Volume 1  Issue 1,  April 2019:  pp. 157-172.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 129 K/TUN/2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/TUN/2014 Terhadap Izin Kuasa Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara
Legal Certainty of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 129 K/TUN/2011 and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 225 K/TUN/2014 towards Mining Permit in Konawe Utara District

## Abdul Razak
Perhimpunan Advokat Seluruh Indonesia E-mail: harnabagw@gmail.com

## Muhammad Jufri Dewa
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: muh.jufridewa@yahoo.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: Kamaruddinjafar88@gmail.com
Abstract: Mining License has become a legal formal in order to implement activities for natural productions which are contained from the natural resources. This activity aimed  for  people  prosperity  as  mentioned  in  the  Constitution  1945  which  is  also supervised by the State-Owned Enterprises or Local-owned as well as Private-Owned. Based on explanation above, it is revealed that how is the legal certainty on Supreme Court Decree which is contradictive onto Mining Mandate License toward the same mining area and what is a legal consequence which is caused by illegal certainty on Supreme Court Decree onto the same of mining area.
This study used a normative research which is consisted of case approach, statute approach, and conceptual approach.
Based on affirmation above, it is here asserted that the Decree of Supreme Court of 225 K/TUN/2014 is as the cause of overlap for Mining Area due to Judex Factie for Administrative Court. And the consequence of overlap decree is the illegal certainty that causing as follow: (1) the absence of mining activates by the holder of Mining License for P.T Aneka Tambang Co. as well as the 11 Companies that overlapped with
Mining License Area; (2) Happened to the huge of termination of employment; (3) the Income State become lose due to overlapped mining license.
Keyword: Legal Certainty of Decree; Mining Area; Mining License
Abstrak: Izin  Usaha  Pertambangan  merupakan  legalitas  untuk  melaksanakan kegiatan pengelolaan hasil-hasil alam yang terkandung dalam perut bumi dengan tujuan  untuk  menciptakan  kemakmuran  rakyat,  sebagaimana  yang  diamanahkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 kegiatan usaha dibidang pertambangan dapat dikelola langsung oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara dan atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta dan atau perorangan dan koperasi.
Berdasarkan uraian di atas, ditemukan masalah antara lain, bagaimana Kepastian Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Berbeda atas Izin  Kuasa  Pertambangan  pada  wilayah  pertambangan  yang  sama  dan  Apa konsekuensi  hukum  yang  timbul  akibat  ketidakpastian  hukum  atas  putusan mahkamah agung pada lokasi pertambangan yang sama.
Adapun  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif,  dengan  Pendekatan kasus  ( case  approach ),  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ).
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  antara  lain,  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225 K/TUN/2014 sebagai penyebab tumpang tindih WIUP karena judex facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan akibat tumpang tindih putusan berkonsekuensi tidak adanya kepastian hukum, yang mengakibatkan: (1) Tidak adanya Kegiatan Penambangan oleh Pemegang Hak Izin Pertambangan  baik  PT.  Aneka  Tambang  Maupun  11  Perusahaan  yang  tertindih WIUP-nya (2) terjadi Pemutusan hubungan Kerja besar besaran dan (3) Penghasilan Daerah  dan  Negara  menjadi  hilang  dari  sektor  Pertambangan  di  WIUP  yang tumpang tindih.
Kata  kunci: Kepastian  Hukum  Putusan;  Wilayah  Pertambangan;  Izin  Kuasa Pertambangan

## PENDAHULUAN
Izin Usaha Pertambangan merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hasil-hasil  alam  yang  terkandung  dalam  perut  bumi  dengan  tujuan  untuk  menciptakan kemakmuran  rakyat,  sebagaimana  yang  diamanahkan  UUD  Negara  Republik  Indonesia tahun 1945 kegiatan usaha dibidang pertambangan dapat dikelola langsung oleh negara melalui  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  atau  badan  usaha  milik  daerah  dan  atau  badan usaha milik swasta dan atau perorangan dan koperasi.
Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan menurut Undang-Undang No. 4 tahun  2009,ada  pada  Bupati/Walikota,  Gubernur  dan  Menteri.  Ketiga  pejabat  Negara tersebut  dalam  menerapkan  kewenangannya  dibatasi  dengan  wilayah  kerja  masing- masing.  Wilayah  kerja  Bupati/Wali  Kota  berada  pada  Wilayah  Kabupaten  atau  Kota, demikian  pula  dengan  Gubernur  wilayah  kerjanya  ada  pada  lintas  Kabupaten/Kota Sedangkan Menteri ada pada wilayah lintas Provinsi.
Setelah  berlakunya  Undang-Undang  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dibidang  Pertambangan  menjadi hilang,  kewenangan  tersebut  sepenuhnya  diambil  alih  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Gubernur dan Menteri. Sengketa hak Kuasa Pertambangan menyertai pengelolaan sumber daya alam, baik antara pemerintah dengan Pemegang hak Kuasa Pertambangan, begitu pula antara pemegang hak kuasa Pertambangan itu sendiri yang berkepanjangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.
Sengketa  Kuasa  Pertambangan  di  Kabupaten  Konawe  Utara  terjadi  dalam  dua kategori, pertama, sengketa  akibat  keluarnya  Keputusan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara dengan  pemegang  hak  Kuasa  Pertambangan,  dan kedua ,  antara  pemegang  hak  Kuasa Pertambangan  itu  sendiri,  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara menyangkut izin kuasa Pertambangan oleh Bupati telah berproses hingga ke Mahkamah Agung dalam objek sengketa yang berbeda namun wilayah pertambangannya sama dan telah mengalami dua proses hukum yang terpisah.
Berdasarkan  Uraian  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  antara lain: (1) Bagaimanakah Kepastian Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Berbeda atas Izin Kuasa Pertambangan pada wilayah pertambangan yang sama  dalam  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor.  129 K/TUN/2011 dan Putusan MARI No. 225 K/TUN/2014? (2) Apa konsekuensi hukum yang timbul akibat ketidakpastian hukum wilayah pertambangan yang sama lokasinya?

## METODE PENELITIAN
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dimana tipe penelitian normatif ini  adalah  tipe  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan sistem  norma. 1 Tipe  penelitian  normatif  ini  dilakukan  dengan  Cara  mengkaji  berbagai peraturan  hukum  yang  bersifat  formal  seperti  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dan  konsep  teoritis  yang  kemudian dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  menjadi obyek  dalam  pembahasan  penelitian
1 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 33.
nanti.  Penelitian  ini  lebih  menekankan  pada  Tumpang  tindih  Wilayah  Pertambangan berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang masih kabur, sehingga dibutuhkan penafsiran historis  terhadap  prinsip  hukum  terhadap  sejarah  lahirnya  mekanisme  Izin  Usaha Pertambangan yang berasal dari Penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hingga turunan Peraturan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral. Pendekatan yang selanjutnya  Akan digunakan dalam pembahasan  tesis  ini  yaitu: Pendekatan  kasus  ( case  approach )  dilakukan  dengan  cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah  menjadi  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap; Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu dengan menelusuri setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mekanisme  izin  pertambangan; Pendekatan  konseptual  (c onseptual  approach) yaitu  gabungan  Antara  asas  hukum  dan doktrin para ahli hukum ketatanegaraan dalam memformulasikan mekanisme pemberian izin dan pencabutan usaha tambang. 2

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Kepastian  Hukum  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Yang Berbeda  Atas  Izin  Kuasa  Pertambangan  pada  Wilayah  Pertambangan  Yang  Sama Dalam  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor.  129 K/TUN/2011 Dan Putusan MARI NO. 225 K/TUN/2014
Kesepakatan dalam Rapat Koordinasi terlihat jelas adanya Mal  Administrasinya karena menyebabkan  hilangnya  Kepastian  hukum  terhadap  Hak  Izin  Pertambangan  dan pembangkangan  terhadap  Putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  serta menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  perusahaan  lain  Pemegang  Hak  Izin  Pertambangan karena tumpang tindih wilayah Pertambangan pada WIUP Lasolo, Lalindu dan Mandiodo, sehingga  tidak  dapat  dilakukan  kegiatan  penambangan  dalam  wilayah  tersebut.  hal  ini dapat  dilihat  dari  urutan  tanggal  penerbitan  Surat  Keputusan  Penjabat  Bupati  Konawe Utara serta objek surat Keputusan itu sendiri yakni sebagai berikut:
2 Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.
1) Tanggal 11 Januari 2010 diterbitkan antara lain: a) SK Bupati Konawe Utara Nomor  04  tahun  2010  tanggal  11  Januari  2011  tentang  Pembatalan  Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 153 tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Revisi Batas dan Luas Kuasa Pertambangan Eksploitasi (Kw 99 STP057 A/Sultra) (Objek sengketa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 10/G/2008/PTUN-Kdi) ; b) SK Bupati Konawe Utara Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2011 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  Bupati  Konawe  Utara  dalam  wilayah  Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk di Kabupaten Konawe Utara; dan c) SK Bupati Konawe Utara Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 267 tahun 2007 tanggal  29  September  2007  terhadap  Pemberian  Kuasa  Pertambangan Eksplorasi  (KW  07  STP  034)  Kepada  PT.  Duta  Inti  Perkasa  Mineral.  d)  SK Penjabat  Bupati  Konawe  Utara  No.  14  tahun  2010  tanggal  11  Januari  2010 tentang  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  Eksplorasi  kepada  PT.  Aneka Tambang (KW 99 STP 057b) seluas 7.371 Ha. e) SK Penjabat Bupati Konawe Utara No. 12 tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Aneka Tambang (KW 99 NPP 024) seluas 6. 376 Ha. f) SK Penjabat Bupati Konawe Utara No. 13 tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Aneka Tambang (KW 99 NPP 001) seluas 3.047 Ha.
2) Tanggal 8 Februari 2010 dilakukan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi SK No. 14 tahun 2010 dengan SK No. 12 tahun 2010 menjadi Surat Keputusan  Penjabat  Bupati  Konawe  Utara  No.  63  tahun  2010  tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Aneka Tambang (KW10 PEB ER 001) seluas 13410 Ha.
3) Tanggal  29  Maret  2010  dilakukan  Peningkatan  Surat  Keputusan  Penjabat Bupati  Konawe  Utara  No.  63  Tahun  2010  tentang  Pemberian  Izin  Usaha Pertambangan  Eksplorasi  kepada  PT.  Aneka  Tambang  ditingkatkan  ke  Izin Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  dengan  surat  Keputusan  Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor. 105 Tahun 2010 tentang Pemberian Peningkatan Izin  Usaha  Pertambangan  Eksplorasi  menjadi  Izin  Usaha  Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang (10 MRT OP 001) seluas 13.410 Ha.
4) Tanggal  29  April  2010  dilakukan  Penggabungan  Izin  Usaha  Pertambangan Operasi Produksi SK No. 105 tahun 2010 (pada poin 3) dengan SK No. 13 tahun 2010 menjadi Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 158 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang (KW10 APR OP 005) seluas 16.920 Ha.
Berdasarkan urutan tanggal penerbitan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara terkait WIUP Lasolo, Lalindu, Mandiodo akan terlihat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara  yang  tidak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga mengarah  pada  tindakan  Mal  Administrasi  yang  berpotensi  pada  kejahatan  Korporat sebagaimana terurai pada poin 1,2,3 dan 4 tersebut di atas dapat di analisa lebih lanjut sebagai berikut:
Rangkaian Pembatalan perizinan, dan penerbitan IUP Eksplorasi maupun IUP OP baru serta penggabungan Izin Usaha Pertambangan membawa akibat Tumpang tindihnya WIUP pada WIUP Lasolo, Lalindu dan Mandiodo. Berakibat hilangnya kepastian Hukum atas wilayah Pertambangan dalam WIUP tersebut dan menimbulkan kerugian pada pihak perusahaan  lain  hal  ini  terjadi  karena  pada  saat  Pembatalan  Perizinan  Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara dalam wilayah Kuasa Pertambangan  PT.  Aneka  Tambang  (Persero),  Tbk  di  Kabupaten  Konawe  Utara. sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 5 tahun 2010. Pada  poin Memutuskan diktum Pertama disebutkan membatalkan seluruh Kuasa Pertambangan yang bertumpang tindih dengan wilayah kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang  di  Kabupaten  Konawe  Utara.  kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  menerbitkan beberapa SK Penjabat Bupati Konawe Utara dalam bentuk IUP yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT. Aneka Tambang sebagaimana  poin 1 tersebut di atas. Sehingga terjadi Tumpang Tindih WIUP antara PT. Aneka Tambang dengan WIUP pihak lain  sehingga  tidak  jelas  lagi  WIUP  mana  yang  terlegitimasi  melakukan  kegiatan Penambangan karena masing-masing pihak merasa berhak atas WIUP yang dimilikinya hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian pada pihak lain yang ditindih WIUP-nya.
Dua WIUP digabung menjadi satu WIUP yaitu WIUP SK Penjabat Bupati Konawe Utara  No.  14  tahun  2010  tanggal  11  Januari  2010  tentang  Pemberian  Izin  Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Aneka Tambang (KW 99 STP 057b) seluas 7.371 Ha. digabung dengan WIUP SK Penjabat Bupati Konawe Utara No. 12 tahun 2010 tanggal 11
Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Aneka Tambang (KW 99 NPP 024) seluas 6. 376 Ha. Menjadi IUP Eksplorasi SK Bupati Konawe Utara  No.  63  tahun  2010  Tanggal  8  Februari  2010  tentang  Pemberian  Izin  Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Aneka Tambang (KW10 PEB ER 001) seluas 13410 Ha. kemudian tanggal 29 Maret 2010 ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi dengan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 105 Tahun 2010 tentang Pemberian Peningkatan  Izin  Usaha  Pertambangan  Eksplorasi  menjadi  Izin  Usaha  Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang (10 MRT OP 001) seluas 13.410 Ha. dalam rentang waktu hanya 21 hari saja sejak pemberian IUP Eksplorasi telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi sedangkan Pasal 39 ayat (1) huruf n UU RI. No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan:
“IUP  Eksplorasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  ayat (1)  huruf  a  wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: huruf n (A mdal)” 3
Pasal  1  angka  25  UU  RI.  No.  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara menyebutkan:
“Analisa  Mengenai  Dampak  Lingkungan,  yang  selanjutnya  disebut  amdal,  adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan” 4 .
Dengan demikian amdal dan/atau adanya data kajian study kelayakan merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk dapat ditingkatkan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Jadi sangat tidak logis amdal dan/atau data Kajian study kelayakan telah diperoleh  PT. Aneka tambang hanya dalam waktu 21 hari untuk WIUP IUP Eksplorasi SK Bupati Konawe Utara No. 63 tahun 2010  tentang  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  Eksplorasi.  PT.  Aneka  Tambang sehingga WIUP IUP Eksplorasi OP artinya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi SK No. 63 tahun 2010 belum dan/atau tidak memiliki amdal dan/atau data kajian study kelayakan tetap  ditingkatkan  menjadi  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  dengan  SK  IUP Operasi  Produksi  No.  105  tahun  2010  tentang  Pemberian  Peningkatan  Izin  Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang (10 MRT OP 001) seluas 13.410 Ha. dengan demikian proses Peningkatan SK IUP
3 Lihat pasal 39 ayat (1) huruf n UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4 Lihat pasal 1 angka 25 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Eksplorasi PT. Aneka Tambang No. 63 tahun 2010 menjadi IUP Operasi Produksi SK No. 105  tahun  2010  cacat  hukum.  Maka  dengan  sendirinya  Penggabungan  IUP  Operasi Produksi SK 105 tahun 2010 dengan IUP Operasi Produksi SK No. 13 tahun 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang. Menjadi IUP Operasi  Produksi  SK  Bupati  Konawe  Utara  No.  158  tahun  2010  Tanggal  29  April  2010 tentang  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  PT.  Aneka  Tambang (KW10  APR  OP  005)  seluas  16.920  Ha.  cacat  hukum  juga.  Penggabungan  IUP  Operasi Produksi SK 105 tahun 2010 dengan IUP Operasi Produksi SK No. 13 tahun 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang. Menjadi IUP Operasi  Produksi  SK  Bupati  Konawe  Utara  No.  158  tahun  2010  Tanggal  29  April  2010 tentang  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  PT.  Aneka  Tambang (KW10 APR OP 005) seluas 16.920 Ha. merupakan tahap akhir dari penggabungan seluruh WIUP  PT  Aneka  Tambang  di  WIUP  Lasolo,  Lalindu  dan  Mandiodo.  Kabupaten  Konawe Utara.

## Konsekuensi  Hukum  Yang  Timbul  Akibat  Ketidakpastian  Hukum  Wilayah Pertambangan Yang Sama Lokasinya
Monopoli  wilayah  Pertambangan  oleh  satu  Perusahaan  dapat  dikategorikan  telah memonopoli  wilayah  pertambangan  apabila  sekurangnya  sepertiga  izin  wilayah pertambangan  dikuasai  dan/atau  dipegang  oleh  satu  perusahaan  apakah  itu  BUMN, Perusahaan Swasta Nasional, Perseorangan ataupun Koperasi tidak boleh terjadi karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Keadilan merupakan salah satu asas dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  sehingga  apabila  dalam  wilayah  pertambangan  tertentu  terdapat  satu perusahaan  yang  monopoli  wilayah  pertambangan  maka  dapat  dikaitkan  asas  keadilan dalam UU tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. 5
Keadilan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berat sebelah; tidak memihak; atau berpihak atau berpegang pada yang benar; sepatutnya; tidak sewenang- wenang.  Keadilan  berhubungan  dengan  Kondisi  tertentu  berkaitan  dengan  prinsip keadilan  menurut  John  Rawls  dalam  teorinya  yang  disebut  keadilan  Prosedur  Murni
5 Lihat Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
menyebutkan bahwa 6 prosedur atau cara untuk menuju hasil yang adil haruslah benar- benar dijalankan sebab tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasil yang nyata bisa adil kondisi tertentu adalah adil menyatakan bahwa Kondisi tertentu telah adil. Lebih lanjut John Rawls juga menyatakan bahwa kondisi tertentu adalah adil karena bisa dicapai dengan mengikuti prosedur yang fair . Berangkat dari pandangan teori John Rawls tersebut Pemberian Perizinan PT. Aneka Tambang tidak didasarkan atas prosedur yang fair karena Perpanjangan Perizinan KP No. 215 tahun 2004 perpanjangan pertama dari  SK  KP  Eksplorasi  No.  400/2001  kemudian  diberi  perpanjangan  kedua  dengan  KP Eksplorasi  No.  162  tahun  2005  (KW  99  STP  057b)  pada  diktum  pertama  dalam  SK disebutkan: memberikan Perpanjangan Kedua KP Eksplorasi untuk jangka waktu 1(satu) tahun berturut-turut. Dari perpanjangan tersebut berarti SK KP Eksplorasi No. 162 tahun 2005 berakhir masa berlakunya pada tahun 2006. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1969  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  11  tahun  1967  tentang Ketentuan- ketentuan  Pokok  Pertambangan  menyebutkan:  “Menteri,  Gubernur, Bupati/Walikota  sesuai  kewenangannya  dapat  memperpanjang  jangka  waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu  1  (satu)  tahun”.  Pada  tahun  2007  SK  KP.  Eksplorasi  No.  162  tahun  2005 diperpanjang lagi dengan perpanjangan ke tiga SK. KP Eksplorasi No. 228 tahun 2007. SK KP  Eksplorasi  No.  162  telah  berakhir  masa  berlakunya  tahun  2006  tetap  diperpanjang untuk ketiga kalinya ditahun 2007 dengan SK KP Eksplorasi 228 tahun 200 pada dictum Pertama disebutkan memberikan perpanjangan Kuasa Pertambangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut kemudian disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi No. 14 tahun 2010.  Terkait  penyesuaian  dan  penggabungannya  telah  dijelaskan  pada  bagan penyesuaian  dari  KP  menjadi  IUP  dalam  pembahasan  terdahulu.  Sengaja  dikemukakan kembali  terkait  dengan  Teori  Keadilan  dalam  pembahasan  Bab  ini  John  Rawls 7 menyatakan  bahwa  kondisi  tertentu  adalah  adil  karena  bisa  dicapai  dengan  mengikuti prosedur yang fair Pasal 9 PP 75/2001 tersebut, tidak mengenal  adanya perpanjangan ketiga  dan  diperpanjang  sebelum  masa  berlakunya  berakhir  dan  setiap  perpanjangan hanya untuk 1 (satu) tahun.
6 Erwantoni Yakoeb, Kewenangan Hakim Menetapkan Tersangka , Bandung: Logoz Publishing, 2017, hlm 63.
7 Ibid .
Penyesuaian  SK  KP  Eksplorasi  No.228  tahun  2007  yang  kemudian  disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi merupakan cikal bakal terbitnya SK IUP OP No. 158 tahun 2010. Karena SK IUP OP No. 158 merupakan penggabungan dari beberapa IUP Eksplorasi No. 12 tahun 2010, IUP Eksplorasi NO. 14 tahun 210, IUP Eksplorasi no. 63 Tahun 2010, IUP OP No. 105 tahun 2010 dan IUP OP No. 13 tahun 2010 proses Penggabungan ini cacat hukum karena  menyalahi  ketentuan  Pasal  9  tersebut  maka  dengan  sendiri  SK  IUP  OP  No.  158 tahun 2010 cacat hukum juga. Dan/atau IUP OP SK Bupati Konawe Utara NO. 158 tahun 2010  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan  IUP-IUP  Lain  dalam  3 WIUP Lasolo, Lalindu dan Mandiodo termasuk luas maupun Perpanjangan KP-KP tersebut merupakan bagi yang tidak terpisahkan dengan IUP OP SK Bupati Konawe Utara No. 158 tahun 2010.
Keadilan  dapat  dicapai  apabila  Monopoli  wilayah  Pertambangan  yang disengketakan  ditiadakan  seperti  yang  telah  dilakukan  Penjabat  Bupati  Drs.  H.  Aswad Sulaiman  P  M.Si.  dengan  Penataan  serta  menerbitkan  Surat  Penyesuaian  Wilayah Pertambangan  berdasarkan  UU  No.  11  tahun  1967  yang  berlaku  Positif  saat  itu.  Bila Penjabat setelah Drs. H. Aswad Sulaiman melanjutkan dan memperkuat Penyesuaian yang dilakukan Drs. H. Aswad Sulaiman dan berpedoman pada hal tersebut yakni penyesuaian wilayah  pertambangan,  maka  dengan  sendirinya  tidak  ada  sengketa  wilayah Pertambangan  antara  Pemerintah,  dengan  Pengusaha  Pertambangan  dan/atau  antara Pengusaha  dengan  Pengusaha  Pertambangan  sendiri  sengketa  tumpang  tindih  Wilayah Pertambangan tidak akan berkepanjangan dan akan tercipta kepastian hukum sehingga tidak sejengkal pun wilayah pertambangan tidak dapat di olah  dan semua  WIUP  dapat dimanfaatkan.
Kepastian  Hukum  dan  Keadilan  dalam  WIUP  yang  tumpang  tindih  sangat diharapkan  oleh  para  Pengusaha  Pertambangan  agar  perizinan  mereka  dapat  berdaya guna demi kepentingan pengusaha sendiri, Masyarakat sekitar tambang, Daerah dimana Lokasi tersebut berada dan tentunya bagi kepentingan Nasional. Untuk menciptakan hal tersebut diharapkan peran aktif Pemerintah Daerah. Justru yang terjadi saat ini sengketa tumpang  tindih  WIUP  semakin  berlarut  larut  membawa  konsekuensi  tidak  satu  pun Perusahaan Pertambangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan dapat melakukan kegiatan  pertambangan  berdasarkan  Izin  yang  dipegangnya  tentunya  berakibat  tidak terserapnya  tenaga  kerja  dan  hilangnya  Penghasilan  Daerah  dan  Negara  dari  sektor Pertambangan. Pemegang kewenangan yang dapat menyelesaikan hal tersebut.
Iklim Usaha Pertambangan yang Tidak Kondusif pada WIUP yang Sama Lokasinya Tumpang tindih Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129 K/TUN/2011 yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Bupati  sebagai  tergugat  dalam  perkara a  quo mencabut objek sengketa atas perintah Putusan Pengadilan. Dengan menerbitkan Surat Keputusan  Bupati  Konawe  Utara  No.  72  tahun  2012.  Surat  Keputusan  Bupati  Konawe Utara No. 72 tahun 2012 ini telah di ulas lengkap pada bab terdahulu 1(satu) dari 3 (tiga) objek sengketa yang dicabut yaitu Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 05 tahun 2010 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang di Kabupaten Konawe Utara.
Ratio legis dari pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 05 tahun 2010 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara Dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang di  Kabupaten  Konawe  Utara.  Maka  seluruh  Perizinan  Kuasa  Pertambangan  yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara Dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka  Tambang  di  Kabupaten  Konawe  Utara  sah  dan  berlaku  dan  mengikat  di  saat Perizinan  Kuasa  Pertambangan  yang  diterbitkan  oleh  Penjabat  Bupati  Konawe  Utara Dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang di Kabupaten Konawe Utara sah dan  berlaku  kembali  ternyata  ditahun  2010  Penjabat  Bupati  Konawe  Utara  Juga menerbitkan  7  (tujuh)  Surat  Keputusan  Bupati  Konawe  Utara  di  atas  WIUP  Perizinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Konawe Utara Dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang di Kabupaten Konawe Utara Yakni:
1. Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor: 12 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Aneka Tambang (KW 99 NPP 024) seluas 6.376 ha tanggal 11 Januari 2010;
2. Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 13 tahun 2010 tentang Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  kepada  PT.  Aneka Tambang (Kw NPP 001)seluas 3047 Ha, tanggal 11 Januari 2010;
3. Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 63 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Aneka tambang (K (10 PEB ER 001) seluas 13 410 ha tanggal 8 Februari 2010,
4. Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Aneka Tambang (Kw 10 MRT OP 001) seluas 13.410 ha Maret 2010;
5. Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara dan Nomor 158 tahun 2010 tentang  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  kepada  PT. Aneka Tambang KW 10 APR OP 005) seluas 16.920 ha tanggal 29 April 2010.
6. Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 14 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Aneka Tambang (KW 99 STP057b) seluas 7.371 ha tanggal 11 Januari 2010
7. Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 15 tahun 2010 tentang Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  (KW  99  STP 057a/Sultra) seluas 6213 ha tanggal 11 Januari 2010
Bupati Konawe Utara selain mencabut 3 Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara yang menjadi Objek Gugatan Putusan Mahkamah Agung RI 129 K/TUN/2011 juga mencabut 7 surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara yang menyebabkan tumpang tindih WIUP di wilayah Kabupaten Konawe Utara dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara  Nomor  86  tahun  2012  tanggal  16  Februari  2012  tentang  Pembatalan  dan Pencabutan Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 Tahun 2010 masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010, tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010.
Surat  Keputusan  ini  Adalah  satu  dari  2  Surat  Keputusan  Bupati  Konawe  Utara dalam  rangka  melaksanakan  Putusan  Kasasi  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap walaupun demikian nasib Surat keputusan ini menjadi tidak bermakna karena dijadikan Objek sengketa dalam  perkara Tata Usaha Negara dalam putusan  Mahkamah Agung RI Nomor. 225 K?TUN/2014 yang amar Putusan Menyatakan Menolak Permohonan Kasasi Tergugat Bupati Konawe Utara. dengan dasar Pertimbangan
Pertimbangan Bupati Konawe Utara dalam Surat Keputusan Objek sengketa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan  dan  Pencabutan  Surat  Keputusan  Pejabat  Bupati  Konawe  Utara  Nomor  12 tahun 2010, Nomor 13 Tahun 2010 masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010, tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor  158  tahun  2010  tanggal  29  April  2010.  Menjadi  pertimbangan judex  facti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/TUN/2014 yaitu:
“menata kembali kawasan tambang yang tumpang tindih antara milik Penggugat dengan  Perusahaan  lain  adalah  berlebihan karena  juga  membatalkan  Surat Keputusan  Tergugat  Nomor  158  tahun  2010  padahal  surat  keputusan  Tergugat Nomor  158  tahun  2010  tersebut  tidak  pernah  dipersoalkan  dan  menjadi  objek sengketa  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  129  K/TUN/2011  tanggal  9 2011. 8 ”
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  129  K/TUN/2011  tanggal  9  2011telah berkekuatan  hukum  tetap.  Bupati  sebagai  Tergugat  diperintahkan  Untuk  mencabut  3 (tiga) Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a  quo .  Salah  satu  dari  Surat  Keputusan  objek  sengketa  tersebut  adalah  Surat Keputusan  Penjabat  Bupati  Konawe  Utara  No.  05  tahun  2010  tentang  Pembatalan Perizinan  Kuasa  Pertambangan  yang  diterbitkan  oleh  Penjabat  Bupati  Konawe  Utara Dalam  Wilayah  Kuasa  Pertambangan  PT.  Aneka  Tambang  di Kabupaten  Konawe  Utara. “Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/TUN/2011 9 , justru  ditahun 2014  Mahkamah Agung RI mempersalahkan Bupati Konawe Utara melakukan tindakan berlebihan karena membatalkan  Surat  Keputusan  Penjabat  Bupati  Konawe  Utara  Nomor.  158  tahun  2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang dalam Putusannya  Nomor  225  K/TUN/2014.  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  ini  selain menimbulkan  tumpang  tindih  WIUP  di  Kabupaten  Konawe  Utara  juga  menimbulkan ketidakpastian  hukum  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  129  K/TUN/2011,  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  menyebabkan  18  (delapan  belas)  perizinan  yang  telah dinyatakan  sah  dan  berlaku  kembali  dimana  5  dari  18  Perusahaan  tersebut  telah mendapat sertifikat clear and clean dari Kementerian Sumber Daya Mineral dan Batubara. Namun setelah keluarnya Putusan Mah Kamah Agung RI No. 225 K/TUN/2014 status clear and  clean 5  Perusahaan  tersebut  dicabut  kembali  dan  diberikan  kepada  PT.  Aneka Tambang.  Sementara  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  225  K/TUN/2014.  Dalam  amar Putusannya judex  facti pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Kendari dictum ke  3 memerintahkan Tergugat Bupati Konawe Utara untuk mencabut Objek sengketa perkara a  quo . 10 Saat  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  225  K/TUN/2014  berkekuatan  hukum
8 Lihat Pertimbangan Hukum Putusam Mahkamah Agung RI No. 225 K/TUN/2014, hlm. 32.
9 Lihat Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 129 K/TUN/2011, hlm 54
10 Lihat Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 10/G/2013/PTUN.Kdi, hlm.33
tetap  kewenangan  Bupati  dibidang  pertambangan  telah  beralih  menjadi  kewenangan Gubernur dan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, berdasarkan UU RI No. 23 tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  bila  amar  Putusan  dikait  dengan  asas contrarius actus, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya asas ini berlaku meskipun dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut  tidak ada klausul pengaman yang lazimnya disebutkan “Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali” 11 . Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/TUN bertentangan dengan asas contrarius actus . Kontroversi antara putusan dengan asas merupakan salah satu faktor tergugat sebagai Bupati tidak mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 225  K/TUN/2014  dan/atau  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  225  K/TUN/2014  tidak memiliki  kepastian  hukum  walaupun  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Dua  Putusan Mahkamah  Agung  RI  walaupun  telah  berkekuatan  hukum  tetap  namun  tidak  memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan akibat kekhilafan judex facti dalam menafsir kan Objek sengketa di 2 (dua) putusan, dua Putusan tersebut tidak mencerminkan Marwah Peradilan sebagai pemberi keadilan bagi pencari keadilan serta Pengadilan tidak memiliki wibawa dalam Putusannya karena produk yang dihasilkannya tidak membawa manfaat bagi pencari keadilan dalam  hal ini Pengusaha pemegang hak Pertambangan diwilayah yang disengketakan.
Tidak tercapainya tujuan hukum oleh 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung tersebut berkonsekuensi terhadap beberapa perusahaan yang memegang Hak izin pertambangan merasa jenuh atas ketidakpastian hukum membuat mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan  wilayah  pertambangannya,  yang  dimilikinya  dengan  mengabaikan kewajiban-kewajiban  serta  menelantarkan  WIUP  dengan  tidak  memperpanjang  lagi Perizinan  yang  telah  berakhir,  saat  ini  yang  mampu  bertahan  memenuhi  seluruh kewajiban  yang  ada  dalam  IUP  yang  dipegangnya  hanya  tersisa  11  perusahaan.  11 Perusahaan inilah yang tumpang tindih dengan PT. Aneka Tambang.
Konsekuensi dari Kondisi yang demikian mengakibat kerugian yang sangat besar bagi Pencari keadilan khususnya Pengusaha pemegang hak Izin Pertambangan karena 2 (dua)  Putusan  tersebut  tidak  memberi  kepastian  hukum  bagi  mereka.  Kerugian  yang diderita Pengusaha Pemegang Hak Izin Usaha Pertambangan. Kerugian yang ditimbulkan
11 Philipus Hadjon dan Tatiek Djatmiati, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017, hlm. 83
2 (dua) Putusan Mahkamah Agung RI harus ditanggung sendiri para Pemegang Hak Izin Usaha Pertambangan kerugian tersebut selain telah melakukan investasi atas WIUP yang dimiliki  juga  harus  memenuhi  kewajiban-kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  Surat Keputusan  pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan.  Berupa:  1)  Pemegang  IUP  wajib menyerahkan dana Jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca  tambang, 2)  membayar biaya pencadangan dan Iuran Produksi serta beban gaji karyawan untuk setiap bulannya serta operasional Kantor dan biaya lain yang terkait administrasi lainnya. Bagi perusahaan yang berkemampuan modal kuat tentunya akan bertahan dan sebaliknya bagi perusahaan yang berkemampuan modal sedikit tidak akan mampu bertahan dengan beban keuangan yang  berat.  Yang  pada  gilirannya  masyarakat  Konawe  Utara  dan  Daerah  Kabupaten Konawe Utara serta Negara yang dirugikan.
Tidak  adanya  kegiatan  Usaha  Pertambangan  di  Wilayah  yang  disengketakan berakibat  Pemutusan  Hubungan  kerja  antara  Pengusaha  dengan  Pekerja,  tidak  adanya Penghasilan Daerah dan Negara dari sektor Pertambangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian di atas untuk menjawab isu hukum yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  225  K/TUN/2014 sebagai  penyebab  tumpang  tindih  WIUP  karena judex  facti pada  Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Akibat tumpang tindih putusan berkonsekuensi tidak adanya kepastian hukum, yang mengakibatkan: (1) Tidak adanya Kegiatan Penambangan oleh Pemegang Hak Izin Pertambangan baik PT. Aneka Tambang Maupun 11 Perusahaan yang tertindih WIUP-nya (2) terjadi Pemutusan hubungan Kerja besar besaran dan (3) Penghasilan Daerah dan Negara menjadi hilang dari sektor Pertambangan di WIUP yang tumpang tindih.

## Daftar Pustaka

## Buku
Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Hadjon, Philipus M & Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hu kum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Yakoeb,  Erwantoni. Kewenangan  Hakim  Menetapkan  Tersangka. Bandung: LogozPubhlising, 2017.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

## Putusan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 129 K/TUN/2011 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 225 K/TUN/2014 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 10/G/2013/PTUN.Kdi