ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 5, Nomor 2 Juni, 2024 Halaman 168-182 Submitted 21 February 2024 Review 17 May 2024 Revised 04 June 2024 Accepted 10 June 2024
DOI. https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.31837

## The Influence Of The Job Copyright Law On The Welfare and Rights of Workers in Indonesia
Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kesejahteraan dan Hak-Hak Pekerja di Indonesia
Eka Ari Endrawati Faculty of Engineering , Universitas Krisnadwipayana ekawati@unkris.ac.id

## Abstract
The  emergence  of  the  Job  Creation  Law  emerged  as  a  government  effort  to  increase economic  efficiency  and  industrial  competitiveness.  This  scientific  article  aims  to critically  analyze  and  evaluate  the  real  influence  of  the  implementation  of  the  Job Creation  Law  on  working  conditions,  welfare  and  protection  of  workers'  rights  in Indonesia.  It  is  hoped  that  this  scientific  article  will  be  able  to  carry  out  an  in-depth evaluation  of  the  impact  of  the  Job  Creation  Law  on  the  welfare  and  fulfillment  of workers' rights in Indonesia in the context of changing labor laws. The approach used is descriptive qualitative, by collecting data through document studies and comparative analysis of similar cases in other countries, to assess the impact of the Job Creation Law on the welfare and rights of workers in Indonesia. The results of the analysis show that the Job Creation Law brings significant changes in labor regulations, but its impact on workers' welfare and rights tends to vary, with some aspects increasing efficiency and flexibility,  while  other  aspects  raise  concerns  about  worker  protection  and  work standards. The main conclusion from this research is that the Job Creation Law has had a complex impact on the employment environment in Indonesia, where there has been increased efficiency and flexibility for employers, but has also raised challenges and the need for increased protection for workers' rights. Therefore, further policy adjustments and developments are needed to ensure a balance between economic growth and worker welfare,  as  well as  the fulfillment  of  fair  and  sustainable  work  standards.  effective  in making decisions.
Keywords: Job Creation, Welfare, Workers' Rights.

## Abstrak
Munculnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  muncul  sebagai  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing industri. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara kritis pengaruh nyata dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kondisi kerja, kesejahteraan, dan perlindungan
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
hak-hak  pekerja  di  Indonesia.  Artikel  ilmiah  ini  pun  diharapkan  untuk  dapat melakukan evaluasi secara mendalam dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak pekerja di Indonesia dalam konteks hukum ketenagakerjaan  yang  berubah.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  kualitatif deskriptif,  dengan  mengumpulkan  data  melalui  studi  dokumen  dan  analisis perbandingan  terhadap  kasus  serupa  di  negara  lain,  untuk  menilai  dampak  dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kesejahteraan dan hak-hak pekerja di Indonesia. Hasil dari analis bahwa Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam regulasi tenaga kerja, namun dampaknya terhadap kesejahteraan dan hak-hak pekerja  cenderung  bervariasi,  dengan  beberapa  aspek  mengalami  peningkatan efisiensi dan fleksibilitas, sementara aspek lain menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan pekerja dan standar kerja. Adapun kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan dampak yang kompleks terhadap  lingkungan  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  di  mana  terdapat  peningkatan efisiensi dan fleksibilitas bagi pemberi kerja, namun juga memunculkan tantangan dan kebutuhan  akan  peningkatan  perlindungan  bagi  hak-hak  pekerja.  Oleh  karena  itu, diperlukan penyesuaian dan pengembangan kebijakan lebih lanjut untuk memastikan keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  pekerja,  serta pemenuhan  standar  kerja  yang  adil  dan  berkelanjutan.  efektive  dalam  membuat keputusan.
Kata Kunci: Cipta Kerja, Kesejahteraan, Hak Pekerja.

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah negara hukum atau disebut dengan “ rule of law ” bukan “ rule of man ”  bermacam  aturan  sangat  dibutuhkan  guna  mendukung  berjalannya bermasyarakat  dan  pemerintahan.  Salah  satu  diantaranya  sangat  membutuhkan peraturan  yang  mengatur  tentang  ketenagakerjaan  di  Indonesia.  Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik  pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan  adalah  untuk  memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja secara  optimal  dan  manusiawi,  mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,  memberikan  pelindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 1
1 Janner Damanik, “Analisis Perlindungan Buruh Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan,” Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 4, no. 2 (September 28, 2021): 365–73, https://doi.org/10.33395/JURIPOL.V4I2.11167.
Sebelum pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia telah lama bergulat dengan  regulasi  ketenagakerjaan  yang  dianggap  kaku  dan  tidak  kondusif  bagi pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi.  Di  sisi  lain,  perlindungan  bagi  pekerja  dan kesejahteraan  mereka  juga  menjadi  sebuah  kebutuhan  yang  tidak  bisa  diabaikan. 2
Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Cipta  Kerja  diharapkan  menjadi  solusi  yang menyeimbangkan  antara  kebutuhan  pertumbuhan  ekonomi  dan  perlindungan pekerja, meskipun dalam praktiknya menimbulkan perdebatan dan kekhawatiran.
Salah satu aspek kritis yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana  Undang-Undang  Cipta  Kerja  mempengaruhi  kesejahteraan  pekerja. Kesejahteraan pekerja tidak hanya terbatas pada upah, tapi juga meliputi aspek-aspek seperti  keamanan  kerja,  kesehatan,  dan  lingkungan  kerja. 3 Kebijakan  yang  diambil dalam Undang-Undang ini dapat memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap aspek-aspek tersebut, yang perlu dianalisis secara mendalam.
Selain  kesejahteraan,  hak-hak  pekerja  merupakan  aspek  penting  lainnya  yang terpengaruh oleh Undnag-Undang Cipta Kerja. Aturan ketenagakerjaan di Indonesia adalah kunci untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak pekerja, memastikan bahwa mereka  bekerja  dalam  kondisi  yang  adil  dan  manusiawi. 4 Ketenagakerjaan  yang teratur mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan  kerja  yang  stabil  dan  produktif.  Aturan  ini  penting  untuk  melindungi pekerja  dari  eksploitasi  dan  praktik  kerja  yang  tidak  etis,  seperti  jam  kerja  yang berlebihan dan diskriminasi di tempat kerja. 5
Dengan adanya aturan ketenagakerjaan, pemerintah dapat menetapkan standar minimum  upah  yang  adil,  yang  krusial  untuk  mengurangi  kesenjangan  sosial  dan
2 Sulistio Adiwinarto et al., “Kepastian Hukum Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang  Cipta  Kerja,”  National  Multidisciplinary  Sciences  2,  no.  4  (July  31,  2023):  349–55, https://doi.org/10.32528/NMS.V2I4.315.
3 Sopyan  Sopyan,  Deny  Guntara,  and  Muhamad Abas,  “Implementasi  Penerapan  Struktur  Dan Skala Upah Pada Perseroan Terbatas Best Logistics Service Indonesia Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,” Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (July 13, 2023): 785– 93, https://doi.org/10.31933/UJSJ.V7I2.381.
4 Hukum Online, “Advokat Ini Jelaskan 5 Perubahan Hak Dan Kewajiban Pekerja Melalui UU Cipta Kerja,”  accessed  May  16,  2024,  https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat -ini-jelaskan-5- perubahan-hak-dan-kewajiban-pekerja-melalui-uu-cipta-kerja-lt601a75571cdb4.
5 Solihin Solihin and Markoni Markoni, “Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang- Undang  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Locus  Penelitian  Dan  Pengabdian 1,  no.  9 (December 27, 2022): 717–37, https://doi.org/10.58344/LOCUS.V1I9.573.
ekonomi. 6 Aturan tersebut juga penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan pekerja, mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan mengatur hubungan  industrial,  aturan  ketenagakerjaan  memfasilitasi  dialog  yang  konstruktif antara pengusaha dan pekerja, penting untuk menjaga harmoni industri. Aturan ini memberikan  kerangka  hukum  yang  jelas  untuk  penyelesaian  konflik  tenaga  kerja, membantu  menyelesaikan  perselisihan  secara  efisien  dan  adil. 7 Pentingnya  aturan ketenagakerjaan  juga  terletak  pada  kemampuannya  untuk  menarik  investasi  asing, dimana  investor  mencari  stabilitas  dan  kepastian  hukum.  Aturan  ketenagakerjaan yang inklusif dan komprehensif mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial di tempat kerja. Akhirnya, aturan ketenagakerjaan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan  pasar  global  adalah  penting  untuk  menjaga  daya  saing  Indonesia  di panggung internasional.
Undang-Undang  Cipta  Kerja  dibuat  dengan  tujuan  utama  untuk  meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja baru dengan cara menyederhanakan regulasi dan perizinan. Meskipun tujuannya mulia, Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan  berbagai  reaksi  dari  berbagai  kelompok,  khususnya  dari  kalangan pekerja  dan  serikat  pekerja  yang  mengkhawatirkan  dampaknya  terhadap kesejahteraan dan hak-hak pekerja. Artikel ilmiah ini akan mengkaji bagaimana hak- hak  dasar  pekerja,  seperti  hak  atas  keamanan  dan  keselamatan  kerja,  hak  untuk berorganisasi  dan  berunding  kolektif,  serta  hak-hak  lainnya,  diakomodasi  dan dilindungi  di  bawah  kerangka  hukum  yang  baru  ini.  Analisis  ini  penting  untuk memahami  apakah  Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah  mencapai  tujuannya  dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  penelitian hukum  normatif,  yang  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan
6 Rudi Saputra and Tutiek Retnowati, “Kajian Yuridis Terhadap Gaji Pekerja Dibawah Upah Minimum Kota Pada Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum,” NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 3 (July 30, 2021): 118–24, https://doi.org/10.31604/JIPS.V8I3.2021.118-124.
7 Tri  Manisha  et  al.,  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Tenaga  Kerja Yang  Mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Secara  Sepihak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,”  Jurnal  Komunitas  Yustisia  5,  no.  3  (September  1,  2022):  129–44, https://doi.org/10.23887/JATAYU.V5I3.51893.
konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  ini  merupakan  pendekatan  yang bertujuan  untuk  memahami  dan  menafsirkan  norma-norma  hukum  yang  terdapat dalam berbagai peraturan  perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah,  keputusan  presiden,  peraturan  daerah,  dan  dokumen  hukum  lainnya. 8
Sedangkan  terkait  dengan  pendekatan  konseptual  yang  mana  menekankan pemahaman terhadap prinsip-prinsip, ide-ide, dan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan hukum. 9 Maka dengan dua pendekatan sebagaimana yang disapaikan  tersebut  maka  akan  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  dasar-dasar  hukum  dan  prinsip-prinsip  yang  menjadi  landasan  bagi pembentukan, interpretasi, dan implementasi hukum.

## C. Urgensi Undang-Undang Cipta Kerja
Pengaturan  ketenagakerjaan  Indonesia  sudah  mengalami  beberpa  kali perubahan, adapun perubahan tersebut dimulai dari tahun 2003 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:
Tabel.1. Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun Nomor Undang- Undang Judul/Topik Utama Perubahan Kunci 2003 Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang ketenaga kerjaan - 2019 - - 2020 Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Perubahan signifikan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, termasuk
Perjanjian Kerja Berdasarkan Jangka Waktu (PKWT), alih daya, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), mekanisme Pemutusan Hubun- gan Kerja (PHK), serta sanksi administratif dan pidana.
8 Prasetijo  Rijadi  Jonaedi  Efendi, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris ,  Edisi  Kedua (Jakarta: Kencana, 2022).
9 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tanggerang: UNPAM PRESS, 2018).
2021 - - - 2022 - - - 2023 Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang Perubahan ketentuan dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk aturan kompensasi bagi pekerja PKWT.
Berdasarkan  pada  hasil  analisis  penulis  menyimpilkan  bahwa,  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan suatu regulasi yang cenderung pro-pekerja, yang lebih  banyak  memberikan  hak  dan  perlindungan  bagi  pekerja.  Namun  pada  sisi lainnya beberapa pengusaha menganggap bahwa Undang-Undang ini terlalu ketat dan kurang fleksibel, yang dampaknya menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakseimbangan antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas untuk pengusaha ini menjadi  salah  satu  alasan  utama  di  balik  reformasi  yang  kemudian  terjadi  melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pro dan kontra dapat dilihat dari peningkatan Investas,  tujuan  utama  Undang-Undang  Cipta  Kerja  adalah  untuk  mempermudah investasi dan menciptakan lapangan kerja baru dengan menyederhanakan perizinan dan mengurangi birokrasi.
Maka dalam hal ini perlu dipahami bahwasanya undang-undang yang bertujuan untuk merombak regulasi ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia, 10 maka tujuan utamanya  adalah  untuk  mempermudah  investasi  dengan  menyederhanakan proses perizinan  dan  memperbaiki  iklim  investasi  di  Indonesia.  Maka  dapat  penulis sampaikan  bahwa  undang-undang  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  saing ekonomi  Indonesia  dengan  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  lebih  ramah  dan mengurangi birokrasi yang berbelit. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk  mempermudah  investasi,  namun  pada  prekteknya  mengundang  beragam pandangan  dan  kritik  dari  berbagai  pihak,  termasuk  buruh  dan  aktivis  hak  asasi
10 Eriyan  Rahmadani  Dianova,  Karen  Eklesia,  and  Gabriella  Kaendo,  “Tantangan  Dan  Inovasi Ketenagakerjaan  Dalam  Perlindungan  Pekerja:  Studi  Perbandingan  Ketenagakerjaan  Indonesia  Dengan Negara Lain,” JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary 1, no. 2 (December 1, 2023): 226–32, https://doi.org/10.57235/JERUMI.V1I2.1281.
manusia, yang mengkhawatirkan perlunya perlindungan lebih  lanjut terhadap hak- hak pekerja dan lingkungan hidup. 11
Pemanfaatan TKA, dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, wajib bagi pengusaha yang beroperasi di lingkungan taman kanak-kanak untuk memiliki otorisasi resmi. Perubahan Undang- Undang Cipta Kerja telah menggeser persyaratan ini, kini mengharuskan pengusaha yang  mempekerjakan  TKA  untuk  mendapatkan  persetujuan  rencana  Pemanfaatan Tenaga  Kerja  Asing  (RPTKA)  dari  pemerintah  pusat. 12 Pada  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  didapatkan  data  bahwa  pada    Februari    2023  telah    melakukan    pencatatan jumlah penduduk  yang  bekerja  di  sektor  informal  mencapai  83,34  juta  orang. 13
Terkait PKWT, alih daya, dan TKA, perusahaan mendapatkan kemudahan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan disahkannya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terjadi tiga perubahan dalam PKWT yaitu pertama pembatasan jangka waktu, kedua perpanjangan  tanpa  batas  dan ketiga pemberlakuan  syarat  dan ketentuan  yang  sama. 14 Pada  sisi  lainnya  banyak  pihak  mengkhawatirkan pengurangan perlindungan terhadap hak pekerja, terutama terkait dengan PHK dan jaminan  sosial. 15 Perubahan  yang  cepat  dan  komprehensif  menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi pekerja dan serikat pekerja dalam memahami hak dan kewajiban mereka.
Secara  jelas  Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah  memperkenalkan  berbagai perubahan  yang  signifikan  dalam  berbagai  aspek,  termasuk  peraturan  tentang
11 Arief Dermawan Singhs, Zahra Alsabilah, and Rasji Rasji, “Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja,” JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary 1, no. 2 (December 1, 2023): 142–49, https://doi.org/10.57235/JERUMI.V1I2.1255.
12 Hukum Online, “Ada 9 Perubahan UU Ketenagakerjaan Lewat UU Cipta Kerja,” accessed June 4, 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-9-perubahan-uu-ketenagakerjaan-lewat-uu- cipta-kerja-lt6095378ff0690.
13 Badan  Pusat  Statistik,  “Februari  2023:  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Sebesar  5,45 Persen  Dan  Rata-Rata  Upah  Buruh  Sebesar  2,94  Juta  Rupiah  per  Bulan  -  Badan  Pusat  Statistik
Indonesia,” accessed June 4, 2024,
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran- terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per- bulan.html.
14 Nurul Listiyani -Rakhmat et al., “Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak  Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial 4, no. 2 (October 13, 2022): 10–21, https://doi.org/10.31602/JT.V4I2.8230.
15 Hukum Online, “Jenis - Jenis Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia,” accessed May 16, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-dan-bentuk-perlindungan-tenaga-kerja- lt6321be2336d65/.
perizinan  usaha,  ketenagakerjaan,  lingkungan  hidup,  dan  sebagainya.  Perubahan- perubahan  ini  telah  menimbulkan  berbagai  respons  dan  kontroversi  dari  berbagai pihak,  baik  dari  kalangan  pengusaha,  buruh,  maupun  aktivis  lingkungan,  karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan di Indonesia. Maka  dampak  sebuah  undang-undang  akan  sangat  bergantung  pada  rincian spesifiknya  dan  bagaimana  itu  diimplementasikan.  Reaksi  dan  interpretasi masyarakat,  pemerintah,  dan  pelaku  industri  juga  akan  memainkan  peran  penting dalam menentukan dampak nyata dari sebuah undang-undang pada kehidupan dan pekerjaan di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terdapat penyesuaian aturan PKWT, yang mengalami  perubahan  ini  bisa  dianggap  sebagai  respons  terhadap  kebutuhan penyesuaian dalam dunia kerja yang semakin dinamis. Perlindungan Pekerja PKWT memberikan  kompensasi  bagi  pekerja  PKWT  dapat  dilihat  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  kontrak. 16 Terkait  dengan  PKWT  undang- undang ini berdasarkan analsis penulis berusaha menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas yang diberikan kepada pengusaha dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa  pekerja  PKWT  tetap  mendapatkan  kompensasi  yang  adil  dan  layak  atas pekerjaan yang mereka lakukan.
Meskipun undang-undang ini bertujuan memperbaiki kekurangan  dari undang- undang sebelumnya, masih ada kekhawatiran tentang sejauh mana undang-undang ini melindungi  hak-hak  dari  pekerja,  khususnya  dalam  praktiknya.  Secara  umum, perubahan-perubahan  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  setidaknya menunjukkan  upaya  pemerintah  untuk  menyesuaikan  regulasi  dengan  kondisi ekonomi  dan  pasar  kerja  yang  berubah.  Dengan  tegas  penulis  sampaikan  bahwa perubahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan haruslah menjadi hasil dari dialog dan  konsultasi  antara  pemerintah,  pengusaha,  serikat  pekerja,  dan  berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut  tidak  hanya  menguntungkan  pihak  tertentu,  tetapi  juga  menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemakmuran bagi masyarakat secara keseluruhan.
16 Diah Puji Lestari Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu, and Diah Puji Lestari, “Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 5 (May 1, 2022): 339–49, https://doi.org/10.56370/JHLG.V3I5.160.

## D. Perkembangan Kepatuhan Regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Perkembangan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dapat dirubah  jika  situasi  membutuhkan  atau  mendesak  diperlukan  perubahan  terhadap aturan tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan hal yang sangat mendesak dalam beberapa situasi yang membutuhkan tanggapan cepat dan tepat dari pemerintah, tak terkecuali  pada  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  perubahan  dapat  disesuaikan dengan  situasi  dan  kondisi  serta  kebutuhan  yang  ada  bagi  Masyarakat  maupun pemerintahan.  Berikut  ini  adalah  gambar  diagram  kepatuhan  regulasi  yang  dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 hingga dirubah dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023:
Diagram 1. Perkembangan Regulasi Undang-Undang Cipta Kerja
Pertama ,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020,  yang  merupakan  awal  dari perubahan  signifikan  dalam  regulasi  ketenagakerjaan  di  Indonesia.  Namun  dalam undang-undang ini yang mungkin mewakili tahap lanjutan atau perubahan lebih lanjut dalam regulasi tersebut. Kedua , undang-undang ini dianggap sebagai reformasi besar dalam  regulasi  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  sebab  tujuan  utamanya  adalah  untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memperbaiki iklim bisnis di  Indonesia.  Undang-Undang  inipun memberikan  perubahan  pada  beberapa  aspek dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  termasuk  pengaturan  tentang perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, dan sistem upah. Ini menunjukkan upaya pemerintah  untuk  menciptakan  keseimbangan  antara  perlindungan  pekerja  dan fleksibilitas bagi pengusaha.
Dengan  hadirnya  undang-undang  ini  setidaknya  mampu  merespon  terhadap dinamika  sosial,  ekonomi,  dan feedback dari  implementasi  Undang-Undang  Cipta
Kerja.  Perubahan  ini  bisa  mencakup  penyesuaian  dalam  regulasi  untuk  menjawab kebutuhan pasar kerja yang berubah, tantangan ekonomi global, atau keberatan yang muncul  dari  berbagai  pemangku  kepentingan.  Maka  dalam  hal  tantangan  ekonomi global,  peningkatan  infrastruktur  merupakan  suatu  respons  terhadap  tantangan global, dengan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur yang menjadi  basis  ekonomi,  seperti  jaringan  transportasi,  telekomunikasi,  dan  energi, untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing. 17
Selain tanyangan ekonomi global, tantangan yang tak kalah penting adala terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Untuk dapat bersaing dalam ekonomi global, Indonesia perlu memiliki tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. 18 Oleh  karena  itu,  undang-undang  ini  memperkenalkan  program-program  untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Maka kajian yang berikutnya harus menjadi pertimbangan adalah adanya  dampak  Sosial-Ekonomi  yang  akan  terjadi  pada  perubahan-perubahan undang-undang  ini,  harus  mempertimbangkan  bagaimana  mereka  mempengaruhi pekerja dan pengusaha. Contohnya, peningkatan fleksibilitas dalam perjanjian kerja mungkin mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan  penciptaan  lapangan  kerja,  tetapi juga  dapat  mempengaruhi  stabilitas  kerja  dan  jaminan  sosial  bagi  pekerja.  Terjadi Reaksi  dari  berbagai  Stakeholde  yang  terkait,  hal  ini  Penting  juga  untuk mempertimbangkan  bagaimana  berbagai  pemangku  kepentingan,  seperti  serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah, merespon terhadap perubahan ini.
Kepatuhan  dan  Implementasi  harus  mempertimbangkan  seberapa  efektif peraturan  ini  diimplementasikan  dan  dipatuhi.  Secara  keseluruhan  menunjukkan bahwa perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berubah, sambil tetap berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas untuk pengusah.
17 Diva Sharni Munali et al., “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi  Dalam  Pembentukannya,” Amsir  Law  Journal 5,  no.  1  (October  16,  2023):  1–12, https://doi.org/10.36746/ALJ.V5I1.223.
18 Bergitha Yesika Marsel et al., “Analisis Hak Tenaga Kerja Perempuan PT.Freeport Indonesia Dalam Mendukung  Kesetaraan  Gender  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan  Goals  Ke-5  SDGS  Tahun  2017-2019,” Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika 5, no. 2 (December 1, 2023): 104–19, https://doi.org/10.24843/JIWSP.2023.V05.I02.P02.

## E. Hak Dasar Pekerja dan Lingkungan Kerja Yang Adil dan Manusiawi
Prinsip Dasar  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan suatu langkah legislatif  yang  signifikan  dalam  rangka  memodernisasi  regulasi  ketenagakerjaan  di Indonesia.  Maka  dala  hal  ini  norma  hukum  harus  mencerminkan  kebutuhan  dan kesadaran  masyarakat,  serta  memastikan  bahwa  hukum  sejalan  dengan  realitas kesadaran hukum dalam masyarakat. 19 Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan  kerja  yang  lebih  fleksibel  dan  kompetitif,  sambil  tetap  memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. UU ini mencoba menyeimbangkan kebutuhan industri dan bisnis untuk efisiensi dan adaptabilitas dengan kebutuhan pekerja akan perlindungan yang  adil  dan  kondisi  kerja  yang  manusiawi.  Hal  ini  mencerminkan  komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Undang-Undang  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  berbagai  aspek,  termasuk ekosistem  investasi,  tenaga  kerja,  koperasi,  kemudahan  berbisnis,  dukungan penelitian, akuisisi lahan, dan proyek pemerintah. 20 Secara tegas  didalam Undang- Undang  Cipta  membagi  tiga  jenis  perlindungan,  yaitu  ekonomi  (memastikan pendapatan yang cukup), sosial (perawatan kesehatan dan kebebasan untuk bergaul), dan teknis (keselamatan di tempat kerja).
Aspek keselamatan dan keselamatan kerja ditekankan dalam undang-undang ini. Pengusaha  diamanatkan  oleh  peraturan  ini  untuk  menjamin  bahwa  tempat  kerja mematuhi  kriteria  keselamatan  yang  ketat,  mengurangi  kecelakaan  kerja,  dan mengurangi bahaya kesehatan terkait pekerjaan. Ini mencakup penyediaan peralatan keselamatan yang sesuai, menawarkan instruksi keselamatan kepada karyawan, dan menetapkan protokol yang tidak ambigu untuk mengatasi kejadian di tempat kerja. 21 Kemanjuran  yang  sangat  baik  didalam  undang-undang  ini  adalah  membangun suasana  kerja  yang  adil  dan  penuh  kasih  sangat  bergantung  pada  pengawasan  dan
19 David  Hariadi,  Hesti  Armiwulan,  and  Sonya  Claudia  Siwu,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Hukum  To-Ra :  Hukum  Untuk  Mengatur  Dan  Melindungi Masyarakat 9, no. 3 (December 22, 2023): 428–47, https://doi.org/10.55809/TORA.V9I3.276.
20 M.  Bagus  Basofi  and  Irma  Fatmawati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Di Indonesia   Berdasarkan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Professional:  Jurnal  Komunikasi  Dan  Administrasi Publik 10, no. 1 (June 21, 2023): 77-86–77–86, https://doi.org/10.37676/PROFESSIONAL.V10I1.3544.
21 Denis  Ruysschaert  and  Marc  Hufty,  “Building  an  Effective  Coalition  to  Improve  Forest  Policy: Lessons from the Coastal Tripa Peat Swamp Rainforest, Sumatra, Indonesia,” Land Use Policy 99 (December 1, 2020): 103359, https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2018.04.034.
penegakan  hukum.  Sangat  penting  bagi  pemerintah  dan  otoritas  terkait  untuk menjamin pelaksanaan peraturan yang memadai dan penanganan pelanggaran yang tegas. Ini mencakup pengawasan rutin terhadap kondisi tenaga kerja, bersama dengan ketentuan  bagi  pekerja  dan  serikat  pekerja  untuk  melaporkan  pelanggaran  atau contoh ketidakadilan di tempat kerja. 22
Undang-Undang  ini  berusaha  untuk  mencapai  keseimbangan  yang  harmonis antara  pemberian  fleksibilitas  kepada  pengusaha  dalam  perjanjian  kerja  dan menjamin  perlindungan  yang  kuat  bagi  karyawan,  di  antara  komponen-komponen tersebut adalah ketentuan mengenai pengaturan kerja sementara atau berorientasi proyek,  dengan  tujuan  memperluas  opsi  untuk  karyawan  dan  pengusaha.  Namun demikian,  undang-undang  ini  juga  menetapkan  batasan  untuk  mencegah penyalahgunaan  perjanjian  tersebut,  sehingga  memastikan  bahwa  karyawan  terus menerima perlindungan yang sesuai.

## F. Kesimpulan
Regulasi Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan dampak yang kompleks terhadap  lingkungan  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  di  mana  terdapat  peningkatan efisiensi dan fleksibilitas bagi pemberi kerja, namun juga memunculkan tantangan dan kebutuhan  akan  peningkatan  perlindungan  bagi  hak-hak  pekerja.  Oleh  karena  itu, diperlukan penyesuaian dan pengembangan kebijakan lebih lanjut untuk memastikan keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  pekerja,  serta pemenuhan standar kerja yang adil dan berkelanjutan dengan harapan efektive dalam membuat keputusan.

## G. Saran
Adapun  saran  dalam  artikel  ilmiah  ini,  yaitu pertama pelaksanaan  yang berkeadilan sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan secara adil bagi semua pihak, termasuk pekerja dan pengusaha. Hal  ini  melibatkan  pemantauan  ketat  terhadap  praktik-praktik  yang  mungkin
22 Arifah et al., “Livelihood Vulnerability of Smallholder Farmers to Climate Change: A Comparative Analysis  Based  on  Irrigation  Access  in  South  Sulawesi,  Indonesia,” Regional  Sustainability 3,  no.  3 (September 1, 2022): 244–53, https://doi.org/10.1016/J.REGSUS.2022.10.002.
mengeksploitasi  pekerja,  seperti  upah  yang  tidak  layak,  jam  kerja  yang  berlebihan, atau pengabaian terhadap hak-hak pekerja. Kedua, perlu adanya mekanisme monitor dan  evaluasi  yang  terus-menerus  untuk  mengukur  dampak  Undang-Undang  Cipta Kerja  terhadap  kesejahteraan  dan  hak-hak  pekerja.  Data  dan  umpan  balik  dari berbagai  pihak  terlibat  harus  digunakan  untuk  melakukan  penyesuaian  kebijakan yang diperlukan guna memastikan bahwa tujuan pembangunan yang berkelanjutan tercapai.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Hukum  Online.  “Ada  9  Perubahan  UU  Ketenagakerjaan  Lewat  UU  Cipta  Kerja.” Accessed  June  4,  2024.  https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-9- perubahan-uu-ketenagakerjaan-lewat-uu-cipta-kerja-lt6095378ff0690.
Adiwinarto, Sulistio, Tegar Pamungkas, Putra Mahardika, and Titan Leeavi. “Kepastian Hukum Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja.” National Multidisciplinary Sciences 2, no. 4 (July 31, 2023): 349 – 55.
https://doi.org/10.32528/NMS.V2I4.315. Hukum Online. “Advokat Ini Jelaskan 5 Perubahan Hak Dan Kewajiban Pekerja Melalui UU Cipta Kerja.” Accessed May 16, 2024.
https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-jelaskan-5-perubahan- hak-dan-kewajiban-pekerja-melalui-uu-cipta-kerja-lt601a75571cdb4.
Arifah,  Darmawan  Salman,  Amir  Yassi,  and  Eymal  Bahsar  Demmallino.  “Livelihood Vulnerability of Smallholder Farmers to Climate Change: A Comparative Analysis Based on Irrigation Access in South Sulawesi, Indonesia.” Regional Sustainability
3, no. 3 (September 1, 2022): 244 – 53. https://doi.org/10.1016/J.REGSUS.2022.10.002.
Bachtiar. Metode Penelitian Hukum . Tanggerang: UNPAM PRESS, 2018.
Basofi,  M.  Bagus,  and  Irma  Fatmawati.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Di Indonesia   Berdasarkan  Undang- Undang  Cipta  Kerja.” Professional:  Jurnal Komunikasi  Dan  Administrasi  Publik 10,  no.  1  (June  21,  2023):  77-86 – 77 – 86. https://doi.org/10.37676/PROFESSIONAL.V10I1.3544.
Dianova,  Eriyan  Rahmadani,  Karen  Eklesia,  and  Gabriella  Kaendo.  “Tantangan  Dan Inovasi  Ketenagakerjaan  Dalam  Perlindungan  Pekerja:  Studi  Perbandingan Ketenagakerjaan Indonesia Dengan Negara Lain.” JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary 1, no. 2 (December 1, 2023): 226 – 32. https://doi.org/10.57235/JERUMI.V1I2.1281.
Badan Pusat Statistik. “Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,45  Persen  Dan  Rata-Rata  Upah  Buruh  Sebesar  2,94  Juta  Rupiah  per  Bulan  -
Badan Pusat Statistik Indonesia.” Accessed June 4, 2024.
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-- tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah- buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html.
Hariadi, David, Hesti Armiwulan, and Sonya Claudia Siwu. “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja.” Jurnal Hukum  To- Ra :  Hukum  Untuk  Mengatur  Dan  Melindungi  Masyarakat 9,  no.  3 (December 22, 2023): 428 – 47. https://doi.org/10.55809/TORA.V9I3.276.
Janner  Damanik.  “ Analisis  Perlindungan  Buruh  Ditinjau  Dari  Hukum Ketenagakerjaan .” Juripol  (Jurnal  Institusi  Politeknik  Ganesha  Medan) 4,  no.  2 (September 28, 2021): 365 – 73. https://doi.org/10.33395/JURIPOL.V4I2.11167.
Hukum Online. “Jenis - Jenis Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia.” Accessed May 16, 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-dan-bentuk- perlindungan-tenaga-kerja-lt6321be2336d65/.
Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2022.
Listiyani -Rakhmat, Nurul, Nopliardy -Ibelashry Justiceka, Nurul Listiyani, Rakhmat Nopliardy,  Ibelashry  Justiceka,  Islam  Kalimantan,  Muhammad  Arsyad,  et  al.
“ Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak  Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja .” Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial 4, no. 2 (October 13, 2022): 10 – 21. https://doi.org/10.31602/JT.V4I2.8230. Manisha, Tri, Roitona Pakpahan, Si Nguruah Ardhya, and M Jodi Setianto. “ Tinjauan Yuridis  Mengenai  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Tenaga  Kerja  Yang Mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Secara  Sepihak  Ditinjau  Dari  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja .” Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 3 (September 1, 2022): 129 – 44. https://doi.org/10.23887/JATAYU.V5I3.51893.
Munali, Diva Sharni, Nurlaili Rahmawati, Nur Aini Kurniawati, and Ainin Rahmadini. “Politik  Hukum  Pembentukan  Undang -Undang  Cipta  Kerja:  Menyoal  Proses Legislasi  Dalam  Pembentukannya.” Amsir  Law  Journal 5,  no.  1  (October  16,
2023): 1 – 12. https://doi.org/10.36746/ALJ.V5I1.223.
Puji Lestari Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Diah, Perjanjian Kerja Waktu, and Diah Puji Lestari. “Analisis Yuridis Normatif  Pemberian  Kompensasi  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT) Berdasarkan Undang-Unda ng Cipta Kerja.” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 5 (May 1, 2022): 339 – 49. https://doi.org/10.56370/JHLG.V3I5.160.
Ruysschaert, Denis, and Marc Hufty. “Building an Effective Coalition to Improve Forest Policy:  Lessons  from  the  Coastal  Tripa  Peat  Swamp  Rainforest,  Sumatra, Indonesia.” Land  Use  Policy 99  (December  1,  2020):  103359. https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2018.04.034.
Saputra, Rudi, and Tutiek Retnowati. “ Kajian Yuridis Terhadap Gaji Pekerja Dibawah Upah Minimum Kota Pada Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum .” NUSANTARA : Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial 8,  no.  3  (July  30,  2021):  118 – 24. https://doi.org/10.31604/JIPS.V8I3.2021.118-124.
Singhs, Arief Dermawan, Zahra Alsabilah, and Rasji Rasji. “Analisis Dampak Undang - Undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Hak- Hak  Pekerja.” JERUMI:  Journal  of  Education Religion Humanities and Multidiciplinary 1, no. 2 (December 1, 2023): 142 – 49. https://doi.org/10.57235/JERUMI.V1I2.1255.
Solihin,  Solihin,  and  Markoni  Markoni.  “Perlindungan  Hukum  Pekerja  Pasca Pemberlakuan Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Jurnal Locus  Penelitian  Dan  Pengabdian 1,  no.  9  (December  27,  2022):  717 – 37. https://doi.org/10.58344/LOCUS.V1I9.573.
Sopyan,  Sopyan,  Deny  Guntara,  and  Muhamad  Abas.  “ Implementasi  Penerapan Struktur  Dan  Skala  Upah  Pada  Perseroan  Terbatas  Best  Logistics  Service Indonesia Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan .” Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (July 13, 2023): 785 – 93. https://doi.org/10.31933/UJSJ.V7I2.381.
Yesika Marsel, Bergitha, Roberto Octavianus Cornelis, Putri Hergianasari, and Kristen Satya  Wacana.  “ Analisis  Hak  Tenaga  Kerja  Perempuan  Pt.  Freeport  Indonesia Dalam Mendukung Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Berdasarkan Goals Ke-5  SDGs  Tahun  2017- 2019.” Jurnal  Ilmiah  Widya  Sosiopolitika 5,  no.  2 (December 1, 2023): 104 – 19.
https://doi.org/10.24843/JIWSP.2023.V05.I02.P02.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang- Undang.