## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019 p-ISSN: 2549- 4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## ANALISIS  PENERAPA SHARIAH  COMPLIANCE DALAM  PRODUK BANK SYARIAH

## Masni H.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare│masnianies35@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  bagaimana  bentuk  pelaksaan  kepatuhan  prinsip  syariah (sharia  compliance) dalam  produk  Bank  Syariah  Mandiri  di  Polewali  Mandar  dan Implikasi pengawasan kepatuhan prinsip syariah (sharia sompliance) dalam produk Bank Syariah  Mandiri  di  Polewali  Mandar. Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Adapun  teknik  analisis  datanya  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan  atau verifikasi. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa: 1). Bentuk Pelaksanaan kepatuhan prinsip syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri KCP Polewali dilaksanakan sesuai aturan perbankan syariah yang terhindar dari kemungkinan adanya unsur Riba, Gharar, Maisir dan Produk yang haram. 2). Implikasi Pengawasan kepatuhan prinsip syariah yang diterapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri yaitu dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat berdampak positif terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah, sebab dengan adanya pengawasan yang dilakukan produk-produk yang ditawarkan mempunyai aturan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sehingga bisa di pastikan ke syariahanya.
Kata Kunci : Sharia Compliance , Produk Bank Syariah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Abstract
This article discusses how the form of  implementation fulfills sharia  principles (sharia compliance) on products of Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar and the Implications of  supervision  of  sharia  principles  (syariah  compliance)  on  products  of  Bank  Syariah Mandiri Polewali Mandar. The analytical method used is descriptive qualitative method, the  data  in  this  study  were  obtained  from  primary  data  and  secondary  data.  Data collection  techniques  used  were  observation,  interviews,  and  documentation.  The  data analysis techniques are collecting data, reducing data, presenting data and completing conclusions  or  verification. Research  results  in  this  article:  1). Bank  Syariah  Mandiri KCP Polewali is implemented according to Islamic banking regulations which avoid the possibility of usury, Gharar, Maisir and illicit products. 2). Implications of Supervision Sharia  Policy  implemented  in  Bank  Syariah  Mandiri  products  related  to  supervision conducted  by  the  Sharia  Supervisory  Board  (DPS)  has  a  very  positive  impact  on  the implementation of sharia approval, because with supervision supervision conducted by the  products  offered  are  related  to  fatwa  issued  by  DSN-  MUI  so  that  it  can  be implemented into sharia.
Keywords: Shariah Compliance, Sharia Bank Products

## PENDAHULUAN
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan  yang  beroperasi  berdasarkan prinsip  Syariah  dan  menghilangkan sistem  riba.  Bank  syariah  juga  dapat didefinisikan  sebagai bank  yang  dalam kegiatan  usahanya  yaitu  menghipun dana,  menyalurkan  dana,  dan  jasa-jasa perbankan  berdasarlan  prinsif-prinsif syariat  yang  bersumber  dari  al-Qur'an dan  Hadis  Nabi  saw.  (Jasri,  2017). Sistem perbankan syariah secara substansial  berbeda  dengan  perbankan konvensional, karena perbankan syariah diwajibkan  untuk  memenuhi  prinsip syariah  ( sharia  compliance )  dalam segala  aktivitasnya.  Perbedaan  tesebut pada  akhirnya  akan  mempengaruhi aspek  produk  yang  ditawarkan  oleh perbankan syariah. Hal tersebut ditandai
dengan dikeluarkan-nya peraturan yang mengatur tentang produk dan operasional  yang  harus  dilaksanakan oleh  bank  syariah  melalui  PBI  No. 9/19/PBI/2007  Tentang  Pelaksanaan
Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah (Yassin, 2015).
Perbankan  syariah  menawarkan produk  keuangan  dan  investasi  dengan cara  yang  berbeda  dibanding  bank konvensional  yang  sudah  lama  ada. Meskipun masih dianggap baru, perbankan  syariah  berkembang  cukup pesat dari tahun ketahunnya. Salah satu faktor pendorong berkembangnya perbankan syariah yaitu lantaran Indonesia merupakan salah satu negara muslim  terbesar  di  dunia  dan  jelas

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
perbankan  yang  menggunakan  hukum dan asas Islam akan lebih diminati.
Perkembangan perbankan syariah di  Indonesia  semakin  pesat  setelah disahkannya  Undang-Undang  No.  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagai  undang-undang  yang  khusus mengatur  perbanakan  syariah,  dalam undang-undang  ini  diatur  mengenai masalah  kepatuhan  prinsip  syariah ( sharia compliance )
Kepatuhan terhadap prinsip syariah  ( sharia  compliance )  adalah syarat  mutlak yang  harus  dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip
syariah adalah pemenuhan seluruh
prinsip  syariah dalam  semua  kegiatan yang  dilakukan  sebagai wujud  dari karakteristik
lembaga itu sendiri, termasuk  dalam  hal  ini  bank syariah. tanpa adanya kepatuhan
terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari
sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih
ataupun terus melanjutkan pemanfaatan yang  diberikan  oleh  bank syariah  dan akan  berdampak  negatif  terhadap
citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial  ataupun   nasabah  yang  telah menggunakan bank syariah sebelumnya. Melihat  dari  sudut  pandang masyarakat kepatuhan syariah merupakan  inti  dari  integritas  dan kredibilitas  bank  syariah.  Keberadaan bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  Islam  akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah) termasuk  dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah (Hasanah, 2018).
Sebagai  institusi  keuangan  yang berbasis pada agama, perbankan syariah sangat  terikat  dengan  ajaran  agama. Penggunaan nama syariah dalam perbankan  syariah  merupakan  sebuah keyakinan  dan  tuntutan  hidup  yang sudah diyakini kebenarannya. Sehingga jika syariah sekedar menjadi simbol atas praktek perbankan syariah yang sesungguhnya  ribawi  serta  labelisasi Islam  atas  praktek  bisnis  yang  salah, maka  akan  merusak  keagungan  ajaran Islam itu sendiri.
Perbankan  syariah  adalah  suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan  hukum  Islam  (syariah).
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Pembentukan  sistem  ini  berdasarkan adanya  larangan  dalam  agama  Islam untuk  meminjamkan  atau  memungut pinjaman dengan  mengenakan  bunga pinjaman  (riba),  serta  larangan  untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori  terlarang  (haram).  Sistem perbankan  konvensional tidak  dapat menjamin  absennya  hal-hal  tersebut dalam  investasinya,  misalnya dalam usaha  yang  berkaitan  dengan  produksi makanan  atau  minuman  haram, usaha media  atau  hiburan  yang  tidak  Islami, dan lain-lain. Meskipun Peranan perbankan  syariah  dalam  aktivitasnya tidak  jauh  berbeda  dengan  perbankan konvensional. Perbedaan antara keduanya  terletak  pada  prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan (Prasetiawan,
2018).
Namun demikian, dalam menjalankan  bisnis  perbankan  syariah ini  tidaklah  semudah  seperti  apa  yang dipikirkan  dan  dibicarakan  dalam  teori yang  diketahui.  Harus  diakui,  bahwa fenomena yang terjadi saat ini perbankan  syariah  di  Indonesia  masih sangat  rentan  terhadap  kesalahan- kesalahan yang bersifat syar’i.
Hasil  pengamatan  penulis  yang dilakukan di Polewali Mandar sebagian
masyarakat  masih  ragu  akan  produk- produk  yang  ditawarkan  bank  syariah, mereka  menganggap  bahwa  produk yang  ada  di  bank  syariah  sama  saja dengan bank konvensional, atau perbedaanya pada nama saja (label), itu artinya  mereka  menganggab  bahwa praktek  perbankan  syariah  masih  jauh dari  yang  difatwakan  oleh  Dewan Syariah Nasional (DSN) Hal inilah yang membuat peneliti memilih untuk meneliti  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM) di  Polewali  Mandar  sebagai  satu- satunya  bank  syariah  yang  ada  di Polewali.  Dengan  harapan  kedepanya bank  syariah  memastikan  pemenuhan prinsip  kepatuhan  syariah  pada  bank syariah atau bank syariah bisa diyakini kesyariahanya oleh masyarakat.
Sesuai  dengan  penelitian  Bank Indonesia  yang  menyebutkan  bahwa keraguan masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah disebabkan kurangnya
penerapan sharia compliance pada bank syariah  (Martasari,  2015).  Kepatuhan syariah  merupakan  bagian  dari  sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan  bank  Syariah  tidak  bisa lepas  dari  pemenuhan  prinsip-prinsip syariah. Pada tataran operasional

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
pengumpulan  dan  penyaluran  dana masyarakat  harus  menerapkan  prinsip- prinsip syariah.
Selain  itu  pengawasan  syariah menjadi  aspek  yang  penting  bagi perbankan  Islam  untuk  memenuhi prinsip-prinsip  syariah  sehingga  dapat dikatakan  pengawasan  syariah  sebagai bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kepatuhan  syariah  tersebut.  Untuk menjamin aplikasi prinsip-prinsip syariah di lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah, maka diperlukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memerankan pengawasan syariah tersebut.  Tahap  selanjutnya,  hal  itu berimplikasi pada urgensi dari pengaturan dewan syariah dan kepatuhan  syariah  dalam  perbankan Islam.
Kepatuhan  syariah  merupakan salah  satu  unsur  dalam  penilaian mengenai  tingkat  kesehatan  bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan  bank  akan  berbanding  lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat,  sehingga  bila  bank  lalai dalam menjaga tingkat kesehatanannya karena tidak menerapkan prinsip syariah,  maka  kepercayaan  masyarakat terhadap  bank  akan  hilang.  Dalam
perspektif
Perbankan Syariah, kepatuhan Syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah dan menciptakan inovasi produk dan layanan kreatif dengan tetap patuh pada aturan DSN.
Kenyataan yang terjadi pada Bank Syariah  Mandiri  di  Polewali  Mandar dalam  menghimpun  dan  menyalurkan dananya sesuai aturan perbankan Syariah  dengan  itu  Kepada  Bank Syariah  Mandiri  di  Polewali  Mandar diharapkan kedepanya memastikan pemenuhan  prinsip  syariah  pada  bank syariah dengan memperbanyak sosialisasi  tentang  pentingnya  prinsip ekonomi  syariah  kepada  masyarakat dan  manfaat  produk-produk  yang  ada pada  Bank  Syariah  Mandiri  Polewali Mandar  karena  kurangnya  pemahaman terkait  manfaat  produk-produk  yang ditawarkan kepada masyarakat menyebabkan persepsi masyarakat masih ragu untuk menggunakan produk perbankan  syariah  karena  menganggap produk  bank  syariah  sama  saja  bank konvensional  dan  diharapkan  peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengatasi  tidak  diterapkannya  prinsip- prinsip  syariah  di  bank  syariah  sangat besar dimana  Dewan pengawas Syariah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
menduduki    posisi  yang  kuat  karena keberadaanya  sangat  penting  dan strategis.
Bank  Indonesia  (BI)  sebagai otoritas  pengawas  perbankan  dapat meminta  fatwa  kepada  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  apabila  disinyalir  ada masalah pelanggaran sharia compliance.
Sebaliknya,  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  juga  dapat  melakukan  inisiatif atau  berperan  aktif  dalam  mengawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ataupun  bank  Islam  terhadap  adanya permasalahan sharia compliance, misalnya  terhadap  produk-produk  Di mana sharia  compliance berfungsi untuk  memastikan  pemenuhan  prinsip syariah pada bank
syariah
(Wirdyaningsih, et al., 2005). Dengan melihat penjabaran
tersebut penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh tentang penerapan sharia  compliance dalam  produk  Bank Syariah  Mandiri  di  Polewali  Mandar. Pentingnya penulis mengungkap masalah  tersebut  diharapkan  mampu menjadi  tolak  ukur  bagi  lembaga perbankan dalam menjalankan kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah sekaligus referensi baru untuk lembaga keuangan  bank  syariah  dan  sebagai
media  pengetahuan  tambahan  untuk pembaca maupun penulis sendiri.

## METODE PENELITIAN
Jenis dan Fokus Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan yaitu penelitian lapangan ( field research ), dengan pendekatan fenomenology  yaitu  mendeskripsikan atau  menjawab  pertanyaan-pertanyaan terkait  fenomena  yang  nampak  di kalangan masyarakat. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai  penelitian  deskriptif  kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan,
mencatat, menganalisis  dan  menginterpretasikan apa  yang  diteliti,  melalui  observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi (Mardalis, 2004). Penelitian  deskriptif  kualitatif  ini memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai penerapan sharia  compliance yang  dilihat  dari produk  Bank  Syariah  Mandiri  di Polewali Mandar.
Fokus penelitian ini yaitu penerapan sharia  compliance dalam produk  bank  syariah  mandiri  di Polewali  Mandar dimana  studi  ini membahas tentang produk bank syariah yang  dilakukan  berdasarkan  penerapan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
sharia  compliance atau  kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Jenis dan Sumber Data
Data  primer  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  dengan  melakukan wawancara terhadap Manajer, Customer  Service  (CS),  atau  karyawan lainnya,  data  primer  dalam  hal  ini diperole  dari  sumber  individu  atau perorangan    yang  terlibat  langsung dalam permasalahan yang diteliti.
Data  sekunder  dalam  penelitian ini yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi  pelengkap  dalam  penelitian. Data  sekunder  yang  dapat  diperoleh antara  lain  berasal  dari:  1)  Buku-buku yang terkait tentang syariah compliance dan ekonomi Syari’ah; 2) Kepustakaan, internet, artikel serta jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan  melalui:  1)  Observasi  yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap  fenomena-fenomena  terkait permasalahan penerapan syariah compliance dalam produk bank syariah;
2)  Wawancara  yang  dilakukan  dengan menyusun  sejumlah  daftar  pertanyaan
secara sistematis dan terstruktur berdasarkan  permasalahan  yang  akan dibahas dalam penelitian ini. Wawancara  dilakukan  secara  luwes, sehingga  terjali  hubungan  yang  baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan  keberhasilan  wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi  yang  benar  (Sasmoko,  2004:
3)  Dokumentasi  dilakukan  dengan mengumpulkan data
yang menghasilkan  catatan-catatan  penting yang  berhubungan  dengan  masalah yang  diteliti,  sehingga  akan  diperoleh data  yang  lengkap,  sah  dan  bukan berdasarkan  perkiraan  (Basrowi  dkk, 2008).  Dalam  hal  ini,  peneliti  akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta  mengambil  gambar  kegiatan- kegiatan  dan  rekaman  yang  terkait dengan  permasalahan  pada  penelitian ini.

## Teknik Analisis data
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif,  maka  analisis  data  yang diterapkan  adalah  kualitatif.  Analisis tersebut  menggunakan  analisis  data model Miles dan Hubermen (Sugiyono, 2008).  Model  tersebut  menekankan beberapa  tahapan  dan  langkah-langkah sebagai berikut:
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
1. Pengumpulan Data
Pengumpulkan data adalah kegiatan menguraikan
atau menghimpun  seluruh  data  yang  telah didapatkan  dari  lapangan  baik  berupa hasil  observasi,  wawancara  serta  data- data  yang  berbentuk  dokumen  tertentu tanpa terkecuali.
Data yang
dikumpulkan  adalah  data  yang  terkait dengan  penelitian  untuk  menjawab permasalahan-permasalahan yang diajuhkan dalam rumusan masalah.
Mengenai pengumpulan data peneliti  datang  ke  tempat  penelitian dengan  membawa  surat  izin  dari kampus  untuk  melakukan  penelitian  di bank  syariah.  Kemudian  melakukan wawancara  dan  observasi  kepada kepada  salah  satu  karyawan  yang bersedia  untuk  diwawancarai  untuk memperoleh data yang diperlukan. 2. Reduksi Data Miles dan Hubermen mengatahkan  bahwa  reduksi  data diartikan  sebagai  proses  pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyerderhanaan,  pengabstrakan  dan transformasi  data  kasar  yang  muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,  dicari  tema  dan  polanya (Sugiyono, 2008).
Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai sharia  compliance dalam  produk  bank syariah, sehingga dapat ditemukan hal- hal  dari  objek  yang  diteliti  tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data  ini  antara  lain:  1)  Mengumpulkan data  dan informasi  baik  dari  dokumen, catatan  hasil  wawancara  dan  hasil observasi; 2) Serta mencari hal-hal yang dianggap  penting  dari  setiap  aspek temuan penelitian.

## 3. Penyajian Data
Miles  dan  Huberman  dalam Suprayogo  dan  Tobroni  mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian  data  adalah  menyajikan sekumpulan  informasi  yang  tersusun dan  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan (Suprayogo dan Tobroni, 2001). Penyajian  data  dalam  hal  ini  adalah penyampaian  informasi  berdasarkan data  yang  diperoleh.  Kegiatan  pada tahap  ini  antara  lain:  1)  Membuat rangkuman secara deskriptif dan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
sistematis,  sehingga  tema  sentral  dapat diketahui dengan muda; 2) Memberikan makna  setiap  rangkuman  tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Namun setelah dilakukan dan dianggap belum memadai  maka  dilakukan  penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang
dibutuhkan  dan  sesuai  dengan  alur penelitian;  3)  Penarikan  kesimpulan atau verifikasi.
Kesimpulan  yang  dikemukakan pada  tahap  awal,  didukung  oleh  bukti- bukti  yang  valid  dan  konsisten  saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan  data, maka  kesimpulan merupakan  kesimpulan  yang  kredibel (Sugiyono,  2008).  Pada  tahap  ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan  yang  telah  diambil  dengan data pembanding teori tertentu, melakukan  proses membercheck atau melakukan  proses  pengecekan  ulang, mulai  dari  pelaksanaan  pra- survey , wawancara,  observasi  dan  dokumen, dan membuat kesimpulan umum untuk di  laporankan  sebagai  hasil  dari penelitian  yang  telah  di  lakukan  oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Pelaksanaan kepatuhan terhadap  prinsip  syariah  yang  di terapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar
Kepatuhan  syariah  merupakan aspek  penting  yang  membedakan ekonomi  suariaha  dengan  ekonomi konvensional  atau  antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam  konteks perbankan,  ini  menjadi isu  krusial,  karena  sampai  saat  ini, bank syariah ditengarai masih mengikuti bank konvensional mengenai produk-produknya.
Bank  Syariah  Mandiri  Polewali Mandar  dalam  proses  penyaluran  dana dan  penghimpunan  dana  menggunakan produk-produk  yang  telah  di fatwakan oleh DSN-MUI dan dalam operasionalnuya diawasi oleh DPS yang bekrja  secara  aktif.  Produk  pendanaan meliputi  Tabungan  BSM,  Tabungan berencana, Tabungan investasi cendekia, Tabungan mabrur, BSM deposito, BSM giro,  sedangkan  produk  pembiayaan meliputi  BSM  griya,  BSM  oto,  BSM imlan, BSM pensiun, pembiayaan usaha mikro,  cicil  emas  dan  gadai  emas (Dewang, 10 Oktober 2018).
Kepatuhan terhadap prinsip syariah  ini  berimbas  kepada  semua  hal
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
dalam industri perbankan syariah, terutama  dengan  produk  bank  syariah. Secara  umum  di  antara  prinsip-prinsip terkait produk perbankan syariah adalah usaha  yang  menjauhi  praktek  riba, gharar, Maisir dan Produk yang haram. 1. Tidak ada riba dalam produk bank
Riba berarti pengambilan tambahan  dari  harta  pokok  atau  modal secara  batil.  Baik  kredit  maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sama-sama  menyediakan  uang  atau tagihan  atas  dasar  perjanjian  atau kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak
peminjam  atau  pihak  yang  dibiayai untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya beserta bunga,
imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu  yang  telah  disepakati  bersama (Usman, 2001:  237). Perbedaannya terletak  pada  kontraprestasi  yang  akan diberikan  nasabah  peminjam  dana kepada bank atas pemberian kredit yang berupa  bunga,  sedangkan  pada  bank syariah kontra prestasinya antara pemilik dana dengan nasabah penerima fasilitas  pada  pembiayaan  berdasarkan prinsip syariah berupa nisbah bagi hasil, margin  keuntungan,  biaya  sewa,  dan biaya admisinstrasi.
Tabel 5 Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil
No Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil 1 Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi 2 Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Besarnya nisba (rasio) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh 3 Tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan 4 Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil 5 Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan
ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Menurut junior consumer
relationship manager Bank  Syariah Mandiri KCP
Polewali, proses penghimpunan dana menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan akad wadiah yad dhamanah. Akad tersebut disesuakan dengan jenis tabungan yang dipilih  oleh  nasabah  dan  tidak  ada syarat-syarat  tertentu  dalam  penentuan akad  karena  semuanya  di  laksanakan sesuai aturan perbankan syariah (Mustamin, 2 Oktober 2018).
Sedangkan proses prosedur penentuan nisbah bagi hasil antara bank dengan  nasbah  pada  Bank  Syariah Mandiri  Cabang  Polewali  Mandar menurut costumer service Bank Syariah Mandiri KCP Polewali yaitu:
“Berdasarkan pada jumlah keuntungan  yang  diperoleh,  di mana bagi hasil tergantung kepada  keuntungan  usaha  yang dijalankan.  Jika  usaha  itu  tidak mendapatkan  keuntungan  maka kerugian akan ditanggung bersama,  selama  kerugian  usaha yang  dilakukan  bukan  karna kelalaian yang menjalankan usaha” (Ghifari, 10 Oktober 2018).
Berdasarkan  wawancara  diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip utama Bank  Syariah  Mandiri KCP Polewali tercermin dalam produk- produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat, Bank Syariah Mandiri Polewali  Mandar  menyediakan  sarana penyimpan  dana  dengan  sistem  bagi hasil,  dan  pada  sisi  penyaluran  dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan  dengan  sistem  bagi  hasil pula  dengan  menggunakan  akad-akad yang  sesuai  dengan  aturan  perbankan syariah.
Mengacu  kepada  petunjuk  al- Qur’an dalam QS. An-Nisa (4): 29:
ٖةَّنوُك ۡسَّم َّرۡيَّغ اًتوُيُب ْاوُلُخۡدَّت نَّأ ٌحاَّنُج ۡمُكۡيَّلَّع  َّسۡيَّ ل َّنوُمُتۡكَّت اَّمَّو َّنوُدۡبُت اَّم ُمَّلۡعَّي ُ َّ للّٱَّو ۡۚۡمُك َّ ل ٞعَٰ َّتَّم اَّهيِف ٩٢ Terjemahan: “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan suka  sama-suka  di  antara  kamu. dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014) Maksud  dari  ayat  diatas  adalah Suruhan untuk menempuh jalan perniagaan  dengan  suka  sama  suka, maka setiap transaksi dengan kelembagaan  ekonomi  Islam  harus selalu  dilandasi  atas  dasar  sistem  bagi hasil. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan  syariah  harus  tunduk  pada
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
syarat  dan  rukun  akad  sebagaimana yang  diatur  dalam  syariat  Islam (Sudarso, 2003: 27).
2. Tidak  ada  gharar  dalam  transaksi bank
Gharar  adalah  tipuan,  dimana kedua bela pihak dalam transaksi tidak memiliki  kepastian  terhadap  barang yang  menjadi  objek  transaksi  baik terkait  kualitas,  kuantitas,  harga  dan waktu  penyerahan  barang  sehingga pihak  kedua  dirugikan  (Karim  dan Sahroni,  2015:  77).  Menurut  Rahmat Ghifari  selaku  Customer  service  Bank Syariah Mandiri KCP Polewali:
“Semua kegiatan dalam penghimpunan dana dan penyaluran  dana  kami  memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan  atas  setiap  transaksi melalui  laporan  keuangan  yang terbuka dengan itu nasabah dapat mengetahui  tingkat  ke  amanan dana  dan  kualitas  manajemen bank (Ghifari, 10 Oktober 2018).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam produk  bank  syariah  Mandiri  di Polewali  Mandar  delakukan  secara terbuka  atau  transfaran,  sehingga  tidak ada unsur gharar dalam operasionalnya.
3. Tidak  ada  maisir  dalam  transaksi bank
Maisir adalah  suatu  transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan  yang  tidak  pasti  dan  bersifat untung-untungan.  Secara  sederhana, maisir atau  perjudian  adalah  suatu permainan  yang  menjadikan  salah  satu pihak  menanggung  beban  pihak  lain akibat permainan tersebut.
Peneliti  melakukan  wawancara dengan  ibu  Nurmawati  rasak  selaku junior  consumer  relationship  manajer Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Polewali. Beliau mengatakan bahwa:
“Dalam  pembiayaan  atas  dasar akad mudharabah dan musyarakah, nasabah harus membuat  laporan  pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan  kepada  bank  syariah sebagai shahibul  mal .  Laporan pendapat tersebut semestinya menjadi pertimbangan pembagian keuntungan  antara  nasabah  dan bank syariah yang telah disepakati pada  waktu  akad,  Ini  bertujuan sebagai pencegahan dari kemungkinan  terjadinya maisir ” (Nurmawati Rasak, Oktober 2018).

## 4. Bank  Menghindari  produk  yang diharamkan
Prinsip  syariah  lainnya  adalah menghindari  produk  yang  diharamkan Allah  Subhanu  wa  Ta’la  seperti minuman  keras,  babi  alat-alat  musik yang  dapat  menjauhkan  kedekatan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
dengan Allah dan menghambur- hamburkan  uang.  Serta  hal-hal  yang dapat merusak agama, akal, jiwa, harta dan harga diri manusia.
Sebagai  lembaga  keuangan  yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti  ketentuan-ketentuan  syariah atau  prinsip-prinsip  syariah.  Prinsip tersebut  adalah  prinsip  hukum  Islam dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  (DSN-MUI).  Bank  syariah
harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut  sehingga  dapat  menjalankan bisnis  berbasis  pada  keuntungan  yang halal.
Objek  akad  berupa  barang  yang haram  dzatnya  transaksi  ini  dilarang karena objek (barang dan jasa) yang di transaksikan  juga  dilarang.  Misalnya minuman  keras,  bangkai,  daging  babi dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila  ada  nasabah  yang  mengajukkan pembiayaan  pembelian  minuman  keras kepada LKS dengan menggunakan akad murabahah,  maka  walaupun  akadnya sah,  tetapi  transaksi  ini  haram  karena
objek  transaksinya  Haram  (Karim  dan Sahroni, 214).
Sebagaimana  hasil  wawancara dengan  bapak  Mukti  Dewang  selaku Operational  Manager  Bank  Syariah
Mandiri KCP Polewali. Beliau mengatakan bahwa: “Penghimpunan dana dan penyaluran  dana  produk-produk yang  ada  pada  Bank  Syariah Mandiri  ini  memang  mempunyai kemiripan  dengan  produk  bank konvensional     tetapi  tidak  sama, karena adanya pelarangan produk yang haram. Artinya pembiayaan pada bank syariah harus menghindari  unsur-unsur  yang dilarang,  dimana  bisnis  usaha bank  syariah  harus  pada  bisnis yang  halal  saja  yaitu  bisnis  yang mengandung manfaat dan kebaikan. Bank dan nasabah tidak diperbolehkan  melakukan  bisnis yang dilarang (haram atau diperselisihkan kehalalanya) termaksud membiayai bisnis rokok,  bisnis  hotel  yang  tidak syariah, salon yang tidak syariah, dan  lainya”  (Dewang,  Oktober 2018).
Berdasarkan  hasil  wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Produk Bank syariah Mandiri Polewali Mandar terhindar  dari  produk-produk  yang haram.  Industri  perbankan  syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan  sistem  syariah.  Oleh  karena  itu kesesuaian  operasi  dan  praktik  bank Syariah dengan syariah Islam merupakan  perinta  mendasar  dalam
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
perbankan  syariah.  Perbankan  Syariah dalam  melakukan  kegiatan  usahanya berasaskan  Prinsip  Syariah,  demokrasi ekonomi,  dan  prinsip  kehati  hatian. Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan oleh  Majelis  Ulama  Indonesia,  dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN  MUI),  yang  untuk  selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia
Berdasarkan beberapa hasil wawancara  diatas,  maka  peneliti dapat meyimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan salah satu gambaran sebuah perbankan  syariah  menerapkan sharia compliance dimana dalam  Pelaksanaan kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah dalam produk Bank Mandiri Syariah di Polewali  Mandar  cukup  bagus  dan  di laksanakan  sesuai  aturan  perbankan syariah  di  mana  dalam  produknya terhindar  dari  kemungkinan  adanya Riba,  gharar,maisir  dan  produk  yang haram.
Imlikasi Pengawasan kepatuhan prinsip  syariah  dalam  produk  Bank
Syariah Mandiri di Polewali Mandar
Industri  perbankan  yang  sehat
juga perlu didukung dengan pengawasan bank yang independen dan
efektif.  Untuk  itu,  dalam  menjalankan tugas  pengawasan  bank,  saat  ini  BI melaksanakan  sistem  pengawasanya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan
berdasarkan  kepatuhan (compliance based  supervision) dan  pengawasan berdasarkan resiko (risk based
supervision/ RBS). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan  sistem  pengawasan sehingga dapat
meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  pengawasan perbankan  (Yulianti, La  Riba ,  Jurnal Ekonomi  Islam  Vol.  III,  No.  2, Desember 2009).
Perkembangan Bank Syaria meni
mbulkan
permasalahan tentang dipertanyakanya sharia  Compliance dari  perbankan  Syariah.  Maka  dari  itu untuk  menjaga  kemurnian  dari  bank syariah  dibuatlah  Dewan  Pengawas
Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi  jalanya  sebuah  lembaga keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah. Dewan  Pengawas  Syariah  adalah  salah satu  sistem  pemantauan  utama  yang dikembangkan oleh bank syariah untuk

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
menjamin  ketaatan stakeholder dalam aturan-aturan  syariah.  dimana  peran dewan  pengawas  syariah  di  Indonesia mengatasi  produk-produk  perbankan agar sesui prinsip syariah.
Selanjutnya  pada  level  nasional, ada  lembaga  bernama  Dewan  Syari’ah Nasional  (DSN)  yang  dibentuk  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang bertugas  dan  memiliki  kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan  jasa  dalam  kegiatan  usaha  bank yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Dengan demikian,  DPS  adalah  perpanjangan tangan  dari  DSN  untuk  melakukan pengawasan  atas  kesesuaian  kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
Pengawasan bank syariah memiliki  keunikan  dengan  adanya aspek  syariah  yang  harus  diawasi. Pengawasan  dalam  bidang  keuangan dan  operasional  dilakukan  oleh  BI sebagai  otoritas  perbankan,  sedangkan pengawasan  aspek  kepatuhan  syariah dilakukan  oleh  DPS  (Ardhaningsih, 2012).  DSN  berdiri  sendiri  diluar  dari BI, namun dalam melakukan pengawasan  tetap  bekerjasama  dengan BI. Walaupun tugas DSN dan BI sama-
sama melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan  dan  pembuatan  fatwa produk-produk  syariah,  sementara  BI lebih berfokus pada masalah manajemen  perbankan  secara  umum dan  tidak  masuk  pada  persoalan- persoalan yang berkaitan dengan syariah (Wirdyaningsih, et al., 2005: 82)
Dewan  pengawas  bank  syariah meliputi  beberapa  pihak  antara  lain: Komisaris,  Bank  Indonesia,  Bapepam (untuk  bank  syariah  yang  telah go public )  dan  Dewan  Pengawas  Syariah. Semua  dewan  pengawas  memiliki fungsi  masing-masing.  Khusus  Dewan Pengawas  Syariah,  tugasnya  ialah mengawasi  jalanya  operasional  bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan  atas  produk  dan  jasa yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah sesuai  dengan  produk  dan  jasa  bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  melalui  fatwa DSN (Ismail, 2014: 37).
Pelaksanan produk perbankan Islam  dituangkan  dalam  bentuk  akad. Semua akad harus diperiksa
oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak m enyimpang dari ketentuan syariah. Apabilah  ada  akad  yang  belum
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
difatwakan,  DPS  harus  meminta  fatwa terlebih  dahulu  kepada  DSN.  Sebelum ada persetujuan dari DSN, akad tersebut belum  dapat  dikeluarkan.  Oleh  karena itu, harus ada batasan waktu bagi DSN untuk  memutuskan  produk  tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran dan perkembangan perbankan Islam yang pesat.
Peneliti  melakukan  wawancara dengan  bapak  Muhti  Dewang  selaku Operational  Manager  Bank  Mandiri Syariah KCP Polewali Mengatakan:
“Bahwa kita disini cabang di atur oleh kantor pusat,disini tidak jalan secara  sendiri-sendiri,  Jelasnya disini kita semua prosedur sesuai dengan  yang  dikeluarkan  DSN istlanya ada devisi khusus prosedur compliance.Semua prodak Bank  Syariah Mandiri itu sebelum dikeluarkan atau ditetapkan  sebagai  prodak  harus melalui  DPS  berdasarkan  fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, dimana  Masing-masing Bank dibawa pengawasan karena masing-masing bank ada DPSnya, jadi  semua  prodak  sebelum dikeluarkan  itu  harus  melalui dewan pengawas syariah, misalnya tabungan BSM, fatwanya  apa  yang  dipake.  Dari situ  memiliki  turunan  dimana disitu ada devisi yang menangani prodak bagaimana dalam menghindari  penyimpangan  yang harus mengikuti prosedur compliance.  Kalaupun  ada  yang menyimpang, atau semisalnya ada anggapan nasaba bahwa ini tidak sesuai syariah itu nanti.di pertanyakan  yang  mana  tidak sesuai syariah kemudian
pertimbangkan,  Nah  itu  ditandai di kasi tau ini tidak sesuai tolong disesuaikan  sesuai  prosedur  dan tetap menjaga prosedur tetap jalan, aman,  dan  nasabahnya  juga  bisa dilayani” (Dewang, Oktober 2018).
Dari  hasil  wawancara  di  atas dapat  di  simpulkan  bahwa  Dewan Pengawas Syariah  adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya  Bank  Islam  agar  di  dalam operasionalnya  tidak  menyimpang  dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Dewan pengawas syariah bertugas untuk mendiskusikan masalah- masalah  dan  transaksi  bisnis  yang diajukan kepada dewan sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam.
Untuk  mendukung  efektivitas pengawasan dewan pengawas syariah di Bank  Syariah  maka  dibutuhkan  dewan pengawas syariah yang memiliki kompetensi, pengalaman kerja, kemampuan solvabilitas keuangan, integritas,  kejujuran,  reputasi  dan independensi, serta adanya keterbukaan dari  pegawai  dan  direksi.  Beberapa penelitian  menyebutkan  bahwa  belum optimal  dan  kurang  efektifnya  peran dewan  pengawas  syariah  maka  akan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
berdampak  juga  terhadap  penerapan kepatuhan syariah.
Bank Islam, selain berfungsi men jembatani antara pihak yang  kelebihan dana agar mampu melaksanakan tugas- tugasnya  dengan  baik  seorang leason syariah haruslah  menguasai  fiqhi muamalah  secara  mendalam,  selain  itu juga menguasai bidang operasionalisasi bank konvensional (Sumitro, 2004: 51- 53).  Perbedaan  Bank  Konvensional dengan Bank Syariah
adalah keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah. Tugas  dari  Dewan  Pengawas  Syariah adalah  mengawasi  dan  memastikan semua  kegiatan  yang  ada  di  Bank Syariah  apakah  sesuai  dengan  prinsip syariah,  yaitu  menghindari  dari riba, gharar, maysir dan produk yang haram.
Dari  hasil  pengamatan  yang peneliti  lakukan,  sekaligus  wawancara oleh customer service Rachmat Ghifari yaitu:
“Bahwa implikasi sharia compliance terhadap pengawasan
yang dilakukan oleh DPS
berdampak  positive  pada  bank syariah karna dengan itu produk- produk  yang  di  tawarkan  akan lebih patuh terhadap fatwa DSN- MUI  dan  akan  menarik  minat nasabah karena memastikan semua kegiatan yang ada di Bank Syariah  Mandiri  sesuai  dengan prinsip  syariah,  yaitu  terhindar dari  kemungkinan  adanya riba,
gharar,  maysir dan  produk  yang haram” (Rahmat Ghifari, Oktober
2018). Hal yang sama Peneliti
melakukan  wawancara  dengan  Bapak Mustamin  selaku  junior  consumer relationship  manajer  Bank  Syariah Mandiri KCP Polewali mengatakan:
Bahwa Implikasi sharia Compliance terhadap pengawasan yang  dilakukan  DPS  adalah Semua  kegiatan  penghimpunan dana  dan  penyaluran  dana  sesuai dengan  aturan  perbankan  syariah (Mustamin, Oktober 2018).
Dari hasil wawancara dan pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan DPS  bertugas  mengawasi  operasional serta  jalannya bank  syariah  agar  sesuai dengan prinsip syariah. Tingkat kepatuhan  syariah  di  bank  Syariah Mandiri  KCP  Polewali  dimana  peran pengawasan, model  pengorganisasian dan  kompetensi  yang  dimiliki  dengan DPS memiliki  hubungan  yang  sangat erat.
Bank syariah harus dapat meyakinkan  nasabah  bahwa  ia  telah mematuhi prinsip-prinsip syariah.
Kepatuhan  tersebut  tidak  akan  dapat diyakinkan, kecuali beberapa persoalan fikhi  yang  terkait  dengan  bisnis keuangan telah terselesaikan. Di samping  itu,  kerangka  hukum  yang disepakati bersama juga perlu
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
disiapkan, karena tanpanya, akan sangat sulit untuk
mengembangkan standardisasi produk perbankan syariah. Lebih lanjut, bank juga perlu memperjelas  peran  dewan  pengawas syariah,  bank  sentral,  dan  perusahaan audit  independen  untuk  memastikan bahwa  bank  tidak  melanggar  prinsip- prinsip syariah.
Hal  ini  menunjukkan  betapa pentingnya  regulasi  dan  pengawasan bagi  sistem  keuangan  Islam.  Tanpa peran regulasi dan pengawasan, kepercayaan  masyarakat  pada  sistem tidak  akan  perna  terwujud.  Kegagalan pada  tahap  awal  pembentukan  akan menurunkan reputasi sistem, dan justru akan  menghambat  usaha  Islamisasi sistem  keuangan  di  negara-negara muslim (Chapra dan Khan, 2016: 30).
Penerapan sharia  compliance dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali  telah  sesuai  dengan  unsur penerapan yang telah diungkapkan oleh Wahab bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara
melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori dan penerapan merupakan sebuah  kegiatan  yang  memiliki  tiga unsur  penting  dan  mutlak  dalam menjalankanya atara lain:
1. Adanya  program  yang  dilaksanakan yakni  Bank  Syariah  Mandiri  di Polewali  membuka  berbagai  produk sesuai  dengan  kebutuhan  nasabah yang sesuai dengan aturan perbankan syariah.
2. Adanya  kelompok  target,  yaitu masyarakat  atau  nasabah  yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima  manfaat  dari  program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau  perorangan  yang  bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan  maupun  pengawasan dari  proses  penerapan  tersebut seperti  DSN,  DPS,  dan  Devisi Khusus prosedur compliance.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah diuraikan  dalam  skripsi  ini,  yang dibahas  tentang  penerapan sharia compliance dalam produk Bank Syariah Mandiri  Polewali  Mandar  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Produk perbankan syariah merupakan  salah  satu  gambaran sebuah perbankan
syariah menerapkan sharia compliance . Pada tataran operasional

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
pengumpulan  dan  penyaluran  dana masyarakat harus menerapkan
prinsip-prinsip syariah, dimana dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap    prinsip  syariah dalam produk  Bank  Syariah  Mandiri  di Polewali  Mandar  di  laksanakan sesuai aturan perbankan syariah yang terhindar  dari  kemungkinan  adanya unsur Riba,    gharar,  maisir dan produk yang haram.
2. Mengenai  implikasi  Pengawasan
kepatuhan  prinsip  syariah  yang  di
terapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri  di  Polewali  Mandar  yaitu dengan  adanya  pengawasan  yang dilakukan oleh DPS sangat berdampak positif terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah,
sebab  dengan  adanya  pengawasan yang  terhadap  produk-produk  yang ditawarkan mempunyai aturan berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan oleh  DSN-MUI    sehingga  bisa  di pastikan ke syariahanya..

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Terjemahan . Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar.
Ardhaningsih, Ghaneiy Septian. 2012.  “Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah  KCI  Surabaya  Gubeng”.    Skripsi;  Universitas  Airlangga:
Surabaya
Chapra M.Umar dan Tariqullah khan. 2016 Regulasi &Pengawasan Bank Syariah Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara.
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV.
Cat. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Hasanah,  Uswatun.  2018.  “Kepatuhan  prinsip-prinsip  syariah  dan  Islamic corporategoperance terhadap kesehatan financial pada bank umum syariah ”.http://lib.unnes.ac.id/22444/1/7211411163-s.pdf (15 Mei)
Ismail. 2014. Perbankan Syariah . Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Jasri,  Jasri.  "Pendapatan  Margin  Bayal-Murabahah  Terhadap  Profitabilitas  Pada Bank Syariah." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1.1 (2017): 64-73.
Karim,  Adiwarman. 2004. Bank  Islam  Analisis  Fiqhi  Dan  Keuangan .  Edisi  II. Jakarta: PT RajaGrapindo Persada.
Karim,  Adiwarman.  A.  dan  Oni  Sahroni.  2015. Riba  Gharar,  dan  Kaida-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqhi & Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers. Mardalis. 2004. Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal . Cet.VII; Jakarta: Bumi Aksara.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Martasari,  Laila.  2015.  “Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Penerapan  Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai”. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis , Vol. 2, No. 1 (2015)
Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
Sasmoko. 2004. Metode Penelitian . Jakarta: UKI Pres.
Sudarso,  Heri.  2003 Bank  Lembaga  Keuangan  Syariah  Diskripsi  Dan  Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
Sugiyono.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kuantitatif dan  R&D .  Bandung: CV. Alfabet.
Sumitro,  Warkum.  2004. Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga Terkait, Cet, IV; PT Raja Grafindo Juni
Prasetiawan,  Andry.  2018.  “ Pengaruh  Kepatuhan  Prinsip-Prinsip  Syariah terhadap  Kesehatan  Finansial  dengan  Metode  Risk-Based  Bank  Rating (RBBR)  pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia”. http://repositori.uin- alauddin.ac.id/7669/  diakses pada 15 Mei 2017.
Wirdyaningsih. Et al., eds. 2005. Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Yassin, Egie  Ibrahim.,  2015  “Pengaruh  Kompetensi  Dewan  Pengawas  Syariah Terhadap  Penerapan  Syariah  Compliance”. Skripsi (Fakultas  Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Bandung).
Yulianti,  Rahmani  Timorita.  2009.  “Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah”. La Riba: Jurnal Ekonomi Islam Vol.III, No.2 (2009)