INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1017-1034 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Sengketa Rephurchase Melalui  Pengadilan Dalam Ranah Pasar Modal
Yeni Triana 1 ✉ , David Budiman 2 , Wahyu Prihatmaka 3 , Mardison Hendra 4 , Megawati M 5 ,
Henni Eko 6 ,
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Email: mahatirsyafiqmohd@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam  menyelesaikan  sengketa  di  pasar  modal,  salah  satunya  melalui  litigasi.  Terdapat  perkara perdata dibidang pasar modal nomor perkara 1.618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 yang putusannya dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Kasus ini  melibatkan  gugatan  Benny  Tjokrosaputro  terhadap  para  tergugat  terkait  kegiatan  pembelian kembali (REPO) sejumlah saham PT. Hanson Internasional Tbk. berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd) dan Platinum Value A.F L.P. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa rephurchase melalui pengadilan dalam ranah pasar modal. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan, dengan melibatkan penelusuran bahan pustaka primer dan sekunder yang terkait dengan Peraturan Pasar Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri dinilai tidak tepat karena tidak memperhatikan ketentuan, asas dan doktrin hukum yang  berlaku  khususnya  terhadap  UUD.  para  pihak  dalam  perkara  dan  kelengkapan    putusan. Walaupun demikian sesuai dengan prinsip hukum res judicata pro veritate habetur, setiap putusan hakim harus dianggap benar, dan oleh karena harus dihormati oleh semua pihak.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Rephurchase, Pasar Modal
In resolving disputes in the capital market, one of them is through litigation. There is a civil case in the field of capital market case number 1.618 / Pdt.G / 2016 / PN Jkt.Sel dated November 21, 2017 whose decision was upheld by the decision of the Jakarta High Court on July 23, 2018. This case involves Benny Tjokrosaputro's lawsuit against the defendants related to the buyback activities (REPO) of a number of shares of PT. Hanson Internasional Tbk. based on the REPO agreement between Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd) and Platinum Value A.F L.P. The purpose of this study is how to resolve rephurchase disputes through the courts in the realm of capital markets. The research method used  is  normative  legal  research  or  literature  law  research,  involving  the  search  for  primary  and secondary library materials related to Capital Market Regulations. The results showed that the legal considerations  of the  panel  of  judges  in  the  district  court decision  were  considered  inappropriate because  they  did  not  pay  attention  to  the  provisions,  principles  and  legal  doctrines  that  apply, especially to the Constitution. the parties to the case and the completeness of the judgment. However, in accordance with the legal principle of res judicata pro veritate habetur, every judge's decision must be considered correct, and therefore must be respected by all parties.
Keyword: Dispute Resolution, Rephurchase, Capital Markets

## PENDAHULUAN
Pasar modal merupakan sektor keuangan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Stabilitas permanen, keadilan dan efisiensi pasar modal diperlukan untuk mendukung  pembangunan.  Apabila  terdapat  pelanggaran  hukum  perdata  maka  harus diselesaikan  melalui  penyelesaian  sengketa,  melalui  pengadilan  atau  melalui  cara-cara alternatif penyelesaian sengketa. Dapat dikatakan bahwa perkara perdata di pasar modal sangat  jarang  terjadi,  sehingga  perkara  perdata  yang  ada  saat  ini  perlu  dianalisis  untuk mengetahui  bagaimana  pelaksanaannya  dan  apa  perannya  di  pasar  modal.  Artikel  ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya penelitian hukum terhadap asas-asas  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan,  dengan  menggunakan  metode analisis  deskriptif.  Kesimpulan  yang  diambil  dari  hasil  penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  metode  analisis  normatif  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat disimpulkan  bahwa  peran  penyelesaian  sengketa  pada  hakekatnya  adalah  upaya penegakan hukum pasar modal dalam kondisi terjadi pelanggaran hukum perdata, dengan tujuan  untuk  memulihkan  dan  menyelaraskan  legalisasi,  dengan  menciptakan  kepastian hukum bagi para pihak. Para Pihak. di ibu kota. pasar modal dan melindungi kepentingan pelaku pasar modal dari praktik-praktik yang merugikan, guna mewujudkan pasar modal yang  adil,  tertib,  dan  efisien.  Selanjutnya  pertimbangan  hukum  juri  dalam  putusan pengadilan negeri dalam perkara  PT Hanson International Tbk REPO. dinilai tidak tepat
karena tidak mempertimbangkan peraturan, prinsip dan doktrin, khususnya yang berkaitan dengan  struktur  REPO,  tanggung  jawab  para  pihak,  dan  kelengkapan  suatu  keputusan. Namun  menurut  asas  res  judicata  pro  veritate  habetur,  setiap  putusan  hakim  harus dianggap benar dan dihormati.
Salah satu sektor keuangan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional  adalah  pasar  modal.  Pasar  modal  menyediakan  sumber  pendanaan  alternatif dengan menyediakan modal jangka panjang dalam jumlah besar serta menyediakan pilihan investasi jangka panjang. Pasar modal di Indonesia harus diselenggarakan sesuai dengan tujuan menjadi negara  kesejahteraan berdasarkan Pancasila. Pelaksanaannya juga harus sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Perubahan ke- 4 Tahun 2002 (selanjutnya disebut “UUD 1945”), yang dengan jelas me nyatakan bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan  atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip solidaritas, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, kesadaran  akan  perlindungan  lingkungan  hidup,  kemandirian,  dan  terpeliharanya keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional.
Pasar  modal  sendiri  berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang  Pasar Modal (“UUPM”) mendefinisikan  secara  formal  mengenai  pasar  modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan  Publik  yang  berkaitan  dengan  Efek  yang  diterbitkannya,  serta  lembaga  dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Tujuan  dari pengaturan pasar modal adalah untuk mewujudkan suatu pasar modal yang wajar, teratur serta efisien sehingga mampu menjadi bagian  kegiatan  ekonomi  nasional  yang  berkontribusi  terhadap  pembangunan perekonomian  bangsa.  Salah  satu  kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  adalah  dengan mengaktifkan  dan  mendorong  kegiatan  pasar  modal  di  Indonesia  agar  semakin berkembang sebagai salah satu pilar indikator keberhasilan ekonomi disamping perbankan dan investasi langsung lainnya.
Pasar  modal  ( capital  market)  sendiri  merupakan  pasar  untuk  berbagai  instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham),  reksa  dana,  instrumen  derivatif  maupun  instrumen  lainnya.  Pasar  modal merupakan  sarana  pendanaan  bagi  perusahaan  dan  institusi  lain  (misalnya  pemerintah, swasta dan lain-lain) serta sebagai  sarana  bagi  kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait  lainnya.  Instrumen  keuangan  yang  diperdagangkan  di  pasar  modal  merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi,  waran, right,  reksa  dana,  dan  berbagai  instrumen  derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.
Salah satu kegiatan investasi di pasar modal adalah investasi saham. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran bagi para  pengusaha  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  untuk  menambah  kekayaan  dengan membeli saham dalam bentuk investasi.
Kebijakan  pemerintah   yang  mendorong  pembangunan  pasar  modal   Indonesia telah menjadikan  perkembangan pasar modal  itu  sendiri. Hal tersebut dapat  dilihat  dari lahirnya berbagai jenis transaksi yang merupakan perjanjian dalam perkembangan. Selain itu,  dorongan  tersebut  telah  melahirkan  partisipasi  dari  berbagai  pihak  untuk  terlibat  di pasar modal Indonesia. Di satu sisi, hal tersebut merupakan suatu keunggulan, akan tetapi di  sisi  lain  menimbulkan  efek  samping  resiko  adanya  pelanggaran  hukum  atau permasalahan hukum yang tidak jarang berujung pada sengketa hukum. Salah satu pakar pasar modal Indonesia,  Jusuf  Anwar berpendapat,  bahwa  pelanggaran  di bidang pasar modal bersifat agak unik. Keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya  yang  sangat  berpendidikan  dan  sangat  rapi  cara  kerjanya,  dari  sisi  pola pelanggaran, dari sisi akibat yang mungkin ditimbulkan, maupun dilihat dari sisi pengenaan sanksi  yang  jauh  lebih  berat  dari  pelanggaran  biasa  yang  bersifat  serupa  dengan pelanggaran tersebut.
Untuk  menyelesaikan  sengketa  di  pasar  modal,    dalam  hal  ini  berkaitan  dengan sengketa  perdata,  terdapat  beberapa  cara  penyelesaiannya,  yaitu  secara  formal  melalui pengadilan (disebut litigasi) atau secara informal melalui para pihak, di luar pengadilan yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa perdata di pasar modal masih jarang; Faktanya, terdapat  perkara perdata di bidang pasar modal yang cukup menarik, yaitu perkara perdata nomor 1. 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 yang diajukan  Benny Tjokrosaputro terhadap beberapa pihak. . termasuk Goldman Sachs  Internasional,  Citibank  N.A.  dan  PT  Panitera  Ficomindo  Buana    yang  putusannya dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Kasus ini melibatkan  gugatan    Benny  Tjokrosaputro  terhadap  para  tergugat  terkait  kegiatan pembelian kembali (REPO)  sejumlah saham PT. . Hanson Internasional Tbk. berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd) dan Platinum Value A.F L.P.
Alasan pemilihan perkara ini adalah karena perkara ini sangat menarik. Perkara ini menunjukkan  bahwa  transaksi di pasar  modal memiliki kompleksitas  yang  tidak  sama dengan transaksi bisnis pada umumnya. Selain itu, pemilihan  forum penyelesaian melalui pengadilan  negeri  merupakan  hal  yang  tidak  banyak  dilakukan  oleh  para  pihak  yang bersengketa hukum di pasar modal. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menulis artikel
ini  dengan  judul  Penyelesaian  Sengketa  Rephurchase  Melalui  Pengadilan  Dalam  Ranah Pasar Modal.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumenter.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Yaitu  sampai  taraf  deskriptif  yaitu terbatas  pada  penggambaran  data  secara  factual.  Data  diolah  sedemikian  rupa  dan disajukan secara ringkas dan sistematik sehingga mudah untuk dibaca dan difahami serta disimpulkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data  yang  bersumber  dari  kepustakaan  dengan  maksud  menganalisis,  menelaah, menggambarkan  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan Penyelesaian Sengketa Rephurchase Melalui Pengadilan Dalam Ranah Pasar Modal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam kegiatan pembangunan nasional, pengembangan dinamika tugas dan peran yang  jelas antar  cabang-cabang  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  sangat berperan penting. Lembaga legislatif bersama dengan eksekutif bertindak sebagai policy maker  yang  dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang  yang  mengikat  untuk  umum. Lembaga eksekutif melaksanakan semua kebijakan yang sudah diputuskan dalam bentuk hukum  yang  mengikat,  sedangkan  lembaga  yudikatif  bertindak  sebagai  wasit  yang mengadili  apabila  timbul  sengketa,  pertentangan,  diskrepansi,  ketidakharmonisan  atau konflik  antara  norma-norma  yang  berisi  kebijakan  ekonomi  dalam  undang-undang dengan kebijakan-kebijakan dasar dan tertinggi yang terdapat dalam UUD 1945.
Menurut Efa Laela Fakhriah, cara penyelesaian sengketa [bisnis] jika dilihat dari sudut pandang  prosesnya  dapat  dilakukan  melalui  litigasi  yang  merupakan  mekanisme penyelesaian sengketa melalui  jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal atau secara non litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Dari sudut pandang pembuat keputusan dapat dilakukan secara ajudikatif yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan (pengambilan keputusan dilakukan oleh  pihak  ketiga  dalam  sengketa  diantara  para  pihak),  secara  konsensual/kompromi, melalui quasi ajudikatif yaitu merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan ajudikatif. Dalam gambaran penyelesaian sengketa secara umum  pada berbagai literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa yaitu the binding adjudicative procedure (penyelesaiannya
dengan cara yang mengikat dan terstruktur) dan the non-binding adjudicative procedure (pola  penyelesaiannya  tidak  mengikat.  Kedua  penyelesaian  sengketa  tersebut  berbeda antara satu dengan lainnya, perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang  dihasilkan  oleh  institusi  tersebut. The  binding  adjudicative  procedure  memiliki putusan  yang  mengikat  para  pihaknya,  sedangkan  dalam the  non-binding  adjudicative procedure memiliki putusan yang tidak mengikat para pihaknya, artinya dengan adanya putusan  tersebut  para  pihak  dapat  menyetujui  atau  menolak  isi  putusan  tersebut. Persamaan  dari  kedua  pola  penyelesaian  sengketa  tersebut  sama-sama  memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.
Hukum pasar modal mengatur beberapa pelanggaran yang terdapat di sektor pasar modal berdasarkan UUPM, yaitu:
1. sanksi pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 102 UUPM
2. sanksi pelanggaran pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UUPM, dan
3. pelanggaran perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM.
Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari  pelanggaran  atas  UUPM  atau  peraturan  pelaksanaannya  dapat  menuntut  ganti kerugian,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  pihak  lain  yang  memiliki tuntutan  yang  serupa,  terhadap  pihak  atau  pihak-pihak  yang  bertanggungjawab  atas pelanggaran  tersebut.  Pengaturan  di  dalam  Pasal  111  UUPM  tersebut  merupakan pengaturan yang sejalan dengan apa yang dikenal dengan perbuatan melanggar [melawan] hukum yang  diatur di dalam  Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (” BW ”). Ketentuan  tersebut mengatur  bahwa  tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang membawa kerugian kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu  untuk mengganti kerugian tersebut.
Secara umum pelanggaran hukum perdata sebagai dasar suatu tuntutan hak adalah bersumber dari adanya wanprestasi atau dilanggarnya suatu perjanjian dan bersumber dari adanya perbuatan melanggar hukum in casu sesuai dengan Pasal 111 UUPM jo. Pasal 1365 BW.  Dalam  ranah  hukum  perdata,  terdapat  beberapa  cara  penyelesaian  sengketa  yang secara  garis  besar  melalui  litigasi  (menggunakan  jalur  formal  pengadilan)  dan  melalui alternatif  penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
Pelanggaran  atau  sengketa  perdata  di  bidang  pasar  modal  dapat  diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Segi sumber sengketa, berdasarkan sumber sengketa maka sengketa perdata di pasar
modal bersumber dari perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi atas perjanjian.
2. Segi pelaku, berdasarkan  segi  pelakunya, tiga  pola pelanggaran yang lazim  terjadi  di pasar modal, yakni dilakukan yang dilakukan secara individual, secara berkelompok dan pola  pelanggaran  yang  berupa  menyuruh  pihak  lain  (baik  langsung  maupun  tidak langsung)  untuk  melakukan  pelanggaran.  Selain  itu,  dari  sisi  pelaku  juga  dapat dikategorikan  dari  kedudukannya,  antara  lain  sebagai self  regulatory  body,  investor, emiten dan lainnya.
3. Segi dasar hukum, berdasarkan dasar hukum yang mengatur yaitu berdasarkan hukum konvensional dan berdasarkan hukum syariah.
Pelanggaran  hukum  atau  sengketa  perdata  tersebut  kerap  terjadi  dan  beberapa diselesaikan  melalui  penyelesaian  secara  non-litigasi  (melalui  lembaga  alternatif penyelesaian sengketa yang ada) atau secara litigasi (melalui prosedur formal pengadilan).
Dalam  era  pengawasan  dan  pengaturan  sektor  jasa  keuangan  yang  terintegrasi  di bawah Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang tunduk pada pembinaan dan pengawasan dan pengelolaan OJK. Sebagai bagian  dari  perlindungan    konsumen  [investor]  di  sektor  jasa  keuangan,    OJK  telah menetapkan  peraturan  yang  mengatur    alternatif  metode  penyelesaian  sengketa  bagi konsumen  jasa  keuangan  melalui  Peraturan  OJK  no.  01/POJK.07/2014  tentang  lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan  konsep  pengaturan  dalam  peraturan  OJK  tersebut,  penyelesaian sengketa  di  sektor  jasa  keuangan  yang  timbul  dari  pengaduan  konsumen  [investor] diwajibkan  terlebih  dahulu  diselesaikan  secara  internal  di  lembaga  jasa  keuangan bersangkutan,  yang  lebih  pada  penyelesaian  secara  negosiasi  atau  penyelesaian  secara musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  Apabila  tidak  tercapai  kesepakatan  penyelesaian atas  pengaduan  tersebut,  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  dapat  melakukan penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  (”LAPS”) di  sektor  jasa  keuangan  masing-masing  atau  melalui  pengadilan.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  kedua  (penyelesaian  secara  eksternal), penggunaan  LAPS  masih  tetap  merupakan  suatu  pilihan  alternatif  selain  penyelesaian melalui pengadilan.
Selain metode penyelesaian  alternatif, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi, termasuk persidangan di pengadilan. Sengketa perdata timbul apabila salah satu pihak meyakini bahwa hak atau kepentingan keperdataannya telah dilanggar, artinya ia mencurigai adanya pelanggaran terhadap hak atau kepentingan keperdataannya.
Keadaan ini harus dipulihkan dengan  mengembalikan segala sesuatunya ke keadaan sesuai hukum.  Artinya  setiap  penyimpangan  terhadap  hukum  harus  diperbaiki  dengan menerapkan  hukum  sebagaimana  ditentukan.  Hal  ini  dapat  dianggap  sebagai  tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum perdata.
Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual hakikat dan makna penegakan hukum terletak pada berjalannya hubungan antar nilai secara harmonis, yang digambarkan dengan kaidah dan sikap bertindak yang kokoh, tampak sebagai rangkaian  tahap akhir pergeseran nilai,  yang  bertujuan  untuk  menciptakan,  mempertahankan.  dan  mempertahankan kehidupan  sosial  yang  damai.  .  Konsep  yang  mempunyai  landasan  filosofis  ini  perlu dijelaskan lebih lanjut agar terkesan lebih konkrit. Bentuk penegakan hukum yang spesifik dapat ditemukan dalam proses hukum, khususnya dalam putusan hakim.
Hakim yang digambarkan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan sangat berperan dalam penegakan hukum. Hal tersebut diwujudkan dengan kewenangannya memeriksa dan memutuskan  sutau  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Hakim  dalam  mengadili  perkara harus  mendasarkan  pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku  baik  secara  formil  maupun materil,  dan  sesuai  dengan  rasa  keadilan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  putusan  hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan ( gerechttigheid/equality), kepastian  hukum  ( rectsicherheit/certainty)  dan  kemanfaatan  menurut tujuan (zweckmaes sigkeit).
Meskipun penyelesaian sengketa diperlukan untuk merevisi peraturan pada kondisi tertentu,  namun  penyelesaian  sengketa  perdata  melalui    litigasi  (penyelesaian  formal melalui pengadilan) tidak dapat tercapai jika tanpa  inisiatif dari pihak yang “merasa” hak dan  kepentingannya dilanggar. dan menuntut di pengadilan. . Berbeda  dengan  perkara pidana,  penyelesaian perkara perdata  tidak  dapat dipaksakan  dengan dokumen  negara, karena  prakarsa  dalam  perkara  tersebut  harus  berdasarkan  kemauan  pihak-pihak  yang terlibat. Perkara perdata baru dimulai ketika salah satu pihak mengajukan gugatan terhadap pihak lain di pengadilan. Oleh karena itu ada atau tidaknya suatu perkara ditentukan  oleh pihak-pihak  yang  terlibat.  Perselisihan  tersebut  tidak  akan  terselesaikan  sebelum  pihak- pihak yang dirugikan bertindak untuk membuktikan haknya dengan mengajukan gugatan, sehingga  proses pemulihan atau pembetulan status pelanggaran hukum mungkin akan sulit tercapai.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  beragam  kritik  terhadap  penyelesaian  sengketa  di pasar modal, yang pada umumnya didasarkan pada argumentasi bahwa belum ada kasus di  pasar  modal  yang  diselesaikan  hingga  proses  pengadilan,  penyelesaian  kasus  yang cukup lama dan berlarut-larut karena alasan-alasan antara lain bahwa pasar modal Indonesia
relatif masih baru.
Secara  teori  disebutkan  bahwa  apabila  dalam  pandangan  tergugat  (pihak  yang dianggap  melanggar/merugikan),  penggugat  (pihak  yang  merasa  dirugikan)  akan mendapatkan  angka  kemenangan  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  angka  yang diperkirakan oleh penggugat sendiri, maka tergugat kemungkinan besar akan lebih memilih untuk menyelesaikan perkara secara damai dikarenakan biaya litigasi umumnya juga lebih besar  dibandingkan  dengan  biaya  penyelesaian  sengketa  secara  damai.  Probabilitas kemenangan  penggugat  akan  bergantung  banyak pada  (i)  kemampuan  dari  penggugat untuk membuktikan kerugian yang ia alami beserta dasar hukum yang dilanggar tergugat (semakin rumit isunya, semakin banyak biaya yang diperlukan), ( i i ) kemampuan tergugat untuk membuktikan sebaliknya (yaitu bahwa posisi penggugat salah atau tak berdasar), dan (iii) kemampuan badan peradilan untuk memahami kompleksitas isu yang dipermasalahkan (karena  selalu  terbuka  kemungkinan  penerapan  hukum  yang  salah).  Komponen  biaya meliputi  antara  lain:  biaya  perkara  di  pengadilan,  biaya  konsultan  profesional  (hukum, akuntan,  keuangan,  jasa  penilai),  biaya  reputasi,  biaya  administratif  lain-lain,  dan  biaya kesempatan ( opportunity costs) dari kegiatan lainnya yang dapat dilakukan seandainya para pihak tidak perlu menjalankan litigasi.
Kondisi demikian nampaknya tidak sejalan dengan upaya penegakan hukum  pasar modal dalam konteks pelanggaran hukum perdata, padahal peraturan hukum  pasar modal sendiri  dimaksudkan  untuk  menciptakan  keamanan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang melakukan kegiatan di pasar modal dan melindungi kepentingan para pihak yang ikut serta. pelaku  pasar  modal  (termasuk  perusahaan  investasi)  terhadap  praktik-praktik  yang merugikan.
Hukum  mengenai  pasar  modal  memang  dikenal  rumit,  hal  inilah  pula  yang menyebabkan  banyak  kaidah  hukum  di  bidang  ini  yang  dinilai  setengah  jadi,  sebab pematangannya  yang  memang  membutuhkan  waktu,  yang  digodok  secara  teori  dan dimatangkan  oleh  praktek.  Hanya  saja  satu  mata  rantai  yang  terputus  dalam  proses pematangan hukum pasar modal ini adalah tidak dapat berbicaranya sektor yurisprudensi (pengadilan) yang sebenarnya justru merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses  penciptaan,  pematangan  dan  penghalusan  hukum.  Sampai  sejauh  ini  belum terdengar adanya putusan pengadilan dalam bidang pasar modal  di Indonesia yang dapat dipakai  sebagai  sumber  hukum.  Hal  tersebut  pula  yang  merupakan  faktor  yang memperlambat proses pematangan hukum pasar modal tersebut, disamping fakta bahwa hukum pasar modal memang rumit.
Dengan demikian, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran litigasi itu sendiri (penyelesaian  pengadilan)  dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal pada  hakikatnya  adalah  upaya  untuk  menegakkan  hukum  pasar  modal  jika  terjadi pelanggaran perdata. Tujuannya  untuk memulihkan dan menata kembali kondisi tersebut dengan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pelaku  pasar  modal  dan  melindungi kepentingan  pelaku pasar modal (termasuk perusahaan publik, investasi) dan semua pihak memerangi praktik-praktik yang merugikan. Pengajuan gugatan lebih membawa kepastian hukum dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara karena dapat dilaksanakan dalam  putusan  hakim,  sehingga  secara  teori  putusan    dapat  dilaksanakan  apabila mempunyai akibat hukum yang tetap.
Menurut  pengertian  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Mochtar  Kususmaatmadja, hukum adalah seperangkat peraturan dan asas yang mengatur kehidupan manusia  dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses yang membantu melaksanakan hak tersebut. Dilihat  dari  pengertian  tersebut,  maka  hukum  bukan  sekedar  seperangkat  peraturan normatif, tetapi juga seperangkat asas yang melahirkan peraturan-peraturan tersebut, yang pada pokoknya mengatur kehidupan manusia  dalam bermasyarakat. Menurut definisi ini, hukum acara perdata pada prinsipnya berarti seperangkat aturan dan asas yang mengatur proses perdata melalui pengadilan, termasuk badan peradilan dan proses Perdata.
Pada prinsipnya hukum acara perdata mengatur persoalan-persoalan atau cara-cara prosedural mana yang dianggap sah untuk menegaskan hak melalui kekuasaan kehakiman. Peraturan tersebut biasanya mencakup cara mengirimkan permohonan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, cara meninjau perkara yang diajukan ke pengadilan, cara memutus perkara yang dipertimbangkan di pengadilan, dan cara mengambil keputusan.
Pada dasarnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan keadaan dimana  penggugat  meyakini  hak  atau  kepentingan  keperdataannya  dilanggar  oleh tergugat.  Oleh  karena  itu,  penggugat  menggugat  untuk  menuntut  kembali  hak  dan kepentingan keperdataannya yang dilanggar. Ketika salah satu pihak  memutuskan untuk menempuh jalur hukum yang bersangkutan, maka langkahnya kini tunduk pada ketentuan hukum  acara  perdata.  Seluruh  rangkaian  pertimbangan  perkara  selama  persidangan berpuncak pada keputusan akhir  majelis hakim untuk menghentikan pertimbangan perkara sampai batas tertentu.
Putusan  hakim  adalah  suatu  pernyataan  yang  dibuat  oleh  hakim  sebagai  pejabat publik  yang  berwenang  dalam  suatu  sidang  dan  dimaksudkan  untuk  mengakhiri  atau menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan antara para pihak. Bukan hanya apa yang diucapkan saja yang diperhitungkan sebagai suatu keputusan, tetapi juga keterangan-
keterangan yang ditulis  oleh  hakim dan kemudian diberikan  di persidangan. Rancangan putusan  (tertulis)  baru  sahih  putusannya  apabila  diumumkan  oleh  Hakim  dalam  sidang. Putusan yang diucapkan di pengadilan (uitspraak) tidak boleh  berbeda dengan putusan tertulis (judgment).
Setelah selesai memeriksa perkara, hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk  disaring  mana  yang  penting  dan  mana  yang  tidak  penting.  Berdasarkan  hasil pemeriksaan tersebut, hakim berusaha menemukan peristiwanya ( feit vinden, fact finding). Setelah hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, lalu ia menentukan apakah peristiwa  yang  telah  terjadi  itu  merupakan  pelanggaran  hukum  atau  tidak,  kemudian  ia menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu. Hal tersebutlah  yang  dinamakan  menemukan  hukum  ( recht  vinden,  law  finding).  Pada umumnya, suatu putusan hakim terdiri  dari  bagian kepala putusan, irah-irah, identitas para pihak, ringkasan gugatan dan ringkasan persidangan, pertimbangan fakta, pertimbangan hukum serta dictum.
Dalam proses menemukan hukum tersebutlah, maka terdapat pertimbangan hukum dari hakim yang sangat penting dalam suatu putusan. Pertimbangan hukum  inilah yang akan digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang diperiksa tadi.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor pasar modal merupakan  sektor jasa keuangan  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  perekonomian  nasional.  Sebagai sektor keuangan yang dinamis, pasar modal diatur secara ketat. Selain diatur secara hukum di tingkat nasional,  berbagai  kegiatan  juga mengikuti  praktik terbaik  internasional untuk memenuhi standar yang relatif tinggi. Namun bukan berarti pasar modal tidak mempunyai permasalahan  hukum,  bahkan  dapat  dikatakan    rentan  terhadap  pelanggaran  hukum, termasuk  pelanggaran  hukum  perdata.  Berbagai  pelanggaran  hukum  terjadi  yang merugikan  hak  atau  kepentingan  keperdataan  seseorang,  namun  jarang  diikuti  dengan upaya  pihak  yang  dirugikan    untuk  menuntutnya  ke  pengadilan  (litigasi),  atau  melalui metode  penyelesaian  sengketa  hukum  alternatif  (non-litigasi).  Faktor  yang  mungkin melatarbelakanginya adalah pemahaman bahwa resiko kerugian atas pelanggaran hukum merupakan bagian dari resiko investasi yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Pada suatu keadaan  tertentu,  kerugian  yang  dialami  mungkin  lebih  kecil  jika  dibandingkan  harus melakukan tindakan/upaya hukum yang dapat menambah kerugian lebih lanjut.
Dengan demikian, litigasi di pasar modal Indonesia dapat dikatakan “barang langka”. Walaupun  sengketa hukum  perdata di ranah  pasar modal  tidak diharapkan,  akan tetapi keberadaannya yang  diselesaiakan melalui suatu litigasi merupakan suatu aspek penting yang dibutuhkan untuk penghalusan hukum pasar modal itu sendiri.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  penting  untuk  pula  untuk  menganalisi  suatu perkara litigasi yang terdapat di pasar modal. Terdapat salah satu perkara gugatan perdata yang menarik dalam ranah pasar modal, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 (“Putusan PN”), yang gugatannya diajukan  oleh  Benny Tjokrosaputro  (“Penggugat”) terhadap  beberapa  pihak  diantaranya Goldman Sachs International sebagai Tergugat (“Tergugat”), Citibank N.A. (“Turut Tergugat I”) dan PT Ficomindo Buana Registrar (“Turut Tergugat II”), yang putusannya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Perkara ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan Benny Tjokrosaputro kepada tergugat terkait dengan transaksi re- purchase (REPO) atas sejumlah saham PT Hanson Internasional Tbk. berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd.) dengan Platinum Value A.F L.P. Pada awalnya, Penggugat (ketika menjabat sebagai direktur (pemilik) Newrick Holding Ltd) menjual sejumlah sahamnya pada PT Hanson Internasional Tbk kepada Platinum Value A.F. L.P dengan mekanisme REPO. Beberapa waktu kemudian saham-saham tersebut mengalami stock split.
Saham objek REPO tersebut beralih pada Goldman Sachs International yang diperoleh dari  Platinum  Value  A.F.L.P  melalui  mekanisme  bursa.  Setelah  mengetahui  saham  objek REPO  tersebut beralih  kepada  Goldman  Sachs  International  (Tergugat),  Penggugat mengklaim saham tersebut miliknya dan telah beralih secara melawan hukum kepada pihak Tergugat.
Mencermati kasus tersebut,  pada dasarnya merupakan perjanjian penjualan  saham dengan  mekanisme  Re-Purchase  agreement  atau  REPO.  Selama  ini,  perjanjian  REPO mengacu pada Global Master Repurchase Agreement Indonesia, serta merujuk pula pada Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  9/POJK.04/2015  tentang  Pedoman  Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan (“POJK No. 9/2015”). Dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal  1 angka 1 POJK No. 9/2015, transaksi repurchase agreement atau transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Mengingat prinsip utama dari transaksi ini adalah transaksi jual dan beli maka perjanjian jual  beli  berlaku pada perjanjian ini, akan tetapi dengan persyaratan terdapat janji bagi penjual untuk membeli kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan.
Adapun diktum Putusan PN tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I. Dalam Provisi: menolak permohonan Provisi Penggugat. Dalam Pokok Perkara:
1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
2) Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
3) Menyatakan  Penggugat  pemilik  sah  atas  425.000.000  (setelah  stock  split  menjadi berjumlah 2.215.000.000) saham milik PT Hanson Internasional, Tbk,
4) Menyatakan  batal  demi  hukum  jual  beli  dan/atau  peralihan  dan/atau transfer/transaksi  yang dilakukan oleh Tergugat atas 425.000.000 (setelah stock split menjadi berjumlah 2.215.000.000) PT Hanson International milik Penggugat,
5) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan saham-saham PT Hanson International Tbk, milik Penggugat kepada Penggugat,
6) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan saham-saham PT Hanson International Tbk milik Penggugat kepada Penggugat,
7) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat kerugian materil sebesar Rp. 320.875.000.000 (tiga ratus dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah),
8) Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut,
9) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
2. Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugta dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Dalam  Konvensi  dan  Rekonvensi:  Menghukum  Tergugat  dalam  Konvensi/Penggugat Rekonvensi  untuk  membayar  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  tersebut  sebesar  Rp. 1.336.000.- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
Merujuk pada Putusan PN yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan didukung oleh  pertimbangan  hukum,  maka  terdapat  beberapa  hal  penting  yang  layak dianalisis, antara lain sebagai berikut:
Struktur REPO dan para pihak dalam perkara.
Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN pada halaman 105, 106 dan 107 pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:
a. Saham objek REPO telah beralih kepada Tergugat (Goldman Sachs International) tanpa ada  transaksi  apapun  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  hal  tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
b. Dengan  adanya  klausula  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  terhadap  penjualan saham  artinya  saham  yang  dijual  oleh  penggugat  tersebut  tidak  dijual  secara  lepas namun hanya bersifat sementara sesuai dengan perjanjian yang mengikutinya terhadap
penjualan saham dimaksud.
Merujuk  pada  pertimbangan  hakim  tersebut,  maka  apabila  diurai  secara  yuridis, terdapat  rantai  peralihan  saham  yang  cukup  jelas  yang  terbukti  dalam  pemeriksaan persidangan. Objek saham dalam perkara aquo tersebut merupakan objek transaksi REPO antara  Penggugat  dengan  Platinum  AFLP,  yang  mana  berdasarkan  perjanjiannya, Penggugat menjual saham tersebut kepada Platinum dengan janji akan dibeli kembali pada waktu dan harga tertentu. Kemudian Platinum AFLP menjual kembali saham tersebut kepada Goldman Sanchs (Tergugat) melalui mekanisme bursa. Sehingga apabila diuraikan terdapat 2 transaksi, yaitu: 1) transaksi REPO antara Penggugat dengan Platinum AFLP dengan objek saham dimaksud (1 st Leg)  dan janji untuk kemudian melakukan 2 nd Leg, dan selanjutnya adalah  2)  transaksi  Platinum  melakukan  penjualan  saham  objek  REPO  tersebut kepada Tergugat melalui mekanisme bursa efek.
Hubungan  hukum  pada  transaksi  yang  pertama  adalah  perjanjian  REPO  antara Penggugat dengan Platinum. Syarat dalam transaksi REPO adalah adanya beralihnya saham dari penjual kepada pembeli. Berdasarkan hukum Indonesia, perjanjian yang dibuat para pihak hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap klausula  perjanjian,  maka  pihak  yang  melanggar  telah  melakukan  wanprestasi  terhadap pihak lainnya dalam perjanjian. Dengan asumsi bahwa Platinum dilarang untuk mengalihkan kembali  saham objek REPO kepada  pihak ketiga [lainnya] tanpa  persetujuan Penggugat (Newrick/penjual),  maka  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Platinum  adalah wanprestasi/ default.  Apabila  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  (2 nd Leg)  Platinum  tidak dapat  memenuhi  kewajibannya  menjual  kembali  saham  REPO  maka  hal  tersebut juga merupakan wanprestasi terhadap perjanjian REPO.
Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan PN bahwa saham objek REPO telah beralih kepada Tergugat (Goldman Sachs International) tanpa ada transaksi apapun antara  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  hal  tersebut  merupakan  perbuatan  melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat adalah kurang tepat. Memang benar telah  terjadi  pengalihan  saham  kepada  Tergugat  tetapi  bukan  merupakan  perbuatan melanggar  hukum  karena  perolehan  saham  tersebut  telah  melalui  suatu  rangkaian transaksi  yang  sah  berdasarkan  hukum.  Beralihnya  saham  tersebut  adalah  akibat  dari penjualan saham objek REPO oleh Platinum sebagai counterparty dalam perjanjian REPO. Oleh  karena  itu,  sudah  selayaknya  dasar  gugatan  ini  adalah  mengenai  pelanggaran terhadap perjanjian REPO (wanprestasi) yang dilakukan oleh Platinum.
Apabila ternyata pada waktu yang telah diperjanjikan Platinum tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menjual kembali saham REPO kepada Penggugat (Newrick), maka hal
Dalam transaksi di pasar modal dikenal adanya prinsip kesepadanan efek. Pasal 57 UUPM  mengantisipasi  hambatan  transaksi  di  pasar  modal  dengan  mengatur  tentang kesepadanan efek ( fungibility of shares) atas efek dalam penitipan kolektif, yakni efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat  dipertukarkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Menurut  Yahya  Harahap,  secara  yuridis pengertian sepadan  melahirkan makna: 1) dua hal atau benda yang memiliki identitas yang sama; dan 2) sedemikian rupa indentiknya, sehingga segala sesuatu yang mengenai unsur, bentuk dan ukuran serta nilai ekonomisnya benar- benar sama.
Dengan  demikian,  walaupun  saham  objek  REPO  tersebut  dialihkan  oleh  Platinum kepada  Tergugat (Goldman Sachs), maka tidak mutlak menghalangi kewajiban Platinum untuk  menjual  kembali  saham  kepada  Penggugat,  mengingat  Platinum  dapat  saja melaksanakan kewajibannya dengan menjual kembali saham objek REPO yang sepadan.
Oleh  karena  itu, berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Penulis  pertimbangan  hakim  mengenai  struktur  transaksi  REPO  dan  para  pihak  dalam perkara ini adalah kurang tepat.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  halaman  108  Putusan  PN,  bahwa  karena Penggugat  sebagai  pemilik  sah  dari  saham  PT  Hanson  Internasional  Tbk  sebanyak 425.000.000  (setelah  stock  split  menjadi  berjumlah  2.215.000.000),  maka  jual  beli/atau peralihan/transfer/transaksi yang dilakukan oleh Tergugat atas saham tersebut batal demi hukum. Bahwa akibat penjualan saham yang dilakukan oleh Tergugat atas saham PT Hanson International Tbk sebanyak 2.125.000.000 lembar saham dikalikan nilai saham per lembar Rp. 151,- maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 320.875.000.000,-
Dengan  pertimbangan  hukum  tersebut,  maka  majelis  hakim  menjatuhkan  diktum putusan yaitu menyatakan pengalihan saham dari Platinum kepada Tergugat batal demi hukum, menghukum Tergugat untuk  mengembalikan seluruh saham kepada Penggugat dan meng hukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah nilai harga saham kepada  Penggugat.  Tergugat  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  tidak  dapat dimintai  kewajiban  untuk  membayar  ganti  kerugian  kepada  Penggugat  karena  tidak berlandaskan hukum.
Menurut pendapat Penulis, pertimbangan hukum dan diktum demikian kurang tepat karena  Tergugat  layak  diperlakukan  sebagai  pembeli  saham  beritikad  baik  yang  wajib dilindung secara hukum. Selain itu kedudukan Penggugat sebagai penjual saham dalam transaksi  1 st Leg  REPO  pasti  membawa  konsekuensi  Penggugat  menerima  sejumlah pembayaran dari Platinum. Pembelian saham oleh Tergugat dari Platinum telah dilakukan
dengan adanya penyerahan saham oleh Platinum dan pembayaran dari Tergugat kepada Platinum. Secara sederhana, sebenarnya hak dari Penggugat sebenarnya adalah membeli kembali saham dari pihak Platinum dengan kontra prestasi wajib membayar sejumlah uang kepada Platinum. Penggugat tidak memiliki kepentingan ( legal standing) untuk meminta pembayaran kerugian sejumlah saham dari Tergugat.
Berdasarkan pertimbangan analisis Penulis, terkait putusan batal demi hukum, diktum majelis hakim belum lengkap karena seharusnya majelis hakim mengatur juga konsekuensi dari perjanjian batal demi hukum. Salah satu prinsip dasar hukum perdata Indonesia adalah apabila suatu  perjanjian  batal  demi hukum, posisi  hukum para  pihak harus dikembalikan kepada  keadaan  semula,  seolah-olah  perjanjian  tersebut  tidak  pernah  ada.  Apabila dicermati  secara  cermat,  doktrin  tersebut  mengajarkan  bahwa  apabila  suatu  perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka konsekuensi logisnya adalah tidak boleh ada pihak yang  dirugikan.  “Kembali  kepada  keadaan  semula”  berarti perbuatan  hukum  yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi, sehingga  sangat  logis apabila para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, sebagai akibat dari kembali  kepada keadaan semula. Apabila dikonstruksikan ke dalam  perkara aquo, maka Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan saham kembali kepada  Platinum  (bukan  kepada  Penggugat)  dan Platinum diwajibkan  untuk  mengembalikan  pembayaran  saham  kepada  Tergugat.  Apabila konsekuensi  yuridisnya  demikian,  maka  sebenarnya  perkara  tersebut  tidaklah  lengkap, karena  suatu  putusan  hakim  hanya  dapat  menghukum  pihak-pihak  yang  berperkara, padahal Platinum sendiri bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  bahwa  disinilah  sangat  penting  kejelian dan kecermatan hakim dalam mengambil keputusan batal demi hukum. Hakim tidak boleh sekedar menyatakan suatu perjanian batal demi hukum akan tetapi tidak memerintahkan tindakan- tindakan yang mengembalikan para pihak kepada keadaan semula. Dalam hal ini, hakim tidak boleh terpaku pada petitum-petitum gugatan penggugat yang umumnya hanya meminta hakim pembatalan perjanjian demi hukum dengan suatu hukuman pembayarn ganti rugi. Suatu putusan  dapat berimbas pada kerugian salah satu pihak, jika putusan hakim tidak cermat karena dalil yang dibangun kurang dilandasi pengetahuan atau doktrin hukum yang banyak dijumpai dalam literature-literatur hukum.
Asas-asas hukum memberikan perlindungan hukum kepada investor yang beritikad baik sehingga tidak dapat dituntut atas kerugian yang timbul dari kesalahan dan kelalaian pihak lain dalam transaksi REPO. Keterbukaan informasi tentang transaksi REPO dan fasilitas tri  party  repo  dapat  lebih  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  investor  untuk mewujudkan transaksi REPO yang wajar, teratur dan efisien. 24
Walaupun demikian, sesuai dengan prinsip hukum res judicata pro veritate habetur , setiap putusan hakim harus dianggap benar, dan oleh karena harus dihormati oleh semua pihak,  dengan  tidak mengenyampingkan hak  dari  para pihak untuk mengajukan upaya hukum yang diperbolehkan berdasarkan hukum acara yang berlaku.
Dalam  mewujudkan  suatu  pasar  modal  yang  wajar,  teratur  dan  efisien  tersebut diperlukan juga peranan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan. Karena salah satu proses penegakan hukum pasar modal dilakukan pula oleh pengadilan. Peranan litigasi sangatlah penting dalam penegakan hukum dan perlindungan para pihak di pasar modal serta dalam rangka menciptakan transaksi pasar modal yang wajar, teratur dan efisien yang mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisa kasus perdata  PT Hanson International Tbk. REPO, pertimbangan hukum  majelis  hakim  dalam  putusan  pengadilan  negeri  dinilai  tidak  tepat  karena  tidak memperhatikan ketentuan, asas dan doktrin hukum yang berlaku khususnya terhadap UUD. Para pihak dalam perkara dan kelengkapan putusan. Walaupun demikian sesuai dengan prinsip  hukum  res  judicata  pro  veritate  habetur,  setiap  putusan  hakim  harus  dianggap benar, dan oleh karena harus dihormati oleh semua pihak..

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 1982. Hukum  Acara Perdata Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung;
Efa Laela Fakhriah, 2012. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efektif dan Efisien, dalam  An-an  Chadra  wulan,  et.  al, Kompilasi  Hukum  Bisnis,  Penerbit  CV  Keni bekerjasama  dengan  Bagian  Hukum  Keperdataan  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, Bandung;
Ema  Rahmawati  dan  Rai  Mantili,  “Penyelesaian  Sengketa  Melalui  LAPS  di  Sektor  Jasa Keuangan ”, Jurnal PJIH , No. 2, Vol. 3, Tahun 2016;
Jimly Asshiddiqie, 2016. Konstitusi Ekonomi, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta:; Josef M. Monteiro, “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justitia, No. 2, Vol. 25, April 2007;
Jusuf  Anwar,  2008. Penegakan  Hukum  dan  Pengawasan  Pasar  Modal  Indonesia,  Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, PT Alumni, Bandung;
Jusuf Anwar  dalam  Ema  Rahmawati, Implementasi Gugatan  Sederhana  dalam Litigasi  di Pasar  Modal  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Konsumen  (Investor)  Pasar  Modal
Indonesia, Jurnal Adhaper, No. 1, Vol. 4, Januari-Juni 2018;
Lastuti Abubakar, Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek, Ce takan Pertama , Book Terrace and Library, Bandung: 2009; Meiza Navirinurani, dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominaal  Dihubungkan  Perkembangan Pasar  Modal di Indonesia”, Acta Diurnal, Vol. 2 No. 1, Desember 2018;
Munir Fuady, 2001. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum),  Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;
Nindyo Pramono, 2013. Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, Penerbit Andi, Yogyakarta; Nindyo Pramono, Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, Jurnal Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 22 Juni 2010;
Pramudya A. Oktavinanda, “Litigasi Keuangan di Bidang Pasar Modal dalam Perfektif Hukum dan  Ekonomi (6 November 2014)” ,  Jurnal  Hukum  dan Pasar Modal  Edisi 9/2015, Forthcoming;
Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati et.al, “Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal pada Pengadilan Negeri”, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, No. 1, Vol. 4, Mei 2019;
Susanti Adi Nugroho, 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama, Cetakan Ke -1, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta; http://www.idx.co.id/id-
id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx [diakses pada
09/10/2023].