Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │199

## PENGENDALIAN INFLASI, MONETER, DAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MAKRO ISLAM

## Triwahyuni
Institut Agama Islam Agus Salim, Metro Lampung, Email: Triwahyuni579@yahoo.com

## Abstract
The economic development of a country, including in Indonesia, cannot be separated from the monetary  and  fiscal  policies  adopted  by  each  country  concerned.  However,  the  monetary  and fiscal  policies  adopted  by  each  country  vary  depending  on  the  real  economic  conditions,  the direction and development objectives to be achieved. In principle, the management of monetary and fiscal policies aims to maintain the inflation rate by regulating the circulation of money and interest rates which tend to increase in society. The purpose of this research is to find out how the  government  controls  inflation,  monetary  and fiscal,  and their impact on the  economy  from an  Islamic  macroeconomic  perspective.  The  method  used  is  library  research  method  and  the data used is secondary data which is in accordance with a number of relevant literature. As an effort  to  overcome  inflation,  monetary  and  fiscal  policies,  the  government  needs  to  carry  out macroeconomic  policies  in  relation  to  achieving  the  inflation  target  and  economic  growth. Thus,  every  country  needs to  maintain  economic  stability  in  accordance  with  the  challenges  it faces.
Keywords: Control, Inflation, Monetary, Fiscal, Islamic Macroeconomics

## Abstrak
Perkembangan  ekonomi  suatu  negara,  termasuk  pula  di  Indonesia  tentu  tidak  terlepas  dari kebijakan  moneter  dan  fiskal  yang  ditempuh  oleh  setiap  negara  yang  bersangkutan.  Tetapi kebijakan  moneter  dan  fiskal  yang  ditempuh  berbeda-beda  oleh  setiap  negara  bergantung kepada kondisi ekonomi riil, arah, dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Pengelolaan kebijakanmoneter  dan  fiskal  pada  prinsipnya  bertujuan  untuk  menjaga  tingkat  inflasi  dengan cara  mengatur  peredaran  uang  dan  suku  bunga  yang  cenderung  semakin  bertambah  di masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pemerintah mengendalikan  inflasi,  moneter,  dan  fiskal,  serta  dampaknya  terhadap  perekonomian  dalam perspektif  ekonomi  makro  Islam.  Metode  yang  dipergunakan  menggunakan  metode  library research  serta  data  yang  dipergunakan  yaitu  data  sekunder  yang  sesuai  dengan  sejumlah literatur  yang  relevan.  Sebagai  upaya  untuk  mengatasi  inflasi,  kebijakan  moneter  dan  fiskal, pemerintah  perlu  melakukan  kebijakan  ekonomi  makro  dalam  kaitannya  dengan  pencapaian target  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian  setiap  negara  perlu  menjaga stabilitas ekonomi sesuai dengan tantangan yang dihadapinya.
Kata Kunci: Pengendalian, Inflasi, Moneter, Fiskal, Ekonomi Makro Islam.
200│ Triwahyuni, Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam

## DASAR PEMIKIRAN
Tingkat harga merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam sistem perekonomian  modern,  karena  bisa  menjaga  keseimbangan  alokasi  sumber  daya ekonomi  dalam  suatu  negara.  Dengan  adanya  tingkat  inflasi  yang  tinggi  dapat mengaburkan  bahkan  menghilangkan  indikator  tersebut  dan  mendistorsi  harga-harga yang  terjadi.  Hal  ini  akan  menyulitkan  suatu  perencanaan  dan  tidak  memotivasi masyarakat dan juga dunia usaha untuk melakukan tabungan dan investasi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata pada hakikatnya merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan  masyarakat,  karena  mampu  menggambarkan  secara  riil  terhadap keberhasilan  pembangunan  ekonomi  dan  tingkat  kemakmuran  masyarakat.  Parameter untuk mengukur tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga bisa dilihat dari adanya sumber daya manusia yang berkualitas.
Dalam  suatu  sistem  perekonomian  modern  target  atau  sasaran  inflasi  merupakan tingkat  inflasi  yang  harus  dicapai  oleh  Bank  Indonesia,  berkoordinasi  dengan  Pemerintah. Penetapan  sasaran  inflasi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  Tentang Bank  Indonesia  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dalam  Nota  Kesepahaman  antara  Pemerintah dan  Bank  Indonesia, sasaran  inflasi  ditetapkan  untuk  tiga  tahun  ke  depan  melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124/PMK.010/ 2017 tentang Sasaran Inflasi 2019-2021 yang ditetapkan masing-masing sebesar 3,5%, 3,0% dan 3,0%, dengan deviasi masing-masing ±1% (BI, 2019).
Sementara  inflasi  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  yang  berasal  dari  sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (shocks) seperti halnya kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dilihat dari segi bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok volatile food  dan  administered  prices  yang  mencakup  kurang  lebih  40%  dari  bobot  IHK. Pengendalian  inflasi  sangat  penting  menjadi  salah  satu  perhatian  pemerintah  karena beberapa  alasan.  Inflasi  bisa  memperburuk  distribusi  pendapatan  yaitu  menjadi  tidak seimbang,  menyebabkan  berkurangnya  tabungan  domestik  yang  merupakan  sumber dana  investasi  bagi  negara-negara  berkembang.  Dengan  terjadinya  inflasi  juga  bisa mengakibatkan deficitnya neraca perdagangan serta menigkatnya utang luar negeri.
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │201
Salah  satu  kebijakan  yang  efektif  untuk  mengatasi  kondisi  ekonomi  yang  tidak stabil  pada  suatu  negara  adalah  melalui  kebijakan  fiskal.  Stabilitas  ekonomi  suatu negara diantaranya tercermin dari stabilitas harga, dalam arti tidak terdapatnya gejolak harga  yang  besar yang dapat  merugikan  masyarakat, baik konsumen  maupun produsen yang  akan  merusak  sendi-sendi  perekonomian.  Kenaikan  harga-harga  yang  menjadi penyebab  terjadinya  inflasi  dapat  diklasifikasikan  dan  jika  harga-harga  naik  secara perlahan-lahan  maka  inflasi  yang  terjadi  disebut  sebagai  “Creeping  Inflation”.  Jika harga-harga  meningkatnya  secara  cepat  maka  kondisi  tersebut  disebut  sebagai “Hyperinflation” atau inflasi yang melebihi 50 persen per bulan atau lebih dari 1 persen per hari (Mankiw, 2003). Pengedalian inflasi dengan menggunakan beberapa instrumen kebijakan  yang  tepat  akan  membawa  akibat  stabilitas  perekonomian  makro  yang  baik. Sehingga terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat banyak serta keadilan ekonomi  dan  sosial  bisa  terwujud.  Permasalahan  yang  akan  dikaji  lebih  lanjut  adalah bagaimana  mengendalikan  inflasi,  moneter  dan  fiskal  serta  dampaknya  terhadap perekonomian dalam perspektif ekonomi makro Islam?

## METODE
Tulisan  ini  menggunakan  metode  deskriptif-analitis  dan  pendekatan  kualitatif. Metode  dan  pendekatan  tersebut  digunakan  untuk  menjelaskan  kajian  kepustakaan tentang  pengendalian  inflasi,  moneter  dan  fiskal  serta  dampaknya  terhadap perekonomian dalam perspektif ekonomi makro Islam. Sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan obyek  yang  diteliti.  Teknik  analisis  data  dilakukan  secara  deduktif  dan  induktif  untuk menemukan rumusan konseptual tentang pengendalian  inflasi,  moneter dan fiskal serta dampaknya  terhadap  perekonomian  dalam  perspektif  ekonomi  makro  Islam.  Melalui hasil  penelitian  ini  diharapkan  memperoleh  kesimpulan  akhir  untuk  memperkuat  dan mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.
202│ Triwahyuni, Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam

## PEMBAHASAN

## Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Makro
Bank  Indonesia  dan  Pemerintah  senantiasa  berkomitmen  untuk  mencapai  sasaran inflasi  yang sudah ditetapkan melalui  koordinasi  kebijakan  yang  konsisten dengan sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah  dengan  membentuk  dan  mengarahkan  ekspektasi  inflasi  masyarakat  agar  mengacu (anchor)  pada  sasaran  inflasi  yang  telah  ditetapkan.  Sebelum  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  sasaran  inflasi  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia. Sementara  setelah  UU  tersebut,  dalam  rangka  meningkatkan  kredibilitas  Bank  Indonesia maka  sasaran  inflasi  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Kebijakan  moneter  Bank  Indonesia ditujukan  untuk  mengelola  tekanan  harga  yang  berasal  dari  sisi  permintaan  aggregat ( demand  management )  relatif  terhadap  kondisi  sisi  penawaran.  Dalam  hal  ini  kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.
Menurut  Gregory  Mankiw  (2003),  salah  satu  penyebab  inflasi  adalah  terjadinya partumbuhan kuantitas uang yang beredar di masyarakat, apabila pemerintah mencetak dan/atau  mengedarkan  uang  terlalu  banyak  maka  nilai  uang  tersebut  akan  merosot. Secara  sederhana  inflasi  diartikan  sebagai  suatu  kecenderungan  meningkatnya  harga- harga  barang  dan  jasa  secara  umum  dan  terus  menerus.  Terdapat  dua  kata  kunci  yang terkandung dalam pengertian inflasi tersebut yaitu pertama kenaikan harga secara umum dan kedua secara terus menerus. Dalam  inflasi  harus terkadung adanya unsur kenaikan harga  secara  umum  (Suseno,  2009).  Pada  prinsipnya  inflasi  ialah  suatu  proses meningkatnya  harga-harga  secara  umum  dan  terus  menerus  yang  berkaitan  dengan mekanisme  pasar  yang  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  diantaranya  konsumsi masyarakat  yang  meningkat,  berlebihnya  likuiditas  di  pasar  yang  memicu  konsumsi atau  bahkan  spekulasi,  dan  akibat  adanya  ketidak  lancaran  distribusi  barang  (Astiyah, 2009).
Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi kecuali  bila  kenaikan  itu  meluas  (atau  mengakibatkan  kenaikan  harga)  pada  barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │203
Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga  dari  paket  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi  masyarakat.  Penentuan  barang  dan jasa  dalam  keranjang  IHK  dilakukan  atas  dasar  Survei  Biaya  Hidup  (SBH)  yang dilaksanakan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Kemudian,  BPS  akan  memonitor perkembangan  harga  dari  barang  dan  jasa  tersebut  secara  bulanan  di  beberapa  kota, pasar tradisional dan modern pada beberapa jenis barang atau jasa di setiap kota.
Bicara soal  inflasi mau  tidak mau  harus  melihatnya terhadap bentuk dari  inflasi  itu sendiri  yaitu  inflasi  merayap  dan  inflasi  yang  terus  menerus  berkelanjutan  dan  dianggap serius apabila melewati batas 5 %, serta bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi inflasi jenis  ini.  Zero  inflation  atau  inflasi  pada  nol  persen  menjadi  harapan  dan  tujuan  dari pemerintah  dalam  mengatasi  system  perekonomian  nasional  sangat  sulit  untuk  bisa terwujud.  Untuk  menjaga  stabilitas  nasional  di  bidang  ekonomi  maka  pemerintah  perlu untuk  menjaga  tingkat  inflasi  jangan  sampai  melebihi  5  %.  Salah  satu  upaya  dari pemerintah  guna  mengatasi  masalah  inflasi  ini  adalah  dengan  melakukan  kebijakan  fiskal dan  kebijakan  moneter.  Kebijakan  fiskal  dengan cara  pengurangan  pengeluaran pemerintah yang dilaksanakan oleh kementrian keuangan sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia.

## Pengendalian Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Makro
Pelaksanaan  kebijakan  fiskal  dan  kebijakan  moneter  yang  dilakukan  oleh  dua istitusi yang berbeda ini tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, dimana  keduanya  haruslah  saling  menyesuaikan  kebijakan  yang  dibuatnya.  Salah  satu tindakan  yang  harus  diambil  oleh  Bank  Indonesia  dalam  mengatasi  masalah  inflasi  ini yaitu  dengan  cara  mengurangi  penawaran  uang  dan  menaikkan  suku  bunga,  di  mana kebijakan moneter  ini  akan  mengurangi  investasi  dan  pengeluaran  rumah  tangga. Sedangkan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  kementrian  keuangan  dalam  bentuk kebijakan  fiskal  yaitu  dengan  cara  mengurangi  pengeluaran  dan  menaikkan  pajak individu dan perusahaan. Kedua langkah ini dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi dan mengurangi pengeluaran rumah tangga (Sukirno, 2016).
Sebagai upaya untuk  mengatasi  inflasi  maka salah satu kebijakan  moneter yang diambil oleh Bank Indonesia adalah dengan dengan  mengimplementasikan suku bunga
204│ Triwahyuni, Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam acuan atau suku bunga kebijakan baru yang menggantikan BI Rate dan diberi nama BI 7-Day  (reverse)  Repo  Rate,  yang  mulai  berlaku  efektif  sejak  19  Agustus  2016. Penguatan  kerangka  operasi  moneter  ini  merupakan  hal  yang  lazim  dilakukan  di berbagai bank  sentral  dan  merupakan  best  practice  internasional  dalam  pelaksanaan operasi  moneter.  Kerangka  operasi  moneter  senantiasa  disempurnakan  untuk memperkuat  efektivitas  kebijakan  dalam  upaya  mencapai  sasaran  inflasi  yang ditetapkan.
Instrumen BI 7-Day (reverse) Repo Rate dapat  secara cepat  memengaruhi pasar uang,  perbankan  dan  sektor  riil,  karena  instrumen  BI  7-Day  Repo  Rate  sebagai  acuan yang  baru  memiliki  hubungan  yang  lebih  kuat  ke  suku  bunga  pasar  uang,  sifatnya transaksional  atau  diperdagangkan  di  pasar  dan  mendorong  pendalaman  pasar keuangan, khususnya penggunaan  instrumen repo. Sesuai dengan prinsip  implementasi reformulasi,  perubahan  tersebut tidak  mengubah  arah  kebijakan  moneter  karena  kedua suku bunga kebijakan BI Rate dan BI 7-Day Repo Rate berada dalam satu struktur suku bunga  (term  structure)  yang  sama  dalam  mengarahkan  inflasi  agar  sesuai  dengan sasarannya. Perbedaan hanya terlihat pada tenor instrumen, yakni BI Rate setara dengan instrumen  moneter  12  bulan,  sedangkan  BI  7-Day  Repo  Rate  setara  dengan  instrumen moneter 7 hari (BI, 2019).
Paling  tidak  ada  tiga  dampak  utama  yang  diharapkan  dengan  dipergunakannya instrumen BI  7-day  (reverse)  Repo  Rate  sebagai  suku  bunga  kebijakan  baru  yaitu  (BI, 2019):
a. Menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate hari sebagai acuan utama di pasar keuangan;
b. Meningkatnya  efektivitas  transmisi  kebijakan  moneter  melalui  pengaruhnya  pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan;
c. Terbentuknya  pasar  keuangan  yang  lebih  dalam,  khususnya  transaksi  dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3 bulan sampai 12 bulan.
Kemampuan  Bank  Indonesia  untuk  mengendalikan  inflasi  sangat  terbatas  apabila terdapat  kejutan  (shocks)  yang  sangat  besar  seperti  ketika  terjadi  kenaikan  harga  BBM  di tahun 2005 dan 2008 sehingga menyebabkan adanya lonjakan inflasi. Dengan pertimbangan
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │205
bahwa  laju  inflasi  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  yang  bersifat  kejutan  tersebut  maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui  kebijakan  makroekonomi  yang  terintegrasi  baik  dari  kebijakan  fiskal,  moneter maupun  sektoral.  Lebih  jauh, karakteristik inflasi  Indonesia  yang  cukup  rentan  terhadap kejutan-kejutan  (shocks)  dari  sisi  penawaran  memerlukan  kebijakan-kebijakan  khusus untuk permasalahan tersebut.
Salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga  stabilitas  ekonomi  makro  melalui  kebijakan  moneter.  Kebijakan  moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Beberapa indikator  yang  biasanya  digunakan  dalam  perekonomian  untuk  menilai  kebijakan moneter  antara  lain  jumlah  uang  beredar  (money  supply),  inflasi,  tingkat  suku  bunga, nilai tukar dan ekspektasi masyarakat. Suku bunga dapat berpengaruh terhadap investasi sektor  industri  yang  akan  mendorong  produksi.  Sedangkan  nilai  tukar  berpengaruh terhadap  harga  yang  meliputi  produk  dan  input  produksi.  Suku  bunga  dan  nilai  tukar merupakan  instrumen  kebijakan  moneter  yang  sangat  memengaruhi  perdagangan produk  industri  baik  domestik  maupun  internasional.  Jika  yang  dilakukan  adalah meningkatkan  money  supply,  maka  pemerintah  dikatakan  menempuh  kebijakan moneter  ekspansif.  Sebaliknya  jika  money  supply  dikurangi,  pemerintah  menempuh kebijakan moneter kontraktif (Budiyanti, 2014).
Dalam  kebijakan  moneter  yang  diambil  oleh  pemerintah  sekarang  ini  apabila dilihat dari sektor ekonomi Islam, tidak ada satupun instrumen kebijakan moneter yang pernah dipergunakan diawal periode keislaman, karena belum adanya sistem perbankan seperti  yang  sekarang  (Aravik,  2017).  Instrument  lainnya  yang  sekarang  ini dipergunakan adalah dengan melakukan operasi pasar terbuka di antaranya melalui jual beli surat berharga. Operasi pasar terbuka inipun tidak ada dalam sejarah perekonomian Islam  pada  awal  perkembangannya.  Sedangkan  sistem  yang  telah  diterapkan  oleh pemerintah  menyangkut  konsumsi,  tabungan,  investasi  dan  perdagangan  telah menciptakan  instrumen  secara  otomatis  untuk  pelaksanaan  kebijaksanaan  moneter (Karim, 2004).
206│ Triwahyuni, Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam
Dalam  teori  makro  ekonomi  kebijakan  fiskal  adalah  suatu  kebijakan  ekonomi dalam  rangka  mengarahkan  kondisi  perekonomian  untuk  menjadi  lebih  baik  dengan jalan  mengubah  penerimaan  dan  pengeluaran  negara.  Instrumen  penting  dalam kebijakan  fiskal  adalah  penerimaan  dan  pengeluaran  negara.  Pemerintah  merancang porsi yang pas antara penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai kestabilan ekonomi. Diantara beberapa pilihan  instrumen kebijakan  fiskal  yang  lazim dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain:
a) Menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga;
b) Mengatur pengeluaran pemerintah untuk pengusaha tertentu;
c) Memberikan rangsangan fiskal (insentif atau subsidi) pada pengusaha tertentu.
Dalam  arah  kebijakan  bidang  moneter  Bank  Indonesia  memiliki  tujuan  untuk mencapai  dan  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah.  Tujuan  tersebut  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan amandemen terahir melalui UndangUndang  Nomor  6  Tahun  2009.  Terdapat  dua  dimensi  mengenai  kestabilan  nilai rupiah, yaitu pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan  jasa  yang  tercermin  dari perkembangan  laju  inflasi.  Sementara  itu,  dimensi  kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (free floating).
Peran  kestabilan  nilai  tukar  sangat  penting  dalam  mencapai  stabilitas  harga  dan sistem  keuangan.  Oleh  karena  itu,  Bank  Indonesia  juga  menjalankan  kebijakan  untuk menjaga  kestabilan  nilai  tukar  agar  sesuai  dengan  nilai  fundamentalnya  dengan  tetap menjaga  bekerjanya  mekanisme  pasar.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan  rersebut,  Bank Indonesia  sejak  1  Juli  2005  menerapkan  kerangka  kebijakan  moneter  Inflation  Targeting Framework (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang.  Dalam  kerangka  ini,  inflasi merupakan  sasaran  yang  diutamakan  (overriding  objective).  Bank  Indonesia  secara konsisten terus-menerus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai  dengan  perubahan  dinamika  dan  tantangan  perekonomian  yang  terjadi,  guna memperkuat efektivitasnya (BI, 2019).
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │207
Dalam  konteks  ekonomi  makro,  fundamental  ekonomi  penting  lainnya  adalah kebijakan  fiskal  pemerintah.  Menurut  Saragih  (2016),  kebijakan  fiskal  merupakan bagian dari kebijakan makro ekonomi mempunyai bertujuan mencapai berbagai sasaran pembangunan di berbagai sektor dan memiliki tiga fungsi utama, yaitu:
a. Fungsi  alokasi  anggaran  negara  bertujuan  untuk  mendanai  pembangunan  di  berbagai bidang;
b. Fungsi  distribusi  pendapatan  dan  subsidi  yang  mempunyai  tujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Fungsi  stabilisasi  ekonomi-makro,  bertujuan  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yaitu  melalui  upaya  meredam  siklus-bisnis  atau  fluktuasi  ekonomi  atau yang  bersifat  kontra  siklis  (counter  cyclical)  bahwa  dalam  kondisi  perekonomian lesu,  pengeluaran  pemerintah  yang  bersifat  autonomous,  termasuk  belanja  barang dan/atau  jasa  serta  belanja  modal  dapat  memberi  stimulus  terhadap  perekonomian untuk tumbuh tinggi.
Sasaran  operasional  kebijakan  moneter  dicerminkan  pada  perkembangan  suku bunga  Pasar  Uang  Antar  Bank  Overnight  (PUAB  O/N).  Pergerakan  di  suku  bunga PUAB  ini  diharapkan  akan  diikuti  oleh  perkembangan  di  suku  bunga  deposito  hingga pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor dalam  perekonomian  Bank  Indonesia  pada  umumnya  akan  menaikkan  acuan  tingkat suku  bunga  apabila  inflasi  kedepan  diperkirakan  melampaui  sasaran  yang  telah ditetapkan,  sebaliknya  Bank  Indonesia  akan  menurunkan  acuan  tingkat  suku  bunga, apabila inflasi kedepan diperkirakan dibawah sasaran yang telah ditetapkan (Saridawati, 2015).
Pelaksanaan  kebijakan  moneter  yang  dilakukan  otoritas  moneter  sebagai pemegang  kendali  money  supply  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  moneter  dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan dengan instrument apa target tersebut akan  dicapai.  Mahmud  (2009)  menjelaskan  bahwa  instrument-instrumen  pokok kebijakan moneter tersebut antara lain:
a. Kebijakan Pasar Terbuka ( Open Market Operation )
208│ Triwahyuni, Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam
Kebijakan  ini  merupakan  kebijaka  membeli  atau  menjual  surat  berharga  atau obligasi dipasar terbuka. Apabila bank sentral  ingin  menambah supply uang,  maka bank sentral akan membeli
b. Obligasi  dan  apabila  sebaliknya  bank  sentral  akan  menurunkan  jumlah  uang  yang beredar maka bank sentral akan menjual obligasi.
c. Penentuan Cadangan Wajib Minimum ( Reserve Requirement )
Bank  sentral  umumnya  menentukan  angka  rasio  minimum  antara  uang  tunai (reserve)  dengan  kewajiban  giral  bank  (deman  deposits)  yang  biasa  disebut minimum  legal  reserve  ratio.  Apabila  bank  sentral  menurunkan  angka  tersebut dengan  uang  tunai  yang  sama,  maka  bank  dapat menciptakan  uang  dengan  jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.
d. Penentuan Suku Bunga Diskon ( Discount Rate )
Bank  sentral  merupakan  sumber  dana  bagi  bank-bank  umum  atau  komersial  dan sebagai  sumber  dana  yang  terakhir.  Bank  komersial  dapat  meminjam  dari  bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit dibawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek  yang  berlaku  dipasar  bebas.  Discount  rate  yang  bank  sentral  kenakan terhadap  peminjam  ke  bank  komersial  mempengaruhi  tingkat  keuntungan  bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika discount rate relatif  rendah  terhadap  tingkat  bunga  pinjaman  maka  bank  komersial  akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral.
e. Moral Suasion
Kebijakan  ini  merupakan  suatu  kebijakan  bank  sentral  yang  bersifat  persuasif berupa himbauan atau bujukan moral kepada bank.

## Dampak Pengendalian Inflasi Terhadap Perekonomian
Dalam ekonomi Islam, antara sektor moneter dan sektor riil mestilah sejalan dan secara tegas moneter harus mengikuti perkembangan  yang ada pada sektor riil (Karim, 2020).  Sistem  keuangan  syariah  di  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  dan perkembangan  yang  sangat  signifikan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  instrumen  moneter syariah  yang  telah  berkembang  seiring  dengan  peningkatan  kinerja  dan  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  syariah.  Terdapatnya  peningkatan  atas
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │209
jumlah  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  sampai  posisi  Desember  2018  yaitu  sebesar  Rp 379.963 Miliar dan  jumlah pembiayaan  yang telah disalurkan sampai posisi Desember 2018  yaitu  sebesar  Rp  329.277  Miliar,  serta  adanya  instrumen  moneter  berupa  Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk membantu likuiditas perbankan syariah pun (OJK, 2019).
Karakter  keuangan  syariah  memperlihatkan  adanya  keterkaitan  langsung  antara sektor  moneter  dengan  sektor  riil.  Sebagaimana  dalam  teori  endogenous  Islam perkembangan  sektor  moneter  hanyalah  representasi  dari  perubahan-perubahan  dari sektor  riil.  Kebijakankebijakan  baik  itu  moneter  maupun  fiskal  dalam  ekonomi  Islam selalu  berorientasi  kepada  pengalokasian  sumber  daya  untuk  mencapai  produktivitas penuh  dan  paradigm  ini  juga  berlaku  dalam  pengelolaan  permintaan  uang  (Karim, 2017).
Dengan  adanya  peningkatan  pada  pembiayaan  bank  syariah  yang  ditujukan  pada sektor  riil  akan  berpengaruh  pada  jumlah  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  di  masyarakat. Pemenuhan kebutuhan domestik kemungkinan besar akan terpenuhi pada saat produktivitas masyarakat  meningkat  dan  pilihan  untuk  melakukan  ekspor  barang  ke  luar  negeri  akan meningkat  pula.  Terjadinya  peningkatan  angka  ekspor  maka  akan  menambah  sumber pendapatan  negara  dari  pendapatan  devisa  yang  dihasilkan  dan  akan  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  barang modal  kebutuhan  dalam  negeri.  Sebagaimana  pendapatan Ibn  Khaldun  bahwa  ketika  suatu  negara  melakukan  kegiatan  ekspor  maka  kebutuhan domestik akan barang dan jasa sudah terpenuhi.

## SIMPULAN
Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan politik dalam sistem ekonomi,  baik  modern  maupun  Islam.  Perbedaan  yang  mendasar  terletak  pada  tujuan dan  larangan  bunga  dalam  Islam.  Syarat  tercapai  dan  terjamin  berfungsinya  sistem moneter  secara  baik  adalah  otoritas  moneter  harus  melakukan  pengawasan  kepada keseluruhan  sistem.  Kebijakan  moneter  dan  kebijakan  fiskal  merupakan  kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam kaitan dengan pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena dalam upaya  mengatasi  inflasi, kebijakan  moneter dan  fiskal,  pemerintah  dapat  melakukan  berbagai  kebijakan  ekonomi  makro  untuk
210│ Triwahyuni, Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam mencapai  target  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian  maka  dapat ditegaskan  pada  bagian  akhir  ini  bahwa  demikian  pentingnya  peran  pemerintah  dan negara  untuk  mengambil  berbagai  kebijakan  ekonomi  dalam  rangka  mempertahankan stabilitas ekonomi sesuai dengan tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aravik,  Havis.  (2017). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Kontemporer ,  Jakarta:
Kencana.
Asturi.  Wulan,  (2013).  Pengaruh  Instrumen  Moneter  Syariah  dan  Ekspor  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia, Jurnal  Al-Iqtishad ,  Vol.  V,  No.  2  Edisi Juli 2013.
Bank Indonesia, Tujuan Kebijakan Moneter, artikel dalam https://www.bi.go.id/id/moneter/ tujuan-kebijakan/ Contents/Default.aspx Bank Indonesia, Statistik Perbankan
Syariah, artikel dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/ syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan- syariah
Budiyanti, Eka. (2014). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Edisi Desember 2014.
Janwari. Yadi, (2016). Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer , Bandung: Rosda Karya.
Karim, Adiwarman. (2002). Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro , Jakarta. The International Institute of Islamic Thought Indonesia.