## PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## Ahmad Muttaqin *)
*) Penulis adalah Magister Sains (M.Si.), dosen tetap Jurusan Dakwah (Komunikasi) STAIN Purwokerto.
Abstract: Poverty is a crucial problem for every nation that not only affects to the failure of fulfilling the basic rights of people to live in dignity but also reinforce unjust practices. One of the unjust forms in poverty is gender. Social burden in each poverty dimension including economic, social, cultural, and political structural dimensions is borne disproportionately by men and women. Women groups bear the burden of the social impact of poverty much higher than men. This condition is further exacerbated by the initiation of intervention in order to reduce the obstacles of poverty which is more projected on a particular group. As a social construction, the difference in gender has been proved by the contribution to social injustice not only for women but also for men. This gender difference becomes a source of injustice for men and women in their families, society, and state. In advance stage, this may justify gender bias in the systems of distributing authority, division of labor, ownership, and distribution resource. Therefore, the changing gender construction is an urgent need. This context becomes the intersection between poverty and gender inequality as a perspective to analyze national problem. The program which is designed to reduce poverty is not only oriented to overcome the obstacles of poverty in its various dimensions, but also to transform gender construction which can represent equality and justice. Keywords: gender, poverty, social impact, equity, construction.

## A. PENGANTAR
Hingga  lebih  dari  satu  dasawarsa,  pengertian  gender  masih  banyak  disalah  pahami.  Gender dipahami tidak sebagai perbedaan antara laki-laki perempuan dan tuntutan persamaan hak antara laki- laki  perempuan.  Pemahaman  seperti ini  muncul karena publikasi, baik oleh peliputan  media, maupun sosialisasi  para  aktifis  perempuan  yang  lebih  bersifat  kasuistik.  Akibatnya,  persepsi  publik  terbentuk mengikuti  logika  kasus  yang  memiliki  kecenderungan  advokatif.  Gender  dipahami  dalam  mainstream advokasi  persamaan  hak  dan  keadilan  bagi  kaum  perempuan.  Gerakan-gerakan  dalam  mainstream keadilan gender dalam konteks  ini sering mendapat reaksi tidak hanya dari  kaum  laki-laki, tetapi  juga kaum perempuan sendiri, yang mengarah pada sikap-sikap resisten.
Kondisi  ini  menunjukkan  konsepsi  gender  dalam  pemahaman  masyarakat  secara  mendasar belumlah  tuntas.  Perlu  ada  transformasi  konseptual  dengan  pendekatan  baru  yang  lebih  komprehensif dan  sederhana  tentang  pengertian,  latar  belakang, sejarah,  dan  sebagainya,  melalui  media-media  yang mudah  diakses  publik.  Pengertian  gender  berbeda  dengan  pengertian  seks  (jenis  kelamin).  Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara  biologis,  yang  melekat  pada  jenis  kelamin  tertentu.  Misalnya,  laki-laki  ditandai  dengan kepemilikan kumis, penis, dan dapat memproduksi sperma. Perempuan tidak berkumis, memiliki rahim, dan  memproduksi  sel  telur.  Masing-masing  tanda  tersebut  telah  melekat  sejak  lahir  dan  tidak  bisa dipertukarkan satu sama lainnya.
Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan, yang dikonstruksi secara  sosial  ataupun  kultural.  Misalnya,  perempuan  dikenal  sebagai  keibuan,  cantik,  emosional,  dan berbagai macam sifat kelemah lembutan lainnya. Adapun laki-laki dianggap kuat, rasional, berani, dan aneka sifat kejantanan lainnya. Ciri dan sifat-sifat tersebut dapat saling dipertukarkan. Perempuan bisa bersifat rasional dan berani, sebaliknya laki-laki juga bisa bersifat lemah lembut dan emosional.
Sejarah  perbedaan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  terjadi  melalui  proses  yang  panjang. Perbedaan  tersebut  terjadi  oleh  banyak  hal,  di  antaranya;  dibentuk,  disosialisasikan,  diperkuat,  di- konstruksi secara sosial dan kultural. Proses panjang perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan seolah-olah  menjadi  tetap  dan  menjadi  bagian  dari  kodrat  yang  diberikan  Tuhan  kepada  manusia. 1 Dalam  perkembangan  dan  dinamika  sosial,  gender  sebagai  konstruksi  sosial  dan  kultural  sering digunakan  sebagai  referensi  untuk  melakukan  spesialisasi  dan  kategorisasi  bagi  distribusi  aktivitas  dan kegiatan produksi. Di  sinilah  persoalan muncul,  perbedaan  gender yang  dipahami  seolah-olah  sebagai ketentuan dari Tuhan melahirkan ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan.

## B. PENGARUSUTAMAAN GENDER
Program  pembangunan  secara  normatif  seringkali  dideklarasikan  sebagai  upaya  melakukan perubahan  untuk  mencapai  tingkat  kesejahteraan  tertentu  bagi  masyarakat  umum.  Pembangunan, dipahami netral, dalam pengertian tidak memihak atau memberikan peluang yang sama pada kelompok tertentu untuk memperoleh manfaat. Pandangan ini tidak terlalu tepat karena sebenarnya pembangunan memberikan  dampak  yang  berbeda,  sesuai  dengan  tingkat  seseorang  atau  kelompok  yang  mengakses hasil-hasil  pembangunan.  Dalam pengertian  ini,  pembangunan  bersifat  tidak  netral  atau merepresentasikan suatu kepentingan dominan, bahkan ideologi tertentu.
Sejalan dengan pengertian di atas, pembangunan dalam perspektif gender juga tidak bersifat netral. Program  pembangunan  yang  sedemikian  rupa  didesain  untuk  mengakomodasi  kepentingan  publik, ternyata dalam praktiknya memberikan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, pada  titik  tertentu,  pembangunan  yang sudah  dianggap  ideal  mengakomodasi kepentingan  umum  dan memenuhi  hak-hak  dasar  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  (ekosob)  justru  semakin  membuat  kelompok perempuan terpuruk. 2
Hal  penting  yang  menyebabkan  perbedaan  penerimaan  dampak  pembangunan  ini  adalah  tingkat kapasitas  mengakses  antara  laki-laki  dan  perempuan  berbeda.  Relasi  sosial  ekonomi  sampai  saat  ini harus  diakui  masih  menempatkan  perempuan  pada posisi  yang  cenderung  tertinggal.  Oleh  karena  itu, pada saat proses pembangunan yang memposisikan masyarakat secara sama diluncurkan, maka muncul ironi dalam bentuk dominasi. Perspektif netralitas ini memperlebar kesenjangan dan ketidakadilan sosial.
Ketidakadilan  pembangunan  berbasis  gender  pertama  kali  terdeteksi  di  Australia  pada  saat dilakukan gender audit tahun 1983. 3 Hasil audit tersebut membuktikan anggaran-anggaran pembangunan Australia  memberikan  dampak  yang  berbeda  terhadap  tingkat  kesejahteraan  antara  laki-laki  dan perempuan.  Kelompok  laki-laki  memperoleh  dampak  positif  pembangunan  lebih  besar  dari  kelompok perempuan.  Audit  ini  secara  tidak  langsung  menunjukkan  negara  telah  berlaku  tidak  adil  kepada warganya.
Berawal dari audit ini, sebagian besar negara berinisiatif melakukan analisis serupa dengan metode dan  derajat  yang  berbeda.  Afrika  Selatan,  misalnya,  menggunakan  gender  sensitive  budget  analysis, Philipina menggunakan gender responsif budget, dan lain sebagainya.
Gender  menjadi  perspektif  yang  memberi  ruang  baru  alternatif  negara-negara  dalam  memahami persoalan-persoalan  sosial  yang  menjadi  penghambat  proses  pembangunan.  Anggaran  publik  sangat penting, mengingat signifikansinya sebagai instrumen yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan pembangunan  dalam  pengertian  memfungsikan  sebagai  manifestasi  responsifitas  negara  terhadap persoalan-persoalan  yang  berkembang  di  warganya.  Melalui  audit  anggaran,  proyeksi  pembangunan
dapat  sedini  mungkin  diantisipasi  agar  tidak  melahirkan  paradoks  baru  dalam  proses  pengembangan masyarakat, yang berupa marginalisasi dan ketidakadilan.
Perspektif gender dalam pembangunan di Indonesia terlihat mulai berkembang pasca reformasi, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus- utamaan  Gender  dalam  Pembangunan  Nasional.  Inpres  ini  memastikan  seluruh  proses  pembangunan nasional  dari  hulu  hingga  hilir  harus  mempertimbangkan  kesetaraan  gender.  Pelaksanaan  Inpres  ini kemudian diperkokoh dengan pembentukan Menteri Negara yang khusus menganalisis dan mengontrol pengarusutamaan gender (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan).
Fungsi  analis  dan  pengontrol  inilah  sesungguhnya  pemahaman  pengarusutamaan  (mainstreaming) gender yang dikontekstualisasikan. Persoalan kemudian yang muncul adalah adaptasi institusional yang dilakukan  daerah  terhadap  institusi  nasional  pengawal  pengarusutamaan  gender.  Beberapa  daerah memformulasikan dengan membentuk institusi baru yang fokus mengakomodasi program kegiatan, yang dianggap merepresentasikan kepentingan dan kebutuhan perempuan. PKK, misalnya, mengorientasikan seluruh  program  dan  kegiatannya  secara  eksklusif  bagi  kelompok  perempuan.  PKK  membatasi  diri hanya melaksanakan program yang selama ini dianggap merepresentasikan kegiatan perempuan seperti pelatihan memasak, rias kecantikan, dan lain sebagainya.
Pengarusutamaan gender dipahami secara afirmatif dengan kebijakan-kebijakan ke”perempuan”an. Sebagai  mainstream,  gender  tidak  dipahami  dalam  perspektif  yang  mengerangkakan  setiap  proses pembangunan  masyarakat  yang  melampaui  batas-batas  eksklusivitas  institusi  sektoral.  Implikasinya, gender  menjelma  menjadi  ruang  tersendiri  yang  diferensiatif  dengan  urusan sektor-sektor  lain.  Pener- jemahan  model  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  gender  masih  ambigu  dan  mengakibatkan penerjemahan yang kurang relevan pada tingkat operasional kebijakan-kebijakan publik.
Dua  hal  penting  yang  menjadi  formula  bagi  gender  mainstreaming  adalah;  Pertama,  program  dan kegiatan  pembangunan  tidak  terpisah  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Sebagai  konstruksi  sosial, perspektif  gender  tidak  membedakan  secara  dikotomi  program  spesifik  laki-laki  atau  perempuan. Program kegiatan didesain dengan memungkinkan antara laki-laki dan perempuan memiliki ruang yang sama-sama  representatif  dan  adil  untuk  berpartisipasi,  berkontribusi  dan  memperoleh  manfaat.  Ruang yang representatif dan adil menjadi hal penting pada setiap penyelenggaraan program dan kegiatan untuk menjamin aksesibilitas semua stakeholders pembangunan.
Kedua,  program  kegiatan  yang  diproyeksikan  sebagai  afirmasi  gender  mainstreaming  tidak diorientasikan  untuk  memperoleh  hasil  secara  kalkulatif,  melainkan  sebagai  sasaran  atau  media  bagi tercapainya keadilan dan kesetaraan gender. Program kegiatan afirmatif difungsikan untuk mendukung proses  tercapainya  keseimbangan  kapasitas  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  atas  suatu penyelenggaraan  pembangunan.  Program  Keluarga  Berencana  (KB),  misalnya,  tidak  diproyeksikan untuk meningkatkan kapasitas kaum perempuan dalam mengendalikan kelahiran, tetapi menjadi sarana bagi  kaum  perempuan  untuk  mempunyai  posisi  tawar  yang  berimbang  dalam  merencanakan kesejahteraan keluarga.
Dengan  kerangka  di  atas,  konsepsi  institusi  pengawal  yang  diafirmasikan  berdasar  Inpres  No.  9 Tahun  2000  berbeda  dengan  institusi  yang  terformulasikan  sebagai  eksekutor  pelaksana  program  ke- perempuan-an.  Institusi  pengawal  mengasumsikan  terjangkaunya  seluruh  proses  pembangunan  lintas sektoral,  sedang  institusi  pelaksana  program  menjadi  sektor  spesial  yang  belum  tentu  berperspektif gender.

## C. KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF GENDER
Kemiskinan telah banyak didefinisikan oleh lembaga-lembaga yang selama ini mempunyai perhatian khusus.  BPS,  misalnya,  mendefiniskan  kemiskinan  sebagai  kondisi  ketidakmampuan  seseorang memenuhi  kebutuhan  dasar  minimal  yang  meliputi  kebutuhan  konsumsi  dan  non-konsumsi.  Dalam ukuran BPS, seseorang dianggap miskin apabila ia tidak mampu mengkonsumsi makanan dalam takaran 2.100  kilo  kalori  per  hari  dan  kebutuhan  minimal  non-makanan  seperti  perumahan,  pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Definisi kemiskinan yang lain dengan indikator berbeda, misalnya, oleh Bank Dunia dan lembaga- lembaga riset. Indikator yang berbeda ini berimplikasi terutama pada angka kemiskinan yang seringkali menjadi  kontroversi  dan  komoditas  politik  pragmatis.  Perbincangannya  bergeser  dari  upaya-upaya strategis  mereduksi  kemiskinan  kepada  metode  dan  validitas  data  kemiskinan.  Masing-masing mengklaim  sebagai  yang  paling  akurat  dan  representatif  untuk  dijadikan  dasar  bagi  pengambilan kebijakan.
Dalam  memahami  kemiskinan  dengan  menitikberatkan  pada  faktor-faktor  yang  melekat  kepada orang,  yang  diidentifikasi  miskin  sudah  tidak  relevan  lagi.  Pemahaman  kemiskinan  model  ini  sempat menjadi  argumen  yang  populer  pada  awal  tahun  1950-an,  yang  menjelaskan  bahwa  ”a  country  is  poor because it is poor”. Gagasan ini mendasari banyak teorisasi penting mengenai pembangunan negara-negara Dunia  Ketiga.  Namun,  pengalaman  pembangunan  negara-negara  miskin  puluhan  tahun  sejak  itu memunculkan argumen baru, yaitu “a country is poor because of poor policies”. 4 Artinya, kemiskinan dewasa ini bukan semata-mata disebabkan secara internal orang miskin sendiri, tetapi juga faktor-faktor lain yang bersama-sama menciptakan struktur yang tidak adil. Dengan demikian, kemiskinan tidak bisa dipahami secara spesifik terhadap kondisi-kondisi yang melingkupi orang miskin, tetapi secara menyeluruh seperti struktur sosial, pendidikan, dan kebijakan, yang berkembang di masyarakat. Dalam kaitan ini, setiap sisi kehidupan masyarakat berpotensi menciptakan relasi sosial yang tidak adil dan berkontribusi bagi proses pemiskinan. Dalam konteks ini, kemiskinan menjadi bersifat multidimensi dan lintas sektoral. 5
Kemiskinan tidak saja berurusan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga non-ekonomi. Oleh karena itu,  kemiskinan  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kesejahteraan  materi  (material  well-being),  tetapi  juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial (social well-being). 6 Secara material, kemiskinan dapat diukur secara kuantitatif  dan  objektif,  misalnya  melalui  konsumsi  kalori  atau  belanja  yang  dikonversikan  rupiah. Namun demikian, memahami berapa kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi seseorang menjadi relatif dan kualitatif. Dalam konteks kesejahteraan sosial, poin penting yang dipersoalkan bukan berapa ukuran kemiskinan, tetapi dimensi yang terkait dalam gejala kemiskinan.
Tiga dimensi kemiskinan yang utama adalah: Pertama, dimensi ekonomi atau material. Kemiskinan dalam  dimensi  ini  menjelma  dalam  kebutuhan  dasar  manusia  yang  sifatnya  material  seperti  pangan, sandang,  perumahan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  lain-lain.  Dimensi  ini  dapat  diukur  dengan  rupiah, walaupun harganya berubah-ubah. Dimensi ekonomi cukup dominan mempengaruhi pandangan umum tentang  kemiskinan  karena  sifatnya  yang  objektif,  terukur,  dan  verbal.  Namun  demikian,  perbedaan pandangan  muncul  dalam  merumuskan  akar-akar  kemiskinan.  Satu  kelompok  memandang  bahwa kemiskinan ekonomi bersifat absolut karena latar belakang dari orang miskin itu sendiri, sementara yang lain  berpendapat  lebih  disebabkan  karena  struktur  ekonomi  yang  berlangsung  mencerminkan ketidakadilan.
Kedua, dimensi sosial dan budaya. Lapisan sosial yang secara ekonomis diidentifikasi miskin akan membentuk lingkaran kebudayaan unik baru, yang disebut budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan ini muncul  sebagai  style  yang  memungkinkan  bagi  kelompok  miskin  menemukan  cara  tertentu  untuk bertahan  hidup.  Budaya  kemiskinan  terepresentasikan  melalui nilai-nilai  seperti  apolitis, fatalistik, dan lain  sebagainya.  Nilai-nilai  representatif  ini  akan  terus  berkembang  menjadi  basis  cara  produksi  yang standar bagi kelompok miskin dalam memberi jaminan sosial dan keberlangsungan hidupnya.
Ketiga, dimensi struktural atau politik. Kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak memiliki sarana, akses,  dan  kapasitas  politis  yang  berimbang.  Beberapa  yang  menjadi  sebab  ketimpangan  struktural adalah  KKN,  rekruitmen  politik  yang  manipulatif,  dan  konspirasi  dalam  pelaksanaan  pembangunan. Kemiskinan  menjadi  salah  satu  produk  politik  yang  terimplementasikan  dalam  kebijakan-kebijakan publik.  Dalam  bahasa  lain,  kemiskinan  terdesain  secara  sengaja  melalui  penciptaan  struktur-struktur politik yang tidak memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang sama. Dimensi ini menjadi ironi tersendiri bagi negara yang mestinya mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial.
Masing-masing dimensi kemiskinan di atas menimbulkan dampak sosial yang memiliki tingkat dan derajat  yang  berbeda.  Dalam  realitas,  kelompok  utama  yang  paling  berat  menanggung  beban  dari dampak  kemiskinan  adalah  perempuan.  Kemiskinan  menjadi  beban  tambahan  kelompok  perempuan yang  sebelumnya  telah  termarginalkan  dalam  proses  dan  struktur  sosial  yang  tidak  adil.  Persoalan konsumsi, misalnya, perempuan miskin memiliki beban lebih tinggi dibanding kelompok laki-laki untuk menjamin ketersediaan makanan bagi anggota-anggota keluarganya pada saat ketersediaan materi (uang) tidak  ada.  Begitu  halnya  persoalan-persoalan  kemiskinan  lain  yang  mendesak  kelompok  perempuan berdiri pada garis paling belakang.
Konteks dampak sosial inilah yang sebenarnya dari perspektif gender untuk disandarkan. Konstruksi kemiskinan yang lebih mendasarkan pada kelompok tertentu memunculkan persoalan baru dalam relasi sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini  karena  konstruksi  kemiskinan  semakin  menempatkan keduanya  dalam  posisi  yang  berbeda:  sesuatu  yang  sebenarnya  sedang  diurai  untuk  mewujudkan keadilan  substantif,  baik  baik  laki-laki,  maupun  perempuan,  yang  selama  ini  menjadi  korban  dari ketidakadilan berbasis gender.

## D. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Perspektif  gender  yang  lebih  menyandarkan  pada  ketidakadilan  beban  dampak  sosial  kemiskinan meniscayakan  penanggulangannya  tidak  hanya  berorientasi  pada  upaya  mereduksi,  tetapi  mengubah konstruksi  sosial.  Beban  yang  berbeda  dalam  menanggung  dampak  kemiskinan  secara  tidak  langsung menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang ataupun kelompok dalam memenuhi hak-hak dasar  secara  layak.  Penanggulangan  kemiskinan  sejatinya  adalah  proses  mengubah  dari  kondisi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar ke arah pengembangan kehidupan yang bermartabat. 7
Penanggulangan  kemiskinan  pertama  kali  diarahkan  untuk  mengurai  substansi  dari  akar kemiskinan, baik yang berdimensi material ekonomi, sosial budaya, maupun struktural politik. Masing- masing  dimensi  memiliki  karakteristik  hambatan  yang  spesifik,  yang  musti  diperlakukan  berbeda. Namun  demikian,  bukan  berarti  penanggulangan  kemiskinan  bersifat  satu  dimensi  atau  parsial,  tetapi menyeluruh, dalam pengertian, saling mengait. Dimensi material ekonomi tidak akan bisa tuntas apabila hambatan-hambatan yang bersifat sosial budaya tidak ditangani. Sebagai contoh, hambatan kemiskinan material  ekonomi  yang  teridentifikasi  adalah  keterbatasan  modal.  Untuk  mengatasi  hambatan  itu,
intervensi  yang  dilakukan  adalah  pemberian  fasilitas  permodalan.  Pada  saat  bersamaan,  hambatan kemiskinan  dimensi  sosial  budaya  dalam  bentuk  sikap-sikap  fatalistik  tidak  tersentuh.  Akibatnya, intervensi  fasilitasi  permodalan  yang  murni  material  ekonomi  tidak  bisa  memenuhi  harapan  bagi kelompok miskin untuk membantu mengubah kondisi ke arah kehidupan yang lebih bermartabat. Model seperti ini bisa dilihat dari program-program yang didesain sebagai penanggulangan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terbukti gagal mengubah kondisi dasar kelompok miskin.
Fokus  kedua  penanggulangan  kemiskinan  adalah  mengubah  konstruksi  sosial  yang  lebih merpresentasikan  keadilan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Sumber  kemunculan  hambatan masing-masing  dimensi  kemiskinan  yang  berakibat  lebih  tingginya  beban dampak  pada  perempuan terletak pada budaya patriarkhi sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat. 8 Budaya patriarkhi ini  tercermin  dalam  kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat  dan  bernegara  yang  menjadi  pembenar terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan, dan sistem distribusi sumberdaya  yang  bias  gender.  Budaya  patriarkhi  semakin  mengakar  setelah  negara  memberikan kontribusinya berupa legitimasi. Hal ini berakibat pada melemahnya posisi tawar dan suara perempuan terhadap proses-proses formal pengambilan keputusan kebijakan.
Gender yang terkonstruksi berbasis budaya patriarkhi inilah yang menjadi sasaran utama perubahan melalui  program-program  penanggulangan  kemiskinan.  Program  Keluarga  Bencana  (KB),  misalnya, sebagai  bagian  dari  penanggulangan kemiskinan  tidak hanya  diarahkan  untuk meningkatkan  kapasitas dan  akses  perempuan  terhadap  layanan  kesehatan  yang  berdimensi  material  ekonomi,  tetapi  juga diarahkan  sebagai  media  untuk  mengubah  konstruksi  pengendalian  kelahiran  yang  selama  ini  lebih dibebankan  kepada  perempuan.  Pengendalian  kelahiran  baik  dari  sisi  pengetahuan  (kesehatan  repro- duksi,  perencanaan  keluarga,  dan  sebagainya)  maupun  teknis  (alat  kontrasepsi,  usia,  dan  sebagainya) menjadi  tanggung  jawab  bersama  secara  seimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Situasi  seperti  ini masih jarang terlihat dalam praktik kegiatan terkait (baca: dengan KB) yang dapat dipastikan semua par- tisipannya adalah perempuan.
Kondisi ini cukup menghawatirkan bagi proses untuk mengubah konstruksi gender yang lebih adil dan setara. Hal ini akan lebih parah apabila dikaitkan dengan batas akhir pencapaian target tujuan pem- bangunan  milenium  (MDGs)  tahun  2015,  di  mana  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang mengadopsinya.  Secara spesifik,  kesetaraan  gender menjadi salah satu  dari 8  (delapan) tujuan  MDGs, walaupun  ia  juga  menjadi  mainstream  bagi  tujuan-tujuan  lainnya  seperti  penghapusan  kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, dan penurunan angka kematian anak.
Melihat  realitas  di  atas,  persolan  ketidakadilan  gender  bukan  terletak  pada  minimnya  program kegiatan yang diidentifikasi berorientasi pada pemberdayaan, terutama bagi perempuan, tetapi lebih pada operasionalisasi  paradigmatik  penghapusan  ketidakadilan  berbasis  gender  pada  setiap  program  yang dikerangkakan sebagai kegiatan pembangunan. Program KB cukup merepresentasikan realitas ini karena memperlakukan  paradigma  dan  pengarusutamaan  gender  secara  ambigu.  Target  pencapaian  2015 memerlukan kerja keras dan tindakan radikal untuk mengakselerasi agar proses menuju perubahan ber- langsung relatif lebih cepat.

## E. MASALAH LOKAL
Praktik penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender di tingkat lokal (kabupaten dan kota) cukup beragam. Secara konvensional, lembaga yang diberi wewenang penuh mengarusutamakan gender
dalam  pembangunan  adalah  Dharma  Wanita  Persatuan  (DWP)  melalui  kegiatan  dalam  Program Kesejahteraan  Keluarga  (PKK).  Lembaga  ini  dipilih  karena  dianggap  mempunyai  karakteristik  yang merepresentasikan  problem  umum  gender  dalam  bentuk  ketidakberdayaan  kelompok  perempuan. Keberadaan  lembaga  ini  sesungguhnya  tidak  terlalu  mendasar  bagi  kepentingan  mengarusutamakan gender  dalam  penanggulangan  kemiskinan  yang  lebih  menekankan  pada  fungsi  advokasi  dan  evaluasi terhadap  segala  proses  yang  diarahkan  untuk  menanggulangi  kemiskinan.  Dengan  demikian,  lembaga apapun  pada  dasarnya  bisa  digunakan  untuk  memerankan  fungsi  pengarusutamaan  gender,  sepanjang memiliki  sumberdaya  yang  cukup  untuk  melakukan  insiasi  dan  perumusan  indikator  pencapaian konstruksi baru gender yang lebih adil dan setara.
Lembaga formal di atas seringkali terjebak pada problem distribusi wewenang sektoral yang terpisah dengan urusan sektor lainnya. Hal ini berimplikasi terhadap bergesernya dari fungsi advokasi dan kontrol ke eksekusi program kegiatan. Lebih jauh, gerakan pengarusutamaan gender menjadi parsial dan tidak menanggulangi  seluruh  proses  pembangunan.  Beberapa  hal  yang  menyebabkan  bergesernya  fungsi pengarusutamaan  gender  dalam proses penanggulangan kemiskinan  adalah:  Pertama,  pengetahuan  dan pemahaman  konsep  gender  belum  tertransformasikan  terhadap  para  pemangku  kepentingan pembangunan  secara  utuh.  Akibatnya,  gender  dipahami  secara  ambigu,  bahkan  beberapa  kasus  justru menjadi  sumber  kontroversi.  Pemahaman  yang  ”melulu”  perempuan  mendasari  kemunculan kepentingan berbeda dari masing-masing stakeholder dalam proses dialektikanya seringkali menggunakan pendekatan  konfrontatif.  Situasi  seperti  ini  secara  langsung  memelihara  ambiguitas  pemahaman masyarakat terhadap substansi gender.
Kedua,  kebijakan  pembangunan  berbasis  urusan.  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  38  tahun  2007 menjelaskan  bahwa  penyelanggaraan  pemerintahan  dilakukan  berdasar  urusan  wajib  dan  pilihan. Urusan  wajib  adalah  urusan  yang  harus  diselenggarakan  pemerintah  terkait  dengan  pelayanan  dasar. Adapun urusan pilihan adalah urusan yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal. Kriteria penentuan kedua urusan tersebut lebih bersifat material, yang didominasi oleh perspektif ekonomis  sehingga  dalam  praktik  pembangunan  nuansa  yang  muncul  adalah  pragmatis.  Kompetisi masing-masing  urusan  dalam  menyelenggarakan  program  pembangunan  sempat  tercipta,  tetapi  bukan pada arah untuk meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat, melainkan pada okupasi alokasi anggaran. Kemiskinan dan berbagai persoalan sosial seringkali hanya dijadikan sebagai klaim kesahihan masing-masing untuk meningkatkan jatah anggaran pemerintah.
Ketiga,  evaluasi  pembangunan  dilakukan  secara  kuantitatif  dengan  mengukur  capaian-capaian objektif. Sementara  itu, dampak sosial ekonomi  pembangunan yang bersifat subjektif  jarang mendapat porsi  sebagai  bagian  dari  proses  evaluasi.  Evaluasi  pembangunan  jalan,  misalnya,  diarahkan  pada penilaian hasil pembangunan dengan memperbandingkannya terhadap realisasi anggaran. Apabila secara wajar telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka pembangunan tersebut dapat diklaim sukses walaupun dampak sosial yang ditimbulkan tidak sebagaimana yang diharapkan pada saat perencanaan disusun.
Persoalan-persoalan  mendasar  di  atas  berkontribusi  besar  bagi  proses  pengarusutamaan  gender dalam  setiap  penyelenggaraan  pembangunan.  Hal  ini  mengingat  bahwa  ketidakadilan  berbasis  gender bisa terjadi pada setiap sisi kehidupan, terutama yang terkait dengan wilayah publik. Pemerintah dengan legitimasi  sosial  politiknya  mempunyai  peran  strategis  sebagai  inisiator,  yakni  melalui  aksi-aksi  nyata yang melawan gerakan sistematis kemiskinan dan marginalisasi berlatar belakang gender. Pertama-tama perlu  diupayakan  aksi-aksi  berjangka  pendek  yang  praktis  agar  mampu  mengurai  persoalan
ketidakadilan. Dari sini, kemudian dirancang upaya menemukan cara strategis dan menyeluruh dalam memerangi ketidakadilan di berbagai dimensinya. 9
Secara  praktis,  jangka  pendek,  pemerintah  dalam  meyelenggarakan  program  pembangunan  yang sebanyak mungkin dapat melibatkan perempuan agar mereka mampu memahami secara detail persoalan yang  dihadapi.  Dalam  bidang  ekonomi,  misalnya,  pemerintah  secara  afirmatif  dapat  mengeluarkan kebijakan  agar  masing-masing  desa/kelurahan  mengalokasikan  sekian  persen  dari  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  bagi  kegiatan  perempuan.  Bersamaan  dengan  ini,  pemerintah  melakukan  transformasi  atas program  tersebut  terhadap  steakeholder  pembangunan  yang  lain  agar  substansi  gender  dapat  dipahami secara utuh dan tidak berhenti pada gerakan-gerakan yang cenderung menganakemaskan perempuan.
Upaya  strategis  jangka  panjang  dilakukan  untuk  memperkokoh  upaya  praktis  tersebut  menjadi sebuah kesadaran gender. Kebijakan-kebijakan afirmatif sebagai awal kebutuhan praktis membantu ma- syarakat membuka persoalan ketidakadilan yang secara tanpa sadar telah menjadi bagian dari ideologi. Upaya strategis diarahkan untuk memerangi hambatan-hambatan ideologis, misalnya melalui kampanye kesadaran  gender,  pendidikan  anti  kekerasan,  penelitian  yang  mengungkap  manifestasi  ketidakadilan gender di masyarakat, dan melalui pengorganisasian kelompok-kelompok kritis.

## F. KESIMPULAN
Kemiskinan dewasa ini dipahami tidak lagi hanya berdimensi  material ekonomi dalam pengertian subsisten (subsitence poverty), tetapi juga dimensi-dimensi lain, terutama dalam konteks pengertian ”relative deprivation”. 10 Perkembangan  pemahaman  kemiskinan  ini  terutama  disebabkan  oleh  pengalaman- pengalaman penanggulangan masa lalu yang kurang mampu mengurai akar kemiskinan yang mendasar. Masyarakat  miskin  yang  menjadi  sasaran  program,  tetapi  tidak  mampu  keluar  dari  lingkaran kemiskinannya  dan  pada  saat  bersamaan  muncul  orang-orang  miskin  baru.  Dimensi  non-ekonomi kemudian  diposisikan  sebagai  unsur lain  yang  bersama-sama  berkontribusi  untuk  mengkonstruksi kemiskinan.
Berkembangnya pemahaman ini berimplikasi pada strategi mereduksi kemiskinan yang tidak hanya berorientasi  pada  peningkatan  pendapatan  material,  tetapi  juga  meningkatkan  kapasitas  sosial  budaya sebagai  modal  dasar  mengembangkan  kehidupan  yang  lebih  bermartabat.  Paradigma  pertumbuhan ekonomi yang diharapkan memberi efek tetesan ke bawah (tricle down effects) disandingkan dengan para- digma  pemberdayaan  (empowerment)  melalui  pemerataan  distribusi  sumber-sumber  produksi.  Konteks pemberdayaan  dan  pemerataan  distribusi  ini  yang  kemudian  menjadi  dasar  bagi  pengarusutamaan kemiskinan dalam setiap proses pembangunan.
Hal yang agak terlepas dari pemahaman kemiskinan ini adalah akar masalah yang bersumber dari dimensi  sosial  budaya,  yang  berupa  konstruksi  gender  yang  tidak  adil.  Budaya  patriarkhi,  yang  men- definisikan relasi sosial sebagai superior dan subordinat telah mengalami proses internasilasi dan menjadi bagian dari representasi ideologi diyakini menjadi penyebab utamanya. Pembedaan gender menjadi hal yang dianggap lumrah dan menjadi bagian kultur, yang eksistensinya terformulasi dalam aktivitas harian masyarakat.  Kondisi  ini  semakin  krusial  dengan  keterlibatan  negara  berkontribusi  dan  melegitimasi konstruksi sosial melalui program-program pembangunan dengan paradigma yang bias gender.
Untuk itu, perlu ada penyadaran kritis bahwa keadilan berbasis pembedaan gender adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang tidak hanya mengancam keberadaan kelompok yang dirugikan, baik laki-laki, maupun  perempuan,  tetapi  juga  bagi  kemanusiaan  secara  umum.  Dalam  konteks  kemiskinan,
penyadaran  gender  dimulai  dengan  melakukan  eksplorasi  dan  analisis  terhadap  kelompok  yang menanggung beban dampak sosial kemiskinan paling besar. Hasil eksplorasi dan analisis dampak sosial inilah  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  mainstreaming  gender  untuk penanggulangan  kemiskinan  agar program-program  yang  diselenggarakan  tidak  menjadi  faktor  baru  dalam  marginalisasi  kelompok masyarakat.  Gender  menjadi  isu  yang  memperkaya  mainstreaming  lainnya,  yang  terlebih  dahulu  telah menjadi  landasan  paradigmatis  pembangunan  nasional.  Hal  ini  penting  karena  gender  layaknya kemiskinan, ketidakberdayaan dan keterbelakangan yang menjadi sumber ketidakadilan.

## ENDNOTE
1 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1996), hal. 8-9.
2 Julia  Cleves  Mosse, Gender  dan  Pembangunan (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2007), hal. 24-25.
3 Anggaran  adalah  konseptualisasi  pembangunan  yang  merepresentasikan kehendak  publik.  Namun,  karena  sifatnya  yang  politis  dan  teknokratis,  maka anggaran  publik  juga  merupakan  rumusan-rumusan  ideologis  dari  kelompok- kelompok  kepentingan  yang  tidak  netral.  Dengan  demikian,  anggaran  publik menjadi ruang untuk menggambarkan arah dan keberpihakkan suatu negara. Yenny Sucipto,  dkk, Belajar  dari  Tanah  Mandar,  Mengawali  Gerakan  Gender  Budget  di Polman (Makassar: Yasmib, 2008), hal. 28.
4 Mohtar  Mas’oed, Politik,  Birokrasi  dan  Pembangunan (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2003), hal. 157.
5 Heru Nugroho, Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 188-189.
6 Namun,  secara  umum,  bisa  dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu  kemiskinan absolut  dan  relatif.  Kemiskinan  absolut  adalah  suatu kondisi  di  mana  kondisi tingkat  pedapatan  seseorang  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok pangan,  papan,  sandang,  kesehatan  pendidikan.  Kemiskinan  relatif  adalah penghitungan  kemiskinan  berdasar  proporsi  distribusi  pendapatan  dalam  suatu daerah  (sifatnya  lokal).  Dikatakan  relatif  karena  berkaitan  dengan  distribusi pendapatan antarlapisan sosial. Ibid., hal. 190.
7 Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), hal. 9.
8 Ibid., hal. 43.
9 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2007), hal. 154-155.
10 Kemiskinan  dalam  pendekatan relative  deprivation diindikasikan  dengan kondisi  serba  kekurangan  yang  menjadikan  seseorang  tidak  produktif.  Beberapa indikatornya adalah; deprivasi materiil, isolasi baik secara sosial, geografis maupun politik, alienasi atau perasaan tidak puya identitas dan tidak punya kotrol atas diri sendiri,  ketergantungan  terhadap  orang  atau  kelompok  di  luar  dirinya,
ketidakmampuan  membuat  keputusan  sendiri  dan  kebebasan  memilih  dalam produksi,  konsumsi,  sosial  – politik,  kelangkaan  aset,  kerentanan  terhadap guncangan  eksternal  dan  terhadap  konflik-konflik  sosial  internal,  dan  tidak  ada jaminan  keamanan  dari  tindak  kekerasan  akibat  status  sosial  rendah.  Diadaptasi dari  Mohtar  Mas’oed, Politik,  Birokrasi  dan  Pembangunan (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2003), hal. 142-144.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, Arif Nur. 2007. dkk, Advokasi Anggaran Pro Rakyat Miskin Berbasis Ormas Islam. Jakarta: Seknas Fitra.
Dokumen  Strategi  Nasional  Penanggulangan  Kemiskinan  (SNPK)  Komite  Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia tahun 2005.
Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nugroho, Heru. 2001. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mas’oed, Mohtar. 2003. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mosse, Julia Cleves. 2007. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sucipto, Yenny dkk. 2008. Belajar dari Tanah Mandar, Mengawali Gerakan Gender Budget di Polman. Makassar: Yasmib.