## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS MENURUT UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

## Oleh:
Sonya Airini Batubara 1)
Cindy 2) Widodo Saputra Hutagalung 3) Johannes Sahat Pangihutan Siahaan 4) Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3,4)
E-mail:
Sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id 1) Cindybum12@gmail.com 2) Wydodo1997@gmail.com 3)
Johannesahatps@gmail.com 4)

## ABSTRACT
The term Abortion Provocatus is one type of abortion whose method is most often used  to  end  an  unwanted  pregnancy,  even  though  it  is  the  most  dangerous  and high-risk  method.  The  research  method  uses  empirical  juridical.  Research  is analytical  descriptive.  Sources  of  legal  materials  used  in  research  are  primary, secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  technique  of  collecting  data  is literature  study.  The  type  of  analysis  used  in  this  journal  is  qualitative  analysis. The  results  of  this  study  are  that  abortion  is  considered  a  crime  by  most Indonesian  citizens  because  it  is  considered  to  violate  human  rights. Factors that occur  to  carry  out  abortions  include  economic  factors,  social  factors,  Hereditary disease  factors,  psychological  factors  and  age  factors.  The regulation of abortion is contained in the Code of Criminal, Law No. 36 of 2009 concerning Health and Government  Regulation  Number  61  of  2014  concerning  Reproductive  Health confirms  that  prohibiting  acts  of  abortion  and  sanctions  is  prohibited.  Legal efforts  in  overcoming  provocatus  abortion  have  been  pursued  by  formulating sanctions for perpetrators  in the Criminal Code and applicable Health Laws.
Keyword : Abortion, Abortus Provocatus

## ABSTRAK
Istilah  Abortus  Provocatus  adalah  salah  satu  jenis  aborsi  yang  caranya  paling sering  digunakan  untuk  mengakhiri  suatu  kehamilan  yang  tidak  direncanakan, meskipun  termasuk  cara  yang  berbahaya  dan  beresiko  tinggi.  Metode  penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum  digunakan  dalam  penelitian  adalah  Bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  studi  pustaka.  Jenis  analisis  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif.  Adapun  hasil penelitian  ini  yaitu  aborsi  dianggap  sebagai  tindak  pidana  oleh  sebagian  besar warga  masyarakat  Indonesia  karena  di  anggap  melanggar  hak  asasi  manusia. Faktor yang terjadi untuk melakukan tindakan aborsi diantaranya faktor ekonomi, faktor  sosial,  faktor  penyakit  Herediter,  faktor  psikologi  dan  faktor  usia. Pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan  Reproduksi  menegaskan  bahwa  melarang  tindakan  aborsi  dan dikenakan  sanksi.  Upaya  hukum  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  abortus provocatus telah diupayakan dengan merumuskan sanksi-sanksi untuk para pelaku dalam KUHP  dan Undang-undang Kesehatan yang berlaku.
Kata Kunci : Aborsi,  Abortus Provocatus

## PENDAHULUAN
Indonesia  terdapat  beberapa  prinsip yang  harus  ada  dalam negara hukum, salah satunya adalah perlindungan  hak asasi  manusia.  Setiap  manusia  sudah terlahir di dunia ini maupun yang masih berupa  janin  di  kandungannya  sudah memiliki  HAM  (Hak  Asasi  Manusia) diartikan sebagai hak untuk hidup.
Berdasarkan  Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia, maksud dari pengertian HAM adalah  hak  yang  telah  melekat  pada hakekat  dan  keberadaan  manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  Negara,  hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan harkat dan martabat manusia. 1
1 UU HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 1
Tidak  semua  kabar  baik mengenai kehamilan diharapkan kehadirannya oleh sebagian perempuan.
Salah satu faktor sebagian perempuan tidak  menginginkan  kehamilannya dikarenakan kehamilan tersebut terjadi karena terjadinya pemerkosaan, kehamilan diluar nikah, kehamilan yang sudah terlanjur pada waktu yang belum tepat.
Upaya yang dilakukan seorang perempuan  salah  satunya  tidak menginginkan  kehamilannya  adalah dengan cara aborsi ( Abortus Provocatus ). Secara medis, pengertian aborsi adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum  janin  tersebut dapat hidup di luar kandungan 2
Aborsi  ( Abortus  Provocatus ), merupakan salah satu jenis aborsi yang
2 CB. Kusmaryanto, SCJ , Kontroversi  Aborsi ,  PT  Grasindo,  Jakarta, 2002, hlm 11
sering  gunakan  untuk  mengakhiri kehamilan  yang  tidak  direncanakan, meskipun cara tersebut sangat berbahaya dan  beresiko  tinggi.  Permasalahan tersebut  sangatlah  berbahaya  bagi melakukan  aborsi  dan  dianggap melanggar  hak  asasi  manusia  dan melakukan perbuatan tindak pidana.
Dalam Hukum Positif Indonesia, sebagian kasus tertentu dalam tindakan aborsi  dapat  dibenarkan  apabila merupakan Abortus Provocatus Therapeuticus .  Dimana  pengertian
Abortus  Provocatus  Therapeuticus adalah penghentian kehamilan dengan petunjuk  medis  sebagai  pertolongan pertama dalam menyelamatkan nyawa ibu si janin, atau menghindari si ibu dari kerusakan fatal yang dapat terjadi pada kesehatan/tubuhnya  yang  tak  bisa dikembalikan ( irriversible ) lagi.
Perbuatan  aborsi  bukan  lagi suatu hal yang harus disembunyikan dan bukan  lagi  suatu  pantangan  untuk dibicarakan  di  dalam  kehidupan masyarakat. Permasalahan aborsi sudah sering  terjadi  di  sekitar  masyarakat sehingga menjadi hal yang sudah biasa terjadi  dan  kejadian  dapat  terjadi dimana-mana  serta  bisa  dilakukan berbagai  kalangan,  khususnya  pada kalangan  remaja  yang  terlibat  dalam pergaulan bebas, yang disebabkan oleh berbagai  faktor  di  antaranya  adalah mudahnya para remaja dalam
menjangkau  media  yang  bermuatan pornografi baik di internet, majalah, film porno serta kurangnya pemantauan dari orang tua dan faktor fisik remaja yang sedang  mengalami  masa  pubertas, sehingga  rasa  penasaran  dan  keingin tahuan mereka tentang seks mengalami peningkatan. Bukan hanya di kalangan remaja,  aborsi  juga  banyak dilakukan oleh orang dewasa baik suami istri atau bukan  yang  tidak  mau  dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kehadiran calon bayi tersebut.
Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pemberian hak kesehatan
reproduksi tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 346-349 KUHP serta Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun  1992  tentang  Kesehatan  dan Pasal  194  Undang-undang  Nomor  36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan adalah hasil dari suatu kegiatan meninjau, pandangan pendapat mengenai suatu hal setelah menyelidiki atau  mempelajari.  Menurut  Kamus Hukum,  kata  yuridis berasal dari kata Yuridisch yang artinya menurut hukum, secara hukum atau bantuan hukum. Jadi, tinjauan  yuridis  dapat  di  artikan  hasil dari kegiatan meninjau atau pandangan maupun opini dari segi hukum . Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau  tindakan  yang  tidak  boleh dilakukan  karena suatu aturan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan atau  melawan  hukum  yang  dapat merugikan  keperluan  orang  lain  dan merugikan kepentingan masyarakat dan diancam dengan hukuman.
Abortus  Provocatus adalah  salah satu dari  jenis  aborsi  yang  menggugurkan kandungan  atau  proses  pengakhiran nyawa  sebelum  janin  tersebut  diberi waktu untuk bertumbuh yang dilakukan secara niat dan sengaja  baik menggunakan obat-obatan maupun alat.

## METODE PELAKSANAAN
Metode penelitian menggunakan yuridis empiris, yaitu suatu pemeriksaan hukum yang bertugas untuk melihat dan meneliti  bagaimana  hukum bekerja di lingkungan  masyarakat.  Penelitian bersifat  deskriptif  analitis.  Deskriptif analitis merupakan realitas objek yang menggambarkan tentang suatu objektif yang diteliti.
Sumber  bahan  hukum  yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yakni pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi :
a. Bahan  hukum  primer  berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 sebagaimana  telah  diubah menjadi Undang-undang Nomor 36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.
b. Bahan hukum sekunder berupa literatur buku, skripsi, internet.
c. Bahan  hukum  tersier  berupa kamus hukum. Teknik  pengumpulan  data dilakukan dalam penelitian adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu cara  dengan  melakukan  serangkaian kegiatan  seperti  membaca,  menelaah dan  membuat  analisis  bahan-bahan pustaka  yang  bertautan  dengan persoalan  yang  akan  diteliti.  Jenis analisis  yang  dapat  diterapkan  dalam penelitian  ini adalah analisis kualitatif yang  menguraikan  hasil  penelitian dengan  kalimat  -  kalimat  sehingga memecahkan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Menurut Undang –
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Istilah  aborsi  dikenal  dalam dunia kedokteran yaitu “menggugurkan kandungan”,  dapat  pula  diartikan pengeluaran hasil pembuahan (pertemuan  antara  sel  telur  dan  sel sperma)  sebelum  janin  tersebut  dapat berkembang  diluar  kandungan.  Jenis Aborsi  dalam  penelitian  ini  dikenal dengan abortus  provocatus . Aborsi provocatus merupakan proses pemutusan hidup janin sebelum diberi waktu  untuk  bertumbuh. Jenis Aborsi terbagi menjadi dalam tiga, yaitu :
1. Abortus  Provocatus  Medicalis merupakan  aborsi  dilakukan para  dokter  atas  dasar  tim medis,  hal  ini  dijelaskan  jika kegiatan  aborsi  tidak  segera
dilakukan  maka  akan  dapat membahayakan jiwa si ibu.
2. Abortus provokatus medisinalis/artificalis/therapeuti cu s  aborsi  yang  dilakukan dengan  diikuti  indikasi  medis. Indikasi  medis  adalah  usaha yang dilakukan guna menjamin keselamatan ibu. Dalam praktek di kemedisan, abortus provocatus  medicinalis  juga dapat dilakukan jika bayi yang akan lahir diperhitungkan  akan mengalami  kecacatan  dan kesempatan hidupnya kecil.
3. Abortus  provocatus  criminalis merupakan  tindakan-tindakan secara ilegal atau tidak berdasarkan  medis  tersebut maka  akan  terjadinya  aborsi sebagai akibat hubungan seksual yang terjadi di luar nikah. Setiap kehamilan  yang  berkeinginan penghentian  janin  bayi  akan berdampak buruk pada perhitungan  umur  bayi  dalam keadaan  tidak  bernyawa  atau bernyawa.
Abortus Provocatus , merupakan salah  satu  jenis  aborsi  yang  caranya paling sering digunakan untuk menghentikan  kandungan  yang  tidak direncanakan, meskipun merupakan cara yang paling beresiko tinggi. Sejauh ini, permasalahan  aborsi  pada  umumnya dianggap  sebagai  tindak  pidana  oleh sebagian  besar  warga  masyarakat Indonesia karena di anggap melanggar hak asasi manusia.
Regulasi hukum yang mengatur tentang  aborsi,  yaitu  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan,  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
Kebijakan  terkait aborsi diatur dalam tiga ketentuan. Ketentuan tersebut yakni,  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan,
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  61
Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi,  dan  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan  Aborsi  atas  petunjuk Kedaruratan  Medis  dan  pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan , Ketiga kebijakan tersebut menjelaskan ketentuan  yang  sama  terkait  aborsi akibat  KTD,  yakni  melarang  setiap bentuk tindakan aborsi, kecuali aborsi yang bertujuan untuk menyelamatkan/mengobati ibu dengan berdasarkan  petunjuk  medis  dan  atau pemerkosaan  yang  mengakibatkan kehamilan  atau  abortus provocatus medicalis . 3 Peraturan  mengenai Abortus Provocatus atau Aborsi Kriminalis dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika dalam Pasal 299 dan 346 – 349 KUHP tidak ada pengaturan mengenai masalah Aborsi Provocatus ( khususnya hukum pidana  )  hanya  bersifat mengatur dan menjelaskan  .  Asas  ini  menjelaskan bahwa Pasal 75-78 berlaku ketika akan dihadapkan  pada  pasal-pasal  KUHP yang  mengatur  tentang Abortus Provocatus.
Memuat  Pasal  75  Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  mengatur  mengenai aborsi provokatus yang  diperbolehkan  di Indonesia,  yakni abortus  provocatus atau  indikasi  medis  atau medicinalis . Berdasarkan  peraturan  tersebut  diatas terdapat  perbedaan  antara  satu  sama lain.  Terkait  KUHP  memuat  larangan aborsi  provokatus  tanpa  kecuali, termasuk abortus provocatus medicinalis atau  abortus provocatus  therapeutics . Tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan justru
3 Lilis  Lisnawati, Mirra  Noor Milla, Dicky  C.  Pelupessy,  Urgensi  Perubahan Kebijakan  Aborsi  di  Indonesia ,  Deviance: Jurnal  Kriminologi  Volume  3  Nomor 1 Juni 2019, hlm 27
memperbolehkan  terjadinya  abortus provocatus medicinalis dengan perincian therapeutics . Dalam konteks hukum pidana,adanya perbedaan antara perundang-undangan yang lama
(KUHP) dengan peraturan perundang- undangan yang baru. Padahal peraturan perundang-undangan disini berlaku asas “ lex  posteriori  derogate  legi  priori ”. Asas  ini  berpendapat  bahwa  jika diundangkan  peraturan  baru  dengan tidak  menanggalkan  peraturan  lama yang mengelola materi yang sama dan keduanya saling berlawanan satu sama lain,  maka  peraturan  yang  baru  itu melampaui atau melumpuhkan peraturan yang lama. 4 Dengan demikian Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat tentang abortus  provocatus  medicinalis  tetap dapat  diberlakukan  di  Indonesia meskipun pada dasarnya aturan berbeda dengan  rumusan  aborsi  provokatus kriminalis menurut KUHP.
Dalam  Pasal  75  Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  tercantum  dengan  jelas Undang – Undang  tersebut  melarang tindakan  pengguguran  kecuali  untuk jenis Aborsi Provocatus Therapeuticus ( aborsi bertujuan untuk menyelamatkan nyawa  si  ibu  dan  atau  janinnya).  Di dalam  dunia  kedokteran  tindakan Abortus Provocatus Medicinalis boleh dilakukan apabila ibu dari janin tersebut terancam dapat kehilangan nyawa dan juga  boleh  dilakukan  jika  anak  yang akan  terlahir  dipertimbangkan  akan mengalami kecacatan berat dan adanya petunjuk yang mengarah ke janin tidak mampu bertahan diluar kandungan.
Dalam  Undang – Undang Kesehatan adanya pengaturan mengenai pengguguran  yang  dilakukan  oleh korban pemerkosaan yang menunjukkan bahwa  dapat  menyebabkan  trauma
4 Hasnil  Basri  Siregar,  Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Kelompok Studi Hukum  dan  Masyarakat  Fakultas  Hukum USU,  Medan, 1994, hlm. 53.
psikis  bagi  si  ibu.  Dalam  Undang – Undang  Kesehatan  yang  lama  tidak dimuat  dengan  spesifik  mengenai tindakan pengguguran yang dilakukan oleh  korban  pemerkosaan  sehingga mengakibatkan  munculnya  berbagai perdebatan  di  berbagai  kalangan. Dengan  adanya  Undang – Undang Kesehatan yang baru , hal tersebut tidak menjadi perdebatan mengenai kepastian hukumnya  karena  dalam  Undang – Undang  Kesehatan  yang  baru  telah memuat  pasal  yang  mengatur  secara khusus.
Dalam Kitab Undang – Undang Hukum  Pidana  terdapat  larangan mengenai  tindakan Aborsi Provocatus tanpa  kecuali,  termasuk Abortus Provocatus  Medicinalis atau Abortus Provocatus Therapeutic .  Beda halnya dalam  Undang – Undang  Nomor  36
Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat tentang perbolehan terjadinya Abortus Provocatus Medicinalis dengan spesifikasi Therapeutics . Berdasarkan Undang – Undang
Kesehatan No. 36 Tahun 2009, dalam Pasal 75 memuat bahwa setiap manusia ditegaskan  untuk  tidak  melakukan tindakan aborsi namun dapat dikecualikan berdasarkan petunjuk dari kedaruratan medis yang telah diketahui sejak  awal  usia  kandungan  dan ketentuan ini diperjelas dengan adanya Pasal  77  yang  memuat  tentang pemerintah  wajib  untuk  menjaga  dan menahan setiap wanita dari pengguguran sebagai  halnya  yang  dimuat    dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu , tidak aman , dan tidak menanggung  jawab  serta  berlawanan pada  Norma  Agama  dan  Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Ketentuan  pidana  mengenai abortus  provocatus terkait  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  dianggap  bagus  karena memuat secara umum dan pencegahan khusus  yang  dapat  menekan  angka kejahatan aborsi. Ancaman pidana yang
dirasakan  cukup  berat,  dengan tujuan agar  para  pelaku aborsi menjadi tidak berani  dan  tidak mengulangi tindakan tersebut  lagi,  dalam  dunia  hukum mengenal istilah prevensi khusus yaitu upaya pencegahannya agar orang yang melakukan abortus provocatus tidak lagi mengulangi perbuatannya. 5 Adanya  Peraturan  Pemerintah No. 61 Tahun 2014  ditujukan sebagai aturan khusus pelaksana dari Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  yakni  Pasal  75  Ayat  (1), kecuali kedaruratan medis  dan pemerkosaan yang menimbulkan kehamilan  yang  dapat mengakibatkan tekanan jiwa atau psikologis bagi korban pemerkosaan. Tindakan
aborsi berdasarkan petunjuk kedaruratan medis sudah  ditetapkan  dalam  Peraturan Pemerintah  termasuk  kehamilan  yang dapat  mengancam  nyawa  janin  dan kesehatan  ibu,  termasuk  memiliki penyakit  yang  diturunkan  dari  si  ibu dan/atau cacat bawaan. 6 Terkait korban
abortus provocatus dalam tindakan perkosaan sudah  diatur  secara  khusus  dalam Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu pada prinsipnya  UU  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai lex specialis melarang tindakan abortus provocatus (Pasal 75 ayat (1)), kecuali abortus
provocatus
terhadap pemerkosaan  yang  mengakibatkan kehamilan  yang  dapat  menimbulkan tekanan  jiwa  atau  tekanan  psikologis
5 Ida Bagus Made Putra Manohara , Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku Tindak  Pidana  Aborsi  Menurut  Peraturan Perundang-Undangan  yang  berlaku  (Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomo r 36  tahun  2009  tentang  Kesehatan),  Jurnal Hukum  Volgeist  Volume  3  Nomor  1 Desember 2018, hlm 12
6 Ratna Suprapti. Etika Kedoktera n Indonesia .  Edisi  Pembaharuan.  Penerbit Yayasan Bina Pustaka: Jakarta, 2015, hlm. 93
bagi korban pemerkosaan (Pasal 75 ayat (2) huruf b), disamping tindakan abortus provocatus ,  yakni  pengguguran  yang dilakukan secara sengaja karena terdapat petunjuk  kedaruratan  medis  yang diketahui  sejak  awal  usia  kehamilan, yang dapat membahayakan nyawa ibu dan/atau janin (Pasal 75 ayat (2) huruf a).
Selain itu perlindungan hukum yang  dibagikan  sudah  ada  pada ketentuan  Pasal  75  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan dijelaskan bahwa perempuan perkosaan  yang  melakukan abortus provocatus menjadi  hak  perempuan, artinya abortus provocatus diperbolehkan  bagi  perempuan  yang merupakan korban pemerkosaan. Salah satu pengeculian termuat Pasal 75 ayat
(2) yakni perempuan untuk melakukan aborsi adalah kehamilan yang disebabkan karena pemerkosaan yang dapat mengakibatkan tekanan jiwa atau trauma psikologis bagi korban pemerkosaan tersebut. Tekanan psikologis  yang  didapatkan  oleh perempuan  yang  mengandung  karena pemerkosaan, dapat dikatakan sebagai indikasi  medis  untuk  melakukan pengguguran kandungan jika memenuhi syarat.  Berbicara  dasar  hukumnya adalah melegalkan tindakan pengguguran kandungan yang disebabkan  karena korban perkosaan. Tetapi  tenaga  kesehatan  melakukan secara  berkompeten  dan  diberikan kewenanganya dalam  melakukan pemberhentian  kehamilan    ( abortus provocatus ). 7 Pasal 31 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah  No.  61  Tahun  2014 menyebabkan  sutau  dekriminalisasi terhadap  pengguguran dengan 2 (dua) syarat.  Pasal  tersebut  mengandung
7 Subaidah Ratna Juita  dan B. Rini Heryanti,  Abortus Provocatus Pada Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana , Laporan  Penelitian  Universitas  Semarang, Agustus 2010, hlm 95
resiko yang melahirkan dalam melakukan  aborsi  anak  korban  atas perzinahan. Poin tersebut dapat dicegah agar mengjauhkan pasangan muda yang berniat melakukan abortus provocatus . Peraturan pemerintah dinilai memberikan kesempatan kepada pasangan remaja yang melakukan suatu hubungan diluar nikah, hal ini berakibat pada meningkatnya perilaku
perzinahan. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun  2014  Tentang  Kesehatan Reproduksi menjelaskan bahwa prinsip suatu negara berhak melarang tindakan aborsi,  dan  pembatasan  tersebut ditetapkan dengan tegas dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan pengguguran pada beberapa  keadaan  medis  merupakan jalan satu-satunya yang dapat diusahakan  tenaga  medis  untuk mengamankan nyawa seorang ibu yang mengalami  persoalan  kesehatan  atau komplikasi  yang  serius  pada  saat kehamilan. Pemerkosaan yang dilakukan oleh  pelaku  untuk  memaksa  korban untuk  melayani.  Akibatnya  korban menderita  secara  fisik,  mental  dan maupun  sosial,  dan  akan  mengalami trauma  tekanan  jiwa.  Atas  kondisi tersebut korban mengalami trauma berat atas  peristiwa  yang  terjadi.  Trauma mental dapat berdampak buruk terhadap perkembangan janin yang dikandungnya si  korban.  Korban  menolak  atas kehadiran kandungannya dan menginginkan    untuk  melakukan pengguguran. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sudah menegaskan pelarangan  setiap  wanita  untuk melakukan pengguguran. Setiap negara
8 Emy Puasa Handayani dan  Endro Purwand,  Problematika  Yuridis  Peraturan Pemerintah  No.  61  Tahun  2014  Tentang Kesehatan  Dalam  Hubungannya  Dengan Terhadap Tindakan Aborsi, MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 7 Nomor 2, Desember 2018, hlm 40-41
berhak melindungi warganya khususnya perempuan  yang  melakukan  aborsi, kecuali aborsi  karena  petunjuk kedaruratan  medis  dan  munculnya kandungan yang terjadi akibat pemerkosaan.
Tindakan  aborsi  tidak  serta merta dapat dilakukan walaupun alasan- alasannya  hal  ini  dirumuskan  dalam Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan. Rumusan  Pasal  75  bahwa  tindakan aborsi  hanya  bisa  dilakukan  setelah melakukan pengarahan dan/atau penasehatan  sebelum  dilaksanakan aborsi  dan  diakhiri  dengan  konseling setelah  tindakan  pengguguran  yang dilakukan oleh ahli yang kompeten dan berwenang. Rumusan tersebut menyatakan  dengan  tegas  bahwa sebelum  melakukan  aborsi  wajib dilakukan  tindakan  konsultasi  baik sebelum maupun setelah kegiatan  yang dilakukan oleh konselor yang
berkompeten dan sudah berwenang.
Penjelasan  Pasal  75  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  mengatakan  bahwa  yang menjadi  konselor  adalah  dokter, psikolog,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama,  dan  setiap  orang  yang mempunyai  keinginan  dan  memiliki kemahiran  untuk  itu,  yang  telah mempunyai sertifikat sebagai konselor yang  telah melewati tahap pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan penjelasan diatas  betapa  pentingnya  seorang konselor  yang  akan  memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan.
Berdasarkan  Pasal  35  ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014,  menjelaskan  bahwa    pada kehamilan  yang  tidak  di  inginkan keberadaannya , aborsi yang dilakukan umunya  adalah Abortus  Provocatus dengan  beberapa  alasan  seperti, kehamilan dengan status di  luar nikah dan  masalah  beban  ekonomi.  Aborsi merupakan  tindakan  berbahaya  jika
tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar akan berdampak kehilangan nyawa  serta  beban  tekanan jiwa  yang sangat  berat  bagi  si  ibu.  Kebanyakan Aborsi  yang  di  akibatkan  karena pemerkosaan harus dilaksanakan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. 9
2. Faktor  Penyebab  Terjadinya Tindak Pidana Abortus Provocatus Kalangan remaja pada umunya memang sangat membutuhkan perhatian dan  kasih  sayang  yang  lebih,  apalagi saat ini pergaulan bebas remaja sudah sangat  terbuka.Rasa  penasaran  yang sangat tinggi membuat para remaja tidak sungkan  untuk  melakukan  hal  yang sebenarnya dilarang oleh agama. Oleh sebab  itu,peranan  orangtua  sangat penting dan dibutuhkan untuk memberikan  perhatian,pengertian  dan pemahaman dengan baik kepada remaja atau anaknya.
Masa remaja adalah waktu yang dimana seseorang mengalami kesulitan untuk mencari jati dirinya sendiri, dalam masa remaja sering kali merasa dirinya labil  dan  susah  untuk  mengambil keputusan,  hal  tersebut  dinamakan dengan labilnya kehidupan para remaja.
Menurut  beberapa  penelitian, kasus  kehamilan  diluar  nikah  tahun ketahun semakin meningkat sebanyak 29,8 % dan sebagian besar melakukan tindakan  aborsi  untuk  menggugurkan kandungannya.
Pada umumnya,
aborsi dilakukan  di  dalam  dunia  kedokteran karena suatu alasan yang kuat, misalnya adanya indikasi yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa pada ibu atau anak, atau  terdapat  penyakit  yang  dapat membahayakan nyawa pasien, sehingga
9 Salim  Fauzi  Lubis,  Tindakan Yang  Dilakukan  Terhadap  Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum DE  LEGA  LATA Volume  4  Nomor  1, Januari-Juni 2019, hlm 125
proses  aborsi  dilaksanakan  untuk melindungi  keselamatan  sang  ibu  , namun  sangat  disesalkan  hal  tersebut terkadang  di  salah  gunakan  oleh individu yang tidak bertanggung jawab dengan  melakukan  aborsi  karena kehidupan bermasyarakat yang bebas di kalangan remaja.
Selanjutnya, penyebab
seseorang  melakukan  abortus  antara lain,  yaitu:  (a)  Belum  berkeinginan mempunyai anak karena ragu atau takut dapat  menggangu  pekerjaan  , sekolah atau  tanggung  jawab  yang  lain. (b)ekonomi yang tidak memadai untuk merawat  anak.  (c)  Tidak  ingin membesarkan anak tanpa adanya sosok ayah.  Di  sisi  lain  abortus  dapat ditimbulkan  karena  masih  tergolong muda (terutama mereka yang mengandung  dengan  status  di  luar nikah),dapat menjadi kejelekan keluarga,  atau  sudah  mempunyai keturunan  yang  banyak  .  Ada  orang yang melakukan pengguguran kandungan karena tidak paham apa yang akan  mereka  lakukan.  Perasaan  haru yang belum dirasakan seorang calon ibu, saat  merasakan  gerakan  dan  geliatan bayi  dalam  kandungannya.  Semua argumen ini tidak berdasar. Sebaliknya, argumen  ini  hanya  memperlihatkan seberapa  ketidakpedulian  seorang wanita,  yang  hanya  mementingkan dirinya sendiri termasuk perasaan takut akan ketidak-kemampuan membiayai, takut dikucilkan, malu, atau gengsi. 10 Melakukan abortus provocatus merupakan  suatu  pertimbangan  yang sangat  sulit  yang  dirasakan  oleh perempuan  yang  bersangkutan,  tetapi apabila  itu  menjadi  langkah  yang terakhir, yang perlu diperhatikan adalah perencanaan  secara  fisik,  mental  dan pengetahuan  yang  cukup  tentang bagaimana  abortus  provocatus  dapat berlangsung  secara  aman  apabila  :  1)
10 Saiful, Abortus dan Menstrual Regulation, Jurnal Islam Futura , Vol.  VII, No. 1, Tahun 2008, hlm 45
Dilakukan  oleh  tenaga  medis (dokter, bidan,  perawat)  yang  terlatih  dalam melakukan  abortus  provocatus.  2) Pelaksanaannya harus dilakukan dengan peralatan  kedokteran  yang  layak  dan terawat.  3)  Dilakukan  dalam  kondisi yang  sudah  di  pastikan  peralatan ataupun  yang  masuk  kedalam  vagina atau  rahim  harus  dipastikan  tidak tercemar  kuman  atau  bakteri.  4) Dilakukan tidak kurang dari 3 bulan (12 minggu)  setelah  terakhir  mendapat halangan bulanan 11
Menurut  Fatmawati  (2007) Perilaku – perilaku yang muncul pada wanita yang melakukan perilaku aborsi pranikah antara lain : lebih menutup diri atau  menjaga  jarak  dari  lingkungan keluarga  dan  bermasyarakat,  mencari klinik  aborsi,  mencari  obat  untuk menggugurkan janin, mengenakan baju atau busana yang ukurannya lebih besar, meminum  obat  herbal  yang  dapat menyebab  keguguran  atau  jamu  telat bulan,  memakan  nenas muda, minum obat ginekosid/cytotec. Menurut Sarlito (2000) penyebab yang menjerumuskan seseorang melakukan tindakan aborsi,
yaitu :
a. Faktor Ekonomi Faktor  ekonomi  mempunyai pengaruh  yang  besar  dalam kepribadian  dan  juga  tingkah laku  seseorang.  Pelaku  aborsi biasanya  merasa  tidak  yakin akan  kesanggupannya  dalam membesarkan anak yang dikandungnya,sehingga memilih untuk  melakukan  tindakan aborsi. 1) Ketidak  sanggupan  dalam membiayai keluarga dikarenakan  penghasilan
11 Sabungan  Sibarani,  Tinjauan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Abortus Provocatus  pada  Korban  Pemerkosaan, Jurnal  paradigma  Hukum  Pembangunan , Vol.   2 No.2 Mei-Agustus  2016, hlm 128
kepala keluarga yang tidak mendukung atau terbatas. 2) Takut akan terjadinya PHK (  Putus  Hubungan  Kerja  ) karena sedang hamil. Contoh : Pramugari. 3) Belum memiliki pekerjaan ( untuk  remaja  yang  masih melanjutkan pendidikan atau). Dimana  kondisi  ekonomi masyarakat yang tergolong menengah kebawah biasanya menimbulkan permasalahan  yang  cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan membuat mereka tidak memperdulikan  persoalan lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kepentingan utamanya mencari  nafkah.  Banyak pasangan kurang memperhatikan permasalahan dalam reproduksi. Kurangnya kesadaran mengenai tentang usia subur juga mengakibatkan permasalahan  lain  tanpa alat-alat yang dapat mencegah kehamilan. Kehamilan  yang  terjadi kemudian tidak direncanakan oleh pasangan yang  bersangkutan  dan mengusahakan untuk digugurkan  dengan  alasan sudah  tidak  sanggup  lagi menanggung  seandainya anggota mereka bertambah banyak.
b. Faktor Sosial ( khususnya untuk kehamilan pranikah ). Faktor sosial berkaitan dengan kasus  aborsi  dimana  orang tersebut  mengandung  di  luar nikah  dan  perbuatan  tersebut
dipandang  dalam  kalangan masyarakat  sebagai  perbuatan tercela dan salah satu penyimpangan sosial, jika tidak aborsi :
1) Putus sekolah atau kuliah.
2) Malu terhadap keluarga dan lingkungan masyarakat.
3) Terputus  atau  terganggu karir dan masa depan. Kehidupan bermasyarakat yang bebas  di  kalangan  anak  muda mengakibatkan suatu permasalahan yang cukup besar.
Angka  kehamilan diluar nikah meningkat  drastis.  Hal  ini diakibatkan karena anak remaja belum memahami arti pergaulan bebas  yang  aman,  kesadaran yang  amat  rendah  tentang kesehatan. Kurangnya pemahaman tentang reproduksi dan  alat  pencegah  kehamilan maupun  hilangnya  jati  diri akibat berprilaku bebas seperti negara-negara barat  tanpa pemahaman yang kuat. Hamil di luar  nikah  dianggap  suatu kejelekkan  bagi  wanita  yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat  pada umumnya.  Dampak  adanya tekanan  jiwa  yang  diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil  langkah  terakhir untuk melakukan pengguguran kandungan
c. Faktor Penyakit Herediter
Penyakit Herediter adalah salah satu jenis kondisi atau penyakit yang diturunkan secara genetik dari orangtua kepada keturunannya. Penyebab penyakit ini dikarenakan pemindahan  atau  cacat  dalam Gen  atau  struktur  kromosan yang  dapat  turun  menurun.
Faktor  ini  menjadi  salah  satu faktor pendukung untuk
melakukan aborsi dikarenakan terekspos  janin  oleh  substansi Teratogenik yang artinya perkembangan tidak normal dari sel  selama  kehamilan  yang menyebabkan  kerusakan pada embrio,  yang  dimana  ternyata hasil  pemeriksaan  kehamilan menyatakan  bahwa  bayi  yang berada  di  kandungan  cacat secara  fisik  atau  karena  ingin menolak kehadiran bayi dengan cacat bawaan.
d. Faktor Psikologi Ketidakberdayaan dalam menghadapi perilaku dari masyarakat  atau  lingkungan sekitar, ancaman harga diri dan ancaman fisik yang didapatkan,
rasa  malu  akan  pelanggaran moral. e. Faktor Usia Dimana pelaku aborsi merupakan  pasangan  remaja yang  masih  belum  tergolong dewasa  atau  juga  belum menyelesaikan pendidikan atau merasa  terlalu  muda  atau  tua untuk mempunyai anak.
3. Upaya Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Abortus Provocatus Tindakan abortus  provocatus tidak diperbolehkan dalam pasal-pasal KUHP, bahkan abortus provocatus pun dilarang  dilakukan  oleh    korban pemerkosaan bagi
perempuan, sehingga  sudah  jelas  bahwa  pasal- pasal tersebut (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP) merupakan abortus provocatus melakukan membunuh terhadap anak dalam janinnya.
Pengaturan  secara  khusus  tindakan abortus provocatus diatur dalam dua yaitu:
a. KUHP  (Pasal  299,  346,  347, 348, 349 dan 535), menjelaskan secara  tegas  bahwa  dilarang aborsi  dengan  alasan  apapun.
Pengaturan  KUHP  itu  sendiri tidak terdapat pasal-pasal yang mengizinkan  seorang  dokter melakukan abortus provocatus atas  indikasi  medis,  meskipun menyelamatkan demijiwa si ibu, dalam  praktek  dokter  yang melakukan  tindakan abortus provocatus tidak  dihukum, apabila  ia  mempunyai  alasan yang kuat dapat di terima oleh hakim. 12 b. Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat Pasal 75, 76, 77 dan 78 menjelaskan  dengan  tegas bahwa melarang abortus provocatus atas tindakan indikasi media dan trauma yang menyebabkan  disfungsi  jiwa dengan  ketentuan  tertentu. Sebagaimana Pasal 15 ayat (1) dan  (2)  menegaskan  bahwa diperbolehkannya  melakukan abortus  provocatus dengan alasan  menyelamatkan  demi jiwa  si  ibu,atau  janinnya. Abortus provocatus ini ternyata dibenarkan secara  hukum apabila dipertimbangkan medis,
dalam  hal  dokter  dan  tenaga medis/kesehatan  mempunyai wewenang  untuk  melakukan abortus provocatus dari menyelamatkan demi jiwa si ibu atau  janinanya  dan  semua  ini atas kehendak persetujuan atas ibu, suami dan keluarganya. Abortus  provocatus dilakukan bersifat  legal,  dengan  sebutan  tindak pidana  atau  kejahatan atas reproduksi perempuan.
Mengenai
abortus provocatus legal  sudah  dirumuskan dalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan dijelaskan bahwa indikasi media, tenaga medis/kesehatan  mempunyai keahlian
dan kewenangannya dalam menangani aborsi,  adanya persetujuan ibu, suami dan  keluarganya,  terakhir  sarana kesehatan yang ditujukan oleh
pemerintah.
Tindakan abortus  provocatus sudah ditetapkan dalam KUHP tentang kejahatan  kesusilaan  (Pasal  299)  dan kejahatan  terhadap  nyawa  (Pasal  346 dan Pasal 349). Permasalahan abortus provocatus sudah  menegaskan  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat abortus provocatus ,  meskipun  dalam  praktek medis  memuat  berbagai  reaksi  dan menimbulkan kontrovesi di masyarakat, tetapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini diperbolehkan  melakukan  praktek abortus provocatus . Ketentuan  mengenai  jaminan terhadap setiap orang untuk melaksanakan reproduksi diatur dalam Pasal  72  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa wanita yang memiliki kebutuhan tidak dapat dihindari atas terjadinya kehamilan  dengan  alasan  tertentu, apabila  kehamilan  wanita  tersebut benar-benar  mengancam  keselamatan nyawa  si  ibu.  Pada  prinsipnya  kasus abortus  provocatus yang berkembang saat ini terkait pembelaan diri.
Kewajiban seorang dokter dan tenaga medis lain sebagainya menolak (membantu) abortus provocatus wanita dan tidak dipertanggungjawabkan atas kandungannya. Upaya hukum mengatasi atau mencegah terjadinya tindak pidana abortus Provocatus , diantaranya:
a. Konsultasi  kepada  dokter  dan ahli medis
b. Sosialisasi kepada aparatur desa dengan dokter atau bidang
c. Memberikan kesempatan untuk bekerja agar menekan pengangguran, akibat pengangguran  tersebut  bias mengakibatkan  memiliki  anak lebih dari dua d. Melakukan  materi  pelajaran tentang kesehatan reproduksi di tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi e. Melakukan  penyuluhan  atau seminar  ke  sekolah  atau perguruan tinggi agar mengetahui tentang bahayanya tindakan abortus  provocatus akibat  dari  salah  pergaulan bebas.
f. Pendekatan  dengan  agama, tindakan abortus  provocatus merupakan  tindakan  yang membahayakan bagi si ibu dan janinnya.  Dalam  hal  tersebut perbuatan dilakukannya berdosa dan  sudah  jelas  dilarang  oleh agama.
g. Kontrol  dari  kedua  orang  tua juga harus diperhatikan, karena kurangnya  pengawasan  akan menimbulkan dampakdari broken  home.  Dengan adanya permasalahan  tersebut  si  anak akan ikut terjerumus pada salah pergaulan tersebut.
Banyak  celah  yang  dilakukan dan  dimanfaatkan  oleh  seks  bebas  , karena  adanya  kehidupan  kota-kota besar saat ini, jika dilihat data tersebut, orang ingin abortus provocatus karena alasan korban diperkosa atau perselingkuhan maka terjadi pengandungan
di  luar  nikah  tersebut.  Banyak  yang menyangkal bahwa abortus provocatus sangatlah menyakitkan, bagaimanapun jalan lagi berurusan dalam hal abortus provocatus karena merusak diri sendiri. Meskipun laki-laki bisa seenaknya saja melenggang pergi, sementara penderitaan  wanita  untuk abortus provocatus sangat menyakitkan akibat diperkosa tersebut. Jadi solusinya adalah mengadakan  penyuluhan  seks  yang benar  karena  melakukan  seks  bebs diperlukan pendidikan agama agar moral dan  kesadarannya  tinggi,  dianjurkan memakat alat kontrasepsi paling aman
dan  terlindungi  agar  tidak  terjadinya kehamilan dan sebelum bertindak harus dipikirkan dahulu sejenak.
Adapun  bentuk  upaya  hukum untuk mencegah dan penindakan  yang terjadinya abortus provocatus diantaranya: a. Upaya Preventif (pencegahan) Pihak aparat mengantisipasi  keadaan  yang terjadinya dalam abortus provocatus dimulai dari razia ke tempat hiburan malam, penjualan atau persewaan kaset VCD, toko buku  purno  dan  warnet, karena maraknya  yang  terjadi  tempat hiburan malam,VCD porno, toko buku  purno  dan  warnet  akan berdampak pada tindakan abortus provocatus khususnya  korban perkosaan  dan  perselingkuhan atau  prositusi.  Oleh  karena  itu aparat  melakukan  pengawasan dengan ketat dan memperhatikan keamanan. Pihak aparat mengupayakan  penanggulangan secara  pencegahan  diantaranya pendekatan secara agama, bekerja sama dengan pemuka agama dan melakukan  razia.  Selain  itu pendekatan secara agama melalui toko  agama,  pihak  aparat
(kepolisian) memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya  kalangan  remaja. Tindakan abortus  provocatus merupakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Upaya preventif (pencegahan) disini adalah untuk mengurangi  kejahatan abortus provocatus secara  sistematis, terencana, terpadu  maupun terarah. Upaya  pencegahan diartikan sebagai langkah merubahnya  lingkungan dengan mengurangi  kejahatan abortus provocatus .  Tujuannya  agar pemeliharaan  kelestatian  hidup
manusia tetap aman dan sejahtera. 13
Adapun  pencehan  yang dilakukan abortus  provocatus diantaranya:
1. Kegiatan  moralitas  dalam keteguhan  keimanan  dan mental  masyarakat,  seperti para ulama,  guru  atau masyarakat
2. Melakukan penelitian ilmiah agar  mendapat  pengetahuan yang  berhubungan  dengan tindakan  kejahatan abortus provocatus
3. Penegakan  hukum  secara koordinasi  dengan  aparat (kepolisian),  aparat  sipil  dan masyarakat. 14
b. Upaya Represif (penindakan) Tindakan represif berarti suatu cara untuk menanggulangi dalam kejahatan dengan melakukan  penindakan  atau menghukum para pelaku
kejahatan sesuai dengan dengan aturan  hukum  yang  berlaku. Penindakan  atau  menghukum merupakan balasan atau hukuman bagi  pelaku  kejahatan  agar memberi efek jera.
Adapun  upaya  represif diantaranya  melakukan  razia, penangkapan, penahanan, pengadilan  dan  hukuman.  Oleh karenaitu dibutuhkan kerja sama dengan  aparat  (kepolisian)  dan aparatur pemerintah dalam menanggulangi kejahatan abortus provocatus tersebut.  Tujuannya aga masyarakat dan aparat saling
13 Yuke  Novia  Langie,  Tinjauan Yuridis  Atas  Aborsi  di  Indonesia  (Studi Kasus  di  Kota  Manado),  Jurnal  Lex  et Societatis,  Vol.  II/No.  2/Februari/2014, hlm 59
14 Darsi,  Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar, Jurnal FIS Vol.  2 No.2 Maret 2017, hlm 38
memberi informasi atau bantuan untuk  mengungkapkan  kasus tindak pidana abortus provocatus . 15 Tindakan abortus provocatus tidak  sama  dengan tindak  pidana  pembunuhan. Beredarnya  pemberitaan  media sosial  bahwa  yang  melakukan abortus  provocatus sebagai pembunuh  berdarah dingin atau membunuh  secara  sederhana. Atas perbuatan tersebut mengandung dosa atas kejahatan yang  dilakukannya  dan  dapat dipertanggungjawabkan apa yang dilakukannya,  karena  sudah merugikan  orang  bahkan  sudah termasuk merebut hak dari janin tersebut  untuk  hidup.  Dengan demikian bentuk upaya penanggulangan kejahatan abortus provocatus yakni dengan melakukan  penegakan  hukum secara  adil dan bijaksana dalam bentuk tindakan apapun. 16
Pasal 346 KUHP berbunyi : Seorang wanita yang dengan niat melakukan pengguguran atau memberhentikan kehamilannya atau menyuruh orang  lain  ,  digugat dengan pidana  penjara  paling  lama empat tahun. Pasal 347 KUHP berbunyi : (1) Barang siapa dengan niat melakukan pengguguran atau  memberhentikan kehamilan seorang wanita tanpa disetujuinya , digugat dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika tindakan itu menyebabkan  matinya wanita  tersebut  digugat dengan  pidana  penjara
15 Ibid
paling  lama  lima  belas tahun.
Pasal 348 KUHP berbunyi :
(1) Barang siapa dengan niat menggugurkan atau memberhentikan kehamilan seorang wanita dengan disetujuinya, digugat dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu menyebabkan  matinya wanita  tersebut,  digugat dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 349 KUHP berbunyi : Jika  seorang  dokter,  bidan atau  juru  obat  membantu melakukan kejahatan berdasarkan  pasal  346, ataupun  melakukan  atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan  dalam  pasal  itu dapat  ditambah  dengan sepertiga  dan  dapat dicabut hak  untuk  menjalankan pencairan dalam masa kejahatan dilakukan.
Pasal  76  C Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,  atau  turut  serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal  80  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam pasal 76C,dipidana dengan
pidana  penjara  paling lama  3  (tiga)  tahun  6 (enam)  bulan  dan/atau denda  paling  banyak Rp.72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal  194  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan Setiap  orang  yang  dengan sengaja  melakukan  aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  75 ayat  (2)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah). Sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: a. Tindak Pidana Sengaja  Melakukan Tindakan  Pada  Ibu Hamil  (Pasal  194) dipidana dengan pidana penjara paling lama  10  (sepuluh) tahun  dan  denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah). b. Tindak Pidana Pimpinan  Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan yang Tidak  Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien yang Dalam Keadaan Gawat Darurat (Pasal 190). (1) Dipidana dengan pidana  penjara paling  lama  2 (dua)  tahun  dan denda paling banyak Rp.200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah). (2) Dipidana dengan pidana  penjara paling  lama  10 (sepuluh)  tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.00, 00  (  satu  miliar rupiah).

## SIMPULAN
Khusus Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  terdapat  larangan mengenai tindakan Aborsi Provocatus . Adapun regulasi hukum yang mengatur tentang  aborsi,  yaitu  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan,  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014 Tentang  Kesehatan Reproduksi. Akan tetapi  Undang – Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan diperbolehkan  terjadinya Abortus
Provocatus . Beberapa faktor p enyebab terjadinya  tindak  pidana abortus provocatus yaitu  ;  Faktor  ekonomi  , faktor  sosial  ,  faktor  sosial  ,faktor psikologis,  faktor  usia. Upaya hukum dalam  menanggulangi  tindak  pidana abortus  provocatus telah  diupayakan dengan  merumuskan  sanksi-sanksi untuk  para  pelaku  dalam  KUHP  dan Undang-undang
Kesehatan yang berlaku.  Supaya pelaku tindak pidana aborsi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Jika  salah  satu  faktor yang  melatarbelakangi  tindak  pidana aborsi  ini  adalah  rasa  malu  terhadap lingkungan sekitar maka peran keluarga serta lingkungan dapat lebih ditingkatkan  untuk  menekan  tindak pidana aborsi. Supaya setiap unsur yang terpenuhi  dari  pasal  yang  dilanggar
dapat  dibuktikan  dengan  perbuatan pelaku tindak pidana aborsi yang dapat menjadi  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA
CB. Kusmaryanto, SCJ , Kontroversi Aborsi , PT Grasindo, Jakarta, 2002
Darsi, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar, Jurnal FIS Vol. 2 No.2 Maret 2017
Emy  Puasa  Handayani  dan    Endro Purwand, Problematika Yuridis Peraturan  Pemerintah  No.  61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Dalam  Hubungannya  Dengan Terhadap  Tindakan  Aborsi, MIZAN, Jurnal    Ilmu Hukum ,
Volume 7 Nomor 2, Desember 2018
Hasnil Basri Siregar, Pengantar Hukum Indonesia,  Penerbit  Kelompok Studi  Hukum  dan  Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994
Ida  Bagus  Made  Putra  Manohara, Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi Pelaku  Tindak  Pidana  Aborsi Menurut  Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku (Kitab Hukum  Pidana  Dan  Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang  Kesehatan),  Jurnal Hukum  Volgeist  Volume  3 Nomor 1 Desember 2018
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lilis  Lisnawati,  Mirra  Noor  Milla, Dicky  C.  Pelupessy,  Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia,  Deviance:  Jurnal
Kriminologi Volume 3 Nomor 1 Juni 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan
Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169) Ratna  Suprapti. Etika  Kedokteran Indonesia . Edisi Pembaharuan. Penerbit Yayasan Bina Pustaka:
Jakarta, 2015 Sabungan Sibarani, Tinjauan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Abortus Provocatus pada Korban Pemerkosaan, Jurnal paradigma Hukum Pembangunan , Vol.  2 No.2 Mei-Agustus 2016 Saiful, Abortus dan Menstrual Regulation, Jurnal Islam Futura , Vol. VII, No. 1, Tahun 2008
Salim  Fauzi  Lubis,  Tindakan  Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus  Provocatus  Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA  LATA Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019
Subaidah  Ratna  Juita  dan  B.  Rini Heryanti,  Abortus  Provocatus Pada Korban Perkosaan Dalam Perspektif  Hukum  Pidana, Laporan  Penelitian Universitas Semarang, Agustus 2010
Undang-undang  No.39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999 Nomor 165)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan   (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009  Nomor  144, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 5063)
Yuke  Novia  Langie, Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado), Jurnal
Lex  et  Societatis,  Vol.  II/No. 2/Februari/2014