NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT  DI KABUPATEN DHARMASRAYA

## Febri Andiki, Sukirno, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro febri.andikish@gmail.com

## Abstract
The national land law in Indonesia does not mention and does not prohibit the transfer of customary land  rights.  The  fact  in  customary  law  has  conditions  that  must  be  met  regarding  the  transfer  of customary land rights. So in this research formulate: Why did the transfer of customary land rights in the Dharmasraya Regency? And what is the legal transfer of customary land rights according to customary law and national land law ?. The results obtained by the author is a deviation regarding the substance of the transfer of customary land rights. One factor is the undeniable development of times related to survival. The most basic is economic factors. So as not to think about the common rights  inherent  in  customary  land.  Ulayat  land  rights  here  are  not  only  owned  by  ninik mamak/customary head, but also owned by all members of indigenous peoples. Therefore, the sale and purchase of customary land  rights must  be returned according  to  the inherent  customary law norms. So that the existence of customary land is maintained in the future.
Keywords:Communal Land; Switchover; Right.

## Abstrak
Hukum tanah nasional di Indonesia tidak menyebutkan dan tidak melarang mengenai peralihan hak atas tanah ulayat. Kenyataan dalam hukum adat mempunyai syarat yang harus terpenuhi mengenai peralihan  hak  tanah  ulayat.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  merumuskan:Mengapa  terjadi  peralihan hak  atas tanah  ulayat  dikabupaten  Dharmasraya?  Dan  Bagaimana  bentuk  peralihan  hak  atas tanah ulayat secara legal menurut hukum adat dan hukum tanah nasional?. Hasil yang di peroleh penulis adalah adanya penyimpangan  mengenai  subtansi  peralihan hak atas tanah ulayat. Salah satu faktor yaitu perkembangan zaman  yang tidak  bisa terbantahkan terkait kelangsungan  hidup. Yang paling mendasar yaitu faktor ekonomi. Sehingga tidak memikirkan hak bersama yang melekat diatas tanah ulayat. hak atas tanah ulayat di sini tidak hanya di  miliki oleh ninik mamak/kepala adat saja, namun juga di miliki oleh seluruh anggota masyarakat adat.  Oleh sebab itu jual beli hak atas tanah ulayat harus dikembalikan sesuai norma hukum adat yang melekat. Sehingga eksistensi tanah ulayat tetap terjaga di masa akan datang.
Kata Kunci:Tanah Ulayat;Peralihan; Hak.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## A. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah  negara  yang  berdasarkan atas hukum  yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, artinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi dan kerangka perencanaan, pembangunan, serta pelaksana penyelenggaraan negara agar pembangunan dapat berjalan aman, tertib, bermanfaat guna meningkatkan sumber daya  manusia  secara  menyeluruh.  Tujuan  bangsa  ini  untuk  semata  mensejahterakan  rakyat terutama disektor pertanahan, perlu adanya penegasan secara khusus  mengingat pentingnya bidang pertanahan dalam menunjang pembangunan nasional. Wajarlah kiranya dalam masa pembangunan ini peran tanah semakin menonjol baik sebagai faktor produksi maupun wadah dalam berbagai kegiatan usaha.
Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama  dalam  pembangunan  menuju  terbentuknya  masyarakat  adil  dan  makmur  yang berdasarkan  kepada  pancasila  sebagai  landasan  ideologi  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai landasan konstitusional. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar, arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi  masyarakat  yang  tertinggi  (Harsono,  2013).  Secara  konstitusional  diatur  dalam Pasal 33 ayat (3) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.): “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang berkaitan  dengan  bumi  atau  tanah,  maka  dikeluarkanlah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  yang selanjutnya  lebih dikenal dengan sebutan UUPA.
Tujuan pokok dari UUPA adalah:
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi rakyat dan negara, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Oleh  karena  itu  untuk  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat,  maka  dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelelolaannya diserahkan kepada negara.
UUPA  secara  ideologi  mempunyai  hubungan  sangat  erat  dengan  masyarakat menengah kebawah. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA, secara yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasioanl sebagai alat untuk membawa  kemakmuran,  kebahagian  dan  keadilan  bagi  negara  dan  rakyat  dalam  rangka masyarakat  adil  dan  makmur.Pada  kenyatannya,  kegiatan  manusia  yang  berkaitan  dengan tanah  dibidang  ekonomi  diwujudkan  melalui  pemanfaatan  tanah  sesuai  dengan  ketentuan UUPA  dengan  berbagai  jenis  hak  atas tanah  seperti  Hak  Milik,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak Guna  Usaha  dan  sebagainya.  Akibat  pemanfaatan  tanah  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia melalui perbuatan hukum sering menimbulkan hubungan hukum, sebagai contoh kepemilikan hak  atas  tanah.  Salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh  suatu  kelompok  masyarakat  hukum  adat adalah  hak  ulayat.  UPPA  tidak  menyebutkan  penjelasan  tentang  hak  ulayat  yang  dalam kepustakaan hukum adat disebut (Beschikkingsrecht). Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu  hak  yang  melekat  sebagai  kompetensi  khas  pada  masyarakat  hukum  adat,  berupa wewenang  mengurus  dan  mengatur  tanah  siisinya  dengan  daya  laku  ke  dalam  maupun keluar.Pada kenyatannya, kegiatan manusia yang berkaitan dengan tanah dibidang ekonomi diwujudkan melalui pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.
Dalam Pasal 1 ayat (1) (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat Masyarakat Hukum Adat, n.d.) berbunyi:
“Hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut  hak  ulayat)  adalah  kewenangan  yang  menurut  hukum  adat  tertentu  atas  wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber alam,  termasuk  tanah,  dalam  wilayah  tertentu,  bagi  kelangsungan  hidup  dan berkehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.
Berdasarkan  apa  yang  dikatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (Nagari/Desa, Suku), dimana para warga masyarakat (Persekutuan Hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (Kepala Suku/Kepala Desa yang bersangkutan)(Kartasapoetra,
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
R.G ;  Kartasapoetra, AG ;  Kartasapoetra, 2011). Namun kenyataannya terjadi  jual  beli  hak atas tanah ulayat di masyarakat hukum adat.Dalam hukum adat ada sebab-sebab tanah ulayat yang dapat diperjual belikan. Apabila tidak memenuhi unsur sebab menurut hukum adat maka jual beli tanah ulayat tersebut tidak sah.

## 1. RumusanMasalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:
1) Mengapa terjadi peralihan hak atas tanah ulayat dikabupaten Dharmasraya?
2) Bagaimana peralihan hak atas tanah ulayat secara legal menurut hukum adat dan- hukum tanah nasional?

## 2. Orisinal Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  hasil  karya  sendiri.  Peneliti  mendapatkan  sumber  dari studi kepustakaan yang menjadi rujukan, acuan, pemahaman teori dan pengutipan yang dapat  dinyatakan  kebenarannya.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  berdasarkan  sudut pandang hukum  mengenai peralihan hak tanah ulayat di Kabupaten Dharmasraya  yang merupakan  hasil  gagasan  dan  ide  pemikiran  penulis.  Peneliti  melakukan  perbandingan terhadap  dua  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  yang  termuat  dan  dirumuskan sebagai berikut:
a. Judul : Pengakuan dan perlindungan hukum  hak  masyarakat adat  atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional(Ismi, 2010).
Hasil yang di peroleh yaitu: Bahwa hak ulayat  dalam tata hukum Indonesia, diakui melalui  Undang-Undang  Nomor    5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria,dalam hal inipengakuan yang diberikan negara bersifat bersyarat dan berlapiskarena  pengakuan  yang  diberikanterhadap  masyarakat  hukum  adatdan  hak ulayatnya.
b. Judul: Perlindungan  Hukum  Hak  atas  Tanah  Adat  (Studi  Kasus  di  Provinsi  Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)(Ahyar, 2018).
Permasalahan dalam penelitian:
a. Bagaimana Pengakuan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat?
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
b. Bagaimana  perlindung  hukum  Hak  Atas  Tanah  Adat  di  Kabupaten  Bener Meriah?.
Hasil  yang  diperolehyaitu: Masyarakat  masih  mengakui  keberadaan  Lembaga- lembaga  Adat  sebagai  lembaga  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini dibuktikan  dengan  dikeluarkannya  Qanun  Nomor  08  Tahun  2009.  Sehingga Keberadaan  tanah  adat  sebagai  tanah  persekutuan  masih  cukup  dikenal  dan dilindungi  terutama  tanah  adat  diperuntukan  untuk  perueren  (pertenakan).tindak lanjut atas pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat maka dibuktikan dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 05 tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber dan Blang Paku.
c. Judul: Hukum  nasional  yang  responsif  terhadap  pengakuan  dan  penggunaan  tanah ulayat (Simarmata, 2018).
Permasalahan  dalam  penelitian: Bagaimana  pemerintah  dapat  menjawabnya dengan merumuskan hukum nasional yang responsif?.
Hasil  yang  diperoleh  yaitu: bahwa  pembentukan  hukum  nasional  yang  responsif dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  dialog  yang  terbuka  antara  investor  dan masyarakat hukum adat tentang pemilikan dan/atau pemanfaatan tanah ulayat. dalam hal  ini  pemerintah  juga  perlu  serius  melakukan  reformasi  agraria,  menyelaraskan berbagai  undang-undang  sektoral  tentang  agraria,  dan  mendorong  penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila terjadi sengketa agraria.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode “ Socio Legal Research”. Metode Socio Legal Research , dapat didefinisikan melalui 2 (Dua) hal yaitu:
pertama, Socio Legal melakukan studi tekstual terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah secara kritis untuk menjelaskan problematika  filosofis sosiologis dan yuridis  dari  hukum  tertulis.  Kedua,  studi  pendekatan  dilakukan  dengan  memadukan interdisipliner untuk menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya, dan ekomoni dimana hukum itu berada(Irianto, 2013).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Hukum  adat  di  Indonesia  pada  umumnya  menunjukan  corak  yang  tradisional, keagamaan,  kebersamaan,  kongkret  dan  visual,  terbuka  dan  sederhana,  Dapat  berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat(Hadikusuma, 2012). Hukum adat dalam pengertian yang luas mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam pembangunan  serta  pembinaan  hukum  nasional,  sebab  hukum  adat  tersebut  pada hakikatnya merupakan unsur inti dari pada hukum nasional(Wignjodipoero, 2010).
Masyarakat  hukum  adat  memiliki  tanah-tanah  adat  yang  diatas  nya  dibebani  hak ulayat, yaitu serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan  dengan  tanah  yang  terletak  dalam  lingkungan  wilayahnya,  sebagai pendukung  utama  hidup  dan  berkehidupan  masyarakat  yang  bersangkutan  sepanjang masa. Disamping itu hak ulayat itu tidak hanya meliputi tanah yang sudah digarap, tetapi juga hutan adat sepanjang digunakan untuk kelangsungan hidup bagi warga masyarakat hukum adat (Sukirno, 2018).
Hak ulayat mempunyai ciri-ciri tertentu, ciri-ciri tersebut adalah (Dharmayuda, 2009):
a. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasannya.
b. Orang  luar  hanya  boleh  mempergunakan  tanah  itu  dengan  izin  penguasa persekutuan tersebut, tanpa persetujuan tersebut dianggap melakukan pelanggaran.
c. Warga  persekutuan  boleh  mengambil  manfaat  dari  wilayah  hak  ulayat  dengan tujuan untuk keperluan keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, maka  ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat di  wilayah  hak  ulayat  dengan  izin  kepala  adat  dengan  disertai  pembayaran  upeti kepada persekutuan adat.
d. Persekutuan  hukum  bertanggung  jawab  atas  segala  hal  yang  terjadi  dalam wilayahnya terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik.
e. Hak ulayat tidak dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya.
f. hak  ulayat  meliputi  juga  tanah  yang  sudah  di  garap,  Atau  dikuasai  oleh  orang perorangan.
Tanah ulayat merupakan “Cagar Alam” kaum yang biasanya terdiri dari hutan yang jauh dari perkampungan dan semak belukar yang dekat dari perkampungan, Biasanya di kaki bukit. Pepatah adat menyebutkan “Utan Jauah Diulangi, Utan Dakek Dikundano”, artinya Hutan Jauh Di Datangani Ulang, Hutan Dekat Dipungut Hasilnya(Edison ; Nasrun
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 -
1702
DT.Marajo  Sungut,  2010).  Diulangi  artinya  didatangani  atau  dikunjungi  untuk mengambil  hasil  hutannya  seperti  kayu,  rotan,  damar,  madu,  dan  lain-lain  hasil  hutan. Dikundano artinya dibuka, diolah, dikerjakan, ditanami dan  bila perlu dihuni sewaktu- waktu dengan mendirikan rumah singgah di dalam hutan itu untuk menjaga hasilnya tidak dimakan atau di rusak binatang.
Ada  3  (tiga)  jenis  tanah  ulayat  dalam  sistem  hukum  masyarakat  adat Minangkabau(Edison ; Nasrun DT.Marajo Sungut, 2010):
1. Ulayat Nagari,  yaitu tanah hutan diluar kawasan  hutan  lindung (Cagar  Alam) atau hutan  negara  tidak  termasuk  kawasan  yang  telah  menjadi  ulayat  suku  atau  ulayat kaum;
2. Ulayat Suku, yaitu tanah hutan yang dibuat kawasan hutan negara dan ulayat nagari, belum menjadi ulayat suatu kaum dalam suku tersebut;
3. Ulayat Kaum, yaitu hutan yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat suku, dan tidak pula termasuk sebagai tanah milik perorangan.
Dengan  demikian  penggunaan  tanah  ulayat  adalah  untuk  kesejahteraan  anggota kaum ataupun suku maupun nagari yang bersangkutan, yang dalam pelaksanaanya sehari- hari  berada  di  bawah  pengawasan  dan  penguasaan  para  ninik  mamak  penghulu  kaum yang ada dalam nagari bagi tanah ulayat nagari, ninik mamak penghulu suku bagi tanah ulayat suku, serta mamak kepala waris bagi tanah-tanah ulayat kaum.

## 2. Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Dan Hukum Tanah Nasional
Dalam UUPA istilah peralihan hak atau jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 ayat  (1)(Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria, n.d.)yaitu:
“Peralihan  hak  atau  jual  beli,  penukaran,  penghibahan,  pemberian  dengan  wasiat, pemberian  menurut  adat  dan  perbuatan  lain  yang  dimaksud  untuk  memindahkan  hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Berkenaan dengan kalimat peralihan dalam pasal diatas, yangdimaksud dengan peralihan hak diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu apa yang tertuang di dalam PP No 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  tanah.  Disamping  itu  dalam  PP  No  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  tidak  ada  penjelasan  kata  peralihan  yang  menyebutkan  mengenai peralihan hak, tetapi disebutkan dengan kata dialihkan. Definisi dialihkan menunjukkan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
suatu  perbuatan  hukum  yang  disengaja  untuk  memindahkan  hak  atas  tanah  kepada pemilik  lain  melalui  jual  beli,  hibah, tukar menukar, Dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam Pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum peralihan  hak  atas  tanah  karena  jual  beli.  Dalam  penjelasan  umum  UUPA  dinyatakan karena bahwa hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat.
Pengertian jual beli tanah menurut hukum tanah nasional adalah pengertian jual beli menurut  hukum  adat.  Hukum  adat  yang  di  maksud  Pasal  5  UUPA  adalah  hukum  adat yang telah di Saneer atau di hilangkan dari cacat-cacatnya atau hukum adat yang sudah di sempurnakan, atau hukum adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat nasional (Sutedi, 2014).
Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui  oleh  umum.  Tunai  maksudnya  bahwa  perbuatan  pemindahan  hak  dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu maka tunai berarti harga tanah  dibayar  secara  kontan,  apabila  faktanya  harga  tanah  belum  dibayar  lunas, Kekurangan harga dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual.
Apabila    dikaitkan  dengan  peralihan  hak  atas  tanah,  dalam  hal  ini  tanah  ulayat khususnya  masyarakat  Minangkabau,  maka  ada  empat  sebab  tanah  ulayat  dapat dijualbelikan atau digadaikan ada  4 (empat) sebab tanah ulayat dapat di perjual belikan atau digadaikan yaitu(Diradjo, 2013):
1. Maik tabujua di tangah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), apabila mayat tidak terkubur karena ketiadaan biaya sehingga  menjadi aib dan malu keluarga.
2. Gadih gadang alun balaki (gadis tua belum mempunyai suami), menurut kebiasaan yang dulu berlaku di Minangkabau, seorang gadis yang telah dewasa harus segera di carikan suaminya. Bila sudah dewasa dan belum mendapatkan suami, ini merupakan aib bagi keluarga dan kaumnya.
3. Rumah  gadang  ketirisan (rumah  adat  yang  harus  di  renovasi),  maksudnya  adalah untuk  biaya  memperbaiki  rumah  gadang  yang  telah  tiris  atapnya,  atau  yang  telah lapuk dindingnya, atau yang telah berlobang dan patah lantainya ataupun tiangnya. Semua biaya diambilkan dari hasil penjualan harta pusaka.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
4. Mambangkik batang tarandam (memperbaiki tatanan perekonomian dan kemajuan kaum),  maksudnya  disini  adalah  untuk  mendirikan  penghulu.  Baik  penghulu  yang baru maupun yang sudah meninggal,  dengan tujuan supaya pemimpin dalam suatu kaum selalu tetap ada.
Dengan  demikian  apabila  mendapatkan  izin  untuk  menjual  atau  menggadaikan dengan empat (4) sebab diatas, perbuatan itu tidak boleh disengaja langsung dilaksanakan saat  itu.  Kepala  adat/ninik  mamak  berusaha  mencari  jalan  keluar  atau  solusi  yang  lain sehingga  tidak  sampai  kepada  menjual/menggadaikan  harta  pusaka  termasuk  tanah ulayat.

## D. Simpulan
Hukum tanah nasional tidak mengatur lebih lanjut mengenai jual beli hak atas tanah ulayat. Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 26 ayat (1)(Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, n.d.) yaitu: “Peralihan hak atau jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan  lain  yang  dimaksud  untuk  memindahkan  hak  milik  serta  pengawasannya  diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Dalam  hukum  adat  Minangkabau  mengatur  mengenai  jual  beli  hak  atas tanah sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  aturan  adat.  Ada  empat  (4)  sebab  tanah  ulayat  dapat dijualbelikan atau digadaikan yaitu: Maik tabujua di tangah rumah (mayat terbujur di tengah rumah); Gadih  gadang  alun  balaki (gadis  tua  belum  mempunyai  suami); Rumah  gadang ketirisan (rumah adat yang harus di renovasi); Mambangkik batang tarandam (memperbaiki tatanan perekonomian dan kemajuan kaum).  Apabila tidak  memenuhi unsur tersebut diatas maka  peralihan  hak  atas  tanah  dapat  dibatalkan  atau  dapat  dikatakan  penyimpangan.Oleh sebab itu jual beli hak atas tanah ulayat harus dikembalikan sesuai norma hukum adat sesuai dengan dengan empat unsur diatas.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku:
Dharmayuda, I. M. S. (2009). Status Dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA . Jakarta: CV Kayumas Agung.
Diradjo, I. D. S. (2013). Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang) . Bukit Tinggi: Kristal Media.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                        ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Edison ; Nasrun DT.Marajo Sungut. (2010). Tambo Minangkabau (Budaya Dan Hukum Adat Minangkabau . Bukit Tinggi: Kristal Multi Media.
Hadikusuma, H. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Bandung: Mandar Maju. Harsono, B. (2013). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya . Jakarta: Universitas Trisakti.
Irianto, S. ; S. (2013). Metode Penelitian Hukum, Konstelasi Dan Refleksi . jakarta: Yasasan Obor Indonesia.
Kartasapoetra, R.G ; Kartasapoetra, AG ; Kartasapoetra, A. S. (2011). Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah . jakarta: Bina Aksara.
Sukirno. (2018). Politik Hukum Pengakuan Hak Ulyat . Jakarta: Prenadamedia Group.
Sutedi, A. (2014). Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya . Jakarta: Sinar Grafika. Wignjodipoero,  R.  S.  (2010). Kedudukan  Serta  Perkembangan  Hukum  Adat  Setelah Kemerdekaan . jakarta: Gunung Agung.

## 2. Peraturan perundang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria .
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat .

## 3. Jurnal
Ahyar. (2018). Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (3).
Ismi, H. (2010). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1).
Simarmata, M. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan Dan Penggunaan Tanah Ulayat. Jurnal RechtsVinding , 7 (2).