## PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LOKASI TANJUNG SARI KABUPATEN BANGGAI
Nasrun Hipan 1 , Nirwan Moh Nur 2 , Hardianto Djanggih 3 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai Jalan K.H. Ahmad Dahlan No 79 luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
2 Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai Jalan Dewi Sartika No. 67 Luwuk-Banggai, Sulawesi Tengah hardianto.djanggih@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze land dispute resolution at Tanjung Sari Location in Banggai Regency. The status of the land has taken a long and very complicated legal process and caused uncertainty for the parties to the dispute. The research method used is a sociological juridical research method that is examining the law based on social phenomena. The results of the research show that the land dispute at Tanjung Sari Location in Banggai Regency, which starts from the court process gradually until the court decision is executed, there is a difference or disputes between the parties who are against the land object. The land dispute which has been going on for quite a long time will have an impact on the uncertainty of land tenure rights by the parties to the dispute if it is not resolved by the right law.
Keywords: Dispute Resolution;  Land; Tanjung Sari.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penyelesaian  sengketa  tanah  di  Lokasi  Tanjung  Sari Kabupaten Banggai, Adapun status tanah tersebut telah menempuh proses hukum yang panjang dan sangat  rumit  dan  mengakibatkan  ketidakpastian  bagi  pihak  yang bersengketa.  Adapun  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  sosiologis  yakni  mengkaji  hukum berdasarkan  fenomena-fenomenas  sosial.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sengketa  tanah  di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai yang dimulai dari proses pengadilan secara bertahap sampai pada  ekseusi  putusan  pengadilan  terjadi  perbedaan  atau  perselidihan  antara  pihak-pihak  yang berpekara terhadap objek tanah tersebut. Sengketa tanah tersebut yang telah berjalan cukup panjang akan berdampak pada ketidakpastian hak penguasaan atas tanah oleh pihak-pihak yang bersengketa jika tidak diselesaikan dengan hukum yang tepat.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Tanah; Tanjung Sari.
1 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai
2 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai
3 Penulis Koresponden, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

## 1. Pendahuluan
Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas  tanah  sehingga  setiap  saat  manusia  selalu berhubungan  dengan  tanah.  Dapat  dikatakan hampir  semua  kegiatan  hidup  manusia  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  selalu memerlukan  tanah (Arisaputra,  2013).  Nilai ekonomis,  nilai  sosial  dan  nilai  budaya  yang dimiliki  tanah  menjadikan  tanah  sebagai  sumber kehidupan ekonomi manusia (Asikin, 2014).  Hal ini  tidak  terlepas  dari  adanya fungsi  ganda terhadap  tanah,  yaitu  sebagai  social  asset  dan capital  asset,  sehingganya  kehidupan  manusia tidak  dapat  dipisahkan  dari tanah  (Permatasari, et.all, 2018).
Kebutuhan akan tanah dewasa ini dengan bertambahnya  jumlah  penduduk,  mengakibatkan terbatasnya jumlah tanah untuk dijadikan sebagai sumber  penghasilan  dan  tempat  tinggal,  maka orang  perlu  untuk  mendapatkan  suatu  jaminan akan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum terhadap  hak  kepemilikan  atas  tanah (Hidayat, 2016).
Dalam  pemenuhan  kebutuhan  tanah, seringkali  terdapat Permasalahan-permasalahan yang  berorientasi  pada  terciptanya  kepastian hukum  tentang  letak  dan  luas  tanah, jenis  hak atas  tanah  serta  besarnya  uang  ganti  kerugian (Djanggih,  2017). Semakin  meningkatnya pertumbuhan  penduduk,  maka  kebutuhan  akan ketersediaan tanah  menjadi  semakin  tinggi  pula. Dalam  perkembangannya,  kebutuhan  terhadap tanah telah memunculkan berbagai
konflik/sengketa,  baik  antar  perorangan  maupun suatu kelompok terkait.
Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi  antara  orang  perseorangan  dan  antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan  dan  atau  status  kepemilikan  dan atau  status  penggunaan  atau  pemanfaatan  atas bidang  tanah  tertentu  oleh  pihak  tertentu,  atau status  keputusan  Tata  Usaha  Negara menyangkut  penguasaan,  pemilikan  dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu (Panget, 2013).
Sengketa  Pertanahan  di  Indonesia  bukan merupakan  hal  yang  baru  dan  masih  terjadi hingga  saat  ini  (Wowor,  2014). Dalam penelitiannya (Wowor, 2014) mengungkap bahwa berbagai  penyelesaian terhadap  sengketa pertanahan  dapat  dilakukan  melalui  dua cara, yaitu:  (1)  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Jalur Pengadilan,  dan;  (2)  Penyelesaian  Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).
Kaitannya dengan permasalahan sengketa tanah sebagai objek kajian di Lokasi Tanjung Sari adalah mengkaji permasalahan tanah berdasarkan putusan pengadilan. Sengekta tanah tersebut bermula  dari  adanya  Gugatan  Sdr. Pintung, Dkk (Penggugat / Kuasa Hadin Lanusu), terhadap  Husen  Taferokila  (Tergugat)  tertanggal 9  Januari  1996,  Registrasi  Perkara Perdata, Nomor: 02/PDT/G/ 1996/PN.Lwk, telah menempatkan  objek  sengketa  berupa  2  (dua) bidang tanah yang tengah dikuasai oleh Tergugat.
Ahli  Waris  Salim  Al  Bakkar,  yaitu  Ny.  Berkah Albakkar  pada  tanggal  4  Juni  1996  telah mengajukan  Gugatan  Intervensi  yang  berdiri sendiri (tussenkomst), sehingga telah menempatkan  Para  Penggugat  /  Kuasa  Hadin Lanusu  serta  Husen  Taferokila  (Tergugat), masing-masing sebagai Para Tergugat Intervensi.
Sehingganya  menarik  bagi  penulis  untuk mengkaji  lebih  jauh  tentang  problematika penyelesaian  sengketa  tanah  di  Lokasi  Tanjung Sari di Kabupaten Banggai.
2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif analitis.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder, yang menjadi bahan acuan kajian  ini. Data sekunder  yang  telah dikumpulkan  melalui  studi  dokumen  terhadap bahan  kepustakaan  antara  lain  meliputi  bahan hukum  primer  seperti peraturan  perundang- undangan dan putusan pengadilan.
Dalam  penelitian  ini  pengkajian  bahan hukum  dilakukan  secara  mendalam  terhadap putusan  pengadilan  dan  pelaksanaan  putusan pengadilan  terkait  dengan  objek  sengketa  tanah yang di hubungan dengan norma hukum, konsep hukum  teori  hukum,  yang  relevansinya  dengan permasalahan. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari  pemecahan  terhadap  isu  hukum  yang timbul.  Hasil  yang  aka  dicapai  adalah memberikan  preskripsi  tentang  apa  yang seyogyanya  atas  isu  yang  mengemuka.  Analisis
dilakukan  secara  kualitatif,  baik  dengan mengedepankan  prinsip-prinsip  hukum  maupun menganalisis factor-faktor lain yang mempengaruhi  substansi  dan  prosedural penyelesaian kasus tanah.

## 3. Pembahasan

## 3.1. Kerangka Konseptual
Sebagai  kajian ini  adalah  mengkaji sengketa tanah atas putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah  keputusan  pengadilan  atas perkara  gugatan  berdasarkan  adanya  suatau sengketa. Berbeda dengan penetapan yang yang diambil  oleh  hakim  apabila  perkaranya  adalah permohonan  di  mana  kekuatan  penetapannya bersifat  deklaratoir,  putusan  diambil  oleh  hakim apabila  perkaranya  berupa  sutau  sengketa  di mana  para  pihak  saling  mempertahankan  hak masingmasing. Jadi perkaranya diperiksa secara contradictoir (timbal  balik),  sehingga  putusannya bersifat comdemnatoir (menghukum)  pihak  yang kalah (Rasyid, 2010).
Secara  umum  putusan  pengadilan  diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68  Rv. Dapat  dikemukakan  berbagai  segi putusan  pengadilan  yang  dapat  dijatuhukan hakim,  namun  dalam  uraian  ini  hanya  diuraikan jenis  putusan  yang  berhubungan dengan  kajian ini.
a. Putusan Declaratoir (pernyataan)
Putusan  declaratoir  adalah  putusan  yang hanya  menegaskan  atau  menyatakan  suatu kedaan  hukum  semata-mata.  Misalnya  putusan
tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah (Harahap, 2011). b. Putusan Preparatoir
Putusan  preparatoir  adalah  putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok  perkara  atau  putusan  akhir.  Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk  menolak  diundurkannya  pemeriksaan saksi,  putusan  yang  memerintahkan  pihak  yang diwakili  oleh  kuasanya  untuk  datang  sendiri (Mujahidin, 2012).
c. Putusan Kontradiktoir
Putusan kontradiktoir adalah putusan yang diambil  dari  tergugat  yang  perna  datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa  secara  kontradiktor,  kemudian diputuskannya.  Artinya,  diputus  di  luar  hadirnya salah  satu  pihak  yang  berperkara (Mujahidin, 2012).
d. Putusan Akhir
Setelah  hakim  selesai  memeriksa  perkara dan tidak ada lagi halhal yang perlu diselesaikan dalam  persidangan,  maka  hakim  menjatukan putusan  terhadap  perkara  yang  diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,  sebagi  pejabat  negara  yang  diberi wewenang  untuk  itu,  diucapkan  dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan  perkara  atau  sengketa  antara para pihak yang beperkara dan diajukan kepada pengadilan (Winarta, 1995)

## 3.2. Objek  Sengketa  Tanah  Lokasi  Tanjung Sari Kabupaten Banggai
Tanah    merupakan    aset    yang bernilai tinggi. Pertambahan jumlah penduduk berbanding terbalik  dengan  tidak  bertambahnya  luas  tanah, sehingga  memungkinkan  setiap  orang  berupaya untuk  menguasasi  tanah (Ismail,  2017). Sementara  tuntutan  akan  lahan  merupakan konsekwensi  dari  kegiatan  pembangunan  fisik yang  memerlukan  tanah  sebagai  sarananya (Pangemanan,  2013).  Permasalahan  terhadap tanah,  sebuah  masalah  yang  “menggurita” seakan-akan  tidak  dapat  diselesaikan  dengan baik.  Konflik  terjadi  karena  adanya  kebutuhan akan  tanah  untuk  tujuan  tertentu  meningkat (Listyawati, 2010).
Kaitannya  dengan  hal  tersebut,  terhadap kasus  tanah  di  Lokasi  Tanjung  Sari  Kabupaten Banggai  yang  menjadi objek  sengketa  perkara pokok adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat  Intervensi  yang  berukuran  luas + 6 Ha, dengan batas-batas:
- Utara dahulu berbatasan dengan teluk Luwuk, sekarang berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah dan Kompleks Dolog;
- Timur,  dahulu  berbatasan  dengan  tanahnya Pr.  Maasing  dan  Pr.  Keling,  sekarang berbatasan dengan tanah I Lamusa;
- Selatan  dahulu  berbatasan  dengan jurame, sekarang dengan jurang;
- Barat,  berbatasan  dengan  kebunnya  Pandan dan Hutan Lolaro;
Adapun  asal  usul  pemilikan  tanah  Salim Albakkar, diperoleh dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa  semula  hamparan  tanah  kebun  yang diatasnya terdapat  205  pohon  kelapa  yang terletak  di  Tanjung  semula  disebut  Tumbu adalah  milik  Sech  Saleh  Bin  Hasan  Al  Amri. Selanjutnya  Sech  Saleh  Bin  Hasan  Al  Amri menjual  hamparan  tanah  berikut  tanaman kelapa  diatasnya  kepada  Kalia – Sangaji (Camat).  Penjualan  tersebut  dibuktikan dengan  adanya  Surat  Penjualan tanpa tanggal, bulan dan tahun;
- Dengan  telah  terjadinya  penjualan  tersebut maka  Kalia-Sangaji  menjual  kembali hamparan  tanah  beserta  tanaman  kelapa diatasnya  sejumlah  174  pohon  kepada  H. Husin  alias  Dg.  Maloe,  sebagaimana  termuat dalam Surat Penjualan tanggal 22 Maret 1914;
- Bahwa  ketika  H.  Husin  alias  Dg.  Maloe meninggal dunia, maka pemilikan lahan serta kebun  kelapa  tersebut  dilanjutkan  oleh saudaranya  yang  bernama  H.  Muhammad Nur.  Selanjutnya  H.  Muhammad  Nur menjual lahan serta pohon kelapa tersebut kepada H. Abdul  Wahid,  sebagaimana  termuat  dalam Surat Penjualan bertanggal 12 Februari 1922;
- Bahwa oleh karena H. Abd. Wahid mempunyai hutang dagang  kepada  Salim  Al  Bakkar,  dan untuk menyelesaikan hutang dagang tersebut maka  H.  Abdul  Wahid  telah  menyerahkan lahan  kebun  beserta  395  pohon  kelapa kepada  Salim  Al  Bakkar,  pada  Tahun  1938. Selanjutnya  hamparan  tanah  perkebunan
berikut 395 pohon kelapa adalah menjadi milik Salim Al Bakkar.
Bahwa  sesuai  dengan  hasil  pemeriksaan persidangan,  maka  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Luwuk,  telah  menjatuhkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Luwuk,  Nomor :02/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 9 Juli 1996, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi B (Tergugat dalam Pokok Perkara);
- Menolak  Eksepsi  A  (Penggugat  dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi;
II. DALAM POKOK PERKARA
- Menolak  Gugatan  A  (Penggugat  dalam Pokok  Perkara  /  Tergugat  Intervensi seluruhnya;
III. DALAM GUGATAN INTERVENSI
- Mengabulkan  Gugatan  C (Penggugat Intervensi) tersebut;
- Meneguhkan  Hak  Milik  C  (Intervenient) atas tanah yang tengah diperkarakan oleh A (Penggugat dalam Pokok Perkara dan B (Tergugat  dalam  Pokok  Perkara)  sebagai dimaksud dalam Gugatan Perkara Perdata, Nomor: 02/Pdt.G/1996/PN.Lwk ; Mendasari Putusan  Pengadilan  Negeri Luwuk, Nomor :02/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 9 Juli 1996, oleh Penggugat dalam Pokok Perkara (Tergugat  Intervensi)  telah  mengajukan  Banding ke  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah.  Oleh Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah  melalui Putusan  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah,
Nomor  :  81/PDT/1996/PT.Palu,  tanggal  15 Januari  1997,  telah  menjatuhkan  Putusan  ; Menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Luwuk, Nomor  :02/Pdt.G/1996/PN.Lwk,  tanggal  9  Juli 1996.
Terhadap Putusan  Pengadilan  Negeri Luwuk tersebut diketahui  secara  jelas  bahwa objek  Gugatan  dalam  Perkara  Perdata  Nomor: 02/Pdt.G/1996  (termasuk  Gugatan  Intervensi) adalah  meliputi  2  (dua)  bidang  tanah  sesuai ukuran dan batas-batas yang telah disebutkan di atas, hal mana melalui kedua putusan pengadilan tersebut  telah  dinyatakan  (diteguhkan)  sebagai milik  Penggugat  Intervensi  in  casu  Salim  Al Bakkar.
Lebih  lanjut Putusan  Pengadilan  Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor: 81/PDT/1996/PT.Palu, tanggal  15  Januari  1997  oleh  Penggugat  dalam perkara pokok  (Tergugat  Intervensi)  telah mengajukan  Kasasi  kepada  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia.  Atas  permohonan  tersebut maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 2351  K/Pdt.1997,  tanggal  02  Juni  1999,  yang amar putusannya  adalah menolak  Permohonan Kasasi  dari  para  pemohon  kasasi  :  1.  HADIN LANUSU, 2. PINTUNG, 3. BAHRUN LANUSU, 4. MASNIA  LANUSU,  5.  MIN  LANUSU,  tersebut dan  memperbaiki  amar  Putusan  Pengadilan Tinggi  Palu  tanggal  15  Januari  1997  No. 81/Pdt/1996/PT.Palu,  yang  menguatkan  Putusan Pengadilan  Negeri  Luwuk  tanggal  09  Juli  1996 Nomor : 02/Pdt.G/1996/PN.Lwk.
Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 2351 K/Pdt.1997, tanggal  02  Juni  1999,  oleh  Para Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi/Para Tergugat Intervensi telah mengajukan Permohonan  Peninjauan  Kembali  kepada Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Oleh Majelis  Hakim  Peninjauan  Kembali  telah menjatuhkan  Putusan  Peninjauan  Kembali Nomor:  655  PK/Pdt/2000,  tanggal  13  Oktober 2003,  yang  amar  putusannya  adalah menolak Permohonan  Peninjauan  Kembali  dari  para Pemohon Peninjauan Kembali : HADIN LANUSU yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari  :  1.  PINTUNG,  2.  BAHRUN  LANUSU,  3. MASNIA LANUSU, 4. MIN LANUSU tersebut.
Objek  sengketa  jika  mendasari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor :02/Pdt.G/1996/PN.Lwk,  tanggal  9  Juli  1996  Jo. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah, Nomor: 81/PDT/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997,  selain  kedua  putusan  itu  bersifat declaratoir, juga objek sengketa (tanah sengketa) yang  dimaksudkan  dalam  Gugatan  Intervensi hanyalah  mengikuti  atau  sesuai  dengan  objek sengketa  dalam  perkara  pokok,  yaitu  2  (dua) bidang tanah, masing-masing:
Bidang Pertama
Berukuran  Panjang  26,50meter  dan  lebar  22 meter, dengan batas-batas:
- Utara  dengan tanahnya  Salim  Al Bakkar/Wakaf;
- Timur dengan Pintung (Penggugat);
- Selatan dengan tanah Lawae ;
- Barat dengan Jalan Raya Yos Sudarso;

## Bidang Kedua
Berukuran  panjang  13,35 meter  dan  lebar 6,70 meter, dengan batas-batas:
- Utara  dengan  tanah  Salim  Albakkar  / wakaf;
- Timur  dengan  rumah  kediaman  Pintung (Penggugat I) yang didirikan di atas tanah Penggugat;
- Selatan  dengan  tanah  Penggugat- Penggugat;
- Barat dengan tanah Objek Perkara; Sedangkan  jika  kita  memperhatikan
secara  saksama  amar  Putusan  Mahkamah Agung, Nomor: 2351 K/Pdt.1997, tanggal 02 Juni 1999  maka  jelas  terlihat  bahwa  objek  sengketa (tanah  sengketa)  adalah  berada  dalam  batas- batas:
- Utara  dahulu  berbatasan  dengan  teluk Luwuk, sekarang berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah dan Kompleks Dolog;
- Timur,  dahulu  berbatasan  dengan tanahnya  Pr.  Maasing  dan  Pr.  Keling, sekarang  berbatasan  dengan  tanah  I Lamusa;
- Selatan dahulu berbatasan dengan jurame, sekarang dengan jurang;
- Barat,  berbatasan  dengan  kebunnya Pandan dan Hutan Lolaro;
Dalam ukuran luas + 6 Ha sesuai dalil posita Gugatan  Intervensi  Penggugat  Intervensi, serta dinyatakan sebagai Milik NY. BERKAH ALBAKKAR.
Dengan  demikian  maka  ukuran  serta batas-batas bidang tanah (objek sengketa / tanah sengketa)  adalah  berbeda  antara apa  yang tertera dalam Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 2351  K/Pdt.1997,  tanggal  02  Juni  1999,  dengan apa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Intervensi  sebagaimana  tertuang  dalam  perkara pokok dan tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri  Luwuk,  Nomor  :02/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 9 Juli 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor: 81/PDT/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997.
Terhadap  putusan  tersebut Kuasa  Hukum Ahli  Waris  Salil  Albakkar  semula  Penggugat Intervensi,  masing-masing:  Sukirlan  Sandagang, S.H. dan Dahlan H. Dani, S.H. telah mengajukan Permohonan  Pelaksanaan  Putusan  (Eksekusi) atas  Putusan  Pengadilan  Negeri  Luwuk,  Nomor :02/Pdt.G/1996/PN.Lwk,  tanggal  9  Juli  1996  Jo. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah, Nomor: 81/PDT/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997  Jo.  Putusan  Mahkamah  Agung,  Nomor: 2351  K/Pdt.1997,  tanggal  02  Juni  1999  Jo. Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor:  655 PK/Pdt/2000,  tanggal  13  Oktober  2003  untuk tanah milik Penggugat Intervensi seluas + 6 Ha. Atas  Permohonan  tersebut  maka  Ketua Pengadilan  Negeri  Luwuk  telah  mengeluarkan Penetapan  Nomor:  02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal  14  Nopember  2006,  yang  isinya  adalah bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor :02/Pdt.G/1996/PN.Lwk,  tanggal  9  Juli  1996  Jo. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah,
Nomor: 81/PDT/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997  Jo.  Putusan  Mahkamah  Agung,  Nomor: 2351  K/Pdt./1997,  tanggal  02  Juni  1999  Jo. Putusan  Peninjauan  Kembali Nomor:  655 PK/Pdt/2000,  tanggal  13  Oktober  2003  adalah NonExecutable (tidak dapat dieksekusi).
Atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk  tersebut,  selanjutnya  diajukan  Surat Permohonan  Pembatalan  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tersebut yang ditujukan kepada  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi Tengah. Atas Permohonan tersebut maka Ketua Pengadilan  Tinggi  Sulawesi Tengah  melalui Penetapan  Nomor:  01/Pen.Pdt/2008/PT.Sulteng, tanggal  21  Agustus  2008  menyatakan: Membatalkan  Penetapan  Ketua  Pengadilan
Negeri Luwuk Nomor : 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 14
Nopember  2006,  serta  memerintahkan  Ketua Pengadilan Negeri  Luwuk  untuk  melanjutkan pelaksanaan Putusan  Mahkamah Agung, Nomor :  2351  K/Pdt./1997,  tanggal  02  Juni  1999  Jo. Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor:  655 PK/Pdt/2000,  tanggal  13  Oktober  2003, sepanjang  mengenai  2  (dua)  bidang  tanah  yang telah bersifat condemnatoir, terdiri dari : Bidang Pertama
Berukuran  Panjang  26,50  meter  dan  lebar  22 meter, dengan batas-batas:
- Utara  dengan  tanahnya  Salim Al Bakkar/Wakaf;
- Timur dengan Pintung (Penggugat);
- Selatan dengan tanah Lawae;
- Barat dengan Jalan Raya Yos Sudarso;
Bidang Kedua
Berukuran  panjang  13,35  meter  dan  lebar 6,70 meter, dengan batas-batas:
- Utara  dengan  tanah  Salim  Albakkar  / wakaf;
- Timur  dengan  rumah  kediaman  Pintung (Penggugat I) yang didirikan di atas tanah Penggugat;
- Selatan  dengan  tanah  Penggugat- Penggugat;
- Barat dengan tanah Objek Perkara; Adapun  materi Penetapan  Nomor:
01/Pen.Pdt/2008/PT.Sulteng, tanggal 21 Agustus 2008  telah  tidak  ditindaklanjuti  oleh  Penggugat Intervensi  ataupun  kuasa  hukumnya,  sehingga Putusan  Mahkamah  Agung,  Nomor:  2351 K/Pdt./1997,  tanggal  02  Juni  1999  Jo.  Putusan Peninjauan  Kembali  Nomor  :  655  PK/Pdt/2000, tanggal  13  Oktober  2003  belum  dilaksanakan (eksekusi).
Selanjutnya  Kuasa  Hukum  Ahli  Waris Salim  Albakkar  semula  Penggugat  Intervensi; Mustafa  Patiwael,  S.H.  telah  mengajukan Permohonan eksekusi PutusanMahkamah Agung, Nomor:  2351  K/Pdt./1997,  tanggal  02  Juni  1999 Jo.  Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor  :  655 PK/Pdt/2000,  tanggal  13  Oktober  2003  untuk tanah (sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2351 K/Pdt./1997), dengan batas-batas :
- Utara  dahulu  berbatasan  dengan  teluk Luwuk, sekarang berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah dan Kompleks Dolog;
- Timur,  dahulu  berbatasan  dengan tanahnya  Pr.  Maasing  dan  Pr.  Keling, sekarang  berbatasan  dengan  tanah  I Lamusa;
- Selatan dahulu berbatasan dengan jurame, sekarang dengan jurang;
- Barat,  berbatasan  dengan  kebunnya Pandan dan Hutan Lolaro;
Hal  mana  sesuai  dalil  Gugatan  Intervensi adalah seluas + 6 Ha.
Atas  Permohonan  tersebut  maka  oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  Luwuk;  Nanang Zulkarnain  Faisal,  S.H.  telah  mengeluarkan Penetapan Eksekusi lahan sesuai dengan batas- batas yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung  R.I.  Selanjutnya  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  Luwuk,  Ahmad  Yani,  S.H.,  M.H.  telah melaksanakan  Putusan  (Eksekusi)  tahap pertama, tanggal 3 s.d. 6 Mei 2017. Adapun luas lahan  yang  dieksekusi  adalah + 9  Ha,  yang dilakukan  dengan  cara  membongkar  bangunan rumah milik 134 KK. Kemudian pada tanggal 19 s.d.  22  Maret  2018  telah  dilakukan  Eksekusi lanjutan  yang  dilakukan  dengan  cara membongkar  bangunan  rumah  tinggal,  sehingga luas  lahan  yang  dieksekusi  mencapai + 18  Ha. Sebagai  akibat  pelaksanaan  putusan  tersebut, telah  terjadi  pembongkaran  rumah  warga + 200 unit  dan  terdiri  dari  343  KK,  atau  1.411  jiwa. Eksekusi  lanjutan  dapat  dikatakan  berlangsung sukses  karena  mendapatkan  pengawalan  dari aparat TNI/POLRI sebanyak 1000 personil.
Eksekusi tersebut tidak hanya menyangkut  2  (dua)  bidang  tanah,  namun  telah mencapai luasan areal + 18 Ha. Hal ini jelas tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam posita Gugatan Intervensi, yaitu seluas + 6 Ha.  Upaya  pembongkaran  rumah  warga + 200 unit  dan  terdiri  dari  343  KK,  atau  1.411  jiwa adalah  dilakukan  tanpa  mengindahkan  adanya Sertifikat  Hak  Milik  warga  yang  tidak  pernah dibatalkan  oleh  Putusan  Pengadilan  manapun. Demikian pula pihak yang menjadi korban dalam eksekusi  tersebut  (selain  Para  Tergugat Intervensi) adalah bukanlah pihak dalam perkara Gugatan  Intervensi.  Pihak  korban  eksekusi termaksud adalah tidak pernah menjalani proses persidangan  guna  pengujian  hak  pemilikannya, dengan  kata  lain  pihak  korban  eksekusi termaksud  tidak  pernah  mempunyai  sengketa kepemilikan  lahan  dengan  Penggugat  Intervensi (Ahli Waris Salim Albakkar) di pengadilan.
Sehingganya, dengan adanya kasus tanah tersebut diperlukan terselenggaranya pendaftaran tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang  berkepentingan,  seperti  calon  pembeli  dan calon  penjual,  untuk memperoleh keterangan yang  diperlukan mengenai  tanah yang  menjadi objek  perbuatan hukum  yang  akan dilakukan, serta  bagi  Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan (Anatami, 2017).

## 3.3. Analisis  Putusan  Sengketa  Tanah  Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai
Jika  kita  memperhadapkan  objek sengketa  dalam  Perkara  Perdata,  Nomor: 02/PDT/G/1996/PN.Lwk,  antara  Pintung,  Dkk Kuasa  Hadin  Lanusu  sebagai  Penggugat melawan Husen Taferokila sebagai Tergugat, dan ditindaklanjuti dengan adanya Gugatan Intervensi yang  diajukan  oleh  Ahli  Waris  Salim  Al  Bakkar, telah  menempatkan  objek  sengketa  berupa  2 (dua) bidang tanah, yaitu :
Bidang Pertama Berukuran  Panjang  26,50  meter  dan  lebar  22 meter, dengan batas-batas:
- Utara  dengan tanahnya  Salim  Al Bakkar/Wakaf;
- Timur dengan Pintung (Penggugat);
- Selatan dengan tanah Lawae;
- Barat dengan Jalan Raya Yos Sudarso; Bidang Kedua
Berukuran  panjang  13,35  meter  dan  lebar 6,70 meter, dengan batas-batas:
- Utara  dengan  tanah  Salim  Albakkar  / wakaf;
- Timur  dengan  rumah  kediaman  Pintung (Penggugat I) yang didirikan di atas tanah Penggugat;
- Selatan  dengan  tanah  Penggugat- Penggugat;
- Barat dengan tanah Objek Perkara; Bahwa untuk meneguhkan hal pemilikan
Ahli  Waris  Salim  Al  Bakkar  atas  2  (dua)  bidang tanah  yang  disengketakan  sesuai  Perkara
Perdata, Nomor 02/PDT/G/1996/ PN.Lwk, antara Pintung,  Dkk  Kuasa  Hadin  Lanusu  sebagai Penggugat  melawan  Husen  Taferokila  sebagai Tergugat, maka Ahli Waris Salim Al Bakkar telah mendalilkan  bahwa  2  (dua)  bidang  objek sengketa tersebut adalah merupakan bagian dari tanah milik Salim Al Bakkar / Ahli Waris Salim Al Bakkar  (Penggugat  Intervensi)  seluas + 6  Ha. Dalam  proses  pembuktiannya,  ternyata Penggugat Intervensi (Ahli Waris Salim Al Bakkar dapat  membuktikan  bahwa  objek  sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah milik Salim  Al  Bakkar.  Hal  ini  telah  termuat  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Luwuk,  Nomor :02/Pdt.G/1996/PN.Lwk;  Putusan  Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 81/PDT/1996/PT.Palu.  Dengan  demikian  maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk serta Putusan Pengadilan  Tinggi  Palu  adalah  konsisten  dalam melihat dan menempatkan objek sengketa a quo. Adapun  dalil  Penggugat  Intervensi  (Ahli  Waris Salim Al Bakkar tentang pemilikan + 6 Ha tanah adalah  merupakan  rangkaian  fakta  untuk membuktikan  pemilikan  Penggugat  Intervensi atas 2 (dua) bidang tanah objek sengketa.
Namun,  jika  kita  perhadapkan  substansi Putusan  Pengadilan  Negeri  Luwuk,  Putusan Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah  dengan Putusan  Mahkamah  Agung,  Nomor:  2351 K/Pdt./1997,  tanggal  02  Juni  1999,  dalam  hal penetapan  objek  sengketa,  maka  terdapat perbedaan mendasar. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk,  Nomor  :02/Pdt.G/1996/PN.Lwk;  Putusan
Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah,  Nomor: 81/PDT/1996/PT.Palu  telah  menempatkan  objek sengketa  berupa  2  (dua)  bidang  tanah, sedangkan  Putusan  Mahkamah  Agung,  Nomor: 2351  K/Pdt./1997,  tanggal  02  Juni  1999  telah menempatkan  objek  sengketa  berupa  hamparan tanah dengan batas-batas :
- Utara  dahulu  berbatasan  dengan  teluk Luwuk, sekarang berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah dan Kompleks Dolog;
- Timur,  dahulu  berbatasan  dengan tanahnya  Pr. Maasing  dan  Pr.  Keling, sekarang  berbatasan  dengan  tanah  I Lamusa;
- Selatan dahulu berbatasan dengan jurame, sekarang dengan jurang;
- Barat,  berbatasan  dengan  kebunnya Pandan dan Hutan Lolaro;
Hal  mana  dengan  menunjuk  batas-batas tersebut  maka  bidang  tanah  termaksud  sesuai dalil  Gugatan  Intervensi  adalah  seluas + 6  Ha. Hal  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya perbedaan  penetapan  objek  sengketa  antar putusan tersebut. Dapatlah dikatakan bahwa dari aspek  kepastian  objek  sengketa  sesuai  Perkara Perdata,  Nomor  02/PDT/G/1996/PN.Lwk,  maka objek  sengketa  yang  dimaksudkan  dalam Putusan  Mahkamah  Agung,  Nomor:  2351 K/Pdt./1997,  tanggal  02  Juni  1999  adalah “melebihi” objek sengketa yang tercantum dalam Perkara  Perdata,  Nomor  02/PDT/G/1996/ PN.Lwk. Dengan kata lain, terdapat “ultra petita” dalam penetapan objek sengketa.
“Ultra  petitanya”  objek  sengketa  dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut, telah mengesampingkan  segala  hak  milik  pihak  lain yang  berada  dalam  areal + 6  Ha,  yang berdasarkan  data  yang  ada  terdapat + 50 buah Sertifikat  Hak  Milik  yang  tidak  dibatalkan  oleh putusan  pengadilan  manapun.  Artinya  bahwa Mahkamah  Agung  menyatakan + 6  Ha  adalah milik Salim Al Bakkar in casu Berkah Al Bakkar, sedangkan  Sertifikat  Hak  Milik  pihak  lain  adalah berada  dalam  areal + 6 Ha  tersebut.  Adapun pemegang  hak  sesuai  Sertifikat  Hak  Milik  tidak pernah ditempatkan sebagai pihak dalam perkara perdata nomor: 02/PDT/G/1996/PN.Lwk.
Meskipun  terdapat  “ultra  petita”  dalam penetapan objek sengketa, namun terdapat amar “condemnatoir” dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung,  yang  perlu  dikaji  secara  saksama  guna menentukan  objek  eksekusi.  Amar  putusan tersebut  adalah:  “Menghukum  Para  Tergugat Intervensi untuk mengembalikan tanah sengketa, dalam  keadaan  kosong  kepada  Penggugat Intervensi”.  Berdasarkan  amar Comdenatoir tersebut maka diketahui bahwa pihak-pihak yang dibebani kewajiban hukum untuk mengembalikan objek  sengketa  hanyalah  Para  Tergugat Intervensi,  yang  terdiri  dari:  1.  PINTUNG,  2. BAHRUN  LANUSU,  3.  HADIN  LANUSU,  4. MASNIA  LANUSU,  5.  MIN LANUSU  dan  6. HUSEN  TAFEROKILA.  Adapun  objek  sengketa yang  wajib  dikembalikan  oleh  Para  Tergugat Intervensi  adalah  bidang  tanah  yang  tengah dikuasai oleh Para Tergugat Intervensi.
Berdasarkan  pada  diktum  Condemnatoir tersebut  maka  telah  tepat  Penetapan Nomor: 01/Pen.Pdt/2008/PT.Sulteng, tanggal 21 Agustus 2008  yang  menegaskan  memerintahkan  Ketua Pengadilan  Negeri  Luwuk  untuk  melanjutkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 2351  K/Pdt./1997,  tanggal  02  Juni  1999  Jo. Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor: 655 PK/Pdt/2000,  tanggal  13  Oktober  2003, sepanjang  mengenai  2  (dua)  bidang  tanah sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Perkara Perdata Nomor: 02/PDT/G/1996/PN.Lwk.
3.4. Penyimpangan Eksekusi Putusan

## Sengekta Tanah Tanjung Sari Kabupaten Banggai
Ketua  Pengadilan Negeri  Luwuk  telah menetapkan objek eksekusi adalah meliputi lahan seluas 18 Ha, dimana terdapat + 70 Sertifikat Hak Milik  milik  warga  masyarakat  yang  tidak  pernah dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan  manapun. Demikian  pula  pemegang  hak  sesuai  Sertifikat Hak  Milik  tersebut  tidak  pernah  ditempatkan sebagai pihak dalam perkara serta tidak memiliki sengketa  tanah  dengan  Ahli  Waris  Salim  Al Bakkar di Pengadilan Negeri Luwuk. Seharusnya Ketua  Pengadilan  Negeri  Luwuk  mempedomani Yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  Nomor:  3283 K/Pdt/1994,  tanggal  27  Maret  1997,  dengan kaidah  hukum  “Dengan  tidak  dibatalkannya sertifikat  hak  milik  atas  tanah,  maka  eksekusi terhadap  tanah  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan”.
Luas  lahan  yang  dieksekusi  adalah  telah melewati  lahan/tanah  milik  Salim  Albakkar sebagaimana  dikemukakannya  dalam  dalil Gugatan Intervensi yaitu seluas + 6 Ha. Adapun dalil  tentang  luas  tanah  milik  Salim  Al  Bakkar yaitu + 6  Ha,  adalah  bukan  dalam  rangka penegasan  hak  milik,  namun  adalah  bersifat rangkaian  riwayat  tanah  untuk  membuktikan bahwa  2  (dua)  bidang  tanah  yang  ditempatkan sebagai objek sengketa Perkara Perdata, Nomor: 02/Pdt/1996/PN.Lwk  adalah  milik  Salim  Al Bakkar. Dengan telah dilakukannya Eksekusi atas + 18  Ha  tanah  yang  disertai  dengan pembongkaran  warga + 200 unit  dan  terdiri  dari 343 KK, atau 1.411 jiwa, memperlihatkan bahwa proses  eksekusi  tersebut  adalah  tidak  sejalan dengan  diktum  Condemnatoir  dalam  Putusan Mahkamah Agung, yang hanya menghukum Para Tergugat  Intervensi  untuk  mengembalikan  tanah sengketa kepada Penggugat Intervensi.
Ketua Pengadilan Negeri Luwuk telah tidak mempedomani  Berita  Acara  Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Agustus 2006. Bahwa atas permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Kuasa Hukum  Ahli  Waris  Salim  Al  Bakkar,  maka Pengadilan  Negeri  Luwuk telah  melakukan Pemeriksaan  Setempat  sebagaimana  tertuang dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  Setempat tanggal  26  Agustus  2006.  Sesuai  keterangan mantan  Jurusita  Pengadilan  Negeri  Luwuk,  Sdr. Suprioto  Labelo,  bahwa  dalam  Pemeriksaan Setempat  tersebut  pada  batas  sebelah  Selatan tepat  dirumah  ko  Iu’  (sekarang  telah  menjadi
bangunan  perkantoran  DS-LNG  dan  telah dibongkar pada eksekusi Bulan Mei 2017), masih ditemukan pal batas tanah milik Salim Al Bakkar, dan itu dipedomasi saat Pemeriksaan Setempat. Adapun bidang tanah yang dieksekusi pada Bulan Mei  2017  telah  melewati  pal  batas  tersebut  dan telah  memasuki  eks.  Lahan  milik  Haka  Usman. Seluruh  bangunan  yang  berada  di  eks.  Lahan Haka  Usman  telah  dibongkar  oleh  Pengadilan Negeri  Luwuk  saat  dilakukannya  Eksekusi  pada Bulan Mei 2017;
Hal  lain  pula, Ketua  Pengadilan  Negeri Luwuk  telah  menggunakan  peta  eksekusi  yang dibuat  secara  sepihak  oleh  pemohon  eksekusi, hal  mana  peta  eksekusi  tersebut  telah dikesampingkan  oleh  Majelis  Hakim  dalam Perkara  Perdata  Nomor  22  /  Pdt  /  1977  (lihat Risalah  Putusan  No.  22/Pdt/1977) dan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk telah mengesampingkan  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  2031  /Sip/1980.  Bahwa  dalam  Gugatan Intervensi  terdapat  pencantuman  batas  tanah sebelah Utara atas bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Salim Al Bakkar, yaitu “dahulu Teluk Luwuk,  sekarang  berbatasan  dengan  Tanah Pemda  /  Kompleks  Dolog.  Adapun  penetapan batas  sebelah  Utara  ini  adalah  bersesuaian dengan batas tanah dalam Gugatan Nomor: 22 / Pdt  /  1977  yang  diajukan  oleh  Penggugat: AHMAD  BAKKAR  (Ahli  Waris  Salim  Al  Bakkar). Bahwa  sebagaimana  diuraikan  dalam  Gugatan Perdata  Nomor:  22/Pdt/1977  dan  termuat  dalam Putusan Pengadilan  Negeri  Luwuk,  Nomor:
22/Pdt/1977  Jo.  Putusan  Mahkamah  Agung, Nomor:  2031 /Sip/1980. Dalam Gugatan tersebut tegas  dinyatakan  bahwa  bagian  tanah  pada sebelah  utara  telah diganti  rugi  oleh  Pemerintah Kabupaten Banggai, dan uang ganti rugi tersebut telah  di  terima  oleh  Kapolres  Banggai,  Bapak Ardani  Ali  Tahun  1964,  yang  pada  waktu  itu berkedudukan  juga  sebagai  Ketua  Panitia Pembangunan  Masjid  Jami’  Luwuk  (Masjid Mutahidah). Diakui pula oleh Ahli Waris Salim Al Bakkar  in  casu  AHMAD  BAKKAR  bahwa  Ganti rugi  tersebut  telah  digunakan  untuk  kepentingan Pembangunan  Masjid  Jami’  (Masjid  Mutahidah Luwuk. Pada faktanya, bahwa Ketua Pengadilan Negeri  Luwuk  telah  menetapkan  pula  batas sebelah  utara  dalam  hal  ini  tanah  Pemerintah Kabupaten  Banggai  sebagai  objek  eksekusi, sehingga  telah  dilakukan  pembongkaran  atas bangunan  yang  berada  pada  kompleks  Dolog, yang  dalam  Gugatan Intervensi  telah  tidak dimasukan  sebagai  lahan milik  Salim  Al  Bakkar, justru  telah  ditetapkan  sebagai  batas  tanah  / lahan sebelah Utara.
Begitu  banyak  terdapat fakta  pelanggaran pada  saat  Eksekusi  Putusan  Mahkamah  Agung, Nomor:  2351  K/Pdt./1997,  tanggal  02  Juni  1999 Jo.  Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor:  655 PK/Pdt/2000,  tanggal  13  Oktober  2003, mendorong kami pada Lembaga PUSAT KAJIAN dan  BANTUAN  HUKUM  FAKULTAS  HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK, untuk melaporkan  kepada  Komisi  Yudisial  untuk
mendapatkan penanganan  lebih  lanjut  guna penyelesaiannya.
Fakta  lapangan    menunjukkan  bahwa Eksekusi  atas + 18  Ha  tanah  yang  disertai dengan  pembongkaran  rumah  warga + 200  unit dan  terdiri  dari  343  KK,  atau  1.411  jiwa,  telah menimbulkan  derita  panjang  warga  masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda lainnya.  Sementara  itu  sebagian  warga masyarakat  masih  memiliki  Sertifikat  hak  Milik atas  tanah  yang  tidak  pernah  dinyatakan  batal melalui putusan pengadilan manapun. Dari kajian yang  telah  kami  lakukan  sebagaimana  diuraikan diatas  memperlihatkan  bahwa  proses  eksekusi tersebut  adalah  tidak  sejalan  dengan  diktum Condemnatoir dalam Putusan Mahkamah Agung, yang hanya menghukum Para Tergugat Intervensi untuk  mengembalikan  tanah  sengketa  kepada Penggugat Intervensi.
4. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan,  kesimpulan  kajian  ini  sebagai  berikut, Pertama, Objek sengketa tanah di Lokasi Tanjung Sari  Kabupaten  Banggai  berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor :02/Pdt.G/1996/PN.Lwk,  tanggal  9  Juli  1996  Jo. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah,
Nomor: 81/PDT/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari
1997,  selain  kedua  putusan  itu  bersifat declaratoir. Kedua, Putusan Nomor 02/PDT/G/1996/PN.Lwk, dan Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 2351 K/Pdt./1997, tanggal 02 Juni 1999  adalah  “melebihi”  objek  sengketa dengan
dalil  gugatan  intervensi  yang  menyebabkan terhjadinya objek sengketa antar putusan. Ketiga, telah terjadi penyimpangan proses eksekusi oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  Luwuk  yang  tidak sejalan dengan  diktum  Condemnatoir  dalam Putusan Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Harahap, Y. (2011). Hukum  Acara  Perdata.
Jakarta : Sinar Grafik.
Rasyid, Raihan  A. (1998). Hukum  Acara Peradilan  Agama. Jakarta :  PT.  Raja
Grafindo Persada.
Winarta, Frans  H, (1995). Advokat  Indinesia,
Citra, Idealisme, dan Keperhatinan. Jakarta
: Sinar Harapan.

## Jurnal
Asikin, Z. (2014). Penyelesaian  Konflik Pertanahan  Pada  Kawasan  Pariwisata Lombok  (Studi  Kasus  Tanah  Terlantar  Di Gili  Trawangan  Lombok, Jurnal  Dinamika
Hukum, Vol.14 (No 2), pp.239-249, p.240.
Anatami, D. (2017). Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi  Sertifikat  Ganda  Atas  Sebidang Tanah, Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan, Vol.12 (No.1), pp1-17, p.3.
Arisaputra, Muhammad  I,  (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip  Good  Governance  Dalam Penyelenggaraan  Reforma  Agraria  Di Indonesia, Yuridika: Vol.28 (No.2), pp.188- 216, p.189.
Djanggih, Hardianto dan Salle,  (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan  Umum, Pandecta:  Research Law  Journal,  Vol.12  (No.2),pp, 165-172,
p.166.
Hidayat, Rozi  A.  (2016). Analisis  Yuridis  Proses Pembatalan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah Pada  Kawasan  Hutan, Jurnal  Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol.4 (No. 2), pp, 82-
95, p.83.
Ismail, Ismaniar dan Rukmana  S, Novayanti Sopia.  (2017). Efektivitas  Layanan  Rakyat Untuk  Sertifikasi  Tanah  (Larasita) Di  Kota Makassar, Jurnal Ilmiah Adminstrasi, Vol.8 (No.1).pp.20-38, p.21.
Listyawati,  H.  (2010).  Kegagalan  Pengendalian Alih  Fungsi  Tanah  Dalam  Perspektif Penatagunaan Tanah Di Indonesia, Jurnal Mimbar  Hukum,  Vol.22  (No.1), pp.37-57,
p.37.
Panget, Ardiles E. (2013), Penyelesaian Hak Atas
Tanah  Yang  Memiliki  Sertifikat  Hak  Milik Ganda, Lex  Administratum,  Vol.1
(No.3).pp, 42-45, p.42.
Pangemanan, E.  (2013), Upaya  Penyelesaian
Sengketa  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah,
Lex Privatum, Vol.1 (No.4), pp.57-66, p.57.
Permatasari, Elfira., Adjie,  Habib., &  Djanggih,
Hardianto. (2018). Perlindungan  Hukum
Kepemilikan  Tanah  Absentee  yang
Diperoleh  Akibat  Pewarisan, Jurnal  Varia Justicia, Vol.4 (No.1).pp, 1-9, p.1.
Wowor, Fingli  A. (2014). Fungsi  Badan
Pertanahan
Nasional
Terhadap
Penyelesaian  Sengketa  Tanah, Lex
Privatum, Vol.2 (No.2).pp.95-104, p.97.