## THE STUDY OF PUBLIC LEVEL AWARENESS ON WASTE MANAGEMENT TO BE GOOD CITIZENS
KAJIAN TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK

## Dwizky Agustiana
Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI Email : adwizky@gmail.com

## ABSTRACT
The interrelationship of humans and the environment is very influential when people do not keep their environment,  that  is  will  not  provide  comfort  to  human  will  not  even  provide  a  good  life  for  human beings.  Based  on  data  from  the  World  Bank,  that  writers  get  on  the  internet  (www.hijauku.com) Indonesia  said  the  national  solid  waste  production  reached  151  921  tons  per  day.  Research  is research  using  a  quantitative  approach  to  the  study  of  descriptive  methods  to  study  the  form  of random  sampling.  Data  were  obtained  through  questionnaires,  observation,  documentation  studies, literature studies, and interviews as supporting data. The results showed that: (1) Knowledge Village community Karangsong about waste management in Indramayu district still did not know better waste management. (2) The level of public awareness in the village Karangsong about waste management is still low. (3) the effectiveness of facilities and infrastructure  that support is still not effective, this in because of the lack of facilities and infrastructures are active and can be used properly
Keywords: Legal awareness, waste management, the Good Citizen

## ABSTRAK
Hubungan  timbal  balik  manusia  dan  lingkungannya  sangat  berpengaruh  ketika  manusia  tidak menjaga  lingkungannya,  lingkungan  tidak  akan  memberikan  kenyamanan  kepada  manusia,  bahkan tidak  akan  memberikan  kehidupan  yang  baik  bagi  manusia.  Berdasarkan  data  Bank  Dunia  yang penulis  dapatkan  di  internet  (www.hijauku.com)  Indonesia,  menyebutkan  produksi  sampah  padat secara  nasional  mencapai  151.921  ton  per  hari.  Hal  ini  berarti,  setiap  penduduk  Indonesia membuang  sampah  padat  rata-rata 0,85  kg  per  hari.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode  studi  Deskriptif  dengan  bentuk penelitian  sampling  random.  Data  diperoleh  melalui  angket,  observasi,  studi  dokumentasi,  studi literatur,  dan  wawancara  sebagai  data  pendukung.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa;  (1) Pengetahuan  masyarakat  Desa  Karangsong  tentang  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Indramayu masih belum mengetahui pengelolaan sampah yang baik. (2) Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa  Karangsong  tentang  pengelolaan  sampah  masih  rendah.  (3)  efektifitas  sarana  dan  prasarana yang menunjang masih belum efektif, ini di karenakan kurangnya sarana dan prasara yang aktif dan dapat terpakai dengan layak.
Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pengelolaan sampah, Warga Negara Yang Baik
Masyarakat  adalah  komponen  penting keberadaan sebuah Negara. Masyarakat mencerminkan  keberadaban  sebuah  Negara, artinya  sebuah  Negara  dapat  dilihat  dari
kepribadian masyarakatnya. Masyarakat adalah sebuah  kesatuan  yang  saling  berhubungan untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  seperti  yang diungkapkan oleh Kretch, dkk dalam
Sumaatmadja (2012: 34) “ a society is that it  is an  organized  collectivity  of  interacting  people whose  activities  become  centered  around  a  set of  common  goals,  and  who  tend  to  share common  beliefs,  attitudes,  and  modes  of action”.
Berdasarkan definisi di atas masyarakat tidak  lain  adalah  kolektivitas  interaksi manusia terorganisasi  yang  kegiatannya  terarah  pada sejumlah tujuan yang sama dan berkecenderungan memberikan keyakinan, sikap,  dan  bentuk  tindakan  yang  sama.  Oleh karena itu, sebuah masyarakat dapat mencerminkan kepribadian sebuah Negara.
Indonesia sebagai Negara padat penduduk  memilki  masalah  yang  cukup  serius dalam  hal  kebersihan  lingkungan.  Sampah selalu  menjadi  masalah  tersendiri  di  tiap-tiap Negara,  Halnya  yang  pernah  terjadi  di Kabupanten  Bandung  Barat  beberapa  waktu lalu, terjadinya longsor sampah yang menyebabkan  rusaknya  beberapa  pemukiman masyarakat  sekitarnya.Selain  itu  sampah- sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat  di  pasar,  setiap  harinya  cukup menyumbangkan  beban  sampah  yang  cukup tinggi.
Berdasarkan Penjelasan dari Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu    hanya  memiliki  empat  TPA  yaitu TPA  Pecuk,  Kertawinangun,  Mekarjati,  dan TPA Kebulen. Keempat TPA ini hanya dua saja yang  berjalan  yaitu  TPA  Pecuk  dan  TPA Kertawinangun. Berdasarkan data yang dihimpun  oleh  peneliti  dari  Dinas  Kebersihan dan  Pertamanan  di  dapatkan  data  rata-  rata pengangkutan  sampah,  untuk  sekali  angkut rata-rata  5,16  dalam  hitungan  kubik  dan perharinya  sampah  yang  masuk  kedalam  TPA Pecuk  yaitu  rata-rata  sebanyak  171,15  dalam hitungan  kubik,  dari  hasil  kalkulasi  data  di dapat  bahwa  pada  bulan  desember  pemasukan sampah  mencapai  6.234,3  dalam  hitungan kubik untuk tahun 2010. Dari tingginya sampah yang  dihasilkan  setiap  harinya,  mengusik perhatian  penulis  untuk  meneliti  Desa  yang berpotensi menyumbangkan sampah terbesar di kabupaten Indramayu.
Desa Karangsong Kabupaten
Indramayu,  merupakan  salah  satu  Desa  di Kecamatan  Indramayu  yang  jarak  darikota cukup  dekat  dengan  Kota,  namun  dalam kebersihan  Desa  Karangsong  ini  masih  terlihat
kurang  mendapat  perhatian  yang  serius.  Ini dapat  terlihat  dari  kurangnya  kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Indramayu telah memfasilitasi  masyarakat  dengan  menyediakan TPSS (tempat pembuangan sampah  sementara) disetiap  Desa,  namun  masih  saja  ditemukan beberapa  titik  yang  masih  digunakan  sebagai tempat  pembuangan  sampah,  padahal  tempat tersebut  bukan  tempat  yang  diperkenankan untuk  pembuangan  sampah,  bahkan  banyak ditemukan masyarakat yang membuang sampah di pelataran sungai.
Sampah rumah  tangga adalah komoditi utama  yang  meresahkan  di  berbagai  kota  di Indonesia,  hal  ini  harus  segera  di  selesaikan, karena  dapat  mengganggu  kesehatan  dari masyarakatnya itu sendiri serta dapat menurunkan  fungsi  alam.  Oleh  karena  itu dibutuhkannya kesadaran dan perilaku manusia yang mengarah pada proses pemulihan lingkungan,  sebagaimana  yang  tertera  pada UUD  NRI  Pasal  28H  ayat  1:    “Setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan”.  Kemudian dalam  Undang-Undang  No  18  Tahun  2008 tentang    Pengelolaan  Sampah  pada  Bab  IV Pasal 11 dan Pasal 12 yaitu mengenai Hak dan Kewajiban disebutkan bahwa:
Pasal 11 1. Setiap orang berhak:
a. Mendapatkan  pelayanan  dalam pengelolaan  sampah secara baik dan
berwawasan lingkungan  dari  pemerintah, pemerintah  daerah,  dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b. Berpartisipasi  dalam  proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c. Memperoleh  informasi yag benar,  akurat,  dan  tepat  waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi  karena  dampak negatif  dari  kegiatan  tempat pemrosesan akhir sampah; dan
e. Memperoleh  pembinaan  agar dapat melaksanakan pengelolaan  sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Pasal 12 Setiap  orang  dalam  pengelolaan sampah  rumah  tangga  dan  sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani
sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
Dari  landasan  di  atas,  terlihat  bahwa hubungan manusia dengan alam sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk kelangsungan hidupya, sementara itu lingkungan memerlukan manusia untuk  pemeliharaannya.  Dalam  kaitan  ini, Sumaatmaja  (2012:  14)  mengatakan  manusia dengan  alam,  ada  dalam  konteks  keruangan yang  saling  mempengaruhi,  kadar  saling pengaruh  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh tingkat  penguasaan  manusia  terhadap  ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Atas dasar IPTEK  tersebut,  ada  masyarakat  manusia  yang masih  sangat  bergantung  pada  alam,  ada  yang mampu  menyesuaikan  diri,  dan  ada  pula  yang sudah mampu mengelola serta memanfaatkannya bagi kesejahteraan mereka.
Setiap  Warga  Negara,  dipundaknya terpikul  tanggung  jawab  yang  tidak  ringan dalam  hubungannya  dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan  lingkungan  alam  tersebut,  antara lain dapat diwujudkan dengan contoh sikap dan perilaku  memelihara  kebersihan  lingkungan, contoh kecil tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan  kondisi  lingkungan  yang  baik,  dan kondisi  lingkungan  yang  baik  ini  akan  tercipta bila ada upaya sadar dari masyarakat untuk ikut menjaga  lingkungan  nya,  sebagaimana  yang tertera  pada  Undang  Undang  No  32  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 67 yaitu tentang kewajiban  :  “setiap  orang  berkewajiban memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.
Dari  landasan  hukum,  data  dan  fakta yang  tertera  di  atas  terlihat  bahwa  masyarakat berkewajiban ikut memelihara fungsi lingkungan  dan  mengendalikan  pencemaran.
Adapun  tingkat  kesadaran  hukum  menurut  N. Y.  Bull  yang  dikutip  oleh  Kosasih  Djahiri (1985: 24), tingkat kesadaran akan nilai/ moral/ norma  hukum/  kepatuhan/  kecintaan  dan  lain- lain  ialah:
a. Kesadaran yang bersifat
anomous, kesadaran atau kepatuhan yang  tidak  jelas  dasar  dan  alasan atau  orientasinya.  Tentunya  ini yang paling rendah dan labil.
b. Yang  bersifat heteronomous, yaitu kesadaran/ kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap  sebab  mudah  berubah  oleh keadaan atau suasana.
c. Kepatuhan  yang  bersifat sosio- nomous, yaitu  yang  berorientasi kepada  kiprah  umum  atau  karena khalayak ramai.
d. Kesadaran yang bersifat
autonomous adalah  terbaik  karena didasari  oleh  konsep  atau  landasan yang ada dalam diri sendiri.
Selain  itu  ada  pendapat  ahli  lain  yang sesuai dengan pendapat diatas dapat disimpulkan  bahwa  untuk  melihat  tingkat kesadaran seseorang antara lain:
a. Patuh/  sadar  karena  takut  pada orang/ kekuasaan/
paksaan
(authority oriented) .
b. Patuh/  sadar  karena  ingin  di  puji ( good boy - nice girl ).
c. Patuh Karena kiprah umum/ masyarakat (contract legality).
d. Taat  atas  dasar  adanya  aturan  dan hukum  serta  untuk  ketertiban (law and order oriented), dalam Kosasih Djahiri (1985: 25).
Dari  uraian  data  dan  fakta  yang  telah peneliti  uraikan  maka  peneliti  akan  melakukan sebuah  penelitian  dengan  judul  Kajian  Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pengelolaan  Sampah  Untuk  Menjadi  Warga Negara  Yang  Baik  (Studi  Deskriptif  di  Desa Karangsong Kabupaten Indramayu).
Dalam  rumusan  masalah  yang  menjadi pokok  permasalahan  sesuai  dengan  latar belakang  yang  telah  di  jelaskan  tadi  adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengetahuan masyarakat di Desa Karangsong  Kabupaten  Indramayu  tentang Pengelolan Sampah?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum Masyarakat  di  Desa  Karangsong  Kabupaten Indramayu dalam proses pengelolaan sampah?
3. Bagaimana  efektifitas  sarana  dan  prasarana yang  menunjang  dalam  proses  pengelolaan sampah  yang  terdapat  di  Desa  Karangsong Kabupaten Indramayu?

## METODE
Dalam  suatu  penelitian  metode  sangat diperlukan  agar  data  yang  diperoleh  dapat dipertangggungjawabkan  kebenarannya  secara objektif, rasional dan ilmiah. Menurut Sugiyono  (2011:  2)  “metode  penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu”. Berdasarkan  uraian  di  atas,  metode  penelitian digunakan untuk memperolah cara-cara/metode dalam  memperoleh  dan  mengamati  data sehingga  akan  dihasilkan  data-data  yang  tepat serta sesuai dengan tujuan penelitian.
Sebagaimana dijelaskan diatas, penelitian ini menggunakan metode deskriptif.Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan  sebuah  fenomena  atau  fakta fakta  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono (2011:  7)  Pendekatan  kuantitatif  merupakan prosedur  penelitian  yang  menjelaskan  dan menguji  hubungan  atau  pengaruh  antara variable-variabel  penelitian.  Variable-variabel tersebut sebagai obyek penelitian yang didefinisikan dalam bentuk operasional variable masing-masing  dan  dituangkan  ke  dalam instrument penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan suatu  proses  yang  paling  penting  dalam  suatu penelitian.  Menurut  Sugiyono  (2012:  224) teknik pengumpulan data adalah: Langkah yang peling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama  dalam  penelitian  adalah  mendapatkan data.  Tanpa  mengetahui  teknik  pengumpulan data,  maka  peneliti  tidak  akan  mendapatkan data  yang  memenuhi  standar  data  yang ditetapkan.
Dalam penelitian ini, untuk memperoleh  data  dalam  suatu  penelitian digunakan beberapa teknik penelitian yakni : 1)
Angket;  2)  Wawancara;dan  3)  Observasi.  Oleh karena  itu,  dengan  berada  secara  pribadi  di lapangan  peneliti  mempunyai  kesempatan mengumpulkan  data  yang  kaya,  yang  dapat dijadikan  dasar  untuk  memperoleh  data  lebih banyak, rinci dan lebih cermat.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian menggunakan statistic deskriptif.  Statistic  deskriptif  adalah  statistic yang  digunakan  untuk  menganalisis  data dengan cara mendeskripsikan
atau menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk umum  atau  generalisasi  menurut  Sugiyono dalam skripsi (Gustianingrum, 2013: 11)”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  dari  hasil  Penelitian  yang dilakukan  oleh  penulis  di  lapangan  kepada masyarakat Desa Karangsong Kabupaten Indramayu,  ditemukan  beberapa  fakta  sebagai berikut :
1. Banyaknya  sampah  non  organik  yang masih dibiarkan berserakan di sisi jalan yang notabene bukan di bak penampung  sampah  yang  telah  di siapkan  oleh  aparatur  desa,  hal  ini dapat  menyebabkan  tempat  tersebut terlihat kumuh.
2. Air  sungai  berubah  warna  menjadi hitam  pekat  dan  berbau  dan  bau tersebut  bercampur  dengan  bau  ikan asin yang sedang di jemur sehingga ini dapat  mengganggu  pernafasan  dari orang  orang  yang  melintasi  tempat tersebut.
3. Pengetahuan Masyarakat Desa Karangsong  masih  belum  mengetahui sepenuhnya tentang
pengeolaan sampah  yang  baik  dan  berwawasan lingkungan,  hal  ini  di  karenakan minimnya  sosialisasi  dan  pembekalan yang  diberikan  oleh  dinas  terkait kepada  masyarakat  desa  karangsong. Pengelolaan  sampah  yang  dilakukan oleh  sebagian  besar  Masyarakat  desa Karangsong  masih  tergolong  merusak lingkungan,  contohya  masih  membuag sampah  di  kali  atau  irigasi,  masih membakar  sampah,  dan  masih  banyak warganya  yang  hanya  membuang sampah  di  pinggir  jalan  dengan
keadaan  sampah  terurai,  jelas  hal  ini dapat mencemari tanah karna sampahnya dan udara karna baunya.
Adapaun  terkait  dengan  Dinas  Kebersihan dan  Pertamanan  khususnya  dalam  bidang Kebersihan  mempunyai  hambatan  dalam  hal pelaksanaannya,  Menurut  narasumber  bahwa memang  dalam  pelaksanaanya  masih  belum sesuai dengan tugas pokok Dinas Kebersihan.Adapun beberapa hambatan yang di alami  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  yaitu sebagai berikut :
1. Dalam sarana transportasi masih dirasa kurang mencukupi, total armada pengangkut  belum  mencukupi  dalam pengangkutan,  ini  dikarenakan  jumlah TPS yang terlalu banyak tidak sebanding  dengan  jumlah  total  armada yang  siap  untuk  mengangkut  sampah dari TPS ke TPA.
2. Belum  adanya  TPS  3R  dan  tempat penampungan  sampah  terpadu  (TPST) sedangkan  menurut  PERMEN  RI  No
81  tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga dianjurkan  menggunakanTPS  3R  dan TPST  untuk  mengolah  sampah  dan
mendaur ulang berdasarkan jenis sampahnya.
3. Kurangnya  Tempat  Pemrosesan  Akhir (TPA)  sampah  yang  aktif,  dan  juga cara pemrosesannya yang masih menggunakan  sistem  open  dumping (penumpukan  terbuka)  dan  teknik Urug.  Ssedangkan  didalam  PERMEN RI  No  81  tahun  2012  tentang pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga pemrosesanakhir  sampah  yang  efektif yaitu  dengan  menggunakan  teknologi ramah  lingkungan  yang  biasa  disebut program 3R (reduce, reuse, recycle).
Dalam  bagian  pembahasan  ini,  penulis akan  menganalisis  hasil  penelitian  yang diperoleh  dengan  berlandaskan  teori  yang berhubungan dengan tingkat  kesadaran hukum. Selain itu pembahasan hasil penelitian bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  dan kejelasan  atas  hasil  yang  diperoleh  sebagai jalan  untuk  memperoleh  kesimpulan  pada akhirnya bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum
Masyarakat  Tentang  Pengelolaan  Sampah Untuk Menjadi Warga Negara Yang Baik.
Definisi  Pengetahuan  menurut  kamus besar  bahasa  Indonesia  (2002)  adalah  segala sesuatu  yang  diketahui,  segala  sesuatu  yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).  Sedangkan  menurut  Notoadmodjo (2003)  yang  tersedia  pada www.blogspot.com bahwa  Pengetahuan  ialah  merupakan  hasil “tahu” dan ini  terjadi  setelah orang melakukan penginderaan  terhadap  suatu  obyek  tertentu. Penginderaan  terjadi  melalui  panca    indera manusia yaitu : indera penglihatan, pendengaran,  penciuman,    rasa  dan  raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.
Pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan  sampah  merupakan  salah  satu unsur  yang  paling  penting  untuk  membangun masyarakat untuk menjadi Warga Negara yang baik.  Pengelolaan  sampah  sudah  diatur  dalam Undang-Undang  No.18  tahun  2008  Tentang Pengelolaan Sampah.Menurut UU No. 18 tahun 2008  Tentang  Pengelolaan  Sampah,  yang  di maksud  dengan  pengelolaan  sampah  adalah kegiatan  yang  sistematis,  menyeluruh,  dan berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan dan penanganan sampah.
Sampah  adalah  sisa  kegiatan  sehari- hari  manusia  dan/atau  proses  alam  yang berbentuk  padat.  Sampai  saat  ini  sampah menjadi masalah bersama yang harus diselesaikan  secara  bersama-sama  antara  pihak masyarakat,  aparatur  desa,  pemerintah  daerah, dan    pemerintah    pusat.  Beranjak  dari  masalah tersebut  peneliti  ingin  mengetahui  tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Karangsong Kec.  Indramayu  Kab.  Indramayu  tentang pengelolaan sampah.
Dari  hasil  angket  tentang  indikator pengetahuan  masyarakat  tentang  pengelolaan sampah  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Karangsong Kec.  Indramayu Kab.  Indramayu tentang  pengelolaan  sampah  masih  sangat rendah.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih kurangnya TPS di tiap-tiap pemukiman warga terutama  di  setiap  RW.    Selain  itu  juga sampah    yang  dihasilkan  oleh  rumah  tangga, masyarakat belum mebiasakan untuk memisahkan  antara  sampah  organik  dan anorganik    yang  masih  bisa  untuk  di  daur ulang    dan  dapat  dipisahkan  kemudian  di
proses  ulang  di  tempat  pengolahan  sampah terpadu  (TPST).  Rendahnya  sosialisasi  dari aparatur  setempat  baik  aparatur  desa  maupun pemerintah  daerah    agar  mampu  merangsang minat  masyarakat  untuk  ikut  berperan  aktif dalam  hal  menjaga  lingkungan  sekitar. Menurut  Mac  Iver  dan  Page  (Ranjabar  2006: 10) berpendapat bahwa :
Masyarakat  ialah  suatu  sistem  dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan  kerja  sama  antara  berbagai kelompok  dan  penggolongan,  dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.
Keseluruhan  yang  selalu  berubah  ini kita  namakan  masyarakat.  Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.
Oleh  karena  itu  akan  baik  sekali  jika masyarakat  dihimbau  untuk  ikut  berperan  aktif dalam  menjaga  menjaga  lingkungan  agar  tetap bersih  dan  sehat,  jika  hal  tersebut  diharapkan akan  tumbuh  suatu  kebiasaan  yang  akan berakibat  pada  tmbuhnnya  kebudayaan  di dalam  masyarakat,  hal  tersebut  sependapat menurut  Selo  Soemardjan  (Ranjabar  2006:10) bahwa  “masyarakat  adalah  orang  yang  hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan”.
Pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan  sampah  masih  sebatas  pada pembuangan di tempat-tempat sementara (TPS).  Mayarakat  membuang  sampah  di tempat-tempat  pembuangan  sampah  disekitar wilayahnya  seperti  di  bak-bak  penampungan sementara,  penampungan  di  pinggir-pinggir kali  kemudian  setelah  sampah  menumpuk masyarakat  membakarnya.  Sehingga  masih terdapat  sisa-sisa  sampah  yang  berserakan  di pinggir-pinggir jalan. Hal tersebut mengakibatkan  kurang  indahnya  pemandangan yang  dihasilkan  oleh  sampah-sampah  rumah tangga.
Menurut  Soerjono  Soekanto  dalam kesadaran hukum dan kepatuhan hukum (1982 : 152) bahwa :
“Yang  dimaksud  kesadaran  hukum sebenarnya  merupakan  kesadaran  atau nilai  nilai  yang  terdapat  di  dalam  diri manusia  tentang  hukum  yang  ada  atau hukum  yang  diharapkan  ada.Dimana nilai  nilai  yang  terdapat  dalam  diri manusia  itu  merupakan  hasil  dari
pengalaman tentang faktor yang mendukung  dan  yang  menghalangi usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhan utamanya.Kemudian nilai-nilai tersebut akan terkonsolidir dan akan membentuk  system  nilai-nilai  yang mencakup  konsepsi  konsepsi  atau patokan-patokan  abstrak  tentang  apa yang  dianggap  baik  dan  apa  yang dianggap buruk”.
Dari  pendapat  diatas,  dapat  dijelaskan bahwa  seseorang  dikatakan  sadar  hukum apabila  perilaku  seseorang  tersebut  sesuai dengan  yang  dikehendaki  oleh  hukum,  tanpa mesti  mempertimbangkan  apakah  seseorang tersebut  mengetahui  secara  eksplisit  adanya peraturan atau tidak. Dengan demikian kesadaran  hukum  seseorang  itu  tidak  secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya,  tetapi  penilaian  terhadap seseorang  bahwa  seseorang  itu  memiliki kesadaran  hukum  yang  tinggi  ataupun  rendah lebih  dipengaruhi  oleh  system  nilai  yang diyakini  oleh  si  pelaku  bahwa  perbuatan seseorang  itu  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan nilai-nilai yang dihidup di masyarakat.Penilaian terhadap  kesadaran  hukum  seseorang  dengan demikian memiliki tingkat subjektivitas penilaian yang sangat tinggi.
Hasil  penelitian  diatas  menunjukan  bahwa penilaian  terhadap  kesadaran  hukum  individu melalui  standar  penilaian  akan  pengetahuan hukum  positif  yang  dimiliki  individu  tersebut masih  sangat  relatif,  dikarenakan  sipelakunya sendiri  memiliki  persepsi  sendiri  terhadap hukum yang dimaksud.
Pengetahuan  hukum  menurut  Salman (1993  :  40)  adalah  “Pengetahuan  seseorang mengenai  beberapa  perilaku  tertentu  yang diatur  oleh  hukum.  Sudah  tentu  hukum  yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak  tertulis”.Pengetahuan  tersebut  berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
Pengetahuan  hukum  merupakan  salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat  kesadaran  masyarakat  akan  hukum. Soerjono
Soekanto
(1983 : 122)
mengemukakan  bahwa  “masalah  kesadaran hukum  masyarakat,  sebenarnya  menyangkut faktor-faktor  apakah  suatu  ketentuan  hukum
tertentu  diketahui,  dimengerti,  ditaati  dan dihargai”.
Hal  ini  sesuai  dengan    pendapat  Otje Salman  (1983  :  17)  yang  mengemukakan bahwa  “Masyarakat  dalam  arti  sederajat kepatuhan  hukum  warga  masyarakat  yang ditentukan  oleh  faktor  pengetahuan,  mengerti, menghayati dan mentaati (secara rela/ikhlas)”.
Tingkat  kesadaran  hukum  menurut  N. Y.  Bull  yang  dikutip  oleh  Kosasih  Djahiri  hal 24  Tahun  1985,  tingkat  kesadaran  akan  nilai/ moral/ norma hukum/ kepatuhan/ kecintaan dan lain-lain  ialah:
e. Kesadaran  yang  bersifat anomous, kesadaran  atau  kepatuhan  yang tidak  jelas  dasar  dan  alasan  atau orientasinya.  Tentunya  ini  yang paling rendah dan labil.
f. Yang  bersifat heteronomous, yaitu kesadaran/ kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap  sebab  mudah  berubah  oleh keadaan atau suasana.
g. Kepatuhan  yang  bersifat sosio- nomous, yaitu  yang  berorientasi kepada  kiprah  umum  atau  karena khalayak ramai.
h. Kesadaran yang bersifat autonomous adalah  terbaik  karena didasari  oleh  konsep  atau  landasan yang ada dalam diri sendiri.
Selain  itu  ada  pendapat  ahli  lain  yang sesuai dengan pendapat diatas dapat disimpulkan  bahwa  untuk  melihat  tingkat kesadaran seseorang, (Kosasih Djahiri,
1985:25) antara lain:
e. Patuh/  sadar  karena  takut  pada orang/ kekuasaan/ paksaan
(authority oriented) .
f. Patuh/  sadar  karena  ingin  di  puji ( good boy - nice girl ).
g. Patuh Karena kiprah umum/ masyarakat (contract legality).
h. Taat  atas  dasar  adanya  aturan  dan hukum  serta  untuk  ketertiban (law and order oriented) .
Dari  hasil  penyebaran  angket  kepada 100    responden  yang  tersebar  di    11  RT  dan empat  RW  Desa  Karangsong  Kec.  Indramayu Kab.  Indramayu  diperoleh  hasil  bahwa  tingkat kesadaran  masayarakat  Desa  Karangsong  Kec.
Indramayu  Kab.  Indramayu  dalam  proses pengelolaan  sampah  masih  kurang  sadar  ini  di karenakan  masyarakat  belum  mengerti  betul tentang  pengelolaan  sampah  yang  baik  dan berwawasan  lingkungan  melalui  indikator membakar  sampah  di  bak  penampungan sampah,  membersihkan  sampah  rumah  tangga setiap  hari,  membuang  sampah  ke  kali  dan irigasi,  memisahkan  sampah  menurut  jenis  dan sifatnya  terlebih  dahulu,  tiap  desa  harus mempunyai  tempat  penampungan  sampah sementara  (TPSS)  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  masih rendah,  hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa  masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah  ke  kali  dan  irigasi,  membakar  hasil sampah  rumah  tangga  di  bak  penampungan sampah.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan rusaknya  lingkungan  sekitar  dan  pencemaran lingkungan  dari  hasil  sampah  rumah  tangga masyarakat yang ada di Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu.Banyaknya sampah yang  berserakan  di  pinggir-pinggir  jalan diakibatkan  kurangnya  tempat  penampungan sampah,  jauhnya  tempat  pembuangan  bak sampah sehingga masyarakat membuang sampah ke irigasi maupun kali terdekat.
Jika dikaitkan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan  sampah  untuk  menjadi  warga negara yang baik peneliti menganggap masyarakat  Desa  Karangsong  Kec.  Indramayu Kab.  Indaramayu  belum  sepenuhnya  menjadi warga Negara yang baik hal ini ditandai dengan masih rendahnya masyarakat terhadap pengelolaan  sampah  melalui  indikator  Warga Negara  Yang  Baik  menurut  Darwis  (2009:  43) pada  dasarnya  adalah  setiap  orang  yang memiliki  kesadaran  hukum  dan  terikat  oleh peraturan  perundang-undangan  sebagai  Warga Negara  serta  mampu  menampilkan  perilaku kewarganegaraanya (hak dan kewajiban) sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  perundang- undangan.  Oleh  karena  itu  hak  dan  kewajiban masyarakat  sebagai  warga  Negara  yang  tertera pada Undang Undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolan sampah.
Dari  hasil  penyebaran  angket  kepada 100    responden  yang  tersebar  di    11  RT  dan empat  RW  Desa  Karangsong  Kec.  Indramayu Kab.  Indramayu  diperoleh  hasil  bahwa  tingkat kesadaran  masayarakat  Desa  Karangsong  Kec. Indramayu  Kab.  Indramayu  dalam  proses
pengelolaan  sampah  masih  kurang  sadar  ini  di karenakan  masyarakat  belum  mengerti  betul tentang  pengelolaan  sampah  yang  baik  dan berwawasan lingkungan.
Sarana dan prasarana merupakan penunjang  untuk  dapat  mengelola  sampah dengan baik.Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan  pengumpulan,  pemilahan  penggunaan ulang,  pendauran  ulang,  pengolahan,  dan pemrosesan akhir sampah.
Dari  hasil  penyebaran  angket  kepada 100    responden  yang  tersebar  di    11  RT  dan  4 RW  Desa  Karangsong  Kec.  Indramayu  Kab. Indramayu  diperoleh  hasil  bahwa  efektifitas sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  dalam proses  pengelolaan  sampah  yang  terdapat  di Desa  Karangsong  Kec.  Indramayu  Kab. Indramayu.    Hal  ini    dapat  dilihat  dari  hasil grafik  penyebaran  angket    kepada  100 responden  dari  beberapa  indikator  efektifitas sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  dalam proses  pengelolaan  sampah  yang  terdapat  di Desa  Karangsong  Kec.  Indramayu  Kab. Indramayu  sebagai berikut :
Dari  hasil  angket  tingkat  kesadaran hukum  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan sampah untuk menjadi warga negara yang baik melalui  indikator  sampah  di  kumpulkan  ke tempat penampungan sementara (TPSS), memisahkan sampah menurut jenis dan sifatnya terlebih  dahulu,  tiap  desa  harus  mempunyai tempat  penampungan  sementara  (TPSS),  tiap Pemerintah Kabupaten/ kota menyediakan TPS dan/  atau  TPS  3R  pada  wilayah  pemukiman, tempat  pemrosesan  akhir  (TPA)  adalah  tempat memproses  dan  mengembalikan  sampah  ke media  lingkungan  dapat  disimpulkan  bahwa efektifitas  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di Desa Karangsong Kec. Indramayu masih belum dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  masyarakat disana.Sarana dan prasarana seperti penampungan bak sementara di Desa Karangsong  Kec.  Indramayu  Kab.  Indramayu hanya berjumlah 12 bak penampungan  sampah sementara  dan  penyebarannya  pun  tidak merata,  bahkan  ada  di  salah  satu    RT  yang lokasinya  di  BTN  Nelayan  tidak  tersedianya bak  penampungan  sementara.  Selain  itu  juga kendaraan  operasional  seperti  mobil  bak penampungan sampah masih kurang jumlahnya.Sehingga pengangkutan sampah
yang terdapat di penampungan bak-bak sampah sementara masih sangat lamban dan mengakibatkan banyaknya sampah-sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan.

## SIMPULAN
Adapun  yang  menjadi  kesimpulan penelitian ini adalah:
1. Dari  hasil  penyebaran  angket  kepada  100 responden  yang  tersebar  di    11  RT  dan empat RW Desa Karangsong Kec. Indramayu  Kab.  Indramayu  diperoleh  hasil bahwa  pengetahuan  masyarakat  Desa Karangsong  tentang  Pengelolaan  Sampah belum  mengetahui  sepenuhnya  tentang pengelolaan  sampah yang  baik  dan berwawasan  lingkungan.  Ketidak  tahuan tersebut  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi dari  pemerintah  desa  dan  Dinas  terkait dalam mengatasi persoalan tentang sampah, disamping itu masyarakat belum mengetahui tentang adanya Undang-
Undang  No.  18  tahun  2008  Tentang Pengelolaan  Sampah  dan  juga  minimnya sosialisasi  dari  pihak  dinas  terkait  dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan.
2. Dari  hasil  penyebaran  angket  kepada  100 responden  yang  tersebar  di  11  RT  dan  4 RW Desa Karangsong Kec. Indramyu Kab. Indramayu  diperoleh  hasil  bahwa  tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Karangsong  masih  rendah,  hal  ini  dilihat dari  masyarakat  yang  masih  membuang sampah  bukan  pada  tempatnya  serta  masih adanya masyarakat yang membakar sampah  di  sembarang  tempat,  jelas  hal  ini tidak  sesuai  dengan  tata  cara  pengelolaan sampah  yang  baik  dan  berwawasan lingkungan.
3. Dari  hasil  angket  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat  dalam  proses  pengelolaan sampah untuk menjadi Warga Negara yang baik melalui indikator sampah di kumpulkan ketempat penampungan sementara  (TPSS),  memisahkan  sampah menurut  jenis  dan  sifatnya  terlebih  dahulu, tiap desa harus mempunyai tempat penampungan  sementara  (TPSS),  tiap Pemerintah  Kabupaten/  kota  menyediakan TPS  dan/  atau  TPS  3R  pada  wilayah pemukiman,  tempat  pemrosesan  akhir (TPA)  adalah  tempat  memproses  dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan  dapat  disimpulkan  bahwa efektifitas sarana dan prasarana yang ada di Desa  Karangsong  Kec.  Indramayu  masih belum  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh masyarakat  disana.  Sarana  dan  prasarana seperti  penampungan  bak  sementara  di Desa  Karangsong  Kec.  Indramayu  Kab. Indramayu  hanya  berjumlah  12  bak penampungan  sampah sementara  dan penyebarannya  pun  tidak  merata,  bahkan ada  di  salah  satu    RT  yang  lokasinya  di BTN  tidak  tersedianya  bak  penampungan sementara.  Selain  itu  juga  kendaraan operasional seperti mobil bak
penampungan sampah masih kurang jumlahnya. Sehingga
pengangkutan sampah  yang  terdapat  di  penampungan bak-bak  sampah  sementara  masih  sangat lamban  da  nmengakibatkan  banyaknya sampah-sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan.

## DAFTAR RUJUKAN
Djahiri,  Kosasih.  (1985). Strategi  Pengajaran
Afektif-Nilai-Moral  VCT  dan  Games Dalam VCT. Bandung: Jurusan Pendidikan Moral Pancasila Dan Kewarganegaraan  Negara  FPIPS  IKIP
Bandung.
Arikunto,  Suharsimi.  (2010). Dasar-Dasar Evaluasi  Pendidikan .  Jakarta:  PT.
Bumi Aksara.
Gustiningrum,  P,  W.  (2013). Kajian  Tingkat Kesdaran Hukum Pedagang Kali Lima Untuk  Menjadi  Warga  Negara  yang Baik. Skripsi UPI. Tidak diterbitkan.
Nasution. (2003). Metode Research: Penelitian Ilmiah . Jakarta: Bumi Aksara Ranjabar  Jacobus.  (2006). Sistem  Sosial Budaya  Indonesia  Suatu  Pengantar. Bogor : Ghalia Indonesia Salman,  Otjie.  (1993). Kesadaran  Hukum Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris.
Bandung: Alumni Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta Sumaatmadja,  Nursid.  (2012). Manusia  Dalam Konteks Sosial, Budaya, Dan Lingkungan Hidup . Bandung: Alfabeta
Wahmuji.  (2008). Kamus  Bahasa  Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan  Pemerintah  No  81  Tahun  2012 Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah Rumah Tangga