## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27

## ANALISIS INOVASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SERANG
Agus  Lukman  Hakim,  Haryo  Setyoko,  Miftah  Faiz  Ali,  Nopi  Andayani * ,  Maya Oktaviani.

## Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Indonesia

## Abstract
The  Covid-19  pandemic  has  had  a  huge  impact  on  society.  The  Serang  Regency Government  seeks  to  carry  out  breeding  by  conducting  community  empowerment programs.  This  study  aims  to  analyze  and  evaluate  program  innovations  and community  empowerment  activities  carried  out  by  regional  officials  in  Serang Regency.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  means  of  documentation studies  and  interviews.  The  data  analysis  technique  used  descriptive  analysis.  The results of the study indicate that several activities based on community empowerment in Serang Regency that are relevant as needed are: a. Development of sports that are integrated with sports competitions at the district/district/village level. b. Sustainable tourism  development  (sustainable  tourism  development)  and  community  based tourism  development  (community  based  tourism  development).  c.  Technological innovation program (Appropriate Technology), as well as collaborating with the rural agricultural sector with the industrial sector. d. Development of incentive schemes for individual/community  parties  who  carry  out  environmental  improvement  e. Millennial Farmers Program (West Java Province Benchmark) f. Creative City/Village Development In general, program innovations need to utilize and adapt to potential locations and utilization of digital 4.0 technology developments

## Abstrak
Pandemi Covid-19 berdampak besar bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Serang  berupaya  melakukan  pemuliaan  dengan  melakukan  program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi inovasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kabupaten Serang. Teknik pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  studi  dokumentasi  dan  wawancara.  Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  beberapa  kegiatan berbasis  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten Serang yang relevan sesuai kebutuhan adalah: a.Pengembangan olahraga yang terintegrasi  dengan  kompetisi  olahraga  tingkat  kabupaten/kabupaten/desa. b.Pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) dan  pengembangan  pariwisata  berbasis  masyarakat  (community  based tourism development). c.Program inovasi teknologi (Teknologi Tepat Guna), serta  menjalin  kerjasama  dengan  sektor  pertanian  pedesaan  dengan  sektor industri.  d.Pengembangan  skema  insentif  bagi  individu/masyarakat  yang melakukan  perbaikan  lingkungan  e.Program  Petani  Milenial  (Tolok  ukur Provinsi  Jawa  Barat).  f.Pengembangan  Kota/Desa  Kreatif  Secara  umum, inovasi program perlu memanfaatkan dan beradaptasi dengan potensi lokasi dan pemanfaatan perkembangan teknologi digital 4.0.
Kata  Kunci:  Kata  kunci:  Pemberdayaan  masyarakat,  Kabupaten  Serang, inovasi

## Keywords:
Community  empowerment,  Serang Regency, innovation

## Article history:
Submission May 24 2022
Revision June 13 2022
Accepted June 21 2022
Published June 30 2022
*Corresponding author Email: nopi.andayani@stiabanten.ac.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27

## PENDAHULUAN
Dalam mengantisipasi berbagai dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Serang, Pemerintah  Daerah  berusaha  untuk  melakukan  berbagai  program  inovatif  dalam pemberdayaan masyarakat. Program inovasi tersebut diharapkan dapat memperkokoh dan  meningkatkan  motivasi  masyarakat  untuk  pulih  dan  bangkit  dari  krisis  akibat pandemi    Inovasi  dalam  membuat  program  ini  diperlukan  untuk  merespon  berbagai tantangan  pasca  Pandemi  Covid-19  dengan  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas, efisiensi dan efektivitas program, karena dengan inovasi maka akan dapat menciptakan sistem, metode serta teknologi yang dapat menurunkan biaya, mempersingkat proses, dan meningkatkan kinerja. (Herman, 2021).
Pemberdayaan memiliki makna dan arti yang sangat variatif.  Pemberdayaan bisa dimaknai  sebagai  proses  proses  mengembangkan,  memandirikan,  masyarakat terpinggirkan  dari  segala  bidang  dan  sektor  kehidupan.  Pakar  yang  lain  mengartikan sebagai  upaya  memfasilitasi  masyarakat  secara  bersama-sama  dan  untuk  kepentingan bersama  sehingga  tersusun  kekuatan  dalam  komunitas  agar  bisa  berdaya.  Dalam konteks ini Pemerintah Kabupaten Serang mencoba memberikan stimulan kegiatan agar masyarakat berdaya.
Berbagai program dan kegiatan tersebut digulirkan pada perangkat daerah yang konsen  dan  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat.  Beberapa  perangkat  daerah tersebut  adalah  Dinas  Kesehatan;  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan;  Dinas  Sosial; Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi;  Dinas  Koperasi,  Usaha Mikro  Kecil  Menengah, Perindustrian  dan  Perdagangan;  Dinas  Pemuda,  Olahraga,  dan  Pariwisata;  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa;  Dinas  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan  Pangan  dan  Perikanan.  Berbagai  program  dan  kegiatan  tersebut  perlu dianalisis  dan  dievaluasi  agar  dapat  dilihat  capaiannya  serta  inovatif  dalam  upaya memberdayakan masyarakat.
Untuk  memajukan  industri  kreativ  yang  ada  dengan  memaksimalkan penggunaan  teknologi  informasi  sebagai  mediator  dan  fasilitator  untuk  memudahkan dan  menjembatani  antara  produsen,  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Serta  peningkatan inovasi teknologi tepat guna melalui program pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat khusus.
Inovasi  menurut  Damapour  dalam  Suwarno  (Suwarno  &  Yogi,  2008:  4)  bisa berupa teknologi, produk atau jasa baru, proses produksi yang baru, serta sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Sedangkan menurut Helmi  (Helmi  &  Sutarmanto,  2004)  konsep  kebaruan  dalam  inovasi  berbeda  bagi kebanyakan orang, hal ini dikarenakan inovasi mempunyai sifat yang relatif sehingga pandangan  terhadap  inovasi  tersebut  bisa  berbeda  satu  sama  lain.  Apabila  sesuatu

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
dianggap baru, belum tentu baru bagi yang lain. Dalam membuat program inovatif, bisa jadi sudah dilakukan di tempat lain atau memang program yang benar-benar baru.
Memberdayakan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat  lapisan  masyarakat  bawah  (grass  root)  yang  dengan  segala  keterbatasannya belum  mampu  melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan,  kebodohan  dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi  juga  pranata-pranata  sosial  yang  ada.  Menanamkan  nilai-nilai  budaya  modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya  pemberdayaan.  Tiga  upaya  pokok  dalam  pemberdayaan  masyarakat    menurut Friedman  (1994)  adalah:    1.  Menciptakan  suasana  yang  memungkinkan  potensi masyarakat  berkembang  (enabling),  2.  Memperkuat  potensi  yang  dimiliki  masyarakat (empowering)  dan  3.  Melindungi  dan  membela  kepentingan  masyarakat  bawah (protecting).
Beberapa  indikator  yang  dapat  dikaitkan  dengan  keberhasilan  dari pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto (2005) adalah sebagai berikut:
1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan  membeli  komoditas  kecil:  kemampuan  individu  untuk  membeli barang-barang  kebutuhan  keluarga  sehari-hari  (beras,  minyak  goreng,  bumbu); kebutuhan  dirinya  (minyak  rambut,  shampo,  rokok,  bedak).  Individu  dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan  membeli  komoditas  besar:  kemampuan  individu  untuk  membeli barang-barang  sekunder  atau  tersier,  seperti  lemari  pakaian,  TV,  radio,  koran, majalah,  pakaian  keluarga.  Seperti  halnya  indikator  diatas,  point  tinggi  diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
4. Terlibat  dalam  membuat  keputusan-keputusan  rumah  tangga:  mampu  membuat keputusan  secara  sendiri  maupun  bersama  (suami/istri)  mengenai  keputusan keluarga,  misalnya  mengenai  renovasi  rumah,  pembelian  kambing  untuk  ternak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan  relatif  dari  dominasi  keluarga:  responden  ditanya  mengenai  apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan,  seorang  anggota  DPRD  setempat,  nama  presiden,  mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes- protes seseorang dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah  terlibat  dalam  kampanye  atau  bersama  orang  lain  melakukan  protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya;  gaji  yang  tidak  adil;  penyalahgunaan  bantuan  sosial;  atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan  ekonomi  dan  kontribusi  terhadap  keluarga:  memiliki  rumah,  tanah,  aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek- aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya

## METODE PENELITIAN

## Objek dan Waktu Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Serang, yang terdiri atas dinas dan badan, dengan melakukan tugas dan fungsi dalam program pemberdayaan  masyarakat.  Perangkat  daerah  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini adalah, sebagai berikut:
1.  Dinas Kesehatan
2.  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.  Dinas Sosial
4.  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.  Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6.  Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
7.  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8.  Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.  Dinas Lingkungan Hidup
10.  Dinas Pertanian
11.  Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 12.  Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan
Perangkat-perangkat  daerah  di  Kabupaten  Serang  tersebut  akan  dianalisis berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  dimilikinya  terkait  dengan  program  dan kegiatan  pemberdayaan  berbasis  masyarakat,  serta  bagaimana  tupoksi  itu  dijalankan untuk  melayani  masyarakat.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menganalisis  dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat. Waktu kegiatan penelitian dilaksanakan pada 13 September sampai 30 November 2021.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk  menganalisis  berbagai laporan,  regulasi  dan  data  yang  tersedia  dan  wawancara  dengan  berbagai  perangkat daerah untuk dilakukan sinkronisasi terkait dengan proyeksi program/kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah dan rencana akan dijalankan.

## Teknik Pengumpulan data
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dengan cara mengkaji laporan dan data dari berbagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pemberdayaan  masyarakat.    Selain  itu  juga  mengkaji  tentang  peraturan  perundang- undangan yang berlaku secara  nasional  maupun di tingkat kabupaten yang berkaitan program/kegiatan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  Selain  data  sekunder,  peneliti mengkaji  dari  wawancara  tidak  terstruktur  dari  stakeholder  terkait  pemberdayaan masyarakat  serta  melakukan  observasi/pengamatan  pada  masyarakat  Kabupaten Serang.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  menggunakan  Analisis  deskriptif kualitatif  yaitu  dengan  menjelaskan  untuk  menganalisis  berbagai  dokumen,  program dan  kegiatan  yang  dilakukan  perangkat  daerah  dalam  melakukan  inovasi  berbasis perangkat  daerah  di  Kabupaten  Serang.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor,  penelitian kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  atau  perilaku  yang  dapat  diamati  (Moleong, 2004). Hal ini dilakukan berkaitan dengan perilaku aktor dalam menjalankan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Serang.

## HASIL DAN DISKUSI

## Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata memiliki tugas Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan penyediaan sarana keolahragaan di masyarakat dapat menjadi salah satu  indikator  untuk  melihat  pemberdayaan  dalam  bidang  pemuda  dan  olahraga  di tengah  masyarakat.  Pembinaan  organisasi  kepemudaan  cenderung  meningkat  dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 hanya mencapai 9,09 persen, kemudian naik pada tahun 2017  menjadi  51,51  persen,  di  tahun  2018  memperoleh  hasil  cakupan  yang  sama, sedangkan  tahun  2019  kembali  meningkat  hingga  mencapai  93,33  persen.  Pada  tahun 2020  dikarenakan  adanya  Pandemi  Covid-19  proses  pembinaan  terhadap  organisasi kepemudaan menurun sedikit dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 85,71 % (Gambar 1) .

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
Gambar 1. Persentase Cakupan Pembinaan Organisasi Kepemudaan . Sumber: Data diolah peneliti, 2022.
Sementara  itu,  untuk  mendukung  tumbuhnya  aktivitas  berolahraga  di  tengah masyarakat.  Pemerintah  Kabupaten  Serang  menyediakan  fasilitas  sarana  prasarana penunjang  Olahraga.  Pemerintah  Kabupaten  Serang  telah  membangun  Sarana  dan Prasarana Olahraga sebanyak 4% dari total Kecamatan (LKPJ Kabupaten Serang, 2016- 2020). Pengembangan pariwisata di Kabupaten Serang pada tahun 2018 terdapat 68 objek wisata alam. Sementara itu jumlah wisata buatan pada tahun 2018 berjumlah 31 buah. Jadi hingga tahun 2018 jumlah total objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sebanyak 99 buah. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan di Kabupaten Serang mencapai 1.374.043 pengunjung.
Program  pengembangan  Bidang  Pemuda,  Olahraga,  dan  Pariwisata  pada Kabupaten  Serang  telah  ditetapkan  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  Kabupaten  Serang  Tahun  2021-2026  sebagai  bagian  untuk  mencapai  Visi  dan Misi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Serang.  Beberapa  diantaranya  adalah  pembinaan organisasi kepemudaan, wirausaha muda, pembinaan pramuka, dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga (Tabel 1).
Tabel 1. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN BASELINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan % 85,71 96,67 97,50 97,52 98,35 98,36 99 2 Wirausaha Muda % 31,38 32,71 34,04 35,37 36,70 38,03 39,36 3 Jumlah Pemuda yang Dibina Orang 137 855 1.730 2.605 3.480 4.355 5.230 4 Pembinaan peserta didik Pramuka % 99,79 99,79 99,83 99,88 99,92 99,96 100 5 Ketersediaan sarana dan prasarana % 4 - 12,05 16,88 21,70 26,52 31,34
9,09 51,51 51,51 93,33 85,71 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 2019 2020

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
olahraga
(Kecamatan) 6 Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata % 0 0 16,67 33,33 52,78 75 100 7 Pemasaran Pariwisata Kabupaten % 0 2,03 21,62 41,22 60,81 80,41 100
Sumber: Data olah Peneliti, 2022
Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata, memerlukan inovasi pada beberapa aspek yang akan disebutkan pada poin-poin berikut:
1. Pentingnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan yang kreatif dan  produktif,  terutama  untuk  beradaptasi  terhadap  perkembangan  teknologi  4.0. Sehingga organisasi pemuda dapat menjadi katalis bagi para pemuda di Kabupaten Serang  untuk  meningkatkan  kapasitas  pemuda  dalam  menghadapi  perubahan  era dan teknologi.
2. Sistem  pembinaan  cabang  olahraga  prestasi  daerah,  terintegrasi  dengan  kompetisi olahraga di tingkat kabupaten/ kecamatan/ desa. Sehingga dapat menjaring potensi berbakat dari level terkecil di tingkat desa.
3. Peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana olahraga publik yang merata pada semua cabang olahraga dan  ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Menurut Wakil Bupati Serang, kedepannya setiap kecamatan disiapkan fasos fasum meliputi lapangan bola, olahraga voli, sarana menembak . Hal yang perlu untuk di antipasti terhadap penyediaan sarana dan prasarana olahraga adalah :
a. Pemanfaatan  Sarana  dan  Prasarana  yang  tersedia  belum  maksimal  dan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan di luar olahraga.
b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang ada belum diperhatikan dengan baik sehingga ada Sarana dan Prasarana yang terbengkalai dan rusak, karena tidak ada perawatan yang memadai.
4. Sektor  pariwisata  sesungguhnya  dapat  menjadi  akselerator  pengembangan  sektor- sektor lain kurang berkembang dikarenakan daya saing yang rendah. Oleh karena itu,  penting  untuk  melakukan  promosi  dan  pemasaran  pariwisata  di  Kabupaten Serang,  baik  pada  level  nasional  maupun  internasional  dengan  membangun kerjasama yang baik dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  (sustainable  tourism  development)  dan pembangunan  pariwisata  berbasis  masyarakat  (community  based  tourism development).
6. Program  bersama  dalam  bentuk  workshop  antara  pemerintah  daerah  dan  pihak swasta dalam rangka memajukan sektor pariwisata. Sehingga terjadi sinergi program dan pengembangan infrastruktur pariwisata.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
7. Optimalisasi  PAD  yang  diperoleh  dari  pengembangan  sektor  pariwisata,  dengan cukup  banyak  kunjungan  wisatawan,  digunakan  kembali  untuk  pengembangan sektor pariwisata. Konsep pengelolaan pendanaan seperti ini dikenal dengan istilah earmarking atau  tagging anggaran.

## Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengelolaan  Desa  berada  di  Dinas  Pemberdayaan  masyarakat  dan  Desa merupakan bidang baru dalam Struktur Perangkat Daerah. Besaran dana desa dari tahun ketahun terus meningkat. Dana desa tahun 2015 adalah sebesar Rp 20,7 triliun, secara rata-rata  setiap  desa  mendapatkan  alokasi  sebesar  Rp  280  juta.  Tahun  2016  terdapat peningkatan dana desa menjadi Rp. 46,98 triliun, dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Dana Desa tahun 2020 jumlahnya telah mencapai Rp. 72 Triliun, dengan rata- rata  setiap  desa  sebesar  Rp  960,6  juta  .  Implikasi  adanya  anggaran  pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Serang dan atau anggaran Dana Desa yang besar tersebut diatas,  dapat  tercermin  dalam  pelayanan      pemerintah      desa      terus  mengalami peningkatan.      Beberapa      indikator  dapat  kita  lihat  dalam  pembangunan  Desa, diantaranya persentase desa memiliki bumdes aktif, jumlah Teknologi tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan, jumlah desa dengan kategori minimal berkembang, jumlah sarana prasarana desa yang dibangun mandiri (Tabel 2)
Tabel 2. Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Serang Tahun 2020
Satuan Realisasi Prosentase Desa   Memiliki BUMDes Aktif % 2 Jumlah Teknologi Tepat Guna yang Dimanfaatkan Desa 1 Jumlah Desa dengan Kategori Minimal Berkembang Desa 22 Jumlah   Sarana   Prasarana Desa Yang Dibangun Mandiri Desa 1

## Sumber : Data diolah peneliti, 2022
Program pengembangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang  telah  ditetapkan  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Kabupaten  Serang  Tahun  2021-2026  sebagai  bagian  untuk  mencapai  Visi  dan  Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Program-program yang telah ditetapkan, telah banyak  yang  bertujuan  untuk  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa.  Beberapa diantaranya adalah Pengembangan Kerjasama Antar Desa (Tabel 3).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
Tabel 3. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN BASELINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa % 50 100 100 100 100 100 100 2 Pembinaan Lembaga kemasyarakatan di Desa. % 90 100 100 100 100 100 100

## Sumber: Data diolah peneliti, 2022
Program pemberdayaan masyarakat pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ditargetkan setiap tahunnya dapat terealisasi hingga 100%; Selanjutnya dilakukan telaah  terhadap  program  yang  ada  untuk  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  dan desa, program yang ada memerlukan inovasi pada beberapa aspek yang akan disebutkan pada poin-poin berikut:
1. Pembangunan  desa  cenderung  pada  aspek  infrastruktur,  padahal  selain  untuk infrastruktur Dana Desa berdasarkan amanat Undang-undang Desa dapat digunakan untuk:
a. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
b. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi Pengmbangan  ekonomi  pertanian  dan  teknologi  tepat  guna,  pemberdayaan masyarakat  desa  dapat  dilakukan  dengan  inovasi  teknologi,  serta  mengkolaborasi sektor pertanian desa dengan sektor industri.
2. Pembinaan  tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  penganggaran, pelaksanaan  dan  pengawasan  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Hal  tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, lebih detail antara lain:
a. Pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.
b. Peningkatan kapasitas BUMDes dan lembaga kerja sama antar-Desa Kuatnya organisasi pada tingkatan desa, serta kapasitas BUMDES yang meningkat akan menjadi motor dalam pengembangan roda sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan. Perencanaan dilakukan secara partisipatif, sehingga masyarakat dapat secara penuh dalam mendukung program-program yang akan dilaksanakan di desa. Sehingga  ketika  desa  sebagai  institusi  berkembang  menjadi  mandiri  dan  maju, masyarakat yang ada di dalamnya ikut terbawa serta
4. Mulai  menginisiasi  program  digitalisasi  desa  yang  merupakan  implementasi  dari digital sosial inovasi. Digital sosial inovasi adalah jenis inovasi dan kolaborasi dari masyarakat  pedesaan  yang  menggunakan  teknologi  digital  untuk  bersama-sama menciptakan produk atau layanan yang menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
Dengan demikian, digitalisasi desa dapat meningkatkan potensi pemberdayaan SDM dan potensi desa di Kabupaten Serang. (Nugroho, 2021)

## Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup menjadi pionir dalam mendorong pola pembangunan berjalan  secara  berkelanjutan  melalui  indikator  Indeks  Kualitas  Lingkungan  Hidup (IKLH).  IKLH  merupakan  indeks  komposit  dari  tiga  indikator  yaitu  Indeks  Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai indeks berkisar antara 0-100. Kabupaten Serang berada pada kondisi Cukup Baik dengan rentang nilai: 60 < IKLH ≤ 70. Indeks Kualitas Hidup pada Kabupaten Serang pada tahun 2020 sebesar 62,78 (Gambar 2) .
Gambar 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, 2016-2020 . Sumber: Data diolah peneliti, 2022
Selama tahun 2016-2020, IKLH Kabupaten Serang terus mengalami fluktuasi Pada tahun  2016,  IKLH  mencapai  45,39  meningkat  menjadi  67,17  pada  tahun  2019. Peningkatan yang signifikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai IKLH dari kategori sangat kurang baik menjadi cukup baik. Namun, pada tahun 2020, nilai IKLH Kabupaten Serang mengalami penurunan signifikan menjadi 62,78. Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Selain  indikator  IKLH,  urusan  lingkungan  hidup  yang  ditangani  Pemerintah Kabupaten  Serang  di  antaranya  adalah  penanganan  dan  pengelolaan  sampah.  Pada periode tahun 2016-2019 penanganan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kabupaten Serang  terus  meningkat,  tahun  2016  jumlahnya  11,84  dan  pada  tahun  2020  telah mencapai 21,25 %.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
Gambar. 3. Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah 3R Tahun 2016-2020. Sumber: Data diolah peneliti, 2022
Program pemberdayaan masyarakat pada Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Serang  telah  ditetapkan  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Kabupaten  Serang  Tahun  2021-2026  sebagai  bagian  untuk  mencapai  Visi  dan  Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Program-program yang telah ditetapkan, telah banyak  yang  bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  dalam  hal  ini  khususnya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa diantaranya adalah pendidikan  dan  pelatihan  lingkungan  hidup  dan  Penghargaan  Lingkungan  Hidup (Tabel 4.) .
Tabel 4. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan Lingkungan Hidup
NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN BASELINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat Lembaga Kemasyarakatan/ Pendidikan 100 100 100 100 100 100 100 2 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kelompok 4 4 5 6 7 8 9
Sumber: Data diolah peneliti, 2022.
Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di  bidang  lingkungan  hidup,  memerlukan  inovasi  pada  beberapa  aspek  yang  akan disebutkan pada poin-poin berikut:
1. Apresiasi bagi penggerak kelestarian lingkungan hidup dalam bentuk award  tidak hanya  diberikan  kepada  kelompok,  dapat  dapat  diperluas  jumlahnya.  Sekolah Adiwiyata  di  Kabupaten  Serang  dapat  menjadi  salah  satu  penerima  penghargaan, LSM/  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  bergerak  dibidang  lingkungan  hidup, termasuk  juga  dari  kalangan  dunia  usaha  yang  memiliki  Sistem  Manajemen Lingkungan yang baik.
11,84 17,15 17,51 22,5 21,25 0 5 10 15 20 25 2016 2017 2018 2019
2020

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
2. Mengembangkan  skema  insentif  dalam  bentuk  pengurangan  pajak  bumi  dan bangunan,  kemudahan  perizinan,  atau  apresiasi  lainnya,  kepada  masyarakat/ individu yang memberikan kontribusi positif bagi perbaikan lingkungan hidup .
3. Pendidikan lingkungan hidup dapat dikembangkan terintegrasi dengan kurikulum di  sekolah.  Sehingga  pendidikan  lingkungan  hidup  di  Kota  Serang  dapat  berjalan sejak usia dini. Hal ini dalam jangka panjang akan berdampak baik bagi pengelolaan lingkungan hidup.
4. Peningkatan jumlah fasilitas tong sampah,  Tempat Pengolahan Sampah Sementara 3R, pengembangan Bank Sampah untuk sampah Anorganik maupun organik.

## Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pertanian
Dinas Pertanian menjadi leading sektor kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Kawasan pertanian di Kabupaten Serang seluas 57.194 hektar. Lapangan Usaha Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang signifikan.  Selama  5  tahun  terakhir,  rata-rata  lapangan  usaha  pertanian  mendorong pertumbuhan  ekonomi  hingga  mencapai  4,01  %  (Gambar  4).  Sektor  pertanian  juga memberikan  sumbangsih  yang  tidak  sedikit  terhadap  PDRB  Kabupaten  Serang  yaitu sebesar  9,50  %  (2020).  Sektor  ini  terbukti  sangat  kuat  terhadap  tekanan  (resiliensi), terbukti pada tahun 2020 ketika semua sektor/ lapangan usaha tumbuh  minus, Sektor Pertanian tetap tumbuh dengan positif (Tabel 5) .
Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2016-2020. Sumber: Data diolah peneliti, 2022
Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha, 2020 Lapangan Usaha Tahun 2020 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4,02 Pertambangan dan Penggalian -2,16 Industri Pengolahan -4,28 Pengadaan Listrik, Gas -5,73 Pengadaan Air 8,57 Konstruksi -0,39 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -1,56
6,52 4,07 3,24 2,19 4,02 0 2 4 6 8 2016 2017 2018 2019
2020

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
Transportasi dan Pergudangan -2,39 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -4,65
Sumber Data diolah peneliti, 2022.
Walaupun  sektor/  lapangan  usaha  pertanian  memberikan  kontribusi  besar  bagi perekonomian, tetapi petani  merupakan mayoritas penduduk miskin Oleh karena itu, perlu langkah-langkah taktis, strategis, dan inovatif untuk dapat mengharmonisasikan pertumbuhan  ekonomi  pada  sektor  pertanian  dengan  pertumbuhan  kehidupan  sosial dan  ekonomi  petani.  Program  pemberdayaan  masyarakat  pada  Bidang  Pertanian bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya untuk petani dan peningkatan produksi  pertanian.  Beberapa  diantaranya  adalah  Perizinan  Usaha  Pertanian, penyuluhan kelompok tani, dan kemudahan dalam perizinan berusaha (Tabel 6).
Tabel 6. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan Pertanian NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN BASELINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Perizinan Usaha pertanian % 14 15 17 20 23 25 27 2 Perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. % 15 17 19 20
22 24 25 3 Penyuluhan Pertanian (Bina Kelompok Tani) Kelompok 45 50 53 55 57 60 63
Sumber: Data diolah peneliti, 2022
Telaah terhadap kegiatan yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian,  memerlukan inovasi pada beberapa aspek yang akan disebutkan pada poin-poin berikut:
1. Sektor  pertanian  dapat  dihubungkan  dengan  sektor  industri,  dengan  menerapkan Standar Operating Procedure kualitas hasil pertanian yang diharapkan oleh Industri. Pemerintah  Daerah  dapat  menjadi  katalis  dalam  membangun  kolaborasi  antara pihak-pihak terkait.
2. Kemajuan  teknologi  dan  internet  dapat  dimanfaatkan  sektor  pertanian  untuk memasarkan hasil pertanian langsung ke tangan konsumen . Rente pertanian yang panjang  dapat  dipotong  sehingga  margin  yang  diperoleh  dari  petani  dapat  lebih besar  dan  berdampak  signifikan  bagi  peningkatan  pendapatan  petani.  Bentuk program  dapat  berupa:  pelatihan  dan  pengembangan  website  sebagai  sarana pemasaran, pengecekan harga secara online, termasuk mencari modal pertanian.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
3. Mengembangkan mekanisme insentif bagi petani muda untuk bertani. Sebagaimana program petani milenial yang dilaksanakan oleh Provinsi jawa barat . Hal-hal yang terkait dengan petani millenial adalah:
a. Inventarisasi Potensi Lahan
b. Inventarisasi Peluang Pasar
c. Penentuan Komoditas Pertanian
d. Pendataan Petani Millennial
e. Pengembangan Kapasitas Petani Milenial
f. Pemberian Bantuan Benih, Bibit, Pupuk, Pestisida, dan Peralatan
g. Pemberian Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran Produk

## Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Perikanan  mendorong  kontribusi  subsektor perikanan  terhadap  PDRB  di  Kabupaten  Serang  terus  meningkat.  Pada  tahun  2016 mencapai  angka  1,19  persen  selanjutnya  kontribusi  sektor  perikanan  pada  tahun  2019 naik tajam menjadi 9,50 persen. Produksi nilai penangkapan ikan yang dihasilkan oleh Kabupaten Serang berasal dari perikanan laut dan perikanan tawar. Budidaya ikan di tambak menyumbang paling besar bagi Kabupaten Serang, mencapai 26.014,32 kilogram pada  tahun  2020,  menurun  dari  tahun  2016  sebesar  47.429  kilogram.  Angka  produksi tersebut  diikuti  oleh  budidaya  laut  sebesar  13.756,34  kilogram  (2020)  dan  ikan  kolam sebesar 1.471,37 kilogram (2020) .
Gambar 5. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya Tambak, dan Budidaya Payau. Sumber: Data diolah peneliti 2022
Program  pemberdayaan  masyarakat  pada  Bidang  Ketahanan  Pangan  dan Perikanan  Kabupaten  Serang  bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  dalam  hal ini  khususnya  untuk  nelayan  dan  produksi  perikanan.  Beberapa  diantaranya  adalah bantuan  sarana  penangkapan  ikan,  bina  kelompok  nelayan,  pembinaan  kelompok pengolahan sebagaimana Tabel 7.
21.217,00 21.235,03 21.277,96 17.350,80
13.756,34
47.429,07 47.544,29 48.084,33 0 26.014,32 1.688,34 1.701,72 1.734,88 1.767,51 1.471,37 0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 2016 2017 2018 2019
2020 Budidaya laut Budidaya payau (Tambak) Budidaya air tawar (Kolam)

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755
Page 1-27
Tabel 7. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan Pangan dan Perikanan
NO PROGRAM/ INDIKATOR SAT UAN BASE LINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Bantuan sarana penangkapan ikan % 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 2 Bina kelompok nelayan % 3,95 3,95 15,81 17,79 19,76 21,74 23,72 3 Pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil %
5,71
5,71 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 4 Bantuan sarana perikanan budidaya % 1,71 2,86 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 5 Pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil % 0 20 20 20 20 20 20 6 Bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan % 0 16 16 16 16 16 16

## Sumber: Data diolah peneliti, 2022.
Secara  umum  program  yang  telah  ada  meliputi  bantuan  sarana-prasarana  dan pembinaan kelompok. Selanjutnya telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  Ketahanan  Pangan  dan  Perikanan,  memerlukan inovasi pada beberapa aspek yang akan disebutkan pada poin-poin berikut:
1. Pemberdayaan Nelayan menurut Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan No. 7 tahun 2016 meliputi:
a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan,
d. Menguatkan  kelembagaan  dalam  mengelola  sumber  daya  ikan  dan  sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern,  dan  berkelanjutan;  Dan  mengembangkan  prinsip  kelestarian lingkungan;
e. Menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.
2. Nelayan  perlu  mendapatkan  pemberdayaan  dalam  hal  potensi  lestari  perikanan. Termasuk  model  kelola  zonasi  perikanan  berdasarkan  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  (WPP).  Tangkapan  ikan  perlu  dioptimalkan  berdasarkan  perhitungan Maximum  Sustainability  Yield  (MSY).  Sehingga  potensi  perikanan  pada  zona tangkap di Kabupaten Serang dapat terus lestari

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
3. Diversifikasi  produk  hasil  perikanan  akan  berdampak  positif  bagi  pendapatan nelayan serta peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat di Kabupaten Serang.
4. Pentingnya kemudahan dalam memperpanjang izin kapal untuk perikanan tangkap. Sehingga  nelayan  dalam  berlayar  dengan  tenang,  tanpa  khawatir  ditangkap  dan sarana prasarananya ditangkap.

## Program Pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro Kecil  Menengah,  Perindustrian  dan  Perdagangan pada  tahun  2018,  tercatat  ada  119  perusahaan  besar  dengan  tenaga  kerja  terserap sebanyak 50.522 jiwa. Pada tahun yang sama, terdapat 124 industri sedang dengan 5.683 tenaga  kerja.  Adapun  pada  tahun  2016,  terdapat  114.209  industri  kecil/rumah  tangga dengan 209.656 tenaga kerja (Gambar 6).
Gambar 6. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja pada Industri kecil/Rumah Tangga. Sumber: Data diolah peneliti, 2022.
Program  pemberdayaan  masyarakat  pada  Urusan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah, Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Serang  bertujuan  untuk  memberdayakan masyarakat dalam hal Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Beberapa diantaranya adalah pelayanan izin usaha simpan pinjam, mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil,  peningkatan omzet pedagang (Tabel 8).
Tabel 8. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan
Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN BASE LINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Pelayanan izin usaha simpan pinjam % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Partisipasi Koperasi Aktif % 74,72 78 81 84 87 89.73 93 3 Memberdayakan Usaha Mikro untuk menjadi Usaha Kecil (Naik kelas) Unit - 15 15 15 15 15 15 4 Memberdayakan Pedagang agar usahanya meningkat % 2 2 2 2 2 2 2
Sumber: Data diolah peneliti, 2022.
2014;
7.579 2016;
114.209 2014; 18.453 2016; 209.656 -90.000 10.000 110.000 210.000 Perusahaan Tenaga kerja

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
Selanjutnya telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pada urusan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, memerlukan inovasi pada beberapa aspek yang akan disebutkan pada poin-poin berikut:
1. Program  yang  berorientasi  pada  pengembangan  daya  saing  lokal  yang  terhubung dengan  sumber  daya  lokal  di  suatu  wilayah  (Doloreux  dan  Parto,  2005).  Tahapan awal untuk mencapai fase yang di maksud tersebut, perlu adanya proses assessment/ penaksiran. Metode yang paling umum digunakan pada tingkat masyarakat adalah Participatory  Rural  Appraisal.  Proses  yang  partisipatif  akan  membuat  masyarakat dapat menjalankan program yang dilaksanakan semaksimal mungkin.
2. UMKM Go Digital merupakan program yang selaras dengan program pada tingkat nasional.  Hingga  2024  ditargetkan  sebanyak  30  juta  UMKM  dapat  Go  Digital  atau menjajakan produknya online/ daring (dalam jaringan) . Program ini harus diadaptasi oleh Pemerintah Darah.
3. Pengembangan  Sentra  Industri  Kreatif,  akan  turut  berkontribusi  menghadirkan ekosistem kreatif di masyarakat. Berupa kota kreatif/ desa kreatif dengan dukungan infrastruktur transportasi, komunikasi maupun informasi.

## Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan yang bergerak di Sektor kesehatan  merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam suatu daerah. Dalam UU Pemerintahan Daerah, sector kesehatan ini  dimasukan  ke  dalam  kategori  urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar.  Kondisi  existing  sektor  kesehatan  di  Kabupaten  Serang  saat  ini dihadapi oleh berbagai persoalan yang perlu dijawab dengan kebijakan-kebijakan yang inovatif. Permasalahan tersebut, di antaranya, adalah pertama, angka kematian bayi dan angka  kematian  ibu  yang  cenderung  tinggi  apabila  dibandingkan  kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Pada 2019, angka kematian bayi di Kabupaten Serang sebesar 9,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup, yang merupakan tertinggi ketiga dalam wilayah Provinsi Banten.  Sedangkan, angka kematian ibu juga cenderung tinggi pada 2019, yakni 221 kematian per 100.000 kelahiran hidup.   Walau pada 2020, telah terjadi penurunan angka kematian bayi dan ibu, tetapi Pemerintah Kabupaten Serang harus terus bekerja keras  dengan  menggunakan  pendekatan  inovatif  serta  memberdayakan  masyarakat dalam  menekan  angka  kematian  bayi  dan  ibu  tersebut.    Kedua,  fasilitas  dan  layanan kesehatan, yang masih membutuhkan perhatian yang lebih serius. Kondisi existing saat ini hanya ada satu Rumah Sakit milik pemerintah di Kabupaten Serang, yakni RSUD Dr. Dradjat  Prawiranegara,  dan  tiga  Rumah  Sakit  swasta,  yakni  RS  Hermina  Ciruas,  RS Kurnia  Serang  dan  RS  Permata  Sedang.  Sedangkan,  Kabupaten  Serang  memiliki  31 puskesmas yang tersebar di 29 kecamatan. Berdasarkan kondisi ideal rasio 1 unit rumah sakit  melayani  100.000  penduduk  dan  1  unit  puskesmas  melayani  30.000  penduduk (dengan asumsi jumlah penduduk pada 2019, idealnya Kabupaten Serang memiliki 50

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
unit  puskesmas),  sehingga  diperlukan  upaya-upaya  untuk  mendorong  partisipasi masyarakat di dalam bidang kesehatan.
Program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  kesehatan  bertujuan  untuk memberdayakan  masyarakat  di  bidang  kesehatan.  Beberapa  diantaranya  adalah melakukan  pendirian  posyandu  aktif,  melaksanakan  kegiatan  kecamatan  menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, meningkatkan desa menghentikan Buang Air Besar Sembarangan  (BABS)  dan  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  di  sektor kesehatan dengan mengikuti diklat sesuai standar kompetensi (Tabel 9).
Tabel 9. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan No PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN BASE LINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Pendirian Posyandu Aktif % 55 55 55 60 65 70 75 2 Kegiatan Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat % 0 60 60 60 70 80 90 3 Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) % 15 15 20 25 35 40 50 4 Peningkatan kapasitas terhadap sumber daya manusia di sektor kesehatan dengan mengikuti diklat sesuai standar kompetensi % 20 25 25 25 25 25 25
Sumber: Data diolah peneliti, 2022
Program-program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  kesehatan  ini  perlu dimaksimalkan untuk mendorong masyarakat untuk hidup sehat, sehingga diharapkan dapat  menekan  angka  kematian  bayi  dan  ibu,  serta  sebagai  solusi  alternatif  terhadap minimnya fasilitas kesehatan yang tersedia saat ini. Program pemberdayaan masyarakat di  bidang  kesehatan  perlu  dilakukan  secara  inovatif,  agar  bisa  tepat  sasaran  dalam menjawab  persoalan  yang  ada.  Beberapa  program  inovasi  di  sektor  kesehatan  yang dilakukan  adalah  pembuatan  dan  pengembangan  sistem  pencegahan  dan  pelaporan kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir  (aplikasi  maternal  death)  dan  mensosialisasikan aplikasi ini ke masyarakat Kabupaten Serang.

## Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sektor pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Di Kabupaten Serang, salah satu tujuan utama yang ingin dicapai pada sektor  pendidikan  adalah  pemerataan  pendidikan  dan  peningkatan  kualitas  sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan partisipasi sekolah dan fasilitas  sekolah  di  Kabupaten  serang.  Pertama,  ketika  berbicara  mengenai  partisipasi sekolah,  maka  indikator  yang  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  pemerataan pendidikan  di  suatu  wilayah  adalah  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  dan  Angka

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
Partisipasi  Murni  (APM).  Selama  periode  2016-2020,  APK  Kabupaten  Serang  pada jenjang  SMP  mengalami  kenaikan,  sedangkan  APK  pada  jenjang  SD  mengalami fluktuasi.  Sedangkan, nilai APM Kabupaten Serang menunjukan tren peningkatan pada jenjang SD dan SMP selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016, APM jenjang SD sebesar 99,98  persen    mengalami  peningkatan    hingga  sebesar  100  persen  pada  tahun  2020. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahun  2020  semua  penduduk  usia  SD  atau bersesuaian  sedang menempuh pendidikan SD. Nilai APM jenjang SMP pada tahun 2016 sebesar    91,78  persen  meningkat  99,45  persen  pada  tahun  2020.  Kedua,  fasilitas pendidikan, dimana pada tahun 2020 secara total terdapat 1.504 unit sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, dan MA. Jumlah unit sekolah yang semakin bertambah menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan.
Pada  sektor  kebudayaan,  salah  satu  indikator  keberhasilannya  diukur  dengan cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya di Kabupaten Serang. Selama empat tahun terakhir hanya pada tahun  2016 cakupan  indikator  tersebut  tidak  mencapai  target  yang  ditetapkan.  Pada  tahun  2017- 2019, realisasi capaian indikator tersebut sama dengan target yang ingin dicapai dengan realisasi  capaian  sebesar  100,00  persen.  Selanjutnya,  di  tahun  2020,  realisasi  capaian indikator tersebut jauh dengan target yang ingin dicapai dengan realisasi capaian sebesar 26 persen.
Program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  di  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan. Beberapa,  diantaranya,  adalah  program  pengembangan  kurikulum  dalam  penerapan muatan  lokal  di  sekolah,  program  pengembangan  kelompok  budaya  dan  program pengembangan kelompok kesenian (Tabel 10).
Tabel 10. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pendidikan dan Budaya
NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN BASELINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Program Pengembangan Kurikulum dalam penerapan muatan lokal di sekolah % 100 100 100 100 100 100 100 2 Program Pengembangan Kelompok Budaya Kelompok Yang Dibina 30 30 35 42,5 57,5 67,5 72,5 3 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Kelompok yang Dibina 30 30 35 42,5 57,5 67,5 72,5

## Sumber: Data diolah peneliti, 2022
Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan,  memerlukan  inovasi  pada  beberapa  aspek. Pertama,  pengembangan kurikulum dalam penerapan muatan lokal di sekolah dengan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
melibatkan para pemangku atau tokoh adat di kabupaten serang dan para budayawan lokal. Model pengembangan kurikulum juga bisa dilakukan dengan pola modul, dimana siswa dapat  belajar secara mandiri (self instruction) atau langsung kepada para tokoh adat atau budayawan lokal. Kedua, selain melakukan  pembinaan, perlu juga dilakukan inovasi  dengan  membuat  suatu  festival  seni  dan  budaya  Kabupaten  Serang  bertaraf nasional atau internasional yang berkelanjutan setiap tahunnya, dengan menyesuaikan kondisi  pandemi  Covid-19,  sehingga  bisa  dilaksanakan  secara  online  maupun  offline tergantung situasi dan kondisi.

## Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Sosial
Salah satu fokus utama yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang adalah Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS).  Hambatan  tersebut  dapat  berupa kemiskinan,  kecacatan,  ketunaan  sosial  maupun  perubahan  lingkungan  secara mendadak  yang  kurang  mendukung.  Berdasarkan  kondisi  existing  saat  ini,  jumlah PMKS  mengalami  penurunan  setiap  tahun  dalam  lima  tahun  terakhir,  karena kemampuan Dinas Sosial dalam menangani PMKS ini cenderung meningkat. Dari 2016 yang jumlah PMKS-nya sebanyak 130.070 jiwa, lalu menurun hingga menjadi 93.338 jiwa pada  2020.  Sedangkan  PMKS  yang  tertangani  juga  meningkat  secara  signifikan  dari 58.127 jiwa (44,69%) pada 2016 menjadi 91.695 jiwa (98,24%) pada 2020. Kinerja positif ini tentu  perlu  dipertahankan  dan  ditingkatkan  melalui  pembuatan  program-program pemberdayaan masyarakat di dinas sosial secara inovatif.
Program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  sosial  telah  ditetapkan  pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 bertujuan untuk  memberdayakan  masyarakat  di  bidang  sosial.  Beberapa,  diantaranya,  adalah program  pembinaan  tenaga  kesejahteraan  sosial,  program  rehabilitasi  sosial,  program perlindungan  dan  jaminan  sosial  terhadap  fakir  miskin,  dan  program  penanganan bencana  untuk  korban  bencana  menerima  bantuan  sosial  pada  masa  tanggap  darurat (Tabel 11.).
Tabel 11. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN BASELINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Program Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial % 80 80 80 80 80 80 80
2
Program Rehabilitasi Sosial % 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
4 Program Penanganan Bencana untuk korban bencana menerima bantuan sosial selama tanggap darurat % 100 100 100 100 100 100 100

## Sumber: Data diolah peneliti, 2022
Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, memerlukan inovasi pada beberapa aspek. Pertama, pembinaan tenaga kesejahteraan sosial, selain dengan melakukan pelatihan rutin secara berkala, perlu juga membangun kerja sama berupa kursus singkat dengan organisasi-organisasi donor dari luar  negeri  yang  memang  fokus  kepada  isu-isu  kesejahteraan  sosial.  Dengan  begitu, diharapkan  para  tenaga  kesejahteraan  sosial  memiliki  perspektif  yang  luas  terkait dengan  konsep  welfare  state  atau  negara  kesejahteraan.  Kedua,  terkait  program rehabilitasi  sosial,  perlindungan  fakir  miskin,  dan  korban  bencana,  Dinsos  Kabupaten Serang  dapat  berinovasi  dengan  membentuk  lembaga  food  bank  atau  bank  makanan. Konsep bank makanan ini adalah mengumpulkan makanan berlebih yang masih layak dikonsumsi, seperti dari restoran, hotel, atau makanan dari usaha retail yang menjelang expired  (tetapi  masih  layak  dikonsumsi),  dan  kemudian  didistribusikan  kepada masyarakat  yang  membutuhkan.  Konsep  ini  bisa  diterapkan  dengan  bekerja  sama dengan  lembaga-lembaga  bank  makanan  yang  ada  di  Indonesia,  maupun  dengan membentuknya sendiri. Hal ini bisa sejalan dengan rencana Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang menggodok RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial, yang salah satu  tujuannya  adalah  menumbuhsuburkan  organisasi-organisasi  bank  makanan  di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

## Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  menangani  Sektor  ketenagakerjaan merupakan  urusan  pemerintahan  wajib  yang  bukan  pelayanan  dasar.  Namun,  aspek ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  elemen  yang  krusial  dalam  mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Di Kabupaten Serang, beberapa masalah yang muncul di sektor ketenagakerjaan, antara lain, jumlah perusahaan yang telah melakukan syarat kerja  dan  jumlah  kasus  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  pada  tingkat mediasi.  Kondisi  existing  saat  ini,  realisasi  jumlah  perusahaan  yang  telah  melakukan syarat  kerja  sebanyak  614  perusahaan  dari  820  perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten Serang.    Selanjutnya,  realisasi  jumlah  kasus  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  pada  tingkat  mediasi  sebesar  100  persen  dari  target  sementara  RPJMD. Sedangkan,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kabupaten  Serang  mengalami peningkatan  dari  66,38  poin  pada  2019  menjadi  66,70  poin  yang  menunjukan keberhasilan dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Serang.
Pada  sektor  transmigrasi,  Kabupaten  Serang  berencana  memberangkatkan  10 Kepala Keluarga dari 15 kuota KK yang tersedia untuk mengikuti program transmigrasi

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
menuju Kalimantan dan Sulawesi pada akhir 2021 ini.  Jumlah tersebut memang sesuai dengan kuota program transmigrasi yang diperuntukan Kabupaten Serang pada 2021. Meski  begitu,  kuota  ini  bisa  bertambah  dan  berkurang  sesuai  dengan  anggaran  yang tersedia  dan  kesediaan  kabupaten  lain  di  Provinsi  Banten  untuk  mengambil  kuota tersebut  atau  tidak.  Sebelumnya,  pada  2020,  Disnakertrans  Kabupaten  Serang  tidak melakukan  program  transmigrasi.  Sedangkan,  pada  2019,  Disnakertrans  mengirim sebanyak  5  KK  asal  Kabupaten  Serang  ke  Pohuwato,  Provinsi  Gorontalo.  Dipilihnya Gorontalo  sebagai  lokasi  transmigrasi  karena  banyak  warga  Kabupaten  Serang  yang telah berhasil sebagai penghasil jagung unggulan dan kualitas ekspor.
Program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  ketenagakerjaan  dan  transmigrasi bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  di  bidang  ketenagakerjaan  dan transmigrasi.  Beberapa,  diantaranya  adalah  program  pelatihan  kerja  berbasis kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja lokal, dan program pembangunan kawasan transmigrasi (Tabel 12.).
Tabel 12. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN BASELINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Program Pelatihan kerja berbasis kompetensi dan produktivitas tenaga kerja % 100 100 100 100 100 100 100 2 Program Penempatan Tenaga kerja lokal % 13,38 15 20 25 30 35 40 3 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jumlah KK n/a 10 15 20 25 30 35

## Sumber: Data diolah peneliti, 2022
Telaah  terhadap  program  yang  ada  untuk  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, memerlukan inovasi pada beberapa aspek. Pertama, konsep pelatihan kerja berbasis kompetensi dapat diselenggarakan dengan konsep e-Learning secara  berkala  dengan  melibatkan  para  pakar  di  bidangnya  dari  lintas  daerah  di  Indonesia. Dengan konsep ini, maka untuk menghadirkan narasumber yang kompeten dapat dilaksanakan secara  mudah  dan  murah.  Kedua,  penempatan  tenaga  kerja  lokal,  Disnakertrans  dapat melakukan  berbagai  kegiatan,  seperti  job  canvassing  (aktif  mencari  lowongan  kepada perusahaan,  menyampaikan  ke  pencari  kerja,  dan  mempertemukan  pencari  kerja  dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja); mengadakan bursa kerja (job fair) secara berkala baik sendiri maupun bekerja sama dengan institusi lain, seperti kampus; dan menciptakan portal khusus  bursa  kerja  secara  online  untuk  lingkup  Kabupaten  Serang  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat.  Sedangkan,  ketiga,  terkait  program  pembangunan  kawasan  transmigrasi,

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
diperlukan inovasi dengan menghubungkan para transmigran asal Kabupaten Serang yang telah sukses  di  suatu  daerah  dengan  calon  transmigran,  melalui  sistem  mentorship,  dimana transmigran  yang  telah  sukses  dapat  menjadi  mentor  dari  calon  transmigran.  Kegiatan mentorship dapat dilakukan secara online, baik melalui telepon, atau media lainnya.

## Pemberdayaan  Masyarakat  di  Dinas  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki memiliki  ukuran  yang  sangat  jelas  dalam  mengukur  tingkat  keberhasilan  programnya,  yakni capaian  peserta  KB  aktif  dan  menurunnya  laju  pertumbuhan  penduduk.  Pertama,  kegiatan pelayanan  KB  telah  dilaksanakan  di  sejumlah  tempat  pelayanan  pada  2020  sebanyak  64  unit, yang  terdiri  atas  32  unit  fasilitas  kesehatan  pemerintah  dan  32  unit  fasilitas  kesehatan  swasta pada 29 kecamatan.  Pada 2019, peserta KB aktif sebanyak 239,477 orang, dimana angka pasangan usia  subur  sebanyak  316,652  orang.      Sedangkan,  dari  segi  pertambahan  jumlah  penduduk, berdasarkan sensus penduduk pada September 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang meningkat sekitar 10,6 persen dari 1,5 juta penduduk menjadi 1,6 juta penduduk.   Sektor pemberdayaan  perempuan,  Dinas  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DKBP3A) telah meluncurkan program peningkatan peranan wanita menuju keluarga  sehat  dan  sejahtera  (P2WKSS)  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup perempuan.  Program ini akan difokuskan dilaksanakan di Kecamatan Padarincang. Selain itu, kondisi saat ini, perempuan dan anak merupakan pihak yang sangat terdampak dengan pandemi Covid-19  di  Kabupaten  Serang,  sama  halnya  dengan  di  daerah  lain.  Di  Kabupaten  Serang setidaknya ada 4.951 perempuan dewasa dan 11.249 perempuan hamil yang terdampak dengan Covid-19.
Program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  keluarga  berencana,  pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak  bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  di  bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beberapa, diantaranya adalah  program  peningkatan  kualitas  keluarga  (home  industri  perempuan  aktif  di  lokasi P2WKSS), pembinaan keluarga berencana, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (anggota poktan tribina) (Tabel 13.).
Tabel 13. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN BASELINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Program Peningkatan kualitas keluarga (home industri perempuan aktif di lokasi P2WKSS) %
44,59
45 46 46,5 47 47,5 48
2
Program Pembinaan Keluarga Berencana Angka Prevalensi Kontrasep si modern (CPR) 76,16 69,1 6 69,66 70,16 70,6 71,1 71,6

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
3 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Anggota Poktan tribina 80 80 80 80 80 80 80

## Sumber: Data diolah peneliti, 2022
Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di  bidang  keluarga  berencana,  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak, memerlukan  inovasi  pada  beberapa  aspek.  Pertama,  memberikan  pendampingan perempuan  yang  aktif  dalam  membuat  home  industri  dalam  P2WKSS  untuk memasukkannya  ke  dalam  marketplace  secara  online  yang  banyak  bermunculan,  dan menjalin kerja sama dengan penyedia jasa marketplace yang ada untuk memudahkan para  perempuan  yang  aktif  membuat  home  industri  tersebut  untuk  memasarkan produknya.  Kedua,  menciptakan  desa/kampung  Keluarga  Berencana  (KB)  dengan melakukan berbagai kegiatan mural atau canvassing dengan melibatkan seniman/street artist terkait dengan pentingnya program keluarga berencana.

## Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan
Dinas  ini  berperan  dalam  Akses  air  minum  yang  layak  merupakan  salah  satu kriteria  rumah  layak  huni.  Akses  air  minum  dianggap  layak  jika  sumber  air  minum utama  rumah  tangga  dan  keperluan  lainnya  berasal  dari  sumber  air  terlindungi. Berdasarkan  data  pada  2019,  rumah  tangga  dengan  sumber  air  utama  sumur bom/pompa  mencapai  64,93  persen,  selanjutnya  sumber  air  terbanyak  kedua  adalah sumur atau mata air terlindungi sebanyak 17,29 persen. Sedangkan, sumber air utama terbanyak  ketiga  adalah  sumur  atau  mata  air  tidak  terlindung  sebanyak  7,53  persen. Sedangkan, banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Serang juga terus dikurangi  dengan  melakukan  berbagai  perbaikan.  Sejak  akhir  2015  terdapat  13.649 RTLH, lalu melalui berbagai sinergi program, hingga 2020, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKTB) tuntas memperbaiki sebanyak 9.198 RTLH. Program ini merupakan sinergi Pemkab Serang, Pemerintah Pusat, Pemprov, Infak ASN, Baznas Kabupaten Serang dan sumbangan pihak swasta. Selain itu, selain mengandalkan APBD,  Kabupaten  Serang  juga  memperoleh  bantuan  dari  Kementerian  PUPR  untuk pembangunan  rumah  dan  perbaikan  RTLH  yang  dilakukan  dua  tahap,  yakni  tahap pertama sejumlah 600 unit dan tahap kedua sejumlah 400, hingga total sebanyak 1.000 unit pada 2021.
Program pemberdayaan masyarakat di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan tata bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan tata bangunan. Beberapa, diantaranya adalah program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan program perbaikan rumah di kawasan permukiman kumuh (Tabel 14.).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
Tabel 14. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan NO PROGRAM/ INDIKATOR SATUAN BASELINE (2020) TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum % rumah tangga mendapatkan akses air melalui SPAM 88,58 89,01 89,53 89,95 90,35 90,73 91,08 2 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Cakupan perbaikan rumah 6,5 6,82 18,18 22,22 28,57 40 66,6

## Sumber: Data diolah peneliti, 2022
Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di  bidang  perumahan,  kawasan  pemukiman  dan  tata  bangunan,  memerlukan  inovasi pada  beberapa  aspek.  Pertama,  program  pengelolaan  dan  pengembangan  sistem penyediaan air minum, perlunya meneruskan program pemerintah pusat yakni SPAM berbasis masyarakat, yakni dengan cara memanfaatkan sumber air skala kecil yang dekat dengan permukiman masyarakat. Pemerintah Kabupaten Serang membantu masyarakat menarik  air  dari  sumbernya  dengan  pemasangan  pipa,  sementara  pengelolaannya diserahkan  kepada  masyarakat  yang  menikmati  air  tersebut.  Pemerintah  Kabupaten Serang  dapat  melakukan  monitoring  pengelolaan  tersebut  secara  berkala.  Kedua, program  perbaikan  kawasan  permukiman  kumuh,  dapat  dilakukan  inovasi  dengan mengecat  rumah  tersebut  secara  warna  warni  atau  membuat  kampung  warna  warni yang telah banyak diterapkan di banyak daerah. Dengan cara ini, kawasan kumuh bisa bertransformasi menjadi tempat wisata lokal bagi warga sekitarnya.

## PENUTUP

## Simpulan
Beberapa  Inovasi  program  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten Serang  yang  urgen  untuk  dikembangkan  antara  lain  adalah:  a.  Pembinaan  cabang olahraga yang terintegrasi dengan kompetisi olahraga di tingkat kabupaten/ kecamatan/ desa. b. Pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism development).  c.  Program  inovasi  teknologi  (Teknologi  Tepat  Guna),  serta mengkolaborasi sektor pertanian desa dengan sektor industri. d. Pengembangan skema insentif  bagi  pihak  individu/  komunitas  yang  melakukan  perbaikan  lingkungan  e. Program  Petani  Millennial  (Benchmark  Provinsi  Jawa  Barat)  f.  Pengembangan  Kota/ Desa Kreatif Secara umum inovasi program perlu memanfaatkan dan beradaptasi pada potensi lokasi dan pemanfaatan perkembangan teknologi digital 4.0.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Serang  dalam  menerapkan  inovasi  program  berbasis pemberdayaan masyarakat, antara lain:
1. Pengembangan  program  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  secara partisipatif atau melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan.
2. Proses  assessment  merupakan  tahapan  awal  yang  perlu  dilakukan  sebelum melakukan  kegiatan  pemberdayaan.  Proses  penaksiran  bagi  individu/  kelompok terhadap kesesuaian program akan memastikan program dapat berkelanjutan.

## REFERENSI
Allahyari, M. S., & Chizari, M. (2010). Potentials of new information and communication technologies  (ICTs)  in  agriculture  sector.  Journal  of  Agricultural  Science  and Technology, 4(January), 115 – 120.
Helmi, Avin Fadilla & Sutarmanto, Hadi. (2004) Kewirausahaan dan Inovasi. Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
Herman Yaarozatulo Harefa. (2021). Analisis Inovasi Perencanaan Sebagai Tata Kelola Yang Baik di Berbagai Provinsi. Jurnal Studi Inovasi Vol. 1 No. 1: 16-21
Lucky Nugroho. (2021). Konsep Pembangunan dan Pengembangan Desa Digital.
Pemerintah Kabupaten Serang. 2021. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Serang Tahun 2016-2020.
Santosa, I., Sugiyanto, Kristiyanto, A. (Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Publik  Di Kabupaten Kudus
Suwarno, Yogi. (2008) Inovasi di Sektor Publik. STIA-LAN Press, Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2009. UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Banten News. 7 April 2021. DIsnakertrans Kabupaten Serang Akan Kirim 15 KK untuk
Program Transmigrasi. <https://www.bantennews.co.id/disnakertrans- kabupaten-serang-akan-kirim-15-kk-untuk-program-transmigrasi/> diakses pada 14 November 2021.
Fakta  Banten.  19  Februari  2020.  Tahun  2020  m  DPPKBP3A  Kabupaten  Serang  Siap Optimalisasi dan Tingkatkan Capaian Program. <https://faktabanten.co.id/serang/ tahun-2020-dkbp3a-kabupaten-serang-siap-optimalisasi-dan-tingkatkan-capaian- program/> diakses pada 14 November 2021.
Faidah Umu Safuroh. Detiknews. 10 Juli 2020. Pemkab Serang Akan Perbaiki 9.198 RTLH hingga  Akhir  Tahun  2020.  <https://news.detik.com/berita/d-5087767/pemkab- serang-akan-perbaiki-9198-rtlh-hingga-akhir-tahun-2020> diakses pada 15
November 2021.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Agus  Lukman Hakim, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4755 Page 1-27
Gede Eka Dharma Antara. Tahun 2015. Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Memajukan Industri Kreativ di Bali. Publis di neliti.com
Hendra Hendrawan. RMOL Banten. 17 Juni 2021. Dengan Cara Ini DKBP3A Kabupaten
Serang Tingkatkan Taraf
Hidup Perempuan. < https://www . rmolbanten.com/read/2021/06/17/23772/  Dengan-Cara-Ini-DKBP3A-Kabupaten- Serang-Tingkatkan-Taraf-Hidup-Perempuan-> diakses pada 14 November 2021. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2831/perempuan-dan-anak- terdampak-covid-19-di-serang-banten-harus-bangkit-dari-situasi-sulit
Petani Milenial. 2021. https://petanimilenial.jabarprov.go.id/
Raden Wirna. Eksis Banten. 26 Oktober 2020. Penduduk Kabupaten Serang Bertambah Jadi  1,6  juta  Orang.  <https://ekbisbanten.com/penduduk-kabupaten-serang- bertambah-jadi-16-juta  orang/#:~:text=SERANG%2C%20EKBISBANTEN.COM% 20%E2%80%93%20 Badan,sensus%20penduduk%20pada%20September
%202020> diakses pada 14 November 2021.
Sumarto, S.W. 2021. Akuntabilitas Dana Desa.
Tirtayasa, P. 2021. Wakil Bupat Serang Akui Sarana Olah Raga di Wilayahnya Minim. https://poskota.co.id/2021/09/24/wakil-bupat-serang-akui-sarana-olah-raga-di- wilayahnya-minim
Yuni  Astutik.  CNBC  Indonesia.  1  April  2021.  IPM  Tumbuh,  Serang  Tak  Lagi  Jadi Kabupaten Pengangguran. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210401 202636-4-234840/ipm-tumbuh-serang-tak-lagi-jadi-kabupaten-pengangguran> diakses pada 13 N ovember 2021.