## ETIKA BIROKRASI

## (Studi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong)
Muhammad Ridha Suaib
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong Email: muhammadridhasuaib@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  aplikasi  etika  dalam  pelayanan  publik  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Sorong.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan seperti;  observasi,  angket,  wawancara,  dan  dukumentasi.  Metode  analisis  yang  digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara; reduksi data, penyajian data, mendeskripsikan dengan statistik deskriptif, verifikasi, dan mengambil kesimpulan.  Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis etika pelayanan publik dari indikatornya, maka etika pelayanan publik di Dinas Kependudukan  dan  Catatan  sipil  Kota  Sorong  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  ini.  Etika birokrasi  dalam  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Sorong, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih jauh dari harapan pada umumnya. Hal ini, menunjukkan  aparat  birokrasi  kurang  mampu  mewujudkan  misi  organisasi  dari  aturan  yang ditetapkan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, timbul ketidakpuasan masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  yang  nampak  pada  keluhan  yang  disampaikan dalam  hal pelayanan KTP.
Kata Kunci ; Etika, Birokrasi, Pelayanan Publik.

## PENDAHULUAN
Isu  tentang  etika  dalam  pelayanan publik  di  Indonesia  kurang  dibahas  secara luas  dan  tuntas  sebagaimana  terdapat  di negara  maju,  meskipun  telah  disadari bahwa  salah  satu  kelemahan  dasar  dalam pelayanan  publik  di  Indonesia  adalah masalah  moralitas.  Etika  sering  dilihat sebagai  elemen  yang  kurang  berkaitan dengan  dunia  pelayanan  publik.  Padahal, dalam  literatur  tentang  pelayanan  publik dan  administrasi  publik,  etika  merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan  publik  yang  dilayani  sekaligus keberhasilan  organisasi  pelayanan  publik itu  sendiri.  Elemen  ini  harus  diperhatikan
dalam  setiap  fase  pelayanan  publik  mulai dari  penyusunan  kebijakan  pelayanan, desain  struktur  organisasi  pelayanan, sampai  pada  manajemen  pelayanan  untuk mencapai  tujuan  akhir  dari  pelayanan tersebut. Dalam konteks ini, pusat perhatian  ditujukan  kepada  aktor  yang terlibat  dalam  setiap  fase,  termasuk kepentingan  aktor-aktor  tersebut.  Apakah para aktor telah benar-benar mengutamakan  kepentingan  publik  diatas kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya, dengan menggunakan nilai-nilai moral yang berlaku umum (six great ideas) seperti  nilai  kebenaran  (truth),  kebaikan (goodness), kebebasan (liberty), kesetaraan
(equality),  dan  keadilan  (justice),  kita dapat  menilai  apakah  para  aktor  tersebut jujur  atau  tidak  dalam  penyusunan kebijakan,  adil  atau  tidak  adil  dalam menempatkan  orang  dalam  unit  dan jabatan  yang  tersedia,  dan  bohong  atau tidak  dalam  melaporkan  hasil  manajemen pelayanan.
Pada fakta dilapangan sering sekali muncul berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah  terhadap  masyarakat  yang mencerminkan  ketidak  puasan  masyarakat terhadap  pelayanan  publik    pemerintah, antara  lain  yaitu  Pelayanan  yang  mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat,  pelayanan  yang  suka  menuntut imbalan,  kurang  ramah,  arogan,  lambat dan fasilitas pelayanan. Salah satu contohnya  yaitu  dalam  pengurusan  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP).    Kebijakan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  pemerintahan  daerah  dijelaskan bahwa  Sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Disamping  itu  melalui  otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman  daerah  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, undang-undang  tersebut  tidaklah  cukup hanya    disikapi  dan  dipahami  semata, melainkan harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara  di  daerah  melalui  sinergitas aparatur  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  masing-masing.  Karena  itu, tugas  utama  dalam  rangka  penguatan eksistensi pemerintahan termasuk pemerintah  daerah  adalah  menciptakan pemerintahan yang secara politik akseptabel,  secara  hukum  efektif,  dan secara administratif efisien.
Setiap  pemerintah  daerah  memiliki ciri khas persoalan yang berbeda-beda. Hal ini, dapat dilihat pada salah satu daerah di Indonesia,  yaitu  Pemerintah  Daerah  Kota Sorong.  Dengan    luas  wilayah    1,105,00 km² (1,13% terhadap luas seluruh Propinsi Papua  Barat).  Kota  Sorong  memiliki tingkat  pertumbuhan  penduduk  dengan rata-rata  (1,31  %  pertahun)  di  bawah tingkat  pertumbuhan  penduduk  nasional (1,49  %    pertahun),  dan  dengan  tingkat kepadatan  penduduk  sudah  sangat  padat,
yakni  559  jiwa/Km2  (Sumber:  BPS  Kota Sorong,  2017).  Akan  tetapi,  masalah kependudukan  tersebut  lebih  menjadi persoalan  apabila  dilihat  di  Kota  Sorong. Tingkat  pertumbuhan  penduduk  Kota Sorong  Tahun  2017  adalah  sebesar  3,01% dengan rincian pertumbuhan alami sebesar 0,76  %  dan  pertumbuhan  migran  sebesar 2,25  %.  Jumlah  penduduk  Kota  Sorong yang  tinggi  yaitu  561.000  orang/jiwa, ternyata dibarengi dengan tingkat kepadatan  yang  juga  sangat  tinggi,  yakni sebesar  4.500    jiwa/km2(  Sumber:  BPS Kota Sorong, 2017).
Berdasarkan  data,  menunjukkan ada ketimpangan mengenai jumlah penduduk  pendatang  yang  dikelola  oleh dua  lembaga  yang  berbeda  ternyata  bias dan mencengangkan. Data BPS menunjukkan  angka  yang  gemuk  yakni 561.814  jiwa,  sedangkan  pendataan  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yang melakukan  pendataan  yang  berkelanjutan melibatkan aparat desa/kelurahan berdasarkan jumlah warga yang mengantongi  KTP  dan  Kartu  Identitas Penduduk Pendatang (KIPP). hanya membukukan  angka  339.399.  Perbedaan angka  ini  menunjukkan  ada  ratusan penduduk pendatang yang tidak melengkapi  diri  dengan  identitas  terjaring oleh  Pendaftaran  Pemilih  dan  Pendataan Penduduk  Berkelanjutan  (P4B).  Dilain
pihak,  etika  pelayanan  publik  prakteknya masih terdapat adanya keluhan masyarakat mengenai  sinyalemen  adanya  praktek KKN    dalam  pengurusan  KTP  di  Kota Sorong.  Selain  itu,  hadirnya  “pasar  gelap pelayanan  publik”  (black-  market)  masih tetap ada dan tak dapat dihindarkan dalam pengurusan  KTP.    Adanya  indikasi    para calo  KTP  mentargetkan  harga  antara  Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- untuk satu buah  KTP  bagi  penduduk  pendatang.  . Berdasarkan  fenomena-fenomena tersebut, muncul  pertanyaan  bahwa:  “Bagaimana aplikasi  etika  dalam  pelayanan  publik  di Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota Sorong?

## KAJIAN PUSTAKA
Dalam pelayanan publik, perbuatan melanggar moral atau etika sulit ditelusuri dan dipersoalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang orang “membuka  rahasia”  atau  mengancam mereka yang mengadu. Sementara itu, kita juga  menghadapi  tantangan  ke  depan semakin  berat  karena  standard  penilaian etika  pelayanan  terus  berubah  sesuai perkembangan  paradigmanya.  Dan  secara substantif, kita juga tidak mudah mencapai kedewasaan  dan  otonomi  beretika  karena penuh  dengan  dilema.  Karena  itu,  dapat dipastikan  bahwa  pelanggaran  moral  atau etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus meningkat.
Etika  menurut  Bertens  (1977) adalah“seperangkat  nilai-nilai  dan  norma- norma  moral  yang  menjadi  pegangan  dari seseorang  atau  suatu  kelompok  dalam mengatur  tingkah  lakunya.  Sedangkan Darwin  (1999)  mengartikan  Etika  adalah prinsip-prinsip  moral  yang  disepakati bersama  oleh  suatu  kesatuan  masyarakat, yang  menuntun  perilaku  individu  dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat.  Selanjutnya  Darwin  (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi  Negara)  adalah  sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun  bagi  tindakan  manusia  dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat  ini,  maka  etika  mempunyai  dua fungsi,  yaitu  pertama  sebagai  pedoman, acuan,  referensi  bagi  administrasi  negara (birokrasi    publik)  dalam  menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya  dalam  birokrasi  sebagai standar  penilaian  apakah  sifat,  perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai  baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji.
Seperangkat  nilai  dalam  etika  birokrasi yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan, referensi,  penuntun,  bagi  birokrasi  publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya  antara  lain,  efisiensi, membedakan  milik  pribadi  dengan  milik kantor, impersonal, merytal system,
responsible, accountable, dan responsiveness.
Etika  dalam  konteks  birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi  aparat  birokrasi  dalam  menjalankan tugas  pelayanan  pada  masyarakat.    Etika birokrasi  harus  menempatkan  kepentingan publik  di  atas  kepentingan  pribadi, kelompok,  dan  organisasnya.    Etika  harus diarahkan  pada  pilihan-pilihan  kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan  masyarakat  luas.  Oleh  karena etika  mempersoalkan  “baik-buruk”  dan bukan “benar-salah”  tentang sikap, tindakan  dan  perilaku  manusia  dalam berhubungan  dengan  sesamanya  baik dalam  masyarakat  maupun  organisasi publik,  maka  etika  mempunyai  peran penting dalam praktek administrasi negara.
Pemikiran  tentang  etika  kaitannya dengan  pelayanan  publik  mengalami perkembangan sejak tahun 1940-an melalui  karya  Leys  (dalam  Keban,  1994: 50-51). Leys berpendapat: “bahwa seorang administrator  dianggap  etis  apabila  ia menguji  dan  mempertanyakan  standard- standard yang digunakan dalam pembuatan keputusan, dan tidak mendasarkan keputusannya semata-mata pada kebiasaan dan  tradisi  yang  sudah  ada”.  Terkait dengan  di  atas,  (Kumorotomo,1992:  7) mendefinisikan  etika  pelayanan  publik sebagai  suatu  cara  dalam  melayani  publik
dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang  mengandung  nilai-nilai  hidup  dan hukum  atau  norma-norma  yang  mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Sedangkan  Darwin,  1999  (dalam  Widodo, 2001)  mengartikan  etika  birokrasi  sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi. Dalam kaitan tersebut, (Widodo,  2001:  241)  menyebutkan  etika administrasi  negara  adalah  merupakan wujud kontrol terhadap administrasi negara  dalam  melaksanakan  apa  yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.  Manakala  administrasi negara  menginginkan  sikap,  tindakan  dan perilakunya  dikatakan  baik,  maka  dalam menjalankan  tugas  pokok  fungsi  dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara.
Menurut  Fadillah  (2001:  27)  etika pelayanan  publik  adalah  suatu  cara  dalam melayani  publik  dengan  menggunakan kebiasaan-kebiasaan  yang  mengandung nilai-nilai  hidup  dan  hukum  atau  norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap  baik.Sedangkan  etika  dalam konteks  birokrasi  menurut  Dwiyanto (2002:  188)  mengatakan,  etika  birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi  aparat  birokrasi  dalam  menjalankan tugas  pelayanan  pada  masyarakat.    Etika birokrasi  harus  menempatkan  kepentingan
publik  di  atas  kepentingan  pribadi, kelompok,  dan  organisasnya.    Etika  harus diarahkan  pada  pilihan-pilihan  kebijakan yang benarbenar mengutamakan kepentingan  masyarakat  luas.  Dalam penerapannya  etika  pelayanan  publik dipengarui  oleh  banyak  faktor,  namun dalam  penelitian  ini  faktor-faktor  yang dominan  mempengaruhinya  di  tempat studi kasus adalah: pengawasan, konsistensi aparat birokrasi, dan komunikasi.

## METODE PENELITIAN
Subyek  yang  dihubungi  dalam penelitian adalah Responden dan Informan sebagai  informan  kunci  dari  sumber  yang dapat dipercaya. Hal ini, karena Responden  dan  Informan  yang  dihubungi benar-benar  orang  yang  terlibat  dalam kasus  yang  diteliti  dan tertarik  pada  kasus ini.  Responden  adalah  pegawai  yang menangani  pelayanan  kepada  masyarakat pengguna jasa layanan sedangkan Informan  adalah  masyarakat  pengguna jasas di dans tersebut. Untuk pemilihannya  menjadi  Responden  dan Informan  dapat  dihubungi  subyek  yang memiliki  ketertarikan  pada  kasus  yang diteliti  agar  dapat  memberikan  data  yang akurat, jelas, dan nyata. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, angket, wawancara, dan dukumentasi. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara; reduksi data, penyajian data, mendeskripsikan dengan statistik deskriptif,  verifikasi,  dan  mengambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Etika Pelayanan Publik
Dalam  penelitian  ini  ada  temuan lapangan  yang  dapat  dijadikan  sebagai dasar untuk menganalisis. Temuan tersebut adalah:  pertama,  adanya  indikasi  praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam hal pengurusan Kartu Tanda Penduduk.
Indikasi  tersebut  dapat  ditunjukkan  oleh hasil  pooling  yang  dilakukan  pusat  data Kota Sorong terhadap 500 pemilik telepon di  Kota  Sorong,  48  %  (237  responden) menyatakan ada indikasi KKN.  Sementara yang  menyatakan  tidak  ada  indikasi  KKN sebanyak  41  %  (204  responden),  dan selebihnya 11% (59 responden) menyatakan tidak tahu. Selain itu, hadirnya  “pasar  gelap  pelayanan  publik” (black-  market)  masih  tetap  ada  dan  tak dapat dihindarkan dalam pengurusan KTP. Adanya  indikasi    para  calo  KTP mentargetkan  harga  antara  Rp.  200.000,- sampai Rp. 300.000,- untuk satu buah KTP bagi  penduduk  pendatang.  Hal  ini,  dapat dibuktikan dengan temuan  lapangan yaitu
adanya  praktek-  praktek  biro  jasa  baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka  dengan  membuka  kantor-kantor dengan  papan  nama  resmi.  Selain  itu, temuan  lapangan  dapat  terlihat  masih kentalnya  unsur  nepotisme  melekat  dalam urusan birokrasi. Hal ini, akan mengakibatkan  terjadinya  pelayanan  yang diskriminatif dari aparat birokrasi.
Etika  pelayanan  publik  dapat dilihat  dari  bebarapa  indikator  dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Kode  etik  dan  kejujuran  dalam pelayanan
Kode etik pelayanan banyak upaya- upaya  yang  telah  dilakukan,  tetapi  masih kurang  dan  rendah  kesadaran  aparat  jika dilihat dari: a) keikhlasan dalam pemberian  pelayanan  (masih  ada  aparat yang  mengharapkan  belas  jasa);  b) pelayanan  sesuai  aturan  yang  ditetapkan (masih  banyak  aparat  dalam  pemberian pelayanan melanggar prosedur dan ketentuan  yang  ada  dan  banyak  pengguna jasa  menggunakan  biro  jasa  dalam mengurus  keperluannya);  c)  Pilih  kasih dalam pelayanan (masih terdapat sikap dan tindakan  aparat  yang  membeda-bedakan pelayanan);  d)  Kepuasan  dalam  pelayanan (masih  terdapat  adanya  keluhan-keluhan dari masyarakat terkait proses pelayanan di Dinas tersebut).
Kejujuran  dalam  pelayanan  usaha- usaha  sudah  maksimal  dilakukan,  namun masih  kurang  jika  dilihat  dari:  a)  Tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelayanan  (masih  terdapat  penyimpangan- penyimpangan  yang  dilakukan  aparat birokrasi); b) Transparansi dalam pelayanan  (aparat  belum  memberikan informasi  yang  jelas  dan  benar  kepada pengguna  jasa);  c)  Sikap  aparat  dalam pelayanan  (aparat  belum  menunjukkan sikap  ramah,  sopan,  dan  santun  pada pengguna  jasa);  d)  Kesetiaan  dalam pelayanan  (masih  ada  pegawai  yang  tidak berada pada tempat kerjanya atau mejanya kosong disaat pengguna jasa membutuhkan pelayanan).
2. Tanggung  jawab  dan  disiplin  dalam pelayanan
Tanggung  jawab  pelayanan  secara umum  belum  menunjukkan  hasil  yang mengembirakan dengan kata lain kesadaran  akan  tanggung  jawab  masih kurang  jika  dilihat  dari:  a)  Ketepatan dalam pelayanan (banyak kasus pelayanan yang  molor  atau  lambat);  b)  Pelemparan tanggung  jawab  (banyak  masyarakat pengguna  jasa  merasa  dirugikan  baik, waktu, biaya, dan tenaga); c) Pemeliharaan dan  penggunaan  pasilitas  kantor  (sudah baik);  d)  Menyadari  kepentingan  publik (masih  ada  pegawai  yang  mementingkan
kepentingan  pribadi  dan  terlalu  tunduk dengan apa yang diperintahkan pimpinan).
Adapun  disiplin  dalam  pelayanan, masih rendahnya kesadaran aparat terhadap  disiplin  dalam  pelayanan  jika dilihat  dari:  a)  ketaatan  pada  peraturan yang  berlaku  (masih  ada  tindakan  aparat yang menyimpang dari aturan); b) Pelaksanaan  tugas  sesuai  jam  kerja (terdapat  pegawai  berada  di  kantin,  bolos, dan  jemput  anaknya  ke  sekolah  saat  jam kantor);  c)  Kesediaan  untuk  menerima keluhan  (aparat  belum  tanggap  terhadap keluhan  pengguna  jasa);  d)  Kesungguhan aparat  dalam  pelayanan  (aparat  belum serius  dalam  menyelesaikan  pekerjaan, sehingga banyak pekerjaan selesai terlambat).

## 3. Diskriminasi Pelayanan
Diskriminasi  pelayanan,  terdapat tindakan  diskriminasi  aparat  jika  dilihat dari:  a)  Tindakan  pilih  kasih  dalam pelayanan  (terdapat  tindakan  membeda- bedakan  pengguna  jasa  oleh  aparat birokrasi baik dari sisi materi, etnis, status sosial, dan kekerabatan); b) Posisi masyarakat  dalam  pelayanan  (pengguna jasa  tidak  memiliki  posisi  tawar  dalam proses  pelayanan,  sehingga  posisinya selalu  dipersulit);  c)  Alasan  diskriminasi pelayanan (terjadi tindakan aparat melayani  pengguna  jasa  yang  belum memenuhi  kelengkapan  persyaratan);  d)
Perlakuan  yang  sama  (ada  sikap  memihak dan  tindakan  tidak  adil  aparat  birokrasi dalam proses pelayanan).

## B. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Etika Pelayanan Publik
Relevansi  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi  etika  pelayanan  publik dalam penerapannya di Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Sorong. Pengawasan, mekanisme pengawasan  belum  berjalan  dengan  baik jika dilihat dari:
1. Internal  kontrol:  a)  Pengawasan  yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan (terkesan hanya bersifat serimonial belaka, pelaksanaannya monoton); b) Pengawasan oleh bawahan terhadap atasan (sudah dilakukan  namun,  belum  mendapat respon positif dari atasan).
2. Eksternal  kontrol  (oleh  masyarakat terhadap organisasi): (Tidak ada respon dari  aparat  birokrasi  terhadap  keluhan- keluhan, saran dan kritik yang diberikan oleh  masyarakat).  Dalam  artian  respon aparat birokrasi masih rendah.
Konsistensi aparat birokrasi, kesesuaian  dan  ketetapan  tindakan    secara faktual  dengan  ketentuan  yang  ada  di Dinas  tersebut  masih  timpang,  jika  dilihat dari: 1)Kesesuaian bertindak dalam pelayanan    (terdapat  inkonsistenasi  aparat dalam  bertindak);  2)  Ketertarikan  pada
pekerjaan (pegawai bekerja untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan mengandalklan gaji, bukan karena motivasi  yang  muncul  dari  dalam  dirinya untuk  bekerja);  3)  keterikatan  pada organisasi  (banyak  pegawai  yang  kerja nyambi  di  luar,  selain  sebagai  PNS, sehingga  dedikasi  dan  loyalitas  terhadap organisasi kurang).
Adapun  komunikasi  tidak  efektif jika  dilihat  dari:  1)  Kejelasan  informasi yang  diterima  (tidak  komunikatif  antara permberi  informasi  dengan  penerima);  2) Penggunaan media informasi (upaya sudah ada, namun mubazir karena tidak mendapat respon dari masyarakat pengguna jasa); 3) Intensitas waktu (waktu yang  dimiliki  bisa  dibilang  cukup,  namun jangkauan  wilayah  dan  jumlah  penduduk yang  cukup  padat  serta  minimnya  jumlah pegawai, sehingga tidak semua masyarakat terjangkau oleh program tersebut).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian dan  analisis  etika  pelayanan  publik  dari indikatornya, maka etika pelayanan publik di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  sipil Kota  Sorong  dapat  disimpulkan  sebagai berikut ini. Etika birokrasi dalam pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, sebagaimana  ditunjukkan  oleh  penelitian ini  masih  jauh  dari  harapan  pada
umumnya.  Hal  ini,  menunjukkan  aparat birokrasi kurang mampu mewujudkan misi organisasi  dari  aturan  yang  ditetapkan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, timbul ketidakpuasan masyarakat sebagai pengguna  jasa  yang  nampak  pada  keluhan yang  disampaikan  dalam  hal  pelayanan KTP.  Seiring  dengan  itu  juga,  nampak pada persepsi masyarakat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan  yang dibangun dari indikator  dalam  penelitian  ini.    Dengan demikian,  secara  umum  kesadaran  aparat birokrasi  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Sorong dalam pengembangan  etika  birokrasi  pelayanan publik  masih  kurang  jika  dikaji  dari ukuran-ukuran  yang  digunakan.  Dilihat dari  indikator-indikator  dalam  penelitian ini  etika  birokrasi  dalam  pelayanan  publik masih  sangat  jauh  dari  yang  diharapkan. Konsistensi  perilaku  aparat  birokrasi dalam  penerapan  etika  pelayanan  publik belum  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Hal ini, menunjukkan
rendahnya
kesadaran aparat birokrasi dalam menegakkan aturan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam mewujudkan misi organisasi secara keseluruhan.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, dalam  penelitian  ini  dapat  disarankan sebagai  berikut.  Etika  birokrasi  dalam
pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  sipil  Kota  Sorong  perlu ditingkatkan  dengan  jalan  memberikan pembinaan secara moral tentang pentingnya  pemahaman  dan  penanaman prinsip-prinsip  moral  dan  etika  dalam setiap diri aparat birokrasi seperti pemahaman  terhadap  pentingnya  kode etika pelayanan, kejujuran dalam pemberian  pelayanan,  tanggung  jawab moral  dalam  pelayanan,  disiplin  dalam melaksanakan  tugas,  serta  tidak  bertindak diskriminatif terhadap masyarakat pengguna  jasa  dalam  proses  pelayanan. Dengan  demikian,  aparat  birokrasi  dalam menjalankan  fungsinya  dapat  mengetahui perbuatan  mana  yang  harus  dilakukan  dan mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  atau dihindari.  Mekanisme  pengawasan  yang belum berjalan dengan baik perlu ditingkatkan,  baik  pengawasan  dari  dalam organisasi  yang  dilakukan  secara  timbal balik  antara  atasan  dan  bawahan  maupun dari  luar  organisasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat,

## DAFTAR PUSTAKA
Bertens, K. 2000. Etika. Seri Filsafat Atma Jaya:  15.  Jakarta:  Penerbit  PT Gramedia Pustaka
Darwin, Muhajir. 1988. Teori Administrasi Publik. Diktat kuliah, S2 Administrasi Negara Fisipol UGM, Yogyakarta.
Dwiyanto Agus, Partini, Ratminto,
Wicaksono  Bambang,  Tamtiari Wini,  Kusumasari  Bevaola,  dan Nuh  Muhamad.  2002.  Reformasi Birokrasi  Publik  Di  Indonesia. Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan (PSKK), UGM.,
Yogyakarta.
Kumorotomo,  Wahyudi.  1992.  Etika administrasi  Negara.  Rajawali Pers, Jakarta.
Keban,  Yeremias  T.  1994.  Pengantar
Aministrasi Publik. Program
MAP UGM, Yogyakarta.
Putra,  Fadillah  dan  Arif,  Saiful.  2001.
Kapatilasime  Birokrasi,  Kritik Reinvinting Government Osborne-Gaebler. LKIS, Yogyakarta. Widodo,  Joko.  2001.  Good  Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi  Pada  Era  Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan
Cendekia, Surabaya.

## PROFIL SINGKAT
Dr. Muhammad Ridha Suaib, M.Si. Adalah  seorang  penulis  senior.  Penulis merupakan  Dekan  FISIP  Universitas Muhammadiyah  Sorong  dan  merupakan Alumni  Program  Doktor  Administrasi Publik  Universitas  Hasanuddin.  Selain mengajar,  penulis  aktif  sebagai  peneliti,
pengamat  politik.  Penulis  merupakan Direktur The Papua Institute. Fokus kajian penelitian  penulis  yakni  tata  kelola pemerintahan dan kebijakan publik.