INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16717-16727 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Keterbukaan Informasi Publik
Sitta Saraya 1 ✉ , Yusrina Handayani 2
Universitas Selamat Sri Email: sittalaw@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Seiring berkembangnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara langsung mempengaruhi berbagai  jenis  tindak  pidana  dan  modus  operandi  yang  digunakan.  Dalam  melaksanakan  sistem Pemerintahan terutama guna meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya berhubungan pula dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dilakukan instansi-instansi Pemerintahan. Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008,  segala  bentuk  anggaran  yang bersumber  pada  Keuangan  Negara  APBN  maupun  APBD  serta APBDes, proses pengadaan barang dan jasa yaitu penyampaian informasi kepada pengguna layanan yang masih kurang transparant untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam melakukan proses pengadaan  barang  dan  jasa.  Peraturan  dan  prosedur  pelayanan  dapat  di  pahami  oleh  pengguna layanan  dan  stakeholder  lainnya  dalam  hal  ini  pengguna  layanan  masih  sangat  memerlukan pendampingan  dari  penyedia  layanan  yang  ada  dalam  menuntun  selama  proses  pengadaan berlangsung. Untuk pendampingan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Tengah di  Biro  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  sudah  melakukan  pendampingan  dengan  cara  mengadakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi ke Instansi-instansi. Selain itu  Provinsi Jawa Tengah  sudah  memberikan  himbauan  atau  surat  edaran  untuk  melakukan  perceptan  pelaksaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan surat edaraan yang di sampaikan oleh Lembaga Kebijakaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
Kata Kunci: Pidana Pengadaan Barang Jasa, Keterbukaan Informasi

## Abstract
As legislation develops in Indonesia, it directly influences various types of criminal acts and the modus operandi used. In implementing the government system, especially in order to improve the quality of human resources, one of them is also related to the procurement of government goods and services carried out by government agencies. Since the promulgation of the Law on Openness of Information Law Number 14 of 2008, all forms of budget are sourced from the State Finances, APBN, APBD and APBDes, the process of procuring goods and services, namely the delivery of information to service users which is still less transparent in order to obtain clearer information. in carrying out the process of procuring goods and services. Service regulations and procedures can be understood by service users and  other  stakeholders,  in  this  case  service  users  still  really  need  assistance  from  existing  service providers  in  guiding  them  during  the  procurement  process.  To  assist  in  the  implementation  of procurement  of  goods  and  services  in  Central  Java  Province,  the  Bureau  of  Goods  and  Services Procurement has provided assistance by providing Technical Guidance, Socialization, Monitoring and Evaluation to Agencies. Apart from that, Central Java Province has issued an appeal or circular letter to carry out the implementation of the procurement of goods and services in accordance with the circular letter submitted by the Indonesian Government's Goods and Services Procurement Policy Institute. Keywords: Criminal Procurement of Goods and Services, Information Disclosure

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  landasan konstitusional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan berkeadilan hukum. Di Indonesia, masalah adil dan keadilan mendapat tempat yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dalam dasar negara Pancasila yang pada sila keduanya secara tegas menyebutkan”  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab”,  serta  dalam  sila  kelimanya menyebutkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (cetak tebal pen.).
Keadilan  merupakan  hal  yang  sangat  esensial  bagi  kehidupan  manusia,  sehingga menjadi sesuatu yang terus diperjuangkan oleh setiap individu maupun masyarakat untuk memperolehnya  agar  kehidupan  dapat  berjalan  dengan  baik,  aman  dan  tenteram.  Bagi bangsa  Indonesia  keadilan  juga  menjadi  nilai  sentral  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara yang dapat dilihat dalam rumusan Sila ke- 5 dari Pancasila yaitu : “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pengadaan  barang  dan  jasa  permerintah  mempunyai  peran  penting  dalam pelaksanaan  pembangunan  nasional  untuk  peningkatan  pelayanan  publik  dan pengembangan  perekonomian    nasional  melalui  APBN  dan  APBD.  Pemerintah  dapat
mengaturan, yang memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.
Dalam  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa,  pemerintah  dituntut  untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk barang dan jasa maupun pembangunan infrastruktur. Dalam upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan pengadaan Barang dan Jasa , diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagimana telah  diubah  dengan  Peraturan    Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah.  Dalam  peraturan  ini  memberikan  pedoman pengaturan  mengenai  tata  cara  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  sederhana,  jelas  dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik dan transparansi publik serta adanya implementasi keterbukaan informasi publik.
Salah satu bentuk penyelenggaraan e-government untuk mencapai good governance adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. Banyak modus korupsi yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa secara konvensional tersebut. Pada tahun 2010 mengenau  penyelenggaraan  pemerintah  diwajibkan  dilakukan  secara  elektronik  atau  e- procurement,  yaitu  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Kabupetan/Kota  wajib  melakukan pengadaan secara elektronik atau e-procurement. Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban  (pembelian  dan  penjualan),  dan  pada  akhirnya  melalui  proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan bebrapa pihak terkait sehingga  perlu  ada  etika,  norma,  dan  prinsip  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diingginkan dengan menggunakan metode dan proses  tertentu  agar  dicapai  kesepakatan  harga,  waktu  dan  kesepakatan  lainnya. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat  pengadaan  dengan  cara  memesan  barang  dan  memprosesnya  kemudian membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang dan jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, metode ini dipandang tepat dalam suatu  ini  karena  berkaitan  dengan  tujuan  penelitian  yang  ingin  menganalisis  tentang pembentukan  hukum  dalam  parlemen  dan  legislasi.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena dianggap mampu bersinergi dengan proses tersebut.
Penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau paradigma interpretive  dengan  pengambilan  sampel  sumber  data  dilakukan  secara  purposive  dan snowbaal yakni sebagai bagian dari keseluruhan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia. Berdasarkan data KPK per 10 Januari 2024, kasus korupsi pengadaan barang/jasa masih menjadi kasus tindak pidana korupsi kedua terbesar setelah gratifikasi/penyuapan. Bahkan dalam kurun waktu tahun 2004-2022, KPK telah menangani 1.351  kasus  korupsi,  yang  mana  sekitar  277  kasus  (20%)  diantaranya  terjadi  di  bidang pengadaan barang/jasa. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengadaan barang dan jasa di instansi Pemerintah, berkaitan dengan  pertanggungjawaban  pidana. Permasalahan pertanggungjawaban pidana dewasa ini mengalami perubahan yang cukup drastic  dengan  ditetapkannya  pelaku  yang  notabene  menjabat  suatu  jabatan  penting dengan  menyalahgunakan  jabatan  atau  wewenangnya  untuk  melakukan  tindak  pidana korupsi.  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018,  yang  diubah  menjadi  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah kegiatan Kementerian/Departemen/Perda dalam memperoleh barang dan membeli jasa Badan/ Fasilitas yang prosesnya mulai dari pasca  perencanaan  sampai  dengan  selesainya  seluruh  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pengadaan  barang/jasa.  Sistem  yang  dicanangkan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa merupakan  bagian  dari  percepatan  pelaksanaan  pengeluaran  pemerintah  untuk mempercepat  pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan,  dengan  menggunakan  teknologi informasi sebagai langkah percepatan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pelosok bangsa.
Perolehan barang dan jasa pemerintah melalui perangkat lunak ini juga tidak terlepas dari  kebocoran  atau  penyimpangan  akibat  penyalahgunaan  proses  untuk  kepentingan pribadi  atau  golongan.  Selain  itu,  juga  karena  kelalaian  dan  ketidakmampuan  pejabat
pengadaan  dan  peserta  yang  dipekerjakan  dalam  sistem  yang  terkait  dengan  proyek pengadaan barang dan jasa publik. Perbedaan ini disebabkan masih digunakannya cara tradisional dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu dengan pertemuan tatap muka antara pengguna barang/jasa dengan pemasok barang dan jasa.
Terdapat tiga (tiga) permasalahan pokok dalam pengadaan barang dan jasa sistem tradisional. Kerugian pertama menyangkut transparansi. Pengadaan sistem tradisional tidak memberikan  pembelian  dengan  informasi  tentang  semua  pemasok  yang  mungkin, sehingga  hanya  pemasok  barang/jasa  dalam  jumlah  terbatas  yang  berpartisipasi  dalam tender. Pengadaan tradisional juga tidak menyediakan mekanisme kontrol bagi masyarakat umum.  Hal  ini  membatasi  persaingan,  melemahkan  dampak  pertumbuhan  ekonomi, membatasi eksklusivitas pemasok potensial dan pemberian hak khusus kepada pemasok tertentu.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah sistem pembelian elektronik ( electronic purchasing atau electronic shopping), dimana internet digunakan secara online pada semua tahapan proses pembelian untuk menjalin kontak langsung antara penyedia barang/jasa  dengan  barang  yang  diminimalkan. E-procurement  bertujuan  tidak  hanya untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dalam bentuk harga yang lebih murah, biaya transaksi yang lebih rendah, pelayanan publik yang lebih baik dan siklus pengadaan yang lebih singkat.
Melalui pelayanan electronic purchasing tersebut, pemerintah berusaha seperti yang diharapkan oleh publik untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah  satunya  adalah  meningkatkan  dan  mengoptimalkan  pelayanan  publik  yang berwawasan  masyarakat  melalui  kebijakan/peraturan  yang  efektif,  efisien,  dan terbuka/transparan,  mengingat  masyarakat  berhak  untuk  menjamin  akses/kebebasan informasi.  Transparansi  adalah  suatu  kondisi  yang  memungkinkan  publik  mengakses informasi dengan lebih baik, sedangkan efisiensi adalah langkah-langkah yang dicoba dan diterapkan untuk mengurangi birokrasi dalam pelayanan publik. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah dihadapkan pada tugas berat untuk mencapai good governance dan menerapkan clean  governance.  Banyak  proses  penyediaan  barang  dan  jasa  yang  tidak dapat diatur dan buram, sehingga merusak perekonomian negara.
Sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  dibuat  untuk  menghindari kontak  tatap  muka  antara  calon  pemasok  barang  dan  jasa  dengan  panitia  pengadaan, karena  kontak  langsung  menjadi  faktor  utama  terjadinya  penyimpangan  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa.  Sebagian  besar  sistem  diterapkan  secara  online  (termasuk analisis  dan  klarifikasi),  menghilangkan  kemungkinan  pertemuan  antara  calon  pemasok
barang/jasa dan panitia pengadaan.
E- procuremnet merupakan sistem modern yang cukup efektif dan dapat mengurangi adanya kekeliruan yang disengaja. Namun, hukum yang mengatur tentang e-procurement saat ini dirasa belum maksimal karena belum secara spesifik pengaturannya. Sanksi saat ini adalah adanya kecurangan yang dikondisikan sejak awal atau adanya tawar menawar di luar  pelelangan  sehingga  dapat  menentukan  siapa  pemenangnya  ketika  lelang  itu berlangsung.  Artinya,  sebelum  dilakukan  pelelangan  secara  terbuka,  namun  pemenang sudah ada. Inilah lelang yang telah dikondisikan sebelumnya. Prakrek tersebut terjadi ketika penyelenggaraan penyediaan kebutuhan pemerintah dilakukan dengan cara KKN, sehingga terjadi  adanya  suap  menyuap  dalam  penentuan  pemenang  terder  proyek.  Hal  ini  tidak sesuai  dengan  fakta  integritas  yang  sebelumnya  dibangun  yang  bertujuan  dapat meyakinkan masyarakat  bahwa proses pengadaan barang jasa pemerintah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Pengadaan barang jasa dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan terjadi kolusi terutama  dalam  prinsip-prinsip  pokok,  antara  lain  persaingan  secara  kompetitif, keterbukaan,  dan  keadilan  bagi  semua stakeholder.  Oleh  sebab  itu,  untuk  menghindari adanya ketidakadilan dan pelemahan aturan hukum, maka perundangan-undangan barang jasa  pemerintah  diperlukan  adanya  pengawasan  dari  semua  pihak  sehingga  dapat meminimalisir  kecurangan  dalam  pelelangan  barang  jasa  pemerintah.  Tujuan  akhirnya, pelelangan  barang  jasa  dengan e-procurement  adalah  selain  memberikan  kenyamanan juga menekan adanya KKN  (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang merugikan negara.
Dalam  pencegahan  kejahatan  yang  terjadi  di  masa  yang  akan  dating  merupakan tujuan utama pemidanaan. Dan dengan sanksi-sanksi yang dirumuskan, di mana pelapor secara pidana menjadi jalam akhir tampak bahwa pembentuk aturan perpandangan bahwa pidana itu dapat membawa kebaikan karena dapat mencegah kejadian yang lebih buruk serta berfikir bahwa tindak ada alternatif lain yang setara baiknya dalam penanggulangan penyimpangan ini.
Prinsip  pertanggungjawaban  pidana  bersifat  pribadi  berarti  hanya  orang  yang bersalah  saja  yang  dapat  dikenakan  pidana.  Berdasarkan  uraian  di  atas  bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dana hibah pengadaan bibit sapi adalah pertanggungjawaban  pribadi.  Hakim  dalam  mempertimbangkan  suatu  perkara  sudah barang  tentu  harus  memperhatikan  aspek  yuridis  terkait  unsur-unsur  yang  terkandung dalam pasal yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga alat bukti yang sah. Berdasarkan pada Pasal 44 KUHP hakim haruslah menyatakan unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan merupakan klausula yang sah dan
meyakinkan serta tanpa adanya alasan pemaaf atau pembenar.
Merujuk  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  terdapat  beberapa  klasifikasi  yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, seperti halnya, kerugian keuangan atau perekonomian  negara;  suap-menyuap;  penggelapan  dalam  jabatan;  pemerasan;  curang ( fraud); benturan kepentingan (conflict of interest); dan gratifikasi.
Ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  menyatakan  “ Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…dst”,
adapun penjelasan dalam pasal  tersebut yang dimaksud dengan  “Secara Melawan Hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  perundang-undangan,  namun  apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan  sosial  dalam  masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana.  Dalam ketentuan  ini,  kata  “dapat”  sebelum  frasa  “merugikan  keuangan  atau  perekonomian negara”, menunjukan bahwa tindak  pidana korupsi merupakan  delik formil,  yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan timbul setelah adanya akibat.
Namun dengan pendekatan hukum pidana melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat represif, maka hanya berorientasi pada penindakan, dan sedikit adanya upaya pencegahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, sehingga pendekatan  represif overuse dapat  menimbulkan  rasa  kekhawatiran  tersendiri  bagi aparatur  negara  untuk  melakukan  suatu  tindakan  dan/atau  inovasi  untuk  pemajuan pelayanan  publik  dan  perekonomian,  dan  pendekatan  secara  represif  ini  pula  justru membuat rasa takut atas keterlibatannya dalam kegiatan pengadaan secara langsung atau tidak  langsung.  Sehingga  Adanya  keberhasilan  pemberantasan  korupsi  khususnya  pada pengadaan barang dan jasa kerap dijadikan tolok ukur secara matematis,
Sejalan  dengan  apa  yang  diuraikan  diatas  perlu  juga  dicantumkan  hal-hal  yang meringankan  dan  hal-hal  yang  memberatkan  yang  dikuatkan  oleh  aspek  yuridis  yang meliputi  aspek  akibat,  pribadi  dan  psikologis  si  pelaku,  kemasyarakatan.  Majelis  Hakim harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  tersebut  dalam  menjatuhkan  putusan  guna putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan atas hak asasi  si  pelaku  atau  rasa  keadilan  masyarakat  dari  segi  hukum  serta  harus  memenuhi
ketentuan hukum yang berlaku yang menjadikan putusan tersebut sah secara hukum.
Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi pengadaan barang dan Jasa telah diatur dalam  pasal-pasal  KUHP,  yaitu  mengenai:  Penyuapan;  Perbuatan  Curang;Kejahatan Jabatan; Pemerasan; Penggunaan tanah negara; dan Turut sertapemborong. Sedangkan Pasal  yang  sering  menjadi  acuan  para  penegak  hukumuntuk  menetapkan  ada  tidaknya perbuatan korupsi adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan rumusan sebagai berikut:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pelaku  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  yang  telah  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor 31 Tahun 1999 yang  diperbaharui  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dirumuskan  dengan  kata “setiap orang”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sebagaimana  telahdiubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  dimaksud  dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang  diajukan  di  persidangan  adalah  benar  sebagaimana  yang  disebutkan  identitasnya dalam  dakwaan  penuntut  umum.  Maksudnya  mengetahui  bahwa  yang  diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas terdakwa yang diperiksa di persidangan.
Sanksi yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dpat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pidana penjara dengan maksimal seumur hidup atau pidana penajara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun
2. Selain  dijatuhi  dengan  sanksi  pidana  penjara,  juga  dapat  dikenakan  denda  paling sedikit  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Bagaimana pentingnya keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa untuk kemajuan pengadaan di Jawa Tengah
Salah satu peluang untuk terjadinya korupsi adalah dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.  Bidang  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  proses  membangun  kekuatan perekonomian  negara,  namun  juga  sangat  rentan  terjadinya  penyelewengan  terkait administrasi yang tidak sesuai yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi yang akan menyebabkan  merosotnya  perekonomian  negara.  Permasalahan  korupsi  di  Indonesia masih  saja  terjadi  meskipun  telah  banyak  aturan  hukum  yang  mengatur  untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang memprihatinkan terlebih pelaku-pelaku yang  seharusnya  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  tersebut  susah  untuk dihadapkan di muka hukum.
Sebelum  menyatakan  dapat  atau  tidaknya  pelaku  korupsi  dalam  pengadaan barang/jasa dimintai pertanggungjawaban maka sudah barang tentu dikaji terlebih dahulu perbuatannya  tersebut  termasuk  kedalam  benturan  kepentingan  dalam  jabatan  atau merupakan  kesalahan  dalam  jabatan.  Pertanggungjawaban  dalam  jabatan  dibebankan kepada negara atau pemerintah berdasarkan aturan hukum atas kesalahan dari perbuatan dalam  jabatan  tersebut,  sedangkan  pertanggungjawaban  pribadi  menurut  hukumnya dibebankan  kepada  seseorang  atas  perbuatan  berdasarkan  asas  kesalahan  dalam perbuatannya  secara  perseorangan  atau  pribadi.  Informasi  dalam  ungkapan  sehari-hari dapat  diartikan  bahwa  informasi  merupakan  segala  yang  kita  komunikasikan  yang kemudian disampaikan ke orang lain baik dalam bahasa lisan maupun media informasi. Kata  informasi  memiliki  tiga  makna  yaitu  yang  pertama  adalah  informasi  sebagai  suatu proses  yang  menyatakan  pada  kegiatan-kegiatan  terinformasi.  Kedua  adalah  informasi sebagai  pengetahuan.  Ketiga,  makna  informasi  adalah  sebagai  suatu  tanda  benda  atau penyajikan yang nyata dapri pengetahuan.
Informasi  adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  yang mengandung nilai, makna, dan pesn, baik data, fakta maupun penjelasannya yang apat dilihat,  didengar,  dan  dibaca  dalam  berbagai  kemasan  dan  format  sesuai  dengan perkembangan  Informasi  publik  adalah  informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Pada era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan  komunikasi  dapat  menjanjikan  efisiensi,  kecepatan  penyampaian  informasi,
keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan.31 Terlebih, dalam era  otonomi  daerah  saat  ini  perlu  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  (good governance) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut e-government. Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Birokrasi  pemerintah  dapat  mengembangkan  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK)  dalampelaksanaan  kegiatan  pemerintahan,  mempermudah  interaksi dengan  masyarakat,  dan  mendorong  akuntabilitas  serta  transparansi  penyelenggara pelayanan publik.
Berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia, Pemerintahan yang baik adalah Pemerintahan  yang  menganut  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  dasar  akuntabilitas, transparansi  dan  partisipasi.  Akuntabilitas  dapat  dicapai  bila  penyelenggaraan pemerintahan diatur dengan sistem yang menjamin semua komponennya memiliki standar kinerja  yang  terukur  dan  dapat  dikontrol  serta  diawasi,  baik  secara  internal  maupun eksternal.  Pengawasan  juga  dimungkinkan  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  (publik) sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem kenegaraan yang demokratis. Hal tersebut juga sangat tergantung kepada para penyelenggara pemerintahan yang memiliki kompetensi dan komitmen moral serta responsibility yang memadai, sehingga memberikan ruang yang terbuka bagi dimungkinkannya pengawasan dari publik.
Sejauh ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah menyelenggarakan SPBE secara mandiri dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing serta mencapai tingkat  kemajuan  SPBE  yang  bervariasi  antar  daerah.  Dalam  penerapan  SPBE  tersebut dibutuhkan adanya evaluasi untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan SPBE di masing – masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

## SIMPULAN
Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa, masih ditemukan hal yang menjurus pada modus  operandi  yang  bisa  menimbulkan  tindak  pidana  korupsi,  mulai  dari  proses perencanaan sampai dengan serah terima. Sebagai contoh, dalam proses perencanaan masih dijumpai kasus seperti calon penyedia yang sudah diarahkan, rekayasan pemaketan untuk  menghindari  lelang  sampai  dengan  adanya  campur  tangan  pihak  luar.  Jika penyimpangan sudah terjadi di awal, maka proses selanjutnya juga akan bermasalah yang pada akhirnya  permasalahan seperti kualitas pekerjaan tidak  sesuai  dengan  spesifikasi dan kontrak serta pembayaran tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto  Agus.  2011. Manajemen  Pelayanan  Publik,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta.
Khair Otti Ilham, 2023. Kebijakan dan Sanksi Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .” Penerbit Adab,
R.  Mahmutarom  HR,  2010. Rekonstruksi  Konsep  Keadilan  (studi  tentang  perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa menurut hukum islam, konstruksi masyarakat dan instrument internasional), Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Kemitraan dan LPSE Nasional. 2008. e-Procurementdi Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Secara Elektronik, Jakarta.
Davis  Gordon  B..  1999. Kerangka  Dasar  Sistem  Informasi  Manajemen,  Pustaka  Binama Presindo, Jakarta.
Sirajuddin dkk. 2016. Hukum Pelayanan Publik, Setara Press, Malang, 2016.