## MANAJEMEN GURU DALAM PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
Strategi Manajemen Guru Berorientasi Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Kabupaten Kuningan
oleh : Dr. H.Kuswandy Achmad Marfu, M.Pd. Dosen PS-PLS STKIP Siliwangi Bandung

## Abstract :
The  efforts  to  accelerate  finishing  the  compulsory  of  basic  education  in Kuningan Regency - one of the regencies located in West Java Province - related to three important aspects. First, the compulsory of basic education including equality  and  equity.  Second,  to  finish  the  compulsory  of  basic  education requires  good  commitment  of  the  Regency  especially  in  developing  strategic management based on the existing conditions. Third, to finish the compulsory of education requires comprehensive efforts including the improvement of the role  of  the  teachers  in  field  of  basic  education  itself.  The  improvement  itself should  cover  :  (1)  all  of  the  teachers  in  basic  education  field;  (2)  the understanding of the minimum academic qualification of teachers based on the Law  of  Teacher  and  Lecturer  and  the  governmental  rules  especially  the Standards of National Education.
Based on the issue and identification, the writer focuses the study on “How to develop the management of teachers in basic education field is able to finish the Program of the Nine Year Compulsory Basic Education in Kuningan Regency?”
This  study  uses  the  qualitative  approach,  by  gathering  information  through interview,  observation,  and  documentary  study.  The  validity  of  the  data  is tested  by  member  check,  triangulation,  and  audit  trail;  then  analyzed  by analysis techniques. The findings of the study are as follow.
First,  the  content  of  vision  of  The  Education  Board  as  the  main  reference  in finishing the basic education program reflects the commitment of the political will which has competitive value.
Second,  the  program  of  finishing  the  basic  education  in  Kuningan  Regency  is effective  enough  based  on  the  achievements  of  the  attainment  effects  of education  in  the  form  of  “  Gross  Enrollment  Rate  (GER)/ Angka  Partisipasi Kasar (APK),Net Enrollment Rate (NER)/Angka Partisipasi Murni (APM), drop out and “School Enrollment Rate (SER)/ Angka Mengulang”.
Third,  the  management  of  teachers  in  the  field  of  basic  education  has  good impacts. This is withdrawn based on : 1) the additional number of the teachers appointed to be civil servant ( Pegawai Negeri Sipil); 2) the additional number
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung, Vol 1, No.1, Februari 2012
of  the  teacher  whose  educational  background  are  suitable  with  the  subject matter they teach, this is the result of special program like special training for teachers  or  giving  scholarship  to  the  teachers  who  are  attending  further education.
Fourth,  the  program  of  finishing  basic  education  and  the  management  of  the teachers  has  significant  effect  to  the  quality  of  basic  education  in  Kuningan Regency.  This  proved  by  achieving  98.72  of  the  efficiency  of  education  for elementary school; 97.33 for junior high school. The achievement effect proved by the graduate number reaches 97.44% for MTs and 97.22% for Junior High School (SMP).
Fifth,  the  hypothetic  model  of  the  management  of    the  teachers  in  the  basic education  field  has  significant  effect  to  the  quality  of  basic  education  in Kuningan  Regency.  This  covers  the  components  of  vision,  comprehensive planning, the competence of the superintendent in the basic education field, the competence  of  teachers  in  the  basic  education  field.  All  of  the  components focused  on  the  accessibility  and  the  quality  of  the  ongoing  of  the  basic education.
This study recommends that the development of the academic qualification and the  competence  of  the  teacher  in  the  basic  education  field  will  give  good significant  to  the  service  of  basic  education  for  the  society.  The  competence itself  refers  to  the  competences  based  on  the  laws  and  rules,  besides, considered on the geographical, economic, social, cultural, technical factors.
The Alternative of strategy proposed in this study, needs to be followed up in implementation  stage,  in  order  to  recover  the  strengths  and  weaknesses. Therefore, the studies on the management of  the teacher in the basic education field is still available.

## I. MASALAH
Manajemen guru pendidikan dasar dalam kerangka penuntasan Wajar Dikdas Sembilan  Tahun  memerlukan  upaya  komprehensif.  Salah  satu  ciri  krisis pendidikan  di  Indonesia:  guru  belum  mampu  menunjukkan  kinerja  ( work performance) yang memadai (Danim, 2006).
Hasil survei kualifikasi pendidikan guru (Depdiknas, 2004) menginformasikan bahwa:  (1)  Guru  SD,  SDLB  dan  Ml  yang  berpendidikan  Diploma-2  ke  atas adalah  61,4  %.  Hal  itu  berarti  bahwa  guru  SD,  SDLB  dan  Ml  yang  tidak memenuhi  kualifikasi  sejumlah  38,6%;  (2)  Guru  SMP  dan  MTs  yang berpendidikan  Diploma-3  ke  atas  adalah  75,1%,  artinya  guru  SMP  dan  MTs yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sebesar 24,9%.
Selanjutnya, hasil uji kompetensi guru (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2004) terhadap  29.238  guru  SD  secara  nasional, menunjukkan  bahwa  rerata tingkat penguasaan  guru  atas  substansi  materi  uji  kompetensi  profesional  masih rendah, yaitu (1) Bahasa Indonesia 36,67%; (2) IPS 36,47%; (3) IPA 33,87%; (4) Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan 38,26%. Sebelum itu, Direktorat Tenaga  Kependidikan  (2003)  mempertelakan  pula  masih  banyaknya  guru sekolah menengah yang mismatch, yaitu: SMP 31.821 guru; SMA 17.663 guru; dan SMK 10.543 guru.
Dilihat  dari  segi  manajemen  guru,  upaya komprehensif  itu  berkenaan dengan optimalisasi  peran  guru  pendidikan  dasar,  yang  secara  operasional  meliputi tiga dimensi. Pertama, pemerataan pengadaan guru yang menjangkau satuan- satuan  pendidikan  formal  dan  nonformal,  mengingat  peran  mereka berhubungan  langsung  dengan  peserta  didik  dan  warga  belajar  Dikdas Sembilan Tahun. Kedua, pemenuhan tuntutan kualifikasi dan kompetensi guru sebagaimana  yang  dituangkan  dalam  UU  Guru  dan  Dosen  serta  Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, kesepadanan bidang studi, dalam arti meniadakan atau mengurangi guru missmatch di pendidikan dasar.
Kuningan  sebagai  salah  satu  kabupaten  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  tidak luput dari kewajiban menuntaskan program Wajar Dikdas Sembilan Tahun. Di dalam  kerangka  kebijakan  otonomi  daerah  dan  otonomi  penyelenggaraan pendidikan, penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun di Kabupaten Kuningan pun dihadapkan dengan permasalahan di atas.
Rendahnya mutu guru dan tenaga kependidikan merupakan salah satu masalah yang menandai kondisi pendidikan di Kabupaten Kuningan. Kondisi  sebagian besar guru: (1) kurang memiliki bekal pengetahuan (didaktik, metodik, materi) dan  kreativitas  dalam  pembelajaran;  (2)  belum  mendapat  penghargaan  yang berupa  insentif  yang  layak;  (3)  belum  mendapat  perlindungan  profesi  yang memadai;  dan  (4)  belum  mendapat  peluang  karir  yang  mendorong  motivasi berprestasi.
Dalam  konstelasi  permasalahan  aktual,  tuntutan,  dan  pilihan  kebijakan  itulah Pemerintah  Kabupaten  Kuningan  menjalankan  manajemen  guru  pendidikan dasar.  Bertolak  dari  isu  dan  identifikasi  tersebut  dapat  dirumuskan  pokok masalah  penelitian:  Bagaimanakah  manajemen  guru  pendidikan  dasar    untuk mendukung percepatan Program Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun di Kabupaten Kuningan? Pokok masalah penelitian ini lebih lanjut difokuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung, Vol 1, No.1, Februari 2012
1. Bagaimanakah  rencana  strategik  pendidikan  sebagai  rujukan  kebijakan penuntasan  Wajar  Dikdas  dan  manajemen  guru  pendidikan  dasar  di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun di Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana  manajemen  guru  pendidikan  dasar  di  Kabupaten  Kuningan, terutama  dari  segi  pemerataan  pengadaan,  pemenuhan  kualifikasi,  dan kesepadanan latar belakang akademik dengan bidang studi yang diajarkan oleh guru?
4. Bagaimanakah  dampak  manajemen  guru  pendidikan  dasar  terhadap penuntasan Wajar Dikdas di Kabupaten Kuningan, terutama dari segi angka efisiensi edukasi?
5. Bagaimanakah  konsep  strategi  manajemen  guru  yang  mengakomodasi tuntutan  pemerataan  akses  dan  mutu  pendidikan  dasar  di  Kabupaten Kuningan?
KEBIJAKAN PENDIDIKAN KO N D IS I ID EAL KONDISI AKTUAL GAP F O KU S P EN E LITIAN TELAAH KONSEP TEORETIK KOMPARASI EMPIRIKAL ANALISIS
MASALAH • Renstra sebagai Rujukan Kebijakan Wajar Dikdas dan Manajemen Guru Dikdas • Kebijakan Penuntasan Wajar Dikdas • Manajemen Guru Dikdas • Dampak Manajemen Guru terhadap Akses dan
Mutu Dikdas S TR ATEG I ALTER N ATIF M AN AJ EM E N G U R U D IKD AS U M P AN  B ALIK VISI PENDIDIKAN NASIONAL KONSEP STRATEGI
Gambar 1
Kerangka Fikir Penelitian

## II. TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU
Pokok masalah dan pertanyaan penelitian ini dijelaskan secara teoretik dalam konteks  kajian  administrasi  pendidikan.  Teori  dan  konsep  yang  dibangun meliputi:  Manajemen  SDM  dan  Peranannya  dalam  Organisasi;  Fungsi,  Tujuan, dan  Aktivitas  Manajemen  SDM;  Posisi  Guru  Pendidikan  Dasar  dalam Kategorisasi  Tenaga  Kependidikan;  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar; Penyelenggaraan  Wajar  Dikdas  dalam  Kerangka  Kebijakan  Otonomi  Daerah; Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Implementasi  Wajar  Dikdas;  Mutu Pendidikan Dasar; Manajemen Guru dalam Kerangka Penuntasan Wajib Belajar. Selain  itu  dikomparasi  pula  dengan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu (Pidarta,1980; Undap, 1988; Satori, 1989; Duke dan Canady, 1991; Kasmianto, 1997; Danim, 1998; Wasliman, 1999; Somantri, 1999). Hasil kajian pustaka dan review terhadap penelitian terdahulu dapat disarikan bahwa:
(1) Manajemen tenaga kependidikan adalah bagian dari system adminsitrasi pendidikan yang meliputi pendidikan pra jabatan, rekruitmen, placemen, rotasi, mutasi, pengembangan profesionalisme.
(2) Pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan adalah bagian dari manajemen  tenaga  kependidikan  yang  juga  merupakan  garapan administrasi pendidikan.
(3) Organisasi pengelola pendidikan merupakan organisasi dengan keunikan tersendiri,  karena  di  dalamnya  terdapat  kelompok  professional  yang memiliki  ciri  dan  watak  tersendiri.  Karena  itu  pendekatan  birokrat pendidikan  haruslah  berbeda  dengan  birokrat  umumnya,  di  mana suasana  organisasinya  harus  yang  terbebas  dari  unsur  paternalistik, primordial  dan  kaku.  Organisasi  pendidikan  harus  dikelola  oleh pemimpin  yang  memahami  dan  menghayati  profesiolisme  tenaga kependidikan.
(4) SDM  tenaga  kependidikan  memiliki  keunikan  dibanding  sumberdaya lainnya, di samping memiliki pungsi sejajar dengan komponen organisasi,
SDM  menjadi  sangat  penting  disebabkan  fungsi  lainnya  sebagai komponen yang mengatur jalannya roda organisasi menjadi dinamis.
(5) Pengembangan  SDM  dapat  dilakukan  melalui  orientasi,  pendidikan  dan pelatihan  ataupun  pengembangan  manajemen.  Pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi  adalah  salah  satu  sasaran pengembangan  sebagai  bentuk  proporsional  secara  akademis  mampu meningkatkan  kompetensi  profesional.  Model  tugas  belajar  dan  ijin belajar  merupakan  alternatif  kebijakan  pengembangan  yang  bisa ditawarkan.
(6) Otonomi  daerah  memberikan  peluang  melaksanakan  pendidikan, termasuk mengembangkan profesionalisme/kualifikasi tenaga kependidikan secara profesional sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung, Vol 1, No.1, Februari 2012
kepentingan  ini  dibutuhkan  komitmen  pihak-pihak  terkait  untuk melaksanakan  kebijakan  pengembangan  tenaga  kependidikan  sebagai prioritas utama.
(7) Dari  sejumlah  model  konseptual  manajemen  SDM  tenaga  kependidikan, akan memberikan masukan berarti dalam menemukan model yang ideal bagi profesionalisasi tenaga kependidikan.
(8) Profesionalisasi  tenaga  kependidikan  harus  dimulai  sejak  mahasiswa calon  tenaga  kependidikan  berada  di  semester  awal  di  LPTK.  Materi perkuliahan  hendaknya  terdapat  keseimbangan  antara  perkulihan  teori dengan pengalaman praktek mengajar.
(9) Bentuk  layanan  profesional  yang  terbukti  memberikan  pengaruh  pada peningkatan mutu pendidikan adalah dengan melakukan suverpisi pada proses  belajar  mengajar  yang  berlangsung  di  kelas  dapat  dilakukan melalui  wadah-wadah  guru,  kepala  sekolah  atau  penagawas sekolah/pengawas  mata  pelajaran.  Supervisi  harus  dilakukan  secara wajar  dalam  suasana  kesejawatan  profesi,  bukan  hubungan  birokratik atas bawah yang cenderung kaku dan administratif formal.
(10) Sekolah  harus  diberikan  kesempatan  untuk  menentukan  kebutuhan program pengembangan profesional bagi tenaga pendidiknya, agar segala upaya  peningkatan  profesionalisme  bermanfaat  bagi  sekolah  dan  hasil dari  program  dapat  dimonitor  oleh  Kepala  Sekolah.  Otonomi  sekolah dalam  berbagai  hal  akan  berpengaruh  pada  profesionalisme  tenaga kependidikan dan kualitas sekolah secara umum.
(11) Masih  terdapat  keanekaragaman  status  guru  pada  suatu  lembaga pendidikan,  padahal  fungsi  tenaga  pendidik  di  depan  kelas  adalah melakukan  proses  interaksi  edukatif.  Perbedaan  status  berpengaruh pada motivasi, loyalitas dan dedikasi tenaga pendidik, karena perbedaan status  juga  menentukan  besar  kecilnya  gaji  seorang  guru  pendidik.  Gaji memberikan pengaruh kuat pada dedikasi, motivasi dan loyalitas tenaga kependidikan.
(12) Profesi  tenaga  kependidikan  belum  diatur  secara  kuat  dibandingkan dengan  jenis  profesi  lainnya.  Wadah  atau  organisasi  profesi  tanaga kependidikan perlu meningkatkan kualitas gerakannya menuju kokohnya profesi tenaga kependidikan.
(13) Manajemen SDM guru harus berorientasi dan berbasis pada kepemilikan kompetensi kependidikan/keguruan. Pemenuhan kepemilikan kompetensi  keguruan  bagi  tenaga  kependidikan  akan  menentukan tampilan  mutu  lembaga pendidikan.  Strategi  manajemen  guru    berbasis kompetensi  merupakan  bentuk  yang  paling  baik  untuk  perwujudan otonomi pendidikan di era otonomi daerah.

## III. TEMUAN PENELITIAN
1. Kebijakan  manajemen  guru  pendidikan  dasar  tidak  terpisahkan  dari program  penuntasan  wajar  dikdas  di  Kabupaten  Kuningan.  Kebijakan tersebut  merujuk  kepada  Renstra  kelembagaan  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Kuningan.  Substansi  Renstra  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Kuningan  mencerminkan  kehendak  menyelenggarakan  pendidikan  yang memiliki  keunggulan  bersaing,  dan  karenanya  renstra  tersebut  dijadikan pula  sebagai the  fundamental  source  of  power  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Kuningan.  Meskipun  demikian,  Renstra  Dinas  Pendidikan Kabupaten belum difungsikan sebagai pembimbing kognitif segenap aparat dan seluruh stakeholder Dinas Pendidikan, terutama mengenai posisi, nilai, core  competencies dan peluang  di  masa  sekarang  serta masa mendatang. Selain  itu ,  belum  secara  tepat  diimplementasikan  ke  dalam  perencanaan pendidikan.
2. Manajemen  guru  pendidikan  dasar  di  Kabupaten  Kuningan  menunjukkan bahwa  jumlah  yang  direkrut  dan  diangkat  menjadi  PNS  cukup  signifikan. Demikian pula halnya jumlah guru PNS yang diikutsertakan dalam program peningkatan kemampuan profesional, dan penerima beasiswa penyetaraan pendidikan  S1  kependidikan.  Dibandingkan  dengan  keadaan  pada  tahun 2002/2003, kelayakan mengajar tenaga pendidik dikdas tahun 2006/2007 di Kabupaten Kuningan sudah baik. Guru SD/MI yang layak mengajar dan semi  layak  adalah  87,22%  dan  83,96%,  sedangkan  guru  SMP/MTs  yang layak  mengajar  masing-masing  86,32%  dan  80,87%.  Selain  itu,  observasi kinerja  sampel  53  orang  guru  dikdas  menunjukkan  pula  kondisi  di  atas rata-rata.  Kinerja  yang  dimaksud  meliputi  aspek-aspek  kemampuan mengelola  proses  belajar  mengajar,  dorongan  bekerja,  tanggung  jawab dalam  bekerja,  minat  terhadap  tugas,  penghargaan  dan  peluang  untuk berkembang.
3. Manajemen  guru  pendidikan  dasar  memberikan  kontribusi  yang  positif terhadap  penuntasan  wajar  dikdas  di  Kabupaten  Kuningan,  terutama dilihat  dari  perbaikan  angka  efisiensi  edukasi  yang  berupa  Angka Partisipasi  Kasar  (APK);  Angka  Partisipasi  Murni  (APM);  Angka  Putus Sekolah  dan  Angka  Mengulang.  Membandingkan  keadaan  antara  tahun 2002/2003  dengan  2006/2007,  terdapat  27  kecamatan  yang  SD/MI-nya meraih APK/APM di atas 100%; dua kecamatan dengan capaian APK/APM 100%;  dan  tiga  kecamatan  dengan  APK/APM  kurang  dari  100%.  APM SMP/MTs  75%  dicapai  oleh  16  kecamatan;  belum  mencapai  75%  di  16 kecamatan; dan kurang dari 50% di tiga kecamatan. Kenaikan yang cukup berarti  terjadi  pula  dalam  angka  melanjutkan  pendidikan,  baik  lulusan SD/MI maupun lulusan SMP/MTs di Kabupaten Kuningan.
4. Manajemen  guru  pendidikan  dasar  berpengaruh  cukup  efektif  terhadap mutu  dikdas  di  Kabupaten  Kuningan.  Dari  segi  mutu  proses,  ditunjukkan oleh  angka  efisiensi  edukasi  SD/MI  di  Kabupaten  Kuningan  yang  cukup tinggi,  mencapai  98,72;  SMP/MTs  97,33.  Rasio  keluaran  berbanding masukannya  mencapai  0,97.  Tetapi  rata-rata  persentase  lulusan  MTs (97,44%)  lebih  baik  daripada  SMP  (97,22%).  Sedangkan  rasio  nilai  UN terhadap  NEM  pada  saat  diterima  sebagai  siswa  baru,  menunjukkan capaian nilai kelulusan SMP lebih besar daripada MTs.
5. Ketersediaan  prasarana  dan  sarana  merupakan  masalah  penting pendidikan dasar di Kabupaten Kuningan. Hingga kini, ruang kelas SD dan SMP  yang  berkategori  kondisi  baik  masing-masing  68,88%  dan  89,41%; sedangkan yang berkondisi rusak berat, SD sebesar 11,46%, MTs sebesar 4,34%.  Fasilitas sekolah  yang  berupa  perpustakaan,  lebih  banyak  dimiliki oleh MI. Tetapi, lapangan olahraga dan ruang UKS lebih banyak terdapat di SD.  Apabila  setiap  sekolah  diharuskan  memiliki  ketiga  fasilitas  tersebut, maka  lebih  dari  separuh  SD  di  Kabupaten  Kuningan  telah  memilikinya; sedangkan  MI  yang  memiliki  ketiga  fasilitas  tersebut  baru  38,28%  saja. MTs  yang  memiliki  perpustakaan  lebih  besar  daripada  SMP.  Tetapi  MTs yang memiliki lapangan olahraga, ruang UKS lebih, dan ruang laboratorium lebih  sedikit  daripada  SMP.  Apabila  setiap  sekolah  diharuskan  memiliki keempat fasilitas tersebut, maka 58,04% SMP di Kabupaten Kuningan telah memilikinya.
6. Mutu  pendidikan  dasar  ditunjukkan  pula  oleh  sumber-sumber pembiayaannya,  yaitu  Pemerintah  Pusat,  Pemkab,  dan  peranserta  orang tua  siswa.  Dari  ketiga  sumber  biaya  tersebut,  Pemkab  Kuningan merupakan sumber terbesar bagi SD (70,91%) melampaui proporsi biaya MTs  yang  bersumber  dari  Pemerintah  Pusat  (60,20%).  Pemkab  juga menyediakan  49,76%  biaya  SMP,  dan  13,07%  biaya  MTs.  Sedangkan peranserta orang tua siswa berkisar 0,74% untuk biaya SD,  19,70% SMP, dan 20,37% MTs.
7. Berdasar ramuan antara kondisi empirik, analisis teoretik hasil-hasil studi terdahulu, dan diskusi validasi model, maka strategi alternatif manajemen guru  pendidikan  dasar  di  Kabupaten  Kuningan  mencakup  komponen- komponen  visi,  misi,  perencanaan  komprehensif,  wawasan  manajemen para penyelenggara dikdas, wawasan kompetensi dan profesi guru dikdas
IV. IMPLIKASI
1. Visi dan Renstra Dinas Pendidikan menuntut dilakukannya dua hal dalam penyelenggaraan  dikdas  di  Kabupaten  Kuningan. Pertama,  menciptakan iklim  kondusif  secara  makro  institusional  terhadap  pengembangan wawasan  keunggulan  dalam  keseluruhan  aktivitas  pendidikan  yang diselenggarakan. Kedua,  menciptakan  iklim  kompetitif  yang  positif  dalam
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung, Vol 1, No.1, Februari 2012
semua aktivitas pendidikan. Dalam hal ini dibutuhkan sistem yang terbuka dan adil dalam memberikan reward dan punishment  kepada semua pihak yang terlibat.
2. Dinas  Pendidikan  harus  membuat  perencanaan  yang  komprehensif.  Dari segi kemampuan penyelenggara pendidikan, perencanaan itu mencerminkan  kemampuan:  (1)  memadukan  berbagai  komponen sumberdaya potensial pendidikan sebagai kekuatan bagi terselenggaranya pendidikan;  (2)  mewujudkan  relevansi  pendidikan  dengan  kebutuhan masyarakat sebagai  manifestasi  dari  konsep community  based education; dan (3) kemampuan menciptakan lulusan yang kompetitif.
3. Produk pengembangan guru pendidikan dasar hendaknya menyentuh area kualifikasi dan kompetensi untuk meningkatkan profesionalime guru, yang berupa  inovasi  pedagogik.  Elemen  penting  dalam  inovasi  pedagogik  di satuan-satuan  dikdas  adalah  sumber  belajar,  teknologi  pendidikan,  dan kurikulum.
RENSTRA PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN
PERAN DINAS PENDIDIKAN •PELAYAN •FASILITATOR •PENDAMPING •MITRA KRITERIA FUNGSI, PROSES, DAN KELUARAN MANAJEMEN GURUDIKDAS KRITERIA PERENCANAAN • KOMPREHENSIF • BERORIENTASI MUTU DAN KOMPETENSI REKRUTMEN DAN SELEKSI PENGEMBANGAN KRITERIA  PROSES PENGEMBANGAN • SINERGIK INTEGRAL • ALIANSI STRATEGIK • MEMBERDAYAKAN KRITERIA KELUARAN GURU KOMPETEN & PROFESIONAL PEMERATAAN AKSES DAN MUTU DIKDAS YANG DIDUKUNG OLEH GURU KOMPETEN & PROFESIONAL KRITERIA  PROGRAM PENGEMBANGAN MURAH, MUDAH, TEPAT WAKTU, TERDUKUNG SUMBERDAYA PENEMPATAN LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN GURU DIKDAS
Gambar 2
Strategi manajemen GURU Berorientasi pemerataan akses dan Peningkatan Mutu Dikdas di kabupaten kuningan

## V. REKOMENDASI
1. Manajemen  Guru  pendidikan  dasar  di  Kabupaten  Kuningan  hendaknya dipahami  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  komponen  sistem  dan kualitas  kinerja  sistem  pendidikan  dasar.  Kualitas  komponen  sistem meliputi  masukan,  proses,  keluaran,  dan  dampak  pendidikannya  yang mendasarkan diri kepada landasan filosofis, visi, dan misi kelembagaannya.
2. Kualifikasi  dan  kompetensi  guru  pendidikan  dasar  yang  harus dikembangkan  hendaknya  mendukung  pengembangan  kinerja  layanan dikdas. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi sebagaimana yang dituntut  oleh  peraturan  dan  perundang-undangan  serta  mengakomodasi keragaman  konteks  lokal,  seperti  faktor-faktor  kondisi  geografik ekonomi, sosial  budaya,  dan  faktor  teknis  yang  meliputi:  (1)  kurangnya  daya tampung  siswa  di  beberapa  sekolah;  (2)  mutu  sarana  prasarana  belum memadai;  (3)  ketidakmerataan  sebaran  guru  SD/MI  dan  SMP/MTs;  (4) adanya  angka drop  out;  (5)  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam mendukung wajib belajar dikdas; (6) masih ada guru SD/MI dan SMP/MTs yang kurang layak mengajar; (7) masih terbatasnya anggaran pendidikan.
3. Kajian-kajian  komprehensif  mengenai  manajemen  guru  pendidikan  dasar, masih  sangat  diperlukan.  Adapun  penelitian  yang  penulis  lakukan  ini perspektifnya  terbatas.  Konsep  strategi  manajemen  yang  diajukan  dalam penelitian  ini  pun,  masih  perlu  divalidasi  dalam  konteks  praksis  sehingga dapat dikenali aspek-aspek kekuatan dan kelemahannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alma,  Buchori,  2008, Guru  Profesional  Menguasasi  Metode  dan  Terampil  Mengajar,    Bandung: Alfabeta Bafadal,  Ibrahim,  2006, Peningkatan  Profesionalisme  Guru  Sekolah  Dasar  dalam  kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara.
Banghart,  Frank  W  &  Trull,  Albert,  Jr,  1973, Educational  Planning,  New  York:    The  Macmilan Company
Bernadin,  H.  J.  &  Russel,  J.  A.  1998. Human  Resources  Management:  An  Experiential  Approach.
New York: MacGraw-Hill Book Company.
Biro Perencanaan.  1993. Stakeholder  yang  Berkaitan  dengan  Pembangunan  dan  Pendidikan  di Propinsi. Jakarta: Depdikbud.
Bryson, John M. 2000. (Alih Bahasa oleh M. Miftahuddin). Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Buchori, Mochtar, 2001, Pendidikan Antisipatoris, Jogyakarta, Kanisius Burhanuddin,  1999, Analisis  Administrasi,  Manajemen,  dan  Kepemimpinan,  Jakarta  :  Bumi Aksara.
Bush,  Tony.,  Coleman,  Marianne.  2006, Manajemen  Strategis  Kepemimpinan  Pendidikan,
Jogjakarta: IRCiSod.
Danim, Sudarwan, 2002, Inovasi Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan, Bandung, Pustaka Setia.
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung, Vol 1, No.1, Februari 2012
Danin, Sudarwan, 2006, Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik, Jakarta: Bumi Aksara.
Dean,  Joan.  1991, Developing  Teachers  and  Teaching  Professional  Development  in  School, Buckingham: Open University Press.
Depdikbud, 1996, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, Jakarta: Depdikbud. Depdiknas,  2002, Penuntasan  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun  ,  Jakarta:
Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
Engkoswara. 1987. Dasar-dasar Administrasi Pendidikan. Jakarta: Depdikbud. Gaffar, Moch. Fakry. 1995. Perencanaan Strategis Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Indonesia. Bandung: IKIP Bandung. Gilley,  Jerry  W,  and  Eggland,  Steven  A.,  1989, Principles  of  Human  Resources  Development, Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company.
Hardiyanto,  2004, Mencari  Sosok  Desentralisasi  Manajemen  Pendidikan  Di  Indonesia,    Jakarta: Rineka Cipta.
IKIP Bandung, 1991. Majalah Mimbar Penddidikan, No.2 Tahun X. Juli Jalal,  Fasli  dan  Dedi  Supriadi.  2001. Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah. Yogyakarta: Adicita.
Jarvis, Peter, 1986, Profesional Education,  London-Canbera: Croom Helm. Jeffrey  Pfeffer,  at.all,  (2007), Paradigma  Baru  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Yogyakarta:
Amara Book.
Jiyono, at al, (1999), School Based Manajemen di Tingkat Pendidikan Dasar, Jakarta:  Bapenas. Kabupaten Kuningan, Bappeda, Kuningan Dalam Angka 2007, Kuningan: Bappeda Kabupaten Kuningan, BPS, SUSEDA Tahun 2006, Kuningan: BPS Kabupaten Kuningan, Dinas  Pendidikan, 2006, Profil Wajar Dikdas Kabupaten Kuningan Tahun 2005, Kuningan: Dinas Pendidikan
Kabupaten  Kuningan,  Dinas  Pendidikan,  2007. Profil  Dinas  Pendidikan  Tahun  2007,  Kuningan: Dinas Pendidikan.
Kasmianto. 1997. “Studi tentang Pengelolaan Guru Honor Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu”, Disertasi, Bandung: IKIP Bandung.
Kaufman,  Roger.  1988. Planning  Educational  Systems.  New  Holland  Avenue:  Technomic Publishing Company, Inc.
Kydd,Lesley, at all, 1997, Professional Development for Educational Management (terjemahan), Jakarta:  Grasindo.
Luthans, F. & Davis, K. 1996. Human Resources and Personnel Management. New York: McGraw- Hill Book Company. Makmun,  Abin  Syamsuddin.  1996, Pengembangan  Profesi  dan  Kinerja  Tenaga  Kependidikan, Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.
Makmun, Abin Syamsudin, 1999, ”Pemberdayaan Sistem Perencaraan dan Manajemen Berbasis
Sekolah  Menuju  Kearah  Peningkatan  Kualitas  Kinerja  Pendidikan  yang Diharapkan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, IKIP Bandung.
Makmun,  Abin  Syamsudin.  1996. Analisis  Posisi  Pendidikan.  Jakarta:  Biro  Perencanaan Depdikbud. Mangkunegara,  Anwar  Prabu,  2004, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan,  Bandung,
Remaja Rosda Karja.
Mangkuprawira,  TB.Syafri,  2001, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Stategik,  Jakarta:  Ghalia
Indonesia.
Mathis,Robert.L-Jachson, John H. 2006, Human Resource Management, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta:   Salemba Empat.
Moleong, Lexy J. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Morrisey, George L. 1996. Pedoman Pemikiran Strategik: Pembangunan Landasan Perencanaan Anda. Jakarta: Prenhallindo.
Nawawi,  Hadari.  1998. Manajemen  Strategic  dengan  Ilustrasi  Organisasi  Profit  dan  Nonprofit. Jakarta : Rajawali Perss.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pidarta, Made.  1980.  “Pengembangan  Sikap  Keguruan  Profesional  di  IKIP  Surabaya”. Disertasi. Bandung: IKIP Bandung. Quigley, Joseph V. 1993. Vision How Leaders Develop It, Share It and Sustain It. New York: Mc
Graw Hill, Inc. Sagala,  Syaiful,  2007, Manajemen  Strategik  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan,  Bandung:
Alfabeta.
Satori,  Djam’an.  1989.  “Studi  Efektivitas  Sistem  Pelayanan  Bantuan  Profesional  bagi  Guru-guru Sekolah Dasar di Cianjur”. Disertasi. Bandung: IKIP Bandung.
Schuler, Randall S. & Jackson. 1997. Personal and Human Resources Management, St Paul: West Publishing Company.
Sergiovanni,  Thomas  J.  et.  al.  1987. Educational  Governance  and  Administration.  New  Jersey: Prentice Hall, Inc.
Simamora, Henry. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE YPKN Bandung
Somantri,  Manap.  1999.  “Pengembangan  Model  Perencanaan  Strategis  Perencanaan  Wajib Belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar”. Disertasi. Bandung: PPS IKIP Bandung.
Supriadi, Dedi. 1998. Mengangkat Citra dan Martabat Guru, Yogyakarta: Adicita Karya. Supriadi, Dedi.1997. Globalisasi dan Pendidikan: Implikasi pada Perguruan Swasta Menghadapi Abad ke-21. Bandung: BMPS Jawa Barat.
Surya M. 1997. “Pergeseran Paradigma Pendidikan Menyongsong Abad ke 21”.  Jurnal Pendidikan IKIP Bandung. Mimbar Pendidikan 4 (XVI), 17-22. Surya,M, 2008, Menjadi Guru terus Guru selamanya Guru, Bandung: Yayasan Bakti Winaya. Suryadi  A.  dan  Tilaar  H.  A.  R.  1993. Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Suatu  Pengantar.  Bandung: Rosda Karya. Suryadi, Ace. 1998. Pendidikan, Investasi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka.
Sutisna,  Oteng.  1989. Administrasi  Pendidikan:  Dasar  Teoritik  untuk  Praktek  Profesional, Bandung: Angkasa. Suyanto  dan  Hisyam  Djihad,  2005, Refleksi  dan  Reformasi  Pendidikan    di  Indonesia  menuju
Milinieum III, Yogyakarta: Adicita
Suyanto, 2006, “Membangun Sekolah yang Efektif”, dalam Kompas: Rubrik Otonomi Daerah, 26
Januari 2001.
Suyanto,  2006, Dinamika  Pendidikan  Nasional  Dalam  Percaturan  Dunia  Global,  Jakarta:  PSAP Muhammadiyah.
Tilaar, HAR. 1994. Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Turney C. et. al. 1992. The School Manager. North Sidney: Allen & Unwin Pty Ltd. Umaedi, 2002, Penuntasan  Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Jakarta: Depdiknas Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang RI No 14 tahun 2005  tentang Guru dan Dosen.
Undap,  Andi.  P.  1988.  “Pola  Kepemimpinan  dan  Profesionalisasi  Tenaga  Kependidikan  di  IKIP
Manado”, Disertasi, Bandung: IKIP Bandung.
Vredenbergt,J, 1984, Pengantar Metodologi untuk Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta: Gramedia,
Wahjoesumidjo,  1999, Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Tinjauan  Teoritik  dan  Pemsasahannya,
Jakarta:  Grafindo Persada.
Wasliman, Iim. 1999. “Studi Pemberdayaan Tim Koordinator Wajar Dikdas Propinsi Jawa Barat”. Disertasi. Bandung: IKIP