## Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace
Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, Anandita Zefanya Purba
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Surabaya, Indonesia carissa.siswanto@uph.edu

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalis  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap pembelian  obat  mengandung  psikotropika  pada online  marketplace .  Hadirnya  teknologi  internet mengakibatkan  transaksi  dalam  perdagangan  tidak  lagi  melihat  batas-batas  wilayah  negara. Kemudahan  dalam  mengakses  internet  menimbulkan  peningkatan  konsumen e-commerce ,  salah satunya  pada online  marketplace .  Terdapat  berbagai  fasilitas  dalam  sistem  pembayaran,  praktis, banyaknya  pilihan  produk,  singkatnya  waktu  sehingga  membuat  lebih  efisien,  serta  berbagai macam  promo  menarik  yang  diberikan.  Tentunya  pelaksanaan  transaksi  dari online  marketplace yang berkembang pesat ini juga perlu diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas terutama terkait beredarnya obat-obatan yang mengandung psikotropika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kemudian dianalisa dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  bagi konsumen  terhadap  pembelian  obat  mengandung  psikotropika  pada online  marketplace dapat berupa  penyampaian  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  mengenai  produk  yang  diperjualbelikan secara online. Namun,  tetap  saja  harus  ada  tanggung  jawab  dari online  marketplace atau  para pelaku usaha kepada konsumen.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Obat Psikotropika; Online Marketplace

## Abstract
This research aims to analyze the form of legal protections for consumers against the purchase of drugs containing psychotropic substances on the online marketplace. The rapid development of e- commerce  in  recent  years  when  the  internet  was  introduced.  With  the  internet,  transactions  in trade no longer see national boundaries. This ease of accessing the internet makes consumers of e- commerce increase, one of which is in the online marketplace, due to the ease of payment systems, practicality, short time to make it more efficient, as well as the many attractive promos provided. The implementation of transactions from this rapidly growing online marketplace also needs to be balanced  with  strict  supervision.  The  research  method  used  is  normative  juridical  and  then analyzed with secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the form of legal protection for consumers against the purchase of drugs containing  psychotropic  substances  on  the  online  marketplace  can  be  in  the  form  of  delivering complete  and  accurate  information  about  products  that  are  traded  online.  Nowever,  there  must still be the responsibility from the online marketplace or business actors to consumers.
Keywords: Consumer Protection; Psychotropic Medication; Online Marketplace
Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, Anandita Zefanya Purba
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pemanfaatan  teknologi  informasi  diharapkan  menjadi  salah  satu  solusi dalam  menjawab  tantangan  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Merebaknya  virus Covid-19  tersebut  menyebabkan  sistem  kesehatan  dibantu  kemajuan  teknologi 1 menyesuaikan  dengan  kebutuhan  kesehatan  masyarakat.  Digitalisasi  pelayanan kefarmasian  tak  terhindarkan,  khususnya  dalam  praktik  kefarmasian  di  seluruh pharmaceutical  sites mulai  dari  industri  farmasi,  distribusi  farmasi  hingga pelayanan obat. Hal ini menciptakan kebutuhan akan kemudahan akses pelayanan kesehatan  yang  dapat  dilakukan  kapan  saja,  dimana  saja,  tanpa  harus  datang  ke apotek maupun rumah sakit. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik  Indonesia  mengeluarkan  kebijakan  baru  yaitu  memberikan  obat  gratis bagi  pengidap  virus  Covid-19  dengan  atau  tanpa  gejala  melalui Telemedicine dengan  akses  obat  yang  lebih  mudah,  pemerintah  mengharapkan  angka  positif dapat  segera  menurun  secara  perlahan. 2 Permintaan  tinggi  akan  layanan  ini mendorong  lahirnya  berbagai platform  e-health yang  menyediakan  layanan  di bidang  medis  dan  merambah  kepada  penjualan  obat-obatan  melalui online marketplace. Adanya  penjualan  obat-obatan  melalui online  marketplace memberikan  kenyamanan  dan  kemudahan  bagi  konsumen,  karena  tidak  perlu untuk  pergi  berbelanja  keluar  rumah  dan  harganya  tentu  relatif  lebih  murah. Pembelian  obat  pada online  marketplace juga  tidak  berbelit,  konsumen  dapat membeli  tanpa  resep  dokter  karena  diperdagangkan  bebas  pada online marketplace . Namun kebebasan tersebut terdapat ancaman 3 bagi konsumen dalam membeli  obat  khususnya  obat-obatan  yang  mengandung  psikotropika  melalui online marketplace.
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  secara online adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Transaksi  jual  beli online pada  dasarnya  sama  dengan  jual  beli  secara konvensional  yang  membedakan  adalah  media  yang  digunakan,  seoerti  halnya perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  jual  beli  obat  secara online . 4 Seperti pada  contohnya  kasus  yang  terjadi  dalam  tahun  ini,  diketahui  dari  unggahan seorang  pengguna  Instagram  yang  menceritakan  iparnya  setelah  membeli  obat bernama  analsik  secara online ,  diamankan  oleh  polisi  di  wilayah  Cengkareng, Jakarta Barat. 5 Ia tidak mengetahui jika obat  itu  mengandung psikotropika,  yang
1 Nina  Juwitasari  and  others,  ‘Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pengguna  Jasa  Ekspedisi’, Jurnal USM Law Review , 4.2 (2021), 688 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>.
2 Rizal Fadli, “Cara Dapatkan Obat Isoman Gratis Dari Telemedicine Rujukan Kemenkes,” 2021.
3 Doddy Kristian and others, ‘Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba’, Jurnal USM Law Review , 4.2 (2021), 663 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.
4 Aan Handriani, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,” Pamulang Law Review 3, no. 2 (2020): 127–38.
5 Fachrul Irwinsyah, ‘Beli Obat Mengandung Psikotropika Di E-Commerce, Warga Jakbar Ditangkap Polisi’,2022<https:
//kumparan.com/kumparannews/1yDGRxwItHZ?shareID=dTlfAq5xff1I&utm_medium=wa&utm_source=De sktop> [accessed 6 June 2022].
bersangkutan  mengira  hanya  obat  sakit  kepala  seperti  obat  lain  pada  umumnya. Dia  hanya  membeli  obat  tersebut  karena  dokter  pernah  meresepkannya  dan kebetulan  ia  mengetahui  harga  di  toko online lebih  murah.  Ketika  paket  obat diterima,  iparnya  langsung  digiring  ke  kantor  polisi  untuk  diperiksa.  Setelah prosedur  yang  cukup  panjang,  pada  akhirnya  sang  ipar  kembali  ke  rumah  dan dibebaskan  oleh  pihak  kepolisian.  Analsik  merupakan  obat  dengan  kandungan methampyrone 500  mg  dan diazepam 2  mg.  Obat  ini  menghasilkan  efek  tenang pada  sistem  saraf  pusat  berfungsi  untuk  mengurangi  nyeri  sedang  hingga  berat serta  sakit  kepala  karena  faktor  psikis  dan neuralgia . Diazepam termasuk golongan benzodiazepine yang  merupakan  psikotropika  golongan  IV  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.
Tentunya  pengawasan  terhadap  penjualan  obat  yang  mengandung psikotropika tersebut  pada online marketplace harus digalakkan. Sebab  beberapa jenis  obat  jika  dikonsumsi  tanpa  petunjuk  dokter  dapat  menimbulkan ketergantungan  dan  berbagai  resiko  efek  samping  lainnya.  Kemudahan  dalam memperoleh  obat  di  berbagai platform  e-commerce yang  tersedia  di  Indonesia tidak  boleh  dianggap  remeh.  Terdapat  urgensi  perlindungan  terhadap  konsumen. Sebagai  penyedia online  marketplace yang  bertanggung  jawab,  maka  mereka berkewajiban untuk melakukan quality control dengan mengkurasi produk-produk yang  dijual  pada platform tersebut  secara  berkala.  Hal  ini  untuk  memastikan beredarnya listing atau  produk  ilegal,  termasuk  penjualan  obat-obatan  tanpa  izin edar.  Sebagai  bentuk  perlindugan  konsumen,  penyedia online  marketplace harus memastikan listing produk  yang  dijual  pada platform mereka  tidak  melanggar peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan konsumen.
Penelitian  ini  terkait  dengan  dua  penelitian  terdahulu,  yaitu  yang  pertama oleh Evita (2020) yang mengkaji faktor-faktor dan cara penanggulangan terhadap obat keras dan obat–obat tertentu yang beredar melalui media online. Hasil yang diperoleh  pada  penelitian  normatif  dan  empiris  ini  adalah  masyarakat  tidak berperan aktif dalam memberikan informasi  yang  akurat  kepada penegak hukum tentang  isu-isu  terkait  peredaran  gelap  obat-obatan  di  media online. Hal  ini disebabkan oleh ketidaktahuan dan sikap masa bodoh masyarakat  atas peredaran obat keras melalui online karena mereka tidak ingin repot berurusan dengan pihak berwenang terkait pelaporan. 6
Berikutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ayu  (2021)  yang  mengkaji dampak positif dan negatif apotek online , masalah ketidakjelasan regulasi apotek online. Hasil  dari  penelitian  tersebut  menunjukkan  dibutuhkan  peraturan  khusus atau  regulasi  untuk  layanan  medis  apotek online sehingga  tidak  terjadi penyalahgunaan  obat  dan  akses  negatif  bagi  konsumen.  Adanya  peraturan
6 Evita Ariestiana, “Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat–Obat Tertentu Melalui Media Online,” Indonesia Private Law Review 1, no. 2 (2020): 65–76,
https://doi.org/https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.
memberikan kepastian hukum  kepada pengguna  layanan apotek online, sehingga konsumen dapat terhindarkan dari akses negatif dan menjamin kualitas pelayanan kefarmasian bagi konsumen. 7
Selanjutnya  penelitian  oleh  Hilda  (2020)  yang  membahas  mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha  dalam  jual  beli  obat  secara online. Hasil  dari  penelitian  yuridis  sosiologis tersebut  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dan  konsumen dalam transaksi jual beli obat secara online dapat dilihat pada UU ITE, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, UUPK, UU Narkotika. Pelaksanaan perlindungan hukum  BBPOM  serta  Dinas  Kesehatan  dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia berkolaborasi  dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan dalam mengatasi permasalahan jual beli obat secara online. 8
Meninjau  dari  penelitian  terdahulu,  terdapat  perbedaan  pada  penelitian  ini, yaitu: penelitian normatif yang berfokus membahas secara detail mengenai bentuk tanggung  jawab  yang  dapat  dilimpahkan  ke marketplace selaku  pihak  yang bertanggung  jawab  atas  keberadaan  produk  yang  melanggar  hukum  dalam marketplace terkait.  Permasalahan  dan  pembahasan  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  tidak  sama  dengan  penelitian  sebelumnya  sehingga  penelitian  ini memiliki  inovasi  dan  pembaharuan  yang  melengkapi  kekurangan  dari  penelitian sebelumya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bentuk  perlindungan konsumen  dalam  melakukan  pembelian  obat  mengandung  psikotropika  di online marketplace.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  untuk  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  berdasarkan: statutes  approach dan conceptual  approach. Penelitian  ini  dalam  menganalisis  isu  hukum  dalam penelitian  ini,  melakukan  inventarisasi  yakni  mencari  dan  menyusun  bahan hukum  melalui  studi  pustaka,  lalu  mengkualifikasikan  bahan  hukum  yang  telah terkumpul  sesuai  dengan  rumusan  masalah,  kemudian  bahan  tersebut  disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum.
Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  mencangkup  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  mengenai  hubungan  konsumen  dilihat  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan  Nomor  24  Tahun  2017  tentang  Kriteria  dan  Tata  Laksana  Registrasi Obat, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 32  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan
7 Ayu  Christina  Wati  Yuanda,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Layanan  Kesehatan  Apotek Online” (Universitas 17 Agustus 1945, 2021).
8 Hilda Muliana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Jual Beli Obat Secara Online’(Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020).
Makanan  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Pengawasan  Obat  Dan  Makanan  Yang Diedarkan Secara Daring, serta artikel, buku, jurnal dan lainnya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penjualan Obat pada Online Marketplace
Menelaah hukum positif Indonesia peredaran obat melalui online ditentukan dalam  Pasal  7  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Nomor  8  Tahun 2020  tentang  Pengawasan  Obat  Dan  Makanan  Yang  Diedarkan  Secara  Daring (selanjutnya  disebut  PBPOM  8/2020)  mengatur  peredaran  obat  secara online hanya  boleh  dilakukan  pada  golongan  obat  bebas,  obat  bebas  terbatas,  dan  obat keras  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Peredaran  obat  tersebut wajib memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan cara produksi dan peredaran yang diatur dalam perundang-undangan .
Electronic  commerce atau  yang  disingkat  sebagai e-commerce kegiatan bisnis  yang  menyangkut  konsumen,  manufaktur, service  provider dan  pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Pasal 1 angka  24  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan), memberikan definisi perdagangan melalui sistem elektronik ( e-commerce ) adalah “perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik”. 9 Dalam  lingkup e- commerce ada  istilah online  marketplace, model  bisnis customer  to  customer (C2C)  yang  memfasilitasi  semua  transaksi  serta  membantu  mempromosikan produk melalui website .
Indikator  utama website  marketplace adalah  memfasilitasi  transaksi online dan harus dapat digunakan oleh penjual individu. Online marketplace di Indonesia sebagai  salah  satu  media  penggerak  perekonomian  nasional  dalam  menghadapi era globalisasi yang semakin canggih dan berkembang. Untuk itu, perkembangan online  marketplace harus  diatur  secara  efisien  karena  dapat  meningkatkan  iklim investasi di perusahaan serta memudahkan keluar masuknya barang. Ada berbagai online marketplace yang sering digunakan oleh pengguna dari  Indonesia  seperti: Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lainnya.
Melalui online  marketplace ,  konsumen  dapat  ‘pergi  ke  pasar’  dimana  saja dan  kapan  saja  selama  ada  akses  internet.  Selain  itu  juga  fitur  yang  adapun semakin  memudahkan  proses  jual  beli.  Konsumen  dapat  dengan  mudah  mencari barang  atau  jasa  yang  konsumen  butuhkan  hanya  dengan  mengetikkan spesifikasinya  dan  sistem  akan  langsung  dengan  cepat  mencocokkan,  sehingga lebih  hemat  energi,  biaya  dan  waktu.  Terlebih  lagi  peningkatan  konsumsi  atas obat  dan  suplemen  di  masyarakat  meningkat  dalam  transaksi online sejak
9 Undang-Undang  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  2014 Tentang Perdagangan,” LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM , 2014, 1–56.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, Anandita Zefanya Purba
e-ISSN : 2621-4105
pandemi. 10 Meningkatnya  penjualan  obat  dan  suplemen  di  toko online, diikuti juga dengan banyaknya temuan penjualan obat ilegal sebanyak 67.073 tautan. 11
Online marketplace adalah model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak  hanya  membantu  mempromosikan  barang  dagangan  saja,  namun  juga memfasilitasi transaksi uang secara online. 12
“ A Marketplace is a type of e-commerce site that connects those looking to provide  a  product  or  service  (sellers)  with  those  looking  to  buy  that  product  or service  (buyers).  These  buyers  and  sellers  may  have  had  trouble  finding  each other  before,  and  thus  the  marketplace  creates  efficiency  in  an  otherwise inefficient market ” 13
Marketplace diartikan sebagai pasar online , yang merupakan salah satu jenis dari e-commerce yang menghubungkan para penjual produk atau jasa dengan para pembeli.  Penjual  dan  pembeli  ini  mungkin  memiliki  kesulitan  menemukan  satu sama lain sebelumnya. Pasar online menciptakan efisiensi di pasar lainnya (pasar konvensional)  yang  dianggap  tidak  efisien.  Perbedaan  mendasar  antar  pasar konvensional dengan pasar online terletak pada media yang digunakan. Pada pasar online apabila  terjadi  transaksi  jual  beli  dilaksanakan  secara  elektronik  sehingga kesepakatan  yang  tercipta  juga  melalui  mekanisme online. 14 Dapat  dikatakan marketplace merupakan  bagian  dari  aktivitas  transaksi e-commerce. Seperti layaknya  pasar  pada  umumnya, online  marketplace juga  menyediakan  berbagai jenis  produk  dan  jasa  yang  dapat  dibeli.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  obat- obatan, vitamin, alat medis, dan lain-lain.
Pendistribusian  obat  secara online hanya  dapat  dilakukan  untuk  golongan obat  bebas,  obat  bebas  terbatas,  dan  obat  keras  sebagaimana  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Obat yang diedarkan di pasar harus memiliki izin edar  dan  memenuhi  persyaratan  cara  produksi  dan  peredaran  yang  diatur  dalam perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal  65  ayat  (1) UU Perdagangan, “setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa  dengan  menggunakan  sistem  elektronik  wajib  menyediakan  data  dan  atau informasi  secara  lengkap  dan  benar”.    Khusus  untuk  obat  keras  yang  diberikan kepada  pasien,  resep  harus  berdasarkan  anjuran  dokter  yang  ditulis  secara elektronik  atau  diunggah  ke  sistem  elektronik  melalui  fitur  penyampaian  resep elektronik dan salinannya yang telah disediakan. Apotek harus memastikan bahwa
10 Vadhia  Lidyana,  ‘Penjual  Obat  dan  Suplemen  Naik,  BPOM  ‘Patroli’  Toko Online’<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5020951/penjualan-obat-dan-suplemen-naik- bpom-patroli-di-toko-online> [accessed 17 October 2022].
11 Ferdian  Ananda  Majni,  BPOM  Temukan  63.073  Tautan  Penjualan  Obat  dan  Kosmetik  Ilegal, <https://mediaindonesia.com/humaniora/423880/bpom-temukan-67073-tautan-penjualan-obat-dan-kosmetik- ilegal> [accessed 17 October 2022]
12 Mahir Pradana, “Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia,” Jurnal Trunojoyo 9, no. 2 (2015): 32–40, https://doi.org/https://doi.org/10.21107/nbs.v9i2.1271.
13 B. W. A. T Kingyens, “A Guide to Marketplace, Marketplace-Handbook,” 2015.
14 Anwar  Sadad,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi  E  Commerce  Lovebird  Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, Jurnal USM Law Review , 1.2 (2018), 158 <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250>.
pasien  menyerahkan  resep  asli  untuk  obat  keras  yang  muncul  di  fitur  informasi Patient Obligation to Submit Master Prescriptions . Untuk obat yang mengandung psikotropika, apotek dilarang mendistribusikan secara online sesuai dengan Pasal 7 PBPOM 8/2020 . Penerapan aturan ini seiring dengan langkah pemerintah dalam melawan penyalahgunaan obat yang mengandung psikotropika. 15
Pasal  4  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  24 Tahun  2017  tentang  Kriteria  dan  Tata  Laksana  Registrasi  Obat  (selanjutnya disebut PKBPOM 24/2017) telah mengatur mengenai obat yang mendapatkan izin edar  harus  memenuhi  beberapa  kriteria,  diantaranya:  memiliki  khasiat  yang meyakinkan  dan  keamanan  yang  memadai  dibuktikan  melalui  uji  nonklinik  dan uji klinik; memiliki mutu yang memenuhi standar yang telah ditetapkan; memiliki informasi  produk  dan  label  berisi  informasi  yang  lengkap,  objektif  dan  tidak menyesatkan yang dapat menjamin pengguna obat.
Menurut  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Badan Pengawas  Obat  Dan Makanan Nomor 8  Tahun 2020  tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PBPOM 32/2020),  Psikotropika  adalah  “obat,  baik  alamiah  maupun  sintetis  bukan Narkotika,  yang  berkhasiat  psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif  pada  susunan saraf  pusat  yang  menyebabkan  perubahan  khas  pada  aktivitas  mental  dan perilaku”. 16 Merujuk pada Pasal 8 ayat (1), (2), dan (4) jo. Pasal 6 ayat (2) huruf f PBPOM  8/2020,  khusus  untuk  obat  keras  yang  diserahkan  kepada  pasien  harus berdasarkan  resep  dokter  yang  ditulis  secara  elektronik  ataupun  unggahan  resep ke  sistem  elektronik  melalui  fitur  penyampaian  resep  elektronik  dan  salinannya yang  telah  disediakan.  Apotek  harus  memastikan  pasien  menyerahkan  resep aslinya.  Sedangkan  untuk  obat  yang  mengandung  psikotropika  apotek  dilarang untuk mengedarkan secara online .
Pengawasan  obat  dan  kosmetik  yang  diedarkan  secara online dilaksanakan melalui  pemeriksaan  oleh  pegawai  di  lingkungan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan (selanjutnya disebut sebagai BPOM). Pasal 25 ayat (2) PBPOM 8/2020, BPOM melakukan pengawasan dengan ketentuan:
1) “melakukan  pemantauan  terhadap  peredaran  obat  secara  daring  termasuk iklan  yang  menyertainya  pada  sistem  elektronik,  media  sosial,  dan  media internet lain; dan
2) melakukan  pemeriksaan  setempat  di  sarana  yang  terkait  atau  patut  diduga menyelenggarakan kegiatan peredaran obat secara daring”.
Disamping  itu  BPOM  mempunyai  kewenangan  untuk  menindak  peredaran obat  psikotropika,  sesuai  dengan  Pasal  4  Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun
15 Deni Setya et al., “Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika,” Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 177–95, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2207.
16 BPOM RI, ‘Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.’, BPOM RI , 11 (2020), 1–16.
e-ISSN : 2621-4105
2017  tentang  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Selain  BPOM,  Badan Narkotika  Nasional  (selanjutnya  disebut  BNN)  merupakan  lembaga  independen yang  juga  bertugas  dalam  menumpas  kejahatan  Narkotika. 1718 Tugas  dan wewenang BNN tertuang pada Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Mengingat  peredaran  narkotika  di  Indonesia tampaknya semakin marak. 19
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1997  tentang Psikotropika  (selanjutnya  disebut  UU  Psikotropika)  dijelaskan  bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang  berkhasiat  psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif  pada  susunan  saraf  pusat mengakibatkan  perubahan  khas  pada  aktivitas  perilaku  dan  mental.  Pada penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Psikotropika  juga  membedakan  berbagai  jenis psikotropika beberapa golongan menjadi 4 (empat golongan)
Ada 4 jenis golongan psikotropika, jenis golongan I adalah golongan dengan efek kuat seperti sindroma ketergantungan yang membuat psikotropika golongan I dilarang  dan  hanya  boleh  digunakan  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan  saja. Golongan  II  memiliki  efek/potensi  yang  lebih  ringan  dibandingkan  dengan golongan I, sehingga psikotropika golongan II dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan terapi. Golongan III jenis ini efektif untuk keperluan medis dan  sering  digunakan  untuk  terapi.  Jenis  psikotropika  golongan  III  masih mempunyai sindrom ketergantungan yang sama dengan golongan I dan golongan II,  hanya  kurang  efektif/potensialnya  lebih  ringan.  Jenis  terakhir,  psikotropika golongan  IV  yang  memiliki  efek/potensi  yang  paling  ringan  dan  berpotensi menyebabkan sindrom kecanduan, tetapi sering digunakan untuk pengobatan.
Penggunaan psikotropika dalam dunia kesehatan  masih dianggap aman dan diperbolehkan selama mengikuti anjuran dokter yang tertulis pada resep. Apabila zat  psikotropika  digunakan  secara  berlebihan  dan  tidak  sesuai  dengan  anjuran dokter,  maka  dapat  memberikan  efek  samping  dan  berdampak  buruk  bagi kesehatan, seperti contohnya:
1) Efek  depresan:  psikotropika  yang  memberikan  efek  depresan  adalah  putaw yang  dapat  memberikan  efek  tenang  karena  zat  ini  bekerja  dengan  menekan susunan  saraf  pusat.  Asupan  yang  berlebihan  dapat  menyebabkan  tidur berkepanjangan, pingsan, bahkan kematian.
2) Efek  stimulan:  Salah  satu  contoh  zat  psikotropika  yang  memberikan  efek stimulan  adalah  sabu-sabu  dan  ekstasi  yang  dapat  membuat  fungsi  tubuh menjadi  bekerja  lebih  tinggi  dan  bergairah,  membuat  pemakainya  lebih
17 Lanang  Kujang  Pananjung  and  Nevy  Nur  Akbar,  ‘Peranan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia’, Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , Vol. 3 (2014).
18 BPOM  RI,  “Peraturan  BPOM  No  8  Tahun  2020  Tentang  Pengawasan  Obat  Dan  Makanan  Yang Diedarkan Secara Daring,” Badan Pengawas Obat Dan Makanan 53 (2020): 1689–99.
19 Muhammad    Muanam,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Zaenal  Arifin,  “Kewenangan  Direktorat  Reserse Narkoba  Polda  Jateng  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana,” USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  525–34, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331.
waspada  dan  membuat  organ  tertentu  menjadi  bekerja  lebih  berat.  Apabila pemakainya  tidak  mengkonsumsi  zat  psikotropika  ini,  maka  dapat menyebabkan  badan  menjadi  lemah.  Pemakai  akan  menggunakan  zat psikotropika ini lagi untuk mengembalikan kondisi tubuhnya.
3) Efek  halusinogen:  Salah  satu  contohnya  adalah  ganja  yang  dapat mengakibatkan pemakainya merasakan halusinasi yang berlebihan.
Berdasarkan  penjabaran  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  pada  dasarnya penjualan  obat  pada online  marketplace sebetulnya  sah-sah  saja  asalkan  telah memiliki  izin  edar  dan  memenuhi  persyaratan  cara  produksi  dan  peredaran  pada peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu, khusus untuk obat-obat jenis tertentu harus tetap menyerahkan resep kepada pihak apotek. Berdasarkan Pasal 7 PBPOM 8/2020 dijelaskan larangan kepada pihak apotek untuk mengedarkan obat yang mengandung psikotropika secara online. Hal ini tentunya untuk menghindari adanya  niat  yang  tidak  baik,  termasuk  menyalahgunakan  penggunaan  obat  jenis tertentu yang bisa berakibat fatal.
3.2. Perlindungan  Konsumen  dalam  Pembelian  Obat  Melalui Online Marketplace menurut Hukum Positif di Indonesia
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), menyebutkan perlindungan konsumen  adalah  “segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen.” 20 Menilik  pada  Pasal  1  Angka  (2) UUPK,  konsumen  adalah  “setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang lain, maupun makhluk hidup  lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Berdasarkan dari  definisi  tersebut  terdapat  beberapa  unsur-unsur  penting  yakni:  setiap  orang, pemakai,  barang  dan/atau  jasa,  serta  tersedia  dalam  masyarakat.  Unsur  pertama, “setiap orang”, dapat dipahami bahwa pengertian konsumen tidak hanya dibatasi pada  orang  perseorangan  namun  juga  mencakup  badang  hukum.  Unsur  kedua “pemakai”, dijelaskan secara lebih rinci pada penjelasan Pasal 1 Angka 2 UUPK yang  menekankan  konsumen  adalah  konsumen  akhir  ( ultimate  consumer/end user ).    Hal  ini  ditegaskan  dalam  penjelasan  Pasal  1  angka  2  UUPK  bahwa,  “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen  akhir  adalah  pengguna  atau  pemanfaat  akhir  dari  suatu  produk, sedangkan  konsumen  antara  adalah  konsumen  yang  menggunakan  suatu  produk sebagai  bagian  dari  proses  suatu  produk  lainnya.  Pengertian  konsumen  dalam undang­undang ini adalah konsumen akhir”. Istilah kata “pemakai” dalam hal ini layak digunakan dalam peraturan ini karena menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa  yang  digunakan  belum  tentu  merupakan  hasil  dari  jual  beli.  Artinya konsumen selalu harus membayar untuk memperoleh barang dan/atau jasa. Unsur ketiga, “barang dan/atau jasa”, berhubungan dengan produk yang dapat berbentuk
20 Republik  Indonesia,  “UU  No  8  Tahun  1999  Perlindungan  Konsumen,” UU  No  8  Tahun  1999 Perlindungan Konsumen , 1999, 1–6.
barang  dan/atau  jasa.  Unsur  terakhir,  “tersedia  dalam  masyarakat”,  bermakna bahwa produk yang ditawarkan kepada masyarakat sudah tersedia di pasaran. 21
Mengacu  pada  penjelasan  Pasal  2  UUPK  perlindungan  konsumen dilaksanakan  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  beberapa  asas  yang  berkaitan dalam  pembangunan  nasional,  yaitu:  “asas  manfaat;  asas  keadilan;  asas keseimbangan;  asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen;  asas  kepastian hukum.”
Perlindungan  terhadap  kepentingan  bagi  konsumen  dirumuskan  dalam wujud  hak  konsumen  yang  telah  tercantum  dalam  Pasal  4  UUPK,  meliputi:  Hak Konsumen  atas  kenyamanan,  keselamatan  dan  keamanan  dalam  mengkonsumsi barang dan jasa;  Konsumen berhak untuk  menerima informasi  yang akurat,  jelas dan  jujur  tentang  jaminan  dan  kondisi  barang  dan/atau  jasa;  Konsumen  berhak untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen yang tepat; Konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara adil, jujur dan tanpa diskriminatif; Konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau  jasa  dan  untuk  menerima  barang  dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai  tukar  serta  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan;  Konsumen  berhak  untuk mendapatkan  ganti  rugi,  penggantian  dan/atau  kompensasi  terhadap  barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  Konsumen  berhak  atas  Pendidikan  dan  pembinaan  konsumen; Konsumen  berhak  didengar  pendapat  dan  keluhannya  mengenai  barang  dan/atau jasa  yang  digunakan;  Hak  lain  yang  telah  diatur  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan lainnya.
Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, maka konsumen berhak untuk didengar,  perlakuan  yang  adil,  pembinaan,  memperoleh  advokasi,  kompensasi hingga ganti rugi. Selain hak konsumen, agar konsumen dapat memperoleh hasil yang  optimal  atas  perlindungan  dan/atau  jasa  kepastian  hukum  bagi  dirinya, 22 Pasal  5  UUPK  mengatur  mengenai  kewajiban  konsumen  berupa:  membaca petunjuk  pemakaian  barang,  beriktikad  baik  dalam  melakukan  pembelian, membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar,  dan  mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum secara patut ketika terjadi sengketa perlindungan konsumen.
Seperti  telah  diketahui  bahwa  UUPK  bertujuan  untuk  mengangkat  harkat kehidupan konsumen, oleh karena itu segala hal yang berakibat buruk/negatif dari pemakaian  barang/jasa  harus  dihindarkan  dari  kegiatan  pelaku  usaha.  Pengertian pelaku  usaha  telah  dijelaskan  pada  Pasal  1  ayat  (3)  UUPK,  yaitu  “setiap  orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama
21 Yusuf  Sofie, Perlindungan  Konsumen  Dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2003).
22 Ahmad  Miru  and  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Yogyakarta:  Raja  Grafindo Persada, n.d.).
melalui  perjanjian  penyelenggaraan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi”.  Hal  ini  termasuk  didalamnya  adalah:  perusahan,  korporasi,  importir, pedagang/ seller , distributor, koperasi dan lain lainnya.
Pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  dibebani  beberapa kewajiban dan dibatasi dengan berbagai larangan. Beban kewajiban pelaku usaha yang  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  sangat  diperlukan  agar  tidak membahayakan  atau  merugikan  konsumen.  Adanya  penjaminan  mutu  dan persyaratan  keamanan  atas  barang  atau  produk  sangat  diperlukan. 23 Perbuatan yang dilarang bagi  pelaku usaha diatur dalam Pasal  8 sampai 17 UUPK. Pasal  8 UUPK  menentukan  berbagai  larangan  bagi  pelaku  usaha  terbagi  dalam  dua larangan  pokok,  yaitu:  larangan  bagi  produk  yang  tidak  memenuhi  standar  yang layak untuk dipakai oleh konsumen dan larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang dapat menyesatkan konsumen 24
Apabila  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  usahanya  melanggar  ketentuan dan/atau  menimbulkan  kerusakan,  pencemaran  dan/atau  kerugian  kepada konsumen, maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab pelaku usaha terdapat pada  Pasal  19  ayat  (1)  UUPK,  “Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Ganti rugi  yang  dimaksud  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang dan/atau  jasa  yang  nilainya  setara  atau  perawatan  medis  dan/atau  ganti  rugi, dengan  tunduk  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sesuai pada Pasal 19 UUPK, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
Segala  sengketa  mengenai  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha dalam  pelaksanaan  UUPK  yang  merugikan  bagi  konsumen  dapat  diselesaikan secara  hukum  perdata.  Selain  hubungan  keperdataan,  UUPK  juga  menjatuhkan sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana.  Menurut  Pasal  60  UUPK,  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (selanjutnya  disebut  sebagai  BPSK)  yang berwenang  memberikan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha.  Namun,  jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK, penyidik dapat menggunakannya  sebagai  bukti  permulaan  untuk  melakukan  penyidikan. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
Hingga  tahun  2022  ini,  Indonesia  memiliki  berbagai  perusahaan  yang menawarkan online marketplace. Tokopedia, sebagai salah satu penyedia platform online  marketplace melakukan  kontrol  serta  pembatasan  terhadap  penjualnya.
Tokopedia  hanya  mengizinkan  penjual  yang  telah  memiliki  izin  apotek  untuk menjual  obat  secara online sebagai  ‘toko  resmi’/ 'official  store' .  Izin  apotek
23 Alda and Arikha Saputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar  Yang  Dijual  Melalui  Aplikasi  Shopee,” Jurnal  Ilmu  Hukum  Ajudikasi 6,  no.  1  (2022):  73–88, https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4670.
24 Gunawan  Widjaja  and  Ahmad  Yani, Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, n.d.).
Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, Anandita Zefanya Purba
e-ISSN : 2621-4105
memberikan  kewenangan  kepada seller untuk  menjual  obat  bebas,  obat  bebas terbatas,  dan  juga  obat  keras  namun  harus  dengan  resep  dokter.  Izin  ini  hanya dapat  diperoleh jika penjual  memiliki izin  usaha dan juga penanggung jawabnya adalah apoteker. 25
Selain  Tokopedia,  Shopee juga  telah  mengeluarkan  kebijakan  pedoman tentang  barang  yang  dilarang  dan  dibatasi  yang  tidak  boleh  dijual  di  Shopee. Barang  terkait  makanan  dan  minuman  yang  dilarang  dan  dibatasi  termasuk "Segala  jenis  obat-obatan  maupun  zat-zat  lain  yang  dilarang  ataupun  dibatasi peredarannya  menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  termasuk  namun  tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika,  dan  Undang-Undang  Kesehatan  di  Republik  Indonesia.  Termasuk pula  dalam  ketentuan  ini  adalah  obat  keras,  obat-obatan  yang  memerlukan  resep dokter, obat  bius,  obat  pelangsing  dan sejenisnya, atau obat  yang tidak memiliki izin  edar  resmi  dari  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)". 26 Apabila terjadi  pelanggaran  terhadap  hal  tersebut,  penjual  akan  dikenai  sanksi  berupa: penghapusan  daftar,  batasan  diberlakukan  pada  hak  akun;  penangguhan  dan pengakhiran akun serta dana; dan tindakan hukum. Berdasarkan Pasal 32 PBPOM 8/2020,  pelaku  usaha  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  berupa,  “peringatan; peringatan  keras;  rekomendasi  penutupan/pemblokiran  sistem  elektronik  milik apotek, sistem elektronik milik industri farmasi, sistem elektronik milik pedagang besar  farmasi, merchant dalam  sistem  elektronik  milik  PSE,  akun  media  sosial, Daily Deals, Classified Ads dan media internet lainnya yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik; rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian;  larangan  untuk  mengedarkan  untuk  sementara  waktu;  dan/atau perintah  untuk  penarikan  kembali  obat  dan  makanan.”  Menilik  pada  Pasal  63 PKBPOM  24/2017  pelanggaran  terhadap  ketentuan  izin  edar  obat,  dapat  dikenai sanksi  administratif  berupa:  peringatan  tertulis;  pembatalan  proses  registrasi; pembekuan  izin  edar  obat;  pencabutan  izin  edar  obat;  hingga  larangan  untuk melakukan pendaftaran selama 2 tahun.
Pelanggaran  hak  konsumen  yang  paling  umum  terjadi  adalah  hak  atas informasi  yang  akurat,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  c  UUPK.  Sementara  itu, pelaku  usaha  wajib  untuk  memberikan  infomasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan  sesuai  dengan  Pasal  7  huruf  b  UUPK. Informasi  sifatnya  sangat  penting  bagi  konsumen  karena  memungkinkan  mereka untuk  membuat  keputusan  tentang  sikapnya  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yaitu mengenai harga, kualitas barang dan/atau jasa, kandungan/bahan yang digunakan dalam  barang,  cara  pakai/anjuran,  dan  sebagainya.  Hal-hal  tersebut  konsumen ketahui dari informasi yang diberikan oleh pelaku usaha.
25 Tokopedia, “Aturan Berjualan Produk Kesehatan Dan Obat Di Tokopedia,” n.d.
26 Shopee, ‘Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi’ <https://shopee.co.id/docs/3000>.
Seperti  pada  contoh  kasus  yang  terjadi  pada  wilayah  Cengkareng,  Jakarta Barat  lalu  sempat  viral  di  dunia  maya  sebab  pembeli  yang  bersangkutan menyatakan ketidaktahuannya terhadap kandungan dari obat yang ia beli. Pembeli berdalih bahwa apa  yang dibelinya sesuai dengan resep dokter. Keputusan untuk membeli  pada online  marketplace juga  berdasarkan  fakta  bahwa  harga  dari  obat tersebut  lebih  murah.  Berdasarkan  kasus  ini,  penyedia online  marketplace harus memeriksa  lebih  lanjut  apakah seller yang  menjual  obat  analsik  tersebut  telah terverifikasi dan terdaftar sebagai apotek terdaftar atau hal tersebut dilakukan oleh oknum seller yang  tidak  terdaftar  dan  tidak  memiliki  izin  apapun.  Praktiknya, pihak marketplace harus  secara  berkala  melakukan  pengawasan  dan  menindak tegas oknum seller yang tidak bertanggung jawab dalam hal menjual obat-obatan terlarang.  Tentunya  amat  sangat  merugikan  pihak  pembeli  apabila  ketidaktahuan dari pembeli akan obat-obatan terlarang tersebut tetap dijual bebas pada platform marketplace namun  pihak  pembeli  yang  nantinya  akan  berurusan  dengan  pihak kepolisian.
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  bertransaksi  di online marketplace adalah  wajib.  Hal  ini  termasuk  pula  perlindungan  hukum  bagi konsumen  yang  tidak  mengetahui  terkait  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan  secara  legal,  dan  jual  beli  tersebut  adalah  sah  menurut  hukum untuk  diperdagangkan  secara online .  Untuk  meningkatkan  kepercayaan konsumen, perlu adanya kepastian hukum ketika konsumen bertransaksi di online marketplace. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  UUPK,  pasal  ini  berhubungan dengan  konsumen  pengguna  transaksi e-commerce yang  dilanggar  oleh  para pelaku antara lain:
a. Dimana  Konsumen  memiliki  hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang telah dijanjikan.
b. Konsumen  juga  memiliki  hak  atas  informasi  yang  jelas,  benar  dan  jujur terhadap kondisi barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, agar konsumen dapat mengetahui kondisi secara spesifik mengenai barang dan/atau jasa yang akan mereka beli.
Pasal  7  UUPK,  mengenai  kewajiban  dari  para  pelaku  usaha  sebagaimana berkenaan dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan media e-commerce , antara lain:
a. Pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  memberi  informasi  yang  jelas,  benar,  jujur terkait  kondisi  dan  jaminan  hingga  penjelasan  mengenai  cara  pemakaian, perbaikan  dan  pemeliharaan  barang  dan/atau  jasa  yang  mereka  jual  agar konsumen  yang  membeli  dapat  memutuskan  untuk  membeli  atau  tidak berdasarkan informasi yang diperoleh.
b. Pelaku  usaha  berkewajiban  menjamin  setiap  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang diperjualkan berdasarkan standar mutu yang berlaku dan sesuai dengan kondisi barang yang ditawarkannya.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, Anandita Zefanya Purba
e-ISSN : 2621-4105
Untuk menanggulangi kejadian ini, pihak-pihak terkait termasuk BPOM dan BNN  harus  saling  bersinergi  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika.  Kerjasama  antara  BNN  dan BPOM  ini  meliputi sharing informasi  terkait  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), peningkatan kompetensi dan  kapasitas  sumber  daya  manusia  di  bidang  P4GN,  penyusunan  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  terkait  peredaran  bahan  psikoaktif  baru, pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  terhadap  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkoba,  sosialisasi  dan  advokasi  tentang  P4GN,  melakukan penapisan/pengujian  narkoba.  BPOM  berperan  memberikan  izin  edar  obat rehabilitasi. 27 BPOM  sebagai  salah  satu  lembaga  terpenting  yang  memiliki  tugas dan  fungsi  untuk  mengawasi  narkotika.  Dalam  mendukung  pemberantasan penyalahgunaan obat  termasuk narkotika tersebut,  BPOM sebagai leading sector dalam pengawasan obat  di  jalur legal menerapkan 3 (tiga) strategi,  yaitu  strategi pencegahan,  strategi  pengawasan,  dan  strategi  penindakan.  Dalam  strategi pencegahan dan pengawasan, BPOM melakukan inovasi strategi pencegahan yang dilaksanakan  melalui  peningkatan  regulasi,  implementasi  Komunikasi,  Informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat,  dan peningkatan koordinasi antar departemen.  Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  strategi  pengawasan  meliputi peningkatan  kerjasama  lintas  sektoral,  peningkatan  pengelolaan  dan  penggunaan database ,  serta  peningkatan  pengawasan  berbasis  risiko,  dan  perkuatan implementasi  regulasi.  Di  era new  normal ,  komitmen  BPOM  atas  pengawasan narkotika  diwujudkan  dalam  berbagai  inovasi,  antara  lain  melakukan  pelayanan sertifikasi Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) secara daring, mewajibkan industri farmasi menyampaikan laporan berkala  secara  daring,  serta  melakukan  pengawasan  beberapa  aspek  terkait  obat dan  bahan  obat  melalui desktop  inspection secara  daring  (pemeriksaan  virtual yang dilakukan secara daring dan berbasis teknologi informasi). 28

## 4. PENUTUP
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  pembelian  obat mengandung  psikotropika  pada online  marketplace berupa  penyampaian informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang diperjualbelikan secara online. . Kewajiban pihak penjual obat dalam marketplace memberikan keterangan secara akurat mengenai kondisi atau spesifikasi barang dan keterangan-keterangan lainnya  yang  berkaitan  dengan  barang  yang  dijual/diperdagangkan.  Penjual  juga tidak  boleh  memperdagangkan  obat  yang  mengandung  psikotropika.  Pihak penjual juga diwajibkan untuk memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan cara produksi  dan  peredaran  pada  peraturan  perundang-undangan.  Penyedia platform online  marketplace juga  berperan  melakukan  kontrol  serta  pembatasan  terhadap
27 Humas  BNN,  ‘BNN  Gandeng  Bpom  Awasi  Peredaran  Prekursor  Narkotika’,  2014 <https://bnn.go.id/bnn-gandeng-bpom-awasi-peredaran-prekursor-narkotika/> [accessed 11 July 2022].
28 BPOM, “Inovasi Badan POM Dalam Pengawasan Narkotika,” 2020.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, Anandita Zefanya Purba
e-ISSN : 2621-4105
penjualnya.  Selain  itu  peran  serta  sinergi  kolaborasi  antara  BPOM  dan  BNN diperlukan dalam mengawasi peredaran obat yang dijual pada online marketplace.

## DAFTAR PUSTAKA
Alda, and Arikha Saputra. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee.” Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi 6, no. 1 (2022): 73–88.
https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4670.
Ariestiana,  Evita.  “Analisis  Penanggulangan  Peredaran  Obat  Keras  Dan  Obat– Obat Tertentu Melalui Media Online.” Indonesia Private Law Review 1, no. 2 (2020): 65–76. https://doi.org/https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.
BPOM. “Inovasi Badan POM Dalam Pengawasan Narkotika,” 2020. BPOM RI.  “Peraturan  Badan Pengawas Obat  Dan Makanan Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat  Dan  Makanan  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Pengawasan  Obat  Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.” Bpom Ri 11 (2020): 1–16.
———.  “Peraturan  BPOM  No  8  Tahun  2020  Tentang  Pengawasan  Obat  Dan Makanan  Yang  Diedarkan  Secara  Daring.” Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan 53 (2020): 1689–99. Fachrul Irwinsyah. “Beli Obat Mengandung Psikotropika Di E-Commerce, Warga Jakbar Ditangkap Polisi,” 2022.
Fadli,  Rizal.  “Cara  Dapatkan  Obat  Isoman  Gratis  Dari  Telemedicine  Rujukan Kemenkes,” 2021.
Handriani,  Aan.  “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual  Beli Online.” Pamulang Law Review 3, no. 2 (2020): 127–38.
Humas  BNN.  “BNN  Gandeng  BPOM  Awasi  Peredaran  Prekursor  Narkotika.”
BNN, 2014.
Indonesia, Republik. “UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen , 1999, 1–6.
Juwitasari,  Nina,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  Muhammad  Junaidi,  and Soegianto  Soegianto.  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pengguna  Jasa
Ekspedisi.” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 688. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249.
Kingyens, B. W. A. T. “A Guide to Marketplace, Marketplace-Handbook,” 2015. Kristian,  Doddy,  Bambang  Sadono,  Kadi  Sukarna,  and  Diah  Sulistyani  Ratna Sedati.  “Kewenangan  Polri  Dalam  Menegakkan  Kode  Etik  Anggota  Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.” Jurnal Usm Law Review 4, no. 2 (2021): 663. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332. Miru, Ahmad, and Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen . Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.
Muanam,  Muhammad,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Zaenal  Arifin.  “Kewenangan Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Jateng  Dalam  Penanganan  Tindak Pidana.” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 525–34.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331.
Pananjung,  Lanang  Kujang,  and  Nevy  Nur  Akbar.  “Peranan  Badan  Narkotika
Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia.” Recidive  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Penanggulangan  Kejahatan 3,  no.  1
(2014). Pradana,  Mahir.  “Klasifikasi  Jenis-Jenis  Bisnis  E-Commerce  Di  Indonesia.” Jurnal Trunojoyo 9, no. 2 (2015): 32–40. https://doi.org/https://doi.org/10.21107/nbs.v9i2.1271.
Sadad, Anwar. “Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E Commerce Lovebird Berdasarkan  Undang  Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  2  (2018):  158. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250.
Setya,  Deni,  Bagus  Yuherawan,  Baiq  Salimatul  Rosdiana,  Pidana  Penjara,  and Penyalahguna  Narkotika.  “Ketidaktepatan  Penjatuhan  Pidana  Penjara Terhadap  Penyalahguna  Narkotika.” Ius  Constituendum 5,  no.  2  (2020):
177–95. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2207.
Shopee. “Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi,” n.d. Sofie,  Yusuf. Perlindungan  Konsumen  Dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Tokopedia. “Aturan Berjualan Produk Kesehatan Dan Obat Di Tokopedia,” n.d. Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun  2014  Tentang  Perdagangan.” LN.2014/No.  45,  TLN  No.  5512,  LL SETNEG: 56 HLM , 2014, 1–56. Widjaja,  Gunawan,  and  Ahmad  Yani. Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, n.d.
Yuanda,  Ayu  Christina  Wati.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Layanan Kesehatan Apotek Online.” Universitas 17 Agustus 1945, 2021.