## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PRAKTIK KETERLIBATAN POLITIK DI INDONESIA

## Bening Mujianti Rahayu
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beningmujianti283@gmail.com
Yuyu Yuhana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yuhana@untirta.ac.id

## Maman Fathurrohman
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mamanf@untirta.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the extent of citizen involvement in political activities and socialisation in everyday life and how to implement it. This article uses a literature study type of research where previous research that has been collected will be compiled, analysed and then concluded so as to get observations about the material under study. The conclusion of this  research  includes  all  Indonesian  citizens  who  participate  in  political  practices  and socialisation in every daily activity, one of which is by using a case-based learning system, and how teenagers use social media responsibly, then ordinary people who involve themselves with democracy  through  voting  and  expressing  their  opinions  wisely  in  accordance  with  the teachings of Civic Education and Pancasila . Keywords: Pancasila, Civic Education, Politics

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  sejauh  mana  keterlibatan  warga  negara  dalam kegiatan politik dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mengimlementasikannya.  Pada  artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  studi  literatur  yang dimana Penelitian terdahulu sebelumnya sudah terkumpul akan dikompilasikan, dianalisa lalu disimpulkan sehingga mendapatkan hasil observasi mengenai materi yang diteliti. Kesimpulan pada  penelitian  ini  mencakup  seluruh  warga  negara  Indonesia  yang  mengikutsertakan  pada praktik  politik  dan  sosialisasi  pada  setiap  aktivitas  sehari-hari,  salah  satunya  dengan menggunakan system pembelajaran berbasis kasus, dan bagaimana remaja menggunakan sosial media  yang  bertanggung  jawab,  lalu  masyarakat  biasa  yang  melibatkan  diri  dengan berdemokrasi melalui voting dan mengutarakan pendapatnya secara bijak sesuai dengan ajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila.
Kata Kunci: Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Politik

## PENDAHULUAN
Pendidikan  kewarganegaraan  adalah  pendidikan  tentang  hak,  tanggung  jawab,  dan kewajiban  kewarganegaraan.  Pendidikan  kewarganegaraan  bertujuan  untuk  memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi dan merupakan komponen penting  dari  masyarakat  yang  demokratis.  Secara  konseptual,  tujuan  PKn  adalah  untuk mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang baik, warga negara yang memiliki pengetahuan,  keterampilan,  dan  nilai-nilai  yang  diperlukan  untuk  berpartisipasi  secara  aktif dalam  komunitas  mereka 1 ,  namun  Pendidikan  kewarganegaraan  (PKN)  tidak  harus  hanya sebatas  instrumen  kebanggan  bagi  penguasa  tetapi  harus  digunakan  sebagai  instrumen  yang membantu dalam perkembangan bangsa dan negara di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan Indonesia, Pemerintah telah menerapkan  kebijakan  untuk  mengintegrasikan  pendidikan  kewarganegaraan  ke  dalam kurikulum sekolah, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang hak-hak, tanggung jawab, dan peran mereka sebagai warga negara. Kurikulum ini mencakup topik-topik seperti hak asasi manusia, nilai-nilai konstitusional dan moralitas Indonesia, integrasi nasional, dan pendidikan kewarganegaraan global. Namun, ketika diimplementasikan di sekolah-sekolah menjadi  pembelajaran  yang  dangkal,  karena  terfokus  pada  ingatan  akan  pengetahuan  bukan pada  berpikir  kritis  dan  pemberdayaan.  Siswa  cenderung  lebih  fokus  pada  sains  dan matematika daripada pendidikan kewarganegaraan. yang menyebabkan mereka tidak terlibat dalam  prinsip-prinsipnya 2 .  Pendidikan  kewarganegaraan  di  Indonesia  bertujuan  untuk mempelajari nilai, konsep, dan moral pancasila, kewarganegaraan demokratis, dan keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia  menekankan  pada  pengetahuan  kewarganegaraan (civic  knowledge) ,  keterampilan kewarganegaraan (civic  skills), dan  watak  kewarganegaraan (civic  disposition) yang  perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan  kewarganegaraan  bertujuan  untuk  memberdayakan  warga  negara  dalam membangun  masyarakat  Indonesia  yang  demokratis,  menghargai  hak  asasi  manusia,  taat hukum,  dan  berwawasan  internasional.  Namun,  pendidikan  kewarganegaraan  sering  kali digunakan  sebagai  alat  indoktrinasi  dan  hegemoni,  bukan  sebagai  alat  pendidikan  yang mencerminkan  kepentingan  pihak-pihak  yang  berkuasa  dalam  masyarakat.  Indonesia menghadapi  beberapa  masalah  politik,  termasuk  korupsi  yang  sistematis,  diskriminasi  dan kekerasan terhadap etnis minoritas,  penggunaan agama dan politik identitas. Politik uang dan pembelian suara terus merasuki pemilihan umum di semua tingkatan dan merupakan hambatan utama bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.
Di Indonesia sendiri tingkat integrasi politik untuk tingkat lokal bervariasi, yang dapat dipengaruhi  oleh  karakteristik  lokal  seperti  keragaman  agama  dan  etnis.  Indonesia  adalah negara yang sangat beragam, dan keragaman integrasi politik di tingkat lokal  sangat penting bagi  kualitas  pemerintahan  oleh  rakyat. Perbedaan  antara  individu  dan  kelompok  terkadang menimbulkan  konflik.  Namun,  perbedaan  tidak  membuat  kita  tercerai-berai,  justru  dengan perbedaan kita bisa sama-sama mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam
1 Sunarso,  M.  S.  The  Dynamics  of  Civic  Education  within  the  Schools  in  Indonesia:  A  Study  of  Educational  Politics  and Curriculum in Three Orders .
2 Japar, M. (2018). The improvement of Indonesia students ‘engagement in civic education through case - based learning’. Journal of Social Studies Education Research, 9(3), 27-44.
bermasyarakat dan bernegara 3 . Identitas kewarganegaraan dalam pendidikan kewarganegaraan di sini terutama dipahami sebagai warga negara yang setia dan patriotik, dengan penekanan pada kebaikan bagi warga negara dan masyarakat. Karakteristik warga negara yang loyal dan patriotik  ini  menjadi  tantangan  ketika  hukum  dan  praktik-praktik  yang  tidak  demokratis tumbuh subur di masyarakat dan penekanan ini muncul sebagai tantangan untuk menciptakan kewarganegaraan  demokratis  yang  kritis  dan  berdaya,  yang  dapat  berkontribusi  pada demokrasi Indonesia 4 .
Sebuah studi yang dilakukan di sebuah sekolah menengah umum di Jakarta, Indonesia, menemukan  bahwa  pembelajaran  berbasis  kasus  dalam  pendidikan  kewarganegaraan mengubah praktik pengajaran dengan meningkatkan keterlibatan siswa dan pernyataan kritis. Pendekatan ini menantang siswa untuk memecahkan masalah yang dekat dengan kehidupan mereka dengan menggunakan isu-isu yang dilaporkan dalam berita, dan siswa serta kelompok diberi  kesempatan  untuk  mencari  dan  menganalisis  kasus-kasus  pelanggaran  hak  asasi manusia. 5 Studi  kasus  menunjukkan  penggunaan  metode  pengajaran  yang  inovatif,  seperti pembelajaran  berbasis  kasus,  untuk  meningkatkan  keterlibatan  siswa  dalam  pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Studi-studi ini menyoroti pentingnya pendekatan pembelajaran aktif  yang  mendorong  pemikiran  kritis  dan  keterlibatan  siswa  dalam  pendidikan kewarganegaraan.
Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai  keterlibatan  politik masyarakat  Indonesia  dalam  implementasian  Pendidikan  Kewarganegaraan  dengan  tujuan melihat sejauh mana keterlibatan tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

## METODE
Pada  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  berupa  studi literatur  atau  tinjauan Pustaka. Studi literatur dapat dilakukan dengan mengumpulkan daftar Pustaka yang terdiri dari beberapa  penelitian  terdahulu  dan  menarik  kesimpulan  dari  penelitian-penelitian  tersebut secara  bersama-sama. 6 Dengan  demikian,  tinjauan  literatur  dari  proses  evaluasi,  yang memberikan dasar yang kuat untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan fenomena yang kompleks, serta menginformasikan pengambilan keputusan berbasis bukti di berbagai disiplin ilmu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam proses mengkaji literatur tentang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik dan sosisalisasi di Indonesia terdapat beberapa hasil yang menerangkan bahwa murid-murid diikutsertakan dengan melakukan kegiatan belajar berbasis kasus, pekerja negeri  terdapat tes kewarganegaraan yang menunjukkan seberapa besar pengetahuan dan keterampilan, sikap dan sifat  dalam  berperilaku  berkewarganegaraaan  yang  baik  dan  benar,  sedangkan  dalam masyarakt  biasa  keterlibatannya  lebih  mencakup  dalam  bagaimana  mereka  bersikap  dan
3 Refni, N., & Abdul, R. (2022). Integrasi Politik di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Jurnal Ilmiah Politik, 22(1), 1-15.
4 Lydersen, K. M. (2011). Democratic Citizenship Education in Indonesia post-Suharto: Political Indoctrination or critical democratization?: A case study of civic education in Yogyakarta, Indonesia (Master's thesis).
5 Japar, M. (2018). The improvement of Indonesia students ‘engagement in civic education through case -based learning’. Journal of Social Studies Education Research, 9(3), 27 -44.
6 Mardalis. (1999). Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
berperilaku terhadap sesama dalam bersosialisasi. Dengan itu pada artikel ini akan dijelaskan lebih dalam dan dibahas secara luas mengenai keterlibatan seluruh warga negera Indonesia.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, dan secara umum bertujuan untuk membina manusia Indonesia agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 7 . Pendidikan kewarganegaraan sangat  erat  kaitannya  dengan  karakter  seseorang  dan  bertujuan  untuk  membina  masyarakat yang  bermoral  dan  berbudi  pekerti  luhur,  seperti  yang  tercermin  dalam  nilai-nilai  yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah tujuan agar negara ini selalu terintegrasi tanpa perpecahan. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mempromosikan integrasi nasional di Indonesia.
Pendidikan  Kewarganegaraan,  Mereka  adalah  program  studi  yang  mengemban  misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor "pendidikan berbasis nilai" 8 . Hal  ini  merupakan  langkah  strategis  untuk  menumbuhkan  rasa  kebangsaan  dan  semangat patriotisme,  serta  meningkatkan  kemampuan  partisipasi  kewarganegaraan  bagi  para  pelajar, khususnya mahasiswa yang cenderung memiliki pengaruh positif dan berperan sebagai kontrol sosial 9 .  Tujuan  utama  pendidikan  Pancasila  dan  kewarganegaraan  harus  berfokus  pada peningkatan nasionalisme, mengeksplorasi isu-isu nasional dan, di bawah semboyan bhinneka tunggal ika, memberikan materi teori satu arah bagi siswa untuk mengamati, merasakan, dan menyuarakan  apa  yang  telah  mereka  alami  dalam  rangka  mencapai  tujuan  utama  tersebut dengan  semangat  sesama  anak  bangsa  yang  hidup  berdampingan  secara  damai  dalam keragaman.
Kesediaan untuk hidup berdampingan dan bersatu berdasarkan dialektika sejarah dan kesamaan visi serta kepentingan masa depan dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, demokrasi yang disandingkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan persatuan 10 . Namun hidup berdampingan dengan  berbagai  macam  perbedaan  dapat  menimbulkan  konflik-konflik  yang  tidak  dapat terhindarkan, oleh karena itu warga negara memiliki kewajiban untuk menaati peraturan dan regulasi yang dibuat oleh negara. Diperlukan nilai-nilai yang dapat memotivasi, menginspirasi, dan  menyatukan  mereka  dalam  mewujudkan  tujuan  bersama 11 .  Pancasila  adalah  kristalisasi nilai-nilai luhur yang diambil dari akar budaya tanah air, yang mengintegrasikan semua elemen tanah air untuk mewujudkan cita-cita negara.
Pendidikan  kewarganegaraan  diharapkan  dapat  menghasilkan  warga  negara  yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara, dengan menjaga keutuhan bangsa, mampu dan
7 Refni, N., & Abdul, R. (2022). Integrasi Politik di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Jurnal Ilmiah Politik, 22(1), 1-15.
8 Budimansyah D. (2011). Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa. Bandung: Widaya Aksara Press dan Laboratorium PKn UPI
9 Jamalong, B. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan dan Implementasinya dalam Membentuk Karakter Bangsa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 8(2), 159-172.
10 Soebhan, M., dkk. (2017). Integrasi Bangsa: Mencari Format Baru untuk Indonesia. Jakarta: Kompas Gramedia.
11 Kristiadi, J. dkk. (2020). Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila. Jakarta: Kanisius.
mau  hidup  rukun  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  ber-Bhinneka  Tunggal  Ika 12 .  Tidak terbatas pada masalah etnosentrisme, ada banyak kontroversi dan masalah kewarganegaraan dalam  konteks  lokal,  dan  yang  paling  umum  adalah  masalah  SARA  (suku,  agama,  ras,  dan antargolongan). Sikap seperti itu dapat menimbulkan konflik dan harus dihilangkan. Sementara itu,  rasa  nasionalisme  dan  patriotisme  harus  terus  dipupuk  dan  ditanamkan  kepada  warga negara  muda.  Upaya  bela  negara  harus  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  kedaulatan negara,  keutuhan  wilayah  dan  keselamatan  bangsa,  dari  ancaman  dan  sabotase  terhadap keutuhan  bangsa  dan  negara.  Ancaman  adalah  setiap  usaha  dan  kegiatan,  baik  dari  dalam maupun  luar  negeri,  yang  membahayakan  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah,  dan keselamatan  segenap  bangsa.  Setiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  upaya pembelaan negara, pertahanan, dan keamanan negara 13 .
Menurut Ki Hajar, pendidikan nasional harus berdasarkan kebudayaan nasional, harus bertujuan untuk mempertinggi derajat bangsa dan rakyatnya serta mendorong pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan dengan bangsa lain 14 . Hasilnya, dalam proses belajar- mengajar,  diperkenalkan  model  pengajaran  yang  membantu  siswa  meningkatkan  potensi mereka secara keseluruhan untuk menjadi warga negara yang cerdas, baik, bersemangat untuk berpartisipasi, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab 15 . Case-based learning berhasil meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik pemula 16 . Pembelajaran Berbasis Kasus dalam Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani (CBL) telah terbukti mendorong pemikiran kritis dan berpotensi berkontribusi. Hal ini mempengaruhi perkembangan kognitif siswa  dan  nilai-nilai  siswa 17 .  Tujuan  CBL  adalah  untuk  mempersiapkan  mahasiswa  dalam praktik klinis dengan menggunakan kasus klinis asli. Kasus klinis asli yang menghubungkan teori dan praktik serta menyumbangkan pengetahuan pada kasus-kasus tersebut 18 .
Indonesia  juga  telah  mengalami  polarisasi  dan  kemerosotan  demokrasi  sejak  tahun 2014. Negara ini menjadi lebih terpolarisasi secara politik, dan kebangkitan politik identitas dan  politik  uang  terus  merembes  ke  dalam  pemilu  di  semua  tingkatan.  Dominasi  "partai kendaraan"  dalam  lanskap  politik,  yang  tidak  memiliki  basis  ideologis  yang  jelas  dan meminimalkan  pengambilan  keputusan  teknokrat  di  sela-sela  pemilu,  adalah  masalah  lain. Keterlibatan  politik  generasi  muda  juga  menjadi  faktor  penting  bagi  demokrasi  seperti Indonesia. Namun hal ini menghadirkan tantangan psikologis bagi generasi muda. Penelitian
12 Setiawan, D. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Karakter dan Partisipasi Warga Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
13 Seriwati, et al. (2023). Kontroversi dan Masalah Kewarganegaraan dalam Konteks Lokal: Tantangan dan Solusi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 12(1), 1-15.
14 Ubaedillah, A. (2018). Civic education for Muslim students in the era of democracy: Lessons learned from Indonesia. The Review of Faith & International Affairs, 16(2), 50-61.
15 Larry, H., & Narvaez, D. (2014). Character Education in the 21st Century: A Framework for Comprehensive School Reform. New York: Routledge.
16 Cevik, O. (2013). The Effect of Case-Based Learning on Problem Solving Skills of Novice Students. Educational Research and Reviews, 8(10), 725-732.
17 Hemphill, M. A., R Richards, K. A., Gaudreault, K. L., & Templin, T. J. (2015). Pre-service teacher perspectives of case-based learning in physical education teacher education. European Physical Education Review, 21(4), 432-450.
18 McLean, S. F. (2016). Case-based learning and its application in medical and health-care fields: a review of worldwide literature. Journal of medical education and curricular development, 3, JMECD-S20377..
bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan politik generasi muda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Media sosial telah menjadi alat yang ampuh bagi pemilih muda Indonesia untuk terlibat dalam sistem politik, dan mereka terpinggirkan. Media sosial di Indonesia telah menjadi alat penting  bagi  partai  politik  dan  politisi  untuk  berinteraksi  dengan  konstituen  mereka, meningkatkan popularitas dan memenangkan suara, dan media sosial yang sarat dengan suara anak  muda  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  keterlibatan  politik  di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Pertumbuhan media sosial di negara ini telah berkontribusi  pada  peningkatan  partisipasi  politik  online,  menyediakan  platform  unik  untuk mendiskusikan  isu-isu  politik  dan  menumbuhkan  rasa  saling  memiliki  di  antara  individu- individu yang berpikiran sama.
Pertama, anonimitas di media sosial kemungkinan besar digunakan oleh netizen untuk mengekspresikan  pendapat  mereka  tentang  isu-isu  sensitif  dan  kontroversial  untuk menghindari  pembalasan  atau  reaksi  sosial,  hukum,  atau  jenis  reaksi  lainnya.  Kedua, anonimitas  dan  partisipasi  politik  netizen  dapat  bervariasi  tergantung  pada  platform  media sosial yang mereka gunakan, dan hal ini akan mempengaruhi partisipasi politik mereka. Ketiga, karena  adanya  risiko  sanksi  sosial,  hukum,  dan  jenis  sanksi  lainnya,  warga  negara  tidak diperbolehkan menggunakan media sosial untuk mengekspresikan pandangan mereka secara langsung, tetapi melalui pernyataan lain, seperti kutipan, tautan, repost, dan lain-lain 19 .
Bentuk-bentuk  keterlibatan  politik  kaum  muda  dengan  menggunakan  media  sosial untuk  mengubah  dari  tradisional  offline  menjadi  online  (daring) 20 .  Salah  satu  contoh Keterlibatan politik adalah perdebatan di kalangan anak muda tentang transformasi kebijakan publik, Keterlibatan publik tidak lagi dilakukan di tempat-tempat tertentu, tetapi secara berani melalui forum diskusi online. Melalui forum diskusi online. Usia mempengaruhi keterlibatan politik 21 . Semakin tua usia seseorang, semakin mereka menjadi terlibat secara politik. Untuk dapat memberikan suara dalam pemilu, anak muda memiliki usia yang lebih muda, Oleh karena itu,  mereka  memiliki  lebih  banyak  keterlibatan  politik 22 .  Selain  usia,  pendidikan  juga mempengaruhi  keterlibatan  politik.  Mereka  yang  berpendidikan  tinggi  memiliki  partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang baru saja mengenyam pendidikan dibandingkan dengan mereka yang tidak berpendidikan SMA 23 .

## KESIMPULAN
Pembelajaran  berbasis  kasus  dalam  pendidikan  kewarganegaraan  memberikan kesempatan bagi guru untuk menembus minat terhadap hak asasi manusia siswa. Pembelajaran berbasis kasus dapat mengembangkan pengetahuan diri dan mengidentifikasi asumsi-asumsi sendiri (Martijn et al., 2016). Selain itu, kerja sama antara sekolah pendidikan dan budaya di sekolah  dapat  dicapai melalui  pembelajaran  berbasis  kasus.  Untuk  mengurangi  konflik,  kita
19 Pulung, I. G. N. A. M., et al. (2018). Anonymity and Political Participation on Social Media: A Study of Indonesian Netizens. International Journal of Frontiers in Sociology, 22(2), 1-15.
20 Tonton, H., Suyanto, S., & Gunawan, I. (2015). Bentuk-bentuk Keterlibatan Politik Kaum Muda Melalui Media Sosial. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1-12.
21 McDonald, P. F. (2021). The Political Engagement of Young People. Annual Review of Political Science, 24(1), 401-419.
22 Levy, J., & Akiva, T. (2019). The Effect of Age on Political Participation: A Meta-Analysis. Political Psychology, 40(5), 981-1004.
23 McDonald, P. F. (2021). The Political Engagement of Young People. Annual Review of Political Science, 24(1), 401-419.
perlu  meningkatkan  pemahaman  kita  tentang  hak  asasi  manusia  dan  hubungan  di  antara keduanya. Pembelajaran berbasis kasus juga merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat  diterapkan  oleh  guru  dalam  proses  pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan. Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran berbasis kasus dapat meningkatkan keterampilan mengajar  guru.  Selain  itu,  guru  juga  dapat  lebih  memahami  dan  menghargai  siswa  sebagai objek pembelajaran.
Untuk  mencegah  dampak  negatif  dari  etnosentrisme,  pendidikan  kewarganegaraan sebagai  instrumen  pendidikan  sangat  diperlukan.  Pendidikan  kewarganegaraan  harus mengupayakan  dan  mengembangkan  bagaimana  siswa  menyadari  bahwa  keragaman  itu penting, serta meningkatkan pengetahuan siswa.
Masyarakat  membutuhkan  Bimbingan  untuk  memahami , menyadari  bahwa  mereka  diajak untuk mendalami politik atau mengenal kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, melaksanakan dan berkomitmen terhadap keberadaan mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

## DAFTAR RUJUKAN
Alfaruqy,  M.  Z.,  &  Padmonurcahyo,  A.  (2023).  What  Drives  Political  Engagement  of  the Young Generation? A Political Psychology Study. Indonesian Journal of Religion and Society , 5 (1), 36-46 .
Binder, A., Heiss, R., Matthes, J., & Sander, D. (2021). Dealigned but mobilized? Insights from a citizen science study on youth political engagement. Journal of Youth Studies , 24 (2), 232-249.
Budimansyah D. (2011). Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa . Bandung: Widaya Aksara Press dan Laboratorium PKn UPI.
Cevik, O. (2013). The Effect of Case-Based Learning on Problem Solving Skills of Novice Students. Educational Research and Reviews, 8(10), 725-732.
Fortuna,  R.,  &  Khadir,  A.  (2022).  The  Role  of  Civic  Education  in  the  Integration  of  the Indonesian Nation. Jurnal Pendidikan Amartha , 1 (1), 1-5 .
Hemphill, M. A., R Richards, K. A., Gaudreault, K. L., & Templin, T. J. (2015). Pre-service teacher  perspectives  of  case-based  learning  in  physical  education  teacher education. European Physical Education Review , 21 (4), 432-450.
Jamalong, B. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan dan Implementasinya dalam Membentuk Karakter Bangsa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 8(2), 159-172.
Japar,  M.  (2018).  The  improvement  of  Indonesia  students  ‘engagement  in  civic  education through case-based learning’. Journal of Social Studies Education Research , 9 (3), 27- 44.
Karim, Abdul. (2012). Public Administration and Governance: Tradition and Transformation.
International  Conference:  The  University  of  Philippines  National  College  of  Public Administration and Governance.
Kristiadi, J. dkk. (2020). Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila . Jakarta: Kanisius. Larry, H., & Narvaez, D. (2014). Character Education in the 21st Century: A Framework for Comprehensive School Reform. New York: Routledge.
Levy, B. L., & Akiva, T. (2019). Motivating political participation among youth: An analysis of  factors  related  to  adolescents’  political  engagement. Political  Psychology , 40 (5), 1039-1055.
Lydersen,  K.  M.  (2011). Democratic  Citizenship  Education  in  Indonesia  post-Suharto: Political Indoctrination or critical democratization?: A case study of civic education in Yogyakarta, Indonesia (Master's thesis).
Mardalis. (1999). Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara. Martijn, E., Meijer, P. C., & Snijders, C. (2016). Human rights education in the Netherlands:
A case study approach. In Human Rights Education in the 21st Century (pp. 149-164). Springer,
McDonald,  P.  F.  (2021).  The  Political  Engagement  of  Young  People.  Annual  Review  of Political Science, 24(1), 401-419.
McLean, S. F. (2016). Case-based learning and its application in medical and health-care fields: a  review  of  worldwide  literature. Journal  of  medical  education  and  curricular development , 3 , JMECD-S20377.
Muharji, I. (2014). Civics and Citizenship Teaching in Indonesia. Ethos , 22 (3), 34-37.
Perbawani,  P.  S.,  Rahayu,  R.,  &  Anshari,  I.  N.  (2018).  Online  political  participation  and Netizen anonymity in Indonesia’s digital democracy. PCD Journal , 6 (2), 185-212.
Pontes,  A.,  Henn,  M.,  &  Griffiths,  M.  D.  (2018).  Towards  a  conceptualization  of  young people’s political engagement: A qualitative focus group study. Societies , 8 (1), 17. Pulung, I. G. N. A. M., et al. (2018). Anonymity and Political Participation on Social Media: A Study of Indonesian Netizens. International Journal of Frontiers in Sociology, 22(2), 1-15.
Seriwati,  et  al.  (2023).  Kontroversi  dan  Masalah  Kewarganegaraan  dalam  Konteks  Lokal:
Tantangan dan Solusi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 12(1), 1-15.
Soebhan, M., dkk. (2017). Integrasi Bangsa: Mencari Format Baru untuk Indonesia. Jakarta:
Kompas Gramedia.
Sukino JA, Sulha. (2020). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Cet. 2). Depok: Rajawali Pers
Sunarso, M. S. The Dynamics of Civic Education within the Schools in Indonesia: A Study of
Educational Politics and Curriculum in Three Orders .
Suneki, S., Larasati, E., Yuwanto, Y., & Fitriyah, F. (2021, March). Political Education as the Civic  Application  Engagement  for  Strengthening  Democracy  (The  Case  Study  in Grobogan Regency). In Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Social  and  Political  Enquiries,  ICISPE  2020,  9-10  October  2020,  Semarang, Indonesia .
Refni, N., & Abdul, R. (2022). Integrasi Politik di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Jurnal Ilmiah Politik, 22(1), 1-15.
Tjandra, M., Ginting, S., & Rahmat, A. (2023). The Implementation of Pancasila and Civic Education Building A Harmonious Life in Bhinneka Tunggal Ika. KnE Social Sciences , 187-197 .
Tonton,  H.,  Suyanto,  S.,  &  Gunawan,  I.  (2015).  Bentuk-bentuk  Keterlibatan  Politik  Kaum Muda Melalui Media Sosial. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1-12.
Ubaedillah, A. (2018). Civic education for Muslim students in the era of democracy: Lessons learned from Indonesia. The Review of Faith & International Affairs , 16 (2), 50-61.
Usmia, R. (2023, May). The Innovation of Civic Education Studies in Indonesia: A Theoretical Review  of  Global  Citizenship  Education.  In 1st  UMSurabaya  Multidisciplinary International Conference 2021 (MICon 2021) (pp. 584-596). Atlantis Press.