## Analisis Hukum Penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV atas Pelanggaran Hak Perlindungan Sipil dalam Konflik Kashmir

## Simon Kharisma Jonathan
Simon.kharisma.jonathan-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Kashmir has a distinctive territorial status, in which the Kashmir region is controlled by three countries namely India, Pakistan, and China. India in fulfilling the rights of the Kashmiri people-imposed Article 370 on the Special Status of Jammu and Kashmir, but in 2019, India revoked the  rule.  In  resolving  a  conflict,  an  international  agreement  can  be formed. In this conflict, the two countries violated the rules contained in the Simla Agreement, and the 1949 Geneva Conventions. The war between the two countries took a lot of victims, namely civilians. The United Nations has tried to help make the conflict unsustainable, but these  efforts  have  failed.  The  purpose  of  this  research  is  to  discuss the lack of attention from the international community to this conflict.
In addition, this research will analyze the impacts that occur due to violations of the 1949 Geneva Convention as well as solutions using regulatory-legislative, conceptualization and historical approaches.
Keywords: Conflict; Civil Protection; Geneva Convention.

## Abstrak
Kashmir memiliki status wilayah yang khas, yang mana wilayah Kashmir dikontrol oleh tiga negara yaitu India, Pakistan, dan Cina.
India dalam memenuhi hak dari masyarakat Kashmir memberlakukan Pasal 370 tentang Status Khusus Jammu dan Kashmir, namun pada tahun 2019, India mencabut aturan tersebut. Dalam menyelesaikan suatu konflik, dapat dibentuk Perjanjian Internasional. Dalam proses konflik yang terjadi antara India dan Pakistan, kedua negara melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam Perjanjian Simla, dan Konvensi Jenewa 1949, khususnya yang ke-IV tentang perlindungan sipil pada saat perang. Perang kedua negara tersebut banyak memakan korban yaitu warga sipil. PBB telah berupaya untuk membantu agar konflik tersebut tidak berkelanjutan, namun upaya tersebut dapat dikatakan gagal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai kurangnya perhatian masyarakat internasional atas konflik ini. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan adanya analisa terhadap dampak yang terjadi akibat pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 serta solusi dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Kata Kunci: Konflik; Perlindungan Sipil; Konvensi Jenewa.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 4, Oktober 2023
How to cite: Simon Kharisma Jonathan, ‘Analisis Hukum Penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV atas Pelanggaran Hak Perlindungan Sipil dalam Konflik Kashmir’ (2023) Vol. 6 No. 4 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 6 April 2023; Diterima 19 Juni 2023; Diterbitkan 30 Oktober 2023.
DOI:
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2023 Simon Kharisma Jonathan

## 762 Simon Kharisma: Analisis Hukum Penerapan...

## Pendahuluan
Konflik  adalah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kondisi yang merupakan titik awal proses konflik, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. 1 Konflik  akan  terjadi  apabila  terdapat  perbedaan pemahaman antara dua pihak ataupun lebih terhadap suatu perselisihan, ketegangan, permasalahan maupun kesulitan yang muncul diantara pihak-pihak yang tidak sepaham tersebut. Penyebab konflik antara lain: 2
1.  Salah sa tu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional;
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional;
3. Perebutan sumber-sumber ekonom;
4. Perebutan pengaruh ekonomi;
5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain;
6. Perluasan pengaruh politik & ideologi terhadap negara lain;
7. Adanya perbedaan kepentingan;
8. Penghina terhadap harga diri bangsa;
9.  Ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antar negara yang banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan;
10. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di kawa-san ini, maupun dari luar kawasan;
11. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga;
Konflik  Kashmir  merupakan  konflik  sengketa  wilayah  yang  berkelanjutan sejak wilayah India belum terdesintigrasi menjadi dua negara merdeka yaitu India dan Pakistan. 3 Konflik sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan menjadi isu bilateral, regional, dan internasional yang fluktuatif. Sejak kedua negara merdeka di tahun 1947, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Secara bilateral kedua negara selalu melakukan upaya perdamaian melalui diplomasi dan diberikan otonomi khusus untuk wilayah Kashmir. 4
1 Andri Wahyudi, ‘ Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan’ (2015) Vol.8 Jurnal Publiciana.
[38-52].
2 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Sinar Grafika 2006).[26].
3 Ita Mutiara Dewi, ‘ Konflik dan Disintegrasi di Indonesia’ (2012) Vol.6 Jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora.[91-92].
4 Ummu Masyithotul Khoiriyah, ‘ Upaya Diplomasi Koersif India dalam Konflik Sengketa Wilayah Kashmir Tahun 2012-2018 ’ (2020) Universitas Islam Indonesia.[16].
Faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik ini yang pertama adalah faktor agama dari penduduk India dan Pakistan. Pakistan yang memiliki nama resmi Republik Islam Pakistan meyakini dan juga mengklaim bahwa wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan wilayah dari Pakistan. Disamping itu India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu mengklaim bahwa wilayah Kashmir adalah bagian dari India dengan alasan adanya komunitas Hindu yang terintegrasikan dengan India. Faktor selanjutnya adalah wilayah perbatasan, sudut pandang ini berfokus bukan pada India dan Pakistan, melainkan dari Kashmir itu sendiri, terdapat kelompok Kashmir yang memiliki nasionalisme tinggi dengan tujuan untuk membentuk negara sendiri dan memisahkan diri dari India. Selain itu, tanah Kashmir merupakan tanah yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah yang dijadikan sebagai motor dari perekonomian untuk Kashmir sendiri. Sumber daya alam tersebut meliputi mineral, minyak dan gas bumi, bauksit, dan juga gipsum. 5
Secara diplomasi, permasalahan yang menyangkut banyak negara dapat diselesaikan dengan dibentuknya perjanjian internasional yang merupakan salah satu sumber hukum internasional. Umumnya ketentuan-ketentuan hukum internasional itu merupakan ketentuan yang harus ditaati oleh setiap negara dan dalam hal yang sama traktat-traktat dapat membebankan kewajiban yang disetujui sendiri untuk dilaksanakan oleh negara-negara penandatangan. 6
Konflik  Kashmir  sempat  mengundang  perhatian  masyarakat  internasional contohnya organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut “PBB”). Terdapat pula aturan-aturan mengenai sanksi terhadap kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional seharusnya juga dapat diperhatikan kembali dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi tiap negara untuk menyelamatkan bangsa sendiri demi terwujudnya perdamaian dalam dunia internasional. Pengaturan sanksi diatur dalam semua konvensi yang berkaitan
5 Walter Lawrence, The  Valley  of  Kashmir (Henry  Frowde  Oxford  University  Press Warehouse Amen Corner 1895).[26].
6 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (Penerbit Sinar Grafika 2008).[77].

## Simon Kharisma: Analisis Hukum Penerapan...
dengan Hukum Humaniter Internasional.
Dalam Konvensi Jenewa 1949, pengaturan sanksi merupakan hal yang sangat penting sehingga termasuk dalam common articles yang kemudian ketentuan ini tertulis pada Pasal yang sama pada empat Konvensi Jenewa 1949. Aturan tentang sanksi dalam Konvensi Jenewa terdapat pada Pasal 49, yang menyatakan bahwa bagi peserta konvensi untuk wajib menciptakan sanksi pidana yang efektif dalam hukum nasional masing-masing negaranya, sehingga jika terdapat pelaku kejahatan perang, pelanggar tersebut dapat dijerat hukuman. Kemudian dalam Konvensi Den Haag 1907, tertulis pada Pasal 3 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 yaitu pihak beligerent yang melanggar ketentuan dalam konvensi tersebut wajib untuk membayar suatu kompensasi dan harus bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar konvensi yang dilakukan oleh anggotanya.
Hal-hal mengenai sanksi tersebut sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi dari kedua negara dalam mengambil tindakan preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 ke IV beserta dampak-dampak lainnya seperti gangguan ekonomi yang terjadi di Kashmir dan juga ancaman geopolitik, dan juga dapat menjadi solusi dalam mengambil tindakan represif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi berkaitan dengan tidak berlakunya perlindungan sipil sesuai dengan apa yang tertulis dalam Konvensi Jenewa 1949 ke IV dengan cara membentuk suatu aturan hukum yang berlaku pada kedua negara dan cara-cara lainnya.
Hal yang menjadikan topik ini semakin menarik untuk dibahas ialah dimana masih kurangnya perhatian masyarakat internasional akan dampak dari konflik Kashmir ini terutama dalam hal perlindungan warga sipil. Warga sipil merupakan pihak yang sejatinya telah mendapatkan tempat khusus dalam sebuah hukum yang mengikat yaitu dalam Konvensi Jenewa 1949 ke IV yang mengatur mengenai ketentuan perlindungan sipil dalam situasi konflik. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa minimnya perhatian dari dunia Internasional akan perilaku kedua negara yaitu India dan Pakistan dalam memperlakukan warga sipil dalam konflik ini juga dapat mengakibatkan banyaknya pelanggaran HAM terhadap warga sipil akibat kedua negara yang dapat dikatakan mengesampingkan komitmennya
dalam  penerapan  Konvensi  Jenewa  1949  yang  pada  dasarnya  telah  diratifikasi oleh kedua negara.
Dengan kondisi tersebut menarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dengan mengukur upaya kedua negara dan juga dunia internasional dalam menerapkan hak perlindungan sipil dan aturan hukum yang tentunya memiliki implikasi terhadap langkah strategis dari kedua negara serta dampak-dampak yang terjadi akibat pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 ke IV oleh India dan Pakistan dan Tindakan represif apa saja yang seharusnya diambil oleh kedua negara dan juga masyarakat internasional.

## Metode Penelitian
Dalam buku dengan judul Penelitian Hukum Edisi Revisi oleh Peter Mahmud Marzuki, dinyatakan bahwa “Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about , penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. 7 Tulisan ini menggunakan tipe penelitian legal research . Tipe penelitian hukum normatif ini dapat memberikan penjelasan yang sistematis yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Adapun untuk pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual
( conceptual approach ), dan pendekatan historis ( historical approach ). Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini. 8 Pendekatan konseptual atau conceptual  approach bermulai dari pandangan maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini, yang akan dianalisis yaitu pengertian, konsep, maupun dasar dan asas maupun ide-ide  baru  dalam  ilmu  hukum  yang  selaras  meliputi  konsep  konflik,  konsep sengketa, konsep penyelesaian sengketa internasional, dan konsep perlindungan
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2017).[60].
8 ibid .[133].

## 766 Simon Kharisma: Analisis Hukum Penerapan...
sipil. Kemudian Pendekatan historis atau historical  approach yaitu pendekatan yang dimulai dengan penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk- produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodesasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakangi kasus yang dibahas.

## Penyebab Terjadinya Sengketa Bersenjata Pada Perbatasan Wilayah Kashmir
Penyebab sengketa bersenjata antara India dan juga Pakistan yang terjadi di wilayah perbatasan Kashmir salah satunya adalah letak geografis dari Kashmir yang dapat dikatakan strategis. Kashmir merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang bermacam-macam, oleh karena itu terdapat julukan terhadap wilayah Kashmir yaitu “ Vale of Kashmir ”. Sumber daya alam tersebut mencakup yaitu terutama air, pembangkit listrik tenaga air, agrikultur, kerajinan tangan, industri pariwisata 9 , mineral, minyak dan juga gas bumi yang merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh setiap negara, bauksit, gipsum yang melimpah, dll. Disamping itu, untuk sumber daya alam dari India sendiri berbeda dengan Kashmir. India mengandalkan pertumbuhan ekonominya dengan hasil pertanian. Kemudian untuk Pakistan, sumber daya alam dari Pakistan sendiri yaitu gas alam, minyak bumi, garam gunung dan juga batu bara.
Oleh karena adanya perbedaan sumber daya alam tiap negara, maka India dan Pakistan berusaha untuk merebut Kashmir agar sumber daya alam yang berada di Kashmir dapat dikuasai oleh masing-masing negara. Wilayah Kashmir terbagi oleh tiga negara, yaitu Pakistan yang mengontrol daerah barat laut, kemudian India mengontrol daerah tengah dan bagian selatan Jammu dan Kashmir, serta Cina mengontrol daerah timur laut. Meskipun terdapat fakta bahwa wilayah ini secara praktik dikuasai atau dikontrol oleh tiga negara tersebut, namun India tidak pernah mengakui secara resmi wilayah-wilayah yang telah diakui oleh Pakistan maupun Cina. Disamping itu juga Pakistan berpandangan bahwa seluruh wilayah
9 Alamsyah, ‘Pola Konflik Kashmir yang Mirip Timur Tengah’, (Republika, 2019) <https:// www.republika.co.id/berita/py2pfi349/pola-konflik-kashmir-yang-mirip-timur-tengah>, dikunjungi pada 29-11-2021.
Kashmir merupakan wilayah yang sedang dipertentangkan, dan tidak menganggap klaim yang dilakukan oleh India terhadap wilayah tersebut. Banyak orang yang mendukung akan kemerdekaan dari Kashmir, namun Pakistan dan India tidak setuju akan hal tersebut.
Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya sengketa bersenjata antara India dan Pakistan pada perbatasan wilayah Kashmir adalah faktor suku, agama dan ras. Dilihat secara historis, awal konflik Kashmir terjadi adalah ketika Pakistan mendukung pemberontakan Poonch di negara bagian Kashmir dan Jammu pada Juni - Oktober 1947. Kala itu, negara bagian Kashmir dan Jammu dipimpin oleh Maharaja Hari Singh. Konflik di Kashmir ini semakin runcing karena melibatkan 3 kelompok, yakni kelompok Nasionalis Kashmir yang berusaha mendirikan negara Kashmiri Jammu-Kashmir Liberation Front, kelompok irredentis yang pro Pakistan Hizbul Mujahidin Jammu Kashmir, yang berkehendak bergabung dengan Pakistan, serta kelompok irredentis yang pro India, yang berkehendak bergabung dengan India. 10
Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya rasialisme yaitu perundungan oleh masyarakat yang menganut agama Hindu terhadap masyarakat yang beragama Islam di wilayah Kashmir, begitu pula sebaliknya. Pakistan yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam memperebutkan Kashmir dengan alasan yaitu kesamaan agama dengan penduduk Kashmir. Demikian juga India berusaha untuk memperebutkan wilayah Kashmir dengan alasan yaitu sebagian dari penduduk Kashmir menganut agama Hindu dan adanya komunitas Hindu yang cukup besar di Kashmir.
Sampai saat ini, masih seringkali terjadi Tindakan oleh India dan Pakistan yang kontroversional dengan dasar etnis dan juga agama. Pemahaman yang berbeda antara agama Islam dan Hindu menjadi dasar dari permulaan persetujuan gencatan senjata antara India dan Pakistan. Kurangnya toleransi antara Islam dan Hindu di wilayah Kashmir dapat dikatakan menjadi faktor utama dari perang antar kedua negara tersebut.
10 Abhimata Pradana Setiadi, ‘Sengketa Perbatasan Kashmir: Ditinjau Dari Sudut Hukum Internasional’,  (Universitas  Katolik  Atma  Jaya,  2004)  <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx - ?tabID=61&src=k&id=77382>, dikunjungi pada 15-09-2021.

## 768 Simon Kharisma: Analisis Hukum Penerapan...

## Upaya India dan Pakistan dalam Memperebutkan Wilayah Kashmir
Berdasarkan  Hukum  Humaniter  Internasional,  konflik  bersenjata  dibagi menjadi dua kategori, yaitu International  Armed  Conflict yang diatur dalam
Common Article 2 Konvensi Jenewa serta pada Protokol Tambahan I 1977 dan juga
Non-International Armed Conflict yang diatur pada Common Article 3 Konvensi Jenewa dan juga pada Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977. Masing-masing dari kedua kategori tersebut memiliki mekanisme penyelesaian maupun penegakan yang berbeda hingga pada sekitar tahun 1990.
International  Armed  Conflict dapat  diartikan  sebagai  konflik  bersenjata yang sifatnya internasional dan terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya. Sedangkan Non-International  Armed  Conflict merupakan  konflik  bersenjata yang terjadi antara satu negara dengan pihak lain yang bukan merupakan suatu negara. Pada umumnya konflik bersenjata non-internasional ini terjadi dalam suatu negara antara pemerintah yang sah dengan pihak lain yang memberontak kepada pemerintah yang sah. 11
Dari penjelasan-penjelasan terhadap International Armed Conflict dan Non- International Armed Conflict , dapat disimpulkan bahwa perang antara India dan Pakistan merupakan International Armed Conflict , yang mana menurut Common Article 2 Konvensi Jenewa merupakan perang yang terjadi tanpa adanya pengakuan ataupun deklarasi oleh para pihak yang terlibat perang sekalipun, dan para pihak tersebut harus merupakan negara. Disamping itu juga terdapat keadaan yang mana dalam hal pihak yang berperang bukan merupakan negara, yaitu penduduk sipil dari Kashmir yang ikut terlibat dalam perang dengan masing-masing negara yaitu India maupun Pakistan. Hal ini menyebabkan terjadinya juga perang yang sesuai dengan unsurnya merupakan Non-International Armed Conflict. Disamping itu hal yang memungkinkan terjadinya dua situasi yaitu International Armed Conflict dan Non- International Armed Conflict, khususnya pada Non-International Armed Conflict
11 Lexi Kurnia, et al , ‘Pengaturan Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata (studi Kasus antara  Pemerintah  RI  dan  GAM) ’, (Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik  Indonesia Atma  Jaya, 2003).[1].
adalah karena status dari wilayah Kashmir yang khas yang mana Kashmir dikontrol oleh tiga negara yaitu India, Pakistan, dan Cina.
Untuk mencegah akan pelanggaran-pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa pada konflik ini dan juga di masa yang akan datang, perlu ditegaskan kembali bahwa terdapat juga hak suatu negara untuk menentukan nasib sendiri yaitu Right to Self Determination . Right to Self Determination ini muncul bersamaan dengan prinsip penghormatan atas kedaulatan setiap negara yang dalam hal ini menginginkan agar setiap negara ataupun suatu bangsa dapat terbebas dari apa yang dimaksud dengan penjajahan. 12
Aturan-aturan yang menjelaskan dan menguraikan mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri ini sudah cukup jelas untuk memberikan kesempatan pada masyarakat Kashmir untuk dapat hidup bebas sesuai dengan apa yang terdapat dalam aturan-aturan tersebut. Memang untuk right to self determination lebih tepatnya dapat diterapkan pada situtasi International Armed Conflict , namun dengan status dari Kashmir yang dapat dikatakan khas, yang mana Kashmir dikontrol oleh tiga negara yaitu India, Pakistan, dan Cina, namun disertai dengan dicabutnya Pasal 370 tentang status khusus Jammu dan Kashmir, right to self determination dapat diusahakan dan dapat diterapkan pada masyarakat Kashmir.

## Status Wilayah Kashmir Menurut Hukum Internasional Saat Ini
Status wilayah dari suatu negara terhadap pengakuan setiap individu yang merupakan salah satu dari subyek hukum internasional berlaku untuk semua individu, tanpa adanya perbedaan ras, asal-usul, agama, warna kulit dan lain sebagainya. Setiap individu memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang sama yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “HAM”). Pada hakikatnya, terhadap perlakuan yang sama menurut hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi berdasarkan HAM pada garis besarnya merupakan penegasan akan kepemilikan hak dan kewajiban dari individu sebagai subyek hukum maupun subyek hukum
12 Rego Sureda, The Evolution of the Right to Self Determination Right , (A Study of United Nation Practice, 1973).[28].

## 770 Simon Kharisma: Analisis Hukum Penerapan...
internasional. Permasalahan terhadap hak dan kewajiban merupakan hal yang krusial yang umum terjadi tanpa mengenal batas-batas dari wilayah negara. 13
Hukum internasional berhubungan dengan hubungan internasional, yang mana dalam hal tersebut negaralah yang merupakan subyek hukum internasional utama dan yang menjadi perhatian utama dalam hubungan internasional adalah hak dan kewajiban dari negara-negara tersebut. Dapat dikatakan bahwa negara merupakan subyek hukum internasional pertama karena pada kenyataan negara adalah pihak yang memegang peran dalam mengadakan hubungan internasional.
Adapun setelah adanya hubungan internasional antar negara maka muncul pula aturan-aturan berdasarkan hukum internasional dalam masyarakat internasional yang mengatur tindakan-tindakan dari negara yang diperbolehkan dan juga dilarang dilakukan oleh setiap negara demi kelancaran kerjasama antara negara-negara yang telah mengadakan hubungan internasional. 14
Mengenai status negara-negara, tidak terdapat persyaratan secara khusus yang mana harus ada pengakuan negara- negara di dunia terhadap negara tersebut. Meskipun tidak ada pengakuan dari negara-negara di dunia, suatu negara dapat tetap memiliki hak dalam mempertahankan kesatuan, kedamaian, dan kemerdekaan negaranya masing-masing demi terciptanya kesejahteraan negara dan juga rakyat yang berada di dalamnya, hal tersebut seiringan dengan penegakan keadilan melalui pengadilan yang terdapat dalam negara-negara baru tersebut.
Secara fungsional batas antara negara akan membagi kawasan yang bersambungan, berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum, maupun yurisdiksi yang berbeda. 15 Sehingga jika dikaitkan dengan Kashmir, yang memiliki wilayah, dan juga rakyatnya sendiri, meskipun memang tidak semua negara di dunia mengakui Kashmir, namun tidak dapat dikatakan bahwa semua negara tersebut menyatakan penolakan terhadap pengakuan Kashmir, juga terhadap hak dari negara dan tiap masyarakat yang berada di wilayah Kashmir
13 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional (Penerbit Mandar Maju 1990).[92].
14 Mohd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional (Penerbit Liberty 1990).[12].
15 I Wayan Parthiana, Op. Cit .[24].
diharuskan adanya keadilan layaknya negara-negara lain berdasarkan Hak Asasi Manusia, demikian pula Kashmir memiliki hak untuk menciptakan kesejahteraan dan mempertahankan kedamaian wilayahnya. Status wilayah Kashmir saat ini adalah sengketa, karena masih diperebutkan oleh India dan Pakistan, namun jika memakai cara-cara damai dan pendekatan secara politik, India yang dalam hal ini mengklaim bahwa orang-orang Kashmir telah menerima status quo , maka Kashmir akan menjadi bagian dari India.

## Pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 oleh India dan Pakistan
Menurut Konvensi Jenewa 1949, yang disebut sebagai pelanggaran adalah tindakan- tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran berat dalam konvensi tersebut. 16 Ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Konvensi Jenewa I tahun 1949 menyatakan bahwa konvensi membuat adanya kategorisasi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan khusus yang menjadi pelanggaran yang bersifat berat. 17
Pasal 49 ini berisikan landasan-landasan bagi aturan-aturan penindasan terhadap pelanggar-pelanggar Konvensi Jenewa ini. Sistem ini berlandaskan tiga kewajiban fundamental bagi para pihak-pihak penandatangan yang mana adalah sebagai berikut: 18
1) Kewajiban untuk menetapkan perundang-undangan khusus untuk persoalan ini;
2) Kewajiban untuk mencari orang yang dituduh melanggar konvensi ini;
3) Kewajiban untuk mengadili orang tersebut, atau menyerahkan orang tersebut kepada negara lain yang berkepentingan untuk diadili.
Pasal 49 terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran kejahatan perang serta kewajiban-kewajiban yang ditetapkan didalamnya harus dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 yang menentukan bahwa pihak penanda tangan tidak saja harus menaati ketentuan pada konvensi, hukum dan
16 Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional (Sinar Grafika 2014).[174].
17 Arie Siswanto, Op. Cit .[174].
18 Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter (PT. Raja Grafindo 2005).[68].

## 772 Simon Kharisma: Analisis Hukum Penerapan...
juga kebiasaan-kebiasaan perang terhadap pelanggaran terhadap konvensi tersebut yang pada umumnya disebut kejahatan perang ( war crime ). 19
Terdapat 2 perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa 1949 ke IV yaitu yang pertama adalah perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil yang menjadi korban perang dalam Konvensi Jenewa 1949 ke IV yaitu dalam bagian II konvensi. Penduduk sipil tidak diperbolehkan untuk diperlakukan secara diskriminatif, yaitu dalam keadaan apapun, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. 20 Kemudian yang kedua yaitu perlindungan khusus. Berdasarkan Konvensi Jenewa IV, perlindungan khusus akan diberikan kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu kelompok atau organisasi yang bergerak dalam bidang sosial yang pada situasi perang yang masih berjalan melaksanakan tugas sosialnya dengan cara membantu para penduduk sipil lainnya. Contohnya yaitu anggota dari perhimpunan Palang Merah Internasional dan juga anggota dari Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, yang didalamnya termasuk juga anggota pertahanan sipil. 21
Konflik  Kashmir  ini  sempat  memicu  perang  beberapa  kali,  diawali  pada tahun 1947, Pakistan memicu perang dan berhasil menduduki sepertiga wilayah Kashmir, perang ini terjadi sebelum adanya pernyataan penyatuan Kashmir dengan India. India dan Pakistan terlibat dalam perang pertama ini sampai pada tahun 1948. Mereka memutuskan untuk negara bagian yang memiliki populasi secara minoritas akan digabungkan dengan negara mayoritas. Muslim bergabung dengan Pakistan dan Hindu bergabung dengan India. Pada perang pertama ini, Kashmir dengan mayoritas rakyatnya beragama muslim dengan penguasa beragama Hindu memutuskan untuk menganeksasi India sehingga terjadi demonstrasi di wilayah Kashmir bersamaan dengan tentangan akan keputusan aneksasi tersebut.
19 Haryomataram, Op. Cit. [68].
20 Anastasya Y. Turlel, ‘Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang Menurut Konven- si Jenewa tahun 1949’ (2017) Vol.6 Lex Crimen.[148].
21 Anastasya Y. Turlel, loc.Cit .
Kemudian pada tahun 1965 India merebut kembali Kashmir yang telah diduduki oleh Pakistan yang diakhiri dengan gencatan senjata. Lalu pada tahun 1971, terjadi perang di daerah Pakistan Timur, yaitu di Bangladesh, yang diakhiri dengan merdekanya Bangladesh dan hancurnya Pakistan. Kemudian pada awal tahun 1949, terjadi Kembali sebuah gencatan senjata yang disetujui dan ditandatangani oleh Pakistan dan India di bawah mediasi PBB. Pada hasilnya diputuskan bahwa konflik yang terjadi di ini Kashmir akan diselesaikan sesuai dengan keinginan masyarakat Kashmir berdasarkan resolusi PBB.
Lalu pada tahun 1965, semua upaya penyelesaian sengketa Kashmir dengan cara damai telah dinyatakan gagal. Konflik ini merupakan konflik besar kedua antara Pakistan dan India setelah konflik yang pertama pada tahun 1947-1948. Perang dimulai pada tanggal 5 Agustus 1965 dan berakhir pada tanggal 22 September 1965.
Pada tahun 1972, India dan Pakistan telah mengadakan sebuah perjanjian yaitu Perjanjian Simla yang merupakan sebuah perjanjian damai antara negara India dan Pakistan yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 1972 di Simla, ibu kota negara bagian Himachal Pradesh yang berwilayah di India. 22 Namun perjanjian ini dirasa tidak efektif atau dapat dikatakan gagal dikarenakan masih banyak agresi yang terjadi antara India dan Pakistan, contohnya yaitu perang Kargil yang terjadi pada tahun 1999, pemberontak Kashmir dibantu dengan pasukan dari Pakistan melakukan pemberontakan dan berhasil merebut pos tentara oleh India, namun diakhiri dengan direbutnya kembali pos tersebut oleh India. Kemudian setelah adanya perjanjian yang kembali dibentuk oleh India dan Pakistan pada tahun 2003, pelanggaran perjanjian gencatan senjata tersebut terjadi pada tahun 2010 yang bermulai dengan penembakan tentara Pakistan terhadap tentara India.
Tahun 2013, terjadi bentrokan senjata di Kashmir yang menewaskan 5 tentara India. Pada peristiwa ini, sekali lagi terdapat korban yaitu tiga warga sipil yang

## Simon Kharisma: Analisis Hukum Penerapan...
cedera. 23 Pada tahun 2010 sampai 2014 terdapat kurang lebih 372 korban tewas termasuk warga sipil sebanyak 132 korban pula. Pada tahun 2015 terdapat pula 25 masyarakat sipil yang menjadi korban luka-luka pasca insiden daging sapi di India.  Konflik  berawal  dengan  adanya  pembunuhan  seorang  Muslim  oleh  umat Hindu yang berkampanye melawan pengonsumsian daging sapi. Bentrok terjadi di wilayah Kulgam dan Anantnag setelah ditemukannya sopir truk yang diserang oleh umat Hindu karena sopir tersebut terlibat dalam pengangkutan sapi. 24
Kemudian pada tahun 2016 juga tedapat 19 serdadu dari India yang tewas pada saat kelompok milisi menyerang pangkalan mereka di daerah Uri. India dalam peristiwa tersebut menyalahkan Pakistan namun Pakistan membantah akan hal tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan dalam peristiwa tersebut.
Pada  tahun  2019  banyak  sekali  terjadi  konflik  oleh  India  dan  Pakistan contohnya yaitu tewasnya lebih dari 40 tentara India yang menyebabkan India menyalahkan militer dari Pakistan. Hal tersebut menimbulkan adanya protes anti-Pakistan di beberapa wilayah India yang berujung pula pada kerusuhan yang melibatkan kerumunan penduduk, pengusaha, dan juga mahasiswa Kashmir.
Peristiwa tersebut menimbulkan harapan terjadinya perdamaian di wilayah tersebut menjadi berakhir. 25 Tidak berhenti pada tahun 2019, pada tahun 2020 masih berlanjut bentrokan India dan Pakistan di perbatasan Kashmir, yang mana peristiwa ini menyebabkan tewasnya 2 tentara Pakistan. Bentrokan tersebut yang terjadi di perbatasan Kashmir membuat gencatan senjata antara India dan Pakistan pada tahun 2003 dinilai kurang efektif. 26
23 Tempo.co, ‘Bentrok Senjata di Kashmir, 5 Tentara India Tewas’, (Tempo, 2013) <https:// dunia.tempo.co/read/466869/bentrok-senjata-di-kashmir-5-tentara-india-tewas>,  dikunjungi  pada 29-12-2021.
24 Danish  Ismail,  ‘Pasca  Insiden  Daging  Sapi  di  India,  Kashmir  Bentrok’,  (CNN  Indone - sia,  2015)  <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151021081859-113-86254/pasca-ins - iden-daging-sapi-di-india-kashmir-bentrok>, dikunjungi pada 27-12-2021.
25 BBC News Indonesia, ‘Kashmir: Mengapa kekerasan terbaru membuat dunia sangat kha- watir?’, (BBC, 2019) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47296254>, dikunjungi pada 27-12- 2021. 26 Agregasi VOA, ‘Bentrok dengan India di Perbatasan Kashmir, 2 Tentara Pakistan Tewas’, (Okezone TV,  2020)  <https://news.okezone.com/read/2020/12/10/18/2325082/bentrok-dengan-in - dia-di-perbatasan-kashmir-2-tentara-pakistan-tewas>, dikunjungi pada 20-12-2021.
Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh India dan Pakistan secara nyata dari rasialisme yang terjadi di Kashmir yaitu umat Islam yang menggunakan hewan sapi sebagai salah satu hewan yang dapat disembelih dalam ibadah kurban dianggap menghina masyarakat Hindu. Hal ini dikarenakan masyarakat Hindu menganggap sapi merupakan hewan sakral dan suci yang eksistensinya harus dilindungi. 27 Pemotongan sapi masih terus dilakukan oleh masyarakat beragama Islam di wilayah Kashmir dan menjadi simbol akan adanya pertentangan oleh masyarakat Islam dan Hindu di wilayah Kashmir.
Selain itu, contoh nyata dari rasialisme oleh masyarakat Hindu dan Islam adalah pembangunan rumah ibadah Muslim diatas tanah suci masyarakat Hindu di India. Hal ini menimbulkan dendam pada masyarakat Hindu. Hal ini terbukti dengan adanya perusakan dan penghancuran beberapa rumah ibadah umat Islam yang dilakukan oleh fundamentalis Hindu seperti penghancuran Masjid Babri pada tahun 1992. 28
Kemudian pada tahun 2019, Pemerintah India juga mencabut Pasal 370 tentang status khusus atau otonomi khusus untuk Kashmir. Pasal 370 ini awalnya dibentuk dan diberlakukan oleh Pemerintah India untuk membantu umat Muslim Kashmir dalam menjaga nilai-nilai kebudayaan mereka yang kuat di tengah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. 29 Pencabutan Pasal 370 ini juga tidak mendapat respon negatif dari rakyat Kashmir, namun juga dari negara Pakistan dan Cina.

## Tindakan Represif Terhadap Pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 oleh India
dan Pakistan
PBB telah beberapa kali berupaya untuk meredakan konflik ini, namun upaya- upaya tersebut dapat dikatakan gagal karena masih adanya konflik yang terjadi di
27 Satrio Alif Febriyanto, ‘Islam dan Rasialisme di Kashmir dalam Kacamata Sejarah’ (2021) 4, JUSPI.[12].
28 Sriya Iyer, The Economics of Religion in India , (The Belknap Press of Harvard University Press, 2018).[16].
29 Agni Vidya Perdana, ‘4 Hal Utama untuk Memahami Status Otonomi Khusus Kashmir yang  Dicabut  India  dan  Risikonya’,  (Kompas,  2019)  <https://internasional.kompas.com/ read/2019/08/08/06191471/4-hal-utama-untuk-memahami-status-otonomi-khusus-kashmir-yang- dicabut?page=all>, dikunjungi pada tanggal 1-01-2022.

## 776 Simon Kharisma: Analisis Hukum Penerapan...
Kashmir. PBB sebenarnya masih memiliki banyak cara yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik antara India dan Pakistan ini, yaitu dengan cara memberikan sanksi atau dapat juga dengan cara memblokade India maupun Pakistan. Karena jika terus dibiarkan seperti ini, akan terus berkelanjutan dan berjangka panjang. Keberadaan dari PBB yang memiliki tugas utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional akan terus dipertanyakan dan akan selalu mendapat kritik jika tidak dapat menyelesaikan kasus antara India dan Pakistan untuk memperebutkan wilayah Kashmir ini yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan terus memakan korban khususnya warga sipil. Terhadap negara-negara lain di masa yang akan datang jika terjadi hal seperti dapat memilih untuk memilih jalan yang sama yaitu perang untuk menyelesaikan konflik-konflik antar negara.
Untuk menyelesaikan konflik antara India dan Pakistan ini, seharusnya PBB dapat lebih tegas untuk menganjurkan kedua negara pada konflik ini untuk mematuhi apa yang sudah diatur dalam resolusi-resolusi dari PBB demi kedamaian India, Pakistan dan juga masyarakat yang terdapat dalam wilayah Kashmir. Diharapkan juga aktor-aktor non-negara pada masyarakat internasional seperti South  Asian Association  for  Regional  Cooperation (selanjutnya  disebut  “SAARC”)  untuk mengambil peran secara aktif untuk mendesak India maupun Pakistan agar lebih membuka diri dan menerima bantuan serta menerima solusi-solusi yang diberikan oleh PBB.

## Kesimpulan
Penyebab sengketa bersenjata antara India dan juga Pakistan yang terjadi di wilayah perbatasan Kashmir adalah letak geografis dari Kashmir yang strategis serta faktor suku, agama dan ras. Terlebih lanjut konflik diantara Pakistan dengan India ini dapat dikategorikan sebagai International  Armed  Conflict karena para pihak yang  terlibat  perang  adalah  negara. Akan  tetapi  konflik  ini  dapat  dikategorikan juga sebagai Non-International Armed Conflict karena pihak yang berperang bukan merupakan negara, yaitu penduduk sipil dari Kashmir dengan Penduduk India. Untuk pencegahan pelanggaran Konvensi Jenewa pada konflik ini, perlu ditegaskan
kembali bahwa terdapat juga hak suatu negara untuk menentukan nasib sendiri yaitu Right to Self Determination yang memberikan kesempatan pada Masyarakat Kashmir untuk dapat hidup bebas sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Terlebih lanjut berkaitan dengan penyelesaian konflik, seharusnya PBB juga dapat lebih tegas untuk menganjurkan kedua negara pada konflik ini untuk mematuhi apa yang sudah diatur dalam resolusi PBB. Hal ini dapat dicontohkan dengan cara memberikan sanksi atau blockade terhadap India dan Pakistan. Diharapkan juga aktor-aktor non- negara pada masyarakat internasional seperti South Asian Association for Regional Cooperation untuk mengambil peran secara aktif untuk mendesak India maupun Pakistan agar lebih membuka diri dan menerima solusi yang diberikan oleh PBB.

## Daftar Bacaan

## Buku
Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Sinar Grafika 2006).
Walter Lawrence, The Valley of Kashmir (Henry Frowde Oxford University Press Warehouse Amen Corner 1895).
J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Penerbit Sinar Grafika 2008).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group  2017).
Lexi  Kurnia,[et.,al,]  ‘Pengaturan  Hukum  Humaniter  dalam  Konflik  Bersenjata (studi Kasus antara Pemerintah RI dan GAM)’ (Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2003).
Rego Sureda, The Evolution of the Right to Self Determination Right (A Study of United Nation Practice, 1973).
I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Penerbit Mandar Maju 1990).
Mohd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional (Penerbit Liberty 1990).
Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional (Sinar Grafika 2014).
Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter (PT. Raja Grafindo 2005).

## 778 Simon Kharisma: Analisis Hukum Penerapan...
Sriya Iyer, The Economics of Religion in India, (The Belknap Press of Harvard University Press, 2018).

## Jurnal
Andri Wahyudi, ‘ Konflik,  Konsep  Teori  dan  Permasalahan’ (2015)  8  Jurnal Publiciana.
Ita Mutiara Dewi, ‘Konflik dan Disintegrasi di Indonesia’ (2012) 6 Jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora.
Ummu  Masyithotul  Khoiriyah,  ‘Upaya  Diplomasi  Koersif  India  dalam  Konflik Sengketa  Wilayah  Kashmir  Tahun  2012-2018’  (2020)  Universitas  Islam Indonesia.
Anastasya Y. Turlel, ‘Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa tahun 1949’ (2017) 6 Lex Crimen.
Satrio Alif Febriyanto, ‘Islam dan Rasialisme di Kashmir dalam Kacamata Sejarah’ (2021) 4 JUSPI.

## Laman
Alam syah, ‘Pola Konflik Kashmir yang Mirip Timur Tengah’, (Republika, 2019) <https://www.republika.co.id/berita/py2pfi349/pola-konflik-kashmir-yang- mirip-timur-tengah>, dikunjungi pada 29-11-2021.
Abhimata Pradana Setiadi, ‘Sengketa Perbatasan Kashmir: Ditinjau Dari Sudut Hukum  Internasional’,  (Universitas  Katolik  Atma  Jaya,  2004)  <http://lib. atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=77382>,  dikunjungi  pada 15-09-2021.
Tempo.co, ‘Bentrok Senjata di Kashmir, 5 Tentara India Tewas’, (Tempo, 2013) <https://dunia.tempo.co/read/466869/bentrok-senjata-di-kashmir-5-tentara- india-tewas>, dikunjungi pada 29-12-2021.
BBC News Indonesia, ‘Kashmir: Mengapa kekerasan terbaru membuat dunia sangat khawatir?’, (BBC, 2019) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47296254>, dikunjungi pada 27-12-2021.
Agregasi VOA, ‘Bentrok dengan India di Perbatasan Kashmir, 2 Tentara Pakistan  Tewas’,  (Okezone  TV,  2020)  <https://news.okezone.com/ read/2020/12/10/18/2325082/bentrok-dengan-india-di-perbatasan-kashmir- 2-tentara-pakistan-tewas>, dikunjungi pada 20-12-2021.
Agni Vidya Perdana, ‘4 Hal Utama untuk Memahami Status Otonomi Khusus Kashmir  yang  Dicabut  India  dan  Risikonya’,  (Kompas,  2019)  <https:// internasional.kompas.com/read/2019/08/08/06191471/4-hal-utama-untuk- memahami-status-otonomi-khusus-kashmir-yang-dicabut?page=all>, dikunjungi pada tanggal 1-01-2022.

## Perundang-undangan
Konvensi Jenewa 1949.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Simla Agreement , Ministry of External Affairs, Government of India.

## Simon Kharisma: Analisis Hukum Penerapan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--