## PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas
ISSN Media Elektronik 2808 – 0920 Vol. 1 No. 1 (Mei 2021) 28-36 Doi: 10.54259/pakmas.v1i1.30

## Pendidikan Profesi dan Pengabdian Masyarakat di Indonesia
Nurhayati 1 , Rita Komalasari 2 , Cecep Mustafa 3
1 Ilmu dan Teknologi, Fakultas Bisnis, Universitas Prasetiya Mulya, BSD, Indonesia
2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Yarsi,  Jakarta, Indonesia
3 Peneliti Independen Email: 1 nurhayati.phd1@gmail.com, 2 rita.komalasari2012@gmail.com, 3 cecepmustafa97@gmail.com

## Abstract
This paper presents for the first time the results of research related to the professional training of judges. The research method presented in this paper is a case study. Thirty-one judges, in the City and District Courts,  were  included  to  obtain  various  perspectives  through  interviews.  The  results  of  the  study  show that  the  influence  of training  can  shape judicial  interpretations  of justice.  We  found that trainee judges studied the three most important forms of justice: legal justice, moral justice, and social justice. Judges will also learn from the training that judges will be asked to harmonize various dimensions of justice in the context of public service.
Keywords: professional education, public service, Indonesia.

## Abstrak
Paper  ini  untuk  pertama  kalinya  menyajikan  hasil  penelitian  terkait  Pelatihan  profesional  para  hakim. Metode penelitian yang disajikan dalam paper ini adalah  berupa studi kasus.  Tiga puluh satu hakim, di Pengadilan  Kota  dan  Kabupaten,  diikutsertakan  untuk  mendapatkan  berbagai  perspektif  melaui wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukan  pengaruh  pelatihan  dapat  membentuk  interpretasi  yudisial tentang  keadilan.  Kami  menemukan  bahwa  Hakim  peserta  pelatihan  mempelajari  tiga  bentuk  keadilan yang paling penting: keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Peserta juga akan belajar dari pelatihan bahwa peserta akan diminta untuk mengharmoniskan berbagai dimensi keadilan dalam konteks pengabdian masyarakat.
Kata Kunci: pendidikan profesi, pengabdian masyarakat, Indonesia.
A . PENDAHULUAN
Pelatihan profesional para hakim dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap keadilan (Garrett  dkk., 2021). Dalam hal pelatihan hakim,  pengaruh  pelatihan  dapat  membentuk interpretasi  peradilan  terhadap  keadilan  (Kumar dkk., 2017). Pedoman pelatihan peradilan diterbitkan  pada  tahun  2008  oleh  Mahkamah Agung  Indonesia  (SKMA  2008).  Kata  pengantar pedoman  menyatakan  bahwa  pelatihan  peradilan akan memungkinkan hakim untuk memenuhi nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, diharapkan  pelatihan  yang  diberikan  oleh  unit pelatihan yudisial akan memungkinkan para hakim untuk memenuhi harapan masyarakat. Meskipun tidak ada literatur tentang pembentukan identitas profesional peradilan di Indonesia, hakim Indonesia  mengembangkan  identitas  profesional mereka melalui proses pelatihan yang memungkinkan  mereka  untuk  mempertimbangkan 'keadilan'  dalam  putusan  mereka.  Berdasarkan pengalaman  penulis  sebagai  hakim,  penulis
menemukan  bahwa  hakim  magang  mempelajari tiga bentuk keadilan yang paling penting: keadilan hukum,  keadilan  moral,  dan  keadilan  sosial. Mengenai pemidanaan, tujuan utama dari pelatihan ini  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan beberapa ketegangan antara ketiga bentuk keadilan tersebut  dalam  pemidanaan.  Hakim  juga  akan belajar  dari  pelatihan  bahwa  hakim  akan  diminta untuk  mendamaikan  bentuk-bentuk  keadilan  yang sering  bersaing.  Dalam  studi  ini,  penulis  akan mempertimbangkan  lebih  jauh  bagaimana  para hakim mendamaikan bentuk-bentuk peradilan yang sering  bersaing.  Bagian  berikut  menyajikan metode penelitian.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Dari  segi  pelaksanaan  dan  metode,  Studi  kasus yang  menjadi  dasar  Makalah  ini  menawarkan wawasan  tentang  tiga  dimensi  putusan  dalam praktik (Jalinus  dkk., 2019).  Mengenai  penegakan keadilan  dalam  konteks  Indonesia,  penulis
mengidentifikasi  dari  pelatihan  yudisial  bahwa pemidanaan  pelaku  narkoba  harus  mencakup setidaknya  tiga  dimensi,  yuridis,  filosofis,  dan sosiologis:  yuridis  tentang  putusan  yang  dapat dieksekusi;  filosofis  dari  segi  tujuan  pemidanaan dan  sosiologis  tentang  penerimaan  publik.  Oleh karena itu, penulis menganggap ketiga dimensi ini penting dalam konteks Indonesia.
Mengenai pemilihan peserta, peserta di pengadilan Perkotaan  dan  Kabupaten  sengaja  dipilih  dengan cara  yang  paling  mungkin  untuk  menjelaskan pertanyaan  penelitian.  Konteks  peserta  yang bekerja  di  Pengadilan  Perkotaan  dan  Kabupaten dan berbagai karakteristik peserta seperti pengalaman dan status pelatihan dapat mempengaruhi perspektif yudisial tentang pemidanaan.  Semua  hakim,  di  Pengadilan  Kota dan Kabupaten, diikutsertakan untuk mendapatkan berbagai  perspektif.  Tiga  puluh  satu  peserta diwawancarai. Sampel (n=30) secara luas mencerminkan  populasi  karena  sampel  yang berasal  dari  berbagai  latar  belakang  sosial  dapat menghasilkan pemahaman sosial yang berbeda.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  menyajikan  hasil  dan  pembahasan tentang  hubungan  antara  pedoman,  pelatihan yudisial  yang  dapat  mempengaruhi  interpretasi yudisial  tentang  keadilan.  Salah  satu  faktor  yang menantang penegakan keadilan tampaknya berasal dari kurangnya pedoman. Dari tanggapan Mahkamah  Agung  terhadap  pedoman  yang diuraikan  di  bawah  ini,  diidentifikasi  bahwa penjelasan  kurangnya  argumen  pokok  tentang putusan  disebabkan  oleh  kurangnya  pedoman undang-undang.
Di  Indonesia,  kami  tidak  memiliki  pedoman seperti  itu  [pedoman  tidak  diberikan  kepada peserta  untuk  memungkinkan  putusan  yang mendukung  pelaku  narkoba  di  bawah  umur.]  ... Jadi,  jika  Anda  mempertimbangkan  jumlah  0,05 gram,  itu  akan  menjadi  harga  dengan  harga  satu juta rupiah (sekitar £58).
Jika kita mempertimbangkan  harga,  itu  bukan  uang  kecil. Jika  kita  mempertimbangkan  jumlahnya,  itu  kecil. Kemudian  muncul  kekhawatiran  apakah  pelaku pantas  divonis  empat  tahun  penjara...  Oleh  karena itu,  memang  diperlukan  pedoman.  (Hakim  29, Mahkamah Agung)
Kutipan  di  atas  menyoroti  bahwa  di  satu  sisi, ketiadaan  pedoman  menyebabkan  kebingungan  di kalangan  hakim  Pengadilan  Tingkat  pertama.  Di sisi  lain,  para  hakim  bingung  apakah  ada  peluang bagi  hakim  Pengadilan  Tingkat  pertama  untuk menjalankan  diskresi  yudisial.  Sejumlah  peserta menunjukkan tekanan yang berbeda yang membuat  mereka  enggan  melakukan  diskresi
yudisial  dalam  menjatuhkan  putusan.  Misalnya: 'kami  [hakim]  khawatir,  jika  kami  membebaskan [terdakwa], akan ada kecurigaan "sesuatu" di balik pembebasan'  (Hakim  25,  Kabupaten).  Temuan  ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta hanya melaksanakan  undang-undang,  dan  mereka  tidak berarti  harus  memiliki  diskresi  di  luar  undang- undang.
Faktor  lain  yang  menantang  pencarian  keadilan tampaknya berasal dari partisipan yang mengalami perasaan terisolasi seperti itu. Perasaan terasing ini tampaknya  berasal  dari  tugas  kesepian  seorang hakim  saat  menjatuhkan  putusan.  Mayoritas peserta  menyebutkan  bahwa  mereka  tidak  yakin dengan media komunikasi yang akan menyalurkan keprihatinan mereka. Sebagai Hakim 17, misalnya, disebutkan:
Kami  menemukan  tantangan  dalam  menyalurkan keprihatinan kami; kami tidak yakin tentang media untuk melakukannya. Saya tidak yakin apakah ada pelatihan  yudisial  seperti  itu  yang  memungkinkan kami untuk menyampaikan keprihatinan kami, atau apakah  ada  jenis  pertemuan  yudisial  lainnya... Sejauh  ini,  kami  menemukan  tantangan  untuk menyalurkan aspirasi  kami  dan  itulah  alasan  kami putusan  menjadi  sumber  refleksi  kami  atas keprihatinan kami. (Hakim 17, Perkotaan)
Seperti  dapat  dilihat  di  atas,  Hakim  17  prihatin dengan mengalami perasaan terisolasi. Di satu sisi, sebagian  besar  peserta  berada  dalam  situasi  yang membingungkan  mengenai  putusan  yang  akan mendukung pelanggar narkoba di bawah umur. Di sisi  lain,  mereka  merasa  tidak  bisa  berkonsultasi dengan  sesama  hakim  dalam  menerapkan  putusan yang  sulit.  Dalam  mengalami  perasaan  terisolasi seperti  itu,  mereka  sering  menyatakan  dalam penilaian  tertulis  bahwa  meskipun  demikian mereka mencoba untuk membuat penilaian mereka yang  terbaik.  Namun  demikian,  mereka  hanya manusia  dan  dapat  membuat  kesalahan.  Dapat dianggap bahwa mereka berharap bahwa seseorang di  Pengadilan  Tinggi  akan  membaca  pernyataan pembatasan putusan ini dan bertindak sebagaimana mestinya.  Untuk  mengatasi  keterasingan  ini, Hakim 14 (Perkotaan) merekomendasikan pembelajaran online yang disediakan oleh Mahkamah  Agung  untuk  hakim  Pengadilan Kabupaten:  “...untuk  Pengadilan  Kabupaten,  ada lebih  banyak  kesempatan  untuk  e-learning” (Hakim 14, Perkotaan). Namun, e-learning tersebut bukan  tanpa  tantangan  karena  Hakim  peserta  lain mungkin  tidak  mengetahui  e-learning  tersebut. Misalnya, ketika saya mengakses portal e-learning untuk  Peradilan  Indonesia,  tidak  ada  mata  kuliah khusus  tentang  putusan  pelaku  narkoba  di  bawah umur.  Saran  lain  untuk  mengatasi  isolasi dikemukakan  oleh  Hakim  13  (Perkotaan).  Hakim 13  menyarankan  bahwa  isolasi  dapat  diatasi
dengan  belajar  melalui  buku-buku  yang  ditulis oleh  rekan  hakim:  “Buku  itu  mengatakan  bahwa pengguna  narkoba  adalah  mereka  yang  memiliki lima  gram  narkoba  sementara,  pada  saat  putusan, para pelanggar dihukum karena  membawa  kurang dari  lima  gram  narkoba.  narkoba;  itu  sekitar  nol koma satu gram” (Hakim  13,  Perkotaan). Namun, pembelajaran  melalui  buku  tersebut  bukan  tanpa tantangan  karena  Hakim  peserta  lain  mungkin tidak  mengetahui  buku  tersebut.  Sebagai  contoh, selama  kerja  lapangan,  diakui  bahwa  mayoritas Hakim  Perkotaan  yang  berpartisipasi  mengacu pada  edisi  terbaru  dari  sebuah  buku  tentang implementasi  UU  Narkoba  Indonesia.  Dua  Hakim Indonesia menulis buku ini. Sebaliknya, ditemukan bahwa  para  hakim  Pengadilan  Kabupaten  yang berpartisipasi tidak merujuk pada buku apa pun.

## Mewujudkan Keadilan
Ketika  ditanya  apa  yang  coba  dicapai  oleh  hakim ketika  menjatuhkan  putusan  kepada  pelanggar narkoba  di  bawah  umur,  sebagian  besar  peserta  di kedua  yurisdiksi  cenderung  melihatnya  sebagai negosiasi  tujuan  yang  bersaing  antara  kepastian hukum  dan  mengejar  keadilan.  Mereka  juga  tidak ragu  bahwa  tujuan  hukum  yang  bersaing dinegosiasikan  oleh  aspek  yang  menguntungkan ini,  sebagaimana  terlihat  dari  kutipan  dua  hakim berikut:
...  [Ini  adalah  metafora  menjadi  seperti  kutub magnet]  Mengejar  keadilan  dan  mengejar  hukum kepastian  terletak  di  ujung  kutub  magnet  yang berlawanan.  Mendorong  skala  menuju  keadilan mengakibatkan  menarik  skala  kembali  ke  arah kepastian hukum. Mengejar keadilan dan mengejar kepastian hukum selalu saling bersaing. Yang akan bermanfaat  bagi  pelaku  adalah  menyatukan keadilan  dan  kepastian  hukum  menciptakan keseimbangan... (Hakim 23, Kabupaten).
Penjatuhan putusan saya mencoba untuk menyeimbangkan antara hakim hukum - pelanggaran  saat  ini  dan  terpidana  melanggar peraturan tentang obat keras - dan keadilan moral - membeli  obat  keras  tanpa resep  adalah  melanggar ketertiban  umum  dan  membahayakan  diri  sendiri. (Hakim 16, Perkotaan)
Kutipan di atas menyoroti gaya para hakim dalam merundingkan  tujuan-tujuan  yang  bersaing  untuk mengejar  keadilan  sosial.  Di  sini  Hakim  23 (Kabupaten)  menegaskan  bahwa  hakim  progresif mengupayakan  keadilan  sosial  yang  bermanfaat bagi pelaku (keadilan sosial). Hakim 16 (Perkotaan)  berusaha  mencapai  keseimbangan antara  keadilan  moral  dan  keadilan  hukum. Dengan  demikian,  hakim  dipandang  sebagai menegosiasikan  tujuan  bersaing  untuk  mengejar
keadilan  sosial.  Tampak  jelas  bahwa  tanggapan Mahkamah  Agung  terhadap  topik  tentang  tujuan pemidanaan  ini  menggemakan  penjelasan  yang diberikan  tentang  pemidanaan  sebagai  proses negosiasi sebagai sarana untuk mengejar keadilan:
“…Di  satu  sisi,  penegakan  hukum  narkoba cenderung  mengkriminalisasi  narkoba.  digunakan, sedangkan  di  sisi  lain  kebijakan  pemidanaan bertujuan untuk mengurangi maraknya penyalahgunaan  narkoba…  saya  lebih  memilih menempuh  jalan  tengah…,  masih  mungkin  masa rehabilitasi akan dihitung sebagai bagian dari masa pemidanaan” (Hakim 31, Mahkamah Agung)
Seperti  yang  ditunjukkan,  Hakim  31  (Mahkamah Agung) mencoba untuk merundingkan tujuan yang bersaing dengan menyatakan bahwa masa
rehabilitasi akan dihitung sebagai bagian dari masa putusan.  Oleh  karena  itu,  Hakim  31  berusaha untuk  merundingkan  bersaing  tujuan  sebagai sarana  untuk  mengejar  keadilan  sosial  Mengenai mengejar  'keadilan',  ada  variasi  yang  sangat  besar antara  hakim  yang  berbeda  di  kedua  yurisdiksi. rom 11) mendorong hakim lain untuk menafsirkan apa  itu  keadilan.  Perhatikan,  misalnya,  komentar Hakim 28 (Kabupaten):
Hakim  bukanlah  juru  bicara  hukum.  Kita  harus memberikan rasa keadilan karena tingkat kesalahan  di  antara  pelanggar  bervariasi.  Kami akan  memberikan  putusan  yang  berbeda  bagi pelanggar  yang membawa  0,1  gram narkoba  pada saat  ditangkap,  dan  mereka  yang  menggunakan narkoba  pada  saat  penangkapan,  bahkan  dengan jumlah  narkoba  yang  lebih  banyak.  Kita  harus membantu  para  pengguna  narkoba  ini,  ini  adalah pendekatan  kita  terhadap  putusan,  sebagai  panel, kita semua setuju. (Hakim 28, Kabupaten)
Komentar dari Hakim 28 (Kabupaten) memberikan ilustrasi  yang  berguna  tentang  jenis  interpretasi yudisial  tentang  keadilan  ini.  Di  sini,  Hakim  28 (Kabupaten)  mencoba  menafsirkan  keadilan  ke dalam keadaan dan tingkat kerugian yang berbeda- beda  di  antara  para  pelaku  narkoba.  Dia  ingin memastikan  bahwa  para  penonton  tahu  bahwa hakim  bukanlah  corong  hukum,  tetapi  mereka berusaha  untuk  mengejar  keadilan.  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Kota yang berpartisipasi  menunjukkan  bahwa  minoritas substansial dari Pengadilan Kota yang berpartisipasi  (yaitu,  2  dari  17)  mencoba  untuk mempertimbangkan manfaat dari putusan sementara pada saat yang sama mengejar keadilan sosial.
Saya  mencoba  untuk  mengejar  keadilan  sosial dengan  harapan  bahwa  putusan  saya  akan bermanfaat  bagi  orang  lain;  setidaknya,  saya  telah
mencoba  menyentuh  hati  panel.  Misalnya,  dalam kasus  pelanggar  perempuan,  saya  juga  menilai bahwa  saksi-saksi  mengatakan  bahwa  pelaku selama  ini  tidak  pernah  terlibat  narkoba.  Dalam melakukannya,  saya  menambahkan  fakta-fakta kasus  sebagai  rasa  resep  saya  dalam  putusan. (Hakim 9, Perkotaan)
Di sini, Hakim 9 (Perkotaan) mencoba mempertimbangkan manfaat putusan bagi
perempuan pelanggar narkoba.
Minoritas substansial  dari  peserta  di  dua  yurisdiksi, mengungkapkan  harapan  mereka  bahwa  putusan mereka  mengejar  keadilan  sosial.  Upaya  yudisial untuk  mengejar  keadilan  sosial  dilakukan  dengan dua  cara,  pertama  administrasi  keadilan  sosial adalah  dengan  menghasilkan  putusan  yang  akan memberikan  kesempatan  bagi  pelaku  untuk menerima  perawatan.  Kutipan  berikut  merangkum poin  ini:  “...hakim  progresif  akan  menghukum pelaku  berdasarkan  Aturan  127  dengan  berani  di bawah standar putusan minimum. Ia mengusahakan  keadilan  sosial  yang  bermanfaat bagi  pelakunya,  walaupun  agak  mengabaikan kepastian  hukum”  (Hakim  23,  Kabupaten). Kutipan  ini  menyoroti  pendekatan  minoritas substansial  dari  Pengadilan  Kabupaten  yang berpartisipasi dalam memperjuangkan kepentingan para pelanggar sebagai sarana untuk mendamaikan tujuan  yang  bersaing  antara  kepastian  hukum  dan mengejar  keadilan.  Dalam  tujuan  bersaing  ini, minoritas  substansial  dari  Pengadilan  Kabupaten yang berpartisipasi mengkategorikan pelaku sebagai penyalahguna narkoba yang akan mendapat  manfaat  dari  pengobatan.  Tujuan  kedua dari  keadilan  sosial  terletak  pada  menghasilkan putusan  pendek  yang  diterapkan  pada  pengguna narkoba  dengan  tujuan  memungkinkan  mereka untuk menerima pembebasan dini dan memungkinkan  mereka  perawatan  awal  di  luar penjara:”  …setelah  dibebaskan  dari  pusat penahanan,  pelaku  kembali  bersedia  untuk menerima rehabilitasi” (Hakim 25, Kabupaten).
…alasannya  kami  memberikan  putusan  singkat dengan  harapan  agar  mereka  dapat  segera  keluar dari  Lapas  dan  mendapatkan  perawatan  di  luar Lapas,  menjadi  manusia  kembali  setelah  berobat, dan  dapat  kembali  normal.  Misalnya,  di  Lido  di Lido  diberikan  pengobatan,  rehabilitasi  sosial, komunitas  terapeutik, pengobatan  berbasis agama, akupunktur,  dan hipnoterapi.,  pengobatan  spiritual disediakan. (Hakim 27, Kabupaten)
Di sini, tampaknya harapan Hakim 27 (Kabupaten) bahwa  pengguna  narkoba  akan  dapat  mengatasi masalah  penggunaan  narkoba  setelah  perawatan dan  mereka  dapat  kembali  normal.  Minoritas substansial  dari  Pengadilan  Kabupaten  yang berpartisipasi  (yaitu,  2  dari  11)  menunjukkan
bahwa tujuan memberikan  putusan pendek kepada pengguna  narkoba  adalah  untuk  memungkinkan mereka  dibebaskan  lebih  cepat  dari  penjara  dan memungkinkan mereka untuk menerima perawatan di  luar  penjara.  Dengan  demikian,  minoritas substansial  dari  Pengadilan  Kabupaten  yang berpartisipasi  terlihat  menjalankan  diskresi  dalam mendukung cara alternatif pengobatan di masyarakat.  Minoritas  substansial  dari  Pengadilan Kabupaten  yang  berpartisipasi  secara  eksplisit menyampaikan bahwa tujuan putusan adalah untuk mengembangkan dukungan keluarga dan masyarakat.  Pada  gilirannya,  ini  mendukung rehabilitasi pelaku narkoba:
Saya  juga  selalu  memberi  tahu  pelaku  saat  dia didampingi  keluarganya  di  pengadilan...  Ada peluang  yang  lebih  baik  di  masyarakat.  Dengan dukungan  media,  dan  dengan  kesadaran  pelaku, dan  dukungan  keluarga  mereka.  "Ini  anak  saya," atau  "Ini  adalah  anggota  keluarga  saya,  dan mereka adalah pengguna narkoba". Ini mengejutkan  saya...  kedua,  kesadaran  masyarakat bahwa  BNN  lokal  bisa  memberikan  rehabilitasi, dan  masyarakat  datang  secara  sukarela  ke  BNN lokal  dan  meminta  rehabilitasi,  ini  mulai  terjadi. (Hakim 28, Kabupaten)
Kutipan di atas menyoroti pertimbangan Hakim 28 (Kabupaten) tentang pentingnya kesadaran masyarakat  dalam  mendukung  rehabilitasi  pelaku narkoba.  Keluarga  pelaku  datang  secara  sukarela mengenai pengobatan lokal dan meminta rehabilitasi.  Sementara  keberhasilan  rehabilitasi dapat diukur dengan perbaikan gaya hidup pelaku, ada  harapan  eksplisit  dari  minoritas  substansial dari  hakim  Pengadilan  Kota  yang  berpartisipasi (yaitu  2  dari  17)  bahwa  putusan  ditujukan  untuk mendidik  pengguna  narkoba  tentang  menjadi warga negara yang produktif. Minoritas substansial dari Pengadilan Kota yang berpartisipasi menunjukkan cara mereka mendidik pelaku di pengadilan tentang aspek
menguntungkan  dari  putusan.  Kutipan  berikut menunjukkan hal ini:
...  orang pertama  yang  memahami tujuan  putusan, isi  putusan,  dan  penerima  putusan  adalah  pelaku. Kedua,  pemahaman  masyarakat  tentang  narkoba. Alasan obat tersebut tidak dapat dikonsumsi, tidak dapat dipesan, tidak dapat dimiliki, dan tidak dapat dibeli.  Alasan  harus  dilaporkan,  jika  ditemukan, alasan pelaku harus direhabilitasi jika dia memiliki masalah penggunaan  narkoba... (Hakim 6, Perkotaan)
Komentar  dari  Hakim  6  (Perkotaan)  memberikan ilustrasi yang berguna tentang pentingnya penerimaan  pelaku  dan  dukungan  masyarakat terhadap  pemidanaan  pelaku  narkoba  di  bawah
umur  untuk  direhabilitasi.  Tampaknya  memahami latar  belakang  sosial  ekonomi  yang  menyebabkan individu  menggunakan  narkoba,  akan  menjadi salah  satu  langkah  untuk  mengelola  penggunaan narkoba  mereka.  Dengan  demikian,  minoritas substansial dari hakim Pengadilan Kabupaten yang berpartisipasi  mempertimbangkan  manfaat  dari menghukum pelanggar ke rehabilitasi dalam upaya mereka  untuk  mengejar  keadilan.  Dalam  upaya mereka  untuk  mengejar  keadilan,  minoritas substansial dari peserta mengungkapkan pentingnya  mengubah  narasi.  Ada  variasi  yang sangat  besar  antara  Pengadilan  yang  berbeda dalam mengartikulasikan masalah ini. Di Pengadilan  Perkotaan,  sebagian  besar  peserta khawatir  tentang hilangnya  arah  dalam merespons secara efektif terhadap pelaku narkoba:
Jika  kita  setuju  bahwa  narkoba  telah  menjadi musuh,  maka  kita  perlu  mencari  kesepakatan;  apa yang  akan  kita lakukan  dengan  pelaku?  Apa  yang akan  kita  capai?  Selama  ada  program  yang  tidak jelas  dan  tidak  terstruktur  dari  pemerintah,  maka percuma  saja!  Saya  pikir  ini  tergantung  pada mereka yang berwenang. (Hakim 9, Perkotaan)
Kutipan  di  atas  menyoroti  kekhawatiran  Hakim  9 (Perkotaan)  tentang  program  pemerintah  yang tidak jelas dan tidak terstruktur. Akibatnya, perang terhadap narkoba dipandang telah kehilangan arah. Minoritas  substansial  dari  Pengadilan  Kota  yang berpartisipasi  terus  ragu  mengambil  bagian  dalam perang  melawan  narkoba.  Kutipan  berikutnya mengilustrasikan hal ini:
Jika  kita  masih  setuju  dengan  perang  terhadap narkoba,  maka  kita  tidak  boleh  melanggar  hukum bahkan atas nama perang terhadap narkoba. Sebab, jika kita melanggar hukum, maka perang terhadap narkoba akan menjadi nyata. Mungkin, akan lebih baik  untuk  mendekatinya  dengan  kebaikan;  kita tidak  bisa  mendekatinya  dengan  cara  perang  atau dengan  pendekatan  intimidasi,  atau  dengan pendekatan  perangkap.  Jika  pendekatan  ini  masih dilakukan,  maka  perang  terhadap  narkoba  akan kehilangan legitimasinya. (Hakim 9, Perkotaan)
Kutipan  di  atas  menunjukkan  bahwa  keprihatinan Hakim  9  terhadap  pendekatan  perang  terhadap narkoba  saat  ini  telah  meninggalkan  hak  asasi manusia.  Minoritas  substansial  dari  Pengadilan Kota  yang  berpartisipasi  terus  menawarkan pendekatan  yang  lebih  baik  dengan  kebaikan. Mereka merekomendasikan perlunya mempertimbangkan  keadaan  pelaku  dan  apa  yang menyebabkan  mereka  melakukan  pelanggaran, sehingga memandang pelaku sebagai manusia dan bukan sebagai kasus objektif. Perhatikan, misalnya,  komentar  Hakim  6  (Perkotaan)  tentang keengganannya untuk menghukum seorang
pengguna  narkoba  yang  ditangkap  berulang  kali karena  dia  percaya  bahwa  pengguna  narkoba dalam keadaan ini tidak pantas dihukum:
Jika  pelaku  menyimpan  narkoba  dengan  tujuan menggunakannya untuk dirinya sendiri, tentu saja, dalam  kasus  ini,  kita  harus  lebih  bijaksana  dalam berurusan  dengan  pelaku  ...  Saya  tidak  ingin menghukum  para  pelanggar  yang  menggunakan ganja  atau  obat  lain  untuk  pertama  kalinya  atau kedua,  atau  yang  ketiga atau  keempat atau  kelima ditangkap karena  dia tidak  punya  alasan  untuk tes urin,  tidak  ada  penilaian  [medis  dan  sosial]. (Hakim 6, Perkotaan)
Kutipan  di  atas  menggambarkan  perlunya  hakim untuk  peka  dalam  menanggapi  pelaku  yang  hadir di pengadilan karena menggunakan narkoba untuk rekreasi  tanpa  disertai  informasi  dan  penilaian yang memadai untuk mendukung dakwaannya. Ini adalah  pandangan  minoritas  substansial  dari Pengadilan  Kota  yang  berpartisipasi  bahwa  para pelanggar yang menggunakan narkoba tidak harus dihukum.  Ini  tidak  berarti  bahwa  dia  hanya mengambil  pendekatan  yang  lunak,  tetapi  sebagai strategi  yang  dapat  diterima  oleh  dirinya  sendiri, pengadilan  harus  memulai  dengan  pendekatan yang  lunak  terhadap  pelanggaran  narkoba  dan berkembang  setelah  mencapai  dukungan  publik yang  lebih  luas.  Bagaimana  ini disajikan mungkin tergantung  pada  pembawa  pesan.  Dalam  peran mereka  sebagai  petugas  hubungan  masyarakat, minoritas  substansial  dari  Pengadilan  Kota  yang berpartisipasi menjelaskan bahwa, kadang-kadang, mereka mengambil keuntungan dari liputan media untuk  mengirim  pesan  kepada  publik  bahwa mereka berusaha untuk mengikuti aturan:
Ini [putusan] dihargai , juga oleh Badan Narkotika Nasional  Republik  Indonesia  (BNN)  dan  oleh sektor  sukarela  anti  anarki  pengguna  narkoba (GRANAT).  Kasus  ini  juga  dilaporkan,  di  Detik. Detik.com  adalah  Makalah  berita  online,  yang berarti  'waktu  dalam  sedetik'.  Orang  dapat berlangganan ini untuk menerima berita yang tepat waktu  dan  diperbarui.  [Makalah  berita  online]. Mereka semua menghargainya. (Hakim 4, Perkotaan) Komentar Hakim 4 (Perkotaan) di atas memberikan  gambaran  yang  berguna  tentang bentuk  keadilan  sosial  ini.  Hakim  4  menganggap bahwa  liputan  media  adalah  kesempatan  yang sangat  baik  untuk  mengirimkan  pesan  yang menjangkau  publik,  yaitu  bahwa  aturan  sedang diikuti  di  satu  Pengadilan  Kabupaten,  Hakim  28 menawarkan  pendekatan  yang  sedikit  berbeda tentang  cara  menangani  media.  Hakim  28 menyebutkan bahwa peran media sangat membantu  dalam  mensosialisasikan  pendekatan
yudisial  terhadap  pemberian  perlakuan  secara strategis,  terutama  ketika  hakim  telah  menjalin hubungan  baik  dengan  media.  Hakim  28  menilai sangat  strategis  untuk  menyebarluaskan  informasi tentang  Kesepakatan  Bersama  enam  kementerian (SKB)  tentang  pemberian  pengobatan.  Komentar Hakim 28 sangat tepat:
Setelah  penurunan  dari  putusan  minimum,  jaksa mulai mempertanyakan. Kemudian, kami menawarkan  penjelasan  kepada  mereka;  kami menggunakan  SKB  sebagai  dasar  putusan  kami... Saya  menawarkan  mereka  salinan  SKB  dan,  juga, terus  memberitahu  mereka...  Saya  membagikan SKB  ini  melalui  media  dan,  juga,  saya memberitahu  media  terus-menerus  bahwa,  setelah anggota  masyarakat  yang  menggunakan  narkoba, sebaiknya  dirujuk  ke  rehabilitasi.  (Hakim  28, Kabupaten)
Kutipan  di  atas  menyoroti  hubungan  strategis Hakim  28  dalam  mensosialisasikan  rujukan pengguna  narkoba  ke  rehabilitasi.  Hubungan dengan  media,  menurut  Hakim  28,  harus  dibina dari  waktu  ke  waktu.  Bagi  Hakim  28,  ini  adalah strategi  yang  disengaja  untuk  menghadirkan keadilan  sosial  kepada  publik.  Hubungan  strategis Hakim  28  diproses  melalui  koordinasi  antar instansi  dan  saling  berbagi  informasi.  Hakim  28 berpendapat  bahwa  itu  adalah  hubungan  yang harus  dibangun  secara  proaktif  dalam  komunikasi antar  lembaga,  dan  Hakim  28  bersedia  bekerja sama dengan media untuk membangun kerja sama dan  berbagi  informasi.  Kerja  sama  antar  lembaga inilah  yang menyalurkan  "opini publik  yang lebih terinformasi" dan harapan publik yang lebih masuk akal  dan  realistis  terhadap  rehabilitasi  pengguna narkoba:
Saya  dapat  memberi  tahu  kepala  BNN  lokal  di yurisdiksi  Kabupaten,  tentang  SKB  dan  tentang memberikan  rehabilitasi.  Setelah  beberapa  upaya oleh  media  untuk  membantu  menginformasikan publik  tentang  SKB.  Proses  rehabilitasi  dimulai sebelum  kasus  ini  dibawa  ke  pengadilan...  Kami menasihati  keluarga mereka,  juga,  di  persidangan, bahwa  tujuan  dari  putusan  ini  lebih  merupakan pendekatan pengobatan. (Hakim 28, Kabupaten)
Di  sini,  Hakim  28  (Kabupaten)  menyoroti minoritas  substansial  dari  hubungan  hakim Pengadilan  Kabupaten  yang  berpartisipasi  dengan BNN  setempat,  media,  dan  publik  dalam  mencari dukungan  yang  lebih  luas  untuk  rehabilitasi pelanggar.  Upaya  dan  dukungan  media  dari  PN yang berpartisipasi dalam menginformasikan BNN setempat  dan  masyarakat  tentang  kesepakatan untuk memberikan rehabilitasi, membentuk proses rehabilitasi  sebelumnya  sebelum  kasus  itu  dibawa ke pengadilan.
Dalam  upaya  mereka  untuk  mengejar  keadilan sosial, minoritas substansial dari peserta menyoroti pentingnya  membentuk  Mahkamah  Agung  dan kebijakan  Pemerintah.  Ada  variasi  besar  yang  ada di  antara  pengadilan  yang  berbeda.  Di  Pengadilan Perkotaan,  sebagian  besar  peserta  menjelaskan bahwa  upaya  mereka  mendapat  dukungan  dari Mahkamah  Agung.  Dari  tahun  2009 hingga  2014, tampaknya  ada  beberapa  perubahan  dalam  cara kebijakan  Mahkamah  Agung  menangani  pelaku narkoba  di  bawah  umur.  Dengan demikian, upaya mengejar  keadilan  tercermin  dalam  bentuk dukungan  dari  Mahkamah  Agung.  Pencarian keadilan ini ditunjukkan dalam pernyataan berikut: “…  Syukurlah  Mahkamah  Agung  mendengar pendapat  saya  [lima  tahun  lalu].  Hal  ini tercermin dalam  peraturan  internal  Mahkamah  Agung (SEMA)  dan  peraturan  eksternal  Mahkamah Agung (PERMA)” (Hakim 6, Perkotaan).
Putusan  Mahkamah  Agung  mengikuti  putusan Pengadilan  Tingkat  pertama,  sepanjang  putusan Pengadilan  Tingkat  pertama  adalah  rehabilitasi, maka Mahkamah Agung akan menghukum pelaku rehabilitasi  juga.  Jika  Pengadilan  Tingkat  pertama tidak  menjatuhkan  putusan  rehabilitasi  kepada pelaku,  jarang  Mahkamah  Agung  menjatuhkan putusan  rehabilitasi  kepada  pelaku.  (Hakim  2, Perkotaan)
Kutipan  di  atas  menyoroti  relasi  kuasa  Hakim Pengadilan  Kota  dalam  membentuk  kebijakan pemidanaan  Mahkamah  Agung.  Di  sini,  Hakim  6 (Perkotaan) dan Hakim 2 (Perkotaan) menegaskan bahwa  Mahkamah  Agung  cenderung  menyetujui putusan  di  Pengadilan  Tingkat  pertama  untuk rehabilitasi.  Persetujuan  ini  tercermin  dalam peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  rehabilitasi pelanggar  narkoba.  Dengan  demikian,  sebagian besar  hakim  Pengadilan  Kota  yang  berpartisipasi terlihat  melakukan  diskresi  dalam  membentuk kebijakan  putusan  Mahkamah  Agung.  Tampak jelas bahwa tanggapan Mahkamah Agung terhadap topik tentang tujuan pemidanaan ini menggemakan penjelasan  yang  diberikan  tentang  dukungan kebijakan  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial: “Saat  ini  dalam  pemidanaan,  hakim  tidak  hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga mempertimbangkan sistem keadilan sosial.
Tampaknya  kebijakan  putusan  ini  diterapkan  di Pengadilan Tingkat pertama” (Hakim  30, Mahkamah  Agung).  Kutipan  di  atas  menyoroti pengakuan  hakim  Mahkamah  Agung  bahwa penempatan  untuk  dukungan  rehabilitatif  harus berada  di  dalam  daerah  tangkapan  air  terdekat. Dukungan rehabilitatif harus mencakup rehabilitasi medis  dan  sosial.  Oleh  karena  itu,  dukungan Mahkamah Agung terhadap dukungan rehabilitatif dipandang  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan keadilan  sosial.  Ini  berarti  bahwa  kesempatan  dan
pengaturan untuk memberikan dukungan rehabilitatif sejauh mungkin harus setara dan dapat diakses  terlepas  dari  keadaan  sosial  subjek. Wawancara dengan para hakim Mahkamah Agung yang  berpartisipasi  juga  menunjukkan  dukungan luas  dari  pembuat  kebijakan.  Baru-baru  ini pemerintah  mulai  membahas  pengertian  hak  asasi manusia. Kutipan berikut menggambarkan hal ini:
...  kebijakan  yang  datang  dari  [kepala]  BNN [sebelumnya]  dan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia,  mereka  datang  ke  sini  untuk berkonsultasi dengan kami.
Kementerian
Kehakiman melihat masalah kelebihan kapasitas di penjara  dari  sudut  kemanusiaan...  (Hakim  30, Mahkamah Agung)
Kutipan  di  atas  menyoroti  tanggapan  hakim terhadap  inisiatif  pemerintah  untuk  melakukan pendekatan kemanusiaan kepada pengguna narkoba.  Inisiatif  pemerintah  untuk  membahas masalah  kelebihan  kapasitas  penjara  dari  sudut kemanusiaan  muncul  sebagai  tanggapan  atas kebijakan  Mahkamah  Agung  tentang  rehabilitasi pengguna  narkoba.  Dengan  demikian,  reformasi kemanusiaan yang dilakukan pemerintah membentuk  upaya  mewujudkan  keadilan  sosial. Dalam  upaya  mereka  untuk  mempertimbangkan keadilan  sosial,  minoritas  substansial  dari  peserta (yaitu, 3 dari 31) di dua yurisdiksi bertujuan untuk menyesuaikan  diri  dengan  harapan  masyarakat untuk  mendukung  para  pelanggar  narkoba  kecil. Perhatikan,  misalnya,  komentar  Hakim  27  dan Hakim  8:  “...Pengguna  narkoba  yang  sakit  jiwa harus diperlakukan berbeda. Perlakuan ini mungkin sesuai dengan harapan masyarakat bahwa fasilitas  pengobatan  harus  memadai”  (Hakim  27, Kabupaten).
Oleh  karena  itu,  saat  ini  kami  fokus  untuk memenjarakan  pelaku  narkoba  di  bawah  umur  ke dalam rehabilitasi. Tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat  menjadi  sadar  dan  masyarakat  mau melaporkan diri jika memiliki masalah penyalahgunaan narkoba... (Hakim 8, Perkotaan)
Di  sini,  Hakim  27  (Kabupaten)  menegaskan pandangannya tentang harapan masyarakat tentang pemidanaan  kepada  rehabilitasi  bagi  pelaku narkoba  ringan.  Dengan  demikian,  Hakim  27 menyoroti  bahwa  rehabilitasi  dipandang  sejalan dengan harapan masyarakat.

## Pembahasan
Kaitan  hasil  penelitian  di  atas  dengan  pendidikan dan pelatihan kehumasan  dapat  dijelaskan  sebagai berikut.  Dari  temuan  di  atas  dapat  didiskusikan bahwa hakim belajar membuat penerapan hukumnya  mencapai  keadilan  dalam  menjatuhkan putusan  di  pengadilan.  Dalam  hal  supremasi
hukum  dalam  konteks  ini,  sebagian  kecil  hakim yang  berpartisipasi  masih  dapat  menemukan  cara untuk membuat penerapan hukum mereka mencapai  keadilan  dalam  putusan  pengadilan. Mereka  sadar  akan  aturan  hukum  yang  cukup keras  yang  memunculkan  persoalan  seputar keadilan.  Mereka  juga  menyadari  pentingnya penerimaan  publik  terhadap  putusan.  Kesadaran mereka  akan  isu-isu  seputar  keadilan  dan penerimaan publik mengarah pada situasi di mana mereka  berusaha  menghadirkan  keseimbangan antara  mengejar  keadilan  dan  pelayanan  publik (Mustafa,  2021d).  Sebagai  abdi  negara,  mereka sadar bahwa mereka diharapkan dapat memberikan pelayanan  prima  untuk  memenuhi  harapan masyarakat.  Untuk  itu,  mereka  menampilkan interaksi  dengan  masyarakat.  Misalnya,  mereka menunjukkan kasih sayang dan pada saat itu secara moral diharapkan mencerminkan harapan masyarakat akan keadilan moral. Dalam situasi ini, pengaruh  tersebut  membentuk  individu  untuk beradaptasi dengan harapan situasional. Pandangan ini  dapat  digunakan  untuk menjelaskan  penerapan kasih  sayang  dan  tanggung  jawab  moral  ketika menjalankan  kebijaksanaan.  'Hakim  pengasih'  di pengadilan  studi  kasus  menunjukkan  kepekaan terhadap  pelanggar  narkoba  ringan  dan  ini mendorong  minoritas  substansial  dari  hakim  yang berpartisipasi  untuk  mendefinisikan  kembali  opsi putusan  di  luar  penjara  (Mann,  2018).  Opsi  ini termasuk  pengurangan  putusan  dengan  tujuan membebaskan pelaku narkoba di bawah umur dari penjara  lebih  cepat  dan  memungkinkan  mereka untuk  menerima  perawatan  di  luar  penjara. Demonstrasi  belas  kasih  yudisial  dan  pendekatan suportif  di  pengadilan  studi  kasus  ini  ditafsirkan sebagai  respons  yang  dapat  diterima  di  mata publik.  Penyajian  belas  kasih  yudisial  dan  praktik diskresi  di  pengadilan  studi  kasus  ini  ditafsirkan sebagai  pengaruh  pelatihan  yudisial  yang  dapat membentuk interpretasi yudisial tentang keadilan. Untuk  mendapatkan  tanggapan  yang  dapat diterima  dari  masyarakat,  minoritas  substansial dari  hakim  yang  berpartisipasi  juga  mengadopsi pendekatan  humanistik  yang  mempertimbangkan aspek  hak  asasi  manusia  dari  pelaku  narkoba  di bawah  umur.  Minoritas  substansial  dari  hakim yang berpartisipasi juga berusaha untuk menginformasikan kepada publik bahwa pendekatan  yang  ada  untuk  perang  terhadap narkoba telah kehilangan arah. Sebagian kecil dari hakim  yang  berpartisipasi  memiliki  peran  ganda sebagai  petugas  hubungan  masyarakat.  Peran  ini memungkinkan  mereka  untuk  berbagi  Pemberian Pengobatan (SKB) dengan media. Untuk melakukannya,  minoritas  substansial  dari  hakim yang  berpartisipasi  memanfaatkan  liputan  media untuk  mengirim  pesan  kepada  publik  tentang pendekatan yudisial terhadap ketentuan pengobatan.  Mereka  bersedia  berbagi  informasi
dengan para wartawan di kantor peserta setiap hari. Mereka  membagikan  SKB  kepada  media  untuk memastikan pemahaman tentang rujukan pelanggar  narkoba  di  bawah  umur  ke  rehabilitasi. Kemudian,  mereka  menggunakan  komentar  dari media dan publik untuk menyesuaikan interpretasi keadilan  mereka.  Dengan  cara  ini,  mereka menyebarluaskan pendekatan mereka dan mempertimbangkan  opini  publik  sehingga  mereka bisa  mendapatkan  wawasan  tentang  tingkat penerimaan  publik.  Media  dan  komentar  publik juga  berfungsi  sebagai  mekanisme  penting  dalam membantu  para  peserta  untuk  mendapatkan kepercayaan publik, untuk mengumpulkan pemahaman  tentang  keprihatinan  publik,  dan menyesuaikan interpretasi keadilan.

## D. PENUTUP

## Simpulan
Sebagai  simpulan,  pelatihan  profesional  hakim- bagaimana  hakim  dilatih  dapat  mempengaruhi interpretasi  hakim  terhadap  keadilan.  Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan beberapa
ketegangan  antara  tiga  bentuk  keadilan  (keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial) ketika menjatuhkan  putusan.  Hakim  juga  akan  belajar bahwa para hakim akan diminta untuk mendamaikan  bentuk-bentuk  keadilan  yang  sering bersaing.  Dalam  konteks  pelatihan  peradilan  di Indonesia,  yang  terutama  berorientasi  retributif, bukti  interpretasi  peradilan  keadilan  dan  cara mereka  menyebarluaskan  pendekatan  mereka  dan mempertimbangkan  opini  publik  sehingga  mereka bisa  mendapatkan  wawasan  tentang  tingkat penerimaan  publik  bisa  dibilang  inisiatif  selamat datang. Inisiatif sejumlah lembaga peradilan untuk belajar  dari  media  dan  komentar  publik  ini berfungsi  sebagai  mekanisme  penting  dalam membantu  para  peserta  untuk  mendapatkan kepercayaan publik.

## Saran
Artikel  ini  memberikan  pertimbangan  pentingnya pelatihan professional dalam rangka meningkatkan kualitas  pengabdian  kepada  masyarakat  pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  berterima  kasih  kepada  para  peserta penelitian atas perkenanyanya berpartisipasi dalam penelitian ini.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Bahdi,  R.,  &  Kassis,  M.  (2020).  Institutional Trustworthiness, Transformative Judicial Education  and  Transitional  Justice:  A  Palestinian
Experience.  transitional Justice  in  Comparative Perspective (pp.  185-215).  Palgrave  Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34917- 2_8
Carey,  JG  (2020).  Judicial  Education-A  Necessity for  Judicial  Success. International  Journal  of Insights  &  Transformations  in  Law,  Crime  & Justice , 4 (1).
Estriyanto, Y., Kersten, S., Pardjono, P., & Sofyan, H. (2017). The missing productive vocational high school  teacher  competency  standard  in  the Indonesian  education  system. Journal  of  Technical Education and Training , 9 (1).
Garrett, BL, Gardner, BO, Murphy, E., & Grimes, P.  (2021).  Judges  and  forensic  science  education: A national survey. Forensic Science International , 321, 110714. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2021.110714 Gibbons, AS (2013). An architectural approach to instructional design . Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203075203
Hassan,  S.,  Shamsudin,  MF,  &  Mustapha,  I. (2019). The effect of service quality and corporate image on student satisfaction and loyalty in TVET higher  learning  institutes  (HLIs). Journal  of Technical Education and Training , 11 (4).
Ismail,  K.,  Nopiah,  ZM,  &  Rasul,  MS  (2020). Emotional  Intelligence  and  Work  Performance among  Vocational  Teachers. Journal  of  Technical Education and Training , 2 (3), 106-117.
Jalinus,  N.,  Syahril,  S.,  &  Nabawi,  RA  (2019).  A comparison  of  the  problem-solving  skills  of students  in  PjBL  versus  CPjBL  model:  An experimental study. Journal of Technical Education and Training , 11 (1).
https://doi.org/10.30880/jtet.2019.11.01.005
KleinCollins,  R.  (2013). Sharpening  our  focus  on learning: The rise of competency-based approaches  to  degree  completion .  Occasional Book chapter, (20).
Kumar,  A.,  Singh,  SK,  &  Kumar,  G.  (2017). Effectiveness  of  in-house  training  on  technical employees  in  biotech  industry. Journal  of Technical Education and Training , 9 (1).
Maina,  FW  (2018).  Empowerment  of  women through technical education, training and employment in Africa. Africa Journal of Technical and Vocational Education and Training , 3 (1), 128- 139.
Mann,  T.  (2018). From  Court  to  College:  The institutionalisation of judicial education during its first  decade  in  Victoria,  2005–2015 (Doctoral dissertation).
Mtshali, TI, & Ramaligela, SM (2020). Contemporary  Employability  Skills  Needed  for Learners to Succeed in the Civil Technology Field in the 4IR Era. Journal of Technical Education and Training , 12 (3), 29-40. https://doi.org/10.4018/978- 1-7998-2607-1.ch003 .