Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 2, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## REHABILITASI  BAGI  PECANDU  NARKOTIKA  OLEH  POLDA METRO  JAYA  UNTUK    MENEKAN  PEREDARAN  GELAP NARKOTIKA DI JAKARTA
Armunanto Hutahaean 1 , Dina Agustina S. 2
1 Faculty of law, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: antoht@yahoo.com 2 Faculty of law, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Abstract: Narcotics become an extraordinary threat for human life. The development of drugs trafficking is very fast  due to the increasing number of users or addicts. Nowadays, based on data from National Narcotics  Agency  (BNN),  there  are  almost  five  million  narcotics  addicts  in  Indonesia.  These  narcotics addicts are mostly spread in big cities such as Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar and Bandung. Jakarta as  the  capital  city  of  Indonesia,  center  of  economy,  trade  and  business  is  the  city  with  the  largest population of narcotics addicts. There are so many narcotics dealers carry out their illicit actions in Jakarta. It can be confirmed that there are always narcotics dealers in every subdistrict. The narcotics dealers do not  stop  offering  these  illicit  narcotics  to  buyers  who  come  timeless.  Even  the  law  enforcement  seems unable to suppress the narcotics traficking. In fact, it often happens that the narcotics users change their status to be narcotics dealers after the law enforcements are conducted by the law enforcement officials. Therefore, it is neccessary to find the right solutions to suppress the drugs trafficking so that it does not become a very dangerous threat anymore namely by decreasing the narcotics user, one of the right ways is rehabilitation for the narcotics users.
Keywords: Narcotics; Law Enforcement; Rehabilitation.
How to Site: Armunanto hutahaean, Dina Agustina S (2023). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Polda Metro Jaya  Untuk  Menekan  Peredaran  Gelap  Narkotika  di  Jakarta.  Jurnal  hukum to-ra , 9  (2),  pp.  177-190.  DOI. 10.55809/tora.v9i2.214

## Introduction
Kejahatan narkotika merupakan salah satu bagian dari kejahatan transnasional, hal itu disebabkan karena kejahatan narkotika dilakukan oleh orang atau jaringan yang terdiri dari beberapa negara dan operasinya juga melintasi berbagai negara. Selain itu, Tindak pidana  narkotika  juga  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  atau  extraordinary crime,  karena  dilakukan  dengan  menggunakan  modus  operandi  yang  luar  biasa  dan tidak segan-segan melakukan kekerasan demi kelangsungan dan kelancaran bisnisnya, serta  memanfaatkan  teknologi  canggih  dengan  jaringan  organisasi  yang  luas  dan terkadang  bersifat  sel  atau  sel  terputus  dengan  sasaran  segenap  lapisan  masyarakat tanpa  melihat  status  sosial  dan  usia.  Untuk  itu,  dalam  penanganan  tindak  pidana narkotika perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga.
Tingginya  tingkat  penyalahgunaan  narkotika  saat  ini  sudah  sangat  mengkhawatirkan bagi  orang  tua  dan  masyarakat  khususnya  di  DKI  Jakarta.  Betapa  tidak,  aksi  para pengedar ini tidak hanya dilakukan di tempat-tempat hiburan malam yang notabene nya banyak dikunjungi oleh kaum sosialita berduit, pejabat maupun orang yang mempunyai kedudukan  terhormat.  Namun  para  pengedar  ini  juga  telah  menjalankan  aksinya  ke tempat-tempat  pemukiman  penduduk  baik  pemukiman  padat  yang  kumuh  maupun pemukiman  elit.  Bahkan  para  pengedar  narkoba  menjalankan  aksinya  di  sekolah- sekolah, dan sudah menyasar anak-anak sekolah, baik anak TK maupun anak SD.
Pecandu  narkotika  diIndonesia  juga  semakin  bertambah  dan  tidak  terbatas  pada kalangan  kelompok  masyarakat  berduit,  mengingat  mahalnya  harga  narkotika,  tetapi juga  sudah  merambah  kekalangan  masyarakat  ekonomi  rendah,  baik  yang  tinggal diperkotaan maupun diperkampungan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tahun 2022,  prevalensi  penyalahgunaan  narkotika  di  34  provinsi  diketahui  prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 1.95% satau 3,6 juta penduduk Indonesia dengan usia antara 15-64 tahun. sementara tahun 2022, Berdasarkan data dari Indonesia drugs report, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8% dan dextro 6,4%.
Berikut  penulis  sajikan  data  penyalahgunaan  narkotika  di  DKI  Jakarta  dan  daerah Kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya tahun 2020, 2021 dan 2023 sebagai berikut :
Data Tindak Pidana Narkotika Di Ditresnarkoba Pmj Dan Polres Jajaran Tahun 2020, 2021 Dan 2022
NO JENIS 2020 2021 2022 1 CRIME TOTAL 4.735 3.470 3.599 2 CRIME CLEARANCE 4.827 3.387 3.297 3 TERSANGKA 5.824 4.172 4.658 a. LAKI-LAKI 5.578 4.057 4.399 b. PEREMPUAN 246 155 259 4 STATUS c. PRODUSEN 20 5 6
Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta Jurnal Hukum tora: 9 (2): 178-191
d. BANDAR 20 48 30 e. PENGEDAR 5.381 3.795 3.379 f. PECANDU 403 324 1.243 5 KEWARGANEGARAAN
WNI 5.813 4.161 4.632 WNA 11 11 26
6 BARANG BUKTI GANJA 1,390 Ton 2,352 Ton 2.316 Ton SABU 705 Kg 2,971 Ton 447,59 Kg TEMBAKAU SINTETIS 109 Kg 250,16 Kg 2,87 Kg EKSTASI 129.134 Butir 36.666 Butir 133.896 butir LSD 5 Lembar 802 Lembar 21 Lembar HEROIN 2,16 Kg 91 Gram 226,95 Gram COCAIN 145 Gram 128 Gram 1,51 Kg LIQUID NARKOTIKA 9 Liter 31 Liter 1,2 Liter

## *Sumber : Subdit Binops Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya
Melihat data yang penulis sajikan diatas, maka dapat dilihat bahwa saat ini Indonesia khususnya DKI Jakarta dan daerah Kabupaten/kota yang berada dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya terdapat peningkatan pecandu narkoba dimana tahun 2020 jumlah pecandu sebanyak 403 orang, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 324 orang dan tahun  2022  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  menjadi  sebanyak  1.243  orang.
Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta
Jurnal Hukum tora: 9 (2): 178-191
Berdasarkan data tersebut diatas juga telah menjadikan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah  yang  dijadikan  pasar  utama  dari  jaringan  sindikat  peredaran  narkotika  yang berdimensi  internasional  yang  paling  prosfektif  secara  komersial.  Sementara  itu, berdasarkan data yang penulis peroleh dari direktorat tahanan dan barang bukti Polda Metro  Jaya,  terdapat  223  orang  tahanan  narkoba  yang  terdiri  dari  209  tahanan  pria dewasa, 12 tahanan wanita dan 2 tahanan anak.
Mengacu  pada  kenyataan  tersebut  diatas,  pemerintah  telah  melakukan  upaya-upaya dalam menekan dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Salah satu diantaranya dapat kita lihat dari segi struktur hukum, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberi kewenangan sebagai penyidik tindak pidana narkotika telah melakukan  upaya-upaya  yang  keras  dan  berkelanjutan  untuk  menekan  peredaran narkotika  di  Indonesia.  Penindakan-penindakan  terhadap  para  bandar  maupun pengedar narkotika telah sering dilakukan.
Dari aspek substansi hukumnya pun dari jaman Indonesia merdeka terus diperbaharui dan disempurnakan. Dapat kita lihat, perkembangan  substansi hukum yang mengatur terkait tindak pidana narkotika mulai dari tahun 1976 dimana pemerintah menetapkan UU  No.  8  Tahun  1976  tentang  Pengesahan  Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961  beserta Protokol  Perubahannya.  Kemudian,  menyusul  diberlakukan  UU  No.  9  Tahun  1976 tentang  Narkotika  kemudian  dirubah  kembali  menjadi  UU  No.  22  tahun  1997  dan substansi hukum yang terakhir adalah lahirnya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perubahan dari UU No. 22 tahun 1997.
Melihat  kenyataan  yang  penulis  sajikan  diatas,  serta  mengingat  banyaknya  masalah yang  ditimbulkan  akibat  narkotika  maka  diperlukan  perhatian  yang  khusus  untuk menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika  terutama  bagi  para  pengguna  narkotika. Untuk  itu  penulis  mengangkat  permasalahan  tentang  Bagaimana  penanganan  tindak pidana narkotika bagi pecandu narkotika di Polda Metro Jaya dan polres jajaran?

## Discussion

## Penanganan tindak pidana narkotika bagi pengguna narkotika
Narkotika berasal dari kata narkon (Yunani), yang artinya “beku” dan “kaku” . Dalam ilmu kedokteran  dikenal  juga  istilah Narcose atau Narcicis yang  berarti  “ membiuskan ”. 1 Narkotika  yang  dipergunakan  adalah narcotics pada Farmacologie (farmasi),  yang
1 Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya , Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hal. 5
mempunyai makna yang sama dengan “drug”, yakni sejenis zat jika dipergunakan akan memberi efek dan pengaruh tertentu pada tubuh.
Adapun pengertian narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang  menggunakannya  apabila  dimasukkan  kedalam  tubuh.  Pengaruh  tersebut  bisa berupa  pembiusan,  hilangnya  rasa  sakit,  rangsangan  semangat  dan  halusinasi  atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia  medis  bertujuan  dimanfaatkan  bagi  pengobatan  dan  kepentingan  manusia  di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. 2
Pengertian lain menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa 3 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semi  sintetis  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.
Sedangkan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak  atau  melawan  hukum. 4 Penyalahgunaan  narkotika  itu  sendiri  merupakan  suatu tindak pidana, dan merupakan pelanggaran yang sangat berat karena sistem penjatuhan pidananya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  melalui  penggolongan  sanksi  pidana  terhadap kejahatan narkotika sebagai berikut 5 :
Narkotika golongan I : Narkotika golongan I ini dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dan  hanya  dapat  disalurkan  oleh pedagang  besar  farmasi  tertentu.  Narkotika  golongan  I  ini  mempunyai  potensi  yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan I antara lain  heroin/putaw,  ganja,  kokain,  opium,  amfetamin,  metamfetamin/shabu, mdma/extacy, dan lain sebagainya.
Sanksi  Pidana  terhadap  orang  yang  menyalahgunakan  narkotika  golongan  I  adalah penjara  seumur  hidup  atau  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  atau  penjara  paling lama  20  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  800.000.000  dan  paling  banyak  Rp. 8.000.000.000,-
2 Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hal. 3
3 UU No. 35 tahun 2009, pasal 1 ayat (1)
4 Lihat pasal 1 ayat 14 Undang-undang Narkotika
5 Deputi Pencegahan BNN, Narkoba dan Permasalahannya , BNN RI, cetakan kedua, Jakarta, 2017, hal.
Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta
Jurnal Hukum tora: 9 (2): 178-191
Narkotika golongan II : berkhasiat untuk pengobatan, sering digunakan sebagai pilihan terakhir  bagi  pasien  dalam  masa  terapi  dan  juga  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu pengetahuan.  Jenis  narkotika  yang  termasuk  golongan  II  yaitu  Morfin,  pethidin, metadona  dan  lain-lain.  .  Narkotika  golongan  III  ini  mempunyai  potensi  tinggi mengakibatkan  ketergantungan.  Sedangkan  bagi  orang  yang  menyalahgunakan narkotika golongan II ini diancam dengan Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana mati jika beratnya melebihi 5 (lima) gram dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000 dan paling banyak Rp.5.000.000.000
Narkotika  golongan  III  :  jenis  narkotika  golongan  III  ini  sangat  berkhasiat  untuk pengobatan,  dan  banyak  digunakan  sebagai  pilihan  terakhir  bagi  pasien  dalam  masa terapi dan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, beberapa jenis narkotika yang masuk kategori golongan III antara lain Codein, etil morfin. Ancaman pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika golongan II ini adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 400.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.
Dalam  undang-undang  narkotika,  ketentuan  pidana  dapat  dikelompokkan  dari  segi perbuatannya  yaitu  sebagai  berikut  :  Tindak  pidana  yang  menyangkut  produksi narkotika;  Jual  beli  narkotika;  Pengangkutan  dan  transito  narkotika;  Penguasaan narkotika;  Penyalahgunaan  narkotika;  Tidak  melaporkan  kecanduan  narkotika;  Label dan  publikasi  narkotika;  Jalannya  peradilan  narkotika;  Penyitaan  dan  pemusnahan narkotika; Keterangan palsu dan Penyimpangan fungsi lembaga.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  oleh  penulis,  ada  beberapa  jenis  narkotika  yang banyak beredar dan sering disalahgunakan, yaitu antara lain:  Opioida (morfin, heroin, putauw  dan  lain-lain);  Ganja  (marijuana,  cimeng,  gelek,  hasis);  Kokain  (kokain,  crack, daun koka, pasta koka); Alkohol; Golongan Amfetamin (amfetamin, ekstasi dan sabu); Golongan Hallusinogen (lysergic acid/ LSD); Sedativa dan Hipnotika (obat penenang dan obat tidur); Solven dan Inhalansia; Nikotin; Kafein.
Jika  ditinjau  dari  penyebab  terjadinya  Penyalahgunaan  narkotika,  maka  hal  tersebut dapat ditinjau dari 3 (tiga) faktor yaitu narkotika, individu dan lingkungan. Ditinjau dari faktor  narkotika  adalah  berbicara  tentang  farmakologi  zat  meliputi  jenis,  dosis,  cara pakai,  pengaruhnya  pada  tubuh  serta  ketersediaan  dan  pengendalian  peredarannya. Sementara jika ditinjau dari faktor  individu, penyalahgunaan narkotika harus dipahami dari  masalah  perilaku  yang  kompleks  yang  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan, adanya rasa penasaran ingin coba-coba, gaya hidup dan rasa kurang percaya diri dari individu itu sendiri.
Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta
Jurnal Hukum tora: 9 (2): 178-191
Selain faktor lingkungan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkotika, yaitu Keyakinan Adiktif ; Yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya; Kepribadian Adiktif ; Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan; Ketidakmampuan mengatasi masalah, Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.
Kurangnya  dukungan  sosial  yang  memadai  dari  keluarga,  sekolah  dan  masyarakat. Sehingga  ketidakmampuan  menghadapi  masalah  yang  timbul  membuat  seseorang mencari penyelesaian dengan narkotika untuk mengubah suasana hatinya.
Adapun efek yang dapat ditimbulkan dan dirasakan langsung oleh si pemakai narkotika atau  korban  penyalahgunaan  narkoba  tersebut,  diantaranya  adalah  Terganggunya fungsi  otak  dan  perkembangan  normal  remaja;  Intoksikasi  (keracunan),  yakni  gejala yang timbul akibat penggunaan narkotika dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;  Overdosis  (OD),  yang  dapat  menyebabkan  kematian  karena  terhentinya pernafasan  atau  perdarahan  otak;  Gejala  putus zat,  yaitu  gejala  penyakit  badan  yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya; Gangguan perilaku  mental  dan  sosial;  Gangguan  kesehatan  berupa  kerusakan  organ  tubuh  dan penyakit kulit dan kelamin; Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkotika.

## Rehabilitasi bagi pengguna narkotika
Banyak  permasalahan  yang  muncul  akibat  penyalahgunaan  narkotika,  baik  masalah kesehatan fisik, mental maupun masalah ekonomi, untuk diperlukan perhatian khusus untuk  menanggulangi  masalah-masalah  tersebut.  Orang  yang  melakukan penyalahgunaan narkotika tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi juga harus  dilihat  sebagai  korban  yang  membutuhkan  prioritas  pemulihan  dari ketergantungannya  terhadap  narkotika.  Selain  itu  dalam  konteks  yang  lebih  luas, pengguna/pecandu  narkotika  adalah  pelaku  sekaligus  korban  dalam  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika. 6
Para  pecandu  narkotika  harus  dilindungi  dan  di  bebaskan  dari  ketergantungannya terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini maka pendekatan yang tepat untuk dilakukan adalah pendekatan non penal atau mediasi penal serta dihindari dari  proses  pemidanaan.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief, 7 Mediasi  Penal  adalah
6 Kurniawan tri wiboso dan Erri Gunrahti Yuni utaminingrum, 2022, Implementasi keadilan restorative dalam system peradilan pidana di Indonesia, Papas sinar sinanti, Jakarta, hal.116.
7 Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan , UNDIP, Semarang hal. 2
Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta Jurnal Hukum tora: 9 (2): 178-191
merupakan  salah  satu  bentuk  alternative  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan ( Alternative Dispute Resolution atau Aproriate Dispute Resolution ). Dalam pelaksanaan pendekatan non penal tersebut, maka Rehabilitasi bagi pengguna narkotika adalah cara yang  tepat  untuk  menyembuhkan  para  pengguna  narkotika  tersebut.  Sebab  dalam rehabilitasi  terdapat  treatmen  yang  dapat  membantu  dalam  proses  penyembuhan pengguna narkotika.
Pelaksanaan rehabilitasi kepada para pengguna narkotika ini sangat penting dilakukan dengan  kondisi  saat  ini,  daripada  sekedar  untuk  mempidanakan.  Berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  penulis  kepada  salah  seorang  penyidik  di  direktorat narkotika bernama Mashudi, bahwa para pengguna narkotika ini tidak jarang berubah status  menjadi  pengedar  dan  bahkan  menjadi  Bandar  narkotika  setelah  keluar  dari penjara.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pergaulan  ketika  didalam  rumah  tahanan  maupun didalam  lembaga  permasyarakatan  akibat  pemidanaan  yang  dilakukan.  Dimana  saat didalam  rumah  tahanan  ketika  masih  proses  penyidikan  dan  penuntutan  maupun didalam lembaga permasyarakatan setelah memperoleh vonis yang berkekuatan hukum yang tetap, para pecandu/pemakai narkotika ini digabungkan dalam satu sel tahanan dengan para pengedar atau bandar narkotika.
Penggabungan para pecandu/pemakai dengan pengedar atau bandar narkotika dalam satu sel tahanan tersebut tentunya sangat berpengaruh dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari  penyidik  di  Direktorat  reserse  narkotika  Polda  Metro  Jaya,  mengatakan  bahwa tersangka pengguna narkotika ada yang berubah menjadi Bandar atau pengedar setelah menyelesaikan  hukumannya.  Hal  itu  akibat  pergaulan  didalam  tahanan  dengan  para pengedar atau Bandar. Setelah keluar tahanan, Pengguna narkotika ini diberi akses ke bandar  yang  belum  tertangkap  dan  masih  berkeliaran  diluar  tahanan.  Sehingga kemudian  pecandu/pemakai  narkotika  ini  digunakan  sebagai  kaki  tangan  untuk mengedarkan narkotika dengan upah yang tinggi dan si pecandu/pemakai tersebut akan dapat dengan bebas mengkonsumsi narkotika.
Irjend  pol.  Dr.  Reynhard  Saut  Poltak  Silitonga,  S.IK.,MH.,MM  (Dirjen  Pemasyarakatan Kemenkumham)  juga  mengatakan  bahwa  53  %  warga  binaan  di  lembaga pemasyarakatan  merupakan  terpidana  narkotika.  Para  warga  binaan  kasus  tindak pidana narkotika sebagai Pemakai/pecandu dalam lembaga pemasyarakatan digabung dalam satu sel tahanan dengan para kurir, pengedar maupun bandar narkotika. Hal itu disebabkan  oleh  kapasitas  lembaga  pemasyarakatan  yang  sudah  melebihi  kapasitas, dimana kapasitas normal lembaga pemasyarakatan adalah hanya mampu menampung 137.331  orang  warga  binaan.  Namun  saat  ini  warga  binaan  yang  menghuni  lembaga pemasyarakatan  ada sebanyak 253.154 orang diseluruh Indonesia.
Penggabungan  pemakai/pecandu  narkotika  dalam  satu  sel  tahanan  didalam  lembaga pemasyarakatan dengan kurir, pengedar maupun Bandar narkotika menurut Reynhard Silitonga  akan  menimbulkan  pengaruh  yang  negatif  bagi  pemakai/pecandu  narkotika tersebut. Dimana nantinya didalam tahanan si pemakai tersebut akan dipengaruhi dan bahkan  diajari  oleh  kurir/Bandar  narkotika  sehingga  kelak  jika  si  pemakai  narkotika keluar dari lembaga pemasyarakatan, maka dia akan berubah menjadi kurir, pengedar dan bahkan menjadi bandar narkotika. 8
Untuk  menghindari  adanya  perubahan  status  dari  pecandu/pemakai  menjadi pengedar/bandar,  maka  pendekatan  konsep  rehabilitasi  kepada  pemakai  lebih  tepat daripada pendekatan pemidanaan. Dalam pendekatan rehabilitasi, pemakai  narkotika akan  diberi  pengobatan  hingga  pulih  dari  ketergantungan  narkotika.  Rehabilitasi merupakan  usaha  untuk  menolong,  merawat,  dan  merehabilitasi  korban penyalahgunaan  obat  terlarang  dalam  lembaga  tertentu,  sehingga  diharapkan  para korban dapat kembali ke lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar dengan layak.  Pelaksanaan  rehabilitasi  kepada  para  pengguna  narkotika  ini  juga  diharapkan mampu  menekan  tingkat  penyalahgunaan  narkotika,  dimana  orang  yang  tadinya pengguna  narkotika  akan  dipulihkan  kondisinya  ke  keadaan  semula  sebelum menggunakan narkotika.
Pendekatan rehabilitasi ini juga merupakan bentuk keadilan restoratif atau restorative justice ,  dimana  penyelesaian  perkara  pidananya  dilakukan  dengan  upaya  pemulihan korban. Konsep restorative justice menekankan, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun dengan memberikan dukungan dan mendorongnya agar kembali pulih ke keadaan semula.
Menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa rehabilitasi adalah upaya  kesehatan  yang  dilakukan  secara  utuh  dan  terpadu  melalui  pendekatan  non medis,  psikologis,  sosial  dan  religi  agar  pengguna  NAPZA  yang  menderita  sindroma ketergantungan  dapat  mencapai  kemampuan  fungsional  seoptimal  mungkin. Rehabilitasi ada dua (2) jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu  dari  ketergantungan  narkotika.  Sedangkan  rehabilitasi  sosial  adalah  suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu  narkotika  dapat  kembali  melaksanakan  fungsi  sosial  dalam  kehidupan masyarakat.
8 Disampaikan dalam seminar nasional “Prospek dan masalah pembinaan narapidana perspektif UU RI No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”, 28 maret 2023, kampus Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.
Selanjutnya  dalam  pasal  54  berbunyi  bahwa  pecandu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial. Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  bagi  orang  tua  atau  wali  dari  pecandu  narkotika  yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Demikian halnya bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau  lembaga  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.  Lembaga  rehabilitasi  baik  rehabilitasi  medis  maupun  rehabilitasi  sosial diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah  atau  masyarakat.  Khusus  untuk  rehabilitasi medis,  lembaga  rehabilitasi  tersebut  hanya  dapat  melakukan  rehabilitasi  medis  bagi pecandu  narkotika  setelah  mendapatkan  persetujuan  dari  menteri.  Selain  rehabilitasi medis,  penyembuhan  pecandu  narkotika  juga  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan keagamaan dan tradisional.
Tentunya  untuk  dapat  diberikan  rehabilitasi  kepada  para  pengguna  narkotika  yang ditangkap  oleh  kepolisian,  ada persyaratan  yang  harus terpenuhi  sesuai surat  edaran ketua Mahkamah Agung RI Nomor 07 tahun 2009 sebagaimana direvisi menjadi Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  04  tahun  2010.  Kemudian  surat  edaran mahkamah agung tersebut menjadi rujukan diterbitkannya Surat Edaran Kepala Badan Reserse  Kriminal  (Kabareskrim)  Polri  yaitu  Surat  Edaran  Nomor  01/II/2018/Bareskrim tanggal  15  Februari  2018  tentang  petunjuk  rehabilitasi  bagi  pecandu  narkotika  dan korban penyalahgunaan narkotika.
Dalam  surat  edaran  kabareskrim  tersebut  berisi  tentang  pelayanan  rehabilitasi  bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabiliasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  dengan  pertimbangan  bahwa  tersangka  pengguna narkotika  yang  tertangkap  dengan  bukti  hasil  pemeriksaan  urinenya  positif  (+) menggunakan narkotika, sedangkan tidak ada barang bukti narkotika pada tersangka. Namun  jika  pada  tersangka  pengguna  narkotika  yang  tertangkap  dengan  bukti  hasil pemeriksaan urinenya positif (+) menggunakan narkotika dan ditemukan barang bukti narkotika, banyaknya tidak melebihi sebagai berikut :
Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
Kelompok MDMA (ekstasi)
: 2,4 gram = 8 butir
Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta Jurnal Hukum tora: 9 (2): 178-191
Kelompok Heroin/putaw : 1.8 gram Kelompok kokain : 1.8 gram Kelompok ganja : 5 gram Daun koka : 5 gram Meskalin : 5 gram Kelompok Psilosybin : 3 gram LSD (d-lysergic acid diethylamide : 2 gram Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram Kelompok Fentanil : 1 gram Kelompok Methadon : 0.5 gram Kelompok Morfin : 1.8 gram Kelompok Petidin : 0.96 gram Kelompok kodein : 72 gram Kelompok bufrenorfin : 32 mg
Lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  surat  edaran  kabareskrim  tersebut  bahwa  pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika yang melaporkan dirinya atau dilaporkan orang tua/wali kepada institusi penerima wajib lapor (IPWL) dan tersangka pengguna narkotika  yang  tertangkap  dengan  bukti  hasil  pemeriksaan  urinenya  positif  (+) menggunakan narkotika, sedangkan tidak ada barang bukti narkotika pada tersangka. Maka untuk penanganan tersangka tersebut tidak dilakukan proses penyidikan, namun dilakukan  interogasi  untuk  mengetahui  sumber  diperolehnya  narkotika.  Setelah  itu terhadap tersangka dapat langsung dilimpahkan kesekretariat assesmen terpadu pada kantor  BNN,  BNNP  dan  BNN  kabupaten/kota  untuk  dilakukan  penelitian  oleh  tim asessmen terpadu, disertai dengan kelengkapan administrasinya.
Sedangkan  tersangka  pengguna  narkotika  yang  tertangkap  dengan  bukti  hasil pemeriksaan urinenya positif (+) menggunakan narkotika, serta ditemukan barang bukti narkotika  sebagaimana  jenis  narkotika  yang  dikemukakan  diatas,  maka  dalam penanganan  tersangka  untuk  proses  penyidikan  tetap  dilaksanakan  sedangkan pelayanan  rehabilitasi  dapat  dilakukan  berdasarkan  analisa/penilaian  penyidik  yang dilampirkan hasil rekomendasi tim asessmen terpadu (TAT).
Berdasarkan surat edaran tersebut, Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Polres jajaran telah  mengimplementasikannya  dengan  mengutamakan  pemulihan  atau  rehabilitasi kepada para tersangka penyalahguna narkotika yang tertangkap dan terbukti bertindak sebagai  pemakai  atau  pengguna.  Berikut  ini  data  pemakai/pecandu  narkotika  yang direhabilitasi oleh ditresnarkoba Polda Metro Jaya tahun 2021 dan 2022 dan 2023 :
Data Pecandu Narkotika Yang Direhabilitasi Oleh Ditresnarkoba Pmj Dan Polres Jajaran
NO. SATKER TAHUN 2021 2022 2023 1. DITRESNARKOBA PMJ 17 229 229 2. POLRES METRO JAKARTA PUSAT 5 88 88 3. POLRES METRO JAKARTA UTARA 4 27 27 4. POLRES METRO JAKARTA BARAT 1 9 9 5. POLRES METRO JAKARTA SELATAN 4 50 50 6. POLRES METRO JAKARTA TIMUR 1 116 116 7. POLRES METRO TANGERANG KOTA 0 2 2 8. POLRES METRO BEKASI KOTA 0 166 166 9. POLRES METRO BEKASI KAB 0 60 60 10. POLRES METRO DEPOK 0 99 99 11. POLRESTA BANDARA SOETA 0 2 2 12. POLRES KEPULAUAN SERIBU 0 34 34 13. POLRES PELABUHAN T. PRIOK 3 0 0 14. POLRES TANGERANG SELATAN 0 2 2 15. TOTAL : 35 1.373 884
*Sumber : Subdit Binops Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya

## Conclusion
Berdasarkan  fakta  yang  penulis  sampaikan  diatas,  bahwa  saat  ini  tingkat penyalahgunaan  narkotika  khususnya  diwilayah  hukum  Polda  Metro  Jaya  sangatlah tinggi. Korban pengguna/pecandu maupun penyalahguna narkotika pun makin beragam dari  berbagai  lapisan  masyarakat  tanpa  mengenal  umur,  status  sosial,  pendidikan maupun  pekerjaan.  Kondisi  lembaga  permasyarakatan  yang  sudah melebihi  kapasitas dan  adanya  penggabungan  warga  binaan  kasus  narkotika  antara  pengedar/Bandar narkotika  dengan  pengguna/pecandu  narkotika  sangat  mempengaruhi  terjadinya peningkatan  peredaran  gelap  narkotika.  Dimana  pengguna/pecandu  narkotika  yang merupakan  korban  peredaran  gelap  narkotika  akan  berubah  status  menjadi pengedar/Bandar ketika telah keluar dari lembaga permasyarakatan.
Salah  satu  Penyebabnya  yaitu  adanya  pengaruh  dan  akses  untuk  bergabung  dengan kelompok jaringan narkotika yang diberikan oleh pengedar/Bandar yang ditemui oleh pengguna/pecandu didalam lembaga permasyarakatan. Hal itu sangat mengkhawatirkan, untuk itu pemberian rehabilitasi kepada pengguna/korban narkotika ini  sangat  tepat  untuk  menekan  meningkatnya  peredaran  gelap  narkotika.  Dimana nantinya  setelah  direhabilitasi  dan  sembuh  dari  pengaruh  narkotika  maka
pengguna/pecandu  narkotika  tidak  berkeinginan  lagi  untuk  menggunakan  narkotika, dan  pengguna/pecandu  narkotika  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  pengedar/bandar narkotika  yang  sudah  menghuni  lembaga  permasyarakatan.  Dengan  berkurangnya pengguna/pecandu narkotika, hal ini tentu dapat mempengaruhi peredaran narkotika, karena konsumennya sudah berkurang. Harapannya nanti peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda Metro Jaya lambat laun dapat berkurang sesuai harapan.

## Acknowledgments
Untuk  menyempurnakan  penulisan  ini,  penulis  memberikan  saran  agar  dalam pemberian  rehabilitasi  kepada  pengguna/pecandu  narkotika,  jika  telah  memenuhi syarat  sebagaimana  Surat  Edaran  Kabareskrim  nomor  SE/01/II/2018/Bareskrim, penyidik dan tim asessmen terpadu tidak mempersulit prosesnya, dan harus dilakukan pengawasan  yang  ketat  untuk  mengawasi  penyidik  dan  tim  asessmen  untuk menghindari  terjadinya  penyalahgunaan  kewenangan,  sehingga  pengguna/pecandu narkotika  yang  akan  melakukan  rehabilitasi  tidak  merasa  tertekan  dan  iklas  serta memiliki kemauan yang tinggi untuk direhabilitasi sampai sembuh. Demikian juga untuk sarana  di  tempat  rehabilitasi  yang  disediakan,  agar  memenuhi  standard  sesuai  yang diharapkan  dan  menjunjung  tinggi  Hak  asasi  manusi,  sehingga  korban pengguna/pecandu  narkotika  yang  sedang  direhabilitasi  merasa  dimanusiakan  dan terlindungi  hak-hak  nya  dan  pengguna/pecandu  yang  sedang  direhabilitasi  tidak tertekan jiwa dan psikisnya.
Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta Jurnal Hukum tora: 9 (2): 178-191

## References

## Books
Barda  Nawawi  Arief,  2008,  Mediasi  Penal  :  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Diluar Pengadilan, UNDIP, Semarang.
Deputi  Pencegahan  BNN,    Narkoba  dan  Permaslahannya,  BNN  RI,  cetakan  kedua,
Jakarta, 2017
Dirjosisworo,  Soedjono,    Hukum  Narkotika  Indonesia,  Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung, 1990.
Ghani,  Ikin  A.    dan  Abu  Charuf,  Bahaya  Penyalahgunaan  Narkotika  dan Penanggulangannya, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985.
Kurniawan  tri  wiboso  dan  Erri  Gunrahti  Yuni  utaminingrum,  Implementasi  keadilan restorative  dalam  system  peradilan  pidana  di  Indonesia,  Papas  sinar  sinanti, Jakarta, 2022.
Laporan tahunan Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya
Setiyawati, linda susilaningtyas dkk, Buku seri bahaya narkoba, tata cara merehabilitasi pecandu narkoba, PT. Tinta asih jaya, Jakarta, 2015

## Regulations
Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Peraturan  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  nomor  8  tahun  2021  tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif