JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

## Judul Buku
The Ordinance of Government (Al-Ahkam al-Sultaniyah w’al Wilayat al-Diniyya)
Penulis Al-Mawardi
Alih Bahasa Prof. Dr. Wafaa H. Wahba
Penerbit Garnet Publishing, United Kingdom
Cetakan 2010
Tebal 301 halaman
B icara tentang kinerja pemerin­ tahan dan aparatur yang terli­ bat didalam pelayanan publik, tidaklah bisa dilepaskan dari konsep maupun prinsip­prinsip tata­kelola, aturan dan ketentuan yang ada da­ lam  penyelenggaraan pemerintahan ( good governance) . Jika istilah good go ­ vernan ce yang dikampanyekan (ulang) oleh IMF ( International Mone tary Fund) dan Bank Dunia ( World Bank) serta badan­badan PBB (Perserikatan Bang­ sa­Bangsa) seperti UNDP ( United Na­ tions for Development Project) di akhir deka de 90­an merupakan istilah yang sekarang meluas di berbagai nega ra, khususnya negara­negara yang dianggap belum dan sedang berkembang se perti Asia, Afrika dan Amerika Selatan (Hout, 2007) dan melulu dikaitkan dengan politik bantuan 1 ke negara­negara tersebut maka tata­kelola dan prinsip aturan pemerintahan sudah lebih dulu dite­ rapkan oleh peradaban Islam.  Kepe­ mimpinan Nabi Muhammad SAW dan kha lifah empat menjadi saksi se ­ jarah bagaimana Piagam Deklarasi Madinah benar­benar menjadi doku­ men model tata­kelola pemerintahan

## resensi
1 Selanjutnya, silahkan baca: Hout, Wil. (2007). The Politics of Aid Selectivity: Good governance cri­ teria, in World Bank, US and Dutch development assistance, USA­Canada: Routledge.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
per tama dalam pengaturan pemerin­ tah an demi mencapai masyarakat yang bertransformasi secara mandiri menuju masyarakat madani. Sampai kemudian, Abu al­Hasan Ali Ibn Mu hammad Ibn Habib al­Mawardi (untuk kemudian disebut dengan Al­Mawardi) atau di Barat dikenal de ngan nama Alboacen (972­1058 M) mencoba merangkum, memadukan dengan pengalaman barunya, dan menerapkan konsep tata­kelola pe­ merintahan baik secara agamis, juri­ dis, filosofis maupun administratif Piagam Madinah ditengah kekacau­ an politik pada masanya, sesuai de ­ ngan latar belakangnya sebagai ula­ ma, filusuf, hakim dan juga peng am­ bil keputusan di masa Dinasti Ab ba ­ siyah. Tata­kelola pemerintah an ala Al­Mawardi bisa dibaca da lam buku berjudul Al­Ahkam al­ Sutaniyya w’al­ Wilayat al­Diniyya yang sudah diter­ jemahkan kedalam berbagai bahasa.
Dalam Bahasa Inggris buku itu di ter jemahkan menjadi The Ordinance of Government atau ‘Aturan­Aturan Penyelenggaraan Pemerintahan’ oleh Prof. Wafaa H. Wahba dan di ­ pro duksi ulang untuk  kepentingan kajian politik dan administrasi pe­ me rintahan di Barat oleh The Center for Muslim Contributi on to Civiliza­ tion 2 . Buku klasik popu ler ini ternya­ ta masih cukup relevan dengan kon­ disi kekinian dan menjadi salah satu literatur yang paling banyak dirujuk oleh banyak ilmuwan dalam kajian studi good governance di dunia. Buku
ini akan menjadi sangat menarik ba ­ gi peminat kajian administrasi pe­ merintahan, baik mahasiswa, mau­ pun para pejabat publik, pemimpin pemerintahan atau politisi, peminat diskursus good governance dan lem­ baga­lembaga non pemerintahan yang concern de ngan tema­tema ini.
Dalam bukunya yang terdiri da­ ri 20 bab, Al­Mawardi memulainya dengan perlunya kepemimpinan ( ima  mah) dan juga kriteria bagaima­ na mendapatkan pemimpin yang baik bagi masyarakat.  Ia menyebut­ kan ada paling tidak tujuh indikator: adil dan jujur, berilmu dan indepen­ den, bisa dikritik, sehat secara fisik, bijaksana dan hati­hati, berani, dan terakhir berasal dari kalangan Qurai­ sy . Sementara dalam hal meng ang­ kat pemimpin pemerintahan, ia me­ nyarankan dua metoda: pemilih an dan penunjukan/pengangkatan langsung. Bab kedua sampai dengan bab keenam, Al­Mawardi masih mem bicarakan kriteria dan model pe ngangkatan pejabat publik lain di bawah pemimpin tertinggi suatu ne­ gara atau wilayah.
Di dalam bab keempat belas, Al­
Mawardi membagi kategori yang di­ sebut wilayah otorita pemerintahan Islam. Pada bab kelima belas ia kem­ bali membahas bagaimana mengatur administrasi pelayanan publik, yak ­ ni berkenaan dengan reklamasi ta­ nah/pembukaan lahan dan pemba­ gian pasokan air bersih.  Di bab ke enam belas ia fokus pada topik
2 Lembaga ini bermarkas di Qatar dan dipimpin langsung oleh Emir Qatar, Al­Thani dan bertu­ juan menterjemahkan buku­buku klasik karya intelektual muslim klasik yang telah berkotribusi pada peradaban dunia.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
pembukaan sarana dan fasilitas pu­ blik, perlindungan terhadap tanah tidak tergarap dari kepentingan in­ dividu non­publik. Hibah tanah dan pemberian hak pengelolaan tanah dan hasilnya merupakan fokus Al­ Mawardi di bagian bab ketujuh be­ las. Ia mendefinisikan tanah dalam tiga pengertian: tanah mati dan tidak tergarap, tanah yang sudah diolah/ tanah garapan, dan tanah yang jadi sumber pertambangan.
Perhatian figur cendikia asal Bas   ra ini kemudian beralih ke per­ soalan status dan ketentuan pengelo­ laan lembaga atau pusat administra­ si. Menurutnya  lembaga ini diperlu­ kan untuk menjaga keamanan do  ku­ men, properti pemerintahan/ke mi­ literan serta personil yang terlibat di­ dalam nya. Lembaga itu diberi nama Diwan, yang dibagi kedalam empat departemen yaitu: departemen arsip dan gaji kemiliteran, departemen ar­ sip pajak dan kewajiban keuang an daerah, departemen catat an pe nun­ jukan dan pemberhentian pejabat pu blik, dan yang terakhir, departe­ men arsip penerimaan negara dan pajak dari Baitul Maal. Ia juga menje­ laskan bagaimana klasifikasi data dan arsip negara disimpan. Di akhir penjelasan, ia menekankan dua kate­ gori wajib bagi kepala lembaga pu sat
administrasi dan arsip negara, yaitu: jujur dan punya kompetensi.
Sebelum menutup penjelasan di  bab keduapuluh tentang proses pe ngangkatan petugas dan lembaga pengawas pasar dan perdagangan (se jenis Ombudsman 3 dan hisba 4
) dan memastikan semua aktivitas pe­ layanan publik dari negara berjalan sesuai standar, ia menyinggung ten tang administrasi penjatuhan hu­ kuman secara gamblang di bab ke­ sembilan belas. Beberapa kasus yang disebutkan dalam penjelasannya ada lah kasus perzinahan, pencurian, pemabuk, fitnah dan pencemaran na ma baik (terkait kasus asusila dan zina), kompensasi dan hak balas da­ lam kasus kematian dan hukuman mati, serta terakhir berkaitan dengan hukuman non­legal terkait pelang­ garan disiplin dan hukuman non­ publik.  Sementara di bagian akhir, Al­Mawardi menjelaskan tentang pentingnya lembaga pengawas dan penjaga moral ofisial negara dalam menjalankan tugas sebagai penyedia jasa layanan publik agar tidak mela­ kukan tindakan diluar kewenangan serta penyelewengan seperti korup­ si, kolusi dan nepotisme yang meru­ gikan masyarakat.
Apa yang sudah ditawarkan oleh  Al­Mawardi tentunya menjadi
3 Lembaga  negara  di  Indonesia  yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan pelayanan  publik  baik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan, ter  ma suk  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara,Badan  Usaha  Milik  Daerah, dan  Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menye­ lenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Ang­ garan Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini  dibentuk berdasarkan Undang­Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik In donesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.
4 Hisba adalah lembaga pengawas.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
demikian penting ditengah memun­ caknya rasa ketidakpercayaan pu ­ blik terhadap administrasi pemerin­ tahan kita saat ini.  Meskipun kon­ sep yang dikemukakannya sedikit klasik, namun tidak dapat dipung­ kiri bahwa ia telah memberikan ins pirasi secara langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggaraan aparatur pemerintahan. Konsep pe­ ngawasan pasar yang bisa dilacak jauh ke masa Khalifah Umar bin Khat tab sekarang dipakai dimana­ mana. Dalam pemaknaan lebih luas, konsep pengawasan pasar berkem­ bang secara aplikatif dalam hal pe ­ ngawasan moral pejabat publik. Konsep yang dibarengi dengan atur­ an yang sangat jelas, lugas dan tegas. Penyelesaian sengketa publik, peng­ adaaan fasilitas publik oleh negara, ataupun metoda dan kriteria se leksi pengangkatan pejabat publik akan terus menjadi topik hangat dalam transformasi administrasi. Latar be­ lakang yuridisnya juga menyebab­ kan ia sangat paham tentang bagai­ mana menjaga rasa keadilan publik dan membuat aturan­aturan yang empirik berbasis kejadian sehari­hari masyarakat kedalam aturan dan hu ­ kum administrasi pemerintahan. Demikian juga dengan ide pemben­ tukan lembaga pusat administrasi negara tidak bisa tidak adalah tero­ bosan formal yang ternyata sudah ada sejak masa Al­Mawardi hidup. Gaya paparannya yang empirikal, kategorikal, numerikal, filosofikal , jelas, tegas, dan lugas dalam hal­hal mendasar publik membuat buku ini menjadi semakin dibutuhkan di te ngah ’kegalauan publik’ akan ke­
mampuan aparatur daerah dan ne­ gara saat ini.
Namun demikian, meskipun Al­ Mawardi sudah berupaya kuat un­ tuk membukukan pengalamannya selama mengabdi sebagai hakim,  po­ litisi sekaligus ilmuwan pada ma sa itu, bukunya, meskipun fenomenal dan fundamental juga tidak sepe­ nuh nya komperhensif. Barangkali kondisi masyarakat pada masa itu membuat kriteria seleksi kepemim­ pinan, khususnya poin tentang ca­ lon pemimpin harus dari kalangan Quraisy tidak relevan diterapkan saat ini. Meskipun demikian, filoso ­ fi nya adalah disarankan memilih pemimpin pribumi jika ingin lebih diterima masyarakat yang awalnya apatis dan tidak partisipatif. Hal lain yang perlu jadi catatan adalah meski ia sempat menyebutkan prosedur pemberian hukuman bagi pelanggar aturan agama dan publik, namun bab mengenai mekanisme promosi­ degradasi pejabat juga luput dari pe ­ ngamatannya. Idenya tentang pem­ bagian wilayah juga jelas tidak se ­ suai dengan kondisi kita disini, di­ mana ia membagi tiga klasifikasi daerah: daerah Haram � , Hijaz dan daerah diluar Haram dan Hijaz. De­ mikian juga halnya dengan penye­ lenggaraan badan negara yang seca­ ra khusus menyelesaikan problem antar kelas di bab delapan. Kritik lain terhadap bukunya adalah mes­ ki pun fokus dalam tema­tema ter­ tentu, kelihatannya bukunya tidak disusun dalam urutan kronologis te­ matik yang membuat pembaca mu­ dah mengikutinya. Sebagai contoh, setelah berbicara detil tentang meka­
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
nisme dan kriteria pengangkatan pe jabat publik di bab­bab awal, se­ ketika beralih ke topik penyelesaian sengketa publik di bab ketujuh.
Apapun itu, buku ini membe ri­ kan efek serta kontribusi luar biasa bagi khasanah dan praktik tata kelo­ la pemerintahan negara sampai saat ini. Apalagi sebagian besar tawaran Al­Mawardi cocok dengan negara­ negara dan daerah yang ma yoritas penduduknya muslim dan atau me­ ngadopsi sistem pemerintah an Islam atau hukum Islam. Getaran  keilmuan buku ini masih hangat diperdebat­ kan, diterapkan dan diperkaya saat ini. Penulis merasa berkewajiban membagi informasi ini me ng ingat terbatasnya akses terhadap buku­bu­ ku klasik bertemakan admi nistrasi pemerintahan, dan kinerja  aparatur publik (bernuansa Islam) di nusanta ­ ra. Meski konsep Al­Mawar di jelas­ jelas berorientasikan hukum Islam dan dilegkapi referen si kuat dari Al­ Qur’an dan Hadist, namun teori dan ide fundamentalnya sangatlah uni­ versal dan compati ble untuk diterap­ kan di negara non­muslim sekalipun. Oleh karena itulah penulis mereko­ mendasi kan pembaca untuk menye­ rap inspirasi dan belajar banyak dari buku ini.
Saiful Akmal