AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 305 – 311.
DOI: 10.59431/ajad.v3i3.201

## C O M M U N I T Y   E N G A G E M E N T   A R T I C L E

## Hukum Agraria Berdasarkan Kearifan Lokal Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Pulau-Pulau Kecil Perbatasan
Ricky Marthen Wattimena 1*     | Novyta Uktolseja 2     | Rocky S Mantayborbir 3     | Clara Kesaulya 4
1*,2,3,4 Program Studi Hukum, Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia.

## Correspondence
1* Program Studi Hukum, Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Email: jermanricky691@gmail.com

## Funding  information
Universitas Pattimura.
Received:  2   O c t   2023 Revised:  1 8   O c t   2023 Accepted:  2 5   N o v   2023            Published:  2 0   Dec  2023  E-ISSN: 2797-2356, P-ISSN: 2797-2364

## Abstract
Ownership rights to land as a type of property right are very important for the state, nation, and  people  of  Indonesia  as  an  agrarian  society  which  is  developing  towards  industrial development  and  so  on,  but  land  is  the  basic  life  for  humans.  Various  existing  governance concepts, its validity as  a basis  for  agrarian  management  must  be tested again. With  these actions, it is hoped that there will be synergy between agrarian issues and an environmentally based  management  orientation.  The  aim  of  the  service  is  to  provide  legal  understanding related to agrarian law based on local wisdom and environmental law in small island border areas. The Service Method is carried out in a lecture by each presenter, the presenter is given time  to  present  the  material,  after  that  the  participants  are  invited  to  ask  problems  or questions which are then answered in turn by the presenters according to the problem being asked. The results of this community service activity are one form of tridharma activity for educators  to  play  a  role  in  resolving  problems  that  occur  in  the  community,  especially regarding  Agrarian  Law  Based  on  Local  Wisdom  and  Environmental  Law  on  Small  Border Islands  through  legal  counseling  that  discusses  the  customary  rights  of  customary  law communities.  encounters  development,  resulting  in  changes  in  the  community's  living environment.

## Keywords
Agrarian Law; Customary Rights; Environmental Law.

## Abstrak
Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa dan rakyat  Indonesia  sebagai  masyarakat  agraria  yang  sedang  membangun  ke  arah perkembangan  industri  dan  lain-lain  akan  tetapi  tanah  yang  merupakan  kehidupan  pokok bagi manusia Berbagai konsep penataaan yang sudah ada, harus diuji kembali keabsahannya sebagai  dasar  pengelolaan  keagrariaan.  Dengan  tindakan  demikian  diharapkan  terjadi senergitas  antara  masalah  keagrariaan  dengan  orientasi  pengelolaan  yang  berbasis lingkungan  hidup.  Tujuan  Pengabdian  memberikan  pemahaman  hukum  terkait  Hukum agraria  berbasis  kearifan  lokal  dan  Hukum  Lingkungan  di  wilayah  pulau-pulau  kecil perbatasan.  Metode  Pengabdian  di  lakukan  ceramah  oleh  masing-masing  pemateri, penceramah di beri waktu untuk menyampaikan materinya setelah itu di persilahkan peseta mengajukan  permasalahan  atau  pertanyaan  yang  kemudian  di  jawab  secara  bergilir  oleh pemateri  sesuai  dengan  masalah  yang  di  tanyakan.  Hasil  Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  tridarama  tenaga  pendidik  untuk berperan  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat  khususnya  mengenai Hukum Agraria Berbasis Kearifan Lokal dan Hukum Lingkungan Pulau-pulau Kecil Perbatasan melalui penyuluhan hukum yang membahas tentang hak ulayat Masyarakat hukum adat yang bersentuhan  dengan  Pembangunan  sehingga  berakibat  pada  lingkungan  hidup  Masyarakat yang berubah.
Kata Kunci Hukum Agraria; Hak Ulayat; Hukum Lingkungan.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 305 – 311.
Page 306 of 7

## 1  |  PENDAHULUAN
Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  UUD  1945  adalah  Negara  Hukum  (Konsitusional)  yang memberikan  jaminan  dan  memberikan  perlindungan  atas  hak-hak  warga  negara,  antara  lain  hak  warga  negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik. Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain akan tetapi tanah yang merupakan kehidupan pokok bagi manusia akan berhadapan dengan berbagai hal sebagai berikut antara lain:
1) Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas di banding dengan kebutuhan yang harus di penuhi
2) Pergeseran  pola  hubungan  antara  pemilk  tanah  dan  tanah  sebagai  akibat  perubahan-perubahan  yang  di timbulkan oleh proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya
3) Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi
4) Tanah di satu pihak harus di pergunakan dan di manfaatkan sebesar besarnya kesejateraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara di lain pihak harus di jaga kelestariannya
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disingkat UUPA),  maka  ada  dua  golongan  besar  hak  milik  atas  tanah  yaitu  hak  milik  menurut  Hukum  adat  dan  hak  milik menurut hukum Perdata Barat yang di sebut hak Eigendom. Hal ini seringkali menjadi sengketa berkepanjangan terjadi di masyarakat senada pula hal yang sama pun sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sering kali terjadi  konflik  antar  masyarakat  adat  selaku  pemilk  tanah  yang  di  wariskan  secara  turun  temurun  di  tanah  Aru dengan  instansi  Pemerintah  dalam  hal  pelaksanaan  pembangunan.  Oleh  karena  itu,  seyogyanya  pelaksanaan pembangunan  juga  harus  memperhatikan  aspek  Kearifan  lokal  dan  juga  aspek  Keselamatan  Lingkungan  dari pembangunan itu sendiri terutama pembangunan pada daerah pulau-pulau kecil di daerah perbatasan Indonesia.
Sebagian besar wilayah perbatasan kita berada di laut dan pulau-pulau kecil. Wilayah perbatasan negara Indonesia di laut dapat berupa batas laut teritorial, batas landas kontinen, maupun batas zona ekonomi eksklusif [1][2].  Senada yang terjadi di Masyarakat desa ujir dimana hampir Sebagian besar Masyarakat desa Ujir belum memiliki sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan atas tanah sehingga seringkali terjadi perselisihan antar Masyarakat terkait batas  dan  kepemilikan  atas  tanah.  UUPA  menegaskan  bahwa  setiap  orang  bertanggung  jawab  untuk  menjaga kelestarian lingkungan hidup pada lahan agraria, namun tidak secara lengkap dan jelas mengatur bagaimana cara pengelolaan tanah dengan etika lingkungan hidup. UUPA juga mengatur dalam Pasal 15 yang menyebutkan bahwa: “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap -tiap orang,  badan hukum atau  instansi yang  mempunyai  hubungan hukum  dengan  tanah  itu, dengan  memperhatikan pihak yang ekonom i lemah”.
Dalam  pasal ini hanya menjelaskan  tentang  mengatur kewajiban menjaga kelestarian lahan.  Tata  cara  mencegah kerusakan lingkungan tidak dijelaskan lebih detail dalam penjelasan UUPA. Dengan demikian bahwa permasalahan Agraria  dalam  hukum  lingkungan  di  wilayah  pulau-pulau  kecil  di  perbatasan  menjadi  salah  saatu  alternatif  bagi masyarakat setempat dalam melihat berbagai hal di sekitar terkhususnya bagi masyarakat adat di yang memiliki kearifan lokal serta adanya perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan yang ada di masyarakat khususnya tanah-tanah yang berada di wilayah pulau-pulau kecil. Peran hukum agraria dalam pengelolaan lingkungan selama ini  belum  maksimal  [3].  Pemerintah  diharapkan  dapat  lebih  memaksimalkan  peran  hukum  agraria  sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan lingkungan dengan baik. Kekurangan-kekurangan dalam hukum agraria harus segera dibenahi agar kedepannya dapat digunakan sebagai pedoman untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah agraria dan lingkungan.
Sebagai warga negara yang beretika lingkungan, sehingga informasi mengenai etika lingkungan yang memadai dari UUPA, masyarakat diberi kesempatan yang sama dan maksimal untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan [4] [5]. Penataan yang harus dimulai dari awal, dengan menitikberatkan pada pola pikir masyarakat terhadap problema keagrariaan yang sangat kompleks. Berbagai konsep penataaan yang sudah ada, harus diuji kembali keabsahannya sebagai dasar pengelolaan keagrariaan.  Dengan tindakan demikian diharapkan terjadi senergitas antara masalah keagrariaan  dengan  orientasi  pengelolaan  yang  berbasis  lingkungan  hidup.  Selaku  akademisi  bahwa  memaknai tanggung jawab bersama dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi maka Prodi Hukum PSDKU Universitas Pattimura  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru  akan  melaksanakan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  sekaligus membangun ruang dialog mengenai permasalahan agraria dan keselamatan lingkungan di kabupaten kepulauan aru dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat pulau ujir.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 305 – 311.

## 2 |  METODE
Kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan  di  Desa  Ujir,  Kecamatan  Pulau-pulau  Aru,  dengan  menggunakan metode  dialog  interaktif  antara  narasumber  dan  masyarakat.  Proses  ini  dimulai  dengan  pemaparan  materi  oleh narasumber  yang  berperan  sebagai  pengantar  utama  diskusi.  Materi  yang  disampaikan  mencakup  topik-topik terkait hukum agraria, kearifan lokal, dan isu-isu lingkungan khususnya yang berhubungan dengan situasi di Desa Ujir dan sekitarnya. Setelah sesi pemaparan, kegiatan berlanjut ke babak diskusi terbuka. Sesi ini dikendalikan dan dipimpin oleh seorang moderator yang berperan untuk memfasilitasi dialog. Moderator bertanggung jawab untuk memastikan  alur  diskusi  tetap  fokus  dan  produktif,  serta  memberikan  kesempatan  yang  setara  kepada  seluruh peserta  untuk  mengajukan  pertanyaan  atau  memberikan  pendapat  mereka.  Metode  dialog  atau  tanya  jawab  ini dipilih karena dianggap efektif untuk mencapai tujuan penyuluhan, yaitu membangun pemahaman yang lebih baik tentang  hukum  agraria  dan  isu-isu  lingkungan  di  kalangan  masyarakat  Desa  Ujir.  Selain  itu,  metode  ini  juga memungkinkan  pertukaran  pikiran  dan  pengalaman  secara  langsung  antara  narasumber  dengan  masyarakat, sehingga diharapkan dapat membuka wawasan baru dan menstimulasi pemikiran kritis di antara peserta.

## 3  |  HASIL DAN DISKUSI

## 3.1 Hasil
Negara sebagai organisasi pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan kesejateraan rakyat yaitu dengan cara mengatur mengurus dan mengelolah serta mengelola jalannya pemerintahan, salahsatunya mengenai hak mengusai tanah oleh negara yang termuat di dal am Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi” bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya di  kuaisai oleh  negara dan di  pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran  rakyat.  Atas dasar hak menguasai itu maka negara berhak mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  dan  mengelola  sumberdaya  alam  yang  ada  di  Indonesia,  sebagai  dasar pelaksanaannya  di  atur  dalam  UUPA  salah  satunya  menyangkut  masalah  hak  ulayat  masyarakat  adat  yang  berada  di wilayah kepulauan yang berkaitan dengan Hukum Agraria.
Gambar 1. Diskusi bersama Masyarakat  Desa Ujir, Kecamatan Pulau-pulau Aru
Hukum agraria dalam arti yang luas sebagai mana yang di maksud dalam UUPA adalah suatu kelompok berbagai bidang hukum  yang  mengatur  hak-hak  pengusaaan  atas  suber  daya  alam  yang  merupakan  Lembaga-lembaga  hukum  dan hubungan-hubungan konkrit dengan sumber-sumber alam [4].  Pengaturan hak-hak di dalam bidang-bidang hukum yang termasuk dalam kelompok hukum agrarian itru ada yang belum di hubungkan dengan sesuatu subjek dan sesuatu objek tertentu. Dalam hal; yang demikian maka hak-hak itu merupakan Lembaga hukum ( rechtsinstellingen ) selain itu terdapat pula pengaturan hak-hak yang sudah di hubungkan dengan suatu subjek dan suatu objek tertentu, dalam hal ini maka hak- hak tersebut berhubungan dengan hukum konkrit.
Menguatnya tatanan  politik yang demokratis  telah  menumbukan keyakinan publik munculnya produk-produk hukum yang tidak responsif, dan berbenturan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya dalam pengaturan sumber daya alam salah satunya adalah yang menyangkut perlindungan hak ulayat dari masyarakat hukum adat, di sisi lainnya banyak terjadi konflik Kepemilikan hak ulayat antar Masyarakat hukum adat sendiri. Di dalam masyarakat hukum adat, tanah menempati kedudukan yang sangat penting karena dua alasan yaitu [6] :
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 305 – 311.
Page 308 of 7
1) Karena  sifat  dari  tanah  yang  merupakan  satu-satunya  benda  kekayaan  yang  bersifat  tetap  dalam  keadaannya sebagai benda yang nyata.
2) Karena faktanya tanah merupakan tempat tinggal dan  memberikan penghidupan  bagi masyarakat hukum  adat, tempat pemakaman lelulur serta tempat tinggal roh leluhur masyarkat hukum adat tersebut.
Bertolak  dari  adanya  hak  masyarakat  hukum  adat  terhadap  tanah  memberikan  adanya  gambaran  bahwa  tanah  adat merupakan suatu pengecualian dan dalam persepktif konstitusi sebagaimana dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan  bahwa  Bumi dan air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Masyarakat adat merupakan salah satu segmen riil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memiliki berbagai kepentingan yakni kepentingan politik, ekonomi, budaya, hukum, politik, perekonomian, sejarah dan hak atas kehidupan otonom [7]. Masyarakat adat juga memiliki lingkungan alam dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta kebebasan untuk mengelola serta memanfaatkan sumberdaya alam secara arif [8]. Dalam pengelolaan pada pulau-pulau kecil, maka hukum adat  dan  hukum  kebiasaan  yang  ada  di  dalam  masyarakat  yang  memukimi  di  pulau-pulau  kecil.  Konsep  dasar  hak menguasai oleh Negara di Indonesia termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut tampak bahwa menurut konsep UUD 1945, hubungan antara Negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hubungan penguasaan. Artinya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa yang dimaksud dengan “dikuasai” oleh Negara, dalam UUD 1945 tidak ada penjelasan.
Masyarakat adat merupakan penduduk yang hidup dalam satuan-satuan komunitas berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun  di  atas  suatu  wilayah  adat  yang  memiliki  kedaulatan  atas  tanah  dan  kekayaan  alam,  kehidupan  sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat adatnya [9]. Secara garis besar, hukum adat menetapkan bahwa masyarakat adat tersebut mempunyai hak untuk menggunakan lahan di teritorialnya, hak untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu di sekitar kawasan, serta hak untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu[10]. Kepemilikan hak ulayat terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi “dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya  masih  ada  harus  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  kepentigan  nasional  dan  negara,  yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. ”Pasal 3 ini selanjutnya di jelaskan  dalam penjelasan umum nomor II/3 dan penjelasan pasal demi pasal.
Penjelasan umum nomor II/3 berbunyi sebagai berikut: bertalian dengan hubungan antar bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan negara sebagai yang di maksud dalam pasal 1 dan 2 maka di dalam pasal 3 di adakan ketentuan-ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum, yang di maksud akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan bahwa serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Bertolak dari hak ulayat tidak sama dengan hak penguasaan Negara yang bersumber dari konstitusi Negara. Hak ulayat yang diakui dan disebut dalam Pasal 3 UUPA. Pengakuan eksistensi hak ulayat adalah wajar, karena hak  ulayat  berserta  masyarakat  hukum  adat  telah  ada  sebelum  terbentuknya  UUD  1945  yang  memuat  konsep  hak penguasaan Negara. UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang pengertian hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  hak  ulayat  adalah  beschikkingsrecht  dalam  kepustakaan  hukum  adat  [11].  Masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dengan rasa solidaritas yang besar di antara anggotanya dan memandang yang bukan anggota sebagai orang luar, menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya, pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu berupa recognisi [12].
Dijumpai bahwa banyak pulau yang sangat kecil sudah dihuni oleh penduduk sejak leluhurnya dan dipandang sebagai miliknya. Hal ini menjadi persoalan ketika pemerintah seringkali pengeluarkan pendapat bahwa pulau-pulau kecil tidak dapat dimiliki oleh perorangan.  Dimaksudkan dengan hak faktual adalah hak yang berlaku dalam masyarakat lokal yang bukan berasal dari hukum adat. Hak ini adalah jenis hak yang tidak dapat diidentifikasi di dalam jenis-jenis hak yang dikenal dalam literatur hukum adat. Hak ini adalah hak yang batu timbul dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Menteri Agraria  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman  penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat,  Pasal  2 menyatakan bahwa:
1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada di lakukan oleh  Masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat
2) Hak ulayat Masyarakat hukum adat di anggap masih ada apabila :
a) Terdapat  sekelompok  orang  yang  masih  merasa  terikat  dengan  tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 305 – 311.
bersama  suatu  Persekutuan  hukum  tertentu,  yang  mengakui  dan  menerapkan  ketentuan  ketentuan Persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari
b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga Persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari dan
c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan di taati oleh para warga Persekutuan hukum tersebut.
Pasal ini mengisyarakatkan bahwa hak ulayat Masyarakat hukum adat di akui dengan dua syarat yaitu:
1) syarat eksistensi (keberadaanya) yakni: hak ulayat di akui sepanjang masih ada hal ini berrti bahwa di daerah- daerah yang semula ada hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik seseorang menjadi sangat kuat sehingga menyebabkan hilangnya hak ulayat, hak ulayat tidak akan di hidupkan Kembali demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada hak ulayat tidak akan di lahirkan hak ulayar baru.
2) syarat pelaksanaannnya yaitu setelah  syarat eksistensi terpenuhi artinya menurut  kenyataannya hak ulayat itu benar-benar ada, syarat selanjutnya adalah syarat pelaksanaannya yakni sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.”
Pemerintah  sebagai  pengelolah  dari  negara  bertanggung  jawab  penuh  atas  Tindakan-tindakan  hukum  yang mengatasnamakan  negara  sesuai  dengan  asas-asas  hukum  umum,  tiada  tugas  negara  tanpa  tanggungjawab.  tanggung jawab  (responsibility)  tersebut  secara  hukum  sekurang-kurangnya  mengandung  makna  aswerability  yang  adalah kewajiban untuk menanggapi setiap pertanyaan, permohonan dan sebagainya yang di ajukan oleh kelompok Masyarakat tanggung jawab ini juga berkaitan dengan tugas negara untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap hak Masyarakat hukum adat, yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan mulai dari fungsi eksekutif, fungsi legislative sampai dengan fungsi judicial.
Secara umum konsepsi Masyarakat hukum adat di kaitkan dengan konsep antropologi dan hukum nasional Indonesia. Menurut  Ter  Haar  bahwa  masyarakat  hukum  adat  seperti  desa  di  jawa,  marga  di  sumatera  Selatan  dan  nagari  di Minangkabau,  wanua  di  Sulawesi  Selatan  adalah  kesatuian-kesatuan  kemasyarakatan  yang  mempunyai  kelengkapan- kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak Bersama atas tanah dan air bagi anggotanya [13]. Sementara itu menurut Kusumadi Pudjosewo membedakan  antara  pengertian  antara  Masyarakat  hukum  dengan  Masyarakat  hukum  adat,  menurutnya  Masyarakat hukum  adalah  suatu  Masyarakat  yang  menetapkan  terikat  dan  tunduk  pada  tata  hukumnya  sendiri.  Sedangakan Masyarakat  hukum  adat  adalah  Masyarakat  yang  di  tetapkan  atau  di  perintah  oleh  penguasa  yang  lebih  tinggi  atau penguasa  lainnya  dengan  rasa  solidaritas  yang  sangat  besar  di  antara  anggotnya,  yang  memandang  bukan  anggota Masyarakat  sebagai  anggota  luar  dan  menggunakan  wilayahnya  sebagai  sumber  kekayaan  yang  hanya  dapat  di manfaatkan oleh anggotanya [14][15].
Desa atau desa adat merupakan unit pemerintahan yang di Kelola oleh masyarakat adat dengan mempunyai hak untuk mengurus  wilayah  dan  kehidupan  Masyarakat  dalam  lingkungan  desa  adat,  desa  adat  mempunyai  penyebutan  yang beragam  di  berbagai  wilayah  sepeti  nagari,  huta,  marga  dan  negeri,  desa  adat  berfungsi  untuk  menata  kehidupan Masyarakat sebagai kesatuan Masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan dan dapat di jadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat di lepas pisahkan dari Pembangunan, pembanguan selalu berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi termasuk  di  dalamnya  jika  pembanguan  di  lakukan  pada  wilayah  petuanan  Masyarakat  hukum  adat  selain  memacu pertumbuhan  ekonomi  melalui  terciptanya  lapangan  kerja  bagi  Masyarakat  setempat  tetapi  dapat  juga  mengatasi keterisolasian  Masyarakat  hukum  adat  terhadap  dunia  luar.  Tetapi  di  sisi  lain  Pembangunan  juga  dapat  berimplikasi negative bagi wilayah petuanan Masyarakat hukum adat. Pembangunan infrastruktrur di Indonesia menjadi sangat minim perhatian oleh  pemerintah  terhadap pelestarian lingkungan.  Kerusakan akibat perluasan Pembangunan infrastruktur berakibat pada kehancuran hutan dan areal perbukitan, kebakaran hutan dan erosi tanah serta pencemaran terhadap lingkungan hidup.
Dalam Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selalu berkaitan dengan peran serta Masyarakat, karena setiap  orang  atau  Masyarakat  mempunyai  hak  yang  sama  atas  kondisi  lingkungan  hidup  yamg  baik  dan  layak. Melangsungkan kehidupannya. Dengan demikian negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik dan sehat untuk seluruh Masyarakat baik Masyarakat di perkotaan maupun Masyarakat di desa, hak tersebut telah di jamin dalam undang- undang dasar 1945 Pasal 28H, yang menyatakan bahwa “setiap orang b erhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal ini berarti bahwa setiap orang adalah bagian dari Masyarakat yang memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam  melindungi  dan  mengelola  lingkungan  termasuk  berperan  dalam  penegakan  hukum  lingkungan.  Keberadaan
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 305 – 311.
Masyarakat akan semakin efektif apabila ikut serta terlibat dan berperan dalam mengontrol pengelolaan lingkungan di laksanakan dengan baik. Adapun implemantasi dari peran Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah di atur dalam  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPPLH) meliputi beberapa bentuk a. pengawasan social, b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan/atau pelaporan. Adapun peran serta Masyarakat sebagaimna di tegaskan dalam pasal 70 yang menyatakan:
1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2) Peran serta Masyarakat dapat berupa
a) Pengawasan social
b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau
c) Penyampaian informasi dan atau laporan
3) Peran Masyarakat di lakukan untuk
a) Peningkatan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
b) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan Masyarakat dan kemitraan
c) Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat
d) Menumbuh kembangkan ketanggap segraan Masyarakat untuk melakukan pengawasan social dan
e) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fingsi lingkungan hidup.
Berdasarkan  pasal  di  atas  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  berperan  aktif  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  baik  dalam  bentuk  pengawasan  sosial,  pemberian  saran,  pendapat, pengaduan atau menyampaikan informasi dan/atau laporan. Peran serta di maksudkan untuk meningkatkan kepedulian dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  peningkatan  pemberdayaan  masyarakat  dan  kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat menumbuh kembangkan ketanggapan Masyarakat untuk  melakukan  pengawasan  sosial  serta  mengembangkan  dan  menjaga  budaya  dan  kearifan  local  dalm  rangka pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Pengembangan  partisipasi  masyarakat  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup, hendaknya mengutamakan prinsip transparansi dan prinsip partisipatif yaitu:
1) Prinsip transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah dan Masyarakat melalui penyedian informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
2) Prinsip Partisipatif adalah prinsip yang mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung
Dengan demikian, partisipasi Masyarakat sangat penting karena karena merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi tentang kondisi tentang kebutuhan dan sikap masyarakat terhadap sebuah program perlindungan lingkungan hidup bagi masyarakat yang berada dalam kawasan pulau-pulau kecil di perbatasan. Selain itu masyarakat akan merasa memiliki dan menjamin keberlangsungan pelestarian fungsi lingkungan hidup apabila terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan melakukan evaluasinya terhadap program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta partisipasi merupakan hak setiap warga negara yang di lindungi oleh undang-undang.

## 3.2 Diskusi
Hasil  kegiatan  mengungkapkan  kompleksitas  dalam  pengelolaan  hak  atas  tanah  dan  sumber  daya  alam  di  Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat adat dan wilayah kepulauan. Ditemukan bahwa terdapat ketegangan antara hak penguasaan negara atas sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam UUPA. Integrasi antara kebijakan negara dan hak-hak tradisional masyarakat adat menjadi tantangan  utama,  membutuhkan  pendekatan  yang  inklusif  dan  harmonis.  Selanjutnya,  pentingnya  pembangunan berkelanjutan yang menghormati lingkungan hidup dan keberlangsungan masyarakat adat. Konflik antara pemanfaatan sumber  daya  alam  untuk  pembangunan  ekonomi  dengan  pelestarian  lingkungan  dan  hak  masyarakat  adat  menuntut kebijakan yang lebih seimbang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, terutama dalam pengelolaan  sumber  daya  alam.  Prinsip  transparansi  dan  partisipasi  publik  diidentifikasi  untuk  memastikan  bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan inklusif, serta mampu mengakomodasi kebutuhan dan hak masyarakat adat serta kelompok rentan lainnya.

## 4  |  KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini  merupakan salah  satu bentuk kegiatan  tridarama tenaga pendidik  untuk berperan  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat  khususnya  mengenai  Hukum  Agraria  Berbasis
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 305 – 311.
Kearifan Lokal dan Hukum Lingkungan Pulau-pulau Kecil Perbatasan melalui penyuluhan hukum yang membahas tentang hak ulayat Masyarakat hukum adat yang bersentuhan dengan Pembangunan sehingga berakibat pada lingkungan hidup Masyarakat yang berubah.

## REFERENSI
[1] Monica, O., & Ingke, C. (2017). Pengaturan Hukum Hak Lintas Damai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia. Lex et Societatis , 5(5). https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17696
[2] Runtunuwu,  K. G. (2014). Implementasi pemanfaatan  Laut  Lepas menurut Konvensi Hukum Laut  1982. Lex  et Societtatis , 2(3). https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4658
[3] Ramadhan, F. E. (2019). Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Lingkungan. AGRIPLUS , (May).
[4] Rimbawan, A. Y., & Izziyana, W. V. (2020). Omnibus Law Dan Dampaknya Pada Agraria Dan Lingkungan Hidup. Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara , 6(2).
[5] Romkeny, H., et al. (2022). Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris pada Generasi Muda Dusun Upunyor Desa Weraru Kecamatan Moa Lakor Kabupaten
Maluku Barat Daya. Indonesia Berdaya , 3(4). DOI: https://doi.org/10.47679/ib.2022335
[6] Pide, S. M. (2009). Hukum Adat dahulu, kini, dan akan datang . Pelita Pustaka.
[7] Asriati, A., & Muhdar, M. Z. (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. PETITUM , 8(2). DOI: https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768
[8] Tumbel, Z. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. LEX ET SOCIETATIS , 8(1). DOI: https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28466
[9] Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) , 6(1). DOI: https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417
[10] Juanda,  E.  (2017).  Konstruksi  Hukum  Dan  Metode  Interpretasi  Hukum. Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi ,  4(2).  DOI: https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322
[11] Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. Media Komunikasi FPIPS , 20(2). DOI: https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738
[12] Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 3(1). DOI: https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9244
[13] Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. QISTIE , 15(1). DOI: https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487
[14] LL. M., DR. Hilman syahrial Haq. SH. (2020). Hukum adat Indonesia . Meii.
[15] Padang, S., Abdullah, Sagaf, S. W., Cakrawati, & Harmoko. (2023). Effect of Durian By-Product on Nutrition Intake, Productivity, and Physiological Conditions of Kacang Goats (Capra aegagrus hircus). Jurnal Penelitian Pendidikan IPA , 9(6). DOI: https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i6.3869.
How  to  cite  this  article:  Wattimena, R. M., Uktolseja, N. ., Mantayborbir, R. S. ., & Kesaulya, C. . (2023). Hukum Agraria Berdasarkan Kearifan Lokal Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Pulau-
Pulau Kecil Perbatasan. AJAD : Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat , 3 (3), 305 – 311. https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.217.