Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINJAUAN YURIDIS ATAS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBACAKAN AKTA NOTARIS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/Pdt/2018)
Adela Destaliya 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia adeladestaliya@gmail.com 1
Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022

## Abstract
This journal discusses the juridical review of the obligation of a notary to read a notarial deed and  the  legal  implications  of  not  reading  a  notary  deed,  based  on  Supreme  Court  Decision No. 351 PK/Pdt 2018, which in this review decision, the Panel of Judges annul: (i) Decision on  cassation  (Supreme  Court  Decision  Number  560  K/Pdt/2016);  (ii)  Decision  on  appeal (Decision  of  the  Bandung  High  Court  with  Decision  Number  477/PDT.2014.PT.Bdg);  and (iii)  the  decision  of  the  Cibadak  District  Court  (by  Decision  Number  27/Pdt.G/2013/PN Cbd.,). In the High Court's decision, the Sale and Purchase Binding Deed Number 12 made before Notary DS dated June 25, 2010 was canceled with the consideration that Notary DS as the  defendant  did  not  read  the  deed  to  the  plaintiff,  namely  Sunardi's  heirs,  in  this  case  the seller and owner of the land object. and delaying for more than 3 (three) years not providing a copy  of  the  deed  to  the  seller  and  then  canceling  the  deed  of  sale  and  purchase  agreement binding agreement between Sunardi's heirs and PT Sinar Timur Industrindo. However, in the review  decision,  the  Panel  of  Judges  considered  that  there  was  an  error  from  the  Judge  to cancel the deed of sale and purchase agreement without involving one of the parties making the  agreement  (PT  Sinar  Timur  Astrindo)  in  the  lawsuit  because  in  the  decision  there  were only  Sunardi  heirs  as  the  land  owner  (in  the  case  as  the  seller)  and  PT  Sinar  Timur Industrindo  (in  the  case  as  the  buyer)  were  not  involved  and  became  parties  to  the  lawsuit. The panel of judges considered that this violated the principles of contract law.
Keywords: deed reading, notary, agreement
 Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: adeladestaliya@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Saat  ini,  kebutuhan  terhadap  akta  autentik  sebagai  pembuktian  semakin  meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga  internasional. 1 Lembaga  Kenotariatan  adalah  salah  satu  lembaga  kemasyarakatan yang ada di  Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang  menginginkan  pembuktian  dalam  melakukan  hubungan  hukum  di  bidang  keperdataan yang  terjadi  diantara  mereka. 2 Pengertian  Notaris  berdasarkan  Pasal  1  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah  diperbaharui  dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”) adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan lainnya. Sebagai openbaar ambtenaar atau dalam Bahasa Indonesianya pejabat umum, notaris  mempunyai  tugas  untuk  membuat  akta  yang  kehendaki  oleh  orang  yang berkepentingan yang bertujuan sebagai pembuktian dikemudian hari. 3
Notaris  selaku  pejabat  umum  tersebut  memiliki  tanggung  jawab  atau  wewenang  yang juga diatur di dalam UUJN, yakni:
1. Membuat akta autentik;
2. Kewenangan lainnya, meliputi:
a. melakukan  pengesahan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. mendaftarkan surat-surat di bawah tangan dalam buku khusus;
c. membuat  salinan  dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan dijelaskan dalam surat tersebut;
d. mengesahkan kesesuaian fotokopi surat dengan aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat akta risalah lelang;
3. Kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundangundangan  antara  lain kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang  dibuat  secara  elektronik  ( cyber  notary ), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. 4
Akta notaris sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) dalam Pasal 1868, memiliki pengertian sebagai berikut:
“ Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya .”
Dalam  UUJN,  mengatur  juga  kewajiban  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  yang antara lain adalah notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat  di  bawah  tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi  dan notaris. 5 Notaris  dalam  pembacaan  dan  penandatanganan  tersebut  juga  harus  hadir  secara
1 Sjaifurahman & Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju , 2011) hlm. 7-8
2 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm. 2.
3 Tan Thong Kie. Studi Kenotariatan dan Serba Serbi Notaris, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 23.
4 Indonesia, Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN No. 5491 Pasal 15
5 Indonesia, Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN No. 5491 Pasal 16 ayat (1) huruf m
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
fisik  dan  menandatangi  akta  di  hadapan  penghadap  dan  saksi. 6 Namun,  terdapat pengecualian dari pembacaan akta tersebut, yakni pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap  menghendaki  agar  akta  tidak  di  bacakan  karena  penghadap  telah  membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris. 7 Sebagai seorang notaris, juga wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
Merujuk kepada studi  Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/Pdt/2018, sebagaimana tercantum  dalam  putusan  kasasi,  yakni  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  560  K/Pdt/2016, diketahui  bahwa  Notaris  berinisial  DS  selaku  pemohon  kasasi  melawan  HS  dan  JK  yang mana merupakan ahli waris pemilik tanah seluas 9.813 m2, yang mana pada bulan Juni tahun 2010, HS dan JK berniat menjual tanah kepada pihak PT STI dan tanggal 25 Juni 2010, telah terjadi pengikatan jual-beli tanah antara para ahli waris, yakni HS dan JK dengan PTSTI yang dibuat  di  hadapan  Notaris  DS  tersebut.  Namun,  HS  dan  JK  menyatakan  bahwa  Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris DS tertanggal 25 Juni 2010 (selanjutnya disebut sebagai “Akta PPJB”) tersebut tidak pernah dibacakan oleh Notaris DS sehingga  HS  dan  JK  selaku  penjual  tanah  tidak  mengetahui  isi  yang  sebenarnya  dari  akta tersebut.  Kemudian,  Salinan  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  Nomor  12  yang  dibuat  di  hadapan Notaris  DS  juga  tidak  diberikan  kepada  HS  dan  JK  selaku  penjual  sampai  dengan  3  (tiga) tahun  lebih  dan  baru  diberikan  kepada  mereka  pada  tanggal  14  Juli  2013  dengan  terlebih dahulu  diminta  berkali-kali.  Menurut  HS  dan  JK,  terdapat  banyak  kejanggalan  dalam  akta tersebut,  antara  lain:  (i)  tidak  dicantumkan  luas  tanah  9.813m2,  namun  hanya  5.800m2;  (ii) tidak  dicantumkan  waktu  kadaluarsa  dan  batas  waktu  akta  perjanjian  pengitakan  jual  beli; (iii)  total  pembayaran  yang  diterima  oleh  HS  dan  JK  selaku  penjual  yang  tercantum  dalam akta  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  awalnya.  Kemudian  Notaris  DS  menyatakan dalam  eksepsinya  bahwa  hal-hal  yang  disebutkan  oleh  HS  dan  JK  tidak  benar.  Namun, keputusan  dari  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Cibadak  dengan  Putusan  Nomor 27/Pdt.G/2013/PN  Cbd.,  tertanggal  24  Juli  2014,  adalah    menyatakan  bahwa  perbuatan Notaris DS   melanggar ketentuan UUJN Pasal  16 ayat  1 (huruf i) dan Pasal  16 ayat  9 serta perbuatan  Notaris  DS  dengan  tidak  membacakan  Akta  PPJB  tersebut  dan  menunda-nunda sampai  dengan  3  (tiga)  tahun  lebih  tidak  memberikan  Salinan  akta  kepada  HS  dan  JK menyebabkan HS dan JK mengalami kerugian materi dan immaterial, dan diatur dalam Pasal 1365  KUHPerdata  serta  bertentangan  dengan  Undang-undang  Pelayanan  Publik  Nomor  25 Tahun 2009 Pasal 18 Huruf I.
Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Cibadak  juga  dalam  putusannya  menyatakan  batal demi hukum  Akta Perjanjian Pengikatan Jual  Beli Nomor 12, tertanggal  25 Juni 2010 yang dibuat  dihadapan  Notaris  DS  tersebut  antara  HS  dan  JK  dan  PT  STI  dan  mengembalikan tanah seluas 5.800 m2 yang tercantum dalam  Akta PPJB kepada HS dan JK dalam keadaan kosong beserta surat  kepemilikan tanahnya, serta majelis hakim Pengadilan Negeri Cibadak dalam  putusannya  juga  menyatakan  sah  menurut  hukum  HS  dan  JK  adalah  pemilik  tanah seluas 5.813m2 dengan luas keseluruhan 9.813 m2.
Kemudian  Putusan  Pengadilan  Negeri  Cibadak  dengan  Putusan  Nomor 27/Pdt.G/2013/PN  Cbd.,  dikuatkan  dalam  tingkat  banding  atas  permohonan  Notaris  DS, dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung  dengan  Putusan  Nomor  477/PDT.2014.PT.Bdg tertanggal 21 Januari 2015. Dalam putusan tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung
6 Indonesia, Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN No. 5491 Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m
7 Indonesia, Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN No. 5491 Penjelasan Pasal 16 ayat (7)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
nomor  560  K/Pdt/2016  pengajuan  memori  kasasi  telah  melewati  tenggang  waktu  dan  tidak dapat  diterima.  Kemudian  pada  tingkat  peninjauan  Kembali  dengan  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  351  PK/Pdt/2018,  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  pembatalan  Akta PPJB tersebut harus melibatkan pihak pembuatan perjanjian dan dalam hal ini adalah PTSTI. Oleh  karenanya  permohonan  peninjauan  Kembali  dari  Notaris  DS  dikabulkan  dan Membatalkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  560  K/Pdt/2016  tanggal  14  Juni  2016, juncto  putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung  tanggal  21  Januari  2015  juncto  putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 24 Juli 2014.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal ( doctrinal research ) yaitu  penelitian  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  ( library  based )  yang  fokusnya  pada membaca  dan  mempelajari  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Sehingga  dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 8
Sifat  penelitian  hukum  ini  adalah  preskriptif,  artinya  sebagai  ilmu  yang  besifat preskriptif,  ilmu  hukum  mempelajari  tujuan  hukum,  konsep-  konsep  hukum,  norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, validitas aturan hukum dan nilai-nilai keadilan. 9
Adapun  pendekatan  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  aprroach )  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  menggunakan legislasi  dan  regulasi.    Penelitian  hukum  ini,  penulis  menggunakan  jenis  dan  sumber  bahan hukum  primer  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris,  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  buku-buku  teks  yang  ditulis  para  ahli hukum,  jurnal  hukum,  artikel,  internet,  dan  sumber  lainnya  yang  mengkaji  atau  membahas tentang kebatalan akta notaris dalam penulisan ini.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik  analisis  deduksi.  Metode  deduksi merupakan  metode  yang  berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor  yang  kemudian  diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan. 10 Berdasarkan uraian  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  fokus  penulis  akan  membahas  terkait  dengan kewajiban  dari  Notaris  DS  membacakan  akta  notaril  kepada  para  penghadap,  dalam  hal  ini HS dan JK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewajiban  Notaris  dalam  Membacakan  Akta  Notaril  Yang  Dibuatnya  Kepada  Para Penghadap
Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  diberikan  kewenangan  oleh  negara  untuk  menyatakan terjadinya  hubungan  hukum  antara  para  pihak  dalam  suatu  akta  yang  merekam  secara langsung  klausul  kesepakatan  para  pihak  yang  berjanji.  Janji  yang  telah  dinyatakan  dalam akta  merupakan  cerminan  kehendak  yang  tulus  dari  para  pihak. 11 Dalam  menjalani jabatannya,  notaris  memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  tersebut,  sebagaimana
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 3.
9 Ibid., hlm. 22.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 47.
11 Putri A.R. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), hlm. 7
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang  jabatan  notaris. 12 Yang  mana undang-undang  tersebut  telah  diperbaharui  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Jabatan  Notaris.  Pembacaan  akta  oleh  notaris  merupakan  kewajiban  dalam  setiap pembuatan akta autentik, dikarenakan merupakan bagian dari verlijden atau peresmian akta. Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu keharusan dalam setiap pembuatan akta otentik,  pembacaan  akta  merupakan  bagian  dari verlijden atau  peresmian  akta  (pembacaan dan  penandatanganan).  Dengan  demikian,  akta  tersebut  dibuat  oleh  Notaris,  dan  harus dibacakan  juga  oleh  Notaris  yang  bersangkutan,  tidak  dibacakan  oleh  orang  lain  contohnya asisten atau pegawai notaris. Mengutip dari pernyataan G.H.S Lumbun Tobing bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang  dilakukan  oleh  notaris)  dan  dipihak  lain  para  penghadap  dan  notaris  memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap. 13 Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  definisi  dari  akta  notaris  sendiri  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  “KUHPerdata”)  dalam  Pasal 1868, memiliki pengertian sebagai berikut:
“ Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya .”
Pegawai  umum  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah  Notaris.  Maka  dari  itu  dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1868 KUHPerdata ini antara lain:
1. Akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Akta  tersebut  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  sebagai  pegawai/pejabat  umum; dan
3. Akta tersebut dibuat dihadapan pejabat umum ditempat dimana dibuatnya akta.
Suatu  akta  merupakan  suatu  akta  autentik  apabila  dibuat  dihadapan  atau  dibuat  oleh seorang  Notaris,  sehingga  suatu  akta  autentik  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna sebagaimana  diatur  didalam  pasal  1870  KUHPerdata.  Akta  autentik  mempunyai  kekuatan bukti yang sempurna karena dianggap pembuktian akta tersebut melekat pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.
Secara  keseluruhan,  seorang  notaris  yang  mengemban  jabatan  sebagai  pejabat  umum, memiliki  kewajiban-kewajiban  yang  tercantum  dan  diatur  dalam  UUJN,  Pasal  16  yaitu menyatakan sebagai berikut:
a. Bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari protokol Notaris;
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
e. Memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UndangUndang  ini  kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. Merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali Undang-Undang menentukan lain;
12 1 Febry, A. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Akad Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Hukum Islam . Repertorium, 4(1), 29-41.:2018. hlm. 32
13 G.H.S Lumbun Tobing, Peraturan Jabatan Notaris ,  (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 201.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
g. Menjilid akta yang dibuatkan dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. Membuat  daftar  akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu pembuatan akta setiap bulan;
j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan  dengan  wasiat  ke  pusat  daftar  wasiat  pada  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. Mencatat  dalam  reportorium  tanggal  pengiriman  daftar  wasiat  pada  setiap  akhir bulan;
l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada  ruang  yang  melingkarinya  dituliskan  nama,  jabatan,  dan  tempat  kedudukan yang bersangkutan;
m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang  saksi,  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta  wasiat  di bawah  tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan Notaris;
n. Menerima magang calon Notaris.
Pembacaan akta oleh notaris dapat dikecualikan, sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) yang mengatur  bahwa  pembacaan  akta  tidak  wajib  dilakukan,  jika  penghadap  menghendaki  agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya,  dengan  ketentuan  bahwa  hal  tersebut  di  nyatakan  dalam  penutup  Akta  serta  pada setiap halaman minuta akta di paraf oleh para penghadap saksi dan notaris.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  16  ayat  1  huruf  m  dalam  UUJN,  diterangkan  bahwa dalam pembacaan akta, Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.

## Implikasi Hukum atas Akta Yang Tidak Dibacakan Kepada Para Penghadap
Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya: 14
a. Notaris  dituntut  melakukan  perbuatan  akta  dengan  baik  dan  benar  Artinya  akta  yang dibuat  itu  memenuhi  kehendak  hukum  dan  permintaan  pihak-pihak  yang  berkepentingan karena jabatannya.
b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan  aturan  hukum  dan  kehendak  pihak  yang  berkepentingan  dalam  arti  yang sebenarnya.  Notaris  harus  menjelaskan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
c. Berdampak  positif  yang  mana  berarti  bahwa  siapapun  akan  mengakui  akta  Notaris  itu mempunyai kekuatan bukti sempurna. Dalam kaitan ini Notaris tidak boleh secara sengaja melakukan  hal  yang  dapat  membuat  akta  autentik  mempunyai  kekuatan  hanya  sebagai akta di bawah tangan.
Oleh karenanya, seorang notaris, sewajarnya menjalankan jabatannya dengan keahlian hukum.  Pelaksanaan  jabatan  tersebut  oleh  Notaris  harus  dilandasi  dengan  rasa  tanggung jawab  besar  yang  penuh  penghayatan  terhadap  martabat  dan  etika.  Seorang  Notaris  harus
14 Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika, hlm. 49.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berdedikasi  tinggi,  bersikap  profesional,  serta  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabatnya dengan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan kode etik 15 Pada  dasarnya,  akta  notaris  terbagi  menjadi  2  (dua)  macam/golongan,  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, yaitu: (i) Akta yang dibuat oleh notaris (relaas atau akta  pejabat);  dan  (ii)  Akta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris/akta  pihak  dengan  penjelasan sebagai berikut:
1. Akta relaas adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum, yang mana akta autentik yang  berisikan  uraian  notaris  yang  dilihat,  disaksikan,  serta  dibuat  oleh  notaris  sendiri berdasarkan  permintaan  para  pihak,  agar  tindakan  atau  perbuatan  para  pihak  dilakukan dan  dituangkan  dalam  bentuk  akta  notaris.  Kebenaran  akta  ini  tidak  dapat  diganggu gugat  kecuali  dengan  menuduh  bahwa  akta  itu  palsu.  Akta  semacam  ini  dibuat  untuk perbuatan  hukum  dari  rapat  badan  hukum  dari  perseroan,  Yayasan,  perkumpulan, koperasi, Lembaga swadaya masyarakat, paguyuban. 16
2. Akta  para  pihak  atau  akta  partij  adalah  sebuah  akta  yang  dibuat  di  hadapan  pejabat umum,  yaitu  akta  yang  berisikan  keterangan  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  yang membuatnya  atau  menyuruh  membuat  akta  itu,  yang  kebenaran  isi  akta  tersebut  oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. Akta partij ini tidak dapat ditarik Kembali/dibatalkan sepihak, kecuali para pihak menghendaki. Contoh dari akta partij ini seperti akta perjanjian kredit, sewa menyewa dan lainnya. 17
Adapun implikasi hukum yang terjadi terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris yang dibuatnya maupun yang dibuat di hadapannya tersebut ditentukan dalam pasal 16 ayat (9)  UUJN,  yang  mengakibatkan  akta  notaris  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  sebagai  akta otentik  dan  hanya  sebatas  akta  dibawah  tangan.  Pada  jelasnya,  Pasal  16  ayat  (9)  UUJN berbunyi sebagai berikut:
“ Jika  salah  satu  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  m  dan  ayat  (7) tidak  dipenuhi,  Akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai akta di bawah tangan .”
Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan mengenai fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu  peristiwa hukum  benar-benar telah  terjadi. 18 Apabila dilihat dari segi  kekuatan pembuktian, akta terbagi menjadi 2 (dua), yakni akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan sendiri memiliki pengertian bahwa akta tersebut tidak dibuat oleh para pihak dengan bantuan pejabat terkait. Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdata, akta di bawah tangan hanya  dapat  diterima  sebagai  permulaan  bukti  tertulis  yang  kemudian  dalam  Pasal  1902 KUHPerdata  dinyatakan  bahwa  apabila  terdapat  perbulaan  bukti  tertulis,  terdapat  syarat- syarat yang harus di penuhi, yakni: 19
1. Harus ada akta
2. Akta  itu  harus  dibuat  oleh  orang  terhadap  siapa  dilakukan  tuntutan  atau  dari  orang yang diwakilinya
3. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan
Berbeda dari akta di bawah tangan, akta Autentik adalah alat bukti yang pembuktiannya sempurna  atau  lengkap  dan  suatu  akta  itu  disebut  sebagai  autentik  bila  memenuhi  unsur, antara lain:
15 Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan , (Jakarta, CV Rajawali, 1982), hlm 17
16 A.A Andi Prajitno. Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia . (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 69.
17 Ibid . hlm 67.
18 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2012), hlm. 125
19 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notarial di Indonesia , (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm. 44.
1. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
3. Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu dan ditempat akta itu dibuat.
Akta  autentik  sendiri  mempunyai  3  (tiga)  kekuatan  pembuktian  lahiriah  ( uitwendige bewijskracht ), kekuatan pembuktian formal ( formale bewijskracht) dan kekuatan pembuktian materil ( materiele bewijskracht ), yakni dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Kekuatan  pembuktian  lahiriah  adalah  akta  notaris  diartikan  sebagai  mampu membuktikan  keabsahannya  sebagai  akta  autentik,  yaitu  dengan  melihat  adanya tanda tangan notaris pada minuta dan Salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta 20
2. Kekuatan  pembuktian  formal,  yaitu  akta  notaris  membuktikan  tentang  kebenaran dan  kepastian  tentang  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  pukul  (waktu)  menghadap,  para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris dan mencatatkan  keterangan  atau  pernyataan  para  pihak  atau  penghadap  (pada  akta pihak).  Kekuatan  pembuktian  formil  ini  didasarkan  atas  benar  tidaknya  ada pernyataan  oleh  yang  bertandatangan  di  bawah  akta  itu.  Kekuatan  pembuktian formil  ini  memberi  kepastian  tentang  peristiwa  bahwa  pejabat  dan  para  pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
3. Kekuatan pembuktian materil adalah akta Notaris merupakan pembuktian yang sah dan dianggap benar tentang keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam  akta  pejabat  atau  keterangan  para  pihak  yang  diberikan  atau  disampaikan  di hadapan Notaris, kecuai tentang kebenaran tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. 21
Sanksi terhadap notaris  yang tidak membacakan akta, diatur dalam Kode Etik  Notaris melalui Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa sebagai berikut:
“ Sanksi  yang  kenakan  terhadap  anggota  yang  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik dapat  berupa  Teguran,  Peringatan,  Pemberhentian  sementara  dari  keanggotaan Perkumpulan,  Pemberhentian  dengan  hormat  dari  keanggotaan  Perkumpulan,  dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan .”
Apabila seseorang dapat dikenakan pidana harus dapat dibuktikan adanya hal-hal yang melakukan  perbuatan  pidana  yang  bersifat  melawan  hukum,  mampu  bertanggung  jawab  (di atas  umur  yang  telah  ditentukan),  mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf (tidak ada alasan penghapus pidana).
Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  560  K/Pdt/2016,  diketahui  bahwa  Notaris DS  tidak  menjalankan  kewajibannya  dengan  tidak  membacakan  Akta  PPJB  kepada penghadap  HS  dan  JK  yang  menyebabkan  terdapat  informasi  yang  tidak  disetujui  oleh penghadap  HS  dan  JK  dalam  Akta  PPJB.  Akta  PPJB  sendiri  merupakan  akta  partij  karena dikehendaki  oleh  para  pihak  sendiri,  yakni  HS  dan  JK  selaku  penjual  dan  PTSTI  selaku pembeli.  Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dampak dari akta autentik yang tidak di bacakan adalah hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yang berarti  Akta  PPJB  bukanlah  akta  autentik,  namun  merupakan  akta  di  bawah  tangan  karena tidak di bacakan kepada para penghadap oleh Notaris DS.

## KESIMPULAN
Notaris memiliki kewajiban yang besar sebagai pejabat umum, yang mana hal tersebut diatur di  bawah payung  hukum.  Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, notaris  dalam
20 Adjie Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , Cetakan I (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2008), hlm. 72-73.
21 Ibid . hlm 73-74
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pasal  16  ayat  1  huruf  (a)  UUJN,  notaris  harus  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selaras dengan yang diatur dalam  Pasal  16 ayat  1 huruf (m) UUJN, yang mana notaris  di  wajibkan membacakan  akta  kepada  para  penghadap  baik  akta  relaas  maupun  akta  partij.  Dapat disimpulkan bahwa pembacaan akta merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UUJN, yakni menjaga kepentingan pihak atau dalam kata lain bersikap netral dan  tidak  perpihak.  Selain  dari  yang  tercantum  dalam  UUJN,  pembacaan  akta  juga merupakan salah satu bentuk peresmian akta atau yang dikenal verlijden.
Dalam  kasus  yang  terjadi  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  351  PK/Pdt  2018, Notaris  DS  tidak  membacakan  Akta  PPJB  dan  menyebabkan  banyak  informasi  dalam  akta yang tidak sesuai dan tidak disetujui oleh beberapa penghadap, yakni penghadap HS dan JK. Hal yang tidak disetujui  oleh HS dan JK adalah luas tanah yang merupakan objek jual beli, dan  harga  transaksi.  Dengan  tidak  dibacakannya  Akta  PPJB  tersebut  menyebabkan  Akta PPJB tersebut hanya menjadi akta di bawah tangan, dan bukanlah akta autentik sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  16  ayat  9,  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna. Sesuai  dengan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnnya,  bahwa  akta  notaris  mempunyai  3  (tiga) kekuatan pembuktian, dan pada kasus ini dengan tidak di bacakannya akta, terdapat 1 (satu) kekuatan pembuktian yang tidak terpenuhi, yaitu kekuatan pembuktian materil karena dengan tidak di bacakannya akta, pernyataan yang dituangkan ke dalam akta tidaklah benar.
Oleh  karenanya,  sebagai  notaris  yang  merupakan  pejabat  umum,  harus  menjalankan pekerjaan  dengan  taat  dan  pada  saat  menjabat  harus  menjalankan  kewajibannya  dengan bersikap  netral  dan  tidak  merugikan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pembuatan  akta, terutama para penghadap. Notaris DS dengan tidak membacakan Akta PPJB merugikan pihak penjual karena terdapat luas tanah yang merupakan objek jual-beli yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan awalnya, serta harga jual yang tidak sesuai. Selain itu, sebagai notaris juga harus  berhati-hati  dan  harus  dapat  membuktikan  dalam  halnya  ia  telah  menjalankan kewajibannya, seperti dalam kasus ini, Notaris DS tidak dapat membuktikan bahwa ia telah membacakan  Akta  PPJB  tersebut  kepada  para  penghadap  dan  tidak  dapat  membuktikan bahwa  ia  tidak  menunda-nunda  untuk  memberikan  Salinan  akta  sampai  dengan  tiga  tahun. Akibatnya  notaris  DS  digugat  dan  Akta  PPJB  tersebut  menjadi  bermasalah  dan  juga merugikan pihak pembeli.

## REFERENSI PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN No. 5491 Pasal 15 Indonesia, Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN No. 5491 Pasal 16 ayat (1) huruf m
Indonesia, Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris,  UU  No.  2  Tahun  2014.  LN  Nomor  3,  TLN  No.  5491 Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m
Indonesia, Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris,  UU  No.  2  Tahun  2014.  LN  Nomor  3,  TLN  No.  5491 Penjelasan Pasal 16 ayat (7)

## BUKU
Febry,  A. Kewenangan  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Otentik  Akad  Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Hukum Islam . (Repertorium, 4(1), 29-41.:2018)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
A.R,  Putri.  2011. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris:  Indikator  Tugas-tugas  Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana,. Jakarta: PT. Sofmedia.
Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika . tt, tp.
Habib,  Adjie.  2008. Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik . Cetakan I. Bandung: Penerbit Refika Aditama. Kie, Tan Thong. 2011. Studi Kenotariatan dan Serba Serbi Notaris . Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Muhammad,  Abdul  Kadir.  2012. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Notodisoerjo, R. Soegondo. 2003. Hukum Notarial di Indonesia . Jakarta: Rajawali. Notodisoerjo, Soegondo. 1982. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan . Jakarta, CV Rajawali.
Prajitno,  A.A  Andi.  2010. Pengetahuan  Praktis  Tentang  Apa  dan  Siapa  Notaris  Di Indonesia . Surabaya: Putra Media Nusantara. Sjaifurahman dan Habib Adjie. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta . Bandung: Mandar Maju. Tobing, G.H.S Lumbun. 1996. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga. ___________________. 1999. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta : Erlangga.