Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3891-3897
Mempercepat Petumbuhan UMKM Melalui Model Waralaba dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Andi Fariana 1*) , Naufal Fadillah 2) , Novita Fildzah 3) 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute *Email korespondensi: andi.fariana@perbanas.id

## Abstrak
Franchising is a popular business model in various industry sectors because it allows entrepreneurs to expand their business quickly through partnerships using established trademarks, products and operational systems. In the perspective of Islamic economic law, franchising with its various advantages has the potential to become an economic  instrument  that  contributes  to  the  development  of  an  economy  based  on  Islamic  principles.  Several principles  in  Islamic  economics  such  as  profit  sharing,  prohibition  of  usury,  and  avoidance  of  gharar (uncertainty) are principles that can be applied to franchising activities because they do not contradict general economic  principles.  This  study  is  a  legal  study  of  Islamic  economics  with  a  statute  approach  and  interprets existing data and legal documents so as to obtain information that UMKM as businesses with the scope of micro, small  and  medium  which  are  currently  the  mainstay  of  the  Government  because  they  are  considered  able  to survive amid the economic crisis can develop quickly because they make franchising a model in doing business.

## Keywords: Franchising, UMKM, sharia economic law
Saran sitasi : Fariana, A., Fadillah, N., & Fildzah, N. (2023). Mempercepat Petumbuhan UMKM Melalui Model Waralaba  dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi Syariah .  Jurnal  ilmiah  ekonomi  islam,  9 (03),  3891-3897.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10503
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10503

## 1. PENDAHULUAN
Waralaba  merupakan  sebuah  konsep  bisnis  di mana  pemilik  merek  dagang,  produk,  atau  sistem operasional  memberikan  izin  kepada  individu  atau kelompok  untuk  menggunakan  merek  dagang, produk,  atau  sistem  operasional  tersebut  dengan imbalan  pembayaran  royalti  atau  bagi  hasil.  Konsep waralaba  ini  memungkinkan  pengusaha  untuk memperluas  bisnis  mereka  tanpa  harus  merancang dari awal, karena mereka dapat menggunakan merek dagang  yang  sudah  dikenal  dan  sistem  operasional yang  sudah  mapan  dari  pemilik  merek  dagang tersebut. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 disebutkan bahwa waralaba adalah hak khusus  yang  dimiliki  oleh  orang  perseorangan  atau badan usaha terhadap sistem  bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan dan/atau  digunakan  oleh  pihak  lain  berdasarkan perjanjian  waralaba.  Jadi,  berdasarkan  pengertian waralaba pada PP ini jelas disebutkan bahwa waralaba
adalah  sistem  pemasaran  yang  didasarkan  atas perjanjian  yang  dibuat  terlebih  dahulu  maka  jika berbicara  perjanjian  hal  itu  tidak  terlepas  dari  asas hukum  perjanjian  dan  syarat-syarat  sah  berlakunya suatu perjanjian (Andi Fariana, 2021)
Waralaba  sebagai  istilah  lain  dari franchise sebenarnya sudah cukup populer dan biasa dilakukan oleh  pelaku  bisnis.  Persoalannya  adalah  apakah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang saat ini  menjadi  andalan  Pemerintah  dalam  rangka mendukung  pertumbuhan  ekonomi  bersinggungan dengan  konsep  bisnis  waralaba  sehingga  dapat mendorong  pertumbuhannya  dengan  cepat.  Hal-hal inilah yang menjadi dasar pentingnya dilakukan kajian dalam  perspektif  hukum  ekonomi  syariah  sehingga dapat  diketahui  bagaimana  pandangan  hukum ekonomi  syariah  tentang  waralaba  dan  sejauhmana UMKM memanfaatkan konsep bisnis waralaba dalam mengembangkan usahanya.

## 2. METODOLOGI
Kajian  ini  merupakan  kajian  hukum  normatif dalam  lingkup  hukum  ekonomi  syariah  sehingga kajian  diawali  dengan  melakukan  penelusuran  atas bahan-bahan  hukum  dengan  pendekatan  perundang undangan  ( statute  approach) dan  prinsip-prinsip Hukum  Islam,  kemudian  menelusuri  data  dan informasi tentang UMKM dan perkembangannya dan akhirnya  data  tersebut  di  edit  dan  disusun  untuk kemudian  dilakukan  analisis  secara  deskriptif kualitatif sehingga akhirnya dilakukan interpretasi dan kemudian diambil kesimpulan.

## 3. PEMBAHASAN
Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad,  waralaba didefinisikan sebagai suatu perusahaan supplier yang memberikan  kepada  perusahaan  lain  yang  berskala kecil  dan  menengah  hak  istimewa  (privilege)  untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan dan pada suatu tempat tertentu (Muhammad,  2010).  Demikian  pula,  menurut Ensiklopedia  Nasional  Indonesia,  waralaba  diartikan sebagai  suatu  bentuk  kerjasama  manufaktur  atau penjualan  antara  pemilik  franchise  dengan  pembeli franchise atas dasar kontrak dan pembayaran royalty. Kerjasama  ini  meliputi  pemberian  lisensi  atau  hak pakai  oleh  pemegang  franchise  yang  memiliki  nama atau merek, gagasan, proses, formula atau alat khusus cipataannya  kepada  pihak  pembeli  franchise  disertai dukungan teknis dalam bentuk manajemen, pelatihan, promosi dan sebagainya. Untuk itu, pembeli franchise membayar  hak  pakai  tersebut  disertai  royalty  yang pada  umumnya  merupakan  persentase  dari  jumlah penjualan  (AK  Syahmin,  2006).  Dengan  demikian waralaba atau sering dikenal dengan sebutan franchise merupakan  bisnis  yang  mudah  dan  murah  karena merek, bahan dan sistem sudah disiapkan (disediakan).
Waralaba  memiliki  beberapa  karakteristik  yang sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Islam,  yaitu  pertama, waralaba  menerapkan  prinsip  bagi  hasil  (profit sharing).  Hal  ini  berarti  bahwa  keuntungan  yang diperoleh  dari  usaha  waralaba  dibagi  antara  pemilik merek dagang dan mitra bisnis. Prinsip bagi hasil ini sejalan  dengan  prinsip  keadilan  dalam  ekonomi syariah, di mana keuntungan harus dibagi secara adil antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Kedua,  waralaba menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Riba  merupakan  praktik  pemberian  atau  penerimaan bunga atau keuntungan yang tidak adil dari pinjaman
uang.  Dalam  waralaba,  mitra  bisnis  tidak  perlu membayar  bunga  atau  keuntungan  tetap  kepada pemilik merek dagang. Sebaliknya, pembayaran yang dilakukan  oleh  mitra  bisnis  kepada  pemilik  merek dagang  berdasarkan  pada  persentase  dari  penjualan atau keuntungan yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang melarang riba. Ketiga, waralaba  juga  menerapkan  prinsip  penghindaran gharar  (ketidakpastian).  Gharar  mengacu  pada ketidakpastian  atau  ketidakjelasan  dalam  sebuah transaksi  bisnis.  Dalam  waralaba,  pemilik  merek dagang menyediakan panduan dan sistem operasional yang  sudah  teruji,  sehingga  mitra  bisnis  dapat memiliki kejelasan mengenai bisnis yang akan mereka jalankan.  Hal  ini  mengurangi  ketidakpastian  dan memastikan  bahwa  mitra  bisnis  dapat  menjalankan bisnis  dengan  lebih  baik.  Dalam  konteks  ekonomi syariah,  waralaba  juga  memiliki  potensi  untuk mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan. Dengan  memanfaatkan  merek  dagang  yang  sudah dikenal  dan  sistem  operasional  yang  mapan,  mitra bisnis  dalam  waralaba  dapat  memiliki  peluang  yang lebih  baik  untuk  bertahan dan tumbuh  di  pasar  yang kompetitif. Selain itu, waralaba juga dapat memberikan  pelatihan  dan  pendampingan  kepada mitra bisnis, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis dengan baik.
Dalam era globalisasi seperti saat ini, bagi pelaku bisnis  yang  bergerak  dalam  koridor  bisnis  syariah, waralaba dapat menjadi alternatif bisnis yang menarik dengan  jalan  mengadopsi  prinsip-prinsip  ekonomi syariah dalam perjanian waralaba yang dibuat karena hal fundamental  dari  bisnis  dengan  konsep  waralaba adalah  perjanjian  atau  dikenal  dengan  akad  dalam hukum  Islam  dan  di  dalam  perjanjian  yang  dibuat semua  hal  yang  berkaitan  dengan  kerjasama  bisnis yang  akan  dilakukan  dapat  dituangkan  kedalam perjanjian sepanjang disepakati kedua belah pihak dan tidak  masuk  kedalam  larangan-larangan  di  dalam muamalah  seperti  adanya  unsur  riba,  gharar  atau maisyir.
Fatwa  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  No.  5 Tahun 2006 tentang Franchise (Waralaba) disebutkan bahwa waralaba adalah bentuk kerjasama usaha yang diperbolehkan  dalam  Islam,  asalkan  memenuhi prinsip-prinsip  syariah,  adil,  dan  tidak  merugikan salah  satu  pihak.  Fatwa  MUI  ini  sejalan  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, juga Peraturan Menteri (Permen) Nomor 71
tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Waralaba  yang menegaskan  bahwa penyelenggaraan waralaba harus atas  dasar  perjanjian,  kemudian  Undang  Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  karangan  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  secara  tidak  sehat yang  hal ini  harus  dihindari  oleh  pelaku  bisnis,  juga perlu  memperhatikan  Undang  Undang  Nomor  40 tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (PT)  karena pelaku bisnis seringkali bentuk badan usahanya adalah PT. Terdapat juga Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merupakan undang-undang mengatur bidang perdagangan di Indonesia. Meskipun tidak  secara  khusus  mengatur  waralaba,  undang- undang ini memberikan dasar hukum untuk transaksi bisnis  termasuk  perjanjian  waralaba.  Selain  itu, terdapat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan waralaba di Indonesia, yaitu Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2007  tentang Pelaksanaan  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian waralaba dan kewajiban pemberi waralaba.  Ada  juga  Peraturan  Pemerintah  No.  50 Tahun  2011  tentang  Pengendalian  Rokok  bagi Kesehatan, yang mengatur tentang larangan pemberian  hak  waralaba  dalam  usaha  produk tembakau.
Selain  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam berbagai peraturan sebagaimana disebut di atas yang merupakan hukum positif dan harus ditaati oleh setiap pelaku  bisnis  di  Indonesia karena merupakan  bagian dari  sistem  hukum  Nasional  maka  perlu  dicermati lebih  lanjut  perihal  ketentuan-ketentuan  di  dalam Hukum  Islam  (yang  merupakan  the  living  law  dan menjadi  bahan  baku  bagi  hukum  positif).  Dalam hukum  Islam,  istilah  waralaba  tidak  secara  khusus disebutkan dalam hadis atau kitab-kitab klasik namun prinsip-prinsip  umum  yang  ada  di  dalam  waralaba dapat  diterapkan  dalam  konteks  ini  karena  secara umum kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya untuk kepentingan dunia dan akherat semuanya adalah suatu bentuk  ibadah  kepada  Allah  (Islami,  2018)  Berikut adalah beberapa hadis yang terkait dan relevan: a. Prinsip bagi hasil
Prinsip  bagi  hasil  atau  profit  sharing merupakan  prinsip  yang  penting  dalam  ekonomi Islam. Dalam konteks waralaba, prinsip ini dapat diterapkan  dengan  adil  dalam  pembagian keuntungan  antara  pemilik  merek  dagang  dan mitra bisnis. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Bukhari  dan  Muslim,  Rasulullah  Muhammad
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bagi hasil itu  diperoleh  dari  jual  beli  dan  bukan  dari pinjaman."  (HR.  Abu  Dawud).  Prinsip  ini menekankan  adanya  keadilan  dalam  pembagian keuntungan dan menghindari praktik riba.
b. Kerjasama dan kemitraan
Dalam  Islam,  kerjasama  dan  kemitraan dianggap  penting  dalam  menjalankan  bisnis. Dalam konteks waralaba, mitra bisnis dan pemilik merek  dagang  bekerja  sama  dalam  pengelolaan bisnis. Dalam hadis, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga mendorong umatnya untuk saling bekerja  sama  dan  membantu  satu  sama  lain. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:  "Sebaik-baik  manusia  adalah  yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."
c. Transparansi dan kejujuran
Dalam  Islam,  transparansi  dan  kejujuran dalam  berbisnis  sangat  ditekankan.  Dalam konteks waralaba, transparansi mengenai hak dan kewajiban,  persentase  pembagian  keuntungan, dan  proses  operasional  harus  dijunjung  tinggi. Dalam  hadis,  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa sallam  juga  menyebutkan  pentingnya  kejujuran dan  melarang  praktik  penipuan  dan  manipulasi dalam berbisnis.
d. Perlindungan hak dan kepentingan Islam menekankan pentingnya perlindungan hak  dan  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat dalam sebuah transaksi. Dalam konteks waralaba, hal  ini  berarti  pemilik  merek  dagang  harus memastikan bahwa mitra bisnisnya mendapatkan perlakuan  yang  adil  dan  tidak  dirugikan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim:
"Barangsiapa  yang  merugikan  orang  lain,  maka Allah akan merugikan dia."
e. Larangan riba dan gharar
Dalam hukum Islam, riba (bunga) dan gharar
(ketidakpastian) merupakan praktik yang diharamkan.  Dalam  konteks  waralaba,  pemilik merek dagang tidak diperbolehkan membebankan bunga  atau  keuntungan  tetap  kepada  mitra bisnisnya. Sebaliknya, pembayaran yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip bagi hasil yang adil.
Prinsip-prinsip  di  atas  merupakan  prinsip  yang harus ditaati bagi setiap pelaku bisnis syariah. Namun
selain  itu,  ada  beberapa  faktor  yang  membuat waralaba  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi syariah.  Pertama,  prinsip  bagi  hasil  (profit  sharing) menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang  membuat waralaba sesuai dengan ekonomi syariah. Prinsip  ini mengutamakan  keadilan  dan  kesetaraan  dalam pembagian keuntungan antara pemilik merek dagang dan mitra  bisnis.  Dalam  waralaba, mitra  bisnis tidak hanya membayar biaya royalti kepada pemilik merek dagang,  tetapi  juga  berbagi  dalam  keuntungan  yang diperoleh  dari  operasional bisnis (A.N  Afifiah  &  M. Kara,  2021).  Hal  ini  memastikan  bahwa  pembagian keuntungan  dilakukan  secara  adil  dan  saling menguntungkan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan.
Selain  itu,  faktor  kedua  yang  membuat waralaba  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  syariah adalah  penghindaran  praktik  riba.  Dalam  ekonomi syariah, riba merupakan praktik yang dilarang karena dianggap  tidak  adil.  Riba  mengacu  pada  pemberian atau  penerimaan  bunga  atau  keuntungan  yang  tidak adil dari pinjaman uang. Dalam waralaba, mitra bisnis tidak  perlu  membayar  bunga  atau  keuntungan  tetap kepada pemilik merek dagang. Sebaliknya, pembayaran yang dilakukan oleh mitra bisnis kepada pemilik  merek  dagang  berdasarkan  pada  persentase dari  penjualan  atau  keuntungan  yang  diperoleh. Dengan demikian, waralaba menghindari praktik riba yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.
Faktor  selanjutnya  yang  membuat  waralaba sesuai  dengan  ekonomi syariah  adalah  penghindaran gharar  (ketidakpastian).  Dalam  ekonomi  syariah, gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan  dalam  sebuah  transaksi  bisnis.  Dalam waralaba,  pemilik  merek  dagang  menyediakan panduan  dan  sistem  operasional  yang  sudah  teruji kepada mitra bisnis. Hal ini memastikan bahwa mitra bisnis memiliki kejelasan mengenai bisnis yang akan mereka  jalankan,  termasuk  prosedur  operasional, manajemen stok, pemasaran, dan sebagainya (Rohim, 2022). Dengan adanya kejelasan ini, mitra bisnis dapat menghindari ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kerugian atau konflik dalam bisnis.
Selain  itu,  faktor  berikutnya  adalah  adanya peluang  pengembangan  usaha  yang  berkelanjutan. Dalam waralaba, mitra bisnis mendapatkan dukungan dan  pendampingan  dari  pemilik  merek  dagang, termasuk  pelatihan,  bimbingan,  dan  pengetahuan tentang  industri  dan  pasar  yang  relevan.  Hal  ini membantu  mitra  bisnis  dalam  mengembangkan
keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis dengan baik. Selain itu, menggunakan merek dagang yang sudah dikenal dan sistem operasional yang mapan juga dapat meningkatkan  peluang  keberhasilan  bisnis  dan bertahan di pasar yang kompetitif. Dengan demikian, waralaba  dapat  mendorong  pengembangan  usaha yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Terakhir,  faktor  yang  membuat  waralaba  sesuai dengan  prinsip  ekonomi  syariah  adalah  potensi penyebaran  manfaat  ekonomi  kepada  masyarakat yang  lebih  luas.  Dalam  waralaba,  selain  pemilik merek  dagang  dan  mitra  bisnis,  juga  terdapat  pihak- pihak lain yang terlibat, seperti pemasok, tenaga kerja, dan  masyarakat  sekitar.  Dengan  adanya  waralaba, tercipta  peluang  kerja  bagi  masyarakat,  peningkatan ekonomi  lokal,  dan  pertumbuhan  usaha  mikro  dan kecil. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang  menekankan  pentingnya  pemerataan  dan kesejahteraan bersama.
Waralaba  memberikan  kesempatan  partisipasi aktif  bagi  mitra  bisnis  dalam  pengelolaan  bisnis  dan pengambilan  keputusan.  Mitra  bisnis  memiliki keterlibatan langsung dalam operasional bisnis sehari- hari  dan  dapat  memberikan  kontribusi  berdasarkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pemilik merek dagang juga sering kali melibatkan mitra bisnis dalam pengembangan strategi bisnis, perencanaan pemasaran,  dan  pengambilan  keputusan  penting lainnya.  Dengan  adanya  partisipasi  aktif  ini,  mitra bisnis merasa memiliki tanggung jawab dan memiliki motivasi yang lebih besar untuk menjaga keberhasilan dan pertumbuhan usaha waralaba. Hal ini mendukung pengembangan  usaha  yang  berkelanjutan  dalam jangka  panjang.  Selain  itu,  waralaba  juga  dapat memberikan  kontribusi  pada  pertumbuhan  ekonomi lokal  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat secara luas. Dengan adanya waralaba, tercipta peluang kerja bagi masyarakat setempat. Waralaba juga dapat mendorong  perkembangan  usaha  mikro  dan  kecil  di lingkungan  sekitar,  karena  seringkali  mitra  bisnis adalah  individu  atau  kelompok  yang  memiliki kapasitas  dan  sumber  daya  terbatas.  Dengan  adanya waralaba,  masyarakat  dapat  memanfaatkan  peluang untuk  membuka  usaha  sendiri  dengan  dukungan merek  dagang  yang  sudah  dikenal  dan  sistem operasional  yang  teruji.  Hal  ini  dapat  meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran,  dan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam konteks ekonomi syariah, pengembangan usaha  yang  berkelanjutan  tidak  hanya  berkaitan dengan  aspek  finansial  semata,  tetapi  juga  dengan aspek  sosial  dan  lingkungan.  Waralaba  dalam perspektif  ekonomi  syariah  menekankan  pentingnya keselarasan antara keuntungan finansial dan keadilan sosial. Oleh karena itu, waralaba yang dikembangkan dengan  memperhatikan  nilai-nilai  Islam  dapat memastikan  distribusi  keuntungan yang adil, menciptakan peluang kerja, dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan usaha  yang  berkelanjutan  dalam  jangka  panjang. Secara  keseluruhan,  waralaba  dalam  perspektif ekonomi  syariah  memiliki  potensi  yang  besar  untuk mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan. Partisipasi  aktif  mitra  bisnis,  serta  kontribusi  pada pertumbuhan  ekonomi  lokal  dan  kesejahteraan masyarakat, semua faktor ini mendukung keberlanjutan usaha waralaba dalam konteks ekonomi syariah.  Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  Islam dalam  waralaba,  pelaku  bisnis  Muslim  dapat mengembangkan  usaha  mereka  yang  berlandaskan pada  keadilan,  keberlanjutan,  dan  keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.
Dengan  demikian  konsep  waralaba  sebenarnya bukan konsep yang asing di dalam Hukum Islam dan dengan pedoman dan dasar perjanjian yang kuat maka konsep  waralaba  yang  sesuai  nilai-nilai  islam sangat mungkin  dilakukan  bahkan  oleh  para  pelaku  bisnis yang masuk kedalam kategori UMKM (Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah).  Berdasarkan  konsideran Undang  undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang UMKM  butir  b  jelas  disebutkan  bahwa  politik ekonomi  dalam  rangka  demokrasi  ekonomi,  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  perlu  diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan,  peran  dan  potensi  strategis  untuk mewujudkan  struktur  perekonomian  nasional  yang makin  seimbang,  berkembang  dan  berkeadilan. Konsideran  ini secara tidak langusng telah menggambarkan bahwa UMKM merupakan aktivitas usaha  yang  diandalkan  bagi  perekonomian  nasional. Saat ini UMKM memang telah menjadi andalan bagi Pemerintah  karena  dirasa  cukup  tangguh  bertahan disaat krisis ekonomi khususnya saat pendemi terjadi pada kisaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Terbukti dari tetap tumbuhnya UMKM pada berbagai sektor,  tercatat  pada  tahun  2022  jumlah  UMKM berjumlah  8.71  juta  unit  dengan  UMKM  terbanyak
terdapat  di  Propinsi  Jawa  Barat  yaitu  berjumlah 1.494.723 unit dan pertumbuhan ini dianggap mampu membantu kestabilan ekonomi nasional dari ancaman resesi  dan  menurut  data  di  Kementrian  Keuangan UMKM  menyumbang  90%  dari  kegiatan  bisnis  dan dari  kemungkinan  terjadinya  resesi  dan  inilah  bukti kenapa  Pemerintah  mengandalkan  UMKM  (Putri, 2023).
Pertumbuhan  ini  tentu  menjadi  fenomena  yang cukup  penting  dalam  rangka  menjaga  stabilitas ekonomi  nasional  dan  diharapkan  kedepan  UMKM akan  terus  tumbuh  untuk  menjadi  bagian  dari pertumbuhan  ekonomi  Nasional  karena  tujuan UMKM  sebagaimana  disebut  pada  Pasal  3  UU tersebut  adalah  bertujuan  untuk  menumbuhkan  dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi  yang  berkeadilan.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut  maka  dilakukan  pemberdayaan  UMKM dengan  salah  satu  tujuannya  adalah  agar  UMKM dapat  tumbuh  dan  berkembang  sehingga  menjadi usaha  yang  tangguh  dan  mandiri  selain  tentu  saja untuk  pembangunan  daerah,  menciptakan  lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan  pengentasan  kemiskinan,  ini  semua  diisyaratkan di dalam Pasal 5 yang menunjukkan bahwa peraturan ini  mengandung  tujuan  yang  jelas  dan  mulia.  Agar tujuan  pemberdayaan  UMKM  dapat  dicapai  maka Pemerintah  bersama  Pemerintah  Daerah  membuat berbagai  macam  kebijakan  serta  sarana  pendukung seperti mengeluarkan berbagai kebijakan, membentuk iklim  usaha  yang  baik,  menyediakan  aspek pendanaan,  aspek  sarana  dan  prasarana,  aspek informasi, aspek kemitraan termasuk aspek perizinan dan promosi.
Berkaitan  dengan  tema  kajian  ini  yaitu  soal waralaba  yang  dikaitkan  dengan  pengembangan UMKM  maka  aspek  perjanjian  menjadi  hal  yang sangat  penting.  Sebagaimana  yang  disebutkan  di dalam  Pasal  34  tersirat  bahwa  UMKM  dalam melakukan  aktivitas  usahanya  dan  dalam  rangka mengembangkan usahanya perlu dilakukan kemitraan sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah  No.    44  Tahun  1997,  dan  hal  ini  telah diantisipasi  dalam  bentuk  penjabaran  yang  sangat jelas dengan menyebutkan bahwa perjanjian kemitraan  dituangkan  dalam  perjanjian  tertulis  yang sekurang-kurangnya  mengatur  kegiatan  usaha,  hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk bentuk pengembangan,  jangka  waktu  dan  jika  terjadi
perselisihan. Bahkan di dalam UU ini pada Pasal 34 menyebutkan  adanya  larangan  untuk  membuat perjanjian  kemitraan  dengan  menghilangkan  prinsip kemandirian  sehingga  terjadi  penguasaan  oleh perusahaan  besar  kepada  UMKM,  hal  ini  menjadi sesuatu yang sangat dilarang. Aspek ini harus menjadi pedoman  saat  membuat  perjanjian  kemitraan termasuk  kemitraan  dalam  bentuk  pola  kemitraan secara  waralaba  karena  di  dalam  UU  ini  tidak disebutkan  pola  atau  model  kemitraan  sehingga dengan demikian bentuk kemitraan apapun dibenarkan sepanjang tidak melanggar prisnip-prinsip UMKN.
Mencermati  pertumbuhan  UMKM,  tidak  bisa dipungkiri bahwa pola waralaba menjadi andil penting karena  waralaba  adalah  model  pengembangan  bisnis yang paling mudah dengan alasan bahwa pelaku bisnis yang  pemula  tidak  perlu  repot  membangun  image, menyiapkan  bahan  atau  ide  karena  dengan  waralaba biasanya produk sudah merupakan produk yang telah dikenal  oleh  pasar.  Selain  itu  waralaba  juga meminimalkan  biaya  iklan  serta  penyiapan  hal-hal lain yang biasa dilakukan dan dipikirkan oleh pelaku bisnis  pemula.  Diperlukan  beberapa  syarat  agar UMKM dapat mengembangkan ushanya melalui pola waralaba  antara  lain  perlunya  konsep  dan  rencana bisnis, perlu pengelolaan manajemen yang baik, perlu dilakukan  pengembangan  merek  (branding),  perlu dilakukan uji usaha dan sistem dukungan berkelanjutan  serta  perizinan  (Gapura  Office,  2023). Lalu  bagaimana  pandangan  Islam  terhadap  aktivitas waralaba  khususnya  waralaba  bagi  UMKM?  Islam tidak melarang usaha dengan model waralaba karena tidak bertentangan dengan syariat Islam selama obyek perjanjian  waralaba    bukan  merupakan  hal  yang dilarang  dalam  syariat misalnya  usaha  dalam bidang yang  haram  seperti  makanan  atau  minuman  yang haram  (Syahrani,  2012).  Waralaba  dasarnya  adalah perjanjian  maka  perjanjian  yang  dibuat  harus  sesuai syariat  Islam  yaitu  sesuai  dengan  syarat  dan  rukun akad  seperti  tidak  ada  unsur  riba,  maisir,  gharar (ketidakjelasan),  harus  mengandung  asas ash  shidiq atau  kejujuran/kebenaran  dan  asas al  kitabah yaitu tertulis.  Semua  unsur  tersebut  disebutkan  di  dalam peraturan  perundang  undangan  yang  mengatur mengenai waralaba dan  bisnis dengan pola waralaba pada dasarnya merupakan turunan atau perkembangan bentuk akad syirkah atau perjanjian kerjasama  (Fauzi Erlan,  2022)  yang  di  dalam  perjanjian  harus disebutkan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban  masing-
masing pihak serta ketentuan bagi hasil sehingga hal ini menunjukkan  adanya  hubungan  kerjasama  antara franchisor (pemberi  waralaba)  dengan franchise (pemegang  waralaba)  dan  kerjasama  ini  tentu bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bisnis franchise ini secara khusus dapat dikategorikan  sebagai  bentuk syirkah  inan yaitu  dua orang  atau  lebih  yang  bekerjasama  dalam  hal permodalan untuk menjalankan bisnis bersama sambil mengalokasikan  keuntungan  atau  kerugian  sesuai dengan  jumlah  modal  masing-masing  melalui mudharabah atau  bagi  hasil.  Dengan  demikian  jelas bahwa  pola  waralaba  ini  tidak  bertentangan  dengan hukum Islam dan pelaku bisnis yang masuk kedalam kategori  UMKM  bisa  mengembangkan  usahanya dengan  cara  waralaba  yaitu  sebagai franchisor atau bahkan pelaku bisnis yang baru memulai bisa masuk kedalam  dunia  bisnis  dengan  cara  waralaba  yaitu sebagai franchisee .  Tentu  saja  kemudahan  dan fleleksibilitas  dalam  transaksi  secara  waralaba  ini akan  menjadi  salah  satu  cara  UMKM  dapat berkembang  semakin  pesat  selain  tentu  saja  karena adanya  dukungan pemerintah yang menyiapkan iklim usaha  yang  kondusif  serta  perlindungan  hukum  baik secara  prefentif  dengan  cara  mencegah  terjadinya perselisihan  maupun  jika  telah  terjadi  perselisihan yaitu  dengan  cara  menyelesaikannya  melalui musyawarah, Pengadilan ataupun arbitrase (Wulandari  Deby,  2023),  selain    tentu  saja  adanya keyakinan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia melalui diterbitkannya beberapa fatwa yang berkaitan  dengan  persoalan  waralaba  seperti  fatwa DSN-MUI  No.  1/Munas  VII/MUI/2005  tentang  hak kekayaan  intelektual  dan  Fatwa  Noor  114/DSN- MUI/ix/2017 tentang akad syirkah.

## 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Waralaba  dalam  perspektif  ekonomi  syariah menawarkan  berbagai  manfaat  dan  peluang  bagi masyarakat Muslim dan ekonomi secara luas. Dengan menerapkan  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  seperti bagi  hasil,  kerjasama,  keadilan,  transparansi,  dan kejujuran, waralaba dapat menjadi model bisnis yang berkelanjutan,  adil,  dan  menguntungkan  bagi  semua pihak yang terlibat khususnya bagi pelaku bisnis yang masuk kedalam kategori UMKM. Waralaba memberikan  kesempatan  bagi  mitra  bisnis  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  pengelolaan  bisnis, mengembangkan  keterampilan,  dan  memperoleh keuntungan  yang  adil  karena  waralaba  basicnya
adalah perjanjian atau di dalam Hukum Islam dikenal dengan  akad  yang  memungkinkan  segala  hak  dan kewajiban serta syarat-syarat lainnya diatur sedemkian rupa  agar kedua  belah  pihak  dapat  saling menguntungkan  dalam  kerjasama  bisnis  yang  dibuat (hukum  Islam  mengenalnya  dengan  istilah syirkah inan) .  Hal ini memberikan motivasi yang lebih besar bagi  mitra  bisnis  untuk  menjaga  keberhasilan  dan pertumbuhan  usaha  waralaba.  Di  samping  itu, waralaba  juga  dapat  memberikan  kontribusi  pada pertumbuhan  ekonomi  lokal  melalui  penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta  peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan masyarakat.
Dalam  mengembangkan  UMKM  dengan  model bisnis  waralaba  diperlukan  kerjasama  antara  para pemangku  kepentingan,  termasuk  pemilik  merek dagang,  mitra  bisnis,  dan  otoritas  yang  berwenang. Pemilik  merek  dagang  perlu  memastikan  adanya kesepahaman  dan  transparansi  mengenai  hak  dan kewajiban,  pembagian  keuntungan  yang  adil,  dan perlindungan hak-hak mitra bisnis. Di sisi lain, mitra bisnis  juga  perlu  memiliki  komitmen  untuk menjalankan  bisnis  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Islam  dan  menjaga  kualitas  serta  reputasi  merek dagang.  Rekomendasi  untuk  pengembangan  UMKM melalui  waralaba  adalah  perlunya  ditingkatkan kesadaran  dan  pemahaman  tentang  prinsip-prinsip ekonomi  syariah  di  kalangan  para  pelaku  bisnis. Pelatihan  dan  pendampingan  yang  terkait  dengan penerapan  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  dapat membantu  mereka  dalam  mengembangkan  dan menjalankan usaha waralaba yang sesuai dengan nilai- nilai  Islam.  Selain  itu,  para  pemangku  kepentingan, termasuk  pemilik  merek  dagang  dan  mitra  bisnis, dapat  membentuk  asosiasi  atau  forum  diskusi  untuk berbagi  pengalaman,  meningkatkan  kerjasama,  dan memperkuat jaringan dalam industri waralaba ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung Afifah, A. N., & Kara, M. (2021). Royalty Fee Bisnis Waralaba  Ritel  di  Kota  Makassar  dalam Perspektif
Hukum Ekonomi
Syariah.
NUKHBATUL'ULUM:  Jurnal  Bidang  Kajian
Islam, 7(1), 139-158.
Andi  Fariana.  (2021).  Comparative  studi  of  law: waralaba  dalam  perspektif  perjanjian,  perbanas journal of Islamic Economics andBusiness 1(1), 11-16, 2021
Anak Agung Deby Wulandari dkk (2023), Perlindungan  hukum  bagi  franchisee  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  dalam  bisnis franchise, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali
Aulia  Mutiara  Hatia  Putri,  (2023).  Jumlah  UMKM capai  8.71  juta,  bisa  jadi  tameng  resesi, cnbcindonesia.com
Azim Izzul Islami. (2018). Prinsip Hukum Islam dan Etika  Bisnis  Islam  Dalam  Waralaba  Berbasis Syariah, Pengadilan Agama Sampit, Kalimantan Tengah
Fauzi, M. E., Priyatna, M. R., Arizzki, A. N., Yetty, F.,  &  Manggabarani,  A.  S.  (2022).  Bisnis Franchise  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam.  Al- Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 7(2), 162-174
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  No.  1/Munas VII/MUI/2005 tentang hak kekayaan intelektual Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  No.  114/DSN-MUI/IX/2017  tentang akad syirkah
Gapura  Office.  (2023),  Tips  agar  UMKM  menjadi usaha waralaba yang sukses
H.  Syahrani  (2012),  bisnis  Waralaba  di  Indonesia dalam  Perspektif  Hukum  Bisnis  Syariah,  jurnal At  Tharadhi,  jurnal  Studi  Ekonomi,  3  (2),  131- 146
Muhammad  Erlan  Fauzi,  dkk.  (2022).    Bisnis Franchise dalam pandangan Hukum Islam, Jurnal Al  Muamalat,  Jurnal  Ilmu  Hukum  &  Ekonomi Syariah, 8 (2), edisi 2, 162-174
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 17 Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Rohim,  R.  S.  (2022).  Strategi  Pemasaran  Dalam
Upaya Meningkatkan Penjualan Dalam
Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Cilok Dara Franchise di Desa Pelemgede Pucakwangi Pati) (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
Syahmin AK. (2006). Hukum Kontrak Internasional. PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen