POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022), 1-10

## Implementasi Program Penanggulangan  Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2019
(Studi Kasus di Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari)

## Muhamad Iman Tawakal*, Gili Argenti, dan Rudyk Nababan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang *imaanmuhamad08@gmail.com

## Abstract
Among  the  factors  in  seeing  the  success  of  public  policy  is  health.  Until  now,  one  of  the  health  problems  that  is  still  a problem  in  Indonesia  is  Dengue  Hemorrhagic  Fever  (DHF).  DHF  is  a  disease  caused  by  dengue  virus  infection  and  is transmitted through the Aedes aegypti mosquito. The Karawang Regency Government, in this case the Health Office, has done various things in tackling this disease, but there are still some shortcomings, including low public awareness about the importance of preventing and overcoming dengue fever, especially in West Karawang District, which is represented by the Karawang Kulon Health Center and Nagasari Health Center. . The focus of this research began in 2019 – 2020 using descriptive  methods  and  qualitative  approaches.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  library  research, interviews, observations, and documentation. Data were taken from informants who were determined based on purposive sampling technique. Informants in this study, namely the Head of the Karawang Kulon Health Center and the Head of the Nagasari Health Center as well as one employee and one community member who felt the program from each Puskesmas. This study uses the theory of the policy implementation process according to Rondinelli with four variables that can affect the performance of a program, namely (1) environmental conditions; (2) inter-organizational relations; (3) organizational resources; (4) characteristics  and capabilities of implementing agencies. Based on the facts in the field, it shows that the implementation of the DHF disease control program in West Karawang District is generally optimal, but there are several obstacles, especially organizational resource indicators.
Keywords: dengue hemo rrha gic fever; implementa tio n pro gra m; public po licy
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How  to  Cite : Tawakal, M, I., Argenti, G., Nababan, R. (2022). Implementasi Program Penanggulangan  Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2019 (Studi Kasus di Puskesmas Karawang Kulon  dan  Puskesmas  Nagasari) .  POLITICOS:  Jurnal  Politik  dan  Pemerintahan,  2  (1):  1-10. Doi: https://doi.org/10.22225/ politicos.2.1.2022.1-10

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Implementasi Program Penanggulangan  Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2019

## I.  PENDAHULUAN
Krisis  ekonomi  yang  dialami  bangsa Indonesia  merupakan  salah  satu  faktor menurunnya kesehatan masyarakat.
Khususnya  masyarakat  ekonomi  rendah atau  miskin,  terutama  masyarakat  yang bertempat tinggal baik di desa-desa, daerah pedalaman maupun di perkotaan, sebagaimana (Juanita,  2003) menyimpulkan bahwa  diantara  dampak  krisis  ekonomi akan berpengaruh pada menurunnya status gizi  masyarakat  dan  menurunnya  akses terhadap  fasilitas  kesehatan.  Pembangunan kesehatan  pada  hakikatnya  merupakan upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa  Indonesia  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang agar terwujudnya derajat kesehatan setinggi -tingginya.  Kesehatan  sendiri  merupakan
kebutuhan  dasar  bagi  setiap  individu masyarakat  yang  harus  dipenuhi  oleh bangsa  dan  negara,  termasuk  kewajiban sebuah  negara  untuk  melindunginya  dari berbagai penyakit menular.
Pada hakikatnya Negara harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kesehatan setiap warganya termasuk melindungi dari berbagai penyakit menular yang perkembanganya  semakin  membahayakan kehidupan masyarakat. Negara
berkewajiban  memberikan  dan  menjamin warga negara mendapatkan akses kesehatan yang layak, sebagaimana amanat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1)  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan  hidup  baik  dan  sehat  serta
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## Abstrak
Diantara  faktor  dalam  melihat  kesuksesan  kebijakan  publik  adalah  kesehatan.  Sampai  saat  ini,  salah    satu problem  kesehatan  yang  masih  menjadi  persoalan  di  Indonesia  adalah  penyakit  Demam  Berdarah  Dengue (DBD).  DBD  adalah  penyakit  yang  diakibatkan  oleh  infeksi  virus  Dengue  dan    ditularkan  melalui  gigitan nyamuk  aedes  aegypti.  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  dalam  hal  ini  Dinas  Kesehatan  telah  melakukan berbagai hal dalam menanggulangi penyakit ini, namun masih ditemukan beberapa kekurangan diantaranya rendahnya  kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya  pencegahan  dan  penanggulangan  penyakit  DBD, khususnya  di    Kecamatan  Karawang  Barat  yang  direpresentasikan  dari  Puskesmas  Karawang  Kulon  dan Puskesmas  Nagasari.  Fokus  penelitian    ini  dimulai  pada  tahun  2019  – 2020 dengan  menggunakan  metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diambil dari para informan yang ditetapkan berdasarkan teknik  purposive sampling.  Informan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  Kepala  Puskesmas  Karawang  Kulon  dan  Kepala  Puskesmas Nagasari serta satu orang Pegawai dan satu orang masyarakat yang merasakan program dari masing-masing Puskesmas.  Penelitian  ini  menggunakan  teori    proses  implementasi  kebijakan  menurut  Rondinelli  dengan empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja suatu program, yakni (1) kondisi lingkungan; (2) hubungan antar organisasi; (3) sumberdaya organisasi; (4) karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan  bahwa  dalam  implementasi  program  penanggulangan  penyakit DBD di Kecamatan Karawang Barat secara umum sudah optimal, namun ada beberapa yang masih terdapat kendala khususnya diindikator  sumber daya  organisasi.
Kata kunci: demam berdarah dengue; implementasi program; kebijakan publik

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Implementasi Program Penanggulangan  Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2019
(Studi Kasus di Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari)
berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan dan  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Dalam  rangka  mewujudkan  amanat Undang-Undang  Dasar  Negara    Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  perubahan lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi  perubahan  pola  penyakit termasuk  pola  penyakit  yang  dapat menimbulkan  wabah  dan  membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat  pelaksanaan  pembangunan nasional,  Pemerintah  telah  menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah Penyakit Menular.   Jelas disebutkan dalam Pasal 2 bahwa maksud dan tujuan Undang- Undang  ini  adalah  untuk  melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan  wabah  sedini  mungkin  dan dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.
Salah satu jenis penyakit menular yang dapat  menimbulkan  wabah  dan  paling berbahaya  bagi  masyarakat  Indonesia  yang cenderung  menyerang  anak-  anak  adalah Demam  Berdarah  Dengue  (DBD),  seperti yang  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1501/ Menkes/Per/X/2010  tentang  Jenis  Penyakit
Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan. Menurut Istiningtias
(2017)  bahwa  DBD  merupakan  salah  satu penyakit  menular  yang  berbahaya  yang harus  dibasmi.  Penyakit  DBD  sampai  saat
ini merupakan salah satu masalah kesehatan  masyarakat  yang  utama  di Indonesia,  karena  jumlah  penderita  dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah  seiring  dengan  meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk.
Organisasi  Kesehatan  Seluruh  Dunia (WHO) menyatakan bahwa Asia menempati  urutan  pertama  dalam  jumlah penderita DBD setiap tahunnya, (Kemenkes,  2011).  DBD  adalah  salah  satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue  dan  ditularkan  melalui  gigitan nyamuk  aedes  aegypti  yang  ditandai dengan  demam  mendadak,  sakit  kepala, nyeri  belakang  bola  mata,  mual,  dan manifestasi perdarahan seperti uji tourniquet (diagnosis penyakit DBD) positif, bintik-bintik merah dikulit (petekie), mimisan, gusi berdarah, dan sebagainya.
Menurut  Kemenkes  RI  (2015)  bahwa penyakit  DBD  dalam  beberapa    tahun terakhir  telah  menjadi  masalah  kesehatan internasional  yang  terjadi  pada  daerah tropis maupun daerah subtropik di seluruh dunia  terutama  daerah  perkotaan  dan pinggiran  kota.  Distribusi  geografis  DBD, frekuensi dan jumlah kasus DBD meningkat tajam selama dua dekade terakhir. Frekuensi  menunjukkan  kepada  besarnya masalah  kesehatan  yang  terdapat  pada kelompok  masyarakat  sedangkan  jumlah yang  terkena  atau  terserang  penyakit  DBD. Diperkirakan  2,5  milyar  penduduk  (sekitar dua perlima dari populasi penduduk dunia) sangat berisiko terinfeksi DBD.
Kemenkes  RI  (2015)  menjelaskan
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Implementasi Program Penanggulangan  Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2019
(Studi Kasus di Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari)
bahwa  penyakit  DBD  menjadi  salah  satu prioritas  nasional  pengendalian  penyakit menular  di  Indonesia.  Berikut  ini  adalah distribusi  kasus  infeksi  dan  kematian  DBD per kelompok umur  di Indonesia.
Usia  di  bawah  satu  tahun,  jumlah kasusnya  mencapai  5  persen  dengan  angka kematian mencapai 13 persen.
Usia  1-4  tahun,  jumlah  kasusnya mencapai 20 persen dengan angka kematian mencapai 27 persen.
Usia 5-14 tahun, jumlah kasus mencapai 29 persen dengan angka kematian mencapai 35 persen.
Usia  15-44  tahun,  jumlah  kasusnya mencapai 35 persen dengan angka kematian mencapai  14  persen.  Kabupaten  Karawang dalam  menangani  penanggulangan  DBD hingga  saat  ini  belum  memiliki  peraturan daerah  yang  ditetapkan  khusus  mengatur mengenai pengendalian atau penanggulangan  DBD.  Namun  strategi Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang dalam mencegah dan mengendalikan penyakit  DBD  ini  sudah  menjadi  fungsi Bidang  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit  Dinas  Kesehatan  yang  telah dinyatakan  dalam  Pasal  15  ayat  (1) Peraturan  Bupati  Karawang  43  Tahun  2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
Keseriusan  Pemerintah  Kabupaten Karawang  melalui  Bidang  Pencegahan  dan Pengendalian  Penyakit  dalam  menangani penyakit menular khususnya penyakit DBD
telah  menyusun  berbagai  program  setiap tahunnya yang mengajak masyarakat untuk berpatisipasi  membasmi  penyakit  DBD antara lain Fogging/Penyemprotan, Penutupan Sarang Nyamuk (PSN), Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, dan Penutupan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus (menguras,menutup,mengubur).
Kedudukan  UPDT  Pusat  Kesehatan Masyarakat merupakan unit kerja di bawah Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Karawang yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  strategis untuk  menerapkan  program  tersebut  yang telah  dinyatakan  dalam  Pasal  ayat  (1) Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas, Fungsi  Dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. UPTD  adalah  unit  organisasi  bersifat fungsional bidang Upaya Kesehatan Masyarakat  (UKM)  dan  Upaya  Kesehatan Perseorangan  (UKP)  tingkat  pertama  di wilayah  kerjanya  secara  paripurna  dan professional  dan  ayat  (2)  UPTD  dipimpin oleh  Kepala  UPTD  yang  berkedudukan  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Kepala Dinas, dan UPTD mempunyai tugas pokok  melaksanakan  kebijakan  kesehatan untuk  mencapai  tujuan  pembangunan kesehatan  di  wilayah  kerjanya  dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
Dari  penjabaran  tugas  masing-masing unit  tersebut  di  atas,  ujung  tombak
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Implementasi Program Penanggulangan  Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2019
(Studi Kasus di Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari)
pelaksanaan program atau kegiatan Penanggulangan  Penyakit  DBD  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Karawang  berada  di UPTD  Puskesmas  yang  memiliki  wilayah kerja  di  setiap  kecamatan,  antara  lain Puskesmas Nagasari dan Puskesmas Karawang Kulon yang berada di Kecamatan Karawang  Barat,  Kabupaten  Karawang. Kedua  Puskesmas  tersebut  berada  dipusat sektor  pemerintah  daerah,  akan  tetapi selama kurun waktu 3 tahun belakangan ini Puskesmas Nagasari dan Puskesmas Karawang  Kulon  teridentifikasi  banyaknya warga  yang  terjangkit  penyakit  DBD. Beberapa  tindakan  penanggulangan  telah dilaksanakan  di  Puskesmas  Nagasari  dan Puskesmas  Karawang  Kulon,  berbagai
program penanggulangan atau pemberantasan DBD.
Berbagai  upaya  pengendalian  kasus DBD  khususnya  pada  daerah  dengan transmisi  yang  tinggi  atau  persisten  sangat diperlukan. Daerah yang memiliki transmisi tinggi DBD adalah wilayah Kota/Kabupaten dengan  IR  tinggi  sehingga  membutuhkan pengendalian penyakit yang teliti dan cepat (Qi  et  al.,  2015). Perkembangan  penderita penyakit  DBD  di  Kabupaten  Karawang cenderung  naik  turun  dari  tahun  ke  tahun. Menurut  data  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Karawang  tahun  2019,  jumlah pendertita  penyakit  DBD  di  Kabupaten Karawang, sebagaimana tabel 1.
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Tabel 1. Jumlah  Penderita   Penyakit  DBD  di  Kabupaten  Karawang
No. Tahun Jumlah Pen- derita (orang) Keterangan 1 2014 600 2 2015 569 Turun 3 2016 1.022 Naik 4 2017 102 Turun 5 2018 60 Turun 6 2019 108 Naik
Program  kesehatan  perlu  dilakukan monitoring  dan  evaluasi  untuk  mengukur pencapaian  target  dan  memberi  masukan dalam  strategi  perencanaan  program  di masa  mendatang.  Kementerian  Kesehatan menyebutkan bahwa monitoring dan evaluasi program pengendalian DBD dilakukan  melalui  variabel  input,  proses dan  output  yang  dicapai  oleh  pemerintah setempat  setiap  tahunnya  (Aryani  Pujianti, 2020).
Implementasi merupakan suatu tindakan-tindakan  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  digariskan  dalam  keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu,  pejabat  pemerintah  ataupun swasta. (Dunn, 2003) mengistilahkan implementasi secara lebih khusus menyebutnya  dengan  istilah  implementasi kebijakan.  Kemudian  menurut  G.  Shabbir Cheema  dan  Dennis  A.  Rondinelli  dalam buku  Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep, Teori,  dan  Aplikasi,  ada  empat  kelompok
Source:  Dinas   Kesehatan  Kabupaten  Karawang, 2019.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Implementasi Program Penanggulangan  Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2019
variabel  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja program, yakni:   (1) kondisi lingkungan; (2) hubungan  antar  organisasi;  (3)  sumberdaya organisasi;  (4)  karakteristik  dan  kapabilitas instansi pelaksana (Subarsono, 2005).
Berdasarkan dari uraian permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan penelitian  ini  dengan  judul “ Implementasi Program Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah  Dengue  Di  Kecamatan  Karawang Barat Kabupaten Karawang ”.

## II.METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian studi kasus dengan jenis deskriptif  (case  study)  dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  ini  memusatkan  diri pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.
Metode  penelitian  studi  kasus  dengan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dipilih karena dapat menyajikan  data  secara  sistematis,  faktual dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  yang  ada di lapangan sehingga akan dapat memberikan gambaran
mengenai bagaimana program penanggulangan penyakit demam berdarah dengue dapat di implementasikan  di  Puskesmas  Nagasari dan
Puskesmas Karawang Kulon Kecamatan  Karawang  Barat,  Kabupaten Karawang  (Studi  di  Kecamatan  Karawang Barat  meliputi  Kelurahan  Karawang  Kulon dan  Kelurahan  Nagasari)  sehingga  angka penderita  penyakit  DBD  di  Kecamatan Karawang  Barat  khususnya  di  Kelurahan Nagasari  dan  Kelurahan  Karawang  Kulon,
Kelurahan Karang Pawitan, dapat menurun setiap tahun.
Data  primer  ini  diperoleh  dari  hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para  informan  atau  narasumber  dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan langsung  atau  konfirmasi  data  yang berkaitan  langsung  dengan  penelitian mengenai Implementasi Program Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah  Dengue  di  Puskesmas  Nagasari dan Puskesmas Karawang Kulon
Kecamatan  Karawang  Barat,  Kabupaten Karawang  (Studi  di  Kecamatan  Karawang Barat  meliputi  Kelurahan  Karawang  Kulon dan Kelurahan Nagasari).
(Sugiyono, 2013) mengungkapkan bahwa  data  primer  adalah  sumber  data penelitian  yang  diperoleh  baik  secara langsung  dari  sumber  aslinya  yang  berupa wawancara,  jajak  pendapat  dari  pihak terkait  sehubungan  dengan  penelitian  ini, individu  atau  kelompok  (orang)  maupun hasil  observasi  dari  suatu  obyek,  kejadian atau  hasil  pengujian  (benda),  Sementara data sekunder adalah sumber data penelitian  yang  diperoleh  melalui  secara tidak langsung yang   berupa buku, catatan, bukti yang telah   ada,  atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.
Adapun  data  sekunder  yang  dapat mendukung  penelitian  ini  dapat  berupa dokumen-dokumen  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Karawang  dan  puskesmas seperti peraturan perundang-udangan, Renstra,  laporan,  literatur,  hasil  statistik
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Implementasi Program Penanggulangan  Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2019
(Studi Kasus di Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari)
oleh  lembaga  resmi,  foto,  video  dan  yang lainnya  yang  dapat  mendukung  dan memperkaya  data  primer  yang  diperoleh mengenai penelitian Implementasi Program Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue  di  Puskesmas  Nagasari  dan Puskesmas  Karawang  Kulon  Kecamatan Karawang  Barat,  Kabupaten  Karawang (Studi  di  Kecamatan  Karawang  Barat meliputi  Kelurahan  Karawang  Kulon  dan Kelurahan Nagasari).
Teknik pengumpulan data yang digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini, yaitu  studi  pustaka,  wawancara,  dan dokumentasi yang diuraikan sebagai berikut. (Sugiyono,  2018) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan  langkah  yang  paling  strategis dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Dari pengertian tersebut, peneliti mengumpulkan  data  dari  informan  atau narasumber  dengan  berbagai  teknik  dan membutuhkan waktu yang relatif banyak.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  telah menetapkan  sebanyak  7  (enam)  orang) informan, yaitu 2 orang Kepala Puskesmas, 2  orang  Pegawai  Puskesmas  serta  3  orang warga penderita dan penyintas DBD.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian studi kasus dengan jenis deskriptif  (case  study)  dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  ini  memusatkan  diri secara  intensif  pada  satu  obyek  tertentu yang  mempelajarinya  sebagai  suatu  kasus.
Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk tetap holistik dan signifikan.
Metode  penelitian  studi  kasus  dengan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dipilih karena dapat menyajikan  data  secara  sistematis,  faktual dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  yang  ada di lapangan sehingga akan dapat memberikan gambaran mengenai
bagaimana program penanggulangan penyakit  demam  berdarah  dengue  dapat diimple.,mentasikan di Puskesmas Nagasari dan Puskesmas Karawang Kulon Kecamatan  Karawang  Barat,  Kabupaten Karawang  (Studi  di  Kecamatan  Karawang Barat  meliputi  Kelurahan  Karawang  Kulon dan  Kelurahan  Nagasari)  sehingga  angka penderita  penyakit  DBD  di  Kecamatan Karawang  Barat  khususnya  di  Kelurahan Nagasari  dan  Kelurahan  Karawang  Kulon, Kelurahan Karang Pawitan, dapat menurun setiap tahun.
Data  primer  ini  diperoleh  dari  hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para  informan  atau  narasumber  dengan beberapa  pertanyaan  yang  berhubungan penelitian mengenai Implementasi Program Penanggulangan
Penyakit Demam Berdarah  Dengue  di  Puskesmas  Nagasari dan Puskesmas Karawang
Kulon Kecamatan  Karawang  Barat,  Kabupaten Karawang  (Studi  di  Kecamatan  Karawang Barat  meliputi  Kelurahan  Karawang  Kulon dan Kelurahan Nagasari).
(Sugiyono, 2013) mengungkapkan bahwa  data  primer  adalah  sumber  data penelitian yang diperoleh baiksecara
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Implementasi Program Penanggulangan  Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2019
(Studi Kasus di Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari)
langsung  dari  sumber  aslinya  yang  berupa wawancara,  jajak  pendapat  dari  pihak terkait  sehubungan  dengan  penelitian  ini, individu  atau  kelompok  (orang)  maupun hasil  observasi  dari  suatu  obyek,  kejadian atau  hasil  pengujian  (benda),  Sementara data sekunder adalah sumber data penelitian  yang  diperoleh  melalui  media perantara  atau  secara  tidak  langsung  yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau  arsip  baik  yang  dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.
Adapun  data  sekunder  yang  dapat mendukung  penelitian  ini  dapat  berupa dokumen-dokumen  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Karawang  dan  puskesmas seperti peraturan perundang-udangan, Renstra,  laporan,  literatur,  hasil  statistik oleh  lembaga  resmi,  foto,  video  dan  yang lainnya  yang  dapat  mendukung  dan memperkaya  data  primer  yang  diperoleh mengenai penelitian Implementasi Program Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue  di  Puskesmas  Nagasari  dan Puskesmas  Karawang  Kulon  Kecamatan Karawang  Barat,  Kabupaten  Karawang (Studi  di  Kecamatan  Karawang  Barat meliputi  Kelurahan  Karawang  Kulon  dan Kelurahan Nagasari).
Teknik pengumpulan data yang digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini, yaitu  studi  pustaka,  wawancara,  dan dokumentasi yang diuraikan sebagai berikut. (Sugiyono,  2018) mengatakan
bahwa teknik pengumpulan data merupakan  langkah  yang  paling  strategis dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Dari
pengertian tersebut, peneliti mengumpulkan  data  dari  informan  atau narasumber  dengan  berbagai  teknik  dan membutuhkan waktu yang relatif banyak.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  telah menetapkan  sebanyak  7  (enam)  orang) informan, yaitu 2 orang Kepala Puskesmas, 2  orang  Pegawai  Puskesmas  serta  3  orang warga penderita dan penyintas DBD.

## IV.KESIMPULAN
Lingkungan mempengaruhi
bagaimana kinerja suatu tim dalam melaksanakan  program,  jika  lingkungan menjadi  sebuah  hambatan  maka  program juga  akan  terhambat.  Berdasarkan  hasil wawancara  dalam  pembahasan  penelitian sebelumnya, jelas dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan di Puskesmas Karawang  Kulon  dan  Nagasari  sangat mendukung, sehingga program pencegahan dan  penanggulangan  penyakit  demam berdarah  dapat  terlaksana  dengan  baik. Kondisi  lingkungan  tersebut  berupa  suatu tim  yang  terstruktur,  masyarakat  yang antusias  dan  terobosan-terobosan  program yang diterima oleh masyarakat.
Suatu  program  akan  berjalan  apabila seluruh  komponen  instansi  atau  organisasi terkait  memiliki  kekompakan  dan  berjalan dalam  satu  tujuan  yang  sama.  Berdasarkan hasil  wawancara  dan  pembahasan  yang telah  dikemukakan,  dapat  disimpulkan bahwa  hubungan  antar  organisasi  dalam hal  ini  Puskesmas  dengan  Dinas  Kesehatan berjalan  sangat  baik.  Dinas  Kesehatan  aktif memonitoring,  mengevaluasi  dan  terjun
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Implementasi Program Penanggulangan  Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2019
(Studi Kasus di Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari)
langsung  menemui  masyarakat,  sementara Puskesmas selalu aktif berkoordinasi dengan  Dinas  Kesehatan  apabila  ada permasalahan  yang  sekiranya  diperlukan bantuan dalam pelaksanaan program penanggulangan demam berdarah tersebut.
Suatu instansi atau organisasi tentunya akan bergantung pada  bagaimana sumber  daya  yang  ada  bisa  bekerja  agar program-program  bisa  terlaksana,  dalam hal  ini  program  penanggulangan  demam berdarah.  Berdasarkan  hasil  wawancara yang  telah  dituangkan  dalam  pembahasan, dapat  disimpulkan  bahwa  sumber  daya dalam  program  penanggulangan  penyakit demam  berdarah  yang  dilakukan  di Karawang Barat belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari data yang  menerangkan  bahwa  di  Puskesmas Karawang  Kulon  masih  butuh  bantuan tenaga  administrasi,  kemudian  jika  ada program yang dituntut selesai dan berbenturan  dengan  program  yang  lain, maka  tenaga  Puskesmas  disana  merasa kerepotan.
Agen pelaksana dalam hal ini
merupakan  pelaksana  utama  program penanggulangan penyakit demam berdarah.  Pelaksana  utama  harus  memiliki standar  dan  karakter  yang  reevan  dengan apa yang diprogramkan, bukan asal. Dalam hal  ini,  karakteristik  agen  pelaksana  ialah bagaimana kualitas regulasi pihak
Puskesmas  selaku  agen  utama  sesuai ataukah tidak. Berdasarkan hasil wawancara  dan  pembahasan  yang  telah disampaikan,  dapat  disimpulkan  bahwa Puskesmas  sudah  memenuhi  karakteristik
yang  baik  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai pelaksana program penanggulangan penyakit demam berdarah dengue. Hal itu terlihat bagaimana
Puskesmas menjalankan programnya berdasarkan  SOP  yang  telah  ditetentukan pemerintah,  jalur  koordinasi  yang  baik  jika ada  kendala  dan  senantiasa  di  evaluasi Dinas Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Wahab,  Solichin  Abdul.  2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua . Bumi Aksara.Jakarta.
Subarsono.  2005, Analisis Ke bijak an Publik  (Ko nsep, Teori, dan Aplikasi) . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono. 2017. “ Metode Penelitian Kuantitatif  ,Kualitatif  dan  R&D ”. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono .  2017.  “ Metode  Penelitian    Pendidikan: Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D ”. Bandung,
Alfabeta.
Dunn,  William  N.  2012. Pengantar  Analisis
Kebijakan Edisi Kedua. Yogyakarta. Aryani Pujianti, “ Implementasi Program Pengendalian  Demam  Berdarah  Dengue  di Kabupaten  Donggala  Sulawesi  Tengah  Tahun 2014” file:///C:/Users/W8.1/AppData/Local/Temp/ artikelaryani.pdf.
Qi, X., Wang, Y., Li, Y., Meng, Y., Chen, Q., & Ma, J.
(2015).  “ The  Effects  of  Socioeconomic  and Environmental  Factors  on  the  Incidence  of Dengue  Fever  in  the  Pearl  River  Delta ”  , China.  PLOS  Neglected  Tropical,  9(10), 1 – 13. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004159
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4
Tahun 1984 tentang Wabah  Penyakit Menular, (Lembaran Negara Republik
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Implementasi Program Penanggulangan  Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2019
(Studi Kasus di Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari)
Indonesia  Tahun  1984 Nomor  20  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 32wahab73).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun  1991  tentang  Penanggulangan  Wabah
Penyakit Menular, (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1991  Nomor  49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3447).
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor          374/MENKES/PER/III/2010  tentang
Pengendalian Vektor.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  1501/MENKES/PER/X/2010  tentang
Jenis  Penyakit  Menular  Tertentu  Yang  Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan,  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penanggulangan  Penyakit  Menular,  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor
1755).
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  581/Menkes/
SK/VII/1992  tentang  Pemberantasan  Penyakit Demam Berdarah Dengue.
Kemenkes  RI,  2015 “ Demam  Berdarah De ngue (DBD)
” http://www.depkes.go.id/ development/site/depkes/index.php?cid=1- 17042500004&id=demam-berdarah-dengue- dbd-.html.
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan