## PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI KABUPATEN SRAGEN

## Kushandajani

## Abstract
The management of the Affairs of the administration of mineral resources and energy field is a very vital Affairs. Through an energy and mineral resources is subject to his life a lot of almost the entire population of Indonesia. In conjunction with the autonomous region, there is a division of duties and  authorities  delegated  from  the  Centre  and  the  province  to  the  City/County  is  included  in  the management  of  energy  and  mineral  resources.  In  the  management  of  course  there  must  be institutional  authorities  and  get  permission  before  carrying  out  exploration.  The  existence  of  an integrated one-stop permitting currently on the Government ease the Sragen district are expected to obtain  permission  in  the  management  of  energy  and  mineral  resources.  Based  on  the  results  of the research,  it  can  be  concluded  that  the  institutional  side  of  there  is  still  overlap  within  the  Division  of duties and authorities between The SDA, DPU, BLH and BPTPM which resulted in complexity in the running  tasks  and  authorities.  the  lack  of  qualified  personnel  resources  in  the  field  of  energy  and mineral  resources,  adding  to  the  heavy  workload  that  had  to  be  in  the  way.  In  an  effort  to  get permission  apparently  until  recently  there  hasn't  been  good  in  terms  of  regulatory  or  permitting  that specifically is an integrated one-stop licensing at BPTPM. This resulted in the applicant must be from table to table to get recommendations to the management of permissions. Therefore, it is necessary the presence of the Division of duties and authorities in detail through the applicable local regulations or Regent. Hiring employees with the competencies of the field of energy and mineral resources. As well as enforcing one-stop permitting at BPTPM in the management of mineral resources and energy with the help of a technical team consisting of SKPD related. Of course with such policies will support the  Government  in  the  framework  of  the  management  of  Sragen  district  affairs  governance  areas such as energy and mineral resources.
Keyword: energy and mineral resources, institutional, autonomous region

## A. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  atau  desentralisasi  menjadi  gagasan  yang  ikut  bergulir  dan menggema  kembali  bersamaan  dengan  berjalannya  reformasi  pada  tahun  1998. Konsepsi  ini  sebenarnya  sudah  ada  sejak  dahulu  dalam  sistem  pemerintahan daerah  namun  masih  saja  pelaksanaannya  masih  bernuansa  uji  coba,  dimana pemerintah  mencoba  menemukan    konsepsi  yang  terbaik  agar  tercapai  tujuan negara  untuk  mensejahterakan  masyarakatnya.  Umumnya  ada  beberapa  alasan mengapa desentralisasi dianggap sebagai konsep terbaik dalam mengelola berbagai fungsi  pemerintahan,  diantaranya  adalah  mendorong  terjadinya  proses  demokrasi; pembuatan  keputusan  yang  sangat  tidak  praktis  jika  dipusatkan;  dan  mobilisasi sumberdaya.
Di  Indonesia,  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  sekaligus  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingkan  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.    Dalam UUD  Tahun  1945  berkenaan  dengan  konsepsi  pelaksanaan  desentralisasi  dan otonomi daerah terdapat dua poin yang menjadi dasar, yaitu :
1. Nilai  unitaris  diwujudkan  dalam  pandangan  bahwa  Indonesia  tidak mempunyai  kesatuan  pemerintahan  lain  didalamnya  yang  bersifat negara  ( Eenheidstaat )  yang  berarti  kedaulatan  yang  melekat  pada rakyat,  bangsa  dan  negara  Republik  Indonesia  tidak  akan  terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
2. Nilai  dasar  desentralisasi  teritorial  tertuang  dalam  pasal  18  dan penjelasannya    UUD  Tahun  1945  bahwa  pemerintah  diwajibkan melaksanakan  politik  desentralisasi  dan  dekonsentrasi  dibidang ketatanegaraan.
Mendasari  pada  kedua  nilai  tersebut  diatas,  penyelenggaraan  desentralisasi di  Indonesia  berpusat  pada  pembentukan  daerah-daerah  otonom  dan  penyerahan sebagian  kekuasaan  dan  kewenangan  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.
Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam perjalannya menghadapi banyak hambatan  dan  tantangan  yang  terjadi  akibat  tidak  sempurnanya  peraturan perundang-undangan  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  desentaralisasi  dan otonomi  daerah.  Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Kabupaten/Kota  dapat berjalan  dengan  baik  apabila  peraturan  yang  telah  disusun  dengan  baik  dan dilaksanakan secara baik dengan  mendasar pada peraturan yang ada. Akan tetapi tidak  ada  jaminan  bahwa  peraturan  yang  telah  dibuat  dengan  baik  mampu dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah.  Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  tugas  dan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi daerah seringkali dipengaruhi banyak variabel, seperti derajat komitmen politik serta dukungan  administratif  yang  diberikan,  terutama  oleh  pemerintah  pusat  dan  elit, serta  masyarakat  daerah  bersangkutan;    sikap  dan  perilaku  serta  kondisi  kultural yang  mendukung  atau  mendorong  pelaksanaan  desentralisasi  di  daerah;  adany suatu  rancangan  organisasi  yang  dapat  mendukung  berjalannya  program-program desentralisasi;  dan  tersedianya  sumberdaya  keuangan,  tenaga  kerja  serta infrastruktur yang memadai bagi penyelenggaraan program-program desentralisasi.
Terdapat beberapa masalah desentralisasi yang menjadi perhatian utama dan terus  menjadi  masalah  sampai  saat  ini  (Alie,  2013),  diantaranya  menyangkut regulasi  Peraturan  Daerah  (Perda).  Apakah  Perda  yang  dibuat  sudah  memadai berdasarkan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan?  Sesuai  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  keleluasaan  otonomi  mencakup  pula  kewenangan yang  utuh  dan  bulat  dalam  penyelenggaraannya  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan,  pengendalian  dan  evaluasi,  yang  dijabarkan  sesuai Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan.  Namun,  yang  terjadi  pada  di  daerah  menunjukkan  bahwa  kontrol, baik  dari  rakyat  maupun  organisasi  non-pemerintah  di  daerah  terhadap  peraturan perundang-undangan daerah yang muncul sebagai penjabaran UU diatasnya sangat lemah.  Ada  kecenderungan  peraturan-peraturan  daerah  seringkali  justru  malah bertolak belakang dari peraturan perundang-undangan di atasnya tersebut.
Sedangkan  dalam  penyusunan  berbagai  regulasi  di  daerah,  harus  ada beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan,  seperti political  will Pemerintah  Daerah; kapasitas  kelembagaan  dan  kebijakan  ( Good  Environment  Governance );  adanya persepsi, sikap dan perilaku egosentrisme/sektoral; keterlibatan elemen masyarakat; eksploitasi  SDA  tanpa  diimbangi  upaya  konservasi;  dan  lain-lain,  sampai  masalah lemahnya  penegakan  hukum.  Bagaimanakah  upaya  penguatan  kelembagaan daerah  di  bidang  pengelolaan  sumberdaya  alam  di  daerah?  Penguatan kelembagaan  pengelolaan  sumberdaya  alam  di  daerah  masih  cukup  banyak kendala.  Seperti:  fragmentasi  masyarakat  akibat  menguatnya  ego-sektoral, inkonsistensi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  daerah  sehingga  memunculkan disharmoni, political will lemah dan sumberdaya manusia lemah.
Penguatan  kelembagaan  pengelolaan  sumberdaya  alam,  seharusnya dilakukan  secara  komprehensif  dan  terintegrasi  serta  mengarah  kepada  berbagai perbaikan. Paling tidak, ada 6 perbaikan dan kemampuan yang harus dilakukan dan dimiliki  oleh  daerah:  (1)  lembaga  perwakilan  yang  mampu  menjalankan  fungsi kontrol yang efektif (effective representative system); (2) peradilan yang bebas dari campur  tangan  eksekutif,  bersih  (tidak  korup),  dan  profesional;  (3)  Aparatur pemerintah  (birokrasi)  yang  professional  dan  memiliki  integritas  yang  kokoh;  (4) masyarakat  sipil  yang  kuat  sehingga  mampu  melaksanakan  fungsi public  control (public  watchdog) dan  penekanan (pressure) ;  (5)  desentralisasi  dan  lembaga perwakilan  daerah  yang  kuat  serta  didukung  oleh local  civil  society yang  juga  kuat (democratic  decentralization) ;  dan  (6)  adanya  mekanisme  resolusi  konflik.  Pada intinya,  penguatan  kelembagaan  pengelolaan  sumberdaya  alam  ini,  minimal  harus melibatkan tiga sisi, yaitu kapasitas kelembagaan dan kebijakan (good environment governance), etika dalam eksploitasi SDA (eco-bisnis), dan kontrol masyarakat. Lalu bagaimanakah  penerapan  dokumen  pengelolaan  sumberdaya  alam dalam  proses  perijinan?  Proses  perijinan  merupakan  suatu  tahapan  yang  harus dilalui untuk keluarnya ijin. Dalam proses perijinan ini diperlukan beberapa dokumen yang  terkait: feasibility  study ;  Peraturan  Perundangan  yang  berpihak  pada lingkungan  hidup;  jaminan  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  penyelenggara kebijakan;  ruang  aspirasi  dan  partisipasi  semua  pemangku  kepentingan;  dan jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  semua  pelaku  lingkungan  dari risiko yang mungkin terjadi akibat kerusakan lingkungan.
Tahap  ini  sangat  berkaitan  dengan  AMDAL  (analisis  mengenai  dampak lingkungan). Agar pelaksanaan Amdal berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah  tentang  Amdal  secara  jelas  menegaskan  bahwa  Amdal  adalah  salah satu  syarat  perijinan,  dimana  para  pengambil  keputusan  wajib  mempertimbangkan hasil studi Amdal sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan.
Berikutnya  adalah  bagaimanakah  upaya  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas koordinasi  kelembagaan  dengan  instansi  terkait  dan stakeholders di  daerah? Koordinasi  yang  harus  dilakukan  mencakup  koordinasi  kelembagaan  dalam penyusunan  peraturan  perundang-undangan;  koordinasi  dalam  pengelolaan  SDA, termasuk  kebijakan  operasional  dan  koordinasi  dalam  penegakan  hukum;  dan koordinasi  kewenangan  mengatur  dan  mengurus  pengelolaan  SDA  oleh  daerah. Dalam mengelola SDA, koordinasi antar departemen/sektor tidak hanya menyangkut kesepakatan  dalam  suatu  kerja  bersama  yang  operasional  sifatnya,  tetapi  juga koordinasi  dalam  pembuatan  peraturan.  Dua  hal  ini  memang  tidak  serta  merta menjamin  terjadinya  sinkronisasi  antar  berbagai  lembaga  yang  memproduksi peraturan  dan  kebijakan  mengenai  pengelolaan  SDA,  tetapi  secara  normatif koordinasi dalam penyusunan peraturan perundangan diharapkan akan menghasilkan  peraturan  perundang-undangan  yang  sistematis  dan  tidak  tumpang tindih satu sama lain. Sedangkan sumber daya alam adalah salah satu penyumbang dana  Pendapatan  Asli  Daerah.  Pemanfaatan  yang  sebesar-besarnya  melalui eksplorasi biasanya sering digalakan tanpa memperhatikan keberlanjutan yang ada.
Merujuk pada pokok masalah diatas, Kabupaten Sragen telah menggunakan perijinan  satu  atap,  yang  salah  satunya    mengelola  urusan  bidang  energi  dan sumber  daya  mineral.  Kabupaten  Sragen  sebagai  rujukan  tingkat  nasional  dalam pengadaan  perijinan  satu  atap  telah  mampu  memperlancar  urusan,  yang sebelumnya  seringkali  dilempar  dari  dinas  yang  satu  ke  dinas  lain  yang  terkait. Tentunya  kesuksesan  dalam  merangkum  semua  keterkaitan  dinas  ini  juga  harus
disinkronkan  dengan  kebijakan  dan  peratauran  perundang-undangan  yang  menjadi acuan  instansi  dalam  bekerja.  Namun  demikian,  dengan  kualitas  pelayanan  yang cukup mudah ini tidak berarti Kabupaten Sragen terlepas sama sekali dari keempat masalah  pokok  diatas.  Dibutuhkan  berbagai  upaya  agar  secara  kelembagaan pemerintah  daerah  mampu  mengelola  bahkan  memanfaatkan  potensi  energi  dan sumber daya alam yang ada.
Menyimak  latar  belakang  yang  ada,  maka  perumusan  masalah  menyangkut dua  hal:  pertama  tentang  bagaimana  realisasi  kewenangan  bidang  energi  dan sumber daya mineral di Kabupaten Sragen; kedua tentang bagaimana pengelolaan kewenangan bidang energi  dan  sumber daya  mineral melalui  perijinan  satu  atap di Kabupaten Sragen?

## A.1 Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  dimana    hasil  penelitian  ini  tidak dimaksudkan  untuk  mencari  generalisasi  yang  luas,  karena  temuan  bergantung pada  interaksi  antara  peneliti  dan  subjek  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data mengutamakan  penggunaan  data  langsung  ( fisrt  hand) yang  diperoleh  dari beberapa  nara  sumber  melalui  teknik  wawancara  mendalam  ( depth  interview ). Informan atau narasumber terdiri dari (1) Kepala Bidang Pengairan, Pertambangan, dan  Energi  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  (DPU);  (2)  Kepala  Badan  Lingkungan Hidup;  (3)  Kepala  Bidang  Penanaman  Modal  pada  Badan  Perijinan  Terpadu  dan Penanaman  Modal  (BPTPM);  dan  (4)  Kepala  Sub  Bagian  Sumberdaya  Alam  pada Sekretariat Daerah.
Untuk  memperkuat  data  langsung  tersebut  digunakan  juga  data  pendukung atau  sumber  data  sekunder  seperti  Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  2007 tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan,  Peraturan  Daerah  No.  10  Tahun  2008 tentang  Pola  Organisasi  Daerah  Kabupaten  Sragen,  Peraturan  Bupati  Sragen tentang  penjabaran  tugas  dan  fungsi  serta  tata  kerja  lembaga-lembaga pemerintahan  daerah    ,  dan  Anggaran  Perencanaan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten  Sragen.  Instrumen    utama  adalah  peneliti  sendiri  ( human  instrument ), sedangkan  analisis  data  pada  prinsipnya  berproses  secara  induksi –  interpretasi  – konseptualisasi

## B. PEMBAHASAN

## B.1 Realisasi Kewenangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan  PP  No.38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan  bidang  energi  dan  sumber  daya  mineral,  Pemerintah  Kabupaten Sragen  mendelegasikan  rincian  tugas  yang  telah  dirinci  dalam  tugas  dan  fungsi pokok SKPD. tidak semua yang ada dalam penjabaran tugas dan kewenangan yang diamanatkan  dalam  PP  No.  38  Tahun  2007  dapat  dilaksanakan.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  keadaaan  geografis  yang  berhubungan  dengan  kekayaan  energi dan  sumberdaya  mineral  yang  berada  pada  wilayah  Kabupaten  Sragen.  Selain  itu dari data tersebut di atas menunjukkan adanya rangkap satker yang menyelesaikan atau menangani beberapa tugas dan kewenangan. Tentunya adanya rangkap satker membuat  adanya  tumpang  tindih,  selain  itu  secara  tidak  langsung  juga  terjadi tanggung jawab semu yang dimungkinkannya adanya saling lempar tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan kewenangan yang melekat.
Keadaan  tersebut  di  tambah  dengan  kerumitan  kurangnya  sumberdaya pegawai yang dimiliki. Adanya pelimpahan kewenangan dari provinsi mengakibatkan adanya  kekurangan  pegawai  dengan  latarbelakang  pendidikan  sesuai  dengan
jabatan yang akan diemban.Penempatan pegawai sering kali kurang memperhatikan latarbelakang  yang  dimiliki  oleh  pegawai.  Akibatnya  pegawai  yang  menduduki jabatan  tersebut  kurang  mumpuni  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan yang diembannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ashari (Kabid Pengairan, Pertambangan dan Energi DPU):
“...Kami  hanya  mengelola  tentang  pengairan  dan  irigasi  air,  minerba  yang merupakan  limpahan  tugas  dari  provinsi.  Pelimpahan  kewenangangan  ini  juga mengakibatkan  kami  kekurangan  sumberdaya  pegawai  yang  memang  mumpuni dalam  bidang  pertambangan.  Dampaknya  kadang  terbengkalai  untuk  urusan pertambangan  minerba,  karena  kami  harus  membagi  SDM  untuk  melaksanakan tugas di lapangan....”
Tentunya  sangat  disayangkan  dalam  pengelolaan  sumberdaya  energi  yang potensial untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa terbengkalai karena kekurangan  sumber  daya  pegawai  yang  menangani.  Terkatung-katungnya  urusan sumberdaya  mineral  ini  karena  pelimpahan  dari  provinsi  mengakibatkan  mau  tidak mau  pendelegasian  tugas  dan  kewenangan  ini  merangkap  pada  Dinas  Pekerjaan Bidang Pengairan.  sehingga dapat  dipastikan bahwa sumber daya pegawai kurang mumpuni dalam mengelola kewenangan.
Pada  kewenangan  ketenagalistrikan  seluruhnya  berada  pada  PLN (Perusahaan  Listrik  Negara)  sehingga  dari  pihak  pemda  tidak  bisa  berbuat  banyak untuk  melaksanakan  kewajiban  yang  diamanatkan  oleh  PP  no.38  tahun  2007. Pengelolaan  listrik  tersebut  terpusat  pada  PLN.  Sehingga  pemda  hanya  dapat melakukan  pengecekan  dan  mendata  warga  yang  belum  mendapat  pemasangan jaringan  listrik  dimana  saja.  Kemudian  melaporkannya  kepada  PLN  untuk  ditindak lajuti.

## B.2 Pengelolaan Kewenangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Perijinan Satu Atap
Pada  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  tentunya  dibentuk  lembaga  atau struktur  organisasi  yang  bertanggung  jawab  menangani  tugas  yang  diamanatkan. Begitupula  dengan  tugas  dan  kewenangan  bidang  ESDM  ini.  Munculnya  perijinan satu atap di Kabupaten Sragen tentunya mempermudah dalam pengurusan bidang ESDM. Namun pada kenyataanya perijinan tersebut belum pernah ada dan dilayani di  BPTPM  (Badan  Pelayanan  Terpadu  Dan  Penanaman  Modal).  Sejauh  ini  hanya mengacu  pada  Perda  (Peraturan  Daerah)  No.  10  Tahun  2008  tentang  Pola Organisasi  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Sragen  Perda  No.11  tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Sragen dan Perda No 14 Tahun  2008  tentang  Organisasi    dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Kabupaten  Sragen. Secara jelas terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang mengacu  pada  perda-perda  tersebut.  Dari  beberapa  pernyataan  nara  sumber teridentifikasi bahwa Peraturan Daerah tentang SOTK Nomor 10 dan 14 tahun 2008 terdapat beberapa tumpang tindih koordinasi tata kerja .Selain itu pelaksanaan tugas yang diemban setiap satketr hanya mengacu pada perda tersebut. Tentunya dengan adanya tumpang tindih kewenangan ini mengakibatkan adanya tidak jelasan dalam pembagian  kerja  dan  pertanggungjawaban  kinerja.  Untuk  menghindari  kesalahan dan  harmonisasi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  hanya  dilakukan koordinasi antar-satker/SKPD yang terkait di dalam kewenangan tersebut.
Adapun  Badan  Perijinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal  (BPTPM)  hanya pemberian ijin lokasi tetapi mengenai eksplorasi semuanya diserahkan kepada DPU
sebagai Leading sector SKPD yang menangani pertambangan. Oleh karena itu, dari sisi  kelembagaan  dalam  pembagian  urusan  pemerintahan  bidang  ESDM  pada Kabupaten  Sragen  mengalami  tumpang  tindih  dalam  pelaksanaannya.  Dalam urusan  perijinan  terpadu  adanya  ketidakjelasan  siapa  yang  berwenang  dalam mengeluarkan  ijin  eksplorasi  bidang  minerba  menjadi  sebuah  permasalahan  yang cukup  penting  untuk  segera  diselesaikan.  Hal  tersebut  akan  memberikan  dampak yang  cukup  luas  dalam  pengelolaan  eksplorasi  pemanfaatan  maupun  kelestarian minerba.
Sisi  kelembagaan  dalam  SKPD  tentunya  tidak  bisa  dipisahkan  dari keberadaan Sumber daya pegawai. Sumber daya pegawai merupakan kunci penting dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewenagaan  yang  diemban  sebuah  lembaga (SKPD/Satker). Dalam pelaksanaan perijinan bidang ESDM tentunya peran sumber daya  pegawai  menjadi  berperan  penting.  Keadaan  dimana  ada  pelimpahan kewenangan tentang pengelolaan pertambangan dalam bidang ESDM mengakibatkan  adanya  kekurangan  sumberdaya  pegawai.  Hal  ini  disebabkan karena tidak ada satker yang secara khusus menaungi urusan tentang pengelolaan ESDM  di  Kabupaten  Sragen.  Melalui  penunjukan  dari  Bupati  pelimpahan kewenangan  tentang  ESDM  dilimpahkan  kepada  DPU  (Dinas  Pekerjaan  Umum) Bidang Pengairan yang kini berubah menjadi Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi.  Melalui  keputusan  tersebut  mengakibatkan  di  DPU  kurang  memiliki  tenaga yang  kompeten  dalam  bidang  ESDM.  Keadaan  ini  tentunya  mengganggu  kinerja yang diemban oleh DPU.
Keadaaan  ini  bila  di  hubungkan  dengan  upaya  mempermudah  pengurusan perijinan  satu  atap  tentunya  keadaan  sumberdaya  manusia  kurang  memadahi. Untuk  melakukan  tugas  pokok  dan  fungsi  DPU  sendiri  sudah  cukup  kewalahan belum  lagi  ditambah  dengan  adanya  perijinan  satu  atap  tentunya  akan membutuhkan  pegawai  yang  ahli  di  bidang  pertambangan.  Maka  sekiranya diperlukan  perekrutan  pegawai  untuk  memenuhi  sumberdaya  manusia  yang kompeten yang sesuai dengan latarbelakang keilmuan  tentang bidang pertambangan.  Melalui  sumberdaya  manusia  yang  kompeten  dan  jumlahnya memenuhi  kekurangan  pegawai  yang  ada,  tentunya  akan  mempermudah  dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam bidang ESDM yang rencananya akan dibuat menjadi lebih mudah dalam perijinannya.
Kurangnya  kompetensi  sumberdaya  pegawai  dalam  pelaksanaanan  tugas dan kewenangan bidang ESDM ini tentunya juga berpengaruh terhadap kualitas dan kemanfaatan yang diperoleh oleh SKPD terkait untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meskipun demikian, sejauh ini melalui perijinan baik rekomendasi lokasi, ijin lokasi, analisis dampak lingkungan maupun pemetaan kekayaan ESDM memberikan manfaat yang cukup besar bagi pemda untuk melakukan perencanaan, tindakan dan antisipasi.  Melalui kemudahan perijinan tentunya juga menarik minat investor untuk menanamkan  modal  di  Sragen  sehingga  dapat  menunjang  pembangunan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Sragen.  Selain  itu  tercapainya  pelayanan  yang baik  dan  cepat  kepada  masyarakat  sebagai  pemohon.  Pernyataan  tersebut  juga diperkuat  dengan  pernyataan  narasumber  dari  DPU  yang  menyatakan  bahwa melalui  pengeluaran  ijin  tersebut  mempermudah  DPU  untuk  melakukan  pemetaan wilayah Kabupaten Sragen.
Dalam  melaksanakan  kegiatan  tentunya  ada  sumber  dana  yang  menjadi mempermudah  dalam  melaksanakan  kegiatan.  Merujuk    pada  APBD  tahun  2012 untuk  urusan  Energi  dan  Sumber  Daya  mineral  ternyata  malah  berada  pada  BLH
itupun  dengan  mata  anggaran  kelistrikan  sebagaimana  terpampang  dalam  tabel berikut.

## Tabel 1
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Bidang Energi dan Sumberdaya
Mineral Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program Dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah Pegawai Barang & Jasa Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 15.715.000, 00 236.185.000, 00 4.088.100.000 ,00 4.340.000.000, 00 2.03 . 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 15.715.000, 00 236.185.000, 00 4.088.100.000 ,00 4.340.000.000, 00 2.03 . 1.08.01 .17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 15.715.000, 00 236.185.000, 00 4.088.100.000 ,00 4.340.000.000, 00 2.03. 1.08.01 .17 . 02 Penataan dan Pemeliharaan LPJU 0,00 120.900.000, 00 59.100.000,00   180.000.000,00 2.03. 1.08.01 .17 . 03 Penerangan Jalan Umum  [LPJU]  Ruas Sragen – Masaran 57.555.000, 00 57.555.000,0 0 2.013.500.000 ,00 2.080.000.000, 00 2.03. 1.08.01 .17 . 04 Penerangan Jalan Umum [LPJU] Ringroad Utara 6.770.000,0 0 57.730.000,0 0 2.015.500.000 ,00 2.080.000.000, 00

## Sumber: DPKKAD tahun 2012

## C. PENUTUP C.1 Simpulan
Hasil penelitian menghasilkan beberapa simpulan penting. Pertama, realisasi kewenangan  bidang  energi  dan  sumberdaya  mineral  yang  telah  dilakukan pengelolaan  di  Kabupaten  Sragen  ternyata  mengalami  tumpang  tindih  dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan Pemerintah Daerah Sragen dalam melakukan pengelolaan kewenangan bidang energi dan sumberdaya mineral. Terdapat  tumpang  tindih  antara  satuan  kerja  (satker)  Badan  Lingkungan  Hidup, Dinas  Pekerjaan  Umum,  Bagian  Sumber  Daya  Alam  Sekretariat  Daerah,  Dinas Perindustrian  dan  Dinas  Perdagangan  mengenai  pengelolaan  bidang  energi  dan sumberdaya mineral pada beberapa sektor yang ada.
Kedua,  berkenaan  dengan  perijinan  satu  atap  ternyata    Badan  Perijinan Terpadu  dan  Penanaman  Modal  (BPTPM)  belum  bisa  mengeluarkan  ijin  mengenai pertambangan. Hanya ijin lokasi untuk dilakukan cek lokasi. Kemudian mengenai ijin lokasi  pertambangan  ditangani  DPU  Bidang  Pengairan,  Pertambangan  dan  Energi,
sedangkan  untuk  yang  berhubungan  dengan  kelestarian  lingkungan  dan  amdal  di serahkan  kepada  BLH.  Secara  terpisah  Bagian  SDA  hanya  mampu  memberikan rekomendasi  saja  mengenai  kelayakan  eksplorasi  pertambangan  bilamana  ada pemohon yang membutuhkan.
Ketiga,  teridentifikasi  kelebihan  dan  manfaat  pemberian  perijinan  mengenai bidang  energi  dan  sumberdaya  mineral.  Manfaat  tersebut  antara  lain: mempermudah  dalam  pemetaan  sumberdaya  mineral  yang  terkandung  di  wilayah Kabupaten  Sragen,  memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat  melalui  perijinan yang  diberikan,  serta  membantu  dalam  bidang  pengawasan  dampak  lingkungan karena eksplorasi kekayaan alam.
Keempat,  teridentifikasi  kelemahan  realisasi  perijinan  di  Kabupaten  Sragen, yaitu  belum  adanya  kejelasan  dalam  pembagian  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam menjalankan perijinan terpadu yang melibatkan SKPD terkait untuk peijinan ESDM. Belum jelasnya  perijinan  ESDM  ini  mengakibatkan  adanya  “lempar-lempar” tanggangungjawab dalam proses perijinan karena ada persyaratan rekomendasi dari SKPD  terkait  seperti  dari  DPU  dan  BLH.  Selain  kelemahan  tersebut  diatas kurangnya  sumberdaya  pegawai  dalam  bidang  pengelolaan  ESDM  juga mengakibatkan tersendat-sendatnya proses yang harus di tempuh dalam mendapat rekomendasi oleh tim teknis.

## C.2. Saran
Melihat  hasil  penilitian  masih  diperlukan  hal-hal  yang  perlu  lebih diperhatikan dan ditindak lanjuti sebagai berikut :
1.  Perlu  adanya  penyelarasan  dan  pembagian  tugas  pokok  dan  fungsi  antar SKPD  dengan  membuat  perda  SOTK  yang  baru  agar  tidak  mengalami tumpang  tindih  dalam  melakukan  pekerjaan.  Melalui  SOTK  yang  baru diharapkan  dapat  membuat  baik  dari  relasi  kewenangan  maupun  dari  segi pendanaan  menjadi  lebih  baik  sehingga  meningkatkan  kemanfaatan  yang dapat  di  ambil  dari  eksplorasi  dari  bidang  energi  dan  sumber  daya  mineral. Tentunya  hal  tersebut  harus  didukung  dengan  sumberdaya  pegawai  yang kompeten  dan  mumpuni,  bila  kekurangan  pegawai  diharapkan  segera melakukan rekrutment sesuai dengan kebutuhan.
2.  Belum  adanya  peijinan  secara  khusus  untuk  bidang  energi  dan  sumberdaya mineral dalam perijinan satu atap pada BPTPM tentunya harus diawali dengan pembuatan  peraturan  baik  itu  perda  ataupun  perbub  untuk  menjadi  payung hukum  dalam  perijinan.  Kemudian  harus  ada  sinkronisasi  dari  SKDP  terkait yang  menangani  bidang  energi  dan  sumberdaya  mineral  agar  dari  tahap permohonan  ijin,  perencanaan  eksplorasi  sampai  pada  analisis  dampak lingkungan untuk kelestarian lingkungan dan kekayaan alam.
3.  Perekrutan  pegawai  dalam  bidang  ESDM  dan  penyelenggaraan  diklat  untuk meningkatkan  kemampuan  sumberdaya  pegawai  guna  mendukung  proses perijinan dan pengelolaan ESDM perlu dilaksanakan sesegera mungkin. Dinas Pekerjaan umum (DPU) sebagai leading sector harus secepatnya melakukan rekrutmen  untuk  memenuhi  sumberdaya  pegawai  yang  kompenten  dengan latarbelakang pendidikan di bidang pertambangan.
4.  Masih  minimnya  pengelolaan  pendanaan  baik  untuk  pendapatan  maupun untuk belanja bidang energi dan sumberdaya mineral. Perlu adanya eksplorasi yang  lebih  untuk  menggali  potensi  yang  ada  untuk  dimanfaatkan  sebagai sumber  pendapatan  asli  daerah.  Melalui  eksplorasi  pertambangan  yang  ada tentunya  akan  memberikan  masukan  pendapatan  kepada  kas  daerah
Kabupaten  Sragen.  Tetapi  bilamana  pengeksplorasian  tersebut  harus diimbangi  dengan  adanya  keselarasan  penggunaan  yang  memperhatikan lingkungan dan kelestarian sumberdaya mineral tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Budiardjo,  Miriam.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. Edisi  revisi.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama Ibrahim,  Amin.(2009). Pokok-Pokok  Administrasi  Publik  &  Implementasinya .  (Cet.2).  Bandung:  PT. Refika Aditama Imawan,  Riswandha.  (2007).  Desentralisasi, Demokratisasi  dan  Pemebentukan  Good  Governance dalam Desentralisasi  Otonomi  Daerah  :Desentralisasi,  Demokratisasi  dan  Akuntabilitas Pemerintah Daerah . Jakarta; LIPI Press Kushandajani.(2011). Makna  Otonomi  Daerah  di  Wilayah  Laut  bagi  Masyarakat  Pesisir. Semarang ; FISIP UNDIP Mardiasmo.(2002). Otonomi  Dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, ANDI Marsh,  David  dan  Stoker,  Gerry.  (2011). Theory  and  Methods  in  Political  Science alih  bahasa  oleh Helmi Mahadi dan Shohifullah, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Cet ke-2. Bandung; Nusa Media.
Moleong, Lexy J, (2007). Metode Penelitian Kualitatif . (Cet.23).Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Sarwono, Jonathan. (2006). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha  Ilmu Winarno, Budi. (2008), Kebijakan Publik: Teori dan Proses . (Cet.2). Yogyakarta: MedPres

## Jurnal
Setiowati,  Retno. (2007). Kelembagaan  dan  Kebijakan  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum Vol.1 No.2:  diunduh dari http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12076172.pdf diakses pada 25 November 2012 Pukul 21:34 WIB

## Internet
Alie,  Marzuki.(2013). Desentralisasi  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Di  Daerah.  Diunduh  dari http://www.marzukialie.com/?show=tulisan&id=69 diakses  pada  20  Juni  2013  jam  14:10 WIB