Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## PERSPEKTIF UU NO. 24/2009 TERHADAP LEGALITAS KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL YANG BERMODEL MONOLINGUAL ASING
Encep Mindar R *1 , Elan Jaelani 2
1 Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati E-mail: encepmindarr01@gmail.com
2 Dosen Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati E-mail: elanjaelani@uinsgd.ac.id

## Abstract
The  development  of  contracts  in  international  business  currently  has  implications  for  existing  legal framework,  especially  regulations  within  the  scope  of  business  law.  New  aspects  in  the  scope  of international  business  really  need  attention,  one e of  which  is u the u use  of  language  in  an n international business contract. The use of language in international business contracts is a separate concern considering that this aspect is one of the most t important t parts that will have a direct impact on the implementation of a business contract. This legal research uses a normative juridical method. The results f of the research y in this paper o show that after x the Law No.24/2009 existed, regulations regarding the use of Indonesian in international business contracts have been regulated as in article 31.  However,  this  article  does  not  contain  strict  sanctions  against  violators,  giving  rise  to  legal uncertainty.
Keywords: International Business Contacts, Legality of Business Contracts, Foreign Languages.

## Abstrak
Perkembangan  kontrak  dalam  perjanjian  bisnis  internasional  saat  ini  berimplikasi  pada  peraturan hukum yang ada, utamanya peraturan dalam lingkup hukum bisnis. Aspek-aspek baru dalam lingkup bisnis  internasional  menjadi  sangat  perlu  diperhatikan,  yang  salah  satunya  mengenai  penggunaan bahasa  dalam  sebuah  kontrak  bisnis  internasional.  Penggunaan  bahasa  dalam  kontrak  bisnis internasional  menjadi concern tersendiri  mengingat  aspek  tersebut  merupakan  salah  satu  bagian terpenting  yang  akan  berdampak  langsung  terhadap  berjalannya  sebuah  kontrak  bisnis  tersebut. Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode t yuridis e normatif.  Hasil c penelitian  dalam  tulisan  ini menunjukkan x bahwa  pasca  lahirnya  UU  No.24/2009,  peraturan  tentang t penggunaan  Bahasa Indonesia  dalam e kontrak  bisnis  internasional  telah  diatur  sebagaimana  dalam  pasal y 31.  Namun, dalam  pasal  tersebut  tidak  memuat  tentang  sanksi  yang  tegas  terhadap  pelanggar  sehingga menimbulkan ketidak pastina hukum.
Kata kunci: Perjanjian Bisnis Internasional, Legalitas Kontrak Bisnis, Bahasa Asing.

## PENDAHULUAN
Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang digunakan anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, bertukar informasi, dan saling mengidentifikasi. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat  komunikasi  antar  manusia.  Bahasa  merupakan  media  perantara  antara  anggota masyarakat dalam suatu kelompok dan alat interaksi antara individu dan kelompok.  Secara sederhana, bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia.  (Wibowo, 2020)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Berkaitan  dengan  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  nasional  Negara  Indonesia,  bahasa Indonesia  menjadi bahasa  persatuan  yang  dituturkan  dalam  kehidupan bermasyarakat dan berfungsi  sebagai  bahasa  resmi  dalam  kehidupan  bernegara  (Pemerintahan)  Negara Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang, Serta Lagu Kebangsaan.
Dewasa ini, bahasa asing menjadi bagian dari setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam  kegiatan  perdagangan  atau  bisnis.  Perkembangan  bisnis  di  Indonesia  saat  ini  telah memasuki area bisnis internasional. Hal ini dapat terlihat dari lalu lintas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia baik skala kecil hingga besar yang telah menyangkut negara lain, dalam hal kerja sama bisnis yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara individu. Dalam menjalankan sebuah bisnis tentu dibutuhkan kepastian hukum guna menjamin semua hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak yang terlibat di dalamnya yang kemudian harus diatur terkait hubungan hukumnya yang dituliskan dalam sebuah kontrak.
Perkembangan  bisnis  dewasa  ini  juga  mengarah  pada  kebebasan  berkontrak  bagi  seluruh masyarakat  internasional.  Pada  prinsipnya  setiap  orang  atau  badan  hukum  bebas mengadakan  perjanjian  dengan  orang  atau  badan  hukum  lainnya.  Dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  lebih  tepatnya  dalam  pasal  1338  mengatur  tentang kebebasan berkontrak atau yang lebih dikenal sekarang dengan “ asas kebebasan ber kontrak” . Para pihak menentukan apa yang ingin disetujui oleh mereka dan juga menentukan batasan- batasan apa saja yang tidak boleh dicantumkan dalam kontrak yang dibuat. (Sjahdeni, 2009) Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam perkembangan kontrak modern saat ini, aspek- aspek  kontrak  yang  perlu  diperhatikan  menjadi  sangat  penting,  termasuk  mengenai  teknik dalam perancangan kontrak yang salah satunya dalam hal penggunaan bahasa.
Bahasa  Indonesia  harus  digunakan  dalam  sebuah  perjanjian  atau  nota  kesepahaman  yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan, lembaga swasta atau perorangan warga negara Indonesia. Aturan ini tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2009. Salah satu pasalnya, yakni Pasal 31, menyatakan bahwa letter of intent atau perjanjian yang melibatkan pihak asing juga harus ditulis dalam bahasa lokal pihak asing tersebut dan/atau dalam bahasa Inggris.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Eksistensi  pasal  31  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan  masyarakat,  akademisi,  dan praktisi. Kendati demikian, setiap peraturan yang dibuat tentu memiliki pertimbangan yang mencakup  segala  aspek,  termasuk  UU  24/2009  yang  dibuat  dengan  pertimbangan  yang matang.  Selain  menjamin  kepastian  hukum  tentang  perlindungan  Bahasa  Indonesia,  UU tersebut  juga  dibuat  guna  memberikan  kepastian  hukum  dalam  rangka  peningkatan  fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
Lalu lintas bisnis hari ini telah menjangkau seluruh wilayah negara di dunia yang mana ketika suatu perjanjian bisnis internasional dibuat, maka akan ada pihak ketiga (pihak asing) yang dalam hal ini menggunakan bahasa internasional yang umum digunakan yakni bahasa inggris. Permasalahan  ini  diperparah  dengan  tidak  adanya  ketentuan  mengenai  sanksi  dalam  UU No.24/2009 maupun peraturan lainnya sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.
Berdasarkan pada pemaparan tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengkaji lebih jauh mengenai pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dan menuangkannya dalam sebuah artikel yang berjudul “Perspektif UU No. 24 /2009 Terhadap Legalitas Kontrak Bisnis Internasional Yang Bermodel Monolingual Asing”.
Dalam artikel ini, penulis merumuskan pokok permasalah yang akan dikaji yakni bagaimana kepastian hukum Pasal 31 UU No. 24/2009 terhadap perjanjian bisnis internasional berbahasa asing tanpa disertai terjemahan Bahasa Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  merupakan  metode  penelitian  yuridis normatif dengan selain merujuk pada peraturan perundang-undangan (peraturan postif), juga menggunakan  prosedur  pengkajian  kepustakaan  ( library  research )  dengan  mengandalkan sumber dan data primer melalui buku, jurnal, maupun laporan terdahulu yang diolah kembali berdasarkan pada interpretasi penulis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Konsep f Perancangan Kontrak dalam v Perjanjian c Bisnis Internasional r
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Perikatan  adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana salah satu pihak  mempunyai  hak  untuk  menuntut  sesuatu  dari  pihak  lain  dan  pihak  lain  mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Apabila suatu perjanjian telah dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, maka para pihak harus memenuhi kewajiban dan hak-haknya dapat diterima. (Miru, 2007)
Landasan  kontraktual  dihasilkan  dari  makna  kontrak  dalam  Pasal  1313  KUHPer,  yang merumuskan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain.
Hukum  kontrak  adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua  pihak  atau  lebih  berdasarkan  kesepakatan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum.  Pada umumnya, cakupan hukum kontrak meliputi transaksi bisnis yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih (biasanya pengusaha) dalam bidang usaha dan/atau bidang  usaha  tertentu  yang  membuat  dan  memenuhi  janji  bersama  untuk  memperoleh keuntungan finansial yang optimal.  (Satrio, 2001)
Isi transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus dirumuskan secara cermat, tepat dan benar dalam sebuah kontrak bisnis, dan hanya dengan pemahaman yang cukup tentang transaksi yang bersangkutan dan ketelitian klausula kontrak yang tinggi maka kontrak dapat berfungsi secara optimal sebagai alat untuk mencapai tujuan kepentingan para pihak.
Pada  titik  ini  kita  berbicara  tentang  kontrak  bisnis.  Oleh  karena  itu,  kontrak  bisnis  adalah perjanjian  yang  dibuat  untuk  mencapai  tujuan  atau  kepentingan  komersial  tertentu  yang mungkin tetap berlaku jika terjadi perselisihan. Sengketa niaga dalam kontrak niaga seringkali bersumber dari kesalahan mendasar dalam proses kontraktual dengan pihak yang berbeda.
Keberhasilan perjanjian juga ditentukan oleh struktur atau susunan kontrak yang dibuat oleh para  pihak  sebagai  suatu  proses  yang  ideal.  Pada  umumnya,  masyarakat  Indonesia  hanya menerima dan menandatangani draft kontrak dari pihak asing tanpa melakukan kajian hukum yang mendalam dan melihat hukum yang berlaku. Sejauh menyangkut hubungan bisnis, para pihak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menyepakati apa yang telah disepakati. Pada  prinsipnya,  membuat  kontrak  bisnis  internasional  hampir  serupa  dengan  membuat kontrak komersial lokal (domestik). Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
menghindari masalah di kemudian hari menyangkut struktur dalam kontrak itu sendiri. Seperti diketahui, struktur kontrak terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

## 1. Para Pihak
Struktur  ini  menjelaskan  pihak-pihak  yang  berkontrak.  Para  pihak  tentu  saja  adalah  badan hukum di sini, artinya orang juga badan hukum. Kontrak sederhana biasanya hanya memiliki dua pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Untuk kontrak yang lebih kompleks, mungkin terdapat lebih dari dua pihak.
Badan  hukum  dalam  kontrak  bisnis  internasional  dimana  bentuk  badan  hukum  yang menyatakan  atau  didirikan  berdasarkan  sistem  hukum  yang  sama  maka  kompleksitas masalahnya  sederhana.  Berbeda  ketika  para  pihak  kontrak  dengan  sistem  hukum  yang berbeda.
Misalnya,  di  Indonesia,  jika  nama  orang  atau  orang  yang  mewakili  badan  hukum  karena kedudukannya  ditulis  sebagai  pihak  yang  berkontrak,  tidak  demikian  halnya  di  Kepulauan Cayman  atau  British  Virgin  Islands,  misalnya,  jika  ternyata  yang  bertindak  sebagai  direktur perusahaan  tersebut,  adalah  nama  lembaga  atau  nama  perusahaan  lain.  Hal  yang  sama berlaku untuk tempat tinggal. Di sana, alamat perusahaan dan rumah hanya bisa di alamat pos, yang tidak umum di Indonesia.
2. Premis c
Bagian ini biasanya memberikan latar belakang perjanjian. Di Indonesia titik tolak ini biasanya disebutkan  dalam  kontrak.  Jika  menyangkut  kontrak  ekonomi  internasional,  ada  beberapa negara,  terutama  negara  dengan  sistem  hukum  Anglo-Saxon,  yang  tidak  memiliki  masalah termasuk titik awal kontrak.
3. Konten atau Isi r
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melihat isi kontrak, diantaranya:

## a) Metode Pengiriman
Di  sini,  cara  pengiriman  barang  meliputi  pengangkutan  barang,  asuransi  dan  lain-lain. Memahami  L/C  ( Letter  of  Credit ) Incoterm dan  UCPDC  ( Uniform  Customs  and  Practice  for Documentary Credit ) sangat penting saat memasuki kontrak bisnis internasional.
b) Cara Pembayaran
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Pembayaran  dalam  transaksi  bisnis  internasional  harus  disepakati  antara  para  pihak  dalam mata uang apa dan bagaimana cara pembayarannya.
c) Keadaan Wanprestasi uu
Jika  terjadi  wanprestasi,  kedua  belah  pihak  harus  setuju  bahwa  arbitrase  akan  digunakan, terlepas  dari  apakah  litigasi  atau  nonlitigasi  yang  digunakan.  Jika  ada  perselisihan  dan  di bawah hukum apa itu diselesaikan. Dalam sengketa bisnis internasional, para pihak biasanya menggunakan prosedur di luar pengadilan (arbitrase dan opsi lain seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi).
d) Pemutusan kontrak
Mekanisme  pembatalan  kontrak  harus  disebutkan  dalam  salah  satu  pasal  kontrak.  Karena kontrak dapat dibatalkan atau diakhiri dengan sendirinya.
e) Bahasa Kontrak
Saat  ini,  kontrak  bisnis  internasional  yang  dibuat  oleh  badan  hukum  berdasarkan  hukum Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia (UU No. 24 Tahun 2009). Pasal 31 ayat (1) UU  No.  24  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  nota kesepahaman  atau  perjanjian  yang  melibatkan  lembaga  pemerintah,  lembaga  pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia.
Untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut secara praktis, kontrak biasanya dibuat dalam  dua  bahasa,  salah  satunya  Bahasa  Indonesia,  dan  apabila  terdapat  perbedaan penafsiran  terhadap  teks  pasal,  maka  digunakan  Bahasa  Indonesia.  Jika  waktu  tidak memungkinkan, biasanya ada pasal yang menyatakan bahwa kontrak dalam bahasa Indonesia akan dibuat kemudian.
f) Keadaan Memaksa ( Force Majeure)
Force majeure harus disetujui secara terpisah. Biasanya kalimatnya seperti ini:
“ Hal-hal berikut adalah force majeure, termasuk namun tidak terbatas pada. ”
Perlu diperhatikan bahwa akibat dari force majeure harus disepakati, bukan hanya situasi dan keadaan yang menyebabkan force majeure tersebut. Harus disepakati juga adanya pernyataan resmi dari pihak yang berwenang bahwa kondisi tersebut force majeure .
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## Analisis: Legalitas Perjanjian Internasional Bermodel Monolingual Asing Pasca Lahirnya UU No.24/2009
Disetujuinya UU No. 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pada  tahun  2009  membawa  problematika  dalam  bertransaksi  bisnis,  terutama  di  tingkat internasional. Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 memuat kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu letter of intent atau perjanjian yang melibatkan pohak asing. Kewajiban  menggunakan  bahasa  Indonesia  secara  hukum  membatasi  prinsip  kebebasan berkontrak.  Selain  itu,  adanya  ketentuan  pasal  31  UU  No.  24  Tahun  2009  menimbulkan kekhawatiran baik di masyarakat maupun di kalangan praktisi hukum. UU No. 24 Tahun 2009 sepertinya  tidak  memberikan  kepastian  hukum  karena  tidak  ada  pasal  yang  mengatur mengenai  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  jika  kewajiban  penggunaan  Bahasa  Indonesia dilanggar  diantara  sekian  banyak  pasal  undang-undang  tersebut.  Pencantuman  sanksi  atas pelanggaran kewajiban berbahasa Indonesia patut dipertanyakan. Para regulator seharusnya menekankan masalah penindakan dalam peraturan yang disusunnya.   (Ristiyana, 2021)
Penulis  berpendapat  bahwa  secara  yuridis  kontrak  bisnis  internasional  yang  dibuat  dalam bahasa asing tanpa menggunakan terjemahan Bahasa Indonesia adalah tidak sah atau batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Hal tersebut berlandaskan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi:
“Nota  kesepahaman  atau  perjanjian  yang  melibatkan  lembaga  negara,  instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, Bahasa Indonesia wajib digunakan.”
Namun, penulis sangat menyayangkan terhadap nihilnya sanksi bagi pelanggar yang dimuat dalam pasal 31 tersebut. Hal ini akan berdampak pada kepastian hukum dari pasal tersebut. Tidak  termuatnya  sanksi  yang  jelas  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  terhadap  sebuah kontrak bisnis berbahasa asing tanpa disertai terjemahan Bahasa Indonesia.
Kepastian  hukum  diperlukan  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  tanpa  diskriminasi.  Kata kepastian  memiliki  arti  yang  erat  kaitannya  dengan  prinsip  kebenaran.  Menjamin  dengan kepastian hukum seseorang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki aturan perilaku yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
baku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa kepastian hukum  merupakan  salah  satu tujuan dari  hukum  itu  sendiri.  Gustav  Radbruch  menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.
1.  Hukum  adalah  hal  yang  positif,  artinya  hukum  positif  adalah  peraturan  perundang- undangan.
2. Hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan. Fakta-fakta yang disebutkan atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari salah pengertian atau kesalahan penafsiran dan mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif merupakan hukum yang tidak mudah untuk diubah.
Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pendapatnya tentang kepastian  hukum  yang  berarti  kepastian  hukum  itu  sendiri.  Gustav  Radbruch  berpendapat bahwa  kepastian  hukum  merupakan  produk  dari  undang-undang,  atau  lebih  khusus  lagi peraturan perundang-undangan.
Menurut  konsep  kepastian  hukum  Gustav  Radbruch,  hukum  adalah  suatu  hal  positif  yang dapat mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat dan yang harus selalu dipatuhi, sekalipun hukum positif itu dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum merupakan suatu ketentuan yang mengikat.
Penulis melihat bahwa aspek penggunaan bahasa dalam kontrak bisnis merupakan suatu hal yang  krusial  sebab  akan  berkenaan  dengan  pelaksanaan  dari  kontrak  bisnis  yang  akan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini juga yang menjadi dasar konseptual dalam perancangan kontrak perihal hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh para pihak sebelum menyepakati sebuah kontrak. Dengan hadirnya pasal 31 UU No.24/2009, maka seharusnya peraturan  tentang  penggunaan  bahasa  dalam  kontrak  menjadi  suatu  peraturan  yang berkepastian hukum sehingga tidak terjadi kerancuan di masa yang akan datang.
Dengan  demikian,  hukum  haruslah  berkeadilan.  Dengan  kata  lain,  hukum  yang  adil  adalah harus didasari dan didukung oleh sistem tatanan yang jelas. Sebab hanya ketika adil hukum akan dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada pemaparan artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa pasca lahirnya n UU No.24/2009, sebuah kontrak bisnis internasional yang dibuat k dalam h bahasa asing dan tanpa disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia adalah tidak sah atau batal demi i hukum o atau dapat  dibatalkan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  31 l yang  mewajibkan penggunaan n Bahasa  Indonesia m dalam  sebuah  kontrak  bisnis.  Namun,  ketentuan  dalam pasal  tersebut  belum  memuat  tentang  sanksi  bagi  pelanggar  sehingga  ini  menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penulis melihat bahwa perlu adanya peraturan yang lebih jelas dengan merevisi p pasal 31 UU No.24/2009 mengingat hingga saat ini belum ada peraturan lain di bawah undang-undang tersebut yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Miru, A. (2007). Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Prodjodikoro, W. (1972). Asas-Asas Hukum Perdata Internasional. Penerbit Sumur Bandung. Purwadi,  A.  (2016).  Dasar-Dasar  Hukum  Perdata  Internasional.  Penerbit  Pusat  Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Ristiyana,  G.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perjanjian  Kontrak  Berbahasa  Asing  Pasca Berakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jurnal Notarius , 598-615. Satrio, J. (2001). Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sjahdeni, S. R. (2009). Kebebabasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para . Institut Bankir Indonesia.
Wibowo, W. (2020). Manajemen Bahasa. Jakarta: Gramedia. Yulia. (2016). Hukum Perdata Internasional.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata UU No.24/2009 Permendag No.7/2021