Vol.14, No.1, April 2024: 103-122 https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/index https://doi.org/10.22146/kawistara.83419 ISSN 2088-5415 (Print) I ISSN 2355-5777 (Online) Submitted: 27-03-2023; Revised: 29-02-2024; Accepted: 06-03-2024

## Kawistara Jurnal

## The Journal of Social Sciences and Humanities
Copyright© 2024 THE AUTHOR (S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Jurnal Kawistara is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

## Paguyuban “ Tuk Bebeng ” dan Pengelolaan Air Berbasis Kekuatan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Merapi, Yogyakarta
Paguyuban “ Tuk Bebeng ” and Community Strength-Based Water Management in Disaster-Prone Areas of Merapi, Yogyakarta
*1 Reza Amarta Prayoga, Eko Wahyono 2 , Siti Fatimah 3 , Lis Purbandini 4 , Djoko Puguh Wibowo 5 Social Welfare, Village, and Connectivity Research Center,
Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
*Corresponding author: reza.amarta.prayoga@brin.go.id
ABSTRACT Water management in disaster-prone areas such as Merapi often creates various social vulnerabilities such as social conflicts, poverty and weakened role of local organizations. The exclusion of the role of local organizations in community-based water management is often overlooked. A local community organization called Tuk Bebeng that work on water management in the sloop of the Merapi volacne in Yogyakarta is an example of such an overlooked role of an important actor in disaster- prone areas. This paper aims to examine the strength the Tuk Bebeng Association in water management in disaster-prone areas of Merapi. This research is based on a descriptive qualitative method with data collection through field observations, in-depth interviews, and focused discussion forums. The results of the study show that the Tuk Bebeng Association has played important roles in eliminating various sectoral conflicts of interest. This good practice is carried out through the strong base of the community’s collectivity which manifest in two forms including mechanical solidarity and moral rationality. Through these roels the Tuk Bebeng community serves as guardians of the balance of harmony between nature and society. The pattern of life of the people around Merapi, namely Se omah, Guyub, dan se-rahim (common home, harmony, and the same homeland) , as the glue of brotherhood can act as a damper for anger and compromise in the cross-linking of interests in water management. The practical implications of this research offer realistic practices to reduce the cross-interest (conflict) that occurs by providing space for important actors managing Tuk Bebeng to dialogue equally, and empowering the underrepresented Paguyuban Bebeng
ABSTRAK Pengelolaan air di daerah rawan bencana seperti Merapi, senyatanya menimbulkan pelbagai kerentanan sosial seperti konflik dalam logika pasar (korporasi), pertautan politis kepentingan negara, dan pengkerdilan peran organisasi lokal. Pengesampingan peran organisasi lokal dalam pengelolaan air berbasis masyarakat acapkali tidak anggap menjadi subjek yang vital. Tulisan ini bertujuan mengekspose kekuatan masyarakat lokal melalui Paguyuban Tuk Bebeng dalam pengelolaan air di daerah rawan bencana Merapi. Penelitian ini berpijak pada metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan forum diskusi terpumpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paguyuban “ Tuk Bebeng” sebagai organisasi non formal dalam pengelolaan air di daerah rawan bencana Merapi menjadi contoh praktik baik dalam mengeliminasi pelbagai benturan kepentingan sektoral. Praktik baik ini dijalankan melalui basis kekuatan kolektif masyarakat yang berkelindan dalam solidaritas mekanik dan rasionalitas moral yang termanifestasi dalam paguyuban “Tuk Bebeng” sebagai penjaga keseimbangan harmoni alam dan masyarakat. Corak hidup masyarakat di lingkar Merapi yaitu Se omah, Guyub, dan se-rahim (rumah bersama, rukun, dan satu tanah kelahiran yang sama) sebagai perekat paseduluran dapat menjadi peredam amarah dan kompromistis silang pertautan kepentingan dalam pengelolaan air. Implikasi secara praktis penelitian ini menawarkan praktik yang realistis untuk meredam silang kepentingan (konflik) yang terjadi dengan memberikan ruang kepada aktor—aktor penting pengelola Tuk Bebeng berdialogis secara setara, dan memberdayakan aktor Paguyuban Bebeng yang
kurang terwakili dengan rekognisi secara legal formal dan kultural bahwa Tuk Bebeng milik masyarakat Merapi. Implikasi secara teoritis menunjukkan teori rasionalitas dan solidaritas memiliki keterkaitan yang kuat dalam menggerakan tindakan kolektif pada masyarakat di kawasan rawan bencana.
actors with legal formal and cultural recognition that Tuk Bebeng belongs to the Merapi community. Theoretical implications show that rationality and solidarity theories have a strong relationship in mobilising collective action in communities in disaster-prone areas.
KEYWORDS Association; Water Management; Rationality; Solidarity.
KATA KUNCI Paguyuban;  Pengelolaan Air; Rasionalitas; Solidaritas.

## PENGANTAR
Tantangan riset pengelolaan air seringkali terlekat manifestasi sebagai sumber konflik dalam dinamika logika pasar (privatisasi) melawan kepentingan publik antara pertautan politis kepentingan negara, organisasi  lokal,  dan  korporasi  (Chaturvedi, 2013;  Kåresdotter  et  al.,  2023;  Nugroho, 2017).  Pengelolaan  air  juga  menimbulkan pelbagai kerentanan sosial (sosial ekonomi, degradasi  lingkungan,  dan  pencerabutan serta  pengesampingan  nilai  budaya  lokal) di  daerah  rawan  bencana  (Dalima  et  al., 2021; Dilshad et al., 2019; Kim & Gim, 2020). Kerentanan  sosial  acapkali  menimbulkan gejolak  perlawanan  masyarakat  atas  kuasa eksploitasi  pasar  pada  sumber  daya  air (Yuliana  et  al.,  2018).  Kerentanan  sosial  di daerah  rawan  bencana  dalam  pengelolaan air menimbulkan gesekan sosial akibat tidak  terakomodirnya  keterlibatan  pelbagai artikulasi pemangku kepentingan (negara, korporasi, dan masyarakat lokal). Gesekan ini menampakkan  gejolak  anomali  yang  justru menjadi pemicu konflik di antara pihak—pihak berkepentingan (Atef et al., 2019; Pluchinotta et al., 2018; Schillinger et al., 2022; Ul-Durar et al., 2023). Pengelolaan air di daerah rawan bencana  perlu  mengedepankan  pelibatan unsur partisipasi masyarakat lokal yang luas menjadi katalisator peredam pelbagai gejolak
dan  justru  sebagai  perekat  relasi  sosial (Firmansyah  &  Tuti,  2021;  Mardotillah  & Soemarwoto, 2017; Nurcahyono et al., 2015).
Daerah Rawan Bencana seperti di sekitar lingkar Merapi pada erupsi tahun 2010 sudah menimbulkan dampak yang destruktif, tidak hanya  sumber  penghidupan  masyarakat (mata pencaharian) yang tereliminasi bahkan sumber penghidupan lainnya berupa air turut hancur.  Pengelolaan  air  menjadi  persoalan yang perlu menjadi perhatian untuk sumber penghidupan  masyarakat  (Maharani,  2016). Entitas air terlekat sebagai basis nadi sumber penghidupan.  Efek  kehancuran  di  daerah rawan  bencana  menjadi  situasional  yang pelik  dan  kompleks  problematika  sosialnya. Terlebih,  ketika  pemulihan  pasca-bencana dihadapkan  dalam  tantangan  masyarakat untuk dapat melanjutkan dan memperkokoh daya  lentingnya  (L.  Kurniawan  et  al.,  2022; Mahbubah et al., 2021; Quandt et al., 2017).
Temuan Prayoga et al., (2023) menjabarkan trajektori  historis  keberadaan Tuk Bebeng , pada  awalnya  (tahun  1960-an)  masyarakat Merapi  mengalami  krisis  air  bersih.  Tahun 1965  melalui  Prakarsa  Pemda  Kabupaten Sleman  bekerjasama  dengan  UGM  dan jaringan  pendanaan  WUS  ( World University Service ) membangun instalasi sumber air Tuk Bebeng ,  tahun  1973  pembangunan  Bak Penampung dan pipa distribusi ke tiga desa
( Kepuharjo,  Umbulharjo,  dan  Glagaharjo). Pada tahun tersebut kelembagaan pengelolaan air belum terbentuk. Tahun 1978 Yayasan  Dian  Desa  membangun  perluasan perpipaan desa ke delapan desa (Kepuharjo, Umbulharjo, Glagaharjo, Balerante, Panggang, Siderejo, Tegalmulyo, dan Talun), tahun  ini  kelembagaan Tuk Bebeng belum terbentuk,  dan  masyarakat  masih  bebas mengambil air tanpa ada kompensasi biaya. Tahun  2000  baru  terbentuk  pengelola  air bernama  Paguyuban  “ Tuk Bebeng ”.  Tahun 2006  terjadi  erupsi  Merapi  dan  Gempa yang mengakibatkan Tuk Bebeng mengalami kerusakan  sehingga  Yayasan  Dian  Desa merevilatisasi dan membangun bak distribusi serta jaringan perpipaan air. Tahun 2010, Tuk Bebeng mengalami kehancuran parah akibat bencana erupsi yang berdampak terhentinya distribusi  air,  pengelolaan  air  paguyuban Tuk Bebeng tidak  berdaya  memperbaiki kerusakan instalasi air. Puncaknya tahun 2011, bersama  Yayasan  Dian  Desa  memfasilitasi dan  memperkuat  eksistensi  pengelolaan air  Paguyuban  Bebeng  yang  diketuai  kepala Desa Glagaharjo. Pasca-erupsi Merapi tahun 2010,  distribusi  air  hanya  mencakup  empat desa  (Glagaharjo,  Balerante,  Panggang,  dan Sidorejo).
Tuk Bebeng merupakan sumber mata air yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB)  Merapi  (Nurhadi  et  al.,  2018;  Ratih  et al.,  2018;  Wibowo  et  al.,  2016). Tuk Bebeng yang  terletak  di  KRB  rentan  destruktif  jika terjadi  bencana  gunung  meletus,  awan panas,  dan  lahar  dingin.  Efek  destruktif  ini akan mematikan sumber mata air utama yang  menghidupi  ribuan  mahluk  hidup di  sekitaran  lingkar  Merapi.  Kesakralan menjaga  ekosistem  hayati  tetap  lestari
(termasuk air Tuk Bebeng ) di Gunung Merapi masyarakat  kerap  mempraktikkan  sedekah gunung  sebagai  cara  mitigasi  berbasis local wisdom (H. C. Kurniawan & Setyawan, 2021) . Di  sisi  lain,  sumber  mata  air  ini  mengairi empat desa di lingkar Merapi yang berada di dua provinsi berbeda, yaitu Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Yogyakarta, Desa Balerante, Desa  Sidorejo,  Desa  Panggang  ketiganya termasuk  Kecamatan  Kemalang  Kabupaten Klaten  Provinsi  Jawa  Tengah. Tuk Bebeng dalam perjalananya bertransformasi menjadi paguyuban yang anggotanya secara sukarela tergabung  dari  representasi  keempat  desa tersebut.
Dalam konteks pengelolaan air di Kawasan Rawan  Bencana  Merapi,  pembentukan kelembagaan  lokal  dalam  pengelolaan  air tradisional menjadi perangkat yang penting untuk  mempertahankan  nilai-nilai  dasar budaya  lokal  dan  prinsip  keadilan  dalam mengakses sumber daya air. Pengelolaan air oleh Paguyuban “ Tuk Bebeng ” yang terbentuk dari  empat  desa  yang  berbeda  secara adminitrasi  antarkabupaten  dan  provinsi berlangsung  damai  meskipun  dihadapkan kemungkinan  adanya  potensi  konflik. Penelitian ini secara gamblang menguraikan kekuatan  masyarakat  melalui  paguyuban sebagai  organisasi  non-formal  menjadi model jitu pengelolaan air yang simultan di daerah rawan bencana. Kekuatan kolektivitas masyarakat  yang  berpilin  dalam  solidaritas dan  rasionalitas  menjadi  mekanisme value to action (Parsons  &  Shils,  2017) dalam  paguyuban  menjaga  keseimbangan masyarakat  berharmoni  dengan  bencana alam.  Kekuatan  paguyuban Tuk Bebeng ini dibangun  dalam  abstraksi  pandangan  yang
dilandasi  penguatan  relasional  dari  nilai lokalitas khas masyarakat di lereng Merapi.
Paguyuban menjadi entitas perkumpulan sosial  dalam  relasional  yang  direkatkan pada  adanya  kesamaan  cara  pandang, rasa  kekeluargaan  kuat,  dan  rasa  senasib sepenanggungan  (Age,  2021;  Latifah,  2021; Triwibowo,  2017).  Paguyuban  menjadi perangkat relasional yang terintegrasi dalam sikap solidaritas dalam suatu kelompok (Age, 2021;  Shohibuddin  et  al.,  2017).  Paguyuban ini  identik  sebagai  pengikat  alami  dalam relasi  dan  jaringan  sosial  seperti  ikatan persaudaraan  dalam  mengelola  interaksi sosial  (Marlina  et  al.,  2015).  Bradshaw, (2008)  dan  Schirmer  &  Michailakis,  (2015) menegaskan  bahwa  paguyuban  layaknya seperti gemeinschaft yang  berarti  jaringan orang-orang dalam komunitas yang memiliki ikatan  batiniah  yang  kuat,  dan  intim  serta diikat  bersama  oleh  solidaritas,  identitas bersama, dan serangkaian norma (kesamaan pikiran,  ikatan  saudara,  dan  kedekatan geografis).
Paguyuban  ini  kemudian  digerakkan melalui konseptual otoritas kepemimpinan yang bertaut dengan cara pikir Weber, yakni otoritas  karismatik  (Conger,  1993;  Wæraas, 2018).  Walaupun  Weber  menjabarkan  tiga otoritas,  yaitu  tradisional,  karismatik,  dan legas-rasional  (Muhdyanto  et  al.,  2017). Otoritas  karismatik  ini  dijalankan  dengan adanya kekuatan pelibatan emosional dalam menampakkan  kemampuan  bersumber  dari keteladannya yang dapat menginspirasi dan menjalarkan benefit pada para pengikutnya. Peters,  (2017)  lebih  menegaskan  pada kemampuan diri mengelola isu yang menjadi
kepentingan  bersama  yang  dapat  dijadikan otoritasnya  dalam  memengaruhi  dan mengatur perilaku pengikutnya dengan lisan tertentu.
Dalam  kacamata  Durkheim  terdapat dua  konseptual,  solidaritas  mekanis  dan solidaritas  organik.  Membaca  solidaritas mekanis,  yaitu  bercorak  interaksi  dan relasi  sosial  yang  unsur  lokalitas  dari  suatu masyarakat menjadi pengikat ekpresif kohesi sosial  yang  berlandaskan  prinsip  kedekatan emosional  yang  berbasis  kesadaran  kolektif yang  sama  dan  kuat  (Fernandez  &  Bande, 2018;  Herzog,  2018;  Towner  &  Lemarié, 2020).  Solidaritas  organik,  yaitu  terbentuk dari  adanya  perbedaan  dalam  relasionalnya (Herzog,  2018).  Adanya  struktur  pembagian pelbagai latar belakang (identitas, pembagian kerja)  yang  interdependen  dengan  tatanan nilai  dan  pengalaman  yang  berbeda  (Arif, 2020;  Santoso  &  Harsono,  2014;  Thijssen, 2012). Solidaritas ini lebih terbentuk  karena adanya    keanekaragaman    antara    anggota masyarakat  (Hanifah,  2019).  Sementara  itu, dalam  penelitian  ini  menggunakan  konsep solidaritas mekanis yang menjadi instrumen pengikat  kohesi  sosial  dalam  melacak paguyuban.
Selain  itu,  penelitian  ini  menggunakan konsep rasionalitas kerjasama yang dikembangkan  oleh  Margareth  Archer (Adian,  2013), homo economicus atau rasionalitas  ekonomi  dalam  sikapnya selalu memiliki pertimbangan untung rugi  untuk  mewujudkan  tujuan  yang diinginkan  (Segre,  2016).  Selanjutnya, homo sentiens atau  rasionalitas  moral  yang secara  simultan  terlibat  secara  sosial  atau
moralitas  menjadi  landasan  bersikap  dalam pengutamaan  kepentingan  sosial.  Artinya karakter  yang  mampu  mengonstruksi komitmen  moral  dalam  mempertahankan pilihan  atau  rasionalitas  untuk  kepentingan keterlibatannya  secara  sosial  dan  bukan kepentingan  secara  pribadi  (Adian,  2013; Archer  &  Tritter,  2000).  Selisik  konseptual tersebut  menjadi  pembungkus  perspektif dalam artikel ini. Paguyuban didekati dengan konseptual solidaritas dan rasionalitas dalam meneropong  telaah  kerjasama  pengelolaan air  di  daerah  rawan  bencana.  Selain  itu, kerjasama  pengelolaan  air  berlandaskan solidaritas  dan  rasionalitas  ini  diperkuat otoritas kharismatik yang menjadi penggerak dalam paguyuban.
Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,  dimana  peneliti  mengekspose realitas  sosial  secara  mendalam,  luas, dan  menyeluruh  untuk  memeroleh  serta menemukan kebenaran proses sosial tentang pengelolaan air berbasis kekuatan masyarakat  yang  termanifestasi  dalam paguyuban  “ Tuk Bebeng ”  di  daerah  rawan bencana
Gunung Merapi. Informan ditentukan  secara purposive sampling berdasarkan  keterlibatan  langsung  dalam Tuk Bebeng ,  dan  pengguna  air Tuk Bebeng . Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari tigabelas  orang,  yaitu  pengurus  Paguyuban “ Tuk Bebeng ”,  perwakilan  masyarakat pengguna  air  dari  empat  desa  (Glagaharjo, Balerante, Panggang, dan Sidorejo), Yayasan Dian  Desa  (Perintis  Pembangunan  Tuk Bebeng),  Balai  Taman  Nasional  Gunung Merapi,  perangkat  desa  dari  keempat  desa tersebut,  dan  tokoh  masyarakat  desa.
Sumber data artikel ini diekstraksi dari data primer  dan  sekunder.  Data  yang  terkolektif didapatkan  melalui  observasi  lapangan, wawancara  mendalam,  dan  Forum  Diskusi Terpumpun. Analisis datanya melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan sebelum, selama, dan  sesudah  proses  penelitian  (Denzin  & Lincoln, 2009; Miles et al., 2019). Keabsahan datanya  menggunakan  triangulasi  dengan sumber (Denzin, 2012; Rahardjo, 2010).

## PEMBAHASAN
Paguyuban “ Tuk Bebeng ”: Organisasi Non Formal aras Lokalitas
Tuk Bebeng sebagai sumber mata air yang  alirannya  menghidupi  sekitar  belasan ribu keluarga di kaki Gunung Merapi. Sumber mata  air  ini  menjadi  nadi  penghidupan  dan penompang  sistem  kehidupan  ekosistem sosial  (konsumsi  masyarakat,  lingkungan, peternakan, dan pertanian). Aliran Tuk Bebeng ini  tidak  dikotomi  wilayah administrasi  (mengaliri  desa  sekitaran Merapi di dua Provinsi, yaitu Jateng dan DIY). Aliran Tuk Bebeng ini melewati empat desa, yaitu  Balerante,  Glagaharjo,  Sidorejo,  dan Panggang.  Distribusi  air  empat  desa  yang bersumber dari Tuk Bebeng dapat dilihat pada gambar (1) dan tabel (1). Perlu diketahui bahwa Glagaharjo  memiliki  porsi  terbesar  dalam pembagian air, hal ini tidak terlepas karena Tuk Bebeng berada  pada  kawasan  secara administrasi  wilayah  di  Desa  Glagaharjo. Porsi  pembagian  air  dari Tuk Bebeng ini dari  setiap  desa  (Balerante,  Panggang  dan Sidorejo)  telah  bersepakat  secara  aklamasi menerima pembagian air sebesar 20%.

## Gambar 1 Pengairan dan Distribusi air Bersumber Tuk Bebeng di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi
Sumber: JP, (2020)
Empat  desa  ini  merupakan  desa  yang memang berada di kaki gunung Merapi. Air memang  pada  dasarnya  mengalir  dari  atas gunung Merapi tidak mengenal adanya sekat administrasi wilayah, identitas, status sosial,
dan etnis. Siapapun yang hidup di atas tanah Merapi,  berarti  berhak  memanfaatkannya untuk penghidupan. Aliran air ini tidak boleh dibatasi karena terdapat harapan penompang kehidupan dari seluruh ekosistem di Merapi.

## Tabel 1 Distribusi Sumber Air yang dikelola Paguyuban “Tuk” Bebeng
Nama Desa Persentase Pembagian Air (Konsensus) Distribusi Kubik Air Pengguna Air (rumah tangga) Dimensi Iuran, Gotong-Royong, Pemeliharaan, dan perawatan Glagaharjo 40% 4000m 3 521 Kepala Keluarga Sukarela Balerante 20% 2000m 3 692 Kepala keluarga Sukarela Panggang 20% 2000m 3 600 Kepala Keluarga Sukarela Sidorejo 20% 2000m 3 1058 Kepala Keluarga Sukarela
Sumber: Prayoga, Wahyono, Hadiyan, Fatimah, Purbandini, Listyawati, et al., (2023)
Hal  ini  yang  menjadi  perekat  sosial paseduluran masyarakat  keempat  desa tersebut dalam manifestasi relasi sosial yang tercermin  dalam  Paguyuban  “ Tuk Bebeng ”.
Paseduluran ini  identik  sebagai  mekanisme pengikat  alami  dalam  relasi  dan  jaringan sosial  seperti  ikatan  persaudaraan. Sedulur sebagai  wujud  kearifan  lokal  Jawa  dalam mengelola  interaksi  sosial  (Marlina  et  al., 2015). Biasanya nilai pengikat ini lebih kepada komitmen bersama, kesamaan cara pandang,
ikatan emosional saling memiliki, rasa ikatan persaudaraan non-biologis, dan kepercayaan sebagai  perekat  sosial  dalam  paseduluran (Widodo, 2014).
Paguyuban  “ Tuk Bebeng ”  Baru  menjadi unit  organisasi  yang  tumbuh  atas  inisiatif lokal  masyarakat  empat  desa  dalam mengelola  kerjasama  pemanfaatan  air. Menariknya paguyuban ini bukan merupakan perangkat  organik  dari  Pemerintah  Desa, tetapi keanggotannya justru berkelindan erat
statusnya sebagai perangkat desa (kades dan sekretariat desa). Pengikat dan perekat pada organisasi  ini  lebih  kepada  pengetahuan lokal  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa Merapi  sebagai  Rumah  Bersama— Se Omah . Siapapun  yang  berlindung  di  balik  Gunung Merapi dan langit yang sama, hasil alam, dan kemanfaatan dari Merapi bisa didayagunakan untuk  kemanfaatan  kolektif  termasuk  salah satunya sumber mata air dari Tuk Bebeng . Kompilasi sumber—sumber penghidupan seperti  air,  bagi  masyarakat  lereng  Merapi khususnya  keempat  desa  tersebut  perlu disatukan dalam wadah kesatuan komunikasi. Wadah  tersebut  kemudian  menjadi  Guyub Bebeng.  Guyub  artinya  rukun,  dan  Bebeng artinya  sumber  air.  Sumber  air  seperti sifatnya  dapat  sebagai  penyejuk  relasi dan  pengikat  sosial  yang  rukun.  Hal  inilah kemudian  terwujud  dalam  Paguyuban Tuk Bebeng .  Guyub  Bebeng  sendiri  terbentuk atas keresahan masyarakat di sekitar Merapi yang  sangat  sulit  mengakses  air  terlebih ancaman  erupsi  Merapi  tahun  2010  lalu. Eksistensi  paguyuban  ini  hanya  untuk memastikan bahwa air hanya diperuntukkan demi  kepentingan  kolektif  di  Merapi. Tidak  diperkenankan  eksploitasi  berlebih dari  sumber  air Tuk Bebeng ini,  terlebih komodifikasi air untuk kepentingan privat.
Status keanggotannya dalam paguyuban ini  tidak  mengikat,  tetapi  rasa  tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap Tuk Bebeng menjadi  pengikat  alami  dari  setiap  anggota dalam  penyuguban  ini.  Paguyuban  ini  tidak memiliki sistem dan mekanisme operasional organisasi  normatif  pada  umumnya,  seperti AD/ART,  struktur  organisasi,  pembagian tugas  dan  fungsi,  serta  hierarki  manajerial organisasi.  Paguyuban  ini  murni  sebagai
solidaritas  mekanis  (Schiermer,  2014; Thijssen,  2012;  Towner  &  Lemarié,  2020) yang memang menjadi ciri khas dan identik dengan  interaksi  inklusi  dan  kolektivitas persaudaraan.  Semua  komponen  dari perangkat  paguyuban  bergerak  dan  bekerja atas inisiatif tanpa ada disposisi legal formal. Ketika Tuk Bebeng mengalami kendala atau kerusakan,  seluruh  komponen  paguyuban secara  spontanitas  akan  berkontribusi dalam  gotong-royong  perbaikan Tuk Bebeng . Kontribusi secara swadaya itu dapat berwujud  tenaga,  pikiran,  alat  konstruksi, hingga dana.
Otoritas Karismatik ala Weber: Membaca Kepemimpinan dalam Paguyuban “ Tuk Bebeng”
Motor  penggerak  komponen  perangkat paguyuban  ini  adalah  sosok  Kepala  Desa Glagaharjo,  Suroto  yang  mempraktikkan legitimasinya  melalui  otoritas  karismatik. Meminjam  tipologi  otoritas  Weber  (Conger, 1993;  Wæraas,  2018)  tentang  otoritas karismatik  yang  menekankan  keberhasilan menjalan  otoritas  karismatik  dengan pelibatan  emosional  dan  kesejarahan  dari masyarakat  dalam  mendemonstrasikan kemampuan  personalnya  (kekuatan  dari keteladannya)  yang  dapat  menginspirasi orang  lain  (pengikutnya)  sebagai local hero serta  berkemampuan  mendistribusikan benefit  pada  para  pengikutnya.  Otoritas karismatik  ini  dalam  operasionalnya  berarti kemampuan  personal  menangkap  isu—isu komunal  yang  ditelaah  dari  kemampuan analisis  situasi  sosial  yang  kemudian dijadikan  otoritasnya  dapat  berpengaruh mengatur  perilaku  pengikutnya  dengan ucapan tertentu (Peters, 2017).
Suroto dengan praktik otoritas karismatiknya sangat menjadi figur pemimpin  yang  didengar  oleh  masyarakat dan para kepala desa (Glagaharjo, Balerante, Panggang,  dan  Sidorejo).  Sosok  Suroto  juga dianggap sebagai sosok sangat berpengaruh dalam  Paguyuban  “ Tuk Bebeng ”.  Suroto dengan kemampuan personal dan ucapannya dapat  memobilisasi  massa  hanya  dengan diksi  otoritas  seperti ayo bergerak perbaiki Tuk Bebeng . Istilahnya hanya dengan kiriman petikan pesan di Grup Whatsapp dan pesan suara  maka  massa  dari  Balerante  hingga Sidorejo dapat langsung bergerak koordinatif untuk memperbaiki Tuk Bebeng jika  terjadi kerusakan.  Kemampuan  mobilisasi  massa inilah yang berkelindan erat dari figur Suroto yang  memang  dinilai  oleh  pengikutnya sebagai  sosok  yang  karismatik.  Pemimpin dan aktor seperti Suroto dalam relasi kuasa lokal  menjadi  simbol  pengikat  paseduluran dalam  warga  masyarakat  Paguyuban  “ Tuk Bebeng ”. Menariknya, tampuk kepemimpinan Paguyuban  ini  hanya  dapat  dipegang  oleh figur  yang  ditokohkan  masyarakat  berasal dari desa Glagaharjo. Hal ini sudah menjadi kesepakatan  tidak  tertulis  dari  aktor pengelola  Paguyuban  dari  Desa  Balerante, Panggang, dan Sidorejo.
Tuk Bebeng berasal dari Rahim “Mbah Merapi”: sumber penghidupan perekat paseduluran
Distribusi  air  Tuk  Bebeng  juga berlandaskan akar paseduluran dari satu akar atau rahim “mbah” Merapi yang sama. Artinya mereka yang disekitaran Merapi ini lahir dan hidup  memang  dari  tanah  yang  sama  yakni Gunung Merapi. Air dan seluruh penompang ekosistem di Merapi memang menjadi klaim
asal usul dari masyarakat di sekitaran Merapi. Terlebih  ada  klaim  persoalan  atas  nama pelestarian  cagar geopark dari  negara  yang membuat Tuk Bebeng masuk dalam wilayah konservasi  Taman  Nasional  Gunung  Merapi (TNGM).  Klaim  yang  dianggap  sepihak  ini memunculkan  resistensi  masyarakat  di sekitaran  Gunung  Merapi,  karena  tidak mempertimbangkan  hak  ulayat  dan  historis Tuk Bebeng yang  sejatinya  memiliki  akar kuat lahir batin dari masyarakat di sekitaran Merapi. Klaim ini juga menimbulkan gejolak konflik laten antara masyarakat dan TNGM. Sementara itu, masyarakat sekitaran Merapi meyakini  bahwa  jika  terjadi  eskalasi  konflik terbuka  dengan  TNGM  maka  akan  terjadi kesialan  berupa  Kualat  jika  mengengkangi sejarah  masa  lalu  Tuk  Bebeng.  Setidaknya, TNGM  perlu  melakukan  pertimbangan historis Tuk Bebeng sebagai  pemilik  “sah” dari masyarakat empat desa yang dialiri Tuk Bebeng tersebut.
Di sisi lain, dalam perspektif religi, sumber air diciptakan untuk manusia, dan air menjadi sumber  kehidupan  (Munawaroh,  2020).  Air dalam  penegasannya  secara  kultural  adalah menjadi sumber penghidupan dan pengikat relasi kebersamaan masyarakat (Mardotillah & Soemarwoto, 2017). Bahkan, ditempat lain, tidak sedikit juga air menjadi sumber konflik antara masyarakat, negara, dan korporasi (Atef et  al.,  2019;  Chaturvedi,  2013;  Darbandsari et al., 2020; Spash, 2022). Hal yang berbeda justru  terjadi  di Tuk Bebeng Merapi,  air menjadi  praktik  sumber  penghidupan  dan perekat paseduluran . Praktik baik ini muncul dari ikatan relasional yang diwujudkan dalam Paguyuban Tuk Bebeng .  Paguyuban  yang secara  khusus  legitimasinya  mengelola  air
Tuk Bebeng lereng  Merapi. Tuk Bebeng ini bukan  menjadi  kontestasi  praktik  kuasa  elit local,  tetapi  menjadi  ajang  menunjukkan kerelaan  mengabdi  untuk  sesama.  Mereka yang  terlibat  dalam  paguyuban  ini  tidak mendapatkan  insentif  apapun  dan  hanya mengedepankan  prinsip  keikhlasan  untuk menolong  sesama.  Prinsip  paguyuban  ini sama  seperti  air,  yaitu  murni  mengaliri kemana saja, memberi tanpa melihat apapun, dan siapapun dapat memeroleh manfaatnya. Landasan  inilah  yang  menjadi core value kerjasama  pengelolaan  dalam  Paguyuban “ Tuk Bebeng ”.
Praktik Kerja Paguyuban “ Tuk Bebeng ” dalam pengelolaan air: Mediator Peredam Bara
Prinsip kerja rasa Paseduluran menghiasi praktik organisasi lokal informal Paguyuban “ Tuk Bebeng ”  ini.  Komunikasi  egaliter, distribusi  benefit  berkeadilan,  dan  ruang diskursif  tanpa  represif  menjadi  kunci Paguyuban  “ Tuk Bebeng ”  ini  eksis  hingga sekarang. Sa’ roso – Sa’ rupo menjadi landasan paguyuban ini dalam mengelola air. Perasaan serasa senasib sepenanggungan termuat dalam  pengelolaan  air  oleh  paguyuban  air menjadi  penyejuk  yang  tidak  menimbulkan segregasi sosial dalam pemanfaatan air Tuk Bebeng Merapi.  Ketakutan  kolektif  yang menghantui  para  pengurus  Paguyuban  itu adalah  jikalau  air Tuk Bebeng diambil  alih korporasi  melalui  jalur  regulasi  negara. Pemerintahan  lokal  desa  dan  masyarakat yang  terlibat  kelindan  dalam  paguyuban ini  merasa  akan  tidak  berdaya  dan  rentan mengekstrasi  praktik  kuasa  dominasi  dari korporasi  dan  negara.  Ketika  itu  terjadi
dan  sudah  dijustifikasi  melalui  aturan  legal formal,  maka  kami  akan  tergilas  lemah  dan kalah  dalam  klaim  pengelolaan  air. Sa’ roso – Sa’ rupo terus  internalisir  dan  diwariskan ke  kepengurusan  Paguyuban  selanjutnya, untuk  menjadi  tameng  alami  dalam mempertahankan hak atas daulat air di Tuk Bebeng .
Di  sisi  lainnya,  praktik  pengelolaan  air banyak  menimbulkan  disrupsi  dan  konflik manifes  yang  berkepanjangan  (Abbott  et al.,  2017;  Al-Muqdadi,  2019;  Gleick,  1993; Grover, 2007; Zou et al., 2018). Bahkan ketika air  dikomodifikasi  dan  menjalar  masuk ranah  privat  korporasi  yang  berorientasi benefit, justru akan menimbulkan gejolak  pertentangan  atas  daulat  air  milik masyarakat  lokal.  Hal  ini  sejalan  dengan temuan Yuliana et al., (2018) yang memotret gejolak perlawanan masyarakat Padarincang atas  praktik  korporasi  Aqua  Danone  yang dianggap  masyarakat  sebagai  penjajahan (kompeni)  model  baru  dalam  eksploitasi sumber  air.  Kekuatan  modal  uang  dan kekuasaan  menjadikan  korporasi  tersebut leluasan melakukan ekspansi dan eksploitasi sumber air tanpa mempertimbangkan daulat hak asasi masyarakat atas air. Hal ini menunjukkan  bahwa  absen  dan  nihilnya eksistensi  pengelolaan  air  berbasis  lokal  di masyarakat, sehingga gejolak demikian tidak menjadi  mediasi  yang  dapat  melindungi daulat atas air oleh masyarakat.
Dalam  konteks  pengelolaan  air  oleh Paguyuban  “ Tuk Bebeng ”,  diharapkan  dapat menjadi  senjata  berkekuatan  kolektif  dari masyarakat  keempat  desa,  jikalau  harus melawan  “kekuatan  besar”  yang  akan mengambil  alih  dan  merampas  sumber  air
di Tuk Bebeng dari  masyarakat.  Paguyuban ini  senyatanya  dapat  menjadi  pilihan rasional  ketika  terjadi  gejolak  perampasan atas daulat air oleh pihak—pihak yang ingin mengeksploitasi  air.  Pada  prinsipnya,  air milik  masyarakat  seharusnya  dikembalikan untuk kepentingan kolektif masyarakat.
Pengelolaan air berbasis sistem instalasi water meter pada  awalnya  memunculkan friksi di tengah masyarakat di Lereng Merapi. Senyatanya,  Instalasi  tersebut  sebenarnya hanya untuk menjaga “roso keadilan” dalam penggunaan  air  di  masyarakat.  Selain  itu, water meter ini  juga  sebagai  pencegah praktik  penyelewengan  beberapa  oknum dalam  penggunaan  air  berlebih.  Tujuannya hanya  satu  yakni  keadilan  dan  pemerataan air bagi masyarakat. Kutipan iuran memang diberlakukan  dalam  konteks  pemeliharaan pipa  dan Tuk Bebeng .  Iuran  ini  sebenarnya berbiaya  lebih  murah  dan  terjangkau  jika dibandingkan  dengan  penggunaan  melalui jalur  PDAM  dan  sejenisnya.  Iuran  ini  juga berprinsip  sesuai  dengan  penggunaan  air oleh rumah tangga.
Realitasnya masih ada oknum masyarakat berpandangan sinis terhadap pemberlakuan water meter karena  dianggap  sebagai ”aji mumpung” memeroleh  keuntungan  dari Paguyuban “ Tuk Bebeng ” ini. Jika pengelolaan air  ini  tidak  diberikan  pada  pengelola air berbasis lokal maka akan membuka peluang  korporasi  mengambil  alih  yang justru  “berefek  domino”  menyengsarakan masyarakat lokal sebagai pemilik air. Skema pengelolaan bersama sumber daya air dengan pelibatan unsur lokal (birokrasi lokal) atau organisasi sejenis paguyuban, dapat menjadi pengendali  kerjasama  pengelolaan  sumber
daya air antara negara, dan korporasi. Skema pelibatan  unsur  lokal  dalam  pengendali kerjasama pengelolaan yang demikian dapat menjamin  kepastian  proteksi  kepentingan publik atas air (Nugroho, 2017).
Mekanisme Pengelolaan Air yang Partisipatif dalam Paguyuban “ Tuk Bebeng ” Pengelolaan  air  berbasis  masyarakat menjadi jalan kuratif dalam meredam pelbagai gejolak friksi antara masyarakat, negara, dan korporasi.  Paguyuban  “ Tuk Bebeng ” sebagai organisasi  lokal  non  formal  dapat  menjadi refleksi  bagaimana  air  dapat  dikelola  tanpa menimbulkan  segregasi  sosial.  Kehidupan masyarakat  di  sekitar  lereng  Merapi  yang mempraktikkan kehidupan guyub “se-omah” memiliki  nilai  mendasar  berdampingan serasi  antara  alam  dan  manusia.  Gunung Merapi  dan  tanah  suburnya  serta  air  yang menyeruak dari celahan Merapi memberikan penghidupan  untuk  mereka  yang  merasa dari  rahim  “mbah  merapi”.  Air Tuk Bebeng tidak  dilihat  hanya  sekedar  entitas  pelepas dahaga, tetapi menjadi unit hidup yang dapat menghidupi  ekosistem  sekelilingnya.  Sifat air yang cair dan mengairi alirannya menjadi landasan  relasi  kultural  masyarakat  Merapi bahwa hidup itu harus cair dan tidak boleh keras. Artinya hati dan pikiran haruslah cair dapat  merasuk  kemana  saja  dan  siapa  saja, sedangkan  keras,  tidak  boleh  berkeras  hati, dan pikiran ke sesama mahluk hidup.
Disesuaikan  dengan  sifat  air  itulah, Paguyuban “ Tuk Bebeng ” mempraktikan kerja air  yang  luwes,  cair,  dan  menjadi  sumber hidup  bagi  siapa  saja.  Mekanisme  yang berprinsip pada cara kerja “air” diadopsi oleh paguyuban ini. Di mana eksistensi paguyuban
dapat  menjadi  penguat  sistem  kehidupan masyarakat  di  empat  desa,  yaitu  Balerante, Glagaharjo,  Sidorejo,  dan  Panggang.  Adopsi cara  kerja  Paguyuban  “ Tuk Bebeng ” ini berdasar  temuan  lapang  (empiris)  meliputi tiga postulat kunci.
Pertama, adanya kontrol dari paguyuban terhadap pengelolaan air. Kontrol ini meliputi perencanaan partisipatif dan deliberatif yang merujuk pada temuan Fitriyah et al., (2024), Allain et al., (2020) dan Pirsoul & Armoudian, (2019),  diskursif  dari  temuan  sebelumnya dan  temuan  lapang  bahwa  keempat  desa yang dialiri Tuk Bebeng menerapkan kontrol paguyuban  dalam  pengelolaan  air  melalui perencanaan  partisipatif  yang  deliberatif, dimana ada asistensi kolektif terkait rumusan kegiatan futuristik pemeliharaan Tuk Bebeng , dan manajerial bersama perangkat desa.
Kedua, muatan aksi kolaborasi, seluruh  keputusan  dan  tindakan  dari  gerak Paguyuban “ Tuk Bebeng ” berorientasi adanya pemahaman bersama dalam pengelolaan air.
Ketiga,  transformasi  rencana  ke  aksi dan  pemulihan.  Hal  ini  berkaitan  dengan implementasi perencanaan pengelolaan Tuk Bebeng  menjadi  aksi—aksi  kolaborasi  yang unsur  pelibatan  masyarakat  luas  sebagai subyek utamanya.
Ketiga regulasi berupa nilai—norma yang disepakati bersama ini dalam pengelolaan air Paguyuban  “ Tuk Bebeng ”  sebenarnya  tidak tertulis,  hanya  menjadi  kesadaran  bersama (collective consciousness) sebagai pengatur perilaku  masyarakat  dan  pengurus  Guyub Bebeng  dalam  pentingnya  keberlanjutan memelihara Tuk Bebeng .

## Kelindan Solidaritas Sosial dan Rasionalitas Moral
Persoalan  pengelolaan  air Tuk Bebeng di  wilayah  hukum  Konservasi  TNGM menyisakan  potensi  konflik  laten  dan terbuka.  Segregasi  sosial  antara  pengelola Tuk Bebeng dan TNGM dapat menjadi konflik yang  efek  dominonya  akan  sama-sama merugikan  kedua  belah  pihak.  Tidak  ada yang  diuntungkan  dari  potensi  gesekan  ini. Paguyuban  “ Tuk Bebeng ” sebagai pengelola sah  air Tuk Bebeng selama  ini  bertindak dengan  pemicu  interaksi  paseduluran, kini  dikotomi  oleh  regulasi  TNGM  yang secara  otoritas  melihat  pemanfaatan  air ini  bertentangan  dengan  prinsip  regulasi konservasi  TNGM.  Masyarakat  keempat desa yang tergabung dalam paguyuban Tuk Bebeng lalu bereaksi atas aksi klaim sepihak dari TNGM tanpa meng-indahkan klausul asal usul dalam UU Desa (klaim pihak desa) atas air  yang  senyatanya  mengairi  penghidupan puluhan  ribu  masyarakat  di  sekiter  lereng Merapi. Pertautan ini kemudian dalam bahasa konflik seperti benturan kepentingan antara pihak  TNGM  dan  masyarakat  Paguyuban Tuk  Bebeng.  TNGM  melihat  Tuk  bebeng  di wilayah  konservasi  pemanfaatannya  tidak boleh  melebihi  batas  minimal  pemanfaatan air sesuai tertuang dalam regulasi konservasi. Sementara  itu,  pemanfaatan  sumber  air ini  bagi  pengelola  Tuk  Bebeng  adalah  demi kemaslahatan penghidupan ekosistem sosial di lereng Merapi. Pengkotoman ini jika terus ada  pembiaran  maka  terindikasi  berpotensi konflik secara terbuka.
Tentunya prinsip dari kedua pihak yang bertentangan ingin adanya konsolidasi dalam mencari  kebuntuan.  Kebuntuan  dengan
solusi paripurna diharapkan dari kedua pihak, sama—sama  tidak  bertentangan  dengan regulasi  konservasi  dan  asas  kemaslahatan masyarakat Merapi dalam penggunaan air tuk bebeng. Dalam pendalaman data di lapangan, ada  solusi  yang  dianggap  paripurna  untuk sengketa ini, solusi ini memang diakui masih rentan dan terlalu dini untuk dianggap sebagai cara  solutif.  Setidaknya  ini  menjadi  upaya yang  konsolidatif  dalam  meracik  harmoni dalam  silang  kepentingan  pengelolaan  air baik  dari  pihak  TNGM  selaku  representasi negara  dan  Paguyuban  “ Tuk Bebeng ” selaku pengelolan mata air bebengsebagai berikut.
Pertama, upaya ini tidak jauh dari corak hidup masyarakat Jawa yang berfilosofis se- omah, guyub, dan se-rahim Merapi .  Dalam gerak  pikir  Durkheim  membaca  solidaritas mekanis bercorak interaksi dan relasi sosial yang  unsur  lokalitas  dari  suatu  masyarakat menjadi pengikat ekpresif kohesi sosial yang berlandaskan  prinsip  kedekatan  emosional yang berbasis kesadaran kolektif yang sama dan kuat (Fernandez & Bande, 2018; Herzog, 2018;  Towner  &  Lemarié,  2020).  Corak hidup  ini  disinyalir  sebagai  landasan  nilai inti  dalam  solidaritas  mekanis,  solidaritas yang  mengedepankan  prinsip  paseduluran yang diikat dan dilekatkan karena kesadaran kolektif.  Kesadaran  kolektif  ini  tumbuh berlandaskan nilai filosofis masyarakat Jawa yang masih terpatri di interaksi masyarakat lereng Merapi, yaitu se-omah, guyub, dan se- rahim .
Kedua,  upaya  rekonsiliasi  melalui penguatan  rasionalitas  peredam  benturan kepentingan  berprinsip  moralitas.  Berpijak dalam  kerangka  pikir  sosiolog  Margareth Archer  (lihat  Adian,  2013),  manusia  dalam kesehariannya  bukan homo economicus
atau  rasionalitas  ekonomi  yang  selalu memiliki pertimbangan untung rugi untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Segre, 2016). Individu manusia adalah homo sentiens yang  secara  simultan  terlibat  secara  sosial (Archer  &  Tritter,  2000).  Artinya  karakter yang  mampu  mengkonstruksi  komitmen moral  dalam  mempertahankan  pilihan atau rasionalitas untuk kepentingan keterlibatannya  secara  sosial  dan  bukan kepentingan  secara  pribadi  (Adian,  2013). Moralitas  menjadi  landasan  bersikap  untuk rasional terhadap pengutamaan kepentingan sosial  yang  terlebih  untuk  kemaslahatan. Dalam  konteks  air,  antara  pengelola  “ Tuk Bebeng ”  dan  TNGM  masih  terdapat  “ruang” rasionalitas  moral  dalam  melihat  air Tuk Bebeng sebagai  inti  penghidupan  ekosistem sosial lereng Merapi. Jika ini dipilinkan dalam pertentangan kepentingan maka rekonsiliasi antara Pengelola air Tuk Bebeng dan TNGM akan terkonsensus atas nama moralitas “air untuk kemaslahatan ekosistem sosial” lereng Merapi.  Memenuhi  kepentingan  kolektif bukanlah  tujuan  dari homo economicus melainkan homo sentiens yang  senantiasa berakar  pada  konteks  sosial.  Pelibatan aktor  yang  teridentifikasi  berkepentingan dalam meredam benturam kepentingan Tuk Bebeng di  Merapi,  yaitu  TNGM,  Paguyuban “ Tuk Bebeng ”, Yayasan Dian, dan Masyarakat keempat  desa  di  lereng  Merapi.  Eksistensi aktor yang teridentifikasi ini menjadi penting karena  untuk  mengetahui  perkara  yang berbenturan  dalam  memeroleh  konteks sosial utuh Tuk Bebeng baik dari segi historis, kondisi  riil,  dan  pemanfaatan Tuk Bebeng . Berikut skema operasional rasionalitas moral dalam meredam benturan kepentingan (lihat Gambar 2).
Gambar 2 Skema Kerja Rasionalitas Moral Peredam Benturan Kepentingan
Sumber: Hasil Analisis Temuan Peneliti, 2023

## Gambar 3 Skema Kompromi sebagai Jalan Tengah
Sumber: Adopsi dan modifikasi pemikiran Liliweri, (2005) dengan Hasil Analisis Temuan Peneliti, 2023

## Air Peredam “Bara”: Suatu Tawaran
Kompromi sebagai Jalan Tengah Pertautan Konservasi dan Pengelolaan Air
Salah  satu  tawaran  model  penyelesaian konflik adalah kompromi. Hal ini didasarkan bahwa  seluruh  pertautan  kepentingan yang  mendasari  pertentangan  ini  adalah ketidaksamaan persepsi antara kepentingan
para aktor. Kompromi di sini memang masih akan menyisakan ketidak-enakan menerima keputusan  dari  pihak  yang  bertentangan, tetapi  setidaknya  dari  perspektif  Liliweri, (2005) turut mempertegas bahwa kompromi dengan  kalimat  kunci  yaitu both win some , lose some . Bertitik tolak dari pandangan yang sama setiap pihak yang terlibat pertentangan
konflik dalam memberikan porsi kepentingan sama  dan equal dalam  setiap  kompromi dengan perbedaan. Tawaran model kompromi  ini  dirasa  sebagai  jalan  tengah dalam  meminimalisir  konflik  terbuka  antara masyarakat  desa  di  Merapi  dengan  TNGM (lihat Gambar 3) strategi mengurangi harapan, tawar-menawar,  memberi  dan  menerima, dan memecahkan.
Ada  dua  hal  yang  menjadi  penekanan pada  skema  di  atas,  fase  pertama  adanya rasa asertif dan saling kooperatif antarpihak berkonflik.  Jika  kedua  hal  ini  menjadi niatan  dari  sebuah  awal  kompromi  maka akan  ada  kelancaran  dalam  membuka  diri untuk meluruskan ketegangan selama ini  antara  TNGM  dan  Paguyuban  “ Tuk Bebeng ”. Dalam mencapai adanya konsensus melalui  kompromi,  setidaknya  diawali  fase penolakan (fase pertama). Pada fase ini pihak yang  bertentangan  akan  berkutat  dengan argumentasi  masing—masing  dalam  konflik. Ada  pengutamaan  kepentingan  dari  dari masing—masing  pihak  yang  terjebak  dalam ketidaksepahaman  (hal  bisa  jadi  dalam mengurai  Tuk  Bebeng  dalam  kerangka  hak atas  asal-usul  ataupun Tuk Bebeng yang masuk dalam wilayah konservasi TNGM).
Fase  kedua,  pihak  yang  berkonflik  perlu mencapai titik kompromi dengan asas equal, both win some, and lose some. Dalam kompromi ini tidak ada pihak yang merasa paling benar atau  menang,  kedua  pihak  akan  merasa terbuka  dirinya  untuk  saling  menerima  dan kooperatif dengan pihak-pihak lain. Eskalasi ini perlu ditinggikan pada kepentingan yang lebih  besar  dari  kedua  pihak  yang  bertikai, yaitu  “air  untuk  kemaslahatan  ekosistem sosial”.  Ketika  ada  kepentingan  besar yang  melatari  konteks  sosial  dari  konflik
ini  maka  akan  ada  pertemuan  kompromi untuk  mengurangi  ego  kepentingan  dari masing—masing pihak. Tidak ada pihak yang dimenangkan  dan  dirugikan  dari  kompromi ini,  tetapi  dapat  setidaknya  kompromi ini  menjadi  pengakomodir  pertautan kepentingan dari para pihak yang berkonflik. Fase dua ini menjadi langkah penentu untuk ke fase tiga, yakni kolaborasi. Berkolaborasi dalam  pengelolaan  air  dengan  berprinsip konservasi dan otonom khusus ke pengelola “ Tuk Bebeng ”  menjadi  jalan  tengah  yang tepat,  disamping  dengan  pendampingan TNGM dengan asertif, berimbang, dan equal . Tawaran  jalan  tengah  melalui  kompromi  ini bukanlah satu-satunya solutif dari persoalan pengelolaan  air  Tuk  Bebeng  di  Merapi, tetapi  kompromi  ini  lebih  elastis  dan  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan,  dinamika sosial, dan eskalasi konflik yang terjadi antara TNGM dan Paguyuban “ Tuk Bebeng ”. Tawaran ini  menjadi  hasil  refleksi  peneliti  dalam telaah  hasil  temuan  lapang,  dan  sifatnya hanya  rekomendasi  yang  tidak  mengikat. Berpijak pada corak hidup masyarakat Jawa di lereng Merapi, Sa’ roso, Sa’ rupo-sa’ omah dapat menjadi jalan tengah yang kompromis kedepannya  antara  TNGM  dan  Paguyuban “ Tuk Bebeng ”. Dalam langit dan Rahim mbah Merapi yang sama, dapat dikulik akar historis air dari sumber Tuk Bebeng sebagai perekat paseduluran .

## SIMPULAN
Dalam temuan artikel ini, pengelolaan air berbasis paguyuban lokal seperti “ Tuk Bebeng ” menjadi basis yang digerakkan oleh kekuatan masyarakat.  Paguyuban  “ Tuk Bebeng ” sebagai Organisasi nonformal aras lokalitas, yang  muncul  dari  adanya  kesepemahaman
pengetahuan lokal masyarakat bahwa Merapi sebagai Rumah Bersama— Sa’ Omah . Sumber air yang dikelola oleh Tuk Bebeng senyatanya didayagunakan  untuk  kemanfaatan  kolektif masyarakat  di  sekitaran  lingkar  Merapi. Terlebih,  paguyuban  ini  juga  dapat  menjadi tameng dari kepentingan privat dan tindakan komodifikasi  serta  eksploitasi  berlebih sumber mata air Tuk Bebeng .
Pengelolaan  air  dari  Paguyuban  “ Tuk Bebeng ”  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya otori tas kharismatik yang menjadi kunci dalam solidaritas  mekanis  dan  rasionalitas  kerja- sama di antara keempat desa. Kepemimpinan kharismatik  dalam  dalam  relasi  kuasa  lokal menjadi simbol pengikat paseduluran dalam warga  masyarakat  paguyuban  “ Tuk Bebeng ”. Kerjasama pengelolaan air dalam Paguyuban ini direkatkan adanya kepentingan bersama dan  kerelaan  mengabdi  untuk  sesama. Paguyuban  “ Tuk Bebeng ”  bukan  menjadi ajang  kontestasi  praktik  kuasa  elit  lokal. Keterlibatan  para  aktor  dalam  relasional paguyuban  ini  tidak  mendapatkan  insentif apapun  dan  hanya  mengedepankan  prinsip keikhlasan untuk menolong sesama. Prinsip paguyuban ini diibaratkan layaknya air, yaitu murni  mengaliri  kemana  saja,  memberi tanpa  melihat  apapun,  dan  siapapun  dapat memeroleh benefitnya.
Kelindan solidaritas sosial dan rasionalitas moral sebagai suplemen pengikat relasional Paguyuban  “T uk Bebeng ”  berdasarkan kesadaran kolektif dan perekat paseduluran berlandaskan nilai filosofis masyarakat Jawa yang masih terpatri di interaksi masyarakat lereng  Merapi,  yaitu  se-omah,  guyub, dan  se-rahim.  Moralitas  menjadi  dasar sikap  untuk  rasional  dalam  pengutamaan kepentingan  kemaslahatan  sosial  terutama
dalam  pengelolaan  air  oleh  paguyuban “Tuk  Bebeng”.  Mekanisme  pengelolaan air  pada  Tuk  Bebeng  di  Merapi  berprinsip partisipatif  atas  deliberatif  kepentingan bersama  dari  keempat  desa  (Glagaharjo, Balerante,  Panggang,  dan  Sidorejo)  menjadi corak  hidup  masyarakat  yang  lekat  dengan paseduluran  Merapi.  Tidak  hanya  itu, perekarat  paseduluran  yang  diyakini paguyuban “ Tuk Bebeng ” dapat menjadi jalan tengah kompromistis dalam meredam silang pertautan  kepentingan  dalam  pengelolaan air.  Kembali  pada  prinsip  “dalam  kesatuan langit  dan  Rahim  mbah  Merapi  yang  sama”, yaitu  air  dari  sumber Tuk Bebeng sebagai perekat paseduluran .  Kelindan  solidaritas mekanik  dan  rasionalitas  moral  sebagai kekuatan kolektif yang termanifestasi dalam paguyuban  “ Tuk Bebeng ”  sejatinya  sebagai penjaga alami harmoni alam dan masyarakat dalam kontingensi bencana.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih penulis ucapkan secara tulus atas  pengayaan  perspektif  dalam  penulisan naskah  ini  kepada  Yayan  Hadiyan,  Haryati, dan  Andayani  Listyawati  dalam  diskursus teoritik  dan  emik  serta  pengalaman  riset yang  membersamai  ekstrasi  data  primer lapang  dalam  memperkaya  temuan.  Terima kasih juga kepada OR TKPEKM dan PR KSDK BRIN dalam mendukung riset ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbott, M., Bazilian, M., Egel, D., & Willis, H. H. (2017). Examining the food–energy–water and  conflict  nexus. Current Opinion in Chemical Engineering , 18 , 55–60. https:// doi.org/10.1016/j.coche.2017.10.002
Adian,  D.  G.  (2013). Rasionalitas Kerjasama: Sebuah Teori Rekonsiliasi Sosial .
Koekoesan.  https://books.google.co.id/ books?id=507cDwAAQBAJ&lpg=PA1&ots= l Q r D L s 5 f 4 Q & d q = R a s i o n a l i t a s Kerjasama%3A  Sebuah  Teori  Rekonsiliasi Sosial&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q= Rasionalitas  Kerjasama:  Sebuah  Teori Rekonsiliasi Sosial&f=false Age,  M.  Y.  C.  (2021).  REVITALISASI  ATMA REKSA:  Wujud  Integrasi  Solidaritas Rasul  Awam. Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik , 6 (1),  10–16.  https://doi. org/10.53949/ar.v6i1.121
Al-Muqdadi,  S.  W.  H.  (2019).  Developing strategy  for  water  conflict  management and  transformation  at  Euphrates–Tigris basin. Water , 11 (10),  2037.  https://doi. org/10.3390/w11102037
Allain,  S.,  Plumecocq,  G.,  &  Leenhardt,  D. (2020).  Linking  deliberative  evaluation with integrated assessment and modelling:  A  methodological  framework and  its  application  to  agricultural  water management. Futures , 120 , 102566. https:// doi.org/10.1016/j.futures.2020.102566
Archer,  M.,  &  Tritter,  J.  (2000).  Rational choice  theory.  In Resisting Colonization.
Routledge.  https://www.routledge.com/ Rational-Choice-Theory-Resisting- C o l o n i s a t i o n/A r c h e r -Tr i t t e r/p/ book/9780415242721
Arif,  A.  M.  (2020).  Perspektif  Teori  Sosial
Emile Durkheim Dalam Sosiologi
Pendidikan. Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial , 1 (2), 1–14. https://doi. org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss2.28
Atef,  S.  S.,  Sadeqinazhad,  F.,  Farjaad,  F., &  Amatya,  D.  M.  (2019).  Water  conflict management  and  cooperation  between Afghanistan  and  Pakistan. Journal of Hydrology , 570 (January), 875–892. https:// doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.12.075
Bradshaw,  T.  K.  (2008).  The  post- place community:
Contributions to  the  debate  about  the  definition of community. Community
Development , 39 (1),  5–16.  https://doi. org/10.1080/15575330809489738
Chaturvedi,  A.  K.  (2013). Water: a source for future conflicts .  Vij  Books  India Pvt  Ltd.  https://books.google.co.id/ books?hl=id&lr=&id=ywOqCQAAQBAJ &oi=fnd&pg=PR11&dq=water+and+ source+conflict&ots=5_YK_DBf WZ& sig=iBKu3tnyYhgRjTgYhaItTkrEz18 &redir_esc=y#v=onepage&q=water  and source conflict&f=false Conger,  J.  A.  (1993).  Max  Weber’s conceptualization of charismatic authority: Its influence on organizational research. The Leadership Quarterly , 4 (3– 4), 277–288. https://doi.org/10.1016/1048- 9843(93)90035-R
Dalima, R., Pratiknjo, M. H., & Damis, M. (2021). Partisipasi  Masyarakat  pada  Program PNPM  Dalam  Pemanfaatan  Air  Bersih  di Desa  Buo  Kecamatan  Loloda  Kabupaten Halmahera  Barat. Holistik, Journal Of Social and Cultural Anthropology , 14 (3),
1–18.  https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/holistik/article/view/35418
Darbandsari,  P.,  Kerachian,  R.,  Malakpour- Estalaki,  S.,  &  Khorasani,  H.  (2020). An  agent-based  conflict  resolution model  for  urban  water  resources management. Sustainable Cities and Society , 57 (February),  102112.  https://doi. org/10.1016/j.scs.2020.102112
Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. Journal of Mixed Methods Research , 6 (2),  80–88. https://doi.org/10.1177/1558689812437186 Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S.  (2009). Handbook  of  Qualitative  research.  In Yogyakarta: PustakaPelajar .
Dilshad, T., Mallick, D., Udas, P. B., Goodrich, C.  G.,  Prakash,  A.,  Gorti,  G.,  Bhadwal, S.,  Anwar,  M.  Z.,  Khandekar,  N.,  & Hassan,  S.  M.  T.  (2019).  Growing  social vulnerability in the river basins: Evidence from  the  Hindu  Kush  Himalaya  (HKH) Region. Environmental Development ,
31 , 19–33. https://doi.org/10.1016/j. envdev.2018.12.004
Fernandez,  G.,  &  Bande,  M.  (2018). Rainforestation  Implementation  and
Durkheim’s Notion of Mechanical
Solidarity:  From  the  Experiences  of  the Pioneering  Adopters  of  the  Cienda  San Vicente  Farmers  Association  in  Baybay City,  Leyte. Journal of Agriculture and Technology Management , 21 (1),  8–16. http://jatm.ctu.edu.ph/index.php/jatm/ article/view/212
Firmansyah,  F.,  &  Tuti,  R.  W.  D.  (2021). Implementasi  Pembagian  Alokasi  Air Bersih  kepada  Masyarakat  di  Daerah Rawan  Bencana  Kota  Tangerang  Selatan. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 4 (1),  125–131.  https://doi. org/10.31334/transparansi.v4i1.1616 Fitriyah,  N.,  Yuniarti,  T.,  Wahyono,  E., Prayoga,  R.  A.,  &  Fatriani,  R.  M.  (2024). Clean Water Issues , Community Behavior and Communication Models in Sustainable Development  Goals  6  in  Banten  West Java  Indonesia. International Journal of Sustainable Development and Planning ,
19 (1),  247–258.  https://doi.org/10.18280/ ijsdp.190123
Gleick,  P.  H.  (1993).  Water  and  conflict: Fresh  water  resources  and  international security. International Security , 18 (1),  79– 112. https://doi.org/10.1162/isec.18.1.79
Grover, V. I. (2007). Water: A source of conflict or cooperation? Science  Publishers,  Inc. https://www.cabdirect.org/cabdirect/ abstract/20093075811
Hanifah,  U.  (2019).  Transformasi  Sosial Masyarakat  Samin  di  Bojonegoro. Jurnal Sosiologi Agama Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial , 13 (1), 41–74. https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-02 Herzog, L. (2018). Durkheim on Social Justice: The  Argument  from  Organic  Solidarity. American Political Science Review ,
112 (1),  112–124.  https://doi.org/10.1017/ S000305541700048X
JP,  S.  (2020). Peta Tematik Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi .  Kompas.Id. https://kompaspedia.kompas.id/baca/ infografik/peta-tematik/kawasan- rawan-bencana-gunung-merapi
Kåresdotter,  E.,  Skoog,  G.,  Pan,  H.,  & Kalantari, Z. (2023). Water-related conflict and cooperation events worldwide: A new dataset  on  historical  and  change  trends with potential drivers. Science of the Total Environment , 868 (January).  https://doi. org/10.1016/j.scitotenv.2023.161555
Kim,  J.,  &  Gim,  T.-H.  T.  (2020).  Assessment of  social  vulnerability  to  floods  on Java,  Indonesia. Natural Hazards , 102 ,
101–114.
https://link.springer.com/
article/10.1007/s11069-020-03912-1
Kurniawan,  H.  C.,  &  Setyawan,  B.  W.  (2021). Upacara  Adat  Sedekah  Gunung  sebagai Sarana Mitigasi Bencana Letusan Gunung Merapi berbasis Local Wisdom. Al Kawnu: Science and Local Wisdom Journal , 1 (1).
https://doi.org/10.18592/ak.v1i1.5087 Kurniawan,  L.,  Zauhar,  S.,  &  Maarif, S. (2022). STRENGTHENING COMMUNITY RESILIENCE AT BALERANTE VILLAGE, KLATEN REGENCY,  CENTRAL  JAVA  PROVINCE (STUDY  CASE:  MERAPI  VOLCANO
HAZARD). Journal of Management Information & Decision Sciences , 25 (3),
1–12. https://web.s.ebscohost.com/ abstract?direct=true&profile=ehost& scope=site&authtype=crawler&jrnl= 15247252&AN=157171269&h=4UaK8W% 2BNbhM2kgx%2BBu%2FTMDfk6tRVBaX X0ZuWR2SY1kUmRkSneNLEtHHEFdCF kX8UQEuafu2NXG7qKG4dXr4Tvw% 3D%3D&crl=c&resultNs=AdminWebAuth & r e s u l t L o c a l = E r r C r l N o t A u t h & crlhashurl=log in.aspx%3Fdirect% 3 D t r u e % 2 6 p r o f i l e % 3 D e h o s t % 2 6 scope%3Dsite%26authtype%3Dcrawler%
26jrnl%3D15247252%26AN%3D157171269
Latifah,  A.  N.  (2021).  Upaya  Paguyuban Manunggal Karso (PMK) dalam
Mewujudkan  Lingkungan  Hidup  Bersih dan  Sehat  di  Bantaran  Sungai  Gajah Wong  Kelurahan  Baciro,  Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. SOSIO PROGRESIF: Media Pemikiran Studi

## Pembangunan Sosial
, 1 (1), 29–40. https:// doi.org/10.47431/sosioprogresif.v1i1.113 Liliweri,  A.  (2005). Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur . LKIS PELANGI AKSARA.
Maharani,  D.  P.  (2016).  Pembatasan  Hak
Menguasai  Negara  oleh  Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber
Daya  Air. Arena Hukum , 9 (1),  32–52. https://doi.org/10.21776/ub.arena- hukum.2016.00901.3
Mahbubah,  N.  L.,  Rizki,  M.  F.,  &  ...  (2021). Community Development as Disaster Risk Reduction  Efforts  through  the  Disaster Resilient  Village  (Destana)  Program in  Nganjuk  Regency. Journal of Local Government Issues (LOGOS) , 4 (1),  60–76. https://doi.org/10.22219/logos.v4i1.13116
Mardotillah,  M.,  &  Soemarwoto,  R.  S.
(2017).  Ngaruat  Cai:  Sebuah  Pengikat Kebersamaan  Di  Cirateun. HUMANIKA ,
24 (1),  1–10.  https://doi.org/10.14710/ humanika.v24i1.16062
Marlina,  E.,  Ronald,  A.,  &  Dharoko,  A.
(2015).  Pasar  Sebagai  Ruang  Seduluran Masyarakat Jawa. Humaniora , 27 (1), 81–95. https://doi.org/10.22146/jh.6412
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana, J.  (2019). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Fourth).  Arizona State University. https://journals.sagepub. com/doi/abs/10.1177/23970022140 2800402?journalCode=gjha
Muhdyanto,  F.,  Pranawa,  S.,  &  Nurcahyono, O.  H.  (2017).  Analisis  Teori  Otoritas  Max Weber  dalam  Kepemimpinan  Dukun Adat  di  Masyarakat  Suku  Tengger  (Studi Kasus  tentang  Kepemimpinan  Lokal Desa  Ngadiwono,  Kecematan  Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur). Jurnal Pend. Sos Ant , 8 (1),  1–18.  https://jurnal. fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/ view/12715
Munawaroh,  S.  (2020). Pengelolaan air perspektif hadis [UIN  Sunan  Gunung Djati  Bandung].  http://digilib.uinsgd. ac.id/35488/
Nugroho,  H.  S.  (2017).  PERAN  BIROKRASI LOKAL  DALAM  SKEMA  PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA AIR. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1 (2),  80–85. https://doi.org/10.14710/jiip.v1i2.1622 Nurcahyono,  A.,  Syam,  H.,  &  Sundaya,  Y. (2015). Hak atas air dan kewajiban negara dalam  pemenuhan  akses  terhadap  air. MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan ,
31 (2), 389–398. https://doi.org/10.29313/ mimbar.v31i2.1477
Nurhadi,  N.,  Suparmini,  S.,  &  Ashari,  A.
(2018).  Strategi  penghidupan  masyarakat pasca  erupsi  2010  kaitannya  dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya. Majalah Geografi Indonesia ,
32 (1), 59. https://doi.org/10.22146/ mgi.29129 Parsons,  T.,  &  Shils,  E.  A.  (2017). Toward a general theory of action: Theoretical foundations for the social sciences . Routledge.  https://books.google.co.id/ books?hl=id&lr=&id=spcuDwAAQBAJ&oi= fnd&pg=PT8&dq=related:hi5oxGcIG6AJ: scholar.google.com/&ots=ZOH_ccJB Fu&sig=_tM8E8rV7QC41ka0iAnrwles T5A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Peters,  R.  S.  (2017).  Authority.  In Power, Authority, Justice & Rights (1st  ed.,  pp.
60–73).  Routledge.  https://www.taylor f r a n c i s . c o m / c h a p t e r s / edit/10.4324/9781315127170-5/authority-

## peters
Pirsoul,  N.,  &  Armoudian,  M.  (2019). Deliberative  democracy  and  water management  in  New  Zealand:  a  critical approach  to  collaborative  governance and  co-management  initiatives. Water Resources Management , 33 ,  4821–4834. https://doi.org/10.1007/s11269-019- 02400-x
Pluchinotta,  I.,  Pagano,  A.,  Giordano,  R., &  ...  (2018).  A  system  dynamics  model for  supporting  decision-makers  in irrigation  water  management. Journal of Environmental Management , 223 ,
815–824. https://doi.org/10.1016/j. jenvman.2018.06.083
Prayoga,  R.  A.,  Wahyono,  E.,  Hadiyan,  Y., Fatimah,  S.,  Purbandini,  L.,  Haryati, Listyawati,  A.,  &  Wibowo,  D.  P.  (2023). INTER-VILLAGE
COOPERATION
IN WATER  RESOURCES  MANAGEMENT:  A NEW  SOCIAL  INSTITUTIONAL  PROCESS IN  VOLCANIC  DISASTER-PRONE  AREAS. Water Conservation and Management , 7 (2),  137–147.  https://doi.org/10.26480/ wcm.02.2023.137.147
Prayoga,  R.  A.,  Wahyono,  E.,  Hadiyan,  Y., Fatimah,  S.,  Purbandini,  L.,  Listyawati, A.,  &  Wibowo,  D.  P.  (2023).  INTER- VILLAGE  COOPERATION  IN  WATER RESOURCES  MANAGEMENT :  A  NEW SOCIAL  INSTITUTIONAL  PROCESS  IN VOLCANIC  DISASTER-PRONE  AREAS. Water and Conservation Management , 7 (2),  137–147.  https://doi.org/10.26480/ wcm.02.2023.137.147
Quandt,  A.,  Neufeldt,  H.,  &  McCabe,  J.  T. (2017). The role of agroforestry in building livelihood resilience to floods and drought in  semiarid  Kenya. Ecology and Society ,
22 (3).  https://doi.org/10.5751/ES-09461-
220310
Rahardjo,  M.  (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif . Pascasarjana Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim  Malang.  http://repository.uin- malang.ac.id/1133/
Ratih,  S.,  Awanda,  H.  N.,  Saputra,  A.  C.,  & Ashari,  A.  (2018).  Hidrogeomorfologi mataair  kaki  Vulkan  Merapi  bagian selatan. Geo Media: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian , 16 (1).  https://doi.
org/10.21831/gm.v16i1.20977 Santoso,  S.,  &  Harsono,  J.  (2014).  Pola Solidaritas Kelompok Pedagang Angkringan Di Kota Ponorogo. Sosiohumaniora , 16 (1),  87–96.  https://doi. org/10.24198/sosiohumaniora.v16i1.5685 Schiermer,  B.  (2014).  Durkheim’s  Concept of  Mechanical  Solidarity:  Where  Did  It
Go? Durkheimian Studies , 20 (1),  64–88. https://doi.org/10.3167/ds.2014.200104
Schillinger,  J.,  Özerol,  G.,  &  Heldeweg, M.  (2022).  A  social-ecological  systems perspective  on  the  impacts  of  armed conflict on water resources management: Case  studies  from  the  Middle  East. Geoforum , 133 (May),  101–116.  https://doi. org/10.1016/j.geoforum.2022.05.001
Schirmer,  W.,  &  Michailakis,  D.  (2015).  The lost  Gemeinschaft:  How  people  working with the elderly explain loneliness. Journal of Aging Studies , 33 ,  1–10.  https://doi. org/10.1016/j.jaging.2015.02.001
Segre,  S.  (2016).  Rational  Choice  Theory.
In Contemporary Sociological Thinkers and Theories (p.  23).  Routledge.  https:// www.taylorfrancis.com/chapters/ mono/10.4324/9781315573946-13/ rational-choice-theory-sandro-segre
Shohibuddin,  M.,  Cahyono,  E.,  &  Bahri,  A. D.  (2017).  Undang-Undang  Desa  dan  Isu Sumberdaya  Alam:  Peluang  Akses  atau Ancaman Eksklusi? Wacana , 19 (36), 29–81. https://insistpress.com/wp-content/ uploads/2017/12/Wacana-36-Kajian-2- Shohibuddin-Cahyono-Bahri.pdf Spash, C. L. (2022). Conservation in conflict: Corporations,  capitalism  and  sustainable development. Biological Conservation ,
269 (November 2021), 109528. https://doi. org/10.1016/j.biocon.2022.109528
Thijssen,  P.  (2012).  From  mechanical  to organic solidarity, and back: With Honneth beyond  Durkheim. European Journal of Social Theory , 15 (4), 454–470. https://doi. org/10.1177/1368431011423589
Towner,  N.,  &  Lemarié,  J.  (2020).  Localism at  New  Zealand  surfing  destinations: Durkheim  and  the  social  structure  of communities. Journal of Sport & Tourism ,
24 (2), 93–110. https://doi.org/10.1080/147 75085.2020.1777186
Triwibowo, A. (2017). STRATEGI PAGUYUBAN “REPUBLIK NGAPAK” DI JAKARTA DALAM MEMBENTUK SOLIDARITAS DAN IDENTITAS SOSIAL (Studi Kasus
Komunitas Masyarakat “Ngapak” di Jakarta) [UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA]. http://repository.unj.ac.id/25276/ Ul-Durar, S., Shah, M., De Sisto, M., & Arshed, N.  (2023).  Metabolic  rift  theory  and  the complexities  of  water  conflict  between India and Pakistan: A pathway to effective environmental  management. Journal of Environmental Management , 347 (April),
119164. https://doi.org/10.1016/j. jenvman.2023.119164
Wæraas,  A.  (2018).  On  Weber:  19Legitimacy and  Legitimation  in  Public  Relations. In Public relations and social theory
(pp. 18–38). Routledge. https:// www.taylorfrancis.com/chapters/ edit/10.4324/9781315271231-2/weber- arild-wæraas
Wibowo,  D.  P.,  Warsono,  S.  H.,  Mujianto, &  Purbantara,  A.  (2016). KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR DESA DI DAERAH RAWAN BENCANA . PT. Sulaksana Watinsa
Indonesia. https://www.academia. edu/download/60554071/CETAK_ Kebutuhan_Pelayanan_Dasar_Desa_ Di_Daerah_Rawan_Bencana20190910- 24142-9hwrt2.pdf Widodo,  A.  S.  S.  (2014). Modal Sosial dalam Pengelolaan Bank Sampah [Universitas Gadjah Mada]. http://etd.repository.ugm. ac.id/penelitian/detail/68740 Yuliana,  N.,  Dimyati,  I.,  &  Ismanto,  I.  (2018).
GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT
PADARINCANG  MELAWAN  RENCANA EKSPLOITASI  SUMBER  DAYA  AIR  OLEH DANONE  AQUA. Jurnal Inovasi , 12 (2),
35–75. https://journal.binadarma. ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/ view/618
Zou,  Y.,  Duan,  X.,  Xue,  Z.,  Mingju,  E.,  Sun, M.,  Lu,  X.,  Jiang,  M.,  &  Yu,  X.  (2018). Water use conflict between wetland and agriculture. Journal of Environmental Management , 224 (June), 140–146. https:// doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.07.052