z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z URGENSI PENDAFTARAN IZIN PRODUK BPOM OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS UMKM OLAHAN IKAN ASIN KELOMPOK PEREMPUAN SEPAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)

## URGENSI PENDAFTARAN IZIN PRODUK BPOM OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS UMKM OLAHAN IKAN ASIN KELOMPOK PEREMPUAN
SEPAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)
Oleh: Fita Sari 1)
Putri Kemalasari 2) Universitas Teuku Umar 1,2)
E-mail: fitas2526@gmail.com 1)

## ABSTRACT
The goal of this study is to determine if processed salted fish products made by commercial actors  may  be  registered  with  BPOM  licenses  and  what  the  process  is  for  doing  so.  The necessity of business players filing BPOM product licenses is demonstrated in this empirical legal  study,  which  employs  descriptive  research  methodologies  (Case  Study  of  Salted  Fish Processed  MSME  by  a  Women's  Group  in  Agreement  in  Aceh  Barat  Daya  District).  The study's findings demonstrate that, despite the lack of a business license, the Sepakat Women's Group  in  Aceh  Barat  Daya  District  acted  quickly  to  register  permits  for  BPOM  goods  by commercial actors in accordance with the law.
Keywords: Urgency, BPOM product license, business actor, MSME.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  produk  ikan  asin  olahan  yang dibuat  oleh  pelaku  komersial  dapat  didaftarkan  pada  izin  BPOM  dan  bagaimana  prosesnya. Keharusan  pelaku  usaha  mengajukan  izin  produk  BPOM  ditunjukkan  dalam  studi  hukum empiris  ini,  yang  menggunakan  metodologi  penelitian  deskriptif  (Studi  Kasus  UMKM Olahan  Ikan  Asin  oleh  Kelompok  Perempuan  dalam  Perjanjian  di  Kabupaten  Aceh  Barat Daya).  Temuan  studi  menunjukkan  bahwa,  meskipun  tidak  memiliki  izin  usaha,  Kelompok Wanita  Sepakat  di  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  bertindak  cepat  untuk  mendaftarkan  izin barang oleh pelaku komersial oleh BPOM sesuai dengan undang-undang.
Kata Kunci: Urgensi, izin produk BPOM, Pelaku Usaha, UMKM

## 1. PENDAHULUAN
Lingkungan perdagangan yang didasarkan pada gagasan daya saing bisnis tidak  diharapkan  tercipta  pada  periode perdagangan  bebas  karena  tidak  ada hambatan dan penangkapan yang protektif (Rusman, 2020). Refleksi evolusi pemikiran  menuju  modernisasi  hubungan internasional adalah berkembangnya perubahan  prinsip  perdagangan  dari  era
eksklusivitas,  tradisionalisme,  monopoli, dan proteksi menjadi era tanpa perlindungan (Siburian, 2014). Ada banyak barang dan/atau jasa berbeda  yang dapat  dikonsumsi  sebagai  hasil  dari pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi, khususnya di bidang industri dan perdagangan nasional (Ludya & Svinarky, 2016). Area transaksi barang juga meningkat akibat globalisasi dan
perdagangan bebas, dibantu oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika.
Perlindungan konsumen adalah komponen penting dari praktik bisnis yang etis.  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen dan  produsen  seimbang  dalam  praktik bisnis yang baik. Konsumen berada dalam situasi genting karena kurangnya perlindungan  yang seimbang. Apalagi jika bisnis  tersebut  hanya  memproduksi  jenis barang  tertentu  (Hamid  &  SH,  2017). Bahkan  ketika  aturan  dan  peraturan  tidak secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan  untuk  melindungi  konsumen, kerugian  yang  diderita  konsumen  dapat terjadi  karena  adanya  perjanjian  hukum antara  produsen  dan  konsumen  maupun dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh produsen  yang  melindungi  konsumen (Timah, 2020).
Pasal  1  peraturan  ini  menjelaskan bahwa untuk menjalankan usaha pengolahan  ikan,  diperlukan  Izin  Usaha Perikanan  di  Bidang  Pengolahan  Ikan (Fernandes, 2017). SIUP Bidang Pengolahan Ikan meliputi: barang dan/atau jasa;  hak  untuk  memilih  barang  dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai  syarat  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa;  hak  untuk  dipertimbangkan pendapat dan keluhannya.
BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat
dan  Makanan)  memenuhi  kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan penyidikan  obat  dan  makanan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan  terhadap  makanan  kemasan yang  beredar  di  masyarakat.  Pelaku  bisnis tidak mengetahui di  mana atau bagaimana cara  mendaftarkan  produk  yang  mereka hasilkan  (Rengganawati  &  Taufik,  2020). Balai  Besar  Pengawasan  Obat dan Makanan atau BBPOM menemukan makanan  kemasan  yang  sudah  beredar tetapi tidak memiliki izin edar dari BPOM dan malah menggunakan nomor izin palsu yang  mereka  buat  sendiri  (Sari  &  Tan, 2021).
Pangan  olahan  yang  diproduksi  di dalam  negeri  atau  yang  dimasukkan  ke dalam wilayah Indonesia untuk diterbitkan dalam  kemasan  eceran  sebelum  diedarkan harus  memiliki  izin  edar.  Jumlah  tersebut tidak boleh diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat  Indonesia,  sesuai  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2004  Pasal 24  ayat  (1).  (Prabowo  &  Kurniawan, 2021).
Keseimbangan antara perlindungan produsen  dan  konsumen  dapat  dicapai dengan meningkatkan perlindungan konsumen.  Konsumen  saat  ini  sangat zmemperhatikan keragaman produk zmakanan,  terutama  yang  didistribusikan dalam  bentuk  kemasan.  Kekhawatiran  ini
z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z URGENSI PENDAFTARAN IZIN PRODUK BPOM OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS UMKM OLAHAN IKAN ASIN KELOMPOK PEREMPUAN SEPAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)
disebabkan  oleh  ditemukannya  barang- barang  di  pasaran  tanpa  izin  edar  serta ketersediaan  makanan  yang  mengandung formal  dehida,  perasa,  dan  zpewarna  yang dapat  berdampak  negatif  bagi  kesehatan konsumen  (Priaji,  2018).  Untuk  menjaga masyarakat  dari  obat  dan  zmakanan  yang tidak  sesuai  dengan  norma  dan  kriteria, BBPOM  (Balai  Besar  Pengawasan  Obat dan  Makanan)  terus  mengawasi  peredaran barang-barang  tersebut  di  Pekanbaru. Produk makanan dan obat di bawah standar masih tersedia di pasaran, dan masih mudah menemukan  obat  dan  makanan  tanpa  izin edar  (TIE)  yang  mengandung  bahan berbahaya. BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan)
melakukan  pengawasan  pasca  pasar,  yang meliputi pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium (Priaji, 2018).
Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan  kebijakan  usaha  pengolahan ikan,  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  67/PERMEN  KP/2018 tentang  Perusahaan  Pengolahan  Ikan  harus diganti  (Daniarsyah,  2020).  Perusahaan Pengolahan  Ikan  adalah  usaha  perikanan yang  berdasarkan  kegiatan  Pengolahan Ikan,  maka  hal  ini  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2021  tentang Usaha  Pengolahan  Ikan  (Daniarsyah, 2020).
Pasal  1  undang-undang  ini  menjelaskan bahwa untuk menjalankan usaha pengolahan  ikan  diperlukan  Izin  Usaha Perikanan  di  Bidang  Pengolahan  Ikan (Fernandes, 2017). Untuk zmengoperasikan perusahaan pengolahan zikan dengan menggunakan  sarana  produksi  yang  tertera dalam  izin,  semua  pihak  harus  memiliki SIUP yang merupakan izin tertulis (Utomo, 2020).  Selain  itu,  Pasal  2  ayat  (1) mencantumkan jenis-jenis usaha zpengolahan ikan, antara lain:
a. Penggaraman/Pengeringan Ikan;
b. Pengasapan/Pemanggangan Ikan;
c. Pembekuan Ikan;
d. Pemindangan Ikan;
e. Peragian/Fermentasi Ikan;
f. Pengolahan Berbasis Daging Lumatan dan Surimi;
g. Pendinginan/Pengesan Ikan;
h. Pengalengan Ikan;
i. Pengolahan Rumput Laut;
j. Pembuatan Minyak Ikan;
k. Kecap Ikan;.
Jenis Usaha Pengolahan Ikan, zsebagaimana  dijelaskan  pada  ayat  (1), zdengan kode yang mendefinisikan z"standar lapangan"  pemerintah  zIndonesia  dalam Lampiran  I,  yang  zmerupakan  item  yang dihilangkan  dari  zPeraturan Menteri saat ini (Tribawono, 2018). Pengolahan dan bentuk memasak ikan lainnya, selain yang dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  a sampai dengan huruf l, dikenal dengan Fish
zCooking  (Usaha  Pengolahan  Ikan  Asin). Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  67/PERMENKP/2018  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor  1883)  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku dengan ditetapkannya peraturan ini. Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk  menjadi  pedoman  bagi  para  pelaku usaha,  khususnya  yang  bergerak  di  bidang industri pengolahan ikan.
Salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Aceh Indonesia  adalah  Kabupaten  Aceh  Barat Daya. Dengan disahkannya Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2002,  secara  resmi  kabupaten  ini terbentuk. Terdapat  berbagai  macam  usaha mikro kecil di Kabupaten Aceh Barat Daya, salah  satunya  di  bidang  perikanan  yaitu UKM  Olahan  Ikan  Asin  Oleh  Kelompok Wanita  Setuju  di  Kabupaten  Aceh  Barat Daya. Kelompok Usaha Wanita SEPAKAT terletak  di  Desa  Pulau  Kayu  Kabupaten Aceh  Barat  Daya  Kabupaten  Susoh. Peneliti  mengangkat  judul  ini  dengan maksud untuk mempelajari dan menganalisis  lebih  dalam  tentang  tata  cara pelaku  usaha  UMKM  Olahan  Ikan  Asin Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mendaftarkan izin barang BPOM.
Pemerintah setempat masih memandang UMKM  Olahan  Ikan  Asin  oleh  Kelompok Perempuan  di  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya masih  ilegal  meski  menurut  data  yang dihimpun di zlapangan usaha ini masih tetap
berjalan.  Pasalnya,  pelaku  usaha  belum mendapatkan izin usaha dari BPOM.
Penulis  sebaiknya  melakukan  penelitian untuk  karya  tulis  ilmiah  dengan  judul “Urgensi  Pendaftaran  Izin  Produk  BPOM oleh  Pelaku  Usaha  (Studi  Kasus  UMKM Olahan Ikan Asin oleh Kelompok Perempuan  di  Aceh  Barat  Daya)”  sesuai dengan uraian di atas. Bagaimana mekanisme pelaku izin usaha BPOM dalam mendaftarkan  produk  di  usaha  perikanan? adalah  masalah  dan  tujuan  dari  penelitian ini.  Bagaimana  persetujuan  pendaftaran izin  produk  BPOM  oleh  pelaku  usaha pengrajin  ikan  asin  oleh  kelompok  ibu-ibu di Kab. Aceh Barat Daya?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Termasuk  hipotesis  yang  mendasari penelitian.  Bab  ini  juga  memuat  teori  teori yang  telah  digunakan  peneliti  lain  atau peneliti terdahulu sebagai sumber informasi saat  melakukan  penelitian.  Setidaknya selama  sembilan  tahun  terakhir,  karya referensi terbaru direkomendasikan.
Bahkan  buku  referensi  tertua  pun  diterima jika  penelitian  sedang  dilakukan  untuk memecahkan teka-teki sejarah.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini telah dilakukan di UMKM Olahan Ikan Asin Oleh Kelompok Perempuan  Sepakat  di  Kabupaten  Aceh Barat  Daya  yang  beralamat  di  Desa  Pulau
z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z URGENSI PENDAFTARAN IZIN PRODUK BPOM OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS UMKM OLAHAN IKAN ASIN KELOMPOK PEREMPUAN SEPAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)
Kayu,  Kecamatan  Susoh,  Kabupaten  Aceh Barat Daya.
Sampai  dengan  penulisan  artikel  ini, penelitian  dilakukan  dengan  zmenggunakan metode penelitian deskriptif sebagai bagian dari kajian hukum empiris yang menunjukkan  pentingnya  pelaku  usaha mendaftarkan  izin  produk  BPOM  (Studi Kasus  UMKM  Olahan  Ikan  Asin  oleh Kelompok  Perempuan  dalam  Perjanjian  di Kabupaten Aceh Barat Daya).
Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan zini  adalah  pendekatan  undang-undang, yang  melibatkan  melihat  undang-undang yang  relevan  dengan  topik  jurnal  ini,  yaitu pasal  106  dan  197  UU  Kesehatan.  BPOM pelaku  usaha  (Studi  Kasus  UMKM  Olahan Ikan  Asin  oleh  Kelompok  Perempuan Sepakat  di  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya). Adapun untuk pengumpulan data penelitian,  penelitian  lapangan  dilakukan dengan  cara  terjun  langsung  ke  lapangan dengan  tujuan  untuk  memperoleh  data primer.  Pengumpulan  data  ini  dilakukan dengan  berbagai  cara,  diantaranya  dengan melakukan  wawancara  mendalam  kepada responden  yang  telah  dipilih  dengan  tujuan untuk  memperoleh  data  yang  akurat  dan dapat  dipertanggungjawabkan  mengenai permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian ini.
Analisis Peneliti menggunakan pendekatan  kualitatif  untuk  memeriksa kembali  informasi  yang  telah  mereka
kumpulkan  dari  penelitian  lapangan  atau penelitian kepustakaan. Peneliti melakukan pendataan  di  lapangan  dengan  mengajukan beberapa  pertanyaan  tentang  perlunya pelaku  usaha  UMKM  mendaftarkan  izin produk  olahan  ikan  asin  hasil  produksi Kelompok  Wanita  Sepakat  Kabupaten Aceh  Barat  Daya  ke  BPOM.  Kemudian peneliti  melakukan  wawancara  dengan informan  dan  responden  yang  sudah diidentifikasi  pada  bagian  sebelumnya. Dalam menyusun informasi data yang telah diperoleh  digunakan  metode  kualitatif deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran  secara  spesifik  tentang  apa  yang ditemukan  di  lapangan  berupa  fakta-fakta yang  ditemukan  dalam  praktek  dan  dengan menyajikan temuan-temuan penelitian yang telah  diperoleh  di  lapangan,  termasuk uraian  dasar  hukum  yang  diterapkan,  serta menghubungkannya dengan data yang telah diperoleh  dari  perpustakaan,  kemudian kesimpulan.  Informannya  adalah  Taras, petugas  administrasi  dan  umum,  Yuslinar, ketua  kelompok,  dan  Hendra  Utama, pengawas.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil
Pelaku usaha pada organisasi perempuan UMKM  pengolahan  ikan  asin  menyepakati perlunya  pengajuan  izin  barang  BPOM  di Kabupaten  Aceh  Barat  Daya.  Pada  tanggal 27 November 2018, dibentuklah Kelompok
Usaha  Wanita  SEPAKAT.  Pada  20 Februari  2018,  permintaan  kelompok perempuan  dan  usulan  Akmal  Ibrahim  SH, Bupati  Aceh  Barat  Daya,  berujung  pada pembentukan organisasi tersebut. Peraturan Bupati  Aceh  Barat  Daya  Nomor  12  Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Gampong  Dalam  Kabupaten Aceh  Barat  Daya  menjadi  dasar  hukum berdirinya perkumpulan usaha ini.
Lembaga ini mendapatkan dana awal untuk pengolahan  ikan  asin  yang  ditarik  dari  kas daerah  pada  tahun  2018  sebesar  Rp 20.867.500.  Selain  itu,  pada  tahun  2020 kelompok pengolah ikan asin akan mendapatkan  tambahan  subsidi  sebesar Rp4.543.000. dimana uang tersebut digunakan  untuk  zmembuat  belahan  pada ikan asin. Tentang produksi awal pengolahan ikan asin, pertama kali diproduksi pada 21 Maret z2019.
Sebuah organisasi di  Indonesia bernama Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM)  bertugas  mengontrol  peredaran makanan  dan  obat-obatan  di  sana.  Sistem pengawasan  obat  dan  makanan  (Sis  POM) yang  efektif  dan  efisien  yang  mampu mendeteksi, mencegah dan mengatur barang  dengan  tujuan  menjaga  keamanan, keselamatan  dan  kesehatan  pelanggan  baik di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Untuk  itu, telah  dibentuk  Badan  POM  yang  memiliki jaringan  nasional  dan  internasional  serta aparat  penegak  hukum  dan  memiliki
reputasi  profesional  yang  kuat.  Sesuai dengan  arahan  Kepala  Badan  Pengawas Obat dan Makanan RI HK.00.05.1.23.3516 tentang  peredaran  sediaan  farmasi,  obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan, dan makanan.
Menurut hasil wawancara dengan zinforman  yang  hadir  di  lokasi  penelitian, khususnya  dengan  dosen  pembimbing Hendra Utama yang diwawancarai, z“Kelompok  ini  sudah  memiliki  izin,  tapi secara  hukum  saya  belum  tahu,  dan  untuk mendaftarkan  izin  itu  secara  otomatis. menggunakan  dana  yang  relatif  besar, sedangkan  hasil  penjualan  ikan  asin  tidak cukup  untuk  memenuhi itu.”  Ketua Kelompok Usaha Wanita SEPAKAT kemudian menanggapi dengan mengatakan, “Izin  BPOM  dari  kelompok  ini  sudah terdaftar  tetapi  belum  diberikan.”  Namun, tanggapan pemerintah adalah bahwa "kelompok  ini  dibentuk  dari  dana  desa sehingga masih di bawah BUMG."
Berdasarkan  penegasan  tersebut  di  atas, jelaslah bahwa dari sudut pandang pemerintah,  tujuan  pemberian  izin  adalah untuk:  1)  Melaksanakan  aturan,  baik ketentuannya  sesuai  dengan  kenyataan  di lapangan  atau  tidak,  bahkan  membatasi penyelesaian.  2)  Karena  setiap  permintaan yang  diajukan  oleh  suatu  permohonan dikenakan  pembayaran  retribusi  di  muka, maka  permohonan  izin  akan  segera mendongkrak pendapatan pemerintah
z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z URGENSI PENDAFTARAN IZIN PRODUK BPOM OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS UMKM OLAHAN IKAN ASIN KELOMPOK PEREMPUAN SEPAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)
sebagai sumber pendapatan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai pengembangan  dengan  pendapatan  yang lebih besar dari biaya pengguna.
Menurut masyarakat, tujuan dikeluarkannya izin tersebut adalah sebagai berikut. 1) Menjamin keabsahan hukum. 2) Untuk  memastikan  hak-hak  yang  jelas.  3) Mendapatkan izin bangunan setelah diberikan  kemudahan.  Legislator  dapat mengejar  banyak  tujuan  perizinan  dengan menghubungkan  kebijakan  ini  dengan sistem perizinan.
Izin  edar  yang  diberikan  oleh  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM) berupaya untuk melindungi masyarakat dari barang-barang  kosmetik  berbahaya,  sesuai dengan  fakta  di  atas.  Undang-undang administrasi ini berdampak pada pemberian hak kepada pemerintah untuk membatalkan izin  dan  mengeluarkan  barang  dari  pasar yang  sebelumnya  telah  diberikan  izin. Apalagi  terdapat  ketentuan  pidana  dalam pasal  106  dan  197  UU  Kesehatan  yang dimaksudkan  untuk  mencegah  pengadaan, penyalahgunaan penggunaan sediaan farmasi  atau  alat  kesehatan  sehingga membahayakan  masyarakat,  dan  peredaran komoditas  tanpa  izin  edar.  According  to Health  Law  Article  197,  "Anyone  who knowingly  manufactures  or  distributes pharmaceutical preparations and/or medical devices  that  do  not  have  a  distribution permit  as  referred  to  in  Article  106
paragraph  (1)  shall  be  punished  with imprisonment  for  a  maximum  of  15 (fifteen)  years  and  a  maximum  fine  of  Rp. 1,500,000,000.00  (one  billion  five  hundred million zrupiah)."
Oleh  karena  itu,  memproduksi  dan menjual  produk  ikan  asin  tanpa  izin  edar dari  BPOM  adalah  melanggar  hukum. Pelaku  usaha  yang  mengedarkan  dan/atau membuat  barang  tanpa  izin  edar  diancam dengan pidana paling banyak Rp. 1.500.000.000,00  dan  pidana  penjara  15 (lima  belas)  tahun  (satu  miliar  lima  ratus juta rupiah).
Pendukung Hukum : Penjelasan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  72  Tahun  1998  tentang  Pengamanan Sediaan  Farmasi  dan  Alat  Kesehatan Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan.

## B. Pembahasan
Pemegang  izin  usaha  BPOM  memiliki mekanisme  untuk  mendaftarkan  barangnya di badan usaha perikanan. Izin edar  BPOM diperlukan  untuk  dapat  menandai  kemasan produk  dengan  logo  BPOM.  Apabila  suatu produk  sudah  berlabel  BPOM,  berarti Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  telah memastikan  status  produknya.  Pelanggan dan calon pelanggan merasa lebih aman dan terpercaya  untuk  mengkonsumsi  atau menggunakan barang bila memiliki sertifikasi BPOM untuk barang tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan,  terdapat  sistem  pendaftaran  izin edar  BPOM  yang  diperlukan  karena sertifikat BPOM berfungsi sebagai jaminan keamanan produk.
Persyaratan  pemerintah  (disusun  2 rangkap, 1 asli dan 1 fotokopi)
1. Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap.
2. Izin  Usaha  Kecil  Mini,  Izin  Industri (IUI),  Tanda  Daftar  Industri  (TDI) (IUMK).
3. Temuan  audit  fasilitas  manufaktur atau sertifikat praktik produksi makanan  olahan  yang  baik  (CGFP) atau  Piagam  Program  Manajemen Risiko (PMR) (CPPOB).
4. Surat kuasa untuk keperluan pendaftaran pangan.
Syarat  Teknis  Pendaftaran  Pangan Olahan :
1. Komposisi  atau  daftar  bahan  yang digunakan, disertai keterangan tempat produksi bahan baku dan/atau
BTP tertentu.
2. Prosedur pembuatan, GMP, HACCP, ISO  22000,  atau  sertifikat  lain  yang dikeluarkan, diakreditasi, atau diaudit oleh pemerintah daerah.
3. Detail umur simpan produk.
4. Data mengenai kode pembuatan.
5. Tata letak label.
6. Hasil evaluasi produk akhir (sertifikat zanalisis).
7. File  Pendukung  Selanjutnya  (bila diperlukan)
8. Sertifikat  Merek  (jika  ®  atau  TM dicantumkan pada label).
9. Sertifikat  Produk  Penggunaan  Tanda SNI  untuk  Produk  SNI  Wajib  atau Produk  yang  Bertanda  SNI  pada Label (Standar Nasional Indonesia). 10. Detail  tentang  produk  pangan  yang terbuat dari bahan rekayasa genetika,  seperti  kentang,  kedelai, jagung, dan tomat. Sertifikat
Organik
11. (bila  label  mencantumkan  logo organik).
12. Rincian  tentang  Iradiasi  Pangan (jika diproses dengan iradiasi).
13. Sertifikat  Halal  (jika  pada  label terdapat logo halal).
14. Data  penunjang  selanjutnya  untuk RPH  (Rumah  Pemotongan  Hewan) Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Mekanisme  mendaftarkan  Izin  Edar
BPOM
1. Pertama,  daftar  online  di  https://e- reg.pom.go.id, website resmi BPOM.
2. Melengkapi formulir pendaftaran perusahaan  dengan  memasukkan  data,
z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z URGENSI PENDAFTARAN IZIN PRODUK BPOM OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS UMKM OLAHAN IKAN ASIN KELOMPOK PEREMPUAN SEPAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)
mengunggah  surat-surat  terkait  usaha, dan  melampirkan  dokumen  pendukung
lainnya yang diminta BPOM.
1. Menunggu  penilaian  dan  konfirmasi petugas.  Setelah  itu  BPOM  akan mengirimkan  email  kepada  pendaftar dengan  user  ID  dan  password  agar dapat mengakses website BPOM kembali. Gunakan user ID dan password untuk login selanjutnya.
2. Isi  formulir  dan  kirimkan  dokumen yang  diperlukan.  Selanjutnya,  pilih proses.
3. Tunda  sampai  perintah  pembayaran dikeluarkan. Harap ikuti perintah pembayaran  yang  diperoleh  setelah kejadian tersebut.
4. Menunggu  evaluasi  verifikasi  dan validasi otoritas BPOM.
5. Setelah  itu  diterbitkan  izin  edar.  Jika data  dinilai  valid,  pendaftar  akan mendapatkan  Nomor  Izin  Edar  secara online.
Dengan begitu, prosedur pengajuan izin edar  BPOM  untuk  usaha  produk  makanan olahan  telah  selesai.  Izin  edar  yang  telah diterbitkan  memiliki  masa  berlaku  lima tahun,  namun  dapat  diperpanjang  dengan melakukan pendaftaran ulang.
Berdasarkan keterangan di atas, argumentasi Trijoyo Ariwibowo menyatakan bahwa salah satu syarat untuk
menarik investasi asing adalah tersedianya proses  perizinan  yang  mudah  dan  tidak memakan  biaya  besar.  Perizinan  pada hakekatnya merupakan alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan  tindakan-tindakan  yang berpotensi mengganggu kepentingan umum  melalui  proses  perizinan.  Oleh karena  itu,  kebijakan  perizinan  harus didasarkan  pada  gagasan  bahwa  tindakan mengganggu pada dasarnya dilarang tanpa persetujuan  sebelumnya  dari  pemerintah atau  badan  berwenang  lainnya.  Menurut Syafrudin,  izin  tidak  lahir  begitu  saja; sebaliknya,  mereka  perlu  didukung  oleh kekuasaan  yang  diberikan  kepada  otoritas publik  (pemerintah  bertindak  sebagai kepala  eksekutif  dan  pelaksana  hukum). Pada akhirnya, hukum administrasi negara mengatur bagaimana izin dikeluarkan oleh pemerintah  kepada  orang-orang,  baik perorangan maupun badan hukum, dengan keputusan atau keputusan.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan temuan kajian dan analisis dapat dikatakan bahwa: Kelompok Perempuan di Kabupaten Aceh Barat Daya telah  mendaftarkan  izin  produk  BPOM
melalui  jalur  dan  prosedur  yang  sah meskipun  belum  dikeluarkan  hingga  izin usaha  yang  berlaku  saat  ini  agar  tidak terjadi  pelanggaran.  peraturan  yang  telah ditetapkan  yaitu  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Produk BPOM.
Pengisian  formulir  pendaftaran  secara lengkap  merupakan  tata  cara  pendaftaran izin  edar  BPOM.  Memiliki  izin  industri (Izin  Usaha  Industri  (IUI)/Tanda  Daftar Industri  (TDI)  atau  Izin  Usaha  Mikro Kecil  (IUMK),  temuan  audit  fasilitas produksi,  Piagam  Program  Manajemen Risiko  (PMR),  atau  Sertifikat  Produksi Pangan  Olahan yang  Baik Praktek (CPPOB), serta surat kuasa untuk melengkapi  persyaratan  administrasi  yaitu Persyaratan Administrasi (disusun rangkap 2 yaitu (bila diperlukan).

## 6. DAFTAR PUSTAKA
D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan  Program  Kartu  KUSUKA Pada  Kementerian  Kelautan  dan
Perikanan. JIPAGS (Journal of
Indonesian Public Administration and Governance Studies) , 3 (2).
Emilia,  I.,  Setiawan,  A.  A.,  Putri,  Y.  P.,
Marmaini,  M.,  Rosanti,  D.,  Warsari, D.,  Eddy,  S.,  Rizal,  S.,  Novianti,  D.,
& Mutiara, D. (2020). Pengenalan Zat
Aditif Pada Makanan Dan
Dampaknya  Terhadap  Kesehatan  Di
Sma Negeri  I  Belimbing Muara Enim Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ,
26 (2), 65–68.
Daniarsyah, D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu KUSUKA Pada Kementerian Kelautan  dan  Perikanan. JIPAGS (Journal of Indonesian Public
Administration and Governance
Studies) , 3 (2).
Emilia,  I.,  Setiawan,  A.  A.,  Putri,  Y.  P.,
Marmaini,  M.,  Rosanti,  D.,  Warsari, D.,  Eddy,  S.,  Rizal,  S.,  Novianti,  D.,
& Mutiara, D. (2020). Pengenalan Zat
Aditif Pada Makanan
Dan Dampaknya  Terhadap  Kesehatan  Di Sma Negeri  I  Belimbing Muara Enim Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 26 (2), 65–68.
Fernandes,  I.  (2017).  Tinjauan  Yuridis
Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang
Perikanan. Jurnal  Hukum  Respublica ,
17 (1), 189–209.
Hamid,  A.  H.,  &  SH,  M.  H.  (2017).
Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Vol. 1). SAH MEDIA.
Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk  Halal  Perspektif  Maslahat. Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan Hukum  Keluarga  Islam , 4 (2),  357– 376.
z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z URGENSI PENDAFTARAN IZIN PRODUK BPOM OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS UMKM OLAHAN IKAN ASIN KELOMPOK PEREMPUAN SEPAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)
Kesehtan,  R.  I.  (2017).  Analisa  kadar natrium  benzoat  pada  cabai  merah giling  di  pasar  Angso  Duo  Kota Jambi. Riset  Informasi  Kesehatan ,
6 (1), 71–74.
Ludya,  H.,  &  Svinarky,  I.  (2016).

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  PRODUK  MAKANAN
INDOMIE (MI INSTANT)
PRODUSEN  INDONESIA. Jurnal Cahaya Keadilan , 4 (1), 112–127.
Prabowo,  D.,  &  Kurniawan,  D.  (2021).

## PENGATURAN PENGAWASAN BADAN  PENGAWAS  OBAT  DAN
MAKANAN (BPOM) DALAM

## PERLINDUNGAN KONSUMEN
REGULATION  OF  SUPERVISION OF  THE  DRUG  AND  FOOD CONTROL  AGENCY  (BPOM)  IN

## CONSUMER PROTECTION.
JURNAL PROJUDICE , 2 (2).
Priaji,  S.  A.  A.  (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen .
Rengganawati,  H.,  &  Taufik,  Y.  (2020).
Analisis Pelaksanaan
Digital
Marketing pada UMKM Tahu Rohmat di  Kuningan. KOMVERSAL:  Jurnal Komunikasi Universal , 2 (1), 28–50.
Rusman,  R.  S.  (2020).  Perlindungan
Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di  Marketplace  (Platform). National Conference on Law Studies (NCOLS) ,
2 (1), 170–181.
Sari,  N.,  &  Tan,  W.  (2021).  ANALISIS
HUKUM  PRODUK  KOSMETIKA YANG

## DI IMPOR UNTUK DIGUNAKAN  SECARA  PRIBADI
OLEH KONSUMEN. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha , 9 (3), 959–973.
Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N.
(2017). Perlindungan Bagi Hak
Konsumen  dan  Tanggung  Jawab
Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi  Elektronik. Syiah  Kuala Law Journal , 1 (3), 46–64.
Siburian,  T.  (2014). TINDAK  PIDANA

## MEMPRODUKSI
DAN

## MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG  TIDAK  SESUAI  DENGAN
MENURUT

## KETENTUAN
UU

## PERLINDUNGAN
KONSUMEN (Studi  Kasus  Putusan  No.  76/Pid. Sus/2012/PN. Pt) .
Tampubolon,  W.  S.  (2016).  Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang
Perlindungan Konsumen. Jurnal
Ilmiah Advokasi , 4 (1), 53–61.
Timah, C. J. (2020). Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen  Yang  Mengalami Kerugian Akibat Mengkonsumsi
Makanan Dan Minuman Yang Berbahaya. Lex Administratum , 8 (2).
Tribawono,  I.  H.  D.  (2018). Hukum Perikanan Indonesia . PT Citra Aditya

## Bakti.
Utomo,  W.  S.  (2020).  IMPLEMENTASI
KEWENANGAN DINAS KELAUTAN  DAN  PERIKANAN DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SUMBER  DAYA  KELAUTAN  DI TERITORIAL  0  SAMPAI  12  MIL LAUT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014

## TENTANG
PEMERINTAHAN  DAERAH  (Studi di  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi  Jawa  Timur). Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 26 (1), 12–
26.