## PERLINDUNGAN   BAGI   WANITA TERHADAP   TINDAK   KEKERASAN
Tri Wahyu Widiastuti, SH.MH.

## Dosen  Fak. Hukum UNISRI
Abstract    :  Violence  to  the  woment  involve  every  violence  based  on  different  of  sex  which      in cause  lost  or  injury  physical,  sexual  or  phychological  of  woment,  involve  threat  or robbery of independent in privat or public aspect. Cause  of  violence  to  the woment are poverty which cause violence as a cannal of frustration and aggression, instability  of  society  cause  of    increase  of  sadism  culture.  Brutality  is  the  part  of society  weapon  which  flaming  because  of  war.Protection  to  the  woment  from brutality  are give same role  of woment  and man  at all aspect and empowering of woment
Key word  : Protection, woment, violence.

## PENDAHULUAN
Kekerasan  terhadap  wanita  saat  ini  tidak  hanya  merupakan masalah  individual  atau masalah  nasional,  tetapi sudah  merupakan  masalah  global  bahkan  transnasional.   Hal  ini karena    dalam    kekerasan    terhadap    wanita    terkait    masalah    hak    asasi    manusia    yang merupakan    hak    yang    melekat    secara    alamiah    sejak    manusia    dilahirkan    dan    tanpa    itu manusia  tidak  dapat  hidup  sebagai  manusia  secara  wajar.  Hak  asasi tersebut  meliputi  hak- hak  sipil  dan  politik,  hak-hak  sosial,  ekonomi  dan  budaya  serta  hak  untuk  berkembang.
Kekerasan    terhadap    wanita    merupakan    rintangan    atau    hambatan    terhadap pembangunan,    karena    dengan    demikian    akan    mengurangi  kepercayaan    diri    dari    wanita, menghambat    kemampuan    wanita    untuk    berpartisipasi    penuh    dalam    kegiatan    sosial, mengganggu   kesehatan  wanita,  mengurangi  otonomi  wanita  baik  dalam  bidang  ekonomi, politik,    sosial,    budaya    dan    fisik.    Hal    ini    menyebabkan    kemampuan    wanita    untuk memanfaatkan  kehidupannya  baik  fisik,  ekonomi,  politik  dan  kultural  menjadi  terganggu.
Dengan  adanya  pertemuan-pertemuan  yang  bersifat  internasional,  baik  beupa  Seminar Internasional,    Konverensi    Internasional    maupun      Konggres    PBB,    terjadi    pergeseran pandangan      mengenai    kekerasan    terhadap    wanita.    Kekerasan      terhadap    wanita    semula dipandang    sebagai    masalah    kekerasan    tarhadap    badan    dan    nyawa    sebagai    bentuk    dari tindak  pidana  penganiayaan  dan  pembunuhan.  Dalam  perkembangannya  kekerasan  terhadap wanita  dipandang  sebagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  dimana  di dalamnya    terkandung    persoalan    politik,    ekonomi,    sosial    budaya,    pendidikan    yang    harus ditelaah  secara  komprehensif  dan  integral.

## PERMASALAHAN
Dalam    melakukan    pembahasan    mengenai    perlindungan    bagi    wanita    terhadap tindak    kekerasan,    permasalahan    yang    dikemukakan    adalah    bagaimana    melakukan perlindungan  terhadap  wanita  dari  tindak  kekerasan ?

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian  Kekerasan  Terhadap  Wanita
Kekerasan    terhadap    wanita    (yang    dalam    Deklarasi    PBB    disebut    sebagai    kekerasan terhadap    perempuan)    dirumuskan    dalam    Pasal    1    Deklarasi    Penghapusan    Kekerasan Terhadap  Perempuan  1993  sebagai  setiap  tindakan  berdasarkan  perbedaan  jenis  kelamin yang    berakibat    atau    mungkin    berakibat    kesengsaraan    atau    penderitaan    terhadap    wanita secara  fisik,  seksual  atau  psikologis,  termasuk  ancaman  tindakan  tertentu,  pemaksaan  atau perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang-wenang,  baik  yang  terjadi  di  depan  umum  atau dalam  kehidupan  pribadi.
Dalam    Pasal    2    Deklarasi    Penghapusan    Terhadap    Perempuan    tersebut    dinyatakan bahwa  definisi  kekerasan  terhadap  wanita  di  atas  juga  meliputi  kekarasan  fisik,  seksual
dan    psikis    yang    terjadi    di    dalam    keluarga    dan    di    dalam    masyarakat,    termasuk penganiayaan,    perlakuan    seksual    secara    salah    terhadap    anak    wanit,    kekerasan    yang berkaitan    dengan    mas    kawin  (dowry-related    violence),    perkosaan    dalam    perkawinan (marital  rape),  penyunatan  wanita  yang  mengganggu  kesehatan  (female  genital  mutilation) dan    praktek-praktek    tradisional    lain    lain    yang    merugikan    wanita,    kekerasan    di    luar hubungan  pekawinan, kekerasan  yang  bersifat  eksploitatif,  pelecehan  wanita  secara  seksual (sexual    harassment)    dan    intimidasi    di    lingkungan    kerja,    dalam    lembaga    pendidikan, perdagangan    wanita,    pemaksaan    untuk    melacur    dan    kekerasan    yang    dilakukan    oleh penguasa.
Dalam    Beijing    Platform    of    Action    No.    113    disebutkan    bahwa    kekerasan    terhadap perempuan    yaitu    setiap    tindakan    kekerasan    berdasarkan    jender    yang    menyebabkan    atau dapat    menyebabkan    kerugian    atau    penderitaan    fisik,    seksual    atau    psikologis    terhadap perempuan,    termasuk    ancaman    untuk    melaksanakan    tindakan    tersebut    dalam    kehidupan masyarakat  dan  pribadi.

## B.  Bentuk-bentuk  Kekerasan  Terhadap  Wanita
Pada  dasarnya  kekerasan  tarhadap  wanita  disebabkan adanya  budaya  dominasi  laki- laki    (male    domination    culture)    dalam    kehidupan    ini.    Dalam    struktur    dominasi    ini kekerasan  seringkali  digunakan  laki-laki  untuk  memenangkan  perbedaan  pendapat,  untuk menyatakan  rasa  tidak  puas  terhadap  sesuatu,  untuk  mencegah  perbuatan  mendatang  dan semata-mata  untuk    mendemonstrasikan    dominasi.    Kekerasan    terhadap    wanita    seringkali merupakan  refleksi/pencerminan    dari  system  patriarkhat  (shaped  by patriarchy).
Bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap  wanita  sudah  lama  terjadi  dan  dialami  oleh  wanita di  banyak  negara.  Kekerasan   terhadap  wanita  tersebut  misalnya  incest,  serangan  seksual,
perkosaan,  pembunuhan,  penganiayaan,  foot-binding  di  China  pada  masa  lalu,  stove  death dengan  cara  dibakar  di  Pakistan,  penganiayan  karena  mahar  di India  dan  Bangladesh  serta Pakistan.    Di    Bangladesh    dikenal    adanya    peusakan    muka  wanita    dengan    menggunakan bahan  kimia.  Di  Afrika  kekerasan  terhadap  wanita  dilakukan  dengan  penyunatan  wanita, dimana  penyunatan   dilakukan  dengan  sangat  kejam   yaitu   dengan   mengangkat   sebagian klitoris    yang    dilakukan    dengan    motivasi    menghindarkan    penyelewengan    wanita.    Hal    ini dapat    mengakibatkan    infeksi,    tetanus,    keracunan    darah    karena    alat-alat    pemotong    yang digunakan    tidak    steril    dan    dilakukan    tanpa    anastesi    atau    pembiusan    sehingga mengakibatkan  shock.
Di  beberapa  negara   terjadi  perdagangan  wanita  untuk  pelacuran  termasuk  anak-anak di  bawah  umur,  penganiayaan  isteri,  perkosaan  dan  kekerasan  lain  di  lingkungan  keluarga, kekerasan    terhadap    karyawan    wanita,    pornografi,    kawin    paksa,    serangan-serangan    psikis dan    emosional    lain,    diskriminasi    ekonomis,    pelecehan    seksual    dan    intimidasi    di lingkungan  kerja.  Konsep  tentang  kehormatan  seringkali  menstimulasi  terjadinya  kekerasan terhadap   wanita.  Dalam  suatu  masyarakat  kehilangan  keperawanan  hanya  dapat  ditebus dengan    pertumpahan    darah.    Di    Mesir,    hilangnya    keperawanan    yang    terjadi    karena perkosaan,    mereka    menganggap    kehormatan    keluarga    lebih    penting      daripada    keadilan individual   wanita. Di   Bangladesh  dan  India,   korban  perkosaan   seringkali   dipaksa  kawin dengan  pemerkosanya.  Di  Pakistan  perkosaan  dianggap  sebagai  jinah  dan  berdasar  hukum Islam  wanita  tersebut  harus  membuktikan  adanya  perkosaan  dengan  dikuatkan  keterangan empat  saksi  laki-laki.  Bila  tidak,  maka  si  wanita  dapat  dipidana  karena  telah  melakukan jinah.
Apabila  didasarkan  pada  siklus  kehidupan  manusia,  maka  kekerasan  terhadap  wanita dapat  dijelaskan  sebagai  berikut :
Fase  :                                               Tipe  kekerasan  yang  dialami  :
-  Sebelum    kelahiran                    -  Aborsi    atas    dasar    seleksi    kelamin    (terjadi    di
Cina,    India,    Korea),    penganiayaan    pada    saat    hamil, pamaksaan  kahamilan  seperti  perkosaan  masal  pada  saat perang.
- Pada  saat  bayi                     -  Pembunuhan  anak  bayi  (wanita),  perlakuan  salah  baik emosional  dan  psikis,  perbedaan  perlakuan  dalam  bidang makanan  dan  kesehatan  terhadap  anak  wanita.
- Pada  usia  anak                     -   Kawin  anak,  penyunatan,  perlakuan  seksual  baik oleh
keluarga  maupun  orang  lain,  pelacuran  anak.
- Pada  usia  remaja             -   Kekerasan  pada  saat  bercumbuan  (date  rape),  perlakuan  sex terpaksa    karena    tekanan    ekonomi,    pelecehan    seksual    di tempat    kerja,    perkosaan,    pemaksaan    pelacuran, perdagangan  wanita.
- Pada  masa  reproduksi        -  Kekerasan  oleh  pasangan  intim,  marital  rape,  pembunuhan
atau    kekerasan    karena    mahar,    pembunuhan    oleh pasangan,    perlakuan    salah    psikis,    pelecehan    seksual    di tempat    kerja,    perkosaan,    kekerasan      terhadap    wanita cacat.
- Pada  usia  tua                        -  Kekerasan  terhadap  janda,  kekerasan  terhadap  orang  tua.
Di    negara-negara    pada  umumnya,      kekerasan    terhadap    wanita    seringkali    tidak dianggap  sebagai  masalah  besar  karena  beberapa  alasan.  Pertama,  ketiadaan  statistik  yang akurat.    Hal  ini    karena    wanita    korban    kekerasan    tersebut    berangggapan    bahwa    yang menimpa   dirinya  sebagai  tradisi,  sesuatu  yang sudah  selayaknya  mereka  (wanita)  terima sehingga    tidak  ada    alasan    bagi    wanita    untuk    melaporkan    kekerasan    tersebut.    Kedua, kebanyakan    wanita    menganggap    bahwa  kekerasan    tersebut    (kekerasan    seksual)    adalah masalah  tempat  tidur  yang  sangat  pribadi  dan  berkaitan  dengan  kesucian  rumah  (sanctity of  the  home).  Ketiga,  berkaitan  dengan  budaya  atau  tradisi  yang  berlaku  di  negara-negara di    dunia    seperti    telah    diuraikan    di    atas.    Keempat,    karena    adanya    ketakutan    terhadap suami,    baik    katakutan    akan    mendapat    kekerasan    yang    lebih    menyakitkan    maupun ketakutan    bila    dicerai.    Seringkali    faktor-faktor    atau    alasan-alasan    tersebut    terpadu    satu sama  lain.
Di    Indonesia    kekerasan    terhadap    wanita    misalnya    tindak    pidana    kesusilaan, perkosaan,    penganiayaan,    pembunuhan    dll.    Disamping    itu    ada    kekerasan    terhadap    isteri yang    diatur  dalam    Pasal    351    jo    Pasal    356    (1)    KUHP.    Dari    pasal    tersebut    dapat disimpulkan    bahwa    apabila    penganiayaan    dilakukan    terhadap    keluarga    dekat    atau    orang yang  seharusnya  dilindungi,  maka  hukumannya  ditambah  sepertiga  dari  jumlah  hukuman apabila  penganiayaan  dilakukan  terhadap  orang  lain.  Selain itu,  dalam  hal  isteri  (wanita) di    bawah    umur    (16    tahun),    maka    apabila    laki-laki    (suaminya)    menyebabkan    luka-luka dalam    proses    hubungan    seksual,    maka    si    suami    dapat    didakwa    melanggar    Pasal    288 KUHP.
Bentuk  lain  kekerasan  terhadap  wanita  adalah  pelecehan  seksual.  Dalam  hal  ini  tidak ada    perundangan    yang    khusus    mengatur    mengenai    pelecehan    seksual.    Namun    dalam
KUHP    terdapat    ketentuan    mengenai    “perbuatan    cabul”,    yang    pengertiannya    adalah perbuatan    yang    melanggar    kesusilaan    (kesopanan)    atau    perbuatan    keji    yang    terjadi    di lingkungan  nafsu  birahi.  Pasal-pasal  tersebut  antara  lain  Pasal  281  dan  Pasal  294  KUHP. Pasal  281  KUHP berbunyi  :
1. Barangsiapa  dngan  sengaja  merusak  kesopanan  di  muka   umum.
2. Barangsiapa    dengan    sengaja    merusak    kesopanan  di    muka    orang    lain    yang kehadirannya  di  sana  tidak  dengan  kemauannya  sendiri.
Pengertian  “kesopanan”  pada  pasal  ini  adalah  dalam  arti  kata  “kesusilaan”,  perasaan malu  yang  berhubungan  dengan  nafsu  kelamin,  misalnya  bersetubuh,  meraba  buah  dada, meraba  kemaluan,  memperlihatkan  anggota  kemaluan,  mencium  dan  lain  sebagainya.  Pasal 294  KUHP  berbunyi  :
1. Barangsiapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  anaknya  yang  belum  dewasa,  anak   tiri atau    anak    pungutnya,    anak    peliharaannya    atau    dengan    seorang    yang    belum    dewasa yang  dipercayakan  kepadanya  untuk  ditanggung,  dididikatau  dijaga  atau  dengan  bujang atau  dengan  orang  sebawahnya  yang  belum  dewasa,  dihukum  penjara  selama-lamanya tujuh  tahun;
2. Dengan  hukuman   yang   serupa  dihukum  :
(1)  Pegawai    negeri    yang    melakukan    perbuatan    cabul    dengan    orang    yang    dibawah perintahnya    atau    dengan    orang    yang    dipercayakan    atau    diserahkan    padanya    untuk dijaga;
(2)  Pengurus,    tabib,    guru,    pegawai,    mandor    (opzichter)    atau    bujang    dalam    panjara, rumah    tempat    melakukan      pekerjaan    untuk    negeri    (landswerkinrichting),    rumah
pendidikan,    rumah    piatu,    rumah    sakit    jiwa    atau    balai    derma,    yang    melakukan pencabulan  dengan  orang  yang  di  tempatkan  di  situ.
Bardasar  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  hubungan  dimana  korbannya mempunyai    ketergantungan    dengan    si    pelaku.    Pasal    ini    menghukum    orang    yang melakukan    perbuatan    cabul    dengan    anaknya    yang    belum    dewasa,  anak    tiri    atau    anak pungut,  anak  peliharaannya  atau  dengan  seorang  yang  belum  dewasa  yang  dipercayakan kepadanya    untuk    ditanggung,    dididik    atau    dijaga,    atau    dengan    bujang    bawahnya    yang belum  dewasa.  Hukumannya  adalah  penjara  selama-lamanya  tujuh  tahun.  Selanjutnya  pasal ini  menghukum   pegawai  negeri  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  yang  di bawah    perintahnya    atau    dengan    orang    yang    dipercayakan    kepadanya    untuk    dijaga. Demikian    pula    pengurus,    tabib,    guru,    pegawai,    mandor    (opzichter)    atau    bujang    dalam penjara,    rumah    tempat    melakukan    pekerjaan      untuk    negara    (landswerkinrichting),    rumah pendidikan,    rumah    piatu,    rumah    sakit    ingatan    atau    balai    derma,    yang    melakukan perbuatan  cabul  terhadap  orang  yang  ditempatkan  di  situ.
Selain  tindak  kekerasan  terhadap  wanita  tersebut  di  atas,  dalam  Undang  Undang  No  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Pasal  5  disebutkan  bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi :
1. Kekerasan  fisik,  yaitu  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit  atau  luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya  dan  penderitaan  psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga,penelantaran dari kehidupan ,perwatan atau pemeliharaan dan penelantaran  yang  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi /melarang bekerja.
Pada    umumnya    kekerasan    terhadap    wanita    berkaitan    pula    dengan      instabilitas    di rumah    dan    di    masyarakat.    Hal    ini    tampak    dari    :    pertama,    kondisi    kemiskinan    akan mengakibatkan  dilakukannya  kekerasan  untuk  atau  sebagai  penyaluran  frustasi  dan  agresi diarahkan    kepada    mereka    yang    lemah    yaitu      wanita    dan    anak-anak.      Kedua,    dalam masyarakat    yang    penuh    instabilitas,    budaya    kekerasan    (culture    of    violence)    akan berkembang.  Ketiga,  dalam  masyarakat  yang  bergolak  karena  perang,  kekersan  merupakan bagian  dari  senjata  yang  digunakan  untuk  perang.
Dalam    upaya    perlindungan    bagi    wanita    terhadap    kekerasan    perlu      pandangan    dari segi    hukum    pidana,    kriminologi    dan    viktimologi,    pendekatan    yang    berorientasi    pada hubungan    pelaku    dan    korban    (offender-victim    oriented)    harus    dilakukan.    Dalam  hal    ini identifikasi  tentang  korban  kekerasan  dapat  dikategorikan  sebagai  berikut  :  (Muladi :1997: 37)
1. Korban  serta  merta.  Orang  yang  menjadi  korban  karena  nasib.
2. Korban  yang  turut  memprovokasi. Orang  yang  menjadi  korban  karena  ikut  andil.
3. Korban  yang  turut  mendorong,  tanpa   harus  memprovokasi.
4. Korban  yang  secara  fisik  lemah.  Misalnya  anak-anak,  wanita,  orang  cacat.
5. Korban    yang    lemah    secara      social.    Misalnya    kelompok    immigrant,    kelompok minoritas.
6. Korban  politis.
7. Korban    latent.  Mereka    yang    mempunyai    karakter    perilaku    yang    selalu menjadikannya  korban.

## C.  Perlindungan  Bagi  Wanita  Terhadap  Tindak  Kekerasan
Dari   uraian  di  atas  nampak  bahwa  kekerasan   terhadap  wanita  merupakan  masalah interdisipliner,  baik  politis,  social  budaya,  ekonomis  maupun  aspek-aspek  sosial  lain.  Atas dasar  kajian-kajian  lintas  kultural  misalnya  saja  dapat  diprediksi  bahwa  kekerasan   akan banyak  terjadi  dimana  ada  kesenjangan  ekonomis  antara  laki-laki  dan  wanita,  penyelesaian konflik    dengan    menggunakan    kekerasan,    dominasi    laki-laki    dan    ekonomi    keluarga    serta pengambilan    keputusan    yang    berbasis    pada    laki-laki.    Sebaliknya    dalam    kondisi-kondisi dimana  perempuan  mempunyai  kekuasaan  di   luar   rumah,  intervensi   masyarakat  secara aktif  dan  berkembangnya  perlindungan   sosial,  keluarga  dan  kawan  terhadap   kekerasan, prediksi  terjadinya  kekerasan  terhadap  wanita  sangat  rendah.
Dengan  mengadakan   pertemuan-pertemuan   internasional  dan  konggres-konggres  yang bersifat  internasional,  maka  negara-negara   di  dunia  menggunakan   strategi  penanggulangan kekerasan    terhadap    wanita      atau    strategi    perlindungan    bagi    wanita    terhadap    kekerasan sebagai  berikut  :
1. Peningkatan    kesadaran  wanita    terhadap    hak      dan    kewajibannya    di    dalam    hukum melalui    latihan    dan    penyuluhan    (legal    training).    Pendidikan    sebagai    sarana
pemberdayaan  wanita   dilakukan   dalam  tema  yang  universal  (universal  education for  woman).
2. Peningkatan    kesadaran    masyarakat    (public    awareness)    betapa    pentingnya    usaha untuk    mengatasi    terjadinya      kekerasan    terhadap    wanita,    baik    dalam    konteks individual,  social  maupun  institusional.
3. Mengingat  masalah   kekerasan  terhadap  wanita  sudah  merupakan  masalah  global, maka  perlu  koordinasi  antar  negara   untuk  melakukan  kerjasama  penaggulangan.
4. Meningkatkan    kesadaran    para    penegak    hukum,      agar    bertindak      cepat    dalam mengatasi    kekerasan    tarhadap    wanita,    dalam    satu    semangat    bahwa    masalahnya telah  bergeser  menjadi  masalah  global  (police  sensitization).
5. Peningkatan  bantuan  dan  konseling  terhadap  korban  kekerasan  terhadap  perempuan (support  and  counselling).
6. Peningkatan    kesadaran    masyarakat    secara    nasional    dengan    kampanye    yang sistematis    dengan    didukung    jaringan    yang    mantap    (national    public    awareness campaigns  and  networking).
7. Meningkatkan  peranan  mass  media.
8. Perbaikan  sistem  peradilan  pidana,  dimulai  dari  pembaharuan  hukum  yang  kondusif terhadap  terjadinya  kekerasan.
9. Pembaharuan    sistem    pelayanan    kesehatan    yang    kondusif    untuk    penanggulangan kekerasan  terhadap  wanita.
10. Secara  terpadu  meningkatkan  program  pembinaan  korban  dan  pelaku.
Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga  wajib  mencegah,  memberikan  perlindungan  pada  korban,  memberikan  pertolongan
darurat  dan  membantu  proses  pengajuan  permohonan  perlindungan.  Negara    bersama masyarakat  harus  bekerjasama  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  terjadinya  kekerasan terhadap   wanita.  Hal  ini  karena  kekerasan  terhadap  wanita  tidak  dibenarkan  baik  oleh norma  agama,  norma  sosial  maupun  norma  hukum.

## KESIMPULAN
Banyaknya    kasus    kekerasan    terhadap    wanita    dengan    bentuknya    yang    beragam, menjadikan    kekerasan    terhadap    wanita    sebagai    masalah    global    (transnasional).    Hal    ini menyadarkan    Negara-negara    di    dunia      untuk    bekerjasama    menanggulangi    kekerasan tarhadap  wanita   secara  interdisipliner,  baik  politis,  sosial  budaya  dan  ekonomis.
Negara    perlu    mencipatakan    kondisi    dimana    laki-laki    dan    wanita    ditempatkan    pada posisi  yang  sejajar,  sehingga  tidak  ada  dominasi  laki-laki  terhadap wanita  di  segala  bidang kehidupan.    Pemberdayaan    wanita    perlu    ditingkatkan,    sehingga    wanita    tidak    tergantung secara  ekonomi  pada  laki-laki.

## DAFTAR  PUSTAKA
Deklarsi    Penghapusan    Kekerasan    Terhadap    Perempuan.    Jakarta  :  Forum    Komunikasi Ormas/LSM  untuk  Perempuan,  1994.
Dikdik  M. Arief  Mansur  dan  Elisatris Gultom,  Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan (antara  norma  dan  realita).  Jakarta  :  Raja  Grafindo  Perkasa, 2007.
J.E. Sahetapy  dkk,  Bunga  Rampai  Viktimisasi.  Bandung  :  Eresco,  1995.
Kollman,  Nathalie.  Kekerasan  terhadap  Perempuan.  Jakarta  :  YLKI  dan Ford  Foundation,
1998.
Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Muladi,  Hak   Asasi   Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana.  Semarang  :  Badan Penerbit  Undip, 1997.
Triningtyasasih,    Kekerasan    Dalam    Rumah    Tangga.    Yogyakarta  :  Rifka    Annisa    Women’s Crisis  Center,  Juni  1997.
Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.