Bulan-Tahun, Vol.x, No.x, hal.xx-xx ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM
Nurul Adliyah
Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo nurul_adliyah@iainpalopo.ac.id

## Abstract
A will is very important to prevent chaos and division in the family because there may be family members who are emotional in responding to the issue of the distribution of inheritance, especially  if  some  of  the  property  is  given  to  other  parties  (not  the  family).  In  the  scope  of Indonesian law, the rules are still pluralism because until now there are three kinds of laws that regulate  inheritance,  namely  customary  law,  Islamic  law,  and  western  law.  This  study  aims  to determine  how  the  position  of  wills  in  the  inheritance  distribution  system  according  to  Islamic law.  How  does  Islamic  law  become  the  basis  for  the  execution  of  a  will  from  an  heir?  This research  is  library  research,  which  tries  to  utilize  data  and  references  that  are  relevant  to  the discussion in this research, which is then translated, analyzed, then drawn conclusions. Based on the results of  this study, it is known  that in the distribution of  inheritance according to Islamic law, the will has a position as the realization of religious orders, efforts to increase the economic capacity of the people/fellow and as a solution to the problem of distributing inheritance.

## Keyword : Will, Heritage, Islamic Law

## Abstrak
Wasiat  sangat  penting  guna  menangkal  terjadinya  kericuhan  dan  perpecahan  dalam keluarga,  karena  tidak  menutup  kemungkinan  ada  anggota  keluarga  yang  emosional  dalam menanggapi  persoalan  pembagian  harta  warisan,  terlebih  jika  sebagian  harta  tersebut  diberikan kepada  pihak  lain  (bukan  keluarga).  Dalam  lingkup  ruang  hukum  Indonesia  aturannya  masih bersifat pluralism karena  sampai  saat  ini  dikenal  tiga  macam  hukum  yang  mengatur  tentang kewarisan  yaitu  hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum  barat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  kedudukan  surat  wasiat  dalam  sistem  pembagian  arta  peninggalan menurut hukum islam. Bagaimana hukum Islam menjadi dasar ditunaikannya wasiat dari seorang pewaris.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka  ( library  research )  yang  mencoba memanfaatkan  data-data  serta  referensi  yang  relevan  dengan  pembahasan  pada  penelitian  ini, yang kemudian dilakukan penjabaran, analisis, kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan  hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam pembagian harta peninggalan menurut hukum islam wasiat memiliki kedudukan sebagai realisasi perintah agama, upaya peningkatan kemampuan ekonomi umat/sesama dan sebagai solusi permasalahan pembagian harta peninggalan.
Kata Kunci : Wasiat, Harta Peninggalan, Hukum Islam
Bulan-Tahun, Vol.x, No.x, hal.xx-xx ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## PENDAHULUAN
Harta  merupakan  anugerah  dari  Allah  SWT.  yang  menjadi  sarana  mempermudah kehidupan  manusia  yang  dapat  berdampak  baik  dan  berdampak  tidak  baik.  Harta  benda  atau kekayaan  dalam  berbagai  bentuknya  telah  diciptakan  untuk  makhluk  hidup  di  muka  bumi  ini. Kemudian pengelolaan alam diserahkan kepada manusia sebagai khalifah.
Masalah yang cukup penting sekaitan dengan meninggalnya seseorang adalah masalah pembagian  warisan  (harta  peninggalan).  Masalah  pembagian  warisan  ini  menyangkut pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  pewaris.  Namun,  Pembagian  warisan  (harta peninggalan pewaris) ini sebagian besar dilaksanakan setelah hak-hak yang harus didahulukan telah dilaksanakan. Seperti pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat.
Syari’at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya  ditetapkan  hak  kepemilikan  harta  bagi  setiap  manusia,  baik  laki-laki  maupun perempuan  dengan  cara  yang  legal  (sah).  Syari’at  islam  juga  menetapkan  hak  pemindahan kepemilikan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.
Wasiat  sebagai  salah  satu  bagian  hukum  kekeluargaan  mempunyai  peranan  penting yakni menentukan dan mencerminkan adanya sistem dan bentuk hukum di dalam masyarakat. Sebagai  ajaran  syari’at  Islam  (Fiqih  Islam),  wasiat  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan,  keadilan  dan  kesesuaian.  Sebagai  sebuah  catatan  bahwa  wasiat  merupakan bagian dari sistem perpindahan harta milik (Sarwah) yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, di  mana pengertian wasiat menyangkut materi dan non materi,  adapun yang sering menimbulkan perpecahan adalah wasiat yang terkait erat dengan materi.
Secara prinsip, wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak  menutup  kemungkinan  akan  adanya  anggota  keluarga  yang  emosional  dalam menanggapi  persoalan  pembagian  harta  warisan,  terlebih  jika  sebagian  harta  tersebut diberikan  kepada  pihak  lain  (bukan  keluarga).  Konsep  wasiat  dalam  Islam  ditujukan  kepada kerabat  jauh  atau  kerabat  yang  tak  mendapat  hak  waris  dan  juga  terhadap  orang  lain.  Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya.
Masalah  tentang  pembagian  harta  peninggalan  bukanlah  masalah  yang  sederhana untuk  diselesaikan,  karena  masalah  pembagian  harta  peninggalan  ini  dapat  dikategorikan sebagai permasalahan yang rumit dan kompleks. Hal ini terkadang disebabkan karena adanya salah  satu  ahli  waris  yang  merasa  tidak  puas  dengan  pembagian  harta  peninggalan  orang tuanya.  Selain  itu  masalah  harta  peninggalan  juga  berkaitan  erat  dengan  sosial  budaya, ekonomi,  dan  hukum.  Fakta  dilapangan,  dari  segi  lingkungan  keberlakuannya,  wasiat  dalam Kompilasi hukum Islam tidak bisa dijadikan pegangan untuk seseorang mendapatkan warisan (tidak  bisa  disengketakan),  oleh  karena  wasiat  yang  bersifat  amanah  dan  dalam  Kompilasi hukum Islam dibenarkan apabila telah memenuhi rukun- rukun yang telah dijelaskan pada Al- Quran.
Adanya pluralitas hukum di Indonesia juga mempengaruhi penyelesaian masalah harta
Bulan-Tahun, Vol.x, No.x, hal.xx-xx ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
peninggalan di tengah masyarakat dengan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat yang berlaku, akibatnya  timbul ketidakpastian hukum karena hukum harus tunduk pada keinginan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan  Menurut  Hukum  Islam.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan  membahas  mengenai  Kedudukan  Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe pendekatan yuridis. Dimana penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  secara  normatif  tentang  kedudukan  wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam. Penelitian ini berorientasi pada  pendekatan  berbagai  norma-norma  peraturan  perundang-undangan,  dan  berbagai referensi  hukum,  serta  aturan-aturan  yang  berhubungan  dengan  kedudukan  wasiat  dalam sistem pembagian harta peninggalan.
Jenis  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  normatif/penelitian  kepustakaan  yang memerlukan data sekunder dan data primer sebagai bahan dalam mengkaji hal-hal yang akan diteliti. Data sekunder  merupakan bahan hukum sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang  diperoleh  dari  buku-buku  referensi  yang  ada  relevansinya  dengan  penelitian  ini,  baik yang  ditulis  oleh  ahli  hukum  positif  maupun  ahli  hukum  Islam,  termasuk  hasil-hasil penelitian, seminar dan jurnal. Sedangkan data primer merupakan bahan hukum bahan hukum primer  yaitu  semua  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  kaitannya  dengan pembahasan mengenai kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan, seperti Al-Qur’an, Hadits, Peraturan Pemerintah (dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam).
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melalui  studi kepustakaan ( Library Research ), yaitu metode pengumpulan data dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur peraturan perundang- undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  non-statistik,  yaitu  dengan  menggunakan  metode “ reflective  thinking ”  dimana  data  yang  diperoleh  disusun  secara  sistematis,  kemudian dianalisis  secara  kualitatif  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  tulisan  yang  nyata,  sehingga  dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti.

## PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM
Warisan  atau  harta  peninggalan  menurut  hukum  Islam,  adalah  sejumlah  harta  benda serta  segala  hak  dari  seseorang  yang  meninggal  dunia  dalam  keadaan  bersih.  Artinya,  harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta  benda serta segala hak setelah  dikurangi  dengan  pembayaran  hutang-hutang  pewaris  dan  pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris, dan harta peninggalan harus dibagikan kepada orang-orang  yang  berhak  menerimanya.  Pembagian  harta  peninggalan  dalam  Islam  telah
Bulan-Tahun, Vol.x, No.x, hal.xx-xx ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
diatur  dalam  ilmu  mawaris.  Menurut  para  fuqaha,  ilmu  mawaris  adalah  ilmu  untuk mengetahui  tentang  orang  yang  berhak  menerima  pusaka,  orang  yang  tidak  dapat  menerima pusaka,  kadar  yang  diterima  oleh  tiap-tiap  ahli  waris  dan  cara  pembagiannya.  Hukum Kewarisan  Islam  atau  yang  lazimnya  disebut Faraid dalam  literatur  Hukum  Islam  adalah salah  satu  bagian  dari  keseluruhan  Hukum  Islam  yang  mengatur  peralihan  harta  dari  orang yang  sudah  meninggal  kepada  orang  yang  masih  hidup.  Kedudukan  ilmu  ini  dipandang separuh  dari  ilmu  syariah,  karena  bidang-bidang  lain  dari  ilmu  syariah  berpautan  dengan keadaan manusia sebelum meninggal.
Oleh  karena  adanya  kemungkinan  bahwa  harta  peninggalan  pewaris  melibatkan banyak  pihak  sedangkan  harta  peninggalan  pewaris  tidak  cukup  untuk  memenuhinya,  maka agar  dalam  pelaksanan  pembagiannya  tidak  terjadi  penyimpangan,  maka  hukum  kewarisan Islam  mengatur  urutan-urutan  dengan  tertib  terkait  pembagian  harta  yang  ditinggalkan  oleh pewaris kepada pihak yang mempunyai hak  atas harta peninggalan tersebut,  mulai dari hak- hak yang menyangkut kepentingan pewaris, hak-hak yang menyangkut kepentingan kreditur, hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat atau untuk memenuhi wasiat pewaris, dan hak-hak para ahli waris.

## Hak-hak yang menyangkut kepentingan mayit (tahjiz)
Hak-hak  yang  menyangkut  kepentingan  mayit  ( tahjiz) adalah  segala  biaya  untuk penyelenggaraan  jenazah,  antara  lain  biaya  memandikan  jenazah,  pembelian  kain  kafan, membawanya ke kubur dan biaya penguburannya.  Pengeluaran tahjiz mayit ini dilaksanakan menurut  ukuran  yang  wajar,  maksudnya  adalah  tidak  berlebih-lebihan  dan  tidak  terlalu mengirit, dan hanya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syara’. Adapun hal-hal yang tidak diperintahkan  oleh  syara’  apabila  dilaksanakan  karena  desakan  tradisi,  maka  biaya  ini  tidak diambil dari harta peninggalan pewaris, sehingga tidak mengurangi hak pihak lain seperti hak para kreditur dan ahli waris sendiri. Dari tirkah (harta peninggalan) ini diambilkan juga biaya tahjiz untuk  orang  yang  dinafkahi  atau  yang  menjadi  tanggung  jawab  pewaris,  seperti  anak atau isterinya yang juga meninggal sebelum harta warisan dibagi-bagi.

## Hak-hak yang menyangkut kepentingan kreditur (pembayaran hutang pewaris)
Setelah  biaya  penyelenggaraan  jenazah  dikeluarkan,  dan  ternyata  pewaris  memiliki hutang, maka selanjutnya harta peninggalan digunakan untuk  membayarkan hutang pewaris. Yang  menjadi  persoalan  selanjutnya  adalah  ketika  hutang  pewaris  bermacam-macam,  maka hutang  mana  yang  akan  didahulukan  ? Pertama ,  hutang  kepada  Allah  ( dainullah );  enurut ulama  Hanafiyah,  hutang  kepada  Allah  seperti  zakat,  kafarah,  dan  nazar  menjadi  gugur pembayarannya dengan meninggalnya pewaris. Karena hutang kepada Allah termasuk ibadah yang  pelaksanaanya  memerlukan  niat  dan  tidak  mungkin  dilaksanakan  lagi  oleh  orang  yang sudah meninggal dunia. Hutang kepada Allah apabila diwasiatkan untuk membayarnya, maka statusnya tidak lagi sebagai hutang, tetapi masuk dalam kelompok wasiat, dan apabila terdapat wasiat  lain,  maka  dalam  pelaksanaannya  dilaksanakan  secara  kumulatif  yang  jumlah seluruhnya  adalah  maksimal  sepertiga  dari  harta  peninggalan  setelah  dikurangi  untuk  biaya tahjiz dan membayar hutang. Kedua , hutang kepada sesama manusia; dibedakan lagi menjadi hutang yang terkait langsung dengan wujud atau ‘ ain harta peninggalan ( dainul ‘ainiyah ) dan hutang secara mutlak atau hutang pada umumnya, yang tidak terkait langsung dengan wujud
Bulan-Tahun, Vol.x, No.x, hal.xx-xx ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
harta  peninggalan  ( dainul  mutlaqah ).  Dainul  mutlaqah  ini  terbagi  lagi  menjadi  dua,  yaitu dainus-shihah  (hutang  yang  diadakan  di  waktu  sehat  berdasarkan  suatu  alat  bukti  yang  kuat atauyang  dikuatkan  dengan  sumpah)  dan  dainul-maradh  (hutang  yang  diakui  di  waktu  sakit atau dianggap dalam keadaan sakit).
Pembayaran hutang kepada sesama yang didahulukan adalah pembayaran hutang yang terkait  langsung  dengan  wujud  harta  peninggalan  (‘ ainiyah ).  Setelah  hutang  ‘ ainiyah ini tercukupi,  barulah  kemudian  dilaksanakan  pembayaran  hutang dainus-shihah dan  terakhir pembayaran  hutang dainul-maradh .  Kalangan  ulama  Malikiyah,  Syafi’iyah,  dan  Hanbaliah sepakat  bahwa  hutang  kepada  Allah  tidak  gugur  dengan  meninggalnya  seseorang.  Namun dalam  hal  hutang  yang  didahulukan  pelunasannya  antara  hutang  kepada  Allah  atau  hutang kepada sesama, mereka berbeda pendapat. Menurut kalangan Syafi’iyah , hutang kepada Allah lebih  didahulukan  dari  hutang  kepada  sesama  (selain dain  ‘ainiyah ).  Hal  ini  berdasarkan hadits  Rasulullah  SAW.  yang  berbunyi  “ fadainullaahi  ahaqqu  an  yuqdha ”  yang  artinya “hutang  kepada  Allah  itu  lebih  berhak  ditunaikan”.  Setelah  itu  dikeluarkan  biaya  tahjiz, kemudian  membayar  hutang  mutlaqah  dengan  tidak  membedakan  antara dainus-shihah dengan dinul-maradh, karena  antara  keduanya  adalah  sejajar. Ulama Malikiyah lebih mendahulukan  pembayaran  hutang  kepada  sesama  dari  pada  hutang  kepada  Allah,  dengan alasan  manusia  sangat  membutuhkan  untuk  dilunasi  piutangnya,  sedang  Allah  adalah  Dzat Yang  Maha  Kaya.  Dengan  demikian,  urutan  pembayaran  hutang  menurut  kalangan  ulama Malikiyah  adalah  didahulukan  dain  ‘ainiyah,  tahjiz,  dainus-shihah,  dainul-maradh,  barulah kemudian dainullah. Kemudian, Kalangan ulama Hanbaliah menempatkan posisi yang sama antara  pembayaran  hutang  kepada  Allah  dengan  hutang  kepada  sesama,  dan  keduanya  baru ditunaikan  setelah  dikeluarkan  segala  biaya  penyelenggaraan  jenazah.  Karena  seperti  yang telah  disebutkan  diatas,  kalangan  Hanbaliah  dalam  hal  pembagian  harta  peninggalan  lebih mendahulukan tahjiz dari semua hutang-hutang.

## Hak-hak yang terkait pemenuhan wasiat pewaris
Setelah  hutang  pewaris  dibayarkan  dan  diketahui  pewaris  meninggalkan  wasiat, sedang  harta  peninggalan  juga  masih  bersisa,  maka  yang  selanjutnya  dikeluarkan  dari  harta peninggalan  adalah  pelaksanaan  wasiat  pewaris  dengan  memperhatikan  bahwa  wasiat  ini tidak  lebih  dari  sepertiga  harta  peninggalan  yang  tersisa.  Batas  tidak  melebihi  sepertiga  ini, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya didasarkan pada sebuat riwayat hadits Nabi yang diriwayatkan  oleh  Al-Bukhari  dan  Muslim  dari  Sa’ad  Bin    Abi  Waqqas.  Oleh  karena  itu, apabila wasiat yang ditinggalkan pewaris melebihi sepertiga dari sisa harta peninggalan, maka kelebihannya  tersebut  adalah  batal,  kecuali  semua  ahli  waris  mengijinkan  dan  menyetujui. Pembatasan  wasiat  maksimal  sepertiga  dapat  dipahami  bahwa  pambatasan  tersebut  bersifat umum  dan  tidak  ada  pengecualian,  yang  bertujuan  menjaga  hak-hak  ahli  waris  yang ditinggalkan.  Namun  bila  para  ahli  waris  tidak  merasa  keberatan  haknya  dikurangi  untuk memenuhi  wasiat  lebih  dari  sepertiga  harta  peninggalan,  maka  kelebihannya  dari  sepertiga diperbolehkan.  Namun  demikian,  Ibnu  hazm  dan  Fuqaha  Malikiyah  tidak  boleh  sama  sekali berwasiat kepada ahli waris, sekalipun ahli waris lain mengizinkannya.
Wasiat  yang  diperbolehkan  adalah  wasiat  yang  ditujukan  kepada  seseorang  yang bukan  ahli  waris  namun  berhak  mendapatkan  warisan  dan/atau  atas  keinginan  terakhir
Bulan-Tahun, Vol.x, No.x, hal.xx-xx ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
pewaris  berhak  menerima  warisan.  Apabila  wasiat  ditujukan  kepada  ahli  waris  yang  juga memperoleh bagian warisan, maka wasiat yang demikian tidak sah, kecuali apabila diijinkan dan disetujui oleh para ahli waris lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW. yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad  dari  Abu  Umamah  Al-  Bahili  ra.  yang  artinya  :  “aku mendengar  Rasulullah  Shallallahu  ‘Alaihi  Wasallam  bersabda  :  “sesungguhnya  Allah  telah memberiikan  hak  kepada  setiap  yang  berhak  dan  tidak  ada  wasiat  untuk  ahli  waris”  (H.R. Ahmad dan Al-Arba’ah).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  11  dan  12,  penyebutan wasiat lebih dahulu daripada pembayaran hutang, namun dalam pelaksanaannya pembayaran hutang  lebih  didahulukan  dari  penunaian  wasiat.  Hal  ini  didasarkan  pada  praktek  yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. yang lebih mendahulukan membayar hutang atas wasiat. Hal ini  dapat  dipahami  dengan  kesimpulan  bahwa  membayar  utang  merupakan  kewajiban, sedangkan wasiat merupakan perbuatan tabarru’ (perbuatan suka rela), yang tujuannya adalah mencari  kebaikan  dan  hukumnya  sunnah,  sedang  perbuatan  wajib  harus  lebih  didahulukan dari perbuatan sunnah. Adapun penyebutan wasiat didalam Al-Qur’an yang lebih didahulukan dari hutang, maka menurut para ulama, dalam firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan 12  bukan  bertujuan  tartib,  melainkan  untuk  tafsil  (merinci),  Allah  mengatakan  bahwa  para ahli waris berhak atas bagiannya setelah ditunaikan terlebih dahulu salah satu dari hutang atau wasiat  atau  setelah  ditunaikan  kedua-duanya.  Di  sisi  lain,  masalah  penyebutan  wasiat didahulukan  dalam  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  sebagai  bentuk  kesempurnaan  Allah dalam  menjamin  hak-hak  hamba-Nya  di  dunia.  Maksudnya  adalah  untuk  mengingatkan  dan memberi perhatian kepada para ahli waris bahwa menunaikan wasiat adalah sama pentingnya dengan penunaian hutang pewaris.

## Hak-hak para ahli waris
Al-Qur’an  menjelaskan  dan  merinci  secara  detail  hukum-hukum  yang  berkaitan dengan  hak  kewarisan  tanpa  mengabaikan  hak  seorang  pun.  Bagian  yang  harus  diterima, semuanya  dijelaskan  sesuai  kedudukan  nasab  terhadap  pewaris,  apakah  dia  sebagai  anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.  Berdasarkan  besarnya  hak  yang  akan  diterima  oleh  ahli  waris  di  dalam  hukum  Islam dibagi  ke  dalam  tiga  golongan,  yaitu  (1) Ashabul  Furudh  (dzawil  furudh) ;  artinya  yang mempunyai  bagian  tertentu.  Maksudnya  ahli  waris  ini  adalah  ahli  waris  yang  sudah ditentukan bagiannya; bagian tertentu tersebut dalam Al- Qur’an yang disebut furudh adalah angka dalam bentuk pecahan, yaitu ½, ¼, 1/8, 1/6, 1/3, dan 2/3; (2) Ashabah ; secara bahasa berarti pembela atau penolong; kekerabatan seorang laki-laki dengan ayahnya. Dan menurut istilah  yang  digunakan  dalam  ilmu  waris,  ashabah  adalah  ahli  waris  yang  tidak  ditentukan bagiannya  dengan  kadar  tertentu  dalam  Al-Qur’an  dan  Nash.  Ia  menerima  bagian  dari  sisa harta peninggalan setelah dzawil furudh  menerima  bagiannya. Oleh karena  itu,  ashabah bisa saja menerima semua sisa, atau sebagian sisa, atau bahkan tidak menerima sama sekali harta peninggalan  dari  pewaris  dikarenakan  harta  tersebut  telah  habis  diberikan  kepada  dzawil furudh;  (3) Dzawil  Arham ;  yaitu  golongan  kerabat  yang  tidak  termasuk  golongan  dzawil furudh  dan  ashabah.  Menurut  Hanafi  dan  Syafi’I,  dzawil  arham  adalah  para  kerabat  yang mempunyai  hubungan  darah  dengan  pewaris  tetapi  bukan  kerabat  dzawil  furudh  dan  bukan pula  kerabat  ashabah,  yaitu  semua  anggota  keluarga  di  garis  ibu  baik  lelaki  maupun
Bulan-Tahun, Vol.x, No.x, hal.xx-xx ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
perempuan,  dan  semua  anggota  keluarga  yang  perempuan  di  garis  bapak  kecuali  empat perempuan  yang  ditentukan  bagiannya  dalam  Al-Qur’an,  yaitu  anak  perempuan,  anak perempuan  dari  anak  lelaki,  saudara  perempuan  kandung,  dan  saudara  perempuan  sebapak. Sedang menurut ulama sunni, kelompok dzawil arham adalah semua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhijab oleh ahli waris  dzawil  furudh.  Pada  bagian-bagian  yang  telah  ditetapkan  bagi  para  ahli  waris  dzawil furudh,  menurut  ketentuan  hukum  kewarisan  Islam  secara  operasional  akan  dapat  dipahami sepenuhnya apabila memperhatikan ahli waris ashabah. Sebab kedua golongan ahli waris ini merupakan  dua  golongan  utama  dalam  sistem  kewarisan  Islam  yang  selalu  terjalin  rapat antara satu dengan yang lainnya.

## WASIAT  DALAM  SISTEM  PEMBAGIAN  HARTA  PENINGGALAN  MENURUT HUKUM ISLAM
Wasiat merupakan suatu peristiwa (tindakan) hukum dalam bentuk perikatan sepihak, dimana  niat  dan  hasrat  yang  tulus  menjadi  landasan  dasar  pelaksanaannya.  Sesuai  dengan salah satu tujuan hukum Islam yaitu tercapainya kemaslahatan dan adanya manfaat serta nilai ibadah  yang  diperoleh  dari  suatu  perbuatan.  Wasiat  juga  merupakan  salah  satu  jalan  untuk memenuhi  setiap  hak  dan  rasa  keadilan  orang  lain  yang  berkaitan  dengan  harta  seseorang yang  telah  meninggal,  sebab  dalam  suatu  harta  terdapat  hak  orang  lain  di  dalamnya.  Dari pengertian  wasiat  secara  umum,  dapat  dipahami  bahwa  kedudukan  wasiat  disini  adalah sebagai suatu tindakan bersifat “ tasharruf’ yang memiliki implikasi hukum tertentu.
Kedudukan wasiat sendiri dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam  adalah  salah  satu  hal  terpenting  menyangkut  kematian  dan  pembagian  harta peninggalan  seseorang.  Dimana  pelaksanaan  wasiat  lebih  didahulukan  dari  pembagian  harta peninggalan kepada para ahli waris. Artinya, sistem perhitungan harta peninggalan baru dapat dimulai  setelah  pengurangan  harta  pewaris  dari  kewajiban-kewajiban  ahli  waris  terhadap pewaris, termasuk menunaikan wasiat. Wasiat menjadi salah satu alternatif dalam pembagian harta  peninggalan,  menjadi  pelengkap  dan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari hukum  kewarisan  Islam.  Wasiat  menjadi  jalan  bagi  para  ahli  waris  yang  terpaksa  tidak menerima  bagian  dari  harta  peninggalan  karena  sebab  tertentu,  yang  mungkin  posisinya mahjub (tersingkir) oleh ahli waris yang lain.
Pemberian  wasiat  merupakan  peristiwa  hukum  yang  pelaksanaannya  digantungkan pada  meninggalnya  orang  yang  berwasiat,  sesuai  Pasal  171  huruf  f  KHI  tentang  pengertian wasiat itu sendiri, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang  akan  berlaku  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Jadi,  peristiwa  pemberian  wasiat  harus tunduk  pada  pertimbangan  bahwa  wasiat  tidak  boleh  mendatangkan  mudharat  kepada  para ahli waris karena adanya hasrat/maksud lain dari orang yang berwasiat.

## Realisasi perintah agama
Kedudukan  wasiat  sebagai  realisasi  perintah  agama  wajib  bagi  setiap  muslim  yang memiliki  harta  banyak  Sesuai  dengan  firman  Allah  dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  180,  yang terjemahnya :
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut,
Bulan-Tahun, Vol.x, No.x, hal.xx-xx ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  Berwasiat  untuk  ibu-bapak  dan  karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah : 180)
Dalil  pembuatan  wasiat  diatas  menunjukkan  bahwa  islam  mengajarkan  kepada  para pemeluknya  agar  senantiasa  berbuat  kebajikan.  Diantaranya  adalah  perintah  untuk  membuat wasiat sebelum meninggal dunia terutama bagi mereka yang memiliki harta yang banyak. Di Indonesia sendiri, selain berdasar pada ayat-ayat mawaris yang terdapat dalam Al-Qur’an dan juga tuntunan Rasulullah dalam beberapa hadits, wasiat telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam  Buku  II  Bab  V  mulai  pasal  194  sampai  dengan  pasal  209.  Jadi,  wasiat  dalam  hukum Islam  bukan  semata  tentang  keinginan  terakhir  seseorang,  malainkan  salah  satu  perintah agama yang harus dijalankan (bagi mereka yang memiliki harta yang banyak).

## Upaya mensejahterakan umat/sesame
Salah  satu  hikmah  penciptaan  keberagaman  strata  social  adalah  agar  timbul  rasa kepedulian  dan  saling  tolong  menolong  antara  sesama  manusia.  Islam  memberikan  sarana dalam mengembangkan kesejahteraan umat dengan berbagai macam cara, yaitu dengan zakat, sedekah, infaq, hibah, wasiat, dan sebagainya. Sesuai dengan isi kandungan surat Az-Zaariyat ayat  19  yang  terjemahannya  “ dan  pada  harta-harta  mereka  ada  hak  orang  miskin  yang meninta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian ”. (Q.S. Az-Zaariyat : 19)
Sistem  pembagian  harta  peninggalan  dengan  sistem  kewarisan  Islam  adakalanya membuat ahli waris tidak dapat menikmati bagian  dari harta warisan, sehingga perlu  adanya peningkatan  efektifitasa  serta  optimalisasi  pelaksanaan  sistem  kewarisan  Islam  agar  harta peninggalan  beredar  pada  lingkungan  kekerabatan  yang  lebih  luas.  Untuk  melengkapi  dan mengisi  celah-celah  peristiwa  yang  terjadi  pada  hukum  waris  tersebut,  maka  Allah  telah memerintahkan manusia untuk melakukan wasiat dan hibah. Dimana posisi wasiat dan hibah adalah  sebagai  upaya  untuk  menciptakan  keadilan  dan  kemaslahatan.  Pemberian  wasiat  ini mengandung  nilai  kebaikan  dan  pertolongan  bagi  sesama.  Penyebaran  dan  pemerataan kepemilikan  hak  atas  harta  peninggalan  bagi  para  ahli  waris  dan  atau  pihak  lain  yang  lebih berhak atas bagian harta peninggalan, menjadi salah satu tujuan adanya wasiat. Hikmah lain dari adanya wasiat adalah bahwa wasiat tidak menelantarkan hak para ahli waris utama, sebab kadar  pemberian  wasiat  telah  ditetapkan  dan  tidak  boleh  melebihi  kadar  tersebut,  kecuali disetujui oleh para ahli waris.

## Solusi permasalahan pembagian harta peninggalan
Wasiat  sebagai  solusi  pemecahan  permasalahan  pembagian  harta  peninggalan menjamin  hak  berbagai  pihak  yang  berhak  untuk  mendapatkan  bagian  harta  peninggalan. Wasiat menjamin hak para ahli waris dengan jumlahnya yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Dan menjamin hak para kerabat pewaris yang dalam hal nasab berhak untuk menerima bagian harta peninggalan namun terhalang oleh satu hal yang menyebabkan haknya sebagai ahli waris tidak terpenuhi. Kedudukan wasiat dalam tatanan hukum Indonesia sendiri menjadi sub bagian dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam Buku II Bab  V  pasal  194  sampai  dengan  pasal  209,  dimana  bentuk  hukum  Kompilasi  Hukum  Islam secara  yuridis  formal  adalah  merupakan  Instruksi  Presiden  No.  1  tahun  1991  yang kedudukannya  secara  hierarki  sangat  jauh  dari  undang-undang.  Namun  dalam  sistem
Bulan-Tahun, Vol.x, No.x, hal.xx-xx ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
peradilan  Indonesia,  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  merupakan  satu  aturan/pedoman  yang cukup kuat untuk diterapkan dan memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materil pada  peradilan  agama.  Artinya,  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  di  peradilan  agama Indonesia,  Kompilasi  Hukum  Islam  secara  organik  dijadikan  dasar  pendukung  utama, disamping undang-undang dasar sebagai dasar utamanya.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  mengenasi  wasiat  dalam  system pembagian  harta  peninggalan  dalam  hokum  islam,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  wasiat dalam hukum Islam bukan semata tentang keinginan terakhir seseorang, malainkan salah satu perintah  agama  yang  harus  dijalankan  (bagi  mereka  yang  memiliki  harta  yang  banyak), merupakan  suatu  upaya  mensejahterakan  umat/sesame  dalam  hal  pembagian  dan  pemberian hak  kepemilikan  terhadap  suatu  harta  peninggalan  dan  merupakan  solusi  dari  permasalahan pembagian harta peninggalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  Abdul.  2011. Filsafat  Hukum  Hibah  dan  Wasiat  di  Indonesia .  Gadjah  Mada University Press. Yogyakarta
Ash-Shiddieqy, Teungku. 2015. Fiqh Mawaris . PT Pustaka Rizki Putra. Semarang
Amir Syarifuddin. 2004. Hukum Kewarisan Islam . Kencana. Jakarta.
Ashshofa Burhan. 2004. Metodologi Penelitian Hukum . Rineke Cipta. Jakarta.
Ahmad Rofiq. 2003. Hukum Islam di Indonesia . Raja Grafindo Persada.Jakarta.
Abdul Gani Abdullah. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam . Gema Insani Press. Jakarta.
Andi  Syamsu  Alam  dan  M.  Fauzan.  2008. Hukum  Pengangkatan  Anak  Dalam  Perspektif Islam . Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
Adi Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum . Gramit. Jakarta.
Ali.  Mohammad  Daud.  1996.  Hukum  Islam  : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia . Cet. 5. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
A Hamid S. Attamimi. 1996. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Perundang- undangan . Gema Insani. Jakarta.
Ahmad  Azhar  Basyir.  1981. Hukum  Kewarisan  Islam  menurut  Hukum  Adat  dan  Hukum Islam . Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.
Beni Ahmad Saebai. 2009. Fiqh Mawaris . Pustaka Setia. Bandung.
Destri  Budi  Nugraheni  dkk.  2010. Pengaturan  dan  Implementasi  Wasiat  Wajibah  di Indonesia . Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2.
Djakfar, Idris dan Yahya, Taufik. 1995. Kompilasi   Hukum  Kewarisan Islam . Pustaka Jaya. Jakarta.
Djatnika,    Rachmat,  dkk.    1994. Hukum    Islam    di    Indonesia  Perkembangan  dan
Bulan-Tahun, Vol.x, No.x, hal.xx-xx ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
Pembentukan . Cet. II. PT. Remaja Rosdakarya. Jakarta.
Sidik  Tono,  2012. Kedudukan  Wasiat  dalam  Sistem  Pembagian  Harta  Peninggalan ,  Jakarta Pusat  :  Kementrian  Agama  Republik  Indonesia    Direktorat  Jendral    Pendidikan    Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
Syahruddin  Nawi.  2014. Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Penelitian Hukum Empiris . PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
Syamsuddin  Pasamai.  2007. Metodologi  Penelitian  dan  Penulisan Karya Ilmiah Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis . PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
Moh.  Idris  Ramulyo.  2004. Perbandingan  Hukum  Waris  Islam  dengan  Kewarisan  Kitab Undang-undang Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Oemarsalim. 2000. Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia . PT. Rineka Cipta. Jakarta.
Wirawati, Wiwit Widya, dan Abdullah Kelib. “ Hak Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda (Khuntsa) Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Jurnal Ius Constituendum 2, no. 1 (2017). https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.544.
Safryan Dilapanga, Mohamad Mirzalino, Desti Astati, dan Eva Nurjannah. “ Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam .” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021). https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31460.
Yuliasri, Ni Luh Tanzila. “ Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam. ” Mimbar Keadilan 14, no. 28 (2018). https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781.
Utama, Sofyan Mei. “ Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam .” Jurnal Wawasan Yuridika 34, no. 1 (2016). https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109.
Permana, Sugiri. “ Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia .” Asy-Syari’ah 20, no. 2 (2018). https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210.
Sondakh, Reski Amalia. “ Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam .” LEX CRIMEN 6, no. 3 (2017).
Minarni, Desi, Indra Griha Tofik Isa, dan Asri Yanik. “ Aplikasi Bagi Waris Islam dengan Metode Forward Chaining berbasis Web .” Jurnal Online Informatika 2, no. 2 (2018). https://doi.org/10.15575/join.v2i2.107.
Febriawanti, Dinta, dan Intan Apriyanti Mansur. “ Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang .” Media Iuris 3, no. 2 (2020). https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754.
Fauzi, Moh. Yasir. “ Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam .” Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2017.
Bulan-Tahun, Vol.x, No.x, hal.xx-xx ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
Mat Johan, Ain Noor Liyana, Aminah Mohsin, Siti Radiaton Adawiyah Zakaria, Mohd Shahril Abdul Rahman, Ainur Zaireen Zainuddin, Norhidayah Md Yunus, Farah Zaini, dan Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad. “ Strategi Perlaksanaan Wasiat Yang Efektif Di Malaysia .” Journal of Islamic, Social, Economics and Development 3, no. 8 (2018).
Mohd Noor, Nor Adila, Che Zuina Ismail, Nor Azlina Mohd Noor, dan Siti Mashitoh Mahamood. “ Harta Wasiat Orang Islam: Satu Ulasan Ringkas Dari Perspektif Perundangan Di Malaysia .” e-Academia Journal 7, no. SI-TeMIC18 (2018). https://doi.org/10.24191/e-aj.v7isi-temic18.5394.
Franciska, Paula. “ Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .” NOTARIUS 11, no. 1 (2018). https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129.
Apriyudi, Eka. “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah .” Kertha Patrika 40, no. 01 (2018). https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p05.
Intstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Alwajiz.  Kitab  Wasiat,  “Almanhaj.or.id/973-kitab-wasiat.html”,  (Diakses pada 30 Oktober 2017)
Muhammad Taisir. Wasiat Pengertian, Syarat dan Hukumnya (Kajian Normatif           dengan Pendekatan                      tekstual-literer).  “Link24share.blogspot.co.id/2012/11/wasiat-pengertian- syarat-dan- hukumnya.html?m=1”, (Diakses pada 7 September 2017)