Volume 5 Number 1, June 2021, page 30-44
Telaah  Nilai  Kepastian  dan  Keadilan  pada  Regulasi  Mahar  dalam Pembangunan Hukum Keluarga
Elfa Murdiana 1* , Siti Zulaikha 2 , Nurul Mahmudah 3 1 Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
2 Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
3 Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
elfa.murdiana@metrouniv.ac.id*

## ARTICLE INFO
Article history:
Received June 15, 2021 Revised June 30, 2021 Accepted June 30, 2021

## Abstract
Explicitly,  a  dowry  is  not  found  in  the  legal  protection  of  marriage,  but normatively it is read firmly in Chapter V articles 30 to 38 of the Compilation of Islamic Law. In Article 2 Paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states  that  "Marriage  is  legal,  if  it  is  carried  out  according  to  the  laws  of  each religion  and  belief".  The  explanation  of  the  article  emphasizes  that  there  is  no marriage if it is not carried out according to religion and belief in accordance with the 1945 Constitution, in which a marriage will be declared valid if a dowry has been paid in it.
This  study  will  describe  the  dynamics  of  dowry  in  the  meaning  of  religion  and culture  associated  with  several  regulations  carried  out  through  a  policy  and cultural  approach.  The  data  collection  techniques  used  were  interviews  and  an inventory of policies on marriage and dowry which were described inductively to find the dowry formulation as part of the Ius Constituendum on Marriage Law in Indonesia.
The  indecisiveness  of  the  Marriage  Law  as  a  Formal  Gezet  in  the implementation of marriage is indicated as a factor causing the various meanings and implementation of the dowry, like the pillars and conditions of marriage. So that the essence of the dowry as the actualization of the role of women to express their  rights  in  marriage  is  still  injured  because  the  dowry  is  actualized  as  a bargaining transaction between the two families of the groom  and the bride. So that the high dowry actually makes women the object of transactions that reduce their  rights  in  the  implementation  of  marriage.  Efforts  to  change  the  legal umbrella of marriage in Indonesia should be carried out for the sake of certainty and justice of marriage law for all Indonesian people, especially in the concept of dowry payments so that it can be used as the basis for the Compilation of Islamic Law  in  Indonesia.  It  is  hoped  that  the  dowry  regulation  can  be  clearly  broken down in creating legal certainty and justice.
Keywords: Dowry, Marriage Law, Ius Constituendum Published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index
This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Membaca  dan  mendengar  kata  mahar  selalu  lekat  dengan  unsur  sakral  dalam  prosesi perkawinan,  namun  keberadaannya  dirasakan  belum  bisa  melengkapi  pelaksanaan  prosesi perkawinan.  Bahkan  sebagian  kalangan  berasumsi  bahwa  mahar  adalah  harga  yang  harus dibayar  seorang  suami  untuk  memperoleh  hak-hak  istimewa  terhadap  istrinya.  Hal  tersebut merupakan  sebuah  fenomena  keagamaan  yang  keliru  dan  akan  berimplikasi  negatif  pada

## Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
kelangsungan kehidupan keluarga. Istri seakan-akan adalah hak milik seorang suami disebabkan harta yang telah diberikan, (Halimah, 2017).
Mahar  bukan  merupakan  rukun  dan  syarat  perkawinan,  namun  mahar  merupakan kewajiban  yang  harus  dibayarkan  oleh  calon  suami  kepada  calon  istri,  baik  disebutkan  atau tidak  dalam  prosesi  akad  perkawinan.  Di  dalam  Islam,  Kewajiban  untuk  memberikan  mahar kepada istri pada dasarnya merupakan bentuk hak istimewa atau hak eksklusif perempuan yang diberikan  Tuhan  kepada  perempuan.  Dengan  diberikan  mahar,  menggambarkan  bahwa perempuan  mampu  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  menjadi  haknya,  (Halimah,  2017).  Oleh karenanya  mahar  merupakan  salah  satu  bentuk  penghargaan  Islam  terhadap  keberadaan perempuan,  yang  dalam  perjalanan  sejarah  tergambar  bahwa  perempuan  merupakan  makhluk lemah  dan  memiliki  hak  lebih  rendah  dibanding  dengan  laki-laki.  Persyaratan  mahar  bukan hanya  sebagai  bentuk  perhatian  dan  penghargaan,  tetapi  juga  untuk  mengafirmasi  kedudukan perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki, (Subhan, 2017).
Pada dasarnya, tidak ada nash yang menerangkan nominal mahar yang harus diserahkan seorang suami kepada isterinya, (Izzudin, 2019). Namun secara faktual, pemberian mahar masih seringkali diwarnai dengan intervensi pihak keluarga dalam menentukan bentuk maupun jumlah mahar.  Mereka  mengklasifikasi  jumlah  mahar  yang  diperuntukkan  bagi  mempelai  perempuan dan  bagi  keluarga,  bahkan  menggunakannya  dengan  alasan  kepentingan  pelaksanaan perkawinan.  Sehingga  hakikat  mahar  sebagai  hak  mutlak  dan  hak  eksklusif  perempuan  sudah tereduksi  oleh  kepentingan  keluarga.  Kondisi  ini  merupakan  salah  satu  dampak  yang  muncul dari tidak eksplisitnya ketentuan mahar dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pada dasarnya tidak ada nash yang menerangkan nominal mahar yang harus diserahkan seorang suami kepada isterinya, (Izzudin, 2019).
Keragaman jumlah maupun bentuk mahar dalam perkawinan justru mengabaikan urgensi dari mahar tersebut, sehingga terkesan bahwa pemberian mahar hanya dijadikan sebagai simbol maupun  penggugur  kewajiban  bagi  mempelai  laki-laki.   Bahkan  seringkali  pelaksanaan perkawinan lebih mengedepankan aspek kemewahan yang seringkali memaksakan kemampuan ekonomi demi sebuah gengsi sebab besar kecilnya mahar akan menjadi tolak ukur kelas sosial seseorang dalam masyarakat.
Secara normatif, kondisi sosial tersebut tentu berdampak pada kewibawaan hukum yang semestinya  memberi  kepastian  bagi  seluruh  masyarakat  dalam  setiap  aktivitas  kehidupan termasuk  dalam  pelaksanaan  perkawinan.  Perkawinan  merupakan  bagian  dari  aktivitas  hukum keluarga  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang No.1 Tahun  1974  tentang Perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam kedua aturan hukum tersebut mahar hanya  disebutkan  sebagai  kewajiban  bukan  sebagai  rukun  dari  perkawinan  yang  besarannya didasarkan  pada  asas  kesederhanaan  dan  kemudahan  yang  dianjurkan  oleh  ajaran  Islam, (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20).
Atas  dasar  penjelasan  diatas,  maka  penting  untuk  menetapkan  regulasi  mahar  demi kepastian dan keadilan hukum yang sesuai dengan rechtsidee bangsa Indonesia, sehingga mahar bukan  lagi  dipandang  sebagai  syarat  formal  suatu  perkawinan  namun  sejatinya  mahar merupakan  hak  mutlak  perempuan  yang  sesungguhnya  dalam  hukum  Islam  telah  diatur sedemikian  rupa  dan  diakui  sebagai  hak  yang  melekat  pada  calon  pengantin perempuan. Studi ini  menelaah  bagaimana  konstruksi  mahar  yang  secara  legal  formal  justru  belum  memiliki legalitas,  sehingga  mahar  hanya  dijadikan  pelengkap  prosesi  perkawinan  yang  tanpanya  pun perkawinan  tetap dikatakan syah.

## METODE
Jenis  penelitian  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  disajikan  menggunakan metode  deskriptif,  (Moleong,  2012.  Rahmat,  2002),  yang  menggambarkan  secara  tepat  sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  (Sunggono,  2002).  Metode  deskriptif  dalam  penelitian  ini  ditujukan  memperoleh gambaran  lengkap  mengenai  suatu  keadaan  hukum  yang  berlaku  di  tempat  tertentu  dan  pada waktu  tertentu,  (Muhammad,  2004).  Analisis  data  yang  dilakukan  yaitu  dengan  pendekatan
sejarah  ( Historical  Approach )  dan  Pendekatan  Undang-Undang  sehingga  diharapkan  dapat menemukan  nilai-nilai  masyarakat  adat  tentang  mahar  yang  dapat  dijadikan  sebagai  upaya melakukan pembaharuan hukum perkawinan khususnya tentang mahar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Mahar dalam Tinjauan Sejarah Islam
Mahar  adalah  pemberian  yang  wajib  diberikan  oleh  suami  kepada  istri  dengan  sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Mahar merupakan simbol kejujuran  dan  tanda  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Mahar  yang  diberikan  kepada  istri  adalah merupakan simbol kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan, (Halimah, 2017).
Di  dalam  sejarah  Islam,  keberadaan  Mahar  memiliki  fungsi  sebagai  Instrumen  hukum dalam  suatu  perkawinan  sehingga  mahar  dianggap  sebagai  bagian  penting  dari  prosesi  sakral perkawinan. Kemunculan mahar menjadi pembahasan menarik karena keberadaannya dianggap memihak  perempuan  yang  pada  masa  sebelum  kemunculan  Islam  (zaman  jahiliyyah), perempuan dianggap kaum yang tidak menguntungkan. Praktik hukum mahar dalam kehidupan umat  Islam  sangat  erat  kaitannya  dengan dinamika  dan  struktur  sosial.  Sejarah  konstruksi  dan aplikasi  mahar  adalah  potret  dinamis  interaksi  sosial,  politik,  ekonomi  dan  budaya.  Namun selama  ini  kajian  yang  ada  tentang  mahar  masih  terlalu  terfokus  pada  dimensi  normatif  saja, (Aini, 2016).
Di  dalam  perjalanan  sejarah  Islam,  mahar  belum  menemukan  kebakuan  jenis  maupun jumlah sebab mahar akan terkondisi sesuai budaya dan kondisi ekonomi masyarakat.  Di masa Umar  ibn  al-Khaththab  muncul  tradisi  mahar  baru yang  dirasakan  sangat  tinggi bahkan  secara sosiokultural  ekonomi  masyarakat  saat  itu  nyaris  tidak  terjangkau.  Dampaknya,  banyak masyarakat yang mengeluhkan besaran mahar yang disampaikan secara kolektif kepada Umar. Kemudian hal tersebut menjadi dasar dikeluarkannya peringatan kepada para Perempuan untuk menurunkan standar mahar yang terlalu tinggi.
Peringatan  tersebut  disambut  sengit  dan  kesal  oleh  salah  satu  majelis  perempuan  sebab peringatan  yang  telah  Baginda  Umar  katakan  dianggap  telah  merampas privilege kaum Perempuan  yang  telah  diberikan,  seraya   membacakan  kutipan  Surat  Annisa.  Seketika  setelah itu,  Umar  mengakui  kekhilafan  untuk  kemudian  memperbaiki   himbauan  yang  diberikan sebelumnya.  Islam  memang  tidak  menentukan  batas  maupun  jumlah  mahar,  namun  pada hakikatnya  mahar  merupakan  salah  satu  nilai  Islam  yang  menunjukkan  penghargaan  dan perhatian  pada  perempuan,  seraya  melepas  belenggu  perempuan  yang  pada  masa  jahiliyah dianggap  tidak  berarti  dan  tidak  memiliki  hak  untuk  mengurus  serta  menggunakan  harta. Dilepaskannya  stigma  buruk  dan  belenggu  ketidakberdayaan  perempuan  oleh  Islam  adalah melalui  pemberian  mahar  yang  diwajibkan  bagi  pria  kepada  perempuan.  Islam  menegaskan bahwa mahar sangatlah penting sehingga Islam mensyaratkan adanya mahar dalam perkawinan, yang tak hanya sebagai simbol atau sekedar formalitas.
Para  ulama  mazhab  sepakat  bahwa  mahar  bukanlah  salah  satu  rukun  dari  akad perkawinan,  sebagaimana  halnya  dalam  jual-beli,  tetapi  merupakan  salah  satu  konsekuensi adanya akad yang dapat diucapkan secara rinci maupun tanpa menyebutnya pada saat ijab qabul dilakukan, (Mughniyah, 2001). Kewajiban pemberian mahar dari suami kepada istri melahirkan berbagai interpretasi dari mufassir dan fuqaha, karena sejumlah nas tentang mahar, baik Alquran maupun  Hadis,  memiliki  variasi  teks  yang  berbeda  sehingga  menimbulkan  perbedaan  dalam memahami  nas  yang  ada.  Di  antaranya  mengenai  jumlah  maksimal  dan  minimal  mahar  serta status mahar.
Pemberian  mahar  dalam  perkawinan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  tradisi  perkawinan pinang  dalam  masyarakat  Arab  pra-Islam.  Pada  masa  itu,  seorang  laki-laki  yang  ingin meminang  seorang  perempuan  harus  melalui  seorang  laki-laki  yang  menjadi  wali  atau  anak perempuannya  sendiri,  dan  laki-laki  yang  bersangkutan  memberikan  mahar  kepada  wali, kemudian  menikahinya,  (Sabiq,  1392).   Kenyataan  ini  berimplikasi  pada  status  kepemilikan mahar  yang  dianggap  sebagai  milik  wali,  bukan  milik  isteri  (perempuan  yang  akan  dinikahi), (Nasution,  2012).  Menyikapi  kondisi  tersebut  Islam  menegaskan  mengenai  keberadaan  Mahar
yang  merupakan  hak  mutlak  mempelai  perempuan  bukanlah  hak  orang  tua  mempelai perempuan.
Perbedaan  pendapat  antara  kedua  imam  mazhab  disebabkan  adanya  perbedaan  dalam mengistinbatkan  hukum.  Imam  Hanafi  dalam  menentukan  status  Hukum  Mahar  Non  Materi (jasa) menggunakan dalil surah an-Nisa’ 24, hadis al-Baihaqi serta mengedepankan qiyas, yaitu membatasi mahar paling rendah sepuluh dirham, dan mahar dalam bentuk pengajaran al-Qur’an kepada calon istri tidak sah. Sedangkan Imam Syafi’i menggunakan dalil surah an-Nisa’ 24 dan hadis  al-Bukhari,  yaitu  tidak  membatasi  mahar  paling  rendah,  seperti  menjahit  pakaian  atau mengajarkan  al-Qur’an  kepada  istri  dan  setiap  manfaat  yang  dimiliki  dan  halal  harganya  serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar lebih disukai, (Nurhadi, 2019).
Kaitannya  dengan  jumlah  mahar,  Alquran  menggunakan  istilah  yang  sangat  fleksibel, yaitu ma’ruf, (Q.S. Annisa ayat 25).   Kata ma’ruf dapat diartikan sepantasnya, sewajarnya atau semampunya.  Di  dalam  hadis,  Nabi  Muhammad SAW juga  menyebutkan  nilai  mahar  dengan jumlah yang terkadang sangat murah dan terkadang kedengarannya cukup mahal. Maka dalam hal  ini  harus  dapat  dipahami  secara  jelas  dan  bijaksana  sehingga  masalah  mahar  tidak  akan berkurang  nilai  esensinya.  Pantas,  Mampu  dan  wajar  merupakan  padanan  arti  dari  Ma’ruf sebagaimana  yang disebutkan  oleh  Rasulullah SAW . bahwa nilai  mas  kawin  atau  mahar  dapat dipadankan  dengan  nilai  yang  jumlahnya  tak  terlalu  mahal  dan  tak  terlalu  murah  karena Rasulullah tak menyukai berlebihan.
Para  fuqaha  telah  sepakat  bahwa  mahar  itu  tidak  ada  batas  tertinggi.  Kemudian  mereka berselisih  pendapat  tentang  batas  terendahnya.  Golongan  Hanafi  menyebutkan  jumlah  mahar sedikitnya sepuluh dirham. Golongan Maliki tiga dirham, (Mughniyah, 2001). Syafi’i, Hambali dan  Imamiyah  berpendapat  bahwa  tidak  ada  batas  minimal  dalam  mahar.  Segala  sesuatu  yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, (Sabiq, 1981).
Dari beberapa hadits, Rasulullah mengisyaratkan bahwa mahar itu harus diusahakan yang paling maksimal secara nilainya walaupun para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang jenis dan  kadar  mahar  tersebut.  Sedangkan  fenomena  yang  banyak  terjadi  sekarang  adalah  bahwa mahar  hanya  dijadikan  simbol  atau  lambang  pernikahan  saja  tanpa  melihat  kemanfaatan  yang bisa  diambil  dari  nilai  mahar  itu  sendiri.  Mahar  hanya  dijadikan  sebagai  hiasan  atau  pajangan saja yang tidak bisa diambil kemanfaatannya oleh isteri bila sewaktu-waktu dibutuhkan.
Di  dalam  Islam,  mahar  telah  diatur  dalam  beberapa  ayat  di  Alquran 1 ,  maupun  dalam hadist 2 yang  secara  filosofis  disepakati  oleh  ulama.  Mahar  merupakan  kewajiban  yang  harus diberikan  oleh  mempelai  pria  kepada  mempelai  perempuan  dan  mahar  menjadi  syarat  sahnya perkawinan namun bukan merupakan rukun perkawinan, (Nuruddin dan Tarigan, 2004).
Keberadaan  nas  sebagai  dasar  hukum  mahar  dalam  Islam  memang  sudah  mampu memberi  kepastian  hukum  adanya  mahar  sebagai  syarat,  namun  terkait  besaran  jumlah  masih memunculkan  ijtihad  yang  hasilnya  bervariasi  sehingga  menimbulkan  perbedaan  dalam memahami  nas  yang  ada,  (Mahmudah,  2018).  Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  trend mahar  semakin  beraneka  ragam  tentang  jumlah  maksimal  dan  minimal  mahar  serta  status mahar, (Nasution, 2012). Mahar yang memiliki urgensi penting dalam suatu ikatan perkawinan justru  belakangan  dipersepsikan  sebagai  sebuah  simbol.  Salah  satu  contoh  adalah  mahar  yang menggambarkan tanggal perkawinan lalu dibentuk dan dihias sedemikian rupa menjadi bentuk yang  unik  seperti  masjid,  ka’bah  atau  burung  merak.  Sehingga  mahar  tidak  dapat  digunakan oleh  mempelai  perempuan  tidak  dapat  menggunakan  dan  memanfaatkan  mahar  tersebut  bagi dirinya sendiri dalam rangka melakukan penguatan ekonomi 3 dalam keluarga.
1 Ayat Alquran tersebut adalah .Q.S. AlBaqarah Ayat 236-237, Annisa Ayat 24 dan 25, Al Maidah ayat 5, dan al Mumtahanan Ayat 10
2 Hadist terkait dengan penjelasan Mahar dapat dilihat dalam beberapa hadist Imam Albukhori  (Beirut: Dâr al-Fikr, 1978).
3 Penguatan Ekonomi yang dimaksud disini adalah merupakan upaya kreatif istri untuk mengembangkan usaha seperti berdagang dan lain-lain.
Unsur  terpenting  dalam  pensyariatan  mahar  dalam  pernikahan  adalah  perhatian  dan penghargaan  terhadap  kedudukan  wanita.  Perintah  itu  bertujuan  bukan  hanya  untuk mengesahkan  ikatan  pernikahan,  melainkan  juga  untuk  mengafirmasi  kedudukan  perempuan sebagai  makhluk  yang  setara  dengan  laki-laki.  Di  era  jahiliyah  kaum  perempuan  cenderung tidak diberikan kekuasaan terhadap mahar yang dibayarkan, mereka hanya dituntut untuk patuh terhadap  pernikahan  yang  diselenggarakan  oleh  walinya  yang  kemudian  memiliki  hak  mahar yang  dibayarkan.  Pasca  pemberian  hak  mahar  kepada  perempuan  barulah  hak  mahar  menjadi milik  perempuan  seutuhnya.  Persis  pada  saat  itulah  kaum  perempuan  bukan  lagi  dianggap sebagai  spesies  yang  terkekang,  melainkan  manusia  yang  dihargai  kedudukannya,  (Subhan, 2017).
Pemberian  mahar  berupa  tanah  diatur  dalam  ketentuan  hukum  perkawinan,  yakni Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan juncto Undang-undang  No.  5  Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  serta  KHI,  (Hasma,  2019).  Mahar  sebagai  pemberian wajib dari  calon  suami  kepada  calon  istri  sebagai  bentuk  ketulusan  hati  calon  suami  untuk menimbulkan  rasa  cinta  kasih  bagi  seorang  istri  kepada  calon  suaminya,  atau  suatu  pemberian wajib dari calon suami baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimal maupun jumlah maksimal dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan dan kemampuan  manusia  dalam  memberikannya.  Implementasi  pendidikan  Islam  terletak  pada bagaimana  makna  mahar   yang  dapat  diajarkan  dalam  sekolah  melalui  pengetahuan  dan pemahaman secara holistic pada  kebutuhan  karakter  siswa  laki- laki  dan  perempuan  yaitu: Keikhlasan   dan   tanggungjawab   dalam   memberikan   mahar   bagi   siswa   laki-laki   (calon suami),   bijaksana   dalam   menggunakan   mahar   bagi  siswa  perempuan  (calon  istri)  dan bersikap adil dalam membangun pernikahan, (Kafi, 2020).
Pemberian   mahar   ini   merupakan   bukti   upaya   Islam   dalam   meninggikan   harkat kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Sehingga semenjak saat itu dengan adanya mahar  kaum perempuan  tidak bisa  dengan  seenaknya  saja  dinikahi  oleh  orang lain.  Setiap laki-laki  yang  berniat  menjadikan  seorang  perempuan  sebagai  isterinya,  maka ia harus  mempersiapkan  sesuatu  yang  bernilai  guna diberikan  kepada  isterinya  saat  akad  nikah, (Apriyanti,  2017).  Maka,  diperlukan  regulasi  aturan  yang  mengatur  ketentuan  mahar  dengan tetap  berpedoman  aturan  berdasarkan  fikih  serta  adanya  pengakuan  sosial  (dalam  masyarakat) bahwa  mahar  adalah  hak  mutlak  perempuan  yang  harus  dimiliki,  bukan  sekedar  pengucapan formalitas dalam akad nikah, (Damis, 2016).

## B. Dinamika Keberagaman Mahar di Indonesia
Indonesia  sebagai  negara  yang  sangat  beragam  adat  istiadat,  melekat  sitem  kekerabatan dan  perkawinan  yang  berlaku  secara  turun  temurun  dan  tak  bisa  dinafikan  keberadaannya sehingga  lekatlah  Indonesia  dengan  sebutan  Bhineka  Tunggal  Ika.  sebagai  negara  yang  kaya akan keragaman ethnis dan budaya, tentunya juga memunculkan keragaman prosesi perkawinan juga dalam penentuan jumlah dan jenis maharnya.
Mahar  pada  masyarakat  Manggarai  disebut  Belis  yang  merupakan  bentuk  penghargaan terhadap tuka wing de ende (rahim) karna kehidupan manusia pada awalnya terbentuk di rahim. Belis juga diberikan sebagai sarana pengukuhan kehidupan suami istri dan sebagai bentuk tanda bahwa  lelaki  (dan  keluarganya)  berkemampuan  dan  dapat  bertanggung  jawab  menghidupkan istri dan anak, (Musbahar, 2019).
Besaran  mahar  dalam  perkawinan  adat  Suku  Buton  di  Desa  Bahari  yaitu  karena perbedaan  status  sosial  yang  dibedakan  atas  tiga  strata,  strata  kaomu,  walaka,  dan  papara. Semakin  tinggi  strata  pasangan  tersebut,  maka  jumlah  maharnya  akan  semakin  banyak.  Selain dari  pada  itu  ada  hal  lain  yang  juga  berpengaruh  pada  besaran  mahar  yakni  karena  adanya pelanggaran-pelanggaran  adat,  seperti  pernikahan  “silang”  atau  pernikahan  beda  status  sosial, khususnya  bagi  perempuan  yang  berstatus  bangsawan  yang  menikah  dengan  laki-laki  biasa, kawin  lari  dan  atau  pernikahan  yang  disebabkan  karena  terjadinya  kehamilan  di  luar  nikah, (Anjelina, 2019).
Pada  masyarakat  asli  Lampung  sendiri,  terbagi  menjadi  dua  kelompok  adat  besar,  yaitu Pepadun  dan  Saibatin  (Peminggir).  Tetapi,  selain  kedua  kelompok  besar  tersebut,  terdapat kelompok  adat  lain  yang  memiliki  pernak-pernik  tradisi  dan  ritual  adat  khas  berbeda  dari keduanya. Masyarakat Lampung, Saibatin mengenal bentuk perkawinan Semanda dan Bejujogh sedangkan  pada  masyarakat  Lampung  Pepadun  hanya  mengenal  bentuk  perkawinan bejujogh. Tata  cara  perkawinan  pada  masyarakat  adat  Lampung  Pepadun  pada  umumnya  berbentuk perkawinan dengan cara lamaran ( rasan tuha ) dengan Sebambangan (Larian).
Dalam  praktek  lamaran  Rasan  Tuha,  terdapat  uang  jujur  yang  besarnya  ditentukan  oleh kedua  keluarga  untuk  membeli  alat-alat  kebutuhan  rumah  tangga (sesan), dan  diserahkan kepada  mempelai  laki-laki  pada  saat  upacara  perkawinan  berlangsung.  Lagi-lagi  bahwa penentuan uang jujur sebagai mahar bagi calon mempelai perempuan ditentukan oleh keluarga bukan si calon mempelai perempuan.
Pada  masyarakat  Tapanuli  selatan,  dikenal  adanya uang  jujur  yakni  sejumlah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tujuan pemberian uang jujur ini untuk memasukkan  keluarga  kerabat   perempuan  kedalam  susunan  kerabat  laki-laki  dan  kelak  anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan ayahnya, (Apriyanti, 2017).
Sedangkan  pada  pernikahan  suku  Bugis  Makasar  Sulawesi  Selatan  khususnya,  pihak mempelai pria wajib menyerahkan benda bergerak, uang pakaian, ternak dan beras serta benda tak  bergerak  kepada  pihak  perempuan.  Benda  tak  bergerak  yang  dimaksud  disini  berupa sebidang tanah atau sawah sebagai   mas kawin yang disebut dengan Sunrang, (Nurlia, 2017).
Suku  Minangkabau  khususnya  Pariaman  atau  padang  pariaman  dimana  ibu  memegang peranan  penting  dalam  rumah  tangga  pada  proses  pernikahan  dikenal  adanya  uang  mahar  dan uang bajapuik. Uang mahar merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada  mempelai  wanita.  Sedangkan  uang bajapuik  merupakan  sejumlah  uang  yang  diberikan oleh  mempelai  perempuan  kepada  mempelai  pria.  Besaran  uang  bajapuik  tergantung kesepakatan orang tua marapulai yang tinggi rendahnya sangat bergantung pada strata sosial dan Pendidikan pria. Semakin tinggi status sosial dan pendidikannya maka semakin tinggi pula uang bajapuik  yang  diberikan,  (Sitompul,  2017).  Tradisi  mahar  demikian  serupa  dengan  tradisi mahar   di  Negara  India  yang  didasarkan  pada  kasta.  Seorang  laki-laki  yang  semakin  tinggi tingkat  Pendidikan  dan  status  sosialnya,  maka  keluarga  mempelai  perempuan  rela  bila  harus mengeluarkan  mahar  berapapun  demi  ikut  mengangkat  status  perempuan.  Dalam  hasil penelitian yang dilakukan oleh  Bloch dan Rao. Yang dikutip oleh Noryamin Aini  menjelaskan bahwa  pada  tradisi  mahar  India,  keluarga  perempuan   rela  mengeluarkan  pembayaran  mahar dengan  harga  tinggi  agar  kasta  mempelai  perempuan  bisa  setara  dengan  kasta  mempelai  laki- laki. Tradisi ini sering disebut dengan sistem pembelian suami, (Bloch dan Rao, 2002).
Pada kelompok  masyarakat adat lampung Pepadun terdapat tiga jenis sistem perkawinan, yaitu mesukum ( bumbang  aji ), ngakuk  majau ( sebambangan ),  dan ngibal  serbou ( mupakat tuha ).  Pada  dua  kelompok  masyarakat  adat  Lampung  di  Metro,  berpendapat  bahwa  Mahar  itu wajib diberikan mempelai laki-laki kepada perempuan. Namun secara kultural, masyarakat adat lampung berpendapat bahwa mahar adalah sejumlah barang atau benda dan uang yang diberikan kepada  mempelai  perempuan  pada  saat  prosesi  akad  nikah  dan  akan  disebutkan  saat  prosesi akad nikah dilakukan. Mengenai mahar tersebut, disepakati bahwa jumlah maupun benda yang diberikan disesuaikan dengan kesepakatan kedua mempelai.
Mahar sebagai salah satu syarat yang melekat dalam perkawinan dan keberadaannya tidak bisa  dianggap  remeh  oleh  masyarakat  Kota  Metro  –  bukan  hanya  bagi  masyarakat  asli  yakni yang  berasal  dari  suku  adat  Lampung.  Pada  masyarakat  adat  Jawa  dalam  hal  ini  Banyumas maupun  Sunda  serta  masyarakat  adat  Batak  Pun  dianggap  sama.  Hal  ini  terjadi  karena   bagi sebagian  masyarakat  di  Indonesia,  mahar  dianggap  memiliki  peranan  penting  untuk merefleksikan  kondisi  budaya,  sosial  dan  ekonomi  seseorang,  dan  bukan  hanya  sebatas  pada aspek  formal  dari  suatu  mahar,  (Aini,  2016).  Perbedaan  yang  muncul  pada  penamaan  mahar
pada  tiap  adat  seperti  Sinamot 4 (Adat  Batak),  Peningset 5 (Adat  Jawa),  Panibo  (Adat  Minang), dan Sesan (Adat Lampung).
Bila  dikaitkan  dengan  teori Sibernetika  Sosial yang  dikemukakan  oleh Talcot  Parson tergambar  bahwa  kehidupan  sosial  terdiri  dari  suatu  sub  sistem  yang  saling  terkait,  keempat subsistem  tersebut  adalah   Ekonomi,  Politik,  Sosial  dan  Budaya.  Dimana  subsistem  tersebut berfungsi  mempertahankan  nilai  ideal  dalam  masyarakat,  (Tanya,  2010).  Terkait  dengan perkawinan  maka  perkawinan  memiliki  nilai  ideal  yang  akan  diraih  dan  dipertahankan  yaitu keluarga  bahagia  dan  kekal.  Oleh  karnanya  Ekonomi  sebagai  sub  sistem  utama  harus  mampu menopang subsistem lainnya dalam mempertahankan nilai ideal tentang perkawinan.
Dalam  upaya  pencegahan  terjadinya  perceraian  sepatutnya  konsep  mahar  tidak  hanya dipahami  sebagai  kewajiban  laki-laki  untuk  diberikan  kepada  pihak  perempuan.  Reformulasi terhadap aturan mengenai mahar harus dikritisi, bukan hanya menilik pada beberapa ayat dalam Alquran  maupun  Hadist  tetapi  lebih  diperkaya  dengan  mengkolaborasikan  dengan  fakta  sosial yang  terjadi  untuk  kemudian  dapat  melahirkan  formulasi  kebijakan  yang  responsif 6 dan progresif 7 .  Demikianlah  gambaran  dari  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu Sociological Jurisprudence 8 .
Pada aspek implementasi mahar di Indonesia sesungguhnya masyarakat Indonesia patuh pada  ketentuan  hukum  yang  menjadi  dasar  legalitas  sahnya  perkawinan  menurut  hukum  di Indonesia.  Bagi  Umat  Islam,  keberadaan  mahar  disandarkan  pada  ketentuan  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  namun  pada  substansi  besaran  mahar  tidak  tersebut  secara  eksplisit  dalam Kompilasi Hukum Islam.
Bila  ditinjau  secara  sosio  kultural  masyarakat  Indonesia,  besaran  mahar  ditentukan berdasarkan  kesepakatan  bersama  antara  calon  suami  kepada  calon  istrinya.  Hal  ini  sangat relevan dengan definisi perkawinan itu sendiri yang menyebutkan adanya “ikatan” maka ikatan ini  muncul  karena  adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yang  dimaknai  bukan  hanya sebatas  ijab  dan  qabul  saja  tetapi  juga  pada  hal-hal  yang  menyertai  pelaksanaan  ijab  qabul termasuk terkait mahar. Lebih lanjut, keberadaan mahar dalam syarat perkawinan sesungguhnya sebagai  konsekuensi  dari  adanya  ikatan  perkawinan  yakni  munculnya  hak  dan  kewajiban diantara  kedua  mempelai  dan  salah  satu  kewajibannya  adalah  tentang   pemberian  mahar  yang menjadi hak mempelai perempuan 9 .

## C. Regulasi Mahar dalam Hukum Positif di Indonesia
Ada  dua  alasan  mendasar  untuk  menganulir  validitas  asumsi  ekonomi  mahar  dalam tradisi Islam, yaitu: (1) Berbeda dengan tradisi era pra-Islam, mahar dalam ajaran Islam menjadi aset dan hak pribadi perempuan. Di sini perempuan dapat bertindak bebas terhadap  maharnya sejauh dilakukan atas dasar prinsip Islam. (2) Islam mengizinkan mahar dengan limit ekonomi yang sangat minimal, setara harga seutas cincin murahan. Jika mahar dipahami secara ekonomis
4 Maharnya berupa sinamot atau tuhor ni boru batak yang artinya pembelian perempuan Batak yang besarannya tergantung dari  latar belakang pendidikan perempuan, semakin tinggi latar belakang pendidikan perempuan maka akan semakin tinggi sinamot yang diberikan.
5 Peningset atau serah-serahan adalah pemberian dari pihak mempelai pria. Berasal dari kata singset yang artinya ”mengikat”, peningset berarti hadiah yang menjadi pengikat hati antara dua keluarga.
6 Philip Nonet sebagai pencetus teori  hukum responsive mengemukakan bahwa hukum yang responsiv adalah hukum yang mampu merespon segala kebutuhan masyarakat.
7 Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus kembali pada filosofi keberadaan hukum itu sendiri yaitu untuk melayani kepentingan rakyat bukan sebaliknya oleh karenanya hukum akan syarat dengan berbagai keinginan manusia oleh karenanya dibutuhkan para pelaku hukum yang memiliki dedikasi tinggi pada kepentigan rakyat dan untuk melayani rakyat.
8 Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kontorowics, Gurvitch merupakan seorang pelopor pendekatan ini yang berkembang di Amerika. Pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
9 Lihat pasal Pasal 30 KHI yaitu Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
seperti  keyakinan  Levy,  pemberian  ’Ali  berupa  seutas  cincin  besi  kepada  Fatimah  Ra  (w.11 H/634  M),  putri  Rasulullah  Saw.,  sebagai  mahar  pernikahannya  tentu  tidak  memiliki  nilai ekonomis.  Intinya,  mahar  menurut  ajaran  Alquran  tidak  sebatas  aspek  ekonomi.  Ia  secara instrumental  menjadi  simbol  kejujuran,  ketulusan  cinta  dan  kasih  sayang  yang  mengikat  hati dua insan dalam pernikahan.
Walaupun demikian,  namun  aspek  ekonomi mahar  tidak  dilarang  dalam  Islam.  Merujuk Alquran  (Q.s.  al-Nisâ  [4]:  20),  perempuan  boleh  meminta  apa  saja  untuk  mahar.  Di  sejumlah komunitas  Islam  yang  kuat  menjaga  status  sosial  keluarga  besar,  mahar  ditakar  berdasarkan standar  ekspresi  kebanggaan  pamer  status  sosial.  Akibatnya  mahar  bisa  saja  sangat  mahal bahkan  tidak  terjangkau  kemampuan  standar  umum.  Tradisi  mahar  yang  mahal  tentu mengundang pro-kontra, simpati, apriori, bahkan apatisme.
Secara  formal,  di  Indonesia  ketentuan  mengenai  mahar  dapat  terurai  dalam  Bab  5  pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam, yang secara  jelas menyebutkan kalimat “wajib” yang eksplisit dalam  pasal  30.  Kewajiban  memberikan  mahar  oleh  mempelai  pria  kepada  mempelai  wanita yang disandarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan. Artinya bahwa pemberian mahar jangan  sampai  memberatkan  yang  justru  mengaburkan  esensi  sacral  suatu  perkawinan.  Oleh karenanya  dalam  beberapa  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  pada  beberapa  masyarakat adat yang ada di lampung seperti masyarakat adat banyumas, sunda, jawa maupun Minangkabau diputuskan  berdasarkan  kesepakatan  antara  kedua  mempelai,  dan  ditegaskan  kembali  dalam pasal  32  dan  33  KHI  bahwa  mahar  harus  diberikan  secara  langsung  kepada  calon  mempelai wanita  dan  sejak  itu  menjadi  hak  pribadinya  dan  penyebarannya  pun  harus  diberikan  secara tunai
Terkait  waktu  penyerahan  mahar  yang  diberikan  kepada  mempelai  perempuan,  lebih lanjut  dalam  pasal  34  KHI  menegaskan  bahwa  “Mahar  Bukan  Rukun  Perkawinan  dan  bila mempelai pria lalai menyebut jenis dan jumlah mahar pada saat akad nikah, maka hal tersebut tidak  menjadikan  perkawinan  batal.  Seperti  yang  ditulis  dalam hasil  penelitian  Mohd  Winario tentang  Esensi  dan  standarisasi  Mahar  menurut  Maqashid  Syariah  bahwa  Pada  pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan  kebiasaan  dilakukan  oleh  masyarakat.  Karena  kenyataannya  seseorang  kemampuannya berbeda-beda,  asal  tidak  melanggar  maqashid  syariah.  Pemberian  mahar  tidak  mesti  diberikan ketika  berlangsungnya  akad  pernikahan  kedua  belah  pihak,  tetapi  pembayaran  mahar  bisa dilakukan secara kontan atau bisa juga dilakukan dengan angsuran, (Winario, 2020).
Dari  ketentuan  pasal  34  tersebut  diatas  satu  sisi  menggambarkan  prinsip  kesederhanaan namun  pada  sisi  lainnya  justru  mengaburkan  esensi  mahar  untuk  memuliakan  dan  melindungi perempuan dengan mahar sebab dibalik prinsip kesederhanaan tersebut justru menjadikan mahar menjadi  tidak  penting  diberikan  bahkan  bisa  diberikan  secara  hutang.  Kontan  ataupun terutangnya  Mahar   yang  diberikan  dalam  perspektif  pasal  34  ini  menurut  peneliti  perlu direkonstruksi  substansinya  agar  tak  mengaburkan  Esensi  mahar  itu  sendiri  walau  besar kecilnya   mahar  atau  mas  kawin  ditetapkan  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak   sebab  kedua mempelai  bahkan  keluarga  para  mempelai  juga  harus  memahami  bahwa  Para  ulama  fiqih sepakat  bahwa  mahar  wajib  diberikan  oleh  suami  kepada  isterinya  yang  pembayaran  mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Para ulama sepakat mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya 10 . Di Pasal selanjutnya diuraikan kondisi dimana ketika suami mentalak istri Qabla dukhul, maka  suami  wajib  membayar  setengah  mahar  yang  telah  ditentukan  dalam  akad  nikah  dan Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami  wajib  membayar  mahar  mitsil. 11 Dalam  hal  mahar  hilang  sebelum  sebelum  diserahkan maka  pihak  mempelai  pria  wajib  mengganti  mahar  yang  hilang  dengan  barang  yang  memiliki nilai sama atau bisa digantikan dengan sejumlah uang yang senilai 12 . Bahkan bila terjadi selisih
10 Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34.
11 Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35.
12 Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 36.
pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, dapat dimungkinkan untuk diajukan penyelesaiannya secara  hukum  di  Pengadilan  Agama  namun  bila  selisih  mahar  karena  cacat  atau  kurang  dapat diterima oleh mempelai perempuan maka penyerahan dapat dianggap lunas.
Uraian ketentuan mengenai mahar diatas  pada  hakikatnya  menggambarkan Pengaturan tentang  mahar  sebagai  syarat  perkawinan  memiliki  tujuan  Untuk  menertibkan  masalah  mahar, Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan‚ rukun nikah, Menetapkan etika mahar atas asas‚  kesederhanaan  dan  kemudahan  bukan  didasarkan  atas  asas  prinsip  ekonomi,  status,  dan gengsi,  serta  Menyeragamkan  konsepsi  yuridis  dan  etika  mahar  agar  terbina  ketentuan  dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum, (Harahap, 2007).
Regulasi  tentang  mahar  yang  hanya  diatur  dalam  Kompilasi  hukum  Islam  dengan  alur yang  sederhana  menjadikan  mahar  dianggap  sebagai  penggugur  kewajiban  dalam  melengkapi syarat perkawinan tanpa memahami esensi mahar yang sesungguhnya muncul dan hadir dalam perkawinan  sebagai  upaya  Islam  mengangkat  harkat  dan  martabat  perempuan  yang  dahulu dianggap  tak  berarti,  sehingga  esensi  mahar  sesungguhnya  penting  untuk  dipahami  sebagai syarat  penting  bagi  calon  mempelai  perempuan  itu  sendiri  maupun  bagi  penguatan  ekonomi rumah  tangga  oleh  calon  mempelai  perempuan.  Bahkan  interpretasi  terhadap  substansi  Surat Annisa  ayat  20  yang  mengatakan  bahwa  Mahar  itu  harus  memiliki  Nilai  dan  berharga  kadang dipahami  secara  berlebihan  dalam  memberikan  mahar.  Namun  pada  beberapa  pendapat  ulama menunjukkan keberagaman  nilai  yang  disebutkan,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, Al-Umm, bahwa mahar yang diberikan tidak boleh lebih dari 500 Dirham, mahar juga dapat diberikan walau hanya sepotong besi bahkan upah juga merupakan salah satu bentuk mahar yang dapat diberikan, (Al Syafi’I, 2002).
Berbeda  dengan  Imam  Malik  yang  berpendapat  bahwa  Imam  Malik  mengambil  dasar hukum  minimal  itu  atas  dasar  suatu  kejadian,  jumlah  mahar  yang  dapat  diberikan  kepada perempuan  adalah  tiga  dirham  atau  seperempat  dinar.  Imam  Malik  tegas  mengatakan  bahwa jumlah  kurang  dari  seperempat  dinar  itu  tak  layak  diberikan  maka  batasannya  adalah seperempat atau 3 Dirham. Dasar dari penentuan tersebut adalah dengan mengqiyaskan Nishab pencurian yang oleh Imam Malik ditegaskan bahwa setiap anggota tubuh diperbolehkan dengan ukuran harta, (Malik, 1992).
Menilik mahar dalam regulasi beberapa negara yang peneliti peroleh dari beberapa hasil penelitian  sebelumnya  menunjukkan  rinci  dan  teraturnya  secara  jelas  pengaturan  mengenai jumlah mahar, bahkan di Maroko sebagai negara penganut Mazhab Maliki menyebutkan bahwa mahar  yang  menjadi  hak  perempuan  memiliki  batas  maksimal  begitupun  di  Pakistan  yang menetapkan  batas  maksimal  sebesar  5000  Rupee  kemudian  akan  menetapkan  sanksi  bila melebihi, (Berkah, 2019).
Dalam  perspektif  sinkronisasi  aturan  hukum  penting  juga  untuk  dianalisis  menurut Stuffenbaw Theory Hans Kelsen 13 . Keberadaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 merupakan  aturan  formal  yang  oleh  Hans  Nawayski  disebut  dengan  kelompok  Formal  Gezet sedangkan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  diberlakukan  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  sesungguhnya  bukanlah  termasuk  kategori  Regeling  atau  hukum  yang  bersifat mengatur  sebab Kompilasi  Hukum  Islam  diatur  dalam  suatu  Instruksi  yang  mana kekuatannya dikatakan  sebagai  Policy  Rules  atau  Beleidsregels  yang  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai peraturan, demikian yang diuraikan oleh Jimly Assidqie, (2006).
Dalam  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2012  khususnya  dalam  pasal  7  menyebutkan beberapa bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR,  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden  dan  Peraturan  Daerah Gubernur,  Kabupaten  dan  Kota.  Secara  teori  perundangan  bahwa  terdapat  2  sifat  peraturan
13 Stuffenbaw Theory merupakan aliran toeri Hukum Murni yang dikemukakan oleh Hans kelsen yang menyebutkan bahwa hukum itu berjenjang artinya bahwa lahirnya hukum karna adanya hukum yang lahir sebelumnya sehingga ada harmonisasi terkait antara satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya walau keberadaannya berjenjang atau berlapis.
hukum  yakni  Regeling 14 dan  Beschikking 15 .  Dan  semua  bentuk  peraturan  perundangan  yang tersebut  dalam  pasal  7  Undang-Undang  No.12  tahun  2011  merupakan  hukum  yang  bersifat mengatur  atau  regelling  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Jimlly  Assidiqie  bahwa  apabila akibat dari lahirnya norma hukum bersifat konkret dan individual maka norma hukum tersebut merupakan norma hukum individual yang disebut sebagai Beschikking atau keputusan, berbeda dengan  akibat  yang  muncul  dari   keberadaan  norma  hukum  yang  bersifat  umum  dan  abstrak yang  biasanya  memiliki  sifat  mengatur  atau  Regeling,  (Assidiqie,  2006).  Oleh  Karenanya keberadaan kompilasi sebagai sumber hukum yang mengatur tentang mahar dalam perkawinan tak  memiliki  kekuatan  formil  untuk  mengatur  dengan  tegas  dan  jelas.  Alhasil,  implementasi penetapan  mahar  menjadi  bervarian  dan  cenderung  multitafsir.  Maka  reformulasi  Undang- Undang No.1 Tahun 1974 hendaknya dilakukan dalam rangka menciptakan ruang kepastian dan keadilan hukum perkawinan.

## D. Pembaharuan Regulasi Mahar dalam Potret Ius Constituendum
Formulasi  kebijakan  tentang  mahar  tidak  menyentuh  pada  pengaturan  tentang  besaran dan kualitas  mahar  yang  diberikan  sehingga esensi  mahar  hanya  dipahami  sebagai  pemenuhan hak bagi calon istri, padahal ketika mahar tersebut nantinya akan menjadi hak istri maka mahar harusnya juga memperhatikan  prinsip kemanfaatan bukan hanya kesederhanaan.
Kemanfaatan  yang  dimaksud  pada  dasarnya  adalah  kemanfaatan  mengenai  mahar  yang dapat digunakan sebagai penguatan ekonomi keluarga sehingga mahar yang dalam sejarah Islam diberikan sebagai upaya Islam mengangkat derajat perempuan, juga nantinya akan benar benar dapat  mengangkat  derajat  perempuan  dalam  mengatur  kehidupan  ekonomi  yang  menjadi semakin kuat.
Berbicara tentang formulasi kebijakan mahar yang sudah jelas diuraikan dalam  pasal 30- 38  Kompilasi  Hukum  Islam  maka  dalam  rangka  memberikan  keadilan  dalam  hukum  keluarga penting  pula  untuk  memformulasikan  kembali  mengenai  kebijakan  Mahar  .  mengingat formulasi  mahar  hanya  diatur  dalam  Instruksi  Presiden  yang  secara  formal,  instruksi  presiden tidak masuk dalam peraturan hukum (Regeling) yang sifatnya mengatur.
Membincang  keberadaan  Instruksi  presiden  tahun  1966  disebut  dalam  tata  urutan perundangan  pernah  diatur  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib  Hukum  Republik  Indonesia  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-undangan  Republik Indonesia 16 .
Pada  perkembangan  selanjutnya  justru  keberadaan  instruksi  dihapus  dalam  tata  urutan perundang-undangan  sebab  Instruksi  presiden  bukan  merupakan  peraturan  yang  bersifat mengatur,  instruksi  presiden  masuk  ke  dalam  ranah  peraturan  kebijakan.  Di  mana  fungsi  dari peraturan  kebijakan  adalah  untuk  membimbing,  menuntun,  memberi  arahan  kebijakan  dan mengatur  suatu  pelaksanaan  tugas  dan  pekerjaan.  Sehingga  tidak  ada  sanksi  yang  dapat diberikan kepada pihak yang melanggar instruksi tersebut, (Marwan, 2019).
Bila upaya memformulasikan kembali kebijakan mahar dilakukan maka dalam prosesnya harus  mengkaji  tentang  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  mahar  sebagai  suatu  esensi  yang
14 Regelling adalah norma hukum yang bersifat mengatur yang daya berlakunya lama atau disebut dawerhaftig.
15 Beschikking diartikan sebagai instrumen hukum yang berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkrit, dan berlaku khusus (terbatas), oleh Jimly Assidiqie dalam buku Perihal Undang- Undang menyebutkan bahwa keputusan” atau “ketetapan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif . oleh Maria Farida falam Bukunya Ilmu Perundang- undangan, (kanisius, Yogyakarta, 2007), h.78 bahwa hukum yang bersifat beschikking dilihat dari daya berlakunya hanya sekali selesai atau disebut einmaghlig.
16 Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; b. Ketetapan MPR; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Keputusan Presiden; dan f. Peraturan-Peraturan Pelaksana Lainnya, seperti peraturan Menteri dan instruksi Menteri.
mampu  memperkuat  ekonomi  keluarga.  Nilai-nilai  tersebut  adalah  Nilai  Keadilan  yang merupakan  nilai  Filosofis/ Filosofische  Geltung yang  akan  memberikan  kekuatan  suatu  nilai untuk  diyakini  diberlakukannya  dalam  masyarakat.  Bicara  mengenai  nilai  keadilan  sebagai dasar filosofis maka akan bicara mengenai cita hukum bangsa ( rechtsidee ) sebagai nilai positif tertinggi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Melalui nilai keadilan maka nilai-nilai yang mendasari keberadaan mahar sebagai suatu rukun dan syarat yang harus ada dalam suatu perkawinan harus memperhatikan  nilai-nilai  yang  diyakini  oleh  bangsa  Indonesia  yakni  nilai  yang  terkandung dalam Rechtsidee yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan , nilai persatuan, nilai mufakat, dan nilai keseimbangan.
Ragamnya  model-model  atau  tradisi  yang  melekat  pada  adat-istiadat,  dalam implementasinya  tetap  saja  mendasarkan  pada  keyakinan  agama  keluarga  mempelai.  Adat- istiadat apapun ketika mempelai dan keluarga merupakan pemeluk Agama Islam misalnya, tetap saja harus menjalankan aturan perkawinan berdasarkan ketentuan agamanya, terlebih penegasan secara  formal  telah  jelas  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  bahwa  perkawinan dikatakan syah bila telah dilakukan dilakukan berdasarkan hukum agama mempelai 17 . Secara umum bila digambarkan mengenai eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di  Indonesia  maka  peneliti  akan  menggambarkannya  dalam  bingkai  Teori  Eksistensi  adalah teori  yang  menerangkan  tentang  adanya  hukum  Islam  dalam  hukum  Nasional  Indonesia. Menurut  teori  ini  bentuk  eksistensi  (keberadaan)  hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  artinya bahwa Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya;  Ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional;  Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi  sebagai  penyaring  bahan-bahan  hukum  nasional  Indonesia;   Ada  dalam  hukum Nasional,  dalam  arti  sebagai  bahan  utama  dan  unsur  utama  hukum  nasional  Indonesia, (Ichtijanto, 1985).
Bila  ditinjau  berdasarkan Teori  Receptio  in  Complexu 18 terkait  dengan  keberadaan  dan eksistensi  Hukum  Islam  dalam  sistem  Hukum  Islam  di  Indonesia,  maka  nampak  bahwa  bagi Muslim  tetap  berlaku  Hukum  Islam  termasuk  dalam  hal  proses  perkawinan  yang  didalamnya juga terdapat tradisi pemberian maharnya.
Kompilasi  Hukum  Islam  dibukukan  dan  disusun  secara  teratur  untuk  mempermudah Hakim  dalam  merujuk  dasar  hukum  yang  sesuai  dengan  perkembangan  umat  Islam  di Indonesia.Kemudian apakah Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum positif tertulis yang hidup dan diyakini dalam kehidupan warga negara Indonesia yang beragama Islam. Perlu diketahui  Kompilasi  pada  umumnya  bukanlah  suatu  peraturan  perundang-undangan  seperti undang-undang  atau  peraturan  pemerintah  atau  peraturan  presiden  atau  peraturan  lainnya. Khusus  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  melalui  proses  positivisasi  pada  saat  penyusunannya yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.  07/KMA/1985  dan  No.  25  Tahun  1985  tentang  Penunjukan  Pelaksana  Proyek Pembangunan  Hukum  Islam  melalui  yurisprudensi  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  proyek Kompilasi Hukum Islam, (Helmy, 2016).
Sebagai sumber yang terunifikasi bagi hakim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lahir berdasarkan  Instruksi  presiden  sesungguhnya  tak  memiliki  kekuatan  mengikat  bagi  hakim sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  10  Undang-Undang  kehakiman  bahwa  kekuasaan kehakiman  berada  dibawah  kekuasaan  mahkamah  agung  maka  jelas  bahwa  hakim  sebagai Lembaga  yudikatif  tidak  terikat  pada  perintah  eksekutif  dalam  instruksi  presiden.  Kondisi inipun  diperjelas  dengan  telah  diamandemennya  UUD  1945  yang  berdampak  pada  kekuasaan
17 Lihat Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
18 Teori Receptio In Complexu Implisit Dalam Pasal 75 RR (Regeeringsreglement) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (godsdienstige wetten ) dan kebiasaan penduduk indonesia. Pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Secara legal diterbitkanlah stbl. 1882 no. 152 tentang pembentukan pengadilan agama ( Priesterraad ) di samping pengadilan negeri.
Lembaga peradilan agama yang independen terlepas dari kekuasaan eksekutif (Presiden). Maka dengan  adanya  pengalihan  kekuasaan  maka  ketentuan  peraturan  yang  dibentuk  oleh  Presiden (termasuk  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak mengikat).  Istilah  instruksi  merupakan  perintah  atas  kepada  bawahan  menjadi  gugur  dengan sendirinya, Helmy, 2016).

## E. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Keluarga tentang Mahar
Pengaturan tentang mahar sebagai syarat perkawinan memiliki tujuan Untuk menertibkan masalah  mahar,  Menetapkan kepastian  hukum  bahwa  mahar bukan  ‚rukun  nikah,  Menetapkan etika  mahar  atas  asas  ‚kesederhanaan  dan  kemudahan  bukan  didasarkan  atas  asas  prinsip ekonomi,  status,  dan  gengsi,  serta  Menyeragamkan  konsepsi  yuridis  dan  etika  mahar  agar terbina  ketentuan  dan  persepsi  yang  sama  di kalangan  masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum, (Harahap, 2007).
Mahar merupakan sebuah pemberian dari mempelai pria yang ditujukan untuk mempelai wanita  yang  akan  dinikahinya  dan  nantinya  mahar  tersebut  akan  menjadi  hak  miliki  istrinya secara penuh. Dalam praktiknya, sebenarnya tidak ada batasan khusus mengenai besaran mahar yang  harus  diberikan  dalam  pernikahan.  Namun  bukan  berarti  calon  istri  dan  keluarganya berhak menentukan standar mahar setinggi-tingginya.
Formulasi  kebijakan  tentang  mahar  tidak  menyentuh  pada  pengaturan  tentang  besaran dan kualitas  mahar  yang  diberikan  sehingga esensi  mahar  hanya  dipahami  sebagai  pemenuhan hak bagi calon istri, padahal ketika mahar tersebut nantinya akan menjadi hak istri maka mahar harusnya  juga  memperhatikan   prinsip  kemanfaatan  bukan  hanya  kesederhanaan.  Kemanfaatan yang  dimaksud  pada  dasarnya  adalah  kemanfaatan  mengenai  mahar  yang  dapat  digunakan sebagai  penguatan  ekonomi  keluarga  sehingga  mahar  yang  dalam  sejarah  Islam  diberikan sebagai  upaya  Islam  mengangkat  derajat  perempuan,  juga  nantinya  akan  benar  benar  dapat mengangkat  derajat  perempuan  dalam  mengatur  kehidupan  ekonomi  yang  menjadi  semakin kuat.  Hal  tersebut  tentunya  akan  mampu  menekan  dan  mengurangi  angka  perceraian  yang disebabkan oleh faktor ekonomi.
Berbicara tentang formulasi kebijakan mahar yang sudah jelas diuraikan dalam  pasal 30- 38  Kompilasi  Hukum  Islam  maka  dalam  rangka  memberikan  keadilan  dalam  hukum  keluarga penting  pula  untuk  memformulasikan  kembali  mengenai  kebijakan  Mahar  .Bila  upaya memformulasikan  kembali  kebijakan  mahar  dilakukan  maka  dalam  prosesnya  harus  mengkaji tentang nilai-nilai yang terkandung dalam mahar sebagai suatu esensi yang mampu memperkuat ekonomi keluarga. Nilai-nilai tersebut adalah:

## 1. Nilai Keadilan
Nilai  Keadilan  merupakan  nilai  Filosofis/ Filosofische  Geltung yang  akan  memberikan kekuatan  suatu  nilai  untuk diyakini diberlakukannya  dalam  masyarakat.  Bicara  mengenai  nilai keadilan  sebagai  dasar  filosofis  maka  akan  bicara  mengenai   cita  hukum  bangsa  ( rechtsidee ) sebagai nilai positif tertinggi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Melalui nilai keadilan maka nilai- nilai yang mendasari keberadaan mahar sebagai  suatu rukun dan syarat yang harus ada dalam suatu  perkawinan  harus  memperhatikan  nilai-nilai  yang  diyakini  oleh  bangsa  Indonesia  yakni nilai  yang  terkandung  dalam Rechtsidee yaitu  nilai  ketuhanan,  nilai  kemanusiaan,  nilai persatuan, nilai mufakat, dan nilai keseimbangan.
- Nilai ketuhanan
Nilai  ini  secara  tersirat  merujuk  pada  Quran Surat  Annisa  Ayat  4  Yang berbunyi:
“ Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin  itu  dengan  senang  hati,  maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai makanan) dengan penuh kelihatan lagi baik akibatnya.”
Penjelasan  ayat  diatas  menunjukkan  bahwa  Allah  memerintahkan  kepada  mereka yang  akan  melangsungkan  perkawinan  untuk  memberikan  mahar  kepada  wanita/istri
sebagai pemberian suka rela. Perintah ini merupakan kewajiban. Dan kalau si istri berbaik hati, memberikan secara ikhlas dari mahar tersebut, baik sebagian atau malah seluruhnya, maka  suami/wali  boleh  memakannya  dengan  penuh  kelahapan  dan  berharap  makanan tersebut akan membawa akibat baik.
Mahar  adalah  hak  mutlak  istri,  suami  tidak  boleh  memintanya.  Kalaupun meminjamnya  haruslah  dengan  izin  sang  Istri.  Karena  pernikahan  itu  bukan  berarti menghilangkan hak-hak  Istri.  Tegasnya  bahwa  QS.Annisa  Ayat  4  tersebut  dimaksudkan untuk  memperketat  agar  suami  tidak  semena-mena  kepada  istri,  lalu  meminta  atau memaksa  istri  untuk  memberikan  maharnya.  Singkatnya  bahwa  nilai  ketuhanan  yang terkandung dalam mahar merupakan nilai yang lahir berdasarkan keyakinan agama yang diyakini  oleh  kedua  calon  pengantin,  dimana  keberadaan  mahar  bukanlah  merupakan sesuatu yang lebih mengarah pada duniawi semata namun mahar merupakan sesuatu yang mampu  menjadikan  perkawinan  menjadi  mulia  dan  suci  dengan  memuliakan  calon pengantin perempuan melalui adanya mahar.
- Nilai Kemanusiaan
Mahar merupakan sebuah nilai mulia dalam kaitannnya mengangkat derajat kaum perempuan.  Menilik  nilai  kemanusiaan  ini  maka  erat  kaitannya  dengan  sejarah  adanya mahar dalam perkawinan Islam. Keberadaan Mahar tidaklah dipahami sebagai harga diri wanita, makna mahar adalah maskawin yg ditentukan jumlahnya pada waktu melakukan akad  nikah  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Mahar  adalah  sarat  sahnya  sebuah perkawinan.  Juga  merupakan  penghormatan  calon  suami  kepada  calon  istrinya, merupakan  tanggung  jawab  kepada  Allah  pembuat  aturan  dan  kepada  wanita  sebagai pendampingnya.
- Nilai Persatuan dan Nilai Mufakat
Nilai  persatuan  yang  terkandung  dalam  mahar  dapat  terlihat  dalam  prosesi penentuan  mahar  dalam  tiap  adat  istiadat  yang  ada,  dimana  kedua  belah  pihak  baik keluarga  mempelai  laki-laki  dan  keluarga  mempelai  perempuan  duduk  bersama   dalam memusyawarahkan tanggal pelaksanaan perkawinan, mahar sampai dengan prosesi yang akan dilaksanakan.
Berbicara mengenai nilai persatuan dan mufakat dalam Mahar tak dapat dipungkiri bahwa   keberadaan  mahar  dapat  mempersatukan  kedua  keluarga  untuk  mencapai mufakat.  Mahar  dapat  menjadi  pengikat  tali  kasih  antara  dua  keluarga  dan  dua  insan sekaligus menjadi syi’ar Islam.
- Nilai Keseimbangan
Nilai  ini  merupakan  tujuan  ahir  dari  sebuah  proses  dalam  menentukan  mahar dimana kedua belah pihak sama-sama ikut menentukan dan ikhlas menentukan sejumlah mahar yang disepakati.
Dari  gambaran  singkat  mengenai  nilai-nilai  yang  diyakini  sebagai  nilai  positif  tertinggi bangsa  Indonesia  yang  dikaitkan  dengan  keberadaan  mahar  maka  secara  filosofis  mahar mengandung  syarat  nilai  yang  sangat  bersentuhan  dan  memiliki  relevansinya  dengan  nilai Keadilan.

## 2. Nilai Kemanfaatan
Dalam  perspektif  berlakunya  hukum,  nilai  kemanfaatan  merupakan  dasar  kekuatan berlaku  secara  sosiologis /soziologische  geltung dimana  suatu  peraturan  hukum  memiliki kekuatan  berlaku  secara  sosiologis   apabila  kekuatan  berlakunya  suatu  peraturan  hukum merupakan  kenyataan  dalam  masyarakat  artinya  bahwa peraturan  tersebut  efektif  dan  diterima oleh  masyarakat  terlepas  dari  apakah  peraturan  tersebut  memenuhi  persyaratan  formil  atau tidak.
Terkait  dengan  mahar,  nilai  kemanfaatan  yang  dimaksud  dapat  diartikan  bahwa keberadaan  mahar  sebagai  syarat  sahnya  suatu  perkawinan  juga  tidak  boleh  menafikan kebiasaan  dan  adat  istiadat  yang  berlaku  sehingga  urgensi  nilai  mahar  dapat  dirasakan kebermanfaatannya oleh kedua belah pihak.

## 3. Nilai Kepastian
Nilai  kepastian  akan  menjadi  pondasi  dalam  memberikan  nilai  kekuatan  yuridis  suatu aturan  hukum.  Namun  bila  dikaitkan  dengan  mahar  maka  dalam  perspektif  yuridis  normatif, ketentuan  mengenai  mahar  memang  telah  jelas  diatur  dalam  pasal  30-38  Kompilasi  Hukum Islam.  Dimana  pelaksanaan  ketentuan  tentang  mahar  juga  telah  ditegaskan  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  yang  menjelaskan  secara  umum  bahwa  Perkawinan  dianggap  syah bilamana  dilakukan  berdasarkan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Maka,  menilik ketentuan  tersebut  penentuan  mahar  dalam  proses  perkawinan  juga  harus  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

## KESIMPULAN
Keberadaan  mahar  dalam  pasal  30  sampai  38  KHI  yang  disandarkan  pada  prinsip kesederhanaan  dan  kemampuan  tanpa  ada  ukuran  batas  jelas  justru  menimbulkan  multitafsir, pemahaman  terhadap  mampu  dan  sederhana  pada  tiap  orang  dipandang  berbeda  sehingga urgensi  esensi  mengapa  mahar  hadir  dalam  pernikahan  menurut  Islam  justru  tak  tercapai. Kompilasi Hukum Islam yang  lahir berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 1991 sebagai sumber hukum pemberian mahar sesungguhnya lemah secara legal formal mengingat kompilasi hukum Islam bukan merupakan norma hukum  yang bersifat  mengatur/regeling sehingga dalam rangka menguatkan  syarat  mahar  dalam  suatu  perkawinan  penting  untuk  diformulasikan  dalam  suatu Undang-Undang  yakni  include  dalam  pengaturan  Undang-Undang  Perkawinan  demi menciptakan  akses  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  kedua  mempelai  yang  nantinya keberadaan  mahar  itu  sendiri  mampu  memberi  penguatan  ekonomi  bagi  perempuan yang akan memperkuat ekonomi rumah tangga yang dibangun.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih sebesarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi atas terselesaikannya  naskah  ini.  Terkhusus  disampaikan  kepada editor naskah  yang  telah memusatkan perhatiannya guna terbitnya naskah ini.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Penelitian ini dilakukan oleh Elfa Murdiana sebagai penulis pertama dan dibantu oleh Siti Zulaikha sebagai penulis kedua, serta Nurul Mahmudah sebagai penulis ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir,  M.  (2004).  Hukum  dan  Metode  Penelitian  Hukum.  Bandung:  PT.Citra  Aditya Bhakti.
Aini,  N.  (2016).  Tradisi  Mahar  di  Ranah  Lokalitas  Umat  Islam:  Mahar  dan  Struktur  Sosial  di Masyarakat Muslim Indonesia. Jurnal Ahkam 14(1), 14.
Al-Syafi’I, M.I. (2002). Al-Umm. Jilid V. Beirut: Dar Al-Fikr.
Anjelina, L. (2019). Mahar Perkawinan Adat Suku Buton  Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan). SAKINA: Journal of Family Studies 3(1), 11.
Apriyanti. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. An-Nisa’a 12(2), 171. Assidiqie, J. (2006). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Pers. Damis,  H.  (2016).  Konsep  Mahar  dalam  Perspektif  Fikih  dan  Perundang-Undangan  Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012  Divergensi Tafsir. Jurnal Yudisial 9(1), 19. Halimah.  B.  (2017).  Konsep  Mahar  (Maskawin)  dalam  Tafsir  Kontemporer.  Al-Daulah  6(2),
310.
Hasma. (2019). Hukum Mahar berupa Tanah dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone menurut Perundang-Undangan, Al-Syakhshiyyah. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 1(1), 22.
Helmy,  M.  (2016).  Kedudukan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi Hukum  Islammenurut  Peraturan  Perundang-Undangan.  Madzahib  Jurnal  Pemikiran Hukum Islam 15(1), 139-150.
Izzuddin, A. (2019). Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki 42 Sukun,  Kota  Malang  Menakar  Mahar:  Studi  tentang  Masyarakat  Santri  di  Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang. Sabda 14(1), 44.
Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan. Transformative Islamic Education Journal, 3(1), 55.
Malik, I. (1992). Muwaththa’ al -Imam Malik, terj.Adib Hasan Bisri Mustofa juz II. Semarang: Asy-Syifa.
Marwan,  A.  (2019).  Keberadaan  Instruksi  Presiden    sebagai  Produk  Hukum  Di  Indonesia.
Reformasi Hukum 23(1), 110.
Moleong, L.J. (2012). Metode penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Mughniyah,  M.J.  (2001).  Fiqih  Lima  Mazhab,  Terj.  Afif  Muhammad.  Jakarta:  PT.  Lentera Basritama.
Nasution, K. (2012). Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1). Yogyakarta:
ACAdeMIA Tazzafa.
Nuruddin,  A.,  Tarigan,  A.  A.  (2004).  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia.  Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada.
Rahmat,  J.  (2002).  Metode Penelitian  Dilengkapi  Contoh  Analisis  Statistik.  Cet.  11.  Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.
Sunggono, B. (2002). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tanya,  B.  (2010).  Teori  Hukum  (StrategiTertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi).
Yogyakarta: Genta Publishing.
Winario, M. (2020). Esesnsi dan Standart Mahar Menurut  Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Al-Himayah 4(1), 72.
Copyright Holder :
© Murdiana, E., Zulaikha, S., Mahmudah, N. (2021).
First Publication Right : © Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
This article is under: CC BY SA