## PATOLOGI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM BIROKRASI
PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP- el )

## DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## Mirnawati
STISIPOL Dharma Wacana Metro mirnaheru5@gmail.com
Diterima: 17 Desember 2020   Disetujui: 17 Desember 2020  Dipublikasikan: 26 Januari 2021

## Abstrak
Penyakit  birokrasi  (Patologi)  dalam  pelayanan  KTP  elektronik  (KTP- el )  lebih  sering  terjadi pada  kecamatan-kecamatan  yang  letaknya  jauh  dari  ibukota  Kabupaten  Lampung  Tengah yang  letaknya  paling  ujung  dari  wilayah  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Masalah  dalam penelitian  ini  adalah  adalah:  Bagaimanakah  Patologi  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam birokrasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP- el ) di Kabupaten Lampung Tengah? Dalam penelitian  ini  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  observasi,  dokumentasi  dan wawancara.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  kualitatif.  Berdasarkan  hasil pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa: 1) Patologi birokrasi dari tingkat pengetahuan  dan  keterampilan  yang  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  pekerjaan  adalah  petugas perekaman  KTP-el  kurang  profesional  dalam  bekerja,  petugas  perekaman  KTP-el  jika  saat menginput  data  jaringan  internet  mengalami  gangguan  signal,  petugas  perekaman  KTP-el menghentikan pekerjaannya sampai signal jaringan internet membaik dan tidak mau mencari solusi  lain.  Akhirnya  pekerjaan  yang  seharusnya  dapat  diselesaikan  pada  hari  itu  harus tertunda dan dikerjakan keesokan harinya. 2) Patologi birokrasi dari rekrutmen pegawai masih tradisional,  ini  terjadi  karena  keterbatasan  anggaran  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil,  sehingga  tidak  mencari  tenaga  perekaman  KTP-el  yang  menguasai keterampilan  informasi  telekomunikasi,  melainkan  merekrut  tenaga  yang  ada  dan  diberi keterampilan perekaman KTP-el. 3) Patologi birokrasi dari penetapan pegawai tidak objektif, tidak  rasional  (baik  pendidikan,  pelatihan,  pengalaman,  minat  dan  bakat)  adalah  kurangnya tenaga operator KTP-el, dimana untuk setiap kecamatan hanya ada satu tenaga operator KTP- el,  sehingga  saat  operator  KTP-el  tidak  masuk  karena  izin  atau  sakit  tidak  ada  yang menggantikannya.
Kata kunci: Ketrampilan, Birokrasi, Pelayanan

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Pelayanan publik pada umumnya  masih  menunjukkan  ketidakpastian.  Ketidakpastian  harga,  prosedur,  maupun waktu.  Pengurusan  administrasi  kependudukan  menjadi  molor,  ditambah  lagi  pungutan  liar disana sini. Konsekuensinya secara ekonomis, timbul biaya ekonomi yang tinggi. Sedangkan pelayanan  publik  sudah  merupakan  hak  setiap  warga  negara  yang  wajib  dipenuhi karenanya negara  berkewajiban  menyelenggarakan  sejumlah  pelayanan  guna  memenuhi  hak-hak  dasar warganya yang dijamin oleh konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Memang  di  birokrasi  manapun  tidak  ada  yang  kebal  dari  penyakit  birokrasi  yang tentunya  sangat  bervariasi,  dan  dirasakan  sangat  sulit  untuk  dapat  menyembuhkan  penyakit tersebut.  Hal  ini  adalah  sebagai  suatu  tantangan  dan  sekaligus  tuntutan  bagi  birokrasi pemerintah ke depan. Tantangan yang harus dihadapi bukan hanya oleh birokrasi pemerintah yang  kemungkinan  menderita  penyakit  birokrasi  seperti  gaya  managerial  para  pejabat,
kurangnya  pengetahuan  dan  keterampilan  para  petugas  pelaksana,  melanggar  norma-norma hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  dan  lain-lain  akan  tetapi  tantangan  juga  dari  seluruh masyarakat  yang  mengalami  perubahan  dalam  berbagai  bidang,  politik,  ekonomi,  ilmu pengetahuan,  teknologi  dan  sosial.  Ke  depan  tuntutan  masyarakat  akan  semakin  meningkat kepada birokrasi agar semakin terbuka, transparan, makin produktif dan mampu memberikan dan meningkatkan mutu pelayanannya. Dalam situasi yang demikian, maka kinerja birokrasi aparatur  negara  harus  benar-benar  bertindak  demi  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan  agar dalam menyelenggarakan fungsinya, birokrasi berpegang pada berbagai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang menyelenggarakan  pelayanan  administrasi  publik  khususnya  yang  berkaitan  dengan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian, Kartu Tanda Penduduk,  Akta  Kelahiran  dan  sebagainya  dituntut  bekerja  secara  profesional  serta  mampu secara  cepat  merespon  aspirasi,  tuntutan  publik  dan  perubahan  lingkungan  lainnya  dengan cara  kerja  yang  lebih  bersahaja  dan  berorientasi  kepada  masyarakat  daripada  berorientasi kepada atasan seperti yang terjadi selama ini dalam lingkungan birokrasi publik. Kesimpulan dari  persoalan-persoalan  yang  diuraikan  diatas  dalam  penelitian  ini  di  maksudkan  untuk mengetahui  upaya  pemerintah  Bagaimana  Patologi  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam birokrasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP- el ) di Kabupataen Lampung Tengah.

## Konsep Birokrasi
Teori  Birokrasi  Klasik  Karl  Marx  menurut  Sanrego  dan  Muhammad  dijelaskan bahwa 1 :  Pada  tahun  1845,  teori  Marx  yang  disebut  sebagai  materialisme  historis,  sudah mencapai tahap perkembangan yang matang dan ide-idenya tentang negara, terutama tentang negara  kapitalis  telah  mencapai  final.  Marx  memandang  birokrasi  tidak  lebih  dari  sebuah bentuk  pengorganisasian  yang  mau  tidak  mau  harus  digunakan  oleh  kaum  Borjuis,  untuk menjaga, menjamin hak kepemilikan dan kepentingan mereka.
Teori  Birokrasi  Max  Weber  menurut  Sanrego  dan  Muhammad  dijelaskan  bahwa 2 : Max  Weber  dikenal  sebagai  Bapak  Birokrasi  Dunia.  Kerangka  pemikiran  Weber  dapat ditemukan  dalam  ide-idenya  mengenai  kekuasaan,  dominasi,  dan  kewenangan.  Dalam pandangan  Weber,  kekuasaan  adalah  probabilitas  bahwa  seorang  pelaku  dalam  hubungan sosial akan berada pada posisi dimana ia bisa melaksanakan kegiatan sekalipun ada hambatan. Menurut  Weber,  kewenangan  dikatakan  ada  ketika  kepatuhan  itu  diberikan  atas  dasar keyakinan  terhadap  legimitasi  atau  keabsahan  dari  perintah  itu.Teori  Birokrasi  Moderen David  Osborne  dan  Ted  Gaebler  dijelaskan  bahwa:  ”Persoalan  utama  yang  dihadapi  oleh pemerintah  dewasa  ini  bukan  terletak  pada  apa  yang  dikerjakan,  tetapi  terletak  pada bagaimana  mengerjakanya”.  Teori  yang  dikemukakan  oleh  David  Osborne  dan  Gaebler  ini mencoba  merubah  paradigma  sebuah  birokrat,  bagaimana  seorang  birokrat  diajarkan  untuk efektif, efisien dalam menggunakan jabatanya dan memaksimalkan pelayanan ke publik.

## Masalah Patologi Birokrasi
Masalah Patologi dalam birokrasi, menurut Pratikno dalam Sulistio dan Budi adalah: Kecenderungan  penyelewengan,  Sebagai  abdi  masyarakat,  Aspek  inovasi,  Aspek  budaya.  . Selain  itu  birokrasi  yang  masih  dijangkiti  “Bapakisme”  yakni  Patologi  yang  menjadikan aparat  birokrasi  terlalu  hierarkis  hanya  memperhatikan  apa  yang  dimaui  dan  dikehendaki
1 Sanrego,  Yulizar  D.  Dan  Moch.  Taufik.  2016. Fiqih  Tamkin  (Fikih  Pemberdayaan) .  Jakarta:  Qisthi Press. Hal. 22.
2 Ibid. Hal. 22-23.
atasannya  dan  bukan  sebaliknya  yaitu  berusaha  memperjuangkan  apa  yang  terbaik  untuk rakyat 3 . Indikator Patologi Birokrasi
Siagian  dalam  Hamirul 4 ,  Patologi  birokrasi  bersumber  pada  lima  indikator  pokok yaitu:
1. Patologi  yang  timbul  karena  persepsi  dan  gaya  manajerial  para  pejabat  di  lingkungan birokrasi
2. Patologi  yang  disebabkan  karena  kurangnya  atau  rendahnya  pengetahuan  dan  terampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional
3. Patologi  yang timbul karena tindakan para aparat birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Patologi  yang  dimanifestasikan  dalam  perilaku  para  birokrat  yang  bersifat  disfungsional atau negatif
5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan

## Pengertian Pelayanan
Teori  Ilmu  Administrasi  Negara  mengajarkan  bahwa  pemerintahan  negara  pada hakekatnya  mengyelenggarakan  dua  jenis  fungsi  utama  yaitu  fungsi  pengaturan  dan  fungsi pelayanan.  Sinambela,  dkk 5 menjelaskan:  ”Pada  dasarnya  setiap  manusia  membutuhkan pelayanan,  bahkan  secara  ekstrim  dapat  dikatakan  pelayanan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan kehidupan  manausia”.    Lebih  lanjut  Sinambela,  dkk menjelaskan  bahwa:  ”Pelayanan  publik adalah  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  oleh  penyelenggara  negara.  Negara  didirikan  oleh publik  (masyarakat)  tentu  saja  dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat”.  Pelayanan  publik  dapat  dikatakan  baik  apabila  mampu  memenuhi  kriteria seperti  pelayanan  tepat  waktu,  akurasi  pelayanan  yang  meliputi  bebas  dari  kesalahan  dan bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan, memiliki perilaku ramah dalam memberikan  pelayanan,  bersahabat,  tanggap  terhadap  keinginan  konsumen,  mudah  dan sesuai kebutuhan pelanggan dan memiliki sarana pendukung pelayanan yang nyaman serta bersih.

## Pengertian Kartu Tanda Penduduk (KTP- el )
KTP  Elektronik  (KTP  el)  adalah  Dokumen  Kependudukan  yang  memuat  sistem keamanan/pengendalian  baik  dari  sisi  administrasi  ataupun  teknologi  informasi  dengan berbasis  pada  database  Kependudukan  Nasional.  Penduduk  hanya  diperbolehkan memiliki  1 (satu)  KTP  yang  tercantum  nomor  induk  kependudukan  dan  berlaku  seumur  hidup  sesuai dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2013  tentang  Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan  Secara Nasional.

## Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penerbitan  Kartu Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan  Secara  Nasional,  maka  dapat diketahui  tata  cara  perekaman  sidik  jari  penduduk  yang  tidak  mengalami  cacat  fisik  dalam perekaman  KTP-el  dan  perekaman  data penduduk  yang  memiliki  cacat  fisik  dan perekaman serta perekaman KTP-el bagi penduduk di luar domisili.
3 Sulistio,  Eko.  B  dan  Budi,  Moh.  Waspa  Kusuma,  2009, Birokrasi  Publik ,  STISIPOL  Dharma Wacana, Metro Lampung. hal. 120.
4 Hamirul.  2017. Patologi  Birokrasi  yang  Dimanifestasikan  dalam  Perilaku  Birokrat  yang  Bersifat Disfungsional . Jurnal Ilmu Pemerintahan 7(1):14-18. Diakses dari journal.unismuh.ac.id
5 Sinambela, Lijan Poltak. 2007. Reformasi Pelayanan Publik , Bina Aksara, Jakarta. Hal. 3.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah  dengan  teknik  pemilihan  informan  yang  dilakukan  secara  purposiv.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  data  primer  yang  dijadikan  sebagai  data  primer  adalah perilaku masyarakat , yang di jadikan sebagai data sekunder adalah buku-buku serta literatur yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  menggunakan  teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  administratif    ditetapkan  sebagai  salah  satu  Kabupaten  di  Propinsi  Lampung yang merupakan pecahan dari Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut dikukuhkan melalui Undang-undang No. 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung  Tengah  dan  berpindahnya  Ibukota  pemerintahan  di  Gunung  Sugih,  maka pembangunan fisik khususnya, fasilitas penunjang pelaksanaan pemerintahan terus digiatkan. patologi  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  birokrasi  pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP- el )  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  Patologi  birokrasi  dari  tingkat  pengetahuan  dan keterampilan  yang  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  pekerjaan,  rekrutmen  pegawai  masih tradisional, dari penetapan pegawai tidak objektif

## Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan
Patologi birokrasi dari tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan  pekerjaan  adalah  petugas  perekaman  KTP-el  kurang  profesional  dalam  bekerja, sehingga saat pagi hari jika tidak ada masyarakat yang melakukan perekaman KTP-el sering tidak  ada  ditempat,  sehingga  saat  ada  masyarakat  yang  mau  melakukan  perekaman  KTP-el harus  menunggu  petugas  perekaman  KTP-el.  Selain  itu  petugas  perekaman  KTP-el  jika  saat menginput  data  jaringan  internet  mengalami  gangguan  signal,  petugas  perekaman  KTP-el menghentikan pekerjaannya sampai signal jaringan internet membaik dan tidak mau mencari solusi lain, misalnya saat jaringan internet yang digunakan menggunakan jaringan Telkomsel mengalami  gangguan  signal,  petugas  perekaman  KTP-el  tidak  mau  menggunakan  jaringan lain  seperti  Indosat  dan  sebagainya  yang  dapat  digunakan  melalui  Wifi  yang  tersedia  pada perangkat  telepon  genggamnya  ( Hend  Phon ).  Akhirnya  pekerjaan  yang  seharusnya  dapat diselesaikan pada hari itu harus tertunda dan dikerjakan keesokan harinya.

## Rekrutmen Pegawai Masih Tradisional
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi  yang dilakukan  Dinas Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Lampung  Tengah,  maka  dapat  diketahui  bahwa  untuk menempatkan seseorang sebagai operator komputer dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik  (KTP-el)  ada  proses  rekrutmen  dan  seleksi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Lampung  Tengah,  yaitu  dengan  melakukan seleksi  terhadap  tenaga  honorer  yang  akan  menjadi  operator  perekaman  Kartu  Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan persyaratan minimal dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Pegawai yang melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baik di kecamatan mapun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah  sudah  memiliki  keterampilan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  tugas  yang  dipercayakan kepadanya,  karena  operator  perekaman  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (KTP-el)  sudah
diberikan  pelatihan  oleh  pegawai  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  yang  ditugaskan  untuk melatih operator komputer yang ada baik operator di kecamatan-kecamatan mapun operator di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan operator sehingga operator dapat menerima data (input), mengolah data (process) dan  memberikan  informasi (output) yang  terorganisasi  di  bawah  kontrol program  yang  tersimpan  dalam  memori,  yang  diselenggarakan  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.
Patologi  birokrasi  dari  rekrutmen  pegawai  masih  tradisional,  ini  terjadi  karena keterbatasan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Lampung Tengah,  sehingga  tidak  mencari  tenaga  perekaman  KTP-el  yang  menguasai  keterampilan informasi  telekomunikasi,  melainkan  merekrut  tenaga  yang  ada  dan  diberi  keterampilan perekaman KTP-el.  Hal ini menyebabkan apabila ada kerusakan ringan pada komputer yang digunakan  untuk  menginput  data  tidak  dapat  segera  menanggulangi  dan  melakukan  instal ulang  dan  harus  membawa  ke  tempat  servise  komputer,  yang  menyebabkan  pelayanan perekaman KTP-el jadi tertunda.

## Penetapan Pegawai
hampir rata-rata pegawai yang ditempatkan dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, tidak ada yangt memiliki latar belakang pendidikan  komputer,  akan  tapi  ada  pegawai  yang  memiliki  keterampilan  komputer  yang diperoleh dari kursus komputer atau menguasai komputer secara otodidak. Pegawai sebelum ditempatkan dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baik di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  maupun  di  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Lampung  Tengah  sudah  pernah  mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan  sebagai  operator Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) oleh petugas dari Kementerian Dalam Negeri.
Dalam rekrutmen pegawai sebagai operator Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)  baik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  maupun  di  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Lampung  Tengah  tidak  mencari  tenaga  yang  memiliki  keahlian  dalam  teknologi komputer  karena  keterbatasan  anggaran  pemerintah  Kabupaten  Lampung  Tengah  untuk mengangkat  operator  komputer  sehingga  mengangkat  pegawai  yang  ada  dan  diberikan pelatihan  oleh  petugas  dari  Kementerian  Dalam  Negeri.  Tidak  ada  program  pendidikan  dan pelatihan  bagi  operator  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (KTP-el)  untuk  memperbaiki perangkat  perekaman  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (KTP-el)  jika  rusak,  sehingga  jika perangkat  perekaman  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (KTP-el)  rusak  dikirim  ke  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Lampung  Tengah  untuk  dibawa  ke service sentre di Jakarta.
Patologi  birokrasi  dari  penetapan  pegawai  tidak  objektif,  tidak  rasional  (baik pendidikan,  pelatihan,  pengalaman,  minat  dan  bakat)  adalah  kurangnya  tenaga  operator perekaman  KTP-el,  dimana  untuk  setiap  kecamatan  hanya  ada  satu  tenaga  operator perekaman  KTP-el,  sehingga  saat  operator  perekaman  KTP-el  tidak  masuk  karena  izin  atau sakit tidak ada yang menggantikannya. Hal ini dikarenakan operator perekaman KTP-el tidak mau berbagi keterampilan dengan rekan kerja yang ada di kecamatan, sehingga saat operator perekaman KTP-el tidak masuk kerja ada yang menggantikannya.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian,ada  beberapa  hal  yang  perlu  di  benahi  dan  di  perbaiki  dalam hal:
1. Patologi  birokrasi  dari  tingkat  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  tidak  sesuai  dengan tuntutan  pekerjaan  adalah  petugas  perekaman  KTP-el  kurang  profesional  dalam  bekerja, sering tidak ada ditempat, sehingga saat ada masyarakat yang mau melakukan perekaman
KTP-el harus menunggu petugas perekaman KTP-el. Selain itu petugas perekaman KTP- el  jika  saat  menginput  data  jaringan  internet  mengalami  gangguan  signal,  petugas perekaman KTP-el menghentikan pekerjaannya sampai signal jaringan internet membaik dan  tidak  mau  mencari  solusi  lain,  misalnya  saat  jaringan  internet  yang  digunakan menggunakan jaringan Telkomsel mengalami gangguan signal, petugas perekaman KTP- el  tidak  mau  menggunakan  jaringan  lain  seperti  Indosat  dan  sebagainya  yang  dapat digunakan melalui Wifi yang tersedia pada perangkat telepon genggamnya ( Hend Phon ). Akhirnya  pekerjaan  yang  seharusnya  dapat  diselesaikan  pada  hari  itu  harus  tertunda  dan dikerjakan keesokan harinya.
2. Patologi  birokrasi  dari  rekrutmen  pegawai  masih  tradisional,  ini  terjadi  karena keterbatasan  anggaran  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Lampung  Tengah,  sehingga  tidak  mencari  tenaga  perekaman  KTP-el  yang  menguasai keterampilan  informasi  telekomunikasi,  melainkan  merekrut  tenaga  yang  ada  dan  diberi keterampilan perekaman KTP-el. Hal ini menyebabkan apabila ada kerusakan ringan pada komputer  yang  digunakan  tidak  dapat  segera  menanggulangi  dan  harus  membawa  ke tempat servise komputer, yang menyebabkan pelayanan perekaman KTP-el jadi tertunda.
3. Patologi birokrasi dari penetapan pegawai tidak objektif, tidak rasional (baik pendidikan, pelatihan,  pengalaman,  minat  dan  bakat)  adalah  kurangnya  tenaga  operator  perekaman KTP-el, dimana untuk setiap kecamatan hanya ada satu tenaga operator perekaman KTP- el, sehingga saat operator perekaman KTP-el tidak masuk karena izin atau sakit tidak ada yang  menggantikannya.  Hal  ini  dikarenakan  operator  perekaman  KTP-el  tidak  mau berbagi  keterampilan  dengan  rekan  kerja  yang  ada  di  kecamatan,  sehingga  saat  operator perekaman KTP-el tidak masuk kerja ada yang menggantikannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, 2005, Manajemen Penelitian , Rineke Cipta, Jakarta
Batubara,  Dumayanti,  2018, Patologi  Birokrasi  dalam  Implementasi  Kebijakan  Absen Elektronik  Sidik  Jari  (Finger  Print)  di  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota Medan , Jurnal Ilmu Administrasi Publik, ISSN 2541-674x, ejournal.an.fisip-unsu.ac.id Hardiyansyah,  2011, Kualitas  Pelayanan  Publik,  Konsep,  Dimensi,  Indkator  dan Implementasinya , Gava Media, Yogyakarta Hamirul.  2017. Patologi  Birokrasi  yang  Dimanifestasikan  dalam  Perilaku  Birokrat  yang Bersifat  Disfungsional .  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  7(1):14-18.  Diakses  dari journal.unismuh.ac.id
Junus,  Siti  Patimah,  2002, Masalah  Palologi  Birokrasi  (Hipocracy)  dan  Terapinya .  Jurnal Hukum dan Pembangunan, e-ISSN: 2502-9320, unismuh.ac.id
Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2013  tentang Penerapan  KTP  Berbasis  Nomor  Induk Kependudukan , www.hukumonline Rizal, Yus, 2012, Perekaman e-KTP Hadapi Banyak Kendala , http://izalbota.com Sanrego, Yulizar D. Dan Moch. Taufik. 2016. Fiqih Tamkin (Fikih Pemberdayaan) . Jakarta: Qisthi Press.
Sinambela, Lijan Poltak, 2007, Reformasi Pelayanan Publik , Bina Aksara, Jakarta Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Alfa Beta, Bandung ________, 2014, Metode Penelitian Administrasi , Alfa Beta, Bandung Sulistio,  Eko.  B  dan  Budi,  Moh.  Waspa  Kusuma,  2009, Birokrasi  Publik ,  STISIPOL Dharma Wacana, Metro Lampung