## DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK
(Studi Kasus di Wilayah  Hukum Polres Lumajang)

## S A J I T O

## ABSTRAK
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diketahui  bahwa  pelaksanaan  diversi  dengan pendekatan  keadilan  restotarif  pada  tingkat  penyidikan  dalam  upaya  perlindungan  anak  sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana sebagai upaya kepolisian  dalam melihat masa depan anak agar tidak  terganggu  baik  fisik  maupun  psikis  ketika  kepolisian  menerapkan  pidana  penjara.  Penerapan diversi  juga  lebih  kepada  memberikan  anak  tanggung  jawab  secara hukum  agar  tidak  melakukan kesalahan  yang  serupa  dan  memberika  anak  kesempatan  kedua  dalam  menjalani  kehidupannya. Kurangnya Kepecayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi. Meskipun telah  diatur  dalam Undang-Undang,  ide  diversi  masih  terhalang  oleh  adanya  pandangan  masyarakat  yang  cenderung dendam  dan  ingin  melakukan  pembalasan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi  oleh anak tersebut.

## Kata Kunci : Diversi, Penyidik, Keadilan Restoratif

## ABSTRACT
Based on the results  of research  and discussion, it is  known that the implementation of diversion with the restorative justice approach at the level of investigation in efforts to protect children as suspects who commit criminal acts as an effort by the police to see the future of children so as not to be disturbed both physically and psychologically when the police apply imprisonment. The application of diversion is also more to give children legal responsibility so as not to make the same mistakes and give children a second chance in living their lives. Lack of public confidence in the rules of implementing diversion. Even though it  has  been regulated  in the  Law, the idea  of diversion is  still  hindered by  the  views of people who  tend  to be  vengeful and want to  retaliate against children  who have committed a  crime, without thinking about the impact that will be faced by the child.
Keyword : Diversion, Indonesian Investigator, Restorative Justice

## PENDAHULUAN
Anak merupakan aset berharga yang dimiliki oleh  sebuah negara dalam  membangun kemajuan suatu  negara.  Kesejahteraan  anak  di  berbagai negara  telah  dijamin  dengan  adanya  konvensi antar bangsa di  dunia yaitu adanya Konvensi  Hak Anak ( Convention onthe Rights of  the Child ). Negara  Republik  Indonesia  juga  mengatur tentang  kesejahteraan  anak  sehingga  dalam Undang  -Undang  Dasar Pasal  28 ayat  (2) Tahun
1 Lihat Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia T ahun 1945
1945  menyatakan  bahwa: 1 “Setiap  anak  berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh dan  kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”.
Lebih lanjut  lagi  peraturan tentang anak telah ada  dan  telah  meratifikasi  konvensi  tentang  hak anak dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, kemudian  terdapat  juga  di  dalam  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan
Anak,  dan  yang  terbaru  adalah  Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2012  tentang Sistem  Peradilan Pidana  Anak  yang  kesemuanya  mengemukakan prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak  yaitu non  diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak, kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang  anak, serta menghargai partisipasi anak.
Setiap  anak  selain  wajib  mendapatkan pendidikan  formal  seperti  sekolah,  juga  wajib mendapatkan pendidikan  moral  sehingga  meraka dapat  tumbuh  menjadi  sosok yang  berguna  bagi bangsa dan negara karena masa anak-anak adalah masa  yang  sangat  rawan  dalam proses pertumbuhannya.
Di  masa-masa  inilah anak  seringkali memiliki  keinginan  untuk melakukan  sesuatu hal yang  baru.  Dalam  masa  pertumbuhan,  anak seringkali  terpengaruh oleh lingkungan  dimana  ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat  anak  menjadi  jahat  dan  anak  yang tersangkut dalam  masalah  hukum, baik  itu  anak sebagai  korban  tindak  pidana  maupun  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Dalam  beberapa tahun ini  banyak sekali  kejahatan  yang  dilakukan oleh anak di bawah umur.
Kenakalan  dan  bahkan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur setiap  tahun meningkat. Berbagai element baik dari pemerintah,  aktivis  anak  dan  bahkan  orang  tua melakukan  tindakan  dan  upaya  pencegahan  dan penanggulangan kenakalan  anak. Salah satu kasus tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  dibawah umur yang  sepatutnya pada  usia  mereka saat  ini adalah belajar.
Kasus anak dibawah umur melakukan tindak pidana  begal  dengan  senjata  api  yang  terjadi  di Jakarta  Utara  merupakan  bukti  nyata  bahwa tingkat  kenakalan  dan  perbuatan  anak  dibawah umur  saat  ini termasuk  dalam kategori
2 No  Name,  Polisi  T angkap  Begal  yang  Bersenjata,
Pelaku Masih di Bawah Umur,
dalam https://news.detik.com/berita/d-3487608/polisi-tangkap- begal-bersenpi-pelaku-masih-di-bawah  -umur  diakses  pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 07.30 WIB
membahayakan. 2 Dalam  UU  perlindungan  anak juga  mengatur  perlindungan  terhadap  anak. Pertama ,  perlakuan  atas  anak  secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua , penyediaan  petugas  pendamping  khusus  anak sejak  dini. Ketiga ,  penyediaan  sarana  dan prasarana  khusus. Keempat ,  penjatuhan  sanksi yang  tepat  untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi anak .  Kelima ,  pemantauan  dan  pencatatan  terus menerus terhadap perkembangan anak yangberhadapan  dengan  hukum.  Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang  tua  atau  keluarga.  Keenam,  perlindungan dari  pemberitaan  identitas  melalui  media  massa dan untuk menghindari labelisasi. 3
Sistem  peradilan  yang  dilaksanakan  untuk tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  dibawah umur  ini  tidak  dapat  disamakan  oleh  orang dewasa,  karena  pengaturan  tindak  pidana  yang dilakukan  anak  dibawah  umur  memerlukan tindakan  khusus. Tujuan penyelenggaraan  sistem peradilan  anak  ( Juvenile  Justice) tidak  semata- mata bertujuan  untuk menjatuhkan  sanksi pidana bagi  anak  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  lebih difokuskan  pada dasar  pemikiran bahwa penjatuhan  sanksi  tersebut  sebagai  sarana mendukungmewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. 4
Dalam  Pasal  64  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  berkonflik dengan  kasus  hukum  dan  anak  korban  tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang- Undang  ini  adalah  pengaturan  secara  tegas mengenai  diversi,  yaitu  dimaksudkan  untuk menghindari  danmenjauhkan  Anak  dari  proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dan  diharapkan  Anak  dapat  kembali  kedalam lingkungan sosial secara wajar.
3 Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  : Pengem bangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice, Bandung  : Refika Aditama, 2009, hlm 11
4 Setya  Wahyudi, Im plem entasi  Ide  Diversi  Dalam Pem baharuan Sistem  Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing,  2011, hlm 1
Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua  pihak  dalam  rangka  mewujudkan  hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada  terciptanya keadilan  baik  bagi  anak sebagai pelaku  tindak  pidana  maupun  bagi  anak  sebagai Korban.
Solusi  dalam  penanganan  perkara  tindak pidana  anak  yaitu  pendekatan restorative juctice , yang  dilaksanakan  dengan  cara  pengalihan (diversi).  Langkah  pengalihan  ini  dibuat  untuk menghindarkan  anak  dari  tindakan  selanjutnya dan  untuk  dukungan  komunitas,  di  samping  itu pengalihan  bertujuan  untuk  mencegah  pengaruh negatif  dari  tindakan  hukum  berikutnya  yang dapat  menimbulkan  stigmatisasi. 5 Pelaksanaan diversi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban  dan  keluarga  pelaku,  masyarakat  serta pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  suatu tindak  pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap  cara  berfikir/paradigma  baru  dalam memandang  sebuah  tindak  kejahatan  yang dilakukan  oleh seorang anak.
Polisi sebagai  garda  terdepan  dalam penegakan hukum memiliki  tanggung-jawab yang cukup  besar  untuk  mensinergikan  tugas  dan wewenang Polri  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yaitu bahwa  Kepolisian  Republik  Indonesia  memiliki tugas: 6 Memelihara  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat, Menegakkan
Hukum dan Memberikan  Perlindungan,  Pengayoman  dan Pelayanan Masyarakat. Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses  perdamaian  di  luar  peradilan  dengan menggunakan  cara  mediasi  atau  musyawarah dalam  mencapai  suatu keadilan  yang  diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku  tindak pidana  (keluarganya) dan  korban  tindak  pidana  (keluarganya)  untuk
5 Wagiati  Soetedjo, Hukum  Pidana  Anak ,  Bandung  : Refika Aditama , 2011, hlm 135
mencari  solusi  terbaik  yang  disetujui  dan disepakati para pihak.
Salah  satu  bentuk  perlindungan  khusus terhadap anak sebagai pelaku  tindak  pidana  yaitu dengan  membentuk  Unit  Pelayanan  Perempuan dan  Anak  (PPA),  yang  dibentuk  berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi  dan  Struktur  Kerja  Unit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  di  lingkungan  Polri. Berdasarkan Undang-Undang  ini,  Unit  Pelayanan Perempuan dan  Anak  yang  selanjutnya  disingkat UPPA  adalah  Unit  yang  bertugas  memberikan pelayanan,  dalam  bentuk  perlindungan  terhadap perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.
Oleh karena itu  jika  seorang anak melakukan tindak  pidana  maka ia  harus diberlakukan  secara khusus  menurut  Undang-Undang  Perlindungan anak  salah  satunya  dengan  menggunakan, Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  bahwa  dalam penanganan  perkara  anak  wajib  mengutamakan pendekatan  keadilan Restoratif ,  dalam  hal  ini penyidikan  pada  tindak  pidana  anak  dari  pihak kepolisian ialah Unit PPA.  Tetapi  pada kenyatannya  pelaksanaan  dari  aparat  penegak hukum  seringkali  terkendala  hambatan  yang terjadi  dilapangan.  Sebagai  salah  satu  contoh kasus pada putusan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2019/PN Lmj.
Bahwa pada putusan diatas sebelumnya telah terjadi  pelaksanaan  diversi  dengan  pendekatan Restorative  Justice yang  dilakukan  Penyidik  di Kepolisian  Resort Lumajang.  Akan  tetapi  pihak keluarga  korban  tetap  tidak  mau  berdamai dikarenakan  untuk  membuat  efek  jera  kepada pelaku. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan judul  “ Diversi  Sebagai  Bentuk  Penyelesaian Perkara  Pidana  Anak  Melalui  Pendekatan
6 Undang-Undang  No. 2 T ahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia. Pasal 13
Restorative Justice oleh Penyidik (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lumajang)”.

## METODE  PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  ialah  metode penelitian  yuridis sosiologis (empiris),  Pendekatan  yuridis  empiris  dilakukan dengan mempelajari  hukum dalam kenyataan baik berupa  penilaian  prilaku,  pendapat  dan  sikap aparat  penegak  hukum  yang  berkaitan  dengan tindakan  diskresi  kepolisian  terhadap  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  di  Polres Lumajang.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan cara studi kepustakan, studi lapangan  dan wawancara.  Adapun  metode  analisis  yang digunakan  ialah  metode  analisis  deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

## 1. Proses  Penerapan  Diversi  di  Polres Lumajang
Tugas  Kepolisian  Resort  Lumajang  dalam penanggulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  di  wilayah  Lumajang  terbagi  menjadi dua yaitu  secara preventif dan  represif. Tindakan pihak  kepolisian  dalam  hal  preventif  merupakan bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak  di  Wilayah  Lumajang. Secara moral, aparat  kepolisian  wajib  melakukan penanggulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh anak sesuai dengan tugas Polisi secara umum berdasarkan Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yakni  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat (Pasal 13 Undang- undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik  Indonesia).
Selain tugas  secara  preventif,  Polres Lumajang  juga  melakukan  tugas secara represif. Tugas secara represif terhadap tindak pidana yang dilakukan  anak  di  Wilayah  Lumajang  tersebut dilakukan  oleh  Polisi  bagian  Unit  Pelayanan Perempuan Anak  (UPPA).  Tugas secara represif
terhadap tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak di  Wilayah  Lumajang  dilakukan  melalui  tindakan penyelidikan  dan  penyidikan.  Adapaun  tahap dalam  pelaksanaan  penyelidikan  sampai  dengan diversi akan di uraikan oleh penulis di bawah ini.

## a. Penerimaan laporan perkara anak
Unit  PPA  Polres  Lumajang  bertindak  untuk melaksanakan  penyelidikan  berdasarkan  laporan dari  pihak  korban  tentang  adanya  tindak  pidana. Pelapor/pengadu  yaitu  keluarga  dari  korban  dan anak  korban  datang  ke  SPK  (sentra  Pelayanan Kepolisian)  Polres  Lumajang  untuk  membuat laporan  sesuai  dengan  perkara  yang  akan  di laporkan (tindak pidana) dengan membawa bukti- bukti  pendukung laporan. Kemudian  Tim Dumas (pengaduan  masyarakat)  Sat  Reskrim  Polres Lumajang melakukan analisa laporan
pelapor/pengadu  termasuk penelitian  bukti-bukti pendukung  laporan/pengaduan  tersebut  yang didasarkan pada Laporan Korban.
Apabila berdasarkan hasil analisa laporan/pengaduan  ditemukan  bukti  permulaan cukup  maka  Tim  Dumas  Polres  Lumajang memberikan  rekomendasi  penerbitan  laporan polisi  ke SPK. Selanjutnya SPK membuat laporan polisi  dan  memberikan  STTU  (Surat  Tanda Terima Laporan) kepada pelapor/pengadu.

## b. Pemberkasan Berita Acara  Pihak (BAP) Para Pihak
Dalam  tahap  ini,  jika  penyidik  sudah menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  maka perkara  dapat  dilanjut  ke  pemberkasan  Berita Acara Pemeriksaan atau yang disebut BAP.  Jenis BAP  terbagi  menjadi  3 bagian,  yaitu  BAP  untuk tersangka,  BAP  untuk  korban  dan  BAP  untuk saksi.
Sebelum  dilakukannya  proses pemberkasan BAP  maka  dalam  proses  tersebut  ada  tindakan penangkapan  tersangka  dan  pemeriksaan  untuk tersangka,  korban  dan  saksi.  Penangkapan dilakukan  terhadap  orang  yang  diduga  keras melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti permulaan  yang  cukup.  Pelaksanaan  tugas penangkapan  dilakukan  oleh  pejabat  yang
berwenang  dengan  memperlihatkan  surat  tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan  yang  mencantumkan  identitas tersangka dan  menyebutkan alasan  penangkapan serta  uraian  singkat  perkara  kejahatan  yang dipersangkakan  serta  tempat  ia  diperiksa.  Masa penangkapan adalah 1x24 jam, kecuali untuk tidak pidana  yang  secara  khusus  diatur  dengan ketentuan  sendiri  dan  pejabat  yang  berwenang mengeluarkan surat perintah  penangkapan adalah penyidik/penyidik  pembantu.
Sebelum  dilakukan  penangkapan,  Penyidik dari  Unit  PPA  Polres Lumajang  akan  melakukan pemanggilan  terlebih  kepada  tersangka  anak. Tindakan ini untuk menghindari tekanan batin dari tersangka  anak  apabila  dilakukan  penangkapan yang dilihat  oleh masyarakat umum. Pemanggilan tersebut  tidak  hanya  dilakukan  untuk  para tersangka akan tetapi juga untuk korban dan saksi. c. Upaya  Diversi  dan  Pengumpulan  para pihak terkait
Pedoman  pada  proses  pelaksanaan  diversi yang  dilakukan  oleh  Unit  PPA  Polres  Lumajang yaitu  berpedoman  dengan  UU  SPPA,  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dan  Penanganan Anak  Yang  Belum  Berumur  12  Tahun  dan Telegram Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi  Kepolisian.
Sebelum dilakukannya  diversi, Penyidik dari
Unit PPA
Polres Lumajang meminta
pertimbangan  atau  saran  dari  Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana  dilaporkan oleh  korban  dan  keluarga  korban.  Kemudian pembimbing  kemasyarakatan  akan  melakukan penelitian  terhadap perkara anak yang dimintakan pertimbangannya  oleh  penyidik dan  hasil penelitian  tersebut diserahkan oleh  Bapas  kepada Penyidik Unit  PPA Polres Lumajang dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali  dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.
d. Musyawarah  Diversi dengan  pendekatan
Restorative Justice
Dalam tahapan ini  penyidik  mengupayakan diversi  dengan  mengundang  tersangka, korban dan  keluarga  korban,  Pekerja  Sosial,  dan Penasehat  Hukum.  Penyidik  dalam  melakukan diversi  menggunakan  pendekatan restorative justice kepada Tersangka dan korban. Penyidik harus  memberikan  masukan  kepada  pihak korban,  keluarga  korban  maupun  tersangka untuk  melihat  perspektif  tersangka  dari  sisi kemanusiaan dan humanistik.
Penyidik  yang  melakukan  Diversi  dengan pendekatan restorative merupakan tindakan  pro aktif  untuk  mengedepankan  kesejahteraan, intervensi hukum dan keadilan yang menghormati  hak  hukum  tersangka  dan memperhatikan  kepentingan  korban.  harapan dari  tindakan  ini  adalah  untuk  memberikan pemahaman atas perbuatan yang dilakukannya.
Tentunya  proses  ini  tidak  selamanya berhasil  diterapkan.  Proses  diversi  dengan pendekatan  restorative  justice  ini  memiliki konsekuensi apabila  berhasil dan gagal. Apabila proses dinyatakan  berhasil  maka  penyidik  akan membuat  kesepakatan  antara  tersangka  dan korban yang dituangkan  pada Surat Kesepkatan Diversi  kemudian  juga  dituangkan  ke  Berita Acara  Diversi  disertai  lampiran  dokumentasi proses diversi. Jangka waktu pembuatan Berita Acara  Diversi  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak kesepakatan  dicapai  dan  disampaikan  kepada kepada atasan penyidik.
Kemudian  Penyidik  dari  Unit  PPA  Polres Lumajang  mengirim  surat pemberitahuan  kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  Lumajang  untuk meminta  penetapan  dari  pengadilan  tentang kesepakatan  diversi.  Surat  pemberitahuan  yang disampaikan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri Lumajang  juga  disertakan  Surat  kesepakatan diversi  antar kedua belah  pihak  dan  Berita  Acara Diversi.  Kemudian  Ketua  Pengadilan  Negeri Lumajang mengeluarkan  Penetapan  diversi dengan  isi  untuk  melaksanakan  kesepakatan diversi  dan  memerintahkan  penyidik  untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).
Penerbitan  Surat  Penghentian  Penyidikan  tidak dapat  dilakukan  tanpa  adanya  penetapan  dari Ketua Pengadilan  Negeri.

## e. Pemeriksaan  Lanjutan  dan  Penyerahan Berkas Kepada Jaksa
Pemerikasaan  lanjutan  dilakukan  apabila kesepatakatan  diversi  tidak  bisa  dilakukan  dan menemukan jalan buntu. Kemudian penyidik akan menyerahka  BAP  kepada  jaksa  untuk  dibuatkan dakwaannya.  Pelimpahan  ini  dinamakan  proses P21. Apabila  jaksa merasa bahwa BAP  dirasa ada kekurangan maka berkas BAP tersebut di serahkan kembali  untuk  dilengkapi  oleh  pihak  penyidik. Pengembalian  berkas  dari  jaksa  ini  dinamakan P19.

## 2. Hambatan  dalam  Pelaksanaan  Diversi oleh Penyidik
Pelaksanaan  diversi  seringkali terdapat hambatan karena  pelaksanaan  diversi  merupakan sebuah  perjalanan  yang  terhitung  baru.  Dalam pelaksanaannya  seringkali  menghadapi  beberapa hambatan  yaitu  pemahaman  terhadap  pengertian diversi,  batasan  kebijakan  aparat  pelaksana diversi,  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap aturan pelaksanaan diversi dan hambatannya.
Ipda  Samsul  Hadi  Kanit  PPA  Polres Lumajang  menyampaikan  data  kasus  yang melibatkan anak di Polres Lumajang sebagai dasar hambatan  yang  di  alami  oleh  unit  PPA  dalam melakukan  proses diversi  dan restorative justice .
Dari data kasus tindak pidana yang dilakukan anak pada tahun 2018, bahwa penggunaan diversi untuk tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  tidak selamanya  berhasil. Ada beberapa  faktor hambatan  dalam  melakukan  diversi  di  tingkat penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dari polres Lumajang.  faktor penghambat pelaksanaan diversi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana anak  di tingkat penyidikan ada beberapa hal yaitu: a. Perbedaan persepsi tentang keadilan
Perbedaan persepsi mengenai keadilan antara para  pelaku  diversi,  baik  dari  pihak  korban  dan atau  keluarganya,  pelaku  dan  atau  keluarganya,
aparat  penegak  hukum,  Bapas,  Pekerja  sosial, tokoh masyarakat. Banyak masyarakat di kalangan pihak  korban  yang  menyarankan  agar  perkara tetap  diteruskan  ke  tahap  persidangan  dan mendapatkan hukuman penjara.
Mereka  berpendapat bahwa  hukum tersebut ada  di  kalangan  masyarakat  adalah  untuk mencapai  kebahagiaan  dan  ketentraman  di masyarakat.  Maka, semua  tindakan yang cenderung untuk menghasilkan dan mempertahankan kebahagiaan dan ketentraman di masyarakat adalah adil  menurut mereka.
Sebagai contoh  kasus  diatas  tentang pencabulan  anak.  Orang  tua  korban  pencabulan tidak  terima  dengan  adanya  diversi  dengan pendekatan restorative justice, karena beranggapan bahwa hal tersebut meringankan dan membebaskan  pelaku  dari  segala  ancaman hukuman  dan  tidak  memenuhi  perasaan  korban serta keadilan bagi  korban.
b. Jumlah  dan  kualitas  personel  yang  belum bersertifikat  dan  kurang  pengalaman  dalam menjalankan proses diversi
Besar  kecilnya  rasio  polisi  menentukan efektifitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sebaliknya semakin besar rasio polisi akan  menyebabkan  pengaduan  masyarakat  tidak tertangani dengan baik, penyidikan  berlarut-larut, intensitas  polisi  rendah, atau  kehadiran  polisi  di tempat  kejadian  perkara  ( quick  response )  tidak tepat waktu.
Kualitas  para penyidik  yang terdapat di  unit PPA  di  Polres  Lumajang.  Dalam  hal  ini penanganan  kasus tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  tidak  serta merta  bisa  di  tangani  oleh penyidik  biasa.  Penyidik  harus  memenuhi beberapa syarat untuk bisa menangani penyidikan dengan  pelaku  anak.  Penyidik  maupun  beberapa pihak terkait  harus menempuh pendidikan khusus untuk  menangani  kasus  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak.  Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan Presiden Nomor 175 tahun 2014 tentang Pendidikan  dan  Pelatihan  Terpadu bagi  Penegak Hukum  dan  Pihak  Terkait  mengenai  Sistem
Peradilan  Pidana Anak  yang menyebutkan bahwa pendidikan tersebut  adalah  proses  belajar mengajar yang bersifat teknis bagi penegak hukum dan  pihak  terkait  mengenai  sistem  peradilan pidana  anak  dalam  satu  kesatuan  proses pembelajaran.
c. Perilaku  Anak  yang  Ketakutan  dan
Trauma dalam Proses Penyidikan
Sebelum penyidik memulai untuk melaksanakan  wawancara  baik  dengan  pelaku, korban maupun saksi anak  maka  penyidik  dalam tugasnya  tidak  menggunakan  seragam  dinas POLRI dikarenakan untuk menghindari ketakutan, cemas, dll. Dari  wawancara dengan anggota Unit PPA  Polres Lumajang  mengatakan  bahwa pihak penyidik  di  unit  PPA  selalu  merasa  kesulitan untuk mendapatkan keterangan. Kesulitan mendapat keterangan tersebut berasal dari:
1) Korban
Dalam  hal  ini penyidik  paling  sulit mendapatkan  keterangan dari  korban dari  tindak pidana  dikarenakan  korban  tindak  pidana memiliki  trauma  berat  pasca  kejadian  tidank pidana  tersebut.  Trauma  berat  yang  dialami seorang anak yang berstatus korban sangat rentan untuk  di  minta  keterangan  atas  tindak  pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami  trauma psikis yang  berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual.
Trauma (Psikologis) adalah pengalaman yang menghancurkan  rasa  aman,  rasa  mampu,  dan harga diri, sehingga menimbulkan luka psikologis yang  sulit  disembuhkan  sepenuhnya.  Trauma psikologis  yang  dialami  pada  masa  anak-anak cenderung  akan  terus  dibawa  ke  masa  dewasa apabila  tidak dicoba disembuhkan.
Akibatnya  bila  dikemudian  hari  anak  itu mengalami  kejadian  yang  mengingatkannya kembali  pada trauma yang pernah dialaminya  itu, maka luka  lama itu pun akan muncul kembali  dan menimbulkan gangguan atau masalah padanya. 7
7 A. Supratiknya, Mengenal  Prilaku Abnormal , Yogyakarta : Kanisius  cetakan ke 9, 2009 hlm. 27
Kendala penyidik dalam menerima keterangan  untuk  ditulis  di  BAP  adalah  korban menceritakan  detail  peristiwa  yang  dialaminya. padahal  peristiwa  tersebut  merupakan  kejadian mengerikan  untuk  si  korban  dan  berat.  Hal  ini memang diakui  berat oleh semua penyidik  di  unit PPA Polres Lumajang.
2) Pelaku
Dampak Psikologis tidak  hanya diderita  oleh korban melainkan  juga kepada pelaku yang masih kategori anak.  Dikarenakan dalam tahap pemeriksaan  untuk  menuliskan  BAP,  penyidik wajib  mewawancarai  pelaku.  Pelaku  yang sebelumnya  tidak  pernah  di  periksa  dan diwawancarai  di  kantor  polisi  akan  merasa canggung  dengan  banyaknya  polisi  yang  kantor tersebut.  Tidak  jarang  apabila  pihak  keluarga korban tidak  mau berdamai dan menunutut untuk di tahan maka proses penahanan pelaku anak akan dilakukan.
Anak  yang  telah  di  tahan  akan  sangat berdampak pada sisi psikologisnya. Sisi psikologis anak  tersebut  akan  mengeluarkan  Emosional Negatif  yakni  seperti  rasa  cemas,  rasa  takut, bingung, tidak berdaya, dll.
Hal  ini  sangat  memberatkan  bagi  penyidik untuk  melakukan  tahapan  diversi  selanjutnya dikarenakan anak sudah mengeluarkan emosional negatif walaupun pihak Penyidik dalam melaukan tugasnya  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang maupun  peraturan yang  berlaku  bagi  penyidikan tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  dan  pihak terkait  telah  membantu  untuk  proses  psikologis anak.
3) Saksi
Pemeriksaan  saksi  juga  memiliki  kendala seperti halnya tersangka tindak pidana. Kebanyakan  dari  mereka  canggung  dalam memberikan keterangan yang akan di tulis di BAP oleh penyidik.
3. Besarnya ganti kerugian/kompensasi yang harus ditanggung oleh pelaku
dikarenakan  pelaku  telah  merugikan keluarga korban
Kendala  yang  lain  diamali  adalah  Korban tindak  pidana  meminta  ganti  kerugian  atas perbuatan  tindak  pidana  yang  ditimbulkan  oleh pelaku. Memang dalam PBB  telah  menjamin hak- hak  yang  diberikan  kepada  Korban  tindak kejahatan.    memiliki  hak  untuk  menuntut  hak reparasi  yang  layak,  karena  hal  ini  diakui  dalam Prinsip-Prinsip  Dasar dan  Panduan  PBB  tentang Hak  atas  Penyelesaian  dan  Reparasi (Principle and  Guidelines  on  the  Right  to  a  Remedy  and Reparation). Negara  mempunyai  kewajiban sehingga  dapat  dituntut  untuk melakuan  reparasi bagi  korban  tindak  pidana.  Pelaksanaan  hak reparasi ini  harus layak  sehingga  dapat dijadikan proses  pemulihan  korban,  tidak  hanya  sekedar pemberian  uang  atau  pelayanan.  Reparasi  terdiri dari:
a. Restitusi;  merupakan  ganti  kerugian  yang diberikan  kepada  korban  oleh  pelaku  atau pihak ketiga,
b. Kompensasi;  adalah ganti rugi  yang diberikan  oleh  negara  karena  pelaku  tidak mampu,
c. Rehabilitasi;  adalah memulihkan korban pada kedudukan semula,
d. Bantuan untuk korban; dalam bentuk layanan medis dan bantuan rehabilitasi  psikososial

## PENUTUP
Penerapan  diversi  ini sebagai upaya kepolisian  dalam  melihat  masa  depan  anak  agar tidak  terganggu  baik  fisik  maupun  psikis  ketika kepolisian  menerapkan pidana penjara. Penerapan diversi  juga  lebih  kepada  memberikan  anak tanggung  jawab  secara  hukum  agar  tidak melakukan kesalahan yang serupa dan memberika anak  kesempatan  kedua dalam menjalani kehidupannya.  Perlunya  partisipasi  aktif  dari BAPAS  serta Pekerja  Sosial  dalam  memberikan pendampingan  terhadap  anak  yang  berkonflik dengan hukum. Pengingkaran terhadap penetapan diversi oleh tersangka maupun keluarga tersangka
dapat dilakukan upaya kasasi  sedangkan pengingkaran  disertai  dengan  tindakan  pidana dapat dilakukan upaya laporan kepolisian terhadap tindakan  tersebut  dan  merupakan  delik  yang berdiri sendiri ( Zelfstanding Delict ).
Kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap  aturan  pelaksanaan  diversi.  Meskipun telah  diatur  dalam  Undang-Undang,  ide  diversi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat  yang  cenderung  dendam  dan  ingin melakukan  pembalasan  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana,  tanpa  memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut dan pihak  kepolisian  Unit  PPA  Polres  yang  belum melaksanakan pendidikan  Dan Pelatihan  Terpadu Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Bagi  Aparat Penegak Hukum Dan Instansi Terkait.

## REFRENSI
Marlina,  2009. Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia  :  Pengembangan  Konsep
Diversi dan Restorative Justice , Bandung : Refika Aditama
No  Name, Polisi  Tangkap  Begal  yang Bersenjata,  Pelaku  Masih  di  Bawah Umur ,
dalam https://news.detik.com/berita/d- 3487608/polisi-tangkap-begal-bersenpi- pelaku-masih-di-bawah  -umur  diakses pada  tanggal  10  Januari  2018  Pukul 07.30 WIB
Setya Wahyudi,  2011. Implementasi Ide  Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Yogyakarta: Genta Publishing Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara Republik  Indonesia
Wagiati  Soetedjo,  2011. Hukum Pidana Anak , Bandung:  Refika Aditama
A.  Supratiknya, Mengenal  Prilaku  Abnormal , Yogyakarta: Kanisius cetakan ke 9, 2009 hlm. 27