INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6126-6134 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Ismaidar 1 ✉ , Rahmi Mailiza Annur 2
Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: syahranuddin@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Sebagai  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat)  dan  bukan  atas  dasar kekuasaan ( machstaat) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai  tujuan  negara  yang  sudah  di  cita-citakan.  Peraturan  perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Membahas mengenai peraturan perundang-undangan  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  membahas  politik hukum.  Berdasarkan  uraian  tersebut  adapun  rumusan  masalah  yang  menjadi  fokus dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Politik  Hukum  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ialah metode  penelitian    yuridis  normatif,  yakni  metode  pendekatan  yang  dipakai  guna memahami norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau  peraturan  perundang-undangan  pada  dasarnya  merupakan  rancangan  atau hasil desain lembaga politik ( politic Body). Pedoman politik hukum nasional di antaranya adalah  cita-cita  bangsa,  tujuan  negara,  dasar  negara,  dan  upaya  perlindungan  bagi segenap  bangsa.  Guna  menciptakan  hukum  yang  dapat  melindungi  rakyat,  perlakuan adil,  hukum  yang  mengayomi  setiap  warga  bangsa  agar  hak-haknya  terjamin  tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang- undangan,  sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal  pembentukannya  sampai  dengan  peraturan  tersebut  diberlakukan  kepada
masyarakat.
Kata Kunci : Politik Hukum, Peraturan Perundang-Undangan

## Abstract
As a country based on law (rechtstaat) and not on basis of power (machstaat), Indonesia expresses the ideals or goals of the state through law as a means, in other words, law is a means used to achieve the state’s goals that have been aspired to.  Legislation is a part pr subsystem of the legal system. Discussing legislative regulations essentially cannot be separated  from  discussing  legal  politics.  Based  on  this  description,  the  problem formulation  that is the focus of this research is how Legal Politics is in the Formation of Legislation. The research method used in the research is the normative juridical research method,  namely  the  approach  used  to  understand  the  legal  norms  contained  in statutory  regulations.  The  term  legal  politics  or  legislative  politics  is  based  on  the principle that laws and/or statutory regulations are basically the design or result of the design of a political institution (political body). National legal political guidelines include the ideals of the nation, the goals of the state, the foundations of the state, and efforts to  protect  the  entire  nation.  In  order  to  create  laws  that  can  protect  the  people,  fair treatment,  laws  that  protect  every  citizen  of  the  nation  so  that  their  rights  are guaranteed,  of  course  there  must  be  regulations  that  serve  as  guidelines  in  drafting regulation,  as  basic  rules  that  apply  to  drafting  regulations  from  the  initial  process  of their formation up to these regulations apply to the  community.
Keywords : Legal Politic, Legislation

## PENDAHULUAN
Sebagai  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat)  dan  bukan  atas  dasar kekuasaan ( machstaat) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai  tujuan  negara  yang  sudah  di  cita-citakan.  Peraturan  perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Membahas mengenai peraturan perundang-undangan  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  membahas  politik hukum.  Politik  hukum  merupakan  salah  satu  aspek  vital  dalam  tahapan  pembentukan undang-undang  karena  setiap  undang-undang  tentu  tidak  bisa  lepas  dari  pengaruh negosiasi politis yang menyertainya.[1]
Mekanisme pembuatan hukum saat ini didasarkan pada kemauan dan kewenangan pemegang  kekuasaan  yang  berada  di  Indonesia.[2]  Presiden  sebagai  perwakilan
pemerintah  yang  menjalankan  roda  pemerintahan  (eksekutif)  dan  DPR  sebagai  wakil rakyat  yang  membidangi  Legislasi  pasti  mempunyai  kepentingan-kepentingan  politis yang  pada  titik-titik  tertentu  kepentingan-kepentingan  politik  tersebut  dapat terkonkritisasi dalam peraturan perundang-undangan. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum  adalah  kebijakan  resmi  ( legal  policy)  negara  tentang  hukum  yang  akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan  yang  lama)  untuk  mencapai  tujuan  Negara.  Salah  satu  fungsi  politik  hukum adalah agar terciptanya batasan yang harus dipatuhi oleh para penguasa ketika hendak membentuk produk hukum sesuai dengan konsep negara hukum.
Sementara  itu  menurut  Padmo  Wahjono  politik  hukum  adalah  kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan  sesuatu.  Guna  menciptakan  hukum  yang  dapat  melindungi  rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu  harus  ada  peraturan  yang  dijadikan  pedoman  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan,  sebagai aturan  pokok yang  berlaku untuk menyusun  peraturan dari  proses  awal  pembentukannya  sampai  dengan  peraturan  tersebut  diberlakukan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Politik  Hukum  Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## METODE PENELITIAN
Metode  dikenal  sebagai  cara,  sementara  itu,  etimologi  penelitian    ialah  akurat, cermat, dan teliti, yang  berarti suatu tindakan atau perbuatan yang  dilakukan dengan penuh  kehati-hatian  dan  memerlukan  ketelitian.  Penelitian  adalah  sarana  yang dipergunakan  manusia  untuk  memperkuat,  membina  serta  mengembangkan  ilmu pengetahuan.  Penelitian  diawali  dengan  mencoba  dalam  pemecahan  sebuah  suatu permasalahan dengan sistematis dan ilmiah dengan menggunakan metode atau sebuah teknologi. Sedangkan Hukum adalah aturan ( order) sebagai suatu sistem aturan-aturan ( rules)  tentang  perilaku  manusia,  bukan  hanya  menunjukan  aturan  tunggal  perilaku
( rule) tetapi seperangkat (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai  suatu  sistem  konsekuensinya  adalah  tidak  mungkin  memahami  jika  hanya memperhatikan satu aturan saja.[3]
Penelitian  Hukum  adalah  proses  analisa  yang  meliputi  metode,  sistematika  dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian
mengusahakan  pemecahan  atas  masalah  yang  timbul.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ialah  metode  penelitian    yuridis  normatif,  yakni  metode pendekatan yang dipakai guna memahami norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsepkonsep, asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian  ini.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Istilah  politik  hukum  atau  politik  perundang-undangan  didasarkan  pada  prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan  atau  hasil  desain  lembaga  politik  ( politic  Body).  M.  Mahfud  MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai  dengan  kebutuhan.  Kedua,  pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sebagai Negara  hukum,  tentunya  Indonesia  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undang tidak dapat terlepas dari politik hukum.
Pedoman  politik  hukum  nasional  di  antaranya  adalah  cita-cita  bangsa,  tujuan negara,  dasar  negara,  dan  upaya  perlindungan  bagi  segenap  bangsa.  Zainal  Arifin Mochtar berpendapat bahwasanya sistem dan metode pembentukan hukum harus menjadikan  rasa  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat  sebagai  prioritas.  Hal  tersebut karena  pembangunan  hukum  dan  pembangunan  nasional  memerlukan  undang- undang  dan  segala  proses  pembentukan,  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan, pengesahan, dan pengundangan untuk menjabarkan dan menjalankan amanat dari Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  serta  menjadi  jembatan  bagi  pembuatan dan pemberlakuan peraturan pelaksana di bawahnya.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  “Indonesia  merupakan  Negara  hukum”.  Konsepsi  negara  hukum  yang diinginkan oleh founding father sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu  kemerdekaan,  keadilan,  kemanusiaan  dan  pernyataan  bahwa  pemerintah
negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan arah dan harapan  bahwa  hukum  akan  melindungi  segenap  rakyat,  segenap  individu  dari perlakukan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang.
Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang  mengayomi  setiap  warga  bangsa  agar  hak-haknya  terjamin  tentu  harus  ada peraturan  yang  dijadikan  pedoman  dalam  penyusunan  peraturan  perundang- undangan,  sebagai  aturan  pokok  yang  berlaku  untuk  menyusun  peraturan  dari proses  awal  pembentukannya  sampai  dengan  peraturan  tersebut  diberlakukan kepada masyarakat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih  dan  cara  yang  hendak  dipakai  untuk  mencapai  suatu  tujuan  sosial  dan hukum tertentu dalam masyarakat.
Adapun tafsir lain dari Politik hukum, merupakan tempat atau cara serta tindakan yang dipakai pemerintah dalam membentuk mekanisme hukum nasional yang ideal. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  dalam  buku  “Perencanaan  Pembangunan Hukum  Nasional  2015- 2019”  menyebutkan  bahwa  berdasarkan  segi  paradigmatik, terdapat  dua  landasasan  pokok  yang  harus  menjadi  pilar  dalam  pelaksanaan pembangunan politik hukum nasional, yaitu landasan idiil dan landasan operasional. Landasan  idiil merupakan norma dasar kehidupan berbangsa  dan  bernegara, yaitu hukum berwatak Pancasila. Sedangkan landasan operasional terdiri atas :
1. hukum yang adil  dan mensejahterakan, yakni hukum harus  dijadikan sarana pembaruan untuk mensejahterakan masyarakat,
2. hukum  memperkuat  demokrasi,  yaitu  membangun  hukum  yang memperkokoh  demokrasi  harus  dilandasi  oleh  konsep  atau  pola  pikir mengenai  bagaimana  membumikan  idealisme  demokrasi  yang  berwajah keadaban  ke  dalam  kehidupan  politik  praktis,  oleh  karena  itu  perlu  fondasi hukum yang mencerminkan  demokrasi yang rasional  dengan muatan moral yang kental,
3. hukum yang melindung HAM,
4. hukum yang memperkukuh NKRI, hal ini menjadi landasan dalam merancang berbagai  produk  hukum  dengan  segala  tata  urutan  perundangan  dalam sistem hukum nasional serta mengkokohkan politik hukum negara terhadap pemantapan NKRI,
5. hukum  ber-Bhineka  Tunggal  Ika,  yaitu  hukum  nasional  yang  akan mewujudkan  harus  memperhatikan  perbedaan  kebutuhan  hukum  yang
dimiliki  oleh  kelompok  tertentu,  dengan  tetap  berpedoman  pada  wawasan nusantara dan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa,
6. hukum melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pembentukan  kementerian  atau  lembaga  yang mengatur  urusan  pemerintahan  di  bidang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  sebagai  wujud  politik  hukum  yang  diambil  oleh  pembentuk  undang- undang.  Perwujudan  ini  tentunya  mengharapkan  ada  kesinambungan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang dapat dikontrol. Menurut Bellefroid politik hukum adalah suatu  disiplin  ilmu  hukum  yang  mengatur  tentang  cara  bagaimana  merubah iusconstitutum  menjadi  ius  constituendum,  atau  menciptakan  hukum  baru  untuk mencapai tujuan mereka.
Melalui  perspektif  politik,  hukum  dipandang  sebagai  produk  atau  output  dari proses  politik  atau  hasil  pertimbangan  dan  perumusan  kebijakan  publik.  Namun disamping hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat politik hukum yang merupakan  garis  atau  dasar  kebijakan  untuk  menentukan  hukum  yang  seharusnya berlaku  dalam  negara.  Hubungan  hukum  dan  politik  merupakan  kenyataan  yang keduanya  tak  bisa  dihilangkan  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaannya.  Tokoh ketatanegaraan  Universitas  Diponegoro,  Soehardjo  S.S.,  mengutarakan  jika  politik serta  hukum  adalah  sebuah  pasangan.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  produk- produk hukum di Indonesia merupakan produk politik.
Hukum akan selalu memerlukan kekuasaan negara agar memiliki daya pengikat yang memaksa subjek hukum untuk menaatinya. Kekuasaan negara atau dapat juga diartikan  dengan  kekuasaan  politik  merupakan  kemampuan  untuk  memengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan tujuan para pemangku jabatan. Politik hukum dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  kajian  kritis  untuk  memperoleh  pemahaman menyeluruh tentang tujuan produk hukum berdasarkan relasi antara politik, hukum, dan produk hukum. Salah satu fungsi politik hukum adalah agar terciptanya batasan yang harus dipatuhi oleh para penguasa ketika hendak membentuk produk hukum sesuai dengan konsep negara hukum.
Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh  oleh  suatu  perundang-undangan adalah  sesuai dengan hierarki peratura perundang-undanga  yang  ada.  Yang  mana  jenis  dan  hierarki  peraturan perundangundangan adalah :

## 1. UUD 1945

## 2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Tetapi dalam prakteknya, hukum seringkali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan  politik  sehingga  tidak  sedikit  orang  memandang  bahwa  hukum  sama dengan  kekuasaan.  politik  hukum  adalah  legal  policy  yang  telah  atau  akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:
1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan,
2. Pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada  termasuk  penegasan  fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
Politik hukum adalah kebijakkan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya  dalam  bidang  hukum  mengenai  hukum  yang  akan  berjalan  ,  sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku  dalam  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Sebagai sebuah konstitusi, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar dari sumber hukum tertulis  berupa  Peraturan  perundang-undangan  yang  berjiwa  pancasila  sebagai patokan  pembuatan  produk  hukum  dibawahnya.  Oleh  karenanya,  setiap  kebijakan baik  itu  politik,  hukum,  ekonomi  maupun  pertahanan  dan  keamanan  harus  sesuai dengan konstitusi dijiwai pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang dan setiap  rancangan undang-undang dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit mengatur bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden  demi meraih persetujuan bersama. Pasal tersebut memiliki arti bahwa “persetujuan bersama” oleh DPR dan presiden merupakan konsekuensi logis dari “pembahasan bersama” antara keduanya. Menurut Jimly Asshiddiqie, Baik DPR atau pemerintah juga memiliki hak untuk tidak memberikan persetujuan atas suatu RUU.
Dalam proses pembahasan UU, pihak pemerintah diwakilkan oleh menteri yang bertindak  atas  nama  dan  untuk  presiden.  Oleh  karena  itu,  muncul  kejanggalan apabila  para  menteri  yang  bertindak  atas  nama  presiden  memberikan  persetujuan tanpa  sepengetahuan  presiden.  Para  menteri  yang  turut  terlibat  dalam  tahapan pembahasan  UU  semestinya  meminta  konfirmasi  apakah  RUU  hasil  pembahasan masih selaras dengan politik hukum presiden. Jika presiden merasa politik hukumnya masih  cocok,  maka  menteri  yang  bersangkutan  dapat  memberikan  persetujuan bersama. Sebaliknya, apabila politik hukum presiden tidak menghendaki RUU hasil pembahasan, maka menteri yang bersangkutan tidak boleh memberikan persetujuan atas  nama  presiden.  Tujuannya  adalah  untuk  menjamin  presiden  akan  melakukan pengesahan RUU yang dimaksud menjadi suatu UU.
Konsep  politik  hukum  Indonesia  saat  ini  telah  memberikan  instrumen  untuk mengawal  politik  hukum  itu  sendiri,  baik  sebelum  dan  sesudah  adanya  suatu  UU. Instrumen  tersebut  berkaitan  dengan  pengujian  suatu  UU,  maka  kita  tidak  asing dengan  istilah review .  Dalam  sistem  pengujian  suatu  peraturan,  juga  dikenal  “hak untuk  menguji”  atau toetsingrecht. Toetsingrecht sendiri  merupakan  hak  menguji suatu  peraturan,  baik  diberikan  kepada  lembaga  legislatif,  eksekutif,  maupun yudikatif. Dalam konsep pengujian suatu UU, memang perlu adanya pengujian yang dilakukan  dari  lembaga  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Dalam  mekanisme yudikatif, kewenangan pengujian terhadap perundang-undangan dilakukan oleh MA dan MK yang dilegitimasi dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1).
Pengujian  suatu  UU  tidak  hanya  tentang  materi  yang  dimuat  di  dalam  UU, melainkan  juga  proses  pembentukannya.  Pengujian  terhadap  materi  suatu perundangan  dapat  dikatakan  sebagai  pengujian  materiel,  sedangkan  untuk pengujian  proses  pembentukan  perundang-undangan  disebut  sebagai  pengujian formil.  dalam  mekanisme  pengujian  yang  dilakukan  oleh  lembaga  eksekutif  yang dapat  melakukan  evaluasi  hukum.  Pengujian  perundang-undangan  yang  dilakukan oleh  lembaga  eksekutif  sendiri  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  mekanisme “ control  internal ”  oleh  pihak  yang  mengeluarkan  produk  hukum.  Sasaran  dalam pengujian  oleh  lembaga  eksekutif  sendiri  berbentuk  pembatalan  produk  hukum yang menjadi objek agar tetap sinkron, konsisten, dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat.
Jika  suatu  perundang-undangan  mencederai  rasa  keadilan,  maka  dapat  diuji melalui mekanisme pengujian oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. Selain itu, peran lembaga  legislatif  dalam  pengujian  diidentikkan  dengan  perubahan,  pencabutan,
sampai dikeluarkannya suatu UU yang baru. Dalam pengujian oleh lembaga legislatif sendiri,  peran  landasan  sosiologis  sangat  penting  dalam  mekanisme  ini.  Landasan sosiologis sendiri menampung tuntutan ataupun kebutuhan masyarakat.

## SIMPULAN
Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa  hukum  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  pada  dasarnya  merupakan rancangan  atau  hasil  desain  lembaga  politik  ( politic  Body).  Pedoman  politik  hukum nasional di antaranya adalah cita-cita bangsa, tujuan negara, dasar negara, dan upaya perlindungan bagi segenap bangsa. Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin  tentu  harus  ada  peraturan  yang  dijadikan  pedoman  dalam  penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai  aturan pokok yang berlaku untuk  menyusun peraturan  dari  proses  awal  pembentukannya  sampai  dengan  peraturan  tersebut diberlakukan  kepada  masyarakat.  Adapun  tafsir  lain  dari  Politik  hukum,  merupakan tempat atau cara serta tindakan yang dipakai pemerintah dalam membentuk mekanisme hukum  nasional  yang  ideal.  Politik  hukum  adalah  kebijakkan  sebagai  dasar  untuk menyelenggarakan  negara  khususnya  dalam  bidang  hukum  mengenai  hukum  yang akan  berjalan  ,  sedang  berjalan  dan  telah  berlaku  yang  diambil  dari  nilai-nilai  yang tumbuh  dan  hidup  serta  berlaku  dalam  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir,  Muhammad  Shadr  dan  Ramli  Santoso,  “  Politik  Hukum  Pembentukan    Undang - Undang  :  Suatu  Upaya  Menjaga  Kualitas  Legislasi  di  Indonesia”,  Diakses  pada  9 November  2023  pukul  10.27  https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum- pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/.
Notario, Kevin Raja Dolok dan Fifiana Wisnaeni, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pokok Agraria Di Indonesia”,
Notarius,  Vol. XV No. 2 (2022) : 1025.
Purwati, Ani. Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020.