E-ISSN:
2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## ANALISIS  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PUTUSAN  PENGADILAN  AGAMA ATAS GUGATAN PEMBATALAN WAKAF OLEH AHLI WARIS

## Fauzan Azizan
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia Email: azizanfauzan97@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pembatalan wakaf oleh ahli waris pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Selong,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Mataram dan Putusan Mahkamah Agung RI, pertimbangan hukum yang digunakan oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Selong,  Pengadilan  Tinggi  Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara pembatalan wakaf oleh ahli waris, dan implikasi pembatalan wakaf pada Putusan Pengadilan Agama Selong,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  dan  Putusan  Mahkamah Agung  RI.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual dan pendekatan kasus. Sumber  bahan hukum dalam  penelitian ini dari penelitian kepustakaan  dan  wawancara.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi kepustakaan  menggunakan  studi  dokumentasi  terhadap  putusan  pengadilan  dan wawancara.  Analisis  bahan  hukum  menggunakan  analisis  yurisprudensi  atau conten analysis (analisis isi). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Alasan pembatalan  wakaf  oleh  ahli  waris,  antara  lain:  (1)  Tanah  yang  diwakafkan  oleh wakif masih berstatus harta bersama (2) Wakif telah melakukan penarikan terhadap tanah  yang  sudah  diwakafkan,  dan  (3)  Tanah  wakaf  belum  memiliki  Akta  Ikrar Wakaf.  Pertimbangan  hukum  yang  diterapkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan Agama  Selong,  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  dan  Mahkamah  Agung  RI dalam  memutuskan  perkara  pembatalan  wakaf  oleh  ahli  waris,  antara  lain:  (a) pertimbangan fakta hukum, (b) pertimbangan alat bukti, (c) pertimbangan maslahat. Implikasi  pembatalan  wakaf  pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Selong,  Putusan Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  adalah status tanah sawah/kebun tersebut menjadi tanah wakaf yang selanjutnya menjadi inventaris masjid yang dimanfaatkan untuk memakmurkan masjid.
Kata Kunci: Hukum Islam , Putusan, Pembatalan Wakaf, Ahli Waris.

## Abstract
This study aims to explore the reasons for the cancellation of endowments (wakaf) by heirs in the decisions of the Religious Court of Selong, the High Religious Court of  Mataram,  and  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of  Indonesia.  It  also investigates  the  legal  considerations  employed  by  the  panels  of  judges  in  these courts when deciding cases of endowment cancellations by heirs and examines the implications of the cancellation on the rulings of the Religious Court of Selong, the High  Religious  Court  of  Mataram,  and  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of Indonesia.  The research is  a normative legal study using a legislative approach, conceptual approach, and case study approach. Legal materials for this research are derived from literature research and interviews. The data collection technique involves  a  literature  review  using  documentary  studies  of  court  decisions  and interviews.  Legal  material  analysis  utilizes  jurisprudential  analysis  or  content analysis. The results of this study indicate that the reasons for the cancellation of endowments by heirs include: (1) the land endowed by the endower still has joint ownership  status,  (2)  the  endower  has  withdrawn  land  that  has  already  been endowed, and (3) the endowed land does not yet have an Endowment Pledge Deed. Legal  considerations  applied  by  the  panels  of  judges  in  deciding  cases  of endowment  cancellation  by  heirs  include:  (a)  considerations  of  legal  facts,  (b) considerations of evidence, and (c) considerations of benefits. The implication of endowment cancellation on the rulings of the Religious Court of Selong, the High Religious Court of Mataram, and the Supreme Court of the Republic of Indonesia is  that  the  status  of  the  rice  fields/gardens  becomes  endowed  land,  subsequently becoming part of the mosque's inventory used to enrich the mosque.
Keywords: Islamic Law, Decision, Cancellation of Waqf, Heirs .

## Pendahuluan
Dalam hukum Islam terdapat suatu pranata hukum yang dinamakan wakaf. Wakaf merupakan suatu aktivitas ekonomi di samping berfungsi sebagai ibadah  kepada Allah juga  memiliki  fungsi  sosial.  Dalam  fungsinya  sebagai  ibadah,  wakaf  menjadi  sarana untuk  mendekatkan  diri  (taqarrub)  kepada  Allah,  dan  diharapkan  menjadi  bekal  bagi kehidupan di akhirat. Menurut Segaf Baharun, wakaf adalah salah satu dari amal jariyah yang akan terus mengalir pahalanya kepada orang  yang melakukannya selama sesuatu yang  diwakafkan  tersebut  masih  berguna  dan  itu  merupakan  suatu  investasi  di  akhirat (Segaf Hasan Baharun, 2016).
Dalam  fungsi  sosial,  wakaf  merupakan  aset  yang  sangat  bernilai  dalam pembangunan  dan  sarana  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  sekaligus  sebagai modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Menurut Abdul Halim, wakaf merupakan  modal  (capital)  umat  Islam  yang  sangat  potensial,  bila  dikelola  dan dikembangkan dengan manajemen yang baik. Wakaf berfungsi sebagai faktor produksi
bagi perkembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat Islam (Abdul Halim, 2005).
Quraisy  Shihab  menjelaskan  dalam  Tafsir  Al-Mishbah  bahwa  ayat  ini memberikan pesan kepada orang yang memiliki harta agar tidak merasa berat membantu karena  apa  yang  dinafkahkan  akan  tumbuh  berkembang  dengan  berlipat  ganda  (M. Quraish  Shihab,  2002),  dan  sesuatu  yang  dinafkahkan  bisa  berupa  harta  yang  yang diwakafkan di jalan Allah.
Wakaf  berfungsi  sebagai  usaha  pembentukan  karakter  seorang  Muslim  agar menyedekahkan  sebagian  hartanya  untuk  kepentingan  orang  lain  dan  merupakan investasi  pahala  yang  bernilai  tinggi.  Selain  itu,  peranannya  dalam  pemerataan kesejahteraan  di  kalangan  umat  dan  penanggulangan  kemiskinan  termasuk  di  antara sekian tujuan wakaf dalam  ajaran  Islam.  Dengan  demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, baik di bidang agama, sosial dan ekonomi.
Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam  memajukan  perkembangan  agama.  Sehingga  keberadaan  wakaf  menjadikan kemandirian  umat,  dalam  hal  ini  umat  Islam.  Sejarah  mencatat,  bahwasanya  dengan wakaf menjadikan bangunan tempat ibadah sangat megah dan nyaman. Membuat jamaah di  dalamnya  bisa  beribadah  dengan  khusyuk.  Itu  yang  berkaitan  dengan  wakaf  yang diperuntukkan  untuk  rumah  ibadah.  Wakaf  tidak  melulu  diperuntukkan  untuk  rumah ibadah semata, ada untuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Di Indonesia, semua tempat ibadah umat Islam merupakan tanah wakaf. Banyak rumah sakit, fasilitas pendidikan dan fasilitas kepentingan umum lainnya didirikan di atas tanah wakaf. Menurut data terakhir Kementerian Agama, terdapat kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M 2 . Dari total tersebut 75 % di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata. Begitu banyak aset wakaf, apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Pada  umumnya  wakaf  di  Indonesia  digunakan  untuk  masjid,  mushalla, sekolah/yayasan, makam, rumah yatim piatu dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak- pihak yang memerlukan khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal  diatas tanpa  diimbangi  dengan wakaf  yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan social ekonomi masyarakat  yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga  ekonomi  yang  potensial  untuk  dikembangkan  selama  bisa  dikelola  secara optimal.  Karena  institusi  perwakafan  merupakan  salah  satu  asset  kebudayaan  nasional dari aspek sosial yang perlu mendapatkan perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Untuk itu, kondisi wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian ekstra apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.
Terkait  dengan  pemanfaatan  benda  wakaf,  adakalanya  telah  ditentukan  wakif, misalnya untuk masjid, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Jika wakif dalam ikrar telah menetapkan tujuan dalam pemanfaatan benda yang diwakafkan, maka bagi nadzir tidak  ada  pilihan  kecuali  harus  mewujudkan  yang  ditentukan  oleh  pewakif.  Ulama berbagai  mazhab  sepakat  akan  kewajiban  mengamalkan  syarat  pewakif  sebagai  nas{ syar’i. Senada dengan itu, sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa nas}-nas} pewakif seperti  nas}-nas}  syar’I  (Wahbah  Zuhaili,  2006).  Pemanfaatan  benda  wakaf  seiring dengan  perkembangan  waktu  terkadang  tidak  relevan  dengan  tujuan  awal  wakaf. Permasalahan seperti ini membuat benda wakaf tersebut dirubah pemanfaatannya, bahkan sampai dijual untuk diganti dengan benda wakaf yang lebih maslahat. Tidak hanya itu, bahkan pemanfaatan benda wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar pun akan menyebabkan sengketa (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996).
Meskipun wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam  ke  Indonesia,  tetapi  tampaknya  permasalahan  wakaf  ini  masih  muncul  dalam masyarakat  sampai  sekarang.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena  pada  awalnya permasalahan wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak ada  pengelolaan  secara  khusus  serta  tidak  ada  campur  tangan  dari  pihak  pemerintah. Sedangkan  di  sisi  lain,  wakaf  sebagai  salah  satu  lembaga  Islam  sangat  penting  bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan untuk kesejahteraan umat Islam.
Ahli  waris  almarhum  H.  Sadaruddin  merasa  janggal  dengan  dengan  surat pernyataan  wakaf  yang  disampaikan  oleh  pengurus  masjid  Al-Firdaus,  dengan  alasan- alasan sebagai berikut: 1). Tidak satupun para ahli waris mengetahui tanah kebun tersebut diwakafkan  ke  Masjid  Al-Firdaus;  2).  Surat  pernyataan  penyerahan  wakaf  tanah  dan dokumen-dokumen  lainnya  hanya  diketahui  dan  disimpan  oleh  pengurus  masjid  Al- Firdaus dan tidak satupun dipegang oleh H. Sadaruddin (wa>qif) atau ahli waris lainnya; 3). Tanah kebun yang diwakafkan oleh almarhum H. Sadaruddin (wa>qif) adalah harta bersama antara H. Sadaruddin (wa>qif) dengan istri ketiganya yang belum dibagi.
Sebagaimana  telah  penulis  paparkan  di  atas,  konsekuensi  hukum  dari  putusan dengan  frasa  “tidak  dapat  diterima”,  para  penggugat  dapat  mengajukan  Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung ketika para  penggugat  mendapatkan  bukti-bukti  baru  (novum)  terhadap  tanah  wakaf  yang disengketakan tersebut.
Praktek  perwakafan  yang  dilakukan  oleh  almarhum  H.  Sadaruddin  merupakan salah satu contoh perwakafan yang masih menggunakan tradisi lama tanpa ada sertifikasi dari  badan  yang  berwenang.  Banyak  sekali  alasan  yang  mendasari  masyarakat  untuk mempertahankan tradisi lama dan mengabaikan prosedur yang telah berlaku. Mulai dari keenggan  karena  membayangkan  proses  birokrasi  yang  bahkan  sebelum  si  wa>qif mencobanya terlebih dahulu, merasa cukup dengan cara lama tanpa mempertimbangkan dampak  jangka  panjang  yang  mugkin  akan  terjadi,  hingga  awamnya  masyarakat  atas pentingnya  substansi  dari  adanya  prosedur  itu  sendiri.  Akhirnya  akad  terjadi  tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.
Pada kasus seperti ini, ketika pihak wakif telah meninggal terlebih dahulu sebelum tanah  yang diwakafkan berhasil dimanfaatkan, kemudian sertifikat  yang berlaku masih atas nama pemilik semula yakni wa>qif yang telah meninggal, konflik bisa saja terpicu di antara para ahli waris dalam menyikapi tanah tersebut. Sebagian mungkin setuju untuk melanjutkan niat orang tuanya, namun sebagian yang lain bisa saja merasa bahwa sudah menjadi haknya untuk mendapat bagian dari tanah yang ditinggalkan  wa>qif  tersebut. Kasus seperti ini mungkin tanpa disadari sebenarnya telah banyak terjadi.
Oleh  karena  itu,  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  sengketa  wakaf  antara nadzir  dengan  ahli  waris  wakif  menarik  untuk  dikaji  secara  lebih  mendalam.  Hal  ini karena putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapat membuka peluang bagi para penggugat (ahli waris wa>qif) untuk  kembali  mengajukan  gugatan  pembatalan  wakaf.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini penting dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan, mengingat praktik wakaf di Indonesia sangat banyak. Ditambah  lagi,  kasus  wakaf  bukan  kasus  baru  di  Indonesia.  Seperti  kasus penarikan/pembatalan  wakaf  tanah  oleh  ahli  waris  dari  masjid  Al-Firdaus  Lingkungan Kebun  Tatar,  Kelurahan  Kelayu  Utara,  Kecamatan  Selong,  Kabupaten  Lombok  Timur dan masih banyak lagi kasus yang serupa.
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  alasan  pembatalan  wakaf  oleh  ahli  waris pada  putusan  Pengadilan  Agama  Selong,  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram,  dan Mahkamah  Agung  RI.  Rumusan  masalah  mencakup  pertanyaan  mengenai  alasan, pertimbangan hukum majelis hakim, dan implikasi pembatalan wakaf. Manfaat penelitian ini secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan hukum Islam, khususnya  dalam  penyelesaian  masalah  perwakafan  dan  gugatan  pembatalan  oleh  ahli waris.  Secara  praktis,  penelitian  ini  bermanfaat  sebagai  referensi  bagi  akademisi,  elit pengambil kebijakan, dan masyarakat untuk memahami isu-isu hukum perwakafan dan kewarisan di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode  analisis  deskriptif.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Selong  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama Mataram, dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan bahan  hukum  melibatkan  studi  kepustakaan  dan  dokumentasi,  sedangkan  analisis  data dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif  dan  yurisprudensi.  Pengecekan  keabsahan  bahan hukum  dilakukan  melalui  triangulasi  sumber  dan  metode,  memperpanjang  kehadiran peneliti, ketekunan pengamatan, dan referensi yang cukup. Metode ini diharapkan dapat memberikan  hasil  penelitian  yang  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan
Alasan  Pembatalan  Wakaf  Oleh  Ahli  Waris  Pada  Putusan  Pengadilan  Agama Selong,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  dan  Putusan  Mahkamah Agung RI
Rumusan masalah pertama tentang alasan pembatalan wakaf oleh ahli waris pada Putusan  Pengadilan  Agama  Selong,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  Dan Putusan Mahkamah Agung RI. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: Pertama, gambaran umum  lokasi  penelitian  yang  meliputi  profil  Pengadilan  Agama  Selong  dan  Profil Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Kedua, membahas dan menganalisis tentang alasan pembatalan  wakaf  oleh  ahli  waris  pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Selong,  Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Dan Putusan Mahkamah Agung RI.
A. Alasan  Pembatalan  Wakaf  Oleh  Ahli  Waris  Pada  Putusan  Pengadilan  Agama Selong,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  dan  Putusan  Mahkamah Agung RI
Wakaf  sebagai  suatu  institusi  keagamaan,  disamping  berfungsi  sebagai kegiatan  ibadah  dan  amal  jariyah  juga  berfungsi  sosial.  Dalam  fungsinya  sebagai ibadah, amalan wakaf ini merupakan amalan shodaqoh yang telah dilembagakan dan harta  benda  yang  telah  diwakafkan  tersebut  digunakan  untuk  amal  kebaikan  yang terlepas dari hak milik perorangan, dan menjadi milik Allah SWT.
Tanah  yang  telah  diwakafkan  pada  intinya  tidak  dapat  dilakukan  penarikan kembali  atau  pembatalan  wakaf,  pernyataan  tersebut  telah  sesuai  dengan  Pasal  3 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang  telah  dilakukan  ikrar  tidak  dapat  dibatalkan  atau  ditarik  kembali.  Penarikan kembali wakaf atau pembatalan wakaf dapat dilakukan dengan pengecualian apabila dalam  pelaksanaan  wakaf  tidak  sesuai  dengan  tatacara  perwakafan  dan  tidak memenuhi dari salah satu unsur-unsur dan syarat wakaf yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, karena pelaksanaan wakaf yang demikian adalah batal demi hukum.
Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf  dimaksudkan  untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan  dituangkan  dalam  akta  ikrar  wakaf  dan  didaftarkan  serta  diumumkan  yang pelaksanaannya  dilakukan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  wakaf  dan  harus  dilaksanakan. Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf  ini,  tidak  memisahkan  antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat  (ahli  waris)  dengan  wakaf  khairi  yang  dimaksudkan  untuk  kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
Tanah  merupakan  salah  satu  objek  yang  diwakafkan  pada  masyarakat  dan memiliki  fungsi  yang  sangat  penting,  karena  tanah  dapat  digunakan  untuk  tempat ataupun  lokasi  pembangunan  sarana  umum,  misalnya  masjid/mushola  dan  atau
bangunan  umum  lainnya.  Penggunaan  tanah  wakaf  dapat  dilakukan  selama  sarana umum yang ada di atasnya dipergunakan untuk kepentingan umum.
Penyerahan tanah wakaf yang dilakukan oleh pemberi wakaf (wa>qif) kepada penerima wakaf (nadzir) dengan lisan, menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum terhadap  status  wakaf  tersebut.  Ketika  pemberi  wakaf (wa>qif) belum  mengerti tentang sistem tata cara perwakafan yang telah diatur oleh hukum  yang berlaku dan juga belum mengetahui kemanfaatannya, pemberi wakaf (wa>qif) hanya mengetahui tentang hukum yang terdapat dalam syariat Islam.
Penggunaan  tanah  wakaf  tidak  ditentukan  batas  waktunya,  sepanjang peruntukannya sesuai dengan kehendak semula pemberi wakaf (wa>qif) maka selama itu juga peruntukan tanah wakaf digunakan. Penggunaan tanah wakaf akan berakhir apabila tanah wakaf tidak lagi digunakan atau peruntukannya tidak sesuai lagi dengan penggunaannya.  Tanah  yang  telah  diwakafkan  untuk  kepentingan  pembangunan sarana umum pada prinsipnya tidak dapat ditarik, karena pemberi wakaf (wa>qif) telah melaksanakan  haknya  dengan  niat  memperoleh  pahala  ibadah  dari  tujuan pembangunan sarana umum tersebut (Asymuni A. Rahman, 1987).
Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  tidak  menutup kemungkinan  praktik  perwakafan  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  dapat memberikan manfaat dan menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut tidak  sejalan  dengan  realitanya.  Banyak  praktik  perwakafan  di  Indonesia  masih dijalankan secara tradisional, yaitu praktik perwakafan dilaksanakan berdasarkan atas pemahaman  “ lillahi  ta ’ ala ”  yang  mengakibatkan  tidak  diperlukannya  pencatatan terhadap harta yang telah diwakafkan.
Praktik  perwakafan  yang  semacam  itu,  pada  tengah  perjalanannya  dapat memunculkan persoalan dikemudian hari, misalnya persoalan mengenai validitas legal terhadap posisi harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan, karena tidak ada  bukti-bukti  yang  mampu  menunjukkan  bahwa  benda-benda  yang  bersangkutan telah  diwakafkan.  Dari  pernyataan  diatas  kita  pahami  harta  yang  telah  diwakafkan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh wa>qif , terkadang harta yang  telah  diwakafkan  menimbulkan  problematika  di  kemudian  hari.  Problematika yang  sering  terjadi  di  kalangan  masyarakat  pada  umumnya  yaitu  harta  yang  telah diwakafkan ditarik atau diminta kembali oleh wa>qif maupun ahli warisnya.
Penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan secara tegas dan nyata tidak dibenarkan  dan  dilarang  menurut  peraturan  perundang-undangan  perwakafan  yang berlaku, dalam hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali.
Pada kenyataannya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari terlebih lagi di daerah  yang  mengalami  perubahan  dari  sisi  ekonomi,  maupun  dari  sisi perkembangannya  sehingga  keadaan  tanah  yang  memang  sudah  dianggap  produktif atau melambungnya harga tanah dan dengan didukungnya oleh kegiatan yang sudah dapat menghasilkan nilai ekonomis di atas tanah wakaf tersebut, ini menjadi salah satu
sebab akan terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan karena status tanahnya, sehingga adanya  gugatan atau penarikan kembali terhadap keberadaan tanah wakaf, bahkan klaim-klaim yang tanpa dasar, demi mendapatkan atau menguasai tanah wakaf tersebut.
Tindakan penarikan atau pembatalan wakaf karena motif sebagaimana tersebut di atas juga terjadi di Lingkungan Kebun Tatar Kelurahan Kelayu Kecamatan Selong, Lombok  Timur  sebagaimana  termuat  pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Selong  No. 390/Pdt.G/2019/PA.Sel.,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. dan Putusan Mahkamah Agung No. 428 K/Ag/2020.
Tanah  yang  telah  diwakafkan  pada  intinya  tidak  dapat  dilakukan  penarikan kembali  atau  pembatalan  wakaf,  pernyataan  tersebut  telah  sesuai  dengan  Pasal  3 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang  telah  dilakukan  ikrar  tidak  dapat  dibatalkan  atau  ditarik  kembali.  Penarikan kembali wakaf atau pembatalan wakaf dapat dilakukan dengan pengecualian apabila dalam  pelaksanaan  wakaf  tidak  sesuai  dengan  tatacara  perwakafan  dan  tidak memenuhi dari salah satu unsur-unsur dan syarat wakaf yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, karena pelaksanaan wakaf yang demikian adalah batal demi hukum.
Mewakafkan  tanah  milik  sebenarnya  telah  sah  sesaat  setelah  orang  yang mewakafkan  ( wakif )  selesai  mengucapkan  ikrar  wakaf  kepada  orang  yang  bertugas mengelola  tanah  wakaf  ( nadzir )  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dengan telah  dipenuhinya  rukun-rukun  wakaf  maka  pemberian  wakaf  telah  sah  menurut hukum Islam, namun untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu belumlah sempurna, artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum  apabila  perwakafan  tersebut  tidak  sampai  diterbitkannya  Akta  Ikrar  Wakaf (AIW) oleh Pejabat  Pembuat Akta  Ikrar Wakaf (PPAIW) di  Kantor Urusan Agama setempat dan sertipikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf harus  didaftarkan  atas  nama nadzir untuk  kepentingan  pihak  yang  dimaksud  dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya.
Menurut  sifatnya,  praktik  perwakafan  memang  mengandung  berbagai kemungkinan  yang  bisa  menimbulkan  sengketa.  Hal  itu  disebabkan  praktik  wakaf melibatkan  berbagai  pihak  dan  menyangkut  berbagai  aspek  kehidupan.  Wakaf berhubungan dengan persyaratan wakif yang perlu diperhatikan, berhubungan dengan nadzir yang  bertugas  menjaga  dan  mengelola  wakaf,  menyangkut  benda  yang  akan diwakafkan  termasuk  benda  yang  sah  menurut  hukum  Islam  atau  tidak,  boleh diwakafkan  atau  tidak,  berhubungan  dengan  i’tikad  baik  dari  berbagai  pihak. Meskipun penarikan wakaf secara undang-undang dibenarkan ketika ada persyaratan yang tidak terpenuhi dari segi administrasi, akan tetapi secara moral dan akhlak islami penarikan atau pembatalan wakaf merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari.
Berdasarkan  analisis  terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama  Selong  No. 390/Pdt.G/2019/PA.Sel.,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. dan Putusan Mahkamah Agung No. 428 K/Ag/2020. Adapun alasan yang melatar belakangi pengajuan gugatan pembatalan wakaf oleh ahli waris di Pengadilan Agama pada putusan-putusan tersebut dipaparkan pada tabel berikut ini:

## Tabel 1
Alasan Pembatalan Wakaf dalam Putusan Pengadilan Agama Selong, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Putusan Mahkamah Agung RI
No  Putusan Alasan Pembatalan Wakaf 1 Putusan PA Selong No. 390/Pdt.G/2019/PA.Sel a. Tanah wakaf masih berstatus harta bersama. b. Wakif  telah  melakukan  penarikan terhadap tanah yang diwakafkan.
c. Tanah wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. 2 Putusan PTA Mataram No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mtr a. Tanah wakaf masih berstatus harta bersama. b. Wakif  telah  melakukan  penarikan terhadap tanah yang diwakafkan.
c. Tanah wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. 3 Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/Ag/2020 a. Tanah wakaf masih berstatus harta bersama. b. Wakif  telah  melakukan  penarikan terhadap tanah yang diwakafkan.
c. Tanah wakaf belum memiliki Akta
Ikrar Wakaf.
Berdasarkan tabel  di  atas, alasan pengajuan  gugatan pembatalan wakaf pada peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan tingkat kasasi sama saja. Hal ini  sebagaimana  dijelaskan  pada  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mtr, sebagai berikut:
“Adapun  alasan  Para  Penggugat/Para  Pembanding  yang  itu-itu  saja,  baik dalam  gugatan  maupun  dalam  Memori  Banding  yang  menyatakan,  bahwa obyek  sengketa  merupakan  harta  bersama  (gono  gini)  padahal  telah  jelas didepan  persidangan  para  saksi  yang  telah  disumpah  menyatakan  harta bersama Amaq Zainab Alias H. Sadaruddin dengan Hj. Nuriah (Penggugat 1) telah dibagi sesuai dengan hukum sejak bercerai yang ketiga (3) kalinya yaitu pada  tahun  2000,  saksi  tau  karena  saksi  adalah  sebagai  kepala  lingkungan mereka  di  Rekat  Lauk  dan  saksi  tau  tanah  milik  Amaq  Zainab  Alias  H.
Sadaruddin  masih  banyak  sekitar  4  atau  5  Hektar  dan  juga  telah  dibagikan kepada  anak-anaknya,  oleh  karena  itu  Putusan  Pengadilan  Agama  Selong adalah telah tepat dan benar” .
Adapun  alasan  pengajuan  gugatan  pembatalan  wakaf  oleh  ahli  waris sebagaimana  telah  dipaparkan  pada  tabel  di  atas  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Tanah wakaf masih berstatus harta bersama, (2) Wakif telah melakukan penarikan terhadap tanah yang diwakafkan, dan (3) Tanah wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf.

## Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Selong,  Pengadilan Tinggi  Agama  Mataram  dan  Mahkamah  Agung  Dalam  Memutuskan  Perkara Pembatalan Wakaf Oleh Ahli Waris
Pembahasan  kali  ini  membahas  dan  menganalisis  rumusan  masalah  kedua tentang  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama Selong,  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  dan  Mahkamah  Agung  RI  dalam memutuskan perkara pembatalan wakaf oleh ahli waris. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu:  Pertama,  gambaran  umum  putusan  perkara  pembatalan  wakaf  di  Pengadilan Agama Selong, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI. Kedua, membahas tentang pertimbangan majelis hakim pada putusan perkara pembatalan wakaf di Pengadilan Agama Selong, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI.
A. Gambaran  Umum  Putusan  Perkara  Pembatalan  Wakaf  di  Pengadilan  Agama Selong, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI
Aturan  mengenai  wakaf  di  Indonesia  telah  dilaksanakan  dalam  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  dan  Peraturan Pemerintah  No.  28  Tahun  1977  Tentang  Perwakafan  Tanah  Milik  dan  berkembang hingga  lahirnya  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf.  Penyelesaian sengketa perwakafan telah diatur Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dalam Pasal 62 Ayat  (1)  Penyelesaian  sengketa  perwakafan  ditempuh  melalui  musyawarah  untuk mencapai mufakat. Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak  berhasil,  sengketa  dapat  diselesaaikan  melalui  mediasi,  arbitrase,  atau pengadilan. Pada penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan,  yang  dimaksud  dengan  mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  dengan bantuan mediator yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.
Dalam  hal  mediasi  tidak  berhasil  menyelesaikan  sengketa,  maka  sengketa tersebut  dapat  dibawa  kepada  badan  arbitrase  syariah.  Dalam  hal  badan  arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke  pengadilan  agama  dan/atau  mahkamah  syariah.  Berdasarkan  Pasal  62  Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun  2004,  maka  penyelesaian  sengketa  perwakafan  menurut  Hukum  Islam  yang sudah  menjadi  Hukum  Nasional  adalah:  Musyawarah  untuk  mencapai  mufakat, mediasi, arbitrase serta melalui pengadilan agama.
Perkara  No.  390/Pdt.G/2019/PA.Sel  ini  terdaftar  pada  Kepaniteraan Pengadilan  Agama  Selong  Kelas  1B  pada  tanggal  21  Maret  2019.  Majelis  Hakim Pengadilan Agama Selong setelah memeriksa dan mempertimbangkan dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat di dalam persidangan, memutuskan untuk menolak gugatan para penggugat. Para Penggugat tidak menerima atau tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dan mengajukan  banding  pada  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  dengan  perkara  No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.  Berdasarkan  putusan  Majelis  Hakim    Pengadilan  Tinggi Agama Mataram, tuntutan para penggugat kembali ditolak dengan redaksi “tidak dapat diterima”. Para penggugat sebagaimana pada putusan tingkat pertama, tidak menerima putusan  tingkat  banding  dan  mengajukan  permohonan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung dengan  perkara  No.  428  K/Ag/2020.  Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Agung  pada tingkat kasasi, tuntutan para penggugat kembali ditolak dengan redaksi “tidak dapat diterima”. Artinya, dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasi, tututan para penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.
B. Pertimbangan  Majelis  Hakim  Pada  Putusan  Perkara  Pembatalan  Wakaf  Di Pengadilan Agama Selong, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI
Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan alasan dan dasar hukum, termasuk ketentuan dari peraturan yang relevan. Putusan Pengadilan Agama Selong No. 390/Pdt.G/2019/PA.Sel terkait sengketa penarikan kembali tanah wakaf  menciptakan  hukum  yang  berlaku  bagi  pihak  terkait.  Tujuan  hukum,  seperti menciptakan keadilan, menjaga kepentingan manusia, dan memberikan manfaat, harus menjadi dasar pendekatan dalam memutus suatu kasus.
Adil  dalam  konteks  sengketa  penarikan  kembali  tanah  wakaf  berarti mempertimbangkan  dengan  cermat  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat. Pendekatan hukum harus melindungi kepentingan ahli waris dan nadzir tanah wakaf agar tidak saling merugikan. Hukum juga harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,  sesuai  dengan  tujuan  hukum  untuk  menciptakan  kebahagiaan  sebesar- besarnya.
Dalam  menerapkan  pertimbangan  hukum,  hakim  harus  memastikan kecermatan, kebaikan, dan ketelitian. Putusan hakim yang tidak teliti dapat dibatalkan oleh instansi yang lebih tinggi. Putusan pengadilan harus memperhatikan fakta-fakta hukum  yang  relevan,  alat  bukti,  dan  keterangan  saksi.  Adapun  dasar  hukum  yang digunakan  dalam  putusan  dapat  mencakup  peraturan-peraturan  tertentu,  seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Hadis-hadis riwayat Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah, Turmuzi, Pasal 17 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lainnya.
Pertimbangan hakim dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu pertimbangan  fakta  hukum,  pertimbangan  kepentingan  manusia,  dan  pertimbangan untuk memberikan manfaat. Setiap putusan pengadilan harus mencakup alasan dasar,
pasal-pasal  perundang-undangan  yang berlaku, biaya perkara, serta kehadiran pihak yang bersengketa.

## Implikasi Pembatalan Wakaf Pada Putusan Pengadilan Agama Selong, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI
Pembahasan  ini  adalah  rumusan  masalah  ketiga  tentang  implikasi  pembatalan wakaf  pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Selong,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Mataram dan Putusan Mahkamah Agung RI. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: 1). Implikasi  pembatalan  wakaf  pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Selong  No. 390/Pdt.G/2019/PA.Sel (Gugatan Ditolak), 2). Implikasi pembatalan wakaf pada Putusan Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  No.  75/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.  dan  Putusan Mahkamah Agung No. 428 K/Ag/2020 (Putusan Tidak Dapat Diterima/ Niet Ontvankelijk Verklaard ).
A. Implikasi  Pembatalan  Wakaf  Pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Selong  No. 390/Pdt.G/2019/PA.Sel (Gugatan Ditolak)
Berdasarkan pembahasan pada Bab III di atas, gugatan pembatalan wakaf pada Putusan  Pengadilan  Agama  Selong  No.  390/Pdt.G/2019/PA.Sel  ditolak  oleh  hakim dikarenakan  para  penggugat  tidak  dapat  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya. Umumnya  sebuah  surat  gugatan  mencantumkan  subjek  gugatan,  yang  terdiri  dari pihak penggugat atau para penggugat dan pihak tergugat atau para tergugat. Mereka ini merupakan pihak materiil yang mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara bersangkutan, tetapi  sekaligus  juga sebagai  pihak formil  yang bertindak  beracara di pengadilan untuk dan atas namanya sendiri.
Dalam  hal  gugatan  ditolak,  terjadi  bila  penggugat  dianggap  tidak  berhasil membuktikan  dalil  gugatannya,  akibat  hukum  yang  harus  ditanggungnya  atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya harus ditolak seluruhnya. Apabila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya, maka tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal  yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak. Gugatan ditolak tidak hanya karena tidak dapat mebuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi  alat bukti  yang diajukan oleh pihak penggugat  masih dapat dibantah oleh alat bukti dari pihak tergugat  yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih  kuat  kedudukannya.  Dalam  situasi  seperti  ini  gugatan  pihak  penggugat  harus dinyatakan ditolak dan dianggap tidak mampu membuktikan setelah hakim melakukan pertimbangan.
Fenomena seperti ini kerap kali terjadi dalam dalam sebuah kasus, ditolaknya suatu gugatan karena alat bukti yang digunakan oleh pihak penggugat tidak cukup kuat untuk melawan pihak tergugat. Hal ini sangat merugikan bagi pihak penggugat karna tidak  dapat  mengajukan  kembali  tuntutannya  ke  pengadilan  dan  hanya  dapat menempuh upaya hukum banding. Seperti dalam perkara No. 390/Pdt.G/2019/PA.Sel, penolakan  gugatan  disebabkan  karena  dalam  proses  pembuktian  pihak  penggugat dianggap gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya.
Dalam perkara No. 390/Pdt.G/2019/PA.Sel, yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini menurut majelis hakim gugatan yang diajukan oleh  Para  Penggugat  kabur  ( obscuur  libel ).  Hakim  menilai  gugatan  Para  Penggugat tidak  terpenuhi  syarat  formal  dan  syarat  substansial,  identitas  Para  Pihak  dan  letak objek perkara dalam suatu gugatan merupakan syarat substansial yang harus dipenuhi, Para  Pihak  yang  tidak  lengkap  dalam  perkara,  letak  objek  sengketa  yang  berbeda dengan  kenyataan  dalam  dalil  gugatan  Para  Penggugat  serta  saksi-saksi  yang dihadirkan  hanya  menjelaskan  tentang  hubungan  darah  Para  Pihak  bukan  tentang objek perkara.
B. Implikasi Pembatalan Wakaf Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 75/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. dan Putusan Mahkamah Agung No. 428 K/Ag/2020 (Putusan Tidak Dapat Diterima/ Niet Ontvankelijk Verklaard)
Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan  gugatan  oleh  pihak  yang  merasa  haknya  terganggu  atau  dirugikan  oleh pihak  lain.  Penggugat  yang  hendak  mengajukan  gugatan  harus  mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Berdasarkan HIR dan Rbg yang berlaku, penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, sebab tidak diatur secara tegas oleh HIR dan Rbg tentang syarat-syarat pembuatan  suatu  gugatan.  Beberapa  gugatan  tersebut  memang  harus  diperhatikan dalam merumuskan gugatan yang akan diajukan kepengadilan yang berwenang sebab sangat  mempengaruhi  kesempurnaan  gugatan.  Sempurna  tidaknya  sebuah  gugatan akan  berimplikasi  terhadap  pertimbangan  hakim  dalam  menilai  sinkronisasi  antara uraian yang menjadi dasar gugatan dengan tuntutan yang dimohonkan ke pengadilan.
Semakin  jelas  sebuah  gugatan  semakin  memudahkan  proses  pemeriksaan. Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal penggugat untuk meyakinkan  majelis  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut  terkait dalil yang diuraikan dalam surat gugatan. Gugatan yang dikatakan sempurna adalah surat  gugatan  dengan  formulasi  yang  memenuhi  syarat.  Apabila  formulasi  surat gugatan tidak dapat  dipenuhi,  maka akibat hukumnya  adalah  gugatan tersebut  tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ).
Berdasarkan  pembahasan  pada  Bab  III  di  atas,  karena  gugatan  pembatalan wakaf  para  penggugat  ditolak  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Selong,  para penggugat  mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  dengan perkara  No.  75/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.  Setelah  melalui  tahap  pemeriksaan  memori banding, Majelis Hakim  Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengeluarkan putusan dengan amar putusan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima”. Karena merasa tidak puas dengan putusan tersebut, para penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung  RI  dengan  perkara  No.  428  K/Ag/2020.  Setelah  Mahkamah  Agung  RI melakukan pengecekan terhadap permohonan kasasi  para pemohon/para penggugat, Mahkamah  Agung  RI  mengeluarkan  putusan  dengan  amar  putusan  “permohonan
kasasi  para  pemohon  tidak  dapat  diterima”,  karena  permohonan  kasasi  sudah melampui waktu.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terkait  analisis  hukum  Islam terhadap  putusan  pengadilan  agama  dalam  gugatan  pembatalan  wakaf  oleh  ahli  waris, dapat disimpulkan bahwa alasan pembatalan wakaf melibatkan aspek-aspek seperti status tanah yang masih bersamaan antara wakif dan mantan istri ketiga, penarikan tanah oleh wakif, dan ketiadaan Akta Ikrar Wakaf. Hal ini disebabkan oleh proses mewakafkan tanah hanya melibatkan ikrar wakaf tanpa sertifikasi sebagai alat bukti yang sah. Pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim terdiri dari pertimbangan fakta hukum, alat bukti,  dan  maslahat  yang  menekankan  kepentingan  umum  melalui  manfaat  wakaf daripada kepentingan pribadi ahli waris yang menginginkan pembatalan wakaf. Implikasi hukum  dari  putusan  tersebut  adalah  status  tanah  menjadi  tanah  wakaf  yang  dijadikan inventaris Masjid Al-Firdaus, dengan Putusan Pengadilan Agama Selong yang menolak gugatan menghentikan kemungkinan pengajuan kembali, sementara Putusan Pengadilan Tinggi  Agama  Mataram  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  membuka  peluang  penggugat untuk mengajukan kembali gugatan pembatalan wakaf dengan bukti baru.

## BIBLIOGRAFI
Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta, cetakan ke-22, 2015.
Sukirno, Sudono. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1999.
Sulistiyono,  Adi. Mengembangkan  Paradigma  Non-Litigasi  di  Indonesia .  Surakarta: UNS Press, 2006.
Suma,  Muhammad  Amin. Keadilan  Hukum  Warisan  Islam  dalam  Pendekatan  Teks  & Konteks . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Susilawetty. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan . Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
Sutantio,  Retnowulan  dan  Oeripkartawinata,  Iskandar. Hukum  Acara  Perdata  dalam Teori dan Praktek . Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
Abdullah,  Junaidi  dan  Qodin,  Nur.  “Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  dalam  Hukum Positif”, ZIZWAF: Jurnal Zakaf dan Wakaf. Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
Arfan, Abbas. “Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Pemikiran Jasser Auda,” Almanahij: Jurnal Kajian Hukum Islam . Vol. 7 No. 2, Juli 2013.
Dahlia. “Kontektualisai Pemikiran Maqasid al-Syari’ah Jasser Auda terhadap Pendidikan Anak  di  Usia  Dini”, Wahana  Islamika:  Jurnal  Staudi  Keislaman .  Vo.  5,  No.  2, Oktober 2019.
Faisol, Muhammad. “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam : Kearah Fiqh Post-Postmoderenisme”, Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam . Vol. 6 No. 2, Juni 2012.
Hidayat,  Muhammad  Rifqi  dan  Komarudin,  Parman.  “Penyelesaian  Sengketa  Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi,” Al-’Adl. Vol. 11, No. 02 (Juli 2019).
Hidayat, M. dkk. “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Unda-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989,” Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untg Surabaya, Vol. 04, No. 01 (Januari 2019).
Hendrawati,  Dewi  dan  Islamiyati.  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Wakaf  Yang  Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah,” Masalah-Masalah Hukum . Vol. 47, No. 01 (2018).
Ismail,  Ilyas. “Sertifikat  Sebagai  Alat  Bukti Hak  atas Tanah dalam Proses Peradilan”,
Kanun , Jurnal Ilmu Hukum. No. 53, Th. XIII (April, 2011).
Jamaludin. “Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui BASYARNAS,” Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Vol. 30, No. 1 (2019).
Maulidi.  “Maqasid  Syariah Sebagai  Filsafat  Hukum  Islam :  Sebuah Pendektan Sistem Menurut Jasser Auda”, Al-Mazahib . Vol. 3 No. 1, Juni 2015.
Mas’udi, Masdar F.  “Meletakkan  Kembali Mas}lah}ah sebagai  Acuan Syari’ah”, dalam ‘Ulu>m al-Qur’a>n , No. 3, Vol. VI, (1995).
Mutholingah, Siti, Zamzami, Muh. Rodhi. “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, Jurnal Ta’limuna .
No. 2, September, 2018.
Nasih,  Ahmad  Munjin.  “Pergeseran  Pola  Maqasid  al-syariah  dari  Tradisional  Menuju Modern: Membaca Pemikiran Jasser Auda,” Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusian . Vol. 11 No. 1, Juni 2011.
Rohman,  Adi  Nur  dan  Sugeng.  “Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  Di  Pengadilan  Agama Jakarta Selatan,” IJTIHAD , Vol. 12, No. 1 (2018).
Salahuddin,  Muhammad.  “Menuju  Hukum  Islam  yang  Inklusif-Humanistis  :  Analisis Pemikiran  Jasser  Auda  tentang  Maqasid  al-Shari’ah,” Ulumuna:  Jurnal  Studi Keislaman . Vol. 16 No. 1, Juni 2012.
Sidiq, Sahrul. “Maqasid Syari’ah dan Tantangan Modernitas : Sebuah telaah Pemikiran Jasser  Auda”, In  Right:  Jurnal  Agama  dan  Hak  Asasi  Manusia .  Vol.  7  No.  1, November 2017.
Tjung,  Aurelia  Nadya  Pricilia,  dkk.  “Kedudukan  Tanah  Wakaf  yang  Dikuasai  Ahli Waris”, Perspektif: Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan . Vol. 24 No.
2, Mei 2019.
Walim. “Prinsip, Asas, dan Kaidah Hukum Waris  Islam Adil Gender,” Jurnal  Hukum Mimbar Justitia. Vol. 03, No. 01 (Juni 2017).
Yakin, Ainol. “Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah dalam Pengembangan Metode Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)”, Madania . Vol. 22, No. 1, Juni 2018.
Copyright holder: Fauzan Azizan (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: