Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 13-18| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3077.13-18

## IMPLEMENTASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK-ANAK TERLANTAR DI KOTA DENPASAR
Anak Agung Sagung Nandya Pramesti, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia Nandyapramestie@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id, sutamainyoman62@gmail.com

## Abstrak
Kota  Denpasar  sebagai  daerah  Ibukota  Provinsi  Bali  saat  ini  berjuang  untuk  mengatasi  permasalahan  anak terlantar. Data dari Dinas Sosial Kota Denpasar tercatat pada tahun 2019 terdapat 14 panti asuhan dengan anak asuh 470 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah langkah-langkah untuk mendapatkan akta  kelahiran  bagi  anak  terlantar  di  Kota  Denpasar  dan  bagaimanakah  dampak  dari  akta  kelahiran  bagi  anak terlantar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bagi anak-anak terlantar di Kota Denpasar untuk mendapatkan Akta  Kelahiran  telah  memiliki  dasar  hukum  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai akta kelahiran anak terlantar. Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kota  Denpasar  telah  menerbitkan  akta  kelahiran  bagi  semua  anak-  anak  terlantar  yang dimohonkan  oleh  panti  asuhan  tempat  mereka  bernaung.  Anak-  anak  terlantar  yang  telah  mendapatkan  Akta Kelahiran akan berdampak kepada hak identitas mereka akan terpenuhi.
Kata kunci : Akta kelahiran, Anak terlantar

## Abstract
Denpasar City as the capital of Bali Province is currently struggling to solve the problem of neglected children. Data  from  the  Denpasar  City  Social  Service  recorded  that  in  2019  there  were  14 orphanages  with  470  foster children.  This  study  aims  to  determine  how  are  the  steps  to  obtain  birth  certificates  for  neglected  children  in Denpasar City and how the impact of birth certificates on neglected children. The results of this study indicated that for neglected children in Denpasar City to get a birth certificate has a legal basis which is regulated in the applicable laws and regulations in accordance with the provisions governing the birth certificate of neglected children. The Department of Population and Civil Registry of Denpasar City has issued birth certificates for all neglected children who have been applied for by the orphanage where they live. Neglected children who have received a birth certificate will have an impact on their right to identity.
Keywords: Birth certificate, Neglected child

## I. PENDAHULUAN
Pertambahan penduduk yang cepat dalam suatu negara akan menyebabkan beban bagi negara tersebut yang  akan  berdampak  bertambahnya  keluarga  miskin.  Kemiskinan  akan  menyebabkan  munculnya kriminalitas, pengemis dan akan menyebabkan bertambahnya anak-anak terlantar di perkotaan (Astri, 2014;  Ihsan,  2016) .  Mereka  akan  menempati  ruang-ruang  kosong  ataupun  fasilitas-fasilitas  sosial yang  akan  menyebabkan  perkotaan  menjadi  kumuh.  Anak-anak  jalanan  berhak  untuk  hidup  dan berkembang  sebagai  manusia  yang  mempunyai  harkat  dan  martabat  yang  harus  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  pemerintah.  Anak  terlantar  banyak  terlibat  dalam  pelanggaran  hukum dikarenakan mereka  kurang  berpendidikan.  Hal ini  sering  dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum tertentu untuk  keuntungan  mereka  sendiri.  Anak  merupakan  generasi  penerus  dari  suatu  bangsa  dan  negara wajib untuk melindungi dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang.
Anak  adalah  seseorang  yang  belum  dewasa  atau  belum  mengalami  masa  pubertas  yang berkembang dari bayi hingga mencapai usia 18 tahun dan belum menikah. Anak merupakan anugerah dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bagi  keluarganya  Mereka  berhak  memperoleh  perlakuan  yang  adil  dan terhindar  dari  hal-hal  yang  mencelakakannya.  Orang  tua  akan  menjaga  dan  merawat  anak  tersebut dengan  penuh  kasih  sayang.  Tidak  ada  orang  tua  menginginkan  anaknya  terlantar,  tetapi  dengan perkembangan  teknologi  dan  pembangunan  yang  semakin  pesat  menimbulkan  ekses  negatif  pada masyarakat (Nasution, 2016) .
Pergaulan dalam era milenial ini menyebabkan adanya anak diluar nikah yang tidak diinginkan oleh  orang  tuanya.  Keadaan  ini  membuat  mereka  melakukan  hal-hal  di  luar  hukum  yang  berakibat anak yang dilahirkan akan terlantar karena adanya tekanan ekonomi menimbulkan masalah pada anak yang  dilahirkan  yang  tidak  mampu  dipelihara  oleh orang  tuanya  dengan baik (Siregar,  Kusumah, & Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986) . Keadaan ini akan mengakibatkan anak tersebut akan  menjadi  terlantar.  Tanpa  adanya  pengawasan  dan  perlindungan  dari  orang  tuanya  akan mengakibatkan anak-anak ini akan mengalami kesulitan dalam melangsungkan hidupnya.
Untuk  memberikan  perlindungan  kepada  seorang  anak  untuk  tumbuh  kembangnya  maka pemerintah telah mengatur melalui perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang  Kesejahteraan  anak.  Hak-hak  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  kesehatan  dan  jaminan sosial akan terhambat apabila mereka tidak mempunyai identitas yang jelas. Anak- anak terlantar yang tidak  mempunyai  orang  tua  untuk  mengurus  pertumbuhan  dan  perkembangannya,  maka  akan  sulit untuk  mendapatkan  identitas  diri (Setiawan,  2017) .  Setiap  penduduk  berhak  memperoleh  dokumen kependudukan pelayanan yang sama perlindungan dan kepastian hukum termasuk anak-anak terlantar.
Peningkatan  jumlah  penduduk  yang  tinggi  membawa  dampak  yang  negatif  bagi  daerah perkotaan  seperti  banyaknya  pengangguran,  merebaknya  pekerja  sektor  informal,  kriminalitas meningkat, pengemis, dan gelandangan (Zefianningsih, Wibhawa, & Rachim, 2017) . Pulau Bali yang merupakan  daerah  tujuan  wisata  mendapat  beban  yang  cukup  berat  dengan  datangnya penduduk/migrasi maupun pertumbuhan penduduk yang sangat cepat yang berdampak pada ekonomi sosial  dan  budaya.  Masalah  klasik  yang  dihadapi  oleh  daerah  perkotaan  adalah  urbanisasi  yang menyebabkan terjadinya berbagai masalah-masalah sosial termasuk adanya anak-anak terlantar. Kota Denpasar sebagai daerah ibu kota Provinsi Bali saat ini juga berjuang untuk mengatasi permasalahan anak  terlantar.  Anak-anak  terlantar  di  perkotaan  semakin  bertambah  seiring  dengan  perkembangan teknologi. Mereka berasal dari berbagai macam kultur atau daerah untuk mencari penghidupan yang lebih  layak,  namun  mereka  menjadi  beban  daerah  perkotaan  Keberadaan  mereka  menjadi  perhatian pemerintah maupun pihak-pihak yang peduli terhadap masalah kemanusiaan. Anak-anak terlantar ini sebagian  mereka  ada  pada  panti-panti  asuhan  yang  dikelola  oleh  yayasan-yayasan  yang  peduli  akan permasalahan  sosial  di  perkotaan.  Data  dari  Dinas  sosial  Kota  Denpasar  tercatat  pada  tahun  2019 terdapat 14 panti asuhan dengan anak asuh 470 orang.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap bagaimanakah langkah-langkah  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  bagi  anak  terlantar  di  Kota  Denpasar  dan bagaimanakah dampak dari akta kelahiran bagi anak terlantar.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  penelitian  ini  informasi dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait dan mengamati secara seksama pada objek penelitian. Dalam rangka memperoleh data yang relevan, teknik pengumpulan data dengan metode  pencatatan  dan  studi  lapangan  dilakukan.  Informasi  yang  telah  dikumpulkan  diolah  dan dilakukan  pengkajian melalui studi kepustakaan,  yaitu  dengan membandingkan hasil  yang  diperoleh dilapangan  dengan  peraturan-peraturan  ataupun  pendapat-pendapat  yang  ada  dalam  literatur.  Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif dan disajikan menggunakan metode informal.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Anak-anak  perlu  mendapatkan  perlindungan  karena  mereka  belum  mengenal  akan  kehidupan. Perlindungan anak ini mereka dapatkan dari masih dalam kandungan oleh orang tuanya. Perlindungan hukum bagi anak-anak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut (Saraswati, 2015) bahwa  undang-undang  harus  memberikan  perlindungan  kepada  anak  berdasarkan  pada  asas  non diskriminasi asas kepentingan yang terbaik bagi anak asas hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan  serta  asas  penghargaan  terhadap  pandangan/pendapat  anak.  Setiap  anak  berhak  atas perlindungan  oleh  orang  tua  keluarga  masyarakat  dan  negara.  Dalam  undang-undang  diatur  tentang hak  anak  yaitu  anak  berhak  atas  pemeliharaan  perlindungan  kesejahteraan  perawatan  asuhan  dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarganya maupun di dalam asuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
Perlindungan hukum  adalah  berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh aparat  penegak hukum  untuk  memberikan  rasa  aman  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai
ancaman  dari  pihak  manapun (Raharjo,  2000) .  Perlindungan  Hukum  merupakan  perlindungan  oleh hukum  saja.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  manusia  sebagai  subyek  hukum  terkait dengan  hak  dan  kewajibannya  dengan  sesama  manusia  maupun  lingkungannya.  Sebagai  subyek hukum  manusia  memiliki hak  dan  kewajiban  untuk melakukan suatu tindakan hukum.  Perlindungan hukum  kepada  masyarakat  merupakan  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari tindakan sewenang-wenang oleh orang lain ataupun penguasa yang bertentangan dengan hukum untuk mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  masyarakat  dapat  melangsungkan  kehidupannya dengan aman dan damai.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  anak-anak  terlantar  sebagai  subyek hukum  untuk memenuhi akan hak-hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa  adanya tindakan diskriminatif. Anak- anak  terlantar  agar  bisa  menjadi  subyek  hukum  mereka  harus  mempunyai  identitas  diri  dan  tercatat dalam administrasi kependudukan. Negara memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak terlantar. Perlindungan hukum ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar  dipelihara  oleh  Negara.  Hal  ini  diartikan  bahwa  negara  mempunyai  kewajiban  untuk memelihara  dan  melindungi  serta  bertanggung  jawab  terhadap  kelangsungan  hidup  dari  anak-anak terlantar.
Pencatatan kelahiran/akta kelahiran merupakan perwujudan hak sipil pertama kali yang diakui oleh  Negara.  Hak-haknya  sebagai  subyek  hukum  tidak  akan  bisa  diterima  apabila  seseorang  tidak mempunyai  identitas  diri  yang  tercatat  pada  akta  kelahirannya.  Identitas  diri  seseorang  dapat  dilihat dengan adanya akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Akta kelahiran sangat  penting  bagi  seseorang  termasuk  anak  terlantar  yang  tidak  diketahui  identitas  dan  asal  usul orang tuanya akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara atas status keperdataannya.
Anak  yang  terlantar  apabila  sudah  ada  pencatatan  kelahiran,  maka  negara  sudah  memberikan pengakuan  hukum  terhadap  identitas  silsilah  dan  kewarganegaraan  yang  diwujudkan  melalui dokumen pencatatan kelahiran yaitu akta kelahiran (Nurbayanti, Rofiandri, & Novitarini, 2003) . Anak terlantar sangat perlu untuk didahulukan dalam memperoleh akta kelahiran dibandingkan dengan anak –  anak  pada  umumnya  karena  anak  terlantar  tidak  memiliki  perlindungan  dari  orang  tua  sehingga sangat rentan terhadap suatu tindak kejahatan. Akta kelahiran sangat penting bagi anak terlantar untuk meminimalisir adanya suatu tindak kejahatan yang disebabkan karena tidak mempunyai akta kelahiran sebagai  identitas  diri.  Dengan  mempunyai  akta  kelahiran  seseorang  akan  mendapatkan  akses pendidikan kesehatan pelayanan publik dan mendapatkan jaminan sosial.
Peristiwa  kelahiran  seseorang  akan  dicatat  dalam  suatu  akta  pencatatan  yang  disebut  dengan. Akta  kelahiran  menurut Waluyadi  (2009) Akta  kelahiran  sangat  penting  dimiliki  oleh  setiap  orang karena  merupakan  pengakuan  resmi  dari  negara  atas  keberadaan  sebagai  warga  Negara  Salah  satu perwujudan  adanya  hak  atas  identitas  adalah  adanya  akte  kelahiran.  Masih  banyak  anak-anak  di Indonesia  belum  mempunyai  akta  kelahiran  yang  merupakan  satu  bukti  bahwa  seorang  anak  telah mempunyai  hak  identitas  sebagai  anak  termasuk  anak-anak  terlantar,  sehingga  secara  de  jure keberadaan anak yang tidak mempunyai akta kelahiran dianggap tidak ada oleh negara.
Pemberian  akta  kelahiran  adalah  suatu  bentuk  kewajiban  Negara  untuk  memberikan perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  penentuan  status  pribadi  dan  status  hukum  setiap  peristiwa kelahiran  yang  dialami  oleh  penduduk  termasuk  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang  berada  di dalam  dan/atau  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hak  identitas  diberikan  oleh Negara melalui administrasi kependudukan yaitu akta kelahiran diberikan segera setelah anak itu lahir secara gratis. Hak-hak asasi manusia harus dihargai dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan  langgeng  oleh  karena  itu  harus  dilindungi  dihormati  dipertahankan  dan  tidak  boleh  diabaikan dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
Salah satu perwujudan adanya hak atas identitas adalah adanya akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran  telah  diatur  berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana dan pejabat pencatatan sipil akan mencatat pada. Register  Akta  Kelahiran  dan  menerbitkan  Kutipan  Akta  Kelahiran.  Setiap  warga  negara  wajib mencatatkan  kelahirannya  dengan  mengajukan  terjadinya  peristiwa  kelahiran  seorang  anak  kepada instansi  yang  berwenang  untuk  mencatatkan  kelahirannya  agar  dapat  memiliki  akta  kelahiran  dan apabila  tidak  melaporkannya  akan  diberikan  sanksi  denda.  Pembuatan  akta  kelahiran  telah  diatur
dalam  perundang-undangan  yang  bertujuan  agar  setiap  warga  negara  memiliki  akta  kelahiran  yang akan dipergunakan untuk mendapatkan hak-hak pelayanan publik pendidikan kesehatan perlindungan dan  jaminan  sosial.  Pemerintah  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Permohonan  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  di  Kota  Denpasar  mengacu  kepada Permendagri  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pendataan  dan  Penerbitan  Dokumen Kependudukan  Bagi  Penduduk  Rentan  Administrasi Kependudukan,  Permendagri  No  9  Tahun  2016 tentang  Percepatan  Peningkatan  Cakupan  Kepemilikan  Akta  Kelahiran  maka  pengurusan  akta kelahiran  bagi  anak-anak  terlantar  yang  telah  bernaung  kepada  panti  asuhan  ataupun  Yayasan, persyaratan  KK  masih  tetap  berlaku  hanya  saja  mereka  dimasukkan  dalam  Kartu  Keluarga  Panti Asuhan atau Yayasan dengan kepala keluarga adalah kepala panti/ atau Yayasan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu  Anak  Agung  Ayu  Diah  Kurniawati  S.Pt.,  M  Si Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  pada tahun  2019  tercatat  Anak-anak terlantar  di  kota  Denpasar  yang  berjumlah  2000  orang  yang  keberadaannya  di  panti  Asuhan  dan  di Yayasan  Di  Kota  Denpasar  terdapat  14  panti  asuhan  dengan  anak  asuh  sejumlah  470  anak. Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilaksanakan,  hanya  sebagian  kecil  anak  di  panti  asuhan  belum mempunyai  Akta  Kelahiran.  Hal  ini  disebabkan  karena  sebagian  besar  panti  asuhan  masih  belum memasukkan  anak  tersebut  di  dalam  kartu  keluarga  panti  asuhan  yang  merupakan  satu  persyaratan yang  harus  dipenuhi  dalam  pengurusan  akta  kelahiran.  Akta  kelahiran  yang  diterbitkan  melalui program dispensasi yaitu program yang umumnya baru dilaksanakan setelah anak berumur lebih dari satu tahun.
Program  dispensasi  di  Kota  Denpasar  telah  dijalankan  walaupun  beberapa  persyaratan memperoleh  akta  kelahiran  bagi  anak  yang  dibutuhkan  belum  sempurna  dan  anak  tersebut  sudah mendapatkan akta kelahiran dan sebagai walinya adalah pimpinan Yayasan atau panti asuhan. Tidak adanya akta kelahiran akan berdampak kepada hak-hak identitas anak yaitu hak pendidikan kesehatan maupun  jaminan  sosial.  Dengan  tidak  mempunyai  dokumen  identitas  diri  banyak  anak-anak  yang terjerumus  dalam  tindakan  kriminalitas  dan  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggungjawab.
Berdasarkan Permendagri 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peristiwa kependudukan yang penting termasuk peristiwa kelahiran harus dilaporkan kepada  pihak  berwenang.  Pihak  berwenang  akan  mencatat/membuat  Register  Akta  Kelahiran  yang mencatat  mengenai  peristiwa  kelahiran  yang  diterbitkan  dan  ditandatangani  oleh  pejabat  berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya akan membuat Kutipan Akta Kelahiran yaitu kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran diterbitkan dan ditandatangani  oleh  pejabat  berwenang  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan kutipan  ini  yang  diserahkan  kepada  pihak  pemohon.  Setiap  peristiwa  kelahiran  harus  didaftarkan  di Kantor  Catatan  Sipil  agar  mendapatkan  akta  kelahiran  sebagai  bukti  yang  sah  mengenai  status kewarganegaraan  dan  identitas  seseorang.  Pendaftaran  ini  memerlukan  data  –  data  lengkap  suatu peristiwa  kelahiran  untuk  dapat  membuat  akta  kelahiran  dan  data  –  data  tersebut  yang  akan dimasukkan dalam akta kelahiran yang dimohonkan. Jika tidak ada data – data lengkap sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran maka pembuatan akta kelahiran tidak dapat dilakukan.
Sebelum tahun 2016 pengurusan akta kelahiran bagi anak terlantar terbentur dengan salah satu persyaratan  yang  harus  dipenuhi  yaitu  mengurus  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  asal-usul  anak- anak  terlantar  dari  Kepolisian  yang  pelaksanaannya  memerlukan  waktu  dan  tenaga  sehingga  pihak yayasan  atau  panti  asuhan  enggan  mengurus  akta  kelahiran  bagi  anak-  anak  asuhannya.  Dengan melihat permasalahan seperti itu, maka pemerintah menerbitkan peraturan untuk memudahkan pihak panti asuhan dan yayasan untuk mengurus akta kelahiran. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pihak  penanggung  jawab  yaitu  panti  asuhan  atau  yayasan  tidak  perlu  lagi  mengurus  BAP  asal-usul anak  terlantar  dari  kepolisian  cukup  dengan  membuat  SPTJM  kebenaran  data  kelahiran  yang ditandatangani  oleh  wali/penanggung  jawab  (Permendagri  No  9  Tahun  2016).  Surat  Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh panti asuhan tentang data  kelahiran  anak  yang  diurus  akta  kelahirannya  dan  diketahui  oleh  dua  orang  saksi  Panti  asuhan menganggap  ketentuan  ini  sangat  memudahkan  bagi pihak  panti  asuhan  untuk  mengurus  pencatatan kelahiran/akta  kelahiran  untuk  anak-anak  terlantar  yang  ada  dalam  asuhannya.  Berdasarkan Permendagri  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pendataan  dan  Penerbitan  Dokumen
Kependudukan  Bagi  Penduduk  Rentan  Administrasi  Kependudukan  Permendagri  No  9  Tahun  2016 tentang  Percepatan  Peningkatan  Cakupan  Kepemilikan  Akta  Kelahiran  di  Kota  Denpasar.  Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 kategori yaitu Akta kelahiran umum akta kelahiran terlambat dan akta kelahiran seorang ibu. Dengan status hukum yaitu anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah anak seorang ibu serta anak yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya. Bagi anak- anak  tidak  diketahui  asal-usul  atau  keberadaan  orang  tuanya  maka  diperlukan  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP)  asal-usul  anak-  anak  terlantar  dari  Kepolisian  atau  Surat  Pernyataan  Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab dalam konteks ini panti asuhan.
Kota  Denpasar  telah  menerapkan  peraturan  pemerintah  tentang  Administrasi  Kependudukan yang akan mencatatkan kelahiran untuk mendapatkan Akta Kelahiran Persyaratan untuk mendapatkan akta tersebut adalah sebagai berikut:
a) Akta  Kelahiran  Umum  :  (Pelaporan  Sampai  60  Hari  setelah  Kelahiran)  yaitu  sebagai berikut  :  mengisi  formulir  permohonan  akta  kelahiran  (F-201)  Surat  Keterangan  Asli Kelahiran  Dokter/Bidan  yang  menolong,  Surat  Keterangan  Asli  Kelahiran  Kepala Desa/Lurah, Fotocopy Akta Perkawinan orang tua Fotocopy, KK + KTP kedua orang tua + dua saksi.
b) Akta  Kelahiran  Terlambat  :  (Melampaui  batas  waktu  lewat  60  hari  sejak  kelahiran)  yaitu sebagai berikut : sama dengan Kelahiran Umum butir 1 sampai dengan 5 Mengisi formulir pernyataan  orang  tua  bermaterai  Rp  6000  -  yang  menyatakan  kelahiran  terlambat  Dengan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana Setempat.
c) Akta  Kelahiran  Anak  Seorang  Ibu  yaitu  sebagai  berikut  :  Mengisi  formulir  permohonan akta  kelahiran  (F-2  01),  Surat  Keterangan  Asli  Kelahiran  Dokter/Bidan  yang  menolong, Surat  Keterangan  Asli  Kelahiran  Kepala  Desa/Lurah,  Fotocopy  Akta  Kelahiran  Ibu  (jika tidak  ada  bisa  menyertakan  Ijazah  Ibu),  Fotocopy  KK  +  KTP  orang  tua  +  dua  saksi, Mengisi formulir pernyataan Ibu bermeterai Rp 6000 - (apabila kelahiran melampaui batas waktu lewat 60 hari sejak kelahiran, Mengisi formulir pernyataan orang tua bermaterai Rp 6000  -  tentang  tidak  keberatannya  anak  tersebut  dicatatkan  sebagai  Anak  Seorang  Ibu Dengan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana Setempat (apabila kelahiran melampaui batas waktu lewat 60 hari sejak kelahiran).
Dari hasil wawancara dengan Ibu Dra Pande Made Sri Artatik M Si Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan  Sipil  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Denpasar  pada  prinsipnya  pelayanan pencatatan  sipil  termasuk  pembuatan  akta  kelahiran  bagi  setiap  orang  adalah  sama  perlakuannya  Di Kota Denpasar pelayanan publik dilaksanakan melalui satu pintu yaitu melalui Mal Pelayanan Publik Kota  Denpasar  Graha  Sewaka  Dharma.  Pendaftaran  pengurusan  akta  kelahiran  akan  disampaikan pada  Mal  Pelayanan  Publik  Kota  Denpasar  dengan  membawa  persyaratan-persyaratan  yang  telah diinformasikan kepada masyarakat melalui pamflet maupun digital.
Setelah  dilakukan  verifikasi  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  apabila persyaratan  belum  lengkap,  maka  pemohon  akan  diberikan  informasi  untuk  melengkapi  kekurangan persyaratan  yang  dimaksud.  Apabila  hasil  verifikasi  lengkap  maka  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  akan  mencetak  akta  kelahiran  yang  dimohonkan.  Secara  umum  persyaratan  untuk mengurus akta kelahiran adalah surat kelahiran dari dokter atau bidan maupun penolong kelahiran dua nama  dan  identitas  saksi  kelahiran  KK  orang  tua  KTP  orang  tua  dan  kutipan  akta  nikah  atau  akta kelahiran orang tua Untuk anak-anak terlantar pengurusan akta kelahiran dilakukan oleh pihak panti asuhan/yayasan dengan melampirkan persyaratan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Sepanjang  persyaratan  sesuai  dengan  perundang-undangan  telah  terpenuhi  maka  akan diterbitkan  dokumen  akta  kelahirannya.  Akta  kelahiran  bagi  anak-anak  terlantar  di  kota  Denpasar dapat  diterbitkan  dengan  perlakuan  yang  sama  dengan  anak-anak  pada  umumnya.  Pembuatan  akta kelahiran bagi anak terlantar sudah mempunyai dasar-dasar hukum yaitu UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  24  Tahun  2013 Permendagri  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pendataan  dan  Penerbitan  Dokumen Kependudukan  Bagi  Penduduk  Rentan  Administrasi  Kependudukan  dan  Permendagri  No  9  Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
Akta  kelahiran  yang  sudah  dimiliki  oleh  anak-anak  terlantar  di  kota  Denpasar  telah dimanfaatkan  untuk  mendapatkan  akses  pendidikan  pelayanan  kesehatan  pelayanan  publik  dan
jaminan  sosial.  Anak-anak  terlantar  di  kota  Denpasar  yang  berada  dalam  panti  asuhan  maupun yayasan  akan  dapat  tumbuh  dan  berkembang  menyongsong  kehidupan  yang  lebih  baik  sebagai generasi penerus dan berguna bagi nusa dan bangsa.
Dengan  perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat  cepat,  Pemerintah  Pusat  melalui Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam  Negeri  membuat program  administrasi  kependudukan  melalui  sistem  online.  Percontohan  program  ini  salah  satunya diberikan kepada Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar  yang  meluncurkan  mesin  Anjungan  Dukcapil  Mandiri  (ADM)  sebagai  mesin  pelayanan masyarakat  dalam  bidang  pencatatan  sipil  Mesin  ADM  ini  diharapkan  dapat  mempercepat  proses pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan yang akan dapat memangkas proses birokrasi pembuatan  surat-surat  pencatatan  sipil.  Dengan  adanya  mesin  ini  masyarakat  tidak  lagi  menunda pengurusan  pembuatan  surat-surat  pencatatan  sipil.  Mesin  ini  juga  dapat  meminimalkan  potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan hingga korupsi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  ada  beberapa  simpulan  yang  dapat dibuat, yaitu: pertama, anak-anak terlantar yang tidak memiliki akta kelahiran akan berdampak kepada tidak  diterimanya  hak-hak sipil  seperti  tidak diakui  keberadaannya  di  negara  RI,  tidak  mendapatkan jaminan  sosial  kesehatan  pendidikan  dan  rentan  terhadap  eksploitasi  anak,  ataupun trafficking/perdagangan  anak.    Kedua,  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Denpasar  telah menerbitkan  akta  kelahiran  bagi  semua  anak-anak  terlantar  yang  dimohonkan  oleh  panti  asuhan tempat mereka bernaung.

## 2. Saran
Selain itu, ada beberapa saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: pertama, untuk  yayasan  dan  panti  asuhan  agar  memenuhi  peraturan  pemerintah  tentang  adminduk  sehingga anak-anak  asuhannya  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Kedua,  untuk  pemerintah  agar meningkatkan pelayanan Adminduk terutama pada anak-anak terlantar atau penduduk rentan.

## DAFTAR PUSTAKA
Astri,  H.  (2014).  Kehidupan  Anak  Jalanan  di  Indonesia:  Faktor  Penyebab,  Tatanan  Hidup  dan  Kerentanan Berperilaku Menyimpang. Aspirasi , 5 (2), 145–155.
Ihsan, K. (2016). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B). JOM FISIP , 3 (2), 1–15.
Nasution, R. D. (2016). Pengaruh Kesenjangan Digital terhadap Pembangunan Pedesaan (Rural Development). Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , 20 (1), 31–44.
Nurbayanti, H. S., Rofiandri, R., & Novitarini,  W. (2003). Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas . Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Saraswati, R. (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (2nd ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti. Setiawan, H. H. (2017). Akta Kelahiran sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. Sosio Informa , 3 (1), 26–39.
Siregar,  B.,  Kusumah,  M.  W.,  &  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia.  (1986). Hukum  dan  hak-hak anak . Jakarta: Yayasan LBH Indonesia bekerja sama dengan C.V. Rajawali. Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak . Bandung: Mandar Maju.
Zefianningsih, B. D., Wibhawa, B., & Rachim, H. A. (2017). Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi. RISET & PKM , 3 (1), 9–18.