Medina-Te, Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 2, Desember 2016

## Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab

## Iftitah Utami
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: iftitahutami_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
The existence of Nucleic Acid Tests Deoxyribo in determining nasab, this revealed about practical  of  DNA  tests  of  proving  their  nasab  relationship.  Issues  as  was  seen  from  the perspective of the Positive Law and Islamic Law which will look Existence of Deoxyribo Nucleic Acid Tests to determine nasab both in the perspective of Positive Law and Islamic Law. The purpose of Deoxyribo Nucleic Acid Test was to determine the legal certainty the results of DNA testing as evidence to determine nasab in view of the Positive Law and to analyze  Islamic  Law  Review  toward the  existence  of  a  DNA  testing to  determine nasab. DNA  testing in the  Positive  Law  could  be  used  as  valid  evidence  that as a  subsidiary  or additional  evidence  in  addition  must  be  supported  by  other  evidence,  as  if  linked  in determining nasab  particularly  children  that  born  outside  of  marriage  it  did not have  the force  of  law  and  legal  certainty.  So  both  in  Law  No.  1  of  1974  and  the  Islamic  Law Compilation  that  DNA  testing  was  not  regulated  either  as  evidence  or  not,  because basically  in the  Civil  Code, Criminal  Code  and  the  Law  on  Children  Protection also had been no the evidence type of DNA testing. Further DNA testing in the context of Islamic law could be used as legal evidence, but needed to  be seen from his goal, because DNA testing also  could not  be  separated  from  Maqasid  as-shar 'iah namely  giving  the  benefits while  keeping  human  existence  in  nature  needs  of ḍaruriyyât  and  if  the  purpose  of  the DNA  testing  that  deviated  from  the  provisions  of  Islamic  law,  the  existence  prohibited. Proof through DNA testing could be categorized as evidence of qarinah whose authenticity was quite accurate, so no longer in doubt.
Keywords: Existence, DNA, and Nasab

## Abstrak
Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam menentukan nasab ini mengungkap tentang Praktik  tes  DNA  dalam  hal  pembuktian  adanya  hubungan  nasab.  Persoalan  seperti  ini dilihat dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang mana akan terlihat Eksistensi Tes  Deoxyribo  Nucleic  Acid  dalam  menentukan  nasab  baik  dalam  Perspektif  Hukum Positif  maupun  Hukum  Islam.  Tujuan  Tes  Deoxyribo  Nucleic  Acid    ini  adalah  untuk mengetahui  kepastian  hukum  hasil  tes  DNA  sebagai  alat  bukti  untuk  menentukan  nasab dalam  pandangan  Hukum  Positif  dan  menganalisis  Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap eksistensi  tes  DNA  dalam  menentukan  nasab.  Tes  DNA  dalam  Hukum  Positif    dapat dijadikan alat bukti sah yaitu sebagai alat bukti subsider atau tambahan di samping harus didukung  bukti-bukti  yang  lain,  karena  bila  dikaitkan  dalam  penentuan  nasab  khususnya anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  itu  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  dan  kepastian hukum. Jadi baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum
Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14 Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Islam  Tes  DNA  tidak  diatur  apakah  sebagai  alat  bukti  atau  tidak,  karena  pada  dasarnya dalam  KUHPerdata,  KUHAP  dan  Undang-undang  Perlindungan  Anak  juga  belum  ada jenis  bukti  tes  DNA.  Selanjutnya  Tes  DNA  dalam  konteks  hukum  Islam  dapat  dijadikan alat bukti yang sah namun perlu dilihat dari tujuannya, karena tes DNA juga tidak terlepas dari  maqâsid  as-syar ‟iah  yakni  memberikan  manfaat  sekaligus  menjaga  keberadaan manusia dalam sifat kebutuhan ḍaruriyyât dan apabila tujuan tes DNA tersebut melenceng dari  ketentuan  hukum  Islam,  maka  eksistensinya  dilarang.  pembuktian  melalui  tes  DNA ternyata  dapat  dikategorikan  sebagai  alat  bukti  qarînah  yang  keotentikannya  tergolong cukup akurat, sehingga tidak perlu lagi diragukan.
Kata Kunci: Eksistensi, DNA, dan Nasab
Sejalan dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada termasuk ilmu kedokteran dikenal adanya tes DNA ( Deoxyribo Nucleic Acid ), tes DNA merupakan tes  yang  dilakukan  terhadap  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  memperoleh  kejelasan identitas  yakni  sifat  keturunan  atau  genetik  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Praktik tes  DNA  seperti  ini  telah  banyak  dilakukan  oleh  beberapa  kalangan  keluarga  biasanya yang  mempunyai  masalah  dalam  keluarganya.  Sebagai  contoh  adalah  kasus  Machica Moehtar.
Perkara  ini  berawal  dari  sebuah  kasus  nikah  siri  antara  pedangdut  kawakan  era 80-an  dengan  seorang  petinggi  Republik  ini  di  era  Orde  Baru,  Moerdiono.  Dari perkawinan antara Moerdiono dan Machica Moehtar yang tidak tercatat  melibatkan  lahir seorang anak yang saat ini telah beranjak remaja dan tidak pernah memiliki ayah kandung yang  sah  sebagaimana  anak  anak  Indonesia  pada  umumnya.  Pengadilan  Agama  (PA) Jakarta Selatan telah menolak gugatan pihak Machicha atas tergugat keluarga Moerdiono. Gugatan  ini  terpaksa  diajukan  setelah  sebelumnya  pengajuan  permohonan  penetapan hubungan  hukum  anak  luar  kawin  dengan  ayah  biologisnya  yang  ditujukan  ke  PA Tigaraksa  ditolak  karena  dinilai  sebagai  permohonan  yang  seharusnya  diajukan  di  PA Jakarta  Selatan,  tempat  para  tergugat  berdomisili.  Di  samping  upaya i ṡbat nikah  atau penetapan anak  beberapa  tahun  sebelumnya  juga  tidak  dikabulkan, dengan alasan karena ada halangan  kawin, mengingat  Moerdiono masih  berstatus  sebagai  suami  dari  istri  yang dikawininya  secara  sah.  Hal  itulah  yang  menjadi  salah  satu  alasan  pendorong  bagi  Hj. Aisyah  Moechtar  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  Machica  Moehtar  untuk  mengajukan permohonan  uji  materiil  terhadap  ketentuan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974  kepada  Mahkamah  Konstitusi  (Keterangan  Pemohon  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010).
Permohonan  uji  materi  tersebut  dilakukan  Machica  Moechtar  sebagai  upayanya dalam  memperjuangkan  status  hukum  anaknya  yakni  Muhammad  Iqbal  Ramadhan  yang lahir  pada  5  Februari  1996  buah  dari  perkawinannya  dengan  Moerdiono  yang dilangsungkan pada 20 Desember 1993 secara agama Islam (siri) dan tidak di catatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam permohonannya, Machica Moechtar mengungkapkan  bahwa  ia  dan  putranya,  Muhammad  Iqbal  Ramadhan  merasa  dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undangundang
Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Nomor  1  tahun  1974.  Hal  ini  karena  perkawinan  antara  Machica  Mochtar  dengan Moerdiono  tidak  diakui  menurut  Hukum  Positif  sehingga  anaknya  (Iqbal),  tidak mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ayahnya  (Moerdiono)  dan  keluarga  ayahnya. Di dalam kasus tersebut dilakukan pembuktian melalui tes DNA,  hasil tes DNA mengatakan 99,99% DNA Iqbal identik dengan Moerdiono. Namun dalam kasus ini antara Moerdiono dan  Machica  Moehtar  menikah  sirri  sehingga  tes  DNA  tersebut  sebagai  alat  bukti  tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum karena tidak tercatat. Sehingga di dalam putusan tersebut  hakim  konstitusi  hanya  mengabulkan  permohonan  untuk  sebagian  dan menyatakan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan bukan hubungan nasab.  Persoalan  di  atas  tidak  lain  berkenaan  dengan  suatu  bukti  dalam  hukum pembuktian.
Dari kasus di atas jika dikaitkan dengan persoalan nasab ini berawal dari putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  mana  putusan  tersebut  berawal  dari  permohonan  Machica Moehtar  yang  mengajukan  Pengujian  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  terhadap Undang-undang  Dasar.  Di  dalam  kasus  tersebut  Machica  Moehtar  telah  melangsungkan perkawinan dengan Moerdiono pada tahun 1993 dan telah dikaruniai anak yang bernama Iqbal,    perkawinan  tersebut  dilaksanakan  secara  agama  Islam  dengan  memenuhi  norma agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hanya saja tidak memenuhi norma hukum berupa dicatatkan pada pejabat pencatat nikah di kantor urusan agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. (Anshary, 2014: 68). Dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi norma agama tetapi tidak memenuhi norma hukum.
Adapun  tentang  status  anak,  alasan  permohonan judicial  review adalah  dengan diberlakukannya  ketentuan  pasal  43  ayat  1  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, telah merugikan hak-hak konstitusional anak dan  bertentangan  dengan  ketentuan  pasal  28B  ayat  2  Undangundang  Dasar  1945,  yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  terhadap  kasus  tersebut  maka  pasal  43  ayat  1 undang-undang nomor 1974 yang menyatakan, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan keluarga  ibunya ”, harus  dibaca “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga  ayahnya ” (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2010: 37).
Dari  contoh  di  atas tergambarlah  bahwa  adanya  perkara  yang  dapat  diselesaikan dengan  mempergunakan qarînah ,  padahal  semua  itu  tanpa  mendasarkan  alat  bukti  lain. Alternatif  bentuk  baru  terhadap qarînah tersebut  adalah  berupa  membaca  petunjuk- petunjuk atau indikator-indikator yang ada dalam tubuh manusia dengan pengidentifikasian melalui DNA ( Deoxyribo Nucleic Acid ) yaitu persenyawaan kimia yang
Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14 Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Suryo, 2001: 57).
Fungsi tes DNA adalah untuk menetapkan keturunan dan juga identifikasi pelaku atau  korban  dari  suatu  peristiwa  hukum  misalnya  kecelakaan,  termasuk  juga  persoalan hukum  yang    dengan    asul-usul  keturunan  seseorang,  seperti  pemerkosaan,  pemalsuan wali, pemalsuan ahli waris dan sebagainya, (kecuali halnya kaitannya dengan pembunuhan di mana DNA hanya sebagai identifikasi baik pada mayat atau bendanya), maka informasi genetik dalam DNA itu tersebut dapat sangat bermanfaat untuk upaya-upaya pembuktian di  Pengadilan.  Tetapi  masalahnya  pembuktian  tindak  pidana  di  pengadilan  itu  berada dalam wilayah yuridis formal, sehingga sah tidaknya sesuatu untuk digunakan sebagai alat bukti  amat  bergantung  kepada  alat  bukti  yang  lain  yang  mengikat  ketentuan-ketentuan formal  yang  mengaturnya.  Jika  dikaitkan  dengan  ketentuan-ketentuan  formal  mengenai alat-alat  bukti  yang  sah,  baik  dalam  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  (khusus  dalam KUHAP),  seperti  telah  dikemukakan  di  atas,  bahwa  hasil  tes  DNA  termasuk  kategori sebagai salah satu alat bukti. Dalam hukum Islam ada poin alat bukti yang disebut dengan istilah Qarînah dan Keterangan ahli, demikian juga dalam hukum pidana positif ada salah satu bentuk alat bukti yang disebut Keterangan ahli.

## Eksistensi  Hasil  Tes  DNA  sebagai  alat  bukti  dalam  menentukan  nasab  dalam pandangan Hukum Positif
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  bagaimana  Eksistensi  hasil  tes  DNA  sebagai  alat  buktu dalam  menentukan  nasab  dalam  pandangan  Hukum  Positif  serta  tinjauan  Hukum  Islam. Pertama  akan  membahas  tentang  Eksistensi  hasil  tes  DNA  sebagai  alat  bukti  dalam menentukan nasab dalam pandangan hukum positif seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata,  dan  Undangundang  Peradilan  Anak.  Selanjutnya  akan membahas  tentang  Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Eksistensi  hasil  tes  DNA  dalam menentukan nasab,  seperti  Tinjauan  Fiqh,  Yurisprudensi,  dan  Fatwa. Tinjauan  Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap Eksistensi Tes DNA dalam menentukan nasab.
Bila  dikaitkan  dengan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  seperti  halnya kedudukan nasab dari hasil tes DNA khususnya menentukan nasab anak terhadap  ibunya adalah sebagaimana diketahui dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1). Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu.  Dan  (2). Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang- undangan berlaku.
Pencatatan  perkawinan  diperlukan  sebagai  perlindungan  negara  kepada  pihak- pihak  dalam  perkawinan,  dan  juga  untuk  menghindari  kecenderungan  dari  inkonsistensi penerapan  ajaran  agama  dan  kepercayaan  secara  sempurna/utuh  pada  perkawinan  yang dilangsungkan  menurut  agama  dan  kepercayaan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  pencatatan perkawinan  diperlukan  untuk  menghindari  penerapan  hukum  agama  dan  kepercayaannya itu  dalam  perkawinan  secara  sepotong-sepotong  untuk  melegitimasi  sebuah  perkawinan,
Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
sementara  kehidupan  rumah  tangga  pasca  perkawinan  tidak  sesuai  dengan  tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena  kawin  kontrak,  fenomena  istri  simpanan  (wanita  idaman  lain),  dan  lain sebagainya,  adalah  bukti  tidak  adanya  konsistensi  penerapan  tujuan  perkawinan  secara utuh.
Mengenai  anak  hasil  zina  yang  lahir  didalam  perkawinan,  Undang-undang Perkawinan  juga  tidak mengatur  tentang hal  tersebut.  Menurut  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada dua macam status anak yaitu:
Anak  sah  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  pasal  42  sebagai  berikut: “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ”.  Dari  pengertian  tersebut,  maka  terlihat  bahwa  anak  yang  telah  dibuahi  sebelum perkawinan,  namun  dilahirkan  dalam  perkawinan  termasuk  dalam  pengertian  anak  yang sah. Dengan demikian, ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu, laki-laki atau suami yang kawin dengan wanita atau istri tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zina.
Undang-undang   nomor   1 tahun   1974  tentang  perkawinan  tidak  mengatur tentang  kedudukan  anak  luar  kawin,  sehingga  sampai  sekarang  persoalan  tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena pasal 43 ayat 1 UU  perkawinan  hanya  menyebutkan  tentang  hubungan  keperdataannya  saja  sedangkan terhadap  hak-haknya  yang  harus  dilindungi  sebagai  seorang  manusia  tidak  mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci. (Alimuddin, 2014:76).
Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut  hanya  akan  mendapatkan hak  waris  dari ibu  dan  keluarga ibunya  saja,  termasuk segala  bentuk  pemeliharaan  sampai  anak  itu  dewasa  hanya  menjadi  tanggung  jawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk  membenihkan anak  tersebut  dalam rahim ibunya  pasti  ada  peran dari  pihak laki-laki sebagai sebagai ayah biologisnya. Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si  ayah,  padahal  hubungan  hukum  tersebut  sangat  diperlukan  oleh  si  anak  untuk  bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya. (Witanto, 2012: 145).
Tidak  mudah  untuk  menentukan  siapa  ayah  biologis  dari  anak-anak  yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau karena suatu hubungan yang sama sekali tanpa adanya ikatan perkawinan, apalagi jika si perempuan pernah melakukan hubungan seksual dengan  lebih  dari  satu  orang  lakilaki.  Meskipun  bagi  si  ibu  yang  mengandung  dapat memperkirakan  siapa  laki-laki  yang  telah membenihkan anaknya  anaknya, namun hal itu sulit untuk menjadi bukti bagi si laki-laki agar yakin dan mengakui bahwa anak yang ada di  dalam  kandungannya  itu  adalah  benar-benar  anak  dari  benih  yang  ditanamkan  ke rahimnya.  Dengan munculnya  metode  penentuan  genetika berdasarkan  ilmu  pengetahuan
Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14 Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
dan  teknologi,  yang  pada  jaman  dulu  belum  terpikirkan  oleh  para  pembentuk  undang- undang, maka tidak ada salahnya jika hukum menerima hal itu menjadi bukti-bukti.
Pemeriksaan  dua  perkara  ini  di  muka  pengadilan  sama  dengan  pemeriksaan perkara  lainnya.  Hukum  acara  yang  diterapkan  pun  juga  sama,  yakni  mengacu  kepada kewenangan  yang  ada  pada  pasal  55  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan:  (1).  Asal  usul  seorang  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akte  kelahiran yang  autentik,  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  (2).  Bila  akte  kelahiran tersebut  dalam  ayat  1  dalam  pasal  ini  tidak  ada,  maka  pengadilan  dapat  mengeluarkan penetapan  tentang  asal  usul  seorang  anak  setelah  diadakan  pemeriksaan  yang  teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dan (3). Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut  ayat  2  pasal  ini  maka  instansi  pencatat  kelahiran  yang  ada  dalam  daerah hukum pengailan  yang  bersangkutan mengeluarkan akte  kelahiran bagi  anak  yang  bersangkutan. ( Undang , 2009: 21).
Ketentuan  tentang  asal-usul  anak  diatur  dalam  Pasal  55  Undang-Undang Perkawinan.  Disebutkan  dalam  ketentuan  itu,  bahwa  asal-usul  seorang  anak  hanya  dapat dibuktikan  dengan  akte  kelahiran  yang  otentik  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  yang berwenang.  Bilamana  akte  kelahiran  tersebut  tidak  ada,  maka  pengadilan  dapat mengeluarkan  penetapan  asal-usul  anak  setelah  diadakan  pemeriksaan  yang  teliti berdasarkan  bukti-bukti  yang  memenuhi  syarat-syarat.  Dan  berdasarkan  ketentuan pengadilan  tersebut  di  atas,  maka  pegawai  pencatat  kelahiran  yang  ada  di  daerah hukum pengadilan  tersebut  menerbitkan  akta  kelahiran  anak.  Penglihatan  hakim  dipersidangkan dapat dipakai sebagai pengetahuan hakim itu sendiri di dalam usaha pembuktian.
Tinjauan  Kompilasi  Hukum  Islam  terhadap  Eksistensi  Tes  DNA  dalam menentukan  nasab Jika  diteliti  secara  mendalam,  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak menentukan  secara  khusus  dan  pasti  tentang  pengelompokan  jenis  anak,  sebagaimana pengelompokan  yang  terdapat  dalam  Hukum  Perdata  Umum.  Dalam  Kompilasi  Hukum Islam  selain  dijelaskan  tentang  kriteria  anak  sah  (  anak  yang  dilahirkan  dalam  ikatan perkawinan yang sah) Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam  sesuai  dengan pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  Pasal  5  :  (1). Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  islam  setiap  perkawinan  harus dicatat.    Dan  (2).  Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  pegawai pencatat  nikah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang-undang  nomor  22  tahun  1946  jo undangundang  nomor  32  tahun  1954.  Kemudian  berdasarkan  ketentuan  Pasal  99  KHI Anak yang sah adalah :  (1). Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dan  (2).  Hasil  pembuahan  suami  istri  yang  sah  di  luar  rahim  dan  dilahirkan  oleh  istri tersebut.
Berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas  memberi  toleransi  hukum  kepada  anak  yang lahir  dalam  perkawinan  yang  sah,  meskipun  jarak  antara  pernikahan  dan  kelahiran  anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan yaitu kurang dari enam bulan sepertiyang telah  dijelaskan  di  muka  tanpa  memperhatikan apakah  sebelum  perkawinan  istri  tersebut telah  hamil  terlebih  dahulu.  Dan  ini  membawa  implikasi  bahwa  anak  yang  hakikatnya adalah anak zina, secara formal dianggap anak sah. (Rofiq, 2003: 226).
Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Mengetahui  status  hukum  seorang  anak  dapat  dilihat  dari  Pasal  103  Kompilasi Hukum  Islam  yang  berbunyi  :  Pasal  103  yaitu  (1).  Asal  usul  seorang  anak  hanya  dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2). Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan  tentang  asal  usul  seorang  anak  setelah  mengadakan  pemeriksaan  yang  teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dan (3). Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat 2, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
Tinjauan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Eksistensi  Tes DNA  dalam  menentukan  nasab. Dalam  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dalam mempergunakan alat bukti adalah dengan sistem negatif menurut Undang-undang ( negatief wettelijk )  yang  termuat  dalam  pasal  183  KUHAP  yang  berbunyi:  “ Hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang  sah,  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”
Dari  rumusan  Pasal  183  tersebut,  terlihat  bahwa  pembuktian  harus  didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari  alat-alat  bukti  tersebut.  Artinya,  tersedianya  minimum  dua  alat  bukti  saja,  belum cukup  untuk  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa.  Sebaliknya,  meskipun  hakim  sudah yakin  terhadap  kesalahan  terdakwa,  maka  jika  tidak  tersedia  minimum  dua  alat  bukti, hakim  juga  belum  dapat  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa.  Dalam  hal  inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah tersebut, terdapat dalam pasal 184 KUHAP, yakni: (1). bukti yang sah : (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c).  Surat,  dan  (c).  Petunjuk.  Dan  (2).  Keterangan  terdakwa  yaitu  (1).  Hal  yang  secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana :  248249  Jadi  pasal  183  menetapkan  adanya dua bukti minimum, yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau ketrangan saksi dan surat yang seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat-alat bukti  yang  sah.  Dengan  demikian  antara  alat-alat  bukti  dengan  keyakinan  diharuskan adanya  hubungan  causal  (sebab  akibat).    DNA  sebagai  alat  bukti  dalam  penyelesaian tindak pidana seperti misalnya dalam delik zina bisa diterima, karena: (1). DNA langsung diambil  dari  bagian  tubuh  pada  orangorang  yang  terkait,  dan  (2).  Setiap  orang  memiliki urutan nukleotida atau DNA yang unik dan berbeda sehingga kesimpulan yang dihasilkan cukup  valid.  (Mulyadi,  2008:  114).  Walaupun  demikian  penggunaan  tes  DNA  dalam hal pembuktian  juga  memiliki  beberapa  kekurangan,  yaitu: (1)  Jika  pelaku  adalah  saudara kembar  identik  dari  tersangka,  karena  keduanya  memiliki  pita  DNA  yang  sama  persis sehingga  menyulitkan  proses  identifikasi  pelaku.  Dan  (2).  Tes  DNA  masih  jarang dilakukan  di  Indonesia,  karena  langkanya  pakar  DNA  serta  peralatan  pendukung  yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan biaya untuk melakukan tes ini sangat mahal.
Tinjauan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  terhadap  Eksistensi  Tes  DNA dalam menentukan nasab. Di dalam Hukum Acara Perdata bila dikaitkan dengan alat bukti dapat  kita  lihat  di  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  buku  keempat  tentang
Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14 Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
pembuktian  dan  daluwarsa.  Khususnya  pada  bab  1  tentang  pembuktian  pada  umumnya: pada  pasal 1865:    setiap  orang  yang mendalilkan  bahwa  ia mempunyai  sesuatu hak, atau guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut. (Subekti,  2009:  475).  Selanjutnya  pada  pasal  1866:  alat-alat  bukti  terdiri  atas  (1).  Bukti tulisan, (2). Bukti dengan saksi-saksi, (3). Persangkaan-persangkaan , (4). Pengakuan, dan (5). Sumpah.
Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu " overspelig atau bloedsrhenning (anak zina). Antara ayah dan anak hanya terjadi  hubungan  perdata  karena  pengakuan  (Pasal  280  KUHPerdata).  Menggunakan  alat bukti  sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam  pasal  pasal  164  HIR/284  R.BG  dan  pasal 1866  KUH  perdata  yang  berupa  (1)  alat  bukti  surat,  (2)  saksi  (3)  persangkaan,(4) pengakuan,  (5)  sumpah,  adalah  sebuah  keharusan  hukum,  permasalahannya  adalah bagaimana  peristiwa  peristiwa  saintifik  bisa  dijadikan  alat  bukti  untuk  mengungkapkan kebenaran baik kebenaran materil maupun kebenaran formil, peristiwa peristwa sainstifik seperti faxsimili, uji DNA, transaksi elektronik dan lain lain.
Tinjauan  Kitab  Undang-undang  Peradilan  anak  terhadap  Eksistensi  Tes  DNA dalam menentukan nasab. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait penjelasan atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pada  pertimbangan  atas  Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pada  point  a,  b,  c  dan  d  dijelaskan tentang  hak  anak  yaitu:  (a).  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjamin kesejahteraan  tiap  warga  negaranya,  termasuk  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang merupakan  hak  asasi  manusia;  (b).  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara    Republik  Indonesia Tahun 1945; (1). bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan  bangsa  memiliki  peran  strategis,  ciri,  dan  sifat  khusus  sehingga  wajib dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi  yang  mengakibatkan  terjadinya pelanggaran  hak  asasi  manusia;  (2).  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  perlindungan terhadap  anak  perlu  dilakukan  penyesuaian  terhadap  beberapa  ketentuan  dalam  Undang- Undang Nomor 23.
Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak;  Bila  dilihat  dari  pertimbangan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  seorang  anak  khususnya  di  Indonesia  itu  memiliki  hak  untuk dilindungi  oleh  negara  siapapun  itu,  karena  itu  adalah  hak  asasi  manusia  yang  harus dipenuhi  oleh  negara  dan  negara  harus  memberi  perlindungan  pada  setiap  anak.  Seperti halnya pada point b anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti setiap anak berhak kelangsungan hidupnya dan diberi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Jika dikaitkan dengan hasil tes DNA maka itu harus dilihat dulu dari identitasnya karena  setiap  anak  harus  diberi  idenditas  diri  sejak  kelahirannya  seperti  akta  kelahiran. Karena  di  dalam  persidangan  khususnya  itu  harus  memenuhi  syarat  administrasi  terlebih dahulu. Barulah proses pembuktian. Seperti dijelaskan dalam pasal Pasal 27: (1). Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2). Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. (3). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dan  (4).  Dalam  hal  Anak  yang  proses  kelahirannya  tidak  diketahui  dan  Orang  Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada  keterangan  orang  yang  menemukannya  dan  dilengkapi  berita  acara  pemeriksaan kepolisian.
Di  dalam hukum  positif  ada  4  kemungkinan hasil  tes  DNA:  (1).  Hasil  tes  DNA positif  bapak  mengakui,  (2).  Hasil  tes  DNA  positif  bapak  tidak  mengakui,  (3).  Hasil  tes DNA negatif bapak mengakui, dan (4). Hasil tes DNA negatif bapak tidak mengakui. Jadi bila  dilihat  dari  4  kemungkinan  tersebut  bila  dikaitkan  dengan  kasus  menentukan  nasab lebih  cenderung  pada  point  2  yaitu  hasil  tes  DNA  positif  namun  bapak  tidak  mengakui, karena  kebanyakan  dalam  kasus  menentukan  nasab  laki-laki  atau  bapak  tersebut meragukan hasil tes DNA tersebut karena baginya memungkinkan bahwa wanita tersebut bisa  saja  berhubungan  dengan  laki-laki  lain  Sehingga  ia  tidak  mengakui.  Namun  dengan adanya  tes  DNA  sudah  tidak  dapat  dipungkiri  seorang  ayah  tidak  mungkin  tidak  untuk tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, karena hasil tes DNA 99,99% akurat bila dilakukan oleh ahlinya, kemudian yang memiliki kemampuan untuk itu, serta alat-alat yang dibutuhkan.
Berdasarkan ilustrasi teknis di atas nampaknya alat bukti tes DNA dapat dijadikan salah  alat  bukti  petunjuk (Qarinah) dalam  mengungkap  kasus  penetapan nasab ,  dan penggunaan  tes  DNA  sebagai  alat  bukti,  sedangkan  substansi  dan  kekuatan  pembuktian alat bukti tes DNA terletak pada:
Substansi  Pembuktiannya . 2.  Kekuatan  Pembuktiannya.  Tes  DNA  sebagai  salah satu bentuk alat bukti petunjuk (Qarinah) harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat  bukti  sempurna  yang  dapat  ditunjukkan  melalui  beberapara  syarat  di  antaranya: (a). Kerahasiaan (confidentially) .  Penggunaan  alat  bukti  tes  DNA  mempunyai  tingkat kerahasiaan  yang  cukup  tinggi  (akurat),  mengingat  informasi  hasil  tes  DNA  tidak disebarkan pada  orang  lain  atau  pihak  yang  tidak  mempunyai  hak  untuk  mengetahuinya. (b).  Otentik (autentify) .  Seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dewasa  ini  dapat  diketahui  bahwa  tubuh  manusia terdiri  dari  sel-sel  yaitu  satuan  terkecil yang  memperlihatkan  kehidupan,  yang  di  dalamnya  terdapat  inti  sel  dan  organel-organel yang berperan dalam bidang masing-masing di dalam sel itu. (c). Keadaan Objektif. Hasil yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  DNA,  merupakan  hasil  yang  didapat  dari  pemeriksaan berdasarkan keadaan obyektif  yang sesungguhnya dan tidak memasukkan unsur pendapat atau  opini  manusia  di  dalamnya,  sehingga  unsur  subyektifitas  seseorang  dapat diminimalisir  bahkan  bisa  dikatakan  sangat  akurat,  dan  (d).  Memenuhi  langkah-langkah ilmiah (Scientic). (Hulam, 2001: 128).
Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14 Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  setiap  manusia  mempunyai susunan kromosom yang identik dan berbeda-beda setiap orang, sehingga keotentikan dari alat  bukti  tes  DNA  dapat  teruji,  disamping  itu  alat  bukti  tes  DNA  disahkan  oleh  pejabat yang berwenang sehingga memperkuat kekuatan pembuktian alat bukti tes DNA.

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Tes DNA Dalam Menentukan Nasab
Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Eksistensi  hasil  tes  DNA  dalam  menentukan  nasab, seperti  Tinjauan  Fuqaha,  Yurisprudensi,  dan  Fatwa  MUI. Tinjauan  Fuqaha  terhadap Eksistensi Tes DNA dalam menentukan nasab Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti juga harus  diletakkan  pada maqāsid  asy -Syarî ‟ah diantara  kaidahnya  yang  artinya: segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya . (Saebani, 2008: 213).
Bahwa  pada  asas  idealitas maqāsid  asy -Syarî ‟ah adalah  proses  peletakan terhadap  proses  awal  fenomena  yang  ada,  yang  tidak  terlepas  dari  maksud  dan  tujuan Hukum Islam sebagai pisau pemahaman dan penetapan suatu kebutuhan umat manusia di dunia  dan  di  akhirat.  Tentang  kedudukan  DNA  dalam  pandangan  hukum  Islam,  hal  itu adalah  akibat  dari  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  manusia,  dalam  Islam itu  ilmu  sangat  dihargai  dan  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting,  di  isyaratkan  oleh  Al Qur ‟an Laa tanfu ẑuuna illa  bisulṭôn ,  engkau  tidak  dapat menembus  langit  dan  bumi  jika tidak  memiliki  sulthon,  bisa  diartikan  kekuasaan,  ilmu  dan  sebagainya.  Juga  dalam  ayat pertama  yang  turun  surat  al-Alaq  dengan  perintah Iqra ‟  (Bacalah)  (perintah  menggali ilmu)  (bisa  ilmu agama  juga  bisa  ilmu  yang  lain).  Demikian  juga  yang  diisyaratkan  oleh Rasulullah  Saw  tentang  pentingnya  ilmu,  sampai  beliau  bersabda  “ Man  arâdaddunya  fa „alaihi  bil  „ilmi,  waman  arâdal  âkhirata  fa  „alaihi  bil  „ilmi,  wa  man  arâda  humâ  fa „alaihi  bil  „ilmi ”,  siapa  yang  menghendaki  kehidupan  dunia,  akherat,  dunia  akherat menjadi baik harus dengan ilmu.
Zaman sekarang, di mana tidak ada lagi orang yang mengetahui hubungan nasab antara  dua  orang  berdasarkan  ciri-ciri  jasmaniahnya,  maka  barang  buktinya  berdasarkan hasil pemeriksaan golongan darah atau hasil pemeriksaan DNA ( Deoxyribo Nucleic Acid ) dapat digunakan. Oleh karena itu, kedudukan tes DNA dalam konteks hukum Islam perlu dilihat dari tujuannya, karena tes DNA juga tidak terlepas dari maqâsi ḍ asy-Syarî ‟ah yakni memberikan  manfaat  sekaligus  menjaga  keberadaan  manusia  dalam  sifat  kebutuhan ḍaruriyyat dan  apabila  tujuan  tes  DNA  tersebut  melenceng  dari  ketentuan  hukum  Islam, maka eksistensinya dilarang.
Mengenai  pembuktian  melalui  tes  DNA,  tidak  terlepas  dari  apa  yang  disebut dengan alat bukti qarînah . Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pembuktian melalui  tes  DNA  ternyata  dapat  dikategorikan  sebagai  alat  bukti qarînah yang keotentikannya  tergolong  cukup  akurat,  sehingga  tidak  perlu  lagi  diragukan.  Bahkan keotentikannya  terkadang  lebih  kuat  daripada  alat-alat  bukti  lainnya,  seperti  pengakuan, kesaksian dan sumpah.
Keotentikan alat bukti qarinah ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim: “Bahwa qarînah merupakan  alat  bukti  yang  apabila qarînah itu  telah  jelas adanya, maka
Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
tidak perlu lagi meminta bukti kesaksian dan juga bukti pengakuan.” (Madzkur, 1964: 95). Masa kehamilan dan kelahiran anak. Pembahasan masalah nasab khususnya yang berkaitan dengan  sebab-sebab  timbulnya  nasab  dan  cara  menetapkannya,  tidak  lepas  dari  masalah masa kehamilan, baik yang berkaitan dengan batas minimal masa kehamilan maupun batas maksimal masa kehamilan.
Batas  minimal  masa  kehamilan.  Berkaitan  dengan  masalah  batas  minimal  masa kehamilan ini, imam Al Baihaqi meriwayatkan bahwa di zaman khalifah Utsman ibn Affan ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita dalam masa enam bulan sejak melaksanakan  akad  nikah  tiba-tiba  wanita  itu  melahirkan  anak.  Maka  permasalahan  ini dilaporkan kepada khalifah Utsman, sehingga beliaupun berniat menjatuhi hukuman rajam, pada saat itu Ibnu Abbas berkata: ”seandainya aku diminta menyelesaikan masalah kalian atas  dasar  alquran  niscaya  permasalahan  kalian  akan  terselesaikan,  betapa  Allah  telah berfirman dalam surah al-Ahqaf ayat 15: Artinya: ”mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”. (Hatta, 2014: 504).
Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengandung cukup dengan enam bulan. Dalam  Mazhab  Fiqh  baik  mazhab  Sunni  maupun  Syi ‟ah  sepakat  bahwa  batas  minimal kehamilan  adalah  enam  bulan.Sedangkan  dalam  hal  perhitungan  antara  jarak  kelahiran dengan masakehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan mazhab Hanafiyah dihitung dari waktu akad nikah yang sah, sedangkan menurut mayoritas ulama ‟ dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersanggama. (Mughniyah,   2000: 385).
Maka berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam  bulan  baik  setelah  akad  nikah  atau  kurang  dari  enam  bulan  semenjak  waktunya kemungkinan  sanggama,  adalah  tidak  dapat  di nisbat kan  kepada  laki-laki  atau  suami  dari wanita yangmelahirkannya. Dan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak yang tidak sah karena  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  kepada  ibunya  saja.  Tetapi  apabila  anak  lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan yang sah dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orangtuanya. Cara menetapkan  nasab  dan  problematika  hukum  keluarga  Islam  Indonesia;  (a).  Melalui pernikahan sah atau fasid, dan (b). Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. (Irfan, 2012: 39).
Tinjauan  Yurisprudensi terhadap Eksistensi  Tes  DNA  dalam  menentukan  nasab. Tes DNA untuk membuktikan paternitas dan maternitas dari seorang anak selain digunakan dalam  kasus  ragu  orang  tua,  juga  banyak  digunakan  dalam  kaitan  dengan  korban  tindak pidana.  Sehingga  tes DNA ini  juga  mempunyai  kaitan  dengan  korban  tindak  pidana, khususnya  korban  tindak  pidana  yang  tidak  bisa  diidentifikasi  secara  visual  contohnya berupa  jenazah  atau  tulang  belulang.  Tes DNA ini  dapat  membantu  membuktikan  ikatan anak  dan  orang  tua  sehingga  membantu  untuk  membuat  terang  kasus  tindak  pidana tersebut.  Selanjutnya  untuk  lebih  memahami  kaitan  Tes DNA dengan  Korban  Tindak Pidana  tersebut,  penulis  akan  menganalisis  secara  ringkas  Putusan  Mahkamah  Agung No.89 PK/PID/2008. (Putusan Mahkamah Agung  No. 89/PK/PID/2008).
Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14 Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  No.89  PK/PID/2008  penulis  dapat memberikan  analisis  ringkas  bahwa;  1)  Hal  pertama  yang  mendasari  kesalahan penangkapan  dan  penuntutan  pada  kasus  ini  adalah  karena  tidak  dilakukannya  tes DNA terlebih  dahulu  terhadap  para  korban.  Sehingga  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  di Indonesia;  2)  Pada  kasus  ini  tes DNA mempunyai  kaitan  terhadap  korban  tindak  pidana, khususnya dalam pengungkapan identitas korban yang tidak bisa diidentifikasi lagi secara visual.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  dilakukannya  tes DNA yang  dilakukan  terhadap Mr .X  yang  dikubur  dibelakang  rumah  orang  tua  Very  Idham  Heryansyah  alias  Ryan ternyata adalah Korban M.Asrori karena hasil Tes DNA membuktikan bahwa DNA korban M.Asrori  identik  dengan  Ayahnya  M.Jalal  dan  Ibunya  Dewi  Muntari  dengan  nilai kebenaran  lebih  dari  99,99%  dan  juga hasil  tes DNA korban Mr. XX  yang  ditemukan  di kebun tebu Desa Braan Kabupaten Jombang identik dengan keluarga Fauzin Suyanto dan merupakan  anak  biologis  dari  Ny.  Suyati;  3)  Tes DNA juga  mempunyai  peranan  penting dalam  pembuktian  sebuah  kasus  tindak  pidana.  Dalam  kasus  ini,  tes DNA dapat membuktikan identitas para korban yang sebenarnya secara ilmiah yaitu mayat Korban M. Asrori  ternyata  dikuburkan  di  Dusun  Maijo,  Desa  Jatiwates,  Kecamatan  Tembeleng, Kabupaten  Jombang  dan  ternyata  tes DNA ini  langsung  bertentangan  dengan  Dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menyatakan  Terdakwa  membunuh  M.  Asrori  dan menguburkannya di kebun tebu Desa Braan Kabupaten Jombang sehingga Terdakwa Imam Chambali alias Kemat akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung; 4) Tes DNA yang jika dilakukan  pada  proses  penyelidikan  juga  dapat  menciptakan  kepastian  hukum  dan mencegah  kasus  salah  tangkap  terhadap  pelaku  pembunuhan.  Di  dalam  putusan  tersebut dapat terlihat bahwa jika tes DNA tidak dilakukan pada kasus-kasus seperti pembunuhan, maka  rentan  terjadi  kekeliruan  hakim  dalam  putusan  pengadilan;  dan  5)  Tes DNA telah berperan penting untuk membuktikan bahwa Terdakwa Imam Chambali alias Kemat tidak bersalah. Tanpa tes DNA, maka Terdakwa tetap akan menjalani hukuman pidana penjara.
Jadi bila dilihat dari putusan tersebut bahwasannya hasil tes DNA antara korban dan orang tuanya tersebut cocok, jadi jasad yang ditemukan tersbut adalah benar anaknya. Hasil  tes  DNA  M.  Asrori  identik  dengan DNA M.  Jalal  (ayah  kandung  M.  Asrori)  dan Dewi  Muntari  (ibu  kandung  M.  Asrori).  Disimpulkan  bahwa  dengan  nilai  kebenaran pemeriksaan DNA lebih dari 99,99%.
Tinjauan  Fatwa  MUI  terhadap  Eksistensi  Tes  DNA  dalam  menentukan  nasab. Fatwa MUI tentang status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya Harus diakui bahwa fatwa  MUI  tentang  kedudukan  anak  hasil  zina  dan  perlakuan  terhadapnya  ini  muncul sebagai  akibat  atau  respons  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  status  anak  luar kawin  yang  merupakan  bentuk  dikabulkannya  permohonan  seorang  mantan  istri  sirri seorang  pejabat  elas  atas  era  orde  baru.  Masalah  nikah  sirri  sangat  sirri  sangat  banyak dilakukan  oleh  banyak  pihak, tetapi  peristiwanya  orang-orang  biasa  bukan  sebagai  tokoh dan publik figur.
Penulis  menganggap  nikah  sirri  atau  nikah  di  bawah  tangan  sebagai  sebuah kesalahan  kecil,  karena  pada  dasarnya  pernikahan  dari  perspektif  agama  dinilai  sebagai ibadah disebuah bentuk ibadah. Suatu hal yang terasa aneh jika ibadah dipandang sebagai sebuah kesalahan bahkan tidak mungkin ibadah dianggap salah. Memang terkait masalah
Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
teknis, terkadang orang masih salah, termasuk dalam hal nikah sirri ini. Oleh karena ibadah dalam kasus di atas tidak memenuhi tuntutan hukum yang berlaku di Indonesia, maka hal ini dianggap sebagai sebuah kesalahan, sekecil apapun betuk kesalahan ini.
Berdasarkan  analisis  dari  fatwa  MUI  tentang  kedudukan  anak  hasil  zina  dan perlakuan  terhadapnya  bahwasannya  anak  yang  lahir  dalam  kondisi  suci  walaupun  ia terlahir  sebagai  anak  zina.  Namun  realitasnya  dalam  masyarakat  anak  zina  itu  seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi  kebutuhan  dasarnya,  serta  seringkali  anak  dianggap  sebagai  anak  haram  dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. (Fatwa Majelis ulama indonesia, 2012) hadi ṡ yang menerangkan bahwa anak hazil zina dinasabkan kepada ibunya,  menjelaskan  bahwa  anak  hasil  zina  itu  dinasabkan  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya.
Jadi berdasarkan Ketentuan Hukum dari fatwa ini, adalah bahwa Anak hasil zina tidak  mempunyai  hubungan  nasab,  wali  nikah,    waris,  dan  nafqah  dengan  lelaki  yang menyebabkan  kelahirannya.  Kemudian  Anak  hasil  zina    hanya  mempunyai  hubungan nasab,  waris,  dan  nafaqah  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.    Dan  ia  juga  tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Bagi  pezina  dikenakan hukuman had oleh  pihak  yang  berwenang menjatuhkan hukuman ta ‟zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: (1). mencukupi  kebutuhan  hidup  anak  tersebut;  DAN  (2).  memberikan  harta  setelah  ia meninggal melalui wa ṣiat wajibah . Hukuman sebagaimana dimaksud bertujuan melindungi  anak,  bukan  untuk  mensahkan  hubungan  nasab  antara  anak  tersebut  dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. (Fatwa MUI, 2012: 16).
Pembuktian  merupakan  masalah  yang  memegang  peranan  dalam  proses pemeriksaan  sidang  pengadilan.  (Alifitra,  2012:  21).  Selain  itu  pembuktian  juga  dapat diartikan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu  perkara  guna  memberi  kepastian  tentang  kebenaran  peristiwa  yang  dikemukakan. (Alimuddin,  2014:  22).  Sedangkan  Bukti  ( Bayyinah )  adalah  semua  hal  yang  bisa membuktikan  sebuah  dakwaan.  Bukti  merupakan ḥujjah bagi  orang  mendakwa  atas dakwaannya.
Soepomo (Hiarej, 2012: 6). berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan  gugatan  penggugat.  Gugatan  penggugat  yang  dikabulkan   mengandung  arti hakim    telah  menarik  kesimpulan  bahwa  hal  yang  dikemukakan  oleh  penggugat  sebagai hubungan  hukum  antara  penggugat  dan  tergugat  adalah  benar.  Oleh  karena  itu, membuktikan dalam arti  yang  luas  berarti  memperkuat  kesimpulan hakim  dengan  syarat- syarat  bukti  yang  sah.  Kedua,  pembuktian  dalam  arti  terbatas,  pembuktian  hanya diperlukan  apabila  hal  yang  dikemukakan  oleh  penggugat  itu  dibantah  oleh  tergugat. Sementara itu tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. (Hiarej, 2012: 6).
Menurut  T.M  Hasbi  Ash  Shiddieqy  pembuktian  adalah  memberikan  keterangan dan  dalil  hingga  dapat  meyakinkan.    (ash-Shiddieqy,  tt:  110).  Dari  penjelasan  di  atas
Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14 Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
penulis menyimpulkan  bahwa  pembuktian adalah  semua hal  yang disajikan  dalam  proses persidangan guna mencari kebenaran dan guna mendapat kepastian hukum. Nasab adalah pertalian kekeluargaan yang didasarkan pada akad perkawinan yang sah. (Djaelani, 2007: 278).  Pentingnya nasab sudah  dikenal  dalam  sejarah  bangsa  Arab  yang hidupnya  berdiri atas  pilar  kesukuan.  Hal  ini  tercermin  dari  upaya  Ja ‟far  ibn  Abi  ṭalib  ketika  berusaha meyakinkan Raja Najasyi berdasarkan perintah rasul agar kaum muslimin hijrah ke Negeri Ḥabsyah,  mengingat  keganasan  kaum  musyrik  yang  semakin  hari  semakin  keras, sedangkan  Rasulullah  masih  dalam  keadaan  belum  bisa  memberi  perlindungan  terhadap mereka. Ketika Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin tentang keistimewaan ajaran Islam, sebab kegigihan mereka yang hendak meninggalkan agama semula, dan tidak mau memeluk agama raja atau agama lain. Kemudian Ja ‟far selaku juru bicara kaum muslimin menjawab: (az-Zuhaili, tt: 7248).
“ Tuanku  yang  mulia,  dulu kami  memang  orang-orang  bodoh.  Kami  menyembah berhala,  memakan  bangkai,  melakukan  pekerjaan  yang  keji,  memutuskan  silaturrahim, menyakiti  jiran  tetangga,  dan  menyakiti  orang  yang  meminta  perlindungan.  Yang  kuat menganiaya  yang  lemah.  Hinggalah  Allah  mengutuskan  seorang  rasul,  dari  bangsa sendiri.  Kami  kenal  usul-usulnya,  kejujuran,  ketulusan  dan  kesucian  jiwanya.  Dia mengajak  kami  untuk  mentauhidkan  Allah  dan  mengabdikan  diri  pada  Nya,  dan meninggalkan sembahan berhala yang selama ini kami sembah secara turun-temurun. Dia menyuruh kami bercakap benar, menunaikan amanah, menyambung silaturrahmi, berbuat baik  kepada  jiran  tetangga,  tidak  melanggar  larangan  dan  tidak  membunuh  orang  lain. Kami dilarang berbuat zina, berbohong, memakan harta anak yatim dan menuduh wanita baik-baik  membuat  zina.  Kami  mempercayai  dan  mengikutinya.  Kami  mempercayai  dan mengikuti semua yang dia dapatkan dari Tuhannya. Kami menyembah Allah semata, dan tidak  menyekutukannya  dengan  yang lain.  Kami  jauhi apa yang dilarang,  dan  kami  buat apa yang diperintahkan. Lalu kaum kami marah. Siksaan demi siksaan sering kami terima hanya untuk mengembalikan kami menyembah berhala dan ajaran buruk mereka ”.
Mendengar  penjelasan  itu  kemudian  hati  raja  menjadi  luluh  dan  merasa  tertarik dengan  agama  baru  itu.  Dari  cerita  di  atas  tampak  sekali  bahwa nasab menjadi  senjata pertama yang disebut kaum muslimin untuk meyakinkan raja. Selain itu nasab bagi bangsa Arab menjadi identitas utama. Nasab adalah hal yang paling esensial dalam keluarga, dan keluarga yang tidak ada kerancuan nasab itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam. Pentingnya nasab dalam kehidupan anak menjadi suatu yang perlu diketahui. Pada zaman nabi  jika  ada  keraguan  tentang  nasab  dibuktikan  dengan  melihat  keserupaan  anak  yang diragukan dengan orang tuanya yang di sebut qiyafah . (az-Zuhaili, tt: 7250).
Sebagaimana  di  dalam  sebuah  hadis  dikatakan: Qiyafah adalah  suatu  keahlian untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kakinya. Keahlian ini sebagai salah satu cara untuk menetapkan nasab (keturunan) seorang.
“Dari  „Aisyah  ra  bahwasanya  ia  berkata:  Sa ‟ad  ibn  Abi  Waq â ṣ  dan  Abd  ibn Zam ‟ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa‟ad berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya „Utbah ibn Abi Waqâ ṣ dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah  anaknya,  lihatlah  kemiripannya.  „Abd  ibn  Zum ‟ah  juga  berkata:  “Anak  ini
Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
saudaraku  wahai  Rasulullah,  ia  terlahir  dari  pemilik  kasur  (fir â sy)  ayahku  dari  ibunya. Lantas  Rasulullah  saw  melihat  rupa  anak  tersebut  dan  beliau  melihat  keserupaan  yang jelas  dengan  „Utbah,  lalu  Rasul  bersabda:  “Anak  ini  saudaramu  wahai  „Abd  ibn Zum ‟ah.  Anak  itu  adalah  bagi  pemilik  kasur/suami  dari  perempuan  yang  melahirkan (firasy)  dan  bagi  pezina  adalah  (dihukum)  batu  (H.R.Bukhari)” (Shahih  Bukhari  Hadits, 2000: 52).
Hadi ṡ di  atas  menjelaskan  persengketaan  masalah  anak  antara  Saad  bin  Abi Waqâ ṣ  dengan  Abdullah  Bin  Zam‟ah,    dalam  hal  ini  Rasul  melihat  keserupaan  tersebut, beliau melihat keserupaan yang jelas antara anak tersebut dengan Utbah, kemudian beliau bersabda:  “anak  ini  adalah  milikmu  hai  Abdullah  bin  Zam ‟ah”.  Para  ulama  sepakat mengatakan  bahwa  asal  usul  ( nasab )  seoarang  anak  kepada  ibunya  terjadi  disebabkan karena kehamilan yang berasal dari hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita dengan  seorang  laki-laki  baik  hubungan  itu  melalui  akad  perkawinan  maupun  melalui perzinahan.
Menurut Sa ‟di Abu Jaib, nasab anak terhadap bapaknya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid atau bahkan karena ketidaktahuan seorang  suami  akan  kerusakan  akadnya.  (Abu  Jaib,  tt:  1117)  Praktek Ma ṣlaḥah  al - Mursalah yang  telah  dipraktekkan  oleh  Nabi  dan  para  sahabat,  kemudian  dirumuskan menjadi  sebuah  teori  yang  komprehensif  oleh  al-Syâthibî  Ia  menjelaskan  bahwa  pada dasarnya  syariat  ditetapkan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  hamba (ma ṣâlih  al -„ibâd) , baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Kemaslahatan  inilah,  dalam  pandangannya,  menjadi maqâ ṣid  asy -Syarî ‟ah .  Dengan  kata  lain,  penetapan  syariat,  baik  secara  keseluruhan (jumlatan) maupun  secara  rinci (taf ṣilan), didasarkan  pada  suatu „illat (motif  penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. (Asy- Syâtibi, tt: 2-3).
Berdasarkan  perspektif  sintaksis  atau  bahasa, maqâsid  asy-syarî ‟ah terdiri  atas dua  kata,  yaitu maqâsid dan asysyarî ‟ah .  Kata maqâsid merupakan  bentuk  jamak  atau plural. Bentuk singular atau tunggalnya adalah maqsûd. (al-Fayyumi, tt: 632). Selanjutnya pengertian asy-syarî ‟ah , belakangan dibedakan dari akidah, akidah tidak lagi masuk atau menjadi asy-syarî ‟ah . Mengutip pendapat dari Mahmoud Syaltout dan Ali as-Sayis, Asafri Jaya  Bakri  menjelaskan,    Mahmoud  Syaltout  mwmberikan  pengertian  bahwa syari ‟ah adalah  aturan-aturan  yang  diciptakan  oleh  Allah  untuk  dipedomani  manusia  dalam mengatur  hubungan  dengan  tuhan,  dengan  manusia,  baik  sesama  muslim  maupun  non muslim,  dengan  alam,  dan  seluruh  kehidupan.  Sedangkan  menurut  Ali  as-Sayis  bahwa syari ‟ah  adalah  hukum -hukum  yang  diberikan  oleh  Allah  untuk  hamba-hambanya  agar mereka  percaya  dan  mengamalkan  demi  kepentingan  mereka  di  dunia  dan  di  akhirat. (Bakri, tt: 62-63).
Berdasarkan pengertian di atas maqāsid asy -syarî ‟ah adalah maksud-maksud atau tujuan-tujuan  syariat.  Artinya,  syariat  atau  seperangkat  aturan  yang  dibuat  oleh  Allah sebagai  pedoman  bagi  hamba-Nya  mempunyai  tujuan  atau  maksud  tertentu.  Untuk mewujudkan  kemashlahatan  tersebut  al-Syâthibî,  membagi maqâshid menjadi  tiga tingkatan,  yaitu: Maqâ ṣid  ḍar ûriyyât , Maqâ ṣid  ḥâjiyyât, dan Maqâ ṣid  taḥsîn iyyât. ḍar ûriyyât artinya  harus  ada  demi  kemaslahatan  hamba,  yang  jika  tidak  ada,  akan
Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14 Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
menimbulkan  kerusakan,  misalnya  rukun  Islam. ḥâjiyyât maksudnya  sesuatu  yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Ta ḥsiniyyat artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. ḍar ûriyyât beliau  jelaskan  lebih  rinci  mencakup  lima  tujuan,  yaitu:  (1)  menjaga agama ( ḥifẓ  al -dîn); (2)  menjaga  jiwa ( ḥifẓ  an -nafs); (3)  menjaga akal ( ḥifẓ  al -„aql); (4) menjaga keturunan ( ḥifẓ an -nasl); (5) menjaga harta ( ḥifẓal -mâl) . (Al- Syâtibi, tt: 5). Apa yang  dinyatakan  oleh  al-Syâthibî  ini,  jelas  bahwa Ma ṣlaḥah  al -Mursalah adalah  bagian dari proses ijtihad.
Dengan  kata  lain,  prosesi  ijtihad  tersebut  didasarkan  bahwa  manusia  senantiasa dituntut  untuk  mencari  kemaslahatan.  Dengan  demikian,  dengan  metode  ini,  diharapkan hukum Islam mampu memberikan jawaban-jawaban terhadap segala permasalahan hukum yang muncul dewasa ini, dengan meletakkan maqâ ṣid asy -syarî ‟ah sebagai pertimbangan yang  sangat  menentukan  dalam  mekanisme  ijtihad  khususnya  dalam  praktik  tes  DNA dalam  menentukan  nasab,  sehingga  menghasilkan  kema ṣlahatan  tersendiri  unt uk melindungi atau menjaga keturunan.
Bila  dikaitkan  dengan  Praktik  tes  DNA  maka  bila  dilihat  dari  5  tujuan  hukum Islam di atas maka yang lebih tepat adalah untuk menjaga keturunan ( ḥifẓ an -Nasl ) karena menjaga  keturunan  dan  kehormatan  adalah  hal  pokok  keempat  yang  harus  dijaga  demi mewujudkan  kemaslahatan  bagi  manusia.  Khususnya  dalam  kasus  Machicha  dan Moerdiono  ini  adalah  untuk  memberi  perlindungan  atau  kemashlahatan  bagi  anaknya, karena. Machica dalam hal ini mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar diberi perlindungan dan diakui sebagai anak dari Moerdiono.

## Kesimpulan
Dari  pokok  pembahasan  terkait  dengan  Eksistensi  Tes Deoxyribo  Nucleic  Acid dalam menentukan nasab dapat disimpulkan: Tes DNA dalam Hukum Positif  dapat dijadikan alat bukti  sah  yaitu  sebagai  alat  bukti subsider atau  tambahan  di  samping  harus  didukung bukti-bukti yang lain, karena bila dikaitkan dalam penentuan nasab khususnya anak yang lahir  di  luar  perkawinan  itu  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  dan  kepastian  hukum.  Jadi baik dalam UUP maupun KHI Tes DNA tidak diatur apakah sebagai alat bukti atau tidak, karena pada dasarnya dalam KUHPerdata, KUHAP, UUPA juga belum ada jenis bukti tes DNA.
Selanjutnya Tes DNA dalam konteks hukum Islam dapat dijadikan alat bukti yang sah namun perlu dilihat dari tujuannya, karena tes DNA juga tidak terlepas dari maqasid assyar ‟iah yakni memberikan manfaat sekaligus menjaga keberadaan manusia dalam sifat kebutuhan daruriyyat dan  apabila  tujuan  tes  DNA  tersebut  melenceng  dari  ketentuan hukum  Islam,  maka  eksistensinya  dilarang.  pembuktian  melalui  tes  DNA  ternyata  dapat dikategorikan  sebagai  alat  bukti qarinah yang  keotentikannya  tergolong  cukup  akurat, sehingga tidak perlu lagi diragukan
Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate

## Daftar Pustaka
Abu Jaib, Sa ‟di . Mausu ‟a t al-ijma ‟ fil al -Fiqh al-Islami. Qatar:Idarah Ihya ‟ al Turas al - Islami, jilid II. Achmad Ali dan Wiwie Heryani. (2013). Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata . Jakarta: Kencana. Alimuddin. (2014). Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama. Bandung: Nuansa Aulia. Al-Zubaydiy,  Murtada.  (1994) Taj al-„Arus  min  Jawahir  al-Qamus. Jilid  2,  Beirut:  Dar al-Fikr.
Amiruddin.  (2004). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Ash-Shiddieqy, Hasbi. (t.t) Peradilan dan Hukum Acara Islam. Bandung: Al-Ma ‟arif. Asy-Syâtibi. (t.th). al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari ‟ah . Kairo: Mustafa Muhammad. jilid II Bahasyi,  Ahmad  Fathi.  (1984). Teori  Pembuktian  menurut  Fiqih  Jinayah  Islam,  alih bahasa Usman Hasyim dan ibnu Rachman . Yogyakarta : Andi Offset.
Harahap,  M.  Yahya.  (2002). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali . Jakarta : Sinar Grafika. Hatta, Muhamad. (2011). Tafsir Qur an Perkata. Jakarta: Maghfirah Pustaka. Hiariej, Eddy O.S. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. Hulam, Taufiqul. (2005). Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif . Cet. 2, Yogyakarta. Kurnia Kalam.
Ibrahim, Johnny. (2006). “ Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”. Bayumedia. Surabaya. Irfan, Nurul . (2012). Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam . Jakarta: Amzah. Khalaf, Abdul  Wahab.  (1995). Ilmu  Ushul  Fiqh,  An  Nasyir  Al  Majelis  Al-A ‟la  Al Indonesiyin  Li Al-Da ‟wah Al -Islamiyah . Jakarta. Madzkur,  Muhammad  Salam.  (1964). Al-Qada ‟  fi  al -Islami .  Kairo:  Dar  al-Nahdhah  al- Arabiah. Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Rofiq, Ahmad. (2003) Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sabiq , Sayyid. (1983). Fiqhu as-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr. jilid 3. Soekanto, Soerjono. (2006). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta
: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono.  (2007). Pengantar  Penelitian  Hukum .  cet.III.  Jakarta:  Universitas Indonesia .UI-Press.
Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2009). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA. Suryo. (2001). Genetika srata I. cet. Ke-9. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Witanto. (2012) Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin . Jakarta: Prestasi Pustaka. Yuwono, Triwibowo . (2007) Biologi Molekular. Jakarta: Erlangga. Zaidan, Abdul Karim. (1984). Nidzomu al-Qadla fi asy-Syari ‟ati al Islamiyyati. Baghdad al-amy. jilid 9.
Iftitah Utami
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14 Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Al-Qamus al-Muhit, Juz 1. hlm. 125 (Maktabah Syamilah versi  2); Ibn Manzhur, Lisan al- „Arab, Juz Idalam jurnal Akhmad Jalaluddin. Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Ishraqi. Vol. 10, No. 1. Juni 2012. Jalaluddin, Akhmad. (2012). Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Ishraqi , (Vol. 10,  No.  1,  Juni  2012), Modul  Pendidikan  dan  Latihan  Kemahiran  Hukum . Palembang:  Lab.Hukum Fak. Syariah UIN RF Palembang.