## ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRODUK SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN PADA BMT KHONSA
Monika Ayu Lestari 1, Siti Nur Azizah 2 , Nur Isna Inayati 3
123 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia Corresponding email: sitinurazizah@ump.ac.id
Article History Received: 16 June 2022 Revised: 19 February 2023 Accepted: 25 April 2023

## Abstract
Sharia  compliance  reflects  sharia-based  financial  institutions.  Sharia  implementation shows  how  compliant  an  institution  is.  This  study  aims  to  analyze  the  extent  to  which BMT's  Sharia  products  comply  as  an  Islamic  financial  institution.  Its  implementation must  comply  with  Sharia  provisions.  The  products  are  deposit  products  and  financing products  and  their  implementation  processes.  The  methods  used  in  this  research  are interviews, observation, and documentation with a qualitative approach. The objects of this research are all employees involved in funding and lending funds in BMT Khonsa. The results of this study indicate that product sharia compliance at BMT Khonsa has been appropriately implemented under applicable regulations. So, there is no doubt about the sharia concept implemented at BMT Khonsa.

## Keywords: Implementation, Sharia Products, BMT Syariah Khonsa
JEL Classification: G2, G23

## Abstrak
Kepatuhan  syariah  merupakan  cermin  kesyariahan  sebuah  lembaga  keuangan  berbasis syariah, untuk mengetahui seberapa kepatuhan syariah sebuah lembaga maka dilihat dari implementasi.  Penelitian  terhadap  implementasi  kepatuhan  syariah  terhadap  produk- produk  pada  BMT  Khonsa  merupakan  cara  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kepatuhan syariah  yang  dijalankan.  BMT  sebagai  lembaga  keuangan  syariah  tentunya  dalam pelaksanaanya  harus  patuh  terhadap  ketentuan-ketentuan  syariah.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  kepatuhan  syariah  terhadap  produk-produk  pada  BMT  Khonsa  sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kata Kunci: Implementasi, Produk-produk syariah, BMT Syariah Khonsa Klasifikasi JEL: G2, G23

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  kepatuhan  syariah terhadap  produk-produk  yang  ada  di  BMT  Khonsa.  Kepatuhan  syariah  merupakan ketaatan suatu lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan  kaidah  syariah.  Dalam  pelaksanaannya,  lembaga  keuangan  syariah  baik  bank maupun non-bank harus menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagaimana berpedoman pada  Al-Qur’an  dan  Hadist.  Kepatuhan  syariah  harus  dilaksanakan  oleh  lembaga keuangan  syariah  sebagai  bukti  bahwa  lembaga  keuangan  tersebut  sudah  taat  terhadap peraturan  fatwa  yang  disepakati.  Jika  tidak  melaksanakan  kepatuhan  syariah  maka
lembaga  keuangan  tersebut  dinyatakan  belum  taat  pada  aturan  yang  ada  ( Kasim  dan Bukido, 2018).
Seiring  perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia,  maka  BI memperbarui  beberapa peraturan perbankan syariah dari tahun ke tahun. Kewenangan dan tanggung jawab bank syariah diatur oleh OJK sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan wewenang terhadap kegiatan pada sektor keuangan dalam dunia perbankan. Majelis Ulama Indonesia membentuk suatu badan dewan syariah yaitu Dewan  Nasional  Syariah  (DSN).  DSN  berfungsi  untuk  mengawasi  lembaga  keuangan syariah dan melaksanakan tugas MUI yang berhubungan dengan pengawasan lembaga keuangan syariah (Waluyo, 2016) DSN-MUI merupakan peraturan lembaga keuangan syariah yang bertanggungjawab  untuk  memastikan  operasional  lembaga  keuangan  baik  lembaga keuangan  bank  maupun  non-bank  melaksanakan  aktivitasnya  sesuai  dengan  peraturan dewan  pengawas  syariah.  Jika  operasional  tersebut  sesuai  dengan  kaidah  syariah yangtelah di tentukan, maka bank atau lembaga keuangan tersebut sudah melaksanakan kepatuhan syariah guna menjamin pelaksanaan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah.  Kegiatan  pada  lembaga  keuangan  syariah  harus  berdasarkan  prinsip  sesuai syariah  dan  menghindari  transaksi  dari  unsur  yang  merugikan  seperti  riba  dan  Gharar ( Prabowo dan Jamal, 2017)
Salah satu Lembaga keuangan non-bank dengan prinsip syariah adalah Baitul Maal Wa  Tamwil  (BMT).  BMT  merupakan  koperasi  syariah  yang  berperan  dalam meningkatkan  perekonomian  nasional  melalui  pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah (UMKM). BMT merupakan badan usaha yang mengarahkan usahanya lebih pada  usaha  penghimpun  dana,  penyaluran  dana,  penyaluran  dana  dapat  berupa  zakat, infaq, dan shadaqah (Filani, 2019) . BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dianggap mampu mengatur kepentingan ekonomi masyarakat sesuai dengan fatwa DSN-MUI  (Faozan,  2015) . BMT  melakukan  perhimpunan  dan  penyaluran  dana berdasarkan prinsip syariah melalui produk-produk yang dimilikinya. Praktik operasional BMT harus berdasarkan  dengan prinsip  syariah dimana segala proses pembiayaan dan perhimpunan dana berlandaskan pada hukum-hukum syariat Islam (Harahap, 2020).
Namun,  sebagian  lembaga  keuangan  syariah  belum  mematuhi  prnsip-prinsip syariah  yang  berlaku  (Darmisah,  2020).  Rusydiana  dan  Devi  (2013);  Ruhati  (2018) mengatakan  bahwa  operasional  lembaga  keuangan  berjalan  aplikatif  yang  terkadang mengabaikan  standar  kepatuhan.  Berdasarkan  beberapa  fenomena  dan  penelitian terdahulu, perlu diteliti apakah produk-produk BMT sudah mematuhi standar kepatuhan dan sesuai dengan prinsip syariah? Penelitian ini menawarkan kontribusi pada literatur dan  praktisi  Lembaga  keuangan  syariah  baik  bank  maupun  non-bank  untuk  lebih memperhatikan  produk-produknya.  Standar  kepatuhan  harus  diterapkan  tanpa mengurangi kualitas pelayanan, sehingga kualitas BMT baik secara internal dan eksternal tetap terjaga dengan baik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Konsep Kepatuhan Syariah
Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang  membantu  perekonomian  masyarakat  umum.  Lembaga  keuangan  konvensional terdiri  dari  bank  konvensional  dan  lembaga  lainnya  yang  dalam  pelaksanaannya didasarkan  oleh  besar  kecilnya  tingkat  suku  bunga  (Soemitra,  2017).  Sedangkan
lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah (Budiono, 2017).  BMT  sebagai  lembaga  keuangan  syariah  tentunya  dalam  pelaksanaanya  harus patuh  terhadap  ketentuan-ketentuan  syariah  ( Harahap  dan  Ghozali,  2020). Karena berdasarkan  pada  prinsip  syariah  sehingga  dalam  pelaksanaanya  BMT  atau  lembaga keuangan syariah yang lain tentunya harus memiliki kepatuhan syariah dalam produk- produk baik produk pembiayaan dan juga produk penghimpunan dana atau juga pada akad-akad yang digunakan (Riduwan, 2020).
Kepatuhan syariah adalah di mana ketaatan bank atau lembaga keuangan syariah melaksanakan  segala  kegiatannya  sesuai  dengan  kaidah  syariah  dan  menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penerapannya (Setyowatia, 2019). Dalam artinya sendiri bank syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya meliputi kebutuhan ekonomi masyarakat yang dalam pelaksanaanya menggunakan prinsip-prinsip  syariah sebagaimana yang terdapat  pada  Al-Qur’an dan Hadist  (Rasyidin,  2016).  Dalam  lembaga  keuangan  syariah  ketentuan  yang  dijadikan pedoman harus berdasarkan dengan peraturan Bank Indonesia, fatwa Dewan Pengawas Syariah  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) (Waluyo,  2016). Kepatuhan  syariah merupakan hal terpenting untuk memastikan bahwa sistem operasi yang dipakai suatu lembaga  keuangan  telah  teruji  memenuhi  ketentuan  syariah  yang  berlaku  dari pelaksanaan  kepatuhan  syariah  menjadikan  standar  kualitas  suatu  lembaga  keuangan syariah (Setyowatia, 2019).

## 2.2. Penelitian Sebelumnya
Salah satu penelitian yang membahas tentang Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan dan Pembiayaan Pada Koperasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Agustina  (2019)  bahwa  dalam  menganalisis  kelayakan  anggota,  pihak  BMT  Khonsa Cilacap melakukan beberapa proses sebelum calon anggota mendapatkan pembiayaan. Prinsip  5C  merupakan  analisis  yang  diterapkan  oleh  pihak  BMT  Khonsa  dengan mengedepankan  character  dan  capacity.  Kendala  yang  dihadapi  pihak  BMT  Khonsa yaitu  anggota  yang  mengalami  pembiayaan  kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet. Strategi  yang  dilakukan  pihak  BMT  Khonsa  adalah  melakukan  pengawasan  dan pembinaan.  Pengawasan  yang  dilakukan  ada  dua  macam  yaitu  pengawasan  aktif  dan pengawasan  pasif.  Sedangkan  Purnomosari  (2016)  menjelaskan  bahwa  penerapan simpanan  mudharabah  dan  simpa  berjangka  menggunakan  metode  bagi  pendapatan (revenue  sharing)  antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan  nisbah  yang  telah  disepakati sebelumnya.  Beberapa  metode  penghitungan  pembiayaan  yang  ada  di  BMT  Harum terdapat beberapa cara yang tidak sesuai dan keluar dari sistem hukum ekonomi syariah. Sedangkan,  dari  pembiayaan  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  memberikan  keuntungan  yang cukup tinggi bagi nasabah akan tetapi jika dalam melakukan perhitungan masih dibilang awam dan masih terbatas dalam bidang Syariah.
Selain  itu,  Nurbaity  (2019)  menunjukan  bahwa  implementasi  mekanisme  atau prosedur akad murabahah dan ba’i bitsaman ajil di KSPS BMT RAMADANA sudah sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI  Nomor  4/DSN-MUI/IV/2000  yang  mensyaratkan mitra/anggota/mitra  usaha  mengajukan  permohonan  pembiayaan  kepada  KSPS  BMT RAMADANA  untuk  memberikan  barang/alat  yang  dibutuhkan,  sesuai  klasifikasi. Diajukan secara tertulis, dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dari segi analisis sharia  compliance,  prosedur,  objek,  harga,  margin,  uang  muka,  jaminan,  denda  atau kifarat, serta potongan pelunasan (muqasah) telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah
Nasional  (DSN  MUI)  yang  mengatur  masing-masing  unsur  tersebut.  Sejalan  dengan Nurlaila (2019) yang menunjukkan bahwa Impelentasi Kepatuhan Syariah dalam produk pembiayaan Murabahah dan Ba’I Bitsaman Ajil. (1) Pembiayaan Murabahah dan Ba’i Bitsaman Ajil pada BMT Pahlawan Bandung telah sesuai  dengan Kepatuhan Syariah yang  telah  ditetapkan.  (2)  Keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah  disetiap  lembaga keuangan  syariah  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  kepatuhan  syariah  di  BMT Pahlawan  Bandung  (3)  kendala-kendalanya  yaitu  keterbatasan  pengetahuan  Dewan Pengawas  Syariah  dan  pengelola  mengenai  fiqh  muamalah  dalam  transaksi  ekonomi modern, dan solusi yang ditempuh oleh BMT Pahlawan adalah dengan menggunakan Fatwa DSN MUI.
Filani  (2019)  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  ketidaksesuaian  dalam implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-produk pada Koperasi Syariah di Kota Semarang  dan  kurang  optimalnya  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  proses pengawasannya.  Sejalan  dengan  Fharaskha  (2018)  bahwa  implementasi  akad mudharabah pada produk Simpanan Masa Depan di BMT Harapan Umat KCP Kayen sudah sesuai atau memenuhi rukun akad mudharabah dalam Islam, yaitu Shahibul maal (anggota  SIMAPAN),  mudharib  (BMT  HARUM  KCP  Kayen),  ada  usaha  yang dijalankan, menetukan dan memberikan nisbah bagi hasil, dan melakukan shigot.
Setyowati, et al (2019) menunjukkan berbagai pemahaman yang beragam tentang kepatuhan syariah dalam industri  perbankan syariah. Oleh karena itu,  pemahaman ini menjadi  landasan  penting  bagi  industri  bank  syariah  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah Indonesia. Sedangkan Raihan (2020) menunjukkan basil penelitian: (1) Bahwa pertama praktik pembiayaan murabahah di PT. BPRS  Hikmah  Wakilah  Banda  Aceh  sudah  dilakukan  dengan  baik  sesuai  Standar Operasional Prosedur Bank dan Fatwa DSN- MUI tentang murabahah. (2) Kemudian tingkat kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan murabahah pada bank telah sesuai dengan  Fatwa  DSN-MUI,  seperti  pelaksanaan  akad  jual  beli  murabahah, memberlakukan uang muka kepada nasabah, tidak memberikan denda kepada nasabah yang menunda pembayaran, potongan pelunasan  bagi  nasabah yang membayar cepat, penjadwalan  kembali  tagihan  jika  penyelesaian  piutang  nasabah  tidak  mampu membayar.

## 3. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi,  pendekatan  kualitatif  yaitu  pendekatan  penelitian  dengan  cara  mencari  atau memahami secara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh informasi.   Studi kasus penelitian  ini  melalui  analisis  deskriptif  yaitu  wawancara  kepada  pegawai  secara  luas, menyeluruh, dan mendalam mengenai informasi yang dibutuhkan. Selain itu penelitian ini  juga  melakukan  observasi  dengan  mengamati  dengan  cermat  secara  langsung  pada lokasi  penelitian.  Dari  kedua  metode  tersebut,  segala  informasi  dan  data-data  yang dibutuhkan dapat dikumpulkan yang kemudian diuraikan sebagai hasil penelitian.
Wawancara merupakan teknik pencarian informasi berupa memberikan pertanyaan kepada  sumber  informasi  terkait  yag  mengetahui  data  objek  penelitian  secara  valid (Djaelani, 2013). Sedangkan observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkonfirmasi data-data yang telah di peroleh sebelumya sebagai bukti secara nyata (Hasanah, 2017). Teknik wawancara dan observasi ini dilakukan untuk mendapatkan  informasi  terkait  objek  penelitian  secara  valid  dan  menyeluruh  sehingga memenuhi  standar  informasi  dalam  pengembilan  kesimpulan  hasil  penelitian.  Teknik
wawancara dan observasi ini merupakan cara yang tepat dalam menganalisis penelitian dengan metode kualitatif berdasarkan pedoman yang ada (Purnomo, 2011).
Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Khonsa Kantor Cabang Kawunganten  berada  di  Jl.  Raya  Kawunganten  RT  003  RW  03  Dusun  Karyamekar, Bojong, Kec Kawunganten, Kab Cilacap, Jawa Tengah 53253.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Penghimpunan dan Pembiyaaan BMT Khonsa
Di BMT Khonsa tedapat  bidang usaha yang terdiri dari penghimpunan dana dan pembiayaan.  Penghimpunan  Dana.  Produk  penghimpunan  dana  terdiri  dari  Simapan, Simudah,  Simas,  Suqur,  Saham,  Siwad,  dan  Sajadah.  Simapan  merupakan  salah  satu penghimpunan  dana  pada  BMT  Khonsa  yang  merupakan  simpanan  masa  depan. Simpanan ini bermanfaat untuk masa depan dimana pada masa pensiun maupun hari tua. Penyetoran pada simpanan ini sesuai dengan kesepakatan, setoran awal anggota minimal sebesar  Rp.  115.000  dimana  simpanan  ini  dapat  diambil  pada  saat  sudah  selesai  yaitu minimal  5  tahun.  Anggota  mendapat  keuntungan  dengan  bagi  hasil  kompetitif  dengan nisbah 50%:50%.
Gambar 1. Produk Penghimpunan Dana BMT Khonsa
Selanjutnya terdapat produk Simudah, Simudah merupakan simpanan Mudharabah yang mudah dan menguntungkan dimana simpanan ini cocok bagi anggota yang memiliki usaha,  toko,  dagang  dan  lain  sebagainya.  Setoran  awal  yang  disetorkan  sebesar  Rp. 75.000 dengan selanjutnya dapat menyetorkan seminimalnya Rp. 10.000. Anggota yang menggunakan  simpanan  ini  akan  mendapat  bagi  hasil.  Di  BMT  Khonsa  juga  terdapat produk Simas adalah simpanan anak sekolah dimana simas ini dapat dikoordinasikan oleh
Penghimpunan Dana SIMAPAN SIMUDAH SIMAS SAJADAH SuQur SiWad SaHam
guru atau bendahara sekolah dengan setoran awal Rp. 75.000. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil dari simpanan tersebut.
Produk  simpanan  selanjutnya  adalah  SuQur.  Simpanan  ini  merupakan  simpanan untuk anggota dalam membantu anggota untuk melayani persiapan qurban. Setoran awal sebesar  Rp.  115.000  dengan  setoran  selanjutnya  minimal  Rp.  50.000.  Setoran  pada simpanan  ini  dapat  disetorkan  langsung  ke  kantor  BMT  atau  diambil  oleh  petugas marketing.  Disana  juga  terdapat  simpanan  Saham  yang  merupakan  program  simpanan Haji Mabrur. Produk ini dirancang dan digunakan untuk memantapkan niat anggota atau calon anggota dalam melaksanaan ibadah Haji. Anggota harus memiliki atau membuka rekening saham dengan setoran pertama Rp. 115.000, selanjutnya setoran minimal Rp. 50.000.  Setoran  dilakukan  dengan  petugas  yang  secara  langsung  mendatangi  anggota. Adapula SiWad atau simpanan wadiah merupakan simpanan yang bersifat titipan dimana anggota yang menggunakan simpanan ini tidak akan mendapatkan bagi hasil. Simpanan ini menggunakan prinsip wadi’ah yad adh-damanah oleh karena itu BMT Khonsa dapat menggunakan simpanan yang dititipkan anggota. Setoran awal pada simpanan ini sebesar Rp.  75.00  dengan  setoran  selanjutnya  minimal  sebesar  Rp.  10.000.  Simpanan  wadiah merupakan simpanan yang fleksibel dimana anggota dapat mengambil simpanan tersebut kapan  saja  atau  sesuai  dengan  kesepakatan  dan  tidak  mendapat  potongan  administrasi bulanan.
Produk  simpanan  yang  terakhir  yang  ada  di  BMT  Khonsa  adalah  Sajadah  yang merupakan  simpanan  berjangka  Mudharabah.  Jenis  simpanan  berdasarkan  prinsip Mudharabah  Al-  Mutlaqoh.  Bagi  anggota  yang  akan  berinvestasi  dapat  menggunakan rekening  sajadah  sebagai  simpanan.  Setoran  sajadah  minimal  sebesar  Rp.  1.075.000. Jangka waktu  nisbah pada simpanan sajadah sebagai  berikut: 3 bulan =  50% :  50%,  6 bulan  =  55%  :  45%,  12  bulan  =  60%  :  40%.  Dalam  produk  penghimpunan  terdapat simpanan wajib yang jumlahnya sesuai dengan kategori anggota. Dimana simpanan ini wajib disetorkan pada awal pembukaan rekening dan dijadikan sebagai saldo menetap. Setelah menyetorkan simpanan wajib anggota dapat menyetorkan simpanan pokok yang harus  dibayarkan  secara  rutin  setiap  bulannya.  Berikut  adalah  daftar  tabel  yang menyajikan simpanan wajib dan simpanan pokok pada BMT Khonsa:

## Tabel 1. Ketentuan Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok
Selain  produk  penghimpunan  dana,  di  BMT  Khonsa  juga  terdapat  produk pembiayaan,  diantaranya:  1.  Pembiayaan  Mudharabah  (Kerjasama/Modal  Kerja) merupakan  produk  pembiayaan  BMT  Khonsa  yang  di  peruntukkan  bagi  anggota  yang memiliki  usaha  produktif  dengan  tingkat  keuntungan  yang  baik  dan  membutuhkan tambahan  modal  kerja.  2.  Pembiayaan  Murabahah  (Jual  Beli  Kredit)  yang  merupakan
Kategori Simpok Simwa Anggota biasa Rp. 500.000 Rp. 25.000 Anggota Luar Biasa / Dilayani Rp. 50.000 Rp. 100 Anggota Dilayani Pembiayaan  < Rp. 5 Jt Rp. 50.000 Rp. 10.000 Anggota Dilayani Pembiayaan > Rp. 5 Jt – Rp. 100 Jt Rp. 100.000 Rp. 10.000 Anggota Dilayani Pembiayaan > Rp. 101 Jt – Rp. 200 Jt Rp. 100.000 Rp. 15.000 AnggotaDilayani Pembiyaan > Rp. 220 Jt - Rp. 500 Jt Rp. 100.000 Rp. 25.000 Anggota Dilayani Pembiayaan Rp. 501 Jt – Rp. 1 M Rp. 100.000 Rp. 50.000 Anggota Dilayani Pembiayaan > 1 M Rp. 100.000 Rp. 200.000
produk  BMT  Khonsa  untuk  membantu  anggota  yang  membutuhkan  barang  untuk keperluan dagang alat produksi serta paket jasa, dan barang-barang konsumsi akan tetapi anggota tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai. Pada pembiayaan murabahah  penjual  menyebutkan  harga  perolehannya  dengan  margin  yang  ditentukan oleh pihak penjual. Contoh pembiayaan mesin, kendaraan, barang elektronik, peralatan rumah  tangga,  dan  lain  sebagainnya.  3.  Pembiayaan  Ijarah  (Sewa  Jasa)  merupakan pembiayaan kemanfaatan atau jasa. BMT Khonsa membantu anggota yang membutuhkan jasa pengurusan Haji, pembiayaan sekolah, pembiayaan kuliah, dan lain sebagainya.
Gambar 2. Produk Pembiayaan BMT Khonsa

## 4.2. Implementasi  Kepatuhan  Syariah  terhadap  Produk-produk  pada  BMT Khonsa.
Di  dalam  BMT  Khonsa  terdapat  beberapa  produk  penghimpunan  dana  seperti Simapan, Simudah, Simas, Suqur, Saham, Siwad, dan Sajadah. BMT Khonsa merupakan lembaga  keuangan  berbasis  syariah  tentunya  dalam  implementasi  produknya  harus berdasarkan  dengan  prinsip  syariah.  Dalam  pelaksanaannya  terdapat  beberapa  produk simpanan BMT yang menggunakan akad Mudharabah seperti: Simapan, Simudah, dan Sajadah. Dalam lembaga keuangan syariah akad mudharabah dapat dilaksanakan jika: a. Adanya pemilik dana. b. Mudharib atau pengelola dana yaitu pihak BMT. c. Nisbah atau bagi hasil. d. Terdapat akad.
Dalam  pelaksanaanya  di  BMT  Khonsa  simpanan  dengan  menggunakan  akad Mudharabah  sudah  sesuai  dengan  syarat  akad  mudharabah.  Akad  dilaksanakan  oleh kedua belah pihak dengan unsur keikhlasan baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Selain akad mudharabah, beberapa simpanan di BMT menggunakan akad Wadiah seperti: Simas, Suqur, Saham, dan Siwad. Simpanan wadiah merupakan simpanan yang bersifat titipan dimana anggota yang menggunakan simpanan ini tidak akan mendapatkan bagi hasil  tetapi  dapat  mendapatkan  keuntungan  berupa  bonus.  Simpanan  ini  menggunakan prinsip  wadi’ah  yad  adh-damanah.  Titipan  yang  dititipkan  oleh  pihak  anggota  harus dijaga secara utuh dan agar tidak terjadi kerusakan oleh pihak BMT.Dalam pelaksanaan di  BMT  Khonsa  dengan  menggunakan  akad  Wadiah  sudah  sesuai  dimana  pihak  BMT menjaga titipan yang dititipkan oleh anggota dengan tidak memanfaatkannya.
Selain penghimpunan dana di BMT Khonsa terdapat beberapa produk pembiayaan seperti  pembiayaan  Mudharabah,  Murabahah,  dan  Ijarah.    Produk  pembiayaan Murabahah adalah kerjasama antara dua pihak dimana pemilik modal atau shahibul amal yatu pihak BMT Khonsa untuk memberikan sejumlah modal kepada anggota (mudarib) dengan perjanjian dimana pihak pemilik modal akan mendapatkan keuntungan (margin)
Pembiayaan Mudharabah Ijarah Murabahah
sesuai  dengan  kesepakatan  bersam.  Jika  bisnis  tersebut  mengalami  keuntungan, marginnya dibagi berdasarkan prosentase keuntungan yang di bagi rata antara pihak BMT dan pihak penerima modal sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian dan resiko bisnis  maka  kerugian  tersebut  100%  menjadi  tanggung  jawab  pihak  BMT.  Dalam pelaksanaannya  BMT  Khonsa    sudah  tidak  menggunakan  lagi  produk  tersebut dikarenakan  semakin  berkembangnya  ilmu  maka  memunculkan  berbagai  spekulatif tentang haram dan halalnya suatu produk perbankan syariah.
Produk  pembiayaan  Murabahah  dalam  pelaksanaannya  adalah  jual  beli  secara syariah  dimana  pihak  BMT  Khonsa  membeli  barang  yang  dibutuhkan  oleh  anggota dimana pihak BMT memperoleh keuntungan dari jual beli tersebut. Dalam pelaksanaanya BMT  Khonsa berperan sebagai  penjual dimana pihak BMT menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualannya dengan menyertakan harga pokok dan harga perolehan atau keuntungan (margin) sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam produk pembiayaan  Murabahah  anggota  dapat  membayarkan  dengan  dua  cara,  yaitu  dengan membayar langsung keseluruhan ataupun melakukan cicilan sesuai dengan waktu yang telah  disepakati.  Dalam  pelaksanaanya  pembiayaan  Murabahah  sudah  sesuai  dengan standar syariah.
Produk pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan kemanfaatan atau jasa dimana BMT menyediakan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  anggota  ,  seperti  jasa  pengurusan  Haji, pembiayaan  sekolah,  pembiayaan  kuliah,  dan  lain  sebagainya.  Pembiayaan  Ijarah dicontohkan:  Pihak  BMT  Khonsa  melakukan  pembayaran  sekolah  anggotanya  dengan pembayaran yang dilakukan anggota dapat secara angsur dengan jangka waktu tertentu maupun langsung. Dalam pelaksanaanya pembiayaan Ijarah sudah sesuai dengan standar.

## 4.3 Analisis Syariah
Di  lembaga  keuangan  syariah  Baitul  Maal  wa  Tamwil  terdapat  beberapa  produk penghimpunan  dana  seperti:  Simapan,  Simudah,  Sajadah,  Simas,  Suqur,  Saham,  dan Siwad selain itu juga terdapat produk pembiayaan seperti: Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah  (Agustina,  2019).  Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  BMT  Khonsa  dalam pelaksanaan  penghimpunan  dana  sudah  sesuai  dengan  standar  karena  dalam pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah: a. Terhindar dari unsur Riba, Gharar, dan Maisir dalam menjalankan kegiatan transaksinya. b. Mengelola zakat, infaq, dan shadaqah dari para anggota secara amanah. c. Menjalankan kegiatan bidang usaha baik  penghimpunan  dana  maupun  pembiayaan  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI.  d. Menjalankan  amanah  dari  para  anggota  dengan  adanya  unsur  keterbukaan.  e. Berpedoman kepada Al-qur’an dan Hadist.
Begitu pula dengan produk pembiayaan, BMT Khonsa dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan standar. Semua produk-produk yang dilaksanakan di BMT Khonsa Kantor Cabang Kawunganten sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, dalam akad- akad yang digunakan dan pelaksanaan akad sudah sesuai ketentuan yang ada hanya saja ada beberapa kendala dalam pelaksanaan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  BMT  Khonsa  sudah  melaksanakan penghimpunan  dana  dan  pembiayaan  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Pada  akad mudharabah  BMT  Khonsa  sudah  menerapkan  prinsip  syariah  dibuktikan  dengan terpenuhnya  syarat  akad  mudharabah  dimana  adanya  anggota  yang  memiliki  dana, adanya  mudharib,  adanya  bagi  hasil  dan  juga  menggunakan  akad  mudharabah  dalam pelaksanaannya. Pada akad wadiah juga sudah sesuai dengan standar. Di BMT salah satu kegiatan penghimpunan dana yang menggunakan akad wadiah yaitu kegiatan arisan yang
merupakan program baru yang dilaksanakan. Pada kegiatan ini masyarakat menitipkan uangnya dalam program arisan dimana setiap bulannya diundi siapa yang mendapatkan arisan tersebut. Selain itu juga terdapat dorprize dalam program arisan wadiah yang juga di undi setiap bulannya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  Purnomosari  (2016) menjelaskan bahwa penerapan simpanan mudharabah dan simpa berjangka menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Nurbaity  (2019)  menunjukan  bahwa  implementasi mekanisme  atau  prosedur  akad  murabahah  dan  ba’i  bitsaman  ajil  di  KSPS  BMT RAMADANA sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 yang mensyaratkan  mitra/anggota/mitra  usaha  mengajukan  permohonan  pembiayaan  kepada KSPS  BMT  RAMADANA  untuk  memberikan  barang/alat  yang  dibutuhkan,  sesuai klasifikasi.  Nurlaila  (2019)  yang  menunjukkan  bahwa  Impelentasi  Kepatuhan  Syariah dalam  produk  pembiayaan  Murabahah  dan  Ba’I  Bitsaman  Ajil.  Filani  (2019) menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  ketidaksesuaian  dalam  implementasi  kepatuhan syariah  terhadap  produk-produk  pada  Koperasi  Syariah  di  Kota  Semarang  dan  kurang optimalnya  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  proses  pengawasannya.  Sejalan dengan Fharaskha (2018) bahwa implementasi akad mudharabah pada produk Simpanan Masa Depan di BMT Harapan Umat KCP Kayen sudah sesuai atau memenuhi rukun akad mudharabah dalam Islam dan Setyowati, Heradhyaksa dan Wekke (2019) menunjukkan berbagai pemahaman yang beragam tentang kepatuhan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  merupakan  lembaga  keuangan  syariah  yang mampu  membina  kepentingan  ekonomi  masyarakat.  BMT  melakukan  segala  kegiatan berdasarkan  dengan  prinsip  syariah  melalui  produk-produk  yang  dimilikinya.  Dalam praktiknya  tidak  selalu  mulus,  masih  banyak  penyimpangan  dari  prinsip  syariah  yang penyimpangannya  terjadi  pada  akad-akadnya.  Lembaga  keuangan  syariah  merupakan lembaga dengan prinsip syariah yang berpedoman pada AL-Qur’an dan Hadist dimana diatur dalam fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Produk-produk  penghimpunan  dana  di  BMT  Khonsa  terbagi  menjadi  7  dimana produk  Simapan,  Simudah  dan  Sajadah  menggunakan  akad  mudharabah  sedangkan produk Simas, Suqur, Saham, dan Siwad menggunakan akad wadiah. Di BMT Khonsa pembiayaan  Mudharabah  sudah  tidak  digunakan.  Pembiayaan  Murabahah  dalam pelaksanaanya  merupakan  jual  beli  secara  syariah  dimana  BMT  membeli  barang  yang dibutuhkan anggota dan memperoleh keuntungan dari akad tersebut. Pembiayaan Ijarah digunakan  dimana  pihak  BMT  membantu  membayar  sekolah  dengan  kesepakatan anggota dapat  membayarnya secara angsur ataupun langsung. I mplementasi  kepatuhan syariah terhadap produk-produk pada BMT Khonsa sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
Saran untuk BMT Khonsa lebih meningkatkan lagi kualitasnya dalam perekrutan karyawan  sebaiknya  diadakan  pelatihan  atau  training  sebelum  di  terima  menjadi karyawan. Untuk BMT untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan masalah untuk lebih melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan.

## REFERENSI
Djaelani,  A.  R.  (2013).  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif. Majalah Ilmiah Pawiyatan , 20 (1), 82-92. Agustina,  T.  (2019). Analisis  Kelayakan  Pembiayaan  Murabahah  pada  KSPPS  BMT Khonsa Cilacap. Tri Agustina (Doctoral dissertation, IAIN).
Azizah,  N.  (2021). Pengaruh  Pengetahuan  Terhadap  Minat  Mahasiswa  Menabung  di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin
Tembilahan) (p. 172). https://repository.stai-
tbh.ac.id/handle/123456789/93
Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Law and Justice , 2 (1), 54–65.
Darmisah, P. (2020). Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi  Kasus  Mahasiswa  Program  Studi  Ekonomi  Syariah  STAI  Auliaurrasyidin Tembilahan) (Doctoral dissertation, STAI Auliaurrasyidin Tembilahan). Faozan,  A.  (2015).  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (Dps)  Dalam  Penerapan  Shariah Compliance  Pada  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (Bmt)  Di  Kota  Purwokerto. Jurnal Penelitian Agama , 16 (1), 143–157. Fhariska,  S.P.  (2018). Implementasi  Akad  Mudharabah  Pada  Produk  Simpanan  Masa Depan (Simapan) Di Bmt Harapan Umatpati Kcp Kayen . Tugas Akhir. Filani,  L.  (2019). Implementasi  Kepatuhan  Syariah  di  Koperasi  Syariah  (Studi  pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Semarang) . http://repository.unissula.ac.id/15503/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/15503/1/ Cover.pdf
Harahap.  (2020).  Peran  Baitul  Mal  WaTamwil  (Bmt)  Dalam  Pengembangan  Ekonomi Umat. Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 7 (1).
Harahap, S. A. R., &  Ghozali, M. (2020). Peran Baitul  Mal  Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam , 7 (1).
Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). At-Taqaddum , 8 (1), 21.
Kasim,  S.  R.,  dan  Bukido,  R.  (2018).  Urgensi  Hukum  Kepatuhan  Syariah  Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. Potret Pemikiran , 22 (2).
Khasanah,  K.  (2018).  Problematika  Hukum  Tabungan  Dengan  Akad  Mudharabah  Di Perbankan Syariah. Jurnal  Masharif  Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 3 (1). Lestari,  N.  (n.d.). Implementasi  Akad  Wadiah  Yad  Dhamanah  dan  Mudharabah Mutlaqah dalam Produk Tabungan Di BNI Syariah KC MikroParepare . Maslihatin, A., dan Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi  Kasus  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah. Jurnal  Maps  (Manajemen Perbankan Syariah) , 4 (1), 27–35. Nurbaity,  A.  F.  (2019). Analisis  Penerapan  Sharia  Compliance  pada  pembiayaan Murabahah dan Ba’I Bitsaman Ajil di KSPS BMT Ramadana Salatiga . Nurlaila,  D.  N.  (2019). Implementasi  Kepatuhan  Syariah  Dalam  Produk  Pembiayaan Murabahah dan Ba’i Bitsaman Ajil Pada BMT Pahlawan Bandung Tulungagung . Prabowo,  B.  A.,  &  Jamal,  J.  B.  (2017).  Peranan  Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap Praktik  Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum , 24 (1), 113-129.
Purnomo, B. H. (2011). Metodedan teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas (classroomaction research). Jurnal Pengembangan Pendidikan , 8 (1), 210251. Rahmah,  N.  O.,  &  Hosen,  M.  N.  (2018).  Peran  Wanita  Dalam  Upaya  Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Pembiayaan BMT (Studi Analisis Pada BMT Berkah Madani Cimanggis). Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 5 (1), 1-14.
Raihan, A. (2020). Tingkat Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .
Rasyidin,  D.  (2016).  Financing  to  deposit  ratio  (FDR)  sebagai  salah  satu  penilaian Kesehatan  bank  umum  Syariah  (Study  Kasus  Pada  Bank  BJB  Syariah  Cabang Serang). ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam , 7 (1).
Ruhati.  (2018).  Implementasi  Pelayanan  Model  CARTER  Dalam  Meningkatkan Loyalitas Nasabah BRI Syariah KCP Pinrang. In Cebtral Library Of State Of Islamic Institute Pare-Pare .
Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2013). Challenges in developing baitul maal wat tamwiil (BMT)  in  Indonesia  using  analytic  network  process  (ANP). Business  and Management Quarterly Review (BMQR) , 4 (1), 51-62.
Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2013). Aplikasi Metode Analytic Network Process (ANP) Untuk  Mengurai  Problem  Pengembangan  Baitul  Maal  Wat-Tamwiil  (BMT)  Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami , 3 .
Setyowati, R., Heradhyaksa, B., dan Wekke, I. S. (2019). Sharia compliance in the islamic banking  percepetion  in  Indonesia. International  Journal  of  Innovation,  Creativity and Change , 5 (2), 1608–1620.
Sholihat,  S.,  Tanjung,  H.,  &  Gustiawati,  S.  (2018).  Analisis  Efektivitas  Pembiayaan Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Terhadap  Perkembangan  Usaha  Nasabah  Di Sektor  Riil  (Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah). Al-Infaq:  Jurnal  Ekonomi Islam , 6 (1), 1-58. Soemitra,  D.  A.  (2009). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Edisi  Kedua  -  Google Buku . Prenada Media.
Soleh,  I.,  Cahyadi,  M.  A.,  &  Rifai,  A.  B.  A.  (2017).  the  Bmt  Role  in  Dissolving Moneylenders Links and Theory. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 8 (2), 127-135.
Triyanta, A. (2009). Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). Jurnal Hukum - UII , 16 , 209– 228.
Urgensi  Hukum  Kepatuhan  Syariah  DalamPerbankan  Syariah  di  Indonesia.  (n.d.). PotretPemikiran , 22 (2).
Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca  Transformasi  Ke  Dalam  Hukum  Positif. Inferensi , 10 (2),  517. https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.517-538.