Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 468-472| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4121.468-472

## PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PELAKU USAHA JASA PROMOSI MELALUI MEDIA SOSIAL
Michael Lianwar Antolis,  Ida Ayu Putu  Widiati, I  Putu Gede  Seputra Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia michaelantolis8@gmail.com,  idiati_dayu@yahoo.co.id,  gamyongputu@gmail.com

## Abstrak
Pajak penghasilan adalah pajak yang diberlakukan kepada orang/badan usaha atas penghasilan yang didapatkan dalam  tahun  pajak. Pelaku usaha jasa promosi adalah subjek pajak yang memperoleh pendapatan yang besarnya melebihi  dari  pendapatan  yang  tidak  dikenakan  pajak  dan  penghasilan  tersebut  didapatkan  dari  kegiatan melakukan  promosi  atas  suatu  barang  atau  jasa  melalui  media  sosial,  seperti  instagram,  YouTube, WhatsApp atau  jenis  media  sosial  lainnya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  pengaturan  pajak  penghasilan  dalam kegiatan  usaha  jasa  promosi  melalui  media  sosial  serta  mekanisme  pemungutan  pajak  penghasilan  terhadap terhadap  pelaku  usaha  jasa  promosi  melalui  media  sosial.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif,  dengan  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  pencatatan.  Metode  analisa  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  teknik  argumentatif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  pengaturan  pajak penghasilan  dalam  kegiatan  usaha  jasa  promosi  melalui  media  sosial  dalam  hal  ini  YouTuber  ataupun Selebgram  yaitu  dikenakan  pajak  penghasilan  bagi  mereka  yang  penghasilannya  melebihi  Penghasilan  Tidak Kena Pajak  (PTKP)  berdasarkan Peraturan Dirjen  Pajak  Nomor  PER-17/PJ/2015.
Kata  Kunci :  Jasa Promosi  Media Sosial, Pajak  Penghasilan, Pengenaan Pajak

## Abstract
Income  tax  is  a  tax  imposed  on  individuals/business entities on income earned in the tax year. Promotional service business actors are tax subjects who earn income that exceeds the non -taxable income and the income i s obtained  from  activities  promoting  goods  or  services  through  social  media,  such  as  Instagram,  YouTube, WhatsApp or other types of social media. The purposes of this study are to examine the regulation of income ta x in promotional services business activities through social media as well as the mechanism for collecting incom e taxes  against  business  actors  in promotional services through social media. This study uses normative legal research methods, with legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials in this study was carried out by the recording method. The legal material analysis method  used  is  argumentative  technique.  The  result  of  the  study  shows that the regulation of income tax in promotional service business activities through social media, in this case YouTubers or Celebrities, is subject t o income  tax  for  those  whose  income  exceeds  Non -Taxable  Income  (PTKP)  based  on  the  Regulation  of  the Director General of Taxes Number PER-17/PJ/2015.
Keywords: Social Media Promotion Services, Income Tax, Tax Impo sition

## I. PENDAHULUAN
Pajak ada dalam masyarakat, yaitu jika ada masyarakat maka akan ada pajak dan sebaliknya jika tidak ada  masyarakat  maka  pajak  pun tidak akan ada. Pajak adalah masalah bagi setiap orang yang hidup dalam suatu negara dan masalah  pajak juga masalah Negara yang bersangkutan. Penerimaan Negara bersumber  dari  pungutan  pajak  kepada  warganegara  yang  hidup  dalam  suatu  negara  dan  hal  ini berlaku  hampir  di  seluruh  negara  di  dunia.  Uang  hasil  pungutan  pajak  tersebut  dapat  dipergunakan oleh  pemerintah  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintah  demi  terselenggaranya  kepentingan  umum. Dikarenakan  pajak  adalah  sumber  pendapatan  yang  penting,  maka  pemerintah  dalam  melakukan pemungutan  pajak  harus  didasarkan  keadilan  serta  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  wajib pajak. Hal ini tertuang di dalam UUD NRI pasal 23 ayat (a) yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang.”
Menurut ketentuan PasaI 1 ayat 1 Undang-undang 16/2009 yang selanjutnya disingkat dengan UU  KUP,  bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan
secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang  perpajakan  mengatur  mengenai  jaminan  atau  kepastian  tentang  terpenuhinya kewajiban  dan  hak  dalam  perpajakan.  Terbitnya  UU  perpajakan  terutama  yang  mengatur mengenai pajak  penghasilan,  maka  pelaku  usaha  diharapkan  lebih  termotivasi  untuk  melakukan  pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku demi meningkatkan  kemakmuran rakyat.
Seiringnya  perkembangan  waktu,  perkembangan  internet  telah  menyeruak  ke  seluruh  dunia termasuk  Indonesia.  Pemakaian  jasa  internet  ini  mengingat  dengan  cepat  di  Indonesia (Sitompul, 2004) .  Meningkatnya  penggunaan  internet  di  Indonesia  juga  memberikan  dampak  pada  dunia  bisnis seperti  kegiatan  yang dapat dilakukan dalam internet ialah e-commerce adalah kegiatan perdagangan yang  terdiri  dari  kegiatan  jual-beli  barang  dan/atau  jasa  dengan  menggunakan  media internet. Selain itu,  manusia  menciptakan  sebuah  terobosan terbaru yang memiliki tujuan untuk mempermudah setiap transaksi keuangan berbasis Internet.
Jasa  promosi  melalui  media  sosial  semakin  marak  digunakan.  Adanya  kemungkinan pendapatan  dari  pajak  yang  cukup  besar,  Ditjen  Pajak  mempelajari  tata  cara  pengenaan  pajak  dari bidang  ini,  mengingat pemungutan pajak dari jasa promosi melalui media sosial ini hanya berdasarkan pada  penyampaian  SPT.  Terkait  pajak,  maka  terdapat  dua  hal  penting  yaitu  subjek  pajak  dan objek pajak.  Subjek  pajak  adalah  segala  sesuatu  yang  mempunyai  potensi  untuk  memperoleh  penghasilan dan  menjadi  sasaran  untuk  dikenakan  Pajak  Penghasilan (Resmi,  2013) .  Selain  itu  juga  Undang- undang  perpajakan  menyebutkan,  bahwa siapapun yang memiliki penghasilan maka merupakan objek pajak.  Menurut Ilyas  &  Burton  (2007) wajib  pajak  (WP)  telah  menjadi  kontributor  pembangunan demi eksistensi Negara, dan terdapat hal yang dapat dituntut  dari wajib  Pajak yakni:
1. Dituntut  kepatuhan  (compliance)  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  yang  dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut  tanggung  jawab  (responsibility)  wajib  pajak  dalam  menyampaikan  Surat Pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut  kejujuran  (honesty)  wajib  pajak  dalam  mengisi  Surat  Pemberitahuan  sesuai  dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Memberikan  sanksi  (law  enforcement)  yang  lebih  berat  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  taat pada ketentuan yang berlaku.
Di  Indonesia  untuk  memungut  pajak  dari  masyarakat,  saat  ini  sebagian  besar  menggunakan self  assessment,  dimana  wajib  pajak  sendirilah  yang  menghitung  dan  menilai  pemenuhan  kewajiban perpajakannya (Devano  &  Rahayu,  2006) .  Terkait  sistem  pemungutan  pajak,  maka  dapat  dilakukan dengan tiga cara, yaitu:
1. “Official  Assessment  System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.”
2. “Self  Assessment  System,  Sistem  ini  merupakan  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar, dan melaporkan sendiri  besarnya pajak yang harus dibayar.”
3. “Withholding  System,  Sistem  ini  merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  pihak  ketiga  untuk  memotong  atau  memungut  besarnya  pajak  yang terutang oleh wajib pajak." (Mardiasmo, 2005) .
Sistem  self  assessment  dalam  pemungutan  pajak  inilah  yang mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan pengenaan pajak. Walau pemerintah telah melonggarkan dengan memberikan peringatan melalui SPT, tetapi masih banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak dan tidak sedikit yang cenderung menghindari  kewajiban tersebut.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa dasar hukum yang  mengatur  mengenai  pajak  untuk  selebgram  dan  youtuber  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor 16  Tahun  2009  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (Angin  &  Gaol,  2021) (Vikansari  &  Parsa,  2019) .  Sedangkan  menurut Susilo (2020) berpendapat bahwa  tidak semua yang menjadi youtuber dapat dikenakan pajak penghasilan hanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja lah  yang  dapat  dikenakan pajak penghasilan. Dari fenomena tersebut maka ingin dilakukan penelitian yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  pengaturan  pajak  penghasilan  dalam  kegiatan  usaha  jasa promosi melalui media sosial serta mekanisme pemungutan pajak penghasilan terhadap terhadap pelaku  usaha jasa  promosi  melalui  media  sosial.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normative  dengan  pendekatan  yang  digunakan  yaitu pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  meneliti  hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum,  fungsinya  untuk  memberikan  argumentasi  yuridis  ketika terjadi  kekosongan,  kekaburan  dan  konflik  norma (Diantha,  2016) .  Bahan  hukum  terdiri  dari  bahan hukum  primer  yang  didapat  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan,  risalah  resmi,  dan beberapa  keputusan-keputusan  yang  menyangkut  dengan  judul  tulisan  ini.  Bahan  hukum  sekunder didapat  dari  menganalisis  buku-buku,  jurnal-jurnal  dan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  yang  memiliki keterkaitan  dengan  judul  penulisan  ini.  Metode  pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  teknik pencatatan dan dokumentasi  yang kemudian  analisis dengan teknik  argumentatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pajak Penghasilan dalam Kegiatan Usaha Jasa Promosi Melalui Media Sosial
Perdagangan  online  atau  e-commerce,  pada  awalnya  digunakan  untuk  transaksi  bisnis  antar perusahaan-perusahaan besar, antar perbankan, serta institusi,  namun pada perkembanganya, fokusnya bergeser  kepada  konsumen-konsumen  individual  bukan  lagi  perusahaan-perusahaan  besar  dan institusi.  Pergeseran  ini  menjadikan  terjadi  peningkatan  transaksi  melalui  media  ecommerce,  juga diikuti  dengan  peningkatan  transaksi  dengan  menggunakan  media  sosial,  yaitu  melalui  instagram, facebook,  youtube,  whatsapp  dan  aplikasi  media  sosial  lainnya.  Jika  ditinjau  dari  biaya  operasional yang  dikeluarkan,  transaksi  online  menghabiskan  biaya  operasional  yang  lebih  rendah  dibandingkan transaksi  secara  konvensional.  Jika  ditinjau  dari  omset  yang  didapatkan,  transaksi  online menghasilkan  omset  yang  lebih  besar  dibandingkan  omset  yang  dihasilkan  dari  transaksi konvensional  karena  itu  perlu  dilakukan  upaya  untuk  pemenuhan  kewajiban  pajak  dari  sektor perdagangan online  ini.
Pajak  Penghasilan  adalah  pajak  yang  yang  dikenakan  kepada  Wajib  Pajak  dari  penghasilan yang  diperoleh.  Menurut  PasaI  4  UU  PPh,  Penghasilan  adalah  “setiap  tambahan  kemampuan ekonomis  untuk  yang  diterima  atau  diperoleh  oleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia maupun  luar  Indonesia  yang  dapat  digunakan  untuk  konsumsi  maupun  menambah  kekayaan  Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.” Berdasarkan  pengertian  penghasilan  menurut  Pasal  4  UU  PPh, Rahayu  (2010) berpendapat, bahwa terdapat sejumlah  unsur, yakni:
1. Tambahan  kemampuan  ekonomis,  yaitu  segala  sesuatu  yang  dapat  menambah  kemampuan ekonomis,  atau  kemampuan  seseorang  untuk  menguasai  atau  memiliki  sesuatu  dapat  dikenakan pajak. Bentuk penambahan kemampuan ekonomis ini bisa berupa penghasilan atau imbalan seperti gaji,  upah, hadiah,  laba usaha, dividen  dan lainnya  merujuk pada Pasal 4 ayat 1 UU PPh.
2. Diterima  oleh  Wajib  Pajak  adalah  orang  atau badan yang memenuhi syarat- syarat objektif, yaitu menerima penghasilan  lebih  dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
3. Berasal  dari  Indonesia  atau  luar  Indonesia,  penambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima Wajib  Pajak  bisa  berasal  dari  Indonesia  (Wajib  Pajak  dalam  negeri)  maupun  dari  luar  Indonesia (Wajib  Pajak  Luar  Negeri)  Wajib  Pajak  Dalam  Negeri  adalah  siapa  pun  yang  memperoleh  atau menerima  penghasilan  melebihi  PTKP  (Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak),  dan  Wajib  P ajak  Luar Negeri  adalah  siapa pun yang menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber- sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya  PTKP.
4. Dapat  digunakan  untuk  konsumsi  atau  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak,  tambahan kemampuan ekonomis  yang  diterima  Wajib  Pajak  dapat  digunakan  untuk  konsumsi  dan  menambah  kekayaan Wajib  Pajak.  Artinya  segala  tambahan  kemampuan  ekonomis  tersebut  bisa  dinikmati  oleh  Wajib Pajak.
5. Dengan  nama  dan  bentuk  apapun,  penambahan  kemampuan  ekonomis  bias  dalam  nama  dan bentuk apapun, seperti barang ataupun jasa.
2. Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Terhadap Pelaku Usaha  Jasa Promosi Melalui Media  Sosial
Pajak  endorsement  adalah  pajak  penghasilan  dari  transaksi  online  melalui  media  sosial,  Pajak  ini memungut  penghasilan  atau  laba  yang  diterima  dan  diperoleh  orang  pribadi  maupun  badan.  Adapun
penerima penghasilan yang dipotong PPh PasaI 21/26, sebagaimana diatur pada PasaI 3 PDJP No.16 PER-16/PJ/2016,  yang  menentukan  bahwa  penerima  Penghasilan  yang  dipotong  PPh  Pasal  21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi  yang merupakan:
1. Pegawai.
2. Penerima  uang  pesangon,  pensiun  atau  uang  manfaat  pensiun,  tunjangan  hari  tua,  atau jaminan  hari tua, termasuk ahli  warisnya juga merupakan wajib  pajak PPh Pasal 21.
3. Wajib  pajak  PPh  21  kategori  bukan  pegawai  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
1) Tenaga  ahli  yang  melakukan  pekerjaan  bebas,  yang  terdiri  dari  pengacara,  akuntan, arsitek, dokter, konsultan,  notaris, penilai  dan aktuaris;
2) Pemain  musik,  pembawa  acara,  penyanyi,  pelawak,  bintang  film,  bintang  sinetron, bintang  iklan,  sutradara,  kru  film,  foto  model,  peragawan/peragawati,  pemain  drama, penari, pemahat, pelukis  dan seniman lainnya;
3) Olahragawan;
4) Penasihat, pengajar, pelatih,  penceramah, penyuluh,  dan moderator;
5) Pengarang, peneliti,  dan penerjemah;
6) Pemberi  jasa  dalam  segala  bidang  termasuk  teknik,  komputer  dan  sistem  aplikasinya, telekomunikasi,  elektronika,  fotografi,  ekonomi,  dan  sosial  serta  pemberi  jasa  kepada suatu kepanitiaan;
7) Agen iklan;
8) Pengawas atau pengelola proyek;
9) Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi  perantara;
10) Petugas penjaja barang dagangan;
11) Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
12) Distributor  perusahaan  multilevel  marketing  atau  direct  selling  dan  kegiatan  sejenis lainnya
4. Anggota  dewan  komisaris  atau  dewan  pengawas  yang  tidak  merangkap  sebagai  Pegawai Tetap  pada  perusahaan  yang  sama  juga  merupakan  Wajib  Pajak  PPh  Pasal  21.  Selain  itu, kategori di bawah ini  juga termasuk Wajib  Pajak PPh 21.
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Wajib  Pajak  PPh  Pasal  21  kategori  peserta  kegiatan  yang  menerima  atau  memperoleh penghasilan  sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1) Peserta  perlombaan  dalam  segala  bidang,  antara  lain  perlombaan  olahraga,  seni, ketangkasan, ilmu  pengetahuan, teknologi  dan perlombaan lainnya;
2) Peserta rapat, konferensi, sidang,  pertemuan, atau kunjungan  kerja;
3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan  sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4) Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
5) Peserta kegiatan lainnya.”
Terkait  pemberi  kerja  yang  memotong  PPh  Pasal  21/26,  maka  hal-hal yang harus dilakukan adalah:
1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku;
2. Membuat bukti  potong PPh Pasal 21 melalui  aplikasi  e-SPT PPh Pasal 21;
3. Melakukan  penyetoran  PPh  Pasal  21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan  kode  MAP  dan  kode  jenis  setoran  411121-100.  Penyetoran  dilakukan  paling  lambat tanggal  10  bulan  berikutnya.  Misalnya pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April 2020,  maka  penyetoran  PPh-nya  adalah  paling  lambat  dilakukan  pada  tanggal  10 Mei 2020; dan
4. Menyampaikan  laporan  SPT  Masa  PPh  21  secara  daring  melalui  saluran  e filing Direktorat Jenderal  Pajak  di  laman  pajak.go.id  atau  Penyedia  Jasa  Aplikasi  Perpajakan  (PJAP)  resmi yang ditunjuk.
Pengaturan  mengenai  pajak  terhadap  para  pelaku  usaha  yang  melakukan  promosi  melalui media sosial dalam hal ini dapat berprofesi sebagai YouTuber atau Selebgram, maka dibagi dua, yang pertama  adalah  YouTuber  dan  Selebgram  yang bekerja secara independen atau freelance, dan yang kedua adalah YouTuber dan Selebgram yang berada di bawah agensi (pihak ketiga). Pengenaan Pajak pada profesi ini  mengacu pada PDJP No.PER-17/PJ/2015 yakni mengenakan pajak sebesar 50%.
Perhitungan  PPh  profesi  YouTuber  dan  Selebgram  merujuk  kepada  pekerjaan  bebas  yang tidak  termasuk  dalam  skema  PPh  Final  yang  diatur  dalam  PasaL  2  ayat  (4)  PP  23/2018,  yang memberikan  ruang  lingkup  pekerjaan  bebas  antara  lain:  pemain,  musik,  pembawa  acara,  penyanyi, pelawak,  bintang  film,  bintang  sinetron,  bintang  iklan,  sutradara,  kru  film,  foto  model, peragawan/peragawati,  pemain  drama,  dan  penari,  maka  perhitungannya  bias  dipilih  antara menggunakan norma atau menggunakan pembukuan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa pengaturan  pajak  penghasilan  dalam  kegiatan  usaha  jasa  promosi  melalui  media sosial dalam hal ini YouTuber  ataupun  Selebgram  yaitu  dikenakan  pajak  penghasilan  bagi  mereka  yang penghasilannya melebihi  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP).  Berdasarkan  ketentuan pada UU PPh dan PDJP No.16: PER-16/PJ/2016, maka untuk YouTuber dan Selebgram  yang bekerja secara independen atau freelance, maka ketentuan PPh yang berlaku  adalah  Pasal  21  UU  PPh yang biasa digunakan untuk para  pekerja  seni  dan  para freelancer . Untuk para YouTuber dan Selebgram yang berada di bawah naungan  agensi  atau  perusahaan,  maka  ketentuan  pajak  penghasilan  yang  berlaku  adalah  sama dengan karyawan yang bekerja di kantor pada umumnya yaitu ketentuan Pasal 23 UU PPh. Adapun mekanisme  pemungutan  pajak  penghasilan  terhadap pelaku usaha jasa promosi  melalui  media  sosial dalam  hal  ini  YouTuber  ataupun  Selebgram  yaitu  merujuk  kepada  Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor PER-17/PJ/2015  tentang  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  yakni  sebesar  50%  x  penghasilan bruto.  Adapun  cara  menghitung  PPh  YouTuber  dan  Selebgram,  menggunakan  Rumus  perhitungan PPh, yaitu  = (PTKP) x Tarif PPh Pasal 17.

## 2. Saran
Kepada  pemerintah  khususnya  Dirjen  Pajak  perlu  dibuatkan  peraturan khusus mengenai pengenaan pajak  penghasilan  terkait endorsement yang  dilakukan  pada  media  sosial  serta  meningkatkan pelayanan  terhadap  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  membayar  pajak  dan  mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, agar terbangun kesadaran dan kepatuhan WP dalam membayar pajak dan  bagi  para  pelaku  jasa  promosi  melalui media sosial baik YouTuber ataupun Selebgram haruslah tunduk pada semua peraturan yang berlaku, terkait aturan perpajakan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Angin,  A. sriwahyuni  B. P., & Gaol,  H. H. H. L. (2021). Urgensi Penarikan Pajak Penghasilan Profesi Youtuber  dan  Selebgram  Sebagai Upaya Mendorong Stabilisasi Perekonomian Pasca Pandemi. Jurnal Pacta Sunt Servanda , 2 (2), 77–87.
Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu . Kencana, Jakarta. Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Prenada Media Group,  Jakarta.
Ilyas, W., & Burton, R. (2007). Hukum Pajak . Salemba Empat, Jakarta.
Mardiasmo. (2005). Perpajakan . Andi, Yogyakarta. Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal . Graha Ilmu, Yogyakarta. Resmi, S. (2013). Perpajakan; Teori dan Kasus . Salemba Empat, Jakarta.
Sitompul,  A. (2004). Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Huku m d i Cybersp ace . P T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Susilo,  W.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Youtuber  Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh). Jurnal IUS , 8 (1), 1– 14.
Vikansari,  N.  P.  S.,  &  Parsa,  I.  W.  (2019).  Pengawasan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap Youtubers sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial Youtube. Jurnal Kertha Negara , 7 (2), 1–15.