Vol. 10, No. 1 (2018)
PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH USIA 16—18 TAHUN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pilih Karini SMAN 1 Pangkalpinang Email: pilihkarini77@gmail.com

## Abstract
The study is aimed at finding the effect School Participation (APS) of the students of the age 16 — 18 on poverty rate in Bangka Belitung Province using quantitative research  methodby  implementing  statistic  analytic  of  simple  regression  model. The  data  used  in  this  study  is  derived  from  National  Statistics  Bureau  (BPS)  of Bangka Belitung from the year 2012 — 2016. The results of the study show that the increase  of  APS  has  strong  relation  with  the  decrease  of  the  poverty  level.  The result of the study is important for the local government to maintain the increase of APS rate in order to combat the poverty level in Bangka Belitung Province.
Penelitian  ini  mengkaji  pengaruh  angka  partisipasi  sekolah  (APS)  usia  16 — 18 tahun  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Kepulauan  Bangkabelitung menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis statistik yaitu regresi sederhana.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  laman Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bangkabelitung  tahun  2012 — 2016.  Dari penelitian  ini,  diketahui  secara  rata-rata  bahwa  nilai  APS  berbanding  lurus dengan  penurunan  tingkat  kemiskinan.  Hasil  penelitian  ini  bermanfaat  untuk pemerintah  daerah  agar  terus  meningkatkan  APS,  karena  hal  tersebut  terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
Kata Kunci: angka partisipasi sekolah, usia 16 — 18 tahun, tingkat kemiskinan

## PENDAHULUAN
Pendidikan    memiliki    peranan    yang  besar    bagi    pembangunan    suatu negara.  Hal  ini tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  27  yang menyatakan  bahwa  pendidikan sebagai penyiapan warga negara yang baik, yakni warga  negara  yang  tahu  hak  dan  kewajiban  (Amaliah,  2015).  Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia dan senjata ampuh dalam memberantas  kebodohan  dan  kemiskinan.  Tingkat  pendidikan  berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karenaa pendidikan merupakan salah satu komponen
Vol. 10, No. 1 (2018)
yang ditekankan sebagai penyebab kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan suatu masalah  kompleks  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang  saling  terkait, antara  lain  pendidikan,  pendapatan,  kesehatan,  akses  terhadap  barang  dan  jasa, dan kondisi lingkungan.
Salah  satu  masalah  dalam  dunia  pendidikan  terkait  masalah  kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengenyam pendidikan adalah tingginya angka  putus  sekolah  pada  masyarakat  miskin,  yakni  saat  mereka  melanjutkan pendidikan  dari  SD  ke  SMP.  Yang  menjadi  masalah  utama  adalah  kurangnya akses masyarakat miskin untuk melanjutkan sekolah, terutama dari SMP ataupun SMK  khususnya  usia  16 — 18  tahun  untuk  melanjutkan  pendidikan  yang  lebih tinggi.  Akses  tersebut  dapat  bersifat  fisik  dan  juga  finansial.  Akses  finansial terbatas akibat tingginya biaya. Akses ini menciptakan halangan bagi pendidikan masyarakat miskin pada tingkat pendidikan menengah pertama. Sekitar 89% anak dari  keluarga  miskin  menyelesaikan  sekolah  dasar,  tetapi  hanya  55%  yang menyelesaikan  sekolah  menengah  pertama  (Hartono,  2008).  Seharusnya pendidikan menjadi media bagi upaya mengatasi masalah kemiskinan. Pemerintah perlu  terus  berupaya  meningkatkan  pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan yang  berfokus  pada  pendidikan  dasar  karena  hal  ini  dapat  menjadi  tali  simpul untuk mengurangi benang kusut masalah kemiskinan di negeri ini.
Lantas,  mengapa  angka  partisipasi  sekolah  usia  16 — 18  tahun  rendah? Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  angka  partisipasi  sekolah  (APS)  adalah  jumlah penduduk melekaksara (Suryana, 2007) yang terlibat dalam kegiatan memperoleh pendidikan  usia  16 — 18  tahun  atau  setara  dengan  pendidikan  sekolah  menengah atas  (SMA/SMK).  Peningkatan  angka  partisipasi  sekolah  (APS)  juga  merupakan tolak  ukur  keberhasilan  pendidikan  suatu  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  tingkat kemakmuran  daerah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  meningkatnya  jumlah  APS  akan berkaitan  dengan  penurunan  tingkat  kemiskinan.  Menurut  Nirwana  (2013), pendidikan juga merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.
Dalam  konteks  ini,  partisipasi  sekolah  menyebabkan  persentase  penduduk miskin  semakin  meningkat.  Hal  ini  terjadi  karena  bagi  penduduk  yang  ingin mengikuti  aktivitas  formal  diperlukan  biaya.  Bagi  warga  belajar  yang  kurang mampu  atau  rumah  tangga  yang  tergolong  miskin,  biaya  yang  diperlukan  untuk pendidikan  formal  menjadi  faktor  utama  yang  menjadi  penghambat  untuk memperoleh  pendidikan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  tingkat  partisipasi  sekolah akan dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat (Nirwana, 2013).
Menurut  Manurung  (2015),  kemiskinan  yang  tadinya  hanya  sebatas ketidakmampuan ekonomi, kini mencakup aspek budaya, keadaan geografis, dan keadaan  dalam  masyarakat.  Salah  satu  definisi  kemiskinan  sebagaimana  yang
Vol. 10, No. 1 (2018)
disebutkan  oleh  Kumalasari  (2011)  yaitu  kemiskinan  adalah  keadaan  terjadi ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian, tempat  berlindung,  pendidikan,  dan  kesehatan  yang  disebabkan  oleh  kelangkaan alat  pemenuh  kebutuhan  dasar,  ataupun  sulitnya  akses  terhadap  pendidikan  dan pekerjaan.  Sementar,  Manurung  (2015)  menyatakan  bahwa  kawasan  miskin memiliki  ciri-ciri  indeks  pendidikan  yang  rendah  karena  tingginya  biaya pendidikan dan rendahnya pendapatan membuat penduduk miskin kesulitan dalam memperoleh  pendidikan.  Pendidikan  bagi  penduduk  miskin  bukan  termasuk kebutuhan primer. Menurut Nirwana (2013), menjadi miskin memiliki hubungan dengan  bermacam-macam  faktor,  mencakup  pendapatan,  kesehatan,  pendidikan, akses  terhadap  barang-barang,  letak  geografis,  gender,  suku,  dan  keadaan keluarga.
Pendidikan  di  suatu  daerah  selalu  menjadi  tolak  ukur  kemajuan  daerah tersebut  dan  telah  menjadi  fokus  masalah  utama  dari  setiap  daerah  yang  ada  di Indonesia. Namun, tingkat kemiskinan terbilang masih cukup tinggi, salah satunya di  Provinsi  Kepulauan  Bangkabelitung.  Apakah  dengan  meningkatnya  angka partisipasi  sekolah  di  suatu  wilayah  dapat  mengurangi  kemiskinan  di  suatu daerah?  Untuk  itulah  penelitian  ini  mengacu  pada  jumlah  angka  partisipasi sekolah dan juga tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangkabelitung.  Penelitian  ini  menggunakan  data  angka  partisipasi  sekolah  dan tingkat  kemiskinan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kepulauan  Bangkabelitung.  Data diambil  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Kepulauan  Bangkabelitung  pada  14 Juni  2017.  Namun,  di  lain  sisi,  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  terbilang  masih cukup  tinggi.  Jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  per  tahun  2009  masih menyentuh  angka  30  juta  orang.  Apakah  dengan  meningkatnya  pendidikan seseorang di suatu wilayah dapat mengurangi kemiskinan di suatu daerah? Untuk itulah  penelitian  ini  mengacu  pada  jumlah  tingkat  kemiskinan  dan  juga  angka partisipasi sekolah di setiap provinsi di Indonesia.

## Pendidikan
Menurut  UU  No.  20  Tahun  2003 , pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan  spiritual  keagamaaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa, dan negara. Selain itu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu  tuntutan  di  dalam  hidup  tumbuhnya  anak-anak.  Maksudnya  ialah  bahwa pendidikan  menuntun  segala  kekuatan  kodrat  yang  ada  pada  peserta  didik  agar sebagai  manusia  dan  anggota  masyarakat  dapat  mencapai  keselamatan  dan
Vol. 10, No. 1 (2018)
kebahagiaan  hidup  yang  setinggi-tingginya.  Sementara,  Ahmad  D.  Marimba mengemukakan  bahwa  pendidikan  ialah  suatu  proses  bimbingan  yang dilaksanakan  secara  sadar  oleh  pendidik  terhadap  suatu  proses  perkembangan jasmani  dan  rohani  peserta  didik,  yang  tujuannya  agar  kepribadian  peserta  didik terbentuk dengan sangat unggul. Kepribadian yang dimaksud ini bermakna cukup dalam  yaitu  pribadi  yang  tidak  hanya  pintar  dan  pandai  secara  akademis  saja, tetapi  juga secara karakter.  Definisi  yang hampir sama dikemukakan oleh Carter V.  Good,  bahwa  Pendidikan  adalah  proses  perkembangan  kecakapan  seseorang dalam  bentuk  sikap  dan  perilaku  yang  berlaku  dalam  masyarakatnya.  Proses sosial seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terpimpin (khususnya di sekolah)  sehingga  ia  dapat  mencapai  kecakapan  sosial  dan  mengembangkan kepribadiannya  dalam  kehidupan  sosial  di  tengah-tengah  masyarakat  (Sugianto, 2017).
Pendidikan bisa diperoleh secara formal dan nonformal. Pendidikan formal diperoleh  melalui  progam-program  yang  sudah  dirancang  secara  terstruktur  oleh suatu institusi, departemen, atau kementerian suatu negara. Pendidikan nonformal adalah pengetahuan yang didapat manusia (peserta didik) dalam kehidupan sehari- hari (berbagai pengalaman) baik yang dirasakan sendiri atau yang dipelajarai dari orang lain (mengamati dan mengikuti).

## Angka Partisipasi Sekolah
APS  merupakan  ukuran  daya  serap  sistem  pendidikan  terhadap  penduduk usia  sekolah  dan  menjadi  indikator  untuk  mengetahui  kamajuan  pendidikan  di suatu daerah (Dewi dkk., 2015). APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia  sekolah.  Semakin  tinggi  angka  partisipasi  sekolah  (APS).  maka  semakin besar  jumlah  penduduk  yang  berkesempatan  mengenyam  pendidikan.  Namun demikian,  meningkatnya  APS  tidak  selalu  dapat  diartikan  sebagai  meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Rumus: APS  (7-12)  =  {(Jumlah  penduduk  berumur  7-12  tahun  yang  masih  sekolah  : Jumlah penduduk umur 7─12 tahun) X 100% }
APS  (13-15)  =  {(Jumlah  penduduk  berumur  13-15  tahun  yang  masih  sekolah  : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun) X 100%}
APS  (16-18)=  {(Jumlah  penduduk  berumur  16-18  tahun  yang  masih  sekolah  : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun) X 100%}
Vol. 10, No. 1 (2018)
APS  (19-24)=  {(Jumlah  penduduk  berumur  19-24  tahun  yang  masih  sekolah  : Jumlah penduduk umur 19-24 tahun) X 100%}
Angka  partisipasi  sekolah  usia  penduduk  usia  7 — 12  tahun  meingkat  dari 92,83% pada 1993 menjadi 96,77% pada 2004. Dalam rentang waktu yang sama,
APS  penduduk  usia    13 — 15  tahun  meningkat  dari  68,74%  menjadi  83,49%. Sementara,  APS  penduduk    usia    16 — 18  tahun  meningkat  dari  40,23%  menjadi 53,48%.  Selain  masalah  kesenjangan  partisipasi  pendidikan,  kita  juga  masih menghadapi  masalah  lain  yakni  tingginya  angka  putus  sekolah.  Jumlah  absolute anak  usia  sekolah  yang  sudah  tidak  bersekolah  lagi  ( drop  out )  pada  kelompok umur  7 — 12  tahun  tercatat  sebanyak  360.692  orang,  kelompok  umur  13 — 15
tahun  sebanyak  2.006.507  orang,  dan  kelompok  umur  16 — 18  tahun  sebanyak 5.707.718 orang (Susenas, 2004 dalam Ustama, 2009).
Masalah  ekonomi  merupakan  faktor  utama  yang  menyebabkan  rendahnya angka  partisipasi  sekolah  (APS)  dan  tingginya  angka  putus  sekolah  pada kelompok  masyarakat  miskin.  Masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  ekonomi rendah  tidak  memiliki  dana  yang  cukup  untuk  mengirim  anak-anak  ke  sekolah, karena  pendidikan  memang  membutuhkan  biaya  yang  relatif  besar.  Bagi masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  ekonomi  yang  rendah,  akan  mengalami kesulian  mengeluarkan  biaya  yang  dibutuhkan  proses  pembelajaran.  Seiring dengan hal tersebut, banyak masyarakat miskin yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah  yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini khsusnya dalam pemerataan pendidikan di setiap daerah.

## Kemiskinan
Kemiskinan  menurut  Badan  Pusat  Statistika  (2000)  merupakan  keadaan seorang individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  berlindung,  pendidikan,  dan kesehatan  yang  dianggap  sebagai  kebutuhan  minimal  dan  memiliki  standar tertentu. Ukuran standar hidup layak yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika pada  2012  yaitu  sebesar  Rp  355.740.00/bulan,  dengan  kata  lain,  per  individu memiliki  penghasilan  sebesar  Rp  11.000.00/hari.  Penduduk  yang  memiliki penghasilan  di  bawah  standar  yang  telah  ditentukan  oleh  Badan  Pusat  Statistika dianggap  sebagai  penduduk  miskin.  Standar  rasio  tingkat  kemiskinan  yang ditetapkan oleh World Bank sebesar $2/day atau sekitar Rp 22.000.00/hari.
Robert  Chamber  (2010)  mengatakan  bahwa  kemiskinan  merupakan  suatu intergrated concept yang  memiliki  lima  dimensi,  sedangkan  kelima  dimensi
Vol. 10, No. 1 (2018)
tersebut  membentuk  suatu perangkap  kemiskinan  ( deprivation  trap ),  yaitu  (1) kemiskinan  itu  sendiri,  (2)  ketidakberdayaan  ( powerless ),  (3)  kerentaan menghadapi  situasi  darurat  ( state  of  emergency ),  (4)  ketergantungan ( dependency ),  dan  (5)  keterasingan  ( isolation ),  baik  secara  geografis  maupun sosiologis.  Kemiskinan  menjadi  salah  satu  penyakit  dalam  perekonomian  suatu negara,  terlebih  lagi  pada  negara-negara  yang  masih  berkembang  atau  negara ketiga. Masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat  kompleks  artinya  kemiskinan  tidak  muncul  secara  mendadak.  Namun, memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui  akar  dari  masalah  kemiskinan  itu  sendiri,  sedangkan  kemiskinan bersifat  multidimensional  artinya  melihat  dari  banyaknya  kebutuhan  manusia yang  bermacam-macam,  maka  kemiskinan  pun  memiliki  aspek  primer  berupa kemiskinan  akan  aset,  organisasi  sosial  politik,  pengetahuan,  dan  keterampilan, serta  aset  sekunder  berupa  kemiskinan  akan  jaringan  sosial,  sumber-sumber keuangan,  dan  informasi.  Sebagai  dampak  dari  sifat  kemiskinan  tersebut tergambarkan  dalam  bentuk  yang  salah  satunya  adalah  rendahnya  tingkat pendidikan.
Pola  kemiskinan  menurut  Djojohadikusumo  (1995)  terbagi  menjadi  empat bagian, antara lain sebagai berikut.
1. Persistent poverty , yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.
2. Cyclical poverty , yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. Seasonal poverty , yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan.
4. Accidental  poverty ,  yaitu  kemiskinan  karena  terjadinya  bencana  alam  atau dampak  dari suatu  kebijakan  tertentu  yang  menyebabkan  menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk.
Kemiskinan  juga  menjadi  sebuah  hubungan  sebab  akibat  dan  terdapatnya hubungan  kausalitas  yang  membentuk  sebuah  lingkaran  paradigma  kemiskinan. Lingkaran  paradigma  kemiskinan  ini  menggambarkan  bahwa  kemiskinan disebabkan karena kemiskinan itu sendiri “ The vicious circle of poverty ”. Nurkse (1953) mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin ( a poor country is poor because it is poor ), kemiskinan dalam suatu negara tidak memiliki ujung  pangkal,  artinya  negara  miskin  itu  karena  tidak  memiliki  apa-apa,  dan dengan  tidak  memiliki  apa-apa  menyebabkan  negara  menderita  kemiskinan. Negara  yang  miskin  itu  miskin  karena  kebijakan  yang  miskin  yang  ada  di dalamnya ( a poor country is poor because a poor policy ). Kesalahan pemerintah dalam  penetapan  kebijakan  yang  ada menjadi  permasalahan  yang  ada  saat  ini,
Vol. 10, No. 1 (2018)
terlebih  lagi  pada  negara  yang  luas  dan  masih  berkembang  seperti  Indonesia. Masalah ketimpangan menjadi permasalahan utama yang ada saat ini, khususnya terkait  pendidikan.  Sehingga,  dalam  penetapan  kebijakan  haruslah  melihat karakteristik lingkungan dan penduduk yang ada pada daerah tersebut agar dalam penetapan  kebijakan  dan  program-program  pemerintah  dapat  tepat  sasaran, khususnya  terkait  masalah  akses  pendidikan  dan  pemerataan  pendidikan  di berbagai daerah yang minim fasilitas pendidikan dan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif. Menurut  Musianto  (2002),  yang  dimaksud  dengan  metode  kuantitatif  adalah pendekatan  yang  penulisannya  menggunakan  aspek  pengukuran  yang  meliputi usulan penelitian proses, hipotesis, analisis data, dan kesimpulan data. Sementara, Mulyadi  (2011)  menyatakan  bahwa  yang  harus  diperhatikan  dalam  pendekatan kuantitatif  yaitu  kemampuan  untuk  melakukan  generalisasi  hasil  penelitian; bagaimana hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi.
Analisis data yang dipergunakan yaitu data yang diperoleh dari pengambilan sampel  regeresi  sederhana.  Sumber  data  yang  digunakan  berupa  data  sekunder yang diperoleh dari data BPS Provinsi Kepulauan Bangkabelitung yang berisi data angka  partisipasi  sekolah,  data  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Kepulauan Bangkabelitung yang terbagi atas enam kabupaten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi  Kepulauan  Bangkabelitung  terbagi  atas  enam  kabupaten,  yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur dan  satu  kota,  yaitu  Kota  Pangkalpinang.  Data  untuk  angka  partisipasi  sekolah diambil  dari  BPS  Provinsi  Kepulauan  Bangkabelitung  yang  terakhir  dibarukan pada  14  Juni  2017.  Angka  Partisipasi  Sekolah  16 — 18  Tahun  dapat  dilihat  pada grafik di bawah ini.
Vol. 10, No. 1 (2018)
90
Kepulauan Bangka
80 Belitung Bangka 70 Belitung 60
Bangka Barat 50 Bangka Tengah 40 Bangka Selatan 30 Belitung Timur 2012 2013 2014 2015  2016
Gambar 1 . Grafik perbandingan angka partisipasi sekolah pada usia 16 — 18 tahun di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung
Vol. 10, No. 1 (2018)
Berdasarkan grafik di atas, dapat diartikan bahwa angka partisipasi sekolah jenjang sekolah menengah atas masing-masing kabupaten/kota pada 2012 sampai dengan  2016  terjadi  tren  peningkatan.  Pada  daerah  yang  lain  yaitu  Kabupaten Bangka  Selatan  sempat  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2012  hingga  tahun 2014,  tetapi  kemudian  mengalami  penurunan  kembali  pada  tahun  2014  sampai 2015, dan pada akhirnya mampu meningkat kembali pada tahun 2016 . Hal yang sama  terjadi  juga  pada  tiga  daerah  yang  lain,  yaitu  Kabupaten  Belitung,  Bangka Tengah,  dan  Belitung  Timur.  Lain  halnya  dengan  Kota  Pangkalpinang  dan Kabupaten  Bangka  yang  justru  terus  mengalami  peningkatan  pada  angka partisipasi  sekolah  dan  selalu  berada  di  atas  rata-rata  Provinsi  Kepulauan Bangkabelitung. Terlihat juga pada Kabupaten Bangka Tengah pada 2013 sampai 2015  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  meski  mengalami  sedikit penurunan pada 2016.
Untuk  kondisi  angka  partisipasi  sekolah  sebagaimana  telah  dijelaskan  di atas,  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengujian  hubungan  dengan  tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung dari 2012 sampai  2016  rata-rata  mengalami  penurunan  meski  tidak  terlalu  signifikan. Kondisi tingkat kemiskinan dapat dilihat dari data grafik sebagai berikut.

## Persentase Penduduk Miskin
9
8
Kepulauan Bangka Belitung 7
Bangka
6 5 Belitung 4 Bangka Barat 3 2 Bangka Tengah 1 Bangka Selatan
0 2012 2013 2014 2015 2016
Gambar 2 . Grafik persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung
Vol. 10, No. 1 (2018)
Berdasarkan  grafik  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  rata-rata  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Kepulauan  Bangkabelitung  mengalami  penurunan. Terdapat  empat  daerah  yaitu  Kabupaten  Belitung,  Belitung  Timur,  Bangka Tengah, dan Bangka yang memiliki persentase tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi.  Masih  terdapat  daerah  yang  memiliki  persentase  tingkat  kemiskinan  di bawah  rata-rata  provinsi,  yaitu  Bangka  Selatan,  Bangka  Barat,  dan  Kota Pangkalpinang.  Untuk  Kabupaten  Bangka  Barat,  tingkat  kemiskinan  terus menerus  mengalami  penurunan  dari  tahun  2012  sampai  2015.  Berbeda  dengan Kota  Pangkalpinang,  pada  tahun  2014  mengalami  penurunan  meskipun  tidak terlalu signifikan. Kondisi berbeda dialami oleh Kabupaten Belitung, yaitu tingkat kemiskinan  selalu  mengalami  perubahan  setiap  tahunnya;  selalu  naik  kemudian turun kembali sampai tahun 2016. Hal lain yang dialami oleh Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan hampir stabil untuk tingkat kemiskinannya.
Korelasi  angka  partisipasi  sekolah  (APS)  dan  tingkat  kemiskinan  di Provinsi  Kepulauan  Bangkabelitung  dapat  diketahui  dengan  perolehan  data  APS dan  persentase  kemiskinan  di  Bangkabelitung.  Dengan  adanya  data  angka partisipasi sekolah (2012 — 2016) dan juga data tingkat kemiskinan (2012 — 2016), dapat  diketahui  korelasi  antara  angka  partisipasi  sekolah  dibandingkan  dengan tingkat  kemiskinan.  Melihat  kondisi  tingkat  kemiskinan  yang  ada  di  Provinsi Kepulauan  Bangkabelitung  dengan  membaca  grafik  di  atas,  peneliti  mencoba menghubungkan  antara  angka  partisipasi  sekolah  dengan  tingkat  kemiskinan  di Provinsi  Bangkabelitung  dengan  metode  regresi  yang  dapat  dilihat  dari  gambar grafik regresi berikut.
9 y = 1,0298x - 0,1846 8 R² = 0,9986 7 6 5 Series1 4 Linear (Series1) 3 2 0 2 4
6 8 10
Gambar 3 : Grafik Regresi hubungan antara angka partisipasi sekolah dengan tingkat  kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung
Vol. 10, No. 1 (2018)
Dari  grafik  di  atas  terlihat  hubungan  yang  sangat  kuat  antara  angka partisipasi  sekolah dengan tingkat  kemiskinan  yang dibuktikan dengan  koefision determinasi  Pearson  (R2)  sebesar  0.99  dengan  nilai p-value dan significance F hampir  mendekati  0  (nol)  yang  menunjukkan  bahwa  99,999%  dari  data menjelaskan  adanya  hubungan  antara  tingkat  kemiskian  dan  angka  partisipasi sekolah.  Untuk  jenjang  sekolah  menengah  atas  masing- masing  kabupaten/kota  di Provinsi  Kepulauan  Bangkabelitung  pada  2012  sampai  dengan  2016  terjadi  tren peningkatan.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  kesadaran  masyarakat  Bangkabelitung akan  pentingnya  pendidikan  dan  tingkat  kemakmuran  masyarakat  yang  semakin meningkat.  Pada  tahun  2014  sampai  2015,  angka  partisipasi  sekolah  di  Kabupaten Bangka  Selatan  mengalami  penurunan.  Kondisi  ini  terjadi  karena  perekonomian  di Bangka Selatan mengalami penurunan atau kemampuan ekonomi masyarakat rendah. Hal yang sama terjadi juga pada tiga daerah lain yaitu Belitung, Bangka Tengah, dan Belitung  Timur.  Lain  halnya  di  dua  daerah  yang  berbeda  yaitu  Kota  Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka terus mengalami peningkatan untuk angka partisipasi sekolah sebanding  lurus  dengan  tingakat  kemiskinan  kedua  daerah  ini  yang  semakin menurun.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  perbandingan  perkembangan  angka partisipasi  sekolah  (APS)  usia  16 — 18  rentang  tahun  2012  hingga  2016  sejalan dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangkabelitung mengalami  tren  peningkatan,  sedangkan  tingkat  kemiskinan  mengalami  tren penurunan meski tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, semakin tinggi angka partisipasi  sekolah,  maka  semakain  baik  pula  perkembangan  tingkat  kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bangkabelitung.
Maka, solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat menanggulangi masalah  rendahnya  angka  partisipasi  sekolah  di  setiap  kabupaten/kota  Provinsi Bangkabelitung, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah  (APS).  Hal  ini  dilakukan  dengan  perlu  adanya  penyebaran  dan pemerataan  pendidikan  di  Bangkabelitung  yang  selama  ini  sulit  terjangkau  dan minimnya  fasilitas  pendidikan,  dan  memperluas  akses  bagi  anak  usia  sekolah khususnya  usia  16 — 18  tahun.  Laki-laki  maupun  perempuan  untuk  memiliki kesempatan  melanjutkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi  dan  berkembang  secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan  dalam  mengikuti  pendidikan  pada  setiap  jenjang  yang  dijalani  serta memerluas  akses  bagi  yang  belum  terlayani  dijalur  pendidikan  formal  untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amaliah, Deni.  (2015).  Pengaruh  Partisipasi  Pendidikan  Terhadap  Persentase  Penduduk Miskin. Jurnal Ilmiah Kependidikan 2 (3): 231 — 239
Astuti,  Tri  Puji.  (2016).  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS).  <http://pekalonganbersekolah. pekalongankota.go.id/angka-partisipasi-sekolah-aps/>  Diakses  pada  tanggal  09  Juni 2018 Pukul 23.00 WIB.
Dewi, V.R.,  S.  Astutik,  dan  H.  Pramoedyo.  (2015).  Penentuan  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Angka  Partisipasi  Sekolah  Menggunakan Geographically  Weighted Regression dengan Metode Stepwise . Jurnal Mahasiswa Statistik 3(2): 93 — 96
Djojohadikusumo, S. (1995). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan . Jakarta: LP3ES.
Hartono, Djoko. (2008). Akses Pendidikan Dasar: Kajian Dari Segi Transisi SD Ke SMP.
Jurnal Kependudukan Indoensia 3(2): 45 — 73
Kumalasari, Merna. ( 2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Jawa  Tengah.  Skripsi  Fakultas  Ekonomika  Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 19
Manarung,  Febri  dan  Santoso,  Dwi.  (2015).  Pemetaan  Kemiskinan  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Timur.  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Brawijaya Malang: 1 — 9
Mulyadi,  Muhammad.  (2011).  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  Serta  Pemikiran  dasar Menggabungkannya. Jurnal Studi Komunikasi dan Media 15(1).127 — 138
Musianto,  Lukas.  (2002).  Perbedaan  Pendekatan  Kuantitatif  dengan  Pendekatan  Kualitatif dalam Metode Penelitian. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 4(2). 123 — 136.
Nirwana, I. D. (2013). Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin: Studi pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi di Pulau Jawa dan 27 Provinsi di Luar Pulau  Jawa  pada  Tahun  2006-2011.  Jurnal  Ilmiah.  Fakultas  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang: 1 — 9 Nurkse, Ragnar. (1993). Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries . New York: Oxford University Press.
Robert  Chambers.  (1993)terjemahan  Pembangunan  Desa  Mulai  dari  Belakang.  Jakarta:
LP3S.
Sugianto,  Eddy.  (2017).  Faktor  Penyebab  Anak  Putus  Sekolah  Tingkat  Sma  Di  Desa  Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu. JOM Fisip 4(1): 1 — 14
Suryana, S.  (2007).  Permasalahan  Mutu  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Pembangunan Pendidikan.  Jurnal  Partisipasi  Sekolah.  Fakultas  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Negeri Semarang. Hal 3.
Ustama, D. D. 2009. Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik 6(1): 1 — 12
The World Bank. 2006. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. The World Bank Office Jakarta, Jakarta.