## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

## UNDATA PALU
Agussalim 1 , Hermiyanti 1 , Abd. Rahman 2
1.Bagian Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
2.Bagian Biomedik, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM 9, Palu, 94116, Indonesia E-mail: agussalim93@yahoo.com

## ABSTRAK
Kebijakan  jaminan  kesehatan  nasional  (JKN)  merupakan  suatu  kebijakan  yang  ditetapkan  dan dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  tercapainya  keadaan  sehat,  kebijakan  JKN  memiliki karakteristik  yaitu  bertujuan  untuk meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat melalui  penyediaan jaminan  pelayanan  kesehatan.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  Untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan program  JKN  di  RSUD  Undata  Palu  dengan  melihat  ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber  daya, karakteristik pelaksana, komunikasi, dan sikap/disposisi pelaksana pada implementasi kebijakan program JKN di RSUD Undata Palu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  mendalam,  observasi  dan  telaah  dokumen.  Penyajian  data  penelitian  ini dalam bentuk narasi dan dilengkapi dengan matriks hasil wawancara. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi  kebijakan JKN  di RSUD Undata Palu belum  maksimal pelaksanaanya  seperti komunikasi antara  petugas    dan  pasien  yang  belum  sepenuhnya  baik,  SDM  yang    tersedia  cukup  memadai  tetapi masih  diperlukan  penambahan  SDM  mengingat  semakin  tingginya  minat  masyarakat  untuk  ikut  serta dalam  program  JKN.  Untuk  itu  disarankan  pihak  rumah  sakit  melakukan  evaluasi  tentang  jumlah  SDM yang ada saat ini mengingat banyaknya keluhan dari pasien peserta JKN terkait pelayanan yang diberikan. Komunikasi yang baik diharapkan tidak hanya terjadi pada antar lembaga tetapi penyampaian komunikasi kepada pasien diharapkan dapat di tingkatkan dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah di mengerti.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, JKN

## ABSTRACT
National health insurance policy (JKN)  is a policy defined and implemented by the government with the aim of achieving a healthy state. The purpose of this research is to determine the policy implementation of  JKN  programs  in  RSUD  Undata  Palu  to  see  the  size  and  purpose  of  the  policy,  resources, characteristics  of  the  executive,  communication,  and  attitude  or  disposition  exekutor  in  the implementation policy of JKN  program in RSUD Undata Palu. The research used a qualitative approach that  is  supported  by  data  obtained  from  the  results  of  in-depth  interviews,  observation  and  document analysis. Presentation of research data is in narrative form and equipped with matrix of the interviews. The  research  results  showed  that  the  implementation  of  JKN  policy  in  hospital  Undata  Palu  not maximized  the  implementation,  such  as  communication  between  employers  and  patients  who  have  not been  entirely  goo.  Availability  of  human  resourcesis  adequate,  but  still  required  the  improvements  of human resources as a result of  the increasing interest of the community to participate in  JKN program . It  is  suggested  that  the  hospitals  conduct  an  evaluation  of  the  amount  of  human  resources  at  this  time given  the  number  of  complaints  from  patients  participants’  JKN  related  services  provided.  Good communication is expected not only occur  between institutions, but also the delivery of communications to the patient is expected to be enhanced and explained in languange that is easy to understand.
Keywords: Implementation, Policy, JKN

## PENDAHULUAN
Program yang dibuat oleh sekelompok  orang/pemerintah  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup    masyarakat,  akan  lebih  baik hasilnya  jika  didasari  dengan  suatu kebijakan.  Kebijakan  yang  dimaksud merupakan  suatu  aturan  tertulis  yang didapatkan  dari  hasil  keputusan  suatu organisasi seperti dalam bentuk undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah yang  bersifat  mengikat  untuk  mencapai suatu tujuan.
Implementasi  kebijakan  merupakan aspek  yang  penting  dari  keseluruhan proses  kebijakan.  Hal  ini  menunjukkan adanya  keterkaitan  yang  erat  antara perumusan
kebijakan dengan implementasi  kebijakan,  dalam  arti walaupun  perumusan  dilakukan  dengan sempurna  namun  proses  implementasi tidak  bekerja  sesuai  persyaratan,  maka kebijakan  yang  semula  baik  akan menjadi  jelek  begitu  pula  sebaliknya. Dalam  kaitan  ini,  seperti  dikemukakan oleh  Budiman  (2013),  menyatakan bahwa  pelaksanaan  kebijakan  adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan.  Kebijaksanaan  hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan  dalam  arsip  kalau  tidak mampu diimplementasikan. [1]
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang dilakukan  oleh  dewan  jaminan  sosial nasional (DJSN) selama setahun berjalannya program JKN, masih ditemukan banyak permasalahan
mengenai  pelaksanaan  program  JKN dirumah  sakit  di  indonesia  yaitu  masih
banyaknya pasien perserta BPJS
Kesehatan  yang  ditolak  rumah  sakit (untuk  mendapatkan  kamar  perawatan, ICU,  Picu,  Nicu),  pasien  yang  harus bayar  sendiri  baik  biaya  perawatan maupun administrasi, pasien yang harus membeli  obat  dan  darah  sendiri,  pasien yang harus pulang sebelum sehat karena biaya paket INA CBGs nya sudah habis, pasien  yang  harus  masuk  daftar  tunggu ( waiting  list )  untuk  diambil  tindakan (seperti  operasi),  pasien  yang  harus mendapatkan diskriminasi dibandingkan dengan pasien umum, masih banyaknya rakyat  yang  tidak  mengetahui  hak- haknya sebagai peserta BPJS
Kesehatan,  beberapa  masalah  di  atas merupakan  kasus-kasus  yang  sering ditangani BPJS selama ini. [2]
Permasalahan  dalam  pelaksanaan Program  JKN  di  Sulawesi  Tengah setelah  dilakukannya  evaluasi  oleh BPJS  Kesehatan  Cabang  Palu  yaitu, sistem  aplikasi  dirumah  sakit  yang menggunakan  sistem  Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) yang belum seutuhnya  mendukung  program  karena masih  seringnya  terjadi  gangguan  pada program  tersbebut,  belum  optimalnya pelayanan meliputi belum berjalan secara baik mekanisme rujukan, rujukan berjenjang,  rujukan  parsial  dan  rujukan balik, belum memadai kapasitas fasilitas kesehatan primer, belum optimal pelayanan  kepada  peserta.  Bagi  peserta sebagian  besar  merasakan  kurang  puas akan pelayanan. [3]
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  penanggung  jawab program  JKN  di  RSUD  Undata  Palu, permasalahan yang sering terjadi semenjak program JKN
diselenggarakan  yaitu  permasalahan mengenai  klaim,  dalam  pengajuan klaim  Rumah  Sakit  Undata  pernah mengalami  kerugian  di  beberapa  bulan dikarenakan  tarif  INA-CBG’s  lebih rendah dibandingkan   tarif rumah sakit. Selain  itu  obat  untuk  penyakit  kronis juga menjadi  permasalahan hingga saat ini  dikarenakan  masih  banyak  pasien yang  belum  mengetahui  penggunaan obat untuk penyakit kronis tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  peneliti  dengan  beberapa peserta  pengguna  kartu  JKN  yang melakukan pengobatan di RSUD
Undata mengatakan bahwa alur pelayanan  yang  terbilang  rumit,  seperti untuk mendapatkan pengobatan kerumah sakit, pasien yang
bersangkutan  sebelumnya  harus  ke puskesmas  atau  dokter  keluarga  untuk mendapatkan  surat  rujukan,  selain  itu untuk  mendapatkan  pengobatan  harus antri  yang  sangat  lama  terlebih  dahulu untuk  bertemu  dokter  yang  dibutuhkan, dikarenakan    dokter  yang  bersangkutan terlambat  datang.  Dari  uraian  diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang analisis implementasi kebijakan jaminan  kesehatan  nasional  (JKN)  di RSUD Undata Palu.

## BAHAN DAN CARA
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif  yang dilakukan  di  RSUD  Undata  Palu. Teknik  penentuan  informan  dilakukan secara purposive sampling untuk menentukan informan. Informan tersebut  antara  lain  :  Wakil  Direktur Pelayanan RSUD Undata
Palu,
Penanggung  Jawab  Program  JKN  di
RSUD  Undata  Palu,  Verifikator  BPJS Kesehatan  di  RSUD  Undata  Palu  dan Pasien  Rawat  Jalan  di  RSUD  Undata Palu.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran dan tujuan kebijakan sangat menentukan  keberhasilan  pencapaian tujuan dari implementasi program JKN, khususnya  di  RSUD  Undata  Palu. Implementasi  akan  menjadi  efektif apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan memang sesuai dengan kondisi rumah sakit, pemahaman tentang  maksud  umum  dari  suatu standar  dan  tujuan  kebijakan  adalah penting.  Implementasi  kebijakan  yang berhasil  bisa  jadi  gagal  ( Frustated ) ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari  terhadap  standar  dan  tujuan kebijakan.
Menurut peneliti
peraturan pelaksanaan  program  JKN  di  RSUD Undata  Palu  dilapangan  sudah  cukup sesuai dengan keadaan rumah sakit saat ini  terbukti  dengan  keseriusan  pihak rumah sakit dalam melakukan pembangunan  yang  signifikan  untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi selain itu peraturan yang  ada  sudah  dipahami  dengan  baik oleh para pelaksana. Hal ini terlihat dari pernyataan  para  informan  serta  dapat dilihat  dari  terselenggaranya  program dari  tatanan  pelaksanaan  teknis  di rumah sakit, hanya saja untuk keputusan maupun peraturan yang terkait pelaksanaan teknis harus terus
dikembanngkan  agar  program  semakin baik pelaksanaannya.
Peneliti  dapat  menarik  kesimpulan dari  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  yang baik yaitu terselenggaranya dengan baik sebuah  program  adalah  hasil  dari komitmen serta kepahaman para pelaksana  terhadap  peraturan/kebijakan yang  ada  serta  mampu  membuat kebijakan-kebijakan lokal
untuk memperkuat  penyelenggaran  program JKN di daerah.

## Sumber Daya
Sumber  daya  diposisikan  sebagai input dalam  organisasi  sebagai  suatu sistem  yang mempunyai implikasi  yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output . Sedang  secara  teknologis,  sumber  daya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi. [4]

## Sumber Daya Manusia
Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai ( street-level bureaucrats) .
Kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam implementasi  kebijakan,  salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup  memadai,  mencukupi,  ataupun tidak  kompeten  dalam  bidangnya. Penambahan jumlah staf dan
implementor saja tidak cukup menyelesaikan  persoalan  implementasi kebijakan,  tetapi  diperlukan  sebuah kecukupan  staf  dengan  keahlian  dan
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. [4] Hal ini didukung oleh hasil observasi  peneliti  yang  mendapatkan fakta di  lapangan bahwa RSUD Undata Palu  dalam  melaksanakan  pelayanan pasien  JKN  sudah  cukup  baik  dari  sisi pelayanan yang diberikan tetapi permasalahan yang hingga saat ini yang belum  terseselesaikan  yaitu  mengenai jumlah  peserta  JKN  yang  semakin banyak  dan  belum  disesuaikan  dengan jumlah SDM yang ada saat ini.
Sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Hubaib  alif  khariza
(2014) mengenai studi deskriptif tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program jaminan
kesehatan  nasional  di  rumah  sakit  jiwa menur  surabaya,  permasalahan  dalam penelitian  ini  yaitu  masih  diperlukan beberapa  penambahan  pada  beberapa bagian  layanan  berupa  penambahan petugas  medis  dan  administratif.  Hal tersebut  sangat  diperlukan  guna  tetap dapat memaksimalkan
pelayanan kesehatan  yang  ada,  mengingat  jumlah pasien pengguna program JKN semakin lama semakin bertambah banyak. [5]

## Sumber Daya Finansial
Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan  no.  71  tahun  2013  pasal  32 menyatakan BPJS Kesehatan melakukan pembayaran  kepada  fasilitas kesehatan  yang  memberikan  layanan kepada peserta. Besaran biayanya berdasarkan  kesepakatan  antara  BPJS Kesehatan  dengan  asosiasi  fasilitas kesehatan  yang  mengacu  pada  standar
tarif  yang  ditetapkan  oleh  menteri kesehatan.
Sumber  pembiayaan  program  JKN
berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti adalah  berasal  dari  iuran  peserta  dan
APBN untuk masyarakat yang tergolong penerima bantuan iuran (PBI). Selanjutnya dana yang
diluncurkan BPJS Kesehatan bersumber dari  nilai  klaim  yang  ditagihkan  rumah sakit,  pembayaran  ini  sesuai  dengan paket  INA-CBGs  yang  telah  ditetapkan pemerintah.  Sehingga  besaran  untuk satu  periode  penyakit  disamaratakan, dengan  demikian  rumah  sakit  harus mampu  membuat  manajemen  untuk pemanfaatan dana secara benar.

## Karakteristik Organisasi Pelaksana
Menurut  Van  meter  dan  Van  horn, dalam  pengimpletasian  suatu  program, karakter  dari  para  pelaksana  kebijakan atau  program  harus  berkarakteristik keras  dan  ketat  pada  aturan  serta  taat pada  sanksi  hukum  yang  berlaku. Kinerja  implementasi  program  JKN akan  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh karakteristik  yang  tepat  dan  cocok dengan para agen pelaksananya. [6]
Berdasarkan  fakta  di  lapangan masih  banyak  pasien  yang  belum mengetahui bagaimana mekanisme pendaftaran  dan  alur  pelayanan  peserta JKN  di  RSUD  Undata  Palu.  Selain  itu dalam  sistem  implementasi  alur-alur pelayanan  ini  masih  banyak  kendala- kendala  yang  di  dapatkan  contohnya masih  banyak  pasien  yang  memiliki ketidaksabaran  pada  saat  melakukan pengobatan, masih adanya tenaga kesehatan  yang  tidak  resposif  kepada pasien  dan  waktu  tunggu  antrian  obat
yang  lama.  Senada  dengan  yang dikatakan  oleh  informan  tambahan yakni  waktu  tunggu  di  rumah  sakit  ini masih  dalam  waktu  yang  wajar  hanya saja masih ada pasien-pasien yag saling mendahului  tanpa  menggunakan  nomer antrian  dan  masih  banyaknya  tenaga kesehatan  yang  tidak  fokus  kepada pekerjaannya di saat jam kerja berlangsung. Hal  ini dengan jelas dapat dikatakan  bahwa  pengimplementasian
SOP  Pelayanan  Peserta  JKN  di  Unit Rawat  Jalan  RSUD  Undata  Palu  belum sepenuhnya berhasil dilaksanankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh jamaluddin thalib (2013)
mengenai  studi  pelaksanaan  jaminan kesehatan  masyarakat  di  rumah  sakit umum daerah kabupaten buton, mengemukakan  bahwa  untuk  aspek kepesertaan,  pelayanan  kesehatan  dan pendanaan  di  RSUD  Kab.  Buton  sudah terlaksana  sesuai  dengan  pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat namun dalam pelaksanaannya  belum  maksimal  dan masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya  baik  dari  pihak  rumah sakit, pemerintah setempat maupun dari pemerintah pusat. [7]

## Sikap Para Pelaksana
Disposisi/sikap pelaksana dalam hal ini adalah kecenderungan- kecenderungan  yang  merupakan  salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi  penting  bagi  implementasi kebijakan  yang  efektif.  Jika  para pelaksana  mempunyai  kecenderungan atau  sikap  positif  adanya  dukungan
terhadap  implementasi  kebijakan  maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi  kebijakan  akan terlaksana dengan baik. Namun jika para pelaksana bersikap  negatif  atau  menolak  terhadap implementasi  kebijakan  karena  konflik kepentingan maka implementasi kebijakan  akan  menghadapi  kendala yang serius. [8]
Terkait  sikap  para  pelaksana  para informan  juga  memberikan  jawaban bahwa program asuransi kesehatan yang saat ini lebih baik dibandingkan dengan program asuransi kesehatan sebelumnya dikarenakan  sangat  jelasnya  aturan- aturan  tentang  pelaksanaan  program JKN dilapangan, tetapi masih diperlukan  pelatihan  terkait  program tersebut sehingga kedepannya pelaksanaannya bisa lebih baik lagi. Sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Hubaib  alif  khariza
(2014) mengenai studi deskriptif tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program jaminan
kesehatan  nasional  di  rumah  sakit  jiwa menur  surabaya,  Dalam  Implementasi program  Jaminan  Kesehatan  Nasional selain  memerlukan  peran  sumber  daya, struktur  biroktasi  dan  komunikasi  juga memerlukan adanya disposisi atau sikap dari pelaksana program itu sendiri. Para petugas  pelaksana  program  Jaminan Kesehatan  Nasional  di  Rumah  Sakit Jiwa Menur, telah memiliki pemahaman dan  pengetahuan  yang  cukup  tentang program tersebut. Para pelaksana menilai bahwa program Jaminan
Kesehatan Nasional tersebut merupakan program  kesehatan  untuk  masyarakat miskin  dan  bertujuan  untuk  mengajak
masyarakat  dapat  saling  membantu sama lain. [5]
Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan  dengan  efektif,  menurut Van  Horn  dan   Van  Mater  (dalam Widodo 2009) Komunikasi antar organisasi  menurut  Van  Meter dan Van Horn  merupakan  varian  yang  sangat penting  dalam  model  implementasi kebijakan,  komunikasi  di  maksudkan untuk  menyampaikan  tujuan  kebijakan publik  yang  di  keluarkan  serta  analisis efek/bias  dari  kebijakan  itu  terhadap organisasi yang lain sehingga implementasi  dari  kebijakan  itu  dapat terlaksana  dengan  baik,  komunikasi bukan  hanya  di  lakukan  pada  saat kebijakan  itu  di  keluarkan  akan  tetapi selama kebijakan itu berproses/dijalankan. [9] Komunikasi Antar Pelaksana kebijakan dan Peserta Program JKN Penyaluran  komunikasi  yang  baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan
birokrasi  yang  harus  dilalui  dalam proses  komunikasi,  sehingga  apa  yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. [10]
Dalam implementasi kebijakan pada pelayanan  peserta  JKN  di  RSUD Undata Palu konsep komunikasi pelaksana  kebijakan  dengan  peserta JKN  perlu  ditingkatkan.  Hal  ini  seperti pernyataan  beberapa  pasien  bahwa informasi  yang  diberikan  belum  terlalu
jelas  sehingga  masih  sering  terjadi kebingungan diantara peserta, tetapi jika terdapat  kesalah  pahaman  pada  saat pelaksanaan  kebijakan,  pihak  rumah sakit  secara  cepat  akan  menyelesaikan masalah  tersebut,  selain  itu  bentuk pelaksanaan  yang  baik  di  rumah  sakit ini  telah  tertuang  pada  aturan-aturan yang telah ditetapkan mengenai pelayanan  pasien  dalam  SOP  rumah sakit.
Hasil  penelitian  tersebut  sudah sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan oleh  Van  meter  dan  Van  horn    bahwa varian yang sangat penting dalam model implementasi  kebijakan,  komunikasi  di maksudkan untuk menyampaikan tujuan kebijakan  publik  yang  di  keluarkan serta  analisis  efek/bias  dari  kebijakan itu  terhadap  organisasi  yang  lain sehingga  implementasi  dari  kebijakan itu  dapat  terlaksana  dengan  baik, komunikasi  bukan  hanya  di  lakukan pada  saat  kebijakan  itu  di  keluarkan akan  tetapi  selama  kebijakan  itu berproses/dijalankan. [1]

## Komunikasi Antar Lembaga
Komunikasi antar lembaga merupakan salah satu penentu keberhasilan  proses  penyelenggaraan  / implementasi kebijakan. Untuk mempermudah penyelenggaraan
program,  di  RSUD  Undata  Palu ditempatkan  Verifikator  BPJS  yang berjumlah  3  orang  untuk  membantu rumah sakit dalam melakukan verifikasi berkas  dalam  proses  pemberkasana klaim, hal ini memberikan tanda bahwa koordinasi  antar  lembaga  ini  tidak  bleh putus.  Dengan  adanya  pihak  BPJS  di rumah  sakit  mempermudah  komunikasi
antara rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan
BPJS sebagai penyelenggara program.
Komunikasi  yang  utama  terbentuk dari  sistem  pada  program  JKN  ini sendiri  salah  satunya  adalah  pelaporan, pelaporan  menjadi  sangat  krusial  untuk kedua  belah  pihak  (Rumah  Sakit  dan BPJS  Kesehatan)  untuk  membangun komunikasi.  Selain  itu  saat  ini  posisi verifikator BPJS yang memang ditempatkan  dirumah  sakit  langsung mempermudah  rumah  sakit  dan  BPJS Kesehatan untuk saling bertukar infrormasi terkait penyelenggaraan program.  Sehingga  dengan  demikian koordinasi yang intensif dapat terbentuk secara  baik  antara  BPJS  Kesehatan  dan Rumah Sakit.
Dari  hasil  wawancara  peneliti dengan  informan  didapatkan  hasil bahwa  komunikasi  yang  terjalin  pihak rumah  sakit  dengan  pihak  BPJS Kesehatan  telah  berjalan  dengan  baik dan  hal  tersebut  sesuai  dengan  teori yang  dikemukakan  oleh  Edwart  III dalam  Nugroho  (2009)  Komunikasi adalah  pertukaran  informasi  antara  dua orang  atau  lebih,  atau  pertukaran melalui  ide,  perasaan,  dan  pikiran. Komunikasi  juga  merupakan  proses berbagi informasi atau proses pembangkitan  dan  pengoperan  arti. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana  kebijakan  dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan  kebijakan,  sikap  dan tanggap  dari  pihak  yang  terlibat,  dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. [11]

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah :
1. Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  pada implementasi kebijakan jaminan
kesehatan  nasional  (JKN)  di  RSUD Undata  Palu  didapatkan  hasil  bahwa
RSUD  Undata  dalam  melaksanakan program JKN mengacu pada peraturan  presiden  dan  peraturan menteri kesehatan.
2. Sumber  daya  dalam  implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional  (JKN)  di    RSUD  Undata Palu  cukup  memadai,    Selain  itu pendanaan  terkait  program  JKN berasal  dari  iuran  kepesertaan  dan APBN.
3. Karakteristik  organisasi  pelaksana dalam implementasi kebijakan
jaminan kesehatan nasional (JKN) di RSUD  Undata  Palu  sudah  baik terbukti dengan adanya aturan standar  operasinal  prosedur  (SOP) berdasarkan peraturan-peraturan
yang ada.
4. Komunikasi dalam implementasi
kebijakan jaminan kesehatan nasional  (JKN)  di  RSUD  Undata Palu  belum  cukup  baik  dari  segi
penyampaian  informasi  ke  pasien, tetapi  komunikasi  antar  lembaga sudah cukup baik berdasarkan pengakuan informan penelitian
5. Sikap  pelaksana  kebijakan  dalam implementasi kebijakan jaminan
kesehatan  nasional  (JKN)  di  RSUD Undata  Palu  dari  hasil  pengamatan peneliti sudah cukup baik dikarenakan  banyaknya  peraturan- peraturan yang di keluarkan
pemerintah dalam pelaksanaan program JKN.
Adapun  saran  yang  dapat  peneliti berikan terkait penyelenggaraan JKN di RSUD Undata Palu dan BPJS Kesehatan yaitu : 1. Seiring dengan pengembangan program  kedepannya  yang  memiliki cakupan sasaran semakin meningkat.
Diharapkan pihak rumah sakit melakukan  evaluasi  tentang  jumlah SDM  yang  ada  saat  ini  mengingat banyaknya  keluhan dari  pasien
peserta  JKN  terkait  pelayanan  yang diberikan.
2. Terkait perbedaan nilai tarif pelayanan  Rumah  Sakit  terhadap paket INA-CBGs peneliti menyarankan agar lebih  membangun sistem  manajemen  dirumah  sakit secara berkesinambungan untuk penyesuaian  tarif  mengikuti  aturan pemerintah pusat.
3. Agar melakukan penguatan teknologi informasi  pada  setiap  Rumah  Sakit, harus  adanya  pengawasan  secara lebih baik terhadap teknologi informasi  dalam  penyelenggaraan program.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih kepada  Wakil  Direktur  RSUD  Undata Palu  dan  Pengelola  program  JKN Undata Palu yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Budiman,  2013. Kebijakan  Publik Dan Membangun Pelayanan Publik
Yang  Responsif .  Bandung  :  Hakim Publishing
2. Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional (DJSN).  2014.  Di  aksese  pada tanggal  13  April  2015  dari  situs  : http://manajemenrumahsakit.net/20
14/01/permasalahan-dalam- pelaksanaan-jkn/
3. Rekam  medik  Undata.  2014. Profil dan  Jumlah  pasien  rawat  inap BPJS Kesehatan tahun 2014
4. Tachjan,  Dr.  H,  M.Si.  2006. Implementasi  Kebijakan  Publik .
Bandung: AIPI
5. Khariza  Alif  Khariza.  2015. Studi
Deskriptif  Tentang  Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional  Di  Rumah  Sakit  Jiwa Menur Surabaya . Universitas
Airlangga.  Volume  3,  No.  1,  di
akses 1 April 2015.
6. Hill,  Michael  dan  Peter  Hupe,
2002, Implementing Public Policy :
Governance  In  Theory  and  In Practice . London : SAGE
Publications
7. Thalib  jamaluddin.  2013. Studi pelaksanaan  jaminan  kesehatan
masyarakat  di  rumah  sakit  umum daerah kabupaten buton .
Universitas  Hasanuddin.  Diakses
Juni 2015.
8. Winarno.  2005,  2012. Kebijakan Publik,  Teori,  Proses,  dan  Studi Kasus edisi  &  Revisi  Terbaru.
CAPS. Yogyakarta.
9. Widodo,  Joko.  2009. Analisis Kebijakan Publik . Malang :
Bayumedia Publishing.
10. Agustino,  Leo.  2006. Dasar-Dasar Kebijakan  Publik .  Bandung:  CV.
Alfabeta.
11. Nugroho Dan H.A.R Tilaar. 2008. Kebijakan Pendidikan. Jogjakarta : Pustaka Pelajar