Agung Kencana Putera, Gabe Maulana, Galetcia Jusly, Muhammad Risyad Santoso (2022) Gerakan Sosial Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC), (7) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.10236 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022
GERAKAN  SOSIAL  MASYARAKAT  DALAM  PEMENUHAN  HAK-HAK PENYANDANG  DISABILITAS  DI  YAYASAN  PEMBINAAN  ANAK  CACAT (YPAC)
Agung Kencana Putera, Gabe Maulana, Galetcia Jusly, Muhammad Risyad Santoso
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia Email: 2010413145@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2010413154@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2010413156@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2010413157@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstrak
Gerakan  disabilitas  merupakan  gerakan  yang  bergerak  dalam  isu  untuk memperjuangkan  taraf  hidup  dan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat penyandang  disabilitas.  Permasalahan  yang  kerap  ditemui  di  Indonesia  bagi penyandang  disabilitas  adalah  tidak  terakomodirnya  kebutuhan  hidup  masyarakat penyandang  disabilitas,  aksesibilitas  yang  kurang  baik  dalam  fasilitas  umum  dan hak-hak  yang  diabaikan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  kontestasi berkehidupan  atau  berpolitik.  Penyandang  disabilitas  merupakan  manusia  yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan fisik, mental dan motorik. Meski demikian, bukan  berarti  hak-hak  kehidupan  mereka  dapat  dipandang  sebelah  mata  dan  tidak disamakan  dengan  manusia  normal  pada  umumnya.  Dapat  disampaikan  bahwa semua masyarakat di Indonesia memiliki pandangan dan payung hukum yang sama. terlebih  terkait  hak  berkehidupan  dalam  bersosial  dan  bermasyarakat.  Tujuan penelitian  ini  kami  lakukan  agar  kami  dapat  menggambarkan  serta merepresentasikan bagaimana kondisi saat ini terkait hak dan kehidupan penyandang disabilitas  di  Indonesia.  Selain  itu,  dengan  adanya  jurnal  penelitian  ini  kami  juga ingin mengkaji bagaimana pemerintah mengambil keputusan atau kebijakan, apakah sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  penyandang  disabilitas  dan  apakah kebijakan  tersebut  sudah  dapat  dikatakan  kebijakan  yang  solutif  dalam implementasinya.  Dalam  penelitian  ini,  kami  menggunakan  metode  penelitian kualitatif untuk pengumpulan data serta kami menggunakan segala tipe dan jenis data yang relevan dengan metode penelitian kualitatif. Dengan demikian, kami harapkan agar penelitian yang kami kerjakan dapat menjadi pertimbangan untuk pemerintah berevolusi serta penelitian ini juga merupakan bentuk kritik kami atas ketidakadilan yang menimpa kelompok penyandang disabilitas.
Kata kunci : Penyandang Disabilitas; Hak; Kebijakan

## Abstract
The disability movement is a movement that moves in issues to fight for the standard of living and fulfillment of the living needs of people with disabilities. Problems that are  often  encountered  in  Indonesia  for  people  with  disabilities  are  the unaccommodated living needs of people with disabilities, poor accessibility in public
facilities and rights that are ignored by society and the government in contestation in  life  or  politics.  People  with  disabilities  are  humans  who  have  limitations,  both physical, mental and motor limitations. However, that does not mean their rights to life can be underestimated and not equated with normal humans in general. It can be said that all people in Indonesia have the same views and legal umbrella. Especially related to the right to life in social and society.We conducted this research so that we can describe and represent the current conditions related to the rights and lives of people with disabilities in Indonesia. In addition, with this research journal, we also want to examine how the government makes decisions or policies, whether they are  in  accordance  with  the  needs  of  people  with  disabilities  and  whether  these policies can be said to be solutive policies in their implementation. In this study, we use qualitative research methods for data collection and we use all types and types of  data  that  are  relevant  to  qualitative  research  methods.  Thus,  we  hope  that  the research we are doing can be a consideration for the government to evolve and this research  is  also  a  form  of  our  criticism  of  the  injustices  that  afflict  people  with disabilities.
Keywords: Persons with Disabilities; Rights; Policies.

## Pendahuluan
Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik dan mental yang  membuatnya  sulit  untuk  berpartisipasi  secara  setara  dengan  orang  lain  (Zainal & Iqbal, 2018). Penyandang disabilitas dapat digambarkan sebagai kelompok yang sangat rentan,  karena  seringkali  terlihat  penyandang  disabilitas  diperlakukan  dengan  buruk (Purwanto, 2021). Kita tahu bahwa penyandang disabilitas memiliki status dan hak yang sama dengan non-disabilitas, sehingga penyandang disabilitas membutuhkan perlakuan khusus  untuk  melindunginya  dari  berbagai  bentuk  diskriminasi  (Aurani  &  Sasmito, 2022).  Di  Indonesia  sendiri,  diperlukan  perhatian  khusus  bagi  penyandang  disabilitas, karena perlunya berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan asas kesetaraan disabilitas, serta sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas (Ndaumanu, 2020). Pemerintah harus bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan juga memajukan hak asasi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki sejumlah hak berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, antara lain hak untuk hidup  bebas  dari  stigma,  privasi,  kondisi  dan  perlindungan  hukum,  pendidikan, ketenagakerjaan,  kewirausahaan,  koperasi,  kesehatan,  politik,  agama  dan  olahraga, budaya dan pariwisata, masalah social (Panglipurjati, 2021).
Berdasarkan  data  Susenas  2018,  14,2%  penduduk  Indonesia  menyandang disabilitas, atau 30,38 juta dari perkiraan penduduk Indonesia 267,7 juta pada 2018. Di sisi lain, statistik terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia, atau sekitar 5 persen dari perkiraan penduduk Indonesia tahun 2020 sebesar 271,4 juta orang (Siswanto et al., 2020). Jika kita bandingkan data di atas dari  tahun  2018  hingga  2020,  jumlah  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  meningkat pesat.  Penguatan  peran  penyandang  disabilitas  dalam  pembangunan  nasional  sangat penting dalam hal kesadaran dan pemanfaatan yang rasional (Adiyanta, 2020).
Penyandang  disabilitas  memiliki  status,  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan penyandang  disabilitas.  Sebagai  bagian  dari  warga  negara  Indonesia  penyandang disabilitas, sudah selayaknya mendapat perlakuan khusus untuk melindungi mereka dari berbagai bentuk diskriminasi, khususnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka melindungi dan mendukung hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah semakin berupaya  menyelesaikan  permasalahan  penyandang  disabilitas  (Paikah,  2019).  Oleh karena itu perlu bagi pihak-pihak seperti negara dan lembaga swadaya masyarakat atau yayasan  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  pelaksanaannya,  terutama  mulai  mengubah model  penanganan  disabilitas  yang  semula  dicapai  melalui  pendekatan  negara kesejahteraan  menjadi  model  pendidikan  yang  memampukan  hak.  Menghadapi perubahan tentunya harus didukung oleh  instrumen yang tepat untuk mewujudkan hak tersebut.

## Metode Penelitian
Jurnal  ini  berangkat  dari  hasil  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif  (Sugiyono,  2019).   Dalam  mengumpulkan  data,  kami  akan menggunakan  sumber-sumber  seperti  hasil  dari  dokumen  resmi,  aktivitas  dan  catatan lapangan  serta  pengumpulan  data  sekunder  dan  primer.  Selain  itu,  pada  penelitian  ini kami  menggunakan  metode  Netnografi  dan  menggunakan literature  review serta pengumpulan data yang kami lakukan dibantu oleh sumber - sumber bacaan yang sudah ada  sebelumnya,  seperti  jurnal  -  jurnal  yang  membahas  mengenai  penyandang disabilitas. Dalam Jurnal ini teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan melakukan riset menggunakan metode netnografi dan l iterature review terhadap YPAC. Selain itu kami juga melakukan studi dokumen dengan mengkaji dokumen  - dokumen terkait dengan topik penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Langkah Yang Dilakukan Yayasan Pembinaan Anak Cacat Dalam Memenuhi Hak Kebutuhan Penyandang Disabilitas
Setiap  warga  negara  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama,  termasuk penyandang  disabilitas.  Karena  disabilitas  fisiknya,  penyandang  disabilitas menghadapi  masalah  yang  menyulitkan  mereka  untuk  berfungsi  di  bidang  sosial, ekonomi,  dan  politik  (Syafi’ie,  2014).  Dengan  penundaan  tersebut,  secara  tidak langsung mereka kehilangan hak untuk bekerja di berbagai bidang kehidupan. Perlu perhatian  lebih  untuk  mewujudkan  hak-hak  penyandang  disabilitas  karena  seperti yang kita ketahui penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi (Al Haroma,  2017).  Misalnya,  masih  banyak  penyandang  disabilitas  yang  kesulitan mencari pekerjaan, kesenjangan pendidikan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Warga  negara  penyandang  disabilitas  tidak  dianggap  setara  di  berbagai  bidang kehidupan. Oleh karena itu, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah harus berupaya. Dengan tindakan tersebut, warga negara difabel diberikan hak yang sama dengan warga negara difabel. Persamaan hak bagi penyandang disabilitas merupakan
unsur  yang  dinilai  sangat  penting  dalam  upaya  pemberdayaan  penyandang disabilitas.
Yayasan  Pembinaan  anak  cacat  sendiri  merupakan  suatu  lembaga  yang bergerak  untuk  dapat  membantu  serta  memenuhi  hak  bagi  warga  negara  dengan penyandang  disabilitas  (Ndaumanu,  2020).  Yayasan  Pembinaan  Anak  Cacat memiliki  misi  yaitu  memperjuangkan  kesamaan  hak  anak  difabel  agar  mencapai kesejahteraan  yang  sempurna  atau  memiliki  pandangan  yang  sama  dengan masyarakat  non  difabel.  YPAC  sendiri  memiliki  strategi  khusus  untuk memperjuangkan  hak  dan  kewajiban  penyandang  disabilitas.  Mereka  melakukan lobby-lobby  kepada  pemerintah  untuk  dapat  memajukan  taraf  hidup  penyandang disabilitas,  setidaknya  ada   beberapa  bidang  yang  diperjuangkan  oleh  YPAC, diantaranya hak atas pendidikan dengan membangun SLB, hak atas kesehatan dan memberikan pelayanan rehabilitasi, hak atas aksesibilitas dalam fasilitas umum dan hak  atas  kesejahteraan  sosial  serta  pemenuhan  kebutuhan  hidup.  Dengan memperjuangkan  hal  tersebut,  YPAC  turut  aktif  dalam  sosialisasi  dan konsolidasi yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan yang menaungi penyandang disabilitas.
YPAC aktif juga turut aktif dalam memengaruhi kebijakan pemerintah yang berdiskusi mengenai penyandang disabilitas, mereka ikut dan terlibat langsung dalam perumusan  kebijakan  sebagai  representatif  gerakan  kolektif  dibawah  lembaga  non pemerintah yang memperjuangkan hak dari kelompok penyandang disabilitas. Selain keaktifan YPAC dalam forum diskusi, sosialisasi dan konsolidasi kebijakan, YPAC juga  menjalin  kerjasama  dengan  instansi  kedinasan  yang  berorientasi  pada pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagaimana yang mereka gaungkan sejak awal untuk memberikan taraf pendidikan dan sosial yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Selain itu, YPAC  juga mengajak kerjasama dengan instansi swasta dalam upaya  pemenuhan  kebutuhan  hidup  lainnya  seperti  instansi  usaha,  gerakan  peduli difabel, kesehatan, pendidikan, dan organisasi sosial lainnya. YPAC juga melangkah lebih jauh dengan melakukan aksi nyata dalam forum-forum politik, dimana YPAC sangat  vokal  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  hidup  dan  hak  berkehidupan masyarakat dengan disabilitas. YPAC mengoptimalkan penggunaan media sosial dan media  massa  agar  dapat  membangun  sarana  infrastruktur  politik,  hal ini  bertujuan agar  permasalahan  yang  kerap  melanda  masyarakat  dengan  disabilitas  tidak  luput dari  pembahasan  politis  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  serta  membuka  ruang diskusi  yang  lebih  jauh  di  pemerintahan  terkait  kondisi  penyandang  disabilitas  di Indonesia
B. Tanggung  Jawab  Pemerintah  Dalam  Pemenuhan  Hak  Kebutuhan  Bagi Penyandang Disabilitas
Dalam  hal  ini  tanggung  jawab  pemerintah  atas  pemenuhan  hak  kebutuhan penyandang  disabilitas  terdapat  di  dalam  UU  No.8/2016  tentang  penyandang disabilitas. Kita dapat melihat dalam beberapa aspek, diantaranya :
1. Keadilan dan Perlindungan Hukum
Tugas pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016  tentang  Perlindungan  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Penyandang Disabilitas adalah mengusahakan bantuan hukum dan bantuan hokum (Abduh & Riza,  2018).  Minimnya  upaya  bantuan  hukum  dan  sosialisasi  bagi  penyandang disabilitas  menunjukkan  bahwa  upaya  pemerintah  untuk  melindungi  dan mewujudkan  hak-hak  penyandang  disabilitas  belum  terlaksana  dengan  baik. Keterbatasan  pemahaman  penyandang  disabilitas  akan  hak  dan  kewajibannya dalam  peraturan  perundang-undangan  berdampak  pada  perlakuan  diskriminatif dalam  penegakan  hukum,  terutama  ketika  mereka  tidak  memiliki  perwakilan hukum. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas untuk aktif, termasuk sebagai saksi, penerima bantuan atau juru  bahasa,  dan  menggunakan  fasilitas  yang  dapat  diakses  untuk  membantu penyandang disabilitas.
2. Pendidikan
Indonesia sudah memiliki akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, baik  SDLB,  SMPLB,  SMLB  bahkan  SMKLB  (Hafiz,  2017).  Tidak  semua penyandang  disabilitas  dengan  usia  yang  sesuai  memiliki  akses  ke  sekolah- sekolah khusus ini. Ada banyak alasan mengapa tidak semua anak usia sekolah penyandang  disabilitas  mendapatkan  pendidikan  khusus,  termasuk  stigma  yang masih  ada  di  masyarakat  bahwa  penyandang  disabilitas  merupakan  aib  bagi keluarga,  menyebabkan  keluarga  menyembunyikan  anggota  keluarganya  dari masyarakat dan menolak untuk menerima pendidikan khusus di luar. UU 8/2016 memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  untuk  menyelenggarakan pendidikan inklusif dan khusus bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan.
3. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi
Penyandang  disabilitas  di  tempat  kerja  biasanya  melakukan  pekerjaan yang secara fisik mudah dilakukan, seperti Menjahit. Hal itu tertulis dalam Pasal 45-60  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan Pelaksanaan  Hak  Penyandang  Disabilitas.  Dewan  memiliki  beberapa  tanggung jawab termasuk memastikan prinsip non-diskriminasi dalam pengembangan karir dalam  proses  perekrutan,  memberikan  pelatihan  kerja,  mempekerjakan penyandang  disabilitas  yang  merupakan  setidaknya  2  persen  (dua  persen)  dari tenaga kerja, memberikan insentif, dukungan dan pendanaan, untuk mendukung pemasaran modal.
4. Kesehatan
UU 8/2016 mewajibkan pemerintah untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak  bidang  kesehatan,  termasuk  penyediaan  layanan  kesehatan  yang  layak bagi  penyandang  disabilitas,  penyediaan  tenaga  kesehatan  yang  berkualitas, penyediaan peralatan dan obat-obatan, serta penyediaan kesehatan dan rehabilitasi (Pasaribu  &  Balqis,  2020).  jasa  Selain  itu,  menjaga  kebersihan  sanitasi  juga menjadi tanggung jawab negara. Pusat kesehatan saat ini telah pindah ke fasilitas yang cocok untuk penyandang disabilitas, seperti Tempat duduk prioritas untuk
kelompok  rentan  dan  fasilitas  yang  dapat  diakses  kursi  roda  untuk  fasilitas kesehatan.
5. Politik
Hak  pilih  warga  negara,  termasuk  hak  pilih  dan  hak  pilih,  merupakan bagian  penting  dari  perkembangan  demokrasi  dan  indikasi  eksistensi  dan kedaulatan  rakyat  dalam  pemerintahan  (Gaffar,  2013).  Oleh  karena  itu,  hak memilih  adalah  hak  warga  negara  untuk  memilih  wakilnya  dan  dipilih  dalam pemilihan  yang  demokratis  sebagai  wakil  majelis  rakyat.  Namun,  pemerintah harus  berupaya  mencegah  pembatasan  fisik  yang  mengarah  pada  realisasi  hak politik  penyandang  disabilitas  dalam  beberapa  pemilihan  parlemen  melalui kenyamanan dan dukungan pada pemilihan parlemen.
6. Keagamaan
Tugas  pemerintah  di  bidang  agama  tidak  hanya  berusaha  untuk menghormati hak, tetapi juga berusaha untuk melindungi dan mewujudkan hak. UU  No.  8/2016  menyatakan  bahwa  pemerintah  harus  menawarkan  atau mempromosikan hak penyandang disabilitas atas dukungan emosional, konseling dan aksesibilitas (Daming, 2016). Oleh karena itu, pemerintah harus dapat fokus pada  keterbatasan  penyandang  disabilitas  dalam  mendorong  kepemimpinan spiritual dengan bekerja sama dengan tokoh agama terdekat.
7. Olahraga
Pelaksanaan  pengembangan  minat  dan  bakat  khususnya  di  bidang olahraga difabel, serta berkoordinasi dengan orang-orang terdekat. Mewujudkan hak-hak  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  bantuan  bantuan  profesional  dan pelatihan untuk berpartisipasi dalam kompetisi olahraga khusus penyandang cacat untuk mengembangkan keterampilan mereka. Institusi pendidikan yang ada juga harus mampu mendorong aktivitas fisik di kalangan siswa difabel di lingkungan pendidikan.  Kegiatan  non-pendidikan  dan  ketersediaan  peralatan  dan  fasilitas olahraga harus fokus pada penyandang disabilitas.
8. Kesejahteraan Sosial (Habilitasi dan Rehabilitasi)
Perhatian  terhadap  kesejahteraan  sosial  penyandang  disabilitas  dinilai sangat  kurang,  pemberdayaan  sosial  belum  dilakukan  secara  maksimal.  Dalam kebanyakan kasus, hanya setengah yang didukung, misalnya dalam bentuk uang atau barang, dan tidak ada bantuan yang diberikan, misalnya untuk meningkatkan kemampuan kerja. Selain itu, bansos, bantuan sosial dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya dilaksanakan. Pemerintah masih belum memiliki tempat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas yang mengalami trauma, padahal hal ini harus menjadi perhatian utama pemerintah.
9. Infrastruktur
Tawaran  infrastruktur  untuk  penyandang  disabilitas  masih  belum mencukupi,  banyak  tempat  seperti  taman  atau  jalan  yang  tidak  cocok  untuk penyandang  disabilitas.  Aksesibilitas  belum  memenuhi  standar  difabel,  negara harus  bisa  menyediakan  infrastruktur  difabel.  Menciptakan  ruang  publik  yang
dapat  diakses  oleh  penyandang  disabilitas  membutuhkan  perencanaan  dan penganggaran yang ekstensif.

## Kesimpulan
Sebagai penutup dari tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas sangat memerlukan keadilan di dalam berbagai aspek-aspek kehidupan dan pemenuhan hak sebagai warga negara. Perlu adanya strategi atau upaya yang harus dilakukan untuk memberikan persamaan hak bagi penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas dinilai masih belum bisa atau terhambat dalam keikutsertaan di dalam berbagai bidang kehidupan.  Adanya  lembaga  non  pemerintah,  seperti  Yayasan  Pembinaan  Anak  Cacat (YPAC), dimana lembaga tersebut memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan juga memajukan taraf hidup penyandang disabilitas. Adapun respon yang dilakukan oleh pemerintah  dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang penyandang disabilitas. Dengan hadirnya Undang-Undang tersebut diharapkan tidak ada lagi  kasus-kasus  diskiriminasi  yang  menimpa  para  penyandang  disabilitas,  serta kehadiran  Undang-Undang  tersebut  diharapkan  para  penyandang  disabilitas  dapat menerima persamaan hak di lingkungan masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang  Mengajukan  Gugatan  Melalui  Pos  Bantuan  Hukum  di  Pengadilan  Agama.
EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 4 (2). https://doi.org/10.30596%2Fedutech.v4i2.2274
Adiyanta,  F.  C.  S.  (2020).  Urgensi  kebijakan  jaminan  kesehatan  semesta  (Universal Health Coverage) bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Administrative Law and Governance Journal , 3 (2), 272–299.
Al Haroma, A. d e I. (2017). Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan , 5 (02).
Aurani,  B.,  &  Sasmito,  S.  A.  (2022). Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak  Penyandang Disabilitas  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Ketahanan  Keluarga  (Studi  Kasus  di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali) . UIN Raden Mas Said Surakarta.
Daming, S. (2016). Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas dalam Lex Posterior dan Lege Priori. Jurnal Hak Asasi Manusia , 13 (13), 53–110.
Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. Jurnal Konstitusi , 10 (1), 1–32.
Hafiz, A. (2017). Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia. Jurnal As- Salam , 1 (3), 9–15.
Ndaumanu,  F.  (2020).  Hak  penyandang  disabilitas:  Antara  tanggung  jawab  dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. Jurnal Ham , 11 (1), 131–150.
Paikah,  N.  (2019).  Implementasi  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas di Kabupaten Bone. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan , 16 (1), 335–348.
Panglipurjati, P. (2021). Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampuan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma Supported Decision Making. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan , 6 (02), 79–109.
Pasaribu,  B.,  &  Balqis,  R.  R.  (2020). Tinjauan  Terhadap  Hak  Memperoleh  Pekerjaan Yang  Layak  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Di  Kota  Pekanbaru .  Universitas  Islam Riau.
Purwanto,  H.  (2021).  Empowering  People  to  Serve  and  to  Heal:  Gereja  Sebagai Komunitas  Iman  Inklusif  dalam  Memberdayakan  Penyandang  Disabilitas. Jurnal Marturia , 3 (1), 21–47.
Siswanto,  S.,  Hendarwan,  H.,  Kusumawardhani,  N.,  &  Handayani,  L.  (2020). Bunga
Rampai  Kinerja  Pembangunan  Kesehatan  Indonesia:  Tantangan,  Masalah,  dan Solusi . Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Sugiyono,  P.  D.  (2019).  Metode  Penelitian  Pendidikan  (Kuantitatif,  Kualitatif,
Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan). Metode Penelitian Pendidikan .
Syafi’ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Inklusi , 1 (2), 269–308.
Zainal, N. A., & Iqbal, M. T. (2018). Partisipasi dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas  di  Yayasan  Yukartuni  Makassar  Pada  Pemilu  Legislatif  2014. Jurnal Politik Profetik , 6 (1), 106–120.

## Copyright holder:
Agung Kencana Putera, Gabe Maulana, Galetcia Jusly, Muhammad Risyad Santoso
(2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: