Pola Penegakan Hukum dalam Pengurangan Aktiﬁtas Ilegal untuk Perlindungan Habitat Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Tambling Wildlife Nature Conservation , Taman Nasional Bukit

## Barisan Selatan
( The Patterns of Law Enforcement on Eradicating Illegal Activities to Protect Sumatran Tiger Habitat in Tambling Wildlife Nature Conservation, Bukit Barisan National Park ) 1 2* 3 1 Ardi Bayu Firmansyah , Muhammad Ali Imron , & Richo Andi Wibowo , Guntur Wibawa Mukti , 1 1 Risgianto , Maria Edna Herawati
1 Yayasan Artha Graha Peduli, Tambling Wildlife Nature Conservation , Lampung, 34887 2 Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 55281
3 Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 55281
* Email : maimron@ugm.ac.id

## ABSTRACT

## INTISARI
Law  enforcement  plays  a  vital  role  to  prevent  the  extinction  of  endangered  species, including the Sumatran tiger. We investigated the roles of private sector involvement in Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) for supporting law enforcement by Bukit Barisan Selatan National Park (BBSNP) agencies. We explored the relationship between law enforcement in the environment and forestry on illegal activities within the habitat of the Sumatran tiger in the TWNC area. We collected data on law enforcement and illegal activities during the period of 2000-2018 from BBSNP and TWNC management through secondary  data  and  conducted  semi-structured  interviews  with  selected  persons, including managers and staﬀ. Additional data on illegal activities data was also obtained through the SMART programme. Our study showed that law and non-law enforcement approaches on environment and forestry during 2001-2018 reduced illegal activities within the TWNC area. However, the approach was not eﬀective to reduce illegal activities if not implemented synergistically. This was evidenced by the guard posts burning case in the TNWC  area.  We  highlighted  that  the  law  and  non-law  enforcement  approach  on environment and forestry must be implemented involving more synergy ways to reduce illegal activities in the habitat of Sumatran tiger in TWNC.
Penegakan  hukum  memainkan  peran  penting  untuk  mengurangi  dan  memitigasi kepunahan  spesies  langka  termasuk  salah  satunya  adalah  harimau  sumatera.  Kami menyelidiki peran keterlibatan sektor swasta di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Kami mengeksplorasi hubungan antara penegakan hukum LHK terhadap aktiﬁtas ilegal di habitat harimau sumatera di kawasan TWNC. Kami mengumpulkan data penegakan hukum dan aktiﬁtas ilegal  selama  periode  2000-2018  dari  pengelolaan  TNBBS  dan  TWNC  melalui  data sekunder  dan  melakukan  wawancara  semi  terstruktur  kepada  orang-orang  terpilih termasuk manajer dan staf. Data tambahan tentang data kegiatan ilegal juga diperoleh melalui  program  SMART.  Studi  kami  menunjukkan  bahwa  pendekatan  penegakan hukum dan pendekatan non-hukum LHK selama 2001-2018 dapat mengurangi aktivitas ilegal  di  dalam  kawasan  TWNC.  Namun,  pendekatan  tersebut  tidak  efektif  untuk mengurangi aktiﬁtas ilegal jika tidak dilaksanakan secara sinergis. Hal ini dibuktikan pada  kasus  pembakaran  pos  pengamanan  yang  terjadi  di  kawasan  TNWC.  Kami menyoroti  bahwa  pendekatan  penegakan  hukum  LHK  dan  pendekatan  non-hukum LHK  harus  dilaksanakan  dengan  melibatkan  cara-cara  yang  lebih  sinergis  untuk mengurangi aktivitas ilegal pada habitat harimau sumatera di TWNC .
Jurnal Ilmu Kehutanan Vol. 15 No. 2, September 2021, Hal. 201-217

## HASIL PENELITIAN
DOI: 10.22146/jik.v15i 2 .1533 RIWAYAT NASKAH : Diajukan ( submitted ): 11 Agustus 2020 Diperbaiki ( revised ): 26 Juli 2021 Diterima ( accepted ): 2 Agustus 2021

## KEYWORD
environmental and forestry law enforcement, illegal activities, Sumatran tiger habitat, conservation, endangered species

## KATA KUNCI
penegakan hukum lingkungan dan kehutanan, aktiﬁtas illegal, habitat harimau sumatera, konservasi, jenis terancam punah

## Jurnal Ilmu Kehutanan
https://jurnal.ugm.ac.id/v3/jik/ ISSN: 2477-3751 ( online ); 0126-4451 ( print )
pernah tercatat (Luskin et al. 2017). Lanskap TNBBS telah  ditetapkan  sebagai  situs  warisan  sebagai Tropical  Rain  Forest  Heritage oleh  UNESCO  pada tahun  2004,  namun  masih  menghadapi  masalah akibat  hilangnya  tutupan  hutan    dan  masalah tingginya perburuan satwa liar yang dilindungi (Lubis et al. 2017), sehingga upaya pengurangan perburuan liar  dilakukan  secara yang  intensif  di  dalamnya (Luskin  et  al.  2017). Tambling  Wildlife  Nature Conservation (TWNC) yang memiliki habitat daratan seluas 48.153 ha merupakan kawasan konservasi yang menjadi  bagian  dari  TNBBS  dengan  total  luasan sebesar 317.098 ha. TWNC dikelola secara kolaboratif oleh  Balai  Besar  TNBBS,  BKSDA  Bengkulu  dan  PT Adhiniaga  Kreasinusa  (PT  AKN)  berdasarkan perjanjian  kerjasama  Nomor  PKS-75/T.7/TU/pks.2/ 12/2019,  Nomor  PKS-2231/K.IV/TU/PKS/12/2019  dan Nomor  05/PKS-AKN-JKT/XII/2019  yang  diperbarui dengan periode lebih lama yaitu selama 10 tahun. PT AKN  merupakan  pihak  swasta  pemegang  izin kolaborasi  dalam  pengelolaan  Taman  Nasional  di Indonesia,  yang  menggabungkan  perlindungan ekosistem di lahan pribadi dan pengelolaan kawasan TNBBS (European Comission 2018).  PT AKN sebagai pengelola  TWNC  bersama  Balai  Besar  TNBBS memiliki  wewenang  untuk  melakukan  upaya-upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).
Beberapa  penelitian  tentang  penegakan  hukum di  Indonesia  masih  terbatas  pada  efektiﬁtas penegakan  hukum  terhadap  pola  perburuan  liar harimau sumatera  (Risdianto et al. 2016) dan analisis pola spasial kasus perburuan liar harimau sumatera (Rifaie et al. 2015). Penelitian tentang hubungan pola penegakan  hukum  dan  dinamika  populasi  harimau sumatera pernah dilaksanakan di  Huai  Kha  Khaeng Wildlife  Sanctuary di  Thailand  dalam  konteks peningkatan penegakan hukum (Duangchantrasiri et al.  2016).  Penelitian  terkait  penegakan  hukum yang
secara  khusus  mengkaji  berbagai  dimensi  aktiﬁtas illegal  di  dalam  suatu  Kawasan  habitat  harimau sumatera  nampaknya  masih  sangat  terbatas.  Untuk itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari keterkaitan  antara  pola  penegakan  hukum  LHK dengan  dinamika  aktivitas  illegal  di  TNWC  sebagai salah satu habitat penting harimau sumatera.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kausal yang memfokuskan  pada  1)  penegakan  hukum  dan  non- hukum LHK sebagai variable bebas (independent) dan 2)  aktiﬁtas  ilegal  sepert  aktiﬁtas  perburuan, pembalakan  liar  dan  perambahan  sebagai  variabel penjelas (dependent). Lokasi  penelitian  hanya dilakukan  di  areal  kerjasama  kolaborasi  TWNC, TNBBS seluas 48.153 ha.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Provinsi Lampung. TNBBS merupakan taman nasional terluas ketiga di Sumatera yang berada di bagian ujung selatan Pulau Sumatera. Taman nasional ini berada di dua wilayah administrasi yakni  Provinsi  Bengkulu  dan  Provinsi  Lampung, dimana  75%  kawasan  TNBBS  berada  di  Provinsi Lampung. TNBBS adalah salah satu bentang alam di mana  harimau  sumatera  masih  ada dan  ditetapkan sebagai prioritas jangka panjang Lanskap Konservasi Harimau  Tingkat III  '(Sanderson  et  al.  2010) dan merupakan situs prioritas untuk pemulihan populasi harimau ''(Global  Tiger  Initiative  2010). TWNC merupakan  kawasan  konservasi  bagian  dari  TNBBS yang  di  dalamnya  terdapat  keanekaragaman  hayati baik  fauna  maupun  ﬂora  penting  dilindungi. Pengelolaan  TWNC  dilakukan  secara  kolaboratif antara  PT  AKN  di  bawah  naungan  Yayasan  Artha Graha Peduli (AGP) dengan Balai Besar TNBBS dan

## Pendahuluan
Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penting dalam pemulihan populasi harimau sumatera yang  direkomendasikan  dalam  dokumen  Strategi Konservasi  Harimau  Sumatera  (STRAKOHAS) (Kehutanan  2007)  dan Tigers  Forever Protocols (Goodrich et al. 2013). H arimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan salah satu dari enam sub- spesies yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam klasiﬁkasi satwa kritis yang terancam punah (Critically Endangered) dan populasi harimau sumatera saat ini hanya tersisa 400-500 ekor (Linkie et  al.  2008).  Dalam  menindak  lanjuti  penurunan populasi  harimau  yang  terus  berlanjut,  pada  tahun 2006, Non-Governmental  Organization (NGO)
Nasional  dan  Internasional  bersama  organisasi pemerintah  membentuk  strategi Tigers  Forever (Goodrich et al. 2013). Strategi ini berkomitmen ikut berperan dalam meningkatkan populasi harimau saat ini    sebanyak  50%  pada  wilayah-wilayah  penting dalam  10  tahun  dengan  melakukan  kegiatan  dalam penegakan  hukum  bersamaan  dengan  monitoring populasi  harimau.  Kemudian,  melalui  dokumen STRAKOHAS  2007-2017  Pemerintah  Indonesia  juga berkomitmen  untuk  dapat  meningkatkan  upaya konser vasi  harimau  sumatera  di  habitatnya (Kehutanan 2007).
Secara  umum,  upaya  penyelamatan  harimau sumatera  yang  terancam  oleh  berbagai  aktivitas illegal,  termasuk  perburuan  liar  dan  kerusakan habitat  membutuhkan  upaya  penurunan  aktivitas illegal tersebut.  Perusakan dan fragmentasi  habitat, perburuan  harimau  dan  satwa  mangsanya  serta adanya  konﬂik  dengan  manusia  telah  diketahui sebagai  faktor  utama  yang  menyebabkan  turunnya jumlah  harimau  secara  signiﬁkan  di  Asia (Nyhus  & Tilson  2004;  Wibisono  &  Pusparini  2010).  Bahkan tutupan  lahan  sekitar  kawasan  konservasi  mampu memengaruhi  kelangsungan  populasi  harimau
sumatera yang sudah kecil (Imron et al. 2011). Saat ini perlindungan  jenis  satwa  atau  hidupan  liar  telah diatur dalam instrument hukum internasional seperti Convention  on  International  Trade  in  Endangered Species  of  Wild  Fauna  and  Flora (CITES  1984)  dan hokum nasional dalam Undang-undang No 5 tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa atau hidupan liar di  Indonesia.  Selain  itu,  berdasarkan  Peraturan Menteri Kehutanan No. 57/Menhut-II/2008, harimau sumatera merupakan salah satu satwa prioritas dalam konservasi keanekaragaman hayati.
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran  ide dan cita  hukum yang  memuat  nilai- nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk  konkrit,  dalam  mewujudkannya membutuhkan  suatu  organisasi  seperti  kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai  unsur  klasik  penegakan  hukum  yang dibentuk  oleh  negara,  dengan  kata  lain  bahwa penegakan  hukum  pada  hakikatnya  mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan (Rahardjo 2009).  Penegakan  hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan  bisa  bermacam-macam bentuknya,  salah  satunya  dituangkan  dalam ketentuan sanksi, yang dapat  berupa sanksi pidana, sanksi  perdata,  atau  sanksi  administrasi  (Setiadi 2009). Adanya berbagai ancaman terhadap populasi dan habitat harimau sumatera membutuhkan kajian yang dalam terkait penegakan hukum terhadap upaya konservasi salah satu jenis kucing besar ini.
Salah satu habitat penting bagi harimau sumatera di  pulau  Sumatera  terdapat  pada  lanskap  Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang mampu menjadi  habitat  bagi  populasi  harimau  sumatera dengan  estimasi  sebanyak  41  ±  19  individu  di dalamnya dan populasi sebanyak itu merupakan salah satu  populasi  harimau  sumatera  tertinggi  yang
pernah tercatat (Luskin et al. 2017). Lanskap TNBBS telah  ditetapkan  sebagai  situs  warisan  sebagai Tropical  Rain  Forest  Heritage oleh  UNESCO  pada tahun  2004,  namun  masih  menghadapi  masalah akibat  hilangnya  tutupan  hutan    dan  masalah tingginya perburuan satwa liar yang dilindungi (Lubis et al. 2017), sehingga upaya pengurangan perburuan liar  dilakukan  secara yang  intensif  di  dalamnya (Luskin  et  al.  2017). Tambling  Wildlife  Nature Conservation (TWNC) yang memiliki habitat daratan seluas 48.153 ha merupakan kawasan konservasi yang menjadi  bagian  dari  TNBBS  dengan  total  luasan sebesar 317.098 ha. TWNC dikelola secara kolaboratif oleh  Balai  Besar  TNBBS,  BKSDA  Bengkulu  dan  PT Adhiniaga  Kreasinusa  (PT  AKN)  berdasarkan perjanjian  kerjasama  Nomor  PKS-75/T.7/TU/pks.2/ 12/2019,  Nomor  PKS-2231/K.IV/TU/PKS/12/2019  dan Nomor  05/PKS-AKN-JKT/XII/2019  yang  diperbarui dengan periode lebih lama yaitu selama 10 tahun. PT AKN  merupakan  pihak  swasta  pemegang  izin kolaborasi  dalam  pengelolaan  Taman  Nasional  di Indonesia,  yang  menggabungkan  perlindungan ekosistem di lahan pribadi dan pengelolaan kawasan TNBBS (European Comission 2018).  PT AKN sebagai pengelola  TWNC  bersama  Balai  Besar  TNBBS memiliki  wewenang  untuk  melakukan  upaya-upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).
Beberapa  penelitian  tentang  penegakan  hukum di  Indonesia  masih  terbatas  pada  efektiﬁtas penegakan  hukum  terhadap  pola  perburuan  liar harimau sumatera  (Risdianto et al. 2016) dan analisis pola spasial kasus perburuan liar harimau sumatera (Rifaie et al. 2015). Penelitian tentang hubungan pola penegakan  hukum  dan  dinamika  populasi  harimau sumatera pernah dilaksanakan di  Huai  Kha  Khaeng Wildlife  Sanctuary di  Thailand  dalam  konteks peningkatan penegakan hukum (Duangchantrasiri et al.  2016).  Penelitian  terkait  penegakan  hukum yang
secara  khusus  mengkaji  berbagai  dimensi  aktiﬁtas illegal  di  dalam  suatu  Kawasan  habitat  harimau sumatera  nampaknya  masih  sangat  terbatas.  Untuk itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari keterkaitan  antara  pola  penegakan  hukum  LHK dengan  dinamika  aktivitas  illegal  di  TNWC  sebagai salah satu habitat penting harimau sumatera.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kausal yang memfokuskan  pada  1)  penegakan  hukum  dan  non- hukum LHK sebagai variable bebas (independent) dan 2)  aktiﬁtas  ilegal  sepert  aktiﬁtas  perburuan, pembalakan  liar  dan  perambahan  sebagai  variabel penjelas (dependent). Lokasi  penelitian  hanya dilakukan  di  areal  kerjasama  kolaborasi  TWNC, TNBBS seluas 48.153 ha.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Provinsi Lampung. TNBBS merupakan taman nasional terluas ketiga di Sumatera yang berada di bagian ujung selatan Pulau Sumatera. Taman nasional ini berada di dua wilayah administrasi yakni  Provinsi  Bengkulu  dan  Provinsi  Lampung, dimana  75%  kawasan  TNBBS  berada  di  Provinsi Lampung. TNBBS adalah salah satu bentang alam di mana  harimau  sumatera  masih  ada dan  ditetapkan sebagai prioritas jangka panjang Lanskap Konservasi Harimau  Tingkat III  '(Sanderson  et  al.  2010) dan merupakan situs prioritas untuk pemulihan populasi harimau ''(Global  Tiger  Initiative  2010). TWNC merupakan  kawasan  konservasi  bagian  dari  TNBBS yang  di  dalamnya  terdapat  keanekaragaman  hayati baik  fauna  maupun  ﬂora  penting  dilindungi. Pengelolaan  TWNC  dilakukan  secara  kolaboratif antara  PT  AKN  di  bawah  naungan  Yayasan  Artha Graha Peduli (AGP) dengan Balai Besar TNBBS dan

## Pendahuluan
Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penting dalam pemulihan populasi harimau sumatera yang  direkomendasikan  dalam  dokumen  Strategi Konservasi  Harimau  Sumatera  (STRAKOHAS) (Kehutanan  2007)  dan Tigers  Forever Protocols (Goodrich et al. 2013). H arimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan salah satu dari enam sub- spesies yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam klasiﬁkasi satwa kritis yang terancam punah (Critically Endangered) dan populasi harimau sumatera saat ini hanya tersisa 400-500 ekor (Linkie et  al.  2008).  Dalam  menindak  lanjuti  penurunan populasi  harimau  yang  terus  berlanjut,  pada  tahun 2006, Non-Governmental  Organization (NGO)
Nasional  dan  Internasional  bersama  organisasi pemerintah  membentuk  strategi Tigers  Forever
(Goodrich et al. 2013). Strategi ini berkomitmen ikut berperan dalam meningkatkan populasi harimau saat ini    sebanyak  50%  pada  wilayah-wilayah  penting dalam  10  tahun  dengan  melakukan  kegiatan  dalam penegakan  hukum  bersamaan  dengan  monitoring populasi  harimau.  Kemudian,  melalui  dokumen STRAKOHAS  2007-2017  Pemerintah  Indonesia  juga berkomitmen  untuk  dapat  meningkatkan  upaya konser vasi  harimau  sumatera  di  habitatnya (Kehutanan 2007).
Secara  umum,  upaya  penyelamatan  harimau sumatera  yang  terancam  oleh  berbagai  aktivitas illegal,  termasuk  perburuan  liar  dan  kerusakan habitat  membutuhkan  upaya  penurunan  aktivitas illegal tersebut.  Perusakan dan fragmentasi  habitat, perburuan  harimau  dan  satwa  mangsanya  serta adanya  konﬂik  dengan  manusia  telah  diketahui sebagai  faktor  utama  yang  menyebabkan  turunnya jumlah  harimau  secara  signiﬁkan  di  Asia (Nyhus  &
Tilson  2004;  Wibisono  &  Pusparini  2010).  Bahkan tutupan  lahan  sekitar  kawasan  konservasi  mampu memengaruhi  kelangsungan  populasi  harimau
sumatera yang sudah kecil (Imron et al. 2011). Saat ini perlindungan  jenis  satwa  atau  hidupan  liar  telah diatur dalam instrument hukum internasional seperti Convention  on  International  Trade  in  Endangered Species  of  Wild  Fauna  and  Flora (CITES  1984)  dan hokum nasional dalam Undang-undang No 5 tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa atau hidupan liar di  Indonesia.  Selain  itu,  berdasarkan  Peraturan Menteri Kehutanan No. 57/Menhut-II/2008, harimau sumatera merupakan salah satu satwa prioritas dalam konservasi keanekaragaman hayati.
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran  ide dan cita  hukum yang  memuat  nilai- nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk  konkrit,  dalam  mewujudkannya membutuhkan  suatu  organisasi  seperti  kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai  unsur  klasik  penegakan  hukum  yang dibentuk  oleh  negara,  dengan  kata  lain  bahwa penegakan  hukum  pada  hakikatnya  mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan (Rahardjo 2009).  Penegakan  hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan  bisa  bermacam-macam bentuknya,  salah  satunya  dituangkan  dalam ketentuan sanksi, yang dapat  berupa sanksi pidana, sanksi  perdata,  atau  sanksi  administrasi  (Setiadi 2009). Adanya berbagai ancaman terhadap populasi dan habitat harimau sumatera membutuhkan kajian yang dalam terkait penegakan hukum terhadap upaya konservasi salah satu jenis kucing besar ini.
Salah satu habitat penting bagi harimau sumatera di  pulau  Sumatera  terdapat  pada  lanskap  Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang mampu menjadi  habitat  bagi  populasi  harimau  sumatera dengan  estimasi  sebanyak  41  ±  19  individu  di dalamnya dan populasi sebanyak itu merupakan salah satu  populasi  harimau  sumatera  tertinggi  yang
untuk  menentukan  tingkat  penemuan  tanda-tanda aktiﬁtas  ilegal  yang  terdapat  di  TWNC.  SMART merupakan  program  yang  dirancang  untuk meningkatkan upaya anti-perburuan dan penegakan hukum yang efektivitas yang diterapkan di kawasan konservasi  dan  area  pengelolaan  lainnya  (SMART 2013). Tahapan yang dilakukan pada metode SMART adalah  yaitu  :  1)  Patroli  ranger,  merupakan  patroli dengan  tujuan  mengumpulkan  dan  merekam  data tentang  ke  mana  tim  patroli  pergi  dan  apa  yang ditemukan  saat  berada  patroli,  seperti  ancaman (misalnya, tanda perburuan), hasil patroli (misalnya, penangkapan,  penyitaan  senjata),  dan  pengamatan satwa liar; 2) Input data, Patroli melaporkan kegiatan patroli,  dan  data  serta  rute  patroli  diperiksa  dan kemudian disimpan dalam database patroli SMART; 3)  Analisis  dan  pelaporan,  data  diproses  menjadi tabel, bagan, dan peta yang hasil dan cakupan patroli, yang  menjadi  dasar  analisis  dan  evaluasi  patroli;  4) Feedback dan  evaluasi,  melakukan pertemuan rutin dengan  ranger  untuk  membahas  upaya  patroli  dan h a s i l   u n t u k  m e m a s t i k a n  s e m u a  p e m a n gk u kepentingan  terus  mendapat  informasi;  dan  5) Perencanaan  strategis,  manajer,  ranger,  dan pemangku  kepentingan  lainnya  merencanakan strategi patroli yang adaptif berdasarkan analisis hasil sebelumnya  dan  menetapkan  target  patroli  baru (SMART 2013).

## Hasil dan Pembahasan

## Pola Penegakan Hukum LHK
Penegakan  hukum  LHK yang  diterapkan  untuk menurunkan  gangguan,  ancaman  dan  pelanggaran hukum  lingkungan  hidup  dan  kehutanan  mengacu pada Permen  LHK  Republik  Indonesia  2018  Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018.  Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT Gakkum dan  Dinas dalam  melaksanakan pelayanan fungsi Gakkum LHK di daerah dan bertujuan untuk
meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gakkum dan Dinas dengan UPT  Kementrian  LHK  dan/atau  Instansi  terkait lainnya  dalam  mendukung  upaya  Gakkum  LHK  di daerah.  Adapun  fungsi  dari  Gakkum  LHK  yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 adalah sebagai berikut: a) pencegahan dan pengamanan hutan; b) penegakan h u k u m  p i d a n a  L H K ;   c )   p e n e g a k a n  h u k u m administrasi LHK; dan d) penegakan hukum perdata LHK. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum LHK yang dilaksanakan dari tahun 2000-2018 adalah  a)  pencegahan  dan  pengamanan  hutan;  b) penegakan hukum pidana LHK; c) penegakan hukum administrasi  LHK;  dan  d)  pendekatan  penegakan non-hukum LHK untuk menurunkan aktiﬁtas illegal di TWNC.

## Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Sistem pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan  di  wilayah  TWNC  dilakukan  melalui skema kerjasama kolaboratif oleh Balai Besar TNBBS bersama dengan PT AKN. Sistem ini merupakan salah satu  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  menjaga kawasan  konservasi  agar  tetap  terlindungi  dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak kawasan hutan. Indikator keberhasilan dari sistem ini adalah menurunnya  tingkat  ancaman  dan  gangguan  yang berada di kawasan konservasi TWNC yang dilakukan melalui  kegiatan  intelejen,  operasi  pemulihan kawasan dan kegiatan pencegahan dan pengamanan hasil  hutan,  tumbuhan  dan  satwa  liar.  Sistem  yang diterapkan  tersebut  selaras  dengan  permen  LHK Nomor  P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang  Tata  Hubungan  Kerja  Pelaksanaan  dan Penegakan  Hukum  Bidang  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan di Daerah.
Pencegahan dan pengamanan hutan dilakukan di TWNC  dilaksanakan  Polisi  Kehutanan  (Polhut) bersama dengan Ranger . Menurut Permenhut RI No
Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA) Bengkulu yang  memiliki  luas area  kolaborasi  untuk kawasan Taman Nasional seluas 48.153 ha dan untuk kawasan Cagar Alam Laut seluas 14.089 ha.

## Metode Pengambilan Data
Data  primer  dikumpulkan  dengan  melakukan wawancara  semi-terstruktur  terhadap  pengelola TNBBS, Pengelola PT AKN, dan masyarakat lokal yang digunakan untuk  mengetahui pola pencegahan dan pengamanan  hutan,  penegakan  hukum  dan  non- hukum  LHK  serta  aktiﬁtas  perambahan  di  TWNC. Untuk  memvalidisasi  data  tersebut  digunakan metode triangulasi sumber yaitu dengan melakukan crosscheck kepada 3 narasumber yang berbeda untuk mengecek  derajat  kepercayaan  suatu  informasi (Bachri  2010).  Pada  penelitian  ini, wawancara  semi- terstruktur  dan  observasi  narasumber  digunakan untuk  triangulasi  sumber  data  dan  meminimalkan
ancaman terhadap kredibilitas data temuan sehingga dapat  menghasilkan gambaran  menyeluruh tentang data  yang  diperoleh.  Hasil  wawancara  dicatat  pada form wawancara dan direkam dengan menggunakan alat perekam.
Selain data primer, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan metode Analisis Data Sekunder (ASD). ASD merupakan suatu strategi dan  metode  analisis  untuk  memanfaatkan  data kuantitatif  dan  kualitatif  dari  berbagai  sumberdata terdahulu  sehingga  dapat  memunculkan  informasi baru  (Heaton  2008; Johnston  2014).  Data  sekunder didapatkan  dari  pengelola  TWNC  dan  Balai  Besar TNBBS berupa dokumen register perkara penegakan hukum pidana LHK, aktiﬁtas perburuan pada kasus pembakaran pos pengamanan  hutan, dan dokumen kasus perambahan.  Data aktiﬁtas  ilegal  tahun  2013- 2017  kemudian  dianalisis  menggunakan  program SMART (Spatial  Monitoring  and  Reporting  Tool)
Gambar 1. Lokasi penelitian di Tambling Wildlife Nature Conservation yang merupakan lokasi kerjasama wilayah daratan antara PT AKN dan Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Figure 1. Research location in Tambling Wildlife Nature Conservation, a terrestrial area under collaboration between PT AKN and Bukit Barisan Selatan National Park Agencies.
Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217
untuk  menentukan  tingkat  penemuan  tanda-tanda aktiﬁtas  ilegal  yang  terdapat  di  TWNC.  SMART merupakan  program  yang  dirancang  untuk meningkatkan upaya anti-perburuan dan penegakan hukum yang efektivitas yang diterapkan di kawasan konservasi  dan  area  pengelolaan  lainnya  (SMART 2013). Tahapan yang dilakukan pada metode SMART adalah  yaitu  :  1)  Patroli  ranger,  merupakan  patroli dengan  tujuan  mengumpulkan  dan  merekam  data tentang  ke  mana  tim  patroli  pergi  dan  apa  yang ditemukan  saat  berada  patroli,  seperti  ancaman (misalnya, tanda perburuan), hasil patroli (misalnya, penangkapan,  penyitaan  senjata),  dan  pengamatan satwa liar; 2) Input data, Patroli melaporkan kegiatan patroli,  dan  data  serta  rute  patroli  diperiksa  dan kemudian disimpan dalam database patroli SMART; 3)  Analisis  dan  pelaporan,  data  diproses  menjadi tabel, bagan, dan peta yang hasil dan cakupan patroli, yang  menjadi  dasar  analisis  dan  evaluasi  patroli;  4) Feedback dan  evaluasi,  melakukan pertemuan rutin dengan  ranger  untuk  membahas  upaya  patroli  dan h a s i l   u n t u k  m e m a s t i k a n  s e m u a  p e m a n gk u kepentingan  terus  mendapat  informasi;  dan  5) Perencanaan  strategis,  manajer,  ranger,  dan pemangku  kepentingan  lainnya  merencanakan strategi patroli yang adaptif berdasarkan analisis hasil sebelumnya  dan  menetapkan  target  patroli  baru (SMART 2013).

## Hasil dan Pembahasan

## Pola Penegakan Hukum LHK
Penegakan  hukum  LHK yang  diterapkan  untuk menurunkan  gangguan,  ancaman  dan  pelanggaran hukum  lingkungan  hidup  dan  kehutanan  mengacu pada Permen  LHK  Republik  Indonesia  2018  Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018.  Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT Gakkum dan  Dinas dalam  melaksanakan pelayanan fungsi Gakkum LHK di daerah dan bertujuan untuk
meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gakkum dan Dinas dengan UPT  Kementrian  LHK  dan/atau  Instansi  terkait lainnya  dalam  mendukung  upaya  Gakkum  LHK  di daerah.  Adapun  fungsi  dari  Gakkum  LHK  yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 adalah sebagai berikut: a) pencegahan dan pengamanan hutan; b) penegakan h u k u m  p i d a n a  L H K ;   c )   p e n e g a k a n  h u k u m administrasi LHK; dan d) penegakan hukum perdata LHK. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum LHK yang dilaksanakan dari tahun 2000-2018 adalah  a)  pencegahan  dan  pengamanan  hutan;  b) penegakan hukum pidana LHK; c) penegakan hukum administrasi  LHK;  dan  d)  pendekatan  penegakan non-hukum LHK untuk menurunkan aktiﬁtas illegal di TWNC.

## Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Sistem pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan  di  wilayah  TWNC  dilakukan  melalui skema kerjasama kolaboratif oleh Balai Besar TNBBS bersama dengan PT AKN. Sistem ini merupakan salah satu  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  menjaga kawasan  konservasi  agar  tetap  terlindungi  dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak kawasan hutan. Indikator keberhasilan dari sistem ini adalah menurunnya  tingkat  ancaman  dan  gangguan  yang berada di kawasan konservasi TWNC yang dilakukan melalui  kegiatan  intelejen,  operasi  pemulihan kawasan dan kegiatan pencegahan dan pengamanan hasil  hutan,  tumbuhan  dan  satwa  liar.  Sistem  yang diterapkan  tersebut  selaras  dengan  permen  LHK Nomor  P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang  Tata  Hubungan  Kerja  Pelaksanaan  dan Penegakan  Hukum  Bidang  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan di Daerah.
Pencegahan dan pengamanan hutan dilakukan di TWNC  dilaksanakan  Polisi  Kehutanan  (Polhut) bersama dengan Ranger . Menurut Permenhut RI No
Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA) Bengkulu yang  memiliki  luas area  kolaborasi  untuk kawasan Taman Nasional seluas 48.153 ha dan untuk kawasan Cagar Alam Laut seluas 14.089 ha.

## Metode Pengambilan Data
Data  primer  dikumpulkan  dengan  melakukan wawancara  semi-terstruktur  terhadap  pengelola TNBBS, Pengelola PT AKN, dan masyarakat lokal yang digunakan untuk  mengetahui pola pencegahan dan pengamanan  hutan,  penegakan  hukum  dan  non- hukum  LHK  serta  aktiﬁtas  perambahan  di  TWNC. Untuk  memvalidisasi  data  tersebut  digunakan metode triangulasi sumber yaitu dengan melakukan crosscheck kepada 3 narasumber yang berbeda untuk mengecek  derajat  kepercayaan  suatu  informasi (Bachri  2010).  Pada  penelitian  ini, wawancara  semi- terstruktur  dan  observasi  narasumber  digunakan untuk  triangulasi  sumber  data  dan  meminimalkan
ancaman terhadap kredibilitas data temuan sehingga dapat  menghasilkan gambaran  menyeluruh tentang data  yang  diperoleh.  Hasil  wawancara  dicatat  pada form wawancara dan direkam dengan menggunakan alat perekam.
Selain data primer, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan metode Analisis Data Sekunder (ASD). ASD merupakan suatu strategi dan  metode  analisis  untuk  memanfaatkan  data kuantitatif  dan  kualitatif  dari  berbagai  sumberdata terdahulu  sehingga  dapat  memunculkan  informasi baru  (Heaton  2008; Johnston  2014).  Data  sekunder didapatkan  dari  pengelola  TWNC  dan  Balai  Besar TNBBS berupa dokumen register perkara penegakan hukum pidana LHK, aktiﬁtas perburuan pada kasus pembakaran pos pengamanan  hutan, dan dokumen kasus perambahan.  Data aktiﬁtas  ilegal  tahun  2013- 2017  kemudian  dianalisis  menggunakan  program SMART (Spatial  Monitoring  and  Reporting  Tool)
Gambar 1. Lokasi penelitian di Tambling Wildlife Nature Conservation yang merupakan lokasi kerjasama wilayah daratan antara PT AKN dan Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Figure 1. Research location in Tambling Wildlife Nature Conservation, a terrestrial area under collaboration between PT AKN and Bukit Barisan Selatan National Park Agencies.
P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, (2014) Polhut memiliki tugas dan fungsi kepolisian khusus di bidang  kehutanan,  sehingga  Polhut  dapat  pula menggunakan  wewenangnya  untuk  melakukan fungsi kepolisian dan tindakan kepolisian terbatas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan. Selain i t u   m e n u r u t   P a s a l   4   P e r a t u r a n   M e n t e r i Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut  dan  Angka  Kreditnya,  tugas  pokok  Polisi Kehutanan  adalah  menyiapkan,  melaksanakan, mengembangkan,  memantau,  dan  mengevaluasi serta  melaporkan  kegiatan  perlindungan  dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan  melalui  kegiatan  preemtif,  preventif  dan represif  (Badan  Kepegawaian  Negara  2011). Ranger merupakan personil pengamanan sebagai pelaksana rutinitas  harian  yang  direkrut  oleh  PT  AKN  dalam perlindungan dan pengamanan hutan, yang meliputi kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar sebagai  tindak  lanjut  kewenangan  PT  AKN  yang tertuang  dalam  perjanjian  kerjasama  untuk melakukan penegakan hukum dibidang LHK. Sebagai mitra  kerjasama  pengelolaan, Ranger membantu Polhut  TNBBS  dalam  melaksanakan  berbagai  tugas pokok  mulai  dari  kegiatan  preemtif,  preventif  dan represif.
Ranger mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengamanan hutan. Oleh karena itu PT AKN secara  berkala  melakukan  penambahan  personil Ranger untuk  lebih  mengintensi an  kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. PT AKN juga memiliki  pos  pengamanan  yang  berfungsi  untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan habitat dan satwa liar yang disebabkan oleh perbuatan  manusia  maupun  kebakaran  hutan  serta berfungsi sebagai pos pemantauan jalur lintas antar desa bagi masyarakat yang melintasi kawasan TWNC. Adapun  pos  pengamanan  dibagi  menjadi  dua  yaitu pos  pengamanan  induk  dan  pos  pengamanan  ring luar.  Pos  pengamanan  induk  merupakan  pos  yang mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pos pengamanan ring luar yaitu pos di area  perbatasan  dan  pos  yang  berada  di  dalam kawasan  hutan.  Pos  pengamanan  ring  luar merupakan pos yang mengamankan kawasan hutan baik yang berada di area perbatasan kawasan hutan dengan desa penyangga maupun pos yang berada di dalam kawasan hutan. Penempatan pos pengamanan ini  berdasarkan  dari  hasil  evaluasi  titik  rawan  dan tingginya  aktivitas  ilegal  yang  ditemukan  oleh  tim patroli  di  TWNC.  Penambahan  jumlah Ranger dan pos pengamanan terlihat seperti pada (Gambar 1).
Kegiatan  intelejen  merupakan  kegiatan  untuk
mendukung  kegiatan pencegahan dan pengamanan yang membutuhkan informasi awal yang akurat dan terpercaya  sebelum  dilakukan  tindakan.  Kegiatan intelejen  dilaksanakan  oleh  informan  yang  sudah ditunjuk dan dipercaya dalam mencari informasi awal terkait aktivitas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan di kawasan TWNC. Selain itu informan juga  mencari  informasi  tentang  peredaran  hasil hutan,  tumbuhan  dan  satwa  liar  dilindungi  dan memetakan pelaku akifitas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan pada kawasan TWNC.
Intensiﬁkasi pencegahan dan pengamanan hutan di  wilayah  TWNC  juga  dilakukan  melalui  kegiatan patroli  hutan  yang  merupakan  suatu  kegiatan pengamanan  sebagai  usaha  untuk  mencegah terjadinya  gangguan  dengan  cara  mendatangi, m e n j e l a j a h i ,   m e n g a m a t i ,   m e n g a w a s i , m e m p e r h a t i k a n   s i t u a s i   a t a u   ko n d i s i   y a n g diperkirakan  akan  menimbulkan  gangguan  nyata yang  memerlukan  kehadiran  petugas  untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun beberapa  tujuan  utama  patroli  hutan  adalah meniadakan  niat  dan  kesempatan  orang  untuk melakukan gangguan kawasan hutan, menghadirkan petugas  di  lapangan  untuk  memelihara  keamanan kawasan  hutan  dan  meningkatkan  peran  serta  dan par ti si pasi   m asyarakat  d ala m  m ewu j u d kan pengamanan  kawasan  hutan.  Kegiatan  patroli dilaksanakan  meliputi  area  kerjasama  kolaborasi seluas 48.153 ha dan daerah penyangga.

## Penegakan Hukum Pidana LHK
Penegakan hukum pidana LHK yang dilakukan di TWNC  pada  penelitian  ini  ditekankan  pada penegakan  hukum  yang  berdampak  langsung  pada populasi  dan  habitat  harimau  sumatera.  Dari  data register perkara yang didapatkan dari database Balai Besar  TNBBS  mulai  tahun  2001-2018,  kasus  pidana
LHK  yang  terjadi  di  kawasan  TWNC  mencapai  37 perkara dengan rincian 24 kasus perambahan, 1 kasus pembalakan  liar  dan  12  kasus  perburuan  harimau serta satwa mangsanya yaitu rusa sambar (Gambar 3). Kasus yang sering ditemui merupakan kasus pidana LHK tentang perambahan kawasan Taman Nasional di  wilayah  Pulo-pulo  dan  Way  Kawat,  Resort  Way Haru. Menurut Polhut-Kepala Resort Tampang Bapak Saptono  (2020),  perambahan  di  tempat  ini merupakan  perambahan  yang  dilakukan  oleh beberapa  warga  pendatang  yang  merawat  kebun  di kawasan  TNBBS  tersebut  sejak  awal  tahun  1990-an kemudian berkembang dengan pesat pada awal tahun 2000-2006.  Maraknya  perambahan  tersebut  terjadi karena banyaknya pendatang baru untuk berladang di kawasan Taman  Nasional dengan  jumlah perambah yang mencapai sekitar 300 perambah dengan luas area perambahan sekitar 500 ha.
Operasi gabungan penurunan perambahan yang melibatkan unsur dari berbagai instansi seperti Balai Besar TNBBS, Pemda, Kodim, Polres, Kejaksaan dan PT AKN dilaksanakan pada tahun 2006. Pada operasi tersebut dilakukan  penangkapan  pada  14  perambah dengan vonis kurungan 1 tahun 8 bulan yang 2 orang diantaranya  merupakan  perambah  yang  mengajak perambah  lain  untuk  merawat  kebun  di  kawasan Taman Nasional dan sisanya merupakan orang yang tertangkap  tangan  pada  saat  dilakukan  operasi gabungan yang  pertama,  kemudian  perambah yang l a i n   d i p r o s e s  t i n d a k a n   p e n e g a k a n   h u k u m administrasi  LHK.  Pola  yang  sama  juga  dilakukan pada tahun 2011 untuk menurunkan perambahan di Resort  Tampang  dengan  menangkap  6  perambah yang  tertangkap  tangan  saat  dilakukan  operasi gabungan  dan  1  diantaranya  sebagai  provokator, sisanya  diproses  penegakan  hukum  administrasi LHK. Kasus penebangan pohon liar hanya terjadi 1 kali yaitu  pada  tahun  2004.  Namun  berdasarkan keterangan  dari  Bapak  Saptono,  kasus  penebangan
Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217 Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217
P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, (2014) Polhut memiliki tugas dan fungsi kepolisian khusus di bidang  kehutanan,  sehingga  Polhut  dapat  pula menggunakan  wewenangnya  untuk  melakukan fungsi kepolisian dan tindakan kepolisian terbatas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan. Selain i t u   m e n u r u t   P a s a l   4   P e r a t u r a n   M e n t e r i Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut  dan  Angka  Kreditnya,  tugas  pokok  Polisi Kehutanan  adalah  menyiapkan,  melaksanakan, mengembangkan,  memantau,  dan  mengevaluasi serta  melaporkan  kegiatan  perlindungan  dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan  melalui  kegiatan  preemtif,  preventif  dan represif  (Badan  Kepegawaian  Negara  2011). Ranger merupakan personil pengamanan sebagai pelaksana rutinitas  harian  yang  direkrut  oleh  PT  AKN  dalam perlindungan dan pengamanan hutan, yang meliputi kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar sebagai  tindak  lanjut  kewenangan  PT  AKN  yang tertuang  dalam  perjanjian  kerjasama  untuk melakukan penegakan hukum dibidang LHK. Sebagai mitra  kerjasama  pengelolaan, Ranger membantu Polhut  TNBBS  dalam  melaksanakan  berbagai  tugas pokok  mulai  dari  kegiatan  preemtif,  preventif  dan represif.
Ranger mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengamanan hutan. Oleh karena itu PT AKN secara  berkala  melakukan  penambahan  personil Ranger untuk  lebih  mengintensi an  kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. PT AKN juga memiliki  pos  pengamanan  yang  berfungsi  untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan habitat dan satwa liar yang disebabkan oleh perbuatan  manusia  maupun  kebakaran  hutan  serta berfungsi sebagai pos pemantauan jalur lintas antar desa bagi masyarakat yang melintasi kawasan TWNC. Adapun  pos  pengamanan  dibagi  menjadi  dua  yaitu pos  pengamanan  induk  dan  pos  pengamanan  ring luar.  Pos  pengamanan  induk  merupakan  pos  yang mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pos pengamanan ring luar yaitu pos di area  perbatasan  dan  pos  yang  berada  di  dalam kawasan  hutan.  Pos  pengamanan  ring  luar merupakan pos yang mengamankan kawasan hutan baik yang berada di area perbatasan kawasan hutan dengan desa penyangga maupun pos yang berada di dalam kawasan hutan. Penempatan pos pengamanan ini  berdasarkan  dari  hasil  evaluasi  titik  rawan  dan tingginya  aktivitas  ilegal  yang  ditemukan  oleh  tim patroli  di  TWNC.  Penambahan  jumlah Ranger dan pos pengamanan terlihat seperti pada (Gambar 1).
Kegiatan  intelejen  merupakan  kegiatan  untuk
mendukung  kegiatan pencegahan dan pengamanan yang membutuhkan informasi awal yang akurat dan terpercaya  sebelum  dilakukan  tindakan.  Kegiatan intelejen  dilaksanakan  oleh  informan  yang  sudah ditunjuk dan dipercaya dalam mencari informasi awal terkait aktivitas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan di kawasan TWNC. Selain itu informan juga  mencari  informasi  tentang  peredaran  hasil hutan,  tumbuhan  dan  satwa  liar  dilindungi  dan memetakan pelaku akifitas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan pada kawasan TWNC.
Intensiﬁkasi pencegahan dan pengamanan hutan di  wilayah  TWNC  juga  dilakukan  melalui  kegiatan patroli  hutan  yang  merupakan  suatu  kegiatan pengamanan  sebagai  usaha  untuk  mencegah terjadinya  gangguan  dengan  cara  mendatangi, m e n j e l a j a h i ,   m e n g a m a t i ,   m e n g a w a s i , m e m p e r h a t i k a n   s i t u a s i   a t a u   ko n d i s i   y a n g diperkirakan  akan  menimbulkan  gangguan  nyata yang  memerlukan  kehadiran  petugas  untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun beberapa  tujuan  utama  patroli  hutan  adalah meniadakan  niat  dan  kesempatan  orang  untuk melakukan gangguan kawasan hutan, menghadirkan petugas  di  lapangan  untuk  memelihara  keamanan kawasan  hutan  dan  meningkatkan  peran  serta  dan pa r ti si pa si   m asyarakat  d alam  m ewu j u d kan pengamanan  kawasan  hutan.  Kegiatan  patroli dilaksanakan  meliputi  area  kerjasama  kolaborasi seluas 48.153 ha dan daerah penyangga.

## Penegakan Hukum Pidana LHK
Penegakan hukum pidana LHK yang dilakukan di TWNC  pada  penelitian  ini  ditekankan  pada penegakan  hukum  yang  berdampak  langsung  pada populasi  dan  habitat  harimau  sumatera.  Dari  data register perkara yang didapatkan dari database Balai Besar  TNBBS  mulai  tahun  2001-2018,  kasus  pidana
LHK  yang  terjadi  di  kawasan  TWNC  mencapai  37 perkara dengan rincian 24 kasus perambahan, 1 kasus pembalakan  liar  dan  12  kasus  perburuan  harimau serta satwa mangsanya yaitu rusa sambar (Gambar 3). Kasus yang sering ditemui merupakan kasus pidana LHK tentang perambahan kawasan Taman Nasional di  wilayah  Pulo-pulo  dan  Way  Kawat,  Resort  Way Haru. Menurut Polhut-Kepala Resort Tampang Bapak Saptono  (2020),  perambahan  di  tempat  ini merupakan  perambahan  yang  dilakukan  oleh beberapa  warga  pendatang  yang  merawat  kebun  di kawasan  TNBBS  tersebut  sejak  awal  tahun  1990-an kemudian berkembang dengan pesat pada awal tahun 2000-2006.  Maraknya  perambahan  tersebut  terjadi karena banyaknya pendatang baru untuk berladang di kawasan Taman  Nasional dengan  jumlah perambah yang mencapai sekitar 300 perambah dengan luas area perambahan sekitar 500 ha.
Operasi gabungan penurunan perambahan yang melibatkan unsur dari berbagai instansi seperti Balai Besar TNBBS, Pemda, Kodim, Polres, Kejaksaan dan PT AKN dilaksanakan pada tahun 2006. Pada operasi tersebut dilakukan  penangkapan  pada  14  perambah dengan vonis kurungan 1 tahun 8 bulan yang 2 orang diantaranya  merupakan  perambah  yang  mengajak perambah  lain  untuk  merawat  kebun  di  kawasan Taman Nasional dan sisanya merupakan orang yang tertangkap  tangan  pada  saat  dilakukan  operasi gabungan yang  pertama,  kemudian  perambah yang l a i n   d i p r o s e s  t i n d a k a n   p e n e g a k a n   h u k u m administrasi  LHK.  Pola  yang  sama  juga  dilakukan pada tahun 2011 untuk menurunkan perambahan di Resort  Tampang  dengan  menangkap  6  perambah yang  tertangkap  tangan  saat  dilakukan  operasi gabungan  dan  1  diantaranya  sebagai  provokator, sisanya  diproses  penegakan  hukum  administrasi LHK. Kasus penebangan pohon liar hanya terjadi 1 kali yaitu  pada  tahun  2004.  Namun  berdasarkan keterangan  dari  Bapak  Saptono,  kasus  penebangan
pohon  secara  liar  sebenarnya  banyak  terjadi  pada kasus  perambahan  pada  saat  para  perambah membuka  kawasan  hutan  menjadi  kawasan  non- hutan atau area penggunaan lain.
Kasus  pidana  LHK  di  TWNC  selain  kasus perambahan  adalah  kasus  pidana  perburuan. Sebanyak  12  kasus  perburuan  yang  merupakan pemburu  harimau  sumatera  atau  pemburu  rusa sambar  terjadi  dari  tahun  2002-2018.  Contoh  kasus perburuan  yang  dilakukan  tindakan  penegakan hukum  pidana  LHK  adalah  penangkapan  pemburu yang  terjadi  pada  tahun  2003  oleh  pemburu  yang berinisial SK yang terlibat perburuan badak, harimau dan  gajah  sumatera  di  wilayah  TWNC  dan  divonis hukuman penjara selama 4 tahun 8 bulan. Selain itu, kasus pidana LHK juga pada kasus pembakaran pos p e n g a m a n a n   y a n g   d i l a k u k a n   o l e h   o k n u m masyarakat.  Pembakaran  pos  pengamanan  tersebut disebabkan  oleh  adanya  warga  yang  tidak  dapat mengakses jalur patroli yang ingin digunakan warga untuk melintas dari satu wilayah ke wilayah lainnya. S e h i n g g a  b e b e ra p a  o k n u m  w a rg a  te r s e b u t memprovokasi warga yang lain untuk membakar lima pos pengamanan TWNC yang terdiri dari Pos Tanjung Mas Lama, Pos Tanjung Mas Baru, Pos Sekawat, Pos
Talang Simpang dan Pos Menanga yang terjadi pada 6 Oktober 2014. Selain itu ketatnya penjagaan kawasan konservasi Taman Nasional melalui kegiatan patroli dan  adanya  pos  pengamanan  disinyalir  menjadi penyebab  utama  oknum  warga  tersebut  membakar pos  pengamanan  karena  tidak  dapat  merambah sumber daya alam baik kayu maupun non-kayu dan berburu  satwa.  Dampak  dari  tidak  adanya  pos pengamanan tersebut adalah meningkatnya aktiﬁtas ilegal  terutama  kasus  perburuan  pada wilayah yang tidak terdapat pos pengamanan hutan.

## Penegakan Hukum Administrasi LHK
Penerapan upaya penegakan hukum administrasi LHK  di  TWNC  yaitu  pada  kasus  perambahan  yang terjadi  pada  tahun  2006,  2011  dan  2013.  Seperti dijelaskan pada penanganan kasus perambahan pada penegakan hukum pidana LHK di atas pada tahun 2011 dan  2013,  perambah  yang  menjadi  provokator  dan perambah  yang  tertangkap  tangan  saat  dilakukan operasi  gabungan  penurunan  perambahan  diproses dengan penegakan hukum pidana LHK dan kemudian sisanya  dilakukan  penegakan  hukum  administrasi LHK. Sanksi ini diterapkan karena perambah tersebut tidak tertangkap tangan di dalam kawasan. Perjanjian
atau  kesepakatan  dibuatkan  bahwa  dalam  dalam kurun  waktu  3  bulan  perambah  boleh  mengambil hasil  kebun  tetapi  tidak  boleh  merawat  kebun  dan diwajibkan  untuk  meninggalkan  area  perambahan setelah  melewati  masa  3  bulan.  Setelah  itu,  patroli fungsional  dilakukan  oleh  polhut  dibantu  dengan Ranger TWNC dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa  gubuk  di  dalam  kawasan  perambahan. Maraknya perambahan tersebut terjadi karena adanya klaim  dari  perambah  terhadap  batas  kawasan  yang berbeda dari batas kawasan TNBBS yang ditetapkan oleh BPKH dan perambahan tersebut mendapatkan dukungan  dari  aparat  desa  serta  tokoh  adat. Penegakan hukum yang diterapkan pada saat operasi gabungan  penurunan  perambahan  pada  tahun  2013 adalah dengan cara preventif yang menerapkan sanksi administrasi  berupa  surat  peringatan  kepada perambah  yang  melanggar  dan  merawat  kebunnya saat  itu.  Sebelum  dimulai  operasi  gabungan penurunan perambahan, warga yang berada di dalam kebun  disosialisasikan  bahwa  mereka  telah melakukan pelanggaran hukum LHK dan dianjurkan untuk  keluar  dari  area  perambahan.  Durasi  waktu sosialisasi hingga operasi gabungan adalah 2 minggu. Namun  jika pada saat operasi gabungan penurunan
perambahan masih dijumpai warga yang merawat dan dilakukan tangkap tangan di dalam kebunnya maka akan diamankan dan diproses ke jalur hukum pidana LHK.  Hal  tersebut  juga  masih  akan  berlaku  jika setelah  operasi  penurunan  perambahan  masih terdapat warga yang merawat kebunnya.

## Pendekatan Non-hukum LHK
Penurunan  gangguan  atau  ancaman  terhadap kawasan konservasi di TWNC juga dilakukan melalui pendekatan non-hukum. Beberapa pendekatan non- hukum  yang  dilakukan  yaitu  seperti  perekrutan mantan  pemburu  dan  perambah  sebagai  personil Ranger di TWNC oleh PT AKN. Perekrutan mantan pemburu  dan  perambah  tersebut  secara  otomatis mengurangi  jumlah  pemburu  dan  perambah  yang berimplikasi  pada  penambahan  jumlah  Ranger sehingga potensi ancaman dan gangguan berkurang. Selain  itu,  upaya  pendekatan  non-hukum  juga dilakukan kepada para warga yang memiliki senjata api  rakitan  berupa  locok  di  desa  Tampang  dan sekitarnya  pada  tahun  2006.  Pada  saat  itu,  polhut TNBBS dibantu personil dari RPU (Rhino Protection Unit) yang  merupakan  mitra  kerjasama  BBTNBBS unit pengamanan dan perlindungan badak jawa dan
Gambar 3. Kasus penegakan hukum pidana LHK di TWNC dari tahun 2000-2018 Figure 3. Cases of environment and forestry crime law enforcement from 2000-2018 in TWNC
Gambar 4. Senjata api tradisional diserahkan kepada Bapak Saptono (Polhut-Kepala Resort Tampang) Figure 4. Traditional ﬁrearms handed over to Saptono (Polhut-Head of Tampang Resort)
Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217 Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217
pohon  secara  liar  sebenarnya  banyak  terjadi  pada kasus  perambahan  pada  saat  para  perambah membuka  kawasan  hutan  menjadi  kawasan  non- hutan atau area penggunaan lain.
Kasus  pidana  LHK  di  TWNC  selain  kasus perambahan  adalah  kasus  pidana  perburuan. Sebanyak  12  kasus  perburuan  yang  merupakan pemburu  harimau  sumatera  atau  pemburu  rusa sambar  terjadi  dari  tahun  2002-2018.  Contoh  kasus perburuan  yang  dilakukan  tindakan  penegakan hukum  pidana  LHK  adalah  penangkapan  pemburu yang  terjadi  pada  tahun  2003  oleh  pemburu  yang berinisial SK yang terlibat perburuan badak, harimau dan  gajah  sumatera  di  wilayah  TWNC  dan  divonis hukuman penjara selama 4 tahun 8 bulan. Selain itu, kasus pidana LHK juga pada kasus pembakaran pos p e n g a m a n a n   y a n g   d i l a k u k a n   o l e h   o k n u m masyarakat.  Pembakaran  pos  pengamanan  tersebut disebabkan  oleh  adanya  warga  yang  tidak  dapat mengakses jalur patroli yang ingin digunakan warga untuk melintas dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
S e h i n g g a  b e b e ra p a  o k n u m  w a rg a  te r s e b u t memprovokasi warga yang lain untuk membakar lima pos pengamanan TWNC yang terdiri dari Pos Tanjung Mas Lama, Pos Tanjung Mas Baru, Pos Sekawat, Pos
Talang Simpang dan Pos Menanga yang terjadi pada 6 Oktober 2014. Selain itu ketatnya penjagaan kawasan konservasi Taman Nasional melalui kegiatan patroli dan  adanya  pos  pengamanan  disinyalir  menjadi penyebab  utama  oknum  warga  tersebut  membakar pos  pengamanan  karena  tidak  dapat  merambah sumber daya alam baik kayu maupun non-kayu dan berburu  satwa.  Dampak  dari  tidak  adanya  pos pengamanan tersebut adalah meningkatnya aktiﬁtas ilegal  terutama  kasus  perburuan  pada wilayah yang tidak terdapat pos pengamanan hutan.

## Penegakan Hukum Administrasi LHK
Penerapan upaya penegakan hukum administrasi LHK  di  TWNC  yaitu  pada  kasus  perambahan  yang terjadi  pada  tahun  2006,  2011  dan  2013.  Seperti dijelaskan pada penanganan kasus perambahan pada penegakan hukum pidana LHK di atas pada tahun 2011 dan  2013,  perambah  yang  menjadi  provokator  dan perambah  yang  tertangkap  tangan  saat  dilakukan operasi  gabungan  penurunan  perambahan  diproses dengan penegakan hukum pidana LHK dan kemudian sisanya  dilakukan  penegakan  hukum  administrasi LHK. Sanksi ini diterapkan karena perambah tersebut tidak tertangkap tangan di dalam kawasan. Perjanjian
atau  kesepakatan  dibuatkan  bahwa  dalam  dalam kurun  waktu  3  bulan  perambah  boleh  mengambil hasil  kebun  tetapi  tidak  boleh  merawat  kebun  dan diwajibkan  untuk  meninggalkan  area  perambahan setelah  melewati  masa  3  bulan.  Setelah  itu,  patroli fungsional  dilakukan  oleh  polhut  dibantu  dengan Ranger TWNC dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa  gubuk  di  dalam  kawasan  perambahan. Maraknya perambahan tersebut terjadi karena adanya klaim  dari  perambah  terhadap  batas  kawasan  yang berbeda dari batas kawasan TNBBS yang ditetapkan oleh BPKH dan perambahan tersebut mendapatkan dukungan  dari  aparat  desa  serta  tokoh  adat. Penegakan hukum yang diterapkan pada saat operasi gabungan  penurunan  perambahan  pada  tahun  2013 adalah dengan cara preventif yang menerapkan sanksi administrasi  berupa  surat  peringatan  kepada perambah  yang  melanggar  dan  merawat  kebunnya saat  itu.  Sebelum  dimulai  operasi  gabungan penurunan perambahan, warga yang berada di dalam kebun  disosialisasikan  bahwa  mereka  telah melakukan pelanggaran hukum LHK dan dianjurkan untuk  keluar  dari  area  perambahan.  Durasi  waktu sosialisasi hingga operasi gabungan adalah 2 minggu. Namun  jika pada saat operasi gabungan penurunan
perambahan masih dijumpai warga yang merawat dan dilakukan tangkap tangan di dalam kebunnya maka akan diamankan dan diproses ke jalur hukum pidana LHK.  Hal  tersebut  juga  masih  akan  berlaku  jika setelah  operasi  penurunan  perambahan  masih terdapat warga yang merawat kebunnya.

## Pendekatan Non-hukum LHK
Penurunan  gangguan  atau  ancaman  terhadap kawasan konservasi di TWNC juga dilakukan melalui pendekatan non-hukum. Beberapa pendekatan non- hukum  yang  dilakukan  yaitu  seperti  perekrutan mantan  pemburu  dan  perambah  sebagai  personil Ranger di TWNC oleh PT AKN. Perekrutan mantan pemburu  dan  perambah  tersebut  secara  otomatis mengurangi  jumlah  pemburu  dan  perambah  yang berimplikasi  pada  penambahan  jumlah  Ranger sehingga potensi ancaman dan gangguan berkurang. Selain  itu,  upaya  pendekatan  non-hukum  juga dilakukan kepada para warga yang memiliki senjata api  rakitan  berupa  locok  di  desa  Tampang  dan sekitarnya  pada  tahun  2006.  Pada  saat  itu,  polhut TNBBS dibantu personil dari RPU (Rhino Protection Unit) yang  merupakan  mitra  kerjasama  BBTNBBS unit pengamanan dan perlindungan badak jawa dan
Gambar 3. Kasus penegakan hukum pidana LHK di TWNC dari tahun 2000-2018 Figure 3. Cases of environment and forestry crime law enforcement from 2000-2018 in TWNC
badak  sumatera  yang  dimiliki  oleh  Yayasan  Badak Indonesia  (YABI)  yang  didukung  oleh  aparat  TNI melakukan  pendekatan  kepada  para  warga  untuk secara sukarela  menyerahkan senjata api rakitannya kepada  petugas  yang  mencapai  sekitar  60  senjata (Gambar 4). Para pemburu diberikan tenggat waktu selama  2  minggu  untuk  menyerahkan  senjata  api rakitannya  dan  akan  diberikan  kompensasi  sebesar Rp300.000,00  per  senjata,  namun  jika dalam  kurun waktu tersebut warga tidak menyerahkan senjata api rakitannya  maka  saat  dilakukan  operasi  gabungan maka  akan  dilakukan  penegakan  hukum  pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pola Aktivitas Ilegal di TWNC

## Perburuan
Data  aktiﬁtas  perburuan  didapatkan  melalui analisis  program  SMART  mulai  dari  tahun  2013 sampai tahun 2017. Pembahasan aktiﬁtas perburuan pada periode ini difokuskan pada kasus pembakaran sarana dan prasarana berupa 5 pos pengamanan hutan oleh oknum masyarakat Desa Penyangga di TWNC. Dampak yang ditimbulkan dengan tidak adanya pos pengamanan  tersebut  adalah  peningkatan  jumlah aktiﬁtas  perburuan  setelah  terjadinya  pembakaran pos  pengamanan  (Tabel  1).  Tanda-tanda  aktiﬁtas ilegal  tersebut  berupa  jejak  kaki  manusia,  jalur pemburu,  bekas  tebasan  golok,  sampah  anorganik yang  ditinggalkan  oleh  pemburu;  gubuk  pemburu (aktif dan non-aktif); peralatan berburu berupa jerat, senjata  api  rakitan  dan  golok;  dan  bangkai  hewan berupa bangkai kaki rusa sambar, kepala landak dan napu (Gambar 5 dan 6).

## Degradasi habitat
Aktiﬁtas  ilegal  pada  habitat  harimau  sumatera yang  terjadi  di  kawasan  TWNC  adalah  aktiﬁtas perambahan  oleh  masyarakat  yang  dengan  sengaja melakukan  pembukaan  lahan  untuk  dimanfaatkan sebagai area perkebunan. Jenis tanaman yang banyak ditemui pada area perambahan ini adalah kopi, coklat, jengkol dan petai. Perambahan di enclave Pengekahan merupakan  perambahan  yang  terjadi  sekitar  awal tahun 1990-2006 dengan luasan kebun yang dirawat mencapai 500 ha dan jumlah perambah mencapai 300 orang. Perambah tersebut didominasi oleh perambah yang  berasal  dari  luar  wilayah  enclave  pengekahan. Kemudian  perambahan  terjadi  kembali  pada  tahun 2011 di Desa Tampang hingga Desa Teluk Berak, Kec. Pematang  Sawa,  Kab.  Tanggamus  dengan  luas  area perambahan  mencapai  sekitar  70  ha  dan  jumlah p e ra m b a h  m e n c a p a i   s e k i t a r  5 0   p e ra m b a h . Perambahan yang terjadi di Enclave Way Haru pada tahun tersebut luas area perambahan mencapai 175 ha dengan  jumlah  perambah  mencapai  85  perambah. Kemudian perambahan yang berada di beberapa titik di Desa Teluk Brak, Karang Brak, Tirom, dan Enclave Way  Haru  semakin  meluas  sehingga  dilakukan operasi  gabungan  penurunan  perambahan  terakhir pada tahun 2013 (Tabel 2).
Total  area  perambahan  pada  4  desa  tersebut mencapai  sekitar  483,5  ha  dengan  jumlah  total perambah mencapai 369 orang. Tipe perambahan di wilayah  TWNC  ini  merupakan  perambahan  tidak menetap  dengan  hanya  membangun  gubuk  atau shelter yang  digunakan  perambah  untuk  tinggal sementara  saat  mereka  melakukan  perawatan  atau musim  panen  tiba.  Tidak  semua  perambah  yang
Gambar 5. Distribusi aktiﬁtas perburuan, (a) sebelum dan (b) sesudah pembakaran pos pengamanan Figure 5. Poaching activitiy distribution, (a) before and (b) after posts guard burning
Tabel 1. Aktivitas perburuan sebelum dan setelah pembakaran pos pengamanan Table 1. Poaching activity before and after posts guard burning
Aktiﬁtas ilegal
Tanda-tanda aktiﬁtas ilegal Bekas camp pemburu Peralatan untuk berburu Bangkai buruan
16 bulan sebelum pembakaran pos 16 20 14 2 16 bulan sesudah pembakaran pos 122 48 27 5
Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217 Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217
badak  sumatera  yang  dimiliki  oleh  Yayasan  Badak Indonesia  (YABI)  yang  didukung  oleh  aparat  TNI melakukan  pendekatan  kepada  para  warga  untuk secara sukarela  menyerahkan senjata api rakitannya kepada  petugas  yang  mencapai  sekitar  60  senjata (Gambar 4). Para pemburu diberikan tenggat waktu selama  2  minggu  untuk  menyerahkan  senjata  api rakitannya  dan  akan  diberikan  kompensasi  sebesar Rp300.000,00  per  senjata,  namun  jika dalam  kurun waktu tersebut warga tidak menyerahkan senjata api rakitannya  maka  saat  dilakukan  operasi  gabungan maka  akan  dilakukan  penegakan  hukum  pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pola Aktivitas Ilegal di TWNC

## Perburuan
Data  aktiﬁtas  perburuan  didapatkan  melalui analisis  program  SMART  mulai  dari  tahun  2013 sampai tahun 2017. Pembahasan aktiﬁtas perburuan pada periode ini difokuskan pada kasus pembakaran sarana dan prasarana berupa 5 pos pengamanan hutan oleh oknum masyarakat Desa Penyangga di TWNC.
Dampak yang ditimbulkan dengan tidak adanya pos pengamanan  tersebut  adalah  peningkatan  jumlah aktiﬁtas  perburuan  setelah  terjadinya  pembakaran pos  pengamanan  (Tabel  1).  Tanda-tanda  aktiﬁtas ilegal  tersebut  berupa  jejak  kaki  manusia,  jalur pemburu,  bekas  tebasan  golok,  sampah  anorganik yang  ditinggalkan  oleh  pemburu;  gubuk  pemburu (aktif dan non-aktif); peralatan berburu berupa jerat, senjata  api  rakitan  dan  golok;  dan  bangkai  hewan berupa bangkai kaki rusa sambar, kepala landak dan napu (Gambar 5 dan 6).

## Degradasi habitat
Aktiﬁtas  ilegal  pada  habitat  harimau  sumatera yang  terjadi  di  kawasan  TWNC  adalah  aktiﬁtas perambahan  oleh  masyarakat  yang  dengan  sengaja melakukan  pembukaan  lahan  untuk  dimanfaatkan sebagai area perkebunan. Jenis tanaman yang banyak ditemui pada area perambahan ini adalah kopi, coklat, jengkol dan petai. Perambahan di enclave Pengekahan merupakan  perambahan  yang  terjadi  sekitar  awal tahun 1990-2006 dengan luasan kebun yang dirawat mencapai 500 ha dan jumlah perambah mencapai 300 orang. Perambah tersebut didominasi oleh perambah yang  berasal  dari  luar  wilayah  enclave  pengekahan. Kemudian  perambahan  terjadi  kembali  pada  tahun 2011 di Desa Tampang hingga Desa Teluk Berak, Kec. Pematang  Sawa,  Kab.  Tanggamus  dengan  luas  area perambahan  mencapai  sekitar  70  ha  dan  jumlah p e ra m b a h  m e n c a p a i   s e k i t a r  5 0   p e ra m b a h . Perambahan yang terjadi di Enclave Way Haru pada tahun tersebut luas area perambahan mencapai 175 ha dengan  jumlah  perambah  mencapai  85  perambah. Kemudian perambahan yang berada di beberapa titik di Desa Teluk Brak, Karang Brak, Tirom, dan Enclave Way  Haru  semakin  meluas  sehingga  dilakukan operasi  gabungan  penurunan  perambahan  terakhir pada tahun 2013 (Tabel 2).
Total  area  perambahan  pada  4  desa  tersebut mencapai  sekitar  483,5  ha  dengan  jumlah  total perambah mencapai 369 orang. Tipe perambahan di wilayah  TWNC  ini  merupakan  perambahan  tidak menetap  dengan  hanya  membangun  gubuk  atau shelter yang  digunakan  perambah  untuk  tinggal sementara  saat  mereka  melakukan  perawatan  atau musim  panen  tiba.  Tidak  semua  perambah  yang
Gambar 5. Distribusi aktiﬁtas perburuan, (a) sebelum dan (b) sesudah pembakaran pos pengamanan Figure 5. Poaching activitiy distribution, (a) before and (b) after posts guard burning
Tabel 1. Aktivitas perburuan sebelum dan setelah pembakaran pos pengamanan Table 1. Poaching activity before and after posts guard burning
Aktiﬁtas ilegal
Tanda-tanda aktiﬁtas ilegal Bekas camp pemburu
Peralatan untuk berburu Bangkai buruan
16 bulan sebelum pembakaran pos 16 20 14 2 16 bulan sesudah pembakaran pos 122 48 27 5
Gambar 6. (a) Bangkai rusa sambar dan landak, (b) jerat harimau aktif dari sling, dan (c) camp pemburu Figure 6. (a) Sambar deer and porcupine carcass, (b) active snare for tiger, dan (c) poacher camp
mengelola kebun berasal dari warga desa penyangga TWNC,  namun ada  beberapa yang  berasal dari  luar desa-desa  penyangga  tersebut.  Jenis  tanaman  yang ditanam di area perambahan bervariasi dari tanaman yang  dominan  seperti  kopi  dan  tanaman-tanaman lain bervariasi seperti lada, coklat, jengkol dan padi. Perambahan yang terjadi di sekitar 4 desa di kawasan p e nya n g g a  T W N C  m e r u p a k a n  p e ra m b a h a n pembukaan baru hingga lama dengan umur rata-rata tanaman kopi 2-10 tahun.

## Implikasi  Pola  Penegakan  Hukum  terhadap Aktiﬁtas Ilegal
Pendekatan  penegakan  hukum  LHK  yang diterapkan oleh pengelola TNBBS dan PT AKN dapat menekan  aktiﬁtas  ilegal  di  dalam  wilayah  TWNC. Upaya  tersebut  dilakukan  secara  kolaboratif  antara polhut TNBBS bersama dengan Ranger PT AKN sejak awal  tahun  2001  sampai  dengan  saat  ini.  Berbagai upaya  penegakan  hukum  LHK  mulai  diintensi an untuk  menekan  aktiﬁtas  ilegal  seperti  kegiatan perambahan,  perburuan  dan  pembalakan  liar  yang dilakukan  oleh  orang  maupun  sekelompok  orang pada lokasi dan periode waktu yang berbeda. Sebelum
Balai Besar TNBBS dan PT AKN melakukan kerjasama kolaborasi  pengelolaan  kawasan  Taman  Nasional Bukit Barisan Selatan, pada periode tahun awal tahun 1990 hingga pertengahan tahun 2000 aktiﬁtas ilegal m a ra k   te r j a d i   d i   w i l ay a h  T W N C .   A k t i ﬁ t a s perambahan  dan  pembalakan  liar  banyak  terjadi  di daerah  Taman  Nasional  yang  berbatasan  dengan pemukiman penduduk terutama di Resort Tampang, Resort Way Nipah dan Resort Way Haru pada periode waktu tersebut.
Beberapa  intervensi  yang  dilakukan  oleh pengelola PT AKN dalam membantu dan mendukung u paya  pe n e g a k a n  h u k u m  d i   T WN C  s e pe r t i melakukan  penambahan  personil Ranger secara berkala,  penambahan  pos  pengamanan,  serta beberapa  kegiatan  pengamanan  hutan  lainnya yang bersifat  preemtif,  preventif  dan  represif  melalui kegiatan  sosialisasi,  kegiatan  intelejen,  kegiatan patroli  hutan  dan  kegiatan  penangkapan  pelaku tindak pidana LHK untuk diproses lebih lanjut oleh aparat  penegak  hukum  (Gambar  7).  Intervensi penambahan  personel Ranger tersebut  didasarkan pada terbatasnya jumlah Polhut TNBBS yang bertugas menjaga  kawasan  taman  nasional.  Berdasarkan
Gambar 7. Graﬁk dinamika jumlah ranger dan pos pengamanan serta kasus-kasus pidana dan aktiﬁtas ilegal yang ditemukan menggunakan program SMART.
Figure 7. Graph of dynamics of ranger numbers and security posts as well as law cases and illegal activity identiﬁcation through SMART programme
informasi  dari  Kepala  Satuan  Polhut  TNBBS,  Agus Hartono  (2020),  menyatakan  bahwa  jumlah  polhut saat ini mencapai 43 orang yang mana jumlah tersebut masih  dirasa  sangat  kurang.  Idealnya  di  masing- masing  resort  minimal  terdapat  4  Polhut  dan  10 Polhut yang selalu siap siaga di Kantor Balai TNBBS atau  dengan  asumsi  perbandingan  antara  jumlah polhut dengan luasan Taman Nasional adalah 1:5000 ha  (5000  ha  per  personel  polhut).  Dengan  luasan TNBBS  yang  mencapai  313.572,48  ha,  jumlah  ideal Polhut  berdasarkan  perbandingan  tersebut  adalah sekitar  63  orang.  Setelah  adanya  penambahan personel Ranger dari  PT  AKN,  jumlah  personil pengamanan  di  wilayah  TWNC  saja  mencapai  78 orang  ( Ranger dan  Polhut)  dan  jika  dibandingkan dengan luasan TWNC yang mencapai 48.153 ha maka perbandingannya  adalah  1:600  ha.  Kondisi  tersebut tentunya  sangat  membantu  Polhut  TNBBS  dalam kegiatan  pencegahan  dan  pengamanan  hutan  di wilayah  TWNC  dan  merupakan  kondisi  yang diharapkan,  berdasarkan  peneltian  dari  Sukarman (2018)  yang  menyebutkan  bahwa  Kepala  Satuan polhut  TN  Way  Kambas  jumlah  yang  diharapkan adalah 1:500 ha (500 ha per personil Polhut). Seiring bertambahnya  jumlah  personil Ranger ,  intervensi juga  dilakukan  terhadap  penambahan  jumlah  pos p e n g a m a n a n  s e b a g a i   s a ra n a  d a n  p ra s a ra n a pengamanan  kawasan  Taman  Nasional.  Perubahan jumlah pos pengamanan dari 3 pos pada tahun 2001 menjadi 16 pos pengamanan pada tahun 2018. Kedua intervensi  tersebut  merupakan  tambahan  sumber daya yang sangat penting bagi Polhut TNBBS dalam melaksanakan tugas pokok dalam perlindungan dan pengamanan  hutan  seperti  kegiatan  preemtif, preventif dan represif yang lebih intensif.
Intervensi  pengelolaan  berupa  pendekatan penegakan  hukum  LHK  mampu  menekan  aktiﬁtas ilegal yang terjadi di wilayah TWNC. Dari data register perkara  yang  didapatkan  dari  database  Balai  Besar
TNBBS  mulai  tahun  2000-2018,  kasus  pidana  LHK yang terjadi di kawasan TWNC mencapai 37 perkara dengan  rincian  24  kasus  perambahan,  1  kasus pembalakan  liar  dan  12  kasus  perburuan  harimau serta satwa mangsanya yaitu rusa sambar (Gambar 7). Dari  graﬁk  tersebut  jumlah  kasus  pidana  yang ditemukan  pada  periode  tahun  2001-2008  masih tinggi dengan total kasus pidana LHK perburuan dan perambahan  mencapai  29  kasus  dan  menurun  dari tahun 2009 hingga tahun 2018 menjadi 9 kasus pidana LHK.  Namun  setelah  terjadi  pembakaran  pos pengamanan  hutan  oleh  oknum  masyarakat  pada tanggal  6  Oktober  2014,  aktiﬁtas  ilegal  terutama aktiﬁtas  perburuan  meningkat  signiﬁkan  jika dibandingkan  dengan  sebelum  terjadinya  kasus pembakaran pos pengamanan. Peningkatan aktiﬁtas perburuan tersebut terjadi karena proses penanganan perkara para tersangka pembakar pos hingga putusan pengadilan memakan waktu cukup lama mencapai 1 tahun 2 bulan sehingga mengakibatkan pembangun- an pos pengamanan hutan yang baru terhambat dan baru secara resmi ditempati lagi, yaitu pada Januari 2017.  Selain  itu  putusan  pengadilan  terhadap  para pelaku tersebut sangat ringan hanya 1 bulan penjara sehingga  putusan  pidana  terkesan  kurang  tegas. Dampak dari ketidaktegasan aparat penegak hukum terhadap para pelaku pembakaran pos pengamanan hutan dan tidak adanya pos pengamanan hutan pada kurun waktu tersebut menyebabkan temuan aktiﬁtas perburuan  meningkat  signiﬁkan  lebih  dari  dua  kali l i p a t  j i k a  d i b a n d i n g k a n  s e b e l u m  ke j a d i a n pembakaran pos pengamanan. Tanda-tanda aktiﬁtas ilegal  tersebut  berupa  jejak  kaki  manusia,  jalur pemburu,  bekas  tebasan  golok,  sampah  anorganik yang  ditinggalkan  oleh  pemburu,  camp  pemburu, perlatan berburu seperti jerat, senjata api rakitan dan golok, serta bangkai hewan seperti bangkai kaki rusa sambar,  kepala  landak  dan  napu.  Keberadaan  pos pengamanan  ini  sangat  penting  sebagaimana
Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217
mengelola kebun berasal dari warga desa penyangga TWNC,  namun ada  beberapa yang  berasal dari  luar desa-desa  penyangga  tersebut.  Jenis  tanaman  yang ditanam di area perambahan bervariasi dari tanaman yang  dominan  seperti  kopi  dan  tanaman-tanaman lain bervariasi seperti lada, coklat, jengkol dan padi.
Perambahan yang terjadi di sekitar 4 desa di kawasan p e nya n g g a  T W N C  m e r u p a k a n  p e ra m b a h a n pembukaan baru hingga lama dengan umur rata-rata tanaman kopi 2-10 tahun.

## Implikasi  Pola  Penegakan  Hukum  terhadap Aktiﬁtas Ilegal
Pendekatan  penegakan  hukum  LHK  yang diterapkan oleh pengelola TNBBS dan PT AKN dapat menekan  aktiﬁtas  ilegal  di  dalam  wilayah  TWNC.
Upaya  tersebut  dilakukan  secara  kolaboratif  antara polhut TNBBS bersama dengan Ranger PT AKN sejak awal  tahun  2001  sampai  dengan  saat  ini.  Berbagai upaya  penegakan  hukum  LHK  mulai  diintensi an untuk  menekan  aktiﬁtas  ilegal  seperti  kegiatan perambahan,  perburuan  dan  pembalakan  liar  yang dilakukan  oleh  orang  maupun  sekelompok  orang pada lokasi dan periode waktu yang berbeda. Sebelum
Balai Besar TNBBS dan PT AKN melakukan kerjasama kolaborasi  pengelolaan  kawasan  Taman  Nasional Bukit Barisan Selatan, pada periode tahun awal tahun 1990 hingga pertengahan tahun 2000 aktiﬁtas ilegal m a ra k   te r j a d i   d i   w i l ay a h  T W N C .   A k t i ﬁ t a s perambahan  dan  pembalakan  liar  banyak  terjadi  di daerah  Taman  Nasional  yang  berbatasan  dengan pemukiman penduduk terutama di Resort Tampang, Resort Way Nipah dan Resort Way Haru pada periode waktu tersebut.
Beberapa  intervensi  yang  dilakukan  oleh pengelola PT AKN dalam membantu dan mendukung u paya  pe n e g a k a n  h u k u m  d i   T WN C  s e pe r t i melakukan  penambahan  personil Ranger secara berkala,  penambahan  pos  pengamanan,  serta beberapa  kegiatan  pengamanan  hutan  lainnya yang bersifat  preemtif,  preventif  dan  represif  melalui kegiatan  sosialisasi,  kegiatan  intelejen,  kegiatan patroli  hutan  dan  kegiatan  penangkapan  pelaku tindak pidana LHK untuk diproses lebih lanjut oleh aparat  penegak  hukum  (Gambar  7).  Intervensi penambahan  personel Ranger tersebut  didasarkan pada terbatasnya jumlah Polhut TNBBS yang bertugas menjaga  kawasan  taman  nasional.  Berdasarkan
Gambar 7. Graﬁk dinamika jumlah ranger dan pos pengamanan serta kasus-kasus pidana dan aktiﬁtas ilegal yang ditemukan menggunakan program SMART.
Figure 7. Graph of dynamics of ranger numbers and security posts as well as law cases and illegal activity identiﬁcation through SMART programme
informasi  dari  Kepala  Satuan  Polhut  TNBBS,  Agus Hartono  (2020),  menyatakan  bahwa  jumlah  polhut saat ini mencapai 43 orang yang mana jumlah tersebut masih  dirasa  sangat  kurang.  Idealnya  di  masing- masing  resort  minimal  terdapat  4  Polhut  dan  10 Polhut yang selalu siap siaga di Kantor Balai TNBBS atau  dengan  asumsi  perbandingan  antara  jumlah polhut dengan luasan Taman Nasional adalah 1:5000 ha  (5000  ha  per  personel  polhut).  Dengan  luasan TNBBS  yang  mencapai  313.572,48  ha,  jumlah  ideal Polhut  berdasarkan  perbandingan  tersebut  adalah sekitar  63  orang.  Setelah  adanya  penambahan personel Ranger dari  PT  AKN,  jumlah  personil pengamanan  di  wilayah  TWNC  saja  mencapai  78 orang  ( Ranger dan  Polhut)  dan  jika  dibandingkan dengan luasan TWNC yang mencapai 48.153 ha maka perbandingannya  adalah  1:600  ha.  Kondisi  tersebut tentunya  sangat  membantu  Polhut  TNBBS  dalam kegiatan  pencegahan  dan  pengamanan  hutan  di wilayah  TWNC  dan  merupakan  kondisi  yang diharapkan,  berdasarkan  peneltian  dari  Sukarman (2018)  yang  menyebutkan  bahwa  Kepala  Satuan polhut  TN  Way  Kambas  jumlah  yang  diharapkan adalah 1:500 ha (500 ha per personil Polhut). Seiring bertambahnya  jumlah  personil Ranger ,  intervensi juga  dilakukan  terhadap  penambahan  jumlah  pos p e n g a m a n a n  s e b a g a i   s a ra n a  d a n  p ra s a ra n a pengamanan  kawasan  Taman  Nasional.  Perubahan jumlah pos pengamanan dari 3 pos pada tahun 2001 menjadi 16 pos pengamanan pada tahun 2018. Kedua intervensi  tersebut  merupakan  tambahan  sumber daya yang sangat penting bagi Polhut TNBBS dalam melaksanakan tugas pokok dalam perlindungan dan pengamanan  hutan  seperti  kegiatan  preemtif, preventif dan represif yang lebih intensif.
Intervensi  pengelolaan  berupa  pendekatan penegakan  hukum  LHK  mampu  menekan  aktiﬁtas ilegal yang terjadi di wilayah TWNC. Dari data register perkara  yang  didapatkan  dari  database  Balai  Besar
TNBBS  mulai  tahun  2000-2018,  kasus  pidana  LHK yang terjadi di kawasan TWNC mencapai 37 perkara dengan  rincian  24  kasus  perambahan,  1  kasus pembalakan  liar  dan  12  kasus  perburuan  harimau serta satwa mangsanya yaitu rusa sambar (Gambar 7). Dari  graﬁk  tersebut  jumlah  kasus  pidana  yang ditemukan  pada  periode  tahun  2001-2008  masih tinggi dengan total kasus pidana LHK perburuan dan perambahan  mencapai  29  kasus  dan  menurun  dari tahun 2009 hingga tahun 2018 menjadi 9 kasus pidana LHK.  Namun  setelah  terjadi  pembakaran  pos pengamanan  hutan  oleh  oknum  masyarakat  pada tanggal  6  Oktober  2014,  aktiﬁtas  ilegal  terutama aktiﬁtas  perburuan  meningkat  signiﬁkan  jika dibandingkan  dengan  sebelum  terjadinya  kasus pembakaran pos pengamanan. Peningkatan aktiﬁtas perburuan tersebut terjadi karena proses penanganan perkara para tersangka pembakar pos hingga putusan pengadilan memakan waktu cukup lama mencapai 1 tahun 2 bulan sehingga mengakibatkan pembangun- an pos pengamanan hutan yang baru terhambat dan baru secara resmi ditempati lagi, yaitu pada Januari 2017.  Selain  itu  putusan  pengadilan  terhadap  para pelaku tersebut sangat ringan hanya 1 bulan penjara sehingga  putusan  pidana  terkesan  kurang  tegas. Dampak dari ketidaktegasan aparat penegak hukum terhadap para pelaku pembakaran pos pengamanan hutan dan tidak adanya pos pengamanan hutan pada kurun waktu tersebut menyebabkan temuan aktiﬁtas perburuan  meningkat  signiﬁkan  lebih  dari  dua  kali l i p a t  j i k a  d i b a n d i n g k a n  s e b e l u m  ke j a d i a n pembakaran pos pengamanan. Tanda-tanda aktiﬁtas ilegal  tersebut  berupa  jejak  kaki  manusia,  jalur pemburu,  bekas  tebasan  golok,  sampah  anorganik yang  ditinggalkan  oleh  pemburu,  camp  pemburu, perlatan berburu seperti jerat, senjata api rakitan dan golok, serta bangkai hewan seperti bangkai kaki rusa sambar,  kepala  landak  dan  napu.  Keberadaan  pos pengamanan  ini  sangat  penting  sebagaimana
disebutkan  pada  penelitian  Aziz  et  al.  (2017)  yang menyatakan  bahwa  pemburu  memilih  lokasi  yang cenderung jauh dari pos jaga, dan dekat dengan tepi sungai, tetapi tidak dipengaruhi oleh status kawasan lindung atau jarak ke batas hutan.
Penegakan  hukum administrasi dilakukan pada periode  tahun  2001-2018  melalui  pemberian  sanksi terhadap  perambah  yang  merambah  di  kawasan Taman Nasional pada tahun 2006, 2011 dan 2013. Pada kasus  perambahan  tahun  2006  dan  2011,  perambah yang tidak tertangkap tangan dan menjadi provokator dihimbau  agar  keluar  dari  area  perambahan  dan diberikan  waktu  3  bulan  setelah  dilakukan  operasi gabungan.  Selama  kurun  waktu  tersebut  perambah boleh  mengambil  hasil  tetapi  tidak  boleh  merawat kebun di area perambahan. Jika setelah 3 bulan masih dijumpai perambah yang merawat area perambahan, maka  sanksi  pidana  akan  diberlakukan  sesuai peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Berbeda dengan penanganan kasus perambahan yang terjadi pada tahun 2013 dimana pada kasus tersebut 2 minggu sebelum  dilakukan  operasi  gabungan  penurunan perambahan, para perambah dihimbau untuk keluar dari  area  perambahan  dan  diberikan  sanksi administrasi  bagi  mereka  yang  melanggar.  Jika perambah tertangkap tangan saat dilakukan operasi penurunan  perambahan,  maka  para  perambah tersebut  akan  diberlakukan  sanksi  pidana  sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Pendekatan  hukum  administrasi  telah  lama dipandang  menjanjikan  untuk  menekan  tindakan kriminal,  karena  dapat  mencegah  masyarakat melakukan  tindakan  yang  terlarang,  tanpa  perlu langsung  menghukum  si  pelanggar  (Huisman  & Koemans  2008).  Caranya  dengan  mengingatkan pelanggar terlebih dahulu. Jika setelah diingatkan si pelanggar tetap melakukan tindakan yang terlarang, maka ia akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda  (Huisman  &  Koemans  2008).  Sebagaimana
dijelaskan  sebelumnya,  sanksi  administrasi  lebih efektif  karena  bisa  langsung  dipaksakan  oleh administrasi  (“eksekutif”)  tanpa  perlu  persetujuan dari yudikatif berupa putusan peradilan. Jika setelah itu si pelanggar tetap melanggar, makai akan diproses dengan hukum pidana yang ancaman sanksinya lebih berat (Huisman & Koemans 2008).
Secara  konseptual  perbedaan  hukum  pidana dengan hukum administrasi ditinjau dari jenis sanksi, sebagai  berikut:  sanksi  pidana  adalah  sanksi  yang paling  keras  yang  dimiliki  oleh  sistem  hukum (Rammelink  2003).  Sanksi  ini  kerap  berorientasi untuk  menghukum (punitive  sanction) guna menghadirkan  derita  atau  azab  bagi  si  pelanggar seperti  pidana  penjara;  oleh  karenanya,  sanksi  ini harus  dijatuhkan  melalui  lembaga  peradilan (“hakim”) (Rammelink 2003). Hal ini berbeda dengan sanksi  administrasi  yang  orientasinya  adalah  untuk memperbaiki  situasi  tertentu yang  menjadi  perkara (reparatory  sanction), sehingga  jenis  hukumannya lebih  ringan  daripada  sanksi  pidana  (Rammelink 2003).   Mengingat jenis sanksinya yang lebih ringan, maka  sanksi  administrasi  ini  tidak  berpotensi mengancam  hak  asasi  manusia  dari  terduga pelanggar, maka sanksi administrasi dapat diterapkan langsung  oleh  administrasi  atau  pemerintah  dalam arti  eksekutif,  tanpa  memerlukan  persetujuan  dari lembaga  peradilan  (Jansen  2013).  Ragam  sanksi  ini dapat  berupa  teguran  atau  peringatan,  hukuman berupa kewajiban untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan,  pencabutan  izin,  hingga  penjatuhan denda  administrasi.  Pada  konteks  tulisan  ini,  yang dimaksud  “administrasi”  yang  dapat  menjatuhkan sanksi administrasi adalah Balai Besar TNBBS, juga PT AKN  dengan  merujuk  pada  kewenangan  yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana disebut di atas.
Intervensi  pendekatan  non-hukum  LHK  juga turut  berpengaruh  terhadap  menurunnya  ancaman
dan  gangguan  terhadap  kawasan  konservasi  seperti perekrutan  mantan  pemburu  sebagai  Ranger  dan pengumpulan  senjata  api  rakitan  dari  warga  Desa Tampang  dan  sekitarnya  kepada  Polhut  TNBBS. Perekrutan  mantan  pemburu  dari  masyarakat  lokal sekitar kawasan TWNC secara otomatis mengurangi jumlah  perambah  dan  pemburu  yang  berimplikasi pada penambahan jumlah Ranger, sehingga potensi ancaman dan gangguan di kawasan konservasi TWNC berkurang.  Selain  itu,  penyerahan  senjata  api tradisional  di  desa  Tampang  dan  sekitarnya  kepada Polhut  TNBBS  pada  tahun  2006  juga  merupakan pendekatan non-hukum LHK yang dampaknya dapat menurunkan aktiﬁtas perburuan di wilayah TWNC. Penyerahan  senjata  api  rakitan  tersebut  tidak termasuk penegakan hukum LHK karena sebenarnya bukan wewenang dari Polhut TNBBS untuk menyita senjata api ilegal, akan tetapi menjadi wewenang dari aparat  TNI  dan  Polri.  Namun  karena  dampak  dari kepemilikan  senjata  api  rakitan  ini  menyebabkan aktiﬁtas  perburuan  tinggi  di  kawasan  TWNC  maka Polhut  TNBBS  yang  didukung  oleh  aparat  TNI  dan RPU  melakukan  inisiatif  pengumpulan  senjata  api rakitan  tersebut  dengan  tujuan  utama  untuk memutus mata rantai aktiﬁtas perburuan di kawasan TWNC.  Para  pemburu  diberikan  tenggat  waktu selama  2  minggu  untuk  menyerahkan  senjata  api rakitannya  dan  diberikan  kompensasi  sebesar Rp300.000,00  per  senjata  oleh  RPU.  Namun,  jika dalam  kurun  waktu  tersebut  pemburu  tidak menyerahkan  senjata  api  rakitannya  maka  saat dilakukan operasi dan diketahui memiliki senjata api rakitan  maka  akan  dilakukan  penegakan  hukum pidana  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dari  himbauan  tersebut, para  pemburu  yang  memiliki  senjata  api  rakitan akhirnya  mau  menyerahkan  senjatanya  dengan catatan senjata api rakitan cukup diserahkan kepada petugas tanpa menyertakan siapa pemilik senjata api
rakitan tersebut, sehingga kesepakatan terjadi hanya sebatas petugas Polhut TNBBS dan aparat desa saja. Menurut  Bapak  Saptono,  dampak  dari  penyerahan senjata  tersebut  adalah  berkurangnya  aktiﬁtas perburuan yang cukup signiﬁkan mencapai 80% dari sebelumnya.
Kepemilikan  senjata  api  ilegal  tersebut melanggar  Undang-undang  Darurat  RI  No  12  tahun 1 9 5 1   te n t a n g   M e n g u b a h  " O R D O N N A N T I E - TIJDELIJKE  BIJZONDERE  STRAFBEPALINGEN" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia  dahulu  No  8  Tahun  1948  pasal  1  yang menyebutkan  bahwa  barang  siapa,  yang  tanpa  hak memasukkan  ke  Indonesia  membuat,  menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,  menguasai,  membawa,  mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu  senjata  api,  amunisi  atau  sesuatu  bahan peledak,  dihukum  dengan  hukuman  mati  atau hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman penjara  sementara  setinggi-tingginya  dua  puluh tahun.

## Kesimpulan
Pendekatan  penegakan  hukum  LHK  seperti pencegahan  dan  pengamanan  hutan,  penegakan hukum  pidana  LHK  dan  penegakan  hukum administrasi LHK serta pendekatan penegakan non- hukum LHK oleh pengelola TNBBS dan PT Adhiniaga Kreasinusa  yang  diterapkan  dari  tahun  2001-2018 telah  dapat  menekan  aktiﬁtas  ilegal  seperti perambahan,  perburuan  dan  pembalakan  liar  di dalam  kawasan  Taman  Nasional  di  wilayah  TWNC. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya jumlah kasus pidana dan  temuan aktiﬁtas  ilegal dari  tahun 2001-2013.  Namun  jika  pendekatan  hukum  pidana LHK  dilonggarkan  sebagaimana  yang  terjadi  pada
Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217 Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217
disebutkan  pada  penelitian  Aziz  et  al.  (2017)  yang menyatakan  bahwa  pemburu  memilih  lokasi  yang cenderung jauh dari pos jaga, dan dekat dengan tepi sungai, tetapi tidak dipengaruhi oleh status kawasan lindung atau jarak ke batas hutan.
Penegakan  hukum administrasi dilakukan pada periode  tahun  2001-2018  melalui  pemberian  sanksi terhadap  perambah  yang  merambah  di  kawasan Taman Nasional pada tahun 2006, 2011 dan 2013. Pada kasus  perambahan  tahun  2006  dan  2011,  perambah yang tidak tertangkap tangan dan menjadi provokator dihimbau  agar  keluar  dari  area  perambahan  dan diberikan  waktu  3  bulan  setelah  dilakukan  operasi gabungan.  Selama  kurun  waktu  tersebut  perambah boleh  mengambil  hasil  tetapi  tidak  boleh  merawat kebun di area perambahan. Jika setelah 3 bulan masih dijumpai perambah yang merawat area perambahan, maka  sanksi  pidana  akan  diberlakukan  sesuai peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Berbeda dengan penanganan kasus perambahan yang terjadi pada tahun 2013 dimana pada kasus tersebut 2 minggu sebelum  dilakukan  operasi  gabungan  penurunan perambahan, para perambah dihimbau untuk keluar dari  area  perambahan  dan  diberikan  sanksi administrasi  bagi  mereka  yang  melanggar.  Jika perambah tertangkap tangan saat dilakukan operasi penurunan  perambahan,  maka  para  perambah tersebut  akan  diberlakukan  sanksi  pidana  sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Pendekatan  hukum  administrasi  telah  lama dipandang  menjanjikan  untuk  menekan  tindakan kriminal,  karena  dapat  mencegah  masyarakat melakukan  tindakan  yang  terlarang,  tanpa  perlu langsung  menghukum  si  pelanggar  (Huisman  & Koemans  2008).  Caranya  dengan  mengingatkan pelanggar terlebih dahulu. Jika setelah diingatkan si pelanggar tetap melakukan tindakan yang terlarang, maka ia akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda  (Huisman  &  Koemans  2008).  Sebagaimana
dijelaskan  sebelumnya,  sanksi  administrasi  lebih efektif  karena  bisa  langsung  dipaksakan  oleh administrasi  (“eksekutif”)  tanpa  perlu  persetujuan dari yudikatif berupa putusan peradilan. Jika setelah itu si pelanggar tetap melanggar, makai akan diproses dengan hukum pidana yang ancaman sanksinya lebih berat (Huisman & Koemans 2008).
Secara  konseptual  perbedaan  hukum  pidana dengan hukum administrasi ditinjau dari jenis sanksi, sebagai  berikut:  sanksi  pidana  adalah  sanksi  yang paling  keras  yang  dimiliki  oleh  sistem  hukum (Rammelink  2003).  Sanksi  ini  kerap  berorientasi untuk  menghukum (punitive  sanction) guna menghadirkan  derita  atau  azab  bagi  si  pelanggar seperti  pidana  penjara;  oleh  karenanya,  sanksi  ini harus  dijatuhkan  melalui  lembaga  peradilan (“hakim”) (Rammelink 2003). Hal ini berbeda dengan sanksi  administrasi  yang  orientasinya  adalah  untuk memperbaiki  situasi  tertentu yang  menjadi  perkara (reparatory  sanction), sehingga  jenis  hukumannya lebih  ringan  daripada  sanksi  pidana  (Rammelink 2003).   Mengingat jenis sanksinya yang lebih ringan, maka  sanksi  administrasi  ini  tidak  berpotensi mengancam  hak  asasi  manusia  dari  terduga pelanggar, maka sanksi administrasi dapat diterapkan langsung  oleh  administrasi  atau  pemerintah  dalam arti  eksekutif,  tanpa  memerlukan  persetujuan  dari lembaga  peradilan  (Jansen  2013).  Ragam  sanksi  ini dapat  berupa  teguran  atau  peringatan,  hukuman berupa kewajiban untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan,  pencabutan  izin,  hingga  penjatuhan denda  administrasi.  Pada  konteks  tulisan  ini,  yang dimaksud  “administrasi”  yang  dapat  menjatuhkan sanksi administrasi adalah Balai Besar TNBBS, juga PT AKN  dengan  merujuk  pada  kewenangan  yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana disebut di atas.
Intervensi  pendekatan  non-hukum  LHK  juga turut  berpengaruh  terhadap  menurunnya  ancaman
dan  gangguan  terhadap  kawasan  konservasi  seperti perekrutan  mantan  pemburu  sebagai  Ranger  dan pengumpulan  senjata  api  rakitan  dari  warga  Desa Tampang  dan  sekitarnya  kepada  Polhut  TNBBS. Perekrutan  mantan  pemburu  dari  masyarakat  lokal sekitar kawasan TWNC secara otomatis mengurangi jumlah  perambah  dan  pemburu  yang  berimplikasi pada penambahan jumlah Ranger, sehingga potensi ancaman dan gangguan di kawasan konservasi TWNC berkurang.  Selain  itu,  penyerahan  senjata  api tradisional  di  desa  Tampang  dan  sekitarnya  kepada Polhut  TNBBS  pada  tahun  2006  juga  merupakan pendekatan non-hukum LHK yang dampaknya dapat menurunkan aktiﬁtas perburuan di wilayah TWNC. Penyerahan  senjata  api  rakitan  tersebut  tidak termasuk penegakan hukum LHK karena sebenarnya bukan wewenang dari Polhut TNBBS untuk menyita senjata api ilegal, akan tetapi menjadi wewenang dari aparat  TNI  dan  Polri.  Namun  karena  dampak  dari kepemilikan  senjata  api  rakitan  ini  menyebabkan aktiﬁtas  perburuan  tinggi  di  kawasan  TWNC  maka Polhut  TNBBS  yang  didukung  oleh  aparat  TNI  dan RPU  melakukan  inisiatif  pengumpulan  senjata  api rakitan  tersebut  dengan  tujuan  utama  untuk memutus mata rantai aktiﬁtas perburuan di kawasan TWNC.  Para  pemburu  diberikan  tenggat  waktu selama  2  minggu  untuk  menyerahkan  senjata  api rakitannya  dan  diberikan  kompensasi  sebesar Rp300.000,00  per  senjata  oleh  RPU.  Namun,  jika dalam  kurun  waktu  tersebut  pemburu  tidak menyerahkan  senjata  api  rakitannya  maka  saat dilakukan operasi dan diketahui memiliki senjata api rakitan  maka  akan  dilakukan  penegakan  hukum pidana  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dari  himbauan  tersebut, para  pemburu  yang  memiliki  senjata  api  rakitan akhirnya  mau  menyerahkan  senjatanya  dengan catatan senjata api rakitan cukup diserahkan kepada petugas tanpa menyertakan siapa pemilik senjata api
rakitan tersebut, sehingga kesepakatan terjadi hanya sebatas petugas Polhut TNBBS dan aparat desa saja. Menurut  Bapak  Saptono,  dampak  dari  penyerahan senjata  tersebut  adalah  berkurangnya  aktiﬁtas perburuan yang cukup signiﬁkan mencapai 80% dari sebelumnya.
Kepemilikan  senjata  api  ilegal  tersebut melanggar  Undang-undang  Darurat  RI  No  12  tahun 1 9 5 1   te n t a n g   M e n g u b a h  " O R D O N N A N T I E - TIJDELIJKE  BIJZONDERE  STRAFBEPALINGEN" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia  dahulu  No  8  Tahun  1948  pasal  1  yang menyebutkan  bahwa  barang  siapa,  yang  tanpa  hak memasukkan  ke  Indonesia  membuat,  menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,  menguasai,  membawa,  mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu  senjata  api,  amunisi  atau  sesuatu  bahan peledak,  dihukum  dengan  hukuman  mati  atau hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman penjara  sementara  setinggi-tingginya  dua  puluh tahun.

## Kesimpulan
Pendekatan  penegakan  hukum  LHK  seperti pencegahan  dan  pengamanan  hutan,  penegakan hukum  pidana  LHK  dan  penegakan  hukum administrasi LHK serta pendekatan penegakan non- hukum LHK oleh pengelola TNBBS dan PT Adhiniaga Kreasinusa  yang  diterapkan  dari  tahun  2001-2018 telah  dapat  menekan  aktiﬁtas  ilegal  seperti perambahan,  perburuan  dan  pembalakan  liar  di dalam  kawasan  Taman  Nasional  di  wilayah  TWNC. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya jumlah kasus pidana dan  temuan aktiﬁtas  ilegal dari  tahun 2001-2013.  Namun  jika  pendekatan  hukum  pidana LHK  dilonggarkan  sebagaimana  yang  terjadi  pada
kasus  pembakaran  pos  hutan  pada  6  Oktober  2014 maka  aktiﬁtas  perburuan  meningkat  kembali  jika dibandingkan  dengan  sebelum  terjadinya  kasus pembakaran  pos  pengamanan  hutan  hingga  tahun 2017 di wilayah TWNC. Dalam konteks penelitian ini, penegakan  hukum  pidana  LHK  tetap  penting dilakukan  di  tengah  pendekatan  pencegahan  dan pengamanan  hutan,  hukum  admisitrasi  dan pendekatan  non-hukum  LHK  lainnya  untuk  dapat menekan  aktiﬁtas  illegal  agar  tujuan  konservasi harimau  sumatera  pada  habitatnya  tercapai. Kemudian,  perlu  dilaksanakan  penelitian  lanjutan terkait  aspek  pendekatan  non-hukum  LHK  seperti aspek sosial dan ekonomi yang menjadi kekurangan pada  penelitian  ini  untuk  melihat  gambaran  secara menyeluruh tentang pengelolaan kawasan konservasi di TWNC yang lebih baik.

## Ucapan Terima Kasih
Kami  ingin  mengucapkan  terimakasih  yang sebesar-besarnya  kepada  Founder  Yayasan  Artha Graha Peduli kepada peneliti dalam selama penelitian dilaksanakan;  juga  kepada  keluarga  besar  Yayasan Artha  Graha  Peduli,  keluarga  besar  PT  Adhiniaga Kreasinusa di Tambling Wildlife Nature Conservation dan  keluarga  besar  Balai  Besar  TNBBS  yang  telah memberikan  izin  dan  membantu  penulis  dalam m e l a k s a n a k a n   p e n e l i t i a n   s e l a m a  ke g i a t a n berlangsung.  Kami  juga  ingin  mengucapkan  terima kasih kepada reviewer dan editor sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Aziz MA, Tollington S, Barlow A, Goodrich J, Shamsuddoha M,  Islam  MA,  Groombridge  JJ.  2017.  Investigating patterns of tiger and prey poaching in the Bangladesh Sundarbans: Implications for improved management. Global Ecology and Conservation 9 :7081.
Bachri  BS.  2010.  Meyakinkan  validitas  data  melalui triangulasi  pada  penelitian  kualitatif.  Teknologi Pendidikan 10 :4662.
Badan  Kepegawaian  Negara.  2011.  Badan  Kepegawaian Negara No. 27 :1-13.
CITES.  1984.  Convention  on  international  trade  in endangered species of wild Fauna and Flora (CITES). Environmental Policy and Law 13 :130.
Duangchantrasiri  S,  Umponjan  M,  Simcharoen  S,
Pattanavibool  A,  Chaiwattana  S,  Maneerat  S,  Kumar NS,  Jathanna  D,  Srivathsa  A,  Karanth  KU.  2016. Dynamics  of  a  low-density  tiger  population  in Southeast  Asia  in  the  context  of  improved  law enforcement.
European Commission. 2018. Larger than tigers : inputs for a  strategic  approach  to  biodiversity  conservation  in Asia : synthesis report. Page Larger than tigers : inputs for a strategic approach to biodiversity conservation in Asia : synthesis report. Brussels. Belgium.
Global Tiger Initiative. 2010. Global Tiger Recovery Program 20102022.  Program:70.  Washington.  USA.Goodrich  J, Smith  J,  Rabinowitz  A.  2013.  The  tigers  forever protocol: A Roadmap for Tiger Conservation Success. Heaton J. 2008. Secondary analysis of qualitative data: An overview. Historical Social Research 33 :3345.
Huisman W, Koemans M. 2008. “Administrative Measures in Crime Control”. Erasmus Law Review, 1 (5).
Imron  MA,  Herzog  S,  Berger  U.  2011.  The  inﬂuence  of agroforestry  and  other  land-use  types  on  the persistence  of  a  sumatran  tiger  (Panthera  tigris sumatrae)  population:  An  individual-based  model approach. Environmental Management.
Janssen O. 2013. Administrative Sanctions in the European Union, Intersentia, Antwerpen.
Johnston  MP.  2014.  Secondary data analysis: A  method of which the time has come 9.
Kehutanan  2007.  Strategi  dan  rencana  aksi  konservasi harimau sumatera (2007 - 2017): 2007-2017.
Linkie M, Wibisono HT, Martyr DJ, Sunarto. 2008. Panthera tigris ssp. sumatrae. The IUCN Red List of Threatened Species 2008 8235 .
Lubis. M, Husein S, Hagnyo W, Marthy W. 2017. Monitoring perubahan  tutupan  hutan  di  Bentang  Alam  Bukit Barisan  Selatan  Periode  2000-2015.  Wildlife Conservation Society, Indonesia Program.
Luskin  MS,  Albert  WR,  Tobler  MW.  2017.  Sumatran  tiger sur vival  threatened  by  deforestation  despite increasing densities in parks. Nature Communications 8 :19.
Nyhus  PJ,  Tilson  R.  2004.  Characterizing  human-tiger conﬂict  in  Sumatra,  Indonesia:  Implications  for conservation. Oryx 38 :6874.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan R e p u b l i k I n d o n e s i a
N o
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018  tentang  Tata Hubungan  Kerja  Pelekasanaan  Penegakan  Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah. Jakarta. Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.57/Menhut- II/2008  tentang  Arahan  Strategis  Konservasi  Spesies Nasional  2008-2018.  Peraturan  Menteri  Kehutanan. h t t p s : / / l i n g k u n g a n h i d u p . c o / w p - content/uploads/2015/11/ARAHAN-STRATEGIS- KONSERVASI-SPESIES-NASIONAL-2008-2018- Permenhut-P57-Menhut-II-2008.pdf.  Jakarta.
Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  No  P.75/Menhut-II/2014 tentang  Polisi  Kehutanan.  2014.  Peraturan  Menteri Kehutanan RI No : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi
Kehutanan. Jakarta. Indonesia. Rammelink J. 2003. Hukum pidana, Gramedia. Jakarta. Rifaie F, Sugardjito J, Fitriana YS. 2015. Spatial point pattern analysis  of  the  sumatran  tiger  (Panthera  tigris sumatrae) poaching cases in and around kerinci seblat national park, sumatra. Biodiversitas 16 :311319. Risdianto D, Martyr DJ, Nugraha RT, Harihar A, Wibisono HT, Haidir IA, Macdonald DW, DCruze N, Linkie M. 2016. Examining the shifting patterns of poaching from a long-term law enforcement intervention in Sumatra. Biological Conservation 204 :306312.
Sanderson EW et al. 2010. Conservation : 2005-2015. Tigers of the World:143161.SMART. 2013.
S M A R T :   A   g u i d e   t o   g e t t i n g   s t a r t e d .   h t t p : / / smartconservationtools.org/brochures/getting_starte d_english.pdf. Diakses Juli 2021.
Sukarman.  2018.  Strategi  optimalisasi  pelaksanaan  tugas pokok,  fungsi  dan  wewenang  polisi  kehutanan  di Taman  Nasional  Way  Kambas.  Jurnal  Sylva  Lestari 6 :103111.
Undang-undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  1951  tentang  mengubah  "ORDONNANTIE- TIJDELIJKE  BIJZONDERE  STRAFBEPALINGEN"
(stbl.  1948  Nomor  17)  dan  Undang-undang  Republik Indonesia  dahulu  Nomor  8  Tahun  1948.  Jakarta. Indonesia.
Undang  Undang  No.  5  Tahun  1990  tentang:  Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Dephu t.  https://losar i hapi .i d /erekom end asi /images/regulasi/Undang-Undang/UU  No.5  Tahun 1990  tentang-konservasi-sumberdaya-alam-hayati- dan-ekosistemnya.pdf.
Wibisono HT, Pusparini W. 2010. Sumatran tiger (Panthera tigris  sumatrae):  A  review  of  conservation  status. Integrative Zoology 5 :313323.
Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217 Firmansyah et al. (2021)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 15(2):201-217
kasus  pembakaran  pos  hutan  pada  6  Oktober  2014 maka  aktiﬁtas  perburuan  meningkat  kembali  jika dibandingkan  dengan  sebelum  terjadinya  kasus pembakaran  pos  pengamanan  hutan  hingga  tahun 2017 di wilayah TWNC. Dalam konteks penelitian ini, penegakan  hukum  pidana  LHK  tetap  penting dilakukan  di  tengah  pendekatan  pencegahan  dan pengamanan  hutan,  hukum  admisitrasi  dan pendekatan  non-hukum  LHK  lainnya  untuk  dapat menekan  aktiﬁtas  illegal  agar  tujuan  konservasi harimau  sumatera  pada  habitatnya  tercapai.
Kemudian,  perlu  dilaksanakan  penelitian  lanjutan terkait  aspek  pendekatan  non-hukum  LHK  seperti aspek sosial dan ekonomi yang menjadi kekurangan pada  penelitian  ini  untuk  melihat  gambaran  secara menyeluruh tentang pengelolaan kawasan konservasi di TWNC yang lebih baik.

## Ucapan Terima Kasih
Kami  ingin  mengucapkan  terimakasih  yang sebesar-besarnya  kepada  Founder  Yayasan  Artha Graha Peduli kepada peneliti dalam selama penelitian dilaksanakan;  juga  kepada  keluarga  besar  Yayasan Artha  Graha  Peduli,  keluarga  besar  PT  Adhiniaga
Kreasinusa di Tambling Wildlife Nature Conservation dan  keluarga  besar  Balai  Besar  TNBBS  yang  telah memberikan  izin  dan  membantu  penulis  dalam m e l a k s a n a k a n   p e n e l i t i a n   s e l a m a  ke g i a t a n berlangsung.  Kami  juga  ingin  mengucapkan  terima kasih kepada reviewer dan editor sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Aziz MA, Tollington S, Barlow A, Goodrich J, Shamsuddoha M,  Islam  MA,  Groombridge  JJ.  2017.  Investigating patterns of tiger and prey poaching in the Bangladesh Sundarbans: Implications for improved management. Global Ecology and Conservation 9 :7081.
Bachri  BS.  2010.  Meyakinkan  validitas  data  melalui triangulasi  pada  penelitian  kualitatif.  Teknologi Pendidikan 10 :4662.
Badan  Kepegawaian  Negara.  2011.  Badan  Kepegawaian Negara No. 27 :1-13.
CITES.  1984.  Convention  on  international  trade  in endangered species of wild Fauna and Flora (CITES).
Environmental Policy and Law 13 :130.
Duangchantrasiri  S,  Umponjan  M,  Simcharoen  S,
Pattanavibool  A,  Chaiwattana  S,  Maneerat  S,  Kumar NS,  Jathanna  D,  Srivathsa  A,  Karanth  KU.  2016. Dynamics  of  a  low-density  tiger  population  in Southeast  Asia  in  the  context  of  improved  law enforcement.
European Commission. 2018. Larger than tigers : inputs for a  strategic  approach  to  biodiversity  conservation  in Asia : synthesis report. Page Larger than tigers : inputs for a strategic approach to biodiversity conservation in Asia : synthesis report. Brussels. Belgium.
Global Tiger Initiative. 2010. Global Tiger Recovery Program 20102022.  Program:70.  Washington.  USA.Goodrich  J, Smith  J,  Rabinowitz  A.  2013.  The  tigers  forever protocol: A Roadmap for Tiger Conservation Success.
Heaton J. 2008. Secondary analysis of qualitative data: An overview. Historical Social Research 33 :3345. Huisman W, Koemans M. 2008. “Administrative Measures in Crime Control”. Erasmus Law Review, 1 (5).
Imron  MA,  Herzog  S,  Berger  U.  2011.  The  inﬂuence  of agroforestry  and  other  land-use  types  on  the persistence  of  a  sumatran  tiger  (Panthera  tigris sumatrae)  population:  An  individual-based  model approach. Environmental Management.
Janssen O. 2013. Administrative Sanctions in the European Union, Intersentia, Antwerpen.
Johnston  MP.  2014.  Secondary data analysis: A  method of which the time has come 9.
Kehutanan  2007.  Strategi  dan  rencana  aksi  konservasi harimau sumatera (2007 - 2017): 2007-2017.
Linkie M, Wibisono HT, Martyr DJ, Sunarto. 2008. Panthera tigris ssp. sumatrae. The IUCN Red List of Threatened Species 2008 8235 .
Lubis. M, Husein S, Hagnyo W, Marthy W. 2017. Monitoring perubahan  tutupan  hutan  di  Bentang  Alam  Bukit Barisan  Selatan  Periode  2000-2015.  Wildlife Conservation Society, Indonesia Program.
Luskin  MS,  Albert  WR,  Tobler  MW.  2017.  Sumatran  tiger sur vival  threatened  by  deforestation  despite increasing densities in parks. Nature Communications 8 :19. Nyhus  PJ,  Tilson  R.  2004.  Characterizing  human-tiger conﬂict  in  Sumatra,  Indonesia:  Implications  for conservation. Oryx 38 :6874. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan R e p u b l i k I n d o n e s i a
N o P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018  tentang  Tata Hubungan  Kerja  Pelekasanaan  Penegakan  Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah. Jakarta. Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.57/Menhut- II/2008  tentang  Arahan  Strategis  Konservasi  Spesies Nasional  2008-2018.  Peraturan  Menteri  Kehutanan. h t t p s : / / l i n g k u n g a n h i d u p . c o / w p - content/uploads/2015/11/ARAHAN-STRATEGIS- KONSERVASI-SPESIES-NASIONAL-2008-2018- Permenhut-P57-Menhut-II-2008.pdf.  Jakarta. Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  No  P.75/Menhut-II/2014 tentang  Polisi  Kehutanan.  2014.  Peraturan  Menteri Kehutanan RI No : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi
Kehutanan. Jakarta. Indonesia. Rammelink J. 2003. Hukum pidana, Gramedia. Jakarta. Rifaie F, Sugardjito J, Fitriana YS. 2015. Spatial point pattern analysis  of  the  sumatran  tiger  (Panthera  tigris sumatrae) poaching cases in and around kerinci seblat national park, sumatra. Biodiversitas 16 :311319.
Risdianto D, Martyr DJ, Nugraha RT, Harihar A, Wibisono HT, Haidir IA, Macdonald DW, DCruze N, Linkie M. 2016. Examining the shifting patterns of poaching from a long-term law enforcement intervention in Sumatra. Biological Conservation 204 :306312.
Sanderson EW et al. 2010. Conservation : 2005-2015. Tigers of the World:143161.SMART. 2013.
S M A R T :   A   g u i d e   t o   g e t t i n g   s t a r t e d .   h t t p : / / smartconservationtools.org/brochures/getting_starte d_english.pdf. Diakses Juli 2021.
Sukarman.  2018.  Strategi  optimalisasi  pelaksanaan  tugas pokok,  fungsi  dan  wewenang  polisi  kehutanan  di Taman  Nasional  Way  Kambas.  Jurnal  Sylva  Lestari 6 :103111. Undang-undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  1951  tentang  mengubah  "ORDONNANTIE- TIJDELIJKE  BIJZONDERE  STRAFBEPALINGEN"
(stbl.  1948  Nomor  17)  dan  Undang-undang  Republik Indonesia  dahulu  Nomor  8  Tahun  1948.  Jakarta.
Indonesia.
Undang  Undang  No.  5  Tahun  1990  tentang:  Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Dephu t.  https://losar i hapi .i d /erekom end asi /images/regulasi/Undang-Undang/UU  No.5  Tahun 1990  tentang-konservasi-sumberdaya-alam-hayati- dan-ekosistemnya.pdf.
Wibisono HT, Pusparini W. 2010. Sumatran tiger (Panthera tigris  sumatrae):  A  review  of  conservation  status.
Integrative Zoology 5 :313323.