## PROSES PENGOLAHAN DATA PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO
Usan bagou STIA Bina Taruna Gorontalo bagousan11@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  Pengolahan  Data Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  terhadap  informan  yang  ditentukan. Untuk  melengkapi  data  dilakukan  observasi,  wawancara  dan  pencatatan  data sekunder.
Berdasarkan  analisis,  hasil  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  pemrosesan  data penerima  sering  ditemukan  ketidaksesuaian  antara  data  formulir  yang  diisi sekolah  dengan  jumlah  siswa  yang  sebenarnya.  Formulir  pengisian  data  oleh sekolah sering tidak akurat karena pemindahan siswa yang tidak segera dilaporkan ke  Tim  Manajemen  Kabupaten/Kota  BOS.  Namun  seringkali  juga  kesalahan dalam  distribusi  BOS  ke  sekolah  karena  kesalahan  input  data  oleh  Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota karena data bervariasi dari sekolah.
Disarankan:  Sekolah  yang  diharapkan  mengisi  formulir  dengan  benar  dan  data untuk  Tim  Teknis  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  lebih  berhati-hati  dalam memasukkan  data.  Tim  Manajemen  BOS  mengadakan  Workshop  Pusat Pengumpulan Data yang mengundang Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk merekonsiliasi data jumlah siswa per sekolah. Atas dasar data ini Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  membuat  alokasi  dana  BOS  masing- masing kabupaten / kota / provinsi. Alokasi dana BOS dilakukan oleh Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  kepada  Kementerian  Keuangan  untuk  menetapkan alokasi anggaran untuk setiap provinsi dana BOS.
Kata Kunci: Pemrosesan, Data, Dana, BOS

## PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  arah  kebijakan otonomi  dan  desentralisasi  yang ditempuh  oleh  pemerintah,  tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat, termasuk dalam manajemen  pendidikan.  Pemerintah daerah senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan,
sejak  tahap  perumusan  kebijakan daerah,  perencanaan,  pelaksanaan, sampai  pemantauan  atau  monitoring di  daerah  masing-masing  sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan pemerintah.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa  setiap  warga  negara  yang berusia  7  –  15  Tahun  wajib mengikuti  pendidikan  dasar.    Pasal 34  ayat  2  menyebutkan  bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal  pada  jenjang  dasar  tanpa memungut  biaya,  sedangkan  dalam ayat  3  menyebutkan  bahwa  wajib belajar  merupakan  tanggung  jawab negara  yang  diselenggarakan  oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat. Konsekuensi  dari  amanat  undang- undang  tersebut  adalah  pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh  peserta  didik  dan  tingkat pendidikan  dasar  (SD  dan  SMP) serta  satuan  pendidikan  lain  yang sederajat.
Seiring  dengan  pelaksanaan
program wajib belajar, maka
pemerintah  mencanangkan  program Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) yang  dimulai  bulan  juli  2005. Program  BOS  ini  telah  berperan secara  signifikan  dalam  percepatan pencapaian  program  wajib  belajar  9 tahun. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam  rangka  wajib  belajar  9  tahun yang  bermutu.  Di  samping  itu,  yang
menjadi  sasaran  BOS  adalah  semua sekolah SD/SDLB dan
SMP/SMPLB/SMPT,  termasuk  SD- SMP  satu  atap  (SATAP)  dan  tempat pendidikan  belajar  mandiri  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat, baik  negeri  maupun  swasta  di seluruh  provinsi  di  Indonesia.  BOS Ini  dimaksudkan  dapat  membantu masyarakat meringankan beban biaya pendidikan agar semua anak di seluruh  pelosok  tanah  air  Indonesia dapat  memperoleh  pendidikan  yang layak dan bermutu.
Sekolah  sebagai  sebuah  entitas organisasi  harus  mampu  mengelola dana  BOS  secara  profesional  untuk mendukung  kegiatan  belajar  yang bermutu.  Dana  BOS  yang  diterima oleh sekolah dikelolah secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dari sisi manajemen keuangan,  MBS  menuntut  pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan
mempertanggungjawabkan
pengelolaan  dana  secara  baik  dan transparan.  Pengelolaan  dana  yang baik  tidak  terlepas  dari  prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi,  akuntabilitas,  keadilan, kejujuran  dalam  pengelolaan  dan pengendalian.
Penyaluran  dana  BOS  yang diikuti dengan memperhatikan
langkah-langkah penyaluran dan
kelengkapan  data  dari  sekolah  oleh Tim  Manajemen  BOS,  akan  dapat menghindari  terjadinya  kesalahan yang dapat merugikan negara.
Untuk  menghindari  terjadinya kerugian negara maka perlu dilakukan  pendataan  terlebih  dahulu secara  baik  dan  benar.  Proses pendataan yang dilakukan antara lain adalah  pihak  sekolah  mengisi  data formulir  pendataan  untuk  diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Data yang diberikan harus akurat, agar kesalahan  salur  dapat  terhindarkan. Untuk  selanjutnya  Tim  Manajemen BOS  Kabupaten/Kota  bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi  dan  Tim  Manajemen  BOS Pusat  melakukan  rekonsiliasi  data jumlah siswa tiap sekolah. Atas dasar data  jumlah  siswa  tiap  sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  membuat  alokasi  dana BOS  tiap  Kabupaten/Kota/Provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke Kemneterian Keuangan untuk penetapan  alokasi  anggaran  untuk tiap provinsi.
Kenyataannya  setelah  pihak Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, dalam  hal  ini  Bendahara  Umum Daerah  (BUD)  Provinsi  Gorontalo, melakukan  pencairan  dana  BOS  ke sekolah  sesuai  data  daftar  sekolah penerima  dana  BOS  dari  SKPD
Dinas Pendidikan Provinsi
Gorontalo,  masih  ada  beberapa sekolah  yang  komplain  terkait  data yang tidak sesuai dengan data riel di sekolah,  bahkan  pencairan  dana  ke beberapa sekolah mengalami tolakan dari bank karena rekening yang tidak sesuai  atau  rekening  yang  diberikan sudah  tidak  aktif  lagi.  Hal  ini  terjadi Karena  data  yang  diberikan  oleh pihak  sekolah  ke  Tim  Manajemen BOS  Kabupaten/Kota  tidak  akurat karena  tidak  ada  laporan  jika  terjadi mutasi  siswa  dan  rekening  yang diberikan  tidak  aktif  lagi  karena saldo  rekening  sudah  nihil  atau kesalahan pemberian kopian
rekening  ke  Tim  Manajemen  BOS Kabupaten/Kota.  Namun  ada  pula kesalahan  data  yang  dilakukan  oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota karena adanya kesalahan input data  atau  data  yang berulang-ulang dari pihak sekolah.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  di  atas maka, maka rumusan masalah adalah Bagaimana  Proses  Pengolahan  Data Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk
memperoleh gambaran tentang
Proses  Pengolahan  Data  Penerima Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah di  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

## Manfaat Penelitian
Manfaat  yang  dapat  diambil dari  hasil  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  kiranya dapat  dijadikan  sebagai  bahan informasi  yang  berharga  dalam mengembangkan ilmu pengetahuan,  khususnya  dalam bidang  ilmu  administrasi  publik, dan  dapat  dijadikan  bahan  bacaan serta  sebagai  bahan  pertimbangan untuk  mengkaji  masalah  yang sama  pada  penelitian  di  masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  sumbangsih  pemikiran yang  bersifat  ilmiah  dan  dapat memberikan  kontribusi  yang  baik berupa  informasi  serta  menjadi bahan masukan bagi Dinas Dikpora Provinsi Gorontalo khususnya dalam proses pengolahan  data  penerima  dana bantuan operasional sekolah. 3. Bagi Peneliti
Merupakan pengalaman yang sangat  berharga  dalam  rangka memperluas  wawasan  keilmuwan
dan  mencoba  mengkaji  tentang
Proses Pengolahan Data Penerima Dana  Bantuan  Operasional  pada Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah  deskriptif  kualitatif  yakni penelitian  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta di lapangan  yang  berkaitan  dengan objek penelitian. Dengan
menggunakan  pendekatan  fenomena yang  terkait  dengan  permasalahan Proses  Pengolahan  Data  Penerima Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah di  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
Untuk  pengumpulan  data  yang diperlukan  pada  penelitian  ini  maka dilakukan  melalui  cara  sebagai berikut :
1. Observasi,  yaitu  pengumpulan data melalui pengamatan langsung  yang  dilakukan  peneliti terhadap objek penelitian.
2. Wawancara,  yaitu  pengumpulan data  melalui  penyebaran  daftar yang berisi pertanyaan- pertanyaan  maupun  pernyataan- pernyataan yang ada hubungannya  dengan  masalah yang diteliti.
3. Dokumen,  yaitu  menghimpun data dan informasi melalui dokumen  atau  catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik yang digunakan
untuk  menganalisis  data  mengacu pada pendapat (Miles dan Huberman,
dalam Sugiyono, 2009:337) yaitu:
Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data.
Adapun  yang  menjadi  fokus penelitian  tentang  pengolahan  data penerima  dana  bantuan  operasional sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan  Olahraga  Provinsi  Gorontalo, sebagai berikut:
1. Pengisian  data  formulir,  yaitu sekolah  mengisi  data  formulir pendataan  untuk  diserahkan  ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota; 2. Pendataan  siswa  tiap  sekolah,
yaitu Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pendataan  siswa  tiap  sekolah berdasarkan  data  pada  formulir pendataan; 3. Rekonsiliasi  data,  yaitu  Tim
Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim Manajemen  BOS  Provinsi  dan Tim  Manajemen  BOS  Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah;
4. Alokasi  dana  tahunan  sesuai  data siswa,  yaitu  alokasi  dana  BOS
tiap  provinsi  dalam  satu  tahun anggaran  ditetapkan  berdasarkan data jumlah siswa tahun pelajaran yang  sedang  berjalan  ditambah dengan proyeksi pertambahan jumlah  siswa  tahun  pelajaran baru.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proses pengolahan data
penerima  dana  BOS  harus  dijamin keakuratannya  untuk  menghindari kesalahan  dalam  penyaluran  dana  ke rekening  tiap  sekolah.  Untuk  itu, setiap  sekolah  harus  menyerahkan data  yang  akurat  kepada  Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
Sebagaimana yang telah
dikemukakan  sebelumnya  bahwa indikator  yang  digunakan  dalam penelitian  proses  pengolahan  data penerima  dana  Bantuan  Opersional Sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan  Olahraga  Provinsi  Gorontalo, yaitu pengisian data formulir, pendataan siswa tiap sekolah, rekonsiliasi  data,  dan  pengalokasian dana tahunan sesuai data siswa. Ditinjau  dari  pengisian  data formulir, data penelitian
menunjukkan  bahwa  Pihak  sekolah selalu  mengisi  data  formulir  sesuai dengan  jumlah  reel  siswa  yang  ada pada  saat  pendataan  dilakukan. mereka  tidak  pernah  memberikan
data yang tidak benar ke Manajemen BOS  Kabupaten/Kota.  Akan  tetapi setelah  dilakukan  pencairan  dana BOS  ke  rekening  sekolah  terjadi complain  dari  sekolah  mengenai dana  BOS  yang  masuk  ke  rekening sekolah tidak sesuai dengan data reel jumlah  siswa  di  sekolah  tersebut.
Setelah Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota  mengklarifikasi  ke sekolah-sekolah  mengenai  data  yang tidak sesuai, kenyataannya dari pihak sekolah yang keliru memberikan data ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota karena ada perubahan data dengan adanya mutasi  siswa.  Selain  itu,  ketidak akuratan  terjadi  pula  pada  tingkat Tim Manajemen BOS
Kabupaten/Kota  yang  sering  terjadi kesalahan input oleh petugas. Karena memang  semua  data  dari  setiap sekolah  terkumpul  dan  sering  terjadi perubahan data dari sekolah sehingga membuat para petugas sering
kewalahan  dalam  menyelesaikannya sehingga dapat mudah terjadi kesalahan  teknis.  Proses  pengolahan data penerima dana bantuan operasional  sekolah  dalam  kategori pengisian data formulir ini tergolong kurang baik.
Ditinjau  dari  pendataan  siswa
tiap sekolah, hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Setelah  Tim
Manajemen  BOS  Kabupaten/Kota menerima data formulir dari sekolah,
maka selanjutnya dilakukan verifikasi dan rekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah berdasarkan  data  individu  siswa. Akan tetapi setelah dilakukan pendataan  kembali  ternyata  data yang  diberikan  sekolah  tidak  sesuai dengan jumlah siswa. Setelah dikroscek ternyata penyebab kesalahan tidak hanya karena adanya data  dari  sekolah  yang  tidak  akurat akan  tetapi  juga  disebabkan  oleh sering  terjadi  kesalahan  input  data oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.  Proses  pengolahan data penerima dana bantuan operasional  sekolah  dalam  kategori pendataan  siswa  tiap  sekolah  ini tergolong kurang baik.
Ditinjau  dari  segi  rekonsiliasi data,  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Tim  Manajemen  BOS  Pusat menyelenggarakan
Workshop
Pendataan  yang  mengundang  Tim Manajemen  BOS  Kabupaten/Kota dan  Tim  Manajemen  BOS  Provinsi. Tujuan  workshop  tersebut  adalah untuk  melakukan  rekonsiliasi  data jumlah siswa tiap sekolah. Atas dasar data  jumlah  siswa  tiap  sekolah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  membuat  alokasi  dana BOS  tiap  Kabupaten/Kota/Provinsi. Untuk  pencairan  dana  BOS  per triwulan didasarkan sesuai SK Dirjen Dikdas. Setelah dilakukan rekonsiliasi,  data  yang  ada  sudah
akurat akan tetapi pada saat penyaluran  tetap  terjadi  kesalahan salur,  hal  ini  disebabkan  karena perpindahan  siswa  dari  sekolah tersebut  dan  sekolah  tidak  segera melaporkan  kepada  Tim  Manajemen BOS Kabupaten/Kota tentang mutasi atau perpindahan siswa. Sehingga ini dianggap  sebagai  salah  satu  faktor penyebab kesalahan dalam penyaluran  dana  BOS  ke  rekening sekolah. Tujuan pelaporan perubahan data yang dimaksud untuk memperbaharui  data  yang  sudah  ada agar  Tim  Manajemen  BOS  Pusat akan mengusulkan perubahan alokasi dana BOS ke Kementerian Keuangan.  Untuk  selanjutnya  akan diproses  sesuai  ketentuan.  Proses pengolahan  data  penerima  dana bantuan  operasional  sekolah  dalam kategori rekonsiliasi data ini tergolong cukup baik. Ditinjau dari segi pengalokasian  dana  tahunan  sesuai data siswa, data penelitian menunjukkan  bahwa  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat  alokasi  dana  BOS  tiap Kabupaten/Kota  setelah  melakukan rekonsiliasi data dengan Tim Manajemen  BOS  kabupaten/Kota dan  Tim  Manajemen  BOS  Provinsi. Untuk  selanjutnya  alokasi  tersebut akan dikirim ke Kementerian
Keuangan.  Kementerian  Keuangan menetapkan  alokasi  anggaran  tiap
provinsi  untuk  penyaluran  anggaran
BOS.  Untuk  penyaluran  anggaran BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening
Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah  Provinsi,  untuk  selanjutnya diteruskan secara langsung ke Satuan Pendidikan  Dasar.  Pencairan  dana BOS  dilakukan  per  triwulan  dan khusus daerah-daerah terpencil pencairannya dilakukan per semester.
Kesalahan  pengalokasian  dana  BOS ke  Kabupaten/Kota  pernah  terjadi.
Kesalahan  ini  dapat  diketahui  ketika Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan  ke  setiap  sekolah  dan pihak  sekolah  mengcomplain  jumlah dana  BOS  yang  tidak  sesuai  dengan jumlah  siswa  yang  sebenarnya. Kesalahan  ini  disebabkan  karena sekolah  tidak  memberikan  laporan kepada Tim Manajemen BOS
Kabupaten/Kota  saat  terjadi  mutasi atau  perpindahan  siswa  pada  tahun pelajaran  berjalan.  Oleh  karena  itu, jika  terjadi  kelebihan  salur  maka sekolah harus mengembalika kelebihannya ke kas daerah. Sebaliknya  jika  terjadi  kekurangan maka sekolah harus segera
melaporkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota  agar  segera  di tindak  lanjuti  sesuai  ketentuan  yang berlaku.  Proses  pengolahan  data penerima  dana  bantuan  operasional sekolah
dalam kategori
pengalokasian  dana  tahunan  sesuai data siswa ini tergolong cukup baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengisian  data  formulir  oleh sekolah  pada  hakikatnya  belum sepenuhnya akurat. Ketidakakuratan data menyebabkan  kesalahan  dalam penyaluran dana BOS ke rekening sekolah. 2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi  dan  rekapitulasi  data jumlah  siswa  tiap  sekolah  setelah
menerima  data  formulir  dari sekolah.  Setelah  kegiatan  ini dilakukan,  Tim  Teknis  sering
menemukan ketidak cocokan antara  data  formulir  yang  diisi sekolah  dengan  jumlah  siswa yang sebenarnya. Hal ini
sebenarnya  sudah  diminimalisir dengan  adanya  sistem  pendataan secara  online,  namun  hal  ini belum maksimal dilaksanakan.
3. Tim  Manajemen  BOS  Pusat menyelenggarakan Workshop
Pendataan yang mengundang Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan  Provinsi  untuk  melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah.  Kementerian  Pendidikan
dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota/Provinsi berdasarkan  jumlah  siswa  tiap sekolah. 4. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan membuat alokasi dana  BOS  tiap  Kabupaten/Kota setelah  melakukan  rekonsiliasi data  dengan  Tim  Manajemen BOS kabupaten/Kota/Provinsi.
Selanjutnya alokasi tersebut dikirim ke Kementerian Keuangan untuk ditetapkan alokasi anggaran tiap  provinsi  untuk  penyaluran dana BOS.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  di  atas, maka  disarankan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Diharapkan  sekolah  mengisi  data formulir  dengan  benar  dan  untuk Tim  Teknis  Dinas  Pendidikan Kab./Kota  lebih  hati-hati  dalam menginput data.
2. Diharapkan dalam melakukan pendataan  siswa  sudah  dapat dimaksimalkan penggunaan sistem  pendataan  secara  online sehingga  mempermudah  dalam meng-update data. 3.  Sebaiknya dalam menyelenggarakan Workshop untuk merekonsiliasi data seharusnya  dibawa  serta  data
formulir  yang  telah  diisi  oleh sekolah guna pemeriksaan kembali  untuk  memastikan  tidak ada  kesalahan  dalam  penginputan data.
4.  Diharapkan  alokasi  dana  BOS yang  dikirim  oleh  Kementerian Pendidikan  dan  Kebuadayaan  ke Kementerian Keuangan dipastikan benar-benar  akurat, agar  terhindar dari kesalahan penyaluran.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahayani. 2004. Manajemen Sebagai Seni. Jakarta: Rajawali. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan. 2012. Petunjuk Teknis Penggunaan  Dana  Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan  Keuangan  Bantuan Operasional Sekolah, (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor  51  Tahun 2011). Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan. Hasibuan. 2002. Dasar-dasar Manajemen. Bandung:  Rifeka Aditama.
McLeod,  Raymond.  2001. Sistem Informasi  Manajemen. Jakarta: PT. Prenhallindo.
Moenir.  2000. Konsep  Administrasi. Bandung: Rineka. Mufiz. 2004. Komponen Administrasi. Jakarta: Erlangga. Reksohadiprawiro. 2000. Teori Administrasi. Jakarta: Erlangga. Riva’I Moh. 1996. Proses Administrasi. Jakarta: Erlangga. Robbin.  1993. Manajemen  Suatu Pengantar. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta. Siagian, P. Sondang. 1997. Organisasi  Kepemimpinan  dan
Perilaku  Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta. .  2001. Administration  dan Pengelolaannya. Bandung: Rineka. .  2003. Administration  II. Bandung: Rineka
. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Silalahi. 2002. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Simbolan.  2003. Dasar  dan  Fungsi Manajemen. Bandung:  Rineka Cipta. Sudarto. 2002. Metodologi Penelitian  Filsafat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Cetakan Kedua. Edisi Pertama . Yogyakarta: BPFE Suryabrata, Sumadi. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada. Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi. Sutanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sutopo, Hendiyat & Wasty Sumanto. 1992. Administrasi Pemerintahan. Bandung: Rineka.
Syafiie.  2003. Sistem Administrasi
Negara  Republik  Indonesia.
Bandung: Bumi Aksara. Terry, G. George. 2001. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Grasindo. . 2010. Asas-asas Manajemen. Bandung: PT. Alumni. Torrig. 1991. Fungsi-fungsi Manajemen. Jakarta: Rineka. Waworuntu. 2002. Fungsi Manajemen. Jakarta:  Pustaka
Jakarta
Wursanto.  1991. Ilmu  Administrasi. Bandung: Rineka.

## Sumber Lain :
UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.