## Journal of Scientech Research and Development
Volume 5, Issue 2, December 2023 P-ISSN: 2715-6974            E-ISSN: 2715-5846 Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## ANALYSIS OF CONFLICT RESOLUTION OF BAMBOO HARVESTING LAND BOUNDARIES IN GOLEWA DISTRICT, NGADA REGENCY, EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

## ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS LAHAN PEMANENAN BAMBU DI KECAMATAN GOLEWA, KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Yohanes C.  Kolo  Meko 1 , Maria M. E Purnama 2 , Pamona Sinaga 3
1,2,3 Universitas Nusa Cendana Kupang,  Indonesia
E-mail: yohanmeko6@gmail.com 1 ARTICLE  INFO ABSTRACT
Correspondent:
Yohanes C. Kolo Meko
yohanmeko6@gmail.com
Key words: boundaries, bamboo, land Website: https://idm.or.id/JSCR/in dex.php/JSCR
Page: 1023 - 1034
In  the  use  of bambbo  in  rural  areas,  there  are  several  obstacles  faced bith in  the process  of seeding, maintenance,  harvesting  to marketing, the obstacles  that occur in harvesting are the problem of logging that is not  ideal and  the problem  of conflicts  over the  boundaries  of bamboo harvesting  land.  Based  on  observastion  that  have  been  made  in  16 villagee in the administrative  area of Golewa  District,  five cases  were found  in  four  different  village, namely:  Ratogesa  Village,  Dadawea Village,  Radabata Village  and Were  Iv  Village,  a  similar problem  is that  often  harvester,  cut  bamboo  beyond the  land boundary so that  it enters  other people’s land so that  this triggers conflict.  The dynamics in  conflict  resolution  are  still  ambigious  and  tend  to  drag  on.  The purposes  of this  study  is to  determine  the  causes  of conflicy,  conflict resolution  mechanism  and  the  impact  caused  by  border  conflicr, conflict resolution mechanism and the impact causes by border conflict. Determination  of  respondent  using  the  snowball  sampling  method (snowball)  with a total of 8 respondent.  Data analysis using the Rapid Land  Tenure  Assesment  (RaTA)  method.  The cause  of the conflict  is the determination  of boundaries which are generally ambigous, namely using gose ngusu plant (boundari indicator plants typical of the people of Ngada  district),  as  well  as  the  growth  of  the  bamboo  clumps  that enter  other  people’s land. The  settlement  mechanism  seen  in  the  five cases  is  the  conflict  resolution  method,  self  regulation,  and  conflict resolution pattern with third party intervention by having a distinctive pattern,  namely self – conflict resolution with a pattern  of competitiom (competing)  and  compromise  as  well  as  civil courts  and  alternativr dispute  resolution  (ADR)  and  having  positive  and  negative  post – conflict impacts.

## INFO  ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Yohanes C. Kolo Meko yohanmeko6@gmail.com
Kata kunci: tapal batas, bambu, lahan Website: https://idm.or.id/JSCR/in dex.php/JSCR
Hal: 1023 - 1034 Dalam  pemanfaatan  bambu  di  pedesaan  terdapat  beberapa kendala  yang  dihadapi  baik  itu  dalam  proses  pembibitan, pemeliharaan,  pemanenan  hingga  pemasaran,  kendala  yang terjadi  pada  pemanenan  adalah  masalah  penebangan  yak  tak ideal serta masalah konflik tapal batas lahan pemanenan bambu. Berdasarkan  observasi  yang  telah  dilakukan  di  16  desa  yang berada  di  wilayah administratif  Kecamatan  Golewa  ditemukan lima kasus yang terletak  di empat desa yang berbeda  yaitu: Desa Ratogesa,  Desa  Dadawea,  Desa  Radabags  dan  Desa  Were  Iv, masalah  yang  serupa  yaitu  sering  kali  pemanen,  memotong bambu  melewati  batas  lahan  sehingga  masuk  ke  lahan  milik orang  lain  sehingga  hal  ini  memicu  konflik.  Dinamika  dalam penyelesaian  konflik  masih  bersifat  rancu  dan  cenderung berlarut-larut.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyeban konflik,  mekanisme  penyelesaian  konflik  serta  dampak  yang ditimbulkan  oleh  konflik  tapal  batas.  Penentuan  responden menggunakan  metode Snowball  Sampling (bola  salju)  dengan jumlah 8 responden,  analisis data menggunakan  Metode  Rapid Land  Tenure  Assesment  (RaTA).  Penyebab  terjadinya  konflik adalah  penentuan  letak  batas  yang  umumnya  bersifat  rancu yakni  menggunakan  tanaman  gose  ngusu  (tanaman  penunjuk batas  khas  masyarakat  kabupaten  Ngada),  serta  pertumbuhan rumpun  bambu  yang  masuk  ke  lahan  milik  orang  lain. Mekanisme penyelesaian yang terlihat pada ke lima kasus adalah metode  resolusi  konflik  pengaturan  sendiri  dan  pola penyelesaian  konflik  dengan  intervensi  pihak  ketiga  dengan mempunyai  pola  yang  khas  yaitu  penyelesaian  konflik  sendiri dengan  pola  kompetisi  ( competing )  dan  kompromi  serta pengadilan perdata  dan alternative  dispute resolution (ADR)  serta memiliki dampak positif dan negatif pasca konflik.
Copyright © 2023 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Produksi  tanaman bambu di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 20.397    .228,66 batang  yang terbagi dalam dua wilayah  produksi yaitu Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Badan Pusat  Statistik,2019). Nilai  ekpsor  bambu  dan  produk  bambu  mengalami penurunan sebesar 8,13 persen pada periode 2012 hingga 2016. Pencapaian ekspor tertinggi dicapai pada tahun sebesar USD 169,56 Juta, selanjutnya menurun hingga tahun 2016 dengan nilai ekspor USD 118,18 JUTA (Jaya,2019.Berdasarkan produksi bambu  nasional Indonesia, tanaman bambu sangat memungkinkan menjadi salah satu basis perkembangan perekonomian pada tingkatan masyarakat pedesaan.
Nusa   Tenggara Timur merupakan salah satu   provinsi yang mendominasi dalam memproduksi  bambu.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK) memilih Kabupaten Ngada sebagai salah satu pusat pengembangan tanaman bambu di Indonesia melalui program pemanfaatan bambu berbasis masyrakat  (Jaya, 2019). Kapasitas tanaman bambu di  Kabupaten Ngada mencapai 28.308.327 batang pada tahun  2018.  Menurut  (Jaya  2020),  jenis  bambu  di  Kabupaten  Ngada  secara
keseluruhan  dapaat  digolongkan  menjadi  6  jenis  spesies.  Terdiri  dari  Betung (Dendrocalamus asper), Ater/Pering (Gigantochloa atter), Amper/Gurung (Bambusa vulgaris), Aur duri (B. Bluemana), Bulu/Talang (Schizostachyun brachyladum), dan tiga  diantaranya merupakan tanaman yang  paling  banyak  dibudidayakan adalah Bambu Betung (Bheto), Bambu Pering (Peri), Bambu Gurung/Aur (guru) dan Bulu Tipis/ Suling (S. Blumei).
Dalam proses  pemanfaatan bambu  di  pedesaan terdapat  beberapa kendala  yang dihadapi  baik  itu  dalam  proses  pembibitan,  pemeliharaan,  pemanenan  hingga pemasaran. Pemanenan menjadi salah satu proses penting dalam pemanfaatan bambu karena pemanenan adalah serangkaian proses di perkebunan atau di bidang pertanian yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan dan  mengawetkan hasil  panen, ditujukan langsung  kepada  pedagan  dan  konsumen.  Dalam  tahapan pemanenan terhadap beberapa hambatan eksternal maupun internal, kendala internal yaitu manajemen pemanenan  bambu  yang  tak  ideal  sehingga  penebangan  dilakukan  secara menyeluruh tanpa melihat umur bambu yang ideal sehingga terjadi pemborosan yang menimbulkan perusakan lingkungan dan kendala yaitu masalah tapal batas.
Konflik  tapal  batas  biasanya  terjadi  apabila  daerah  yang  diperbutkan,  memiliki potensi sumber daya alam politik dan sosial budaya (Sasue et al, 2018). Berdasarkan observasi  yang  telah  dilakukan  pada  16  desa  di  Kecamatan Golewa,  ditemukan permasalahan yang sama yaitu sering kali para pemanen, memotong bambu melewati batas lahan hingga masuk ke  lahan milik  orang lain sehingga ini  menjadi pemicu konflik,  isu  ini  perlu  ditelusuri  secara  mendalam  untuk  mendapat  solusi  agar pemanfaatan bambu dapat berjalan lancar.
Dinamika dalam penyelesaian konflik  ini masih bersifat rancu dan berlarut – larut karena  masyarakat  pedesan  cenderung  belum  mengetahui  informasi  mengenai metode  penyelesaian  yang  bisa  diterapkan. Berdasarkan fakta lapangan ini  maka dilakukan penelitian  tentang analisis  penyelesaian konflik  tapal batas pada lahan pemanenan bambu, dengan harapan bahwa penulis  dapat memberikan  informasi tentang  gambaran,  serta  berbagai  pilihan  metode  yang  dapat  digunakan  oleh masyarakat pedesaan dalam memperjuangkan hak atas lahan mereka secara adil dan sesuai aturan yang berlaku.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Deskriptif  yaitu  sebuah  rumusan  masalah  yang  memandu  penelitian  untuk mengeksplorasi  atau memotret situasi  sosial  yang akan diteliti  secara menyeluruh, luas  dan  mendalam.  Pendekatan  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Variabel penelitian ini adalah penyebab terjadinya konflik, mekanisme penyelesaian konflik dan dampak dari konflik lahan. Sumber data dalam penelitian ini  adalah Tuan Bambu, Pihak Yayasan Bambu Lestari Lingkungan serta Tokoh Masyarakat.  Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu : Data Primer  digunakan  untuk  memperoleh  data tentang  persepsi,  sejarah penguasaan lahan, interaksi masyarakat dengan sumber daya di lahan pemanenan bambu. Data sekunder  yang  digunakan untuk  mendapatkan data  awal mengenai  status  lahan pemanenan  bambu,  serta  status  hukum  penggunaan  lahan.  Pengumpulan  data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi.
Metode yang digunakan pada analisis ini adalah metode Analisis RaTA (Rapid Land Tenure Assement/Penilaian Sistem Penguasaan Tanah Secara Cepat). (Galudra et al, 2013) mendesain suatu metode untuk menelusuri kekuatan klaim aktor yang bersaing dalam  pengelolaan  sumber  daya  lahan.  Metode  ini  dapat  membantu  peneliti memperoleh  pengetahuan  yang  memadai  tentang  anatomi  sebuah  konflik menyangkut tanah di suatu tempat sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian yang adil dan permanen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bambu  menjadi  tumbuhan yang  menjadi  saksi  perjalanan kehidupan masyarakat Kabupaten Ngada, konon pisau  yang digunakan untuk memotong  tali  pusar bayi pada saat dilahirkan serta alas jenazah orang yang meninggal sama – sama terbuat dari  bambu,  berdasarkan  sejarah  penggunaanya  bambu  telah  digunakan  dalam beberapa  tradisi  masyarakat  Kabupaten Ngada  (Mopa  et,  al.,  2019). Masyarakat Kabupaten Ngada menyebut bambu dengan Bheto (bambu saja). Leluhur masyarakat Kabupaten Ngada sejak lama telah menggunakan bambu sebagai bahan dalam bidang konstruksi mereka (Mopa et., al 2019).
Masyarakat Kabupaten Ngada menjadikan bambu  sebagai  filosofi  hidup.  Hal  ini menjadi aturan hidup yang diwariskan turun-temurun yang terkandung dalam pesan berikut “Bheto Ladho toko  tau fao mala wolo, bheto napu kapa wi tau muzi kedhi banga” yang  memiliki  arti  bambu  dalam  rumpun  yang  dapat  menaungi seluruh perbukitan dan hamparan. Bambu berumpun dapat menaungi semua kalangan yang memiliki arti tersirat bahwa menjadi pemimpin berarti dapat mengayomi semua orang dan menjadi pemimpin berarti mempunyai banyak cara membantu masyarakat, selain itu  menjadi  pemimpin  juga  harus  menjaga  martabat  dan  teritorial  agar  semua masyarakat dapat berbuat yang berguna dalam kehidupan.

## Penyebab Konflik Tapal Batas Lahan Pemanenan Bambu di Kecamatan Golewa
Bentuk penguasaan lahan masyarakat berupa lahan bambu yang diwariskan oleh Sa’o (Rumah adat)  maupun milik  pribadi.  Masyarakat pemilik  lahan bambu  di  lokasi penelitian umumnya memanen bambu untuk di jual, membuat bangunan, kebutuhan prosesi adat dan sebagainya. Bentuk klaim penguasaan lahan pemanenan bambu oleh masyarakat telah  dilakukan  secara turun  temurun oleh  para leluhur  dengan cara mewarisi  pengetahuan tentang letak  batas – batas  lahan di  lahan bambu  kepada generasi  selanjutnya, warisan tersebut  biasanya  berupa  “gose  ngusu”  (tumbuhan khusus  yang  sering  digunakan masyarakat Ngada pada umumnya  untuk sebagai tanda batas lahan) serta letak-letak batas yang telah ditetapkan dari para orang tua (leluhur).
Hal ini  memiliki  dampak yang baik  apabila dilihat dari pandangan budaya karena menjaga warisan dari para leluhur, namun apabila dilihat dari aspek legalitas hukum tentunya hal  ini  berpotensi  mengakibatkan konflik  karena dasar  penentuan batas hanya berdasarkan warisan memori  atau  ingatan sehingga  hal  ini  tentunya  akan menjadi perdebatan apabila terjadi klaim lahan dari pihak lainnya, yang menganggap bahwa  lahan  ini  juga  milik  mereka.  Faktor  pemicu  lainnya  yang  menyebabkan terjadinya konflik adalah pertumbuhan rumpun bambu yang melanggar batas lahan, sehingga masuk ke wilayah lahan milik orang lain.
Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian maka diperoleh data sebagai berikut ditemukan total lima  kasus  yang tersebar di  empat desa  yang berbeda  di  wilayah administratif Kecamatan Golewa dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.1 Persebaran Kasus Tapal Batas Lahan Pemanenan Bambu No  Desa Jumlah Kasus 1 Ratogesa 1 2 Dadawea 2 3 Radabata 1 4 Were  Iv 1
Sumber: Data Diolah 2023

## Analisis Pihak yang Bertikai
Konflik  penguasaan  lahan  muncul  dipengaruhi  oleh  berbagai  pandangan  dan penilaian  orang  atas  hak  mereka  terhadap lahan  dan  akses  sumber  daya  lahan. Perbedaan  pandangan  dan  kepentingan  tersebut  dapat  ditinjau  dari  aktor  atau pemangku kepentingan yang terlibat. Aktor atau pihak yang bertikai dalam hal ini disebut  subyek  konflik.  Subyek  konflik  menurut  Galudra (2006) merupakan aktor yang terlibat dalam sistem  penguasaan tanah atau lahan, baik yang mempengaruhi maupun di pengaruhi. Faktor pemicu utama konflik penguasaan lahan bisa diketahui pada bermacam klaim  yang  ada oleh  para aktor yang terlibat  akibat tidak adanya kejelasan, legitimasi dan legalitas kebijakan penguasaan lahan.
Berdasarkan data observasi lapangan serta wawancara dengan para responden kunci maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kelima kasus tapal batas, lahan pemanenan bambu di Kecamatan Goewa terdiri dari:
1. Bapak Emanuel Sele dan Ibu Maria Nio (Desa Ratogesa)
2. Sa’o Lako Jawa dan Sa’o Tawa Tega (Desa Dadawea)
3. Ibu Anastasia Ngene dan Ibu Fina (Desa Dadawea)
4. Ibu Bergita Uma dan Bapak Thomas Roa (Desa Radabata)
5. Suku Karo dan Suku Magi (Desa Were IV)
Analisis Penyebab Konflik dan Penyelesaian di Lokasi Terjadinya Konflik Konflik tapal batas lahan pemanenan bambu pada wilayah penelitian terjadi akibat perbedaan persepsi  dan kepentingan beberapa pihak yang  saling ingin  menguasai sumber  daya  pada  lahan  tersebut  yakni  bambu.  Konflik  Lahan  berdasarkan pemicunya menurut Gamin (2014) terdiri dari dua faktor pemicu yaitu secara pemicu secara tidak langsung ( Underlying causes ) dan pemicu secara langsung. Berdasarkan teori  tersebut, dan hasil  penelitian di  lapangan maka semua  kasus  yang terjadi di Kecamatan  Golewa  dapat  dikategorikan  sebagai  pemicu  tidak  langsung  karena adanya  faktor  persaingan  penguasaan tanah  dan  adanya  tumpang  tindih  klaim. Sejarah pemicu konflik yang terjadi pada desa – desa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Desa Ratogesa
Konflik tapal batas lahan pemanenan bambu yang terjadi di desa ini telah terjadi sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Konflik ini terjadi antara pihak Bapak Emanuel Sele sebagai pemililk lahan dan Ibu Maria Nio sebagai pihak penggugat. Terdapat dua faktor utama yang menjadi pemicu yang mengakibatkan konflik ini  terjadi, faktor yang pertama adalah dari pihak Ibu Maria Nio yang yang meyakini bahwa bahwa batas lahan panen bambu di  bagian timur  dan selatan adalah hak  milik mereka, sehingga hal ini mengakibatkan pihak Bapak Emanuel merasa tidak terima dan akhirnya konflik pun pecah. Selain itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan konflik yaitu rumpun bambu yang tumbuh melewati batas lahan tersebut.

## 2. Desa Radabata
Konflik tapal batas lahan pemanenan bambu yang terjadi di desa ini melibatkan Ibu Bergita  Uma  sebagai  pemilik  lahan  dan  Bapak  Thomas  Roa  sebagai  pihak penggugat. Konflik ini  bergulir  sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini.  Konflik ini bermula  ketika  Ibu  Bergita  melakukan pemanenan di  lahannya dengan bekerja sama  dengan  pihak  Yayasan  Bambu  Lingkungan  Lestari  sebagai  pihak  yang hendak mengangkut hasil bambu ibu  Bergita, namun seteleh  selesai  melakukan pemanenan, Bapak Thomas Roa sebagai pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan  Ibu  Bergita  mengklaim  bahwa Ibu  Bergita  Uma  telah  mengeksploitasi bambu miliknya  yang berlokasi di batas sebelah timur. Hal ini lah yang pemicu, sehingga  konflik  antara ke  dua  belah  pihak  ini  bisa  terjadi  dan  dilitinjau  dari informasi yang diperoleh, skala konflik cukup besar karena dari Bapak Thomas Roa sampai mendatangi Yayasan Bambu Lingkungan Lestari untuk meminta kejelasan atas kejadian tersebut.

## 3. Desa Dadawea
Pada Desa ini terdapat dua kasus yang pernah terjadi. Kasus yang pertama ialah kasus yang melibatkan Ibu Anastasia Ngene dan Ibu Fina Nago yang terjadi pada tahun 2020 dan sudah mencapai tahap penyelesaian konflik. Konflik antara kedua belah  pihak  ini  tergolong  ringan  karena  bisa  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan tanpa melibatkan kekerasan.   pemicu konflik  ini  ialah tumbuhnya rumpun bambu Ibu Fina Nago yang yang melewati batas sehingga masuk ke lahan Ibu  Anastasia  Ngene  sehingga  ketika  Pihak  ibu  Fina  hendak  melakukan pemane nan untuk pembuatan Po’o, (nasi bambu) terjadi kesalahpahaman. Mediasi dipilih sebagai solusi dalam penyelesaian konflik ini, hasil mediasi tersebut adalah rumpun bambu  Ibu  Fina  yang masuk  ke  lahan Ibu  Anastasia boleh  digunakan dengan syarat bahwa harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu Fina sebagai pemilik rumpun bambu tersebut.
Kasus kedua adalah kasus antara Sa’o (rumah adat) Lako Jawa dengan Sa’o Tawa Tega.  Kasus ini terjadi dari tahun 2011 hingga 2022, penyebab konflik ini adalah: ‘Mereka  merebu t  lahan  panen  bambu  dan  mengolah  lahan  kami  dengan mengklaim bahwa lahan itu menjadi milik mereka “Theresia Roa (28 juli 2023)”.

## 4. Desa Were Iv
Pihak yang terlibat dalam kasus  ini yakni Suku Karo sebagai pemilik  tanah dan Suku Magi sebagai pihak yang ingin mengklaim atau menguasai lahan tersebut. Bapak  Heribertus  Nono  (43  tahun)  dipilih  sebagai  responden  kunci  karena merupakan salah satu anggota suku Suku Karo sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Were  IV, sehingga berdasarkan hasil wawancara informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: ‘Konflik ini telah bergulir sejak 3 tahun yang lalu (2020) dan penyebab konflik  ini  adalah tapal batas sebelah  utara yang tidak  jelas sehingga terjadilah saling klaim ketika pihak Suku Magi hendak melakukan pemanenan di batas lahan tersebut.  Terdapat juga sumber  daya alam  yang menjanjikan yaitu bambu dan juga terdapat situs neolitikum berupa batu tempat dilaksanan prosesi adat yang ada pada lahan tersebut’. “Heribertus Nono (31 Juli 2023)”.

## Analisis Mekanisme Penyelesaian Konflik Tapal Batas Lahan Pemanenan Bambu di Kecamatan Golewa
Resolusi  konflik  adalah  proses  untuk  mencapai  keluaran  konflik  dengan menggunakan metode resolusi konflik Wirawan (2009). Ketika aktor – aktor konflik yang  bersinggungan  dan  konflik  muncul  diantara  mereka,  maka  tergeraklah kebutuhan untuk memilih salah satu dari beberapa strategi untuk menyelesaikan
konflik. Melengkapi aktor – aktor yang terlibat konflik dengan kemampuan memilih satu atau lebih strategi dapat memberikan mereka beberapa pilihan atau tindakan yang lebih fleksibel.
Resolusi  konflik  merupakan  langkah  awal  menuju  perdamaian  positif,  untuk merealisasikan  perdamaian  kultural  dan  struktural  dibutuhkan  sebuah rekonstruksi terhadap isu yang dihadapi melalui upaya resolusi  dan rekonsiliasi terhadap pihak – pihak yang berseteru. Kedua perdamaian tersebut dapat dimaknai dalam bentuk perdamaian positif, yang artinya tidak ada lagi bentuk diskriminasi, pembatasan akses  politik,  pendidikan, sosial  kepada pihak – pihak yang menjadi korban (Putri, 2022).
Wirawan (2009), mengemukakan bahwa terdapat dua metode resolusi konflik yaitu pengaturan sendiri  dan  melalui  intervensi  pihak  ke  tiga.  Berdasarkan metode penyelesaian yang  digunakan oleh  para aktor  di  lokasi  penelitian, maka  dapat dikelompokkan  jenis  metode  resolusi  konflik,  berdasarkan fakta lapangan yang nampak yaitu metode pengaturan sendiri (self regulation) dan melalui intervensi pihak ketiga ( third party intervention ).

## Metode Resolusi Konflik Pengaturan Sendiri
Resolusi konflik melalui pihak sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik, berupaya  menyelesaikan  sendiri  konflik  mereka  (Wirawan, 2009). Pada  Kasus Bapak Eman (Desa Ratogesa), Ibu Anastasia (Desa Dadawea) dan Ibu Bergita (Desa Radabata) terlihat  bahwa  para  pihak  tersebut  menggunakan  metode  resolusi konflik pengaturan sendiri (self regulation). Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  tidak  langsung  pihak – pihak  tersebut memilih  metode  resolusi  konflik  pengaturan sendiri  sebagai  jalan keluar  dari konflik  yang mereka alami. Metode ini  juga pernah digunakan dalam penelitian Rahmah (2015) yang meneliti tentang Metode Resolusi  Konflik Dalam Perjanjian Kerja Sama Antar Aktor Governance Tentang Pembangunan Kolam Renang Dan Jalan Raya Penghubung Citra Raya – Middle Ring Road di Kota Surabaya. Ditinjau dari penggunaan tipe metode serta kajian yang dilakukan secara mendalam pada setiap kasus yang dikelompokkan dalam metode ini, maka akan ditemukan pola penyelesaian konflik yang berbeda yaitu resolusi konflik interaksi model kompetisi dan pola resolusi konflik dengan tujuan menghasilkan kolaborasi atau kompromi dengan  hasil yang diharapkan oleh pihak – pihak yang terlibat konflik adalah sama – sama  memenangkan  atau  tidak  ada  yang  dirugikan  dalan  konflik  tersebut (Wirawan, 2009).
Resolusi konflik dengan menggunakan model kompetisi ( competing ) nampak pada kasus Bapak Eman, dan Ibu Bergita Uma, hal ini dilihat dari para pihak penggugat yang  bertujuan  agar  dapat  memenangkan  konflik  dan  mengalahkan  lawan konfliknya,  hal  ini  sesuai  dengan  berbagai  pertimbangan  yang  diurai  oleh (Wirawan, 2009) antara lain:
1. Merasa mempunyai kekuasan yang lebih besar dari lawan konfliknya
2. Merasa mempunyai sumber konflik lebih besar
3. Menganggap  obyek  konflik  sangat  penting  bagi  kehidupan  dan  harga dirinya
4. Situasi konflik menguntungkan
5. Merasa bisa mengalahkan lawan konfliknya.
Proses  resolusi  konflik  tersebut  jika  dibandingkan dengan fakta lapangan yang diperoleh maka akan ditemukan persamaan pola serta faktor penyelesaian yang ditempuh oleh Bapak Emanuel dan Ibu Bergita.
Proses  resolusi  konflik  tersebut  jika  dibandingkan dengan fakta lapangan yang diperoleh maka akan ditemukan persamaan pola serta faktor penyelesaian yang ditempuh oleh Bapak Emanuel dan Ibu Bergita.
Resolusi  konflik  dengan  tujuan  mencapai  kompromi  terlihat  pada  kasus  Ibu Anastasia Ngene dan Ibu Fina Nago, dilihat dari solusi yang diambil oleh ke dua belah  pihak  maka  akan  sejalan  dengan  teori  dari  Wirawan  (2009)  yang mengemukakan pendapat bahwa hasil yang diharapkan oleh pihak  pihak yang terlibat konflik adalah sama – sama untung atau tidak ada yang dirugikan. Proses resolusi konflik melalui interaksi ini antara lain sebagai berikut:
1. Menyusun strategi konflik  dengan tujuan melakukan pendekatan kepada lawan konflik agar mau bernegosiasi dan mendapatkan sepenuhnya atau sebagian dari hasil konflik yang diharapkan.
2. Menghadapi lawan konflik  dengan baik  (sering  dengan cara keras) agar mau bernegosiasi.
3. Mengajak lawan konflik untuk berdiskusi dengan berlandaskan prinsip take and give .
4. Mengemukakan data, fakta informasi atau kejadian yang ada hubungannya dengan konflik secara apa adanya tanpa menyudutkan atau menyalahkan.
5. Melakukan inisiatif  untuk melakukan pemecahan permasalahan  ( problem solving ).
6. Mengemukakan posisi konflik kepada lawan
7. Menyatakan bertanggung jawab atas sesuatu kejadian dan kerugian konflik.
Proses  resolusi  konflik  diatas  apabila  disesuaikan  dengan  data  serta  fakta  di lapangan maka akan ditemukan kesesuaian dengan kejadian yang  terjadi pada kasus Ibu Anastasia Ngene.

## Metode Resolusi Konflik Intervensi Pihak Ketiga
Pilihan  resolusi  konflik  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  apabila  tidak  mampu menyelesaikan konflik yang berlangsung lama, dan menghabiskan berbagai macam sumber  daya baik  itu  secara material maupun tenaga, maka diperlukan intervensi pihak ketiga (third party intervention) dalam penyelesaiannya. Putri (2022) memakai sebuah pendekatan yang serupa yaitu TRANSCEND. Pendekatan ini menawarkan model  perdamaian melalui  tranformasi konflik  secara damai, artinya transformasi konflik  ini  diartikan  sebagai  situasi  konfliktual  yang  dapat  diselesaikan  tanpa menggunakan kekerasan, namun mengubah skala konflik secara berkelanjutann salah satunya melalui pelibatan pihak ketiga. Berdasarkan data yang diperoleh serta ditinjau dari kronologi serta pihak –pihak yang terlibat konflik, maka Kasus antara Sa’o Lako Jawa dan Sa’o .
Tawa Tega  serta  Kasus  antara Suku Karo  dan Suku  Magi  dapat diklasifikasikann masuk kedalam metode resolusi konflik Intervensi Pihak Ketiga.
Kasus antara Sa’o Lako Jawa dan Sa’o Tawa Tega apabila diteliti  secara mendalam maka akan nampak model  resolusi konflik  yang khas yaitu resolusi konflik melalui proses pengadilan perdata. Dalam resolusi konflik melalui  peradilan perdata, salah satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  konflik  menyerahkan  solusi konfliknya pada pengadilan di pengadilan negeri melalui gugatan kepada tergugat.
Pihak  lainnya  yang  memiliki  hubungan  dengan  obyek  sengketa  bisa  juga mengintervensi proses  pengadilan. Proses pengadilan umumnya didahului dengan permintaan hakim agar kedua belah pihak berdamai terlebih dahulu, jika perdamaian tidak  tercapai,  hakim  akan  memeriksa  kasusnya  dan  mengambil  keputusan. Keputusan hakim bisa  berupa win & losesolution  atau win & win solution, dimana solusi kerja sama atau kompromi bisa terjadi (Wirawan, 2009).
Kasus antara Suku Karo dan Suku  Magi ditinjau dari kronologi  serta informasi  di lapangan maka kasus ini masuk  ke dalam metode intervensi pihak ke  tiga dengan model  resolusi  perselisihan  alternatif ( alternative dispute  resolution – ADR ), adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang bukan pengadilan dan proses administrasi yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Yudikatif  dan  Eksekutif.  ADR  terdiri  atas arbitrasi dan mediasi  Sasue (dalam Wirawan 2009). Mediasi merupakan cara yang ditempuh oleh kedua belah pihak dengan mendatangkan polisi sebagai pihak ke tiga yang  berfungsi  mengawasi  serta  memandu  kegiatan  mulai  dari  mediasi  hingga pengecekan batas – batas lahan yang bermasalah.
Dampak dari Konflik Tapal Batas Lahan Pemanenan Bambu 1. Dampak Sosial
Dampak Positif yang dapat ditemukan oleh konflik menurut Setyawan (2012) yaitu: dalam aspek kehidupan yang belum jelas menjadi lebih teratur  selanjutnya konflik dapat  memunculkan  nilai  norma  dan  interaksi  sosial  dalam  masyarakat  dan dengan  munculnya  konflik  dapat  meningkatkan  solidaritas  individu  maupun kelompok  yang  terlibat  konflik  dan  memberikan  sikap  percaya  diri  akan permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan, serta menciptakan nilai baru pada masyarakat untuk  mengurangi ketergantungan, dan memunculkan norma, dan memunculkan kekompakan  dalam  keputusan bersama.  Hal  ini  sejalan dengan temuan di  lapangan bahwa dengan  adanya konflik  lahan  tapal batas  di  lahan pemanenan bambu, para tuan bambu akhirnya mendapat solusi atas permasalahan yang dihadapi serta bagi  anggota Sa’o (rumah adat) timbul  rasa solidaritas atau kebersamaan dalam upaya menemukan solusi.
Konflik  juga  membawa  dampak  negatif.  Penelitian  dari  (Made et,  al 2019), menyatakan bahwa konflik berpeluang menyebabkan kerugian, kerusakan, rasa trauma dan  menyebabkan disintegrasi  sosial.  Hal  ini  juga sesuai  dengan fakta lapangan pada desa Radabata dimana Ibu Bergita Uma serta Bapak Thomas Roa yang mengalami keretakan hubungan akibat konflik yang terjadi dan hal tersebut sejalan dengan teori konflik ( the conflict triangle ) yaitu konflik dapat dilihat seperti segitiga  yang terdiri  dari  tiga  komponen yaitu  sikap,  perilaku  dan kontradiksi. Sikap mencakup pemahaman dan kesalahpahaman terhadap pihak lawan yang biasanya dipengaruhi oleh perasaan ketakutan, kemarahan, dendam dan rasa tidak suka.  Perilaku  terdiri  atas  Kerjasama dan  koersi  yang  terdapat sejumlah  aksi, Gerakan  dan  Tindakan  yang  menunjukan permusuhan sedangkan kontradiksi mencakup situasi konflik yang sifatnya fundamental diantaranya ketidaksesuaian tujuan atau kepentingan masing – masing pihak yang berkonflik Wirawan (2009).

## 2. Dampak Konflik Pada Pemanfaatan Bambu
Bambu  telah  menjadi  sumber  mata  pencaharian bagi  pemanen  dan  pengepul bambu. Memanen bambu, menjual bambu dan menggunakan bambu dari lahan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memanen bambu menjadi salah satu
mata pencaharian bagi pengepul dan pengguna membeli bambu untuk kebutuhan sehari hari nya Mayasari (2012).
Berdasarkan bentuk penggunaan bambu oleh masyarakat maka dapat dirumuskan menurut keperluan antara lain:
1. Bidang peternakan antara lain sebagai berikut:  Kandang hewan
2. Bidang konstruksi antara lain sebaga i berikut : Sa’o (rumah adat), rumah dan pagar halaman.
3. Bahan Makanan antara lain sebagai berikut      : Sayur rebung
4. Pendapatan uang tunai                                         : Penjualan batang bambu
Pada setiap rumpun bambu terdapat 40-50 batang dan bertambah lebih dari 10-20 batang setiap tahun Jaya (2021). Berdasarkan hal tersebut maka jumlah panen lestari yag  dapat  dilakukan  adalah  memanen  10-20  batang  per  rumpun  per  tahun. Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua kasus yang memiliki durasi kasus yang tergolong lama yang berlangsung dalam rentang waktu 10 tahun, yaitu kasus di Desa Ratogesa dan Desa Dadawea (Sa’o Lako Jawa dan Sa’o Tawa Dega), sehingga apabila  kita  membandingkannya dengan  pendapat Jaya  (2021) maka  terdapat kurang lebih  100 batang yang tak dipanen selama 10 tahun karena konflik yang tejadi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil  penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Penyebab  konflik  tapal  batas  lahan  pemanenan bambu  di  Kecamatan Golewa adalah : penggunaan penanda batas yang digunakan merupakan tanaman yang di sebut “gose ngusu” dan warisan informasi letak batas yang diturunkan ke setiap generasi,  tentunya  hal  tersebut  berpotensi  menyebabkan  perselisihan  karena legalitasnya   yang  terkesan tidak  jelas. Faktor  berikutnya  adalah pertumbuhan rumpun bambu yang masuk ke  lahan milik  orang lain sehingga hal ini memicu perselisihan antara tuan bambu.
2. Mekanisme  penyelesaian  konflik  yang  diterapkan  oleh  para  aktor  adalah mekanisme  resolusi  konflik  pengaturan sendiri dan  mekanisme  resolusi  konflik melalui bantuan intervensi pihak ke tiga.
3. Dampak dari konflik terbagi dalam beberapa aspek yaitu aspek sosial uang terdiri atas  dampak  positif  maupun  negatif,  dampak  positifnya  adalah  dengan terselesaikannya  konflik  tapal  batas  pada  lahan  pemanenan  bambu  maka pemanfaatan  bambu  akan  kembali  lancar  dan  menguntungkan  tuan  bambu, sedangkan dampak negatifnya adalah hubungan antar masyarakat yang menjadi renggang  karena  pernah  saling  berselisih  mengenai  penguasaan pemanfaatan lahan pemanenan bambu. Dampak konflik pada lahan pemanfaatan bambu adalah pemanfaatan bambu  yang  tidak  berjalan  secara  maksimal  karena  pemanenan bambu tak dapat dilakukan secara menyeluruh karena   harus menghindari titik konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarasti Kinta. (2016). Konflik Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan  Hutan Produksi  (Kphp)  Model  Banjar. Jurnal  Hutan Tropis, 4(2), 168 – 170.
Aneng Junedi  Ronald.  (2021). Analisis  Konflik  Tenurial  Taman Nasional Bunaken (Studi Kasus Pulau Mantehege).
Asri, Golar, & Rachman Imran. 2018. Identifikasi Potensi Konflik Tenurial di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit VI Gorontalo. Jurnal Warta Rimba. 6(1), 5 – 8
BPS  Kabupaten Ngada.2020. Kecamatan Golewa  Dalam Angka  2020. Ngada. BPS Kabupaten Ngada.
BPS  Kabupaten Ngada. 2021. Kecamatan Golewa Dalam Angka 2021. Ngada. BPS Kabupaten Ngada.
BPS  Kabupaten Ngada.2022. Kecamatan Golewa  Dalam Angka  2022. Ngada. BPS Kabupaten Ngada.
Firdaus Yunan Asep, & Widyawati Emila. (2014). Penggunaan Rata-AGATA-Huma- WIN-Analisis  Gender  Untuk  Penilaian  Cepat  Konflik  Tenurial  Di  Kawasan Hutan. Bogor. Working Group on Forest - Land Tenure.
Galudra G.  2010. Assessment dan Analisis  tenurial untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, khususnya bagi KPH dalam Konteks REDD.
Galudra G, Pasya G,  Sirait M, Fay C. 2006. Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) Panduan Ringkas  bagi  Praktisi.  Bogor  (ID): World  Agroforestry Center-Asia Tenggara.Bogor (ID): CIFOR.
Gamin.  2014.  Resolusi  Konflik  dalam  Pengelolaan  Hutan  untuk  Mendukung Implementasi REDD+. [Disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pasca Sarjana IPB
Gantika N, & Wibowo A. (2013). Rata (Rapid Land Tenure Assessment) Desa Sedoa Dan O’o. Jakarta Selatan. Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis (Huma).
Lihayat Nur, & Hayari, H. (2019). Konflik Tapal Batas Kelurahan Lemo Dengan Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Buton Utara Tahun 2011. 4(1), 102 – 108.
Made Liga Wangsa, I., & Ngakan Ketut Acwin Dwijendra. N. D. Konflik Kepentingan Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Pantai Padang Galak, Denpasar
Mopa  Yohanes, Awe  Yosefa  Ermelinda,  Wau  Patrisia  Maria, Djomba  Emanuel  & Wasonono Dwi Yani Paulina. (2019). Warisan Budaya Ngada .Banten.CV AA Rizky
Nilasari Afrisna, Murtilaksono Kukuh, & Endriatmo Soetarto. (2017). Tipologi Konflik Kawasan Hutan Pada Proses Penataan. 179 – 181.
Putra  Jaya,  A.  (2021). Arah Pengembangan  Bambu  Di  Kabupaten Ngada. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 18(2), 79 – 89.
Putri Kurnia, P. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. Papua Journal of Diplomacy and International Relations, 2(1), 21 – 23
Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin.Antasari Press.
Refner Ilham, Sujianto, & Yuliani Febi. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Pada Wilayah Konflik Tapal Batas. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 15(4), 440 – 442.
Rahma Dwi Rosyidah. (2015). Metode Resolusi  Konflik dalam perjanjian Kerjasama antar Aktor Governance tentang Pembangunan Kolam Renang dan Jalan Raya Penghubung Citra Raya – Unesa – Middle Ring Road di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(2), 6 – 8.
Sasue Cony Esterlta, Kaunang Markus, & Pati Agustinus. (2018). Konflik Tapal Batas Kabupaten Mangandalow Selatan. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1, 2 – 6.
Sertyawan, Ahma d Dwi. 2012. “Konflik Kepentingan Berkaitan Permasalahan Ekologi, Ekonomi Dan Sosio Budaya Di Tanah Tinggi Dieng, Indonesia”
Sufatmi  Astis  Sri  Nella,  Markum,  &  Setiawan  Budhy.  (2016). Pemetaan  Konflik Tenurial Dikawasan Hutan Pesugulan. 4 – 6.
Susilowati.  (2015). Konflik  Tenurial  Dan  Sengketa  Tanah  Kawasan Hutan  Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani. Jurnal Reportorium, 3, 143 – 145.
Wirawan. (2009). Konflik dan Manajemen Konflik. Jakarta: Salemba Humanika