## Asawati Nugrahani
( asawnugrahani@gmail.com ) Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Albertus Sentot Sudarwanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This study discusses the synchronization of domain name and Trademark regulation in Indonesia. This research is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and the conceptual approach (conseptual approach). The source of research can be distinguished to be a source of research in the form of primary legal materials in the form of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and its regulations below. Secondary legal material from the doctrines of jurists, and other non-legal materials. The results showed that both regulation have not been there any match between one another. First, in terms of registration of the first principle to the legal file of the Trademark and the principle of domain name registration is first file first serve is a different principle so that many disputes after the domain name obtained. Second, in terms of ownership, domain names obtained on lease are not the same objects as Trademarks so they can not be equalized. Sync can be done by adding settings on whois system optimization and revising the domain name law.
Keywords: Domain name, Trademark, legal concept

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang- undang ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya. Bahan hukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya asas first to file hukum merek dan asas pendaftaran nama domain yaitu first file first serve merupakan asas yang berbeda sehingga dapat banyak sengketa setelah nama domain didapatkan. Kedua, dilihat dari kepemilikannya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi sitem whois dan merevisi undang- undang nama domain.
Kata Kunci : nama domain, merek, sinkronisasi

## A. Pendahuluan
Kebutuhan atas perlindungan merek ditujukan untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan usaha yang tidak sehat karena tujuan  dari merek adalah sebagai pembeda dengan barang produksi perusahaan lain. Praktisnya, penggunaan merek memudahkan konsumen dalam proses identifikasi barang yang akan dibeli di pasaran dengan kualitas yang bagus atau aman baginya. Ketika suatu produk  dengan merek tertentu makin diminati oleh pasar, perusahaan tersebut akan membuat sebuah website dengan nama domain tertentu untuk memudahkan perusahaan tersebut

## Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain dan

## SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN HAK MEREK DI INDONESIA

## memasarkannya.
Nama Domain atau yang biasa disebut dengan domain name adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut (Wahyu Hidayat, 2000 :125). Nama Domain itu mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata, yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik Nama Domain tersebut. Sistem dirancang agar suatu host atau server  lebih mudah di ingat sehingga dibuat dalam bentuk deretan huruf bukan berupa deretan angka-angka yang lebih mudah diingat ( Ahmad M.Ramli, 2006: 10). Misalnya saja IP adress yang berbentuk deretan angka seperti  98.47.241.30 diterjemahkan menjadi www.ecommerce.gov .
Penggunaan merek sebagai nama domain nyatanya menuai beberapa masalah. Penggunaan nama domain sering kali bergesekan dengan hak merek yang sudah terdaftar. Contoh kasus gesekan antara merek dan nama domain alah kasus sengketa domain bmw.id terjadi dimulai saat seorang warga Surabaya bernama Benny Muliawan mendapatkan domain bmw.id oleh Pandi (Pengelola nama domain Indonesia). Benny mendaftarkan  akun surat elektronik (email) dengan alamat: doktermerek@bmw.id sejak Juni 2014.
Kasus ini akhirnya diselesaikan Pandi dalam  Putusan PPND Nomor 002–0515 yang pada 29 Mei 2016 lalu yang memutuskan bahwa domain bmw.id dialihkan kepada Pemohon dikarenakan adanya itikad tidak baik atas pendaftaran domain milik Benny Mulyawan. Kejadian ini membuktikan tidak adanya kepastian hukum bagi pengguna nama domain yang sebenarnya tidak memiliki itikad buruk ketika ia mendaftarkan nama domain yang digunakannya.
Demi adanya kepastian hukum, diperlukan sinkronisasi pengaturan antara hak merek dan nama domain yang berlaku di Indonesia. Selama ini, pengaturan nama domain pada undang- undang masih kurang melindungi kepentingan pengguna nama domain dari gugatan beritikad baik dari gugatan oleh merek terkenal seperti halnya merek bmw.id diatas. Berdasarkan uraian diatas sangatlah jelas bahwa nama domain dan hak merek adalah dua objek yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum atau penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang ( statue approach ) ,pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181-183). Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang mengatur merek dan nama domain), bahan hukum sekunder (jurnal dan buku terkait merek dan nama domain), dan bahan non hukum. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, bahkan undang-undang yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan juga dijadikan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini. Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh baik data primer, sekunder dan tersier untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Pengguna nama domain dalam pengaturan nama domain di Indonesia.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengguna memiliki arti orang yang menggunakan. Istilah pengguna pada nama domain dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Pengguna Nama Domain adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain”. Singkatnya, seseorang pengguna adalah orang atau badan hukum yang mendaftarkan nama domain kepada registar.
Pengguna berbeda dengan pemilik karena pemilik memiliki hak milik atas suatu barang tertentu. Hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lainnya, karena yang mempunyai hak dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya terhadap bendanya. Merek adalah salah satu contoh hak milik karena merek adalah salah satu cabang dari Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio yang menalar. Hasil kerjanyanya itu berupa benda immateriil atau yang disebut dengan benda tidak berwujud (OK Saidin, 2004 : 9). Hak milik dalam hukum merek adalah mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik benda dapat (menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan), membebani (gadai, fiducia), menyewakan dan sebagainya. Singkatnya dapat dengan bebas melakukan tindakan hukum terhadap bendanya. Selain itu pemilik dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil terhadap bendanya, misalnya memetik buahnya, memakainya, menyimpannya, memelihara bahkan merusaknya. Hak milik merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik orang lain yang bukan pemilik maupun oleh pembentuk undang-undang atau penguasa, di mana mereka tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada ganti kerugiannya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Sementara itu, ditinjau dari KUH Perdata nama domain juga merupakan hal dapat dikategorikan sebagai benda karena dapat dialihkan kepada pihak lain. Semua benda dalam arti hukum dapat diperdagangkan, dapat dialihkan kepada pihak lain dan dapat diwariskan (Abdulkadir Muhammad, 128 :2010). Nama domain dalam pengaturannya memang dapat dialihkan. Hal tersebut bukanlah berarti nama domain merupakan hak milik. Apabila dikaji lebih lanjut, segala pembahasan tentang kepemilikan nama domain tidak dapat terlepas dari sejarah dari awal penemuan nama domain itu sendiri. Nama domain pada awalnya ditemukan oleh Jonathan B. Postel yang digunakan untuk  proyek militer Amerika Serikat. Namun pada perkembangannya dikomersialiasasikan dan akhirnya dibentuklah Internet  Corporation  for Assigned  Names  and  Numbers  (ICANN) . Sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pengalamatan dan penamaan internet yang terdaftar sebagai lembaga non-profit di California, Amerika Serikat. Nama domain pada pembentukannya memiliki prinsip bahwa nama domain adalah milik publik dan seharusnya dikelola untuk kemaslahatan publik( Edward Nicodemus Lontah, 2013:75).
Berdasarkan sejarah diatas disimpulkan bahwa nama domain pada dasarnya adalah milik publik. Oleh karenanya, dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik tidak dikenal dengan kata milik namun Hukum positif di indonesia masih mengakui nama domain adalah hak milik sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (3) UU ITE. Penyebutan domain sebagai hak milik dirasa kurang tepat karena pemegang nama domain mendapatkan nama domain dengan membayar kepada registrar per perode tertentu.
Bahkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa :“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain”. Jika mencermati rumusan Pasal 23 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama” , maka jelas yang dimaksudkan pembentuk undang-undang yaitu mengasosiasikan nama domain sebagai suatu obyek yang dapat dijadikan hak. Sebagai sesuatu yang dapat di hak-i, maka nama domain dapat digolongkan sebagai obyek hukum. (Edward Nicodemus Lontah,2013:123). Pasal ini menunjukkan adanya hak nama domain sebagai objek hukum dengan orang sebagai pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa nama domain dalam Pasal ini merupakan hak milik. Padahal seharusnya, hak milik merupakan hak kebendaan yang mutlak dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
Istilah milik justru masih digunakan dalam UU ITE saja. Sementara itu, pada PP No 82 Tahun 2012  tidak disebutkan sama sekali adanya kepemilikan dan hanya mengatur bahwa pendaftaran nama domain harus sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan itikad baik. Peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Kominfo No 23 Tahun 2013 bahkan menggunakan kata pengguna bukan pemilik. Kata “pengguna” dirasa lebih tepat dari pada pemilik.
Istilah milik dianggap tidak lagi tepat untuk nama domain karena perjanjian yang paling dekat dengan nama domain adalah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian dalam KUHPerdata yang paling dekat dengan karakteristik perjanjian pendaftaran nama domain dibandingkan dengan konsep hak milik. Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab VII Buku III Pasal 1548 sampai Pasal 1600 KUHPerdata. Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, “perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya”.
Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah perjanjian konsensuil. Kewajiban pihak satu untuk menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain sedangkan kewajiban pihak lain membayar sewa. Jadi, barang diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi dipakai, dinikmati kegunaannya saja. (Subekti, 202:90).
Konsep milik dapat diterapkan pada merek namun tidak dapat diterapkan dalam nama domain karena milik adalah hak yang paling sempurna dibanding hak lainnya.  Kenyataannya hak tersebut tidak dapat diterapkan dalam nama domain karena nama domain kenyataannya bisa digugat kembali oleh pihak lain dengan alasan nama domain itu melanggar hak merek dagang lainnya. Selain itu, konsepsi sewa dirasa lebih tepat karena pengguna nama domain harus membayar sewa per periode tertentu. Sinkronisasi hukum yang diperlukan dalam hal ini adalah menghapus kata milik,  pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti pada pasal Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama” dan Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain”.
2. Asas first file first serve pada nama domain dan asas first to file pada merek
Hak atas nama domain diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 23 ayat (1), yang berbunyi “Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama”. Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi seseorang terhadap hak atas nama domain melalui mekanisme pendaftaran yang menggunakan prinsip “ First come first served ”. Kelemahan prinsip pendaftar pertama suatu  nama domain adalah pihak registrar tidak melakukan pengecekan secara nyata atas kompetensi si pendaftar. Prinsip inilah yang membedakan pendaftaran nama domain dengan pendaftaran merek dagang. Prosedur pendaftaran nama domain pada dasarnya memang mengutamakan kemudahan.
Proses pendaftaran nama domain hanya melewati beberapa tahapan, yaitu :
1.  Cek alamat domain Pengecekan nama domain ini merupakan tndakan untuk menghindari adanya kesamaan dengan pengguna nama domain lainnya.Cara pengecekan adalah dengan memasukkan alamat domain yang ingin didaftarkan pada https://whois.pandi.id/ . Sistem whois akan otomatis mengecek nama domain tersedia atau tidak.
2.  Memenuhi Persyaratan dan Mengupulkan dokumen yang dibutuhkan Nama domain juga harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu : a)Nama domain harus sesuai dengan kriteria penamaan, b) Nama Domain harus menghormati dan tidak bertentangan dengan HaKI, IPR, Hak Paten/Merk, c) Untuk .co.id dan .net.id, jika persyaratan SIUP/TDP/Akte/NPWP/Surat Ijin yang setara (cukup salah satu di antaranya) dan lain sebagainya sedang dalam proses pembuatan, perlu dilampirkan Surat Keterangan/ Pernyataan dari Notaris, d) Jika dianggap perlu, PANDI dapat meminta klarifikasi berupa Surat Pernyataan/ Keterangan/ Penjelasan, vide Pasal 23 ayat (2) UU no. 11/2008 tentang ITE, e) Masa berlaku domain adalah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal persetujuan penggunaan nama domain tersebut. Dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran nama domain pun berbeda- beda tergantung jenis nama domain yang didaftarkan
3.  Memilih registrar sesuai dengan jenis domain yang dibutuhkan.
Ada kelompok Registrar yaitu a) Registrar ISP yaitu net.id, b) Registrar militer yaitu Mabes TNI, c) Registrar PANDI diantaranya ada domain Cloud, Indoreg, Q Words, Belidomain, Reseller, D net, Ratnet, Daftar Nama, CBN Registrar, Rumah Web, Merekmu, PC24,Registrindo, Indosat M2, Citraweb, dan Bisa online  dan d)  Registrar Pemerintah yaitu Kominfo. Pengecualian berlaku untuk pendaftaran domain .desa.id dan/atau .go.id bisa dilakukan di https://domain.go.id/ Untuk pendaftaran domain .mil.id dan/atau .net.id dapat dilakukan di https://register.pandi.id/ .

## 4.  Membayar uang sewa pada registrar
Setelah memilih nama domain, melengkapi persyaratan, dan membayar sejumlah uang kepada registrar untuk pendaftaran, nama domain sudah siap untuk digunakan.
Pengaturan pendaftaran nama domain seperti kita lihat diatas tidak mengenal adanya pemeriksaan kecuali pemeriksaan sistem whois. Pemeriksaan itupun hanya untuk mengecek apakah suatu nama domain tertentu sudah digunakan oleh orang lain ataukah masih tersedia. Bisa saja seseorang mendaftarkan nama domain dengan nama domain yang sangat mirip dengan suatu website badan hukum ataupun merek dari perusahaan tertentu misalnya terjadi pada kasus klikbca.com. Steven Haryanto mendaftarkan domain clikbca.com, klickbca.com, klikbac.com yang tampilannya sama persis dengan situs klikbca.com sehingga Steven bisa melihat data nasabah Bank BCA yang mengakses salah satu websit e tersebut.
Kasus diatas dapat terjadi karena pengaturan nama domain tidak mengenal kelas barang, perbedaan jenis barang yang dilindungi tidak dikenal. Potensi sengketa karena prinsip pendaftar pertama pun tidak dapat dihindari. Pihak yang merasa memiliki nama merek dagang yang dijadikan nama domain biasanya akan meminta nama domain dibatalkan atau diserahkan. Sementara itu, pemillik nama domain dengan berdasarkan prinsip pendaftar pertama dapat berkilah untuk tidak membatalkan atau menyerahkan nama domain yang telah didaftarkan tersebut.(Aristoteles, 2012 :11).
Sinkronisasi peraturan perundang- undangan dapat dilakukan dengan revisi undang undang ITE dengan mengoptimalkan sistem whoi s. sistem whois dengan metode pemeriksaan terhadap nama nama tertentu yang sekiranya memiliki kaitan dengan merek yang terkenal. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penumpukan tuntutan para pemegang merek yang sebenarnya pihak ketiga yang mendaftarkan tidak mempunyai itikad buruk seperti dalam kasus bmw.id dan kasus klikbca.com.

## D. Penutup
Aspek yang tidak sinkron dalam UU ITE dan UU Merek adalah karena perbedaan konsep kepemilikan hak merek dan hak  nama domain. Nama domain dirasa kurang tepat jika dikategorikan seperti halnya merek karena nama domain merupakan objek yang berbeda karena merek merupakan hak milik dan nama domain hanya merupakan obyek yang disewakan. Kedua, asas pendaftaran yang berbeda antara first to file dan first come first serve menjadikan pemegang nama domain sulit untuk mendapat perlindungan hukum tidak seperti halnya merek yang menganut asas konstitutif dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual. Kelemahan prinsip pendaftar pertama suatu nama domain adalah pihak registrar tidak melakukan pengecekan secara nyata atas kompetensi si pendaftar. Prinsip inilah yang membedakan pendaftaran nama domain dengan pendaftaran merek dagang. Sinkronisasi peraturan perundang- undangan dapat dilakukan dengan revisi undang undang ITE. Pertama, tentang penyebutan milik menjadi pengguna dan kedua dengan mengoptimalkan sistem whoi s dengan metode pemeriksaan terhadap nama- nama tertentu yang sekiranya memiliki kaitan dengan merek yang terkenal.
Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti Ahmad M.Ramli, 2006, Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia , Bandung :  PT.Refika aditama OK Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ,  Jakarta :PT Raja Grafindo Persada Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Subekti, 2002, Hukum Perjanjian , PT Intermasa, Cetakan kesembilanbelas, Jakarta Wahyu Hidayat, 2000 Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet, , Surabaya : Sarana ilmu

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Aristoteles, Aspek Perlindungan Hukum , Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 711-22 No 1 April 2012
Edward Nicodemus Lontah, 2013, Hak atas Nama Domain Internet di Indonesia, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

## Peraturan Perundang- Undangan

## Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

## Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## Situs Internet
https://pandi.id/domain/syarat-pendaftaran/ diakses tanggal 1 April 2018 https://pandi.id/domain/mendaftarkan-domain-id diakses tanggal 1 April 2018
E. Daftar Pustaka