## KEDUDUKAN SYARIAT ISLAM DALAM TATA NEGARA INDONESIA

## Ali
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: aliamannabila@yahoo.co.id
Abstract. The implementation of Sharia in Aceh was based on a people view of life in Aceh who believes their existence cannot be separated from the Allah guidance. In fact, Islamic Sharia is already implemented in Aceh since  the Kingdom  of Aceh  Darussalam, as  evidenced  by the presence  of various manuscripts  focusing  on Islam. Legally, it  is recognized in Indonesia in Article 29 UUD 1945 as wells as in the Central Government through Act No. 44 of 1999 and Act 11 of 2006. Academically, although the imposition of Sharia in Aceh is based on civil law, but it cannot be denied that in the application process of common law also plays an important role.
Kata Kunci: Syariat Islam, wewenang, qanun, lex spesialis, agama, jinayat, civil law, common law.

## Pendahuluan
Menurut  Husni Jalil,  salah  satu  kendala  utama  pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  adalah adanya ketentuan yang membatasi wewenang Pemerintah Aceh dalam mengeluarkan Qanun atau Peraturan  Gubernur.  Qanun  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  Peraturan Daerah/Qanun  lain  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Husni Jalil mengacu pada  ketentuan  dalam  UU  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  UU  ini ditentukan  bahwa  Peraturan  Daerah  (Qanun)  dapat  memuat  ancaman  pidana  kurungan  paling lama  enam  bulan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah) dengan  atau  tidak  merampas  barang  tertentu  untuk  daerah,  kecuali  jika  ditentukan  lain  dalam peraturan perundang-undangan. 1
Atas dasar itu, Husni Jalil menyatakan bahwa sekiranya qanun tentang jinayah yang berisi hukuman rajam dan cambuk diterapkan, akan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 1 tahun 1946 jo UU No. 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  sebagai  hukum  positif  Indonesia.  Dengan  demikian,  Pemerintah  dapat membatalkan Qanun/Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Presiden atau mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap Qanun tersebut. 2
Jika  memang  demikian  adanya,  mengapa  pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh    tampaknya terus berjalan tanpa hambatan berarti? Tulisan ini akan menggambarkan  bagaimana kedudukan Syariat  Islam  di  dalam  tata  negara  Indonesia  melalui empat pendekatan yaitu  pendekatan filosofis,  sosiologis,  yuridis,  dan  akademis. Ketiga  pendekatan  ini  sering  digunakan  untuk menjelaskan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

## Landasan Filosofis
Dasar  filosofis  pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  adalah  pandangan  hidup  masyarakat Aceh  yang meyakini keberadaannya di bumi ini tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan oleh
1 Husni Jalil ,  “Penerapan  Syariat  Islam  dalam  Kerangka  Otonomi  Khusus  Aceh”, Orasi  Ilmiah pada  Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke-47 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 11 Oktober 2010.
2 Ibid.
Allah  SWT.    Dalam  ketatanegaraan  Indonesia,  pandangan  hidup  tersebut  dituangkan  ke  dalam sila pertama Pancasila: ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bismar Siregar menyatakan, ” Telah tegas disebutkan  bahwa  berdasarkan  Tap  MPRS/XX/1966,  ditetapkan  Pancasila  sebagai  sumber  dari segala  sumber  hukum,  telah  tegas  pula  disepakati    bahwa  bangsa  dan  Negara  merdeka  bukan hanya atas jasa dan perjuangan  manusia, melainkan yang menentukan adalah Allah. …Pancasila yang terdiri atas sila pertama tauhid, empat sila lainnya muamalat, dijadikan sumber dari segala sumber hukum, sesuai dengan Syariat. 3
Penentuan  pemidanaan  di  Negara  Pancasila  seyogyanya  juga  harus  memerhatikan  nilai agama.  Sahetapy menyatakan bahwa  pemidanaan    dalam  perspektif  Pancasila antara  lain haruslah  berorientasi  pada  prinsip  pengakuan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan.  Wujud pemidanaan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  keyakinan  agama  manapun  yang  dianut  oleh masyarakat  Indonesia.  Pemidanaan  harus  diarahkan  pada  penyadaran  iman  dari  terpidana  agar bertobat  dan  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  taat.  Jadi  pemidanaan  harus  berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan menstranformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius. 4
Dari sudut pandang ini, sesungguhnya sanksi-sanksi pidana dalam hukum yang dianut dan hidup  dalam  masyarakat,  termasuk  fikih,  lebih  memenuhi  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia sendiri dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disadari para ahli hukum sebagai  warisan  kolonial  Belanda.  Contoh,  secara  umum,  definisi  zina  dalam  KUHP  adalah hubungan  seksual  di  luar  nikah,  tetapi  dilakukan  oleh  pasangan,  yang  salah  satu  atau  kedua- duanya  terikat  perkawinan  dengan  orang  lain.  Dengan  demikian,  menurut  KUHP,  hubungan seksual  di  luar  nikah  antara  dua  orang  yang  tidak  terikat  perkawinan — misalnya  pasangan kumpul kebo — bukanlahlah perzinahan. Menurut Yusril Ihza Mahendra, definisi ini jelas sekali dipengaruhi  oleh  hukum  Kanonik  Gereja  Katolik.  Ini    nampak  tidak  sejalan  dengan  kesadaran hukum  masyarakat  Indonesia  yang  secara  umum  mengakui  bahwa  hubungan  di  luar  nikah walaupun tanpa terikat dengan perkawinan adalah juga dikatakan perzinahan. 5

## Landasan Sosiologis
Secara sosiologis, sebelum kemerdekaan, banyak wilayah Nusantara sudah melaksanakan Syariat Islam bahkan secara legal formal. Dikatakan demikian karena ditemukan naskah undang- undang dari beberapa kerajaan Islam Nusantara yang diadopsi dari fikih. Yang paling tua adalah Undang-Undang  Melaka 6 yang  berlaku  di Kesultanan  Melaka.  Menurut  Jamil  Mukmin, 7 Undang-undang Melaka telah mempengaruhi kerajaan-kerajaan  Islam di Nusantara abad ke-16, 17,  dan  18. Undang-undang  ini  tersebar  luas  ke  daerah  taklukan  Melaka  di  wilayah  Indonesia sekarang.  Undang-undang Simbur  Cahaya pada  masa  Ratu  Simehun  (1639-1650M)  di Kesultanan  Palembang,  Undang-undang  Riau  pada  masa  Sultan  Sulaiman  (1722-1730), Papakem Cirebon (Pedoman Cirebon) dan Surya Alam diyakini berasal dari Kesultanan Demak
3 Bismar Siregar “Pembaruan Hukum Pidana Naional dan prospek Hukum Islam di Dalamnya” dalam Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1991) h.  155-171.
4 J.E.,  Sahetapy, Suatu  Studi  Khusus  Mengenai  Ancaman  Pidana  Mati  Terhadap  Pembunuhan  Berencana, (Jakarta Rajawali Pers,  1982), h. 284.
5 Yusril Ihza Mahenrda, “Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia”.
6 Menurut  Liaw  Yock  Fang,  Undang-Undang  Melaka  ini  ditulis  pada  masa  Sultan  Muhammad  Syah  (1424- 1444) dan selesai pada masa Muzaffar Syah (1445-1458). Liaw Yock Fang, Undang-Undang Melaka (The Laws of Melaka (Hague: Koninklijk Instituut voor Tal, Land En Volkenkunde, 1976), hlm. 38.
7 Mohd.  Jamil  Mukmin, Melaka  Pusat  Penyebaran  Islam  di  Nusantara (Kuala  Lumpur:  Murni  Interprise, 1994), hlm. 25.
abad  ke-16  yang  dipengaruhi  oleh  Undang-undang  Melaka.    seperti  Riau,  ,  Patani. Pada  masa Kesultanan Aceh, Adat Aceh, Adat Mahkota Alam, Kanun Mahkota Alam ataupun Kanun al-Asyi yang  disusun  pada  masa  Sultan Iskandar  Muda  (1607-1636)  banyak  dipengaruhi  oleh  Undang- undang Melaka.
Sebagai  daerah  yang    pernah  menjadi  sebuah  kerajaan  besar,  Aceh  mempunyai  tatanan hukum  untuk  mengatur  kehidupan  dalam  masyarakat.  Aturan  tersebut  adalah  Syariat  Islam. Banyak  kata-kata  hikmah  atau  pepatah-petitih  menunjukkan  hal  tersebut,  misalnya Adat  ngon hukom lage zat ngon sifeut yang mengandung pengertian bahwa gerak gerik perilaku keseharian masyarakat Aceh, yang kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi adat, tidak terlepas dari  napas  Syariat  Islam.  Pepatah  lain  adalah: Adat  bak  Po  Teumereuhom,  Hukom  bak  Syiah Kuala,  Kanun  bak  Putro  Phang,  Reusam  bak  Laksamana, yang  menunjukkan  pelaksanaan Syariat  Islam  di  Aceh  sudah  sampai  pada  tingkat  menjadikannya  hukum  positif  dan  kemudian menjadi  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat. Bahkan  ada  dokumen  tertulis  Qanun  Syarak Kerajaan Aceh  pada masa Sultan Alauddin Mansur Syah pada tahun 1270 H dan Qanun Al-Asyi Ahlul  Sunnah  wal  Jamaah  (Qanun    Meukuta  Alam.    Sultan  Iskandar  Muda)  yang  ditulis  pada tahun 1310 H.
Dengan demikian, Syariat Islam adalah hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat Aceh sejak masa Kesultanan Aceh. Sebelum kedatangan Belanda ke nusantara, masyarakat Aceh sudah berhukum dengan hukum Syariat, namun kedatangan Belanda menyebabkan sebagian dari ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Penghalangan terhadap berlakunya Syariat Islam di Aceh  berlanjut  setelah  Indonesia  merdeka.  Ini  menyebabkan  terjadinya  gejolak  di  Aceh  yaitu karena  tuntutan  masyarakat  Aceh  terhadap  pemberlakuan  Syariat  Islam. Dokumen-dokumen penting tentang ini menunjukkan perjuangan sudah dimulai tahun 1948 ketika muncul Maklumat bersama  Ulama-ulama  seluruh  Atjeh,  pengurus-pengurus  agama,  hakim-hakim  agama  dan pemimpin-pemimpin sekolah Islam keresidenan Atjeh. 8
Jadi,  secara  sosiologis,    keberadaan  qanun-qanun  Syariat  islam yang  sekarang diberlakukan di Aceh bukan merupakan hal  yang baru, melainkan mengukuhkan kembali nilai- nilai  yang  sudah  lama  ada  di  dalam  masyarakat Aceh. Ini  diakui  dalam  penjelasan  umum Undang-Undang  No  44  tahun  1999  antara  lain  dijelaskan  bahwa  masyarakat  Aceh  sudah menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupannya.

## Landasan Yuridis
Secara yuridis formal, Negara Kesatuan Republik Indonesia membenarkan sutu komunitas menjalankan  hukum agamanya.  Ini  dapat  dicermati  dari  kandungan  maka  Pasal  29  UUD  1945 ayat (2)  yang  menyatakan  bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan  kepercayannnya itu.  Menurut  Syahrizal  Abbas,  makna “menjamin“  dalam  pasal  tersebut  jelas  bermakna imperatif, artinya  negara  berkewajiban  melakukan  upaya-upaya  agar  tiap  penduduk  memeluk agama  dan  beribadat  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu. Ini  merupakan  pengakuan konstitusi  UUD  1945  terhadap  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau
8 Mohd. Din, “Eksistensi Ketentuan Pidana Qanun Syariat Islam di   Aceh“ dalam Media Syariah, Vol. X, No. 21, Juli-Desember 2009.
istimewa. 9 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan  daerah    dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan. “
Pengaturan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UUPA). Dalam UU No. 44/1999 disebutkan, ada  empat  keistimewaan  yang  diberikan  kepada  Aceh  yaitu  kehidupan  beragama,  kehidupan adat, pendidikan,  dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan di bidang kehidupan  beragama,  menurut  undang-undang  ini,  diwujudkan  dalam  bentuk  pelaksanaan Syariat  Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat (Pasal 4 ayat 1).  Syariat  Islam dimaksud adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (Pasal 1 angka  10).
Dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tersebut,  keistimewaan Aceh, yang pernah diberikan pada tahun 1959 melalui Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Hardi, yang terkenal dengan  Kesepakatan  Missi  Hardi  1959 10 ,    direalisasikan  secara  lebih  jelas  dan  mantap. Berdasarkan  undang-undang  ini,  Aceh  diberi  izin  melaksanakan  Syari`at  Islam  dalam  semua aspek  kehidupan,  sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan  umumnya:  “Undang -undang  yang mengatur  mengenai  penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan- urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah“.
Dengan diundangkannya undang-undang Nomor 11 tahun 2006, kedudukan Syariat Islam di  Aceh  menjadi  semakin  kuat. Pasal  125 menyatakan menyatakan  bahwa  pelaksanaan  Syariat Islam  diatur  dengan  Qanun  Aceh  dan,  konsekuensinya  setiap  pemeluk  agama  Islam  di  Aceh wajib  menaati  dan  mengamalkan  Syariat  Islam  dan  Setiap  orang  yang  bertempat  tinggal  atau berada  di  Aceh  wajib  menghormati  pelaksanaan  Syariat  Islam (Pasal  126). Syariat  Islam  yang dimaksud  meliputi  semua  bidang  dalam  Islam sebagaimana  dikemukakan  pada  Pasal  125: Syari’at  Islam  yang  dilaksanakan  di  Aceh  meliputi  aqidah,  syar’iyah  dan  akhlak  (Pasal  1)  dan Syari’at  Islam  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  ibadah,  ahwal  al -syakhshiyah (hukum  keluarga),  muamalah  (hukum perdata),  jinayah  (hukum  pidana),  qadha’(peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam (Pasal 2).
Salah satu masalah yang sering menjadi sorotan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah  hukuman  cambuk  dan  rajam 11 yang  dinilai bertentangan  dengan  peraturan  perundangan
9 Syahrizal Abbas, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Hukum Nasional”, dalam Syahrizal dkk, Dimensi  Pemikiran  Hukum  dalam  Impelmentasi  Syariat  Islam  di  Aceh (Banda  Aceh: Dinas  Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusssalam, 2007), hlm. 9.
10 Keistimewaan  Aceh  pernah  diberikan  dengan  Keputusan  Perdana  Menteri  Republik  Indonesia  Nomor l/Missi/1959,  yang  meliputi  agama,  peradatan,  dan  pendidikan.  Sesungguhnya  pemberian  status  Daerah  Istimewa bagi  Propinsi  Aceh  ini    merupakan  jalan  menuju  penyelesaian  masalah  Aceh  secara  menyeluruh.  Namun  karena adanya  kecenderungan  pemusatan  kekuasaan  di  Pemerintah  Pusat  melalui  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka   menyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut tidak berjalan sebagaimana  mestinya,  yang  kemungkinan  melahirkan  hal-hal  yang  tidak  sejalan  dengan  aspirasi  Daerah (Penjelasan Umum Undang-undang No 44 tahun 1999). Lihat Mohd. Din, Mohd. Din, “ Eksistensi Ketentuan Pidana Qanun Syariat Islam di   Aceh“ .
11 Dalam  Rancangan Qanun Jinayat  Aceh  yang diajukan dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) priode 2004-2009, pada Pasal 24 dikemukakan adanya hukuman rajam bagi pelaku zina. Dalam pasal tersebut  disebutkan:  (1)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakuka n  zina  diancam  dengan  ‘uqubat  hudud  100 (seratus)  kali  cambuk  bagi  yang  belum  menikah  dan  ‘uqubat  hudud  100  (seratus)  kali  cambuk  serta  ‘uqubat rajam/hukuman  mati bagi  yang sudah  menikah. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf,  menolak  menandatangai  RUU ini karena menganggapnya bertentangan dengan hukum nasional dan internasional. Serambi Indonesia, 24-10-2009.
yang lebih tinggi, yaitu UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Penilaian  ini  disebabkan  beberapa  hal. Pertama, qanun dianggap  sama  dengan  perda  sehingga  ia  harus  mengikuti  hierarki  peraturan  perundang- undangan. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-udangan Pasal 7  ayat  (5)  mengemukakan:  kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  sesuai dengan  hierarki  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1).  Ayat  (1)  yang  dimaksud  menyatakan: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
c. Peraturan Pemerintah.
d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah.
Hal ini penting didiskusikan karena tampaknya ada perbedaan definisi antara perda dengan qanun. Secara  umum, peraturan daerah (perda) adalah  salah  satu  bentuk  peraturan  pelaksana undang-undang. 12 Menurut  UU  No.  10  Tahun  2004,  Peraturan  Daerah  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  dengan  persetujuan bersama  kepada  daerah. Materi  muatan  Peraturan  Daerah  adalah  seluruh  materi  muatan  dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut  (Ketentuan  Umum  Nomor  21  UUPA)  Qanun  Aceh  adalah  peraturan  perundang- undangan  sejenis  peraturan  daerah  provinsi  yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kehidupan masyarakat Aceh. Perda hanya boleh memuat aturan yang didelegasikan oleh undang- undang. Jadi,  perda  tidak  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat. Dengan demikian, perda dengan qanun tidak identik. Selain karena undang-undang menyatakan qanun  sebagai  “sejenis  peraturan  daerah,“  juga  karena  muatan  materinya dapat  dipahami boleh berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, qanun Syariat Islam dapat mengatur kehidupan masyarakat yang tidak dapat diatur oleh peraturan daerah biasa.
Kedua,  karena  qanun  disamakan  dengan  perda biasa,  ketentuan-ketentuan  sanksi  yang dapat  dimuatnya  masih  mengacu  ke UU  No.  32  Tahun  2004. Pasal  143  ayat  (2)  UU  ini menyatakan:  “Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Ayat (3) menyatakan: ”Perda dapat  memuat  ancaman  pidana  atau  denda  selain  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.” 13
Padahal  rujukan  pembentukan  Qanun  Aceh  adalah  UU  11  Tahun  2006  (UUPA). Salah satu  hal  yang  dianggap  pengaturan  istimewa  bagi  Syariat  Islam  dalam  UUPA  adalah  tentang jinayat  (hukum  pidana  Islam). UUPA  Pasal 241  ayat  (2) memang  menyatakan  hal  yang  sama dengan  UU  No.  32  Tahun 2004 yaitu bahwa    qanun  dapat  memuat  ancaman  pidana  kurungan paling  lama  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000.00  (lima  puluh  juta
12 Jimly Asshiddieqy, Perihal Undang-undang (Konstitusi Press, 2006), hlm. 269.
13 Menurut  Al  Yasa  Abubakar,  aturan  ini  secara  langsung  atau  tidak semakin  membuka  jalan  menjalankan Syariat  Islam  di  Aceh  melalui  peraturan  daerah,  karena  peraturan  daerah  diberi  izin  mencantumkan  sanksi  yang berbeda dengan yang ada di dalam sistem hukum pidana yang sekarang berlaku, asalkan ada peraturan perundangan yang  mengizinkannya.  Karena  Aceh  diberi  izin  menjalankan  Syariat  Islam  melalui  Perda  maka  sanksi  di  dalam Perda boleh apa saja asalkan merupakan sanksi di dalam Syariat Islam. Al Yasa Abubakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam:Paradigma,  Kebijakan  dan  Kegiatan (Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam    Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm.  47.
rupiah). Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku untuk bidang jinayat. Dalam ayat (4) Pasal 241  UUPA  disebutkan  bahwa  qanun  mengenai  jinayah  (hukum  pidana)  dikecualikan  dari ketentuan tersebut di atas. Pasal 241 ayat (4) ini dapat dianggap sebagai hal yang sangat spesifik Syariat Islam dalam UUPA. Ini adalah aturan khusus (lex spesialis) dari aturan sebelumnya (lex generalis) yaitu bahwa qanun terkait Syariat Islam di Aceh boleh bertentangan dengan undang- undang tidak sebagaimana perda.
Menurut  Al  Yasa  Abubakar,  dengan  aturan  ini  jelas  bahwa  Qanun  Jinayat  Aceh  dapat menggunakan dan menuliskan semua sanksi  yang  ada dalam Syariat  Islam sepanjang dianggap perlu  dan  relevan. 14 Ini  dikuatkan  lagi  o leh  Pasal  128  tentang  Mahkamah  Syar’iyah.  Pada  ayat (3) dikemukakan bahwa Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinaya h (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam. Pada ayat (4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bidang  ahwal  alsyakhsiyah  (hukum  keluarga),  muamalah (hukum  perdata),  dan  jinayah  (hukum  pidana)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur dengan Qanun Aceh.
Ketiga, karena  qanun  dianggap  sama  dengan  perda,  ia  dapat  dibatalkan  oleh  pemerintah. Padahal ini juga aturan yang spesifik Aceh juga. Dalam Pasal 235 ayat (4) memuat pengaturan secara  khusus    untuk  qanun  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  Syariat  Islam.  Qanun pelaksanaan  Syariat  Islam  tidak  dapat  dibatalkan  oleh  Pemerintah.  Qanun  Syariat  Islam  hanya dapat  dibatalkan  melalui  uji  materi  oleh  Mahkamah  Agung.  Dengan  demikian,  maka  qanun, khususnya  qanun  tentang  Syariat  Islam  mempunyai  kedudukan  yang  khusus  dalam  tata  urutan perundang-undangan.
Peraturan  Daerah  dapat  dibatalkan  oleh  Pemerintah  berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 145 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan: (1) Perda disampaikan kepada  Pemerintah  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  ditetapkan;  (2)  Perda  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dapat  dibatalkan  oleh  Pemerintah;  (3)  Keputusan pembatalan  Perda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  dengan  Peraturan  Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berbeda  dengan  perda,  qanun hanya  dapat  dibatalkan  melalui  uji  materi  oleh  Mahkamah Agung.  Ini  tercantum  dalam  pasal  235  UUPA. Ayat  (1)  sampai  (4)  undang-undang  ini menyatakan: (1) Pengawasan Pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  (2) Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan  dengan: a. kepentingan umum;
b. antarqanun; dan
c.  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kecuali  diatur  lain  dalam  Undang-Undang ini.
(3) Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at  Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.
Dalam  kenyataannya,  selama  pemberlakuan  Syariat  Islam  di  Aceh,  sudah  tujuh  kasus eksekusi  hukuman  cambuk  dikuatkan  oleh  Mahkamah  Agung.  Ini  menunjukkan  bahwa  sanksi
14 Al  Yasa  Abubakar,  “Islam,  Hukum  dan  Masyarakat  di  Aceh;  Tajdid  Syariat  dalam  Negara  Bangsa,” Makalah First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies, 24-27 Februari 2007.
pidana  yang  diatur  berbeda  atau  bahkan  bertentangan  dengan  undang-undang  merupakan  salah satu bagian pelaksanaan otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam.

## Landasan Akademis
Dengan  demikian,  pernyataan  bahwa  bahwa  Syariat  Islam  di  Aceh  tidak  dapat dilaksanakan secara kaffah karena tidak didukung secara positivistik oleh peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  masih  belum  memiliki  dukungan  perangkat    filosofis,  yuridis, sosiologis,  dan,  terutama  sekali  akademis.  Syariat  Islam  di  Aceh  dapat  dilaksanakan  secara penuh (kaffah), baik materil maupun formil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara  filosofis  dan  sosiologis,  Syariat  Islam  yang kaffah memang      sudah  menjadi  hak  Aceh untuk  melaksanakannya.  Lebih-lebih  lagi,  secara  yuridis  formal,  pelaksanaan  Syariat  Islam  di Aceh adalah amanat undang-undang. Karena itu, qanun Syariat Islam dapat dibuat sesuai dengan prinsip Syariat Islam itu sendiri tanpa pembatasan.
Dari  sudut  akademis,  pemikiran yang  sangat  kaku  berpegang  pada  hierarki  perundang- undangan dan cenderung menafikan lex specialis tampaknya sangat dipengaruhi pemikiran aliran positivisme  hukum  yang  melahirkan sistem civil  law yang  sangat  berpengaruh  dalam  sistem hukum  Indonesia. Aliran  hukum  analitis,  yang  dikembangkan  oleh  John  Austin,  mengartikan hukum  sebagai a  common  of  the lawgiver (perintah  dari  pembentuk  undang-undang  atau penguasa). Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical  system). Hukum  secara  tegas  dipisahkan  dari  moral;  dari  hal  yang  berkaitan  dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk. 15
Civil law bersandar pada sebuah struktur hierarkhis yang terpusat secara tegas dan secara teoritis  menerapkan  menerapkan  sebuah  sistem  yang  padu.  Karakteristik civil  law yang  sangat mengandalkan  kodifikasi dan  undang-undang  menjadi  sumber  utama  hukum  membuat  sistem hukum  ini  menjadi  sangat  formal,  dan  kaku.  Tampaknya  karakteristik  inilah  yang  digunakan oleh sebagian kaum positivisme untuk menyaring tradisi hukum Islam  yang belum mempunyai bentuk ke dalam sebuah kerangka aturan yang jelas dan tegas. Logika ini berlanjut ke anggapan bahwa norma-norma hukum yang ditera di dalam Alquran dan Sunnah sudah final dan dianggap sama nilainya dengan sebuah aturan formal. Dikatakan demikian karena mereka membandingkan langsung ketentuan Alquran dan Sunnah tentang sanksi delik zina, pencurian, dan pembunuhan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Inilah yang dikhawatirkan Khaled M. Abou El Fadl; usaha pencangkokan seperangkat  paradigma yang dipaksakan ke dalam tradisi hukum Islam dan mengarah ke kecenderungan otoritarianisme. 16
Paradigma  hukum  Islam  memang  berbeda dengan civil  law. Hukum  Islam  sangat menerima  wujudnya  keragaman  hukum.  Karena  itu,  usaha  unifikasi  hukum  Islam  seringkali tidak  dapat  dilakukan.  Inilah  yang  terjadi  pada  masa  pemerintahan  al-Mansur  (158H/775M), khalifah Abbasyiah, yang mengusulkan agar al-Muwattha` karya Malik bin Anas (179H/796M) dijadikan  hukum  positif  yang  seragam  dan  berlaku  di  seluruh  wilayah  Islam.  Malik  menolak usulan  tersebut  karena  di  wilayah-wilayah  Islam  itu  telah  tumbuh  berbagai  macam  praktik
15 Lili Rasyidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu? (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), hlm. 42.
16 Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan, terjemahan Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 17. Oto ritarianisme adalah tindakan “mengunci” atau mengurung Kehendak Tuhan atau kehendak teks, dalam sebuah  penetapan  tertentu,  dan  kemudian  menyajikan  penutupan  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  pasti,  absolut  dan menentukan.
hukum yang telah mapan dan tidak ada alasan untuk memaksakan penyeragaman hukum untuk itu.
Lebih  dari  itu,  dalam  sejarah  Islam,  keputusan  hukum  dan  peraturan  penguasa  tidak mengikat para ahli hukum. Hanya fatwa dan tulisan-tulisan sistematis yang dikeluarkan oleh para ahli  hukum  yang  dipandang  sah  sebagai  ekspresi  Kehendak  Tuhan.  Hukum  Islam  berkembang melalui  sebuah  proses  kumulatif,  evolutif,  dan  seringkali  dialektis. 17 Karena  itu,  Syariat  Islam sangat memungkinkan akan wujud dalam bentuk fikih yang berbeda-beda antarwilayah. Karena itu,  izin Pemerintah,  dalam  bentuk  undang-undang,  untuk  pemberlakuan  Syariat  Islam  di  Aceh sesungguhnya  harus  dipahami  sebagai  izin  adanya  keragaman  hukum  seperti  yang  dianut  oleh Syariat Islam itu sendiri.

## Penutup
Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  merupakan  amanah  Allah,  masyarakat,  negara,  dan keberislaman  seorang  Muslim.  Terjadinya  dialektika  antara  Syariat  Islam  yang  ditetapkan  di Aceh  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  adalah  sebuah  tantangan logis. Dikatakan  demikian  karena  di  satu  sisi  Syariat  Islam  yang  sedang  dibangun  di  Indonesia  juga berhadapan  dengan  problem  metodologis  dan  sistemik  dalam  dirinya  sendiri.  Para  pengkaji berusaha  mengawinkan  Syariat  Islam    dengan  sistem civil  law dan common  law. Perlunya perkawinan  ini  karena  terhadap  perbedaan  paradigma  antara  ketiganya.  Di  sisi  lain,  Indonesia sendiri  belum  memiliki  sistem  hukum  yang  baku.  Sistem civil  law memang  tampak  lebih mempengaruhi,  tetapi  kecenderungan  memberikan  apresiasi  yang  tinggi  terhadap  hukum  adat dan kearifan lokal sebagai salah satu ciri dari common law.
17 Ibid., hlm. 33.

## DAFTAR RUJUKAN
Al  Yasa  Abubakar,  “Islam,  Hukum  dan  Masyarakat  di  Aceh;  Tajdid  Syariat  dalam  Negara Bangsa,” Makalah First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies, 24-27
Februari 2007.
Al  Yasa  Abubakar, Syariat  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam:Paradigma, Kebijakan  dan  Kegiatan (Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam    Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, 2008).
Bismar Siregar “Pembaruan Hukum Pidana Naional dan prospek Hukum Islam di Dalamnya” dalam Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pemikiran  dan  Praktek  (Bandung:  Pt.  Remaja Rosdakarya, 1991).
Husni  Jalil,  “Penerapan  Syariat  Islam  dalam  Kerangka  Otonomi  Khusus  Aceh”, Orasi  Ilmiah pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke-47 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 11 Oktober 2010.
J.E.,  Sahetapy, Suatu  Studi  Khusus  Mengenai  Ancaman  Pidana  Mati  Terhadap  Pembunuhan Berencana, (Jakarta Rajawali Pers,  1982).
Jimly Asshiddieqy, Perihal Undang-undang (Konstitusi Press, 2006).
Khaled  M.  Abou  El  Fadl, Atas  Nama  Tuhan, terjemahan  Cecep  Lukman  Yasin (Jakarta: Serambi, 2004).
Liaw Yock Fang, Undang-Undang Melaka (The Laws of Melaka (Hague: Koninklijk Instituut voor Tal, Land En Volkenkunde, 1976).
Lili Rasyidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu? (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988).
Mohd.  Din,  “Eksistensi  Ketentuan  Pidana  Qanun  Syariat  Islam  di      Aceh“  dalam Media Syariah, Vol.
Mohd.  Jamil  Mukmin, Melaka  Pusat  Penyebaran  Islam  di  Nusantara (Kuala  Lumpur:  Murni Interprise, 1994).
Serambi Indonesia, 24-10-2009.
Syahrizal  Abbas,  “Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  dalam  Kerangka  Hukum  Nasional”, dalam  Syahrizal  dkk, Dimensi  Pemikiran  Hukum  dalam  Impelmentasi  Syariat  Islam  di Aceh (Banda Aceh: dinas Syariat islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusssalam, 2007).
Yusril Ihza Mahenrda, “Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia”.