## EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NO.PER.06/MEN/2011 DI KABUPATEN GRESIK
Nodi Marefanda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Uiversitas Teuku Umar email: nodimarefanda@utu.ac.id

## Abstract
This  Research  is  about  evaluation  of  the  National  Program  for  Community Empowerment of Marine and Fishery, in the matter of society business of salt empowerment in Prambangan Village, Kebomas District, Gresik Country. The purpose of study is to answer the problem of the study. And the research focus on: compile of detail planning for society business of  salt  empowerment  at  the  Village  Level,  Distribution  of  community  grants,  increase  of institutional capacity and Human Resources of Salt Farmers and Facilitation of partnership in society business of salt. This research use qualitative and descriptive methods. In collecting the data, researchers use the approach of observation, interviews, and focus discussion group. The techniques  to  analyze  data  is  undertook  qualitatively  through  steps  of  data  reduction,  data presentation and conclusion. Analysis was done by focusing on the findings of the data that has been  gathered  and  the  relevant  information  from  the  list  of  literature  (secondary  data).  This research  uses  the  evaluation  and  policy  theory  by  FrankThomas  J.Cook  P.Schioli,  Jr.  and institutional  theory.  The  results  of  this  study  find  that  the  implementation  of  the  National Program for independent society of empowerment of marine and fishery  on society business of salt  empowerment,  which  include:  arrangement  of  detail  planning  of  society  business  of  salt empowerment  in  the  Village  Level,  Distribution  of  community  grants  (CG),  increase  of institutional  capacity  and  Human  Resources  (HR)  of  Salt  Farmers  provide  yet  an  impacts expected and Facilitation of partnership in society business of salt do not provide yet an impact expected.
Keywords: Evaluation, NPCEMF, CG SBSE

## PENDAHULUAN
Masalah klasik berupa kemiskinan di Indonesia dipandang akan tetap menjadi masalah yang terberat yang akan dihadapi pemerintah di tahun 2014 ini. Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi  dan  lintas  sektor  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang  saling  berkaitan, anatara  lain:  rendahnya  kualitas  hidup  penduduk,  terbatasnya  kecukupan  dan  mutu  pangan, terbatas  dan  rendahnya  mutu  layanan  kesehatan,  gizi  anak,  dan  rendahnya  mutu  layanan pendidikan.  Masalah  kemiskinan  merupakan  masalah  yang  tidak  ada  habisnya  dibahas  dan masalah yang telah lama ada.
Gambar 1.Grafik Kemiskinan Dari Tahun 1998-2008 (Sumber: Website Presiden RI)
Dari Gambar 1. Terlihat bahwa grafik kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang awalnya 24.2% di tahun 1998/1999 menjadi 15.4% di tahun 2008. Meskipun secara persentase telah  terjadi  penurunan,  jumlah  penduduk  miskin  yang  ada  masih  harus  terus  diturunkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi tanggung  jawab  bersama,  baik  instansi  pemerintah  pusat  dan  daerah,  instansi  swasta  maupun masyarakat  pada  umumnya.  Sampai  saat  ini  penanggulangan  kemiskinan  masih  tetap  menjadi prioritas  nasional  Kabinet  Pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  periode  2009–2014. Dalam  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJM)  yang  ditetapkan melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tertulis, kebijakan penanggulangan kemiskinan berada di urutan  ke-4  dari  11  daftar  prioritas  nasional.  Dokumen  ini  pun  menetapkan  target  untuk menurunkan tingkat kemiskinan ke angka 8–10 persen di akhir 2014.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Tahun  2013,  jumlah  penduduk  miskin mencapai 28,07 juta orang, dimana 25,14% diperkirakan tinggal di wilayah pesisir. Kemiskinan yang  terjadi  pada  masyarakat  kelautan  dan  perikanan  merupakan  salah  satu  masalah  pokok nasional  yang  penanggulangannya  harus  menjadi  prioritas  utama  dalam  pelaksanaan pembangunan  kelautan  dan  perikanan.  Pembangunan  sektor  kelautan  dan  perikanan dilaksanakan  berdasarkan prinsip pro poor,  pro job, pro  growth, dan pro  sustainability ,  untuk memberikan jaminan terlaksananya pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.
Sejak dari dahulu kala usaha garam rakyat merupakan salah satu tumpuan mata pencaharian masyarakat pesisir Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Gresik khususnya yang tinggal di daerah  sekitar  pesisir  pantai  dan  laut,  karena  ditunjang  oleh  potensi  lahan  dan  iklim,  potensi sumber daya manusia, peluang pasar domestik yang masih terbuka luas serta bahan baku yang melimpah  untuk  pembuatan  garam  yaitu  kosentrasi  kadar  garam  yang  tinggi  dan  aliran  air laut/sungai  yang  cocok  untuk  proses  pembuatan  garam,  dimana  debit  airnya  tersebut  mengalir lancar ke lahan/tambak garam milik petani garam rakyat.
Usaha garam rakyat ini mempunyai prospek yang cukup baik untuk masa yang akan datang karena  garam  merupakan  salah  satu  kebutuhan  yang  merupakan  pelengkap  dari  kebutuhan pangan  dan  merupakan  sumber  elektrolit  bagi  tubuh  manusia.  Walaupun  Indonesia  termasuk
negara maritim, namun usaha meningkatkan produksi garam belum begitu diminati dikarenakan harga  garam  yang  ada  sangatlah  murah,  termasuk  dalam  usaha  meningkatkan  kualitasnya. Dilain pihak untuk kebutuhan garam dengan kualitas baik yaitu dengan sedikit cemaran kalsium dan magnesium terutama dalam hal ini garam beryodium serta garam konsumsi (Purbani, 2012).
Salah  satu  cara  untuk  mengurangi  kemiskinan  adalah  diluncurkannya  Program  PNPM Mandiri KP khusus bantuan langsung masyarakat pemberdayaan usaha garam rakyat. Program PNPM  Mandiri  KP  yang  berorientasi  pada  rakyat  miskin  diharapkan  terlaksana  secara  tepat sehingga  komitmen  pemerintah  dalam  rangka  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  secara langsung  akan  terlihat  dampaknya  pada  masyarakat.  Upaya  untuk  melaksanakan  kegiatan pemberdayaan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  dalam  pelaksanaannya pemerintah  menggunkan  pendekatan  program  secara  bottom  up,  dimana  masyarakat  langsung yang  merancang  program,  melaksanakan,  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  sesuai  dengan mekanisme yang ditentukan
Untuk  mengetahui  apakah  PNPM  Mandiri  KP  tersebut  terimplementasi  sesuai  dengan tujuan  utama,  maka  perlu  dilakukannya  evaluasi  langsung  ke  lapangan  sehingga  akan  terlihat hasilnya lebih akurat, sebagaimana kita ketahui tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana  kegiatan  PNPM  Mandiri  KP  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  operasional  standar yang  telah  ditetapkan,  sejauh  mana  instansi  terkait  menjalankan  perannya  dalam  pelaksanaan PNPM Mandiri KP serta bagaimana hasil/dampak yang diterima oleh para petani garam. Hasil evaluasi  kelayakan  usaha  garam  rakyat  dapat  memberikan  data  kualitatif  kondisi  sebagai cerminan  dari  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  petani  garam.  Salah  satu  komponennya  yaitu safeguarding dan sustainability yang  dikembangkan  adalah  Evaluasi  yang  terpadu  dan melibatkan multi pihak, baik pelaksana program maupun pihak-pihak independen.

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  adalah  wujud  dari  fungsi  yang  dimaksud,  yaitu  kebijakan  yang diformulasikan  dan  dikembangkan  oleh  pemerintah  dalam  mengatur  kehidupan  negara  atau dapat pula diartikan sebagai arah atau tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi suatu persoalan  dalam  negara,  seperti  persediaan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dalam menyongsong  era  globalisasi  dan  tuntutan  kebutuhan  pelayanan  masyarakat  yang  semakin mendasar dan kompleks. Namun demikian, menurut Christopher Pollitt (1979;23) menyatakan: “setiap  pembicaraan  atau  pemikiran  dan  penganalisaan  tentang public  policy haruslah  selalu berpusat pada balance of three central principles , yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi”. David Easton dalam Thoha (2008:107) yang merumuskan public policy : “the authoritative allocation  of  value  for  the  whole  society-but  it  turns  out  that  only  the  government  can authoritatively act on the whole society, and everything the government choose to do or not to do results in the allocation of values. It is the foals or purpose of government program” artinya: apa  yang  dinyatakan dan dilakukan  oleh  pemerintah, kebijakan  negara itu  berupa  sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Lebih lanjut dikatakan bahwa kebijakan negara itu dapat ditetapkan  secara  jelas  dalam  peraturan-peraturan  perundang-undangan  atau  dalam  bentuk pidato-pidato  pejabat  teras  pemerintah  ataupun  berupa  program-program  yang  dilakukan pemerintah.
Menurut Thomas R. Dye bahwa public policy adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk  dilakukan  ataupun  untuk  tidak  dilakukan  ( whatever  government  choose  to  do  or  not  to do ). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari public policy tidak hanya pada apa saja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  melainkan  termasuk  apa  saja  yang  tidak  dilakukan  oleh pemerintah (Thoha, 2008:107).

## Teori Evaluasi Kebijakan
Proses  kebijakan  yang  terakhir  adalah  evaluasi  kebijakan.  Istilah  evaluasi  mempunyai  arti yang  saling  berhubungan  yang  menunjuk  kepada  aplikasi  beberapa  skala  nilai  terhadap  hasil kebijakan  dan  program.  Evaluasi  kebijakan  terkait  dengan  kegiatan  penaksiran (appraisal), pemberian  angka (rating) dan  penilaian (assessment), evaluasi  perumusan  kebijakan,  evaluasi implementasi  kebijakan  dan  evaluasi  lingkungan  kebijakan,  mengingat  ketiga  komponen tersebut menentukan apakah kebijakan akan dapat berhasil atau tidak.
Pengertian  evaluasi  menurut  Charles  O.  Jones  (1984) dalam Ekowanti,  MRL,  (2012) adalah: “evaluation  is  an  activity  wich  can  contribute  greatly  to  the  understanding  and improvement off policy development and implementation” artinya evaluasi adalah kegiatan yang dapat  menyumbangkan  pengertian  besar  nilainya  dan  dapat  pula  membantu  penyempurnaan pelaksana  kebijakan  beserta  perkembangannya.  Dalam  evaluasi  kebijakan  publik  akan  terlihat apakah  kebijakan  publik  ada  hasilnya  dan  dampak  yang  dihasilkan  sudah  sesuai  dengan diharapkan  atau  belum,  selanjutnya  dapat  dijadikan  dasar  apakah  suatu  kebijakan  layak diteruskan, direvisi atau dihentikan sama sekali.
Menurut  Rossi (1985) dalam Ekowanti,  MRL  (2012) menyatakan “evaluation research is the systematic application of social research procedures is assessing the conceptualization and design,  implementation,  and  utility  of  social  intervention  programs” artinya  riset  evaluasi adalah  aplikasi  sistematik  dari  prosedur  penelitian  sosial  adalah  menilai  konseprualisasi  dan desain,  implementasi  dan  kegunaan  dari  intervensi  program  sosial.  Selanjutnya,  dikemukakan oleh  Rossi  bahwa  penelitian  evaluasi  terkait  penggunaan  metodologi  penelitian  sosial  untuk menilai  dan  meningkatkan  prencanaan,  monitoring,  efektivitas  dan  efisiensi  dari  pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan program pelayanan manusia lainnnya.

## Kondisi Garam Nasional
Kebutuhan  garam  di  Indonesia  sebesar  2,4  juta  ton  pertahun  yang  terdiri  dari  0,9  juta  ton garam  konsumsi  dan  1,5  juta  ton  garam  untuk  kebutuhan  industri.  PT.  Garam  dapat memproduksi garam sebesar 300.000 ton/tahun  dan 958.000 ton dari petani garam dengan total produksi garam sebesar 1.258.000 ton. Sehingga terdapat kekurangan suplai garam sebesar 1,14 juta  ton  yang  harus  dipenuhi  dari  impor  (Ditjend  KP3K  –  DKP,  2010).  Sementara  itu,  pada 2010  terjadi  perubahan  iklim  global (global  climate  change) berdampak  signifikan  terhadap proses  dan  jumlah  produksi  garam  lokal,  hal  tersebut  memberikan  dampak  ketergantungan Indonesia  terhadap impor garam  semakin  meningkat.  terlihat  dari  grafik  volume  ekspor-impor produk garam Indonesia (net importir) dari 1996-2009 dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2.4. Grafik Ekspor-Impor Garam Indonesia tahun 1996-2009 (Sumber: Suhana PK2PM, 2011)
Demikian  buruknya  kondisi  penggaraman  nasional  kita,  dimana  ekspor  garam pertumbuhannya  hanya  -904,48%  per  tahun  sedangkan  impor  garam  ke  Indonesia pertumbuhannya  meningkat  tajam  hingga  mencapai  3,89%  per  tahun  dari  tahun  1996-2009. Untuk  itu  pemerintah  (Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  Indonesia)  turut  prihatin  dengan keadaan  ini,  Indonesia  merupakan  negara  yang  terdiri  pulau-pulau  (Kepulauan)  dengan  garis pantai  terpanjang  keempat  di  dunia  yang  mencapai  95.181  km,  yang  seharusnya  Indonesia berpotensi  untuk  mengolah  dan  menghasilkan  komoditas  garam  tersebut  dengan  jumlah  yang besar.  Namun,  pada  kenyataannya  harus  mengimpor  dari  luar  negeri  untuk  memenuhi kebutuhan garam nasional.

## Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP)
Pengentasan  kemiskinan  di  wilayah  pesisir  dan  sentra-sentra  perikanan  merupakan  salah satu  fokus  dalam  pelaksanaan  pembangunan  kelautan  dan  perikanan.  Berdasarkan  data  Badan Pusat  Statistik  (BPS),  jumlah  penduduk  miskin  pada  Maret  2011  mencapai  30,02  juta jiwa. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah masyarakat kelautan dan perikanan. Kemiskinan  merupakan  masalah  pokok  nasional  yang  penanggulangannya  tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial (http://www.pnpm-mandiri.org)
Program  pengentasan  kemiskinan  pada  masa  sekarang  lebih  berorientasi  kepada pemberdayaan  dan  partisipasi.  Sebelumnya,  telah  dilalui  begitu  banyak  program  pengentasan kemiskinan di Indonesia yang pada umumnya memiliki konsep sebagai program yang berdasar kepada  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Kenyataan  yang  ditemui  bahwa  pada  saat  itu masyarakat  tidak  merasa  memiliki  terhadap  program-program  tersebut  sehingga  seringkali ditemukan  di  lapangan  bahwa  banyak  program  yang  hanya  seumur  masa  proyek  dan  berakhir tanpa  dampak  berarti  bagi  kehidupan  masyarakat.  Program  yang  ada  tersebut  kurang  berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, yakni kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosial maupun  politis.  Bahkan  sampai  saat  ini,  kenyataan  yang  ada  menunjukan  bahwa  masyarakat pada  umumnya  menganggap  bahwa  pemberdayaan  adalah  hanya  sebatas  mereka  memperoleh akses finansial seperti dana bantuan ataupun kredit.
Sebagai  salah  satu  upaya  mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  dan  perluasan kesempatan  kerja,  pemerintah  meluncurkan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM)  Mandiri.  PNPM  Mandiri  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  mengharmonisasi program-program  penanggulangan  kemiskinan  yang  berbasis  pemberdayaan  masyarakat. Selama  ini  program-program  tersebut  dilaksanakan  secara  sektoral  dan  parsial  dengan pendekatan  dan  prosedur  yang  beragam.  Harmonisasi  prinsip,  kriteria  dan  prosedur  melalui PNPM Mandiri diharapkan akan mengurangi inefisiensi dan inefektivitas pengelolaan program- program pemberdayaan masyarakat.
PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan merupakan program nasional dan menjadi kerangka kebijakan  dan  acuan  dalam  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat,  yang  dikoordinasikan  oleh  Kementerian  bidang  kesejahteraan  rakyat  selaku Koordinator  Penanggulangan  Kemiskinan,  Program  PNPM  Mandiri  KP  adalah  bagian  dari program  nasional  penanggulangan  kemiskinan  dalam  lingkup  PNPM  Mandiri  kategori  PNPM Penguatan, yang merupakan program pemberdayaan berbasis sektoral, kewilayahan dan khusus untuk  mendukung  penanggulangan  kemiskinan  yang  pelaksanaannya  terkait  pencapaian  target tertentu berdasarkan prioritas sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan-kegiatan yang dirancang dalam  PNPM  Mandiri  KP  yang  diarahkan  untuk  mendororng  kemandirian  masyarakat  yang dimulai  dari  aspek  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  dengan  monitoring,  evaluasi  dan pelaporan (Kompasiana.com, 2011).
PNPM  Mandiri  KP  merupakan  bagian  dari  proses  pemberdayaan  nasional  yang  bermuara untuk  menjadikan  masyarakat  sejahtera  dan  mandiri,  serta  mengurangi  ketergantungan  pada
bantuan-bantuan pemerintah yang diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal kelembagaan masyarakat  yang  terbentuk  melalui  beberapa  program  sebelumnya,  antara  lain  Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan, Lembaga Ekonomi Pengembangan  Pesisir  Mikro  Mitra  Mina  (LEPP-M3),  kelompok  pengolah  dan  pemasar, kelompok  pengolahan  hasil  perikanan  serta  Kelompok  Masyarakat  Pemanfaat  (KMP). Keberhasilan  program  akan  sangat  bergantung  dukungan  dan  kontribusi  pemerintah  daerah dalam  bentuk  kebijakan,  peraturan  dan  perencanaan  serta  pendanaan  (Numberi,  2009 dalam Wati, 2011)

## METODE PENELITIAN Lokus Penelitian
Riset  tersebut  dilaksanakan  pada  bulan  Mei-Oktober  2014  di  Desa  Prambangan Kecamatan Kebomas di Kabupaten Gresik yang menerima kebijakan bantuan langsung mandiri pemberdayaan  usaha  garam  rakyat  dari  Pemerintah.  Untuk  dapat  mengetahui  peta  lokasi penelitian, berikut telah disajikan pada Gambar 2
Gambar 2. Lokasi Penelitian di Kac. Kebomas, Kab. Gresik (Sumber: Kecamatan Kebomas dalam Angka 2012)

## Fokus Penelitian
Untuk memperoleh ketajaman analisis penelitian terhadap Evaluasi Kebijakan Publik dalm PNPM  Mandiri  KP,  maka  yang  menjadi  fokus  penelitian  adalah  mengidentifikasi  dampak secara langsung di masyarakat KUGAR dan dampak tersebut apakah memberi hal positif atau sebaliknya, berikut dampak yang dianalisa terkait fokus penelitian:
a. Jumlah kelompok sebelum dan sesudah program;
b. Sentra usaha garam rakyat sebelum dan sesudah program;
c. Kelompok  yang  menjadi  target  bantuan  langsung  mandiri  (BLM)  bidang  Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
d. Masyarakat KUGAR dalam mengakomodir dana sesuai dengan tujuan program;
e. Jumlah peningkatan produksi garam rakyat sebelum dan sesudah program;
f. Penggunaan teknologi baru sebelum dan sesudah program;
g. Akses  terhadap  permodalan,  pemasaran,  informasi  dan  teknologi  usaha  garam  rakyat dengan Koperasi, Pemda dan Swasta.

## Sumber Informasi (Informan)
a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik.
b. Kapala Desa Perambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
c. Kepala  Bidang  Perindustrian,  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  dan  Koperasi  Kabupaten Gresik.
d. Petani  Garam  yang  mendapatakan  BLM  PUGAR  di  Desa  Perambangan  Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik pada Tahun 2011.
e. Tim pendamping program PUGAR yang disiapkan Pemda Aceh Besar.
f. Pengepul garam dari petani di Desa Perambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara: Dokumentasi (Suharismi A,  2002:206),  Wawancara  (Sutopo  HB,  2006:73-74),  Observasi  dan Focus  Group  Discussion (FGD)

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah:  Analisis  Sebelum  di  Lapangan  ( data reduction, data display dan conclusion verification) , Analisis Selama di Lapangan dan Analisis Data Selesai di Lapangan (Analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema kultural) (Weis CH, 1972) dan validasi data dari keseluruhan. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Policy Impact Model (Dye TR, 1987) dan teori kelembagaan (Ekowanti MRL, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyusunan  Rencana  Rinci  Pemberdayaan  Usaha  Garam  Rakyat  (PUGAR)  di  Tingkat Desa
Bentuk  penyelenggaraan  tentang  Penyusunan  Rencana  Rinci  Pemberdayaan  Usaha  Garam Rakyat  (PUGAR)  di  Tingkat  Desa  sudah  terlaksana  sebagaimana  ketentuan  dalam  pedoman teknis  Pemberdayaan  Usaha  Garam  Rakyat  Tahun  2011.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil wawancara selama di lapangan baik dari pihak Dinas Perikanan selaku pemilik program, tenaga pendamping  maupun  masyarakat  yang  tergabung  dalam  Kelompok  Usaha  Garam  Rakyat (KUGAR).
a. Kelompok Usaha Garam Rakyat Sebelum dan Sesudah Program
Tabel 1. Matriks hasil wawancara FGD dengan Petani KUGAR tentang
Kelompok Usaha Garam Rakyat Sebelum dan Sesudah Program No Hasil Keterangan 1. Sebelum ada program, tidak ada kelompok  usaha  garam  rakyat  dan kelompok  baru  ada  ketika  digulirkannya PNPM Mandiri KP pada Tahun 2011. Pembentukan  kelompok  merupakan  syarat dari PNPM Mandiri KP dalam menyalurkan dana BLM. 2. Kelompok  dibentuk  oleh  petani  KUGAR dan di dampingi tenaga pendamping serta aparat Kelurahan. Diharapakan  dengan  adanya  kelompok, akan  terjalinnya  kerjasama  antar  petani KUGAR.
3. Anggota  kelompok  minimal  7  orang  dan maksimal 10 orang, di Desa Perambangan terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok garam  lestari  dan  kelompok  garam unggul. Pembentukan kelompok dikarenakan terbatasnya  dana  bantuan  yang  diberikan dan dengan adanya kelompok, diharapakan mereka  mampu  bekerjasama  dan  peralatan untuk  produksi  garam  dapat  digunakan secara bersama-sama.
Sumber: Diolah dari hasil wawancara FGD
Sebelum  adanya  PUGAR,  di  Desa  Perambangan  tidak  ada  kelompok  baik  dibidang  usaha garam rakyat maupun usaha lainnya. Kelompok dibangun untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah  dan  dengan  adanya  kelompok  akan  Membentuk  kerjasama  yang  saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan PUGAR, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan  masalah  dan  menciptakan  iklim  demokratis  dalam  kehidupan  masyarakat,  karena setiap  individu  bisa  memberikan  masukan  dan  berinteraksi,  memiliki  peran  yang  sama  dalam masyarakat  serta  bantuan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  terbatas,  jadi  mewajibkan  adanya kelompok  yang  pada  gilirannya  peralatan  yang  dibeli  secara  bersama-sama  bisa  digunakan bersama-sama pula.
b. Sentra Usaha Garam Rakyat di Lokasi Sasaran
Tabel 2. Matriks hasil wawancara dengan para informan tentang
Sentra Usaha Garam Rakyat di Lokasi Sasaran No Hasil Keterangan 1. Di  Kabupaten  Gresik  bukan  merupakan  sentra  usaha garam  rakyat,  namun  berfungsi  sebagai  penyangga usaha garam. Kabupaten Gresik hanya bersifat sebagai penyangga. 2. Baik  sebelum  maupun  sesudah  adanya  program  di Kabupaten  Gresik  tetap  berperan  sebagai  penyangga usaha garam. Tidak ada sentra usaha garam di Kabupaten Gresik. 3. Yang  menjadi  sentra  usaha  garam  di  Jawa  Timur yaitu  pulau  Madura,  karena  jumlah  KUGAR  lebih dari  300  kelompok  dan  tingkat  kualitas  juga  lebih bagus, disamping itu hampir seluruh masyarakat yang berada di wilyah pesisir memiliki aktifitas yang sama yaitu produksi usaha garam. Sedangkan di Kecamatan  Kebomas  Kabupaten  Gresik  70,5% penduduknya bekerja di bidang industri. KKP  yang  menentukan  terkait sentra  usaha  garam  rakyat  dan Kabupaten  Gresik  difungsikan sebagai penyangga.

## Sumber: Diolah dari hasil wawancara FGD
Sentra  usaha  garam  rakyat  di  Jawa  Timur  yaitu  Kabupaten  Sampang,  Sumenep  dan Pamekasan,  karena  ketiga  Kabupaten  tersebut  merupakan  tempat/lokasi  dimana  terdapat aktifitas yang sama. Menurut madura corner (2014), dari seluruh luas areal garam yang tersebar di  seluruh  Indonesia,  63%  dari  areal  itu  ada  di  Jawa  Timur  dan  sekitar  11.695  Ha  berada  di pulau  Madura,  berarti  Madura  memiliki  areal  penggaraman  yang  terluas  diseluruh  Indonesia. Karena  itulah  mengapa  sejak  dulu  Madura  dikenal  sebagai  pulau  garam.  Kabupaten  Gresik merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Jawa  Timur  yang  memproduksi  garam  dengan  luas  lahan yang  masih  produktif  yaitu  316.1  Ha  (Prakoso  YL,  2013).  Namun  Kabupaten  Gresik  bukan merupakan  sentra  usaha  garam  rakyat  tapi  menjadi  salah  satu  Kabupaten  Penyangga  usaha garam rakyat karena di tiga Kecamatan penghasil garam (Kebomas, Lho-nga dan Darul Imarah) rata-rata penduduknya bekerja di bidang industri.

## Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat
Bentuk penyelenggaraan tentang Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada para  petani  garam  yang  tergabung  dalam  KUGAR  sudah  terlaksana  sebagaimana  ketentuan dalam  pedoman  teknis  Pemberdayaan  Usaha  Garam  Rakyat  Tahun  2011.  Hal  tersebut  sesuai dengan  hasil  wawancara  selama  di  lapangan  baik  dari  pihak  Dinas  Perikanan  selaku  pemilik program,  tenaga  pendamping  maupun  masyarakat  yang  tergabung  dalam  Kelompok  Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Yang menjadi kendala dalam penyaluran BLM tersebut adalah waktu penyaluran  BLM  tidak  dilakukan  pada  tahap  awal  perbaikan  lahan  sehingga  petani  terpaksa meminjam uang dari tengkulak. Namun penyaluran BLM secara keseluruhan sudah terlaksana dan tersalurkan langsung kepada para petani KUGAR.
a. Kelompok Sasaran Yang Menjadi Target BLM
Tabel 3. Matriks hasil wawancara FGD dengan Petani KUGAR
tentang Kelompok Sasaran Yang Menjadi Target BLM. No Hasil Keterangan 1. Sasaran  yang  menjadi  target  BLM  merupakan masyarakat petani garam yang tergabung dalam Bantuan PNPM Mandiri KP yang diberikan tepat pada sasaran yaitu 2. Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Kelompok  Usaha  Garam  Rakyat  (KUGAR)  yang menerima  BLM  merupakan  penduduk  asli  Desa Perambangan  Kacamatan  Kebomas  Kabupaten Gresik  dengan  dibuktikan  surat  keterangan  dari Kelurahan. Kelompok  Usaha  Garam  Rakyat (KUGAR)  dan  petani  KUGAR merupakan  penduduk  asli  Desa Perambangan.

## Sumber: Diolah dari hasil wawancara FGD
Kelompok  yang  menjadi  target  BLM  adalah  para  petani  garam  yang  tergabung  dalam KUGAR  di  Desa  Perambangan  dan  memang  berdomisili  di  Desa  Setempat  dengan dibuktikannya  surat  Keterangan  dari  Kelurahan.  Dengan  adanya  PUGAR  yang  digulingkan pemerintah  kepada  masyarakat  yang  tergabung  dalam  KUGAR  diharapkan  mampu meningkatkan produktifitas dan kemandirian usaha.
Petani  garam  yang  tergabung  dalam  KUGAR  merupakan  petani  garam  yang  telah  lama membidangi  usaha  produksi  garam  dan  selama  ini  belum  perna  ada  pembentukan  atau kelompok  yang  terbangun  dikalangan  para  petani.  Petani  garam  di  Desa  Perambangan merupakan  petani  garam  yang  kurang  mampu  sehingga  perlu  adanya  pemberdayaan  yang dilakukan  dan  dengan  adanya  PUGAR  yang  sudah  terimplementasikan  mampu  menaikkan tingkat  produksi  garam  rakyat  di  Desa  Perambangan.  Adanya  PUGAR,  petani  garam  yang terhimpun  dalam  KUGAR  mampu  bekerja  sama  dan  saling  tolong  menolong  untuk meningkatkan hasil dari usaha garamnya.
b. Mampu Mengakomodir Dana Sesuai Dengan Tujuan Program.
Tabel 4. Matriks hasil wawancara FGD dengan Petani KUGAR tentang Mampu Mengakomodir Dana Sesuai Dengan Tujuan Program.
No Hasil Keterangan 1. 2. Dana bantuan yang diberikan pada tahun 2011 sebesar  Rp.  100.000.000.,  dan  dana  tersebut dibagi kepada dua kelompok  yaitu Kelompok garam  unggul  dan  garam  lestari,  masing- masing mendapatkan Rp.50.000.000., Dana  bantuan  seluruhnya  digunakan  untuk sarana dan prasarana usaha garam rakyat. Dana bantuan yang diberikan pemerintah semuanya tersalurkan langsung kepada masyarakat KUGAR.
Sepenuhnya  digunakan  untuk  produksi usaha  garam  rakyat  dan  selalu  ada pengawasan  dari  tenaga  pendamping
dalam hal penggunaan dana.
3. Adanya  laporan  pertanggung  jawaban  (LPJ) atas penggunaan dana bantuan yang diberikan. Terciptanya rasa tanggung jawab.

## Sumber: Diolah dari hasil wawancara FGD
Dari  hasil  temuan  di  lapangan,  baik  dari  pihak  Dinas  Perikanan,  Pemerintah  Desa Perambangan  maupun  masyarakat  KUGAR  dalam  hal  penggunaan  dana  secara  keseluruhan menganggap dana bantuan yang diberikan telah digunakan secara keseluruhan untuk kebutuhan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha garam rakyat. Dalam hal penggunaan dana bantuan yang  diberikan  kepada  KUGAR,  tentu  tidak  lepas  dari  peran  tenaga  pendamping  untuk mendampingi terkait apasaja kebutuhan untuk mengelolah usahanya.

## Peningkatan  Kapasitas  Kelembagaan  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Petambak Garam
Bentuk  penyelenggaraan  tentang  Peningkatan  Kapasitas  Kelembagaan  dan  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  kepada  para  petani  garam  yang  tergabung  dalam  KUGAR  sudah  terlaksana sebagaimana  ketentuan  dalam  pedoman  teknis  Pemberdayaan  Usaha  Garam  Rakyat  Tahun 2011.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  wawancara  selama  di  lapangan  baik  dari  pihak  Dinas Perikanan  selaku  pemilik  program,  tenaga  pendamping  maupun  masyarakat  yang  tergabung dalam Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR).
a. Adanya Peningkatan Produksi Garam Rakyat Sebelum Dan Sesudah Program.
Tabel 5. Matriks hasil wawancara FGD dengan Petani KUGAR tentang Adanya Peningkatan Produksi Garam Rakyat Sebelum Dan Sesudah Program.
Sumber: Diolah dari hasil wawancara FGD
Tingkat  produksi  garam  di  Desa  Perambangan  mengalami  kenaikan  dimana  sebelumnya hanya  40  Ton/Ha  menjadi  60  Ton/Ha.  Dimana  hasil  produksi  garam  rakyat/KUGAR  Desa Perambangan pada periode produksi Mei – November 2011 mencapai 960 ton dengan luas areal produksi  sebesar  16  Ha.  Hal  ini  sesuai  dengan  pengakuan  masyarakat  setempat  berpendapat bahwa  “rata-rata  masyarakat  petambak  garam  di  Desa  Perambangan  Kecamatan  Kebomas mampu menghasilkan sampai 60 ton garam/orang/1 periode produksi dengan catatan pasar dan harga stabil serta cuaca dan iklim mendukung. Walaupun hasil panen yang diperoleh mangalami peningkatan,  namun  kualitas  garam  jauh  dari  yg  diharapkan  sehingga  mengakibatkan  industri tidak  dapat  menerima  garam  dari  rakyat  dan  akibat  rendahnya  kualitas  garam  yang  dihasilkan tentu sangat mempengaruhi pendapatan petani garam dengan hara jual berkisar antara Rp.150- Rp.750/kg.  Seharusnya  pemerintah  harus  berperan  aktif  dalam  meningkatkan  kualitas  garam rakyat.
No Hasil Keterangan 1. Pada  tahun  2011,  setelah  digulirkannya  PNPM Mandiri  KP  dan  dibentuknya  Kelompok  Usaha Garam  Rakyat  (KUGAR)  ada  peningkatan produksi,  yang  awalnya  hanya  40  Ton/Ha menjadi 60 Ton/Ha. Program  BLM  dari  pemerintah mampu memberikan perubahan terhadap hasil produksi garam. 2. Peningkatan produksi diakibatkan adanya mesin pompa dengan ukuran lebih besar yaitu 8PK. Peningkatan  produksi  sepenuhnya dikarenakan  mesin  pompa  yang digunakan ukurannya lebih besar dan tidak ada penggunaan teknologi baru seperti  Geomembran  dan  Teknologi Ulir Filter (TUF)
b. Adanya Penggunaan Teknologi Baru.
Tabel 6. Matriks hasil wawancara FGD dengan petani KUGAR tentang Adanya Penggunaan Teknologi Baru. No Hasil Keterangan 1. Pada  tahun  2011  Tidak  ada  penggunaan teknologi  baru  baik  sperti  geomembran,  TUF dll. Namun untuk tahun 2014 petani KUGAR diberikan bantuan berupa LDPE. Petani  garam  di  Desa  Perambangan sepenuhnya masih menggunakan sistem evaporasi. 2. Kualitas  garam  di  Desa  Perambangan  sangat rendah  yaitu  KW2  dan  KW3  dan  dominan KW3 dan berimbas ke harga garam. Perlu  adanya  sentuhan  teknologi  untuk meningkatkan kadar NaCl dan menurunkan impuritis pada garam.
Sumber: Diolah dari hasil wawancara FGD
Penggunaan  teknologi  baru  dalam  memperoduksi  garam  rakyat  merupakan  salah  satu  hal yang  segera  mungkin  harus  diterapkan  diseluruh  Indonesia.  Mengingat  kebutuhan  garam  di Indonesia  2,4  juta  Ton/Tahun  yang  terdiri  dari  0,9  juta  ton  garam  konsumsi  dan  1,5  juta  ton garam  untuk  kebutuhan  industri.  PT.  Garam  dapat  memproduksi  garam  sebesar  300.000 ton/tahun    dan  958.000  ton  dari  petani  garam  dengan  total  produksi  garam  sebesar  1.258.000 ton. Sehingga terdapat kekurangan suplai garam sebesar 1,14 juta ton yang harus dipenuhi dari impor (Ditjend KP3K – DKP, 2010).
Desa  Perambangan  dalam  mengelolah  garam,  petani  garam  masih  sepenuhnya menggunakan  sistem  evaporasi  dimana  prosesnya  masih  seratus  persen  menggunakan  sinar matahari.  Untuk  pelatihan  terkait  teknis  produksi  garam  seperti  pola  produksi  geomembran maupun Teknologi Ulir Filter (TUF) belum bisa diterapkan oleh KUGAR di Kabupaten Gresik khususnya  petambak  garam  di  Desa  Perambangan,  karena  untuk  menerapkan  pola  produksi dengan  teknologi  tersebut  membutuhkan  biaya  yang  lumayan  besar,  untuk  1  Ha  lahan membutuhkan  sekitar  Rp18  juta.  Memang  dengan  pola  produksi  tersebut  dapat  mempercepat proses produksi dan kualitas garam yang dihasilkan juga lebih bagus. Akan tetapi dengan biaya yang  besar  KUGAR  belum  mampu  menerapkan  pola  produksi  tersebut  sehingga  petambak garam  tetap  menerapkan  pola  produksi  seperti  yang  biasa  mereka  lakukan  yaitu  dengan  cara tradisional.

## Fasilitasi Kemitraan Dalam Usaha Garam Rakyat
Bentuk penyelenggaraan tentang  Fasilitasi Kemitraan Dalam Usaha Garam Rakyat kepada para  petani  garam  yang  tergabung  dalam  KUGAR  tidak  terlaksana  sebagaimana  ketentuan dalam  pedoman  teknis  Pemberdayaan  Usaha  Garam  Rakyat  Tahun  2011.  Hal  tersebut  sesuai dengan  hasil  wawancara  selama  di  lapangan  baik  dari  pihak  Dinas  Perikanan  selaku  pemilik program,  tenaga  pendamping  maupun  masyarakat  yang  tergabung  dalam  Kelompok  Usaha Garam Rakyat (KUGAR).
Tabel 7. Matriks hasil wawancara FGD dengan petani KUGAR tentang Fasilitasi Kemitraan Dalam Usaha Garam Rakyat.
No Hasil Keterangan 1. 2. Sulitnya  akses  terhadap  permodalan  baik  dari pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya yang mengakibatkan petani menjadi kewalahan  dalam  mengelolah  lahan  untuk produksi garam.
Akses  terhadap  pemasaran  garam  tidak berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan  karena garam  petani  tidak  diterima  oleh  pabrik
Fasilitas  kemitraan  dalam  usaha garam  rakyat  perlu  diperhatikan kembali  dan  harus  difungsikan  agar mampu  memberikan  solusi  kepada para  petani  KUGAR  baik  dalam  hal permodalan, pemasaran maupun infomasi  dan  teknologi  sehingga PNPM  mandiri  KP  yang  digulirkan
3.
4. 5. 6. 7. 8.
disebabkan kualitas garam milik petani sangat rendah  dan  hanya  tengkulak  yang  mau membeli garam tersebut. Akses  terhadap  informasi  dan  teknologi  di Desa Perambangan belum memberikan dampak  yang  positif  karena  sampai  sekarang, petani  KUGAR  dalam  memproduksi  usaha garam masih bersifat tradisional yaitu sepenuhnya menggunakan sitem evaporasi.
Di Desa Perambangan tidak ada koperasi yang membidangi usaha garam rakyat. Tidak ada mekanisme yang jelas terhadap tata niaga  garam  baik  nasional,  provinsi  maupun kabupaten/kota.
Lembaga  yang  dibentuk  tidak  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan  dan  justru  ada yang lepas tangan dari tanggung jawab.
Lembaga yang dibentuk tidak mampu mengatasi masalah anjloknya harga garam. Dalam kelembagaan tidak ada unsur kekerabatan,  semua  petani  garam  di  Desa Perambangan  dan  terdaftar  dalam  KUGAR diwajibkan masuk lembaga. benar-benar  mampu  meningkatkan kesejahtraan masyarakat petani KUGAR baik dalam bidang kuantitas maupun kualitas. Perlu  adanya  koprasi  yang  dibangun karena Desa Perambangan merupakan salah satu penyangga usaha garam.
Adanya perbaikan untuk masalah tata niaga garam.
Lembaga  yang  telah  dibentuk  tidak berjalan  sesuai  koridor  yang  telah ditentukan  sehingga  misi  dari  PNPM mandiri  KP  tidak  tepat  pada  sasaran yang  mengakibatkan  anjloknya  harga garam dan pasti akan berdampak pada kesejahteraan  petani  garam  KUGAR, dan  perlu  adanya  peninjauan  serta perbaikan kembali dalam kelembagaan yang telah dibentuk.
Sumber: Diolah dari hasil wawancara FGD
a. Akses Terhadap Permodalan
Sampai saat ini para petani garam yang berada di Desa Perambangan pada umumnya masih menghadapi  kendala  sulitnya  memperoleh  akses  ke  sumber  pembiayaan  (bank,  lembaga keuangan, dll) untuk pengembangan usaha garamnya. Terlebih lagi ke sumber pembiayaan yang skim  kreditnya  bisa  disesuaikan  dengan  siklus  produksi  usaha  garam  rakyat  yang  sifatnya musiman  (tidak  dilakukan  sepanjang  tahun)  dan  hasil  produksipun  baru  bisa  dipanen  hampir selang 2 bulan sejak persiapan lahan mulai dikerjakan.
Selama ini kelemahan modal para petani garam tersebut dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk  mendapatkan  harga  garam  yang  rendah  pada  masa  produksi/panen  garam.  Lemahnya modal  petambak  juga  dimanfaatkan  tengkulak  dengan  memberikan  bantuan  modal  kerja  yang sifatnya hutang dan harus dikembalikan sebelum musim garam usai. Pada akhirnya petani harus menjual garam yang mereka hasilkan dengan harga rendah ke tengkulak untuk dapat membayar hutang  tersebut.  Sulitnya  akses  permodalan  di  kalangan  petani  KUGAR  dikarenakan  lembaga yang  dibentuk  tidak  berfungsi  sebagaimana  yang  diharapkan  dan  harga  garam  menjadi  tidak stabil  yang  membuat  bihak  bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya  tidak  dapat  memberikan pinjaman  kepada  petani  karena  dikhawatirkan  petani  garam  tidak  dapat  mengembalikan pinjamannya  tepat  waktu.  Lemahnya  kelembagaan  yang  dibentuk  dikarenakan  kurangnya pengawasan  langsung  dari  tingkat  pusat  ke  daerah  yang  mengakibatkan  tidak  berfungsinya kelembagaan  sehingga  misi  yang  diinginkan  dalam  PNPM  Mandiri  KP  bidang  usaha  garam rakyat yaitu meningkatkan kesejahteraan petambak garam sangat susah untuk diwujutkan.
b. Akses terhadap pemasaran
Pemasaran  garam  di  Desa  Perambangan  saat  ini  masih  dikuasai  oleh  tengkulak  baik  yang berasal  dari  Desa  Perambangan  maupun  daerah  lain.  Hal  ini  dikarenakan  belum  terbentuknya sarana/wadah koperasi yang bisa mengakomodir produksi dan menjaga stabilitas harga garam di
Desa Perambangan,  Faktor lain yang membuat lemahnya pemasaran garam rakyat dikarenakan tidak  berfungsinya  lembaga  yang  telah  dibentuk  secara  maksimal  sehingga  harga  garam  tidak dapat  ditekan  pada  harga  yang  telah  ditentukan.  Lemahnya  kelembagaan  yang  dibentuk dikarenakan kurangnya pengawasan langsung dari tingkat pusat ke daerah yang mengakibatkan tidak  berfungsinya  kelembagaan  sehingga  misi  yang  diinginkan  dalam  PNPM  Mandiri  KP bidang  usaha  garam  rakyat  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  petambak  garam  sangat  susah untuk diwujutkan.
c. Akses terhadap informasi
Akses terhadap informasi dan teknologi dalam pengembangan usaha garam rakyat memang sangat dibutuhkan dan di Desa Perambangan untuk para petani yang tergabung dalam KUGAR setiap ada kegiatan atau informasi terbaru dari mitra selalu di sosialisasikan, namun sosialisasi tersebut  hanya  berupa  seremonial  karena  dalam  kenyataannya  di  Desa  Perambangan  tidak  ada teknologi dan koperasi yang membidangi usaha garam rakyat

## SIMPULAN
Dari  apa  yang  telah  penulis  kemukakan  tersebut,  maka  peneulis  menarik  beberapa  simpulan sebagai berikut: P ertama, Penyelenggaraan program PNPM Mandiri KP BLM PUGAR Tahun 2011  sudah  terlaksana,  namun  penyelenggaraan  tentang  Fasilitasi  Kemitraan  Dalam  Usaha. Kedua, Garam  Rakyat  kepada  para  petani  garam  yang  tergabung  dalam  KUGAR  belum terlaksana. Ketiga, Program  PNPM  Mandiri  KP  BLM  PUGAR  Tahun  2011  memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan, namun untuk Fasilitasi Kemitraan Dalam Usaha Garam Rakyat  tidak  memberikan  dampak  sebagaimana  yang  diharapkan  dikarenakan  tujuan  untuk pemberdayaan  petani  KUGAR  belum  tercapai. Keempat, Dampak  yang  tidak  diharapkan berupa:  produksi  usaha  garam  rakyat  meningkat  namun  standar  kualitas  dan  harga  yang ditetapkan  oleh  Kementerian  Perindustrian  masih  belum  terlaksanakan,  tidak  didukung  pada kelembagaan yang kuat, hal ini dikarenakan peraturan yang ada belum sepenuhnya mendukung peraturan  kelembagaan  yang  akhirnya  tujuan  untuk  mensejahterakan  petani  garam  tidak  dapat maksimal dilaksanakan.

## REFERENSI
Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  2013.  http://www.bps.go.id/?news=1023.  Diakses:    17  Oktober 2014.
Christopher Pollitt, 1979 . Citizens and Government: a Theme' (1979) pp 23 -38. Ditjen, KP3K-DKP. 2010. Teknik Pemurnian Garam. Aplikasi Database Teknologi Tepat Guna.
Departemen Kelautan dan Perikanan.
Dye  Thomas  R.  1987. Understanding  Public  Policy. USA:  Prentice-Hall,  INC.,  Englewood Cliffs, NJ.
Ekowati, MRL, 2012. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program . Indikator Kemiskinan. http://www.presidenri.go.id/index.php/indikator/ . Diakses: 12 Juli 2014 Kompasiana,  2011.  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri-Kelautan  Perikanan (PNPM M-KP) Kota Semarang Tahun 2010.http://regional. kompasiana.com/2011/06/ 20/program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-mandiri-kelautan-perikanan-pnpm- m-kp-kota-semarang-tahun-2010-374260.html. Diakses: 11 April 2014.
Kecamatan  Kebomas  dalam  Angka  2012.  http://www.google.com/url?sa  t&rct=j&q=&esrc= s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fg resikkab.go.id%2Fdata%2FKDA%2F09.%2520Kec.%2520Kebomas.pdf&ei=5NJlU4i rEpO8uATm_IBY&usg=AFQjCNF2jUx1lWNduibhacyG2bpaoScblw&sig2=bn0nygf FDZLIO-hjmL0BDA. Diakses: 23 April 2014.
Madura Corner, 2014. Anjlokanya harga petani garam.  http://jaringnews.com/politik-peristiwa/ umum/22898/dihargai-rp-per-kg-petani-garam-madura-menjerit.  Diakses:  22  Agustus 2014.
Prakoso,  LY,  2013.Implementasi  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Kelautan  dan  Perikanan  (PNPM-KP)  di  Kabupaten  Gresik.  Program  Studi  Magister Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Hang  Tuah, Surabaya.
PNPM  Mandiri  KP,  2011.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI  Nomor Per.06/MEN/2011  Khusus  Bantuan  Langsung  Mandiri  Pemberdayaan  Usaha  Garam Rakyat.
Sutopo HB. 2006. Metode Penelitian Kualitatif , Surakarta: UNS Press Suharsimi A, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta: Rineka Cipta. Thoha, M. 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Weis  CH.  1972. Evaluation  Research:  Methods  for  Assesing  Program  Effectiveness.  New Jersey: Prentice Hall.
Waty,  TE.  2011.  Evaluasi  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Kelautan Perikanan  Terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  (Studi  Kasus  Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan).