TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN SEBAGAI PENYEDIA JASA PENERBANGAN KEPADA PENUMPANG AKIBAT KETERLAMBATAN PENERBANGAN

## Oleh: Baiq Setiani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tanggerang Pemerhati Penerbangan dan Dosen Hukum Udara E-mail: baiqsetiani@yahoo.com

## ABSTRACT
The background of this research is the increasing frequency of passengers or users of air transport  services  in  Indonesia  who  complained  about  the  airline  services,  especially  flight delays problems in the implementation of air transport services. Thus, it is important to reveal how  the  implementation  of  the  airline  responsibility  as  a  flight  services  provider  to  the passengers in case of flight delays according to the legislation that applies. The method used is a  normative  juridical  research.  Based  on  this  research,  the  form  of  airlines  responsibilities applied  the  concept  of  legal  presumption  of  innocence  responsibility.  The  legal  protection  to passengers as a result of delays can be proven with air tickets. A suggestion in this study is the government should provide clear and assertive provisions on sanctions against the airlines if it does not provide compensation due to the delays.
Keywords : Responsibility of Airlines, Flight Services, Flight Delays

## A. LATAR BELAKANG
Transportasi  udara  adalah  alat  transportasi  yang  relatif  lebih muda  diban- dingkan  dengan  transportasi  darat  dan  laut,  sehingga  sering  dijuluki  sebagai the most  regulated  transportation yang  diatur  oleh  berbagai  ketentuan  nasional (termasuk  hu-kum  udara)  yang  diserasikan  dengan  ketentuan-ketentuan internasional (Baiq Setiani, 2015: 7).
Salah satu tujuan diselenggarakannya penerbangan adalah mewujudkan pe- nyelenggaraan penerbangan yang aman ( safety ), tertib dan teratur ( regularity ), nya- man  ( comfortable ),  dan  ekonomis  ( economy  for  company )  (Nasution,  2007:  202- 204). Berawal dari tujuan tersebut terlihat dengan jelas bahwa sangat bertentangan dengan  adanya  peristiwa  keterlambatan  serta  pembatalan  penerbangan  yang mencerminkan kurang disiplinnya pihak dari pelaku usaha transportasi.
Terselenggaranya  suatu  pengangkutan  udara  dalam  kegiatan  penerbangan komersil tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya penumpang. Pada industri pener- bangan, penumpang merupakan salah satu aset penting yang patut diperhitungkan
bagi  maskapai  penerbangan  untuk  mencapai  keuntungan.  Oleh  karena  itu  yang meng-gunakan  jasa  penerbangan  perlu  dilindungi  haknya  terutama  hak  ganti  rugi apabila  penumpang  mengalami  kecelakaan  (yang  menyebabkan  kematian,  luka- luka, atau cacat tetap), kerusakan atau kehilangan bagasi, dan keterlambatan (Pasal 25 ayat (1) Ordonansi Pengangkutan Udara) (Annalisa Yahanan et. al., 2009: 9). Jika penumpang  merasa  kuantitas  atau  kualitas  barang  atau  jasa  yang  dikonsumsinya tidak  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  diberikannya,  ia  berhak  mendapatkan  ganti kerugian  yang  pantas  (Shidarta,  2004:  28-29).  Berkaitan  dengan  itu  sebagai  salah satu ciri pelayanan umum adalah pemberi pelayanan bertanggung jawab dalam arti liability  dalam  hal  penerima  layanan  mengalami  kerugian  akibat  layanan  yang diberikan (K. Martono, 2009: 15).
Terkait  dengan  keterlambatan  penerbangan,  Pasal  1  angka  30  Undang-Un- dang  No.  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  (selanjutnya  disingkat  Undang- Undang  Penerbangan)  menjelaskan  definisi  keterlambatan  sebagai  “terjadinya perbedaan  waktu  antara waktu  keberangkatan  atau  kedatangan  yang  dijadwalkan dengan reali-sasi waktu keberangkatan atau kedatangan”.
Kenyataannya, transportasi udara tidak selamanya mendatangkan berbagai keuntungan bagi masyarakat terutama yang sangat penting adalah waktu. Transpor- tasi udara memang dapat dengan cepat menghubungkan satu tujuan ke tujuan lain- nya, namun di luar itu sering kali transportasi udara ini menimbulkan kerugian bagi penumpang, di mana maskapai terkadang tidak memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya atau dengan kata lain wanprestasi.
Apabila penumpang yang menggunakan jasa penerbangan berakibat terjadi- nya  pelanggaran  hak-hak  penumpang  yang  menimbulkan  kerugian,  maka pengangkut  bertanggung  jawab  seperti  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Penerbangan.  Tanggung  jawab  dimulai  sebelum  masa  penerbangan  (pre-flight service), pada saat penerbangan (in-flight service), dan setelah penerbangan (post- flight service) (Su-harto dan Eko, 2009: 78). Kerugian sebelum masa penerbangan misalnya berkaitan dengan pembelian tiket, penyerahan bagasi, penempatan bagasi pada rute yang salah atau  terjadi keterlambatan. Kerugian pada saat penerbangan misalnya tidak men-dapatkan pelayanan yang baik atau rasa aman untuk sampai di tujuan  dengan  sela-mat.  Sedangkan  kerugian  setelah  penerbangan,  antara  lain sampai di tujuan terlam-bat, bagasi hilang atau rusak.
Keterlambatan penerbangan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa pener- bangan merupakan suatu pelanggaran, karena tidak terlaksananya suatu perjanjian pengangkutan dengan baik sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Pelang- garan atau tidak dilaksanakannya suatu perjanjian pengangkutan dapat timbul da- lam hal sebagai berikut (E. Saefullah, 1989: 111):
1. Adanya penolakan secara tidak sah oleh pengangkut untuk melaksana- kan perjajian pengangkutan.
2. Hanya sebagian dari pengangkutan itu yang dilaksanakan.
3. Adanya keterlambatan di pihak pengangkut dengan akibat bahwa sasa- ran  dari  pelaksanaan  usaha  tersebut  menjadi  terhalang  atau  tidak
dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  seharusnya  dan  para penumpang di-benarkan menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal. Kerugian  yang  dialami  oleh  penumpang  tidak  hanya  kerugian  materil melain-kan  juga  kerugian  immateril.  Tidak  mudah  memang  menuntut  tanggung gugat  sebuah  maskapai  penerbangan,  namun  yang  terpenting  adalah  bagaimana peran  pemerintah  dalam  membentuk  suatu  aturan  untuk  menentukan  tanggung gugat  para  pihak  khu-susnya  pada  pihak  pengangkut  jika  dalam  perusahaan penerbangan ada permasala-han.
Fokus  penelitian  ini  adalah  menyangkut  keterlambatan  penerbangan, ditinjau  dari  Undang-Undang  Penerbangan  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan (PM) 77 Tahun 2011. Bertitik tolak dari uraian pada pendahuluan, maka terbentuk 2 rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana  bentuk  tanggung  jawab  maskapai  penerbangan  terhadap pe-numpang apabila terjadi keterlambatan penerbangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum  terhadap penumpang sebagai  konsu- men yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ben- tuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang apabila terjadi ke- terlambatan  penerbangan  serta  dalam  rangka  untuk  mengetahui  dan  menganalisa apa saja perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugi- kan  akibat  keterlambatan  penerbangan  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang me- nekankan pada penelitian pustaka yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hu- kum  yang  sedang  diangkat  yaitu  Undang-Undang  Penerbangan  dan  PM  77  Tahun 2011.  Tidak  hanya  itu  saja,  analisis  yang  digunakan  tidak  menutup  pada  berbagai sumber lain di mana memberikan celah untuk dapat dilakukannya analisis oleh pe- nulis.
Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang ( statute approach )  dengan  menganalisa  berbagai  regulasi  dan  peraturan  perundang-unda- ngan,  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  yang  dilakukan  dengan ber-pangkal  pada  pandangan-pandangan  dan  doktrin  terkait  dengan  isu  hukum yang se-dang diangkat.
Keaslian penelitian dimaksudkan bahwa masalah yang hendak diteliti belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu. Sepengetahuan penulis, penelitian ten- tang “Tanggung Jawab  Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada  Penumpang  Terhadap  Akibat  Keterlambatan  Penerbangan”  belum dilakukan  oleh  banyak  peneliti.  Terkait  persamaan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  E.  Saefullah  Wiradipradja,  penulis  menemukan  banyak  perbedaan
terkait  penelitian  ter-sebut,  salah  satunya  dilihat  dari  judul  penelitian  beliau “Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia”.

## C. PEMBAHASAN
Berkenaan  dengan  pengangkutan  udara,  hal  yang  sudah  sering  kali  terjadi adalah tentang keterlambatan jadwal keberangkatan pesawat udara di mana terjadi perbedaan  waktu  keberangkatan  yang  tercantum  di  dalam  tiket  pesawat  dengan rea-lisasi waktu yang terjadi di Bandara.
Pada pelaksanaan pengangkutan penumpang, maskapai penerbangan mem- buat terlebih dahulu suatu bentuk perjanjian berupa tiket kepada penumpang. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Penerbangan memberikan pengertian tiket sebagai “do- kumen  berbentuk  cetak,  melalui  proses  elektronik  atau  bentuk  lainnya,  yang merupa-kan  salah  satu  alat  bukti  adanya  perjanjian  angkutan  udara  antara penumpang  dan  pengangkut,  dan  hak  penumpang  untuk  menggunakan  pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara”.
Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah me- menuhi prestasinya masing-masing seperti apa yang telah diperjanjikan, baik oleh pi-hak  pengangkut  maupun  pihak  penumpang  tanpa  ada  pihak  yang  dirugikan. Namun  dalam  pelaksanaannya,  terkadang  perjanjian  tersebut  tidak  terlaksana sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,  karena  adanya  wanprestasi  yang  dilakukan oleh salah satu pi-hak.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maskapai  penerbangan  selalu  memberikan gan-ti  rugi  dalam  hal  keterlambatan  atau  pembatalan  penerbangan.  Akan  tetapi berdasar-kan  informasi yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, pelaksanaan tanggung  jawab  tersebut  terhambat  faktor  pelayanan.  Kurangnya  pelayanan  yang baik dari maskapai penerbangan dalam proses pemberian ganti rugi menyebabkan pelaksana-an  tangggung  jawab  menjadi  kurang  efektif.  Dengan  adanya  Undang- Undang  Pener-bangan  dan  Peraturan  Menteri,  diharapkan  kerugian  pada penumpang atas keterlam-batan penerbangan mendapat perhatian yang lebih baik dari pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini pihak maskapai penerbangan.

## 1. Tanggung  Jawab  Maskapai  Penerbangan  Sebagai  Penyedia  Jasa
Pe-nerbangan Kepada Konsumen Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pe-nerbangan
Maskapai  penerbangan  atau  badan  usaha  angkutan  udara,  dijelaskan  pada Pa-sal  1  angka  5  PM  77  tahun  2011  yaitu  “badan  usaha  angkutan  udara  adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berben-tuk  perseroan  terbatas,  yang  kegiatan  utamanya  mengoperasikan  pesawat udara  un-tuk  digunakan  mengangkut  penumpang,  kargo,  dan/atau  pos  dengan
memungut  pembayaran”.  Sebagai  badan  usaha  atau  badan  hukum,  maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila me-lakukan kesalahan.
Titik sentral dalam pembahasan mengenai tanggung jawab pengangkut ada- lah menyangkut prinsip tanggung jawab yang diterapkan. Ada beberapa bentuk pin- sip  tanggung  jawab  pengangkut  yang  dikenal  dalam  kegiatan  pengangkutan,  yang ma-sing-masing berbeda satu sama lainnya, baik itu cara pembebanan pembuktian, be-sarnya ganti kerugian, dan lain sebagainya. Penggunaan prinsip tanggung jawab pe-ngangkut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Terdapat  3  (tiga)  prinsip  atau  teori  mengenai  tanggung  jawab  pengangkut da-lam Hukum Udara Internasional, yaitu (E. Saefullah, 2008: 68):
a. Prinsip  tanggung  jawab  atas  adanya  unsur  kesalahan  ( liability  based  on fault ),
b. Prinsip tanggung jawab praduga bersalah (presumption of liability), dan
c. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).
Pasal 1 ayat 30 PM 77 Tahun 2011 (sama dengan Pasal 1 angka 22 Undang-
Undang Penerbangan) menyebutkan bahwa “tanggung jawab pengangkut adalah ke- wajiban  perusahaan  angkutan  udara  untuk  mengganti  kerugian  yang  diserita  oleh pe-numpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga”. Sedangkan dalam Pasal 2  di-jelaskan  bahwa  “pengangkut  yang  mengoperasikan  pesawat  udara  wajib bertang-gung jawab atas kerugian terhadap:
a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka,
b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin,
c. Hilang, musnah atau rusaknya bagasi tercatat,
d. Hilang, musnah atau rusaknya kargo,
e. Keterlambatan angkutan udara, dan
f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
Terkait kerugian yang ditimbulkan oleh maskapai penerbangan, maka pihak maskapai  harus  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  kerugian  kepada  pihak  pe- numpang yang dirugikan. Ganti kerugian sendiri dijelaskan pada Pasal  1 angka 18 PM  77  Tahun  2011  yaitu  “ganti  rugi  adalah  uang  yang  dibayarkan  atau  sebagai pengganti  atas suatu  kerugian”.  Ganti  rugi  erat  kaitannya  dengan  tanggung  jawab. Ganti  kerugi-an  juga  diatur  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata  yaitu  “ganti  kerugian berupa  penggan-tian  biaya,  rugi,  atau  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai dalam memenuhi perikatan-nya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam senggang waktu yang telah dilampaukannya”.
Keterlambatan (delay) selama kurang lebih 2 jam mengharuskan maskapai penerbangan  untuk  memberikan  ganti  rugi  sebagai  bentuk  tanggung  jawab penyedia jasa penerbangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KM 25 Tahun 2008 yang  me-ngatakan  bahwa  keterlambatan  lebih  dari  90  (sembilan  puluh)  menit sampai  dengan  180  (seratus  delapan  puluh)  menit,  perusahaan  angkutan  udara niaga  berjadwal  wa-jib memberikan minuman, makanan  ringan, makan  siang  atau malam  dan  memin-dahkan  penumpang  ke  penerbangan  berikutnya  atau  ke
perusahaan  angkutan  udara  niaga  berjadwal  lainnya,  apabila  diminta  oleh penumpang.
Untuk  keterlambatan  selama  4  jam  atau  lebih  mengharuskan  maskapai mem-berikan  ganti  kerugian  sebesar  Rp.  300.000  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  per penumpang atau memberikan ganti kerugian sebesar 50% dari Rp. 300.000 apabila pengangkut  menawarkan  tempat  tujuan  lain  yang  terdekat  dengan  tujuan penerbangan  akhir  pe-numpang  ( re-routing )  dan  pengangkut  wajib  menyediakan tiket  penerbangan  lanju-tan  atau  menyediakan  transportasi  lain  ke  tempat  tujuan apabila  tidak  ada  moda  tran-sportasi  selain  angkutan  udara,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b PM 77 Tahun 2011.
Tanggung jawab penyedia jasa penerbangan dalam hal keterlambatan atau pembatalan jadwal penerbangan diatur di dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Perhu- bungan No. KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Pasal 10, 11 dan 12 PM 77 Tahun 2011, yang menetapkan ketentuan serta besaran ganti kerugian  akibat  peristiwa  keterlambatan  maupun  pembatalan  penerbangan  yang wajib  diberikan  oleh  penyedia  jasa  kepada  penumpang.  Kedua  aturan  tersebut mene-rapkan  prinsip presumption  of  liability yang  mempunyai  arti  pengangkut secara oto-matis berkewajiban untuk mengganti kerugian kecuali pengangkut dapat membuk-tikan bahwa ia tidak bersalah atau beban pembuktian terbalik (Sri Syawali, 2000: 95).
Akan tetapi tanggung jawab kebanyakan maskapai penerbangan hanya seba- tas memberikan ganti rugi berupa minuman dan makanan ringan serta menawarkan refund tiket, dan tidak mau melayani proses pengalihan penerbangan ke perusahaan penerbangan  lainnya.  Hal  tersebut  tentu  melanggar  Pasal  36  KM  25  Tahun  2008, yang  menyatakan  bahwa  penyedia  jasa  penerbangan  bertanggung  jawab  untuk membantu  memindahkan  penumpang  ke  perusahaan  angkutan  udara  niaga berjadwal lainnya, apabila diminta oleh penumpang.
Seharusnya  pemerintah  memberikan  sanksi  kepada  pihak  maskapai penerba-ngan  yang  tidak  menjalankan  ketentuan  yang  telah  ada.  Jika  pihak pengangkut  tidak  melaksanakan  ganti  kerugian  atas  sebuah  keterlambatan angkutan  udara  dikarena-kan  kesalahannya  dan  tidak  termasuk  dalam  faktor pengecualian,  maka  pihak  pe-ngangkut  angkutan  udara  dapat  dikenakan  sanksi administratif berupa pembekuan izin atau bahkan sampai pencabutan izin operasi udara seperti yang tertera di dalam Pasal 26 PM 77 Tahun 2011. Sejauh ini beberapa maskapai  angkutan  udara  yang  ber-operasi,  tidak  melaksanakan  pemberian  ganti kerugian  yang  didasarkan  pada  per-aturan  perundang-undangan  ini  dalam  hal keterlambatan tersebut dikarenakan ke-salahan pihak pengangkut.
Menurut penulis, peristiwa keterlambatan ( delay ) penerbangan dalam kegia- tan operasi angkutan udara adalah suatu hal yang tidak dapat diduga atau disangka kejadiannya, terlepas ada tidaknya kelalaian maupun kesalahan dari pihak yang ter- libat  di  dalamnya,  hal  tersebut  dapat  terjadi  kapanpun  dan  tidak  ada  yang mengingin-kan peristiwa ini terjadi. Karena selain merugikan para penumpang baik
dari  segi  materiil  maupun  immateriil,  pengangkut  sebagai  penyedia  jasa  angkutan juga dirugi-kan nama baiknya atas kejadian tersebut.
Selain  tanggapan  di  atas,  penulis  juga  menemukan  beberapa  kelemahan  di dalam  PM  77  tahun  2011,  antara  lain  mengenai  asuransi  penumpang  dan penggantian  ganti  kerugian  sebesar  Rp.  300.000.  Bila  dicermati  dengan  teliti, perusahaan  pener-bangan  membebankan  premi  asuransi  dalam  harga  tiket  yang harus  dibayar oleh  konsumen.  Dengan  demikian, perusahaan  penerbangan  berada pada pihak yang di-untungkan. Salah satu  jenis ganti kerugian yang harus dibayar oleh  maskapai  pener-bangan  apabila flight  delayed lebih  dari  4  jam  sebesar  Rp. 300.000.  Pertanyaannya,  apakah  cukup  adil  menghargai  waktu  penumpang  yang telah terbuang lebih dari 4 jam dengan Rp. 300.000?  Pada PM 77 tahun 2011 tidak berlaku  kelipatan  waktu  ke-terlambatan,  sehingga  terlambat  4  jam,  5  jam,  dan seterusnya tetap hanya diberikan Rp.300.000,00. PM 77 tahun 2011 ini mendapat respon  keras  terhadap  penerbitan-nya  oleh  INACA  karena  dinilai  tidak  berpihak kepada  penumpang.  Bahkan  penulis  juga  seringkali  menemukan  pihak  maskapai penerbangan menutupi kelemahannya dalam hal penyiapan pesawat udara beserta awaknya  dengan  alasan  cuaca  buruk  ( bad  weather )  atau departure  slot  time yang padat.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Sebagai Konsu- men Yang Dirugikan Akibat Keterlambatan Penerbangan
Adanya keterlambatan penerbangan bagi penumpang tentunya akan menim- bulkan  kerugian  terutama  sekali  perasaan  jenuh  menunggu,  tertundanya aktifitas- aktifitas  yang  semestinya  dapat  dilakukan  bahkan  akan  kehilangan  kesempatan- kesempatan, artinya terjadinya suatu keterlambatan penerbangan akan menimbul- kan kerugian bagi penumpang,
Untuk mengatasi persaingan yang dapat menurunkan kualitas pelayanan da- lam  penerbangan  maka  diperlukan  adanya  suatu  prinsip  tanggung  jawab  yang sesuai  untuk  badan  usaha  angkutan  udara  niaga  sebagai  pelaku  usaha  khususnya dalam hal terjadi keterlambatan angkutan udara sehingga tercipta kepastian hukum yang  me-menuhi  rasa  keadilan.  Ketentuan  yang  dimaksud  yaitu  ketentuan  yang mengatur ten-tang prinsip tanggung jawab angkutan udara.
Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat  dibutuhkan  dalam  persaingan  penerbangan  global  serta  layanan  yang menem-patkan  penumpang  angkutan  udara  dalam  posisi  tawar  yang  lemah. Perlindungan  hu-kum  bagi  penumpang  angkutan  udara  sebagaimana  dimaksud adalah  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara. Perlindungan  hukum  adalah  perlin-dungan  yang  diberikan  kepada  subjek  hukum, baik  yang  bersifat  preventif  (pencega-han)  maupun  represif  (pemaksaan),  baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan peraturan hukum. Karena itu seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.
Penumpang pesawat udara berhak mendapat perlindungan hukum atas ke- rugian  yang  disebabkan  keterlambatan,  karena  tanggung  jawab  pengangkut  telah diatur secara khusus, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penumpang me- ngacu  kepada ketentuan hukum penerbangan nasional dan konvensi internasional tentang penerbangan yang telah diratifikasi. Namun, perlindungan hukum tersebut belum  memberikan  perlindungan  hukum  yang  maksimal  dan  komprehensif terhadap hak-hak penumpang.
Menurut  Undang-Undang  Penerbangan  dan  PM  77  Tahun  2011, perlindungan hukum dapat dibuktikan dengan tiket penumpang. Tiket penumpang ini sebagai bukti adanya perjanjian antara pengangkut dan penumpang sehingga jika terjadi  pelang-garan,  dalam  hal  ini  keterlambatan  penerbangan,  maka  pengangkut wajib untuk mengganti rugi. Namun untuk melindungi penumpang yang dirugikan, dalam Un-dang-Undang Penerbangan  dan  PM  77  Tahun  2011,  penumpang  berhak untuk  mela-kukan  upaya  hukum  jika  ternyata  maskapai  penerbangan  tidak mengganti  rugi.  Kare-na  masih  belum  terlihat  jelas  tentang  sanksi  apa  yang  akan diberikan apabila maska-pai penerbangan mengalami keterlambatan.
Hubungan  hukum  antara  penumpang  dengan  pengangkut  yang  di  lakukan melalui  perjanjian  masuk  dalam  bidang  hukum  perdata  (privat),  sehingga  pada hake-katnya hubungan hukum yang terjadi antara penumpang dengan pengangkut (peru-sahaan penerbangan) bersifat individu dengan individu, di mana pemerintah seha-rusnya  tidak  terlibat,  sesuai  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  yang  dianut dalam hukum privat, maka seharusnya pemerintah tidak boleh turut campur tangan ter-hadap hubungan antara penumpang dengan pengangkut yang telah bersepakat. Akan  tetapi  pada  perkembangannya,  pengangkut  sering  kali  menyalahgunakan kebebasan  berkontrak  yang  akhirnya  menimbulkan  kerugian  kepada  penumpang atau pengguna jasa penerbangan.
Kewajiban  pengangkut  adalah  sebagai  konsekuensi  kewajiban  kontraktual ( strict contractual duty ) yaitu mengangkut penumpang dan mengirim barang sampai di  tempat  tujuan  dengan  selamat.  Jadi,  kewajiban  pengangkut  adalah  untuk mencapai  suatu  hasil  ( obli-gation  de  resultant ),  bukan  hanya  sekedar  untuk menyelenggarakan  pengangkutan  ( obligetion  de  movens ).  Namun  pada  saat sekarang, perusahaan pener-bangan pada umumnya merupakan perusahaan besar dengan modal berjumlah mul-ti-milyar rupiah dan didukung dengan sistem asuransi –yang  mendistribusikan  resiko  kepada  berbagai  pihak–  sehingga  posisi  ekonomi perusahaan  penerbangan  sangat  jauh  lebih  kuat  dibanding  posisi  para  pengguna jasa  angkutan  udara  secara  individu-al.  Demikian  juga  di  bidang  teknologi,  dunia penerbangan  merupakan  salah  satu  bi-dang  yang  menggunakan  teknologi  sangat canggih,  sehingga  tingkat  keselamatan  pe-nerbangan  dewasa  ini  sudah  jauh  lebih baik dibanding pada waktu Ordonansi (atau Konvensi Warsawa dibuat). Ditambah pula  dengan  terjadinya  perubahan  sistem  nilai  dalam  masyarakat  sendiri  yang sudah  jauh  berbeda  dari  50  -  60  tahun  yang  lalu  me-nyebabkan  bahwa  falsafah, dasar  pertimbangan  atau  standar  yang  digunakan  pada  waktu  pembuatan Ordonansi (atau Konvensi Warsawa) dipertanyakan kembali. Oleh karena itu, adalah
wajar  apabila  Ordonansi 1939  tersebut  dipandang  sudah  tidak  me-madai  lagi  dan karenanya perlu diadakan pembaruan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Dengan demikian, jika penumpang pengangkutan udara dirugikan oleh mas- kapai penerbangan, maka ia dapat menuntut haknya untuk memperoleh ganti rugi. Mandat yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada para penyelenggara negara adalah  melindungi  hak-hak  warganya,  antara  lain  hak  untuk  memperoleh kemudahan  mengakses  transportasi  serta  hak  untuk  dijamin  keselamatannya selama mengguna-kan jasa transportasi termasuk hak untuk mendapat ganti rugi.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. KESIMPULAN
a. Bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang atas keterlambatan  penerbangan  menerapkan  konsep  tanggung  jawab  hukum praduga  bersalah  ( presumption  of  liability ).  Pemberian  kompensasi  yang wajib  diberikan  oleh  maskapai  penerbangan  terhadap  penumpang  atas keterlambatan  penerbangan  beragam  tergantung  dari  lamanya keterlamba-tan  yang  terjadi.  Ada  yang  hanya  diberikan  minuman  ringan, makanan  dan  minuman,  hingga  dapat  dialihkan  ke  penerbangan berikutnya atau mengem-balikan seluruh biaya tiket. Mengenai pemberian ganti  rugi sebesar  Rp. 300.000, -  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  per  penumpang tergantung  kebijakan  yang  telah  ditentukan  oleh  maskapai  penerbangan yang bersangkutan.
b. Perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugi- kan akibat keterlambatan penerbangan menurut Undang-Undang Penerba- ngan  dan  PM  77  Tahun  2011  dapat  dibuktikan  dengan  tiket  penumpang. Tiket  penumpang  ini  sebagai  bukti  adanya  perjanjian  antara  pengangkut dan  penumpang  sehingga  jika  terjadi  pelanggaran  dalam  hal  ini keterlamba-tan  penerbangan  maka  pengangkut  wajib  untuk  mengganti rugi.  Namun  un-tuk  melindungi  penumpang  yang  dirugikan,  dalam Undang-Undang Pener-bangan dan PM 77 Tahun 2011, penumpang berhak untuk melakukan upaya hukum jika ternyata maskapai penerbangan tidak mengganti rugi.

## 2. SARAN
a. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pembina  yang  mengatur,  mengendalikan  dan  mengawasi  pengangkutan udara  harus  memberikan  ketentuan  tentang  sanksi  yang  jelas  dan  tegas ter-hadap maskapai penerbangan jika tidak memberikan kompensasi atau ganti  rugi  kepada  penum-pang  yang  mengalami  keterlambatan penerbangan.
b. Kepada maskapai penerbangan di Indonesia agar lebih memperhatikan dan mengutamakan  penumpang  sebagai  pengguna  jasa  penerbangan  yang
digu-nakan  sebagai  bentuk  komitmen  dan  melaksanakan  tanggung jawabnya dengan baik sebagai penyelenggara apabila  terjadi hal-hal yang menjadi  tanggung  jawabnya  seperti  mengalami  keterlambatan  atau pembatalan penerbangan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU DAN JURNAL
Abdul Majid, Suharto Abdul Majid dan Probo Warpani, Eko (2009). Ground Handling Manajemen  Pelayanan  Darat  Perusahaan  Penerbangan .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Martono,  K  (2009). Hukum  Penerbangan  Berdasarkan  UURI  No.1  Tahun  2009 . Bandung: Mandar Maju.
Nasution, M. N. (2007). Manajemen Transportasi . Bogor: Ghalia Indonesia. Samsul,  Inosentius  Samsul  (2003). Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak  Dalam  Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: UI Press.
Setiani,  Baiq  (2015).  Tanggung  Jawab  Pengangkut  Udara  Terhadap  kerugian  Yang Disebabkan Keterlambatan Berdasarkan Permenhub No. PM 77 Tahun 2011.
Disertasi.
Shidarta (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Grashindo. Syawali, Sri (2000). Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung: Mandar Maju. Wiradipradja,  E.  Saefullah  (1989). Tanggung  Jawab  Pengangkut  Dalam  Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional . Yogyakarta: Liberty. ________________  (2008). Hukum  Transportasi  Udara:  Dari  Warsawa  1929  Ke  Montreal 1999 . Bandung: Kiblat Buku Utama.
Yahanna,  Annalisa  et  al.  (2009). Passenger  Rights  and  Liability  of  Commercial  Air carrier in the Aviation Industry in Indonesia: Analysis of Law No. 1 Year 2009 about  Aviation .  Inaugural  International  Workshop  and  Seminar.  Oriental Crystal Hotel, Kajang, Malaysia, 18-19 November 2009.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Keputusan Menteri  Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang  Penyelenggaraan Angkutan Udara.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011  tentang  Tanggung  Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4956).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821).