Ndwan.

## Abstract
Al acconnodatie Ishmt laa is nc&d in lbis nthialanl socieg.
Ijnhad i: at innr finanic ubieh gui&s tlx cbangu. Fiqh as th
nJbdiott oJ funa ftWndt tlil phralit z touards the pnbbns  in tlx neig.
Kata lcunci:  nultifurkwal  phralisne, tarin l

## A. Pendahuluan
Hubungan antar  umat beragama, khususnya dalam masyarakat yang majemuk  selalu diwamai oleh pasang  surut,  baik dalam  skala lokal, nasional  maupun internasional.  Meskipun doktrin setiap  aiaran agama mengajatkan keharmonisan, kedamaian, kerukunan, saling menghormati, saling menjunjung, namun dalam reaiitas sosialnya, hubungan antar umat beragama tidak selamanya harmonis.  Kenyataan membuktikkan bahwa doktrin agama, fatwa ulama,  keputusan konsili atau  kesepakatan dewan  gereja, belum  menjamin tedaksananya idialitas doktrin tersebut.  Berbagai  kepentingan pol.itik,  ekonomi, sosial  maupun budaya ikut mewarnai  pergumulan,  dinamika pasang  surutnya hubungan antar umat beragama. Di sinilah lahirnya kesenjangan
' Peoulis  adalah Magister Hukum  Islam  dan  Dosen  teup Jurusan  Syariah STAIN Purwokeno. Sekerang  sedang menempuh  Program Doktor Koosentrasi Hukum  Islam
UIN Syarif Hidalatullah Jakarta.
Al-Manahii, vol. 3 No.  2,Juli  - Desembet  2009 185

## MENGGAGAS FIKIH TAStrMUH

## DI TENGAH MASYARAKAT

## MULTIKULTURAL
^ntzr^ dal sollen d^t das sein, ^nt^r^ yang seharusnya dengan kenyataanya. r
Agama seharusnya dipahami  sekaligus  dibangun di atas pandangan dan komitmen kebersamaan yang  menitikberatkan pada nilai  spiritualitas  dan aktualitas. Spiritualitas  dan akrualitas di sini  bukan sekedar  bagaimana  menampilkan  agma dalam bentuk-bentuk ritual yang verbal, melainkzn  bagaimana agama itu mengejawantah ke dalam pribadi  dan sosial  masyarakat beragama  secara menyeluruh. Artinya bisa tampil nyata dalam kehidupan keseharian manusia yang  mampu betbicara  sendiri pada  umatnya tanpa rekayasa protektif yang bersifat  artificial dan membosankan.
Ketika agama hanya dipahami dalam  bingkai  formalisme semata dengan  hanya  mengedepankan kulit atau cangkang saia, maka agama akan mudah dilihat  oleh orang lain sebagai  saingan.2 Oleh karena itu, pedu  pola pemahaman  agama secara holistik- komprehensif sehingga mampu menangkap  pesan  dasar agama sebagai rahmat  alam semesta dan mampu mengemas  pesan .itu untuk kemudian  dirancang dan diformulasikan secara tepat untuk mendialogkannya secara  damai.
Melalui kerangka  pemahaman seperti ini didukung kesadaran kolektif setiap insan  beragama untuk membumikannya maka pelembagaan  konsep tasinfi (tolerar,) dan kesediaan untuk mengerti dan memahami  serta menerima keragaman (qabil al- ikbar) akzn mudah terwujud dalam pengembangan proyek kolaborasi antara ummat betagama  atas nama  kemanusiaan dengan semangat  religiusitas untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan.  Kala'u  agama mampu memerankan peran strategis demikian maka kehadiran agama menjadi  sumber kedamaian
I Alef Theria Vasim (eds), Hamoni khidqan Btogaaa:  Pmbbn,  Praletih  ds  PctdidiAan (Yog'akarta:  Oasis Publisher,  2005). hal. 36.
'? H.M.  Ridwan Llu,bis,  Ccrak Bi Pcrur Agana:  Maajat Kcntbtaaz, kctaraar Gcndcr dan Dcaokratiasi dabn Mayankat L'l tifuhnl flakana:  Puslitbang Kehidupan Bemgama, 2005), hal.73.
186 Al-Manahij, Vol. 3 No. 2, Juti - Desember  2009
bukan  sumber konflik. Kebutuhan akan  perlunya membangun kerangka  pemahamanan keagamaan yang toleran  meniadi sangat mendesak ketika  kita dihadapkan  pada realitas  bangsa yang multikultur. Pemaknaan agama dalam realitasnya lebih dipahami sebagai aturan yang  hanya berdimensi hukum saia atau fikih'
Oleh karena itu membangun  sikap toleran atas keragaman agama akan efektif 11ka cara pandang fikihnya kondusif bagi  penciptaan iklim kehidupan  yang toleran.

## B. Konsep  dan Teori  Multikultural
Multikulruralisme secara sederhana  dapat dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah  r,eg t^ ^t^! masyarakat  adalah beragam atau mejemuk. Sebaliknya, tidak ada satu negara pun yar.g  hzrye-  mempunyai  kebudayaen nasional tunggal. Oleh karena itu multikulturalisme merupakan  sunnatullah yaog tidak bisa ditolak  oleh bangsa manapun.  Pandangan dunia multi- kulturalisme dipandang  sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Di sini,  multikulturalisme dapat dipandang sebagai  landasan badaya (nltwal basis) tida,k hanya bagi kewargaan dan kewarganegaraan, tetapi juga bagi pendidikan.3
Konsep multikulturalisme  menjadi isu aktual dan diperbincangan secara massif baru mulai pada paruh abad ke-20 yang lalu. Diskursus multikulturalisme lahir berpangkal  dari perfuangan hak  asasi mattsia  (citil ight nouener)  yang melibatkan sejumlah pendidik dan pa:,a ahli  guna menyediakan basis  bagi kepemimpinan multikultutal.{  Istilah  Multikulralisme secara etimologis terdiri  dari  dua kata yaitu "multi" yang berarti  plural dan "kulturalisme" yaitu kultur dan budaya. Istilah plural mengandung arti ber)enis-jenis,  karena pluralisme  bukan  berani
3 Azyumardi Azra,  "Pendidikan  Agama:  Membangufl  lUultikulturalisme Indonesia"  Kata Pcngantar buku, Zakipddio Baidha*.y, Pendidikan Agana Batatatan Mtltikttlttral Qakara:  Erlangga, 2005), hel.  vi. 'H.Nl. Ridwan  Lnbis, Cctak Bim turan Agana,  hal. 112-113.
Al-Man;hii,  vol. 3 No.2,Juli - Desember  2009 187
sekedar  pengaku^n ^k^n ad:;r.,yl- hal-hal  vang berjenis-jenis  tetapi juga pengakuan tersebut  mempunyai implikasi-implikasi  politis, sosial dan  ekonomi. Oleh karena itu konsep  pluralisme sangat terkait erat dengan  konsep  demokrasi.  Pluralisme  juga berkenaan dengan hak  hidup  kelompok masyarakat yang zda didalam suaru komunitas yang didalamnya hidup budaya yang beragam.5
Konsep  Multikulturalisme  dengan pluralisme adalah  dua hal yang tidak dipisahkan. Multikulturalisme secara leksikal mengandaikan  adanya piuralitas kultural dalam sebuah komunitas. Kultur mempunyai dua karakter  dzstr. Pertama, kultur adalah sesuatu yang bersifat  general  sekaligus spesifik.
General berarti  bahwa setiap  manusia di dunia ini mempunyai kultur, dan  spesifik  berarti setiap  kultur pada sekelompok masyarakat adalah bervariasi  antara  satu dengan lairya. Kedta, kultur adalah sesuatu yang bisa d.ipelajari.  Ketiga, kuJtv a'dalah sebuah simbol baik yang bersifat  verbal  maupun non verbal.
Keefi?dt, kultur dapat membentuk  dan  melengkapi sesuatu  yang ala'mi. Kelina, kultur adalah  sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang meniadi atribut bagi invidu sebagaianggota dari kelompok masyarakat. Keetam, k:uku adalah  sebuah  model.
Artinya kultur bukanlah  kumpulan  adat istiadat atau  keyakinan semata yang tidak artinya  sama sekali tetapi ada seperangkat  nilai dibalik  kultur  itu. Ket j b, kultur adalah sesuatu yang  bersifat adaptif dalam proses kehidupan dengan  berbagai  dinamikanya.
Kultur sebagai  sebuah konsep sosial, secara kategoris  peta wilayahoya  tebagi meniadi tiga, yaitu kultur nasional, inter- nasional, dan sub-sub kultur. Kultur nasional berisi aneka  macam pengalaman, sifat dan nilai yang berbentuk aneka macam pengalaman, sifat dan nilai-nilai yang dipakai oleh semua  warga negxa. y^ng berada  dalam satu negara. Kultur internasional adalah bentuk-bentuk  dari  tradisi kultural yang meluas  melampaui batas- batas wilayah nasional  sebuah negara melalui proses penvebaran
5 H.A.R.  Tilear, M tih t*alimc: Tontangan-tonlarrlan  Clobal Mata DrPan dalan Tran{ornati  Pmdidihar Nasional, Qak*ta:  Grasindo,  2004), hal. 82.
1 88 ALManihii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009
(difusion) yaitu sebuah proses penggabungan antara dua kultur atau lebih melalui berbagai cara  seperti  perkawinan,  migarsi ataupun  media massa. Adapun sub kultur adalah perbedaan karakteristik kultural dalam sebuah kelompok masyarakat. Di Indonesia misalnya sub kultur atas dasar etnis  kita  melihat ada budaya Jawa, Sunda,  Madura,  Padang, Bugis dan sebagainya.
Dalam  Islam, misalnya  ada sub kultur Sunni ataupun Syi'i.6
Studi sosiologi  dan  antroPologi  tentang masyarakat majemuk (pltral sotietj selalu menggambarkan bahwa multikulruralisme  merupakan "idiologi" dari sebuah masyarakat multikultural  yaitu masyarakat yang  tersusun oleh keragaman emik. Ada beberapa definisi multikultutalisme sebagaimana din:lis oleh Alo Liliweri yaitu:7
Pertama, multikulturalisme adalah sebuah  konsep yang menjelaskan dua  perbedaan dengan  makna  yang saling berkaitan;
(1) Multikulturalisme sebagai suatu kemajemukan budaya  atau pluralisme budaya daris  suatu masyarakat. Kondisi ini diasum- sikan akan  membentuk  sikap toleransi, (2) Multikulturalisme merupakan seperangkat kebijakan pemerintah  pusat yaog dirancang  sedemikian rupa agar seluruh masyarakat dapat memberikan  perhatian  kepada  kebudayaan  semua kelompok etoik atau suku bangsa.
Kedua, multkukuralisme  merupakan konsep  sosial yang diintroduksi ke dalam pemerintahan untuk diiadikan sebagai  dasar kebijkaan. Hal ini didasarkan  pada  argumentasi  bahwa hanya pemerintah  yang dianggap  representatif  ditempatkan di atas kepentingan maupun praktik budaya semua kelompok  etnik dari suatu bangsa. Diharapkan setiap kebiiakan  pemerintah mampu mendorong  lahirnya  sikap apresiatif,  toleran, perasaan  setara di antara  seluruh  komponen masyarakat  bangsa.
6 M. l'jor:J Y elin, Pendidikan Maltik tlt tral: Ctolt-C,ltural U t d.ltlarrding rt t tL Dcrrroktari dan Kcadilan  (Yog1'akana: Pilar Media,2005),  hal. 6-12. ' Alo  Liliweri, Prusangh-a 0 l(o$ik Konmihui ljnrar B"dqa  Mararakal Mr.ltktlrr.r (Yogyakana: LKiS, 2005), hal. 68-69.
Al-Manahii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009 189

## Ridwan
Ketiga, jlka  dikaitkan dengan pendidikan  multikultural (ntlticlltural education), multikulturalisme merupakan  strategi pendidikan  yang memanfaatkan  keragaman latarbelakang kebudayaan  da:ii para peserta didik sebagai salah  satu kekuatan untuk membentuk  sikap multikultural. Startegi ini sangat bermanfaat untuk membangun  pemahaman bersama  atas konsep kebudyaaan, perbedaan budaya,  keseimbangan, dan demokrasi dalam artian luas.
Keenpat, multikulturalisme sebagai  sebuah idiologi dapat dikatakan sebagai  gagasan bem:kar pengetahuan dan keyakinan yang  dilakukan melalui pertukaran  kebudayaan  atau  perilaku budaya setiap hati. Melalui idiologi  multikulturalisme itulah, masyarakat diajak untuk menerima  standar  umum kebudayaan yang dapat  membimbing  kehidupan  dalam sebuah  masyarakat yang  majemuk.

## C. Dinamika  Pemikiran Hukum  Islam
Sebuah  ketentuan hukum pada hakikatnya  merupakan respon dan artikulasi kebutuhan  sosial. Secara teoritik, kemunculan  suatu hukum dalam sebuah  masyarakat  didasarkan pada  asumsi bahwa  masyarakat dalam melakukan interaksi ataupun transaksi sosial memerlukan suatu  perangkat yang bersifat normative sebagai  acuan norma yang secara sosial disepakati  bersama. Pada posisi ini, hukum  berfungsi sebagai mekanisme untuk mengendalikan  sosial  (necbatisn of sosial coltwlls dan mengatur  masyarakat  juga  sekaligus sebagai instrumen untuk rekayasa sosial- (sosial engineein!.
Dalam Islam,  ketentuan-ketentuan  hukum  yang tertuang dalam al-Qur'an pada umumnya turun dilatar belakangi  oleh sebab-sebab  tertenru  yang  dalam ilmu tafsir disebut  asbib atr-ntqrl termasuk di antaranya adalah ryat tentang  hukum  waris. Oleh karena itu untuk memahami  ketentuan  nas al-Qur'an  tidak boleh
3 Socrjono  Soekanto, Po,tat-Po,ta€ Swufui Hubn, {alarla- Raja*ali  Rrss, 200), hal. 69. 190 Al-Manihil, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009
mengabaikan  dimensi h istoisitas yaitu mempertimbangkan pada setting sostzil apa, di mana dan kapan  ayat tersebut  diturunkan/ diundangkan. Menurut  Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, untuk bisa memahami ayat al-Qur'an secara tepat kita harus  mengetahui  aspek historis (asbib an-nttltrl1
dzin ba c kgro m d sosiologisnya.e
Islam sebagai perangkat agama kehadiranya di dunia adalah untuk  merealisir  cita-cita kemaslahatan  manusia yang pada tatatan  implementasinya  tergambar dari ketentuan-ketentuan yuridis-normatif baik  dalam  al-Qur'an  maupun  al-Hadits yang dasar pijaknya  adalah nilai persamaafl,  keadilan dan kemerdekaan.
Syari'at  Islam  merupakan  konsep  ajaran ^g rna y^ng mengatur seluruh  dimensi  kehidupan  umat  manusia.  Dengan demikian syari'at Islam merupakan konsep kehidupan yang  kompre- hensif.ro
Namun  demikian, ketentuan-ketentuan hukum baik dalam al-Qut'an maupun al-Hadits sebagian besar dinyatakan dalam bentuk bahasa yang umum (n/nalS  sehtngz memerlukan ijtihad.rr Oleh karena itu sangat memungkinkan  atau bahkan suatu keniscayaan akan lahitnya keragaman interpretasi atas  teks-teks keagzmarn. Lahirnya ragam interpretasi di kalangan umat Islam menurut  al-Qordhawi, sebagaimana dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo,  disebabkan  oleh  tiga faktor utama. Pertama, tabiat agama Islam  sendiri yang  dasar normatif-tekstualnya sangat terbuka untuk kemungkinan lahirnya berbagai  interpretasi. Dengan kata lain ragamnya interpretasi karena al-Qur'an  dan al- Hadits  sendiri memberi peluang untuk  itu. kdu, tabiat manusia
' Jalaluddin Rahmat, '"finjauan  Kritis  aas Sejarah Fikih: dari Fikih al-Khulafa' al- Rasyidin  Hingga  Mazhab  Liberalisme,"  dalam Budhy  Munawryar  Rachmao  (ed.), Kont AJttulJai  Dokrtr, Ithn daha Scjarah, (akana: Paramadina,  1995), hd. 300, tr A. Zaki  Yaman,  al-Sbaibh al-Kb;lidah pa M"rhkilA z/-7r4 alih  bahasa Mahpddio Syaff, (Bandun6 Pf Al-Ml'arif, 1986), hd.  34-35.  Uhat pula,  Hasbi  Ash-Shiddiqy, Falufob Hukm klan, Qakana: Bulan Biotaog, 1993), hal. 179-180. Bandingken pulr A.E Priyono, I an Pilibar Pctadaban,  @andurtg. Shalahudio Press,  1984), hd. 72. 11 lbt Rushd,  Bid@ah ol-M*jtabid  oa Nibalab al-Mtqtarid, (lndonesi^: Dar alJlya' al- r\laktabah, t.t.).,  hal. 2
Al-Manlhii, Vol. 3 No.  2,Juli - Desember 2009 19'l
yaitu bahv/a setiap manusia (termasuk muitahid/ mufassir) mempunyai berbagai  interes dan perbedaan perspektif dalam memahami  bahasa teks dan realitas konteks sosial yang melingkupinya. Ketiga, tzbial bahasa yang  merupakan  produk budaya, maka struktur bahasa  agama (Arab) sudah barang tentu memungkinkan  untuk  ditafsirkan secata  beragam  misalnya karena mempunyai banyak ma.kna. (mtshlara&) atau maknanya masih umum ('inn) attt sebaliknya  maknanya  VJttsus (kbi;;).12
Ketiga faktor tersebut, kalau kita tarik dalam  bingkai pembumian ^i^r^ ^g rn^ berarti  pedunya  mempertimbangkan aspek-aspek lokzl (lotal  wisdon) di mana hukum Islam tersebut akan di bumikan. Akomodasi hukum Islam atas tata nilai lokal yang  ragam dalam entitas masyarakat yang multikultur diper- lukaan agar apapun produk hukum yang dihasilkan tidak tercerabut dari akat budaya lokal  dan masyarakat mengganggap bahwa hukum  tersebut adalah bagian dari  cita-cita keadilan  yang hidup dan  berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu watak 6kih  pasti dinamis, partikular dan lokal-temporal (dibatasi ruang  dan waktu).  Konsep ruang  dan waktu adalah konsep kebudayaan yang menjadi  bagian khas dari fikih yang merupakan refleksi  religius seorang ulama  dalam  merespon  masalah hukum di sekitat  lingkungan sosialnya. Oleh katena itulah  watak dasar fikih sesungguhnya pluralis. Pluralisme hukum  Islam (fikih) disebabkan karena rancang bangun  keilmuannya (dimensi epistemologis, ontologis dan aksiologisnya)  memang  terbuka untuk lahirnya  pluralitas
Masyarakat  dengan  berbagai dinamika  yaog ad,. menuntut adanya perubahan  sosial, dan setiap perubahan  sosial pada umumnya  meniscayakan  adanya  perubahan  sistem nilai dan hukum. Marx \Weber dan Emile Durkheim menyatakan  bahwa "hukum merupakan refleksi dari solidaritas  yang ada dalam masyarakat".  Senada dengan  N{arx Weber  dan Durkheim, Amold
'2  Huzaemah Tahido Yanggo, Pcnganrar Pcrbandiryan Maqbab, (Jakata: Logos Publishing, 1993), hal. 64-65. 792
Al-Manihi!, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
M. Rose  mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya,
perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh  tiga faktor; perlama,
adanya komulasi  progresif  dari penemuan-Penemuan di bidang teknologi,  kedra, adalnyt kontak  atau konflik antar kehidupan masyarakat, dan kxiga, adanya gerakan sosi (sosial  moueme )13. Menurut teori-teori di atas,  ielaslah  bahwa hukum lebih merupa- kan akibat dari pada faktor-faktor penyebab  teriadinya  perubahan sosial.
Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat  menim- bulkan perubahan-perubahan  sosial dalam  sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya  pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran  hukum  Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas  ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan  keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya  upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan  dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan  ajarut Islam pada  umumnya.ra
Untuk mengawal hukum  Islam tetap dinamis,  responsif  dan punya adaptabilitas  yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah  dengan  cara menghidupkan  dan menggairahkan  kembali semangat berijtihad di kalangan  umat  Islam.  Pada posisi ini ijtihad merupakan inner  d1rumic bagi  lahimya  perubahan untuk mengav/al cita-cita  universalitas Islam sebagai system ajarar ytng;alil1 li ktlli qamin ua nakitt. Ibn Rusyd  menyatakan dalam l<stabnyz BiDlab al-M{rabid, bahwa  sumber-sumber hukum normatif-tekstual sangatlah terbatas iumlahnya,  sementafa kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya.r5. Dengan  demikian Iltihad merupakan  satu-satunya jalan untuk  mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan ztman d,engan berbagai
r, Soerjooo Soektoa, Pohok-Pokoh., hal.96. Bandingkan  pula dengen, Astrid S. Soesarto, PcnXantar Sotiologi  dan  Pcmbabaa Sotial,fiakarta:  Binacipta, 1985), hd. 157-158. r'r\luhammad  Azhat  Fikib Korrlcnpot.r Dalan Pandaagaa  Neomodcrnismc klan,
0ogjekarta:  Pustaka Pelajar,1996), hel. 59-60. t5 Ibn Rusyd, BidAat  al-Mtitahid, h^1. 2.
Al-Manahii, Vol. 3 No. 2, Juli Desember  2009 193
konpleksitas persoalanva yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.
Landasan notmatif ijtihad sebagai metodologl istilbil huktm dalam rangka dinamisasi aiaran  agama, adalah dialog Rasulullah dengan  sahabat N{ua& Ibn Jabal  yang menyatakan  bahwa ia akan melakukan ijtihad bila tidak mendapatkan ketentuan  hukum dalam al-Qur'an  dan Hadits  dari suatu kasus hukum. Tidak terdapatnya penielasan hukum  dalam al-Qur'an  dan  al-Hadits, menurut Amir Syarifudin dapat di lihat dari  dua segi:r6 1. Al-Qur'an  dan al-Hadits secara ielas dan langsung tidak menetapkannya, tidak secara keseluruhan dan tidak pula sebagiannya. Contoh pada kasus ini adalah  gerakan kodifikasi al-Qur'an dalam satu  mushaf.
2. Secxr jelas, al-Qur'an  dan al-Hadits memang tidak menying- gung hukum suatu  kasus, namun secara tidak langsung atau bagiannya  ada penjelasannya. Contoh  hukum memukul kepala orang  tua tidak ad^ at:ur^n  secara eksplisit  dalam al-
Qur'an,  tetapi ada lararrgan  mengucapkan kata-kata  kasar (aff terhadap  orang  tua. Hukum memindahkan  organ tubuh orang mati kepada orang yang masih hidup (tranplantai) tidak ada ketentuan nasnya yang secara spesifik  meruiuk pada hal itu, namun ada lxangan merusak  jasad orang mati. Karena  tidak ielas dan tidak  langsungnya  penjelasan  al-Qur'an  dan al-Hadits, maka diperlukan upaya ijtihad.
Sementara itu, menurut  Muhammad Musa al-Tiwana, sebagaimana dikutip oleh  Aszfri Jayr Bakri, obyek ijtihad itu dapat di bagi menjadi  tiga bagian; pertana, rjtrhz'd dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran  terhadap nzs, kedra, litlha'd dalam melakukan qiyas terhadap hukum-hukum yang telah ada dan telah disepakati, k*iga,  iitihad dalam arti pengganaan rajt Pandangan al-Tiwana tersebut  ?nengacu  pada dua pemeliharaan
'6 Amir Syaritudin, Ilnt U nl Fih)b 2, (akana:  l,ogos,1999), hal. 287.
794 Al-Manihil, Vol. 3 No. 2, Juli  - Dcsembet  2009
l? Asefri Jeya B*i, Koaup Moqbafiid Slaihb Matnt arSlafbi (fakana: Raiawali Press,  1996), hal. 100. " Ibid., haL 132-133.
Al-Manahij, Vol. 3 No. 2, -luii - Desember  2009
195
obiek  ijtihad yang  luas.  Pertana, a'dalah Persoalan-persoalan  yang sudah ada ketentuan nasnya, namun  masih bersifat Zanni (d\g ^n)' Terhadap obiek yang  sePerti ini, ca:.^ y^ng ditempuh adalah penelitian  dalam menentukan  makna al:inn (tmvm) ^talu al-kbat!
(khusus), al-nrllaq (mutlak)  dan al'nryaAud (makna  yang  dibatasi).
Kedru, perso ar,-persoalan yang sama sekali belum ada nasnya.
Pada hal yang  semacam ini, maka pemecahannya  dilakukan melalui iitihad dengan menggunakan iyas, istihsan dan dalil-dalil hukum lainnyarT.
Bertitik tolak dari obiek  ijtihad di atas,  ada dua corak penalaran yang pedu dikemukakan  dalam upaya merrgah naqa;id al-sbai'ab. Dua corak penalaran dalam berijtihad tersebut adalah; penalaran ta Iili dzn  penalaran istiylilli. Penzlxzt ta Eli rdtla'h upaya penggalixn hukum yang bertumpu p.da penentuan illat- illat hukum  yang  terdapat  dalam  suatu nas. Asumsi dasar dati penalaran ini adalah bahwa  nas-nas  dalam  masalah hukum sebagian diiringi dengan penyebutan illamya.  Dalam  kajian usul fikih, corak ta'Eli in mewujud  dalam  bentuk qjis da.n itibsin. Adapun penalatzo  istiglilpi  adalah upaya penggaliafl hukum yang bertumpu  pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan diri nas.lE
Kedua model penalaran di atas adalah bertumpu pada penggunaan al-raj* Oleh karen iru terdapat tiga karakter yang melekat  dalam dua pendekatan di ztts. Pertama, pendekatan ini mencoba  memahami  ketentuan  nas tanpa terikat secara  kaku dengan bunyi teks dan mengalihkan  perhatiannya  pada upaya mencari  semangat moral yang terkandung da.lam nas. Kedaa, upaya mengganti pendekatan ta'abbtdi kepada  pendekatan ta'aqquli.  Kttiga, ,.ryaya merumuskan 'illat  hukum dan  pesan  moral nas dengan melihat setting  sosial dan konteks zamannya.  Dalam kaitan dengan dinamika masyarakat yang  selalu berubah diiringi
reAbdul Halim Uways, Fihib Stunr Dha,rn, @anduog:  Pustzka Hid.yah, 1998),hd. 221. D Ibn Qayyim  al-Jauziyah, I'laa ol-Mu*agi'in'an Rabbi al-Alanh, (Beirut Daar al-Fikr, tt),  hlm. 14. Lihat pula,  Hasbi  ash-Shiddiqic,  Fakafab H*tn ltlaa., h^1.444.
21 Mukhtar Yahya dan Fathurtahnaq Datar-Datar Pcnbhaan Hnbta Fikib l an, @aodung  PT Al-Nta'arit 1996),  hat.550.
196 Al-Manahii, Vol. 3 No.2,Juli - Desember  2009
dengan  munculnya masalah yang  kompleks, maka dua corak/ pendekatan  penalaran di atas tampak lebih responsif dan solutif dalam  menjawab  masalah hukum. Tawatan teoritik dua pendekatan ini adalah  kerja ilmiah  melalui deduksi  analogis dengan dasar pijakannya kemaslahatan.
Islam meyakini  perubahan  sebagai  suatu realitas  yang tidak bisa diingkari.  Islam luga memberi posisi yaflg paling tepat  demi memudahkan  semua hal untuk berubah secara shahih dan aman.
Agama  berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan.
Tugas agama  adalah mengawal perubahan secara benat untuk kemaslahatan hidup manusia.le Di sinilah sesungguhnya  tugas seorang  cendekiawan muslim untuk merumuskan pendekatan dan metodologi yang tepat sesuai dengan konteks yang meLing- kupinya ^g t ^glrn^ meniadi fungsional dan bisa membumi.
Dalam hukum Islam,  perubahan sosial  budaya  dan letak  geografis meniadi  variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim a|-Jauziyah  menyatakan, bahwa "perubah^i f^twa adalah dikarenakan  perubahan  zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan"2o. Dalam  kaidah fikih lainnya disebutkan "hukum itu berputar bersama illamya (alasan hukum) dalam  mewujudkan  dan meniadakan hukum"21.
Kaidah fikih  di atas memberikan landasan bagi pengem- bangan  hukum  Islam  dengan wawasan multikultural. Variabel wz.kl:o (rtne), remp^t (tpace), dan tradisi (crlttr) meruprkan tiga factor pembentuk hukum  yang bertumpu pada dimensi historisitas yang berwatak  dinamis. Lahitnya  berbagai mazhab hukum (fikih) dalam rentang seiarah pemikiran  hukum  Islam dengan corak dan  watak  yang berbeda-beda membuktikan vatak
a M. Allto' Mizdhar, Mcnba.o Gtunbary Ijtihad  antara Trad*i fux Dbttati, $o$*arat Titian Ilahi Prcss,  1998), hal. 107. x Syamsul Ari6n dkk.,  SPiitt alituli lrh,, dan Ptadabaa Mata  DEaa,{ogszkzna: Sipress,'1996),  hal.  72-73.  Adapun penjelasan perengkat  metodologi \nh^d/ nhDbAt dr atas adalah sebagai berikut. Bryar adalah mcriyamakan  suatu  peristiwa  hukum yang tidak ada  nasnya  dengan  peristiu,a hukum yang terdapat nas yrng  mengatumya karcna adaoya p€rsarnaao  'illab  (sebab) hukurn antara kedtarya. Malalab  mnalzb adeleh suao kemaslahatan ,ang terlepas ayaitu kemaslahatan  yang oleh agama tidak dipcriotah tetapi  juga  tidak  dilarang/ditolak . Inibitr ^d^l^h berpaliognya  seoraog muitahid  dari qiyas jaty ke qiyas khafi atau  berpalingoya  seorang mujahid  dad hukum */f kc  hukum jtt7ti. lttilbib mergokuhkao  atau  mengaoggap tctap  berlaku  hukum  yang  pcrnah ada sampai diperoleh  dalil  lain yang meogubahnya.  UrJ/ Ada adalah  apa-aga yang  dibiasakao atau diikuti olch  orang  banyak dan dilakukan  berulang-ulang serta diterima beik oleh akal mereka.
Af-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009 197
6kih yang  dinamis  dan selalu beradaPtasi dengan  pluralitas budaya
lokal di mana pemikiran  hukum itu lahir.
Salah satu bukti konkrit betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh  terhadap  hukum  Islam adalah munculnya dua  pendapat Imam Sya6'i yang dikenal dengat  qaul al'qadim  dan qawt aljafrd. Pendapat bmz (qaal al-qadin) adalah pendapat  hukum Imam Syafi'i  ketika  beliau berada di Mesir,  sedangkal qa,vl  al- jadid ketkz beliu  tinggal di Baghdad.z.  Perbedaan pendapat  hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam  Syaf i jelas disebabkan faktot struktur sosial,  budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq @aghdad) dan  Mesir.
Dalam  konteks  historis,  pemikiran  bidang hukum  Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan  yang dinamis dan kreatif dalam  mengantisipasi  setiap  perubahan dan persoalan- persoalan baru. Hal ini dapat di lihat dati munculnya seiumlah mazhab hukum yang memiliki  corak sendiri-sendiri sesuai dengan latat belakang sisio-kultural  dan politik dimana  mazhab itu tumbuh dan berkembang.  Watisan monumental  yang sampai sekarang masih mempedihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi penggalian hukum  yang mereka  ciptakan. Dengan perangkat metodologi tersebut, segala petmasalahan  bisa didekati dan dicari legalitas  hukumnya dengan  metode qiyas, maslabah al-manalah, istil1sin, isti;lib dzn'nf.23 Dalam  posisi
demikian,  hukum  Islam akan berfungsi sebagai rekayasa  sosial (tosial engineein! untuk melakukan  perubahan  dalam  masyarakat.
Untuk menempatkan hukum pada posisi yang betul-betul fungsional  dalam  menghadapi setiap perubahan  sosial, diperlukan terobosan metodologis disertai kemampuan  membaca  fenomena zaman.  Banyak  perangkat ilmu bantu yang bisa menopang perumusan hukum menjadi aplikatif, sep€rti ilmu-ilmu tafsir, tarikh dan ilmu tata bahasa arab. Diharapkan melalui  pendekatan konvergensi antara ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu lainnya akan dapat mengurangi formalisme  hukum Islam.
Dalam konteks ini, pemaknaan hukum  Islam tidak harus dilihat dari perspektif nilai saja, tetapi  perlu di cari keterkaitan secara organik  dan struktural  dalam kehidupan sosial. Di sinilah letak  pentingnya  fenomena  transformasi pemikiran hukum Islam, tidak hanya dilihat sebagai  fenomena keaga,maaa  saia. Transfor- masi pemikiran hukum Islam di Indonesia  merupakan suatu pergumulan kreatif antara Islam dengan masyarakat  Indonesia, antara nilai-nilai  Islam dengan  kenyataan struktural masyarakat.
Oleh karena itu, maka program  pembaruan  pemikiran hukum Islam adalah suatu bagian  yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan masyarakat yang  selalu berubah.
Akan tetapi, untuk melakukan upaya pembaruan pemikiran  hukum  Islam (fikih) diperlukan beberapa syarat; pertana, ^d^nya tingkat pendidik^n y^rrg tinggi dan keterbukaan dari masyarakat muslim, kedra, huktm Islam (fikih) harus dipandang sebagai variasi suatu  keragaman yang bersifat parti- kular yang  selalu dibatasi oleh dimensi  ruang dan  wzktu, ketiga,
memahami faktor sosio-kultural  dan setting politik yang  melatar- belakangi lahirnya suatu produk  hukum agar dapat memahami partikrlaisne dari pemikiran  hukum  tersebut, keen?at, mengori- entasikan istinbat hukum  dari aspek qatlan (mateti hukum) kepada aspek nanbajan  (kerangka metodologis). Di samping itu, perlu juga  memahami pemikiran hukum yang tidak dibatasi sekat-
sekat  mazhab. 198 Al-Manlhij, Vol. 3 No.2,Juti Desember  2009

## D. Menggagas Filah Tasamul
Dalam  kaitan dengan bagaimana membangun hubungan antar unat beragama terdapat gagasan menarik dari Milad Hanna tentang perlunya budaya/fikih "menerima  yang lain (qabil al' ikbar). Hal ini penting untuk dikembangkan  karena adanya kecenderungan untuk  membenturkan satu  agama,  ras atau suku yang satu  dengan  yang  lainya  sehingga lahir sikap kebencian dengan "pihak  lain". Tesis  Samuel Huntingon, "cksh oJ citil7ation" dinilai sebagai provokasi yang justeru memperlebar  jurang pemisah  antara  satu  agama dengan  lainya. Milad  Hanna menga- jukan dua resep guna mel.ihat kembali  hakikat kemanusiaan.2a
Pertama, per\tnya internalisasi nilai yang membawa sema- ngat keragaman,  kebersamaan, dan kesamaan identitas.Di  sini perlunya penggalian khazanah, nilai-nilai  dan moralitas dari masing-masing  agama untuk  kemudian dijadikan salah satu komitmen untuk membentuk  masyarakat  yang saling  menghargai dan  menghormati.
Kedu, per\tnya. undang-undang  dan kebijakan structural yang dapat memaJ'ungi pluralisme. Disini diperiukan lembaga legislative, organisasi  keagamaan dan kemasyarakatan,  lembaga pendidikan  yang senantiasa mendorong  undang-undang yang dapat mewadahi gagasan pluralisme. Sebagai gerakan kultural, kelompok-kelompok masyarakat sipil diharapkan  dapat  berperan lebih besar untuk memberdayakan kelompok-keiompok  mino- ritas dalam  berpartisipasi mendorong proses transformasi sosial. rJ7awasan multikulturalisme dalam konteks pluralisme agama menuntut adanyz ketedibatan aktif dengan kaum agama lain,  dalam arti bukan sekedar toleransi,  melainkan memahami.
Toleransi tidak  perlu keterlibatan aktif dengan kaum lain. Toleransi tidak meredakan sikap  acuh tak acuh sesama  kaum beragama. Dalam dunia di mana  perbeda^n ^g m secara histories
" Mun'im A. Sil:ry  (ed), Fikib  L;r,ar  Agana:  llcnba4ntt  Mayam*at InAl*jf-Phmkt (akarta: Paramadina, 2OO4), hzl. 183-284.
Al-Manihil, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009 199
dimanpulasi untuk menghancurkan  jembatan penghubung antar komunitas, pengetahuan  dan pemahaman terhadap perbedaan agama harya bisa dicapai iika kita mampu  memasuki ruang dia.log terbuka  satu  sama lain, tanpa takut menghadapi  ketidaksepakatan besar.  Pencarian moral  dan spiritual yang tulus akan pemahaman bersarria dalam tradisi-ttadisi agama partikular kita akan  meram- bah jalan bagi terciptanya satu  kesatuan  masyarakat  dengan cara pandang  keberagamaan yang inklusif.
Agama dan  modernisasi sejatinya bersinergi jika manusia menginginkan  peningkatan  hidupnya di masa depan. Agama seharusnya dipahami sekaligus dibangun di atas pandangan  dan komitmen kebersamaan yang menitikberatkan  pada nilai spiritualitas dan aktualitas.  Spiritualitas dan aktualitas di sini  bukan sekedar bagaimana menampilkan  agma dalam bentuk-bentuk ritual yang verbal, melainkan bagaimana agama itu mengeja- wantah  ke dalam pribadi dan sosial masyarakat  betagama secara menyeluruh. Artinya rga,mz- bisa tampil nyata dalam kehidupan keseharian manusia yang mampu berbicara sendiri pada umatnya tanpa rekayasa protektif yang bersifat artifisial untuk mecari solusi bagi persoalan  kehidupan.
Beragtma  dengan  hanya  mendasarkan  pada formalisme ala,ra.nnya apalagi  ditamba'h  czra pandangnya yang hanya menggunakan satu perspektif akan melahirkan  cara  pandang beragama dengan'kacamata  kuda' yang cenderung intoleran drn mengedepankan trrtb clain yang  mudah  membetlkzn jtdgemexl terhadap  kelompok lzir, yrng  berbeda dengan berbagai stigma yang cenderung mendiskriditkan atas nama  kebenaran kelompok yang diyakininya  dan  menafikan  kemungkinan kebenaran  orang lain tanpa terlebih dahulu melakukan kritik epistemology terhadap pola penalaran yang digunakannya.  Setiap hasil tafsiran atas teks kitab  suci  sifatrya llpothetiai  (spekulatif, sehingga  sikap toleran adalah cara terbaik menghadapi  keragaman tafsir dengan berpegang  pada sikap  agru  in disagnemeal yaitu  sikap  penghormatan terhadap  realitas keragaman. Relatifitas hasil  penafsiran  terhadap
200
At-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
Menggagas  Fikih  TasAmuh di Tengah  Masyarakat Multikultural
teks-teks keagamaan sangat  ielas tergambar dari pernyataan khalifah Abu Bakar  setelah beliu memberikan keputusan hukum dengan menyatakan: "Inilah pendapatku tentang  pembagian  waris Kalalah, jika benar maka  datangnya dari Allah dan Rasul-Nya,
dan iika salah  maka itu datangnya dari saya."2s
Ketika agama hanya dipahami dalam  bingkai  formalisme semata dengan  hanya  mengedepankan kulit atau cangkang saja, makz  agtma akan  mudah rlilihxl  sl6h orang lain sebagai saingan.26 Oleh karena itu, pedu  pola pemahaman ^g m secara holisdk- komprhensif sehingga mampu menangkap pesan dasar agama sebagai rahmat  alam semesta dan mampu mengemas  pesan itu untuk kemudian  dirancang formulasi  yang tepat  untuk mendia- logkannya secara  damai.
5 Nluhammad ibn Abi Sahl  al-Satakhsl, al-llaba:it (Baimc Dir al,i\Ia'rifah, 1406), VI: 84. lihat  pula, Abu  Himid al Ghazifi, al-tlatag/ "Baiat Dir al-Kutub  al-Araby, 1413),11 287. Bandingkan dengan, 'Afi ibn Muhlammad  al-Amidt, al-lb6n f  uil al- Al*in, @airut:  Dar  al-Kutub al-'Arabi, 14M  H),  hal. 44. 16 H.N{.  tudwan Libis, Cctak Biru Peraa Agana, hal.73.
Al-Manihij, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009 201
Al-Amid, 'A[ ibn Muhammd. ALIlEn ] Usil al-Abkin.  Batrut:
Dir al-Kutub al- Arab'i, 1404 H.
Arifin, Syamsul, dkk. Spiittalisdsi Islan dan  Peradaban  Masa
DEan. loga,krr:.a: Sipress, 1996.
Ash-Shiddiqie, Hasbi. Falsafah Hlkum Islaa. Jakatta:  Bulan Bintang, 1993.
Azhar, Muhammd. Fikib Konlerrr?lrer Dalam Pandangan N e o m o d ent i s m e I s I a n. J o gizkzrta: Pustaka P el$u,799 6.
Azrz, Azyumardi,  "Pendidikan  Agama:
Membangun
Multikulturalisme  Indonesia,"  Kata Pengantar  buku, Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Betwawasan
Mtltiktltural. Jakarta: Etlangga, 2005.
Al-Jawziyah, Ibn Qayyim.  I'lam al-Msatt'aqi'7n 'ar Rabb al-
'Atanh. Birut'.  Dar al-Fikr,  t.t.
Liliweri, Alo. Prasargka dz Kolflik:  Konnikati Lintas  Btdala Matlarakat Mrlltikult r. Yogyakarta: LKiS, 2005.
202 Al-Manahil, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009

## DAFTAR PUSTAKA
Bakti, Asafti Jaya. Konsep Maqhashid Slari'ab Mentntt As-S1atibi.
Jakarta:  Raiawali  Press,  1996.
Al-Ghazafi, Abu $imid. Al-Mutagli  . Bairut: Dar al-Kutub al-
Arabi, 1413.
Ibn Rusyd, Bidilab al-Mtty'abid aa Nibilah al-Mtqta;id.  Indonesia:
Dir al-I!yi' d-Maktabah, t.t.
Menggagas  Fikih  Tasiimuh di Tengah  Masyarakat  Multikultural
Lubis, H.M. Ridwar Cetak Bim Perat Agaza: Meryjd kmk*ratr,
Kesetaraan  Cender dan  Demokratisasi  dalam Maslarakat M tik lttral. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama,
2005.
Muzdhar, M. Atho'. Membaca  Gelonbang Ijtibad  antara Traditi dan Liberasi.  Jogjakarta: Titian  Ilahi Press, 1998.
Priyono, A.E. Islan Piliban Peradabaa. Bandung:  Shalahudin
Press, 1984.
Rachman, Budhy Munawwx (ed,.). Kontekstralisasi Dlktin I dn Dalan Sejarab. lzkzttr: Para:ma,dina, 1995.
Sirry, Mun'im A. (ed.). Fikib Lintas  Agama: Membangtn Masl arakat h kl*if-P hralis. J akata: P zramrdina, 2004.
Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi H kun.  Jakartt Ralawali  Press, 2003.
Soesanto, Astrid S. Pengantar Sosiologi dan Perubahar  Sosial.
Jakarta: Binacipta, 1985.
Syarifudin,  Amir. Ilru Uthnl  Fiqb 2. Jakzrta:  Logos,1999.
Tilaar, H.A.R.  Mtbikultaralisne: Tdttalgarr-lantangan  Global Masa Depan dalam Trattfornasi Pendidikan Nasiotal.
Jakarta: Grasindo, 2004.
Uways, Abdul  Halim.  Fikih Statit  Dinanis.  Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
203
Al-Satakhsi,  Muhammad ibn Abi Sahl. Al-Mabasit, 6 luz. Bairut: Dir al-Ma'rifah, 1406  H.
Al-Manihil, Vol. 3 No. 2, Juli Desember  2009
!7asim, Alef Theria (eds.). Harnoni Kebidrpan Bcragama:
Problem, Prdktik d, Petdidikan. Yogyakarta: Oasis Publisher,2005.
Yahya, Mukhtar  dan Fathurrahma.n. Dasar-Dasar Pembinaan H*rn Fikih lslam. Bartdung. PT. Al-Ma'arif, 1996.
Yakin, M. Air:r:]. Pendidikar Mtltiktlttral: Understanding tntuk Demokrasi
Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
Crots-Ctltrral dan Keadilan.
Yamani, A. Za)<t. Al-Sbai'ah al-Khilidah  pa Muhkilit al-A;r, te4.
Mahyuddin  Syaff. Bandung  PT. Al-Ma'arif, 1986.
Yanggo,  Huzaemah Tahido. Pengaftar Perbandingat  Maqbab.
Jakarta: Logos Publishing, 1993.
204 Al-Man;hii, vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009