YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 1, April 2023, hlm. (18-33) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antarkota dan Antarprovinsi di Terminal Purabaya Tahun 2021

## Miftahus Surur
Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan Email: miftahussurur1707@gmail.com

## Helmy Boemiya
Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan
Email: helmy.boemiya@trunojoyo.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel
|Submitted : 19 Januari 2023
|Revised : 27 Maret 2023 |Accepted : 29 Maret 2023
How to cite: Miftahus Surur, Helmy Boemiya , “ Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antarkota dan Antarprovinsi di Terminal Purabaya Tahun 2021 ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 18-33.

## ABSTRACT:
Indonesia based on its geographical location consists of 13,667 islands, this condition encourages and  is  the  reason  for  the  use  of  adequate  means  of  transportation.  East  Java  province  there  are  types  of public  transportation.  Law  No.  22  of  2009  concerning  road  traffic  and  transportation  in  article  141 regulates  minimum  service  standards  which  are  further  regulated  in Permenhub  No.  98  of  2013  and  its amendments  in Permenhub  29  of 2015.  Service  standards  include  security,  safety,  comfort,  affordability, equality  and  regularity  in  running  the  AKAP  bus.  However,  there  are  still  problems  in  running  public transportation that trigger the cause of road accidents. On the basis of these problems raises two problem formulations.  What  is  the  form  of  implementation  of  minimum  service  standards  for  transportation  of people  with  public  motorized  vehicles  on  the  route  at  the  Purabaya  terminal,  and  how  effective  is  the implementation  of  minimum  service  standards  for  inter-city  and  inter-provincial  buses  at  the  Purabaya terminal.The type of research used is empirical legal research, research focuses on legal issues that are the reason  for  this  research,  the  problems  discussed  in  this  research  are  vague  of  norm,  and  legal  sociology approach and conceptually sourced from primary data and secondary data which are then concluded in the process  of  data  analysis.The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  minimum  service standards is implemented at the Purabaya terminal with several other components, namely route permits, motor  vehicle  feasibility  tests  (KIR)  and  KPS  (supervision  cards).  As  well  as  the  effectiveness  in  its application  in  terms  of  several  approaches,  including  the  target  approach,  source  approach,  and  process approach, there are still several components that are not yet effective.
Keywords : Public Transportation - Minimum Service Standards - Purabaya Terminal

## ABSTRAK:
Indonesia  berdasarkan  letak  geografis  terdiri  dari  13.667  pulau,  kondisi  tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat transportasi yang memadai. Provinsi jawa timur terdapat jenis transportasi umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan  jalan  dalam  pasal  141  mengatur  standar  pelayanan  minimal  yang  selanjutnya  diatur dalam  Permenhub  No  98  Tahun  2013  dan  perubahannya  dalam  Permenhub  29  Tahun  2015. Standar pelayanan diantaranya keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan  keteraturan  dalam  menjalankan  bus  AKAP.  Akan  tetapi  masih  ditemukan  permasalahan dalam  menjalankan  transportasi  umum  yang  memicu  penyebab  kecelakaan  dijalan  raya.  Atas dasar  permasalahan  tersebut  memunculkan  dua  rumusan  masalah.  Bagaimana  bentuk implementasi  standar  pelayanan  minimal  angkutan  orang  dengan  kendaraan  bermotor  umum dalam  trayek  diterminal  purabaya,  serta  bagaimana  efektivitas  penerapan  standar  pelayanan minimal bus antar kota dan antar provinsi di terminal purabaya. Jenis penelitian yang digunakan yakni  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  berfokus  pada  isu  hukum  yang  menjadi  suatu  sebab penelitian ini dibuat, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni vague of norm, dan pendekatan  sosiologi  hukum  dan  secara  konseptual  bersumber  dari  data  primer  dan  data sekunder  yang  selanjutnya  disimpulkan  dalam  proses  analisa  data.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan implementasi standar pelayanan minimal diimplementasikan di terminal Purabaya dengan beberapa komponen lainya, yakni izin trayek, uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) dan KPS (kartu pengawasan). Serta efektivitas dalam penerapannya ditinjau dari beberapa pendekatan, yang  diantaranya  yakni  pendekatan  sasaran,  pendekatan  sumber,  dan  pendekatan  proses  masih terdapat beberapa komponen yang belum efektif.
Kata Kunci : Transportasi Umum - Standar Pelayanan Minimal – Terminal Purabaya

## Pendahuluan
Transportasi  merupakan  suatu kegiatan  yang  sangat  penting  di Indoneisa,  hal  itu  karena  beberapa faktor, yang diantaranya kondisi geografis  terdiri  atas  pulau  besar  dan kecil,  yang  sebagaian  juga  terdiri  laut, sungai,  dan  danau  yang  sangat membutuhkan  transportasi  baik  darat, air  dan  udara  untuk  menjangkaunya. 1 Indonesia  berdasarkan  letak  geografis terdiri dari 13.667 pulau, kondisi tersebut memotivasi dan menjadi alasan mengapa diperlukan sarana transportasi yang memadai, sehingga tidak memperlambat kemajuan dan
perkembangan  yang  serba  modern  ini, sebab  jika  tidak  tentunya  berdampak pada  kemajuan  bangsa  kita  yang semakin  tertinggal  jauh  dengan  bangsa- bangsa lain yang  transportasinya maju. 2 Kondisi  tersebut  menuntut  pemerintah untuk memperhatikan pengaturan hukum dalam mengatur sektor keamanan, keselamatan dan kenyamanan  dalam  menjalankan  sistem transportasi.  Sehingga  dengan  beberapa hal  tersebut  dapat  menjaga  daya  minat masyarakat terhadap
transportasi umum.
Pemerintah  telah  mengeluarkan kebijakan  diantaranya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan  yang  selanjutnya  disebut  UULAJ, hal  itu  bertujuan  untuk  pengembangan sektor  transportasi.  UULAJ  Pasal  141 ayat (1) dijelaskan bahwasanya perusahan  angkutan  umum  wajib memenuhi  standar  pelayanan  minimal,
1 Yudha  Prakoso,  ‘Perlindungan
Hukum  Terhadap  Penumpang  Bus  Akibat Pelanggaran Tarif Yang Dilakukan Oleh Kru Bus’  (Universitas  Negeri  Jember,  2016) ,  hlm 1.
2 Woro  Winandi  And  Others, Manajemen  Penyelenggaraan  Angkutan  Umum Pada  Pengemudi  Kendaraan  Angkutan  Umum (Narotama University Press, 2017), hlm.1
diantaranya  keamanan,  keselamaatan, kenyamanan,  keterjangkaun,  kesetaraan serta  keteraturan.  Dan  dalam  ayat  (3) dijelaskan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut diatur dalam peraturan menteri.
Akibat kewenangan yang diberikan  oleh  UULAJ  maka  keluarlah peraturan  menteri  perhubungan  No  98
Tahun  2013  tentang  standar  pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan  bermotor  umum  dalam trayek yang selanjutnya disebut Permenhub  No.  98  Tahun  2013.
Permenhub  No.  98  Tahun  2013  dalam Pasal  2  ayat  (2)  standar  pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan
keteraturan.  Dalam  Pasal  2  ayat  (3) dijelaskan bahwasannya SPM dibedakan dari  jenis  pelayanan  yang  diantaranya yakni  angkutan  antar  kota  antar provinsi.
Selanjutnya    peraturan  menteri perhubungan No 29 Tahun 2015 tentang perubahan  standar  pelayanan  minimal angkutan  orang  dengan  kendaraan bermotor umum dalam trayek atau yang selanjutnya  disebut  Permenhub  No.  29 Tahun 2015 merubah dan menambahkan beberapa standar pelayanan minimal bus antar  kota  antar  provinsi  atau  yang selanjutnya  disebut  AKAP.  Perubahan tersebut  mencakup  keselematan  dan kenyamanan diantaranya  mengenai penambahan  11  SPM  baru.  Karena standarisasi sangat diperlukan memenuhi  hak  masyarakat  baik  secara aman,  nyaman,  dan  terjangkau  dalam penyelenggaraan angkutan umum. Tolak ukur pelayanan adalah acuan pelayanan untuk mempertemukan tingkat
kepentingan  dari  berbagai  pihak  yang terkait dalam suatu sistem pelayanan. 3 Provinsi  jawa  timur  memiliki beberapa  jenis  transportasi  umum,  yang
3 Imam Basuki, ‘ Manfaat Standarisasi
Kinerja Angkutan Perkotaan’, Jurnal Transportasi , 8. No 1 (2008): 57 – 66
mana  transportasi  tersebut  beroperasi berangkat  dari  terminal  purabaya menuju ke kabupaten atau kota masing- masing sesuai rute yang telah ditentukan. Salah satu transportasi yakni bus  AKAP  yakni  bus  sugeng  rahayu. Dalam  mengoperasikan  bus  AKAP terdapat beberapa kru. Kru bus tersebut terdiri dari sopir, kernet, dan kondektur. 4 Kru  bus  umum  AKAP  wajib  mematuhi tentang peraturan SPM angkutan umum yang  diantaranya  yakni  mengenai keamanan,
keselamatan, dan kenyamanan. Hal  itu  dikarenakan  suatu pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi adalah mengemudikan  kendaraan,  maka  dari itu  para  pekerja  angkutan  umum  harus dalam  kondisi  yang  prima  dan berkonsentrasi
dalam melakukan
pekerjaannya 5 .   Sehingga  keamanan, keselamatan, dan
kenyamanan penumpang  bisa  terjamin.  Pada  saat pengoperasian  kendaraan  pengemudi harus  tetap  dalam  keadaan  prima  dan berkonsentrasi  dalam  berkendara,  hal tersebut agar pengemudi dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas sebagai mana yang terjadi dibanyak negara khususnya pada negara berkembang seperti
Indonesia. 6
Salah  satu  faktor  keselamatan diatur  dalam  Permenhub  No.  29  Tahun 2015  dibagian  lampiran  keselamatan pengemudi bagian a nomor 2a dijelaskan
4 Nuril  Faradisa,  “Perilaku  Kru  Bus
Yang  Meresahkan  Masyarakat  Pengguna Jasa  Angkutan  Umum”  (Universitas  Islam Negeri Surabaya, 2018), hlm 1.
5 Nunuj  Nurdjanah  and  Reni Puspitasari,  ‘Faktor  Yang  Berpengaruh Terhadap  Konsentrasi  Pengemudi’, Warta Penelitian  Perhubungan ,  29.1  (2017):  141 <https://doi.org/10.25104/warlit.v29i1.318> , hlm.2 6 Yogi Arisandi, Harnen Sulistio, and Achmad Wicaksono, ‘Kaj ian
KinerjaKeselamatan  Bus  Antar  Kota  Dalam
Provinsi  Di  Jawa  Timur’, Rekayasa  Sipil ,  9.1 (2015), hlm.54.
bahwanyanya  kru  bus  angkutan  umum wajib  istirahat  dengan  durasi  waktu  15 menit setelah berkendara selama 2 (dua) jam  berturut-turut.  Akan  tetapi  salah satu  fakta  yang  melibatkan  bus  sugeng rahayu,  yang  dimuat  dalam  berita Kompas.com dimana terdapat Kecelakaan  dialami  oleh  bus  AKAP yakni  PO.  Sugeng  Rahayu  yang menabrak  motor  di  daerah  Kabupaten Madiun.  Dalam  kecelakaan  tersebut direktur Safety  Defensive  Consultant
Indonesia  berpendapat  bahwasanya perusahaan  bus  hanya  menentukan target  waktu  ketibaan  dengan  toleransi yang  sedikit,  sehingga  waktu  istirahat dikesampingkan. 7 Tidak  sampai  disitu berdasarkan  data  yang  didapat  dalam operasi  Ramp  check  jelang  natal  dan tahun  baru  di  Terminal  purabaya diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 1. D ata ramp chek jelang natal dan

## tahun baru
Sumber  : diolah  dari  hasil  dokumentasi Ramp Check UPTD terminal Purabaya Berdasarkan  tabel  diatas  dapat diapahami  bahwasanya  masih  terdapat bua  AKAP  yang  tidak  laik  jalan sebagaimana dijelaskan dalam keterangan  tersebut  bahwasannya  salah satu  bus  AKAP  yakni  sugeng  rahayu didapati  kaca  retak  sehingga  dilakukan tilang PPNS.
7 “Pengemudi  Bus  Kelelahan  Bisa Jadi  Penyeb ab  Kecelakaan  Di  Jalan,” Kompas.Com,  accessed  September  21,  2021, https://otomotif.kompas.com/Read/2021/0 9/06/124200215/Pengemudi-Bus-Kelelahan- Bisa-Jadi-Penyebab-Kecelakaan-Di-Jalan.
Fakta lainnya yang dimuat dalam kutipan berita republika.co.id yang mana pada  isi  berita  tersebut  menjelaskan kecelakaan bus angkutan umum disebabkan karena laju kendaraan terlalu cepat kerap terjadi hal  ini  terjadi karena sistem pembagian komisi yang memaksa para  supir  memacu  kendaraan  dengan cepat  untuk  mengejar  target.  Menurut salah  satu  anggota  paguyuban  pekerja anggkutan  jika  jurusan  bus  Surabaya- Yogjakarta  supir  harus  tiba  tepat  waktu yang  ditentukan  yakni  7  (tujuh)  jam waktu  perjalanan.  Karena  jika  tidak sesuai  dengan  target  waktu  yang ditentukan  maka  diterminal  tujuan  bus tidak  mendapatkan  tempat  parkir sehingga kesulitan mencari penumpang.
8
Fenomena  diberbagai  kota  di
Indonesia dalam penyelenggaraan angkutan  umum  penumpang  saat  ini adalah  kualitas  pelayanan  yang  kurang baik  kepada  penggunanya,  selain  itu aspek perilaku pengemudi dalam berlalu lintas  yang  cenderung  berdampak negatif  pada  pengguna  jalan  lain,  dan mengarah  pada  penurunan  kinerja  lalu lintas. 9 Pihak-pihak  yang  bertanggung- jawab  di  dalam  Terminal  sendiri  sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang
dengan  kendaraan  bermotor  umum dalam  trayek  atau  yang  selanjutnya disebut  Permenhub  No.  15  Tahun  2019, dijelaskan  pengawasan  dalam  Pasal  96 ayat  (3)  bahwa  didalam  terminal pengawas  kendaraan  bermotor  yakni petugas  terminal  dan  penyidik  pegawai negeri  sipil  dibidang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan.  Lalu  diluar  terminal petugas  kepolisan  negara  republik
8 Republika.Co.Id, “Kecelakaan Bus”, Dikutip Dari Https://Republika.Co.Id/Berit a/Lzbmu5/Kalau-Tidak-Ingin-Ada- Kecelakaan-Beri-Upah-Tetap Bulanan-
Untuk-Supir, <Diunduh Tanggal 29 Oktober
2020>
9 Winandi and others, hlm. 12.
indonesia  dan  penyidik  pegawai  negeri sipil  dibidang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan.
Ditinjau  dari  Undang-Undang No  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan publik atau yang selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik 25/2009 bahwa  dalam Pasal  20  ayat  (1)  Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun  dan  menetapkan  standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan  penyelenggara,  kebutuhan masyarakat,  dan  kondisi  lingkungan. Ayat (2) penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait  dan  Ayat  (3)  penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan. UU Pelayanan Publik 25/2009  merupakan  pedoman  terhadap pelayanan  publik,  baik  peyelenggara negara,  swasta,  maupun  persorangan menyelengaran pelayanan
yang terstandarisasi  sesuai  dengan  kompenen standar pelayanan. 10 Berdasarkan yang
dapat dipahami dari pemaparan diatas, bahwa negara  sebagai  suatu  organisasi  publik selain  mempunyai  tujuan  yang  perlu realisasikan,  negara  juga  berbagai masalah  yang  perlu  diatasi,  dan/atau dicegah.  Pemerintah  harus  mengatasi masalah yang diantaranya yakni masalah  publik,  yang  mana  terdapat dalam  nilai  dan  kebutuhan  yang  tak terwujud  yang  mungkin  hanya  bisa dicapai  lewat  tindakan. 11 Oleh  karena itu,  pemerintah  harus  menyediakan infrastruktur yang memadai dan menyediakan  aparatur  yang  kompeten serta
berkualitas sebagai syarat
10 Lailul Mursyidah And Ilmi Usrotin Choiriyah., Manajemen  Pelayanan  Publik (Umsida Press, 2019) <Https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?Hl= Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Jurnal+Artikel+Ilmia
h&Btng=>, hlm.51
11 H  Tachjan,  Dede  Mariana,  and Caroline  Paskarina, Implementasi  Kebijakan Publik (AIPI, 2006), hlm.13
terselenggaranya pelayanan publik yang prima. 12
Suatu  ukuran  dari  keberhasilan dari  suatu  organisasi  dapat  dilakukan dengan  penilaian  terhadap  kinerja  dari instansi  atau  organisasi  itu  sendiri. masukan  dan  saran  terkait  perbaikan kinerja  sebuah  lembaga  tau  instansi dapat bersumber dari penilaian kinerja. 13 Sehingga  diharapkan  dengan  adanya penelitian  ini,  penilaiannya  dapat digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan segala  operasional  bus  AKAP  dapat beroperasi  sesuai  dengan  standar pelayanan  yang  sudah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian  yuridis  empiris,  penelitian  ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, terkait  gejala  sosial  yang  sifatnya  tidak tertulis,  penelitian  ini  juga  disebut penelitian  hukum  sosiologis.  Penelitian hukum  ini  berfokus  pada  isu  hukum yang  menjadi  suatu  sebab  penelitian  ini dibuat,  dimana  permasalahan  yang dibahas dalam penelitian ini yakni vague of  norm atau  kekaburan  norma  dimana terdapat  pada  implementasi  peraturan menteri  Permenhub  No.  98  Tahun  2013 dan  Permenhub  No.  29  Tahun  2015 tentang  pelaksanaan  standar  pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan  bermotor  umum  dalam trayek.  Penelitian  hukum  ini  dibuat untuk  memecahankan  masalah  ( problem solution) dengan  penjabaran  sesuai permasalahan yang telah dibahas dalam latar  belakang  masalah.  Pendekatan penelitian  ini  menggunakan  pendekatan
12 Febi  Silvia,  ‘Pelayanan  Prima  Dan Kepuasan  Pelanggan  Di  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II’ (FIS, 2018), hlm.2.
13 Sri  Maulidiah,  ‘Pelayanan  Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)’  (CV.  Indra  Prahasta,  2014) , hlm.358
sosiologi hukum, yakni pendekatan yang menganalisis  reaksi  dan  interaksi  yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. 14 Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Terminal Purabaya Pengimpelementasian  kebijakan merupakan  bentuk  kepastian  hukum, karena dengan demikian proses kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Sebagaimana  sebelumnya  Indonesia merupakan  negara  kesejahteraan  yang telah  diamanatkan  dalam  Pembukaan UUD  1945  Alinea  keempat  yang berbunyi  :  “Kemudian  dari  pada  itu untuk  membentuk  suatu  Pemerintahan Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Konsep welfare  state tentu  sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana seharusnya  negara  bertindak  untuk kepentingan warganya.
Negara kesejahteraan pada hakikatnya mengacu pada  peran  aktif  negara  dalam mengelola dan menyelenggarakan perekonomian  yang  termasuk  tanggung jawab negara untuk menjamin tersedianya  pelayanan  kesejahteraan dasar  sampai  tingkat  tertentu  bagi warganya. 15 Welfare state merupakan ide yang dipelopori  oleh Prusia  dan Saxony di  bawah  pemerintahan  Otto  von Bismarck  (Kanselir  pertama  Jerman) sejak  Tahun  1840,  merupakan  posisi negara  sebagai  bentuk  pemerintahan yang  menjamin  dan  bertanggungjawab standar  hidup  minimum  setiap  warga negaranya. 16 The  Concise  Oxford
14 Muhaimin,  “ Metode  Penelitian Hukum ,” 2009.
15 Hesti  Puspitosari,  Khalikussabir, and  Luthfi  J.  Kurniawan, Filosofi  Pelayanan Publik (Malang: Setara Press, 2012), hlm.50
16 Nuriyanto Nuriyanto, ‘Penyelenggaraan Pelayanan PublikDi
Dictionary of Politics menjelaskan sebagai sistem  pemerintah  menyatakan  diri bertanggung  jawab  untuk  menyediakan jaminan  sosial  dan  ekonomi  warga dengan  memberikan  sarana  pensiun, tunjangan  jaminan  sosial,  layanan kesehatan gratis dan lain sebagainya.
17 Menurut ketentuan UU Pelayanan  Publik  25/2009  standar pelayanan  adalah  “Tolok  ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai kewajiban  dan  janji  penyelenggara kepada  masyarakat  dalam  rangka pelayanan  yang  berkualitas,  cepat, mudah,  terjangkau,  dan  terukur.”
Menurut  Pasalong ,  “pelayanan  ialah aktifitas  sekelompok  atau  organisasi ataupun  secara  individu  baik  secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi  kebutuhan”.
18 Sedangkan publik menurut Immanuel Kant
mengatakan,  “publik  ialah  masyarakat atau  warga (civil  society) yang  kritis  dan berorientasi  pada  kepentingan  moral universal umat manusia”. 19
Berdasarkan  itu  maka  sebagai bentuk  kepastian  hukum  terhadap masyarakat sebagaimana asas-asas pelayanan publik yakni  sebagai jaminan terwujudnya  hak  dan  kewajiban  dalam penyelenggaraan pelayanan
maka diperlukannya  pelaksanaan  pelayanan yang  sesuai  dengan  standar  pelayanan. Sebagaimana  diketahui  dalam  UU Pelayanan Publik 25/2009 mengatur hak
Indonesia,  Sudahkah  Berlandaskan  Konsep “Welfare  State”?’, Jurnal  Konstitusi ,  11.3 (2014): 428 – 53
17 Alfitri,  ‘Ideologi  Welfare  State Dalam  Dasar  Negara  Indonesia’, Jurnal
Konstitusi , 9 No 3, (2012): 454
18 Ni Ketut Riani, ‘ Strategi Peningkatan  Pelayanan  Publik’ ,  1.11  (2021), hlm.2446.
19 J  K  Sutopo,  ‘Pentingnya  Tata Informasi  Tentang  Pelayanan  Publik  Bagi Masyarakat’, Journal of Rural and Development , 5.1 (2014): 18.
masyarakat  yakni  berhak  mendapat pelayanan  yang  berkualitas  sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
Proses  implementasi  kebijakan standar  pelayanan  minimal  bus  AKAP diterminal  purabaya  merupakan  wujud dari  implementasi  kebijakan  yang  mana sebagai bentuk kepastian hukum kepada masyarakat  dengan  tujuan  pemberian pelayanan  yang  berkualias  sesuai dengan  standar  pelayanan.  Permenhub No. 98 Tahun 2013 Pasal (2) menjelaskan bahwasannya standar pelayanan minimal  bus  AKAP  meliputi  keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan
keteraturan.  Berdasarkan  keenam  jenis standar  pelayanan  tersebut  komponen nilai  keamanan,  keselamatan  dan kenyamanan merupakan hal yang sering diperbincagkan.  Hal  tersebut  karena salah  satu  jenis  pekerjaan  yang membutuhkan  konsentrasi  tinggi  dalam waktu  lama  adalah  mengemudi  bus. Para  pengemudi  harus  selalu  dalam keadaan  yang  terjaga  dan  tetap konsentrasi dalam melakukan pekerjaannya. 20 Implementasi  kebijakan  standar pelayanan minimal dalam sesi wawancara  yang  dilakukan  dengan  Ali Mustofa  selaku  Sub  Koordinator  bidang lalulintas  dan  angkutan  jalan  dinas perhubungan kota Surabaya menerapkan dengan beberapa komponen  lainya,  yakni  izin  trayek,  uji kelayakan  kendaraan  bermotor  (KIR) dan KPS (kartu pengawasan).
Berdasarkan  keterangan  tersebut  selaras yang  dilakukan  oleh  kepala  UPTD Terminal Purabaya Imam Hidayat ketika beliau  ditanya  bagaimana  bentuk implementasi terhadap standar pelayanan  minimal  bus  AKAP  di Terminal  Purabaya  khususnya  terhadap keamanan,
keselamatan dan
20 Nurdjanah and Puspitasari, Op.cit, hlm. 2
kenyamanan beliau berpendapat bahwasannya
“Dalam  melakukan  penerapan kebijakan  aturan  permenhub  selalu dibarengi  dengan  PPNS  (penyidik pegawai  negeri  sipil)  yang  mana dilakukan  dengan  dinas  perhubungan Surabaya, penetapannya melalui uji KIR (uji kendaraan bermotor) dan KPS (kartu pengawasan) terhadap perusahaan otobus  dan  lalu  terkait  kelengakapan keamanan  seperti  APAR,  P3K,  dan  alat pemecah  kaca  juga  harus  ada  dalam bus.” 21 Pemaparan  diatas  jika  ditinjau dari  aspek  hukum  dalam  Peraturan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2019
tentang penyelenggaraan angkutan orang  dengan  kendaraan  bermotor umum dalam trayek dalam pasal 96 ayat (1)  dijelaskan  bahwa  setiap  pengemudi dan  perusahaan  angkutan  umum  yang menyelenggarakan angkutan orang
dengan  kendaraan  bermotor  umum dalam trayek wajib mematuhi ketentuan diantaranya:
a. mengenai  izin  penyelenggaraan angkutan  orang  dalam  trayek  dan dalam huruf
b. mengenai  persyaratan  teknis  dan laik jalan kendaraan bermotor.
Menurut  Pasal  98  ayat  (2) menjelaskan  persyaratan  teknis  dan laik  jalan  Kendaraan  bermotor  yang diantaranya yakni:
a. Tanda  bukti  lulus  uji  berkala kendaraan bermotor
b. Fisik kendaraan bermotor; dan
c. Standar pelayanan minimal. Dapat  dipahami  pelayanan publik yang prima merupakan tanggungjawab  pemerintah  dalam mengelola pemerintahan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat hal itu bertujuan
pelayanan  yang  diberikan  aparatur
21 Disarikan  dari  hasil  wawancara dengan;  Imam  hidayat;  kepala  UPTD terminal Purabaya; 31 maret 2022
pemerintah  lebih  memuaskan  sesuai dengan  standar  pelayanan  minimal. Model  pelayanan  yang  prima  tidak bisa  langsung  diterapkan.  Perubahan mendadak  tidak  mencapai  hasil  yang maksimal.  Kepedulian  diperlukan terhadap situasi saat ini, karena situasi awallah  yang  mendorong  keadaan perubahan  yang  terjadi.  Oleh  karena itu,  dalam  memahami  situasi  saat  ini, akurasi  harus  diperhitungkan  agar dapat  diberdayakan  dan  mungkin untuk mengintervensi
metode
(teknologi)  atau  metode  baru  untuk mencapai hasil yang maksimal. 22
Penerapan  Keamanan,  Keselamatan, dan  Kenyamanan  Bus  AKAP  di Terminal Purabaya
Berdasarkan  fakta  yang  telah disebutkan sebelumnya perihal
keselamatan  bahwasannya  salah  satu kutipan berita Kompas.com terkait bus
AKAP  yang  terdapat  Kecelakaan dialami oleh PO. Sugeng Rahayu yang menabrak  motor  di  daerah  Kabupaten Madiun.  Dalam  kecelakaan  tersebut direktur Safety  Defensive  Consultant Indonesia  berpendapat  bahwasanya perusahaan  bus  hanya  menentukan target waktu ketibaan dengan toleransi yang  sedikit,  sehingga  waktu  istirahat dikesampingkan. 23 Dinas perhubungan kota Surabaya Ali mustofa berpendapat  terkait  pengaturan  jam singgah atau istirahat supir di terminal bahwa  terdapat  time  table  yakni  10 menit,  dan  dalam  waktu  tersebut  bus wajib  berangkat  dalam  keadaan berapapun  penumpang  yang  didapat, hal itu juga untuk menghindari kondisi bentrok antar bus yang  akan
22 Ardiyan Saptawan, ‘Pengembangan  Praktik  Pelayanan  Prima Dalam Kebijakan Pemerintah’, JIANA (Jurnal Ilmu  Administrasi  Negara) ,  9.02  (2009):  hlm.
121.
23 “Pengemudi  Bus  Kelelahan  Bisa Jadi Penyebab Kecelakaan Di Jalan.”
mengambil  penumpang.  Akan  tetapi jika  dalam  waktu  10  menit  tidak  ada bus  yang  datang  maka  diperbolehkan bus  sebelumnya  mengambil  jatah waktu bus yang tidak datang.
Penjelasan  demikian  sesuai dengan fakta dilapangan, sebagaimana menurut  Imam  hidayat  selaku  kepala UPTD  terminal  Purabaya  mengatakan didalam  terminal  purabaya  jika ditemukan  bus  yang  tidak  laik  jalan. Seperti  kaca  mobil  pecah  maka  akan dikeluarkan  dengan  kondisi  kosong. Selanjutnya  akan  dilakukan  tindakan pemeliharaan  bus  di  pool  masing- masing.  Bukan  hanya  itu  jika ditemukan  bus  yang  menggunakan ban vulkanisir maka akan diperingatkan untuk mengganti secara langsung,  jika  tidak  bisa  maka  akan dilakukan  tindakan  tilang.  Fakta dilapangan  ditemukan  bahwa  ketika ditanya  perihal  pengetahuan  standar pelayanan minimal Ngataryono selaku supir  bus  sugeng  rahayu  mengatakan tidak  tahu,  yang  diketahui  hanya perihal pelayanan yang harus
diberikan  kepada  penumpang,  seperti tiket,  tempat  duduk,  dan  pelayanan untuk  membantu  penumpang  saat naik  bus,  lebih  lanjut  ngataryono mengatakan  biasanya  dilakukan  uji KIR  seperti  pemeriksaan  kendaraan, jika  ditemukan  yang  tidak  laik biasanya disuruh kembali ke pool.
Beberapa  fakta  lain  yang ditemukan  dilapangan  berdasarkan hasil wawancara terhadap penumpang bus  AKAP  ketika  beliau  ditanya pendapat  pribadi  terkait  pelayanan yang  didapatkan  selama  menjadi penumpang  bus  AKAP,  bahwasannya pelayanan  bus  AKAP  sendiri  terdapat beberapa  kelebihan  dan  kekuarangan, kekurangannya
sendiri terkait kenyamanannya, terkadang ketika naik bus AKAP  sering  dijumpai  bus  kebut- kebutan dijalan, apalagi ketika bertemu bus  yang  lainnya  dari  PO  yang
berbeda,  mereka  kadang sering berebut  penumpang,  tidak  hanya  itu terkadang  tidak  mendapatkan  tempat duduk,  sehingga  memaksa  untuk berdiri berjam-jam. Lalu terkait kelebihannya  memang  sangat  cepat pelayanannya,  lalu  para  kru  bus  juga sangat ramah terhadap para penumpangnya.  Berdasarkan  hasil observasi  selama  wawancara  dan pemantauan  secara  langsung  juga ditemukan beberapa hal terkait standar pelayanan minimal bus AKAP khususnya perihal keamanan, keselamatan dan kenyamanan dibawah ini : Tabel  2. Data  Observasi  bentuk implementasi standar pelayanan minimal bus AKAP Keterangan : T = Terpenuhi TD = Tidak Terpenuhi Berdasarkan tabel diatas pengimplementasian standar pelayanan  minimal  bus  AKAP  perihal keamanan, keselamatan dan
NO JENIS VARIABLE INDIKATOR T TD 1 KEAMANAN Tiket Penumpang √
Tanda Pengenal Bagasi
√
Lampu Tanda Bahaya √ Daftar Penumpang (Manifes) √ Tanda Pengenal Awak Kendaraan
√
Informasi Gangguan Keamanan
√
Informasi Trayek Dan Identitas Kendaraan
√
2 KESELAMATAN Kondisi Fisik Pengemudi √
Kompetensi Pengemudi √ Jam Istirahat Pengemudi √ Lampu Senter
√
Alat Pemecah Kaca √ Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
√
Fasilitas Kesehatan
√
Buku Panduan Penumpang
√
Pintu Darurat √ Pintu Masuk Dan Keluar Penumpang
√
Ban
√
Rel Gorden Dijendela √ Alat Pembatas Kecepatan √ Pegangan Tangan (Hand Grip)
√ Pintu Pengemudi Sekurang Kurangnya Bus Sedang √ Kelistrikan Untuk Audio Visual (SNI) √
Sabuk Keselamatan penumpang
√
Fasilitas Penyimpan Dan Pemelihara Bus
√
Pengecekan Terhadap Kendaraan
√
Asuransi Kecelakaan
√
3 KENYAMANAN KAPASITAS ANGKUT 100 % √
FASILITAS UTAMA - Tempat Duduk √
- Nomor Tempat Duduk
√
- Fasilitas Sirkulasi Udara
√ - Rak Bagasi √
- Bagasi Bawah √
- Fasilitas Kebersihan
√ FASILITAS TAMBAHAN
- Kaca Film
√
- Sarana Visual Audio Di Ruang Penumpang √
kenyamanan  masih  banyak  hal-hal yang  belum  terpenuhi,  fakta  tersebut sesuai  dengan  apa  yang  telah ditemukan  dilapangan  berdasarkan hasil  observasi  maupun  wawancara. Seperti  halnya  perihal  kenyamanan kapasitas  penumpang  yang  mana diatur dalam Permenhub No 98 Tahun 2013  yakni  100%  sesuai  jumlah kapasitas  angkut  kendaraan,  akan tetapi  faktanya  juga  masih  ditemukan pernumpang yang berdiri dan
berdesakan  didalam  bus.  Tidak  hanya itu  dalam  hal  keselamatan  sudah diatur perihal alat pembatas kecepatan, akan  tetapi  fakta  dilapangan  juga masih  banyaknya  bus  yang  kebut- kebutan disaat mengangkut penumpang.  Berdasarkan  fakta  yang sudah  dipahami  dalam  penelitian  ini bahwa  konsep  negara  kesejahteraan tidak  hanya  mencakup  gambaran tentang cara menyelenggarakan kesejahteraan  atau  pelayanan  sosial. Tetapi juga merupakan konsep normatif  atau  sistem  pendekatan  ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus  memperoleh  pelayanan  publik sebagai haknya. 24
Undang-Undang  No.  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dirumuskan,  hal  tersebut  sebagai bentuk konsep normatif yang menekankan penyelenggaraan
pelayanan  publik  sebagai  bentuk penekanan  bahwa  setiap  orang  harus memperoleh pelayanan publik sebagai haknya  dan  juga  sebagai  perwujudan kesejahteraan  masyarakat.  Pemberian pelayanan  publik  secara  cepat  dan tepat  diera  informasi  dan  globalisasi yang  berubah  begitu  cepat  ini  sangat diperlukan.  Jika  tidak,  akan  terjadi gejolak  sosial.  Berdasarkan  penjelasan diatas  proses  pengimplementasian kebijakan ditinjau dari teori administrasi  publik  perlu  dipahami telah  terjadi  pergeseran  paradigma
24 Nuriyanto, Op.Cit, hlm. 432
pelayanan publik dari model administrasi  publik  tradisional (old public administration) ke model
manajemen  public  baru (new  public management) ,  dan  akhirnya  menuju  ke model  pelayanan  publik  baru (new public  service) .    Sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Janet  Denhardt  & Robert  Denhardt  salah  satu  konsep yang  baik  digunakan  yakni  konsep pelayanan  publik  baru  ( new  public service) (NPS). Dalam konsep ini peran pemerintah adalah melayani dan posisi publik  bukan  lagi  sekadar  klien, konstituen  ataupun  pelanggan,  tetapi lebih  sebagai  warga  negara (citizen). Materi pelayanan publik lahir dari apa yang  menjadi  kebutuhan  publik, sedangkan  bentuk  dan  pelaksanaan pelayanaan  publik  merupakan  hasil kesepakatan antara stakeholder. 25 Efektifitas Penerapan Standar Pelayanan  Minimal  Bus  Antarkota Antarprovinsi Dalam  implementasi  kebijakan standar pelayanan minimal bus AKAP terdapat  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan, terutama efektifitas dalam  penerapannya,  karena  dengan demikian pemberian kepastian hukum kepada  masyarakat  bisa  terwujud. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/ akibat/ efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan- tujuan.
Menurut  Martani  dan  Lubis menyatakan  “efektifitas  merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan  atau  sasaran  yang  ditentukan sebelumnya”. Maka dari itu, efektivitas sebagai  konsep  yang  sangat  penting karena  menjadi  ukuran  keberhasilan
25 Puspitosari,  Khalikussabir,  and Kurniawan, Op.cit, hlm.56
dalam mencapai tujuannya. 26 Berdasarkan implementasian kebijakan standar pelayanan minimal bus AKAP diterminal  Purabaya  efektifitas  dapat dilihak dari beberapa variable,
diantaranya  menurut  pendapat  dari Martani  dan  Lubis,  menyebutkan  3 pendekatan  utama  dalam  pengukuran efektifitas  yakni  pendekatan  sasaran, pendekatan  sumber,  dan  pendekatan proses.

## Efektifitas  berdasarkan  pendekatan Output
Pendekatan ini menitikberatkan pada  pengukuran  efektivitas  aspek output yakni aspek keberhasilan dalam mewujudkan kebijakan yang direncanakan.  oleh  karena  itu  untuk mendapatkan informasi terkait keberhasilan atau output dari penerapan  standar  pelayanan  minimal bus AKAP, maka dilakukan
wawancara  dengan  penumpang  bus AKAP  diterminal  purabaya.  Menurut Mahfud  fathoni  mengatakan  yakni “Keluhan selama ini  yakni  saya sering menjumpai  bus  yang  ugal-ugalan berebut  penumpang,  dan  juga  saya sering  tidak  mendapatkan  tempat duduk.  kadang  juga  saya  sering menjumpai  penumpang  yang  justru duduk  di dashbor sebelah  supir, menurut saya itu sangat tidak nyaman dan aman”. 27 Menanggapi hal itu Ali mustofa selaku sub koordinator bidang lalulintas  dan  angkutan  jalan  Dinas Perhubungan kota Surabaya, berpendapat bahwa Overload 26 Riska Firdaus, ‘Efektivitas
Pelayanan  Administrasi  Di  Rumah  Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu  Timur’, Journal  I  La  Galigo:  Public Administration Journal , 2.2 (2019), hlm.61 27 Disarikan  dari  hasil  wawancara dengan;  Mahfud  fathoni;  penumpang  bus AKAP; 10 april 2022
penumpang diperbolehkan hanya jarak dekat,  hal  tersebut  dilakukan  agar tidak terjadi penumpukan penumpang diterminal,  Keadaan  dimana overload penumpang  dapat  dillakukan  jika jumlah  kendaraan  tidak  mampu memenuhi kebutuhan jumlah penumpang. Jika sesuai aturan pengambilan  penumpang  yakni  100% dari  kapasitas  angkut,  Kelonggaran kebijakan  tersebut  untuk  memenuhi kebutuhan  transportasi  yang  tinggi pada  hari-hari  besar.  Pendapat  kepala UPTD  terminal  Purabaya  Imam Hidayat  perihal overload/ kelebihan muatan  penumpang  bahwasanya  jika didalam  terminal  akan  ada  tindakan peneguran oleh petugas pengawas jika ditemukan  penumpukan (overload) penumpang didalam bus.
Permenhub  No.  98  Tahun  2013 diatur  100%  sesuai  dengan  kapasitas bus  yang  beroperasi.  Sebagaimana dijelaskan  bahwa  kapasitas  angkut 100%  bertujuan  untuk  menghindari situasi  berdesakan  sehingga  terdapat ruang  gerak  yang  nyaman  bagi penumpang pada saat berdiri maupun duduk. Akan tetapi fakta yang didapat justru  sebaliknya,  penumpang  justru berdesakan  dan  diperparah  terdapat yang  duduk  bukan  pada  tempat  yang semestinya.  UU  Pelayanan  Publik 25/2009  menegaskan  bahwasannya dalam  pasal  18  huruf  i  bahwa masyarakat sebagai penerima pelayanan berhak atas pelayanan yang berkualitas  sesuai  dengan  asas  dan tujuan  pelayanan,  maka  dari  itu seharusnya apa yang sudah direncanakan dalam standar pelayanan yang  sudah  disepakati  harus  diterima oleh masyarakat. Sebagaimana kewajiban dari penyelenggara pelayanan pasal 15 huruf f bahwasannya  penyelenggara  wajib melaksanakan pelayanan sesuai
dengan standar pelayanan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas
dan  yang  diatur  oleh  standar pelayanan minimal bus AKAP maupun UU Pelayanan Publik 25/2009,  maka  dapat  dikatakan  apa yang  dialami  dimasyarakat  tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. dimana  baik  penyelenggara,  dan pelaksana  kebijakan  tidak  memnuhi hak-hak  masyarakat  terkait  apa  yang sudah  diatur  dalam  perundang- undangan.

## Efektifitas  berdasarkan  pendekatan process
Berdasarkan pendekatan pengukuran efektivitas kebijakan yang selanjutnya yakni digunakan pendekatan berdasarkan proses,
pendekatan  ini  menekankan  pada aspek  internal  organisasi  publik artinya,  dengan  mempertimbangkan efektivitas  pelaksanaan  program  dari seluruh  kegiatan  proses  internal  atau mekanisme  organisasi.  Maka  dari  itu dalam  Pengimplementasian  kebijakan dengan  pendekatan  proses  tersebut maka dibutuhkan hal terkait informasi kebijakan  itu  sendiri,  karena  antara peyelenggara  dan  pelaksana  kebijakan harus  saling  mengerti  tentang  apa yang harus dilakukan dalam menjalankan  kebijakan  tersebut. Fakta yang terjadi dilapangan terkait komunikasi  yang  dilakukan  oleh penyelenggara kebijakan kepada
pelaksana  dan  penerima  kebijakan yakni  dengan  memberikan  sosialisasi secara  langsung,  yang  mana  hal-hal yang  dilakukan  yakni  dengan  surat menyurat  maupun  dengan  program- program sosialisasi lainnya.
Dinas  perhubungan  Surabaya, Ali mustofa  menjelaskan  untuk pembinaan  kepada  supir  maupun  kru bus  tidak  dilakukan  secara  langsung, hal  tersebut  dilakukan  agar  tidak menganggu  jam  kerja  kru  bus  yang sedang bertugas di terminal purabaya, untuk  upaya  peningkatan  kualitas
pelayanan transportasi, dinas perhubungan Surabaya memiliki program reward bagi  kru  bus  yang patuh  dan  tidak  melanggar  aturan yang ditetapkan. Ali mustofa menambahkan untuk pemberian sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait standar  pelayanan  minimal  hanya sebatas  penerapan  tarif  perjalanan dimana hal tersebut dilakukan dengan memberikan  batas  atas  maupun  batas bawah  tarif  yang  ditempel  didalam bus.
Mahfud Fathoni selaku penumpang bus AKAP yang melakukan singgah di terminal Purabaya dari banyuwangi ke
Jombang  ketika  ditanya  pengetahuan standar  pelayanan  bus  mengatakan “kurang mengerti, yang saya tau hanya informasi  arah  tujuan  trayek  bus  dan tarif  bus  yang  akan  saya  tumpangi.
Selebihnya saya tidak pernah mem bacanya” 28 .  Hal  tersebut  sesuai dengan  beberapa  narasumber  yang diwawancarai  dalam  penelitian  ini, yang  mana  dari  20  narasumber  belum ada  sama  sekali  yang  mengetahui bahwasanya pengaturan standar pelayanan minimal bus AKAP.
Fakta  tersebut  berdasarkan hasil  observasi  disekitar  terminal Purabaya  memang  benar  adanya, bahwasannya  disekeliling  terminal tidak ditemukan informasi baik perihal standar pelayanan yang diperoleh oleh masyarakat,  akan  tetapi  yang  ditemui yakni  perihal  informasi  trayek  baik arah  tujuan  maupun  loket  pembelian tiket  penumpang.  akan  seharusnya standar pelayanan minimal dipublikasikan  ke  masyarakat  luas karena hal tersebut merupakan pendekatan proses yang mana dilakukan  sesuai  dengan  prosedur
28 Disarikan  dari  hasil  wawancara dengan;  Mahfud  fathoni;  penumpang  bus AKAP; 10 april 2022
pelayanan  yang  diatur  oleh  Undang- Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang pelayanan publik.
UU  Pelayanan  Publik  25/2009 mewajibkan penyelenggaraan
pelayanan  publik  untuk  memberikan sistem  informasi  pelayanan  publik. Yang  mana  hal  tersebut  diatur  dalam pasal  23  ayat  (4)  penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi  yang  terdiri  atas  sistem elektronik  maupun  non  elektronik sekurang-kurangnya diantaranya
yakni  dalam  huruf  c.  Standar pelayanan  dan  huruf  d.  Maklumat pelayanan.
Berdasarkan  apa  yang  sudah diatur,  maka  seharusnya  isi  dari standar  pelayanan  dapat  ditemukan secara  mudah,  luas  dan  jelas  baik secara elektronik maupun non
elektronik. Akan tetapi fakta yang ada dilapangan  masih  banyak  masyarakat yang tidak mengetahui dari isi standar pelayanan  minimal  bus  AKAP.  Yang dilakukan  oleh  dinas  perhubungan surabaya dan UPTD terminal Purabaya terkait  sosialisasi  dan  peningkatan pelayanan tidak  spesifik  terkait pengaturan standar pelayanan.

## Efektifitas  berdasarkan  pendakatan
input Pendekatan  yang  selanjutnya yakni  dengan  pendekatan  sumber,  hal itu merupakan pendekatan ini
mengukur  efektivitas  dari  sisi input .
Berdasarkan  data  yang  diperoleh bahwasannya  masih  ada  pelanggaran laik  jalan  yang  dilakukan  oleh  bus AKAP trayek Yogyakarta ke Surabaya, maka dengan demikian masih perlunya  evaluasi  terkait  kinerja  bus AKAP  Yogyakarta  ke  Surabaya  guna untuk bereaksi serta menyesuaikan diri dengan  kondisi  dilapangan,  sehingga kedepannya penerapan
standar pelayanan  minimal  bus  AKAP  dapat
berjalan dengan baik.
Hal tersebut merupakan bentuk efektivitas  dilihat  dari  sisi input , dengan mengukur keberhasilan organisasi  publik  dalam  mendapatkan sumber-sumber  yang  dibutuhkan, kemampuan memanfaatkan lingkungan, menginterpretasikan lingkungan,  kemampuan  memelihara kegiatan  organisasi  dan  kemampuan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. 29 UPTD terminal purabaya maupun  Dinas  Perhubungan  kota Surabaya ketika diwawancarai memberikan  keterangan  bahwasannya evaluasi  terhadap  kinerja  pelayanan masyarakat, yang mana evaluasi selalu dilakukan  dalam  jangka  waktu  satu hingga  dua  bulan  sekali.  Berdasarkan evaluasi  kinerja  pelayanan  tersebut baik UPTD terminal Purabaya maupun Dinas  perhubungan  kota  Surabaya membuka  berbagai  upaya,  yang diantaranya  yakni  membuka  laporan aduan  masyarakat  dan  kotak  saran disekitar  terminal  Purabaya.  Imam hidayat memberikan penjelasan bahwasannya “Terkait laporan pelanggran dan ketidaksesuaian pelayanan,  petugas  terminal  purabaya membuka  kotak  saran  atau  kotak laporan  dengan  dibarengi  informasi yang  akurat  seperti  nomor  tiket,  foto pelanggaran  dan  detil  bus  yang melanggar,  yang  selanjutnya  akan dilakukan penindakan.” 30 Senada dengan  pendapat  dari  UPTD  terminal Purabaya  Ali  mustofa  selaku  sub koordinator  bidang  lalulintas  dan angkutan jalan berpendapat
bahwasannya,  “Dalam  penerapannya
29 Firdaus,  “Efektivitas  Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.”
30 Disarikan  dari  hasil  wawancara dengan;  Imam  hidayat;  kepala  UPTD terminal Purabaya; 31 maret 2022
jika  ditemukan  pelanggaran  terkait penerapan standar pelayanan minimal, dinas  perhubungn  Surabaya  tetap membuka laporan keluhan masyarakat di web keluhan warga Surabaya.” 31
Beberapa  hal  yang  diterapkan oleh  UPTD  terminal  Purabaya  dan Dinas Perhubungan Surabaya sebagaimana  dari  wawancara  diatas bahwasanya  menyediakan  berbagai bentuk  layanan  aduan  baik  dari  non elektronik  yakni  kotak  saran  disekitar terminal purabaya, dan juga elektronik yang  ada  di website aduan  warga suarabaya.  Hal  tersebut  merupakan perwujudan sistem informasi pengelolaan pengaduan yang dilakukan  dalam  penyelenggaraan palayanan publik. Sebagaimana diketahui bahwa UU Pelayanan Publik 25/2009  mendefinisikan  dalam  pasal 23 ayat (4) penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi  yang  terdiri  atas  sistem elektronik  maupun  non  elektronik huruf e yakni pengelolaan pengaduan.
Berdasarkan  itu  jika  ditinjau dari hak masyarakat yang diatur dalam UU Pelayanan Publik 25/2009 tersebut maka dapat dikatakan bentuk pengelolaan aduan merupakan perwujudan dari pasal 18 huruf e yang mana masyarakat berhak memberitahukan  kepada  pimpinan penyelenggara  untuk  memperbaiki pelayanan  apabila  pelayanan  tidak sesuai  dengan standar pelayanan. Dan pasal 15 huruf h merupakan kewajiban penyelenggara  untuk  memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang dilaksanakan.
Peran  serta  masyarakat  sendiri diatur  dalam  UU  Pelayanan  Publik 25/2009  Pasal  39  ayat  (1)  yakni  peran
31 Disarikan  dari  hasil  wawancara dengan; Ali mustofa; sub koordinator bidang lalulintas  dan  angkutan  jalan  dinas perhubungan Surabaya; 31 maret 2022
serta masyarakat dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik dimulai  sejak  penyusunan  standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian  penghargaan.  Lebih  lanjut Peraturan  Pemerintah  No.  96  Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Pelayanan Publik 25/2009 dalam pasal
43  mengatur  bahwa  pengikutsertaan masyarakat  dalam  pengawasan  dan evaluasi  diwujudkan  dalam  bentuk Pengawasan dan evaluasi  pelaksanaan standar pelayanan, Pengawasan terhadap  penerapan  kebijakan,  dan Pengawasan terhadap pengenaan sanksi. Berdasarkan  pemaparan  diatas dapat  dipahami  pendekatan  sumber input dalam bentuk evaluasi terhadap kinerja  pelayanan  diatas  bertujuan sebagai  reaksi  atas  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat,
tujuannya  agar  pelayanan  terhadap masyarakat  selalu  dalam  kondisi prima.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian, implementasi standar pelayanan minimal di terminal Purabaya diterapkan dengan beberapa komponen lainya, yakni izin trayek, uji kelaikkan  kendaraan  bermotor  (KIR) dan KPS (kartu pengawasan), sebagaimana  kewajiban  angkutan  dan perusahaan  angkutan  yang  diatur dalam Permenhub 15 tahun 2015. Hasil penelitian memberikan beberapa gambaran  bahwasannya  komponen standar pelayanan yang belum terpenuhi diantaranya :
a. Keamanan:  Tanda  Pengenal Bagasi,  dan  Daftar  Penumpang (Manifest)
b. Keselamatan: Buku Panduan Penumpang, Alat Pembatas Kecepatan,  Sabuk  Keselamatan penumpang.
c. Kenyamanan:  Kapasitas  Angkut,
Nomor  Tempat  duduk,  dan Fasilitas Kebersihan.
Berdasarkan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bus AKAP  diterminal  Purabaya,  efektivitas dalam penerapannya ditinjau dari beberapa  pendekatan,  yang  diantaranya yakni  pendekatan  sasaran,  pendekatan sumber, dan pendekatan proses.
a. Pendekatan  sasaran (output)
yakni penerapan kebijakan ditinjau  dari output dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mencapai  tingkatan output yang direncanakan maka dapat dikatakan masih kurang berjalan efektif.
b. Pendekatan  proses (process) ,
berdasarkan  apa  yang  sudah diatur, maka seharusnya isi dari standar pelayanan dapat ditemukan  secara  mudah,  luas dan  jelas  baik  secara  elektronik maupun  non  elektronik.  Akan tetapi fakta yang ada dilapangan masih  banyak  masyarakat  yang tidak  mengetahui  dari  isi standar  pelayanan  minimal  bus AKAP. sehingga dapat dikatakan  dalam  pendekatan proses belum diakatakan efektif. c. Pendekatan sumber, berdasarkan yang dapat dipahami  pendekatan  sumber (input) dalam  bentuk  evaluasi terhadap  kinerja  pelayanan, tujuannya agar pelayanan terhadap  masyarakat  selalu dalam  kondisi  prima.  Sehingga dapat  dipahami  indikator input dapat  berjalan  dan  dikatakan efektif.

## Daftar Pustaka
Alfitri.  “Ideologi  Welfare  State  Dalam

## Dasar  Negara  Indonesia.”  Jurnal
Konstitusi  9  No  3,  no.  Konstitusi (2012): 454.
Arisandi,  Yogi,  Harnen  Sulistio,  and Achmad  Wicaksono.  “Kajian Kinerja  Keselamatan  Bus  Antar Kota  Dalam  Provinsi  Di  Jawa Timur.”  Rekayasa  Sipil  9,  no.  1 (2015): 54 – 63.
Basuki,  Imam.  “Manfaat  Standarisasi Kinerja  Angkutan  Perkotaan.” Jurnal Transportasi 8, no. 1 (2008): 57 – 66.
Faradisa, Nuril. “Perilaku Kru Bus Yang Meresahkan Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Umum.” Universitas Islam
Negeri Surabaya, 2018.
Firdaus,  Riska.  “Efektivitas  Pelayanan
Administrasi  Di  Rumah  Sakit
Umum  Daerah  (Rsud)  I  Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.” Journal
I La Galigo: Public Administration  Journal  2,  no.  2
(2019): 61 – 71.
Maulidiah,  Sri.  “Pelayanan  Publik, Pelayanan  Terpadu  Administrasi Kecamatan  (PATEN).”  CV.  Indra Prahasta, 2014.
Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum,” 2009.
Mursyidah,  Lailul,  and  Ilmi  Usrotin Choiriyah. Manajemen Pelayanan Publik. UMSIDA Press, 2019.
Ni  Ketut  Riani.  “Strategi  Peningkatan Pelayanan  Publik”  1,  no.  11 (2021): 6.
Nurdjanah, Nunuj, and Reni Puspitasari.
“Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Konsentrasi Pengemudi.”  Warta  Penelitian Perhubungan  29,  no.  1  (June 2017): 141. https://doi.org/10.25104/warlit. v29i1.318. Nuriyanto, Nuriyanto. “Penyelenggaraan Pelayanan PublikDi  Indonesia,  Sudahkah
Berlandaskan  Konsep  ‘Welfare State’?” Jurnal Konstitusi 11, no. 3
(2014): 428 – 53. Kompas.Com. “Pengemudi Bus Kelelahan  Bisa  Jadi  Penyebab Kecel akaan  Di  Jalan.”  Accessed September 21, 2021. https://otomotif.kompas.com/R ead/2021/09/06/124200215/Pen gemudi-Bus-Kelelahan-Bisa-Jadi- Penyebab-Kecelakaan-Di-Jalan. Prakoso,  Yudha.  “Perlindungan  Hukum
Terhadap Penumpang Bus Akibat Pelanggaran Tarif Yang Dil akukan  Oleh  Kru  Bus.”
Universitas Negeri Jember, 2016. Puspitosari,  Hesti,  Khalikussabir,  and Luthfi  J.  Kurniawan.  Filosofi Pelayanan Publik. Malang: Setara Press, 2012. Saptawan,  Ardiyan.  “Pengembangan Praktik  Pelayanan  Prima  Dalam
Kebijakan  Pemerintah.” JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) 9, no. 02 (2009). Silvia,  Febi.  “Pelayanan  Prima  Dan Kepuasan  Pelanggan  Di  Kantor Pelayanan
Perbendaharaan
Negara (KPPN) Makassar II.” FIS, 2018. Sutopo, J K.  “Pentingnya Tata Informasi Tentang  Pelayanan  Publik  Bagi Masyarakat.”  Journal  of  Rural and Development 5, no. 1 (2014). Tachjan, H, Dede Mariana, and Caroline Paskarina. Implementasi
Kebijakan Publik. AIPI, 2006. Winandi,  Woro,  Moh.  Fadli,  Jazim Hamidi,  Retnowati,  and  Tutiek Suwardi. Manajemen Penyelenggaraan Angkutan Umum Pada Pengemudi Kendaraan  Angkutan  Umum. Narotama University Press, 2017.