## Kewenangan  Pemerintah  Daerah  untuk  Melindungi  Bidan  yang Melaksanakan Program Keluarga Berencana
Anggraeni Novitasari Ujianingtyas 1
1 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Hang Tuah, Email: anggie.novita.ujianing@gmail.com
Articcle Information
Article History:
Received : 28-12-2022 Revised : 11-04-2023 Accepted : 17-04-2023 Published : 24-04-2023
Keyword:
Local Government Authority; Legal Protection; Midwife;
Family Planning;

## Abstract
Since  midwife  as  front  liner  for  family  planning  endure  many  risks,  The Local Government must protect them from any chance of sue. This study is analyze  midwife  authority  due  to  family  planning  programs,  and  analize Local  Government  authority  to  protect  midwifes  that  servicing  a  family program.  This  is  a  juridical  normative  studiy  with  a  statue  approach, comparative  approach and  conceptual  approach.    The  result  of  the  study shows  that  the  Local  Government  must  protect  midwifes  by  assign  an innovation  regulation.  The  regional  head  regulation  may  consist engangement of religious leader to help promoting family planning service. Many  guidelines  and  manuals  must  be  made  in  order  to  protect obedient midwifes. And push KORPRI to make a Legal Consulting and Aid Institute. The making of family planning regulation must be honor the human rights.

## Abstrak
Bidan  sebagai  garda  terdepan  dari  pelaksanaan  Program  Keluarga Berencana  memiliki  resiko-resiko  hukum.  Untuk  itu  Pemerintah  Daerah mestinya memberikan perlindungan pada mereka dari segala jenis tuntutan,
Penelitian  ini  menganalisis  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam melindungi bidan yang melayani program keluarga berencana. Penelitian ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dapat melindungi bidan dengan membuat suatu kebijakan inovatif. Peraturan Kepala Daerah dapat berisi pelibatan  pemuka  agama  untuk  membantu  mempromosikan  program keluarga  berencana.  Pembuatan pedoman  dan  panduan  tentang  keluarga berencana  harus  pula  dibuat  untuk  melindungi  bidan-bidan  yang  patuh. Pemerintah  daerah  dapat  juga  membuat  KORPRI  untuk  membangun Lembaga  Bantuan  Hukum.    Pembuatan  Peraturan  mengenai  keluarga berencana haruslah menghormati hak asasi manusia.

## PENDAHULUAN
Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  merupakan  hal  yang  menjadi  indikatro  dari beberapa  indikator  lainnya  dalam  mengetahui  tingkat  keberhasilan  dalam  segi kesehatan ibu. Indikator dipandang bisa menandakan derajat kesehatan masyarakat, sebab  mewakili  perbaikan  layanan  kesehatan  secara  kualitas  dan  keterjangakuan kepada  masyarakat.  Tingkat  kematian  ibu  secara  menyeluruh  mengalami penurunan  dalam  kurun  waktu  1991-2015  yang  pada  jumlahnya  390  berubah menjadi 305/100.000 dari setiap kelahiran. 1
Upaya-upaya  untuk  mempercepat  turunnya  AKI  dilaksanakan  melalui penjaminan akses  layanan kesehatan bagi  setiap ibu.  Layanan kesehatan tersebut harus memenuhi standar mutu tertentu, yaitu layanan untuk kesehatan bagi ibu yang sedang hamil atau antenatal care (ANC) , layanan persalinan yang diberikan tenaga kesehatan  yang  kompeten,  layanan  pascasalin  bagi  ibu  dan  bayi,  penyediaan layanan yang dikhususkan apabila terjadi masalah komplikasi, dan layanan tentang keluarga  berencana  (KB)  termasuk  KB  pascasalin  dan  pelayanan  KB  secara umum. 2 Pelayanan  KB  sendiri  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  terdiri  dari pemberian  Komunikasi  Informasi  dan  Edukasi  (KIE),  konseling, skrining kelayakan  medis,  pemberian  alat  kontrasepsi  (termasuk  memasangnya  atau mencabut),  hingga menangani  efek dari usaha pencegahan kehamilan. Pelayanan kontrasepsi yang diberikan yaitu kondom, suntik, pil, memasang atau melepas alat kontrasepsi  dalam  rahim ,  memasang  atau melepas  implan,  pelayanan vasektomi dan  pelayanan  tubektomi.  KB  Pascapersalinan  (KBPP)  didefinisikan  sebagai pelayanan  KB  yang  diserahkan  terhadap  pasangan  usia  subur  sesudah  bersalin sampai  42  hari,  hal  ini  bertujuan  untuk  mengakhiri  kesuburan  atau  membatasi tingkat kehamilan.
Penyebab dari tingginya Angka Kematian Ibu salah satunya  adalah masih tingginya  wanita  usia  subur  yang  memiliki  risiko  4  Terlalu  yang  hamil  dan
1 Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Kesehatan  RI, Profil  Kesehatan  Tahun  2019 , Jakarta, 2019, h.97.
2 Ibid. , h.99.
melahirkan. Resiko 4 terlalu disini adalah terlalu tua melahirkan saat usia lebih dari 35  tahun,  terlalu  muda  melahirkan  dibawah  usia  21  tahun,  terlalu  dekat  jarak kelahiran  kurang  dari  3  tahun  dan  terlalu  banyak  jumlah  anak  lebih  dari  2.  Data Kematian Ibu di Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 menyebutkan bahwa tingkat kematian  ibu  yang  sedang  melahirkan  mencapai  33%  dengan  kondisi  ibu  yang melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Hal ini menjadi sinyal  yang  positif  bagi  program  KB  untuk  dapat  mencegah  kemungkinan  33% kematian ibu. 3 Badan Pusat  Statistik 4 menyebutkan dalam penelitian Mayang Sari menyimpulkan adanya hubungan yang bertolak belakang antara kematian ibu dan penggunaan kontrasepsi. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak wanita usia subur  yang  menggunakan  alat  kontrasepsi  akan  menurunkan  resiko  ibu  tersebut meninggal. Sedangkan A.A Diaz Viera,  dkk 5 menyimpulkan bahwa faktor intrinsik maternal  yang  secara  konstan  mempengaruhi  kematian  bayi  adalah  riwayat penyakit  ibu  (termasuk  riwayat  persalinan,  dan  penyakit-penyakit  kronis)  dan riwayat perinatal.
Meskipun  data  Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  tahun  2017 menyebutkan  64%  wanita  kawin  memakai  kontrasepsi,  namun  faka-fakta  di lapangan  menunjukkan  banyaknya  wanita  usia  subur  (WUS)  yang  masuk  dalam kriteria  4T  menolak  untuk  berpartisipasi  dalam  program  keluarga  berencana. Alasan religi  dan pemenuhan hak reproduksi  perempuan yang non diskriminatif 6 menjadi penghambat kesuksesan program KB pasca tumbangnya orde baru.
Angka  Kematian  Ibu  adalah  salah  satu  indikator  utama  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional,  membuat  Pemerintah  Daerah mengupayakan  capaian  indiaktor  tersebut  dengan  maksimal.  Tekanan  untuk mengurangi Angka Kematian Ibu mengimbas pada tekanan yang besar pula bagi
3 Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI , Op.Cit., h.111-112 .
4 Subdirektorat  Statistik  Kesehatan  dan  Perumahan  Badan  Pusat  Statistik, Profil Kesehatan Ibu dan Anak , Jakarta, 2021, h.126.
5 A. A. Diaz Viera, M. R. Pellokila, Rafael Paun, Health Services, Maternal Intrinsic and Socio-Cultural Factors and Perinatal Mortality, Kemas Jurnal Kesehatan Masyarakat , No. 2 Vol. 12, h.104.
6 Nung Ati Nurhayati, Agnes Widanti, Ketentuan Tentang Keluarga Berencana Dan Asas  Nondiskriminasi  Dikaitkan  Dengan  Hak  Reproduksi  Perempuan, Jurnal  Ilmu Keperawatan , No.1, Vol.1, 2013, h. 32.
tenaga kesehatan khususnya Bidan untuk dapat bersama-sama mewujudkan Angka Kematian Ibu yang rendah. Khusus pada wanita usia subur yang berisiko tinggi saat hamil, para Bidan lebih menekankan dan mengedukasi mengenai program keluarga berencana.  Namun  cara-cara  tersebut  kadang  diartikan  sebagai  pemaksaan penggunaan  kontrasepsi  dan  terjadi  penolakan  yang  berujung  pelaporan ketidakpuasan  di  kanal-kanal  media  sosial,  dan  kadang  melapor  pada  lembaga swadaya masyarakat. Della Puspita Hati 7 menemukan bahwa dalam pelayanan KB IUD,  para  bidan  masih  melakukan  pemasangan  kontrasepsi  tersebut  tanpa  ada persetujuan  tertulis  dari  suami.  Meskipun  dalam  pelaksanaannya  bidan  tidak memenuhi  adanya  persetujuan  tersebut,  namun  belum  ada  yang  mengajukan gugatan ke pengadilan. Di salah satu Puskesmas di Kabupaten Banyuwangi pernah ada  keluarga  pasien  yang  mengamuk  pada  bidan  karena  kegagalan  IUD  meski begitu  kemudian  berakhir  dengan  bersepakat  untuk  tidak  mengajukan  gugatan. Pasien  atau  keluarga  pasien  yang  mengamuk  karena  ketidakpuasan  terhadap layanan yang diberikan bidan ada pula yang berakhir di pengadilan. Putusan dengan nomor Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sml menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 bulan karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi. Putusan tersebut diberikan pada keluarga pasien yang tidak puas terhadap pelayanan bidan sehingga memukul suami bidan tersebut.
Sebelum Tahun 1980,  program KB memberikan proporsi lebih banyak pada inisiatif  pemerintah.  Pada  periode  ini  sangat  berorientasi  target  dan  pada pelaksanaannya  menghadirkan  TNI  dan  Polisi.  Pola  setelah  tahun  1980  berubah menjadi mengurangi sisi paksa dan pembebasan dalam pemilihan alat kontrasepsi. Kedua metode itu efektif dalam meningkatkan jumlah akseptor KB dan muaranya adalah  penurunan  AKI.  Namun  kemajuan  yang  pesat  ini  terhenti  setelah  tahun 2000.  Salah  satu  hal  yang  menyumbang  mandegnya  program  KB  ini  adalah desentralisasi  dari  progam  menjalankan  KB  pada  tingkat  nasional  berpindah  ke
7 Della Puspita Hati, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bidan Terhadap Peserta KB IUD Di Klinik Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kecamatan Pontianak Tenggara,
Gloria Yuris, Vol. 2 No.3 tahun 2014
daerah,  hal  ini  menjadikan  miskomunikasi  tanggungjawab  tentang  siapa  yang berwenang menjalankan kegiatan KB.
Pemerintah Daerah dalam mengupayakan penurunan AKI dapat melakukan suatu terobosan dalam pelayanan KB khususnya ibu hamil 4 T yang berisiko tinggi. Dengan  memahami  wewenang  bidan  dan  Pemerintah  Daerah  serta  peraturan perundang-undangan yang terkait, Pemerintah daerah dapat menciptakan program baru  yang  lebih  masif  untuk  pelayanan  KB  namun  juga  membuat  membuat perlindungan untuk pelaksana program tersebut dari risiko-risiko hukum.
Berdasarkan  uraian  diatas,    sejauh  mana  kewenangan  pemerintah  daerah dalam menetapkan kebijakan dalam melindungi bidan yang melaksanakan program KB  belum  diketahui.  Untuk  itu,  di  dalam  tulisan ini  akan  dipaparkan  bagaimana kewenangan  Pemerintah  Daerah  untuk  melindungi  bidan  yang    melaksanakan program Keluarga Berencana.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif  di  mana  "hukum"  dapat  berarti semua hukum diambil dari semua sumber yang tertulis  "law in book", kumpulan aturan  dan  peraturan  yang  mengatur  masyarakat,  atau  "hukum"  sebagai  konsep, yang  terakhir  berarti  "hukum"  dalam  arti  norma  sosial  yang  diterima.  Penelitian jenis  normative  berlandaskan  pada  data  hukum  yang  primer  dan  skunder  artinya semua  riset  yang  dijalankan  berpusat  pada  norma  yang  sudah  dituangkan  dalam aturan  undang-undang.  Pendekatan  yang  dilakukan  yaitu  pendekatan  undang- undang ( statute approach ), disini peneliti mempalajari semua jenis UU dan regulasi yang  berkaitan  pada  keluarga  berencana.  Penelaahan  terhadap  konsistensi  dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan argumen yang menjawab isu hukum mengenai Keluarga Berencana. 8
Selain pendekatan undang-undang, penelitian ini juga memakai pendekatan perbandingan  ( comparative  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual approach ).  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki 9 ,  Sebuah  kegiatan  yang  dikenal sebagai "studi perbandingan hukum" melibatkan perbandingan sistem hukum dari
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Kencana, Jakarta Timur, 2005, h. 133.
9 Ibid, h. 173.
negara yang berbeda dalam upaya untuk memahami mengapa solusi hukum serupa ada  di  yurisdiksi  yang  berbeda.  Pada  riset  ini  akan  membandingkan  kebijakan- kebijakan tentang KB dari Iran dan Malaysia yang mewakili negara muslim di Asia. Merujuk  pada  Babar  Tasneem  Shaikh 10 ,  ketiga  negara  tersebut  memiliki  tingkat literasi  yang  hampir  sama,  yaitu  92  untuk  Indonesia  dan  Malaysia  dan  85  untuk Iran.Pendekatan  konseptual  juga  digunakan  untuk  memperkaya  isi  penelitian dengan  sudut  pandang  maupun  doktrin  yang  saat  ini  mengalami  perkembangan pada keilmuan hukum.

## PEMBAHASAN

## A. Peraturan Peraturan Perundangan Terkait Program Keluarga Berencana
Negara  Republik  Indonesia  telah  menetapkan  sebagai  salah  satu  tujuan nasionalnya  perlindungan  terhadap  bangsa  Indonesia  seutuhnya  dan  seluruh kekayaan alam Indonesia, khususnya perlindungan hak asasi manusia yang melekat pada  setiap  orang.  Dalam  UUD  1945  telah  mengamanatkan  hak-hak  yang  perlu dihormati, sebagai berikut:
a. Pasal  28B    ayat  1,  “Setiap  orang  berhak    membentuk    keluarga    dan melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah.”
b. Pasal  28E  ayat  2  ,  “Setiap  orang  atas  kebebasan    meyakini    kepercayaan, menyatakan pikiran  dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
c. Pasal  28G    ayat  1,  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan    diri  pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan  perlindungan dari  ancaman  ketakutan  untuk berbuat atau  tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. “
Undang-Undang  Perkembangan  Kependudukan  Dan  Pembangunan Keluarga  menetapkan  bahwa  sebagai  penerapan  dari  pelaksanaan  Hak  Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati, maka pengaturan mengenai kependudukan harus  menjadi  pusat  pembangunan  yang  berkesinambungan  supaya  setiap penduduk dan generasi-generasi selanjutnya dapat hidup sehat, sejahtera, produktif,
10 Babar  Tasneem  Shaikh,  Syed  Khurram  Azmat,  Arslan  Mazhar,  Family  Planning    and Contraception  in Islamic  Countries:  A  Critical  Review  of  the  Literature, Journal of  the Pakistan Medical Association , Vol. 63, No. 4 (Suppl. 3), 2013, h. S-67.
dan  harmonis  dengan  lingkungannya.  Pengaturan  tersebut  juga  memberikan harapan  agar  setiap  penduduk  menjadi  SDM  yang  mempunyai  kapasitas  untuk pembangunan.    Didalam  Pasal  5  UU  Perkembangan  Kependudukan  Dan Pembangunan Keluarga disebutkan salah satu hak penduduk adalah:
1. mendapatkan  perlindungan,  bantuan  dan  informasi,  gunamewujudkan hak-hak  reproduksi  sesuai  dengan  etika-etika  sosial  dan  norma-norma agama;
2. menetapkan  keluarga  yang  ideal  tentamh  jumlah  anak,  jarak  untuk kelahiran, dan umur saat melahirkan anak;
3. memberikan  perwujudan  ha  katas  reproduksi  dan  segala  hal  yang berkaitan pada kondisi perkawinannya.
Sedangkan  Undang-  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan Pasal 72 menyatakan bahwa setiap orang berhak:
1. Berbagi kehidupan seksual dan reproduksi yang sehat, aman, dan bebas paksaan  dan  kekerasan  dengan  pasangan  yang  memiliki  kedudukan hukum.
2. Melakukan  aktifitas  seksual  dengan  kesepakatan  bersama  dalam  hal waktu serta sesuai dengan aturan agama.
3. Mendapatkan  bimbingan  dan  penyuluhan  kesehatan  reproduksi  yang akurat dan terpercaya.
Ketentuan  mengenai  Program  Keluarga  Berencana  sendiri  ada  di  Bagian Kedua  Paragraf  Kedua  Undang-Undang  Perkembangan  Kependudukan  Dan Pembangunan  Keluarga.  Disebutkan  di  Pasal  20  bahwa  tujuan  dari  Program Keluarga Berencana yaitu “mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.”  Program  ini  dimaksudkan  untuk  mendukun  calon  pengantin  atau pasangan suami istri dalam pengambilan keputusan. Salah satu tujuan khusus dari keluarga  berencana  seperti  tercantum  pada  Pasal  21  ayat  2  yaitu  “mengatur kehamilan  yang  diinginkan,  serta  menjaga  kesehatan  dan  menurunkan  angka kematian  ibu,  bayi  dan  anak”.  Pada  Pasal  22  disebutkan  pelaksanaan  Program Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan sinergitas  dan peran masyarakat. Program ini juga dapat ditempuh dengan membina keluarga serta pengaturan  kehamilan  dengan  memperhatikan    norma  agama,  kondisi  sosial
ekonomi  dan  budaya,  serta  tata  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  dengan didahului pemberian komunikasi, informasi dan edukasi bagi klien. Pasal 24  ayat 2 menyebutkan bahwa “ Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”  dan ayat  3  menyebutkan  bahwa  “Penyelenggaraan  pelayanan  kontrasepsi  dilakukan dengan cara yang dapat  dipertanggungjawabkan  dari segi  agama, norma  budaya, etika, serta segi kesehatan.”
Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 78 ayat 1 menetapkan  maksud  dari  Pelayanan  kesehatan  dalam  keluarga  berencana  adalah pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 8 menyebutkan bahwa:
“Setiap  Orang  yang  melakukan  perbuatan  memaksa  orang  lain menggunakan  alat  kontrasepsi  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, penyalahgunaan  kekuasaan,  penyesatan,  penipuan,  membuat  atau  memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”
Sedangkan Pasal 9 menyebutkan bahwa:
“Setiap  Orang  yang  melakukan  perbuatan  memaksa  orang  lain menggunakan  alat  kontrasepsi  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, penyalahgunaan  kekuasaan,  penyesatan,  penipuan,  membuat  atau  memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000(dua ratus juta rupiah).”
Atas  amanat  Undang-Undang  Kesehatan,  maka  disusunlah  Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi.  Untuk pembahasan mengenai pengaturan kehamilan dan kontrasepsi tercantum pada Pasal 19-25. Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa pelayanan pengaturan kehamilan berupa
program  keluarga  berencana  dilaksanakan  melalui  pemberian  komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan cara penyuluhan dan atau konseling. Tujuan pemberian KIE tersebut adalah untuk membantu pasangan  mengambil keputusan tentang usia ideal untuk melahirkan serta jumlah dan jarak ideal anak. Sedangkan Pasal  20  menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  mendapatkan  komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana.” Pasal 22 menyebutkan adanya hak memilih metode kontrasepsi yang tepat untuk pasangan tersebut tanpa adanya paksaan. Pemilihan metode tersebut   mempertimbangkan usia, jumlah anak yang pernah dilahirkan, kondisi kesehatan ibu dan ayah, dan norma agama yang dianut. Adapun pilihan metode kontrasepsi dapat berupa Implant, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan Metode Operasi Pria (MOP)/Metode Operasi Wanita (MOW) yang harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil,  Masa  Hamil,  Persalinan,  Dan  Masa  Sesudah Melahirkan,  Pelayanan  Kontrasepsi,  Dan  Pelayanan  Kesehatan  Seksual  disusun atas  amanat  dari  Peraturan  Presiden  diatas.  Pengaturan  mengenai  pelayanan kotrasepsi disebutkan dalam Pasal 23-32. Pelayanan kontrasepsi dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi:
1. Pra pelayanan kontrasepsi
Tujuan  dari  pelayanan  ini  adalah  menyiapkan  klien  memilih  metode kontrasepsi. Pelayanan ini  meliputi pemberian komunikasi, data dan info tentang KB  pada  masyarakat,  pelayanan  konseling  keluarga  berencana  pada  klien, penapisan  kelayakan  medis  yang  dijalankan  tenaga  kesehatan  selaras  pada kemapuan  dan  wewenangnya,  dan  permintaan  persetujuan  tindakan  tenaga kesehatan.
2. Tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi
Yaitu  pelayanan  semua  jenis  kontrasepsi  yang  dijalankan  pada  masa interval, pasca persalinan, pasca keguguran, dan kontrasepsi darurat. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kapasitas dan  wewenang.  Untuk  metode  kontrasepsi  jangka  panjang  yaitu  alat  kontrasepsi dalam rahim, implan, vasektomi dan tubektomi dikerjakan oleh tenaga kesehatan, sedangkan  non-metode  kontrasepsi  jangka  panjang  yaitu  suntik  KB,  pil  KB,
kondom  dan metode  amenorea laktasi  (MAL) dapat  dikerjakan tenaga kesehatan atau bukan. Pemberian kontrasepsi disesuaikan pada cara yang dikehendaki klien dengan tidak ada unsur memaksa dengan memperhatikan usia, paritas, banyaknya anak dan kondisi kesehatan pasien yang selaras pada maksud reproduksi dari klien.
3. Kegiatan pasca pelayanan kontrasepsi
Yaitu aktifitas pelayanan yang dilakukan dengan melihat kondisi seseorang yang sudah memakai alat kontrasespsi dan memonitoring apa saja komplikasi yang ditimbulkan.
Mempertahakan kehidupan seseorang  adalah hak prerogatif yang dimiliki manusia, begitupula ibu hamil yang mempunyai risiko tinggi 4 terlalu. Hidup disini tidak  hanya  sekedar  hidup,  namun  seperti  disebutkan  pada  Pasal  46  Undang- Undang  Kesehatan,  juga  mempunyai  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya. Hak tersebut dapat dipenuhi oleh bidan dengan memberikan KIE pada ibu hamil sesuai dengan bahasa yang dapat dipahami klien sehingga harapannya klien dapat memenuhi  hak  reproduksi  berikutnya  yaitu  memilih  metode  kontrasepsi  tanpa paksaan. Pemberian KIE memang belum tentu dapat  dipahami oleh klien karena realita hubungan seorang profesional dan kliennya tidak dalam posisi yang setara (asimetris).  Peluang  dalam  pemberian  KIE  adalah  menggunakan  standar  atau manual  yang dibakukan  oleh Pemerintah  atau Pemerintah Daerah sehingga tidak ada  mis-informasi.  Selain  itu  juga  dengan  pembakuan  tersebut  akan  melindungi bidan  sebagai  konselor  atau  pemberi  informasi  atas  kebenaran  informasi  yang disampaikan.
Sebagai  pemenuhan  hak  klien  atas  kebebasan  untuk  bersikap  tanpa  ada paksaan,  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  harus  memastikan  bahwa  setiap tindakan  pelayanan  KB  harus  dengan  persetujuan  pasien  atau  pasien  dan pasangannya. Persetujuan tindakan secara tertulis juga dapat dilampirkan prosedur baku untuk masing-masing tindakan yang sama di tiap fasilitas layanan kesehatan. Sebab dari persetujuan tersebut terjadinya perjanjian terapeutik bermula.

## B. Perbandingan Kebijakan KB Di Negara-Negara Muslim Di Asia
Pengenalan kontrasepsi modern, Program Keluarga Berencana, dan adanya dukungan  dan  perjanjian  internasional  terkait  pengaturan  jarak  kelahiran  adalah
paradigma baru khususnya di negara-negara islam. Begitu pula di Indonesia, Sabrur Rohim 11 menyatakan  secara  umum  argumen  penolakan  program  KB  berbasis agama adalah sebagai berikut:
1. Doktrin “Rizki di Tangan Allah
2. Anjuran tentang Memperbanyak Anak
3. Reproduksi sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)
4. KB Vs Hukum Kodrat (Sunatullah).
Peneliti  United  Nations  University-International  Instititute  for  Global Health 12 menuliskan  bahwa  meski  argumen-argumen  religi  itu  diyakini  oleh masyarakat  muslim di  negara negara  Islam, namun Malaysia mempunyai tingkat fertilitas  total  yang  semakin  menurun  dalam  tahun  tahun  belakangan.  Berbeda dengan  Mesir  dan  Indonesia  yang  negaranya  menghadapi  kelebihan  penduduk ditambah lagi dengan pencapaian indikator kesehatan ibu dan anak yang buruk dan juga  tingkat  fertilitas  yang  tinggi.  Negara-  negara  tersebut  kemudian  membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kultur budaya,tujuan pembangunan nasional masing-masing negara. Malaysia akan membuat kebijakan yang mencapai fertilitas  yang  lebih  tinggi,  sedangkan  Mesir  dan  Indonesia  berjuang  untuk mengerem  laju  pertumbuhan  penduduk.  Berikut  adalah  dua  dari  negara  islam  di Asia  yang  memiliki  tingkat  literasi  yang  sama  dengan  indonesia,  yaitu  92  untuk Indonesia dan Malaysia dan 85 untuk Iran. Dengan rasio prevalensi menggunakan kontrasepsi 74 untuk Iran, 60 untuk Indonesia dan 55 untuk Malaysia.

## 1. Iran
Pemerintah  Iran,  pemuka  agama,  dan  para  ahli  kesehatan  menyepakati bahwa  negara  tersebut  belum  cukup  untuk  menyediakan  pangan,  pendidikan, kebutuhan akan rumah dan pekerjaan pada rakyatnya karena pertumbuhan populasi
11 Sabrur  Rohim,  Argumen  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  dalam  Islam, Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , No. 2 Vol.1, 2016, h.152-155.
12 UNU-IIGH, Family  Planning  Strategies  across  selected  Muslim  countries:  A review to inform Malaysia’s next steps , LPPKN Technical Working Committee, 2020,h.
51
yang  cukup  tinggi.  Berdasar  hal  tersebut  Pemerintah  Iran  membuat  kebijakan pengendalian  penduduk  yang  terpadu  dengan  rencana  pembangunan  negara. Program  keluarga  berencana  diperkuat  untuk  membentengi  dari  kemiskinan  dan bertujuan  akhir  pada  pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional.  Pemuka  agama memegang  peranan  besar  dalam  menyingkirkan  ketakutan  masyarakat  terhadap metode-metode  kontrasepsi.  Hal  tersebut  adalah  keunikan  dan  keunggulan  dari program  keluatga  berencana  di  Iran.  Dalam  kampanye  program  keluaraga berencana, Para pemuka agama memberikan penekanan pada penghapusan stigma bahwa  pria  akan  berperilaku  negatif  apabila  melakukan  kontrasepsi  permanen. 13 Kebijakan ini membagi tugas dan kewenangan pemberi layanan KB kepada tokoh tokoh agama, sehingga risiko-risiko hukum yang ditimbulkan dapat dikurangkan.

## 2. Malaysia
Pemerintah Malaysia menyediakan pelayanan kesehatan yang terpadu, dan terjangkau di  seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam menetapkan kebijakan Pemerintah menggandeng banyak elemen-elemen masyarakat termasuk kelompok- kelompok  pendukung,  pihak  swasta,  anggota  komunitas  termasuk  juga  pemuka agama. 14
Pilihan  kontrasepsi  yang  sering  kali  dipakai  di  Malaysia  adalah  pil  KB (45.8%),  kemudian  suntik  progesteron  (39.2%),  kondom  pria  (7.4%),  dan  alat kontrasepsi dalam rahim (3.5%). Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan Malaysia terkait program keluarga berencana, yaitu:
a. Memperbarui  pedoman  pelayanan  kesehatan  ibu  termasuk  Panduan Perawatan Perinatal edisi ke 3, Pedoman dan checklist untuk sistem kode warna  untuk  Perawatan  Ibu  dan  Bayi  Baru  Lahir  edisi  ke  4  dan  buku kesehatan ibu.
b. Menerbitkan bahan -bahan referensi dari divisi pengembangan kesehatan keluarga, termasuk Buku Saku Manajemen Kesehatan Ibu Dan Keluarga
13 Babar Tasneem Shaikh, Syed Khurram Azmat, Arslan Mazhar, Family Planning  and Contraception in Islamic Countries: A Critical Review of the Literature,
Journal of the Pakistan Medical Association , Vol. 63, No. 4 (Suppl. 3), 2013, h. S-67.
14 UNU-IIGH, Op.Cit. ,h. 54
Berencana  Di  Klinik  Kesehatan  dan  Panduan  Penanggulangan  dan Penatalaksanaan tromboembolisme dalam Kehamilan dan Nifas.
c. Membuat  pelatihan  untuk  pemantauan  diantara  pengawas  keperawatan menggunakan    Buku  Saku  Manajemen  Kesehatan  Ibu  Dan  Keluarga Berencana  Di  Klinik  Kesehatan,  penguatan  pelayanan  pasca  salin  dan merevisi Panduan Pelayanan Perinatal dan beberapa pedoman yang lain.
Praktik  baik  dari  Iran  dan  Malaysia  dapat  menjadi  referensi  dalam pembuatan  kebijakan  mengenai  keluarga  Berencana.  Pelibatan  seluruh  pemuka agama  untuk  mempromosikan  program  keluarga  berencana  untuk  mewujudkan generasi  unggul  dapat  diaplikasikan  di  Indonesia.  Keberhasilan  Malaysia  atas program keluarga berencana kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan regulasi- regulasi  tentang  Pedoman  dan  Panduan  Kesehatan  Ibu  dan  Keluarga  Berencana dapat  diadaptasi  sehingga  bidan  sebagai  garda  terdepan  terlindungi  dalam melakukan  tugas-tugasnya  sepanjang  dalam  melakukan  tugasnya  sesuai  dengan Pedoman dan Panduan tersebut.

## C. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Program Keluarga Berencana
Dalam  Undang-Undang  Kebidanan  Pasal  41  Ayat  1  menyebutkan  bahwa “Praktik  Kebidanan  dilakukan  di  Tempat  Praktik  Mandiri  Bidan  dan  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  lainnya.”  Bidan  dalam  melakukan  praktiknya  dapat  secara mandiri  atau  bekerja  di  fasilitas  kesehatan  swasta  ataupun  bekerja  di  fasilitas kesehatan  milik  pemerintah.  Undang-Undang  Tenaga  Kesehatan  menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat  menempatkan tenaga kesehatan (termasuk  juga tenaga kebidanan) dengan cara  mengangkat  pegawai  negeri sipil, mengangkat  pegawai  pemerintahan  dengan  perjanjian  kerja  (P3K)  atau  dengan meberikan penugasan khusus.
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja merupakan  Aparatur  sipil  negara  yaitu  profesi  yang  bekerja  pada  lembaga pemerintah. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 3 menyebutkan bahwa “ASN berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik,
kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik dan jaminan  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas.”  Sebagai  pegawai  dan pemberi  kerja,  hubungan  ASN  dan  pemerintah  adalah  sama.  Segala  sesuatu mengenai hubungan kerja tersebut perlu diatur hak dan kewajibannya. 15 Hak dan kewajiban ASN diatur dalam pasal 21-23 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. ASN  berhak  atas  tunjangan,  fasilitas,  cuti,    perlindungan  dan  pengembangan kompetensi. Khsusus untuk PNS mendapat hak tambahan berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
Bidan praktik mandiri dan bidan yang bekerja di instansi kesehatan swasta memerlukan  surat  ijin  praktik  bidan  yang  diterbitkan  oleh  lembaga  Pemberi  Izin yang  ditunjuk  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  seperti  tercantum  pada Pasal  7 Peraturan Menteri  Kesehatan Tentang  Izin  Dan Penyelenggaraan  Praktik Bidan.  Dalam  Undang-Undang  Kebidanan  Pasal  25  juga  disebutkan  bahwa Pemerintah  Daerah  menerbitkan  SIPB  atas  rekomendasi  pejabat  kesehatan.  Atas terbitnya SIPB tersebut, pemerintah daerah sesuai UU Kebidanan pasal 69 dan UU Tenaga  Kesehatan  pasal  48  dan  Pasal  80  mempunyai  tugas  untuk  membina  dan melakukan  pengawasan  Bidan  dengan  mengikutsertakan  konsil  dan  organisasi bidan. Tujuan dari pembinaan dan pengawasan tersebut adalah peningkatan mutu pelayanan kebidanan juga memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan bidan yang tidak memenuhi standar serta memberikan kepastian hukum bagi bidan dan masyarakat.
Penyelenggaraan program keluarga berencana membagi peran Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Undang-Undang Perkembangan Kependudukan  Dan  Pembangunan  Keluarga  memuat  wewenang  Pemerintah daerah  yaitu  dapat  membuat  kebijakan  dan  program  baik  itu  jangka  menengah maupun jangka panjang yang berkenaan tentang kependudukan dan pembangunan keluarga.  Kebijakan  dan  program  tersebut  dapat  disesuaikan  dengan  situasi  dan kebutuhan  daerah  namun  masih  tetap  mengacu  pada  kebijakan  nasional  untuk kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan
15 R. Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan , Bandung, Pustaka Setia, 2013, h.
Rakyat  Daerah.  Pasal  16  mengamanatkan  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat mengalokasikan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  untuk  kegiatan  dan program mengenaik kependudukan dan pembangunan keluarga di  daerah. Secara teknis  di  Pasal  23  menyatakan  bahwa  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib melakukan  upaya  peningkatan  kualitas  dan  akses  atas  pendidikan,  pelayanan, informasi dan pelayanan kontrasepsi dengan cara, antara lain:
1. menyediakan berbagai metode kontrasepsi yang dapat dipilih pasangan usia subur sesuai kondisinya.
2. menyediakan informasi yang utuh dan mudah  dipahami oleh pasangan usia subur mengenai kegagalan kontrasepsi, manfaat, efek samping serta komplikasi yang dapat terjadi.
3. Meningkatkan akses, jaminan kerahasiaan dan keamanan, serta kesiapan obat, alat dan cara kontrasepsi yang berkualitas.
4. meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia  petugas  yang  memberikan pelayanan keluarga berencan.
5. menyediakan pelayanan untuk menangani komplikasi dan efek samping pemakaian alat kontrasepsi.
6. menyediakan  pelayanan  kesehatan  reproduksi  di  seluruh  fasilitas pelayanan kesehatan.
Undang-Undang Kesehatan Pasal 78 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah bertanggungjawab  untuk  memastikan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang berupa  fasilitas  layanan,  suber  daya  manusia,  obat  dan  alat  dalam  memberikan pelayanan  keluarga  berencana.  Sedangkan  Undang-Undang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual Pasal 79 mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual  melalui lintas bidang yang ada di pemerintahan. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan  padatempat-tempat  yang  potensial  terjadi  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual seperti panti sosial, sekolah, dan tempat-tempat lain.
Asas  persamaan  di  hadapan  hukum  adalah  salah  satu  asas  penting  dari negara hukum. Asas tersebut menekankan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya  di  hadapan  hukum  dengan  tidak  ada  pengecualian.  Hal  tersebut bermakna bahwa dalam upaya menegakkan hukum semua warga negara memiliki
kedudukan yang sama dan tidak ada warga Negara yang kebal terhadap hukum. Hal ini  berarti  bahwa  siapa  saja  yang  melanggar  hukum,  baik  itu  tenaga  kesehatan sebagai  pemberi  layanan  kesehatan,  penerima  layanan  kesehatan,  atau  pejabat perlakuan hukumnya adalah sama. Asas persamaan kedudukan dihadapan hukum terhadap seluruh warga Negara telah diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.”  Pasal  tersebut  bermakna  bahwa  Indonesia merupakan  negara  yang  menghargai  dan  menjamin  hak  asasi  manusia  tanpa  ada kecuali.
Sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, bidan Aparatur Sipil Negara mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lainnya, termasuk juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu tenaga kesehatan juga  mempunyai  hak    atas  jaminan,  perlindungan,  pengakuan,  dan  kepastian hukum  serta perlakuan yang sama dihadapan hukum  seperti yang tersebut  dalam Pasal 28D UUD 1945.
Bidan  sebagai  ASN  seperti  tercantum  pada    Pasal  21  dan  22  UU  ASN disebutkan  bahwa  baik  ASN  dan  PPPK  berhak  mendapatkan  perlindungan. Paragraf  14  dari  UU  ASN  merincikan  mengenai  perlindungan  untuk  ASN. Perlindungan  yang  dimaksud  meliputi  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan kesehatan, bantuan hukum dan jaminan kematian. Bantuan hukum yang dimaksud yaitu  adalah  memberikan  bantuan  hukum  dalam  perkara  yang  dihadapi  di pengadilan  terkait  pelaksanaan  tugasnya.  Salah  satu  organ  yang  berfungsi memberikan advokasi dan perlindungan hukum kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia yang sedang menghadapi masalah saat melakukan tugas adalah korps  profesi  pegawai  ASN  Republik  Indonesia  (KORPRI).  Korps  ini  adalah himpunan dari seluruh pegawai ASN.
UU  ASN  ini  mengamanatkan  untuk  membuat  ketentuan  mengenai perlindungan  untuk  ASN  ini  dalam  suatu  Peraturan  Pemerintah.  Di  tahun  2017 terbitlah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  tahun  2017  tentang  Manajemen  PNS namun  aturan  mengenai  perlindungan  terhadap  PNS  namun  tidak  jauh  berbeda dengan apa yang diatur dalam UU ASN. Di tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah
Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja namun belum ada aturan yang lebih rinci dari yang telah diatur di UU ASN.
Perlindungan yang bersifat preventif yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melaksanakan  Undang- Tenaga Kesehatan. Memberikan kejelasan hukum  kepada  masyarakat  dan  tenaga  kesehatan  merupakan  salah  satu  tujuan pengesahan Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3  huruf  e.  Pasal  tersebut  memuat  rekomendasi  dan  pengawasan  terhadap kualitas tenaga kesehatan, dengan fokus pada inisiatif untuk meningkatkan kualitas sesuai  dengan  kompetensi.  Dengan  meningkatkan  komitmen  dan  koordinasi seluruh  pemangku  kepentingan  dalam  pembinaan  tenaga  kesehatan,  maka dilakukan  pembinaan  dan  pengawasan  mutu  tenaga  kesehatan.  Selain  itu  juga diperlukan peningkatan komitmen dan koordinasi terkait sertifikat uji kompetensi, perijinan, dan registrasi tenaga kesehatan. 16 Selain itu dalam koridor tindak pidana kekerasan seksual  yang  mana didalamnya termasuk pula pemaksaan  kontrasepsi, yang dalam hal  ini dapat  dilakukan oleh tenaga kesehatan maka dapat  dilakukan tindakan  pencegahan  kekerasan  seksual  dengan  pendekatan  yang  holistik  dan melibatkan  peran  serta  masyarakat.  Terutama  memberikan  akses  agar  budaya literasi  akan  kesadaran  atas  perlunya  kontrasepsi  bagi  pasangan  usia  subur  yang berisiko lebih meningkat.

## D. Sistem Inovasi Daerah
Hubungan antara pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menurut Clarke dan  Stewart  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  model,  yakni the  relative  autonomy model,  the  agency  model dan the  interaction  model. Model  yang  pertama memberikan kewenangan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap selaras  dengan  pemerintah  pusat  yang  telah  dirumuskan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Model  yang  kedua  kurang  memberikan  wewenang  yang cukup berarti pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tampil sebagai agen  yang  bertugas  menjalankan  kebijaksanaan  Pemerintah  Pusat.  Sedangkan
16 Makmur Jaya Yahya, Op.Cit. , h.200
model  yang  ketiga  adalah  model  yang  posisi  dan  peran  pemerintah  daerah ditentukan oleh interaksi diantara keduanya. 17
Pada  tahun  2014,  Undang  -  Undang  Pemerintahan  Daerah  disahkan. Undang  -  Undang  tentang  Pemerintah  Daerah  ini  mengatur  penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi menurut Anne Mills dkk 18 ,  dapat  memiliki  berbagai  makna.  Desentralisasi  dapat  berarti  “pemindahan kewenangan  dalam  urusan  publik  dari  pejabat  politik  ke  badan-badan  yang otonom.” Atau  dapat  pula diartikan sebagai  “pemindahan fungsi administratif ke hirarki  yang  lebih  bawah.”  Meskipun  dianutnya  desentralisasi  tidak  berarti meninggalkan  asas  sentralisasi  sepenuhnya  sesungguhnya  kedua  asas  tersebut adalah  serangkai  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Menurut  Ni’matul  Huda,  “Tidak mungkin  diselenggarakan  desentralisasi  tanpa  sentralisasi,  sebab    desentralisasi tanpa  sentralisasi  akan  memunculkan  disintegrasi.” 19 Pengertian  desentralisasi disederhanakan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi “penyerahan Urusan  Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan Asas Otonomi.” sedangkan Asas Otonomi sendiri dimaknai sebagai  “prinsip dasar penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  Otonomi  Daerah.”  Otonomi Daerah  diterjemahkan  sebagai  “hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Tanggung jawab penyelenggaraan program KB di daerah dituangkan dalam undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah  ini.  Menurut  undang-undang, masalah  kesehatan  adalah  masalah  mendasar  pemerintah  yang  harus  ditangani. Program keluarga berencana, di sisi lain, adalah mata pelajaran wajib yang tidak terkait dengan layanan esensial. Mengingat bahwa itu adalah kebutuhan dan tidak
17 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah , Bandung, Penerbit Nusa Media, 2020, h.12
18 Mills  Anne,  et.al, Desentralisasi  Sistem  Kesehatan:  Konsep-Konsep,  Isu-Isu, Dan Pengalaman Di Berbagai Negara , Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1991, h. 16.
19 Ni’matul Huda, Op.Cit , h.13
terkait dengan layanan esensial, maka pada level daerah lembaga yang bertanggung jawab atas program tersebut bervariasi.
Pada  Pasal  58  UU  Pemerintahan  daerah  disebutkan  bahwa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  harus  mengarah  pada  asas-asas penyelenggaraan  negara.  Asas  yang  pertama  adalah  asas  kepastian  hukum  yaitu asas yang menerangkan bahwa dalam negara hukum harus berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan. Yang  kedua  adalah  asas  tertib  penyelenggara  negara.  Yang  ketiga  adalah  asas kepentingan  umum,  yaitu  asas  yang  mengutamakan  kesejahteraan  umum  dengan cara  yang  selektif,  aspiratif  dan  akomodatif.  Yang  ke  empat  adalah  asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi  yang  benar  dan  tidak  diskriminatif.  Yang  kelima  adalah  asas proporsionalitas  yaitu  asas  yang  selalu  mengutamakan  keseimbangan  antara  hak dan  kewajiban  penyelenggara  negara.  Yang  keenam  adalah  profesionalitas berlandaskan  kode  etik  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Yang ketujuh  adalah  asas  akuntabilitas  adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan  penyelenggara  negara  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat.  Yang  selanjutnya  adalah  efisiensi,  efektivitas  dan  keadilan.asas  asas tersebut bersama dengan asas-asas hukum yang lain menjadi pembatas kewenangan pemerintah daerah agar tidak jatuh pada penyalahgunaan wewenang.
Desentralisasi  berdasar  asas  otonomi  daerah  memberikan  peluang  pada Pemerintah Daerah untuk  dapat membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  disusun  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dengan  persetujuan  bersama  Bupati/Walikota. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah mempunyai kewenangan dan  kebebasan  dalam  mengatur  urusannya.  Masing-masing  daerah  dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangannya  sesuai pembagian  urusan  kewenangannya,  mempunyai  hak  untuk  membuat  kebijakan. Kebijakan  yang  dibuat  dengan  maksud  meningkatkan  pelayanan  atau
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. 20 Pembuatan  peraturan  daerah  terikat  pada  3  asas  hukum  yaitu  asas yuridiktas, asas legalitas dan asas diskresi.
Pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan menggunakan peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan. Peran kedua adalah menjalankan aturan dan regulasi  yang  lebih  ketat.  Artinya,  kebijakan  daerah  tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  nasional.  Tujuan  ketiga  adalah  untuk mengakomodir  keunikan  dan  keistimewaan  daerah  serta  menyalurkan  cita-cita daerah  dengan  tetap  berpegang  pada  semua  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dapat  dikatakan  bahwa  peraturan  daerah  memuat  materi  muatan  lokal setempat.  Fungsi  keempat  sebagai  instrumen  pembangunan  dalam  meningkatkan kesejahteraan  daerah.  Peraturan  daerah  dapat  memuat  klausula  yang memperbolehkan pengenaan biaya penegakan paksa, serta denda maksimal 6 bulan penjara  atau  Rp.  50.000.000  dalam  denda.  Sejalan  dengan  peraturan  perundang- undangan,  peraturan  daerah  juga  dapat  memasukkan  ancaman  penjara  atau hukuman  serta  hukuman  yang  mengembalikan  sanksi  negara  dan  administrasi semula.
Dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  Kepala  Daerah  dapat menetapkan  peraturan  daerah  (Perda)  atas  persetujuan  DPRD.  Untuk  penjabaran peraturan  daerah  tersebut,  Kepala  Daerah  dapat  menyusun  Peraturan  Kepala Daerah (Perkada). Perkada juga dapat memuat peraturan lanjutan atas UU yang ada diatasnya.  Tidak  diperbolehkan  ada  kontroversi  dari  UU  ke  Perkada  yang menyangkut khalayak umum dan perda. Salah satu jenis dari Peraturan daerah yang bisa  ditetapkan  adalah  mengenai  Rencana  Program  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD),  sedangkan  untuk  penjabaran  RPJMD  menjadi  Rancangan  Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ditetapkan oleh Perkada.
20 Ani  Sri  Rahayu, Pengantar  Pemerintahan  Daerah:  Kajian  Teori,  Hukum  Dan Aplikasinya , Jakarta, Sinar Grafika, 2018, h.113
Mengutip Lawrence F. Friedman 21 yang menyatakan bahwa “suatu sistem hukum (legal system) meliputi hukum kajian yang menyangkut struktur, substansi dan budaya hukum.” Hal paling mendasar untuk pengoperasian sistem hukum yattu struktur, struktur adalah sarana yang dilembagakan dimana peraturan diselaraskan, prosedur dibakukan, dan sengketa yurisdiksi diselesaikan. Konten, sementara itu, terdiri  dari  norma-norma  tentang  bagaimana  berbagai  jenis  organisasi  harus beroperasi. Yang terakhir adalah budaya adalah elemen sikap dan nilai-nilai sosial. Untuk itu dalam membuat suatu peraturan perundangan dalam hal ini Perkada pun harus memperhatikan ketiga unsur tersebut agar hukum dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat.
Perkada  dalam  Pasal  388  ayat  3  UU  Pemerintahan  Daerah  juga  dapat menetapkan inovasi  daerah sebagai  bentuk  pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah.  Pembaharuan  tersebut  berupa  inovasi  atas  jenis,  prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merancang kebijakan dan program inovasi dapat berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:
1. peningkatan efisiensi
Efisiensi dapat diartikan sebagai cara cara yang termudah, termurah, tersingkat, teringat dalam bebannya dan terendah jaraknya.
2. perbaikan efektivitas
Efektivitas  adalah  kemanjuran  dapat  diukur  dengan  mengamati seberapa  dekat  suatu  organisasi  mencapai  keadaan  idealnya.  Hal  ini  juga dikenal sebagai sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuannya.
3. perbaikan kualitas pelayanan
Pelayanan  publik  adalah  segala  sesuatu  yang  dilakukan  untuk  memenuhi kebutuhan pokok seseorang dengan cara yang sesuai dengan hak dasarnya sebagai warga  negara  atau  penduduk  yang  berkaitan  dengan  barang,  jasa,  dan/atau  jasa administrasi  yang  ditawarkan  oleh  penyedia  jasa  yang  berhubungan  dengan kepentingan umum.
4. tidak ada konflik kepentingan
21 Lawrence F. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective), Bandung, Nusamedia, 2009, h.12-18
Yang  dimaksud  dengan  konflik  kepentingan  disini  ialah  keadaan penyelenggara negara yang menggunakan wewenang dan kekuasaannya  menurut undang-undang,  mempunyai  atau  dituduh  mempunyai  benturan  kepentingan. Konflik kepentingan tersebut mempunyai dampak pada kualitas dan kinerja yang sudah  ditentukan.  Bentuk  dari  konflik  kepentingan  dapat  berupa  situasi  yang menyebabkan menerima gratifikasi, rangkap jabatan, kesempatan penyalahgunaan jabatan, hingga penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
Penyalahgunaan wewenang terdiri dari diskresi dan cacat prosedur. Philipus M. Hadjon berpendapat cara yang lebih mudah untuk memahami mengenai diskresi adalah  melihat  ruang  lingkupnya.  Diskresi  kewenangan  mencakup  kewenangan dalam  memilih  pribadi  dan    kewenangan  interpretasi  pada  norma  yang  tidak terlihat.  Pendapat  Indriyanto  Seno  Adji  menyatakan  bahwa  dimungkinkan  untuk mengukur tingkat penyalahgunaan kekuasaan menggunakan sejumlah metrik yang berbeda. Untuk menentukan apakah telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau tidak,  pertama-tama  kita  harus  menentukan  apakah  telah  terjadi  pelanggaran terhadap aturan yang telah dikodifikasikan atau norma kesusilaan sosial. Parameter kedua  adalah  asas  kepatutan  saat  mengimplementasikan  suatu  kebijakan. Pengukuran  dengan  parameter  ini  digunakan  saat  tidak  ada  peraturan  yang mendasari  atau  ada  peraturan    namun  pada  faktanya  pemberlakukan  peraturan tersebut tidak dijalankan pada kondisi terpojok.
Prinsip-prinsip  good  governance  yang  luas  berfungsi  sebagai  tolok  ukur untuk  mengukur  penyalahgunaan  kekuasaan  diskresioner  (AAUPB).  Pengertian legalitas/keabsahan dalam hukum administrasi mengandung tiga (tiga) aspek yaitu kewenangan,  proses,  dan  isi.  Dengan  kata  lain,  tujuan  pendelegasian  kekuasaan kepada  pejabat,  proses  pencapaian  tujuan,  dan  isi  dari  apa  yang  dicapai  harus ditetapkan dalam undang-undang (asas legalitas). Penyalahgunaan kekuasaan telah terbukti  memiliki  konsekuensi  yang  lebih  luas  daripada  sekadar  adanya  cacat prosedural.  Penyalahgunaan  kekuasaan  dapat  menimbulkan  tuntutan  pidana  jika menimbulkan kerugian keuangan negara dan juga dapat  mengakibatkan batalnya
perjanjian. 22 Hal ini tertuang pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Membuat sebuah program pelayanan Keluarga Berencana yang Pelayanan KB yang bersifat masif akan rentan sekali terhadap penyalahgunaan wewenang atas nama asas diskresi. Ada konflik kepentingan pejabat publik untuk memenuhi target kinerjanya pada indikator penurunan AKI.
5. berorientasi kepada kepentingan umum
Yaitu prinsip mementingkan kepenting yang umum melalui aspirasi yang ditampung, akomodasi yang baik dan cara yang selektif.
6. dilakukan secara terbuka
Istilah "transparansi" digunakan untuk menggambarkan ketersediaan saluran  di  mana  publik  dapat  memberikan  umpan  balik  dan  kritik  kepada pemerintah yang dianggap kurang dapat diakses oleh masukan tersebut.
7. memenuhi nilai-nilai kepatutan
Salah satu faktor terpenting inovasi saerah adalah dapat melakukan pembangunan ekonomi dalam rangka menaikkan pendapatan masyarakat dan mampu berdaya saing.
8. dapat  dipertanggungjawabkan  hasilnya  tidak  untuk  kepentingan  diri sendiri.
Tata  pemerintahan  yang  baik  dalam  arti  terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil,  akuntabel,  dan efisien dipandang sebagai landasan untuk membangun inovasi daerah.
22 Satriya  Nugraha,  Konsep  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia , Jurnal Socioscientia, Vol. 8 No. 1 Maret 2016
Inovasi  pelayanan  publik  dapat  lahir  atas  reaksi  berbagai  macam  situasi. Namun  secara  umum  inovasi  pelayanan  publik  dapat  lahir  dalam  bentuk  insiatif berupa  kemitraan  dalam  penyampaian  layanan  publik,  penggunaan  teknologi informasi dalam pelayanan publik, atau pembentukan lembaga layanan yang dapat secara jelas meningkatkan efektifitas layanan. 23 Irwan Noor 24 dalam penelitiannya menyebutkan  bahwa,  ada  3  faktor  yang  menunjang  keberhasilan  inovasi.  Faktor pertama adalah kepemimpinan kepala daerah. Yang kedua adalah iklim organisasi yang mendukung. Serta yang terakhir adalah lingkungan politik yang kondusif.
Faktor  signifikan  mampu  atau  tidaknya  suatu  pemerintah  daerah mempercepat  penurunan  AKI  adalah  adanya  inovasi  kebijakan  yang  dilakukan dalam  bentuk  regulasi.  Regulasi  tersebut  akan  bersifat  melindungi  Bidan  secara preventif. Regulasi yang dapat dibuat adalah:
1. Membuat program kolaboratif antar profesi misalkan kontrasepsi darurat untuk ibu hamil resiko tinggi 4 terlalu.
2. Besarnya  keberhasilan  penegakan  aturan  yang  berlaku  saat  ini  sangat dipengaruhi oleh partisipasi seluruh kelompok masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
3. Agar  tidak  terjerat  masalah  hukum,  pejabat  publik  perlu  menyadari betapa pentingnya mengikuti dan mengenal  hukum,  baik  secara umum maupun  khususnya  dalam  wilayah  tanggung  jawab  dan  jabatannya. Program Keluarga Berencana Indonesia, yang dikenal dengan program Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu direvitalisasi.
4. Membuat  Pedoman  dan  Panduan  yang  mengikuti  perkembangan  ilmu kesehatan ibu sebagai acuan baku bagi tenaga kesehatan khususnya bidan dalam melakukan pelayanan. Pedoman dan Panduan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana perlu di bakukan dan dibuat secara mendetail sehingga pelayanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan adalah standar.
23 Simon  Sumanjoyo  Hutagalung  dan  Dedy  Hermawan, Membangun  Inovasi Pemerintah Daerah , Sleman, Deepublish,2018, h.36
24 Irwan Noor, Desain Inovasi Pemerintahan Daerah , Malang, UB Press, 2013.
5. Memperkuat  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  kepatuhan  pengisian persetujuan tindakan pada pelayanan KB.
Inovasi yang bisa dilakukan untuk membuat perlindungan bagi bidan secara represif, misalkan:
1. Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  inovasi  regulasi  berupa  draft Perkada  mengenai  mekanisme  Bantuan  Hukum  bagi  ASN  yang mempunyai  perkara  hukum  berkenaan  dengan  tugasnya.  Sebagai  salah satu  bentuk  pemberian  lindungan  hukum  yang  berkeadlian  dan kesetaraan sikap kepada ASN dimata hukum yang ada.
2. Pembentukan  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  (LKBH) KORPRI sampai pada tingkat kabupaten/kota. Sebagai tindak lanjut dari fungsi organisasi korps pegawai ASN adalah pemberian bantuan hukum.
Selanjutnya  perlu  dibuat  Perkada  mengenai  tata  cara  permintaan konsultasi  dan  bantuan  hukum.  Yang  juga  dapat  ditempuh  adalah melakukan sosialisasi secara rutin  kepada semua ASN yang berdomisili dimanapun berada.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Pemerintah  Daerah  dapat  membuat  Program-program  inovasi  pelayanan KB secara masif khusus untuk ibu hamil risti 4T namun masih tetap mengindahkan hak asasi manusia terutama hak hidup.  Praktik baik dari Iran dan Malaysia dapat menjadi  referensi  dalam  pembuatan  kebijakan  mengenai  keluarga  Berencana. Pelibatan  seluruh  pemuka  agama  untuk  mempromosikan  program  keluarga berencana  untuk  mewujudkan  generasi  unggul  dapat  diaplikasikan  di  Indonesia. Keberhasilan Malaysia atas program keluarga berencana kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan regulasi-regulasi tentang Pedoman dan Panduan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana dapat  diadaptasi sehingga bidan sebagai  garda terdepan terlindungi dalam melakukan tugas-tugasnya sepanjang dalam melakukan tugasnya sesuai  dengan  Pedoman  dan  Panduan  tersebut.  Penurunan  Angka  Kematian  Ibu dapat dicapai dengan meningkatkan upaya preventif promotif melalui inovasi dan teknologi.  Upaya  tersebut  termasuk  Pelayanan  Keluarga  Berencana  dengan  cara
pengaturan kehamilan. Pembuatan Peraturan Kepala Daerah sebagai suatu inovasi regulasi terkait keluarga Berencana haruslah menghormati HAM.

## SARAN
Perlu suatu inovasi dalam pembuatan Peraturan Kepala Daerah, utamanya dengan lebih melibatkan Pemuka Agama untuk memberikan pemahaman terhadap Keluarga Berencana. Pembuatan Panduan dan Pedoman Kesehatan Maternal dan Keluarga  Berencana  juga  sangat  perlu  untuk  dibuat.  Dan  sebagai  perlindungan represif,  Pemerintah  Daerah  dapat  membuat  regulasi  mengenai  mekanisme perlindungan hukum bagi ASN dan mendorong terentuknya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI di tingkat Kabupaten/Kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Andhika Persada Putera, Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk,
Risiko, dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan , Scopindo Media Pustaka, Surabaya
Ani  Sri  Rahayu, Pengantar  Pemerintahan  Daerah:  Kajian  Teori,  Hukum  Dan Aplikasinya , Jakarta, Sinar Grafika, 2018
Atit Tajmiati et  al, Konsep Kebidanan  dan Etikolegal  dalam Praktik Kebidanan , Pusat  Pendidikan  Sumber  Daya  Kesehatan  Badan  Pengembangan  dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2016
Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary Revised Fourth Edition , St. Paul,
Minnessota. West Publishing Co, 1968
Desta  Ayu  Cahya  Rosida, Etika  Profesi  dan  Hukum  Kesehatan  Pada  Petugas Pelayanan Kesehatan , PT Refika Aditama, Bandung, 2021
Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana , Jakarta, Kementerian Kesehatan, 2014 Elisabeth  Siwi  Walyani  dan  Endang  Purwoastuti, Etikolegal  dalam  Praktik Kebidanan , PT. Pustaka Baru, Yogyakarta
Eryati Darwin, Etika Profesi Kesehatan , Deepublish, Yogyakarta
Franz  Magnis-Suseno, Etika  Dasar:  Masalah-Masalah  Pokok  Filsafat  Moral , Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1987
Irwan Noor, Desain Inovasi Pemerintahan Daerah , Malang, UB Press, 2013
Lawrence F. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective) , Bandung, Nusamedia, 2009
Makmur Jaya Yahya, Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum (Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara , PT. Refika Aditama, Bandung, 2020
Mills, Anne et.al, Desentralisasi Sistem Kesehatan: Konsep-Konsep, Isu-Isu, Dan Pengalaman  Di  Berbagai  Negara ,  Yogyakarta,  Gajahmada  University Press, 1991
Nasution, Bahder Johan , Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008
Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Daerah ,  Bandung,  Penerbit  Nusa  Media, 2020
Nomensen  Sinamo, Hukum  Administrasi  Negara ,  Jala  Permata  Aksara,  Jakarta, 2010
Pusdatin  Kementerian  Kesehatan  RI, Definisi  Operasional  Profil  Kesehatan , Jakarta, 2015.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Pertama) , Rajawali Press, Jakarta, 2017.
________, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi  (Buku Ketiga) , Rajawali Press, Depok, 2019.
Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Kesehatan  RI, Profil  Kesehatan  Tahun  2019 , Jakarta, 2019.
Simon  Sumanjoyo  Hutagalung  dan  Dedy  Hermawan, Membangun  Inovasi Pemerintah Daerah , Sleman, Deepublish,2018
Subdirektorat  Statistik  Kesehatan  dan  Perumahan  Badan  Pusat  Statistik, Profil Kesehatan Ibu dan Anak , Jakarta, 2021.
Tim  Penyusun  Rekomendasi  Kebijakan  (TPRK), Kajian  Background  Study RPJMN  2020  –  2024  Bidang  Keluarga  Berencana  Dan  Kesehatan Reproduksi, Jakarta, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda Dan Olahraga  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , 2018
Jurnal:
AA. Diaz Viera, M. R. Pellokila, Rafael Paun, Health Services, Maternal Intrinsic and  Socio-Cultural  Factors  and  Perinatal  Mortality, Kemas  Jurnal Kesehatan Masyarakat , No. 2 Vol. 12.
Babar  Tasneem  Shaikh,  Syed  Khurram  Azmat,  Arslan  Mazhar,  Family  Planning and Contraception in Islamic Countries: A Critical Review of the Literature,
Journal of the Pakistan Medical Association , Vol. 63, No. 4 (Suppl. 3), 2013 Betty Sumiati, Yanti Fristikawati dan Hadi Susiarno, Tanggungjawab Bidan Terkait Kegagalan Dalam Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Ditinjau Dari  Segi  Hukum  Perdata, SOEPRA  Jurnal  Hukum  Kesehatan, No.  2, Vol.3, 2017.
Cameron L, Contreras Suarez D, Cornwell K, Understanding the determinants of maternal mortality: An observational study using  the Indonesian Population Census. PLoS ONE, No.6, Vol.14, 2019
Husni  Fuadi,  Keluarga  Berencana  (KB)  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Ahkam Jurnal Syariah dan Hukum, No.1, Vol.1, 2020.
Jorawati  Simarmata,  Perspektif  Kebijakan  Daerah  Dalam  Konteks  Uu  No.  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Dan  Peraturan  Perundang- Undangan Terkait, Jurnal Legislasi Indonesia ,  No.2, Vol.12, 2015
Lestari  Handayani,  Suharmiati,  Iswari  Hariastuti,  Choirum  Latifah,  Peningkatan Informasi  Tentang  KB:  Hak  Kesehatan  Reproduksi  Yang  Perlu Diperhatikan  Oleh  Program  Pelayanan  Keluarga  Berencana, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, No.3, Vol.15, 2012
Nung Ati Nurhayati, Agnes Widanti, Ketentuan Tentang Keluarga Berencana Dan Asas  Nondiskriminasi  Dikaitkan  Dengan  Hak  Reproduksi  Perempuan, Jurnal Ilmu Keperawatan , No.1, Vol.1, 2013.
Sabrur  Rohim,  Argumen  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  dalam  Islam, Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , No. 2 Vol.1, 2016.
Satriya  Nugraha,  Konsep  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia, Jurnal  Socioscientia ,  Vol.  8  No.  1 Maret 2016
UNU-IIGH, Family  Planning  Strategies  across  selected  Muslim  countries:  A review  to  inform  Malaysia’s  next  steps,  LPPKN  Technical  Working Committee , 2020.
Yanuardin  dan  Saparuddin  Siregar, Studi  Literatur  Manajemen  Risiko-Risiko Hukum,  Seminar  Nasional  Teknologi  Komputer  &  Sains  (SAINTEKS) , Februari 2020

## Website:
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Daring Edisi III, https://kbbi.web.id/