Universitas Dharmawangsa
FUNGSI PENDAFTARAN TANAH TERHADAP HAK-HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA TAHUN 1960

## Oleh : Nurhayati. A
Dosen Kopertis Wil. 1 Medan, DPK. Universitas Dharmawangsa

## Abstrak
Setiap manusia memerlukan tanah untuk kehidupan sehari–hari, bahkan pada saat matipun manusia masih memerlukan tanah. Tanahlah yang merupakan modal yang terutama, Benda yang paling penting adalah tanah. Seorang manusia tidak dapat hidup tanpa tanah dan tanahlah yang merupakan  modal  satu–satunya.  Kebijakan  pemerintah  dibidang pertanahan  yaitu  dibentuknya  suatu  peraturan  yaitu  Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah  diseluruh  wilayah  Indonesia  yang  bertujuan  untuk  menjamin kepastian  hukum  yang  bersifat  Recht  Kadaster,  untuk  menuju  kearah pemberian kepastian hak atas tanah.
Kata Kunci : Tanah, Pendaftaran tanah.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan dibidang hukum diarahkan pada terciptanya atau terbentuknya  sistem  peraturan-peraturan    bersifat  seragam  yang berlaku diseluruh Bumi Nusantara. Terbentuknya aturan-aturan ini harus  sejalan  dan  searah  serta  berdasarkan  kepada  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Adanya  usaha  dan  upaya
pembentukan  atau  penyusunan  materi  hukum  yang  baik,  sesuai, pasti  dan  jelas  serta  berkeadilan,  menata  kembali  aparat  penegak hukum    demikian  juga    pelengkap  dan  perangkat  hukum,  serta kepatuhan  dan  ketaatan  terhadap  hukum,  menjadikan  atau  wujud dari  Negara Hukum,  semakin menghargai dan menempatkan  lebih mulia hak-hak masyarakat agar  ternciptanya  ketertiban, keamanan, dan ketentraman
Tanah adalah permukaam bumi  yang paling atas, manusia harus  hidup  di  atas  tanah  dan  kebutuhan  atas  tanah  adalah  yang sangat vital, keterdekatan dengan tanah sangat erat sekali, dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat mencari nafkah bagi manusia. Setiap manusia  memerlukan  tanah  untuk  kehidupan  sehari–hari,  bahkan pada  saat  matipun  manusia  masih  memerlukan  tanah. Berkembangnya  manusia  di  muka  bumi  ini,  lama  kelamaan keberadaan  tanah  bertambah    sedikit,  menjadi  sempit  dengan berjalannya waktu bertambahnya manusia memenuhi bumi ini. Pada kenyataannya  keberadaan  tanah  tersebut  tetap  jumlahnya  dan banyaknya, namun keberadaan manusia yang bertambah-bertambah (kepadatan  penduduk)  menjadikan  tanah    tempat  hunian  manusia (masyarakat)  menjadi  sedikit.  Menurur  Adrian  Sutedi:    dalam menjalani  hidup  sehari-hari,  keberadaan  tanah  tergantung  kepada
tingkah  laku  manusia,  sikap  manusia  memandang  dan memperlakukan  serta  mempergunakan    tanah    itu  sendiri,  hal  ini disebabkan tanah adalah  tempat berdiam, bermukim mencari dan melanjutkan  kehidupan  bagi  manusia  (Adrian  Sutedi,  2009:31). Selain  itu  tanah  adalah  benda  yang  bersifat  ekonomis  (Jhon Salindiho, 1987:7).
Tanah  adalah  “permukaan  bumi  yang  disebut  tanah” (Chairuddin.  K.  Nasution,  1985:20).  A.P.  Parlindungan menjelaskan:  “Masalah yang paling rawan adalah masalah tanah, selagi manusia hidup dan menjalani kehidupan di atas tanah maka masalah tanah tersebut tetap akan ada,  karena tanah amat penting memberikan  manfaat  yang  sangat besar  bagi manusia disebabkan tanah adalah selain tempat hidup dan kehidupan  juga tempat semua kegiatan  manusia  yang  berhubungan   antara sesamanya  dan  pada akhirnya tempat manusia terkubur”. (A.P. Parlindungan, 1990:1)
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria Tahun  1960  No.  5,  L.N  Republik  Indonesia  No.  104  (disingkat dengan UUPA No. 5 Tahun 1960) yang isinya: Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 dan hal–hal sebagai  dimaksud  dalam  Pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa, termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  itu  pada
tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara,  sebagai  organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pengertian perkataan “dikuasi” di dalam pasal ini, tercantum  di penjelasan umum UUPA No. 5 Tahun 1960, mengandung arti negara diberi kewenangan  oleh Bangsa Indonesia untuk,    negara/pemerintah  diberi  mandat  atau  kekuasaan  melalui peraturan-peraturan yang dibentuknya. Mengurus serta
melaksanaka peruntukan, pemanfaatan, persediaan serta penjagaannya,  bidang-bidang  lahan.      Menggariskan      mangatur, kepemilikan seseorang terhadap bagian bumi, air  dan ruang angkasa itu.    Menggariskan  dan  menata  ikatan–ikatan  yang  berhubungan dengan  hukum antara perseorangan dan aktivitas/kegiatan  hukum mengenai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa.  Pengertian  “dikuasai” bukanlah menguasai atau memiliki tetapi negara sebagai penguasa diberi kewenangan berhak mengatur dan memberikan tanah kepada seseorang ataupun kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang mrmbutuhkan tanah.
Pemerintah  dalam  hal  ini   dengan  “kekuasaannya”  berhak atau  dapat  memberikan  pemilikan  lahan  terhadap    masyarakat maupun  organisasi/perkumpulan  berdasarkan    kebutuhannya, peruntukannya. Dengan adanya kekuasaan negara menguasai hak– hak  atas  tanah,  bertujuan  supaya  tanah–tanah  tersebut  dapat
dimanfaatkan  guna  menciptakan  kesejakteraan  bagi  seluruh masyarakat Indonesia. Bantuan pemilikan lahan  atas tanah tersebut, secara pribadi, masyarakat  maupun  suatu  organisasi/perkumpulan sosial  menciptakan  suatu  penguasaan  yang  dapat  berlaku  atau melakukan  /bertindak  kepada  suatu  hak  yang  diberikan  selaras dengan    isi  peraturan  beralaskan  perbuatan  hukum  oleh  yang empunya/pemilik  terhadap  miliknya  kepada  pihak  lain,  misalnya menjual, membeli atau tukar–menukar tanah tersebut dan lain–lain.
Pasal  520  KUHPerdata  menyatakan:  halaman  dan  tanah yang diterlantarkan dan tidak ada yang punya atau pemiliknya telah meninggal dunia dan tidak memiliki/mempunyai pewaris, atau tanah yang telah ditinggalkan adalah milik negara. Pengertian dari kedua pasal ini mengungkapkan bahwa pada prinsipnya semua tanah harus ada empunyanya, jika tanah–tanah tersebut tidak ada yang punya atau tidak dimiliki seseorang maka tanah tersebut jatuh atau akan jatuh  pada  negara adalah milik negara.
Hak–hak atas tanah yang dapat diberikan  Negara yaitu yang tercantum pada Pasal 16 UUPA No. 5 Tahun 1960 antara lain:
(1) Hak–hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:3
a. Hak milik;
b. Hak guna usaha;
c. Hak guna bangunan;
d. Hak pakai;
e. Hak sewa;
f. Hak membuka tanah;
g. Hak memungut hasil hutan;
h. Hak–hak lain yang tidak termasuk dalam hak–hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang–undang serta hak–hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.
(2) Hak–hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah:
a. Hak guna air;
b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan;
c. Hak guna ruang angkasa.

## 2. Pengertian Tentang Pendaftaran Tanah.
Kehadiran  zaman  reformasi  ini,  pemerintah  telah merombak-merevisi dan mereformasi beberapa peraturan-peraturan dibidang  hukum  tanah.  Kebijakan  yang  dibuat  olah  pemerintah adalah  jabaran-jabaran  untuk  selanjutnya    dari  ketentauan– ketentuan UUPA yang mengatur secara pokok–pokoknya saja, dan
kegunaan  ketentuan-ketentuan  dari  isi  peraturan-peraturan pertanahan  itu  adalah  untuk  melaksanakan  prinsip–prinsip  dasar hukum  pertahanan  yang  berlaku  dan  hidup  di  seluruh  Indonesia sebagai  hukum  pertanahan  yang  bersifat autentik  untuk  mengatur masyarakat  maupun  organisasi/perkumpulan  sosial  menuju kemakmuran  dan  keadilan.  Ujud  dari  kebijakan  pemerintah dibidang  hukum  tanah  dengan  dibentuknya  suatu  peraturan  yaitu Peraturan  Pemerintah  Republik    Indonesia  No.  24  Tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah  (disingkat  dengan  PP.  No.  24  Tahun 1997).
Landasan  yuridis  pengaturan  tentang  pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam 21Pasal 19 UUPA No. 5  Tahun  1960  telah  ditetapkan  menjadi  dasar  pendaftaran  tanah disebutkan:
(1)  Untuk menjamin kepastian hukum  oleh pemerintah diadakan pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia menurut  ketentuan–ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
b. Pendaftaran  hak–hak    atas  tanah  dan  peralihan  hak–hak tersebut ;
c. Pemberian surat–surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu–lintas sosial ekonomi serta kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
Suatu  ketentuan  negara  sangat  terpuji  yaitu  adanya kelonggaran/bantuan dalam pelaksanaan peraturan ini yang  sangat membantu  kelompok  masyarakat  yang  ekonomi  lemah,  ketika mereka  berniat  untuk  mendaftarkan  tanahnya  untuk    mempunyai atau  memiliki  sertifikat  tanah  sebagai  bukti  autentik  yang berkekuatan hukum maka  pemerintah  tidak mengutip biaya atau dengan kata lain menggeratiskan, pemilik-pemilik tanah pada saat mereka mengurus/mendaftarkan tanah ke  kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana isi  ayat (1) di atas.
Sebenarnya tanggung jawab pelaksanaan pendaftaran tanah adalah ditangan negara. Jika diperhatikan masih banyak tanah-tanah di Bumi Nusantara kita ini yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah,  terutama  daerah  pedalaman,  pedesaan  atau  wilayah  yang
tertinggal  jauh  dari  kota besar.  Hadirnya  masa  reformasi,  dimana “hampir”  tidak  ada  kegiatan  pelaksanaan  penyuluhan  hukum, kurang gencarnya pemerintah dalam kegiatan ini atau  kemungkinan pemerintah beranggapan bahwa dengan tumbuhnya/meningkatnya serta  banyaknya  media  sosial  akibat  kecanggihan  teknologi  juga bertaburnya  stasiun-stasiun  TV  swasta,  telah  mewakili  atau menanggung  sedikit  beban    pemerintah  untuk  memberikan  atau menyediakan informasi.
Disebabkan  kondisi  yang  demikian  itulah  pemerintah enggan/tidak  memprioritaskan  pelaksanaan  penyuluhan  hukum, sedangkan  fungsi  penyuluhan  hukum  itu  sangat  penting  dan dibutuhkan masyarakat, terutama tentang hukum pertanahan, karena masalah  tanah  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  adalah masalah yang sangat banyak menimbulkan kasus yang berakibat dan berdampak  kepada  perselisihan,  bentrokkan,  pertengkaran, perkelahian, juga pembunuhan.
Pada kenyataannya minat masyarakat sangat rendah untuk melihat  atau  menonton  TV  yang  menginformasikan  tentang pengetahuan  hukum  maupun  yang  bersifat  penerangan  tentang tumbuh kembangnya negara kita. Sekelumit saja orang-orang yang berkeinginan  mengetahui  kondisi  negara  ini  tentang  ekonomi,
politik,  sosial,  keamanan  serta  budaya.  Jumlah  terbesar  adalah masyarakat  peminat  media  hiburan  yang  banyak  penyiarannya, disalurkan  melalui  TV  swasta  terkadang  siaran  yang  disajikan sangat tidak bermutu dan  tidak  bermanfaat, hanya  mementingkan hiburan  bukan  pendidikan.  Inilah  faktor  atau  indikasi  yang mengakibatkan  kemunduran  pengetahuan  hukum  serta  mereka merasa tidak ada kebutuhan dan kepentingan bagi mereka.
Pada  saat  ini  banyaknya  atau  sekelompok  orang  dengan “jabatannya”  yang  dimilikinya  mempergunakan  kekuasaannya
mengambil
kesempatan serta “membodohi” orang- orang/penduduk/warga  masyarakat  pemilik  tanah  yang  tidak memiliki pengetahuan dan tidak mengenal tentang suatu ketentuan peraturan  tanah  yang  diciptakan  oleh  negara.  “Jabatan”  menjadi modal mendapatkan surat keterangan pemilikan tanah secara tidak sah untuk
kemudian menyatakan kepada
orang- orang/penduduk/warga  masyarakat  pemilik  tanah  dan  tidak memiliki  suatu  surat  kepemilikan  tanah    juga    tidak  memiliki pengetahuan  dan  tidak  mengenal  tentang  suatu  ketentuan  tentang peraturan  tanah,  bahwa  tanah-tanah  yang  dimiliki  orang- orang/penduduk/warga  masyarakat,  adalah  milik  mereka  dengan menunjukkan surat tanda kepemilikan tanah yang didapatnya secara
tidak sah (karena jabatannya),
dipastikan orang- orang/penduduk/warga masyarakat merasa bahwa pejabat tersebut dipihak yang benar karena pemilikan tanahnya dibuktikan dengan surat kepemikikan tanah yang diterbitkan oleh negara, sedangkan mereka  (orang-orang/penduduk/warga  masyarakat)  pemilik  tanah menerima warisan tanah secara turun temurun dari nenek moyang dari  semenjak  negara  ini  belum  merdeka,  mereka  tidak  pernah sekalipun  mempunyai  atau  memiliki  surat  keterangan  pemilikan tanah  juga  tidak  mengenal  peraturan  tanah,  tidak  berminat  untuk memiliki  surat  keterangan  pemilikan  tanah.    Timbul  suatu pertanyaan, bagaimana nasib mereka ini untuk selanjutnya ?
Apakah  fenomena  ini  akan  berlanjut  ditengah-tengah masyarakat kita yang disebut sudah “merdeka”. Penjajahan sudah tidak  berkuasa  lagi,  bangsa  Indonesia  sudah  berjuang  mengusir penjajah, kemerdekaan sudah kita raih namun mengapa masyarakat ini  masih  dijajah  oleh  bangsa  sendiri  dengan  jabatannya  melalui kekuatan  kelompok-kelompok,  organisasi-organisasi,  atau  partai- partai politik di negara ini.
Seandainya saja negara melalui aparatnya dapat merangkul dan  mengayomi,  mencerahkan  pikiran  masyarakat  untuk menjelaskan betapa pentingnya pendaftaran tanah bagi masyarakat
karena  sasarannya  adalah  untuk  kejelasan  dan  bukti  otentik pemilikan  tanah  secara  sah,  terang,  legal,  sempurna,  dan    pasti, dengan  melaksanakan  serta  melakukannya  akan  menciptakan jaminan  dan  keamanan,  keselamatan  serta  ketenangan  memiliki tanah, terjaga dan terlindungi dari orang-orang yang berkeinginan dan berniat untuk merampas hak atas tanah masyarakat.
Pasal 13 menyatakan:
Ketika  tanah-tanah  didaftarkan  dan  dilakukan  permulaan kali  atau  mula-mula  didaftarkan  maka  tanah-tanah  tersebut didaftarkan  secara  bersama-sama  atau  keseluruhan,  sekalian  serta selakigus  melingkupi  seluruh  objek  tanah-tanah  yang  akan didaftarkan    terletak  atau  terdapat  di  suatu  pedesaan  dan  di kampung-kampung  atau  di  suatu  daerah.  Pelaksanaan  ini  adalah daya  dan  upaya  serta  inisiatif  dari  negara  yang  telah  didasarkan dengan    suatu  agenda  atau  jadwal  kegiatan  operasi  yang  telah ditentukan  dalam  masa  yang  lama  atau  pertahun,  karena  setiap penyusunan  rencana  belanja  negara,  telah  dimasukkan  atau diprogramkan  adanya  alokasi  dana/biaya  untuk  pelaksanaan pendaftaran tanah guna untuk membantu seluruh masyarakat yang memiliki  tanah,  terutama  masyarakat  yang  ekonomi  lemah  atau kurang  mampu,  dengan  adanya  dana  atau  biaya  yang  disediakan
oleh  negara  maka  tanah-tanah  yang  didaftarkan  oleh  masyarakat dipastikan  didaftarkan  secara  gratis  tidak  dibebankan  biaya  serta tidak dipersulit.
Pemilihan  daerah  yang  tanah-tanahnya  akan  didaftarkan dipilih dan ditentukan  negara.   Tanah-tanah  akan didaftarkan itu yaitu tanah dimiliki penduduk/warga dalam satu kawasan  dan lahan yang akan didaftarkan tersebut adalah atas permintaan masyarakat tersebut  kepada  Kepala  BPN,  jika  permohonan  dan  permintaan mereka dikabulkan, maka Kepala BPN akan mengumumkan kepada masyarakat  bahwa  permintaan/permohonan  mereka  dikabulkan, kemudian  seluruh  masyarakat  yang  mempunyai  keinginan  untuk tanahnya didaftarkan diperbolehkan tanah-tanah mereka didaftarkan secara  berkelompok  dan  beramai-ramai  atau  boleh  juga  secara perseorangan  atau  pribadi-pribadi  serta  dapat  didaftarkan  oleh seseorang sebagai penanggung jawab atau dikuasakan terhadap hak- hak tanah tersebut (secara sporadik).
Pendapat dari A.P. Parlindungan mengemukakan:
Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  menurut  asas specialitas , yaitu tanah-tanah yang akan didaftarkan tersebut  itu mesti dan  wajib  diketahui  keberadaan  tanahnya,  dan  dipastikan ada  tanahnya,  disamping  itu  juga  menganut  asas publisitas, yaitu  dimana adanya suatu cara keterbukaan yang dimiliki oleh kantor pertanahan untuk memberikan peluang
untuk siapa saja yang berkeinginan melihat hak atas tanah seseorang  mengenai  panjang  dan  lebarnya  serta  tanah tersebut milik siapa, juga apakah ada yang membebani hak tanah itu. Asas negatif yaitu jika seseorang tanahnya telah didaftarkan  dengan  miliknya  belum  tentu  pasti  tanah  ini adalah  miliknya  ada  kemungkinan  lahan  itu  dimiliki seseorang,    dibuktikan  melalui  jalur  hukum.  (A.P. Parlindungan, 1984:61).
Berdasarkan  sifat  kepemilikan  sertifikat  hak  atas  tanah terdiri dari :
1) Sertifikat hak milik (HM);
2) Sertifikat hak guna bangunan (HGB);
3) Sertifikat guna usaha (HGU);
4) Sertifikat hak pakai;
5) Sertifikat hak milik satuan rumah susun;
6) Sertifikat hak pengelolaan;
Sertifikat hak tanah Wakaf.

## 3. Tujuan Pendaftaran Tanah
Jika  diamati  bunyi  Pasal  19  UUPA  No.  5  Tahun  1960 dapatlah  diketahui  tujuan  dari  pendaftaran  tanah  yaitu:  untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk menjamin kepastian hukum tersebut maka UUPA No. 5 Tahun 1960 kewajiban negara secara aktif dan berkesinambungan melakukan kegiatan pendaftaran
tanah, terhadap tanah-tanah  dimiliki atau kepunyaan masyarakat di Bumi Nusantara ini. Kegiatan ini adalah demi kepentingan  negara dan  rakyat,  dimana  pelaksanaannya  dilakukan  pihak  pemerintah menggunakan sistem penyampaian  penjelasan peraturan  terhadap warga/penduduk  agar  mengetahui  betapa  bermanfaatnya  kegiatan ini  dan  masyarakat  juga  harus  mengetahui  bahwa  kegiatan  yang dilaksanakan  negara  ini  adalah  bersifat  gratis  atau  tanpa  ada pengutipan biaya karena negara telah menyiapkan dana pelaksanaan kegiatan  tersebut  melalui  proyek  nasional  (PRONA).  Kegiatan pendaftaran  tanah  ini  ada  dua  cara,  pertama  adalah  inisiatif  dari pemerintah  (lempar  bola)  dan  yang  kedua  adalah  inisiatif pendaftaran tanah adalah dari masyarakat (jemput bola).
Sisi lain dimana masyarakat (perdaerah, perkelompok) dapat mengajukan  keinginan  mereka  kepada  pemerintah  untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara langsung tanpa menunggu pelaksanaan  dari  pemerintah,  demi  kepentingan  rakyat  banyak karena  hasil  dari  kegiatan  ini    akan  terciptanya  suatu  kepastian hukum dibidang pertanahan hal ini untuk memudahkan kepemilikan dan  pembuktian    tanah  seseorang.  Masalah  yang  sangat  rawan dikehidupan    masyarakat  Indonesia  adalah  masalah  tanah, persengketan  tanah  sering  terjadi  di  tengah–tengah  pergaulan
Universitas Dharmawangsa
masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal yang mengganggu ketenangan dalam suatu daerah.
Pendaftaran  tanah  adalah  salah  satu  upaya  untuk menghindari terjadinya sengketa tanah.
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  ini  adalah  proyek  nasioanl  yang setiap tahun diselenggarakan oleh pemerintah terhadap tanah-tanah masyarakat  diseluruh  Indonesia,  sebagai  suatu  kewajiban  untuk pelaksanaannya bagi seluruh masyarakat untuk menjamin kepastian hukum.  Ada  suatu  imbauan  dari  pemerintah  dalam  rangka pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  yaitu  masyarakat  jangan mengharapkan panitia pendaftaran tanah untuk datang mensurvey tanah-tanah  masyarakat  yang  belum  didaftarkan  untuk  kemudian tanah-tanah tersebut didaftarkan demi menjamin kepastian hukum, tetapi  masyarakat  boleh  dengan  inisiatip  sendiri  mengumpulkan orang-orang  atau  penduduk  yang    tanahnya  belum  mempunyai sertifikat  serta  menyiapkan  surat-surat  atau  alas  hak  dari kepemilikan  dari  tanah-tanah  tersebut,  kemudian  mengajukan kepada  Kantor  Badan  Pertanahan  setempat  agar  tanah-tanah tersebut disertifikatkan.
Sertfikat  adalah  merupakan  dokumen  yang  sah  atas pemilikan  tanah yang dibenarkan dan diperkenankan menjadi bukti
yang  pasti  dan  jelas.  Sering  kali  terjadi  apa  yang  dinamakan pembatalan  sertifikat  karena  berbagai  alasan,  misalnya  dengan alasan sertifikat asli atau palsu, maka untuk  adanya jaminan yang pasti dalam ketetapan  hukum perlu adanya pengamanan  /penjagaan hukum  yang  jelas  kepada  semua  pemilik  sertifikat  terhadap tindakan–tindakan pemalsuan sertifikat  tanah. Untuk memperoleh kejelasan    suatu  peraturan  bagi  pemilik  maka  tanah  itu    harus didaftarkan.
Dalam peraturan tanah ada dua bentuk   sertifikat, pertama, sertifikat  kepemilikan  lahan, kedua ( hipotik  /  credietverband ).
Kewajiban serta keharusan untuk didaftarkannya tanah  disegenap Bumi  Nusantara,  serta  dibagikannya  sertifikat  menjadi  suatu keterangan  pengesahan  pemilikan  tanah  menjadi  perangkat  yang legal, sah dan pasti. Sertifikat kepemilikan  lahan  sesuatu perangkat data fakta kebenaran  yang sah tentang kepunyaan lahan  seseorang.
Apabila  seseorang/badan  hukum  hendak  membeli  tanah dengan sesuatu hak (hak milik),  yang sangat penting diperhatikan dan  diperiksa  ialah  siapa  pemiliknya  atau  kepunyaan  siapa  tanah yang  akan  di  jual,  berapa  luas  tanahnya,  berbatas  dengan  siapa kemudian  dimana  keberadaannya  dan  apa  bentuk    alas  hak kepemilikan tanah tersebut. Sebelum transaksi sebidang tanah harus
diperhatikan hal–hal yang disebutkan diatas agar dikemudian hari jangan terjadi persengketaan tanah.
Kepemilikan  (milik)  atas  tanah  yang  biasanya  diwariskan secara  turun–temurun,  adalah  hak  yang  paling  tinggi  dan  kuat, melebihi  penguasaan  kepemilikannya  dibanding  hak-hak  tanah yang lain  dan hak tanah boleh dimiliki oleh siapa saja, dan harus mematuhi aturan Pasal 6. Hak atas tanah ini bisa berpindah secara otomatis  kepada  ahli  warisnya  atau  berpindah  dengan  perbuatan sengaja kepada orang lain yang bukan ahli warisnya.
Pasal  1  ayat  (1)  PP.  No.  24  Tahun  1997  adalah  tugas  ini ditunjukan  kepada  penguasa  negara,  sebaliknya  pendaftaran  yang dimakasud  Pasal  23    yaitu  pendaftaran  hak  milik,  Pasal  32  yaitu pendaftaran hak guna usaha dan Pasal 38 UUPA yaitu pendaftaran hak  guna bangunan,  pendaftaran hak  ditunjukan  terhadap    semua pemilik tanah, supaya   hak  mereka mendapat  kejelasan peraturan dengan  pengertian  guna    kebutuhan  jaminan  kepemilikan  tanah terhadap pemiliknya
Seluruh  ketetapan peraturan-peraturan tersebut menjelaskan dan menegaskan  bahwa pendaftaran tanah yang dilaksanakan para pemilik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan satuan rumah susun dan hak–hak lain agar menjadikan  kepastian hukum
bagi  mereka  sendiri,  juga  pendaftaran  tanah  adalah  menjadi perangkat alat bukti yang pasti serta kepastian  semua pertukaran, pembebanan dan hilang atau musnahnya  hak tanah itu, akibatnya bakal  mendatangkan/menerbitkan  permasalahan hukum bila tidak dilakukan pendaftaran tanah.
Kepastain hukum yang dimaksud disini adalah :
a. Kejelasan  tentang    masyarakat/pribadi  maupun kelompok/organisasi sebagai pemilik tanah;
b. Kejelasan  tentang    domisili,  batasan–batasan  juga luasnya tanah.
Pendapat  pakar  hukum  tanah    disebutkan  sasaran  dan maksud  pendataan, pencatatan dan registrasi adalah, guna kejelasan kepemilikan, kepunyaan seseorang, di samping untuk pengelakkan perselisihan atau bentrokan   perbatasan dan juga untuk penentuan biaya fiskal
a. Kejelasan kepemilikan seseorang;
melaksanakan      pendataan  tanah,  maka  bukti kepemilikan tanah semakin pasti
b. Pengelakkan perselisihan batas wilayah;
Ketika  pemilik  melakukan/melaksanakan  pendataan tanahnya  secara  jelas,  dipastikan  tidak  akan
menciptakan/menimbulkan perselisihan mengenai batas- batas  wilayah,  data  yang  pasti  dan  jelas  akan menghasilkan kepastian luasnya tanah;
c. Penentuan biaya fiskal;
d. Penentuan  biaya  fiskal  dihitung  atau  ditaksir  berapa banyaknya  tanah  yang  dimiliki  maka  berdasarkan hitungan  dan  taksiran  itulah  ditentukan  berapa banyaknya  biaya  fiskal  yang  harus  dibayar  pemilik tanah.  Pendaftaran  memberikan  pengertian  penjelasan mendalam    berita  yang  pasti  tentang  tanah  yaitu penggunaanya, kegunaannya dan bagaimana agar tanah itu  bermanfaat  serta  keadaan  bangunan  yang  didirikan harganya,  juga  harga  tanahnya,  dan  penentuan  biaya fiskal
Apa–apa  yang  dapat  dilakukan  oleh  sertifikat  hak  atas  tanah?
Adalah:
1. Jenis Hak :
Penerbitan suatu sertifikat, dapat dilihat suatu ketentuan di dalamnya apakah jenis haknya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,  hak  pakai  atau  hak  pengelolaan  kapan  perizinan
dimulainya hak  tersebut dan sampai selesai perizinannya  (selain untuk hak milik) juga satuan rumah susun.
2. Pemegang hak :
Setiap hak  atas tanah tercantum nama pemegang, pemilik tanah yang sah. Jika pemilik tanah meninggal dunia, tanah ini akan jatuh kepada ahli warisnya atau terjadi transaksi (jual-beli) tanah- tanah ini kepada pahak  lain maka pewaris akan menempati dalam sertifikat atau nama pembeli  yang baru akan menggantikan nama pemegang  hak  terdahulu,  peralihan  ini  mewajibkan  bagi  pemilik yang  baru  untuk  mendaftarkannya  kembali  sesuai  dengan  nama pemilik setelah terjadinya peralihan hak tersebut.
Pasal 36 PP. No.24 Tahun 1997 maksudnya menyatakan :
(1) Pengarsipan  bukti  pendaftaran  tanah  dikerjakan  jika seandainya  adanya  suatu    peralihan  bukti  fisik  atau  bukti secara  hukum  dari  benda  pendaftaram  tanah  yang  sudah didaftar.
(2) Pemilik tanah yang berkepentingan hendaklah mencantumkan peralihan ke kantor pertanahan.
Yang  tidak  termasuk  peralihan/pemindahan  hak  adalah  warisan
tanpa wasiat ( ab intestate ).
3. Penjelasan wujud mengenai tanah
Dalam  sertifikat  termuat  surat  ukur,  di  dalam  surat  ukur tertera mengenai ukuran besarnya tanah. Lain dari pada itu akan  diperlihatkan  wujud  dari  tanah  tersebut,  bagaimana wujudnya  empat persegi panjangkah atau berbentuk huruf L  dan  sebagainya.  Disini  juga  dijelaskan  letak  dan  batas– batas, keadaan tanah berawa–rawa, bergunung–gunung atau curam.
4. Beban di atas tanah;
yang dimaksud beban adalah apakah di atas tanah–tanah ini ada beban hak sewa, atau hak guna bangunan juga apakah tanah–tanah ini sedang dikuasai sebuah hak sebagai jaminan peminjaman uang (hutang) serta adanya catatan penyitaan
5. Kejadian hukum terhadap tanah;
Catatan  tentang  kejadian hukum  yang  terjadi semua  harus dibuat  di  dalam  sertifikat  tanah  misalnya  perwakafan,  pewarisan, pertukaran  penghibahan,  pemasukan  atau  investasi  ke    sebuah perusahaan, atau penyitaan tanah dan begitu pula penghapusanya.

## 4. Tugas – Tugas Lain Dari Pendaftaran Tanah
Pasal 19 ayat (2) UUPA No.5 Tahun 1960 menjelaskan:
Suatu  kegiatan  dimana  dilaksanakannya  pengukuran  hak- hak  tanah  yang  akan/sudah  didaftarkan,  kemudian  adanya pemetaan  untuk  mengetahui  lokasi  keberadaan  tanah  juga
dibuat  buku tanah yaitu memuat kumpulan mengenai tanah- tanah yang telah didaftarkan. Mendaftarkan hak-hak tanah yang  dalam  proses  permohonan  untuk  membuat  sertifikat maupun  membuat  sertifikat  baru  apabila  terjadi  suatu peralihan hak tanah. Pada akhirnya menyerahkan sertifikat- sertifikat tersebut kepada pemilik atau empunya tanah untuk bukti  kejelasan  kepemilikan  tanah.  Daftar  tanah  adalah dokumen dalam bentuk yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran.
Pasal 1 ayat (17) PP. No.24 Tahun 1997: surat ukur adalah dokumen yang  memuat  data  fisik  suatu  bidang  tanah  dalam  bentuk peta dan uraian.
Maksud Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) adalah seseorang dari instansi  pemerintah  maupun  swasta  yang  mengikuti  ujian  untuk menjadi  seorang  PPAT  yaitu  seseorang    PPAT  yang  mempunyai kuasa mengeluarkan surat-surat tanah tersendiri dan hak kuasanya tersebut  ditetapkan  oleh  undang-undang,  mereka  berfungsi  guna meladeni  masyarakat  banyak    atau  aktifitas  tertentu.      PPAT diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Menteri  Negara  Agraria/Kepala BPN.  keberadaan mereka sangat dibutuhkan masyarakat terutama masyarakat di dusun-dusun atau kampung-kampung yang terisolir dari  kota  besar,  sering  terjadi  di  masyarakat  tersebut  dimana banyaknya  kasus-kasus  pengambilan/penyerobotan  tanah  oleh peguasa atau kelompok ekonomi kuat yang membodohi masyarakat yang  tidak  mengerti  hukum  dan  tidak  memiliki/mempunyai keterangan atau alas hak kepemilikan tanah. Peguasa atau kelompok
ekonomi kuat dengan bermodalkan sertifikat yang mereka dapatkan secara  mudah,  kemudian  menyatakan  bahwa  tanah-tanah  yang dimiliki oleh masyarakat desa (tidak mempunyai sertifikat) adalah kepunyaan  mereka  dengan  memperlihatkan  bukti  sertifikat  yang mereka miliki. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah atau keengganan untuk mengurus surat- surat kepemilikan tanah juga tidak mendukungnya faktor ekonomi maka keadaan ini  berlangsung berpuluh-puluh tahun, turun temurun pemilikan  tanah  tersebut  tidak  memiliki  suatu  surat  tanah  yang berkekuatan  hukum.  Sebenarnya    pemerintah  telah  berupaya menugaskan PPAT ataupun PPAT sementara ke daerah-daerah yang jauh  dari  kota  agar  masyarakat  melaksanakan  pendaftaran  tanah, guna memperjelas kepemilikan tanah mereka serta menghindarkan sengketa  tanah.  PPAT  sementara    yaitu  pemegang  jabatan pemerintahan, yang dimaksud  pejabat pemerintahan adalah lurah, camat–camat setempat yang ditugaskan pada suatu daerah. Untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya  surat- surat  tanah  (sertifikat),  jalan  terbaik  dan  terpuji  pemerintah memerintahkan  kepada  PPAT  ataupun  PPAT  sementara  untuk merangkul  dan  mengajak  masyarakat  yang  belum  memiliki  surat tanah dengan cara mengadakan pertemuan disuatu tempat misalnya kantor lurah ataupun camat untuk menyadarkan dan membicarakan agar  mendaftarkan  tanah-tanah  mereka  demi  kejelasan  hak kepemilikannya.

## 5. Kesimpulan
6. Tanah adalah permukaam bumi  yang paling atas, manusia harus hidup di atas tanah dan kebutuhan atas tanah adalah yang  sangat  vital,  keterdekatan  dengan  tanah  sangat  erat sekali,  dijadikan  sebagai  tempat  tinggal,  tempat  mencari
nafkah  bagi  manusia.  Setiap  manusia  memerlukan  tanah untuk  kehidupan  sehari–hari,  bahkan  pada  saat  matipun manusia masih memerlukan tanah. Berkembangnya manusia di  muka  bumi  ini,  lama  kelamaan  keberadaan  tanah bertambah    sedikit,  menjadi  sempit  dengan  berjalannya waktu  bertambahnya  manusia  memenuhi  bumi  ini.  Pada kenyataannya  keberadaan  tanah  tersebut  tetap  jumlahnya dan  banyaknya,  namun  keberadaan  manusia  yang bertambah-bertambah  (kepadatan  penduduk)  menjadikan tanah  tempat hunian manusia  (masyarakat) menjadi sedikit. Tanah  adalah  permukaam  bumi  yang  paling  atas,  ikatan individu-individu dengan tanah sangat erat sekali, dijadikan seperti  kawasan  pemukiman    dan  tempat  mencari  nafkah bagi  manusia.  Setiap  manusia  memerlukan  tanah  untuk kehidupan sehari–hari, bahkan pada saat matipun manusia masih  memerlukan  tanah.  Kehadiran  zaman  reformasi  ini, pemerintah  telah  merombak-merevisi  dan  mereformasi beberapa  peraturan-peraturan  dibidang  hukum  tanah. Kebijakan  yang  dibuat  olah  pemerintah  adalah  jabaran- jabaran untuk selanjutnya  dari ketentauan–ketentuan UUPA yang mengatur secara pokok–pokoknya saja, dan kegunaan
ketentuan-ketentuan dari isi peraturan-peraturan pertanahan itu adalah untuk melaksanakan prinsip–prinsip dasar hukum pertahanan  yang  berlaku  dan  hidup  di  seluruh  Indonesia sebagai  hukum  pertanahan  yang  bersifat  autentik  untuk mengatur  masyarakat  maupun  organisasi/perkumpulan sosial  menuju  kemakmuran  dan  keadilan.  Salah  satu kebijakan pemerintah dibidang pertanahan yaitu dibentuknya  PP.  No.  24  Tahun  1997.  Landasan  peraturan mengenai  pengaturan tentang peraktik  pendaftaran tanah di Indonesia  termuat    dan  telah  ditetapkan  sebagai  dasar pendaftaran tanah, tujuan dari pendaftaran tanah yaitu: untuk menjamin  adanya  kepastian  hukum  dan  untuk  menjamin kepastian hukum tersebut maka UUPA No. 5 Tahun 1960 mewajibkan  pemerintah agar melakukan pendaftaran  tanah diseluruh wilayah  Republik Indonesia, karena pelaksanaan pendaftaran tanah akan terciptanya suatu jaminan peraturan dibidang  pertanahan    hal  ini  untuk  memudahkan kepemilikan dan pembuktian terhadap  hak–hak  atas tanah seseorang.
7. Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  ini  adalah  proyek  nasioanl yang setiap tahun diselenggarakan oleh pemerintah terhadap
tanah-tanah masyarakat diseluruh Indonesia, sebagai suatu kewajiban  untuk  pelaksanaannya  bagi  seluruh  masyarakat untuk menjamin kepastian hukum. Ada suatu imbauan dari pemerintah  dalam  rangka  pelaksanaan  pendaftaran  tanah, yaitu masyarakat jangan mengharapkan panitia pendaftaran tanah untuk datang mensurvey tanah-tanah masyarakat yang belum  didaftarkan  untuk  kemudian  tanah-tanah  tersebut didaftarkan  demi  menjamin  kepastian  hukum,  tetapi masyarakat  boleh  dengan  inisiatip  sendiri  mengumpulkan orang-orang  atau  penduduk  yang    tanahnya  belum mempunyai sertifikat serta menyiapkan surat-surat atau alas hak  dari  kepemilikan  dari  tanah-tanah  tersebut,  kemudian mengajukan kepada Kantor Badan Pertanahan setempat agar tanah-tanah tersebut
disertifikatkan. Kurangnya pengetahuan  tentang  peraturan  yang  telah  dibentuk  oleh pemerintah  atau  keengganan  untuk  mengurus  surat-surat kepemilikan  tanah  juga  tidak  mendukungnya  faktor ekonomi  maka  keadaan  ini    berlangsung  berpuluh-puluh tahun,  turun  temurun  pemilikan  tanah  tersebut  tidak memiliki suatu surat tanah yang berkekuatan hukum.
8. Pada  saat  ini  banyaknya  atau  sekelompok  orang  dengan “jabatannya” yang dimilikinya mempergunakan
kekuasaannya  mengambil  kesempatan  serta  membodohi orang-orang/penduduk/warga  masyarakat  pemilik  tanah yang  tidak  memiliki  pengetahuan  dan  tidak  mengenal tentang  suatu  ketentuan    peraturan  tanah  yang  diciptakan oleh  negara.  “Jabatannya”  menjadi  modal  mendapatkan surat  keterangan  pemilikan  tanah  secara  tidak  sah  untuk kemudian menyatakan kepada orang-orang/penduduk/warga masyarakat  pemilik  tanah  dan  tidak  memiliki  suatu  surat kepemilikan  tanah    juga    tidak  memiliki  pengetahuan  dan tidak  mengenal  tentang  suatu  ketentuan  tentang  peraturan tanah,  bahwa  tanah-tanah  yang  dimiliki  orang- orang/penduduk/warga  masyarakat,  adalah  milik  mereka dengan  menunjukkan  surat  tanda  kepemilikan  tanah  yang didapatnya secara tidak sah (karena jabatannya), dipastikan orang-orang/penduduk/warga  masyarakat  merasa  bahwa pejabat  tersebut  dipihak  yang  benar  karena  pemilikan tanahnya dibuktikan dengan surat kepemikikan tanah yang diterbitkan  oleh  negara,  sedangkan  mereka  (orang- orang/penduduk/warga masyarakat) pemilik tanah menerima  warisan  tanah  secara  turun  temurun  dari  nenek moyang  mereka  tidak  pernah  sekalipun  mempunyai  atau memiliki  surat  keterangan  pemilikan  tanah.  Timbul  suatu pertanyaan, bagaimana nasib mereka ini untuk selanjutnya ? Seandainya saja negara melalui aparatnya dapat merangkul dan  mengayomi,  mencerahkan  pikiran  masyarakat  untuk menjelaskan  betapa  pentingnya  pendaftaran  tanah  bagi masyarakat  karena  sasarannya  adalah  untuk  kejelasan  dan bukti  otentik  pemilikan  tanah  secara  sah,  terang,  legal, sempurna,  dan    pasti,  dengan  melaksanakan  serta melakukannya  akan  menciptakan  jaminan  dan  keamanan, keselamatan  serta  ketenangan  memiliki  tanah,  terjaga  dan
Universitas Dharmawangsa
terlindungi dari orang-orang yang berkeinginan dan berniat untuk merampas hak atas tanah masyarakat.
Universitas Dharmawangsa

## Daftar Pustaka
Nasution, H. Chairuddin K. Inti Sari Hukum Agraris II. Medan: Fak.
Hukum UISU 1985.
Parlindungan,  A.P. Komentar  Atas  Undang – Undang  Pokok
Agraria, Cet. Ke. Tiga Bandung: Alumni, 1984.
______ Pendaftaran Tanah di Indonesia , Bandung: Mandar Maju
1990.
Salindeho,  Jhon, Masalah  Tanah  Dalam  Pembangunan, Jakarta:
Sinar Grafika, 1987.
Sutedi,  Adrian, Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya,
Jakarta: Sinar Grafika 2009.

## Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria Tahun 1960 No. 5, L.N Republik Indonesia No. 104
- Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  1963  Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai
Hak Milik Atas Tanah
Peraturan  Pemerintah  Republik    Indonesia  No.  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah