## ANALISIS KONSEP KAMPUS MERDEKA DALAM PERSPEKTIF ALIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN PROGRESIVISME DAN PERENIALISME

## Agil Nanggala
Mahasiswa Program Studi PKn SPs UPI E-mail: agilnanggala@upi.edu

## Karim Suryadi
Dosen Program Studi PKn SPs UPI E-mail: karimsuryadi@upi.edu

## Abstrak
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi kampus merdeka dalam  perspektif  aliran  filsafat  pendidikan  progresivisme  dan  perenialisme.  Penelitian  ini dilaksanakan  melalui  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  literatur.  Proses  analisis  data dalam  penelitian  ini  meliputi:  reduksi  data,  display  data,  verifikasi  dan  penarikan  kesimpulan. Hasil  penelitian  ini  adalah  1)  kebijakan  kampus  merdeka  begitu  merepresentasikan  filsafat pendidikan  progresivisme,  karena  menghendaki  adanya  modernisasi  dan  demokratisasi,  guna mewujudkan kemerdekaan atau kebebasan dalam pendidikan, dalam konteks orientasi pendidikan dan  pembelajarannya,  kampus  merdeka  memiliki  keselarasan  dengan  filsafat  pendidikan progresivisme,  karena  berfokus  pada  upaya  mentrasformasikan  berbagai  keterampilan,  disiplin ilmu, kepekaan sosial dan kepribadian, kepada mahasiswa 2) kebijakan kampus merdeka, dalam konteks aliran filsafat pendidikan perenialisme, tidak begitu memiliki relevansi yang substansial, karena perenialisme berbanding terbalik dengan progresivisme, orientasi kampus merdeka untuk membentuk kepribadian mahasiswa, tentu masih memiliki relevansi dengan filsafat pendidikan perenialisme, walau bukan menjadi landasan utamanya, tetapi filsafat perenialisme memberikan refleksi mengenai pentingnya menjaga substansi pendidikan agar tetap selaras dengan kebudayaan, termasuk pada era modern.
Kata Kunci : Kampus Merdeka, Progresivisme, Perenialisme.

## Abstract
The purpose of carrying out this research is to determine the substance of an independent campus  in  the  perspective  of  progressivism  and  perennialism  educational  philosophy.  This research was conducted through a qualitative approach with a literature study method. The data analysis process in this research includes: data reduction, data display, verification and drawing conclusions. The results of the research of this is 1) a policy campus independent so represents the  philosophy  of  educational  progressivism,  because  it  requires  the  modernization  and democratization, in order to realize the independence or freedom in education, in the context of the  orientation  of  education  and  learning,  campus  independence  has  alignment  with  the
philosophy of educational progressivism, because it focuses on efforts to transform a variety of skills, the discipline of science, sensitivity social and personality, the students 2) policies campus independent, in the context of the flow of the philosophy of education perenialisme, not so has the relevance  that  substantial,  because  perenialisme  inversely  inversely  with  progressivism,  the orientation  of  the  campus  free  to  shape  the  personality  of  the  students,  of  course  still  have relevance to the philosophy of education perenialisme, though not become a cornerstone of its main,  but  the  philosophy  perenialisme  give  reflection  on  the  importance  of  maintaining  the substance of education in order to stay in tune with the culture, including the modern era.
Keywords: Independent Campus, Progressivism, Perennialism.

## Latar Belakang
Kampus Merdeka merupakan kebijakan pendidikan baru yang diberlakukan oleh Menteri Nadiem  Makarim  pada  jenjang  pendidikan  Tinggi.  Pada  umumnya  tujuan  diberlakukannya kampus merdeka yaitu, memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi, untuk mempermudah birokrasi, khususnya pada proses akreditasi, akselerasi perguruan tinggi agar cepat memperoleh status  PTN-BH,  juga  kewenangan  dalam  membuka  program  studi  baru.  Termasuk  kepada mahasiswa, yang diakomodir haknya, pertama untuk melaksanakan perkuliahan di luar program studinya,  maksimal  3  semester, kedua melakukan  pembelajaran  langsung  di  masyarakat,  guna memberdayakan  mahasiswa.  Freire  (dalam  Prahani,  dkk,  hlm.  31)  menegaskan  pentingnya kebebasan dalam pendidikan, agar peserta didik tidak dianggap sebagai wadah kosong, sehingga harus diisi sampai penuh, seperti metode menabung di bank, yang menghambat kreatifitas mereka.
Dijelaskan  melalui  Buku  Panduan  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  (2020)  bahwa tataran  praksis,  dari  konsep  kampus  merdeka,  yaitu  1)  pertukaran  pelajar,  2)  praktik  kerja,  3) asistensi  mengajar  pada  satuan  pendidikan,  4)  penelitian,  5)  proyek  kemanusiaan,  6)  kegiatan wirausaha,  7)  proyek  independen,  dan  8)  KKN  tematik  atau  membangun  desa.  Bentuk pembelajaran  tersebut,  merupakan  respons  terhadap  kemajuan  zaman,  yang  membutuhkan berbagai  keterampilan.  Khususnya  pada  bentuk  pembelajaran  berupa  magang,  perlu  dianalisis kembali, relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional, atau diberikan indikator yang jelas agar tidak  menjadi  liberalisasi  pendidikan  di  Indonesia  secara  praksis.  Realitas  tersebut  merupakan langkah untuk memenuhi hak-hak mahasiswa, pada kampus merdeka, yang perlu mengarah pada upaya memberikan pelayanan secara optimal bagi mahasiswa, secara kebijakan maupun praktik.
Dimasukannya  data  dan  informasi  mengenai  pendidikan  dalam  penelitian  ini,  bertujuan untuk  memberikan  fakta  objektif  mengenai  keadaan  pendidikan  tinggi  di  Indonesia.  Sehingga menjadi rasionalisasi logis untuk melakukan analisis dan refleksi, mengenai ketimpangan antara cita-cita dari pendidikan tinggi dan realitasnya di Indonesia. Tentu banyaknya perguruan tinggi di Indonesia, perlu dioptimalkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, agar secara partisipatif, efektif  dan  menyeluruh  mampu  menyelesaikan  permasalahan  bangsa  Indonesia  yang  semakin dinamis  dan  kompleks. Nanggala  dan  Suryadi  (2020,  hlm.  11)  memaparkan  diberlakukannya kampus merdeka merupakan respons dari kebutuhan pada era modern ini, serta merupakan bentuk
aktual dalam kebijakan pendidikan tinggi, guna mengoptimalkan eksistensi dari perguruan tinggi, sehingga kesenjangan pada aspek kualitas serta pemerataannya bisa teratasi. Merujuk data statistik yang dikeluarkan Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019) menjelaskan bahwa:
1. Sebanyak 2.175 belum terakreditasi (48%)
2. Terakreditasi C sebanyak 1.457 (32%)
3. Terakreditasi B sebanyak 831 (18%)
4. Terakreditasi A sebanyak 95 (2%)
5. Jumlah Pendidikan Tinggi berdasarkan kelompok:
a) Perguruan Tinggi Agama: 1.129 (26%)
b) Perguruan Tinggi Kedinasan: 178 (4%)
c) Perguruan Tinggi Negeri: 122 (2%)
d) Perguruan Tinggi Swasta: 3.129 (68%)
6. Baru sebanyak 11 Perguruan Tinggi berstatus PTN BH.
Kebijakan  kampus  merdeka  begitu  dipengaruhi  oleh  filsafat  pendidikan  progresivisme, yang menekankan pentingnya kemajuan dalam bidang pendidikan. Dewey (dalam Mustaghfiroh, 2020) menjelaskan bahwa progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menghendaki kemajuan  pendidikan,  sehingga  berkualitas  dan  modern  serta  memberikan  manfaat  yang  nyata bagi  peserta  didik  dalam  menghadapi  perkembangan  zaman,  guna  mengembangkan  kapasitas peerta  didik,  berdasarkan  minat  dan  bakat  mereka.  Progresivisme  menjadi  kebutuhan  dalam perencanaan kebijakan pendidikan dan implementasinya, karena realitas kemajuan iptek saat ini. Tentu  progresivisme  memperbesar  peluang  terjadinya  demokratisasi  pada  bidang  pendidikan, karena menekankan pelibatan semua pihak dalam memajukan pendidikan bangsa.
Boleh jadi, progresivisme pendidikan akan mengarah pada liberalisasi pendidikan, karena pada  praksisnya,  swasta  diberikan  kesempatan  dalam  mengelola  pendidikan,  melalui  badan hukum.  Ditegaskan  melalui  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2012,  bahwa  pendidikan  tinggi Indonesia  bersifat  nirlaba,  agar  pendidikan  tetap  pada  substansinya  juga  melindungi  hak-hak warga  negara,  agar  bisa  mengenyam  pendidikan  tinggi.  Realitas  kemajuan  zaman  saat  ini, membuat  upaya  meningkatan  kualitas  serta  pemerataan  pendidikan  di  Indonesia,  tidak  bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Tetapi dengan seluruh pihak yang ada dimasyarakat, agar bersifat efektif dan menyeluruh, guna mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas.
Faktanya  kemerdekaan  pada  bidang  pendidikan  tinggi,  tidak  selalu  berpengaruh  pada hilangnya  pembelajaran  dan  kegiatan  formal  untuk  menginternalisasikan  nilai  dan  moral  atau mentransformasikan karakter terpuji kepada mahasiswa. Penting dalam menjaga identitas bangsa sebagai  pondasi  pendidikan,  khususnya  pada  era  modern  saat  ini,  sebagai  upaya  mewujudkan kehidupan  bangsa  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Langkah  strategisnya  adalah, bangsa  Indonesia  perlu  memandang  bahwa  untuk  memajukan  pendidikan  bangsa,  tidak  harus meninggalkan kebudayaan, tetapi idealnya perlu melakukan kolaborasi antara kemajuan zaman serta kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga konsep dan praksis pendidikan di Indonesia bersifat komprehensif. Biah (2014, hlm. 43) mengungkapkan modernisasi pada bidang pendidikan, tidak
harus  meninggalkan  kebudayaan  bangsa,  tetapi  idealnya  realitas  kemajuan  pendidikan  perlu dikolaborasikan dengan kebudayaan, yang merepresentasikan identitas bangsa Indonesia.
Dijelaskan melalui Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa salah satu  tujuan  diberlakukannya  kebijakan  kampus  merdeka  adalah  untuk  membentuk  kepribadian mahasiswa, agar pancasilais. Tentu realitas tujuan pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter  atau  kepribadian  peserta  didik  merupakan  orientasi  dari  aliran  filsafat  perenialisme. Nyatanya  aliran  filsafat  tersebut,  begitu  menekankan  pentingnya  transformasi  nilai  dan kebudayaan yang eksis sejak dahulu dimasyarakat kepada peserta didik melalui proses pendidikan. Hutchins (dalam Siregar, 2016, hlm. 177) menjelaskan pendidikan mengimplikasikan pengajaran, pengajaran mengimplikasikan pengetahuan lalu menjadi kebenaran, kebenaran di mana pun dan kapan pun adalah sama, sehingga pendidikan harus membantu peserta didik dalam memperoleh serta mengaplikasikan kebenaran abadi.
Melalui  realitas  tersebut,  diketahui  bahwa  kebijakan  kampus  merdeka,  walau  begitu dipengaruhi  oleh  filsafat  pendidikan  progresivisme,  tetapi  tidak  menghilangkan  substansi mengenai pentingnya membentuk kepribadian mahasiswa, yang merupakan orientasi dari filsafat perenialisme. Sebagai bangsa yang berkarakter, tentu Indonesia tidak boleh melupakan pentingnya identitas  nasional  dalam  pendidikan,  baik  pada  aspek  kebijakannya  maupun  pada  aspek praksisnya. Karena berkaitan langsung dengan upaya membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, berdaya saing dan unggul. Sehingga, idealnya bangsa Indonesia perlu memiliki strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut, yang diejawantahkan melalui peta jalan pendidikan nasional, khususnya pada kebijakan pendidikan tinggi.

## Perumusan Masalah
1. Bagaimana  kebijakan  kampus  merdeka  dalam  perspektif  aliran  filsafat  pendidikan progresivisme?
2. Bagaimana  kebijakan  kampus  merdeka  dalam  perspektif  aliran  filsafat  pendidikan perenialisme?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  melalui  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  literatur. Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  konsep  kampus  merdeka  dalam perspektif  aliran  filsafat  pendidikan  progresivisme  dan  perenialisme.  Tentu  kampus  merdeka merupakan bentuk kebijakan pendidikan tinggi, yang bersifat progresif, karena adaptif terhadap kemajuan  zaman,  tetapi  tidak  selalu  harus  melupakan  nilai,  moral  serta  karakter  dalam  proses pendidikan dan pembelajarannya. Sehingga orentasi penelitian ini juga, memberikan penegasan ringkas  mengenai  pentingnya  menjaga  substansi  kebudayaan  dalam  pendidikan,  yang  menjadi identitas  nasional,  khususnya  pada  realitas  modernisasi,  demokratisasi  dan  kemerdekaan  pada bidang pendidikan tinggi, agar semakin optimal dan komprehensif.
Realitas penelitian kualitatif yang bersifat mendalam dan elaboratif, menjadi rasionalisasi peneliti, untuk menggunakan pendekatan tersebut pada penelitian kampus merdeka ini. Sumber
literatur pada penelitian ini umumnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer serta sekunder. Sumber primer berfokus pada jurnal ilmiah, karena memiliki keabsahan yang tinggi, dan sumber sekunder difokuskan pada dokumen resmi negara, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan yang  sifatnya  konseptual.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  kampus  merdeka  ini, menggunakan teknik dari Miles dan Huberman (1992) yang mengungkapkan bahwa teknik analisis data kualitatif, yang pada prosedurnya yaitu: reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan.

## Pembahasan

## 1.  Bagaimana  kebijakan  kampus  merdeka  dalam  perspektif  aliran  filsafat  pendidikan progresivisme?
Progresivisme menghendaki adanya kemajuan dalam bidang pendidikan, melalui adaptasi terhadap  realitas  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Tidak  hanya  orientasi tersebut,  progresivisme  juga  menjadikan  keterampilan  serta  kreatifitas  peserta  didik,  sebagai orientasi  utama  dari  proses  pembelajaran.  Karena  progresivisme  menganggap  peserta  didik memiliki  modal  akademik  dalam  menyelesaikan  berbagai  problematik  pribadinya.  Tentu  pada praksis pembelajarannya, progresivisme menjadikan peserta didik atau mahasiswa, sebagai aktor utama, sehingga peran pendidik terbatas sebagai mediator atau fasilitator.
Tentu  modernisasi  yang  terjadi  saat  ini  tidak  bisa  dihindari  lagi,  termasuk  pada  bidang pendidikan, baik pada ranah konsep maupun ranah praksisnya yang harus adaptif terhadap realitas tersebut.  Dengan  orientasi  terjadinya  demokratisasi  dan  kolaborasi  pada  bidang  pendidikan, sehingga bersifat efektif, berkualitas dan partisipatif. Tidak terbatas pada karakteristik kebijakan pendidikan  yang  berkualitas  dan  modern.  Tetapi  juga  menjadi  landasan  kuat  dalam  upaya memprioritaskan  pemenuhan  hak-hak  peserta  didik  atau  mahasiswa,  serta  pelayanan  optimal kepada mereka.
Termasuk  realitas  diberlakukannya  kebijakan  kampus  merdeka  pada  pendidikan  tinggi, yang  begitu  merepresentasikan  filsafat  progresivisme,  menjadi  bentuk  aktualisasi  pendidikan tinggi,  karena  merupakan  respons  dari  berbagai  kebutuhan  dan  masalah  pada  era  modern  ini. Pendidikan tinggi menjadi jenjang pendidikan yang strategis dalam mengelola bonus demografi, karena  warga  negara  yang  mengeyam  pendidikan  tinggi,  pada  umumnya,  merupakan  usia produktif,  yang  memiliki  sifat  kreatif,  inovatif  serta  kritis.  Tentu  realitas  tersebut,  merupakan rasionalisasi  logis  dalam  memberlakukan  kebijakan  kampus  merdeka  untuk  pendidikan  tinggi, sehingga minat, bakat, orientasi serta pelayanan kepada mahasiswa bisa terpenuhi. Liberalisasi pendidikan tinggi, berpengaruh pada meningkatnya kualitas pembelajaran dan pelayanan kepada mahasiswa (Nabaasa, 2019, hlm. 107).
Dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) dijelaskan, bahwa tujuan umum  dari  kebijakan  kampus  merdeka  pada  perguruan  tinggi  adalah  untuk  menguasai  disiplin ilmu  dan  berbagai  keterampilan  agar  bermanfaat  pada  masa  yang  akan  datang.  Tentu  realitas tujuan tersebut, begitu merepresentasikan orientasi dari pendidikan yang progresif, karena sangat menekankan  pentingnya  kebermanfaatan  berupa  hasil  dari  proses  pendidikan,  secara  nyata
(pragmatis).  Bukan  tanpa  sebab,  realitas  demokratisasi  serta  modernisasi  yang  terjadi  pada berbagai aspek kehidupan manusia, mengakibatkan persaingan semakin terbuka dan kompetitif. Wulandari  (2020,  hlm.  4)  menjelaskan  bahwa  progresivisme  berfokus  dalam  melaksanakan pembelajaran yang berdampak nyata bagi peserta didik, sehingga bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri, maupun orang lain.
Boleh  jadi  progresivisme  pada  bidang  pendidikan  tinggi,  secara  praksis  melahirkan dampak negatif dari liberalisasi pendidikan tinggi, apabila tidak disertai integritas dan moralitas pemangku kebijakan, sebagai pejabat struktural maupun fungsional. Tidak bisa dimungkiri, awal Indonesia mengenal konsep liberalisasi pada bidang pendidikan yaitu pada tahun 1995. Indonesia meratifikasi  perjanjian  multilateral Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai perdagangan barang dan jasa, khusus mengenai jasa, yang di dalamnya terdapat jasa pendidikan,  diatur  lebih  lanjut  melalui  GATS  atau General  Agreement  on  Trade  in  Services (Ramadhan,  dkk,  2019,  hlm.  427).  Tentu  dampak  negatif  dari  diberlakukannya  kesepakatan mengenai liberalisasi pada pendidikan tinggi, yaitu kecilnya peluang generasi muda yang kurang mampu untuk mengeyam pendidikan tinggi, sehingga perlunya perlindungan hukum dan kesiapan pemerintah, berupa bantuan pendidikan, sebagai solusi efektif guna meminimalisir dampak negatif tersebut.
Eksistensi dari liberalisasi pendidikan di Indonesia, pernah melahirkan landasan yuridis pendidikan, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, yang dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Pada  realitasnya  Undang-Undang  tersebut,  memang menimbulkan  perdebatan  yang  begitu  panjang,  mayoritas  masyarakat  menganggap  bahwa Undang-Undang  No.  9  Tahun  2009  Tentang  Badan  Hukum  Pendidikan,  pada  praktiknya memberikan garis demarkasi, yang melarang anak kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan mengeyam bangku perkuliahan di perguruan tinggi, karena biaya mahal (Wahid, 2010, hln, 140). Realitas tersebut menegaskan bahwa terdapat batasan dari liberalisasi pendidikan di Indonesia, baik  secara  konsep  maupun  praktik.  Terutama  yang  berkaitan  dengan  persamaan  hak  dalam pendidikan,  persamaan  kesempatan  untuk  masuk  perguruan  tinggi  negeri,  tersedianya  bantuan pendidikan, serta biaya pendidikan yang murah.
Idealnya aliran filsafat progresivisme, perlu dioptimalkan sebaik dan sebijaksana mungkin, dalam memperbaiki kualitas serta pemerataan pendidikan bangsa, mewujudkan modernisasi dan demokratisasi  pendidikan,  bahkan  mengorientasikan  mahasiswa  sebagai  tujuan  utama pendidikannya. Sehingga tidak bijak apabila aliran progresivisme, dijadikan landasan oleh oknum yang  tidak  bertanggung  jawab,  untuk  memanfaatkan  pendidikan,  agar  menjadi  sumber keoportunisannya,  karena  sangat  tidak  sesuai  dengan  berbagai  prinsip  pendidikan.  Aliran Progresivisme  memiliki  orientasi  untuk  mewujudkan  kemerdekaan  atau  kebebasan  dalam pendidikan,  sehingga  terjadinya  pemerataan  kualitas  pendidikan  dan  persaingan  yang  sehat, khususnya  pada  satuan  pendidikan  tinggi.  Liberalisasi  pada  pendidikan  tinggi  memberikan peluang  lebih  bagi  setiap  perguruan  tinggi,  untuk  bersaing  menjadi  yang  terbaik,  seperti  pada
negara Malaysia yang menuntut perguruan tinggi untuk bersaing dalam layanan pendidikan dan kompetensi lulusannya (Taylor, 2016, hlm. 22).
Dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa setiap perguruan tinggi, memiliki otonomi untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Faktanya kewenangan tersebut begitu merepresentasikan filsafat pendidikan progresivisme, yang memberikan kewenangan penyusunan kurikulum kepada program studi, untuk mengatasi dinamis dan  kompleksnya  tantangan  zaman  secara  cepat  dan  akurat.  Termasuk  substansi  pembelajaran pada kampus merdeka, yang dijelaskan oleh Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus merdeka bahwa  pembelajaran  pada  kampus  merdeka  yaitu:  1)  pertukaran  pelajar,  2)  praktik  kerja,  3) asistensi  mengajar  pada  satuan  pendidikan,  4)  penelitian,  5)  proyek  kemanusiaan,  6) kewirausahaan , 7) proyek independen, dan 8) KKN tematik atau membangun desa, tentu tujuan pembelajaran  tersebut,  menegaskan  pembelajaran  kampus  merdeka  bersifat  eksploratif, kontekstual  dan  utamanya  berfokus  pada  upaya  memperkuat  keterampilan  mahasiswa. Progresivisme  memandang  bahwa  kurikulum  pendidikan  tidak  terbatas  pada  pembelajaran berbasis mata pelajaran saja, tetapi harus didasari oleh kebutuhan peserta didik, pembelajarannya harus bersifat aktif, eksploratif, kontekstual dan menyenangkan dan dinamis agar kreatifitas dan daya peserta didik tumbuh (Oinstein dan Levine dalam Faris, 2015, hlm. 321).
Orientasi  pendidikan  dan  pembelajaran  yang  digagas  oleh  aliran  filsafat  progresivisme, adalah  memberikan  manfaat  sebaik  mungkin,  kepada  peserta  didik  atau  mahasiswa,  melalui pengotimalan minat dan bakat mereka. Tentu manfaat dari proses pendidikan dan pembelajaran yang dimaksud, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia sosial, sehingga keberadaan dari  mereka,  memiliki  andil  penting  dalam  terwujudnya  kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan sejahtera. Tentu progresivisme begitu menekankan pentingnya menguasai berbagai keahlian atau keterampilan yang berguna (pragmatis) bagi peserta didik atau mahasiswa untuk berkarier kelak nanti. Progresivisme memandang bahwa tujuan pendidikan harus didasarkan pada masa depan, melalui  pengoptimalan  minat  dan  bakat  peserta  didik,  agar  menjadi  modal  pengetahuan  dan keterampilan  untuk  memecahkan  masalah  yang  dinamis  dan  kompleks,  baik  masalah  sendiri, maupun sosial (Ibrahim, 2018, hlm. 163).
Pada realitas pembelajarannya, aliran filsafat progresivisme, berfokus kepada peserta didik atau mahasiswa, sehingga mereka memiliki peran penting, dalam mewujudkan pembelajaran yang demokratis. Bukan tanpa sebab, orientasi pembelajaran pada aliran filsafat progresivisme, yang berupaya membentuk daya kritis dan kreatifitas peserta didik dan mahasiswa, membuat mereka memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran. Peran pendidik dalam progresivisme, hanya terbatas sebagai mediator dan fasilitator, untuk membantu peserta didik menyelesaikan berbagai persoalan  yang  dihadapinya.  Abdullah  (2017,  hlm.  52)  mengungkapkan  praksis  pembelajaran progresivisme  berfokus  pada  peserta  didik,  tugas  pendidik  adalah  pembimbing,  mediator  dan fasilitator, dalam progresivisme, peserta didik diajarkan nilai-nilai personal dan sosial.
Kampus Merdeka begitu kuat landasan progresivismenya, karena menghendaki terjadinya kemerdekaan, modernisasi dan demokratisasi pendidikan. Tentu orientasi tersebut, perlu didukung dan  diawasi  oleh  semua  pihak,  agar  menimimalisir  terjadinya  dampak  negatif  dari  liberalisasi
pendidikan di Indonesia secara praktik. Tidak bisa dimungkiri, dampak negatif tersebut, membuat kesempatan mengeyam pendidikan tinggi, upaya pemenuhan hak-hak mahasiswa, menjadi tidak optimal,  sehingga  melahirkan  ketidakadilan.  Idealnya  realitas  progresivisme  pendidikan  tinggi pada  bangsa  Indonesia,  baik  pada  aspek  konsep,  kebijakan  maupun  praksisnya,  harus  menjadi kesempatan  dalam  memajukan  pendidikan  bangsa,  bahkan  membentuk  sumber  daya  manusia Indonesia yang berkarakter, berdaya saing dan unggul.

## 2.  Bagaimana  kebijakan  kampus  merdeka  dalam  perspektif  aliran  filsafat  pendidikan perenialisme?
Sebagai aliran filsafat pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kebudayaan zaman  dulu,  tentu  perenialisme  bersifat  konservatif.  Faktanya  filsafat  pendidikan  perenialisme memiliki orientasi dalam membantu peserta didik untuk menemukan dan menerapkan kebenaran yang paling hakiki. Tentu kebenaran yang paling hakiki, tidak pernah berubah, karena sifatnya konsisten, dalam keadaan bagaimana pun. Dalam konteks pembelajarannya, perenialisme begitu didasari oleh nilai, etika, moral, kebudayaan dan pengetahuan yang hidup dimasyarakat.
Aliran  filsafat  perenalisme  merupakan  respons  sekaligus  solusi  terhadap  progresivisme, perenialisme bersifat konservatif, karena meyakini nilai-nilai, kebudayaan atau prinsip umum pada zaman kuno dan abad pertengahan, merupakan dasar pendidikan yang kuat dan kokoh (Habsari, 2013, hlm. 149). Tentu filsafat perenialisme begitu relevan untuk diterapkan menjadi kurikulum pendidikan  bangsa  yang  menganut  paham  tradisionalis  dan  konservatif,  karena  meyakini  nilai- nilai dan kebudayaan yang hidup dimasyarakat, merupakan modal sosial dalam membawa bangsa menuju puncak peradabannya. Tetapi pada realitasnya, pada era globalisasi dan modernisasi yang terjadi saat ini, tidak ada bangsa yang mampu hidup sendiri, sehingga melahirkan konsep kerja sama internasional, termasuk pada ranah pendidikan, yang tidak merusak identitas nasional bangsa terkait. Nainggolan (2017, hlm. 6) menjelaskan setelah DPR mengesahkan Perjanjian Damai dan Pampasan  Perang  antara  Indonesia  dengan  Jepang  pada  Maret  1958,  Indonesia  resmi  menjalin hubungan diplomatik dengan Jepang sejak April 1958, sampai saat ini,  Jepang telah menjadi mitra kerja sama terbesar Indonesia, termasuk pada bidang pendidikan.
Pancasila  merepresentasikan  nilai,  keadaban,  etika  dan  kebudayaan  yang  hidup  dalam masyarakat  Indonesia,  realitas  tersebut,  tentu  berpengaruh  terhadap  tujuan  pendidikan  nasional Indonesia. Dijelaskan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  bahwa  tujuan  pendidikan  nasional  Indonesia  adalah  untuk  mengembangkan  potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan eksplisit yang berfokus pada penguatan keimanan dan  ketakwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  membentuk  akhlak  mulia  peserta  didik,  tentu merepresentasikan aliran filsafat pendidikan perenialisme, memiliki andil dalam menyusun dan mengesahkan tujuan pendidikan nasional. Nuryamin (2019, hlm. 59) menjelaskan perenialisme memberikan solusi alternatif, dalam memfokuskan tujuan pendidikan terhadap penguatan spiritual peserta didik.
Dalam konsteks kebijakan kampus merdeka, dijelaskan melalui Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa salah satu tujuan eksplisit dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah membentuk kepribadian mahasiswa. Nyatanya realitas tersebut menegaskan bahwa filsafat perenialisme eksis dalam kebijakan kampus merdeka, walau pengaruhnya tidak sebesar dan sekomprehensif filsafat progresivisme. Idealnya mahasiswa yang cerdas dan terampil, perlu didukung oleh karakter yang kuat, agar meminimalisir timbulnya kerugian, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat umum, seperti perilaku korupsi, tentu liberalisasi pendidikan perlu dibatasi, agar tersedianya kesempatan yang sama dalam mengeyam pendidikan, dan menghindari terjadinya komersialisasi  pendidikan.  Liberalisasi  pendidikan  tinggi,  pada  dampak  negatifnya  adalah mengakibatkan satuan pendidikan tinggi memandang pendidikan sebagai sumber bisnis daripada sebagai lembaga yang berfokus pada kegiatan pendidikan dan penelitian (Bhowmick, 2016, hlm. 86).
Modernisasi pendidikan terjadi, karena adatif terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,  tidak  perlu  meninggalkan  identitas  bangsa,  yang  menjadi  kekuatan  dan  ketahanan nasional. Menjaga kebudayaan luhur bangsa menjadi keharusan, khususnya pada era globalisasi saat ini. Bagaimana pun realitasnya, pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan, karena salah  satu  tujuan  dari  pendidikan,  adalah  melestarikan  kebudayaan  bangsa,  karena  merupakan modal  sosial  bangsa  menuju  puncak  peradabannya.  Pendidikan  dan  kebudayaan  merupakan sebuah kesatuan, pendidikan bersifat progresif, agar adaptif terhadap perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan wahana menyosialisasikan sekaligus menjadi cerminan dari nilai- nilai kebudayaan bangsa (Normina, 2017, hlm. 27).
Dijelaskan melalui Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa salah satu bentuk pembelajaran dari kampus merdeka adalah magang, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif dan direfleksikan atau diberikan indikator yang jelas, agar pembelajaran magang tidak menjadi masalah konseptual pendidikan suatu saat nanti. Liberalisasi pendidikan, apabila tidak dikelola secara bijaksana, tentu berdampak pada lahirnya tenaga kerja yang murah, biayanya pendidikannya mahal, serta cenderung untuk dikorupsi (Shivshenker, 2018, hlm.  22). Pentingnya menjaga muruah pendidikan agar tidak mengalami kesalahan substansi, tentu pendidikan perlu dijauhkan dari praktik-praktik yang tidak manusiawi, seperti korupsi, yang pada konsep liberalisasi pendidikan  sangat  mungkin  terjadi,  karena  kampus  menjadi  ladang  bisnis,  apabila  pemangku kebijakannya tidak dilandasi oleh integritas serta moralitas, selain cenderung korupsi, mahalnya biaya pendidikan, serta hasilnya menjadi mayoritas tenaga kerja yang murah menjadi problematik tersendiri,  akibat  dari  liberalisasi  pendidikan,  apabila  tidak  dikelola  secara  arif  dan  bijaksana. Idealnya  liberalisasi  pendidikan  tinggi,  mempeluas  kesempatan  bagi  generasi  muda  untuk mengenyam  bangku  perkuliahan,  karena  bersifat  demokratis,  bukan  mempersempit  peluang mahasiswa, dengan memberlakukan tarif pendidikan yang tinggi.
Secara  normatif,  kebijakan  kampus  merdeka,  begitu  lemah  pengaruh  dari  aliran  filsafat pendidikan perenialismenya, karena pada substansinya, filsafat pendidikan tersebut, merupakan respons atas lahirnya aliran filsafat pendidikan progresivisme. Pada tataran orientasinya, kedua aliran  tersebut  begitu  berbanding  terbalik,  progresivisme  menghendaki  kemajuan  atau  progres
sedangkan perenialisme mengehendaki kemunduran atau regres, karena meyakini nilai-nilai dan kebudayaan pada zaman kuno dan abab pertengahan, telah teruji kebenarannya dan harus diajarkan kepada peserta didik. Kooli, dkk (2019, hlm. 38) menjelaskan pembelajaran perenialisme berfokus pada nilai-nilai dan pengetahuan yang ada dimasyarakat, guru memiliki peran lebih dalam aliran perenialisme, sebagai pemberi keteladanan, aliran perenialisme bersifat tradisional karena tidak memfokuskan  atau  merekomendasikan  praksis  pembelajaran  dengan  memanfaatkan  teknologi. Idealnya filsafat pendidikan perenialisme menjadi refleksi akademik, agar pelaksanaan pendidikan tinggi Indonesia yang mengarah pada liberalisasi memiliki batasan jelas, agar tidak menimbulkan dampak negatif dari liberalisasi pendidikan tinggi.
Ditegaskan oleh Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa setiap perguruan tinggi memiliki otonomi dalam menyusun kurikulum yang adaptif terhadap kebijakan kampus merdeka. Sehingga orientasi kurikulumnya memiliki relevansi dengan tujuan kebijakan kampus merdeka, yang berfokus pada penguasaan berbagai disiplin ilmu, berbagai keterampilan, sikap sosial dan kepribadian. Realitas kurikulum tersebut secara normatif belum menjadi landasan atau argumentasi, mengenai kuatnya pengaruh perenialisme terhadap konsep kampus merdeka, karena orientasi, strategi dan praksis pembelajarannya, kurang merepresentasikan aliran filsafat pendidikan perenialisme, terkecuali orientasi dalam membentuk kepribadian mahasiswa, karena masih  bisa  dikategorikan  sebagai  pengaruh  dari  perenialisme,  walau  tidak  bersifat  mayoritas. Kurikulum filsafat pendidikan perenialisme didasarkan pada nilai-nilai dan tradisi yang kuat sejak zaman dulu, agar menjadi modal sosial bagi peserta didik untuk mentransformasikan kehidupan masyarakat, kurikulum perenialisme memandang pendidikan harus menjadi sumber perubahan, bukan adaptif terhadap perubahan (Park dalam Kaderi, 2017, hlm. 64).
Tujuan filsafat pendidikan perenialisme yang berupaya untuk memberikan kebenaran yang paling hakiki kepada peserta didik serta mentransformasikan akhlak mulia, tentu berdampak pada bentuk pembelajarannya. Muttaqin (2019, hlm. 87) menjelaskan perenialisme membantu peserta didik mengetahui dan turut mengimplementasikan kebenaran hakiki, sehingga strateginya adalah melatih intelekualitas mentalitas dan disiplin mereka, kurikulumnya berbasis pada nilai dan materi ( content based subject-centered ) yang berfokus pada pembelajaran, seperti: sastra, matematika, bahasa, humaniora, sejarah dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan orientasi dari kebijakan kampus merdeka, yang diejawantahkan melalui Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwa tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memperbaiki kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills , sehingga relevan dengan kemajuan zaman, bahkan mempersiapkan pemimpin bangsa yang berkompeten dan berkepribadian pada masa yang akan datang. Nyatanya memiliki perbedaan pandangan, baik pada ranah substansi maupun orientasinya, tetapi orientasi eksplisit pembentukan kepribadian, tentu masih bisa dikategorikan sebagai orientasi eksplisit dari filsafat pendidikan perenialisme.
Kampus  merdeka  yang  menghendaki  modernisasi  pendidikan  yang  mengarah  pada beragamnya bentuk pembelajaran, tentu bukan menjadi prinsip utama pembelajaran perenialisme, karena sifatnya yang konservatif. Karena aliran filsafat pendidikan tersebut, menjadikan pendidik, sebagai dinamisator pendidikan, karena berupaya untuk memberikan keteladanan dan membantu
kepada  peserta  didik  atau  mahasiswa  menemukan  kebenaran  yang  paling  bijaksana.  Sehingga mereka  bisa  meniru  atau  memaknai  keteladanan  tersebut,  agar  menjadi  sikap  yang  diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan memiliki pengetahuan yang komprehensif. Peran guru pada aliran perenialisme lebih dominan, sehingga seorang guru idelanya memiliki kapasitas keilmuan dan keteladanan yang baik, karena bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menyimpulkan kebenaran yang paling tepat (Sulaiman, 2013, hlm. 17).
Perenialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada upaya membentuk kepribadian dan kecerdasan peserta didik atau mahasiswa. Walau tidak memiliki andil besar secara normatif dalam menyusun konsep kampus merdeka, faktanya aliran tersebut, secara tidak langsung memberikan rasionalisasi logis, mengenai pentingnya menjadikan nilai-nilai dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sebagai identitas dan orientasi pendidikan bangsa. Sebagai upaya dalam menjaga muruah Indonesia sebagai bangsa yang memegang teguh Pancasila dan UUD, termasuk pada landasan filsafat, kebijakan dan praksis pendidikan bangsa. Perenialisme juga memberikan refleksi  agar  kebijakan  pendidikan,  khususnya  pada  jenjang  pendidikan  tinggi,  agar  memiliki batasan  jelas,  guna  meminimalisir  timbulnya  dampak  negatif  dari  diberlakukannya  liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia.

## Kesimpulan
Kebijakan kampus merdeka begitu merepresentasikan filsafat pendidikan progresivisme, dengan rasionalisasi adaptif terhadap realitas kemajuan zaman, sehingga timbulnya modernisasi serta demokratisasi pada bidang pendidikan tinggi. Bentuk pembelajarannya yang beragam, tentu menjadi  peluang  dalam  mengoptimalkan  minat  dan  bakat  mahasiswa,  sehingga  menjadi  modal akademik dan sosialnya untuk berkarier kelak nanti, khususnya pada bentuk pembelajaran magang perlu dianalisis secara komprehensif dan direfleksikan, atau diberikan indikator yang jelas, agar tidak menimbulkan tenaga kerja yang murah, serta meminimalisir ketimpangan antara cita-cita dari tujuan pendidikan nasional dengan realitasnya. Kampus merdeka memiliki orientasi utama untuk mengasah berbagai keterampilan mahasiswa, menguasai berbagai pengetahuan dan dispilin ilmu, peka terhadap berbagai masalah sosial yang terjadi dan membentuk kepribadian mahasiswa. Tentu  kebijakan  tersebut  perlu  didukung  secara  bersama,  agar  tujuannya  bisa  tercapai  secara efektif dan akurat, sehingga secara cepat mampu mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang  berkarakter,  berdaya  saing  dan  unggul,  karena  filsafat  pendidikan  progresivisme,  pada praksisnya melibatkan berbagai pihak serta mengutamakan adanya kemerdekaan atau keleluasaan dalam pendidikan dan pembelajaran guna mencapai orientasinya.
Dalam konteks aliran filsafat pendidikan perenialisme, kebijakan kampus merdeka, secara garis  besarnya,  tidak  merepresentasikan  aliran  filsafat  tersebut,  dengan  rasionalisasi,  memiliki perbedaan yang cukup besar, baik secara orientasi, staretegi, maupun praksis dari pendidikan dan pembelajarannya.  Bukan  tanpa  sebab,  aliran  filsafat  perenialisme  memiliki  tujuan  utama,  yaitu mengantarkan peserta didik atau mahasiswa menuju kebenaran yang hakiki, sehingga berdampak pada kepribadian dan kecerdasannya, ciri khas pendidikannya yang cerderung tradisionalis atau konservatif, menjadi faktor pendukung, bahwa pada dasarnya kebijakan kampus merdeka, tidak
menjadikan  aliran  filsafat  pendidikan  perenialisme  sebagai  landasan  utamanya.  Tetapi  filsafat pendidikan tersebut, mampu menjadi refleksi akademik, agar kampus merdeka, baik secara konsep maupun praksis, terhindar dari dampak negatif liberalisasi pendidikan, yang mampu mengganggu pelayanan  optimal  kepada  mahasiswa  serta  tidak  terpenuhinya  hak-hak  mereka.  Walau  tidak menjadi landasan utama dalam menyusun konsep kampus merdeka, tetapi orientasi eksplisit untuk membentuk kepribadian mahasiswa, setidaknya merupakan salah satu orientasi utama dari filsafat pendidikan  perenialisme,  sehingga  menegaskan  pentingnya  menjaga  identitas  nasional  bangsa dalam konsep, kebijakan dan praksis dari pendidikan, termasuk pada era modernisasi.

## Daftar Pustaka
Abdullah. (2017). Pendekatan dan Model Pembelajaran yang Mengaktifkan Siswa. Edureligia . 1
(1) . 45-62.
Biah. (2014). Kombinasi Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Spiritual dalam Pendidikan Era Global. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora . 12 (2) . Hlm. 38-51.
Bhowmick,  D.  R.  (2016).  Impact  of  Liberalization  and  Globalization  on  Higher  Education  in North-East India. Papirex-Indian Journal of Research . 5 (8) . Hlm. 85-87. Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi.  (2020). Buku  Panduan  Merdeka  Belajar  -  Kampus Merdeka . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Faris, F. A. (2015). Kurikulum 2013 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progressivisme. Jurnal Filsafat . 25 (2) . Hlm. 317-338.
Habsari, N. T. (2013). Implementasi Filsafat Perenialisme dalam Pembelajaran Sejarah. Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya . 3 (1) . Hlm. 149-159.
Ibrahim,  R.  (2018).  Filsafat  Progresivisme  Perkembangan  Peserta  Didik. Al-Riwayah:  Jurnal Kependidikan . 10 (1) . Hlm. 151-166.
Kaderi,  M.  A.  (2017).  Perenialisme  di  Era  Globalisasi. Jurnal  Tarbiyah  (Jurnal  Ilmiah Kependidikan) . 6 (1) . Hlm. 59-74.
Kooli, C. Zidi, C. & Jamrah, A. (2019). The Philosophy of Education in the Sultanate of Oman: Between Perennialism and Progressivism. American Journal of Education and Learning . 4 (1). Hlm. 36-49.
Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran . 3 (1) . Hlm. 141-147.
Muttaqin,  A.  (2016).  Implikasi  Aliran  Filsafat  Pendidikan  dalam  Pengembangan  Kurikulum Pendidikan Islam. Dinamika . 1 (1) . Hlm. 67-92.
Nabaasa,  G.  L.  (2019).  Liberalisation  of  University  Education  and  the  Quality  of  Teaching Approaches: A Perspective of Public and Private University Education in Eastern Uganda. International Journal of Education and Research . 7 (8) . Hlm. 105-118.
Nainggolan,  O.  R.  (2017).  Kepentingan  Indonesia  Bekerjasama  dengan  Jepang  dalam  Bidang Pertahanan Tahun 2015. JOM FISIP . 4 (2) . Hlm. 1-14.
Nanggala,  A.  &  Suryadi,  K.  (2020).  Analisis  Konsep  Kampus  Merdeka  dalam  Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Global Citizen . 9 (2) . Hlm. 10-23
Normina.  (2017).  Pendidikan  dalam  Kebudayaan. Ittihad  Jurnal  Kopertais  Wilayah  XI Kalimantan . 15 (28) . Hlm. 17-28.
Nuryamin. (2019). Implementasi Filsafat Perenial dalam Pembelajaran. Jurnal Ilmu Aqidah . 5 (1) . Hlm. 50-61.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2020). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan Tinggi . Jakarta: Kemendikbud.
Prahani, B. K. Deta, U. A. Yasir, M. Astutik, S. Pandiangan, P. Mahtari, S. Mubarok, H. (2020).
The Concept of "Kampus Merdeka" in Accordance with Freire's Critical Pedagogy. Studies in Philosophy of Science and Education (SiPoSE) . 1 (1) . Hlm. 21-37.
Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2019). Statistik Pendidikan Tinggi 2019 . Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ramadhan, I. C. Priyono, J. Trihastuti, N. (2019). Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Perguruan Tinggi  Asing  di  Indonesia  dalam  Perspektif General  Agreement  on  Trades  in  Services (GATS). Diponegoro Law Journal . 8 (1) . Hlm. 417-432.
Shivshenker.  (2018).  Impact  of  Liberalization  and  Globalization  on  Higher  Education.
International Journal of Scientific Research . 7 (5) . Hlm. 21-23.
Siregar, R. L. (2016). Teori Belajar Perenialisme. Jurnal Al-hikmah . 13 (2) . Hlm. 172-183. Sulaiman.  (2013).  Pendidikan  Versi  Aliran  Filsafat  Perennialisme. Serambi  Tarbawi:  Jurnal Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pandidikan Islam . 1 (1) . Hlm. 179-194.
Taylor,  I.  (2016).  Globalization  of  Higher  Education  in  Malaysia. Georgia  Journal  of  Collage Student Affairs . 32 (1) . Hlm. 21-25.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Wahid, A. (2010). Pembatalan UU BHP dan Pendidikan Berbasis Humanistik. Jurnal Konstitusi .
7 (2) . Hlm. 140-158.
Wulandari,  T.  (2020).  Teori  Progresivisme  John  Dewey  dan  Pendidikan  Partisipatif  dalam Pendidikan Islam. At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam . 5 (1) . Hlm. 72-86.