PENERBITAN  SAHAM  BANK  BUMD  TERBUKA TANPA  HAK  MEMESAN  EFEK  TERLEBIH  DAHULU DIHUBUNGKAN  DENGAN  FUNGSI  PASAR  MODAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DAN INVESTASI
ISSUANCE  OF  REGIONAL  OWNED  BANK  SHARES WITHOUT  PRE-EMPTIVE  RIGHTS  ASSOCIATED  WITH THE CAPITAL MARKET FUNCTION AS AN FINANCING ALTERNATIVE FOR COMPANY AND INVESTMENT
Nia Kania; a R. Kartikasari; b Etty Djukardi c

## ABSTRAK
Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai salah satu alternatif pembiayaan  bagi  perseroan  atau  investasi,  Perseroan  terbuka  dapat melaksanakan penambahan modal dengan  menerbitkan lembar saham baru  di  pasar  modal  melalui  mekanisme  Hak  Memesan  Efek  Terlebih Dahulu  atau  melalui  mekanisme  Penambahan  Modal  Tanpa  Hak Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (selanjutnya  disebut  PMTHMETD). Namun  demikian  karena  mayoritas  pemegang  saham  BUMD  adalah Pemerintah  Daerah,  terdapat  ketidakharmonisan  antara  regulasi  yang berlaku  di  pasar  modal  untuk  aksi  korporasi  penambahan  modal perusahaan dengan regulasi yang berlaku untuk pelaksanaan investasi Pemerintah  Daerah  sehingga  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaannya. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  urgensi pemerintah untuk menyelaraskan regulasi yang berlaku dalam investasi pemerintah  daerah  dengan  aturan  yang  berlaku  di  pasar  modal mengingat terdapatnya BUMD berstatus perusahaan terbuka, selain itu BUMD berstatus terbuka dalam melakukan aksi korporasi penambahan modal  selain  PMT  HMETD  dapat  melalui  mekanisme  HMETD  untuk meminimalisir adanya risiko harga eksekusi yang lebih tinggi dari harga pasar. Belum adanya payung hukum yang tegas dalam regulasi investasi pemerintah  daerah  pada  BUMD  berstatus  perusahaan  terbuka  tidak mencerminkan  asas  kepastian  hukum,  yaitu  bagi  pemerintah  daerah selaku investor dan BUMD itu sendiri sebagai perusahaan terbuka.
Kata  kunci: BUMD  terbuka;  kepastian  hukum;  pasar  modal;  PMT HMETD.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: niaganjar@yahoo.com.
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung  Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: kartikasari@unpad.ac.id
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung  Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: etty.djukardi@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan: 30 November 2020
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i1.290 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
One of the main functions of capital market is as an alternative financing for a company or investment, a public company can carry out additional capital by issuing new shares through rights issue or through the mechanism  of  “Without  Pre - emptive  Rights”  (P MTHMETD).  However,  because  the  majority  of shareholders  are  Regional  Governments,  there  is  a  gap  between  capital  market  regulation  with  Local Government  investment  regulation,  so  it  becomes  an  obstacle  in its  implementation.  This  research  is  a descriptive analytical  study using a normative juridical approach. The results  show the  urgency of the government to harmonize applicable regulations in the implementation of local government investment with capital market regulation considering there are Public Listed Regional Owned Company, however Public Listed Regional Owned Company in carrying out corporate actions can increase capital through the “with pre - emptive rights” or HMETD mechanism to minimize the risk of execution price which is higher than  the  market  price.  The  absence  of  a  firm  legal  protection  in  the  regulation  of  local  government investment  in  Public  listed  Regional  Owned  Company  does  not  reflect  the  principle  of  legal  certainty, namely for the local government as an investor and the Regional Owned Company itself as a public listed company.
Keywords: capital market; legal certainty; Non Pre-emptive Rights; public listed regional owned company.

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  menunjang  pembangunan  ekonomi  antara  lain  melalui  lembaga perbankan maupun pasar modal, maka seluruh tindakan dalam bidang perekonomian harus berlandaskan pada hukum positif. Pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan yang  erat  dengan  pembangunan  hukum.  Penegakan  asas  hukum  yang  baik  akan mendukung  perkembangan  pembangunan  ekonomi  dengan  kata  lain  pembangunan ekonomi dapat terhambat jika asas-asas hukum tidak diterapkan dengan tepat.
Pembangunan  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pembangunan  nasional, sebagaimana Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa fungsi hukum merupakan sarana  pembaharuan  masyarakat.  Pergaulan  atau  hubungan  masyarakat  merupakan interaksi  antar  manusia  yang  saling  bergantung  dan  membutuhkan.  Dalam  rangka menciptakan  hubungan  antar  manusia  dengan  baik  maka  dibutuhkan  serangkaian peraturan yang dapat melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum). 1
Tujuan  dan  fungsi  hukum  Indonesia  bukan  hanya  memelihara  ketertiban, keamanan,  dan  stabilitas  di  masyarakat,  tetapi  juga  diarahkan  pada  cita-cita  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia. 2 Dengan  arah  hukum  yang  ingin memberikan  porsi  pada  pencapaian  kesejahteraan. 3 Tidak  adanya  penegakan hukum
1 Kusumaatmadja, Mochtar, Sidharta, B. Arief. (2000). Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum - Buku I . Bandung: Alumni. hlm. 16.
2 Hartono, Sunaryati. (1982). Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Bandung: Bina Cipta. hlm. 17.
3 Djumhana, Muhammad. (1994). Hukum Ekonomi Sosial Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 239.
dan ketertiban dapat menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Menurut  Mochtar Kusumaatmadja,  hukum  merupakan  suatu  alat  untuk  memelihara  ketertiban  dalam masyarakat  dan  memiliki  sifat  yang  konservatif.  Hukum  adalah  segenap  asas  dan kaidah yang berfungsi mengatur anggota masyarakat dalam pergaulan hidupnya serta memelihara ketertiban dalam kelompok masyarakat tersebut. 4 Artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Kesulitan dalam menggunakan hukum sebagai suatu alat untuk mengadakan perubahan-perubahan kemasyarakatan adalah bahwa kita harus sangat berhati-hati agar tidak munculnya kerugian di dalam masyarakat.
Pembangunan ekonomi yang tidak lepas dari aktivitas bisnis memerlukan dana sebagai  modal  dalam  memulai  usaha  atau  melaksanakan  kegiatan  operasional perusahaan.  Modal (equity) perusahaan  berasal  dari  pendiri  dan  apabila  suatu perusahaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas maka modal dimaksud dapat berasal dari pemegang saham maupun berupa utang (loan) yang berasal dari satu atau lebih kreditur. 5
Modal  memiliki  peran  sebagai  alat  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha perusahaan.  Oleh  karena  itu,  para  pelaku  usaha  berupaya  mencari  tambahan  modal guna meningkatkan usaha dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan, termasuk lembaga perbankan. Pada umumnya lembaga perbankan berfungsi sebagai badan usaha yang  menghimpun  dana  masyarakat  dan  menyalurkan  dana  tersebut  dalam  bentuk kredit.  Selain  fungsi-fungsi  tersebut,  lembaga  perbankan  juga  diperlukan  untuk menjaga stabilitas maupun mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.
Kemampuan bank dalam mencari sumber-sumber dana untuk kebutuhan modal sangat  mempengaruhi  kondisi  stabilitas  keuangan  bank.  Dalam  hal  bank  gagal mengelola  dana  miliknya  maka  bank  memiliki  risiko  mengalami  kebangkrutan  atau likuidasi. Modal bank merupakan salah satu hal utama yang wajib dikelola agar dapat menjamin  pelaksanaan  ataupun  ekspansi  kegiatan  usaha  bank.  Hal  tersebut  diatur dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas
4 Salman,  Otje,  Damian,  Eddy.  (2011). Kumpulan  Karya  Tulis:  Mochtar  Kusumaatmadja  Konsep-Konsep  hukum  dalam Pembangunan , Bandung: Alumni. hlm. 13.
5 Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Kencana. hlm. 393.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  (selanjutnya  disebut  UU Perbankan) juga mengatur kewajiban bank untuk memelihara kecukupan modal bank.
Kecukupan  modal  bank  merupakan  salah  satu  indikator  penilaian  tingkat kesehatan  bank  yang  ditentukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Penilaian  tingkat kesehatan  bank  diperlukan  karena  bank  menerima  dan  mengelola  dana  masyarakat sehingga bank  wajib  memelihara  atau  meningkatkan  tingkat  kesehatan bank  dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum disebutkan bahwa faktor-faktor  penilaian  tingkat  kesehatan  bank  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  meliputi  profil  risiko (risk  profile), Good  Corporate  Governance (GCG), rentabilitas (earnings) permodalan (capital). Khusus  penilaian  terhadap  faktor permodalan meliputi tingkat kecukupan modal dan pengelolaan permodalan.
Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan  suatu  negara. 6 Adanya  pasar  modal  mengakibatkan  perusahaan- perusahaan  akan  lebih  mudah  memperoleh  dana  sehingga  kegiatan  ekonomi  di berbagai  sektor  dapat  ditingkatkan. 7 Hal  ini  terjadi  karena  pasar  modal  merupakan wahana  yang  dapat  menggalang  pengerahan  dana  jangka  panjang  dari  masyarakat untuk  disalurkan  ke  sektor-sektor  yang  produktif.  Apabila  pengerahan  dana masyarakat  melalui  lembaga-lembaga  keuangan  maupun  pasar  modal  dapat berlangsung dengan baik maka kebutuhan dana pembangunan yang bersumber dari luar  negeri  akan  semakin  berkurang.  Pasar  modal  juga  berfungsi  sebagai  investasi, pemerataan  pendapatan  melalui  pemberian  dividen  perusahaaan,  meningkatkan pendapatan  Negara  melalui  penerimaan  pajak  atas  dividen  serta  indikator perekonomian Negara terkait dengan kegiatan dan volume jual beli efek di pasar modal.
Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  8  tahun  1995  tentang  Pasar  Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) yang disebut dengan efek adalah surat berharga, yaitu  surat  pengakuan utang,  surat  berharga  komersial,  saham,  obligasi,  tanda  bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif  dari  efek.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka 7  Undang-Undang
6 Rokhmatussa’dyah, Ana, Suratman. (2018). Hukum Investasi dan Pasar Modal , Cetakan ke-5. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 165.
7 Rokhmatussa’dyah, Ana, Suratman. Op.Cit. , hlm. 166.
Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut  UU  PT) disebutkan  bahwa  Perseroan  Terbuka  adalah  Perseroan  Publik  atau  Perseroan  yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal. Adapun Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki  modal  disetor  sekurang-kurangnya  Rp  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah) atau  suatu  jumlah  pemegang  saham  dan  modal  disetor  yang  ditetapkan  dengan Peraturan Pemerintah. 8
Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena memiliki dua fungsi, yaitu 9 :
a. Fungsi ekonomi yaitu menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana.
b. Fungsi  keuangan  yaitu  memberikan  kemungkinan  dan  kesempatan  memperoleh imbalan ( return ) bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.
Emiten  sebagai  pihak  yang  memerlukan  dana  dapat  memperoleh  dana  dari  investor dengan cara melaksanakan penawaran umum (Public Offering) dan penawaran terbatas (Private Placement). Penawaran Umum ini, dilakukan dengan cara menerbitkan saham atau efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui pasar modal agar dapat dibeli secara bebas  oleh  investor.  Investor  yang  memilih  cara  seperti  ini  akan  menjadi  pemegang saham pada perusahaan terbuka milik emiten.
Keuntungan yang diharapkan dari berinvestasi saham adalah memperoleh return berupa capital gain dan deviden . Selain keuntungan, faktor resiko juga harus diperhatikan oleh  investor  apabila  ingin  berinvestasi  saham.  Pada  umumnya  resiko  yang  harus diperhatikan investor adalah resiko capital loss dan resiko likuiditas 10 . Perseroan Terbuka dapat  melaksanakan  penambahan  modal  melalui  mekanisme  Penambahan  Modal dengan  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu (right  issue) atau  melalui  mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut PMTHMETD). Perbedaan mendasar antara rights issue dengan PMTHMETD yaitu pada PMTHMETD, pemegang saham existing tidak memiliki hak khusus untuk didahulukan
8 UU Pasar Modal Pasal 1 angka 22
9 Mustofa,  Alim,  Cahyono,  Hendry.  (2014).  “ Analisis  Kontribusi  Pasar  Modal  sebagai  Sarana  Pendanaan  Usaha  bagi Perusahaan serta multiplier Effect yang ditimbulkannya dalam perekonomian ”. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi UNESA, Vol. 2 No. 3, 5.
10 Sujatmiko, Bagus, Suryanti, Nyulistiowati. (2017) “ Perlindungan Hukum bagi Investor pada Perusahaan Terbuka yang Pailit Ditinjau dari Hukum Kepailitan ”. Jurnal Bina Mulia Hukum , Vol. 2 No. 1, 16-17.
guna  membeli  saham  baru  yang  diterbitkan.  Pemegang  saham  yang  diberikan  hak untuk  membeli  saham  baru  telah  ditentukan  terlebih  dahulu.  Beberapa  tujuan  aksi penerbitan saham baru melalui PMTHMETD antara lain penggalangan dana yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan finansial perusahaan seperti ekspansi bisnis dan pembayaran  hutang;  adanya  investor  besar  yang  baru  akan  masuk  ke  dalam perusahaan; serta merekrut investor strategis yang dapat membantu kegiatan usaha dan perkembangan  perusahaan.  Sedangkan  pada right  issue atau  HMETD  pelaku  pasar memperoleh hak yang sama untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan. Hak untuk  membeli  saham  baru  disebut  dengan  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu (selanjutnya disebut HMETD). HMETD diperdagangkan di bursa pada kurun waktu tertentu.  Pada  saat  HMETD  diperdagangkan,  pelaku  pasar  dapat  membeli  HMETD pihak lain, menjual HMETD milik sendiri atau menebus hak tersebut menjadi saham baru yang akan diterbitkan.
Salah  satu  contoh  BUMD  berstatus  perusahaan  terbuka  yang  memerlukan dukungan permodalan yang berkesinambungan  adalah Perbankan BUMD yang telah melaksanakan IPO (Initial Public Offering). Sebagai suatu lembaga perbankan berstatus BUMD  yang  kemudian  mendaftarkan  efeknya  di  pasar  modal  sehingga  menjadi berbentuk terbuka tentu memiliki kebutuhan terhadap modal dalam rangka ekspansi bisnis  atau  menjaga  rasio  kecukupan  modal (Capital  Adequency  Ratio). Dalam  hal diperlukan  penguatan  struktur  permodalan  melalui  pasar  modal,  maka  RUPS  wajib memberikan persetujuan atas corporate action untuk menerbitkan saham baru, apakah penambahan modal dimaksud dilakukan dengan atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
Hal yang paling mendasar dalam penambahan modal melalui mekanisme PMT HMETD  adalah  terdapat  rentang  waktu  2  (dua)  tahun  sejak  disetujui  dalam  RUPS, sehingga pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat melakukan tahapan birokrasi yang diperlukan mulai dari penyusunan Perda Investasi sampai dengan Perda APBD untuk  penganggarannya.  Sedangkan  apabila  RUPS  memutuskan  penambahan modal dilakukan dengan hak memesan efek terlebih dahulu, hal yang mendasar adalah pengefektifan  setoran  modal  harus  dilakukan  dalam  waktu  bersamaan  setelah diperolehnya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK  Nomor  14/POJK.04/2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Harga  saham  dalam  pasar  modal  bersifat  dinamis  sehingga  harga  saham cenderung  berubah-ubah  dipengaruhi  oleh  faktor  permintaan  dan  penawaran. Fluktuasi harga saham merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah yang mana jika pada rentang waktu yang telah ditentukan dalam POJK Penambahan Modal Perusahaan Terbuka  Dengan  HMETD  harga  saham  di  pasar  modal  lebih  rendah  daripada  harga saham yang telah disetujui pada saat pelaksanaan RUPS penerbitan saham baru maka setoran  modal  melalui  PMT  HMETD  sebagaimana  kajian  hukum  yang  diperoleh disarankan untuk ditunda pelaksanaannya. Dalam hal ini PMT HMETD yang memiliki rentang waktu 2 (dua) tahun sejak disetujui oleh RUPS memiliki kemungkinan fluktuasi harga  yang  lebih  besar  daripada right issue ,  di  sisi  lain  PMT  HMETD  memberikan rentang  waktu  yang  cukup  bagi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  kajian, penyusunan perda, penganggaran, dan hal lain yang diperlukan dalam birokrasi nya.
Obyek dalam penelitian ini membahas mengenai efektifitas PMT HMETD dalam upaya peningkatan permodalan BUMD terbuka dan dampak perubahan harga saham dalam  kegiatan  penambahan  modal  tanpa  hak  memesan  efek  terlebih  dahulu  yang dilakukan  oleh  bank  BUMD  terbuka.  Mayoritas  pemegang  saham  BUMD  adalah Pemerintah  Daerah  sehingga  meskipun  aksi  korporasi  penerbitan  saham  baru  sudah diatur secara jelas dalam POJK, aksi Pemerintah Daerah selaku pemegang saham BUMD terbuka  untuk  melakukan  investasi  melalui  pasar  modal  patut  mengikuti  berbagai kajian yang dilakukan diantaranya kajian kelayakan investasi,  aspek keuangan daerah, penilaian  wajar  dan  kajian  hukum.  Penentuan  harga  saham  yang  wajar  ( reasonable ) merupakan masalah krusial bagi Pemerintah Daerah selaku pemegang saham karena Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan  daerah.  Rentang  waktu  yang  cukup  panjang  selama  2  (dua)  tahun  untuk pengefektifan dana setoran modal menghadapi tantangan jika harga saham pada pasar modal  lebih  rendah  daripada  harga  saham  yang  telah  diputuskan  dalam  RUPS sebagaimana kajian aspek hukum yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana praktik penambahan modal sebuah bank BUMD terbuka melalui penerbitan lembar  saham  baru  yang  dilakukan  dengan  mekanisme  tanpa  hak  memesan  efek terlebih  dahulu  (PMT  HMETD)  dihubungkan  dengan  fungsi  pasar  modal  sebagai
alternatif pembiayaan perusahaan dan investasi agar terciptanya asas kepastian hukum baik  bagi  Pemerintah  Daerah  sebagai  Investor  maupun  bagi  BUMD  yang  berstatus perusahaan  terbuka  dalam  aksi  korporasi  yang  dilakukannya  untuk  penambahan modal tanpa menghambat kegiatan bisnis dan meminimalisir risiko hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 11 Penelitian ini menggunakan metode yang menekankan pada norma hukum, di  samping  juga  berusaha  menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat. 12 Penelitian  ini  mengkaji  dan  menganalisis  penerbitan  saham  oleh  bank berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbuka tanpa hak memesan efek terlebih dahulu terkait dengan fungsi  pasar modal sebagai alternatif pembiayaan perusahaan dan  investasi.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  dengan menggambarkan  suatu  objek  permasalahan  yang  berupa  fakta-fakta  dalam  mengkaji peranan Hukum di bidang Pasar Modal. Selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diidentifikasi.
Tahapan  penelitian  dilakukan  melalui  2  (dua)  tahapan  yaitu  penelitian kepustakaan terhadap sumber data primer yang sifatnya mengikat masalah- masalah yang  akan  diteliti  seperti  asas-asas  hukum,  norma  dasar  Pancasila,  UUD  1945,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  UU  PT,  UU  Perbankan,  UU  Pemerintah  Daerah, Peraturan  Pemerintah  Tentang  Investasi  Pemerintah,  Peraturan  Pemerintah  Tentang Badan  Usaha  Milik  Daerah,  POJK  Penambahan  Modal  Perusahaan  Terbuka  Tanpa HMETD.  Sumber  data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan usulan penelitian ini. 13 serta bahan  hukum  tersier,  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan bermakna bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan  lain-lain. 14 Kedua  sumber  data  dari  penelitian  lapangan  diambil  dengan  melihat
11 Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri. (2009). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.    hlm. 13.
12 Idem
13 Mulyana, Dedy. (2003) Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 74.
14 Idem , hlm. 53.
fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  praktiknya  terkait  penerbitan  saham  baru  Tanpa  Hak Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (PMT  HMETD)  untuk  mencari  data  primer  yaitu sebagai pelengkap atau pendukung penelitian kepustakaan. 15

## PEMBAHASAN
Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan dari pasar modal bagi emiten atau perusahaan  publik  sehingga  dapat  membuat  pasar  modal  sebagai  pilihan  alternatif sumber  pembiayaan  yang  lebih  kompetitif  bagi  dunia  usaha  dan  mendorong peningkatan kepemilikan publik secara lebih meluas, persyaratan penambahan modal Tanpa  HMETD,  telah  diatur  dalam  POJK  Penambahan  Modal  Perusahaan  Terbuka Tanpa HMETD, dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) POJK Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa HMETD yang menyebutkan bahwa:
“Perusahaan  Terbuka  dapat  menambah  modal  tanpa  memberikan  HMETD kepada  pemegang  saham  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  di  sektor  Pasar Modal  yang  mengatur  mengenai  HMETD,  baik  untuk  memperbaiki  posisi keuangan  maupun  selain  untuk  memperbaiki  posisi  keuangan  Perusahaan Terbuka. “
Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) POJK PMT HMETD menyebutkan bahwa:
“Penambahan  modal  Perusahaan  Terbuka  tanpa  mem berikan  HMETD sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  terlebih  dahulu  memperoleh persetujuan RUPS.”
Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) POJK PMT HMETD menyebutkan bahwa:
“RUPS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang mengatur  mengenai  Rencana  dan  Penyelenggaraan  RUPS  Perusahaan  Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  POJK  PMT  HMETD,  untuk  memperbaiki  posisi keuangan dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:
a) Perusahaan  Terbuka  adalah bank  yang  menerima  pinjaman  dari  Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari
15 Idem , hlm. 99.
modal  disetor  atau  kondisi  lain  yang  dapat  mengakibatkan  restrukturisasi  bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
b) Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi  80% (delapan puluh  persen) dari  aset Perusahaan Terbuka  tersebut  pada  saat  RUPS  yang  menyetujui  penambahan  modal  tanpa memberikan HMETD;
c) Perusahaan Terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang  tidak  terafiliasi  tersebut  menyetujui  untuk  menerima  saham  atau  obligasi konversi Perusahaan Terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.”
Penambahan  modal  perusahaan  terbuka  melalui  PMT  HMETD  selain  untuk memperbaiki  posisi  keuangan  hanya  dapat  dilakukan  paling  banyak  10%  (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dimana  untuk  PMT  HMETD  selain  dalam  rangka  program  kepemilikan  saham dilakukan  dalam  kurun  waktu  2  (dua)  tahun  sejak  RUPS,  sedangkan  PMT  HMETD dalam rangka kepemilikan saham dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak RUPS.
Adapun tahapan penambahan modal bank BUMD Terbuka melalui mekanisme PMT  HMETD  yaitu  diawali  dengan  konsultasi  dan  sosialisasi  terkait  penambahan modal  BUMD  terbuka  pasca  IPO  kepada  lembaga/instansi  terkait.    Namun  dalam praktiknya  ditemukan  ketidakharmonisan  antara  peraturan  pasar  modal  dengan regulasi  yang  mengatur  mengenai  investasi  Pemerintah  Daerah,  sehingga  untuk  itu diperlukan berbagai kajian diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

## Keselarasan Peraturan Perundang-Undangan
Kajian  mengenai  keselarasan  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang dilakukan pada pokoknya disampaikan bahwa:
a. Pemda  dapat  melakukan  penyertaan  modal  pada  BUMD  terbuka  dan  atau melakukan penambahan penyetoran modal pada BUMD terbuka;
b. Penyertaan  modal  Pemda  pada  BUMD  terbuka  dilaksanakan  berdasarkan  nilai wajar melalui hasil analisis penasihat investasi. Mengingat saham BUMD terbuka
diperdagangkan  di  Bursa  Efek  Indonesia  maka  harga  wajar  penyertaan  modal tersebut dapat saja harga pasar atas saham BUMD terbuka tersebut;
c. Sebelum  melaksanakan  penyertaan  modal  pada  BUMD  terbuka,  Pemda  harus melakukan  sejumlah  tindakan  yang  dipersyaratkan  dalam  UU  dan  peraturan lainnya;
d. BUMD  terbuka  wajib  mengikuti  POJK  dan  SK  Direksi  PT  Bursa  Efek  Indonesia sehingga harga pelaksanaan saham baru yang ditawarkan adalah rata-rata harga penutupan saham (harga pasar) selama 25 Hari Bursa berturut-turut sebelum iklan RUPS.
e. Apabila harga wajar lebih rendah daripada harga pelaksanaan saham baru maka transaksi  ditunda  terlebih  dahulu.  Apabila  harga  wajar  sama  atau  di  atas  harga pelaksanaan saham baru maka transaksi dapat dilaksanakan;
f. Salah  satu  sumber  modal  BUMD  adalah  penyertaan  modal  Pemda  dan  agio sahamnya dan ini berarti harga saham BUMD dapat dijual di atas harga nominal;
g. Apabila  Pemda  sudah  memiliki  peraturan  daerah  (Perda)  tentang  penyertaan modal  sebelumnya  maka  Perda  tersebut  tidak  perlu  direvisi  sepanjang  nilai pelaksanaan penyertaan modal tersebut tidak melebihi nilai yang sudah tercantum di Perda sebelumnya. Apabila akan melebihi maka Perda tersebut perlu direvisi.
h. Pelaksanaan investasi Pemda tidak harus dilakukan oleh BLUD;
i. Sepanjang  Pemda  sudah  melaksanakan  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  investasi  Pemda  maka  kecil  kemungkinan  Pemda  akan  melakukan tindakan yang merugikan keuangan Daerah;
j. Pemerintah  sudah  menyiapkan  pedoman  pencatatan  penyertaan  modal  Pemda pada BUMD dan mengeluarkan contoh pencatatan penyertaan modal Pemda. Oleh karena  itu,  Pemda  seharusnya  tidak  memiliki  keraguan  lagi  bagaimana  caranya mencatat penyertaan modal di atas nilai nominal.
k. Mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan terdahulu maka Pemda seharusnya tidak  memiliki  keraguan  untuk  melaksanakan  penyertaan  modal  pada  BUMD terbuka  dan  segera  mempersiapkan  dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan  atau langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikannya.

## Aspek Keuangan Daerah
Sebagai upaya mendapatkan kajian yang lebih komperehensif dari sisi Keuangan Daerah atas aksi korporasi BUMD terbuka melalui PMT HMETD, Pemerintah Daerah mengajukan permohonan kajian kepada instansi terkait agar pelaksanaan penyertaan modal  Pemerintah  Daerah  pada  BUMD  terbuka  sesuai  dengan  ketetuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian ini antara lain untuk meyakini bagaimana PMT HMETD dapat dilaksanakan. Pada pokoknya hasil kajian tersebut yaitu:
a. Perlakuan  akuntansi  atas  akuntansi  Pemda  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  223/PMK.05/2016  Nomor  6  dan  lampirannya  poin  26,  untuk akuntansi investasi jangka panjang permanen dengan metode ekuitas.
b. Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham membentuk satuan tugas atau panitia pengelolaan dan pengawasan penyertaan modal di BUMD terbuka.
c. Berkonsultasi lebih intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagai Institusi yang lebih kompeten menangani permasalahan terkait Penyertaan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD).

## Aspek Hukum
Sebagai upaya mendapatkan kajian yang lebih komperehensif dan memperoleh kepastian  dari  sisi  hukum  atas  isu  strategis  terkait  PMT  HMETD  BUMD  terbuka, Pemerintah Daerah telah mengajukan kajian hukum kepada instansi terkait sehingga rencana  penyertaan  modal  Pemerintah  Daerah  pada  BUMD  terbuka  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Kajian  hukum  ini  dilakukan  antara  lain untuk  meyakini  bagaimana  PMT  HMETD  dapat  dilaksanakan,  karena  adanya ketidakharmonisan regulasi khususnya untuk menentukan nilai harga pembelian. Pada pokoknya hasil kajian tersebut adalah sebagai berikut:
a. Rencana  penambahan  modal  BUMD  terbuka  melalui  mekanisme  Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dapat dilakukan sesuai tahapan- tahapan PMT HMETD yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penambahan modal maksimal 10 % dari modal disetor yang tercantum dalam Anggaran Dasar, yang pelaksanaan penambahan modalnya dilakukan paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapatkan persetujuan RUPS yang tahapan  RUPS-nya  mengacu  kepada  POJK  No.  10/POJK/2017  sedangkan  untuk penentuan harga saham mengacu kepada Peraturan No.1-A, Lampiran Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekultas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
b. Rencana Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan sepanjang telah dilakukan Analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi daerah yang ditunjuk oleh Gubernur dan telah disetujui oleh Gubernur dengan syarat Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  diperkirakan  surplus,  selanjutnya  dianggarkan  dalam  Perda APBD  serta  didalam  Perda  Penyertaan  Modal.  Didalam  Analisis  investasi  yang dilakukan  oleh  penasehat  investasi  daerah  agar  memuat  kajian  mengenai  batas minimal perolehan tembar saham yang akan diperoleh oleh Pemerintah Daerah serta pencatatan agio yang diperoleh.
c. Apabila kondisi harga saham pada saat akan dilakukan penempatan berada dibawah harga saham yang disetujui/ditetapkan dalam RUPS, maka sebaiknya Pemerintah Daerah menunda terlebih dahulu penyertaan/penempatan modal karena perolehan jumlah  lembar  saham  akan  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  nilai  rupiah  yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga porsi kepemilikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, Penempatan/Penyetoran Modal baru dapat dilaksanakan apabila kondisi harga saham pada saat akan dilakukan penempatan sama atau diatas harga saham yang disetujui/ditetapkan dalam RUPS selama jangka waktu 2 (dua) tahun.
d. Hasil Kajian Penasehat Investasi  yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali dapat dijadikan rujukan oleh Pemegang Saham Pemerintah Daerah lainnya dengan cara Pemerintah Daerah lainnya menundukkan diri terhadap Hasil Kajian Penasehat Investasi yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali untuk rencana Penyertaan Modal  kepada  BUMD  terbuka,  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota  mengingat  objek  analisisnya  sama  yaitu  rencana Penyertaan Modal kepada BUMD terbuka melalui mekanisme PMT HMETD.

## Kelayakan Investasi
Berkaitan  dengan  kajian  Penasehat  Investasi  Pemerintah  Daerah  dalam  hal menyusun telaahan atas usulan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal  kepada BUMD  terbuka  pada  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). Kajian ini disusun untuk mengawal pemerintah daerah yang akan melakukan investasi, dimana pada pokoknya hasil kajian tersebut adalah:

## a. Segi Kelayakan
1) Bank Daerah yang menjadi bank Umum dengan layanan yang luas;
2) Selama  tiga  tahun  berturut-turut  2015-2017  menghasilkan  perolehan  laba  yang besarnya sangat material;
3) Secara ratio keuangan dan NPL menunjukkan nilai yang baik dan berisiko rendah;
4) Perusahaan  telah  menunjukkan  komitmennya  untuk  membagikan  dividen kepada para pemegang saham meningkat setiap tahunnya;
5) BUMD terbuka dalam memberikan Imbal hasil dalam bentuk dividen, memiliki nilai imbal hasil diatas bunga perbankan secara umum.
b. Segi Portofolio
1) Pendapatan  bunga  yang  terus  meningkat  dan  beban  bunga  yang  stagnan mencerminkan bahwa pengelolaan portofolio BUMD terbuka sudah berhasil;
2) Portofolio  perkreditan  BUMD  terbuka  2015-2017  terlihat  sehat,  dengan  tingkat NPL (gross) yang jauh lebih baik dibandingkan industri perbankan Indonesia;
3) Portofolio  BUMD  terbuka  yang  berasal  dari  pemberian  kredit  dan  penerimaan DPK  sudah  dikelola  secara  baik  yang  terbukti  dengan  semakin  besarnya pendapatan bunga bersih, yang berasal dari pengurangan pendapatan bunga oleh beban bunga;
4) Portofolio  kredit  BUMD  terbuka  didominasi  oleh  kredit  konsumer,  yang merupakan kredit konsumtif dan berisiko rendah karena dijamin oleh gaji yang diterima  oleh  penerima  kredit.  Kredit  ini  terus  bertumbuh,  tetapi  akselerasi pertumbuhannya di tahun 2017 telah mengalami  penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu perlu diambil  tindakan yang tepat  bukan  saja  untuk  meningkatkan  jumlahnya  tetapi  akselerasinya.  Secara umum  portofolio  BUMD  terbuka  ini  merupakan  portofolio  yang  baik  dan penyumbang terbesar pendapatan bunga BUMD terbuka;
5) Portofolio  DPK  BUMD  terbuka  ini  juga  mengalami  pertumbuhan  yang  baik, meskipun pertumbuhannya pada tahun 2016 dan 2017 didominsasi oleh Deposito sehingga  rasio  CASA  menjadi  menurun  pada  tahun  2016  dan  2017.  Namun demikian secara umum portofolio ini sudah baik, hanya saja secara jangka panjang perlu diupayakan agar rasio CASA meningkat di atas 50% yang berarti DPK yang dikelola BUMD terbuka menjadi semakin murah.

## c. Segi Risiko
1) BUMD terbuka dalam menyalurkan kreditnya didominasi oleh kredit konsumer dan  ritel,  dengan  berdasarkan  sumber  pembayaran  yang  jelas  dan  lebih  dapat dipastikan  sehingga  BUMD  terbuka  berisiko  rendah  dalam  kaitan  NPL  guna menjamin kesehatan bank dan menjaga aspek prudential;
2) Berdasarkan kriteria yang ada pada POJK no 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum,  pasal  9  ayat  4,  BUMD  terbuka  (bank  only) merupakan bank yang Peringkat Komposit 2 (PK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai  mampu  menghadapi  pengaruh  negatif  yang  signifikan  dari  perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
3) Berdasarkan self assestment konsolidasi BUMD terbuka memiliki peringkat yang sama, ketika kita membandingkan self assestment bank only, dengan  peringkat komposit 2 (PK 2), dapat diartikan bahwa BUMD terbuka merupakan bank yang secara  umum,  sehingga  dinilai  mampu  menghadapi  pengaruh  negatif  yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
4) Dengan  demikian  BUMD  terbuka  berdasarkan  self  assestment  tersebut  diatas secara umum merupakan bank Sehat. Hal ini diperkuat oleh peringkat komposit tingkat kesehatan BUMD terbuka berdasarkan hasil self assessment tidak memiliki perbedaan dengan hasil penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan.
5) Berdasarkan credit rating dari Pefindo dan data historical penerbitan surat utang, BUMD terbuka merupakan bank yang dapat dinyatakan kuat.
Berdasarkan  hasil  analisis  kelayakan  keuangan,  portofolio  dan  risiko  tersebut diatas, maka dapat dipertimbangkan penambahan setoran Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD terbuka dalam rangka penguatan fiskal Daerah, apabila tidak melakukan penyertaan  modal  sesuai  dengan  porsinya  maka  akan  terdilusi  kepemilikan  saham Pemerintah  Daerah  pada  BUMD  terbuka.  Pengawasan  oleh  pemegang  saham khususnya pemegang saham mayoritas harus lebih intensif, menghindari adanya risiko financial  loss  yang  material.  Jika  Pemerintah  Daerah  mempertimbangkan  akan melakukan Penempatan Modal Daerah dalam 2 (dua) tahap di Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dikarenakan oleh kemampuan keuangan daerah, maka pada tahun 2019 harus dianggarkan untuk pendanaan Kantor Jasa Profesi Penilai/KJPP (untuk menilai harga saham tahun berkenaan). Selanjutnya, jika dianggarkan untuk tahun anggaran
2019  dan  2020,  di  tahun  2020-pun  harus  dianggarkan  untuk  pendanaan  KJPP.  Jika kemampuan  keuangan  daerah  memadai,  seyogyanya  dilakukan  dengan  1  (satu)  kali penempatan modal daerah.
Setelah kajian-kajian dilakukan oleh beberapa lembaga/instansi terkait, dilakukan sosialisasi  hasil  kajian  investasi  dan  kajian  hukum  terkait  penyertaan  modal  dengan mengundang seluruh Pemerintah Daerah Pemegang Saham. Sesuai Peraturan Menteri No. 52 Tahun 2012, didalamnya memuat hasil analisis investasi mengenai hasil kajian investasi dan kajian hukum yang dilakukan oleh Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah. Hasil tersebut dijadikan rujukan oleh Pemerintah Daerah lainnya, dengan cara menundukan  diri  secara  sukarela  yang  dituangkan  dalam  keputusan  Bupati  atau walikota.
Berkaitan dengan PMT HMETD, harus dilakukan taksasi terlebih dahulu terkait dengan  penilaian  harga  saham  wajar  oleh  Kantor  Jasa  Profesi  Penilai/KJPP  (untuk menilai harga saham tahun berkenaan). Sehingga KJPP melakukan kajian terhadap nilai harga  wajar  untuk  BUMD  terbuka.  Selanjutnya  diselenggarakan  RUPS  untuk menentukan nilai harga pelaksanaan per lembar saham. Harga pelaksaanaan penerbitan saham baru tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pencatatan BEI Nomor A- 1  Keputusan  Nomor  Kep-00001/BEI/012014  pada  tanggal  20  Januari  2014,  mengatur bahwa penentuan harga saham ditetapkan tidak lebih rendah dari harga saham rata- rata  (kenaikan  dan  penurun)  selama  25  hari  bursa  sebelum  penutupan  perdagangan saham perseroan di BEI. Dilihat dari harga saham rata-rata perseroan BUMD terbuka (kenaikan dan penurunan) selama 25 hari penutupan perdagangan saham perseroan di BEI, ditetapkan bahwa harga saham tidak lebih rendah dari Rp 1.900 (seribu sembilan ratus rupiah) per lembar saham.
Keputusan  menerbitkan  saham  baru  telah  diputuskan  dalam  Rapat  Umum Pemegang  Saham  Luar  Biasa  (RUPSLB)  tahun  2018.  Pihak  yang  berhak  mengambil bagian dari saham seri A tahun 2018 akan melakukan penyetoran dengan menggunakan APBD tahun 2018 sampai dengan  APBD tahun 2020. Sebagian pelaksanaan penerbitan saham dilakukan pada tahun 2018, dan sisanya akan dilakukan paling lambat dua tahun sejak RUPSLB atau tahun 2020. BUMD terbuka akan mengumumkan melalui situs web Bursa  Efek  Indonesia  dan  situs  web  Perseroan  14  (empat  belas)  hari  sebelum pelaksanaan  penerbitan  saham  Seri  A  dalam  rangka  Program  Penambahan  Modal
Tanpa  HMETD  ini,  dan  melaporkan  paling  lambat  2  (dua)  hari  setelah  realisasi penerbitan saham seri A.
Dari  sejak  diputuskan  dalam  RUPSLB  sampai  dengan  saat  ini,  pelaksanaan penerbitan saham baru atas keputusan RUPS LB melalui program PMT HMETD baru 40% dari total rencana penerbitan lembar saham baru dengan harga penerbitan sebesar Rp 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah) per lembar saham. Sepanjang tahun 2019 dan 2020, sampai dengan saat ini belum terdapat tambahan setoran modal yang diefektifkan karena salah satu poin dalam kajian hukum mengenai harga pasar dimana apabila harga saham di bursa efek Indonesia pada saat akan dilakukan penempatan berada dibawah harga  saham  yang  disetujui/ditetapkan  dalam  RUPS,  maka  sebaiknya  Pemerintah Daerah menunda terlebih dahulu penyertaan/penempatan modal. Harga pasar di bursa efek selama periode tahun 2019 sampai dengan 2020 tidak menyentuh minimum harga penerbitan Rp 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah) per lembar saham, meskipun dalam regulasi  yang  berlaku  di  pasar  modal  eksekusi  dari  program  PMT  HMETD  cukup mengacu pada hasil keputusan RUPS tanpa melihat harga pasar, namun sebagai bentuk kehati-hatian, persyaratan yang tercantum dalam kajian hukum tetap dipertimbangkan dalam pengefektifan setoran modal melalui mekanisme PMT HMETD ini.
Tidak optimalnya eksekusi dari program PMT HMETD sepanjang periode 2 (dua) tahun  sejak  RUPS  LB  tahun  2018  sampai  dengan  saat  ini  terkait  dengan harga  pasar berdasarkan  hasil  evaluasi  dipicu  juga  antara  lain  kondisi  perekonomian  global  dan nasional pada tahun 2019 serta diperburuk dengan terjadinya pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020 memiliki imbas terhadap penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  yang  berdampak  pada  ketidakcapaian  harga  pasar  saham  BUMD  terbuka sebagaimana  disetujui  dalam  dalam  RUPS.  Atas  belum  tercapainya  rencana penambahan  modal  tersebut  secara  optimal,  berdampak  terhadap  rasio  permodalan yang  tidak  tumbuh  sesuai  dengan  rencana  perusahaan  untuk  mendukung  ekspansi bisnisnya.  Sedangkan  dari  pihak  Pemerintah  Daerah  selaku  investor  yang  setoran modalnya tidak terealisasi memiliki dampak terdilusinya porsi kepemilikan sahamnya serta tidak optimalnya penyerapan APBD.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  terlihat  bahwa  tidak  efektifnya  pelaksanaan program  PMT  HMETD  oleh  BUMD  berstatus  perusahaan  terbuka  disebabkan  oleh adanya ketidakpastian hukum karena aturan yang berlaku untuk investasi Pemerintah Daerah  belum  mengakomodir  BUMD  dengan  status  perusahaan  terbuka,  sehingga
untuk  aturan  yang  masih  belum  jelas  mengenai  hal  tersebut  perlu  dijembatani  oleh berbagai  kajian  termasuk  aspek  hukum.  Sebagai  alternatif  upaya  peningkatan permodalan, hal yang bisa dilakukan oleh BUMD berstatus perusahaan terbuka adalah dengan  melakukan  aksi  korporasi  penambahan  modal  melalui  mekanisme  Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), mengingat berdasarkan POJK 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 tahun 2015 tentang Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD atau Right Issue, pengefektifan dana setoran modal kini dilakukan paling lambat satu tahun sejak keputusan RUPS sehingga Pemerintah  Daerah  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  penyusunan  kajian  dan peraturan  daerah  yang  diperlukan.  Sedangkan  dari  sisi  investor  dalam  hal  ini Pemerintah Daerah hal yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembaharuan hukum atau harmonisasi regulasi yang mengatur  Investasi  Pemerintah  Daerah  dengan  aturan  yang  berlaku  di  pasar  modal untuk sebuah aksi korporasi peningkatan permodalan melalui penerbitan saham baru.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Terdapat unsur ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan program penambahan modal  melalui  mekanisme  PMT  HMETD  bagi  BUMD  berstatus  perusahaan  terbuka karena  regulasi  dalam  Investasi  Pemerintah  Daerah  yang  belum  mengadopsi  aturan yang  berlaku  umum  di  pasar  modal  sehingga  diperlukan  adanya  kajian  kajian  lain seperti  kajian aspek dan kajian aspek keuangan daerah untuk meminimalisir adanya risiko hukum khususnya bagi Pemerintah Daerah sebagai investor.
Bagi  BUMD  berstatus  perusahaan  terbuka  diperlukan  adanya  solusi  untuk pemenuhan kebutuhan permodalannya, sehingga bisa terus melakukan ekspansi usaha dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu nya bisa melakukan  aksi  korporasi  penambahan  modal  melalui  mekanisme  dengan  Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), mengingat berdasarkan POJK 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD atau Right Issue , pengefektifan dana setoran modal dilakukan paling lambat satu tahun sejak keputusan RUPS  sehingga  Pemerintah  Daerah  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  penyusunan kajian dan peraturan daerah yang diperlukan. Sedangkan dari sisi Pemerintah Daerah
hal yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembaharuan hukum atau harmonisasi  regulasi yang mengatur Investasi Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku di pasar modal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Rokhmatussa’dyah, Ana, Suratman. (2018). Hukum Investasi dan Pasar Modal , Cetakan ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.
Mulyana, Dedy. (2003). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  Sidharta,  B.  Arief.  (2000). Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum  -  Buku  I .  Bandung: Alumni.
Djumhana, Muhammad. (1994). Hukum Ekonomi Sosial Indonesia . Bandung: Citra Aditya
Bakti.
Salman,  Otje,  Damian,  Eddy.  (2011). Kumpulan  Karya  Tulis:  Mochtar  Kusumaatmadja  - Konsep-Konsep hukum dalam Pembangunan , Bandung: Alumni.
Soekanto, Soerjono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri. (2009). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2016). Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan. Jakarta: Kencana.

## Jurnal
Alim  Mustofa,  Hendry  Cahyono.  (2014 ).  “Analisis  Kontribusi  Pasar  Modal  sebagai Sarana  Pendanaan  Usaha  bagi  Perusahaan  serta  multiplier  Effect  yang ditimbulkannya dalam perekonomian”, Jurnal Pendidikan dan ekonomi UNESA, Vol. 2 No. 3.
Bagus Sujatmiko, Nyulistiowati Suryanti. (2017 ). “Perlindungan Hukum bagi Investor pada  Perusahaan  Terbuka  yang  Pailit  Ditinjau  dari  Hukum  Kepailitan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2 No. 1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal  Perusahaan  Terbuka  Dengan  Memberikan  Hak  Memesan  Efek  Terlebih Dahulu.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  32/POJK.04/2015  Tentang  Penambahan Modal  Perusahaan  Terbuka  Dengan  Memberikan  Hak  Memesan  Efek  Terlebih Dahulu.

## Sumber Lain
Jogloabang.  (2019).  PP  54  Tahun  2017  tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah.  Available Online  From:  https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-54-2017-badan-usaha- milik-daerah.  bank  bjb.  Keterbukaan  Informasi.  Available  Online  From: https://bankbjb.co.id/images/dynamic/images/galeri/19110060/19110334_(U pdate%20Setelah%20Publish)%2004%20Keterbukaan%20Informasi%20PMTHME
TD%20v15.pdf
Bank  bjb.  (2018).  Laporan  Pelaksanan  Penerbitan  Saham  Seri  A  Baru  Dalam  Rangka
Penambahan Modal Tanpa HMETD. Available Online From:
https://www.bankbjb.co.id/tentang/eng/berita-dan-media/berita/2018-12-28- 487-laporan-pelaksanaan-penerbitan-saham-seri-a-baru-dalam-rangka penambahan-modal-tanpa-hak-memesan-efek-terlebih-dahulu.