## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Ismail Koto
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: ismailkoto@umsu.ac.id
Ida Hanifah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: idahanifah@umsu.ac.id
Surya Perdana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: suryaperdana@umsu.ac.id
Tarmizi Universitas Amir Hamzah
E-mail: tarmizidoktor@gmail.com
Ida Nadirah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: idanadirah@umsu.ac.id

## Abstrak
Hak yang disebut dengan kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang dihasilkan dari pemikiran  manusia  dan  menghasilkan  suatu  produk  atau  proses  yang  bermanfaat  bagi kehidupan  manusia.  Di  Indonesia,  terdapat  beragam  hak  kekayaan  intelektual  yang berlaku, antara lain: Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian tentang Aspek Terkait  Perdagangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (TRIPs),  Indonesia  memiliki  kerangka hukum  mendasar  untuk  jenis  hak  kekayaan  intelektual  tersebut.  Setiap  hak  kekayaan intelektual  diatur  oleh  undang-undangnya  sendiri.  Penelitian  tidak  dapat  dikatakan penelitian  apabila  tidak  mempunyai  metode  penelitian.  Metode  penelitian  merupakan suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik secara kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  bahan  pustaka  atau  data sekunder.  Dalam  penelitian  kualitatif,  proses  perolehan  data  sesuai  dengan  tujuan  atau permasalahan penelitian, dikaji secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. Dalam islam,  terkait  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  Islam  memberikan  dasar hukum  bagi  melalui  prinsip-prinsip  seperti  hifz  al-mal  (perlindungan  harta)  dan  'adl (keadilan). Konsep tersebut mencakup perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang  sebagaimana  yang  ada  dalam  hukum  positif.  Hukum  Islam  mendorong perlindungan ini sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi umat. Meskipun Islam memberikan landasan filosofis, implementasi praktis dari perlindungan HKI  dapat  bervariasi  di  berbagai  negara  dengan  populasi  Muslim  di  belahan  dunia.
Terkait dengan kebijakan konkret dan mekanisme hukum diatur oleh otoritas lokal dan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik.
Kata kunci: Hukum islam, Kekayaan intelektual, Perlindungan hukum.

## PENDAHULUAN
Hak  yang  disebut  dengan  kekayaan  intelektual  (HAKI)  adalah  hak  yang dihasilkan  dari  pemikiran  manusia  dan  menghasilkan  suatu  produk  atau  proses  yang bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia. 1 Di  Indonesia,  terdapat  beragam  hak  kekayaan intelektual. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (TRIPs),  Indonesia  memiliki  kerangka  hukum mendasar untuk jenis hak kekayaan intelektual tersebut. Setiap hak kekayaan intelektual diatur oleh undang-undangnya sendiri.
Hak  Kekayaan  Intelektual  menurut  Sudikno  Mertokusumo  adalah  hak  atas kekayaan  berwujud  yang  mencakup  hasil  pemikiran  manusia,  seperti  karya  dan penemuan.  Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  membuat  bangsa-bangsa  di  dunia seakan-akan  tidak  mempunyai  batas  negara.  Masyarakat  di  belahan  dunia  lain  dapat dengan  mudah  mengakses  berbagai  perkembangan  di  suatu  negara  yang  menyebar dengan cepat. Keadaan tersebut berkorelasi langsung dengan tumbuhnya Hak Kekayaan Intelektual  (HAKI). 2 Salah  satu  penopang  utama  pertumbuhan  ekonomi  negara  adalah hak  kekayaan  intelektual.  Perluasan  usaha  di  bidang  kekayaan  intelektual  berbasis pengetahuan.
Karena  globalisasi  dan  pasar  terbuka,  negara-negara  kini  terpaksa  memperkuat hak  kekayaan  intelektual.  Untuk  menghindari  tren  globalisasi  dan  pasar  bebas,  hak kekayaan intelektual harus diatur dan sistem perlindungan dibangun. 3 Tindakan terbaik dalam hal ini adalah transparansi hukum.Salah satu ciri hak kekayaan intelektual adalah bahwa sistem hak kekayaan intelektual merupakan hak pribadi.Seseorang dapat memilih untuk  menyerahkan  atau  mendaftarkan  suatu  karya  intelektual.hak  eksklusif  negara terhadap individu yang memiliki kekayaan intelektual (penemu, pencipta, perancang, dll.) hanyalah  cerminan  karya  kreatif  mereka,  yang  memotivasi  orang  lain  untuk memajukannya. Kepentingan komunitas tertentu dilindungi oleh sistem HKI. Mekanisme pasar  juga  membantu  menciptakan  sistem  dokumentasi  yang  baik  untuk  segala  bentuk kreativitas  manusia,  sehingga  memungkinkan  untuk  menghindari  dan  mencegah teknologi yang sama atau karya yang berbeda.
Karena masyarakatnya belum memiliki kedaulatan,  maka Indonesia merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, meskipun pengetahuan masyarakat masih minim, produk-produk asal Indonesia bisa diadopsi atau dimiliki oleh negara lain. Masyarakat di Indonesia  masih  memiliki  kedaulatan.  tidak  tertarik  mengambil  keuntungan  dari kekayaan intelektual. Jaminan global atas inovasi berlisensi bergantung pada Excursions Arrangement  (Excursions  Arrangement  (Exchange  Associated  Parts  of  Protected
1 Dadan Samsudin, Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016).
2 Mahmuda Pancawisma Febriharini, ‘Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber’, Serat Acitya , 5.1 (2016), 15.
3 Simona Bustani, ‘Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi : Kenyataan Dan Harapan’, Jurnal Hukum Prioris , 6.3 (2018), 307–8.
Innovation  Privileges) dari World  Exchange  Association (WTO).  Indonesia  bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada 1 Januari 1995, dan bergabung dengan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) pada bulan Februari 1950. 4 Negara-negara berkembang membutuhkan sistem inovasi nasional di abad ke-21 untuk  mengetahui  apa  yang  dapat  mereka  lakukan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam sistem kekayaan intelektual terstandarisasi saat ini. Salah satu strateginya adalah dengan menyajikan  keputusan  kebijakan  yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  regulasi kekayaan intelektual dan sangat penting bagi ekspansi ekonomi. 5
Ada  beberapa  alasan  mengapa  hak  kekayaan  intelektual  pada  prinsipnya  harus dilindungi. Pembenaran ini didasarkan pada teori, dan ada beberapa alasan mengapa hak kekayaan intelektual harus dilindungi. Perlindungan hukum properti ini bergantung pada perlindungan  kekayaan  industri.    Properti  industri  melindungi  hak-hak  pemilik  aslinya dari konsekuensi pikiran, memberikan penghargaan atau terima kasih kepada pencipta, dan  memberikan  hak  eksklusif  kepada  pencipta  masa  depan.  Semakin  banyak kemungkinan  kreatif  yang  muncul  sebagai  hasil  dari  pemberdayaan,  yang  berpotensi meningkatkan perekonomian. dari bangsa, wilayah, atau negara mana pun.
Konsep Islam tentang hak milik pribadi bersifat unik karena Allah adalah satu- satunya pemilik segala sesuatu di bumi dan di surga, menurut konsep hak milik pribadi. Hak milik pribadi biasanya diatur oleh hukum Syariah.
Pertama, pemanfaatan aset secara berkelanjutan; kedua, pembayaran zakat sesuai dengan harta; ketiga, penggunaan harta benda dengan cara yang bermanfaat; Keempat, tidak  merugikan  orang  lain.  Penggunaan  aset  yang  kelima,  yang  pertama  dan berkelanjutan; kedua, pembayaran zakat sesuai dengan harta; ketiga, penggunaan harta benda dengan cara yang bermanfaat; Keempat, tidak merugikan orang lain. Penggunaan harta  yang  kelima,  mempunyai  kepemilikan  yang  sah.  Menurut  kamus  Al-Muhith Alfairuz Abadi, harta benda atau harta benda disebut dalam bahasa arab al-mal atau jamak al-amwal yang artinya ma malakatahu min kulli syai atau milik manusia. Mengenai hak milik (lughoh) dalam konteks hak milik dalam pengertian bahasa dapat diartikan dimiliki dan dapat dilakukan secara bebas, mempunyai kepemilikan yang sah. Menurut kamus Al- Muhith Alfairuz Abadi, harta benda atau harta benda disebut dalam bahasa arab al-mal atau  jamak  al-amwal  yang  artinya  ma  malakatahu  min  kulli  syai  atau  milik  manusia. Mengenai hak  milik (lughoh) dalam konteks hak  milik dalam pengertian bahasa dapat diartikan dimiliki dan dapat dilakukan dengan bebas. 6

## METODE
Penelitian  tidak  dapat  dikatakan  penelitian  apabila  tidak  mempunyai  metode penelitian.  Metode  penelitian  merupakan  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif, eksperimental  dan  non-eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang
4 ‘WTO,  Indonesia  and  The’  <https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm> [accessed 2 November 2022].
5 Jerome H Reichman, ‘Intellectual Property in the Twenty-First Century: Will the Developing Countries Lead  or  Follow?*’,  in Intellectual  Property  Rights (Oxford  University  Press,  2014),  pp.  111–81 <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199660759.003.0004>.
6 M. Hasbi Assiedieqy, Pengantar Fiqih Mu’amalah (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1998).
dilakukan  dengan  cara  mengkaji  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Dalam  penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan atau permasalahan penelitian, dikaji secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hukum Islam Dalam Memandang Kekayaan Intelektual
Indonesia merupakan negara hukum, selain itu Indonesia merupakan negara yang mempunyai  beragam  suku,  budaya,  dan  agama.  Islam  merupakan  agama  mayoritas masyarakat  di  Indonesia.  Pada  dasarnya  hukum  Islam  mencakup  seluruh  spektrum kehidupan  manusia,  mulai  dari  perkawinan  hingga  kebaikan,  dan  perilaku  kriminal bersumber dari sumber yang sama dengan aturan shalat dan puasa. Menurut Dewan Fiqih Islam:  “Islam  adalah  agama  dan  cara  hidup  yang  inklusif.  yang  dapat  diterapkan kapanpun dan dimanapun tanpa memisahkan agama dan kehidupan”. 8
Perlindungan hak kekayaan intelektual diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menjunjung  tinggi  kejujuran  dan  keadilan  dalam  perdagangan  serta  melarang  segala tindakan curang atau tidak adil dalam praktik komersial. 9 Ini adalah salah satu ayat Al- Quran  yang  mengecam  segala  macam  praktik  perdagangan  tidak  adil  di  pasar. 10 “… Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahui”.
Indonesia  adalah  negara  dengan  banyak  etnis,  budaya,  dan  agama  selain  status hukumnya.  Mayoritas  masyarakat  di  Indonesia  menganut  agama  Islam.  Hukum  Islam mencakup  segala  hal  mulai  dari  pernikahan  hingga  amal,  dan  perilaku  kriminal didasarkan pada prinsip yang sama seperti puasa dan shalat. Menurut Dewan Fiqih Islam, Islam adalah  agama dan  cara hidup yang menerima semua orang dan dapat diamalkan kapan saja dan di mana saja tanpa memisahkan agama dari kehidupan. 11
Ada dua jenis kekayaan intelektual: pertama, kekayaan intelektual non-komunal dan hak cipta seperti paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, desain IC, dan varietas  tanaman;  Ekspresi  budaya  tradisional,  pengetahuan  tradisional,  indikasi geografis, dan sumber daya genetik semuanya merupakan contoh kekayaan intelektual komunal.
Dengan  menganut  konsep  pengutamaan  hak  individu,  hak  kekayaan  intelektual eksklusif  menganut  doktrin  moral  untuk  mencegah  orang  lain  melanggar  hak  individu pemilik kekayaan intelektual. Oleh karena itu, tujuan perlindungan kekayaan intelektual adalah  mengadopsi  perspektif  individualistis.  Nilai-nilai  pribadi  atau  kemutlakan seseorang  diterima  sebagai  bagian  dari  pemahaman  ini.  Individualisme,  berdasarkan keyakinan ini, menumbuhkan kemandirian berpikir dan bertindak, mengakui keberadaan
7 Rahimah  &  Ismail  Koto,  ‘Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood Social Attitudes’, IJRS: International Journal Reglement & Society , 3.2 (2022), 129–33.
8 Council of the Islamic Fiqh Academy, Resolution , 1998.
9 Sahih Al-bukhary,
‘No Title’ <http://www.xn--shariahprogram-4b3h.ca/Hadith/Sahih- Bukhari/034.sbt.html>.
10 Ezieddin Mustafa Elmahjub, ‘Protection of Intellectual Property in Islamic Shari’a and the Development of the Libyan Intellectual Property System’, Diss. Queensland University of Technology , 2014.
11 Carlos  M.  Correa, Intellectual  Property  Rights,  The  WTO,  and  Developing  Countries (Penang:  Third World Network, 2000).
dan pentingnya privasi individu. Karena hubungan tertentu dengan orang lain terputus, seseorang sepenuhnya otonom. Perbaikan diri adalah inti dari tujuan. 12
Hak  kekayaan  intelektual  mencakup  hak  komunal  eksklusif  yaitu  hak  ekonomi dan  hak  moral.  Indonesia  merupakan  negara  dengan  beragam  budaya.  Apabila keberagaman ini dapat dikelola dengan baik dan benar, maka besar peluang kebangkitan perekonomian  Indonesia. 13 Di  era  digital  ini,  kekayaan  intelektual  komunal  harus dilindungi.  Perkembangan  teknologi  dan  informasi  membuat  negara-negara  di  dunia terkesan mulus sehingga memudahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara sepihak mengklaim kekayaan tradisional yang mungkin belum diketahui banyak orang.
Dalam hak kekayaan intelektual, kekayaan intelektual mempunyai sifat komunal bagi  masyarakat  umum.  Kekayaan  intelektual  masyarakat  Indonesia  diklasifikasikan menjadi empat jenis: indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan ekspresi budaya tradisional:
1. Ekspresi budaya tradisional
Ekspresi  budaya  tradisional  adalah  warisan  tradisional  yang  dihasilkan, dikembangkan,  dan  dipelihara  oleh  masyarakat  lokal  dalam  bentuk  karya intelektual di bidang seni. Ekspresi budaya tradisional dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  ini  mencakup  satu  atau  gabungan semua jenis karya seni dan sastra, seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, drama, segala jenis seni rupa, dan terakhir ritual adat.
Instansi/lembaga  yang  bertanggung  jawab  menghasilkan  bahan perumusan  kebijakan,  koordinasi  dan  pelaksanaan,  pengelolaan  dan pelestarian,  serta  evaluasi  laporan  ekspresi  budaya  tradisional  adalah Departemen Ekspresi Budaya Tradisional, Sub Departemen Pengetahuan dan Ekspresi  Budaya  Tradisional.  Ekspresi  budaya  tradisional  dapat  dilindungi melalui  sentralisasi  dan  dokumentasi  nasional.  Dalam  hal  ini  diharapkan setiap  negara  dapat  menemukan  ekspresi  budaya  tradisionalnya.  Selain  itu, ada juga perlindungan preventif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur ketentuan ekspresi budaya tradisional. Pada Pasal 38, negara mengatur  perlindungan  dengan  melaksanakan  kewajiban  campur  tangan, menjaga dan menjaga berbagai macam ekspresi budaya tradisional yang ada.
2. Pengetahuan Tradisional Hasil  inovasi  atau  kreasi  manusia  yang  berkaitan  dengan  ilmu pengetahuan,  seni,  dan  sastra  disebut  pengetahuan  tradisional.  Inovasi  atau kreasi  berbasis  tradisi  yang  disebabkan  oleh  pengetahuan  tradisional  dari berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, industri, atau sastra. 14
HKI  melindungi  pengetahuan  tradisional  karena  dirancang  untuk melindungi  hak-hak  individu  sebagai  subyek  sedangkan  pengetahuan tradisional  dimaksudkan  untuk  melindungi  milik  bersama  atau  common property.  Faktanya,  kendala  yang  sering  dihadapi  Indonesia  adalah masyarakat  menganggap  bahwa  pengetahuan  tradisional  adalah  hak  publik dan tidak peduli jika produknya ditiru. Kelemahan lainnya adalah terbatasnya
12 Jeremy Waldron, The Right to Private Property (Oxford: Clarendon, 1998).
13 Sigit  Nugroho,  ‘Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Upaya  Peningkatan  Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean’, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , 24.2 (2017), 169.
14 Karlina  Sofyarto,  ‘Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Atas  Pengetahuan  Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20.1 (2018), 150.
data, dokumentasi dan informasi mengenai pengetahuan tradisional. Sebagai negara  yang  kaya  akan  pengetahuan  tradisional,  pelestarian  pengetahuan tradisional di Indonesia penting karena beberapa alasan: keadilan, konservasi, pelestarian budaya dan praktik tradisional, pencegahan pengambilalihan, dan pengembangan pengetahuan tradisional. 15
3. Indikasi Asal Dan Indikasi Geografis
Ketentuan Indikasi Geografis dalam Pasal 53 Undang-Undang Merek dan Indikasi  Geografis  ibarat  Paten,  Indikasi  Geografis  dilindungi  setelah didaftarkan  oleh  Menteri,  sehingga  permohonannya  harus  ditinjau  dan didaftarkan oleh Menteri. Permohonan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang mewakili pemerintah daerah atau daerah di tingkat negara bagian atau kabupaten/kota.  Barang/produk  yang  dimaksud  adalah  sumber  daya  alam, kerajinan tangan, dan hasil industri.
Permasalahan  Indikasi  Geografis  di  Indonesia  adalah  ketentuan kewilayahan seringkali digunakan untuk barang-barang non-teritorial, dalam hal  ini  konsumen  dan  produsen  dirugikan,  produsen  kalah  dalam  dua  hal pertama,  merusak  reputasi  produk  dimata  konsumen  dan  menurunkan penjualan.  Indikasi  Geografis  yang  penting  untuk  dilindungi  dan  menjadi landasan hukum utama dalam mengatur Indikasi Geografis adalah Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Untuk  memperoleh  perlindungan  hak  indikasi  geografis  suatu  produk harus  didaftarkan  terlebih  dahulu  pada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengaturan terkait tata cara pendaftaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor  51  Tahun  2007  Tentang  Indikasi  Geografis  yang  dikelompokkan dalam  beberapa  tahapan,  yaitu:  a.  Tahap  pertama  yaitu  mengajukan permohonan,  b.  Tahap  kedua,  pemeriksaan  administrasi,  c.  Tahap  ketiga, pemeriksaan  substansi,  d.  Tahap  keempat,  pengumuman,  e.  Tahap  kelima, pendaftaran  oposisi,  f.  Tahap  keenam,  registrasi,  g.  Tahap  ketujuh, pengawasan penggunaan indikasi geografis, h. Tahap kedelapan, banding. 16 Perkembangan industri jasa itu sendiri yang memanfaatkan kekuatan intelektual, kreativitas, dan gagasan sebagai sumber daya dan aset ekonomi menjadi permasalahan. Sebab,  pengoperasian  akal  dalam  Islam  masih  sebatas  sarana  dakwah.  Hal  ini  dapat berbenturan  dengan  misi  untuk  belajar  dan  memberdayakan  masyarakat  untuk kemaslahatan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup, khususnya perekonomian. Segala gagasan manusia yang berkaitan dengan pengelolaan alam untuk kepentingan kehidupan manusia pada dasarnya merupakan permasalahan teknis, dan setiap manusia harus: dapat memanfaatkannya dengan caranya sendiri.
Ulama  kontemporer  seperti  Wahbah  al-Zuḥayli  berpendapat  bahwa  hak  milik termasuk  harta  benda,  oleh  karena  itu  hak  cipta  dilindungi  oleh  syariah.  Pendapat  ini mengacu  pada  definisi  harta  menurut  mayoritas  ulama.  Akibat  hukum  dari  pengakuan hak milik sebagai harta adalah:
15 Muthia  Septarina,  ‘Perlindungan  Hukum  Pengetahuan  Tradisional  Dalam  Konsep  Hukum  Kekayaan Intelektual’, Al’Adl: Jurnal Hukum , 8.2 (2016), 47–48.
16 Effida, ‘Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan’, Law Reform , 11.2 (2015), 188–98.
1. Hak Cipta adalah milik pribadi, Syariah melindunginya dari segala tindakan pelanggaran hak cipta,
2. Pemilik hak cipta untuk mengartikan haknya, misalnya hak untuk menjualnya atau memberikan hak cetak kepada penerbit tertentu,
3. Hak Cipta dimiliki dan dialihkan oleh pencipta atau penemu dan dapat beralih kepada ahli waris apabila pemiliknya meninggal dunia,
4. Mencetak, menggandakan, atau menerjemahkan materi berhak cipta tanpa izin pemiliknya dilarang berdasarkan hukum Syariah.
Hukum  Islam  dalam  kaitannya  dengan  hak,  mengatur  langkah-langkah  hukum sebagai berikut:
1. Berikan  izin kepada orang yang memenuhi syarat.  Jika itu hukum Allah, maka harus dipenuhi dengan mengikuti aturan yang Allah berikan. Misalnya saja shalat harus  dikabulkan  oleh  orang  yang  mewajibkan  menurut  aturan  yang  telah ditetapkan. Sarana hukum tertentu mungkin diperlukan untuk melaksanakan hak ini.  Membentuk  badan  hukum  yang  mengatur  zakat  untuk  mencegah  penipuan dan penipuan.
2. Menjaga  amanah  adalah  kewajiban  setiap  individu,  dan  mengkhianati  serta meninggalkannya adalah dosa. Untuk urusan hukum, syariah menganjurkan jalan ini sebagai langkah awal dengan cara damai atau melalui arbitrase. Apabila jalan kesadaran dan tarāḍī tidak mampu mengembalikan hak kepada pemiliknya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum yaitu pengadilan.
3. Perlindungan  hak  Syariah  Islam  melindungi  hak  terhadap  segala  bentuk penganiayaan, penipuan, penyalahgunaan dan pengambilalihan.
4. Menggunakan  hak  secara  halal  dan  benar.  Setiap  manusia  diberi  kewenangan untuk  menggunakan  haknya  sesuai  dengan  apa  yang  diperintahkan  dan dibolehkan syariat.
5. Menjamin peralihan hak secara benar dan sah. Hukum Islam melindungi peralihan hak melalui tata cara dan cara yang benar, baik melalui transaksi seperti jual beli.
6. Menjamin  perampasan/pengakhiran  hak  secara  benar  dan  halal.  Hukum  Islam melindungi berakhirnya hak, atau pemutusan hak melalui prosedur dan cara yang sah.
Menurut Islam, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang halal (benar dan halal) seperti harta yang diperoleh dari kerja keras, harta yang diambil dari benda yang tidak  ada  pemiliknya,  harta  yang  diambil  atas  dasar  kesenangan  bersama,  harta  yang diperoleh dari warisan, wasiat, hibah, dan sebagainya, wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat. 17

## KESIMPULAN
Dalam  islam,  terkait  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  Islam  memberikan dasar hukum bagi melalui prinsip-prinsip seperti hifz al-mal (perlindungan harta) dan 'adl (keadilan). Konsep tersebut mencakup perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang  sebagaimana  yang  ada  dalam  hukum  positif.  Hukum  Islam  mendorong perlindungan ini sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi umat. Meskipun Islam memberikan landasan filosofis, implementasi praktis dari perlindungan HKI  dapat  bervariasi  di  berbagai  negara  dengan  populasi  Muslim  di  belahan  dunia.
17 Bahesti, Kepemilikan Dalam Islam (Teheran: Foundation of Islamic Thought, 1992).
Terkait dengan kebijakan konkret dan mekanisme hukum diatur oleh otoritas lokal dan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Academy, Council of the Islamic Fiqh, Resolution , 1998 Al-bukhary,  Sahih,  ‘No  Title’  <http://www.xn--shariahprogram-4b3h.ca/Hadith/Sahih- Bukhari/034.sbt.html>
Assiedieqy,  M.  Hasbi, Pengantar  Fiqih  Mu’amalah (Jakarta:  Penerbit  Bulan  Bintang,
1998)
Bahesti, Kepemilikan Dalam Islam (Teheran: Foundation of Islamic Thought, 1992)
Bustani,  Simona,  ‘Perlindungan  Hak  Komunal  Masyarakat  Adat  Dalam  Perspektif Kekayaan  Intelektual  Tradisional  Di  Era  Globalisasi :  Kenyataan  Dan  Harapan’, Jurnal Hukum Prioris , 6.3 (2018), 307–8
Correa,  Carlos  M., Intellectual  Property  Rights,  The  WTO,  and  Developing  Countries (Penang: Third World Network, 2000)
Effida,  ‘Upaya  Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis  Terhadap  Salak  Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan’, Law Reform , 11.2 (2015), 188–98 Elmahjub, Ezieddin Mustafa, ‘Protection of Intellectual Property in Islamic Shari’a and the  Development  of  the  Libyan  Intellectual  Property  System’, Diss.  Queensland University of Technology , 2014
Febriharini, Mahmuda Pancawisma, ‘Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber’, Serat Acitya , 5.1 (2016), 15
Koto, Rahimah & Ismail, ‘Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes’, IJRS: International Journal Reglement & Society , 3.2 (2022), 129–33
Nugroho,  Sigit,  ‘Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Upaya  Peningkatan Pembangunan  Ekonomi  Di  Era  Pasar  Bebas  Asean’, Supremasi  Hukum:  Jurnal Penelitian Hukum , 24.2 (2017), 169
Price, David, ‘The Dynamics of Intellectual Property Protection in the Arab Gulf States’,
International Review of Business Research Papers , 3.1 (2007), 158
Reichman,  Jerome  H,  ‘Intellectual  Property  in  the  Twenty-First  Century:  Will  the Developing Countries Lead or Follow?*’, in Intellectual Property Rights (Oxford University Press, 2014), pp. 111–81 <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199660759.003.0004>
Samsudin,  Dadan, Hak  Kekayaan  Intelektual  Dan  Manfaatnya  Bagi  Lembaga  Litbang (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia, 2016)
Septarina,  Muthia,  ‘Perlindungan  Hukum  Pengetahuan  Tradisional  Dalam  Konsep Hukum Kekayaan Intelektual’, Al’Adl: Jurnal Hukum , 8.2 (2016), 47–48 Sofyarto,  Karlina,  ‘Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Atas  Pengetahuan Tradisional  Terhadap  Perolehan  Manfaat  Ekonomi’, Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum , 20.1 (2018), 150
Waldron, Jeremy, The Right to Private Property (Oxford: Clarendon, 1998).