## KONSTRUKSI IDENTITAS KOMUNAL MASYARAKAT ADAT SUKU TENGGER DARI ZAMAN KERAJAAN HINGGA PASCAREFORMASI
Ulfa Binada Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Ulfa_binada@yahoo.com
Informasi Artikel:
Dikirim: (16/03/2019) ; Direvisi: (14/04/2019); Diterima: (16/04/2019)
Publish (29/04/2019)
Abstrak : Penelitian ini fokus pada konstruksi sosial atas identitas masyarakat Suku Tengger di  lereng  Gunung  Bromo.  Dalam  menganalisis  konstruksi  identitas  tersebut,  penulis menggunakan metateori Konstruksi Realitas Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Penulis menggunakan metode penelitian etnografi yang dikemukakan oleh James P. Spradley dalam  mempermudah  pengambilan  data  dan  membantu  analisis  penelitian  ini.  Dalam melakukan penelitian tentang konstruksi identitas tersebut, penulis berada di Tengger pada tahun  2015-2019  dengan  melakukan  observasi,  wawancara  dan  aktif  mengikuti  kegiatan masyarakat.  Konstruksi  identitas  Tengger  dimulai  ketika  Mpu  Sendok  memberikan  hak swatantra melalui  Prasasti  Muncang.  Pada  abad  ke-14,  Raja  Hayam  Wuruk  memperkuat konstruksi tersebut melalui Prasasti Penanjakan. Di zaman kolonialisme Eropa, masyarakat Tengger mulai mengalami benturan identitas dengan masyarakat Madura yang didatangkan oleh  VOC  sebagai  tenaga  kerja.  Abad  ke-19,  rezim  Orde  Baru  mengkonstruksi  identitas Tengger dengan memberlakukan kebijakan formalisasi agama melalui PP No. 1 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1969. Orde Baru juga meratakan seluruh sistem pemerintahan desa dan menghilangkan  hak  asal-usul  desa  melalui  UU  No.  5  tahun  1979  tentang  Desa.  Sejak ratifikasi  regulasi  tersebut,  Suku  Tengger  harus  mengalami  akulturasi  dan  sinkretisme identitas.  Konsekuensinya  mereka  harus  menerima  kehadiran  lembaga  agama  disamping lembaga  desa  adat  dan  lembaga  desa  dinas.  Pasca-refromasi,  pemerintah  mengkonstruksi identitias Tengger dengan kebijakan desentralisasi melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Kata Kunci: Agama, Politik, Konstruksi Identitas
Abstract: This research focuses on social construction of the identity of the Tengger society on the slopes of Mount Bromo.The author uses the methodology of the Construction of Social Reality by Peter L. Berger and Thomas Luckman. The author also uses ethnographic methods by James  P.  Spradley in collecting  data  and analysis.  In  the construction  of  identity, the author was in Tengger in 2015-2019 by observing, interviewing and actively participating in community  activities.  The  construction  of  the  Tengger  identity  began  when  Mpu  Sendok granted self-rights swatantra through the Muncang Inscription. In the 14th century, King Hayam  Wuruk  strengthened  the  construction  through  the  Penanjakan  Inscription.  In  the European  colonialism,  Tengger  society  began to  experience a  clash  of identities with  the Maduranese people brought by the VOC as laborers. In the 19th century, the Orde Baruy regime  constructed  the  Tengger  identity  by  imposing  a  formalization  policy  on  religion through  law PP No.  1  Tahun  1965  and  law  UU  No.  5  Tahun  1969.  The  Orde  Baru  also leveled  the  entire  system  of  village  governance  and  eliminated  the  village's  origin  rights through law UU No. 5 tahun 1979 abaout the village. Since the ratification of the regulation, the  Tengger  tribe  must  experience  acculturation  and  syncretism  of  identity.  As  the consequent, they must accept the presence of religious institutions in addition to traditional village institutions and official village institutions. In the Post-reformation, the government constructed the Tengger identity with a decentralization policy through law UU No. 23 tahun 2014 about  Regional Government and law UU No. 6 tahun 2014 about village.

## Keywords: Religion, Politics, Construction of Identity

## PENDAHULUAN
Perubahan  sosial  pada  identitas Tengger mulai terjadi sejak hadirnya VOC di  tanah  Tengger.  Kehadiran  kolonial tersebut  merupakan  momentum  awal terjadinya  perubahan  sosial  pada  identitas Tengger.  Selanjutnya  melalui  beberapa kebijakannya,  kehadiran  rezim  Orde  Baru merupakan momentum kedua yang memperparah  rusaknya  identitas  Tengger. Dari berbagai ancaman tersebut, penelitian ini  difokuskan  pada  konstruksi  identitas komunal masyarakat Suku Tengger dari era kerajaan,  era  Orde  Baru  dan  era  pasca- refromasi.  Penelitian  ini  akan  membahas tentang  siasat  dan  negosiasi  masyarakat Suku  Tengger  dalam  mengupayakan  daya tahan identitas komunalnya dari intervensi negara.  Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  metateori  konstruksi  sosial Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckman (Berger  dan  Luckman,  1990:1).  Dalam mengolah  data,  penulis  menggunakan metode  etnografi  yang  dikemukakan  oleh James P. Spradley. Penggunakaan metateori pemikiran yang berkaitan dengan sosiologi pengetahuan  tersebut  karena  penelitian  ini tentang  konstruksi  identitas.  Dimana konstruksi  identitas  meliputi  realitas subjektif  dan  realitas  objektif,  dan  kedua paradigma yang berlawanan tersebut dapat digabungkan  oleh  Peter  L.  Berger  melalui
metateori  dialektika  konstruksi  realitas sosial. Identitas merupakan suatu hal yang melekat pada individu melalui subjektifitasnya,  disisi  lain  identitas  juga dapat dibentuk oleh struktur diluar individu melalui  objektifitas.  Hingga  kemudian menghasilkan sintesa identitas dari intersubjektif  yang  biasa  disebut  sebagai objektivasi.  Metode  etnografi  dinilai  lebih tepat  dalam  membantu  menganalisis penelitian  ini,  karena  lebih  mengarah kepada  cabang  ilmu  antropologi  dan sosiologi,  serta  sesuai  dengan  kondisi  di lapangan  (James,  2007:3).    Sedangkan penggunaan  metateori  konstruksi  sosial disesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat Suku  Tengger  yang  tengah  mengalami berbagai  intervensi  negara  terhadap identitasnya.  Selain  itu  metateori  ini  juga mempermudah  untuk  melihat  siasat  dan negosiasi
Suku Tengger
dalam mengupayakan daya tahan identitasnya.
Peter L. Berger merupakan sosiolog dari eropa yang pemikirannya dipengaruhi oleh  Max  Weber  tentang  subjektifitas  dan Emile  Durkheim  tentang  objektifitas. Sedangkan Peter L. Berger menggabungkan paradigma  struktural Emile  Durkheim  dan paradigma behavioral Weber menggunakan dialektika Karl Marx (Berger dan Luckman, 1990:  5-7).  Sehingga  Peter  L.  Berger merupakan  salah  satu  pemikir  yang
beraliran methodological relationism .
Dengan  mensintesakan  kedua  paradigma Weber  dan  Durkheim  yang  berlawanan tersebut,  Peter  L.  Berger  memandang individu merupakan pembentuk masyarakat (subjektif)  dan  masyarakat  membentuk individu (objektif). Realitas subjektif dalam proses  internalisasi  dan  realitas  objektif dalam proses eksternalisasi akan menghasilkan realitas baru melalui objektivasi. (Geger, 2009, 34 - 47).  Dengan menggunakan metateori tersebut, penelitian ini  fokus  pada  konstruksi  identitas  Suku Tengger  yang  dibangun  melalui  intervensi secara  struktural  oleh  negara.  Sedangkan dalam  bagian  internalisasi,  penelitian  ini akan  menganalisis  tentang  daya  tahan identitas  Tengger  melalui  siasat  dan negosiasi  yang  dilakukan  oleh  Suku Tengger dari intervensi negara atas identitas komunalnya.  Dengan  demikian  pada objektivasi  penelitian  akan  menghasilnya akulturasi,  asilimilasi  dan  sinkretisme identitas Suku Tengger, termasuk didalamnya terdapat institusionalisasi yang dicurahkan melalui kehadiran lembaga desa dinas (pemerintah desa), lembaga desa adat dan  lembaga  agama  beserta  relasi  dan pengaruh konstruksinya kepada masyarakat Suku Tengger.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, penulis menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif dengan  teori  konstruksi  sosial  Peter  L. Berger  dan  Thomas  Luckman,  serta menggunakan  metode  etnografi  yang dikemukakan  oleh  James  P.  Spradley. . Penelitian  ini  akan  langsung  dirangkum pada beberapa waktu, yaitu era kerajaan, era orde  baru  dan  era  pasca-reformasi,  tanpa menghilangkan  ketiga  variabel  teori konstruksi sosial disetiap era tersebut. Data yang diambil dari penelitian ini adalah data dari hasil observasi selama tinggal di tanah Tengger, wawancara dengan tokoh masyarakat,  seperti  dukun  (kepala  adat), petinggi  (kepala  desa),  tokoh  agama  dan beberapa masyarakat Tengger.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konstruksi Identitas Suku Tengger Era Kerajaan
Di  sekitar  lereng  Gunung  Bromo, terdapat  kelompok  masyarakat  adat  yang hidup  dibawah bayang-bayang  ‘panas- dingin’ politik identitas. Mereka mengidentitaskan sebagai Tiyang
Tengger / Wong  Tengger /orang  Tengger.
Secara etimologi nama Tengger
mempunyai arti berdiri tegak / diam / tidak bergerak. Menurut kepercayaan masyarakat Tengger, nama “Tengger” mempunyai arti
tengering  budi  luhur (sifat  budi  pekerti luhur) . Nama “Tengger” bermakna sebagai tanda /ciri sifat khusus yang melekat pada sesuatu.
Secara historis masyarakat Tengger
mempunyai bukti sejarah Prasasti Walindit/Prasasti Penanjakan. Dalam
prasasi ini, menceritakan bahwa masyarakat Tengger  yang  terbebas  dari  pembayaran pajak.  Pembebasan  ini  karena  tanah Tengger  dianggab  sebagai  tanah  suci  atau biasa  disebut  sebagai  Tanah Hila-hila .
Predikat kesucian tersebut diberikan karena masyarakat  Tengger  sebagai  masyarakat spiritual  yang  putih  / hulun  hyang (abdi dewata).  Prasasti  Walindit  ditemukan  di Desa  Wonokitri,  Kecamatan  Tosari, Kabupaten  Pasuruan.  Menurut  prasasti tersebut,  terbukti  bahwa  kawasan  Tengger merupakan  kawasan  yang  disucikan  oleh Kerajaan  Kadiri.  Namun  pada  periode berikutnya,  tanah  Tengger  dikuasai  oleh Kerajaan  Majapahit,  kemudian  dibawah pimpinan  Hayam  Wuruk  dan  Mahapatih Gajah  Mada  memperkuat  konstruksi Tengger sebagai masyarakat Hulun Hyang melalui  prasasti  Penanjakan.  Masyarakat Tengger  mengakui  bahwa  mereka  adalah keturunan  dari  Kerajaan  Majapahit  yang terdesak  karena  serangan  dari  Kerajaan Demak  (berkembangnya  Islam  di  tanah Jawa).  Raja  Majapahit,  Prabu  Brawijaya
melarikan diri bersama pengikutnya karena tidak  ingin  masuk  Islam  seperti  anak putranya,  Raden  Patah  (Hefner:  1999,  53- 54) disisi lain, menurut legenda  masyarakat Tengger, nama “Tengger” berasal dari kisah Rara  Anteng  dan  Jaka  Seger.  Mereka berdua  dinilai  sebagai  nenek  moyang Tengger,  dan  konstruksi  identitas  tersebut masih bertahan hingga saat ini. Rara Anteng merupakan  keturunan  dari  Kerajaan Majapahit (putri Prabu Brawijaya) dan Jaka Seger yang berketurunan Brahma.
Dari kisah tersebut, asal mula nama “Tengger”  merupakan  hasil  singkatan  dari kata Teng asal  Rara  Anteng  dan Ger dari Jaka  Seger.  Keturunan  Rara  Anteng  dan Jaka  Seger  yang  berjumlah  25  orang,  24 putra-putrinya  menyebar  di  pegunungan sekitar  Gunung  Bromo.  Hingga  saat  ini masyarakat  Tengger  yang  merupakan keturunan  Rara  Anteng  dan  Jaka  Seger tersebar  di  4  wilayah  kabupaten,  yaitu
Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang  (Hefner, 1999: 9)
Dari  keempat  kabupaten  tersebut, terpecah  dalam  2 sabrang /wilayah regional,  dengan  Gunung  Bromo  sebagai ‘episentrum’  kosmosnya. Sabrang  Wetan
/regional  timur  terdiri  dari  Kabupaten Probolinggo  dan  Kabupaten  Lumajang. Sedangkan untuk sabrang kulon terdiri dari
Kabupaten  Pasuruan  dan  Kabupaten Malang.  Pembagian  regioal  ini  mengacu pada  posisi  dukun  Tengger  /kepala  adat Tengger  pada  saat  berkumpul  ketika upacara  Yadnya  Kasada  berlangsung. Dukun sabrang  wetan duduk  diposisi sebelah timur kepala dukun, sedangkadukun sabrang  kulon uduk diposisi  barat  kepala  dukun Tengger.  Dari kedua sabrang tersebut dan keempat daerah kabupaten, terdapat pimpinan Tengger yang memimpin  adat  seluruh  kawasan  Tengger. Pimpinan  ini  adalah  Dukun  Pandita  yang tengah dijabat oleh Sutomo. Sutomo sendiri merupakan  kepala  dukun  se-kawasan Tengger,  karena  setiap  desa  di  Tengger memiliki dukun masing-masing.
Gambar 1.1 Wilayah Dataran Tinggi Tengger di 4

## Kabupaten
Sumber  :  Buku  The  Political  Economy  of  Mountain Java oleh Robert W. Hefner

## Tabel 1.1
Daftar desa yang didiami oleh warga Suku

## Tengger
Kabupaten  Kecamatan Desa Probolinggo  Sukapura Wanatara, Jetak, Ngadisari, Wanakerta, Ngadas, Pakel, Sapikerep, Sariwani, Kedasih, Ngadirejo Sumber Wonokers, Sumber Anom,  Ledok  Ombo, Pandansari, Panjul Lumajang Senduro Ranu  Pani,  Argosari, Senduro, Tlutur, Wonoayu Pasuruan Tosari Tosari, Baledono, Sedaeng, Wonokitri, Ngadiwon, Kandanga, Mororejo, Podokoyo Gucialit Kenongo, Pakel Puspo Kedawung Tutur Ngadirejo, Ledok Pring Malang Poncokusumo  Ngadas, Gubuklakah Sumber : Data olahan pribadi

## Konstruksi Identitas Komual Suku Tengger Era Kolonial
Pergulatan sosio-kultural dan identitas masyarakat Tengger mempunyai sejarah yang panjang,  bahkan  sebelum  negara  Indonesia terbentuk.  Pada  zaman  kolonialisme  Eropa masyarakat Tengger tertekan karena gerakan represif terhadap identitas, nilai tradisi, adat- istiadat  dan  budaya  Tengger.  Konflik  ini disebabkan  karena  VOC  membuka  lahan- lahan hutan menjadi perkebunan kopi, kakao dan  cengkeh.  Namun  parahnya,  VOC  justru mendatangkan  pekerja  dari  Madura  yang memiliki  identitias  berbeda.  Konflik  antara Jawa-Tengger  dengan  Jawa-Madura  ternyata telah  terjadi  sejak  era  kolonial,  meskipun konfliknini  mengalami  puncaknya  pada  era Orde Baru.. Pada saat itulah, identitas Tengger
mulai  mengalami  tekanan  oleh  oleh  orang- orang  Madura.  Tanah  Tengger  yang sebelumnya merupakan tanah swatantra dari Mpu  Sendok  melalui  Prasasti  Muncang  dan diperkuat oleh Hayam Wuruk melalui Prasasti Penanjakan yang disebut sebagai tanah Hila- Hila, setelah  VOC  melakukan  eksploitasi tersebut, masyarakat Tengger mulai kehilangan kekuasaanya di rumahnya sendiri. Selain itu, dengan hadirnya masyarakat  Madura  yang  bveragama  Islam akan  mengancam  identitas  Tengger  yang identik  dengan  Siwa-Sugata.  Ancaman  ini menggerser  beberapa  budaya  Tengger  di lereng bawah seperti daerah Kec.
Nongkojajar,  Kab.  Pasuruan.  Di  daerah  ini telah  banyak  didominasi  oleh  masyarakat Madura yang semulanya merupakan kawasan dengan  penduduk  Jawa-Tengger.  Selain  di Kec. Nonggkojajar, Kab. Pasuruan, di daerah Kab.  Probolinggo  juga  mendapat  hal  yang lebih  parah.  Banyak punden dan  tempat- tempat keramat masyarakat Tengger dihancurkan  oleh  muslim  Madura  karena dianggab berlawanan dengan agama Islam.

## Konstruksi Identitas Komunal Suku Tengger Era Orde Baru
Ketika  Orde  Baru,  terdapat  tekanan yang  terparah,  yaitu  masyarakat  Tengger terpaksa  masuk  Agama  Hindu  dan  Budha (sebagian Islam). Melalui peraturan Presiden
Nomor  1  tahun  1965  dan  Undang-Undang Nomor  5  tahun  1969,  pemerintah  memaksa seluruh rakyat Indonesia harus terdaftar dalam 5  agama  formal  (Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu  dan  Budha).  Sedangkan  Tengger merupakan  kelompok  masyarakat  penghayat kepercayaan kepada Sang Hyang Widi Wasa dan Sang  Hyang  Dewa  Brahma (Hefner: 1999,  320-322) . Dari  tekanan  tersebut, masyarakat  Tengger  mencoba  menyiasati dengan  memisahkan  antara  agama  dan  adat. Dari akulturasi tersebut, masyarakat Tengger tidak  mengenal  kasta,  pembakaran  mayat /ngaben,  dan  terdapat  lembaga  agama  dan lembaga adat pada struktur sosial mereka.
Era  Orde  Baru  juga  meratakan  desa- desa  dengan  menghilangkan  hak swatantra komunal  dan  hak  ulayat  masyarakat  desa. Gerakan represif ini melalui Undang-undang Desa  No.  5  tahun  1979  pengganti  Undang- undang Desa No. 5 Tahun 1974. Penggantian undang-undang ini ditujukan untuk menetralkan masyarakat desa yang tergabung dalam gerakan PKI. Selain itu, berlakunya UU ini telah menghilangkan hak swatantra tanah Hila-Hila  dari  era  kerajaan.  Masyarakat Tengger  sebagai  masyarakat  adat  tidak  lagi merasakan kehadiran negara didalam dimensi sosio-kulturalnya.  Justru  negara  melakukan tindakan  represif  terhadap  masyarakat Tengger  karena  dianggap  simpatisan  PKI. Tidak hanya itu, konstruksi di era Orde Baru
dengan memasukan agama pada kolom KTP. Masyarakat Tengger sebagai penganut Siwa- Sugata  yang  tidak  diakui  di  dalam  undang- udang  tersebut,  terpaksa  harus  masuk  ke dalam  Agama  Hindu  dan  Budha,  sebagian Islam.

## Konstruksi Identitas Komunal Suku Tengger Pasca-Reformasi
Pada  saat  pasca-reformasi,  masyarakat Suku Tengger mengalami penguatan kembali identitiasnya melalui Undang-undang No. 23 tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Undang-undang No. 6 tentang Desa. Namun sayangnya,  pada  era  ini  disamping  memiliki potensi  penguatan  identitias,  disisi  lain membawa  dampak  buruk  untuk  memecah perjuangan masyarakat Tengger dari perjuangan  komunal  satu  kawasan Hila-hila menjadi  perjuangan  wilayah.  Hal  itu dikarenakan  kapitalisasi  tanah  Tengger melalui  pariwisata  Taman  Nasional  Bromo Tengger  Semeru.  TNBTS  (Taman  Nasional Bromo  Tengger  Semeru)  yang  berada dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai mempersempit ruang gerak Suku  Tengger  diatas  tanah  adatnya  sendiri. Sehingga masyarakat Tengger hanya mampu mengelola  desa-desa  yang  berada  di  sekitar taman nasional sebagai penunjang pemasukan desa. Dengan demikian setiap desa di Tengger mencoba terus bersaing dengan desa Tengger lainnya untuk meningkatkan pemasukan desa.
Balai  Besar  Taman  Nasional  Bromo Tengger  Semeru  dibentuk  pada  tanggal  13 Maret 1981 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian  Nomor  198  /Kpts  /Um  /1981. Pembentukan  Taman  Nasional  Bromo Tengger Semeru oleh pemerintah pusat mulai mengkontruksi  identitas  Tengger  melalui kepariwisataan  Gunung  Bromo  dan  Gunung Semeru beserta kawasan yang mengelilinginya. Tanah Hila-Hila yang  dulu hanya  dihuni  oleh  abdi  dewata  dengan pemukiman sederhana, kini berubah menjadi villa,  penginapan,  hotel  dan  warung-warung makan.  Pekerjaan  masyarakat  Tengger  yang dulu  sebagai  petani  dan  peternak,  saat  ini mulai  beralih  profesi  sebagai  pelaku  wisata. Mulai  dari  jasa tour  guide, sopir  jeep , ojek, hingga  pengusaha  sovenir  dan  rumah makan/warung.  Kehadiran  Taman  Nasional Bromo  Tengger  Semeru  tersebut  jelas membawa  konstruksi  baru  yang  membentuk identitas masyarakat Tengger identik dengan kepariwisataan  Gunung  Bromo  dan  Gunung Semeru. Gunung Bromo dan Gunung Semeru tidak  lagi  dikenal  sebagai  gunung  yang  suci dan  sakral  dengan  besemayamnya  leluhur Tengger, tetapi saat ini justru dikenal dengan panorama  alam  yang  eksotis.  Ditambah masifnya  promosi  wisata  oleh  pemerintah pusat  melalui  Kementerian  Pariwisata  yang meletakan TNBTS pada program 10 destinasi wisata  Bali  Baru.  Hal  ini  menambah  daftar
pergeseran  identitas  masyarakat  adat  Suku Tengger.
Di  abad  1,  masyarakat  Tengger  yang memiliki  lahan  pertanian  masih  berusaha mempertahankan identitasnya sebagai seorang  petani  kentang  dan  sayuran. Meskipun sebagian
dari mereka meninggalkan profesi ini dengan membangun penginapan  dan  villa  di  lahan  kebunnya. Sebagian  lagi  memanfaatkan  kepariwisataan Taman  Nasional  Bromo  Tengger  Semeru untuk menambah pundi-pundi ekonomi hanya sebatas  nilai  tambah  saja  atau  sampingan. Namun  bagi  mereka  yang  memang  tidak memiliki  lahan,  kehadiran  pariwisata  ini menjadi ladang utama mata pencaharian. Dari yang awalnya menjadi buruh kebun, kini telah berganti menjadi pelaku pariwisata.
Meskipun  masyarakat  Tengger  telah terkonsruksi  oleh  identitas  agama  Islam, Hindu atau Budha yang diterapkan sejak Orde Baru, namun realitasnya masyarakat Tengger masih menjalankan tradisi dan budaya Siwa- Sugata. Strategi tersebut dilakukan
masyarakat Tengger untuk mempresentasikan eksistensi  dalam  dinamika  perubahan  dan pengaruh  hegemoni  (kekuasaan)  Islam  dan kekuasaan politik-pemerintahan. Dari dinamika di atas, realitas masyarakat Tengger dengan  identitas  tradisi,  adat-istiadat,  dan kebudayaan  masih  kuat  sampai  zaman modern  yang  menarik  untuk  dianalisis.
Gerakan  konservatif  mereka  atas  nilai  luhur secara  turun-temurun  terus  dijalankan  sesuai norma adat Tengger. Relasi antara kekuasaan, politik,  dan  kebudayaan  membentuk  suatu realitas sosial yang khas (Maksum: 2015, 19- 20).
Masyarakat
Tengger memiliki esensialis  sebagai  rakyat  yang  patuh  kepada pimpinan ( sabda pandhita ratu ). Mereka taat melaksanakan  tradisi  adat-istiadat,  seperti slametan (terkadang  juga  disebut  sebagai genduren ).  Cliford  Geertz  mencatat  dalam penelitiannya  bahwa  masyarakat  seperti Tengger  termasuk  sebagai  masyarakat Abangan .  Masyarakat Abangan menurut Geertz  merupakan  mayarakat  yang  masih memegang teguh tradisi Jawa. Sebuah tradisi yang menghormati roh leluhur, roh halus, hal- hal  gaib,  tempat  keramat  seperti punden /makam. Abangan menitik  beratkan  pada aspek animistis dari sinkretisme Jawa, namun secara  luas  dihubungkan  dengan  elemen petani (Geertz: 1989, 6-8 ).
Ciri  khas  lainnya  dari  masyarakat Suku Tengger, walaupun tersebar dan terpisah di empat wilayah administratif kabupaten dan dua sabrang, orang Tengger masih memiliki ikatan  emosionalitas  yang  cukup  tinggi. Wilayah  administrasi  hanya  sebagai  batas wilayah fisik, ikatan batin manunggal nyawiji ( campur menjadi satu) menembus perbatasan administratif  tersebut. Keterikatan  utama
dipengaruhi oleh kesamaan identitas dan adat- istiadat  yang  mereka  miliki.  Kuatnya masyarakat  Tengger  dalam  memegang  nilai adat-istiadat  selama ini memberikan dampak positif  bagi  kuatnya  ikatan  batin  antar masyarakat  Tengger.  Sistem  politik,  sosial dan  pemerintahan  masyarakat  Suku  Tengger tidak  bisa  dilepaskan  dari  elit  lokal  yang disebut  dukun  dan  petinggi.  Petinggi merupakan  gelar  yang  diperuntukan  kepada kepala  desa,  sedangkan  dukun  merupakan pemangku  adat  Suku  Tengger.  Petinggi dibantu  oleh  beberapa  kabayan,  namun setelah  berkembangnya  sistem  pemerintahan desa,  petinggi  dibantu  oleh  perangkat  desa /pamong  desa.  Di  posisi  dukun  dibantu  oleh beberapa legen yang  bertugas  membantu seluruh tugas seorang dukun atau kepala adat . (Raffles: 2014, 226).
Di  Tengger,  pengertian  dukun  sangat jauh  berbeda  dengan  pengertian  dukun  pada masyarakat lain. Pada kebudayaan masyarakat Suku Tengger, dukun merupakan pemegang  dan  pemimpin  tradisi  Tengger. Dukun memegang peran yang strategis, sama dengan  kedudukan  kiai  dalam  masyarakat muslim  dan  pendeta  dalam  masyarakat Kristen  atau  pastor  dalam  hirarki  Katolik. Seorang  dukun  Tengger  merupakan  tokoh panutan masyarakat yang mempunyai fungsi spiritual. Mereka bertugas memimpin upacara keagamaan /adat, memimpin upacara
perkawinan, kematian dan berbagai keperluan religius  lainnya.  Sedangkan  pada  fungsi sosial,  dukun  berperanan  sebagai  mediator antara urusan warga masyarakat, selain urusan yang  berhubungan  dengan  pemerintahan (Waraouw: 2012, 23-24).
Sebelum  Agama  Hindu  masuk  di
Tengger, dukun memiliki peran menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang  bidang  sosial,  ekonomi,  politik  dan pertanian.  Pada  saat  Orde  Baru  memimpin, pemerintah membuat peraturan bahwa semua rakyat  Indonesia  wajib  terdaftar  dalam  5 agama  yaitu,  Islam,  Hindu,  Budha,  Kristen dan  Katolik.  Tengger  sebagai  masyarakat penghayat kepercayaan kepada leluhur, pada saat tersebut sempat terjadi goncangan cukup serius.  Pada  momentum  ini  pemerintah memanfaatkan seorang dukun untuk memaksa masyarakat  Tengger  masuk  diantara  kelima agama tersebut. Para dukun dan beberapa elit Tengger  dikursuskan  pada  pusat  pendidikan Agama  Hindu.  Tugas  seorang  dukun memimpin setiap upacara adat dan daur hidup. Jika  mempunyai  keturunan  yang  sah  dari seorang  dukun  maka  mampu  melaksanakan upacara  dan  memiliki  pusaka  keramat  yang menggambarkan  filosofi  wewenang  dan kekuatan  supranatural.  Dukun  juga  memiliki hak sulinggih yaitu  orang  yang  berhak menentukan arah keagamaan dan kepercayaan masyarakat Tengger. Dari kewibawaan dukun
tersebut,  rezim  saat  Orde  Baru  lebih memanfaatkan dukun daripada petinggi.
Pembagian fungsi petinggi dan dukun terdapat  pada  seorang  petinggi  yang memegang  bidang  politik-pemerintahan, sedangkan dukun memegang sosial- keagamaan.  Petinggi  melayani  urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan  desa.  Secara  struktural  dukun terlepas  dari  struktur  tersebut,  sedangkan petinggi dan dukun memiliki kedudukan yang sejajar  namun  mempunyai  fungsi  yang berbeda. Secara institusional petinggi merupakan  pemimpin  formal,  sedangkan dukun  pemimpin  non-formal.  Tidak  ada tumpang  tindih,  perebutan  wewenang  dan kekuasaan  antara  dua  elit  tersebut.  Mereka justru berkolaborasi dan berkoordinasi dalam menata  kehidupan  masyarakat  Tengger (Waraouw:  2012,  26-27)  Secara  implisit, kekuasaan seorang dukun
dapat mempengaruhi  kekuasaan  seorang  kepala desa.
Pada sistem pemerintahan masyarakat Tengger  tidak  mengenal  dualisme  struktur seperti  pada  desa  adat  di  Bali.  Kolaborasi antara struktur adat Tengger dengan struktur desa  dinas  terebut  menyebabkan  kekuasaan seorang  kepala  desa  dapat  dipengaruhi  oleh kekuasaan  seorang  dukun.  Secara  politis, kepala desa harus dapat bekerjasama dengan seorang dukun agar pemerintahannya berjalan
lancar.  Hal  tersebut  karena  posisi  seorang dukun pada sistem pemerintahan masyarakat Tengger sangat strategis dan dapat membentuk konstruksi opini masyarakat. Jika pada  struktur  desa  dinas  yang  dipengaruh dengan  pamong  (perangkat  desa)  dan  BPD, pada  sistem  politik  masyarakat  Tengger terdapat  seorang  dukun  yang  selalu mengontrol, memberi nasehat dan mengawal jalannya roda pemerintahan.
Pada  saat  tertentu  para  dukun  juga dimintai  tolong  oleh  warga  untuk  urusan pengobatan. Namun hal ini diluar fungsi dan tugas  utama  seorang  dukun  Tengger. Biasanya, hal seperti ini hanya terjadi karena kebetulan sang dukun secara pribadi memiliki kemampuan linuwih (kelebihan  secara spiritual). Kemampuan ini merupakan sebuah kesaktian  supranatural  dan  kebatinan.  Di samping  memiliki  legitimasi  spiritual  dan sosial yang sangat kuat, seorang Dukun juga memiliki Kasekten dan Kharisma seperti pada konsep  kekuasaan  menurut  orang  Jawa.  Hal itu  karena  orang  Tengger  merupakan masyarakat  Jawa  (sisa-sisa  dari  Kerajaan Majapahit)  yang  masih  memegang  teguh pedoman  adat-istiadat  sampai  saat  ini. Uniknya,  seorang  kepala  dukun  tidak bertindak  selaku  kepala  dukun,  tetapi  selaku dukun desa (mewakili desa tempat asalnya).
Dalam  pembacaan  do’a  (mantra), seorang kepala dukun tidak membacakan doa
atas  nama  seluruh  umat  Tengger,  tetapi  atas nama  desanya  masing-masing.  Artinya, walaupun  kepala  dukun  memiliki  otoritas sosial (juga politik), dalam hal membaca doa (pada  upacara  Yadnya  Kasada),  seolah-olah tidak  memiliki  otoritas  religius  (urusan  doa justru menjadi wilayah dukun desa, atas nama desa  masing-masing).  Inilah  menarik  dan khasnya masyarakat di Pegunungan Tengger. Ketaatan pada adat istiadat telah memberikan kontribusi  bagi  relasi  sosial  yang  cukup kondusif serta kuatnya kemampuan masyarakat dalam mempertahankan identitas kulturalnya sebagai masyarakat adat. Sumber dari aktivitas kehidupan masyarakat Tengger adalah  bagaimana  mereka  mempertahankan, mewarisi  dan  berusaha  melestarikan  nilai- nilai  adat-istiadat,  politik,  kekuasaan  dan kebudayaan  yang  sudah  ada  dan  melembaga dengan satu tarikan nafas sejak ribuan tahun lamanya.  Tidak  semua  orang  mampu menguasai  dan  mengimplementasikannya  di era modern saat ini.
Secara fungsional, tugas utama dukun Tengger ini sebagai pemandu spiritual warga. Masing-masing  desa  Tengger  memiliki  satu orang  dukun  desa.  Desa  yang  memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan wilayah yang  luas,  dapat  memiliki  lebih  dari  satu dukun  (biasanya  dua  orang  dukun)  untuk dapat  menjangkau  umat  tersebut.  Seorang masyarakat  Tengger  dapat  menjadi  seorang
dukun, syaratnya harus memiliki kemampuan penguasaan agama Hindu, mampu menghafal mantra-mantra, dan disegani oleh masyarakat (mirip dengan konsep kiai dalam masyarakat Muslim  dari  sub  kultur  NU).  Dari  tradisi Tengger  sejak  jaman  dahulu,  jabatan  dukun senantiasa  turun  temurun  (dari  garis keturunan  yang  sama  dengan  pendahulunya, dan selalu laki-laki). Seperti yang diungkapkan oleh Benedict Anderson bahwa ‘Kuasa’  dan  ‘Kasekten’  dapat  terlegitimasi melalui garis keturunan (Anderson: 1990, 35- 36).  Tetapi  disisi  lain  terdapat  ujian  khusus bagi para calon dukun sebelum disahkan dan dilantik  oleh  kepala  dukun  pada  waktu upacara Yadnya Kasada.
Para calon dukun ini diuji kemampuan membaca  mantra  di  hadapan  dukun  senior. Setiap calon dukun harus mampu menghafal sekitar 153 seloka (judul mantra) dari 63 bab. Seorang  dukun  (dukun  desa)  hanya bertanggungjawab terhadap umat yang ada di desanya.  Di  setiap  desa  Tengger,  baik  yang berada  di  Probolinggo  maupun  Pasuruan, Lumajang  maupun  Malang,  masing-masing memiliki  seorang  dukun.  Dukun-dukun  desa ini  dikoordinasi  oleh  dukun  yang  bertindak selaku  koordinator  wilayah  untuk  masing- masing  distrik  Probolinggo,  Pasuruan, Lumajang  dan  Malang.  Pembagian  wilayah kekuasaan  ini,  untuk  daerah  timur  (disebut Brang  Wetan )  yaitu  Probolinggo  dan
Lumajang  dikoordinasi  oleh  seorang  Dukun Brang  Wetan .  Demikian  pula  untuk Brang Kulon (wilayah  Barat)  yaitu  Pasuruan  dan Malang,  dikoordinasi  oleh  seorang  Dukun Brang  Kulon .  Dalam  mengkoordinasi  semua dukun,  mulai  dari  dukun  desa  (dukun  desa biasanya  hanya  disebut  dukun  saja),  hingga dukun brang , adalah seorang Kepala Dukun.
Kepala  dukun  ini  dipilih  oleh  semua dukun  dan  sesepuh  desa,  termasuk  petinggi. Pemilihan  dilakukan  secara  musyawarah kekeluargaan,  yang  dilakukan  secara  santai sambil menikmati malam di kawasan Gunung Bromo.  Pemilihan  tersebut  tanpa  ada pemilihan secara formal menggunakan biting
(lidi yang digunakan untuk voting) . atau surat suara.  Biasanya  pemilihan  kepala  dukun  ini dilakukan pada saat semua dukun berkumpul, yakni  pada  waktu  upacara  Yadnya  Kasada. Syarat untuk menjadi kepala dukun ini, mirip dengan syarat menjadi dukun, yakni berkisar pada  penguasaan  ajaran  Agama  Hindu, termasuk  penguasaan  mantra-mantra.  Selain itu tidak kalah penting adalah unsur senioritas, sehingga  biasanya  mereka  yang  menjabat kepala  dukun  ini  adalah  mereka  yang  sudah berumur,  dan  tidak  selalu  berdasar  garis keturunan (Waraouw: 2012, 42-44).
Dalam  persaingan  untuk  menjadi seorang dukun memang tidak mudah. Hal itu disebabkan seorang terpilih melalui musyawarah  kekeluargaan,  bukan  melalui
pemilihan  langsung.  Persaingan  opini, kewibawaan  dan  kharismatik  kepemimpinan selalu menjadi hal utama. Dalam masyarakat Jawa,  hal  tersebut  dapat  melekat  pada  diri seseorang  melalui  sebuah laku yang bermcam-macam.  Seorang  dukun  yang terpilih  merupakan  orang  yang  memiliki spiritual  tinggi.  Hal  ini  terbukti  dalam paradigma  masyarakat  Tengger,  bahwa seorang  dukun  dapat  mengobati  beberapa penyakit tertetu dengan mengunakan beberapa  mantra  yang  dikuasainya.  Mereka juga berpegang teguh terhadap filsafat leluhur Jawa  yang  hingga  kini  masih  dipertahankan secara turun-temurun.
Kepala dukun bertugas sebagai kepala koordinator dari semua dukun Tengger yang tersebar  di  empat  wilayah  (Probolinggo, Pasuruan, Lumajang dan Malang). Termasuk dalam tugas kepala dukun adalah menyelesaikan konflik yang ada antar dukun dan  memfasilitasi  pemecahan  permasalahan umat  Tengger  di  daerahnya  masing-masing. Selain  menggunakan  media  berkumpul  pada waktu  upacara  Yadnya  Kasada,  seorang kepala dukun biasanya melakukan kunjungan ke  empat  daerah  masyarakat  Tengger (Probolinggo,  Pasuruan,  Lumajang  dan Malang). Maka, secara tradisi, seorang kepala dukun  biasanya  berasal  dari  kalangan berkemampuan  finansial  cukup  baik.  Dalam struktur  sosial  masyarakat  Tengger,  posisi
dukun, lebih-lebih kepala dukun, menduduki posisi  teratas.  Itulah,  jabatan  kepala  dukun merupakan  jabatan  yang  sangat  strategis dalam  struktur  sosial  masyarakat  Tengger. Dalam memperkuat kharisma dan kewibawaan, seorang dukun harus melakukan beberapa laku tertentu  sesuai  adat  Tengger. pada  Bulan Kapitu (tujuh)  / Palguno , diwajibkan ‘puasa mutih’. Puasa mutih yautu berpuasa  selama  satu  bulan  penuh  tidak makan  garam,  gula,  dan  tidak  berkumpul sama  istri.  Setiap  hari  tetap  melaksanakan kerja,  hanya  dibatasi  waktu  beraktifitas  agar tidak  terlalu  lelah. Laku ini  dimaksudkan sebagai mengasah kemampuan batiniah yang bersifat spiritual.

## PENUTUP
Identitas  merupakan  sesuatu  yang fundamental  bagi  individu  atau  kelompok masyarakat.  Dengan  identitas,  individu  atau kelompok tersebut dapat diketahui eksistensinya.  Peter  L.  Berger  dan  Thomas Luckman  mengungkapkan  bahwa  identitas merupakan bagian dari unsur vital dari realitas subjektif  yang  terhubung  secara  dialektis dengan  dunia  sosio-kultural  masyarakat (Berger  dan  Luckman:  1990,  248-249). Identitas sebagai hasil dari proses konstruksi sosial atas interaksi antara kesadaran individu dengan  struktur  sosial.  Proses  terbentuknya tersebut terjadi melalui proses dialektika yang
terdiri  dari  proses  internalisasi  dan  proses eksternalisasi, dan berlangsung melalui proses interaksi. Sehingga identitas selalu
mengalami  dialektika  dengan  dimensi  sosio kultural, yang terus dibentuk, dikontruksi dan dimodifikasi  secara  terus  menerus  (Afala: 2018, 10).
Identitas  Tengger  merupakan  sebuah konstruksi  yang  telah  terjadi  sejak  zaman kerajaan  hingga  pasca-reformasi  saat  ini. Identitas tersebut terus mengalami dialektika bersama  dengan  kebijakan  dan  ketentuan penguasa  kerajaan  hingga  penguasa  negara Indonesia.  Konstruksi  identitas  Tengger dimulai ketika Mpu Sendok memberikan hak swatantra melalui Prasasti Muncang. Momentum  tersebut  merupakan  titik  awal dimulainya konstruksi identitas Suku Tengger. Hingga kemudian pada abad ke-14, Raja  Hayam  Wuruk  memperkuat  konstruksi identitas tersebut melalui Prasasti Penanjakan. Dimana  isi  dari  Prasasti  Penanjakan  adalah masyarakat Suku Tengger terbebas dari pajak / titileman. Hal  ini  mengingat  bahwa masyarakat  Suku  Tengger  merupakan masyarakat Hulun Hyang atau abdi dewata. Di zaman  kolonialisme  Eropa,  masyarakat Tengger mulai mengalami benturan identitas dengan masyarakat Madura yang didatangkan oleh  VOC  sebagai  tenaga  kerja.  Sejak kehadiran  bangsa  Eropa  tersebut,  Suku Tengger mulai mengalami konflik sosial yang
perlahan-lahan mengalkulturasi dimensi kehidupan.
Abad  ke-19,  rezim  Orde  Baru mengkonstruksi  identitas  Tengger  dengan memberlakukan kebijakan formalisasi agama melalui PP No. 1 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun  1969.  Orde  Baru  juga  meratakan seluruh  sistem  pemerintahan  desa  dan menghilangkan  hak  asal-usul  desa  melalui UU  No.  5  tahun  1979  tentang  Desa.  Sejak ratifikasi  regulasi  tersebut,  Suku  Tengger harus  mengalami  akulturasi  dan  sinkretisme identitas.  Konsekuensinya  mereka  harus menerima kehadiran lembaga agama disamping  lembaga  desa  adat  dan  lembaga desa  dinas.  Pasca-refromasi,  pemerintah mengkonstruksi  identitias  Tengger  dengan kebijakan  desentralisasi  dan  membuka otonomi daerah dan desa secara luas melalui UU  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  dan  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Era  ini  merupakan  babak  baru  bagi masyarakat  Suku  Tengger  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  memperkuat  identitas lama mereka yang dahulu pernah mengalami diskriminasi komunal dari rezim penguasa.
Dari  berbagai  konflik  identitas  yang dialami  oleh  masyarakat  Tengger  tersebut, yang  kemudian  mengakibatkan  adanya akulturasi  dan  asimilasi  di  tanah  Tengger, revitalisasi identitas atau kembali mengangkat adat-budaya  Tengger  merupakan  hal  yang
utama.  Apalagi  pada  saat  ini  lembaga  adat Tengger  mulai  kehilangan  kewibawannya, terutama  di  lereng  Tengger  bagian  bawah. Dengan  adanya  revitalisasi  adat  tersebut, melalui branding kegiatan  adat,  merupakan usaha untuk kembali mengangkat kewibawannya  ditengah  modernisasi  dan globalisasi  yang  semakin  kuat.  Program- program  pemerintah,  terutama  pemerintah daerah  melalui  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan,  serta  pemerintah  pusat  melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tidak boleh harus sejalan dengan adat dan  budaya  Tengger.  Selain  itu,  perhatian pemerintah  melalui  penyaluran  dana  untuk kegiatan  adat  Tengger,  terutama  pada  saat Yadnya  Kasada  dan  Yadnya  Karo  juga dibutuhkan. Mengingat agenda ini merupakan agenda  besar  masyarakat  Tengger  yang tersebar di 4 wilayah kabupaten.
Selain  itu,  pengelolaan  kolaboratif antara  BB-TNBTS  dan  masyarakat  Tengger dibidang  pariwisata  juga  harus  dilakukan. Masyarakat  Tengger  harus  menjadi  aktor utama dalam usaha pariwisata Gunung Bromo dan  Gunung  Semeru,  namun  juga  jangan sampai kehadiran pariwisata tersebut merusak situs-situs  sejarah  dan  keramat  masyarakat Tengger.  Justru  dengan  adanya  pariwisata tersebut, dapat diadakan beberapa pertunjukan  pagelaran  budaya  kepada wisatawan.  Agenda  ini  sebagai  upaya
membangun percaya diri masyarakat Tengger yang  sebelumnya  mendapat  diskriminasi identitas yang luar biasa.

## DAFTAR RUJUKAN
Afala,  Laode  Machdani.  2018 Politik Identitas  di  Indonesia. Malang:  UB PRESS Anderson, Benedict R. 0’G. 1990. Kuasa Kata – Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia . Yogyakarta: Mata Bangsa Berger, Peter L. dan Thomas Luckman. 1990. Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES Geertz, Clifford. 1989. Abangan, Santri dan Priyayi. Jakarta: Pustaka Jaya Hefner, Robert W. 1990 . Geger Tengger.
Yogyakarta: LP3ES ________ . 1990. The Political Economy of
Mountain Java. California: University
of California Press Maksum,  Ali.  2015. Politik  Identitas Masyarakat Tengger dalam Mempertahankan Sistem  Kebudayaan  dari  Hegemoni
Islam dan Kekuasaan. Surabaya : UIN Sunan Ampel Raffles, Thomas Stamford. 2014. The History of Java. Jakarta: Narasi Riyanto,  Geger.  2009. Perspektif  Pemikiran Metateori  Peter  L.  Berger. Jakarta: LP3ES Spradley, James P. 2007. Metode Etnografi.
Yogyakarta: Tiara Wacana
Waraouw,
J. Nicolaas, dkk. 2012.
Inventarisasi  dan  Komunitas  Adat
Tengger Ngadisari  Sukapura  Probolinggo Jawa Timur. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya