How to cite: Muhammad  Arkan,  R.  Rahaditya  (2023)  Pertanggungjawaban  Hukum  Penyedia  Platform  terhadap Fenomena  Pelanggaran  Merek  di  Marketplace,  Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  (8)1,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i1.11258 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 1, Januari 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  PENYEDIA  PLATFORM  TERHADAP FENOMENA PELANGGARAN MEREK DI MARKETPLACE

## Muhammad Arkan, R. Rahaditya
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: Muhammadarkan1106@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  mendefinisikan  tanggung  jawab  hukum  yang  dikenakan  pada  penyedia platform  marketplace  untuk  barang  yang  melanggar  merek,  dengan  menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tanggung jawab hukum atas barang yang melanggar merek di marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik tidak  dapat  ditanggung  oleh  penyedia  platform.  UU  ITE  ternyata  dapat  memberikan kelonggaran bagi penyedia platform untuk melepaskan diri dari tanggung jawab mereka sebagai  pengelola  situs  e-commerce.  Sebagai  bentuk  kepastian  dan  tanggung  jawab hukum atas pengelolaan platform marketplace, perlu ditetapkan tanggung jawab hukum penyedia platform atas terjadinya pelanggaran. Hal inilah yang mendasari kajian lebih lanjut  untuk  mengetahui  bagaimana  pola  pertanggungjawaban  hukum  yang  tepat  atas permasalahan pelanggaran yang terjadi.
Kata  Kunci :  Tanggung  Jawab  Huku;  Penyedia  Platform;  Barang  Yang  Melanggar  Hak Merek; E-Commerce; Marketplace.

## Abstract
This article defines the legal responsibility imposed on marketplace platform providers for  goods  that  infringe  on  the  brand,  using  normative  legal  research  methods.  Legal responsibility for goods that violate the brand in the marketplace based on Law Number 11  of  2008  as  amended  by  Law  Number  19  of  2016  concerning  Amendments  to  Law Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic  Transactions  cannot  be borne by the platform provider. It  turns out  that the ITE Law can provide leeway for platform providers to escape their responsibilities as e-commerce site managers. As a form  of  legal  certainty  and  responsibility  for  the  management  of  the  marketplace platform, it is necessary to  determine the legal responsibility of the platform provider for violations. This is what underlies further studies to find out how the pattern of legal accountability is appropriate for the problems of violations that have occurred.
Keywords:  Legal  Responsibilities;  Platform  Provider;  Goods  Violating  Brand  Rights;  E- Commerce; Marketplaces.

## Pendahuluan
Dalam  realita  masyarakat  saat  ini,  globalisasi  memberikan  dampak  terhadap perkembangan  kehidupan  masyarakat.  Salah  satu  dampak  dari  globalisasi  adalah perkembangan  teknologi  dan  informasi.  Perkembangan  teknologi  dan  informasi menyebabkan perubahan pola transaksi, yang tadinya mengandalkan offline shopping seperti ke mall, pasar atau tempat-tempat lainnya, sekarang cukup dengan online shopping dengan perantara internet dan perangkat berupa komputer atau handphone (Abdullah, 2017).
Saat ini, dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, berbagai produk dapat  dibeli  melalui  platform  e-commerce.  Seperti  produk  kesehatan,  otomotif,  fashion, software,  dan  produk-produk  lainnya.  Platform  e-commerce  dalam  kegiatannya  memiliki pengguna platform (user) yang merupakan masyarakat umum yang membuat dan memiliki akun  e-commerce  (Orinaldi,  2020).  Dalam  pengoperasiannya,  platform  e- commerce menerapkan  sistem  User  Generated  Content  (UGC),  yaitu  melibatkan  pengguna  untuk mengisi konten dalam situs.
Penerapan  prinsip  UGC  ini  terdapat  dalam  salah  satu  model  e-commerce  berbentuk marketplace. Dimana transaksi dalam marketplace ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan  platform  (penyedia  platform)  (Rerung,  2018).  Karena  transaksinya  yang dilakukan antar konsumen (sebagai pengguna), model marketplace ini juga disebut dengan model consumer to consumer (C2C). Didalam platform marketplace, pedagang (merchant) dapat  menawarkan  barang-barang  yang  dimiliki  dengan  membuat  iklan  dalam  platform tersebut.
Tetapi,  dalam  perkembangannya,  didalam  marketplace  banyak  ditemukan  produk- produk yang melanggar hak merek. Perlindungan hukum terhadap merek sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi pada realitanya, masih banyak ditemukan produk-produk yang melanggar ketentuan dari undang- undang tersebut, salah satunya ditemukan pada platform marketplace. Pengguna hanya cukup menuliskan  nama dari produknya, disertai dengan  istilah  yang seringkali digunakan untuk merujuk kepada barang yang melanggar hak merek, seperti “barang kw (kualitas)”, “replika”, “grade  ori”,  “premium”,  dan  sebutan-sebutan  lain  yang  menggambarkan  kualitas  barang yang melanggar merek, atau tingkat kemiripannya dengan barang dengan merek asli.
Berdasarkan  daftar  yang  dikeluarkan  oleh  Office  of  the  United  States  Trade Representative (USTR),  platform marketplace besar yang beroperasi di Indonesia terdaftar dalam notorious market list. Notorious market list merupakan daftar yang dikeluarkan oleh departemen perdagangan Amerika Serikat (USTR), dimana daftar ini memuat list pasar yang menjual  atau  memfasilitasi  penjualan  produk  palsu.  Ketiga  platform  marketplace  tersebut adalah Shopee, Tokopedia dan Bukalapak (Novianto & Zebua, 2021).
Beredarnya barang yang melanggar hak merek tersebut lantas dapat menjadi kendala perkembangan  e-commerce  Indonesia.  Permasalahan  terjadi  ketika  dengan  tingginya prospek dan potensi e-commerce  yang  juga pengembangannya didukung oleh pemerintah, akan  tetapi  tidak  disertai  dengan  kesadaran  dari  masyarakat  Indonesia  sebagai  pengguna, mengenai aspek kepentingan hak atas kekayaan intelektual dalam  hal ini khususnya adalah perlindungan  atas  hak  merek.  Apalagi  dengan  jumlah  pedagang  dalam  e-commerce berbentuk marketplace yang banyak, peredaran lewat e-commerce ini membuat penyebaran barang  palsu  menjadi  semakin  sulit  untuk  diawasi  (Giantama  &  Kholil,  2020).  Peran penyedia  platform  pun  menjadi  penting  sebagai  operator  utama  yang  dapat  menindak  dan memproses atas kontrol muatan konten dalam situsnya (Fatmawati Octarina, n.d.).
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum penyedia platform terhadap fenomena pelanggaran merek  di  marketplace.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengisi  kekurangan  yang  terdapat dalam  aturan  mengenai  e-commerce,  sehingga  dapat  menyelesaikan  problematika  hukum yang ada.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat  penelitian  didasarkan  pada  ilmu  preskriptif  atau  ilmu  terapan.  Pendekatan  dalam melakukan kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun  peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  permasalahan,  dan  bahan hukum sekunder yang merupakan publikasi-publikasi publikasi nonresmi sebagai referensi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dilakukan berdasarkan metode analisis deduksi yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, dengan kemudian menghadirkan objek yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis,  pada  Pasal  101  ayat  (1)  dan  (2),  dinyatakan  bahwa  perbuatan pelanggaran merek adalah menggunakan merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  (Nomor,  20  C.E.).  Menurut  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016, “persamaan pada pokoknya” dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1),  adalah  timbulnya  kesan  adanya  persamaan  akibat  terdapat  kemiripan  unsur  dominan antara  merek satu dengan  yang  lainnya. Persamaan  ini  bisa  berupa  bentuk, cara penulisan atau  kombinasi  antar  unsur,  cara  penempatan,  maupun  persamaan  pelafalan  dan  bunyi ucapan.
Dalam  bukunya,  OK.  Saidin  mengemukakan  tentang  macam-macam  bentuk pelanggaran merek, yaitu (OK, 2015):
1. Counterfeits , yaitu membuat suatu produk menyerupai aslinya dengan tujuan untuk mengelabui konsumen agar beranggapan bahwa produk tersebut adalah produk asli (Lai & Zaichkowsky, 1999).
2. Trademark Piracy, yaitu tindakan pembajakan suatu merek dan atau produk. Dalam tindakan piracy,  konsumen secara sadar  mengetahui  bahwa produk tersebut adalah palsu (Hidayat & Phau, 2003).
3. Imitations  of  Labels  and  Packaging,  yaitu  Segala  perbuatan  yang  menimbulkan informasi yang tidak benar terkait Merek dagang. Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha  mencantumkan keterangan sifat dan asal usul  barang  yang tidak  benar,  untuk  mengelabuhi  konsumen,  seakan-akan  barang  memiliki  kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu (Aryan, 2009).
Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis secara jelas telah memberikan perlindungan kepada  pemilik  merek  maupun  penerima  lisensi  sebagai  pihak  yang  berhak,  sebagaimana diatur bahwa pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek  tanpa  hak  untuk  memberikan  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan;  dan menghentikan segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam platform e-commerce, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE) juga memberikan tanggung jawab kepada penyedia platform sebagai pengelola situs e- commerce, “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya”.
Dalam Pasal 15 ayat (3) UU ITE, disebutkan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  tidak  berlaku  dalam  hal  dapat  dibuktikan  terjadinya  keadaan  memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik”. Ketentuan yang tertuang dalam  Pasal  15  ayat  (3)  UU  ITE  sejatinya  dapat  memberikan  kelonggaran  bagi  penyedia platform untuk berlepas diri atas tanggung  jawabnya sebagai pengelola situs e-commerce. Akibatnya hal ini dapat meminimalisasi kontrol dari penyedia platform terhadap konten yang diunggah oleh usernya. Apalagi dengan bentuk platform e-commerce berjenis marketplace, user memiliki keleluasaan untuk mengunggah barang dagangannya untuk ditawarkan dalam situs e-commerce. Hal inilah yang dapat menjadi permasalahan berkaitan dengan penegasan tanggung jawab hukum yang diemban oleh penyedia platform terhadap perlindungan merek (Shidiq et al., 2021).
Pengaturan  mengenai  tanggung  jawab  pengelolaan  platform  juga  diterapkan  dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang  Batasan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  dan  Pedagang  (Merchant)
Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (Electronic  Commerce)  yang  Berbentuk  User Generated Content (SE Menkominfo tentang Batasan dan Tanggung Jawab E-Commerce). Surat  edaran  ini  tidak  hanya  memuat  tanggung  jawab  dan  batasan  penyedia  platform  e- commerce,  melainkan  juga  memuat  kewajiban  penyedia  platform  e-commerce  beserta pelarangan terhadap barang yang melanggar hak kekayaan intelektual. Adapun barang yang melanggar hak kekayaan intelektual ini termasuk ke dalam barang/jasa yang memuat konten negatif.
Ketentuan-ketentuan  tersebut  sejatinya  menjadi  dasar  bagi  adanya  kontrol  dari penyedia platform dan penindakan terhadap barang yang melanggar merek. Mekanismenya pun  telah  diberikan  sebagai  tatacara  penindakannya.  Meskipun  demikian,  dari  ketentuan yang  ada  penindakan  tersebut  baru  dapat  dilakukan  apabila  terdapat  pelaporan  dari  pihak yang mengetahui adanya pelanggaran merek terhadap barang yang diperdagangkan dalam e- commerce. Dengan kata lain, belum diberikan kewajiban inisiatif kontrol atas barang yang melanggar merek oleh penyedia platform sendiri.
Mekanisme  yang  diberikan  dalam  Surat  Edaran  tersebut  hanya  memerintahkan penyedia  platform  untuk  menghapus  barang  yang  melanggar  merek  apabila  terdapat pelaporan terlebih dahulu. Dengan demikian, kekuatan hukum dari ketentuan tersebut pun bisa  dikatakan  belum  kuat.  (Lubis,  1919).menjelaskan  bahwa,  Surat  Edaran  Menteri bukanlah  peraturan  perundang-undangan,  hal  itu  dikarenakan  Surat  Edaran  Menteri  tidak memuat tentang norma tingkah laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan (berwenang dan tidak berwenang), dan penetapan.
Penjelasan tersebut sangat logis, karena Surat Edaran Menteri ini pun tidak termasuk ke  dalam  peraturan  perundangundangan  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Hal  inilah  yang menjadikan  mekanisme penindakan atas barang  yang  melanggar  merek tersebut dalam SE Menkominfo tentang Batasan dan Tanggung Jawab E-Commerce, tidak mengikat secara kuat kepada  penyedia  platform.  Dan  apabila  dalam  pelaksanaannya  penyedia  platform  tidak melaksanakan ketentuan tersebut, penyedia platform tidak dapat dimintai pertanggungjawaban  secara  hukum.  Karena  di  dalamnya  pun  tidak  memuat  tentang pertanggungjawaban  secara  hukum  apabila  ketentuan  dalam  Surat  Edaran  tersebut  tidak dilaksanakan oleh penyedia platform.
Tidak dibebankannya tanggung jawab hukum penyedia platform marketplace terhadap barang  yang  melanggar  merek  oleh  penggunanya  ini  menjadi  urgensi  untuk  dapat  diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan penjualan barang hasil pelanggaran hak merek  dalam  situs  marketplace  ini  pada  prinsipnya  tidak  dapat  dipersalahkan  sepenuhnya kepada penyedia platform. Karena konten yang dimuat di dalam situs-situs marketplace juga berasal  dari  penjual  yang  menjadi  user  platform.  Akan  tetapi  sebagai  pengelola  situs, pertanggungjawaban hukum dari penyedia platform e-commerce ini menjadi penting karena selain  penyedia  platform  merupakan  pihak  yang  mewadahi  penjual  untuk  menawarkan
barangnya, penyedia platform berwenang menentukan konten apa saja yang dapat dimuat di dalam situsnya, atau dalam hal ini termasuk mengontrol barang yang dijual.
Berkaitan  dengan  penjualan  barang  yang  melanggar  hak  merek  dalam  platform  e- commerce juga turut menyebabkan terciptanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pemilik  merek  yang  berhak.  Hubungan  hukum  diantara  kedua  pihak  tersebut  berbentuk perikatan yang lahir karena undangundang. Perikatan ini pada dasarnya timbul karena adanya perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada pemilik merek yang berhak atas merek yang dicatutnya.
Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1352 dan Pasal 1353 KUHPer. Yang mana dalam  Pasal  1352  berketentuan:  “Perikatan  yang  lahir  karena  undang-undang,  timbul  dan undang-undang sebagai undang-undang atau dan  undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”.  Lalu  dalam  Pasal  1353  KUHPer  diatur  ”perikatan  yang  lahir  dan  undang-undang sebagai  akibat  perbuatan orang,  muncul  dan  suatu  perbuatan  yang  sah  atau  dan  perbuatan yang melanggar hukum”.
Apabila ketentuan tersebut diterapkan ke dalam hubungan hukum yang tercipta antara penyedia  platform  dengan  pemilik  merek  yang  sah,  perbuatan  penjualan  barang  yang melanggar  merek  dapat  menjadi  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Perincian mengenai perbuatan yang termasuk melanggar hukum mengacu pada Pasal 1365 KUHPer, diatur: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menyebabkan  kerugian  itu mengganti kerugian.”
Pembebanan tanggung jawab hukum tersebut dapat didasarkan atas Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang diatur: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Gugatan atas kesalahan pun didasarkan dengan syarat-syarat :(Zulham, 2018)
1. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
2. Harus  dibuktikan  bahwa  tergugat  lalai  dalam  kewajiban  berhati-hati  terhadap penggugat.
3. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (proximate cause) dari kerugian yang timbul.
Ketentuan  mengenai perbuatan  melawan  hukum  dalam Pasal 1365  KUHPer tersebut pada dasarnya menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Dimana prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya (Kristiyanti, 2022).
Meskipun barang yang melanggar bukan merupakan barang yang berasal dari penyedia platform akan tetapi penyedia platform tetap harus bertanggung jawab atas perannya dalam penyebarluasan  peredaran  barang  tersebut.  Karena  sejatinya  dengan  upaya  kontrol  dan
pengawasan terhadap barang yang diunggah dalam platform marketplace, penyedia platform dapat mengetahui kecenderungan pelanggaran yang terjadi. Atas pelanggaran tersebut sudah semestinya  ditindak  dengan  menghapus  barang  tersebut  dalam  marketplace  yang dikelolanya.
Unsur  kesalahan  sebagai  syarat  pertanggungjawaban  dapat  dilandasi  oleh  pembiaran yang menjadikan kerugian bagi pihak yang berhak. Penyedia platform tidak dapat berdalih tidak  bertanggung  jawab  secara  mutlak  terhadap  barang  yang  melanggar  peraturan  dalam platform  yang dikelolanya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) karena sebagai pengelola  dari  situs  e-commerce,  tentunya  setidak-tidaknya  turut  serta  dalam menyebarluaskan  produk-produk  yang  melanggar  hukum  tersebut.  Karena  para  konsumen atau pembeli produk barang melakukan pembayaran melalui penyedia platform, yang akan diserahkan pelunasannya itu kepada merchant beberapa waktu kemudian (Putra, 2022).
Dalam  hal  ini  jaminan  perlindungan  terhadap  kesalahan  tersebut  juga  sesuai  dengan ketentuan Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, Pasal 15 ayat (3) UU ITE menjadi tidak relevan apabila diterapkan secara mutlak. Pada prinsipnya, materi isi dari  Pasal  15  ayat  (3)  UU  ITE  tidak  sepenuhnya  salah  mengingat  urgensi  dari  penerapan muatan  materi  pasal  tersebut  juga  menuntut  kehati-hatian  dari  pedagang  yang  menjadi pengguna untuk tidak menjual barang yang melanggar peraturan. Oleh karena itu, memang pengguna  platform  sebagai  pedagang  dan  berkedudukan  sebagai  pelaku  usaha  harus bertanggungjawab atas barang yang dimilikinya.
Perlunya  pembebanan  pertanggungjawaban  kepada  penyedia  platform  dilandasi  atas urgensi penerapan asas kepastian hukum, asas kehati-hatian dan asas itikad baik sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 UU ITE. Berkaitan dengan hal tersebut, tanggung jawab hukum penyedia  platform  tetap  harus  diatur  untuk  menuntut  kehati-hatian  dari  penyedia  platform terhadap  penyelenggaraan  sistem  elektronik  dalam  marketplace  yang  dikelolanya  sebagai bentuk  iktikad  baik  untuk  menjaga  pengelolaan  platform  dari  perbuatan  pelanggaran.  Hal inilah yang lantas perlu untuk diatur dalam UU ITE maupun perundang-undangan lain yang menjadi dasar penyelenggaraan e-commerce.

## Kesimpulan
Materi  Pasal  15  ayat  (3)  UU  ITE  memuat  ketentuan  yang  membebaskan  tanggung jawab  hukum  penyelenggara  sistem  elektronik  atas  kesalahan  yang  dilakukan  pengguna. Dengan demikian penyedia platform marketplace tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum  terhadap  beredarnya  barang  yang  melanggar  merek  yang  diunggah  oleh  merchant dalam situs marketplace yang dikelolanya.
Surat  Edaran  Menkominfo  tidak  mengikat  secara  kuat  kepada  penyedia  platform marketplace.  Ketentuan  dalam  Surat  Edaran  Kominfo  hanya  memerintahkan  penyedia platform untuk menghapus barang yang melanggar merek apabila terdapat laporan terlebih dahulu. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum dari SE Menkominfo belum kuat,
hal  ini  dikarenakan  Surat  Edaran  Menteri  tidak  memuat  tentang  norma  tingkah  laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan (berwenang dan tidak berwenang), dan penetapan.
Terkait permasalahan hukum mengenai pembebanan tanggung jawab kepada penyedia platform marketplace, tanggung jawab hukum yang dibebankan dapat didasarkan pada Pasal 1365  KUHPer  mengenai  perbuatan  melawan  hukum.  Mengingat  pengelolaan  situs  e- commerce sejatinya menjadi ranah penyedia platform, sudah semestinya penyedia platform e-commerce  tetap  dapat  dibebankan  tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan  dengan membiarkan pembiaran peredaran dan penyebarluasan barang tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah, V. A. (2017). Sosial Media Sebagai Pasar Bagi Masyarakat Modern (Sebuah Kritik Terhadap Budaya Populer). Jurnal Dakwah Tabligh , 18 (1), 116–130.
Aryan,  E.  I.  (2009).  Pemalsuan  Merek  Dan  Penegakan  Hukumnya  (Ditinjau  Dari  Aspek Hukum Pidana). Wacana Hukum , 8 (1).
Fatmawati Octarina, N. (N.D.). Media Sosial & Anak (Perlindungan Anak Atas Pornografi Di Media Sosial) . Cv. Amerta Media.
Giantama,  A.  N.,  &  Kholil,  M.  (2020).  Pertanggungjawaban  Hukum  Penyedia  Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace. Jurnal Privat Law , 8 (1), 21–27.
Hidayat, A., & Phau, I. (2003). Pembajakan Produk: Dilema Budaya Antara Barat Dan Timur Kajian Literatur Pada Sisi Permintaan. Jurnal Siasat Bisnis , 2 (8).
Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen . Sinar Grafika.
Lai, K. K.-Y., & Zaichkowsky, J. L. (1999). Brand Imitation: Do The Chinese Have Different Views? Asia Pacific Journal Of Management , 16 , 179–192.
Lubis,  M.  S.  (1919). Pergeseran  Garis  Politik  Dan  Perundang-Undangan  Mengenai Pemerintahan Daerah . -.
Nomor, U.-U. R. I. (20 C.E.). Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia. Jakarta: Presiden Republik Indonesia .
Novianto,  W.,  &  Zebua,  A.  M.  (2021).  Factors  Influencing  Decisions  To  Purchase Counterfeit  Fashion  Products:  Brand  Image,  Price  And  Lifestyle  (Literature  Review Customer Behavior). Journal Of Law, Politic And Humanities , 1 (4), 154–163.
Ok,  H.  (2015).  Saidin,  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada .
Orinaldi,  M.  (2020).  Peran  E-Commerce  Dalam  Meningkatkan  Resiliensi  Bisnis  Diera Pandemi. Iltizam Journal Of Shariah Economics Research , 4 (2), 36–53.
Putra,  Y.  Y.  (2022). Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak  Merek  Deenay  Sebagai  Merek Terkenal Dari  Produk Yang Dipasarkan Melalui Platform E-Commerce Berdasarkan Uu No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Juncto Uu No 19 Tahun 2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik .  Fakultas  Hukum  Universitas Pasundan.
Rerung, R. R. (2018). E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi . Deepublish.
Shidiq, M. P., Suseno, S., & Safiranita, T. (2021). Transaksi Elektronik Illegal Pada Platform Marketplace Tokopedia. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 5 (1), 352–362.
Zulham, S. (2018). Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal . Kencana.

## Copyright holder:
Talita Taskiyah, Gunawan Djajaputera (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: