## ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERJANJIAN KAWIN YANG DAPAT DILAKUKAN SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG
Oleh : Sriono, SH, M.Kn Dosen tetap STIH Labuhanbatu e_mail: sriono_mkn@yahoo.com

## ABSTRAK
Perjanjian  perkawinan  merupakan  suatu  bentuk  perjanjian  yang  mengatur  tentang  harta kekayaan  dalam  perkawinan  dan  lainnya.  Perjanjian  perkawinan  juga  merupakan  suatu  perjanjian yang berlakunya dapat mempengaruhi terhadap peraturan lainnya seperti Undang-Undang Tentang Agraria  berkaitan  dengan  hak  atas  tanah.  Sehingga  dengan  adanya  peraturan  tentang  perjanjian perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dalam  ayar  (1)  sebelum  adanya  gugatan  uji  materi  ke  Mahkamah  Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian kawin dibuat pada waktu, dan sebelum perkawinan berlangsung, hal inilah yang menghalangi banyak pasangan suami istri yang berbeda warga negara yang sebelumnya tidak  mempunyai  perjanjian  kawin  sedangkan  kepentingannya  menghendaki  untuk  adanya perjanjian kawin.
Adapun  hasil  analisis  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  yaitu dengan dikabulkannya permohonan pemohon sebagian berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1), (3), dan ayat  (4)  diantara  perjanjian  perkawinan  tidak  hanya  dapat  dibuat  pada  waktu  atau  sebelum perkawinan berlangsung tetapi juga atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian perkawinan selama  perkawinan  berlangsung.  Hal  ini  telah  memberikan  perlindungan  terhadap  warga  negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Karena dengan adanya perjanjian perkawinan maka  warga  negara  Indonesia  yang  mempunyai  pasangan  warga  negara  asing  dapat  menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia.
Kata Kunci : Analisis Putusan, Perjanjian Kawin, Perkawinan Berlangsung

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan Yang  Maha  Esa. 1 Tujuan  tersebut  juga diantaranya  untuk  meneruskan  keturunan, dengan  perkawinan  tersebut  tentulah dapat  memberikan  status  yang  jelas terhadap anak (keturunan) dari mereka.
1 Lihat  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Didalam  alquran  kata  perkawinan didefenisikan  dengan  istilah  nikah  dan mitsaq  (perjanjian) 2 .    Dalam  Kompilasi Hukum  Islam  yang  merupakan  rujukan bagi orang islam indonesia yang melakukan  perkawinan  disebut  dengan perkawinan  mitsaaqan  yaitu  akad  yang sangat kuat atau qholidhan untuk  menaati
2 M. Yusuf Siregar, 2015, Hukum Perkawinan Di  Indonesia  (Telaah  Berdasarkan  Ketentuan  Hukum Islam  dan  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan),  Yayasan  Universitas  Labuhanbatu, Rantauprapat, hal. 3
perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah. 3 Dengan
semakin luasnya pergaulan  manusia  dalam  menjalani kehidupan sehingga dalam hal perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan sesama  orang  Indonesia  tetapi  juga dengan  orang  bukan  orang  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  perkawinan  mengatur  terhadap perkawinan campuran.
Suatu perkawinan yang dilaksanakan  mempunyai  akibat  salah satunya yaitu tentang  harta  dalam perkawinan. 4 Untuk  mengatur  agar  dalam hal  harta  kekayaan  dalam  perkawinan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian  hari,  maka  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  mengatur  tentang diperbolehkannya adanya perjanjian kawin.
Ketentuan tentang perjanjian kawian  diatur  dalam  Pasal  29  Undang- Undang  Perkawinan  yang  menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan,  kedua  belah pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat mengadakan perjanjian tertulis yang harus disahkan oleh Pegawai
Pencatat perkawinan.  Dengan  perjanjian  kawin inilah  apabila perkawinan  campuran  yang dilakukan  tersebut  dapat  menghindarkan
3 Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
4 Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974
permasalahan  dikemudian  hari.  Hal  ini dikarenakan  adanya  peraturan-peraturan lainnya yang mempunyai hubungan dengan  perkawinan  berkaitan  dengan kebangsaan seseorang (kewarganegaraan).
Adapun  peraturan  yang  berkaitan dengan  kewarganegaraan  antara  lain dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria. Yaitu hak atas tanah yang dapat diberikan oleh  orang  atau  badan  hukum  denga melihat  kewarganegaraan.  Hal  ini  timbul permasalahan manakala perkawinan campuran  yang  dilakukan  oleh  orang Indonesia  dengan  orang  luar  Indonesia. Sebagai contoh yang dialami oleh Nyonya Ike  Farida  yang  menikah  dengan  orang luar  Indonesia  (dengan  orang  Jepang) tanpa  adanya  perjanjian  kawin.  Dengan tidak  adanya  perjanjian  kawin  maka sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  35 Undang-Undang Perkawinan adanya harta bersama  dalam  perkawinan.  Hal  ini  yang dapat  menimbulkan  permasalahan  dalam Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) bahwa hak atas tanah terutama Hak Milik dan  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  hanya dapat diberikan oleh Orang Indonesia. 5
Sehingga  karena  adanya  kerugian yang  dialami  oleh  Nyonya  Ike  Farida dalam membeli tanah maupun rumah yang ada di Indonesia, maka Nyonya Ike Farida mengajukan gugatan ke Mahkamah
5 Lihat Pasal 21 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
Konstitusi  untuk  melakukan  uji  materi
tentang  perjanjian  kawin  dalam  Pasal  29 dan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.

## II. DUDUK PERKARA
Permohonan  yang  diajukan  oleh
Nyonya Ike Farida warga negara Indonesia  yang  menikah  dengan  warga negara  Jepang  tanpa  adanya  perjanjian kawin  pisah  harta,  sesuai  dengan  perkara nomor  69/PUU-XIII/2015  mengajukan Judicial  Review  ke  Mahkamah  Konstitusi (MK)  yang  diterima  oleh  Mahkamah Konstitusi  tanggal  24  Juni  2015.  Dimana perkawinannya  tercatat  secara  sah  pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Makasar Kotamadya Jakarta Timur Nomor  3948/VIII/1995,  pada  tanggal  22 Agustus  1995,  dan  dicatatkan  juga  pada
Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Tanda Buki Laporan Perkawinan Nomor 36/KHS/AI/1849/1995/1999 tertanggal 24 Mei 1999. Adapun alasan dalam pengajuan Judicial Review yang menjadikan  duduk  perkara  dalam  perkara tersebut. Beberapa yang menjadi permasalahan dalam perkara yang diajukan sebagai berikut:
1. Adanya  penolakan  dari  pengembang dalam  hal  pembelian  Rumah  Susun, sebagaimana  surat  dari  pengembang nomor 267/S/LNC/X/2014/IP
tertanggal 8 Oktober 2014 pada angka 4 sebagai berikut:
“bahwa  sesuai  Pasal  36  ayat  (1) UUPA  dan  Pasal  35  ayat  (1)  UU Perkawinan,  seorang  perempuan  yang kawin  dengan  warga  negara  asing dilarang  untuk  membeli  tanah  tanah dan  atau  bangunan  dengan  status  Hak Guna  Bangunan.  Oleh  karenanya pengembang  memutuskan  untuk  tidak melakukan  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli  (PPJB)  ataupun  Akta  Jual  Beli (AJB)  dengan  pemohon,  karena  hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA”
Surat pengembang Nomor Ref. 214/LGL/CG-EPH/IX/2012  tertanggal 17  September  2012  angka  4  yang menyatakan:
“bahwa  menurut  .......  berdasarkan Pasal  35  Undang-Undang  Perkawinan yang  mengatur  sebagai  bahwa  Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila  seorang  suami  atau  isteri membeli  benda  tidak  bergerak  (dalam hal ini adalah rumah susun/apartemen) sepenjang perkawinan maka apartemen tersebut akan menjadi harta bersama/gono  gini  suami/isteri  yang bersangkutan.  Termasuk  juga  jika perkawinan tersebut perkawinan campuran  (perkawinan  antara  WNI
dengan  WNA)  yang  dilangsungkan tanpa membuat perjanjian kawin harta terpisah, maka demi hukum apartemen yang  dibeli  oleh  seorang  suami/isteri WNI dengan sendirinya menjadi milik isteri/suami WNA juga”.
2. Demikian juga adanya perasaan
diskriminatif oleh pengembang, pemohon  (Ny  Ike  Farida)  dengan adanya  penolakan  pembelian  dari pengembang yang kemudian dikuatkan  oleh  Pengadilan  Negeri Jakarta  Timur  melalui  Penetapan Nomor  04/CONS/2014/PN.JKT.Tim tertanggal  12  November  2014  yang pada amar putusannya berbunyi: “Memerintahkan kepada
Panitera/Sekretaris  Pengadilan  Negeri Jakarta  Timur.....  untuk  melakukan penawaran  uang.....  kepada  :  Ike Farida,  SH,  LLM,  beralamat  di..... selanjutnyadisebut  sebagai  Termohon Consignatie. Sebagai uang titupan/consignatie  untuk  pembayaran kepada  Termohon  akibat  batalnya Surat  Pesanan  sebagai  akibat  dari tidak  terpenuhinya  syarat  obyektif sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu  pelanggaran  Pasal  36  ayat  (1) Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria”
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas maka  Nyonya  Ike  Farida  merasa  haknya
secara konstitusi tidak terpenuhinya  yaitu sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal  28  D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1)  Pasal  28H  ayat  (1)  dan  ayat  (4)  UUD 1945.  Demikian  juga  telah  sesuai  dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yaitu:
“(1)  pemohon  adalah  pihak  yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang yaitu:
a. Perorangan warga negara
Indonesia.”
Dengan  demikian  maka  Nyonya Ike  Farida  kehilangan  haknya  untuk memiliki  rumah  dengan  Hak  Guna Bangunan,  serta  merasa  bahwa  perlu adanya  perubahan  terhadap  peraturan- pertaturan sebagai berikut:
1. Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat  (1)  UUPA  bertentangan  dengan UUD  1945  yaitu  Pasal  28H  ayat  (4), Pasal  26  ayat  (1),  Pasal  33  ayat  (3), 28D  ayat  (1),  Pasal  27  ayat  (1),  Pasal 28I ayat (2), 28E ayat (1);
2. Pasal  29  ayat  (1)  ,  ayat  (3),  ayat  (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD  1945  yaitu  Pasal  28E  ayat  (2), Pasal  26  ayat  (1),  Pasal  33  ayat  (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan  ayat  (5),  Pasal  28I  ayat  (2),  Pasal 28D ayat (1);
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas, pemohon mengajukan permohonan terhadap judicial review (pengujian
materi).  Adapun  permohonan  (petitum) sebagai berikut:
1. Mangabulkan  permohonan  pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan  frasa  “warga  negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal  36  ayat  (1)  UUPA  sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia  tanpa  terkecuali  dalam segala  status  perkawinan;  baik  warga negara  Indonesiayang  tidak  kawin, warga  negara  Indonesia  yang  kawin dengan sesama warga negara
Indonesia dan warga negara Indonesia yang  kawin  dengan  warga  negara asing”  bertentangan  dengan  UUD 1945;
3. Menyatakan  frasa  “warga  negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal  36  ayat  (1)  UUPA  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat;
4. Menyatakan  frasa  “sejak  diperoleh hak”  pada  Pasal  21  ayat  (3)  UUPA sepanjang  tidak  dimaknai  ”sejak kepemilikan hak beralih” bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan  frasa  “sejak  diperoleh hak”,  tidak  mempunyai  kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan  frasa  “  pada  waktu  atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945;
7. Menyatakan  frasa  “pada  waktu  atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum yang mengikat;
8. Menyatakan  Pasal  29  ayat  (3)  UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945;
9. Menyatakan  Pasal  29  ayat  (3)  UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan frasa “selama perkawinan berlangsung”  pada  Pasal  29  ayat  (4) UU  Perkawinan  bertentangan  dengan UUD 1945;
11. Menyatakan frasa “selama perkawinan berlangsung”  pada  Pasal  29  ayat  (4) UU  Perkawinan  tidak  mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
12. Menyatakan  frasa  “harta  bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang  tidak  dimaknai  sebagar “harta  bersama  kecuali  harta  benda berupa  Hak  Milik  dan  Hak  Guna Bangunan  yang  dimiliki  oleh  warga negara  Indonesia  yang  kawin  dengan warga  negara  asing”  bertentangan dengan UUD 1945;
13. Menyatakan  frasa  “harta  bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum yang mengikat;

## III. AMAR PUTUSAN
Berdasarkan hasil pengujian
materil  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian  yang  amar  putusan  dengan putusan inkonstitusional bersyarat 6 sebagai berikut:
1. Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD  1945  dan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang tidak  dimaknai  “Pada  waktu,  sebelum dilangsungkan  atau  selama  dalam ikatan  perkawinan  kedua  belah  pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan  perjanjian  tertulis  yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut”,
2. Pasal  29  ayat  (3)  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD  1945  dan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang tidak  dimaknai  “perjanjian  tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
6 Syaiful Maslul, Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  ditinjau  dari pemenuhan  hak-hak  asasi  manusia  dan  asas-asas pembentukan  perjanjian,  Jurnal  Mahkamah  Volume  1 Nomor 2 Desember 2016 hal. 419
dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian”.
3. Pasal  29  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD  1945  dan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang tidak  dimaknai  selama  perkawinan berlangsung,  perjanjian  perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian  lainnya,  tidak  dapat  diubah atau  dicabut,  kecuali  bila  dari  kedua belah  pihak  ada  persetujuan  untuk mengubah atau mencabut,dan perubahan  atau  pencabutan  itu  tidak merugikan pihak ketiga.
Kemudian memerintahkan pemuatan putusan ke dalam Berita Negara Republik  Indonesia.  Sedangkan  untuk selebihnya menolak permohonan pemohon.

## IV. ANALISIS PUTUSAN TENTANG PERJANJIAN KAWIN
Berdasarkan  pertimbangan  hukum Mahkamah  Konstitusi  terhadap  pengujian materi Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).  Adapun  pertimbangan  hukum  dalam pengujian  tersebut  yaitu  bahwa  didalam kehidupan  suatu  keluarga  atau  rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai  suami  dan  istri,  masalah  harta benda  juga  merupakan  salah  satu  faktor yang  dapat  menyebabkan  timbulnya berbagai  perselisihan  atau  ketegangan
dalam  suatu  perkawinan,  bahkan  dapat menghilangkan  kerukunan  antara  suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk  menghindari  hal  tersebut  maka dibuatlan  perjanjian  perkawinan  antara calon  suami  dan  istri,  sebelum  mereka melangsungkan perkawinan. 7
Bahwa  harta  kekayaan  dalam suatu  perkawinan  merupakan  hal  paling penting dalam perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat membentuk  keluarga  menjadi  bahagia tetapi  juga  dengan  harta  kekayaan  dapat menyebabkan  malapetaka  bagi  keluarga tersebut.  Menjadi  bahagia  manakala kelaurga  tersebut  hidup  rukun  damai, tetapai  apabila  terjadi  keributan  bahkan sampai kepada terjadinya perceraian maka harta  tersebut  dapat  menjadi  malapetaka diantara  mereka  (suami  istri).  Dengan demikian  bahwa  suatu  perjanjian  kawin, harta kekayaan dalam perkawinan merupakan  objek  dalam  perjanjian  kawin yang utama 8
Bahwa tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah: 9
1. Memisahkan  harta  kekayaan  antara suami  dengan  pihak  istri  sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu
7 Pertimbangan  pengujian  materi  mahkamah konstitusi pada Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2015
8 Sriono,  Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk Perlindungan  Terhadap  Harta  Kekayaan  Dalam Perkawinan, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 4 Nomor
2, September 2016, hal. 73
9 Opcit,  Putusan  MK  Nomor  46/PUU- XIII/2015
saat  mereka  bercerai,  harta  masing- masing  pihak  terlindungi,  tidak  ada perebutan  harta  kekayaan  bersama atau gono-gini;
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang  mereka  buat  dalam  perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri;
3. Jika  salah  satu  pihak  menjual  harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin  terlebih  dahulu  dari  pasangannya (suami/istri);
4. Begitu  juga  dengan  fasilitas  kredit yang  mereka  ajukan,  tidak  lagi  harus meminta  ijin  terlebih  dahulu  dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal  menjaminkan  aset  yang  terdaftar atas nama salah satu dari mereka.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa perjanjian kawin merupakan perjanjian  pada  umumnya.  Pembuatan perjanjian  didasarkan  pada  asas-asas sebagai berikut 10 :
1. Asas  kebebasan  berkontrak  yaitu dapat  mengadakan  perikatan  apa  saja asalkan  tidak  bertentangan  dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban  umum  yang  diatur  dalam Pasal 1337 KUPerdata;
2. Asas  Konsensualisme  yaitu  dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak, Pasal 1320 KUHPerdata;
10 Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 97
3. Asas  kekuatan  mengikat  yaitu  asas pacta  suntservanda  yaitu  kekuatan mengikat seperti undang-undang;
4. Asas kepribadian yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan; 5. Asas kepercayaan atau vortrouwensabbeginsel artinya seseorang yang mengadakan
perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan  orang  lain,  antara  para  pihak ada  kepercayaan  bahwa  akan  saling memenuhi prestasi;
6. Asas iktikad baik atau togoeder trouw yaitu  dalam  melaksanakan  perikatan didasarkan pada iktikad baik.
Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan  dalam  Pasal  29  ayat  (1),  ayat (3)  dan  ayat  (4)  inkonstitusional  secara bersyarat dengan UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam amar putusannya.
Berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi  yang diajukan oleh Nyonya  Ike  Farida  yang  mengabulkan sebagian  yaitu  tentang  Pasal  29  ayat  (1), (3)  dan  (4)  telah  memberikan  perubahan dalam UU Perkawinan terutama dalam hal perjanjian  kawin,  sehingga  isi  dari  Pasal 29  UU  No  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dalam  hal  perjanjian  kawin menjadi :
1) Pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan kedua  belah  pihak  atas  persetujuan
bersama  dapat  mengajukan  perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  atau  notaris, setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan  bilamana  melanggar  batas- batas hukum, agama dan kesusuliaan;
3) Perjanjian  tersebut  berlaku  sejak perkawinan  dilangsungkan  kecuali ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan;
4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta  perkawinan  atau  perjanjian lainnya,  tidak  dapat  diubah  atau dicabut,  kecuali  bila  kedua  belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan  atau  pencabutan  itu  tidak merugikan pihak ketiga.
Sejak keputusan mahkamah konstitusi dan dicatat dalam berita negara maka  terhadap  perjanjian  kawin  tersebut dapat  dibuat  atau  diajukan  perjanjian kawin  yang  tidak  hanya  pada  waktu  atau sebelum  perkawinan  berlangsung  tetapi selama perkawinan berlangsung. Perjanjian  kawin  berdasarkan  ayat  (4), berkaitan  dengan  harta  perkawinan  dan juga  perjanjian  lainnya  diluar  harta perkawinan  yang  dapat  diperjanjikan. Mengenai berlakunya perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian yang dibuat
selama  perkawinan  berlakunya  mulai perkawinan  dilangsungkan  atau  dengan kata  lain  bahwa  harta  sebelum  adanya perjanjian  perkawinan  juga  ikut  serta dalam  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat selama  perkawinan  berlangsung  (dalam ikatan  perkawinan).  Meskipun  demikian untuk  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  salah  satu  pihak  (suami/istri) terhadap  harta  perkawinan  yang  ada sebelum  perjanjian  perkawinan  dibuat, memberikan peluang untuk tidak diperjanjikan  karena  adanya  frasa  dalam putusan tersebut yang menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan tersebut.
Pengecualian tersebutlah yang memberikan  peluang  atau  perlindungan bahwa  harta  kekayaan  atau  yang  lainnya yang  ada  sebelum  perjanjian  kawim dibuat  tidak  termasuk  dalam  perjanjian perkawinan  tersebut.  Sehingga  perjanjian perkawinan mulai berlakunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Demikian juga  dengan  adanya  putusan  mahkamah konstitusi  ini  memberikan  perlindungan terhadap  warga  negara  Indonesia  yang menikah  dengan  warga  negara  asing berkaitan dengan harta perkawinan.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  35 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  bahwa  harta  kekayaan  dalam
perkawinan dibedakan antara harta bawaan dan harta bersama. 11
Demikian juga sebagaimana permohonan  pemohon  berkaitan  dengan Pasal  21  dan  Pasal  36  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  dengan adanya  putusan  tentang  perjanjian  kawin yang  dapat  dibuat  selama  perkawinan berlangsung,  maka  pasal-pasal  tersebut berdasarkan  pertimbangan  hakim  bahwa tidak  beralasan  kerana  sudah  memenuhi unsur  asas  nasionalitas.  Demikian  juga dengan  adanya  perjanjian  kawin  yang memberikan  peluang terhadap pengaturan harta  kekayaan  sudah  dapat  memberikan perlindungan  terhadap  warga  negara Indonesia  yang  menikah  dengan  warga negara asing dalam hal harta kekayaan.
Dengan  putusan  tersebut  pula memberikan  angin  segar  bagi  pasangan suami  istri  terlebih  pasangan  beda kewarganegaraan  yang  ingin  membuat perjanjian perkawinan tetapi karena terhalang  dengan  ketentuan  peraturan perundangan maka tidak dapat melakukannya.  Karena  pasangan  suami istri  baru  menyadari  akan  pentingnya perjanjian  kawin  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  harta  kekayaan dalam perkawinan.
Perjanjian  perkawinan  tersebut harus  dibuat  secara  tertulis  dan  disahkan
11 Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
oleh  pegawai  pencatat  perkawinan,  tetapi apabila  perjanjian  perkawinan  dibuat dihadapan  notaris  maka  perjanjian  kawin tersebut tidak perlu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, hal ini akan memberikan kemudahan terhadap
pembuatan perjanjian perkawinan.
Demikian  juga  karena  akta  yang  dibuat oleh Notaris merupakan akta yang otentik dan mempunyai pembuktian yang kuat.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  yang  telah  diuraikan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dengan adanya putusan mahkamah  konstitusi  nomor  69/PUU- XIII/2015, memberikan perlindungan terhadap  warga  negara  Indonesia  yang menikah  dengan  warga  negara  asing dalam  hal  harta  kekayaan  perkawinan.
Dengan dikabulkannya sebagian permohonan  sdra  Ike  Farida  yaitu  Pasal 29  ayat  (1),  (3)  dan  (4)  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  telah  memberikan angin segar terhadap pasangan suami istri yang  merasa  perlu  membuat  perjanjian perkawinan  yang  selama  ini  tidak  atau belum dipahami  tentang pentingnya perjanjian  perkawinan  dalam  melindungi harta perkawinan atau dalam hal berkaitan dengan  ketentuan  perundangan  lainnya seperti  Undang-Undang  Agraria  Pasal  21 dan  Pasal  36.  Berdasarkan  putusan tersebut maka isi dalam  Pasal 29 UU No.
1 tahun 1974 tentang perkawinan berubah menjadi:
1) Pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan kedua  belah  pihak  atas  persetujuan bersama  dapat  mengajukan  perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  atau  notaris, setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan  bilamana  melanggar  batas- batas hukum, agama dan kesusuliaan;
3) Perjanjian  tersebut  berlaku  sejak perkawinan  dilangsungkan  kecuali ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan;
4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta  perkawinan  atau  perjanjian lainnya,  tidak  dapat  diubah  atau dicabut,  kecuali  bila  kedua  belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan  atau  pencabutan  itu  tidak merugikan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA
M.  Yusuf  Siregar,  2015,  Hukum  Perkawinan Di  Indonesia  (Telaah  Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan), Yayasan  Universitas  Labuhanbatu, Rantauprapat

## Sriono,  Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk
Perlindungan Terhadap Harta
Kekayaan  Dalam  Perkawinan,  Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 4 Nomor 2, September 2016
Sudikno  Mertokusumo,  1988,  Hukum  Acara Perdata di Indonesia, Liberty,
Yogyakarta Syaiful Maslul, Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015 ditinjau  dari  pemenuhan  hak-hak asasi manusia dan asas-asas
pembentukan perjanjian, Jurnal Mahkamah  Volume  1  Nomor  2
Desember 2016
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraia,  Lembaran  Negara Tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan,
Lembaran Negara  Tahun  1974  Nomor  1, Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 3019