## INTEROGASI W.S. RENDRA TERHADAP PEMBANGUNAN INDUSTRI ERA PEMERINTAH ORDE BARU: KAJIAN TRANSDISIPLINER
Umi Salamah dan Rokhyanto IKIP Budi Utomo Malang email: umi.salamah@budiutomomalang.ac.id
Abstract (Title: Interogation W.S. Rendra on Industry Development in the Government of The New Orde Age: A Transdiciplinary Study ). W.S. Rendra is a Man of letters who is always interesting to be studied from social science disciplines, because most of his works were created from the results of his research on socio politics in his era. His critical strength, his spirit of nationalism and his courage make his works to be the spirit for rising  new  awareness  for  organic  intellectuals  to  fight  against  dehumanization  of  his nation. The  New  Order  Government  was  a  system  of  government  that  did  not  allow second choices. In the name of state stabilities, everything was commanded from the top to down. The questions were considered hostile to the state and have legal consequences. This strategy occurs in every policy. This article was taken from part of the results of research from the works of W.S. Rendra who interogated the concept and the realization of development implemented by the New Order Government. This study uses the analysis of transdisipliner theory with a designing of critical discourse proposed by Michel Foucault. The analysis of this article explains how industrial development 5.0 should be carried out for the Indonesian economic independence and the prosperity of the people.
Keywords: Interrogation, Society 5.0, New Order Government, transdisipliner studies
PENDAHULUAN Daya  kritis W.S. Rendra mulai tampak sejak  Dia  duduk  di  bangku  Se kolah  Dasar kelas III. Dia sudah dibia sakan oleh guru dan ayahnya  untuk  bersikap  ilmiah,  dengan  cara mencari  dan  menghargai  fakta  objektif.  Lake (1973) menjelaskan bahwa sejak masih bocah, pikiran-pikiran  Rendra  yang  jenius  hampir tidak  dapat  dime ngerti  oleh  keluarganya. Sejak  kecil,  ia  sudah  sangat  rajin  membaca dan  suntuk  dalam  menekuni  bahasa  Inggris. Ketika  di  Sekolah  Dasar, W.S.  Rendra  sudah membaca  dan  menikmati  karya  Hemingway, John  Steinbeck,  William  Saroyan,  dan  lain- lain. Sikap kritis itulah yang selalu mengusik untuk mempertanyakan konsep pembangunan yang  dibuat  oleh  pemerintah  Orde  Baru. Pembangunan  industri  yang  dinilainya sarat  dengan  neoimperialis,  dehumanis,  dan tiranis  itu,  menurutnya  merupakan  problem pembangunan  yang  tidak  bervisi  dan  tidak berpihak  kepada  bangsa  dan  negara  (Rendra. 1975;  1995;  2008).    Bagi  W.S.  Rendra “Kritik”  merupakan  salah  satu  cara  yang
dianggapnya  seba gai  bentuk  verifikasi  data (the act of verification ) . Kebiasaan itulah yang mendorongnya  untuk  selalu  membaca  buku dan  membaca  “kehidupan”,  menghayati,  dan bersikap kritis, terhadap fenomena kehidupan di seki tarnya (Haryono, 2000).
Sementara  itu,  Orde  Baru  memiliki sistem pemerintahan yang tidak memungkinkan munculnya pilihan kedua atau alternatif. Atas nama stabilitas, segalanya dikomando dari atas ke  bawah.  Pembangkangan  berarti  melawan negara yang memiliki konsekuensi hukum. Hal ini terjadi di setiap lini kehidupan (Aritonang, 1999). Garis komando pemerintah Orde Baru yang  tegas  dan  berkonsekuensi  hukum  itu tidak  hanya  terdapat    pada  wilayah  ekonomi dan politik saja, tapi juga me ram bah wilayah- wilayah  lain.  Dunia  kebudayaan  pun  tidak luput dari cengkraman pemerintah Orde Baru. Melalui  aparatusnya  Orde  Baru  me ngon trol setiap  aktifitas  kebudayaan  masyarakat  dan produk budaya yang dihasilkan.
Situasi  ini  membuat  semuanya berjalan  sesuai  dengan  skenario  Orde  Baru untuk mempertahankan kekuasa annya dengan
dalih  pembangunan  dan  stabilitas  nasional. Rezim Orde  Baru  menjadikan mimpi tentang pembangunan  yang  berkeadilan  sebagai alat  untuk  ‘memaksa’  sekaligus  ‘merayu’ masyarakat  agar  patuh  pada  setiap  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  peme rin tah.  Di samping  itu,  ekonomi  dan  politik  dijalankan secara sentralistik pada satu tangan, sehingga lembaga-lembaga negara tidak berfungsi, dan cenderung menjadi boneka belaka (Aritonang, 1999:20).
Kebijaksanaan  ekonomi  Orde  Baru yang  sangat  terbuka  dan  kapitalistik  telah menyebabkan  masyarakat  Indonesia  menjadi dunia yang sama sekali tidak sesuai dengan cita- cita pro klamasi (Faruk, 1995:85). Pertumbuhan dan  pembangunan  ekonomi  menjadi  konsep yang  diprioritaskan  untuk  dica pai.  Hal  ini membuat  uang  dan  nilai  tukar  menjadi  pusat aktivitas  manusia.  Uang  menyebabkan munculnya  lem baga-lembaga  produksi  dan konsumsi  seperti  pabrik-pabrik,  pasar, mall , bank,  dan  ratusan  media  massa.  Sepintas  hal ini  menjadi  tanda  baik  untuk  kesejahteraan masyarakat, namun faktanya keadaan tersebut hanya  menguntung kan  sekelompok  kecil orang,  terutama  bagi  mereka  yang  berada  di lingkaran  kekuasaan.  Masya rakat  ternyata hanya menjadi penonton pembangunan, bu kan sebagai subjek pembangunan yang dilibatkan secara  aktif.  Dalam  situasi  seperti  ini,  yang kaya  semakin  kaya,  yang  miskin  semakin miskin.  Tidakpastian  terjadi  ham pir  di  setiap lini kehidupan, teru tama bagi masya rakat kelas bawah. Pembangunan  yang  didengungkan oleh  rezim  Orde  Baru  yang  seolah-olah  akan membawa  kesejahteraan  ba gi  seluruh  rakyat ternyata  hanya  reto rika  belaka.  Krisis  moral pun terja di di mana-mana. Dipicu oleh keadaan ter sebut,  maka  mulai  muncul  suara-suara sumbang  yang  mencoba  mempertanyakan kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru (Sarjono, 2001). Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu  ternyata  ditanggapi  dengan  penangkapan dan  penahanan  oleh  pemerintah  Orde  Baru. Setiap  sua ra  yang  mencoba  memberikan pan dangan  alternatif  yang  berbeda  dengan pemahaman pemerintah dapat dipasti kan akan
berakhir di penjara, atau setidaknya interogasi penuh  tekanan  telah  menantinya.  Hal  ini membuat suara-suara kritis menghilang dalam kehi dupan sosial pada masa itu. Faktanya,  pada  satu  dekade  awal Orde Baru, daya kritis masyarakat seolah-olah mengendur. Padahal pada satu dekade tersebut telah banyak penyimpangan dan ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti yang digambarkan oleh W.S. Rendra pada puisinya yang berjudul ‘Puisi Anak Muda’ berikut ini;
Kita adalah angkatan gagap
Yang diperanakkan oleh angkatan takabur Mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi Dianggap bunga plastik, Sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi (Rendra, 1977)
Pada  kutipan  puisi  di  atas  dengan tegas  Rendra  mengatakan  bahwa  telah terjadi  penyimpangan  berupa  ko rup si  yang mengakibatkan  kebang krutan  negara.  Potret realitas  sosial  yang  terjadi  pada  satu  dekade rezim  Orde  Baru  yang  digambarkan  oleh Rendra tersebut cukup sebagai penan da bahwa rezim  baru  pengganti  Orde  Lama  itu  perlu untuk diluruskan melalui kritik-kritik. Namun, faktanya  kritik-kritik  yang  diharapkan  justru sepi-sepi saja. Para intelektual dan mahasiswa cenderung acuh tak acuh.
Mengendurnya  kritisisme  pada  awal era  Orde  Baru  itu  pun  juga  melanda  dunia kebudayaan,  khusus nya  sastra.  Ini  dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa trauma tragedi gerakan  tiga  puluh  september  oleh  PKI  yang baru dilewati dan kebebasan individu yang juga baru  dikecap  membuat  sastrawan  cenderung menjauh  dari  politik  (Sarjono,  2001:168). Mereka lebih senang mendekati wilayah pribadi masing-masing dan penda laman kemanusiaan, daripada  harus  berhadap-hadapan  dengan represif  kekuasaan  yang  menghasilkan  rasa sakit.  Terlebih  lagi,  sastrawan-sastrawan tersebut  sebagian  besar  adalah  pen dukung lahirnya Orde Baru (manikebuis).
Dalam bukunya yang berjudul ‘ Sastra dalam  Empat  Orde  Baru’ ,  Agus  R  Sarjono berpendapat  bahwa  kepriha tinan  politik memang kurang  dimiliki oleh  para  sastrawan
Interogasi W.S. Rendra terhadap Pembangunan Industri ... (Umi Salamah dan Rokhyanto)
pada  saat  itu,  maka  tidak  mengherankan  jika mereka  lebih  tertarik  untuk  menggarap  renik pengalaman psikologis-eksistensial manusiawi. Namun  Sarjono  mem berikan  pengecualian pada W.S. Rendra Dalam artikel ini, pertanyaan dan sikap kritis  W.S.  Rendra  yang  dituangkan  dalam karya-karya  dan  pida tonya  disebut  sebagai bentuk intero gasi terhadap pembangunan oleh pe me rintah Orde Baru. Interogasi W.S. Rendra terhadap  ketimpangan  pemba ngunan  industri di  era  pemerintahan  Orde  baru  tidak  sekedar pertanyaan yang bertolak dari rasa  ingin tahu tetapi  pertanyaan-pertanyaan  yang  di gali  dan disertai dengan bukti, pe nye bab, dampak, dan solusinya  ter hadap  keberlangsungan  bangsa yang  mer deka  dan  humanis.  Pada  artikel  ini, interogasi  dibatasi  pada  (1)  payung  hukum pembangunan yang dialankan oleh pemerintah Orde  Baru  dan  (2)  akibat  dari  pelaksanaan pembangunan  yang  dijalankan  oleh  Orde Baru. Pem ba hasan artikel yang menggunakan beberapa  teori  transdisipliner  ini  diharapkan dapat  memberikan  infor masi  yang  lebih  luas dan mendalam dalam penafsiran karya sastra.

## LANDASAN TEORI
Teori yang digunakan untuk membedah kajian  interogasi  W.S.  Rendra  terhadap pembangunan  industri  oleh  Pemerintah  Orde Baru  adalah  Transdisipliner.  Teori  yang dimaksud, antara lain teori hegemoni Gramsci, antropologi politik falsafah Jawa, dan analisis wacana kritis Michel Faucault.
Menurut  Gramsci  untuk  memperoleh dan  mempertahankan  kekua saan,  penguasa memerlukan  keselarasan  kekuatan  ekonomi, politik,  dan  militer,  sedangkan  untuk memperoleh legitimasi kekuasaannya, penguasa melakukan hegemoni dan dominasi (Gramsci, 1986). Dua hal itulah yang digunakan untuk  membahas  cara  Pemerintah  Orde  Baru melanggengkan kekuasaannya hingga 32 tahun (Chaniago, 2001; Djarot, 2006).
Berbeda  dengan  Gramsci  yang menempatkan kekuasaan sebagai subjek yang berkuasa,  Foucault  menem patkan  kekuasaan sebagai relasi kuasa, di mana di dalamnya ada banyak  posisi  yang  membangun  konsensus bersama. Yang  menarik dari konsep  Foucault
adalah  tesisnya  mengenai  hubungan  antara pengetahuan  dan  kekuasaan.  Kekuasaan selalu terartikulasikan le wat pengetahuan, dan pengetahuan sela lu punya efek kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, dan se baliknya tidak  ada  kekuasaan  tanpa  pengetahuan (Foucault, 2002; Foucault. 2011). Society  5.0  merupakan  respon terhadap  revolusi  Industri  4.0  yangmenuntut konektivitas di segala hal (Internet of Thing ). Society  5.0  menawarkan  masyarakat  yang berpusat  pada  manusia  yang  membuat  seim- bang  antara  kemajuan  ekonomi  dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang menghubungkan dunia maya dan dunia nyata. Shinzo  Abe  (2019) dalam  World  Economic Forum (WEF),  menjelasakan  dalam  society 5.0  itu  yang  utama  bukan  lagi  modal,  tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya,  membantu  mengisi  kesenjangan antara  yang  kaya  dan  yang  miskin,  termasuk mening katkan  layanan  kedokteran  dari  kota hingga mencapai desa-desa kecil, serta layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dalam  kepemimpinan  Jawa  dikenal konsep  “ man  is  right” yang  berarti  tidak diperkenankan  untuk  sewe nang-wenang  dan harus bisa Ambeg Paramarta (besikap adil) serta menghayati Hasta  Brata (dapat  memberikan kesejukan dan ketentraman kepada warganya; membasmi  kejahatan  de ngan  tegas  tanpa pandang bulu; bersifat bijaksana, sabar, ramah dan lembut; melihat, mengerti dan meng hayati seluruh  war ganya;  memberikan  kesejahteraan dan bantuan bagi warganya yang memerlukan; mampu  me nampung  segala  sesuatu  yang datang  kepadanya,  baik  yang  menyenangkan maupun yang ti dak menyenangkan; gigih dalam mengalahkan  musuh  dan  dapat  memberikan pelita bagi warganya (Hariwijaya, 2004).
Selain  itu,  pemimpin  dalam  falsafah Jawa  harus  mengamalkan  sikap memayu hayuning  braya (berusaha  menyelamatkan masyarakat),  keempat, memayu  hayuning bangsa (berusaha  menyelamatkan  bangsa), kelima  yaitu memayu  hayuning  sasama (berusaha  menyelamatkan  sesama),  dan keenam  atau puncaknya, yaitu memayuhayu-
ningbawana (berusaha  menyelamatkan  alam) (Hariwijaya, 2004) Untuk  mengkaji  penelitian  ini digunakan  rancangan  Analisis  Wacana  Kritis Michel  Foucault.  Menurut  Foucault  (2011), struktur  wacana  merupakan  persepsi  tentang suatu objek yang dibatasi oleh pandangan atau ideologi tertentu yang dianggap benar. Dalam proses  menafsirkan  struktur  wacana,  harus dipahami  unit-unit  dis kursif  ini  membangun koherensi  dan  kohesivitas  sebagai  suatu  ide/ gaga san,  sehingga  dapat  disimpulkan  sebagai “pandangan atau ideologi” tertentu.
INTEROGASI TENTANG PAYUNG HUKUM PEMBANGUNAN INDUS TRI Interogasi  W.S.  Rendra  terhadap pembangunan  industri  oleh  pemerintah  Orde Baru dimulai dari payung hukum yang dibuat untuk  memfasilitasi  dan  melegalkannya. Pelaksanaan  pembangunan  industri  di  era Orde Baru sejatinya didasarkan pada pada TAP MPRS No. XXIII/1966 yang isinya bertujuan untukmemperbaiki  ekonomi  rakyat  akibat hiper inflasi dan carut marut yang disebabkan oleh campur tangan CIA (Anderson dan Ruth, 2015,  Pilger,  2002,  Pilger,  2011).  Perbaikan ekonomi  yang  dimaksud  dalam  Tap  MPRS di atas adalah perbaikan yang mengutamakan ekonomi  kerakyatan  dan  pemerataan,  namun pemerintah  Orde  Baru  justru  berpihak  pada pemi lik  modal  raksasa  dari  Amerika  dan sekutunya.
Untuk  itu,  tim  ekonomi  pemerintah Orde  Baru  yang  ditunjuk  oleh  Jenderal Soeharto bersama-sama dengan pemodal asing, merumuskan  Undang-undang  No.1  Tahun 1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing  (UU PMA) di Swiss. Menurut Bradley R. Simpson, (2011)  Sejak  awal  perancangannya,  UUPMA 1967 telah melibatkan pihak asing, khususnya Amerika  Serikat,  mulai  tahap  merumuskan, menyusun,  hingga  mengkoreksi  pasal-demi pasal sampai pada saat pengesahannya. Melalui payung hukum tersebut, pemerintah Orde Baru bersama dengan pemodal asing melaksanakan pembangunan industri tambang dalam bentuk kontrak  karya.  Dalam  kontrak  karya  yang berpayung UUPMA no. 1 tahun 1967 tersebut, negara hanya memperoleh royalti sebesar 1%
emas,  dan  3,5%  tembaga,  dengan  luas  area tambang  2,6 juta ha. Payung hukum yang tidak berkedaulatan tersebut dipertanyakan olehW.S. Rendra pidato kebudayaan di ITB tahun 1975 dan di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2009, sebagai berikut:
“Industrialisasi dilakukan dengan mendatangkan  modal  asing  yang  bebas pajak,  alat  berproduksi  juga  didatangkan dari  luar  negeri  dengan  bebas  pajak,  dan bahan  baku  juga  diimport  dengan  bebas pajak pula, kemudian pabrik yang didirikan juga  bebas  dari  pajak  berikut  tanahnya. Yang  kena  pajak  cuma  keuntungan nya. Itupun boleh ditransfer keluar negeri. Jadi devisa  terbuka!  Alangkah  total  dan  rapi peme rintah  Hindia  Belanda  membangun “Mesin  Budaya”  penghisapan  terhadap daya  hidup  rakyat  dan  kekayaan  alam lingkungan  Indonesia.  Semuanya  itu dikokohkan  dengan  “Ordonansi  Pajak 1925”.  Selanjutnya  setelah  merdeka, Orde  Baru  mengubah  namanya  menjadi UUPMA (Undang-undang Penana- man  Modal Asing  1967  dan Tax  holiday 1970.  Lalu sekarang, ya hal ini tentu saja akan  dipelihara  oleh  kekuatan-kekuatan kapitalisme  liberal  yang  pada  dasarnya inti penjajahan yang menguasai kita. Dan selagi kita belum mempunyai kemampuan menghasil kan  mesin-mesin  berat  dan tenaga-tenaga  manusia  tingkat  spesialis yang  cukup  jumlahnya,  pemerintah  kita, sejak  zaman  Orde  Baru,  telah  menjual modal alam” (Rendra, 2009)
Isi  teks  pidato  tersebut  sebe lum nya telah  disampaikan  oleh  W.S.  Rendra  dalam bentuk puisi tahun 1967, berjudul “Kesaksian tahun 1967” de ngan sebagai berikut:
Dunia yang akan kita bina adalah dunia bajakaca dan tambang-tambang yang menderu.
Bumi bakal tidak lagi perawan, tergarap dan terbuka. sebagai lonte yang merdeka. Mimpi yang kita kejar, mimpi platina berkilatan. Dunia yang kita injak, dunia kemelaratan.
…  (Rendra, 1971)
Interogasi W.S. Rendra terhadap Pembangunan Industri ... (Umi Salamah dan Rokhyanto)
Melalui  puisi  di  atas,W.S.  Rendra menginterogasi  pembuatan  payung  hukum tersebut  dengan  menje laskan  prediksi dari  pemba ngunan  industri  tambang  yang berpayung  UUPMA  tahun  1967,  bahwa pemba ngun an  industri  yang  dilakukan  oleh modal dan teknologi raksasa dari asing dalam bentuk  kontrak  karya  akan  me nga kibatkan kekayaan dan kecantikan bumi pertiwi dijamah dan dihisap oleh kapitalis asing dengan harga yang  sangat  murah,  seperti  “ lonte  yang merdeka ”,  alam  dan  tata  lingkungan  ru sak, seperti “ Bumi bakal tidak perawan ”, kekayaan yang  yang  berlimpah  di am bil  pemilik  modal bukan  untuk  rakyat,  seperti mengejar  mimpi platina  berkilatan ,  dan  rakyat  terpinggirkan dan ter miskinkan, ibarat “ Dunia yang kita inak kemelaratan ”.  Dengan  begitu,  harmo nisasi antara alam dan manusia akan rusak.
Dengan  berlindung  pada  UUPMA nomor  1  tahun  1967,  siapapun  kapitalis asing,  bisa  menghisap  dan  menikmati  hasil kekayaan  bumi  pertiwi  di  negeri  ini  dengan mudah  dan  murah,  asal  punya  “Duit”  dan berkomplot dengan penguasa Orde Baru. Apa yang  dilakukan  oleh  elit  peme rintah  Orde Baru (Orba), mirip dengan yang terjadi ketika Hindia Belanda mempengaruhi Amangkurat 1 dan Amangkurat II(Rendra, 1997). Selain  menggunakan  UUPMA  1967, untuk  melancarkan  pemba ngun an  industri yang  tidak  berdaulat,  Peme rintah  Orde  Baru merumuskan struk tur diskursus pembangunan berupa  “Trilogi  Pembangunan”  dan  stabilitas pembangunan,  serta  PKI  musuh  ber sama. Diskursus  tersebut  sengaja  dicip takan untuk  memperoleh  legitimasi  pelaksanaan pembangunan ekonomi makro di Indonesia dan mengancam siapa saa yang berusaha mengha- langi nya.  Berdasarkan  diskursus  tersebut dibuat  regulasi-regulasi  untuk  meng ha lalkan tindakan pemerintah atas nama pembangunan dan stabilitas nasional.
Diskursus  yang  merupakan  tu runan dari  wacana developmentalisme tersebut seakan-akan  menjadi  alernatif  perbaikan ekonomi  sebagai  sarana  un tuk  memperkuat perekonomian nega ra, terutama melalui proses industri alisasi dengan penanaman modal asing dan hutang luar negeri (Fakih 2001). Konsep
pembangunan  makro  yang  didasarkan  pada ideologi kapitalisme tersebut,  diterima  apa adanya oleh elit penguasa Orde Baru, seakan- akan  se bagai  ‘solusi’  terhadap  kemerosotan ekonomi  Indonesia  pasca  kolonial,  yang membawa arah perbaikan dari yang tradisional ke yang modern dan dari yang terbelakang ke arah yang lebih maju (Smith, 1985). Selain  itu,  pembangunan  yang dijalankan oleh Orde Baru berada pada arahan dan  kontrol  sebagai  syarat-sya rat  hutang  luar negeri dan penanaman modal asing dari IMF dan  World  Bank.  Pembangunan  ekonomi makro diuta makan dan pembangunan ekonomi mikro  diabaikan.  Konsep  pembangunan ekonomi  makro  yang  didasarkan  pada ideologi developmentalisme kapi talisme memiliki tujuan terselubung dari negara maju untuk  memperta hankan  dominasi  kekuasaan terhadap  negara-negara  berkembang.  Dengan begitu,  arah  pembangunan  ekonomi  makro dengan  penanaman  modal  asing  dan  hutang luar  negeri  sejatinya  menjadi  alat  hegemoni kekuasaan kapitalis yang dianggap paling tepat pada saat itu, setelah bentuk kolonialis me dan imperialisme sudah tidak re le van lagi dengan perkembangan  zaman  pasca  perang  dunia  II. Dalam  hal  ini  W.S.  Rendra  mempertanyakan payung  hukum  tersebut  dengan  mengatakan sebagai berikut:
Anehnya, pemerintah Orba malah me ngejar pembangunan  khayalan  yang  bertumpu pada  modal  asing  dan  ekonomi  makro semata.  Modal  asing  yang  masuk  pun tidak pernah mau menjamah pembangunan infrastruk tur ekonomi untuk perdagangan antar daerah  dan  antardesa.  Modal  asing rata-rata hanya menggarap potensi bangsa kita sebagai pasar. “Trilogi  Pembangunan”  yang  drancang tanpa arah, tanpa tata buku masa lalu dan tata  buku  masa  kini,  seperti  “Tembang”, yang  hanya  indah  untuk  didengarkan, namun  pelaksanaannya  menyengsarakan rakyat  yang  oleh  W.S.  Rendra  disebut sebagai daya mati (Rendra, 1997).
Pembangunan yang yang dilaksanakan oleh Orde Baru benar-benar pembangunan yang hanya  membangun  kesejahteraan  penguasa bukan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  hal  ini
W.S. Rendra mengatakan dalam interogasinya sebagai berikut:
Ketatanegaraan  kita  yang  sableng  juga menyebabkan  pemerintah  kita  dari sejak  Orde  Baru  dan  Orde  Reformasi melengahkan  pembangunan  perda gang an dalam negeri yang berlan daskan usaha kecil menengah.  Bahwa  pemerintah  kolonial Hindia  Belanda  tidak  mengindahkan kemajuan  perda gangan  dalam  negeri, tidak  pula  mengembangkan  kemampuan yang dahsyat dari usaha kecil menengah! (Rendra, 2008)
Ketergantungan  pada  modal  dan pinjaman luar negeri menye bab kan pemerintah Orba  tersesat  da lam  politik  perdagangan lembaga-lem baga  asing  dan  perusahaan multi  nasional  (Rendra  2008;  Chaniago, 2001).  Pembangunan  yang  dilaksa na kan oleh  peme rintah  Orde  Baru  sarat  dengan kepentingan  ekonomi-politik  elit  pe nguasa, yaitu  penumpukan  pundi-pundi  ekonomi sebagai  basis  struktur  untuk  melang gengkan kekuasaan. Dalam hal ini, W.S. Rendra dalam interogasinya menga takan bahwa:
Lebih  jauh  lagi  Orde  Baru  lebih  percaya pada kemampuan berhu tang pada lembaga
Donor  Asing  daripada  membangun kekuatan madal dalam negeri. Sudah jelas me ru pakan  kesalahan  besar  membangun ekonomi makro tanpa membangun ekonomi mikro. Teori  “ tricle-down  effect ”  itu  tipu daya  belaka.  Nyatanya  alam  menjadi rusak. Hutang ber-milyard-milyard dollar yang semua harus ditang gung oleh rakyat (Disampaikan  dalam  Pidato  Kebudayaan Peneri maan  Gelar  HonorisCausa  (2008) dan  dalam  diskusi  kebudayaan  di  ITB (1975) UI, 1979, Atmajaya (1985), UGM (1995)..
Kutipan  di  atas  menunjukkan  bahwa prioritas pembangunan eko nomi makro dengan hutang  luar  negeri  berdasarkan  teori  “ Tricle- down  effect ”    merupakan    tipu  daya  belaka.
Fakta nya,  hasil-hasil  pembangunan  hanya dinikmati  oleh  pemilik  modal  dan  para  elit kekuasaan.
Selain  itu,  pembangunan  indus tri pariwisata  uga  dilaksanakan  atas  permintaan dan  kontrol  IMF  dan  Bank  dunia.  Untuk memayungi  program  pembangunan  industri pariwisata di Bali, dibuatlah Undang-Undang yang  melegalkan  pembangunan  industri pariwisata  oleh  para  pemilik  modal,  seperti tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  3 Tahun 1970 Bab V, pasal 13 huruf e. Berdasarkan  analisis  di  atas,  payung hukum  pembangunan  industri  yang  dibuat oleh  pemerintah  Orde  Baru  berupa  UUPMA 1967  sangat  berbahaya  bagi  kedaulatan  dan keman dirian  bangsa.  Hal  itu  disebabkan oleh  strategi  pembangunan  yang  tidak  sesuai dengan potensi sumber daya ma nu sia yang ada, tidak  memanusiakan  rakyat,  tidak  menjaga keles tarian buda ya, tidak menaga lingkungan, dan  ti dak  berkeadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Diskursus-diskursus  yang dirumuskan  dalam Trilogi  Pem bangunan , Stabilitas Nasional , dan Pem bangunan Ekonomi Makro,  hanya  indah  dalam  wacana  namun sangat  berbahayaa  dalam  implementasinya. Se ba gai  orang  yang  sama-sama  dibe sarkan dalam  falsafah  hidup  orang  Jawa,  payung hukum  tersebut  ber ten tangan  dengan  prinsip mamayuhayu ning  bangsa dan budaya,  dan bawana . Apabila  strategi  pembangunan  Orde Baru  dilanjutkan  saat  ini,  maka society 5.0 mustahil dapat diimplementasikan di Indonesia, karena budaya mani pu lasi data sudah mengakar kuat,  semen tara  akar  dari sociaty 5.7  adalah data yang akurat..

## INTEROGASI  TERHADAP  AKIBAT PEMBANGUNAN OLEH ODE BARU
Sejak diterbitkannya UU PMA No. 1 Tahun 1967 itu, dalam jangka waktu tiga tahun (1967-1970)  terdapat  sembilan  perusahaan raksasa dunia yang berhasil mengantongi izin operasi  pertambangan  dari  pemerintah  Orde Baru  dalam  bentuk  kontrak  karya.  Sembilan perusahaan tersebut, di antaranya PT Freeport McMoran,  minyak  Exxon  Mobil,  Chevron, Texaco,  Caltex,  dan  Stanvac.  PT  Freeport merupakan  perusahaan  asing  pertama  yang berinvestasi di Indonesia dalam bentuk kontrak karya  (Anderson  dan  Ruth,  2015,  2009;
Interogasi W.S. Rendra terhadap Pembangunan Industri ... (Umi Salamah dan Rokhyanto)
Chaniago, 2001, Kwik, 2011). Freeport Sulphur adalah peru sahaan asing pertama yang masuk dan beroperasi di Indonesia dengan dasar UU PMA No. 1 Tahun 1967 dalam bentuk kontrak karya. Dalam per janjian tersebut, negara sangat diru gi kan  karena  hanya  memperoleh  royalti yang  sangat  kecil,  yakni  1%  emas  dan  3  % tembaga (Simpson, R. Bradley 2011). W.S. Rendra mempertanyakan “Mengapa pemerintah Orde Baru mengizinkan pembangunan  industri  tambang  kepada kapitalis  asing,  pada hal  Indonesia  sebagai pemilik  keka yaan  belum  memiliki  sarana- sarana  pen dukung  yang  mampu  untuk menggarap  industri  tersebut.  Menurut  W.S.
Rendra,  seharusnya  pemerintah  Orde  Baru menyiapkan sarana-sarana pendukung pembangunan industri terle bih dahulu dari hulu ke hilir, sebelum mengambil keputusan untuk mem bangun industri berupa tambang (Rendra, 1975;  1995;  2009). Akibatnya,  pembangunan industri  tambang  itu  telah  menyisakan masalah  berupa  kerusakan  lingkungan, kehilangan  sum ber  pendapatan  negara, kerusakan  moral  kemanusiaan,  ketidakadilan, dan  tumbuhkembangnya  mentalitas  korupsi di  kalangan  pejabat.  Pem bangunan  industri tambang oleh kapi talis asing di era Orde Baru pemerintah Orde Baru, menurut W.S. Rendra merupakan  daya  mati  yang  menghisap  daya hidup  rakyat.  Itulah  sebabnya,  W.S.  Rendra mempertanyakan  dengan  menunjukkan  fakta dan akibatnyayang disampaikan dalam pidato pe nganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di UGM sebagai berikut:
Akibat  dari  tidak  adanya  industri  hulu, industri  kita  di  hampir  semua  bidang: pesawat  terbang,  mobil,  sepeda,  obat batuk  hitam,  obat  flu,  cabe,  kobis,  padi  , jagung,  ayam  potong,  dll,  dll,  dll,  semua assembling !  Alat  berproduksi  dan  bahan bakunya diimport! ... Akibatnya yang memperoleh keuntungan  besar  adalah  modal  asing yang memiliki teknologi berat dan tenaga- tenaga  spesialis.  Alam  dan  lingkungan rusak  karena  kita  memang  tak  berdaya menghadapi kedahsyatan kekuatan modal asing (Rendra; 2004).
Pembangunan  industri  dan  ekonomi makro  dengan  hutang  luar  negeri  dan penanaman  modal  asing,  memiliki  maksud yang tersubung, baik dari ne ga ra donor maupun para  elit  kekuasaan.  Bagi  elit  dimaksudkan untuk  penumpukan  pundi-pundi  ekonomi, karena dengan cara tersebut, Presiden Soeharto, tim,  dan  kroninya  mendapatkan  gratifikasi sebanyak 10% dalam setiap transaksi. Jumlah tersebut  10  kali  dari  royalti  yang  diberikan oleh peru sahaan asing kepada negara (Djarot, 2006).  Dengan  demikian  wajar,  jika  para mantan elit, tim, dan kroninya menjadi sangat kaya  raya  hingga  saat  ini.  Budaya  gratifikasi 10%  tersebut  disampaikan  dalam  bentuk pasemon dan  kelakar  oleh  W.S  Rendra  dalam Lakon Perjuangan Suku Naga sebagai berikut:
Pada  waktu  itu,  duta  besar  dari  negara- negara  sahabat  pada  ber kumpul.  Kepada mereka  di tanya kan  kesanggupan  negara- negara yang mereka wakili akan memberi pinjaman  kepada  negara Astinam  Puram.
Setiap duta menyuarakan kesanggupannya. ....  Tiba-tiba  Duta  V  berkata  “70  milyar dolar  dan  10%  komisi  (Rendra,  1975: Perjuangan Suku Naga , hal. 14)
Bagi  yang  memahami  konteks  saat itu, pada saat membaca/mendengar 10% pasti memahami  makna  10%  sebagai  gratifikasi/ komisi. Kata “Tien” Soeharto mengasosiasikan wajib gratifikasi 10% pada setiap pemberian izin operasional modal-modal asing dan pinjaman luar negeri di Indonesia (Sumanto, 2003).Dari sinilah sejatinya budaya gratifikasi 10% yang saat ini menjerat para Kepala Daerah dan DPR tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggunaan wacana Stabilitas Nasional  sebagai  kedok  untuk  melindungi pemodal  asing  dan  elit  kekua saan  Orde  Baru tersebut,  oleh  W.S.  Rendra  juga  dibeberkan dalam  interogasinya  secara  berkelakar  dalam Lakon Perjuangan Suku Naga. Dijelaskan pada folder  leaflet  lakon/drama  Perjuangan  Suku Naga  menjelaskan  kepada  pembaca  bahwa drama ini diangkat dari kenyataan berdasarkan hasil  wawan cara  terhadap  berbagai  lapisann dan elemen masyarakat, meskipun nama-nama
yang  ditampilkan  tidak  ber- settin g  Indonesia. Sinopsisnya sebagai berikut:
Kisah  ini  diawali  dengan  sebuah  negeri yang bernama Astinam Puram. Di negeri itu  ada  sebuah  desa  bernama  Desa  Suku Naga. Kepala desanya bernama Abivasam.
Ia mempunyai seorang putra yang sedang sekolah  di  luar  negeri,  bernama Abivara. Setelah tamat, Abivara yang lebih senang tinggal  di  desa,  pulang  bersama  teman, wartawan berkulit putih bernama Carlos. Pada  saat  yang  hampir  bersamaan, pemerintah  Astinam  Puram  kedatangan seorang  tamu,  bernama  Mr.  Joe  dkk.  Ia salah  seorang  pembantu  pemilik  modal sangat  kaya  raya  namanya The  Big  Bos . Tamu  itu  ingin  membangun  tambang tembaga yang ada di Desa Suku Naga. Para tamu  itu  menginginkan  Desa  Suku  Naga dijadikan  kota  pertambangan  tembaga. Untuk  itu,  orang-orang  yang  tinggal  di desa harus dipindahkan dengan cara besar- besaran (“Bedhol Desa”). Tentu  saja  para  penduduk  di  Desa  Suku Naga  menolak.  Alasan  mereka,  dengan membangun  kota  pertambangan  di  desa itu,  dan  memindahkan  mereka  ke  tempat lain sama artinya dengan merusak tradisi yang  sudah  mereka  bangun  berabad-abat lamanya. Akan  tetapi,  pemerintah  Astinam  Puram sangat gigih melancarkan usa ha nya dengan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah mengutus  Menteri  Pertambangan  yang kemu dian  disusul  oleh  Ketua  Parlemen untuk  melakukan  persuasi/pembu jukan kepada rakyat. Sementara itu, pemerintah Astinam  Puram  juga  membuat  wacana subversi  yang  berisi  ancaman  bahwa mereka  yang  menolak  dipindahkan  dan ingin  mempertahankan  desa  itu  akan disebut  sebagai  pembangkang  atau mbalelo ,  Sebagai  ganjarannya digebuk (diintimidasi, disiksa, bahkan dibunuh). Usaha  Menteri  Pertambangan  dan  Ketua
Parlemen  dengan  cara  persuasif  sia-sia. Akan  tetapi  mereka  membawa  pasukan tentara  untuk  menakut-nakuti  penduduk setempat.  Meskipun  demikian,  penduduk desa Suku Naga bertahan mati-matian.
Bagi Carlos, wartawan dari manca negara itu, adalah suatu bahan pemberitaan yang menarik.  Carlos  melihat  kejanggalan,
karena tidak ada satu pun pers di Astinam Puram  yang  memberitakan  peristiwa  itu. Sebaliknya,  bagi  Negeri Astinam  Puram, hal  itu  wajar,  karena  insan-insan  pers sudah  ditatar  dan  sudah  diarahkan  oleh Pak Menteri Penerangan agar memiliki self sensorship , yaitu kesadaran menyensor diri sendiri untuk tidak memberitakan hal-hal yang  bersifat  memusuhi  pemerintah  dan yang bisa ditafsirkan sebagai penghambat pembangunan. Carlos pun segera dicurigai, sebab selama tinggal  di  Desa  Suku  Naga,  ia  telah memberikan  bahan-bahan  pemberitaan untuk korannya yang terbit di luar negeri. Itulah yang menyebabkan izin tinggalnya dicabut  dan  harus  pulang  ke  negerinya. Lakon  ini  diakhiri  dengan  perpisahan penduduk  Desa  Suku  Naga  dengan Carlos.
Lakon yang dengan sengaja disamarkan setting dan  nama  pela kunya  tersebut, membeberkan  fakta  sosial  di  era  kekuasaan pemerintah  Orde  Baru.  Keberpihakan  elit peme rintah  Orde  Baru  terhadap  kepentingan industri  pertambangan Freeport .  Pemerintah Orde  Baru  juga  menjamin  keamanan  dan kenyamanan  investor  di  Papua  dengan menempatkan para jendral sebagai direkturnya. Penga manan  dilakukan  dengan  cara-cara pene kanan,  pengusiran,  dan  pembera ngusan kebudayaan/tradisi rakyat yang telah dibangun berabad-abad. Hak masyarakat pun terampas, rakyat  ditakut-takuti,  diintimidasi,  sehingga mengakibatkan  ketakutan  dan  trauma  yang mendalam  (Rendra,  1995;  Chaniago.  2001). Kondisi  tersebut  mem buat  kehidupan  rakyat makin miskin dan sengsara. Inilah yang disebut oleh  W.S.  Rendra  sebagai  daya  mati. Akibat dari pembangunan Makro, disampaikan oeleh W.S. Rendra sebagai berikut:
Para  elite  politik  lupa  bahwa  sejak  abad 18  perdagangan  antar  pulau  dan  antar desa  sudah  berkembang  dengan  jayanya di Nusantara. Bahkan perdagangan itulah yang  menjadi  tali  persatuan  Nusantara, bukan serdadu atau pemusatan kekuasaan. Perdagangan  itu  yang  mendorong  rasa berbangsa  dan  menjelmakan  bahasa persatuan  dengan  huruf  yang  sama
Interogasi W.S. Rendra terhadap Pembangunan Industri ... (Umi Salamah dan Rokhyanto)
dan  kalender  sama.  Bahkan  mampu mendorong  tatanan  hidup  bermasyarakat yang  multikultur  di  kota-kota  pelabuhan dan kota-kota besar di pedalaman. Tentu  saja  para  penjajah  tidak  alpa menindas kehidupan perdagangan antardaerah,  antarsuku,  antardesa,  demi kepentingan  hak  monopoli  perdagangan mereka.  Tetapi  setelah  kita  merdeka, seharusnya  kita  tidak  terlambat  untuk memulihkan  daulat  perdagangan  rakyat antar  daerah,  antar  pulau,  dan  antar  desa (Rendra, 1975; 1995; 2008).
Akibat  pembangunan  yang  me ngu- tamakan ekonomi makro dengan perdagangan bebas  dan  mengabaikan  potensi  dan kepentingan sebagian besar rakyat, masa depan bangsa menjadi makin tidak jelas, ketim pangan ekonomi dan ketidakadilan sosial makin besar. W.S.  Rendra  menyebutnya  sebagai  darurat ketidakadilan sosial, sebagaimana disampaikan dalam puisi  “Kesaksian Akhir Abad”  sebagai berikut:
Dengan puisi ini aku bersaksi Bahwa sampai puisi ini kutandatangani rakyat belum merdeka Bagaiman rakyat bisa merdeka bila pemerintah melecehkan perdagangan antardaerah dan mengembangkan merkantilisme Daendels sehingga rela menekan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, guru dan serdadu berpangkat rendah?
(Rendra, 1999)
Kutipan  di  atas  menunjukkan  bahwa, pembangunan  yang  dilaksana kan  oleh pemerintah  Orde  Baru  hanya  mengutamakan pembangunan  sarana-sarana  industri  dan perdagangan  pemilik  modal  asing  dengan menga baikan  pembangunan  sarana-sarana ekonomi  dan  perdagangan  rakyat  kecil  dan menengah. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa tulang punggung ekonomi yang tangguh dan tahan terhadap krisis adalah perdagangan rakyat kecil dan menengah Rendra, 2004). Hal itu dipertegas oleh W.S. Rendra dalam  pidato kebudayaannya sebagai berikut:
Pembangunan  dalam  negara  kita  juga melupakan  sarana-sarana  pem bangunan rakyat  kecil  dan  menengah.  Padahal mereka  adalah  tulang  punggung  yang tangguh  dari  keku atan  ekonomi  bangsa. Jumlah nya  mencapai  45  juta  dan  bisa menampung  70  juta  tenaga  kerja. Sedangkan  sumbangannya  pada Gross
National  Product adalah  62%.  Lebih banyak  dari  sumbangan  BUMN.  Namun begitu  program  peme rin tah  tidak  dengan positif  mem bantu  usaha  mereka:  Jalan- jalan darat yang menjadi penghubung antar desa, yang penting untuk kegiatan ekonomi, rusak dan tak terurus. Bahan baku selalu terbatas perse diaannya. Banyak bank yang tidak ramah kepada mereka. Grosir-grosir memper mainkan  dengan  check  yang berlaku  mun dur.  Dan  pemerintah  tidak pintar melindungi kepentingan mereka dari permainan  kartel-kartel  yang  menguasai bahan baku (Rendra, 1995).
Konsep pembangunan ekono mi makro  yang  dijalankan  oleh  peme rintahan Orde  Baru  dengan  waca na  stabilitas  nasional menyebabkan  makin  maraknya  konspirasi antara  elit  pemerintah  dengan  pemodal  asing (Wood,  2013).  Ternyata  di  balik  penanaman modal  asing  dan  hutang  luar  negeri,  terdapat maksud yang tidak etik, yakni adanya gratifikasi untuk  penumpukan  pundi-pundi  ekonomi keluarga dan kroninya sebagai jaminan untuk me lang gengkan kekuasaan. Interogasi terhadap konspirasi para elit tersebut oleh W.S. Rendra disampaikan  dalam  Lakon Perjuangan  Suku Naga sebagai berikut:
.  ...  “Permohonan  mereka  harus  diberi perhatian yang utama asal ada pengertian (hal  18).  Apa  yang  dimaksud  dengan pengertian itu? Perdana menteri menjelaskan    bahwa  pengertian  mereka cukup  besar.  Lalu,  dengan  pe nuh hormat,  ia  mengatakan,  “Mereka  akan menyediakan 10% dari modal untuk hal- hal yang tidak diduga, yang pema kaiannya terserah  Sri  Ratu  dan  lang sung  akan dimasukkan ke dalam reke ning Sri Ratu di Bank Hongkong”. Men de ngar pernya taan Perdana  Men teri  yang  demikian  itu,  Sri Ratu lang sung memberikan reaksi positif, “itu bagus”. (Rendra,  1975).
Dalam  kutipan  lakon  di  atas,  W.S. Rendra  menunjukkan  fakta  sosial  dengan metafor bahwa “Sri Ratu” seba gai simbol Ibu negara pada waktu itu menyetujui semua izin usaha atau pun hutang luar negeri oleh swasta apa   bila  ada  gratifikasi  10%  yang  lang sung ditran sfer ke dalam tabung annya diluar negeri.
Kebijakan  pembangunan  ekonomi makro dinilai oleh W.S. Rendra sama dengan pola-pola pembangunan penjajah tempo dulu. Pembangunan  jalan-jalan  untuk  melancarkan perda gangan  para  cukong  dan  pengambilan bahan mentah, maka yang dibangun adalah jalan- jalan tol di kota besar, bukan jalan di pedesaan atau  pesisir  yang  menjadi  sarana  pergerakan pere konomian rakyat. Jadi, pemberian hu tang dan  bantuan  luar  negeri  tersebut  sebenarnya merupakan  cara  yang  cerdik  dan  licik  oleh asingsebagai peng ganti dari rantai dan cambuk seorang  mandor  terhadap  budak  di  zaman penjajahan (Toussaint, 2015). Rakyat dipaksa sebagai  budak  dan  pemakai  produk-produk negara industri tanpa diberi kesempatan untuk mempro duk si sesuai dengan kebutuhan sendiri. Akibat  hasil  pembangunan  ekonomi  makro yang terpusat di kota metropolitan disampaikan oleh W.S. Rendra dalam “Sajak Tahun Baru” sebagai berikut:
Kota metropolitan di dunia ketiga adalah nadi dari jantung negara maju. Nadi yang akan mengidap kanker yang akan membunuh daya hidup desa- desa dan akhirnya, tanpa bisa dikuasai lagi menjadi jahat, hina dan berbahaya.
Itulah penumpukan yang tanpa peredaran. (Rendra, 1990)
Dalam  kutipan  puisi  di  atas,  W.S. Rendra  menyampaikan  intero gasi nya  dengan memperlihatkan  aki bat  da ri  pembangunan kota-kota  metro po litan  yang  dibangun  dari hutang  luar  negeri  hanya  merupakan  sarana dan pra sarana vital bagi negara-negara industri maju  untuk  “merampok  dan  me numpuk” kekayaan dari Indonesia. Pem ba ngunan seperti itu, sangat ber bahaya bagi kedaulatan bangsa dan ne gara.
Pembangunan ekonomi makro yang  hanya  terpusat  di  kota  metropo litan menyebabkan perputaran pereko nomian hanya  di  kota-kota  besar  saja,  sehingga perekonomian  di  desa-desa  menjadi  macet. Perkembangan  pereko nomian  desa  menjadi lambat  sehingga  masyarakat  desa  menjadi tertarik un tuk mencari penghidupan yang lebih baik dengan cara berpindah ke kota-kota besar. Dengan  bekal  pengetahuan  dan  keterampilan seadanya,  mereka  bekerja  menjadi  pembantu rumah  tangga,  pengamen,  pengemis,  bahkan tidak sedikit yang menjadi preman (Chaniago, 2001), Fakta ini sudah meng gugurkan salah satu struktur dalam wacana “Trilogi Pembangunan”, yakni pembangunan yang merata. Kesen jangan antara kehidupan di desa dan kehidupan para elit  beserta  kroninya  di  kota,  digambarkan oleh W.S. Rendra melalui “Sajak Sebotol Bir” sebagai berikut:
Hiburan kota besar dalam semalam, sama dengan biaya pembangunan sepuluh desa!...
Mengapa kita membangun kota metropolitan? dan alpa terhadap peradaban di desa? Kenapa pembangunan menjurus kepada penumpukan, dan tidak kepada pengedaran? Dimanakah jalan lalu lintas yang dulu? Yang menghubungkan desa-desa dengan desa-desa ? Kini telah terlantarkan. Menjadi selokan atau kubangan. Jalan lalu lintas masa kini, mewarisi pola rencana penjajah tempo dulu, adalah alat penyaluran barang-barang asing dari pelabuhan ke kabupaten-kabupaten dan bahan alam dari kabupaten-kabupaten ke pelabuhan. Jalan lalu lintas yang diciptakan khusus, tidak untuk petani, tetapi untuk pedagang perantara dan cukong-cukong. Kenapa lingkungan kita sendiri tidak dikira ? (Rendra, 1971)
Dalam  kutipan  di  atas,  W.S.  Rendra mempertanyakan,  mengapa  pembangunan dilaksanakan  tetapi  kesenjangan  perputaran ekonomi di desa dan di kota makin lebar, yang digambarkan  dengan  “ Biaya  hiburan  di  kota
Interogasi W.S. Rendra terhadap Pembangunan Industri ... (Umi Salamah dan Rokhyanto)
satu malam setara dengan biaya pembangunan 10  desa ”.  Hal  tersebut  menggambarkan kenyataan  yang  sa ngat  kontras  antara  rakyat di desa dan para elit di kota-kota besar sebagai cerminan peradaban ‘pincang’ yang dibangun oleh kekuasaan Orde Baru. Pembangunan desa dan  pesisir  ‘diang gap’  tidak  menguntungkan secara  ekonomi  bagi  penumpukan  kekayaan penguasa dan pemodal asing, sengaja diabaikan. Sumber  daya  alam/  keka yaan  alam  di  desa dikuras  dibawa  ke  kota  untuk  kemakmuran penguasa Orde Baru, kroni, dan pemodal asing. Sementara,  masyarakat  desa  yang  hidupnya serba  kekurangan  tergiur  untuk  mengadu nasib dengan urbanisasi ke kota dengan bekal seada nya.  Dengan  sinis,  Rendra  me nye but pembangunan  yang  dijalankan  oleh  Orde Baru, sebagai kecoa pembangun an dan tahayul pembangunan  yang  diungkapkan  dalam  puisi Kecoa pem bangunan sebagai berikut:
Keamanan, ketenangan katanya… Marsinah terbunuh, petani di gusur, kenyataannya…. Kecoa Pembangunan, Kecoa bangsa dan negara Lebih berbahaya ketimbang raja singa Lebih berbahaya ketimbang pelacuran Kabut gelap masa depan, Kemarau panjang bagi harapan
Kecoa…kecoa… ke…co…a…. (Rendra, 1994)
Dalam  puisi  tersebut,  W.S.  Rendra menegaskan lagi bahwa waca na pembangunan dan  stabilitas  nasional  hanya  enak  di  dengar tetapi  faktanya  menyengsarakan  rakyat.
Penggunaan  simbol  “Kecoa”  merupakan sindiran bahwa pembangunan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  Orde  Baru  itu menjijikkan,  busuk,  pe nuh  dengan  perilaku tiranis, dehuma nis, dan imperialis.
Selanjutnya, W.S Rendra me nun jukkan inkonsistensi pelaksanaan pembangunan Orde Baru dengan dis kursus “Trilogi Pembangunan” yang  dijadikan  sebagai  payung  hukum pembangunan. Kritik itu disampaikan de ngan menunjukkan  fakta  secara  sim bolik  bahwa pembangunan yang dilak sa nakan sarat dengan kepen ting an  elit  dan  makin  marak  praktik mono poli dan konglomerasi oleh keluarga elit
politik  yang  menguasai  hajat  hidup  rakyat. Interogasi dalam bentuk sin diran disampaikan dalam puisi Masto don dengan simbol “Gajah dan Masto don” sebagai berikut.
Gajah-gajah bisa menjelma menjadi mastodon-mastodon. Mereka masuk ke laut dan menghabiskan semua ikan, ...melahap semen dan kayu lapis, tiang- tiang listrik, filem­filem import, minyak kasar, cengkih, kopi, dan bawang putih. mereka menyerbu kota, menghabiskan semua beras dan jagung, anak-anak kecil., makan gedung, jalan, dan jembatan. Mereka menghancurkan sekolah, gereja, masjid, dan pasar-pasar tradisional.
Mereka akan selalu membengkak selalu lapar .. (Rendra, 1973; 1980)
Simbol  “Gajah  dan  Mastodon” merupakan simbol elit, kroni, dan keluarganya. Tidak  hanya  para  elit  yang  rakus  menguasai kekayaan  nega ra,  tetapi  juga  anak  cucunya. Mereka  makin  lama  makin  rakus,  makin sewenang-wenang  merampas  hak  rakyat “Mereka akan selalu membeng kak selalu lapar”. Dalam  kutipan  tersebut,  Presiden  Soeharto dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan sentralistik  meng gu nakan konsep  “ man  is right”, namun  menerapkan  kesewenang- wenangan  da lam  menjalankan  sistem pemerintahan  yang  sentralistik  dengan  alat militer. Keinginannya yang kuat untuk menjadi orang nomor satu dalam sega lanya, menjadikan Ia  juga  tidak  bisa Ambeg  Paramarta  Hasta Brata. Dengan sistem pemerintahan sentralistik seperti  raja  Jawa,  anak-anak,  kerabat,  teman dekatnya  diperlakukan  bak  pangeran  dan diberikan  fasilitas  istimewa.  Mereka  menjadi bebas  dan  mudah  untuk  menguasai  bisnis dan  perekonomian  negara  yang  menjadi hajat hidup rak yat dengan cara monopoli dan konglomerasi.
Berdasarkan  analisis  data  di  atas dapat diketahui bahwa interogasi W.S. Rendra terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh Orde Baru bersama kapitalis asing dan hutang luar  negeri  tidak  memiliki  visi  yang  jelas. Perenca naan  pembangunan  industri  tambang dan  ekonomi  makro  tidak  didasarkan  pada kajian potensi sumberdaya manu sia dan fakta
sejarah, tetapi atas arahan dan kontrol IMF dan World Bank. Pembangunan yang dilaksanakan de ngan  mendatangkan  modal  raksasa  dan hutang  luar  negeri  ternyata  memi liki  maksud yang  tidak  etik  yaitu  pe numpukan  ekonomi para  elit  beserta  kroni  dan  keluarganya. Pembangunan  yang  berpayung  UUPMA tahun  1967  dan  diskursus  pembangunan  dan stabi litas  pembangunan,  pemerintah  Orde Baru  berhasil  memasukkan  neo im peri alisme dengan  sangat  masif.  Seba gai  pemimpin dengan  kultur  Jawa,  Pre siden  Soeharto  tidak mampu Ambeg Paramarta Hasta Brata (tidak besikap adil, tidak menyejahterakan dan tidak memberikan kesejukan dan keten te raman hasil pembangunan kepada  rak yatnya.  Beliau  juga tidak mengemban amanat Kultur Jawa memayu hayu ning braya (tidak berusaha menyelamatkan masyarakat), memayu  hayuning  bangsa
(tidak  berusaha  menyelamatkan  bang sa),  dan memayu  hayuning  bawana (tidak  berusaha menyelamatkan  ibu  pertiwi)  (Hariwijaya, 2014).
SIMPULAN Berdasarkan pembahasan kedua topik di  atas  dapat  disimpulkan  bebe rapa  sebagai berikut. Pertama, payung hukum pembangunan industri  tam bang  dan  ekonomi  makro  yang dibuat  oleh  pemerintah  Orde  Baru  bersama kapitalis asing, berupa UUPMA Tahun 1967 dan Penggunaan  diskursus Trilogi  Pembangunan telah  memuluskan  secara  masif  masuknya neoimperialis  yang  menguras  kekayaan bumi  pertiwi.  Penggunaan  diskursus Trilogi
Pembangun an juga  menumbuhkem bangkan budaya  gratifikasi,  manipulasi,  korup si,  dan konspirasi.  Apabila  strategi  pembangunan Orde  Baru  dilanjutkan  saat  ini,  maka society 5.0  mustahil  dapat  diimplementasikan  di Indonesia,  kare na  budaya  manipulasi  data sudah  mengakar  kuat,  sementara  akar  dari sociaty 5.7 adalah data yang akurat. Kedua,  akibat  dari  payung  hukum tersebut  pembangunan  industri  tambang dilaksanakan  oleh  pemodal  asing  dalam bentuk  kontrak  karya,  sangat  merugikan negara.  Pembangun  an  ekonomi  makro  hanya menguntungkan  pemilik  modal  dan  nega ra
donor,  sementara  ekonomi  rak yat  kecil  dan menengah makin tergencet dan terpinggirkan. Akibat  dari  wacana Stabilitas  Nasional , menimbulkan  buda ya  dehumanisasi  berupa pengusiran, penindasan, penangkapan, pemiskin an, dan pembunuhan rakyat yang  dianggap  “Menghalangi”  jalannya pembangunan  (mempertahankan  hak nya).
Akibat  hutang  luar  negeri  yang  konspiratif, pembangunan  Indonesia  tidak  berdaulat  dan makin  memis kinkan  rakyat.  Rakyat  tidak menjadi  pelaku  pembangunan  melainkan sebagai penonton dan budak pembangun an. Disarankan  kepada  para  pe mang ku pemerintah,  baik  legislatif  maupun  eksekutif belajar dari sejarah bahwa pembuatan payung hukum pembangunan sebaiknya mencermin kan cita-cita proklamasi, yakni lebih mengutamakan kedaulatan negara, kemandirian, kemakmuran, dan  kea dil an  sosial.  Untuk  mengikis  budaya korupsi, manipulasi, konspirasi, dan gratifikasi sebagiknya pembangunan dilaksanakan secara transparan.  Pem bangunan  yang  ber dau lat adalah pembangunan yang sudah menyiap kan SDM sesuai dengan kebutuhan dan kekinian. Agar  pemba ngunan  huma nis,  maka  konsep society  5.0  diterapkan  dalam  rancangan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, B. dan McVey, R. (2015). Di bawah Tiga  Bendera;  Anarkisme  Global dan  Imajinasi  Antikolonial ,  Serpong: Marjin Kiri. Aritonang,  D.  (1999). Runtuhnya  Rezim Daripada Soeharto: Rekaman Perjuangan  Mahasiswa  Indonesia 1998 . Bandung: Pustaka Hidayah. Chaniago, A. (2001). Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar
Krisis  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka
LP3ES Indonesia. Claessen, H.J.M. dan Sukadiyo, R.G. (1987).
Antropologi Politik . Jakar ta: Erlangga Djarot,  E,  dkk.  (2006). Siapa  Sebenarnya Soeharto.  Fakta  dan  Kesaksian  para Pelaku Sejarah G-30-S . Jakarta: Media Kita. Fakih,  M.  (2001). Sesat  Pikir  Teori Pembangunan dan Gobalisasi. Yogyakarta: Insist Press. Interogasi W.S. Rendra terhadap Pembangunan Industri ... (Umi Salamah dan Rokhyanto)
Foucault, M. (2011). Pengetahuan dan Metode, Karya-Karya  Penting  Foucault ,
Yogyakarta : Jalasutra. Foucault,  M.  (2002). Wacana  Kuasa/ Pengetahuan .  Diterjemahkan  oleh Yudi  Santoso.  Yogyakarta:  Bentang Budaya.
Gramsci,  A.  (1986). Selections  From  Prison Notebooks . Eds. by Quintin Hoare and Geoffrey N.Smith. London: Lawrence and Wishart.
Hariwijaya,  M.  (2014). Filsafat  Jawa Ajaran Luhur  Warisan  Leluhur .  Yogyakarta: Gelombang Pasang. Lake,  A.  J.  (1973). Rendra,  Penyair,  dan Imajinasinya . Ende: Nusa Indah.
Pilger, J. (2002). The New Rules of the World ,
Verso, London. Rendra,  W.S.  (1973). Mastodon  dan  Burung
Kondor . Jakarta: Bank Naskah DKJ Rendra, W.S. (1975). Perjuangan Suku Naga. Jakarta: Bank Naskah Dewan Kesenian Jakarta. Rendra.  W.S.  (1983). Potret  Pembangun an dalam Puisi . Jakarta: Pustaka Jaya Rendra,  W.S.  (1995).  Pidato  Kebuda yaan, Instropeksi  Bang sa,  di  Taman  Ismail Marzuki. Rendra,  W.S.  (1997).  Pidato  Kebuda yaan berjudul  “Megatruh”  di sam paikan oleh W.S. Rendra diambil dari Harian Bernas,  Edisi  Senin,  17  November 1997. Rendra,  W.S.  (1998).  Puisi  Kecoa Pembangunan dibawakan pada konser Kantata Takwa di Senayan, Jakarta, 6 Juli 1998 Rendra,  W.S.  (2004).  Transkripsi  Reka man Video Dialog tentang Kebu dayaan pada Acara Impact Di QTV Yang Dipandu oleh Pieter Gonta Video 1—6. Rendra,  W.S.  (2008). Megatruh  Kambuh: Teks  Pidato  Kebudayaan,  Peneri ma- an Gelar Doktor Honoris Causa oleh
Universitas Gajah Mada . Yogyakarta: Senat UGM. Rendra,  W.S.  (2009).    Saksi  Ahli  Kebuda- yaan Dari Pemerintah. Risalah Sidang
Perkara  Nomor  6/PUU-VII/2009
Perihal  Pengujian  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2002  Tentang  Penyiaran  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ Smith, T. (1985). Requiem or New Agenda for Third  World  Studies. World  Politics . Vol. 37, No. 4. Soemanto,  B.  (2003). Rendra:  Karya  dan Dunianya . Jakarta: Grasindo.
Toussaint,  E.  (2015).  Presiden  Komisi
Penghapusan  Utang  Negara  Du- nia  Ketiga  (CADTM),  5  Novem ber 2015: The Word Bank and the IMF in Indonesia. Wood,  M.  (2013). Sejarah  Resmi  Indonesia Modern:  Versi  Orde  Baru  dan  Para Penantangnya .  Epilog  oleh  Dr.  Asvi Warman  Adam  (LIPI).  Yogyakarta Ombak Utama. Kwik  Kian  Gie.  (2011). Pak  Harto Salah  Memilih  Tim  Ekonomi  dan Pengambilan  Kebijakannya. http:// kwikkiangie.com/v1/2011/03/pak- harto-salah-pilih-tim-ekonomi-dan- kebijakannya-artikel-2/.
Pichard,  M.  (2006).
Pariwisata  Budaya dan  Budaya  Pariwisata ;  Spillane, James  J. Ekonomi  Pariwisata: Sejarah  dan  Prospeknya; Hasyim, Muhammad. Krisis Masa Kini dan Orde Baru ;  http://dekanirmala.  blogspot. co.id/2013/04/ perkembangan- pariwisata-di-indonesia.html Pilger, J. (2011).The New Rulers Of The World -  YouTube:  https://www. youtube . com/watch?v=1uW1qJoWYPg Rendra, W.S. (2004). Video WS Rendra saksi Ahli MK. https://www. youtube . com/ watch?v=Ufo4NgcA6WY Rendra,  W.S.  (2004).  Video  1--6  Dialog Kebudayaan Program  Impact  di  Q
Channel yang  dipandu  oleh  Peter Ghonta.  https://www. youtube .com/ watch?v=cr V2z2EPL6M