P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## URGENSI FILSAFAT HUKUM DALAM PROSES LEGAL DRAFTING DI INDONESIA
Oleh :
Sugeng Harijono, Suwadji Eko Budiono, Eni Purwaningsih
sugengharijono@unik-kediri.ac.id , suwadji@unik-kediri.ac.id , ekobudiono@unik-kediri.ac.id , ENI.PURWANINGSIH@unik-kediri.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## Abstraksi
Filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses legal drafting di Indonesia,  di  mana  kejelasan,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  menjadi  prioritas utama dalam menciptakan peraturan hukum yang efektif dan sesuai dengan nilai- nilai masyarakat. Kajian ini mendalam mengenai urgensi penerapan prinsip-prinsip filsafat hukum dalam pembentukan hukum, dengan menyoroti integrasi nilai-nilai moral  dan etika  yang  menjadi  landasan dalam  penyusunan  undang-undang  yang relevan  dan  dapat  diterima  secara  luas. Analisis  tersebut  juga  menggarisbawahi bahwa filsafat hukum bukan hanya sebagai panduan teoretis, tetapi juga sebagai instrumen  praktis  yang  memastikan  bahwa  setiap  peraturan  hukum  tidak  hanya legal  secara  formal,  tetapi  juga  mencerminkan  keadilan  substansial  yang diharapkan oleh masyarakat.
Kata Kunci : Filsafat, Legal Drafting, Legal Reconstrucsion
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## Pendahuluan
Pembentukan undang-undang dan peraturan hukum lainnya melalui proses legal drafting merupakan tantangan yang kompleks di Indonesia. Proses ini tidak hanya  mengandalkan  keahlian  teknis  dalam  penyusunan teks  hukum, tetapi juga memerlukan  pemahaman  mendalam  terhadap  filsafat  hukum  yang  menjadi landasan  normatif  dalam  hukum  positif. Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Satjipto Rahardjo,  "Filsafat  hukum  memberikan  arah  moral  bagi  penyusunan  undang- undang,  sehingga  tidak  hanya  berorientasi  pada  teks  semata,  tetapi  juga  pada keadilan  substansial  yang  dikehendaki  oleh  masyarakat"  (Rahardjo,  2005). Pemahaman  yang  mendalam  terhadap  peran  dan  urgensi  filsafat  hukum  dalam proses  legal  drafting  menjadi  esensi  dalam  memastikan  bahwa  peraturan  hukum yang dihasilkan bukan hanya legal tetapi juga adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas.

## Rumusan Masalah
Bagaimana  filsafat  hukum  dapat  meningkatkan  kualitas  perundang- undangan di Indonesia? Apakah integrasi nilai-nilai etika dan moral dalam proses legal drafting dapat memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat?

## Landasan Teori
Menurut  Soerjono  Soekanto,  "Filsafat  hukum  bukan  hanya  memberikan dasar moral bagi hukum, tetapi juga menjelaskan mengenai hakikat, sumber, dan nilai-nilai  hukum  yang  harus  diterapkan  dalam  pembuatan  undang-undang" (Soekanto,  1997).  Konsep  ini  menegaskan  bahwa  filsafat  hukum  tidak  hanya sekadar teori tetapi merupakan panduan praktis yang sangat relevan dalam konteks pembuatan  hukum  di  Indonesia.  Berdasarkan  pandangan  Plato,  "Hukum  harus mencerminkan  keadilan  ideal  yang  sesuai  dengan  kebijaksanaan  dan  kebenaran" (Plato,  2010).  Pemahaman  terhadap  konsep  ini  menjadi  penting  dalam mengevaluasi  apakah  undang-undang  yang  dihasilkan  mampu  mencapai  tujuan moral dan keadilan yang diinginkan.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Aristoteles  mengemukakan  bahwa  "Hukum  adalah  instrumen  untuk menciptakan  kebahagiaan  masyarakat  secara  keseluruhan"  (Aristoteles,  2004). Pandangan  ini  menggarisbawahi  bahwa  dalam  legal  drafting,  tujuan  akhir  dari peraturan hukum haruslah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Lebih lanjut, John Rawls menyatakan bahwa "Keadilan adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam konstitusi suatu negara, sebagai landasan moral bagi setiap  tindakan  legislatif"  (Rawls,  1999).  Pandangan  ini  relevan  dalam  konteks pembentukan hukum di Indonesia, di mana keadilan sosial menjadi fokus utama dalam setiap regulasi yang dihasilkan.

## Pembahasan
Penerapan  filsafat  hukum  dalam  legal  drafting  di  Indonesia  tidak  hanya memastikan  bahwa  undang-undang  yang  dihasilkan  memiliki  dasar  yang  kuat secara  moral  dan  etika,  tetapi  juga  memperkuat  legitimasi  hukum  di  mata masyarakat.  Melalui  integrasi  nilai-nilai  seperti  keadilan,  kebenaran,  dan kemanfaatan  sosial,  legislator  dapat  menciptakan  peraturan  hukum  yang  tidak hanya sesuai dengan kebutuhan zaman tetapi juga memberikan perlindungan yang adil  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat.  Penerapan  prinsip-prinsip  filsafat  hukum dalam proses legal drafting tidak hanya sekadar menjamin konsistensi dan kejelasan dalam teks hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang dihasilkan memiliki kedalaman moral yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas. Seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, "Filsafat hukum memberikan arah moral bagi pembuatan undang-undang, sehingga tidak hanya berorientasi pada kata-kata, tetapi juga pada substansi keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat" (Rahardjo, 2005).
Dalam  konteks  ini,  integrasi  nilai-nilai  moral  dan  etika  menjadi  krusial dalam  menentukan  validitas  dan  penerimaan  hukum  oleh  masyarakat.  Sebagai contoh,  nilai-nilai  seperti  keadilan  sosial,  kebenaran,  dan  kemanfaatan  sosial menjadi  pedoman  dalam  memastikan  bahwa  undang-undang  yang  disusun  tidak hanya mematuhi norma-norma hukum formal tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan di masyarakat. Pemahaman yang
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
mendalam terhadap filsafat hukum juga membantu untuk menghindari ambiguitas dan  inkonsistensi  yang  mungkin  timbul  dalam  proses  legal  drafting.  Dengan mempertimbangkan  pandangan  para  ahli  seperti  Plato,  yang  menyatakan  bahwa "Hukum harus mencerminkan keadilan ideal yang sesuai dengan kebijaksanaan dan kebenaran" (Plato, 2010), legislator dapat lebih terarah dalam merumuskan undang- undang  yang  tidak  hanya  mematuhi  standar  formal  tetapi  juga  mencapai  tujuan moral yang lebih luas.
Lebih  dari  sekadar  alat  teknis,  hukum  di  Indonesia  perlu  dilihat  sebagai instrumen  yang  mampu  menciptakan  perubahan  sosial  positif.  Dengan mempertimbangkan  pandangan Aristoteles  tentang  hukum  sebagai  sarana  untuk menciptakan  kebahagiaan  masyarakat  secara  keseluruhan  (Aristoteles,  2004), pembuat  kebijakan  hukum  dapat  lebih  berfokus  pada  aspek  keadilan  substansial yang  memberikan  manfaat  nyata  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Dalam  hal  ini, kajian  mengenai  urgensi  filsafat  hukum  dalam  legal  drafting  di  Indonesia  tidak hanya relevan tetapi juga mendesak untuk diperdalam. Dengan memperkuat fondasi hukum dengan nilai-nilai moral dan etika, Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

## Kesimpulan
Dalam  konteks  Indonesia,  urgensi  filsafat  hukum  dalam  proses  legal drafting  menunjukkan  betapa  pentingnya  memperhatikan  aspek  moral  dan  etika dalam  pembentukan  undang-undang  serta  regulasi  hukum  lainnya.  Indonesia, sebagai  negara  dengan  keragaman  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  yang  kompleks, memerlukan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan formal tetapi juga mampu mengakomodasi berbagai nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Integrasi  nilai-nilai  moral  seperti  keadilan,  kebenaran,  dan  kemanfaatan  sosial menjadi  kunci  dalam  memastikan  bahwa  setiap  regulasi  yang  dihasilkan  tidak hanya  sah  secara  hukum,  tetapi  juga  relevan  dan  bermanfaat  bagi  kehidupan masyarakat  secara  luas.  Misalnya,  dalam  konteks  keadilan,  filsafat  hukum membantu mengarahkan legislator untuk mempertimbangkan berbagai perspektif
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
dan  kepentingan  yang  beragam  dalam  masyarakat,  sehingga  kebijakan  yang dihasilkan dapat meminimalkan ketimpangan dan memperkuat kedudukan hukum yang adil bagi semua.
Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip filsafat hukum juga memungkinkan  Indonesia  untuk  mengembangkan  sistem  hukum  yang  responsif terhadap  dinamika  sosial  dan  perubahan  zaman.  Dengan  mempertimbangkan pandangan-pandangan dari para ahli dalam negeri seperti Satjipto Rahardjo, yang menekankan  pentingnya  aspek  moral  dalam  pembentukan  undang-undang (Rahardjo,  2005),  legislator  dapat  lebih  bijaksana  dalam  merumuskan  kebijakan yang tidak hanya legal tetapi juga mengakar pada nilai-nilai keadilan yang diakui secara  universal.  Selain  itu,  filsafat  hukum  juga  menawarkan  pandangan  yang holistik  terhadap  tujuan  hukum  sebagai alat  untuk  mencapai  keadilan  sosial  dan kesejahteraan  bersama.  Seperti  yang  disebutkan  oleh  Plato,  bahwa  hukum  harus mencerminkan  keadilan  ideal  yang  sesuai  dengan  kebijaksanaan  dan  kebenaran (Plato,  2010),  Indonesia  dapat  mengambil  inspirasi  dalam  membangun  fondasi hukum yang tidak hanya kuat secara teknis tetapi juga moral dan etis.
Secara keseluruhan, urgensi filsafat hukum dalam proses legal drafting di Indonesia  menunjukkan  bahwa  hukum  bukan  sekadar  aturan  tertulis,  tetapi merupakan  instrumen  penting  dalam  menciptakan  perubahan  positif  dalam masyarakat.  Dengan  memperkuat  fondasi  hukumnya  melalui  integrasi  nilai-nilai moral  dan  etika,  Indonesia  dapat  lebih  efektif  dalam  menanggapi  dan menyelesaikan  tantangan  sosial  yang  kompleks,  serta  memastikan  bahwa  setiap warga  negara  mendapatkan  perlindungan  dan  keadilan  yang  setara  di  bawah hukum.
Vol.07 No.02 / Juli 2024

## Daftar Pustaka
• Rahardjo,  Satjipto.  (2005).  "Filsafat  Hukum".  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
• Soekanto,  Soerjono.  (1997).  "Pengantar  Penelitian  Hukum".  Jakarta:  UI Press.
• Plato.  (2010).  "The  Republic".  Terjemahan  bahasa  Indonesia.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
• Aristoteles. (2004). "Nicomachean Ethics". Terjemahan bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Firdaus.
• Rawls, John. (1999). "A Theory of Justice". Cambridge: Harvard University Press.