## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ISSN 2339-2932 | Vol. 4 No. 1 Maret 2016, hal. 43-50

## TRADISI SIRAMAN (MEMANDIKAN CALON PENGANTIN) DALAM PROSESI UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA LARANGAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES
Drs. Achmad Djunaidi, M.Si & Setiadi Aji Prawira (Dosen Perserikatan Universitas Muhammadiyah Mataram)

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima:  01-03-2016 Disetujui:  30-03-2016
Abstrak :Penelitian ini merupakan penelitian upacara adat jawa, yaitu upacara siraman.
Dalam penelitian ini peneliti mengajukan rumusan masalah yang cukup menarik. Adapun rumusan masalah tersebut adalah bagaimana proses siraman serta apa makna siraman tersebut. Dengan tujuan memahami bagaimana proses siraman beserta makna yang terdapat dalam proses siraman.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif  lebih  bersifat  deskriptif  yang  disusun  secara  sistematis  dalam  penelitian  ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenolgi, karena metode ini memakai pengalaman  hidup  sebagai  alat  untuk memahami  fenomena  yang  sedang  terjadi  ataupun yang  sudah  terjadi.  Dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  metode    purposive  sampling dimana  peneliti  menentukan  sendiri  sampel  yang  akan  diambil  karena  pertimbangan tertentu.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menganggap metode ini lebh efektif dalam penelitian kualitatif.
Pembahasan proses upacara siraman berdasarkan hasil penelitian yang mendeskripsikan proses  upacara siraman.  Adapun  proses  dari  siraman  tersebut  seperti  berikut  :  calon pengantin memakai  pakaian  siraman  lantas  diiringi  oleh  orang  tuanya  ketempat siraman, orang tua calon pengantin yang menyiram dilanjutkan oleh sesepuh (orang yang dituakan)
dan  diakhiri  dengan  dukun  pengantin  memecahkan  kendil siraman  disambut  para  tamu yang mengucapkan  “ wes pecah pamore” . Selain proses upacara siraman, hasil penelitian juga  membahas  tentang  makna  yang  terkandung  dalam  proses  upacara siraman. Adapun makna  yang  terkandung  dalam upacara siraman yaitu  melakukan upacara adat (meminta berkah  tuhan)  sebagai  bentuk  harapan  kesuksesan  upacara  pernikahannya,  membersikan jasmani dan rohani sebagai bentuk penyucian diri untuk menghadapi upacara yang sakral serta  pemberian  doa  yang  terbaik  dari  keluarga  dan  para  tamu  undangan  bagi  calon pengantin.
Abstract: This study is a Javanese traditional ceremony, the ceremony siraman. In this study, the researchers propose formulation of the problem is quite interesting. The formulation of the problem is how the siraman process and what the meaning of the siraman. With the goal of understanding how the process of being washed along with the meaning contained in the siraman process.
The  method  used  is  a  qualitative  research  method.  Qualitative  research  is  descriptive systematically  arranged  in  this  study.  The  approach  used  is  phenomenological  approach, because this method uses life experiences as a tool to understand the phenomenon that is happening  or  has  already  happened.  In  this  research  using  purposive  sampling  method where  researchers  determine  their  own  samples  to  be  taken  because  of  certain considerations.  Methods  of  data  collection  in  this  research  is  the  method  of  observation, interviews,  and  documentation.  Researchers  believe  this  method  is  more  effective  in qualitative research.
Discussion  ceremony siraman  process  based  on  research  results  that  describe  the process of being washed ceremony. The process of being washed in the following manner: the bride to wear a splash of water and then accompanied  by his parents to place siraman, parents of prospective brides flush followed by the sesepuh (elder person) and ends with a splash kendil (water container)solve shaman bride greeted guests say “wes pecah pamore” (already  glowing  aura).  Besides  ceremonial  siraman  process,  the  results  of  the  study  also discusses  the  meaning  contained  in  the  process  of  being  washed  ceremony.  As  for  the meaning  contained  in  ceremonial  splash  of  water  that  traditional  ceremonies  (ask  for  a blessing of god) as  a form of hope of success wedding ceremony, cleaning physically and mentally  as  a  form  of  self-purification  to  confront  the  ceremony  of  the  sacred  and  the provision of prayer is the best of the family and invited guests for the bride.
Kata Kunci: siraman, adat  jawa,
pernikahan, calon pengantin.

## ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Desa  sebagai  komunitas  yang  terkecil  dalam  sistim pemerintahan  Negara  republic  Indonesia,  terikat  pada lokalitas  teretentu,  baik  sebagai  tempat  tinggal  (secara menetap)  maupun  bagi  pemenuhan  kebutuhannya, sehingga  dapat  di  pastikan  bahwa  setiap  desa  memiliki ciri  dan  karakeristik  tertentu  menonjolkan  kekhasan desa tertentu. Ciri utama yang melekat pada desa adalah fungsinya  sebagai  tempat  tinggal  dari  suatu  kelompok masyarakat  yang  relative  kecil  dan  memiliki  kesamaan budaya dan kebiasaan.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang  disebut  dengan  urusan  pemerintahan  desa  adalah urusan  yang  menjadi  tanggung  jawab  atau  tugas pemerintah  desa.  Urusan  pemerintahan  desa  yang mejnadi kewenangan desa yaitu :
1. Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan kabupaten/kota  yang  diserahkan  pengaturannya pada desa;
3. Tugas pembatuan dari peerintah pusat, pemerintah  provinsi,  dan  jurusan  pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa;
4. Membentuk peraturtran desa untuk melaksanakan ketenbtuan-ketentuan yang diserahkan pengaturannya pada desa dan menampung khussu desa.
Dengan berlakunya undang-undang tentang pemerintahan  daerah yang  baru,  yaitu  UU no  32  tahun 2004  badan  permusyarawatan  desa  (BPD)  mengalami penyempitan  fungsi  dan  kewenangan,  yaitu  hanya berfungsi  menetapkan  peraturan  desa  bersama  kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut undang-undang ini pemerintah daerah sampai pada  tingkatan  terendah  yaitu  otonomi  daerah  dan otronomi  desa  sebagai titik  awal  desentralisasi  otonomi menemukan momentumnya.Pada tataran desa, otonomi dapat  dilihat  dari  diberiknnya  kekuasaan  pada  desa untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dengan dibantu  oleh  suatu  lembaga  pemerintahan  desa  yang merupakan wakil daru seluruh elemen masyarakat yang ada  di  desa  yang  disebut  badan  permusyarawatan  desa (BPD).
Peraturan  desa,  merupakan  bentuk  peraturan perundang-undangan  yang  relative  baru  dalam kenyataan  di  lapangan  belum  begitu  popular dibandingkan  dengan  bentuk  peraturan  pereundang- undanga  yang  lain.  Karena  masil  relative  baru  dalam praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, sering kali peraturan desa ini diabaikan. Bahan  banyak  dari  pemerintahan  dan  bahkan masyarakat  desa  mengabaikan  peraturan  desa  ini sebagai  dasar  penyelenggaraan urusan  pemerintahan di tingkat  desa.  Kenyataan  seperti  itu  berdampak  pada implementasi suatu peraturan desa.
Menurut  peraturan    pemerintahan  no  72  tahgun 2005 pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa desa atau yang disebut  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas- batas  wilayah  yang  berwewenang  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.
Selanjutnya pasal 1 ayat (6) menegaskan bahwa pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  unrusan pemerinthan  oleh  pemerintah  desa  dan  badan permusyarawatan  desa  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam  system  pemerintahan  Negara  kesatuan  republic Indonesia.
Selanjutnya pasal  1  ayat (7)  menegaskan  bahwa pemerintah  desa  atau  yang  disebut  nama  lain  aalah kepala  desa  dan  perangkat  desa  sebagai  unsure penyelenggaraan pemerintahan desa.
“  pelasanaan  pemerintahan  desa  tidak  terpisahkan dari  penyelenggaraan  dari  otonomi  daerah  dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan  kepada  masyarakat  menjadi  tonggak strategis  untuk  keberhasilan  program.  Karena  itu, upaya  untuk  memperkuart  desa  (pemerintah  desa dabn lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah untuk  memeprcepat  terwujudnya  masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.”
Berdasarkan peraturan daerah kabupaten bima no 3 tahun  2011  tentang  tata  cara  pencalonan,  pemilihan pelantikan, pemberhentian kepala desa dan pembentukkam  badan  permusyarawatan  desa  (BPD) dalam pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintahan daerah  adalah  Bupati  beserta  perangkat  daerah  sebagai unsur  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Selanjutnya pada  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  kabupaten  adalah Kabupaten Bima.
Selanjutnya  pada  angka  (3)  mengatakan  bahwa “Bupati adalah bupati bima” selanjutnya pada angka (4) menegaskan  bahwa  “desa  atau  yang  disebut  nama  lain, selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Dalam  rangka  pemberdayaan  pemerintahan  desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa  yang  kuat  dan  mandiri.  Guna  mewujudkan pemberdayaan  pemerintahan  desa  tersebut  maka  perlu di  kembangkan  agar  mencapai  kondisi  desa  yang  kuat dan mandiri dengan cara:
1. Penataan  dan  pengembangan  desa,kerjasamna antar desa dan lembaga adat;
2. Penataan dan pengembanbangan lembaga pemerintahan  desa  dan  payuguban  pemerintahan desa;
3. Peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintahan desa;
4. Penataan  dan  pengembangan  dan  pendapatan, kekayaaan daerah dan keuangan desa;
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat;
6. Pemantapan nilai-nilai social budaya setempat;
7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
8. Peningkatan  sumber  daya  alam yang berwawasan lingkungan;
9. Peningkatan  pemanfaatan  teknoilogi  tepat  guna sesuai  kebutuhan  masyarakat  susunan  organisasi pemerintahan desa.
Macam-macam  susunan  organisasi  pemerintahan desa terdiri atas :
1. Pemerintahan Desa terdiri atas : Kepala Desa; Lembaga musyawarah desa
2. Sekretariat desa terdiri dari : Sekretaris desa sebagai pemimpin Kepala-kepala urusan.

## B. METODE PENELITIAN
1. kualitatif  menggunakan  beberapa  langkah  sebagai berikut: Metode yang Digunakan
Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  empris, metode penilitian empiris adalah jenis penelitian dalam mendekat masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata  atau  sesuai  dengan  kenyataan  yang  hidup  dalam masyarakat.
Jenis  penelitian    yang  di  gunakan  adalah  jenis penelitian  empiris  metode  yang  dilakukan  untuk menjawab  persoalan-persoalan  tentang  keadaan  atau kondisi  yang  terjadi  sekarang.  Kondisi  atau  keadaan yang dimaksud yang mencakup tentang tinjauan yuridis tentang  pembentukan  organisasi  pemerintah  desa berdasarkan  peraturan  pemerintah  nomor  72  tahun 2005 tentang desa (studi di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima).
2. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  desa  Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Hidirasa
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Oi Tui
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mandala
d. sebelah barat berbatasan dengan DesaWora
3. Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  adalah  sekumpulan  kasus  yang perlu  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang  berkaitan dengan masalah penelitian (Arikunto,2008:76). Dengan subjek penelitian adalah sejumlah kasus yang diteliti.
Dalam  penilitian  kualitatif,  populasi  diartikan sebagai  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya. Sedangkan sempel adalah sebagian dari populasi, tetapi dinamakan sosial  situation atau  situasi  sosial  yang terdiri  dari  tiga  elemen  yaitu  tempat,  pelaku,  dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergi.
Dalam  penelitian  kualitatif,  teknik  sampling  yang sering  digunakan  adalah  tujuan  tertentu  (sugiyono, 2010:85-86). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan  bahwa  penentuan  teknik  sampel  dalam penelitian  menggunakan purposive  sampling yaitu teknik  sampling  berdasarkan  pertimbangan  dan  tujuan tertentu.  Adapun  subjek  dalam  penelitian  ini  ini  adalah kepala  desa,  perangkat  desa,  badan  permusyarawatan desa dan tokoh masyarakat.
4. Teknik Pengumpulan Data
Tekhnik  pengumpulan  data  dalam  penelitia  ini menggunakan metode:
 Observasi
 Wawancara
 Dokumentasi
5. Jenis dan Sumber Data
 Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  kualitatif  yang  berbentuk  kalimat  tentang Peran  Kepala  Desa  Tingkat  Kecamatan  Wera  dalam membentuk organisasi desa.
 Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber yang diperoleh dari subjek selama melakukan penelitian. Menurut  surakhmad (2008:134),  sumber  data  menurut digolongkan  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu  sumber  data primer dan sumber data skunder.
Data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  tentang peran  kepala  desa  tawali  kecamatan  wera  dalam membentuk  organisasi  desa.  Data  skunder  dalam penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian.

## 6. Metode Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun secara  sistimatis  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan melakukan  sintesa,  menyusunkedalam  pola,  memilah mana  yang  penting  dan  yang  dipelajari,  dan  membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari oleh diri mereka sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:244).
Tekhnis  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian
a. Pengumpulan  data,  merupakan  suatu  proses mengumpulkan  data  dari  informan  (pemberi informasi)
b. Reduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal-hal yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting,  dicari  tema  dan  polanya  dan  membuang yang tidak perlu.
c. Display data yaitu dilakukan dengan uraian singkat, hubungan antar kategori , flowchart dan sejenisnya. Yang  paling  sering  digunakan  untuk  menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif
d. Verifikasi merupakan temuan baru yang sebelumnya  yang  pernah  ada.  Temuan  dapat berupa  deskriptif  atau  gambaran  suatu  objek  yang sebelumnya  masih  remang-remang  atau  gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan  kausal  atau  interaktif,  hipotesis  atau teori.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. HASIL PENELITIAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian

## a. Kedudukan Geografis, pemerintahan dan kependudukan Desa tawali
Desa  tawali  merupakan  ibu  Kota  kecamatan  wera dengan luas wilayah 996 km, dan foto grafi atau bentang lahanya adalah sebagian besar berbentuk dataran. Curah hujan tiap tahun mencapai rata-rata kurang lebih 1 .360 mm.  sedangkan  tinggi  tempat  dari  permukaan  laut adalah  1000  M.  potensi  irigasi  yang  dimiliki  adalah hanya  berupa sungai.
Desa  tawali  yang  beriklim  tropis  dengan  musim hujan  yang  di  golongkan  pendek  yaitu  antara  bulan November  sampai  bulan  maret.  Namun  tidak  menutup kemungkinan  dengan  cuaca  yang  tidak  menentu  pada
dua tahun  terakhir  ini hujan  ada  kalanya  maju mundur dan  untuk  tahun  ini  hujan  sampai  pada  bulan  april bahkan  hingga  bulan  juli,  sehingga  sudah  tentu berpengaruh  pada  tingkat  keberhasilan  para  petani dalam  bercocok  tanam.  Suhu  udara  pada  siang  hari berkisar antara 25 derajat selcius sampai pada 30 derajat selcius,  sedangkan  pada  malam  hari  sekitar  17    derajat selcius  sampai  pada  19  derajat  selcius.  Lebih-lebih  bila musim  hujan  mulai  berlaku  mundur  dan  biasanya berakhirnyapun  akan  mundur,  sehingga  terjadi kemerosotan  air  pada  saat  petani  membutuhkan  air irigasi  di  lahan  persawahan,  seperti  yang  terlihat  pada table sebagai berikut:
 Pemanfaatan lahan
NO Lahan Luas (Ha) 1 2 3 4 5 6 7 Persawahan Perkebunan Pemukinan Lapangan olahraga Perkantoran pemerintah Tanah has  desa Lain-lainya
506.50 341 48.86 3.250
5.760 5.050 31.230 Jumlah 995.65 Sumber data: kantorDesa Tawali Kecamatan Wera Batas wilayah Desa Tawali meliputi sebelah :
a. Utara berbatasan Desa Hidirasa
b. Timur berbatasan Desa Oi Tui
c. Selatan berbatasan Desa Mandala
d. Barat berbatasan Desa Wora
Desa  tawali  tempat  penelitian  ini  terdiri  dari  lima dusun. Masing-masing dusun terdiri dari seorang kepala dusun (ka21dus). Dalam hal ini kepala dusun terdiri dari lima  orang  dengan  batas-  batas  wilayah  yang  sudah  di tentukan.
Berdasakan  data  statiktis  desa  dan  hasil  registrasi penduduk  bulan  November,  jumlah  penduduk  desa tawali  tahun  2009  adalah  4.626  jiwa  .Adapun Perincianya,  2.305    laki-laki  dan  2.321  perempuan. Tingkat  pendidikan  Desa  Tawali  cukup  bervariasi.  Ada yang  berpendidikan  sekolah  dasar  (SD),  Sekolah  lanjut tingkat pertama (SLTP), sekolah menengah atas (SMA), bahkan sampai perguruan tinggi.Masyarakat desa tawali kebanyakan  hanya  berpendidikan  SD,  namun  rata-rata anaknya di sekolahkan sampai perguruan tinggi.Sekarang  desa  tawali  kebanjiran  sarjana  muda namun  banyak  yang  mencari  penghidupan  di  luar daerah.
 Sosial Ekonomi dan Budaya
Dilihat  dari  segi  sosial  ekonominya,  rata-rata penduduk  desa  tawali  berprofesi  sebagai  petani  untuk memenuhi  kebutuhankehidupanya.Kondisi  dari  tanah yang di gunakan sebagai lahan yang di gunakan sebagai lahan  pertanian  tersebut  merupakan  lahan  kering, karena  curah  hujan  di  daerah  tersebut  yang  sangat rendah.
Perkembangan  pertanian  di  lahan  kering  tersebut masih sangat terbatas dan upaya untuk itu masih banyak menghadapi  kendala  sosial  karena  dari  masyarakat setempat.Infastruktur yang tidak memadai menyebabkan  terbatsnya  keterlibatan  petani  untuk mendapatkan akses pasar, informasi, kredit, memitraan usaha, transportasi dan usaha rumah tangga. Rendahnya produktofitas lahan berkolerasidengan rendah tingginya pendaptn, tingkat pemilikan permodalan dan kapabilitas petani  dalam  mengelolah  lahanaya,  kondisi  sosial ekonomi  yang  lemah  tersebut  membuat  petani  di  desa
tawali  cenderung  melakukan  praktek    yang  kurang ramah  lingkunganseperti  sistim  tanam  tebas,  bakar, jerami  di  buang  atau  di  bakar,  pemupukan  tidak berimbang  dan  pestisida  yang  berlebihah.  Dampak negatif akibat praktek usaha tani yang merusak tersebut perlu lebih mengefektifkan sosialisasi terpadu mengenai dampak  kerusakan  lahan  dan  mengajk  masyarakat mengendalikan  laju  kerusakan  lahan.Pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan pemicu perkembangan sosial ekonomi masyarakat di desa tawali. Seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :  Data penduduk Desa Tawali menurut mata pencaharian
No Mata pencaharian Jumlah
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Petani Buruh tani Petani penggarap Pegawai negri Pengrajin Pedagang Peternak Nelayan Dokter ABRI Bidan desa TKI Montir 223 54 45 14 80 54 06 09
53

## Sumber data: kantorDesa Tawali Kecamatan Wera
Desa  Tawali  pada  umumnya  adalah  sebagai  besar petani.Dari  segi  budaya  masyarakat  desa  tawali menjunjung  tinggi  adat  istiadat  yang  berlaku  di  daerah tersebut,  memeiliki  jiwa  kebersamaan  di  antara  warga masyarakat.  Masyarakat  bersifat  homogeny  yang sebagian  besar  hidup  dalam  tatanan  adat  istiadat  yang kuat.  Salah  satu  ciri  yang  unik  masyarakat  adat  selain memiliki  memimpin  formal  berupa  pemerintahan seperti  kepela  desa,  kepala  dusun  dan  ketua  RT.  Disisi lain  masyarakat  juga memiliki pemimpin  informal yang di  kenal  dengan  adanya  kiyai,  pemangku  dan  tokoh pemuda.  Kegita  unsure  ketokohan  inilah  yang  sangat berperan di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam bidang kemasyarakatan dan adat istiadat tersebut.  Struktur Pemerintahan Desa
Pemerintahan  desa  tawali  terdiri  atas  kepala  desa dan  badan  permusyawaratan  desa  (BPD).  Sesuai struktur  pemerintahan  desa  dan tata  kerja pemerintaha desa,  desa  tawali  menggunakan  pola  maksimal  yang terdiri dari kepala desa, 5 kepala urusan dan terdapat 5 kepala  dusun  serta    di  lengkapi  dengan  badan permusyawaratan desa (BPD) yang beranggota 11 orang dengan di bantu oleh seorang sekertaris desa.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  dengan  gerak langkah  roda  pemerintahan,  desa  tawali  telah menjalankan  tugas  berdasarkan  peraturan  pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa. Adapun perangkat desa tawali pada tahun 2016 adalah:
1. Kepala desa: Ahmad suyuti
2. BPD :Syamsu, S.Adm
3. Kaur Pem.:M. wahsin
4. Sekdes  :Adhar mulyadin
5. Kaur umum:M. salahudin
6. Kaur Kantib:Bijrin M. Tayeb
7. Kaur Pem.:Abdul kadir
8. Kaur keuangan:Nurlinda, S.E
9. Kepala dusun tawali:Cahyono
10. Kepala dusun kara:B aharudin
11. Kadus terewuwu :Adnan H.sahudin
12. Kadus nggarorand:Indrawan
13. Kadus sepakat  :Pupryadin
Wilayah  desa  tawali  terdiri  dari  5  dusun  dan  17  RT yaitu seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut : Nama kepala dusun dan jumlah RT penduduk perdusun
N o Nama dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah Penduduk 1 2 3 4 5 Dusun tawali Dusun kara Terewuwu Nggarorandi sepakat Cahyono Baharudin Adnan h. saudin Indrawan pupriadin 3 5 3 3 3 799 1.441 701
903 782 Sumber data: kantorDesa Tawali 2. Pembentukan Organisasi Pemerintahan Desa  di  Desa  Tawali  Kecamatan  Wera Kabupaten Bima
 Desa tawali
Ada  beberapa  jenis  pembentukan  organisasi pemerintahan  desa  seperti,  pembentukan  organisasi kepala  desa  ,  badan  permusyawaratan  desa  (BPD), Sekertaris  desa  (sekdes)  dan  kepala-kepala  urusan, dalam  proses  pembentukan  organisasi  pemerintahan desa  yang  ada  di  desa  tawali  di  lakukan  pembentukan kepengurusan  pemerintahan desa dalam membuat dan menetapkan  aparatur  pemerintahan  desa  tidak  lepas dari  peraturan  pemerintah  no  72  tahun  2005  tentang desa dan peraturan daerah kabupaten bima no 02 tahun 2007 tentang pembentukan dan tata kerja pemerintahan desa  dan  perda  kab.  Bima  no  07  tentang  badan permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  sudah  kami dapatkan adalah :
Didalam  organisasi  pemerintahan  desa  terdapat pemerintahan  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa, sekertaris  desa  (sekdes)  dan  kepala-kepala  urusan. Dalam  pembentukan  organisasi  pemerintahan  desa dapat di uraikan sebagai berikut:
1) Pemerintahan desa
a) Kepala desa
Pembentukan  organisasi  pemerintahan  desa  harus di  laksanakan  berdasarkan  peraturan-peraturan  yang ada,  seperti  berdasarkan  peraturan  pemerintah  no  72 tahun  2005  tentang  desa  dan  peraturan  daerah kabupaten  bima  no  02  tahun  2007  tentang pembentukan  organisasi  dan  tata  kerja  pemerintahan desa  dan  perda  kab.  Bima  no  07  tahun  2006  tentang badan permusyawaratan daerah ( BPD).
Masa  jabatan  kepala  desa,  BPD  memberitaukan kepala  desa  yang  bersangkutan  secara  tertulis  6  (enam) bulan  se  belum  berakhirnya  masa  jabatan  dan  juga melakukan  proses  pemilihan  kepala  desa  paling  lama  4 (empat)  bulan  sebelum  berakhirnya  masa  jabatan. Dalam  hal  proses  pemilihan  kepala  desa  di  lakukan secara  langsung  oleh  penduduk  terhadap  calon  yang ditetapkan panitia.
Pencalonan  dan  pemilihan  yang  di  bentuk, masyarakat  di  sini  berperan  serta  dalam  menyaksikan langsung calon kepala desa yang terpilih, dengan sama- sama menyaksikan perhitungan suara terbanyak.Setelah melakukan  perhitungan  suara  baru  dapat  di  ketahui calon  anggota  yang  mana  yang  terpilih  atau  menang. Dalam peraturan kabupaten bima nomor 02 tahun 2007 tentang pembentukan dan tata kerja pemerintahan desa:
Calon  kepala  desa  yang  terpilih  ditetapkan berdasarkan  keputusan  bupati  yang  di  sanpaikan  oleh
BPD kepada bupati melalui camat yang di sertai dengan lampiran  berita  acara  pemilihan  dan  persyaratan administrasi  dari  calon  kepala  desa  terpilih  selambat  – lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  BPD  menerima laporan  panitia  pemilihan.  Bupati  menerbitkan keputusan  tentang  pengesahan  pengangkatan  kepala desa  terpilih  paling  lama  15    (lima  belas)hari  terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan BPD. Apabila  usul  pengesahan  pengangkatan  yang  di  ajukan BPD  tidak  memenuhi  persyaratan,  maka  bupati  dapat menolak usulan pengangkatan calon kepala desa.

## b) Sekertaris desa (sekdes)
Pembentukan sekertaris desa (sekdes)  di desa tawali di  lakukan  dengan  cara  ditunjuk  langsung  oleh  camat atas  usulan  kepala  desa  bersama  badan  per musyawaratan  desa  (BPD)  dan  di  sah  kan  oleh  bupati. Dalam  sistim  pemerintah  desa  pangkat  sekertaris  desa adalah pegawai negeri sipil.
Berdasaerkan  peraturan  pemerintah  nomor  72 tahun  2005  tentang  desa  pada  pasal  25  ayat  (1) menegaskan  bahwa:  sekertaris  desa  sebagaimana  di maksud dalam pasal 12 ayat  (2) diisi dari pegawai negeri sipilyang memenuhi persyaratan yaitu:
a. Berpendidikan  paling  rendah  lulusan  SMU  atau sederajat;
b. Mempunyai pengetahuan tentang tekhnis pemerintahan;
c. Mempunyai  kemampuan  di  bidang,  administrasi perkantoran;
d. Mempunyai  pengalaman  di  bidang  administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat ;dan
f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45  tahun 2007  pada  pasal  1  menengasakan  bahwa  :  yang dimaksud  dengan  pegawai  negeri  sipil,  selanjutnya disingat  PNS  adalah  merka  yang  setelah  memenuhui syarat-syarat    yang  ditentukan  dalam  peraturan perudang-undangan,  diangat  oleh  penjabat  yang berwewenang  dan  diserahi  tugas-tugas  dalam  suatu jabatan  negeri  atau  diserahi  tugas  negara  lainya  yang ditetatapkan  berdasarkan  suatu  peraturan  perundang- undangan. Sekertaris desa adalah peerangkat desa yang bertugas  membatu  kepala  desa  dalam  bidang  tertib administari  pemerintahan  dan  pembangunan  serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

## c) Kepala-kepala urusan
Di desa tawali dalam organisasi pemerintahan desa, memiliki  kepala-kepala  urusan  seperti:  kepala  urusan umum (kaur umum), kepala urusan pemerintahan (kaur pemerintahan), kepala urusan keuangan (kaur keuangan), kepala  urusan pembangunan  (kaur pembangunan) dan kepala urusan kesejahteraan  rakyat (kaur kesra), serta kepala dusun (kadus), RT dan RW.
Pembentukan kepala-kepala urusan cara pembentukanya  adalah  di  pilih  langsung  oleh  kepala desa melalui persetujuan BPD dan di sahkan oleh bupati. Sedangkan  untuk  proses  pembentukan  kepala  dusun adalah  di  pilih  langsung  oleh  masyarakat  atas kesepakatan dan melalui hasil pemilihan dan diswahkan oleh bupati.

## 2) Badan permusyawaratan desa
Badan  permusyawaratan  desa  (BPD)  dalam pembentukanya  yaitu  sebagaimana  yang  di  makssud pada pasal 60 ayat (2) peraturan daerah kabupaten bima
yaitu  anggota  BPD  adalah  wakil  dari  penduduk  desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Pembentukan  anggota  BPD  di  desa  dilakukan dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat  yang  dilakukan oleh ketua rukun warga, pemangku adat, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyrakat lainya.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005  tentang  desa  pada  pasal  30  ayat  (1)  menegaskan bahwa  anggota  BPD  adalah  wakil  dari  penduduk  desa yang  bersangkutan  berdasarkan  keterwakilan  wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Berdasarkan pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daera  kabupaten  bima  nomor      02  tahun  2007  tentang pembentukan  dan  tata  kerja  pemerintah  desa  dan perwakilan desa (BPD) yaitu:
1) Di  desa  dibentuk  badan  permusyawaratan  desa, yang selanjutnya di singkat BPD.
2) Anggota  BPD  adalah  wakil  dari  penduduk  desa bersangkutan  berdasarkan  keterwakilan  wilayah yang  di  tetapkan  dengan  cara  musyawarah  dan mufakat.
3) Anggota  BPD  sebagaimna  mana  yang  di  maksud dengan  ayat  (2)  dapat  berasal  dari,  ketua  rukun warga,  pemangku  adat,  golong  profesi,  pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainya.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan  Organisasi  Pemerintahan  Desa di  Desa  Tawali  Kecamatan  Wera  Kabupaten Bima
Di  dalam  melaksanakan  pembentukan  organiasi pemerintahan  desa  sering  kali  dijumpai  faktor-faktor pendukung dan penghambatan pembentukan organisasi pemerintahan desa yang sering kali menjadi perselisihan antar masyarakat setempat, sehingga dapat menimbulkan saling tidak mendukung antar masyarakat. Hasil  wawancara  saya  dengan  bapak  kepala  desa tawali pada tanggal (12:07:2016)
Menurut bapak suyuti:
b. Faktor pendukung
a. Adanya  anggaran  dari  pemerintah  terkait  atau dari  desa  itu  sendiri  senhingga  dapat mendukung pembentukan
organisasi pemerintahan desa
b. Adanya miskomunikasi antara lembaga internal desa itu sendiri
c. Adanya  partisipasi  masyarakat  dan  kesadaran lembaga-lembaga desa sehingga dapat mendukung pembentukan organisasi desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang telah  dilakukan  maka  penulis  menemukan  beberapa faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat pembentukan  organisasi  pemerintahan  desadi  Desa Tawali  Kecamatan  Wera  yaitu  faktor  pendukung pembentukan  organisasi  pemerintahan  desa  adalah adanya  partisipasi  masyarakat  atau  keikutsertaan masyarakat  dalam terjun  langsung dalam  pembentukan organisasi pemerintahan desa,disamping itu juga dilihat dari  segi  pendanaan  yang  cukup memadai  serta  adanya pengawasan  dari  panitia  sehingga  bisa  mendukung terlaksananya pemilihan organisasi pemerintah desa.
Di  desa  tawali  dalam  memahami  dan  menjalankan fungsinya  sebagai  unsur  pembentuk  organisasi pemerintahan  desa  sudah  cukup  maju  dan  berjalan dengan  baik,  serta  dalam  melakukan  proses  pemb entukan organisasi pemerintahan desa sangat di dukung
karna  ada  calon  anggota  yang  sudah  berpendidikan seperti  sarjana  S-I,  D - III,  D  II,  SMA.  Sebagian  besar  di desa  tawali  ini  yang  menjabat  sebagai  kepala  dusun (kadus) adalah tamatan sma dan sudah di anggap sangat berpengalaman dan berbakat dalam jiwa berkepemimpinan.
d. Faktor penghambat
a.  wilayah  strategi  kurangnya  anggaran  dari pemerintah  terkait  atau  pemerintah  desa  itu sendiri  sehingga  terjadi  miskomunikasi  antara pemerintah  desa  dengan  tokoh  pemuda,  tokoh masyarakat,dan tokoh agama .
b.  kurangnya  komunikasi  antara  lembaga  internal desa itu sendiri contoh, kepala desa, sekertaris dan perangkat desa.
c.  Kurangnya  kesadara  lembaga-lembaga  desa terkait manfaat dan tujuan untuk perkembangan desa itu sendiri.
Kesimpulanya  adalah  faktor  penghambat  dalam  hal pelaksanaan  pembentukan  organisasi  pemerintahan desa di desa tawali yaitu belum maksimalnya hubungan kemitraan  yang  di  jalin  antara  pemerintahan  desa dengan  para  masyarakat  dan  lembaga  internal  lainya sehingga  cenderung  hubungan  kemitraan  antara  aparat pemerintah  dan  masyarakat  tidak  berjalan  dengan harmonis  seperti  apa  yang  diharapkan,  misalnya  dalam pemilihan  kepala  desa  kecenderungan  sebagian masyarakat  tidak  memahami  bagaimana  proses pembentukan organisasi pemerintahan desa seperti yang di  atur  dalam  peraturan  yang  ada,  padahal  disini masyarakat  sangat  penting  keberadaanya  untuk membangun dan mendukung dan membentuk pemerintahan desa guna untuk mendapatkan desa yang aman,  makmur,  adil  dan  sejahtera  serta  untuk kepentingan  bersama  dalam  melakukan  kegiatan  dan keperluan hidup rukun dalam bermasyarakat.
4. Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan Pemerintahan
Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima
Partisipasi  masyarakat  secara  langsung  sudah berjalan dengan baik, meskipun dalam hal perencanaan dan  penyusunan  proses  pembentukan  pemerintahan desa belumlah pada tingkat yang menentukan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  saya  dengan  tokoh masyarakat desa tawali pada tanggal (12:07:2016) :
Menurut bapak Saharudin M.Ali:
a. Masyarakat  sudah  mampu  ikut  serta  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  proses pembentukan organisasi pemerintahan desa.
b. Masyarakat  bisa  memberikan  aspirasi  baik  yang bersifat  membangun  serta  mendukung  dalam proses  pembentukan  organisasi  pemerintahan desa.
b. Dalam  mengambil  keputusan  dan  melaksanakan tugasnya tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi  atau  kelompok  lainya,  melainkan mementingkan  atau  mendahulukan  kepentingan umum  atau  masyarakat  lainya  sehingga  dapat terbentuknya  pemerintahan  desa  yang  baik  , responsip,  jujur,  adil,  dan  tidak  memihak terhadap kepetingan warga atau masyarakat desa setempat.
Dalam proses pembentukan organisasi pemerinthan desa,  masyarakat  desa  tawali  telah  ikut  serta  bersama- sama  dalam  membuat  pemimpin  atau  pemerintah  desa dan  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk
menyampaikan  aspirasu  dan  pendapat bersama  dengan aparat pemerintah lainya. Dalam mendorong timbulnya partisipasi  masyarakat  ini,  ada  dua  faktor  yang mempengaruhinya,  yaitu  sifat  keterbukaan  dan kepemimpinan  pemerintah  desa.Namun  secara  umum dapat  di  simpulkan  bahwa  pemerintah  desa  masih merupakan faktor yang paling utama dalam mengkomunikasikan,  memotivasikan  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat  juga  telah  memperlihatkan pengaruh  yang  positif  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat.
Untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  desa tawali,  sangat  diharapkan  kepada  pemerintah  desa sebagai  faktor  kunci  dalam  pengambilan  keputusan  di desa,  agar  memperhatikan  lagi  usulan/gagasan  dan saran  dari  masyarakat  setempat,  dan  jangan  sampai masyarakat  menganggap  bahwa  kehadiran  mereka dalam  proses  pembentukan  pemerintahan  desa  sebagai unsur-unsur  pembentuk  tampa  adanya  masyarakat, maka  pemerintahan  desa  tidak  akan  terlaksana  dan terbentuk seperti apa yang di harapkan.
Pelaksanaan  proses  pembentukan  pemerintahan desa perlu dilakukan identifikasi terhadap pemerintahan desa  untuk  menyamakan  persepsi  tentang  sistim pemerintahan  desa  yang  di  laksanakan.  Karna  mereka sangat  berpengaruh  di  tengah-tengah  masyarakat. Selanjutnya penyampaian informasi tentang penyelenggaraan dan pembentukan organisasi pemerintahan  desa  kepada  masyarakat  melalui  safari jum’at  perlu  dilakukan  dan  dipertahankan,  karna  ini sangat  berpengaruh  terhadap  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  desa  dan  bisa  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan organisasi pemerintahan desa. Adapun anggota dari tim safari  jum’at  itu  antara  lain:  kepala  desa,  ketua  badan permusyawaratan desa (BPD), ketua lembaga pemberdayaan  masyarakat  (LPM),  tokoh  agama,  dan tokoh masyarakat desa tawali.
Hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  telah  di lakukan maka penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi  pendukung  dan  penghambat  pembentukan organisasi  pemerintahan  desadi  desa  tawali  kecamatan wera  yaitu  faktor  pendukung  pembentukan  organisasi pemerintahan desa adalah adanya partisipasi masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam terjun langsung  dalam  pembentukan  organisasi  pemerintahan desa,disamping itu juga dilihat dari segi pendanaan yang cukup  memadai  serta  adanya  pengawasan  dari  panitia sehingga  bisa  mendukung  terlaksananya  pemilihan organisasi pemerintah desa.
faktor penghambat dalam  hal pelaksanaan pembentukan  organisasi  pemerintahan  desa  di  desa tawali  yaitu  belum  maksimalnya  hubungan  kemitraan yang  di  jalin  antara  pemerintahan  desa  dengan  para masyarakat  dan  lembaga  internal  lainya  sehingga cenderung hubungan kemitraan antara aparat pemerintah  dan  masyarakat  tidak  berjalan  dengan harmonis seperti apa yang di harapkan, misalnya dalam pemilihan  kepala  desa  kecenderungan  sebagian masyarakat  tidak  memahami  bagaimana  proses pembentukan organisasi pemerintahan desa seperti yang di  atur  dalam  peraturan  yang  ada,  padahal  disini masyarakat  sangat  penting  keberadaanya  untuk membangun dan mendukung dan membentuk pemerintahan desa guna untuk mendapatkan desa yang aman,  makmur,  adil  dan  sejahtera  serta  untuk
kepentingan  bersama  dalam  melakukan  kegiatan  dan keperluan hidup rukun dalam bermasyarakat.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  terdahulu terutama  hasil  penelitian  maka  dapat  di  lihat  yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:
1. Di  Dalam  proses  pembentukan  organisasi  desa  di kecamatan wera kabupaten bima sudah sepenuhnya di  bentuk berdasarkan  peraturan pemerintah  no  02 tahun  2007  tentang  pembentukan  dan  tata  kerja pemerintahan  desa  dan  perda  kab.  Bima  no  07 tahun  2006  tentang  badan  permusyawaratan  desa. Terutama  menjalankan  roda  pemerintahan  yang lebih  baik,  aman,  jujur,  adil,  dan  sejahtera  seperti apa  yang  diinginkan  oleh  warga  atau  masyarakat setempat,  dan  memberikan  pelayanan  yang  sesuai dengan  sikap  dan  jiwa  kepemimpinan  sehingga dapat melahirkan desa yang tentram.
2. Faktor  pendukungnya  adalah  di  dari  faktor pendanaan,  pengawasan  pelaksanaan,  serta  partisi pasi atau keikusertaan masyarakat dalam membangun dan mendukung jalannya pemerintahan  desa  sesuai  dengan  keinginan masyarakat.  Sedangkan  faktor  penghambat  adalah tidak  semua  masyarakat  ikut  serta  dalam pembentukan  organiasi  desa  tersebut  sehingga dapat  menimbulkan  golongan  putih  (Golput)  yaitu masyarakat  yang  tidak  ikut  memilih  atau mendukung calon yang sudah terpilih.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan organisasi  pemerintahan  desa  di  kecamatan  wera kabupaten  bima  yaitu  masyarakat  berfungsi membangun dan melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah desa tersebut. Selain itu partisipasi  masyarakat  di  sini  berfungsi  sebagai faktor yang sangat erat kaitanya untuk mendapatkan dan  memperoleh  suatu  pemerintahan  desa  karena masyarakat  yang  bergperan  penting dalam membangun dan mengenmbangkan sistim pemerintahan,  tampa  adanya  masyarakat,  makan pembentukan  organisasi  pemerintahan  desa  tidak akan  bias  terbentuk  dan  terlaksana  sesuai  dengan apa yang di harapkan.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  urauan  pada  bab-bab  terdahulu terutama  hasil  dan  pembahasan,  maka  dapat  di rumuskan kesimpulan dan saran sebagai berikut:
a. Peraturan  pemerintah  no  02  tahun  2007  tentang pembentukan dan tata kerja pemerintahan desa dan perda  kab.  Bima  no  07  tahun  2006  tentang  badan permusyawaratan  desa.  Terutama  menjalankan roda  pemerintahan  yang  lebih  baik,  aman,  jujur, adil, dan sejahtera seperti apa yang diinginkan oleh warga  atau masyarakat  setempat,  dan  memberikan pelayanan  yang  sesuai  dengan  sikap  dan  jiwa kepemimpinan  sehingga  dapat  melahirkan  desa yang tentram.
b. Faktor  pendukungnya  adalah  di  dari  factor pendanaan, pengawasan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan organisasi  pemerintahan  desa  di  kecamatan  wera
kabupaten  bima  yaitu  masyarakat  berfungsi membangun dan melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah desa tersebut. Saran a. Pemerintah
Diharapkan  bagi  Pemerintah  untuk  lebih  di  siplin dalam menjalankan tugas   dan  tanggung  jawabnya dengan  baik  bagi  masyarakat.Agar  masyarakat sendiri  dapat  mersakan  pelayanan  yang  baik  dan memuaskan.
b. Masyarakat
Kepada  masyarakat  desa  tawali  kecamatan  wera menumbuh  kembangkan kehidupan  gotong  royong sebagai  kearifan  local  yang  harus  di  pertahankan untuk mmengatasi peermasalahan dalam kehidupan bermasyarakat di desa.
c. Peneliti
Diharapkan  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi peneliti  agar  dapat  memberikan  sumbangsi  ilmu atau  masukan  terkait  denan  adanya  pembentukan organisasi desa.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah,  Rozali.2005. Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dengan Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung. Jakarta:  PT. Grafindo persada Bintaro, 1968. Geografi Desa . Yogyakarta:V.P Spring Bourn,  1971 .  Internal  Structure  Of  The  City .  Oxford Universirty Press. Newyork Rukminto,  Adi  Isbandi.  2007. Perencanaan  Partipatoris Berbasis Aset Komunitas . Depok:FISIF UI Press. Rupina  Said,  2006.  Reformasi  Ketatanegaraan  Indonesia Melalui  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Mataram University.
Soetarjo, 1984. Desa . Yogyakarta: PN Balai Pustaka ____________, 1988.Desa.Jakarta: Balai Pustaka. Soewito,  2007 .Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan Repoblik  Indonesia  Tentang  Desa  dan  Kelurahan . Cet.1.Bandung:Nuansa Aulia. Sugiyono,  2012. Metode  Penelitian  kualitatif  dan  kuantitatif . Bandung: Alfabeta. Sumber  Saparin,  1979. Tata  Pemerintahan  dan  Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta:Galian Indonesia Widjaja,  HAW.2003. Otonomi  Desa .jakarta:PT.  Gravindo Persada. ________________,2003. Pemerintah Desa/Marga . Jakarta:PT. Gravindo Persada. Wazir,  Ws.  Ach.  1999. Panduan  Penguatan  Manajemen Lembaga  Swadaya  Masyarakat. Jakarta:  Sekertaris  Bina Desa  dengan  dukungan  AusAID  melalui  Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project
Indonesia, undang-undang  dasar  Negara republic Indonesia tentang  pemerintahan  di  Indonesia ,  UUD  Negara  RI tahun 1945. Indonesia ,  peraturan  pemerintah  tentang  desa, pp  no.72 tahun 2005. LN nomor 158 tahun 2005, TLN no. 4587 Pemda Kabupaten bima, peraturan daerah no. 02 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan tata kerja pemerintahan desa, bima 2007 Peraturan  daerah  no.  07  tahun  2006  tentang  badan permusyawaratan desa (BPD), bima 2006. http://journal . Unnes.id/index.php/pandecta./article/download/1695/1896