INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 4796-4805 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Dampak Implementasi Kebijakan Who “ Strategic Preparedness And Response Plan (SPRP)” Terhadap Perekonomian Di Indonesia Tahun 2021
Dimas Ramdhoni 1 ✉ , Bagus Subekti Nuswantoro 2 , Yeyen Subandi 3
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta Email: dimas.ramdhoni13@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri sangat berakibat signifikan pada Indonesia, terutama pada bidang kesehatan masyarakat dan bahkan pada perekonomian global.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  dampak  implementasi  kebijakan  WHO  "Strategic  Preparedness  and  Response  Plan (SPRP)" terhadap perekonomian di Indonesia pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan penulis  adalah  metode  pendekatan  kualitatif  deskriptif  analitik  dengan librabry  research..  Dari penelitian  implementasi  SPRP  mendapatkan  hasil  bahwa  program  SPRP  ini  memberikan  dampak positif dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit dan peningkatan sistem kesehatan, namun juga berdampak negatif pada sektor ekonomi seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan ketidakpastian di pasar keuangan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya upaya keberlanjutan  dalam  penanganan  pandemi  serta  strategi  pemulihan  ekonomi  yang  komprehensif untuk meminimalkan dampak negatif.
Kata Kunci : COVID-19, SPRP, Perekonomian Indonesia, Dampak Ekonomi, Pemulihan Ekonomi

## Abstract
It cannot be denied that  the COVID-19 pandemic  has had a very significant impact on Indonesia, especially in the field of public health and even on the global economy. This research aims to analyze the impact of implementing the WHO "Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP)" policy on the economy in Indonesia in 2021. The research method used by the author is a qualitative descriptive analytical approach with library research. From the SPRP implementation research, the results showed that the SPRP program had a positive impact in preventing the spread of disease and improving the health system, but also had a negative impact on the economic sector such as a decline economic growth, unemployment, and uncertainty in financial markets. Recommendations that can be given are the  need  for  sustainable  efforts  in  handling  the  pandemic  as  well  as  a  comprehensive  economic recovery strategy to minimize negative impacts.
Keyword: COVID-19, SPRP, Indonesian Economy, Economic Impact, Economic Recovery

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  faktor  penting  dalam  ekonomi  dan  pembangunan  suatu negara, serta kedua aspek ini memainkan peran kunci dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di Indonesia ini. Penyakit global yang baru berlalu seperti pandemic Covid-19, masalah lingkungan dan tantangan kesehatan lainnya juga memerlukan perhatian khusus dan memerlukan kerja sama internasional dalam pengimplementasiannya (Laksono et al., 2018).
Pada 11 Maret 2020, badan kesehatan dunia mengumumkan wabah COVID-19 sebagai krisis  kesehatan  global.  Hal  ini  mengindikasikan  penyebaran  luas  infeksi  coronavirus  di berbagai negara. Penyakit ini umumnya memiliki manifestasi klinis ringan hingga sedang, dengan gejala umum seperti batuk dan demam. Mayoritas individu yang terinfeksi pulih dalam  hitungan  minggu,  meski  beberapa  kelompok  berisiko  tinggi  dapat  mengalami komplikasi serius (Covid-19, 2021).
Dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia terlihat jelas pada tahun 2021, dengan  penurunan  pertumbuhan  sebesar  2,07%.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh munculnya  varian  Delta  pada  pertengahan  tahun  tersebut.  Berbagai  sektor  seperti pariwisata, transportasi, perdagangan, dan jasa mengalami kemunduran signifikan. Tingkat kemiskinan pun meningkat dari 9,78% pada September 2020 menjadi 10,14% pada Maret 2021  (Indonesia,  2024).  Awal  tahun  2021  menjadi  periode  yang  penuh  tantangan  bagi pemulihan  ekonomi  nasional.  Aspek  kesehatan  masih  menjadi  fokus  utama,  terutama dengan  kemunculan  varian  Omicron.  Namun,  dibandingkan  dengan  penanganan  varian Delta sebelumnya, Indonesia menunjukkan kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi gelombang Omicron ini (Haspramudilla, 2022).
Setelah WHO mengumumkan bahwa Covid-19 merupakan pandemic global, WHO, mengeluarkan satu pedoman program yang bernama Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP). SPRP ini berisi tentang rencana strategis untuk mendeteksi, mempersiapkan dan merespon wabah Covid-19 baik di tingkat global atau nasional. Program ini kemudian dilengkapi dengan Operational Planning Guidelines to Support Country Preparedness and Response  yang  dirilis  WHO  pada  12  Februari  2020.  Panduan  rencana  operasional  berisi tentang  panduan  praktis  yang  dapat  digunakan  oleh  negara  anggota  WHO,  termasuk Indonesia  untuk  mengembangkan  rencana  penanganan  Covid-19  di  tingkat  nasional. (Organization, 2021)
Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP) adalah program untuk menanggapi pandemi  COVID-19  secara  global.  SPRP  merupakan  kerangka  kerja  yang  mengarahkan upaya  WHO  dan  mitra  untuk  mendukung  negara-negara  dalam  menanggapi  pandemi. Tujuan utama SPRP adalah untuk menekan penularan COVID-19, mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi, serta melindungi yang rentan.
Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah dijelaskan, maka teori yang digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  ialah  teori  rezim  internasional.  Teori  rezim  internasional digunakan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yaitu  bagaimana  Dampak  Implementasi Kebijakan WHO Strategic Preparedness Response Plan (SPRP) Terhadap Perekonomian di Indonesia Tahun 2021. Dengan menggunakan teori rezim internasional dalam penelitian ini menjadi tolak ukur dalam menganalisis Indonesia terhadap implementasi kebijakan WHO sebagai rezim kesehatan internasional.
Krasner menjelaskan rezim internasional sebagai salah satu tempat untuk mewujudkan kepentingan  bersama  para  aktor  yang  terlibat  dari  berbagai  negara  dan  guna  untuk menghadapi  masalah  bersama  dengan  hasil  yang  diharapkan  dari  terbentuknya  rezim tersebut  (Krasner,  1983).  Dengan  kata  lain,  rezim  internasional  merupakan  abstraksi kekuasaan yang kemudian menghasilkan suatu norma atau peraturan yang disahkan oleh para pembuat yang terlibat guna mencapai suatu kepentingan bersama dari sekelompok negara.
Teori  rezim  internasional  dalam  hubungan  internasional  merujuk  pada  pandangan bahwa  kerja  sama  antarnegara  dapat  terjadi  melalui  pembentukan  aturan,  norma,  dan prosedur bersama yang disebut rezim. Dalam konteks penanganan pandemi seperti Covid- 19, rezim internasional yang relevan adalah rezim kesehatan global seperti World Health Organization  (WHO)  yang  berperan  dalam  koordinasi  upaya  penanganan  pandemi  dan pengembangan standar internasional terkait kesehatan.
WHO  mengeluarkan Strategic  Preparedness  and  Response  Plan  (SPRP)  COVID-19 untuk tahun 2021 dan dokumen yang menyertainya sebagai paket acuan yang bertujuan untuk memandu tindakan terkoordinir yang harus di ambil pada tingkat nasional, regional, dan  global  untuk  mengatasi  tantangan  yang  sedang  berlangsung  dalam  menanggapi COVID-19, mengatasi ketidaksetaraan, dan merencanakan jalan keluar dari pandemic.
Melalui SPRP, WHO menetapkan norma perilaku yang diharapkan dari negara anggota dalam aspek surveillance epidemiologi, deteksi kasus, manajemen klinis, vaksinasi, hingga komunikasi publik terkait pandemi. WHO juga menyediakan kerangka prosedur baku seperti protokol  karantina,  definisi  kasus  suspek  dan  konfirmasi  COVID-19,  serta  mekanisme pelaporan kasus antar negara.Selain itu, SPRP memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif dan koordinasi respons global, misalnya melalui penyediaan platform khusus untuk berbagi informasi real-time antar negara dan WHO, rekomendasi kebijakan perjalanan internasional, hingga  alokasi  dan  distribusi  vaksin  secara  adil.  WHO  berperan  mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan logistik dan kemanusiaan negara anggota melalui SPRP.
Strategi  ini  penting  untuk  memutus  rantai  penularan  COVID-19  sehingga  mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat pulih kembali. WHO mendukung program vaksinasi nasional melalui bantuan cold chain, tenaga kesehatan, dan sosialisasi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Hingga akhir 2021, sekitar 128 juta orang di Indonesia sudah divaksinasi dosis lengkap.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  dengan  fokus  pada  analisis  deskriptif. Tujuannya  adalah  mengkaji  suatu  fenomena  secara  rinci  melalui  eksplorasi  komponen- komponen objek penelitian, pemetaan topik, verifikasi sumber informasi yang kredibel, serta evaluasi yang didasarkan pada kerangka konseptual yang relevan. Metodologi ini selaras dengan  pandangan  Creswell,  yang  menekankan  bahwa  dalam  pendekatan  deskriptif- analitis, aspek-aspek realitas dalam konteks sosial akan ditelaah dan didalami, menghasilkan kesimpulan  komprehensif  terhadap  fenomena  yang  dikaji  (Creswell  &  Creswell,  2018). Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode riset kepustakaan, dengan seleksi sumber yang  dibagi  menjadi  primer  dan  sekunder.  Sumber  utama  mencakup  publikasi  statistik tahunan  dari  instansi  pemerintah,  dokumen  strategis  penanganan  Covid-19  (SPRP  2021), serta laporan resmi Kementerian Luar Negeri.
Sementara itu, sumber pendukung diperoleh dari literatur ilmiah terkini, meliputi buku akademik,  jurnal,  dan  artikel  ilmiah  yang  dipublikasikan  oleh  berbagai  organisasi kemasyarakatan, baik dalam skala nasional maupun global.Kerangka teoritis yang digunakan
adalah  konsep  rezim  internasional,  yang  menjadi  landasan  untuk  menganalisis  perilaku negara  sebagai  entitas  politik  mandiri  dalam  upaya  pengendalian  penyebaran  Covid-19. Perspektif ini diaplikasikan untuk mengevaluasi efektivitas pedoman Strategic Preparedness and Response Plan. (SPRP) dalam mengatasi krisis pandemi global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wabah  Covid-19  telah  mengakibatkan  penyusutan  ekonomi  yang  mengharuskan penyesuaian  dari  berbagai  pihak,  termasuk  pelaku  dan  pembuat  kebijakan  ekonomi. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi baru yang selaras dengan pola perilaku masyarakat yang telah berubah. Pemerintah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi risiko kesehatan akibat pandemi sambil tetap berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi positif. Langkah-langkah ini mencakup pemberian insentif kesehatan, penerapan protokol kesehatan, serta implementasi pembatasan sosial dalam skala besar.
Restriksi sosial berskala luas berdampak signifikan terhadap kegiatan dan pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk program kartu prakerja dan memperluas cakupan perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan. Inisiatif- inisiatif ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong perputaran konsumsi dan produksi, serta meningkatkan output nasional. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada beban biaya konsumsi masyarakat melalui kebijakan pelonggaran kredit  dan  pemberian  insentif  tarif  listrik  untuk  membantu  perekonomian  yang  terpukul keras.
Penerapan  pembatasan  sosial  berskala  besar  dan  penutupan  layanan  publik mengakibatkan  krisis  ganda  -  krisis  ekonomi  dan  kesehatan.  Banyak  pekerja  produktif terpaksa bekerja dari rumah untuk jangka waktu tertentu, diberhentikan sementara, atau bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja. (PHK) (Putranto et al., 2021).
Pandemi  Covid-19  telah  mengakibatkan  guncangan  ekonomi  di  berbagai  negara, termasuk Indonesia. Dalam menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah  untuk  memulihkan  dan  menjaga  stabilitas  perekonomian.  Kondisi  ini menciptakan  tantangan  sekaligus  peluang  bagi  para  pelaku  ekonomi  (Sumarni,  2020). Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan moneter yang bersinergi dengan bank sentral, serta memperkuat paradigma reformasi kebijakan sejak awal pandemi. Selain upaya stabilisasi nilai tukar dan harga, bank sentral juga diberi mandat tambahan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat arus modal asing dan aspek makroprudensial (Ismal, 2020).
Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  telah  merekomendasikan  negara-negara anggotanya,  termasuk  Indonesia,  untuk  menerapkan  pembatasan  pergerakan  nasional, bahkan selama program vaksinasi  berlangsung. Mengingat keterbatasan pasokan vaksin, pemerintah Indonesia menerapkan strategi vaksinasi Covid-19 secara bertahap. Di antara berbagai  vaksin  yang  tersedia,  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  Republik Indonesia  telah  mengeluarkan  izin  penggunaan  darurat  (EUA)  untuk  tiga  jenis  vaksin: Sinovac, Oxford-AstraZeneca, dan Sinopharm (Lara, 2022).
Tujuan utama vaksinasi adalah untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap Covid-19, yang diharapkan dapat melindungi bahkan mereka yang tidak dapat divaksinasi  karena  kondisi  tertentu.  Diperkirakan  sekitar  60-80%  populasi  perlu  memiliki kekebalan untuk mencapai efek  ini. Dalam upaya mengendalikan pandemi  global, WHO telah menerbitkan pedoman berjudul "COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP)" (Organization, 2021).
Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  berbagai  strategi  untuk  mengatasi peningkatan kasus Covid-19. Beberapa langkah yang diterapkan secara konsisten meliputi: 1)  kewajiban  penggunaan  masker  di  tempat  umum;  2)  pelacakan  kontak  kasus  positif menggunakan tes cepat; 3) persiapan isolasi mandiri dan edukasi bagi mereka yang hasil tesnya negatif namun menunjukkan gejala, atau positif berdasarkan tes cepat; 4) isolasi di rumah  sakit  jika  isolasi  mandiri  tidak  memungkinkan.  Strategi  dasar  dalam  menangani pandemi  adalah  penerapan  jaga  jarak  fisik.  Selain  itu,  pemerintah  juga  memberlakukan program  Jaring  Pengaman  Sosial  untuk  membantu  masyarakat  menghadapi  dampak ekonomi pandemi (Ikmal & Noor, 2022).
Menghadapi  konsekuensi  ekonomi  pasca  pandemi,  Indonesia  perlu  memperkuat kolaborasi internasional, solidaritas global, dan kerjasama, termasuk implementasi langkah- langkah nyata dalam penanganan wabah, guna memulihkan  perekonomian yang sangat krusial (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).
Strategi  diplomasi  ekonomi  negara  akan  berfokus  pada  mengatasi  hambatan pengembangan  sektor  kesehatan  menuju  kemandirian,  mendukung  inisiatif  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan mewujudkan ketahanan kesehatan yang diprioritaskan pada upaya  kebangkitan  ekonomi  pasca  pandemi.  Pendekatan  diplomatik  dilakukan  melalui berbagai tingkatan  -  bilateral, regional, dan multilateral  -  dengan mengidentifikasi mitra potensial  dari  kalangan  negara,  lembaga  internasional,  sektor  swasta,  serta  mengawal perjanjian internasional. Selain itu, penguatan investasi dan peningkatan daya saing industri kesehatan  juga  menjadi  fokus  untuk  mencapai  kemandirian  nasional  dan  ketahanan kesehatan,  termasuk  upaya  mendaftarkan  produk  farmasi  Indonesia  di  negara  mitra
(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).
Inisiatif Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diimplementasikan melalui empat mekanisme  dan  pengeluaran  negara:  1)  penyertaan  modal  negara;  2)  alokasi  dana;  3) investasi pemerintah; dan 4) skema penjaminan yang ditetapkan oleh pemerintah. Rencana ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2020 yang disahkan pada 9 Mei 2020 (Mackenzie & Smith, 2020).
Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 82/2020 pada 27 Juli 2020,  yang  mengatur  tentang  Komite  Penanganan  COVID-19  dan  Pemulihan  Ekonomi Nasional.  Struktur  komite  ini  terdiri  dari  Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19,  Komite Kebijakan, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
Secara umum, pelaksanaan program PEN didukung oleh berbagai upaya percepatan, termasuk  akselerasi  belanja  untuk  menangani  COVID-19,  mempercepat  program  PEN lainnya seperti  insentif usaha, Dana Insentif  Daerah (DID) Pemulihan,  DAK Fisik,  dan Pra Kerja.  Selain  itu,  optimalisasi  program-program  baru  yang  dapat  segera  direalisasikan, seperti Bantuan Produktif UMKM (BPUM) dan Subsidi Gaji/Upah, juga menjadi bagian dari strategi ini (Ikmal & Noor, 2022).
Melalui  PEN  pemerintah  menggalakkan  program  yang  mendorong  konsumsi masyarakat agar kesempatan kerja mulai terbuka kembali dan ekonomi terus berputar. Yang menjadi  permintaan  tertinggi  dalam  konsumsi  yaitu,  konsumsi  rumah  tangga  dengan menyumbang 57,6%. Peringkat kedua disumbang oleh investasi sebesar 31,6% (Moegiarso, 2021). Ekonomi di Indonesia mulai menampakkan indikator positif pada kuartal ke IV 2020. Dimana pada kuartal ke IV 2020 impor bahan baku meningkat dan beberapa usaha mulai berjalan. Maka menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendorong investasi mulai dari awal tahun 2021. Sebab produk tambang dan beberapa komoditas minyak kelapa sawit di pasar asing memiliki harga bersaing.
Respons pemerintah terhadap krisis COVID-19 telah memicu munculnya inovasi bisnis dan peluang wirausaha baru untuk mempertahankan aktivitas ekonomi. Transformasi model bisnis ini terlihat dari meningkatnya penggunaan platform e-commerce, utilitas digital, dan transaksi  ekonomi  daring.  Salah  satu  contoh  yang  menarik  perhatian  adalah  lonjakan popularitas  layanan  antar  makanan  berbasis  aplikasi  (Sonya  Sidjabat,  2021). Kemunculan berbagai  platform  digital  yang  mendukung  UMKM  juga  mencerminkan  adaptabilitas pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi dalam menghadapi pandemi. Para pelaku ekonomi berhasil menemukan keseimbangan dan pola kerja baru di tengah situasi yang menantang, menunjukkan  fleksibilitas  yang  tinggi  (Imam  Pamungkas  Walton  &  Nurmandi,  2021). Meskipun  belum  seoptimal  kondisi  pra-pandemi,  perkembangan  ini  membangkitkan
optimisme akan tercapainya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi baru di era pandemi.
Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menunjukkan  bahwa  perekonomian  Indonesia sepanjang  2021  berhasil  mencatatkan  pertumbuhan  positif  sebesar  3,69%,  meningkat signifikan dibandingkan kontraksi 2,07% pada tahun 2020. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp62,2 juta atau setara dengan 4.349,5 USD (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).
Analisis pertumbuhan ekonomi kuartal-ke-kuartal dari 2018 hingga 2020 menunjukkan pola kontraksi pada triwulan IV. Namun, tren ini berubah pada triwulan IV-2021, di mana ekonomi  Indonesia  berhasil  tumbuh  1,06%.  Fenomena  ini  terjadi  setelah  perlambatan aktivitas  ekonomi  pada  triwulan  III  akibat  lonjakan  kasus  COVID-19  dan  pembatasan mobilitas. Dari  sisi  produksi, sektor Administrasi  Pemerintahan, Pertahanan,  dan Jaminan Sosial  Wajib  mencatat  pertumbuhan  tertinggi  sebesar  22,20%.  Sementara  itu,  dari  sisi pengeluaran,  Komponen  Pengeluaran  Konsumsi  Pemerintah  (PK-P)  memimpin  dengan pertumbuhan 33,00% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).
Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 mengalami ekspansi sebesar 5,02% (year-on-year). Sektor Jasa Kesehatan dan  Kegiatan  Sosial  menjadi  pendorong  utama  pertumbuhan  dari  sisi  produksi  dengan kenaikan  12,16%.  Sedangkan  dari  sisi  pengeluaran,  Komponen  Ekspor  Barang  dan  Jasa menunjukkan kinerja paling impresif dengan pertumbuhan 29,83% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis dampak implementasi Kebijakan WHO "Strategic Preparedness and  Response  Plan  (SPRP)"  terhadap  perekonomian  di  Indonesia  tahun  2021,  dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam kerangka kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai sektor ekonomi di negara ini. Implementasi SPRP tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Dampak positif dapat dilihat dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit, peningkatan sistem kesehatan, dan efisiensi dalam menangani krisis kesehatan global. Namun, seiring dengan hal tersebut, terdapat pula dampak negatif terutama terkait dengan sektor ekonomi, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan ketidakpastian di pasar keuangan.
DAFTAR PUSTAKA
Covid-19, S. T. P. (2021). Apa yang Dimaksud Pandemi. 2021.
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018).  Mixed  Methods  Procedures.  In Research  Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches.
GHSA. (2024, Januari 17). Sekilas GHSA. From https://ghsaindo-nesia.wordpress.com/about/
Haspramudilla, D. (2022). Dinamika Enomomi Global dan Pengaruhnya Bagi Indonesia. 9. Ikmal, N. M., & Noor, M. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-
19. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 19(2), 155 – 167. https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.910
Imam  Pamungkas  Walton,  &  Nurmandi,  A.  (2021).  Strategi  Bertahan  Umkm  Di  Tengah Pandemi Covid-19. GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta), 2(2), 154 – 168. https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.117
Indonesia, K. K. (2024, Januari 19). Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat  Pandemi  Covid-19.  From  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan- Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html
Informasi, K. K. (2024, Januari 18). BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,69 Persen Pada 2021. From Kementerian Keuangan Indonesia:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/39835/bps-catat-ekonomi-indonesia- tumbuh-369-persen-pada-2021/0/berita
Ismal.  (2020).  Kuliah  Umum:  Strategi  Kebijakan  Moneter.  Dalam  Percepatan  Pemulihan Perekonomian Indonesia.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Bersiap Hadapi Tantangan 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1 – 132. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 1 – 198
Kesehatan, K. (2024, Januari 17). AS Apresiasi Peran Indonesia dalam Global Health Security Agenda.  From  http://www.dep  kes.go.id/article/view/17052200001/as-apresiasi- peran-indone sia-dalam-global-health-security-agenda-.html
Krasner, S. D. (1983). Structural Causes and Regime Consequence. 19.
Laksono, H., Maryadi, P., Dewi, E. D., Aryadi, T., Santikajaya, A., Fitri, W., & Putro, robertus A. (2018).  Kesehatan  untuk  Semua :  Strategi  Diplomasi  Kesehatan  Global  Indonesia.  In Jakarta.
Lara. (2022). No Title
יכה
השק תוארל תא המ תמאבש דגנל
םיניעה . ץראה , 8.5.2017 , 2003 – 2005.
www.aging-us.com
Mackenzie, J. S., & Smith, D. W. (2020). COVID-19 — A Novel Zoonotic Disease: A Review of the  Disease,  the  Virus,  and  Public  Health  Measures. Asia-Pacific  Journal  of  Public Health, 32(4), 145 – 153. https://doi.org/10.1177/1010539520931326
Moegiarso. (2021). Daya Ungkit Ekonomi Bangkit. Multilateral,  P.  P.  (20018). Kesehatan  untuk  Semua:  Strategi  Diplomasi  Kesehatan  Global Indonesia. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Organization,  W.  H.  (2021). COVID-19  Strategic  Preparedness  and  Response  Plan  (SPRP 2021). https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.02
Putranto, J. H., Subagyo, T., Lestari, S., Ekonomi, T., & Kebijakan, A. (2021). Pandemi COVID- 19 : Analisis Tantangan Kebijakan Ekonomi di Indonesia “ Covid – 19 Pandemic : Analysis of Economic Policy Challenges in Indonesia . ” 23(01), 69 – 76.
Sonya Sidjabat. (2021). Strategi Pelaku Usaha dalam Menghadapi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Seminar Stiami, 8, 5.
Sumarni. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis.
Wibowo,  K.,  Sarjana,  S.  H.,  &  Jayakarta,  S.  (2022).  Post-Pandemi  Covid-19  Economic Recovery, Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 03(02).