## PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DAGANG TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG DI INDONESIA
Lili Anggraini 1)* dan Hasyim 2)
1 Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: Anggrainilili539@gmail.com
2 Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email : Mashasyim@gmail.com

## Abstrak :
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengenai  perlindungaan  hukum  perdata  dagang  terhadap pemilik    rahasia  dagang  di  Indonessia.  Rahasia  dagang  yang  merupakan  suatu  bentuk  hak  atas kepemilikan intelektual (HaKI) tersendiri yang berbeda dari bentuk HaKI lainnya, sehingga tidaklah tepat jika ketentuan yang dibuat hanya sekedar peraturan pelaksanaan dari undang-undang HaKI lainnya. Maka dari  itu  Indonesia  telah  memiliki  peraturan tentang  rahasia  dagang  yang  tertuang  dalam  undang-undang No.  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang  (selanjutnya  disebut  undang-undang  rahasia  dagang)  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  pada  tanggal  20  Desember    2000.  UU  ini  dibuat  dalam  rangka  memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan Internasional, dimana diperlukan adanya  jaminan  perlindungan  terhadap  rahasia  dagang.  Apabila  terjadi  sengketa  bisnis  antara pemilik/pemegang  Rahasia  Dagang  dengan  pihak  ketiga  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  perjanjian, maka pemilik/pemegang Rahasia Dagang dapat menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, yaitu dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dengan menggunakan analisis kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data  sekunder.
Kata-kata Kunci : Rahasia Dagang, HaKI, Hukum Perdata Dagang

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  memiliki  peraturan tentang  rahasia  dagang  yang  tertuang  dalam undang-undang  No.  30  Tahun  2000  tentang Rahasia  Dagang  (selanjutnya  disebut  undang- undang  rahasia  dagang)  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  pada  tanggal  20  Desember    2000. UU ini dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan Internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia  dagang,  terutama  dari  tindakan persaingan  curang,.  UU  rahasia  dagang  juga penting  untuk  menjamin  perlindungan  yang efektif  terhadap  pemilikan  ,  penguasaan  dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan  Indonesia  dalam  persetujuan tentang  aspek-aspek  dagang  dari  hak  atas kepemilikan intelektual (HaKI)
Sebelum lahirnya UU rahasia dagang ini pemerintah  juga  pernah  membuat  rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang undisclosed information.  Akan  tetapi  RPP  itu  mempunyai kelemahan  antara  lain  adalah  karena  peraturan perundangan  yang  dibuat  adalah  dalam  bentuk peraturan pemerintah, padahal peraturan perundangan  yang  dibuat  seharusnya  dalam bentuk  undang-undang.  Hal  ini  disebabkan karena  rahasia  dagang  merupakan  suatu  bentuk hak atas kepemilikan intelektual (HaKI) tersendiri  yang  berbeda  dari  bentuk  HaKI lainnya,  sehingga  tidaklah  tepat  jika  ketentuan yang dibuat hanya sekedar peraturan pelaksanaan dari undang-undang HaKI lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000  pasal  I  angka  I  tentang  Rahasia  Dagang (UURD),  menyatakan  bahwa  “Rahasia  Dagang adalah  informasi  yang  tidak  diketahui  oleh umum  di  bidang  teknologi  dan/  atau  bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan  usaha,  dan  dijaga  kerahasiaannya  oleh pemilik Rahasia Dagang.”
Rahasia  dagang  (trade  secret)  dapat  juga diartikan sebagai  informasi yang tidak diketahui oleh  umum  di  bidang  teknologi  dan  atau  bisnis dimana  informasi  tersebut  bisa  saja  berupa dokumen  ataupun  data.  Unsur  nilai  yang berharga  di  setiap  dokumen  atau  data  tersebut, dan oleh karenannya dijaga kerahasiaannya oleh si  pemilik  rahasia  dagang  tersebut  (Muasyara, dkk :2).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka kita  bisa  melihat  bahwa  Rahasia  Dagang  adalah sebuah  informasi  yang  sangat  berharga  untuk perusahaan, karenannya harus dijaga kerahasiaannya.  Keberhargaan  informasi  ini, karena  informasi  tersebut  dapat  mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  hak  Rahasia Dagang  adalah  hak  atas  Rahasia  Dagang  yang timbul  berdasarkan  Undang-Undang  Rahasia Dagang.
Rahasia  Dagang  sebagai  salah  satu bagian  dari  HAKI,  merupakan  hak  yang  cukup tinggi  dalam  perkembangan  aktivitas  bisnis  di Indonesia.  Hal  ini  ditandai  dengan  keseriusan pemerintah  dalam  menangani  permasalahan tersebut  sehingga  diundangkannya    UU  No.  30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku  sejak  20  September  2000  dengan dilatarbelakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP’s  melalui  UU  No.  7  Tahun  1994 serta  diundangkannya  UU  No.  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Tidak  Sehat  yang  menunjukkan bahwa  pokok  pikiran  dari  UU  Rahasia  Dagang di  Indonesia  telah  sejalan  dengan  pemikiran TRIP’s  sebagai  bagian  dari  perjanjian  dalam WTO.
Dalam  era  persaingan  bisnis  yang demikian  ketat  saat  ini,  perlindungan  Rahasia Dagang  merupakan  kebutuhan  yang  tidak  dapat ditawar-tawar  lagi,  sebab  ketidakpastian  atas masalah  ini  dapat  menimbulkan  konsekuensi makin  maraknya  persaingan  tidak  jujur  (unfair competition)  yang  akan  merusak  iklim  bisnis secara keseluruhan.
Ada  3  perbedaan  pokok  antara  Rahasia Dagang  dengan  bentuk  HAKI  lainnya  seperti hak cipta, paten dan merek. Ketiga perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Bentuk HAKI lain tidak bersifat rahasia. Bentuk HAKI lain mendapat
perlindungan  karena  merupakan  sejenis kekayaan  yang  dimiliki  orang  lain. Memang, kecuali kalau informasi mengenai suatu penemuan diungkapkan, perlindungan paten tidak dapat diperoleh dari  negara.  Kalau  karya-karya  yang dilindungi  hak  cipta  atau  sebuah  merek tidak  digunakan  secara  umum,  maka tidak  ada  nilai  komersialnya.  Rahasia Dagang  mendapat  perlindungan  karena sifat rahasianya menyebabkan informasi itu  bernilai.  Rahasia  Dagang  terdiri
informasi yang hanya bernilai komersial kalau kerahasiannya tidak hilang.
b. Rahasia Dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas  atau  pemikiran  baru.  Yang penting adalah Rahasia Dagang tersebut tidak  diketahui  secara  umum.  Misalnya, sebuah  sistem  kerja  yang  efektif, barangkali  tidak  begitu  kreatif,  tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan  informasi  itu  bernilai komersial.
c. Bentuk  HAKI  lain  selalu  berupa  bentuk tertentu  yang  dapat  ditulis,  digambar atau  dicatat  secara  persis  sesuai  dengan syarat  pendaftaran  yang  ditetapkan  oleh instansi  pemerintah.  Rahasia  Dagang tidak  semestinya  ditulis.  Yang  penting, bukan  bentuk  tulisan  atau  pencatatan informasi yang persis,
tetapi
penggunaan konsep, ide atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal  ini  berbeda  dengan  hak  paten  atau merek.
Meskipun  ada  perbedaan  antara  Rahasia Dagang  dengan  bentuk  HAKI  lainnya,  akan tetapi dari perbedaan tersebut ternyata masih ada hubungan  tumpang  tindih.  Hubungan  tumpah tindih  ini,  sangat  jelas  dalam  hal  paten.  Kalau sebuah  perusaan  mempunyai  suatu  penemuan, mereka dapat memilih antara menjaga kerahasiaan  dari  prinsip  yang  mendasari penemuan tersebut atau mempatenkan penemuan itu.  Kalau  perusahaan  tersebut  memilih  untuk menjaga  kerahasiaan  penemuannya,  informasi itu  mendapat  perlindungan  hukum  selama kerahasiaannya  tidak  hilang.  Sebaliknya  apabila perusahaan tersebut memilih untuk mempatenkan penemuan-nya, maka sifat kerahasiaannya hilang, namun perusahaan tersebut memperoleh perlindungan paten selama jangka  waktu  terbatas.  Selama  masa  berlaku paten  berakhir,  perlindungan  untuk  penemuan tersebut  juga  hilang.  Bagaimanapun  juga, pemegang  ha  katas  paten  diberikan  jaminan perlindungan selama masa berlaku yang terbatas, perlindungan  dari  hukum  Rahasia  Dagang  juga membawa  risiko  bahwa  hak  itu  akan  hilang sejalan  dengan  hilangnya  sifat  kerahasiaan informasi tersebut.
Namun  demikian,  untuk  penemuan  yang mudah  dibongkar  atau dianalisis  dan  diproduksi ulang, perlindungan paten adalah jenis
perlindungan  yang  lebih  aman,  meskipun  ada jangka waktu perlindungan yang terbatas. Tentu ini tidak menjadi soal, manakala langkah invensi dapat  dilakukan  secara  terus-menerus  terhadap paten  tersebut  sehingga  ketika  hak  itu  akan berakhir sudah dapat dimintakan paten baru.
Subjek  hak  atas  Rahasia  Dagang  adalah pemilik  rahasia  itu  sendiri.  Pemilik  Rahasia Dagang  dapat  menggunakan  dan  memanfaatkan Rahasia  Dagang  tersebut  maupun  mencegah pihak  lain  untuk  menggunakannya.  Akan  tetapi, seperti  halnya  dengan  jenis  HAKI  lain,  si pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain  untuk  menggunakan  Rahasia  Dagang  itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban  bagi  si  penerima  lisensi  untuk menjaga kerahasiaannya.
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang Rahasia  Dagang  menyatakan  bahwa  Hak Rahasia  Dagang  adalah  Hak  Atas  Rahasia Dagang  yang  timbul  berdasarkan  Undang- Undang  Rahasia  Dagang  ini  (Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia Dagang). Hak Rahasia Dagang ini diklasifikasikan  sebagai  Hak  Milik,  sehingga sebagai  Hak  Milik,  Rahasia  Dagang  dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Undang-Undang Rahasia Dagang dalam Pasal  5  ayat  (1)  menyebutkan  peristiwa- peristiwa  hukum  yang  dapat  mengakibatkan beralihnya  Hak  Rahasia  Dagang.  Pengalihan Rahasia  Dagang  dapat  dilakukan  melalui  proses Pewarisan,  Hibah,  Wasiat,  Perjanjian  Tertulis, atau  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh peraturan perundang-undangan.
Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian,  diperlukan  adanya  suatu  Pengalihan Hak  yang  didasarkan  pada  pembuatan  suatu akta,  terutama  akta  otentik.  Hal  ini  penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing- masing  pihak  yang  mengadakan  Perjanjian Pengalihan Hak Atas Rahasia Dagang tersebut.
Pengalihan  Hak  Rahasia  Dagang  yang disebabkan oleh "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" dapat  dijelaskan  di  sini  misalnya  putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.
Di samping itu Pemilik Rahasia Dagang atau Pemegang Hak Rahasia Dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
lisensi untuk
melaksanakan  atau  menggunakan  Hak  Rahasia
Dagang  dalam  kegiatan  yang  bersifat  komersial (Pasal 6 Undang-Undang Rahasia Dagang).
Pasal  5  ayat  (1)  UU  Rahasia  Dagang menyebutkan  beberapa  cara  pengalihan  Hak Rahasia Dagang kepada orang lain, yakni bahwa Hak  Rahasia  Dagang  dapat  beralih  atau dialihkan  dengan  Pewarisan,  Hibah,  Wasiat, Perjanjian  Tertulis  atau  sebab-sebab  lain  yang dibenarkan  oleh  peraturan perundang-undangan. Sebagai  Hak  Milik,  Rahasia  Dagang  dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah disebutkan di atas.
Pengalihan Hak Rahasia Dagang melalui Pewarisan  terjadi  demi  hukum  sebagai  akibat meninggalnya  pihak  pemilik  Rahasia  Dagang, jelas  mengakibatkan  beralihnya  secara  hukum semua  hak-hak  dan  kewajiban  yang  melekat pada  Rahasia  Dagang  dari  pewaris  (Pemilik Rahasia Dagang), sedangkan Pengalihan melalui Hibah  dan  Wasiat  tidak  terjadi  demi  hukum, melainkan  harus  dilakukan  melalui  perbuatan hukum  tertentu,  sehingga  hak  atas  Rahasia Dagang  menurut  hukum  sah  beralih  atau dialihkan  kepada  penerima  hibah  dan  penerima wasiat.  Peristiwa  hukum  tertentu  tersebut didasarkan pada hukum yang mengatur mengenai  hibah  dan  wasiat  sesuai  dengan golongan penduduknya.
Demikian  pula  Pengalihan  Hak  Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui Perjanjian yang tertulis (akta) atau dapat dilakukan karena sebab- sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan  seperti  melalui  putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.
Pengalihan  Hak  Rahasia  Dagang  diatas  bersifat limitatif  artinya  proses  Pengalihan  Hak  Rahasia Dagang  tersebut  tidak  boleh  mencantumkan klausula  time  constraint,  dengan  kata  lain pengalihan hak itu bersifat final dalam arti tidak boleh dibatasi oleh waktu.
Mempertahankan  Eksistensi  Rahasia Dagangnya  untuk  Mengatasi  Persaingan  Tidak Sehat
Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang a. Hak Pemilik Rahasia Dagang Pasal  4  Undang-Undang  Rahasia  Dagang mengatur  tentang  kewenangan  atau  hak  yang dimiliki  oleh  pemilik  Rahasia  Dagang  terhadap Rahasia Dagangnya untuk :
1. Menggunakan  sendiri  Rahasia  Dagang yang dimilikinya;
2. Memberikan lisensi kepada atau
melarang pihak lain untuk menggunakan
Rahasia  Dagang  atau  mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Berdasarkan  pasal  ini,  pemilik  Rahasia Dagang  mempunyai  Hak  Monopoli  untuk menggunakan  sendiri  Rahasia  Dagang  yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh  keuntungan  ekonomis.  Ketentuan ini  juga  berarti  bahwa  hanya  pemilik  Rahasia Dagang  yang  berhak  untuk  memberikan  izin kepada  pihak  lain  untuk  menggunakan  Rahasia Dagang  yang  dimilikinya  melalui  perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik Rahasia Dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau  mengungkapkan  Rahasia  Dagang  yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial
Pada  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-  Undang Nomor  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia Dagang,  dinyatakan  bahwa  “Hak  Rahasia Dagang  adalah  Hak  Atas  Rahasia  Dagang  yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini”.
Berdasarkan  ketentuan  ini,  maka  secara eksplisit diatur tentang hak dari pemilik  Rahasia Dagang (Pasal 4), yaitu:
a. Menggunakan  sendiri  Rahasia  Dagang yang dimilikinya;
b. Memberikan lisensi kepada atau melarang  pihak  lain  untuk  mengunakan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Berdasarkan  ketentuan  ini,  pemilik  Rahasia Dagang  mempunyai  hak  monopoli  untuk menggunakan  sendiri  Rahasia  Dagang  yang dimiliknya  dalam  kegiatan  bisnis  dan  bersifat komersil untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berarti  bahwa  hanya  pemilik  Rahasia  Dagang saja yang berhak memberikan izin kepada pihak lain  untuk  mengunakan  Rahasia  Dagang  yang dimiliknya  melalui  perjanjian  lisensi.  Lisensi adalah  izin  yang  diberikan  oleh  pemegang  Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian  berdasarkan  pemberian  hak  (bukan Pengalihan  Hak)  untuk  menikmati  manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan syarat tertentu (Pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang).
Dari  rumusan  tersebut  dapat  ditarik  beberapa unsur, yaitu:
1. Adanya  izin  yang  diberikan  oleh pemegang Hak Rahasia Dagang.
2. Izin  tersebut  diberikan  dalam  bentuk perjanjian.
3. Izin  tersebut  merupakan  pemberian  hak untuk  menikmati  manfaat  ekonomi (yang  bukan  bersifat  pengalihan  Hak Rahasia Dagang).
4. Izin  tersebut  diberikan  untuk  Rahasia Dagang  yang  memenuhi  syarat  untuk dilindungi.
5. Izin  tersebut  diberikan  dengan  waktu tetentu dan syarat tertentu.
b. Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang
Pemilik  Rahasia  Dagang  memiliki  suatu kewajiban  atas  Rahasia  Dagang  tersebut. Pemilik  Rahasia  Dagang  wajib  memelihara  dan menjaga  kerahasiaan  informasi  yang  dimiliknya dari pihak-pihak yang berusaha dengan berbagai cara memperolehnya untuk kepentingan
usahanya. Kewajiban dalam memelihara
kerahasiaan ini dapat ditempuh melalui ketentuan-ketentuan yang  bersifat implisit. Pada prinsipnya hukum akan memberikan perlindungan  apabila  pemilik  Rahasia  Dagang tersebut menjalankan kewajibannya untuk menjaga Rahasia Dagangnya.
Pemilik  Rahasia  Dagang  juga  dibebani kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap  bagian  dari  Rahasia  Dagangnya  serta proses  penggunaannya  secara  lengkap  untuk kepentingan  pembuktian  dihadapan  pengadilan. Hal  ini  memang  mengandung  resiko  karena Rahasia Dagang yang dimilikinya dapat terpublikasikan.  Oleh  karena  itu,  hakim  dapat meminta  agar  sidang  dilakukan  secara  tertutup demi  kepentingan  bisnis  dari  pemiliknya  serta mengurangi tingkat kerugian yang dideritanya.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan
permasalahan yang dihadapi maka metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  suatu prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum dari  sisi  normatif  untuk  menghasilkan  suatu ketajaman  analisis  hukum  berdasarkan  doktrin dan  norma  yang  telah  ditetapkan  dalam  sistem hukum  melalui  analysis  of  the  primary  and secondary  Umeterials.  Pada  penelitian  ini menggunakan  aspek  yuridis  dalam  penelitian
hukum  ini  melingkupi  ilmu  hukum  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  bersifat deskriptif  analitis,  yang  mana  penulisan  hukum ini  merupakan  atau  menggambarkan  suatu peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, yaitu Undang-Undang Rahasia Dagang dikaitkan dengan teori hukum dan praktik yang menyangkut  objek  masalah,  yaitu  penerapan sanksi  bagi  pelaku  penyebarluasan  rahasia dagang  dalam  persaingan  tidak  sehat  (curang) yang dihadapi oleh pemilik rahasia dagang.
Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui bahan  kepustakaan  yang  erat  hubungannya dengan  bahan-bahan  hukum  primer  dan  dapat membantu  menganalisis  dan  memahami  bahan hukum primer. Contohnya adalah seperti laporan hasil penelitian, disertasi,  jurnal, artikel, mengenai rahasia dagang.
Dalam  penelitian  ini,  semua  data  yang terkumpul dalam penelitian ini bersifat sekunder akan  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis kualitatif merupakan analisis data yang menggunakan  penjelasan  berupa  kumpulan  kata /  uraian  dengan  prosedur teoritis serta  perkiraan yang logis. Menurut Umar (2000:38) menyebutkan “tujuan penelitian kualitatif adalah memaparkan  atau  mendeskripsikan  hal  –  hal yang berhubungan dengan objek penelitian”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Perlindungan  hukum  terhadap  Rahasia
Dagang
Kebutuhan perlindungan hukum terhadap  Rahasia  Dagang  sesuai  dengan  salah satu  ketentuan  dalam  Agreement  on  Trade Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (Persetujuan  TRIPs)  yang  merupakan  lampiran dari  Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization on Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan  UU  No.  7 Tahun  1994.  Adanya  perlindungan  hukum terhadap Rahasia Dagang tersebut akan mendorong lahirnya temuan baru yang meskipun diperlakukan  secara  rahasia,  tetap  mendapat perlindungan  hukum,  baik  dalam  rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatannya oleh penemunya. Untuk mengelola  administrasi  Rahasia  Dagang,  pada
saat  ini  pemerintah  menunjuk  Departemen Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  c.q.
Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual  untuk  melakukan  pelayanan  di bidang  Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Undang-Undang  Rahasia  Dagang  No.
30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan  Rahasia  Dagang  yaitu  meliputi metode  produksi,  metode  pengolahan,  metode penjualan,  atau  informasi  lain  di  bidang teknologi  dan/atau  bisnis  yang  memiliki  nilai ekonomi  dan  tidak  diketahui  oleh  masyarakat umum.
Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan  perlindungan  apabila  informasi tersebut  sejatinya  bersifat  rahasia,  mempunyai nilai  ekonomi,  dan  dijaga  kerahasiaannya melalui  upaya-upaya  sebagaimana  mestinya. Bersifat  rahasia,  maksudnya  bahwa  informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak  diketahui  secara  umum  oleh  masyarakat. Mempunyai  nilai  ekonomi,  maksudnya  bahwa sifat  kerahasiaan  informasi  tersebut  dapat digunakan  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga  kerahasiaannya  apabila  pemilik  atau  para pihak  yang  menguasainya  telah  melakukan langkah-langkah  yang  layak  dan  patutUndang- Undang  Rahasia  Dagang  No.  30  Tahun  2000 memberikan  lingkup  perlindungan  Rahasia Dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan,  metode  penjualan,  atau  informasi lain  di  bidang  teknologi  dan/atau  bisnis  yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Suatu
Rahasia Dagang akan mendapatkan  perlindungan  apabila  informasi tersebut  sejatinya  bersifat  rahasia,  mempunyai nilai  ekonomi,  dan  dijaga  kerahasiaannya melalui  upaya-upaya  sebagaimana  mestinya. Bersifat  rahasia,  maksudnya  bahwa  informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak  diketahui  secara  umum  oleh  masyarakat. Mempunyai  nilai  ekonomi,  maksudnya  bahwa sifat  kerahasiaan  informasi  tersebut  dapat digunakan  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga  kerahasiaannya  apabila  pemilik  atau  para pihak  yang  menguasainya  telah  melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
Dalam  ranah  HAKI  pada  dasarnya perlindungannya  berintikan  pengakuan  terhadap
hak  atas  kekayaan  dan  hak  untuk  menikmati kekayaan  itu  dalam  waktu  tertentu.Artinya selama  waktu  tertentu  pemilik  atau  pemegang hak atas HAKI dapat mengijinkan atau melarang untuk mengetahui atau menyebarluaskan informasi (Rahasia Dagang).
Pelanggaran  Rahasia  Dagang  terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan  Rahasia  Dagang,  mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau  tidak  tertulis  untuk  menjaga  Rahasia Dagang  yang  bersangkutan.Untuk  mengatasi adanya pelanggaran tersebut maka amat diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  pemilik dan atau pemegang HAKI yang bersangkutan.
Apabila  seseorang  merasa  pihak  lain telah  melanggar  hak  Rahasia  Dagang  yang dimilikinya,  maka  ia  sebagai  pemegang  hak Rahasia  Dagang  atau  pihak  lain  sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  Rahasia  Dagang. Seseorang  dianggap  melanggar  Rahasia  Dagang pihak  lain  apabila  ia  memperoleh  atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Disamping  itu  juga  ada  perbuatan  yang tidak  dianggap  pelanggaran  Rahasia  Dagang yakni apabila :
1. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia
Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan  pertahanan  dan  keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat ;
2. Tindakan  rekayasa  ulang  atas  produk yang dihasilkan dari penggunaan
Rahasia  Dagang  milik  orang  lain  yang dilakukan semata-mata untuk
kepentingan  pengembangan  lebih  lanjut produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (reverse  engineering)  dalam  hal  ini adalah  suatu  tindakan  analisis  dan evaluasi  untuk  mengetahui  informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.
Disamping  dapat  melakukan  upaya  gugatan melalui  pengadilan,  pemilik  Rahasia  Dagang atau  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat menempuh upaya lain yakni melalui penyelesaian  sengketa  melalui  Arbitrase  atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).
b. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Peemilik Rahasia Dagang Dari Aspek Perdata
Dalam  sistem  Hukum  Perdata  di Indonesia,  dimana  dapat  dikatakan  HAKI sebagai  hak  kebendaan,  yang  merupakan  hak atas  suatu  benda,  yang  bersumber  dari  hasil karya  otak  atau  hasil  kerja  rasio  otak  manusia yang  menalar  dan  hasil  kerjanya  itu  merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud)10. Hal ini  terdapat  dalam  Pasal  499  KUHPerdata tentang  “benda”  yang  dapat  diklasifikasikan  ke dalam  berbagai  kategori  termasuk  benda berwujud dan tidak berwujud. Karena merupakan  hasil  dari  pikiran  manusia,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  kerja  dari  otak manusia  sebagai  hak  atas  kekayaan  intelektual yang  bersifat  eksklusif  atau  mempunyai  nilai ekonomi11  dan  perlu  mendapatkan  suatu pengakuan dan sekaligus perlindungan hukum.
Pemilik Rahasia Dagang wajib memelihara  dan  menjaga  kerahasiaan  dari informasi  yang  dimilikinya.  Hal  itu  dapat dilakukan  melalui  berbagai  langkah  seperti melalui  pembuatan  kontrak  yang  isinya  secara eksplisit  mewajibkan  pihak  lain  untuk  tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis  semacam  ini  akan  sangat  membantu khususnya untuk menghindarkan kesalahpahaman  atas  ruang  lingkup  yang  harus dirahasiakan.  Kewajiban  dalam  memelihara kerahasiaan  ini  juga  ddapat  ditempuh  melalui pembuatan  ketentuan-ketentuan  kontrak  yang bersifat  implisit.  Pada  prinsipnya  hukum  akan melindungi  kerahasiaan  itu  berdasarkan  asas- asas  hukum  perjanjian  yang  menyatakan  bahwa perjanjian  itu  tidak  hanya  mencakup  apa  yang telah  seccara  eksplisit  diperjanjikan,  tetapi  juga mencakup  kebiasaan-kebiasaan  meskipun  tidak secara tegas dinyatakan seperti tercantum dalam Pasal 1347 BW yang berbunyi :
“  Hal-hal  yang  menurut  kebiasaan  selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan  dalam  persetujuan,  meskipun  tidak dengan tegas dinyatakan”.
Rahasia  Dagang  antara  lain  dilindungi berdasarkan  prinsip  hukum  perdata  berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). Berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  ini secara  perdata  mengakibatkan  perikatan  dan memajukan  kepada  pihak  yang  membuat kerugian  itu  memberikan  ganti  kerugian.  Pasal 1365 BW selengkapnya mengatakan :
“Perbuatan  melawan  hukum  merupakan  setiap perbuatan yang melanggar hukum yang
membawa  kerugian  bagi  orang  lain,  hal  mana mewajibkan  kepada  pihak  yang  melakukan kesalahan  itu  memberi  ganti  kerugian  kepada pihak yang dirugikan tersebut”.
Jika dikaitkan dengan perlindungan asas Rahasia  Dagang,  maka  pihak  yang  telah melanggar  hak-hak  atas  suatu  informasi  rahasia yang  dimiliki  seseorang  yang  memiliki  nilai komersial dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan  melawan  hukum.  Ketentuan  Pasal 1365  BW  ini  pada  prinsipnya  bertujuan memberikan  substansi  perdata  terhadap  semua bentuk  pelanggaran  yang  merugikan  pihak lain14.  Salah  satu  bentuk  perjanjian  untuk melindungi  Rahasia  Dagang  adalah  dalam bentuk perjanjian merahasiakan (secrecy agreement).  Perjanjian  ini  dimaksudkan  untuk melindungi  tidak  saja  data  dan  informasi  yang juga  termasuk  ke  dalam  Rahasia  Dagang  tapi mencakup  juga  pengalaman  teknik  (technical experience)  berkenaan  dengan  proses-proses pengolahan,  perlengkapan,  peralatan,  bahan- bahan,  tata  cara  pengoperasian,  tata  cara pengendalian  mutu,  tata  cara  keamanan  dan mencakup  pula  informasi  mengenai  formula- formula  yang  memiliki  nilai  komersial  yang tinggi.
Mengenai  hak  dan  kewajiban  subjek perjanjian  diatur  bahwa  perusahaan  pemberi Rahasia  Dagang  bersedia  mengungkapkan kepada  penerima  informasi-informasi  yang diperlukan  dalam  waktu  tertentu  dengan  catatan penerima  akan  tetap  merahasiakan  dan  tidak akan  mengungkapkan  kepada  orang  lain  akan menggunakannya  untuk  kepentingan  di  luar perjanjian ini.  Kewajiban merahasiakan  ini juga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian selanjutnya  yang  mungkin dilakukan  oleh pihak penerima. Pengecualian atau pembatasan atas isi perjanjian  ini  dimungkinkan  jika  informasi- informasi  yang  digunakan  oleh  penerima meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. yang dimiliki penerima sebelum diterimanya  perjanjian  ini  dan  tidak diperoleh  sebelumnya  baik  langsung maupun tidak langsung, menurut pengetahuan  penerima  atau  wakil- wakilnya,  dari  pemberi  atau  wakil- wakilnya;
b. yang  pada  waktu  pengungkapan  kepada penerima  atau  wakil-wakilnya  adalah atau  sesudah  menjadi  melalui  tidak dilakukannya atau kelalaian  untuk melakukan  pada  pihak  penerima  atau
para  wakilnya  bagian  dari  milik  umum melalui publikasi atau lainnya;
c. atau  yang  disediakan  kepada  penerima dan  pihak-pihak  laiunnya  sebagai  tanpa membatasi  pada  pengungkapan  atau penggunaannya.
Langkah-langkah yang diambil dalam melindungi  Rahasia  Dagang  melalui  sistem hukum  kontrak  yang  dilakukan  para  pelaku bisnis  adalah  salah  satu  strategi  yuridis  untuk melindungi  Rahasia  Dagang  itu  sendiri,  yang dapat  dijadikan  bukti  bahwa  pemiliknya  secara sungguh-sungguh telah melakukan perlindungan optimum  terhadap  Rahasia  Dagang  yang dimilikinya  yang  merupakan  salah  satu  syarat informasi  yang  dikategorikan  sebagai  Rahasia Dagang.  Segala  informasi  yang  berkenaan  atau yang  menyangkut  pelanggan,  penjual  keliling (vendor),  pemberi  lisensi  (licensor),  penerima lisensi (licensee), atau menyangkut pihak ketiga yang melakukan  transaksi  bisnis  dengan perusahaan yang tertutup juga harus dirahasiakan  kecuali  jika  dilakukan  dengan prinsip tertulis dari pusat.
Ketentuan-ketentuan kontrak yang dibuat seperti dipaparkan  sebelumnya  merupakan  bagian penting  dari  sistem  perlindungan  Rahasia Dagang  secara  keseluruhan,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa pencantuman dan pembuatan  perjanjian  ini  yang  dimiliki  dua  arti strategis, yaitu :
a. Memberikan  kejelasan  dalam  hubungan antara  pemilik  informasi  dan  karyawan yang menunjukkan batas-batas apa yang boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh karyawan  berkenaan  dengan  rahasia perusahaan  itu  sehingga  para  pihak mengetahui  secara  jelas  batas  hak  dan kewajiban masing-masing untuk menghindari  terjadinya  kesalahpahaman dalam penafsiran hak dan kewajiban.
b. Pembuatan perjanjian tentang
perlindungan  informasi  atas  Rahasia Dagang  ini  juga  merupakan  salah  satu langkah  untuk  menjamin  kepastian hukum  jika  dikemudian  hari  terdapat sengketa  dengan  karyawan  atau  pihak ketiga.  Perjanjian  ini  akan  dapat dijadikan bukti otentik bahwa perusahaan  memiliki  informasi  yang sangat  rahasia  sifatnya  dan  hanya dipergunakan  untuk  kegiatan  bisnis perusahaan itu saja.
Walaupun Rahasia Dagang bersifat keperdataan, yang  mengatur  hubungan  antara  individu  yang memiliki  (hak)  Rahasia  Dagang  dengan  pihak ketiga,  yang  berhubungan  dengan  informasi yang  terkandung  dalam  Rahasia  Dagang,  guna melindungi  kepentingan  pemilik  dan  pemegang Rahasia  Dagang  secara  khusus  dan  usaha  pada umumnya.  Negara  memberikan  sanksi  pidana kepada pelanggar hak Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU No.  30  Tahun  2000.  Walau  demikian  tindakan pemberian sanksi oleh Negara ini pun diharapkan  kembali  kepada  kepentingan  dari pihak yang dilindungi dengan menjadikan tindak pidana  tersebut  sebagai  delik  aduan  (Pasal  17 ayat (2)). Penegakan hukum  terhadap pelanggaran dalam  bidang  Rahasia Dagang  lebih  berat  dibandingkan  dengan penegakan  hukum  HAKI  lainnya.  Hal  ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :
a. Rahasia  Dagang  dibandingkan  dengan bentuk  HAKI  lainnya  kurang    dikenal oleh masyarakat, sehingga menyebabkan  penegakan  hukum  di bidang  ini  lebih  sulit  dibanding  HAKI lain.  b.  Pelanggaran    atas    Rahasia Dagang    dalam    aktivitas    bisnis    di Indonesia    cenderung    terjadi    karena kurangnya  pemahaman daripada pelaku bisnis terhadap bidang ini.
b. Perlakuan yang tidak semestinya terhadap  Rahasia  Dagang  oleh  pemilik Rahasia  Dagang  dalam  hal  ini  para pelaku  bisnis  di  Indonesia,  yang menyebabkan informasi rahasia tersebut berubah  menjadi  milik  umum  (public domain) yang justru sebaliknya merugikan pemiliknya.
c. Belum  adanya  mekanisme  yang  efektif untuk  mensosialisasikan  UU  Rahasia Dagang yang dilakukan oleh pemerintah,  walaupun  UU  tersebut berlaku secara efektif.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Untuk mempertahankan  Rahasia  Dagang  pemilik  atau pemegang  Rahasia  Dagang  dapat  melakukan berbagai  cara  yang  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  (2)  Pemilik  rahasia  dagang  dalam menjaga  nilai  kerahasiaan  informasi  rahasia
dagang  yang  dimiliki  harus  bersikap  aktif  dan represif.  Dimana  perlindungan  yang  diatur dalam  UU  Rahasia  Dagang  No.  30  Th.  2000 diberikan  apabila  pemilik  rahasia  dagang  atau pemegang  rahasia  dagang  telah  melakukan langkah-langkah  untuk  menjaga  rahasia  dagang yang  dimilikinya.    (3)  Apabila  terjadi  sengketa bisnis antara pemilik/pemegang Rahasia Dagang dengan  pihak  ketiga  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan perjanjian, maka pemilik/pemegang Rahasia  Dagang  dapat  menyelesaikan  sengketa tersebut  di  luar  pengadilan,  yaitu  dengan  cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

## SARAN
Adapun saran yang diberikan adalah (1) Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang  yang sesuai  dengan  standar  TRIPs,  sewajarnyalah pemerintah mensosialisasikannya kepada masyarakat  terutama  kepada  pelaku  usaha  yang pada  umumnya  tidak  memahami  manfaat  dari Rahasia  Dagang  yang  dimilikinya  terhadap aktivitas bisnisnya sehingga menganggap informasi  rahasia  tersebut  sebagai  informasi umum dan milik umum. (2) Upaya perlindungan hukum  melalui  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang  harus dijalankan  dengan  benar  sehingga  para  investor asing  berkeinginan  menanamkan  modalnya  di Indonesia,  dengan  demikan,  penulis  berharap bangsa  Indonesia  mampu  bersaing  dengan investor asing tersebut dalam era globalisasi.

## REFERENSI
Gerungan,  Anastasi  E.  2016.  Perlindungan Hukum  Terhadaap  Rahasia  Dagang  di Tinjau  Dari  Aspek  Hukum  Peerdata  dan Pidana di Indonesia. Vol 22, No 5. Jurnal
Hukum Unsrat.
Muasyara,  Husnul,  Dkk.  2016.  Perlindungan Hukum  Bagi  Pemilik  Rahasia  Dagang  di Tinjau  dari  UU  No  30  Tahun  2000 Tentang  Rahasia  Dagang.  Vol  5,  No  2. Diponegoro Law Review.
Safnul,  Dody.  2018.  Perlindungan  Rahasia Dagang dari Tindakan Persaingan Curang. ISSN: 1829-7463. Jurnal Warta Edisi 56.