## MODEL NEGOSIASI POLITIK ANGGARAN DALAM PROSES PENETAPAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA
Martuama Saragi 1 , Tjahya Supriatna 2 , Sampara Lukman 3 , Dety Mulyanti 4
1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: martuama.saragih@ipdn@ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menemukan  model  baru  negosiasi  politik  anggaran  dalam  proses penetapan  APBD  Provinsi  Sumatera  Utara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif. Informan  penelitian  ini  terdiri  dari  13  orang  yang  ditentukan  dengan snow  ball  sampling technique. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  wawancara  dan  observasi. Analisis  data  penelitian  menggunakan  triangulasi.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  model  baru dalam  negoisasi  politik  anggaran  yang  disebut  model  negoisasi  politik  anggaran  bernuansa positif. Model negoisasi politik anggaran bernuansa positif yaitu pola komunikasi pemerintahan yang  berlangsung  dalam  perumusan,  pembahasan  dan  penetapan  kebijakan  anggaran  yang sepenuhnya  untuk  kepentingan  publik  dan  anti  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  yang  terungkap dari  motif  negoisasi,  dalil  negoisasi  dan  konsekuensi  negoisasi  yang  bernuansa  positif.  Hal  ini mencakup  tiga  dimensi  negoisasi  politik  anggaran,  yaitu  dimensi  motif  negoisasi  anggaran bernuansa positif, dimensi  dalil  negoisasi  anggaran bernuansa positif, dan dimensi  konsekuensi negoisasi anggaran bernuansa positif.
Kata Kunci: Model Baru, Interaksi Politik, Politik Anggaran, Pemerintahan Daerah.

## Abstract
The purpose of this study is to find a new model of budget political negotiation in the process of establishing  the  North  Sumatra  Province  APBD.  This  research  is  a  qualitative  research.  The informants of this study consisted of 13 people who were determined by the snow ball sampling technique. Data collection is  carried out  through literature study, interviews  and observations. Analysis  of  research  data  using  triangulation.  The  results  of  this  study  found  a  new  model  in budget  political  negotiations  called  the  positive  nuanced  budget  politics  negotiation  model.  A positive  nuanced  budget  politics  negotiation  model  is  a  pattern  of  government  communication that takes place in the formulation, discussion and determination of budget policies that are fully in  the  public  interest  and  anti-corruption,  collusion  and  nepotism  that  are  revealed  from  the negotiation  motives,  the  propositions  of  negotiations  and  the  consequences  of  positive negotiations.  This  includes  three  dimensions  of  budget  politics  negotiation,  namely  the dimensions  of  the  motives  for  positive  nuanced  budget  negotiations,  the  dimensions  of  the proposition of positive nuanced budget negotiations, and the consequence dimensions of positive nuanced budget negotiations.
Keywords : New Model, Political Interaction, Budget Politics, Local Government.

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  tahapan  manajemen  keuangan  daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  terdiri atas 25 Kabupaten dan  8 Kota yang paling menentukan kinerja keuangan daerah adalah tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Dari penetapan APBD  dapat  diketahui  kebijakan  dan  strategi  Pemerintahan  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam mengelola  sumber-sumber  pendapatan  daerah  serta  mendistribusikan  belanja  daerah  hingga terlaksananya  berbagai  kebijakan  dan  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  pelayanan  publik dan pemberdayaan masyyarakat.
Agak  sulit  merumuskan  kebijakan  dan  strategi  keuangan  daerah  hingga  mencapai kesepakatan  tertentu.  Kesulitan  yang  dimaksud  timbul  karena  kesepakatan  atas  kebijakan  dan strategi keuangan daerah harus melibatkan dua lembaga pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah  dan  DPRD.  Masing-masing  lembaga  tentu  memiliki  otoritas  tersendiri  namun  dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah harus bersinergi. Proses sinergitas otoritas ini tentu tidak lepas dari pengaruh dinamika interaksi  politik di  antara pejabat  eksekutif dengan anggota legislatif.  Dengan  kedudukan  dan  peran  politik  yang  berbeda  namun  harus  bersinergi  tentu terjadi  suatu  proses  interaksi  politik  di  antara  pejabat  eksekutif  dengan  anggota  legislatif. Interaksi politik dalam proses penetapan APBD merupakan suatu rangakain aktivitas komunikasi pemerintahan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu.  Tujuan  yang  dimaksud  tentu  tidak  lepas  dari pengaruh kepentingan masing-masing pihak.
Dari  kegiatan  penelitian  pendahuluan  terindentifiksi  bahwa  interaksi  politik  yang berlangsung  dalam  proses  penetapan  APBD  Provinsi  Sumatera  Utara  masih  belum  optimal. Belum    optimalnya  interaksi  politik  bisa  bernuansa  positif  dan  bisa  juga  bernuansa  negatif. Bernuansa  positif  apabila  dalam  proses  interaksi  politik  tersebut  sepenuhnya  tertuju  pada kepentingan  masyarakat.  Dalam  nuansa  positif  tentu  sulit  menemukan  praktek-praktek  korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bernuansa negatif  apabila dalam proses interaksi politik tersebut tidak  sepenuhnya  tertuju  pada  kepentingan  masyarakat,  dan  bahkan  mengindikasikan  adanya praktek-praktek KKN. Praktek-praktek KKN jelas tidak hanya merugikan negara namun secara langsung atau tidak langsung dapat menyusahkan masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Sementara  itu,  dari  fenomena  perilaku  korupsi  yang  melibatkan  Gubernur  dan  sejumlah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada beberapa tahun silam jelas terindikasikan bahwa proses  interaksi  politik  dalam  proses  penetapan  APBD  memang  dapat  menjadi  peluang  bagi
terjadinya  praktek-praktek  KKN  di  antara  pejabat  eksekutif  dengan  anggota  legislatif.  Artinya, interaksi  politik  yang  berlangsung  dalam  penetapan  APBD  yang  belum  optimal  untuk sepenuhnya merepresentasikan kepentingan dan harapan masyarakat Sumatera Utara bisa terjadi karena adanya praktek-praktek KKN.
Belum  optimalnya  interaksi  politik  dalam  proses  penetapan  APBD  Provinsi  Sumatera Utara    tampak  menjadi  suatu  fenomena  komunikasi  pemerintahan  yang  menarik  untuk  diteliti. Tujuan  penelitian  ini  adalah  menemukan  model  baru  negosiasi  politik  anggaran  dalam  proses penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan post  positivist  paradigm (Creswel, 1994;  Arikunto,  2007).  Informan  penelitian  sebanyak  13  orang  ditentukan  dengan snowball sampling technique. Pengumpulan data sekunder dari berbagai buku dan dokumen menggunakan studi kepustakaan; pengumpulan data primer dari para informan penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan teknik triangulasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori  Interaksi  Politik:  Zeehandelaar  (2012:8)  mengatakan  bahwa  aktor  menggunakan proses  rasional  untuk  mencapai  tujuan  khusus  organisasi  melalui  manajemen  struktur, menggunakan tawar menawar dan negosiasi untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dan kepentingan  orang-orang  yang  mereka  wakili  aman.  Berdasarkan  teori  interaksi  politik Zeehandelaar  disusun  definisi  konsepetual  bahwa  Interaksi  Politik  dalam  proses  penetapan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Provinsi  Sumatrera  Utara  adalah    proses  komunikasi pemerintahan  yang  berlangsung  dalam  pelaksanaan  prosedur  dan  mekanisme  penetapan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  terungkap  dari  penggunaan proses  rasional,    manajemen  struktur,  tawar  menawar  dan  negoisasi. Dari  definisi  konspetual diturunkan  empat  imensi  analisis  :  (1)  Dimensi  penggunaan  proses  rasional,  (2)  Dimensi manajemen struktur, (3) Dimensi penggunaan tawar menawar, dan (4) Dimensi negoisasi.
Dari  deskirpsi  analisis  hasil  wawancara  dengan  Informan  Penelitian  terungkap  hal-hal yang  dapat  dinyatakan  sebagai  fakta  empirik  yang  dominan  dan  menjadi  temuan  penelitian
( research  finding ).  Temuan  empirik  yang  dimaksud  tercakup  dalam  Dimensi  Negoisasi  yang merujuk pada empirik berikut:
Pertama ,  interaksi  politik  yang  dilakukan  dengan  negoisasi  dalam  proses  pentepan ABPD  Provinsi  Sumatera  Utara  pada  dasarnya  berfungsi  untuk  menyampaikan  pesan  tertentu dari  satu  pihak  kepada  pihak  lainnya.  Negoisasi  merupakan  salah  satu  aksi  komunikasi  politik yang  dilakukan  untuk  tujuan  tertentu,  menurut  kepentingan  tertentu  yang  menjadi  motivasi pelaku  negoisasi.  Walaupun  secara  formal  negoisasi  itu  bertujuan  untuk  menggalang kesepakatan untuk kepentingan bersama; namun kenyataannya bisa saja negoisasi itu dilakukan untuk kepentingan tertentu yang tidak relevan dengan fungsi normatif anggaran. Dalam konteks ini, seorang Informan mengungkapkan:
Pada  prinsipnya  mekanisme  loby  yang  mengarah  kepada  negoisasi  dapat  berdampak positif  maupun  negatif.  Negatif  apabila  hasil  negoisasi  tersebut  tidak  sesuai  dengan harapan  pemerintah  maupun  masyarakat;  dan  sebaliknya  positif  apabulan  negoisasi tersebut dapat menyelesaikan masalah yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Seorang informan lainnya mengatakan:
Tujuan  negoisasi,  menurut  temanku,  supaya  mendapat  persetujuan  anggaranlah.  Jadi sebenarnya mereka itu yang jual beli kekuasaan....... Alaa mak, jangan begitulah. Kalau memang  begitu,  ya  apa  mau  dikata,  motifnya  pastilah  keuntungan  pribadi  dan keuntungan untuk orang lain. Keuntungan ini dibungkus dengan cerita seolah-olah untuk kepentingan  rakyatlah.  Alaaa  mak....ini  benar-benar  motif  negoisasi  yang  negatif  tak baiklah untuk kita.
Kedua, idealnya  dalil  itu  didasarkan  pada  aturan  formal,  kebijakan  yang  faktual, kepentingan  bersama  yang  merujuk  pada  kondisi  obyektif  kehidupan  rakyat.  Bagaimana dinamika  interaksi  politik  yang  terjadi  di  antara  pejabat  eksekutif  dan  anggota  legislatif  dalam menjelaskan  dan  mempertahankan  dalilnya,    tergantung  pada  motivasi  dan  kepentingan  yang mempengaruhi dalilnya.  Dalam konteks ini, seorang Informan mengungkapkan :
Apakah berdalil itu salah? Tidak. Justru dalil negoisasi itu penting sekali agar supaya orang  yang  diajak  bicara  merasa  yakin,  benar  terhadap  apa  yang  didalilkannya. Seandainya  dalil  itu  berdasarkan  fakta,  benar  adanya,  anggaran  itu  memang  sangat dibutuhkan, apa lagi, pokoknya semua disampaikan secara jujur dan terbuka menurutku tidak  jadi  masalah.  Bagus  itu.  Tapi  bagaimana  seandainya  dalil  yang  mereka sampaikan  itu  sebenarnya  kebohongan,  atau  katakalah  mengada-ada?  Dalil  itu sebenarnya bisa dijadikan cara untuk  mendapat  sesuatu, keuntungan atau imbal jasa dari  besaran    anggaran    yang  dinegoisasikan.  Dalil  negoisasi  anggaran  yang direkayasa  untuk    mendapat    sesuatu,  keuntungan  atau  imbal  jasa  dari  besaran anggaran  yang dinegoisasikan itu sebenarnya merupakan suatu peristiwa KKN. Dalil
seperti  inilah    yang  kusebut  dalil  negoisasi  anggaran  yang  negatif,  karena  dilakukan dengan kebohongan, dengan maksud tertentu yang bisa merugikan negara.
Ketiga, konsekuensi  logis  negoisasi  yang  dilakukan  oleh  pejabat  eksekutif  atau  anggota legislatif adalah bahwa salah satu pihak harus mau memahami dan sekaligus mengikuti kemauan atau kepentingan pihak lainnya. Untuk itu, tentu saja ada kompensasi yang diberikan satu pihak kepada pihak lainnya, yang ngotot menujukkan posisi politiknya. Lantas, apa saja yang menjadi kompensasi  politik  itu,  sudah  pasti  yang  tau  persis  adalah  para  negoisator  itu  sendiri. Kompensasi  politik  ini  merupakan  produk  komuniksi  politik  yang  dilakukan  oleh  aktor-aktor politik.  Dampak  kompensasi  politik  ini  bisa  sangat  terbatas,  tapi  bisa  juga  sangat  luas. Bagaimana  interaksi  politik  yang  terjadi  di  antara  pejabat  eksekutif  dengan  anggota  legislatif dalam  menyikapi  konsekuensi  negoisasi  tersebut  –  kembali  kepada  persoalan  motivasi  politik dan  komunikasi  politik  yang  tercermin  dari  kepentingan  politik  para  aktor  politik  itu  sendiri.

## Dalam konteks ini, seorang Informan  mengungkapkan :
Seandainya  dalil  itu  didasarkan  fakta,  benar  adanya,  anggaran  itu  memang  sangat dibutuhkan  untuk  pembangunan,  untuk  kebaikan  rakyat,  tidak  merugikan  negara, disampaikan secara jujur dan terbuka menurutku konsekuensi negoisasinya ya baik-baik sajalah. Dan tak perlu takut sama KPK. Malah menurutku, aktor-aktor yang melakukan negoisasi anggaran seperti itu  layak berharap mendapat kebaikan dari pengabdiannya, begitu,  kan?  Tapi  sebaliknya,  seandainya  dalil  itu  tidak  didasarkan  fakta,  tidak  benar, anggaran  itu  sebenarnya  untuk  tujuan  tertentu  untuk  kepentingan  tertentu  yang sebanranya  tidak  berhubungan  dengan  kebaikan  rakyat,  bisa  merugikan  negara, disampaikan dengan cara-cara tertentu menurutku konsekuensi negoisasinya ya kau tau sendirilah. Konsekuensi negoisasi seperti ini pasti negatif.
Berdasarkan deskripsi temuan empirik  yangdikemukan disusun model baru sebagai hasil pengembangan applied  theory .  Model  Baru  adalah  hasil  pengembangan applied  theory yang dijadikan  landasan  teoritik  penyusunan  definisi  kosep  penelitian.  Model  baru  adalah  hasil penerapan  epistomologi  Ilmu  Pemerintahan  yang  terfokus  pada  pelaksanaan  fungsi-fungsi pemerintahan yaitu fungsi perwakilan (representasi) dan fungsi pengaturan (legislasi). Penerapan epistomologi  dilakukan  dengan  mengadakan  kajian  manajemen  keuangan  daerah  yang  menjadi bagian integral manajemen pemerintahan.
Definisi  Model  Baru:  Berdasarkan  landasan  teoritik  dan  temuan  empirik  yang dikemukakan  maka  model  baru  yang  dapat    disusun  dari  pembahasan  interaksi  politik  dalam proses penetapan  APBD Provinsi  Sumatera Utara adalah Model  Baru tentang  Model Negoisasi Politik Anggaran Bernuansa Positif dengan definisi: Model Negoisasi Politik Anggaran Bernuasa
Positif adalah pola komunikasi  pemerintahan  yang berlangsung dalam perumusan, pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran yang sepenuhnya untuk kepentingan publik dan anti koropsi, kolusi  dan  nepotisme  yang    terungkap  dari  motif  negoisasi,  dalil  negoisasi  dan  konsekuensi negoisasi  yang  bernuansa  positif.  Dengan  definisi  ini  tercakup  tiga  dimensi  negoisasi  politik anggaran:  (1)  Dimensi  motif  negoisasi  anggaran  bernuansa  positif,  (2)  Dimensi  dalil  negoisasi anggaran bernuansa positif, dan (3) Dimensi konsekuensi negoisasi anggaran bernuansa positif.
Motif Negoisasi Anggaran Bernuansa Positif adalah dorongan internal individu dan atau kelompok  yang  berasal  dari  adanya  kebutuhan  atau  harapan  tertentu  yang  berlangsung  dalam proses negoisasi kebijakan alokasi anggaran yang diaktualisasikan dengan semangat pengabdian, kejujuran  dan  kerjasama  kelembagaan  yang  amanah  dan  bertanggungjawab.  Semangat pengabdian  hanya  bisa  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  kekuatan  batin  apabila  fungsi  jabatan eksekutif atau jabatan legislatif diterima dan dilaksanakan dengan kesadaran bahwa jabatan atau kekuasaan  itu  adalah  kepercayaan  yang  diamanatkan  oleh  rakyat  untuk  kepentingan  rakyat. Karena  itu,  pengabdian  menjadi  pilihan  perilaku  politik  yang  menjunjung  tinggi  kehormatan pribadi  dan  jabatan;  dan  dari  rangkaian  pengabdian  perilaku  politik  itu  sesungguhnya  terdapat imbalan  yang  pantas.  Kejujuran  merupakan  pengejawantahan  sikap  mental  yang  tidak menggunakan  kebohongan  untuk  melakukan  pembenaran  segala  cara  untuk  mencapai  tujuan tertentu;  dan  kejujuran  menuntut  keberanian  untuk  mengatakan  yang  sebenarnya.  Karena  itu, kejujuran menjadi pilihan perilaku politik yang tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu; dan dari kejujuran itu sesungguhnya muncul  kemuliaan dan keselamatan pribadi dan  jabatan.  Kerjasama  kelembagaan  yang  amanah  dan  bertanggungjawab  merupakan  jalinan kerjama  institusional  dan  personal  di  antara  pejabat  eksekutif  dengan  anggota  legislatif  dalam melaksanakan  fungsi  manajemen  keuangan  yang  terbentuk  oleh  peraturan  perudang-undangan yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pengelolaan  keuangan  negara;  dan    melalui jalinan  kerjasama  tersebut  terlaksana  berbagai  kebijakan,  program  dan  kegiatan  lembaga- lembaga pemerintahan. Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan lembaga-lembaga pemerintahan  yang  amanah  dan  bertanggungjawab  hanya  bisa  dilakukan  secara  efektif  dan efisien  apabila  didasarkan  pada  semangat  pengabdian  dan  kejujuran.  Dengan  demikian  maka Motif  Negoisasi  Anggaran  Bernuansa  Positif  mencakup  tiga  indikator  interaksi  politik  yang meliputi  indikator  semangat  pengabdian,  indikator  kejujuran  dan  indikator  kerjasama kelembagaan  yang  amanah  dan  bertanggungjawab.  Meskipun  tidak  semua  orang  dapat
mengaktualisasikan  tiga  indikator  tersebut  secara  optimal;  namun  kesadaran  akan  pentingnya tiga  indikator  Motif  Negoisasi  Anggaran  Bernuansa  Positif  sudah  menjadi  langkah  awal  yang baik untuk melancarkan politik anggaran.
Dalil  Negoisasi  Anggaran  Bernuansa  Positif    adalah  penjelasan,  alasan  dan  argumen tertentu  yang  menyertai  suatu  perencanaan  anggaran  yang  berlangsung  dalam  proses  negoisasi anggaran  yang  diaktualisasikan  dengan  deskripsi  manajerial  dan  data  fungsional  alokasi anggaran. Deskripsi manajerial meliputi sasaran dan target kinerja, rencana program dan uraian kegiatan,  kaidah  pelaksanaan  kegiatan.  Deskripsi  manajerial  merujuk  pada  sasaran  pokok perencanaan  pembangunan  jangka  menengah,  prinsip  dasar  penyusunan  rencana  kerja pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan, identifikasi masalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan arah kebijakan pembangunan. Data fugsional alokasi anggaran meliputi pagu indikatif,  sasaran  dan  target    kegiatan,  struktur  anggaran,  dan  indikator  kinerja  anggaran.  Data fungsional  alokasi  anggaran  merujuk  pada  arah  kebijakan  belanja  dan  arah  kebijakan pembiayaan  serta  hasil  penelusuran  dan  pembahasan  spesifikasi    dan  standarisasi  barang  atau jasa  dan  rincian  harga.  Penyusunan  deskripsi  manajerial  dilakukan  dengan  mengadakan  kajian dokumen  rencana  strategis  dan  dokumen-dokumen  lainnya  yang  terkait  dengan  arah  kebijakan pembangunan.  Penyusunan  data  fungsional  alokasi  anggaran  dilakukan  dengan  merancang indikator-indikator  kinerja  anggaran  serta  memperhatikan  kebijakan  pengelolaan  dan tanggungjawab  keuangan  negara.  Jika  kinerja  penyusunan  deskripsi  manajerial  dan  kinerja penyusunan data fungsional alokasi anggaran dilakukan dengan semangat pengabdian, kejujuran dan  kerjasama  para  pihak  yang    profesional  dan  akuntabel  tentu  akan  tersusun  Dalil  Negoisasi Anggaran  Bernuansa  Positif. Dengan  demikian  maka  Dalil  Negoisasi  Anggaran  Bernuansa Positif  mencakup  tiga  indikator  interaksi  politik  yang  meliputi  indikator  semangat  pengabdian, indikator  kejujuran  dan  indikator  kerjasama  para  pihak  yang    profesional  dan  akuntabel. Meskipun  tidak  semua  orang  dapat  mengoptimalkan  tiga  indikator  tersebut;  namun  kesadaran akan  pentingnya  tiga  indikator  Dalil  Negoisasi  Anggaran  Bernuansa  Positif    sudah  menjadi langkah awal yang baik untuk melancarkan politik anggaran.
Konsekuensi  Negoisasi  Anggaran  Bernuansa  Positif  adalah    tanggungan,  akibat  dan dampak  tertentu  yang  menyertai  suatu  perencanaan  anggaran  yang  berlangsung  dalam  proses negoisasi  anggaran  yang  diaktualisasikan  dengan  analisis  risiko    dan  analisis  akuntabilitas kinerja  anggaran.  Analisis  risiko  adalah  penelusuran  dan  penelaahan    tanggungan,  akibat    dan
dampak  tertentu  yang  timbul  dari  penggunaan  anggaran  yang  perlu  diantisipasi  sejak disetujuinya  perencanaan  anggaran.  Analisis  risiko  dilakukan  dengan  cara  menelusuri  dan menelaah  setiap  hal  yang  diperkirakan  akan  timbul  dan  dapat  merugikan  para  pihak,  karena capaian  kinerja  anggaran  tidak  optimal  dan  teknis  kegiatan  terkendala.  Penelusuran  dan penelaahan  tersebut  dilakukan  untuk  menghasilkan  catatan-catatan  yang  menjadi  dasar dilakukannya  pendekatan  manajemen  risiko.  Akuntabilitas  kinerja  anggaran  adalah pertanggungjawaban  atas  proses  dan  hasil  penggunaan  anggaran  yang  menyertai    perencanaan anggaran  yang  berlangsung  dalam  proses  negoisasi  anggaran  yang  diaktualisasikan  dengan analisis  akuntabilitas  kinerja    dan  analisis  akuntabilitas  anggaran.  Analisis  akuntabilitas  kinerja adalah  penelusuran  dan  penelaahan  proses  dan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  atau  pekerjaan  yang meliputi berbagai  aspek  teknis  dan waktu penyelesaian. Analisis akuntabiltas kinerja dilakukan dengan  cara  menelusuri  dan  menelaah  ukuran-ukuran  produktivitas,  efektivitas  dan  efisiensi seluruh  rangkaian  teknis  pelaksanaan  kegiatan  atau  pekerjaan  menurut  kebijakan  alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Analisis akuntabiltas anggaran adalah penelusuran dan  penelaahan  proses  dan  hasil  penggunaan  anggaran  kegiatan  atau  pekerjaan.  Analisis akuntabiltas  anggaran    dilakukan  dengan  cara  menelusuri  dan  menelaah  bentuk-bentuk  dan ukuran-ukuran  pertanggungjawaban  anggaran  menurut  kebijakan  alokasi  anggaran  yang  sudah ditetapkan  sebelumnya.  Jika  analisis  akuntablitas  kinerja  dan  analisis  akuntablitas  anggaran dilakukan  dengan  semangat  pengabdian,  kejujuran  dan  sinergitas  para  pihak  secara  profesional dan  akuntabel  tentu  akan  terprediksi  Konsekuensi  Negoisasi  Anggaran  Bernuansa  Positif. Dengan  demikian  maka  Konsekuensi  Negoisasi  Anggaran  Bernuansa  Positif  mencakup  tiga indikator interaksi politik yang meliputi indikator semangat pengabdian, indikator kejujuran dan indikator  sinergitas  para  pihak  secara  profesional  dan  akuntabel.  Meskipun  tidak  semua  orang dapat  mengoptimalkan tiga indikator tersebut; namun  kesadaran akan pentingnya tiga indikator Konsekuensi  Negoisasi  Anggaran  Bernuansa  Positif  sudah  menjadi  langkah  awal  yang  baik untuk melancarkan politik anggaran.
Berdasarkan deskripsi Model Negoisasi Politik Anggaran Bernuansa Positif dapat disusun Proposisi  sebagai  berikut:  Motif  negoisasi  anggaran  bernuansa  positif,  dalil  negoisasi  anggaran bernuansa positif, dan  konsekuensi negoisasi anggaran bernuansa positif menentukan efektivitas interaksi politik dalam proses penetapan anggaran pendapatan dan belanja.

## D. KESIMPULAN
Model  baru  yang  dapat    disusun  dari  pembahasan  interaksi  politik  dalam  proses penetapan  APBD  Provinsi  Sumatera  Utara  adalah  model  negoisasi  politik  anggaran  bernuansa positif,  yaitu  pola  komunikasi  pemerintahan  yang  berlangsung  dalam  perumusan,  pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran yang sepenuhnya untuk kepentingan publik dan anti koropsi, kolusi  dan  nepotisme  yang    terungkap  dari  motif  negoisasi,  dalil  negoisasi  dan  konsekuensi negoisasi yang bernuansa positif. Definisi ini mencakup tiga dimensi negoisasi politik anggaran yaitu:  Dimensi  motif  negoisasi  anggaran  bernuansa  positif,  Dimensi  dalil  negoisasi  anggaran bernuansa positif, dan Dimensi konsekuensi negoisasi anggaran bernuansa positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2007). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Creswel,  J.  W.  (1994). Research  Design  Qualitative  &  Quantitative  Approaches. New  Delhi: Sage Publication.
Almond,  G.  A.,  &  Verba,  S.  (1963) .  The  Civic  Culture:  Political  Attitudes  and  Democracy  in Five Nations. Princeton: Princeton University Press Bardis,  D.  P.  (1978). Social  Interaction  and  Social  Processes dalam  Jurnal International Behavioural  Scientist,  December  (1978:7-32), in  International  Honor  Society  in  Social Sciences (2014)
Christensen,  T.,  &  Laegreid,  P.  (2002). Complex  Patterns  of  Interaction  and  Influence  among Political  and  Administrative  Leaders .  Stein  Rokkan  Centre  for  Social  Studies,  Bergen University Research Foundation.
Duignan,  B.  (2013). Political  Systems,  Structures  and  Functions.  Governance:  Power,  Politics and Participation . Britannica Educational Publishing. Easton,  D.  (1992). Aproaches  to  the  Study  of  Politics .  New  York:  Macmillan  Publishing Company.
Kai Jo Fu. The Interaction of Politics and Management in Public Leadership: Measuring Public Political  Skill  and  Assessing  Its  Effects .  The  Graduate  School  Florida  State  University Libraries
Zeehandelaar, D. B. (2012). The Local Politics of Education Governance: Power and Influence among School Boards, Superintendents, and Teachers’ Unions . Dissertation in Faculty of the Usc Graduate School University of Southern California.