Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2022, 11 (1): 142 -166

## STRATEGI PENINGKATAN

## KETAHANAN SOSIAL EKONOMI

## DESA MELALUI SISTEM EKONOMI
GOTONG ROYONG BERBASIS BADAN

## USAHA MILIK DESA
Aris Arif Mundayat 1 , Yuhastina 2 , Bagas Narendra 3 , Gufronudin 4

## Abstract
This  article  is  an  analysis  of  the  potential  of  the  Mutual  Cooperation Economic System (MCES) based on social capital and inclusive cooperation to increase social resilience through BUMDes (Village Owned Enterprises). The village's socio-economic resilience is crucial to review. It is considering that  the  number  of villagers in  the  last  50  years  has  decreased  up to  more than 50%.  Villages seem to lose their productive force due to the process of urbanization  interm  of  horizontal  mobility  from  rural  to  urban  at  the national,  regional,  and  global  levels,  This  situation  generates  economic pressure  to the rural areas  as a process of integrating villagers into market citizens.  Then the second factor is the spatial urbanization characterized by the integration of the village with the city in terms of space  and lifestyle. In this  situation,    village  loses  its  socio-economic  resilience  because  its productivity  tends  to  decrease.  Then  pandemic  Covid-19  has  made  the industrial  sector  laidoff  their  workers  who  then  returned  to  villages.  The percentage of poverty rate increased from 9.22 percent in September 2019 to 10.14  percent  in  March  2021.  It  shows  that  rural  area  losses  their  socio- economic  resilience  because  their  productivity  tends  to  decline.  This  study uses a qualitative research method by conducting observations and Focused Group  Discussion  with  the  management  to  analyze  the  social-economic potential of the BUMDes Tirtamas Kapanewon, Mlati, Sleman Regency and other  VOEs  network  as  the  unit  of  the  study.  This  study  shows  that  VOEs Tirtamas  has  the  potency  to  develop  MCES  by  building  a  mutual  network with  Smal  and  Micro  Enterprises  included  other  VOEs  from  other  villages building  a  Mutual  Cooperation  Economic  System.  The  contribution  of  new ideas  is  in  this  study  is  the  idea  of  Mutual  Cooperation  Economic  System (MCES)  as  an  alternative  economy  system  to  coexists  with  the  neoliberal market economy.
Key  Word:  Sosial-Ekonomy  Resilience,  Mutual  Cooperation,  VOEs, Neoliberal.

## Abstrak
Artikel  ini  merupakan  analisis  potensi Sistem  Ekonomi  Gotong  Royong (SEGORO)  berbasis  modal  sosial  dan  kejasama  inklusif  untuk meningkatkan  ketahanan  sosial  melalui  BUMDes  (Badan  Usaha  Milik Desa).  Ketahanan  sosial  ekonomi  desa  sangat  penting  untuk  ditinjau. Mengingat  jumlah  penduduk  desa  dalam  50  tahun  terakhir  telah berkurang  hingga  lebih  dari  50%.  Desa  seolah-olah  kehilangan  tenaga produktifnya  akibat  proses  urbanisasi  karena  mobilitas  horizontal  dari desa  ke  kota  di  tingkat  nasional,  regional,  dan  global.  Kemudian  faktor kedua  adalah  urbanisasi  spasial  yang  ditandai  dengan  integrasi  desa dengan  kota  dari  segi  ruang  dan  gaya  hidup.  Dalam  situasi  ini  desa kehilangan  ketahanan  sosial  ekonominya  karena  produktivitasnya  yang cenderung  menurun.  Kemudian  pandemi  Covid-19  pun  membuat  sektor industri  mem-PHK  pekerjanya  yang  kemudian  kembali  ke  desa. Persentase angka kemiskinan meningkat dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 10,14 persen pada Maret 2021. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  melakukan  observasi  dan  Focused Group Discussion bersama pihak manajemen untuk menganalisis potensi sosial  ekonomi  BUMDes  Tirtamas  Kapanewon,  Mlati,  Kabupaten Sleman  dan  jaringan  BUMDes  lainnya  sebagai  unit  kajian.  Kajian  ini menunjukkan  bahwa  BUMDes  Tirtamas  memiliki  potensi  untuk mengembangkan  SEGORO  setelah  membangun  jaringan  gotong  royong dengan  Usaha  Kecil  dan  Mikro  termasuk  BUMDes  lain  dari  desa  lain yang  membangun  Sistem  Ekonomi  Gotong  Royong.  Kontribusi  berupa ide  baru  dari  kajian  ini  adalah  ide  SEGORO  sebagai  sistem  ekonomi alternatif yang hidup berdampingan dengan ekonomi pasar neoliberal.
Kata  Kunci : Ketahanan  Sosial-Ekonomi,  Gotong  Royong,  BUMDes, Neoliberal.

## PENDAHULUAN
50  tahun  terakhir  Indonesia  mengalami  urbanisasi  pada  aspek kependudukan,  ketenagakerjaan,  sekaligus  gaya  hidupnya  yang  cenderung semakin  berbasis  pada  mata  pencaharian  di  kawasan  perkotaan.  Selain  itu juga  dari  aspek  keruangan  kota  yang  semakin  ekspansif  sehingga menyempitkan  ruang  kawasan  desa  sebagai  dampak  proses  pembangunan (Firman,  2017).  Pada  tahun  1971,  sensus  penduduk  menunjukkan  bahwa persentase  penduduk  desa  adalah  82,7  persen.  Artiya  pada  tahun  1970an sektor  pertanian  masih  merupakan  sektor  yang  dominan  dikerjakan  oleh penduduk desa. 50 tahun kemudian, yaitu pada sensus 2020 yang diterbitkan pada  awal  tahun  2021  jumlah  penduduk  kota  meningkat  sebesar  56,7 persen, artinya penduduk desa menjadi 44.3%.
Semenjak tragedi 1965 berlalu Indonesia menerima investasi sektor pinggiran  dari  negara-negara  Barat  yang  melakukan  restrukturisasi industrial untuk memperoleh tenaga kerja murah. Banyak warga desa  yang terserap  sektor  jasa,  industri  dan  perdagangan  dengan  pendidikan  rata  rata setingkat SMA di perkotaan maupun pun menjadi pekerja migran di negara- negara  Asia  Tenggara,  global  dan  terintegrasi  dengan  sistem  pasar neoliberal.  Situasi  itu  telah  mentransformasikan  warga  negara  (citizen) menjadi  warga  pasar  (market  citizen).  Schild  (2000)  menganalisis  bahwa proses  rekonfigurasi  kewarganegaraan  sosial,  menjadi  'kewarganegaraan pasar',  di  Chili  sebagai  akibat  dari  proses  neo-institusionalisasi  yang mengikuti logika neoliberal di Amerika Latin. Dalam situasi tersebut terjadi proses  transformasi  budaya-politik  modernisasi  neoliberal  di  Chili  dan sekitarnya  secara  radikal.  Fenomena  yang  terjadi  di  Chili  tidaklah  hanya terjadi  di  Amerika  latin  secara  unik  namun  juga  terjadi  di  Indonesia semenjak  1989,  dan  semakin  meluas  pada  tahun  200-an.  Situasi  itu  pula yang mengondisikan mobilitas penduduk dari desa ke kota semakin banyak sehingga  penduduk  desa  cenderung  mengalami  penurunan  jumlah.  Warga desa  menjadi  marketizen  di  kawasan  kota.  Istilah  marketizen  tidak digunakan oleh Schild, namun digunakan dalam artikel ini dalam pengertian yang  sama  dengan  market  citizen.  Pada  tahun  1980-an  akhir  masyarakat mengalami  perubahan  politik,  ekonomi  dan  budaya  karena  penerapan model-model  kapitalisme  yang  lebih  iberal,  negara  mengurangi  anggaran kesejahteraan,  perubahan  struktur,  dan  akuntabilitas  organisasi  di  sektor publik dan swasta, peningkatan risiko, dan kasualisasi (casualization) tenaga kerja yang lebih besar (Pratt, 2006).
Dalam  situasi  tersebut,  peran  negara  terhadap  warga  semakin berkurang  termasuk  pengurangan  anggaran  program  sosial.  Tampaknya, negara  mengambil  asumsi  bahwa  warga  tersebut  telah  diurus  oleh mekanisme pasar tenaga kerja melalui  perusahan. Negara dalam situasi ini cenderung  lebih  menjadi  sub  sistem  neoliberal,  daripada  sebagai  lembaga yang  berkewajiban  memenuhi  jaminan  hak  terhadap  warganya  sesuai konstitusi.  Sebagai  warga  pasar  mereka    harus  berjuang  sendiri  mengikuti logika  pasar  dan  hanyut  di  dalam  sistem  ekonomi  pasar  neoliberal  dengan logika persaingan pasar bebas yang menyebabkan kerentanan sosial.. Dalam
50  tahun  terakhir  semua  itu  terbiarkan  begitu  saja  menjadi  masalah  yang terus  bergulir  dalam  ketimpangan  dan  kerentanan.  Pada  saat  pandemi Covid-19  masalah  kerentanan  tersebut  tampak  dengan  jelas  yang  ditandai oleh runtuhnya hampir semua sektor ekonomi.
Secara  historis  kerentanan  sosial  pada  masa  pandemi  tidak  terlepas dari kondisi selama 50 tahun terakhir Indonesia. Ketahanan sosial ekonomi masyarakat  desa  yang  lemah  merupakan  bukti  nyata  ketika  warga  negara bertransformasi  menjadi  warga  pasar.  Saat  pandemi  mereka  mengalami pemberhentian  kerja  dari  berbagai  sektor.  Hanya  sektor  pertanian  yang mencakup  perkebunan,  perikanan  darat  dan  laut,  serta  pertanian  yang bertahan.  6 sektor lainnya yang terdampak parah adalah dimulai dari sektor wisata, jasa, transportasi, konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/15/6-sektor-usaha- paling-terdampak-saat-pandemi-corona). Jumlah pengangguran pun
bertambah  3,7  juta  pada  tahun  2020.  Berdasarkan  data  BPS  (Badan  Pusat Statistik) tahun 2020. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) mencapai 7,07 persen dari 138,22 juta angkatan kerja. Artinya terdapat 9,77 juta penduduk pengangguran  terbuka.  Walaupun  terjadi  kenaikan  Tingkat  Partisipasi Angkatan  Kerja  (TPAK)  sebanyak  0,24  persen  poin  menjadi  67,77  persen, terjadi  penurunan  pada  jumlah  penduduk  yang  bekerja.  Berdasarkan klasifikasi  tempat  tinggal  terdapat  8,98  persen  pengangguran  dari  jumlah tersebut. Sedangkan untuk daerah perdesaan terdapat 4,71 persen penduduk. Pertumbuhan  ekonomi  pun mengawali  kemerosotan  yang  sangat  bermakna yaitu  dari  5.07%  pada  tahun  2019  menjadi  2.97%  pada  tahun  2020 (https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020-- tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html).
Desa  telah  kehilangan  ketahanan  sosial  ekonominya,  sehingga mereka  mau  tidak  mau  harus  tetap  bekerja  setiap  hari  meskipun  dengan resiko tertular Covid-19 yang mematikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian  ini  mempertanyakan  bagaimana  Sistem  Ekonomi  Gotong  Royong (SEGORO)  dioperasikan  melalui  BUMDes  sebagai  strategi  untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat Desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  sosiologi  dan  antropologi ekonomi  ini  mewawancari  pengurus  dan  mengobservasi  konteks  sosial ekonomi  BUMDes  Tirtamas  di  wilayah  Kapanewon  Mlati,  Sleman, Yogyakarta.  Lembaga  ini  dipilih  untuk  diteliti  karena    paling  menonjol dalam  mengelola  kegiatan  ekonomi  secara  produktif,  inovatif  seperti membangun smart  village, membuat  aplikasi  online  untuk  memasarkan produk dari desa melalui BUMDes. Data juga diperoleh dari FGD ( Focused Group Discussion ) dengan pengurus BumDes Tirtamas, beserta jaringannya dengan BUMDes lainnya, yaitu BUMDes Sindu Mandiri dari desa Sinduadi, BUMDes  dari  Desa  Minggir.  Keseluruhan  pengurus  yang  terlibat  dalam kajian ini berjumlah 7 orang yang kesemuanya pengurus BUMDes tersebut. Validasi  data  berlangsung  melalui  proses  trianggulasi  sumber  data  melalui pengecekan  konsistensi  informasi  informan.    Trianglulasi  terhadap  hasil pengamatan  juga  dilakukan  melalui  nara  sumber  dan  di  cek  ulang  melalui sumber  sekunder  berupa  berita  yang  telah  dipublikasikan.  Kajian  ini  juga melakukan  perbandingan  dengan  BUMDes  lain  di  Indonesia  melalui  data sekunder untuk menemukan persamaan dan perbedaan.
Kajian  ini  menggunakan  analisis  Tafsir  Reflektif  Kritikal  dari Mundayat (2021) dengan melakukan penggalian data pada ranah mikro, data mezzo,  dan  makro  agar  dapat  menganalisis  efek  neloliberalisme  terhadap ketahanan  sosial  ekonomi  di  tingkat  desa.  Data  yang  berasal  dari wawancara,  FGD,  observasi  dan  dokumen  kemudian  dianalisis  dengan memperhatikan  hubungan  dengan  konteksnya.  Pola  hubungan  yang  ada kemudian  digunakan  untuk  membangun  kerangka  konseptual,  analisis dengan penafsiran secara reflektif dan kritikal.  Setelah semua tahap dilalui maka proses penarikan kesimpulan dilakukan sekaligus untuk merumuskan rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## BUMDes dalam Pusaran Sistem Ekonomi Neoliberal
Program  Marshal  Plan  (yang  dirumuskan  sekitar  1947–1951)  yang dipengaruhi  oleh  pemikiran  John  Maynard  Keynes  merupakan  program ekonomi berskala global untuk proses liberalisasi (Nicolaus, 2008). Marshal Plan pada masa Soekarno pun ikut berperan sebagai katalis antara Indonesia dengan  Belanda  yang  akhirnya  mau  mengakui  kemerdekaan  Indonesia (Piere, 2009). Kemudian pada era Orde Baru pengaruh Marshal Plan muncul dalam  bentuk  bantuan  ekonomi.  Pada  akhir  1980an  Indonesia  pun melakukan  restrukturisasi  sistem  ekonomi  makro  untuk  menjalankan  neo- institusionalisasi Washington Concensus 1989. Deregulasi sektor perbankan dan investasi dilakukan untuk memuluskan institusionalisasi neoliberalisme yang  merambah  ke  semua  sektor  usaha,  hingga  ke  sektor  pendidikan. Labour  market  flexibility  dan  outsourcing  pun  diterapkan  meskipun cenderung menciptakan ketidakpastian, dan kerentanan sosial ekonomi bagi tenaga  kerja  (Williamson,  1989;  Wade,  2007). Bagi  Harvey  (2010:2) neoliberalisme  bukanlah  sekedar  teori  tentang  mekanisme  pasar  liberal, namun juga teori politik.  Oleh karena itu ia mendefinisikan neoliberalisme sebagai:
“a  theory  of  political  economic  practices  that  proposes  that  human well-being  can  best  be  advanced  by  liberating  individual entrepreneurial  freedoms  and  skills  within  an  institutional framework  characterized  by  strong  private  property  rights,  free markets and free trade. The role of the state is to create and preserve an  institutional  framework  appropriate  to  such  practices”  (Harvey, 2010:2)
Neoliberlaisme  sebagai  instrumen  politikal  ekonomi  memiliki  sisi positif  dengan  perubahan  pada  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan terbuka.  Namun  sisi  negatifnya  semenjak  1990-an  telah  memberikan  efek berupa ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan tidak hanya tampak pada
rasio gini saja, namun hal itu dapat diamati dari ketimpangan ruang maupun regional.  Kawasan  perkotaan  jauh  lebih  maju  dibandingkan  pedesaan, kemudian  regional  Indonesia  wilayah  Timur  lebih  tertinggal  daripada Tengah.  Indonesia  Tengah  lebih  tertinggal  daripada  Indonesia  Barat  dari segi  infrastruktur  apa  pun.  Dalam  konteks  Indonesia,  situasi  ketimpangan tersebut  menciptakan  ketergantungan  regional  yang  tertinggal  pada  yang maju, meskipun Indonesia Timur dan Tengah merupakan penyumbang PDB yang tinggi. Artinya terjadi ekstraksi ekonomi ke kawasan Barat. Desa pun terekstraksi  menjadi  penyangga  pangan  dan  tenaga  kerja  perkotaan. Insfrastruktur  desa  pun  tertinggal  sehingga  warga  desa  sering  tergantung pada sektor diperkotaan.
Amandemen  UUD  1945  pada  awal  reformasi  telah  mengubah karakter  sosial  demokrasi  dari  konstitusi  dan  memuluskan  neo- institusionalisasi neoliberalisme. Dalam praktiknya  aliansi oligark ekonomi dan  politik  lebih  mewarnai  kehidupan  sosial-politik-ekonomi  pasca reformasi. Semenjak itulah proses demokrasi cenderung lebih diwarnai oleh kepentingan aliansi politiko-bisnis. Penelitian Tempo menemukan 45% (262 orang  dari  575  jumlah  total)  anggota  DPR  namanya  tercatat  pada  1.016 perseroan  terbatas.  Ini  artinya  mereka  dengan  mudah  mempengaruhi kebijakan  pasar  melalui  parlemen  yang  membajak  tata  kelola  politik  dan sistem birokrasi pemerintahan.
Praktik good  governance ,  transparansi  dan  akuntabilitas  yang semestinya  bersifat  positif  tidak  dapat  dijalankan.  Logika political capitalsim seperti yang diargumenkan oleh Max Weber ditandai oleh aliansi politiko-bisnis  dalam  ruang  politik.  Istilah  political  capitalism  berasal  dari Max Weber (1922) yang mendefinisikan sebagai sistem ekonomi dan politik di mana elit ekonomi dan politik bekerja sama untuk saling menguntungkan. Elit  ekonomi  mempengaruhi  kebijakan  ekonomi  pemerintah  menggunakan peraturan,  pengeluaran  pemerintah,  dan  desain  sistem  pajak  untuk mempertahankan  status  elit  mereka  dalam  perekonomian.  Elit  politik kemudian  didukung  oleh  elit  ekonomi  yang  membantu  politik  elit mempertahankan status mereka; hubungan pertukaran yang menguntungkan baik  elit  politik  dan  ekonomi.  Kekuatan  politik  partai  bersekutu  dengan
pelaku  bisnis  untuk  menghasilkan  undang-undang  yang  lebih menguntungkan ruang gerak bisnis dan mendistrosi demokrasi.
Thomas  Lemke  (2001),  yang  dipengaruhi  oleh  Michele  Foucault menjelaskan  bahwa  neoliberla  governmentality  berlangsung  melalui pendisiplinan  dalam  pasar  yang  kompetitif  dan  pengelolaan  politik neoliberal.  Dalam  praktik  di  Indonesia  pendisiplinan  neoliberalisme  gagal dicapai  sehingga  yang  terbentuk  bukan    neoliberal  governmentality  namun political  capitalism  governmentality.  Michele  Foucault  (2008)  menjelaskan bahwa  govermentality  merupakan  biopolitik  yang  terjadi  melalui pendisiplinan yang kemudian membentuk regime kebenaran.  Oleh Thomas Piketty  (2020)  hal  itu  disebut  sebagai  rejim  ketimpangan,  karena neoliberlaisme menciptakan ketimpangan sosial ekonomi yang hebat.
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) saat berdiri tahun 2014  berada dalam  konteks  pusaran  politikal  ekonomi  neoliberalisme,  sehingga  harus berkompetisi dalam pasar bebas, dan berhadapan dengan waralaba yang hadir di  tingkat  kecamatan.  Usaha  waralaba  adalah  sistem  ekonomi  kolaboratif yang melibatkan banyak pihak dari hulu ke hilir. Penguasaan jaringan dari hulu  ke  hilir  membuat  sistem  ekonomi  kolaboratif  waralaba  mampu melakukan  efisiensi  distribusi  sehingga  harga  komoditas  menjadi kompetitif.
Di  pasar  mereka  berkompetisi  dengan  kedai  milik  warga  setempat yang modalnya jauh  lebih kecil. Berdasarkan observasi dalam kajian ini di Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  terdapat  kebijakan Bupati  yang  mendorong  Indomaret  dan  Alfamaret  untuk  bekerja  sama dengan  Tomira  (Toko  Milik  Rakyat)  untuk  menampung  produk  UMKM yang memenuhi standard mutu Indomaret/Alfamaret yang ada di kabupaten tersebut.  Mesikipun  dalam  perjanjian  kerjasama  antara  Tomira  dengan Indomaret/Alfamaret  berkesepakatan  untuk  memberikan  ruang  untuk menjual  produk  UMKM  hingga  10%,  namun  dalam  kenyataannya  produk UMKM tidak mampu memenuhinya bahkan hanya mampu kurang dari 5% ruang  yang  disediakan.  Hal  ini  terjadi  karena  UMKM  lebih  merasa  bahwa komoditas  yang  mereka  hasilkan lebih  cepat  laku  di  pasar  tradisional,  dan kedai-kedai yang ada di sekolahan.
Harga  komoditas  yang  dijual  oleh  kedai  warga  lebih  mahal  karena biaya  transportasi  yang  harus  mereka  tanggung.  Dalam  situasi  kompetisi yang asimetris tersebut, maka pelaku pasar individual tidak mampu bersaing dengan gerai waralaba seperti Indomaret dan Alfamaret yang hadir hingga di pedesaan.  I ndomaret  merupakan  jaringan  minimarket  dari  Salim  Group yang  menjual  kebutuhan  pokok  dan  kebutuhan  sehari-hari  yang  tersebar  di seluruh  Indonesia.  Toko  pertama  Indomaret  dibuka  di  Pontianak, Kalimantan  Barat,  pada  tahun  1988,  dikelola  oleh  PT  Indomarco Prismatama.  Sembilan  tahun  kemudian  bisnis  gerai  waralaba  indomaret berkembang hingga  mencapai  230  gerai.  Pada  tahun  2015 jumlahnya  telah mencapai  11.400 gerai. 60% gerai merupakan milik peorangan dan sisanya waralaba  milik  masyarakat.  Pada  Juni  tahun  2021,  terjadi  peningkatan jumlah  gerai  menjadi  18.939  degan  mitra  usaha  meliputi  koperasi,  badan usaha dan perorangan (https://indomaret.co.id/korporat/seputar- indomaret/peduli-dan-berbagi/2014/01/16/sejarah-dan-visi/).
Sementara  itu  Alfamart  berawal  dari  PT.  Alfa  Mitra  Utama  yang kemudian  beralih  kepemilikan  menjadi  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya.  Pada mulanya Alfamaret bernama Alfa Mini Mart yang kemudian berganti nama Alfamaret  pada  tahun  2003.  Jumlah  gerai  telah  mencapai  15.102  di  32 cabang  di  Indonesia.  Alfamaret  Jakarta  dan  Tangerang  merupakan  gerai tersebsar. Pemilik saham mayoritas adalah PT. HM. Samoperna (70%) dan PT.  Sigmantara  Alfindo  (30%).    Berdasarkan  kesuksesan  di  Indonesia kemudian  Alfamaret  mengembangkan  usaha  di  Filipina  dengan  mengajak SM  Investments  Corporation  dengan  buka  cabang  di  Trece  Martires  pada tahun  2016. Pada  11  November  2020,  cabang  Alfamaret  di  Filipina  telah
memiliki 1000 cabang, dan akan terus
berkembang (https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/sejarah).
Situasi  tersebut  menunjukkan  kolaborasi  ekonomi  berbasis  usaha waralaba  tidak  memberikan  efek  berbagi  yang generative karakter ekonominya. Menurut Belk (2010, 2014) sistem ekonomi bisnis masa depan adalah  bersifat  berbagi  dan  menjalankan  proses  yang  kolaboratif  sifatnya. Meskipun  demikian,  Belk  (2010,  2014)  tidak  memberikan  penjelasan apakah  ekonomi  tersebut  kolaborasi  tersebut  bersifat  generative  dalam  arti
mensejahterakan  pekerja  atau  ekstraktif  yang  merugikan  pekerja.  Sistem ekonomi  kolaboratif  melalui  taksi  daring  dirasakan  oleh  pengemudi  taksi karena  tidak  meningkatkan  kesejahteraan  kecuali  hanya  untuk  bertahan hidup.  Wawancara  dengan  pengemudi  taxi  daring  dilakukan  sebagai pembanding  untuk  mengetahui  apakah  mereka  merasa  memperoleh peningkatan  kesejahteraan  atau  tidak  dengan  model  kolaboratif  ekonomi. Pengemudi taksi dalam hal ini  menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki perlindungan  hukum  karena  tidak  dianggap  sebagai  pekerja  melainkan sebagai mitra.
BUMDes  pada  masa  pemerintahan  Joko  Widodo  bertujuan  untuk penguatan  ekonomi  sesuai  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  2014-2019.  Presiden    Jok  Widodo  pada  mulanya  menargetkan 5.000  BUMDes  namun  dalam  kenyataannya  lebih  dari  target.  Jika  dilihat dari  kondisi  demografi  di  pedesaan  yang  langka  tenaga  kerja  muda  dan beratnya  kompetisi  pasar  neoliberal,  pendirian  BUMDes  dapat  dikatakan lebih memiliki nilai politis dibandingkan nilai ekonomi. Meskipun demikian bukan  berarti  nilai  ekonomi  BUMDes  bagi  warga  desa  dikesampingkan. Sekretaris  Jenderal  Kemendes  PDTT  Anwar  Sanusi,  menyampaikan informasi  bahwa  pada  awal  Oktober  2018,  sudah  berdiri  sebanyak  41.683 BUMDes.  Pada  hal  pada akhir  2014,  jumlah  BUMDes  baru  1.022,  artinya dalam  empat  tahun  jumlah  BUMDes  meningkat  40  kali  lipat  atau  delapan kali  dari  target  awal  RPJMN  ( Katadata  30  November  2018,  “Jumlah BUMDes  Meningkat  Delapan  Kali  Lipat”  dalam  www.katadata.co.id. https://katadata.co.id/arsip/berita/5e9a558e3db16/dana-desa-bertambah- kemiskinan-berkurang.  Dana  desa  2016-2021  pun  meningkat  dari  46,7 Trilyun  Rupiah  menjadi  72  Trilyun  Rupiah.  Dana  yang  disalurkan  ke BUMDes  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  besarnya  adalah  20%  dari dana  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  dikelola  desa (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/25/berapa-alokasi- dana-desa-dalam-rapbn-2021).
Tabel 1: Besaran Alokasi Dana Desa 2016-2021
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/25/berapa- alokasi-dana-desa-dalam-rapbn-2021
Berdasar  Peraturan  kementerian  Desa  (Permendesa)  No.  19/2017 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  2018,  berbagai  kegiatan  atau program yang bisa dilakukan desa dengan dana desa adalah:
1. Mendukung dari sisi permodalan pada pengelolaan usaha ekonomi yang produktif.
2. Menjalankan  peran  distribusi  dan  pemasaran  bagi  usaha pertanian  yang  produktif  dan  usaha  lainnya  yang  arahnya adalah  pembentukan  produk  unggulan  desa  atau  produk unggulan kawasan desa dalam BUMDes Bersama.
3. Memberikan  akses  modal  pada  pada  warga/kelompok, koperasi  dan  atau  lembaga  ekonomi  masyarakat  desa lainnya.
4. Dana desa bisa digunakan untuk melakukan perluasan usaha produktif  di  desa  dengan  sistem  penyertaan  modal pengelolaan  produksi,  distribusi  dan  pemasaran  menuju terciptanya  produk  unggulan  desa  atau  kawasan  pedesaan bagi BUMDes Bersama
5. Untuk mendukung perluasan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
Model  pemberdayaan  desa  melalui  BUMDes  merupakan  ekspresi otoritas  pemerintah  pusat  dengan  penggelontoran  anggaran  dari  pusat  ke
tingkat desa. Desa yang mengalami kelangkaan sumber daya usia produktif, dan lingkungan ekonominya kompetitif harus menjalankan mandat tersebut. Dalam  situasi  itu,  BUMDes  harus  berhadapan  dengan  usaha  waralaba seperti  Indomaret  (didirikan  pertama  kali  pada  tahun  1997)  maupun Alfamaret  (didirikan  pada  tahun  1999)  yang  telah  membangun  jaringan kolaborasinya  sendiri,  dan  telah  berdiri  jauh  lebih  awal  dibandingkan dengan BUMDes.
BUMDes dibangun berdasarkan Permendesa PDT dan Transmigrasi No.  4/2015  tanpa  disadari  ikut  berkompetisi  di  pasar  neoliberal.  BUMDes ada  yang  sukses  menjadi  tulang  punggung  ekonomi  Desa  hingga  mampu menyumbang  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD)  miliaran  rupiah  nilainya. BUMDes  "Tirta  Mandiri"  Desa  Ponggok  Kabupaten  Klaten  adalah  contoh keberhasilan. Badan usaha ini mengelola sektor wisata umbul (sumber air) dengan  sejumlah  rangkaian  usaha  ekonomi  produktif  lainnya.  Penghasilan BUMDes  Tirta  Mandiri  telah  mencapai  Rp  14  Milyar  pada  tahun  2017 dengan nilai sekitar Rp 1 Milyar lebih per bulan. Namun pandemi-Covid 19 memukul semua lini perekonomian Indonesia akibatnya dana desa tidak lagi dapat  diikutkan  ke  dalam  skema  BUMDes.    Akibatnya,  sekitar  35% BUMDes  terpaksa  menutup  usahanya,  dan  ini  kerugian  ekonomi  yang sangat  besar  ( Katadata  30  November  2018,  “Jumlah  BUMDes  Meningkat Delapan Kali Lipat” dalam Katadata.co.id. https://katadata.co.id/arsip/berita/5e9a558e3db16/dana-desa- bertambah-kemiskinan-berkurang .
Bahkan  penghasilan  BUMDes  paling  berhasil  yaitu  di  desa Ponggok, Klaten penghasilan perbulan turun 80% atau menjadi Rp 200 Juta per  bulan  ( https://indonesiabaik.id/infografis/bumdes-untuk-pembangunan-
desa dan https://jateng.tribunnews.com/2021/09/04/dampak-pandemi- pendapatan-wisata-umbul-ponggok-klaten-turun-80-persen .  Diunduh  pada 20 September 2021).
Ada pula  BUMDes di  Desa  Semagar,  Wonogiri, Jawa  Tengah,  yang berhasil mengentaskan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh 130 keluarga dengan  memanfaatkan  skema  Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKTD)  ekonomi produktif.  Skema  tersebut  digunakan  untuk  membayar  honor  warga  untuk
menghasilkan  batik  yang  dikerjakan  di  rumah  masing-masing  sebagai kegiatan ekonomi yang secara khusus melibatkan warga dari keluarga kurang mampu. Selain itu ada pula BUMDes yang juga berhasil dengan sektor wisata seperti  BUMDes  di  desa  Ponggok  Klaten.  Wisata  Setigi  Desa  Sekapuk, Kecamatan  Ujung  Pangkah,  Kabupaten  Gresik,  Jawa  Timur  merupakan hasil  dari  pengembangan  BUMDes  di  desa  tersebut.  Pengurus  mengubah bekas galian tambang kapur yang berbentuk tebing dari bukit kapur menjadi lokasi yang menarik wisatawan. Sebelumnya tebing dan bekas  galian tidak bermanfaat  kecuali  untuk  pembuangan  sampah  yang  kumuh.  Melalui pengembangan sektor tersebut sektor jasa dan UMKM ikut menikmati efek positifnya. Dalam waktu 3 tahun, BUMDes desa itu terbuka lapangan kerja bagi  899  kepala  keluarga  dengan  pendapatan  awalnya  Rp  400.000  sebulan menjadi kisaran Rp 6-7 juta perbulan.
Jika  dibandingkan  antara  BUMDes  yang  aktif  dengan  yang  tidak aktif,  data  pada  tahun  2021  menunjukkan  terdapat  45.233  BUMDes  yang aktif,  dan  12.040  BUMDes  yang  tidak  aktif.  Di  antara  yang  aktif  terdapat 15.768  Bumdes  atau  35%  terdampak  pandemi  hingga  tutup  usaha  dan merumahkan  123.176  pekerjanya.  Dari  data  tersebut  tampak  bahwa BUMDes yang aktif dan tidak terdampak pandemi Covid-19 tersisa 17.425. Namun tidak dapat diperoleh data tentang kondisi BUMDes Tersebut. Pada saat  masih  aktif  45.233  BUMDes  yang  masih  aktif  tersebut  telah mempekerjakan  20.369.834  orang  dengan  omset  Rp  4,6  triliun  selama setahun terakhir. Ini pukulan yang berat bagi BUMDes yang sebagian besar masih  tergantung  pada  dana  APBDes.  Sektor  usaha  yang  dilakukan  oleh BUMDes  dapat  memiliki  lebih  dari  satu  usaha  sesuai  dengan  kemampuan pengelolaan  dan  juga  dari  potensi  desanya.  Tabel  1,  di  bawah  ini menunjukan jumlah BUMDes aktif berdasarkan jenis usaha.
Tabel 2: Jumlah BUMDes Aktif Berdasarkan Jenis Usaha
BUMDes Aktif Ragam Jenis Usaha 678 Usaha Sektor Pariwisata
813 Jasa  Perantara,  Bengkel,  Kios,  Photo  Copy,  Penggilingan Padi 2.870 Usaha  Keuangan  (Simpan  Pinjam,  keuangan  ikro,  agen perbankan, kredit) 3.678 Perdagangan  hasil  pertanian,  peternakan,  perkebunan  dan sembilan bahan pokok. 4.225 Persewaan (sewa gedung, tenda, sound system, peralatan) 1.540 Pengolahan air bersih, listrik, dan sampah Keterangan Jumlah Total 13.804 dari 15.768 BUMDes terdampak pandemi Covid 19 yang  terdeteksi  aktif  oleh  Kementerian  Desa,  PDTT. Terdapat  selisih  sebesar  1964  dan  tidak  ada  informasi mengenai selisih tersebut
Sumber: Data diolah dari https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35- bumdes-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19
Jenis  usaha  BUMDes  dalam  tabel  di  atas  tampak  merupakan  jenis usaha yang berkarakter sama dengan sektor usaha para pelaku pasar di desa. Ini  artinya  sektor  usaha  BUMDes  berpotensi  untuk  bersaing  secara kompetitif  dan  dapat  berefek  negatif  terhadap  pelaku  usaha  di  desa  yang bermodal jauh lebih kecil dari BUMDes. Sektor usaha BUMDes merupakan pilihan  yang  ironis  karena    dapat  menjadikan  mereka  sebagai  predator  bagi sektor usaha kecil warganya. BUMDes yang mengembangkan sektor usaha pariwisata  yang  tidak  berkompetisi  dengan  warga  namun  justru  bersifat generatif bagi warga yang mau memanfaatkan keberadaan sektor wisata.
Tidak  semua  BUMDes  berhasil,  karena  memang,  potensi  masing- masing  desa  berbeda,  termasuk  ketersediaan  tenaga  kerjanya.  Hasil  FGD dengan  3  BUMDes  yang  melibatkan  7  orang  pengurus  dalam  penelitian  ini memiliki  kesamaan  pandangan  bahwa  tentang  kesulitan  pengelolaan. Menurut para pengurus BUMDes:
“Mengelola  BUMDes  tidaklah  mudah,  tergantung  pada  potensi  dan ketersediaan  tenaga  di  desa.  Setiap  desa  memiliki  potensi  yang berbeda.  Kami  pengurus    BUMDes  Tirtamas  merasa  beruntung
desanya  memiliki  potensi  wisata”.  “Kami  di  Sinduadi  pengurusnya pun merasa diuntungkan dengan adanya sumber air untuk diproduksi sebagai air kemasan.”
Berbeda  dengan  pengurus  BUMDes Desa Minggir  yang mengatakan bahwa:
“Kami  di  desa  Minggir  masih  sedang  mencari  potensi  desa  untuk kegiatan  ekonomi  BUMDes.  Sama  seperti  BUMDes  lainnya  kami juga  tidak  mau  punya  kegiatan  ekonomi  yang  bersaing  dengan  apa yang  sudah  dilakukan  oleh  warga.  Kami  pun  di  sini  mengalami kesulitan tenaga kerja muda untuk terlibat dalam BUMDes.”
Sementara  itu,  pengurus  BUMDes  Turtamas  dan  Sindu  Mandiri  juga mengatakan bahwa:
“Dalam  situasi  ini  kami  pengurus BUMDes  dan  Kepala  Desa memiliki  keleluasaan  dalam  mendesain  program  yang  benar-benar sesuai  karakter  potensi  dan  menyasar  kebutuhan  masyarakat,  bagi kami yang penting tidak bersaing dengan warganya sendiri.”
BUMDes  yang  mengelola  sektor  pariwisata  dan  sumber  daya  alam cenderung  berhasil  dibandingkan  dengan  yang  mengembangkan  sektor perdagangan  atau  jasa.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  sektor  tersebut  telah dijalankan oleh warga sehingga pengurus BUMDes enggan untuk bersaing.
Secara  nasional,  bagi  BUMDes  yang  sudah  berhasil  dapat  memutar kembali modal yang sudah terakumulasi, jika belum maka kagiatan BUMDes terancam  berhenti.  Bahkan,  pada  tahun  2019,  Presiden  Joko  Widodo memerintahkan  jajarannya  untuk  memperbaiki  2.188  BUMDes  yang  tidak beroperasi,  dan  terdapat  1.670  BUMDes  beroperasi,  namun  belum memberikan  kontribusi  kepada  pendapatan  desa.  Tentu  saja  ini  persoalan yang  serius  mengingat  BUMDes  telah  menyerap  anggaran  yang  sangat besar  ( https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a4c49e951c/jokowi- perintahkan-anak-buah-perbaiki-2188-bumdes-yang-tak-jalan) . Melihat kondisi  tersebut  Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  mengambil  langkah  strategis  untuk  mendorong  pertumbuhan BUMDes  selama  pandemi.  Kebijakan  pertama  dijalankan  melalui  PP  No
11/2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  untuk  memudahkan  dalam menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain. Peraturan Pemerintah tersebut juga berkaitan dengan turunan dari UU Cipta Kerja terkait. Kebijakan kedua berbasis  pada  Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  3/2021,  menyiapkan situs  jaringan  bernama  “bumdes.kemendesa.go.id”  untuk  mempermudah pendaftaran  badan  hukum  Bumdes  dan  Bumdes  Bersama.  Melalui  upaya tersebut  pada  14  September  2021  terdapat  17.069  BUMDes  dan  1.050 BUMDes  Bersama  yang  mendaftarkan  badan  hukum  (Sumber  berita https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35-bumdes-di-indonesia- terdampak-pandemi-covid-19. Diunduh pada 20 September 2021).

## Pembahasan

## Strategi SEGORO Berbasis Kerjasama Antar BUMDes
Menurut  para  pengurus  BUMDes,  mereka  memulai  usaha  dengan menggunakan  APBDes  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa)  pada tahun  2015  adalah  Rp  300  juta  per  tahun.  Di  sejumlah  desa  di  provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  modal  APBDes  ke  BUMDes  biasanya diumumkan  melalui banner besar  yang  dicetak  dan  dipasang  di  kantor BUMDes.  Pada  masa  Pandemi  Covid-19  penyertaan  dana  desa  dihentikan sementara,  sehingga  kegiatan  BUMDes  terganggu  permodalannya.  Desa Tirtoadi memiliki BUMDes berbasis pada potensi pariwisata sehingga lebih tangguh  dibanding  desa  yang  tidak  memiliki  potensi  wisata.  Desa tersebut semenjak  tahun  2002  telah  mengembangkan  sektor  wisata  yang mengandalkan  keberadaan  embung  air  ysebagai  ruang  publik  wisata.  Pada saat  BUMDes  Tirtamas  di  dirikan  pada  tahun  2019  secara  tepat  telah meletakkan  sektor  usahanya  pada  fakta  objektif  berdasarkan  potensi  desa yang ada dan telah berkembang.
Wahjudi Djaja  yang menjabat sebagai Direktur BUMDes  semenjak 30  Maret  2019  memimpin  usaha  tersebut  dengan  memanfaatkan  kawasan Embung  Senja  sebagai  modal  utamanya.  Target  pertama  dari  pengurus BUMDes  adalah mendukung  program  Desa Wisata  Budaya,  dan  kemudian disusul  dengan  pengembangan  area  wisata  seluas  2  Ha  untuk  membangun
Kebun  Binatang.  Proyek  sudah  dimulai  namun  pandemi  menghambatnya. Selain sektor wisata, kekuatan ekonomi desa juga memiliki sentra kerajinan bambu yang dikelola oleh sejumlah UMKM yang telah membentuk forum. Forum  Komunikasi  UMKM  memiliki  potensi  sebagai  salah  satu  motor penggerak perekonomian masyarakat desa di Kapanewon Mlati. Keberadaan UMKM  tersebut  kemudian  difasilitasi  oleh  BUMDes  Tirtamas  untuk  ikut memanfaatkan  kawasan  Embung  Senja  sebagai  lokasi  untuk  memamerkan produknya.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  Wahjudi  Djaja  bersama  pihak Kapanewon Mlati, dan  Forum UMKM  menyelenggarakan  Gebyar UMKM “Mlati  Gumregah”  16-18  Oktober  2020  bertempat  di  Embung  Senja, Sendari, Tirtoadi, Mlati Sleman. Beragam produk khas mulai dari kerajinan, fashion dan aneka kuliner akan dipromosikan dalam acara ini, dan berhasil melakukan transaksi sebesar Rp 23 juta.
Dalam kesempatan tersebut Wahjudi Djaja selaku Direktur BUMDes menjalin  kerjasama  dengan  UMKM  dari  lima  desa  disekitarnya  untuk bersinergi  membangun  basis  produksi  desa.  BUMDes  Tirtamas  pun kemudian  menyiapkan  “Aplikasi  Tirtamart”  agar  UMKM  dapat  ikut memasarkan produknya secara online , bersama komoditas lain yang berasal dari masyarakat desa Tirtoadi dan sekitarnya. Dalam acara FGD penelitian ini, pada awal kerja pengurus BUMDes merasakan bahwa:
“Bukan  lah  hal  yang  mudah  bagi  BUMDes  untuk  menjalankan kegiatan  ekonomi.”  BUMDes  seperti  Tirtamas,  Sendang  Sari  dan Sindu  Mandiri  menyatakan  bahwa  “kami  mengutamakan  untuk dapat menjalankan berbagai program berbasis potensi alam yang ada di desa daripada harus bersaing dengan warganya.”
Tampak bahwa Pengurus BUMDes Sendang Sari dan Sindu Mandiri memiliki prinsip persaingan dengan sektor usaha milik warga maupun yang dari  jaringan  wara  laba  berdasarkan  prinsip  moral  agar  tidak  menggilas warga  sendiri  dan  BUMDes  tidak  dikalahkan  oleh  usaha  berjejaring  wara laba  karena  menggunakan  uang  rakyat.  BUMDes  Tirtamas  merasa  lebih beruntung  karena  desanya  memiliki  potensi  wisata  dengan  keberadaan kawasan  Embung  air,  yang  kemudian  diberi  nama  Embung  Senja.  Dari kawasan  wisata  ini  justru  dapat  membuka  kesempatan  warga  untuk  ikut
memanfaatkan  lokasi  wisata  sehingga  usaha  dari  sektor  pariwisata  lebih bersifat generatif bagi warganya.
Para  pengurus  BUMDes  dari  tiga  desa  dalam  penelitian  ini menjelaskan  bahwa  “pada  masa  Pandemi  Covid-19  BUMDes  tidak  lagi memperoleh  dana  penyertaan  dari  APBDes  sebesar  Rp  300  juta,  karena anggaran  difokuskan  untuk  menghadapi  pandemi.”  Berbasis  pada keuntungan  dari  modal  yang  dikembangkan  dari  sektor  wisata  BUMDes Tirtamas  dan  sejumlah  suntikan  dana  segar  dari  pusat  akhirnya  Wahjudi Djaja  beserta  pengurus  lain  berhasil  menerapkan  program Smart  Village dengan  bekerjasama  dengan  provider  jaringan  internet  untuk  memfasilitasi warga dengan jaringan internet murah. Upaya ini dilakukan pada saat anak- anak  usia  sekolah  di  desanya  harus  menghadapi  masa  pandemi  dengan belajar di rumah. Kondisi jaringan internet yang terbatas, belum lagi anak- anak usia sekolah dari keluarga yang kurang mampu sangat memerlukannya.
Melalui  konsep Smart  Village ,  BUMDes  Tirtamas  berhasil memfasilitasi warganya untuk belajar dari rumah. Bagi keluarga yang kurang mampu    dapat  berbagi  jaringan  internet  sehingga  iuran  per  bulan  yang besarnya  Rp.  100.000,00  dapat  ditanggung  oleh  sejumlah  keluarga  sehingga lebih  ringan  biayanya.  Program Smart  Village dan  aplikasi  Tirtamas merupakan  program  yang  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh  warga  desa  untuk menjual produknya melalui kerjasama dengan BUMDes atau antar BUMDes. Di  dalam  situasi  pandemi  strategi  ini  menunjukkan  manfaatnya  karena kebijakan  nasional  yang  membatasi  gerak  masyarakat  dapat  diatasi.  Oleh karena  program  tersebut  masih  relatif  baru  maka  semuanya  harus  bejalan secara  bertahap.  Kesulitan  dalam  meyediakan  bahan-bahan  yang  diperlukan untuk memasang jaringan masih terkendala modal  yang  selama Covid pihak desa menghentikan sementara penyertaan modalnya.
Sementara dalam situasi krisis karena pandemi, maka yang dilakukan oleh  BUMDes  Tirtamas,  Sindu  Mandiri,  dan  Sendang  Sari  adalah memetakan  kembali  potensi  produktif  dari  desanya  agar  BUMDes  lebih menguntungkan  warganya  daripada  menjadi  pesaing.  Wahjudi  Djaja menyadari  bahwa  bukan  hal  yang  mudah  untuk  membangun  lini  bisnis  di tingkat desa karena tenaga kerja muda produktif telah banyak meninggalkan
desanya.  Pandangan  tersebut  juga  diakui  oleh  pengurus  BUMDes  yang lainnya  dalam  FGD,  bahkan  kesulitan  yang  mereka  hadapi  oleh  tiga BUMDes tersebut hampir sama. Bahkan kesulitan tersebut juga dialami oleh BUMDes lain di Indonesia.
Ide  SEGORO  ini  menurut  Wahjudi  Djaja  selaras  dengan pemikirannya selama ini.  Ia menekankan bahwa: “Kami pengurus  BUMDes selalu  mempertimbangkan  agar  BUMDes  tidaklah  menyaingi  sektor  usaha yang sudah dilakukan oleh warganya”. Ia dapat merasakan beratnya berusaha dengan  modal  seadanya  seperti  yang  dilakukan  oleh  warga  desa  yang kemudian  mereka  harus  berhadapan  secara  kompetitif  dengan  sektor  usaha seperti  Indomaret  dan  Alfamaret  yang  menjalankan  ekonomi  kolaboratif secara  nasional.    Oleh  karena  itu  ia  BUMDes  Tirtamas  membuka  kawasan wisata  Embung  Senja  sebagai  ajang  promosi  produk  lokal  dan  produk BUMDes lain  yang berjejaring termasuk  dengan UMKM  yang ada  disekitar desa.
Sistem  Ekonomi  Gotong  Royong  yang  menjadi  ide  alternatif  dari neo  liberlaisme  ekonomi  bersandar  pada  kerjasama  mutualistik  antar pemangku  kepentingan  untuk  menjamin  para  pelaku  pasar  tehindar  dari kehidupan  sosial  ekonomi  yang  rentan.  Moralitas  Sistem  ekonomi  Gotong Royong diletakkan dalam konteks  tujuannya yaitu untuk membangun sistem ekonomi  generatif  yang    mensejahterakan  secara  distributif,  dan  setiap transaksinya  tidak  mengandung  nilai  lebih  yang  membebani.  Prinsip SEGORO  adalah  mengembangkan  mekanisme  pasar  yang  manusiawi, berkeadilan  distributif,  dan  beradab  untuk  mencapai  kesejahteraan  yang inklusif.  Para  pemangku  kepentingan  kemudian  membangun  Poros  Segoro sebagai pusat koordinasi dan fasilitasi antar pemangku  yang terlibat  dalam keseluruhan  mata  rantai  pasok-produksi-distribusi-pasar  untuk  menjamin terjadinya pemerataan keuntungan.  Negara dapat hadir di  dalamnya  untuk melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan  memberikan  sanksi  jika  terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.
BUMDes  yang  telah  dibangun  oleh  pemerintah  memiliki  potensi untuk  menjadi  basis  dari  SEGORO.  Kajian  ini  meneliti  potensi  BUMDes Tirtamas,  Sindumandiri,  dan  Sendang  Sari,  masing  masing  dari  desa
Tirtoadi,  Sinduadi  dan  Minggir  di  Kabupaten  Sleman,  Daerah  Istimewa Yogyakarta  telah  bersepakat  untuk  membangun  kerjasama  dengan  prinsip SEGORO.  BUMDes  tersebut  pada  dasarnya  tidaklah  mampu  berhadapan dengan  kompetisi  asar  neoliberal  sebagai  lingkungan  ekonomi  pasarnya. Dalam  situasi  tersebut  pengurus  BUMDes  sulit  untuk  menentukan  pilihan apakah  ikut  bersaing  di  dalam  mekanisme  pasar  yang  dapat  merugikan sektor usaha warga desa atau dikalahkan oleh pelaku usaha bermodal lebih besar.  Bukan  pilihan  yang  mudah  bagi  pengurus  BUMDes  ketika  mereka mempertimbangkan aspek moral ekonomi pasar. Dari pengalaman BUMDes di  tempat  lain  seringkali  mereka  harus  menjalankannya  secara  terpaksa karena  anggaran  telah  digelontorkan  untuk  dapat  dimanfaatkan.  Akhirnya banyak  diantara  mereka  yang  harus  mengikuti  logika  pasar  neoliberal. Banyak diantara mereka  yang runtuh dan ada pula yang berhasil, terutama BUMDes yang berbasis pada sektor usaha pariwisata.
Pertimbangan  moral  ekonomi  merupakan  modal  yang  dimiliki pengurus  BUMDes  untuk  tidak  melakukan  persaingan  di  pasar.  Dalam pertemuan  FGD  ( Focused  Group  Discussion ) dengan  pengurus  tiga BUMDes ide Sistem Ekonomi Gotong Royong (SEGORO) digulirkan untuk mengatasi dilema yang terkait dengan moralitas ekonomi pasar yang masih berlaku di tingkat desa. Mereka pada dasarnya menerima SEGORO selama tidak untuk bersaing dengan sektor usaha milik warga desa dan untuk tujuan meningkatkan  ketahanan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Berdasarkan  FGD tersebut pengurus BUMDes yang hadir bersepakat untuk membangun jejaring antar BUMDes dan tiga BUMDes yang dikoordinasi oleh BUMDes Tirtamas, menyepakati  model  SEGORO  untuk  dipraktikkan  sebagai  model  ekonomi. BUMDes  Tirtamas,  Desa  Tirtoadi,  Kapanewon  Mlati  Sleman  selama  ini telah  mengelola  sektor  usaha  pariwisata.  Sementara  itu  BUMDes  Sindu Mandiri  sedang  mengembangkan  usaha  air  kemasan,  yang  kemudian BUMDes  Sendang  Sari  mengajak  untuk  bekerjasama  memproduksi  air kemasan.  Ketiga  BUMDes  tersebut  kemudian  bersepakat  untuk  dapat memanfaatkan  lokasi  pasar  di  masing-masing  wilayah  untuk  saling memasarkan  produk  dari  UMKM  dari  masyarakatnya  yang  bekerjasama. Melalui  cara  ini  mereka  tidak  bersaing  melawan  sektor  usaha  yang  ada  di
desa masing-masing.
Kesulitan  lain  yang  dihadapi  oleh  pengurus  BUMDes  adalah ketiadaan sumber daya baik hasil produksi  yang dapat diandalkan maupun tenaga muda yang dapat menggerakkan BUMDes. Oleh karena itu sebagian dari  pengurus  BUMDes  adalah  senior  di  desanya,  paling  muda  usianya sekitar  40-an  tahun,  dan  sebagian  besar  tidak  memiliki  pengalaman berbisnis.  Mereka  lebih  merupakan  tokoh  desa  yang  aktif  secara  sosial, sehingga  dengan  modal  sosial  itulah  mereka  menggerakkan  BUMDes. Kondisi  ini  menjadi  kendala  mendasar  dalam  pengembangan  BUMDes. BUMDes  di  Desa  Sinduadi  dan  Minggir  bersepakat  bekerjasama  untuk memproduksi  air  kemasan,  karena  desa  mereka  memiliki  sumber  air  yang berpotensi.  Dalam  pertemuan  di  FGD  semua  pengurus  yang  hadir  juga bersepakat  untuk  saling  kerjasama  dalam  memasarkan  produk  warga  yang dikelola oleh BUMDes untuk membantu warganya  memasarkannya. Produk utama dari masing-masing BUMDes juga dapat dipasarkan melalui jaringan yang telah disepakati, termasuk menggunakan ruang wisata Embung Senja yang dikelola oleh BUMDes Tirtamas sebagai ajang pemasaran.  Di dalam FGD  pun  Wahjudi  Djaja  mempersilahkan  BUMDes  Sindu  Mandiri  dan Sendang  Sari  untuk  ikut  memanfaatkan  aplikasi  yang  telah  disiapkan  oleh BUMDes  Tirtamas  karena  dengan  demikian  kerjasama  juga  dapat meningkatkan  penggunaan  efisiensi  pasar  dalam  jaringan  secara bersama.Prinsip  SEGORO  ini  paling  tidak  memiliki  potensi  untuk dijalankan  lebih  lanjut  setelah  pandemi  Covid-19  berakhir  secara  lebih produktif.

## KESIMPULAN
Kajian  ini  mengidentifikasi  adanya  kecenderungan  bahwa sepanjang  arus  besar  globalisai  neo-liberal  telah  menjadikan  mereka sebagai  warga  pasar  daripada  warga  negara.  Ide  BUMDes  dalam  konteks tersebut  sesungguhnya  penting  untuk  dilaksanakan,  namun  dalam  konteks sosial,  politik, dan ekonomi  yang ada,  pelaksanaan  BUMDes  sebagian besar terasa seperti dijalankan secara apa adanya dengan sumberdaya manusia dan produksi  yang  terbatas.  Situasi  tersebut  tidak  terlepas  dari  hubungan
struktural  yang  hirarkis  dari  kuasa  di  atas  desa  untuk  menjalankan BUMDes.  Kajian  ini  menemukan  bahwa  pengurus  BUMDes  secara  moral tidak berkehendak untuk menyaingi sektor usaha warga yang telah ada, dan di sisi yang lain tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kekuatan modal besar di pasar neoliberal. Akibatnya menjadikan badan usaha tersebut memiliki resiko tinggi untuk gagal dengan modal yang pemerintah yang telah mencapai trilyunan rupiah.
BUMDes  yang  relatif  berhasil,  termasuk  BUMDes  Tirtamas  yang menjadi  fokus  kajian ini berbasis  pada  potensi  wisata desa.  Sektor  wisata di desa  secara  relatif  tidak  bersaing  dengan  kekuatan  yang  lebih  besar  sektor yang sama. Bahkan sektor wisata di desa lebih mampu bersifat generatif bagi warganya  untuk  ikut  mengambil  keuntungan  secara  ekonomi.  Sementara  itu BUMDes  yang  tidak  memiliki  sumberdaya  untuk  parwiwisata  akan merasakan  beratnya  mengurus  BUMDes.  Tidak  semua  pengurus  BUMDes memiliki  keberanian  untuk  menciptakan  lingkungan  desanya  menjadi berpotensi untuk pengembangan wisata. Akibatnya BUMDes sering terpaksa untuk menjalankan usaha yang akhirnya berpotensi bersaing dengan sektor usaha warga yang ada dan modalnya kecil.
Selain konteks sosial ekonomi BUMDes juga menghadapi kelangkaan tenaga  kerja  produktif  karena  mereka  banyak  terserap  di  sektor  jasa  dan industri  di  perkotaan.  Akibatnya  BUMDes  diurus  oleh  warga  senior  yang kurang  memiliki  pengalaman  bisnis  maupun  kompetisi  pasar.  Pengurus tidak  memiliki  kompetensi  sebagai  pelaku  usaha,  namun  lebih  merupakan adanya  kelonggaran  waktu  dari  pengelolanya  yang  juga  sebagian  besar memiliki pekerjaan utama. Dalam situasi tersebut Sistem Ekonomi Gotong Royong  yang  beberapa  strateginya  dijalankan  oleh  BUMDes  tirtamas melalui  kerjasama  dengan  BUMDes  desa  Sinduadi  dan  Minggir  serta sejumlah  pelaku  UMKM  telah  mendorong  kerjasama  strategis  sebagai alternatif  dari  sistem  ekonomi  neoliberal.  SEGORO  tidak  menekankan kompetisi  pasar  bebas  namun  lebih  mementingkan  jaringan  modal  sosial dan ekonomi antar BUMDes dan kegiatan ekonomi warga termasuk UMKM sebagai  mata  rantai  “pasok-produksi-distribusi-pasar”  sebagai  basis  dari kerjasama.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnew, John and Entrikin, J. Nicholas eds, 2004. The Marshall Plan Today: Model and Metaphor. New York: Routledge.
Albert,  M.  (1993). Capitalism  vs.  Capitalism. New York:  Four  Wall  Eight Windows.
Aris  Arif  Mundayat,  2020a.  “Perdebatan  Mubyarto  dan  Arief  Budiman: Pijakan untuk Merumuskan Sistem Ekonomi Pasar Pancasila” dalam
Prisma:  Republik  &  Keadilan  Sosial:  Yang  Terentas  dan  Yang Tertinggal. Seri 3, Vol 3, 2020
Aris  Arif  Mundayat,  2020b.  “Sistem  Ekonomi  Gotong  Royong:
Menempatkan  Desa  dalam  Sistem  Negara  dan  Dunia”  dalam
Kewargaan (Citizenship). Yogyakarta: Sanggar Inovasi Desa.
Aris  Arif  Mundayat,  2021. Menuju  Tafsir  Refelktif  Kritikal,  Kajian Sosiologi-Antropologi Yogyakarta: Impulse.
Chang,  H.  J.  (2010). 23  Things  They  Don’t  Tell  You  About  Capitalism . London: Penguin.
Sorge,  A  Noorderhaven,  N.,  and  Koen,  C.  (2015). Comparative
International Management , 2nd ed. Abingdon: Routledge.
Belk, R. (2010). Sharing. Journal of Consumer Research, 36(5), 715–734. Belk,  R.  (2014).  You  are  what  you  can  access:  Sharing  and  collaborative consumption  online.  Journal  of  Business  Research,  67(8),  1595– 1600.
Boeke,  J.H.    (1953) Economics  and  Economic  Policy  of  Dual  Societies ,
New York: Institute of Pacific Relations.
Budisusilo, Arief,  2017. Jokowinomics:  Sebuah  Paradigma  Kerja . Jakarta: gagas Bisnis.
Duran-Palma,  F.  (2015).  Seminars  and  discussion  [lecture  notes]. Comparative  International  Management.  Dapat  diakses  di https://learning.westminster.ac.uk/webapps/blackboard/content/listC ontent.jsp?course_id=_45914_1&content_id=_1345462_1&mode=r eset [Accessed 7 December 2015].
Dredge,  Dianne  and  Gyimothy,  Szilvia,  (2017).  “Collaborative  Economy and  Tourism”.  In Collaborative  Economy  and  Tourism .  Cham, Switzerland: Springer
Tommy  Firman (2017) The urbanisation of Java, 2000–2010: towards „the island  of  mega-urban  regions‟, Asian  Population  Studies,  13:1,  50- 66, DOI: 10.1080/17441730.2016.1247587
Foucault,  M.,  (2008), The  birth  of  biopolitics.  Lectures  at  the  College  de France, 1978‐79. Palgrave MacMillan
Guy  Standing,  2011.  The  Precariat:  The  Dangeorus  Class?  Bloomsbury Academic .
Guy Standing, 2014. A Precariat Charter . Bloomsbury Academic.
Guy Standing, 2020. Battling Eight Giants, Basic Income Now. London: I.B.

## Tauris.
Hall,  Peter  A.,  Soskice,  David  (eds.):  Varieties  of  Capitalism.  The Institutional  Foundations  of  Comparative  Advantage.  Oxford:
Oxford University Press, 2001.
Harvey,  D.  (2010) A  Brief  History  of  Neoliberalism .  Oxford:  Oxford University Press.
Karl Marx, The Capital . Vol III. Chapter 24.
Piketty, Thomas, 2020. Capital and Ideology. New York: Harvard University
Press.
Pratt, A. (2006) „Neoliberalism and Social Policy‟.  In M.  Lavalette and A.
Pratt  (eds) Social  Policy,  Theories,  Concepts  and  Issues (3rd  ed.) London: Sage Publications.
Singer,  H.  W.  (1999)  [1996].  "Dual  economy".  In  Kuper,  Adam;  Kuper, Jessica  (eds.). The  Social  Science  Encylopedia .  (2nd  ed.).  London: Routledge. Hlm.202.
Lemke, T  (2001). The  birth  of  bio-politics:  Michael Foucault's  lectures  at the  College  de France  on  neo-liberal  governmentality'  in Economy and Society v.30, i.2, p. 190-207 .
Mills, Nicolaus, 2008. Winning the Peace: The Marshal Plan and America‟s Coming of Age as a Superpower.  New Jersey : John Wiley & Sons,
Inc.
National  Statistic  Bureau: The  Communiqué  of  China’s  National  Economy and Social Development, Economy Daily , March 1, 2003.
Schild, Verónica    (2000)  Neo-liberalism's  New  Gendered  Market  Citizens: The  'Civilizing'  Dimension  of  Social  Programmes  in  Chile, Citizenship Studies, 4:3, 275-305, DOI:10.1080/713658800.
Van  Der  Eng,  Pierre  .2009.  “Marshall  Aid  as  a  Catalyst  in  the Decolonization of Indonesia, 1947–49” dalam Journal of Southeast Asian Studies . Volume 19,Isseu 2, September 1988 , pp. 335 – 352. Singapore: National Unversity of Singapor. DOI:https://doi.org/10.1017/S002246340000059X. Vitols, S . (2001). Varieties of Corporate Governance: Comparing Germany and  the  UK.  In Hall,  P.  A.  and  Soskice,  D.  (eds.) Varieties  of Capitalism: The institutional foundations of comparative advantage. Oxford: Oxford University Press.
Wacquant,  Loic  (2014)  “  Marginality,  ethnicity  and  penalty  in  the  neo- liberal  city:  an  analytic  cartography”  in Ethnic  and  Racial  Studies.
37 (10): 1687–1711.
Wade R.H. (2007) Globalization as the Institutionalization of Neoliberalism: Commodification, Financialization, and the Anchorless Economy. In: Garside  W.R.  (eds)  Institutions  and  Market  Economies.  Palgrave Macmillan, London https://doi.org/10.1057/978023038994611
Weber, M. ([1922] 1978) Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by G. Roth and C. Wittich. Berkeley: University of California. Press.
Williamson,  John,  1989. "What  Washington  Means  by  Policy  Reform", in: Williamson,  John  (ed.): Latin  American  Readjustment:  How  Much has  Happened ,  Washington: Peterson  Institute  for  International Economics.
Xiaoqin Ding, 2009. “ The Socialist Market Economy: China and the World ” in  Science  &  Society,Vol.  73,  No.  2,  China:  Socialism,  Capitalism, Market: Why Not? Where Next? (Apr., 2009), pp. 235-241.