Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.1, Juni 2021, Hal.71-89 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

## Agnes Xena Phalosa Magdalena, Aryo Fadlian
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, agnesxena1@gmail.com, aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Artikel ini menguraikan hubungan antara kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam  pengelolaan  potensi  daerah.  Penulis  berpendapat  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan  yang  luas  dalam  pengelolaan  potensi  daerah.  Salah  satu  tugas  pemerintah  adalah mengikuti  tugas  negara,  yaitu  menyelenggarakan  sebagian  dari  tugas  negara  sebagai  organisasi kekuasaan, salah satunya yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pihak swasta dalam penerbitan  perizinan.  Pada  satu  sisi,  peran  serta  masyarakat  sangat  penting  dalam  pengelolaan potensi  daerah  sebagai  wujud  kepedulian  masyarakat  terhadap  pembangunan  suatu  daerah, kemudian  dengan  adanya  partisipasi  masyarakat  pemerintah  berharap  peningkatkan  pendapatan masyarakat  sekitar  serta  bagi  aset  pemerintah  daerah.  Pada  sisi  lain,  masyarakat  sekitar  sebagai pengawas  jalanya  sebuah  kegiatan  yang  sedang  berlangsung.  Kemudian  dalam  artikel  ini menjelaskan juga bentuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah. Artikel ini menggunakan kajian literatur mengenai kewenangan pemerintahan daerah dan kajian peraturan perundang-undangan  tentang  kewenangan  pemerintahan  daerah  yang  berlaku.  Hasil  kajian menyimpulkan bahwa dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah yang salah satunya adalah penerbitan  perizinan  tentang  pengelolaan  potensi  daerah,  disisi  lain,  diperlukan  partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi suatu daerah.
Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Partisipasi masyarakat, Potensi Daerah.

## ABSTRACT
This article describes the relationship between the authority local governments and participation in the management of the potential of the region. The authors argue that local government has a broad authority within its jurisdiction to manage local potentials. One of the tasks borne by government is by following the country, namely hold some of the state as organization power, one of them is given to  the  public  and  private  in publishing  licensing.  On  one  side, the  role  of  the  community  is  very important in the management of the potential of the region as a form of concern of the community development of area, then with the participation of the community hope to increase the income of the around and for the local government assets. On the other hand, residents as a their nets a an ongoing activity. Later in this article explain also forms of public participation in the management of  the  potential  of  the  region.  This  article  use  the  study  literature  regarding  the  authority  local governments  and  the  study  legislation  about  the  authority  local  governments  that  applies.  The results of the study concluded that extent authority local governments one of which is  the licensing on  the  management  regional  potential,  on  the  other  side,  required  public  participation  in  the management of potential an area.
Keywords: Local Government, Public Participation, Local Potentials

## A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  merupakan  bentuk  realisasi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang memiliki tujuan  agar  pemerintah  daerah  menjadi  bagian  dari  sistem  pemerintahan Indonesia  sebagai  upaya  mengatur  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Hal  ini  tertuang  di  dalam  Pasal  18  UUD  1945  yang menyebutkan bahwa pemerintah adalah suatu organ yang dipimpin oleh Presiden sebagai  Kepala  Pemerintahan  sekaligus  bertindak  sebagai  penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, dengan bagian-bagiannya, terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah  Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota. 1 Berhubungan dengan  prinsip  pemerintahan  daerah,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda)  membedakan  pengertian Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Daerah. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang  mengatur tentang pembagian wilayah negara. 2
Urusan pemerintahan daerah telah diatur secara jelas dalam UU Pemda. 3 Sebagaimana  UU  Pemda,  kewenangan  pemerintahan  daerah  dapat  dibedakan menjadi  dua,  yaitu  kewenangan  pemerintahan  wajib  dan  pilihan.  Kewenangan pemerintahan  wajib  memiliki  arti  suatu  urusan  pemerintahan  yang  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  seperti  pendidikan  dasar,  kesehatan,  kebutuhan  hidup minimal,  prasarana  lingkungan,  dan  lain  lain.  Sedangkan  kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah  tertentu.  Pada  hakikatnya  urusan  pemerintah  pusat  yang  diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintah daerah menyelenggarakan semua  urusan  pemerintahan  kecuali  urusan  politik  luar  negeri,  pertahanan, keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal  nasional  serta  agama.  Pemerintah  pusat bisa menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan tersebut
1 I Dewa Gede Atmaja, “Aspek Hukum  Dan  Birokrasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan”, (1994) prespektif. 54.
2 Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pemda menyebutkan (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas  Daerah  provinsi  dan  Derah  provinsi  itu  dibagi  atas  Daerah  kabupaten  dan  kota.  (2)  Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.
3 Pasal 9 ayat (1) UU Pemda menyebutkan: 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
Agnes Xena Phalosa Magdalena: Kewenangan...
kepada  perangkat  pemerintah  atau  wakil  pemerintah  di  daerah  atau  bisa  juga dilimpahkan secara langsung kepada pemerintah daerah.
Peraturan  kebijaksanaan  adalah  peraturan  umum  tentang  pelaksanaan wewenang  pemerintahan  terhadap  warga  negara  atau  rakyat  yang  ditetapkan pelaksanaannya berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintahan yang berwenang. Kewenangan dalam kamus Bahasa Indonesia mengandung arti hak dan  kekuasaan  yang  dimiliki  untuk  melakukan  sesuatu.  Sedangkan  kata wewenang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau membuat keputusan,  memerintah,  dan  melimpahkan  tanggung  jawab  pada  orang  lain. 4 Sedangkan  dari  segi  ilmu  hukum  khususnya  hukum  anministrasi  negara, pengertian kewenangan yang diantaranya adalah menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan    adalah    apa  yang  disebut  kekuasaan  formal,  yang  berasal  dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. 5
Tindakan  pemerintah  adalah  setiap  tindakan  atau  perbuatan  yang dilakukan  oleh  alat  perlengkapan  pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi pemerintah.  Ada dua bentuk  tindakan pemerintah,  yakni  tindakan  berdasarkan hukum  dan  tindakan  berdasarkan  fakta/ nyata  atau  bukan berdasarkan  hukum. Tindakan  pemerintah  berdasarkan  hukum  dapat  dimaknai  sebagai  tindakan- tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk  menciptakan  suatu  hak  dan  kewajiban.  Tindakan  ini  lahir  sebagai konsekuensi  logis  dalam  kedudukan  pemerintah  sebagai  subyek  hukum, sehingga  tindakan  hukum  yang  dilakukan  menimbulkan  akibat  hukum, sedangkan  tindakan  berdasarkan  fakta/  nyata  (bukan  hukum)  adalah  tindakan pemerintah  yang  tidak  ada  hubungan  langsung  dengan  kewenangannya  serta tidak memiliki akibat hukum yang tetap. Selain itu pemerintahan daerah memiliki wewenang  mengeluarkan  surat  perizinan  usaha  atau  perluasan  usaha  yang dikelola oleh perorangan, investor ataupun yang dikelola oleh pihak swasta.
4 A Hamid S Attamini, Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993), 12-13
5 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 231.

## POSITUM, Vol.6, No.1, Juni 2021
Sebagai wujud pertanggung jawaban pemerintah terhadap segala kebijakan pembangunan  yang  diambil,  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  juga  melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan di suatu daerah sesuai dengan daerah  otonominya,  hal  tersebut  telah  diatur  secara  jelas  di  dalam  UU  Pemda Pasal 275 serta di dalam Pasal 276 ayat (4) berbunyi bahwa  Bupati/Wali  Kota melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  terhadap  pembangunan  Daerah Kabupaten/Kota 6 .  Sedangkan  Pasal  277  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata cara  perencanaan,  pengendalian  dan  evaluasi  pembangunan  Daerah,  tata  cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembelanjaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembelanjaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Keuangan Pendapatan Daerah (RKPD) diatur dengan peraturan Menteri.
Dalam  khazanah  ilmu-ilmu  kenegaraan  terdapat  beberapa  macam  tugas suatu  negara.  Terdapat  tiga  tugas pemerintah  menurut  Ateng  Syarifudin,  ialah fungsi  budaya,  fungsi  kesejahteraan  umum,  dan  fungsi  kontrol  ekonomi. 7
Kemudian,  salah  satu  usaha  untuk  mencapai  tujuan  negara  sebagai  organisasi kekuasaan,  pemerintah  menepati  kedudukan  yang  paling penting  sebagaimana telah  disinggung  bahwa  pemerintah  diatur  oleh  hukum  khusus  yaitu  hukum administrasi sebagai intrsumen pemerintah untuk secara aktif turut ikut campur dalam kehidupan bersama masyarakat dan sekaligus hukum yang memberikan perlindungan kepada anggota kehidupan bersama. 8
Selain itu otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan ditekankan pada adanya  kemandirian  daerah  untuk  mengurus  dan  mejalankan  sebagian  urusan yang  menjadi  wewenangnya  dalam  hal  ini  otonomi  daerah  bukan  berarti kemerdekaan  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan,  semua  harus  berdasarkan aturan yang mengatur secara jelas . Konsep otonomi daerah tersebut dalam sistem negara  kesatuan,  didasarkan  pada  adanya  hubungan  wewenang  antar  satuan
6 Lihat  Pasal  275  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  tugas pemerintah dalam hal pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi: 1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; 2)
7 Ateng Syarifudin, Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Baik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 15.
8 Ibid .
Agnes Xena Phalosa Magdalena: Kewenangan...
pemerintah dengan pemerintah lain, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.
Dalam  pertimbangan  penetapan  UU  Pemda  Daerah  perlu  dicermati  di bagian pertimbangan (menimbang) pada rangkaian kata-kata perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah  secara  proporsional,  yang diwujudkan  dengan  pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya nasional,  yang  dilaksanakan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pada  bagian  pertimbangan,  yang  termasuk  inti  pertimbangan dimaksud diatas, dapat diperoleh gambaran mengenai pokok-pokok dan prinsip Sistem Pembagian Urusan Daerah menurut UU Pemda, yaitu tentang hajat atau kehendak  menyelenggarakan  Otonomi  Daerah  menurut  Lukman  Hakim  yaitu Pemberian urusan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada  Daerah,  pemberian  urusan  dengan  kewenangan  tersebut  diatur  secara proporsional,  pengaturan  pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  Nasional bagi  Daerah,  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  dimaksud  dalam  kerangka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. 9 Selain  itu,  menurut  Lukman  Hakim  dalam bukunya yang  berjudul  Filosofi  Kewenangan  Organ  dan  Lembaga  Pemerintah mengemukakan  bahwa  dalam  sistem  rumah  tangga  daerah  terdapat  delapan patokan  hal  ini  menurut  dasar-  dasar  desentralisasi  yang  telah  tertuang  dalam UUD 1945. 10
Disisi  lain,  pemberian  urusan  dengan  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan bertanggung  jawab  kepada  Daerah,  yang  mengandung  dua  pengertian  yaitu pemberian  urusan  kepada  Daerah,  dalam  hal  ini  urusan  Otonomi  Daerah diberikan  sepenuhnya  oleh  Negara  Republik  Indonesia  atau  pemerintah  pusat, namun  tidak  semua  urusan  diberikan  kepada  pemerintah  Daerah  melainkan sebagian urusan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kata pemberian kewenangan lebih berarti pembagian kewenangan. 11 Namun dalam hal ini tidak
9 Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah (Malang: Setara Press, 2012).
10 Ibid . 11 Ibid .
mengurangi  kedaulatan  Negara  atas  hal-hal  yang  termasuk  dalam  pembagian urusan yang dimaksud dalam hal ini bertanggungjawab kepada yang memberikan atau  yang  membagikan  urusan  tersebut,  yaitu  Negara  atau  Pemerintah  Pusat sebagai pemberi kewenangan, karena pembagian urusan dimaksud berdasarkan suatu  undang-undang  yang  berlaku,  yang  memiliki  arti  sudah  disetujui  oleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRD).
Pembagian  urusan  otonomi  Daerah  tersebut  secara  proporsional,  yang mengandung pengertian, bahwa pembagian urusan yang dimaksud memperhatikan  proporsi  atau  bagian  yang  berimbang  masing-masing  pihak, dalam  hal  ini  pihak  Negara/  Pemerintah  Pusat  dan  pihak  Pemerintah  Daerah. Pengertian  pemerintah  daerah  masih  terbagi  dalam  3  (tiga)  pihak,  yaitu Pemrintah Daerah Propinsi, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kota, dalam setiap Daerah Propinsi, tentu memperhatikan pihak Daerah yang termasuk kategori Derah Istimewa, serta pihak Desa dan satuan-satuan lain yang  memiliki  Otonomi  sendiri,  berdasarkan  asal-usul  yang  bersifat  istimewa, pembagian  urusan  Otonomi  Daerah  antara  Daerah  Propinsi  dengan  Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Kemudian dalam hal pengaturan, pembagian dan pemanfaatan  sumber  daya  nasional,  dengan  pengertian  bahwa  sumber  daya nasional  yang  dimiliki  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  milik Nasional/Bangsa/Rakyat  Indonesia  sehingga  pembagian  dan  pemanfaatannya perlu  pengaturan  yang  jelas,  dengan  memperhatikan  tanggungjawab  Nasional oleh Negara, dan bertanggungjawab atas urusan yang terbagi secara proposional tersebut. 12
Di  dalam  membuat  suatu  keputusan  pemerintah  harus  memperhatikan beberapa  ketentuan-ketentuan  tertentu,  apabila  ketentuan-ketentuan  tertentu yang dimaksud tidak dipenuhi maka akan berakibat keputusan tersebut tidak sah dan  batal  demi  hukum.  Secara  umum  keputusan  dapat  dibagi  dua  macam keputusan,  keputusan  tersebut  yakni  keputusan  yang  sah  dan  keputusan  yang tidak sah . Keputusan yang tidak sah dapat berupa keputusan yang batal karena
12 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah (Bandung: Nusa Media, 2012).
Agnes Xena Phalosa Magdalena: Kewenangan...
hukum yang berarti akibat suatu tindakan untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau  keputusan  badan  pemerintah  lain  yang  berkompeten  untuk  menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya akibat tersebut. Keputusan batal nisbi artinya suatu  keputusan  dapat  dibatalkan,  pembatalan  itu  hanya  dapat  dituntut  oleh beberapa  orang  tertentu  saja.  Lain  jika  pembatalan  tindakan  itu  dapat  dituntut oleh setiap orang, maka tindakan tersebut suatu tindakan yang batal mutlak.
Jika dilihat dari dampak keputusan terhadap orang, maka bentuk keputusan dapat  dirinci  sebagai  berikut  keputusan-keputusan  dalam  rangka  ketentuan- ketentuan larangan dan/atau perintah, contohnya : pemberian ijin, dispensasi atau konsensi.  Keputusan-keputusan  yang  menyediakan  sejumlah  uang  contohnya; pemberian  subsidi-subsisdi,  fasilitas,  dan  lain-lain.  Keputusan-keputusan  yang membebankan  suatu  kewajiban  keuangan,  contohnya  :  pembebanan  tentang pajak.  Keputusan-keputusan  yang  memberikan  suatu  kedudukan  tertentu, misalnya : pengangkatan seorang pegawai negeri, penempatan gedung-gedung tertentu. Keputusan penyitaan, misalnya : pencabutan hak milik atau penarikan barang- barang dari warga yang digunakan untuk kepentingan umum.
Selain  itu,  salah  satu  tugas  pemerintah  adalah  mengeluarkan  surat perizianan terkait segala hal yang memiliki nilai ekonomi oleh warga masyarakat atau investor guna untuk kemaslahatan bersama. Pemerintah sebagai pengawas segala kegiatan yang berpotensi bagi rakyat, dalam hal ini pemerintah mengawasi apakah suatu jalannya kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau instansi telah  sesuai  dengan  kewenangan  dan  peraturan  yang  berlaku.  Salah  satu  yang melandasi adanya suatu penopang dalam hakikat dikresi dalam hal ini tentang izin yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah tata kelola pemerintah yang baik sehingga menciptakan suatu keharmonisan antara satu dengan yang lain sebagai penyelenggara negara, pemberian izin oleh pemerintah merupakan bentuk suatu dikresi.  Izin  dikeluarkan  oleh  pemerintah  tertuang  dalam  bentuk  sebuah keputusan  atau  peraturan  kebijakan  yang  merupakan  suatu  instrument  hukum pemerintahan. Suatu perizinan yang diberikan oleh pemerintah yang berdasarkan dikresi harus tetap dalam kerangka pemerintahan yang baik. Kemudian, di dalam
tata  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  pemerintahan  yang  baik  harus menerapkan beberapa asas antara lain asas rechtmatigheid , asas wetmatigheid,
asas dikresi dan asas-asas good governance . 13
Dalam  penyelenggaraan  kewenangan  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh organ pemerintahan harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam  hal  ini  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  lahir  dari  praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. 14 Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu, fungsi asas asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi pemerintah atau pejabat administrasi agar pejabat administrasi tidak keluar dari kewenangannya. Bagi  warga  masyarakat,  sebagai  sarana  pencari  keadilan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Kemudian bagi hakim  tata  usaha  negara,  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  untuk  menguji  dan membatalkan  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara.  Selain  itu  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  juga  berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang tertentu. 15
Terdapat beberapa asas pemerintahan baik yang sebagaimana dikemukakan oleh  Ridwan  HR.  Pertama,  Asas  Kepastian  Hukum,  yaitu  asas  yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam  setiap  penyelenggaraan  negara. 16 Kedua,  Asas  Tertib  Penyelenggaraan Negara,  yaitu  asas  yang  menjadi  landasan  keteraturan,  keserasian  dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan suatu negara. 17 Ketiga, Asas Kepentingan  Umum,  yaitu  asas  yang  mengutamakan  kesejahteraan  umum dengan  cara  yang  aspiratif  akomodatif  dan  selektif  dibanding  kepentingan
13 K.Haris, Jurnal  tentang  Good  Governance  (tata  kelola  pemerintahan  yang  baik)  dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah. Jakarta: Yuridika. (2015), 52.
14 Hotman  P  Sibuea, Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Kebijakan  dan  Asas  Asas  Umum Pemerintahan Yang Baik (Jakarta: Airlangga, 2010).
15 SF Marbun, Menggali dan Menemukan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2001).
16 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)
17 Ibid .
Agnes Xena Phalosa Magdalena: Kewenangan...
individual  atau  kelompok. 18 Keempat,  Asas  Keterbukaan,  yaitu  asas  yang membuka  diri  terhadap  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan syarat tetap memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi,  golongan  dan  rahasia negara. 19 Kelima,  Asas  Proporsionalitas,  yaitu  asas  yang  mengutamakan keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  penyelenggaraan  negara. 20 Keenam,
Asas  Profesionalitas,  yaitu  asas  yang  mengutamakan  keahlian  yang berlandaskan    kode  etik    dan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Ketujuh, Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  penyelengaraan  negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat.  Kemudian  menurut  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  asas-asas umum pemerintahan yang baik terdiri dari delapan (8) asas yaitu sebagai berikut : Pertama, Asas kepastian hukum, Asas kemanfaatan, Asas ketidak berpihakan, Asas  kecermatan,  Asas  tidak  menyalagunakan  kewenangan,  asas  keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik.
Selain  itu,  Prosedur  dalam  penerbitan  surat  izin  kawasan  industri  dalam Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia  tentang  Tata  Cara Pemberian  izin  Usaha  Kawasan  Industri  dan  Izin  Perluasan  Kawasan  Industri dalam Pasal 2 tentang pemberian Izin kawasan indsutri (“izin usaha”) dari izin perluasan  kawasan  industri  diberikan  oleh  Bupati/Walikota  untuk  kawasan industri yang berlokasi di kabupaten/kota, Gubenur untuk kawasan industri yang berlokasi di lintas wilayah kabupaten/kota, atau Menteri untuk kawasan industri, yang berlokasi lintas wilayah provinsi dan kawasan industri yang menggunakan modal  asing  atau  yang  berasal  dari  pemerintah  negara  lain,  yang  didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain. Di dalam hal  ini  Menteri  Perindustrian  mendelegasikan  kewenangannya  kepada  Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”). 21
18 Ibid .
19 Ibid . 20 Ibid .
21 Lihat : Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  2014 tentang

## POSITUM, Vol.6, No.1, Juni 2021
Dalam  Permohonan  Persetujuan  Prinsip,  diajukan  dengan  menggunakan Formulir  Model  PMK-I  (Lampiran  II  dari  permenperin  05/2014),  dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 22 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi  Nomor  Pokok  Wajib  (“NPWP”),  kecuali  untuk  penanaman  modal asing,  Sketsa  rencana  lokasi  (desa,  kecamatan,  kabupaten/kota,  provinsi),  dan Surat  pernyataan  bahwa  rencana  lokasi  terletak  dalam  kawasan  peruntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah suatu daerah. Pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat persetujuan prinsip selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan persetujuan prinsip tersebut diterima oleh pihak terkait. Kemudian  perusahaan  kawasan  industri  yang  sudah  memperoleh  persetujuan prinsip  paling  lama  2  (dua)  tahun  wajib  memenuhi  persyaratan  yang  telah diwajibkan  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  11  Peraturan  Menteri Perindustrian  Republik  Indonesia  tentang  Tata  Cara  Pemberian  izin  Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri. 23
Selain  itu.  dalam  Pasal  12  bahwa  suatu  izin  usaha  diberikan  kepada perusahaan  kawasan  industri  yang  telah  memenuhi  ketentuan  yang  telah disyaratkan sebagai berikut mengisi formulir permohonan izin usaha kawasan industri model PMK-III dan melampirkan data kemajuan pembangunan kawasan industry  terakhir  dengan  menggunakan  formulir  model  PMK-II,  Memnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebelumnya yaitu Pasal 11, memenuhi ketentuan pedoman teknis kawasan industri, sebagian dari kawasan industri  siap  untuk  dioprasikan  yang  sekurang-kurangnya  telah  memiliki prasarana dan  sarana  penunjang  yang  baik,  memiliki  instalasi  pengelolaan  air limbah  yang  baik,  serta  telah  dibuatkan  berita  acara  pemeriksaan  (“BAP”)
Tata Cara Pemberian izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
22 Ibid, Pasal 10 23 Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang  Tata  Cara Pemberian izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan  Industri sebagai berikut: Memiliki izin gangguan  dari  pihak  terkait;  Memiliki  izin  lokasi;  Melaksanakan  penyediaan/penguasaan  tanah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  Memiliki  izin  lingkungan;  Melakukan penyusunan  rencana  tapak  tanah;  Melakukan  pematangan  tanah;  Melaksanakan  perencanaan  dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang serta pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan dalam  kawasan  industri;  Memiliki  tata  tertib  kawasan  industri;  dan  Menyediakan  tanah  bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah
Agnes Xena Phalosa Magdalena: Kewenangan...
lapangan oleh tim penilai KI yang menyatakan bahwa kepada perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan izin Usaha Kawasan Industri.
Kemudian untuk mendapatkan izin perluasan kawasan industri diantaranya sebagai  berikut  setiap  perusahaan  kawasan  industri  yang  telah  memiliki  izin Usaha dan telah beroperasi, serta akan melaksanakan perluasan lahan kawasan industri wajib memperoleh Izin Perluasan Kawasan Industri (“Izin Perluasan”). Kemudian  untuk  perluasan  kawasan  industri  yang  berlokasi  dalam  satu kabupaten/kota  tidak  memerlukan  persetujuan prinsip.  Namun dalam  BAB  IV tentang Izin Perluasan Kawasan Industri khususnya dalam Pasal 17 tentang Izin Perluasan  diberikan  apabila  perusahaan  kawasan  industri  yang  bersangkutan telah  memperoleh  Izin  Usaha  dengan  ketentuan  (“Persyaratan  Kawasan Industri”) seperti yang terdapat dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri. 24
Kemudian  untuk  tahap-tahap  peringatan  sampai  pencabutan  surat  izin terhadap  suatu  perusahaan  kawasan  industri  yang  menyimpang  dari perjanjian atau kontrak kerja yang telah disepakati bahkan jika sudah keluar dari peraturan- peraturan yang berlaku maka perusahaan tersebut wajib diberi peringatan tertulis sebagai  langka  teguran  tetapi  jika  perusahaan  kawasan  industri  dalam  tahap peringatan tertulis masih belum/tidak dapat melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan atau tidak mengindahkan peringatan tersebut dengan sengaja ataupun tidak sengaja, izin usahanya dapat dibekukan dengan mengeluarkan Keputusan Pembekuan  Izin  Usaha  Kawasan  Industri  dan/atau  Izin  Perluasan  Kawasan Industri dengan menggunakan Formulir Model PIK-VIII dalam hal pembekuan itu  berlaku  selama  6  (enam)  bulan  sejak  dikeluarkan  penetapan  pembekuan tersebut oleh pihak berwenang, tetapi jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan pihak  perusahaan  tidak  melakukan  perbaikan  maka  surat  ijin  usaha  tersebut
24 Lihat Pasal 18 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang  Tata  Cara Pemberian izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan  Industri sebagai berikut: Memiliki izin lingkungan  atas  kawasan  industri  perluasan;  Memiliki  izin  perluasan;  Lahan  yang  direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai dan dbuktikan dengan surat pelepasan hak (“SPH”) atau; dan Berada dalam kawasan peruntukan industri.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seluruhnya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat,  berupa  penelitian  terhadap  identifikasi  hukum,  penelitian  terhadap efektivitas hukum, implementasi hukum, dan penegakan hukum dalam praktek. 25 Menggunakan pendekatan  Undang-undang ( statute approach ) yaitu pendekatan dengan  menggunakan  legislasi  dan  regulasi. 26 Sumber  data  yang  digunakan adalah data dan data sekunder yang didapat melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## C. PEMBAHASAN
Partisipatif adalah suatu perencanaan sampai prosesnya selalu melibatkan masyarakat  baik  seacara  langsung  ataupun  tidak  langsung.  Jika  suatu  tujuan untuk kepentingan rakyat, kemudian dirumuskan tanpa melibatkan rakyat, maka akan  sulit  dipastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  tersebut  akan  berpihak kepada  rakyat.  Jika  suatu  perencanaan  “melibatkan  kepentingan”  rakyat  tentu harus dilandaskan sebuah ketelitian, peraturan yang jelas serta, memiliki sinergi antara  rakyat  dengan  pemerintah. 27 Di lain sisi, dalam merumuskan kebijakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan dan dubutuhkan oleh masyarakat. Hal ini memiliki arti, bahwa dalam menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif membutuhkan pra kondisi guna untuk mentransformasikan kapasitas kesadaran dan keterampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari tradisi bisu. Selama hal tersebut masih belum dilaksnakan, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas partisipatif saja, sedangkan realitasnya hanya manipulasi. Di sisi lain, partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  wujud  partisipasi  politik,  guna
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-Press, 2019), 51.
26 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  Ke-14,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2019), 137.
27 Soetrisno Lukman, Menuju Masyarakat Partisipatif (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
Agnes Xena Phalosa Magdalena: Kewenangan...
untuk menerapkan asas asas pemerintahan yang baik. 28
Dalam  sebuah  partisipasi  masyarakat  memiliki  beberapa  manfaat partisipasi  seperti:  Pertama,  partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  alat  guna memperoleh  informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan,  dan  sikap  masyarakat setempat.  Kedua,  bahwa  masyarakat  akan  lebih  mempercayai  proyek  atau program  pembangunan  jika  merasa  dilibatkan  dalam  proses  persiapan  dan perencanaannya, serta akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi masyarakat bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.
Menurut  Alexander  Abe,  pelibatan  masyarakat  secara  langsung  akan membawa  tiga  dampak  penting,  yakni:  Pertama,  menghindarkan  dari  peluang terjadinya manipulasi kepentingan. 29 Kedua, memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki  dan  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Ketiga,  memberi  nilai  tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, dalam hal ini semakin banyak partisipsi masyarakat yang terlibat akan semakin baik. Keempat, meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat. 30
Irfan  Islamy  menyatakan  paling  tidak  ada  delapan  manfaat  yang  akan dicapai  jika  masyarakat  dilibatkan  dalam  proses  pembangunan. 31 Manfaat tersebut  antara  lain  masyarakat  akan  semakin  siap  dalam  menerima  dan melaksanakan  semua  gagasan  yang  diputuskan  dan  mewujudkan  hubungan antara  masyarakat,  pemerintah  dan  legislatif  akan  semakin  baik,  masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap institusi berikut kepercayaan kepada pemerintah dan legislatif serta bersedia bekerja sama dalam menangani tugas dan urusan publik.36 Apabila masyarakat telah memiliki kepercayaan, dan menerima ide-ide  pembangunan,  maka  mereka  akan  memiliki  rasa  tanggung  jawab.37 Kualitas  keputusan  atau  kebijakan  yang  diambil  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat karena masyarakat turut serta memberikan masukan. Akan terwujud
28 Ibid.
29 Abe alexander, Perencanaan Daerah Partisipatif . (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2005), 118.
30 Ibid .
31 Irfan Islami, “Membangun Masyarakat Partisipatif.” Jurnal administrasi Publik , Vol.IV, No.2 (2014)
kelancaran  komunikasi  dari  bawah  keatas  dan  dari  atas  kebawah.  dan  Dapat memperlancar kerja sama terutama untuk mengatasi masalah-masalah bersama yang kompleks dan rumit dalam masyarakat.
Melibatkan  kepentingan  masyarakat  hanya  akan  dicapai  jika  masyarakat sendiri  ikut  ambil  bagian-sejak  dari  awal,  proses  dan  perumusan  hasil. Keterlibatan  rakyat  akan  menjadi  panjamin  bagi  suatu  proses  yang  baik  dan benar.  Dengan  demikian,  hal  ini  mangasumsikan  bahwa  masyarakat  telah “terlatih”  secara  baik  tanpa  adanya  pra  kondisi,  dalam  arti  mengembangkan pendidikan  politik,  maka  keterlibatan  rakyat  secara  langsung  tidak  akan memberikan banyak arti. Dalam suatu perencanaan bersama rakyat sebagai mana dijelaskan, bahwa perencanaan ini merupakan suatu proses dimana masyarakat bisa  langsung  ikut  ambil  bagian  didalamnya,  dengan  kata  lain  untuk mengorganisasi  model  ini  perlu  diperhatikan  prinsip  dasar  yang  penting dikembangkan, yakni: 32
Yang pertama, dalam perencanaan bersama rakyat yang melibatkan banyak orang, maka harus dipastikan bahwa diantara para peserta memiliki rasa saling percayah, saling mengenal dan saling bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya sebab yang hendak dijalankan memerlukan aksi bersama, saling percaya dan terbuka tidak melainkan ajang siasat.
Kedua, untuk menciptakan kedudukan yang sama dalam hal ini memiliki arti agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair dan bebas, maka diantara peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi dalam hal kedudukannya.  Dalam  hal  ini  dimaksudkan  bukan  menyama-nyamakan  segi yang  berbeda,  melainkan  membangun  suatu  suasana  dan  kondisi  setara. Tujuannya adalah agar semua pihak bisa mengaktualisasikan pikiran secara sehat dan tidak mengalami hambatan dari pihak lain.
Ketiga, perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat (mereka peserta perumusan) bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu ataupun setelahnya. Keputusan yang  diambil harus merupakan keputusan bersama, dan
32 Abe alexander, supra note 29
Agnes Xena Phalosa Magdalena: Kewenangan...
bukan  hasil  rekayasa  satu  kelompok  tertentu.  Keempat,  suatu  keputusan  yang baik  tentu  tidak  boleh  berdasarkan  pada  dusta  atau  kebohongan.  Prinsip  ini hendak  menekankan  pentingnya  kejujuran  dalam  penyampaian  informasi, khususnya  persoalan  yang  sedang  dihadapi  dengan  maksud  agar  apa  yang dipersoalkan atau apa yang menjadi potensi benar-benar sesuatu yang nyata (ada) dan tidak mengada-ngada.
Kelima,  berproses  dengan  berdasarkan  kepada  fakta,  dengan  sendirinya menuntut cara berfikir yang obyektif. Dalam hal ini maksud dari berfikir obyektif adalah  agar  para  peserta  bisa  berproses  dengan  menggunakan  kesepakatan- kesepakatan  yang  sudah  ditetapkan  dan  tidak  berpindah-pindah  dalam menggunakan  suatu  pijakan  tertentu.  Keenam,  prinsip  partisipasi  hanya  akan mungkin terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat. Kebutuhan ini mensyaratkan adanya orientasi khusus dari perencanaan, yakni berfokus kepada masalah-masalah yang dihadapi dan berada dikalangan masyarakat setempat.
Konsep  partisipasi  terkait  dengan  konsep  demokrasi,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Philipus  M.  Hadjon  bahwa  di  tahun  1960  muncul  konsep demokrasi  partisipasi.  Dalam  konsep  ini  rakyat  mempunyai  hak  untuk  ikut memutuskan  dalam  proses  pengembilan  keputusan  pemerintahan.  Sedangkan menurut Sri Soemantri M, mengemukakan bahwa ide demokrasi menjelmakan dirinya  dalam  lima  hal,  dua  diantaranya  adalah,  pemerintah  harus  bersikap terbuka  serta  dimungkinkannya  rakyat  yang  berkepentingan  menyampaikan keluhannya mengani tindakan-tindakan pejabat yang dianggap merugikan. Dari penjelasan diatas jelas menunjukan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, termasuk  dalam  pengelolaan  potensi  daerah,  terdapat  hak  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  pengelolaan  potensi  daerah  yaitu  memberikan  masukan secara lisan atau tertulis selain itu masyarakat sebagai pengawas dalam proses pengelolaan potensi tersebut.
Dari  partisipasi  masyarakat  diatas  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan pemerintah  yang  baik,  kemudian  dalam  perkembangannya  terdapat  sembilan karakteristik  pemerintahan  yang  baik  yang  dikutip  oleh  lembaga  administrasi
negara  sebagai  berikut:  partisipasi,  memiliki  aturan  yang  jelas,  mampu menerapkan  asas  transparan,  menerapkan  asas  asas  pemerintahan  yang  baik, pemerintah  memiliki  batasan  aturan  yang  jelas,  kesetaraan,  efektivitas  dan efisiansi,  asas  akuntabilitas,  serta  pemerintah  harus  memiliki  strategi  atau perencanaan yang baik. 33
Pertama, partisipasi memiliki arti bahwa setiap warga negara mempunyai hak,  kedudukan  dan  suara  dalam  pengambilan  sebuah  keputusan  baik  secara langsung  atau  melalui  lembaga  perwakilan, partisipasi  ini  dibangun  atas dasar kebebasan  berbicara,  berasosiasi,  dan  ikut  berpartisipasi  secara  konstruktif. Kedua,  pemerintah,  pada  satu  sisi,  harus  memiliki  aturan  yang  jelas.  Artinya suatu aturan hukum harus dijalankan secara adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu bukan saja berdasarkan atas kepentingan sebuah kelompok atau kepentingan individual.
Ketiga, pada sisi lain pemerintah harus menerapkan asas transparan dalam proses-proses yang dilalui, lembaga-lembaga dan pengambilan sebuah kebijakan secara langsung dapat diterima oleh masyarakat serta dengan mudah masyarakat mengetahui atas informasi kebijakan yang diambil tersebut, hal ini dibangun
Berdasarkan  asas  kebebasan  arus  informasi.  Keempat,  pemerintah  harus menerapkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan kata lain, segala proses harus dicoba oleh pemerintah dalam melayani masyarakat dengan baik.
Kelima, pemerintah harus memiliki batasan aturan yang jelas , dalam hal ini pemerintahan yang baik menjadi suatu perantara bagi kepentingan yang berbeda dalam menjamin suatu keputusan yang benar dan berbasis kepentingan bersama bukan  berbasis  atas  kepentingan  kelompok  atau  kepentingan  individu  saja. Keenam,  kesetaraan,  dalam  hal  ini  memiliki  arti  semua  warga  negara  baik  itu laki-  laki  ataupun  perempuan  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  guna untuk menjaga hak dan kesejahteraan mereka.
Ketujuh,  pemerintah  harus  menerapkan  suatu  efektivitas  dan  efisiensi, dalam sebuah proses atau kebijakan sebaik mungkin dapat menghasilkan sebuah
33 Sri Soemantri M, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
Agnes Xena Phalosa Magdalena: Kewenangan...
hasil yang telah ditentukan dengan memaksimalkan segala sumber-sumber yang telah tersedia. Kedelapan, pemerintah harus menerapkan asas akuntabilitas dalam pembuatan  keputusan  di  dalam  pemerintahan,  sektor  swasta  dan  masyarakat bertanggung  jawab  kepada  publik  dan  lembaga-lembaga  dalam  hal  ini  sebuah keputusan  bergantung  kepada  organisasi  yang  berwenang  membuat  keputusan apakah  suatu  keputusan  yang  dapat  diambil  bersifat  internal  atau  eksternal organisasi.  Kesembilan,  pemerintah  harus  memiliki  strategi  atau  perencanaan yang baik, hal ini memiliki pengertian bahwa para pemangku kekuasaan harus memiliki perspektif pemerintah yang baik dan perkembangan manusia yang luas serta sejalan dengan arah pembangunan yang dinginkan.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  politik masyarakat  yang  sangat penting dalam  rangka  menciptakan good  governance. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa karakteristik asas asas pemerintah yang baik  dalam  perkembangannya  mengalami  banyak  peningkatan,  dalam  hal  ini semakin  banyak  karakteristik  yang  dipenuhi  maka  semakin  baik  pula  dalam penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  yang  ada.  berdasarkan  Perda 34 .  Namun demikian,  dalam  kenyataannya,  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  masih jauh  dari  ketentuan  UU  Pemda.  Di  lain  sisi,  pemerintahan  daerah  tidak  dapat disalahkan  sepenuhnya,  karena kita  belum  mengetahui  apakah  ini  sepenuhnya menjadi kesalahan dari pemerintahan daerah atau tingkat kepahaman masyarakat yang  masih  kurang,  khususnya  dalam  hal  pemahaman  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan  pengamatan  penulis,  perlu  kiranya  pemerintahan  daerah melakukan  sebuah  tindakan  yang  dapat  membuat  masyarakat  sekitar  mengerti dan memahami yang seharusnya diterapkan oleh pemerintahan daerah, sehingga ketika dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku  masyarakat  mampu  mengeluarkan  aspirasi  dan  keluhan  akan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menyimpang  tersebut,  dalam  hal  ini masyarakat  bertindak  sebagai  pengawas  jalannya  suatu  penyelenggaraan
34 Joko Widodo, Good Governance (Telaah dari dimensi:Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada  Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Surabaya: Insan Cendekia, 2001)
pemerintahan,  sehingga  kita  bisa  keluar  dari  tradisi  bisu.  Menurut  pemikiran penuis,  selama  hal  tersebut  masih  belum  dilaksnakan,  maka  partisipasi  hanya akan  terlihat  sebagai  formalitas  partisipatif,  sedangkan  realitasnya  hanya manipulasi.  Mudah-mudahan  masukan  ini  dapat  menjadi  aspirasi  bagi pemerintahan  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  untuk meciptakan sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari rakyat dan untuk rakyat.

## D. KESIMPULAN
Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda),  merupakan  suatu  aturan  yang  mengatur menganai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Di dalam Pasal 278 UU Pemda menjelaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan suatu daerah, kemudian untuk  mendorong  peran  serta  masyarakat  pemerintahan  daerah  memberikan kemudahan dan intensif kepada masyarakaat dan investor yang  diatur.
Agnes Xena Phalosa Magdalena: Kewenangan...

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander,  Abe. Perencanaan  Daerah  Partisipatif .  Yogyakarta:  Pondok Edukasi, 2005
Attamini,  A  Hamid  S. Hukum  tentang  Peraturan  Perundang-undangan  dan Peraturan Kebijakan . Jakarta: Fakultas Hukum UI., 1993
Atmaja,  I  Dewa  Gede. Aspek  Hukum  Dan  Birokrasi  Penyelenggaraan Pemerintahan. Program Pascasarjana UNAIR, 1994
Atmosudirdjo,  Prajudi. Hukum  Administrasi  Negara. Jakarta: Ghalia  Indonesia, 1981
Hakim, Lukman.. Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah . Malang: Setara Press, 2012
Haris, K. Jurnal tentang Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah. Jakarta: Yuridika. 2015 HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Raja Grafindo. 2011
Irfan,  M.  Islami.  “Membangun  Masyarakat  Partisipatif.” Jurnal  administrasi Publik , Vol.IV, No.2 (2014)
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  Ke-14, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) 137
SF,  Marbun. Menggali  dan  Menemukan  Asas  Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik di Indonesia . Yogyakarta: UII Press., 2001
Sibuea,  Hotman  P. Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Kebijakan  dan  Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik . Airlangga. Jakarta, 2010
Syarifudin, Ateng. Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Baik, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press, 2019, 51 Soetrisno, Lukman. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius, 1995 Widodo,  Joko. Good  Governance  (Telaah  dari  dimensi:Akuntabilitas  dan Kontrol  Birokrasi  pada  Era  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah.
Surabaya: Insan Cendekia, 2001