How to cite: Ahmad  Ridwan,  Satya  Wiranata,  Joni  Aprianda  (2022)  Sistem  Penggajian  Dalam  Meningkatkan Kesejahterahaan  Guru  di  Pondok  Pesantren  Al-Mishbah  Kabupaten  Muaro  Jambi, (7)  10,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12702 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## SISTEM  PENGGAJIAN  DALAM  MENINGKATKAN  KESEJAHTERAHAAN GURU DI PONDOK PESANTREN AL-MISHBAH KABUPATEN MUARO JAMBI

## Ahmad Ridwan, Satya Wiranata, Joni Aprianda
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi E-mail: drahmadridwansagmpdi@gmail.com, satyawiranata590@gmail.com, Joniapriandav15@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  menjelaskan  tentang  apa  saja  kebijakan  terkait  dengan  pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam, salah satunya di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam untuk mempelajari segala sesuatu  tentang  Agama  Islam  secara  mendalam.  Saat  ini,  Pembiayaan  pondok pesantren dapat diperoleh dari banyak pihak, antara lain pemerintah, orang tua santri, masyarakat  dan  dunia  usaha.  Dari  sumber  pendanaan  tersebut,  pesantren  memiliki akses  dana  reguler  dan  otomatis  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan pendidikan dan pengembangan pesantren. Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai buku, jurnal dan Karya-karya lain  yang barkaitan dengan permasalahan kebijakan pembiayaan pendidikan di pesantren guna menyempurnakan penelitian.
Kata Kunci: Kebijakan, Pembiayaan Pendidikan, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan Islam

## Abstract
This  paper  explains  what  policies  are  related  to  financing  education  in  Islamic educational institutions, one of which is Islamic boarding schools. Islamic Boarding School is one of the Islamic educational institutions to learn everything about Islam in depth.  The  author  wants  to  examine  how  the  financing  policies  at  Islamic  boarding schools, from the acquisition to the use of these funds. Currently, funding for Islamic boarding  schools  can  be  obtained  from  many  parties,  including  the  government, parents  of  students,  the  community  and  the  business  world.  From  these  funding sources, Islamic boarding schools have access to regular and automatic funds that can be used to finance Islamic boarding school education and development activities. The
author also conducts a literature study by reviewing various books, journals and other works  related  to  the  problem  of  education  financing  policies  in  Islamic  boarding schools in order to perfect the research.
Keywords : Policy, Financial Education, Islamic Boarding School.

## Pendahuluan
Desentralisasi pendidikan merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan untuk mengembangkan mutu  pendidikan  di  setiap  daerah.  Hal  ini  menyangkut  tentang  peningkatan  kualitas  guru, peningkatan  kualitas  manajemen  kepala  sekolah,  meningkatkan  sarana  dan  prasarana pendidikan,  serta  pembiayaan  pendidikan  akan  lebih  baik  jika  dikelola  oleh  penanggung jawab pendidikan di daerah. Pada akhirnya, tujuan desentralisasi  pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Made Salhu, 2020).
Saat  ini,  dunia  pendidikan  menjadi  faktor  penentu  kemajuan  suatu  negara.  oleh karena  itu,  Guru,  Biaya,  sarana  pendukung  ataupun  mutu  pendidikan  sangat  menentukan, karena  pendidikan  merupakan  kunci  untuk  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  berdaya  saing.  Hal  ini  membutuhkan  upaya  yang  luar  biasa  dari  dunia pendidikan agar tenaga kerja yang mengacu pada tenaga pasar global dapat bersaing dalam persaingan internasional (A. Rusdiana, 2019).
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Mu’alimin  dan  Hambali  (2020),  Pengelolaan pembiayaan  madrasah  yang  ideal  harus  berdasarkan  prinsip  transparansi,  efisiensi  dan akuntabilitas.  Selain  itu,  madrasah  harus  memiliki  sumber  biaya  atau  dana  yang  tetap, berkembang,  dan  berkesinambungan  dan  penggunaannya  disesuaikan  dengan  tuntutan kebutuhan program pendidikan yang sedang berjalan.
Menurut Fadjar (1998) yang dikutip oleh Widodo dan Nurhayati (2020) menyebutkan bahwa keberadaan lembaga pendidikan Islam, baik itu pondok pesantren, madrasah, sekolah, ataupun  perguruan  tinggi,  baik  secara  tersendiri  ataupun  secara  bersama-sama  masih  jauh dari  yang  diharapkan.  Realita  pahit  ini  dilatari  dari  kurangnya  kesadaran  masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke atas, untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan Islam. lembaga pendidikan Islam dirasa belum mampu memfasilitasi kepentingan dan tuntutan masyarakat sehubungan dengan perkembangan anak didik untuk menyiapkan hidupnya  di  masa  depan.  Sebagian  besar  orang  tua  siswa  madrasah  berasal  dari  kategori menengah ke bawah. Kalaupun ada masyarakat dari kategori menengah ke atas, jumlahnya tidak cukup signifikan untuk menunjang pembiayaan Madrasah.
Hadirnya  pesantren  dalam  berbagai  situasi  dan  kondisi  hampir  dapat  dipastikan bahwa  lembaga  pendidikan  ini,  meskipun  dalam  keadaan  yang  sangat  sederhana  dan karekteristik yang beragam, tidak akan pernah mati. Begitupun seluruh komponen yang ada didalamnya seperti  pimpinan pesantren  atau sering disebut sebagai  kyai serta para asatidz
dan  seluruh  santri  senantiasa  mengabdikan  diri  mereka  terhadap  kelangsungan  pondok pesantren. Tentu hal ini tidak dapat diukur dengan standar sistem pendidikan modern dimana tenaga  pengajarnya  dibayar  dalam  bentuk  materi  karena  jerih  payahnya.  Saat  ini,  pondok pesantren sudah banyak bertransformasi menjadi Pondok Pesantren Modern yang berupaya memadukan tradisionalitas dengan modernitas salah staunya yaitu sistem pembelajaran kitab kuning  secara  formal  di  dalam  kelas.  Ilmu  agama  dan  ilmu  umum  sama-sama  diajarkan namun lebih didominasi oleh ilmu agama. Manajemen atau administrasinya dikelola dengan tertib  dan  rapih,  penekanan  bahasa  arab  dan  inggris  dalam  percakapan  sehari-hari,  serta lulusan pondok pesantren modern diberikan ijazah yang sama dengan sekolah umum yaitu ijazah negeri (Anisa Wahyuni, M ., et al, 2021).
Pembiayaan  pondok  pesantren  dapat  diperoleh  dari  banyak  pihak,  antara  lain pemerintah, orang tua santri, masyarakat dan dunia usaha. Dari sumber pendanaan tersebut, pesantren memiliki akses dana reguler dan otomatis yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan dan pengembangan pesantren (Tirta Yogi, 2020).
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  tentang  apa  saja  kebijakan  terkait  dengan pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam, salah satunya di Pondok Pesantren.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  literatur  review. Literatur  review  adalah  sebuah  metode  yang  sistematis,  eksplisit  dan  reprodusibel  untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Langkah dalam penulisan literatur  review  ini  diawali  dengan  pemilihan  topik.  Melakukan  penelusuran  pustaka  atau sumber  untukmengumpulkan  informasi  yang  relevan  dari  database  Google  Scholar, CINAHL,  Proquest,  Ebsco,  atau  Perpustakaan  Nasional.  Menentukan  keyword  atau  kata kunci untuk pencarian jurnal. Setelah data terkumpul kemudian diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsep Pesantren
Pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  islam  untuk  memahami,  menghayati,  dan mengamalkan ajaran Agama Islam (Tafaqquh fiddin) yang menekankan moralitas Islam sebagai  pedoman  hidup  bermasyarakat  sehari-hari.  Secara  bahasa,  Istilah  pesantren berasal dari kata santri dengan awana “pe” dan diakhiri dengan akhiran “an” yang berarti tempat  tinggal  santri.  Kata  “Santri”  juga  merupakan  gabungan  antara  suku  kata  sant (Manusia baik) dan tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat dipahami sebagai tempat untuk mendidik manusia yang baik (Hadi Purnomo, 2017).
Pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  tradisional  di  Indonesia  yang telah ada sejak sekitar abad ke-13 Masehi. Pesantren merupakan sarana yang mempelajari
ilmu-ilmu  agama  Islam  dan  menerapkannya  dalam  kehidupan  sehari-hari  dengan menekankan pada aspek moral dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam konteks Islam, pesantren pada hakekatnya merupakan sistem pendidikan yang berakar pada agama Hindu, yang juga mengikuti kehidupan yang unik yang bisa kita dari  perspektif  Lahiriah.  Pesantren  merupakan  sebuah  komplek  dengan  lokasi  yang seringkali terpisah dari kehidupan sekitarnya (Muwaldi Shulhan & Shoim, 2013).
Pesantren  sebagai  tempat  kajian  keislaman  memiliki  potensi  yang  lebih  besar untuk menghasilkan individu-individu dengan memiliki keislaman yang baik. Disebutkan dalam buku terbitan Departemen Agama RI (2003) tentang Pola Pengembangan Pondok Pesantren, dijelaskan secara lengkap bahwa potensi pondok pesantren antara lain sebagai berikut :
a. Jumlah yang sangat besar. Jumlah pondok pesantren yang sangat besar merupakan potensi  kuantitatif  yang  dapat  ditingkatkan  menjadi  sumber  daya  yang  sangat penting  bagi  perkembangan  lembaga  itu  sendiri  dan  masyarakat.  Jumlah  yang sangat  besar  ini  menunjukkan  pada  peran  besar  pondok  pesantren  dalam menciptakan “generasi emas” yang tidak diragukan lagi dalam hal kekuatan Imtaq dan  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologinya  serta  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan agama yang plural ini.
b. Mengakar dan disetujui oleh masyarakat. Pesantren adalah lembaga berbasis pada masyarakat,  sehingga  keterikatan  Pesantren  dengan  masyarakat  sangat  penting untuk kelangsungan hidup kehidupan pesantren saat ini. Keterikatan ini menjadikan lembaga  ini  sebagai  lembaga  yang  berakar  secara  sosial.  Apalagi,  daya  tarik  kiai adalah di mana kepercayaan publik diletakkan.
c. Waktu  yang  fleksibel.  Berbeda  dengan  lembaga  pendidikan  formal  lainnya, pesantren  memiliki  grafik  belajar  yang  cukup  panjang  bahkan  dapat  dikatakan selama  24  jam  sehari.  Dengan  demikian,  fokus  siswa  pada  pembelajaran  dan pengembangan dilakukan secara terpadu.
d. Merupakan  lembaga  yang  maju  dan  berkarakter.  Dengan  menitikberatkan  pada pendidikan  agama  dan  kehidupan  asrama,  pesantren  telah  berkembang  menjadi lembaga pembentukan karakter dimana mereka belajar bertanggung jawab dengan mengurus  diri  sendiri,  belajar  untuk  hidup  berdampingan  dengan  orang  lain (Widodo & Nurhayati, 2020).
Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berakar kuat ( indigenous ) dalam masyarakat muslim Indonesia, yang dalam perjalanannya dapat menjaga dan memelihara eksistensinya ( survival system ) dan memiliki model pendidikan yang multiaspek. Santri tidak  hanya  dididik  untuk  berilmu  dalam  ilmu  agama,  tetapi  juga  diberkahi  dengan bawaan  kepemimpinan,  kemandirian,  kesederhanaan,  ketekunan,  kebersamaan, kesetaraan, dan sikap-sikap positif lainnya. Pendanaan ini akan mewujudkan masyarakat yang  berkualitas  dan  mandiri  sebagai  bentuk  partisipasi  aktif  dalam  pencapaian  tujuan
pembangunan nasional  dan berperan  aktif dalam  pendidikan negara, sesuai  persyaratan laporan UUD 1945 (Al Furqon, 2015).

## 2. Pembiayaan Pendidikan
Sebelum  membahas  mengenai  Pembiayaan  pendidikan,  terlebih  dahulu  akan diuraikan apa itu Pembiayaan. Sebelumnya, diketahui bahwa Pengelolaan keuangan tidak pernah lepas dari yang namanya pembiayaan. Pembiayaan adalah pengeluaran keuangan untuk  suatu  lembaga,  baik  itu  lembaga  pemerintah  maupun  swasta.  Konstitusi amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  menginstruksikan  bahwa  pemerintah  wajib mengalokasikan biaya pendidikan senilai 20% dari APBN dan 20% dari APBD selain gaji guru agar mutu dan pemerataan pendidikan dapat lebih ditingkatkan. Pelaksaan Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  berimplikasi  pada  perlunya  menyusun  standar pembiayaan  yang  meliputi  standarisasi  komponen  biaya  pendidikan  meliputi  biaya operasional, biaya investasi dan biaya pribadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa standar biaya untuk  satuan  pendidikan  ini  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri  berdasarkan rekomendasi  dari  Badan  Nasional  Satuan  Pendidikan  (BSNP)  (Hasbiyallah  &  Mahlil, 2019).
Kata biaya dalam pendidikan, jika diterapkan adalah suatu proses, maka disebut pembiayaan. Menurut kaidah Bahasa Indonesia, kata dasar biaya ditambah awalan pe dan akhiran  an.  Menjelaskan  tentang  biaya  pendidikan,  dalam  pikiran  manusia,  mestinya mengarah pada barang dan jasa tertentu yang penting bagi proses pendidikan itu sendiri (Arwildayanto, 2017).
Pembiayaan  pendidikan  adalah  uang  yang  dihasilkan  dan  dialokasikan  untuk penyelenggaraan  pendidikan  diantaranya  gaji  guru,  peningkatan  profesionalisme  guru, pengadaan  fasilitas  ruang  belajar,  memperbaiki  ruang  kelas,  membeli  peralatan,  buku pelajaran,  Perlengkapan  dan  alat  tulis  kantor,  pendukung  kegiatan  ekstrakurikuler, pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan (Saifullah Isri, 2021).
Pembiayaan  pendidikan  juga  merupakan  kegiatan  yang  berkenaan  dengan perolehan  dana  atau  biaya  pendapatan  dan  penggunaan  data  tersebut  digunakan  untuk mendanai  semua  program  pendidikan  yang  ditetapkan.  Sumber  dana  atau  pendapatan yang  diterima  sekolah  adalah  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN), Anggaran  Pendapatan  Belanja  daerah  (APBD),  dan  dari  masyarakat  atau  orang  tua (Mohammad Rojii., et al, 2020).
Keterkaitan  pendidikan  dengan  ekonomi  makro  berimplikasi  pada  kebijakan pembiayaan  pendidikan.  Pada  awal  perkembangan  Islam,  Rasulullah  SAW.  dan  empat khalifah  lainnya  mengambil  dua  kebijakan  ekonomi  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat,  yakni  (1)  mendorong  masyarakat  untuk  memulai  kegiatan  ekonomi,  baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan yang lainnya tanpa biaya dari baitul mal, dan (2)  kebijakan  ekonomi  dengan  mengeluarkan  dana  dari  baitul  mal  untuk  membantu perekonomian masyarakat (Jumira & Sumarto, 2022).
Jadi,  menurut  analisa  penulis  terkait  dengan  perihal  pembiayaan  pendidikan, pembiayaan pendidikan adalah kegiatan perolehan dana atau biaya yang digunakan untuk membiayai dan memfasilitasi semua program pendidikan di suatu lembaga pendidikan.
3. Pembiayaan Pendidikan Di Pondok Pesantren di Indonesia dan Kebijakannya
Didalam Jurnal Rida Fironika K. menjelaskan bahwa kalau dilihat dari jatah yang disediakan  bagi  pendidikan  dasar,  Perguruan  tinggi  berperan  dalam  memajukan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta peningkatan mutu pendidikan mulai dari TK, SD,  SMP,  SMA,  dan  Perguruan  Tinggi,  yang  semuanya  dijadikan  wilayah  tanggung jawab oleh pemerintah dan yang mengelolanya adalah Departemen Pendidikan Nasional, hanya  disediakan  anggaran  bagi  Depdiknas  yang  jauh  dari  kata  cukup,  justru  hanya terpenuhi untuk keperluan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib pun kurang. Artinya, tanggung jawab konstitusional pemerintah untuk melaksanakan Pasal 31 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 2, Pasal 31 Ayat 3, dan Pasal 31 Ayat 5 tidak dapat dilaksanakan (Rida Fironika Kusuma Dewi, 2015).
J. Wiseman dalam Rosita, T., Nasoha, M., & Isman, S.M. tahun 2013, menjelaskan ada tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan 1) kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber daya manusia/ human capital ; 2) pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan; 3) pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.
Seperti yang dijelaskan oleh Arwildayanto, Latamenggo, dan Sumar menyebutkan bahwa,  Setiap  kebijakan  pembiayaan  akan  mempengaruhi  bagaimana  sumber  daya diperoleh  dan  dialokasikan.  Mencermati  berbagai  peraturan  dan  kebijakan  di  bidang pendidikan, dapat kita lihat implikasinya terhadap pembiayaan pendidikan, yaitu :
a. Sasaran pendidikan, tentang siapa yang akan dididik dan jumlah layanan pendidikan yang dapat diberikan.
b. Proses pendidikan, tentang bagaimana mereka akan dididik
c. Tanggung jawab terkait dengan siapa yang akan membiayai pendidikan,
d. memutuskan  tentang  jenis  mekanisme  pembiayaan  pendidikan  yang  paling  tepat untuk mendukung pembiayaan lembaga pendidikan.
Mencermati statement tersebut, ada dua hal utama yang perlu ditekankan, yaitu : Pertama, bagaimana sumber daya pendidikan akan didapatkan, Kedua , bagaimana sumber daya  pendidikan  akan  dialokasikan  ke  berbagai  jenis  dan  tingkat  pendidikan/jenis sekolah/kondisi daerah. Ada dua kriteria untuk menganalisisnya, yaitu Pertama, efisiensi terkait  dengan  adanya  sumber  daya  yang  dapat  memaksimalkan  kesejahteraan  subyek pendidikan  dan  Kedua,  pemerataan  terkait  dengan  keseimbangan  pendidikan, keseimbangan antara manfaat dan biaya (Arwildayanto, 2020).
Kebijakan  pembiayaan  pendidikan  dinilai  sangat  penting  untuk  meningkatkan mutu, baik fisik maupun non fisik, baik sekolah dibawah naungan Kementerian Agama ataupun  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Dalam  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun  2003  ini  berusaha  menempatkan  madrasah  dengan sekolah umum termasuk dalam perlakukan anggarannya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003  ini, pesantren juga dinyatakan sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional.
Saat ini, lembaga pendidikan Islam mendapat perhatian khusus dari  pemerintah terkait pembiayaan pendidikan dengan nominal  yang cukup signifikan. Di samping itu, madrasah dan pesantren juga didorong untuk mengelola pembiayaan pendidikannya yang berbasis  madrasah  dan  pesantren.  Pendekatan  ini  mencakup  tiga  kegiatan  utama  yang harus  diusahakan  oleh  para  pengelola  lembaga  pendidikan  Islam  yaitu  perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sumber pendanaan pendidikan Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun  2003    berasal  dari  pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat.  Pengelolaan  dana    pendidikan  berdasarkan  pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (M, Hanif Satria Budi, 2020).
Salah satu bagian terpenting dari manajemen pesantren adalah yang berhubungan dengan  manajemen  keuangan  pesantren.  Dalam  manajemen  keuangan,  akan menyebabkan  masalah  serius  jikalau  manajemennya  tidak  baik.  Manajemen  keuangan pesantren  yang  baik  pada  hakikatnya  merupakan  usaha  melindungi  petugas  personil pengawas  pesantren,  diantaranya  Kiai,  Pengasuh,  Ustadz,  atau  pengurus  pesantren lainnya. Dari pandangan yang kurang bagus dari luar pesantren, sampai saat ini, banyak pesantren  yang  tidak  memisahkan  antara  harta  kekayaan  dan  harta  individu,  meskipun diyakini  bahwa  pembiayaan  pesantren  justru  lebih  banyak  bersumber  dari  kekayaan individu.  Namun,  dalam  rangka  penerapan  manajemen  yang  baik,  sebaiknya  diadakan pemilahan antara harta kekayaan dengan harta individu, agar kelemahan dan kekurangan pesantren  bisa  diketahui  secara  transparan  oleh  pihak  lain,  termasuk  orang  tua  santri (Salhu, 2020).
Pesantren sebagai lembaga non formal dan juga lembaga keagamaan. Selama ini, pembiayaan  di  bidang  pendidikan  pesantren  dapat  diperoleh  dari  swadaya  pemerintah yaitu  Kementerian  Agama,  Link  Kementerian  Agama,  lembaga  daerah  dan  lembaga otoritas lainnya. karena ketertarikan pesantren ini didasari dengan keterlibatan pemerintah dalam memajukan pondok pesantren dengan perbedaannya yang khas (Salhu, 2019).
Keberadaan  pesantren  sebagai  bagian  dari  partisipasi  masyarakat  dalam pendidikan juga mendapat penguatan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 54 yang menjelaskan bahwa :
a. Peran  serta  masyarakat  dalam  pendidikan  meliputi  peran  serta  perseorangan, kelompok,  keluarga,  organisasi  profesi,  pengusaha,  dan  organisasi  kemasyarakatan dalam mpenyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
b. Masyarakat  dapat  berperan  serta  sebagai  sumber,  pelaksana,  dan  pengguna  hasil pendidikan.
Pesantren  sebagai  lembaga  nonformal  umumnya  memiliki  keterbatasan  dalam sumber  pembiayaan.  Hal  yang  belum  terpenuhi  di  lingkungan  pesantren  diantaranya peningkatan  kualitas  pendidikan,  kemandirian  dalam  pembiayaan,  dan  pemerataaan kesempatan  menjadi  sangat  minim.  Keterbatasan  anggaran  berdampak  pada  rendahnya mutu pendidikan pesantren. Pesantren telah masuk dalam kebijakan Pemerintah dengan dimuat pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 dan telah diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur tentang penyediaan dana pendidikan dan tanggung jawab pendanaan pendidikan. Dalam UU tahun 2003, No. 20  bab  13  Pasal  46  ayat  1,  tentang  tanggung  jawab  pendanaan  menjelaskan  mengatur Pendanaan  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatKemudian dalam ayat pertama dan kedua pada Pasal 47  tentang  sumber  dana  pendidikan  mengatur:  “Sumber  dana  Pendidikan  ditentukan berdasarkan asas keadilan, memadai, dan berkelanjutan (Khambali et al., 2021).

## Kesimpulan
Konsep tentang pembiayaan pendidikan sudah menjadi kewajiban untuk membentuk pendidikan  yang  baik  dan  berkualitas,  baik  itu  lembaga  pendidikan  umum  maupun  di lembaga pendidikan Islam, termasuk juga dalam hal ini adalah Pesantren. Saat ini, Pesantren sudah masuk ke dalam kebijakan Pemerintah dengan dimuat  dalam  UU Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  30  dan  sudah  diatur  dalam  PP  Nomor  55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan  dan  UU  Nomor  18 Tahun  2019  tentang  Pesantren.  Pemerintah  harus  terlibat  dalam  masalah  pembiayaan pendidikan,  karena  pemerintah  berperan  krusial  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber daya manusia.

## BIBLIOGRAFI
Arwildayanto,  Nina  Lamatenggo,  dan  Warni  Tune  Sumar. Manajemen  Keuangan  dan Pembiayaan Pendidikan .
Aulia, Tirta Yogi, dan Muhammad Syafri. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren.” Pesantren 1 (2022).
Budi, M. Hanif Satria. “Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan yang dikelola Kementerian Agama.” SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1, no. 2 (2020).
Dewi, Rida Fironika Kusuma. “Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.” Pendidikan Dasar 2 (2015).
Furqan,  Al. Konsep  Pendidikan  Islam  Pondok  Pesantren  Dan  Upaya  Pembenahannya . Padang: UNP Press, 2015.
Hambali, Muh., dan Mu’alimin. Manajemen  Pendidikan Islam Kontemporer . Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
Hasbiyallah,  dan  Mahlil  Nurul  Ihsan. Administrasi  Pendidikan  Perspektif  Ilmu  Islam . Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
Isri, Saifullah. Kebijakan Pendidikan Islam . Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021.
Khambali,  Mumu,  Mohamad  Erihadiana,  dan  Muhibbin  Syah.  “Manejemen  Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Berbasis Kewirausahaan di Pondok Modern Cordoba.” Ta’dib 10, no. 2 (2021): 341–352.
Purnomo, Hadi. Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren . Bantul: Bildung Pustaka Utama, 2017.
Rojii,  Mohammad,  Priyo  Nurdiyan,  An’nur  Ridwan  P,  Annisa  Nur  Islamiar,  Nony Anggraeni, Suci Wulandari, Renny Oktafia, Hidayatullah, dan Eni Fariyatul Fahyuni. Buku Ajar Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam . Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2020.
Rusdiana,  A. Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan :  Filosofi,  Konsep,  dan  Aplikasi . Bandung: Pusat Penelitian Penerbitan UIN SGD Bandung Tresna Bhakti Press, 2019.
Salhu, Made. Manajemen Berbasis Sekolah, Madrasah, dan Pesantren . Tangerang Selatan: Yapin An-Namiyah, 2020.
Shulhan,  Muwahid,  dan  Soim. Manajemen  Pendidikan  Islam :  Strategi  Dasar  Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam . Yogyakarta: TERAS, 2013.
Wahyuni,  Anisa,  M.  Ihsan  Alhusaeni  Hijaz,  dan  Irawan.  “Tata  Kelola  Pembiayaan Pendidikan di Pesantren Modern.” Evaluasi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5, no. 1 (2021).
Warlizasusi,  Jumira,  dan  Sumarto  dkk. Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam .  Bengkulu: Literasiologi, 2022.
Widodo,  Hendro,  dan  Etyk  Nurhayati. Manajemen  Pendidikan  Sekolah,  Madrasah,  dan Pesantren . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

## Copyright holder:
Ahmad Ridwan, Satya Wiranata, Joni Aprianda (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: