STRUKTUR EKONOMI, KESEMPATAN KERJA DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
Suhartono (tono@ut.ac.id)

## Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

## ABSTRACT
The purpose of article is to analyze the potential economic sectors, opportunity job and disparity income in Central Java. The methods using Location Quotient (LQ), Shift Share and Inequality Index Williamson. The results of LQ analysis shows that threre are potential sectors to be developed in the province of Central Java. They are agriculture, livestock, forestry and fisheries, mining and quarrying, electricity, gas and water supply, communications and transport sector, financial sector, leasing and banking services and the services sector. Shift Share analysis results that in the cities in Central Java province has been a shift or change in the economic structure of the primary sector to tertiary sector. Meanwhile, the calculation of income inequality shows that income inequality between regions in Central Java province is very high, Recommendations addressed to the local government to implement economic development with more attention to aspects of equitable distribution of income
Keywords: central java, disparity income, economic sector
Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi- tingginya, juga mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran serta menciptakan kesempatan kerja. Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat ini diharapkan pendapatan masyarakat akan turut meningkat. Pendapatan perkapita yang tinggi akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Sampai  saat ini pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator keberhasilan dalam pembangunan, baik pembangunan nasional maupun regional.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Sementara itu  pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun demikian, pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Sementara tujuan utama yang ingin dicapai dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan tingkat pengangguran. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Kuncoro (2004) menyatakan ada semacam trade off antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan dalam suatu pembangunan ekonomi. Ketika pembangunan ekonomi lebih ditujukan untuk pemerataan pendapatan maka pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Begitu pula, sebaliknya jika pembangunan lebih difokuskan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan.
Pembangunan daerah Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan pembangunan di daerah. Sebagai prioritas pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah meletakkan pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi melalui terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang diberbagai sektor baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja.
Struktur ekonomi provinsi Jawa Tengah menurut pendekatan produksi sektor tersier menduduki urutan pertama yaitu kontribusinya pada tahun 2001 sebesar 40,10 persen, sektor sekunder menduduki urutan kedua dengan kontribusi 36,67 persen dan sisanya sebesar 23,23 persen oleh sektor primer sebagai sektor ketiga. Sampai dengan tahun 2006 sektor yang dominan kontribusinya terhadap PDRB masih diduduki oleh sektor tersier sebesar 39,89 persen, sektor sekunder sebesar 38,43 persen dan sektor primer sebesar 21,68 persen. Adanya perubahan kontribusi kelompok sektor dalam struktur ekonomi tersebut karena adanya tingkat pertumbuhan yang tidak sama. Kontribusi masing-masing sektor/lapangan usaha disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1.  Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2002-2006 Atas Dasar Harga Konstant 2000 (persen)
Sektor/Lapangan Usaha Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 Pertanian 22,53   21,03   21,97   20,92   20,57 Pertambangan dan Penggalian 1,00 1,00 0,98 1,02 1,11 Industri Pengolahan 31,85   32,01   32,40   32,23   31,98 Listrik, Gas dan Air Minum 0,79 0,76 0,78 0,82 0,83 Bangunan 4,97 5,35 5,49 5,57 5,61 Perdagangan, Hotel & Restauran 21,37   21,42   20,87   21,01   21,11 Pengangkutan dan Komunikasi 4,77 4,82 4,79 4,89 4,95 Keuangan, Persewaan, Jasa Perbankan 3,68 3,60 3,55 3,54 3,58 Jasa-jasa 9,03   10,02   10,06   10,01   10,25 Jumlah 100 100 100 100 100
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2008
Berdasarkan struktur ekonomi, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang menjadi andalan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditandai sumbangannya terhadap PDRB Jawa Tengah berkisar di atas 30 persen, paling tinggi dibanding dengan sektor lain, sedangkan sektor listrik, gas dan air minum memberikan sumbangan terkecil yakni hanya rata-rata 0,79 persen. Perkembangan ekonomi dalam bentuk kenaikan pendapatan per kapita yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama biasanya disertai dengan berbagai proses transformasi sosial ekonomi. Salah satu bagian penting dari proses tersebut adalah pergeseran struktur produksi, atau perubahan komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut sektor dan lapangan usaha. Berkaitan dengan pergeseran pada struktur produksi tersebut, struktur ketenagakerjaan juga mengalami perubahan.
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pendapatan perkapita suatu negara meningkat dalam kurun waktu yang panjang dan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan absolut jumlahnya tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak timpang. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Struktur perekonomian dalam suatu wilayah merupakan faktor dasar yang membedakan keadaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi dan potensi suatu wilayah. Dari 9 sektor menurut lapangan usaha akan memberikan indikator tentang perekonomian suatu daerah. Bersamaan dengan pergeseran
yang terjadi pada struktur PDRB, struktur penyerapan tenaga kerja juga mengalami pergeseran baik menurut sektor maupun lapangan pekerjaan.
Berdasarkan pada uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor- sektor ekonomi yang potensial dan layak dikembangkan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan menganalisis tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menggunakan  indeks ketimpangan Williamsons.
Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota, laju pertumbuhan PDRB, jumlah penduduk dan tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah. Teknik Analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Shift Share dan Indeks Ketimpangan Williamson,

## 1. Analisis Location Quotient (LQ)
Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi (Yusuf, 1999). Variabel yang digunakan dalam perhitungan basis ekonomi tersebut adalah PDRB wilayah dari suatu kegiatan yang dititikberatkan pada kegiatan dalam struktur ekonomi wilayah. LQ adalah suatu teknik perhitungan yang mudah untuk menunjukkan spesialisasi relatif (kemampuan) wilayah dalam kegiatan atau karakteristik tertentu (Rondinelli, 1985). Teknik ini menyajikan perbandingan antara kemampuan suatu sektor di daerah yang sedang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Kontribusi sektor ekonomi di kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah digunakan formulasi model LQ sebagai berikut:
Y / Y Y / Y LQ i j ij 
Dimana : Y ij =  PDRB dari sektor i pada daerah kabupaten/kota ke j Y j
=  PDRB di daerah kabupaten/kota ke j
Y i =  PDRB Provinsi dari sektor i Y =  PDRB Provinsi
Kriteria  yang digunakan adalah: bila LQ > 1, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis/sektor ekspor, yang artinya bahwa sektor tersebut disamping mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri/lokal juga dapat memenuhi daerah lain/ekspor. Bila LQ < 1, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis/sektor lokal, yang artinya sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri/lokal.
Kontribusi sektor ekonomi terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah digunakan formulasi model LQ sebagai berikut :
Y / Y Y / Y LQ i j ij 
dimana : Y ij =   Kesempatan kerja dari sektor i pada daerah kabupaten/kota ke j Y j
=  Kesempatan kerja di daerah kabupaten/kota ke j
Y i =  Kesempatan kerja Provinsi dari sektor i Y =  Kesempatan kerja Provinsi
Kriteria  yang digunakan adalah bila LQ > 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis dan prospektif untuk dikembangkan. Bila LQ < 1, sektor tersebut bukan sektor basis.

## 2. Model Shift Share (Mix and Share)
Analisis shift-share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian wilayah yang lebih luas (wilayah referensi) selama selang waktu tertentu yang biasanya ditentukan oleh para pengguna analisis ini. Tujuan dari analisis shift-share ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensi). Dengan demikian analisis ini akan memberikan hasil perhitungan yang dapat menentukan posisi baik itu berupa kelemahan atau kekuatan, dari sektor/industri di daerah dibandingkan dengan industri yang sama di wilayah referensinya.
Analisis ini memberikan informasi tentang kinerja perekonomian ke dalam tiga bidang yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, pergeseran proporsional dan pergeseran diferensial. Pertumbuhan ekonomi (economic growth) daerah yang diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang menjadi acuan/referensi. Dengan kata lain, komponen ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional (wilayah yang lebih luas). Jika suatu wilayah tumbuh dengan tingkat yang sama dengan pertumbuhan nasionalnya maka wilayah tersebut akan dapat mempertahankan sumbangannya terhadap perekonomian (kesempatan kerja) nasional, oleh karenanya komponen ini disebut sebagai komponen “Share” dalam shift share analysis.
Pergeseran proporsional (proportional shift), yang mengukur perubahan relatif, tumbuh lebih cepat atau lebih lambat, suatu sektor di daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan (nasional). Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian nasionalnya. Pertumbuhan sektoral wilayah yang berbeda dengan nasionalnya bisa disebabkan karena komposisi awal ekonomi (kesempatan kerja)nya dikaitkan dengan bauran industrinya (componen mix).
Pergeseran differensial (differential shift) yang akan membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing sektoral suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh sebab itu jika pergeseran differensiasi dari suatu sektor/industri positif maka sektor/industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang sektor/industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Komponen ini biasanya selalu dikaitkan dengan adanya keunggulan (ketidakunggulan) kompetitif suatu daerah dibandingkan dengan wilayah acuannya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya lingkungannya yang kondusif (adanya kesulitan) terutama pada pertumbuhan sektoralnya.
Perhitungan analisis shift-share diperoleh dengan menjumlahkan ketiga komponen di atas dan hasilnya harus sama dengan data total perubahan dari data industri/sektor yang ada di daerah. Pada perhitungan dengan menggunakan analisis shift-share pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai dasar (benchmark) untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah melalui perubahan pada rasio tenaga kerja/output daerah dengan tenaga kerja/output nasional, sekaligus sebagai dasar untuk menghitung komponen yang lainnya.
Analisis ini juga membandingkan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya yang mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan itu. Bila penyimpangan itu positif, hal itu terdapat daya saing (keunggulan kompetitif) dari suatu sektor dalam wilayah tersebut. Model Shift Share yang dikemukakan adalah sebagai berikut :
y it – y io =  y =  y io { [Y t /Y o ] – 1} + y io { [Y it /Y io ] – [Y t /Y o ]} +  y io { [y it /y io ] – [Y it /Y io ]} [G] [M] [S]
dimana: y io =  Jumlah output sektor i daerah di tahun awal y it =  Jumlah output sektor i daerah di tahun akhir Y io =  Jumlah output sektor i nasional di tahun awal Y it =  Jumlah output sektor i nasional di tahun akhir Y o =  Jumlah total output nasional di tahun awal Y t =  Jumlah total output nasional di tahun akhir
Perhitungan analisis shift share diperoleh dengan menjumlahkan ketiga komponen di atas dan hasilnya harus sama dengan total perubahan dari data industri/sektor yang ada di daerah (  Y) (lihat Bendavid-Val,1991 dan Schaffer, 1999). Nilai dari tiap komponen Shift Share (G+S+M) dapat dijadikan acuan dalam analisis. Jika nilai dari komponen shift share dari suatu sektor positif (+), maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor yang relatif maju dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat nasional. Apabila pergeseran diferensial (komponen S) dari suatu sektor positif maka sektor tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang sektor yang sama pada perekonomian nasional.

## 3. Pengukuran Indeks Ketimpangan
Salah satu ketimpangan dalam pendapatan adalah ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang menyebabkan pula ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antar wilayah kabupaten/kota. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber alam dan perbendaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah (Syafrizal, 2008).
Model analisis Indeks Ketimpangan Regional Williamson dengan formulasi sebagai berikut:
    y n f ) y y ( V 1 2 1 w
dimana : y i = PDRB perkapita atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota i di Provinsi Jawa Tengah
y =   PDRB perkapita atas dasar harga konstan rata-rata seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi
Jawa Tengah
f i
=   Jumlah penduduk Kabupaten/Kota i  di Provinsi Jawa Tengah
n
=  Jumlah penduduk total Provinsi Jawa Tengah
V w =  Nilai Indeks Ketimpangan Williamson
Nilai indeks ini antara 0 dan 1. Bila nilainya mendekati 1 berarti tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah sangat tinggi dan bila mendekati 0 maka menunjukkan ketimpangan pendapatan antar daerah yang rendah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Location Quotient (LQ)
Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif apabila diperoleh nilai LQ lebih besar dari satu dan sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan negatif apabila diperoleh nilai LQ lebih kecil dari satu.
Hasil perhitungan analisis LQ di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 2.  Hasil Perhitungan LQ PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006
Sektor Nominal LQ Pertanian 1,19 + Pertambangan dan galian 1,11 + Industri dan pengolahan 0,81 – Listrik, gas dan air bersih 1,12 + Bangunan/konstruksi 0,95 – Perdagangan 0,90 – Komunikasi dan pengangkutan 1,09 + Keuangan, persewaan dan jasa perbankan 1,17 + Jasa-jasa 1,16 +
Dari hasil analisis LQ pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa dalam tahun 2006 sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah adalah 6 sektor yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan galian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor komunikasi dan pengangkutan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perbankan dan sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu.
Untuk melihat sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat dikembangkan dapat diukur dari kontribusi di wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yaitu sektor ekonomi yang mempunyai nilai LQ > 1. Selengkapnya hasil perhitungan LQ masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Lampiran 1.
Hasil perhitungan sektor potensial kota pada Lampiran 2  dapat diketahui bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang potensial di 21 kabupaten dan sektor jasa-jasa menjadi sektor yang potensial di 21 kabupaten/kota diikuti dengan sektor keuangan, persewaan dan jasa perbankan yang potensial di 18 kabupaten/kota, sektor pertambangan dan galian 14 kabupaten, sektor listrik, gas dan air bersih 13 kabupaten/kota, sektor komunikasi dan pengangkutan 13 kabupaten/kota, sektor bangunan/konstruksi di kabupaten/kota, sektor industri dan pengolahan 11 kabupaten/kota dan sektor perdagangan 11 kabupaten/kota.
Tabel 3. LQ Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006
Sektor Nominal LQ Pertanian 0,92 – Pertambangan dan galian 0,98 – Industri dan pengolahan 1,04 + Listrik, gas dan air bersih 1,16 + Bangunan/konstruksi 0,96 – Perdagangan 1,06 + Komunikasi dan pengangkutan 1,05 + Keuangan, persewaan dan jasa perbankan 1,14 + Jasa-jasa 1,09 +
Dari hasil perhitungan LQ pada yang terdapat pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa dalam tahun 2006 sektor-sektor potensial dalam  menyerap tenaga kerja yang dapat dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah adalah  sektor industri dan pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, sektor komunikasi dan pengangkutan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perbankan dan sektor jasa. Sektor- sektor tersebut mempunyai LQ lebih besar dari satu.

## 2.  Analisis Shift Share
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstant 2000 tanpa migas tahun 2002 dan 2006. Hasil perhitungan shift-share per sektor untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Lampiran 3. Nilai M + S positif artinya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor tersebut di kabupaten/kota lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor tersebut di Provinsi Jawa Tengah. Dengan melihat nilai M + S kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai nilai positif untuk sektor pertanian adalah Kabupaten Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Demak dan Salatiga.
Sementara itu untuk sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki nilai positif adalah Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Sektor industri dan pengolahan adalah Kabupaten Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Demak, Tegal dan Kota Salatiga. Sektor listrik, gas dan air bersih adalah Kabupaten Purbalingga, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Pati, Demak, Batang, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan. Sektor bangunan/konstruksi adalah Kabupaten Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Tegal. Sektor perdagangan, hotel dan restauran adalah Kabupaten Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Demak dan Kota Salatiga. Sektor pengangkutan dan komunikasi adalah Kabupaten Cilacap, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Demak dan Kota Salatiga. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Jepara, Demak, dan Kota Salatiga. Sektor jasa-jasa adalah Kabupaten Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Demak dan Kota Salatiga.
Nilai M sebagian bernilai positif dan sebagian negatif. Untuk sektor pertanian semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah bernilai negatif. Sektor pertambangan dan galian semua kabupaten bernilai positif, hanya Kabupaten Batang yang bernilai negatif. Sektor industri pengolahan semua kabupaten/kota bernilai positif kecuali Kabupaten Purbalingga dan Batang bernilai negatif. Sektor listrik, gas dan air bersih semua kabupaten/kota bernilai positif kecuali Kabupaten Purbalingga bernilai negatif. Sektor bangunan/konstruksi semua kabupaten/kota bernilai positif kecuali Kabupaten Purbalingga dan Batang. Sektor perdagangan, hotel dan restauran semua kabupaten/kota bernilai positif kecuali Kabupaten Purbalingga bernilai negatif. Sektor pengangkutan dan komunikasi semua bernilai positif kecuali Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Batang bernilai negatif. Sektor keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan semua kabupaten/kota bernilai positif kecuali Kabupaten Purbalingga dan Batang. Sektor jasa-jasa semua kabupaten/kota bernilai positif kecuali Kota Pekalongan. Nilai p positif mengandung makna bahwa kabupaten/kota berpotensi dalam sektor-sektor tersebut yang secara regional tumbuh dengan cepat.
Pertumbuhan suatu sektor, bukan hanya dilihat dari pengaruh eksternal saja, tetapi tergantung pula pada kondisi lokal daerah secara intern. Pertumbuhan ekonomi daerah yang disebutkan karena pengaruh internal ini dapat dilihat pada nilai S. Apabila nilai S positif berarti sektor tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang sektor yang sama pada perekonomian di tingkat provinsi, dan sebaliknya nilai S negatif berarti suatu sektor di daerah tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan di provinsi untuk sektor yang sama.
Dari hasil perhitungan untuk seluruh kabupaten/kota secara sektoral yang bernilai positif untuk sektor pertanian adalah Kabupaten Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Demak dan Kota Salatiga. Sektor pertambangan dan galian adalah Kota Magelang, Pekalongan dan Kota Tegal. Sektor industri dan pengolahan adalah Kabupaten Purbalingga, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Demak, Batang dan Kota Salatiga. Sektor bangunan dan konstruksi adalah Kabupaten Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Kudus, Jepara, Demak, dan Kota Salatiga. Sektor perdagangan, hotel dan restauran adalah Kabupaten Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri,
Karanganyar, Pati, Demak dan Kota Salatiga. Sektor pengangkutan dan komunikasi adalah Kabupaten Cilacap, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Demak, dan Kota Salatiga. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Jepara, Demak dan Kota Salatiga.
Hasil kajian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sembodo (1995) yang menyebutkan bahwa selama kurun waktu 1985-1995 di Provinsi Jawa Tengah telah terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor non primer. Demikian juga di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah telah terjadi pergeseran atau perubahan struktur ekonomi yaitu dari sektor primer ke sektor tersier.

## 3.  Ketimpangan Pendapatan
Hasil perhitungan ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Williamson pada Tabel 17 memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2002- 2006 sangat tinggi, yaitu mencapai 0,97. Nilai ketimpangan menurut Indeks Williamson terletak antara 0 sampai dengan 1 dimana semakin mendekati nol menunjukkan ketimpangan sangat ringan dan semakin mendekati satu menunjukkan ketimpangan sangat berat. Koefisien ketimpangan yang tinggi tersebut disebabkan pola pembangunan ekonomi lebih bersifat sektoral, dimana sektor industri dan pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, komunikasi dan angkutan, keuangan serta jasa-jasa diutamakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Padahal banyak sektor- sektor tersebut yang dikembangkan secara ekonomi akan memilih pusat lokasi di daerah-daerah tertentu yang menguntungkan.
Tabel 4.  Koefisien Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari
Tahun 2002-2006 Tahun Indeks Williamson (IW) 2002 0,97350650 2003 0,97633557 2004 0,97366443 2005 0,97335596 2006 0,97319604 Rata-rata 0,97401170
Lokasi yang dipilih umumnya daerah yang sudah mempunyai berbagai prasarana dan fasilitas penunjang pengembangan sektor tersebut. Jadi daerah yang secara historis sudah berkembang menjadi semakin berkembang, sementara daerah yang belum berkembang ekonominya sangat sulit mengejar darah yang sudah berkembang.

## PENUTUP
Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih sangat tinggi akibat masih terpusatnya kegiatan ekonomi di perkotaan. Oleh karena itu masing-masing kabupaten/kota hendaknya membuat suatu kebijakan yang dapat menurunkan masalah ketimpangan pada distribusi pendapatan. Beberapa kebijakan dapat direkomendasikan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dengan lebih memperhatikan aspek pemerataan distribusi pendapatan. Kebijakan tersebut antara lain (1) kebijakan pembangunan yang pro kemiskinan (pro-poor) tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan; (2) kebijakan pengembangan sektor informal; (3)
pengembangan usaha kecil menengah (UKM) melalui sentra-sentra industri komoditi lokal. (4) pengembangan agribisnis dan agroindustri untuk menciptakan keterkaitan sektoral untuk mengangkat sektor pertanian. Menurunnya peranan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja juga hendaknya diimbangi oleh peningkatan pembangunan sektor lainnya. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi dan menunjang kesempatan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

## REFERENSI
Arsyad, L, (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah., Yogyakarta: BPFE. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, (2003) Jawa tengah dalam angka. BPS Proinsi Jawa Tengah,
Semarang:
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, (2005). Jawa tengah dalam angka. BPS Provinsi Jawa Tengah,
Semarang.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, (2007). Jawa tengah dalam angka. BPS Provinsi Jawa Tengah,
Semarang.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, (2008). Produk domestik regional bruto. BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
Kuncoro. M, (2004). Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi dan peluang. Jakarta: Erlangga.
Sambodo, H. (1995). Pergeseran sektor primer ke non primer, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan antar daerah tingkat II di provinsi Jawa Tengah. Magister yang tidak dipublikasikan, Fakultas Pertanian, Unibraw Malang.
Sjafrizal, (1997). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional wilayah Indonesia bagian barat. Prisma, No. 3, 27-28.
Lampiran 1

## Hasil Perhitungan LQ PDRB Masing-masing Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstant Tanpa Migas Tahun 2006
S e k t o r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 Pertanian + +
+ + + + + + + – – + – + + + + + Pertambangan dan galian + + – – + + – + – + – – – – + + + – Industri dan pengolahan – – – – – – – – – – + – + – – – – – Listrik, gas dan air bersih – – – – – – – – + – – – + + + – – + Bangunan/konstruksi – + + + – – – + – + – – – – – – + + Perdagangan – – – – – – – – + + + – – – – – – – Komunikasi dan pengangkutan – + – – – + + + – – – + – – – – – – Keuangan, persewaan dan jasa perbankan + +
+ + + + + – + – – – – – + + – + Jasa-jasa – + + + + + + + – + – + – + + – + – S e k t o r 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Pertanian – + + – + + + – + – + – – – – – – Pertambangan dan galian – – – – – – + + + + + – – – – – – Industri dan pengolahan + + – + – + + + – + – – + – + – – Listrik, gas dan air bersih – – – – – + – + – – – + + + + + + Bangunan/konstruksi – – + – – – – – – – – + + – + + + Perdagangan + + – + – – – – + + – – + – + + + Komunikasi dan pengangkutan – + – – + – – – – – – + + + + + + Keuangan, persewaan dan jasa perbankan – + – – – – – – – + – + + + – + + Jasa-jasa – – + – + –
+ + – – – + + + + + –

## Keterangan :
1. Kabupaten Cilacap 8. Kabupaten Magelang 15.  Kabupaten Grobogan 22.  Kabupaten Semarang 29.  Kabupaten Brebes 2. Kabupaten Banyumas 9. Kabupaten Boyolali 16.  Kabupaten Blora 23.  Kabupaten Temanggung 30.  Kota Magelang 3. Kabupaten Purbalingga 10.  Kabupaten Klaten 17.  Kabupaten Rembang 24.  Kabupaten Kendal 31.  Kota Surakarta 4. Kabupaten Banjarnegara 11.  Kabupaten Sukoharjo 18.  Kabupaten Pati 25.  Kabupaten Batang 32.  Kota Salatiga 5. Kabupaten Kebumen 12.  Kabupaten Wonogiri 19.   Kabupaten Kudus 26.  Kabupaten Pekalongan 33.  Kota Semarang 6. Kabupaten Purworejo 13.  Kabupaten Karanganyar 20.  Kabupaten Jepara 27.  Kabupaten Pemalang 34.  Kota Pekalongan 7. Kabupaten Wonosobo 14.  Kabupaten Sragen 21.  Kabupaten Demak 28.  Kabupaten Tegal 35.  Kota Tegal
Lampiran 2

## Sektor Potensial Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 No. Sektor Potensial Kabupaten/Kota 1 Pertanian Kab Cilacap Kab Boyolali Kab Jepara Kab Pubalingga Kab Wonogiri Kab Demak Kab Banjarnegara Kab Sragen Kab Temanggung Kab Kebumen Kab Gerobogan Kab Kendal Kab Purworejo Kab Blora Kab Batang Kab Wonosobo Kab Rembang Kab Pemalang Kab Magelang Kab Pati Kab Brebes 2 Pertambangan dan Kab Cilacap Kab Klaten Kab Pekalongan Galian Kab Banyumas Kab Gerobogan Kab Pemalang Kab Kebumen Kab Blora Kab Tegal Kab Purworejo Kab Rembang Kab Brebes Kab Magelang Kab Batang 3 Industri dan Kab Sukoharjo Kab Semarang Kab Tegal Pengolahan Kab Karanganyar Kab Kendal Kota Surakarta Kab Kudus Kab Batang Kota Semarang Kab Jepara Kab Pekalongan 4 Listrik, Gas dan Kab Boyolali Kab Kendal Kota Semarang Air Bersih Kab Karanganyar Kab Pekalongan Kota Pekalongan Kab Sragen Kota Magelang Kota Tegal Kab Gerobogan Kota Surakarta Kab Pati Kota Salatiga 5 Bangunan/Konstruksi Kab Banyumas Kab Klaten Kota Surakarta Kab Pubalingga Kab Rembang Kota Semarang Kab Banjarnegara Kab Demak Kota Pekalongan Kab Magelang Kota Magelang Kota Tegal 6 Perdagangan Kab Boyolali Kab Semarang Kota Semarang Kab Klaten Kab Pemalang Kota Pekalongan Kab Sukoharjo Kab Tegal Kota Tegal Kab Kudus Kota Surakarta 7 Komunikasi dan Kab Banyumas Kab Jepara Kota Semarang Pengangkutan Kab Purworejo Kab Temanggung Kota Pekalongan Kab Wonosobo Kota Magelang Kota Tegal Kab Magelang Kota Surakarta Kab Wonogiri Kota Salatiga 8 Keuangan, Persewaan Kab Cilacap Kab Wonosobo Kab Tegal dan Jasa Perbankan Kab Banyumas Kab Boyolali Kota Magelang Kab Pubalingga Kab Gerobogan Kota Surakarta Kab Banjarnegara Kab Blora Kota Salatiga Kab Kebumen Kab Pati Kota Pekalongan Kab Purworejo Kab Jepara Kota Tegal

## Lampiran 2 (lanjutan)
No. Sektor Potensial Kabupaten/Kota 9 Jasa-jasa Kab Banyumas Kab Klaten Kab Batang Kab Pubalingga Kab Wonogiri Kab Pekalongan Kab Banjarnegara Kab Sragen Kota Magelang Kab Kebumen Kab Gerobogan Kota Surakarta Kab Purworejo Kab Rembang Kota Salatiga Kab Wonosobo Kab Demak Kota Semarang Kab Magelang Kab Temanggung Kota Pekalongan
Lampiran 3
Perhitungan Shift-Share Secara Sektoral Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2006 No. Kabupaten/Kota Indikator Sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kab. Cilacap G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – + – – M+S – – – – – – + – – 2 Kab. Banyumas G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 3 Kab. Purbalingga G + + + + + + + + + M – – – – – + – – – S – – – + – – – – – M+S – – – + – – – – – 4 Kab. Banjarnegara G + + + + + + + + + M – + + + + + + + – S – – – – – – – – + M+S – – – – – – – – – 5 Kab. Kebumen G + + + + + + + + + M – + + + + + + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 6 Kab. Purworejo G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – + + – M+S – – – – – – + + – 7 Kab. Wonosobo G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S + – + – + + + + + M+S + – + – + + + + + 8 Kab. Magelang G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – + M+S – – – – + – – – + 9 Kab. Boyolali G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – + – – – – + M+S – – – + – – – – + 10 Kab. Klaten G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S + – + + + + + + + M+S + – + + + + + + +

## Lampiran 3 (Lanjutan)
No. Kabupaten/Kota Indikator Sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Kab. Sukoharjo G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S + – + + + + + + + M+S + – + + + + + + + 12 Kab. Wonogiri G + + + + + + + + + M – + + + + + + + – S + – + + + + + + + M+S + – + + + + + + + 13 Kab. Karanganyar G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S + – + + + + + + + M+S + – + + + + + + + 14 Kab. Sragem G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – + – – – – – 15 Kab. Grobogan G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 16 Kab. Blora G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 17 Kab. Rembang G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 18 Kab. Pati G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S + – + + + + + + + M+S + – + + + + + + + 19 Kab. Kudus G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – + – – – – M+S – – – – + – – – – 20 Kab. Jepara G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – + – – – – M+S – – – – + – – – –

## Lampiran 3 (Lanjutan)
No. Kabupaten/Kota Indikator Sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 Kab. Demak G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S + – + + + + + + + M+S + – + + + + + + + 22 Kab. Semarang G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 23 Kab. Temanggung G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 24 Kab. Kendal G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 25 Kab. Batang G + + + + + + + + + M – – – + – – – – – S – – – + – – – – – M+S – – – + – – – – – 26 Kab. Pekalongan G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 27 Kab. Pemalang G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 28 Kab. Tegal G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – + – – – – – – M+S – – + – – – – – – 29 Kab. Brebes G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 30 Kota Magelang G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – + – – – – – – – M+S – + – – – – – – –

## Lampiran 3 (Lanjutan)
No. Kabupaten/Kota Indikator Sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 Kota Surakarta G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – – – – – – 32 Kota Salatiga G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S + – + + + + + + + M+S + – + + + + + + + 33 Kota Semarang G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – – – – – – – – – M+S – – – – + – – – – 34 Kota Pekalongan G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – + – + – – – – – M+S – + – + – – – – – 35 Kota Tegal G + + + + + + + + + M – + + + + – + + – S – + – – – – – – – M+S – + – – + – – – – Keterangan: 1.  Sektor pertanian 6.  Sektor perdagangan, hotel dan restauran 2.  Sektor pertambangan 7.  Sektor pengangkutan dan komunikasi 3.  Sektor industri pengolahan 8.  Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perbankan 4.  Sektor listrik, gas dan air bersih 9.  Sektor jasa-jasa 5.    Sektor bangunan