## TARIK MENARIK KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGESAHAN QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH

## Fadhil Ilhamsyah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar email: ilhamsyah355@gmail.com

## Abstract
This  research  examines  the  relationship  of  the  authority  of  the  Central  Government  and  the Acehnese  Government  in  endorsement  Qanun  flag  and  emblem  of  Aceh.  This  study  uses qualitative  methods,  in  which  the  source  data  is  obtained  with  the  technique  of  librarianship and in-depth interviews. From the results of this research show that the relation is the authority of  the  Central  Government  and  the  Acehnese  Government  in  endorsement  Qanun  flag  and emblem of Aceh going on and entwined on the authority, namely the supervision and attestation against  Qanun.  The  Government  of  Aceh  was  given  the  authority  to  set  a  then  the  Qanun  is evaluated by the Central Government to ensure that the Qanun has set are not contrary to the public interest, Qanun, and regulations legislation is higher.
Keywords: Authority, Aceh flag and emblem

## PENDAHULUAN
Sejak awal proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, hubungan Aceh dan Pemerintah  Pusat  mengalami  pasang  surut.  Dalam  cacatan  sejarah  Indonesia,  pada  awal kemerdekaan  hubungan  Aceh  dan  Pemerintah  Pusat  sangat  harmonis.  Ini  tergambarkan  pada sumbangsih  rakyat  Aceh  dalam  perjuangan  mempertahankan  Republik  Indonesia  dari  jajahan Belanda. Akan tetapi, pasca Indonesia bebas dari jajahan pada tahun 1950 an, hubungan Aceh dan  Pemerintah  Pusat  diwarnai  dengan  pemberontakan  yang  dilakukan  oleh  rakyat  Aceh terhadap Pemerintah Pusat.
Pemberontakan  Aceh  terhadap  Pemerintah  Pusat  pertama  kali  dilakukan  oleh  Tgk  Daud Beureueh  pada  tahun  1953,  yang  menyatakan  Aceh  menjadi  bagian  gerakan  Negara  Islam Indonesia  (NII)  pimpinan SM  Kartosuwiryo  di Jawa Barat.  Pemberontakan  ini muncul  karena kekecewaan rakyat Aceh atas tidak ditepatinya janji Presiden Soekarno yang akan memberikan otonomi khusus dengan penerapan syariat islam di Aceh. Pemberontakan Tgk  Daud Beureueh kemudian  berlanjut  dengan  pemberontakan  yang  dipelopori  oleh  Hasan  Muhammad  di  Tiro. Pada 4 Desember 1976, Hasan Muhammad di Tiro memproklamirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)  yang  bertujuan  membentuk  Negara  Aceh  dan  memisahkan  diri  dari  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberontakan GAM dilandasi pada kekecewaan rakyat Aceh atas ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam di Aceh oleh Pemerintah Pusat.
Konflik  vertikal  antara  Aceh  dan  Pemerintah  Pusat  berlangsung  dalam  kurun  waktu puluhan  tahun  sejak  GAM  diproklamirkan  oleh  Hasan  Muhammad  di  Tiro  pada  4  Desember 1976.  Seiring  berjalannya  waktu,  konflik  tersebut  dapat  diakhiri  dengan  kesepakatan  damai antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  GAM.  Kesepakatan  damai  keduanya  tertera  dalam Memorandum  of  Understanding (MoU)  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  GAM  yang ditandatangani  pada  15  Agustus  2005  di  Helsinki,  Finlandia.  Melalui  kesepakatan  tersebut, Pemerintah  Indonesia  memberikan  otonomi  khusus  kepada  Aceh  sebagai  resolusi  terhadap konflik  panjang  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  GAM  yang  menuntut  keadilan  dan  ingin memisahkan Aceh dari NKRI. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Pasca  reformasi  tahun  1998,  konsep  otonomi  khusus  atau  desentralisasi  asimetris  mulai banyak  diperbincangkan  di  Indonesia.  Otonomi  khusus  diyakini  dapat  meredamkan  tuntutan daerah  yang  ingin  memisahkan  diri  dari  NKRI.  Atas  dasar  tersebut,  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  mengeluarkan  Ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/1999  dan  Ketetapan  MPR  No. IV/MPR/2000  tentang  rekomendasi  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan mengubah  Pasal  18  UUD  1945  menjadi  Pasal  18,  Pasal  18A,  dan  Pasal  18B  yang  kemudian menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi khusus di Indonesia (Saldi Isra, 2013: 55).
Sebagai  tindak  lanjut  dari  perubahan-perubahan  di  atas,  disahkan  lah  UU  No.  18  Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  (UU  ini  dibatalkan  setelah  disahkannya  UU  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh) dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pengesahan  undang-undang  di  atas  selain  sebagai  perintah  dari  UUD  1945,  juga  sebagai pengaturan  terhadap  pembagian  kewenagan  dan  pola  relasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah yang diberikan status otonomi khusus.
UUPA  sebagai  landasan  hukum  yang  mengatur  pelaksanaan  otonomi  khusus  di  Aceh memiliki beberapa perangkat pelaksana Undang-Undang atau turunan Undang-Undang, yaitu 10 Peraturan  Pemerintah  (PP),  3  Peraturan  Presiden  (Perpres),  59  Qanun  Aceh  serta  10  Qanun Kabupaten/Kota.  Perangkat  pelaksana  Undang-Undang  berupa  PP  dan  Perpres  menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk menerbitkannya dan Perangkat pelaksana Undang-Undang berupa Qanun (Perda) Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  menerbitkannya.  Dalam  menerbitkan  perangkat pelaksana  Undang-Undang  tersebut  harus  disetujui  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah
Aceh. Salah satu yang menjadi perangkat pelaksana UUPA adalah Qanun tentang Bendera dan Lambang  Aceh.  Qanun  ini  merupakan  implementasi  dari  angka  1.1.5.  MoU  Helsinki,  yang kemudian  dijelaskan  pada  pasal  246  ayat  (2)  dan  pasal  247  ayat  (1)  Undang-Undang Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  yaitu  Pemerintah  Aceh  diberikannya  hak  untuk  menentukan  dan menetapkan bendera dan lambang Provinsi Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan tersebut.  Dasar  hukum  terhadap  pengakuan  simbol  dan  kekhususan  Aceh  tersebut  perlu  diatur dalam suatu Qanun Aceh.
Pada  tahun  2013  Pemerintah  Aceh  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  telah mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Akan tetapi, pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut sampai saat ini masih terjadi tarik menarik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Aceh.  Pemerintah  Pusat  berpandangan  bahwa  Qanun  yang  telah  disahkan  masih bermasalah  karena  bertentangan  dengan  Peraturan  Pemerintah  No  77  Tahun  2007  sehingga Qanun  tersebut  belum  dapat  dijalankan.  Disisi  yang  lain,  Pemerintah  Aceh  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  berpandangan  bahwa  Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh sudah  dapat  dijalankan  dan  Pemerintah  Pusat  tidak  bisa  membatalkannya.  Artikel  ini  akan membahas  lebih  lanjut  tentang  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Aceh menurut  Undang-Undang  Pemerintah  Aceh  (UUPA)  dan  bagaimana  relasi  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Aceh dalam pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

## Desentralisasi Asimetris
Desentralisasi  asimetris  adalah  sub  kajian  dari  konsep  desentralisasi.  Untuk  menjelaskan desentralisasi  asimetris,  maka  terlebih  dahulu  dijelaskan  apa  yang  di  maksud  dengan desentralisasi.  Menurut  World  Bank  dalam  Krismiyati  Tasrin  (2012  :  7),  desentralisasi didefinisikan  sebagai  transfer  kewenangan  dan  tanggungjawab  penanganan  fungsi  publik  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  di  bawahnya  atau  kepada  organisasi  semi  pemerintah ( quasy  government )  atau  kepada  sektor  swasta.  Sementara  itu,  Smith  dengan  mengadopsi definisi  desentralisasi  menurut  Rondinelli  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Krismiyati  Tasrin (2012  :  7),  menjelaskan  bahwa  desentralisasi  merupakan  transfer  tanggungjawab  perencanaan ( planning ),  manajemen,  penerimaan  dan  pengalokasian  sumber  daya  ( resource  raising  and allocation ) dari pemerintah pusat kepada: (a) lembaga/instansi perwakilan pusat di daerah; (b) unit  atau  tingkatan  pemerintahan  yang  lebih  rendah;  (c)  lembaga  semi  otonom;  (d)  institusi fungsional di daerah; atau (e) organisasi swasta.
Pendapat  serupa  diungkapkan  Escobar-Lemmon  dalam  Leo  Agustino  (2014:  14)  yang menjelaskan  desentralisasi  sebagai    pemindahan  otoritas,  fungsi  dan  tanggung  jawab  untuk memformulasikan  kebijakan  dan  keputusan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah. Penjelasan  ini  menegaskan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  kuasa  atau  wewenang  untuk membuat program dan peraturan sesuai keadaan wilayahnya.
Lebih  lanjut  Bayu  Dardias  Kurniadi  (2012  :  3)  menjelaskan  bahwa  desentralisasi merupakan pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah yang didalamnya mengatur hubungan terkait dengan aspek kewenangan, kelembagaan, keuangan dan kontrol. Bentuk relasi pusat dan daerah tersebut memiliki perbedaan antara kerangka negara kesatuan dan negara federal. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. Karena luas wilayah dan karakter  daerah  yang  luas,  disamping  keterbatasan  pemerintah  pusat  untuk  menangani  seluruh urusan  pemerintahan  yang  menjamin  pelayanan  publik,  maka  beberapa  urusan  diserahkan  ke pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada  dasarnya  adalah  negara-negara  bagian  yang  menyatu  menjadi  satu  negara.  Urusan  yang tidak bisa dilakukan negara bagian, misalnya yang menyangkut hubungan lintas negara bagian, diserahkan  ke  pemerintah  federal.  Jika  pada  negara  kesatuan  kewenangan  yang  diberikan  ke daerah merupakan pemberian pemerintah pusat, dalam negara federal urusan pemerintah federal disepakati diantara negara-negara bagian.
Berdasarkan  penjelasan  berbagai  ilmuan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  desentralisasi adalah  penyerahan  kewenangan,  otoritas  dan  tanggung  jawab  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah  atau  tingkatan  pemerintahan  yang  rendah  untuk  dapat  membuat  kebijakan atau  peraturan  bagi  daerah  tersebut,  yang  kemudian  dalam  menjalankan  kewenangan  tersebut akan    membentuk  pola  relasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  mengatur  hubungan terkait dengan aspek kewenangan, kelembagaan, keuangan dan kontrol.
Secara  teoritik,  Muhammad  Labolo  (2014  :  7)  menjelaskan  bahwa  model  desentralisasi terdiri  dalam  desentralisasi  simetris  dan  desentralisasi  asimetris.  Lebih  lanjut  Charles  Tarlton dalam  Robert  Jaweng  (2011  :  162)  menjelaskan  perbedaan  paling  dasar  antara  desentralisasi biasa  atau  simetris  dan  desentralisasi  asimetris  terletak  pada  tingkat  kesesuaian  ( conformity ), dan  keumuman  ( commonality )  pada  hubungan  suatu  level  pemerintahan  (negara  bagian  atau daerah)  dengan  sistem  politik,  dengan  pemerintah  pusat  maupun  antar  negara  bagian  atau daerah. Pola simetris ditandai oleh ‘the level of conformity and commonality in the relations of each  separate  political  unit  of  the  system  to  both  the  sytem  as  a  whole  and  to  the  component units’. Disini,  hubungan  simetris  antar  setiap  unit  lokal  dengan  pemerintah  pusat  tersebut didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama”.
Sementara,  dalam  posisi  asimetris,  satu  atau  lebih  unit  politik  atau  pemerintahan  lokal “possessed of varying degrees of autonomy and power” . Berbedanya derajat kekuasaan berupa ketidak  seragaman  pengaturan  muatan  kewenangan  itu  membentuk  derajat  hubungan  yang berbeda pula antar Negara bagian/daerah asimetris dengan unit-unit politik lainnya, baik secara horizontal  (antar  daerah)  maupun  vertikal  (dengan  pusat).  Khusus  mengenai  pola  asimetris, Tarlton  menekankan, “in  the  model  asymmetrical  system  each  component  unit  would  have about it a  unique feature  or  set  of features  would  separet in important  ways, its  interest from those of any other state or the system considered as a whole” .
Kerangka  pikir  Tarlton  di  atas  kemudian  diadopsi  oleh  John  Mc  Garry  dari  Queen’s University,  Canada.  Titik  tekannya  tidak  hanya  terkait  substansi  asimetri  tetapi  juga  bentuk dasar legal pengaturan nya. Menurut McGarry dalam Robert Jaweng (2011: 163) model asimetri terjadi  kalau  otonomi  semua  unit  pemerintahan  subnasional  dijamin  konsitusi  dan  terdapat sekurangnya  satu  unit  lokal  yang  menikmati  level  otonomi  yang  berbeda  (umumnya  otonomi yang  lebih  luas).  Di  Negara  federal,  sekaligus  sebagai  kebalikan  dari  Negara  unitaris, keberadaan  asimetris  diatur  dalam  konstitusi  dan  otoritas  federal  tidak  bisa  secara  sepihak menarik  atau  membatalkan  status  otonomi  tersebut.  Dalam  perspekstif  politik,  asimetri  yang diatur dalam konstitusi ini adalah bukti pengakuan Negara akan keberagaman sifat nasional satu atau lebih wilayah.
Dalam pelaksanaan dan pemberian desentralisasi asimetris bagi suatu daerah, ada beberapa pertimbangan  yang  akan  mempengaruhi  keputusan  pemerintah  pusat.  Menurut  Cornelis  Lay dalam Robert Jaweng (2011 : 165) menyebutkan ada sejumlah alasan atau dasar pertimbangan dalam  pemberian  desentralisasi  asimetris,  yaitu  :  “ Pertama ,  tantangan  yang  bersifat  politik, terutama  terkait  tuntunan  separatisme  di  daerah; Kedua ,  keunikan  budaya  dan  perbedaan  alur kesejarahan,  termasuk  perlindungan  bagi  kaum  minoritas; Ketiga ,  tantangan  teknokratik- manajerial,  yakni  keterlibatan  kapasitas  suatu  daerah  dalam  menjalankan  fungsi  dasar pemerintahan; Keempat ,  masalah competitivenes suatu  bangsa  dengan  basis  daya  saing  suatu daerah khusus ekonomi; Kelima , adanya resiko bagi wilayah tertentu, terutama yang terletak di wilayah perbatasan.
Dalam  prakteknya,  konsep  desentralisasi  asimetris  telah  banyak  diadopsi  dibeberapa negara, seperti di Quebec di Kanada, Mindanao di Filipina, Bougainville di Papua New Guinea, Basque  di  Spanyol,  dan  Aceh,  Papua,  Papua  Barat,  Yogyakarta,  dan  Jakarta  di  Indonesia. Pemberian  status  desentralisasi  asimetris  dibeberapa  negara  tersebut  didasari  kepada  strategi komprehensif pemerintah pusat guna merangkul kembali daerah yang hendak memisahkan diri dari  pemerintah  pusat  atau  negara.  Pemberian  status  desentralisasi  asimetris  diiringi  oleh
pemberian  kewenangan  yang  berbeda  dengan  daerah-daerah  lainnya  di  negaranya  seperti diperbolehkan  memiliki  bendera,  bahasa,  partai  politik  lokal,  polisi  lokal,  dan  bagi  hasil sumber-sumber pendapatan yang lebih besar (Djoehermansyah Djohan, 2013: 122).
Pelaksanaan  desentralisasi  asimetris  dengan  pemberian  otonomi  khusus  juga  memiliki beberapa  resiko  terutama  bagi  negara  kesatuan.  Otonomi  khusus  yang  diterapkan  di  negara kesatuan  memiliki  kecenderungan  kearah  negara  federalis  atau  bahkan self-government dan merangsang pemisahan diri. Menurut McGarry dalam Robert Jaweng (2011: 166) secara politik, model  asimetris  dinilai  bisa  mendorong  tendensi  pemisahan  diri.  Model  asimetris memungkinkan pemerintahan lokal memiliki tanggung jawab khusus bagi warganya, sementara pada  sisi  lain  hal  itu  berarti  justru  kian  mengurangi  tanggung  jawab  dan  ruang  keterlibatan pemerintah  nasional  atas  wilayah  asimetris  dan  warga  di  dalamnya.  Kepercayaan  diri  yang tinggi  di  kalangan  unit  lokal  dan  minimnya  ruang  bagi  kehadiran  pemerintahan  nasional  bisa menjadi insentif gerakan sentrifugal.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  desentralisasi  aiameteris  ialah penyerahan kewenangan atau otoritas dari Pemerintah Pusat kepada suatu daerah dengan derajat atau tingkatan kewenangan yang khusus  dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Pemberian desentralisasi  asimetris  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  suatu  daerah  didasari  atas  beberapa pertimbangan  yaitu  sebagai  resolusi  atas  tuntutan  separatisme  di  daerah,  pengakuan  terhadap keunikan  budaya,  sebagai  pusat  teknokratik-manajerial  pemerintahan  negara  atau  sebagai Ibukota  negara,  sebagai  pengembangan  ekonomi  tertentu,  dan  sebagai  perlindungan  terhadap wilayah-wilayah tertentu seperti wilayah perbatasan negara.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman yang  berdasarkan  pada  metodologi  yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah manusia.  Pada  pendekatan  ini,  peneliti  menjelaskan  suatu  gambaran  kompleks,  meneliti  kata- kata,  laporan  terinci  dari  pandangan  responden,  dan  melakukan  studi  pada  situasi  yang  alami. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling atau pengambilan sampel  secara  bertujuan.  Peneliti  akan  memilih  informan  yang  dianggap  mengalami, mengetahui  dan  dapat  dipercaya  untuk  menjadi  sumber  data  yang  memiliki  kebenaran  dan pengetahuan  yang  mendalam  terhadap  masalah  penelitian  ini.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh dari studi kepustakaan antara lain buku-buku, jurnal, disertasi/tesis/skripsi penelitian, surat kabar dan media elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Aceh  Menurut  Undang-Undang  Nomor
11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
Menurut  Cornelis  Lay  dalam  Robert  Jaweng  (2011  :  165),  salah  satu  alasan  atau  dasar pertimbangan  diberikannya  desentralisasi  asimetris  bagi  suatu  daerah  ialah  adanya  tuntutan kemerdekaan  oleh  kelompok  seperatisme  di  daerah.  Otonomi  Khusus  Aceh  yang  dijabarkan dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  merupakan  tindak lanjut  dari  perjanjian  damai  atau Memorandum  Of  Understanding  (MoU) antara  Pemerintah Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  terhadap  konflik  yang  menuntut kemerdekaan  Aceh  oleh  GAM  yang  telah  terjadi  puluhan  tahun  di  Aceh. Melalui  undang- undang ini, Pemerintah Indonesia mempertegas kewenangan dan derajat  otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh dengan  mengadopsi butiran-butiran MoU Helsinki dan undang-undang yang mengatur  otonomi khusus Aceh sebelumnya yaitu UU Nomor 18 Tahun 2001.
Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) terdiri atas 40 Bab dan 273 Pasal. Undang-undang inilah yang saat ini mengatur tentang  otonomi yang seluas-luasnya
bagi  Aceh  terutama  kewenangan  khusus  di  bidang  politik,  ekonomi,  dan  sosial  budaya  untuk sebesar-besarnya  kesejahteraan  rakyat  Aceh.  Kewenangan  khusus tersebut  pada intinya  adalah sebagai berikut (Djoehermansyah Djohan, 2013: 130-133):
1) Kewenangan Aceh/Kabupaten/Kota.
a. Pemerintah  Aceh  dan  Kabupaten/Kota  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dalam  semua  sektor  publik,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  pemerintah,  yang  meliputi:  urusan  pemerintahan  yang  bersifat  nasional, politik  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter,  dan  fiskal  nasional,  dan urusan tertentu dalam bidang agama.
b. Pengaturan  tentang  rencana  persetujuan  internasional  yang  berkaitan  langsung  dengan Aceh  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  dilakukan  dengan  konsultasi  dan  pertimbangan DPRA.
c. Pengaturan tentang kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Aceh yang akan  dibuat oleh  Pemerintah  dilakukan  dengan  konsultasi  dan  pertimbangan  Gubernur dan  rencana  pembentukan  UU  oleh  DPR  yang  berkaitan  langsung  dengan  Aceh dilakukan dengan konsultasi dan per-timbangan DPRA.
d. Pemerintah  Aceh  dapat  mengadakan  kerja  sama  dengan  lembaga  atau  badan  di  luar negeri  kecuali  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah;  dan  dapat  berpartisipasi  secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional.
2) Pembagian Urusan Pemerintahan.
a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya akan diatur dan diurus sendiri oleh Aceh  dan  peme-  rintah  kabupaten/kota  dan  pelaksanaan  pem-bagian  urusan pemerintahan  dilakukan  berdasarkan  kriteria  eksternalitas,  akuntabilitas,  dan  efisiensi, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintahan di Aceh.
b. Pengaturan  tentang  urusan  wajib  yang  menjadi  ke-wenangan  Pemerintah  Aceh  dan Kabupaten/Kota,  serta  urusan  wajib  lainnya  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah Aceh sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh serta urusan pemerintahan yang bersifat pilihan  diatur  dalam  Qanun  Aceh  dengan  berpedoman  pada  peraturan  perundang- undangan.
3) Penyelenggaraan PILKADA
a. PILKADA di Aceh dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP).
b. Peserta  PILKADA  di  Aceh  dapat  diajukan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai politik, partai lokal atau gabungan partai lokal, gabungan partai politik dan partai lokal, dan calon perseorangan.
4) Partai Politik Lokal
a. Penduduk  Aceh  dapat  membentuk  Parpol  lokal  yang  didirikan  dan  dibentuk,  oleh sekurang-kurangnya  50  orang  WNI  yang  telah  berusia  21  tahun  dengan  sekurang- kurangnya 30% perempuan dan sudah berdomisili tetap di Aceh.
b. Partai politik lokal dapat ikut serta dalam Pemilu Legislatif anggota DPRA dan DPRK Kab/Kota dan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5) Bendera, Lambang dan Hymne
Pengaturan  tentang  Bendera,  Lambang  dan  Hymne  Aceh  dalam  UU  ini  diatur  sebagai berikut:
a. Bendera  Merah  Putih  merupakan  lambang  Bendera  Nasional  yang  berlaku  bagi  Aceh dalam NKRI dan UUD 1945.
b. Pemerintah  Aceh  dapat  menentukan  dan  menetapkan  Bendera  dan  Lambang  yang mencerminkan  simbol  keistimewaan  dan  kekhususan  Aceh,  dan  bukan  merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.
c. Lagu  Indonesia  Raya  merupakan  lagu  kebangsaan  yang  bersifat  nasional  bagi  Aceh
dalam NKRI dan
d. Pemerintah Aceh dapat menetapkan Hymne Aceh seba-gai pencerminan keistimewaan dan kekhususan Aceh.
6) Bidang Perekonomian
Dalam  bidang  perekonomian,  antara  lain  dibuat  pengaturan  tentang  hak  dan  kewenangan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Aceh sebagai berikut:
a. Pengelolaan SDA;
Pemerintah  Aceh/Kabupaten/Kota  mengelola  SDA  di  Aceh,  baik  di  darat  maupun  di laut  sesuai  dengan  kewenangannya,  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan  budi  daya,  dengan  menerapkan  prinsip  transparansi  dan  pembangunan berkelanjutan,  yang  pelaksanaan-nya  dengan  memberdayakan  masyarakat  secara maksimal dengan mengikutsertakan SDM setempat dan sumber daya lainnya yang ada di Aceh.
b. Sektor perikanan dan kelautan; Pemerintah  Aceh/Kabupaten/Kota  berwenang  mengelola  SDA  yang  hidup  di  laut teritorial  Aceh,  serta  berwenang  menerbitkan  izin  penangkapan  ikan  dan  pengusahaan SDA laut lainnya di laut sekitar Aceh sesuai kewenangannya.
c. Sektor perdagangan dan investasi;
 Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Pemerintah  Aceh/Kabupaten/Kota,  sesuai  kewenangannya  dapat  menarik wisatawan  asing  dan  memberikan  izin  yang  terkait  dengan  investasi  dengan memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku secara nasional, dan meng-acu pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, dan prosedur yang sederhana, yang akan diatur dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
7) Sumber Penerimaan Aceh
Sumber penerimaan Aceh, selain terdiri atas pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, lain- lain penerimaan daerah yang sah, juga memperoleh dana perimbangan dari bagi hasil dari hidrokarbon sebagai dana khusus, serta akan mendapat dana tambahan, dengan pengaturan sebagai berikut:
a. Dana Khusus penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dari dana perimbangan bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari hidrokarbon sebesar 70%, yaitu dari  sektor  pertambangan  minyak  memperoleh  tambahan  penerimaan  sebesar  55% (secara  nasional  15%)  dan  sektor  pertambangan  gas  bumi  memperoleh  tambahan penerimaan sebesar 40% (secara nasional 30%).
b. Dana  Otonomi  Khusus  yang  ditujukan  untuk  pembia-yaan  pembangunan  dan pemeliharaan  infrastruktur,  pemberdayaan  ekonomi  rakyat,  pengentasan  kemiskinan, serta  pendanaan  pendidikan,  sosial  dan  kesehatan  sebesar  2%  plafon  DAU  Nasional selama 15 (lima belas) tahun dan kemudian 1% plafon DAU Nasional selama 5 (lima) tahun.
8) Perubahan nama Aceh dan gelar Pejabat Pemerintahan yang dipilih.
a. Nama  Aceh  sebagai  daerah  provinsi  dan  gelar  pejabat pemerintahan  yang  dipilih akan ditentukan setelah Pemilu tahun 2009.
b. Nama  dan  gelar  tersebut,  akan  ditetapkan  dengan  Pe-raturan  Pemerintah  (PP) berdasarkan usul dari DPRA dan Gubernur Aceh.
9) Wali Nanggroe dan Lembaga Adat
a. Aceh  dapat  membentuk  lembaga  Wali  Nanggroe  sebagai  lembaga  kepemimpinan  adat sebagai  pemersatu  masyarakat  yang  independen,  berwibawa, dan  berwenang  membina
dan  mengawasi  penyelenggaraan  kehidupan  lembaga-lembaga  adat,  adat  istiadat,  dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Lembaga Wali Nanggroe di pimpin  oleh  seorang  Wali  Nanggroe  yang  bersifat  independen  dan  bukan  merupakan lembaga politik.
b. Aceh  dapat  membentuk  lembaga-lembaga  adat  seperti  Majelis  Adat  Aceh,  Imeum Mukim, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Meunasah atau lembaga adat lainnya sebagai wahana  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Aceh, Kabupaten/Kota  di  bidang  keamanan,  ketentraman,  kerukunan,  dan  ketertiban masyarakat.
10) Syariat Islam
Pemerintah Aceh dapat menerapkan Syariat Islam di Provinsi Aceh yang meliputi ibadah, ahwal  al-syakhshiyah (hukum  keluarga), muamalah (hukum  perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
11) Pengangkatan Kapolda dan Kajati Aceh
Dalam  hal  pengangkatan  Kapolda  dan  Kajati  di  Aceh,  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia dan Jaksa Agung harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh.
12) Pengaturan Lain-Lain:
a. Substansi  tentang:  Pembagian  Aceh;  Azas;  Bentuk  dan  Susunan  Penyelenggara Pemerintahan; DPRA/DPRK, Pemerintah Aceh/ Kabupaten/Kota; Tugas, Wewenang, Kewajiban,  Larangan  dan  Pemberhentian  Gubernur/  Bupati/Walikota;  Kepegawaian; Pembentukan Qanun; dan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan, disesuaikan  dan mengikuti  pengaturan  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
b. Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Aceh  dan  BPN  Kabupaten/Kota menjadi perangkat daerah Aceh dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kewenangan-kewenangan  yang  diberikan  pemerintah  kepada Aceh  dalam  UU  Pemerintahan  Aceh  ini  sungguh  sangat  luas.  Sebagaimana  yang  dijelaskan Charles Tarlton bahwa yang membedakan desentralisasi simetris dengan desentralisasi asimetris ialah  jumlah  atau  derajat  kewenangan  yang  diberikan.  Daerah-daerah    yang  memberlakukan desentralisasi asimetris memilki jumlah atau derajat yang beragam atau berbeda dengan daerah- daerah yang memberlakukan desentralisasi simetris. Dari berbagai kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh telah menunjukkan bahwa adanya ketidakseragaman atau  perbedaan  derajat  otonomi  yang  diperoleh  Aceh  dibandingkan  dengan  daerah-daerah lainnya di Indonesia khususnya di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Di bidang politik, Aceh diperbolehkan untuk membentuk partai politik lokal, sementara di daerah-daerah lain tidak diperkenankan serta memiliki kewenangan untuk dimintakan konsultasi dan  pertimbangan  oleh  Pemerintah  Pusat  terhadap  rancangan  undang-undang,  pengaturan kebijakan  administratif  dan  perjanjian  internasional  yang  berkaitan  langsung  dengan  Aceh. Kemudian  di  bidang  ekonomi,  Aceh  memperoleh  dana  Otonomi  Khusus  sebesar  2%  plafon DAU  Nasional  selama  15  (lima  belas) tahun  dan  kemudian  sebesar  1%  plafon  DAU  Nasional selama  5  (lima)  tahun  berikutnya  serta  berhak  menerima  dana  hasil  perimbangan  bagi  hasil Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  bersumber  dari  hidrokrabon  sebesar  70  %.  Di  bidang sosial  budaya,  Aceh  dapat  membentuk  lembaga  adat,  lembaga  Wali  Nanggroe,  Majelis Permusyawaratan  Ulama,  Mahkamah  Syariyah,  merubah  nama  Aceh  dan  gelar  pejabat pemerintahannya  serta  dapat  memiliki  bendera,  lambang  dan  himne  sebagai  simbol keistimewaan dan kekhususan.
Jika  dibandingkan  dengan  praktek  desentralisasi  asimetris  di  beberapa  negara  seperti  di Quebec  di  Kanada,  Mindanao  di  Filipina,  Bougainville  di  Papua  New  Guinea,  Basque  di Spanyol,  otonomi  khusus  Aceh  memiliki  persamaan  dari  alasan  atau  dasar  pertimbangan
pemberian  otonomi  yaitu  sebagai  resolusi  konflik  atas  tuntutan  kemerdekaan.  Selain  itu, kesamaan  lainnya  juga  dapat  dilihat  dari  kewenangan-kewenangan  yang  diberikan  seperti diperbolehkan  memiliki  bendera,  lambang,  himne,  partai  politik  lokal,  dan  juga  bagi  hasil sumber-sumber pendapatan yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah lainnya.
Dengan  kewenangan  yang  begitu  besar  dan  luas  yang  diberikan  kepada  Aceh  tidak membuat  Pemerintah  Pusat  kehilangan  kewenangannya.  Pemerintah  Pusat  tetap  memiliki kewenangan  dalam  urusan  pemerintahan  absolut  yang  tidak  diserahkan  kepada  daerah  yaitu urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter,  dan  fiskal  nasional,  dan  urusan  tertentu  dalam  bidang  agama.  Selain  itu,  Pemerintah Pusat  tetap  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  Qanun  Aceh  dan Qanun Kabupaten/Kota serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Aceh.  Pembinaan  dan  Pengawasan  dapat  dilakukan sendiri oleh Pemerintah terhadap Pemerintah Aceh atau dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota.

## Relasi  Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Aceh  Dalam  Pengesahan  Qanun Bendera Dan Lambang Aceh
Pada  dasarnya  desentralisasi  merupakan  pola  relasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  yang  didalamnya  mengatur  hubungan  terkait  dengan  aspek  kewenangan, kelembagaan,  keuangan  dan  kontrol.  Pola  relasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  tersebut  dijabarkan  dan  diatur  dalam  sebuah  regulasi  berupa  undang-undang.  Melalui undang-undang  akan  dijelaskan  tentang  pembagian  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  meliputi  aspek  politik, kelembagaan,  keuangan  serta  aspek  pembinaan  dan  pengawasannya.  Dengan  kata  lain,  relasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terjalin ketika masing-masing melakukan kewenangannya.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  merupakan regulasi  yang  mengatur  desentralisasi  atau  otonomi  di  Aceh.  Sebagai  landasan  hukum  yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, UUPA memiliki beberapa perangkat pelaksana Undang-Undang atau turunan Undang-Undang, yaitu 10 Peraturan Pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden  (Perpres),  59  Qanun  Aceh  serta  10  Qanun  Kabupaten/Kota.  Perangkat  pelaksana Undang-Undang  berupa  PP  dan  Perpres    menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  untuk menerbitkannya  dan  Perangkat  pelaksana  Undang-Undang  berupa  Qanun  (Perda)  Aceh  dan Qanun Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam  menerbitkannya.  Dalam  menerbitkan  perangkat  pelaksana  Undang-Undang  tersebut harus disetujui antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Di  antara  beberapa  perangkat  pelaksana  UUPA,  tulisan  ini  hanya  akan  membahas  salah satu  turunan  UUPA  yaitu  turunan  UUPA  yang  mengatur  tentang  bendera  dan  lambang  Aceh. Sesuai dengan Pasal 246 dan Pasal 247 UUPA, pengaturan terhadap bendera dan lambang Aceh di atur dalam Qanun Aceh. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun  Aceh  disahkan  oleh  Gubernur  Aceh  setelah  dibahas  dan  mendapatkan  persetujuan bersama dengan DPRA. Setelah disahkan Qanun Aceh diundangkan dalam lembaran daerah.
Di  samping  itu,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  235  UUPA,  Pemerintah  Pusat melakukan  pengawasan  terhadap  Qanun  Aceh  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk memastikan bahwa Qanun yang telah disahkan  oleh  Gubernur  bersama  DPRA  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  umum,  antar Qanun dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah  Pusat  berupa  evaluasi,  revisi,  penangguhan,  sampai  dengan  pembatalan  Qanun. Artinya  mekanisme  pengawasan  terhadap  Qanun  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  sama
dengan  mekanisme  pengawasan  terhadap  Peraturan  Daerah  (Perda)  di  daerah-daerah  lain  di Indonesia  yaitu  pengawasan  preventif  dan  represif  yang  berpedoman  kepada  Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Jum Anggraini, 2011: 326-332)..
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  bahwa  pengaturan  tentang  bendera  dan  lambang  Aceh diatur  dalam  Qanun  Aceh.  Selayaknya  Qanun  Aceh,  Rancangan  Qanun  (Raqan)  Bendera  dan Lambang  Aceh  disahkan  oleh  Gubernur  Aceh  setelah  dibahas  dan  mendapatkan  persetujuan bersama  DPRA.  Kemudian  setelah  disahkan,  Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh  dievaluasi oleh  Pemerintah  Pusat  sebagai  bentuk  pengawasan  untuk  memastikan  bahwa  Qanun  tersebut tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  umum,  antar  Qanun  dan  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rancangan  Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh  disahkan  oleh  Gubernur dan  DPRA  pada 22  Maret  2013  sebagai  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  Tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh dengan  menetapkan  Bulan-Bintang  sebagai  Bendera  Aceh  dan  Buraq-Singa  sebagai  Lambang daerah  Aceh.  Sesuai  dengan  mekanisme  pengawasan  terhadap  Qanun  Aceh,  setelah  disahkan oleh  Gubernur  Aceh  dan  diundangkan  dalam  lembaran  daerah,  Qanun  Bendera  dan  Lambang Aceh  dievaluasi  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementrian  Dalam  Negeri  (Kemendagri). Kemudian Kemendagri bersama dengan Kementrian dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian terkait  melakukan  kajian  terhadap  Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh  dan  menyimpulkan bahwa beberapa subtansi Qanun Bendera dan Lambang Aceh bertentangan dengan kepentingan umum  dan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  PP  No.  77  Tahun  2007  Tentang  Lambang Daerah  serta  aturan  dalam  pembuatan  legal  drafting.  Akan  tetapi  hasil  kajian  dan  evaluasi tersebut mendapat penolakan dari Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang kemudian penolakan ini menjadi muara perbedaan pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  relasi  kewenangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh terutama dalam pengesahan turunan UUPA Qanun Bendera dan Lambang Aceh terjadi dan terjalin pada pengawasan  dan  pengesahan  terhadap  Qanun.  Pemerintah  Aceh  melalui  Gubernur  dan  DPRA berkewenangan untuk mengatur tentang bendera dan lambang Aceh dalam sebuah Qanun Aceh. Artinya  Gubernur  Aceh  dapat  menentukan  bagaimana  jenis  dan  bentuk  yang  akan  digunakan sebagai  bendera  dan  lambang  Aceh  setelah  mendengar  berbagai  masukan  dari  seluruh  elemen masyarakat Aceh dan mendapat persetujuan bersama dengan DPRA.
Di  samping  itu,  Pemerintah  Pusat  juga  berkewenangan  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh  berupa  evaluasi,  revisi,  penangguhan,  sampai dengan  pembatalan  Qanun.  Pengawasan  represif  yang  dilakukan  Pememerintah  Pusat  ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  umum  masyarakat  Aceh,  aturan  sesama  Qanun  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Artinya,  walaupun  Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu  daerah yang diberikan status otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat, tetapi dalam pengawasan terhadap Qanun  Aceh  pola  relasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Aceh  memiliki  kesamaan dengan pola pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah (Perda) di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

## SIMPULAN
Dari  apa  yang  telah  penulis  kemukakan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan UUPA  Pemerintah  Aceh  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  dan  mengesahkan pengaturan  tentang  bendera  dan  lambang  Aceh  dalam  Qanun  Aceh.  Sedangkan  Pemerintah Pusat  berkewenangan  melakukan  pengawasan  terhadap  Qanun  Aceh  tentang  Bendera  dan Lambang Aceh yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. Sehingga relasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh terjadi dan
terjalin  pada  aspek  kewenangan.  Artinya,  hubungan  yang  terjadi  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Aceh  ketika  masing-masing  melaksanakan  kewenangannya  yang  didasari  atas perintah konstitusional dari UUPA.

## REFERENSI
Agustino, Leo. 2014. Politik Lokal dan Otonomi Daerah . Bandung : Alfabeta. Anggraini, Jum. 2011. “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya” Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM No 3 Vol. 18.
Djohan, Djoehermansyah. 2013. “Desentralisasi Asimetris Aceh dan Permasalahannya” Jurnal Ilmu Pemerintahan No. 42.
Isra, Saldi. 2013. “Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Kajian Dari Aspek Konstitusi” Jurnal Ilmu Pemerintahan No. 42.
Jaweng,  Robert  Endi.  2011.  “Kritik  Terhadap  Desentralisasi  Asimetris  di  Indonesia” Jurnal Analisis CSIS Vol. 40 No. 2.
Kurniadi, Bayu Dardias. “Desentralisasi Asimetris Di Indonesia”. (Makalah disampaikan dalam Seminar  di  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  Jatinangor,  tanggal  26  November 2012).
Labolo,  Muhadam.  2014. Desentralisasi  Asimetrik  Di  Indonesia:  Peluang,  Tantangan  & Recovery . Jakarta: Wadi Press.
Tasrin, Krismiyati, dkk. 2012. Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara.
Surat Menteri Dalam Negeri No. 188. 34/1664/SJ tertanggal 1 April 20113 perihal Klarifikasi Atas sebagai Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Surat  Gubernur  Aceh  No.  180/20378  tertanggal    5  April  2013  perihal  Tanggapan  Terhadap Hasil Klarifikasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Surat Ketua DPRA No.188/34/899 tertanggal 11 April 2013 perihal Penyampaian Jawaban atas Klarifikasi Qanun No.3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang.