## Legalitas
Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri Yang Terlibat   Tindak  Pidana  Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan  Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri  di Wilayah  Hukum  Polres  Batanghari
Amir Syarifuddin, * Sarbaini, dan Eflan Delliansyah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122
* Correspondence email: sarbaini@unbari.ac.id
Abstract. The  abuse  and  circulation  of  Narcotics  has  now  penetrated  to  the  point  where  all  groups  become  victims.  Not  only ordinary people or teenagers who have become victims of narcotics abuse, even police officers who incidentally are law enforcers who  are  supposed  to  eradicate  the  illicit  traffic  of  narcotics  are  actually  involved  in  narcotics  abuse.  the  existence/or  role  of Propam  POLRI  is  very  much  needed  in  carrying  out  various  legal  actions  against  individual  members  of  the  Police  who  are involved in Narcotics abuse. The issues discussed in this thesis are: The Role of Propam in Managing Police Members involved in  Narcotics  Abuse  in  the  Legal  Area  of  the  Batang  Hari  Police  ,  Application  of  Government  Regulation  Number  03  of  2003 Concerning General Court Technical Implementation for Individual Police Members involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police, and Obstacles to efforts made in overcoming the obstacles encountered. Research Methodology yuridis empiris, Approach Used Law Approach, Conceptual Approach and Case Approach, research findings: 1. Role of Propam in managing Individual Police Members those involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police, this has been implemented. This can be seen from cases of narcotics use involving unscrupulous members of the National Police for the last  3  (three)  years,  namely  from  2020  to  2022  as  many  as  9  (nine)  cases  were  successfully  resolved,  2  The  application  of Government  Regulation  Number  03  of  2003  concerning  the  Technical  Implementation  of  General  Courts  for  Police  Members involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police has been implemented, this can be seen from the 9 (nine) members of the Batang Hari Police who have been involved in the use of narcotics for three the last year, namely from 2020 to 2022, the provisions of Government Regulation Number 03 of 2003.
Keywords: Propam, Enforcement against members in Narcotics Abuse and Implementation of Government Regulation Number 03 of 2003.
Abstrak. Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika saat  ini sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja  biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan oknum  aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut  terlibat  dalam penyalahgunaan    Narkotika.Guna    mengatasi  terhadap  oknum  anggota    Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  terlibat    dalam penyalahgunaan Narkotika maka keberadaan/atau peranan  Propam Polri  sangat di perlukan  sekali dalam melakukan berbagai tindakan hukum  terhadap oknum anggota Polri yang terlibat  dalam penyalahgunaan Narkotika.Permasalahan  yang dibahas dalam tesis  ini adalah: Peran  Propam Dalam Menangani Oknum  Anggota  Polri  yang terlibat  Peyalahgunaan  Narkotika  di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan  Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota  Polri   yang terlibat  Penyalahgunaan  Narkotika di Wilayah  Hukum  Polres  Batang Hari, dan Kendala  upaya    yang   dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Metodelogi Penelitian menggunakan penelitian Yuridis  Empiris,  Pendekatan    Yang    Digunakan  Pendekatan  undang-undang, Pendekatan  Konseptual    dan  Pendekatan Kasus, hasil  temuan penelitian: 1. Peran  Propam dalam menangani Oknum  Anggota  Polri  yang terlibat  Peyalahgunaan  Narkotika di Wilayah  Hukum Polres Batang Hari, sudah  dilaksanakan hal ini   dapat  dilihat   dari   kasus  penggunaan   narkotika   yang melibatkan  oknum  anggota Polri  selama 3 (tiga)  tahun  terakhir   yakni   tahun  2020 s/d 2022  sebanyak 9 (Sembilan) kasus berhasil   diselesaikan, 2.  Penerapan Peraturan   Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan   Teknis  Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota  Polri   yang terlibat  Penyalahgunaan  Narkotika di Wilayah  Hukum  Polres  Batang Hari sudah diterapkan hal ini  dapat dilihat  dari   ke 9 (Sembilan)  anggota Polres  Batang Hari yang  terlibat  dalam  penggunaan narkotika  selama  tiga  tahun  terakhir yakni tahun 2020 s/d 2022 terhadap  yang bersangkutan diberlakukan  ketentuan Peraturan Pemerintah  Nomor  03  Tahun 2003  dalam  penegakan  hukumnya.3. kendala dan upaya yang akan dilakukan guna mengatasi kendala kendala tersebut.
Kata  Kunci: Propam,  Penindakan  terhadap  anggota  dalam  Peyalahgunaan    Narkotika  dan  Penerapan  Peraturan  Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 .
Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri  Yang Terlibat Tindak  Pidana  Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri  di Wilayah  Hukum  Polres  Batanghari

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  berdasarkan  hukum  dan  berdasarkan  undang  undang  dasar  1945,  dengan  demikian diketahui    bahwa  semua  orang  di  mata  hukum  adalah    sama,  bahkan  dalam  penegakan  hukum  yang  tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Penegakan  hukum  terhadap  anggota  polisi  yang  terjerat  kasus  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika tentunya harus  dilakukan sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila  yang  melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum.
Adapun  yang    dimaksud    dengan  penyalahgunaan  Narkotika    itu    sendiri      adalah  penyalahgunaan  terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang.  Berbeda halnya dengan  penyalahguna  narkotika  itu  sendiri  dimana  penyalahguna  Narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan Narkotika  tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Menjadi  pertanyaan  mengapa    penyalahgunaan    narkotika    narkotika tersebut    dilarang  ?  bila    dilihat    dari  penjelasan  Undang  Undang  Nomor  35  tahun  2009  Tentang  Narkotika  dapat pahami    bahwa  narkotika  itu  dilarang  disalahgunakan karena  banyak  dampak  negatifnya  baik  untuk  diri  sendiri, keluarga,  lingkungan,  bahkan  untuk  ketahanan  nasional.Adapun    dampak    negatif    dari  penyalahgunaan  Narkotika tersebut  diantaranya:

## 1. Terinfeksi penyakit menular
Bagi  Anak  remaja  yang  menggunakan  narkoba  dengan  jarum  suntik  juga  berisiko  tinggi  mengidap penyakit yang bisa menular melalui darah. Contohnya seperti HIV, AIDS, dan Hepatitis B dan C.
Beberapa  jenis  narkoba  juga  bisa  merusak  organ  dalam  tubuh,  seperti  ekstasi  yang  bisa  menyebabkan gagal jantung dan gagal hati.
2. Dehidrasi
Dampak  narkoba  bagi  kesehatan  selanjutnya  adalah  menyebabkan  dehidrasi,  terutama  jenis  narkoba ekstasi. Jika kamu membiarkannya tanpa penanganan serius, kondisi tersebut dapat menyebabkan remaja mengalami kejang, serangan panik, halusinasi, nyeri dada, dan perilaku agresif.

## 3. Kebingungan dan hilang ingatan
Narkoba  mengandung  zat  gamma-hidroksibutirat  dan  rohypnol.  Zat  tersebut  dapat  menimbulkan  efek bingung dan hilang ingatan. Akibatnya, pengguna dapat mengalami gangguan koordinasi gerakan tubuh dan kesadaran pun menurun.

## 4. Penurunan prestasi
Tidak hanya itu saja, narkoba juga bisa memengaruhi kecerdasan anak remaja. Sebab obat-obatan tersebut bisa  merusak  memori  jangka  panjang  dan  jangka  pendek,  sehingga  akhirnya  mereka  akan  mengalami masalah pembelajaran dan memori di kemudian hari.

## 5. Gangguan fungsi otak
Narkoba juga bisa mengganggu perkembangan otak anak remaja. Otak anak-anak yang masih muda masih bertumbuh dan berkembang hingga mereka berusia pertengahan 20-an. Hal ini terutama berlaku untuk korteks prefrontal, yang digunakan untuk membuat keputusan.

## 6. Gangguan kesehatan mental serius
Penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan efek halusinasi, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan, dan paranoid. Selain itu, penggunaan narkoba jenis mariyuana dapat menyebabkan gangguan mental berupa depresi dan kecemasan. 1
Penyalahgunaan  dan  peredaran  Narkotika  saat    ini  sudah  merambah  sampai  kesemua  kalangan  menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja  biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan oknum  aparat kepolisian  yang notabene merupakan penegak hukum  yang seharusya  memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut  terlibat  dalam penyalahgunaan  Narkotika.
Guna mengatasi terhadap oknum anggota  Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat  dalam penyalahgunaan Narkotika maka keberadaan/atau peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) POLRI  sangat di perlukan  sekali dalam melakukan berbagai tindakan hukum  terhadap oknum anggota Polri yang terlibat  dalam penyalahgunaan Narkotika.
Profesi  dan  Pengamanan  (Propam)  adalah  salah  satu  wadah  organisasi  POLRI  berbentuk  Divisi  yang bertanggungjawab  kepada  masalah  pembinaan  profesi  dan  pengamanan  dilingkungan  internal  organisasi  POLRI
1 Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa , Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal. 1
Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri  Yang Terlibat Tindak  Pidana  Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri  di Wilayah  Hukum  Polres  Batanghari
disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah  KAPOLRI,  dari  banyaknya  kasus  pelanggaran  kode  etik  yang  terjadi,  seharusnya  Propam  Polri  dapat menghindarkan  diri  dari  kesan  menerapkan  asas  imunitas  untuk  melindungi  sesama  anggota  korps  dalam  berbagai penyelewengan.Selama  ini  polri  dituding  melindungi  anggotanya  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  karena ringannya hukuman hingga penegakan hukum kode etik yang kurang transaparan akibatnya masih ada saja anggota kepolisian  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  di  lapangan,  oleh  karena  itu  fungsi  dan  peranan  Propam dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting karena akan memberikan  dampak  terhadap  penegakan disiplin  anggota  Polri  terutama penegakan kode etik Polri agar tercipta profesionalitas Polri baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan Kepolisian itu sendiri.
Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis  dengan  peraturan  perilaku  maupun  ucapan  mengenai  hal-hal  yang  diwajibkan,  dilarang,  atau  tidak  patut dilakukan  oleh  anggota Polri.  Larangan  ini  digolongkan  menjadi  empat  bagian  yang  merupakan  ruang  lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri, yakni:
a. Etika kenegaraan; b. Etika kelembagaan; c. Etika kemasyarakatan; dan d. Etika kepribadian. 2
Lebih jelasnya  mengenai Etik Profesi Polri tersebut  di atas,  dapat dilihat  dari penjelasan  berikut   di bawah ini: a. Dalam hal etika kenegaraan, Setiap anggota Polri dilarang:
1. Terlibat dalam gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan UUD 1945;
2. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
3. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
4. menggunakan hak memilih dan dipilih;
5. dan/atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
b. Dalam etika kelembagaan,
Polisi dilarang untuk:
1. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau gratifikasi;
2. Mengambil  keputusan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  karena  pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga; menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain;
3. Menghindar atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang melakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
4. Menyalahgunaan  kewenangan  dalam  melaksanakan  tugas  kedinasan;  mengeluarkan  tahanan  tanpa  perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang;
5. Melaksanakan tugas   tanpa    perintah   kedinasan   dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## c. Dalam bagian etika kelembagaan,
Terdapat pula larangan bagi anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan, bawahan dan sesama anggota Polri. Selain itu, ada juga larangan bagi polisi yang bertugas melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik.  anggota Polri dilarang:
1. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi  lingkup  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya;  mencari-cari  kesalahan  masyarakat  yang  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyebarluaskan berita bohong atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
3. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
4. Bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang; mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan; melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan  tindakan  kepolisian;  dan  membebankan  biaya  tambahan  dalam  memberikan  pelayanan  di  luar
2 Nozel Saparingka, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana , PT. Sinar  Abadi  Sentosa,  Yogyakarta 2016. hal. 12.
Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri  Yang Terlibat Tindak  Pidana  Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri  di Wilayah  Hukum  Polres  Batanghari
ketentuan peraturan perundang-undangan.

## d. Dalam hal etika kepribadian
Setiap anggota Polri dilarang untuk:
1. Menganut  dan  menyebarkan  agama  dan  kepercayaan  yang  dilarang  oleh  pemerintah;  mempengaruhi  atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinan;
2. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, atasan dan/atau sesama anggota Polri;
3. Menjadi pengurus atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.
Dilihat    dari    tugas      Propam  itu    sendiri,    dimana    Propam  merupakan  salah  satu  wadah  organisasi  Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan  pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, secara  umum  tugas  Propam  adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan  pelayanan  pengaduan  masyarakat  tentang  adanya  penyimpangan  tindakan  anggota/PNS  Polri.  S e r t a mempidana  seseorang  masih  diperlukan  adanya  persyaratan  bahwa  orang  itu  yang  berbuat  mempunyai  kesalahan sebagaimana  itu  dirumuskan  dalam  Undang-undang,  maka  orang  tersebut  patut  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentutan yang berlaku dan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. 3
Selanjutnya    dilihat    bidang/wadah  fungsi  Propam  dari  sub  organisasi  disebut  terdiri    dari  beberapa  biro antara  lain:
1. Biro Paminal,
2. Biro Wabprof,
3. Biro Provos.
a. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;
b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
c. Fungsi penegakan disiplin  dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkankepada Biro Provos. 4
Dilihat    dari    Kewajiban      Divisi  Propam  Polri  dalam pelaksanaan    tugasnya,  menurut  Christina  Magdalena mempunyai kewajiban /menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:
1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk- petunjuk pelaksanaan fungsi Propam;
2. Pemantauan dan sepervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam;
3. pemberian  dukungan  ( back-up )  dalam  bentuk  baik  bimbingan  teknis  maupun  bantuan  kekuatan  dalam pelaksanaan fungsi Propam;
4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi Propam;
5. Pengumpulan,  pengolahan  dan  penyajian  serta  statistik  yang  berkenaan  dengan  sumber  daya  maupun  hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam;
6. Penyelenggaraan  fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS  POLRI,  termasuk  pemusatan  data  secara  nasional  dan  pemantauan/pengendalian  terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri;
7. Pelaksanaan  registrasi  penelitian  terhadap  proses  penanganan  kasus  dan  menyiapkan  proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan  hukuman  (disiplin/administrasi)  serta  memantau,  membantu  proses  pelaksanaan hukuman  dan  menyiapkan  keputusan  pengakhiran  hukuman  bagi  personil  yang  sedang/telah  melaksanakan hukuman (terpidana);
8. Pembinaan  dan  penyelenggaraan  fungsi  pertanggungjawaban  profesi  yang meliputi  perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaann dan penegakan
3 Bayu Yama Chandra, Abdul Bari Azed, dan M.Zen Abdullah. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika diLembagaPemasyarakatan Kelas II A Jambi
Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 61-76 http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.435
4 Christina Magdalena, Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 28.
Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri  Yang Terlibat Tindak  Pidana  Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri  di Wilayah  Hukum  Polres  Batanghari
etika profesi termasuk audit investigasi;
9. Pembinaan  dan  penyelenggaraan  fungsi  pengamanan  internal,  yang  meliputi  pengamanan  personil,  materil, kegiatan  dan  bahan  keterangan,  termasuk  penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan; pelanggaran/penyimpangan  dalam  pelaksanaan  tugas  Polri  pada  tingkat  pusat  dalam  batas  kewenangan  yang ditetapkan;
10. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum  dan penyelesaian perkara pelanggaran disipli pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan. 5
Untuk  syarat  menjadi  seorang  anggota  Propam  dibutuhkan  pengetahuan  dan  kehalian  dibidang  Propam, dimana keahlian yang di dapat harus diperoleh melalui pendidikan kejuruan Propam terlebih dahulu selama 1 (satu ) bukan di lembaga  pendidikan dan latihan Polri (LEMDIKPOL).
Dengan demikian, fungsi divisi Propam adalah sebagai penegak disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Selain itu, mereka juga bertugas melayani aduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri.
Divisi  Propam  sudah  ditetapkan  sejak  10  Oktober  2002  melaluiKeputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  70 Tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kemudian pelaksanaan tugasnya diatur berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/53/X/2002.
Propam dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dikenal sebutan Kadiv (Kepala Divisi) dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi/Irjen Pol (bintang dua).
Dari  data  yang  penulis  peroleh di Polres  Batang Hari,  mengenai  ketertibatan oknum  anggota  Polri  yang terlibat  dalam  tindak pidana penyalahgunaan narkotika  selama lama  3  (tiga)  tahun   terakhir yakni, tahun 2020 s/d 2022  sebanyak   9  orang   dengan  rincian  pada  tahun  2020 sebanyak 1  (satu) orang, tahun  2020  ada  3 (tiga) orang sedangkan  tahun 2022  sebanyak  5 (lima)  orang. Bila  dilihat  dari data  tersebut di atas  dimana  oknum Anggota Polres Batang Hari  yang terlibat  dalam penyalahgunaan Narkotika selama  tiga  tahun  terakhir yakni  tahun 2020 s/d 2022  mengalami peningkatan
Polres  Batang hari   yang penulis  jadikan  objek penelitian   terhadap  Tesis    yang  penulis   pilih  salah satunya  karena   diantara  Polres yang ada di wilayah hukum Polda  Jambi, dimana  Polres  Batang hari merupakan salah satu  diantara  Polres  yang  terbanyak anggotanya  yang terlibat  dalam penyalahgunaan  Narkotika.
Karena  itu  peran  dari  Propam  sangat  diperlukan  dalam  upaya    hukum  dan penegak disiplin  dalam rangkan  menjaga  ketertiban di lingkungan Polri  khususnya   di lingkungan Kepolisian  Resor  Batanghari.
Bila  dilihat  dari  Problem  hukum  yang  dihadapi  oleh  Propam  Polres  Batang  Hari dalam penanganan terhadap anggota  Polri  yang telibat  dalam  penyalahgunaan  narkotika, dimana unit  dari  satuan  Propam Polri  yang ada      di  Polres    Batang  Hari    dituntut    untuk      melaksanakan    peranannya      dalam  melakukan  penegakan    hukum khususnya  terhadap   anggota  Polri  yang  terlibat  narkotika,  namun  dalam  pelaksanaannya  penyidik  Propam polri menemuhi  beberapa  kendala    seperti   tenaga  penyidik  Propam  yang masih   terbatas  hanya ada  3  orang,  sarana dan prasarana   ruangan masih  terbatas begitu juga  anggaran  dalam  penangganan  perkara   sangat  terbatas.
Problema    hukum    lain    yang  juga    menjadi  permasalahan    adalah    dimana    oknum  yang    diperiksa  tidak bersifat  koorporatif, artinya  Ketika   diperiksa  tidak   memberikan  keterangan   yang  sebenarnya terkesan-kesan menyimpan sesuatu  Ketika  ditanya     seprti:  dari  mana  Narkotika  diperoleh ?,  Siapa-siapa  saja  oknum  yang terlibat  dalam  jaringan narkotika  tersebut
Selain  Problema   hukum  sebagaimana   penulis  kemukakan  di atas, dimana   saat  ini  bagi  oknum  anggota Polri yang terlibat  dalam  perkara  tindak pidana  dimana  dalam penegakan hukum yang  dilakukan,  diberlakukan pula   Peraturan  Pemerintah  Nomor  03  Tahun 2003  adalah   Peraturan  Pemerintah  Tentang  Pelaksanaan  Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam ketentuan  Pasal  2 Pemerintah  Nomor  03  Tahun 2003   dikatakan  bahwa : Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
Kemudian    di dalam Pasal 4  dikatakan : Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
Selanjutnya   ditegaskan  kembali   dalam Pasal 5: Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:
a. Tamtama  diperiksa  oleh  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia   berpangkat  serendah-rendahnya
Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri  Yang Terlibat Tindak  Pidana  Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri  di Wilayah  Hukum  Polres  Batanghari

## Bintara;
b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
c. Perwira  Pertama  diperiksa  oleh  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
d. Perwira  Menengah  diperiksa  oleh  anggota  Kepolisian  Negara  Republik    Indonesia  berpangkat  serendah- rendahnya Perwira Pertama;
e. Perwira  Tinggi  diperiksa  oleh  anggota  Kepolisian  Negara  Republik   Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.
Berdasarkan  latar belakang  yang telah di kemukakan di atas, sehingga adanya ketertarikan untuk penulisan ini  dengan  judul: Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri  yang terlibat   Tindak  Pidana Peyalahgunaan Narnotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota  Polri  di   Wilayah  Hukum  Polres  Batang Hari.

## METODE
Penelitian ini    dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  Yuridis Empiris.  Dimana  penelitian  ini  mencoba untuk meneliti terhadap  Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri  yang terlibat   Tindak  Pidana Peyalahgunaan Narnotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan  Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota  Polri  di   Wilayah  Hukum  Polres  Batang Hari.
Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama  dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama  adalah    Peran    Propam  Dalam  Menangani  Oknum      Anggota    Polri    yang  terlibat      Tindak    Pidana Penyalahgunaan Narnotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan  Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota  Polri  di  Wilayah  Hukum  Polres  Batang Hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori  yang  digunakan  dalam   membahas   terhadap   Peran  Propam Dalam Menangani Oknum  Anggota Polri  yang terlibat    Peyalahgunaan  Narnotika  di Wilayah  Hukum Polres Batang Hari, teori  yang  penulis  gunakan untuk  menganalisis  rumusan  permasalah tersebut  adalah  teori  peranan.
Adapun  yang dimaksud  peranan  diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban  tertentu.sedangkan  hak  dan  kewajiban  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  peran.oleh  karena  itu,  maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. 6 Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang  menempati  atau  memangku  suatu  posisi  dan  melaksanakan  hak-hak  dan  kewajiban  sesuaian  dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang  dijalankan  sesuai  dengan  keinginan  diri  lingkugannya.  Peran  secara  umum  adalah  kehadiran  di  dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. 7
Peran  dimaknai  sebagai  tugas  atau  pemberian  tugas  kepada  seseorang  atau  sekumpulan  orang.peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat.peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 8
Bila dilihat   dari  jenis-jenis peran  itu  sendiri,  dimana  jenis adalah sebagai berikut :
1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran  faktual  adalah  peranan  yang  dilakukan  seseorang  atau  lembaga  yang  didasarkan  pada  kenyataan  secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
6 R. Sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tanggerang: Karisma Publishing Group, 2019, hal.348
7 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta : Rajawali Press, 2012, hal.242
Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri  Yang Terlibat Tindak  Pidana  Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri  di Wilayah  Hukum  Polres  Batanghari
Lebih jelasnya   mengenai ketiga   jenis-jenis  peran  tersebut   di atas,  dapat  dilihat  pembahasan  berikut   di bawah  ini;

## Peran  normatif  adalah  peran  yang  dilakukan  seseorang  atau  lembaga  yang  didasarkan  pada  seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
Terkait  dengan  peran normative  dihubungan   dengan  Peran  Propam dalam menagani Oknum  Anggota  Polri  yang terlibat  Peyalahgunaan  Narnotika  di Wilayah  Hukum Polres Batang Hari  dapat  dilihat  dari  ketentuan  yang  telah ditentukan undang-undang  tentang  tugas  dan  wewenang   dari  propam itu   sendiri.
Dari  wawancara  penulis   dengan  Kasi  Propam  Polres  Batang  Hari  menjelaskan bahwa : Propam merupakan salah satu  wadah  organisasi  Polri  berbentuk  Divisi  yang  bertanggungjawab  kepada  masalah  pembinaan  profesi  dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf  Khusus  Polri  ditingkat  Markas  Besar  yang  berada  dibawah  KAPOLRI,  secara    umum    tugas    Propam    adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin  dan  ketertiban  di  lingkungan  Polri  dan  pelayanan  pengaduan  masyarakat  tentang  adanya  penyimpangan tindakan  anggota/PNS  Polri. 9
Selanjutnya  dari    wawancara    penulis    dengan    salah    seorang  anggota  Propam  Polres    Batanghari    menjelaskan menjelaskan bahwa: dilihat  bidang/wadah fungsi Propam dari  sub organisasi disebut terdiri  dari beberapa biro  antara lain: (1.Biro Paminal, 2. Biro Wabprof, dan 3.Biro Provos).
a. Fungsi pengamanan  dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;
b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
c. Fungsipenegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan  Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos. 10
Lebih  jelasnya  mengenai   ke-3 (tiga)  fungsi  dari  Propam  tersebut   di atas,  dapat   dilihat  penjelasan berikut   di bawah  ini:
a. Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri  dipertanggungjawabkan  kepada  Biro Praminal;
Adapun  fungsi  Propam  di bidang pengaman   di lingkungan  internal organisasi  polri,  dimana  tugas  dari anggota  atau unit  Propam  dalam  rangka  dan upaya  untuk  mengatasi  terhadap  setiap  anggota  dalam lingkungan internal  yang  bermasalah terutama    terhadap   pelanggaran   disiplin  yang  dilakukan   oleh  seorang  anggota polri  dalam  lingkup kerja disatuan  unit  masing-masing.
b. Fungsi  pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Propam yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disipli pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
c. Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan  kepada Biro Provos.
Sebagaimana   diketahui  fungsi    penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan   Polri merupakan suatu hal yang sangat penting  dilakukan  hal  ini terkait  dengan tugas  Polri adalah  melakukan  penegakan  hukum yang terjadi  di dalam  masyarat. Artinya  sebelum Polri  melakukan  penegakan  hukum yang ingin dilakukan, maka internalnya  sendiri  harus  memiliki disiplin yang  tinggi dalam lingkungan  internalnya. Karena  itu  tugas  unit  Biro provos  menjadi hal yang  sangat  penting.
Untuk  mengetahui  peran  Propam dalam menaganai oknum  anggota  Polri  yang terlibat    peyalahgunaan Narnotika  di wilayah  hukum Polres Batang Hari,  dari  wawancara  penulis  dengan   Kasi  Propam  Polres  Batang Hari  menjelaskan,      Bahwa    unit    Satuan    Propam    Polres    Batang  Hari      yang  merupakan    unit    yang    diberikan kepercayaan    dalam    rangka    penegakan    hukum    terhadap    setiap  oknum    yang    terlibat    dalam    penyalahgunaan narkotika sesuai  dengan  Tugas  Pokok  dan  kewenangan  yang   diberikan  hal tersebut  sudah  dilaksanakan  dengan seoptimal mungkin. Artinya  setiap anggota  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  disiplin   maupun   pelanggaran hukum tetap  diproses  sesuai  dengan  tingkat  kesalahan  yang   anggota lakukan. 11
9 AKP. Iswan  Hadi, Kasi  Propam  Polres  Batang  Hari ,   Wawancara  Penulis  25  Juli  2023
10 IFDA Esap Diputra, Penyidik  Propam Polres  Batanghari Wawancara   Penulis 25 Juli   2023.
11 AKP.Iswan  Hadi Kasi, Propam  Polres  Batang  Hari ,   Wawancara  Penulis  25  Juli  2023
Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri  Yang Terlibat Tindak  Pidana  Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri  di Wilayah  Hukum  Polres  Batanghari
Peran Ideal adalah   peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya  Unit  Satuan  Propam  sebagai  suatu  Unit  satuan    formal  tertentu  diharapkan  berfungsi  dalam  penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan  dalam lingkungan    internal    satuan    Polri  yang  ada    di  Polres    masing-masing  yang  mempunyai  tujuan  akhir    penegakan disiplin  bagi  seluruh  anggota  Polisi. Artinya ideal ini  dapat  dikatakan peranan yang nyata. Peran merupakan aspek dinamis  dari  kedudukan  (status)  yang  dimiliki  oleh  seseorang.    Anggota    Propam.  Melakukan    penindakan    dan penegakan hukum  terhadap khususnya  anggota Polri yang melanggar disiplin maupun  hukum ia  dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.
Terkait   dengan  peran  ideal  atau  peran  yang  seharusnya, seorang  angggota propam   seharusnya   anggota dalam melakukan  penangan perkara  terhadap  oknum anggota  polri  ia  bersikap  pair  dan  terbuka mengedepankan tugas  dan kewajibannya  dalam  melakukan  penanganan  perkara  tidak memandang  teman, senior   dan sebagainya sehingga  penegakan hukum  berjalan baik,  namun  kenyataanya  hal ini tidak  dapat  lakukan  oleh  penyidik Propam Polres  batang hari.
Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan  Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota  Polri   yang terlibat  Penyalahgunaan  Narkotika di Wilayah  Hukum  Polres Batang Hari .
Terkait   penerapan peraturan  Pemerintah   Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan  Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota  Polri   yang terlibat  Penyalahgunaan  Narkotika di wilayah  hukum  Polres  Batang Hari,    dari    wawancara    penulis      dengan      Kanit    Propam    Polres      Batang  Hari    menjelaskan:    Bahwa    dengan diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan  Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum  Anggota    Polri  bagi  oknum  yang    terlibat  kasus    Penyalahgunaan    Narkotika  di  Wilayah    Hukum    Polres Batang Hari,   terhadap mereka   telah   diterapkan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan  Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota  Polri,  dari 9 (Sembilan)  orang   yang  sudah  pernah diproses  diperadilan  umum  hanya  3  (tiga)  orang  saja  sedangkan  yang  6  (enam)  orang  hanya  diberikan  hukuman pembinaan saja dengan pertimbangan karena mereka ke 6 (enam) nya baru 1 kali melakukan pelanggaran . 12 Selanjutnya   dari  wawancara  penulis   dengan  Penyidik Propam Polres  Batang Hari  menjelaskan:   benar saya  sebagai  anggota  penyidik narkotika  Polres  Batang Hari dimana  selama  ini  terhadap  Oknum Anggota  yang terlibat  dalam  penyalahgunaan  narokita   terhadap  mereka    diterapkan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan  Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota  Polri,  dalam  hal  ini  mereka diadili    oleh    peradilan    umum  setelah  terbukti    bersalah,  kemudian    menjalahkan  hukuman      di  Lembaga Pemasayaratan  Kelas  II  B  Muara  bulian  sama  dengan  narapidana   lainnya. 13
Dari  wawancara  penulis  bebrapa  orang  oknum anggota  Polres Batang hari  yang pernah menjalani  hukuman dalam  kasus  penggunaan  Narkotika  dengan  inisial  (AP)  menjelaskan: Benar   selama  dalam  proses  penyidikan, penuntutan,  peradilan  sampai    pembinaan    dilembaga    pemasyarakatan    aparat    penegak  hukum    Propam    Polres Bantang  hari      telah    menerapkan  ketentuan    Peraturan    Pemerintah    Nomor  03  Tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota  Polri. 14
Selanjutnya  IK  menjelaskan: bahwa  Penyidik   Propam  Polres  Batang Hari  telah menerapkan   ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan  Teknis Peradilan Umum setiap oknum  Anggota Polri   terlibat   dalam   tindak  pidana   sebagaimana  yang  telah  saya  jalankan. 15
Kemudian  ST,  menjelaskan bahwa   terhadap  anggota   Polri yang  terlibat  dalam  perkara  tindak  pidana, sebelum   dilakukan pemeriksaan  oleh  Penyidik  propam   dijelaskan  bahwa  proses  hukum  yang  dijalankan sama dengan  Masyarakat  sipil, artinya  ketentuann  Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum setiap oknum  Anggota  Polri   terlibat   dalam   tindak  pidana     diperlakukan. 16 Selanjutnya   Kanit Propam  Polres  Batang Hari  menjelaskan   bahwa:  Peraturan  Pemerintah  Nomor  03 Tahun 2003  adalah  Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota
12 AKP. Iswan  Hadi Kasi  Propam  Polres  Batang  Hari ,   Wawancara  Penulis  25  Juli  2023
13 IPDA. Esap Diputra, Penyidik  Propam Polres  Batanghari Wawancara   Penulis 25 Juli   2023.
14 AP, Oknum  Anggota  Polres  Batang Hari  yang  pernah  diproses oleh  Satuan  Unit  Propam  Polres  Batang Hari , Wawancara Penulis  25  Juli    2023.
15 ST, Oknum  Anggota  Polri Polres  Batang  Hari  yang pernah menjalani Proses  Hukum, Wawancara   Penulis  25  Juli 2023.
16 IK, Oknum  Anggota  Polri Polres  Batang  Hari  yang pernah menjalani Proses  Hukum , wawancara  penulis   25  Juli  2023.
Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri  Yang Terlibat Tindak  Pidana  Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri  di Wilayah  Hukum  Polres  Batanghari
Kepolisian Negara Republik  Indonesia.  Dalam ketentuan  Pasal  2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  03  Tahun 2003 dikatakan    bahwa  :  Proses  peradilan  pidana  bagi  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara  umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Jadi Peraturan  Pemerintah  Nomor  03 Tahun 2003  adalah  Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 17

## SIMPULAN
1. Peran  Propam dalam menaganai Oknum  Anggota  Polri  yang terlibat  Peyalahgunaan  Narkotika  di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, belum  berperan  secara  maksimal karena   masih  ditemui  beberapa  kendala 2. Penerapan  Peraturan    Pemerintah    Nomor  03  Tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan    Teknis  Institusional  Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota  Polri   yang terlibat  Penyalahgunaan  Narkotika di Wilayah  Hukum  Polres  Batang Hari  belum efektif diterapkan  dimana  terhadap  kasus  yang melibatkan oknum aparat  kepolisian  yang  dipolres Batanghari  proses  hukumnya  diberlakukankan  sama  dengan  Masyarakat  umum  lainnya akan tetapi ada juga yang masih dilakukan pembinaan saja dari satuanya karena rasa tenggang rasa dan soliditas sesama anggota Polri. 3. Kendala   dalam  Penanganan terhadap Oknum Anggota  Polri   yang  terlibat  penyalahgunaan narkotika  serta Penerapan  Peraturan    Pemerintah    Nomor  03  Tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan    Teknis  Institusional  Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota  Polri   di Wilayah  Hukum  Polres  Batang Hari, antara lain:
1. Masih kurangnya  tenaga  penyidik  anggota  Provam, dimana Tenaga  Penyidik Propam  yang ada  saat  ini hanya  ada  3.
2. Masih adanya rasa tenggang rasa dan solidaritas sesama anggota Polri.
3. Dari  segi   sarana  dan  prasarana  yang dimiliki.
4. Dana  Operasional  dalam Penangganan  setiap  Perkara  masih  dirasakan  Kurang.
Upaya  yang dilakukan  dalam mengatasi  kendala  yang  ditemui:
- Terkait  Persoalan  Tenaga   Peyidik  dari satuan  Unit  Propam  Polres Batang hari  untuk  saat  ini  hanya  ada 3 (dua)  orang  yang  tentunya  sangat menghambat   kinerja   anggota  penyidik  provam  Polres  Batang hari dimana  saat  ini  sudah   dilakukan penambahan   sebanyak  3 orang  anggota.
- Terkait    Masih  adanya  rasa  tenggang  rasa  dan  soliditas  sesama  anngota  Polri  upaya  yang  dilakukan  adalah anggota Propam di wajibkan untuk bekerja secara Profesional dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang  berlaku  guna  mendukung    kelancaran    dan  kenyaman    dalam    melakukan  penegakan    hukum    yang dilakukan. Dengan  bekerja secara Profesional dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)  pemeriksaan dan penyidikan akan mendapatkan hasil yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa , Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal. 1 Nozel Saparingka, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana , PT. Sinar  Abadi  Sentosa, Yogyakarta 2016. hal. 12.
Bayu  Yama  Chandra, Abdul  Bari Azed,  dan  M.Zen Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika diLembagaPemasyarakatan Kelas II A Jambi Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 61-76 http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.435
Christina  Magdalena, Peranan  Profesi  dan  Pengamanan  (Propam)  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 28. R. Sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tanggerang: Karisma Publishing Group, 2019, hal.348 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta : Rajawali Press, 2012, hal.242 AKP. Iswan  Hadi, Kasi  Propam  Polres  Batang  Hari ,   Wawancara  Penulis  25  Juli  2023 IFDA Esap Diputra, Penyidik  Propam Polres  Batanghari Wawancara   Penulis 25 Juli   2023. AKP.Iswan  Hadi Kasi, Propam  Polres  Batang  Hari ,   Wawancara  Penulis  25  Juli  2023 AKP. Iswan  Hadi Kasi  Propam  Polres  Batang  Hari ,   Wawancara  Penulis  25  Juli  2023 IPDA. Esap Diputra, Penyidik  Propam Polres  Batanghari Wawancara   Penulis 25 Juli   2023.
AP, Oknum  Anggota  Polres  Batang Hari  yang  pernah  diproses oleh  Satuan  Unit  Propam  Polres  Batang Hari , Wawancara   Penulis  25  Juli    2023.
17 AKP. Iswan  Hadi Kasi  Propam  Polres  Batang  Hari ,   Wawancara  Penulis  25  Juli  2023.
Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. Peran  Propam Dalam Menangani Oknum   Anggota  Polri  Yang Terlibat Tindak  Pidana  Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri  di Wilayah  Hukum  Polres  Batanghari
ST, Oknum  Anggota  Polri Polres  Batang  Hari  yang pernah menjalani Proses  Hukum, Wawancara   Penulis  25 Juli    2023.
IK, Oknum  Anggota  Polri Polres  Batang  Hari  yang pernah menjalani Proses  Hukum , wawancara  penulis   25 Juli  2023.
AKP. Iswan  Hadi Kasi  Propam  Polres  Batang  Hari ,   Wawancara  Penulis  25  Juli  2023.