Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## KONSTITUSI RIS 1949 DAN UUDS 1950 STATUS HUKUM TATA NEGARA DARURAT YANG DI UTAMAKAN TENTANG PEMERINTAHAN
Oleh Achmad Alif Nurbani achmad.alif@ui.ac.id
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Qurrata Ayuni qurrataayuni@ui.ac.id
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Naskah Diterima : 18 September 2022 Naskah Diterbitkan
: 29 November 2022

## Abstrak
Hukum  Tata  Negara  Darurat  merupakan  konsep  hukum  yang  secara  terpaksa, harus  dijalankan  oleh  Negara,  dimana  Negara  berada  dalam  keadaan  bahaya dan/atau darurat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah Hukum Tata Negara Darurat Pada Masa Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) dan  Hukum  Tata  Negara  Darurat  Pada  Masa  Undang-Undang  Dasar  Sementara (UUDS 1950)? Kemudian Hukum Tata Negara Darurat pada masa konstitusi RIS 1949  dan  UUDS  1950  banyak  mengeluarkan  Undang-undang  terkait  darurat pemerintahan pada masa RIS 1949 dan UUDS 1950. Tetapi terdapat perubahan Undang-undang Darurat Militer pada masa UUDS 1950. Penelitian ini termasuk dalam  kategori  penelitian  hukum  normatif  karena  hanya  menggunakan  bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam masa Konstitusi RIS 43 Undang-Undang Daruta  yang  dibentuk  kebanyakan  merupakan  Undang-Undang  terkait  jalannya suatu pemerintah dan peradilan pada masa Konstitusi RIS. Pada tahun 1953 masa Konstitusi UUDS dibentuk Undang-Undang Darurat Sembilan peraturan darurat. Kemudian  pada  tahun  1954  terdapat  12  Peratuan  Darurat,  pada  tahun  1955 terdapat 20 peraturan darurat yang di bentuk, pada tahun 1956 sembilan peraturan yang dibuat, pada tahun 1957 terdapat 27 peraturan darurat yang dibuat, dan pada tahun  1959  terdapat  tujuh  peraturan  darurat.  Kemudian  dalam  masa  Konstitusi UUDS  Peraturan  Pemerintah  yang  keadaan  darurat  dibentuk  sebanyak  sebelas Peraturan pemerintah dan satu Keputusan Presiden terkait kedaruratan.
Kata Kunci: HTN Darurat, Konstitusi RIS 1949, Konstitusi UUDS 1950

## Abstract
Emergency Constitutional Law is a legal concept that must be implemented by the State,  where  the  State  is  in  a  state  of  danger  and/or  emergency.  The  problems raised  in  this  study  were  how  the  Emergency  Constitutional  Law  in  the  United States  of  Indonesia  (RIS  1949)  and  Emergency  Constitutional  Law  in  the Provisional  Constitution  Period  (1950  UUDS)?  Then  the  Emergency
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Administrative Law during the constitutional period of the RIS 1949 and UUDS 1950 issued many laws related to government emergencies during the RIS 1949 and UUDS 1950. But there were changes to the Military Emergency Law during the  UUDS  1950.  This  research  is  included  in  the  category  of  normative  legal research. because it only uses library materials or secondary data. During the RIS Constitution period 43 the Daruta Laws that were formed were mostly laws related to the running of a government and judiciary during the RIS Constitution period. In  1953,  during  the  UUDS  Constitution,  the  Emergency  Law  was  formed,  with nine emergency regulations. Then in 1954 there were 12 emergency regulations, in  1955  20  emergency  regulations  were  formed,  in  1956  nine  regulations  were made, in 1957 there were 27 emergency regulations made, and in 1959 there were seven emergency regulations. Then, during the constitutional period of the UUDS, eleven government regulations and one presidential decree related to emergencies were formed..
Keywords: Emergency HTN, 1949 RIS Constitution, 1950 UUDS Constitution

## I. PENDAHULUAN
Hukum Tata Negara Darurat merupakan suatu konsep hukum secara terpaksa yang harus  dijalankan  oleh  Negara,  karena  Negara  berada  dalam  keadaan  bahaya dan/atau darurat. 1 Secara konsep Hukum Tata Negara Darurat adalah kondisi yang benar-benar  mendesak,  seperti  masa  krisis  serius  yang  diakibatkan  oleh  konflik dengan  eksternal  maupun  domestik  (pemberontak),  pandemi,  peperangan, bencana alam yang mempengaruhi seluruh populasi, dan/atau adanya kondisi yang menjadi ancaman bagi kehidupan yang terorganisir dari komunitas tempat Negara dibentuk. 2
Setelah  penyerahan  kedaulatan  Pemerintah  Belanda  pada  27  Desember  1949 (KMB)  UUD  1945  diganti  dengan  UUD  RIS.  Republik  Indonesia  berubah menjadi  negara  federal  atau  serikat  dengan  sistem  politik  parlementer. 3
Pemerintahan konstitusional dengan sistem parlementer disebut parlementerisme
1 Ryan  Alford,  “ Permanent  State  of  Emergency”, 1  ed.(Quebec:  McGill-Queens  Universiry  Press, 2017).
2 Fradhana  Putra  Disantara,  “ Imunitas  Hukum  Dalam  Peraturan  Penanggulangan  Corona  Virus Disease 2019”, Istinbath: Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 1, (2019):  71-72.
3 Ismail Mz, “ Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Sejak  Kemerdekaan,  Orda  Lama,  Orda  Baru  Dan  Erareformasi  Hingga  Saat  Ini”. Journal.unmasmataram, Vol. 14, No.2, (September 2020): 619.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
konstitusional. Selama Durasi UUD RIS tidak banyak kejadian yang berhubungan dengan demokrasi dan peran negara. Lagi pula, keberadaan RIS hanya 8 bulan, ketika  hingga  penyerahan  kedaulatan. 4 Konstitusi  RIS  digantikan  oleh  UUDS 1950, bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan. 5 Akibatnya, jatuh bangun  cabinet  menjadi  hal  yang  lazim.  Menurut  Rusdi  Kartaprawira,  pada periode 1950 - 1959 ada tujuh kabinet. Ini dirata-raatakan kabinet hanya 15 bulan saja. 6
Berbeda dengan UUD Tahun 1945 yang menempatkan Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam UUD RIS Tahun 1945 kedudukan Presiden  hanya  sebagai  kepala  negara.  Sementara  kekuasaan  pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dikepalai oleh perdana menteri. Kekuasaan Presiden menurut konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 meliputi:
a. Kekuasaan  di  bidang  legislasi  yaitu  peraturan-peraturan  dalam menjalankan  Undang-Undang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  disebut Peraturan Pemerintah yang berdasarkan bunyi pasal 141 ayat (1) Konstitusi RIS.
b. Kekuasaan  di  bidang  militer  yaitu  kekuasaan  atas  angkatan  bersenjata (militer) dicantumkan dalam pasal 182 konstitusi RIS. 7
Dalam  UUD  Sementara  1950  menyatakan  secara  tegas  dalam  pasal  45  ayat  (1) yaitu  Presiden  ialah  kepala  negara.  Karena  kedudukan  Presiden  adalah  sebagai kepala negara yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban roda pemerintahan. Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 meliputi:
a. Kekuasaan di bidang legislasi yaitu pemerintah bersama-sama dengan DPR mempunyai  kekuasaan  dalam  hal  perundang-undangan.  Presiden  juga mempunyai  kekuasaan  untuk  mengambil  inisiatif  dalam  perundang- undangan dan menyampaikan rancangan undang-undang kepada DPR.
b. Kekuasaan  di  bidang  militer  yaitu  Presiden  memegang  kekuasaan  atas angkatan perang berdasarkan pasal 85 UUD Sementara 1950. 8
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Rusdi Kartaprawira, Sistem Politik Indonesia. ( Bandung: Tribisana, 1977), hlm. 147.
7 Mohammad Zamroni, S.H., “Kekuasaan Presiden Mengeluarkan PERPPU (President’s Authority to Issue PERPPU)” , Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undnagan Kementrian Hukum dan HAM, https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/ : 410. 8 Ibid.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Berbagai faktor yang menyebabkan keadaan darurat, seperti penyebab yang timbul dari luar ( eksternal ) atau dari dalam negeri ( internal ). Terdapat berupa ancaman militer/bersenjata atau dapat pula tidak bersenjata seperti teror bom dan keadaan darurat lainnya, tetapi dapat menimbulkan korban jiwa, harta benda di kalangan warga negara yang mutlak harus dilindungi. 9 Keadaan negara tidak normal atau darurat  sistem  hukum  yang  diterapkan  harus  menggunakan  kekuasaan  dan prosedur yang bersifat darurat melalui hukum keadaan darurat yang diperbolehkan untuk  mengesampingkan  hukum  dalam  keadaan  normal,  tanpa  harus mempengaruhi  sistem-sistem  pemerintahan  yang  demokratis  yang  dianut berdasarkan  konstitusi.  Dalam  keadaan  darurat  yang  mengancam  kehidupan bangsa  tersebut,  konstitusi  memberikan  kekuasaan  kepada  kepala  negara  atau pemerintah untuk menilai dan menentukan negara dalam keadaan darurat. 10
Judge  David  mengatakan:  “ the  government,  within  the  constitution,  has  all  the powers granted to it, which are necessary to preserve its existence” (pemerintah, dalam  konstitusi  memiliki  segala  kuasa  yang  diberikan  dan  dibutuhkan  untuk menjaga eksistensinya). 11 Hal ini senada dengan Beni Prasad mengatakan sebagai berikut:
“ When  face  to  face  with  dire  adversity,  government  could  do  anything.  The justification  of  it  all  is  that  abnormal  times  have  an  ethics  of  their  own, appaddharma as it is called. It must be clearly understood, that in days of distress, all the ordinary rules of morality and custom are suspended" 12
(Dalam  keadaan  yang  bersifat  darurat,  pemerintah  dianggap  dapat  melakukan tindakan apa saja. Pembenaran mengenai hal ini didasarkan atas pengertian bahwa suatu keadaan yang tidak normal mempunyai sistem norma hukum dan etikanya tersendiri,  atau  keadaan  yang  disebut  Appaddharma  yang berarti  keadaan krisis
9 Binsar  Gultom, Pelanggaran  HAM  Dalam  Hukum  Keadaan  Darurat  Di  Indonesia  Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 4.
10 A. H. Robertson and J.G Merrills, Human Rights In Europe A Study of The European Convention on Human Rights”, (Manchester: Manchester and New York, University Press, 1994), hlm. 185.
11 Osgar  S  Matompo,  “ Pembatasan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Prespektif  Keadaan Darurat”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, NO.1, (JUNI 2014): 59.
12 Ibid, hlm. 60.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
yang sangat mengerikan. Dalam keadaan kacau tersebut, semua aturan moralitas yang biasa berlaku dalam keadaan normal dapat ditunda berlakunya). 13
Dalam keadaan normal maka kerangka hukum dipastikan atas dasar konstitusi dan produk hukum formal lainnya. Sementara itu sistem hukum yang abnormal tidak dapat  berfungsi  dengan  baik.  Dalam  doktrinnya  terdapat  dua  jenis  hukum  tata negara darurat, yaitu hukum darurat konstitusi yang objektif dan subjektif. Hukum tata negara yang luar biasa Secara subyektif, ini adalah hak negara untuk bertindak dalam kondisi bahaya atau darurat. Dengan menyimpang dari ketentuan undang- undang atau bahkan undang-undnag dasar. 14 Sedangkan hukum tata negara darurat objektif  hukum  tata  negara  yang  berlaku  saat  Negara  dalam  keadaan  darurat  di negara tersebut. 15
Dari  sudut  kekuasaan  presiden,  hak  pembentukan  Perppu  didasarkan  pada penilaian sepihak (subyektif) presiden terhadap adanya urgensi yang mendesak, yaitu  subjektivitas  kekuasaan  presiden  itu  sendiri. 16 Menurut  konsep  ini,  Perpu merupakan kewenangan hukum khusus yang dimiliki presiden yang harus benar- benar  dilaksanakan  agar  pemerintah  dapat  menjamin  keamanan  negara.  Perppu dan  Undang-undang  merupakan  jenis  peraturan  perundangan  yang  memiliki kekuatan  hukum  setara.  Namun  pembentukan  sebuah  Perpu  mengandung pembatasan-pembatasan: Pertama :  Perppu  hanya  dikeluarkan  dalam  hal  ikhwal kegentingan  yang  memaksa. Kedua ,  Perppu  hanya  berlaku  untuk  jangka  waktu yang  terbatas.  Terhadap  kewenangan  menetapkan  Perppu  ada  pada  Presiden, Presidenlah  yang  secara  hukum  menentukan  kegentingan  yang  memaksa, termasuk  materi  apa  saja  yang  dapat  dan  perlu  dimuat  dalam  Perppu  tentunya tergantung kebutuhan yang dihadapi dalam praktik ( the actual legal necessity ). 17
13 Ibid . 14 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 23.
15 Ibid . 16 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi), ( Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 153.
17 Huda,  Ni’matu,  “ Problemtika  Substantif  Perppu  Nomor  1  tahun  2013  Tentang  Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, (Desember 2013): 562.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Dalam  praktiknya,  meskipun  diterima  bahwa  konsep  “kegentingan  yang memaksa” adalah keadaan darurat yang tidak terbatas hanya pada ancaman bahaya atau keamanan, keutuhan negara atau ketertiban umum. Bisa juga termasuk dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa” seperti krisis ekonomi, bencana alam atau keadaan lain yang memerlukan pengaturan di tingkat undang-undang. Begitu pula jika  ada  kekosongan  undang-undang  yang  mendesak  untuk  diundangkan,  atau penundaan  penerapan  undang-undang  yang  akan  sangat  mengganggu  atau mengagetkan ketertiban umum, atau merusak rasa keadilan jika undang-undang itu dilaksanakan. 18
Perppu  ditetapkan  sehubungan  dengan  adanya  keadaan  genting  yang  memaksa. Pengertian “kegentingan yang memaksa” sebagai suatu keadaan darurat dan tidak hanya  terbatas  pada  ancaman  bahaya  atas  keamanan,  keutuhan  negara,  atau ketertiban  umum.  Dalam  prakteknya  daapat  dikatagorikan  sebagai  kegentingan yang  memaksa,  misalnya  krisis  di  bidang  ekonomi,  bencana  alam,  ataupun keadaan  yang  memerlukan  pengaturan  lain  setingkat  Undang-undang.  Jadi pangertian “hal ihwal kegentingan yang memaksa” bukan hanya dimaknai sebagai keadaan mendesak, tetapi dapat diartikan lebih luas dari sekedar keadaan bahaya. 19
Menurut S.E Viner, yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, membedakan keadaan darurat dalam tiga kategori yaitu: 20
a. Keadaan darurat karena perang ( State of War, atau State of Defence ), yaitu keadaan perang bersenjata;
c. Keadaan darurat karena ketegangan (State of Tension) termasuk pengertian bencana alam ataupun ketegangan sosial karena peristiwa politik;
d. Keadaan darurat karena kepentingan internal pemerintahan yang memaksa ( innere  notstand ).  Meskipun  tidak  terdapat  keadaan  darurat,  tetapi  ada kepentingan internal pemerintahan. Maka dapat ditempuh dengan penerbitan Perppu sebagai landasan hukum.
18 Ibid.
19 Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi ,  (Jakarta:
PT.Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 355.
20 Zamroni,  Mohammad.  S.H,  “ Kekuasaan  Presiden  Dalam  Mengeluarkan  Perppu ”,  Direktorat Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan Kementerian  Hukum dan  HAM, (September 2015), hlm. 21.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Hukum Tata Negara Darurat merupakan rangkaian lembaga hukum yang khusus diterapkan dalam situasi krisis yang dapat melanggar  tatanan  hukum  positif  yang  ada.  Elliot  Ballmer  menyatakan  bahwa menyatakan keadaan darurat biasanya mencakup penangguhan atau pembatasan hak dan kebebasan tertentu yang jika tidak dilindungi oleh konstitusi. Di beberapa negara,  mendeklarasikan  keadaan  darurat  dapat  berdampak  langsung  pada  hak- hak bahkan tanpa tindakan legislatif lebih lanjut. 21
Penulis dalam hal ini mengemukakan bahwa dalam dua masa konstitusi Indonesia, yaitu konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) dan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Terdapat berbeda secara keadaan dimana memang masa Konstitusi  RIS  1949  dan  UUDS  1950  merukan  dimana  masa  transisi  Indonesia setelah  merdeka,  memerukan  konstitusi  darurat  atau  sementara  untuk  secara de facto  dan  de  jure secara  internasional  dan  kolonial  Belanda.  Dimana  Indonesia secara tegas menyatakan sudah merdeka, maka dalam masa konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) dan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) Hukum Tata Negara Darurat yang dibuat pada masa itu apa saja.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena hanya menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari: 1) bahan hukum  primer  yang  terdiri  dari:  a)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945; b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949); c) Konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Sementara  (UUDS  1950) ; d)  Peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  2)  Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah  lainnya  yang  berhubungan  dengan  topik  penelitian  ini.  3)  Bahan  hukum tersier, yang terdiri dari: a. Kamus Inggris – Indonesia; b. Kamus Istilah Hukum.
21 Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, “ Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 ”, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-50 No.2 (April- Juni 2020): 433.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah: pertama , pendekatan peraturan perundang-undangan ( statue approach ), penelitian ini akan menganalisis fokus kajian penelitian dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan  yang  berlaku. Kedua ,  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ), penelitian  ini  akan  menganalisis  fokus  kajian penelitian beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di dalam  ilmu  hukum  khususnya  ilmu  hukum  tata  negara  dan  hukum  administrasi negara. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin diharapkan dapat membantu pemecahan masalah hukum yang dikaji dalam penelitian ini.
Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah  sebagai  berikut:  (1)  data  yang  diperoleh  dari  penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; (2) hasil klasifikasi data  selanjutnya  disistematisasikan;  dan  (3)  data  yang  telah  disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sejarah dan Konstitusi RIS 1949 & Konstitusi UUDS 1950
Pihak  Belanda  mencapai  kesepakatan  diplomasi  mereka  yang  pertama  dengan Republik pada bulan November 1946. Pihak Inggris telah mendesak tercapainya suatu  kesepakatan  sebelum  menarik  semua  pasukan  mereka  dari  Jawa  dan Sumatera  pada  bulan  Desember.  Pada  bulan  Oktober  perundingan-perundingan dimulai dan disepakati suatu gencatan senjata di jawa dan sumatera. Pada tanggal 12  November,  di  Linggarjati  (didekat  selatan  Cirebon),  Belanda  mengakui Republik sebagai kekuasaan de facto di Jawa, Madura, dan Sumatra kedua pihak sepakat  untuk  bekerja  sama  dalam  pembentukan  (pada  tanggal  1  januari  1949) suatu negara Serikat yang berbentu federal. 22 Hasil perundingan diumukan pada tanggal 15 November 1946, dan telah tersusun sebagai naskah persetujuan yang
22 M.C. Ricklef, Sejarah Indonesia Modern , (Yogyakarta: Bulaksumur, 1991, hlm. 337.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
terdiri atas 17 pasal. Naskah ini kemudian di paraf oleh kedua belah pihak untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Isi naskah antara lain adalaha: 23
- Pemerintah  RI  dan  Belanda  bersama-sama  menyelenggarakan  berdirinya sebuah negara berdasaran federasi, yang di namai Negara Indonesia Serikat (RIS)
- Pemerintah  RIS  akan  bekerja  sama  dengan  pemerintah  Belanda  membentuk Uni Indonesia- Belanda.
Konstitusi  Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) merupakan konstitusi darurat karena  keadaan  dimana  konflin  Indonesia  dan  Belanda  yang  cukup  panjang. Dimana  Belanda  tidak  mengakui  kemerdekaan  Indonesia  tetap  ingin  kekuasaan nya  di  Indonesia.  Dalam  proses  terjadinya  konstitusi  RIS  1949  di  Indonesia, terdapat agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Kemudian akhirnya melakukan  diplomatic  antar  Indonesia  dan  Belanda  yang  di  tengahi  oleh  PBB. Pada  tanggal  28  Januari  1949  diterima  lagi  resolusi  tentang  Indonesia  yang menyebutkan  tanggal-tanggal  pasti  mengenai  penyusunan  tata  negara  baru Indonesia di Indonesia:
1. Sebelum tanggal 15 Maret 1949 sudah harus terbentuk Pemerintahan Federal Sementara, dan Republik serta negara-negara bagian lain harus turut serta.
2. Sebelum  tanggal  1  Oktober  1948  sudah  mesti  diadakan  pemilihan  umum secara  rahasia  untuk  memilih  majelis  penyusun  undang-undang  dasar  atau konstituante
3. Sebelum tanggal 1 Januari 1950, kedaulatan sudah harus di serahkan kepada Indonesia.
4. Usaha ini akan diawasi dan bantu oleh komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) yang menggantikan komisi Jasa-jasa Baik.  Resolusi ini sudah memuat pokok- pokok resolusi yang diterima oleh konferensi Asia. Tentang Indonesia di New Delhi pada tanggal 23-25 Januari 1949.

## B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949)
Dalam  keadaan  darurat  pada  masa  konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS 1949) diatur dalam konstitusi nya pada pasal 139 sampai pasal 143 yang mengatur tentang Undang-undang dan peraturan pemerintah secara darurat, yaitu: 24
23 Marwati Poesponegoro Djoened, Sejarah Nasional Indonesia jilid VI , (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 132.
24 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## Pasal 139
(1) Pemerintah  berhak  atas  kuasa  dan  tanggung-  jawab  sendiri  menetapkan undang-undang  darurat  untuk  mengatur  hal-hal  penyelenggaraan- pemerintahan  federal  yang  karena  keadaan-adaan  yang  mendesak  perlu diatur dengan segera.
(2) Undang-undang  darurat  mempunyai  kekuasaan  dan  kuasa  undang-undang federal  ketentuan  ini  tidak  mengurangi  yang  ditetapkan  dalam  pasal  yang berikut.

## Pasal 140
(1) Peraturan-peraturan  yang  termaksuk  dalam  undang-undang  darurat,  segera sesudah  ditetapkan,  disampaikan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang merundingkan peraturan itu menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.
(2) Jika  suatu  peraturan  yang  dimaksud  dalam  ayat  yang  lalu,  waktu dirundingkan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  bagian  ini,  ditolak  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat,  maka  peraturan  itu  tidak  berlaku  lagi  karena hukum.
(3) Jika undang-undang darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya–baik yang dapat dibetulkan maupun yang tidak– maka undang-undang federal mengadakan tindakan-tindakan yang perlu tentang itu.
(4) Jika peraturan yang termaksuk dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang federal, maka akibat-akibat perubahannja diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat yang lalu.
Pasal 141
(1) Peraturan-peraturan menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanya ialah peraturan-Pemerintah.
(2) Peraturan-Pemerintah  dapat  mengantjamkan  hukuman-hukuman  atas pelanggaran  aturan-aturannya.  Batas-batas  hukuman  yang  akan  ditetapkan diatur dengan undang-undang federal.

## Pasal 142
(1) Undang-undang  federal  dan  peraturan-Pemerintah  dapat  memerintahkan kepada  alat-alat  perlengkapan  lain  dalam  Republik  Indonesia  Serikat mengatur  selanjutnya  pokok-pokok  yang  tertentu  yang  diterangkan  dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.
(2) Undang-undang dan peraturan-Pemerintah yang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengumuman peraturan-peraturan demikian.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## Pasal 143
(1) Undang-undang  federal  mengadakan  aturan-aturan  tentang  mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan peraturan- Pemerintah.
(2) Pengumuman, terjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat.
Pada  masa  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS  1949)  keadaan  darurat perang yang digunakan adalah kekuasaan militer ("militair gezag") tersebut dalam "Regeling  op  de  Staat  van  Oorlog  en  van  Beleg"  (Staatsblad  1939  No.  582 sebagaimana diubah dalam Staatsblad 1948 No. 146 dan Staatsblad 1949 No. 274 j.o.  Staatsblad  1940  No.  78),  dalam  keadaan  sesudah  penyerahan  kedaulatan, kemudian  dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  7  tahun  1950  tentang  pelaksaaan "Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg”. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut  bahwa  kedaruratan  perang  kekuasaan  militer  ("militair  gezag")  di jalankan oleh menteri pertahanan atau pembesar-pembesar yang di tunjuk.
Dalam  masa  RIS  1949  pemerintahan  federal  membuat  undang-undang  darurat nomor 2 tahun 1950, bahwa untuk pengumuman Undang-undang dan Peraturan Pemerintah  itu,  begitu  pula  untuk  pengumuman  atau  penyiaran  peraturan- peraturan  dan  surat-surat  lain,  perlu  diadakan  alat  pengumuman  dan  penyiaran resmi  dari  Pemerintah  dengan  aturan-aturan  yang  tertentu. Karena  keadaan- keadaan  yang  mendesak  karena  peraturan  tersebut  segera  diadakan. 25 Dalam selembar  Lembaran  Negara  tersendiri  dimuat  sebagai  pengumuman  tiap-tiap undang-undang federal dan tiap-tiap peraturan Pemerintah. Dalam Berita Negara dimuat  peraturan  mengenai  hal-hal  yang  dengan  undang-undang  federal  atau dengan  peraturan  Pemerintah  diserahkan  kepada  alat  perlengkapan  Republik Indonesia Serikat lain, dan juga surat-surat lain yang harus ataupun dianggap perlu atau berguna disiarkan dalam Berita Negara. 26
25 Pembukaan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 2 Tahun 1950.
26 Indonesia  Serikat,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1950  Tentang  Penerbitan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Serikat Dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal Dan Peraturan Pemerintah, Pasal 3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Kemudian  dalam  konstitusi  RIS  1949  banyak  sekali  peraturan  pemerintah  yang membahas  maslah  teknis  suatu  jalan  nya  roda  pemerintah  dimana  mengatur tentang  militer  kemudian  pemerintah  daerah  agar  Negara-negara  bagian  bisa mentaati yang ada di konstitusi RIS 1949 karena situasi dimana Indonesia terlepas dari  kolonial  Belanda  tetapi  dalam  diplomatik  nya  Belanda  tetap  ingin mempertahankan  Negara-negara  bagian  dari  Indonesia  serikat.  Dengan  itu presiden soekarno sebagai kepala Negara Republik Indonesia Serikat. Membuat peraturan pemerintahan melihat dari aspek berjalannya Negara republik Indonesia Serikat  sesuai  dengan  Konstitusi  dari  RIS  1949.  Konstitusi  Republik  Indonesia Serikat (RIS 1949) hanya berlaku delapan bulan saja kemudian kembali lagi ke bentuk Negara kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Udang Dasar Sementara (UUDS 1950), kemudian dalam UUDS 1950 pemerintah pada saat itu fokus bahwa Hukum Tata Negara Darurat yang dibuat adalah tentang pemerintah, penerapan  militer,  dan  pada  tahun  1957  di  buatlah  Undang-undang  nomor  74 tahun 1957 tentang pencabutan “ Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg ” dan penetapan “Keadaan bahaya”.

## C. Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950)
Kemudian  dalam  keadaan  darurat  yang  diatur  dalam  Undang-undang  dasar sementara (UUDS 1950) yaitu: 27

## Pasal 96
(1) Pemerintah  berhak  atas  kuasa  dan  tanggung  jawab  sendiri  menetapkan undang-undang  darurat  untuk  mengatur  hal-hal  penyelenggaraan- pemerintahan  yang  karena  keadaan-keadaan  yang  mendesak  perlu  diatur dengan segera.
(2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.
Pasal 97
(1) Peraturan-peraturan yang termasuk dalam undang-undang darurat, sesudah ditetapkan,  disampaikan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  selambat- lambatnya pada sidang mendatang berikut yang merundingkan peraturan ini menurut  yang  ditentukan  tentang  merundingkan  usul  undang-undang Pemerintah.
27 Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
(2) Jika  suatu  peraturan  yang  dimaksud  dalam  ayat  yang  lalu,  waktu dirundingkan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  bagian  ini,  ditolak  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat,  maka  peraturan  itu  tidak  berlaku  lagi  karena hukum.
(3) Jika undang-undang darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya - baik yang dapat dipulihkan  maupun  yang  tidak  -  maka  undang-undang  mengadakan tindakan-tindakan yang perlu tentang itu.
(4) Jika peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat yang lalu.
Dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) uapaya drurat perang  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  74  tahun  1957  tentang  pencabutan “ Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg ” dan penetapan “Keadaan bahaya”.
Dimana  setiap  Seluruh  wilayah  atau  tiap-tiap  bagian  wilayah  Indonesia  dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila (1) Keamanan atau ketertiban  hukum  di  seluruh  atau  di  sebagian  wilayah  Indonesia  terancam  oleh pemberontakan,  kerusuhan-kerusuhan  atau  akibat  becana  alam,  sehingga dikhawatirkan  tisak  dapat  diatasi  oleh  alat-alat  perlengkapan  secara  biasa.  (2) Timbul  perang  atau  bahaya  perang  atau  dikhawatikan  perkwilayosaan  wilayah Indonesia  dengan  cara  apapun  juga.  Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan dalam ayat  3  pasal  ini,  maka  suatu  keadaan  bahaya  dihapuskan  oleh  Presiden  atas keputusan Dewan Menteri atau dengan undang-undang, kecuali keadaan perang dengan perang nyata, yang hanya dapat dihapuskan dengan undang-undang. Suatu keadaan bahaya terhapus dengan sendirinya menurut hukum sejak saat pernyataan keadaan bahaya lain yang lebih tinggi derajatnya mulai berlaku atas daerah yang sama.
Undang-undang  Dasar  Sementara  (UUD  1950),  dimana  dalam  konstitusi  nya mengatur dengan pertauran pemerintah berkaitan dengan keadaan darurat terdapat dalam Pasal 96 yaitu ( 1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-jawab sendiri menetapkan  undang-undang  darurat  untuk  mengatur  hal-hal  penyelenggaraan- pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
segera.  (2)  Undang-undang  darurat  mempunjai  kekuasaan  dan  derajat  undang- undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

## D. Runtutan  dan  Peraturan  Darurat  Yang  di  Bentuk  Pada Masa Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950
Dalam  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  sebelum  diadakannya  amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan tersebut termaktub di dalam ketentuan Pasal 140 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949) dan Pasal  97  Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950  (UUDS  1950)  dengan penyebutan  yang  berbeda  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (perpu)  sebagai  Undang-Undang  Darurat  (UU  darurat).  Proses pembahasan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  melalui  tahapan yang  sama  dengan  pembahasan  rancangan  undang-undang  yang  berasal  dari Presiden, yakni melalui dua tingkat pembicaraan antara lain; pembicaraan tingkat I  (mencakup  rapat  komisi,  rapat  gabungan  komisi,  rapat  badan  legislasi,  rapat badan  anggaran,  atau  rapat  panitia  khusus)  dan  pembicaraan  tingkat  II (pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang disetujui oleh DPR maka akan menjadi undang-undang dan sebaliknya  jika  ditolak  maka perpu  tersebut  harus  dicabut dan  dinyatakan  tidak berlaku.
UNDANG-UNDANG  DARURAT  YANG  DI  BUAT  PADA  MASA KONSTITUSI RIS
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  1  Tahun  1950 tentang  Penyelenggaraan  Tugas  Pemerintahan  di  Negara  Jawa  Timur  oleh Republik Indonesia Serikat.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  2  Tahun  1950 tentang  Penertiban  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Serikat  dan  Berita Negara Republik Indoensia Serikat dan Tentang Mengeluarkan: Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  3  Tahun  1950 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  4  Tahun  1950 tentang Penerimaan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  5  Tahun  1950 tentang Peraturan Gaji Militer 1950.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  6  Tahun  1950 tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  7  Tahun  1950 tentang Perguruan Tinggi
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  8  Tahun  1950 tentang  Untuk  Mengadakan  Tambahan  Dalam  Peraturan  Keadaan  Perang  dan Darurat  Ris  Perang  (Keputusan  Raja  Tanggal  13  September  1939  Nomor:  32 Staatsbland Indonesia tahun 1939 Nomor 582).
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  9  Tahun  1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postspaarbank.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  10  Tahun  1950 tentang  Penyelenggaraan  Tugas  Pemerintahan  Daerah  Negara  Pasundan  oleh Republik Indonesia Serikat.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  11  Tahun  1950 tentang  Cara-cara  Perubahan  Susunan  Kenegaraan  Dari  Wilayah  Republik Indonesia Serikat.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  12  Tahun  1950 tentang Mengadakan Pajak Peredaran.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  13  Tahun  1950 tentang Pinjaman Darurat.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  14  Tahun  1950 tentang  Penyelenggaran  Tugas  Pemerintah  di  Negara  Sumatera  Selatan  Oleh Republik Indonesia Serikat.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  15  Tahun  1950 tentang Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  16  Tahun  1950 tentang  Susunan  dan  Kekuasaan  Pengadilan/Kejakdaan  Dalam  lingkunga Peradilan Ketentaraan.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  17  Tahun  1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  18  Tahun  1950 tentang  Penghapusan  Pengadilan-Pengadilan  Landgerecht  dan  Appelraad  dan Pembentukan Pengadilan-pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  19  Tahun  1950 tentang  Peraturan  Pemberian  Pensiun  dan  Onderstand  kepada  Para  Anggota Tentara Ankatan Darat.
Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  20  Tahun  1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Dalam masa Konstitusi RIS  Undang-Undang daruta yang di bentuk terdapat 43 Undang-Undang darurat, termasuk table diatas sebagian Undang-Undang yang di bentuk pada masa Konstitusi RIS. Dimana dalam masa Konstitusi RIS 43 Undang- Undang  Daruta  yang  dibentuk  kebanyakan  merupakan  Undang-Undang  terkait jalannya  suatu  pemerintah  dan  peradilan  pada  masa  Konstitusi  RIS.  Kemudian terkait untuk keadaan perang pada Konstitusi RIS diantur dalam Undang-Undang Darurat  Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  8  Tahun  1950  tentang  Untuk Mengadakan tambahan Dalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat RIS Perang (Keputusan Raja Tanggal 13 September 1939 Nomor: 32 Staatsbland Indonesia Tahun 1939 Nomor 582). 28

## UNDANG-UNDANG  DARURAT  YANG  DI  BUAT  PADA  MASA KONSTITUSI UUDS
Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951  tentang  Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengsdilan –Pengadilan Sipil.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1951  tentang  Menaikkan  Jumlah Maksimum Porto dan Bea.
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang- barang.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  14  Tahun  1951  tentang  Pemungutan  Pajak Verponding Atas Tahun 1951.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  16  Tahun  1951  tentang  Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
Pada  tahun  1951  masa  Konstitusi  UUDS  banyak  di  bentuk  Undang-Undang Darurat terkait pajak atau ekonomi. Dimana terdapat 25 Undang-Undang Daruat yang dibentuk pada tahun 1951.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1952  tentang  Pemindahan  dan Pemakaian  Tanah-tanah  dan  barang-barang  Tetap  yang  lainnya  yang mempunyai Titer Menurut Hukum Eropa.
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang Mengadakan Bea Keluar tambahan Sementara.
28 https://anri.sikn.go.id/index.php/ , Diakses 12 Desember 2021
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952 tentang Bank Industri Negara. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952 tentang Penyelesaian Hutang di Zaman Pergolakan.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  16  Tahun  1952  tentang  Pemungutan  Pajak Verponding Untuk Tahun-tahun 1953 dan Berikutnya.
Pada  tahun  1952  masa  Konstitusi  UUDS  banyak  di  bentuk  Undang-Undang Darurat  terkait  pajak  atau  ekonomi  serta  terkait  utang  dan  tanah  peninggalan Belanda. Dimana terdapat 15 Undang-Undang Daruat yang dibentuk pada tahun 1952.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  2  Tahun  1953  tentang  Pembentuukan  Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan.
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing Undang-Undang  Darurat  Nomor  8  Tahun  1953  tentang  Memperpanjang  Waktu Berlakuknya  Peraturan-peraturan  Militer  Termaksud  Dalam  Pasal  34  Ayat  5 Staatsblad 1949 Nomor 582.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  5  Tahun  1953  tentang  Menaikan  Jumlah Maksimum Porto dan Bea.
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang Undang-undang Darurat Guna  Menetapkan  Waktu  Berlakunya  Aturan  hukum  Yang  Termaksud  Dalam pasal 3 ayat 2 Ordonans.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepada  Daerah  Otonomi  Dalam  Keadaan  Dewasa  Perwakilan  Rakyat Daerah/Dewan  Pemerintahan  Daerah  Tidak  dan  Atau  tidak  Dapat  Menjalankan Tugas Kewajibannya.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  8  Tahun  1954  tentang  Penyelesaian  Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat.
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  11  Tahun  1955  tentang  Perubahan  Undang- Undang Darurat Tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan; Kekuasaan dan Acara Pengdilan-pengadilan Sipil.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  20  Tahun  1955  tentang  Peraturan  Sementara Mengenai  Kedudukan  Anggota  Angkatan  Perang  Dalam  Dinas  Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1956  tentang  Kedudukan  Keuangan Ketua; Wakil Ketua, dan anggota Konstituante.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  8  Tahun  1956  tentang  Pembentukan  Daerah Otonomi Kota-kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tentang Dewan Nasional. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  26  Tahun  1957  tentang  Anggota  Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela).
Undang-Undang  Darurat  Nomor  2  Tahun  1959  tentang  Pemberian  Tanda Kehormatan Bintang Garuta.
Pada  tahun  1953  masa  Konstitusi  UUDS  dibentuk  Undang-Undang  Darurat Sembilan  peraturan  darurat.  Kemudian  pada  tahun  1954  terdapat  12  Peratuan Darurat, pada tahun 1955 terdapat 20 peraturan darurat yang di bentuk, pada tahun 1956  sembilan  peraturan  yang  dibuat,  pada  tahun  1957  terdapat  27  peraturan darurat  yang  dibuat,  dan  pada  tahun  1959  terdapat  tujuh  peraturan  darurat. Kemudian  dalam  masa  Konstitusi  UUDS  Peraturan  Pemerintah  yang  keadaan darurat  dibentuk  sebanyak  sebelas  Peraturan  pemerintah  dan  satu  Keputusan Presiden terkait kedaruratan. 29
Pengertian “kegentingan yang memaksa” bukan karena terdapat ancaman terhadap Negara.  Kebutuhan  hukum  yang  mendesak  itu  timbul  karena  kemungkinan undang-undang yang belum mengatur, undang-undang yang ada tidak memadai atau sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum yang sangat diperlukan secara cepat.  Termasuk  juga  tidak  menerapkan  ( buiten  werking )  atau  mengubah ( gewijzigd ) ketentuan undang-undang yang ada.
Ketentuan ini sangat singkat, karena segala hal tentang keadaan bahaya akan diatur dalam  undang-undang.  Ketentuan  semacam  ini  terdapat  juga  dalam  Undang- undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1949), menyatakan:
“Dengan  cara  dan  dalam  hal-hal  yang  akan  ditentukan  dengan  undang-undang, presiden  dapat  menyatakan  daerah  Republik  Indonesia  atau  bagian-bagian daripadanya dalam keadaan bahaya, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.”
“Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan akibat-akibat pernyataan demikian itu dan seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat
29 https://anri.sikn.go.id/index.php/ , Diakses 12 Desember 2021.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
perlengkapan  kuasa  sipil  yang  berdasarkan  Undang-undang  Dasar  tentang ketertiban  umum  dan  polisi,  seluruhnya  atau  sebagian  beralih  kepada  kuasa angkatan  perang,  dan  bahwa  penguasa-penguasa  sipil  takluk  kepada  penguasa- penguasa angkatan perang.”

## IV. PENUTUP
Pada  masa  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS  1949)  keadaan  darurat perang yang digunakan adalah kekuasaan militer (" militair gezag ") tersebut dalam " Regeling  op  de  Staat  van  Oorlog  en  van  Beleg "  ( Staatsblad 1939  No.  582 sebagaimana diubah dalam Staatsblad 1948 No. 146 dan Staatsblad 1949 No. 274 j.o. Staatsblad 1940  No.  78),  dalam  keadaan  sesudah  penyerahan  kedaulatan, kemudian  dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  7  tahun  1950  tentang  pelaksaaan
" Regeling  op  de  Staat  van  Oorlog  en  van  Beleg ”. Dalam Peraturan Pemerintah
tersebut  bahwa  kedaruratan  perang  kekuasaan  militer  (" militair  gezag ")  di jalankan oleh menteri pertahanan atau pembesar-pembesar yang di tunjuk.
Kemudian  dalam  konstitusi  RIS  1949  banyak  sekali  peraturan  pemerintah  yang membahas  maslah  teknis  suatu  jalan  nya  roda  pemerintah  dimana  mengatur tentang  militer  kemudian  pemerintah  daerah  agar  Negara-negara  bagian  bisa mentaati yang ada di konstitusi RIS 1949 karena situasi dimana Indonesia terlepas dari  kolonial  Belanda  tetapi  dalam  diplomatik  nya  Belanda  tetap  ingin mempertahankan  Negara-negara  bagian  dari  Indonesia  serikat.  Dengan  itu presiden soekarno sebagai kepala Negara Republik Indonesia  Serikat. Membuat peraturan pemerintahan melihat dari aspek berjalannya Negara republik Indonesia Serikat  sesuai  dengan  Konstitusi  dari  RIS  1949.  Konstitusi  Republik  Indonesia Serikat (RIS 1949) hanya berlaku delapan bulan saja kemudian kembali lagi ke bentuk Negara kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Udang Dasar Sementara (UUDS 1950).
Dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) uapaya drurat perang  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  74  tahun  1957  tentang  pencabutan “ Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg ” dan penetapan “Keadaan bahaya”.
Dimana  setiap  Seluruh  wilayah  atau  tiap-tiap  bagian  wilayah  Indonesia  dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
perang, oleh presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila (1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh ah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan,  kerusuhan-kerusuhan  atau  akibat  becana  alam,  sehingga dikhawatirkan  tisak  dapat  diatasi  oleh  alat-alat  perlengkapan  secara  biasa.  (2) Timbul  perang  atau  bahaya  perang  atau  dikhawatikan  perkwilayosaan  wilayah Indonesia  dengan  cara  apapun  juga.  Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan dalam ayat  3  pasal  ini,  maka  suatu  keadaan  bahaya  dihapuskan  oleh  Presiden  atas keputusan Dewan Menteri atau dengan undang-undang, kecuali keadaan perang dengan perang nyata, yang hanya dapat dihapuskan dengan undang-undang. Suatu keadaan bahaya terhapus dengan sendirinya menurut hukum sejak saat pernyataan keadaan bahaya lain yang lebih tinggi derajatnya mulai berlaku atas daerah yang sama.  Undang-undang  Dasar  Sementara  (UUD  1950),  dimana  dalam  konstitusi nya  mengatur  dengan  pertauran  pemerintah  berkaitan  dengan  keadaan  darurat terdapat  dalam  Pasal  96  yaitu  ( 1)  Pemerintah  berhak  atas  kuasa  dan  tanggung- jawab  sendiri  menetapkan  undang-undang  darurat  untuk  mengatur  hal-hal penyelenggaraan-pemerintahan  yang  karena  keadaan-keadaan  yang  mendesak perlu diatur dengan segera. (2) Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan derajat  undang-undang;  ketentuan  ini  tidak  mengurangi  yang  ditetapkan  dalam pasal yang berikut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Rusdi Kartaprawira, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Tribisana, 1977). M.C. Ricklef, Sejarah Indonesia Modern , (Yogyakarta: Bulaksumur, 1991).
Marwati  Poesponegoro  Djoened, Sejarah  Nasional  Indonesia  Jilid  Vi ,  (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
A.  H.  Robertson  And  J.G  Merrills, Human  Rights  In  Europe  A  Study  Of  The European Convention On Human Rights”, (Manchester: Manchester And New York, University Press, 1994).
Bagir  Manan, Lembaga  Kepresidenan,  Cetakan  Ketiga  (Edisi  Revisi), (Yogyakarta: Fh Uii Press, 2006).
Binsar Gultom, Pelanggaran Ham Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia Mengapa Pengadilan Ham Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2010). Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , (Jakarta: Pt. Bhuana Ilmu Populer, 2007).
_______________, Hukum  Tata  Negara  Darurat, (Jakarta:  Pt.  Rajagrafindo Persada, 2007).
Ryan  Alford, Permanent  State  Of  Emergency, 1  Ed.  (Quebec:  Mcgill-Queens Universiry Press, 2017).

## Jurnal Dan Artikel
Novita  Mandasari  Hutagaol, “Analisis  Dan  Perbandingan  Antara  Uud  1945, Konstitusi  Ris,  Uuds  1950  Dan  Uud  1945  Amandemen.  Substansi, Komparasi  Dan  Perubahan  Yang  Penting” ,  Prodi  Pendidikan  Sejarah  – Fkip Unrika: 2. Fradhana Putra Disantara, “ Imunitas Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019”, Istinbath : Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 1, (2019): 71-72.
Mohammad  Zamroni,  S.H., “Kekuasaan  Presiden  Mengeluarkan  Perppu (President’s  Authority  To  Issue  Perppu)” ,  Direktorat  Jendral  Peraturan
Perundang-Undnagan Kementrian Hukum Dan Ham, Https://Ejurnal.Peraturan.Go.Id/Index.Php/Jli/Article/View/ :  410.
Osgar S. Matompo, “ Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No.1, (Juni 2014): 59.
Ni’matu  Huda,  “ Problemtika  Substantif  Perppu  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal  Konstitusi,  Volume  10,  Nomor  4, (Desember 2013): 561. Mohammad Zamroni, S.H., “ Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu ”,
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Ham, (September 2015): 21.
Fitra  Arsil,  Qurrata  Ayuni,  “ Model  Pengaturan  Kedaruratan  Dan  Pilihan Kedaruratan  Indonesia  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19 ”,  Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun Ke-50 No.2 (April-Juni 2020): 433. Fernando  Silalahi,  Rupertus  Arvinci  Ngabut,  “ Mekanisme  Penerbitan  Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 24 Tahun
2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Kaidah  Kegentingan  Yang Memaksa”, To-Ra: Volume 5 Nomor 2, (Agustus 2019): 76. Hartono,  “ Kewnangan  Presiden  Dalam  Mentapkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Taahun 2011”, Maleo Law Journal Volume 4 Issue (1 April 2020 ): 96. Made Nurmawati, Sh.Mh, Dr.I Gde Marhaendra Wija Atmaja, Sh.M.Hum, “ Jenis,
Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang”,
Pengembangan  Mata  Kuliah  Hukum  Perundang-Undangan  Fakultas Hukum Universitas  Udaya (2017): 11.
Ismail  Mz.  “ Sejarah  Perkembangan  Konstitusi  Ditinjau  Dari  Perspektif Ketatanegaraan  Indonesia  Sejak  Kemerdekaan,  Orda  Lama,  Orda  Baru Dan  Erareformasi  Hingga  Saat  Ini”. Journal.Unmasmataram,  Vol.  14, No.2, (September 2020): 619.