p-ISSN 1978-0680, e-ISSN 2655-5204 https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## EFEKTIVITAS PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN OTONOMI DESAADAT

## EFFECTIVENESS OF WOMEN'S ROLE IN THE AUTONOMIC DEVELOPMENT OF TRADITIONAL VILLAGE
Ni Wayan Supriliyani 1* , Ni Putu Anik Prabawati 1 1 Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Udayana, Denpasar, Bali *Koresponden email: supriliyani@unud.ac.id

## ABSTRAK
Provinsi Bali mempunyai banyak Desa Pakraman, dimana masing-masing desa ini memiliki keistimewaan atau keunikan masing-masing yang menjadikan desa tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Salah satu Desa Pakraman yang sangat unik adalah Desa Adat Asak yang terletak di Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali. Desa Adat Asak ini tergolong desa yang masih kuno, dimana kaum perempuan masih tertindas dan tersisihkan dari kaum laki-laki dalam pembangunan yang berkeadilan. Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan memakai Purposive Sampling. Disamping itu jika dilihat dari pengawasan atau pemantau yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan otonomi desa sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh laki-laki sehingga peran perempuan belum boleh berada diatas laki-laki dikarenakan sudah terdapat pakem- pakemnya sendiri. Efektivitas perempuan dapat dilihat sebagai subyek dari kontruksi dan proses budaya yang lahir dari kebiasaan. Berlandaskan UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai proses pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam rangka mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI. .
Kata kunci : Peran Perempuan; Perspektif Gender; Otonomi Daerah; Desa Pekraman

## ABSTRACT
Bali Province has many Pakraman Villages, where each Pakraman village has its own specialty or uniqueness that makes the village different from one another. One of the very unique Pakraman Villages is the Asak Traditional Village which is located in Karangasem District, Bali Province. This Asak Traditional Village is classified as an ancient village, where women are still oppressed and excluded from men in equitable development. Besides that, when viewed from the supervision or monitoring carried out in the implementation of village autonomy development, until now it is still carried out by men so that the role of women cannot be above men because they already have their own standards. The effectiveness of women can be seen as the subject of cultural construction and processes born of habit. Based on UU No. 32 Tahun 2004 regional autonomy can be defined as the process of delegating government authority from the central government to autonomous regions in the context of regulating and administering governance within the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The achievement of regional autonomy is not only legal notification, but also the need for globalization coupled with strengthening the area of greater authority.
Keywords : Women's Role; Gender Perspective; Regional Autonomy; Pekraman Village
PENDAHULUAN Otonomi daerah perlu perhatian khusus, sebab Presiden Joko Widodo menginginkan fasilitas yang lebih baik terdapat di daerah terpencil penuh dengan kemajuan pembangunan yang berkualitas. Dikarenakan penuh kemajuan desa terpencil, maka rakyat yang tinggal disana pasti akan lebih layak dan sejahtera untuk kenyamanan bersama. Berlandaskan UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai proses pelimpahan wewenang peme- rintahan dari pemerintah pusat kepada daerah
otonomi dalam rangka mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI.
Provinsi Bali memiliki berbagai macam adat dan budaya yang sangat unik, diantaranya Desa Asak Kabupaten Karangasem. Desa Adat Asak tergolong salah satu desa kuno yang ada di Kabupaten Karangsem, yang terletak 4 km dari Kota Amlapura kearah barat menuju jalan ke Denpasar. Ritual keagamaan dan budaya masih sangat kental di Desa Adat Asak beberapa diantaranya Usaba Sumbu, Usaba Kaulu, Pendet dan Gebug/Maniang serta Rejang.
Sjahrizal (2014) menyebutkan terdapat beberapa nilai dasar dalam menjalankan oto- nomi daerah seperti mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, mengelola aparatur daerah, memilih pimpinan daerah, mengelola kekayaan daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah, mendapat- kan hak lainnya yang diatur oleh perundang- undangan. Masa pemerintahan Gubernur Bali Mangku Pastika menginginkan Bali dijadikan Otonomi Asimetris yang dibutuhkan karena Bali sangat beda dan unik diantara daerah yang lainnya. Beliau menjelaskan hubungan diantara desa dinas dengan desa pakraman/adat, yang mana sejumlah desa dinas berada dalam satu desa adat dan begitu juga sebaliknya. Jumlah desa pakraman yang ada di Bali mencapai 1.488 yang memiliki peraturan adat atau awig-awig- nya tersendiri.
Desa adat yang ada di Bali masih ditemui adanya ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan ( Pramana, et. al ., 2014) . Gender disini dapat diartikan sebagai tafsiran mengenai kultural terhadap perbedaan jenis kelamin. Gender tidak dapat lepas kaitannya dengan adanya perbedaan jenis kelamin, tetapi tidak juga selalu tentang perbedaan fisiologis yang banyak dijumpai dimasyarakat. Gender dapat diartikan sebagai sekumpulan sikap, peran dan tanggung jawab yang terikat pada diri laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari lingkungan maupun budaya masyarakat tempat dimana manusia itu tumbuh dan berkembang. Gender juga dapat dimaksudkan sebagai pembagian peran dan tanggung jawab laki-laki dan perem- puan sebagai kontruksi sosial yang dapat di- rubah tergantung dengan adanya perubahan zaman (Mulia, 2001).
Kesetaraan yang ada antara laki-laki dan perempuan lebih mengacu pada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan secara seimbang dan adil. Pemahaman mengenai ke- setaraan laki-laki dan perempuan sering dikenal dengan nama kesetaraan gender. Dalam hal ini menuntut bahwa keadilan bagi perempuan harus sama dengan laki-laki. Dimana peran perem- puan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak, akan tetapi dapat meningkatkan dirinya baik dari sisi potensi, profesi maupun promosi. Dalam hal ini ber- maksud agar perempuan tidak kalah saing dengan laki-laki dalam hal pekerjaan dengan
potensi yang dimiliki dapat mempromosikan dirinya sebagai atasan ataupun memiliki pen- dapatan yang lebih tinggi daripada laki-laki Terdapatnya perbedaan tanggapan me- ngenai perempuan yang beredar di masyarakat (Farida, 2001). Pandangan pertama beranggapan bahwa posisi antara kaum laki-laki dan perem- puan sejatinya tidak terdapat permasalahan sehingga kondisi perempuan tidak menjadi per- masalahan. Pandangan ini mengemukakan bah- wa kaum perempuan mendapatkan keuntungan dari posisi mereka dan menjaga posisi tersebut yang membuat mereka nyaman. Pandangan kedua beranggapan bahwa terdapat ketidak- adilan yang yang dirasakan oleh perempuan saat ini yang dirasa harus dilakukan suatu perubahan. Terdapat empat pembagian atas pernyataan kaum perempuan tertindas, yaitu liberalis, radi- kalis, marxis, dan sosialis. Hal tersebut diurai- kan sebagai berikut:
1. Golongan liberalis berpendapat bahwa ra- sionalitas merupakan akar dari kebebasan dan keadilan
2. Golongan radikalis berpendapat bahwa awal mula adanya penindasan terhadap perem- puan adalah adanya penindasan terhadap kaum laki-laki.
3. Golongan Marxis berasumsi bahwa peman- faatan kaum perempuan secara sewenang- wenang menjadi bagian dari pemanfaatan kelas dalam hubungan produksi yang di- sebabkan oleh kapitalisme.
4. Golongan sosialis berpandangan bahwa perempuan, sebagai suatu kelas, mengalami penindasan hampir di seluruh aspek kehi- dupan (Fakih, 2013).
Kesulitan yang dialami dalam mereali- sasikan posisi perempuan yang setara dengan laki-laki yaitu adanya skala yang luas mulai dari isi kepala sampai dengan urusan negara mengenai ketidakadilan. Pembagian ketidak- adilan ini tidak bisa dilakukan dalam satu tahap sekaligus akan tetapi harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama harus dilakukan upaya jangka pendek untuk mengatasi terpinggirnya kaum perempuan dalam program pengem- bangan serta partisipasi kaum perempuan dalam sektor publik. Dalam upaya mengatasi sub- ordinasi, diperlukan upaya pendidikan serta membangkitkan kembali organisasi perempuan. Dalam hal untuk menghentikan kasus kekerasan terhadap perempuan maka perempuan tersebut harus tegas, agar tidak hanya diam, karena jika hanya diam maka diam-diam kaum perempuan akan dianggap menyukai kekerasan. Oleh sebab
itu, kaum perempuan harus dibekalo dengan teknik untuk menghentikan kekerasan itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat tulisan di buku harian mauoun media massa agar bisa dijadikan bukti jika suatu saat harus dibawa ke jalur hukum (Fakih, 2013).
Selain melalui upaya jangka pendek, persoalan ketidakadilan perempuan juga dapat dilakukan dengan rencana jangka panjang salah satunya dengan memperkuat berbagai upaya jangka pendek dan tetap mengupayakan kam- panye kepada masyarakat mengenai kesadaran kritis dan pendidikan umum untuk meng- hentikan ketidakadilan gender. Upaya pendu- kung lainnya dapat dilakukan dengan studi tentang berbagai bentuk ketidakadilan gender yang dilanjutkan dengan advokasi gurna me- ngubah kebijakan, hukum dan aturan peme- rintah yang dinilai tidak berpihak kepada perempuan (Fakih, 2013.) Payung hukum dalam penerapan otonomi daerah tentunya sudah jelas dan lengkap. Di- harapkan dengan adanya aturan tersebut peme- rintah daerah dapat mensejahterakan masyara- katnya dalam hal ini mengenai kesetaraan gender. Hal ini berlaku juga di Desa Adat Asak Kabupaten Karangasem, dimana sejak jaman dahulu perempuan di desa tersebut tidak me- miliki kesamaan hak sebagai orang tua dan sebagai kader dilingkungan sosialnya. Sehingga dapat dikatakan sebagai bias gender, dimana didesa tersebut kaum laki-laki lebih diutamakan sebagai tokoh-tokoh di Desa Adat Asak Ka- rangasem.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan pengukuran untuk dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga apabila sasaran tersebut tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya maka bisa disebut efektif, dan apabila sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya maka bisa dikatakan tidak efektif. Sehingga, diperlukan pengukuran untuk menge- tahui bagaimana efektivitas perempuan yang ada di Desa Adat Asak Kabupaten Karangasem dalam hal adanya perbedaan hak yang diperoleh oleh perempuan di desa tersebut dengan me- nggunakan pengukuran efektivitas menurut Duncan yang dikutip melalui Steers (2007) menyebutkan ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian Tujuan Keseluruhan upaya dalam mencapai suatu tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.
Indikator ini digunakan dalam menilai kesesuaian antara tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil penerapan program. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu rencana kerja, kurun waktu, dan pencapaian sasaran yang merupakan target kongkrit. 2. Integrasi Integrasi yaitu kemampuan dalam melak- sanakan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati, mengadakan sosialisasi, pengemba- ngan konsensus, dan komunikasi dengan ber- bagai organisasi lainnya. Integrasi terdiri atas beberapa faktor, yaitu proses sosialisasi, prosedur, dan sistem pengawasan atau pemantauan. 3. Adaptasi.
Adaptasi menyangkut kemampuan organisasi atau program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mampu mempertahankan pe- laksanaan keiatan program dan mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Adatasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu pengadaan sarana dan prasarana seerta pengisian tenaga kerja yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program.
METODE Penelitian ini menggunakan metode kuali- tatif yaitu mengikuti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu dengan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang suatu hal dan mengkaji hal tersebut secara mendalam yang berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati (Moleong, 2005), dengan teknik pe- ngumpulan yaitu observasi dengan turun lang- sung dan berinteraksi dengan objek penelitian guna memperoleh informasi yang seobyektif mungkin, yang kedua menggunakan wawancara yaitu suatu proses dalam memperoleh informasi yang berkaiatan deangan apa yang diteliti melalui tanya jawab secara langsung dengan informan baik menggunakan pedoman wawancara maupun tidak, wawancara ini tergolong dalam in-depth interview , dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Asak berdasarkan pur- posive sampling, yang menggunakan unit analisis berada pada tingkat institusi dan individu yaitu Sumber Daya Manusia di lingkungan Desa Adat Asak. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah seperti pengumpulan data, re- duksi data, penyajian data, dan penyimpulan data terhadap hasil interprestasi data dan analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Pertima merupakan desa yang ter- letak di Kecamatan Karangasem yang berjarak 7 kilometer dari Pemerintahan Kecamatan Karang- asem dengan jarak tempuh kurang lebih 15 menit. Desa Pertima memiliki Luas sekitar : 872,599 Hektar yang terdiri dari :
 Tanah Pekarangan / Pemukiman : 30,515 Ha
 Tanah Tegalan : 311,300 Ha  Tanah Persawahan : 366,369 Ha  Tanah Perkantoran : 15,950 Ha  Jalan : 0,28 Ha  Pertokoan / Sekolahan : 30,159 Ha  Kuburan : 1,595 Ha  Lainnya : 116,395 Ha
Dari data luas tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar merupakan tanah persa- wahan dan keseluruhannya merupakan tanah tanah dataran berupa tanah produktif dan pe- mikiman penduduk yang terletak dengan keting- gian kurang lebih 500 meter di atas permukaan air laut dengan curah hujan 2.000 mm/bulan dan suhu rata-rata 28-32 o C dengan batas-batas se- bagai berikut :
 Sebelah Barat
: Desa Bugbug  Sebelah Utara : Desa Bungaya
 Sebelah Timur : Kelurahan Subagan
 Sebelah Selatan
: Selat Lombok Desa Pertima memiliki jarak tempuh me- nuju ke pusat Kota ataupun ke kabupaten lain cukup dekat. Adapun jarak tempuh Desa Pertima adalah sebagai berikut:
 Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 6 Km
 Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten : 7 Km
 Jarak Ke Provinsi : 70 Km
 Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 15 Menit
 Waktu tempuh ke Ibu kota Kabupaten : 20 Menit
 Waktu tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 2 jam Selain memiliki jarak tempyh yang cukup dekat, di Desa Pertima juga sudah dilalui dengan sarana angkutan umum, sebagaian besar pen- duduk juga sudah mempunyai alat transportasi roda dua yang didukung oleh fasilitas jalan yang memadai. Kondisi iklim yang ada di Desa Per- tima sebagaian besar sama dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Kabupaten Karangasem, dimana masih tergantung 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu pada kisaran 24 0 C dam curah hujan rata-rata 12 kali pertahun.
Di Desa Pertima rata-rata masyarakat me- nggunakan Air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga air sungai yang diperguna- kan oleh masyarakat. Jumlah Penduduk Desa Pertima akhir 2020 tercatat sebanyak 6.897 jiwa dan 2.340 KK yang terdiri dari :
 Jumlah Penduduk laki-laki : 3.462 jiwa
 Jumlah Penduduk Perempuan: 3.435 jiwa Secara terinci data penduduk kami sajikan pada tabel berikut :
Desa Adat Asak merupakan salah satu desa adat yang berada di Desa Pertima. Berikut be- berapa peninggalan yang keberadaannya masih tetap bertahan di Desa Adat Asak sampai saat ini antara lain ; a. Pura Puseh Dilihat dari penataan Puranya terdiri dari 2 halaman. Pelinggih-pelinggihnya masih meme- gang pada struktur pelinggih Bali Kuno. Di- samping itu, pintu masuk menuju halaman Pura masih bentuk aslinya yang sudah berumur ratusan tahun namun masih tetap berdiri dengan kondisi yang bagus. Piodalan di Pura Puseh Desa Asak dilaksanakan pada sasih Kapat (bulan keempat) yakni dilaksanakannya Usaba Sambah. b. Pura Desa Pura ini terdiri dari beberapa bengungan dan pelingih yang berkaitan satu sama lain diantaranya ; pelinggih Betara Pangeran Asak, Ida Ratu Bukit Kangin, Betara Ayu Tenganan, Ida Betara Ayu Sandat. Bale Suci yang di- fungsikan sebagai tempat untuk menabuh Selonding untuk mengiringi tarian sacral pada saat pelaksanaan Upacara selain itu bagi wanita dilarang naik ke Bale ini, Bale Agung di- fungsikan sebagai tempat duduk krama saih sebanyak 24 orang, Bale Gambang difungsikan sebagai tempat menabuh gamelan gambang.
c. Pura Dalem Halaman utama Pura ini terdapat beberapa pelinggih seperti ; Gedong, Padmasana, Pesucian, dan Cacahan. Sedangkan halaman luarnya terdapat sebuah bangunan Pewaregan (dapur) yang biasa digunakan untuk aktifitas mem- persiapkan pelaksanaan Upacara di Pura Dalem. Pemisah antara halaman utama dengan halaman luar berdiri sebuah Candi Bentar sebagai pintu masuk. Mengenai piodalan di Pura ini dilak- sanakan dua kali yakni pada Tilem Sasih Kesa- nan Ngusaba Dalem Agung dengan memper- sembahkan sesajen berupa Pecaruan Banteng Muani Mebayang-bayang sementara dagingnya diolah sebagai perlengkapan sesajen. Selain itu pada Tilem Sasih Kedasa nuju Kajeng dilak- sanakan Ngusaba Dalam Alit / Ngusaba Mapag dengan mempersembahkan sesajen Pecaruan Godel Luh digunakan baying-bayang. Selain itu terdapat juga berbagai bentuk tarian baik sakral maupun bebali yang merupakan warisan turun temurun seperti Tari Rejang, Pendet, Abuang Truna, Abuang Mamuja Daha, Abuang Desa Nyoman, Abuang Desa, Nyeraman, dan Sanghyang. Keseluruhan jenis tarian tersebut ditarikan hanya pada saat-saat upacara-upacara tertentu. a. Gamelan Sekati Perangkat gamelan ini meliputi rerincingan, ceng-ceng, reong sebanyak 3 tungguh masing- masing tungguh terdiri dari tiga buah reog, gong, kendang, dan tawa-tawa dengan jumlah penabuh sebesar 10 orang. Gamelan Sekati khusus disuarakan pada saat piodalan di Pura Telaga Mas dan Pemerajan Ida, yakni pada Purnama Kelima dan Kaulu. Selain dua Pura tersebut gamelan ini tidak bisa dipentaskan di tempat lain tidak akan bisa dipentaskan dan tempat lain tidak bisa bersuara. Adapun jenis tabuh yang sering dibawakan antara lain: tabuh Rejang, tabuh Gadung Geli, tabuh Riring Sroni, tabuh Sekar Gadung.
Peneliti dalam menganalisis hasil temuan dalam penelitian yang berkaitan dengan Efek- tivitas Peran Perempuan Dalam Pembangunan Otonomi Desa Adat Asak Kecamatan Karang- asem Provinsi Bali menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan. Adapun indi- kator-indikator yang terdapat dalam teori efek- tivitas yang dikemukakan oleh Duncan yaitu (1) indikator pencapaian tujuan, (2) indikator integ- rasi, dan (3) indikator adaptasi, yang analisisnya dijabarkan sebagai berikut :

## Pencapaian tujuan
Indikator pencapaian tujuan digunakan untuk menilai pelaksanaan efektivitas peran perempuan dalam pembangunan otonomi Desa Adat Asak dapat dijelaskan bahwa perempuan yang ada di Desa Adat Asak sudah tergabung ke dalam wadah yang bernama krama saing, dimana peran perempuan sangat penting dalam upacara- upacara adat sehingga erat kaitannya peran pe- rempuan dengan setiap upacara yang ada di Desa Adat Asak.
Selain dalam hal adat, peran perempuan dalam pengelolaan keuangan desa masih belum terlalu berpartisipasi dimana yang tersedia hanya sebatas LPD (Lembaga Perkreditan Desa) saja akan tetapi mayoritas dikelola oleh perempuan yang berasal dari luar krama Desa Adat Asak. Hal tersebut disebabkan karena para perempuan di Desa Adat Asak terlibat langsung dalam semua upacara, sehingga sampai dengan saat ini perem- puan di desa adat asak masih mengkhususkan diri ke dalam tradisi saja.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disim- pulkan bahwa partisipasi perempuan Desa Adat Asak sampai saat ini hanya sebatas partisipasi didalam kegiatan upacara keagamaan di wilayah desa adat, sedangkan untuk partisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan otonomi desa ma- sihlah minim.
Integrasi Indikator integrasi dalam pelaksanaan efektivitas peran perempuan dalam pembangunan otonomi Desa Adat Asak dapat dijelaskan bahwa dalam perolehan hak dan tanggungjawabnya, perempuan di desa adat asak mengikuti apapun yang didapat suami dari desa. Jika semasih bersuami istri maka pihak laki-laki akan men- dapatkan haknya seperti: hak pengelolan lahan, hak mendapatkan pelayanan di banjar adat. Selanjutnya disamping mendapatkan hak tentu- nya harus memenuhi kewajiban yang ada didesa seperti krama saing dalam hal ini tradisi di adat, pauman dan banjar dinas. Dan jika tidak dalam ikatan suami istri dalam hal ini salah satunya tidak ada maka haknya akan hilang atau tidak mendapatkan hak seperti tidak mendapatkan laba, tidak mendapatkan hak pengelolaan lahan. Dalam hal ini hanya mendapatkan hak pakai dan men- dapatkan hasil dari lahan tersebut selama masih dalam berkeluarga.
Disamping itu jika dilihat dari pengawasan atau pemantau yang dilakukan dalam pelaksa- naan pembangunan otonomi desa sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh laki-laki sehingga
peran perempuan belum boleh berada diatas laki- laki dikarenakan sudah terdapat pakem-pakem- nya sendiri.Selain itu untuk kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan sebenarnya dari pihak desa adat sudah memberikan peluang akan tetapi belum terdapat dalam awig-awig yang tertulis dan sam- pai saat ini sanksi-sanksi yang diterapkan masih mengacu pada dresta.
Adaptasi Indikator adaptasi terhadap posisi perem- puan dalam proses pembangunan dapat dijelas- kan bahwa untuk sementara ini pihak desa adat ingin terbuka kepada pihak perempuan terkait dengan pembangunan akan tetapi dari pihak perempuan sendiri masih kurang inisiatifnya, belum ada niat dan belum ada penggeraknya. Sehingga di desa adat sampai saat ini masih menyerahkan ke peran laki-laki terkait dengan pembangunan. Disamping itu kita terus menggali potensi-potensi yang ada didesa seperti paud, pasraman juga akan kita libatkan karena memang sudah untuk perempuan di Desa Adat Asak ini untuk menyampaikan inisiatif dan potensi- potensi yang dimiliki. Akan tetapi baru kali ini di desa dinas dikepalai oleh seorang perempuan. Selain itu perlu diadakan inovasi-inovasi lain yang dapat meningkatkan partisipasi/peran perempuan Desa Adat Asak didalam proses pembangunan desa, yakni salah satunya dengan mengembangan Desa Asak menjadi sebuah Desa Adat Pariwisata seperti Desa Tenganan yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan kepariwi- sataan yang banyak melibatkan partisipasi pe- rempuan karena pada dasarnya potensi-potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa Adat Asak contohnya yang berbasis seni budaya seperti tari rejang khas Desa Asak secara keseluruhan memang melibatkan partisipasi perempuan. Adapun presentase efektivtas perempuan di Desa Adat Asak dalam pembangunan otonomi desa dapat dilihat berdasarkan diagram berikut :
Berdasarkan diagram tersebut dapat di- ketahui bahwa presentase peran perempuan di Desa Adat Asak menunjukkan 20 % efektif dan 80% tidak efektif dalam Efektivitas Peran Perempuan dalam Pembangunan Otonomi Desa Pakraman di Desa Adat Asak. Disamping itu dalam hal kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepada Desa perempuan di Desa Pertima yang membawahi langsung Desa Adat Asak tentunya berupaya untuk memberdayakan lembaga-lem- baga perempuan yang ada di desa melalui posyandu, siaga, lansia, selain itu juga dilakukan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil terus kita berdayakan untuk pihak perempuan yang ada di Desa Pertima.
Jika dilihat dari hambatan yang dialami kepada desa tentunya pasti ada hambatan, akan tetapi kepala desa terus membangun komunikasi kepada kelompok tani, PKK, keluarga harapan yang juga berasal dari perempuan diberdayakan untuk mempermudah komunikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pening- katan sumber daya perempuan sehingga ke- depannya dapat memporsikan diri ketika menjadi ibu rumah tangga dan ikut berperan aktif dalam pembangunan desa.
KESIMPULAN Pada indikator pencapaian tujuan diketahui bahwa peran perempuan sangat penting dan erat kaitannya dalam upacara-upacara adat yang ada di Desa Adat Asak akan tetapi peran perempuan masih minim dalam pengelolaan keuangan desa. Pada indikator integrasi dalam pelaksanaanya perempuan di desa asak mengikuti apapun yang didapat suami dari desa seperti hak pengelolaan lahan, hak mendapatkan pelayanan di banjar adat, dan mendapatkan laba. Dalam hak pengelolaan lahan hanya mendapatkan hak pakai saja tidak hak milik. Selanjutnnya pada indikator adaptasi, posisi perempuan dalam pembangunan sudah terbuka akan tetapi sampai dengan saat ini masih kurangnya inisiatif, belum adat niat, serta belum ada penggeraknya dari pihak perempuan.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana yang telah mendanai ke- berlangsungan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Davies, Sharyn Graham. 2017. Keberagaman Gender di Indonesia , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Fakih, Mansour. 2013. Analisis Gendre &
Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Belajar
Hanum, Farida. 2018. Kajian dan Dinamika Gender. Malang: Intrans Publishing Kusumahadi, D. (2012). Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Dampaknya terhadap Pola Kesejahteraan Masyarakat.
Reformasi , 2 (2).
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Nugroho, Riant. 2008. Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Belajar Pramana, K. Y., Parwata, A. G. O., & Dewi, A. I.
A. A. (2014). Eksistensi otonomi desa pakraman pada masyarakat adat di Bali. Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali . Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. Metode Penelitian Survai . Jakarta: LP3ES Siti Musdah Mulia. 2001. Keadilan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam . Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender Sugiyono, 2010. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sjahrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi . Jakarta: Rajagrafindo Persada