## Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta

## Andhika Pratama dan Sumaryati
Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Yogyakarta 55161 E-mail : Andhika_francisco@yahoo.com dan sumaryati@ppkn.uad.ac.id

## ABSTRAK
Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) yang  oleh  karena  itu  memerlukan  upaya  luar  biasa  pula  untuk  memberantasnya. Upaya  pemberantasan  korupsi  yang  terdiri  dari  dua  bagian  besar,  yaitu  (1) penindakan,  dan  (2)  pencegahan  tidak  akan  pernah  berhasil  optimal  jika  hanya dilakukan  oleh  pemerintah  saja  tanpa  melibatkan  peran  serta  pendidikan  yaitu sekolah.  Sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  memiliki  tujuan  membentuk manusia  yang  berkualitas,  tentunya  sangat  diperlukan  suatu  aturan  atau  kebijakan guna  mewujudkan  tujuan  tersebut.  Lingkungan  sekolah  khususnya  tingkat  SMA yang beranggotakan remaja-remaja yang sedang dalam  masa transisi, sangat rentan terhadap perilaku yang menyimpang.
Penelitian  ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian  bermaksud untuk melakukan  peyelidikan  dengan  menggambarkan  dan  memaparkan  keadaan  suatu situasi  sosial  di  SMA  Muhammadiyah  5  Yogyakarta.  Subjek  penelitian  adalah kepala  sekolah,  guru  dan  siswa.  Sedangkan  yang  menjadi  objeknya  adalah  strategi sekolah dalam menanamkan pendidikan anti-korupsi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  SMA  Muhammadiyah  5  Yogyakarta telah  melaksanakan  strategi  inklusif  dalam  menanamkan  jiwa  antikorupsi  kepada siswa.  Ini  dibuktikan  dengan  adanya  ketentuan-ketentuan  yang  dibuat  oleh  kepala sekolah  mengenai  rencana  kebijakan  untuk  kegiatan  menanamkan  nilai-nilai  anti korupsi  kepada  siswa,  ketentuan  itu  terintegrasi  di  dalam  tata  tertib  sekolah  yang mengatur tentang prilaku siswa yang di dalamnya juga mengatur tentang korupsi di dalam  sekolah,  dan  SMA  Muhammadiyah  5  Yogyakarta  sudah  melakukan  strategi studi kasus dalam hal ini yang melaksanakannya guru yang bersangkutan yaitu guru PKn,  strategi  ini  sudah  dilaksanakan  dibuktikan  dengan  adanya  guru  PKn  dalam proses  pembelajaran  tentang  materi  antikorupsi  menggunakan  metode  diskusi  yang dalam  pelaksanaan  metode  tersebut  siswa  ditugaskan  untuk  mencari  kasus-kasus korupsi  lalu  menganalisis  kasus  terebut  bersama  kelompok  masing-masing  serta memberikan solusi untuk pemecahan masalah dalam kasus tersebut.
Kata kunci : antikorupsi, strategi inklusif, studi kasus

## PENDAHULUAN
Korupsi  harus  dipandang  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary crime )  yang  oleh  karena  itu  memerlukan  upaya  luar  biasa  pula  untuk memberantasnya.  Upaya  pemberantasan  korupsi  yang  terdiri  dari  dua  bagian besar,  yaitu  (1)  penindakan,  dan  (2)  pencegahan  tidak  akan  pernah  berhasil optimal  jika  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  saja  tanpa  melibatkan  peran  serta

## Andhika Pratama dan Sumaryati
pendidikan yaitu sekolah. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika sekolah sebagai sarana  penanaman  nilai  dijadikan  sebagai  salah  satu  bagian  penting  dari penanaman  jiwa  antikorupsi  dan  diharapkan  peserta  didik  menjadi  generasi penerus  bangsa  yang  bersih  dari  korupsi.  Peran  aktif  sekolah  diharapkan  lebih difokuskan  pada  upaya  pencegahan  korupsi  dengan  ikut  membangun  budaya antikorupsi di kalangan peserta didik. Sekolah diharapkan dapat berperan sebagai agen  perubahan  dan  motor  penggerak  gerakan  antikorupsi  di  kalangan  peserta didik. Untuk dapat  berperan aktif siswa perlu dibekali dengan pengetahuan  yang cukup  tentang  seluk  beluk  korupsi  dan  pemberantasannya.  Yang  tidak  kalah penting,  untuk  dapat  berperan  aktif  sekolah  harus  dapat  memahami  dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan sekolah.
Dasar hukum mengenai pendidikan antikorupsi terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Diktum kesebelas  butir  7  yang  isinya  :  Menteri  Pendidikan  Nasional  menyelenggarakan pendidikan  yang  berisikan  substansi  penanaman  semangat  dan  perilaku antikorupsi  pada  setiap  jenjang  pendidikan  baik  formal  dan  nonformal. Diharapkan  pendidikan  antikorupsi  ini  dapat  memberikan  pembekalan  kepada siswa  yang  dapat  ditempuh  dengan  berbagai  cara  antara  lain  melalui  Kegiatan pembelajaran,  sosialisasi,  penetapan  peraturan  sekolah.  Penanaman  jiwa antikorupsi  bagi  siswa  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  yang  cukup tentang  seluk  beluk  korupsi  dan  pemberantasannya  serta  menanamkan  nilai-nilai antikorupsi.
Sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  memiliki  tujuan  membentuk manusia yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan suatu aturan atau kebijakan guna  mewujudkan  tujuan  tersebut.  Lingkungan  sekolah  khususnya  tingkat  SMA yang  beranggotakan  remaja-remaja  yang  sedang  dalam  masa  transisi,  sangat rentan  sekali  terhadap  perilaku  yang  menyimpang.  Oleh  karena  itu  dalam kaitannya dengan pendidikan antikorupsi di sekolah  diperlukan suatu  aturan atau kebijakan hukum yang harus diterapkan sekolah yang bertujuan untuk membatasi setiap perilaku siswa.
Di  lingkungan  sekolah  yang  menjadi  “hukum”  nya  adalah  tata  tertib sekolah.  Pelanggaran  terhadap  tata  tertib  sekolah  tidak  dapat  dipisahkan  dari siswa-siswi.  Kadang  dalam  diri  mereka  terbesit  untuk  melakukan    pelanggaran- pelanggaran  baik  dengan  tujuan  atau  tanpa  tujuan  apapun.  Salah  satu  tujuan melakukan pelanggaran untuk mencari atau ingin mendapat perhatian dari teman, guru  dan  orang  tua  mereka.  Namun  tidak    jarang  juga  mereka  melakukannya hanya  karena  ingin  dicap  sebagai  jagoan.  Oleh  karena  itu,  masalah  pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di sekolah jangan dianggap remeh, karena pelanggaran ini  merupakan  bibit  korupsi  yang  harus  dicegah  dan  diberantas  sejak  dini. Misalnya  saja  menyontek,  bolos  sekolah,  berpacaran  di  area  sekolah, menggunakan handphone pada  jam  belajar,  dan  mencuri  barang  orang  lain.
Pelanggaran  seperti  ini  dapat  terjadi  karena  masih  lemahnya  peraturan  atau kebijakan  yang  mengatur  tentang  pelanggaran  tersebut.  Sehingga  dalam  hal  ini diperlukan suatu kebijakan yang mengatur tentang prilaku yang tergolong korupsi serta kebijakan tentang penanaman jiwa antikorupsi kepada siswa di sekolah.
Pelanggaran yang sering terjadi di sekolah dapat disebabkan karena belum adanya  peraturan  sekolah  yang  tegas  atau  masih  lemahnya  penegakan  peraturan yang telah ada. Masalah seperti ini harus dicegah dengan peraturan atau kebijakan sekolah  yang  tegas  dalam  mengatur  prilaku  siswa  agar  pelanggaran  yang tergolong dalam korupsi ini tidak terjadi lagi. Namun dalam hal ini belum adanya kebijakan  sekolah  dalam  menanamkan  jiwa  anti  korupsi,  maka  perilaku-perilaku yang  tergolong  korupsi  ini  masih  sering  terjadi  di  sekolah.  Dengan  adanya masalah  seperti  itu  diharapkan  sekolah  mempunyai  strategi  dalam  menanamkan jiwa  antikorupsi  kepada  siswanya,  sehingga  perilaku  yang  tergolong  perbuatan korupsi dapat dicegah dengan pendidikan antikorupsi yang ada di sekolah.
Strategi  sekolah  yang  harus  diterapkan  yaitu  melaksanakan  pendidikan antikorupsi  yang mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Aspek kognitif  akan  memberikan  bekal  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada  siswa tentang bahaya korupsi, sehingga ia akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya  pemberantasan  korupsi.  Aspek  afektif  akan  berkorelasi  dengan pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa sikap antikorupsi harus ada

## Andhika Pratama dan Sumaryati
dan  dilakukan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  masyarakat.  Adapun  aspek psikomotorik  akan  memberikan  keterampilan  dan  perilaku  kepada  siswa bagaimana  bertindak  melawan  korupsi  yang  terjadi  pada  diri  sendiri  maupun orang lain. Strategi sekolah yang seperti ini akan memberikan pengalaman kepada siswa  akan  pentingnya  mengembangkan  sikap,  perilaku,  dan  kebiasaan  yang beorientasi kepada kejujuran serta memiliki jiwa anti korupsi.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1.  Pengertian Korupsi
Pengertian  Korupsi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 bahwa  korupsi  adalah  perbuatan  melawan  hukum  dengan  maksud  memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat  merugikan  keuangan  atau  perekonomian negara.  Korupsi  sebagai  suatu  fenomena  sosial  bersifat  kompleks,  sehingga  sulit untuk mendefinisikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi.
Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  korupsi  berasal  dari  kata  korup yang  berarti:  buruk,  rusak,  busuk;  suka  memakai  barang  (uang)  yang dipercayakan  kepadanya;  dapat  disogok  (memakai  kekuasaannya  untuk kepentingan  pribadi  (Pusat  Bahasa  Depdiknas  2002:596).  Dalam  kamus  tersebut korupsi  diartikan  sebagai  penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  negara (perusahaan  dan  sebagainya)  untuk  keuntungan  pribadi  atau  orang  lain  (Pusat Bahasa  Depdiknas  2002:597).  Dari  istilah-istilah  tersebut,  korupsi  dipahami sebagai  perbuatan  busuk,  rusak,  kotor,  menggunakan  uang  atau  barang  milik orang lain (perusahaan atau negara) secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri.
Korupsi  melibatkan  penyalahgunaan  kepercayaan  yang  umumnya melibatkan  kekuasaan  publik  untuk  keuntungan  pribadi.  Johnson  (2005:12) mendefinisikan  korupsi  sebagai  penyalahgunaan  peran,  jabatan  publik  atau sumber  untuk  keuntungan  pribadi.  Dalam  definisi  tersebut  terdapat  empat komponen  yang  menyebabkan  suatu  perbuatan  dikategorikan  korupsi,  yaitu penyalahgunaan  ( abuse ),  publik  ( public ),  pribadi  ( private ),  dan  keuntungan ( benefit ). Dalam pandangan Johnson (2005:16), dalam negara yang melaksanakan
liberalisasi  dan  privatisasi  dalam  kegiatan  ekonomi,  akan  muncul  kecendrungan terjadinya pertukaran antara kesejahteraan ( wealth ) dan kekuasaan ( power ).
Perbuatan korupsi berkaitan erat   dengan kecurangan atau penipuan  yang dilakukan.  Berbuat  curang  atau  menipu,  berarti  orang  tersebut  tidak  jujur. Kejujuran  merupakan  suatu  sikap  atau  prilaku  yang  langka  di  negeri  ini.  Dalam kenyataannya tidak setiap orang jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Ada empat kategori  kejujuran.  Pertama,  sejumlah  orang  jujur  untuk  setiap  saat.  Kedua, sejumlah orang jujur hampir setiap saat. Ketiga, sebagian besar orang jujur untuk setiap saat.  Keempat, sejumlah orang jujur hampir setiap saat. Dari keempat tipe prilaku  yang  berkaitan  dengan  kejujuran  tersebut,  perilaku  keempat  yang  paling baik  dan  relevan  untuk  menumbuhkan  prilaku  antikorupsi.  (Eko  Handoyo, 2013:25).

## 2.  Pengertian Antikorupsi
Antikorupsi  merupakan  kebijakan  untuk  mencegah  dan  menghilangkan peluang  bagi  berkembangnya  korupsi  (Maheka,  tthth:31).  Pencegahan  yang dimaksud  adalah  bagaimana  meningkatkan  kesadaran  individu  untuk  tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Maheka (th: 31), peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara  melakukan  perbaikan  sistem  (hukum  dan  kelembagaan)  dan  perbaikan manusianya.

## 3.  Nilai-nilai Antikorupsi
Upaya  untuk  melawan  atau  memberantas  korupsi  tidak  cukup  dengan menangkap  dan  menjebloskan  koruptor  ke  penjara,  sebab  peluang  untuk  berbuat korupsi  terhampar  luas  di  hadapan  para  calon  koruptor,  terlebih  lagi  banyak tersedia  arena  bagi  koruptor-koruptor  baru  untuk  melampiaskan  hasrat korupsinya. Itulah sebabnya diperlukan penanaman nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya pencegahan kepada generasi muda. Generasi saat ini adalah generasi  yang lahir,  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  sistem  dan  budaya  yang  korup.  Hal  ini berakibat pada sikap acuh tak acuh terhadap prilaku korupsi.

## Andhika Pratama dan Sumaryati
Perubahan  dari  sikap  acuh  tak  acuh  atau  membiarkan  dan  menerima korupsi ke sikap tegas menolak korupsi tidak akan pernah terwujud jika generasi sekarang  yang  masih  memiliki  hati  nurani  tidak  mau  dan  mampu  membina generasi  muda untuk mengevaluasi dan memperbaharui nilai-nilai  yang diwarisi dari  generasi  terdahulu  dan  sekarang  sesuai  dengan  tuntutan,  perkembangan  dan kebutuhan  bangsa.  Nilai  yang  dimaksud  disini  adalah  sesuatu  yang  menarik, sesuatu  yang  dicari,  sesuatu  yang  menyenangkan,  sesuatu  yang  disukai  atau sesuatu  yang  baik  (Bertens,  2001:139).  Nilai  nilai  antikorupsi  yang  perlu disemaikan kepada generasi muda antara lain:
a. Kejujuran Kejujuran  adalah  sifat  (keadaan)  jujur,  ketulusan  hati,  dan  kelurusan  hati (Pusat  Bahasa  Depdiknas,  2002:479).  Dalam  kehidupan  sekolah,  nilai kejujuran  dapat  diwujudkan  oleh  siswa  dengan  tidak  melakukan kecurangan  akademik,  seperti  tidak  berbohong  kepada  guru,  tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiat dan tidak memalsukan nilai.
b. Tanggung Jawab Tanggung  jawab  berarti  keadaan  wajib  menanggung  segala  sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat pihak sendiri atau orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:1139). Wujud nilai tanggung jawab di sekolah  antaranya  adalah  belajar  sungguh-sungguh,  mengerjakan  tugas tepat  waktu,  memelihara  amanah  ketika  mendapat  tugas  atau  menempati posisi tertentu dalam kegiatan (kepanitiaan), dan lulus tepat waktu dengan meraih nilai baik.
c. Keberanian Keberanian adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya  (Sutrisno  dan  Eva  Sasongko,  t.th:30).  Nilai  keberanian dalam  kehidupan  sekolah  diwujudkan  dengan  indikator  berani bertanggung  jawab  atas  apa  yang  telah  diperbuat,  berani  membela kebenaran dan keadilan dan berani mengakui kesalahan.
d. Keadilan
Keadilan  berasal  dari  kata  adil,  artinya  sama  berat,  tidak  berat  sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya,  tidak  sewenang-wenang  (Pusat  Bahasa  Depdiknas,  2002:8). Nilai  keadilan  dalam  kehidupan  sekolah  dapat  diwujudkan  dengan  sikap dan  prilaku  tidak  memilih  teman  dalam  bergaul,  memberikan  pujian kepada  teman  yang  berprestasi,  serta  tidak  menyepelekan  atau merendahkan teman.
e. Keterbukaan
Keterbukaan  berasal  dari  kata  terbuka,  artinya  tidak  tertutup,  tersingkap, tidak dirahasiakan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:171). Nilai keterbukaan berkaitan  erat  dengan  kejujuran.  Nilai  keterbukaan  dalam  kehidupan sekolah  dapat  diwujudkan  dengan  sikap  dan  prilaku  mengungkapkan
sesuatu  tanpa  di  tutup-tutupi,  apa  yang  dikatakan  sama  dengan  apa  yang dilakukan,  apa  yang  dikerjakan  dapat  diakses  oleh  siapa  pun,  serta memberikan informasi yang dibutuhkan tanpa ada yang disembunyikan.
f. Kedisiplinan Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan  (Pusat  Bahasa  Depdiknas,  2002:268.  Wujud  dari  kehidupan disiplin  dalam  kegiatan  di  sekolah,  diantaranya  adalah  belajar  sesuatu dengan  cermat,  mengerjakan  sesuatu  berdasarkan  perencanaan  yang matang serta menyelesaikan tugas tepat waktu.
g. Kesederhanaan Kesederhanaan  bersal  dari  kata  sederhana,  artinya  bersahaja,  tidak berlebih-lebihan  (Pusat  Bahasa  Depdiknas,  2002:1008).  Wujud  dari  nilai kesederhanaan  dalam  kehidupan  sekolah  diantaranya  adalah  rendah  hati dalam  pergaulan  di  sekolah,  berpakaian  dan  menggunakan  asesoris  tidak berlebihan,  tidak  boros  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup,  tidak  suka pamer  kekayaan,  serta  hemat  dalam  menggunakan  air,  listrik  dan  energi lainnya.
h. Kerja keras Kata  “kerja”  bermakna  kegiatan  melakukan  sesuatu,  sesuatu  yang dilakukan  untuk  mencari  nafkah  (Pusat  Bahasa  Depdiknas,  2002:554). Wujud  dari  nilai  kerja  keras  dalam  kehidupan  di  sekolah  diantaranya adalah  tidak  mengambil  jalan  pintas  dalam  mencapai  tujuan,  menghargai proses  tidak  sekedar  mencapai  hasil  akhir,  menggunakan  waktu  yang sebaik-baiknya  untuk  mengejar  sesuatu  target  atau  tujuan,  serta  tidak terlalu memikirkan  apa  yang akan diperoleh, tetapi  memikirkan apa  yang harus dapat dihasilkan.
i. Kepedulian Kepedulian  berasal  dari  kata  “peduli”,  artinya  mengindahkan, memperhatikan,  menghiraukan  (Pusat  Bahasa  Depdiknas,  2002:841). Wujud dari nilai kepedulian dalam kehidupan di sekolah antaranya adalah mematuhi peraturan sekolah dan tata tertib, membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi  teman, merawat  tanaman di  sekitar sekolah, tidak  merusak fasilitas umum, serta merawat dan menjaga barang milik umum.

## 4.  Pendidikan Antikorupsi
Dalam  jangka  panjang  keberhasilan  praktek  penanggulangan  dan pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  bergantung  pada  aspek  penegakan  hukum ( law  inforcement )  belaka,  namun  juga  ditentukan  oleh  aspek  pendidikan  yakni pendidikan  anti-korupsi.  Dalam  Undang-Uundang  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  khususnya  pada  bagian  kurikulum  nasional  mulai sekolah  dasar  hingga  perguruan  tinggi,  secara  eksplisit  istilah  pendidikan

## Andhika Pratama dan Sumaryati
antikorupsi  tidak  disebutkan.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  antikorupsi  dapat dipandang sebagai inovasi pendidikan.
Menurut  Agus  Wibowo  (2013:38),  pendidikan  antikorupsi  adalah  usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  proses  belajar  mengajar  yang  kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam hal ini maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar  media  bagi  transfer  pengalihan  pengetahuan  (kognitif),  namun  juga menekankan  pada  upaya  pembentukan  karakter  (afektif)  dan  kesadaran  moral dalam  melakukan  perlawanan  (psikomotorik),  terhadap  penyimpangan  prilaku korupsi.
Tujuan  dari  pendidikan  antikorupsi  di  sekolah  yaitu  untuk  membangun karaktek  anak  agar  tidak  melakukan  korupsi  sejak  dini.  Anak-anak  juga  dapat menjadi  promotor dalam pemberantasan korupsi.  Oleh karena itu sejak dini  para generasi  muda  perlu  ditanamkan  mental  antikorupsi  serta  nilai-nilai  yang  baik. Dan  secara  singkat  pendidikan  antikorupsi  itu  nantinya  terdapat  di  dalam pendidikan  karakter  bangsa  melalui  strategi  tersebut,  diharapkan  beberapa  tahun kedepan tumbuhlah generasi-generasi bangsa yang anti terhadap korupsi.
Selanjutnya  untuk  mewujudkan  pendidikan  antikorupsi,  pendidikan  di sekolah  harus  diorientasikan  pada  tataran moral  action. Agar  peserta  didik  tidak hanya  berhenti  pada  kompetensi  ( competence )  saja,  tetapi  sampai  memiliki kemauan  ( will )  dan  kebiasaan  ( habit )  dalam  mewujudkan  nilai-nilai  dalam kehidupan sehari-hari.

## 5.  Strategi Pendidikan Antikorupsi
Dalam  upaya  mengimplementasikan  pendidikan  antikorupsi  di  sekolah dapat  dipilih  tiga  strategi,  yaitu  1)  strategi  inklusif,  2)  strategi  eksklusif  dan  3) strategi studi kasus (Suyanto, 2005:43). Dengan mempertimbangkan kematangan berpikir dan emosional  anak serta padatnya jam  pelajaran, strategi  inklusif dapat dipilih  dengan  cara  menyisipkan  nilai-nilai  antikorupsi  ke  dalam  sejumlah  mata pelajaran  yang  terkait.  Strategi  eksklusif  dapat  digunakan  untuk  jenjang pendidikan menengah, yakni dengan cara memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam  kurikulum  lokal  (muatan  lokal)  atau  melalui  ekstra-kurikuler  yang  lebih
bernuansakan  kesiswaan.  Strategi  studi  kasus  menurut  Surachmad  (2009:57) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  kualitatif,  yaitu  jenis penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan fenomena yang bersifat alamiah atau  rekayasa  manusia  (Sugiyono,  2010:6).  Penelitian  bermaksud  untuk melakukan penyelidikan dengan menggambarkan dan memaparkan keadaan suatu situasi  sosial,  yaitu  Strategi  Sekolah  dalam  Menanamkan  Jiwa  Antikorupsi  di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta.
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta pada 1 Mei  2014  sampai  1  Juni  2014.  Obyek  dalam    penelitian  adalah  strategi  sekolah dalam  menanamkan  pendidikan  antikorupsi  di  SMA  Muhammadiyah  5 Yogyakarta.  Subjek  penelitiannya  adalah  kepala  sekolah,  guru  dan  siswa  SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1.  Indikator Strategi Inklusif
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sekolah  dan  Siswa  SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta  telah  melaksanakan  strategi  inklusif  dalam  menanamkan  jiwa antikorupsi kepada siswa. Ini dibuktikan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dibuat  oleh  kepala  sekolah  mengenai  rencana  kebijakan  untuk  kegiatan menanamkan  nilai-nilai  antikorupsi  kepada  siswa,  ketentuan  itu  terintegrasi  di dalam tata tertib  sekolah  yang mengatur tentang  prilaku siswa  yang di  dalamnya juga mengatur tentang korupsi di dalam sekolah, contohnya: larangan mencontek, bolos dan ini dikuatkan oleh jawaban dari siswa yang pernah ketahuan mencontek bahwa  peraturan  itu  sudah  dilaksanakan  dengan  memberikan  sanksi  nilai  nol kepada siswa yang mencontek.

## Andhika Pratama dan Sumaryati
Selain itu, ada upaya yang dilakukan oleh Kepala SMA Muhammadiyah 5 Yogyakakarta  dalam  menyisipkan  materi  tentang  nilai-nilai  antikorupsi  kepada siswa yaitu dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi itu ke dalam nalai karakter yang  dikembangkan  masing-masing  mata  pelajaran.  Sekolah  juga  melakukan pengawasan  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  dalam  menanamkan  jiwa antikorupsi kepada siswanya. Bentuk pengawasan tersebut berupa catatan-catatan siswa tantang prilaku siswa di sekolah dan di dalam catatan tersebut belaku poin- poin tertentu yang akan dikenakan kepada siswa ketika melakukan pelanggaran di sekolah.

## 2.  Indikator Strategi Ekslusif
Penanaman nilai antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta sudah terintergrasi  atau  sudah  tergabung  dalam  tata  tertib  sekolah  dan  tidak  ada  mata pelajaran  khusus  yang  mengajarkan  tentang  anti  korupsi,  tapi  setiap  mata pelajaran  punya  nilai  karakter  tersendiri  dalam  pembelajarannya,  termasuk  juga nilai antikorupsi.
Dengan tidak adanya mata pelajaran khusus antikorupsi maka pihak yang berkompetensi dalam pelaksanaan mata pelajaran antikorupsi, proses dan metode dalam  pelaksanaan  mata  pelajaran  antikorupsi  serta  evaluasi  terhadap  hasil pelajaran  antikorupsi  jadi  tidak  ada,  karena  sekolah  belum  menetapkan  atau menentukan  tentang  dibuatnya  mata  pelajaran  tersendiri  tentang  anti  korupsi. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta belum melaksanakan strategi eksklusif dalam penanaman jiwa antikorupsi kepada siswa,  namun  sekolah  sudah  melaksanakan  strategi  inklusif  dalam  menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswa.
Strategi  yang  telah  dilakukan  oleh  sekolah  merupakan  strategi  inklusif yang  bersifat  integral  dan  non  integral.  Strategi  inklusif  yang  bersifat  integral merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh sekolah dengan menyisipkan nilai- nilai  antikorupsi  ke  dalam  mata  pelajaran  yang  subtansi  pada  materinya  sudah berkaitan dengan nilai-nilai anti koruspi, contohnya: mata pelajaran PKn, Agama (Kemuhammadiyahan), Sosiologi dan Sejarah.

## 3.  Indikator Strategi Studi Kasus
SMA  Muhamadiyah  5  Yogyakarta  sudah  melakukan  strategi  studi  kasus dalam  hal  ini  yang  melaksanakannya  guru  yang  bersangkutan  yaitu  guru  PKn. Strategi ini sudah dilaksanakan dibuktikan dengan adanya guru PKn dalam proses pembelajaran  tentang  materi  antikorupsi  menggunakan  metode  diskusi  yang dalam  pelaksanaan  metode  tersebut  siswa  ditugaskan  untuk  mencari  kasus-kasus korupsi  lalu  menganalisis  kasus  terebut  bersama  kelompok  masing-masing  serta memberikan solusi-solusi untuk pemecahan masalah dalam kasus tersebut. Dalam hal ini guru PKn juga melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan dalam pembelajaran materi antikorupsi. Bentuk evaluasinya yaitu melihat kegiatan siswa saat  pembelajaran  itu  dimulai,  terdapat  beberapa  kelemahan,  misalnya  banyak siswa yang tidak memperhatikan saat temannya mempresentasikan dan berdiskusi dan  banyak  siswa  yang  tidak  mengerti  apa  yang  telah  ditugaskan  oleh  guru. Sehingga hasil evaluasi itu dapat memberikan motivasi kepada guru tersebut agar memperbaiki metode yang digunakan.

## KESIMPULAN

## 1.  Strategi Inklusif yang digunakan oleh Kepada Sekolah
SMA  Muhammadiyah  5  Yogyakarta  telah  melaksanakan  strategi  inklusif dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswa. Ini dibuktikan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kepala sekolah mengenai rencana kebijakan untuk  kegiatan  menanamkan  nilai-nilai  antikorupsi  kepada  siswa,  ketentuan  itu terintegrasi di dalam tata tertib sekolah yang mengatur tentang prilaku siswa yang di  dalamnya  juga  mengatur  tentang  korupsi  di  dalam  sekolah,  contohnya  : larangan mencontek, bolos dan ini dikuatkan oleh jawaban dari siswa yang pernah ketahuan mencontek bahwa peraturan itu sudah dilaksanakan dengan memberikan sanksi  nilai  nol  kepada  siswa  yang  mencontek.  Disamping  itu  juga  ada  upaya yang  dilakukan  oleh  Kepala  SMA  Muhamadiyah  5  Yogyakarta  dalam menyisipkan  materi  tentang  nilai-nilai  antikorupsi  kepada  siswa  yaitu  dengan memasukkan  nilai-nilai  antikorupsi  itu  ke  dalam  nalai  karakter  yang dikembangkan  masing-masing  mata  pelajaran.  Dan  juga  sekolah  melakukan

## Andhika Pratama dan Sumaryati
pengawasan  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  dalam  menanamkan  jiwa antikorupsi kepada siswanya. Bentuk pengawasan tersebut berupa catatan-catatan siswa tantang prilaku siswa di sekolah dan di dalam catatan tersebut berlaku poin- poin tertentu yang akan dikenakan kepada siswa ketika melakukan pelanggaran di sekolah.  Sekolah  sudah  melaksanakan  strategi  inklusif  yang  bersifat  integral dalam menanamkan jiwa antikorupsi  kepada siswa. Selanjutnya dalam kaitannya sekolah  melaksanakan  strategi  inklusif  yang  bersifat  non  integral  merupakan strategi sekolah yang dalam pengaplikasian terhadap materi dalam mata pelajaran dimuati nilai-nilai moral, sedangkan dalam substansi materinya tidak mengajarkan khusus  tentang  nilai-nilai  moral  tersebut.  Misalnya  dalam  mata  pelajaran Matematika,  Fisika,  dan  Kimia.  Substansi  dalam  mata  pelajaran  tersebut  tidak diajarkan  secara  khusus  tentang  nilai-nilai  moral  misalnya  nilai  antikorupsi (kejujuran). Tetapi nilai-nilai tersebut disisipkan pada saat ujian, contohnya: tidak boleh mencontek dan harus mengerjakan sendiri-sendiri saat ujian.

## 2.  Strategi Studi Kasus yang digunakan oleh Guru PKn
SMA  Muhamadiyah  5  Yogyakarta  sudah  melakukan  strategi  studi  kasus dalam  hal  ini  yang  melaksanakannya  guru  yang  bersangkutan  yaitu  guru  PKn. Strategi ini sudah dilaksanakan dibuktikan dengan adanya guru PKn dalam proses pembelajaran  tentang  materi  antikorupsi  menggunakan  metode  diskusi  yang dalam  pelaksanaan  metode  tersebut  siswa  ditugaskan  untuk  mencari  kasus-kasus korupsi  lalu  menganalisis  kasus  terebut  bersama  kelompok  masing-masing  serta memberikan solusi-solusi untuk pemecahan masalah dalam kasus tersebut. Dalam hal ini guru PKn juga melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan dalam pembelajaran  materi  anti-korupsi.  Bentuk  evaluasinya  yaitu  melihat  kegiatan siswa  saat  pembelajaran  itu  dimulai,  terdapat  beberapa  kelemahan,  misalnya banyak  siswa  yang  tidak  memperhatikan  saat  temannya  mempresentasikan  dan berdiskusi dan banyak siswa yang tidak mengerti apa yang telah ditugaskan oleh guru. Sehingga hasil evaluasi itu dapat memberikan motivasi kepada guru tersebut agar  memperbaiki  metode  yang  digunakan  dalam  proses  pembelajaran  materi antikorupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2010). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Barnawi  dan  M.  Arifin.  (2011). Strategi  Pembelajaran  Pendidikan  Karakter. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Bertens, K. (2001). Etika . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Dharmakesuma,  dkk.  (2011) .  Pendidikan  Karakter .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Handoyo, E. (2013). Pendidikan Antikorupsi . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Johnson,  M.  (2005). Syndromes  of  Corruption:  Wealth,  Power,  and  Democracy . Cambridge: Cambridge University Press
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan  Tinggi .  Jakarta:  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi.
Ki  Hajar  Dewantara.  (1977). Pendidikan .  Yogyakarta:  Majelis  Luhur  Persatuan Taman Siswa.
Lickona,  T.  (1991). Educating  For  Character  How  Our  Schools  Can  Teach Respect and Responsibility . New York: Bantam Books Maheka, A. (Th). Mengenali dan Memberantas Korupsi . Jakarta: KPK RI Narwanti, Sri. (2011). Pendidikan Karakter . Yogyakarta: Familia.
Pusat  Bahasa  Depdiknas.  (2002). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .Jakarta:  Balai Pustaka
Puspito,  N.T.,  dkk.  (2011). Pendidikan  Antikorupsi  untuk  Perguruan  Tinggi . Jakarta: Ditjen Dikti Kemdikbud RI.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif dan R & D) . Alfabeta: Bandung. Surachmad, W. (2009). Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi . Jakarta: Buku Kompas.
Surono,  Y.  (Th). Pendidikan  Nilai-Nilai  Antikorupsi  untuk  Kelas  6  SD .  Jakarta: KPK dan GTZ
Sutrisno dan Eva Sasongko. (th). Pendidikan Nilai-Nilai Antikorupsi untuk Kelas 5 SD . Jakarta: KPK dan GTZ
Suyanto, T. (2005). Pendidikan Antikorupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah . JPIS. Nomor 23 Tahun XIII Edisi Juli- Desember 2005.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## Andhika Pratama dan Sumaryati
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang  RI  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Wibowo,  A.  (2013). Pendidikan  Antikorupsi  di  Sekolah .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Wijayanto. (2009). Memahami Korupsi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.