INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2940-2948 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia
Kartini Dwi Sartika 1 ✉ , Dewi Larasati 2

## Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR
Email: kartini.ds@lspr.edu 1 ✉

## Abstrak
Meminjam uang secara online telah menjadi isu besar dalam masyarakat modern. Hal ini karena, seperti rentenir predator, mereka yang memberikan pinjaman online berbunga tinggi menyasar masyarakat miskin. Banyak praktik yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sektor perbankan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari fenomena  pinjaman  online  ilegal  di  Indonesia.  Melalui  tinjauan  literatur,  penelitian  ini  mengulas penelitian-penelitian  terdahulu  mengenai  topik  yang  relevan.  Hasil  penyelidikan  ini  menunjukkan banyak hal. Salah satu masalahnya adalah masih banyak orang yang belum mengetahui cara mengenali perusahaan Fintech yang sebenarnya, sehingga menjadikan mereka sasaran empuk para penipu yang beroperasi  di  balik  bayang-bayang  internet.  Berikut  hasil  tinjauan  dampak  yang  ditimbulkan  oleh pinjaman online ilegal yaitu bunga yang terlalu besar dan menyesakkan, penagihan konsumen dalam keadaan  darurat,  ancaman  penipuan  dan  pencemaran  nama  baik  berupa  fitnah,  pengungkapan informasi pribadi tanpa izin, penyebaran kontak di ponsel konsumen, akses ke semua data di perangkat dimungkinkan, tidak ada identitas yang jelas bagi perusahaan, biaya admin yang tidak sesuai dengan ketentuan  perjanjian,  bunga  meningkat  seiring  dengan  perubahan  nama  aplikasi  tanpa  peringatan ,peminjam yang saya sudah melakukan pembayaran namun pinjamannya belum di hapus karena tidak masuk dalam sistem, ada kendala pada batas waktu pengembalian uang yang dipinjam dari aplikasi appstore/playstore, banyaknya orang yang terlibat dalam menagih pinjaman dan identitas konsumen mengenai barang yang tidak layak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, termasuk upaya mengakses aplikasi pinjaman online lainnya.
Kata Kunci: Fintech, Pinjaman Online, Aplikasi Ilegal

## Abstract
Borrowing money online has become a big issue in modern society. This is because, like predatory loan sharks, those who provide high-interest loans online target the impoverished. Many practices employed by online lenders do not conform to standards established by the banking sector. The major objective of this research is to determine the effects of the phenomenon of illegal online loans in Indonesia. Through a literature review, this study reviewed previous research on relevant topics. The results of this investigation show a lot of things. One problem is that many people still don't know how to spot a real Fintech company, which makes them easy targets for scammers operating in the shadows of the internet. Next are the results of a review of the impacts caused by illegal online loans, namely the interest is too large and suffocating, consumer billing in emergency situations, threats of fraud and defamation in the form of slander, disclosure of personal information without permission, distribution of contacts on the consumer's cell phone, access to all data on the device is possible, no clear identity for the company, admin fees that are not in accordance with the terms of the agreement, interest increases as the name of the application changes without warning , borrowers who I have made a payment but the loan has not been written off because it is not included in the  system, there are problems  with  the  due  date  for  returning  the  money  borrowed  from  the  Appstore/Playstore application, the large number of people involved in collecting loans and the identity of consumers regarding goods that are not suitable for use by unauthorized parties, including attempts to access other online loan applications.
Keywords: Fintech, Online Loan, Ilegal Application

## PENDAHULUAN
Terjadi  perubahan  besar  dalam  bisnis  keuangan  karena  tumbuhnya financial technology  (Fintech).  Fintech  telah  mempermudah  dan  mempercepat  mendapatkan layanan keuangan. Ini juga akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga perbankan  tradisional  dan  mendorong  inklusi  keuangan  di  beberapa  negara  (Abdullah, 2021). Di sisi lain, kehadiran Fintech juga memicu terjadinya tindak kriminal di sektor ini. Fintech ilegal merujuk pada tindakan atau kegiatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh  individu  atau  perusahaan  di  sektor Fintech  tanpa  izin  atau  kepatuhan  terhadap peraturan yang berlaku. Contoh aktivitas tersebut melibatkan penipuan, pencucian uang, pendanaan teroris, transaksi ilegal,  dan kegiatan ilegal lainnya yang  dapat  mengganggu stabilitas keuangan dan ekonomi masyarakat. Perekonomian dapat sangat menderita akibat Fintech  ilegal,  yang  berdampak  buruk  bagi  masyarakat  dan  perekonomian  secara keseluruhan (Purwanto, dkk, 2022).
Teknologi finansial yang tidak legal dapat merugikan banyak orang dan kelompok. Individu  yang  menjadi  korban  aktivitas  ilegal  seperti  penipuan  atau  perdagangan  ilegal
dapat  kehilangan  banyak  uang.  Hal  ini  dapat  mempersulit  pembelian  barang  dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tidak baik bagi industri Fintech secara keseluruhan jika ada Fintech ilegal di pasaran. Hal ini dapat menghentikan pertumbuhan industri Fintech legal,  meskipun  hal  ini  berpotensi  membantu  pertumbuhan  perekonomian  dan menciptakan lapangan kerja. Fintech Kriminal sering kali mengincar orang-orang yang tidak memiliki  cukup  akses  terhadap  layanan  keuangan  resmi.  Kegiatan  ilegal  ini  dapat mempersulit  sebagian  orang  untuk  mendapatkan  uang  yang  mereka  butuhkan, menciptakan lebih sedikit kesempatan kerja, dan memperburuk kesenjangan sosial.
Maraknya Fintech kriminal juga dapat menempatkan perekonomian pada risiko yang lebih besar. Pencucian uang dan pendanaan teror adalah contoh kegiatan ilegal yang dapat merugikan  seluruh  sistem  keuangan,  merugikan  masyarakat  dalam  jumlah  besar,  dan mengganggu  keseimbangan  perekonomian.  Masyarakat  mungkin  tidak  akan  terlalu mempercayai  layanan  keuangan  digital  jika  perusahaan Fintech  melakukan  hal-hal  yang melanggar hukum. Masyarakat mungkin tidak terlalu mempercayai layanan Fintech legal dan  cenderung  tidak  menggunakannya,  sehingga  dapat  memperlambat  pertumbuhan bisnis Fintech  secara  keseluruhan.  Pemerintah,  badan  regulasi,  dan  bisnis  Fintech  perlu bekerja sama agar masyarakat mengetahui betapa buruknya mendapatkan pinjaman online yang tidak legal. Pedoman yang kokoh, penegakan hukum yang efektif, penyuluhan kepada masyarakat, dan kolaborasi dapat membantu menjaga keamanan dari Fintech yang ilegal dan  memastikan  perkembangan  industri Fintech  bermanfaat  bagi  semua  pihak.  Dengan informasi  dasar  ini,  kita  dapat  membentuk  suatu  permasalahan:  apa  dampak  dari  tren pinjaman online ilegal di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan data yang diperoleh dituangkan dalam temuan penelitian. Hasil penelitian ini akan diinterpretasikan melalui hasil yang valid dengan menggunakan data yang sesuai. Model penelitian ini adalah tinjauan pustaka,  dengan  hasil  dan  bahan  penelitian  yang  dikumpulkan  menjadi  landasan  dalam kegiatan  penelitian  ini.  Dalam  menanggapi  isu  yang  dihadapi,  peneliti  memanfaatkan berbagai  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  beragam,  termasuk  buku, makalah, jurnal, prosiding, serta informasi yang sahih dari situs web yang dapat dipercaya dan relevan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia
Pinjaman  online  atau  disebut  juga  pinjaman  berbasis  teknologi  (Fintech  Lending) merupakan  kemajuan  terkini  di  bidang  keuangan  yang  memanfaatkan  teknologi  untuk memberikan pinjaman secara online dan memungkinkan konsumen melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Pinjaman online merupakan salah satu jenis fasilitas peminjaman uang yang diawali dengan prosedur administrasi permohonan dan persetujuan serta diakhiri dengan proses pencairan dana yang seluruhnya dilakukan secara online tanpa adanya interaksi tatap muka.
Pinjaman online berfungsi sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pinjaman online saat ini sudah banyak yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan aplikasi pinjaman online ini. Meski banyak pinjaman online yang hadir tanpa  persetujuan  dan  pengawasan  dari  OJK,  namun  juga  dikenal  sebagai  perusahaan ilegal.  Organisasi  pinjaman  online  ilegal  menghadirkan  risiko  yang  signifikan  bagi pelanggan.
Perusahaan  pinjaman  online  menarik  pelanggan  dengan  menawarkan  berbagai insentif  yang  sangat  menarik  bagi  calon  pelanggan,  sehingga  konsumen  terpikat  dan mendaftar  pada  siklus  pinjaman  online.  Manakah  cara  tercepat  dan  termudah  untuk menyelesaikan  masalah  keuangan?  Lembaga  pinjaman  internet  ilegal  memanfaatkan rendahnya  pendapatan  calon  pengguna  dengan  mengiklankan  proses  pencairan  yang cepat dan mudah dalam hitungan jam tanpa kriteria yang memberatkan. Sebagian besar kriteria pinjaman sederhana, seperti memberikan identitas pribadi dan foto selfie, daripada menyerahkan  informasi  pribadi  yang  luas  dan  rinci.  Akibatnya,  perusahaan  penyedia layanan pinjaman online membebankan biaya layanan dan suku bunga yang sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan pengeluaran pengguna secara signifikan.
Sedangkan  organisasi  penyedia  layanan  pinjaman  online  yang  legal  dan  terdaftar resmi di OJK akan melakukan persetujuan dan pencairan dana dengan lebih hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didukung oleh pendapat Santi, Budiharto, dan Saptono (2017) bahwa terdapat faktor yang menjadikan banyak perusahaan pinjaman online ilegal yaitu belum adanya peraturan resmi terkait besaran suku bunga yang diterapkan,  belum  adanya  peraturan  hukum  resmi  mengenai  perusahaan-perusahaan tersebut, minimnya ketentuan mengenai tindak pidana, sulitnya melakukan pengawasan, dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online yang menyebabkan kerugian.

## Bahaya Pinjaman Online Ilegal
Pinjaman yang dimungkinkan oleh teknologi keuangan (fintech) mulai menggantikan keuangan  tradisional.  Peminjaman  uang  mengalami  kemajuan  karena  perkembangan sektor  perbankan  yang  semakin  canggih.  Meskipun  demikian,  tidak  semua  lembaga keuangan  yang  memanfaatkan  fintech  terdaftar.  Menurut  informasi  dari  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  pada  tanggal  4  Mei  2021,  terdapat  138  fintech  lending  (pinjol)  yang memiliki izin atau terdaftar secara resmi di OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).
Sampai bulan Juli 2021, OJK telah melarang 3.365 pinjaman online ilegal, sebuah angka yang memiliki korelasi dengan jumlah pinjaman yang telah mendapatkan izin resmi (Satgas Waspada  Investasi,  2021).  Pinjaman  online  haram  mayoritas  berasal  dari  pengembang China. Platform ini dapat dengan mudah ditemukan di aplikasi Play Store dan App Store melalui mesin pencari Google. Kemungkinan besar, peningkatan jumlah layanan pinjaman online Tiongkok yang masuk ke Indonesia disebabkan oleh perketatan undang-undang di Tiongkok.  Namun  OJK  belum  bisa  memastikan  sektor  operasi  perusahaan  dan  jumlah pelanggan  yang  dimilikinya.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  data  resmi  OJK  dan ketidakmampuan  OJK  menemukan  organisasi  yang  namanya  tidak  terdaftar  di  OJK (Budiyanti, 2019).
Umumnya, pinjaman online menawarkan suku bunga yang cukup tinggi, tetapi bisa diperoleh dengan relatif mudah. Tidak hanya itu, penyedia pinjaman online ilegal secara terus-menerus  mengubah  identitasnya,  namun  suku  bunga  pinjaman  terus  meningkat. Mengancam  dan  memfitnah  kontak  darurat  serta  pengguna  layanan.  Diikuti  dengan transmisi data yang menyebabkan keluarnya informasi pribadi kepada pihak ketiga, dugaan penggunaan data tersebut untuk pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online lainnya. Masalah lain dengan pinjaman ilegal adalah utangnya tidak terhapuskan bahkan setelah dilunasi (Salvasani dan Kholil, 2020).
Belum adanya pengaturan suku bunga, belum adanya aturan hukum mengenai pinjol ilegal, belum adanya ketentuan pidana terhadap pinjol ilegal, sulitnya pengawasan pinjol ilegal, literasi masyarakat mengenai pinjol dan berbagai produk fintech masih minim, animo masyarakat  yang  tinggi,  dan  kemudahan  akses  terhadap  aplikasi  pinjol  menjadi  faktor penyebab maraknya pinjol ilegal (Santi, Budiharto, dan Saptono, 2017).
Penegakan peraturan terhadap lembaga pemberi pinjaman ilegal juga belum optimal. Hal  ini  terjadi  karena  beberapa  faktor,  termasuk  sebagian  besar  masyarakat  belum melaporkan  pelanggaran  haknya  kepada  OJK.  Mayoritas  masyarakat  tidak  mengetahui institusi yang terlibat dalam kasus ini. Variabel lain yang berkontribusi terhadap kesadaran masyarakat  adalah  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  terkait  untuk
menemukan  pinjaman  gelap  (melalui  registrasi  dan  izin  di  OJK).  Akibatnya,  alih-alih menggunakan bisnis yang diatur, nasabah justru sering menggunakan layanan pinjaman online  yang  melanggar  hukum.  Meskipun  lembaga  pemberi  pinjaman  ilegal  yang  tidak terdaftar menimbulkan risiko lebih besar terhadap hak-hak pelanggan layanan konsumen, seperti melindungi informasi pribadi dan mengumpulkan pembayaran melalui intimidasi (Budiman, Rahayu, dan Jauhari, 2020).

## Dampak Pinjaman Online Ilegal
Dampak  dari  pinjaman  online  adalah  setelah  jangka  waktu  habis,  konsumen  tidak mampu membayar tagihannya sehingga penagihan akan diambil alih  oleh  pihak ketiga, khususnya debt collector. Debt collector  biasanya melakukan proses  penagihan dengan mendatangi  langsung  alamat  rumah/kantor  konsumen  berdasarkan  informasi  yang diberikan saat pendaftaran, dengan tujuan meyakinkan klien untuk membayar tagihannya. Alhasil, debt collector mendapatkan akses data pribadi konsumen di ponselnya melalui IMEI yang terdaftar. Data yang dapat diakses mencakup data jejaring sosial, gambar pribadi di galeri, data akun untuk aplikasi perdagangan online, aplikasi transit, dan bahkan data email. Parahnya, konsumen akan mengalami kepanikan yang tidak dapat dibenarkan (ditelepon terus  menerus  tanpa  mengenal  waktu,  diancam  baik  melalui  telepon  atau  SMS,  hingga cyberbullying dengan membagikan data dan gambar pribadi secara luas kepada individu yang ada di daftar kontak).
Lembaga  pinjaman  online  ilegal  umumnya  berganti  nama,  namun  suku  bunganya tetap  tinggi.  Permasalahan  lain  yang  dihadapi  konsumen  jika  meminjam  pada  lembaga yang  melanggar  hukum  adalah  utangnya  tidak  terhapuskan  meskipun  sudah  dilunasi (Salvasani dan Kholil, 2020). Besarnya bunga dan denda yang dibebankan oleh penyedia pinjaman  online  berkontribusi  pada  ketidakmampuan  masyarakat  dalam  menafsirkan informasi tekstual dalam pengajuan pinjaman online. Akibatnya, saat mengajukan pinjaman, korban/konsumen  seringkali  tidak  membaca  dengan  baik  syarat  dan  ketentuan  isi  atau perjanjian. Akibatnya, mayoritas masyarakat terjebak dalam suku bunga dan denda yang sangat mahal. Suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga pinjaman online yang melanggar hukum biasanya lebih dari 40% dari jumlah pokok pinjaman, ditambah biaya harian sebesar Rp 50.000 (Budiyanti, 2019).
Penagihan juga dilakukan kepada orang-orang terdekat konsumen seperti keluarga, saudara,  teman  dekat,  dan  rekan  kerja  sehingga  mengganggu  hubungan  keluarga  dan sosial. Akibatnya, stres, perilaku, kesedihan, trauma, kecemasan, dan kurang percaya diri merupakan penyakit mental dan psikologis yang umum terjadi. Akibat lain yang dirasakan
nasabah pinjaman online, menurut Zaenuddin (2021), adalah: 1) Bunganya terlalu besar dan mencekik.  2)  Penagihan  konsumen  dalam  situasi  darurat.  3)  Ancaman  penipuan  dan pencemaran nama baik berupa fitnah. 4) Pengungkapan informasi pribadi tanpa izin. 5) Distribusi  kontak  pada  ponsel  konsumen.  6)  Akses  ke  semua  data  pada  perangkat dimungkinkan. 7) Tidak ada identitas yang jelas bagi perusahaan. 8) Biaya admin yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. 9) Minat bertambah seiring dengan perubahan nama aplikasi  tanpa  peringatan.  10)  Peminjam  yang  sudah  melakukan  pembayaran  namun pinjamannya belum terhapuskan karena tidak masuk dalam sistem. 11) Terdapat kendala pada  waktu  jatuh  tempo  pengembalian  uang  yang  dipinjam  dari  aplikasi Appstore/Playstore. 12) Banyaknya orang yang terlibat dalam pengumpulan pinjaman. 13) Identitas konsumen  terhadap barang  yang tidak  layak digunakan  oleh pihak yang tidak berkepentingan, termasuk upaya mengakses aplikasi pinjaman online lainnya.

## SIMPULAN
Dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh fintech ilegal terhadap tingkat perekonomian masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tindakan melawan hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian dan permasalahan yang cukup besar baik bagi masyarakat maupun perekonomian secara keseluruhan. Masyarakat yang memanfaatkan fintech ilegal rentan terhadap penipuan, suku bunga yang berlebihan, biaya tersembunyi, dan metode penagihan yang tidak adil, dan masih banyak lagi potensi dampak buruk yang mungkin timbul.
Pinjaman yang diperoleh secara online ibarat pisau yang mempunyai dua sisi. Salah satu alasan mengapa pinjaman internet memiliki dampak positif adalah karena pinjaman tersebut dapat secara efisien membantu individu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Namun  di  sisi  lain,  pinjaman  online  dapat  menjadi  sumber  kesulitan  tambahan  bagi pengguna  layanan.  Kesulitan  tersebut  antara  lain  maraknya  pinjaman  online  ilegal, tingginya suku bunga, bahkan tercemarnya nama baik pengguna jasa. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memerlukan tingkat literasi yang lebih tinggi mengenai pinjaman internet agar tidak menjadi korban  dampak negatif  pinjaman. Selain itu, perlu adanya pengaturan  yang  jelas  dan  pengawasan  yang  ketat  oleh  OJK  untuk  menjamin perlindungan  masyarakat,  khususnya  terhadap  pelanggaran  privasi  yang  berpotensi mengganggu aspek kehidupan dan  psikologi masyarakat, khususnya.  setelah kesulitan ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta.
JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 11(2), 108-114.
Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum
Budiman, I., Rahayu, S. W., & Jauhari, I. (2020). The Financial Services Authority Supervision To Financial Technology Peer-To-Peer Lending In Relation To Consumer Rights In Aceh. IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 25(7), 22-26, DOI: 10.9790/0837- 2507132226
Budiman, I., Rahayu, S. W., & Jauhari, I. (2020). The Financial Services Authority Supervision To Financial Technology Peer-To-Peer Lending In Relation To Consumer Rights In Aceh. IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 25(7), 22-26, DOI: 10.9790/0837- 2507132226
Budiyanti,  E.  (2019).  Upaya  Mengatasi  Layanan  Pinjaman  Online  Ilegal.  Jurnal  Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XI(4), 19-24.
Fajria, R. N. (2019). Potensi  Sinergitas   Fintech Dengan  Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kiner ja Perbankan   Syaria  Di  Indonesia. MALIA Journal of Islamic Banking and   Finance,  3(2),
174 – 181. https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.8450 Fajria, R. N. (2019). Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia.   MALIA: Journal of Islamic Banking and  Finance, 3(2),   174 – 181. https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.8450
Indonesia, 1(3), 379-391.
Investree. (2021). Cara  Cerdas Meminjam  dan  Mendanai, https://investree.id/howit-works.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2021).  Ini  Daftar  Penyelenggara  Pinjaman  Online  Berizin.
Retrieved Agustus 30, 2021, from
https://rri.co.id/banda- aceh/ekonomi/1053735/ojk-ini-daftar-penyelenggara-pinjamanonline-berizin
Purwanto,  H.,  Yandri,  D.,  &  Yoga,  M.  P.  (2022).  Perkembangan  dan  Dampak  Financial Technology  (Fintech)  Terhadap  Perilaku  Manajemen  Keuangan  di  Masyarakat. Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis, 11(1), 80-91.
Rumondang, A. (2018). The Utilization of Fintech (P2P Lending) as SME’s Capital Solution in Indonesia: Perspective in Islamic Economics (Qirad). International Conference of Moslem Society, 2, 12 – 22. https://doi.org/10.24090/icms.2018.1818
Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-
Peer lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). Jurnal Privat Law, VIII(2), 252- 259, DOI: https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417. Santi, E., Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016).
Diponegoro Law Journal, 6(3), 1-20.
Satgas Waspada Investasi. (2021). Ada Penurunan Jumlah Blokir Pinjol Ilegal hingga Juli
2021. Retrieved Agustus 30, 2021, from
https://teknologi.bisnis.com/read/20210715/84/1418235/swi-adapenurunan- jumlah-blokir-pinjol-ilegal-hingga-juli-2021
Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam.