…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP 07 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Oleh Salihi 1 , Raja Henitia Shafitri 2
1,2 Program Studi Akuntansi STIE Pembangunan Tanjungpinang Email: 1 salihi@Stie-Pembangunan.ac.id , 2 rajahenitia99@gmail.com
Article History: Received: 12-01-2023 Revised: 02-02-2023 Accepted: 12-03-2023
Abstract: Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui Pengungkapan Laporan keuangan Aset tetap menurut Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menganalisis  Pengungkapan  Laporan  keuangan  Aset tetap  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau  apakah  sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kualitatif,  dengan  Teknik  pengambilan  data dokumentasi  dan  obeservasi,  objek  penelitian  ini adalah  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Manfaat  dari penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  informasi mengenai  penerapan  akuntansi  aset  tetap  berdasar PSAP  07.  Hasil  penelitian  ini  adalah  pengungkapan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau,  disajikan pada neraca, CALK dan kartu inventaris barang, hal ini sudah  sesuai  dengan  PSAP  07.  Dapat  disimpulkan bahwa  pengungkapan  aset  tetap  Dinas  Pekerjaan Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan PSAP 07, secara keseluruhan  pengungkapan  aset  tetap  disajikan  pada neraca dan catatan atas laporan keuangan (CALK) dan di  jelaskan  dengan  rincian  atau  pos-pos  laporan keuangan.  Pengolahan  pengakuan  aset  tetap  sudah dilakukan  secara  terkomputerisasi  dan  keterangan lebih lengkap pengungkapan aset tetap di sajikan pada kartu inventaris barang.

## Keywords:
Akuntansi Keuangan, Aset Tetap, PSAP 07

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  bagian  dari  masyarakat  dunia  memiliki  kewajiban secara berkelanjutan dan ikut serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good  Governance ).  Selain  hal  itu  sistem  kehidupan  bernegara  yang  dipengaruhi  oleh
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
reformasi  politik  di  Indonesia  yang  menuntut  publik  untuk  lebih  bertanggung  jawab  dan terbuka  sehingga  dapat  membantu  mewujudkan  ( Good  Governance )  yang  bebas  dari Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN).  Dalam  memenuhi  informasi  keuangan  dibutuhkan sebuah laporan keuangan, laporan keuangan yang dibuat bertujuan untuk mempermudah entitas  melihat  transaksi  -  transaksi  keuangan  dan  posisi  keuangan  dalam  suatu  periode pelaporan.  Hal  utama  yang  dapat  diketahui  dalam  pemakaian  laporan  keuangan  untuk melihat  nilai  sumber  daya  ekonomi  yang  dimanfaatkan  sebagai  pelaksanaan  kegiatan operasional  pemerintahan,  penilaian  kondisi  keuangan,  efektivitas  dan  penilaian  kondisi keuangan,  efektivitas  dan  efisiensi  dari  suatu  entitas  pelaporan,  dan  memudahkan  untuk ketaatan  terhadap  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaklu  di  Indonesia. Sebagai langkah dalam mewujudkan Good Governance yang baik diperlukan adanya suatu perubahan di bidang akuntansi
Akuntansi  pemerintahan  di  Indonesia  saat  ini  memasuki  masa  pengembangan  baru akuntansi  pemerintahan  dengan  penggunaan  basis  akrual  untuk  akuntansinya,  hal  ini  di harapkan  dapat  memudahkan  bagi  penurunan  dihitung  pada  penilaian  aktiva  tetap  di sektor  pemerintahan.  Pemerintahan  sendiri  telah  menerbitkan  Standar  Akuntasi Pemerintahan  (SAP)  pada  tanggal  22  Oktober  2010  yang  ditetapkan  pada  peraturan pemerintahan (PP) Nomor 71 tahun 2010 yang menggantikan peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 dalam pembahasan yang sama. Kedua SAP tersebut tidak memiliki perbedaan  yang  signifikan  sehingga  pada  PP  Nomor  24  tahun  2005  tidak  memiliki sedikitpun.  perubahan  sedangkan  PP  Nomor  71  Tahun  2010  terdapat  dua  SAP,  dimana dalam  dalam  lampiran  satu  mengenai  SAP  yang  berstandar  akrual,  dan  pada  lampiran kedua SAP berstandar kas yang menuju akrual. Dengan diterbitkan nya Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  tersebut  dapat  memudahkanbasis  Lembaga  pemerintahan  untuk menyusun laporan keuangan dan menciptakan Good Governance yang baik.
Dalam  menghadapi  tuntutan  dalam  penerapakan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau harus tunduk dan ikut serta dalam  menerapkan  Peraturan  Pemerintahan  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010  yang  berbasis Akrual.  Pemerintahan  Provinsi  Kepulauan  Riau  (Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  ruang dan tanah) ikut berpatisipasi dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis dalam penyajian  informasi  mengenai  entitas  pelaporan  dan  harus  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Aset  tetap  pada  suatu  intansi  tidak  disarankan  sebagai pinjaman  melainkan  harus  milik  instansi  secara  sah  dan  jelas.  Salah  satu  elemen  penting dalam  laporan  keuangan  adalah  aset  tetap,  aset  tetap  berperan  besar  dalam  melakukan kegiatan  pemerintahan  sehari – hari,  maka  dari  itu  aset  tetap  di  dalam  pemerintahan  di anggap penting. Menurut Rais, (2020) Aset merupakan sumber daya ekonomi yang sumber daya ekonomi yang penguasaanya dan dimiliki oleh pemerintahan sebagai. dari peristiwa masa  lalu  dan  diharapkan  nilau  sumber  daya  ekonomi  pada  masa  mendatang  dapat diperoleh.  baik  oleh  pemerintah  ataupun  masyarakat  yang  dapat  diukur  dengan  satuan uang,  termasuk  juga  sumber  daya  non  keuangan  yang  dibutuhkan  dalam  penyedia  jasa masyarakat  umum  serta  sumber-sumber  yang  dipelihara  dengan  alasan  sejarah  dan budaya.
Menurut  Rais,  (2020)  aset  tetap  merupakan  aset  berwujud  yang  umur  manfaat  nya memiliki lebih dari dua belas bulan untuk dapat digunakam dalam aktivitas pemerintahan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
untuk  masyarakat  umum.  Menurut  Rais,  (2020)  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (PSAP)  Nomor  07  tahun  2010  mengungkapkan  bahwa  biaya  perolehan dinyatakan untuk aset tetap terdiri dari harga beli dan kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat di distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke  kondisi  yang  membuat  aset  tersebut  dapat  bekerja  untuk  penggunaan  yang dimaksudkan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau  terbentuk  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Kepulauan  Riau  Nomor  60  Tahun  2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.
Menurut  Peraturan  Gubernur  Kepulauan  Riau  Nomor  92  Tahun  2021  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi,  Serta  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah, Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan    mempunyai  tugas  membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan  Provinsi Kepulauan  Riau.  Menurut  Peraturan  Gubernur  Kepulauan  Riau  Nomor  92  Tahun  2021 Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi,  Serta  Tata  Kerja  Perangkat Daerah,  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  mempunyai  tugas membantu  Gubernur  melaksanakan  urusan  Pemerintahan  di  bidang  Pekerjaan  Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang  ditugaskan  kepada  Daerah  Provinsi.  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan  Ruang  dan Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau  domisili  di  Pusat  Pemerintahan  Provinsi  Kepulauan Riau  “Istana  Kota  Piring”  Jl.  Sultan  Mahmud  Riayat  Syah  Gedung  C2  Lt1  Pulau  Dompak Tanjungpinang.  Pada  pemerintahan  provinsi  kepulauan  Riau,  jika  dilihat  tatanan pemerintahan  dalam  pengelolaan  aset  tetap  yang  di  Kelola  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi  Kepulauan Riau  memiliki jumlah aset tetap yang cukup  banyak  dan  nilai  yang  besar,  untuk  mewujudkan  tatanan  pemerintahan  yang  baik dan  benar  dalam  pengelolaan  aset  tetap  seharusnya  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan Ruang  dan  Pertanahan  Provinsi    Kepulauan  Riau  dalam  mengelola  pencatatan  akuntansi aset  tetap  berpedoman  kepada  Peryataan Standar Akuntansi  Pemerintahan  07  (PSAP  07) Tentang  Aset  Tetap,  pencatatan  akuntansi  aset  tetap  berpedoman  kepada  Peryataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 (PSAP 07) Tentang Aset Tetap.
Aset  tetap  yang  digunakan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau  perlu  adanya  perlakuan  aset  tetap  berdasarkan pengakuan,  penentuan  nilai  tercatat,  serta  penentuan  dan  perlakuan  akuntansi  atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat ( carrying value ). Pada masing-masing aset tetap harus diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan  akuntansi,  agar  hal  tersebut  dapat  sejalan  dengan  prinsip  akuntansi  yang sebenarya,  maka  harus  disesuaikan  dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 mengenai akuntansi aset tetap.
Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan laporan keuangan Aset  tetap  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  Provinsi  Kepulauan Riau apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## LANDASAN TEORI Akuntansi Sektor Publik
Menurut  Mardiasmo,  (2018)  pembagian  akuntansi  sektor  publik  terdiri  dari Akuntansi  Pemerintahan,  Auntansi  Rumah  Sakit,  Akuntansi  Lembaga  Pendidikan,  dan akuntansi organisasi nirlaba lainnya. Beberapa hal penting dalam tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan efisien dan memberikan infromasi yang memungkinkan bagi manajer dalam melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan secara cepat dan efektif program.

## Aset Tetap
Menurut  Tompodung,  (2021)  aset  tetap  merupakan  aset  sebuah  organisasi  yang mempunyai wujud dan tidak dijual kembali, memiliki manfaat ekonomis mempuntai wujud dan tidak dijual kembali, memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahum dan organisasi meperoleh  nya  untuk  melaksanakan  kegiatan.  Aset  tetap  digunakan untuk  lebih  dari  satu tahun. Sifat dari aset tetap relatif permanen.

## Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 07 merupakan standar akuntansi yang diteribitkan dengan tujuan untu mengatur akuntansi aset tetap. Permasalahan utama yang sering  ditemui  dalam  aset  tetap  adalah  pengakuan  aset,  penentuan  nilai  tercatat,  serta penentuan  dan  perlakuan  akuntansi  atas  penilaian  Kembali  dan  penurunan  nilai  tercatat ( carrying value ) aset tetap Kerangka Pemikiran Adapun Kerangka Pemikiran Penelitian ini sebagai berikut: Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Penulis, 2022
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  kualitatif,  Menurut  Sugiyono,  (2017)  Metode  penelitian kualitatif  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  yang  alamiah,  yang dimana  peneliti  yang  merupakan  instrumen  kunci  serta  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi.
Adapun dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data  seperti  wawancara,  Studi  Pustaka,  Dokumentasi dan  Observasi.  Teknik  Analisis  Data dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian Data dan Kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pembahasan
Pengungkapan  aset  tetap  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan Provinsi Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada neraca, selain itu di ungkapkan juga pada CALK.  Berdasarkan  catatan  atas  laporan  keuangan  (CALK)  Dinas  Pekerjaan  Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi  Kepulauan Riau telah mengungkapkan  hal -hal mengenai aset tetap sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 80 peraturan pemerintahan nomor 71 tahun  2010  yaitu,  kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  sebagai  dasar  pengakuan  dan penilaian  aset  tetap,  sesuai  dengan  tujuan  di  buatnya  CALK  adalah menerangkan  tentang rincian atau pos-pos laporan keuangan yang  disajikan berbentuk naratif sehingga dengan mudah  dipahami  dan  dimengerti  oleh  pembaca  laporan  keuangan  (kerangka  konseptual akuntansi pemerintahan berbasis akrual paragraph 83).
Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau juga  mencatat  pengungkapan  aset  tetap  pada  kartu  inventaris  barang  yang  dibuat  oleh petugas di bidang aset, SKPD sudah menerapkan Simda BMD secara optimal.
Pengungakapam  aset  tetap    pada  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau  mengungkapan  tentang  dasar  penilaian  dan Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau  mengungkapan  tentang  dasar  penilaian  yang digunakan    untuk  menentukan  nilai  tercatat,  informasi    penyusutan    yang    meliputi meliputi,  metode  penyusutan  yang  digunakan,  masa  manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,  nilai  tercatat  bruto  dan  akumulasi  penyusutan  pada  awal  dan  akhir    periode, serta  rekonsiliasi.
Dasar penilaian aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi  Kepulauan  Riau  pada  CALK  menyatakan  atas  transaksi  penambahan  atau pengurangan nilai aset tetap. Penambahan atau pengurangan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau di catat dengan adanya transaski penambahan dan pengurangan aset tetap yang terjadi, dalam hal ini pencatatan aset tetap di ungkapkan pada CALK.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.   Pengungkapan  aset  tetap  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan Provinsi  Kepulauan  Riau  sudah  sesuai  dengan  PSAP  07,  secara  tetap  disajikan  pada
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
neraca dan catatan atas atas laporan keuangan (CALK) dan di jelaskan dengan rincian atau  pos-pos  laporan  keuangan.  Pengolahan  pengakuan  aset  tetap  sudah  dilakukan secara  terkomputerisasi  dan  keterangan  lebih  lengkap  pengungkapan  aset  tetap  di sajikan pada kartu inventaris barang di sajikan pada kartu inventaris barang.
2.  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau dalam mengungkapkan aset tetap telah mencantumkan informasi lengkap yang terdiri pencatatan dasar penilaian, rekonsiliasi jumlah tercatat dan informasi penyusutan.

## Saran
Adapun saran penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau diharapkan  kedepannya  untuk  mempertahankan  kesesuaian  pengakuan  aset  tetap sesuai dengan PSAP 07.
2. Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau diharapkan  dalam  mencatat  dan  mengungkapkan  aset  tetap  juga  mengetahui  secara teknis penyusunan manualnya karena pada saat ini hanya menggunakan aplikasi untuk penyusunan aset tetap.
3. Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  Provinsi  Kepulauan  Riau diharapkan lebih meningkatkan SDM dalam pengeloaan aset tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ali, M. G. (2015). Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi Dan Sosial .
[2] Assey, T. B. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian aset tetap di otoritas pemerintah daerah di Tanzania. Jurnal Manajemen Bisnis Afrika .
[3] Dwitayanti, Y. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada BKKBN Provinsi Sumatera  Selatan  Berdasarkan  PSAP  NO.  07  Tentang  Akuntansi  Aset  Tetap. Jurnal Bisnis Darmajaya .
[4] Engka,  F.  K.  (2017).  Analisis  Penerapan  PSAP  No.  07  Tentang  Akuntansi  Aset  Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinis Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern .
[5] Hartono.  (2018).  Pengantar  Akuntansi  II.  2018th  ed.  Yogyakarta:  Deepublish. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Akuntansi/O0FVDwAAQBAJ?hl= id&gbpv=1&dq=pengantar+akuntansi&printsec=frontcover
[6] Irfan,  A.  (2018).  Perpus.Stiehidayatullah.Ac.Id  Teori  Akuntansi  &  Riset Multiparadigma. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/14e0659a437a97db0a756 0d6644b766b.pdf.
[7] Kapa, S. (2021). Analisis Penerapan AkuntansiI Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP Pada BKD Kabupaten Nagekeo. Jurnal Riset Terapan Akuntansi .
[8] Khusnaini.
(2017). Modul Pengantar Akuntansi.”: 1– 175. https://klc.kemenkeu.go.id/unit/modul-pengantar-akuntansi/.
[9] Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
[10] Nida.  (2016).  Akuntansi  Aset  Tetap  (PSAP  07)  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomika .
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
[11] Parwati,  N.  (2016).  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Tetap  Pada  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng. Universitas Muhammadiyah Makkasar.
[12] PSAP. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan . SAP 07.
[13] Rais, Abd. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap PSAP 07 Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Banteng. Accounting Journal .
[14] Saaduddin,  M.  (2018).  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Tanah  dan  Bangunan  Berdasark PSAP  07  PP  Nomor  71  Tahun  2010  (Studi  Pada  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri Watampone). Universitas Negeri Makassar
[15] Sahril  Rumbaru.  (2018).  Penerapan  Akuntansi  Penyusutan  Aset  tetap  berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 38-45.
[16] Savitri,  N.  L.  (2021).  Analisis  Penerapan  PSAP  07:  Akuntansi  Aset  Tetap  di  Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemajuan dalam Riset Ekonomi, Bisnis dan Manajemen.
[17] Siyoto, S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Dasar Metodologi Penelitian . Bandung [18] Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
[19] Tompodung,  G.  (2021).  Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Pada  Kanwil  Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi .
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN