Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 4, No. 1, Juni 2019, pp. 68 - 94

## INVESTASI TABUNGAN DI BANK SYARIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Feby Ayu Amalia

## IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

## Email: febyayuamalia@gmail.com

## Abstract
Investment is a commitment to the activities undertaken by a person or legal entity, to set aside a portion of his income in order to be used to conduct a business with the hope at a certain time will get the results (profit). The rise of investment fraud, and the lack of clarity on the returns to profits derived from the investment returns halal or not, require the public to be more selective in investing  their  wealth.  This  article  discusses  the  concept  of  investment  and savings  investment  in  Sharia  Bank  with  the  sharia  economic  law  perspective. Islamic  banking  undertakes  the  business  of  fund  raising,  based  on  Sharia Principles.  One  of  Sharia  Bank's  investment  products  is  a  savings  whose investment  is  based  on wadi'ah contract  and  investment  fund  based  on mudharabah contract or other contract which is not contrary to sharia principles. The regulation of savings in a Sharia Bank is regulated by Law No. 21 of 2008, and Fatwa DSN No: 02 / DSN-MUI / IV / 2000. The law of investing in Sharia Banks is permissible, because by investing in Sharia Banks slowly we can help the equity of economy and economic welfare.

## Keywords: Investment, Wadi'ah Savings, and Mudharabah Savings

## Abstrak
Investasi adalah komitmen atas kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau  badan  hukum,  untuk  menyisihkan  sebagian  pendapatannya  agar  dapat digunakan  untuk  melakukan  suatu  usaha  dengan  harapan  pada  suatu  waktu tertentu  akan  mendapatkan  hasil  (keuntungan).Maraknya  penipuan  investasi, dan ketidakjelasan hasil keuntungan yang didapat apakah diperoleh dari hasil keuntungan  investasi  yang  halal  atau  tidaknya,  mengharuskan  masyarakat untuk  lebih  selektifdalam  menginvestasikan  hartanya.  Artikel  ini mendiskusikan  konsep  investasi  dan  investasi  tabungan  di  Bank  Syariah dengan  prespektif  hukum  ekonomi  syariah.  Perbankan  syariah  melakukan kegiatan  usaha  penghimpunan  dana,  berdasarkan  PrinsipSyariah.  Salah  satu
produk  investasi  Bank  Syariah  adalah  Tabungan  yang  investasinya berdasarkan  akad wadi’ah dan    investasi  dana  berdasarkan  akad mudharabah atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.Regulasi tabungan di Bank Syariah diatur oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008, dan Fatwa  DSN  No:02/DSN-MUI/IV/2000.  Hukum  dari  berinvestasi  di  Bank Syariah  adalah  boleh,  karena  dengan  berinvestasi  di  Bank  Syariah  secara perlahan  kita  dapat  membantu  pemerataan  ekonomi  dan  kesejahteraan ekonomi.
Kata kunci : Investasi, Tabungan Wadi’ah , dan Tabungan Mudharabah

## A. Pendahuluan
Bank  Syari’ah  merupakan  lembaga  intermediasi  dan  penyedia  jasa keuangan  yang  bekerja  berdasarkan  etika  dan  sistem  Islam.  Khususnya  yang etika dan sistem Islam mengarahkan lembaga ini bebas dari bunga ( riba ), bebas dari  kegiatan  spekulatif  dan  perjudian  ( maysir ),  bebas  dari  hal-hal  yang  tidak jelas  ( gharar ).  (dengan  demikian  lembaga  ini  berjalan  dengan)  berprinsip keadilan,  dan  hanya  membiayai  kegiatan  usaha  yang  halal  yang  kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari’ah.
Dalam  fungsinya  Bank  syariah  sebagai  lembaga  intermediasi  yaitu sebagai  perantara  pihak-pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana  ( surplus  unit ), dengan pihakpihak yang mengalami kekurangan dana ( deficit unit ), maka bank harus  melakukan  kegiatan  penghimpunan  dana  dari  pihak surplus  unit yang nantinya  akan  disalurkan  kepada deficit  unit . 1 Tujuan  dari  kegiatan  investasi penghimpun  dana  ini  adalah  untuk  memperbesar  modal,  memperbesar  aset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung bank sebagai lembaga intermediasi. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah  Pasal  1  angka  24  mengartikan  Investasiadalah  dana  yang dipercayakan  oleh  nasabah  kepada  bank  syariah  dan/atau  UUS  berdasarkan akad mudharabah atau  akad  lainnya  yang  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip
1 Heri  Sudarsono, Bank  dan  lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan  Ilustrasi ,  (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 63
Syariah  dalam  bentuk  Deposito,  Tabungan,  atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan dengan itu. 2
Dengan  adanya  produk  investasi  di  Bank  Syariah  tentunya  dapat menjadi  salah  satu  solusi  bagi  para surplus  unit yang  ingin  menginvestasikan hartanya secara aman. Karena Bank Syariah tentunya akan mengelola dana dan menyalurkan dana yang didapatkan melalui pembiayaan ke usaha-usaha yang sesuai  prinsip  syariah,  sesuai  dengan  SK  Dir  BI  No.  32/34/KEP/DIR  tentang kegiatan  dan  larangan  usaha  Bank  Syariah.  Dan  dengan  menabung  di  Bank Syariah secara perlahan dapat membantu dalam kesejahteraan dan pemerataan perekonomian bangsa.
Dari  pembahasan  di  atas  penulis  akan  membahas  tentang  investasi tabungan di bank syariah dalam prespektif hukum ekonomi syariah

## B. Pembahasan
1. Investasi Dan Tujuan Investasi
Istilah  investasi  berasal  dari  bahasa  Latin,  yaitu investire (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investment yang  memiliki  arti  menanam.  Dalam  Kamus  Lengkap  Ekonomi, investasi  didefinisikan  sebagai  penukaran  uang  dengan  bentuk-bentuk kekayaan  lain  seperti  saham  atau  harta  yang  tidak  bergerak  yang diharapkan  dapat  ditahan  selama  periode  waktu  tertentu  supaya menghasilkan pendapatan. 3
Investasi  atau  penanaman  modal  berdasarkan  Undang-undang No.  25  tahun  2007  tentang  penanaman  modal  adalah  segala  bentuk kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh  penanam  modal  dalam  negeri
2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
3 Nurul  Huda  dan  Mustafa  Edwin  Nasution, Investasi  pada  Pasar  Modal  Syariah, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7.
maupun  penanam  modal  asing  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah Republik Indonesia. 4
Para  ahli  dalam  bidang  investasi  memiliki  pandangan  yang berbeda  mengenai  konsep  teoritis  tentang  investasi.  Fitzgeral, mengartikan  investasi  adalah  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  usaha penarikan  sumber-sumber  (dana)  yang  dipakai  untuk  mengadakan barang  modal  pada  saat  sekarang,  dan  dengan  barang  modal  akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Definisi  lain, Kamaruddin  Ahmad  mengemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan investasi  adalah  menempatkan  uang  atau  dana  dengan  harapan  untuk memperoleh  tambahan  atau  keuntungan  tertentu  atas  uang  atau  dana tersebut. 5
Dari  pengertian  investasi  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa investasi adalah komitmen atas kegiatan yang dilakukaan oleh seseorang atau  badan  hukum,  untuk  menyisihkan  sebagian  pendapatannya  agar dapat  digunakan  untuk  melakukan  suatu  usaha  dengan  harapan  pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).
Pada  umumnya  investasi  dibedakan  menjadi,  yaitu  investasi financial asset dan pada real asset. Investasi pada financial asset dilakukan di  pasar  uang,  misalnya  berupa  tabungan,  deposito,  saham,  obligasi, dan lainnya. Sedangkan inventasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, seperti investasi dibidang properti.
Sedangkan tujuan dari melakukan investasi adalah mendapatkan keuntungan,  ada  beberapa  alasan  mengapa  seseorang  melakukan investasi, antara lain adalah:
4 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
5 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah:Dalam  Prespektif  Kewenangan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 149
1. Untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  layak  di  masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak 6

## 2. Investasi Dalam Prespektif Syariah
Islam  memandang  semua  perbuatan  manusia  dalam  kehidupan sehari-harinya,  termasuk  aktivitas  ekonominya  sebagai  investasi  yang akan  mendapatkan  hasil.  Investasi  yang  melanggar  syariah  akan mendapatkan  balasan  yang  setimpal,  begitu  pula  investasi  yang  sesuai dengan  syaria.  Hasil  investasi  dalam  Islam  sesuai  dengan  besarnya sumber daya yang diinvestasikannya di dunia bisa berlipat-lipat ganda. Allah berfirman:
“Sesuatu yang bernyawa tidak akan  mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa  menghendaki  pahala  dunia,  niscaya  Kami  berikan kepadanya  pahala  dunia  itu,  dan  barang  siapa  menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan  Kami  akan  memberi  Balasan  kepada  orang-orang  yang bersyukur.”
Jadi,  investasi  syariah  adalah  pengorbanan  sumber  daya  pada masa  sekarang  untuk  mendapatkan  hasil  yang  pasti,  dengan memperoleh  hasil  yang  lebih  besar  di  masa  yang  akan  datang,  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  tetap  berpijak  pada  prinsip- prinsip  syariah.  Selain  itu,  semua  bentuk  investasi  dilakukan  dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan. 7
6 Kamaruddin  Ahmad, Dasar-Dasar  Manajemen  Investasi  Dan  Portofolio ,(Jakarta  :  Rineka Cipta, 2004), hlm. 3-4
7 Muhammad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta:Serambi, 2009), hlm.70.
Investasi  syariah  adalah  bertujuan  untuk  tercapainya  maqasid syariah,  yaitu  untuk  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

## 3. Prinsip Investasi Berdasarkan Syariah 8

## 1. Prinsip Halal
M. Nadratuzzaman Husen dkk. Mengemukakan bahwa berinvestasi itu harus dengan cara yang halal karena:
a. Kehendak Syar’i
b. Halal terdapat keberkahan
c. Halal mengandung manfaat dan mashlahah
d. Halal membawa pengaruh positif bagi prilaku manusia
2. Prinsip Mashlahah
Investasi  yang  dianjurkan  untuk  dilakukan  adalah  investasi  yang dapat  memberikan  dampak  sosial  lingkungan  yang  positif  bagi kehidupan  masyarakat,  baik  untuk  generasi  saat  ini  maupun  yang akan datang.
3. Prinsip Terhindar dari Investasi yang Terlarang
a. Investasi yang syubhat
b. Investasi yang haram
1) Haram karena tadlis
2) Haram karena gharar
3) Haram karena maysir
4) Haram karena riba
c. Investasi yang mengandung unsur ihtikar dan an-najasy
8 Abdul Manan, Hukum Ekonomi,,, hlm. 181-196

## 4. Tabungan
Dengan mendasarkan pengertian Bank menurut Undang-undang No.  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  Undang-undang  No.  7  Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah  tampak  bahwaperan  Bank  sebagai  salah  satu lembaga  keuangan  memiliki  fungsi  menghimpun  dana  masyarakat. Pada pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 menegaskan bahwa dalam kegiatan penghimpun  dana  Bank  Syariah  hanya  menggunakan  akad wadiah dan mudharabah .  Dana  yang telah  terhimpun,  kemudian  disalurkan  kembali kepada  masyarakat.  Jika  dilihat  dari  fungsi  bank  syari’ah mengumpulkan  dana  dan  menyalurkan  dana  kembali  kepada masyarakat,  maka  bank  syariah  berfungsi  sebagai  perantara  keuangan ( financial  intermediary )  antara  pihak  yang  mengalami  kelebihan  dana ( surplus units ) kepada pihak yang mengalami kekurangan modal ( deficit units ). 9
Pada  perbankan  konvensional  penghimpunan  dana  dari masyarakat dilakukan dalam bentuk tabungan ( saving deposit ), deposito ( time  deposit ),  giro  ( demand  deposit ).  Hampir  sama  dengan  perbankan Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi’ah dan mudharabah .  Tabungan  yang  menerapkan  akad wadi’ah mengikuti prinsip-prinsip wadi’ah  yad  adh-dhamanah ,  artinya  tabungan  ini  tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu- waktu  dengan  menggunakan  buku  tabungan  atau  media  lain  seperti ATM. Tabungan yang berdasarkan akad wadi’ah ini tidak mendapatkan keuntungan  dari  bank  karena  bersifat  titipan.  Akan  tetapi  bank  tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus / hadiah. 10
9 Muhammad, Manajemen Bank Syariah ,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005) hlm.261
10 Muhammad  Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,2001) hlm. 156
Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip- prinsip akad mudharabah . Di antaranya, yaitu pertama, keuntungan dari dana  yang  digunakan  harus  dibagi  antara shahibul  maal dan mudharib .
Kedua,  adanya  tenggang  waktu  antara  dana  yang  diberikan  dan pembagian  keuntungan,  karena  untuk  melakukan  investasi  dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup. 11
Perbedaan  menabung  di  Bank  Syariah  dan  bank  konvensional, yaitu:  pertama,terletak  pada  akad.  Pada  Bank  Syariah  semua  transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan pada bank konvensional, transaksi pembukuan rekening, baik giro, tabungan, maupun  deposito,  berdasarkan  perjanjian  titipan,  namun  perjanjian titipan  ini  tidak  mengikuti  prinsip  manapun  dalam  muamalah  syariah. Kedua  terletak  pada  imbalan  yang  diberikan.  Pada  Bank  Syariah menggunakan  pendekatan  profit  sharing,  artinya  keuntungan  yang didapatkan  dari  pembiayaan  dibagi  dua,  untuk  biaya  nasabah berdasarkan  perjanjian  pembagian  keuntungan.  Sedangkan  bank konvensional  menggunakan  konsep  biaya  untuk  menghitung keuntungan,  artinya  bunga  yang  dijanjikan  dimuka  kepada  nasabah penabung  merupakan  ongkos  yang  harus  dibayar  oleh  bank.  Ketiga terletak  pada  sasaran  kredit  atau  pembiayaan,  pada  bank  syariah penyaluran  pembiayaan  yang  akan  diberikan  harus  memiliki  kriteria- kriteria  syariah,  disamping  pertimbangan-pertimbangan  keuntungan. Sedangkan di bank konvensional di salurkan kepada semua bisnis, tanpa memandang  halal-haram  bisnis  tersebut,  bahkan  sering  terjadi  dana tersebut  digunakan  untuk  membiayai  proyek-proyek  milik  group perusahaan bank tersebut.
11 Ibid, hlm. 156
Tabungan  adalah  simpanan  berdasarkan  akad wadi’ah atau investasi  dana  berdasarkan  akad mudharabah atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah  yang  penarikannya  hanya  dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi dapat  ditarik  dengan  cek,  bilyet  giro  dan  atau  alat  lainnya  yang dipersamakan dengan itu. 12
Berdasarkan  UU  tentang  Perbankan  Syariah  No.  21  Tahun  2008 mengenai pengertian tabungan tampak jelas bahwa tabungan terdiri dari dua  jenis,  yaitu  tabungan wadi’ah dan  tabungan mudharabah yang bermotif investasi.
Simpanan  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  nasabah  kepada bank  syariah  berdasarkan  akad wadi’ah atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu.  Menurut  UU  No.  24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan,  setiap bank wajib menjadi  anggota  LPS,  termasuk  bank  syariah.  LPS  adalah  lembaga berbadan  hukum  yang  independen  dan  bertanggung  jawab  kepada presiden. LPS menjamin simpanan untuk setiap nasabah di satu bank. 13
Sedangkan,  Investasi  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh nasabah kepada bank  syariah  berdasarkan akad mudharabah atau akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dalam  bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Dalam  pandangan  syariah  uang  bukanlah  merupakan  suatu komoditi  melainkan  hanya  merupakan  alat  untuk  mencapai pertambahan nilai ekonomis ( economic added value ). Hal ini bertentangan dengan  perbankan  berbasis  bunga  dimana  “uang  mengembangbiakan
12 Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 9 dan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.
13 Andri Soemitra, Bank&Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana,2009) hlm. 74
uang”,  tidak  peduli  apakah  uang  dimana  “uang  mengembangbiakan uang”,  tidak  peduli  apakah  uang  itu  dipakai  dalam  kegiatan  produktif atau tidak. 14
Tabungan dengan akad Mudharabah mempunyai nisbah bagi hasil, yang  artinya  nasabah  mendapatkan  keuntungan  dari  investasi  sesuai dengan  kesepakatan  antara  nasabah  dan  bank.  Sedangkan    tabungan dengan  akad Wadi’ah ,  tidak  mendapatkan  bagi  hasil  karena  tabungan wadi’ah hanya  berupa  titipan  berbeda  halnya  dengan  tabungan mudharabah yang merupakan investasi.
Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat  dilakukan  menurut  syarat  tertentu,  yang  disepakati  tetapi  tidak dapat  ditarik  dengan  cek  atau  alat  yang  dapat  dipersamakan  dengan tabungan wadiah. 15
Ketentuan  tabungan mudharabah telah  diatur  dalam  Fatwa  DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum  bagi  bank  mengenai  tabungan mudharabah ,  yaitu  bank  betindak sebagai mudharib ,  sedangkan  nasabah  bertindak  sebagai shahibul  maal disini  antara  bank  dan  nasabah  penyimpan,  telah  melakukan kesepakatan  diawal  akad  mengenai  nisbah  bagi  hasil.  Modal  harus dinyatakan  dengan  jumlah,  dalam  bentuk  tunai  dan  bukan  piutang. Dana  nasabah  yang  disimpan  dibank  akan  dikelola  oleh  bank  untuk mendapatkan keuntungan, hasil pengelolaannya itulah kemudian harus dibagikan  di  antara  bank  dan  nasabah,  dan  bank  juga  tidak diperkenankan  mengurangi  nisbah  keuntungan  nasabah  tanpa persetujuan yang bersangkutan.
14 Zainul  Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah , (Tanggerang:  Azkia Pubhliser,2009 ) hlm. 57
15 Wiroso, Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta:Grasindo,2005), hlm. 46.
a. Tabungan Wadi’ah
Wadi’ah dapat  diartikan  sebagai  titipan  dari  satu  pihak  penitip ( muwaddi )  ke  pihak  penyimpan  ( mustawda ),  baik  individu  maupun badan  hukum  yang  harus  dijaga  dan  dikembalikan  kapan  saja muwaddi menghendakinya.  Adapun  yang  dapat  di  titipkan  di  bank adalah  suatu  barang  yang  berharga  seperti  uang,  dokumen,  surat berharga  dan  barang  berharga  lainnya.  Simpanan  atau  tabungan yang berakad wadiah ada dua yaitu 16 :
1) Wadi’ah Yad-amanah (Trustee Depository)
Wadi’ah amanah adalah pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tersebut sampai diambil kembali oleh nasabah penitip. Sedangkan  bank  dapat  meminta  imbalan  ( ujrah )  atas  penitipan uang tersebut, dan memberikan bonus kepada nasabah dari hasil pemanfaatan  uang  titipan  namun  tidak  boleh  diperjanjikan sebelumnya  dan  besarnya  tergantung  kepada  kebijakan penerima  titipan  (bank). Wadi’ah  Yad-amanah memiliki karakrteristik sebagai berikut:
a) Harta  atau  barang  yang  dititipkan  tidak  oleh  dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
b) Penerima  titipan  hanya  berfungsi  sebagai  penerima  amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya
c) Sebagai  konpensasi,  penerima  titipan  diperkenankan  untuk membebankan biaya kepada yang menitipakan.
d) Mengingat  barang  atau  harta  yang  dititpkan  tidak  boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang
16 Ibid,,, hlm. 190-120
memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau save deposit b ox .
2) Wadi’ah Yad adh-Dhamanah ( Guarantee Depository)
Wadi’ah  yad  adh-dhamanah adalah  pihak  yang  menerima titipan  boleh  menggunakan  dan  memanfaatkan  uang  atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari Nasabah ( Muwaddi ), Bank ( Mustawda’ ) pengguna dana dan  bank  dapat  memberikan  insentif  kepada  penitip  dalam bentuk bonus. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penyimpan (bank).
Wadi’ah  yad-dhamanah memiliki  karakteristik  sebagai berikut:
a) Harta  dan  barang  yang  dititipkan  boleh  dan  dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
b) Barang  yang  dititipkan  dapat  menghasilkan  manfaat  karena dimanfaatkan. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima  titipan  untuk  memberikan  hasil  pemanfaatan kepada penitip.
c) Produk  perbankan  yang  sesuai  dengan  akad  ini  yaitu tabungan dan giro.
d) Bank  syari’ah  tidak  boleh  memberikan  bonus  (semacam  jasa giro)  dalam  kontrak  ataupun  dijanjikan  dalam  akad,  tetepi benar-benar  pemberian  sepihak  sebagai  tanda  terima  kasih dari pihak bank.
e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan  manajemen  bank  syariah  karena  pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
f) Produk  tabungan  juga  dapat  menggunakan  akad  wadiah karena  pada  prinsipnya  tabungan  mirip  dengan  giro,  yaitu
simpanan  yang  bisa  diambil  setiap  saat.  Bedanya  tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan.
Secara umum skema akad wadiah yad-dhamanah Muwaddi / 1. Titip Mustawda/ Nasabah Bank 4.Bonus                         2.Pemanfaatan dana 3. Bagi Hasil Nasabah / Pengguna dana
Keterangan Skema Transaksi:
1. Nasabah melakukan Akad wadi’ah yad-dhamanah 2. Bank mengelola dana yang dititipkan oleh nasabah
3. Keuntungan dari hasil usaha yang dikelola bank
4. Pemberian bonus kepada nasabah

## b. Tabungan Mudharabah
Bank  menghimpun  dana  bagi  hasil  atas  dasar  prinsip mudharabah , yaitu akad kerja sama antara pemilik dana ( shahibul maal ) dengan  pengusaha  ( mudharib )  untuk  melakukan  suatu  usaha bersama,  dan  pemilik  dana  tidak  boleh  mencampuri  pengelolaan bisnis  sehari-hari.  Keuntungan  yang  diperoleh  dibagi  antara keduanya  dengan  perbandingan  ( nisbah )  yang  telah  disepakati sebelumnya. 17
Prinsip mudharabah juga  digunakan  untuk  jasa  pengelolaan rekening  tabungan.  Salah  satu  syarat mudharabah adalah  dananya harus  dalam  bentuk  uang  ( monetary  form ),  dalam  jumlah  tertentu diserahkan  kepada mudharib .  Oleh  karena  itu  tabungan mudharabah
17 Ibid ,,,,, hlm. 59
Mustawda Bank Nasabah/ Pengguna dana
tidak  dapat  ditarik  sewaktu-waktu  sebagaimana  tabungan wadi’ah . Sehingga  untuk  tabungan  Mudharabah  biasanya  tidak  diberikan fasilitas  ATM  (Anjungan  Tunai  Mandiri),  karena  penabung  tidak dapat  menarik  dananya  dengan  leluasa/dalam  aplikasinya  bank syariah melayani tabungan mudharabah dalam bentuk targeted saving , seperti  tabungan  kurban,  tabungan  haji  dan  tabungan  lain  yang dimaksudkan  untuk  suatu  pencapaian  target  kebutuhan  dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.
Berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yaitu 18 :
a) Mudharabah mutlaqah (URIA)
Dalam mudharabah  mutlaqah atau  URIA  ( Unrestricted Investment Account ), bahwa tidak ada pembatasan bagi bankdalam menggunakan  dana  yang  dihimpun.  Nasabah  tidakmemberikan persyaratan  apapun  kepada  bank.  Jadi  bank  memilikikebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnismanapun yang diperkirakan  menguntungkan.  Mudharabah  yangmemberikan kewenangan  penuh  kepada  pihak  lainnya  ( mudharib )dalam menentukan  jenis  dan  tempat  investasi,  sedangkan  keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama. Terdapat dua jenis penghimpunan dana dari penerapan mudharabah mutlaqah diatas  yaitu  tabungan mudharabah dan  deposito mudharabah . Ketentuan dalam produk ini adalah:
b) Bank  wajib  memberitahukan  kapada  pemilik  dana  mengenai nisbah  dan  tata  cara  pemberitahuan  keuntungan  dan  atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
18 Adiwarman Karim, Bank Islam analisi Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), hlm. 109
c) Untuk  tabungan mudharabah ,  bank  dapat  memberikan  buku tabungan  sebagai  bukti  penyimpanan  serta  kartu  ATM  atau  alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah bank  wajib  memberikan  sertifikat  atau  tanda  penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
d) Tabungan mudharabah dapat  diambil  oleh  penabung  sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
e) Mudharabah Muqayyadah (RIA)
Mudharabah memberikan kewenangan terbatas kepada pihak lainnya ( mudhariab ) dalam menentukan jenis dan tempat investasi.
Sedangkan  keuntungan  dan  kerugian  dibagi  menurutkesekatan bersama. Mudharabah  muqayyadah (RIA)  ini  dibagi  menjadi  dua yaitu:
1) Mudharabah  muqayyadah  (RIA)  on  balance  sheetMudharabah muqayyadah RIA on balance sheet yaitu simpanan khusus dimana pemilik  dana  dapatmenetapkan  syarat-syarat  tertentu  yang harus dipatuhi olehbank.
2) Mudharabah  muqayyadah  RIA  of  balance  SheetMudharabah muqayyadah  RIA  of  balance  Sheet merupakan  penyaluran  dana mudharbah langsung  kepadapelaksanaan  usahanya,  dimana bank  sebagai  pihak  perantara( arranger )  yang  mempertemukan antara pemilik dana denganpelaksana usaha
Dalam  transaksi  dengan  prinsip mudharabah, rukun  yang harus dipenuhi adalah:
1) Shahibul maal (pemilik modal/dana);
2) Mudharib (pengelola dana);
3) Amal(usaha/pekerjaan); dan
4) Ijab kabul(akad).
Jadi,  pada  dasarnya  hanyalah  tabungan wadiah yang penarikannya  bisa  dilakukan  kapan  pun,  sehingga  dapat  diberikan ATM atau kartu sejenisnya. 19
Namun dengan dikeluarkannya ketentuan BI yaitu SK Dir BI Nomor  23/63/Kep  Dir  tanggal  01-12-1989  dan  SE  Nomor 22/133/UPG  tanggal  01-12-1989,  dimana  ketentuan  tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan, yaitu
1) Penarikan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  mendatangi  bank atau ATM,
2) Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis,
3) Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,
4) Ketentuan  mengenai  penyelenggaraan  tabungan  ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan
5) Bank  penyelenggara  tabungan  diperkenankan  untuk menetapkan sendiri mengenai:
a) Cara  pelayanan  sistem  administrasi,  setoran,  frekuensi pengambilan, tabungan dan persyaratan lain;
b) Besarnya  suku  bunga,  cara  perhitungan,  dan  pembayaran bunga serta pemberian intensif, termasuk undian;
c) Nama tabungan yang diselenggarakannya.
Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif sehingga menghilangkan  karakteristik  tabungan  yang  sebenarnya.  Banyak bank  termasuk  bank  syariah,  yang  menetapkan  tabungan  dapat ditarik setiap saat, sehingga tidak dapat dibedakan antara tabungan wadi’ah dan tabungan mudharabah . 20
19 Wiroso, Penghimpun Dana…, hlm. 27
20 Ibid., hlm. 26.
Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari kebijakan  masing-masing  bank.  Adapun  alat  penarikan  yang dimaksud adalah 21 :
a. Buku Tabungan
b. Slip Penarikan
c. Kuitansi
d. Kartu yang terbuat dari plastik (ATM)
Dalam  pelaksanaannya  tabungan mudharabah menunjukan adanya  penggunaan  akad  lain  dalam  tabungan mudharabah ,  yaitu adanya  akad ijarah ,  tetapi  secara  teknis  penggunaannya  berbeda, mudharabah yang  merupakan  bentuk  investasi,  maka  akad ijarah menjadi  bagian  dari mudharabah tersebut.  Akad ijarah digunakan sebagai  penyewaan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  bank,  yang  beban administrasinya  ditanggung  oleh  nasabah  itu  sendiri,  misalnya nasabah  yang  sudah  membuka  rekening  tabungan  akan  diberikan fasilitas  kartu  ATM,  yang  nantinya  kartu  tersebut  dipergunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  keuangan  nasabah,  dan  bahkan  bisa digunakan pada ATM (Plus, Prima,  dan Bersama), maka dalam hal ini  pihak  bank  boleh  membebankan  biaya  administrasi  kepada nasabah.  Tetapi  mengenai  penerapannya  tetap  berdasarkan ketentuan  dari  bank,  karena  bank  mempunyai  kewenangan  dalam menentukan pelaksanaannya.
Secara  umum,  skema  tabungan  akad mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut:
21 Djoni  S.  Gozali,  Rachmadi  Usman, Hukum  Perbankan, (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2012),  hlm. 240

## 1.Akad Mudharabah

## 3.Berbagi hasil sesuai
2 .Menyalurkan ke dalam usaha nisbah atas
pendapatan
Keterangan Skema Transaksi:
1. Nasabah melakukan Akad Mudharabah dan melakukan kesepakatan pembagian keuntungan yang dinyatakan dalam nisbah.
2. Bank menggunakan dana nasabah untuk membiayai usaha.
3. Keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan nisbah nasabah dan bank.
Secara umum, skema Akad Ijarah untuk fasilitas elektronik dan layanan dapat digambarkan sebagai berikut 22 ,
1. Akad Ijarah

## 2. Memberikan Layanan

## 3. Membayar Ujrah
Keterangan skema:
1. Nasabah melakukan akad ijarah dengan bank terkait tabungan
2. Bank memberikan layanan elektronik kepada nasabah
3. Nasabah  membayar ujrah dalam  bentuk  biaya  administrasi atas layanan elektronik yang diberikan bank.
22 Buku Panduan Akad Produk Bank Muamalat Indonesia.
BANK (Pengelola Modal) NASABAH (Pemilik Modal/shahibul maal) Usaha Pooling Pendapatan Nasabah Bank

## 5. Asas Hukum Investasi
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  Pasal  3  ayat  (1) menentukan  10  asas  dalam  melaksanakan  penanaman  modal  atau investasi, sebagai berikut 23 :
a. Asas  Kepastian  hukum,  yaitu  asas  dalam  negara  hukum  yang meletakan  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan sebagai  dasar  dalam  setiap  kebijakan  dan  tindakan  dalam  bidang penanaman modal atau investasi.
b. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif  tentang  kegiatan  penanaman  modal  atau  investasi dalam segala bentuknya.
c. Asas Akuntabilitas, yaitu asa yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan  hasil  akhir  dari  penyelenggaraan  penanaman  modal dipertangungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat.
d. Asas  perlakuan  yang  sama  dan  tidak  membedakan-bedakan  asal negara,  adalah  asas  perlakuan  pelayanan  nondiskriminasi berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  ,  baik  antara penanaman  modal  dalam  negeri,  dan  penanaman  modal  dari  satu negara asing, dann penanam modal dari negara asing lainnya.
e. Asas  Kebersamaan,  adalah  asas  yang  mendorong  peran  seluruh penanam  modal  untuk  secara  bersama-sama  dalam  kegiatan  usaha- usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
f. Asas  Efisiensi  Berkeadilan,  adalah  asas  yang  mendasari  pelaksanaan penanaman  modal  atau  investasi  dengan  mengedepankan  efisiensi berkeadilan  dalam  usaha  mewujudkan  iklim  usaha  yang  adil, kondusif, dan berdaya saing.
23 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah:Dalam  Prespektif  Kewenangan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 159-161.
g. Asas Berkelanjutan, adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya  proses  pembangunan  melalui  penanaman  modal  untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalamsegala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
h. Asas  Berwawasan  Lingkungan,  adalah  asas  penanaman  modal  atau investasi  yang  dilakukan  dengan  tetap  memerhatikan  dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
i. Asas Kemandirian, adalah asas penanaman modal atau investasi yang dilakukan  dengan  tetap  mengedepankan  potensi  bangsa  dan  negara tidak  menutup  diri  pada  masuknya  modal  asing  demi  terwujudnya pertumbuhan ekonomi
j. Asas  Keseimbangan  Kemajuan  dan  Kesatuan  Ekonomi  Nasional, adalah  asas  yang  berupaya  menjaga  keseimbangan  kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

## 6. Tabungan dalam Prespekif Hukum Ekonomi Syariah
Berdasarkan  penelusuran  pustaka  yang  dilakukan  oleh  penulis maka,  adapun  yang  menjadi  landasan  dan  kekuatan  hukum  dalam menginvestasikan  harta  melalui  tabungan  di  bank  syariah  dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah adalah:

## a. Landasan Syariah Tabungan 24
Q.S. An-Nisa : 29
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil)  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”
24 Wiroso, Pengimpunan Dana…, hlm. 47.
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan hendaklah  Setiap  diri  memperhatikan  apa  yang  telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.”
Dari  ayat  di  atas  bisa  di  pahami  bahwa  Allah  menganjurkan untuk  mencari  harta  dan  mengembangkan  harta  dengan  cara berniaga atau berinvestasi.
Kegiatan  usaha  penghimpunan  dana,  penyalurandana  dan pelayanan  jasa  bank  berdasarkan  PrinsipSyariah  yang  dilakukan oleh  bank  merupakan  jasaperbankan.  Dalam  melaksanakan  jasa perbankandimaksud bank wajib memenuhi Prinsip
Syariah.Pemenuhan  Prinsip  Syariah  dimaksud  dilaksanakandengan memenuhi  ketentuan  pokok  hukum  Islamantara  lain  prinsip keadilan  dan  keseimbangan( ‘adl  wa  tawazun ).  Kemaslahatan ( maslahah ),universalisme  ( alamiyah )  serta  tidak  mengandung gharar , maysir , riba, zalim dan objek haram.
b. Hadits
َلَع ُهّللا ىَّلَص يِبَّنلا لاَق : َلاَق ُهْنَع ُهّللا َيِضَر َةَرْرُه يِبا ْنَع ِنََ َىَلِا ََََاَََأَاََِِّّ  َلََََ ِهْيْ
)َِّاِّوبا هاَر(  َكََاَخ ْنََ ْنُخَتَلاََ َكَنََََ
”Dari  Abu  Hurairoh  berkata:  ‘Bersabda  Rasulullah  saw: sampaikanlah  (tunaikanlah)  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya  dan  jangan  membalas  khianat  kepada  orang  yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud). 25
c. Kaidah Fiqh Tabungan wadi’ah dan mudharabah 26
1) ِهِدِصاَقَمِبُرْوَُُأَا
“Segala sesuatu tergantung tujuannya.”
25 Syarif  Hidayatullah, Qawa’id  Fiqhiyyah dan Penerapan dalam Transaksi  Keuangan  Syariah Kontemporer , (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 100
26 Ibid,,, hlm. 114.
2)
ََاَعُملا يِف ُلْصَأََا
ْيِرْحَت ىَلَع ُلْيِْلَِّ َّلُدَي ْنََ َّلاِإ ََُحاَبِلإا  ِت َلَ اََِم “Pada  dasarnya  semua  bentuk  muamalah  itu  boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

## 3)
َراَرِضَلاَََرَرَضَلا
“Tidak  boleh  membahayakan  dan  tidak  boleh  pula membahayakan orang lain.”
4) ِ ْنُغْلاِب ُمْرُغلا
“Kerugian  dengan  keuntungan  (ditanggung  dan  dibagi bersama).”
d. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 27
Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  yang  penarikannya hanya  dapat  dilakukan  menurut  syarat  dan  ketentuan  tertentu yang disepakati, tetapi dapat ditarik  dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Berdasarkan UU tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008  mengenai  pengertian  tabungan  tampak  jelas  bahwa tabungan  terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu  tabungan wadi’ah dan tabungan mudharabah yang bermotif investasi.
e. Ketentuan  BI  SK  Dir  BI  Nomor  22/63/Kep  Dir  tanggal  01-12-1989 dan SE BI Nomor 22/133/UPG 28 :
1) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM,
2) Penarikan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  cek,  bilyet  giro  atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis,
3) Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,
27 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
28 SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tanggal 01-12-1989 dan SE BI Nomor 22/133/UPG
4) Ketentuan  mengenai  penyelenggaraan  tabungan  ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan
5) Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri mengenai:
a) Cara  pelayanan  sistem  administrasi,  setoran,  frekuensi pengambilan, tabungan dan persyaratan lain;
b) Besarnya  suku  bunga,  cara  perhitungan,  dan  pembayaran bunga serta pemberian intensif, termasuk undian;
c) Nama tabungan yang diselenggarakannya.
Sesuai  dengan  ketentuan  BI  Dalam  aplikasinya,    tabungan wadi’ah dan mudharabah sama-sama  diberikan  fasilitas  ATM untuk  mempermudah  akses  nasabah  dalam  bertransaksi  di bank syariah
f. KHES 29
Dalam  KHES,  pada  bab  VII  pasal  187-188  disebutkan  bahwa rukun dan syarat mudharabah, sebagai berikut:
1) Rukun
a) Shahibul maal (pemilik modal)
b) Mudharib (pelaku usaha)
c) Akad
2) Syarat
a) Pemilik  modal  wajib  menyerahkan  dana  dan  atau  barang yang  berharga  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan kerjasama dalam usaha.
b) Penerima  modal  menjalankan  usaha  dalam  bidang  yang disepakati
c) Kesepakatan  bidang  usaha  yang  dilakukan  diterapkan dalam akad
Dan pada bab XIV pasal 370 -373 disebutkan bahwa rukun dan syarat wadi’ah , sebagai berikut:
1) Rukun
a) Muwaddi’ (Penitip)
b) Mustauda’ (Penerima titipan)
c) Akad
2) Syarat
a) Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat
b) Harta wadi’ah harus dapat dikuasai dan diserahterimakan
c) Muwaddi dan mustauda dapat  membatalkan  akad wadi’ah sesuai kesepakatan.
g. Fatwa Tentang Tabungan No. 02/DSN-MUI/IV/2000 30
Pertama : Tabungan ada dua jenis yaitu
1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2) Tabungan  yang  dibenarkan,  yaitu  tabungan  yang  berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah .
Kedua :  Ketentuan  Umum  Tabungan  berdasarkan Mudharabah :
1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik  dana,  dan  bank  bertindak  sebagai  mudharib  atau pengelola dana.
2) Dalam  kapasitasnya  sebagai  mudharib,  bank  dapat  melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip
30 Fatwa Tentang Tabungan No. 02/DSN-MUI/IV/2000
syari’ah  dan  mengembangkannya,  termasuk  di  dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4) Pembagian  keuntungan  harus  dinyatakan  dalam  bentuk  nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5) Bank  sebagai  mudharib  menutup  biaya  operasional  tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6) Bank  tidak  diperkenankan  mengurangi  nisbah  keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
Ketiga :  Ketentuan  Umum  Tabungan  berdasarkan Wadi’ah
yaitu
1) Bersifat simpanan.
2) Simpanan  bisa  diambil  kapan  saja  ( on  call )  atau  berdasar-kan kesepakatan.
3) Tidak  ada  imbalan  yang  disyaratkan,  kecuali  dalam  bentuk pemberian ( ‘athaya ) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
Fatwa dewan syariah nasional menjelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan  secara  syariah  yakni  tabungan  yang  tidak  menggunakan sistem  bunga  yaitu wadi’ah dan mudharabah .  tabungan wadi’ah yakni sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si  penitip  menghendakinya.  Sedangkan mudhrabah yaitu  bentuk  kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal ( shahibul mal ) mempercayakan  sejumlah  modal  kepada  pengelola  ( mudharib )  dengan suatu perjanjian di awal.
Bank  diperbolehkan  memanfaatkan  dana  dari  nasabah  untuk menjalankan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, dan
bank diperbolehkan  melakukan mudharabah dengan pihak lain dengan syarat  akad mudharabah menggunakan  akad mudharabah  muthlaqah . Beda  halnya  dengan mudharabah  muqayyadah yakni  bank  tidak diperkenankan menggunakan dana nasabah untuk berbagai usaha atas kehendak  bank,  karena   pemilik  dana  berhak  menentukan  syarat  dan pembatasan  kepada  pengelola  dalam  penggunaan  dana  tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha. Dalam akad mudharabah ini jumlah dana yang akan disetor pada bank tidak dalam bentuk piutang yakni tunai. Pembagian keuntungan antara nasabah dengan bank harus dituangkan  dalam  bentuk  nisbah/presentase  dalam  akad  pembukaan rekening.
Dalam  prakteknya  tabungan  di  Bank  Syariah  lebih  banyak menggunakan  akad wadiah  Yad  adh-dhamanah dan Mudharabah Muthlaqoh ,  karena  dengan  menggunakan  kedua  akad  tersebut  Bank bisa  lebih  leluasa  untuk  mengelola  dan  menyalurkan  dana  yang didapatkan ke sektor-sektor usaha yang halal.

## C. Penutup
Investasi  di  bank  syariah  melalui  produk  tabungan  bisa  menjadi alternatif bagi para investor yang tidak ingin menanggung resiko yang begitu besar. Adapun keuntungannya  berinvestasi dengan tabungan di bank syariah adalah  dana  yang  di  investasikan  investor  bisa  diambil  kapan  saja.  Dan  dana yang  di  investasikan  oleh  investor  juga  akan  di  kelola  ke  sektor  usaha  yang jauh  dari  unsur  gharar.  Investasi  melalui  tabungan  juga  tidak  perlu  khawatir akan dana yang diinvestasikan raib atau hilang karna simpanan atau tabungan di jamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).
Regulasi  tabungan  di  bank  syariah  diatur  oleh  Undang-undang  No.  21 Tahun  2008,  dan  Fatwa  DSN  No:02/DSN-MUI/IV/2000.  Hukum  dari berinvestasi di Bank Syariah adalah boleh, karena dengan berinvestasi di bank
syariah  secara  perlahan  kita  dapat  membantu  pemerataan  ekonomi  dan kesejahteraan ekonomi (mendatangkan mashlahah).

## Daftar Pustaka
Ahmad.,  Kamaruddin,    2004, Dasar-Dasar  Manajemen  Investasi  Dan Portofolio ,Jakarta : Rineka Cipta
Antonio ., Muhammad  Syafi’I, 2001, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani.
Arifin.,  Zainul,2009, Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syariah ,Tanggerang:  Azkia Pubhliser,2009
Ascarya, 2008, Akad & Produk Bank Syariah , Jakarta: PT RajaGafindo Persada Gozali  ,  Djoni  S.,  Rachmadi  Usman,  2012, Hukum  Perbankan, Jakarta:  Sinar Grafika.
Hidayatullah.,Syarif,2012, Qawa’id  Fiqhiyyah  dan  Penerapan  dalam  Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer , Jakarta: Gramata Publishing Huda.,  Nurul  dan  Mustafa  Edwin  Nasution,  2008, Investasi  pada  Pasar  Modal Syariah, Jakarta: Kencana.
Karim., Adiwarman A, 2013, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , Jakarta: PT RajaGafindo Persada.
Manan.,  Abdul,  2012, Hukum  Ekonomi  Syariah:Dalam  Prespektif  Kewenangan Peradilan Agama , Jakarta: Kencana Muhammad,  2005, Manajemen Bank Syariah ,Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Nafik., Muhammad HR, 2009, Bursa Efek dan Investasi Syariah, Jakarta:Serambi. Panduan Akad Produk Bank Muamalat Indonesia Wirdyaning,  et  al.,2005, Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia,  cet  ke-1, Jakarta: Kencana.
Wiroso,  2005 Penghimpun  Dana  dan  Distribusi  Hasil  Usaha  Bank  Syariah,
Jakarta:Grasindo.
Soemitra, Andri, 2009, Bank&Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana. Sudarsono, Heri, 2003, Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi , Yogyakarta: Ekonisia. Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000. KHES Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir dan SE BI Nomor 22/133/UPG