## PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
(Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945)
Lutfil Ansori
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta E-mail: anshorilutfi@yahoo.co.id

## Abstrak
Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan  tertinggi  yang  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dibantu  oleh  seorang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Dalam melakukan kewajibannya  Presiden  dibantu  oleh  satu  orang  Wakil  Pre-siden”.  Secara  konstitusional pasal  ini    memperlihatkan  kedudukan  dan  tugas  Wakil  Presiden  sebagai  pembantu Presiden.  Mengetengahkan  sistem  pemerin-tahan  menurut  UUD  dimaksudkan  untuk mengetahui  kedudukan  jabatan  Wakil  Presiden  dalam  hubungannya  dengan  Presiden ditinjau  dari  pertanggung-jawabannya.  Berdasarkan  pendekatan  yuridis-normatif  dalam penelitian  ini  dipe-roleh  kesimpulan  bahwa  dengan  adanya  beberapa  perubahan  dalam UUD  1945  nampak  semakin  memperjelas  bahwa  pertanggungjawaban  Wakil  Presiden adalah kepada Presiden. Hal ini berdasarkan pada penafsiran kedudukan Wakil Presiden di  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia  yang  tidak  sederajat.  Kedudukan  yang  tidak sederajat  ini  menunjukkan  lembaga  kepresidenan  sebagai  penyelenggara  pemerintahan bersifat tunggal (single executive). Akan tetapi, untuk menghindari kesan Wakil Presiden sebagai  "ban  serep",  maka  Wakil  Presiden  harus  diberi  tugas  yang  jelas  secara konstitusional  dengan  cara  pelimpahan  atau  pembagian  tugas  dan  bukan  melalui pelimpahan atau pembagian kekuasaan.
Kata kunci: Wakil Presiden, pertanggungjawaban, sistem pemerintahan

## Abstract
In the system of government of the Republic of Indonesia, the President holds the highest  governmental  authority  in  carrying  out  its  obligations  assisted  by  a  Vice President.  The  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  article  4  is  said  "In performing  duties,  the  President  is  assisted  by  a  Vice  President".  Constitutionally  this article shows the position and duties of the Vice President as assistant to the President. Presenting  the  system  of  government  by  the  constitution  is  intended  to  determine  a position  of  the  Vice  President  in  related  with  the  President  in  terms  of  responsibility. Based on normative juridical approach in this research, it is concluded that the presence of  1945  Constitution  Amendment  increasingly  clarifies  that  the  Vice  President responsibility  is  to  the  President.  It  is  based  on  the  position  of  the  Vice  President interpretation in the Indonesian system that is not equal. This unequal position shows that the  presidency  as  an  organizer  of  the  government  administration  is  singular  (single executive). However, to avoid the impression of the Vice President as a "spare tire", the Vice President should be given a clear constitutionally duties by delegating or sharing of duties and not through delegating or sharing of the power.
Keywords: Vice President, responsibility, system of government

## A. PENDAHULUAN
Masalah  diseputar  Wakil  Presiden  yang  berhubungan  dengan  peran  dan tanggung  jawab  seorang  Wakil  Presiden  belum  banyak  dibahas  didalam  kajian hukum  tata  negara.  Padahal  Wakil  Presiden  dalam  menjalankan  roda pemerintahan menjadi orang nomor dua setelah Presiden. Itu artinya bahwa Wakil Presiden  sesungguhnya  menjadi  orang  yang  sangat  penting  bersama  dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum  diamandemen  tidak  memberikan peran  yang  cukup  signifikan  kepada  Wakil  Presiden  karena  Wakil  Presiden semata-mata hanya diposisikan sebagai pembantu Presiden yang semua peran dan tugasnya  digantungkan  pada  pemberian  Presiden.  Disatu  sisi  Undang-Undang Dasar  tersebut  memberikan  peran  yang  sangat  besar  atau  memberi  kedudukan yang  sangat  kuat  kepada  Presiden  sehingga  kekuasaan  pemerintahan  terpusat  di bawah kendali seorang Presiden ( concentration of power and responsibility upon the  president ).  Pengaturan  yang  demikian  itu  menjadikan  kekuasaan  eksekutif yang sangat kuat. Bahkan dua orang Presiden Indonesia (Soekarno dan Soeharto) telah  menjadi  penguasa  yang  otoriter  karena  besarnya  kekuasaan  yang  dimiliki serta tidak adanya kekuatan penyeimbang dari lembaga negara lainnya, sehingga tidak  ada  mekanisme checks  and  balances . 1 Praktek  yang  demikian  tentu memperlihatkan  Wakil  Presiden  hanya  menjadi  ban  serep  dan  pelengkap  saja yang sifatnya hanya melengkapi lembaga kepresidenan.
Setelah  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  sistem  satu  paket Presiden  dan  Wakil  Presiden  semakin  terlihat  nyata,  namun  demikian  Undang- Undang Dasar 1945 ini juga tidak memberikan  rambu-rambu  yang tegas  tentang peran  dan  tanggung  jawab  Wakil  Presiden.  Undang-Undang  Dasar  1945  pasca amandemen  ini  tetap  mengisyaratkan  bahwa  Wakil  Presiden  hanya  sebatas  ban serep  dan  pelengkap  seorang  Presiden  semata.  Didalam  Undang-Undang  1945 perihal  kedudukan  dan  tugas  Wakil  Presiden  terlihat  didalam  Pasal  4  ayat  (2) UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  "Dalam melakukan  kewajibannya  Presiden  dibantu  oleh  satu  orang  Wakil  Presiden". Istilah wakil adalah orang yang dikuasakan meggantikan orang lain. 2 Kedudukan sebagai pengganti ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan "Jika Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis  masa  jabatannya".  Hal  ini  berarti,  apabila  Presiden  berhalangan
1 Ni'matul  Huda, Politik  Ketatanegaraan  Indonesia  Kajian  Terhadap  Dinamika Perubahan UUD 1945 , Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 66
2 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta: Balai Pustaka, tt., hlm. 1006
(sementara/tetap),  Wakil  Presidenlah  yang  dengan  sendirinya  harus  melakukan kekuasaan Presiden.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  sesungguhnya  kedudukan  Wakil Presiden  menurut  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  orang nomor  dua  setelah  Presiden  ( the  second  man )  dan  dalam  hal  ini  sering diidentikkan  dengan  istilah  "ban  serep".  Perihal  ban  serep  ini  John  N.  Garner, Wakil Presiden Amerka Serikat (1933 – 1937), menyebut sebagai a spare tire on the  automobile  of  government (ban  serep  pada  mobil  pemerintah).  Oleh  karena itulah  penilaian  politis  masyarakat  di  Amerika  terhadap  jabatan  Wakil  Presiden tidak  begitu  tinggi.  Wakil  Presiden  hanyalah  sebuah  “ban  serep”  semata.  Wakil Presiden  baru  mangambil  peran  ketika  Presiden  meninggal  dunia  yang  secara otomatis  timbul  tugas  dan  kewajiban  bagi  Wakil  Presiden  sebagai  pengganti Presiden. 3
Pengkajian  tentang  kedudukan  Wakil  Presiden  ini  menjadi  penting  untuk mengetahui  pertanggungjawaban  Wakil  Presiden.  Membebaskan  Wakil  Presiden dari  suatu  sistem  pertanggungjawaban  adalah  menyalahi  prinsip  pemerintahan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban dan tempat bertanggungjawab.
Sistem  satu  paket  antara  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  pemilihan umum  yang  diusung  Undang-Undang  1945  juga  menyisakan  persoalan  dalam kaintannya  dengan  pertanggungjawaban  seorang  Wakil  Presiden.  Kepada siapakah  Wakil  Presiden  memberikan  pertanggungjawabannya  atas  tindakannya sebagai  seorang  Wakil  Presiden.  Perihal  pertanggungjawaban    ini  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  peraturan  perundang-undangan  dibawahnya tidak ada yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban Wakil Presiden.
Oleh  karena  itu  kajian  tentang  Wakil  Presiden  ini  menjadi  penting  untuk mempertegas  eksistensi  Wakil  Presiden,  sehingga  Wakil  Presiden  tidak  lagi sebagai  pejabat  “seremonial”  semata.  Dan  yang  lebih  penting  lagi  adalah  untuk mengtahui  model  pertanggungjawaban  seorang  Wakil  Presiden  karena membebaskan Wakil Presiden dari sistem pertanggungjawaban juga bukan pilihan tepat dalam kerangka negara demokrasi.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
Amandemen UUD 1945 membawa perubahan yang fundamental terhadap bangunan  tata  negara  Indonesia.  Perubahan  yang  fundamental  itu  adalah  terletak pada penguatan sistem presidensiil sebagai sistem pemerintahan negara Indonesia.
Sebelum  UUD  1945  diamandemen,  sistem  pemerintahan  yang  dianut negara  Indonesia  tidak  jelas,  apakah  menganut  sistem  presidensiil  atau
3 Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan… op. cit., hlm. 64.
Pertanggungjawaban Wakil Presiden …………………...........................                     Lutfil Ansori
parlementer.  Beberapa  sarjana  menegaskan  bahwa  UUD  1945  menganut  sistem presidensiil tetapi pelaksanaannya menganut sistem parlementer. Pendapat senada dikemuakakan  oleh  Jimly  Asshiddiqie  yang  mengatakan  UUD  1945  tidak menganut sistem pemerintahan presidensiil yang murni, karena dalam prakteknya masih  menerapkan  sistem  parlementer.  Tetapi  sekurang-kurangnya,  sistem presidensiillah  yang  semula  dibayangkan  ideal  oleh  perancang  Undang-Undang Dasar 1945. 4 Pendapat senada juga di kemukakan oleh Moh. Mahfud MD, bahwa Undang-Undang  Dasar  1945  menganut  sistem  presidensiil  (semu)  yang  dalam prakteknya  mengalami  perubahan  ke  sistem  parlementer. 5 Dalam  pasal-pasalnya UUD  1945  banyak  mengandung  unsur-unsur  yang  mengarah  kepada  sistem parlementer.  Hal  itu  dapat  dilihat  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  dan  penjelasan  tentang sistem  pemerintahan  dalam  kunci  pokok  ketiga.  Pasal  6  ayat  (2)  menyatakan bahwa  "Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  dengan  suara  yang  terbanyak".  Dalam  penjelasan  kunci  pokok  ketiga berbunyi  "Presiden  bertanggungjawab  dan  tunduk  kepada  MPR  serta  wajib menjalankan putusan-putusan MPR". 6 Unsur-unsur yang mengarah kepada sistem presidensiil dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2). Pasal 4 ayat (1)  menyatakan  "Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerin- tahan  menurut  Undang-Undang  Dasar".  Pasal  17  ayat  (2)  menyatakan  "Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".
Setelah  UUD  1945  mengalami  perubahan  (pertama,  kedua,  ketiga  dan keempat),  sistem  pemerintahan  presidensiil  lebih  dipertegas,  Dikatakan  lebih dipertegas  menganut  sistem  presidensiil  karena  Pasal  4  ayat  (1)  dan  Pasal  17 menegaskan  bahwa  Presiden  menjadi  kepala  pemerintahan  yang  tidak bertanggungjawab  kepada  DPR.  Pasal  17  menegaskan  bahwa  Menteri  diangkat, diberhentikan  dan  bertanggungjawab  kepada  Presiden  bukan  kepada  DPR. Disamping  karena  dihilangkannya  beberapa  pasal  dalam  UUD  1945  yang mengandung  substansi  sistem  parlementer  seperti  pasal  6  ayat  2  dan  penjelasan kunci  pokok  ketiga  yang  menyatakan  bahwa  presiden  bertanggungjawab  dan tunduk kepada MPR serta wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
Beberapa  ciri  penting  sistem  pemerintahan  presidensiil  adalah  sebagai berikut: 7
4 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 108-109
5 Moh.  Mahfud  MD, Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia ,  Yogyakarta:  UII Press, 1993, hlm. 103
6 Setelah  terjadi  perubahan  (amandemen)  UUD  1945,  Aturan  Tambahan  Pasal  II menegaskan,  "Dengan  ditetapkannya  perubahan  Undang-Undang  Dasar  ini,  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  terdiri  atas  Pembukaan  dan  pasal-pasal".  Artinya, sejak  saat  itu  Penjelasan  UUD  1945  telah  hilang  dari  struktur  UUD  1945  dan  tidak  berlaku  lagi karena materinya yang penting telah diintegrasikan ke dalam pasal-pasal (perubahan) UUD 1945.
7 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Jakarta:  Konstitusi Press, 2005, hlm. 205-206
a. Masa  jabatannya  tertentu,  misalnya  4  tahun,  5  tahun,  6  tahun,  atau  7  tahun, sehingga  Presiden  dan  juga  Wakil  Presiden  tidak  dapat  diberhentikan  di tengah  masa  jabatannya  karena  alasan  politik.  Di  beberapa  negara,  periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas, misalnya hanya 1 kali masa jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturut-turut.
b. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga politik tertentu  yang  biasa  dikenal  sebagai  parlemen,  malainkan  langsung  bertang- gung  jawab  kepada  rakyat.  Presiden  dan  Wakil  Presiden  hanya  dapat diberhentikan  dari  jabatannya  karena  alasan  pelanggaran  hukum  yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika dibiarkan tanpa  pertanggungjawaban  dapat  menimbulkan  masalah  hukum  yang  serius seperti misalnya penghianatan pada negara, pelanggaran yang nyata terhadap konstitusi dan sebagainya.
c. Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung  ataupun melalui  mekanisme  perantara  tertentu  yang  tidak  bersifat  perwakilan permanen  sebagaimana  hakekat  lembaga  parlemen.  Dalam  sistem  parle- menter,  seorang  Perdana  Menteri  meskipun  juga  dipilih  melalui  pemilihan umum  tetapi  pemilihannya  sebagai  Perdana  Menteri  bukan  karena  rakyat secara  langsung,  melainkan  karena  yang  bersangkutan  terpilih  menjadi anggota parlemen yang menguasai jumlah kursi mayoritas tertenntu.
d. Dalam  hubungannya  dengan  lembaga  parlemen,  Presiden  tidak  tunduk kepada  parlemen,  tidak  dapat  membubarkan  parlemen,  dan  sebaliknya parlemen  juga  tidak  dapat  menjatuhkan  Presiden  dan  membubarkan  kabinet sebagaimana dalam praktek sistem parlementer.
e. Dalam  sistem  presidensiil  ini  tidak  dikenal  adanya  pembedaan  antara  fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam sistem parlementer dibedakan  dan  bahkan  dipisahkan  antara  jabatan  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan.
f. Tanggungjawab pemerintahan berada dipundak Presiden, dan oleh karena itu Presidenlah  pada  prinsipnya  yang  berwenang  membentuk  pemerintahan, menyusun  kabinet,  mengangkat  dan  memberhentikan  para  menteri  serta pejabat-pejabat  publik  yang  pengangkatan  dan  pemberhentiannya  dilakukan berdasarkan political  appointment .  Karena  itu,  dalam  sistem  ini  biasa dikatakan concentration  of  governing  power  and  responsibility  upon  the president . Di atas Presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi,  kecuali konstitusi.  Karena  itu,  dalam  sistem constitutional  state ,  secara  politik Presiden  dianggap    bertanggungjawab  kepada  rakyat,  sedangkan  secara hukum ia bertanggungjawab kepada konstitusi.
2. Pertanggungjawaban Wakil Presiden
a. Kedudukan  Wakil  Presiden  Menurut  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
Untuk  melihat  pertanggungjawaban  Wakil  Presiden  terlebih  dahulu  akan dikemukakan tentang kedudukan Wakil Presiden. Dengan mengetahui kedudukan Wakil  Presiden  akan  lebih  mudah  untuk  memetakan  pertanggungjawaban  Wakil Presiden terutama dalam kaitannya dengan perubahan UUD 1945.
Pengertian  "kedudukan"  dalam  terminologi  ilmu  Hukum  Tata  Negara dirumuskan  sebagai  tempat  suatu  lembaga  negara  dalam  hubungannya  dengan lembaga-lembaga  negara  lainnya  secara  keseluruhan.  Gambaran  kedudukan seperti  ini  selanjutnya  ditegaskan  bahwa  kedudukan  suatu  lembaga  negara  ini keberadaannya  ditentukan  oleh  fungsi  yang  berupa  lingkungan  kerja  untuk mencapai tujuan tertentu. 8
Mengenai  kedudukan  Wakil  Presiden  di  Indonesia  dapat  dijumpai  dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Di dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi, "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Pengertian kata "dibantu" dalam pasal tersebut tidak ada  penjelasan  lebih  lanjut,  yaitu  apakah  kata  "dibantu"  itu  mempunyai  arti membantu  Presiden  dalam  seluruh  jabatan  yang  dipegang  Presiden,  ataukah  kata "dibantu"  itu  mempunyai  arti  yang  sempit,  artinya  membantu  Presiden  dalam kedudukan Presiden sebagai kepala negara saja.
Istilah  "dibantu"  ini  dalam  UUD  1945  dipergunakan  pula  pada  Pasal  17 ayat  (1),  yang  menetapkan:  "Presiden  dibantu  oleh  Menteri-menteri  negara". Formulasi  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  dan  Pasal  17  ayat  (1)  hampir  tidak  ada perbedaan. Menurut Ni’matul Huda perbedaan yang muncul antara lain:
1) Dari  segi  pemilihan  dan  pengangkatannya,  Wakil  Presiden  dipilih  langsung oleh  rakyat,  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  MPR,  Sehingga  Presiden  tidak dapat  memberhentikan  Wakil  Presiden.  Sedangkan  menteri-menteri  negara diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden,  sehingga  kedudukannya  sangat tergantung pada Presiden.
2) Karena  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 tentang  kedudukan  Wakil  Presiden,  maka  perkataan  "dibantu"  dalam hubungannya  dengan  kedudukan  Presiden,  maka  dapat  ditafsirkan  Wakil Presiden  membantu  Presiden  dalam  melaksanakan  kewajibannya,  baik sebagai  kepala  pemerintahan  maupun  sebagai  kepala  negara  (Pasal  4  ayat (2)).  Sedangkan  para  Menteri  adalah  pembantu  kepala  pemerintahan,  bukan pembantu  kepala  negara  (Pasal  17  ayat  (1)).  Wakil  Presiden  membantu Presiden secara umum, sedangkan Menteri membantu Presiden secara khusus melalui  departemennya  masing-masing  atau  melalui  bidang-bidang  tertentu (Menteri Negara).
8 Ellydar  Chaidir, Hubungan  Tata  Kerja  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Prespektif Konstitusi , Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 73
3) Dalam  hal  Presiden  berhalangan  tetap  atau  sementara,  otomatis  yang  dapat menggantikan jabatan Presiden adalah Wakil Presiden (Pasal 8 ayat (1)). 9
Kemudian secara eksplisit Pasal 8 menegaskan sebagai berikut: 10
(1) Jika  Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan  kewajibannya  dalam  masa  jabatannya,  ia  digantikan  oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
(2) Dalam  hal  terjadi  kekosongan  Wakil  Presiden,  selambat-lambatnya dalam waktu  enam  puluh  hari, MPR  menyelenggarakan sidang  untuk memilih  Wakil  Presiden  dari  dua  orang  calon  yang  diusulkan  oleh Presiden.
(3) Jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan, atau  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  dalam  masa  jabatannya secara  bersamaan,  Pelaksanan  Tugas  Kepresidenan  adalah  Menteri Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Pertahanan  secara bersama-sama.  selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari  setelah  itu,  MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  yang  paket  calon  Presiden dan  Wakil  Presidennya  meraih  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.
Dari penegasan tersebut nampak bahwa meski Wakil Presiden dan menteri sama-sama  pembantu  Presiden,  tetapi  prioritas  pertama  apabila  Presiden  berha- langan  adalah  Wakil  Presiden.  Itulah  salah  satu  perbedaan  kedudukan  antara Wakil  Presiden  dengan  Menteri-menteri  yang  diatur  dalam  ketatanegaraan Indonesia.
Dari  beberapa  pasal  tersebut  di  atas,  terlihat  bahwa  UUD  1945  tidak mengatur  lebih  lanjut  mengenai  kedudukan  Wakil  Presiden  dalam  kaitannya dengan fungsi, peran serta pertanggungjawabannya.
Kedudukan  Wakil  Presiden  jika  dihubungkan  dengan  Presiden  ada  dua kemungkinan,  yaitu pertama ,  kedudukannya  sederajat  dengan  Presiden. Kedua , kedudukannya  berada  dibawah  Presiden  (tidak  sederajat).  Kedua  kemungkinan tersebut  semuanya  didasarkan  kepada  penafsiran  UUD  1945  dan  Tap  MPR. Kemungkinan  yang  mengatakan  bahwa  kedudukan  Presiden  dan  Wakil  Presiden sederajat didasarkan dari pendekatan yuridis terhadap Pasal 6, Pasal 6A, Pasal  7, Pasal 8, Pasal 9 UUD 1945 jo Pasal 7, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999.  Dari pendekatan  tersebut  dapat  tersimpul  bahwa  antara Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  terdapat  hirarki  hubungan  sebagai  atasan  dan bawahan,  yang  nampak  hanya  pembagian  prioritas  dalam  melaksanakan kekuasaan  pemerintahan,  dimana  Presiden  memegang  prioritas  pertama,  sedang Wakil  Presiden  pemegang  prioritas  kedua.  Apabila  Presiden  berhalangan
9 Ni'matul  Huda, Hukum  Tata  Negara  Kajian  Teoritis  dan  Yuridis  Terhadap  Konstitusi Indonesia , Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 1999, hlm. 104-105
10 Pasal 8 ayat (1), (2), (3)
Pertanggungjawaban Wakil Presiden …………………...........................                     Lutfil Ansori
(sementara/tetap),  Wakil  Presidenlah  yang  dengan  sendirinya  harus  melakukan kekuasaan  Presiden.  Begitu  juga  sebaliknya  tidak  ada  petunjuk  yang  mengarah kepada adanya kesamaan kedudukan antara Presiden dan Wakil Presiden.
Kendati secara yuridis masih menjadi perdebatan tentang kesamaan derajat antara  kedudukan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  maka  dalam  praktek ketatanegaraan  pernah  terjadi  bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mempunyai kedudukan  yang  sama,  yaitu  pada  permulaan  kemerdekaan  antara  Ir.  Soekarno sebagai Presiden dan Drs.  Moh. Hatta sebagai  Wakil Presiden. Terdapat  indikasi adanya  kesamaan  itu,  yaitu  ungkapan  Dwi  tunggal  yang  artinya  secara  bersama- sama  kedua  proklamator  itu  dianggap  mengepalai  Negara  Republik  Indonesia. Indikasi  kedua  dapat  terlihat  dari  adanya  dua  Maklumat.  Pertama  Maklumat Pemerintah  No.  X  tanggal  16  Oktober  1945  yang  secara  esensial  merubah ketentuan  pasal  17  UUD  1945,  karena  telah  memindahkan  pertanggungjawaban menteri yang semula kepada Presiden menjadi kepada Komite Nasional Indonesia Pusat  (KNIP).  Perubahan  itu  mempengaruhi  terhadap  sistem  pemerintahan  yang semula sistem presidensiil berubah menjadi sistem parlementer. Kedua, Maklumat Pemerintah  tanggal  3  November  1945  tentang  Anjuran  Mendirikan  Partai-partai Politik.  Maklumat  tersebut  ditandatangani  Wakil  Presiden  Moh.  Hatta  dengan mengatasnamakan Maklumat Pemerintah.
Kedua  peristiwa  tersebut  menunjukkan  bahwa  kedudukan  Presiden  dan Wakil Presiden bersifat kolegial atau setara. Kedudukan bersifat kolegial ini Bagir Manan  berpendapat  bahwa  Wakil  Presiden  adalah  unsur  pimpinan  dalam  penye- lenggaraan  pemerintahan.  Sehingga  dengan  demikian,  pimpinan  pemerintahan dijalankan  bersama  (kolegial)  oleh  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Tindakan Presiden  adalah  juga  tindakan  Wakil  Presiden,  dan  sebaliknya  tindakan  Wakil Presiden  adalah  tindakan  Presiden  juga.  Dengan  demikian,  tindakan  Wakil Presiden adalah tindakan Pemerintah. Sebab menurut sistem UUD 1945 Presiden merupakan pemerintah (Pasal 4 ayat (1)). 11
Bila  asumsi  tersebut  diterima  maka  persoalan  yang  timbul  adalah  ber- kaitan  dengan  pertanggungjawaban  antara  Presiden  dengan  Wakil  Presiden. Berdasarkan  asumsi  ini  maka  pertanggungjawaban  Presiden  juga  merupakan pertanggungjawaban Wakil Presiden.
Kemungkinan kedua adalah  bahwa  kedudukan  Wakil  Presiden  tidak sederajat  dengan  Presiden.  Kedudukan  yang  tidak  sederajat  ini  dapat  diketahui melalui penafsiran  terhadap Pasal  4 ayat  (2) jo  Pasal  5  UUD 1945  jo  Penjelasan Butir IV jo Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 Pasal 8 ayat (1). 12 Pasal 4 ayat (2) mengatakan,  "Dalam  melakukan  kewajibannya  Presiden  dibantu  oleh  satu  orang Wakil Presiden". Menurut pasal ini kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu.
11 Bagir  Manan, Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Bandung:  Alumni, 1993, hlm. 26
12 Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan… op. cit., hlm. 74
Kedudukan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  tidak  sederajat  menun- jukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan bersifat tunggal ( single executive ). Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan  perkataan  lain,  hubungan  antara  Presiden  dengan  Wakil  Presiden  tidak bersifat collegiaal . 13
Dari  dua  kemungkinan  tersebut  tidak  satupun  para  ahli  yang  memberi penilaian  mana  diantara  dua  kemungkinan  tersebut  yang  dianggap  paling  benar, berhubung  keduanya  mempunyai  argumentasi  yuridis  yang  sama-sama  kuat berdasarkan  UUD  1945  dan  praktek  ketatanegaraan  yang  pernah  terjadi (konvensi).
Kesimpulan  yang  ada  sehubungan  dengan  adanya  dua  kemungkinan tersebut  dikemukakan  oleh  Bagir  Manan,  yang  menyatakan  bahwa  kedudukan Wakil  Presiden  sebagai  pembantu  Presiden,  tugas  dan  wewenangnya  tergantung pada  adanya  pemberian  dan  pelimpahan  kekuasaan  dari  Presiden.  Dalam  hal pemberian  kekuasaan,  Wakil  Presiden  bertindak  atas  namanya  sendiri  (sebagai Wakil  Presiden),  sedangkan  dalam  pelimpahan  kekuasaan,  Wakil  Presiden bertindak atas nama Presiden. 14
Menurut  penulis,  bahasa  yang  lebih  tepat  digunakan  adalah  "pemberian atau  pelimpahan  tugas"  bukan  "pemberian  atau  pelimpahan  kekuasaan",  sebab apabila kekuasaan yang dilimpahkan atau diberikan berarti Wakil Presiden berhak membuat  kebijakan  sendiri  yang  belum  tentu  sama  dengan  kebijakan  yang diinginkan  Presiden.  Dalam  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  pernah  terjadi  per- bedaan  antara  kebijakan  Presiden  Soekarno  dan  Wakil  Presiden  Moh.  Hatta. Keluarnya  Maklumat  Wakil  Presiden  No.  X  Tahun  1945  adalah  contoh  kong- kritnya.  Akibatnya  terjadi  pergeseran  sistem  pemerintahan  dari  presidensiil  men- jadi parlementer.
Melihat alasan yuridis yang telah dikemukakan diatas terlihat bahwa UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyiratkan  kedudukan  Wakil Presiden  hanya  pada  Pasal  4  ayat  (2),  yang  mengatakan  “Dalam  melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Sedangkan Pasal 6,  6A,  7,  8  dan  Pasal  9  yang  dijadikan  sandaran  sebagai  alasan  yuridis  tentang kesamaan  derajat,  pada  hakekatnya  adalah  mengisyaratkan  tentang  keutamaan derajat Wakil Presiden dibandingkan dengan pembantu Presiden yang lain, yakni menteri-menteri  negara.  Dengan  demikian  dapat  ditarik  konklusi  bahwa  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengisyarat  kedudukan  Presiden  dan Wakil  Presiden  adalah  tidak  sederajat.  Kedudukan  yang  tidak  sederajat  ini menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal ( single executive ) dan tidak bersifat collegial . Mengutip perkataan Arend Lijphart  yang  mengatakan  Presiden  adalah  eksekutif  tunggal,  oleh  karena  itu
13 Bagir  Manan, Lembaga  Kepresidenan ,  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Gama Media, 1999, hlm. 44
14 Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum… op. cit., hlm. 27
pemerintahan  presidensiil  cenderung  bersifat  individual,  berbeda  dengan  peme- rintahan parlementer yang bersifat kolektif. 15
Namun secara politik, pada hakekatnya Presiden dan Wakil Presiden ada- lah satu institusi yang tidak terpisahkan. Karena itu, mereka berdua dipilih dalam satu paket pemilihan. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dijatuhkan atau diber- hentikan karena alasan politik. 16 Jika karena alasan politik, maka keduanya harus berhenti  secara  bersama-sama,  kecuali  jika  ada  alasan  yang  bersifat  hukum (pidana).  Karena  sesuai  dengan  prinsip  yang  berlaku  dalam  hukum  bahwa  per- tanggungjawaban  pidana  pada  pokoknya  bersifat  individual  ( individual responsibility ).

## b. Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden
Sejauh  ini  perihal  tentang  tugas  dan  kewenangan  Wakil  Presiden  tidak diatur  dalam  Undang-Undang  maupun  peraturan  perundang-undangan  lain  di bawah Undang-Undang. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak memberikan penegasan tentang tugas dan kewenangan Wakil Presiden.
Demikian  juga  dibeberapa  negara  dengan  sistem  presidensiil,  pada umumnya posisi Wakil Presiden tidak lebih dari “ban serep”. Wakil Presiden baru diperlukan  dan  mengambil  peran  penting  ketika  Presiden  berhalangan  sementara atau  berhalangan  tetap.  Semangat  yang  sama  juga  dianut  konstitusi  Negara Republik  Indonesia,  yakni  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Di dalam UUD tersebut bahkan hampir tidak ada wewenang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat  (2)  hanya  mengatakan,  “Dalam  melakukan  kewajibannya  Presiden  dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.
Secara  umum  peran  penting  seorang  Wakil  Presiden  dalam  hubungannya dengan  Presiden  adalah pertama ,  sebagai  pengganti  atau  "ban  serep"  ( reserved power ). Sebagai pengganti Presiden, Wakil Presiden dapat bertindak untuk jangka waktu sementara atau dapat pula bertindak untuk seterusnya sampai masa jabatan Presiden  habis.  Peran kedua ,  adalah  sebagai  "wakil"  yang  mewakili  Presiden melaksanakan  tugas-tugas  kepresidenan  dalam  hal-hal  yang  kepadanya  didele- gasikan  oleh  Presiden.  Dalam  hal  demikian,  Wakil  Presiden  bertindak  sebagai petugas negara yang menjalankan tugas kepresidenan ' on behalf of the President '. Artinya,  kualitas  tindakan  Wakil  Presiden  itu  sama  dengan  kualitas  tindakan Presiden sendiri.  Misalnya, dalam menandatangani dokumen hukum, maka tanda tangan  Wakil  Presiden  itu  sama  kualitasnya  atau  status  hukumnya  dengan  tanda tangan  seorang  Presiden  yang  diwakilinya. Ketiga ,  Wakil  Presiden  juga  dapat bertindak  membantu  Presiden  melaksanakan  seluruh  tugas  dan  kewajiban
15 Arend Lijphart, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 45
16 Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  Dalam UUD 1945 , Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 64
Presiden.  Kualitas  bantuan  Wakil  Presiden  jelas  berbeda  tingkatannya  dari  pada bantuan yang  diberikan  oleh  para  menteri  yang juga  biasa  di  sebut  sebagai  pem- bantu Presiden. 17
Tugas dan kewenangan Wakil Presiden sesungguhnya berkait erat dengan tugas  dan  kewenangan  Presiden  baik  itu  sebagai  kepala  Negara  maupun  sebagai kepala pemerintahan.
Adapun tugas dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan  sangat  terkait  erat  dengan  kekuasaan  yang  dimilikinya.  Setelah UUD 1945 mengalami perubahan sampai empat kali, kekuasaan Presiden menga- lami  pengurangan  yang  cukup  signifikan.  Pengurangan  terhadap  kekuasaan Presiden  nampak  pada  Pasal  5  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Presiden  tidak  lagi  memegang  kekuasaan  membentuk  Undang-Undang,  tetapi berubah menjadi “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepa- da Dewan Perwakilan Rakyat”.
Secara  lebih  terperinci,  tugas  dan  kewenangan  Presiden  dalam kapasitasnya  sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  adalah  sebagai berikut:
a. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan
Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  memegang  kekuasaan  atas  penye- lenggaraan pemerintahan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa    “Presiden  Republik  Indonesia  memegang kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang-Undang  Dasar”,  yang  dimaksud kekuasaan  pemerintahan  adalah  kekuasaan  eksekutif.  Dalam  pelaksanaannya dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  kekuasaan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang ber-sifat  umum  dan  kekuasaan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersifat khusus.
Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah ke- kuasaan  penyelenggaraan  administrasi  negara.  Presiden  adalah  pimpinan penye-lenggara  administrasi  negara  tertinggi.  Penyelenggaraan  administrasi negara  meliputi  lingkup  tugas  dan  wewenang  yang  sangat  luas,  yaitu  setiap bentuk  perbuatan  atau  kegiatan  administrasi  negara.  Lingkup  tugas  dan wewenang ini makin meluas sejalan dengan makin meluasnya tugas-tugas dan wewenang  negara  atau  pemerintah.  Tugas  dan  wewenang  tersebut  dapat dikelompokkan kedalam beberapa golongan: 18
1. Tugas  dan  wewenang  administrasi  di  bidang  keamanan  dan  ketertiban umum.  Tugas  dan  wewenang  ini  meliputi  menjaga,  memelihara  dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum.
2. Tugas  dan  wewenang  menyelenggarakan  tata  usaha  pemerintahan  mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi.
17 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan… op. cit ., hlm. 64
18 Bagir Manan, Lembaga… op. cit. , hlm. 122
3. Tugas dan wewenang administrasi negara yang berkaitan dengan pelayanan umum  ( public  service ),  meliputi  penyediaan  fasilitas  umum,  seperti  jalan, taman, lapangan olahraga dan lain-lain.
4. Tugas  dan  wewenang  administrasi  negara  di  bidang  penyelenggaraan kesejahteraan umum.
Sedangkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersifat  khusus  adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada  pada  Presiden  pribadi  yang  memiliki  sifat  prerogatif  (di  bidang pemerintahan).  Menurut  Bagir  Manan,  Tugas  dan  wewenang  pemerintahan tersebut adalah Presiden sebagai pimpinan tertiggi angkatan perang, hubungan luar negeri, dan hak memberi gelar dan tanda jasa. 19 Dalam hal ini Mahfud MD berpendapat bahwa pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya (Pasal  15)  dan  wewenang  untuk  mengangkat  atau  memberhentikan  menteri- menteri (Pasal 17 ayat (2)) merupakan kekuasaan administratif Presiden. 20 b.  Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara
Dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  ditetapkan kewenangan  Presiden  dalam  kaitannya  dengan  kedudukan  Presiden  sebagai kepala  negara,  yaitu  terdapat  dalam  Pasal  10,  11,  12,  13,  14. 21 Pasal-pasal tersebut  mencakup  bidang  militer  (Pasal  10,  11  dan  Pasal  12),  bidang hubungan luar negeri (Pasal 13), bidang yudisial (Pasal 14).
Tugas  dan  kewenangan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang bersifat  umum  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam  UUD  1945,  oleh  karena  itu dapat  dilimpahkan  kepada orang  lain  atau lembaga  lain. Sedangkan  tugas  dan wewenang  yang  bersifat  khusus  itu  merupakan  prerogratif  Presiden  yang melekat  kepada  orangnya.  Oleh  karenanya  tidak  dapat  dilimpahkan  kepada orang lain atau lembaga lain.
Merujuk  pada  penafsiran  Pasal  4  ayat  (2)  bahwa  Wakil  Presiden  dapat membantu  Presiden  dalam  kapasitasnya  sebagai  kepala  pemerintahan  dan kepala  negara,  sehingga  Wakil  Presiden  dapat  melaksanakan  tugas-tugas Presiden sebagaimana diuraikan diatas. Namun demikian, Wakil Presiden tidak mempunyai  kewenangan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  Presiden  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersifat  khusus.  Karena  tugas  dan kewenangan  penyeleng-garaan  pemerintahan  yang  bersifat  khusus  merupakan hak prerogatif Presiden.

## c. Pertanggungjawaban  Wakil  Presiden  Menurut  Sistem  Pemerintahan Indonesia
Setiap  lingkungan  jabatan  atau  jabatan  itu  sendiri  yang  mempunyai kekuasaan  seharusnya  dilengkapi  dengan  mekanisme  pertanggungjawaban,
19 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 10, 11, 13, dan Pasal 15
20 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur… op. cit., hlm. 128
21 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan… op. cit ., hlm. 105
agar  dapat  diadakan  penilaian  terhadap  pelaksana  jabatan  yang  bersangkutan dalam  melakukan  kekuasaan  yang  dibebankan  dan  dipercayakan  kepadanya. Demikian halnya dengan lingkungan atau jabatan Wakil Presiden.
Menurut konstitusi maupun dalam praktek ketatanegaraan selama ini tidak pernah  ada  pertanggungjawaban  Wakil  Presiden.  Di  Amerika  Serikat  tugas Wakil  Presiden  adalah  mengetuai  sidang  senat,  mengganti  Presiden  apabila diber-hentikan  dari  jabatannya,  meninggal  dunia,  meletakkan  jabatannya  atau tidak  cakap  melakukan  kewajibannya. 22 Meskipun  UUD  Amerika  Serikat secara terpe-rinci menguraikan beberapa tugas dan kekuasaan Presiden, namun tidak  mendelegasikan  kekuasaan  eksekutif  yang  spesifik  untuk  Wakil Presiden. 23 Demikian  juga  tentang  pertanggungjawaban  Wakil  Presiden  tidak diatur dalam UUD Amerika Serikat.
Sedangkan  di  Malaysia  yang  merupakan  kerajaan  berbentuk  federasi mempunyai tata pemerintahan yang cukup unik. Walaupun berbentuk kerajaan, namun terdapat Wakil Kepala Negara yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Di  samping  itu  juga  mempunyai  Perdana  Menteri  sebagaimana  negara-negara yang  menganut  sistem  parlementer  pada  umumnya.  Perdana  Menteri  di Malaysia  merupakan  kepala  pemerintahan  yang  bertanggungjawab  kepada parlemen.  Berbeda  dengan  di  Iran.  Negara  Iran  adalah  negara  kesatuan berbentuk republik dengan menggunakan sistem pemerintahan Islam. Presiden Iran  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Dewan  Faqih  (Dewan  Keimaman). Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  yang  dibantu  oleh  Dewan  Menteri- Menteri.  Dewan  Menteri  ini  dikepalai  oleh  Perdana  Menteri  yang  dipilih, diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  setelah  mendapat  persetujuan  dari Dewan Pertimbangan  Nasional  Iran  (legislatif).  Kabinet  ini  bertanggungjawab kepada legislatif. 24
Sedangkan  di  Mesir  menggunakan  sistem  pemerintahan  campuran, parlementer-presidensiil.  Presiden  dipilih  oleh  Majelis  al  Umma  (legislatif). Presiden mengangkat menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Di Mesir  Wakil  Presiden  bertanggungjawab  kepada  Presiden,  karena  Wakil Presiden  diangkat  oleh  Presiden.  Sistem  pemerintahan  Mesir  nampaknya mengikuti sistem pemrintahan yang dianut di Perancis dengan mengembangkan  sistem  peme-rintahan  campuran.  Di  Perancis,  Presiden dibantu  oleh  seorang  Wakil  Presiden.  Jika  Presiden  berhenti,  diberhentikan, meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka kewajiban-kewajibannya akan
22 C.S.T. Kansil, Hukum Antar Tata Pemerintahan Dalam Rangka Perbandingan Hukum Tata Negara , Jakarta: Erlangga, 1987, hlm. 222
23 Robert  L.  Taylor, Garis  Besar  Pemerintahan  Amerika  Serikat ,  Penerjemah  Sumantri, dkk.,  ttp.:  Kantor  Program  Informasi  Internasional  Departemen  Luar  Negeri  Amerika  Serikat, 2000, hlm. 48
24 Inu Kencana Syafii, Ilmu Politik , Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 200
Pertanggungjawaban Wakil Presiden …………………...........................                     Lutfil Ansori
digantikan oleh Wakil Presiden hingga terpilihnya Presiden yang baru. 25 Dalam sistem pemerintahan Perancis terdapat seorang Perdana Menteri yang bertugas memimpin  kabinet.  Perdana  Menteri  ini  bertanggungjawab  kepada  Assemble Nasional  (legislatif).  Sedangkan  mengenai  pertanggungjawaban  Wakil Presiden  nampaknya  juga  tidak  diatur  dalam  konstitusi  Perancis.  Di  dalam konstitusi Perancis hanya menyebut Wakil Presiden sebagai seorang pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden.
Praktik  ketatanegaraan  di  Indonesia  selama  ini  tidak  pernah  ada pertang-gungjawaban  Wakil  Presiden.  Tidak  adanya  mekanisme  pertanggung jawaban  Wakil  Presiden  disebabkan  di  samping  karena  tidak  diatur  secara yuridis,  juga  berkaitan  dengan  posisi  Wakil  Presiden.  Sebagaimana  telah diuraikan  diatas,  posisi  Wakil  Presiden  hanyalah  sebagai  "ban  serep"  ( the second man ). Ketidak-setaraan derajat antara Wakil Presiden dan Presiden juga menjadi  masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawabannya. Oleh  karena itu timbul kepada siapa atau lembaga mana Wakil Presiden harus melaporkan pertanggungjawabannya.  Dengan  pertanyaan  lain  siapa  yang  berhak  meminta pertanggungjawaban Wakil Presiden.
Membebaskan  Wakil  Presiden  dari  suatu  sistem  pertanggungjawaban adalah  menyalahi  prinsip  pemerintahan  negara  demokrasi.  Dalam  negara demo-krasi  setiap  jabatan  atau  pejabat  harus  ada  pertanggungjawaban  dan tempat  bertanggungjawab,  sedangkan  UUD  tidak  mengatur  masalah pertanggungjawaban Wakil Presiden.
Berdasarkan interpresi terhadap kedudukan Wakil Presiden baik secara vertikal  yakni  dengan  pihak  yang  memilih  dan  mengangkat,  MPR,  maupun secara  horizontal  yakni  dalam  hubungannya  dengan  Presiden,  terdapat beberapa kemungkinan mengenai pertanggungjawaban Wakil presiden, yaitu: 26
a. Wakil  Presiden  bertanggungjawab  kepada  MPR,  atas  dasar  dipilih  oleh MPR
b. Wakil  Presiden  bertanggungjawab  kepada  Presiden  atas  dasar  sebagai pembantu Presiden.
c. Wakil  Presiden  bertanggungjawab  baik  kepada  MPR  maupun  kepada Presiden  atas  dasar  disatu  sisi  dipilih  oleh  MPR,  di  sisi  lain  merupakan pembantu Presiden.
Ketiga  alternatif  yang  dimunculkan  Bagir  Manan  tersebut  didasari praktik  ketatanegaraan  sebelum  terjadi  perubahan  konstitusi.  Oleh  karena  itu seiring  perubahan  UUD  1945,  maka  model  pertanggungjawaban  tersebut menjadi  kurang  tepat.  Namun  seperti  yang  dikatakan  diatas,  membebaskan Wakil  Presiden  dari  pertanggungjawaban  juga  bukan  pilihan  tepat,  karena
25 Redaksi  Masyarakat, Konstitusi  Berbagai  Negara ,  Yogyakarta:  Pelopor,  1954,  hlm. 123
26 Bagir  Manan, Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Bandung:  Alumni, 1993, hlm. 31
didalam negara demokrasi setiap lingkungan jabatan harus disertai mekanisme pertanggungjawaban.
Menurut Jimly Asshiddiqie secara politik, Presiden dan Wakil Presiden adalah  satu  institusi  yang  tidak  terpisahkan.  Oleh  karena  itu,  keduanya  tidak dapat  dijatuhkan  atau  diberhentikan  karena  alasan  politik.  Sebab,  jika  karena alasan  politik,  maka  keduanya  harus  berhenti  secara  bersama-sama.  Akan tetapi,  jika  ada  alasan  yang  bersifat  hukum  (pidana),  maka  sesuai  dengan prinsip  yang  berlaku  dalam  hukum,  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  pada pokoknya  bersifat  individual  ( individual  responsibility ).  Maka,  siapa  saja  di antara  keduanya  yang  bersalah  secara  hukum  dapat  diberhentikan  sesuai prosedur yang ditentukan dalam konstitusi. 27
Perubahan  besar  terjadi  dalam  ketatanegaraan  Indonesia  setelah dilakukan  perubahan  terhadap  UUD  1945,  yang  merubah  mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, sekarang  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat,  sehingga  Presiden  tidak  lagi perlu  menyampaikan  pertanggungjawaban  kepada  MPR.  Hal  ini  merupakan konsekuensi logis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.  MPR  tidak  lagi  berwenang  meminta  pertanggungjawaban  Presiden, kecuali kalau ada usulan dari DPR.
Pasal 7A UUD 1945 menegaskan:
Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa jabatannya  oleh  MPR  atas  usul  dari  DPR,  baik  apabila  terbukti  telah melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dari  penegasan  Pasal  7A  diatas  dapat  disimpulkan,  Presiden  dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya semata-mata karena:
1. Melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya.
2. Perbuatan tercela, atau
3. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian di dalam Pasal 7B UUD 1945 ditegaskan sebagai berikut:
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan  terlebih  dahulu  mengajukan  permintaan  kepada  Mahkamah Konstitusi  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  pendapat  Dewan Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atauWakil  Presiden  telah melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela;
27 Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  Dalam UUD 1945 , Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 63-64
dan/atau  pendapat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(2) Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Pengajuan  permintaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  kepada  Mahkamah Konstitusi  hanya  dapat  dilakukan  dengan  dukungan  sekurang-kurangnya 2/3  dari  jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  hadir  dalam sidang  paripurna  yang  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Mahkamah Konstitusi  wajib  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  dengan seadil-adilnya  terhadap  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut paling  lama  sembilan  puluh  hari  setelah  permintaan  Dewan  Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
(5) Apabila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidan  berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyelenggarakan  sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(6) Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  wajib  menyelenggarakan  sidang  untuk memutuskan  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling  lambat  tiga puluh hari sejak Mejelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
(7) Keputusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  harus  diambil  dalam  rapat  paripurna Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya 3/4  dari  jumlah  anggota  dan  disetujui  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari jumlah  anggota  yang  hadir,  setelah  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden diberi  kesempatan  menyampaikan  penjelasan  dalam  rapat  paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Mekanisme  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  yang  diatur dalam  Pasal  7A  dan  7B  dipandang  sebagai  langkah  yang  lebih  baik  dari  pada sebelumnya,  karena  DPR  maupun  MPR  tidak  lagi  "leluasa  bermain"  untuk menjatuhkan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  sebagai  mana  yang  terjadi sebelumnya. Hal ini terjadi karena beberapa alasan; pertama , Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga tidak lagi bertanggungjawab  kepada  MPR  tetapi  bertanggungjawab  kepada  rakyat. Kedua , pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  dilakukan  apabila sebelumnya  DPR  mengajukan  usul  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutus  pendapat  DPR. Ketiga ,  usul  pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR kepada MPR dapat dimajukan setelah
Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A.
Keempat , batas  waktu  yang  dimiliki oleh  MPR  menyelenggarakan  sidang untuk  memutuskan  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling  lambat  tiga puluh  hari  sejak  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menerima  usul  tersebut. Kelima , quorum  pengambilan keputusan  pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  adalah  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  3/4  dari  jumlah  anggota  dan disetujui  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  yang  hadir,  setelah Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diberi  kesempatan  menyampaikan  penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dengan  dihapusnya  Penjelasan  dari  konstruksi  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  Perubahannya,  melalui  penegasan  dalam  Aturan Tambahan  II,  maka  otomatis  predikat  Presiden  sebagai  mandataris  MPR  dan pertanggungjawaban  Presiden  menjadi  dihapus  karena  sudah  diintegrasikan kedalam Pasal 6A dan Pasal 7A UUD 1945.
Dalam  hubungannya  dengan  pertanggungjawaban  Wakil  Presiden, menurut pendapat penulis, dengan adanya beberapa perubahan dalam UUD 1945 seperti yang diuraikan diatas nampak semakin memperjelas bahwa pertanggungjawaban  Wakil  Presiden  adalah  kepada  Presiden.  Akan  tetapi,  untuk menghindari  kesan  Wakil  Presiden  sebagai  "ban  serep",  maka  Wakil  Presiden harus  diberi  tugas  yang  jelas  secara  konstitusional  dengan  cara  pelimpahan  atau pembagian  tugas  dan  bukan  melalui  pelimpahan  atau  pembagian  kekuasaan. Disamping itu, perlu adanya pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang.  Sejauh  ini  tidak  ada  Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden.

## C. SIMPULAN
Dari  uraian  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan,  maka  dapat  di- tarik  kesimpulan  bahwa  dalam  konstitusi  Indonesia  Wakil  Presiden  adalah  pem- bantu  Presiden  dalam  menjalankan  tugas  baik  sebagai  kepala  negara  maupun sebagai kepala pemerintahan. Meskipun berkedudukan  sebagai  pembantu jabatan Wakil  Presiden  tetap  harus  ada  mekanisme  pertanggungjawabannya.  Pertang- gungjawaban yang tepat  seorang Wakil Presiden adalah kepada Presiden. Hal  ini berdasarkan  pada  penafsiran  kedudukan  Wakil  Presiden  di  dalam  sistem  peme- rintahan  Indonesia  yang  tidak  sederajat.  Kedudukan  yang  tidak  sederajat  ini menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal ( single executive ).
Untuk mempertegas eksistensi Wakil Presiden, maka Wakil Presiden harus memiliki  kewenangan  untuk  membuat  kebijakan  sendiri  dalam  koridor  pelaksa- naan  tugas  yang  didelegasikan  oleh  Presiden,  yang  kebijakannya  tetap  harus dipertanggungjawabkan  kepada  Presiden.  Oleh  karena  itu  perlu  Undang-Undang
yang mengatur tentang pembagian kerja Wakil Presiden. Meskipun dalam hal ini ada  pertentangan  pendapat  apakah  dituangkan  dalam  bentuk  Undang-Undang ataukah dalam konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal
Lijphart,  Arend.  1995. Sistem  Pemerintahan  Parlementer  dan  Presidensial ,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Manan,  Bagir.  1993. Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia , Bandung: Alumni
________,  1999. Lembaga  Kepresidenan ,  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hukum Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Gama Media, 1999
Handoyo,  B.  Hestu  Cipto.  2009. Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Chaidir,  Ellydar.  2001. Hubungan  Tata  Kerja  Presiden  dan  Wakil  Presiden Prespektif Konstitusi , Yogyakarta: UII Press
Asshiddiqie,  Jimly.  2004. Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 , Yogyakarta: FH UII Press
________,  2005. Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,  Jakarta: Konstitusi Press
________, 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta: Konstitusi Press
Mahfud  MD,  Moh.  1993. Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia , Yogyakarta: UII Press
________, 2009. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Huda, Ni'matul. 1999. Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia , Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII
________,  2007. Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada
________,  2004. Politik  Ketatanegaraan  Indonesia  Kajian  Terhadap  Dinamika
Perubahan UUD 1945 , Yogyakarta: FH UII Press
Perundang-undangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945