun  akta  notaris  sehingga  dapat  dijadikan  bukti  yang  otentik  bila  terjadi masalah.  Walaupun  ada  dikenal  asas  kebebasan  berkontrak  tetapi  setiap  perjanjian  atau perikatan itu harus selalu mengacu kepada peraturan yang telah ditentukan. 17
Minimnya  perlindungan  terhadap  para  pihak-pihak  yang  melakukan transaksi e- commerce sebagai  permasalahan  hukum  yang  paling  sering  terjadi,  misalnya  dari  segi
16 R. Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015). h. 126.
17 Erlina  Erlina,  “Analisis  Yuridis  Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah,” El-Iqthisady:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum 1, no. 1 (2019): 109 – 14, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el- iqthisadi.v1i1.9911.
perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. 18
Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan keditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum  dalam  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian par a pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat didalam Pasal 18 ayat (1) UU  ITE  yang  menyatakan  bahwa,  “Transaksi  Elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  Kontrak Elektronik  mengikat  para  pihak.”  Dilihat dari  kaj ian  masalah di  atas dapat  disimpulkan bahwa suatu  transaksi  yang  menjadi  perjanjian  lalu  dituangkan  di  dalam  kontrak  elektronik  memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak- kontrak  pada  umumnya.  Pada  kegiatan  kredit  melalui  media online yang  mana  perjanjiannya tertuang  di  dalam  akta  atau  kontrak  elektronik  tentunya  klasifikasi  dari  akta  tersebut merupakan akta di bawahtangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil.
Kemudian  dalam  Pasal  1759  KUHPerdata  menjelaskan  mengenai kewajiban  pihak penerima pinjaman untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterima sebelum melewati batas waktu  yang telah ditentukan  dalam perjanjian.  Apabila penetapan waktu pengembalian pembayaran  tidak  ditentukan  maka  dalam  hal  ini  hakim  berkuasa  sehingga  apabila  pihak pemberi  pinjaman  menuntut  adanya  pengembalian  pinjaman  karena  keadaan  maka  pihak peminjam  diberikan  kelonggaran  untuk  membayar  pinjaman.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal 1760  KUHPerdata.  Kewajiban  penerima  pinjaman  yaitu  wajib  mengembalikan  barang  dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata).
Pasal  1764  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  pihak  penerima  pinjaman    memiliki kewajiban yang lain apabila peminjam tidak dapat mengembalikan barang yang dipinjam sesuai dengan  jumlah  serta  keadaan  yang  sama  maka  pihak  penerima  pinjaman  diwajibkan  untuk membayar  harga  barang  tersebut  dengan  memperhatikan  tempat  dan  waktu  yang  menerut perjanjian harus  dikembalikan.  Akan  tetapi  apabila  tempat  dan  waktu tidak  ditentukan dalam perjanjian  maka  harga  barang  tersebut  ditentukan  berdasarkan  waktu  dan  tempat  dimana
18 Aulia Fajriani Kamaruddin and Istiqamah Istiqamah, “Menilik Keabsahan Transaksi E -Commerce Yang Dilakukan Oleh  Anak  Diba wah  Umur,” Alauddin  Law  Development  Journal 2,  no.  3  (2020):  401 – 12, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14243.
Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan  Layanan  Kredit  Digital  (PayLater)  Akibat  Wanprestasi;  Analisis Mazhab Fikih dan Hukum Positif Melati Sukma, et. al.
perjanjian  telah  terjadi.  Dan  apabila  perjanjian  tersebut  terdapat  bunga  maka  pengembalian bunga  tersebut  harus  dibayarkan  atau  melakukan  penitipan  uang  pokoknya  hal  ini  dijelaskan dalam Pasal 1766 KUHPerdata.
4.2. Penyelesian  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan  Layanan  Kredit  Digital  (Paylater)  Akibat Wanprestasi
Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara,  yaitu  litigasi  dan  non- litigasi.  Penyelesaian  sengketa  wanprestasi  juga  dapat  ditempuh  dengan  cara  tersebut. Penyelesaian  sengketa  wanprestasi  bergantung  dari  bagaimana  kesepakatan  dari  para  pihak yang melakukan perjanjian, cara mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut.
Menurut  Frans  Hendra  Winarta,  litigasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  secara konvensional di dalam dunia bisnis seperti didalam bidang perdagangan dan perbankan. Proses litigasi menempatkan para pihak berhadapan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara  litigasi  merupakan  sebagai  jalur  terakhir  di  dalam  penyelesaian  sengketa  ( ultimum remidium )  setelah  upaya  penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  tidak  membuahkan  hasil. 19 Penyelesaian  dengan  proses  litigasi  melalui  pengadilan  menghasilkan  suatu win-lose  solution , yaitu suatu solusi dimana pasti ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Akibat dari suatu putusan yang bersifat win-lose ini adalah kemungkinan adanya suatu sengketa baru yang ditimbulkan apabila salah satu pihak tidak merasa puas dengan keputusan yang dihasilkan oleh hakim.
Proses  penyelesaian  sengketa  litigasi  memakan  waktu  yang  lama,  dan  biaya  yang dikeluarkan  juga  tidak  menentu  sehingga  relatif  lebih  mahal.  Proses  litigasi  memakan  waktu yang  lama  disebabkan  oleh  banyaknya  kasus  yang  harus  ditangani  oleh  pengadilan,  sehingga tidak sebanding jengan jumlah pegawai yang berugas di pengadilan. Proses penyelesaian jalur litigasi  bersifat  lebih  formal  dan  teknis.  Selain  itu,  adanya  tingkatan  upaya  hukum  yang ditempuh  para  pihak,  juga  menyebabkan  proses  litigasi  menjadi  lebih  lama.  Tingkatan  upaya hukum  tersebut  dimulai  dari  Pengadilan  Negeri  pada  tingkat  pertama,  dilanjutkan  dengan
19 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia  Dan Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). h. 1-2
Pengadilan Negeri di tingkat banding, lalu kasasi di Mahkamah Agung, serta Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir.
Penyelesaian  sengketa  non-litigasi,  dikenal  juga  dengan Alternative  Dispute  Resolution atau  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif.  Penyelesaian  sengketa  dengan  cara  non-litigasi  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian Sengketa Alternatif, sangat perlu untuk dikembangkan untuk mengatasi penumpukan sengketa yang perlu ditangani oleh pengadilan.
Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau  penilaian  ahli.  Berdasarkan  pengertian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  ada  6  (enam)  cara penyelesaian sengketa non-litigasi yang berlaku di Indonesia, yaitu:
a. Konsultasi
Pengertian  konsultasi  tidak  ditemukan  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Menurut  Black’s  Law  Dictionary, konsultasi  ( consultation )  adalah act  of  consulting  or  conferring  e.g  patient  with  doctor,  client with lawyer. Deliberation of persons on some subject .
b. Negosiasi
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap  kepentingan  penyelesaian  suatu  hal  atau  sengketa  untuk  mencapai  kesepakatan. 20 Pihak yang melakukan negosiasi disebut dengan negosiator.
c. Mediasi
Mediasi  dapat  ditemukan  di  dalam  ketentuan  Pasal  6  ayat  (3),(4),  dan  (5)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  bahwa  terhadap  suatu  sengketa  yang  tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan dengan bantuan seseorang  atau  ahli  atau  melalui  seorang  mediator.  Di  dalam  Pasal  1  Angka  1  Peraturan
20 ERWIN ERICSON CRISTIAN NAIBAHO, “Analisi Hukum Penyel esaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Rumah Komplek (Studi Putusan NO. 3/Pdt. GS/2021/PN Mdn),” 2022.
Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan  Layanan  Kredit  Digital  (PayLater)  Akibat  Wanprestasi;  Analisis Mazhab Fikih dan Hukum Positif Melati Sukma, et. al.
Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016,  mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh mediator.  Pihak  mediator  tidak  mempunyai  keweangan  untuk  memberi  putusan  terhadap sengketa  tersebut,  melainkan  hanya  berfungsi  untuk  membantu  dan  menemukan  solusi terhadap para pihak yang bersengketa.
d. Konsiliasi
Konsiliasi merupakan proses dimana pihak ketiga mencoba mempertemukan pihak yang berselisih. Proses ini diharapkan dapat membuat komunikasi diantara para pihak menjadi lebih baik,  dapat  memberikan  bantuan  teknis,  dan mencari  solusi  yang  potensial  untuk menyelesaikan sengketa yang ada.
e. Penilaian Ahli
Penilaian  Ahli  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  meminta  pendapat atau penilaian dari para ahli mengenai sengketa yang terjadi. Pendapat atau penilaian dari para ahli tersebut sebagai masukan bagi para pihak yang bersengketa.
4.3. Wanprestasi  dalam  Salah  Satu    Platform  PayLater  yaitu  Pada  Layanan  Shopee  dan Akibat Hukumnya
Wanprestasi  yang  terjadi  pada  penggunaan  layanan  Shopee PayLater biasanya disebabkan  oleh  debitur  yang  tidak  membayar  tagihan  Shopee PayLater yang  muncul. Wanprestasi yang dilakukan dapat bermacam-macam, misalnya tidak membayar tagihan sesuai tepat  pada  tanggal  yang  sudah  ditentukan,  ataupun mungkin  sama  sekali  tidak  membayar tagihan  tersebut.  Bentuk  wanprestasi  yang dilakukan  ini  merupakan  sebuah  wanprestasi dimana  seorang  debitur  telat  untuk melakukan  sebuah  prestasi,  ataupun  tidak  melakukan prestasi  sama  sekali. Pihak  Shopee  sudah  memberikan  pilihan  untuk  tanggal  pembayaran tagihan  Shopee PayLater setiap  bulannya.  Pilihan  tanggal  untuk  pembayaran tagihan  sudah tertera di dalam syarat dan ketentuan penggunaan Shopee PayLater .
Ketentuannya adalah sebagai berikut:
a. Setiap tagihan yang muncul di tanggal 25 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan akan dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan beikutnya.
b. Setiap  tagihan  yang  muncul  di  tanggal  1  setiap  bulannya,  maka  pembayaran  tagihan dilakukan paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya.
Salah  satu  bentuk  wanprestasi  dalam  penggunaan  Shopee PayLater adalah  dimana seorang  pengguna  (debitur)  terlambat  atau  tidak  membayar  tagihan  yang  telah  dikeluarkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan dipilih sendiri oleh pengguna pada saat awal pendaftaran  penggunaan  layanan  Shopee PayLater .  Ada  berbagai  macam  faktor  yang menyebabkan  seorang  debitur  terlambat  di  dalam  menjalankan  prestasinya.  Diantaranya adalah:
a. Debitur lupa akan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh Shopee PayLater
b. Debitur  berada  di  dalam  keadaan  memaksa  ( force  majeure )  contohnya  seperti  pandemi Covid-19 yang menyebabkan debitur kehilangan pekerjaannya.
c. Debitur terlambat diberi gaji oleh kantor, sehingga belum memiliki uang untuk membayar
d. Debitur  ingin  melihat  besaran  denda  yang  diberikan  oleh  Shopee. PayLater untuk keterlambatan pembayaran yang dilakukan.
Berdasarkan  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku,  pihak  Shopee  memberikan  denda sebesar  5%  dari  total  tagihan  per  harinya  untuk  denda  sebagai  konsekuensi  keterlambatan pembayaran. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Shopee adalah :
a. Memberikan  notifikasi  keterlambatan  pembayaran  dan  mengingatkan  debitur  untuk melunasi tagihannya melalui aplikasi Shopee.
b. Menghubungi  debitur  melalui  telepon  ataupun  WhatsApp,  bertanya  mengenai  alasan keterlambatan pembayaran, dan meminta debitur untuk melunasi tagihannya.
c. Debitur  tidak  dapat  melakukan  checkout  menggunakan Shopee PayLater di  dalam  aplikasi Shopee sampai tagihan debitur lunas.
d. Limit Shopee PayLater dapan berkurang
e. Pihak Shopee dapat melakukan pembekuan akun Shopee debitur
f. Pihak Shopee melakukan pembatasan penggunaan voucher Shopee
g. Pihak  penyelenggara  sistem  pembayaran,  PT.  Commerce  Finance,  pencatatan keterlambatan pembayaran yang dilakukan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
h. Pihak  penyelenggara  sistem  pembayaran,  PT.  Commerce  Finance,  melakukan  penagihan lapangan.
Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan  Layanan  Kredit  Digital  (PayLater)  Akibat  Wanprestasi;  Analisis Mazhab Fikih dan Hukum Positif Melati Sukma, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di dalam penggunaan Shopee PayLater dapat menimbulkan beberapa akibat  terhadap penggunaan  aplikasi  Shopee dan  sistem pembayaran Shopee PayLater .  Sampai  saat  ini,  di  dalam  kasus  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur, pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee PayLater tidak melakukan tindakan hukum di dalam penyelesaiannya dan tidak melakukan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun  non-litigasi  sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  yang  berlaku  di  Indonesia.  Pihak Shopee  maupun  pihak  penyelenggara  Shopee PayLater hanya  mengambil  langkah  untuk menyelesaikan  sengketanya  secara  internal  dan  memberikan  sanksi  administratif  bagi  pelaku wanprestasi terhadap perjanjian penggunaan Shopee PayLater .
Tidak  diambilnya  cara  penyelesaian  sengketa  baik  secara  litigasi  maupun  non-litigasi, membuat  wanprestasi  yang  dilakukan  di  dalam  penggunaan  Shopee PayLater tidak menimbulkan suatu akibat hukum. Menurut penulis, penyelesaian sengketa secara internal ini dipilih  karena  lebih  mudah  untuk  mengatasi  sengketa  wanprestasi  pada  penggunaan  Shopee PayLater yang  mungkin  sangat  banyak  dilakukan  oleh  para  pengguna  (debitur).  Apabila  pihak Shopee  menggunakan  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  maupun  non-litigasi terhadap jumlah sengketa yang sangat banyak, pasti akan menimbulkan kesulitan pada waktu serta biaya dari pihak Shopee di dalam menangani kasus wanprestasi ini.

## 4. Kesimpulan
Kedudukan  layanan  kredit  Digital (PayLater) di  dalam  Islam  disebut  dengan al-qardh yang menurut para ulama mazhab itu diperbolehkan asalkan tidak mendatangkan keuntungan bagi peminjam. Kedudukan layanan kredit digital (Paylater) menurut hukum positif di Indonesia dijelaskan  dalam  Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.07/2016  Tentang  Layanan  Pinjaman  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  mengatur  mengenai  penyelenggaran Fintech  peer  to  peer lending ( P2PL) sebagai  pelaku  usaha  yang  memperhatikan  bentuk  pendaftaran  dan  perizinan lembaga  penyelenggara,  tata  kelola  dan  manajemen  resiko  yang  akan  datang  dan  laporan berkala  kepada  pihak  OJK  serta  adanya  bentuk  edukasi  kepada  pihak  konsumen  terkait perlindungan hukum. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia ada dua jalur yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Di dalam penyelesian sengketa yang dilakukan oleh pihak pemberi dan penerima pinjaman, mereka tidak
memilih  untuk  menggunakan  cara  penyelesaian  sengketa  dengan  jalur-jalur  tersebut,  akan tetapi  pemberi  dan  penerima  pinjaman  lebih  memilih  untuk  melakukan  penyelesaian  secara internal, serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi.

## Daftar Pustaka
AZHARI,  CICI  OCTA.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Indihome  Akibat  Terj adinya Gangguan  Jaringan  Internet  Di  Tinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Plaza Telkom Group Kota Pekanbaru) PEKANBARU).”
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020. https://doi.org/http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/25475.
Bakry,  Muammar,  Rahman  Ambo  Masse,  Lukman  Arake,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and Abdul  Syatar.  “How  to  Attract  Millennials?  Indonesian  Sharia  Banking  Opportunities.” WSEAS Transactions on Business and Economics 18 (2021): 376 – 85.
Erlina,  Erlina.  “Analisis  Yuridis  Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah.” El-Iqthisady: Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum 1,  no.  1  (2019):  109 – 14. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9911.
Frans  Hendra  Winarta. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  Dan Internasional . Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Hadi, Abu Azam Al. Fikih Mualamah Kontemporer . Depok: Rajawali Pers, 2019.
Imam Mustofa. Fiqih Muamalah Kontemporer . Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Jaih  Mubarok. Fikih  Muamalah  Maliya  Akad  Tabarru’ .  Bandung:  Simbiosa  Rekatama  Media, 2017.
Kamaruddin,  Aulia  Fajriani,  and  Istiqamah  Istiqamah.  “Menilik  Keabsahan  Transaksi  E - Commerce  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Dibawah  Umur.” Alauddin  Law  Development Journal 2, no. 3 (2020): 401 – 12. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14243.
Kurniati, Kurniati, Eka Indriyani Ms, Muhammad Muhammad, and Abdul Syatar. “Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19.” Webology 19, no. 2 (2022): 5457 – 67.
NAIBAHO,  ERWIN  ERICSON  CRISTIAN.  “Analisi  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi Akibat  Keterlambatan  Pelaksanaan  Perjanjian  Pembangunan  Rumah  Komplek  (Studi Putusan NO. 3/Pdt. GS/2021/PN Mdn),” 2022.
Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurnia ti. “The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia; A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 4, no. 1 (2022): 31 – 48. https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364.
Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan  Layanan  Kredit  Digital  (PayLater)  Akibat  Wanprestasi;  Analisis Mazhab Fikih dan Hukum Positif Melati Sukma, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab  Asy- Syafi’i.” Jurnal  Ekonomi,  Bisnis,  Dan  Akuntansi 20,  no.  2  (2018):  1 – 12. https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1108.
Pe rmana,  Gusi  Putu  Lestara,  and  Adek  Ika  Elsiani.  “Apakah  Metode  Pembayaran  Paylater Aman?:  Sebuah  Investigasi  Dari  Dimensi  Kepercayaan  Dan  Keamanan.” JAZ:  Jurnal
Akuntansi Unihaz 5, no. 1 (2022): 47 – 57. https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jaz.v5i1.2808.
Prastiwi,  Iin  Emy,  and  Tira  Nur  Fitria.  “Konsep  Paylater  Online  Shopping  Dalam  Pandangan Ekonomi  Islam.” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam 7,  no.  1  (2021):  425 – 32. https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I1.1458.
R. Subekti. Aneka Perjanjian . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
Sabir,  Muhammad,  and  Rifka  Tunnisa.  “Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi Komparatif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
Sari,  Elind a,  and  Rahmawati  Kusuma.  “Keabsahan  Perjanjian  Kredit  Dengan  Fitur  Shopee Paylater  Pada  Aplikasi  Shopee:  Studi  Perbandingan  Kuh  Perdata  Dan  Hukum  Islam.” Private Law 2, no. 3 (2022): 540 – 48. https://doi.org/10.29303/PRLW.V2I3.1532.
Siska,  Neng,  Maulida  Mar paung,  Agung  Prasektyo,  and  Purnama  Ramadani  Silalahi.  “Analisis Pinjaman Modal Usaha Pada Shope Paylatter Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal
Manajemen Bisnis Syariah 1, no. 2 (2022): 77 – 87. https://jurnalguffar.com/index.php/JurnalManajemenBisnisSyariah/article/view/38.