## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5093/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Permasalahan Penggunaan Youtube Fair Use Dalam Kasus Totally Not Mark Vs Toei Animation

## Madeleine Lie
Program Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 18 April 2023 Publish : 04 April 2023 The case of Totally Not Mark vs. Toei Animation stole attention in the Youtube community back in 2021, when Toei Animation targeted Totally Not Mark with 150 separate copyright strikes on his channel, all manually filed by Japanese animation studio Toei Animation. According to the YouTuber, Toei Animation submitted YouTube direct takedown requests for  all  150  videos,  which  may  result  in  the  content  being  removed  from  his  channel instantly,  as  well  as  strikes  that  would  end  his  channel  entirely.  YouTube  apparently responded to such notices, asking Toei to clarify whether they had considered fair usage and requesting additional justification from Toei. This raised issues within the IP industry, where  Youtube,  a  company  based  in  the  United  States,  recognizes  fair  use  while  Toei Animation,  a  company  based  in  Japan,  does  not.  According  to  YouTube,  what  Toei
Animation did Instead of replying to YouTube's request for justification for their takedown notices, they used their own tools behind YouTube's back to manually claim and block every one of the 150 videos in the Totally Not Mark catalog of content. To summarize, Toei explicitly broke the rules in this case. However, if Toei Animation had used Japanese IP Law instead, YouTube would likely have honored their removal, removed the videos worldwide, and potentially struck out the Totally Not Mark channel.

## Keywords:
Youtube, Copyright Strike, IP
Protection, fair use
Info Artikel
Abstrak Article history: Diterima : 18 April 2023 Publis : 04 April 2023 Kasus Totally Not Mark vs. Toei Animation mencuri perhatian di komunitas Youtube pada tahun 2021, ketika Toei Animation menargetkan Totally Not Mark dengan 150 teguran hak cipta terpisah di salurannya, semuanya diajukan secara manual oleh studio animasi Jepang  Toei  Animation.  Menurut  Totally  Not  Mark  ,  Toei  Animation  mengirimkan permintaan  penghapusan  langsung  YouTube  untuk  semua  150  video,  yang  dapat mengakibatkan  konten  dihapus  dari  salurannya  secara  instan,  serta  teguran  yang  akan mengakhiri  salurannya  sepenuhnya.  YouTube  rupanya  menanggapi  pemberitahuan tersebut,  meminta  Toei  mengklarifikasi  apakah  mereka  telah  mempertimbangkan penggunaan wajar dan meminta pembenaran tambahan dari Toei. Hal ini menimbulkan masalah dalam industri IP, di mana Youtube, sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, mengakui penggunaan wajar sementara Toei Animation, sebuah perusahaan yang berbasis  di  Jepang.  Menurut  YouTube,  apa  yang  Toei  Animation  lakukan  Alih-alih membalas  permintaan  YouTube  untuk  pembenaran  atas  pemberitahuan  penghapusan mereka,  mereka  menggunakan  alat  mereka  sendiri  di  belakang  YouTube  untuk  secara manual  mengklaim  dan  memblokir  setiap  satu  dari  150  video  dalam  katalog  konten Totally Not Mark. Singkatnya, Toei secara eksplisit melanggar aturan dalam kasus ini. Namun, jika Toei Animation menggunakan Hukum IP Jepang sebagai gantinya, YouTube kemungkinan akan menghargai penghapusan mereka, menghapus video di seluruh dunia, dan berpotensi mencoret saluran Totally Not Mark.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Madeleine Lie Universitas Indonesia Email: matchamatchanii@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Copyright atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan hak cipta merupakan salah satu bentuk dari intellectual property dimana hak ini memberikan pemilik hak eksklusif untuk menyalin, mendistribusikan, mengadaptasi, menampilkan, dan menampilkan karya kreatif untuk jangka waktu tertentu. Karya kreatif mungkin  dalam  bentuk  sastra,  seni,  pendidikan,  atau  musik.  Tujuan  hak  cipta  adalah  untuk  melindungi ekspresi  asli  dari  suatu  ide  dalam  bentuk  karya  kreatif,  bukan  ide  itu  sendiri.  Hak-hak  dalam  hak  cipta seringkali mencakup reproduksi, kontrol atas karya turunan, distribusi, kinerja publik, dan hak moral seperti
atribusi.  Hak  cipta  dapat  diberikan  oleh  hukum  publik  yang  mengatur  tentang  hak  cipta  dan  kemudian disebut sebagai "hak teritorial". Ini berarti bahwa hak cipta yang diberikan oleh hukum suatu negara tidak melampaui batas yurisdiksi negara tersebut. Banyak negara, dan terkadang sekelompok besar negara, telah membuat  perjanjian  dengan  negara  lain  tentang  prosedur  yang  harus  diikuti  ketika  ciptaan  tersebut "melintasi" batas negara atau hak nasional setiap negara tidak konsisten satu dengan yang lainnya. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan multinasional seperti Youtube.
Youtube  merupakan  situs  penyebaran  video  yang  berskala  global  yang  berpusat  di  San  Bruno, California dan merupaan bagian dari perusahaan teknologi besar yakni Google. Youtube sendiri mempunyai permasalahan  mengenai  bagaimana  Youtube  melakukan  langkah-langkah  untuk  melindungi  hak  cipta. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan eksklusivitas pencipta dan pemilik tertentu, serta hak untuk mereplikasi  karya  mereka. Copyright  Strikes ,  Content  ID  (metode  sidik  jari  digital  yang digunakan untuk  mengidentifikasi  dan  mengatur  konten  tidak  sah  di YouTube),  dan  Program  Verifikasi Hak Cipta adalah semua metode otomatis yang digunakan oleh YouTube. Mekanisme - mekanisme tersebut muncul  diakibatkan  oleh  hukum  hak  cipta  yang  mengatur  mengenai  pembuatan    hak  cipta  pribadi  dan kebijakan penegakan hak cipta terutama di platform Internet yakni DMCA / Digital Millennium Copyright Act dan bertujuan untuk melindungi hak ekonomi para pemilik hak cipta atas remunerasi dan hak moral atas atribusi dan integritas.
Sistem ini dikritik oleh beberapa pihak karena mendukung perusahaan dan ketergantungan mereka pada  klaim  hak  cipta  untuk  mengontrol  penggunaan  konten  yang  diunggah.  Salah  satu  kasus  yang berhubungan  dengan  hal  ini  adalah  kasus  Totally  Not  Mark  vs  Toei  Animation  dimana  pada  bulan Desember  2021,  Youtuber  Mark  Fitzpatrick    yang  merupakan  pemilik  dari  channel  Totally  Not  Mark mendapatkan  150  copyright  claims  oleh  Toei  Animation  dikarenakan  konten  yang  dipunyai  oleh  Mark mengenai review animasi yang dikeluarkan oleh Toei Animation dimana Mark menggabungkan beberapa potongan animasi dan kemudian melakukan voice over untuk memberikan pendapat dan kritik mengenai animasi  tersebut.  Menurut  pihak  Toei  Animation,  apa  yang  Mark  lakukan  merupakan  pelanggaran    hak cipta sehingga video – video yang dibuat oleh Mark harus dihapus dari Youtube. Sementara menurut Mark, review – review yang dilakukan olehnya dilindungi oleh fair use sehingga apa yang dilakukan oleh Toei Animation melanggar asas fair use yang berlaku di Youtube yang bermarkas di Amerika Serikat dimana Amerika Serikat mengakui penggunaan konten selama sesuai dengan asas yang ada dalam fair use.
Dalam  Pasal  107  Undang  – Undang  Hak  Cipta  Amerika  Serikat  dicantumkan  bahwa  fair  use  dapat digunakan untuk kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, beasiswa, dan penelitian sehingga menurut hukum  Amerika  Serikat,  apa yang  dilakukan  oleh Mark  adalah  fair  use  dan  seharusnya  Toei  Animation tidak dapat melakukan klaim copyright terhadap konten – konten review yang dibuat oleh Mark. Tetapi, menurut  hukum  hak  cipta  negara  Jepang  dimana  Toei  Animation  berada  tidak  mengenai  fair  use  dan pengecualian  yang  mempunyai  kemiripan  dengan  asas  fair  use  di  hukum hak  cipta  negara  Jepang  lebih digunakan  untuk  bidang  pendidikan  dan  bantuan  untuk  para  pihak  disabilitas  sehingga  dalam  hukum Jepang, apa yang Mark lakukan merupakan pelanggaran hak cipta.
Permasalahan  tersebut  memunculkan  permasalahan  mengenai  regimen  IP  manakah  yang  berlaku dalam  kasus  ini  dikarenakan  Youtube  sebagai  situs  dimana  video  tersebut  diunggah  berada  di  juridiksi hukum Amerika Serikat yang mempunyai asas fair use, sementara Toei Animation yang merupakan badan hukum  yang  berdiri  di  Jepang  mengikuti  hukum  Jepang  yang  tidak  mempunyai  asas  fair  use  seperti Amerika Serikat. Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang permasalahan ini dan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia agar kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan artikel ini merupakan tipe penulisan yuridis normatif yaitu penulisan yang berdasar pada penemuan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin  hukum  yang  sesuai  untuk  melakukan penyelidikan  mengenai  bagaimana  regimen  IP  berskala  internasional  melihat  permasalahan  Penggunaan Youtube  Fair  Use  serta  Bagaimana  Indonesia  dapat  belajar  dari  kasus  ini  agar  tidak  terjadi  hal  yang serupa. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  dengan menggunakan Statute Approach, Conceptual Approach, dan Comparative Approach.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Bagaimana regimen IP berskala internasional melihat permasalahan ini? Untuk membahas permasalahan ini, kita perlu mengetahui mengenai hukum hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat, Jepang, dan secara internasional mengenai fair use :

## 1. Hukum hak cipta di Amerika Serikat
Undang-undang hak cipta Amerika Serikat mengenal istilah fair use dimana fair use adalah doktrin dalam undang-undang AS yang mengizinkan penggunaan terbatas materi berhak  cipta  tanpa  terlebih  dahulu  mendapatkan  izin  dari  pemegang  hak  cipta. Penggunaan  wajar  adalah  salah  satu  batasan  hak  cipta  yang  dimaksudkan  untuk menyeimbangkan  kepentingan  pemegang  hak  cipta  dengan  kepentingan  publik  dalam distribusi  yang  lebih  luas  dan  penggunaan  karya  kreatif  dengan  mengizinkan  sebagai pembelaan  terhadap  klaim  pelanggaran  hak  cipta  penggunaan  terbatas  tertentu  yang mungkin dianggap pelanggaran hak cipta.
Doktrin fair  use sendiri  berasal  dari  sistem common  law dimana  pemikiran  ini berkembang  pada  abad  ke-18  dan  ke-19  dan  digunakan  sebagai  cara  untuk  mencegah penerapan  hukum  hak  cipta  yang  terlalu  kaku  dan  menghambat  kreativitas  yang diakibatkan munculnya hukum hak cipta.
Hal – hal yang dianggap sebagai fair use di Amerika Serikat berupa komentar, mesin telusur / search engines, kritik, parodi, pelaporan berita, penelitian, dan beasiswa. Agar penggunaan tersebut dapat dianggap sebagai fair use , maka perlu empat indikator yang dicantumkan dalam Pasal 17 the Copyright Act yakni :
• tujuan  dan  karakter  penggunaan,  termasuk  apakah  penggunaan  tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nirlaba , dalam hal ini seseorang harus  menunjukkan  bagaimana  penggunaan  hak  cipta  tersebut  memajukan pengetahuan  atau  kemajuan  seni  melalui  penambahan  sesuatu  yang  baru  / transformative works;
• sifat  dari  karya  tersebut,  fair  use mempertimbangkan  aspek-aspek  tertentu  dari karya tersebut, seperti apakah karya fiksi atau nonfiksi (berdasarkan dari kehidupan seseorang atau catatan sejarah);
• jumlah  dan  substansi  bagian  yang  digunakan  dalam  kaitannya  dengan  karya dengan  hak  cipta  secara  keseluruhan, semakin  sedikit  yang  digunakan  dalam kaitannya dengan karya tersebut, semakin besar kemungkinan penggunaannya akan dianggap fair use ;
• pengaruh  penggunaan terhadap pasar  potensial untuk / atau  nilai karya yang mempunyai hak cipta, dalam bagian ini akan diperiksa apakah penggunaan karya tersebut  berdampak  kepada  kemampuan  pemilik  hak  cipta  untuk  mendapatkan keuntungan  dari  karya  aslinya  (seperti  merugikan  pasar  pemilik  hak  cipta  secara signifikan dan merugikan pasar potensial karya asli jika penggunaan tersebut secara umum  dan  tersebar  luas),  hal  ini  harus  menunjukkan  dampak  pelanggaran  atas penggunaan karya secara komersial oleh sang pemilik hak cipta.
Doktrin Fair  Use biasanya  digunakan  dalam  beberapa  kasus  hukum  yang berhubungan dengan hak cipta seperti :
• Kode  komputer ,  dalam  kasus  Oracle  America,  Inc.  v.  Google,  Inc.  mengenai pertanyaan  apakah  penggunaan  Google  atas  kode  bahasa  pemrograman  Java Oracle dalam sistem operasi seluler Androidnya merupakan penggunaan fair use berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta AS. Menurut Mahkamah Agung Amerika Serikat,  Penggunaan  Java  API  oleh  Google  di  Android  merupakan fair  use . Pengadilan  menemukan  bahwa  penggunaan  API  oleh  Google  bersifat transformatif, karena menggunakan kode untuk tujuan yang berbeda dari tujuan awal Oracle. Pengadilan juga menemukan bahwa penggunaan kode oleh Google bukanlah  pengganti  pasar  untuk  kode  Java  asli,  dan  bahwa  penggunaan  kode diperlukan  agar  pemrogram  dapat  menggunakan  bahasa  yang  sama  di  berbagai platform;
• Film  Dokumenter , fair  use dapat  digunakan  saat  menggunakan  materi  berhak cipta  untuk  tujuan  seperti  mengilustrasikan  atau  mengomentari  masalah  atau peristiwa tertentu, memberikan konteks sejarah atau budaya, atau membuat parodi
atau sindiran. Contoh dari kasus ini adalah film This Film Is Not Yet Rated dan Loose Change yang menggunakan asas fair use dalam pembuatan film tersebut;
• File  sharing, doktrin fair  use digunakan  sebagai  pembelaan  dalam  kasus  Sony BMG  Music  Entertainment  et  al.  v.  Tannenbaum  dimana  dalam  kasus  ini, pengadilan Amerika Serikat menolak gagasan bahwa file-sharing adalah fair use ;
• Publikasi di Internet , beberapa kasus seperti Kelly v. Arriba Soft Corp., Lenz v. Universal Music Corp., dan Righthaven v. Hoehn membahas tentang penggunaan fair use dalam lingkup internet seperti penggunaan foto untuk thumbnail dalam website search engine (Kelly v. Arriba Soft Corp.), perintah penghapusan sebuah file tanpa menentukan apakah posting tersebut mencerminkan unsur fair use dari materi  berhak  cipta  (Lenz  v.  Universal  Music  Corp.)  dan  memposting  seluruh artikel editorial dari Las Vegas Review-Journal dalam komentar sebagai bagian dari  diskusi  online  adalah fair  use yang  tidak  dapat  disangkal  (Righthaven  v. Hoehn);
• Komunitas professional, dalam kasus penyalahgunaan fair use, hakim terkadang menggunakan  pendapat  dari  komunitas  professional  yang  berhubungan  dengan kasus yang diusut. Komunitas professional yang biasanya dipanggil dalam kasus fair use adalah pembuat documenter, pustakawan, pembuat aplikasi berbasis Open Courseware , pendidik seni visual, dan profesor komunikasi;
• Music  Sampling ,  dalam  kasus  Grand  Upright  Music,  Ltd.  v.  Warner  Bros. Records Inc., pengambilan sampel music tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta sehingga penggunaan sampel music harus seijin dengan pemegang hak cipta yang asli;
• Parodi, beberapa  kasus  yang  terkait  dengan  pemakaian  materi  berhak  cipta sebagai  bahan  parodi  adalah  Rogers  v.  Koons  dimana  Jeff  Koons  mencoba membenarkan penggunaan foto Art Rogers berjudul "Puppies" dalam pahatannya "String  of  Puppies"  dengan  pembelaan  bahwa  hal  yang  ia  lakukan  merupakan parodi  yang  dilindungi  oleh fair  use .  Koons  kalah  karena  karyanya  tidak dihadirkan sebagai parodi foto Rogers secara khusus, melainkan sebagai sindiran masyarakat luas. Menurut para hakim, hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi persyaratan fair  use dan  kasus  Campbell  v.  Acuff-Rose  Music  Inc  dimana menetapkan  bahwa  parodi  yang  bersifat  komersial  (dapat  menghasilkan  uang) dapat memenuhi  syarat fair  use setelah  pihak  dari  Acuff-Rose  Music  menuntut boyband 2 Live Crew dengan pelanggaran hak cipta setelah membuat parodi dari lagu “Oh, Pretty Woman”;
• Penambangan teks dan data, dalam kasus Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., dan Authors Guild v. HathiTrust dimana kedua kasus tersebut membahas tentang digitalisasi massal jutaan buku dari koleksi perpustakaan dan penelitian. Menurut hakim,  proyek  digitalisasi  buku  memenuhi  unsur fair  use dikarenakan  Google Books  dan  HathiTrust  telah  mengubah  teks  buku  menjadi  data  untuk  tujuan penelitian substantif, termasuk penambangan data dan penambangan teks;
• dan lain sebagainya Fair  Use sendiri  berlaku  di  perusahaan  –  perusahaan  multinasional  yang bermarkas  di  Amerika  Serikat  seperti  Youtube  dan  digunakan  untuk  melindungi konten – konten di Youtube yang sebagian besar memuat hak cipta dari pihak lain seperti review videos, commentary videos, dan lain sebagainya.
2. Hukum hak cipta di Jepang Undang- undang hak cipta di Jepang tidak mengenal unsur fair use dalam perundang – undangannya namun mempunyai pemikiran yang lebih sempit dalam hal penggunaan hak  cipta  yang  tidak  merugikan  pemegang  hak  cipta.  Hal  ini  diatur  dalam  Bab  5 Limitation  of  Copyright Undang  –  undang  No.48  Tahun  1970  mengenai  Hak  Cipta  di Jepang, hal – hal yang dianggap sebagai fair use di Jepang adalah :
• Reproduksi  untuk  penggunaan  pribadi :  Individu  diperbolehkan  membuat  satu salinan  dari  karya  berhak  cipta  untuk  penggunaan  pribadi,  seperti  untuk  penelitian atau studi;
• Reproduksi  untuk  tujuan  pendidikan  atau  penelitian :  Institusi  pendidikan  dan organisasi  penelitian  diperbolehkan  mereproduksi  karya  berhak  cipta  untuk digunakan dalam pendidikan atau penelitian, dalam batas-batas tertentu;
• Kutipan : Kutipan dari karya berhak cipta diperbolehkan untuk tujuan seperti kritik, ulasan, atau komentar, dalam batas-batas tertentu;
• Pelaporan  berita :  Reproduksi  atau  distribusi  materi  berhak  cipta  untuk  tujuan pelaporan berita diperbolehkan, dalam batas-batas tertentu;
• Parodi :  Pembuatan  dan  distribusi  parodi  karya  berhak  cipta  diperbolehkan,  dalam batas-batas tertentu.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa fair use yang berlaku dalam hukum Jepang tidak seluas dengan hukum di Amerika Serikat. Toei Animation merupakan badan hukum yang berbasis  di  Jepang  dan  mendaftarkan  karya  –  karya  yang  dibuat  oleh  perusahaannya dengan hukum hak cipta Jepang sehingga karya  – karya tersebut tidak dapat digunakan dengan bebas oleh orang lain dengan basis fair use .
3. Hukum hak cipta secara Internasional Konsep fair use dalam hukum hak cipta internasional tidak bersifat universal dan dapat berbeda-beda  di  setiap  negara.  Perjanjian  –  perjanjian  internasional  yang  membahas tentang copyright seperti Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic Works, Buenos Aires Convention on Literary and Artistic Copyright , dan The Agreement on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (TRIPS) tidak  membahas tentang konsep fair use .
Beberapa  negara  memiliki  undang-undang  mengenai fair  use yang  serupa  dengan yang ada di Amerika Serikat, sementara beberapa negara lain memiliki undang-undang mengenai fair use atau pengecualian dan batasan lain untuk hak cipta yang mengizinkan beberapa penggunaan materi berhak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Secara  umum,  penggunaan  fair  use  atau  undang-undang  serupa  mengizinkan penggunaan  materi  berhak  cipta  secara  terbatas  untuk  tujuan  seperti  kritik,  komentar, pelaporan berita, pengajaran, beasiswa, atau penelitian. Namun, batasan dan persyaratan khusus untuk penggunaan fair use dapat bervariasi tergantung pada negara dan keadaan khusus penggunaan fair use. Hal ini disebut dengan fair dealing.
Misalnya, di Kanada, konsep fair use mirip dengan fair use di Amerika Serikat, tetapi dengan beberapa perbedaan. Fair dealing memungkinkan penggunaan materi berhak cipta untuk tujuan seperti penelitian, studi pribadi, kritik, ulasan, dan pelaporan berita, tetapi tidak untuk tujuan komersial.
Sementara  itu  di  Inggris,  fair  dealing  memperbolehkan  penggunaan  materi  berhak cipta  secara  terbatas  untuk  tujuan  seperti  penelitian,  studi  pribadi,  kritik,  ulasan,  dan pelaporan  berita.  Namun,  sejauh  mana  penggunaan  dan  apakah  itu  dipertimbangkan sebagai  fair  dealing  dapat  bergantung  pada  faktor-faktor  seperti  jumlah  bahan  yang digunakan dan pengaruh pasar untuk karya aslinya.
Tetapi, hanya Amerika Serikat dan Israel saja yang sepenuhnya mengakui konsep fair use.
Kasus  Totally  Not  Mark  vs  Toei  Animation  berkisar  pada  dugaan  pelanggaran  hak cipta dan penggunaan wajar terkait penggunaan cuplikan dari serial anime "One Piece" dalam video YouTube yang dibuat oleh pembuat konten populer, "Totally Not Mark."
Totally Not Mark atau nama asli Mark Fitzgerald adalah pembuat konten YouTube yang memproduksi video terkait anime, manga, dan budaya pop. Pada tahun 2020, dia membuat serangkaian video yang menganalisis anime "One Piece" dan “Dragon Ball Z”, di  mana  dia  menggunakan  klip  dari  acara  tersebut  untuk  mengilustrasikan  poinnya sementara Toei Animation, perusahaan yang memproduksi "One Piece" dan “Dragon Ball
Z”  mengirimkan  pemberitahuan  penghapusan  konten  dengan  alasan  perlindungan  hak cipta untuk 150 video yang memunculkan cuplikan dari “One Piece” dan “Dragon Ball Z”, pihak Toei Animation menyatakan bahwa penggunaan rekaman mereka tanpa izin melanggar hak cipta mereka. Totally Not Mark menanggapi dengan counter-notification, dengan  alasan  bahwa  penggunaan  rekamannya  merupakan  penggunaan  yang  adil  di bawah undang-undang hak cipta AS.
Masalah  penggunaan  fair  use  merupakan  masalah  yang  rumit,  karena  melibatkan keseimbangan antara hak pemilik hak cipta dengan hak pengguna untuk menggunakan hak  ciptaan  tersebut.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  perbedaan  pemakaian  fair  use  dalam hukum  Amerika  Serikat  (dimana  Youtube  bermarkas  dan  berbadan  hukum)  dengan hukum Jepang (dimana Toei Animation bermarkas dan berbadan hukum).
Menurut  pihak  Totally  Not  Mark,  berpendapat  bahwa  penggunaan  rekamannya bersifat  transformatif,  karena  dia  menggunakannya  untuk  tujuan  kritik  dan  komentar, yang merupakan contoh klasik dari penggunaan asas fair use. Dia juga berpendapat bahwa penggunaan  footage-nya  sangat  minim  dan  tidak  mempengaruhi  potensi  pasar  anime "One Piece" sehingga menurut hukum Amerika Serikat, dirinya masih berada dalam asas fair use dan tidak melakukan pelanggaran hak cipta kepada Toei Animation.
Sementara  pihak  dari  Toei  Animation  berpendapat  bahwa  penggunaan  rekaman mereka  tanpa  izin  jelas  merupakan  pelanggaran  hak  cipta  mereka.  Mereka  juga berpendapat  bahwa  penggunaan  rekaman  yang  Totally  Not  Mark  sama  sekali  tidak transformatif,  karena  dia  hanya  menggunakannya  untuk  mengilustrasikan  poinnya  dan tidak  menambahkan  sesuatu  yang  baru  atau  transformatif  pada  karya  aslinya.  Hal  ini sejalan dengan hukum hak cipta Jepang dimana unsur fair use tidak seluas dengan hukum Amerika  Serikat.  Menurut  hukum  Jepang,  apa  yang  dilakukan  oleh  Totally  Not  Mark tidak termasuk fair use di Jepang dikarenakan tidak digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian.
Kasus ini mendapat perhatian luas di media sosial dan di kalangan penggemar anime, dengan  banyak  orang  yang  mendukung  Totally  Not  Mark  dan  berpendapat  bahwa videonya memberikan wawasan dan analisis berharga tentang “Dragon Ball Z” dan “One Piece”  sehingga  tidak  seharusnya  Totally  Not  Mark  mendapatkan  tuntutan  dari  Toei Animation.  Untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut,  Youtube  menggunakan  sistem penyelesaian sengketa copyright dan memediasi antara pihak Totally Not Mark dengan pihak Toei Animation dan mencapai kesepakatan untuk mencabut tuntutan terhadap video – video milik Totally Not Mark dan memblok video tersebut di region Jepang. Hal ini diambil untuk menghormati hukum hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat dan Jepang dikarenakan video – video yang dibuat oleh Totally Not Mark dianggap masih memenuhi  syarat  fair  use  di  Amerika  Serikat  tetapi  melanggar  copyright  di  Jepang. Youtube yang merupakan entitas badan hukum di Amerika Serikat menggunakan hukum yang berlaku yakni hukum Amerika Serikat namun juga menghargai hukum hak cipta di Jepang  dimana  Toei  Animation  berasal.  Keputusan  ini  menjadi  preseden  baru  dalam sejarah copyright claims di Youtube dimana Youtube masih dapat menggunakan hukum Amerika Serikat untuk melindungi para konten creator namun juga  menggunakan hukum dari  negara  dimana  pemilik  hak  cipta  berasal  untuk  melindungi  hak  cipta  dari  para pencipta karya – karya tersebut.
3.2. Bagaimana Indonesia dapat belajar dari kasus ini agar tidak terjadi hal yang serupa? Youtube di Indonesia merupakan salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat dengan 139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta ) pengguna menurut Statista  dengan berbagai macam konten kreator yang berkreasi di Youtube sesuai dengan minat dari pembuat konten.  Beberapa  konten  yang  dibuat  menampilkan  bahan  –  bahan  yang  berhak  cipta sehingga  dapat  menaruh  para  konten  kreator  yang  menggunakan  bahan  –  bahan  tersebut dalam ancaman copyright strike oleh pemilik konten berhak cipta tersebut.
Sesuai  dengan  kasus  Totally  Not  Mark  vs  Toei  Animation,  para  konten  kreator  harus
memeriksa terlebih dahulu konten berhak cipta yang akan digunakan dalam hal siapa pemilik konten dan dimana konten tersebut didaftarkan hak ciptanya sebelum memasukkan konten tersebut kedalam video Youtube. Jika konten tersebut ternyata berada di negara yang tidak mengenai penggunaan fair use, maka akan lebih baik untuk meminta ijin penggunaan konten berhak cipta kepada pemilik konten tersebut untuk menghindari ancaman copyright strike. Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  sebaiknya  merevisi  undang  –  undang  hak  cipta  untuk memuat  asas  –  asas  fair  use  seperti  Amerika  Serikat  dan  Israel  dengan  tujuan  untuk melindungi menyeimbangkan kepentingan pemilik hak cipta dan kepentingan publik dalam menggunakan  materi  berhak  cipta  secara  terbatas  dan  transformatif  dikarenakan  publik mendapat  manfaat  dari  penggunaan  karya  berhak  cipta,  bahkan  jika  penggunaan  tersebut menurut  hukum  akan  melanggar  hak  eksklusif  pemilik  hak  cipta.  Apa  yang  terjadi  dalam kasus  Totally  Not  Mark  vs  Toei  Animation  sebaiknya  dihindari  dikarenakan  hal  tersebut dapat menghalangi diskusi yang transformatif terhadap bahan material tersebut. Alasan lain dalam  revisi  tersebut  adalah  untuk  melindungi  para  konten  kreator  jika  suatu  hari  terjadi copyright  strike  terhadap  konten  yang  mereka  buat  meksipun  konten  tersebut  memenuhi unsur – unsur fair use.

## 4. KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa undang – undang hak cipta di Amerika Serikat dengan Jepang mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dalam hal fair use. Amerika Serikat mengakui fair use yang didasarkan dari doktrin common law dan memuat konten  – konten seperti komentar, mesin telusur / search engines, kritik, parodi, pelaporan berita, penelitian, dan beasiswa. Agar hal – hal tersebut dianggap sebagai fair use, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pembuat konten yang menggunakan bahan yang berhak cipta. Sementara dalam undang – undang hak  cipta  di  Jepang,  Jepang  tidak  mengenal  unsur  fair  use  dalam  perundang  –  undangannya namun  mempunyai  pemikiran  yang  lebih  sempit  dalam  hal  penggunaan  hak  cipta  yang  tidak merugikan  pemegang  hak  cipta  yang  diatur  dalam  Bab  5  Limitation  of  Copyright  Undang  – undang No.48 Tahun 1970 mengenai Hak Cipta di Jepang. Dalam hukum internasional sendiri, tidak  diatur  mengenai  fair  use  dalam  tiga  perjanjian  internasional  yang  berhubungan  dengan intellectual  property  (  Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic  Works, Buenos  Aires  Convention  on  Literary  and  Artistic  Copyright,  dan  The  Agreement  on  Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)) sehingga fair use diserahkan kepada negara  masing  –  masing  untuk  diatur.  Hal  ini  menimbulkan  kerancuan  hukum  dalam  kasus Totally  Not  Mark  vs  Toei  Animation  dikarenakan  Youtube  yang  merupakan  badan  hukum berbasis  di  Amerika  Serikat  dan  Toei  Animation  yang  merupakan  badan  hukum  berbasis  di Jepang mempunyai hukum yang berbeda mengenai fair use.
Keputusan  Youtube  untuk  menggunakan  kedua  hukum  tersebut  sesuai  dengan  negara (dimana  dengan  keputusan  ini,  video  milik  Totally  Not  Mark  masih  dianggap  memenuhi persyaratan fair use dalam hukum Amerika Serikat sehingga 150 video yang diberikan copyright strike  akhirnya  dipulihkan,  namun  karena  video  –  video  tersebut  melanggar  hak  cipta  dalam hukum Jepang maka video tersebut diblokir untuk diakses di region Jepang) menjadi preseden baru dalam penyelesaian sengekta copyright di Youtube. Hal ini dianggap sebagai angin segar dalam hal pelindungan fair use dan copyright di Youtube yang dianggap sebagai permasalahan yang kompleks dikarenakan berbedaan jurisdiksi negara.
Pemerintah Indonesia sebaiknya merevisi undang – undang hak cipta untuk memuat asas –  asas  fair  use  seperti  Amerika  Serikat  dan  Israel  dengan  tujuan  untuk  melindungi  dan menyeimbangkan kepentingan pemilik hak cipta dan kepentingan publik dalam menggunakan materi berhak cipta secara terbatas dan transformatif dikarenakan publik mendapat manfaat dari penggunaan  karya  berhak  cipta,  bahkan  jika  penggunaan  tersebut  menurut  hukum  akan melanggar  hak  eksklusif  pemilik  hak  cipta.  Alasan  lain  dalam  revisi  tersebut  adalah  untuk melindungi  para  konten  kreator  jika  suatu  hari  terjadi  copyright  strike  terhadap  konten  yang mereka buat meksipun konten tersebut memenuhi unsur – unsur fair use.
Sementara  untuk  para  konten  kreator  harus  terlebih  dahulu  memeriksa  konten  berhak cipta yang digunakan, hal – hal yang harus diperhatikan seperti siapa pemilik konten tersebut dan di mana hak cipta tersebut didaftarkan sebelum menambahkan konten tersebut ke dalam video YouTube adalah hal yang harus selalu dilakukan. Jika konten tersebut didaftarkan di negara yang tidak mengenal fair use, ada baiknya meminta izin kepada pemilik untuk menggunakan konten berhak cipta guna menghindari ancaman teguran hak cipta dan/atau tuntutan perdata mengenai penyalahgunaan hak cipta.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aufderheide, Patricia dan Peter Jaszi. Reclaiming Fair Use: How to Put Balance Back in Copyright. Chicago : University of Chicago Press. 2011 Bettig, Ronald V. Copyrighting Culture: The Political Economy of Intellectual Property. Boulder : Westview Press. 1996 Blackshaw, Ian Stewart. Sports Marketing Agreements: Legal, Fiscal and Practical Aspects . Berlin : Springer Science & Business Media. 2011
Burell, Robert dan Allison Coleman. Copyright Exceptions: The Digital Impact. Cambridge : Cambridge University Press. 2005
Cornish, William. David Llewelyn dan Tanya Aplin. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights. Mytholmroyd : Sweet & Maxwell. 2010 Geller, Paul. International Copyright Law and Practice. New Jersey : Matthew Bender & Co Inc. 2009 Hollaar, Lee Allen. Legal Protection of Digital Information. Arlington :Bloomberrg BNA, 2016 Koepfle, Leo G. Copyright Protection Throughout the World: Near East, Far East, Africa, Asia, Surinam and Curacao . Ohio : United States Department of Commerce, Bureau of Foreign and Domestic Commerce.1936
Office, Japan Patent. Outline of the Japanese Copyright Law. Tokyo : Japan Patent Office. 2008 Writers, Various. Copyright in 28 jurisdictions worldwide . London : Law Business Research Ltd. 2012.
Jurnal
(UNEQ), L’Union des écrivaines et écrivains Québécois. et.al. “Why Canada Should Not Adopt Fair  Use:  A  Joint  Submission  to  the  Copyright  Consultations”. Magazines  Canada . September 15, 2009.
Association,  The  International  Communication.  “Code  of  Best  Practices  in  Fair  Use  for Scholarly  Research  in  Communication”. Center  for  Media  and  Social  Impact .  Juni 2010
Band,  Jonathan  dan  Jonathan  Gerafi.  “The  Fair  Use/Fair  Dealing  Handbook” .  American University Program on Information Justice and Intellectual Property. Maret 2013 Bridy,  Annnemarie.  ”  Copyright's  digital  deputies:  DMCA-plus  enforcement  by  Internet intermediaries”. Research handbook on electronic commerce law. 30 September 2016. Depoorter,  Ben  dan  Francesco  Parisi.  "Fair  Use  and  Copyright  Protection:  A  Price  Theory Explanation". International Review of Law and Economics . Vol. 21 No.4, 2002 Edwards, Lee dan Giles Moss. “Evaluating justifications of copyright: An exercise in public engagement”. Information, Communication & Society . Vol 23 No.7. 2020. Engle, Eric. “Sony BMG Music Entertainment et al. v. Tannenbaum”. Harvard Journal of Law and Technology. 17 Oktober 2009.
Kaye,  Bondy  Valdovinos  dan  Joanne  E.  Gray.  “Copyright  Gossip:  Exploring  Copyright Opinions, Theories, and Strategies on YouTube”. SAGE Journals. 10 Agustus 2021 Netanei, Neil Weinstock. "Making Sense of Fair Use " Lewis & Clark Law Review. Vol 15 No. 3. 2011.
Reid, Amanda. “Copyright Policy As Catalyst and Barrier to Innovation and Free Expression”. Catholic University Law Review . Vol 68 No.1. 2019
Samuelson, Pamela. "Unbundling Fair Uses". Fordham Law Review . Vol. 77. 2009.

## Internet
Ashcraft,  Brian.  “YouTuber  Hit  With  150  Copyright  Claims  For  Reviews  Featuring  Anime Footage” https://kotaku.com/youtuber-hit-with-150-copyright-claims-for-reviews-feat- 1848178180 . diakses pada tanggal 21 Maret 2023
Hooker,  Lucy.  “How  did  Google  become  the  world's  most  valuable  company?”. https://www.bbc.com/news/business-35460398 . diakses pada tanggal 21 Maret 2023. Popper, Ben. “YouTube to the music industry: here's the money”. https://www.theverge.com/2016/7/13/12165194/youtube-content-id-2-billion-paid . diakses pada tanggal 21 Maret 2023
Statista. “Leading countries based on YouTube audience size as of January 2023(in millions) “.
https://www.statista.com/statistics/280685/number-of-monthly-unique-youtube-users/ . diakses pada tanggal 5 April 2023
Youtube.  “  What  is  copyright?”. https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=en- GB . diakses pada tanggal 21 Maret 2023
Perjanjian Internasional dan Perundang – undangan
Jepang. Act No. 48 of 1970 (Copyright Act) . Subsection 5 Limitations of Copyright
Serikat, Amerika. the Copyright Act , pasal 107.