The  Role  of  Higher  Education  in  Implementing  Pancasila  Education  MKWU Policy for National Character Development

## Tatang Sudrajat
Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia id.tatangsudrajat@gmail.com
Article History accepted 23/03/2021 approved 10/04/2021 published 20/04/2021

## Abstract
The character of the nation is very important for the sustainability of the Indonesian nation's struggle  to  fill  independence  by  carrying  out  national  development.  Value  education, including  Pancasila  Education  in  tertiary  institutions  plays  a  strategic  role  in  preparing nationals  with  character.  Public  policy  in  the  field  of  higher  education  is  a  concrete manifestation of the state's function in educating the nation's life. This study aims to describe the  role  of  higher  education  institutions  in  implementing  the  MKWU  Pancasila  Education policy for the development of national character.
With  the  normative  juridical  method  and  literature  study,  it  is  known  that  the  state  / government has established a policy of inculcating the values of Pancasila by issuing several public  policies  in  the  field  of  higher  education.  Universities  as  policy  institutions  as  well  as university leaders and lecturers of MKWU Pancasila Education as policy actors play a major role  in  building  student  character  as  an  integral  part  of  the  Indonesian  nation.  Students  as policy targets can act as role models for successful implementation. The policy environment contributes  to  its  survival  and  success.  Higher  education  is  faced  with  several  challenges and  problems  in  implementing  the  policy  of  planting  Pancasila  values.  There  is  a  policy substance that needs to be refined . Keywords: Pancasila, character, college, policy implementation

## Abstrak
Karakter  bangsa  sangat  penting  bagi  keberlanjutan  perjuangan  bangsa  Indonesia  mengisi kemerdekaan  dengan  melaksanakan  pembangunan  nasional.  Pendidikan  nilai,  termasuk Pendidikan  Pancasila  di  perguruan  tinggi  berperan  strategis  dalam  mempersiapkan  warga bangsa yang berkarakter. Kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi merupakan wujud nyata fungsi  negara  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  peran  perguruan  tinggi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  MKWU Pendidikan  Pancasila  untuk  pembangunan  karakter  bangsa.  Dengan  metode  yuridis  normatif dan  studi  kepustakaan,  diketahui  bahwa  negara/pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan penanaman  nilai-nilai  Pancasila  dengan  menerbitkan  beberapa  kebijakan  publik  di  bidang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai institusi  kebijakan serta  pimpinan  perguruan tinggi dan  dosen  pengampu  MKWU  Pendidikan  Pancasila  sebagai  aktor  kebijakan  berperan  besar dalam  turut  membangun  karakter  mahasiswa  sebagai  bagian  integral  bangsa  Indonesia. Mahasiswa  sebagai  sasaran  kebijakan  dapat  berperan  sebagai  role  model  bagi  keberhasilan implementasinya.  Lingkungan  kebijakan  turut  berkontribusi  terhadap    keberlangsungan  dan keberhasilannya.  Perguruan  tinggi  dihadapkan  pada  beberapa  tantangan  dan  permasalahan dalam  mengimplementasikan  kebijakan  penanaman  nilai-nilai  Pancasila.  Terdapat  substansi kebijakan yang perlu disempurnakan.
Kata kunci : Pancasila, karakter, perguruan tinggi, implementasi kebijakan
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Saat  ini  bangsa  dan  negara  Indonesia  sedang  giat-giatnya  melaksanakan pembangunan  nasional  di  berbagai  bidang.  Ini  dilakukan  dalam  rangka  perjuangan bangsa  mengisi  kemerdekaan  untuk  tercapainya  cita-cita  nasional,  yaitu  Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sebagai proses yang multi facet, berkesinambungan  dan  menuntut  partisipasi  segenap  rakyat,  pembangunan  nasional ini dihadapkan pada aneka ragam permasalahan, tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan.  Salah  satu  aspek  penting  dalam  agenda  besar  ini  adalah  manusia Indonesia, baik yang berperan sebagai penyelenggara negara maupun warga bangsa biasa.  Dengan  kata  lain,  diperlukan  dukungan  manusia  Indonesia  untuk  dapat melaksanakan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Dalam  konteks  ini,  pembahasan  tentang  karakter  bangsa  menjadi  strategis, karena  akan  akan  menjadi  sesuatu  yang  kontributif  terhadap  lancar  tidaknya  proses pembangunan nasional. Fakta di dalam keseharian kehidupan berbangsa, yang antara lain  masih  maraknya  ujaran  kebencian,  rasa  permusuhan,  politisasi  agama  untuk tujuan  politik  sesaat,  dan  intoleransi  dari  kelompok  mayoritas  kepada  minoritas, merupakan  pekerjaan  rumah  besar  yang  harus  segera  mendapatkan  penanganan yang  tepat.  Perilaku  sebagian  penyelenggara  negara  yang  korup,  haus  kekuasaan dengan  mengalalkan  segala  macam  cara,  jual  beli  jabatan  dan  pengaruh  serta gratifikasi  yang  tidak  kenal  malu,  merupakan  contoh  nyata  yang  seperti  sudah mewabah.  Patologi  birokrasi  bukan  lagi  hanya jadi  materi  dalam  wacana  akademis  di ruang  kuliah,  tetapi  merupakan  fakta  sosiologis  yang  tidak  bisa  dibantah  oleh siapapun.
Kondisi sosial budaya saat ini selaras dengan yang tersebut dalam Lampiran Bab II  UU  Nomor  17 Tahun 2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  2005- 2025,  bahwa  upaya  pembentukan  karakter  bangsa  belum  optimal,  kurangnya keteladanan  para  pemimpin,  lemahnya  budaya  patuh  pada  hukum,  cepatnya penyerapan  budaya  global  yang  negatif,  dan  kurang  mampunya  menyerap  budaya global  yang  lebih  sesuai  dengan  karakter  bangsa.    Berkaitan  dengan  tantangannya, bahwa  derasnya  arus  globalisasi  yang  didorong  oleh  kemajuan  teknologi  komunikasi dan informasi untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya  untuk  pengembangan  toleransi  terhadap  keragaman  budaya  dan peningkatan  daya  saing  melalui  penerapan  penerapan  nilai-nilai  Pancasila  dan penyerapan nilai-nilai universal.
Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang bertujuan untuk memberikan  pemahaman  dan  penghayatan  kepada  mahasiswa  tentang  ideologi Pancasila  merupakan  sesuatu  yang  sangat  strategis  bagi  upaya  pembangunan karakter  bangsa.  Terbitnya  UU  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi menjadi  landasan  yuridis  yang  kokoh  bagi  upaya  itu,  karena  dalam  Pasal  35 disebutkan bahwa matakuliah Pancasila merupakan salah satu mata kuliah dari empat mata  kuliah  wajib  secara  nasional  atau  Mata  Kuliah  Wajib  Umum  (MKWU).  Dari perspektif  kepentingan  publik,  ketentuan  dalam  undang-undang  itu  pada  dasarnya merupakan kebijakan publik ( public policy ), karena selain dirumuskan dan  ditetapkan oleh  lembaga  negara/pemerintah  yang  memiliki  otoritas  yang  dijamin  oleh  konstitusi atau peraturan perundang-undangan, juga karena berawal dari adanya masalah publik dan  mengandung  muatan  kepentingan  publik.  Dilihat  dari  area  substantifnya,  maka pengaturan  tentang  hal  ini  dapat  juga  dipandang  sebagai  kebijakan  pendidikan ( educational policy ).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengelaborasi  hal-hal  yang  berkenaan  dengan pendidikan  tinggi,  kebijakan  publik,  kebijakan  pendidikan  berkaitan  dengan  MKWU Pendidikan  Pancasila,  serta  peran  perguruan  tinggi  dalam  implementasi  kebijakan MKWU Pendidikan Pancasila.

## Landasan Teori
a.  Karakter  Bangsa
Pembahasan tentang karakter tidak akan terlepas dari pembahasan tentang nilai dan  moral  dalam  kehidupan  manusia.  Isi  dari  karakter  yang  baik  menurut  Lickona adalah kebaikan. Kebaikan-seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan kasih sayang - adalah disposisi untuk berperilaku secara bermoral. Karakter adalah objektivitas yang baik atas kualitas manusia, baik bagi manusia diketahui atau tidak. Kebaikan-kebaikan tersebut  ditegaskan  oleh  masyarakat  dan  agama  di  seluruh  dunia  (2016:15-16). Menurut Lickona character consists of operative values, values in action. Character so conceived  has  three  interrelated  parts:  moral  knowing,  moral  feeling,  and  moral behaviour. Good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good-habits of the mind, habits of the heart, and habits of action (1992:51). Kebaikan menurut Lickona adalah obyektif yang baik -bukan preferensi subyektif seperti  rasa  dalam  musik  atau  pakaian-  karena  kebaikan  memenuhi  kriteria  tertentu: kebaikan  menentukan  apa  artinya  menjadi  manusia,  kebajikan  meningkatkan kebahagiaan  dan  kesejahteraan  seorang  individu,  mereka  melayani  kepentingan umum,  memungkinkan  kita  untuk  hidup  dan  bekerja  di  masyarakat  (2016:16). Dikemukakan  lebih  lanjut  bahwa  terdapat  10  esensi  kebajikan  yang  paling  penting untuk  membangun  karakter  kuat,  yaitu  kebijaksanaan  ( wisdom ),  keadilan  ( justice ), keberanian  ( fortitude ),  pengendalian  diri,  cinta,  sikap  positif,  bekerja  keras,  integritas, syukur, serta kerendahan hati (2016:16-20).
Dengan  demikian,  sangat  jelas  arti  penting  karakter  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lickona mengemukakan lebih lanjut bahwa karakter  kehidupan  memiliki  dua  sisi  :  perilaku  benar  dalam  hubungan  dengan  orang lain  dan  perilaku  benar  dalam  kaitannya  dengan  diri  sendiri.  Kehidupan  yang  penuh dengan  kebajikan  berisi  kebajikan  berorientasi  orang  lain,  seperti  keadilan,  kejujuran, rasa syukur, dan cinta; tetapi juga termasuk kebajikan berorientasi diri sendiri, seperti kerendahan  hati,  ketabahan,  kontrol  diri,  dan  berusaha  yang  terbaik  daripada menyerah pada kemalasan.
Berkenaan  dengan  karakter  yang  baik,  Lickona  mengemukakan  adanya  tiga komponen karakter yang baik, sebagaimana gambar berikut :

## Gambar 1 Komponen Karakter yang Baik
Sumber : Lickona 1992.
Karakter m enurut Ma’arif, merupakan tabiat, akhlak, watak, kepribadian manusia yang  lebih  condong  ke  arah  positif  walaupun  pada  dasarnya  watak,  akhlak  manusia ada yang buruk atau kurang baik. Karakter tidak hanya melibatkan jasad yang secara fisik  terlihat  tetapi  karakter  juga  melibatkan  psikologis  manusia,  perasaan  serta  hati manusia agar karakter tersebut bisa menjadi karakter yang cenderung dan condong ke arah  kebaikan.  Karakter  hanya  bisa  dibentuk  melalui  pendidikan  yang  secara  terus menerus (2018:38).
b.  Kebijakan Pendidikan
Pembahasan  tentang  kebijakan  pendidikan  tidak  akan  terlepas  dari  kebijakan publik.  Kebijakan  publik  menurut  Gerston  adalah ‘the  combination  of  basic  decisions, commitments, and actions made by those who hold or influence government positions of  authority ’  (2010:7).  Post  dkk.  mengemukakannya  sebagai  ‘ a  plan  of  action undertaken  by  government  officials  to  achieve  some  broad  purpose  affecting  a substansial segment of a nation’s citizens ’ (1999:172).  Salah satu area substantif atau area  isu  kebijakan  publik  adalah  pendidikan  ( education ),  sebagaimana  dikemukakan Dunn (1981:47) . Dengan kata lain, salah satu jenis kebijakan publik adalah kebijakan pendidikan.
Kebijakan  pendidikan  secara  konseptual  dan  empirik  dapat  diletakkan  dalam kerangka  kebijakan  publik  maupun  administrasi  pendidikan  dan  manajemen pendidikan.  Selain  itu,  kebijakan  pendidikan  dapat  pula  diletakkan  dalam  kerangka kebijakan  organisasi  atau  institusi.  Dalam  konteks  administrasi  pendidikan, dikemukakan oleh Sergiovanni dkk bahwa “ a policy as any authoritative communication about  how  individuals  in  certain  position  should  behave  under  specified  conditions. Organizations  control  the  actions  of  individuals  within  them  by  making  and  enforcing policy ” (1987:17).
Kebijakan  pendidikan  menurut Carter  V.  Good  merupakan  “ judgement,  derived from  some  systems  of  values  and  some  assesment  of  situational  factors,  operating within  institutionalized  education  as  a  general  plan  for  guiding  decision  regarding means  of  attaining  desired  educational  objectives ”  (Imron,  1993:18).  Kebijakan pendidikan menurut Imron adalah “salah satu kebijakan negara ( public policy ). Dengan demikian,  kebijakan  pendidikan  merupakan  salah  satu  sub  sistem  dari  kebijakan negara secara keseluruhan” (1993:19).

## METODE
Metode  penelitian  yang  dilakukan  merupakan  gabungan  dari  penelitian kepustakaan  ( library research )  dan  yuridis  normatif.  Fokus  peneliti  pada  berbagai sumber tertulis yang terdapat dalam buku, jurnal dan bentuk dokumen terulis lain yang memuat  tentang  kebijakan  publik,  kebijakan  pendidikan,    pendidikan  Pancasila  dan karakter,  serta  pada  substansi  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang pendidikan Pancasila dan karakter.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a.  Karakter Bangsa
Dari pengalaman sejarah bernegara, kita tidak akan pernah lupa terhadap yang sering  Presiden  Soekarno  katakan  sebagai nation and character building .  Menurut Anwar  S.  dan  Agus  Salim,  karakter  bangsa  adalah  salah  satu  dari  sembilan  unsur kekuatan  nasional  tak  kasat  mata  ( intangible )  suatu  bangsa.  Sebagai  salah  satu kekuatan  nasional,  karakter  nasional  harus  dipelihara  dan  senantiasa  direvitalisasi agar selalu bisa menjadi inspirasi, pengobar semangat dan mampu berfungsi sebagai human capital sebuah  bangsa  karena  karakter  nasional  menentukan  ketahanan nasional  bangsa  yang  bersangkutan  (2018:236).  Perhatian  terhadap  pentingnya memberikan  perhatian  lebih  besar  pada  karakter  bangsa,  terutama  bila  kita  kaitkan dengan  fakta  sosiologis  saat  ini  yang  penuh  dengan  ujaran  kebencian,  hoaks  dan narasi permusuhan. Fenomena hoaks, menurut Hidayat, tampaknya semakin akut, dan telah menghinggapi masyarakat kita,  bagaikan  penyebaran  pornografi  aatau  narkoba. Orang  menjadi  kecanduan  mengonsumsi  dan  melakukan  sesuatu  yang  dirasa mengasyikkan, namun sejatinya merusak diri dan masyarakat (2019:258).
Karakter  bangsa  Indonesia  merupakan  akumulasi  dari  karakter  tiap  manusia Indonesia,  yang  dalam  konteks  ideal  akan  berkenaan  dengan  nilai-nilai  esensial Pancasila,  yang  sila  pertamanya  merupakan  nilai  rohaniah  religius  yaitu  ketuhanan. Nilai  menurut  Kaelan  pada  hakikatnya  adalah  sifat  atau  kualitas  yang  melekat  pada suatu  obyek,  bukan  obyek  itu  sendiri.  Sesuatu  itu  mengandung  nilai  artinya  ada  sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita- cita,  harapan  dambaan  dan  keharusan.  Berbicara  tentang  nilai  berarti  berbicara tentang das sollen ,  bukan das sein ,  kita  masuk  kerokhanian  bidang  makna  normatif, bukan  kognitif,  kita  masuk  ke  dalam  dunia  ideal  dan  bukan  dunia  real  (2010:80-81). Notonegoro  mengklasifikasikan  nilai  menjadi  nilai  material,  nilai  vital,  dan  nilai kerokhanian.  Nilai  kerokhanian,  terdiri  dari  nilai  kebenaran,  nilai  keindahan,  nilai kebaikan  atau  moral  dan  nilai  religius.  Nilai-nilai  Pancasila  tergolong  nilai-nilai kerokhanian,  tetapi  nilai  kerokhanian  yang  mengakui  adanya  nilai  material  dan  vital (Kaelan, 2010:82).
Pembahasan  tentang  karakter  dan  pendidikan  karakter  berkaitan  juga  dengan konsepsi  tentang  moral.  Moral  menurut  Suseno  selalu  mengacu  pada  baik  buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi  kebaikannya  sebagai  manusia.  Norma-norma  moral  adalah  tolok  ukur  untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai  manusia  dan  bukan  sebagai  pelaku  peran  tertentu  dan  terbatas  (1987:19). Moralitas  adalah  sifat moral  atau keseluruhan  asas  dan  nilai  yang  berkenaan  dengan baik dan buruk. Istilah amoral berarti tidak berhubungan dengan konteks moral atau di luar  suasana  etis  atau  nonmoral. Istilah  imoral  berarti  bertentangan  dengan  moralitas yang  baik  atau  secara  moral  buruk  atau  tidak  etis.  Moralitas  menurut  Sulismadi  dan Sofwani  (2011:69)  menjadi  sumber  aturan  yang  tidak  tertulis  yang  oleh  masyarakat dipegang teguh karena ia memiliki nilai-nilai kebaikan sesuai dengan ukuran nilai yang berkembang dalam masyarakat.
Karakter  bangsa  yang  terpancarkan  dalam  sikap  dan  perilaku  tiap  warga bangsanya juga akan berkaitan dengan identitas atau jati dara bangsa. Dalam interaksi manusia  di  era  global  saat  ini,  potensi  terjadinya  kontaminasi  terhadap  identitas nasional  suatu  bangsa  akan  sangat  besar.    Berkaitan  dengan  identitas  lain  yang menjadi ancaman ”identitas” nasional, menurut Bartolomeus Samho, salah satu upaya strategis  untuk  mengatasinya  adalah  adanya  gerakan  sistematik  ke  arah  internalisasi nilai-nilai  Pancasila  di  dalam  sektor  pendidikan  formal  tanpa  menjadikan  Pancasila sebagai  instrumen kepentingan  politik.  Pelaksanaan  pendidikan  Pancasila  hendaknya selalu  berorientasi  antara  lain  pada  pembangunan  karakter  generasi  bangsa  ke  arah nilai-nilai seperti ketaatan pada aturan, ketaqwaan kepada Tuhan, kejujuran, keadilan, kedamaian,  kebahagiaan,  kebebasan,  kesederhanaan,  penghargaan,  kedisiplinan, toleransi, rasa kesatuan, kerjasama, tanggung jawab, cinta tanah air, cinta kasih, dan cinta lingkungan (Bolo dkk.,2012:269).
Karakter  bangsa  yang  diharapkan,  tidak  terlepas  dari  program  pembangunan nasional  sebagai  proses  perubahan  yang  multidimensional.  Dalam  kaitan  ini,  salah satu misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2005- 2025  sebagaimana  tersebut  dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2007  adalah    mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah  Pancasila.  Ini  diantaranya  adalah  untuk  memperkuat  jati  diri  dan  karakter bangsa  melalui  pendidikan  yang  bertujuan  membentuk  manusia  yang  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Sasarannya antara lain terwujudnya karakter bangsa yang  tangguh,  kompetitif,  berakhlak  mulia,  dan  bermoral  berdasarkan  falsafah Pancasila  yang  dicirikan  dengan  watak  dan  perilaku  manusia  dan  masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran,  bergotong  royong,  berjiwa  patriotik,  berkembang  dinamis  dan  berorientasi iptek.    Arah  pembangunan  jangka  panjang  tahun  2005-2025  antara  lain  bahwa
pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan  karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik,  modern dan unggul. Pembangunan jati diri  bangsa tersebut  dilakukan melalui  transformasi,  revitalisasi,  dan  reaktualisasi  tata nilai  budaya  bangsa  yang  mempunyai  potensi  unggul  dan  menerapkan  nilai  modern yang membangun.
b.  Kebijakan MKWU Pancasila UU Nomor 12 Tahun 2012 yang terdiri dari 100 pasal ini dan ditetapkan pada 10 Agustus  2012,  merupakan  landasan  yuridis  yang  sangat  penting  untuk  implementasi kebijakan  MKWU.  Terbitnya  ketentuan  Pasal  35  ayat  (3)  UU  Nomor  12  Tahun  2012 bahwa  Pancasila  merupakan  salah  satu  dari  empat  mata  kuliah  yang  wajib  diberikan secara  nasional  di  perguruan  tinggi,  dari  perspektif  kebijakan  publik  sekurang- kurangnya berkenaan dengan tiga aspek yaitu aktor kebijakan, institusi kebijakan dan lingkungan kebijakan.
Keberadaan  MKWU  Pendidikan  Pancasila  ini  sebagai  sesuatu  yang  harus tercantum  dalam  standar  isi  Pendidikan  Tinggi  tidak  tercantum  dalam  Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Padahal permen ini merupakan sesuatu yang atributif berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012.  Demikian  pula  hal  ini  tidak  terdapat  dalam  Permenristekdikti  Nomor  44  Tahun 2015 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permendikbud tersebut. Hal yang sama tidak terdapat pula dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi,  yang  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
Undang-undang merupakan produk kebijakan negara yang terbit sebagai bentuk keterlibatan  aktor  kebijakan,  yang  ada  di  institusi  negara/pemerintah  maupun masyarakat. Dalam tatanan suprastruktur politik, keterlibatan anggota DPR, Presiden, Mendikbud,  aparatur  birokrasi  Kemendikbud,  aparatur  kementerian  lain  serta  aktor pada  lembaga  pemerintah  lainnya  yang  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam perumusan  dan  penetapan  kebijakan  tersebut,  merupakan  wujud  nyata  pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Para aktor itu, baik yang elected official maupun appointed official ,  melaksanakan  aktivitasnya  sesuai  dengan posisi  dan  status  kelembagaannya  yang  diatur  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Pada  tatanan  infrastruktur  politik,  tampak  keterlibatan  para  aktor  kebijakan diantaranya pemerhati pendidikan, media massa, tokoh pendidikan dan pihak lain yang memiliki  kepedulian  terhadap  masa  depan  anak  bangsa.  Berbagai  kerawanan  sosial yang membentang di hadapan mereka tentu merupakan fokus perhatiannya, sehingga turut  dalam  upaya  merumuskan  kebijakan  pendidikan  berupa  perlunya  matakuliah Pancasila  diberikan  di  perguruan  tinggi.  Ini  penting  dikemukakan  karena  dalam  UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, matakuliah wajib nasional hanya  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Bahasa  Indonesia  dan  Pendidikan  Agama. Artinya, selama sembilan tahun pembangunan karakter bangsa tidak didukung secara spesifik oleh matakuliah Pancasila.
Berkenaan  dengan  lingkungan  kebijakan  ( policy environment ),  hadirnya kebijakan  MKWU  Pendidikan  Pancasila  melalui  UU  Nomor  12  Tahun  2012,  tidak  lain karena masih terdapatnya fakta bahwa ancaman ideologis saat ini tidak lebih kecil dari masa  sebelumnya.  Beberapa  persoalan  ideologis  dalam  20  tahun  terakhir mengemuka, diantaranya tentang makin masifnya ide khilafah Islamiah, intoleransi dan radikalisme  serta  komunisme.  Melalui  pembelajaran  Pancasila,  dengan  berbagai metode  yang  bersifat student centered learning ,  sebagai  contoh  dosen  dapat menunjukkan  betapa  sangat  berbahayanya  sikap  dan  perilaku  intoleran  dalam  kultur masyarakat Indonesia yang plural.
Karakter  bangsa  yang  disemaikan  melalui  pembelajaran  matakuliah  ini  akan menjadi benteng yang kokoh bagi setiap potensi ancaman yang dapat mengarah pada
disintegrasi bangsa. Intoleransi, hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan rasa permusuhan yang  berbalut  narasi  agama  selama  ini  harus  segera  diakhiri.  Negeri  yang  indah  ini jangan  tercabik-cabik  hanya  karena  sikap  dan  perilaku  yang  egois  demi  kepentingan politik  kelompok  sesaat  yang  jauh  dari  semangat  kebangsaan.  Tragedi  kawasan Balkan  lebih  dari  20  tahun  lalu  yang  meluluhlantakkan  Yugoslavia  menjadi  beberapa negara tidak boleh terjadi di negara yang berfalsafah Pancasila ini.
Kebijakan  pendidikan  MKWU  Pancasila  jelas  berkaitan  dengan  pendidikan karakter.    Karena  itu,  untuk  terlahirnya  manusia  dan  bangsa  yang  berkarakter,  tentu peran  pendidikan  karakter  sangat  strategis  dan  menentukan.  Pendidikan  di  seluruh dunia  menurut  Tilaar,  kini  sedang  mengkaji  kembali  perlunya  pendidikan  moral  atau pendidikan  budi  pekerti  atau  pendidikan  karakter  dibangkitkan  kembali.  Beberapa sebab, yaitu melemahnya ikatan keluarga, kecenderungan negatif di dalam kehidupan pemuda,  serta  suatu  kebangkitan  kembali  dari  perlunya  nilai-nilai  etik  (2000:74). Pendidikan  karakter  menurut  Hasanah  adalah  proses  usaha  yang  mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat dan bernegara serta membantu mereka untuk membuat  keputusan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  (2013:43).  Pendidikan karakter menggarap pelbagai aspek dari pendidikan moral, pendidikan kewargaan dan pengembangan  karakter.  Sifatnya  yang  multi- faceted membuatnya  menjadi  konsep yang sulit diberikan di sekolah (Latif, 2018:276).
Dikemukakan  lebih  lanjut  bahwa  pendidikan  moral  menitikberatkan  dimensi  etis dari  individu  dan  masyarakat  serta  memeriksa  bagaimana  standar-standar  kebenaran dan  kesalahan  dikembangkan.  Pendidikan  kewargaan  memberikan  kesempatan  bagi keterlibatan  aktif  proses-proses  demokratis  yang  berlangsung  di  sekolah  dan komunitas.  Pengembangan  karakter  adalah  suatu  pendekatan  holistik  yang menghubungkan  dimensi  moral  pendidikan  dengan  ranah  sosial  dan  sipil  dari kehidupan  siswa.  (2018:276-277).  Pendidikan  karakter,  juga  dapat  dimaknai  sebagai pendidikan  nilai,  pendidikan  budi  pekerti,  pendidikan  moral,  pendidikan  watak  yang bertujuan  untuk  mengembangkan  kemampuan  individu  untuk  memberikan  keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari  dengan  sepenuh  hati  (Muchlas,  Samawi,  dan  Hariyanto,  2013:45-56). Membangun  karakter  bangsa  merupakan  proses  internalisasi  nilai-nilai  kehidupan luhur  bangsa  Indonesia  ke  dalam  jiwa  setiap  bangsa  Indonesia  sehingga  nilai-nilai tersebut  terejawantahkan/termanifestasi  dalam  perilaku  bagi  pribadi  masing-masing dan  bagi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  Indonesia  (Zabda, 2016:110) c.  Peran Perguruan Tinggi
Pendidikan  tinggi,  menurut  Pasal  4  UU  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan  Tinggi  salah  satu  fungsinya  adalah  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang    bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Salah  satu  tujuan  pendidikan  tinggi  sebagaimana tersebut  dalam  Pasal  5  adalah  berkembangnya  potensi  mahasiswa  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berakhlak mulia,  sehat  ,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  terampil,  kompeten,  dan  berbudaya untuk  kepentingan  bangsa.  Hal  ini  berkenaan  dengan  keberadaan  matakuliah Pendidikan  Pancasila.    Tujuan  pokok  mempelajari  Pancasila  di  perguruan  tinggi menurut  Sylvester  Kanisius  Laku  adalah  mengajak  mahasiswa  mempelajari  secara kritis  Pancasila,  baik  sebagai  wacana  moral-yuridis  maupun  sebagai  wacana humanistik,  mengajak  mahasiswa  untuk  memahami  dimensi  pengetahuan  dalam Pancasila,  serta  mengajak  mahasiswa  untuk  merefleksikan  secara  kritis  Pancasila dalam kaitannya dengan  kehidupan bersama sebagai bangsa (Bolo dkk, 2012:35-36).
Satuan  yang  menyelenggarakan  pendidikan  tinggi  adalah  perguruan  tinggi. Salah  satu  ciri  yang  menunjukkan  bahwa  perguruan  tinggi  merupakan  “ partner in
progress ” menurut Tilaar,  adalah  bahwa output  perguruan  tinggi  haruslah  merupakan output  yang  mempunyai  kualitas.  Antara  lain  hasil  perguruan  tinggi  itu  melahirkan ilmuwan  yang  mandiri  dan  bertanggung  jawab.  Mandiri  dalam  berfikir  dan  inovatif dalam  komitmen  untuk  membangun  masyarakat  secara  keseluruhan  (1997:167). Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi makin besar seiring dengan permasalahan yang  dihadapi  bangsa.  Dari  waktu  ke  waktu,  tantangan  dan  permasalahan  yang dihadapi  bangsa  dan  negara  Indonesia,  faktanya  makin  besar  dan  kompleks,  seiring dengan kehidupan manusia yang makin mengglobal. Problem dan permasalahan yang kompleks  itu  menurut  Najmina  memerlukan  jalan  keluar  dan  tindakan  yang  nyata. Karakter  bangsa  yang  terpuji, kecerdasan  warga  yang  prima,  nasionalisme  Indonesia yang  kuat,  kemampuan  hidup  dalam  masyarakat  dan  budaya  yang  multikultural, sangat perlu menjadi fokus pengembangan pribadi setiap  warga bangsa (2018:53).
Di sinilah peran perguruan tinggi dipertaruhkan. Perguruan tinggi sesuai dengan otoritas  yang  dimiliki,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  58  UU  Nomor  12  Tahun 2012  fungsi  dan  perannya  diantaranya  adalah  sebagai  wadah  pembelajaran mahasiswa  dan  masyarakat  serta  pusat  pengembangan  peradaban  bangsa.  Dengan berbagai  sumberdaya  organisasi  yang  dimilikinya,  maka  pembelajaran  MKWU Pendidikan Pancasila sebagimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4), tidak saja dilakukan melalui kegiatan kurikuler, tetapi juga kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam kaitan ini, diperlukan  komitmen  yang  tinggi  dari  pimpinan  perguruan  tinggi  sebagai  aktor kebijakan  untuk  menempatkan  MKWU  Pendidikan  Pancasila  ini  secara  wajar  dan proporsional  sebagaimana  perlakuan  terhadap  matakuliah  lainnya.  Keseriusan terhadap  komitmen  ini  diantaranya  akan  tampak  dalam  penugasan  dosen  yang  akan ditugaskan  dalam  mengampu  matakuliah  ini,  karena  akan  berkaitan  dengan keberlanjutan ideologi nasional.
Berkenaan  dengan  peran  pendidikan,  Zaman  mengemukakan  bahwa  modal utama pembangunan adalah pendidikan, karena pendidikan merupakan saarana untuk mencerdaskaan  anak  bangsa  yang  nantinya  akan  menjadi  pelaksana  pembangunan. Apabila  pembangunan  dilaksanakan  oleh  orang-orang  yang  tidak  memiliki  karakter kebangsaan,  maka  pembangunan  hanya  akan  dijadikan  sebagai  media  memperkaya diri  dan  keluarga  semata  (2019:27).  Dengan  pendidikan  Pancasila,  maka  dapat terbangun peradaban bangsa melalui penanaman nilai-nilai moral dan karakter sesuai dengan  budaya  luhur  bangsa.    Menurut  Herimanto  dan  Winarno,  peradaban  berasal dari  kata  adab  yang  dapat  diartikan  sopan,  dan  budi  pekerti,  luhur,  mulia,  berakhlak, yang  semuanya  menunjuk  pada  sifat  yang  tinggi  dan  mulia  (2011:64).  Samuel  P. Huntington,  sebagaimana  dikutip  Herimanto  dan  Winarno  ,  peradaban  ( civilization ) sebagai the highest social grouping of people and the broadest level of cultural identity people  have  short  of  that  which  distinguish  humans  from  other  species (2011:65). Keberadaban  suatu  bangsa  akan  tampak  dari  karakter  warga  bangsa  yang bersangkutan ketika beraktivitas dengan sesama manusia lainnya.
Pada  sisi  lain,  sebagai  ujung  tombak  implementasi  kebijakan,  maka  dosen pengampu  matakuliah  sebagai  aktor  kebijakan  juga  harus  selalu  meningkatkan kualitasnya  sebagai  pendidik.  Kesadaran  yang  tinggi  bahwa  matakuliah  yang diembankan padanya berkaitan dengan keutuhan bangsa dan negara, harus tertanam dengan  kuat.  Kemauan  belajar  terus  menerus  untuk  meningkatkan  kapabilitas akademik  semestinya  merupakan  bagian  dari  dinamika  kesehariannya  sebagai manusia pembelajar. Sebagai aktor kebijakan, mendapat tugas berat tapi mulia karena harus  mempersiapkan  warga  muda  bangsa  untuk  menjadi  manusia  berkarakter Pancasila.  Berkaitan  dengan  pembangunan  karakter  ini,  perilaku  dosen  yang ing ngarso sung tulodo juga  menjadi  bagian  penting  untuk  mengefektifkan  tujuan pendidikan Pancasila, karena keteladanan sangat merupakan mutiara kehidupan yang harus tampak dalam setiap relasi kepemimpinan.
Berkaitan  dengan  kearifan  lokal,  dosen  dituntut  untuk  mengelaborasi  nilai-nilai lokal  yang tumbuh  dan berkembang  di  masyarakat untuk menjelaskan keterkaitannya dengan  karakter  yang  ingin  dibangun.  Misalnya  di  daerah  Jawa  Barat  dengan  kultur Sundanya, sudah sejak lama dikenal ungkapan “silih asih, silih asah, silih asuh” yang mewarnai  gerak  kehidupan  warga  masyarakatnya.  Dosen  dapat  menjelaskan  bahwa potensi konflik yang sangat besar terjadi pada masyarakat majemuk seperti Indonesia, akan  dapat  diminimalkan  dengan  sikap  dan  perilaku  saling  mengasihi  meskipun berbeda agama, ras, etnis atau keyakinan politik. Silih asih dalam wujud nyata perilaku keseharian  akan  berkesesuaian  dengan  sikap  dan  perilaku  toleran  terhadap  aneka macam perbedaan.
Mahasiswa  punya  peran  penting  dan  strategis  sebagai role model dalam implementasi kebijakan MKWU Pendidikan Pancasila dalam mendukung pembangunan  karakter  bangsa.  Hal  ini  karena  tidak  semua  warga  bangsa  berusia muda  memiliki  kesempatan  menimba  ilmu  di  perguruan  tinggi.  Dirinya  adalah sekelompok  kecil    rakyat  Indonesia  yang  bernasib  baik,  karena  sebagian  terbesar lainnya  tidak  mendapatkannya.  Sebagai  calon  pemimpin  bangsa  di  masa  yang  akan datang,  terdapat  tuntutan  pada  dirinya  untuk  dapat  tampil  sebagai  sosok  yang memancarkan  nilai-nilai  Pancasila,  terutama  ketika  sedang  berada  di  tengah masyarakat.  Sebagai  kekuatan  moral,  sejarah  Indonesia  telah  mencatat  peran besarnya  sebagai  agen  perubahan  sosial  politik  yang  membuka  episode  baru pemerintahan  berikutnya.  Masa  depan  Indonesia  akan  tampak  dari  tampilan mahasiswa  hari  jni,  karena  tidak  sampai  20  tahun  lagi,  sebagian  dari  mereka  akan menjadi  pemimpin  di  berbagai  area  kehidupan  nasional.  Mahasiswa  hari  ini  yang berkarakter  selaras  dengan  nilai-nilai  Pancasila  akan  berkontribusi  besar  terhadap masa depan wajah Indonesia.

## SIMPULAN
Karakter  sebagai  suatu  bangsa  sangat  diperlukan  bagi  eksistensi  dan kesinambungan  perjuangan  mencapai  cita-cita  nasionalnya.  Pembangunan  karakter dapat  dilakukan  melalui  Pendidikan  Pancasila  yang  telah  ditetapkan  sebagai  bagian dari  kebijakan  Pendidikan.  Perguruan  Tinggi  memiliki  peran  strategis  dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Pancasila untuk mendukung pembangunan  karakter  bangsa.  Terdapat  beberapa  tantangan  dan  permasalahan dalam  menjalankan  fungsi  perguruan  tinggi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan tersebut.  Terdapat  substansi  kebijakan  tentang  keberadaan  mata  kuliah  Pancasila yang perlu disempurnakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, S. dan Agus Salim. (2018) . “ Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter Bangsa
Di Era Milenial”. Al - Tadzkiyyah : Jurnal Pendidikan Islam . Vol. 9. No.2. Bolo,  A.  D.  dkk.  (2012). Pancasila . Kekuatan  Pembebas .  Yogyakarta  :  Penerbit  PT Kanisius.
Dunn,  William  N.  (1981). Public  Policy  Analysis:  An  Introduction .  Prentice  Hall Inc.Englewood Cliffts.
Gerston, Larry N. (2010). Public Policy Making. Process and Principles . Third Edition. New York: E Sharpe.
Hasanah,  Aan.  (2013). Pendidikan  Karakter  Berspektif  Islam .  Bandung  :  Insan Komunika
Herimanto dan Winarno. (2011). Ilmu Sosial dan Budaya Dasar . Jakarta:Bumi Aksara Hidayat,  K.  (2019). Agama  Untuk  Peradaban.  Membumikan  Etos  Agama  Dalam Kehidupan . Jakarta : PT Pustaka Alvabet. Imron,  A.  (1993). Kebijaksanaan  Pendidikan  di  Indonesia,  Proses,  Produk  dan  Masa Depannya . Jakarta: Bumi Aksara.
Kaelan. (2010). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Penerbit Paradigma. Latif,  Yudi.  (2018). Wawasan  Pancasila.  Bintang  Penuntun  Untuk  Pembudayaan . Jakarta : Mizan. Lickona,  Thomas.  (1992). Educating  for  Character  :  How  Our  Schools  Can  Teach Respect and Responsibilty . New York : Bantam Books. Lickona,  Thomas.  (2016). Character  Matters.  Persoalan  Karakter.  Bagaimana Membantu  Anak  Mengembangkan  Penilaian  Yang  Baik,  Integritas,  Dan Kebajikan  Penting  Lainnya  (Juma  Abdu  Wamaungo  dan  Jean  Antunes  Rudolf Zien) . Jakarta : PT Bumi Aksara.
Ma’arif,  Muhammad  Anas,  (2018).  “Analisis Strategi Pendidikan Karakter Melalui
Hukuman Preventif” . Jurnal Pendidikan Islam . Ta’allum , Vol.6, No.1, Juni 2018. Muchlas,  Samawi  dan  Hariyanto.  (2013). Konsep  dan  Model  Pendidikan  Karakter . Bandung : Remaja Rosda Karya. Najmina,  N.  (2018) .  “Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Bangsa
Indonesia”. Jurnal Pendidikan Ilmu - Ilmu Sosial . 10 (1) (2018):52-56. Post, James E dkk. (1999). Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics . Boston, Irwin McGraw-Hill. Sergiovanni,  T.  J.  et  al.  (1987). Educational  Governance  And  Administration.  Second Edition. NeW Jersey : Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.
Sulismadi  dan  Ahmad  Sofwani.  2011. Ilmu  Sosial  dan  Budaya  Dasar .  Malang:  UMM Press. Suseno,Franz  Magnis.  (1987). Etika  Dasar.  Masalah-masalah  Pokok  Filsafat  Moral . Jakarta : Kanisius Tilaar,  H.A.R.  (1997). Pengembangan  Sumberdaya  Manusia  Dalam  Era  Globalisasi .
Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Tilaar,  H.A.R.  (2000). Pendidikan,  Kebudayaan,  Dan  Masyarakat  Madani  Indonesia . Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Zabda,  S.S.  (2016) . “Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa”. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial . Vol. 26. No. 2. Desember 2016. Zaman,  B.  (2019) .  “Urgensi Pendidikan Karakter Yang Sesuai Dengan Falsafah
Bangsa Indonesia”.  AL-GHAZALI, Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Studi
Islam . Vo.2, No.1, Januari-Juni, 2019. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005- 2025 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi