## DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SISTEM PENEGAKAN HUKUM: PERGESERAN KONSEP PERLINDUNGAN ORANGUTAN

## I’ib Sutera Aru Persada
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro e-mail : iibpersada@gmail.com

## Aminah
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro e-mail : aminahlana@gmail.com

## Abstrak
Pandemi  covid-19  yang  mewabah  di  Indonesia  membuat  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  sehingga ruang  gerak  manusia  terbatas.  Lingkungan  dalam  hal  ini  biotik  non- human/non-sosial/bukan  manusia  dan  abiotik  memiliki  potensi  lestari  lebih besar.    Sistem  penegakan  hukum  terhadap  perlindungan  satwa  orangutan  di Kalimantan Barat saat ini diatur sangat buruk. Hal itu menyebabkan terjadinya pergeseran  konsep  dari  ekosentrisme  menjadi  biosentrisme  terhadap perlindungan  orangutan  di  Kalimantan  Barat.  Unsur  kebaruan/novelty  dari penelitian  ini  adalah  adanya  pembahasan  seputar  sistem  penegakan  hukum terhadap perlindungan satwa orangutan di Kalimantan Barat yang ditinjau dari konsep tentang etika lingkungan. Tulisan ini menggunakan penelitan normatif atau doktrinal. Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan 3 pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Tujuan penelitian ini yakni  untuk  mengetahui  urgensi  dari  pergeseran  konsep  dan  menjelaskan sistem  penegakan  hukum  lingkungan  secara  real  dan  secara  ideal  terhadap perlindungan  orangutan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  perbaikan  sistem penegakan  hukum  perlindungan  Orangutan  sesuai  pergeseran  konsep lingkungan  menjadi  penting  karena  adanya  berbagai  ancaman  seperti hilangnya  habitat  akibat  alih  fungsi  lahan  dan  pembalakan  liar,  kemudian akibat perburuhan liar untuk perdagangan ilegal, serta konflik antara manusia dan orangutan.
Kata Kunci: Covid-19, Konsep Lingkungan, Penegakan Hukum, Orangutan.

## Abstract
The Covid-19 pandemic which was expanded in Indonesia led the government to issue a large-scale social policy (PSBB) making human space limited. The environment in this case is biotic non-human / non-social / non-human and abiotic has greater sustainable potential.  The  current  system  of  law  enforcement  against  wildlife  protection  in  West Kalimantan is very poor. That caused the transition of the concept from ecocentrism to biosentrism  towards  the  protection  of  orangutans  in  West  Kalimantan.  There  is  no novelty / novelty of this research is a discussion of the law enforcement system against wildlife protection in West Kalimantan in terms of the concept of environmental justice. This  paper  uses  normative  or  doctrinal  research.  Qualitative  descriptive  analysis
technique  with  3  discussions  about  invitations,  invitations,  and  conceptual.  The purpose of this study is to study the urgency of changing concepts and explain the real and ideal environmental law enforcement systems for orangutan protection. The results of  this  study  are  an  improvement  in  the  law  enforcement  system  for  orangutan protection in accordance with changes in the concept of protection for accretion such as magnifying  habitat  change,  then  defending  logging  for  illegal  trade,  and  conflicts between humans and orangutans.
Keywords: Covid-19, Environmental Concept, Law Enforcment, Orangutan.

## Pendahuluan
Dampak  pandemi  covid-19 meluas dan merambah ke berbagai sektor  di  dunia.  Penyebaran  virus yang  cepat  menyebabkan  jumlah kematian  begitu  tinggi,  hingga selasa 12 April 2020 terdapat 14.749 kasus posistif, 3.063 pasien sembuh, dan  1.007  pasien  meninggal  di Indonesia  (Gugus  Tugas  Covid-19, 2020). Angka mortalitas meningkat, namun  terdapat  dampak  lain  yang terkena seperti dampak pada sektor sosial,  politik,    budaya,  ekonomi, serta  lingkungan.  Belakangan  ini isu  negatif  muncul  pada  sektor seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya.  Sedangkan  isu  positif justru tampak pada sektor lingkungan. Penurunan  aktivitas  manusia akibat  kebijakan  lockdown  di beberapa negara termasuk Indonesia  dengan  dikeluarkannya PP  No.  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar mengakibatkan  dampak  positif pada lingkungan. Lingkungan terbagi  dua  unsur  pembentuk ekosistem  yakni  lingkungan  hidup ( Biotik )  dan  lingkungan  dari  benda mati/non  hidup  ( Abiotik ).  Manusia termasuk  dalam    biotik,  namun sayangnya  peran  manusia  dalam suatu  kehidupan  sosial  yakni masyarakat  seringkali  memberikan
dominasi, diskriminasi, dan ekploitasi berlebih pada lingkungan disekitarnya. Dalam  lingkungan  biotik, manusia hidup berdampingan dengan  makhluk  hidup  lain.  Satu diantara  satwa  yang  dilindungi  di Indonesia  adalah  Orangutan  di Kalimantan  Barat  yakni Pongo Pygmaeus Pygmaeus ( P.p. Pygmaeus ). Pada  tahun  2004  diperkirakan jumlah P.p.  Pygmaeus adalah  yang paling sedikit dan terancam punah yakni  3.000  -  4.500  individu  di sebagian  besar  Kalimantan  Barat (Indonesia)  dan  sebagian  kecil  di Serawak  Malaysia  (WWF,  2016).
Beberapa ancaman yang menyebabkan Orangutan diambang kepunahan adalah kehilangan  habitat,  pembalakan liar, kebakaran hutan, dan perburuan serta perdagangan. Meski demikian pemerintah daerah telah  melakukan  upaya  penegakan hukum, pencegahan,
dan perlindungan  terhadap  Orangutan P.p.  Pygmaeus dengan  dibentuknya Taman  Nasional  Betung  Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) di Kabupaten  Kapuas  Hulu  yang merupakan  kabupaten  konservasi berdasarkan SK Bupati No. 144/2003 (Kuswanda, 2011). Secara  filosofis,  di  dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  1945 (UUD  NRI  1945)  disebut  nilai-nilai Pancasila  diantaranya  sila  ke-1 yakni    Ketuhanan  yang  Maha  Esa. Di  dalam  Islam,  Q.S.  Al-Baqarah ayat  30  meyebutkan  bahwa  Allah hendak menjadikan
manusia sebagai  khalifah  di  muka  bumi.
Dalam  beberapa  tafsir,  khalifah memilik  2  (dua)  fungsi  yakni pemimpin dan mensejahterahkan/memakmurkan bumi.  Oleh  karena  itu,  dalam upaya penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar di Indonesia,  manusia  yang  berada dalam  kerangka  pemerintahan pusat, pemerintahan
daerah,
masyarakat, pengusaha,
dan kelompok  lainnya  harus  bahu- membahu  untuk  memakmurkan lingkungan di bumi sebagai sebuah tempat tinggal.
Peran  dan  fungsi  manusia
begitu penting dan besar pengaruhnya terhadap perlindungan  lingkungan,  dalam hal ini mengerucut pada perlindungan  satwa  Orangutan.
Maka,  dalam  menjalankan  peran dan fungsinya tersebut ada beberapa konsep tentang perlindungan  lingkungan.  Konsep tentang etika lingkungan diantaranya konsep antroposentrisme, biosentrisme,
ekosentrisme,  dan  ekofeminisme (Febriyani, 2017).
Konsep  ekosentrisme  ( Deep Ecology ) berasal dari filsafat ecosophy dengan etika ekosentrisme  sedangkan  konsep antroposentrisme  memiliki  etika antroposentrisme. Konsep Ekosentrisme memandang manusia sebagai ecology  animal (makhluk
ekologi)  bukan  hanya social  animal (makhluk  sosial)  sehingga  ada keseimbangan  yang  memandang manusia  merupakan  bagian  dari ekosistem,  manusia  bagian  dari lingkungan  yakni  terklasifikasi dalam  unsur  biotik.  Sedangkan Konsep  antroposentrisme  melihat manusia  sebagai social  animal yang mana  memunculkan  pandangan “Hidup  untuk  hidup”  bahkan ekstrimnya “hidup untuk manusia” sehingga memunculkan sifat eksploitatif  terhadap  lingkungan non  manusia.  Namun  ketika  ada bencana  pandemi  covid-19  ini, perdebatan antara konsep ekosentrisme dan antroposentrisme seketika menciut dan memunculkan  konsep  ketiga  yakni non-antroposentrisme atau biosentrisme (Satmaidi, 2017). Jika  melihat  dinamika  antara konsep-konsep perlindungan lingkungan tersebut. Maka dibutuhkan  regulasi  yang  tepat, yang  mampu  memenuhi  rasa keadilan dan negara kesejahterahan ( welfare  state ).  Negara  sendiri memiliki  3  unsur  secara de  facto yakni rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Maka kesejahteraan yang dimaksud  harus  menyentuh  ketiga unsur tersebut.
UUD  NRI  1945  mengatur  di beberapa  pasal  berkaitan  dengan lingkungan  seperti  Pasal  28C  ayat (2)  menjelaskan  setiap  orang berhak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (wilayah/lingkungan);  Pasal  28H ayat  (1)  menjelaskan  setiap  orang berhak  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik;  Pasal  33  ayat  (3) menjelaskan  kekayaan  alam,  bumi,
dan air dikuasai oleh negara; Pasal 33  ayat  (4)  menjelaskan  bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan  atas  demokrasi  dan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemudian lingkungan termasuk  perlindungan  terhadap satwa  diatur  juga  dalam  regulasi dibawah  UUD  NRI  1945  guna mengkonkritisasi norma yang terkandung  dalam  UUD.  Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan  hidup  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009 dan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam. Dalam hal ancaman terhadap  Satwa  Orangutan  maka terdapat  regulasi  yang  mengatur tentang  penanggulangan  konflik antara  manusia  dan  satwa  liar adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. 48/Menhut- II/2008. Selain itu juga ada regulasi lain yang berkaitan yakni UU No. 5 Tahun  2009;  UU  No.  41  Tahun 1999;  PP  No.  36  Tahun  2010;  serta PP No. 28 Tahun 2011.
Selain  itu,  dalam  upaya penegakan hukum terhadap perlindungan  satwa  Orangutan menggunakan  3  model  penegakan yakni  Hukum  Pidana,  Hukum Perdata, dan Hukum Administrasi. Hukum Pidana diatur KUHP/ Wetboek van Starfrechts (WvS)  dan  KUHAP/UU  No.  8 Tahun 1981; Hukum Perdata diatur dalam KUH Perdata/ Burgelijk Wetboek (BW) dan KUHAPerdata/ Herzien Inlandsch Reglement (HIR);  serta  Hukum Administrasi diatur dalam UU NO. 30 Tahun 2014 (Fachruddin, 2019). Sempat disinggung sebelumnya bahwa dampak pandemi  covid-19  menimbulkan pergeseran  konsep  perlindungan satwa ke arah konsep biosentrisme atau non-antroposentrisme. Berbeda dengan konsep ekosentrisme dan antroposentrisme. Konsep ini diidentifikasi dari perubahan sosial masyarakat akibat pandemi.
Masyarakat  atau  menusia  kini  di paksa  untuk  mengikuti  kemauan lingkungan non-social animal/non- human  yakni  wabah  covid-19.
Segala aktivitas manusia berorientasi  pada  efek-efek  yang ditimbulkan oleh pandemi, terdapat  dampak  negatif  bagi aspek  sosial  tetapi  positif  bagi lingkungan.  Sehingga  pengaruh manusia yang kecil dalam perlindungan  satwa  di  konsep lingkungan  menjadi  unsur  dari konsep biosentrisme/non-
antroposentrisme.
Ketiga  konsep  tersebut  serta pergeseran  antar  konsep  tersebut akan  di  analisis  dengan  teori sibernetika (Talcott Parsons). Kemudian  menggunakan  teori bredemeier dan teori sistem hukum (Lawrence  M.  Friedmen)  bisa dilihat bagaimana sistem penegakan hukum mengintegrasikan setiap sub-sistem dalam  hal  perlindungan  satwa orangutan.  Maka  menjadi  menarik ketika  melihat  bagaimana  hukum itu  untuk  manusia  dalam  hukum progresif  (Satjipto  Rahardjo)  atau manusia  untuk  hukum  sedangkan secara sadar ada dimensi non-social animal/non  human  (Mukminto  & Marwan, 2019).
Berdasarkan alasan-alasan tersebut  mulai  dari  dampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan  perubahan  sosial, adanya  dampak  positif  bagi lingkungan,  terjadinya  efek  kejut yang  menimbulkan  pergeseran konsep  perlindungan  satwa  dalam doktrin  hukum  lingkungan,  serta analisis  menggunakan  beberapa teori sehingga memunculkan beberapa  rumusan  masalah,  maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis  alasan  terjadinya pergeseran  konsep  perlindungan Satwa  Orangutan  sebagai  dampak pandemi  covid-19  pada  Sistem Penegakan  Hukum  dan  mengkaji Sistem  Penegakan  Hukum  yang ideal terhadap Perlindungan Satwa Orangutan  di  Kalimantan  Barat. Sehingga tulisan ilmiah ini berjudul “Dampak  Pandemi  Covid-19  pada Sistem
Penegakan Hukum: Pergeseran  Konsep  Perlindungan
Orangutan”.

## Rumusan Masalah
1. Mengapa  terjadi  pergeseran konsep  perlindungan  Satwa Orangutan  sebagai  dampak pandemi  covid-19  pada  Sistem Penegakan Hukum?
2. Bagaimana  Sistem  Penegakan Hukum  yang  ideal  terhadap Perlindungan Satwa Orangutan di Kalimantan Barat?
Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan metode analisis dreskriptif kualitatif  sehingga  penulis  harus menganalisis, mengkaji, dan mengolah data data sekunder yang terbagi  menjadi  tiga  bahan  hukum
primer,  sekunder,  dan  tersier seperti perundang-undangan,
doktrin,  buku,  artikel,  jurnal,  dan lain sebagainya. Penelitian ini akan menggunakan  pendekatan  kasus
( case approach ), perundang- undangan  ( statute  approach ),  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).  Sehingga  penelitian  ini diharapkan mumpuni untuk menjelaskan problematika berdasarkan  rumusan  masalah terkait  dampak  pandemi  covid-19 terhadap sistem penegakan hukum sebagai upaya perlindungan Satwa Orangutan di Kalimantan Barat.
Pembahasan Urgensi Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Orangutan di Kalimantan Barat Mewabahnya  pandemi  covid- 19  di  Indonesia  tentu  berdampak pada lingkungan termasuk perlindungan terhadap satwa orangutan  terkhususkan  di  Taman Nasional  Betung  Kerihun  dan Danau  Sentarum  (TNBKDS)  yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan  Barat.  Selama  ini ancaman terhadap Orangutan kebanyakan  datang  dari  manusia. Pandemi  membatasi  ruang  gerak manusia  tetapi  tidak  membatasi ruang gerak Orangutan. Pembatasan  ruang  gerak  manusia disini  sangat  berpengaruh  pada berkurangnya  ancaman  kepada Orangutan.
Orangutan  ( P.p.  Pygmaeus )  di Kalimantan Barat merupakan bagian dari potensi yang berada di TNBKDS. Perlindungan Orangutan
dari  konflik  dengan  manusia  di Kalimantan  Barat  selama  ini dilakukan upaya konservasi. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan  Kabupaten  konservasi berdasarkan SK Bupati No. 144/2003. Taman Nasional berdasarkan Permen LHK P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentang kriteria  zona  pengelolaan  taman nasional  dan  blok  pengelolaan cagar  alam,  suaka  marga  satwa, taman  hutan  raya,  dan  taman wisata  alam  menjelaskan  bahwa taman  nasional  adalah  kawasan pelestarian  alam  dengan  ekosistem asli  yang  dikelola  dengan  sistem zona  bertujuan  untuk  penelitian, ilmu  pengetahuan,  pendidikan, budidaya,  pariwisata,  dan  rekreasi (Prayogo, 2013) .
Berdasarkan analisis kelangsungan  hidup  populasi  dan dan  habitat  PHVA  yang  dilakukan oleh  Ditjen  Konservasi  Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK).  Pada  tahun  2016  terdapat 57.350  orangutan  ( P.p.  Pygmaeus ) hidup di habitat 16.013.600 hektare. 10  tahun  lalu  diprediksi  terdapat 54.817 orangutan di habitat 8.195.00 hektare.  Artinya  terjadi  penurunan individu dari 0.45-0.76 per kilometer  menjadi  0.13-0.47  per kilometer (Mega Putra Ratya, 2017). Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa ancaman yakni  kehilangan  habitat  akibat kebakaran  hutan  dan  pembalakan liar; serta pemburuan dan perdagangan orangutan oleh manusia. Taman Nasional sebenarnya  telah  membagi  zona aktivitas untuk satwa dan manusia. Zona  inti  dan  zona  rimba  (Ring  1) merupakan zona yang paling steril dari  manusia.  Pemburuan  dan perdagangan  orangutan  seringkali melampaui zona tersebut. Selain itu masih  ada  zona  lain  yang dikhususkan untuk dikelola manusia  secara  terbatas  (Ring  2) yakni  zona  pemanfaatan;  zona perlindungan; zona koleksi tumbuhan dan satwa; zona rehabilitasi.  Kemudian  ada  juga zona  (Ring  3)  yang  sudah  mulai ada kegiatan manusia pada umumnya  yakni  zona  religi, budaya,  sejarah;  dan  zona  khusus (Sawitri, 2016).
Kehilangan  habitat  orangutan disebabkan  adanya  alih  fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman, perladangan, perkebunan,  dan  jalan.  Di  tahun 1985  luas  hutan  di  kalimantan sebesar  73,7%  dari  luas  daratan. Kemudian terjadi penurunan menjadi  57,5%  di  tahun  2000,  dan menurun  lagi  menjadi  44,4%  dan diperkirakan  akan  menjadi  32,6% wilayah  hutan  yang  tersisa  pada tahun 2020 di Kalimantan (D’Cruz, 2011).
Ancaman terhadap perlindungan  orangutan  terjadi karena  dalam  pengelolaan  baik  itu pengawasan dan penegakan hukum  yang  tidak  baik  di  wilayah pembagian ring 1, ring 2, dan ring 3 terdiri  atas  berbagai  zona  yang telah  disebutkan  diatas.  Ancaman kehilangan  habitat  seritng  terjadi karena pertambahan jumlah penduduk  manusia  dan  perluasa pemukiman sehingga zona-zona di taman  nasional  terebut  tertekan. Kemudian    terjadinya  perburuan orangutan  secara  liar  karena  ada
pelanggaran  wilayah  di  ring  2  dan ring  3,  bahkan  merambah  sampai ring  1.  Padahal  untuk  memasuki wilayah  zona  di  TNBKDS  tersebut membutuhkan  izin  dari  pengelola taman nasional (Sawitri, 2016).
Demi menjaga setiap ring dan zona  di  Taman  Nasional  Betung Kerihun  dan  Danau  Sentarum mampu  menjalankan  fungsinya secara  baik  maka  dibutuhkan pengawasan dan penindakan hukum  melalui  perbaikan  sistem penegakan  hukum.  Selama  ini pengelola sering kecolongan karena pengawasan  yang  lemah  dan penindakan yang lambat dan tidak memberikan  edukasi  bahkan  efek jera.  Permasalahan  perlindungan satwa  orangutan  merupakan  suatu yang komprehensif oleh karena itu sistem  penegakan  hukum  yang dibentuk harus komprehensif.
Ancaman terhadap orangutan
juga menyebabkan terjadinya konflik antara manusia dan orangutan. Pada 2014, Balai Konservasi  Sumber  Daya  Alam (BKSDA)  Kalimantan  Barat  telah menyelamatkan 25 Orangutan yang berkonflik dengan
manusia. Terjadinya  konflik  karena  manusia membuat perkebunan, perusahaan, atau  kegiatan  manusia  lain  di habitat  orangutan.  Kelapa  BKSDA Kalbar, Sustyo Iriyono menghimbau pemerintah agar
cermat  dan  tegas  dalam  memberi izin  kegiatan  dan  usaha  serta memperhatikan  AMDAL  sehingga tidak  melangar  zona  inti  dan  zona rimba dalam satuan taman nasional (Sucahyo, 2014).
Regulasi yang mengatur tentang konflik antara manusia dan satwa khususnya orangutan adalah
Permenhut  P.48/Menhut-II/2008 tentang  Pedoman  Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar. Di dalam Permenhut tersebut, secara  kelembagaan  dibentuk  dua struktur  yakni  Tim  Koordinasi
Penanggulangan Konflik dan Satuan  Tugas  Penanggulangan Konflik.  Tetapi  khusus  Orangutan yang  bersifat  penyelamatan/ rescue maka  dibentuk  Satuan  Tugas Penyelamatan Orangutan. Di
Kalbar  termasuk  wilayah  TNBKDS sendiri  sudah  ada  Satuan  Tugas Penyelamatan  Orangutan  dengan membentuk  tim  gabungan  antara International  Animal  Rescue (IAR) Indonesia  dan Wildlife  Rescue Unit Balai  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Kalimantan  Barat  (Sucahyo, 2014).
Satuan  Tugas  Penyelamatan Orangutan melakukan kerja
khususnya  di  daerah-daerah  yang rawan  konflik  antar  manusia  dan orangutan,  tidak  terkecuali  di sekitaran wilayah TNBKDS Kalbar. Satuan  tugas  terdiri  dari  unsur KSDA,  Dokter  Hewan,  Paramedis, LSM,  Polisi  Hutan,  dan  tenaga teknis  dari  KSDA.  Adapun  tugas pokok  dari  satuan  tugas  tersebut adalah  menerima  laporan  konflik; pemeriksaan  di  lokasi  konflik; mengumpulkan,
menganalisa,
menentukan,  dan  melaksanakan langkah  penyelamatan  orangutan; melakukan penyelamatan orangutan; dan melakukan monitoring. Dalam Permenhut ini, dijelaskan bahwa penangan terhadap  penanggulangan  konflik manusia dan satwa liar lain seperti harimau  atau  gajah,  hanya  sebatas penanggulangan  konflik  antara
manusia  dan  satwa  liar.  Tetapi berbeda  dengan  penanggulangan konflik antara manusia dan
orangutan  karena  penanggulangan ini  lebih  kepada  penyelamatan orangutan  dari  konflik  karena posisi  orangutan  selalu  jadi  yang lemah dan dirugikan. Adapun dua tingkat resiko:
1. Resiko  rendah  adalahkejadian konflik  yang  tidak  berpotensi mengancam keselamatan orangutan, namun cukup mengganggu kenyamanan orangutan;
2. Resiko  tinggi  adalah  kejadian konflik yang mempunyai potensi  sangat  mengancam keselamatan orangutan. Data dari Orangutan Protection Unit (OPU) IAR Indonesia menyebutkan  terjadi  peningkatan konflik  manusia  dan  orangutan pasca  kebakaran  hutan  pada september  hingga  desember  2019. Kemudian  pada  24  Januari  2020, satu individu orangutan dievakuasi di dekat kawasan pertambangan di Desa  Sungai  Pelang,  Kecamatan Matan  Hilir  Selatan,  Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat
(Sucahyo, 2014).
Kebakaran  hutan  yang  terjadi pada  priode  september  hingga desember  2019  diatas  kemudian berdampak  pada  disegelnya  lahan dari  26  perusahaan  sawit  di Kalimantan
Barat. Kemudian pandemi  covid-19  mewabah  pada akhir  desember  2019  di  wuhan china  dan  ke  seluruh  dunia.
Pandemi tersebut masuk ke Indonesia  pada  2  Maret  2020 termasuk  ke  Kalimantan  Barat. Efek domino dari disegelnya lahan dan  pandemi  covid-19  tentu
berdampak  terhadap  pergeseran konsep  perlindungan  orangutan. Dampak  tersebut  bermula  ketika terbatasnya  ruang  gerak  manusia karena  PSBB  di  Kalimantan  Barat (Cipta, 2019).
Terbatasnya ruang gerak manusia  disekitar  TNBKDS  di
Kalimantan Barat akibat PSBB juga berdampak  pada  sektor  pertanian, perkebunan, dan perternakan yang notabene  berada  di  daerah  tepian kota dan berada di ring 3 atau zona terluar  dari  sistem  zonasi  taman nasional.  Berdasarkan  Siaran  Pers Komisi  IV  DPR  RI  pada  23  Maret 2020  menjelaskan  bahwa  Pandemi memberikan  dampak  terhadap pertanian, perkebunan, dan peternakan yakni: Pertama, Harga pasar meningkat, karena adanya himbauan  pembatasan  sosial  maka akan  menyebabkan  konsumen tidak  bertransaksi  langsung.  Maka akan  menyebabkan  harga  barang tidak  normal  begitu  pula  angka permintaan  dan  produksi  akan tidak stabil.
Kedua,
Rantai pasokan melambat  dan  menurun,  karena produksi  dan  permintaan  tidak stabil  dan  harga  yang  meningkat maka pekerja di pertanian, perkebunan,  dan  peternakan  akan mengurangi  atau  memperlambat produksi.  Hal  itu  juga  akibat  dari pembatasan jarak sosial dan fisik.
Ketiga,  Kesehatan  pekerja menurun,
tentu pandemi memberikan  ancaman  kesehatan maka para pekerja akan mengurangi  waktu  kerja  begitu pula kebijakan-kebijakan perusahaan yang membidangi sektor  pertanian,  perkebunan,  dan
peternakan.  Selain  itu  kebanyakan pekerja  di  sektor-sektor  tersebut adalah  golongan  orang  bersusia diatas  40  tahun  yang  rawan  akan ancaman covid-19.
Pembatasan ruang gerak manusia  melalui  PSBB  tersebutlah yang  menjadi  indikator  penting dalam pergeseran konsep lingkungan  khususnya  terhadap perlindungan  satwa  orangutan.
Selama ini UUD NRI 1945 menurut
Jimly  Assiddiqie  adalah  konstitusi hijau/green contitution yang mana menganut konsep ekosentrisme/ deep  ecology .  Konsep tersebut berpandangan bahwa manusia  bagian  dari  lingkungan sehingga dalam perlindungan orangutan harus ada keseimbangan antara  kemanfaatan  pada  manusia dan  kelestarian  serta  keselamatan bagi  lingkungan  non-sosial/non- human/bukan
manusia.
Lingkungan  sendiri  terdiri  dari biotik /hidup dan abiotik /alam/tidak  hidup.  Contoh biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan sedangkan contoh abiotik  adalah  tanah,  air,  zat mineral,  udara,  batu,  dll  (Sonny Keraf, 2011).
Jika pada masa lalu konstitusi menganut konsep antroposentrisme  atau  orientasi pada manusia. Konsep ini berpandangan  pada  kepentingan manusia adalah yang paling utama, bahwa  lingkungan  alam  harus menyokong keberlangsungan manusia. Sehingga konsep
antroposentrisme ini akan berusaha untuk  mendominasi  lingkungan, kemudian  dari  dominasi  itu  akan menjadi diskriminatif, dan berakhir pada  eksploitasi  berlebihan  pada
lingkungan non-human/non-
sosial. Pergeseran  menuju  konsep biosentrisme/non- antroposentrisme disebabkan karena  adanya  pandemi  sehingga diterapkan PSBB. Ini memunculkan suatu    konsep  biosentrisme  yang mana lingkungan non-sosial menjadi  dominan.  Dapat  dilihat bahwa  ruang  gerak  manusia terbatas  sedangkan  ruang  gerak non-sosial  yakni  lingkungan  alam dan  lingkungan  hidup  non-human kondisinya  semakin  membaik. Pencemaran  berkurang,  lapisan ozon  di  kutub  utara  semakin mengecil, dan jumlah emisi tertekan mengerucut. Konsep biosentrisme  ini  berpandangan bahwa  etika  lingkungan  non- human  adalah  yang  paling  utama. Hal  itu  dapat  dibuktikan  dengan kondisi perekonomian yang melemah dan kepentingan- kepentingan manusia yang terabaikan ditengan pandemi. Seakan akan manusia tidak mampu melawan  lingkungan  hidup  non- human  dan  lingkungan  alam (Hardjasoemantri, 2011).
Perlindungan terhadap orangutan  penting  karena  adanya ancaman-ancaman terhadap perlindungan orangutan (kehilangan habitat dan pemburuan  liar)  serta  terjadinya konflik antara manusia dan orangutan. Maka dibutuhkan sistem  penegakan  hukum  yang baik  dalam  menghadapi  ancaman- ancaman tersebut. Namun terdapat pergeseran  konsep  perlindungan orangutan.  Hal  itu  terjadi  karena pandemi  covid-19  berimbas  pada manusia  dengan  kebijakan  PSBB
yang  mengurangi  ruang  gerak manusia  di  sektor  pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Berdasarkan  beberapa  hal  tersebut maka  kepentingan  lingkungan hidup  non-human  dan  lingkungan alam menjadi dominan dibandingkan kepentingan manusia. Sistem Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Orangutan di Kalimantan Barat Penegakan hukum
lingkungan  merupakan  bagian integral  dan  tahapan  terakhir. Penegakan  hukum  lingkungan pernah  dibahas  dalam  konferensi bertajuk “ Fifth International Conference on Environmental Compliance  and  Enforcement”  di Monterey , California, Amerika Serikat,  16-20  November  1998. Konferensi ini memberikan pengertian  mengenai  penegakan hukum lingkungan. Kata penegakan  hukum  lingkungan mengandung keterpaduan berbagai disiplin ilmu hukum. G.A.
Biezeveld  menjelaskan  penegakan hukum  lingkungan  merupakan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan  kepatuhan  peraturan lingkungan  dengan  cara:  supervisi administratif; tindakan administratif atau sanksi;
investigasi  pidana;  tindakan  atau sanksi  pidana;  aksi  sipil  atau guagatan pihak (Biezeveld, 2013).
Perlindungan  terhadap  satwa orangutan  merupakan  bagian  dari perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengeloaan lingkungan  hidup  adalah  UU  No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Berkaitan  dengan  orangutan  juga diatur  dalam  permenhut  dan permen LHK (Fachruddin, 2019).
Telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa  berbagai  bentuk  ancaman dan  berbagai  bentuk  usaha  dalam perlindungan orangutan telah dilakukan.  Namun  tidak  serta merta  menghapuskan  atau  bahkan mengurangi.  Ancaman  seperti  alih lahan, kehilangan habitat,
pembalakan  liar,  pemburuan  liar, belum  lagi  berbagai  konflik  antara manusia  dan  orangutan  masih sering  terjadi.  Hadirnya  pandemi covid-19 telah membuat pergeseran konsep  perlindungan  lingkungan dari  ekosentrisme  menjadi  ke  arah biosentrisme.
Meskipun akan sementara. Tetapi menjadi menarik mengenai sistem penegakan hukum lingkungan ditengah-
tengah  pandemi  dan  setelahnya (Helmi, 2011).
UU  No.  32  Tahun  2009 menjelaskan  bahwa  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini perlindungan orangutan  memiliki  suatu  upaya sistematis  dan  terpadu  dalam penyelenggaraannya. Upaya tersebut  mulai  dari  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,pengawasan, dan penegakan hukum. Telah dijelaskan pada sub-tema sebelumnya tentang urgensi perlindungan  satwa  orangutan, maka  dalam  penjelasan  tersebut menyinggung  upaya  pelestarian orangutan dari perencanaan hingga pengawasan.
Serta sedikit menyinggung penegakan hukum. Dalam bagian penjelasan umum UUPPLH angka 5 dijelaskan
bahwa  upaya  sistematis  dan terpadu  pelestarian  lingkungan dalam hal ini perlindungan orangutan  terdapat  dua  bentuk upaya yakni preventif dan represif. Upaya  preventif  diberikan  dengan cara  mendayagunakan  intrumen pengawasan  dan  perizinan.  Upaya preventif  berorientasi  pada  aspek pencegahan. Tetapi ketika
pencemaran  dan  kerusakan  telah terjadi  maka  diperlukan  upaya represif  yakni  upaya  efektif, konsekuen,  konsisten,  jelas,  dan tegas. Sehingga upaya perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  dapat  memberikan kepastian  hukum  yang  akan menjadi landasan dalam perlindungan satwa orangutan.
UUPPLH  menjelaskan  sistem penegakan  hukum  dengan  bentuk represif  dibagi  menjadi  3  (tiga) bagian  yakni  penegakan  hukum administrasi,  penegakan  hukum perdata,  dan  penegakan  hukum pidana. Penegakan hukum perdata mengatur antara penyelesaian sengketa  lingkungan  di  dalam  dan di  luar  pengadilan,  di  dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan  kelompok,  organisasi lingkungan, atau pemerintah sehingga hukum perdata lingkungan  mengatur  tentang  hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan penegakan hukum pidana  mengatur  tentang  ancaman minimum dan maksimum, perluasan  alat  bukti,  pemidanaan dan  pelanggaran  baku  mutu, hingga  tindak  pidana  korporasi. Penegakan hukum pidana menggunakan asas ultimum remedium  yakni  upaya  hukum terakhir  ketika  upaya  sebelumnya
tidak  membuahkan  hasil.  Ultimum remedium  dalam  hukum  pidana formil hanya berlaku pada pelanggaran baku mutu air limbah, emisi,  dan  gangguan  (Fachruddin, 2019).

## Penegakan Hukum Administrasi
Penegakan hukum
administrasi  adalah  sebagai  upaya korektif  dan  preventif.  Korektif dengan  pengawasan  dan  preventif dengan hak pemberian izin. Hal itu sesuai  dengan  prinsip  pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pengawasan  administrasi  diatur dalam  Pasal  71-75  UUPPLH  dan penerapan  sanksi  administrasi diatur dalam Pasal 76-83 UUPPLH.
Dalam  aspek  pengawasan orangutan  dikaitkan  dengan  Pasal 74  ayat  (1)  UUPPLH  maka  yang dilakukan adalah: melakukan pemantauan,  meminta  keterangan, salinan  dokumentasi,  memotret foto, membuat rekaman visual dan audio, mengambil sampel, memeriksa  peralatan,  serta  yang terpenting menghentikan pelanggaran terhadap satwa orangutan  yang  secara  nyata ditemukan di Habitat Orangutan. Sedangkan sanksi administrasi  merupakan  upaya lanjutan dari pengawasan adminsitrasi dan merupakan fungsi intrumental  terdiri  dari:  tindakan paksaan,  uang  paksa,  penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, hingga pencabutan  izin  setelah  melalui proses: teguran, paksaan, penutupan, dan uang paksa. Sebagai upaya preventif dengan pengawasan dan sanksinya juga  seputar  tindak  lanjut  dari
pengawasan.  Maka  kecendruan kepada konsep biosentrisme seharusnya  menjadi  pegangan. Tetapi  selama  ini  penegakan hukum  administrasi  merupakan yang paling rentan karena ketidakjelasan  konsep  lingkungan. Ketika pandemi ini muncul perlindungan  oranghutan  menjadi kearah  etika  biosentrisme  karena ruang  gerak  manusia  terbatas disebabkan PSBB atau kekhawatiran akan penyakit.
Tetapi ketika pandemi ini usai dan penegakan  hukum  administrasi lemah  maka  dominasi  dari  etika antroposentrisme  menjadi  tinggi. Hal  itu  dikarenakan  administrasi adalah bagian dari hukum
administrasi  negara  yang  mana terdapat  kepentingan-kepentingan politis  yang  kental  baik  itu pemerintah atau perusahaan.

## Penegakan Hukum Pidana
Penegakan  hukum  pidana melalui  investigasi  dan  pemberian sanksi  merupakan  sebuah  upaya represif  dalam  penegakan  hukum lingkungan.  Penegakan  hukum lingkungan menganut asas legalitas di  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  dan Ketentuan  Pasal  97-120  UUPPLH, namun UUPPLH tidak menjelaskan apa  itu  delik/tindak  pidana lingkungan.
Delik lingkungan hanya  merujuk  pada  pengertian pencemaran  lingkungan  di  Pasal  1 angka 14 UUPPLH. Delik lingkungan diartikan sebagai suatu perbuatan  yang  dilakukan  dengan sengaja  atau  karena  kealpaan  yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan delik lingkungan di  dalam  perlindungan  orangutan adalah  pencemaran  lingkungan  di habitat  orangutan  atau  yang berkaitan dengan orangutan
(Prayogo, 2013).
Terdapat  elemen  dasar  delik lingkungan  yakni  perbuatan  dan akibat  yang  ditimbulkan.  Kedua elemen  ini  menentukan  delik sebagai  delik  materiil  atau  delik formiil.  Delik  materiil  berorientasi pada  akibat  konstitutifnya  dan delik  formiil  berorientasi  pada perbuatannya.  Sedangkan  untuk mekanisme pembuktian harus sesuai  dengan  Pasal  6  ayat  (2)  UU Kekuasaan  Kehakiman  dan  Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Pemidanaan dalam delik lingkungan secara filosofis bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum pada kualitas lingkungan bagi masyarakat. Sanksi  pidana  ini  kurang  efektif dalam pengendalian resiko pencemaran  lingkungan  karena hanya memberikan nestapa kepada pelaku  bukan  perbuatan.  Sehingga dalam  penegakan  hukum  pidana lingkungan  ini  masih  kental dengan  konsep  antroposentrisme (Hardiyanti & Aminah, 2019). Menurut  Dirjen  Penegakan Hukum  Kementrian  LHK  Rasio Ridho  Sani  di  tahun  2016,  ia menyampaikan  bahwa  ancaman terhadap  satwa  liar  semakin memprihatinkan,  satwa  semakin langka  dari  tahun  ke  tahun (Bartanius, 2016). Hal itu tentu juga terjadi  pada  satwa  orangutan. Hukum  pidana  sebagai  hukum yang  memberi  sanksi  bersifat represif dalam perlindungan orangutan, nyatanya masih
dianggap  kurang  memberi  efek jera. Kemal Amas selaku Sekretaris Dirjen  Gakkum  LHK  mengatakan kasus perburuhan dan perdagangan satwa hanya dihukum rata-rata 2 tahun penjara, hal  ini  tentu  masih  dibawah ketentuan  hukuman  maksimal  UU No. 5 Tahun 1990. Kurangnya efek jera dilihat dari sering
ditangkapnya  orang  dan  jaringan yang  sama.  Maka  perlu  dibuat regulasi  agar  hukuman  pidana kepada  pelaku  kejahatan  satwa orangutan dapat dijatuhkan
dengan  hukuman  maksimal  yakni 5 tahun dan denda 100 juta (WWF, 2018).
Selain  itu  pemerintah  juga melihat  peluang  agar  pelaku kejahatan  terhadap  satwa  liar termasuk  satwa  orangutan  dapat dikenakan  hukuman  dari  UU Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Beren  Rukun  Ginting  dari  PPATK menjelaskan bahwa kasus perdagangan  satwa  liar  ini  bukan kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa yang teroganisir dan transaksional lintas negara.  Hasil  penelitian  di  2014 oleh jaringan
pendidikan lingkungan  meyebutkan  kerugian negara mencapai 9 triliun pertahun akibat  perdagangan  satwa  liar. Selain itu kejahatan terhadap satwa liar  secara  global  menduduki peringkat  ke-3  dari  bisnis  ilegal selain  narkoba  dan  perdagangan manusia (WWF, 2018).

## Penegakan Hukum Perdata
Penegakan  hukum  perdata  di hukum  lingkungan  merupakan upaya  korektif  sekaligus  preventif artinya  untuk  memenuhi  prinsip
pengawasan  dan  penerapan  sanksi perdata.  Menurut  ketentuan  Pasal 84  UUPPLH  menjelaskan  bahwa sengketa  (Perdata)  lingkungan dapat  dilalui  di  dalam  pengadilan atau  di  luar  pengadilan.  Diluar pengadilan  dengan  sukarela  oleh para  pihak  dan  diserahkan  ke mediator  jika  tidak  bisa  di  mediasi maka  dilanjutkan  ke  pengadilan. Namun  perlu  digaris  bawahi bahwa  penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan tidak bisa meyelesaikan tindak pidana lingkungan.  Penegakan  hukum perdata  lingkungan  mengusung dua  model  pertanggungjawaban yakni Pasal 87 tentang pertanggungjawaban  berdasarkan kesalahan  serta  Pasal  88  tentang Pertanggungjawaban seketika/mutlak (Fachruddin, 2019). Pasal 88 UUPPLH menjelaskan mengenai tanggungjawab  mutlak  atau strict liability yakni  unsur  kesalahan tidak  perlu  dibuktikan  oleh  para penggugat sebagai dasar pembayaran  ganti  rugi.  UUPPLH menjelaskan  wakil  yang  dapat melakukan  gugatan  ganti  rugi adalah Pemerintah daerah, masyarakat, serta organisasi lingkungan  hidup.  Ada  pula  hak gugat  atau  suatu  akses  orang perorangan, kelompok, atau pemerintah untuk menuntu pemulihan  atas  hak-haknya  yang dilanggar  tergugat  atau  ganti  rugi. UUPPLH  menjamin  hak  gugat kepada: hak gugat orang perorang, hak  gugat  organisasi  lingkungan, hak  gugat  perwakilan  kelompok, hak gugat pemerintah atau
pemerintah  daerah,  dan  hak  gugat warga negara.
Pertanggungjawaban berdasarkan  kesalahan  disebut liability based on fault . Pasal 87 pada umumnya didasari pada perbuatan melawan hukum. Selain itu pemahaman tidak ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan / no liability without foult / tortious liability memiliki ketentuan  ganti  rugi  lingkungan yang bertujuan: pemulihan keadaan  semula,  pemenuhan  hak seseorang, ganti rugi sebagai sanksi hukum, sebagai
pemenuhan undang-undang.  Sehingga  dari penjelasan  tersebut,  penegakan hukum  perdata  lingkungan  lebih condong  kepada  keseimbangan yang  artinya  mengusung  konsep ekosentrisme/ deep  ecology .  Hal  itu dapat  dilihat  bahwa  adanya pemulihan  keadaan  dan  sanksi kepada tergugat.
Dalam  perlindungan  satwa orangutan  UUPPLH  sebagai  lex generalis dan UUKSDA sebagai lex spesialis.  Tapi  UUKSDA  yang notabene  satwa  orangutan  berada di  daerah  konservasi  seperti  di TNBKDS  Kalbar  justru  tidak mengatur  sanksi  perdata  sebagai upaya preventif. Sehingga penuntukan ganti rugi
dikembalikan  pada  Kitab  UU Hukum  Perdata/BW  Pasal  1243 dan 1365 (Askin, 2011).
Selama  ini  penerapan  sanksi perdata  di  bidang  lingkungan hidup,  termasuk  konservasi  dan perlindungan  orangutan  sangat sulit  karena  penerapan  hukum perdata  untuk  perlindungan  satwa kurang  popular  di  Indonesia.
Selama ini di Indonesia
kecendrungan menggunakan hukum pidana. Hal itu disebabkan karena  kurangnya  kebanyakan Aparat penegak hukum di Indonesia kurang memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup; kemudian regulasi  tentang  lingkungan  hidup khususnya penegakan hukum sangat  banyak,  rumit,  sehingga sulit dalam implementasi;
kemudian  di  hukum  pidana  ada alat  paksa  seperti  penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain sebagainya (Silalahi, 2013).

## Kesimpulan
Pergeseran  konsep  terjadi akibat  dari  mewabahnya  Pandemi Covid-19 di Indonesia dari ekosentrisme ke biosentrisme. Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan ruang gerak  manusia  menjadi  terbatas sedangkan ruang gerak lingkungan non-human/non-sosial tetap normal. Selain itu aktifitas perekonomian di perusahaan, perseorangan,  atau  kelompok  di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan menjadi menurun. Perbaikan sistem penegakan hukum  perlindungan  Orangutan menjadi  penting  karena  adanya berbagai ancaman seperti hilangnya habitat akibat alih fungsi lahan dan pembalakan liar, kemudian  akibat  perburuhan  liar untuk  perdagangan  ilegal,  serta konflik antara manusia dan orangutan.    Sistem  penegakan hukum  terhadap  perlindungan satwa  orangutan  di  Kalimantan Barat  saat  ini  diatur  sangat  buruk dikarenakan regulasi tentang
perlindungan  satwa  skala  nasional banyak  serta  rumit,  tidak  jelas apakah  regulasi  itu  mengatur materiil atau formiil, dan klasifikasi regulasi  tidak  jelas  apakah  ingin mengatur  secara  umum  atau spesifik..  Penegakan  hukum  dalam hal  ini  dibagi  3  yakni  hukum administrasi,  perdata,  dan  pidana juga  diatur  berantakan.  Sehingga penegak  hukum  sulit  dalam menerapkan aturan yang ada.
Demi  mewujudkan  sistem penegakan  hukum  yang  ideal  dan sesuai  konsep  biosentrisme  pasca
Pandemi Covid-19 ini perlu adanya pemutakhiran atau upaya merapikan regulasi dengan omnibus law terhadap semerawutnya  aturan  mengenai lingkungan hidup termasuk didalamnya  perlindungan  satwa. Harus  dibedakan  antara  materiil dan  formiil  dari  sistem  penegakan hukum baik itu hukum administrasi,  perdata,  dan  pidana. Pengaturan  juga  bertahap  mulai dari  hukum  administrasi  yang bersifat  korektif  dan  preventif dalam  konteks  perizinan  dan pengawasan;  kemudian  hukum perdata  yang  bersifat  preventif dalam  konteks  ganti  rugi;  baru yang  terkahir  hukum  pidana sebagai ultimum remedium/pilihan  terakhir  yang bersifat  represif  dalam  konsteks memberi efek jera.
Daftar Pustaka Buku: Hardjasoemantri, 2011, Hukum Tata
Lingkungan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Silalahi,  2013, Hukum  Lingkungan
Dalam Sisitim Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia , Alumni Bandung, Bandung. Sonny Keraf, 2011, Etika Lingkungan (Arne Naes) , PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Internet/Website: Bartanius, Perberat Sanksi, Kementerian  LHK  Dorong  Revisi UU  Perlindungan  Satwa  Liar , 2016, URL: https://news.detik.com/berita /d-3267556/perberat-sanksi- kementerian-lhk-dorong- revisi-uu-perlindungan-satwa- liar Cipta, H., Lahan 26 Perusahaan Sawit Di  Kalbar  Disegel  Terkait Karhutla,  Ini  Daftarnya ,  2019, URL:https://pontianak.kompa s.com/read/2019/09/16/0814 5421/lahan-26-perusahaan- sawit-di-kalbar-disegel-terkait- karhutla-ini-daftarnya Gugus Tugas Covid-19, 2020, URL: https://covid19.go.id/ Mega Putra Ratya, Ini Data Terbaru Populasi  Orangutan  di  Sumatra dan Borneo , 2017, URL: https://news.detik.com/berita
/d-3610469/ini-data-terbaru- populasi-orangutan-di-pulau- sumatera-dan-borneo Sucahyo, N., Konflik Orangutan dan Manusia  di  Kalbar  Meningkat , 2014, URL: https://www.voaindonesia.co m/a/konflik-orangutan-dan- manusia-di-kalbar-
meningkat/2538015.html WWF  Indonesia, Program  Spesies Orangutan  Kalimantan ,  2016, URL: https://www.wwf.or.id/progr am/spesies/orangutan_kalima ntan/
WWF  Indonesia, Pemerintah  Akan Jerat Pelaku Kejahatan Satwa Liar Dilindungi  dengan  Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian  Uang ,  2018,  URL: https://www.wwf.or.id/?5484
2/Pemerintah-Akan-Jerat- Pelaku-Kejahatan-Satwa-Liar- Dilindungi-dengan-Undang- Undang-Tindak-Pidana- Pencucian-Uang Peraturan Perundang-Undangan: Jurnal atau Publikasi Ilmiah: Biezeveld, Course on Environmental Law  Enforcement ,  Syllabus,
2013.
D’Cruz, Borneo’s  Lost  World:  Newly Discovered  Species  on  Borneo ,
WWF , 2011.
Fachruddin, Penegakan Hukum Lingkungan  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  Tentang
Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup ,  Journal  of Chemical  Information  and Modeling, Vol. 53 (9), 2019. Febriyani, D., Krisis Lingkungan dan Pandangan Antroposentrisme, Jurnal Universitas Islam Negeri /UIN Kalijaga FAkultas  Ushuluddin  Dan Pemikiran Islam, Hal. 43, 2017. Hardiyanti,  M.,  &  Aminah,  A., Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat  Dan  Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber  Daya  Hutan  Di  Pulau
Jawa , Bina
Hukum
Lingkungan,  Vol. 4 (1),  Hal. 135, 2019. Helmi, Hukum  Lingkungan  dalam
Negara  Hukum  Kese  jahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ,
Inovatif:  Jurnal  Ilmu  Hukum,
Vol. 4 (5), 2011. Kuswanda, W., Peranan Kelembagaan  Dalam  Konservasi Orangutan Sumatera Di Kabupaten  Tapanuli  Selatan , Jurnal  Penelitian  Hutan  Dan
Konservasi  Alam,  Vol. 4 (6),
Hal. 627–643, 2011.
Mukminto,  E.,  &  Marwan,  A., Pluralisme  Hukum  Progresif: Memberi  Ruang  Keadilan  Bagi Yang  Liyan, Masalah-Masalah Hukum,  Vol. 48 (1),  Hal.    13,
2019.
Prayogo,  H., Pemodelan  Spasial
Kesesuaian  Habitat  Orangutan Kalimantan  di  Koridor  Satwa Kapuas  Hulu  Kalimantan  Barat . Jurnal  Penelitian  Hutan  Dan Konservasi  Alam,  Vol. 13 (2),
Hal. 137–150. 2013. Satmaidi,  E., Konsep  Deep  Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan , Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum,  Vol. 24 (2),  Hal.  192– 105, 2017.
Sawitri, Kajian  Usulan  Zona  Khusus Taman  Nasional  Kutai ,    Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi  Alam, Vol.  13 (2), Hal. 85–100, 2016