Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan | 149 Volume 05 Nomor 02 Februari 2021 2622-9633 (Online) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2643

## Protest Voting dan Abstention dalam Pilkada Calon Tunggal: Kasus Pilkada Serentak 2018
Mahpudin Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Mahpudinapud3@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  tentang  dinamika  partisipasi  pemilih  dalam  konteks pemilihan  kepala  daerah  dengan  satu  pasangan  calon.  Politik  elektoral  yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon menyebabkan munculnya kotak kosong untuk  memastikan  kontestasi  tetap  ada.  Kotak  kosong  menjadi  pilihan alternatif  bagi  pemilih  yang  tidak  puas  dengan  calon  atau  kecewa  dengan kondisi politik yang ada. Karena itu, dalam setting pemilu lokal dengan calon tunggal telah memunculkan fenomena protest voting dan abstenstion. Artikel ini  berargumen  bahwa  meskipun  mayoritas  daerah  dimenangkan  oleh pasangan  calon,  tetapi  apabila  dianalisa  lebih  detail,  kemenangan  pasangan calon pada beberapa daerah tidak signifkan dibandingkan dengan presentase perolehan  suara  akumulasi  dari protest  voting dan abstention .  Hal  ini merefeleksikan bahwa tidak semua pasangan calon yang menang ditopang oleh basis legitimasi yang kuat.
Kata  Kunci:  Partisipasi  pemilih,  Protest  Voting,  Abstention,  Pemilu Lokal

## I. Pendahuluan
Artikel ini membahas tentang dinamika partisipasi pemilih dalam Pilkada dengan satu pasangan calon. Bagaimana protest voting dan abstention berkerja dalam  konteks  pilkada  calon  tunggal  adalah  dua    pertanyaan  inti  yang  ingin dijawab  dalam  artikel  ini.  Isu  tentang  calon  tunggal  menjadi  menarik  untuk ditelaah  lebih  lanjut  sebab  dapat  dikatakan  menjadi  diskursus  politik  yang relatif  baru  dalam  dinamika  politik  elektoral  di  tingkat  lokal.  Pilkada  calon tunggal  mulai  muncul  ke  permukaan  sejak  diperkenalkannya  desain  pilkada serentak. Selama tiga kali periode Pilkada yang sudah diselenggarakan (tahun 2015,  2017,  2018),  eksistensi  calon  tunggal  dapat  ditemukan  di  berbagai
daerah.  Pelaksanaan  pilkada  serentak  tahun  2018  misalnya  setidaknya terdapat 18 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.
Kontestasi elektoral dalam Pilkada calon tunggal tentu berbeda dengan pilkada  pada  umumnya  yang  memiliki  minimal  dua  pasangan  calon.  Dalam konteks pilkada calon tunggal, dimunculkan istilah “kotak kosong”. Kehadiran kotak kosong merupakan respon terhadap munculnya calon tunggal di berbagai daerah yang ditandai oleh kuatnya dominasi calon tunggal yang didukung oleh mayoritas  partai  politik  (Romli,  2018).  Kemunculan  calon  tunggal  telah melunturkan  prinsip  kontestasi  dan  partisipasi  dalam  pemilu.  Padahal, kontestasi dan partisipasi adalah prinsip penting dalam demokrasi minimalis ala Schumpeterian. Karena itu, kotak kosong dihadirkan berhadapan dengan calon tunggal agar kontestasi dan partipasi dalam pemilu tetap ada. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert Dahl (1973) yang menyebut bahwa kontestasi dan partisipasi  menjadi  basis  utama  sebagai  prasyarat  demokrasi.  Bagi  Dahl, demokrasi  yang  baik  menghendaki  adanya  kontestasi  dan  partisipasi  yang tinggi dalam politik elektoral.
Artikel ini tidak hendak membahas dimensi kontestasi elektoral antara calon  tunggal  versus  kotak  kosong  sebagaimana  ditemukan  pada  sejumlah literatur (Lay, et al., 2017; Hikmania, 2018; Buhanuddin, 2018; Widyasari, et al.,  2019).  Artikel  ini  fokus  pada  dimensi  partisipasi,  terutama  partisipasi pemilih  (voters  turnout).  Partisipasi  pemilih  menjelaskan  seberapa  besar pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya di hari pemilihan (on election day). Hal ini terkait dengan presentase suara termasuk suara tidak sah (IDEA, 2016).
Dimensi partisipasi dipilih sebagai objek bahasan karena dilandasi oleh argumen  bahwa  partisipasi  pemilih  dalam  Pilkada  calon  tunggal  dihiasi  oleh
hadirnya  fenomena  protest  voting  dan  abstention.  Hal  ini  tidak  lepas  dari asumsi  bahwa  pemilih  yang  memilih  kotak  kosong  dibandingkan  pasangan calon merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada, terutama ketidaksukaan terhadap figur pasangan calon yang ada. Kotak kosong  menjadi  alternatif  pilihan  sebagai  simbol  perlawanan  terhadap pasangan calon. Sementara, pemilih yang sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya  di  hari  pemilihan  adalah  bentuk  abstention.  Mereka  tidak  memilih keduanya, baik pasangan calon maupun kotak kosong. Oleh karena itu, paling tidak terdapat tiga kemungkinan yang menjelaskan partisipasi pemilih dalam pemilu calon tunggal, yaitu pilihan untuk memilih pasangan calon, kotak kosong atau abstein. Artikel ini ingin mendeskripsikan dan menganalisa tren presentase perolehan  suara  dari  tiga  pilihan  tersebut  di  seluruh  daerah  yang mengkontestasikan  antara  pasangan  calon  dan  kotak  kosong  pada  Pilkada serentak tahun 2018.
Struktur  artikel  ini  dibangun  melalui  berberapa  pokok  pembahasan.
Bagian pertama akan meletakan konsep protest voting dan abstention sebagai bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  diskursus  partisipasi  pemilih  (voters turnout). Konsep ini digunakan sebagai pisau analisa dalam menganalisa pola partisipasi  pemilih  pada  pilkada  calon  tunggal.  Bagian  kedua  menguraikan perjalanan politik elektoral di daerah yang berakhir pada hadirnya kontestasi politik antara calon tunggal dan kotak kosong. Uraian ini menjadi penting untuk menjelaskan  konteks  kemunculan  calon  tunggal  dan  kotak  kosong  dan bagaimana  keduanya  bekerja  dalam  logika  kekuasaan.  Bagian  ketiga  adalah pembacaan sekaligus analisa terhadap data tentang partisipasi pemilih dalam Pilkada  calon  tunggal  dengan  spesifik  pada  pilkada  serentak  tahun  2018. Terakhir, artikel ini menghadirkan pemaparan lebih detail terkait protest voting
dan  abstention  dengan  segala  perdebatannya.  Bahasan  pentingnya memperkuat eksistensi kotak kosong akan menjadi bagian penutup pada arikel ini.

## II. Tinjauan Pustaka
Partispasi pemilih atau dikenal dengan voters turnout merupakan salah satu indikator yang sangat krusial dalam demokrasi elektoral. Hal ini berangkat dari  sebuah  pemahaman  bahwa  pemilu  sebagai  legitimasi  formal  bagi pemerintahan yang berkuasa. Tingkat legitimasi ini diukur dari seberapa besar presentase partisipasi warga negara dalam pemilu. Semakin besar partisipasi pemilih  semakin    besar  legitimasi  dan  kepercayaan  warga    negara  terhadap pemerintahan  yang  terpilih  dari  pemilu.  Sebaliknya,  partisipasi  pemilih  yang rendah  sering  dikaitkan  dengan  hadirnya  krisis  legitimasi  dan  kepercayaan (IDEA,  2016;  Delwit,  2012).  Partisipasi  pemilih  sendiri  dimaknai  sebagai seberapa  besar  pemilih  datang  ke  tempat  pemungutan  suara  (TPS)  untuk menggunakan hak pilihnya di hari pemilihan (on election day). Hal ini terkait dengan presentase suara termasuk suara tidak sah (IDEA, 2016).
Namun,  dalam  konteks  partisipasi  pemilih,  terdapat  dinamika  politik yang berkembang didalamnya khususnya terkait ketersediaan pilihan yang ada dalam pemilu. Tidak semua partai atau kandidat disukai oleh pemilih sehingga hal tersebut memicu munculnya tindakan pemilih untuk melakukan protes atau abstain  dalam  pemilu.  Protes  atau  abstain  sebagai  sebuah  pilihan  politik merupakan keniscayaan dalam politik elektoral.
Pada dasarnya, protest voting dan abstention sering dikaitkan dengan ekspresi  kekecewaan  dan  ketidakpuasaan  pemilih  terhadap  pilihan  yang  ada (Kang, 2004; Kselman & Niou, 2014; Rosenstone, et al, 1996). Protest voting merujuk pada tindakan pemilih memilih partai atau kandidat lain meski bukan pilihan murni mereka sebagai bentuk kritik dan ketidakpuasan pemilih terhadap partai atau kandidat yang menjadi preferensi utama mereka (Rosenstone, et al, 1996).  Protest  voting  juga  dapat  dimaknai  sebagai  kondisi  ketika  pemilih menggunakan hak pilihnya memilih partai atau kandidat tertentu bukan karena pemilih menyukai partai atau kandidat tersebut tetapi dikarenakan tidak ada alternatif pilihan lain yang tersedia dalam pemilu (Kang, 2004).
Selain  protest  voting,  dalam  situasi  ketidakpuasan  pemilih  terhadap pilihan yang ada, pemilih dapat mengambil sikap abstention yaitu menarik diri
dari  pemilu  dengan  tidak  memberikan  suara  mereka  sama  sekali  terhadap partai atau kandidat yang tersedia (Klesman & Niou, 2014; Kang, 2004). Hal ini  dimungkinkan  terjadi  sebab  pemilih  merasa  tidak  mendapatkan  manfaat apapun  apabila  menggunakan  suara  mereka  saat  hari  pemungutan  suara. Negara  yang  memberikan  kebebasan  hak  memilih  memiliki  potensi  tingkat abstention  lebih  tinggi  ketimbang  negara  yang  menerapkan  hukum  wajib memilih kepada warga negaranya seperti ditemukan di Australia, Belgia, Italia, Bolivia.  Negara-negara  tersebut  memberikan  sanksi  tertentu  apabila  warga negara  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  (IDEA,  2014).  Implikasinya,  nyaris sulit  menemukan  fenomena  abstention.  Di  Indonesia,  abstention  sering dikaitkan  dengan  istilah  golput  (Golongan  Putih)  yaitu  mereka  yang  tidak menggunakan suara mereka untuk memilih kandidat atau partai dalam pemilu.
Meski  terkesan  memiliki  definisi  yang  berbeda,  protest  voting  dan abstention sebenarnya dua konsep yang dinamis dan sulit didemarkasi secara jelas. Pada kebanyakan kasus, justru keduanya bisa saling terkait. Dalam arti, tindakan  protes  pemilih  bisa  dituangkan  dalam  bentuk  abstein,  dan  abstein dalah bagian dari protes itu sendiri. Singkatnya, ketidakpuasan pemilih dapat dituangkan  dalam  bentuk  protest  voting  atau  abstention.  Dua  konsep  ini menjadi  bagian  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari kajian voters  turnout karena akan  berimplikasi  pada  seberapa  besar  presentase  pemilih  yang  datang  ke tempat  pemungutan  suara  dan  seberapa  besar  pemilih  yang  tidak menggunakan suara mereka.
Tidak  hanya  soal  kekecewaan  dan  ketidakpuasan  pemilih  terhadap pilihan yang tersedia dalam pemilu, ada beberapa hal yang dapat menjelaskan fenomena  protest  voting  dan  abstention  secara  khusus  dan  dinamika  voter turnout secara general. Misalnya, protest voting dan abstention dipicu karena hadirnya  distrust  terhadap  sistem  politik  yang  ada,  termasuk  pada  lembaga pemerintah  dan  partai  politik  .  Selain  itu,  pemilih  merasa  tidak  ada  koneksi antara hasil pemilu dan perubahan kebijakan (Franklin, 1999:206).
Berbekal  konsep  tersebut,  artikel  ini  ingin  melihat  bagaimana  protest voting  dan  abstantion  berkerja  dalam  konteks  pilkada  calon  tunggal  yang mengkontestasikan antara pasangan calon dengan kotak kosong. Keberadaan kotak  kosong  memberi  warna  baru  dalam  politik  elektoral,  sebab  jika sebelumnya  pemilih  yang  tidak  puas  dan  kecewa  terhadap  pilihan  yang  ada cenderung  memilih  untuk  abstein  (golput).  Tetapi  sejak  kotak  kosong
diperkenalkan,  ia  dapat  menjadi  pilihan  alternatif  sebagai  simbol  ekspresi politik atas ketidakpuasan pemilih terhadap kandidat secara spesifik dan secara general terhadap partai, pemerintah atau sistem politik yang ada.

## III. Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap sejumlah bahan bacaan  yang  relevan  baik  berasal  dari  buku,  jurnal,  media  online  dan sebagaimana. Data yang telah terkumpul selanjutnya dipilah dan diorganisasi oleh peneliti untuk mengambil data tertentu yang dianggap mampu menjawab kebutuhan  pada  penelitian  ini.  Proses  ini  menjadi  penting  untuk  melakukan analisa data. Selanjutnya, data yang sudah dipilah disajikan baik dalam bentuk tabel, gambar atau berupa narasi dan deskripsi.

## IV. Pembahasan
1. Calon Tunggal versus Kotak Kosong: Awal Mula Kemunculannya
Pilkada serentak yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 2015 sempat  mencuri  perhatian  banyak  pihak  menyusul  situasi  dimana  beberapa daerah hanya memiliki satu pasangan calon. Undang-undang nomor 8 tahun 2015  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  berlaku  saat  itu  mensyaratkan bahwa  Pilkada  dapat  dilaksanakan  paling  sedikit  dua  pasangan  calon. Problemnya, dari 269 daerah yang melaksanakan Pilkada, terdapat 11 daerah yang  hanya  memiliki  satu  pasangan  calon.  Mengantispasi  hal  tersebut dikeluarkan  Peraturan  KPU  No  12  tahun  2015  yang  menyebut  bahwa  KPU berhak melakukan perpanjangan pendaftaran calon apabila di daerah tertentu hanya  terdapat  satu  pasangan  calon.  Apabila  setelah  waktu  penambahan  ini tidak  juga  menambah  calon  pasangan,  maka  Pilkada  harus  ditunda  pada periode selanjutnya. Setelah melalui perpanjangan, terdapat tiga daerah yang masih  memiliki  satu  pasangan  calon  yaitu,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tasikmalaya.
Berhasilnya  beberapa  daerah  menambah  pasangan  calon  yang sebelumnya  hanya  memiliki  satu  pasangan  calon  menuai  pertanyaan  besar. Mengapa  mayoritas  partai  politik  yang  sebelumnya  terkonsentrasi  pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon dapat berpindah haluan keluar
dari  barisan  koalisi  dengan  mendukung  pasangan  calon  alternatif.    Studi Nurprojo (2016) mengungkap bahwa hadirnya calon pasangan lain pada saat KPU melakukan  masa  perpanjangan  pendafataran tidak lepas  dari  konspirasi elit partai agar Pilkada tidak ditunda. Implikasinya, calon pasangan lain yang muncul  adalah  calon  boneka  yang  direkayasa  sedemikian  rupa  agar  seolah- seolah  terdapat  kontestasi  minimal  dua  pasangan  calon.  Kendati  demikian, tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  di  beberapa  daerah  dengan  adanya tambahan  perpanjangan  waktu  sangat  dimanfaatkan  oleh  aktor  politik  lokal untuk melakukan kembali konsolidasi sehingga memunculkan calon pasangan alternatif.
Tiga  daerah  yang  masih  memiliki  satu  pasangan  calon  berada  dalam ketidakpastian.  Merespon  hal  tersebut,  MK  mengeluarkan  keputusan  Nomor 100/PUU-XIII/2015  yang  menetapkan  bahwa  daerah  yang  memiliki  satu pasangan  calon  tetap  melaksanakan  pemilihan  dengan  mekanisme referendum.  Pemilih  dihadapkan  dengan  pilihan  “Ya”  dan  “Tidak”  terhadap pasangan calon tunggal yang tertera di kertas suara. Keputusan MK dianggap sebagai upaya untuk memenuhi hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih  (Dhesinta,  2016). Hadirnya  keputusan  MK  yang  membolehkan  Pilkada dengan  satu  pasangan  calon  telah  mengubah  rezim  elektoral  yang  awalnya kental dengan nuasa kontestasi menjadi referendum. Hasil Pilkada menunjukan kemenangan mutlak pasangan calon tunggal di tiga daerah tersebut.
Berkaca pada Pilkada serentak 2015, pemerintah dan DPR melakukan revisi  undang-undang  tentang  Pilkada  dengan  mengeluarkan  UU  nomor  10 tahun  2016  tentang  pemilihan  kepala  daerah.  Regulasi  tersebut  semakin memperkuat  eksistensi  pasangan  calon  tunggal  dengan  tetap  melaksanakan Pilkada.  Namun, terdapat  perubahan  mekanisme  pemilihan,  jika  sebelumnya calon pasangan tunggal didesain seperti referandum dengan pilihan “Ya” dan “Tidak”,  regulasi  terbaru  mengkontestasikan  antara  calon  tunggal  dengan kotak kosong. Kotak kosong dihadirkan sebagai pilihan alternatif bagi pemilih yang tidak berkenan memilih pasangan calon.
Keberadaan  kotak  kosong  dianggap  sebagai  upaya  agar  dimensi kontestasi tetap ada. Namun kontestasi tersebut sejatinya tidak benar-benar fair.  Dominasi  kekuasaan  calon  tunggal  yang  mayoritas  adalah  calon incumbent.  Mereka  ditopang  oleh  modal  ekonomi  dan  politik  yang  besar sehingga membuat partai berbondong-bondong memberikan dukungan politik
tanpa memunculkan calon alternatif lain untuk berlaga dalam panggung pilkada (Bawaslu, 2018; ). Partai dan elit politik sebagai aktor rasional tentu tidak akan membuang tenaga dan biaya yang sia-sia tanpa didasari kalkulasi kemungkinan menang  dalam  kontetasi  politik.  Akibatnya  calon  tunggal  tidak  memiliki hambatan  yang  berarti  dalam  dimensi  persaingan  dengan  aktor  lain  dalam berebut kekuasaan apalagi bersaing dengan kotak kosong (Lay et al, 2017).
Selain  itu,  keberadaan  regulasi  juga  turut  menghambat  hadirnya persaingan yang fair antara calon tunggal dan kotak kosong (Hikmania, 2018; Burhanuddin,  2018).  Akibatnya  terdapat  dilema  dalam  tata  kelola  politik elektoral  yang  memunculkan  pergulatan  konsep  pemilu  antara  contested election  dan  uncontested  election.  Dilema  ini  yang  kemudian  membuat ketidakjelasan  dalam  praktik  pemilu  dimana  secara  regulatif  menghendaki adanya persaingan dalam pemilu yang diperkuat dengan adanya kotak kosong berhadapan dengan calon tunggal. Namun secara empiris, infrastruktur politik yang ada justru menciptakan uncontested election. Misalnya kotak kosong tidak memiliki  anggaran,  struktur  kampanye  dan  mekanisme  pengajuan  sengketa yang tidak jelas.
Meskipun kotak kosong cenderung berada dalam pusaran uncontested election, tetapi keberadan kotak kosong menjadi alternatif pilihan politik bagi pemilih yang tidak setuju dengan figur dari calon kandidat. Dalam bentuk lain, kotak  kosong  menjadi  simbol  perlawanan  masyarakat  sipil  atas  banyak  hal, misalnya  kekecewaan  dengan  pasangan  calon  yang  tersedia,  ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada, dan bentuk kritik terhadap partai politik yang gagal dalam menghadirkan calon alternatif (Romli, 2018; Febrian, et al., 2019; Widyasari,  2019).  Hal  ini  diperkuat  dengan  munculnya  gerakan  masyarakat sipil yang menggorganisir masa untuk kotak kosong dengan tujuan menjegal kemenangan  pasangan  calon.  Misalnya,  gerakan  kotak  kosong  dapat  di temukan di Kabupaten Pati, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Lebak dan Kota Makassar. Meskipun gerakan kotak kosong ini masih sporadis dan lemah serta secara  keseluruhan  belum  mampu  mengalahkan  calon  kandidat,  tetapi pengalaman  di  Kota  Makassar  cukup  mencengangkan  karena  sebagai  satu- satunya daerah dengan pilkada yang memiliki calon tunggal namun dikalahkan oleh  kotak  kosong  karena  massifnya  mobilisasi  masyarakat  sipil mengkampanyekan untuk memilih kotak kosong (Febrian, et al., 2019).
Munculnya  gerakan  masyarakat  sipil  yang  mengkampanyekan  kotak kosong dan bukti kemenangan kotak kosong di Kota Makassar mempertegas bahwa kotak kosong sebagai bentuk perlawanan  atau protest voting. Pemilih memilih  kotak kosong  dari  pada  calon kandidat  dilandasi  oleh ketidaksukaan mereka terhadap pilihan yang ada dalam Pilkada.

## 2. Membaca Voters Turnout Pada Pilkada Serentak 2018
Kontestasi  elektoral  di  tingkat  lokal    tidak  bisa  lepas  dari  isu  tentang calon  tunggal  dan  kotak  kosong.  Hal  ini  berangkat  dari  fakta  empiris  bahwa keberadaan  calon tunggal  sangat  pontensial  yang  jumlanya terus  bertambah setiap  periode  pilkada.  Pada  pilkada  serentak  2015  jumlah  daerah  yang memiliki calon tunggal sebanyak 3 daerah. Sedangkan pada pilkada serentak 2017  bertambah  menjadi  9  daerah.  Eksistensi  calon  tunggal  tidak  bisa dibendung  pada  pilkada  berikutnya,  dimana  sebanyak  16  daerah mengkontestasikan antara calon tunggal dan kotak kosong pada pilkada 2018.
Selain karena jumlah calon tunggal lebih tinggi, pada pilkada serentak 2018 mencatat sejarah baru dimana kotak kosong mampu memenangkan calon tunggal  meski  hanya  ditemukan  di  Kota  Makassar.  Kendati  demikian,  jika ditelusuri lebih detail bagaimana partisipasi pemilih akan terlihat bahwa kotak kosong  memiliki  daya  tawar  politik  yang  cukup  signifikan  sebagai  penantang pasangan calon. Perhatikan tabel berikut:

## Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon dan Kotak Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak 2018
No Kabupaten/Kota Jumlah Hak Pilih (DPT) Perolehan Suara Tingkat Partisipasi Pasangan Calon % Kotak Kosong % Kehadiran % Tidak Hadir % 1 Kab.Jayawijaya 268.416 260.012 99,13% 2.271 0,87% 263.750 98,26% 4.666 1,74% 2 Kota Tangerang 1.051.272 609.428 85,62% 102.386 14,38% 723.104 68,78% 328.168 31,22% 3 Kab.Tangerang 1.867.011 941.804 83,72% 183.095 16,28% 1.148.762 61,53% 718.249 38,47% 4 Kab.Tapin 128.608 85.826 80,88% 20.278 19,12% 111.117 86,40% 17.491 13,60% 5 Kab.Deli Serdang 1.165.769 538.238 82,25% 116.193 17,75% 720.096 62% 445.673 38% 7 Kab.Padang Lawas Utara 148.394 86.915 80,13% 21.559 19,87% 113.405 76,42% 34.989 23,58% 7 Kota Prabumulih 130.206 74.723 79,26% 19.552 20,74% 96.702 74,27% 33.504 25,73%
8 Kab.Pasuruan 1.151.502 536.721 77,55% 155.393 22,45% 769.715 66,84% 381.787 33,26%
9 Kab.Lebak 929.567 453.938 76,96% 135.879 23,04% 608.538 65,46% 321.029 34,54%
10 Kab.Enrekang 149.115 77.586 67,15% 35.826 31,03% 115.444 77,42% 33.671 22,58%
11 Kab.Minahasa Tenggara 81.531 47.499 67,28% 23.098 32,72% 71.382 87,55% 10.149 12,45% 12 Kab.Bone 534.510 232.961 62,95% 137.136 37,05% 387.000 72,40% 147.510 27,60% 13 Kab.Mamasa 114.048 48.552 61,22% 30.758 38,78% 80.279 70,39% 33.769 29,61% 14 Kota Makassar 1.021.714 264.245 46,77% 300.795 53,23% 584.406 57,20% 437.308 42,80%
Sumber: Diolah oleh peneliti dengan merujuk data dari KPU RI tahun 2020
Tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  dari  14  kabupaten/kota  sebanyak  7 daerah dengan perolehan kotak kosong dibawah 20 %, yaitu Kab. Jayawijaya, Kota  Tangerang,  Kab.  Tangerang,  Kab.  Tapin,  Kab.  Deli  Serdang,  dan  Kab. Padang  Lawas  Utara.  Sisanya,  sebanyak  7  daerah  dengan  perolehan  kotak kosong diatas 20 %. Terkait dengan tingkat partisipasi pemilih terbilang cukup tinggi  diatas  60  %,  kecuali  Kota  Makasar  dengan  tingkat  partisipasi  pemilih hanya  57,20  %.  Perolehan  suara  kotak  kosong  ditempatkan  sebagai  bentuk protest voting sebab pemilih memilih kotak kosong karena tidak menghendaki terpilihnya pasang calon tunggal.
Sementara, jika mengacu pada data pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya  atau  abstein,  tidak  sampai  menyentuh  pada  angka  50  %.  Namun, apabila  dikomparasikan  dengan  masing-masing  daerah  didapati  bahwa mayoritas  daerah  (10  dari  14  daerah)  presentase  jumlah  pemilih  yang  tidak hadir ke TPS lebih besar dibandingkan dengan presentase jumlah pemilih kotak kosong. Empat daerah lainnya (Kab. Jayawijaya, Kab. Patin, Kota Prabumulih, Kab.  Minahasa)  presentase  jumlah  suara  kotak  kosong  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  presentase  jumlah  pemilih  yang  tidak  datang  ke  TPS. Dengan kata lain,  dapat  dikatakan  bahwa  jumlah  pemilih  yang  abstein  rata- rata jauh lebih tinggi dari pada pemilih dengan protest voting.
Dari tabel diatas, jika merujuk pada pembacaan data terkait partisipasi pemilih,  maka  dapat  dilihat  bahwa  eksistensi  pasangan  calon  tunggal  masih dominan dan sulit dikalahkan oleh kotak kosong. Hal ini dapat dilihat dari 13 daerah  kecuali  Kota  Makassar,  dimenangkan  oleh  pasangan  calon. Kemenangan  pasangan  calon  tunggal  sangat  wajar  sebab  dalam  aturan mengatur bahwa pasangan calon dinyatakan menang dengan perolehan suara mayoritas  dari  jumlah  suara  sah.  Regulasi  yang  ada  saat ini tidak mengatur batasan  tertentu  berapa  jumlah  suara  sah  atau  jumlah  partisipasi  pemilih sebagai  indikator  untuk  menyatakan  kemenangan  kandidat.  Artinya, berapapun  jumlah  suara  sah  dari  partisipasi  pemilih  yang  datang  ke  TPS, dijadikan  sebagai  indikator  untuk  kemenangan  calon,  terlepas  apakah
partisipasi pemilih rendah atau tinggi.
Sebagai ilustrasi, misalnya partisipasi pemilih yang datang ke TPS hanya 10  %  dari  jumlah  daftar  pemilih tetap (DPT). Dari  10  %   partispasi  pemilih, sebanyak 8 % suara sah dan suara tidak sah sebesar 2 % . Dari 8% suara sah, 5  %  memilih  pasangan  calon  dan  3%  memilih  kotak  kosong.  Dalam  aturan pemilu yang ada, maka pasangan calon tampil sebagai pemenang mengalahkan kotak kosong karena berhasil memperoleh suara mayoritas meski hanya 5 % dari 8 % suara sah. Padahal, jika menghitung angka perolehan, kemenangan tersebut  sangat  rendah.  Artinya,  apabila  mengacu  pada  pendapat  yang menyatakan bahwa pemilu sebagai proses pemberian legitimasi formal kepada pemerintah terpilih, maka ketika kandidat yang tampil sebagai pemenang tidak mampu  mendapatkan  simpati  atau  dukungan  mayoritas  keseluruhan masyarakat  di  daerah  yang  bersangkutan,  dapat  dikatakan  legitimasi  yang diperoleh adalah legitimasi semu. Inilah logika demokrasi prosedural, dimana makna  demokrasi  tereduksi  hanya  sebatas  hitung-hitungan  angka.  Padahal, jika mencermati data partisipasi pemilih, belum tentu kandidat yang menang mendapatkan legitimasi dan kepercayaan publik secara substansial.
Hal tersebut paling tidak nampak dalam kontestasi antara pasangan calon dan kotak kosong. Meski dari permukaan nampak bahwa pasangan calon lebih unggul dibandingkan kotak kosong, tetapi apabila ditelaah lebih komprehensif, beberapa  daerah  yang  berhasil  memenangkan  pasangan  calon  tunggal  tidak benar-benar  unggul  mutlak.  Dalam  kaitan  ini,  penulis  mencoba membandingkan antara perolehan suara pasangan calon dengan jumlah suara di luar pasangan calon yang diperoleh dari hasil kalkulasi antara suara kotak kosong  (protest  voting)  dan  jumlah  pemilih  yang  tidak  datang  ke  TPS (abstention). Perhatikan tabel berikut.
Tabel 2. Perbandingan perolehan Suara Pasangan Calon dan Non Pasangan Calon
No Kabupaten/Kota
Pasangan
Calon Jumlah Suara diluar Paslon Protest Voting Abstention Jumlah 1 Kab.Deli Serdang 538.238 116.193 445.673 561.866 2 Kab.Tapin 85.826 20.278 17.491 37.769 3 Kota Prabumulih 74.723 19.552 33.504 53.056
4 Kab.Pasuruan 536.721 155.393 381.787 537.180 5 Kab. Padang Lawas Utara 86.915 21.559 34.989 56.548 6 Kab.Minahasa Tenggara 47.499 23.098 10.149 33.247 7 Kab. Bone 232.961 137.136 147.510 284.646 8 Kab.Enrekang 77.586 35.826 33.671 69.497 9 Kota Makassar 264.245 300.795 437.308 738.103 10 Kab. Mamasa 48.552 30.758 33.769 64.527 11 Kab. Jayawijaya 260.012 2.271 4.666 6.937 12 Kab. Lebak 453.938 135.879 321.029 456.908 13 Kab.Tangerang 941.804 183.095 718.249 901.344 14 Kota Tangerang 609.428 102.386 328.168 430.554
Sumber: Diolah oleh peneliti dengan merujuk data dari KPU RI tahun 2020
Tabel diatas menjelaskan bahwa apabila perolehan suara pasangan calon dikomparasikan  dengan  jumlah  perolehan  suara  hasil  akumulasi  antara perolehan suara kotak kosong (protest voting) dan jumlah pemilih yang tidak hadir  ke  TPS  (abstention),  maka  sebanyak  6  kabupaten/kota  menunjukkan perolehan  suara  pasangan  calon  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  protest voting  dan  abstention.  Data  ini  mengindikasikan  bahwa  dibalik  kemenangan pasangan calon terdapat divergensi realitas politik utamanya terkait dinamika partisipasi pemilih dalam hal protest voting dan abstention. Artinya, kita dapat mempertanyakan kembali ide legitimasi formal yang berdiri atas klaim suara mayoritas.  Padahal,  apabila  dikaji  lebih  jauh  klaim  suara  mayoritas  hanya berdasar pada suara sah saja bukan berdasar pada keseluruhan daftar pemilih yang  ada  di  daerah  yang  bersangkutan.  Dengan  kata  lain,  merujuk  pada  6 daerah  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  perolehan  suara  protest  voting  dan abstention jauh lebih unggul dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon.  Kemenangan  pasangan  calon  berdiri  di  atas  pondasi  legitimasi  yang relatif rendah.
3.  Identifikasi  Kepentingan  yang  Diwakilkan Mempertegas  Makna Protest Voting dan Abstention: Sebuah Perdebatan
Artikel ini menempatkan protest voting sebagai bentuk lain dari perolehan suara kotak kosong yang berdasar pada logika hadirnya ketidakpuasaan  dan kekecewaan  publik  terhadap  pasangan  calon.  Sementara abstention adalah pemilih yang abstein (golput) ditandai dengan ketidak hadiran di TPS. Mereka menarik diri dari pemilihan dengan tidak memilih pasangan calon tunggal atau pun kotak kosong. Namun, protest voting dan abstention sebenarnya bersifat cair. Pada satu sisi, keduanya dapat dibedakan secara tegas, namun di sisi lain sering  ditemukan  kesulitan  untuk  menentukan  garis  demarkasi  antara keduanya.
Kang  (2004)  misalnya  mencoba  mengurai  pertautan  antara voting protest dan abstention bahkan voter  turnout secara  general  dengan  spesifik pada  konteks  negara-negara  yang  menggunakan  sitem  pemilu  plural  atau majoritaran yang sangat membatasi pilihan pemilih untuk menentukan partai yang  beragam  sesuai  dengan  preferensi  dan  kepentingan  mereka. Konsekuensinya,  pemilih  mungkin  memilih  partai  atau  kandidat  yang  ada bukan berdasarkan pilihan alamiah mereka tetapi karena tidak ada alternatif pilihan  lainnya.  Dalam  kondisi  yang  berbeda,  pemilih  mungkin  dapat mengambil langkah protest voting dengan memilih partai lain diluar preferensi partai utama mereka dengan tujuan memberikan sinyal kekecewaan terhadap partai yang menjadi pilihan mereka. Atau pemilih dapat melakukan abstention karena  tidak  puas  dengan  sistem  pemilu  plural.  Singkatnya,  terdapat  dilema dalam sistem pemilu plural dimana pemilih memilih abstein atau tetap memilih meskipun  tidak  puas  dengan  pilihan  yang  ada.  Artinya,  pemilih  yang menunggunakan  hak  pilihnya  bisa  jadi  karena  terpaksa  sebab  tidak  ada altenatif pilihan lain, atau mereka sama sekali menarik dari pemilihan.
Meminjam logika berfikir tersebut, jika dikaitkan dengan konteks Pilkada calon  tunggal  sangat  memungkinkan  bahwa  kemenangan  pasangan  calon secara mayoritas di daerah yang mengkontestasikan antara calon tunggal dan kotak kosong bukan berarti masyarakat puas dengan pilihan pasangan calon yang  tersedia,  tetapi  karena  tidak  ada  alternatif  pilihan  lain  ditengah ketidakpastian  kemenangan  kotak  kosong.  Hal  ini  berangkat  dari  logika uncontested  election yang  selolah-olah  menghadirkan  kontestasi  antara pasangan  calon  dan  kotak  kosong  tetapi  secara  empiris  kontestasi  tersebut
tidak fair karena kotak kosong tidak memiliki payung hukum yang kuat, basis dukungan yang solid, dan tidak ditopang oleh modal ekonomi dan politik yang memadai  sehingga  sulit  untuk  mengalahkan  dominasi  kekuasaan  pasangan calon  yang  ditopang  oleh  dukungan  ekonomi  dan  politik  yang  signifikan. Implikasinya, hanya satu saja yang berhasil memenangkan kotak kosong yaitu di  Kota  Makkasar  sementara  sisanya  semua  daerah  dimenangkan  pasangan calon.
Meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  pasangan  calon  yang tampil  sebagai  pemenang  dikarenakan  pasangan  calon  tersebut  memiliki prestasi  dan  dianggap  mampu  untuk menjadi kepala  daerah.  Artinya  pemilih menyukai  dan  tertarik  terhadap  pasangan  calon.  Tetapi  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  beberapa  pasangan  calon  yang  berhasil  memenangkan kontestasi  elektoral  melawan  kotak  kosong  bukan  bararti  pasangan  calon tersebut disukai oleh pemilih. Argumen ini berdasar pada data yang ditampilkan pada pembahasan sebelumnya dimana jika melihat presentase hitung-hitungan angka terkait voter turnout, kemenangan pasangan calon di enam daerah pada Pilkada serentak 2018 lebih rendah perolehan suaranya apabila dikomparasikan dengan  hasil  kalkulasi  perolehan  suara  antara protest  voting (memilih  kotak kosong) dan abstention (pemilih yang tidak datang ke TPS). Sementara, bentuk protest voting yang paling nyata dapat ditemukan pada Pilkada Kota Makassar yang mampu memenangkan kotak kosong.
Pilihan terhadap kotak kosong dapat dengan mudah diletakkan sebagai bentuk protes voting, tidak sama halnya dengan abstention . Tindakan pemilih menarik  diri  dari  kegiatan  pemilihan  ( voting )  dengan  tidak  mendatangi  TPS dapat  diidentifikasikan  oleh  banyak  hal. Abstention bisa  diletakkan  sebagai bentuk protest  voting karena  kecewa  dengan  opsi  pilihan  yang  ada.  Mereka tidak  puas  dengan  pasangan  calon  dan  disaat  yang  bersamaan  ragu  dengan kotak kosong karena merasa bahwa kotak kosong sulit menang dan tidak yakin apakah kotak kosong mampu menghadirkan pemimpin alternaif yang lebih baik dari  pasangan  calon.  Pemilih  menilai  bahwa  tanpa  datang  ke  TPS, pemenangnya sudah dapat ditentukan yaitu pasangan calon. Karena itu, pilihan untuk tidak datang ke TPS adalah keputusan politik terbaik.
Hal  ini  nyaris  serupa  dengan  fenomena abstention (golput)  di  masa rezim  otoriterianisme  Soeharto.  Menjelang  pemilu  1971,  sekelompok masyarakat sipil pro demokrasi meproklamirkan gerakan golput sebagai bentuk
protes terhadap rezim Soeharto yang gagal dalam membangun kesejahteraan masyarakat.  Saat  itu,  pemilu  hanya  sebatas  legitimasi  formal  bagi  Soeharto untuk berkuasa. Pemilu telah didesian sedemikian rupa sehingga hasil pemilu sudah bisa ditentukan pemenangnya, yaitu Golkar, kendaraan politik Soeharto. Sementara,  partai  alternatif  yang  menjadi  peserta  pemilu  yaitu  PDI  dan  PPP mustahil  memenangkan  pertarungan.  Karena  itu,  aktivis  pro  demokrasi memandang bawha Golput adalah pilihan politik terbaik. Pada masa orde baru, Golput  ( abstention )  adalah  simbol  perlawanan  dan  bentuk  protes  rakyat terhadap penguasa (Nyarwi, 2009).
Meskipun patut juga diperhatikan bahwa abstention tidak selalu terkait dengan  dimensi  politik  yang  menjelaskan  hadirnya  kritik  dan  protes  pemilih terhadap  pemilu. Abstention bisa  karena  faktor  non  ideologis,  misalnya kecenderungan  pemilih  yang  apatis-apolitis,  memiliki  halangan  di  hari pemilihan  seperti  urusan  pekerjaan,  sakit,  dan  sebagainya.  Karena  itu, membaca fenomena abstention (golput) perlu diletakkan pada dua perspektif, yaitu abstention sebagai gerakan politik dan sebagai perilaku pemilih (Nyarwi, 2009). Sebagai gerakan politik, asbtention dilakukan baik oleh kelompok yang bersaing dalam kontestasi politik ataupun kelompok yang merasa kecewa dan termarginalkan  dari  proses  politik.  Sedangkan  sebagai  perilaku  pemilih, abstention sebagai  sikap  dari  para  pemilih  terkait  pilihan  mereka  dengan beragam alasan, yaitu alasan ideolgis maupun non ideologis.
Dalam konteks Pilkada satu pasangan calon, gerakan masyarakat sipil yang mmperjuangkan kemenangan kotak kosong sangat berkontribusi secara efektif dalam menghasilkan perolehan suara kotak kosong sebagai protest voting atau minimal membuat pemilih memilih untuk abstein . Kemenangan kotak kosong di Makkasar tidak lepas dari hadirnya gerakan kotak kosong yang memobilisasi pemilih untuk  tidak memilih  pasangan calon  (Bawaslu,  2019).  Begitu  pula di daerah  lainnya,  meski  tidak  sampai  mengalahkan  pasangan  calon,  tetapi perolehan  suara  kotak  kosong  cukup  signifikan.  Misalnya  di  Kabupaten  Pati pada pilkada 2017 mampu memperoleh suara sebanyak 25 % lebih tidak lepas dari kehadiran AKDPP (Aliansi Kawal demokrasi Pilkada Pati) (Widyasari, et al., 2019; Darmawan, 2017), Pilkada di Kabupaten Lebak pada tahun 2018 dengan perolehan  kotak  kosong  sebanyak  23  %  adalah  buah  perjuangan  politik gerakan  BAJUKOKO  (Barisan  Juang  Kotak  Kosong).  Artinya,  sangat  terbuka peluang  bagi  kemenangan  kotak  kosong  apabila  dua  kondisi  terpenuhi.
Pertama, terdapat kekecewaan publik dan di saat yang bersamaan kekecewaan tersebut dimobilisasi secara massif oleh gerakan kotak kosong sehingga banyak warga  yang  terlibat  dan  terarik  untuk  memilih  kotak  kosong. Kedua, desain pilkada yang mengatur soal kotak kosong secara institusi harus diperkuat oleh payung  hukum  untuk  menciptakan contested  election yang fair .  Apabila  dua kondisi ini terpenuhi, tidak menutup kemungkinkan akan ada daerah lain yang mampu memenangkan kotak kosong, tidak hanya di Kota Makasar.

## V. Kesimpulan
Tulisan ini menujukkan bahwa partispasi pemilih dalam konteks pilkada dengan  satu  pasangan  calon  memiliki  dinamika  politik  tersendiri,  khususnya hadirnya  protest  voting  yang  termanifestasikan  lewat  kotak  kosong  dan abstention dalam bentuk ketidakhadiran pemilih di TPS. Pilkada serentak 2018 dengan  satu  pasangan  calon  semuanya  dimenangkan  oleh  pasangan  calon, hanya  satu  daerah  yaitu  Kota  Makassar  yang  berhasil  memenangkan  kotak kosong.
Meskipun  mayoritas  daerah  dimenangkan  oleh  pasangan  calon,  tetapi apabila  dilihat  dari  perolehan  suara  secara  detail  menunjukkan  di  5  daerah (Kab.Deli  Serdang,  Kab.Pasuruan,  Kab.  Bone,  Kab.  Mamasa,  Kab.  Lebak) presentase  kemenangan  pasangan  calon  rendah  dibandingkan  dengan presentase perolehan suara akumulasi dari protest voting dan abstention. Hal ini merefeleksikan bahwa tidak semua pasangan calon yang menang ditopang oleh basis legitimasi yang kuat. Sangat dimungkinkan pada 5 daerah tersebut kemenangan  pasangan  calon  bukan  karena  masyarakat  puas  dengan  kinerja pemerintahan yang ada, tetapi karena tidak ada alternatif pilihan lain ditengah ketidakpastian kemenangan kotak kosong.
Karena  itu,  eksistensi  kotak  kosong  perlu  diperkuat  dengan menyediakan  payung  hukum  yang  memadai  agar  logika  contested  election terasa  nyata  sehingga  kotak  kosong  bukanlah  sekedar  simbol  tanpa  makna yang terpajang di kertas suara. Kotak kosong dapat menjadi alternatif pilihan politik  masyarakat  yang  tidak  puas  dengan  pasangan  calon  yang  ada. Memperkuat eksistensi kotak kosong menjadi penting agar tujuan pemerintah tetap menghadirkan dimensi kontestasi dan partisipasi tidak sekedar iluminasi
semata.  Demokrasi  elektoral  minimal  harus  ditopang  oleh  dua  hal,  yaitu kontestasi  dan  partisipasi  (Dahl,  1973).  Menjadi  tidak  berguna  kita membicarakan  bagaimana  partisipasi  pemilih  dalam  pilkada  dengan  satu pasangan calon apabila dimensi kontestasi yang bekerja saja tidak fair, hanya menguntungkan  pasangan  calon  dibandingkan  kotak  kosong.  Sebab  apabila partisipasi  tinggi  namun  kontestasi  rendah  maka  sistem  politik yang tercipta adalah  ‘hegemoni  inklusif’.  Padahal,  tentu  kita  mengharapkan  hadirnya kontestasi dan partisipasi yang tinggi sehingga menjadi dasar terciptanya iklim demokrasi atau dalam bahasa Dahl disebut “Poliarki”.

## DAFTAR PUSTAKA
Bawaslu. (2018). Fenomena Calon Tunggal, Studi Kasus pada Pilkada 2018 di
16 Kabupaten/Kota. Jakarta: Bawaslu RI
Burhanuddin.  (2019).  Kotak  Kosong  Dalam  Rezim  Pemilihan  Kepala  Daerah.
Jurisprudentie, Vol 5 No 1 (Hal 64-73).
Dahl,  Robert.  (1973). Polyarchy:  Participation  and  Opposition .  United  State:
Yale University Press
Darmawan,  I.  (2017).  Peran  Dan  Strategi  Kelompok  “Kotak  Kosong”  Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan. Jurnal Wacana Politik , Vol. 2, No. 1, 45 - 51
Delwit,  P.  (2013).  The  End  of  Voters  in  Europe?  Electoral  Turnout  in  Europe since  WWII;  Journal  of  Political  Science  Vol  3.  No.  1Hikmania,  Y.  S. (2018). Pergulatan Konsep Contested Election dan Uncontested Election (Studi  Kasus  Pilkada  Kabupaten  Pati  Tahun  2017) .  Tesis.  Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Dhesinta,  Wafia.  S.  (2016).  Calon  Tunggal  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  Dan  Konsep  Demokrasi  (Analisis  Terhadap  Pemilihan  Kepala Daerah  Kabupaten  Blitar  Tahun  2015). Jurnal  Cita Hukum,  Vol 4  No  1.
DOI: 10.15408/jch.v4i1.2578
Febrian., Rumesteran, I., Apriyani, L. (2019). An Analysis of Defeated Single Candidate of Indonesia’s Simultaneous Regional Elections 2018. Advances in Social Science , Education and Humanities Research, volume 363
Franklin,  M.  N.  (1999).  Electoral  engineering  and  cross-national  turnout differences: What role for compulsory voting?. British Journal of Political Science , 29, 205-224. doi:10.1017/S0007123499210095
International  IDEA.  (2016).  Voter  Turnout  Trends  around  the  World. Stockholm: International IDEA
Kang,  W.  T.  (2004).  Protest  Voting  and  Abstention  under  Plurality  Rule Elections. Journal of Theoretical Politics , Vol 16 No 1.
Komisi Pemilihan Umum RI. (2020). Online. Diakses dari: https:www.kpu.go.id. Kselman, D & Niou, E. (2014). Protest Voting in Plurality Elections: A Theory of Voter Signaling. DOI: 10.1007/s11127-010-9661-2
Lay,  C.,  Hanif,  H.,  Ridwan,  &  Rohman,  N.  (2017).  The  Rise  of  Uncontested Elections in Indonesia: Case Studies of Pati and Jayapura. Contemporary Southeast  Asia ,  39(3),  427-448.  Retrieved  March  9,  2020,  from www.jstor.org/stable/44684049
Nurprojo, Indaru. S. (2016). Bagongan, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera:  Belajar  dari  Purbalingga. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political Science Review 1 (2), 120-135
Nyarwi. (2009). Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Vol 12, No 3, 257-390.
Romli,  Lili.  (2018).  Pilkada  Langsung,  Calon  Tunggal  dan  Masa  Depan Demokrasi Lokal. Jurnal Penelitian Politik, Vol (15) No 2.
Rosenstone,  Steven  J.,  Roy  L.  Behr,  and  Edward  H.  Lazarus.  (1996).  Third Parties  in  America.  Citizen  Response  to  Major  Party  Failure.  Princeton University Press: Princeton.
Widyasari,  A,  Reyke,  dan  Vierra.  (2019).  Gerakan  Politik  Pendukung  Kotak Kosong:  Keterlibatan  Civil  Society  dalam  Pilkada Kabupaten  Pati Tahun 2017. Jurnal Polgov , Vol 1, No 1.