## Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari

## Protection of the land ownership rights of the Pakel village community: tracing the legal standing of the 1929 deed in a land dispute with PT. Bumi Sari

## Irischa Aulia Pancarani, Ridha Wahyuni
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia email: 2010611097@mahasiswa.upnvj.ac.id
Submitted: June 3, 2023  Accepted: June 13, 2023  Publish: June 14, 2023
Abstract: This  study aims to  identify the legal  position of the 1929  deed in the application for land rights and the legal protection of land rights for the Pakel village community against land ownership by PT. Sari Earth. The research method is library law research with a normative juridical approach and support from qualitative analysis. According to the research's findings, 800 families in the Pakel village community  were  the  owners  of  the  1929  deed,  which  recognized  the  land  clearing  rights (Ontginningsrecht) as the foundation for applying for land conversion and registration. The granting of  communal property rights  was  based on  nearly  a  century  of  uninterrupted co-cultivation. This document  can  serve  as  proof  of  title  and  an  initial  guide  for  submitting  applications  for  land registration to residents, especially for the portion of land claimed since 1985  by PT. Bumi Sari as part of the company's Cultivation Rights (HGU) concession. The Pakel community can protect their rights by  filing  civil  lawsuits and state administration lawsuits. In  addition, non -litigation efforts such as mediation, forming a special team, and providing appropriate compensation or relocation can also be carried out..
Keywords: Deed 1929, terms of conversion, Pakel village

## Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum Akta 1929 dalam permohonan hak atas tanah dan perlindungan hukum hak tanah masyarakat desa Pakel terhadap penguasaan tanah oleh PT. Bumi Sari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan  yuridis  normatif,  didukung  oleh  analisis  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian, ditemukan  bahwa  Akta  1929  dimiliki  oleh  800  KK  masyarakat  desa  Pakel,  yang  mengakui  hak pembukaan tanah  (Ontginningsrecht) sebagai dasar  untuk mengajukan konversi dan  pendaftaran tanah. Pemberian hak kepemilikan komunal didasarkan pada penggarapan bersama selama hampir satu abad tanpa gangguan. Dokumen ini dapat berfungsi sebagai bukti hak dan panduan awal untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada warga, terutama bagi bagian tanah yang sejak tahun 1985  diklaim oleh PT. Bumi Sari sebagai bagian dari konsesi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut. Masyarakat Pakel dapat melindungi hak-hak mereka dengan mengajukan gugatan perdata dan  gugatan  TUN.  Selain  itu,  upaya  non-litigasi  seperti  mediasi,  pembentukan tim  khusus,  dan pemberian ganti rugi atau relokasi yang layak juga dapat dilakukan.
Kata Kunci: Akta 1929, ketentuan konversi, desa Pakel

## Pendahuluan
Berbagai  konflik  agraria  terjadi  di  Indonesia,  seperti  penggusuran  yang  terjadi  di kawasan  perkotaan  maupun  pedesaan  dan  hutan  yang  muncul  sebagai  dampak  adanya kebijakan  pemerintah  yang  tidak  partisipatif  di  dalam  penataan  kawasan  perkotaan  dan normalisasi lahan  (Wahyuni,  2022).  Seperti salah satu kasus  sengketa  tanah  antara 800 KK masyarakat desa Pakel, kecamatan Licin, kabupaten Banyuwangi dengan PT. Bumi Sari. Kasus ini bermula pada  tahun  1985, secara tiba-tiba, sepihak  dan  tanpa  melibatkan masyarakat, tanah yang terletak di desa Pakel diberikan konsesi HGU berdasarkan Sertifikat HGU (SHGU) berdasarkan  SK  Nomor:  terbit  bernomor  SK.35/HGU/DA/85  tanggal  18  September  1985 seluas total 11.898.81  Ha. Di dalam SHGU tersebut  hanya menyebutkan  desa Songgon  dan Kluncing.  Di  tahun  2014,  HGU  diperpanjang  melalui  SK  pada  15  Oktober  2004,  Nomor: 05/Kons/KWBPN/HGU/JATIM/2004.  Berdasarkan  kedua  SK  tersebut  konsesi  perusahaan hanya meliputi dua  desa, yaitu Desa Songgon (9.995.500 m2) dan  Desa Kluncing (1.902.600 m2),  dan  tidak  termasuk  desa  Pakel.  Pada  2019,  pihak  PT.  Bumi Sari  kembali mengklaim bahwa  desa  Pakel  termasuk  ke  dalam HGUnya  berdasarkan  SHGU  yang  dipecah  menjadi nomor 00295, 00296, dan 00297 yang terletak di Desa Songgon, Bayu, dan Kluncing. Sebelum HGU  tersebut  terbit,  BPN  Banyuwangi  pernah  menyurati  masyarakat  Pakel  dengan  surat klarifikasi bernomor 280/600/1.35/II/2018  yang menjelaskan bahwa HGU PT. Bumi Sari tidak terletak di Desa Pakel. Namun, PT. Bumi Sari tetap bersikukuh  bahwa  Desa Pakel masuk ke dalam luasan SHGU yang mereka miliki.
Dalam seluruh total luasan konsesi  HGU PT. Bumi Sari terdapat lahan seluas 271,6 Ha yang terletak di Desa Pakel yang masih dikuasai, diusahakan, dan sudah berlangsung selama 1  abad  sebagai  sumber  perekonomian.  Padahal  800  KK  dengan  mayoritas  bermata pencaharian sebagai petani, yang tentu kehidupannya hanya bergantung kepada lahan seluas sekitar 321,6 Ha dari total yang seharusnya yaitu 593,2 Ha. Warga mengklaim bahwa tersebut telah  diperoleh  dari  para  orang  tua  (leluhur)  melalui  surat-surat  tanah  yang  berisikan pernyataan dari pejabat yang berkuasa pada masa itu, bahkan sejak jaman penjajahan. Surat tanah  tersebut  adalah  surat  izin  pembukaan  tanah  yang  diberikan  dan  ditandatangani Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda  pada  11  Januari  1929.  Dasar  hukum  pemberian  Acta  1929  tersebut  Keputusan Agraria (Agraria besluit) dengan nomor S.1870.118 yang hanya diperuntukkan untuk Jawa dan Madura.  Surat izin membuka tanah tersebut  dianggap tidak berdasar hukum oleh PT. Bumi Sari  terlebih  setelah  diberlakukan  UUPA,  namun  nyatanya  masyarakat  Desa  Pakel  terus mengusahakan  permohonan  konversi  secara  terus  menerus  yang  dimulai  sejak  Indonesia merdeka  hingga  UUPA  lahir,  tetapi  pemerintah  tidak  pernah  menanggapi  permohonan konversi tersebut.
Konflik antara masyarakat Desa Pakel dengan PT. Bumi Sari kembali memanas di tahun 2021  ketika  PT.  Bumi  Sari  melayangkan  gugatan  terhadap  Kepala  Desa  Pakel  ke  PTUN Surabaya  yang  sudah  diputuskan  dalam  nomor  perkara  156/G/2021/PTUN.SBY  terkait tindakan  Kepala  Desa yang  diduga  memerintahkan masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan
pertanian dan bercocok  tanam di atas konsesi  HGU PT. Bumi Sari tanpa  dasar hukum  yang jelas  yang  menyebabkan  terganggunya  kegiatan  operasional  perusahaan.  PT.  Bumi  Sari hingga kini masih mengklaim tanah tersebut berdasarkan SHGU No. 00296 seluas 101,50 ha dan SHGU No. 00297 seluas 343,9 ha yang terbit di tahun 2019 merupakan perpanjangan izin dari pemberian HGU di tahun 1985.
Konflik agraria antara masyarakat Desa Pakel dengan PT. Bumi Sari merupakan akibat terbitnya kebijakan pemerintah di sektor  pengelolaan Sumber  Daya Alam yang kurang baik salah  satunya  konsesi-konsesi  lahan  yang diberikan  kepada  pihak  swasta  (investasi  dalam negeri/asing) (Ritonga et al., 2022) tanpa memperhatikan status, asal usul tanah, dan kondisi masyarakat yang terdampak. Pemerintah seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat, terlebih masyarakat Desa Pakel termasuk ke dalam kelompok marjinal yang harus dilindungi. Peran pemerintah sebagai pendukung  reforma agraria harus mampu  mengeluarkan  kebijakan  yang  tidak  menimbulkan  konflik/tumpang  tindih kepemilikan.
Tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  atas  pemberian  konsesi  HGU  yang  tidak partisipatif  menyebabkan  terjadinya  konflik  lahan  berkepanjangan  yang  berujung  pada terusirnya masyarakat dari tanahnya. Terbatasnya ruang akses masyarakat untuk menggarap lahan  serta  menurunnya  jumlah  produksi  (Dzanku  &  Tsikata,  2022),  hal  ini  berdampak terhadap  penurunan  pendapatan  masyarakat dari aspek ketahanan  ekonomi,  sampai pada masalah hukum  seperti: kriminalisasi terhadap warga yang cenderung ingin tetap bertahan dan memperjuangkan tanahnya (Bagaskara, 2023). Hingga kini terdapat tiga petani Pakel yang ditangkap paksa oleh Polda Jatim (Santoso  & Hutasuhut,  2023). Pemberian Konsesi  HGU PT. Bumi  Sari  di  atas  lahan  masyarakat  merupakan  salah  satu  bukti  bahwa  masih  belum terwujudnya reforma agraria dan tidak transparannya pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan  terutama  tidak  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengukuran,  sebelum menerbitkan  SHGU  Perusahaan  sehingga  menimbulkan  konflik  agraria  berkepanjangan (Resosudarmo et al., 2019).
Berdasarkan dampak yang dialami masyarakat dan  beragam masalah terurai di atas, maka  Penulis  menilai  penting  mengangkat  masalah  mengenai  perlindungan  hak-hak masyarakat atas  tanahnya  yang telah  diambil  alih  sepihak  oleh  Perusahaan  tanpa  adanya pelibatan  masyarakat  ketika  proses  pengadaannya  oleh  negara. Dan  untuk  memfokuskan analisis terhadap masalah ini maka disusunlah  rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan  hukum  ( legal  standing )  akta  1929  dalam  permohonan  hak  atas  tanah;  dan Bagaimana perlindungan  hukum  hak  tanah  masyarakat  Desa  Pakel  terhadap  penguasaan tanah PT. Bumi Sari.
Penelitian yang terkait dengan masalah ini juga pernah diangkat oleh peneliti -peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian yang menyatakan bahwa tanah komunal bersumber dari hukum adat namun tidak bisa dipersamakan dengan tanah ulayat karena memiliki perbedaan karakteristik, tetapi  tetap harus dikonversi  sesuai ketentuan  yang ada (Puri & Sulastriyono, 2016). Selanjutnya, penelitian oleh Widarbo mengenai tanah jenis gogolan merupakan tanah
Pancarani & Wahyuni, Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel … 113
komunal yang kepemilikannya ialah secara bersama dan turun temurun dari penduduk desa, yang dikelola oleh pihak desa (Widarbo, 2022). Lalu, mengenai tumpang tindih konsesi HGU dengan tanah masyarakat harus disesuaikan dengan fakta lapangan dan diselesaikan dengan duduk  bersama (Ramadhani & Salim, 2017).  Berdasarkan uraian beberapa  penelitian yang telah dipublikasikan di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat memiliki unsur kebaruan, hal ini karena Peneliti lebih khusus  mengangkat permasalahan kepemilikan tanah komunal  masyarakat di  kawasan tertentu  yang diklaim masuk  ke dalam SHGU  Perusahaan berdasarkan tinjauan kasus  konflik lahan antara 800  KK masyarakat Desa Pakel dengan PT. Bumi Sari.

## Metode Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menguraikan  permasalahan  pada  penelitian  yaitu pendekatan  yuridis  normatif,  dalam bentuk  deskriptif-analitis,  dengan  menganalisis suatu permasalahan yang  spesifik/khas,  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  ( statue approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  kasus  ( case approach )  (Muhaimin, 2020).  Pengumpulan  data yang digunakan  melalui wawancara tidak terstruktur  sebagai data primer dan  melakukan studi  kepustakaan  ( library research )  untuk mengakumulasi data-data yang berkaitan dengan penelitian (Suteki & Taufani, 2018). Bahan hukum  primer  seperti  norma  dan  asas  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran  Tanah  Jo  PP  No.  18/2021  Tentang  Hak  Pengelolaan, Hak  atas  Tanah,  Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.  Tidak hanya menjadikan bahan hukum primer sebagai acuan pengerjaan penelitian ini, bahan hukum sekunder  juga diikutsertakan  menjadi acuan pelengkap seperti karya ilmiah, penelitian, dan jurnal yang telah dibuat oleh peneliti lannya, sumber berita, dokumen lama, serta Perundang-undangan yang tidak berlaku.

## Hasil dan pembahasan

## Kedudukan Hukum Akta 1929 dalam Permohonan Hak atas Tanah
Akta  1929  atau Acta  Van  Verwizing 1929  yang  dimiliki  masyarakat  Desa  Pakel merupakan  surat  izin  pembukaan  tanah  yang  diberikan  dan  ditandatangani  oleh  Achmad Noto Hadi Soeryo sebagai Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi atas nama Sri Baginda Ratu Belanda tertanggal 11 Januari 1929  (Karomah, 2020). Akta tersebut diberikan kepada warga sebagai  bentuk  pemberian  izin  dari  pejabat  yang  berwenang  kepada  masyarakat  untuk membuka tanah dan mengusahakan tanah seluas 4000 bahu  (3200 Hektar). Tanah tersebut digunakan  oleh  masyarakat  untuk  melakukan  aktivitas  pertanian  dan  perkebunan  di  atas tanah tersebut. Dasar hukum  lahirnya akta 1929 didasarkan pada Pasal 7 Keputusan  Agraria (Staatsblad.  1870  No.118)  melalui  ketentuan  pasal  ini  menunjukkan  bahwa  “Gubernur Jenderal  akan  menetapkan  peraturan  bagi  Bangsa  Indonesia  dalam  membuka  tanah” kemudian di dalam Peraturan pelaksananya S.  1974 No. 79: Ontginningsordonnantie untuk Jawa  dan  Madura  (Wiryani,  2018).  Peraturan  tersebut  menyatakan,  bahwa  kegiatan
mengusahakan dan membuka tanah memerlukan izin dari pejabat berwenang, pejabat yang telah ditunjuk oleh Gubernur. Izin membuka tanah ini bersifat terus-menerus, yang kemudian dapat diturunkan kepada ahli waris yang mendapat izin. Izin membuka tanah merupakan “hak milik komunal” yang saat itu hanya diperuntukkan di wilayah Jawa dan Madura.
Untuk menentukan keabsahan akta 1929, dibutuhkan pembuktian. Dalam pemeriksaan acara perdata, tepatnya Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1868 dan 1869 KUHPerdata maka Akta 1929 bisa dikategorikan sebagai alat bukti tertulis berjenis akta otentik  sebab dokumen  tersebut telah memenuhi unsur unsur menurut hukum baik itu syarat materiil, dan syarat formil dari sebuah akta  autentik  (Harahap,  2017).    Adapun  syarat  formil  yang  dipenuhi  oleh  akta  1929 diantaranya dibuat dan ditandatangani oleh Bupati/Asisten  Residen di Banyuwangi Achmad Noto  Hadi Soeryo  atas nama Sri Baginda Ratu Belanda selaku pejabat yang berwenang saat itu, dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu; masyarakat dari 800 KK warga masyarakat Desa  Pakel  dan  Bupati  Banyuwangi,  juga  dicantumkan  mengenai  tempat  dan  tanggal dibuatnya  akta, yaitu di  desa Pakel. Syarat materiil yang dipenuhi  adalah berisi keterangan hubungan  hukum,  tidak  bertentangan  dengan  norma-norma  yang  ada  menurut  hukum, sengaja  diperuntukkan  untuk  pembuktian.  Lalu,  diperkuat  dengan  ditemukannya ditemukannya  lambang crown “cap  singa”  dalam  Akta  1929  yang  dapat  memperkuat pertimbangan  hakim.  Kedudukan  “cap  singa  ternyata  masih  eksis”  u ntuk  dijadikan pembuktian perdata di Indonesia, terbukti dalam Putusan bernomor 460/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel  yang  menjadikan Girik/Kikitir “bercap singa” sebagai alat  bukti tertulis  atas  tanah  hak  lama  yang  masih  diakui  oleh  hakim  dan  dijadkan  salah  satu pertimbangan hakim (Abraham et al., 2017).
Setelah  Indonesia  merdeka,  pengaturan  tentang  hukum  tanah  nasional  kemudian diunifikasi,  dengan  lahirnya  UUPA.  Meskipun  UUPA  merupakan  hasil  unifikasi  kebijakan hukum agraria nasional namun di dalam salah satu pengaturannya masih terdapat pengakuan terhadap  hak  atas  eks  tanah  barat yang  didasarkan pada  hukum  tanah  jaman penjajahan Hindia Belanda, hal ini ditandai dengan adanya kebijakan mengenai ketentuan konversi hak atas eks tanah barat dan eks  tanah Indonesia  seperti eigendom, erpacht, gogolan, dan  hak lainnya.  Tujuan  pengaturan  mengenai konversi  ini  adalah untuk  memberi  kepastian  serta perlindungan  hukum  bagi pemilik tanah  dan  menyesuaikan  dengan  peraturan  pertanahan yang bersifat nasional,  selain itu juga dapat  menjadi bukti  kepemilikan hak  atas tanah  jika terjadinya  klaim  dari pihak  lain.  Didasarkan  pada  hukum  sebelum  lahirnya  UUPA,  bahwa Segala jenis hak atas tanah yang lahir memiliki hak untuk dapat dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diakui tercantum dalam UUPA (Sanjaya et al., 2021).
Pengaturan mengenai konversi hak atas tanah eks tanah barat dan eks tanah Indonesia terdapat dalam ketentuan-ketentuan  khusus  tentang  konversi  UUPA.  Contohnya  hak milik, andarbeni, grant sultan, druwe desa yang dalam Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA diperbarui menjadi  hak  milik. Bruikleen , ganggam  bauntuak,  anggaduh,  bengkok,  lungguh,
dan  pituwas  dalam  Pasal VI  Ketentuan-ketentuan  Konversi  UUPA  diperbarui  menjadi  hak pakai. Gogolan dan Pekulen dalam Pasal VII Ketentuan-ketentuan  Konversi UUPA diperbarui menjadi  hak  milik dan  hak  pakai.  Dalam ketiga  pasal  tersebut  tidak  menyebutkan  istilah ontginningsrecht , sementara jenis hak ini juga ada dan berlaku di dalam masyarakat, namun bila  dicari  persamaan  cirinya,  kegunaan,  serta  bentuk  aktanya,  maka  dapat  ditemukan beberapa kemiripan, salah satunya adalah jenis tanah atas druwe  desa yang terletak di Bali, yaitu  tanah  ayahan  desa  yang  dikuasa  oleh  desa  tetapi  penggarapannya  dan  hasilnya diserahkan kepada masyarakat desa (Bagus et al., 2015).
Latar belakang pemberian Tanah gogolan di Sidoarjo, juga memiliki karakteristik yang sama  dengan  jenis  hak  pengelolaan  tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Pakel.  Hal  ini mengingat  pada  kenyataannya  masyarakat  telah  mengusahakan  dan  mengelola  tanah tersebut serta hak penggarapannya yang telah turun-temurun  (Widarbo, 2022). Grant Sultan tetap  menjadi  bukti  kepemilikan  atas  tanah  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada rakyatnya, selama tidak terjadi peralihan hak dan terus mengelola serta mengambil manfaat dari tanah itu (Tarigan et al., 2022). Dari ketiga jenis hak tanah yang dalam ketentuan konversi UUPA  diubah  menjadi  hak  milik,  ketiganya  memiliki  kemiripan  dalam  pengelolaan  dan peruntukannya.  Maka,  hak  membuka  tanah  yang  dimiliki  masyarakat  Pakel  dapat dipersamakan  dan  dikonversi  menjadi hak  milik. Meskipun  status  hukum  pemilikan  tanah oleh  masyarakat  Desa Pakel tidak  diatur secara jelas di dalam UUPA.  Perlu  digaris bawahi bahwa selalu dicantumkan frasa bahwa nama-nama lain yang tidak termuat dalam UUPA pun tetap diakui dan tidak kendala utama sehingga tidak dikonversinya tanah  Desa Pakel karena sulitnya  birokrasi  yang  legistis  dan  yang  terpenting  pada  faktanya  tanah  tersebut  telah diusahakan  secara  aktif  dan  dipergunakan  secara  bersama-sama  oleh  800  KK  warga masyarakatnya jauh sebelum lahirnya UUPA. Hal ini juga disampaikan Prof. Maria “bahwa hak atas  tanah  komunal  maupun  adat  tidak  harus  atau  wajib  didaftarkan,  tetapi  melihat  dari kenyataan secara fisik pengelolaan tanah itu sendiri” (Sumardjono, 2009).
UUPA tidak mengakomodasi hak masyarakat untuk membuka tanah Desa Pakel dan PP No.  24/1997  jo  PP  No.  18/2021  Tentang  Pendaftaran  Tanah  tidak  mengenal  istilah Ontginningsrecht (Hak membuka tanah). Konsekuensi  hukum dari kekurangan regulasi tidak dicantumkannya Ontginningsrecht secara  jelas  adalah  masyarakat  yang  memiliki Ontginningsrecht (Hak membuka tanah) tidak dapat secara langsung melakukan permohonan konversi  menjadi  hak  atas  tanah  yang  baru  seperti  halnya  hak-hak  lama  lainnya  yang diakomodasi  oleh  UUPA  dan  PP  Pendaftaran  Tanah.  Hal  ini  tentu  mempengaruhi  status kepemilikan  tanah  masyarakat  Desa  Pakel  yaitu  dengan  tidak  ditindak  lanjutinya  setiap permohonan  peningkatkan  (konversi)  status  hak  atas  tanah  yang  diajukan  oleh  800  KK Masyarakat  Desa  Pakel  oleh  Kantor  Pertanahan,  meskipun  masyarakat  telah  sejak  lama mengusahakan  tanahnya  secara aktif dan  terus  menerus (Taupiqurrahman, 2023). Namun, Hak warga untuk  membuka tanah sebenarnya diatur di dalam peraturan hukum  pertanahan kolonial yaitu S. 1870 No. 55 tepatnya  di dalam Pasal 62 dan 65 yang menyebutkan, bahwa hak membuka tanah adalah “tanah yang diusahakan  dan diperuntukkan  untuk  orang -orang
pribumi guna keperluan sendiri, kemudian, hak membuka tanah ini disebut sebagai hak milik pribumi ( inlandsch bezitrecht ) dan dijadikan hak milik komunal suatu desa ( dorpseigendom )”. Tujuan dari penulisan aturan-aturan tersebut  agar warga masyarakat memperoleh keadilan di masa yang akan datang (Vollenhoven, 2013).
Ontginningsrecht dapat dipersamakan dengan hak komunal  dalam PERMEN ATR/BPN No.  10  Tahun  2016  hak  komunal  didefinisikan  sebagai  hak  atas  tanah  baru  yang  dimiliki bersama oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu. Meskipun telah diatur di dalam Peraturan Menteri, kedudukan hukum  masyarakat komunal masih kerap dipertanyakan keberlakuannya sehingga kurang diperhitungkan sebagai alas hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah, selain itu sikap  legistis pemerintah kerap berdalih bahwa pengaturannya tidak termuat di UUPA. Ontginningsrect seharusnya dapat dikonversi menjadi  hak  milik  komunal  mengingat  akta  tersebut  dibuat  bukan  berdasarkan  milik perseorangan  tetapi  atas  nama  masyarakat  Desa  Pakel  yang  bersama-sama  bisa mengusahakan lahan, dan selama ini penggarapannya pun dilakukan secara bersama-sama. Dalam PERMEN ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa “hak komunal hanya berupa hak keperdataan berupa hak atas tanah tidak seperti hak ulayat yang memang meliputi aspek perdata dan  publik”.  Hak komunal  diperuntukkan  bagi masyarakat non  huk um  adat dalam suatu  Kawasan  tertentu,  kawasan  tertentu  yang  dimaksud  ialah  Kawasan  hutan  atau perkebunan  (Permen ATR/BPN No. 9 Tahun  2015), sedangkan hak ulayat berkaitan dengan sebuah  kewenangan  yang  dimiliki masyarakat hukum  adat (Permen ATR/BPN  No.  5  Tahun 1999).
Perbedaan  lainnya  terletak  pada  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  agar  sebuah kelompok  masyarakat dapat diakui  sebagai masyarakat hukum  adat, selain harus  disahkan melalui Perda untuk memperoleh kepastian hukum. Di sisi lain, masyarakat non hukum adat yang berada di lahan perkebunan memiliki persyaratan seperti menguasai tanah secara aktif selama minimal 10 tahun  secara berturut-turut,  masih bergantung pada perkebunan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup,  menjadikan  perkebunan  sebagai  sumber  utama  mata pencaharian,  dan  memiliki kegiatan  sosial  dan  ekonomi  dalam  kehidupan  masyarakatnya. Selain itu, sertifikasi hak milik komunal juga menjadi kewajiban, sebagaimana halnya sertifikat kepemilikan tanah yang sah  lainnya, karena sertifikat merupakan alat bukti yang paling kuat sesuai dengan PP No. 24 Tahun  1997 (Sumardjono, 2015). Meskipun sertifikat hak komunal mungkin  terdengar  asing,  namun  di  wilayah  masyarakat  Sumatera  Barat,  ada  kelompok masyarakat yang telah memperoleh sertifikat hak milik komunal yang diakomodasi oleh BPN setempat.  Prosedur  dan  teknis  pendaftaran  hak  komunal  sesuai  dengan  Pasal 19  Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 yang telah disesuaikan dengan PP No. 24/1997 jo PP No. 1/2021 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Oleh  karena  itu,  baik  sertifikat  hak  milik  maupun  hak  milik komunal  memiliki  kekuatan  pembuktian  hak  meskipun  dalam  tingkat  dan  objek  yang berbeda.
Dasar hukum  pelaksanaan pendaftaran tanah  juga diatur dalam PP No. 18/2021 yang berlaku pada saat ini. Ketentuan pada pasal 95 dan 96 PP, menjelaskan mengenai pengaturan
Pancarani & Wahyuni, Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel … 117
pendaftaran tanah bekas hak barat dan hak milik warga Indonesia. Pada Pasal 95 ayat (2) PP No.  18/2021  menyatakan  bahwa  “tanah  bekas  hak  barat  tidak  berlaku,  na mun  demikian masih membuka kemungkinan untuk  bisa didaftarkan asalkan adanya surat pernyataan dari minimal 2 (orang) saksi atas penguasaan  fisik, yang mana surat  pernyataan tersebut  berisi kebenaran kepemilikan dan penguasaan secara langsung, beritikad baik, dan penguasaannya tidak  dipermasalahkan  dengan  pihak  lain”, yang menjadi  acuan  dalam  pendaftaran  tanah menurut pasal 97 (Silvianna, 2020). Jadi, dalam hal ini, surat-surat keterangan tanah tersebut dapat menjadi bukti  petunjuk  bahwa benar tanah tersebut  telah dikuasai secara nyata  dan aktif  oleh  masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang  mengajukan  klaim  kepemilikan  dan penguasaan atas tanah.
Dalam pasal  tersebut,  dinyatakan  bahwa  masyarakat Desa  Pakel  dapat  mengajukan permohonan  konversi  dengan  melibatkan Kementerian  ATR/BPN  untuk  menentukan  jenis hak baru yang dapat diberikan. Hal ini disebabkan karena tanah di Desa Pakel diperuntukkan bagi  orang  Indonesia,  namun  dalam  bentuk  aktanya  terdaftar  atas  nama  Ratu  Belanda, sehingga  perlu  memenuhi  syarat  Pasal  95  ayat  2  PP  No.18/2021.  Jika  tanah  Desa  Pakel diklasifikasikan sebagai tanah  bekas  hak  barat, masyarakat Desa  Pakel  dapat  mengajukan permohonan  surat  pernyataan  penguasaan  fisik,  dan  mereka  juga  memenuhi  kriteria pengajuan  surat  pernyataan  penguasaan  fisik.  Apabila  tanah  Desa  Pakel  diklasifikasikan sebagai  tanah  bekas  adat,  masyarakat  setempat  masih  memiliki  waktu  3  tahun  sejak berlakunya  PP  tersebut  untuk  melakukan  konversi  dan  pendaftaran  tanah.  Peran Kementerian  ATR/BPN  sangat  penting  dalam  menentukan  kedudukan  hukum  akta  1929 sebagai  bukti  hak  atas  tanah  masyarakat  Desa  Pakel,  yang  tidak  hanya  menjadi  alat pembuktian  hak, tetapi juga menjadi panduan  awal dalam proses permohonan  Pendaftaran Tanah oleh  masyarakat Desa Pakel. Oleh karena itu,  Akta 1929  masih memiliki  kedudukan hukum  yang  dapat  dikonversi  untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hak  atas penguasaan dan pemilikan lahan. Oleh karena itu, masyarakat dari 800 KK di Desa Pakel dapat mengambil langkah hukum  dengan  mengajukan permohonan  kepada  BPN setempat  untuk memperoleh  sertifikat  hak  milik  komunal  atas  lahan  yang  hingga  saat  ini  tetap  menjadi sumber penghidupan mereka.

## Perlindungan Hukum Hak Tanah Masyarakat Desa Pakel
Pemberian  HGU  hanya  bisa  dilakukan  di  atas  tanah  yang  berstatus  tanah  negara (Nurhakim  et  al.,  2018).  Sementara,  sebagian  lahan  konsesi  yang  diberikan  kepada perusahaan  merupakan  tanah  yang  masih  aktif  dikuasai  dan  diusahakan  oleh  warga  dan belum  adanya  proses  pemberian  ganti  rugi  maupun  kebijakan  relokasi  bagi  warga  yang terdampak.  Kategorisasi  tanah  yang  bisa  dijadikan  objek  HGU  meliputi  tanah  negara dan tanah hak pengelolaan diatur dalam Pasal 21 PP No.18/2021.  Sementara Tanah  Desa Pakel tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  tanah  negara  karena  masyarakat  Desa  Pakel  telah mengusahakan tanah tersebut jauh sebelum kemerdekaan dan adanya bukti berupa Acta Van Verwizing tahun 1929 dari pejabat yang berkuasa saat itu.
Selain itu, warga telah menguasai tanah tersebut jauh sebelum terbitnya sertifikat HGU. Dengan  alas  hak  tersebut,  masyarakat  pun  pernah  mengajukan  konversi  hak  untuk meningkatkan  status  hukum  dokumen  hak  yang  pernah  diterbitkan  oleh  pejabat  yang berwenang  saat  itu,  namun  tidak  pernah  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  saat  ini (Sumardjono,  2009).  Seperti,  pada  tahun  1963  hingga  1965  masyarakat  juga  pernah mengajukan permohonan  konversi  status  penguasaan  tanah  berdasarkan akta  tanah  1929 yang  pernah  diterbitkan  oleh  pemerintah  kolonial  hindia-belanda  serta  permohonan  hak namun tidak ditanggapi oleh pemerintah. Surat itu berisikan permohonan pendaftaran tanah guna  memperbesar  hasil  produksi  masyarakat  dan  mengingat  bahwa  tanah  ini  memang merupakan  hak  kami yang  ditujukan  kepada  Basuki-Syutyo  Haseibu  selaku  Kepala  Daerah Kabupaten  Banyuwangi pada saat itu. Tanah komunal pun  tidak bisa dibebankan  oleh HGU terlebih  apabila masyarakat  tidak  diikutsertakan  dalam  diskusi  dan  tidak  menghendakinya (Krismanika  et  al.,  2020).  Sedangkan,  Masyarakat  Desa  Pakel  memenuhi  persyaratan pendaftaran tanah pada pasal 26 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, bahwa penguasaan tanah harus dilakukan minimal 20 tahun tanpa terhenti dan memenuhi syarat untuk  dikategorikan sebagai masyarakat komunal yang beritikad baik. Penguasaan fisik bidang tanah, khususnya dalam  rangka  pembuktian  hak  lama  merupakan  hal  terpenting  menjadi  perhatian  para pemegang kebijakan  di  sektor  pertanahan.  Oleh karena  itu,  tidak  hanya  melihat  daripada adanya kegiatan pendaftaran  tanahnya  saja, tetapi harus  dilengkapi dengan syarat lainnya seperti:  penguasaannya  dilakukan  dengan  itikad  baik,  yang  diperkuat  dengan  kesaksian terhadap penguasaannya yang tidak pernah dipermasalahkan oleh desa ataupun masyarakat hukum adat (Pasal 26 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah) (Deva & Saskara, 2021).
Selanjutnya  terkait  proses  pemberikan  HGU  harusnya  terlebih  dahulu  dilakukan pengukuran  dan  pemetaan  tanah  dengan  mengikutsertakan  setidaknya  Kepala  Desa setempat agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat yang berbatasan dengan tanah yang akan diberikan HGU tersebut, namun proses tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah, hal ini tentu  telah  mencederai  ketentuan  Pasal  22  ayat  (3)  PP  No.  18/2021  karena  tidak memperhatikan keadaan tanah dan keberadaan masyarakat sekitar tanah. Justru sebaliknya, masyarakat  merasa  tidak  pernah  dilibatkan  oleh  pemerintah  setempat  ketika  proses pengadaan  lahan.  Padahal, seharusnya  masyarakat maupun  Kepala  Desa dilibatkan  sebab bagian  tanah  yang  masuk  ke  dalam  konsesi  tersebut  masih  diusahakan  secara aktif  oleh masyarakat dan masyarakat telah menguasai dan mengusahakan lahan tersebut sejak 1929 (Setyawan,  2023).  Pemberian  hak  atau  konsesi  pengelolaan  lahan  kepada  perusahaan seharusnya tidak boleh merugikan hak-hak warga masyarakat yang ada di sekitar perusahaan ditambah adanya fakta bahwa masyarakat masih mengusahakan dan menggunakan tanahnya sebagai sumber penghidupan.
Masyarakat  Desa  Pakel  yang  mayoritas  bekerja  sebagai  petani  termasuk  ke  dalam kelompok masyarakat yang rentan dan termarjinalisasi baik secara sosial, ekonomi, dan tidak memiliki posisi  yang cukup  kuat. Sehingga kelompok ini kerap menjadi victim atas tindakan sewenang-wenang penguasa khususnya  dari segala bentuk pengambilan kebijakan yang tidak
Pancarani & Wahyuni, Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel … 119
partisipatif (Dhiaulhaq et al., 2018). Hadirnya Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria menjadi dasar bahwa tidak seharusnya masyarakat Desa Pakel mengalami hal demikian sebab telah  disinggung  bahwa  program prioritas dari reforma  agraria diantaranya:  penyelesaian konflik  agraria, penataan penguasaan dan pemilikan tanah; kepastian  hukum  dan legalisasi hak  atas tanah;  pemanfaatan dan  pengalokasian  sumber  daya hutan  untuk  dapat  dikelola oleh masyarakat (Alvian & Mujiburohman, 2022).
Permohonan konversi yang dilakukan masyarakat Pakel merupakan proses perjuangan panjang  yang hingga kini  belum  membuah  hasil, masyarakat juga paham  bahwa  sertifikat merupakan dokumen hukum yang seharusnya ada guna menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum  bagi masyarakat, dan upaya untuk  menghindari permasalahan hukum dikemudian hari (Masriani, 2022). Padahal, jika kita merujuk pada kebijakan reforma agraria tepatnya  pada Pasal 2  Kemudian  Pasal 13  ayat  (3) Perpres  No.  86/2021  Tentang  Reforma Agraria bahwa masyarakat memiliki peluang  dan hak  untuk  memperoleh legalitas hak  dan memberikan  jaminan  untuk  memperoleh  akses  yang  sama  atas  tanah  sepanjang  tanah tersebut masih dikuasai secara aktif dan nyata.
Dibutuhkan  partisipasi dan  uluran tangan negara, karena sejatinya  meskipun  seluruh sumber daya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi yang menentukan mekanisme pengelolaan dan pemenuhannya  tanggung jawabnya adalah negara (Suharyono et al., 2022). Maka,  peran  negara  dalam  pengoptimalan  perwujudan  reforma  agrarian  sangatlah dibutuhkan.  Salah  satu  bentuk  dari reforma agraria adalah redistribusi  tanah.  Redistribusi tanah  merupakan  amanat UUD  1945,  tepatnya  Pasal 33  ayat  (3), oleh  karena itu  peranan negara seharusnya memberikan perlindungan pada kepentingan rakyat khususnya petani dan memberdayakan tanah sebagai peningkatan kesejahteraan.
Redistribusi  tanah  bagi petani  dilakukan  melalui  penyediaan  lahan  untuk  melakukan kegiatan  pertanian  sehingga  diharapkan  terciptanya  lahan-lahan  yang  produktif  bagi mendukung  kehidupan  masyarakat  sehingga  tercapainya  keadilan  akses  atas  tanah  bagi masyarakat di kawasan pedesaan. Pengaturan mengenai redistribusi tanah dan kesejahteraan petani  terdapat  di  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Petani serta PERPPU No. 56 Tahun  1960 tentang  Penetapan  luas tanah  dan pertanian.  Akan  tetapi,  implementasi  dari  kedua  peraturan  tersebut  tidak  dapat mengakomodir  kesejahteraan  petani  karena  kebijakan  pemerintah  saat  ini  yang  lebih cenderung  mengejar  percepatan  investasi  swasta  di  sektor  pengelolaan  agraria  tanpa memperhatikan  struktur  penguasaan  tanah,  salah  satunya  melalui  pemberian  konsesi- konsesi tanah yang diklasifikasikan terlantar padahal tanah tersebut produktif karena sedang diusahakan  oleh  masyarakat. Ditambah,  adanya  kemudahan  dalam proses  pemberian  izin bagi perusahaan  berskala  besar,  yang  tanpa  sadar menyebabkan  masyarakat petani  kecil semakin terpinggirkan dari tanahnya  (Putra & Maulidia, 2021). Salah satu kebijakan Perppu No. 56 Tahun 1960 adalah perihal luas kepemilikan yang layak bagi satu petani setiap kepala keluarga adalah minimal 2 Ha, implementasinya  masyarakat Pakel hanya  dapat  mengelola 271,6 Ha untuk 800 KK yang digunakan untuk rumah, perangkat desa, sarana dan prasarana,
serta  pertanian.    Bahkan  1  KK  pun  hanya  dapat  mengelola  lahan  kurang  dari  0,3  Ha. Selanjutnya dalam Pasal 14 UUPA  juga disebutkan  bahwa perusahaan memiliki peran untuk menyediakan lahan kebun  masyarakat paling sedikit sekitar 20% dari luas konsesi hak guna usaha, yang mana pemegang haknya adalah berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan peruntukannya  untuk  perkebunan. Namun, praktiknya tidak demikian adanya, salah satunya bisa  kita  lihat  dalam kasus  konflik  lahan  yang  terjadi antara PT  Bumi  Sari  dengan  800  KK masyarakat Desa Pakel dengan PT. Bumi Sari, konflik ini selain dipicu akibat perebutan lahan, juga akibat dari Perusahaan yang  tidak melaksanakan mandat  Pasal 14  UUPA.  Pemerintah dalam  permasalahan ini  seharusnya  memiliki peran  penting  sebagai  penyeimbang  antara kepentingan  ekonomi  (pembangunan  investasi)  (PT.  Bumi  Sari)  dengan  kesejahteraan penduduk  sekitar (masyarakat Desa Pakel) sehingga terwujudnya harmonisasi dan keadilan di dalam pelaksanaan pembangunan.
Secara hukum 800 KK warga masyarakat Desa Pakel memiliki kedudukan  hukum ( legal standing )  untuk  kembali mengajukan permohonan  pendaftaran  hak, Hal ini bisa  dilakukan karena berdasarkan akta tahun 1929 masyarakat merupakan pihak yang diberikan izin untuk mengusahakan  tanah  tersebut.  Selanjutnya,  Langkah  hukum  yang  bisa  diusahakan  oleh masyarakat berupa  gugatan TUN  dan  gugatan Perdata terhadap  konsesi  HGU  Perusahaan, dan  hal  ini  merupakan  langkah  hukum  yang  bisa  dilakukan  oleh  masyarakat  guna memperjuangkan haknya atas tanah yang telah mereka usahakan selama lebih kurang 1 abad terhitung sejak tahun  1929 (Hariri et al., 2022). Pihak yang berhak berperkara di pengadilan harus  mempunyai  kepentingan  hukum  perihal  kepemilikan  dan  kerugian  yang  dialami langsung oleh penggugat ( injury in fact ) sebagaimana terdapat dalam Hukum Acara Perdata. Masyarakat  Desa  Pakel  telah  memenuhi  kedua  aspek  tersebut,  aspek  kepentingan kepemilikan  yaitu  untuk  mengambil alih  bagian tanah  warga dari  satuan  lahan  di  bawah konsesi  HGU  PT. Bumi Sari, yang terbit sejak  18 September  1985 dan  aspek  kerugian yang dialami  langsung  karena  menyebabkan  kurangnya  akses  untuk  mengelola  lahan  yang berakibat terbatasnya hasil pengelolaan.
Selain  gugatan  Perdata,  warga juga  dapat  menggunakan  jalur  penyelesaian  hukum lainnya, seperti: mediasi tanpa melalui proses hukum  di Pengadilan. Upaya Mediasi diantara para pihak  yang  berkonflik  melalui pembentukan  tim  khusus  untuk  menyelesaikan konflik antara 800  KK  masyarakat  Desa Pakel  dan  PT.  Bumi Sari. Langkah  ini bisa  dilakukan  guna memperoleh  kesepakatan  terkait  pemberian  ganti  rugi  dan  atau  pilihan  relokasi  kepada warga. Namun  langkah ini, perlu adanya keaktifan dan kesiapan dari pemerintah setempat, khususnya  jika  kesepakatan  yang  dipilih  adalah  melakukan  relokasi  terhadap  warga masyarakat. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian konflik  lahan yang cenderung lebih humanis karena mempertimbangkan kepentingan para pihak secara adil (Salim, 2019). Model penyelesaian  ini  juga  banyak  digunakan  untuk  menyelesaikan  konflik  perkebunan  di Indonesia  meskipun  sedikit  yang  berhasil  sampai  pada  penyelesaian  yang  berkeadilan sehingga mediasi menjadi langkah yang bisa jadi gagal dalam menangani konflik  (Dhiaulhaq et al., 2018).
Pemberian  HGU  di  atas  tanah  yang  masih  diusahakan  masyarakat  selama  puluhan tahun  harus  mendapat  ganti rugi dan/atau  relokasi,  jika tanah  warga yang masih mereka kuasai  tersebut  akan  digunakan  untuk  pembangunan.  Tanggung  jawab  pemerintah  dan perusahaan  adalah  untuk  memastikan  hak-hak  hidup  masyarakat  tidak  hilang  akibat beralih atau dicabutnya  suatu  hak atas tanah,  salah satunya  melalui pemberian  ganti rugi yang layak dan relokasi,  sesuai  dengan  mandat  dari Pasal 18 UUPA.  Pemberian  ganti  rugi dapat  berupa  uang,  tanah  pengganti,  relokasi,  kepemilikan  saham,  atau  bentuk  lainnya atas  kesepakatan  kedua  belah  pihak  sebagaimana  Pasal 36  Undang-Undang  No.2  Tahun 2016 (Wibowo et al., 2021). Pada kasus-kasus  konflik  lahan yang telah terjadi  sebelumnya, sudah  menjadi  hal yang  seharusnya  bahwa  perusahaan  memberikan  ganti rugi terhadap tanah  yang  terkena  dampak  kebijakan  pembangunan.  Penentuan  harga  ganti  rugi  juga ditentukan  saat mediasi,  besaran  ganti  rugi tercapai  hingga  masyarakat  dan perusahaan menemukan  kesepakatan.  Apabila tidak  ditemukan  kata sepakat  mengenai  besaran  ganti rugi,  Perusahaan  melalui  pemerintah  dapat  melepaskan  bagian  lahan  yang  masuk  ke dalam konsesi  hak  guna usahanya,  yang kemudian  oleh  BPN dilakukan  redistribusi  tanah seperti  yang dilakukan  oleh PT. Bimas Raya Sawitindo  kepada  masyarakat  Bengkulu  Utara (Pramula Anggriawan & Nazir Salim, 2021).

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan.  Pertama, Akta  1929  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Desa  Pakel  memiliki  kedudukan  hukum  yang memungkinkan  mereka untuk  mengajukan  permohonan  konversi  dan pendaftaran  tanah guna  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  atas  klaim tanah  yang  sejak  1985 diklaim  oleh  PT.  Bumi  Sari.  Meskipun  pengaturan  mengenai  Ontginningsrecht  tidak secara jelas diatur dalam UUPA,  namun  dapat dianggap  setara dengan hak atas eks tanah barat dan  eks tanah  Indonesia  yang diatur  dalam ketentuan  konversi  khusus  UUPA,  yang memiliki  kedudukan  hukum  yang  sama  untuk  didaftarkan  kembali  atau  dikonversi sebagai hak  atas tanah  baru  di Indonesia.
Kedua,  Akta  1929  dapat  dikonversi  menjadi  hak  milik  komunal  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Permen  ATR/BPN  No.  10  Tahun  2016,  mengingat karakteristik  masyarakat,  pengelolaan,  pemanfaatan,  dan  peruntukan  tanah  tersebut. Masyarakat  Desa Pakel telah  memenuhi  persyaratan  pengajuan  konversi  yang tercantum dalam  PP  No.  18  Tahun  2021,  yang  mengharuskan  mereka  untuk  memiliki  surat penguasaan  fisik  dan  surat  keterangan  desa.  Meskipun  tanah  di  Desa  Pakel diperuntukkan  bagi  orang  Indonesia,  namun  memiliki  bentuk  aktanya  atas  nama  Ratu Belanda,  oleh  karena  itu  diperlukan  surat  keterangan  tanah  dari  pemerintah  setempat dan keputusan  dari pejabat  yang berwenang  saat  ini,  yaitu  Kementerian  ATR/BPN.
Mengingat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pengimplementasiannya yang diaplikasikan dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria.  Perpres tersebut dijadikan acuan dalam perwujudan  pelaksanaan  redistribusi  tanah  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang
mengutamakan  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyatnya,  terkhusus  bagi  para  petani  dan masyarakat yang rentan menjadi korban atas Tindakan sewenang-wenang, masyarakat Desa Pakel memiliki hak untuk mendapatkan kembali izin penguasaan lahan yang selama ini diklaim oleh PT. Bumi Sari. Fakta bahwa masyarakat Pakel telah menguasai tanah tersebut selama 1 abad dan pemberian Konsesi  HGU tidak bisa diberikan di atas yang diusahakan  masya rakat secara terus-menerus  dan  tanpa  terputus  Maka masyarakat  Pakel  berhak  mengusahakan kepemilikan tanah atas penguasaan tanah secara sepihak oleh PT. Bumi Sari dengan langkah hukum  melalui  gugatan  perdata,  gugatan  TUN  kepada  Kementerian  ATR/BPN  atau menempuh  langkah  penyelesaian  hukum  diluar  pengadilan  seperti  Mediasi  untuk  duduk bersama  guna  memperoleh  kesepakatan  bagi  penyelesaian  secara  damai  dan menguntungkan para pihak.

## Daftar  pustaka
Abraham, Silvianna, A., & Suradi. (2017). Gugurnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Girik Karena Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatannya (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor: 32 / PDT.G / 2013 / PN.SRG). Diponegoro Law Journal , 6 (02), 1 – 13.
Alvian,  F.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2022).  Implementasi  Reforma  Agraria  Pada  Era Pemerintahan Presiden Joko
Widodo.
Tunas Agraria , 5 (2), 111 – 126. https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176
Bagaskara, M.  (2023). Tiga  Petani  Desa  Pakel  Banyuwangi  Ditangkap  Polisi  Buntut  Konflik Lahan  Dengan  Korporasi .  Tempo.Co.  https://nasional.tempo.co/read/1687644/tiga - petani-desa-pakel-banyuwangi-ditangkap-polisi-buntut-konflik-lahan-dengan-korporasi Bagus, K., Mahaputra, I., Adi, K., Permadi, I., Studi, P., & Kenotariatan, M. (2015). Kedudukan Tanah Druwe Desa Yang Telah Diserahkan Kepada Perorangan Dalam Sistem Pertanahan Nasional. Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan .
Deva,  K.,  &  Saskara,  A.  (2021).  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Tentang  Pendaftaran  Tanah. Jurnal  Kertha  Semaya , 9 (6),  961 – 972. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p05
Dhiaulhaq, A., McCarthy, J. F., & Yasmi, Y. (2018). Resolving industrial plantation  conflicts in Indonesia:  Can  mediation  deliver? Forest  Policy  and  Economics , 91 ,  64 – 72. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.12.006
Dzanku, F. M., & Tsikata, D. (2022). Implications of socioeconomic  change for agrarian land and  labour  relations  in  rural  Ghana. Journal  of  Rural  Studies , 94 ,  385 – 398. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.07.010
Harahap,  Y.  (2017). Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafika.
Hariri, A., Prakasa, S. U. W., Arifin, S., Efendi, A. B., & Asis, A. (2022). Corporate vs Community Head to Head: The Complexity of Land Tenure Conflict in Indonesia. Indonesian Journal
Pancarani & Wahyuni, Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel … 123
of Advocacy and Legal Services , 4 (1), 223 – 242. https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.55648 Karomah, S. (2020). Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Desa Pakel Dengan Perhutani Kph Banyuwangi Barat. NOVUM : JURNAL HUKUM , 7 (3), 150 – 163.
Krismanika, N. K., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2020). Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah  Hak  Komunal  Menurut  Hukum  Pertanahan  di  Indonesia. Jurnal  Interpretasi Hukum , 1 (1), 161 – 166.
Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya  Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai
Bukti Hak. Jurnal USM Law Review , 5 (2), 532 – 539. https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press.
Nurhakim, L. I., Rubiati, B., & Afriana, A. (2018). Eksistensi Sertipikat Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Sektor Kehutanan Dan Perkebunan. Bina Hukum Lingkungan , 3 (1), 80 – 93. https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.6
Pramula Anggriawan, R., & Nazir Salim, M. (2021). Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu Utara. In Jurnal Kebijakan Pertanahan (Vol. 1, Issue 1). https://jurnalmarcapada.stpn.ac.id Puri, W. H., & Sulastriyono, S. (2016). Tanah Pekulen Dalam Struktur Hukum Agraria Di Jawa.
Jurnal Mimbar Hukum , 28 (3), 466 – 481.
Putra, J.  K., & Maulidia, S.  (2021). Harmonisasi Regulasi Pembatasan  Luas Tanah Pertanian Bagi Petani Dalam Program Land Reform Harmonization Of Regulations On Agricultural Land  Restrictions  For  Farmers In  Land  Reform Program. Jurnal  De Jure , 13 (2),  39 – 58. https://properti.kompas.com/read/2019/02/27/180422821/catat-ada-2546-sengketa- tanah-sepanjang-2018.
Ramadhani, R. D., & Salim, M. N. (2017). Akuisisi Tanah-tanah Rakyat: Problem HGU PT. BMS di Rejang Lebong dan  Jalan Penyelesaiannya. BHUMI: Jurnal  Agraria Dan  Pertanahan , 3 (1), 17. https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.90
Resosudarmo, I. A. P., Tacconi, L., Sloan, S., Hamdani, F. A. U., Subarudi, Alviya, I., & Muttaqin, M.  Z.  (2019).  Indonesia’s  land  reform:  Implications  for  local livelihoods  and  climate change. Forest Policy and Economics , 108 . https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.007 Ritonga, M. A.  P., Fedryansyah,  M., & Nulhakim, S.  A. (2022).  Konflik  Agraria: Perampasan Tanah  Rakyat  Oleh  Ptpn  Ii  Atas  Lahan  Adat  Masyarakat  (Studi  Kasus  Desa  Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). Jurnal Kolaborasi Resolusi KonfliK , 4 (2), 124 – 133.
Salim,  A.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda. USM Law Review , 2 (2), 174 – 187.
Sanjaya, I. M. S.,  Seputra, I. P.  G., & Suryani,  L. P.  (2021). Akibat Hukum  Konversi  Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah. Jurnal Analogi Hukum , 3 (3), 282 – 287.
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum
Santoso,  B.,  &  Hutasuhut,  Y.  A.  A.  (2023). Penangkapan  3  Warga  Pakel  yang  Bersengeta
Dengan  PT  Bumi  Sari  Dinilai  Tambah  “Catatan  Hitam  Polri.” Suara.Com. https://www.suara.com/news/2023/02/07/055930/penangkapan-3-warga-pakel-yang- bersengketa-dengan-pt-bumi-sari-dinilai-tambah-catatan-hitam-polri Setyawan,  W.  E. (2023). Konflik,  Ketimpangan  Akut  dan  Perjuangan  Warga  Pakel .  WALHI. https://www.walhi.or.id/konflik-ketimpangan-akut-dan-perjuangan-warga-pakel
Suharyono,  S.,  Hayatuddin,  K., &  Is, M. S.  (2022).  Perlindungan Hukum  Hak Asasi Manusia dalam  Memperoleh  Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia. Jurnal  HAM , 13 (1),  15 – 28. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.15-28
Sumardjono,  M. S.  W.  (2009). Tanah  dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya .
Kompas.
Sumardjono,  M.  S.  W.  (2015). Dinamika  Pengaturan  Pengadaan  Tanah  di  Indonesia :  dari keputusan Presiden sampai undang-undang .  Gadjah Mada University Press.
Suteki,  &  Taufani,  G.  (2018). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori, dan  Praktek) . Rajawali Pers.
Tarigan, T. M., Hasibuan, P., & Zulham. (2022). Grant Sultan sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Kota Medan (Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam). Istinbath :  Jurnal Hukum Dan Ekonomi Sultan. , 21 (1), 1 – 26. http://www.istinbath.or.id
Vollenhoven, C. Van. (2013). Orang Indonesia dan Tanahnya . STPN Press.
Wahyuni, R. (2022). Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran.
Jurnal Indonesia Sosial Sains , 3 (4), 529 – 547. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.564
Wibowo, S. N., Pujiawati, Y., & Rubiati, B. (2021). Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah  Bagi Pembangunan  Jalan  Tol  Cisumdawu. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad , 4 (2), 191 – 209.
https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480
Widarbo,  K.  (2022).  Problematika  Yuridis  Tanah  Gogol  Gilir  Dalam  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sidoarjo. Tunas Agraria , 4 (3), 293 – 319.
Wiryani, F. (2018). Hukum Agraria Agraria (Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan) . Setara Press.