A vailable at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 1221-1228

## ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAERAH,  RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DELI SERDANG
Lastri Putri BR Sijabat 1), Raisa Yamani 2) , Ahmad Albar Tanjung 3) , Sukardi 4) 1,2,3,4 Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Indonesia E-mail: sijabat.lastriputri@gmail.com, becayamani@gmail.com, alb4rt4njung@gmail.com, sukardi.usu@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine how the influence of regional investment, regional retribution, and regional expenditure on local revenue in Deli Serdang Regency. This study uses annual data for the  period  1993-2022.  The  type  of  research  used  is  quantitative  research.  The  data  used  is secondary  data.  This  research  is  a  time  series  study  with  the  error  correction  model  (ECM) method  conducted  with  Eviews  10.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  the  long  run  the variables  of  regional  investment  and  regional  expenditure  have  a  significant  positive  effect  on local revenue in Deli Serdang district. Meanwhile, the variable of local retribution in the long run has a significant negative influence on local revenue in Deli Serdang Regency. Meanwhile, in the short  term,  the  variables  of  regional  investment,  regional  retribution,  and  regional  expenditure have a significant positive effect on local revenue in Deli Serdang Regency.
Keywords : Local Revenue, Local Investment, Local Retribution, and Local Expenditure.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  tata  letak  geografis yang  sangat  strategis,  hal  ini  disebabkan karena Indonesia berada di posisi silang dunia. Negara  kesatuan  republik  Indonesia  memiliki 34  provinsi,  setiap  provinsi  terdiri  dari  416 kabupaten  dan  98  kota.  Banyaknya  daerah tentu akan membuat pemerintah pusat mengalami  kesulitan  untuk  mengatur  dan memantau  suatu  pelayanan  serta  penataan pemerintah  di  masing-masing  daerah.  Oleh karena  itu,  pemerintah  pusat  mengubah kebijakannya menjadi desentralisasi yang tepat pada  undang-undang  No  32  Tahun  2004 tentang pemerintah daerah.
Tujuan  otonomi  daerah  adalah  untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,  meningkatkan  daya  saing  daerah, meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan  partisifasi  masyarakat  dalam pembangunan  daerah  serta  meningkatkan
transparansian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut undang undang N0 32  Tahun  2004  kewenangan  yang  diberikan kepada  setiap  kabupaten  atau  kota  sudah disesuaikan  berdasarkan  kemampuan  dan potensi  yang  dimiliki  oleh  setiap  daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan  daerah  dan  laju  pertumbuhan ekonomi,  mengurangi  kesenjangan  antar daerah,  dan  meninhkatkan  pelayanan  publik (Tahar & Zakhiya).
Semenjaki  diberlakukannya  otonomi daerah  di  idnonesia  pada  tanggal  1  januari 2001,  setiap  daerah  mulai  merasakan  untuk dapat  membiayai  dan  melaksanakan  tugas pemerintah dan pembangunan maka dibutuhkan  sumber  penerimaan  dana  yang pasti.  Oleh  karena  itu,  setiap  daerah  diminta lebih  aktif  lagi  untuk  mencari  sumber-sumber penerimaan  daerah  yang  bisa  mendukung biaya  pengeluaran  daerah.  Siregar  (2001:78) mengatakan  bahwa  bagi  beberapa  daerah,
pengeluaran  untuk  pembangunan  mulai  tahun anggaran  2001  (setelah  otonomi  daerah)  akan lebih banyak dari pada pengeluaran pada tahun anggaran 2001 (sebelum otonomi daerah).
Pendapatan asli daerah merupakan salah satu  komponen  penting  untuk  menentukan seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah kabupatan/kota dalam menjalankan  otonomi  daerahnya,  sumber- sumber  pendapatan  asli  daerah  antara  lain yaitu  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.
Apabila  pemerintah  daerah  memiliki PAD  yang  meningkat  maka  dapat  dikatakan bahwa  tingkat  kemandirian  daerah  tersebut
juga  ikut  meningkat  atau  jika  kontribusi  yang diperoleh  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  lebih besar  dari  APBD  maka  dapat  di  simpulkan bahwa  tingkat  ketergantungan  pemerintah daerah  terhadap  daerah  terhadap  bantuan pemerintah  pusat  sangat  kecil.  Sumber  dana yang  di  dapatkan  oleh  pemerintah  diharapkan mampu  membiayai  penyelengaraan  kegiatan pemerintah daerah. Semakin banyak kebutuhan  yang  dapat  di  biayai  oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin dapat dikatakan mandiri suatu daerah dansemakin  menurun  tingkat  ketergantungan terhadap  pemerintah  pusat.  Data  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dari  Kabupaten  Deli Serdang dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011-2022 (Juta Rupiah) Tahun PDRB (Juta Rupiah) 2011 213,791.55 2012 291,017.50 2013 328,348.15 2014 433,885.51 2015 515,293.68 2016 573,010.35 2017 849,286.15 2018 729,648.60 2019 825,375.28 2020 809,719.83 2021 1,431,739.17 2022 1,504,964.36

## Sumber: BPS Sumatera Utara (2023)
Dari tabel  1.1,  dapat  dilihat bahwa dari Tahun 2011  – 2022 jumlah PAD kabupaten Deli Serdang  peningkatan  yang  paling tinggi  terjadi antara tahun 2020 menuju tahun 2021  yakni  sebesar  622.019.34  juta  rupiah, akun  tetapi  pada  tahun  2017  menuju  tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 119,637,556 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa  kemandirian  keuangan  kabupaten  Deli Serdang  masi  belum  mencukupi  kebutuhan fiscal  daerahnya  sendiri  dan  masi  banyak bergantung kepada pemerintah pusat.
Dalam  teori  ekonomi  makro  dari  sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah
berbagai  variabel  termasuk  di  dalamnya adalah investasi. Investasi sendiri didi pengaruhi  oleh  investasi  asing  dan  domestik. Investasi  yang  terjadi  di  daerah  terdiri  dari investasi  pemerintah  dan  investasi  swasta. Investasi  dari  sector  swasta  dapat  berasal  dari dalam  negeri  maupun  luar  negeri  (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang public. Besarnya investasi  pemerintah  dapat  dihitung  dari selisih  antara  total  anggaran  pemerintah dengan belanja rutinnya.
Tabel 1.2 Investasi Daerah di Kabupaten Deli Serdang (Juta Rupiah) Tahun Investasi Daerah 2011 0.00 2012 0.00 2013 61,713.58 2014 57,951.83 2015 148,338.62 2016 106,907.99 2017 0.00 2018 611,278.20 2019 0.00 2020 0.00 2021 246,717.25 2022 533,718.18 Sumber: BPS Sumatera Utara (2023)
Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun  2011  –  2022  jumlah  investasi  dari kabupaten  Deli  Serdang  jumlah  investasi tertinggi  pada  tahun  2018  yakni  sebesar 611,278.20 juta rupiah, akan tetapi pada tahun 2011, 2012, 2017, 2019, dan 2020 Kabupaten Deli  Serdang  tidak  memiliki  investasi  daerah karena  belanja  daerah  lebih  besar  dari  pada pendapatan  yang  diterima,  hal  tersebut mengart6ikan  bahwa  pada  tahun  tersebut kabupaten  Deli  Serdang  mengalami  deficit anggaran.  Berbeda  halnya  dengan  PAD  yang pada  tahun  2019  mengalami  peningkatan  dari tahun  2018,  akan  tetapi  pada  tahun  2019 kanupaten  Deli  Serdang  tidak  memiliki Investasi daerah.
Salah  satu  komponen  PAD  yang mempunyai  peranan  cukup  besar  terhadap pelaksanaan  otonomi  daerah  alag  retribusi daerah.  Retribusi  daerah  adlah  pungutan pungutan  daerah  untuk  membayar  jasaatau memberikan  izin  tertentu  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah  kepada  orang  pribadi  atau
badan  untuk  menyelengarakan  perekonomian daerah,  pemungutan  restribusi  juga  dapat dilakukan  berkali-kali,  sesuai  denga  nada tidaknya  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah daerah  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang menikmatinya.
Kemampuan  retribusi  daerah  yang dimiliki  setiap  daerah  merupakan  salah  satu indicator  kesiapan  pemerintah  daerah  yang berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan retribusi daerah disarankan untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  yang digunakan  untuk  menyelenggarakan  otonomi daerah  yang  secara  konseptual  diharapkan memiliki  nyata  dan  bertanggung  jawab  (Eka Putriani,  2016).  Demikian  pukla  untuk beberapa jenis perizinan tertentu juga ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan  kewenangan  Pemerintah  Daerah. Data  retribusi  daerah  dari  Kabupaten  Deli Serdang dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 1.3
Retribusi Daerah di Kabupaten Delis Serdang (Juta Rupiah) Tahun Investasi Daerah 2011 39036.22 2012 41543.10 2013 52020.24 2014 89749.97 2015 86826.98 2016 64803.59 2017 59691.15 2018 38794.67 2019 34182.70 2020 34182.70 2021 33722.31

## Sumber: BPS Sumatera Utara (2023)
Dari  Tabel  1.3  dapat  dilihat  bahwa  dari  tahun  2011  –  2022  dari  Deli  Serdang,  jumlah retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 89,749.97 juta rupiah, akan tetapi jumlah retribusi terendah terjadi pada 2022  yakni sebesar 29,217.62 juta rupaih.  Berbeda halnya dengan PAD yang pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018, akan tetapi retribusi daerah pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018.
Salah satu PAD yang diperoleh adalah mengelalui pengelolaan tingkat kekayaan daerah. Dimana PAD akan menjadi tulang punggung untuk membiayai belanja daerah tersebut. PAD dan belanja memiliki hubungan yang positif (Mayasari et al, 2014). Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun asset tetapn daerah. Asset tetap tersebut dapat berupa fasilitas sarana  prasarana  serta  infrastruktur  dengan  tujuan  untuk  menyediakan  pelayanan  public  yang memadai  sehingga  dapat  meningkatkan  produktif  perekonomian.  Apabila  belanja  daerah meningkat  maka  akan  berdampak  pada  produktivitas  masyarakat  yang  semakin  meningkat  dan bertambah jumlah investor yang melakukan investasi dan akan meningkat PAD (swandi & Tahar, 2016). Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan asset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Asset tetap tersebut di danai dari pengalokasian anggaran belanja daerah.
Tabel 1.4 Belanja Daerah di Kabupaten Deli Serdang (Juta Rupiah) Tahun Investasi Daerah 2011 1333248.40 2012 1654873.75 2013 2034622.49 2014 2392252.74 2015 2243914.11 2016 3005435.39 2017 3377738.24 2018 2752026.38 2019 3597963.93 2020 3601407.37 2021 3473858.27 2022 3195655.96
Sumber: BPS Sumatera Utara (2023)
Tabel  1.4  dapat  dilihat  bahwa  dari tahun  2011  –  2022  jumlah  daerah  dari kabupaten  Deli  Serdang,  Jumlah  belanja daerah  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2020  yaitu sebesar  3,601,407.37  juta  rupiah,  akan  tetapi jumlah  belanja  daerah  terendah    terjadi  pada tahun  2011  yakni  sebesar  1,333,248.40  juta rupiah.  Berebeda  halnya  dengan  PAD  yang pada  2014  mengalami  peningkatan  dari  tahun 2015,  akan  tetapi  belanja  daerah  pada  tahun 2015 mengalami penurunan dari 2014.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang  berlaku  untuk  umum  atau  generalisasi (Sugiyono, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,  yaitu data time  series  dari  tahun  1993-2022.  Variabel dependen  yang  digunakan  adalah  pendapatan asli  daerah  di  Kabupaten  Deli  Serdang. Sedangkan variabel independen yang digunakan  adalah  investasi  daerah,  retribusi daerah, dan belanja daerah. Sumber data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  jurnal,  berita, publikasi online dan data-data pendukung dari buku.
Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  model  koreksi kesalahan  atau  Error  Correction  Model (ECM).  Error  correction  model  (ECM) digunakan  untuk  menganalisis  hubungan jangka  pendek  dan  jangka  panjang  dari variabel investasi daerah, retribusi daerah, dan belanja  daerah  terhadap  pendapatan  asli daerah  dengan  menggunakan  aplikasi  E- Views.  Dengan  rumus  persamaan  pada  model ekonometrik dapat dilihat sebagai berikut:
Persamaan 1 PAD t = β 0 + β 1 ID t + β 2 RD t + β 3 BD t + e
Persamaan 2 PAD t = β 0 + β 1 D(ID) t + β 2 D(RD) t + β 3 D(BD) t + ECT(-1) + e
Kemudian,  melakukan  uji  hipotesis  berupa uji  t  secara  parsial  dan  uji  f  secara  simultan untuk  melihat  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Hasil penelitian

## Hasil Uji Stasioneritas
Berdasarkan  hasil  pengujian,  dapat  diketahui tingkat  signifikansi  stasioneritas pada variabel yang  diamati.  Untuk  variabel  pendapatan  asli daerah,  investasi  daerah,  retribusi  daerah,  dan belanja daerah stasioner pada tingkat 1stDifference.  Maka  pada  penelitian  ini digunakan derajat stasioner 1stDifference.

## Tabel 4.1

## Hasil Uji Stasioneritas Augmented Dickey
Variabel Signifikansi (1 st Difference) Keterangan PAD 0.0498 Stasioner 1 st Diff Investasi Daerah 0.0499 Stasioner 1 st Diff Retribusi Daerah 0.0067 Stasioner 1 st Diff Belanja Daerah 0.0000 Stasioner 1 st Diff
Sumber:  Data  hasil penelitian (2024)
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, maka dapat dilihat  bahwa  nilai  probabilitas  pada  suatu variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Investasi  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan Belanja Daerah lebih kecil dari α = 5% (0,05)
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data  yang diujikan  sudah  stasioner  pada  tingkat  first difference.
Hasil Uji ECM dalam Jangka Panjang
Tabel 4.2 Hasil Penelitian ECM Jangka Panjang
Sumber: Data hasil penelitian (2024)
Persamaan :
PAD t =  -95360.33  +  0.813561ID t – 3.345047RD t + 0.307509BD t + e
Berdasarkan  Tabel  4.2  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Analisis hubungan investasi daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah:  nilai koefisien  investasi  daerah  (X 1 )  adalah sebesar  0.813561  artinya  jika  variabel investasi daerah (X 1 ) mengalami kenaikan sebesar  1  juta  rupiah,  maka  pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami  kenaikan sebesar  0.813561  juta  rupiah.  Koefisien bernilai  positif,  artinya  investasi  daerah dengan  pendapatan  asli  daerah  memiliki hubungan yang searah. Serta dapat dilihat dari  nilai  signifikansi  0.0007  <  0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi  daerah  dalam  jangka  panjang memiliki hubungan yang signifikan secara positif dengan pendapatan asli daerah.
2. Analisis hubungan retribusi daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah:  nilai koefisien  retribusi  daerah  (X 2 )  adalah sebesar  -3.345047  artinya  jika  variabel retribusi daerah (X 2 ) mengalami kenaikan
sebesar  1  juta  rupiah,  maka  pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami penurunan  sebesar  3.34  juta  rupiah. Koefisien bernilai negatif, artinya retribusi  daerah  dengan  pendapatan  asli daerah  memiliki  hubungan  yang  tidak searah.  Serta  dapat  dilihat  dari  nilai signifikansi  0.0450  <  0.05.  Sehingga dapat  disimpulkan bahwa retribusi daerah dalam jangka panjang memiliki hubungan yang  signifikan  secara  negatif  dengan pendapatan asli daerah. 3. Analisis hubungan belanja daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah:  nilai koefisien  belanja  daerah  (X 3 )  adalah sebesar  0.307509  artinya  jika  variabel belanja  daerah  (X 3 )  mengalami  kenaikan sebesar  1  juta  rupiah,  maka  pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan  sebesar  0.31  juta  rupiah. Koefisien  bernilai  positif,  artinya  belanja daerah  dengan  pendapatan  asli  daerah memiliki  hubungan  yang  searah.  Serta dapat dilihat dari nilai signifikansi 0.0000 <  0.05.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  belanja  daerah  dalam  jangka panjang memiliki hubungan yang signifikan secara positif dengan pendapatan asli daerah. 4. Dapat dilihat dari nilai adjusted R-squared sebesar 0.878031. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam jangka panjang secara  bersama-sama  variabel  investasi daerah,  retribusi  daerah,  dan  belanja daerah memiliki pengaruh terhadap variabel  pendapatan  asli  daerah  sebesar 87.80%  dan  12.20%  di  pengaruhi  oleh variabel  lainnya  yang  tidak  di  sebutkan dalam model.

## Hasil Uji ECM dalam Jangka Pendek
Tabel 4.3 Hasil Penelitian ECM Jangka Pendek
Sumber: Data  hasil penelitian (2024)

## Persamaan :
PADt  =  30336.07  +  0.312321D(ID)t  + 0.562544D(RD)t + 0.109914D(BD)t –

## 0.394409ECT(-1) + e
Berdasarkan  Tabel  4.3  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Analisis hubungan investasi daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah:  nilai koefisien  investasi  daerah  (X 1 )  adalah sebesar  0.312321  artinya  jika  variabel investasi daerah (X 1 ) mengalami kenaikan sebesar  1  juta  rupiah,  maka  pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar  0.312321  juta  rupiah.  Koefisien bernilai  positif,  artinya  investasi  daerah dengan  pendapatan  asli  daerah  memiliki hubungan yang searah. Serta dapat dilihat dari  nilai  signifikansi  0.0191  <  0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi  daerah  dalam  jangka  pendek memiliki hubungan yang signifikan secara positif dengan pendapatan asli daerah.
2. Analisis hubungan retribusi daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah:  nilai koefisien  retribusi  daerah  (X 2 )  adalah sebesar  0.562544  artinya  jika  variabel retribusi daerah (X 2 ) mengalami kenaikan sebesar  1  juta  rupiah,  maka  pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar  0.56  juta  rupiah.  Koefisien bernilai  positif,  artinya  retribusi  daerah dengan  pendapatan  asli  daerah  memiliki hubungan yang searah. Serta dapat dilihat
dari  nilai  signifikansi  0.0482  <  0.05.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi  daerah  dalam  jangka  pendek memiliki hubungan yang signifikan secara positif dengan pendapatan asli daerah. 3. Analisis hubungan belanja daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah:  nilai koefisien  belanja  daerah  (X 3 )  adalah sebesar  0.109914  artinya  jika  variabel belanja  daerah  (X 3 )  mengalami  kenaikan sebesar  1  juta  rupiah,  maka  pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan  sebesar  0.11  juta  rupiah. Koefisien  bernilai  positif,  artinya  belanja daerah  dengan  pendapatan  asli  daerah memiliki  hubungan  yang  searah.  Serta dapat dilihat dari nilai signifikansi 0.0329
<  0.05.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  belanja  daerah  dalam  jangka pendek memiliki hubungan yang signifikan secara positif dengan pendapatan asli daerah.
4. Koefisien variabel ECTt sebesar 0.394409 atau  0.39  yang  menunjukkan  fluktuasi keseimbangan jangka pendek akan dikoreksi  menuju  keseimbangan  jangka panjang,  yang  mana  sekitar  39%  proses penyesuaian  terjadi  pada  tahun  pertama dan 61% terjadi pada tahun selanjutnya.
5. Dapat dilihat dari nilai adjusted R-squared sebesar 0.821674. Hal tersebut menjelaskan  bahwa  dalam  jangka  pendek secara  bersama-sama  variabel  investasi daerah,  retribusi  daerah,  dan  belanja daerah memiliki pengaruh terhadap variabel  pendapatan  asli  daerah  sebesar 82.17%  dan  17.83%  di  pengaruhi  oleh variabel  lainnya  yang  tidak  di  sebutkan dalam model.

## 4. KESIMPULAN
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian  serta  hasil  analisis  yang  telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam  jangka  panjang  variabel  investasi
daerah  dan  belanja  daerah  memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah  di kabupaten  Deli  Serdang.  Sedangakan untuk  variabel  retribusi  daerah  dalam jangka  panjang  memiliki  pengaruh negatif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Deli Serdang.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam  jangka  panjang  variabel  investasi daerah,  retribusi  daerah,  dan  belanja daerah  memiliki  pengaruh  positif  secara signifikan    terhadap  pendapatan  asli daerah di kabupaten Deli Serdang.
3. Hasil  penelitian  ECTt  sebesar  0.394409 atau  0.39  yang  menunjukkan  fluktuasi keseimbangan  jangka  pendek  akan dikoreksi  menuju  keseimbangan  jangka panjang,  yang  mana  sekitar  39%  proses penyesuaian  terjadi  pada  tahun  pertama dan 61% terjadi pada tahun selanjutnya.

## 5. REFERENSI
Adisasmita, R. (2013). Teori-teori
Pembangunan  Ekonomi:  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Pertumbuhan  Wilayah.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Anggraini,  Y.,  &  Puranta,  H.  (2010). Anggaran  Berbasis  Kinerja  (1st  ed.). Yogyakarta: STI Manajemen YKPN. Bachrawi,  S.  (2004).  Pengantar  Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Rineka Cpta. Datu,  I.  R.  (2012).  Anaisis  Faktor  yang
Memepengaruhi Pendapatan Asli Daerah di  Makasar.  Jurnal  tidak  diterbitkan. Makasar: Universitas Hasanudin.
Desmawati,  A.,  Zamzami,  &  Zulgani.  (2015).
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi  Jambi. Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3(1), 49–58. Dewi,  J.  K.,  &  Budhi,  M.  K.  S.  (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daera, Retribusi  Daerah  terhadap  Tenaga  kerja dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota
Palangka  Raya  Provinsi  Kalimantan Tengah.  E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Universitas Udayana, 6(7), 1695–1722. Dladla,  K.,  &  Khobai,  H.  (2018).  The  impact of  Taxation  on  Economic  Growth  in South  Africa  Dladla.  Munich  Personal RePec  Archive  Working  Paper  (No. 86219). https://mpra.ub.uni- muenchen.de/86219/
Eka,  Setianto.  (2010).  Pengaruh  Sosialisasi
Perpajakan dan Pelaksanaan Self
Assesment  System  terhadap  Tingkat
Kesadaran  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak pada Kantor Pelayananan Pajak. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasioanl Veteran Jakarta. Fadly, F. (2016). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan  Asli  Daerah?  JIEP,  16(2), 62–73.
Indriantoro,  Nur  dan  Supomo  Bambang. (2013).  Metodologi  Penelitian  Bisnis.
Yogyakarta: BPFE. Julastiana,  Y.,  &  Suartana,  I.  W.  (2012). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Klungkung. E-Jurnal Akuntansi, 2(1). Kuncoro, Murdrajat. (2014). Ekonomi
Pembangunan. Jakarta: Salemba Empat Koswara,  2004.Komponen  Pendapatan  Asli Daerah. Yogyakarta. Mamesah, 2004.Sistem Administrasi Keuangan  Daerah.  Gramedia  Pustaka Utama. Jakarta. Mahmudi. 2009. Manajamen Keuangan Daerah.Jakarta  :  Penerbit  Erlangga. Pratiwi,  2007.Proporsi  Pendapatan  asli daerah.Rajawali. Jakarta.
Oktavina,  Dewi.  2012,  Analisis  Pendapatan
Asli  Daerah  Dan  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka
Otonomi  Daerah:  Pendekatan  Error Correction  Model,  Jurnal  Ekonomi Pembangunan, Vol 10. Sadono, Sukirno. (2014). Ekonomi
Pembangunan:  Proses,  Masalah,  dan
dasar  Kebijakan.  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.CV Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Supriatna,  Cahya.  2003.  Perusahaan  Daerah. Jakarta.
Suryana.  (2000).  Ekonomi  Pembangunan Problematika  dan  Pendekatan.  Jakarta: Salemba Empat.
Tanjung,  Ahmad  Albar.  (2021).  Metodologi Penelitian:  Sederhana,  Ringkas,  Padat
Dan Mudah Dipahami. Surabaya:
Scopindo Media Pustaka. Tanjung,  Ahmad  Albar  dkk  (2022).  Analysis of  The  Influence  of  Regional  Original
Income  (PAD),  Regional  Expenditures on Economics Growth of District/City in North Sumatera Province.
Tanjung,  Ahmad  Albar  dan  Monika  Karolina
Sianturi (2020). Pengaruh Sektor
Ekonomi  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Dairi. Journal  of  Business  and  Economics Research (JBE), Vol. 1, Hal. 266-275. Todaro,  Michael  P,  2000.  Pembangunan Ekonomi  di Dunia  Ketiga.  Edisi Ketujuh,  Jilid  1.  (TerjemahanHaris Munandar). Jakarta : Erlangga.
Widjaja,  2002.Pendapatan  Asli  Daerah.  UI.
Jakarta.