Compliance  Audit  Of  The  Implementation  Of  The  Transitional  Justice  Program  For Post-Conflict Victims For The Truth And Reconciliation Commission Aceh (KKR Aceh) (Case Study At Tifa Foundation)
Audit  Kepatuhan  Terhadap  Pelaksanaan  Program  Keadilan  Transisi  Bagi  Korban Paska Konflik Untuk Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) (Studi Kasus Pada Yayasan Tifa)
Supri Hartini 1* , Padri Achyarsyah 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional 1,2 hartini0716@gmail.com 1 , padri.achyarsyah@civitas.unas.ac.id 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  compliance  with  the  implementation  of  the  Transitional Justice program for Post-Conflict Victims for the Aceh Truth and Reconciliation Commission at the Tifa Foundation. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. This study uses primary data that was obtained from Tifa Foundation directly through document collection and  interviews  with  resource  persons.  Data  analysis  was  carried  out  together  with  data  collection  by determining compliance criteria and processing data using working papers to draw conclusions from the research. Based on the results of this study, it shows that the level of compliance of the Tifa Foundation in implementing the program reaches 98% so that it can be said to be very good.
Keywords : Compliance Audit, Program.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kepatuhan  pada  pelaksanaan  program  Keadilan Transisi  Bagi  Korban  Paska  Konflik  untuk  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  pada  Yayasan  Tifa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari Yayasan Tifa secara langsung melalui pengumpulan dokumen dan wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan bersama dengan pengumpulan  data  dengan  menentukan  kriteria  kepatuhan  dan  mengolah  data  menggunakan  kertas kerja  untuk  menarik  kesimpulan  dari  penelitian.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa tingkat kepatuhan Yayasan Tifa dalam melaksanakan program mencapai 98% sehingga dapat dikatakan sangat baik.
Kata Kunci: Audit Kepatuhan, Program.

## 1. Pendahuluan
Audit  kepatuhan  merupakan  objek  yang  memerlukan  perhatian  untuk  menentukan sejauh  mana  peraturan,  kebijakan,  hukum,  perjanjian  atau  peraturan  dipatuhi  oleh  entitas yang  sedang  diaudit.  Hasil  audit  kepatuhan  umumnya  hanya  dilaporkan  kepada  manajemen sebagai  kelompok  utama  yang  berkepentingan  dengan  tingkat  ketaatan  terhadap  prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas adalah suatu proses dimana suatu organisasi mampu bertanggungjawab secara  terbuka  mengenai  apa  yang  diyakininya,  apa  yang  dilakukan  dan  apa  yang  tidak dilakukannya. Proses pertanggungjawaban atas berbagai keputusan dan tindakan yang dibuat harus sesuai dengan nilai, kebutuhan serta keinginan masyarakat. Audit menjadi bagian yang melekat  dan  digunakan  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  menyatakan  akuntabilitas  lembaga dalam  pengelolaan  keuangan.  Audit  internal  digunakan  sebagai  kegiatan  yang  memastikan seluruh  proses  sudah  berjalan  sesuai  dengan  aturan  main  yang  ditetapkan  lembaga.  Untuk memberikan informasi yang bisa dipercaya bagi pihak eksternal (donor, partner, masyarakat,
dan lain-lain), maka audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai pihak independen agar mendapatkan kepercayaan (trust).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bramasta Noviantoro Puto dan Paskah Ika Nugroho  (2019)  menyorot  akuntabilitas  terhadap  pendanaan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  dimana  kepercayaan  (trust)  mempunyai  peranan  penting  untuk  menyakinkan penggalangan dana dari berbagai pihak. Pendanaan LSM tidak dapat terlepas dari pentingnya akuntabilitas  LSM  terhadap  pemberi  dana.  Dalam  hal  akuntabilitas,  LSM  harus  memaparkan berbagai  informasi  pendanaan  sampai  pengeluaran  kegiatan  proyek  yang  sudah  maupun belum terealisasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder).
Berdasarkan Global  Report  Edelmen  Trust  Barometer (2021)  disebutkan  terdapat  11 dari 27 negara mengalami penurunan tingkat kepercayaan kepada LSM. Kondisi tersebut masih dapat  dikatakan  baik,  karena  secara  global  kondisi  penurunan  kepercayaan  terhadap  LSM hanya sebesar 1 persen. Penurunan kepercayaan terhadap LSM salah satunya disebabkan oleh masalah akuntabilitas sehingga membuat terhambatnya pendanaan LSM.
Pada  tahun  2019  berdasarkan  laporan  indeks  keberlanjutan  LSM  Indonesia  yang diterbitkan  oleh  Konsil  LSM  sebuah  lembaga  konsorsium  LSM  yang  berada  di  Indonesia menyebutkan bahwa pada dimensi kapasitas organisasi terjadi penurunan kapasitas organisasi LSM sehingga menyebabkan kolaps atau berhenti beroperasi. Anggota Konsil LSM yang tidak aktif  sepanjang  tahun  2019  sebanyak  25  persen  dan  situs  website  lembaga  sudah  tidak beroperasi.  Berdasarkan  dimensi  kemampuan  finansial  organisasi,  LSM  mengalami  sedikit peningkatan  pada  tahun  2019  dimana  beberapa  LSM  telah  mampu  mengelola  keuangannya dengan baik dan menyajikan laporan keuangannya secara berkala pada situs web lembaganya, memperlihatkan  sumbangan  hibah  yang  mereka  terima  dari  lembaga  donornya  dan alokasinya.
Donor asing masih berdasarkan laporan Konsil LSM, saat ini masih merupakan sumber pendanaan  penting  bagi  organisasi  LSM  yang  terdaftar  secara  resmi,  meskipun  jumlah pendanaan  asing  mengalami  penurunan  pada  tahun  2019.  Pendanaan  dari  Australia  untuk program-program  didalam  negeri  mengalami  penurunan  dari  A$331,3  juta  pada  tahun  2018 menjadi  A$298.5  juta  pada  tahun  2019.  Pemerintah  Jepang  memberikan  dukungan  untuk program-program  di  Indonesia  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan  organisasi  nirlaba sebesar Rp3.37 miliar (sekitar $236.000). Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mendukung  program  di  Indonesia  bagian  timur  melalui  Program  Pemberdayaan  Perempuan Indonesia  untuk  Penanggulangan  Kemiskinan  (Program  MAMPU)  dan  Program  Tata  Kelola Pertumbuhan (Program KOMPAK).
Yayasan Tifa adalah organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerjasama di isu-isu strategis dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, baik  di  tingkat  nasional  maupun  lokal.    Berdasarkan  laporan  Yayasan  Tifa  tahun  2019 disebutkan  bahwa  dana  hibah  yang  telah  didistribusikan  sebesar  RP  38,08  miliar  untuk mendukung  kerja  mitra  LSM  yang  ada  di  Indonesia  tersebar  di  Jawa,  Sumatera,  Sulawesi hingga Papua. Bagi mitra LSM Yayasan Tifa yang menerima dana program hibah tersebut harus mengikuti  prosedur  dan  ketentuan  sesuai  dengan  buku  pedoman  pelaksanaan  program  dan pedoman penyajian laporan keuangan sehingga LSM penerima dana hibah dapat menyajikan laporan  kegiatan  dan  keuangannya  secara  baik  dan  benar  serta  memenuhi  ketentuan  dari pihak donor.
Tahun 2018 Yayasan Tifa menerima bantuan pendanaan dari perwakilan Kementerian Luar Negeri Norwegia di Indonesia untuk program keadilan transisional di Aceh dengan fokus program pada pengawasan dan penguatan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) serta  memastikan  perlindungan  dan  partisipasi  korban  dalam  proses  pencarian  fakta  dan rekonsiliasi.  KKR  Aceh  sesuai  dengan  mandat  dapat  melakukan  pengungkapan  kebenaran terhadap  pelanggaran  HAM  sehingga  dapat  mendorong  perubahan  kebijakan  dan  perbaikan
lembaga-lembaga  yang  mengakibatkan  pelanggaran  di  masa  lalu  dan  memenuhi  hak  korban untuk  mendapatkan  kebenaran  dan  keadilan  serta  merekomendasikan  pelaksanaan  reparasi mendesak  sebelum  proses  pengungkapan  kebenaran  selesai  dilakukan  berdasarkan  prinsip transparansi  yaitu  menjalankan  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  secara  transparan  dan akuntabel  kepada  publik  serta  menjalankan  program  sesuai  ketentuan  dan  persyaratan  dari lembaga Donor.

## 2. Tinjauan Pustaka
Teori yang Berkaitan dengan Penelitian Audit Pengertian Audit
Kata “Audit” muncul pertama kali di pertengahan abad ke-19 berasal dari bahasa Latin “Audire”  yang  berarti  “mendengar”.  Orang  yang  mendengarkan  (audire)  laporan  keuangan yang dibaca oleh akuntan dengan tujuan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut disebut “Auditor”.
Sukrisno  Agoes  (2017)  mendefinisikan  auditing  sebagai  berikut:  “Suatu  pemeriksaan yang  dilakukan  secara  kritis  dan  sistematis,  oleh  pihak  yang  indenpenden,  terhadap  laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti- bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Alvin  A.  Arens,  Randal  J.  Elder,  dan  Mark  S.  Beasley  (2015)  mendefinisikan  auditing sebagai  berikut:  “Audit  adalah  pengumpulan  dan  evaluasi  bukti  tentang  informasi  untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independent”.
Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa audit merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan  mengevaluasi  bahan  bukti  secara  objektif  mengenai  suatu  entitas  ekonomi  untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2015) terdapat tiga jenis utama audit:
a. Audit Operasional ( Operational Audit ) mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari  prosedur  dan  metode  operasi  organisasi.  Pada  akhir  audit  operasional,  manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi.
b. Audit  Ketaatan  ( Compliance  Audit )  dilaksanakan  untuk  menentukan  apakah  pihak  yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang  lebih  tinggi.  Hasil  audit  ketaatan  biasanya  disampaikan  kepada  manajemen,  bukan kepada  pemakai  luar,  karena  manajemen  adalah  kelompok  utama  yang  berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.
c. Audit Laporan Keuangan ( Financial Statement Audit ) dilakukan untuk menentukan apakah laporan  keuangan  (informasi  yang  diverifikasi)  telah  dinyatakan  sesuai  dengan  kriteria tertentu.  Biasanya,  kriteria  yang  berlaku  adalah  standar  akuntansi  A.S  atau  internasional, walaupun  auditor  mungkin  saja  melakukan  audit  atas  laporan  keuangan  yang  disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu.

## Audit Kepatuhan Pengertian Audit Kepatuhan
Menurut  Mulyadi  (2016)  audit  kepatuhan  adalah  audit  yang  tujuannya  untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit
kepatuhan  umumnya  dilaporkan  kepada  pihak  berwenang  yang  membuat  kriteria.  Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
Menurut Sukrisno Agoes (2017) audit kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk  mengetahui  apakah  perusahaan  sudah  mentaati  peraturan-peraturan  dan  kebijakan- kebijakan  yang  berlaku,  baik  yang  ditetapkan  oleh  pihak  internal  perusahaan  (manajemen, dewan  komisaris)  maupun  pihak  eksternal  (pemerintah,  BAPEPAM  LK,  Bank  Indonesia, Direktorat  Jenderal  Pajak,  dan  lain-lain).  Pemeriksaan  bisa  dilakukan  baik  oleh  KAP  maupun Bagian Internal Audit.
Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2015) menjelaskan bahwa hasil audit  kepatuhan  berbeda  dengan  hasil  audit  laporan  keuangan  yang  harus  dilaporkan  ke pengguna.  Hasil  audit  kepatuhan  hanya  dilaporkan  ke  manajemen,  bukan  kepada  pemakai luar,  karena  manajemen  adalah  kelompok  utama  yang  berkepentingan  dengan  tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang telah digariskan.

## Tujuan Audit Kepatuhan
Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2015) dalam Irsutami, dkk (2020), tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti  prosedur,  kebijakan,  dan  regulasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  badan/otoritas  yang lebih  tinggi.  Hasil  dari  audit  kepatuhan  biasanya  berupa  pernyataan  temuan  atau  tingkat kepatuhan  dan  dilaporkan  kepada  pihak  tertentu  dalam  unit  organisasi  yang  diaudit.  Audit kepatuhan  berkaitan  dengan  kegiatan  memperoleh  dan  memeriksa  bukti-bukti  untuk menetapkan  apakah  kegiatan  keuangan  atau  operasi  suatu  entitas  telah  sesuai  dengan persyaratan  ketentuan,  atau  peraturan  tertentu.  Audit  kepatuhan  berfungsi  untuk menentukan sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang diaudit.

## Kriteria Terkait Penelitian Undang-Undang Yayasan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal  1  disebutkan  yang  dimaksud  dengan  yayasan  adalah  badan  hukum  yang  terdiri  atas kekayaan  yang  dipisahkan  dan  dan  diperuntukan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
Pada tahun 2004 telah terjadi perubahan undang-undang Yayasan menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004. Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun  2001  tentang  Yayasan  dimaksudkan  untuk  lebih  menjamin  kepastian  dan  ketertiban hukum,  serta  memberikan  pemahaman  yang  benar  pada  masyarakat  mengenai  Yayasan, sehingga  dapat  mengembalikan  fungsi  Yayasan  sebagai  pranata  hukum  dalam  rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu, mengingat peranan  Yayasan  dalam  masyarakat  dapat  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat,  maka penyempurnaan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan  dimaksudkan  pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

## Peraturan Daerah Aceh/Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013
Menurut  Qanun  Aceh  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi Aceh disebutkan yang dimaksud dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas  pelanggaran  HAM  dalam  konflik  bersenjata  di  Aceh,  merekomendasikan  tindak  lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.
KKR  Aceh  sesuai  dengan  Qanun  Aceh  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh pasal 3 (tiga) mempunyai tujuan:
a. Memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu,
b. Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun Lembaga dengan korban,
c. Merekomendasikan  reparasi  menyeluruh  bagi  korban  pelanggaran  HAM,  sesuai  dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban
Perjanjian Kerjasama ( Morandum of Understanding )
Menurut  Fajar  Sandi  Wijaya,  dkk  (2013)  Memorandum  of  Understanding  (MoU) merupakan  pencatatan  atau  pendokumentasian  hasil  negosiasi  awal  dalam  bentuk  tertulis. Memorandum of Understanding penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut dalam negosiasi  lanjutan  atau  sebagai  dasar  untuk  melakukan  studi  kelayakan.  Memorandum  of Understanding  mempunyai  ciri  antara  lain:  isinya  ringkat,  berisikan  hal  yang  pokok  saja, bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci, mempunyai jangka  waktu  tertentu,  dan  biasanya  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  dibawah  tangan  serta tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan MoU tersebut.
Memorandum  of  Understanding  (MOU)  menurut  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  adalah  kesepakatan  diantara  pihak  untuk  berunding  dalam  rangka membuat perjanjian dikemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. MoU  bukanlah  kontrak  sehingga  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  para  pihak  yang  menjadi subjek  didalamnya  atau  yang  menandatanganinya,  kedua  belah  pihak  secara  prinsip  sudah memahami  dan  akan  melakukan  sesuatu  tujuan  tertentu  sesuai  dengan  isi  dari  perjanjian tersebut. (website, http://www.bpkp.go.id diakses tanggal 26 Juli 2021).

## Standar Operasional Prosedur (SOP)
Menurut  Atmoko  Tjipto  (2010)  Standard  Operasional  Prosedur  (SOP)  adalah  proses standar langkah - langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data,  dan  aliran  kerja  yang  teratur,  sistematis,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan; menggambarkan  bagaimana  tujuan  pekerjaan  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebijakan  dan peraturan  yang  berlaku;  menjelaskan  bagaimana  proses  pelaksanaan  kegiatan  berlangsung; sebagai  sarana  tata  urutan  dari  pelaksanaan  dan  pengadministrasian  pekerjaan  harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja.
Menurut  Fajar  Nur’Aini  DF  (2016)  pengertian  Standard  Operasional  Prosedur  (SOP) adalah  salah  satu  acuan  pokok  mengenai  langkah  atau  tahapan  yang  berhubungan  dengan aktivitas  aplikatif  yang  merupakan  aktivitas  kerja  dalam  sebuah  perusahaan.  Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat dengan tujuan yaitu:
a. Konsistensi,  agar  setiap  pelaksana/petugas/pegawai  mengetahui  standar  yang  telah ditetapkan  sehingga  mereka  mampu  menjaga  konsistensi  dan  tingkat  kinerja petugas/pegawai/pelaksana atau tim.
b. Kejelasan  tugas,  agar  setiap  pelaksana/petugas/pegawai  mengetahui  dengan  jelas  peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi (Instusi)
c. Kejelasan  Alur,  agar  dapat  memperjelas  alur  tugas,  wewenang,  tanggung  jawab  apa  saja dari masing-masing pelaksana/petugas/pegawai terkait.
d. Melindungi organisasi (Institusi) atau unit kerja serta petugas atau pegawai dari Tindakan malpraktik  atau  kesalahan  yang  bersumber  dari  administrasi  atau  faktor  lain  yang  dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup organisasi.
e. Meminimalisasi kesalahan karena ada kejelasan tugas, tanggungjawab, dan wewenang.
f. Efisiensi.  SOP  dibuat  dengan  tujuan  membuat  semua  pekerjaan  menjadi  lebih  efisien. Semua aktivitas kerja diharapkan dapat lebih cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan tujuan atau hasil yang ingin diraih.
g. Penyelesaian masalah karena SOP dijadikan landasan agar setiap karyawan dapat bekerja sesuai dengan koridor yaitu tunduk pada aturan dan batasan.
h. Batasan Pertahanan karena berisikan prosedur yang wajib dipenuhi. Jenis-jenis  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  menurut  Fajar  Nur’Aini  DF  (2016) terdapat dua tipe yaitu:
a. Teknis merupakan SOP yang sangat rinci mengenai prosedur-prosedur yang berhubungan dengan  pekerjaan  yang  bersifat  teknis,  setiap  prosedur  diuraikan  dengan  sangat  teliti sehingga  tidak  ada  kemungkinan  variasi  lain.  SOP  ini  biasanya  diterapkan  dalam penyelenggaraan  kegiatan  administrasi  antara  lain  pada  bidang  pemeliharaan  sarana  dan prasarana, keuangan (auditing), kearsipan, korespondensi, dokumentasi, pelayanan kepada masyarakat dan kepegawaian.
b. Administratif,  disusun  untuk  jenis  pekerjaan  yang  bersifat  administratif.  Jenis  pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu orang, atau pekerjaan yang melibatkan banyak orang dan posisi  di  dalam  perusahaan.  SOP  ini  diterapkan  pada  pekerjaan  yang  menyangkut  urusan kesekretariatan pada unit-unit teknis.

## Standar Akuntansi Nonlaba
Ikatan  Akuntansi  Indonesia  pada  tahun  2011  telah  menerbitkan  Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. PSAK 45 bertujuan untuk mengatur  pelaporan  keuangan  entitas  nirlaba.  Dengan  adanya  pedoman  pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.
Pada  tanggal  11  April  2019,  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Ikatan  Akuntansi Indonesia  (DSAK  IAI)  telah  mengeluarkan  Pencabutan  PSAK  45  (PPSAK  45)  dan menggantikankannya  dengan  mengesahkan  Interpretasi  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.35 (ISAK 35): Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (ii)  penyesuaian  deskripsi  yang  digunakan  untuk  laporan  keuangan  itu  sendiri.  ISAK  35 dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ISAK 35.
Perbedaan dengan PSAK 45 dan ISAK 35: (i) Berdasarkan istilah terjemahan kata Not- for-Profit  sebelumnya  dalam  PSAK  45  diterjemahkan  sebagai  Nirlaba,  diubah  oleh  DSAK  IAI dalam ISAK 35 menjadi Nonlaba dengan dasar bahwa sesungguhnya aktivitas utamanya tidak berorientasi mencari laba namun bukan berarti tidak menghasilkan laba, (ii) Sumberdaya pada PSAK 45 diklasifkasikan  kedalam tiga pos yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat  permanen,  sedangkan  dalam  ISAK  35  hanya  membagi  menjadi  dua  klasifikasi  yaitu dengan pembatasan dan tanpa pembatasan.

## Kerangka Analisis
Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit kepatuhan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan beberapa faktor dari variabel-variabel akan sangat dipengaruhi  oleh  prosedur  pengelolaan  dana  sesuai  Undang-Undang  terkait,  Perjanjian Kerjasama/ MoU ,  Pedoman  Program  yang  terdiri  dari  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP), serta  implementasi  standar  akuntansi  PSAK  45  dan  juga  ISAK  35,  tujuan  dan  standar  audit,
tekanan  ketaatan,  maka  dapat  dibuat  kerangka  konseptual  dan  rangkaian  hipotesis  sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Analisis Sumber : Diolah oleh penulis (2021)

## 3. Metode Penelitian Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  kepatuhan  pelaksanan  program  Keadilan Transisi  Bagi  Koban  Paska  Konflik  untuk  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  (KKR  Aceh) Tahun ke 1 (satu) periode bulan Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019 dan tahun ke 2 (dua) periode  Agustus  2019  sampai  dengan  Juli  2020.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pelaksanaan program dan keuangan KKR Aceh atas bantuan hibah Kedutaan Norwegia yang dikelola oleh Yayasan Tifa. Tujuan studi kasus adalah untuk  memberikan  gambaran  secara  detail  tentang  latar  belakang,  sifat-sifat  serta  karakter- karakter yang khas dari kasus yang diteliti saja dan tidak dapat dijadikan umum.

## Sumber dan Jenis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber sebagai berikut:
a. Dokumen
Dalam  penelitian  ini  data  primer  diperoleh  dari:  (i) MoU Yayasan  Tifa  dan  Kedutaan Norwegia, MoU Yayasan  Tifa  dan  KKR  Aceh  (ii)  Data  laporan  program  sebagai  laporan pertanggungjawaban  pengelolaan  program  hibah  yang  dilaporkan  oleh  KKR  Aceh,  (iii) Laporan hasil audit keuangan yang sudah dilakukan oleh KAP, (iv) SOP Yayasan Tifa, dan (v) SOP KKR Aceh.
b. Narasumber
Narasumber  adalah  sumber  data  yang  bukan  sekedar  memberikan  tanggapan  terhadap masalah  yang  ditanyakan,  tetapi  juga  individu  yang  memilih  arah  dan  selera  dalam menyajikan  informasi  yang  dimilikinya.  Untuk  memperoleh  informasi  yang  lengkap  dan beragam,  narasumber  dipilih  dalam  posisi  dengan  beragam  peran  yang  berbeda,  yang memungkinkan akses informasi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan penelitian.
c. Tempat atau lokasi
Tempat atau lokasi penelitian ini juga dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian ini.  Adapun  yang  dimaksudkan  tempat  atau  lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  lembaga nonlaba, tempat berlangsungnya pelaksanaan kegiatan yang diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  meliputi  teknik  yang  bersifat interaktif dan non-interaktif. Teknik non-interaktif berupa analisis dokumen ( content analysis ), sedangkan teknik interaktifnya adalah wawancara mendalam ( in-depth interviewing ).

## Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah cara atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam  penelitian.  Pada  penelitian  ini  instrument  yang  digunakan  adalah  laporan  keuangan Yayasan Tifa untuk program KKR Aceh yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Alat yang digunakan  dalam  instrument  penelitian  adalah  sumber  data,  pengumpulan  data,  menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan. Instrument tambahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa hasil wawancara sebagai data pelengkap penelitian.  Pedoman  wawancara  telah  dibuat  dan  disesuaikan  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai.

## Metode Analisis Proses Analisis
Secara keseluruhan, proses analisis dalam penelitian kualitatif meliputi empat macam sifat sebagai berikut:
a. Analisis  induktif.  Data  yang  terkumpul  dalam  penelitian,  dianalisis  secara  induktif,  yaitu analisis  yang  tidak  bertujuan  untuk  membuktikan  kebenaran  suatu  hipotesis.  Analisis dilakukan  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh dilapangan, untuk sampai pada temuan dapat ditarik kesimpulannya berupa sebuah teori berdasarkan pada pola didalam dunia kenyataannya.
b. Analisis.  Dilakukan  dilapangan  bersama  dengan  proses  pengumpulan  data.  Pada  waktu dikumpulkan, proses analisis dimulai dengan penyusunan refleksi peneliti, yang merupakan kerangka berpikir, dan gagasan terhadap data yang ditemukan.
c. Proses  interaktif.  Setiap  data  yang  diperoleh  dikomparasikan  dengan  data  lain  secara berkelanjutan.  Proses  dilakukan  antar  komponen,  dalam  bentuk  siklus.  Peneliti  bergerak diantara tiga komponen yaitu sajian data, reduksi, dan verifikasi.
d. Proses siklus. Setiap simpulan yang ditarik dimantapkan dengan proses pengumpulan data berkelanjutan. Pada tahap verifikasi, mungkin dilakukan penelusuran kembali pada semua bukti  penelitian,  apabila  data  dirasa  kurang  mantap  untuk  dasar  penarikan  simpulan. Dengan demikian, sekaligus dilakukan trianggulasi sebelum data sampai tahap simpul akhir.

## Model Analisis
Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Miles  &  Huberman  (1984:23).  Komponennya  meliputi  reduksi  data,  sajian  data,  penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiganya dilakukan semasa pengumpulan data masih berlangsung, dan aktivitasnya dalam bentuk interaktif dalam proses siklus.

## 4. Hasil Dan Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Yayasan  Tifa  yang  bekerjasama  dengan  Kantor  Perwakilan Kedutaan Norwegia di Indonesia serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Pengumpulan
data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari MoU Yayasan  Tifa  dan  Kedutaan  Norwegia, MoU Yayasan  Tifa  dan  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  (KKR  Aceh),  Laporan pertanggungjawaban pengelolaan program hibah yang dilaporkan oleh KKR Aceh, SOP lembaga dan  laporan  keuangan  yang  sudah  diaudit  oleh  KAP  serta  hasil  wawancara  dengan Finance Manager Yayasan Tifa, Wakil Komisioner KKR Aceh dan Manager Program KKR Aceh. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  dokumen  terkait pelaksanaan  program  mulai  dari  tahun  ke  1  (satu)  sampai  dengan  tahun  ke  2  (dua)  dan wawancara mendalam kepada Finance Manager Yayasan Tifa dan Wakil Komisioner KKR Aceh serta Program  Manager KKR  Aceh.  Penelitiaan  dilakukan  dengan  menggunakan  kertas  kerja untuk  menilai  kesesuaian  praktik  yang  ada  dengan  kriteria  yang  berisi  daftar  pertanyaan mengenai kepatuhan pelaksanaan program Keadilan Transisi Bagi Korban Paska Konflik untuk Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh.  Adapun  kriteria  atau  standar  yang  menjadi  objek penelitian terdiri dari:
a. Undang-Undang Terkait
1) Undang-Undang No 28 Tahun 2008 Tentang Yayasan Pasal 52 dan 72
2) Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 42
b. Perjanjian Kerjasama/ MoU
1) Grant Agreement Kedutaan Norwegia dan Yayasan Tifa No. INS-17/005, INS-2160
2) MoU Yayasan Tifa dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) No. 7489
c. Pedoman Program
1) Standar Operasional Prosedur (SOP) Yayasan Tifa
2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR) Aceh Standar Akuntansi yang mengacu pada PSAK 45 untuk tahun ke 1 (satu) dan tahun ke 2 (dua) dan ISAK 35 untuk tahun (tiga)
Kertas  kerja  yang  digunakan  dalam  penelitian  terdiri  dari  3  (tiga)  kertas  kerja  yang terdiri dari:
a. Kertas  kerja  1  (satu)  digunakan  sebagai  pedoman  standar  kepatuhan  yang  berisi  kriteria kepatuhan  dan  dokumen  pendukung  untuk  pemenuhan  standar  terdiri  dari  Undang- Undang terkait, Perjanjian Kerjasama/ MoU , dan Pedoman program.
b. Kertas kerja 2 (dua) berisi daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pelaksana program dari Yayasan Tifa dan KKR Aceh. Proses wawancara dilakukan melalui surat elektronik atau email untuk mendapatkan informasi. Jawaban atas pertanyaan tersebut berupa “Patuh”, “Patuh Sebagian”, atau “Tidak Patuh”
c. Kertas Kerja 3 (tiga) berisi bobot nilai yang dihitung dari semua jawaban pertanyaan pada kertas kerja 2 untuk tiap kriteria dijumlahkan dengan seluruh bobot pada semua kelompok kriteria.
Pada  akhir  penilaian  ditarik  kesimpulan  berdasarkan  nilai  rata-rata  dari  kelompok kriteria  yang  merupakan  kesimpulan  pemenuhan  keseluruhan.  Kesimpulan  ini  kemudian dikelompokkan dalam 3 (tiga) skala penilaian yaitu:
a. Patuh  diberikan  bila  penulis  menyimpulkan  bahwa  persentase  pemenuhan  kriteria kepatuhan  dan  dokumen  pendukung  lebih  besar  dari  patuh  sebagian  dan  tidak  patuh. Patuh  berarti  bahwa  seluruh  atau  sebagian  besar  kriteria  kepatuhan  telah  sesuai.  Dalam kesimpulan Patuh tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan.
b. Patuh Sebagian diberikan bila penulis menyimpulkan bahwa persentase pemenuhan kriteria kepatuhan dan dokumen pendukung lebih besar dari patuh dan tidak patuh. Pelaksanaan program telah memenuhi kelompok kriteria, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya sehingga menggambarkan perbaikan yang perlu dilakukan.
c. Tidak  Patuh  diberikan  bila  penulis  menyimpulkan  bahwa  persentase  pemenuhan  kriteria kepatuhan  dan  dokumen  pendukung  lebih  besar  dari  patuh  dan  patuh  sebagian.
Kesimpulan ini menggambarkan terdapat kekurangan yang material dalam pemenuhannya sehingga perlu perbaikan.

## Analisis Data
Berdasarkan  hasil  analisis  audit  kepatuhan  berdasarkan  kriteria  atau  standar kepatuhan yang telah dilakukan, berikut penjelasan mengenai hasil kepatuhan tersebut yaitu: a. Undang-Undang Terkait
1. Undang-Undang No 28 Tahun 2008 Tentang Yayasan Pasal 52 dan 72. Tingkat kepatuhan Yayasan  Tifa  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2019  sebesar  100%.  Tingkat  kepatuhan tahun 2020 menurun menjadi 67%, dan tidak patuh 33%. Penurunan kepatuhan tersebut dikarenakan  adanya  laporan  keuangan  tahun  2020  masih  dalam  proses  audit  sehingga belum disajikan dalam website lembaga dan belum dilaporkan ke Pembina Yayasan Tifa. Tabel 1. Hasil Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2008
Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)
2. Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 42. Tingkat kepatuhan KKR Aceh pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 100%. KKR  Aceh  secara  kelembagaan  di  bentuk  oleh  Pemerintah  Aceh  sehingga  aturan  terkait kelembagaan  dan  pelaksanaan  program  telah  diuraikan  dalam  Undang-Undang/Qanun yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh.
Tabel 2. Hasil Kepatuhan Terhadap Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013
Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)
PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH UNDANG-UNDANG TERKAIT UU Yayasan No 28 Tahun 2008 Pasal 52 1 Apakah terdapat laporan keuangan Yayasan Tifa yang diumumkan pada website Tifa? 1 1 1 Pasal 72 2 Apakah Tifa menerima bantuan dari negara, bantuan luar negeri, dan pihak lain lebih dari Rp 500 juta? 1 1 1 3 Apakah Yayasan Tifa mempunyai kekayaan sebesar Rp 20 milyar atau lebih? 1 1 1 4 Apakah laporan keuangan Yayasan Tifa di audit oleh KAP setiap tahunnya? 1 1 1 5 Apakah laporan keuangan disampaikan kepada Pembina Yayasan? 1 ` 1 1 6 Apakah penyajian laporan keuangan Yayasan Tifa sesuai dengan standar keuangan yang berlaku? 1 1 1 Total Skor
6 0 0 6 0 0 4 0 2 Total Skor (%) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 67% 0% 33% STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN PERTANYAAN HASIL KEPATUHAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh 1 Apakah ada dokumen tertulis tentang visi dan misi kKR Aceh secara kelembagaan? 1 1 1 BAB II - Asas, Tujuan, dan Prinsip Kerja Pasal 3 - Tujuan KKR Aceh 2 Apakah ada tujuan KKR Aceh ditetapkan dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan? 1 1 1 BAB III - KELEMBAGAAN 3 Apakah terdapat dokumentasi tertulis tentang proses penunjukan anggota komisi dan kelompok kerja KKR Aceh? 1 1 1 Pasal 5 - Susunan dan Kedudukan 4 Apakah terdapat struktur lembaga KKR Aceh yang ditetapkan oleh Gubernur? 1 1 1 5 Apakah terdapat dokumentasi tertulis tentang proses penunjukan anggota komisi dan kelompok kerja KKR Aceh? 1 1 1 6 Apakah terdapat Surat Keputusan dari Gubernur untuk penunjukan anggota komisioner KKR Aceh? 1 1 1 7 Apakah terdapat Surat Keputusan dari Gubernur untuk penunjukan Kelompok Kerja KKR Aceh? 1 1 1 8 Apakah terdapat pembagian tugas untuk anggota komisi dan kelompok kerja KKR Aceh? 1 1 1 Pasal 8 - Tugas KKR Aceh 9 Apakah terdapat mekanisme untuk pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi? 1 1 1 10 Apakah terdapat dokumentasi informasi yang didapatkan dari organisasi pemerintah ataupun organisasi non pemerintah? 1 1 1 11 Apakah terdapat dokumentasi terkait pernyataan dari korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban? 1 1 1 12 Apakah ada mekanisme untuk penerimaan pernyataan dan kerahasiaan serta perlindungan bagi korban dan pemberi kesaksian? 1 1 1 13 Apakah terdapat laporan kepada pemerintah Aceh, DPRA dan publik terkait temuan pelanggaran HAM? 1 1 1 Pasal 42 - PENDANAAN 14 Apakah terdapat anggaran KKR Aceh dari APBA? 1 1 1 15 Apakah terdapat pendanaan dari APBN, APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat? 1 1 1 16 Apakah terdapat laporan KKR Aceh ke Pemerintah Aceh? 1 1 1 Total Skor 16 0 0 16 0 0 16 0 0 Total Skor (%) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN PERTANYAAN HASIL KEPATUHAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
b. Perjanjian Kerjasama/ MoU
1. Grant Agreement Kedutaan Norwegia dan Yayasan Tifa No. INS-17/005, INS-2160. Tingkat kepatuhan tahun ke 1 (satu) periode Agustus 2018 sampai Juli 2019 dan tahun ke 2 (dua) periode Agustus 2019 sampai Juli 2020 adalah sebesar 100%. Pelaksanaan program sudah sesuai dengan ketentuan dalam Grant Agreement dan mengacu pada anggaran yang telah disetujui. Dokumen program telah dilengkapi oleh Yayasan Tifa yaitu proposal, workplan, result  framework,  anggaran,  laporan,  SOP  Program  dan  Keuangan.  Pengiriman  laporan program, laporan keuangan dan laporan audit disampaikan secara rutin oleh Yayasan Tifa ke Kedutaan Norwegia.
Tabel 3. Hasil Kepatuhan Terhadap MoU antara Kedutaan Norwegia dan Yayasan Tifa
Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)
PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH Perjanjian Kerjasama/MOU
Grant Agreement Kedutaan Norwegia dan Yayasan Tifa  No. INS-17/005, INS-2160
Point 2 OBJECTIVES OF THE PROJECT 1 Apakah terdapat proposal dari Yayasan Tifa untuk program Keadilan Transisi di Aceh bagi korban paska konflik?
1 1
2 Apakah terdapat anggaran dan result framework dari Yayasan Tifa  untuk program Keadilan Transisi di Aceh bagi korban paska konflik? 1 1 Point 3 IMPLEMENTATION OF THE PROJECT 3 Apakah terdapat kontrak kerjasama Yayasan Tifa dan KKR Aceh untuk program Keadilan Transisi di Aceh bagi korban paska konflik? 1 1 4 Apakah terdapat SOP Program dan Keuangan Yayasan Tifa dalam mengelola program? 1 1 5 Apakah terdapat pedoman Yayasan Tifa terkait anti korupsi? 1
1
Point 4 THE GRANT 6 Apakah terdapat laporan keuangan tahun ke 1 sampai tahun ke 2 yang menunjukan posisi keuangan dan pendapatan bunga dalam mata uang NOK dan Rupiah? 1 1 Point 5 DISBURSEMENT 7 Apakah terdapat rekening Yayasan Tifa yang khusus untuk progam dengan Kedutaan Norway? 1 1 8 Apakah terdapat dokumen permintaan dana beserta lampiran laporan keuangan dan cashflow dari Yayasan Tifa ke Kedutaan Norway? 1 1 9 Apakah dokumen permintaan uang ditandatangi oleh pihak yang mendapatkan otorisasi di Yayasan Tifa?
1
1
Point 6 REPORTING AND OTHER DOCUMENTATION 10 Apakah terdapat laporan program tahun sesuai periode program 1 1 11 Apakah terdapat laporan keuangan sesuai durasi prorgam 1 1 12 Apakah terdapat dokumentasi kegiatan sesuai durasi program
1 1 STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN PERTANYAAN HASIL KEPATUHAN TAHUN KE 1 (AUGUST 2018 - JULI 2019) TAHUN KE 2 (AUGUST 2019 - JULI 2020)
PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH Point 7 AUDIT 13 Apakah terdapat TOR tender audit yang sesuai dengan standar dari donor? 1 1 14 Apakah terdapat proposal penawaran dari KAP? 1 1 15 Apakah terdapat form evaluasi tender untuk auditor? 1 1 16 Apakah terdapat surat penunjukan kepada auditor pemenang tender audit? 1 1 17 Apakah terdapat kontrak dengan auditor terpilih? 1 1 Total Skor
17 0 0 17 0 0 Total Skor (%) 100% 0% 0% 100% 0% 0% STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN PERTANYAAN HASIL KEPATUHAN TAHUN KE 1 (AUGUST 2018 - JULI 2019) TAHUN KE 2
(AUGUST 2019 - JULI 2020)
2. MoU Yayasan  Tifa  dan  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  (KKR  Aceh)  No.  7489. Tingkat kepatuhan tahun ke 1 (satu) dan tahun ke 2 (dua) adalah sebesar 100%. KKR Aceh telah melaksanakan program dengan mengacu pada ketentuan dalam kontrak Kerjasama. Laporan program dan keuangan di kirimkan secara rutin dan telah sesuai dengan template yang diberikan Yayasan Tifa.
Tabel 4. Hasil Kepatuhan Terhadap Mou antara Yayasan Tifa dan KKR Aceh
Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)
c. Pedoman  Program  terdiri  dari  SOP  Yayasan  Tifa,  SOP  KKR  Aceh  dan  Standar  Akuntasi. Tingkat kepatuhan pada tahun ke 1 (satu) sampai dengan tahun ke 2 (dua) sebesar 100%. Pelaksanaan  program  sudah  mengacu  pada  ketentuan  dalam  SOP  dengan  baik.  Laporan keuangan  Yayasan  Tifa  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2019  telah  disajikan  sesuai dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  45  tentang  Laporan  Keuangan Organisasi Nirlaba. Laporan keuangan tahun 2020 telah disajikan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba.
Tabel 5. Hasil Kepatuhan Terhadap Pedoman Program
Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)
PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH MOU Yayasan Tifa dan KKR Aceh No.7489 JANGKA WAKTU
1 Apakah terdapat workplan, anggaran dan framework selama durasi program? 1 1
2 Apakah terdapat Laporan Kemajuan Program (LKP) sesuai dengan format dari Yayasan Tifa setiap 6 (enam) bulan
1 1 3 Apakah terdapat Laporan Kemajuan Program (LKP) sesuai dengan format dari Yayasan Tifa setiap tahun program
1 1 4 Apakah terdapat laporan keuangan per bulan sesuai dengan periode kontrak tahun ke 1 sampai tahun ke 2
1 1
5 Apakah terdapat bukti-bukti keuangan asli yang dikirimkan ke Yayasan Tifa setiap bulan untuk tahun ke 1 sampai tahun ke 2
1 1 6 Apakah terdapat permintaan pembayaran yang ditanda tangani oleh ketua komisioner dan dilampirkan laporan keuangan serta cashflow 1 1 JUMLAH, TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PELAPORAN STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN PERTANYAAN HASIL KEPATUHAN TAHUN KE 1 (AUGUST 2018 - JULI 2019) TAHUN KE 2 (AUGUST 2019 - JULI 2020) PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH
AUDIT EKSTERNAL 7 Apakah dilakukan audit oleh KAP?
1 1 8 Apakah terdapat management letter pada laporan audit tahun ke 1 sampai ke 2 yang ditujukan kepada pihak manajemen KKR Aceh sebagai rekomendasi perbaikan kendali
internal di KKR Aceh? 1 1 PELAKSANAAN PROGRAM
9 Apakah terdapat pelaksana program yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan program? 1 1 10 Apakah terdapat laporan panduan pelaksanaan program?
1 1 11 Apakah capaian program sesuai dengan result framework? 1 1 Total Skor 11 0 0 11 0 0 Total Skor (%) 100% 0% 0% 100% 0% 0% STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN PERTANYAAN HASIL KEPATUHAN TAHUN KE 1 (AUGUST 2018 - JULI 2019) TAHUN KE 2 (AUGUST 2019 - JULI 2020) PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH PATUH PATUH SEBAGIAN TIDAK PATUH Standar Akuntansi PSAK 45 9 Apakah laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan kas untuk suatu periode pelaporan? 1 10 Apakah laporan posisi keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan dan hubungan antara aset dan liabilitas? 1 11 Apakah laporan keuangan menyajikan jumlah kelompok aset netto berdasarkan pada terikat secara permanen, terikat secara temporer dan tidak terikat? 1 12 Apakah laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode? 1 13 Apakah laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto? 1 14 Apakah laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional? 1 ISAK 35 15 Apakah penyajian laporan keuangan berdasarkan sifatnya yaitu adanya pembatasan atau tidak adanya pembayaran dari pemberi sumberdaya? 1 16 Apakah terdapat laporan penghasilan komprehensif yang disajikan? 1 17 Apakah laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan dengan pembatasan dari sumber daya? 1 18 Apakah terdapat laporan arus kas dengan metode langsung atau tidak langsung? 1 19 Apakah laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional? 1 Total Skor 14 0 0 13 0 0 Total Skor (%) 100% 0% 0% 100% 0% 0% STANDAR/KRITERIA KEPATUHAN PERTANYAAN HASIL KEPATUHAN TAHUN KE 1 (AUGUST 2018 - JULI 2019) TAHUN KE 2 (AUGUST 2019 - JULI 2020)
Total  keseluruhan  tingkat  kepatuhan  pelaksanaan  program  sejak  tahun  ke  1  (satu) periode Agustus 2018 sampai dengan tahun ke (dua) periode Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020  adalah  patuh  sebesar  98%  dan  tidak  patuh  2%  (lampiran  KKP  3).  Berdasarkan  skor kepatuhan  tersebut,  maka  tingkat  kepatuhan  pelaksaan  program  dapat  dikatakan  Patuh. Pelaksanaan program sudah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjasama dan pedoman program.
Tabel 6. Ringkasan Skor Kepatuhan Standar/Kriteria Kepatuhan Tahun Patuh Patuh Sebagian Tidak Patuh Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2008 Pasal 52 dan 72 2018 100% 0% 0% 2019 100% 0% 0% 2020 67% 0% 33% Qanun  Aceh  No  13  Tahun  2013 Tentang  KKR  Aceh  Pasal  3,  Pasal  5, Pasal 8 dan Pasal 42 2018 100% 0% 0% 2019 100% 0% 0% 2020 100% 0% 0% Grant  Agreement  Kedutaan  Norwegia dan Yayasan Tifa No.  INS-17/005,  INS-2160  Point  2, Point  3,  Point  4,  Point  5,  Point  6  dan Point 7 Tahun ke 1 100% 0% 0% Tahun ke 2 100% 0% 0% MOU  Yayasan  Tifa  dan  KKR  Aceh No.7489 Tahun ke 1 100% 0% 0% Tahun ke 2 100% 0% 0% Pedoman Program SOP Yayasan Tifa, SOP KKR Aceh, PSAK 45 dan ISAK 35 Tahun ke 1 100% 0% 0% Tahun ke 2 100% 0% 0%
Sumber: hasil analisis dan wawancara, diolah oleh penulis (2021)

## 5.  Penutup
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai audit  kepatuhan  pada  program  Keadilan  Transisi  Bagi  Korban  Paska  Konflik  untuk  Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  di  Yayasan  Tifa,  maka  berdasarkan  hasil  analisis  dan wawancara  dapat  ditarik  kesimpulan  tingkat  kepatuhan  sesuai  dengan  kriteria/standar kepatuhan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Terkait
1. Undang-Undang No 28 Tahun 2008 Tentang Yayasan Pasal 52 dan 72. Tingkat kepatuhan Yayasan Tifa tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 89%, dan tidak patuh 11%. Berdasarkan skor tersebut tingkat pemenuhan kriteria kepatuhan dapat dikatakan patuh karena  nilai  skor  diatas  patuh  sebagian  dan  tidak  patuh.  Tingkat  kepatuhan dikategorikan  tidak  patuh  karena  laporan  keuangan  masih  dalam  proses  audit  oleh Kantor  Akuntan  Publik  PKF  sehingga  belum  diumumkan  dalam  website  lembaga  dan belum dilaporkan kepada Pembina Yayasan Tifa.
2. Qanun Aceh No 13 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 42. Tingkat kepatuhan KKR Aceh pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 100%. Berdasarkan  skor  tersebut  tingkat  pemenuhan  kriteria  kepatuhan  yang  dilakukan  oleh KKR  Aceh  dapat  dikategorikan  patuh.  KKR  Aceh  secara  kelembagaan  di  bentuk  oleh Pemerintah Aceh sehingga aturan terkait kelembagaan dan pelaksanaan program telah ditentukan dalam Undang-Undang/Qanun yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh.
b. Perjanjian Kerjasama/ MoU
1. Grant  Agreement  Kedutaan  Norwegia  dan  Yayasan  Tifa  No.  INS-17/005,  INS-2160. Tingkat kepatuhan tahun ke 1 (satu) periode Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019 dan tahun  ke  2  (dua)  periode  Agustus  2019  sampai  dengan  Juli  2020  sebesar  100%. Berdasarkan skor tersebut tingkat pemenuhan kriteria kepatuhan dapat dikatakan patuh karena  nilai  skor  diatas  patuh  sebagian  dan  tidak  patuh.  Pelaksanaan  program  sudah sesuai dengan ketentuan dalam Grant Agreement .
2. MoU Yayasan  Tifa  dan  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  (KKR  Aceh)  No.  7489. Tingkat kepatuhan tahun ke 1 (satu) periode Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019 dan tahun  ke  2  (dua)  periode  Agustus  2019  sampai  dengan  Juli  2020  sebesar  100%. Berdasarkan skor tersebut tingkat pemenuhan kriteria kepatuhan dapat dikatakan patuh karena nilai skor diatas patuh sebagian dan tidak patuh. KKR Aceh telah melaksanakan program  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  kontrak  kerjasama,  workplan  dan  anggaran yang telah disetujui oleh Yayasan Tifa, serta menyajikan laporan program dan keuangan sesuai dengan template yang diberikan oleh Yayasan Tifa.
c. Pedoman  Program  terdiri  dari  SOP  Yayasan  Tifa,  SOP  KKR  Aceh  dan  Standar  Akuntasi. Tingkat kepatuhan tahun ke 1 (satu) periode Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019 dan tahun  ke  2  (dua)  periode  Agustus  2019  sampai  dengan  Juli  2020  sebesar  100%. Berdasarkan skor tersebut tingkat pemenuhan kriteria kepatuhan dapat dikatakan patuh karena  nilai  skor  diatas  patuh  sebagian  dan  tidak  patuh.  Pelaksanaan  program  sudah mengacu pada ketentuan dalam SOP dengan baik. Laporan keuangan Yayasan Tifa tahun 2018  sampai  tahun  2019  telah  disajikan  sesuai  dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  45  tentang  Laporan  Keuangan  Organisasi  Nirlaba.  Laporan  keuangan tahun 2020 disajikan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba.

## Saran
Peneliti menyadari bahwa didalam penelitian ini terdapat keterbatasan, baik dari sisi pengetahuan serta pengalaman meneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengemukakan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:
a. Bagi Akademisi
Penelitian  ini  dapat  menambah  wawasan,  pengetahuan,  serta  informasi  mengenai  audit kepatuhan mengacu pada pelaksanaan program di sektor nonlaba.
b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan untuk dapat memperhatikan beberapa kondisi disaat penelitian, seperti  waktu  dan  situasi  yang  terjadi  dalam  penelitian.  Waktu  yang  baik  dapat memaksimalkan  proses  berjalannya  penelitian,  dimulai  dari  pengumpulan  data,  analisis data  dan  persiapan  wawancara.  Selain  itu  penelitian  selanjutnya  juga  dapat mengembangkan  penelitian  ini,  seperti  menambah  kriteria  atau  standar  kepatuhan  dan merancang kertas kerja pemeriksaan yang lebih baik.
c. Bagi Yayasan Tifa
Sebagai  lembaga  nonlaba  Yayasan  Tifa  dapat  lebih  meningkatkan  kinerja  manajemen lembaganya  terkait  dengan  penyajian  laporan  keuangan  yang  akurat  dan  tepat  waktu sehingga  dapat  mewujudkan  misi  organisasi  dalam  menyajikan  laporan  keuangan  sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparan.
d. Bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Sebagai  lembaga  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  Aceh  untuk  menjalankan  mandat  dari Qanun  Aceh,  KKR  Aceh  harus  meningkatkan  kapasitas  tim  pelaksana  program  sehingga program dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.
e. Bagi Pemerintah Daerah Aceh
Sebagai  instansi  pemerintah  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  lebih  besar  terkait pemenuhan  kebutuhan  bagi  korban  paska  konflik  serta  merumuskan  reparasi  untuk pemulihan korban pelanggaran HAM di Aceh.

## Daftar Pustaka
Qanun Aceh Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Pub. L. No. Nomor 17 (2013). Agoes,  S.  (2017). Auditing  Petunjuk  Praktis  Pemeriksaan  Akuntan  oleh  Akuntan  Publik (E.  S. Suharsi (ed.); Edisi 5). Penerbit Salemba Empat.
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). Auditing & Jasa Assurance (S. Saat (ed.); 15th ed.). Penerbit Erlangga.
Aristia Prayudi, M., & Narsa, M. (2015). Penerapan Standar Akuntansi Nasional Pada Organisasi Nirlaba Bidang Sosial Kemanusiaan di Bali. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 16 (2), 110– 120. https://doi.org/10.18196/jai.2015.0036.110-120
Basalamah, A. (2011). Auditing PDE Dengan Standar IAI . Penerbit Usaha Kami.
Diviana,  S.,  Putra  Ananto,  R.,  Andriani,  W.,  Putra,  H.,  Yentifa,  A.,  Zahara,  Z.,  &  Siswanto,  A.
(2020).  Laporan  Keuangan  Entitas  Berorientasi  Nonlaba  Berdasarkan  ISAK  35  Pada Masjid Baitul Haadi. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 15 (2). Edelman.  (2021).  21  st  ANNUAL  EDELMAN  TRUST. Edelman  Barometer ,  5. https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-03/2021  Edelman  Trust Barometer.pdf
Ghozali,  I.,  &  Chariri,  A.  (2011). Teori  Akuntansi (Edisi  3).  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Gultom,  I.  R.,  &  Poputra,  A.  T.  (2015).  Analisis  Penerapan  PSAK  No.45  Tentang  Laporan Keuangan  Organisasi  Nirlaba  dalam  Mencapai  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Kantor Sinode Gmim. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (4), 527–537. IAI. (2001). SA Seksi 150 tentang Standar Auditing (Issue 01, pp. 2–3).
IAI, I. A. I. (2019). Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba . IAI.
IAPI. (2008). SA 800 Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus (pp. 1–16). IAPI. (2013). Standar Audit (SA) 200. In IAPI . IAPI, I. A. P. I. (2019). Kode Etik Profesi Akuntan Publik . IAPI. Ibrahim, R. (2010). Kode Etik LSM & Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil, Pengalaman Beberapa Negara . Sekretariat Konsil LSM Indonesia.
Irsutami, I., Irianto, D., Ikhlash, M., Riadi, S., & ... (2020). Model Pembelajaran Project Based Learning-Audit  Kepatuhan. Journal  of  Applied  Managerial  Accounting , 4 (2). https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAMA/article/view/2589
Khairunnisa,  N.,  &  Yuliandi.  (2019).  Compliance  Audit  Sebagai  Alat  Untuk  Mendorong Tercapainya  Tujuan  Organisasi  Studi  Kasus  Pada  Hotel  The  101  Suryakencana  Bogor. JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 7 (2). KKR  Aceh.  (2019). Laporan  Semester  Pertama  Tahun  2019  Kemajuan  Pelaksanaan  Kegiatan Program Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR ) Aceh . KKR Aceh. (2020). Laporan Akuntabilitas Kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Tahun 2020 . 1 , 17. KontraS, & KKR Aceh. (2019). Merumuskan Kebijakan Negara dalam Rangka Menindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh: Reparasi Korban dan Perubahan Kebijakan . 2019 , 1–22. Kusumawardhani,  A.  P.  (2015). Implementasi  International  Standars  On  Auditing  (ISA)  dan Dampaknya Pada Kualitas Audit . https://repository.usd.ac.id/2054/2/112114057_full.pdf LSM,  K.  (2020). Indeks  Keberlanjutan  OMS  (CSOSI)  Indonesia  2019  Report-Konsil  LSM .
https://konsillsm.or.id/2020/11/24/indeks-keberlanjutan-oms-csosi-indonesia-2019- report/
Mulyadi. (2016). Auditing (E. S. Suharsi (ed.); Edisi 6). Penerbit Salemba Empat. Noviantoro,  B.,  &  Nugroho,  P.  I.  (2019).  Fenomena  Akuntabilitas  Terhadap  Pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat. AFRE (Accounting and Financial Review) , 2 (2), 133–141. https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3671 Nugrahani  M.Hum,  D.  F.  (2014). Metode  Penelitian  Kualitatif (Vol.  1,  Issue  1).  http://e- journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/vi ewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrj ournals.org
Nur’aini,  F.  (2016). Pedoman  Praktis  Menyusun  Standar  Operating  Procedure (Agung  (ed.)). Quandrant.
Pelor S.H., M.H, D. S., & Heliany, S.H., M.H, D. I. (2018). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia. Ilmiah  Hukum , 3 ,
131–146.
Undang-Undang  No  16  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, 25 (2017). http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.pdf Pulu, L., Herlina, L., & Nielson, C. (2015). Standar Minimal Akuntabilitas LSM (1st ed.). Konsil LSM Indonesia.
Putri, E., & Wuryani, E. (2019). Analisis Penerapan PSAK No.45 Pada Organisasi Nirlaba (Studi Pada Lembaga Masjid At-Taqwa, Sidoarjo). Jurnal Akuntansi Unesa , 7 (3). Setiawan, B. (2019). Ornop dalam Gerakan Masyarakt Sipil: Analisis Terhadap Reposisi Peran Ornop Pasca Rezim Soeharto . Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . CV Alfabeta. Sulistyana,  D.,  &  Rasuwin,  A.  (2013). Kajian  atas  Sistem  Keuangan  Pemerintah  dalam Pengelolaan Hibah Luar Negeri .
Tumundo, M., & J. Sondakh, J. (2019). Pengaruh Kepatuhan Pada Kode Etik, Kompetensi Dan Pengalaman Audit Terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi , 7 (4), 4945–4958. https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.25702 Umar, H. (2013). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Kedua). Rajawali Pers. Virgianita,  A.  (2018).  Pelaksanaan  Program  Millennium  Challenge  Account  (MCA)  dan Kepentingan  Amerika  Serikat  di  Indonesia. Jurnal  Global  &  Strategis , 9 (1),  123. https://doi.org/10.20473/jgs.9.1.2015.123-140
Yanuar,  F.,  &  Sarah  Hanifah,  W.  (2020).  Telaah  Penerapan  PSAK  45  Dan  PSAK  109  Dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid. Jurnal Akuntansi Syariah , 4 (1), 45–
55. http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/208/204
Yunita  Harahap,  D.,  Suciati,  N.  H.,  Puspitasari,  E.,  &  Rachmianty,  S.  (2017).  Pengaruh
Pelaksanaan Standar Audit Berbasis International Standards on Auditing (ISA) Terhadap Kualitas Audit. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 9 (1), 55. https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5444.