## ANALISIS DESKRIPSI KEBIJAKAN
PENERAPAN PENGGUNAAN PIRANTI LUNAK YANG

## LEGAL DAN OPEN SOURCE SOFTWARE DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Mgs. Hendri* 1
Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Abstraksi: Pemerintah  sejak  30  Juni  2004  telah  mendeklarasikan  IGOS! Indonesia  Go  Open  Source  Software  melalui  lima  kementeriannya. Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara,  Menteri  Pendidikan  Nasional,  serta  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  untuk  menggunakan  piranti  lunak  komputer  yang  legal  dan terbuka di lingkungan instansi pemerintahan. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk  menciptakan  percepatan  good  governance,  efisiensi  dan  akuntabilitas kepada publik.
Dalam  deklarasi  tersebut  disepakati  bahwa  seluruh  instansi  pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi piranti lunak legal.  Piranti  lunak  legal  dapat  berupa  aplikasi  piranti  lunak  berbasis  Open Source  Software  (sumber  kode  terbuka)  maupun  yang  bersifat  proprietary (sumber  kode  tertutup).  Upaya  ini  sejalan  dengan  penegakan  hukum  dan pemanfaatan  piranti  lunak  legal  baik  yang  bersifat  Open  Source  Software maupun proprietary di  semua kalangan.  Untuk itulah maka pemerintah melalui Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor:  05/SE/ M.KOMINFO/10/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfataan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Melalui Surat Edaran Menkominfo itu, maka mulailah gaungnya merambah ke  mana-mana.  Sayangnya  banyak  pihak  yang  mengalami  kebingungan  karena belum  tahu  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  mengimplementasikanisi  Surat Edaran Menkominfo tersebut.
Tidak  cukup  sampai  di  situ,  karena  IGOS  terdahulu  dirasa  kurang menyentuh, maka untuk lebih memperkuat daya dorongnya, pada tanggal 27 mei 2008,  dilakukan  deklarasi  IGOS-II  yang  penggunaannya  diperluas  meliputi  18 (delapan belas) kementerian dan Lembaga pemerintah Non Departemen (LPND). Seperti  kepada  Para  Menteri  Kabinet  Indonesia  Bersatu,  Panglima  TNI,Jaksa Agung,  Kepala  Kepolisian  RI,  Gubernur  Bank  Indonesia,  Para  Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara  dan  Lembaga  Lainnya,  Para  Gubernur,  Para  Bupati/  Walikota,  Para Direksi BUMN dsb.
Bahkan  Menteri  Pendayaan  Aparatur  Negara  (Men-PAN)  turut mengeluarkan  Surat  Edaran  dengan  Nomor:  SE/01/M.PAN/3/2009  guna mendukung  Surat  Edaran  yang  telah  diterbitkan  oleh  Menteri  Komunikasi  dan
1 Dosen Sistem Informasi STT Terpadu Nurul Fikri.  Jl. Margonda Raya No. 522 Depok Jawa Barat. www.nurulfikri.ac.id | info@nurulfikri.ac.id
Informatika  sebelumnya  itu.    Tujuannya  tidak  lain  adalah  untuk  percepatan penerapan  penggunaan  software  legal  dan  Open  Source  Software  ini  di lingkungan  instansi  pemerintah.    Ditargetkan  pada  akhir  tahun  2011,  semua instansi  pemerintah  telah  dapat  menggunakan  pitanti  lunak  legal  dan  Open Source Software ini dalam pekerjaanya sehari-hari.
Nyatanya  sampai  saat  ini  sudah  menginjak  tahun  2014.  Artinya,  sudah hampir  9  tahun  dari  “komitmen.  ”bersama  yang  telah  dicanangkan  pemerintah secara  nasional  tersebut  tidak  jelas  hasilnya  hingga  saat  ini.    Padahal  tidak sedikit  uang  yang  sudah  digelontorkan  pemerintah  untuk  menyosialisasikan penerapan piranti lunak komputer yang legal dan Open Source Software tersebut. Bahkan sudah ada beberapa daerah yang sudah berhasil menerapkannya secara konsekuen.    Tetapi  tidak  bisa  ditularkan  kepada  daerah-daerah  lainnya.  Tentu saja ada yang salah.  Dan inilah tugas kita bersama untuk segera menyegarkan- nya kembali.
Kata Kunci  : Piranti  Lunak  Komputer,  Free/Open  Source  Software (F/OSS), Sosialisasi, Bajakan, Analisis, Deskripsi.

## PENDAHULUAN
Saat  ini  sudah  hampir  9 (sembilan)  tahun Indonesia,  Go  Open Source atau  biasa  dikenal  dengan IGOS! dicanangkan pemerintah. Memang  ada  beberapa  daerah  yang telah  berhasil  mengimplementasikan penggunaan  piranti  lunak  legal  dan
Open  Source  Software  ini  secara konsisten,  tetapi  tidak  sedikit  malah yang  gagal  bahkan  belum  pernah sekalipun untuk mencobanya.
Idealnya, sebagai sebuah keputu- san publik  yang didukung oleh banyak instansi dan dana, harusnya tidak akan banyak  kendala  yang  ditemui  dalam penerapannya.  Tetapi sayangnya IGOS itu sampai saat ini makin meredup dan bahkan  hampir  tidak  pernah  lagi  kita mendengar gaungnya.
Secara  kasat  mata,  ketika  kita mengunjungi  salah  satu  instansi pemerintah yang banyak menggunakan komputer  dalam  pekerjaannya  sehari- hari,  tak  pelak  lagi  yang  terlihat  di hadapan  kita  tentu  saja  bukan
penggunaan  pirati  lunak  yang Open Source tetapi umumnya adalah piranti lunak  komputer  yang proprietary atau berbayar.
Tidak  hanya  itu,  apabila  kita menghadiri  sebuah  presentasi,  baik yang bersifat regional ataupun nasional,  bisa  dipastikan  piranti  lunak komputer yang digunakan oleh narasumbernya  adalah  piranti  lunak yang berbayar.
Terlepas  dari  apakah  piranti lunak itu didapat dengan cara membeli lisensinya  secara  resmi  ataukah  hanya menggunakan  versi  yang  bajakannya saja,  memang  perlu  dikaji  lebih  jauh. Kalau  benar  itu  adalah  piranti  lunak berbayar  yang  memiliki  lisensi  resmi, tentu pemerintah telah banyak mengeluarkan  anggaran  untuk  mem- belinya.    Padahal  ada  sektor  lain  yang lebih  banyak  membutuhkan  anggaran. Misalnya kesehatan, pendidikan, penelitian, dsb..
Tetapi  jika  yang  digunakan  itu adalah  piranti  lunak  komputer  yang versi  bajakan,  sungguh  sangat  ironis.
Ada  negara  yang  secara  terang- terangan  tidak  menghargai  hak  cipta orang  lain.    Bahkan  membiarkan  pada para  aparaturnya  menggunakan  yang bukan haknya.  Padahal, hanya melalui penghargaan  terhadap  hak  cipta  itulah yang  bisa  mendorong  tumbuhnya kreativitas  di  berbagai  bidang.  Yang pada  gilirannya  tentu  saja  akan  turut menaikkan  pemasukan  devisa  buat negara. Pemerintah memang sangat menyadari  akan  pentingnya  peng- hematan  anggaran  negara.    Untuk itulah  maka  salah  satu  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  adalah dengan  mendeklarasikan  penggunaan piranti  lunak  komputer  yang Open
Source melalui IGOS, yang tidak perlu membayar,  dapat  dikembangkan  lebih jauh, serta stabil dan bebas virus. Namun demikian, semua kelebihan  piranti  lunak  yang Open Source tersebut,  sepertinya  tidak pernah  dirasakan  manfaatnya  oleh pemerintah.    Buktinya,  setelah  hampir sembilan tahun dideklarasikan, penggunaan  piranti  lunak  yang Open Source di beberapa instansi pemerintah semakin  lama  sudah  tidak  jelas  lagi penera-pannya.    Padahal  biaya  yang digunakan  untuk  sosialisasi,  pelatihan SDM  di  berbagai  kota  di  indonesia, pendirian  beberapa  IGOS  Center sebagai  pusat  konsultasi  ( help  desk )
dalam  penggunaan  Open  Source Software dsb. bukannya kecil. Sebagai contoh, untuk sekali saja pelaksanaan memigrasikan piranti lunak  komputer  dari  yang  berbayar  ke yang Open  Source  Software saja,
Pemerintah  Daerah  Pekalongan  telah mengeluarkan 2 biaya  sebesar  Rp
2 Rais,  Ahmad.2012.”Evaluasi  Kebijakan Penggunaan Free/Open Source Software (F/OSS)  di  Lingkungan  Pemerintah
259.805.000,-  Belum  ditambah  biaya pemeliharaannya yang bernilai rata-rata 10%  dari  total  biaya  tersebut.    Ini sebuah  biaya  yang  tidak  kecil.    Walau bila  dibandingkan  dengan  biaya  yang harus dikeluarkan bila tetap menggunakan  piranti  lunak  komputer yang  berbayar  biayanya  jauh  lebih besar lagi.
Dari  uraian  dalam  pendahuluan ini, dapat dipertanyakan.  Apa sebenar- nya  penyebab  tidak  mulusnya  penera- pan  piranti  lunak  legal  dan Open Source  Software di  lingkungn  instansi pemerintah  ini?    Mengapa  kalangan pemerintah sampai tidak ada komitmen untuk konsisten dalam menerapkannya? Pertanyaannya  lainnya.    Apa sebenarnya  yang  dimaksud  dengan Open  Source  Software  Software itu? Apa  saja  manfaatnya?    Di  mana  kita bisa  mendapatkan  piranti  lunak Open Source  Software itu?    Apa  perbedaan- nya  dengan  piranti  lunak  yang berbayar?    Kalau  benar  memag  tidak berbayar  dalam  memperolehnya,  lalu untuk  apa  orang susah  payah menciptakan  pirati  lunak  yang Open Source Software itu?  Dan sebagainya. Yang  tentu  saja  akan  banyak  terus pertanyaan  yang  timbul  terkait  dengan piranti  lunak  yang  legal  dan  Open Source Software ini.
Dari  sekian  banyak  pertanyaan yang timbul itu, di dalam penulisan ini hanya  dibatasi  pada  ruang  lingkup mengapa  sampai  saat  ini  penerapan piranti  lunak  yang Open  Source Software di lingkungan instansi pemerintah  itu  berkesan  gagal?    Apa saja faktor penyebabnya?
Adapun kegunaan dari tulisan ini adalah  untuk  mengajak  pemerintah,
Pekalongan.  Tesis  Magister  (tidak diterbitkan). Jakarta, Fakultas Ekonomi.
agar  bisa  konsisten  dengan  komitmen yang  telah  ditetapkan.  Terutama menyangkut  kebijakan  publik.  Selain itu,  juga  untuk  mengetahui  apa  saja penyebab  redupnya  gaung  IGOS  saat ini?  Apalagi  bila  dikaitkan  dengan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan  untuk  mempersiapkan IGOS tersebut serta banyaknya manfaat yang dapat diperoleh bila kita konsisten menggu-nakan piranti lunak yang Open
Surce ini.  Maka  sungguh  sangat disayangkan  bila  program  IGOS  ini tidak diteruskan.

## METODE PENULISAN
Penulis  menggunakan  analisa kualitatif  dengan mendeskripsikan segala  hal  yang  berkaitan  dengan IGOS.    Memaparkan  batasan  tentang Open  Source  Software berikut  varian dengan segala perkembangannya, kelebihan  dan  kekurangannya.    Serta langkah-langkah  yang  telah  dilakukan oleh  pemerintah  terkaitan  kerbijakan IGOS ini.
Untuk  selanjutnya  menganalisa efektivitas  kebijakan yang  telah dilakukan  serta  mencari  tahu  apa  saja penyebab  “ketidakberhasilan”  kebija- kan  yang  telah  dideklarasikan  sudah hampir  dua  periode  pemerintahan. Padahal,  pihak  pemerintah  sudah sangat  tahu  manfaat  dari  penggunaan
Open Source Software ini.  Mulai  dari pencegahan terhadap pembajakan, bebas dari virus, tidak perlu mengeluarkan  biaya  untuk  lisensinya, serta yang lebih utama lagi adalah kita bisa  bebas dari ketergantungan dengan pihak asing.
Pengumpulan  data  primer  dan skunder  dalam  penulisan  ini  dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut: 1) Studi  Pustaka.    Studi  pustaka merupakan pengumpulan data
sekunder  dengan  cara  mengkaji beberapa  literatur  berupa  buku, jurnal  ilmiah,  karya  tulis  maupun dokumen  pendukung  lain  yang berhubungan dengan obyek penelitian.    Dan  sumber-sumber yang ada di internet 2) Pengamatan  langsung  (observasi) Observasi  lapangan  berdasarkan pengalaman penulis dalam mengelola IGOS Center Depok dan turut aktif menyosialisasikan penggunakan  piranti  lunak  legal dan open  source ini  ke  beberapa instansi pemerintah di Indonesia.
Sejak  awal  tahun  2000-an penulis  telah  aktif  terlibat  dalam mengampanyekan  penggunaan  OSS ini.  Betapa susah payah energi, waktu dan  biaya  yang  sudah  dikeluarkan pemerintah  untuk  mulai  menggunakan OSS ini.
Bahkan  penulis  pernah  terlibat di dalam  penulisan sebuah  buku untuk menggunakan  aplikasi  OpenOffice.org yang dipsonsori oleh kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
Dari  kurun  waktu  yang  lebih dari  9  tahun  inilah  penulis  uraikan untuk mengetahui hasilnya sampai saat ini.    Dari  rangkaian  proses  utama dalam  kebijakan  publik  yang  telah ditetapkan meliputi formulasi, implementasi  dan  evaluasi,  secara substansi,  penulisaan  ini  hanya  akan berfokus pada salah satu tahapan, yaitu sejauh mana tahap efektivitas implementasinya.  Untuk  membatasi pembahasan,  dalam  hal  ini  evaluasi yang  dilakukan  hanya  dari  sudut pandang  konsistensi  dengan  komitmen untuk  menggunakan  OSS  tersebut secara berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  telah  diketahui bersama, bawah perkembangan teknologi  informasi  yang  sangat  pesat saat  ini  telah  menempatkan  telematika atau teknologi informasi dan komunikasi  (TIK)  sebagai  sektor  yang mempunyai  peranan  strategis  dalam pembangunan  di  Indonesia.  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  No.  28 Tahun  2008  tentang  kebijakan  industri nasional, menempatkan sektor telematika  sebagi  salah  satu  pilar industri  andalan  masa  depan  yang menjadi  penopang  bangunan  industri nasional.    Dalam  dokumen  Masterplan Percepatan  dan  Perluasan  Pembangu- nan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011- 2025  sebagai  dokumen  kerja  yang komplementer  terhadap  dokumen- dokumen  perencanaan  pembangunan yang telah ada sebelumnya, dinyatakan bahwa  sebagai  infrastruktur  pember- daya  yang  mampu  meningkatkan  daya guna  infrastruktur  lainnya  (meta infrastruktur), telematika menjadi prasyarat  penting  untuk  menjaga keberlanjutan  pertumbuhan  ekonomi sehingga  pengembangan  strategi  dan kebijakan  untuk  meningkatkan  sektor telematika merupakan salah satu dari 8 program yang diprioritaskan.
Dalam  dokumen  Peta  Panduan ( Roadmap )  Pengembangan  Klaster Industri  Prioritas,  Industri  Elektronika dan Telematika Tahun 2010–2014 yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Perin- dustrian  dinyatakan  bahwa  ruang lingkup industri telematika mencakup:
Produk Komputer dan Appliances (komputer dan peralatannya, internet dan sistem komunikasi multimedia).
Software (aplikasi internet, WEB, WAP dan software di bidang
bisnis, kreatif atau seni dan ilmu pengetahuan) Contents (e-Contents, Business Intelligence, Advertisments, Customer Services, Games, Animasi, Art, Human Interests, Tourism, News, Education,
Health, Facts, Technology) Terminal  (Telepon,  CDMA/GSM/ PHS Handset, VoIP, MoIP, 3G-4G Wireless, Satellite Handset)1 Jaringan Akses (kabel, fiber, UTP, PLC, 3G-4G wireless Indonesia)
Hub  dan  Swicthes  (STDIK, PABX, Wartel, IP, Router, MPLS, Hybrid IP-CS,IP-PABX, 3G Wartel-Warnet, Microsats, HAP) Memperhatikan  ruang  lingkup telematika  di  atas,  umumnya  adalah produk kreatif yang tidak semua orang bisa  membuatnya.  Dan  harganyapun bisa  mahal.    Selain  itu,  ketika produknya  telah  dihasilkan,  banyak orang  lain  dengan  mudah  untuk membajaknya.    Sungguh  ironi  kalau kondisi  seperti  ini  tetap  pemerintah biarkan  berlarut-larut.    Ini  memang masalah klasik pada industri telematika nasional,  yaitu  masalah  pembajakan piranti lunak.
Data  yang  dikeluarkan  oleh sebuah  organisasi  nirlaba  dunia  di bidang piranti lunak, Business Software
Alliance  (BSA) ,  menunjukkan  bahwa tingkat pembajakan software di Indonesia  pada  tahun  2011  mencapai 86%, dimana 8 dari 10 program yang di install oleh pengguna komputer adalah tanpa lisensi.
Sebagai  bagian  dari  organisasi perdagangan  dunia,  tingginya  tingkat pembajakan  program  komputer  yang terjadi  di  Indonesia,  dianggap  sebagai pelanggaran yang cukup berat terhadap hak  atas  kekayaaan  intelektual  (HKI)
sehingga Indonesia masuk dalam daftar
Priority  Watch  List yang  dikeluarkan oleh  United  States  Trade  Represen- tative (USTR)1. Dengan status tersebut,  Indonesia  berpotensi  menjadi negara  yang  dianggap  merugikan kepentingan  perdagangan  Amerika
Serikat.  Beberapa  sanksi  perdagangan dari  USTR  yang  mungkin  diberikan, yaitu:  menunda  pemberian  konsesi yang  telah  disepakati  dalam  suatu perjanjian  dagang,  menerapkan  bea masuk  dan  cukai  atau  bentuk pembatasan impor lainnya, menerapkan biaya  atau  pembatasan  terhadap penyelenggaraan  jasa-jasa,  mengada- kan  perjanjian  dengan  negara  bersang- kutan  untuk  menghilangkan  tindakan yang menimbulkan kerugian atau untuk meminta ganti rugi, dan/atau membatasi  kewenangan  sektor  pelaya- nan. Terkait  dengan  upaya  untuk mengatasi tingginya tingkat pembajakan piranti lunak itu, salah satu cara  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan  mengoptimalkan  penggunaan
Open Source Software Software (OSS). Hasil  kajian  yang  dilakukan  oleh United  Nations  Conference  on  Trade and  Development (UNCTAD)  pada tahun  2003,  menunjukkan  bahwa  OSS memiliki  implikasi yang  signifikan bagi  negara  berkembang  dalam  hal mengurangi pembajakan dan monopoli dari piranti lunak berlisensi.
Pada  tanggal  30  Juni  2004 beberapa  instansi  Pemerintah  secara resmi  resmi  mendeklarasikan  gerakan Indonesia  Go  Open  Source  (IGOS)
sebagai  langkah  awal  pengembangan dan pemanfaatan Open Source Software secara nasional. Deklarasi bersama yang dikenal dengan istilah IGOS tersebut ditandatangani  oleh  Menteri  Riset  dan Teknologi,  Menteri  Komunikasi  dan Informatika,  Menteri  Kehakiman  dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Menteri Pendidikan  Nasional.  Dalam  deklarasi pertama  tersebut,  efektivitas  penera- pannya  masih  dirasa  kurang.    Maka empat  haun  kemudian,  tepatnya  pada tanggal  27  Mei  2008,  gerakan  IGOS kembali dideklarasikan dengan melibatkan  18  instansi  Pemerintah. Yaitu Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, kejaksaan dan Kepolisian. Sebagai  tindak  lanjut  dari deklarasi Indonesia  Go  Open  Source itu,  Pemerintah  kemudian  melakukan beberapa langkah aksi seperti sosialisasi  terkait  dengan  penggunaan OSS,  menyusun  panduan  dalam pengembangan  dan  penggunaan  OSS, mengadakan pelatihan serta menginisiasi  terbentuknya  komunitas Open  Source  Software dan  organisasi helpdesk  berupa  IGOS  Center  di beberapa daerah. Selain dari sisi teknis, Pemerintah  Pusat  juga  menggunakan instrumen  hukum  untuk  mengoptimal- kan  penggunaan  OSS  di  lingkungan instansi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah. Surat Edaran Nomor: SE/01/M.PAN/3/ 2009 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (PAN  dan  RB)  secara  tegas menghimbau kepada Pimpinan Instansi Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  untuk melakukan  pengecekan  penggunaan piranti  lunak  di  lingkungannya  dan menghapus  semua  piranti  lunak  tidak legal,  dan  selanjutnya  menggunakan Open  Source  Software (OSS)  sebagai pengganti  piranti  lunak  yang  tidak legal. Beberapa daerah yang merepson dengan baik rencana
penggunaan  OSS  ini  di  lingkungannya telah  turut  mengeluarkan  kebijakan serupa.    Misalnya  Pemerintah  Kota Pekalongan  dengan  nomor  surat 555.6/01580,  tertanggal  18  Mei  2009. Pemerintah  Kabupate  Batang  dengan nomor  surat  068.3/0545/2009,  ter- tanggal 05 Mei 2009.  Pemerintah Kota Bogor dengan menyosialisasikan peng- gunaan  OSS di  lingkungan  isntansinya pada  tanggal  14  Oktober  2009. Pemerintah  Kabupaten  Kayong  Utara, dengan  nomor  surat  555/154  /2009 tertanggal  2  Juli  2009.  Pemerintah Kabupaten  Musi  Banyuasin  dengan nomor  surat  680/273I/I/BLHPP/2009 tertanggal  3  Agustus  2009.    Selan- jutnya  Pemeritah  Muara  Enim  dengan nomor  surat910/185/Kominfo/  2009 tertanggal 20 April 2009. Dan bisa jadi beberapa  daerah  lainnya  juga  sudah mulai  begerak  untuk  sepakat  beralih menggunakan  OSS  tersebut.    Artinya, gaung  untuk  menggunakan  OSS  itu sebenarnya sduah mulai marak.
Sebenarnya apa  yang dimaksud dengan Open  Source  Software  (OSS) itu?    Untuk menjawab pertanyaan  ini, akan  diuraikan  terlebih  dahulu  batasan dan  perkembangan  tenologi  informasi dan komunikasi itu secara umum. Salah satu  komponen  utama  dari  teknologi informasi  adalah  software  ( piranti lunak ).  Turban (dalam Hendarti, 2011: 3) menyatakan bahwa software merupakan seperangkat program komputer yang memungkinkan hardware  memproses  data.  Sejalan dengan  pendapat  tersebut,  menurut
Suber  (1988:89-90)  “hardware  is  the tangible  machine  and  software  is  the set  of  instructions  that  makes  the machine operate in specific ways. Most software  for  a  personal  computer comes  on  disks  that  are  inserted  into the machine, read by the computer, and
executed”.  Dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2002  tentang  Hak  Cipta,  dijelaskan bahwa  program  komputer  adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam  bentuk  bahasa,  kode,  skema, ataupun  bentuk  lain,  yang  apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca  dengan  komputer  akan  mampu membuat  komputer  bekerja  untuk melakukan  fungsi-  fungsi  khusus  atau untuk  mencapai  hasil  yang  khusus, termasuk  persiapan  dalam  merancang instruksi- instruksi tersebut.
Muffatto  (2006:  34-39)  meng- klasifikasikan  jenis software berdasar- kan  kriteria  biaya,  distribusi source code serta  hukum  kepemilikan  yang dikenakan, menjadi 5 jenis :
1) Public  Domain  Software. Piranti lunak  yang  berada  dalam  kategori ini  tidak  didasari  atas  hak  cipta.
Pengembang.
Public domain software memberikan  hak  cipta sepenuhnya kepada publik. Dengan demikian  publik  secara  langsung dapat  menggunakan  dan  memiliki software  ini  tanpa  harus  memper- timbangkan masalah izin hak cipta.
2) Free/Open Source Software. Sebuah  perangka  lunak  dapat dikategorikan  ke  dalam software free/Open  Source  Software ketika software tersebut  didistribusikan kepada  khalayak  umum  dengan membebas-kan biaya terhadap akses source code software tersebut. Pembaha-san tentang software berbasis Open  Source Software yang menjadi fokus dalam penulisan  ini  akan  diuraikan  pada bagian berikutnya.
3) Freeware.  Merupakan istilah yang merujuk pada perangkat lunaj yang dapat  didistribusikan  secara  gratis dan  digunakan  untuk  kepentingan
pribadi. Freeware dapat  secara bebas  didistribusikan  dan  dicopy selama  tidak  diperjualbelikan  atau digunakan untuk kepentingan komersial. Perbedaannya  dengan Open  Source  Software , freeware tidak  menyertakan  akses  terhadap source code software yang bersang- kutan.
4) Shareware. Merupakan  piranti lunak  yang  didistribusikan  secara bebas  dan  dapat  dicopy  oleh siapapun. Karakteristik yang menonjol  dari shareware adalah adanya keharusan untuk membayar ketika  pengguna  ingin  meng up- grade atau  memanfaatkan software tersebut untuk fitur-fitur khusus dan untuk  jangka  waktu  yang  lama. Shareware seringkali  digunakan oleh  sejumlah  pengembang  dan penyedia software untuk  memro- mosikan produk mereka.
5) Proprietary Software. Piranti lunak komputer  yang dilindungi oleh hak ciptanya. Proprietary  software tidak  dapat  didistribusikan  dan disalin  tanpa  izin  dari  pemilik  hak cipta. Proprietary software umumnya dijual dengan harga yang cukup tinggi dan tidak menyertakan source  code pada  pembelinya. Dalam  hal  ini,  pembeli  diharuskan membayar sejumlah uang berdasar-
kan  fitur dan  berdasarkan  fitur dan fasilitas  yang  ada  dalam  perangka lunak tersebut.
Dari  uraian  jenis  piranti  lunak tersebut,  yang  menjadi  fokus  dalam penulisan ini adalah Free/Open Source Software .  Yang  merupakan  gabungan dari  konsep  tentang free  software dan Open  Source  Software. Pihak  GNU Operating  System  menyatakan  bahwa free software adalah piranti lunak yang memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk menjalankan, mengkopi,  mendistribusikan,  mempe- lajari,  mengubah  dan  menyempurna- kannya.   Definisi tersebut menjelaskan bahwa pengguna free software memiliki empat kebebasan yang utama: 1) Kebebasan  menggunakan  piranti lunak  untuk  berbagai  tujuan  sesuai dengan  kemampuannya  masing- masing.
2) Kebebasan  untuk  menggandakan dan mendistribusikan ulang perang- kat lunak. 3) Kebebasan  untuk  mempelajari  cara kerja  piranti  lunak  kemudian memodifikasinya sesuai kebutuhan. 4) Kebebasan  untuk  mendistribusikan piranti lunak yang sudah dimodifikasi tersebut. Jadi,  setiap  orang  ataupun intansi  yang  memutuskan  untuk mengunakan  F/OSS  ini,  akan  benar- benar  mendapatkan  kebebasan  yang tidak  tergantung  dengan  pihak  lain, seningga lebih bisa mandiri.
Terkait  dengan  konsep Open Source  Software ,  pihak Open  Source Software  Initiative menjelaskan  bahwa Open  Source  Software tidak  hanya berarti  terbukanya  akses  ke  kode sumber, tetapi juga bebas memodifikasi dan  mengembangkannya  lebih  lanjut. Sebuah software masuk dalam kategori
Gambar  1: Irisan Klasifikasi Software
Open  Source  Software bila  memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Free  Redistribution .    Tidak  ada larangan  atau  batasan  lisensi  dari pihak  manapun  terkait  dengan distribusi  atau  penjualan  software yang  memuat  program-program dari beberapa sumber yang berbeda.    Lisensi  tidak  menyarat- kan  royalti  atau  biaya  lain  untuk penjualan tersebut.
2) Open  Source  Software  Code
Software harus  menyertakan  kode sumber,  dan  harus  mengizinkan distribusi  kode  sumber  maupun bentuk  kompilasi  ulang  dari  kode sumber  tersebut.  Kode  sumber harus dalam bentuk yang memudahkan  programmer  untuk memodifikasi  program.    Kode sumber yang secara sengaja dikaburkan tidak diperbolehkan.
3) Distribution  of  License. Hak-hak yang  melekat  pada  program  harus berlaku  untuk  semua  orang  yang menerima distribusi program tersebut,  tanpa  perlu  eksekusi lisensi tambahan oleh pihak terkait
4) License  Must  Be  Technology Neutral. Lisensi  suatu software tidak  boleh  menyaratkan  teknologi tertentu  untuk  mendukung  proses modifikasi atau pengembangannya.
Dan  seterusnya.    Yang  secara singkat dapat diidentifikasi  bahwa free software lebih menekankan pada aspek kebebasan  dari  kontrol  pihak  lain (pemegang  lisensi).    Sementara Open Source Software software lebih menekankan  pada  aspek  terbukanya kesempatan  untuk  memanfaatkan  dan mengem-bangkan program secara optimal sebagai konsekuensi dari akses kode  sumber  yang  sifatnya  terbuka.
Byfield  (2010)  menjelaskan  bahwa untuk menghindari kebingungan terkait
dengan  kedua  definisi  yang  terkadang tumpang  tindih  itu,  maka  muncullah istilah  yang  menggabungkan  kedua definisi  tersebut,  yakni  Free/Open Source Software Software (F/OSS).
Dari  sisi  lisensi,  Free/Open Source  Software  Software  mempunyai karakteristik  yang  dapat  dikatakan berlawanan  secara  ekstrim  dengan proprietary software . Dari  beberapa  batasan  tentang piranti  lunak  kompuer  di  atas, sesungguhnya  sebuah  keputusan  yang sangat  tepat apabila pemerintah memutuskan untuk  menerapkan piranti lunak open  source ini  di  lingkungan instansi pemerintah.  Dampaknya akan sangat  luas.    Yaitu  bisa  mendorong masyarakat  untuk  juga  segera  beralih menggunakannya.
Untuk  memperkuat  analisis  di atas, berikut ini disajikan beberapa hasi kajian  yang  terkait  dengan  penerapan OSS.  Antara lain:
Studi  kasus  dari  proyek  yang dilakukan  oleh  UNDP Asia-Pacific Development  Information  Programme (APDIP)  di  beberapa  Negara  Afrika, Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika Latin menunjukkan bahwa: F/OSS mampu memberikan alternatif  yang  terjangkau  untuk masyarakat miskin tanpa mengorbankan kualitas dan fungsionalitas. Selain manfaat biaya,  F/OSS  dapat  memberikan kontribusi  terhadap  pengembangan teknologi  (bukan  hanya  sekedar sebagai pengguna tetap dari teknologi  yang  dihasilkan  oleh orang lain).
Keempat  kebebasan  fundamental yang melekat dalam F/OSS (free to run, study, redistribute and improve the  software)  menjadi  pilihan  ideal untuk  menjembatani  kesenjangan
digital untuk  semua orang, terlepas dari  struktur  ekonomi,  geografis dan budaya. Untuk proyek-proyek yang melibatkan  inisiatif  pemerintah, untuk  menyediakan  layanan  dan meningkatkan  interaksinya  dengan warga,  F/OSS  adalah  pilihan  yang tersedia untuk semua warga negara dengan  tanpa  mendiskriminasikan siapa pun.
Banyak  proyek  berurusan  dengan masyarakat  yang  tidak  cerdas teknologi,  yang  memperlambat adopsi  teknologi  baru.  Hal  yang harus  diingat  bahwa  pengguna biasanya  enggan  untuk  mencoba dan  menggunakan  hal-hal  dan  atau fitur  baru  jika  manfaatnya  tidak segera jelas terwujud. Untuk keberhasilan program pemerintah  seperti  proyek  e- Government,  perlu  dikembangkan kebijakan dan perundang-undangan Evaluasi  kebijakan  yang  memadai untuk  mengantisipasi  kurangnya dukungan  politik  yang  dapat memperlambat  proses  dan  tingkat adopsi.
Selain  itu,  berdasarkan  kajian E-Commerce  and  Development yang dilakukan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada tahun 2003, dinyatakan  bahwa Free/Open  Source Software  (F/OSS) memiliki  implikasi yang signifikan bagi negara berkembang  dalam  hal  mengurangi pembajakan dan monopoli dari perangkat  lunak  berlisensi.  Rendahnya biaya  dalam  penggunaan  F/OSS  dapat mempercepat  adopsi  teknologi  infor- masi oleh masyarakat di negara-negara berkembang.
Memerhatikan  cuplikan  dari beberapa  hasil  kajian  internasional
tersebut,  tentu  saja  selaras  dengan  apa yang  telah  diputuskan  pemerintah.
Bahkan  beberapa  kebijakan  publik dalam rangka mengoptimakan penggunaan dan pendayagunaan Free/Open  Source  Software telah disosialisasikan oleh pemerintah. Misalnya:  Beberapa  peraturan  yang telah ditetapkan itu di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001. Tentang Pengembanga dan  Pendayagunaan  Telematika  di Indonesia agar memberikan perhatian  khusus  pada  pendayagu- naan Open Source Software (dijabarkan di lampiran no.5 Inpres tersebut). 2) Peraturan  Presiden  No.7,  Tahun 2005  tentang  RPJMN  2004-2009. Dalam dokumen tersebut tercantum “Program Peningkatan Penggunaan Open  Source  System ke  Seluruh Institusi  Pemerintah  dan  Lapisan Masyarakat”  (Matriks  Program Pembangunan  Tahun  2007,  nomer
4.6.) 3) Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi Dan  Informatika  No.  05/SE/M. KOMINFO/10/2005.    Berisi  anju- ran kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan  daerah untuk menggunakan software legal
dengan  pilihan  cerdas  mengguna- kan Open Source Software
4) .Surat  Edaran  Nomor:  SE/01/M. PAN/3/2009.  Secara  tegas  meng- himbau  kepada  Pimpinan  Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pengecekan penggunaan perangkat  lunak  di  lingkungannya dan  menghapus  semua  perangkat lunak  tidak  legal,  dan  selanjutnya menggunakan Free/Open  Source Software  (F/OSS) yang  berlisensi
bebas  dan  legal  sebagai  pengganti perangkat lunak tidak legal.
Bahkan  seperti  yang  sudah diuraikan sebelumnya, beberapa kepala daerahpun  telah  banyak  yang  begerak mulai  menyosialisasikan  penggunaan F/OSS ini. Semangat pemerintah dari memutuskan  kebijakan  terkait  dengan F/OSS ini sasarannya adalah: 1) Untuk  memberikan  lebih  banyak alternatif  perangkat  lunak  yang dapat  digunakan  oleh  masyarakat secara legal dan terjangkau, sehingga jumlah pengguna komputer meningkat. 2) Peningkatan  kemampuan  riset  dan pengembangan  teknologi  informasi nasional bidang perangkat lunak.
3) Menciptakan  kompetisi  pengem- bangan  teknologi  informasi  untuk dapat bersaing di percaturan global.
Inti  dari  deklarasi  pendirian
IGOS  itu  yang  selanjutnya  dituangkan melalui  Surat  Edaraan  Men-PAN  itu adalah: 1) Mengingat pentingnya peran teknologi  informasi  dalam  kehidu- pan  masyarakat  terkait  dengan pertumbuhan  perekonomian,  maka perlu  peningkatan  kemandirian, daya saing, kreativitas serta inovasi bangsa  sebagai  kunci  utama keberhasilan  pembangunan  Bangsa
Indonesia. 2) Pemerintah  bersama  masyarakat bersepakat  untuk  melakukan  upaya yang sungguh-sungguh dalam menguasai,  mendayagunakan  dan memanfaatkan teknologi informasi. 3) Dalam rangka mendukung keberhasilan upaya tersebut, pengembangan  dan  pemanfaaatn Open  Source  Software merupakan salah  satu  langkah  strategis  dalam
mempercepat penguasaan teknologi informasi di Indonesia 4) .Untuk  mendapatkan  manfaat  yang sebesar-besarnya dari upaya
tersebut,  perlu  dilakukan  langkah- langkah antara lain:
Menggunakan perangkat lunak legal di setiap instansi pemerintah. Menyebarluaskan pemanfaatan Open Source Software di Indonesia. Menyiapkan panduan ( guideline ) dalam pengembangan dan pemanfaatan Open Source Software di Indonesia.
Mendorong terbentuknya pusat- pusat pelatihan, competency center dan pusat-pusat inkubator bisnis berbasis open source di Indonesia.
Mendorong dan meningkatkan koordinasi, kemampuan, kreativitas, kemauan dan partisipasi di kalangan pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan Open Source Software secara maksimal.
Untuk  mendorong  percepatan penggunakan  piranti  lunak  legal  dan Open  Source tsb.  pemerintah  sejak tahun  2010  telah  menyelenggarakan IGOS Award. IGOS Award merupakan suatu ajang tahunan pemberian penghargaan  kepada  instansi-instansi pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang telah  memulai  pelaksanaan  proses migrasi  dan  implementasi  open  source software di instansinya masing-masing. Penghargaan  ini  diberikan  melalui serangkaian  penilaian  dan  pengamatan di berbagai instansi pemerintah mengenai sejauh mana tingkat
pemanfaatan  dan  pengimplementasian open  source  software dalam  aktivitas organisasi.
Semua  aktivitas  itu  dimuncul- kan  untuk  memenuhi  Surat  Edaran Men-PAN,  yang  menargetkan  bahwa pada  akhir  tahun  2011,  semua  instansi pemerintah  telah  dapat  bermigrasi  ke F/OSS.
Yang  jadi  masalah,  setelah  tiga tahun  target  ditetapkan,  bahwa  pada akhir  tahun  2011  semua  instansi pemerintah  sudah  harus  menerapkan penggunaan  F/OSS  ini,  kenyataannya di  era  tahun  2014  ini,  tidak  terdengar lagi  instansi  pemerintah  yang  getol menyuarakan penerapan F/OSS ini.
Beberapa  analisis  yang  bisa penulis  sampaikan  terkait  kurang gregetnya  rencana  yang  bagus  itu, antara lain: 1) Pemerintah masih menolensi penggunaan piranti lunak komputer yang bajakan 2) Pemerintah sebelumnya telah berkomitmen  untuk  bermigrasi  ke penggunaan  F/OSS  di  setiap instansi  pemerintah.    Kenyataan- nya,  dalam  setiap  kesempatan presentasi, narasumber dari kalangan pemerintah sendiri, masih banyak  yang  tidak  menggunakan aplikasi yang F/OSS. 3) Dalam  setiap  tender  pekerjaan pemerintah  yang  menggunakan piranti  lunak  komputer,  sangat langka  adanya  ketentuan  yang mengharuskan pemenang tendernya menggunakan  piranti  lunak  yang F/OSS
Artinya, di satu sisi pemerintah mencanangkan  agar  instansi  pemerin- tah mulai menggunkan F/OSS, tetapi di sisi  lain,  pemerintah  sendiri  tidak konsiten dengan komitmennya itu.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan pemerintah untuk berkomitmen terkait penggunaan F/OSS  adalah  sebuah  keputusan  yang sangat  luar  biasa  cerdasnya.    Apabila keputusan  itu  bisa  dilaksanakan  secara konsisten,  maka  bukan  tidak  mungkin sasaran  dari  kebijakan  itu  telah  bisa menghantarkan  Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam pengembakan pritanti lunak komputer. Bukan  tidak  mungkin  pening- katan  kemampuan  riset  dan  pengem- bangan  teknologi  informasi  nasional kita  di  bidang  perangkat  lunak  kita sudah  lebih  maju  pesat  dari  sekarang. Bahkan  bisa  jadi  telah  berhasil menciptakan kompetisi terhadap pengembangan  teknologi  informasi yang bersaing di percaturan global. Sebaiknya  pemerintah  kembali menyegarkan  kebijakan  yang  sangat bijak  ini.  Yang  tentu  saja  disertai dengan target penguasaan dan implementasi yang jelas disertai sanksi manakala  ada  insatansi  yang  tidak dapat mencapai targetnya.
Untuk  itu,  tentu  saja  pemerintah harus  menggodok  rencana  ini  lebih matang  lagi.    Utamanya  dengan mempersiapkan  SDM-nya  terlebih dahulu.  Karea alasan utama keenggan- an  sebagian  instansi  pemerintah  untuk segera  bermigrasi  ke  F/OSS  saat  ini adalah  karena  tidak  tersedianya  SDM yang  akan  menjadi  motor  penggerak- dan tempat berkonsultasi.
Dan sebaiknya pemerintah menggandeng  Asosiasi  Open  Source Indonesia  (AOSI)  dalam  menyiapkan dan melaksanakan migrasi ke OSS ini.. AOSI adalah  asosiasi  berbadan  hukum menghimpun organisasi-organisasi pencinta, penggiat, pengembang, pemakai,  pendidik,  pelaku  bisnis  dan semua  pendukung  Open  Source  skala
nasional  yang  bekerja  sama,  bahu membahu  membangun  sinergi  guna mencapai  sukses  bersama.  Diresmikan dan  berdiri  sejak  30  juni  2008,  AOSI merupakan  asosiasi  yang  sah  dan memiliki  sejumlah  program  terencana untuk mendorong pengembangan teknis  dan  bisnis  Open  Source  di Indonesia.  AOSI  melibatkan  pihak pemerintah  membahas  program  dan regulasi  guna  meningkatkan  akselerasi berkembanganya  pemanfaatan  Open Soure  di  semua  lapisan  masyarakat NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Ashari, “Metode Mirgrasi Open Source yang Efektif”. Jakarta: Quantum Bisnis International, 2010.
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia,_Go_Open_Source. (Diakses tanggal 27 Maret 2014)
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30281/2/Reference.pdf (Diakses tanggal 25 Maret 2014)
http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2011/08/24/surat-ederan-menpan- mengenai-oss-391202.html
http://www.ristek.go.id/?module=News+News&id=6330. (Diakses tanggal 24 Maret 2014)
Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2005. “Surat Edaran Menkominfo, Nomor: 05/SE/ M.KOMINFO/10/2005”. Jakarta, Mekominfo, 2005.
Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, 2009. “Surat Edaran Men-PAN Nomor: SE/01/M.PAN/3/2009”, Jakarta, Men-PAN, 2009.
Maryanto, Rusmanto, “Apa itu, Open Source, Free Sotfware, dan Linux?”. http://www.slideshare.net/ruslinux.  (diakses, 27 Maret 2014)
Rais, Ahmad. “Evaluasi Kebijakan Penggunaan Free/Open Source Software
(F/Oss) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan”.  Tesis Magister (Tidak Diterbitkan). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indoesia, 2012.
Sinambela, Josua, M. “Migrasi ke F/OSS (Free/Open Source Software)”. Slide Presentasi. http://josh.rootbrain.com - http://www.rootbrain.com.
(diakses tanggal 24 Maret 2014)