## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Andry 1 , Erwin Owan Hermansyah Soetoto 2 , Dwi Atmoko 3
Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Email: gouwandry@gmail.com 1 * , erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id 2 dwi.atmoko1976@gmail.com 3 ABSTRAK Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak  Pidana,  Ujaran Kebencian Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersumber dari hukum  materiimaupun  aturan  formil.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah (1)  Bagaimanakah  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  ujaran  kebencian
(hate  speech)  melalui  media  sosial  ditinjau  dari  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan Transaksi  elektronik  ?, (2)  Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  pada  pe-negakan  aturan tindak  pidana  ujaran  kebencian  (hate  speech)  melalui  media  sosial?.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  spesifikasi  penelitian deskriptif  analitis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  pada  kasus  tindak  pidana ujaran kebencian diharapkan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak  terjadi  kesalahpahaman  yang  akhirnya  merugikan  rakyat.  Dalam  upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ujaran kebencian Polri dengan mendasarkan kewenangannya  berdasarkan  pada  UU ITE  yang diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (3) dan Pasal 28 junto Pasal 45 ayat (2).
ABSTRACT Keywords: Law Enforcement, Crime, Hate speech Law enforcement against criminal acts of hate speech is still faced with various obstacles, both originating from material law and formal rules. The problems in this study are (1) How is law enforcement against criminal acts of hate speech through social media in terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 19  of  2016  concerning  Information  and  Electronic  Transactions?,  (2)  What factors are involved? become an obstacle to the enforcement of criminal acts of hate  speech  through  social  media?  The  research  method  used  is  normative juridical, descriptive analytical research specifications. Based on the results of the research, in cases of criminal acts of hate speech it is hoped that there will be firmness in these crimes, so that there are no misunderstandings that ultimately harm the people. In an effort to enforce the law against hate speech crimes, the National  Police  bases  its  authority  on  the  ITE  Law  as  regulated  in  Article  27 paragraph (3) and Article 28 junto Article 45 paragraph (2).

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  demokrasi,  Indonesia  menjamin  kemerdekaan  dalam  mengemukakan pendapat  bagi  setiap  individu.  Secara  etimologis,  kemerdekaan  memiliki  arti  kemerdekaan memiliki arti keadaan bebas tanpa tekanan, sedangkan pendapat secara umum berarti gagasan atau buah  pikiran  sehingga  berpendapat  berarti  mengemukakan  gagasan  atau  mengeluarkan  pikiran
(Ulfah  et  al.,  2021).  Jadi,  kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  adalah  keadaaan  bebas  dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Kodiyat & Asdhie, 2018).
Kemerdekaan mengemukakan pendapat saat ini dipermudah dengan hadirnya jejaring sosial dalam kehidupan masyarakat.  Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan terhadap perilaku dan peradaban manusia di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi pun telah memperkenalkan istilah media sosial.
Media  sosial  saat  ini  telah  menjadi  kebutuhan  bagi  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia. Keberadaannya memberikan pengaruh yang besar terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat. Media  sosial  menawarkan  banyak  kemudahan  baik  dalam  berkomunikasi  maupun  bertransaksi (Putra, 2018).
Melalui media sosial, setiap individu dapat menjalin komunikasi dengan kerabat atau teman yang berada di tempat yang berjauhan, bahkan media sosial memungkinkan setiap individu untuk menjalin pertemanan baru dan memperoleh informasi baru.
Sayangnya,  kehadiran  media  sosial  tidak  selalu  membawa  angin  sejuk  dalam  kehidupan bermasyarakat. Bagai dua sisi mata uang yang berlainan, kehadiran media sosial pun membawa dampak negatif terutama pada individu yang memakainya, yakni: (1) Pertama, media sosial dapat menimbulkan  kecanduan  sehingga  membuat  seseorang  menjadi  malas  dan  tidak  lagi mempedulikan kehidupan nyatanya; (2) Kedua, orang akan menjadi lebih individualis dan lebih banyak  menghabiskan  waktu  untuk  menjelajah  internet  bukan  untuk  bersosialisasi  secara  nyata dengan  sekitarnya.  (3)  Ketiga,  munculnya  cybercrime  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan kejahatan dunia maya (Nasrullah, 2019).
Cybercrime didefinisikan sebagai sebuah tindakan ilegal di mana seseorang menggunakan teknologi  digital  sebagai  sarana  dan  melalui  perangkat  elektronik  tersebut  pelaku  cybercrime melakukan  tindakannya  dengan  sebuah  tujuan  jahat  dan  bermaksud  untuk  menarik  keuntungan dan merugikan orang lain (Febriansyah & Purwinarto, 2020).
Kejahatan  dunia  maya  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja.  Kebebasan  dan  jangkauan  media sosial  menciptakan  celah  yang  memungkinkan  orang  melakukan  kejahatan  di  media  sosial. Kejahatan terkait media sosial belum banyak mendapat perhatian dari para pengguna media sosial lainnya  karena  masih  sedikit  pemahaman  tentang  aspek  hukum  dan  implikasi  dari  penggunaan media social  (Prabowo, 2020). Banyak orang menggunakan jejaring sosial, tetapi hanya sedikit yang  mengetahui  aturan  hukumnya.  Tentunya  masyarakat  dalam  situasi  ini  harus  bijak  dan waspada dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak pada hal-hal negatif yang tercipta dari media sosial.
Salah  satu tindakan  yang  seringkali  muncul  dalam media  sosial  adalah  penyebaran  berita yang didalamnya berisikan informasi yang menyinggung, memfitnah bahkan memprovokasi para pengguna jejaring sosial. Tindakan yang semula hanya ingin menyampaikan pendapat, ide atau
saran  namun  dilakukan  dengan  cara  yang  salah  hingga  menimbulkan  konflik  antar  sesama pengguna baik orang maupun kelompok (Nithaqaini, 2018).
Kebebasan berpendapat yang dimaknai salah oleh beberapa orang atau kelompok dilakukan dalam  bentuk  provokasi,  hasutan  maupun  hinaan  kepada  individu  atau  kelompok  lain  dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain merupakan arti dari pada Ujaran Kebencian (hate speech) sendiri.
Sebagai  suatu  tindakan  yang  lebih  yang  menghasut,  memprovokasi,  atau  menyinggung orang  lain  dalam  berbagai  aspek  seperti  asal  suku,  agama,  ras,  jenis  kelamin,  warna  kulit, kecacatan,  orientasi  seksual,  dan  banyak  masalah  lainnya,  pelanggaran  ujaran  kebencian  dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui ceramah agama, kampanye, pamflet, spanduk, atau dengan kemajuan teknologi yang ada, ujaran kebencian dapat dilakukan di media sosial atau media  elektronik  lainnya.  Istilah  lain  yang  terkait  dengan  ujaran  kebencian  adalah  perbuatan seseorang  yang  menggunakan  kata-kata,  tindakan,  tulisan,  atau  pertunjukan  untuk  menghina, memprovokasi, atau menghasut orang lain dengan tujuan menimbulkan prasangka, baik terhadap pelaku ujaran kebencian maupun korban ujaran kebencian.
Latar belakang seseorang melakukan ujaran kebencian di jejaring sosial adalah adanya pihak internal maupun eksternal yang percaya bahwa kemajuan teknologi dan informasi mudah diakses melalui  berbagai  sarana  di  internet  (Noviantini  et  al.,  2021a).  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa kecanggihan teknologi merupakan faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, karena kecanggihan teknologi dapat mendorong  seseorang untuk melakukan hal-hal buruk atau membuat  seseorang  lebih  mungkin  untuk  melakukan  kejahatan,  yang  tentu  saja mengidentifikasikan mereka bersalah.
Sebagai  negara  hukum,  negara  menjamin  kebebasan  dalam  berekspresi  dan  berpendapat, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  28F  UUD  1945  yang  mengizinkan  Warga  Negara Indonesia  untuk  menyampaikan  gagasannya  sekaligus  memperoleh  informasi.  Pengaturan lebih lanjut  terdapat  dalam  Pasal  5  UU  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang memberikan hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran secara bebas  sekaligus  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warga  Indonesia.  Pada  tahun  1999, pemerintah meratifikasi UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak  tiap  orang  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  menggunakan  media  apapun sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  29  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (No,  39 C.E.).
Melalui Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Informasi dan Transaksi  Elektronik  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama  baik,  maka  persoalan  ujaran  kebencian  semakin  mendapatkan  perhatian  masyarakat  baik
nasional  maupun  internasional  seiring  dengan  semakin  meningkatnya  kepedulian  terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Potensi  terbesar  dan  merupakan  sumber  terbesar  pemicu  ujaran  kebencian  (hate  speech) yaitu  melalui  media  sosial  seperti  twitter,  facebook,  dan  blog-blog  independent,  yang keberadaanya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai media  penghubung  dan  berbagi,  media  sosial  juga  mampu  melakukan  sebuah  perubahan  besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yakni sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan- peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (hate speech) Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Penegakan hukum yang dilaksanakan di Indonesia lebih mengutamakan pada asas legalitas dan  hukum  positif.  Pihak  yang  berwenang  dalam  bidang  penegakan  hukum,  khususnya penyelidikan dan penyidikan adalah pihak kepolisian. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, polisi akan  selalu menangani orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum dan kriminalitas (Waluyo, 2022).
Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif Indonesia pada awalnya hanya diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  Pasal  156,  156a,  157,  310,  311. Setelah  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  terhadap  tindak  pidana  ujaran  kebencian  yang  dilakukan  melalui  media  sosial kemudian diatur juga dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 junto Pasal 45 ayat (2). Salah satu asas hukum  yang  dianut  hukum  positif  Indonesia  adalah asas lex  specialis  derogate  legi  generali , sehingga dalam hal ini Undang-Undang ITE lebih bersifat spesifik daripada mengatur kejahatan ujaran  kebencian  melalui  media  elektronik.  Oleh  karena  itu,  pihak  penegak  hukum  dapat menggunakan  Undang-Undang  ITE  dalam  menangani  kasus  ujaran  kebencian  yang  dilakukan melalui media elektronik sembari menerapkan sanksi (Frayitno, 2022).
Dalam  proses  penegakan  hukum  tidak  semua  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan tindak pidana dapat diadili atau dilakukan penuntutan di pengadilan. Hal ini disebabkan karena pembatasan yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri, misalnya harus ada pengaduan terlebih dahulu agar  suatu tindak pidana dapat diproses atau yang dikenal dengan sebutan delik aduan.  Seperti  dalam  Pasal  27  ayat  (3),  yang  penjelasannya  merupakan  poin  yang  menjadi pengaduan  pencemaran  nama  baik  atau  fitnah  yang  merupakan  pelanggaran  hukum,  sehingga
penegak hukum tidak dapat melakukan tindak penuntutan sampai ada pihak yang berkepentingan yang merasa haknya telah dilanggar dan mengajukan pengaduan.
Kasus ujaran kebencian menjadi salah satu kasus dan/atau pengaduan yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada polisi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Surat Edaran Kapolri SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( hate speech ) menjadi pedoman yang bertujuan untuk menegakkan Undang-Undang Ujaram Kebencian.
Dampak  ujaran  kebencian  adalah  munculnya  kata-kata  yang  mempengaruhi  perilaku masyarakat, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat terutama opini publik, sehingga dampak negatif dari ujaran kebencian ( hate speech ) dapat menyebabkan tekanan sosial, stres, rasa putus asa, trauma hingga bunuh diri (Koto, 2021). Di media sosial, komentar seringkali berujung pada kata-kata kotor atau ujaran kebencian terhadap seseorang atau kelompok. Ujaran kebencian  juga  dapat  berdampak  pada  pelanggaran  HAM  (hak  asasi  manusia),  mulai  dari pelanggaran ringan hingga berat. Awalnya hanya sebatas kata-kata di jejaring sosial atau melalui selebaran, namun efeknya bisa mendorong massa untuk mengobarkan konflik dan pertumpahan darah.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  upaya  dari  aparat  penegak  hukum  dan  aparat,  khususnya kepolisian  untuk  melakukan  pencegahan  dan  melakukan  tindakan  preventif  dan  represif  untuk menangani kasus peristiwa ujaran kebencian ( hate speech ).
Dalam Point 2 huruf d dan e SE Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) , menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara di Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika, serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini. Surat edaran ini merupakan bentuk tanggung jawab aparat penegak hukum Polri untuk memberantas kejahatan kasus tindak pudana ujaran kebencian ( hate speech ) di Indonesia.
Penegakan  hukum  di  kepolisian  terhadap  tindak  pidana  ujaran  kebencian  mengacu  pada Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  tentang Menyikapi  penanganan  ujaran  kebencian ( hate  speech ).  Surat  edaran  tersebut  merupakan  aturan  internal  yang  dijadikan  acuan  ketika menangani insiden/kasus ujaran kebencian. Dalam penegakan hukum, penanganan kasus ujaran kebencian didasarkan pada Surat Edaran ada pembagian penanganan. Jika kasus ujaran kebencian melanggar  pasal-pasal  KUHP,  kasusnya  akan  diproses  di  bagian  kriminal  umum  (Krimum), sedangkan jika kasus ujaran kebencian melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang lain di non KUHP, seperti Undang-undang ITE, maka Unit Kriminal Khsus (Krimsus) menangani kasus tersebut.
Aparat penegak hukum telah memenuhi dan menjalankan tugasnya untuk mematuhi serta menegakkan  hukum  sesuai  dengan  standar,  norma  dan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Sudah  pasti  aparat  penegak  hukum  dilandasi  oleh  tujuan  hukum,  yaitu  keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Tujuan hukum dan undang-undang ini tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam lembaga penegak hukum, seperti jaksa, jaksa penuntut umum menggunakan
pasal-pasal  yang  terdapat  di  dalam  KUHP  dan  undang-undang  ujaran  kebencian  untuk menegakkan undang-undang ujaran kebencian.
Berdasarkan  kasus  tindak  kejahatan  ujaran  kebencian,  harus  ada  ketegasan  pada  tindak kejahatan  tersebut  untuk  menghindari  kesalahpahaman  yang  pada  akhirnya  banyak  merugikan masyarakat. Melalui Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, istilah tindak pidana penghinaan  sebagaimana tercantum di dalam Pasal 310 KUHP ayat  (1),  menerangkan  mengenai  masalah  pelanggaran  ringan  atau  kejahatan  fitnah  yang  bisa merupakan pencemaran nama baik, menghina dan berbuat tidak menyenangkan kepada orang lain merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  karena  mengganggu  dan  melanggar  hak  asasi manusia lain (Sujamawardi, 2018).
Tindakan  tersebut  dapat  dilakukan  tidak  hanya  dengan  kata-kata  di  tempat  umum,  tetapi akhir-akhir ini sering juga di dunia maya atau media sosial, karena di dunia maya orang merasakan kebebasan  dalam  berpendapat  dan  mengkritik  seseorang  yang  dianggap  legal  (tidak  akan melanggar  hukum)  dan  aman  karena tidak  ada  kontak fisik  langsung  dengan  orang  lain  (Halid, 2022).
Pencegahan  terhadap  terjadinya  sebuah  kejahatan/pelanggaran  yang  lebih  besar  di  dunia maya dapat dilakukan dengan mematuhi etika dalam dunia online. Hal ini menjadi penting karena dunia online telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, dan terlebih semakin  banyak  pihak  yang  menyalahgunakan  dunia  maya  untuk  menyebarkan  kemarahannya atau  rasa  ketidaksukaannya  terhadap  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  suku,  agama,  ras  dan antargolongan. Hal ini yang dinamakan ujaran kebencian (hate speech) .
Surat  Edaran  Kapolri  sebagai  variasi  dari  peraturan  kebijaksanaan  tersebut  hanya dimaksudkan untuk memastikan dan menjamin bahwa tindakan polisi dalam menangani tindakan kebencian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk berhubungan dengan Surat Edaran Kapolri. Polri tetap wajib mematuhi berbagai perbuatan hukum baik yang tertuang dalam norma hukum administrasi umum (undang-undang administrasi hukum tata usaha negara)  maupun  norma  hukum  administrasi  sektoral  yang  mengatur  berbagai  kegiatan  yang tergolong ujaran kebencian dalam surat edaran tersebut.
Selain  itu,  dalam  melaksanakan  dan  menangani  berbagai  ujaran  kebencian  dalam kewenangannya,  polisi  harus  mengikuti  prinsip-prinsip  maupun  asas-asas  umum  pemerintahan yang baik, seperti kehati-hatian dan kehati-hatian dalam operasi, penyalahgunaan kekuasaan, dll, sebagaimana  diatur  dalam  surat  edaran  Kapolri.  Dengan  surat  edaran  Kapolri,  seharusnya  bisa lebih  menjamin  kepatuhan  terhadap  standar  hukum,  dan  bukan  menjadi mekanisme  pertahanan terhadap tindakan sewenang-wenang dalam mengendalikan pemicu kekuasaan. Oleh karena itu, pengendalian  internal  terhadap  permohonan  edaran  harus  dilakukan  secara  paralel  dengan pengesahan permohonan edaran tersebut.
Surat  Edaran  Kapolri  menyebutkan  bahwa  ujaran  kebencian  yang  tidak  ditindak  secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat berpotensi menimbulkan konflik
sosial yang meluas dan dapat mengakibatkan diskriminasi, kekerasan, dan/atau korban jiwa. . Surat Edaran  Kapolri  juga  mengatur  prosedur  dalam  menangani  ujaran  kebencian  agar  tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, korban jiwa dan/atau konflik sosial yang meluas.
Prinsip  penindakan  dalam  ujaran  kebencian  adalah  mengutamakan  pencegahan  daripada penegakan  hukum.  Oleh  karena  itu  sebelum  menindak  para  pelaku  perlu  mempertimbangkan beberapa  aspek,  karena  penilaian  pemidanaan  adalah  ultimum  remedium  atau  tindakan  paling akhir;  prinsip-prinsip  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  (1) prinsip  cost  and  benefit untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); (2) prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (unjustified restriction); (3) backfire : penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum ( due process of law ) (Noviantini et al., 2021b).
Jika  ditemukan  perbuatan  yang  dapat  berpotensi  mengarah  pada  tindak  pidana  ujaran kebencian,  maka  setiap  anggota  Polri  harus  melakukan  berbagai  upaya  tindakan pencegahan/preventif.  Jika  upaya  pencegahan/preventif  telah  dilakukan  namun  masalah  tidak terselesaikan, maka penyelesaian dapat dilakukan yakni melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan  KUHP,  yakni  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Peradilan  Pidana,  Informasi  Dan Perdagangan  Transaksi  Elektronik  No.  11  Tahun  2008,  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2008 Tentang  Peniadaan  Diskriminasi  Ras  Dan  Etnis,  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2012  Tentang Penanganan  Konflik  Sosial  Dan  Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2013  Tentang  Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Ujaran  kebencian  harus  dapat  ditindak  dengan  baik  karena  dapat  merusak  prinsip-prinsip berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  yang  berbhineka  tunggal  ika  yang  berarti  beraneka  ragam tetapi satu, dan berbeda-beda tetapi tetap satu juga dan serta melindungi keberagaman golongan di negeri ini, di mana pemahaman, pengetahuan dan pengenalan bentuk-bentuk ujaran kebencian menjadi  penting  bagi  jajaran  Polri  sebagai  aparatur  pemerintah  yang  memiliki  misi  untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, serta  melindungi, membela, dan melayani masyarakat sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum terjadi kejahatan ujaran berbicara.
Dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ujaran kebencian (hate speech), pihak kepolisian sebagai ujung tombak aparat penegak hukum masih seringkali menemui kendala dan mengalami hambatan. Kepolisian tidak dapat bertindak secara maksimal dalam menjalankan tugas penegakan  hukum  di  tengah  masyarakat,  terutama  terkait  dengan  undang-undang  tentang penyebaran kebencian. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, yakni:
1. Pelakunya Tokoh Masyarakat
Ketika  pelaku  yang  terlibat  dalam  tindak  penyebaran  ujaran  kebencian  adalah  tokoh masyarakat,  maka  aparat  penegak  hukum  akan  menghadapi  hambatan  yang  relatif  tinggi, karena  vonis  atau  pemidanaan  terhadap  tokoh  masyarakat  tersebut  dapat  mendorong pendukungnya  untuk  melakukan  demonstrasi  sehingga  menimbulkan  keresahan  sosial  di
masyarakat.  Proses  peradilan  di  kepolisian  tidak  lepas  dari  pertimbangan  penyelidikan terhadap dampak sosial.
2. Dianggap Mengekang Kebebasan Berpendapat Sebagian besar masyarakat memiliki anggapan bahwa pengungkapan rasa tidak suka kepada orang atau sekelompok orang bukanlah suatu kejahatan atau bahkan melanggar hak orang lain. Oleh karena itu larangan mengenai ujaran kebencian dianggap sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berpendapat.
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Larangan Penyebaran Kebencian Perilaku masyarakat yang masih kurang dalam hal kesadaran hukum menyebabkan mereka seringkali  tidak  paham  bagaimana  mematuhi  hukum.  Mereka  merasa  bebas  untuk memposting  apapun  di  media  sosial  terlepas  dari  dampaknya  terhadap  orang  lain  yang dirujuk/dimaksud dalam postingan tersebut. Masih banyak anggota masyarakat yang   merasa bebas mengungkapkan rasa ketidaksukaannya di media sosial, sebagaimana banyak dilakukan masyarakat secara konvensional, yaitu berbicara dari mulut ke mulut.
4. Adanya Akun Palsu
Para pelaku seringkali berpikir bahwa dengan membuat akun palsu maka mereka akan aman karena identitas mereka tidak akan terkuak. Selain itu kemudahan untuk membuat akun pada media sosial menyebabkan kemunculan akun palsu semakin marak.

## Faktor-Faktor  Penghambat  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Ujaran Kebencian (hate speech)
Dalam  upaya  penegakkan  hukum,  ada  lima  faktor  yang  mempengaruhinya  yaitu:  faktor hukum, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Jadi, jika lembaga  penegak  hukum  kesulitan  menerapkannya,  maka  ada  lima  faktor  yang  pasti  berperan. Berikut  faktor-faktor  penghambat  upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  ujaran kebencian (hate speech) (Warpa & Djanggih, 2021)
a. Faktor Hukum
Faktor  pertama  yang  mendukung  penegakan  hukum  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang dilakukan oleh Kepolisian RI  adalah  faktor  hukum  itu  sendiri. Faktor  persoalan  hukum  dalam  kasus  ini  hanya  terbatas pada UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 Pasal 4(b) ayat (1) UU No, 40 Tahun 2008 mengenai Peniadaan diskriminasi Ras dan/atau Etnis dan/atau Pasal 156 KUHPidana, maka dalam faktor hukum tersebut telah terdapat sanki hukum yang tegas bagi siapa saja yang melakukannya.
b. Faktor Penegak Hukum
Mengenai kasus kejahatan tindak pidana ujaran kebencian ( hate speech ), faktor yang menjadi penghambat penggunaan sumber daya manusia adalah keterbatasan kapasitas anggota Polri dan

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
kurangnya  pelatihan cybercrime atau  pelatihan  profesional  kejuruan  mengenai cyber-crime . Terbatasnya  jumlah  dan  kualifikasi  yang  dimiliki  penyidik  kepolisian  menjadi  faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana kejahatan ujaran kebencian ( hate speech ). Akan tetapi,  keterbatasan  jumlah  dan  kualitas  penyidik  Polri  dapat  diatasi  dengan  kegigihan  dan semangat yang mereka butuhkan dan miliki untuk dapat mengungkap tindak kejahatan ujaran kebencian ( hate speech ).
c. Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor  sarana  memegang  peranan  penting  dalam  penegakan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik terhadap Tindak  Pidana  Ujaran Kebencian ( Hate speech ) oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal penyelidikan ujaran kebencian ( hate speech ), beberapa lembaga pendukung tidak dapat mendukung dalam hal pengungkapan kejahatan dunia maya (cyber crime). Meskipun saat ini telah a da dukungan laboratorium forensik yaitu  berupa  komputer  forensik  belum  sepenuhnya  menunjukan  keefektifannya  dalam  hal mendukung  implementasi  UU  ITE.  Ketidakefisienan  tersebut  disebabkan  oleh  dimensi komputer  forensik  yang  besar,  sehingga  tidak  dapat  di  bawa  ke  lapangan.  Penyidik  harus membawa barang bukti yang disita ke laboratorium forensik, sehingga penyelidikan berjalan tidak  efektif.  Pasalnya,  tempat  ditemukannya  tersangka  ujaran  kebencian  tidak  selalu  dekat dengan laboratorium tindak pidana kepolisian.
d. Faktor Masyarakat
Kegemaran mengkritik pemerintah, keinginan untuk menghancurkan akun yang menyinggung dan  menghina  satu  agama  serta  rasa  keinginan  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  lebih baik demi kepentingan masyarakat publik menjadi memotivasi para pelaku untuk melakukan kejahatan  ujaran  kebencian. Motivasi  tersebut  muncul  menjadi  alasan  rasional  yang merupakan  unsur penting  terjadinya tindak pidana kejahatan ujaran kebencian ( hate speech ) di media sosial di mana pelaku mencari keadilan dan segala jenis pembenaran atas tindakan dan perbuatannya di media sosial.
e. Faktor Kebudayaan
Faktor budaya yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 adalah kurangnya akses publik yang selektif terhadap informasi yang mudah diperoleh melalui media sosial. Masyarakat masih mudah tertarik dengan berita palsu yang masih berkaitan atau berita dengan latarbelakang seperti suku, agama, dan ras. Hal ini tidak terlepas dari keragaman suku, agama, dan ras Indonesia. Masyarakat dan budaya tidak lain adalah dua unsur budaya hukum yang memiliki pengaruh besar terhadap berfungsinya sistem hukum. Hukum dan masyarakat saling  berhubungan,  karena  hukum  sebagai  representasi  masyarakat  bekerja  di  dalam masyarakat  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat.  Hubungan  ini  dapat  bersifat  simbiosis mutualisme, artinya mendukung pertumbuhan dan penegakan hukum, atau sebaliknya bersifat parasitik, artinya menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta penegakan hukum. Sudah
saatnya seluruh elemen masyarakat  berani menjadi agen perubahan untuk mengikuti hukum seperti  pemikiran  Roscoe  Pound,  yang  menjadikan  hukum  sebagai  konstruksi  sosial. Masyarakat harus lebih cerdas berpendapat atau mengkritik di media sosial dan tidak mudah terjerumus pada berita bohong.

## KESIMPULAN
Upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan ujaran kebencian (hate speech), dilakukan  Polri  dengan  mendasarkan  kewenangannya  berdasarkan  pada  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  untuk  tindak  pidana  Kejahatan  ujaran kebencian (hate speech) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 junto Pasal 45 ayat (2). Sebagai  aturan  pelaksana  dari  UU  ITE  tersebut  Kapolri  kemudian  mengeluarkan  Surat  Edaran dalam penanganan terhadap kejahatan ujaran kebencian. Surat Edaran Kapolri, seharusnya bisa lebih menjamin kepatuhan terhadap standar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (2), 177–188. Frayitno,  D.  (2022). Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia .
Halid,  R.  (2022).  Tindak  tutur  pelaku  pecemaran  nama  baik  di  media  sosial  kajian  linguistik forensik. Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra , 5 (2), 441–458.
Kodiyat, M., & Asdhie, B. (2018). Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Persfektif  Hak  Konstitusional  Warga  Negara. Edutech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Dan  Ilmu Sosial , 4 (2), 378785.
Koto,  I.  (2021).  Hate  Speech  Dan  Hoax  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Ite  Dan  Hukum  Islam.
SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi , 2 (1), 48–56. Nasrullah, R. (2019). Teori dan riset khalayak media . Prenada Media. Nithaqaini, D. (2018). Hate Speech (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik . No, U.-U. (39 C.E.). Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .
Noviantini,  N.,  Remaja,  I.  N.  G.,  &  Mariadi,  N.  N.  (2021a).  Efektivitas  Patroli  Siber  Dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Kertha Widya , 9 (1), 28–51.
Noviantini,  N.,  Remaja,  I.  N.  G.,  &  Mariadi,  N.  N.  (2021b).  Efektivitas  Patroli  Siber  Dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Kertha Widya , 9 (1), 28–51.
Prabowo,  T.  T.  (2020). Memperebutkan  ruang  publik  virtual:  literasi,  hoax,  dan  perdamaian . Zahir Publishing.
Putra,  D.  K.  S.  (2018). Political  social  responsibility:  Dinamika  komunikasi  politik  dialogis . Prenada Media.
Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dialogia Iuridica , 9 (2).
Ulfah,  N.,  Hidayah,  Y.,  &  Trihastuti,  M.  (2021).  Urgensi  Etika  Demokrasi  di  Era  Global: Membangun  Etika  dalam  Mengemukakan  Pendapat  bagi  Masyarakat  Akademis  Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Kewarganegaraan , 5 (2), 329–346. Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia . Sinar Grafika.
Warpa,  I.  D.,  &  Djanggih,  H.  (2021).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Penggelapan: Studi Pada Kepolisian Resort Wajo. Toddopuli Law Review , 1 (2), 91–100.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License