## BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA
Andi Nurul Iffah Amaliah 1 , Andi Safriani 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar andinuruliffahamalia@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yang  lebih  merujuk  pada  peraturan perundang-undangan.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  ternyata  masih  banyak  perbuatan-perbuatan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa di Indonesia meskipun sudah jelas ada peraturan undang- undang  yang  mengatur.  Implikasi  dari  penelitian  ini  hendaknya  pemerintah  dan  penyelenggara  pemilu  lebih menjaga netralitas dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan agar proses pemilu bisa melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang professional dalam mensejahterahkan rakyat Indonesia.

## Kata Kunci: Pemilu; Pelanggaran Pemilu; Pelanggaran Pemilu Oleh Kepala Desa

## Abstract
This research was conducted to determine the forms of election violations committed by the village head. The type of research used is normative juridical research which refers more to statutory regulations. The results of the research show that there are still many election violations committed by village heads in Indonesia even though it is clear that there are laws governing them. The implication of this research is that the government and election administrators should  maintain  neutrality and comply with the prevailing  laws and regulations so that the  electoral  process  can  produce  professional  leaders  or  representatives  of  the  people  in  the  welfare  of  the Indonesian people.

## Keywords: Election; Election Violations; Election Violations by the Village Head

## PENDAHULUAN
Demokrasi  adalah  bentuk  dari  sebuah  pola  kehidupan  yang  bermula  dari  kehidupan sosial yang ada dalam lingkup masyarakat. Demokrasi juga ditandai dengan tiga syarat yaitu: (1) kompetisi dalam merebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat dalam dunia politik, (3) ada jaminan hak-hak sipil dan politik. 1
Sebuah  negara  demokrasi  meletakkan  kedaulatan  kekuasaan  tertinggi  sepenuhnya ditangan  rakyat.  Demokrasi  juga  melegitimasi  kehidupan  politik  modern  yang  mana penyusunan  dan  penegakan  hukum  dipandang  adil  dan  benar  jika  “demokratis”. 2 Sejak Indonesia  menyatakan  kemerdekaan  pada  tahun  1945,  maka  sejak  itulah  Indonesia mengatasnamakan  diri  sebagai  negara  demokrasi.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara demokrasi  pun  meletakkan  kedaulatan  kekuasaan  tertinggi  di  tangan  rakyat.  Pembatasan kekuasaan  Presiden  tersebut  dilakukan  dengan  adanya  Perubahan  terhadap  UUD  NRI  1945,
1 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.83
2 Ni’matul  Huda  &  M.  Imam  Nasef, Penataan  Demokrasi  dan  Pemilu  Di  Indonesia  Pasca  Reformasi , (Jakarta: Kencana, 2017) hlm.12
dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial 3 . Rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  kekuasaan  tertinggi  mempunyai  posisi  penting  dalam  sebuah negara karena memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk memilih sendiri pemimpin secara  demokratis  guna  membentuk  pemerintahan  yang  nantinya  akan  mengurus  serta melayani  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  terkecuali.  Ada  tiga  nilai  ideal  yang  mendukung demokrasi  sebagai  suatu  gagasan  kehidupan  yaitu  kemerdekaan  (freedom),  persamaan (equality), dan keadilan (justice). 4
Pancasila  sebagai  dasar  Negara  Republik  Indonesia  bertujuan  untuk  membentuk masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang menjunjung tinggi demokrasi dan kedaulatan rakyat.  Kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam  bentuk  pemilihan  umum  (pemilu) yang  dilaksanakan  setiap  lima  tahun  sekali  sebagai bentuk partisipasi politik rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin. Pemilu merupakan kata kunci dan menjadi wujud nyata dalam proses berdemokrasi.
Pemilu  adalah  suatu  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  seluruh  rakyat  untuk  memilih anggota-anggota  badan  perwakilan  rakyat  yang  nantinya  akan  mewakili  rakyat  di pemerintahan. 5
Pemilu  yang  bermartabat  adalah  pemilu  yang  menjunjung  tinggi  ketaatan  pada peraturan  hukum  yang  ada  dalam  setiap  bangsa.Kejujuran  dan  keadilan  dalam  pelaksanaan pemilihan umum merupakan hal yang  sangat dijunjung tinggi dalam negara demokrasi  yang mencerminkan kualitas moral dalam berdemokrasi itu sendiri. Pemilihan umum di Indonesia sebagai  suatu  upaya  dalam  mewujudkan  negara  demokrasi  haruslah  dilaksanakan  dengan menjunjung  tinggi  nilai  kejujuran  dan  keadilan  agar  bisa  melahirkan  pemimpin  yang professional dan memiliki kredibilitas yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan.
Keadilan dan kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, karena  pemilu  merupakan  sarana  utama  bagi  rakyat  untuk  berdemokrasi.  Sesuai  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  bahwa Pemilu  dilaksanakan  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil. Apabila  dalam  penyelenggaraannya  dibumbui  dengan  kecurangan-kecurangan  maka kehendak  rakyat  tidak  akan  terwujud  dengan  sempurna  dan  tujuan  dari  pemilu  tidak  akan tercapai.
3 Chaerul  Risal,  ‘Eksistensi  Grasi  Menurut  Perspektif  Hukum  Pidana’, Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4.2 (2017), 96–108.
4 Parulian Donald , Menggugat Pemilu , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)  hlm. 1
5 Ringo Rahata & Melkisedek Bagas Fenetimura, Dinamika Penyelenggaraan Pemilu, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018) hlm. 3
Namun  pada  kenyataannya,  pelaksanaan  kampanye  pemilu  yang  tujuannya  menarik suara rakyat sebanyak mungkin justru seringkali ternodai dengan sejumlah kecurangan  yang dilakukan  oleh  oknum  tertentu  yang  justru  memainkan  peranan  dalam  keputusan  seseorang untuk memberikan suaranya. Hal tersebutlah yang menyebabkan pelaksanaan pesta demokrasi selalu berakhir dengan ketidaksempurnaan.
Dari  waktu  ke  waktu  pelaku  pelanggaran  pemilu  dan  jenis  kecurangan  dalam pelaksanaan  pemilu  tidak  pernah  ada  habisnya  terutama  dalam  hal  pelaksanaan  kampanye pemilu. Padahal dalam UU No. 7 Tahun 2017 sudah diatur dengan jelas tentang pelaksanaan kampanye  pemilu.  Di  dalamnya  menyebutkan  bahwa  pemberian  sanksi  atas  pelanggaran kampanye tidak menggugurkan sanksi pidana, hal ini diatur dalam Pasal 284-286.
Untuk  menciptakan  pemilu  yang  bersih  maka  perlu  dilakukan  pengawasan  secara efektif. Efektivitas terhadap pengawasan pemilu tergantung pada pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik atau tidak. 6
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu adalah hal yang sangat penting demi tercapainya pemilu yang adil dan jujur. Namun setiap kali pemilu dilaksanakan, selalu saja  ditemukan  hal-hal  yang  berbau  tindak  pidana  pelanggaran  pemilu.  Salah  satu  contoh yaitu melanggar peraturan dalam berkampanye walaupun dalam undang-undang sudah tegas menuliskan  perbuatan  yang  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  pemilu.  Yang  mana  hal tersebut tentu saja mencoreng proses berdemokrasi. Di dalam Undang-Undang Pemilu sudah diatur  ancaman  pidana  minimal  dan  ancaman  denda  yang  bisa  dijatuhkan  sekaligus  pada setiap pelaku tindak pidana.
Agar tercapainya pemilu yang jujur, adil, dan aman maka pemerintah dan rakyat harus bekerja  sama  dalam  mengawasi  jalannya  pemilu.  Sehingga  tidak  akan  ada  lagi  tindakan- tidakan yang bisa mencoreng proses dalam berdemokrasi.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini  digunakan  penelitian  secara  literature.  Penelitian  ini  bermaksud untuk memberikan informasi terhadap pembaca tentang apa saja bentuk perbuatan  yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normative yang  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan.
6 Topo Santoso, Hukum dan Proses Demokrasi , (Jakarta: Kemitraan , 2007)  hlm.6
Sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang, buku-buku dan media-media elektronik terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  Umum  atau  Pemilu  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  memilih  atau menentukan  orang-orang  yang  akan  mewakili  rakyat  dalam  pemerintahan.  Namun  dalam setiap penyelenggaraannya kerap kali diisi dengan hal-hal yang menodai proses demokrasi.
Hal tersebut adalah pelanggaran pemilu yang biasanya akan dilakukan oleh orang-orang yang  cacat  demokrasi.  Bawaslu  sudah  memproses  total  6.649  kasus  pada  tahun  2019. Temuan  kasus  pelanggaran  teringgi  terjadi  di  Provinsi  Jawa  Timur  sebanyak  3.002  temuan kasus kemudian disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 571 temuan kasus.
Salah  satunya  adalah  tentang  pelanggaran  pemilu  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa. Larangan untuk kepala desa terlibat dalam proses politik sudah jelas diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Nomor 7 Tahun 2017.
Walaupun sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan tapi masih ada saja kepala desa yang melakukan pelanggaran pemilu. Berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran pemilu oleh kepala desa:
1. Memaksa calon pemilih dalam menggunakan hak suaranya
Menutut  KBBI  memaksa  berarti  memperlakukan,  menyuruh,  meminta  dengan  paksa. Jabatan  sebagai  kepala  desa  sering  kali  dijadikan  sebagai  alat  kekuasaan  untuk  memaksa seseorang  melakukan  hal  yang  diinginkan  oleh  kepala  desa  termasuk  dalam  hal  pemilihan umum.
Padahal hak untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan keinginan hati nurani adalah merupakan  hak  asasi manusia.  Indonesia sebagai  negara  hukum  bertujuan  untuk  melindungi hak asasi manusia.
Oleh  karena  itu,  memaksa  dan  merenggut  hak  pilih  seseorang  dalam  proses berdemokrasi  adalah  merupakan  bentuk  pelanggaran    terhadap  undang-undang.  Salah  satu kasus  yang  terjadi  di  Desa  Cimareme,  Kecamatan  Banyresmi,  Kabupaten  Garut,  yang  mana kepala  desa  bernama  Jajang  Haeruddin  terekam  dalam  sebuah  video  mengajak  warga  untuk memilih calon dalam pilpres tahun 2019. 7
Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  Desa  Cikodom,  Kecamatan  Rumpin,  Kabupaten  Bogor, kepala  desa  tersebut    terekam  dalam  sebuah  video  terang-terangan  mengajak  warga  untuk
7 Teuku  Muhammad  Vadly  Arief,  “Kepala  Desa  di  Garut  Jadi  Tersangka  Kasus  Pelanggaran  Pemilu”, kumparan.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 00.58 WITA)
memilih  salah  satu  calon  presiden  pada  pemilu  2019,  dalam  video  tersebut  ia  mengatakan bahwa  masyarakat  harus  menuruti  sang  kepala  desa  karena  sang  kepala  desa  merupakan pimpinan. 8

## 2. Terlibat dalam proses kampanye
Kampanye  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dalam  pemilu  karena  pada  proses  inilah peserta  pemilu  diberkan  kesempatan  untuk  bisa  menarik  simpati  masyarakat  dalam memberikan  hak  suaranya.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaanya  tentu  saja  ada  aturan-aturan yang  membatasi,  salah  satunya  adalah  pejabat  pemerintahan  dilarang  untuk  terlibat  dalam proses kampannye.
Sebagai pejabat pemerintahan kepala desa harus bersikap netral dalam proses pemilihan umum.  Kepala  desa  dilarang  keras  untuk  melakukan  tindakan  yang  akan  menguntungkan dan/atau  merugikan  salah  satu  peserta  pemilu.  Meskipun  begitu  masih  saja  ada  kepala  desa yang ikut serta dalam proses kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hal  ini  terjadi  disalah  satu  desa  di  Kabupaten  Tegal,  kepala  desa  yang  diketahui bernama  Sunitah  menghadiri  undangan  kampanye  salah  seorang  calon  anggota  legislative (caleg) dan ikut memberi sambutan dalam acara. 9
3. Membuat keputusan yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu
Kepala  desa  tentu  saja  memiliki  wewenang  untuk  membuat  keputusan  yang  terkait dengan  desanya  termasuk  mengenai  perizinan  untuk  melaksanakan  acara.  Terkecuali  untuk perizinan  untuk  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  kampanye.  Tempat  dan  waktu kegiatan  kampanye  biasanya  sudah  ditetapkan  oleh  KPU  maka  dari  itu  tidak  boleh  ada kegiatan kampanye yang dilakukan diluar dari tempat dan waktu yang sudah ditetapkan.
Seperti  kasus  yang  terjadi  di  Desa  Tibona,  Kecamatan  Bulukumpa,  Kabupaten Bulukumba,  dimana  kepala  desa  tersebut  diduga  menandatangani  surat  rekomendasi  acara salah satu calon legislatif pemilu tahun 2019. 10
Dari  uraian  bentuk-bentuk  pelanggaran  pemilu  oleh  kepala  desa  diatas,  semuanya termasuk dalam tindak pidana pemilu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam BAB II Tinjauan Pustaka  bahwa  tindak  pidana  pemilu  adalah  perbuatan  yang  melanggar  tata  cara  pemilihan umum (pemilu) sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8 Ade  Ridwan  Yandwiputra,  “Kasus  Pemilu  Kepala  Desa  Cikodom,  Bawaslu:  Saksi  Selalu  Mangkir”, tempo.co (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 01.04 WITA)
9 Danny Adriadhi Utama, “Kasus Pelanggaran Pemilu, 2 Kades dan 3 Caleg di Jateng Divonis Berbeda”, merdeka.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 01.16 WITA)
10 Eky  Hendrawan,  “Kaasus  Pelanggaran  Pemilu  Kades  Tibona  Akan  Dilimpahkan  ke  Kejari”, sindonews.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 02.05 WITA)
Maka ketiga bentuk pelanggaran pemilu oleh kepala desa diatas dengan jelas melanggar Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  Pasal  490  yang  berbunyi “Setiap  kepala  desa  atau  sebutan  lain  yang  dengan  sengaja  membuat  keputusan  dan/atau melakkan  tindakan  yang  menguntungkan  salah  satu  Peserta  Pemilu  dalam  masa  Kampanye, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

## KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala bentuk perbuatan yang dilakukan  oleh  kepala  desa  tersebut  jelas  melanggar  UU  Nomor  7  Tahun  2017  dan  kepala desa tidak boleh terlibat dalam proses kegiatan politik apapun.

## DAFTAR PUSTAKA
Donald, Parulian, Menggugat Pemilu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Huda,  Ni’matul  &  M.  Imam  Nasef, Penataan  Demokrasi  dan  Pemilu  Di  Indonesia  Pasca Reformasi, Jakarta: Kencana, 2017
Marijan, Kacung, Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam  Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Rahata,  Ringgo  &  Melkisedek  Bagas  Fenetimura, Dinamika  Penyelenggaraan  Pemilu, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018
Santoso, Topo, Hukum dan Proses Demokrasi, Jakarta: Kemitraan , 2007
Ade  Ridwan  Yandwiputra,  “Kasus  Pemilu  Kepala  Desa  Cikodom,  Bawaslu:  Saksi  Selalu Mangkir”, tempo.co (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 01.04 WITA)
Danny Adriadhi Utama, “Kasus Pelanggaran Pemilu, 2 Kades dan 3 Caleg di Jateng Divonis Berbeda”, merdeka.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 01.16 WITA)
Eky Hendrawan, “Kaasus Pelanggaran Pemilu Kades Tibona Akan Dilimpahkan ke Kejari”,
sindonews.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 02.05 WITA)
Teuku  Muhammad  Vadly  Arief,  “Kepala  Desa  di  Garut  Jadi  Tersangka  Kasus  Pelanggaran Pemilu”, kumparan.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 00.58 WITA)
Risal, Chaerul, ‘Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana’, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4.2 (2017), 96–108