## PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
Oleh: Sapran Daulay
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia

## Syahrul Akmal Latief
Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: syahrul72@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun  2014  dan  juga  untuk  mengetahui  hambatan  atau  kendala  yang  dialami  oleh  Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan Pemilu tersebut. Indikator yang dijadikan acuan untuk mengetahui tujuan penelitian tersebut yaitu tugas pokok, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan ini menggunakan tipe deskriptif dan metode pendekatan kuantitatif yang didukung oleh metode kualitatif. Ada dua jenis data di dalam penelitian ini yaitu data primer dikumpulkan dengan teknik kuissioner dan wawancara serta data sekunder dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian  ini  bervariatif  terdiri  dari  komisioner  KPUD  Kabupaten  Pelalawan  dan  Sekretariat KPUD Kabupaten Pelalawan, peserta pemilu Panwaslu yang ditetapkan melalui teknik sensus dan purposive  sampling.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  bersifat  deduktif,  data  informasi  yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data akan dideskripsikan sesuai dengan kondisi faktual dilapangan secara objektif. Berdasarkan teknik analisis tersebut penulis menyimpulkan peranan Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  dalam  menyelenggarakan  Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014  dinilai  “cukup  berperan”, akan  tetapi  masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh KPUD Kabupaten Pelalawan seperti anggaran yang dimililki  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  sangat  minin,  lemahnya  Sumber Daya  Manusia  di  Kabupaten  Pelalawan  yang  mengakibatkan  munculnya  sifat  apatis,  lemahnya Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terutama pada PPS dan KPPS sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan suara dan luasnya wilayah Kabupaten Pelalawan sehingga beberapa Kecamatan dan Desa memiliki jarah tempuh  yang  jauh  dan  tidak  didukung  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Sedangkan rekomendasi  dari  peneliti  yang  perlu  dipertimbangkan  terutama  bagi  masyarakat  Kabupaten Pelalawan agar menanamkan sifat partisipatif dan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  lainnya  agar  lebih  selektif  dan  objektif  dalam merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS
Kata Kunci: Peranan, penyelenggaraan & Pemilu

## PENDAHULUAN
Didalam  ideologi  Negara  Republik  Indonesia  (Pancasila)  sila  ke  empat  dinyatakan “kerakyatan  yang  dimpimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam  permusyarawatan  dan perwakilan”, sila ke empat ini menjadi filosofi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui sistem dan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk itu, demokrasi telah menjadi pilihan utama sejak Negara ini diproklamasikan kemardekaannya. Esensi demokrasi merupakan kekuasaan yang berada di tangan rakyat, rakyat memiliki  kapasitas  yang  besar  di  dalam  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan.  Hampir  semua pengertian  demokrasi  merujuk  pada  makna  bahwa  pada  tingkat  terakhir  rakyatlah  yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai  kebijaksanaan  negara,  oleh  karena  kebijaksanaan  negara  itu  menentukan  kehidupan rakyat 1 . Atas dasar itulah demokrasi diterima dan diaplikasikan hampir diseluruh negara.
Demokrasi  menghendaki  adanya  partisipasi  dan  keikutsertaan  rakyat  atau  warga  negara dalam  aktivitas  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara.  Salah  satunya  di  Negara  Indonesia diperlihatkan dengan adanya kegiatan pemilihan umum secara langsung yang diadakan setiap lima tahun sekali, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2 . Pemilu  merupakan  suatu  event  yang  sangat  penting  dalam  proses  demokrasi  untuk  membentuk pemerintahan yang demokratisasi. menurut Sanit pemilihan umum berfungsi sebagai pembentukan legitimasi  penguasa  dan  pemerintah,  pembentukan  perwakilan  politik  rakyat  sirkulasi  elit penguasa, dan pendidikan politik 3 .
Untuk  mewujudkan  pemilihan  umum  yang  benar-benar  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan  tidak  memihak.  Oleh  karena  itu,  Pemilihan  Umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri 4 .  Dengan  demikian,  KPU  sebagai lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum  di  Indonesia  harus  selalu  berpegang  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik,  tata tertib serta tugas dan wewenang.
Penyelenggaraan pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri merupakan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai langkah untuk  memenuhi  perkembangan  kehidupan  politik,  dinamika  masyarakat,  dan  perkembangan demokrasi  yang  sejalan  dengan  pertumbuhan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Untuk  itu, diharapkan  Komisi  Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu terlepas dari pengaruh  serta  kepentingan  dari  pihak  manapun    mempunyai  integritas,  profesionalitas,  dan akuntabilitas.
Data  yang  dipaparkan  di  atas,  menunjukkan  dugaan  peranan  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 belum dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga menyisakan berbagai fenomena- fenomena  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat,  terutama  bagi  pendukung  pasangan  yang merasa dirugikan. Adapun fenomena yang penulis identifikasi adalah sebagai berikut:
1 Deliar Noer, 1983. Pengantar ke Pemikiran Politik. CV Rajawali, Jakarta. Hal 207
2 Pasal 22E ayat 2 UUD 1945
3 Arbi, Sanit, 1997. Partai, Pemilu dan Demokrasi . Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hal 158
4 UUD 1945. Op., Cit Ayat 5
1. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 5.456 sedangkan jumlah pengguna hak pilih yang terdata di dalam C-1 sebanyak 6.251, sehingga selisih jumlah suara  yaitu sebesar 795 suara.
2. Pada  Tempat  Pemungutan  Suara  22  Kelurahan  Pangkalan  Kerinci  Timur  terdapat  40 orang  pemilih  menggunakan  Kartu  Tanda  Penduduk,  namun  pemilih  tersebut  tidak terdaftar pada data pemilih atau C-7.
3. Disinyalir  masih  sering  terjadinya  kesalahan  pengisian  formulir  C-1  oleh  KPPS, permasalahan ini disebabkan masih lemahnya sosialisasi dan Bimtek yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
Permasalahan  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun 2014  diluar  dugaan  oleh  Komisi  Pemihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan,  mengingat  5  bulan sebelumnya  KPU  Kabupaten  Pelalawan  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  Legislatif  yang diikuti  oleh  peserta  yang  lebih  banyak,  namun  dalam  penyelenggaraanya  tidak  menemui permasalahan-permasalahan yang begitu berarti.

## KERANGKA TEORI
Berbicara peranan sangat erat kaitannya dengan prilaku seseorang atau sekelompok orang dalam menyikapi suatu peritiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Sedarmayanti menjelaskan bahwa peranan adalah landasan persepsi yang digunakan seseorang dalam berinteraksi dalam satu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya 5 . Sementara itu Giroth menjelaskan bahwa memandang peranan,
Konsep  sebagai  perkiraan  tentang  yang  diharapkan  dari  seseorang  dalam  posisi  tertentu yang lebih di kaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari seseorang pada dengan posisinya. Ada dua yang termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggungjawab (responsibility) dan  otoritas (authority) .  Lebih  lanjut  Giroth  menambahkan  bahwa  responsibility  atau  tanggung jawab  adalah  serangkaian  hasil  perbuatan  yang  diharapkan  dari  individu  dalam  batas-batas posisinya, sedangkan otoritas adalah tingkat kebebasan yang diharapkan untuk di pratekkan oleh individu dalam posisinya 6 .
Dengan  demikian,  penulis  memandang  peranan  merupakan  sifat  pribadi  atau  prilaku seseorang individu sesuai dengan posisinya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dari teori diatas ada dua hal yang diempan seseorang dalam melaksanakan peranannya, yaitu tanggungjawab (responsibility) yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberiakan atas posisi atau kedudukannya. Dan otoritas (authority) , yaitu tingkat kebebasan yang dilakukukan oleh seseorang sesuai dengan posisi dan kedudukannya.
Konsep yang menyatakan peranan merupakan sebagai prilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang  diperkuat  oleh  pendapat  Henslin  yang  mengatakan  peran  (role)  merupakan  sebagai
5 Sedarmayanti, 2003. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja . Mandar Maju, Bandung. Hal 33
6 Rauf, Rahyunir, 2005. Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau. Hal 16
prilaku kewajiban dan hal yang melekat pada suatu status 7 . Senada dengan pendapat sebelumnya Soekanto mendefenisikan peranan ( role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya  maka  dia menjalankan suatu peranan 8 . Dengan demikian, indikator-indikator peranan dapat ditentukan dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan seseorang, apabila hak dan kewajiban dilaksanakan sebaik mungkin maka peranan seseorang atas kedudukannya dilaksanakan dengan baik dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku maka peranan seseorang atas status dan kedudukannya kurang berjalan dengan baik.
Peranan apabila dikaitkan dengan pemerintah, merupakan suatu tindakan atau prilaku yang dilaksanakan oleh organ atau lembaga-lembaga pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ndraha  mengatakan  bahwa  peranan sebagai  suatu  perilaku  yang  diharapkan  dari  atau  telah  ditetapkan  bagi  pemerintah  selaku administrator  disetiap  jenjang  pemerintahan 9 .  Jadi,  peranan  pemerintah  merupakan  tindakan- tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya selaku administrator di dalam sebuah negara.
Selain  itu  Surbakti  mengatakan  bahwa  pemerintah  merupakan  aparat  yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Dalam hal ini, pemerintah berperan atas nama negara dan menyelenggaraan kekuasaan dalam negara 10 . Pemerintah berperan atas nama negara yang menyelenggarakan kekuasaan dalam negara semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan negara,  karena  pemerintah  merupakan  aparatur  yang  menyelenggarakan  tugas  dan  kewenangan negara  mulai  dari  sistem  pemerintahan  tertinggi  yaitu  pemerintah  sampai  kepada  sistem pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa.
Menurut para penganut pendekatan interaksionisme simbolik, setiap tindakan pengambilan peranan pada dasarnya harus memerhatikan dua faktor, Seperti yang disampaikan oleh Narwoko pertama, dugaan orang sebelumnya terhadap tanggapan yang akan diberikan oleh orang lain kepada mereka.  Kedua,  pemikiran  atau  pandangan  orang  mengenai  perilaku  mereka  sendiri  dengan mengingat  tafsiran  mereka  terhadap  tanggapan  orang  lain 11 .  Ihwal  ini  jika  dikaitkan  dengan pemerintah  sekaligus  bahwa  peranan  menentukkan  apa  yang  diperbuat  organisasi  atau  instansi pemerintahan bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.
Esensi dari peranan menyangkut tindakan atau prilaku yang dilakukan oleh seseorang atas kedudukan yang ada pada dirinya, prilaku atau tindakan tersebut harus berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  yang  matang  serta  tidak  keluar  dari  jalur  yang  telah  digariskan,  Levinson menjelaskan peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut;
1. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
7 Henslin, M James. 2007. Sosialogi dengan Pendekatan Membumi. Jilid I.  Erlangga, Jakarta.  Hal 15
8 Soekanto., Op. Cit. Hal 270
9 Ndraha.,Op, Cit. Hal 53
10 Surbakti, Ramlan, 1999, Memahami Ilmu Politik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Hal 168
11 Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan. Kencana, Jakarta. Hal 22
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat 12 .
Untuk itu berdasarkan teori di atas, aplikasi pelaksanaan peranan tidak terlepas dari 3 (tiga) hal yaitu peranan meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan status seseorang atau sekelompok orang, norma-norma tersebut menjadi acuan atau serangkaian pedoman yang berbentuk peraturan- peraturan  untuk  melaksanakan  tindakan  dalam  hidup  bermasyarakat.  Kemudian  peranan merupakan  tindakan  yang  dilakukan  disaat  berada  ditengah-tengah  masyarakat  dalam  kerangka kegiatan organisasi, dan peranan juga dapat diartikan sebagai prilaku yang sangat penting di dalam struktur sosial kemasyarakatan.
Dari  beberapa  konsep  pengertian  peranan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  penulis berpendapat  bahwa  peranan  merupakan  segala  aspek  dinamis  di  dalam  status  fungsional  dari kedudukan  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  melaksanakan  tugas  pokok,  fungsi  dan wewenang yang diperoleh seseorang dari kedudukan yang dimiliki.

## METODE PENELITIAN
Pada prinsipnya metode penelitian merupakan rencana menyeluruh tentang tahapan kerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk menjawab uraian permasalahan dalam penelitian dan metode yang digunakan harus sesuai dengan masalah penelitian,  namun  demikian  setiap  metode  memiliki  kelemahan  dan  kelebihan,  maka  untuk menjawab  permasalahan  penelitian  menggunakan  metode  yang  dapat  saling  mengisi  dan melengkapi.
Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  mendapatkan  gambaran  yang  komprehensif  tentang fokus  penelitian  yaitu  Peranan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  dalam penyelenggarakan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014.  Karena  dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian diperlukan sebagai frame dalam suatu garis pemikiran yang tidak bias, dengan demikian dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif  dan  kualitatif,  melalui  metode  penelitian  tersebut  maka  informasi  yang  dibutuhkan dalam  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  dapat dikumpulkan secara mendalam, dan hasil penelitian akan lebih valid.
Sementara itu, tipe penelitian yang digunakana adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskripitif  dimaksud  untuk  pengukuran  yang  cermat  terhadap  fenomena  sosial  tertentu,  dimana peneliti  mengembangkan  konsep  dan  menghimpun  konsep  serta  menghimpun  fakta 13 .  Dengan menggunakan  metode  penelitian  ini,  peneliti  akan  menggambarkan  dan  menterjemahkan  fakta actual  yang  ada  di  lapangan.  Melalui  tipe  penelitian  deskriptif  maka  tujuan  penelitian  tentang Peranan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  dalam  Menyelenggarakan  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Berdasarkan  dari  rumusan  masalah  penelitian  serta  penjelakan  dari  latar  belakang penelitian,  maka  lokasi  tempat  dilaksanakannya  penelitian  terdapat  di  Kabupaten  Pelalawan. Adapun  titik  tempat  dilakukannya  penelitian  terdapat  di  Kantor  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Pelalawan.
12 Soekanto., Op, Cit. Hal 213
13 Singarimbun, M. 1995. Metode Penelitian Survei . LP3ES. Jakarta. Hal 4

## PEMBAHASAN
Pada era reformasi seperti pada saat sekarang ini pemilihan umum merupakan indikator yang paling utama dalam melaksanakan sistem kenegaraan. Demokrasi menhendaki keterlibatan, keikutsertaan warga negara secara langsung dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka optimalisasi  peranan  Komisi  Pemilihan  Umum  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  mutlak  harus ditingkatkan agar demokrasi berjalan dengan jujur dan adil.
Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Kabupaten  pelalawan  telah diselanggarakan pada tahun 2014 yang lalu, penyelenggaraan Pemilu tersebut diselanggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dan KPU Kabupaten Pelalawan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diwilayahnya. Namun di  dalam  melaksanakan  peranannya  terindikasi  masih  adanya  beberapa  kegiatan-kegiatan  yang belum terlaksana dengan maksimal sehingga terjadi feomena atau permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang lalu seperti jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan ada beberapa pemilih yang tidak terdaftar pada data pemilih atau C-7.

## Tugas Pokok
Tugas  pokok  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  dalam  menyelenggarakan Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun  2014  berpedomankan  kepada  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu membentuk PPK, PPS dan KPPS, mengkoordinasi dan mengendalikan tahapan Pemilu, memutahirkan  data pemilih, melaksanaan  semua  tahapan  pemilu.  Pelaksanaan  tugas  pokok  tersebut  harus  dilaksanakan semaksimal mungkin agar pelaksanaan pemilihan umum berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.
Untuk melihat objektifitas pelaksanaan tugas pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan  dalam  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  peneliti mengumpulkan  data  melalui  metode  kuantitatif  dengan  menggunakan  instrumen  kuissioner. Melalui  tanggapan  responden  terhadap  indikator  tugas  pokok  di  atas,  dapat  diketahui  rata-rata responden yang memberikan penilaian berperan sebanyak 13 orang atau lebih kurang sebesar 41%, responden  yang  memberikan  penilaian  cukup  berperan  rata-rata  sebanyak  15  orang  atau  lebih kurang sebesar 47% dan responden yang memberikan penilaian kurang berberapan rata-rata hanya sebanyak 4 orang atau lebih kurang sebesar 12%.
Dengan demikian, berdasarkan hasil tanggapan atau penilaian responden melalui kuissioner di atas maka peneliti menyimpulkan pelaksanaan tugas pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu “cukup berperan”.
Agar hasil penelitian lebih mendalam sesuai dengan kondisi objektifitas di lokasi penelitian peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Salah satu responden yang diwawancarai adalah  personal  yang  paling  bertanggungjawab  dalam  penyelenggaraan  pemilu  di  Kabupaten Pelalawan yaitu Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan (Nasaruddin S.H), dari wawancara tersebut peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yaitu,
Bagaimana  pembentukan  PPK,  PPS  dan  KPPS  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ? beliau menjawab.
“KPU Kabupaten Pelalawan telah melakukan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan  mekanisme  yang  benar  dan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  dijadwalkan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum,  KPU  Kabupaten  Pelalawan  tidak  memiliki  permasalahan mengenai membentukan  PPK, PPS dan KPPS” 14 .
Kemudian  peneliti  menanyakan  kembali  bagaimana  koordinasi  dan  menggendalikan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan? Nasaruddin menjelaskan,
“Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan diakui belum dilaksanakan secara maksimal hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten  Pelalawan,  Namun  meskipun  demikian  tahapan-tahapan  pemilu  tetap diusahakan dikendalikan dengan baik” 15
Selanjutnya peneliti bertanya, bagaimana pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  dalam  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ? Ketua KPU Kabupaten Pelalawan menjawab.
“KPU  Kabupaten  Pelalawan  telah  semaksimal  mungkin  melakukan  pemutahiran  Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan lembaga masyarakat lainnya, akan tetapi pekerjaan itu tidak mudah dilaksanakan” 16
Terakhir peneliti bertanya, bagaimana pelaksanaan semua tahapan pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan ? beliau menjawab,
“Semua  tahapan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014  terlaksana dengan  lancar,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  masih  terjadinya  kesalahan-kesalahan pemungutan  suara  terutama  kesalahan  yang  sering  terjadi  pada  Panitian  Pemungutan Suara” 17 .
Melalui  data  dan  fakta  yang  diperoleh  peneliti  selama  di  lokasi  penelitian  seperti  yang dijelaskankan di atas, yang didukung dengan data observasi dan dokumentasi peneliti menganalisis sebagai berikut.

## Membentuk PPK, PPS dan KPPS
Secara konferehensif peneliti melihat pembentukan Panitian Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemihan  Suara  dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  yang  dilakukan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  sudah  cukup  maksimal  karena  melalui  data  observasi pembentukan  tersebut  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan  dan  mekanismenya  sesuai dengan aturan perundang-udangan yaitu melalui proses ujian dan tes.
Pembentukan  Panitian  Pemilihan  Kecamatan,  Panitia  Pemihan  Suara  dan  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  tahun  2014  di  Kabupaten  Pelalawan  terasa  lebih  mudah  karena  PPK,  PPS  dan  KPPS
14 Wawancara dengan Ketua KPUD Kabupaten Pelalawan ((Nasaruddin S.H) Selasa 27 Oktober 2015 Pukul 10. 00 Wib
15 Ibid
16 Ibid
17 Ibid
merupakan  perpanjakan  kontrak  dari  Pemilihan  Umum  Legislatif  yang  diselanggarkan  sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Selain itu khusus dalam pembentukan PPS dan KPPS, KPU Kabupaten Pelalawan telah melakukan kerjasama dengan pemeintah desa dan kelurahan serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya.  Secara  keseluruhan  peneliti  melihat  tidak  ada  permasalahan  yang  begitu  berarti  dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS semua berjalan dengan baik dan lancar.

## Mengkoordinasi dan mengedalikan tahapan Pemilu
Kegiatan  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014 yang belum terlaksana dengan baik oleh KPU Kabupaten Pelalawan adalah mengkoordinasikan dan  mengendalikan  tahapan  pemilu,  terutama  mengkoordinasikan  tahapan  pemilu.  Melalui observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  peneliti  melihat  koordinasi  penyelenggaraan  Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun  2014  sangat  lemah.  Hal  ini  dikarenakan  Koordinasi KPU  Kabupaten  Pelalawan  dengan  PPK,  PPS  dan  KPPS  sifatnya  berjenjang.  KPU  Kabupaten Pelalawan melakukan koordinasi dengan PPK dan PPK melakukan koordinasi dengan PPS dan KPPS. Tindakan koordinasi seperti ini tidak  efektif untuk dilaksanakan dan akan menimbulkan kesalah fahaman dalam penyelenggaraan Pemiliham Umum.
Melalui  data  dokumentasi,  Pendidikan  dan  Pelatihan  yang  dilakukan  oleh  KPUD Kabupaten Pelalawan dengan PPK hanya 1 kali dan itupun hanya dihadiri oleh 1 orang masing- masing Kecamatan, begitu juga dengan rapat koordinasi hanya dilakukan 1 kali. Hal tersebut dinilai belum efektif untuk menyampaikan informasi-informasi teknis kepada PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sehingga berdampak terjadinya  kesalahan-kesalahan  seperti  jumlah  surat  suara  yang  digunakan  tidak  sama  dengan jumlah pengguna hak pilih dan juga pemilih tidak terdaftar pada data pemilih atau C-7 oleh karena itu hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pelalawan tidak diterima  oleh  Salah  Satu  Pasangan  Calon  Presiden  dan  berujung  penggungatan  ke  Mahkamah Kostitusi.
Penyebab tidak terlaksananya koordinasi tahapan-tahapan pemilu dengan baik dikarenakan minimnya  anggaran  yang  dimiliki  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan,  oleh karena itu beberapa kegiatan-kegiatan koordinasi yang telah direncanakan harus dieliminasi demi mengutamakan kegiatan yang lebih urgensi.
Lemahnya koordinasi tersebut berdampak tahapan-tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil  Presiden  Tahun  2014  kurang  dikendalikan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Pelalawan. Penilaian ini terlihat karena adanya kesalahan-kesalahan yang yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang membuktikan belum maksimalnya kegiatan pengendalian, diperparah lagi luasnya daerah Kabupaten Pelalawan. Sehingga pengendalian tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

## Memutahirkan Data Pemilih
Untuk pemutahiran Data pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan    cukup  berperan  dalam  menjalan  hal  tersebut. Pemutahiran  data  telah  dilakukan  dengan  serangkaian  kegiatan  seperti  menyelenggarakan  rapat sosialisasi  dan  implementasi.  Selain  itu  KPU  Kabupaten  Pelalawan  juga  melakukan  kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemerintahan Daerah untuk validasi data tersebut.
Dalam  pemutahiran  data  Daftar  Pemilih  Tetap  pemilihan  legislatif  lalu  dijadikan  Daftar Pemilihan Sementara, selanjurkan KPU Kabupaten Pelalawan disinkronkan dengan Data Pemilih
Khusus,  Data  Pemilih  Tambahan  dan  Data  Pemilih  Khusus  Tambahan  Pemilu  Legislatif  dan Pemilih  Pemula.  Kemudian  data  tersebut  dipublikasikan  kepada  masyarakat    untuk  diberikan tanggapan dan masukan.
Melalui proses tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 241. 295 suara. Jumlah tersebut mengalami penambahan sebanyak 8.457 suara dibandingkan Pemilihan Umum Legislatif sebelumnya. Penambahan ini berasalah dari para  pemilih  pemula  yang  telah  mencukupi  usianya  untuk  memilih  serta  dari  Daftar  Pemilih Khusus.
Namun,  meskipun  demikian  pemutahiran  data  tidak  dapat  dilakukan  secara  sempurna karena  pemutahiran  data  merupakan  sebuah  pekerjaan  yang  sangat  sulit  sehingga  kondisi  rill dilapangan masih banyak terdapat masyarakat yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap dan tidak memperoleh undangan. Selain itu, Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan banyak yang sudah meninggal.

## Melaksanakan Semua Tahapan Pemilu
Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  sudah  melaksanakan  semua  tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2104 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dijelaskan  di  dalam  Keputusan  tersebut  tahapan  Pemili Presiden  dan  Wakil  Presiden  terdiri  dari  tahapan  persiapan,  tahapan  pelaksanaan  dan  tahapan penyelesaian.
Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat pada tahapan persiapan KPU Kabupaten  Pelalawan  telah  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  persiapan  seperti  dilakukannya sosialisasi,  pemutahiran  data,  rapat  kerja,  koordinasi  dan  bimbingan  teknis  pagi  seluruh penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu pada tahap persiapan juga dilakukan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu ke desa-desa yang ada di Kabupaten Pelalawan. Namun, peneliti melihat ada beberapa kegiatan persiapan yang belum dilaksanakan  secara  optimal  terutama  yang  berkaitan  dengan  koordinasi  dan  bimbingan  teknis terhadap PPK, PPS dan KPPS.
Pada tahap pelaksanaan, peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014  memang  sudah terselenggara, semua tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekaputulasi hasil penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi terdapat kesalahan-kesalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, kesalahan tersebut yaitu jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 5.456 sedangkan jumlah pengguna hak pilih yang terdata di dalam C-1 sebanyak 6.251, sehingga selisih jumlah suara  yaitu sebesar 795 suara. Permasalahan inilah yang  menjadi  subtansi  gugatan  salah  satu  pasangan  Calon  ke  Mahkamah  Kostitusi  Republik Indonesia. Dari hasil sidang di Mahkamah Kosntitusi, memerintahkan agar surat suara dihitung ulang, oleh karena itu KPU Kabupaten Pelalawan menghitung kembali surat suara yang sah dan mencocokkan dengan daftar calon pemilih.
Pada  tahapan  penyelesaian  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden Tahun 2014, yang terdiri dari pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc, evaluasi
pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten  Pelalawan  kepada  KPU,  penyusunan  dokumentasi,  pengelolaan  arsip  dilaksanakan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan tampa ada permasalahan- permasalahan yang berarti.
Analisis deskriptif sub indikator di atas sesuai dengan objektifitas dan kondisi rill dilokasi penelitian  berdasarkan  data  kuiisoner,  wawancara  dan  observasi  dan  dokumentasi.  Untuk  itu peneliti  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  tugas  pokok  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu “cukup berperan”.

## Kewenangan
Berbicara  peranan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 selain pelaksanaan tugas pokok juga melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Kewenangan KPU Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terdiri dari, mensosialisasikan penyelenggaran pemilu, mengenakan sanksi administratif terhadap PPK dan PPS, membuat berita acara penghitungan suara & menyerahkan kesaksi, merekaputalasi berita acara penghitungan suara.
Untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014  peneliti mengumpulkan data melalui metode kuantitatif dengan menggunakan teknik kuissioner, Melalui tanggapan  responden  terhadap  indikator  kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di  atas,  dapat  diketahui  rata-rata  responden  yang  memberikan  penilaian  berperan  sebanyak  13 orang  atau  lebih  kurang  sebesar  41%,  sedangkan  responden  yang  memberikan  penilaian  cukup berperan  rata-rata  sebanyak  15  orang  atau  lebih  kurang  sebesar  47%  dan  responden  yang memberikan  penilaian  kurang  berberapan  rata-rata  hanya  sebanyak  4  orang  atau  lebih  kurang sebesar 12%.
Dengan demikian, berdasarkan hasil tanggapan atau penilaian responden melalui kuissioner di  atas  maka  peneliti  menyimpulkan  pelaksanaan  kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu “cukup berperan”.
Sebagai  data  pendukung  peneliti  mengumpulkan  data  melalui  teknik  wawancara,  oleh karena  itu  peneliti  mewawancarai  personal  yang  betul-betul  memahami  penyelenggaraan Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014  yaitu  anggota  KPU  Kabupaten Pelalawan (Abdul Malik). Peneliti menanyakan, bagaimana sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014  yang  dilaksanakan  oleh  KPU  Kabupaten Pelalawan ? Abdul Malik menjawab.
“Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Pilpres 2014 sudah maksimal kami laksanakan, kami telah  menyampaikan  kepada  masyarakat  melalui  media-media  yang  ada  seperti  melalui baliho, spanduk, termasuk melalui radio dan lain-lain” 18 .
Sedangkan  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  sekretaris  partai  Golongan  Karya Kabupaten Pelalawan (Marhadi) memberikan keterangan,
“Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Pilpres 2014 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan  telah  cukup  baik,  hal  ini  terlihat  adanya  penyelenggaraan  kegiatan-kegiatan sosialisasi ke Kecamatan dan menyampaian informasi melalui media” 19 .
Kemudian peneliti menanyakan kembali, bagaimana sanksi administratif yang diberikan kepada  PPK  dan  PPS  yang  melakukan  kesalahan  dalam  meyelenggarakan  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014? beliau menjawab.
“Sanksi tetap diberikan kepada anggota PPS dan PPK yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan Pemilu Pilpres, sejauh ini sanksi yang diberikan seperti sanksi teguran sampai pada pemberhentian sebagai anggota PPS dan PPK” 20 .
Selanjutnya peneliti bertanya, bagaimana pembuatan berita acara penghitungan suara dan menyerahkan  ke  saksi  peserta  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden  tahun  2014  ?  anggota  KPU Kabupaten Pelalawan tersebut menjawab.
“Proses  dan  mekanisme  pembuatan  berita  acara  penghitungan  suara  Pemilihan  Umum Pilpres tahun 2014 berjalan dengan baik, sesuai aturan yang ditetapkan dan waktu yang telah  ditentukan  begitu  juga  penyerahan  hasil  penghitungan  suara  kepada  saksi,  telah dilaksanakan melalui mekanisme yang benar dan waktu yang tepat” 21 .
Terakhir  peneliti  menanyakan,  bagaimana  pelaksanaan  rekaputalasi  berita  acara penghitungan  suara  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014  ?  beliau menjawab,
“KPU  Kabupaten  Pelalawan  telah  berusaha  semaksimal  mungkin  melaksanakan rekaputalasi  penghitungan  suara  Pemilu  Pilpres  tahun  2014  sesuai  dengan  data  yang diperoleh di TPS masing-masing, Namun hasil tersebut ditolak oleh salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden karena beberap TPS di Kecamatan Pangkalang Kerinci terjadi kesalahan penghitungan suara” 22 .
Didasari data-data objektif sesuai dengan kondisi rill dilapangan secara konferehensif baik itu data melalui kuissioner, wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti menganalisis.

## Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu
Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 memang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan. Hal ini terlihat dari  berbagai  kegiatan  seperti  kegiatan  sosialisasi  serta  penyuluhan  yang  dilakukan  ke  daerah- daerah kecamatan yang ada dikabupaten pelalawan. Sosialisasi juga dilakukan dengan serangkaian informasi melalui media-media baik itu melalui radio, informasi pemasangan baliho dan spanduk-
18 Wawancara dengan Anggota KPUD Kab. Pelalawan (Abdul Malik) Senin 26 Oktober 2015 Pukul 11. 00 Wib
19 Wawancara dengan Sekretaris Partai Golkan Kab. Pelalawan (Marwadi) Sabtu, 24 Oktober 2015 Pukul 09.00 Wib
20 Wawancara dengan Anggota KPUD Kab. Pelalawan (Abdul Malik) Senin 26 Oktober 2015 Pukul 11. 00 Wib
21 Ibid
22 Ibid
spanduk.  peneliti  melihat  kegiatan  sosialisasi  tidak  begitu  sulit  karena  menyangkut penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  sosialisasinya  juga dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan juga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
Melalui data observasi kelemahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan terlihat dari ketidak optimalnya penyampaian pendidikan politik kepada masyarakat terutama hal-hal yang berkaitan dengan partisipatif pelaksanaan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang  apatis  dan  tingkat  partisipatif  masih  rendah.  Dari  data  dokumentasi  angka  golput  pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mencapai 30%.

## Mengenakan Sanksi Administratif Terhadap PPK dan PPS
Terdapat  beberapa  kesalahan  dalam  menyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil Presiden Tahun 2014 terutama di Kecamatan Pangkalan Kerinci, seperti jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih kemudian 40 orang pemilih Pada Tempat Pemungutan Suara 22 Kelurahan Pangkalan Kerinci menggunakan Kartu Tanda Penduduk, namun pemilih tersebut tidak terdaftar pada data pemilih atau C-7. Kesalahan disebabkan karena kurang  telitinya  anggota  PPS  dalam  melaksanakan  pemungutan  suara.  Sanksi,  administratif terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang melakukan kesalahan  dinilai  perlu  dilaksanakan,  agar  kesalahan-kesalahan  tersebut  tidak  terulang  pada Pemilihan Umum selanjutnya.
Melalui observasi, peneliti melihat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah memberikan sanksi kepada Panitia Pemungutan Suara yang salah melakukan pemungutan suara. Sanksi yang diberikan berupa teguran melalui surat peringatan agar kesalahan-kesalahan dalam pemungutan  suara  diperbaiki  kembali  dengan  cara  melakukan  penghitungan  ulang  serta mencocokkan  jumlah  surat  suara  dan  jumlah  hal  pilih,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan terhadap PPS Kelurahan Pangkalan Kerinci.
Secara keseluruhan melalui data-data yang dikumpulkan peneliti melihat pemberian sanksi administratif kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang melakukan kesalahan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Sehingga  penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berjalan dengan baik.

## Membuat Penghitungan Suara dan Menyerahkan Kesaksi
Salah  satu  kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  dalam menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014  yaitu  membuat penghitungan  suara  dan  menyerahkan  kesaksi.  Di  dalam  melaksanakan  kewenangan  tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah melakukannya dengan baik dan benar sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Peneliti melihat proses perhitungan suara telah dilakukan dengan cukup baik dan benar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan. Penghitungan suara dilakukan pada jam 15. 00 Wib setelah selesainya semua proses pemungutan suara sebelumnya KPU Kabupaten Pelalawan telah menyiapkan sarana dan prasaran penghitungan suara. Penghitungan suara sangat transparansi dilakukan di Tempat Pemungutan Suara masing-masing dan disaksikan oleh masyarakat setempat, pemantau dan saksi-saksi dari pasangan calon presiden dan wakili presiden.
Setelah  rapat  Penghitungan  Suara  selesai,  Anggota  KPPS  menghitung  hasil  pencatatan perolehan suara dengan cara tally dan ditulis dengan angka sesuai perolehan suara Pasangan Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah. Hasil penyusunan/Penghitungan  Suara  sebagaimana  dicocokkan  dengan  hasil  Penghitungan  Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan Anggota KPPS Keempat pada formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram, kemudian hasil tersebut diumunkan dan diserahkan kepada saksi.

## Merekaputalasi Berita Acara Penghitungan Suara
Merekaputalasi  berita  acara  penghitungan  suara  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan berpedomankan kepada Surat  Edaran  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1399/KPU/VII/2014  tentang  Pelaksanaan Rekaputalasi  Hasil  Penghitungan  Perolehan  Suara  Pemilu  Presinden  dan  Wakil  Presiden. Berdasarkan data wawancara di atas peneliti melihat proses rekaputalasi penghitungan suara sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh KPU Kabupaten Pelalawan, kotak suara dari seluruh PPK diwilayah kerjanya telah diterima dalam keadaan masih terkunci dan tersegel sebelum pelaksanaan rapat  pleno  terbuka.  Kemudian  undangan  untuk  menghadiri  rapat  pleno  terbuka  penghitungan suara kepada pelaksana kampanye masing-masing pasangan calon telah disampaikan.
Meskipun demikian rekaputalasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pelalawan ditolak oleh Salah Satu Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena mereka menilai adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di beberapa Tempat  Pemungutan  Suara  di  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci  seperti  jumlah  surat  suara  yang digunakan  tidak  sama  dengan  jumlah  pengguna  hak  pilih.  Jumlah  surat  suara  yang  digunakan sebanyak 5.456 sedangkan jumlah pengguna hak pilih yang terdata di dalam C-1 sebanyak 6.251, sehingga selisih jumlah suara  yaitu sebesar 795 suara. Kemudian masalah lainnya  pada TPS 22 Kelurahan  Pangkalan  Kerinci  Timur  terdapat  40  orang  pemilih  menggunakan  Kartu  Tanda Penduduk,  namun  pemilih  tersebut  tidak  terdaftar  pada  data  pemilih  atau  C-7.  Namun  semua kecurangan  tersebut  telah  terjawab  melalui  sidang  gugatan  yang  diputuskan  oleh  Mahkamah Kosntitusi.
Analisis  deskriptif  sub  indikator  di  atas  sesuai  dengan  objektifitas  dan  kondisi  faktual dilokasi penelitian berdasarkan data kuiisoner, wawancara dan observasi serta dokumentasi. Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu “cukup berperan”.

## Kewajiban
Kewajiban  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  dalam  menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 juga di atur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu menyampaikan informasi pemilu dan menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS.
Mengukur  dan  menganalisis  peranan  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten Pelalawan salah satu yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis indikator kewajiban yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pelalawan itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data melalui  teknik  kuissioner.  Melalui  tanggapan  responden  terhadap  indikator  kewajiban  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil  Presiden  Tahun  2014  di  atas,  dapat  diketahui  rata-rata  responden  yang  memberikan penilaian berperan sebanyak 16 orang atau lebih kurang sebesar 50%, sedangkan responden yang memberikan penilaian cukup berperan rata-rata sebanyak 13 orang atau lebih kurang sebesar 41% dan responden yang memberikan penilaian kurang berberapan rata-rata hanya sebanyak 3 orang atau lebih kurang sebesar 9%.
Dengan demikian, berdasarkan hasil tanggapan atau penilaian responden melalui kuissioner di atas maka peneliti menyimpulkan pelaksanaan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu “berperan”.
Sebagai data pendukung peneliti mengumpulkan data wawancara dengan responden yang dianggap  memahami  pelaksanaan  Pemilhan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014, untuk itu peneliti mewawancarai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan (Wawan Subekti) pada kesempatan itu peneliti menanyakan bagaimana penyampaian informasi Pemilihan Umum  Presiden  Dan  Wakil    Presiden  tahun  2014  yang  dilaksanakan  oleh  KPU  Kabupaten Pelalawan ? beliau menjawab,
“Penyampaian  informasi  Pilpres  tahun  2014  telah  dilaksanakan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dengan semaksimal mungkin, informasi disampaikan kepada peserta pemilu seluruh masyarakat, PPK, PPS dan KPPS mulai dari tahap sosialisasi sampai kepada  tahap  pengumuman  hasil  Pilpres.  Namun  terkadang  ada  kegiatan-kegiatan penyampaian  Informasi  dan  sosialisasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  terkendala anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pelalawan” 23 .
Pertanyaan  yang  sama  diajukan  kepada  salah  Wakil  Ketua  Informasi  dan  Komunikasi Partai PDIP (H. Saniman S.E) beliau menjelaskan,
“Penyampain  informasi  oleh  KPU  Kabupaten  Pelalawan  terhadap  peserta  Pemilu  sudah cukup  baik  dan  berjalan  lancar,  namun  saya  melihat  pemyampai  informasi  yang  belum maksimal terhadap PPS dan KPPS sehingga terjadi kesalahan pemungutan suara” 24
Peneliti  kembali  menanyakan  bagaimana  menyampaikan  data  hasil  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari tiap-tiap TPS ?  Wawan Subekti menjelaskan,
“Penyampaian data hasil Pilpres dari tiap-tiap TPS sudah kami lakukan secara transparansi kepada saksi peserta Pemilu disaat rapat pleno dan juga kepada masyarakat” 25 .
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Informasi dan Komunikasi Partai PDIP (H. Saniman S.E) yang mengatakan,
“Data  hasil  Pemilihan  Umum  Pemilihan  Umum  Presinden  dan  Wakil  Presinden  Tahun 2014  dari  tiap-tiap  Tempat  Pemungan  Suara  telah  disampaikan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dengan cukup baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan” 26 .
23 Wawancara dengan Anggota KPUD Kab. Pelalawan (Wawan Subekti) Rabu 4 November 2015 Pukul 10. 10 Wib
24 Wawancara Dengan Wakil Ketua Informasi dan Komunikasi Partai PDIP (H. Saniman S.E) Kamis 12 November 2015
25 Wawancara dengan Anggota KPUD Kab. Pelalawan (Wawan Subekti) Rabu 4 November 2015 Pukul 10. 10 Wib
26 Wawancara Dengan Wakil Ketua Informasi dan Komunikasi Partai PDIP (H. Saniman S.E) Kamis 12 November 2015.
Melalui  data  kuissioner  dan  data  wawancara  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas kemudian didukung data observasi dan dokumentasi peneliti melihat.

## Menyampaikan Informasi Pemilu
Penyampaian informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  dengan  cukup  baik.  Peneliti melihat informasi-infromasi terkait dengan Pemilihan Umum Presinden telah disampaikan kepada partai-partai pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden, kepada  masyarakat dan juga kepada PPK,  PPS  dan  KPPS  baik  itu  melalui  serangkaian  kegiatan  sosialisasi  maupun  melalui  media- media.
Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, penyampaian informasi yang belum maksimal dilakukan yaitu penyampaian informasi terkait dengan penyelenggaraan Pilpres kepada PPK, PPS dan KPPS, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten  Pelalawan  yang  mengakibatkan  beberapa  progaram-program  kegiatan Bimbingan Teknologi tidak dapat dilakukan. Belum maksimalnya penyampaian informasi tersebut berdampak  kurang  fahamnya  teknis  pemungutan  suara  oleh  PPS  dan  KPPS  sehingga mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam proses pemungutan suara.

## Menyampaikan data Hasil Pemilu Dari Tiap-tiap TPS
Peneliti melihat tidak ada permasalahan terlihat di lokasi penelitian berhubungan dengan penyampaian data hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari tiap-tiap TPS. Data hasil Pilpres telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dengan baik. Penilaian ini terlihat karena dalam menyelenggarakan Pilpres data hasil pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara disampaikan secara transparansi kepada seluruh saksi partai politik  pendukung  calon  Presiden  dan  wakil  presiden  dan  juga  disampaikan  kepada  pemantau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat Kabupaten Pelaalwan serta Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tampa adanya tindakan- tindakan kecurangan.
Analisis  deskriptif  sub  indikator  di  atas  sesuai  dengan  objektifitas  dan  kondisi  faktual dilokasi penelitian berdasarkan data kuiisoner, wawancara dan observasi serta dokumentasi. Untuk itu  peneliti  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  kewajiban  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dinilai “berperan”.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  baik  itu  data  primer  yang  dikumpulkan melalui  teknik  wawancara  dan  kuissioner  maupun  data  sekunder  yang  dikumpulkan  melalui observasi  dan  dokumentasi  yang  telah  dianalisis  secara  deskriptif  di  atas,  maka  peneliti menyimpulkan peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dinilai “cukup berperan”.
Sementara itu kendala yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014  yaitu anggaran  yang  dimililki  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Pelalawan  dalam
menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  mencukupi  untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  maksimal,  masih  lemahnya  Sumber  Daya  Manusia  di Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan munculnya sifat apatis sehingga pastisipatif masyarakat dalam  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  masih  rendah,  lemahnya  Sumber  Daya Manusia penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terutama pada PPS dan KPPS sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan suara dan luasnya wilayah  Kabupaten  Pelalawan  sehingga  beberapa  Kecamatan  dan  Desa  memiliki  jarah  tempuh yang jauh dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti akses jalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang, Azam, & Wijaya, Wijaya Mendra, 2012. Ekologi Pemerintahan . Alaf Riau, Pekanbaru.
Budiarjo, Miriam, 2003. Dasar-Dasar Ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Purwati,  A.  A.  (2021,  February).  The  Effect  of Leadership  and  Incentives  on  Employee  Performance  of  Market  Retribution.  In 2nd International  Conference  on  Social  Sciences  Education  (ICSSE  2020) (pp.  167-171). Atlantis Press.
Dunn,  N.  William,  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Gajah  Mada  University, Yogyakarta.
Ekowati,  Mas  Roro  Lilik,  2005. Perencanaan,  Implementasi  dan  Evaluasi  Kebijakan  atau Program , Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
Handayaningrat,  Soewarno,  2002. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Managemen .  PT. Gunung Agung, Jakarta.
Handoko, T. Hani, 2003. Manajemen . Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan Belas: BPFE, Yogyakarta. Hasibuan, Malayu S.P, 2006. Manajemen, Dasar, pengertian dan Masalah . Bumi Aksara, Jakarta. Henslin, M James. 2007. Sosialogi dengan Pendekatan Membumi. Jilid I.  Erlangga, Jakarta.
Islamy,  Irfan,  2007. Prinsip  –  Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara. PT.  Bumi  Aksara, Jakarta.
Kansil & Christine, 2001. Ilmu Negara (Umum dan Indonesia). PT. Pratnya Paramita, Jakarta.
Koryati,  Nyimas  Dwi,  Dkk.  2005. Kebijakan  dan  Manajemen  Pembangunan  Wilayah. YPAPI, Yogyakarta.
Lubis, Solly, 2007. Kebijakan publik . Mundur Maju, Bandung.
Manullang, 2008. Dasar-Dasar Manajement . Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan. Kencana, Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) . Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta. Nugroho, Riant, 2009. Public Policy. Elex Media Komputindo, Jakarta.
Rajasa,  Y.  (2021).  Good  Governance  In  Structure  Belantik  Raya  People's  Market  In  Siak District. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 11 (2), 1- 11.
Rauf, Rahyunir, 2005. Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.
Sedarmayanti, 2003. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja . Mandar Maju, Bandung.
Soekanto, Soerjono, 2004. Sosialogi Suatu Pengantar . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Subarsono. A. G, 2008. Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District Pelalawan Regency.
Syafiie,  Inu  Kencana,  2009. Pengantar  Ilmu  Politik  Dari  Keseimbangan  Good  Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State of The Art Ilmu Politik Dalam Mengubah Ilmu Politik Biadab Menjadi Politik Beradab . Pustaka Reka Cipta, Bandung.
Tangkilisan & Hessel Nogi, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi . Lukman offset & YPAPI, Yogyakarta.
Wahab,  Abdul  Solichin,  2001. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara , Bumi Aksara, Jakarta.
Widodo, Joko, 2008. Analisis Kebijakan Publik . Bayumedia, Jakarta.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
Yogia, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).