## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Model  Koordinasi  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan

## Abdul Haris Abbas
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. E-mail: indraharis79@yahoo.co.id

## Abstrak:
Dinamika  pembangunan  nasional  secara  komprehensif  berbasis  hukum  diperlukan  dalam mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Pada  tataran  konseptual,  pembangunan daerah  akan  terlaksana  dengan  baik,  sinergis  dan  terarah,  apabila  diawali  dengan  koordinasi perencanaan  yang  matang  dan  profesional,  serta  memperhatikan  aspek  berkelanjutan. Permasalahan  penelitian  ini  fokus  pada  telaah  konsep  ideal  model  koordinasi  perencanaan pembangunan  daerah  Provinsi Sulawesi Selatan.  Pendekatan  yang  digunakan  pada  peneltian ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Teknik  analisis  data  menggunakan triangulasi  melalui  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  data.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah dilaksanakan, baik secara vertikal maupun horizontal di lingkup  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  Hanya  saja,  koordinasi  yang  terbangun belum  optimal  sesuai  perencanaan  pembangunan  daerah,  artinya  masih  terdapat  hambatan dalam pelaksanaan koordinasi tersebut secara vertikal (struktural) dan horizontal (fungsional). Hasil penelitian ini menemukan model koordinasi terpadu yang tepat untuk diterapkan dalam perencanaan  pembangunan  daerah.  Model  ini  menjalankan  sistem  kerja  terpadu  secara sistematik  dengan  isu-isu  atau  tema  perencanaan  yang  diprogramkan.  Bersifat  konsisten dengan semua aktivitas perencanaan pembangunan, logis secara intelektual, analisis dan kajian serta  bersifat  kompleks  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh  untuk  mewujudkan  perencanaan pembangunan nasional yang terencana, terarah dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Pembangunan Daerah; Pembangunan Berkelanjutan

## 1. Pendahuluan
Keberhasilan  tujuan  pembangunan  nasional  akan  tercapai  secara  optimal  sesuai dengan  yang  telah  dicita-citakan,  apabila  terdapat  perencanaan  pembangunan  yang cukup  baik  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Pembangunan  nasional  merupakan akumulasi  dari  pembangunan  daerah,  yang  pada  hakikatnya  menjadi  tempat terakumulasinya  program-program  pembangunan. 1 Pembangunan  daerah  akan terlaksana  dengan  baik,  sinergis  dan  terarah  apabila  diawali  dengan  koordinasi perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya.
1 Teuku Nazarudin. (2015) "Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan." Jurnal Cita Hukum ,Vol. 3, No. 2: 213-224.
Sebagai  salah  satu  perangkat  daerah,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda)  Provinsi  Sulawesi  Selatan  berkewajiban  untuk  menyiapkan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  sebagai  acuan  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  yang  menjadi  tugas  dan  fungsinya  dalam  jangka waktu  lima  tahun.  Kewajiban  ini  selain  sebagai  bentuk  implementasi  untuk melaksanakan  amanat  peraturan  perundang-undangan  yang  juga  didasarkan  atas kebutuhan  dalam  rangka  pelaksanaan  prioritas  pembangunan  Provinsi  Sulawesi Selatan tahun 2018 – 2023.
Hal  ini  sejalan  dengan  visi  dan  misi  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun  2018  –  2023 adalah  “Sulawesi  Selatan  yang  Inovatif,  Produktif,  Kompetitif,  Inklusif  dan Berkarakter”.  Misi  yang  diemban  adalah:  1)  mewujudkan  pemerintahan  yang berorientasi melayani dan inovatif; 2) mewujudkan infrastruktur yang berkualtias dan aksesibel; 3) mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif; 4) mewujudkan  kualitas  manusia  yang  kompetitif,  inklusif  dan  berkarakter;  dan  5) meningkatkan  produktivitas  dan  daya  saing  produk  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan.
Mewujudkan  visi  dan  misi  di  atas,  adalah  selaras  dengan  tujuan  pembangunan  di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan  pelayanan,  meningkatkan  infrastruktur  wilayah,  meningkatkan  pendapatan masyarakat  secara  merata  antar  lapisan  dan  antar  wilayah,  meningaktkan  kualitas sumber daya manusia secara inklusif dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam  secara  berdaya  saing  tanpa  mengabaikan  kelestarian,  daya  dukung  dan  daya tampung lingkungan hidup.
Sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 1) meningkatnya  akuntablitas  kinerja  pemerintahan;  2)  berkembangnya  inovasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik;  3)  meningkatnya  aksesibilitas infrastruktur; 4) meningkatnya produktivitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;  5)  menurunnya  kesenjangan  antar  lapisan  masyarakat  dan  antar  wilayah;  6) meningkatnya  derajat  pendidikan  masyarakat;  7)  meningaktnya  keberdayaan perempuan  dalam  pembangunan;  8)  meningkatnya  derajat  kesehatan  masyarakat;  9) meningkatnya  produktivitas  dan  daya  saing  produk  sektor  perekonomian  berbasis sumber  daya  alam;  dan  10)  terpeliharanya  kualitas  lingkungan  hidup  serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Pembangunan  yang  dilaksanakan  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  lima tahun (2014 – 2018) mengalami perubahan dalam pembangunan nasional di Sulawesi Selatan.  Tahun  2014  persentase  pertumbuhan  7.54% menurun  di  tahun  2015 menjadi 7.19%.  Selanjutnya  meningkat  pada  tahun  2016  menjadi  7.42%  kemudian  menurun dalam dua tahun menjadi 7.21 di tahun 2017 dan 7.07% di tahun 2018.
Perencanaan  pembangunan  daerah  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dilakukan  sama dengan  daerah  lain  di  Indonesia  melalui  musrenbang,  dalam  proses  musrenbang tersebut  upaya  untuk  memberikan  wadah  kuota  bagi  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat  dalam  berbentuk  pagu  indikatif,  termasuk  pagu  indikatif  wilayah kecamatan (PIWK). Bentuk inovasi berupa PIWK merupakan salah satu bagian untuk peningkatan  kualitas  perencanaan  pembangunan  daerah  dalam  menciptakan koordinasi dalam perencanaan pembangunan.
Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju  perkembangan  di  daerah,  dalam  mencapai  suatu  masyarakat  yang  adil  dan makmur  secara materil  dan spiritual. 2 Seiring  dengan  otonomi  daerah, maka  sebagai konsekuensi  logisnya  adalah  bahwa  daerah  dituntut  untuk  lebih  siap  dan  mandiri dalam  menyusun  koordinasi  perencanaan  pembangunaan  dalam  mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif di era revolusi industri 4.0.
Konsep  koordinasi  perencanaan  pembangunan  daerah  harus  tetap  berada  dalam bingkai pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh  masyarakat  Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial budaya, ideologi, maupun stabilitas bernegara.
Koordinasi  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  Bappeda  yang  mesti  dilaksanakan dengan  menyelenggarakan  aktivitas  pelibatan  segenap  pihak  yang  terkait  dalam proses  perencanaan  pembangunan  daerah  demi  mewujudkan  tujuan  pembangunan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Koordinasi  dalam  suatu  perencanaan  pada prinsipnya  merupakan  salah  satu  aspek  pengendalian  yang  sangat  penting  dan diinterpretasikan  sebagai  proses  menghubungkan,  mencapai  kesamaan,  kesesuaian dan kerapian serta keterkaitan dari setiap langkah dan kegiatan.
Mengaktualisasikan  koordinasi  perencanaan  pembangunan  daerah  tidaklah  mudah, membutuhkan  semangat  dan  kemauan  yang  tinggi  untuk  memahami  fenomena kesenjangan  dari  koordinasi  perencanaan  pembangunan  itu  sendiri.  Di  tengah pelaksanaan  pembangunan  nasional  saat  ini,  seringkali  banyak  permasalahan  yang terjadi  dan  memberikan  efek  tidak  berjalannya  berbagai  perencanaan  program pemerintah dikarenakan koordinasi yang lemah.
Lemahnya koordinasi perencanaan menyebabkan rendahnya kemampuan pemerintah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Dua pertimbangan penting yang perlu  dibenahi  dalam  koordinasi  perencanaan  yaitu  sinkronisasi  antara  koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal yang terkadang tidak sejalan dengan perencanaan pembangunan  daerah.  Terlihat  terjadi penurunan  atau pelemahan  unsur-unsur yang menjadi  indikator  koordinasi  perencanaan  pembangunan  yang  tidak  bejalan  dengan maksimal,  seperti  rendahnya  tingkat  komunikasi  dalam  berkoordinasi,  kurangnya tingkat kesadaran para implementor, koordinator dan pelaksana dalam perencanaan. Ini  dikarenakan masih  rendahnya kompetensi  dalam  berkoordinasi  sesuai  komitmen yang  telah  disepakati,  dan  permasalahan  insentif  kerja  yang  belum  sesuai  harapan menyebabkan  kontinuitas  perencanaan  belum  optimal.  Hal  tersebut  merupakan fenomena  yang  menyebabkan  koordinasi  perencanaan  pembangunan  sering mengalami kendala yang ditemukan di lapangan.
Disadari  dalam  melakukan  koordinasi  perencanaan  pembangunan  daerah  sering ditemukan  berbagai  hambatan  yang  merintangi  atau  menjadi  penyebab  koordinasi kurang  maksimal  untuk  diterapkan  dengan  baik.  Hambatan  tersebut  berupa pelaksanaan tupoksi yang berbeda dari perencana pembangunan pada unit kerja yang terkoordinasikan. Perbedaan prosedur dan mekanisme kerja masing-masing unit kerja
2 Fadlina,  Inneke  Meilia,  Bambang  Supriyono,  dan  Saleh  Soeaidy. (2013).  "Perencanaan  Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu)." Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development, Vol. 4, No. 1
yang berbeda dalam melakukan perencanaan pembangunan, struktur organisasi yang kurang  terlembagakan  sesuai  garis  komando,  pembagian  kerja  dan  kepemimpinan dalam  mengkoordinasikan  perencanaan  pembangunan.  Hambatan  ini  menjadi penyebab  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk  membuat  sebuah  model  koordinasi perencanaan  pembangunan  daerah  yang  saling  terintegrasi  untuk  mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  diperlukan  sebuah  kajian  yang  mendalam  dan relevan  di  dalam menghasilkan sebuah  temuan baru  sebagai  novelty  dari  tulisan  ini dengan mengangkat judul yaitu Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  jenis  penelitian  kualitatif. Pendekatan  deskriptif adalah  mendeskripsikan  peristiwa  yang  ada  dan  masih  terjadi sampai  saat  sekarang.  Peristiwa  tersebut  adalah  aktivitas  koordinasi  perencanaan pembangunan  daerah.  Jenis  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  untuk memberikan  klarifikasi  atau  informasi  atas  temuan  yang  dapat  dijustifikasi  sebagai solusi. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder.
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus penelitian yaitu model koordinasi perencanaan pembangunan daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  melakukan  pengamatan  langsung  dan  wawancara mendalam. Wawancara ini peneliti lakukan pada beberapa informan penelitian yaitu Kepala Bappeda, Kepala Sub-bagian Program, Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan  Pembangunan  serta  Kepala  Bidang  Statistik  dan  Evaluasi  Kinerja Pembangunan.  Tahapan  dalam  analisis  data  ditempuh  dalam  penelitian  ini  meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

## 3. Pembangunan  Daerah  Berbasis  Hukum  Menuju  Pembangunan  yang Berkelanjutan
Perkembangan era kesejagatan (globalisasi) yang melanda perkotaan sudah dinikmati hikmahnya,  namun  diiringi  oleh  sejumlah  permasalahan  yang  kian  rumit  dan  tak kalah peliknya. Menurut Richard Rogers, “Cities are undermining the world’s ecosystem... they  are  becoming  socially  diversive  and  environmentally  hazardous”. 3 Fenomena  ini  perlu disadari dengan menyiapkan langkah-langkaf preventif dalam tataran implementatif. Kota-kota  kecil  akan  berubah  menjadi  kota  sedang,  kota-kota  sedang  akan  tumbuh menjadi kota besar, kota-kota besar akan berkembang jadi kota raya ( metropolis ), tidak hanya  berhenti  disitu,  karena  kota-kota  raya  pun  akan  mekar  menjadi  kota  mega ( megapolis ), untuk kemudian menjadi kota-dunia ( ecumenopolis ), dan bila tidak hati-hati akan berakhir dengan kedudukan tragis sebagai kota mayat ( necropolis ). 4
Menyimak  berbagai  paradoks  dan  penyimpangan  perkotaan,  tantangan  utama  yang harus dihadapi dan harus segera ditanggulangi para perencana kota dan segenap aktor utama  penentu  pembangunan  perkotaan  adalah  bagaimana  caranya  membalik
3 Eko Budihardjo & Djoko Sujarto, Kota Berkelanjutan (Sustainable City), (Bandung: Alumni, 2009), h. 51.
4 Ibid .
kecenderungan  yang  merugikan  itu.  Keberlanjutan  dalam  pembangunan  kota  tidak sekedar  mengandung  pengertian  keberlanjutan  ekologis  atau  biofisik  semata-mata, melainkan juga keberlanjutan sosio-kultural dan keberlanjutan ekonomis. 5
Dalam  aspek  tata  ruang  Indonesia,  setelah  Undang-Undang  Penataan  Ruang diberlakukan,  tidak  hanya spatial  planning yang  dibicarakan,  tetapi  lebih  mengenai spatial  management .  Perkembangan  praktek  tata  ruang  dapat  diamati  pula  dalam kelembagaan  serta  aspek  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku ( ius constitutum ). 6
Salah  satu  cara  untuk  memahami  kompleksitas  suatu  kota  adalah  dengan  cara meninjau  secara  sepintas  melalui  pandangan  orang-orang  dari  bidang-bidang  yang berlainan, maupun yang memiliki pengaruh tidak langsung pada kegiatan perkotaan. Berbagai bidang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kota disajikan secara  acak,  tanpa  urutan  tertentu.  Bidang  yang merupakan sesuatu  yang  terpenting akan  berbeda  antara  suatu  tempat  dengan  tempat  yang  lain,  demikian  pula  antar berbagai kurun waktu yang berbeda.
Dalam  konteks  pembangunan  kota  berkelanjutan  dan  relasi  fungsi  hukum  menurut Bodenheimer,  fungsi  hukum  di  satu  sisi,  sebagai  imperatif  (pemaksa),  sistem  negara yang menghasilkan norma (aturan) yang memback up kekuatan publik. 7 Produk dari kekuatan  sosial  ekonomi.  Di  sisi  lain,  sebagai  alat  untuk  menyelesaikan  konflik  di masyarakat.  Oleh karena  itu, penerapan  pembangunan  daerah  berbasis hukum yang berkelanjutan  diharapkan  dapat  menjamin  bahwa  setiap  warga  kota  memiliki  akses terhadap  kebebasannya  dalam  beraktifitas,  adanya  persamaan  derajat  dan  hak  di antara sesamanya, keamanan dan stabilitas dalam pembangunan.

## 4. Koordinasi  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan

## 4.1. Komunikasi
Komunikasi  yaitu  koordinasi  yang  dilakukan  dalam  membahas  dan  membicarakan segala  hal  yang  berkaitan  dengan  perencanaan  pembangunan  daerah.  Aktualisasi koordinasi  melalui  komunikasi  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  belum mencapai target yang ditetapkan. Terlihat baru terealisasi antara 90 sampai 95 persen telah  dikomunikasikan  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal.  Artinya  koordinasi yang  dilakukan  selama  ini  masih  menemukan  permasalahan  yang  harus  diperbaiki atau dimaksimalkan guna mencapai target yang telah ditetapkan.
Hasil  wawancara  dengan  para  informan  mengenai  koordinasi  melalui  komunikasi dalam perencanaan pembangunan daerah disimpulkan koordinasi melalui komunikasi dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  secara  vertikal  (struktural)  telah diaktualisasikan  oleh  Bappeda  dengan  berkomunikasi  secara  intensif  pada  semua komponen  pihak  terkait,  melakukan  pelaporan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan, sinkronisasi dan sinergitas program perencanaan pembangunan, pembahasan rencana alokasi anggaran belanja untuk sasaran strategis dan mengkomunikasikan statistik dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan daerah.
5 Teuku Nazarudin. (2015). Op. Cit, hlm. 214.
6 Rudi  Hendra  Pakpahan.  (2019).  "Pembaharuan  Kebijakan  Hukum  Asset  Recovery:  Antara  Ius Constitutum dan Ius Constituendum." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16, No. 3: 369-378.
7 Teuku Nazarudin. Op. Cit , hlm. 223.
Komunikasi  dalam  perencanaan  pembangunan daerah secara  horizontal  (fungsional) telah  diaktualisasikan  oleh  Bappeda  dengan  mengkomunikasikan  realisasi  atas pencapaian target, melakukan pelaporan yang terkoordinasi atas setiap program yang telah direncanakan, berkomunikasi yang berkaitan dengan percepatan pembangunan, membahas  dan  mengusulkan  anggaran  untuk  mendukung  pencapaian  sasaran strategis  dan  berkoordinasi  mengkomunikasikan  statistik  dan  evaluasi  kinerja pencapaian target program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

## 4.2. Kesadaran
Kesadaran yaitu kemampu pahaman dari pihak terkait dalam menyikapi pentingnya koordinasi  perencanaan  pembangunan  daerah.  Aktualisasi  koordinasi  melalui kerjasama  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  belum  mencapai  target  yang ditetapkan.  Terlihat  baru  terealisasi  95  persen  disadari  untuk  dikoordinasikan  dalam perencanaan  pembangunan.  Artinya  masih  ada  permasalahan  dalam  koordinasi kesadaran  yang  berkaitan  dengan  aparat  dalam  pelaksanaan  pengembangan  dan ketaatan terhadap hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
Hasil wawancara dengan para informan mengenai koordinasi melalui kesadaran atas perencanaan  pembangunan  daerah  secara  vertikal  (struktural)  telah  diaktualisasikan oleh  Bappeda  dengan  sadar  akan  pentingnya  mewujudkan  perencanaan  dan pengendalian  pembangunan,  melakukan  koordinasi  dalam  pelaksanaan  pengolahan dan penyajian data dan informasi, melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan  perumusan  kebijakan  koordinasi  pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja. Kesadaran  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  secara  horizontal  (fungsional) telah  diaktualisasikan  oleh  Bappeda  dengan melakukan koordinasi  secara  sadar  atas program  dan  rencana  kerja  kegiatan  perencanaan  pembangunan,  menyiapkan  dan menyelesaikan  kegiatan  perencanaan,  kesadaran  untuk  melaksanaan  penyediaan fasilitas dan investigasi usulan dan sinkronisasi pembangunan daerah melalui evaluasi kinerja pembangunan.

## 4.3. Kompetensi
Kompetensi yaitu kemampuan pejabat yang berwenang, ahli, pelaksana yang terlibat dalam  berkoordinasi  melakukan  perencanaan  pembangunan  daerah.  Aktualisasi koordinasi berdasarkan kompetensi dalam perencanaan pembangunan daerah belum mencapai  target  yang  ditetapkan.  Terlihat  baru  terealisasi  80  sampai  90  persen dikoordinasikan sesuai kompetensi pengetahuan tentang perencanaan, terampil dalam perencanaan,  sikap  inovatif  dan  penguasaan  teknologi  bidang  perencanaan.  Artinya koordinasi  yang  dilakukan  selama  ini  masih  menemukan  permasalahan  dalam  hal kompetensi aparat yang belum banyak terlibat dalam kegiatan koordinasi dan masih kurangnya tenaga ahli dibidang perencanaan pembangunan daerah.
Hasil wawancara dengan para informan mengenai koordinasi melalui kompetensi atas perencanaan  pembangunan  daerah  secara  vertikal  (struktural)  telah  diaktualisasikan oleh  Bappeda  dengan  kompetensi  yang  dimiliki  secara  terpadu  sesuai  pengetahuan, keterampilan, sikap inovatif dan penguasaan teknologi yang melibatkan semua pihak dalam  pelaksanaan,  pembimbingan  dan  keterpaduan  perencanaan  pembangunan secara  makro  yang  selanjutnya  aparat  kompeten  dalam  melakukan  identifikasi  data dan  informasi.  Kompetensi  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  secara horizontal  (fungsional)  telah  diaktualisasikan  oleh  Bappeda  dengan  melakukan
koordinasi  untuk  menjamin  kepastian  pelaksanaan  perencanaan  untuk  menambah wawasan,  terintegrasi,  terencana  dalam  mewujudkan  kualitas  SDM  yang  berdaya saing dalam penguasaan teknologi perencanaan pembangunan daerah.

## 4.4. Komitmen
Komitmen  yaitu  konsensus  bersama  menjalankan  hasil  keputusan  koordinasi perencanaan  pembangunan  daerah.  Aktualisasi  koordinasi  berdasarkan  komitmen dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  belum  mencapai  target  yang  ditetapkan. Terlihat baru terealisasi 70 sampai 85 persen dikoordinasikan secara afektif, normatif, berkelanjutan  dan  perspektif.  Artinya  koordinasi  yang  dilakukan  selama  ini  masih menemukan  permasalahan  dalam  hal  pengembangan  komitmen  yang  tidak  sesuai dengan  kesepakatan,  pelaksana  kegiatan  dan  pelanggaran  atas  kesepakatan  yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hasil wawancara dengan para informan mengenai koordinasi melalui komitmen atas perencanaan  pembangunan  daerah  secara  vertikal  (struktural)  telah  diaktualisasikan oleh  Bappeda  dengan  berkomitmen  baik  secara  afektif,  normatif,  kontinyu  dan perspektif  yang  terintegrasi  dalam  perencanaan  terpadu  untuk  pencapaian  kinerja perencanaan  pembangunan  yang  maksimal.  Komitmen  perencanaan  pembangunan daerah  secara  horizontal  (fungsional)  telah  diaktualisasikan  oleh  Bappeda  dengan melakukan  koordinasi  sebagai  tindak  lanjut  dalam  memajukan  perencanaan, penetapan aturan dan kebijakan secara seksama sesuai komitmen secara taktis, teknis dan  praktis.  Selain  itu  komitmen  untuk  transparan  dalam  pembiayaan  anggaran perencanaan pembangunan daerah sesuai data dan informasi agar tepat pada sasaran.

## 4.5. Kontinuitas
Kontinuitas  perencanaan  yaitu  tindak  lanjut  dan  perubahan  yang  dihasilkan  dari program/koordinasi  perencanaan  pembangunan  daerah.  Aktualisasi  koordinasi berdasarkan  kontinuitas  perencanaan  pembangunan  daerah  belum  mencapai  target yang ditetapkan. Terlihat baru terealisasi 25 sampai 90 persen dikoordinasikan sesuai tahap  perencanaan  jangka  pendek,  jangka  menengah  dan  jangka  panjang.  Artinya koordinasi  kontinuitas  jangka  pendek  telah  terealisasi  90%,  sementara  jangka menengah baru  60% dan panjang baru 25%, atau dengan belum ada umpan balik dari objek  dan  subjek  pembangunan  yang  dikoordinasikan  yang  belum  menunjukkan kesepakatan tindak lanjut.
Hasil wawancara dengan para informan mengenai koordinasi melalui kontinuitas atas perencanaan  pembangunan  daerah  secara  vertikal  (struktural)  telah  diaktualisasikan oleh Bappeda baik jangka pendek, menengah maupun panjang yang dikoordinasikan sesuai  umpan  balik  objek  dan  subjek  pembangunan.  Hal  ini  berdasarkan  data  atas program  prioritas  yang  tepat  dan  telah  dikoordinasikan  dengan  berbagai  pihak dengan  menganalisa  tren  kegaitan  sesuai  data  statistik  dalam  melakukan  evaluasi kinerja  dari  tahapan  perencanaan  pembangunan.  kontinuitas  dalam  perencanaan pembangunan  daerah  secara  horizontal  (fungsional)  telah  diaktualisasikan  oleh Bappeda  dengan  melakukan  koordinasi  kontinuitas  perencanaan  tergantung  dari koordinasi  yang  dilakukan  secara  terpadu  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas pembangunan  yang  telah  direncanakan.  Perencanaan  ini  sesuai  jadwal  dan  tahapan dari perencanaan pembangunan skala prioritas yang ingin dicapai.
5. Analisis  Konsep  Model  Koordinasi  yang  Tepat  dalam  Perencanaan Pembangunan Daerah
Salah  satu  penyebab  koordinasi  belum  maksimal  sesuai  perencanaan  pembangunan daerah,  disebabkan  oleh  hambatan  secara  vertikal  (struktural),  yaitu  hambatan  yang dihadapi pejabat terkait dalam melaksanakan tupoksi, prosedur dan mekanisme kerja serta  struktural  organisasi  dalam  perencanaan  pembangunan.  Selain  itu,  juga diperhadapkan  oleh  hambatan  secara  horizontal  (fungsional),  yaitu  hambatan mengaktualisasikan garis komando sesuai pembagian tugas dan kepemimpinan dalam perencanaan  pembangunan.  Garis  komando  menjadi  penyebab  koordinasi  belum maksimal  secara  horizontal  dikarenakan  instruksi  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan kepada bawahannya menimbulkan berbagai asumsi:
1) Kewenangan tidak sesuai dengan jabatan yang diemban dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.
2) Misunderstanding dalam menguraikan atau menjabarkan perintah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
3) Perintah  sering  diperluas  bahkan  ditambah  yang  tidak  sesuai  dengan  tata aturan kerja dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pembagian tugas secara horizontal menjadi penyebab koordinasi belum maksimal. Hal ini dikarenakan:
1) Ketidaksesuaian dalam mengemban pembagian tugas sesuai dengan deskripsi kerja dalam perencanaan pembangunan daerah.
2) Kurangnya  kemampuan  analisa  pekerjaan  secara  sistematis,  konsisten  dan kompleks dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah.
3) Terbatas  orang  yang  berkompeten  dibidangnya  untuk  mengembang tanggungjawab  memulai  dan  menyelesaikan  pekerjaan  perencanaan pembangunan daerah.
Selanjutnya  kepemimpinan  menjadi  penyebab  koordinasi  belum  maksimal  secara horizontal dikarenakan:
1) Gaya,  tipe,  perilaku  dan  sifat  kepemimpinan  yang  sering  berubah-ubah  di dalam mengaktualisasikan pekerjaan perencanaan pembangunan daerah.
2) Transformasi dan transaksional kepemimpinan kurang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan daerah.
3) Kurangnya  kepemimpinan  bertalenta, kharismatik  dan  visioner mengembang perencanaan pembangunan daerah yang terpadu.
Terdapat  faktor  penyebab  koordinasi  belum  maksimal  dalam  perencanaan pembangunan  daerah  dari  aspek  vertikal  dan  horizontal.  Terlihat  secara  vertikal Permasalahan yang sering ditemukan yaitu adanya gap antara tupoksi, prosedur dan mekanisme  serta  struktural  organisasi  yang  sering  menjadi  perdebatan  dalam pembahasan  perencanaan  pembangunan  daerah  daerah  seperti  dalam  tupoksi pembuatan  program  masalah  prosedur  dan  mekanisme  kerja  yang  sering  berubah- ubah sesuai dengan struktural organisasi. Selain itu Koordinasi yang kurang terencana secara makro berdasarkan tupoksi yang kurang transparan, prosedur dan mekanisme tidak  sesuai  ketentuan  administrator.  Demikian  pula  dalam  hal  data  dan  informasi statistik yang tidak terkoordinasi dengan baik sebagai bagian dari tupoksi yang harus
dijalankan  secara  prosedural  dan  sesuai  mekanisme  evaluasi  penyajian  kinerja  yang kurang transparan.
Secara  horizontal  dilihat  dari  ketidakjelasan,  inkonsisten  dan  misunderstanding menyebabkan garis komando sering menimbulkan perbedaan dalam pembagian tugas dan lemahnya kepemimpinan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Pembagian  kerja  dan  penyajian  data/informasi  yang  sering  mengalami  perubahan tergantung  pada  karakteristik  kepemiminan  dalam  melakukan  perencanaan pembangunan daerah.
Atas  dasar  konstruksi  permasalahan  tersebut, maka  perlu untuk menerapkan  Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Model koordinasi terpadu yang dapat bertransformasi  dengan  menggabungkan  model  vertikal,  horizontal  dan  diagonal dalam  suatu  keterpaduan  aktualisasi  koordinasi  untuk  menghindari  permasalahan hambatan koordinasi tidak maksimal Gambar 1 di bawah ini.
Model Koordinasi Vertikal Model Koordinasi Horizontal Model Koordinasi Diagonal
1 2 3 4 2 1 5 3 4 6 1 2 3 4 5
6

## Model Koordinasi Terpadu
Keterangan: 1  =   Pimpinan 2  =  Pejabat Fungsional
3  =  Sekretaris
4  =  Bagian Perencanaan
5  =  Bidang Perencanaan
6  =   Seksi Perencanaan
7  =   UPTD
Model  koordinasi  perencanaan  pembangunan  daerah  ini  beranjak  dari  arti  penting pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional termasuk pembangunan daerah  tidak  terlepas  dari  salah  satu  fungsi  manajemen,  yaitu  koordinasi. Sesungguhnya,  pembangunan  adalah  suatu  aktivitas  yang  dilakukan  secara  sadar, terencana,  terarah  dan  terorganisir  yang  melibatkan  banyak  orang  untuk  saling berkoordinasi mewujudkan tujuan bersama.
Menurut Keban, 8 organisasi yang sukses selalu menerapkan fungsi manajemen. Teori fungsi  manajemen  Dessler, 9 perencanaan,  pengarahan,  pengkoordinasian,  peng- organisasian, dan pengendalian menentukan keberhasilan organisasi. Salah satu fungsi manajemen  berupa  koordinasi  berperan  penting  dalam  perencanaan  pembangunan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.
Menjalankan  fungsi  manajemen  dalam koordinasi  dibutuhkan  andil pemerintah  baik pusat  maupun  daerah.  Pemerintah  berperan  penting  menjalankan  fungsi  koordinasi dalam  melakukan  perencanaan  pembangunan,  karena  itu  diperlukan  integritas  dan sinergitas  pengaktualisasian  fungsi  koordinasi  dengan  kebijakan  pemerintah  dalam perencanaan  pembangunan.  Dye, 10 menyebutkan  kebijakan  sebagai  pilihan pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  ( whatever  government chooses to do or not to do ). Mengandung pengertian bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan  mengalokasikan  nilai  kepentingan  untuk  masyarakat  secara  menyeluruh. seperti  halnya  melakukan  koordinasi  untuk  memikirkan,  menganalisa,  mengambil keputusan  dan  menindaklanjuti  segala  kebijakan  pemerintah  baik  berupa  program maupun kegiatan sebagai pilihan yang harus dilakukan.
8 Keban,  T.  Yeremias,  1995, Indikator  Kinerja  Pemerintah  Daerah:  Pendekatan  Manajemen  dan  Kebijakan , (Makalah), Seminar Sehari, Fisipol UGM Yogyakarta.
9 Malayu Hasibuan (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia . Cetakan Kesebelas. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 11.
10 Ibid .
1 2 3 4 5 7 4
Melakukan  suatu  kebijakan  diperlukan  aktualisasi  secara  terkoordinasi.  Wujud  dari aktualisasi  koordinasi  dapat  diterapkan  dalam  lima  bentuk  yaitu  koordinasi  secara komunikatif, kesadaran, kompetensi, komitmen dan kontinuitas. Ini disebut aktualisasi koordinasi riil dalam suatu organisasi. Acuan aktualisasi koordinasi ini sesuai dengan teori koordinasi konstruktif dari Almanda (2016) koordinasi konstruktif dibangun lima unsur  perekat  yang  saling  berhubungan  dan  mempengaruhi.  Lima  unsur  tersebut yaitu berkomunikasi sesuai dengan tingkat kesadaran untuk berkomitmen dari orang yang  berkompeten  secara  kontinuitas  melaksanakan  kesepakatan  untuk  tujuan bersama.
Arti  penting  dari  aktualisasi  koordinasi  ini  terejawantahkan  dalam  konstruksi koordinasi  secara  vertikal  (struktural)  dan  secara  horizontal  (fungsional)  yang terlembagakan  menjalankan  program  dan  kegiatan  pemerintah.  Itulah  sebabnya perencanaan  pembangunan  harus  dikoordinasikan  secara  konsensus  untuk kepentingan  dan  tujuan  bersama. Maka  koordinasi  perencanaan pembangunan yang dilakukan  oleh  Bappeda Provinsi  Sulawesi  Selatan merupakan  konstruksi koordinasi secara vertikal dan horizontal dalam melakukan perencanaan pembangunan.
Aktualisasi  perencanaan  pembangunan  secara  vertikal  dan  horizontal  tidak  mudah diwujudkan selalu ada unsur penghambat baik bersifat faktor X dan Y secara langsung ataupun  tidak  langsung  mempengaruhi  koordinasi  tidak  berjalan  maksimal.  Teori analisis faktor X dan Y dari Amstrong, 11 kebijakan selalu diiringi oleh faktor X dan Y berupa  penghambat  dan  pendukung  dalam  mewujudkan  tujuan.  Faktor  X  harus diminimalkan  bahkan  ditiadakan,  dan  faktor  Y  harus  diberikan  stimulus  dan dorongan agar tercapai akselerasi sesuai tujuan.
Beberapa  kenyataan  yang menjadi  penghambat dari  koordinasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah selalu berkaitan dengan permasalahan tupoksi, prosedur dan mekanisme, struktur  organisasi,  garis  komando,  pembagian  tugas  dan  kepemimpinan. Permasalahan ini merupakan suatu yang ada dalam aktivitas koordinasi. Keberadaan hambatan  ini  tidak  dapat  diabaikan  tetapi  harus  dikelola  menjadi  peluang  dan kekuatan  yang  mendukung  koordinasi  dapat  terselenggara  dengan  baik.  Karenanya dibutuhkan  model  koordinasi  yang  tepat  untuk  meminimalisasi  hambatan  dan mempercepat pencapaian tujuan.
Model  koordinasi  secara  prinsip  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dalam menggeneralisasi  atau  menyederhanakan  permasalahan  dinamika  koordinasi  yang terjadi  dalam  perencanaan  pembangunan.  Teori  model  Goode, 12 model  terbaik berwujud  penyederhanaan,  penggeneralisasian  dan  solusi  yang  menggambarkan pencapaian  tujuan.  Atas  model  ini  maka  model  yang  tepat  digunakan  dalam koordinasi  adalah  “Model  Koordinasi  Terpadu”.  Model  ini  secara  sederhana menjelaskan  posisi,  hubungan,  pengaruh  dan  konstruksi  unsur  koordinasi  dalam perencanaan  yaitu  pimpinan, sekretaris,  fungsional,  bagian,  bidang, seksi  dan  UPTD yang  saling  terkait  dalam  berkoordinasi  melakukan  perencanaan  pembangunan daerah.
11 Terry, R. George. 2018, Asas-Asas Manajemen , terjemahan, Alumni, Bandung.
12 Munir, 2015, Strategi Pembangunan Daerah , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## 6. Penutup
Koordinasi  telah  dilaksanakan,  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal,  di  lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai fungsi manajemen yang melibatkan pihak terkait menjalankan tupoksi masing-masing unit ke daerah. Koordinasi tersebut berupa  komunikasi,  kesadaran,  kompetensi,  komitmen  dan  kontuitas  dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hanya saja, koordinasi belum  optimal  sesuai perencanaan pembangunan  daerah.  Terdapat  hambatan  dalam pelaksanaan  koordinasi  tersebut  secara  vertikal  (struktural)  dan  horizontal (fungsional).  Model  koordinasi  terpadu  yang  tepat  untuk  diterapkan  dalam perencanaan pembangunan daerah. Model ini menjalankan sistem kerja terpadu secara sistematik  dengan  isu-isu  atau  tema  perencanaan  yang  diprogramkan.  Bersifat konsisten dengan semua aktivitas perencanaan pembangunan, logis secara intelektual, analisis  dan  kajian  serta  bersifat  kompleks  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh  untuk mewujudkan  perencanaan  pembangunan  nasional  yang  terencana,  terarah,  dan berkelanjutan.
Sebagai rekomendasi penelitian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi  Sulawesi  Selatan  perlu  menerapkan  model  koordinasi  terpadu  untuk perencanaan  pembangunan  daerah  yang  melibatkan  berbagai  pihak  terkait  untuk berkomunikasi  aktif,  memiliki  kesadaran  atas  pentingnya  koordinasi,  ditunjang dengan  SDM  yang  berkompeten  untuk  berkomitmen  melanjutkan  pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## Referensi
Eko  Budihardjo  dan  Djoko  Sujarto,  (2009). Kota  Berkelanjutan  (Sustainable  City), Bandung: Alumni.
Fadlina, Inneke Meilia, Bambang Supriyono, dan Saleh Soeaidy. (2013). "Perencanaan Pembangunan  Pertanian  Berkelanjutan  (Kajian  tentang  Pengembangan  Pertanian Organik  di  Kota  Batu)." Indonesian  Journal  of  Environment  and  Sustainable Development, Vol. 4, No. 1
Keban,  T. Yeremias,  (1995), Indikator  Kinerja  Pemerintah Daerah:  Pendekatan  Manajemen dan Kebijakan , (Makalah), Seminar Sehari, Fisipol UGM Yogyakarta.
Malayu Hasibuan (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia . Cetakan Kesebelas. Jakarta:
Bumi Aksara.
Munir, 2015, Strategi Pembangunan Daerah , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Robinson Bastian, (2017), Perencanaan Pembangunan Wilayah , PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Rudi  Hendra  Pakpahan.  (2019).  "Pembaharuan  Kebijakan  Hukum  Asset  Recovery: Antara  Ius  Constitutum  dan  Ius  Constituendum." Jurnal  Legislasi  Indonesia, Vol.16, No. 3: 369-378.
Terry, R. George. (2018), Asas-Asas Manajemen , terjemahan, Alumni, Bandung.
Teuku  Nazarudin.  (2015)  "Perencanaan  Kota  Secara  Komprehensif  Berbasis  Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan." Jurnal Cita Hukum ,Vol. 3, No. 2: 213-224.