Tanjungpura Law Journal, Vol. 6, Issue 1, January 2022, Page :78-92 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
SUBMITTED : 21 JUNE 2021 | REVIEWED : 11 SEPTEMBER 2021 | ACCEPTED : 24 JANUARI 2022

## PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KETIGA JASA PENGOLA H LIMBAH B3 DALAM MENGOLAH LIMBAH B3
Kirana Kaulika Pavitasari 1 , Fatma Ulfatun Najicha 2

## Abstract
The  Environmental  Protection  and  Management  Law  (UUPPLH)    has  endeavored  to protect and preserve the environment from all pollution including B3 waste. B3 waste is the result of industrial residues or human activities which are very dangerous and toxic.Though its hazardous nature, it must be processed so it doesn’t contaminate the environment and threaten  the  sustainability  of  life.  Concerning  the  processing  of  B3  waste,  business activities or communities that can’t do the processing may ask third parties to process the waste which are produced. The purpose of this study is to  determine the urgency of B3 waste management and the responsibility of third parties providers of B3 waste treatment services.  This  study  uses  a  normative  juridical  method  with  a  statutory,  conceptual approach and literature review. The material used in this method is secondary dat material sourced from the legislation on B3 waste and library materials. The results showed that B3 waste had a negative impact on humans, animals, and other living things. Humans can be endangered directly or indirectly and the food chain can become toxic and endanger other animals. Therefore, B3 waste treatment is a must so as not to harm the environment and living  things.  B3  waste  treatment  services  is  tasked  with  managing  waste  based  on  an agreement with businessman  or  the  community.  If  in  its  duties  the  B3  waste processing company causes B3 waste pollution, it must be responsible civilly with the principle strict liability through the provision of compensation or criminally with imprisonment as stipulated in UUPPLH
Keywords:  B3  waste;  B3  waste  treatment;  B3  waste  treatment  services; responsibility

## Abstrak
Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  telah berupaya untuk melindungi dan memelihara lingkungan dari segala pencemaran termasuk limbah B3. Limbah B3 merupakan hasil sisa industri atau kegiatan manusia yang sangat berbahaya  dan  beracun.  Oleh  karena  sifatnya  yang  berbahaya  maka  harus  dilakukan pengolahan agar tidak mencemari lingkungan dan mengancam keberlansungan makhluk hidup. Tentang pengolahan limbah B3, pelaku usaha atau masyarakat yang tidak dapat melakukan  pengolahan  dapat  meminta  pihak  ketiga  untuk  mengolah  limbah  yang dihasilkannya tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dari pengelolaan limbah B3 dan pertanggungjawaban pihak ketiga penyedia jasa pengolah limbah  B3.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual serta penelaahan kepustakaan. Bahan yang digunakan dalam metode ini adalah bahan data sekunder yang bersumner dari peraturan perundang-undangan  tentang  limbah  B3  serta  bahan  kepustakaan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  limbah  B3  telah  berdampak  negatif  bagi  manusia,  hewan,  dan
1 Magister Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, masaguswijaya28@gmail.com
2 Magister Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, zainuri@wiraraja.ac.id
makhluk  hidup  lainnya.  Manusia  dapat  terancam  keselamatannya  secara  langsung maupun tidak serta rantai makanan dapat menjadi beracun dan membahayakan hewan lainnya.  Oleh  karenanya  pengolahan  limbah  B3  menjadi  suatu  keharusan  agar  tidak membahayakan  lingkungan  dan  makhluk  hidup.  Pihak  ketiga  jasa  pengolah  limbah  B3 bertugas  untuk  melakukan  pengolahan  limbah  berdarkan  kesepakatan  dengan  pelaku usaha  atau  masyarakat.    Apabila  dalam  tugasnya  perusahaan  pengolah  limbah  B3 menyebabkan  pencemaran  limbah  B3  maka  harus  bertanggung  jawab  secara  perdata dengan prinsip tanggung jawab multak melalui pemberian ganti rugi atau secara pidana dengan pidana penjara yang telah ditentukan dalam UUPPLH.
Kata  Kunci:  limbah  B3;  pengolahan  limbah  B3;  jasa  pengolah  limbah  B3;

## tanggungjawab

## I. Pendahuluan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  limbah  adalah  sisa  suatu  usaha  dan  atau  kegiatan.    Limbah merupakan suatu bahan yang mengandung zat berbahaya yang pada umumnya muncul  karena  aktvitas  manusia  termasuk  kegiatan  industrialisasi  dan  memiliki sifat  yang  dapat  membahayakan  kehidupan  makhluk  hidup  seperti  manusia, hewan dan lingkungan.
Suatu  limbah  berdasarkan  karakteristiknya  dapat  dibagi  dikategorikan menjadi  3  (tiga)  jenis  limbah  yaitu  limbah  cair,  limbah  padat,  dan  limbah  gas. Limbah cair adalah sisa atau buangan dari hasil aktivitas manusia yang berbentuk cairan  baik  yang  berupa  air  beserta  buangan  yang  tercampur  (tersuspensi) maupun  yang  terlarut  dalam  air.  Limbah  padat  adalah  seluruh  hasil  kegiatan manusia atau industri yang berbentuk padat. Sedangkan limbah gas merupakan pencemaran udara yang masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara dan atau berubahnya komposisi udara akibat aktivitas manusia atau proses alam sehingga menyebabkan kualitas udara menjadi menurun atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya 3 . Limbah  erat  kaitannya  dengan  pencemaran  sebab  mengandung  bahan- bahan  yang  dapat  menganggu  ekosistem  lingkungan  sehingga  ketika  pelaku usaha atau masyarakat penghasil limbah tidak mengelolanya tentu limbah tersebut akan menimbulkan  pencemaran  lingkungan. Timbulnya  pencemaran  lingkungan sebagai  akibat  dari  limbah  atau  pembuangan  sisa  hasil  industri  saat  ini  benar- benar  membutuhkan  perhatian  dari  berbagai  kalangan  termasuk  pemerintah, pelaku dunia usaha, masyarakat dan bahkan aparat penegak hukum. Pemerintah
3 Tentrami  Hayuning  Ichtiakhiri  dan  Sudarmaji.  2015.  Pengelolaan  Limbah  B3  dan  Keluhan Keseharan Pekerja di PT. INKA (PERSERO) Kota Madiun, Jurnal Kesehatan Lingkungan , 8(1): 119
telah berupaya menunjukkan kepeduliannya untuk menjaga, merawat, melindungi serta  mengelola  lingkugan  hidup  salah  satunya  dengan  cara  menciptakan Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Hal  tersebut  dilakukan  dan  ditujukan  untuk  melindungi lingkungan  hidup  dari  pelaku  kejaharan  yang  dilakukan  oleh  orang  atau sekelompok  orang  yang  dengan  sengaja  merusak  lingkungan  kita  yang  akan berdampak  terhadap  kelangsungan  kehidupan  masyarakat,  baik  itu  dilihat  dari kerusakan ekosistemnya dan atau kerusakan iklim 4 .
Jenis limbah tidak hanya dikategorikan menjadi limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, namun juga terdapat jenis limbah lainnya yaitu Limbah B3. Limbah B3 merupakan hasil sisa industri atau kegiatan manusia yang sangat berbahaya dan  beracun.  Limbah  bahan  beracun  dan  berbahaya  (B3)  dapat  dikategorikan sebagai  limbah  jika  setelah  melalui  uji  karakteristik  limbah  itu  memiliki  karakter atau  sifat-sifat  antara  lain  mudah  meledak,  bersifat  reaktif  dan  beracun  serta menyebabkan  infeksl 5 .  Oleh  karena  sifatnya  yang  berbahaya  dan  mengancam keberlangsungan  lingkungan,  selain  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH), pemerintah  telah  menciptakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Pengaturan secara khusus mengenai  limbah  B3  selain  termuat  dalam  PP  No.  101  Tahun  2014,  juga  telah tercantum dalam UUPPLH BAB VII tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Pembuangan  limbah  industri  merupakan  satu  masalah  yang  perlu ditanggulangi  dengan  tepat  dan  cepat,  terutama  bila  limbah  yang  mengandung senyawa kimia tertentu sebagai bahan berbahaya dan beracun 6 . Dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun  atau  B3  perlu  segera  dilakukan  penanganan  agar  tidak  merusakan lingkungan  dan  membahayakan  kesehatan  manusia.  Salah  satu  bentuk penanganan  yang  perlu  dilakukan  adalah  melakukan  pengelolaan  terhadap Limbah  B3  yang  dihasilkan  baik  oleh  kegiatan  industri  maupun  aktivitas masyarakat.  Terkait  dengan  limbah  B3  pada  Pasal  59  ayat  (1)  UUPPLH
4 Ardison Ari. September 2019. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1): 119
5 Ukas dan  Zuhdi  Arman.  2019.  Hukum dan  Pengelolaan Limbah  Bahan  Berbahaya dan Beracun (B3) Wilayah Perbatasan Negara di Kepulauan Riau, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, 14(2):203
6 Tentrami Hayuning Ichtiakhiri dan Sudarmaji, loc.cit
menyatakan bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya” 7 . Setiap orang yang dimaksud dalam pasal  tersebut  adalah  siapa  saja  yang  telah  menghasilakn  limbah  B3  baik  itu pelaku  usaha  ataupun  masyarakat.  Atas  dasar  pasal  tersebut  maka  dapat dipahami bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan suatu keharusan bagi siapa saja yang menghasilkannya.
Mencermati pengelolaan limbah B3 yang menjadi suatu keharusan namun dalam realitanya  masih  terdapat  pelaku  usaha  dan masyarakat  tidak mengelola limbah B3. Banyak faktor yang menjadi pemicu bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk enggan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkannya. Salah satu faktor tersebut adalah baik pelaku usaha maupun masyarakat tidak mampu mengolah limbah B3 yang dihasilkannya karena tidak tersedianya fasilitas atau bahkan tidak ingin mengalami kerepotan dalam mengelola limbah B3. Meski demikian UUPPLH telah  mencoba  untuk  mengakomodasi  hal  tersebut  melalui  ketentuan  Pasal  59 ayat (3) UUPPLH yang menyatakan bahwa “Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan  sendiri  pengelolaan  limbah  B3,  pengelolaannya  diserahkan  kepada pihak  lain.”. 8 Berdasarkan  pasal  tersebut  seorang  pelaku  usaha  ataupun masyarakat apabila mengalami kendala atau hambatan dalam mengelola limbah B3 dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkannya.  Salah  satu  bentuk  pengelolaan  yang  dilakukan  adalah  dengan mengolah limbah B3 melalui pihak ketiga yaitu jasa pengolah limbah B3. Ketika pihak ke 3 telah menjadi pihak yang melakukan pengolahan limbah B3 maka ia memiliki  tanggung  jawab  besar  termasuk  jika  perusahaannya  melakukan pencemaran baik secara sengaja ataupun tidak.
Berdasarkan  pada  uraian  diatas  maka  permasalahan  yang  dapat disampaikan  adalah  terkait  urgensi  pengelolaan  limbah  B3  serta pertanggungjawaban  pihak  ketiga  penyedia  jasa  pengolah  limbah  B3  dalam melakukan pengolahan limbah B3.
II. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan mengenai  limbah B3  dengan  pendekatan  konseptual  serta penelaahan melalui
7 Lihat pada : Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8 Lihat : Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
studi  kepustakaan.  Pengumpulan  data  penelitian  menggunakan  data  sekunder dengan  sumber  yakni:  bahan  hukum  primer  yaitu  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; bahan hukum sekunder guna mendukung bahan hukum primer yakni jurnal-jurnal dan publikasi ilmiah; serta bahan hukum tersier yakni kamus hukum atau ensiklopedia
III. Analisis dan Pembahasan
A. Urgensi Pengelolaan Limbah B3
Definisi  limbah  B3  berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung  B3 9 .  Sedangkan  pengertian  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3) menurut  pasal  1  angka  21  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena, sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat  mencemarkan  dan/atau  merusak  lingkungan  hidup,  dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain 10 . Bahan-bahan termasuk limbah B3 adalah yang memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik berikut : mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksido dapat diketahui termasuk limbah B3 11 . Limbah B3 yang memiliki sifat beracun memiliki potensi bahaya yang begitu besar baik terhadap keberlangsungan  lingkungan  maupun  kehidupan,  oleh  karenanya  pengelolaan yang  cepat  dan  tepat  perlu  dilakukan  demi  terjaganya  kelestarian  lingkungan. Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  pada  pokoknya menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengelolaan  limbah  B3  adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan 12 .
Suatu  limbah  B3  yang  tidak  ditangani  atau  dikelola  dengan  tepat  melalui
9 Lihat pasal : 1 angkat 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10 Lihat : Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11 Achmad  Faishal.  2016. Hukum  Lingkungan  Pengaturan  Limbah  dan  Paradigma  Industri  Hijau. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 146
12 Lihat  :  Pasal  1  angka  11  Peraturan  Pemerintah  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun dan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
fasilitas yang memadai maka akan menyebabkan terjadinya pencemaran limbah B3. Pencemaran tersebut akan memberikan dampak negatif yang luar biasa bagi lingkungan hidup dan manusia. Keberadaan limbah B3 yang tidak dikelola dapat memengaruhi  kelestarian  lingkungan  dan  ekosistemnya,  selain  itu  juga memengaruhi  keselamatan  manusia.  Limbah  B3  dapat  mencelakakan  manusia baik secara langsung (akibat ledakan, kebakaran, reaktif, korosif) maupun secara tidak langsung (toksik akut dan krosis) 13 . Limbah B3 memiliki potensi besar untuk dapat  merusak  kesehatan  manusia,  apabila  limbah  tersebut  telah  mencemari kesehatan mansusia maka pengaruhnya antara lain sebagai berikut :
1. Memberikan  efek  akut  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan  sistem pencernaan, kerusakan syaraf, gangguan pernafasan serta kerusakan pada kulit  hingga  kematian.  Limbah  B3  akan  memengaruhi  kesehatan  saluran pencernaan,  apabila  produk  tertelan  dapat  menyebabkan  mual,  muntah, gangguan  saraf  lainnya,  bahkan  hingga  kematian.  Selanjutnya  juga  akan merusak  sistem  pernafasan  karena  adanya  konsentrasi  uap  yang  tinggi apabila  dihirup  akan  sangat  berbahaya.  Konsentrasi  uap  yang  tinggi  dapat menyebabkan  sakit  kepala,  muntah,  kehilangan  koordinasi,  rasa  serta gangguang  saraf  lainnya,  hal  tersebut  terjadi  ketka  saluran  pernapasan seperti  paru-paru,  hidung  dan tenggorokan  telah  tercemar  oleh  konsentrasi uap yang tinggi. Efek limbah B3 juga dapat memengaruhi kondisi mata dan kulit. Apabila mata dan kulit telah teracuni limbah B3 maka akan terkena iritasi serta dapat meresap ke dalam kulit dan menyebabkan penyakit gatal-gatal, atau bahkan terkena gangguan syaraf.
2. Efek  krosis  yang  dapat  menimbulkan  efek  karsinogenik  (pendorong terjadinyakanker),  efek  mutagenik  (pendorong  mutasi  sel  tubuh),  efek teratogenik  (pendorong  terjadinya  cacat  bawaan)  dan  menyebabkan kerusakan pada sistem reproduksi) 14
Selain berdampak pada kehidupan manusia, tidak adanya pengelolaan limbah B3  akan  memengaruhi  lingkungan.  Limbah  B3  dapat  menyebabkan  terjadinya kerusakan  lingkungan  dan  pencemaran  lainnya  seperti  pencemaran  air, pencemaran  tanah,  dan  sebagainya.  Hal  tersebut  dikarenakan  B3  yang
13 Terry  Irawansyah  Putra,  Nanik  Setyowati,  dan  Enggar  Apriyanto.2019.  Identifikasi  Jenis  dan Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  Rumah  Tangga:  Studi  Kasus  Kelurahan Pasar  Tais  Kecamatan  Seluma  Kabupaten  Seluma, Jurnal  Penelitian  Pengelolaan  Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 8(2): 50
14 Ibid
terkandung dalam limbah dapat masuk melalui media air, tanah, biota, dan udara. Masuknya  limbah  B3  kedalam  media-media  tersebut  akan  memengaruhi konsentrasi  tanah,  air,  dan  sebagainya  sehingga  akhirnya  memunculkan pencemaran baru yang tentunya juga akan merugikan manusia dan lingkungan. Ekosistem  dan  rantai  makanan  juga  tak  lepas  dari  dampak  negatif  limbah  B3. Adanya limbah B3 yang masuk ke dalam tubuh hewan atau tumbuhan maka akan membuat  hewan  dan  tumbuhan  menjadi  terpapar  zat-zat  berbahaya  dan  akan memengaruhi  rantai  makanan. Apabila  tumbuhan  yang  terpapar  zat  berbahaya dari limbah B3 menjadi sumber makanan bagi hewan lain maka akan menjadikan hewan-hewan  tersebut  menjadi  ikut  terpapar  bahan-bahan  berbahaya  dan berujung pada matinya hewan dan tumbuhan.
Kasus-kasus  pencemaran  lingkungan  hidup  ini  akibat  kecerobohan  atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri yang telah menghasilkan limbah Bahan Berbahaya  dan  Beracun  (B3)  tetapi  tidak  memiliki  Tempat  Pembuangan Sementara  (TPS)  dan  tidak  melakukan  pengelolaan  limbah  B3  sebagaimana mestinya, bila limbah B3 di buang langsung ke dalam lingkungan (tanah dan air) dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dan  makhluk  hidup  lainnya 15 .  Kelalaian  ataupun  kesengajaan  pelaku  usaha maupun masyarakat terhadap pengelolaan limbah B3 telah menjadi sumber dari terjadinya  pencemaran  limbah  B3  yang  kemudian  akan  merugikan  masyarakat yang  hidup  disekitarnya.  Dikarenakan  hal  tersebut  keberadaan  limbah  B3 menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena menunjukkan bahwa pada kenyatannya lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat belum terbebas dari pencemaran limbah B3 dan terancam kelestariannya. Pencemaran limbah B3 telah  membawa  kerugian  besar  baik  secara  materill  maupun  immaterial.  Oleh karenanya  untuk  mencegah  semakin  meningkatnya  pencemaran  limbah  B3, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 harus turut dalam bertanggung jawab melakukan pengelolaan limbah B3.  Kegiatan  pengelolaan  limbah  B3  merupakan  hal  yang  penting  karena bertujuan meminimalisasi timbulnya dampak negatif pada lingkungan hidup seperti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan 16 .
Begitu  besarnya  dampak  negatif  dari  limbah  B3  terhadap  kelangsungan
15 Ardison Ari, op.cit, hal 119
16 Laura  Antoinette  Medd dan Putu  Ade  Harriestha.  2020.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (B3) Tanpa Izin, Jurnal Kertha Wicara, 9(11): 4
hidup manusia dan lingkungan menjadikan  bahwa kegiatan  pengelolaan limbah B3  merupakan  suatu  kewajiban  dan  keharusan  bagi  pelaku  usaha,  korporasi ataupun  masyarakat  yang  menghasilkannya.  Dengan  mengelola  limbah  B3 merupakan  suatu  perwujudan  dalam  menjaga  dan  merawat  lingkungan,oleh karenanya  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup telah  menjamin  kepastian  hukum  mengenai  pengelolaan  limbah  B3.  Menyadari bahwa tindakan mengelola limbah B3 merupakan salah satu  langkah  vital  demi menyelamatakan  lingkungan,  UUPPLH  telah  mengatur  mengenai  pengelolaan limbah B3 dan akan menindak tegas siapa yang tidak mengelola limbah B3. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 103 UUPPLH yang berbunyi “setiap orang yang  menghasilkan  limbah  B3  dan  tidak  melakukan  pengelolaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sediri Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah” 17 . Memahami  pasal tersebut  dan mencermati  bahwa limbah B3 telah mengancam keberlangsungan  ekosistem  serta  keselamatan  manusia  maka  pengelolaan limbah B3 secara aman dan sesuai prosedur menjadi hal yang penting yang harus dilakukan  bagi  siapa  saja  khususnya  pelaku  kegiatan  industri  karena  memiliki potensi besar dalam menghasilkan limbah B3 dan bagi pihak-pihak lainnya yang terlibat  seperti  jasa  pengangkut  limbah  B3  ataupun  jasa  pengolah  limbah  B3. Melalui  pengelolaan  limbah  B3  secara  tepat  akan  menjaga  kelestarian  alam sehingga  segala  aktivitas  manusia  termasuk  kegiatan  industri  tetap  dapat  terus berlangsung dengan menjaga simbiosis mutualisme 18 .
B. Tanggung Jawab Pihak Ketiga Sebagai Jasa Pengolah Limbah
Jumlah  dan  jenis  limbah  B3  dan  potensi  bahaya  begitu  besar  terhadap lingkungan  dan  kehidupan,  maka  limbah  B3  harus  dikelola  dengan  baik  dan seaman  mungkin 19 .  Terkait  pelaku  usaha  atau  masyarakat  yang  tidak  dapat mengelola limbah B3 maka dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga. Sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) UUPPLH menjelaskan bahwa pengelolaan limbah B3 dapat diserahkan kepada pihak lain dalam hal seseorang tidak dapat mengelola
17 Lihat : Pasal 103 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
18 Galuh  Wahyu  Kumalasari,  2016 ,“Konsep  Tanggung  Jawab  Mutlak  Pelaku  Usaha  Dalam PengelolaanLimbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  Berdasarkan  Perspektif  Hukum  Perdata ”, Prosiding  Seminar  Nasional  Hukum  UMS  on  Kerjasama  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan World Wide Fund (WWF), 227 19 Arif  Jumari.  2019.  Potensi  Pelanggaran  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun, Jurnal   Bestuur, 7(2): 77
limbah B3 yang dihasilkannya 20 .  Atas dasar tersebut maka kegiatan pengolahan limbah  B3  sebagai  bentuk  pengelolaan  dapat  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang kemudian disebut sebagai Pengolah Limbah B3.
Sesuai  dengan  PP  Nomor  101  Tahun  2014  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  Pengolah  Limbah  B3  adalah  badan  usaha  yang  melakukan kegiatan  pengolahan  limbah  B3 21 .    Dengan  demikian  suatu  badan  usaha  atau perusahaan  yang  telah  mematuhi  syarat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan memiliki wewenang untuk melakukan pengolahan limbah B3. Adapun yang dimaksud dengan pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau  menghilangkan  sifat  bahaya  dan/atau  sifat  racun 22 .  Keberadaan perusahaan  pengolah  limbah  B3  memiliki  peranan  yang  penting  sebab  dengan eksistensi  jasa  pengolah  limbah  B3  dapat  membantu  mengembalikan  kondisi lingkungan melalui kegiatan pengolahannya. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh  Direktur  Verifikasi  Pengelolaan  Limbah  B3  dan  Non  B3  menggambarkan jumlah  perusahaan  pengelolaan  limbah  B3  mengalami  kenaikan  tiap  tahun 23 . Terjadinya Hal tersebut merupakan suatu kemajuan karena dengan meningkatnya jumlah  perusahaan  pengelola  limbah  B3  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak yang peduli dengan kelestarian lingkungan dan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan terhadap limbah B3.
Perusahaan  penyedia  layanan  pengolahan  limbah  B3  dalam  aktivitasnya tetap  harus  tunduk  pada  aturan-aturan  yang  ada.  Meskipun  perusahaan  telah diberi  wewenang  untuk  mengolah  limbah  B3  namun  tetap  harus  memenuhi prosedur  pengolahan  limbah  B3 yang  benar  dan aman.  Badan  usaha  pengolah limbah  B3  memiliki  beberapa  kewajiban  yang  harus  dilakukan  sebagai  bentuk tanggung  jawab  dalam  melakukan  pengolahan  limbah  B3,  kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah sebagai berikut 24 :
1. Melakukan AMDAL
2. Mempuyai  fasilitas  pengolahan  dan/atau  penimbunan  limbah  B3  yang memenuhi ketentuan BAPEDAL
3. Mendapat ijin dari BAPEDAL
20 Lihat : pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
21 Lihat  :  Pasal  1  angka  18  Peraturan  Pemerintah  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun
22 Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
23 Badrudin Kurniawan. 2019. Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya, Jurnal Dinamika Governance, 9(1): 43
24 Setiyono. 2001. Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3, Jurnal Teknologi Lingkungan, 2(1): 75
4. Tatacara  penimbunan  limbah  B3  dan  pemantauan  dampak  lingkungan harus memenuhi ketentuan BAPEDAL
5. Membantu pengawas dalam melakukan pengawasan
6. Mempunyai Sistem Tanggap Darurat
Dalam  melakukan  pengolahan  limbah  B3,  pihak  jasa  pengolah  limbah  B3 wajib membuat perjanjian atau MoU dengan pihak industri penghasil limbah B3. Pembuatan perjanjian tersebut dimaksudkan agar pihak jasa pengolah limbah B3 melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur dan kesepakatan sehingga jalannya  pengolahan  limbah B3  dapat  berjalan  aman dan lancar.  Namun  dalam praktiknya  masih  sering  dijumpai  pihak  pengolah  limbah  B3  melakukan pelanggaran  serta  pencemaran  seperti  membuang  limbah  B3.  Hal  yang mendorong perbuatan tersebut adalah karena jasa pengolah limbah B3 mencari keuntungan yang lebih besar. Pihak pengolah limbah B3 memiliki peluang tinggi untuk  melakukan  pencemaran  lingkungan  dengan  dumping.  Demi  mendapat keuntungan yang lebih besar maka pihak pengolah limbah B3 hanya melakukan pengolahan terhadap sebagian limbah dan akan membuang limbah B3 yang tidak dikelolanya ke sembarang tempat. Apabila jasa pengolah limbah B3 membuang limbah B3,  maka telah melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  98  ayat  (1)  dan  akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  Rp  3.000.000.000,00  –  Rp  10.000.000.000,00 sertaPasal 104 UUPPLH dan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) 25 . Dengan  mencermati  Pasal  98  ayat  (1)  dan  Pasal  104  UUPPLH  maka  pihak pengolah limbah B3 yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup serta tidak mengolah seluruh limbah B3 dan membuangnya ke tempat lain seperti air,  tanah  dan  sebagainya  dapat  dituntut  pidana  penjara  sebagai  bentuk pertanggungjawabannya.
Pengolahan  limbah  B3  dapat  berjalan  dengan  aman  dan  lancar  apabila antara pihak pengolah limbah B3 dengan penghasil limbah B3 saling bersinergi satu sama lain dan tunduk pada ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 121 ayat (1) huruf i PP Nomor 101 Tahun 2014 maka pihak ketiga yang telah memiliki izin sebagai badan usaha yang melakukan pengolahan limbah B3 wajib menyusun dan
25 Lihat : Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 104 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup
menyampaikan laporan pengolahan B3 26 . Atas dasar pasal tersebut maka pihak pengolah limbah B3 memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari periode tahun 2012 hingga  2016  KLHK  telah  mencatat  bahwa  telah  terjadi  peningkatan  jumlah pelaporan dokumen pengolahan limbah B3. Pada tahun 2013 ada 5.245 dokumen, tahun  2014  sejumlah  10.869,  tahun  2015  sejumlah  12.345  dan  tahun  2016 mencapai 30.662 dokumen 27 . Terus meningkatnya jumlah pelaporan menunjukan bahwa  kegiatan  pelaporan  memiliki  peranan  yang  penting.  Dalam  laporan pengolahan  limbah  B3  akan  menyertakan  data  mengenai  jenis,  jumlah  dan karakteristik  limbah  B3  serta  menjelaskan  mengenai  pelaksanaan  pengolahan limbah B3.
Melalui  kegiatan  pelaporan  yang  dilakukan  minimal  3  (tiga)  bulan  sekali dapat  membantu  proses  pengawasan  karena  tim  pengawas  dapat  mengetahui neraca limbah yaitu mengetahui jumlah dan jenis limbah yang masuk dan keluar di  jasa  pengolah  limbah  B3  sehingga  dapat  mengontrol  jalannya  pengolahan limbah  serta  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  oleh  pengolah  limbah  B3. Dalam proses pengolahan limbah B3 tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya  hambatan-hambatan  bagi  kebijakan  pengolahan  limbah  oleh  pihak ketiga yang memengaruhi keberlangsungan tata kelola limbah yang baik dan sehat. Oleh  karenanya  diperlukan  adanya  peninjauan  kembali  terhadap  kebijakan pengolahan  limbah  B3  untuk  mencegah  terjadinya  penumpukan,  penimbunan, penyalahgunakan  pemanfaatan  limbah  B3  yang  sangat  beresiko  terhadap pencemaran lingkungan 28 .
Kegiatan  pengelolaan  limbah  B3  oleh  pihak  pengolah  limbah  rentan mengakibatkan terjadinya  pencemaran  lingkungan. Terdapat  beberapa hal  yang dapat mengakibatkan pencemaran tersebut antara lain sebagai berikut  :
- Limbah B3 tidak dikelola seluruhnya sehingga dibuang di sembarang tempat (dumping), hal tersebut terkait dengan terbatasnya daya tampung dan daya pengolah limbah di lokasi pengolahan limbah
- Kesengajaan atau Kelalaian perusahaan pengolah limbah B3
26 Lihat: Pasal 121 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
27 Badrudin Kurniawan, op.cit, hal 44
28 Absori dan Muhamad Latif. 2020. Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):  Studi Implementasi Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Salatiga, Journal of Indonensia Law, 1(1): 107
- Petugas pengelola limbah B3 memiliki  pengetahuan dan pemahaman  yang masih sangat minim
Tanggungjawab  pengelolaan  lingkungan  kepada  perusahaan  pengolah limbah  merupakan  bentuk  perlindungan  terhadap  kelestarian  lingkungan  hidup. Konsep tanggung jawab perusahaan pengolah limbah B3 dalam rangka menjaga kelestarian alam termasuk dalam kegiatan pengolahan limbah telah diatur dalam UUPPLH.  Namun  apabila  perusahaan  pengolah  limbah  B3  melakukan pencemaran  lingkungan  maka  wajib  tunduk  pada  Pasal  88  UUPPLH  yang menyebutkan  bahwa  “setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan 29 . Atas dasar tersebut maka apabila perusahaan pengolah limbah B3 menyebabkan ancaman serius atau kerusakan pada lingkungan serta mengakibatkan kerugian sebagai  akibat  dari  kegiatan  pengolahan  limbahnya,  maka  dapat  diminta pertanggungjawaban mutlak (strict liability) .
Dalam  konteks  hukum  perdata,  tanggung  jawab  mutlak (strict  liability) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (civil liability) 30 . Menurut pasal  88  UUPPLH  yang  menerapkan  tanggung  jawab  multak  maka  suatu pertanggungjawaban dilakukan tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan dan ganti kerugian muncul seketika setelah perbuatan dilakukan. Hal tersebut berarti pertama,  para  korban  dilepaskan  dari  beban  untuk  membuktikan  adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat; kedua, para pihak pencemar akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya maupun tingkat kegiatannya 31 . Dalam hal pemberian ganti rugi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban  perusahaan  pengolah  limbah  B3  sebagai  pencemar  dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Sampai batas tertentu dalam hal ini adalah jika menurut  penetapan  peraturan  perundang-undangan  ditentukan  keharusan asuransi  bagi  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  bersangkutan  atau  telah  tersedia dana lingkungan hidup. 32 Pasal 88 saat ini telah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pengaturan sebagai berikut:
29 Lihat: Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
30 Salim H.S. 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, hal.45
31 Ade Risha Riswanti, Nyoman A. Martana, dan I Nyoman Satyayudha D. 2013. Tanggung Jawab Mutlak  (Strict  Liability)  dalam  Penegakan  Hukum  Perdata  Lingkungan  Indonesia, Jurnal  Kertha Wicara, 1(3): 38
32 Galuh Wahyu Kumalasari, op.cit, hlm 229
“Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya menggunakan  83,  menghasilkan  dan  atau  mengelola  limbah  83,  dan/atau  yang menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup  bertanggung  jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”
IV. Penutup
Limbah  B3  merupakan  sisa  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang mengandung B3 dan memilki potensi yang membahayakan. Hal tersebut karena dalam limbah B3 mengandung bahan-bahan yang memiliki sifat dan karakteristik mudah  meledak,  mudah  terbakar,  bersifat  reaktif,  beracun,  hingga  dapat menyebabkan infeksi. Limbah B3 berdampak negatif bagi lingkungan karena dapat masuk ke dalam air, tanah, udara seingga menimbulkan pencemaran baru, selain itu limbah B3 juga dapat meracuni makhluk hidup lainnya melalui rantai makanan sehingga  membuat  makhluk  hidup  lainnya  menjadi  teracuni  zat-zat  berbahaya tersebut. Tidak hanya terhadap lingkungan, namun limbah B3 juga menempatkan manusia  pada  keadaan  bahaya  seperti  terkena  berbagai  macam  penyakit gangguan pernafasan, kerusakan syaraf, kanker, kerusakan pada kulit, kanker dan sebagainya. Besarnya dampak negatif yang dihasilkan dari limbah B3 apabila tidak diolah sangat mengancam dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Oleh  karenanya  dengan  menyadari  bahwa  keberadaan  limbah  B3  sangat membahayakan manusia dan lingkungan, pengolahan limbah B3 secara tepat dan aman perlu dilakukan.
Pengolahan limbah B3 merupakan bentuk dari pengelolaan limbah B3 dan dalam  kaitannya  penghasil  limbah B3 tidak  dapat  melakukan pengolahan  maka dapat diserahkan kepada jasa pengolah limbah B3 sebagai pihak ketiga, sesuai dengan  amanat  UUPPLH.  Salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  yang  harus dilakukan  adalah  dengan  menyusun  dan  melakukan  laporan  kepada  KLHK mengenai jenis dan jumlah limbah B3. Namun dalam hal jasa pengolah limbah B3 melakukan  pencemaran  karena  kesengajaan  atau  kelalaiannya  maka  ia  dapat diminta  pertanggungjawaban  multak  (strict  lability)  atau  pidana  penjara.  Dalam penerapan  tanggung  jawab  mutlak  maka  seseorang  wajib  bertanggung  jawab seketika  kerugian  itu  muncul.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  maka  menurut Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup asas tanggung jawab  mutlak  hanya  dapat  diberlakukan  terhadap  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan akibat  limbah B3 dan berpotensi mengancam  keselamatan manusia serta menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Perusahaan pengolah limbah B3 wajib  melakukan  tugas  pengolahan  limbah  B3  sesuai  dengan  prosedur  dan
ketentuan  yang  ada  termasuk  menyampaikan  laporan  sehingga  terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah B3 dapat diminimalisir.

## Bibliografi
Buku:
Achmad Faishal. Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
Salim H.S. 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal:
Absori  dan Muhamad  Latif.  2020.  Kebijakan  Hukum  dalam  Pengelolaan  Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3):    Studi  Implementasi  Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Salatiga, JournalofIndonensia Law, 1(1): 107.
Ade  Risha  Riswanti,  Nyoman  A.  Martana,  dan  I  Nyoman  Satyayudha  D.  2013.
Tanggung Jawab Mutlak (StrictLiability) dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Indonesia, Jurnal Kertha Wicara, 1(3): 38.
Ardison  Ari.  2019.  Pertanggung  jawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Dumping
Limbah  B3  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara, 10(1): 119.
Arif  Jumari.  2019.  Potensi  Pelanggaran  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya dan Beracun, Jurnal Bestuu, 7(2): 77.
Badrudin Kurniawan. 2019. Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan  Beracun  (B3)  di  Indonesia  dan  Tantangannya, Jurnal  Dinamika Governance, 9(1): 43.
Laura  AntoinetteMedd  dan  Putu  Ade  Harriestha.  2020.  Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Dumping  Limbah  (B3)  Tanpa Izin, Jurnal Kertha Wicara. 9(11): 4.
Setiyono.  2001.  Dasar  Hukum  Pengelolaan  Limbah  B3, Jurnal  Teknologi Lingkungan, 2(1): 75.
Tentrami  Hayuning Ichtiakhiri  dan  Sudarmaji.2015.  Pengelolaan  Limbah  B3  dan Keluhan Keseharan Pekerja di PT. INKA (PERSERO)  Kota Madiun, Jurnal Kesehatan Lingkungan , 8(1): 119.
Terry Irawansyah Putra, Nanik Setyowati, dan Enggar Apriyanto.2019. Identifikasi Jenis  dan  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  Rumah
Tangga: Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan,
8(2): 50.
Ukas dan Zuhdi Arman. 2019. Hukum dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan  Beracun  (B3)  Wilayah  Perbatasan  Negara  di  Kepulauan  Riau, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, 14(2):203.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  101  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  ( Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
Seminar :
Galuh Wahyu Kumalasari, 2016 ,“Konsep Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Dalam  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  Berdasarkan Perspektif  Hukum  Perdata ”, Prosiding  Seminar  Nasional  Hukum  UMS  on Kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan World Wide Fund (WWF).