## KONSEP AKAD MUDHOROBAH MUSYTAROKAH DALAM EKONOMI ISLAM
Oleh:

## Nurul Iflaha
Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Miftahul Ulum Lumajang
Nvrulifl4h4@gmail.com
Abstrak
Akad mudhorabah  musytarokah merupakan  salah  satu  akad  yang  dapat digunakan  untuk  menjalankan  bisnis  sesuai  dengan  Syari’ah  Islam.  Akad mudhorobah musytarokah merupakan bentuk  ijtihad para ulama dengan menimbang bahwa  kebutuhan  masyarakat  untuk  meningkatkan  usaha  serta  kesejahteraan hidupnya membutuhkan modal atau dana dari orang lain, serta kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan usaha  tertentu. Konsep akad mudhorobah musytarokah adalah  gabungan  dari  konsep  akad mudhorobah dan musyarokah , mudhorib sebagai pemilik modal dan musytarik sebagai pengelola modal sama-sama menyertakan  modal  untuk  usaha  yang  dilakukan.  Sementara  untuk  keuntungan  dari hasil  kerjasama  diberikan  kepada musytarik terlebih  dahulu,  selanjutnya  dibagikan kepada mudhorib dan  pengelola  modal  disesuaikan  dengan  proporsional  masing- masing  modal.  Konsep  akad  ini  boleh  digunakan  dalam  perbankan  syariah  sebagai Lembaga  Keuangan  Syariah  serta  dalam  asuransi  syariah,  yakni  asuransi  jiwa, kerugian dan reasuransi syari’ah sebagai bentuk manifestasi dari ekonomi Islam.
Kata kunci : Akad, Mudhorobah Musytarokah, Ekonomi Islam.

## A. PENDAHULUAN
Manusia  hidup  di  dunia  tidak  terlepas  dengan  kegiatan  ekonomi,  karna  pada hakikatnya manusia membutuhkan kesejahteraan hidup demi memelihara, melindungi dan  mempertahankan  hidup.  Manusia  sebagai  pelaku  ekonomi  tertuntut  untuk menyesuaikan  dengan  kegiatan  ekonomi  yang  semakin  berkembang  seiring  dengan perkembangan zaman semakin modern.
Ekonomi  pada  hakikatnya  adalah  segala  aktifitas  yang  berkaitan  dengan produksi,  konsumsi  dan  distribusi  (yang  berupa  barang  dan  jasa  yang  bersifat material)  diantara  orang-orang.  M.Dawan  Rahardo  menginformasikan  pengertian ekonomi lebih lengkap yang dikutip dari buku The Pinguin Dictionary Of Economics . Dalam  buku  tersebut  dijelaskan  bahwa  ekonomi  adalah  kajian  tentang  produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat manusia. Rahardjo menjelaskan bahwa definisi yang terdapat dalam buku tersebut lebih lengkap karena menjelaskan objek  ekonomi  (yaitu  kekayaan)  dan  aspek  konsumsi  (sebagai  kegiatan  ekonomi). 1
Sementara  Budiono  menjelaskan  bahwa  manusia-dalam  kacamata  ekonomi- melakukan tiga kegiatan pokok: produksi, konsumsi dan pertukaran. 2
Sesuai dengan sejarahnya, ekonomi memiliki beberapa sistem yakni kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis adalah kegiatan perseorangan ataupun kegiatan satuan-satuan usaha harus diberi kebebasan untuk mengurusi kepentingannya sendiri dan  memperbaiki  kedudukannya  di  bidang  ekonomi. 3 Sedangkan  sosialis  adalah sistem  yang menyatakan bahwa hak-hak individu  dalam bidang  ekonomi  ditentukan dalam  prinsip  kesamaan,  sumber  pendapatan  menjadi  milik  masyarakat  secara keseluruhan. 4
Sistem kapitalis dan sosialis merupakan sistem yang dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan ekonomi oleh berbagai negara. Namun sistem kapitalis dengan
1 M. Dawam Rahardjo. Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat,  1999), h. 5-6
2 Budiono, Ekonomi Mikro (Yogyakarta: BPFE, 1982), h. 1
3 Sumitro  Djoyohadikusumo, Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi (Yogyakarta:  Obor Indonesia, 1991), h. 27.
4 Agustiana, Sistem Ekonomi Kapitalisme , Jurnal Universitas Tadoluko, 2014
mekanisme  pasarnya  dan  sosialis  dengan  perekonomian  terpimpin  yang  menjadi ideologi  ekonomi  dunia  barat  dan  timur  belum  mampu  menyelesaikan  masalah ekonomi.  Maka  dari  itu,  muncullah  sistem  ekonomi  alternatif  dengan  berpedoman pada prinsip keadilan yang dianggap mampu mengatasi permasalahan ekonomi yaitu sistem ekonomi Islam.
Ekonomi  Islam  dalam  artian  sistem  ekonomi  pada  dasarnya  merupakan pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau Negara dengan suatu cara dan  metode  tertentu  (system  ekonomi  bersifat  normatif). 5 Sistem  ekonomi  Islam mempunyai prinsip-prinsip dasar  yakni lebih mengutamakan aspek hukum dan etika yakni  adanya  keharusan  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum  dan  etika  bisnis  yang Islami. 6
Pengertian  ekonomi  Islam  dalam  arti  “ilmu  ekonomi”  telah  dijelaskan  oleh beberapa  pakar,  Hasnuzzaman  menjelaskan  bahwa  ekonomi  Islam  adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas  pemanfaatan  sumber-sumber  material  untuk  memberikan  kepuasan  (pada manusia)  dan  dilakukan  dalam  rangka  menjalankan  kewajiban  kepada  Allah  dan masyarakat;  dan  M  akram  Khan  juga  menjelaskan  bahwa  ekonomi  Islam  bertujuan untuk  mempelajari  keunggulan  manusia  yang  dicapai  melalui  pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerja sama dan pastisipasi. 7
Menurut  Syed  Nawab  Haider  Naqvi,  ilmu  ekonomi  Islam,  singkatnya merupakan  kajian  tentang  perilaku  ekonomi  orang  Islam  representatif  dalam masyarakat  muslim  modern. 8 Menurut  Abdul  Mannan,  ilmu  ekonomi  Islam  tidak hanya  mempelajari  individu  sosial  melainkan  juga  manusia  dengan  bakat  religius
5 Rahadjo, h.4 6 Adiwarman Karim, Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, Sistem Ekonomi Islam, Seminar “Perbankan Syari’ah sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional, (Jakarta: 6 Desember 2001), h.12
7 Muhammad, Ekonomi Mikro . H.6-7
8 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28
Vol 1 No 1 September 2019
manusia itu sendiri. 9 Ilmu Ekonomi Syari‟ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau  perilaku  manusia  secara  aktual  dan  empirikal,  baik  dalam  produksi,  distribusi, maupun  konsumsi  berdasarkan  Syari‟at  Islam  yang  bersumber  Al-Qur‟an  dan  As- Sunnah serta Ijma‟ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 10
Dalam  sistem  ekonomi  Islam  satu  hal  penting  yang  menjadi  perhatian  ialah larangan  praktik  riba.  Islam  sangat  melarang  akan  adanya  praktik  riba  dalam  segala bentuk  usaha  maupun  kerja  sama.  Salah  satu  ayat  yang  menerangkan  tentang  riba adalah surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279, yang berbunyi:
ََنَيَذَلااَهَ يَأَي اَوَ نَماَء اَوَقَ تا اَوَرَذَوََهلَلا ََنَمَ َيَقَباَم َ آوَبَرلا ﴿َ ََيَْنَمَؤَمَ َمَتَنَكَ َنَإ ۸۷۲ ََمَلنَإَفَ﴾ اَوَلَعَفَ ت اَوَ نَذَأَف ََنَوَمَلَظَت َلَوََنَوَمَلَظَت َلَََمَكَلاَوَمَاََسَوَءَرََمَكَلَ فََمَتَبَ تََنَإَوََهَلوَسَرَوََللهاََنَمَبَرََبِ ﴿ ۸۷۲ ﴾
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  tinggalkanlah sisa  riba  (yang  belum  dipungut),  jika  kamu  orang-orang  yang  beriman  (278). Maka  jika  kamu  tidak  mengerjakan  (meninggalkan  sisa  riba),  maka  ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan  riba)  maka  bagimu  pokok  hartamu;  kamu  tidak  menganiaya  dan tidak (pula) dianiaya (279).” 11
Maksud  dari  ayat  tersebut  ialah  Allah  SWT  dengan  jelas  dan  tegas mengharamkan apapun jenis  tambahan  yang diambil  dari pinjaman dan  menyatakan sebagai  perintah  terlarang  bagi  umat  Islam.  Allah  SWT  memerintahkan  orang  yang beriman agar meninggalkan sisa riba.
Dengan  sistem  ekonomi  Islam  tersebut  rupanya  sistem  ini  diterima  dengan baik oleh masyarakat sehingga semakin berkembang. Dengan semakin berkembangan perekonomian  syariah  ,  berkembang  pula  akad-akad  yang  digunakan  dalam
9 Muhammad  Abdul  Mannan, Teori  Dan  Praktik  Ekonomi  Islam, (Yogyakarta  : PT.Dana Bhakti Wakaf, 1997), . 20-22.
10 Abdul  Mannan, Hukum  Ekonomi  Syari’ah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29.
11 QS. Al-Baqarah (2): 278-279.
perekonomian  tersebut.  Jika  dahulu  di  zaman  Nabi  hanya  terkenal  dengan  sistem mudharabah saja  yang  mana  sistem  ini  diterapkan  sebelum  Nabi  diangkat  menjadi Rasul.  Bahwa  dahulu  Nabi  pernah  berkongsi  untuk  menjualkan  barang  dagangan khotidjah  pada  waktu  itu,  dengan  sistem  pembayaran  bagi  hasil.  Setelah  semakin lama berkembang dan perekonomian syariah adalah solusi bagi krisis perekonomian pada  waktu  itu,  mulailah  timbul  akad-akad  baru  dan  di  Indonesia  telah  ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan masing-masing akad.
Salah  satu  contoh  akad  yang  mengalami  perkembangan  dari  akad  dahulu adalah mudharabah  musytarakah. Akad  ini  merupakan  bentuk  perkembangan  dari akad mudhorobah dan perpaduan dengan akad musyarokah . Dalam ketentuan umum pada  Fatwa  DSN-MUI      ditegaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan mudhorobah musytarokah adalah  bentuk  akad mudhorobah yang  dalam  kegiatan  usahanya mudhorib /pengelola    dana  menyertakan  dana  yang  dimilikinya  ( syirkah ,  pen)  untuk diinvestasikan  secara  bersama-sama  dan  dalam  ketentuan  hukumnya  ditetapkan bahwa  akad mudhorobah musytarokah boleh  dilakukan  oleh  Lembaga  Keuangan Syari’ah karena merupakan pengembangan dari hukum mudhorobah .

## B. Konsep Akad Mudhorobah
Mudharabah  musytarakah merupakan  perpaduan  antara  akad mudharabah dan  akad musyarakah . 12 Akad Mudharabah  musytarakah adalah  bentuk  akad mudharabah dimana  pengelola  dana  menyertakan  modal  atau  dananya  dalam kerjasama  investasi.  Dalam  buku  Tarmizi  juga  disebutkan  bahwa Mudharabah musytarakah adalah gabungan dari dua kata mudharabah dan musyarakah . 13
Mudhorobah adalah suatu bentuk  kontrak  yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW,  sejak  zaman  jahiliyah/sebelum  Islam.  Dan  Islam  menerimanya  dalam  bentuk bagi  hasil  dan  investasi.  Dalam  Bahasa  Arab  ada  tiga  istilah  yang  digunakan  untuk bentuk organisasi bisnis ini: Qiradh, Muqoqodah dan Mudhorobah. Ketiga istilah ini
12 Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE, 2011), h. 342.
13 Erwandi  Tarmizi, Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer (Bogor:  PT.  Berkat  Mulia Insani, 2016), h. 523
tidak  ada  perbedaan  prinsip.  Perbedaan  istilah  ini  mungkin  disebabkan  oleh  faktor geografis.  Imam  Abu  Hanifah  dan  Ahmad  bin  Hambal  di  Irak  menggunakan  istilah Mudhorobah,  sebaliknya  Imam  Malik  dan  Syafi’I  menggunakan  istilah  qiradh  atau muqorodhah, mengikuti kebiasaan di hijaz. 14
Mudharabah berasal  dari  kata dharb yang  berarti  memukul  atau  berjalan.
Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini  lebih  tepatnya  adalah  proses  seseorang memukul  kakinya  dalam  menjalankan  usahanya.  Sedangkan  secara  istilah mudharabah adalah  akad  kerja  sama  antara shahibul  maal (pemilik  modal)  dengan mudharib (yang  mempunyai  keahlian  atau  keterampilan)  untuk  mengelola  suatu usaha yang produktif dan halal. 15
Terdapat  beberapa  definisi  mudhorobah  menurut  para  ahli  antara  lain  dalam buku  Dumairi  dijelaskan Mudharabah adalah  penyerahan  harta  dari shahib  al-maal (pemilik  modal/dana)  kepada mudharib (pengelola  dana)  sebagai  modal  usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati.  Jika  terjadi  kerugian,  maka  ditutupi  dengan  laba  yang  diperoleh. 16 Selanjutnya  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  pasal  20  ayat  (4), mudhorobah adalah  kerja  sama  antara  pemilik  dana  dengan  pengelola  modal  untuk  melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah . 17
Menurut  Abdur  Rahman  L.  Doi, mudharabah dalam  terminologi  hukum adalah  suatu  kontrak  dimana  suatu  kekayaaan  ( property )  atau  persediaan  ( stock ) tertentu  ( ras  al-mal )  ditawarkan  oleh  pemiliknya  atau  pengurusnya  ( rabb  al-mal ) kepada  pihak  lain  untuk  membentuk  suatu  kemitraan  ( joint  partnership )  yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keutungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang
14 Hisranuddin, Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia (Yogyakarta:Genta Pers, 2008),
h.14
15 Nurul  Huda  dan  Muhammad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis Dan Praktis (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2010), h.71-72
16 Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 9
17 Permata press. Kompilasi Hukum Islam. (Permata press: Jakarta)
ini  disebut mudharib .  Perjanjian  ini  adalah  suatu contract  of  co-pertnership . 18 Dan didalam  buku  Fiqih  Ekonomi  Syari’ah  (Sutan) Mudhorobah merupakan  sebuah kontrak  (perjanjian)  antara  pemilik  modal  ( rab  al  mal )  dan  pengguna  dana ( mudharib )  untuk  digunakan  aktivitas  yang  produktif  dimana  keuntungan  dibagi antara  pemodal  dan  pengelola  modal.  Kerugian  jika  ada  ditanggung  oleh  pemilik modal,  jika  kerugian  itu  terjadi  dalam  keadaan  normal,  pemodal  ( rab  al  mal )  tidak boleh berinvestasi kepada pengguna dana ( mudhorib ) dalam menjalankan tugasnya. 19
Dari beberapa definisi  yang telah disebutkan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa mudhorobah merupakan salah satu bentuk akad kerjasama antara orang  yang  memiliki  modal/dana  dengan  orang  yang  akan  mengelola  modal/dana untuk  menjalankan  suatu  usaha  dengan  perjanjian  tertentu  yang  disesuaikan  dengan syari’ah Islam.
Dalam  akad mudharabah terdapat  dua  pihak  yang  berjanji  melakukan  kerja sama  dalam  suatu  ikatan  kemitraan.  Pihak  yang  satu  merupakan  pihak  yang menyediakan dananya untuk diinvestasikan ke dalam kerja sama kemitraan tersebut, yang  disebut  dengan shahib  al-mal atau rabbul  maal ,  sedangkan  pihak  yang  lain menyediakan  pikiran,  tenaga,  dan  waktunya  untuk  mengelola  usaha  kerja  sama tersebut, yang disebut mudharib . 20
Apabila  dalam  akad mudharabah tidak  mendapatkan  laba  sama  sekali  atau mengalami kerugian, maka mudharib (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya,  dan shahib  al  mal (pemilik  modal)  tidak  berhak  menentukan  kerugian mudharib .  Demikian  ini  jika  kerugian  tidak  disebabkan  kelalaian  dari  pihak mudharib . 21 Bila mudharib melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka mudharib diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh shahibul mal . 22
18 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2014),   h. 292.
19 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah (Jakarta : Kencana, 2012) h.195
20 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, h. 291.
21 Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf, h. 9.
22 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 84.
Dan  apabila  mengalami  keuntungan,  maka  keuntungan  dibagi  dua  antara  pemodal dan pengelola modal. 23
Dari segi rukun mudharabah , Para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat  bahwa  rukun mudharabah adalah  ijab  dan  qabul,  yakni  lafazh  yang menunjukkan  ijab  dan  qabul  dengan  menggunakan mudharabah , muqaridhah , muamalah , atau kata-kata lain yang searti dengannya. 24
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  rukun mudharabah ada  tiga,  yaitu  dua orang  yang  melakukan  akad  ( al-aqidani ),  modal  ( ma’qud  alaih ),  ada  shighat  ( ijab dan qabul ). Ulama Syafi’iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan,  laba, shighat ,  dan  dua  orang  yang  berakad. 25 Dan  dalam  Kompilasi Islam  pasal  232,  rukun mudhorobah ada  3  yaitu shohib  al-maal /pemilik  modal, mudhorib / pengelola modal dan akad.
Syarat-syarat  sah mudharabah ,  berhubungan  dengan    rukun-rukun mudhorobah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudhorobah yaitu sebagai berikut:
1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk  emas  atau  perak  batangan  (tabar)  maka  emas  hiasan  atau  barang dagangan lainnya, mudhorobah tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka dibatalkan  akad  anak-anak  yang  masih  kecil,  orang  gila  dan  orang-orang    yang berada dibawah pengampunan.
3. Modal  harus  diketahui  dengan  jelas  agar  dapat  dibedakan  antara  modal  yang diperdagangkan  dan  laba  atau  keuntungan  dari  perdagangan  tersebut  yang  akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
23 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah , h.195
24 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 226.
25 Rachmat Syafei, Fiqih , h. 226.
6. Mudhorobah  bersifat  mutlak,  pemilik  modal  tidak  mengikat  pengelola  harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu
7. harus berupa uang emas atau perak, 2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam  bentuk  nisbah    dan  dituangkan  dalam  akad  pembukaan  rekening,  dan  3) Tidak diikat dengan waktu khusus. 26
Tetapi, menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Islam, syarat mudhorobah yaitu sebagai berikut:
1. pemilik  modal  wajib  menyerahkan  dana  dan  atau  barang  yang  berharga  kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. 27

## C. KONSEP AKAD MUSYAROKAH
Musyarakah merupakan  istilah  yang  sering  dipakai  dalam  konteks  skim pembiayaan  Syariah.  Istilah  lain  dari  musyarakah  adalah syarikah atau syirkah. 28
Syirkah secara  etimologis  mempunyai  arti  percampuran  ( ikhlitath ),  yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. 29
Sedangkan  menurut  istilah,terdapat  beberapa  definisi  dari  beberapa  ahli. Menurut  ulama  Hanafiyah,  Syirkah  adalah  penggabungan  harta  (dan/atau keterampilan,pen) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama. 30 Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  dimana  masing-masing  pihak  memberikan kontribusi  dana  (amal/ expertise )  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  resiko akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan. 31 Sedangkan  menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Syirkah / musyarokah adalah kerja sama antara
26 Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf, h. 11-12.
27 Permata press. Kompilasi Hukum Islam. (Permata press: Jakarta)
28 Heri Sudarsono , Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta, P3EI, 2004 ( , h.67 29 Rachmat Syafei, Fiqih , h.183.
30 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) h.294.
31 Nawawi, Ismail. 2012. Fiqih muamalah . Cet.1. Ghalia Indonesia.
dua  orang  atau  lebih  dalam  hal  permodalan,  keterampilan,  atau  kepercayaan  dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah . 32
Dalam  pembagian  proporsi  keuntungan  dalam  akad musyarokah harus dipenuhi hal-hal berikut:
1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
2. Rasio/nisbah  keuntungan  untuk  masing-masing  mitra  usaha  harus  ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan  modal  yang  disertakan.  Tidak  diperbolehkan  untuk  menetapkan lumsum  untuk  mitra  tertentu,  atau  tingkat  keuntungan  tertentu  yang  dikaitkan dengan modal investasinya.
Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:
1. Imam  Malik  dan  Imam  Syafi’I  berpendapat  bahwa  proporsi  keuntungan  dibagi diantara  mereka  menurut  kesepakatan  yang  ditentukan  sebelumnya  dalam  akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
2. Imam  Ahmad  berpendapat  bahwa  proporsi  keuntungan  dapat  pula  berbeda  dari proporsi modal yang mereka sertakan.
3. Imam  Abu  Hanifah,  yang  dapat  dikatakan  sebagai  pendapat  tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi  normal.  Namun  demikian,  mitra  yang  memutuskan  menjadi sleeping partner , proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.
Sedangkan  dalam  penentuan  kerugian  para  ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. 33
Dalam rukun musyarokah , hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya ada  satu,  yaitu shighat ( iab dan qabul )  karena  shighatlah  yang  mewujudkan  adanya transaksi syirkah .  Dan  mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  rukun syirkah ada  4  : shighat ,  dua  orang  yang  melakukan  transaksi  (‘ aqidain ),  dan  objek  yang
32 Permata press. Kompilasi Hukum Islam. (Permata press: Jakarta)
33 Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah, h.
ditransaksikan. Shighat ,  yaitu  ungkapan  yang  keluar  dari  masing-masing  dari  dua pihak  yang  bertransaksi  yang  menunjukkan  kehendak  untuk  melaksanakannya. Shighat terdiri dari ijab Kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah,  baik  berupa  perbuatan  maupun  ucapan.  ‘aqidain  adalah  dua  pihak  yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi ( ahliyah al-‘aqad , yaitu  balig,  berakal,  pandai  dan  tidak  dicekal  untuk  membelanjakan  harta).  Adapun objek syirkah ,  yaitu  modal  pokok.  Ini  bias  berupa  harta  maupun  pekerjaan.  Modal pokok syirkah harus  ada.  Tidak  boleh  berupa  harta  yang  terutang  atau  benda  yang tidak  diketahui  karena  tidak  dapat  dijalankan  sebagai  mana  yang  menjadi  tujuan syirkah , yaitu mendapat keuntungan. 34
Adapun yang menjadi syarat syirkah menurut kesepakatan ulama yaitu:
1. Dua pihak  yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian ( ahliyah ) untuk  mewakilkan  dan  menerima  perwakilan.  Demikian  ini  dapat  terwujud  bila seseorang berbstatus merdeka, baligh dan pandai ( rasyid ). Hal ini karena masing- masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi  adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
2. Modal syirkah diketahui
3. Modal syirkah ada pada saat transaksi
4. Besarnya  keuntungan  diketahui  dengan  penjumlahan  yang  berlaku,  seperti setengah, dan lain sebagainya. 35

## D. PERBEDAAN MUDHOROBAH DAN MUSYAROKAH
Mudhorobah dan musyarokah sebagai  salah  satu  akad  dalam  syari’ah  Islam merupakan salah satu contoh akad kerja sama antara pelaku bisnis. Namun keduanya memiliki  perbedaan,  Perbedaan  yang  esensial  dari  musyarokah  dengan mudhorobah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu dari antara  itu.  Dalam  mudhorobah,  modal  hanya  berasal  dari  satu  pihak,  sedangkan
34 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, h.
35 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, h.266
dalam musyarokah modal  berasal  dari  dua  belah  pihak. 36 Dalam  segi  pengelolaan, yang  melakukan  usaha  dalam  akad mudhorobah adalah  pengelola  modal  sedangkan dalam  akad musyarokah kedua  belah  pihak  yang  sekaligus  menjadi  pemodal merupakan pelaku usaha yang bertanggung jawab  terhadap usaha yang dilakukan.
Dari  segi  keuntungan  dan  kerugian,  dalam  akad mudhorobah membagi  dua hasil  keuntungan  antara mudhorib dan shohibul maal dan  apabila  terjadi  kerugian maka mudhorib tidak dibebankan kerugian dan tidak berhak pula mendapatkan upah atas  usahanya.  Sedangkan  dalam  akad musyarokah ,  pembagian  kerugian  atau keuntungan  disesuaikan  dengan  proporsional  masing-masing  modal  yang diinvestasikan.
Musyarokah  dan  mudhorobah  dalam  literatur  Fiqh  berbentuk  perjanjian kepercayaan (‘uqud al-amanah )  yang menuntut  tingkat  kejujuran untuk  kepentingan bersama  dan  setiap  usaha  dari  masing-masing  pihak  untuk  melakukan  kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam. 37

## E. KONSEP AKAD MUDHOROBAH MUSYTAROKAH
Mudhorobah  musytarokah adalah  bentuk  akad  mudhorobah  yang  dalam kegiatan  usahanya mudhorib /pengelola  modal/dana  menyertakan  dana  yang dimilikinya  ( syirkah ,  pen)  untuk  diinvestasikan  secara  bersama-sama. 38 Dalam mudharabah  musytarakah ,  pengelola  dana  (berdasarkan  akad mudharabah ) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah ). Pemilik  modal musyarakah ( musytarik )  memperoleh  bagian  hasil  usaha  sesuai dengan  porsi  modal  yang  disetorkan.  Pembagian  hasil  usaha  antara  pengelola  dana dan pemilik dana dalam mudharabah . 39
Dalam peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepan  LK)  Nomor:  PER-o3/BI/2007  tentang  kegiatan  perusahaan  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syai’ah  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan mudhorobah
36 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, h.
37 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, h.
38 H.89
39 Firdaus  Furywardhana, Akuntansi  Syariah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah (t.t: Guepedia, t.th), h.66.
musytarokah adalah dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama  dengan  pihak  lain  yang  bertindak  sebagai  penyandang  dana  ( shohib  al-maal ), dimana shohib  al-maal dan  perusahaan  pembiayaan  selaku  pengelola  ( mudharib ) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad. 40
Pembagian  hasil  usaha mudharabah  musytarakah diatur  dalam  PSAK  105 tentang akuntansi mudharabah , paragraf 34 sebagai berikut:
1. Hasil  investasi  dibagi  antara  pengelola  dana  (sebagai mudharib )  dan  pemilik dana  sesuai nisbah yang  disepakati,  selanjutnya  bagian  hasil  investasi  setelah dikurangi  untuk  pengelola  dana  (sebagai mudharib )  tersebut  dibagi  antara pengelola  dana  (sebagai musytarik )  dengan  pemilik  dana  sesuai  porsi  modal masing-masing; atau
2. Hasil  investasi  dibagi  antara  pengelola  dana  (sebagai musytarik )  dan  pemilik dana  sesuai  dengan  porsi  modal  masing-masing,  selanjutnya  bagian  hasil  usaha investasi  setelah  dikurangi  untuk  pengelola  dana  (sebagai musytarik )  tersebut dibagi  antara  pengelola  dana  (sebagai mudharib )  dengan  pemilik  dana  sesuai dengan nisbah yang disepakati. 41
Rukun Mudharabah Musytarakah sebagai berikut:
1. Pemilik  barang  yang  menyerahkan  barang-barangnya, shahibul  maal/rabbul maal (pemilik dana/nasabah).
2. Orang  yang  bekerja,  yaitu  mengelola  harta  yang  diterima  dari  pemilik  barang. Mudharib (pengelola dana/pengusaha/lembaga keuangan).
3. Ijab qabul, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Maal, yaitu harga pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
40 Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepan  LK) Nomor: PER-o3/BI/2007, Pasal 3,Ayat (3)
41 Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan, Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK) No. 105 Akuntansi Mudharabah (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), h. 7.
6. Keuntungan, nisbahnya harus dijelaskan diawal. 42
Syarat mudharabah musytarakah , Adapun syarat-syarat mudharabah musytarakah sebagai berikut:
1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) maka syarat tersebut batal.
2. Bagi  orang  yang  melakukan  akad  disyaratkan  mampu  melakukan tasharruf (tindakan).  Maka  dibatalkan  akad  anak-anak  yang  masih  kecil,  orang  gila,  dan orang-orang dibawah kemampuan.
3. Modal  harus  diketahui  dengan  jelas  agar  dapat  dibedakan  antara  modal  yang diperdagangkan  dan  laba  atau  keuntungan  dari  perdagangan  tersebut  akan dibagikan  kepada  pemilik  modal  dan  pihak  lembaga  keaungan  sesuai  dengan perjanjian yang disepakati.
4. Keuntungan  yang  akan  menjadi  milik  pengelola  dan  pemilik  modal  harus  jelas prensentasenya,  misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafalkan  ijab  dari  pemilik  modal,  misalnya  aku  serahkan  uang  ini  kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan qabul dari pengelola.
6. Mudharabah  musytarakah bersifat  mutlak,  pemilik  modal  tidak  mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu. 43

## F. MUDHOROBAH  MUSYTAROKAH  DALAM  LEMBAGA  KEUANGAN SYARI’AH
Didefinisikan  oleh  Majma’  Al  Fiqh  Al  Islami  (devisi  fikih  OKI)  dalam keputusan muktamar No. 123 (5/13) 2001, yang berbunyi, mudharabah musytarakah yaitu mudharabah , dimana para pemilik dana terdiri dari jumlah orang banyak  yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua (bank) pada sektor yang dianggap  mendatangkan  laba,  terkadang  sektor  tertentu.  Para  pemilik  dana memberikan izin kepada pengelola untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu,
42 Syafi’I, Implementasi  Produk  Tabungan  Umum  Syariah  Di  KJKS  BMT  UGT  Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan . Jurnal Iqtishadina  Vol. 2 No. 2 (Desember, 2015), h.
184.
43 Syafi’I, Implementasi Produk Tabungan, h. 184-185.
termasuk dana pengelola. Dan pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana menarik seluruh dana mereka atau sebagiannya berdasarkan persyaratan tertentu. 44
Di  dalam  keputusan  muktamar  juga  dijelaskan  hubungan  pihak  yang  terkait dalam mudharabah  musytarakah ,  yang  berbunyi,  gabungan  para  investor  adalah ( shahibul  mal ),  hubungan  mereka  satu  dengan  lainnya  termasuk  pengelola  jika menggabungkan  dananya  juga  adalah musyarakah .  Pihak  yang  bertanggung  jawab adalah mengembangkan dana yaitu mudharib (pengelola) perorangan atau perseroan, seperti bank dan lembaga keuangan syariah, hubungan antara mudharib dan shahibul mal adalah mudharabah/qirad .  Pihak  pengelola  dipercayakan  untuk  mengambil kebijakan serta mengatur investasi. Apabila mudharib mempercayakan kepada pihak ketiga untuk mengembangkan dana maka kebijakan tersebut merupakan mudharabah kedua  antara mudhari b  pertama  (bank)  dengan  pihak  ketiga  dan  status  bank  bukan sebagai perantara antara pihak ketiga dan pemilik dana  “pemilik rekening investasi mudharabah ”. 45
Akad mudhorobah  musytarokah telah  difatwakan  oleh  DSN-MUI  Nomor 50/DSN-MUI/III/2006  dengan  pertimbangan  akad  ini  diperlukan  dalam  melakukan kerja sama karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  bagi  para  pihak.  Akad mudhorobah musytarokah merupakan  bagian  dari  akad mudhorobah ,  oleh  karena  itu  Lembaga Keuangan Syari’ah diperbolehkan untuk menggunakan akad tersebut.
Dalam  praktiknya,  akad mudhorobah  musytarokah sesuai  dengan  Fatwa DSN-MUI 50/DSN-MUI/III/2006 memiliki 2 macam ketentuan yaitu ketentuan untuk produk  penghimpunan  dana  dan  untuk  produk  penyaluran  dana.  Adapun  ketentuan untuk produk penghimpunan dana adalah sebagai berikut:
1. Konsep  akad  yang  digunakan  adalah  akad mudhorobah  musytarokah yakni perpaduan antara konsep akad mudhorobah dan musyarokah
44 Erwandi  Tarmizi, Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer (Bogor:  PT.  Berkat  Mulia Insani, 2016), h. 523.
45 Erwandi Tarmizi, Harta Haram, h. 523.
2. Lembaga  Keuangan  Syari’ah  sebagai mudhorib /pengelola  modal  menyertakan modalnya  dengan  modal  yang  dikeluarkan  oleh  nasabah  untuk  diinvestasikan, sehingga Lembaga Keuangan Syari’ah juga berkedudukan sebagai musytarik
3. Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  juga  berkedudukan  sebagai musytarik (pihak yang  menyertakan  modal)  berhak  memperoleh  bagian  dari  hasil  investasi  yang disesuaikan dengan porsi modal yang disertakan
4. Hasil  investasi  dibagikan  terlebih  dahulu  kepada  Lembaga  Keuangan  Syari’ah yang  berkedudukan  sebagai musytarik ,  selanjutnya  dibagi  antara  Lembaga
Keuangan Syari’ah  sebagai mudhorib dengan  nasabah  sesuai nisbah yang  telah disepakati.
5. Apabila hasil investasi mengalami kerugian, maka Lembaga Keuangan Syari’ah sebagai musytarik bertanggung jawab menanggung kerugian disesuaikan dengan porsi modal yang telah disertakan.
Adapun ketentuan untuk produk penyaluran dana adalah sebagai berikut:
1. Konsep  akad  yang  digunakan  adalah  akad mudhorobah  musytarokah yakni perpaduan antara konsep akad mudhorobah dan musyarokah
2. Nasabah  sebagai mudhorib /pengelola  modal  menyertakan  modalnya  dengan modal yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah untuk diinvestasikan.
3. Nasabah  yang  juga  berkedudukan  sebagai musytarik (pihak  yang  menyertakan modal) berhak memperoleh bagian dari hasil investasi  yang disesuaikan dengan porsi modal yang disertakan
4. Hasil  investasi  dibagikan  terlebih  dahulu  kepada  nasabah  yang  berkedudukan sebagai musytarik ,  selanjutnya  dibagi  antara  nasabah  sebagai mudhorib dengan Lembaga Keuangan Syari’ah sesuai nisbah yang telah disepakati.
5. Apabila  hasil  investasi  mengalami  kerugian,  maka  nasabah  sebagai musytarik bertanggung jawab menanggung kerugian disesuaikan dengan porsi modal yang telah disertakan.
Kerjasama yang telah disepakati apabila di kemudian hari ada salah satu pihak yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  atau  jika  ada  perselisihan  antara  keduanya
dan  tidak  menghasilkan  kesepakatan  melalui  musyawaroh,  maka  akan  diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari’ah.

## G. MUDHOROBAH MUSYTAROKAH DALAM ASURANSI SYARI’AH
Akad mudhorobah  musytarokah selain  diperbolehkan  pelaksanaannya  dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, juga diperbolehkan pelaksanaannya dalam perusahaan asuransi  Syari’ah,  yang  fatwanya  ada  pada  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  51/DSN- MUI/III/2006  tentang  akad mudhorobah musytarokah pada  asuransi  syari’ah.  Yaitu dengan ketentuan perusahaan asuransi yang dimaksud adalah asuransi jiwa, kerugian dan reasuransi syari’ah.
Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian  finansial  tak  terduga  yang  disebabkan  karena  meninggalnya  terlalu  cepat atau  hidupnya  terlalu  lama.  Asuransi  kerugian  adalah  asuransi  yang  memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian  yang terjadi karena bencana alam, peristiwa atau bahaya  yang timbul tidak pasti. Sedangkan reasuransi syari’ah adalah pertanggungan ulang yang dilakukan oleh perusahaan  pada  perusahaan  asuransi  lainnya,  atau  lelbih  tepatnya  disa  dikatakan membagi resiko pada sesama perusahaan asuransi. 46
Akad muhorobah  musytarokah merupakan  bagian  dari  akad mudhorobah , oleh karena itu perusahaan asuransi yang menerapakan produk asuransi syari’ah dan mengandung unsur tabungan maupun nontabungan diperbolehkan untuk menggunakan  akad  tersebut.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam  akad mudhorobah musytarokah adalah  perusahaan  asuransi  yang  berkedudukan  sebagai mudhorib (pengelola modal) sekaligus sebagai musytarik ( investor/ yang menyertakan modal) dan  peserta  asuransi  yang  berkedudukan  sebagai  pemegang  polis  dalam  produk tabungan atau berkedudukan sebagai shohibul maal dalam produk nontabungan jika terdapat beberapa peserta asuransi secara kolektif.
46 Abdul  Mannan,  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  dalam  Perspektif  Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h.278.
Sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  51/DSN-MUI/III/2006,  Akad muhorobah musytarokah yang digunakan untuk asuransi memiliki ketentuan sebagai berikut:
1. Konsep  akad  yang  digunakan  adalah  akad mudhorobah  musytarokah yakni perpaduan antara konsep akad mudhorobah dan musyarokah
2. Perusahaan  asuransi  sebagai mudhorib /pengelola  modal  menyertakan modalnya  dengan  modal  yang  dikeluarkan  oleh  peserta  asuransi  untuk diinvestasikan.
3. Modal  yang  dikeluarkan  perusahaan  asuransi  dan  peserta  diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
4. Perusahaan  asuransi  yang  berkedudukan  sebagai  pengelola  modal  harus mengelola modal investasi tersebut.
5. Perjanjian  antara  perusahaan  syari’ah  dan  peserta  asuransi  harus  jelas  dan didalamnya  memuat  : pertama ,  hak  dan  kewajiban  peserta  dan  perusahaan asuransi. kedua , besaran, cara dan waktu pembagian hasil investasi dan ketiga syarat-syarat  lain  yang  disepakati  sesuai  dengan  produk  asuransi  yang diakadkan.
6. Apabila  hasil  investasi  mengalami  keuntungan,  ada  2  pilihan  cara  dalam pembagian hasil antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi, yaitu:
a. Hasil investasi dibagi terlebih dahulu kepada perusahaan asuransi sebagai mudhorib dengan  peserta  asuransi  sebagai shohibul  maal sesuai nisbah yang telah disepakati.
selanjutnya dibagi antara perusahaan asuransi yang berkedudukan sebagai musytarik dengan  peserta  asuransi  sesuai  dengan  porsi  modal  yang disertakan.
b. Hasil  investasi  diberikan  terlebih  dahulu  kepada  perusahaan  asuransi (sebagai musytarik )  secara  proporsional,  selanjutnya  dibagi  antara perusahaan  asuransi  sebagai mudhorib dengan  peserta  asuransi  sesuai nisbah yang telah disepakati.
7. Apabila  hasil  investasi  mengalami  kerugian,  maka  Perusahaan  asuransi sebagai musytarik bertanggung  jawab  menanggung  kerugian  disesuaikan dengan porsi modal yang telah disertakan.
Kerja  sama  yang  telah  disepakati  apabila  di  kemudian  hari  ada  salah  satu pihak  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  atau  jika  ada  perselisihan  antara keduanya  dan  tidak  menghasilkan  kesepakatan  melalui  musyawaroh,  maka  akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari’ah.
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuanga  Nomor:18/PMK.010/2010  tentang Penerapan  Prinsip  Dasar  Penyelenggaraan  /usaha  Asuransi  dan  Usaha  Reasuransi dengan  Prinsip  Syari’ah,  dijelaskan  bahwa  akad mudhorobah musytarokah adalah akad tijaroh yang  memberikan  kuasa  kepada  perusahaan  sebagai mudhorib untuk mengelola investasi dana tabarru’ dan /atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang  yang  diberikan,  dengan  imbalan  berupa  hasil  ( nisbah )  yang  besarnya ditentukan  berdasarkan  komposisi  kekayaan  yang  digabungkan  dan  disepakati sebelumnya. 47
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:18/PMK.010/2010  secara  implisit memperlihatkan  bahwa  terjadinya  dua  akad  yang  parallel.  Antara  peserta  dan perusahaan  terdapat  dua  akad  :  pertama,  akad mudhorobah yang  berarti  bahwa peserta berkedudukan sebagai shohib al-maal dan perusahaan berkedudukan sebagai mudhorib ,  dan  kedua,  akad tabarru’ yang  disertai  dengan  akad wakalah  bil  ujroh . Akad wakalah  bil  ujroh adalah tijaroh yang  memberikan  kuasa  kepada  perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru’ dan /atau dana investasi peserta dengan imbalan berupa ujroh (fee). 48
Kesimpulannya  yang  dimaksud  dengan  akad mudhorobah musytarokah tergambar bahwa perusahaan dibolehkan menyatukan dana milik perusahaan dengan dana  milik  peserta  baik  yang  berasal  dari  akad mudhorobah maupun  dana tabarru’ . Dengan demikian perusahaan memiliki tiga peran hokum : 1) mudhorib , 2) syarik dan 3) wakil . Tiga kedudukan hukum tersebut termasuk akad bisnis ( tijaroh ). Oleh karena
47 Peraturan Menteri Keuanga Nomor:18/PMK.010/2010, Pasal 1 angka 11.
48 Peraturan Menteri Keuanga Nomor:18/PMK.010/2010, Pasal 1 angka 9.
itu,  perusahaan  asuransi  mendapatkan  imbalan  dari  tiga  saluran  tersebut:  1) perusahaan  memperoleh  imbalan  sebagai  mudhorib  atas  investasi  dana  peserta;  2) perusahaan  memperoleh  imbalan  sebagai syarik atas  penyertaan  dana  perusahaan dalam  investasi  dan  3)perusahaan  memperoleh  imbalan  sebagai wakil (penerima kuasa) atas investasi dana nasabah yang berasal dari sektor akad tabarru’ . 49
Sementara peserta hanya memiliki dua kedudukan hukum : 1) shohib al-maal dalam  akad mudhorobah ;  2) munfiq dalam  akad tabarru’ .  Apabila  jangka  waktu berakhir  dan  tidak  terjadi  klai,  peserta  hanya  berhak  mendapatkan  :  1) ra’s al-maal (modal)  yang  telah  disertakan  dengan  akad mudhorobah ;  2)  hasil  usaha  yang  telah dibagi  antara  perusahaan  dengan  peserta  sesuai nisbah yang  disepakati.  Sedangkan apabila  terjasi  klaim,  peserta  berhak  mendapat  imbalan  yang  berasal  dari  dana tabarru’ dan/atau hasil. 50

## H. KESIMPULAN
Mengikuti  perkembangan  perekonomian  Islam  di  dunia,  Lembaga  Keuangan Syari’ah  dan  Perusahaan  Asuransi  Syari’ah  di  Indonesia  menerapkan  salah  satu bentuk  akad  yang  telah  disepakati  oleh  undang-undang  yang  berlaku,  yakni  Fatwa DSN-MUI yaitu akad mudhorobah musytarokah.
Akad mudhorobah  musytarokah merupakan  bentuk  perkembangan  konsep akad mudhorobah yang  digabungakan  dengan  konsep  akad musyarokah .  Dalam konsep akad  mudhorobah musytarokah, antara  pemilik modal dan pengelola modal sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan usaha tertentu, dengan ketentuan keuntungan dan kerugian sama-sama ditanggung oleh pemilik modal serta pengelola modal yang disesuaikan dengan porsi/persentase dari modal yang diinvestasikan.
Dalam  praktiknya  di  lembaga  keuangan  syari’ah,  nasabah  berkedudukan sebagai  mudhorib  atau  musytarik  begitu  pula  LKS.  dan  dalam  perusahaan  asuransi syari’ah,  nasabah  berkedudukan  sebagai  shohibul  maal  yang  menyerahkan dana/modal pada perusahaan asuransi syari’ah yang sekaligus menyertakan dana pula
49 Maulana Hasanuddin dan aih Mubarok. Perkembangan Akad Musyarokah . (Jakarta: Kencana. 2010), h. 94-95.
50 Maulana Hasanuddin dan aih Mubarok. Perkembangan Akad Musyarokah , h.95.
untuk  dikelola  sehingga  mendapatkan  keuntungan  yang    disesuaikan  dengan perjanjian yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono. 1982. Ekonomi Mikro . Yogyakarta: BPFE
Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan.  2007. Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Akuntansi Mudharabah . Jakarta: Graha Akuntan, Dumairi Nor. 2007. Ekonomi Syariah Versi Salaf . Pasuruan: Pustaka Sidogiri Furywardhana,  Firdaus.  t.th. Akuntansi  Syariah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah .  t.t: Guepedia
Hasanuddin,  Maulana  dan  aih  Mubarok.  2010. Perkembangan  Akad  Musyarokah . Jakarta: Kencana
Hisranuddin. 2008. Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia . Yogyakarta: Genta Pers Huda,  Nurul  dan  Muhammad  Heykal.  2010. Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan Teoritis Dan Praktis. Jakarta: Prenadamedia Group
Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepan LK) Nomor: PER-o3/BI/2007, Pasal 3,Ayat (3)
Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah (Jakarta : Kencana, 2012
Nawawi, Ismail. 2012. Fiqih muamalah . Cet.1. Ghalia Indonesia.
Peraturan Menteri Keuanga Nomor:18/PMK.010/2010, Pasal 1 angka 9. Rahardjo,  M.  Dawam.  1999. Islam  dan  Transformasi  Sosial-Ekonomi. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  2014. Perbankan  Syariah  Produk-Produk  dan  Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana
Sudarsono , Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan SYARIAH . Yogyakarta: P3EI Syafei, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia,
Syafi’I, Implementasi Produk Tabungan Umum Syariah Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang    Pembantu  Tlanakan  Pamekasan .  Jurnal  Iqtishadina  Vol.  2  No.  2 (Desember, 2015)
Tarmizi,  Erwandi.  2016. Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer .  Bogor:  PT.  Berkat Mulia Insani
Wiroso. 2011. Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE