## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Volume 4 Nomor 3, 2023 ( ISSN2721-8325)
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Siti Aisah, Haryadi
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: sitiaisyah190401@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaturan hukum pidana saat ini dan kebijakan hukum pidana untuk  masa  yang  akan  datang  mengenai  tindak  pidana penambangan  ilegal  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa (menurut  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Metode penelitian yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dan pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  konseptual, pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus.  Hasil penelitian  dapat  dikemukakan  bahwa:  Pengaturan  hukum pidana  terhadap  tindak  pidana  penambangan  ilegal  yang menyebabkan  hilangnya  nyawa  berdasarkan  Undang-Undang tersebut tidak memuat aturan yang jelas dan khusus. Di dalam Undang-Undang  tersebut  hanya  terdapat  aturan  tentang penambangan ilegal saja, tidak mengatur dalam hal seandainya akibat  dari  penambangan  ilegal  tersebut  menyebabkan hilangnya  nyawa  orang  lain.  Kebijakan  hukum  pidana  terkait permasalahan  tersebut  untuk  masa  yang  akan  datang  sangat diperlukan.  Hal  tersebut  dikarenakan  akibat  hukumnya  pada saat ini tidak dapat diberikan sanksi pidana karena belum adanya pengaturan  dalam  hal  seandainya  akibat  dari  penambangan ilegal  tersebut  menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain, sehingga  perbuatan  tersebut  dapat  saja  terus  meluas,  karena perbuatan yang dikenakan di dalam proses persidangan hanya penambangan ilegal saja.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penambangan ilegal, dan hilangnya nyawa .

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-10-10 Accepted: 2023-10-10 Publish:  2023-11-30
KEYWORDS: Criminal Law
Policy, Illegal Mining Crime, and loss of life.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  out  and  analyze  current  criminal  law arrangements and future criminal law policies regarding illegal mining crimes that cause loss of life (according to Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 About Mineral  and  Coal  Mining).  The  research  method  used  in  this study  is  normative  juridical  and  the  approaches  taken  are conceptual approaches, statutory approaches, case approaches. The  results  of  the  research  can  be  stated  that:  Criminal  law arrangements  for  illegal  mining  crimes  that  cause  loss  of  life based on the Act do not contain clear and specific rules. The law only contains rules regarding illegal mining, it does not regulate in the event that the result of illegal mining causes the loss of other  people's  lives.  Criminal  law  policies  related  to  these problems for the future are very necessary. This because the legal

## A. PENDAHULUAN
Inisiatif pemerintah mengenai aspek dari pengelolaan sumber daya tidak selalu dimaksudkan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan negara. Salah satu contohnya adalah kurang berpihaknya kebijakan pemerintah, baik di tingkat Kota, Kabupaten maupun Provinsi untuk memberikan izin pengelolaan sumber daya alam di daerah, khususnya tentang penerbitan izin usaha pertambangan. Sejalan dengan itu, sebagian besar produk kebijakan yang ada belum mampu mengakomodir seluruh keinginan masyarakat, khususnya masyarakat adat setempat yang berada di wilayah pertambangan  untuk  memanfaatkan  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  ada  di wilayahnya. 1
Kepulauan  Indonesia  tercakup  dalam  kekayaan  sumber  daya  mineral.  Karena lokasinya  yang  strategis,  Indonesia  memiliki  struktur  geologis  dengan  potensi pertambangan  global  yang  diakui.  Gagasan  mendasar  tentang  hak  negara  untuk melakukan penguasaan atas kekayaan sumber daya alam terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Bumi dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Pendekatan  yang digunakan untuk implementasi Pasal 33 Ayat 3 adalah bahwa semua kekayaan alam dikuasai oleh negara, dimiliki bersama oleh semua bangsa, dan dipergunakan secara lestari untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dari berbagai generasi. 2
Kasus penambangan tanpa izin atau ilegal nyaris berlangsung disebagian daerah Indonesia yang kerap kali dilakukan secara individu dan berkelompok sebagai jalan tambahan  mereka disela wilayah yang berpotensi memuat bahan galian. Aspek  yang
1 Ubaidillah AS, Faesal A. ”Sosialisasi Endapan Emas Di Dusun Brambang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Sebagai Upaya Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin”. Sinergi: Jurnal Pengabdian (https://doi.org/10.31764/sjpu.v2i2.2409 ) 2 Dwi  Haryadi, Pengantar  Hukum  Penambangan  Mineral  dan  Batubara ,  Cahaya  Sinar,  Bangka Belitung, 2018, hlm 3.
consequences  at  this  time  cannot  be  given  criminal  sanctions because there is no regulation in the event that if the result of illegal mining causes the loss of other people's lives, so that these actions  can  continue  to  spread,  because  the  actions  that  are imposed in the trial process are only illegal mining.
kemungkinan  besar  bisa  mempengaruhi  pada  berkembangannya  penambangan ilegal diantaranya sebagai berikut:
1. Usaha yang ternyata cukup berjalan dengan lancar dalam waktu yang lama dan sudah  menjadi  budaya  tradisi  secara  turun  menurun  sehingga  memunculkan pikiran bahwa lahan penambangan adalah warisan maka untuk itu mereka tidak memerlukan izin usaha lagi pada pemerintah.
2. Modal  usaha  mereka  yang  cukup  relatif  dan  pratik  penambangannya  bisa dilakukan  dengan  sangat  sederhana  atau  secara  alami  dan  tradisional  tanpa memakai mesin berteknologi modern.
3. Ketergantungan  usaha  serta  lapangan  pekerjaan  yang  mengakibatkan  usaha pertambangan  mereka  menjadi  pilihan  pertama  untuk  menghasilkan  sumber pendapata bagi kehidupan mereka.
4. Pelaku usaha berpandangan bahwa cara pengurusan izin usaha pertambangan rumit sehingga membutuhkan waktu yang lama sehingga cenderung akan lebih memakan biaya yang tinggi. 3
Dalam proses persidangan dan hasil putusan kasus penambangan ilegal ternyata yang  mengakibatkan  korban  jiwa  ditemukan  fakta  bahwa  implementasinya  hanya dikenakan  pasal  penambangan  ilegal  atau  tanpa  izin  IUP,  IPR,  dan  IUPK  dalam Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ada sanksi yang  sampai  menyebabkan  hilangnya  nyawa  dari  perbuatan  tersebut,  padahal faktanya  yang  terjadi  dimasyarakat  banyak  korban  yang  menjadi  akibat  dari penambangan ilegal tersebut dan itu bukan jumlah yang sedikit dari tahun ke tahun. Data informasi 2.741 lokasi penambangan liar di Indonesia dihimpun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lebih dari 3,7 juta pekerja berpartisipasi dalam  kegiatan  penambangan  yang  tidak  diizinkan  atau  ilegal  ini.  Jumlah  tersebut terbagi atas 96 lokasi tambang batu bara dan 2.645 lokasi tambang mineral. Menurut data  Minerba  One  Data  Indonesia  (MODI),  setidaknya  ada  981  kasus  kecelakaan pertambangan  di  Indonesia  antara  tahun  2019  hingga  2022,  dengan  total  korban 3.100 penambang liar dan 2.791 korban meninggal dunia. 4
Jika melihat peraturan hukum yang telah ada  maka kebijakan hukum yang perlu dilakukan  adalah  membuat rumusan pasal secara  khusus  yang mengatur  mengenai
3 Achmad Ali, Hukum Penambangan , Kencana, Jakarta, 2012, hlm 4.
4 Raden  ariyo wicaksono. “Angka Kecelakaan  Tambang  Tinggi”. Jurnal betahida , 2020. hlm. 12.
(https://betahita.id/detail/8257/angka-kecelakaan-tambang-tinggi-walhi-pengawasan- lemah.html?//2899.)
hal tersebut. 5 Kebijakan hukum diperlukan untuk mengakhiri kasus semacam itu di masa  mendatang,  memberikan  kasus  ini  landasan  hukum  yang  kuat,  dan menjatuhkan  sanksi  tegas  atau  hukuman  yang  lebih  berat. 6 Untuk  menciptakan aturan dan regulasi yang lebih baik dengan kekuatan hukum yang sesuai, diperlukan kebijakan hukum. 7 Oleh karenanya penulis mengharapkan ada rumusan pasal yang mengatur  tentang  perbuatan  penambangan  ilegal  tanpa  izin  yang  menyebabkan hilangnya nyawa dari perbutan tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  yuridis  normatif dan  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  konseptual  ( conseptual approach ), pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case law approach ).

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  hukum  pidana  terhadap  Tindak  Pidana  penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa saat sekarang.
Mengenai  Pegaturan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa pada saat ini belum ada aturan yang jelas  dan  spesifik.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral  dan  Batubara  terdapat  aturan  yang  mengatur  tentang  penambangan ilegal yaitu Pasal 158: “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliyar rupiah)”. Pasal 35 sendiri hanya mengenai izin yaitu:
(1) Usaha  Pertambangan  dilaksanakan  berdasarkan  Perizinan  Berusaha  dari Pemerintah Pusat.
(2) Perizinan  Berusaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan melalui pemberian:
a. Nomor induk berusaha;
b. Sertifikat standar; dan /atau
c. Izin.
5 Rachelia  Febriani  Sormin,  Dheny  Wahyuni,  Aga  Anum  Prayudhi.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga”. Pampas Journal of Criminal Law. Vol 3 No 1, 2022. hlm. 113.
(https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267/13617.)
6 Laksamana  Ridho  Persada,  Elly  Sudarti,  Nys  Arfa.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  atas  Tindak  Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden”. Pampas Journal of Criminal Law. Vol 3 No 1, 2022. Hlm. 31, (https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17790 )
7 Anita  Br  Sinaga,  Usman,  Dheny  Wahyudhi.  “Perbuatan  Menguntit  (Stalking)dalam  Perspektif  Kebijakan Hukum  Pidana  Indonesia”. Pampas Journal of Criminal Law. Vol  3  No  1,  2022.  Hlm.  25,  https://online- (journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13715/11938.)
(3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. IUP;
b. IUPK;
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian;
d. IPR;
e. SIPB;
f. Izin penugasan;
g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
h. IUJP;
i. IUP untuk Penjualan.
(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari isi Pasal 158 di atas, belum ada yang tegas dan khusus mengatur mengenai Penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Peraturan tersebut hanya menjelaskan mengenai izin saja, tidak mengatur dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tanpa izin tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
Oleh karena itu harapan adanya kepastian hukum terkait peraturan yang dapat digunakan dalam hal tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa. Hal tersebut dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara  tidak  mengatur  dalam  hal  seandainya  akibat  dari  perbuatan  tersebut menyebabkan  hilangnya  nyawa,  Undang-Undang  tersebut  hanya  mengatur  tentang penambangan ilegal atau izin saja. Sejalan dengan hal tersebut jika misalnya diterapkan Pasal  359  KUHP  namun  pada  fakta  hukum  dipersidangan  nyatanya  tidak  diterapkan. Untuk itulah menulis mengharapkan adanya kepastian hukum mengenai permasalahan tersebut.
Fakta hukum dalam proses pengadilan dan hasil putusan menunjukkan bahwa hanya dikenakan Pasal mengenai Penambangan ilegal tanpa izin saja, bahwa di dalam UU Minerba hanya mengatur masalah izin tidak ada aturan dimana jika perbuatan ilegal tanpa izin tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa. Sementara meskipun ada aturan lain  yaitu  Pasal  359  KUHP  faktanya  di  dalam  contoh  kasus  tersebut  tidak  dikenakan Pasal kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP melainkan hanya Pasal 158 UU Minerba yaitu hanya mengenai penambangan ilegal. Namun sejumlah peraturan tadi belum cukup melindungi masyarakat dan pihak- pihak yang berkepentingan. Bahkan penggunaan Pasal dalam KUHP seperti Pasal 359 tidak diterapkan  dalam  proses  persidangan  dan rasanya  dianggap tidak  tepat/ tidak
relevan karena kurang spesifik dan tidak menjelaskan secara khusus mengenai kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang diakibatkan oleh penambangan ilegal.
Dalam  hal  ini,  untuk  menguatkannya  penulis  mengambil  contoh  kasus  pada putusan nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl. Berawal pada hari selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB bahwa telah terjadi tanah longsor di lokasi tambang illegal milik terdakwa selaku penyelenggara penambangan pasir timah yang berada di Dusun Tirus  Desa  Riau  Kec.  Riau  Silip  Kab.  Bangka,  salah  satu  pekerja  tambang  atas  nama WARTO Als UCRIT, laki-laki, 37 Tahun, Islam, Buruh Harian, alamat Simpang Tiga Kec. Belinyu menginggal dunia. Bahwa Alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan pasir timah 1 (satu) unit mesin mobil PS, 1 (satu) unit mesin dongfeng, pipa paralon, saksan, selang sabak, selang semprot dan 2 (dua) unit alat berat merek Hitachi warna orange.  Cara  kerjanya  yaitu  mengupas  tanah  untuk  membuka  kolong  dan mengumpulkan tanah yang masih bercampur dengan pasir timah, kemudian tanah yang masih bercampur dengan pasir timah tersebut disemprot air dengan menggunakan 1 (satu) unit mesi Dongfeng lalu hasil semprotan tersebut di hisap oleh 1 (satu) unit mesin PS  dan  dialirkan  melalui  pipa  ke  sakan  (tempat  penampungan  pasir  timah),  setelah berada di sakan dilakukan pembersihan timah yang masih bercampur dengan pasir dan tanah, setelah timah bersih kemudian pasir timah tersebut dimasukkan ke dalam karung dan hasil timah tersebut dijual terdakwa setiap harinya. Bahwa terdakwa menjalankan usaha pertambangan secara ilegal atau tidak dilengkapi Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus. mereka juga menambang asal-asalan tanpa alat perlindungan diri dan tidak menggunakan ( safety) dan SOP, oleh karenanya  perbuatan  terdakwa  tersebut  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  seseorang akibat tertimbun longsor.
Tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  yang  pada  pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan  terdakwa  Rudi  Irpansyah  Als  Habib  Iqbal  Bin  Sayid  Mahmud  telah terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dan diancam  pidana  Pasal  158  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan Kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
Adapun  tindak  pidana  yang  dibuktikan  di  dalam  putusan  Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.  Mre  dengan  terdakwa  Mahmud  bin  Ismail.  Adapun  dalam perkara tersebut hakim memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud tersebut diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana melakukan usaha pertambangan mineral tanpa IUP, IPR, IUPK;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  oleh  karena  itu  dengan  pidana selama  3  (tiga)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp.500.000,-  (lima  ratus  ribu  Rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp  5.000,00 (lima ribu rupiah).
Dari contoh tersebut, faktanya di dalam kasus tersebut hanya dikenakan Pasal mengenai Penambangan ilegal tanpa izin saja, bahwa di dalam Undang-Undang Mineral dan  Batubara  hanya  mengatur  masalah  izin  tidak  ada  aturan  dimana  jika  perbuatan ilegal  tanpa  izin  tersebut  mengakibatkan  hilangnya  nyawa.  Sementara  meskipun  ada aturan  lain  yaitu  Pasal  359  KUHP  faktanya  di  dalam  contoh  kasus  tersebut  tidak dikenakan  Pasal  kelalaian  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  359  KUHP  melainkan  hanya  Pasal  158  Undang-Undang  Mineral  dan Batubara yaitu hanya mengenai penambangan ilegal. Namun sejumlah peraturan tadi tidak memadai untuk melindungi pihak yang berkepentingan dan masyarakat umum. 8 Bahkan penggunaan Pasal dalam KUHP seperti Pasal 359 tidak diterapkan dalam proses persidangan dan rasanya dianggap tidak tepat atau tidak relevan karena kurang spesifik dan  tidak  menjelaskan  secara  khusus  mengenai  kelalaian  yang  mengakibatkan hilangnya nyawa yang diakibatkan oleh penambangan ilegal.
Tanggung jawab hukum dari kejadian yang telah menimpa banyak korban jiwa tentu merupakan hal yang wajib diwujudkan terlebih kejadian yang ada di area tambang merupakan  kesalahan  mutlak  yang  timbul  pada  kegiatan  pertambangan.  Sorotan tanggung jawab pemilik tambang ilegal dalam masalah ini yaitu hilangnya nyawa di area tambang telah memenuhi unsur-unsur hukum pidana. Pemilik tambang ilegal yang telah terlibat  tentu  merupakan  subjek  hukum  yang  harus  memenuhi  kewajibannya  untuk bertanggung jawab atas segala yang terjadi di wilayah kegiatan pertambangan mereka.
Nyawa  seseorang  yang  telah  hilang  karena  telah  menjadi  korban  di  lokasi tambang  secara  hukum  pidana  telah  termuat  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur di dalam Pasal  359 yang poin pentingnya adalah
8 Hendri Diansah, Usman, Yulia Monita, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding”, Pampas  Journal  of  Criminal  Law. Vol  3  No  1,  2022,  hlm  27.  (https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704/13283) di akses pada 21 Oktober 2022.
barangsiapa, karena kesalahannya atau kealpaannya, dan menyebabkan orang lain mati. Dari  penjelasan  poin  dari  pasal  tersebut  didapati  unsur-unsur  seperti  adanya  unsur kelalaian,  adanya  wujud  perbuatan  tertentu,  adanya  kematian  orang  lain,  adanya hubungan  kausal  antara  wujud  perbuatan  dengan  kematian  orang  lain  itu.  Dalam kaitannya dengan peristiwa hilangnya akibat tambang ilegal, jika seandainya Pasal 359 bisa  diterapkan  pada  kasus  ini  namun  faktanya  dalam  persidangan  tidak  digunakan Pasal tersebut, meskipun ada asas hukum Lex superior derogate legi inferiori yaitu asas yang menjelaskan bahwa jika tidak ada diatur di dakam aturan yang khusus maka bisa diterapkan  pada  aturan  diatasnya  atau  bersifat  umum.  Namun  faktanya  di  dalam persidangan Pasal 359 KUHP tidak dikenakan karena kurang spesifik (hanya mengatur secara umum).
Menurut peraturan perundang-undangan, pihak yang bertanggung jawab pasti akan menghadapi semacam hukuman atas kewajiban hukumnya. Tindak pidana yang terkait dengan peristiwa tersebut terutama difokuskan pada sengaja tidak memberikan pengawasan  sebagaimana  mestinya,  menunjukkan  ketidakpedulian  terhadap lingkungan, dan menyetujui atau membenarkan kelalaian yang telah dilakukan. 9
Kekosongan  hukum  untuk  tindak  pidana  penambangan  ilegal  yang menyebabkan  hilangnya  nyawa  tentunya  membuat  para  penegak  hukum  tidak  dapat menerapkannya  pada  proses  perkara  hukum,  padahal  hal  tersebut  merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Kekosongan hukum dapat muncul ketika peristiwa atau kondisi tidak dapat diatur oleh undang-undang, atau ketika undang-undang  telah  digunakan  untuk  mengaturnya  tetapi  tidak  jelas  atau  mungkin tidak  lengkap.  Hal  ini  sebenarnya  sejalan  dengan  pameo  yang  menyatakan  bahwa: ”terbentuknya  suatu  peraturan  perundang-undangan  senantiasa  tertinggal  atau terbelakang  dibandingkan  dengan  kejadian-kejadian  dalam  perkembangan masyarakat”.  Selaras  dengan  pernyataan  tersebut,  dalam  hal  ini  perkembangan masyarakat  yang  dimaksud  adalah  fakta  bahwa  tambang  ilegal  yang  semakin  banyak ditemukan di berbagai daerah Indonesia.
Ketidakpastian  hukum  ( rechtsonzekerheid )  atau  ketidakpastian  peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, dapat diakibatkan oleh hal-hal atau peristiwa- peristiwa yang tidak atau belum diatur, yang selanjutnya akan menimbulkan kekacauan hukum (r echtsverwarring ). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan  berarti tidak boleh. Hal inilah yang
9 Muhammad  Faishal,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Kasus  Kelalaian  Yang  menyebabkan kematian”, Jurnal UMS . Volume 2. Agustus 2022, (http://eprints.ums.ac.id/103711/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf)
mengakibatkan kebingungan atau kekacauan di dalam masyarakat tentang peraturan apa  yang  harus  digunakan  dan  di  implementasikan.  Akibatnya  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  tidak  adanya  kepastian  hukum  terhadap  perbuatan  atau  tindakan  yang harus dilakukan maupun yang dilarang oleh hukum.
Adapun penyelesaian jika terjadi kekosongan aturan hukum sebagaimana telah dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  masyarakat  selalu  berkembang  lebih  cepat  daripada aturan  dan  peraturan.  Hukum  sebenarnya  dimaksudkan  untuk  menjadi  panduan perilaku bagi mereka yang mampu memutuskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.  Namun  aturan  yang  tidak  berubah  akan  benar-benar  menjadi  usang  dan tertinggal jauh dari kemajuan masyarakat, sebaliknya hukum yang stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat.
Dibuatnya  suatu  produk  hukum  yang  nantinya  akan  hidup  berdampingan dalam  masyarakat  merupakan  proses  dinamis  yang  menuntutnya  untuk  mengikuti kemajuan  masyarakat.  Hukum  yang  dibuat  dan  kemudian  diterapkan  dalam masyarakat harus dapat berhasil, agar tidak terjadi gejolak yang dapat menimbulkan keresahan  masyarakat  terhadap  hukum.  Jadi,  ketika  hukum  di  dalam  masyarakat dibentuk, mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di masyarakat.
Dengan demikian, agar dapat efektif sebagai sarana kontrol masyarakat maka sistem  hukum  perlu  diperbaiki  dan  mengisi  kekosongan  hukum  dengan  membuat aturan  khusus  atau  rumusan  pasal  agar  kedepannya  perbuatan  atau  tindakan  yang dapat  dipertanggungjawabkan  dapat  diproses  hukum,  untuk  itu  mengingat  Undang- Undang  Minerba  hanya  mengatur  mengenai  izin  saja,  maka  penulis  mengharapkan adanya  rumusan  pasal  yang  mengatur  mengenai  pelaku  penambangan  ilegal  yang menyebabkan  hilangnya  nyawa,  supaya  kedepannya  kasus  tersebut  dapat  diproses hukum dan dipertanggungjawabkan.

## 2.  Kebijakan  hukum  Pidana  terhadap  pelaku  penambangan  ilegal  yang menyebabkan hilangnya nyawa untuk masa yang akan datang
Sejak  tahun  2010,  terjadi  penambangan  liar  yang  masih  dilakukan  secara terbuka dan dengan alat-alat dasar seperti cangkul, sekop, palu, dan blencong. Mereka juga  menambang  dengan  sembarangan  tanpa  menggunakan  tindakan  pencegahan keselamatan atau prosedur operasi standar. 10
10 Sri Nurhidayati, “Proses Perumusan Kebijakan Petambangan di Kabupaten Sumbawa”, Jurnal Kebijakan &
Administrasi Publik , Vol. 17 No. 1 Mei, 2013, Hlm 3, (http://bhl-
jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v4n1.1/pdf .)
Ada  batasan  yang  mengatur  tentang  penambangan  I  dalam  Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2020  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun belum ada pengaturan yang pasti dan spesifik mengenai penambangan liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan tersebut masih menempel dengan ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 359 yang mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.  Sejumlah  korban  jiwa  dan  luka  dalam  peristiwa  pertambangan  terjadi  akibat kegiatan  penambangan  liar,  hal  tersebut  menurut  faktor  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  (K3).  Banyaknya  korban  jiwa  akibat  kecelakaan  tambang  gelap  menunjukkan betapa rendahnya operasional tambang rakyat yang memenuhi standar tempat kerja, kesehatan, dan keselamatan. Karena itu penulis mengangkat masalah penambangan liar yang hampir selalu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan.
Persyaratan izin pertambangan untuk Studi Dampak Lingkungan (Amdal) jelas dilanggar oleh metode penambang. Penambangan ilegal memiliki efek negatif yang tidak sebanding  dengan  kerusakan  yang  ditimbulkannya  terhadap  lingkungan,  kesehatan manusia, dan keselamatan penambang. Hal ini menunjukkan bahwa sudah saatnya bagi pemerintah untuk menutup tambang tersebut. 11
Meski telah memakan banyak korban jiwa, namun pihak berwenang setempat nampaknya  mengabaikan  tragedi  ini.  Masih  banyak  penambang  ilegal  yang  bekerja, serta  banyak  penambang  yang  melanggar  banyak  aturan,  seperti  tidak  menawarkan jaminan reklamasi dan tidak menambang lebih dari 500 meter dari rumah atau tempat kerja  masyarakat.  Pelaku  pertambangan  mungkin  tidak  mematuhi  peraturan  yang sesuai  sebagai  akibat  dari  keragu-raguan  pemerintah  daerah  dan  pejabat  dalam menerapkan undang-undang yang relevan. Penambang tidak berada di bawah tekanan untuk  memenuhi  tugasnya  ketika  prosedur  penyelesaian  memakan  waktu  bertahun- tahun dan bahkan tanpa adanya konsekuensi.
Secara  konseptual,  ada  beberapa  gagasan  kunci  atau  prinsip  dasar  yang mendukung dan mewujudkan dalam kebijakan hukum. Muladi mengklaim setidaknya ada  lima  prinsip  atau  indikator  utama  untuk  kebijakan  hukum  pidana  negara. Kesemuanya adalah Pertama , hukum pidana harus sengaja dibangun dalam kerangka ideologi  negara  Pancasila  selain  dimutakhirkan  karena  alasan  sosiologis,  politis,  dan praktis. Kedua , dengan mengakui hukum yang ada dalam masyarakat sebagai sumber hukum baik positif maupun negatif, kebijakan hukum pidana tidak boleh mengabaikan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  keadaan  manusia,  alam,  dan  adat  istiadat  Indonesia.
11 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan , Gajah Mada University Press, Jakarta, 2017, Hlm 200.
Ketiga ,  untuk  mengikuti  kecenderungan  umum  yang  muncul  dalam  hubungan masyarakat  beradab,  reformasi  hukum  pidana  harus  diperbarui  dan  disesuaikan. Keempat ,  reformasi  hukum  pidana  harus  mempertimbangkan  upaya  preventif mengingat  beratnya  peradilan  pidana  dan  salah  satu  tujuan  pemidanaan  adalah pencegahan. Kelima ,  untuk  meningkatkan  efektivitas  fungsinya  dalam  masyarakat, reformasi hukum pidana harus senantiasa peka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknolog i. 12
Barda  Nawawi  Arief  juga  mengingatkan  bahwa  hukum  suatu  negara  adalah
" Nation  Centric "  yang  sejalan  dengan  pemikiran  Muladi.  Pembenahan  hukum  suatu negara, termasuk kebijakan hukum pidana, oleh karena itu terutama merupakan upaya untuk  melakukan  evaluasi  dan  peninjauan  terhadap  nilai-nilai  sosiopolitik, sosiofilosofis,  dan  sosiokultural  karena  nilai-nilai  tersebut  merupakan  landasan  dan sumber  muatan  normatif  dan  substantif  hukum  pidana  yang  diharapkan.  atau  dicita- citakan. Dengan demikian, tidak mungkin memisahkan sistem hukum suatu negara dari budayanya. 13
Pembaharuan  hukum  atau  sering  dikenal  dengan  istilah legal  reform adalah proses  pembaharuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  sistem hukum suatu negara. Proses ini lebih dari sekadar memperbarui, mengubah, mengganti, atau  mencabut  peraturan  perundang-undangan.  Pembaharuan  dalam  hukum,  yang diwujudkan melalui penghapusan, penambahan, penggantian, atau penghapusan suatu ketentuan,  aturan,  atau  asas  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum yang bersangkutan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih menguntungkan, dan lebih pasti menurut hukum.
Berdasarkan kajian yang diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa penerimaan hukum yang hidup dalam masyarakat pada masa kebijakan hukum merupakan suatu tahapan yang secara ilmiah dapat dijelaskan dari sudut pandang teori hukum. Integrasi hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dalam  kebijakan  hukum  memiliki  justifikasi teoritis. Dengan cara yang sama, instrumen hukum internasional maupun nasional telah memberikan landasan yang kuat bagi integrasi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam  regenerasi  hukum  pidana 14 .  Oleh  karenanya,  penulis  mengharapkan  adanya kebijakan  hukum  terkait  rumusan  pasal  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa.
12 Muladi, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 13 .
13 Dwi Harjo, “Pembaharuan Hukum Pidana”, Jurnal JOM LAW , Vo.1, No.11, 2017, Hlm 34,
(https://www.neliti.com/id/journals/jom-fisip-unri.vo1,no11//.) 14 Saleh Roeslan, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta, 2011, Hlm 36.

## D. SIMPULAN
Pengaturan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  penambangan  ilegal  yang menyebabkan hilangnya nyawa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum terdapat aturan yang jelas dan khusus. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya terdapat aturan tentang penambangan ilegal saja, tidak mengatur dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang  lain,  padahal  kasus  tersebut  kerap  kali  terjadi  dan  memakan  banyak  korban. Kebijakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  penambangan  ilegal  yang  menyebabkan hilangnya  nyawa  untuk  masa  yang  akan  datang  sangat  diperlukan.  Akibat  hukum terhadap perbuatan penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa pada saat ini  tidak  dapat  diberikan  sanksi  pidana  karena  belum  adanya  pengaturan  dalam  hal seandainya  akibat  dari  penambangan  ilegal  tersebut  menyebabkan  hilangnya  nyawa orang lain, sehingga perbuatan tersebut dapat saja terus meluas, karena perbuatan yang dikenakan di dalam proses persidangan hanya penambangan ilegal saja.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

## Buku
Dwi  Haryadi, Pengantar  Hukum  Penambangan  Mineral  dan  Batubara ,  Cahaya  Sinar, Bangka Belitung, 2018, hlm 3.
Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan , Gajah Mada University Press, Jakarta, 2017, Hlm 200.
Muladi, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian  Perbandingan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 13.
Saleh Roeslan, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta, 2011, Hlm 36.

## Jurnal
Anita  Br  Sinaga,  Usman,  Dheny  Wahyudhi.  “Perbuatan  Menguntit  (Stalking)dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”. Pampas Journal of Criminal Law. Vol 3 No 1, 2022. Hlm. 25, https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13715/11938.
Dwi Harjo, “Pembaharuan Hukum Pidana”, Jurnal JOM LAW , Vo.1, No.11, 2017, Hlm 34, https://www.neliti.com/id/journals/jom-fisip-unri.vo1,no11//.
Laksamana Ridho Persada, Elly Sudarti, Nys Arfa. “Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden”. Pampas Journal of Criminal  Law. Vol  3  No  1,  2022.  Hlm.  31,  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17790
Muhammad  Faishal,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Kasus  Kelalaian  Yang menyebabkan  kematian”, Jurnal  UMS .  Volume  2.  Agustus  2022, http://eprints.ums.ac.id/103711/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
Rachelia  Febriani  Sormin,  Dheny  Wahyuni,  Aga  Anum  Prayudhi.  “Kebijakan  Hukum Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  rumah  tangga”. Pampas Journal  of  Criminal  Law. Vol  3  No  1,  2022.  Hlm.  113.  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267/13617.
Raden  ariyo  wicaksono.  “Angka  Kecelakaan  Tambang  Tinggi”. Jurnal betahida ,  2020. Hlm.  12.  https://betahita.id/detail/8257/angka-kecelakaan-tambang-tinggi- walhi-pengawasan-lemah.html?//2899.
Sri Nurhidayati, “Proses Perumusan Kebijakan Petambangan di Kabupaten Sumbawa”, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik , Vol. 17 No. 1 Mei, 2013, Hlm 3, http://bhl- jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v4n1.1/pdf.
Ubaidillah  AS,  Faesal  A.  ”Sosialisasi  Endapan  Emas  Di  Dusun  Brambang,  Kecamatan Sekotong,  Kabupaten  Lombok  Barat  Sebagai  Upaya  Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin”. Sinergi: Jurnal Pengabdian https://doi.org/10.31764/sjpu.v2i2.2409.