Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 1-17                                                       Universitas Diponegoro

## Research Article
Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia
Erik Meza Nusantara Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember nusantara1807@gmail.com

## ABSTRACT
An  international  arbitration  award  can  only  be  enforced  in  Indonesia  if  it  is  in  accordance  with  the values  of  Pancasila.  However,  the  problem  then  is  how  relevant  are  the  values  of  Pancasila  in  the implementation  of  an  international  arbitration  decision?  This  research  aims  to  analyze  the implementation  of  an  international  arbitration  decision  in  Indonesia  based  on  Pancasila  values.  The research  method  used  in  this  research  is  a  normative  juridical  research  method  with  a  statutory approach. Data collection was carried out through library research by analyzing primary and secondary legal  materials  relevant  to  the  research  problem.  The  collected  data  was  analyzed  using  qualitative analysis. The results show that an international arbitration decision can apply in Indonesia if there is a decision from the Central Jakarta District Court which essentially states that the international arbitration decision  must  be  relevant  to  the  values  of  Pancasila,  this  shows  that  those  who  are  competent  to examine, assess and decide whether an arbitration decision is whether or not whether it is relevant to Pancasila  values  or  not  so  that  it  can  be  applied  in  Indonesia  is  the  Central  Jakarta  District  Court. Pancasila  values  are  the  basis  for  judges  in  deciding  on  the  implementation  of  an  international arbitration decision in Indonesia because in essence Pancasila is the source of all sources of national law for the Indonesian nation.
Keyword : Pancasila; Enforcement of the Decision; International Arbitration

## ABSTRAK
Suatu  putusan  arbitrase  internasional  hanya  bisa  diberlakukan  di  Indonesia  jika  sesuai  dengan  nilai- nilai  Pancasila.  Akan  tetapi,  menjadi  persoalannya  kemudian  adalah  bagaimana  relevansi  nilai-nilai Pancasila tersebut dalam pemberlakuan suatu putusan arbitrase Internasional? Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang ( statue approach ). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan  permasalahan  penelitian.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa suatu putusan arbitrase internasional bisa berlaku di Indonesia jika ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional  tersebut  harus  relevan  dengan  nilai-nilai  Pancasila,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  yang berkompetensi  memeriksa,  menilai  dan  memutus  apakah  suatu  putusan  arbitrase  internasional tersebut relevan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak sehingga bisa diberlakukan di Indonesia adalah Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Nilai-nilai  Pancasila  menjadi  landasan  hakim  dalam  memutus pemberlakuan  suatu  putusan  arbitrase  internasional  di  Indonesia  karena  pada  hakikatnya  Pancasila adalah sumber segala sumber hukum nasional bangsa Indonesia.
Kata Kunci: Pancasila; Pemberlakuan Putusan; Arbitrase Internasional.

## A. PENDAHULUAN
Pada awal kemerdekaan Bangsa Indonesia para founding  father telah  dengan  tegas  secara langsung berkehendak ( willing ) untuk membangun  tata  hukum  yang  baru.  Pasca kemerdekaan Indonesia, secara lugas menyatakan  kehendak  tersebut  akan  dilandasi oleh  kerohanian  Pancasila  yang  akan  dikenal sebagai  Sistem  Hukum  Pancasila  (Hariri,  2019). Sistem  Hukum  Pancasila  merupakan  sistem hukum hasil karya Bangsa dan Negara Indonesia, yang  akan  menjadi  bagian  dari  warisan peradaban  dunia  ( the  product  of  civilization ) dengan  corak  atau  ciri  khasnya  tersendiri (Amarini,  2019).  Pancasila  adalah  warisan  dari jenius  nusantara  (Aswandi,  &  Roisah,  2019). Sesuai  dengan  karakteristik  alamnya,  sebagai negari  lautan  yang  ditaburi  pulau-pulau ( archipelago ), jenius nusantara juga merefleksikan  sifat  lautan.  Sifat  lautan  adalah menyerap  dan  membersihkan,  menyerap  tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya,  mampu  menampung  segala keragaman  jenis  dan  ukuran  (Latif,  2012). Pancasila  sebagai  suatu  mazhab  atau  aliran filsafat  hukum  di  Indonesia  adalah  suatu  fakta yang  unik,  hal  ini  dikarenakan  pendiri  bangsa sudah  terlebih  dahulu  menegaskan  Pancasila sebagai  filsafat  negara.  Prinsip-prinsip  Pancasila sudah  tercantum  dalam  pembukaan  UUD  NRI 1945  dan  batang  tubuh  UUD  NRI  1945. Penegasan  Pancasila  merupakan  sumber  dari segala  sumber  hukum  negara  juga  dapat  dilihat
dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan (selanjutnya disebut “UU P3”) (Adolf, & Chandrawulan,  2022).  Pancasila  merupakan sumber  segala  sumber  hukum  negara  Indonesia (Siregar,  2014),  artinya  semua  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  termasuk  suatu  putusan arbitrase  internasional  harus  sesuai  dengan Pancasila.
Suatu  putusan  dianggap  sebagai  putusan arbitrase internasional jika suatu putusan tersebut dijatuhkan  oleh  suatu  lembaga  arbitrase  atau arbiter  perorangan  di  luar  wilayah  hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase  atau  arbiter  perorangan  yang  menurut ketentuan hukum Republik Indonesia (Permatasari,  &  Pranoto,  2017).  Kata  arbitrase dapat  ditelusuri  dari  kata  Latin,  yaitu arbitrage , artinya penyelesaian sengketa dengan juru pisah, artinya  orang  ketiga  hadir  dan  mempunyai kewenangan  untuk  penyelesaian  sengketa. Dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut  “UU Arbitrase dan APS”),  pada  pasal  1  angka  1  menjelaskan “arbitrase  merupakan  penyelesaian  suatu sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Frasa “di luar pengadilan”  atau out  of  court  settlement menunjukkan  satu  lembaga  atau  institusi  di  luar pengadilan  yang  menyelesaikan  sengketa (Fuady,  2003).  Putusan  arbitrase  internasional
tersebut  menyangkut  permasalahan  hukum  yang timbul  dalam  ruang  lingkup  perdagangan internasional,  adapun  kegiatannya  meliputi; perniagaan,  perbankan,  keuangan,  penanaman modal,  industri,  dan  hak  kekayaan  intelektual (Bianti,  2023).  Suatu  putusan  arbitrase internasional  berlaku  sebagai  hukum  yang mengikat  bagi  pihak-pihak  yang  terkait  di dalamnya  termasuk  orang  perorangan  atau badan hukum yang berada Indonesia yang terkait dalam  putusan  arbitrase  internasional  tersebut, oleh  karenanya  adalah  hal  yang  logis  apabila sebelum  pemberlakuan  putusan  arbitrase internasional tersebut bagi orang perorangan atau badan  hukum  di  Indonesia  harus  terlebih  dahulu diuji  oleh  lembaga  peradilan  dalam  hal  ini  yang memiliki  kompetensi  absolut  menguji  putusan arbitrase internasional tersebut adalah Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  terhadap  nilai- nilai  Pancasila  (Nugroho,  2020).  Produk  hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  terkait  permasalahan  tersebut  dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekuatur).
Ketentuan  Pasal  1  angka  9  Undang  - Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 1999 Tentang  Arbitrase Dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  selanjutnya  disebut  UU Arbitrase  dan  APS  menjelaskan  “Putusan Arbitrase  Internasional  adalah  putusan  yang dijatuhkan  oleh  suatu  lembaga  arbitrase  atau arbiter  perorangan  di  luar  wilayah  hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase  atau  arbiter  perorangan  yang  menurut
ketentuan  hukum  Republik  Indonesia  dianggap sebagai  suatu  putusan  arbitrase  internasional. Hal  tersebut  senada  dengan  pengertian  yang diberikan  oleh  Perma  Nomor  1  Tahun  1990 tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan arbitrase internasional  (selanjutnya  disebut  “Perma 1/1990”)  yang  mendefinisikan  “Putusan  Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase  ataupun  Arbiter  perorangan  di  luar wilayah  hukum  Republik  Indonesia,  ataupun putusan  suatu  Badan  Arbitrase  ataupun  Arbiter perorangan  yang  menurut  ketentuan  hukum Republik  Indonesia  dianggap  sebagai  suatu putusan Arbitrase internasional”.
UU  Arbitrase  dan  APS  tidak  mengatur secara  jelas  apakah  pemberlakuan  putusan arbitrase internasional berlaku umum bagi segala jenis  putusan  arbitrase,  khususnya  yang berhubungan  dengan  pembagian  putusan arbitrase ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Bahwa kemudian dengan  membaca  ketentuan  Pasal  70  UU Arbitrase  dan  APS  secara  tegas  menyebutkan permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase internasional  dapat  diajukan  oleh  para  pihak apabila  mengandung  unsur-unsur  antara  lain; surat  atau  dokumen  yang  diajukan  dalam pemeriksaan,  setelah  putusan  dijatuhkan,  diakui palsu  atau  dinyatakan  palsu;  bahwa  setelah putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang bersifat  menentukan,  yang  disembunyikan  oleh pihak  lawan;  atau  bahwa  putusan  diambil  dari
hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak  dalam  pemeriksaan  sengketa.  Ketentuan tersebut  pada  intinya  menentukan  “terhadap Putusan Arbitrase  para  pihak  dapat  mengajukan Pembatalan".  Namun  dalam  hal,  Pembatalan Putusan  Arbitrase  Internasional  tidak  diatur khusus  mengenai  jangka  waktu  untuk mengajukan pembatalan. Jangka waktu pembatalan ditentukan untuk pembatalan putusan Arbitrase Nasional, yaitu paling lama 30 hari sejak Putusan  Arbitrase  tersebut  didaftarkan  di Pengadilan  Negeri,  sebagaimana  ketentuan Pasal Pasal 71 UU Arbitrase dan APS.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  66  huruf  c UU  Arbitrase  dan  APS,  yang  pada  menentukan bahwa  penyelesaian  sengketa  putusan  arbitrase internasional  dilaksanakan  di  Indonesia  terbatas pada  putusan  yang  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  dalam  hal  ini  ketertiban  umum tersebut  tidak  lain  adalah  sebagaimana terkandung  dalam  nilai-nilai  Pancasila  sebagai dasar  ideologi  dan  falsafah  bangsa  Indonesia. Jika  Pengadilan  Negeri  terlalu  mudah  untuk membatalkan  putusan  arbitrase  internasional, maka  bisa  mengakibatkan  Indonesia  dikenal sebagai  negara  yang  tidak  kooperatif  di  mata perkumpulan  internasional.  Untuk  itu  dibutuhkan hakim  yang  mampu  untuk  menyelenggarakan peradilan  yang  berintegritas  untuk  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi tercapainya  cita-cita  bangsa.  Secara  praktis Mahkamah  Agung  RI  beberapa  kali  memeriksa dan  mengadili  perkara  pembatalan  putusan
arbitrase  internasional,  perkara  yang  akan dianalisis  dalam  penelitian  ini  adalah  putusan Nomor:  169  K/Pdt.Sus-Arbt/2017  antara  Danny Sihanouk  De  Mita  selaku  Direktur  Utama  PT Trade Maritime Tbk melawan Svitzer Salvage B.V. merupakan Perseroan di Belanda.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila  tersebut  dalam  pemberlakuan  suatu putusan  arbitrase  Internasional?  Penelitian  ini berbeda  dari  penelitian-penelitian  terdahulu  baik penelitian nasional maupun penelitian internasional  yang  membahas  tentang  putusan arbitrase  internasional  seperti  penelitian  oleh Githa  Bianti  yang  fokus  membahas  tentang pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional  yang  berpotensi  menghambat kegiatan  investasi  asing  di  Indonesia  (Bianti, 2023),  selanjutnya  penelitian  oleh  Yuanita Permatasari  dan  Pranoto  yang  fokus  kajiannya tentang kewenangan pengadilan dalam pembatalan  putusan  arbitrase  internasional  di Indonesia  (Permatasari,  &  Pranoto,  2017). Penelitian  lainnya  juga  pernah  dilakukan  oleh Syaiful  Khoiri  Harahap  yang  fokus  membahas tentang  peran  Pengadilan  Negeri  untuk  menolak putusan arbitrase internasional yang tidak sesuai dengan  ketertiban  umum  dan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  (Harahap, 2022).    Penelitian  internasional  yang  membahas tentang  isu  putusan  arbitrase  internasional  telah dilakukan  oleh  Lona  Puspita,  Abdul  Rachmad Budiono, Afifah Kusumadara, dan Setyo Widagdo
yang  mana  penelitiannya  fokus  membahas tentang  dilema  penerapan  putusan  arbitrase internasional  di  Indonesia  (Puspita  et  al,  2023). Penelitian  internasional  lainnya  telah  dilakukan oleh Fifi Junita yang membahas tentang masalah pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  di Indonesia (Junita, 2008). Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu  yang  sama-sama  membahas  tentang putusan  arbitrase  internasional  maka  bisa dikemukakan  bahwa  penelitian  ini  berbeda dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  karena penelitian  ini  fokus  mengkaji  tentang  bagaimana relevansi  nilai-nilai  Pancasila  tersebut  dalam pemberlakuan suatu putusan arbitrase Internasional?  Sehingga  penelitian  ini  memiliki nilai kebaharuan dan penting untuk dilakukan.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis adalah  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian yang  mendasarkan  pada  norma  hukum  yang terkait  dengan  permasalahan  penelitian,  dalam hal  ini  adalah  norma  tentang  pemberlakuan putusan  arbitrase  internasional  di  Indonesia (Sonata,  2014).  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan  (Benuf,  &  Azhar,  2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan seperti  UU  Arbitrase  dan  APS  dan  peraturan perundangan  terkait  lainnya  selain  itu  juga
penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum sekunder  yaitu  literatur  yang  terkait  dengan pancasila  dan  putusan  arbitrase  internasional. Pengumpulan  data  hukum  sekunder  tersebut dilakukan  dengan  studi  kepustakaan.  Bahan- bahan  tersebut  disusun  kemudian  ditelaah  dan ditarik  kesimpulan  mengenai  hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya bahan- bahan  penelitian  hukum  tersebut  dianalisis dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan penelitian (Amiruddin, & Asikin, 2015).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Asas  dan  Ruang  Lingkup  Putusan Arbitrase  Internasional  dalam  Peraturan Perundangan di Indonesia
Putusan  arbitrase  internasional  dalam pemberlakuannya  di  Indonesia  diatur  secara khusus dalam ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal  69  UU  Arbitrase  dan  APS.  Putusan arbitrase  internasional  menjadi  sangat  penting dalam  dunia  perdagangan  internasional,  hal  ini dikarenakan  dalam  perdagangan  internasional diperlukan  suatu  mekanisme  penyelesaian sengketa  yang  cepat  dan  memuaskan  bagi  para pihak  yang  bersengketa  (Poae,  2019).  Sebagai respons  akan  kebutuhan  dalam  dunia perdagangan internasional terhadap penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa perdagangan internasional secara lebih memuaskan  telah  dibentuk  berbagai  institusi (lembaga)  arbitrase  internasional,  mulai  dari
institusi  yang  bersifat  internasional,  yang  resmi dan  didirikan  oleh  badan  internasional  yang sudah  mapan,  sampai  pada  institusi  regional, yang  didirikan  oleh  badan-badan  regional  yang dibentuk  untuk  tujuan  itu  (Febrianti,  & Suryadipura, 2021). Adapun institusi internasional yang  dapat  ditunjuk  sebagai  arbiter  antara lain:UNCITRAL  ( United  Nations  Commission  on International  Trade  Law ),  ICC  ( International Chamber  of  Commerce ),  ICSID  ( International Centre for Settlement of Investment Dispute ), dan AALCC  ( Asian  African  Legal  Consultative Committee ) (Pratama, 2022).
Masing-masing  institusi  tersebut  memiliki model  hukum  tersendiri  untuk  menyelesaikan sengketa perdagangan internasional yang terjadi, dari  sekian  banyaknya  institusi  arbitrase internasional  dengan  model  hukum  yang dikeluarkannya,  belum  lagi  arbitrase  nasional  di masing-masing  negara,  arbitrase ad-hoc ,  dan semua  arbitrase  lainnya  yang  pada  prinsipnya dapat  juga  ditunjuk  dan  dipakai  oleh  para  pihak secara  internasional;  telah  mewajibkan  dunia internasional  mencari  suatu  bentuk  solusi  untuk dapat  menerapkan  dan  melaksanakan  semua putusan  arbitrase  yang  diambil  pada  setiap institusi  arbitrase  maupun  arbitrase ad-hoc pada setiap  negara  manapun  (Karton,  2020). Pelaksanaan putusan lembaga arbitrase internasional  harus  memahami  asas  eksekusi putusan  pengadilan  setempat.  Artinya,  putusan yang  dapat  dieksekusi  pada  dasarnya  putusan
yang  dijatuhkan  di  Indonesia  atau  putusan Pengadilan Indonesia.
Putusan  yang  dapat  dieksekusi  tersebut ialah  putusan  yang  sesuai  dengan  UU Arbitrase dan  APS  sebagai lex  arbitri dan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  lainnya (Muhammad,  &  Bello,  2023).  Asas-asas  umum pelaksanaan  putusan  arbitrase  termasuk  di dalamnya  putusan  arbitrase  internasional  adalah Asas Final  and  Binding ,  Asas  Resiprositas, Putusan terbatas sepanjang  hukum dagang;  dan Asas  ketertiban  umum.  Adapun  masing-masing asas tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:
a. Asas Final and Binding
Article III  Konvensi  New  York  1958 menyatakan  “ each  Contracting  State  shall recognize  arbitral  award  as  binding  and  enforce them ”.  Atas  ketentuan  berikut  setiap  negara anggota  konvensi  harus  mengakui  utusan arbitrase  asing/internasional  sebagai  putusan yang  mengikat  dan  mempunyai  eksekusi  para pihak. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun  1990  menjelaskan  bahwa  setiap  putusan arbitrase  yang  diajukan  permintaan  pengakuan dan  eksekusinya  di  Indonesia  dianggap  sebagai putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap. Asas final and binding ini tercantum dalam Pasal  68  ayat  (1)  UU  Arbitrase  dan  APS  yang menjelaskan, “ Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal  66  huruf  d  yang  mengakui  dan melaksanakan  putusan  Arbitrase  Internasional tidak  dapat  diajukan  banding  atau  kasasi ”.
Pengadilan  Negeri  tidak  memiliki  kewenangan mempermasalahkan  materi  putusan  (Maulidi, 2017).  Tugas  pokok  dari  pengadilan  adalah menjalankan  fungsi  eksekutor  dan  meneliti apakah  ada  pelanggaran  atas  asas-asas  yang dilarang  dan  aturan  formal  yang  bersifat mendasar,  apabila  ada  pengadilan,  maka pengadilan  dapat  membatalkan  atau  menolak pemberian titel eksekutor.
b. Asas Resiprositas
Asas  Resiprositas  tercantum  dalam  Pasal 66  huruf  a  UU  Arbitrase  dan  APS  yang menyatakan  “Putusan  Arbitrase  Internasional dijatuhkan  oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase  di suatu  negara  yang  dengan  negara  Indonesia terikat  pada  perjanjian,  baik  secara  bilateral maupun  multilateral,  mengenai  pengakuan  dan pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Internasional”. Asas Resiprositas (Mulyadi, 2009) artinya adanya ikatan  hubungan  timbal  balik.  Artinya,  kalau negara  kita  mengakui  putusan  arbitrase  asing  di negara  kita,  maka  negara  asing  pun  mengakui putusan  arbitrase  Indonesia.  Dengan  demikian, diperlukan  hubungan  ikatan  bilateral  atau multilateral Indonesia di bidang putusan arbitrase. Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York menyatakan “ any state may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to recognition and enforcement  of  awards  made  only  in  territory  of another  Contracting  State ”.  Asas  ini  juga tercermin  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Perma  1/1990 yang  menjelaskan  “Putusan  ini  dijatuhkan  oleh suatu  Badan  Arbitrase  ataupun  perorangan  di
suatu  Negara  yang  dengan  Negara  Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia  terikat  dalam  suatu  konvensi internasional perihal pengakuan serta Pelaksanaan Arbitrase internasional.
Pelaksanaan  didasarkan  atas  azas  timbal  balik (resiprositas)”.
c. Putusan Terbatas Sepanjang Hukum Dagang Asas ini tercermin dalam Pasal 66 huruf b UU  Arbitrase  dan  APS  yang  menyatakan “Putusan  Arbitrase  Internasional  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  terbatas  pada  putusan yang  menurut  ketentuan  hukum  Indonesia termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum perdagangan”. Hal tersebut menegaskan putusan arbitrase  internasional  yang  dapat  diakui  dan dieksekusi  oleh  Pengadilan  Indonesia  hanya putusan  yang  menyangkut  persengketaan  di bidang hukum dagang menurut hukum Indonesia. Ruang  lingkup  hukum  dagang  yang  dimaksud, dapat  dilihat  dalam  penjelasan  umum  Pasal  66 huruf b UU Arbitrase dan APS yang menjelaskan “ yang  dimaksud  “ruang  lingkup  hukum perdagangan”  adalah  kegiatan-kegiatan  antara lain di bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman  modal;  industri;  hak  kekayaan intelektual ”.
d. Asas Ketertiban Umum
Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 66 huruf c  UU  Arbitrase  dan  APS  yang  menjelaskan “Putusan  Arbitrase  Internasional  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  hanya  dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan
yang  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum”. Adanya asas ini Indonesia dapat menolak putusan arbitrase internasional yang bertentangan  dengan  ketertiban  umum  di Indonesia. Putusan yang dapat dieksekusi, sesuai Pasal 224 HIR/ Pasal 258 Rbg, kemudian dalam Pasal  435  RV  dinyatakan  bahwa  putusan pengadilan  yang  dijatuhkan  di  Indonesia  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap    (Bola, Librayanto,  &  Arisaputra,  2015).  Mengenai putusan  pengadilan  negara  asing,  sesuai  Pasal 436  RV,  tidak  dapat  dilaksanakan  atau  tidak mempunyai  kekuatan  eksekutorial  di  Indonesia, meskipun  putusan  tersebut  sebagai  akta  otentik (Pramono, 2010).
Pelaksanaan putusan arbitrase internasional  harus  didasari  dengan  perjanjian bilateral  atau  multilateral  antara  negara.  Dalam pemberlakuan  putusan  arbitrase  internasional Indonesia  telah  meratifikasi Convention  on Recognition and Enforcement on Foreign Arbitral Award dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  34 Tahun  1981.  Putusan  arbitrase  internasional  ini dapat dieksekusi jika memenuhi standar putusan pengadilan  di  Indonesia  sebagaimana  diatur dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Pendaftaran putusan  arbitrase  internasional  di  pengadilan negeri  untuk  dianggap  dipersamakan  dengan putusan  pengadilan  negeri.  Politik  hukum  di Indonesia  memberikan  hak  kepada  lembaga arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa lainnya  untuk  melakukan  tugas  dan  fungsi layaknya pengadilan sampai dengan
pengambilan  putusan.  Akan  tetapi,  setelah putusan  lembaga  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak berhak untuk bertindak selayaknya pengadilan.
Bahwa  produk  dari  lembaga  arbitrase internasional hanya berupa putusan, namun tidak mempunyai  untuk  memaksakan  pelaksanaan putusan  tersebut  karena  lembaga  arbitrase  tidak memiliki  perlengkapan  seperti  juru  sita  untuk membantu  eksekusi  putusan  dan  tidak mempunyai  pejabat  lelang  dan  tugas  lain  untuk eksekusi  putusan  arbitrase  (Amarini,  2019). Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  diketahui bahwa politik hukum Indonesia tidak memberikan ruang  dan  kesempatan  untuk  bertindak  seperti pengadilan  setelah  putusan,  intinya  lembaga arbitrase  sebagai  institusi  swasta  tidak mempunyai  pejabat  yang  memiliki  alat  pemaksa atas  tidak  tu  nduknya  pihak  yang  tidak melaksanakan  putusan.  Pelaksanaan  eksekusi putusan  arbitrase  internasional  Setiawan menjelaskan  “berbeda  halnya  dengan  putusan arbitrase  domestik  yang  dilakukan  pengadilan negeri, eksekuatur untuk putusan arbitrase asing dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung”  (Prasetyo, 2019).
Putusan  arbitrase  internasional  harus terlebih  dahulu “dideponir” atau  didaftarkan.  Tata cara  pendaftaran  dan  pencatatan  putusan abritrase internasional tercantum dalam Pasal 65 sampai  Pasal  69  UU  Arbitrase  dan  APS  yang merupakan  pembaharuan  dan  penyempurnaan dari  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 1-17                                                       Universitas Diponegoro
1990,  dengan  demikian,  segala  ketentuan  yang menyangkut eksekusi putusan arbitrase internasional  tunduk  pada  aturan  negara  dimana pengakuan dan eksekusi diminta. Jika pengakuan dan eksekusi diminta di Indonesia, maka tata cara pelaksanaanya tunduk pada hukum yang berlaku di  Indonesia  dan  yang  berwenang  untuk mengakui  dan  melaksanakan  putusan  arbitrase internasional  di  Indonesia  adalah  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Menurut  UU  Arbitrase  dan  APS permohonan  pelaksanaan  Putusan  Arbitrase Internasional  dapat  dilakukan  setelah  putusan tersebut  diserahkan  dan  didaftarkan  oleh  arbiter atau  kuasanya  kepada  Panitera  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat.  Penyampaian  berkas permohonan pelaksanaan tersebut harus disertai dengan:
a. lembar  asli  atau  salinan  otentik  Putusan Arbitrase  Internasional,  sesuai  ketentuan perihal  otentifikasi  dokumen  asing,  dan naskah  terjemahan  resminya  dalam  Bahasa Indonesia;
b. lembar  asli  atau  salinan  otentik  perjanjian yang  menjadi  dasar  Putusan  Arbitrase Internasional  sesuai  ketentuan  perihal otentifikasi  dokumen  asing,  dan  naskah terjemahan resminya dalam bahasa
Indonesia; dan
c. keterangan  dari  perwakilan  diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase  Internasional  tersebut  ditetapkan, yang  menyatakan  bahwa  negara  pemohon
terikat  pada  perjanjian,  baik  secara  bilateral maupun  multilateral  dengan  negara  Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
Setelah  Ketua  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat  memberikan  perintah  eksekusi,  maka pelaksanaannya  dilimpahkan  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  secara  relatif  berwenang melaksanakannya. Pelaksanaan putusan arbitrase  internasional  dapat  dilakukan  dengan melakukan  sita  eksekusi  atas  harta  kekayaan serta  barang  milik  termohon  dengan  tata  cara sesuai dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan uraian  tersebut  maka  bisa  dikemukakan  bahwa ruang  lingkup  putusan  arbitrase  internasional terbatas  pada  putusan  yang  menurut  ketentuan hukum  Indonesia  termasuk  dalam  ruang  lingkup hukum  perdagangan.  Selanjutnya  mengenai ruang  lingkup  hukum  perdagangan  yang  diakui dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia adalah kegiatan-kegiatan di perniagaan, bidang perbankan, bidang keuangan, bidang penanaman modal, bidang industri, dan di hak kekayaan intelektual.
2. Relevansi  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia
Pancasila  sumber  segala  sumber  hukum negara  Indonesia  dan  merupakan  dasar  serta landasan  bagi  Bangsa  Indonesia  untuk  menjadi negara yang berbudi luhur (Yulia, & Dewi, 2021). Nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  Pancasila adalah  nilai  Ketuhanan,  nilai  Kemanusiaan,  nilai
Persatuan,  nilai  Kerakyatan,  dan  nilai  Keadilan. Pancasila  sebagai  ideologi  dapat  dikatakan sebagai  falsafah  atau  pandangan  hidup  seluruh bangsa Indonesia yang berlaku sebagai pedoman dan  acuan  dalam  kegiatan  di  segala  bidang  dan alat  pemersatu  bangsa  (Wijaya,  2015).  Masing- masing  nilai  Pancasila  tersebut  bisa  diuraikan sebagai berikut (Samekto, 2019);
a. nilai  religius  bisa  diartikan  bahwa  keyakinan terhadap  adanya  Tuhan  Yang  Maha  Esa dengan sifat-sifatnya dan ketaqwaan terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yakni  menjalankan segala  perintah-Nya  serta  menjauhi  segala larangannya.
b. nilai kemanusiaan artinya pengakuan terhadap adanya martabat manusia dan perlakuan yang adil  terhadap  sesama  manusia,  serta pengertian  manusia  yang  beradab  yang berdaya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan.
c. nilai  persatuan  bangsa,  artinya  bahwa persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang  menempati  wilayah  Indonesia.  Bangsa Indonesia  adalah  persatuan  bangsa  yang menempati  wilayah  Indonesia.    pengakuan terhadap  ke-Bhineka  Tunggal  Ika”  suku bangsa  (etnis)  dan  kebudayaan  bangsa  yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa.
d. nilai  kerakyatan  artinya  bahwa  kedaulatan negara  ada  ditangan  rakyat.  Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi  akal  sehat.  Manusia  Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat
Indonesia  mempunyai  kedudukan,  hak  dan kewajiban  yang  sama.  Musyawarah  mufakat dicapai  dalam  Permusyawaratan  wakil-wakil rakyat.
e. Nilai  keadilan  sosial,  artinya  perwujudan keadilan  sosial  dalam  kehidupan  sosial  atas kemasyarakatan  meliputi  seluruh  rakyat Indonesia.  Keadilan  dalam  kehidupan  sosial terutama  meliputi  bidang-bidang  ideologi, politik,  ekonomi,  sosial,  kebudayaan,  dan pertahanan  keamanan  nasional.  Cita-cita masyarakat  adil,  makmur,  material  dan spiritual,  yang  merata  bagi  seluru  rakyat Indonesia, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain.
Pancasila  dirumuskan  dengan  tujuan supaya  warga  negara  Indonesia  hidup berdasarkan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila,  sehingga  terwujud  cita-cita  bangsa yang  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  NRI 1945 alinea IV, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial (Asshiddiqie,  2011).  Kembali  pada  dalil  bahwa Pancasila  merupakan  sumber  segala  sumber hukum nasional bangsa Indonesia, maka dengan berlandaskan  pada  dalil  tersebut  sehingga putusan  arbitrase  internasional  yang  kemudian mau  diberlakukan  di  wilayah  Indonesia  bagi warga negara Indonesia haruslah relevan dengan
nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  pancasila. Diketahui  bahwa  sejatinya  putusan  Arbitrase Internasional  itu  bersifat final and  binding yang berarti putusan arbitrase tidak bisa dibanding atau dikasasi.  Akan  tetapi,  masih  ada  upaya  hukum berupa  pembatalan  putusan  arbitrase  (Salami,  & Bintoro,  2013).  Menurut  Pasal  71  UU  Arbitrase dan  APS,  pada  pokoknya  menjelaskan pembatalan harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera  Pengadilan  Negeri.  Hal  tersebut menegaskan kalau putusan arbitrase yang dapat dimohonkan  untuk  pembatalan  adalah  putusan arbitrase  yang  sudah  didaftarkan  pada Pengadilan  Negeri,  tak  terkecuali  juga  bagi putusan arbitrase Internasional (Timex, 2013).
UU Arbitrase  dan APS  sudah  memberikan ketentuan alasan yang dapat digunakan oleh para pihak  untuk  mengajukan  pembatalan  putusan arbitrase,  yaitu  diantaranya;  surat  atau  dokumen yang  diajukan  dalam  pemeriksaan,  setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu  atau dinyatakan palsu,  atau  setelah  putusan  diambil  ditemukan dokumen  yang  bersifat  menentukan,  yang disembunyikan  oleh  pihak  lawan;  atau  putusan arbitrase  internasional  tersebut  diambil  dari  hasil tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak  dalam  pemeriksaan  sengketa  (Basarah, 2011).
Konvensi  New  York  tahun  1958  mengenai Pengakuan  dan  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase Asing  ( The  1958  New  York  Convention  on  the
Recognition  and  Enforcement  of  Foreign Arbitral Award )  menyatakan  bahwa  pengadilan  yang berwenang  untuk  mengadili  permohonan pembatalan  putusan  arbitrase  internasional adalah  pengadilan  di  tempat  putusan  arbitrase tersebut dijatuhkan.
Di  Indonesia  sendiri  terdapat  kasus permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase internasional, yaitu dalam kasus Putusan Nomor: 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 antara Danny Sihanouk De Mita selaku Debitur Utama PT Trade Maritime melawan Svitzer Salvage B.V. berupa Perseroan di  Negeri  Belanda.  Bahwa  kronologi  kasus tersebut terjadi pada tanggal 23 September 2011 terkait  kebakaran  dan  ledakan  kapal  saat berlabuh  dan  beroperasi  sebagai  FSO  di Lapangan  Widuri  di  Laut  Jawa.  Atas  tabrakan tersebut berdasarkan dua kontrak Wreckhire 2010 tertanggal  23  September  2011  dan  16  Januari 2012 Svitzer mengklaim jumlah yang oleh mereka belum  dibayar,  dan  karena  sudah  jatuh  tempo dari  terhutang  oleh  Trade,  dengan  jumlah  pokok US$7.358.140,65 (Kontrak 2011) dan US$4.267.023,20  (Kontrak  2012),  beserta bunganya  (per  31  Maret  2015)  masing-masing sebesar US$2.989.784,02 dan US$2.011.539,18, dan  terus  bertambah  setelah  itu  sesuai  tarif harian sebesar US$2.516,08 dan US$1.459,08.
Pemohon  berargumentasi  bahwa  Putusan Arbitrase  Internasional  yang  diajukan  Svitzer Salvage  B.V,  dilakukan  dengan  kecurangan dimana  dalam  putusan  Arbitrase  Internasional diputus  oleh  Simon  Richard  Kverndal  dalam
pertimbangan  hukumnya  menyatakan  CNOOC Ses  Ltd  bukan  sebagai  pihak  sedangkan  secara jelas CNOOC Ses Ltd telah memberikan jaminan yang  dituangkan  dan  dalam  surat  CNOOC  Ses Ltd  ditujukan  kepada  Svitzer  Salvage  B.V, tertanggal  16  Januari  2016  dengan  perihal Lentera  Bangsa  Discharge  of  GTG Equipment and  Cargo yang  menyebutkan  adanya  jaminan pembayaran  atas  segala  pekerjaan  dan pelaksanaan  Wreckhire  Contract  tanggal  16 Januari  2012  (“Kontrak  2012”)  berupa  3  (tiga) average  bond dan  pernyataan  yang  menyatakan CNOOC  akan  melakukan  pembayaran  secara langsung  kepada  Svitzer  Salvage  B.V,  atas seluruh pekerjaan pelepasan peralatan GTG dan pemeliharaan  keselamatan  mulai  tanggal  17 Januari  2012  hingga  selesainya  pekerjaan dimaksud.  Surat  Pernyataan  maupun  Garansi dimaksud  tidak  diungkapkan  dalam  Putusan Arbitrase  tersebut.  Namun  ditengah  proses Arbitrase  Svitzer  Salvage  B.V  mengakui menerima  pembayaran  dari  CNOOC  Ses  Ltd sejumlah  US  11,430,962.82  dari  total  tagihan sebesar  US$15,697,986.06  atau  sekitar  72,8% (tujuh  puluh  dua  koma  delapan  persen),  dan menagihkan sisa tagihan sebesar US$4,267,023.20  kepada  Penggugat  sebagai putusan  Abitrase.  Untuk  itu,  dapat  dinyatakan dengan  tegas  bahwa  Putusan  Arbitrase Internasional yang menyatakan CNOOC Ses Ltd bukan pihak dalam perjanjian Wreckhire Contract tanggal  16  Januari  2012  adalah  keliru  dan menyesatkan  yang  telah  diputus  oleh  Arbiter
internasional Simon Richard Kverndal. Selanjutnya,  tindakan  Svitzer  Salvage  B.V  yang tidak  secara  terbuka  dan  jelas  mengungkapkan adanya  jaminan  pembayaran  dari  CNOOC  dan tidak transparannya proses pembayaran CNOOC Ses Ltd yang mengakibatkan adanya sisa tagihan yang  dibebankan  kepada  Penggugat  merupakan itikad tidak baik dan sebagai perbuatan curang.
Kemudian  Termohon  mengajukan  dalil Mantan  Wakil  Ketua  Hakim  Agung  Republik Indonesia,  Marianna  Sutadi,  S.H.,  dalam makalahnya  yang  berjudul  “ The  Implementation of ADR in Indonesia ” atau “Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Indonesia”  yang dipresentasikan dalam the 9th General Assembly of  the  Asean  Law  Association di  Bangkok  pada tahun  2006  membahas  Permasalahan  apakah dimungkinkan  untuk  meminta  pembatalan putusan Arbitrase internasional kepada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Menjawab Permasalahan  ini,  Marianna  Sutadi,  S.H.,  pada halaman  9-10  dari  makalahnya  tersebut, berpendapat sebagai berikut: “ …the district court of central Jakarta shall have no authority to hear and  decide  the  petition  to  annul  an  international arbitration  award ...”  Terjemahannya  dalam Bahasa  Indonesia  adalah  sebagai  berikut: “…Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan memutuskan  permohonan  untuk  membatalkan suatu putusan arbitrase internasional...”;
Bahwa  atas  gugatan  pembatalan  tersebut Pengadilan  Negeri  telah  memberikan  putusan
Nomor  59/Pdt.G.ARB/2016/PN  Jkt.Pst.  tanggal 22  Juni  2016  yang  pada  pokoknya  menyatakan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak berwenang  mengadili  Pembatalan  Putusan Arbitrase  Internasional.  Kemudian  atas  putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat a  quo , Mahkamah  Agung  RI  menolak  permohonan kasasi  dari  Pemohon  Sihanouk  De  Mita  dengan pertimbangan. Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan,  oleh karena  setelah  meneliti  secara  seksama  memori tanggal 15 Juli 2016 dan kontra memori tanggal 7 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan dan  putusan Judex  Facti /Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  tidak  salah  menerapkan  hukum dengan  pertimbangan  sebagai  berikut:  Bahwa Final Arbitration Award yang dijatuhkan di London oleh  Arbiter  Simon  Richard  Kverdal  tanggal  15 Juli  2015  adalah  putusan  arbitrase  internasional, maka berdasarkan Konvensi New York 1958 dan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981  gugatan  pembatalan  putusan  arbitrase internasional yang diajukan oleh Penggugat harus diajukan  di  tempat  putusan  tersebut  dijatuhkan yaitu  di  London.  Dengan  demikian  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  tidak  berwenang  mengadili gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional  yang  diajukan  oleh  Penggugat. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan tersebut  di  atas,  Mahkamah Agung  berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor  59/Pdt.G.ARB/2016/PN  Jkt.Pst.  tanggal
22  Juni  2016  telah  sesuai  hukum,  sehingga beralasan untuk dikuatkan.
Bahwa  Putusan  Mahkamah  Agung  RI a quo sejalan  dengan  Konvensi  New  York  tahun 1958  mengenai  Pengakuan  dan  Pelaksanaan Putusan  Arbitrase  internasional  yang  pada pokoknya  menyatakan  permohonan  pembatalan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di  tempat  putusan  arbitrase  dijatuhkan.  Suatu putusan  arbitrase  internasional  bisa  berlaku  di Indonesia  jika  ada  putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  yang  pada  intinya  menyatakan bahwa  putusan  arbitrase  internasional  tersebut harus relevan dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini menunjukkan  bahwa  yang  berkompetensi memeriksa,  menilai  dan  memutus  apakah  suatu putusan  arbitrase  internasional  tersebut  relevan dengan  nilai-nilai  Pancasila  atau  tidak  sehingga bisa diberlakukan di Indonesia adalah Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat.  Nilai-nilai  Pancasila menjadi  landasan  hakim  dalam  memutus pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional  di  Indonesia  karena  pada hakikatnya  Pancasila  adalah  sumber  segala sumber  hukum  nasional  bangsa  Indonesia. Sejalan  dengan  hal  tersebut  sebagaimana ketentuan  Pasal  66  huruf  c  UU  Arbitrase  dan APS, yang pada menentukan bahwa penyelesaian  sengketa  putusan  arbitrase internasional  dilaksanakan  di  Indonesia  terbatas pada  putusan  yang  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  dalam  hal  ini  ketertiban  umum tersebut  tidak  lain  adalah  sebagaimana
terkandung  dalam  nilai-nilai  Pancasila  sebagai dasar  ideologi  dan  falsafah  bangsa  Indonesia. Indonesia  sebagai  negara  yang  berdaulat memiliki  hak  untuk  menolak  suatu  putusan arbitrase  internasional  ketika  putusan  tersebut bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  yang merupakan  lendasan  ketertiban  umum  di  negara Indonesia.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  di  atas  bisa  disimpulkan  bahwa; ruang  lingkup  putusan  arbitrase  internasional terbatas  pada  putusan  yang  menurut  ketentuan hukum  Indonesia  termasuk  dalam  ruang  lingkup hukum  perdagangan.  Selanjutnya  mengenai ruang  lingkup  hukum  perdagangan  yang  diakui dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia adalah kegiatan-kegiatan di perniagaan, bidang perbankan, bidang keuangan, bidang penanaman modal, bidang industri, dan di hak kekayaan intelektual.
Relevansi  nilai  -nilai  Pancasila  dengan pemberlakuan  putusan  arbitrase  internasional  di Indonesia  bahwa  suatu  putusan  arbitrase internasional  bisa  berlaku  di  Indonesia  jika  ada putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang pada  intinya  menyatakan  bahwa  putusan arbitrase  internasional  tersebut  harus  relevan dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Nilai-nilai  Pancasila menjadi  landasan  hakim  dalam  memutus pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional  di  Indonesia  karena  pada
hakikatnya  Pancasila  adalah  sumber  segala sumber  hukum  nasional  bangsa  Indonesia. Sejalan  dengan  hal  tersebut  sebagaimana ketentuan  Pasal  66  huruf  c  UU  Arbitrase  dan APS, yang pada menentukan bahwa penyelesaian  sengketa  putusan  arbitrase internasional  dilaksanakan  di  Indonesia  terbatas pada  putusan  yang  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  dalam  hal  ini  ketertiban  umum tersebut  tidak  lain  adalah  sebagaimana terkandung  dalam  nilai-nilai  Pancasila  sebagai dasar  ideologi  dan  falsafah  bangsa  Indonesia. Indonesia  sebagai  negara  yang  berdaulat memiliki  hak  untuk  menolak  suatu  putusan arbitrase  internasional  ketika  putusan  tersebut bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  yang merupakan  landasan  ketertiban  umum  di  negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Amarini, I. (2019). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam  Putusan  Hakim. Jurnal  Kosmik Hukum, Vol.19,(No.1),pp.76–91.
DOI:10.30595/kosmikhukum.v19i1.4085 Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum  Dan  Demokrasi  Pancasila  Dalam Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Vol.1,(No.1),pp.128–145.
https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145
Benuf,  Kornelius.,  &  Azhar,  Muhamad.  (2020).
Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai
Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, Vol.7, (No.1), pp.20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.
7504
Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase  Internasional  Yang  Berpotensi Menghambat  Kegiatan  Investasi  Asing  Di
Indonesia. Jurnal  Crepido, Vol.5,  (No.1), pp.64–78.
https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.64-78
Bola,  Mustofa.,  Librayanto,  Romi.,  &  Arisaputra, Muhammad Ilham. (2015). Korelasi Putusan
Hakim  Tingkat  Pertama,  Tingkat  Banding,
Dan  Tingkat  Kasasi  (Suatu  Studi  Tentang Aliran  Pemikiran  Hukum). Hasanuddin  Law Review, Vol.1,(No.1),pp.27-52. http://dx.doi.org/10.20956/halrev. v1i1.38
Febrianti,  Sekar  Wulan.,  &  Suryadipura,  Dadan. (2021).  Diplomasi  Perdagangan  Indonesia Di  Afrika  Selatan  (2015-2019):  Upaya Peningkatan  Perdagangan  Di  Pasar  Afrika Selatan. Padjadjaran Journal of International Relations ,Vol.4,(No.1),pp.21–32. https://doi.org/10.24198/padjir.v4i1.35169
Harahap, Syaiful K. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila  Dalam  Penolakan  Putusan Arbitrase  Internasional. Jurnal  Bina  Mulia Hukum, Vol.7,(No.1),pp.63–80. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.707
Hariri, A. (2019).  Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai  Bentuk  Sistem  Hukum  Di Indonesia. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum,
Vol.3,(No.1),pp.1–14.
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055 Junita,  F.  (2008).  Experience  of  Practical Problems  of  Foreign  Arbitral  Awards Enforcement  in  Indonesia. Macquarie Journal  of  Business  Law, Vol.5,  (No.1),pp.
369–392. https://search.informit.org/doi/10.
3316/informit.380143600632827
Karton,  J.  (2020).  International  Arbitration  as Comparative  Law  in  Action. Journal  of Dispute  Resolution, Vol.7,  (No.2),  pp.293– 326.https://heinonline.org/HOL/LandingPage ?handle=hein.journals/jdisres2020&div=19&i d=&page=
Maulidi,  Mohamad  A.  (2017).  Problematika Hukum  Implementasi  Putusan  Final  Dan Mengikat  Mahkamah  Konstitusi  Perspektif Negara  Hukum. Jurnal  Ius  Quia  Iustum,
Vol.24,(No.4),pp.535–557. https://doi.org/
10.20885/iustum.vol24.iss4.art2
Muhammad,  Nasiruddeen.,  &  Bello,  Fatima.
(2023).  Awarding  Interest  in  International Arbitration:  Identifying  the  Issues  to  Be Considered for Coherence and Enforceability. Journal  of  Legal  Affairs  and Dispute  Resolution  in  Engineering  and Construction, Vol.15,  (No.3),  pp.43–59. https://doi.org/10.1061/JLADAH.LADR-971
Nugroho,  Ircham  S.  (2020).  Kewenangan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Dalam Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Di  Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina Dan PT. PLN  Melawan  Karaha  Bodas  Company).
Lex  Renaissance, Vol.5,  (No.3),  pp.539–
557.
https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art3
Permatasari,  Yuanita.,  &  Pranoto.  (2017).
Kewenangan Pengadilan Dalam
Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Di  Indonesia. Jurnal  Privat  Law, Vol.5,
(No.2),pp.26–33.
https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19384 Poae,  Aprilia  E.  (2019).  Kajian  Hukum  World
Trade  Organization  Dalam  Perjanjian Perdagangan  Internasional  Di  Indonesia.
Lex  Et  Societatis, Vol.7,  (No.6),  pp.52–59. https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25803
Pramono,  N.  (2010).  Problematika  Putusan
Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian. Mimbar  Hukum, Vol.22,  (No.2), pp.224–233. https://doi.org/10.22146/jmh.
16221
Prasetyo,  A.B.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa Tanah  Masyarakat  Adat  Karuhun  Urang (AKUR)  Di  Desa  Cigugur  Kuningan  Melalui Lembaga  Peradilan. Law,  Development  & Justice  Review, Vol.2,  (No.1),  pp.72–84. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/artic le/view/5003.
Pratama, Kristianus J. (2022). Urgensi Penerapan
Online  Hybrid  Arbitration  Pada  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI) Sebagai  Model  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Bisnis  Internasional  Di  Indonesia Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Mimbar Hukum, Vol.34,(No.2),pp.452–475. https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.4344
Puspita,  Lona.,  Budiono  Abdul  Rahmat.,
Kusumadara,  Afifah.,  &    Widagdo,  Setyo. (2023).  The  Dilemma  of  International Arbitration Awards in Indonesia.
International  Journal  of  Social  Science Research  and  Review, Vol.6,  (No.1), pp.114–121.
https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i1.745
Siregar,  C.  (2014).  Pancasila,  Keadilan  Sosial,
Dan Persatuan Indonesia. Jurnal Humaniora Vol.5,(No.1),pp.107–112. https://doi.org/10.
21512/humaniora.v5i1.2988
Sonata,  Depri  L.  (2014).  Metode  Penelitian Hukum  Normatif  Dan  Empiris  Karakteristik Khas  Dari  Metode  Meneliti  Hukum. Fiat Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.8,(No.1), pp.15–35.https://doi.org/10.25041/fiat justisia.v8no1.283
Timex,  H.  (2013).  Pelaksanaan  Dan  Pembatalan Putusan  Arbitrase. Lex  Privatum, Vol.1,
(No.2),pp.79–90.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexpri vatum/article/view/1706
Salami,  Rochani  Urip.,  &  Bintoro,  Rahadi  Wasi.
(2013).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Dalam  Transaksi  Elektronik  (E-Commerce). Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.13,  (No.1), pp.123–138. http://dx.doi.org/10.20884/1. jdh.2023.23.2.3667.
Wijaya,  I  Made  H.  (2015).  Karakteristik  Konsep Negara Hukum Pancasila. Jurnal Advokasi,
Vol.5,(No.2),pp.115–29.http://e-journal.unm as.ac.id/index.php/advokasi/article/view/323.
Yulia,  Leni.,  &  Dewi,  Dinie  Anggraenie.  (2021).
Pengalaman  Butir  Pancasila:  Perwujudan Implementasi  Pancasila  Sebagai  Etika Dalam  Hidup  Bermasyarakat. Jurnal Kewarganegaraan, Vol.5,(No.1),pp.200–
221. https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1449

## BUKU
Adolf,  Huala.,  &  Chandrawulan.  (2022).
Pengantar  Filsafat  Hukum .  Bandung:  Keni
Media.
Amiruddin,  &    Asikin , Zainal.  (2015). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Basarah,  M.  (2011). Prosedur  Alternatif
Penyelesaian Sengketa Arbitrase
Internasional . Bandung: Genta Publishing.
Fuady,  M.  (2003). Arbitrase  Nasional  (Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  Bisnis) .  Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Latif,  Y.  (2012). Negara  Paripurna  Historitas,
Rasionalitas,  Dan  Aktualitas  Pancasila .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Mulyadi, L. (2009). Putusan Hakim Dalam Hukum
Acara  Indonesia,  Teori,  Praktik  Teknik Membuat Dan Permasalahannya . Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Samekto, FX. A. (2019). Pancasila Dialektika Dan
Masa  Depan  Bangsa .  Jakarta:  Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila.

## SUMBER ONLINE
Asshiddiqie, J. (2011). Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila  Dan  Kaedah-Kaedah  Undang- Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945. Surabaya.  Retrieved  from  https://www. studocu.com/id/document/universitas- andalas/pancasila/membudayakan- pancasila/44360972.