ASPEK   HUKUM   PENGELOLAAN   RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH

## DI KABUPATEN BULELENG
Oleh: Kadek Ayu Mahendrayani 1 , I Nyoman Surata 2 , Ni NY. Mariadi 3 ( ayu.mahendri@gmail.com) (nyoman.surata@unipas.ac.id) (nyoman.mariadi@unipas.ac.id)
Abstrak: Kebutuhan  parkir  yang  semakin  penting,  ketersediaan  belum optimal,  potensinya  sebagai  obyek  retribusi  yang  dapat  mendukung  pembiayaan pembangunan daerah, dan masih adanya beberapa permasalahan, merupakan hal yang  mendorong  pentingnya  dilakukan  kajian  mengenai  parkir.  Penelitian  ini mengkaji masalah-masalah tentang kekuatan hukum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun  2011  sebagai  dasar  hukum  pengelolaan retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  di  Kabupaten  Buleleng,  tata  cara pengelolaan  jasa  parkir  di  Kabupaten  Buleleng,  serta  pemenuhan  hak  dan kewajiban para pihak terkait pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum  di  Kabupaten  Buleleng.Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum empiris karena meneliti pelaksanaan norma dalam hal ini norma hukum berkaitan dengan  pemungutan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif.  Penelitian  dilakukan  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Perda Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  9 Tahun  2018  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Tata  cara  pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, didasarkan perjanjian kerja dengan petugas parkir, untuk melakukan pemungutarn retribusi parkir dengan jasa pungut parkir    sebesar  30  %  (tiga  puluh  persen)  dari  setoran  bruto  petugas  parkir.  Hak dan  kewajiban  para  pihak  terkait  pemungutan  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng sudah terpenuhi  dengan baik.
Kata Kunci: Parkir, Retribusi, Pengelolaan.

## PENDAHULUAN
Dinamika  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  selalu mengalami  perubahan  sesuai  dengan  perubahan  politik  hukum  ketatanegaraan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
yang  beberapa  kali  mengalami  pergantian  (Sri  Kusriyah,  2016:  2).  Pemilihan Negara  kesatuan  dengan  sistim  desentralisasi  yang  menjadi  dasar  berdirinya daerah-derah  otonom  sudah  menjadi  pilihan  sejak  awal  berdirinya  Negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik,  dan  Pasal  18  yang  menyatakan bahwa  pembagian  daerah  Indonesia  atas  daerah  besar  dan  kecil,  dengan  bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan  mengingat  dasar  permusyawaratan  dalam  sistem  pemerintahan  negara,  dan hak-hak  asal-usul  dalam  daerah-daerah  yang  bersifat  istimewa  (Sri  Kusriyah, 2016: 2).
Otonomi daerah, khususnya setelah masa reformasi, menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang  luas  untuk  melaksanakan  pembangunan  di  daerah,  sesuai  dengan kemampuan  yang  dimiliki  daerah.  Pemberian  otonomi  memungkinkan  daerah mengembangkan  potensi-potensi  khusus  yang  dimiliki  daerah,  seperti  potensi  di bidang pariwisata, sumber daya alam, dan potensi lainnya.
Pada awalnya konsep otonomi daerah secara luas menimbulkan kontroversi. Syaukani  menyatakan  bahwa  hal  ini  disebabkan  oleh  dua  hal  (Syaukani  dkk., 2004: 8).
1. Konsep  otonomi  membawa  misi  yang  sangat  kental  yaitu  pengaturan masyarakat  lokal  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  demokrasi  baik ditingkat  lokal  ataupun  nasional,  pengembalian  martabat  dan  harga  diri masyarakat daerah yang sudah sekian lama dimarginalkan, bahkan dinafikan oleh  pemerintah  dan  masyarakat  di  pusat  menjadi  terganggu.  Kekuasaan dengan segala atributnya kemudian harus dibagi dengan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah.
2. Saat  kebijakan  ini  dicanangkan  tiba-tiba  banyak  orang  yang memperdebatkannya.  Bermunculan  sejumlah  ahli  atau  pakar  pemerintahan daerah atau pakar desentralisasi yang sebelumnya belum atau tidak dikenal.
Ketika  memperdebatkan  masalah  otonomi  daerah  semua  berbicara  tentang kesiapan  pemerintah  dan  masyarakat  di  daerah.  Daerah  belum  siap  untuk berotonomi,  karena  sumber  daya  manusia  dan  lebih-lebih  sumber  daya keuangan sama sekali tidak mendukung.
Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) (selanjutnya dalam penelitian ini  disebut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014)  menyatakan  tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah bahwa dalam Negara Kesatuan kedaulatan hanya ada pada Pemerintahan Negara atau Pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan  kepada  Daerah,  tanggung  jawab  akhir  penyelenggaraan  pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu, Pemerintahan Daerah pada  negara  kesatuan  merupakan  satu  kesatuan  dengan  Pemerintahan  Nasional. Sejalan  dengan  itu,  kebijakan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  daerah merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  nasional.  Pembedanya  adalah  terletak pada  bagaimana  memanfaatkan  kearifan,  potensi,  inovasi,  daya  saing,  dan kreativitas  daerah  untuk  mencapai  tujuan  nasional  tersebut  di  tingkat  lokal  yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  Daerah  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Di  samping  itu  melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Klasifikasi  Urusan  Pemerintahan  yakni  dengan  memetakan  antara  urusan pemerintahan  pusat  dan  daerah  diatur  dalam  Pasal  9  sampai  dengan  Pasal  26 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  ,  yaitu  sebagai  berikut  (Sri  Kusriyah, 2016: 2):
1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan  pemerintahan  konkuren  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  dibagi antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi  dan  Daerah  kabupaten/kota. Urusan  pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan  ke  Daerah  menjadi  dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Urusan  pemerintahan  umum  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Urusan pemerintahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Urusan  pemerintahan  absolut  meliputi:  politik  luar  negeri,  pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
2. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas  Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan  Urusan  Pemerintahan  Pilihan  (Sri Kusriyah, 2016: 4).
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan daerah adalah (Sri Kusriyah, 2016: 5):
a. Urusan Pemerintahan Wajib, meliputi:
1) Urusan  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sosial.
2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar  meliputi:  tenaga  kerja,  pemberdayaan  perempuan  dan pelindungan  anak,  pangan,  lingkungan  hidup,  administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa  pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana,
perhubungan,  komunikasi  dan  informatika,  koperasi,  usaha  kecil, dan  menengah,  penanaman  modal;  kepemudaan  dan  olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan .
b. Urusan  pemerintahan  pilihan,  meliputi:  kelautan  dan  perikanan, pariwisata,  pertanian,  kehutanan,  energi  dan  sumber  daya  mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
3. Urusan pemerintahan umum pemerintahan umum meliputi:
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan  pengamalan  Pancasila,  pelaksanaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pelestarian  Bhinneka Tunggal  Ika  serta  pemertahanan  dan  pemeliharaan  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan  kerukunan  antar  suku  dan  intrasuku,  umat  beragama,  ras, dan  golongan  lainnya  guna  mewujudkan  stabilitas  kemanan  lokal, regional, dan nasional;
d. penanganan  konflik  sosial  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
e. koordinasi  pelaksanaan  tugas  antar  instansi  pemerintahan  yang  ada  di wilayah  Daerah  provinsi  dan  Daerah  kabupaten/kota  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul  dengan  memperhatikan prinsip  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan,  potensi  serta  keanekaragaman  daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
g. pelaksanaan  semua  Urusan  Pemerintahan  yang  bukan  merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
Lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menyatakan  bahwa dalam  urusan  pemerintahan  bidang  perhubungan,  urusan  yang  menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota adalah:
a. Penetapan rencana induk  jaringan LLAJ kabupaten/kota.
b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota.
c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
f. Pelaksanaan  manajemen  dan  rekayasa  lalu  lintas  untuk  jaringan  jalan kabupaten/kota.
g. Persetujuan  hasil  analisis  dampak  lalu  lintas  untuk  jalan kabupaten/kota.
h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten/kota.
j. Penetapan  kawasan  perkotaan  untuk  pelayanan  angkutan  perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
k. Penetapan  rencana  umum  jaringan  trayek  perkotaan  dalam  1  (satu) daerah kabupaten/kota.
l. Penetapan  rencana  umum  jaringan  trayek  pedesaan  yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten.
m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam  kawasan  perkotaan  yang  wilayah  operasinya  berada  dalam daerah kabupaten/kota.
n. Penerbitan  izin  penyelenggaraan  angkutan  orang  dalam  trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
o. Penerbitan  izin  penyelenggaraan  taksi  dan  angkutan  kawasan  tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.
p. Penetapan  tarif  kelas  ekonomi  untuk  angkutan  orang  yang  melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten/kota.
Perparkiran  penting  dikelola  secara  baik,  bukan  hanya  karena  merupakan bagian  dari  kewenangan  daerah,  tetapi  juga  karena  kedudukannya  yang  penting dalam  menciptakan  lalu  lintas  yang  teratur  dan  aman,  serta  pengelolaannya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
Pasal  285  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli daerah meliputi:
1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Mengacu  kepada  Pasal  285  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal 108,  Pasal  110,  dan  Pasal  127  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  daerah dapat  memungut  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  dan  retribusi tempat  khusus  parkir.  Dalam  kenyataannya  pengelolaan  perparkiran  termasuk pemungutan  retribusinya  harus  dilakukan  dengan  baik,  karena  hanya  dengan demikian tujuan pengelolaan parkir dapat tercapai.
Luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 Km 2 (24,25 % dari luas wilayah  Propinsi  Bali)  dengan  panjang  pantai  ±  157,05  km.  Secara  administrasi terdiri dari 9 Kecamatan, 19 Kelurahan, 127 Desa, 609 dusun/banjar/ lingkungan dan 166 desa adat. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Buleleng mencapai lebih dari 1.139,82 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 155,75 km, jalan provinsi sepanjang  105,88  km,  dan  jalan  kabupaten  sepanjang  878,19  km  (Badan  Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2020).
Kondisi  geografis  yang  sedemikian  rupa,  menyebabkan  kebutuhan  akan kendaraan  dan  jalan  menjadi  sangat  penting.  Peningkatan  kemampuan  ekonomi masyarakat  juga  menjadi  pendorong  meningkatnya  jumlah  kendaraaan  bermotor yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng.  Sejalan  dengan  jumlah  kendaraan  yang digunakan  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng,  kebutuhan  akan  tempat  parkir  juga semakin banyak, khususnya di pusat-pusat keramaian, seperti pasar, perkantoran, sekolah, dan lain-lainnya.
Sejalan dengan hal itu, maka potensi perparkiran sebagai sumber pendapatan daerah  berupa  retribusi  jasa  parkir  maupun  pajak  parkir  cukup  baik.  Namun,
potensi tersebut baru dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat jika dikelola secara  baik.  Dalam  konteks  hukum,  pengelolaan  tersebut  harus  dilakukan  atas dasar  regulasi  yang  jelas.  Regulasi  yang  jelas  akan  membuat  terang  peranan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perparkiran.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun  2011  tentang Retribusi  Pelayanan  Parkir  Di  Tepi  Jalan  Umum  sebagai  payung  hukum pemungutan retribusi  atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng,  masih  perlu  dikaji.  Pada  Juni  2016  Presiden  telah  mengumumkan pembatalan  sebanyak  3.143  peraturan  daerah  yang  dianggap  bermasalah.  Dari 3.000 lebih Perda yang dibatalkan, 1.765 di antaranya adalah Perda Provinsi dan Kabupaten/  Kota  serta  100  Peraturan/  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  yang dicabut/  direvisi  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  dan  1.267  Perda  Kabupaten/  Kota yang  dicabut/  direvisi  oleh  gubernur  (Leo  Agustino,  2017:  15).    Dalam  daftar yang  dikeluarkan  Kementrian  Dalam  Negeri  ada  3  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng yang dibatalkan yaitu:
1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  3  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun  2011  tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
3. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  19  Tahun  2011  tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Masih  menyisakan  pertanyaan  mengenai  keberadaan  Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang  Retribusi Pelayanan Parkir Di  Tepi  Jalan  Umum,  yang  dalam  kenyataannya  masih  menjadi  acuan pemungutan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  di  Kabupaten  Buleleng,  karena sampai  saat  ini  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Buleleng  belum  menerbitkan peraturan daerah yang baru tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.
Penyediaan  fasilitas  parkir,  tidak  hanya  sebagai  sumber  retribusi  bagi daerah,  juga  merupakan    bentuk  layanan  pemerintah  daerah  pada  kepentingan
publik. Ketiadaan fasilitas parkir dan parkir yang tidak dikelola secara baik akan mengganggu lalu lintas secara umum. Ada juga potensi akan terjadinya pungutan liar.
Dari  uraian  latar  belakang  masalah  dapat  dirumuskan  masalah-masalah sebagai berikut untuk dikaji:
1. Bagaimana  kekuatan  hukum  berlakunya  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pemungutan  retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana  tata  cara  pengelolaan  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  terkait  dengan pemungutan  retribusi  pelayanan    parkir  di  tepi  jalan  umum  di  Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena meneliti pelaksanaan  norma,  dalam  hal  ini  norma  yang  menjadi  dasar  bagi  Kabupaten Buleleng  untuk  mengelola  perparkiran,  maupun  norma  berkaitan  dengan pemenuhan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait pemberian pelayanan jasa parkir.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan norma hukum khususnya norma mengenai  dasar  hukum  pengelolaan  jasa  parkir  di  Kabupaten  Buleleng,  pola
pengelolaan  jasa  parkir  di  Kabupaten  Buleleng,  dan  pemenuhan  hak  dan kewajiban  pengelola  parkir,  petugas  parkir,  dan  pengguna  jasa  parker  di Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng,  yang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang menangani masalah perhubungan di Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan- tujuan  tertentu,  terutama  untuk  memudahkan  pencarian  data,  karena  peneliti berdomisili  di  Kabupaten  Buleleng,  sehingga  lokasi  penelitian  mudah  dicapai. Dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng adalah leading sector menangani masalah parkir di Kabupaten Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  rencana  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber data  kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.
Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  acuan  dalam  penelitian  ini  antara  lain: Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku  tentang  otonomi  daerah,  Pajak  dan  retribusi  Daerah,  dan  buku-buku tentang  pengelolaan  perkir  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  asli daerah.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus, khususnya Kamus Hukum. Dari sumber data lapangan, dikumpulkan data primer, yaitu data mengenai apa yang senyatanya terjadi di lapangan. Sebagai penelitian hukum empiris, data
data  primer  dan  data  sekunder  mempunyai  kedudukan  yang  sama  pentingnya. Data  sekunder  menjadi  bahan  dasar  yang  menjadi  pijakan  dalam  melakukan analisis, sedangkan data primer menjadi bahan yang dianalisis.
Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  yang dilakukan  untuk  memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan  hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku- buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara,  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara bebas  terpimpin,  yaitu  wawancara  dengan  menggunakan  pedoman  tentang garis-garis  besar  yang  akan  ditanyakan  kepada  informan/responden,  tetapi dalam  tanya  jawab  terjadi  pengembangan-pengembangan  pertanyaan  yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Setelah  data  yang  terkumpul  dianggap cukup,  kemudian  disusun  secara  sistematis,  dihilangkan  bagian-bagian  yang dianggap  kurang  berkaitan  (direduksi),  berdasarkan  data  yang  telah  disusun, dibuat deskrispsi secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.      Kekuatan  Hukum  Berlaku  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor 22 Tahun 2011.
Kepala  Seksi  Parkir  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng,  berpendapat bahwa  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun  2011  tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tetap berlaku sebab, Pemerintah Kabupaten  Buleleng  dan  DPRD  Kabupaten  Buleleng  tidak  pernah menindaklanjuti  pembatalan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22
Tahun  2011  oleh  Kementrian  Dalam  negeri,  sedangkan  saat  ini  Kementrian Dalam Negeri tidak lagi memiliki kewenangan membatalkan perda.
Pada tahun 2018 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng  Nomor  22  Tahun  2011  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng  Nomor  22  Tahun  2011  Tentang  Retribusi  Pelayanan  Parkir  Di  Tepi Jalan  Umum.  Kepala  Seksi  Parkir  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng menjelaskan  bahwa  sampai  sekarang  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  22  Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 tetap menjadi acuan pengelolaan dan pemungutan retribusi jasa parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Untuk pemungutan retribusi jasa parkir di tempat-tempat khusus, yang menjadi acuan adalah Perda Kabupaten  Buleleng Nomor  27  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Tempat  Khusus  Parkir.  Sebagai peraturan  pelaksanaan  dari  Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun  2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun  2018  telah  ditetapkan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  77  Tahun  2014 tentang Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

## 2.   Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Buleleng
Kepala  Seksi  Parkir  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  menjelaskan bahwa  secara  garis  besar    pengelolaan  parkir  di  Kabupaten  Buleleng  dilakukan seperti berikut:
1. Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  dalam  hal  ini  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Buleleng  mempersiapkan  sarana-prasarana,  dan  menetapkan lokasi  parkir  serta  perkiraan  potensinya.  Penetapan  lokasi  parkir  dan potensinya  dilakukan  berdasarkan  hasil  kajian  yang  dilakukan  oleh  Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menunjuk dan membuat perjanjian dan  kesepakatan  tentang  besaran  uang  jasa  retribusi  parkir  dengan  petugas parkir.
3. Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  melakukan  pengawasan  terhadap kinerja  petugas  parkir.  Hal  yang  menjadi  pengawasan  adalah:  keberadaan petugas  parkir  pada  ruas-ruas  parkir  yang  telah  ditetapkan  dan  disepakati dengan  petugas  parkir,  pengaturan  parkir  oleh  petugas  parkir,  dan pencapaian potensi retribusi parkir yang terpungut oleh petugas parkir.
4. Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  melakukan  evaluasi  terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
5. Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  melakukan  tindak  lanjut berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Tim  yang  dibentuk  oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
Mengacu  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun 2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  9  Tahun  2018  pemungutan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  di Kabupaten Buleleng dilakukan sebagai berikut:
1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut atas jasa pelayanan parkir yang diselenggarakan ditepi jalan umum.
2. Objek  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  adalah  penyediaan pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah Daerah.  Obyek  retribusi  dapat  dipungut  dengan  Parkir  sekali  parkir. Pemungutan  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  sekali  parkir dikenakan  kepada  pemilik  kendaraan  bermotor.  Kendaraan  bermotor  yang dibebaskan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah:
a. pemadam kebakaran;
b. kereta jenasah;
c. kereta/truk sampah;
d. kendaraan patroli ketertiban dan keamanan.
3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati  jasa  pelayanan  dan  tempat  parkir  di  tepi  jalan umum yang disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Wajib  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  adalah  orang  pribadi atau  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan Retribusi  diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran  retribusi,  termasuk pemungut atau pemotong retibusi.
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai berikut:
Jenis Kendaraan Bermotor Tarif Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya. Rp 2.000,-/sekali parkir Bus, Truck dan Alat Besar Lainnya. Rp 5.000,-/sekali parkir Sepeda motor Rp 1.000,-/sekali parkir Peraturan  Daerah  Kabupaten    Buleleng  Nomor  27  Tahun  2011  menjadi acuan  pemungutan  retribusi  tempat  khusus  parkir  di  Kabupaten  Buleleng  yang dilakukan sebagai berikut:
1. Retribusi  tempat  khusus  parkir  dipungut  sebagai  pembayaran  penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tidak termasuk  obyek  retribusi  tempat  khusus  parkir  adalah  pelayanan  tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BMUD, dan pihak swasta.
3. Subyek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir.
4. Wajib retribusi tempat khusus parkir orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan  peraturan  perundang  undangan  Retribusi  diwajibkan  untuk melakukan  Pembayaran  retribusi,  termasuk  pemungut  atau  pemotong retibusi tempat khusus parkir.
5. Struktur  dan  besarnya  tarif  retribusi  tempat  khusus  parkir  di  Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai berikut:
a. Parkir harian: Jenis Tempat Parkir Jenis Kendaraan Bermotor Tarif Pelataran/lingkungan Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. Rp. 2.000,-/sekali Parkir Bus, truk dan alat besar lainnya Rp. 5.000,-/sekali Parkir Sepeda motor Rp. 1.000,-/sekali Parkir Taman Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. Rp. 5.000,-/sekali Parkir Bus, truk dan alat besar lainnya Rp. 10.000,-/sekali Parkir Sepeda motor Rp. 2.000,-/sekali Parkir Gedung Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. Rp. 5.000,-/sekali Parkir Bus, truk dan alat besar lainnya Rp. 10.000,-/sekali Parkir Sepeda motor Rp. 2.000,-/sekali Parkir b. Langganan: Jenis Tempat Parkir Jenis Kendaraan Bermotor Tarif Pelataran/lingkungan Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. Rp. 50.000,-/bulan Bus, truk dan alat besar lainnya Rp. 125.000,-/bulan Sepeda motor Rp. 25.000,-/bulan Taman Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. Rp. 125.000,-/bulan Bus, truk dan alat besar lainnya Rp. 250.000,-/bulan Sepeda motor Rp. 50.000,-/bulan
Gedung Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. Rp. 250.000,-/sekali Parkir Bus, truk dan alat besar lainnya Rp. 500.000,-/bulan Sepeda motor Rp. 100.000,-/bulan
Kepala  Seksi  Parkir  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  menjelaskan bahwa  pada  Tahun  2020  yang  berhasil  disetor  ke  kas  daerah  sebesar  Rp  1,93 miliar. Jumlah itu terakumulasi dari retribusi parkir tepi jalan umum  sebesar Rp 1,59 miliar dan retribusi parkir khusus sebesar Rp 339,6 juta. Pada 2021, potensi pendapatan  dari  sektor  retribusi  parkir  ditarget  mencapai  Rp  4  miliar.  Retribusi parkir tepi jalan umum ditargetkan Rp 3 miliar, sementara retribusi parkir khusus ditarget Rp 1 miliar.
Pandemi  Covid  19  secara  nyata  telah  berpengaruh  terhadap  pencapaian target  pendapatan  daerah  dari  retribusi  parkir.  Adanya  himbauan  pemerintah kepada  masayarakat  untuk  membatasi  aktivitas  di  luar  rumah  menyebabkan penggunaan kendaraan oleh masyarakat menurun, begitu juga untuk parkir. Untuk memenuhi  target  dilakukan  langkah  ekstensifikasi  dengan  memperluas  lahan parkir  yang  dapat  dijadikan  objek  pungutan.  Potensi  lahan  parkir  baru direncanakan akan dikerjasamakan dengan desa adat pada titik-titik tertentu.

## 3.    Pemenuhan Hak dan Kewajiban Para Pihak Terkait Pemungutan Retribusi Pelayanan  Parkir Di tepi Jalan Umum Di Buleleng
Kepala  Seksi  Parkir  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  menjelaskan, setelah  ditunjuk  petugas  parkir  untuk  ruas  jalan  tertentu,  dibuat  perjanjian  kerja antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang bertindak untuk dan atas  nama  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dengan  petugas  parkir.  Dalam perjanjian ini disepakati hal-hal sebagai berikut:
1. Perjanjian diadakan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di  tepi  jalan  umum,  khususnya  mengani  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Tujuan perjanjian adalah terwujudnya pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Obyek perjanjian kerja adalah pemberian kerja dari Pemerintah Kabupaten Buleleng  kepada  petugas  parkir  untuk  emungutan  retribusi  parkir  di  tepi jalan umum, pada ruas jalan tertentu.
3. Hak dan kewajiban amasing-masing pihak adalah:
a. Pemerintah Kabupaten Buleleng.
1) Kewajiban.
a) Memberikan jasa pungut sebesar 30 % (tiga puluh persen)
dari  setoran  bruto  petugas  parkir,  kepada  petugas  parkir setelah  diamprahkan  melalui  DPA  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Buleleng  sesuai  mekanisme  pengelolaan keuangan daerah. b) Memberikan  pembinaan  dan  pengarahan  kepada  petuga sparkir  demi  terwujudnya  tertib  parkir  dan  terlaksananya pemungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Hak.
Menerima  setoran  pungutan  retribusi  secara  bruto  dari  petugas parkir, setiap hari kerja, atau hari-hari yang telah ditentukan.
b. Petugas parkir.
1) Kewajiban.
a. Menggunakan pakaian seragam kerja yang telah ditentukan.
b. Melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  waktu/jam  kerja  yang telah ditentukan. c. Mengatur  ketertiban  kendaraan  yang  diparkir  dan memungut  retribusi  parkir  kepada  wajib  parkir  sesuai ketentuan yang berlaku.
d.
Menyetorkan  retribusi  yang  dipungut  sesuai  potensi  riil yang dimiliki pada lokasi tempat parkir secara bruto kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng setiap hari kerja atau pada hari-hari  yang  telah  ditentukan  melalui  bendahara  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  atau  petugas  yang ditetapkan. e. Tidak  melakukan  pungutan  liar  atau  pungutan  di  luar ketentuan yang berlaku. 2) Hak.
Menerima  jasa  pungutan  sebesar  30  %  (tiga  puluh  persen)  dari setoran  bruto  petugas  parkir  di  tepi  jalan  umum,  setelah diamprahkan  melalui  DPA  Dinas  Perhubungan  Kabupaten
Buleleng sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
4. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  dapat  memutuskan  perjanjian sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian  secara  sepihak,  apabila petugas parkir tidak melaksanakan kewajiban. Pemutusan perjanjian seperti ini dilakukan setelah petugas parkir diberi teguran secara tertulis.
5. Apabila  terjadi  pemutusan  perjanjian  kerja  akibat  ketidakmampuan Anggaran Daerah atau sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten  Buleleng  yang  mengakibatkan  perjanjian  tidak  dilanjutkan, petugas parkir tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun.
6. Jangka waktu perjanjian kerja satu tahun anggran, yaitu 12 bulan, terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Selain menandatangani perjanjian kerja, petugas parkir juga menandatangani kesepakatan  tentang  besaran  uang  jasa  retribusi  parkir  yang  menyatakan kesepatan petugas parkir untuk menerima jasa pungutan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir di tepi jalan umum. Petugas parkir juga membuat  dan  menandatangani  surat  pernyataan  dan  pakta  integritas  yang menyatakan  siap  melaksanakan  kewajiban  sesuai  perjanjian  kerja  dan  peraturan perundang-undangan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun  2011  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 menyatakan bahwa petugas parkir merupakan salah satu wajib retribusi, sehingga jika  tidak  melakukan  kewajiban  penyetoran  retribusi  dapat  dijatuhi  sanksi administratif dan sanksi pidana sebagimana dinyatakan dalam Pasal 13 dan Pasal 18.
Pasal  13  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun  2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 menyatakan: “Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya  atau  kurang  membayar,  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD”
Pasal  18  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun  2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 menyatakan:
(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah pelanggaran.
(3) Denda  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  penerimaan negara.
Kepala  Seksi  Parkir  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  menjelaskan bahwa  selama  ini  tidak  ada  masalah  sehubungan  dengan  pemenuhan  hak  dan kewajiban  Pemerintah  Daerah  dan  petugas  parkir.  Hal  yang  masih  dianggap mengganggu antara lain pembagian jasa parkir yang masih harus dilakukan secara manual,  karena  tidak  semua  petugas  parkir  memiliki  rekening  pada  PT.  Bank Pembangunan Daerah Bali, sebagaimana disepakati. Selain itu, masih ada petugas parkir  yang  tidak  disiplin  dalam  melakukan  penyetoran  retribusi  parkir  yang dipungut,  yang  disebabkan  kesadaran  hukum  petugas  parkir  masih  rendah, sehingga  peningkatan  pengetahuan,  pemahaman  dan  pembinaan  masih  sering
dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat harus dimulai dengan pengetahuan dan pemahaman  masyarakat  terhadap  suatu  peraturan  perundang-undangan  (I  Ketut Mantarayana dan  I Nyoman Gede Remaja, 2016: 54).

## SIMPULAN
1. Kekuatan  hukum  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  22  Tahun 2011  sebagai  dasar  hukum  pemungutan  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi jalan  umum  Di  Kabupaten  Buleleng  masih  berlaku,  karena  sebelum dilakukan  tindak  lanjut  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  atas pembatalan  Kementrian  Dalam  Negeri  Pemerintah,  telah  ada  Keputusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015  dan  Nomor  56/PUU- XIV/2016 yang menyatakan bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur  selaku  wakil  pemerintah  pusat  dalam  membatalkan  Perda Provinsi,  Pergub,  Perda  Kabupaten/Kota  inkonstitusional  atau  bertentang dengan Pasal 18 ayat (6), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
2. Tata  cara  pengelolaan  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng membuat perjanjian kerja dengan petugas parkir, untuk melakukan pemungutarn  retribusi  parkir.  Jasa  pungut  yang  diterima  petugas  parkir sebesar  30  %  (tiga  puluh  persen)  dari  setoran  bruto  petugas  parkir  kepada Pemerintah Daerah.
3. Hak  dan  kewajiban  para  pihak  terkait  dengan  pemungutan  retribusi pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  di  Kabupaten  Buleleng:  sudah terpenuhi  dengan  baik,  semua  pihak  telah  dipehuni  hak  dan  kewajiban masing-masing  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan  perjanjian  yang dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Buleleng.  2020. Buleleng  Dalam  Angka  2020 . Singaraja: BPS Kabupaten Buleleng.
I Ketut Mantarayana dan  I Nyoman Gede Remaja. ” Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng  Nomor  7  Tahun 2011 Tentang    Pajak    Parkir Di Kabupaten Buleleng”. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 4  No. 2  Desember 2016.
Leo  Agustino.  “Pembatalan  3.143  Peraturan  Daerah:  Satu  Analisis  Singkat”. Jurnal Ilmu Pemerintahan .  Volume 3, Nomor 1, April 2017.
Sri  Kusriyah.  “Politik  Hukum  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Dalam Perspektif  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”. Jurnal  Pembaharuan Hukum . Volume III No. 1 Januari - April 2016.
Syaukani  dkk.  2004. Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar