Perbedaan Perilaku Petani dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Lahan Basah dan Lahan Kering, Daerah Istimewa Yogyakarta
Oleh :
S. Djuni Prihatin, Sunarru Samsi Hariadi dan Mudiyono*

## Abstrak
Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan perilaku petani dalam mewujud- kan ketahanan pangan rumah tangga. Perbedaan ini terjadi karena petani di lahan basah sudah merasa aman terbantu dengan fasilitas air namun kurang dalam mengu- payakan ketahanan pangan rumah tangga sedangkan petani di lahan  kering berjuang untuk  mengatasi  kekeringan  yang  terjadi  karena  kondisi  geografis  sehingga  menye- babkan petani lebih memiliki perilaku daya juang dan motivasi untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat   menjadi masukan yang sangat berarti terutama bagi pengembangan kebijakan pemerintah seb- agai upaya mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga.
Kata kunci : perilaku petani, motivasi dan ketahanan pangan rumah tangga.

## A.  Pengantar
Pada tahun 2008, Indonesia kembali dapat mencapai swasembada beras, bahkan terdapat surplus padi untuk ekspor sebesar 3 juta ton. Selama periode 2004-2008 pertumbuhan produksi pangan secara konsisten mengalami pening- katan yang signifikan. Produksi padi meningkat rata-rata 2,78 persen per tahun (dari 54,09 juta ton GKG tahun 2004 menjadi 60,28 juta ton GKG tahun 2008, bahkan bila dibanding produksi tahun 2007, produksi padi tahun 2008 meningkat 3,12 juta ton (5,46 persen)). Pencapaian angka produksi padi tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai selama ini (Munif, 2009).
Kondisi  swasembada  beras  nasional  ini  tidak  terlepas  pula  dari  kontri- busi  peningkatan  produksi  dari  berbagai  daerah,  termasuk  daerah  Kabupaten Gunungkidul yang berproduksi 68,38 persen atau 204.058,2 ton (Gunungkidul dalam Angka, 2008) dan Kabupaten Sleman sebesar 250.375 ton (Sleman dalam Angka, 2007). Namun demikian dibalik keberhasilan dalam pencapaian produksi pangan  tersebut  terdapat  86  desa  di  DIY  mengalami  rawan  pangan  yang  dis- ebabkan  oleh  kemiskinan  yang  berdampak  pada  rendahnya  akses  pangan  bagi masyarakat (KR, 20 Juli 2010).
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 tercatat 31,02 juta orang (13,33 persen), sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia tidak banyak berubah dari Maret 2009 sampai Ma- ret 2010. Pada Maret 2009 tercatat sebesar 20,62 juta penduduk miskin berada di  daerah  perdesaan  begitu  juga  pada  Maret  2010  tercetat  sebesar  19,93  juta. Sementara  jumlah  penduduk  miskin  propinsi  DIY  Maret  2010  577.300  orang (16,83 persen) (BPS, 2010), sedangkan penduduk miskin di Kabupaten Sleman sebesar 65.157 KK miskin dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 173.520 jiwa (KR, 5 Oktober 2010). Menurut Task Force on Hunger lebih dari separuh mereka yang mengalami rawan pangan dan kelaparan berasal dari keluarga petani miskin (Hadar, 2006).
Khudori (2009) menunjukkan prevalensi gizi buruk 8,3 %. Ini besar sekali, 19 juta rakyat bergizi buruk, yang kurang gizi lebih banyak lagi. Kurangnya upaya peningkatan gizi masyarakat akan mengakibatkan kematian bayi dan anak balita, dan akan menghadapi the lost generation . Lahirnya generasi bodoh karena kurang gizi  akan  mengakibatkan  bangsa  Indonesia  tetap  berkubang  dalam  kemisknan (Siswono, 2010). Apalagi kalau dikaitkan dengan masih besarnya tingkat kemiski- nan di Indonesia, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang bodoh dan terpu- ruk karena persoalan lemahnya ketahanan pangan dan kemiskinan.
Oleh karena itu Mosher   (1971) mengungkapkan pentingnya perubahan perilaku  merupakan  hal  yang  sangat  esensial  dalam  pembangunan  pertanian, adanya perubahan perilaku   petani akan meningkatkan produktivitas usahatani. Perilaku petani perlu ditingkatkan agar petani mampu mengelola usaha tani lebih efisien secara teknis dan ekonomis serta mampu mewujudkan ketahanan pangan bagi  rumah tangga. Menurut  Lewin  (1951)  terbentuknya  perilaku  petani  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  individu  (internal)  dan  lingkungannya  (ekstenal)  atau hasil refleksi atas sejumlah pengalaman belajar terhadap lingkungannya.
Untuk mewujudkan   seperti yang diungkapkan oleh Mosher, maka per- ilaku petani merupakan sesuatu yang esensial untuk meningkatkan produktivitas usaha tani yang dilakukan terutama dalam menciptakan ketahanan pangan rumah tangga. Penelitian   dilakukan di lahan basah  Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman dan di lahan kering Kecamatan Paliyan, Gunungkidul. Lahan kering yang dimaksudkan  adalah  lahan  pertanian  yang  mengandalkan  sistem  tadah  hujan
dalam periode panen sedangkan  lahan basah adalah pola pertanian yang meng- gunakan sistem irigasi.
Pada umumnya di kedua lokasi, baik di Moyudan Sleman dan Paliyan, Gu- nung Kidul sektor pertanian bagi petani pemilik lahan sempit kurang memberi- kan implikasi positif  secara signifikan pada kehidupan rumah tangga petani. Hal ini menunjukkan bahwa untung atau rugi dari hasil produksi bukan penentu uta- ma perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Falsafah Jawa yang sering mereka jadikan pedoman adalah “ Ono Awan Ono Mangan, Ono Dino Ono Upo ” (Ada Siang Ada Makan, Ada Hari Ada Nasi), sehingga sesempit apapun lahan pertanian yang dimilikinya akan tetap ditanami, daripada dibiarkan tanpa penghasilan. Bahkan, lahan tersebut dianggap sebagai warisan yang patut disyukuri  dengan  cara  tetap  bertanam.  Keterbatasan  lahan  berbanding  dengan hasil panen yang diperoleh. Semakin sempit lahan pertanian maka semakin kecil pula hasil yang diperoleh petani tersebut.
Di Moyudan, petani pemilik lahan sempit rata-rata 500 m 2 - 800 m 2 , bah- kan ada pula yang kurang dari luas lahan di atas. Lahan ini berproduksi sepan- jang tahun dengan memanfaatkan irigasi dari bendungan Van Der Wijk. Perilaku petani yang berlahan sempit dalam mewujudkan ketahanan pangan hanya meng- hasilkan sekitar 3 kuintal gabah dengan waktu kira-kira 5 bulan, hasil panen ini hanya dapat mencukupi kebutuhan cadangan bahan pangan bagi rumah tangga. Bahkan, mereka terkadang harus menambah beras dengan cara membeli sekitar 25 kilogram untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Ini disebabkan karena masyarakat sudah tidak memiliki sumber bahan pangan lainnya, sementa- ra  selera  masyarakat  telah  berubah  kearah  “beras minded ”.  Sunnaru  (2008:361) menambahkan bahwa tantangan rumah tangga petani pada umumnya telah ter- biasa makan nasi untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara jagung, sagu, ketela  sudah  tidak  lagi  dikonsumsi  untuk  kebutuhan  pokok  pangan.  Keadaan ini semakin membuat rumah tangga petani senantiasa berjuang untuk memper- oleh  kebutuhan  beras  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan  bagi  rumah  tangga yang ditempuh dengan berbagai cara. Di sisi lain, perilaku petani harus mampu mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga, sekaligus mencukupi kebutuhan di luar bahan pangan. Guna mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga, per- ilaku petani di Moyudan melakukan sistem menyakap (Jawa: maro ). Sistem maro ini adalah petani mengerjakan lahan orang lain dan digunakan sistem bagi hasil, petani penyakap dan pemilik lahan masing-masing mendapat separuh dari hasil panen, tetapi biaya produksi ditanggung oleh petani penyakap.
Dalam  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga  dan  anggota  keluarganya, perilaku  petani  di  Moyudan  memiliki  beberapa  aktivitas  alternatif  di  luar  sek- tor  pertanian,  seperti  di  sektor  kerajinan,  khususnya  kerajinan  “ besek ”  (sejenis anyaman bambu). Begitu pula peran ibu juga membantu membuat kerajinan ini. Pekerjaan bapak di luar sektor pertanian sesekali adalah buruh dan tukang. Untuk pekerjaan anak ada pula yang bekerja di restoran, buruh, bengkel dan jasa lainnya.
Kontribusi anak kepada keluarga hanya pada waktu tertentu saja. Mayoritas per- ilaku petani berlahan sempit di Moyudan berperan sebagai pembuat besek . Dalam satu bulan biasanya mereka dapat membuat 6 kodi besek , tiap kodi dihargai Rp 14.000. dalam satu bulan memperoleh pendapatan tambahan Rp 84.000.
Di Paliyan Gunungkidul, rata-rata kepemilikan lahan yang tergolong sem- pit dibawah 3000 m 2 (survei data primer bulan Maret) Lahan pertanian ini hanya ditanami padi satu kali dalam satu tahun, terkadang ada pula yang dapat ditanami hingga dua kali dalam satu tahun dan sisanya ditanami palawija. Aktivitas perilaku petani di sektor pertanian padi di Gunungkidul sangat bergantung dengan turun- nya  hujan.  Dengan  demikian,  masyarakat  Gunungkidul  sangat  mungkin  men- galami rawan pangan ketika hanya mengandalkan sektor pertanian saja.
Sementara perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan di Pali- yan Gunungkidul dari survei yang dilakukan, ditemukan diversifikasi pekerjaan yang variatif, ini berkaitan dengan faktor alam yang masih menyediakan alternatif tambahan penghasilan. Peran bapak diluar sektor pertanian biasanya membantu proyek padat karya seperti PNPM dan PPK. Selain itu peran bapak juga mel- akukan pekerjaaan sebagai tukang atau hanya sekedar membantu tukang, buruh dan mencari batu. Sementara ibu-ibu memiliki pekerjaan membuat tempe, jualan keliling (jajanan) dan sesekali diminta untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci atau menyetrika oleh tetangganya. Aktivitas anak dalam upaya berkontribusi membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan mencari belalang,  mencari  rumput  gajah  dan  mencari  kayu  bakar.  Hasil  pencarian  be- lalang,  rumput  gajah  dan  kayu  bakar  ini  kemudian  dijual.  Hasil  dari  beberapa alternatif  pekerjaan ini diperoleh pendapatan sebesar Rp 5.000 hingga Rp 15.000 setiap hari.
Bagi petani di Moyudan Sleman maupun di Paliyan Gunung Kidul beras telah menjadi bahan pangan utama yang tidak tergantikan oleh apapun. Hal ini mempertegas bahwa perilaku petani dalam mengonsumsi variasi bahan pangan selain beras sudah tidak ditemukan lagi. Jikapun ada, hanya sebagai camilan atau bahan makanan tambahan, yaitu biasanya satu bulan sekali atau satu minggu sekali pada saat persediaan beras mulai berkurang. Akses terhadap bahan pangan, baik beras  maupun  bahan  pangan  lain  di  kedua  wilayah,  baik  di  Moyudan  maupun Paliyan tidaklah sulit bagi rumah tangga petani. Bahan pangan dapat diperoleh di pasar atau warung di sekitar tempat tinggal mereka. Begitu pula dengan harga bahan pangan tersebut masih terjangkau oleh daya beli rumah tangga petani. Di daerah  Moyudan,  bahan pangan,  terutama  beras  yang tersedia  di  pasar  berasal dari sekitar wilayah Moyudan sendiri. Sementara, bahan pangan yang tersedia di Paliyan Gunung Kidul mayoritas didatangkan dari luar wilayahnya, yaitu berasal dari Imogiri dan Wonosari. Walaupun demikian, ketersediaan atas bahan pangan selama ini menjamin untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga bagi petani.

## B. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk      mengetahui  perbedaan  perilaku  petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan basah dan lahan kering Daerah Istimewa Yogyakarta

## C. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

## 1. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan yang paling banyak dianut oleh Negara-negara di dunia adalah definisi versi Organisasi Pangan Dunia (FAO). Konsep ketahanan pangan FAO dikembangkan sejak pertengahan 1970-an. Pada saat itu ketahanan pangan versi FAO ini hanya berfokus pada masalah ketersediaan pangan, yakni menjamin ketersediaan dan harga  pangan utama yang stabil, baik  di tingkat internasional maupun  nasional.  Titik  fokus  pada  aspek  ketersediaan  pangan  sebagai  simpul sentral inilah yang di kemudian hari menandai lahirnya sebuah paradigma baru dalam produksi pangan : Revolusi Hijau (Khudori, 2009). Meruyaknya gizi bu- ruk, kelaparan dan krisis pangan mengharuskan FAO untuk memasukkan warga yang rentan dari ekspose kelaparan dalam definisi ketahanan pangan. FAO meru- muskan, ketahanan pangan diartikan sebagai situasi yang ada ketika semua orang, sepanjang  waktu,  mempunyai  aspek  fisik,  sosial  dan  ekonomi  terhadap  bahan pangan yang cukup, aman dan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan makanan dan makanan yang disukai untuk kehidupan yang aktif  dan sehat (Oswald Spring dalam Khudori, 2009). Definisi ketahanan pangan inilah yang diadopsi pemerin- tah Indonesia dalam UU Pangan No.7 Tahun 1996 dan PP No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Dikedua produk hukum  itu ketahanan pangan diarti- kan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedi- anya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau.
Merujuk definisi itu,   pada dasarnya didalam ketahanan pangan terdapat empat pilar: aspek ketersediaan ( food availibility ), aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan ( stability of  supplies ),   aspek keterjangkauan ( access to supplies ) dan aspek konsumsi pangan ( food utilization ). Dengan kata lain, apapun kondisinya, pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik dimusim panen maupun paceklik, terdistribusi  merata  di  seluruh  pelosok  negeri,  harga  terjangkau  oleh  kantong orang miskin sekalipun, aman serta bermutu (Khudori, 2009).
Ketahanan pangan merupakan suatu hal yang utama dalam pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya pencapaian ketahanan pangan telah menjadi perhatian pada lingkup nasional dan internasional. Kerentanan atas pangan  dapat  mengakibatkan  rendahnya  kualitas  hidup  masyarakat,  baik  pada aspek fisik-kesehatan, sosial maupun ekonomi. Melihat hal tersebut, upaya men- capai ketahanan pangan pada suatu negara memang bukan persoalan sederhana, yaitu berhubungan dengan orientasi kebijakan atas prioritas pangan yang kom-
prehensif. The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Menyatakan bahwa “..food security is complex multifaceted issue, concerning not just agriculture, technology and trade, but is also overlaid with multiple political and social considerrations ” (ESCAP, 2009:19).
Di Indonesia persoalan pangan telah menjadi isu utama sejak jaman kera- jaan, di mana raja-raja Jawa telah memupuk cadangan bahan pangan. Demikian pula pemerintah kolonial Belanda membentuk badan khusus untuk menangani pengadaan pangan, yaitu Stichting Het Voedings Middelenfonds (VMF) (Badan uru- san Logistik, 1971; Silitonga, 1997; Dewan Ketahanan Pangan, 2006; Suryana, 2008:2). Pada tahun 1970-an perdebatan ketahanan pangan pada suatu negara mampu menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduknya. Pada tahun 1980,  fokus  kebijakan  tidak  hanya  pada  lingkup  nasional,  namun  pada  tingkat rumah tangga, bahkan individu (Suryana, 2008:3).
Pada perkembangan awal, ketahanan pangan diartikan menjamin seluruh orang pada setiap waktu terhadap akses pangan dan akses secara ekonomi un- tuk mendapatkan kebutuhan pangan yang mereka perlukan. Kemudian terdapat perubahan yang membedakan ketersediaan dengan akses, pada akhirnya konsep berkembang  dengan  memperhatikan  faktor  lain,  seperti  nilai  gizi,  aspek  sosial dan latar belakang budaya (ESCAP, 2009:20).
Menyongsong World  Food  Summit dan  target Millenium  Development Goals(MGDs), NCHR sebagai eksekutor hak asasi atas kecukupan pangan den- gan tegas menyatakan : Food Comes First . Makanan menjadi prioritas utama. Bila pendidikan  merupakan  penyuapan  pikiran  maka  makanan  merupakan  penyua- pan tubuh. Sebelum otak dapat berpikir tubuh harus mendapat makanan terlebih dahulu. World Bank mendefinisikan ketahanan pangan ( food security ) sebagai akses terhadap kecukupan pangan bagi semua orang pada setiap saat untuk memperoleh tubuh yang sehat dan kehidupan yang aktif. Ketahanan pangan mencakup pro- duksi dan ketersediaan pangan, distribusi dan keterjangkauan oleh semua orang, konsumsi individual untuk memenuhi kebutuhan gizi dan monitor kekurangan pangan  ( food  insecurity) .  Ketahanan  pangan  merupakan  alat  untuk  mewujudkan penerapan hak asasi terhadap kecukupan pangan (Rungkat-Zakaria, 2006:246).
Ketahanan pangan ( food security) para ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok  yaitu „ ketersediaan pangan‟ dan „aksesi- bilitas masyarakat‟ terhadap bahan pangan tersebut. Salah satu dari unsur di atas tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan re- gional  tetapi  jika  akses  individu  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangannya  tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Arifin, 2004:31).
Ada  tiga  pilar  yang  mendukung  bangunan  ketahanan  pangan.  Pertama, ialah ketersediaan pangan sebanyak yang diperlukan oleh masyarakat yang men- cakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari
produksi, cadangan maupun impor dan ekspor. Kedua, ialah distribusi yang men- cakup aksesabilitas pangan antar wilayah dan antar waktu serta stabilitas harga pangan strategis. Ketiga, ialah konsumsi yang mencakup jumlah, mutu gizi/nu- trisi, keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan (Suparmo dalam Usman, 2004:66).
Dari definisi tersebut, untuk keperluan praktis dan implementasi kebijakan serta  program,  dapat  diidentifikasikan penjabarannya  sebagai  berikut  (Suryana 2001a, 2001b, 2003a; Dewan Ketahanan Pangan 2006; dalam Suryana, 2008:3-4).
Pada tataran kebijakan nasional: (a) pemenuhan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dari hasil produksi sendiri merupakan kebijakan pokok ekono- mi pangan nasional; (b) kebijakan penyediaan pangan dari hasil produksi sendiri diperoleh  dengan  memanfaatkan,  melestarikan,  dan  meningkatkan  kapasitas sumber daya secara optimal; dan (c) kebijakan pemerataan pangan antar waktu, antar wilayah, dan antarkelas pendapatan yang ditangani melalui pengelolaan ca- dangan pangan, distribusi dan harga pangan.
Pada tataran rumah tangga: (a) unit pokok kelompok sasaran ketahanan pangan adalah individu-individu dalam suatu rumah tangga; (b) tolok ukur pen- capaian ketahanan pangan adalah terjaminnya aksesibilitas fisik dan ekonomi atas pangan; (c) ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga tersebut harus dapat menjamin agar setiap anggota rumah tangga memperoleh pangan dengan jumlah yang cukup untuk hidup sehat dan produktif.
Pada tataran komoditas: (a) karateristik pangan yang dikonsumsi diarah- kan agar memiliki mutu gizi yang baik untuk kesehatan dan aman ( safety ), serta halal bagi warga muslim; dan (b) walaupun jenis pangan itu beragam dan sangat banyak, yang menjadi titik perhatian untuk ditangani melalui intervensi pemerin- tah terbatas/dibatasi pada beberapa pangan pokok.
Menurut Nielson (Fatah, 2006:175) bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan implementasi strategi yang  kokoh dan berkelanjutan kearah pertumbuhan  ekonomi  dan  pengentasan  kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi merupakan necessary  condition untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan,  karena pertumbuhan  ekonomi  berkontribusi  terhadap  peningkatan  produksi  dan  pen- guatan posisi dalam perdagangan internasional, yang memungkinkan suatu Ne- gara mengimpor pangan ketika diperlukan. Untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi harus diantarkan melalui pengentasan kemiski- nan dan pemerataan. Masyarakat miskin dilibatkan dalam proses pertumbuhan, antara lain dengan cara pengembangan pasar, institusi dan infrastruktur yang da- pat diakses oleh mereka.
“ Food security for a household is defined as ‘access by all people at all times to enough food for an active, healthy life. Food security includes, at a minimum: (a) the ready availability of nutritionally adequate and safe foods and (b) an assured ability to acquire acceptable foods in
socially acceptable ways (e.g., without resorting to emergency food supplies, scavenging, stealing, or other coping strategies).’(National Research Council. 2005:10-11)
Ketahanan pangan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai aksesibilitas oleh seluruh orang pada setiap waktu untuk kecukupan pangan untuk bekerja dan hidup sehat. Ketahanan pangan meliputi, setidaknya pada batas minimum keter- sediaan jaminan atas pangan dan kecukupan gizi dan menjamin untuk mampu memperoleh pangan dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Di sini perlu ditekankan  bahwa  dalam  menyediakan  jaminan  atas  pangan  perlu  dikembang- kan  sektor  pertanian,  baik  dengan  pengembangan  kapasitas  petani,  dukungan teknologi dan kebijakan yang berorientasi pencapaian ketahanan pangan secara komprehensif. Dalam hal kebijakan diharapkan mampu mengakomodasi semua kepentingan,  di  mana  biasanya  petani  sebagai  produsen  menjadi  korban,  seh- ingga tingkat kesejahteraan mereka tergolong rendah. Persoalan yang dihadapi di Indonesia, bahwa semakin berkurangnya areal garapan per petani, keterbatasan pasokan air irigasi dan mahalnya harga input serta relatif  rendahnya harga pro- duk dapat menjadi faktor-faktor pembatas/kendala untuk program peningkatan kesejahteraan (Darwanto dan Ratnaningtyas, 2007).
Pada dasarnya konsep ketahanan pangan dibedakan menjadi empat kom- ponen,  yaitu  ketersediaan  pangan,  akses  pangan,  kegunaan  atau  fungsi  pangan dan kerentanan. Migotto, et.al, menyatakan bahwa “ Conceptually, food security is gen- erally broken down into four different components—availability, access, utilization, and vulner- ability—each  capturing  different,  but  overlapping,  dimensions  of  the  phenomenon. ”  (Mig- otto, et al. dalam Guha-Khasnobis, 2007:15). Komponen di atas hampir mirip dengan  empat  elemen  penting  ketahanan  pangan  yang  diutarakan  oleh  FAO (ESCAP, 2009:20), yang meliputi ketersediaan pangan ( food availability ), aksesibili- tas pangan ( food access ), penggunaan ( utilization ) dan stabilitas ( stability ). Food avail- ability diartikan  ketersediaan  kecukupan kuantitas pangan  dengan  kulaitas  baik, disediakan melalui produksi sendiri atau impor, termasuk bantuan pangan. Food access merupakan akses oleh sumber daya individu cukup untuk mendapatkan ba- han pangan yang bergizi. Penggunaan atas bahan pangan yang cukup, air bersih, sanitasi dan pemeliharaan kesehatan untuk dicapai sebuah negara yang memiliki tingkat kecukupan gizi yang baik, di mana kebutuhan psikologis bertemu. Stabil- ity menjadikan aman pangan bagi penduduk, rumah tangga atau individu harus memiliki akses atas pangan pada setiap saat. Masyarakat seharusnya tidak berisiko kehilangan kemampuan mengakses pangan pada keadaan tertekan, seperti krisis ekonomi atau iklim, atau perputaran musim pertanian. Stabilitas ini membutuh- kan ketersediaan dan aksesibilitas bagi masyarakat secara umum.
Konsep ketahanan pangan sudah seharusnya berkaitan dengan aspek ke- berlanjutannya. Hasil penelitian Darwanto (2005) mengungkapkan bahwa untuk menjamin  keberlanjutan  ketahanan  pangan  sekaligus  meningkatkan  kesejahter- aan petani, maka diperlukan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka  pendek  masih  diperlukan  kebijakan  perlindungan  petani  dengan  pem-
batasan impor, namun hendaknya didukung dengan kebijakan yang mendorong peningkatan  produksi  domestik  melalui  upaya  peningkatan  produktivitas  padi terutama di daerah penghasil besar, seperti di Jawa, Sumbar dan Sulsel. Sedang- kan untuk daerah penghasil beras perlu dilakukan peningkatan produktivitas dan luas panen, baik dengan perluasan lahan maupun peningkatan intensitas tanam per tahun dengan jaminan ketersediaan irigasi dan input pertanian. Untuk jang- ka  panjang,  kebijakan  pembatasan  impor  tersebut  dapat  dikurangi  secara  ber- tahap, namun kebijakan peningkatan produksi domestik masih diperlukan yang disertai pula dengan upaya penganekaragaman komsumsi atau pangan sehingga mengurangi  tekanan  pada  ketersediaan  satu  macam  produk  pangan,  terutama beras.  Pengembangan  agroindustri  agar  sekaligus  mendorong  berkembangnya agroindustri rumah tangga sehingga meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di perdesaan umumnya dan petani khususnya. Hal ini diharapkan mampu mem- berikan pandangan jauh ke depan untuk tetap menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat, yaitu terkait dengan aspek teknologi, lahan pertanian dan modal ma- nusianya.
Di Indonesia, subsisten masih menjadi keadaan umum bagi petani, artinya latar belakang mereka bermatapencaharian sebagai petani memang prioritas un- tuk  kebutuhan  konsumsi.  Dengan  demikian,  tingkat  kesejahteraan  petani  pada aspek  ekonomi  dapat  dikatakan  masih  cukup  jauh  untuk  tercapai.  Perubahan persepsi dan diharapkan mampu merubah perilaku petani yang subsisten men- jadi lebih modern, tetapi tetap berproduksi pangan secara maksimal merupakan salah satu cara upaya memperbaiki nasib petani. Sektor pertanian yang subsisten diupayakan  menuju  ke  arah  agribisnis,  di  mana  selain  kebutuhan  akan  pangan terpenuhi,  tingkat  kesejahteraan  secara  ekonomi  juga  terperhatikan.  Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan Adam (2008) menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga sangat bergantung pada faktor demografi, sosial, ekonomi dan  budaya  masyarakat.  Sunnaru  (2008:360)  menambahkan  bahwa  ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercer- min dari tersedianya pangan cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sedangkan untuk suatu wilayah (desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya), suatu wilayah memiliki ketahanan pangan yang baik jika: (1) pangan tersedia cukup, (2) harga pangan stabil, dan (3)  ketersediaan secara cukup dan harga yang terjangkau.
Keadaan  di  atas  seperti  yang  diyakini  oleh  T.  Lang  bahwa  ketahanan pangan hanya bisa diartikan sebagai hal yang berkelanjutan. Menurut Lang (Law- rence, et al. (ed), 2010:14) syarat-syarat tercapainya ketahanan pangan antara lain:
a. tujuan utama adalah menyediakan pangan bagi setiap orang secara berkelan- jutan, merata dan sesuai dengan nilai gizi;
secara budaya bertujuan mencapai kesesuaian, ketersediaan dan aksesibilitas;
sistem penyediaan pangan dari aspek ekologis yang mampu bertahan meng- hadapi persoalan atau krisis lingkungan;
b.
c.
d.
e. sektor pertanian dengan meningkatkan kapasitas lahan; sistem pangan dengan mengembangkan kapasitas dan keterampilan untuk menjamin bahwa generasi berikutnya dapat  menghasilkan  bahan  pangan dengan cara yang berkelanjutan
Perilaku   Petani   dalam   Mewujudkan   Ketahanan   Pangan   Rumah Tangga
Dalam pengertian luas, perilaku manusia meliputi perilaku yang nampak 2.
( overt behaviour ) dan yang tidak nampak ( innert behaviour ). Sebagaimana diketahui bahwa  perilaku  atau  aktivitas  yang  ada  pada  individu  atau  organisme  itu  tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan, baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Namun demikian sebagian terbesar dari perilaku organisme itu sebagai respon terhadap stimulus eksternal. Gambaran tersebut di atas merupakan pandangan yang bersifat behavioristis, di mana individu atau organisme seakan-akan tidak mempunyai  kemampuan  untuk  menentukan  perilakunya  karena  seakan-akan hubungan stimulus dan respon bersifat mekanistis. Berbeda dengan pandangan kaum behavioris adalah pandangan dari aliran kognitif, yaitu yang memandang perilaku individu merupakan respon dari stimulus, namun dalam diri individu itu ada kemampuan untuk menentukan perilaku yang diambilnya (Walgito, 2009:15). Hubungan  stimulus  dan  respon  tidak  secara  otomatis  berpengaruh  pada  per- ilaku, namun individu memiliki peran untuk mengambil keputusan atas tindakan- nya. Skiner (Walgito, 2009: 17) membedakan perilaku menjadi dua, yaitu perilaku alami ( innate behavior ) dan perilaku operan ( operant behavior ). Perilaku alami yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan, yaitu berupa refleks-refleks dan insting-insting. Perilaku operan yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses be- lajar.
Perilaku memang tidak dapat dipisahkan dari sikap yang dimiliki individu tersebut terhadap suatu hal yang dihadapinya. Walaupun demikian, hubungan si- kap dan perilaku tidak selalu linear, bahkan tidak jarang saling bertentangan. Satu penentu kunci dari kepentingan sikap adalah istilah yang disebut oleh psikolog sosial  sebagai  kepentingan  pribadi  ( vested  interest )  –  sejauh  mana  sikap  tertentu tersebut  relevan  dengan  individu  yang  memilikinya,  obyek  atau  isu  itu  memi- liki konsekuensi penting bagi orang tersebut. Hasil dari banyak penelitian men- unjukkan bahwa semakin besar vested interest , maka semakin kuat dampak sikap tersebut pada tingkah laku ( Baron dan Byrne, 2004:134). Melihat gambaran di atas memang tidak mudah menentukan atau memprakirakan perilaku seseorang, sebab individu memiliki aspek dan pengalaman historis serta latar belakang yang berbeda.
Menurut Fishbein dan Azjen (1975),  agar dapat memprakirakan perilaku adalah  dengan  memasukkan  sekaligus  empat  faktor,  yaitu  target,  perilaku, con- text dan waktu. Senada dengan tulisan sebelumnya, Fishbein dan Azjen hubun-
gan niat dan perilaku adalah yang paling dekat, yaitu setiap perilaku bebas yang ditentukan kemauan sendiri selalu didahului niat.  Keyakinan dalam mengambil keputusan atas perilaku sangat terkait dengan sikap yang ditentukan oleh duah hal. Pertama , kepercayaan atau keyakinan ( belief ) tentang konsekuensi-konsekuensi dari perilaku. Kedua , evaluasi terhadap konsekuensi-konsekuensi yang ada untuk diri subyek itu sendiri (Sarwono, 2005:245). Lebih jelas bahwa dalam mengambil keputusan dalam berperilaku, seseorang atau individu akan mempertimbangkan berbagai hal. Konsekuensi logis atas perilaku individu tersebut merupakan per- timbangan utama karena berhubungan dengan bagaimana sustainabilitas pemen- uhan kebutuhan mereka.
Kurt  Lewin  (1951)  merumuskan  suatu  model  hubungan  perilaku  yang mengatakan bahwa perilaku adalah fungsi karakteristik individu dan lingkungan. Karakteristik individu meliputi berbagai variabel motif, nilai-nilai, sifat kepribadi- an dan sikap yang saling berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menen- tukan perilaku, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar dari karakteristik individu. Hal inilah yang menyebabkan prediksi perilaku lebih  kompleks. Teori tindakan beralasan ( theory of  reasoned action ) melihat penyebab perilaku volisional (perilaku yang disebabkan kemauannya sendiri), bahwa perilaku didasarkan pada asumsi-asumsi a) bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, b) bahwa manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan c) bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka (Azwar, 2005:10-11).
Teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap memengaruhi perilaku lewat proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, serta dampaknya terbatas  pada  tiga  hal. Pertama ,  perilaku  tidak  banyak  ditentukan  sikap  umum, tetapi  oleh  sikap  spesifik  terhadap  sesuatu. Kedua ,  perilaku  dipengaruhi  tidak hanya sikap tapi juga oleh norma-norma subjektif  ( subjective norms ) yaitu keyaki- nan   mengenai apa yang orang inginkan agar   diperbuat. Ketiga , sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif  membentuk intensi atau niat un- tuk berperilaku tertentu (Azwar, 2005:11). Determinasi maupun konsensus yang berkembang di lingkungan masyarakat memiliki pengaruh dalam perilaku indi- vidu, dimana keadaan sosial budaya memberikan kerangka keteraturan bagaima- na seseorang harus bertindak. Selain itu, adanya informasi mengenai hal-hal baru yang kemudian dianggap relevan dengan kehidupan individu bersangkutan akan menjadi pertimbangan penting dalam memengaruhi perilaku.
Kas dan Rosenzweig (1995) menyebutkan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan  anatomis,  fisiologis dan  psikologis  dan  pola  perilaku  dikatakan sebagai tingkah laku yang dipakai seseorang dalam melaksanakan kegiatan-kegia- tannya. Perilaku (P) juga merupakan fungsi ( F) dari interaksi antara sifat individu (I) dengan lingkungannya (L) yang dapat dilihat dari ucapannya, gerakan dan gaya
seseorang atau P=F(I.L) (Thoha, 1988 :34-35) atau refleksi dari hasil sejumlah pengalaman belajar seseorang terhadap lingkunganya.
Unsur  perilaku  terdiri  atas  perilaku  yang  tidak  nampak  seperti pengetahuan( cognitive ) dan sikap ( affective ) serta perilaku yang tampak seperti ke- trampilan ( psychomotoric ) dan tidakan nyata ( action ) (Samsudin, 1977). Gabungan dari atribut biologis, psikologis dan pola perilaku actual menghasilkan kepriba- dian ( character ) yakni kombinasi yang kompleks dari sifat-sifat dan mental, nilai- nilai,  sikap,  kepercayaan,  selera,  ambisi,  minat,  kebiasaan  dan  ciri-ciri  lain  yang membentuk suatu diri yang unik ( unique self ).
Pola perilaku orang bisa saja berbeda tetapi proses terjadinya adalah men- dasar bagi semua individu, yakni dapat terjadi karena disebabkan, digerakkan dan ditunjukkan pada sasaran (Kas dan Rosenzweig, 1995). Jika pernyataan itu absah (valid) maka perilaku itu tidak dapat spontan dan tanpa tujuan, sehingga harus ada sasaran baik eksplisit maupun implicit. Perilaku kearah sasaran timbul seba- gai reaksi terhadap rangsangan (penyebab) yang dapat berupa jarak ( gap ) antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diinginkan, dan perilaku yang timbul adalah untuk menutup jarak tersebut. Rangsangan disaring melalui sistem keinginan atau kebutuhan. Tahap rangsangan bisa berubah karena adanya perbedaan persepsi, kognisi dan motivasi, sehingga dapat menyebabkan perbedaan pola perilaku dari rangsangan yang sama.
Teori  kognisi  percaya  bahwa  perilaku  seseorang  itu  disebabkan  karena adanya rangsangan (stimulus). Pemahaman atas stimulus yang ada membuat orang berusaha untuk mengetahui ( cognition ) dan akhirnya menghasilkan response. Tho- ha (1988:48) juga  mengemukakan  bahwa kognitif  mempunyai fungsi memberi- kan pengertian pada kognitif  baru, menghasilkan emosi, membentuk sikap, dan memberi motivasi terhadap   konsekuensi perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan (kognitif) oleh fungsi informasi, dan pengetahuan merupakan fak- tor yang membentuk perilaku, membentuk sikap dan memberi motivasi.
Teori  interaksionis  yang  dipelopori  oleh  Erik  Erikson  (kelompok  teori psikoanalisis), Bandura dan Brovenbrener (kelompok teori belajar sosial)  bahwa perilaku  dianggap  sebagai  hasil  interaksi  antara  faktor-faktor  yang  terdapat didalam diri sendiri dan faktor luar. Proses interaksi itu sendiri terjadi pada kesa- daran atau kognisi seseorang (Sarwono, 2005).   Samsudin (1977)   mengemuka- kan bahwa yang berubah pada perilaku petani adalah pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motif  tindakan. Berdasarkan teori Kas dan Rosenzweig (1995) tentang terbentuknya  perilaku,  bahwa  perilaku  seseorang  dapat  terjadi  karena  adanya suatu sebab, dan sebab itu adalah sasaran yang ingin dicapai atau kebutuhan un- tuk mencapai kondisi yang diinginkan. Begitu pula perilaku petani dalam  keta- hanan pangan adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkahlaku petani dalam mewujudkan  kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi  rumah  tangga  yang  tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah dan mutu, aman merata,
dan terjangkau oleh daya beli petani. Adapun perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui bekerja diluar usaha tani, meningkat- kan  hasil melalui  intensifikasi, ekstensifikasi membuat lembaga  atau  organisasi, menyiapkan kesinambungan penyediaan pangan, dapat menjangkau pangan dan melakukan penganekaragaman konsumsi pangan.

## D. Teknik  analisis  data  menggunakan  uji  anova  dengan  menggunakan
SPSS versi 19.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## E.1.Keadaan Umum Daerah Penelitian

## E.1.1. Letak Geografis
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu propinsi di In- donesia  yang  berada  di  pulau  Jawa.  Propinsi  DIY  terletak  7º.33‟  -  8º.12‟  Lin- tang Selatan dan 110º.00‟ - 110º.50‟ Bujur Timur dan memiliki luas 3.185,80 km 2 . Wilayah  selatan  DIY  berbatasan  dengan  lautan  Indonesia,  sedangkan  sebelah timur laut, tenggara, barat dan barat laut berbatasan dengan propinsi Jawa Ten- gah  yang  masing-masing  terdiri  dari  Kabupaten  Klaten,  Kabupaten  Wonogiri, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang.
Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dibedakan dalam 4 kelom- pok fisiografi, yaitu Kondisi gunung api Merapi, Pegunungan Selatan atau Pegu- nungan Seribu, Pegunungan Kulon Progo dan dataran rendah. Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasa- rana dan sarana wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang timpang. Daerah-daerah yang relatif datar, sep- erti wilayah dataran fluvial yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul (khususnya di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta) adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi, sehingga merupakan wilayah yang lebih maju dan berkembang, namun juga banyak terjadi pencemaran lingkungan (DPPKA Peng- prov DIY, 2012)
Tabel 1 Satuan Fisiografis DIY
Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2012
No Satuan Fisiografi
Luas (± km ) Ketinggian 1 Pegunungan Selatan 1.656,25 150-700 2 Gunung berapi Merapi 582,81 80-2.911 3 Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pe- gununungan Kulonprogo 215,62 0-80 4 Pegunungan Kulonprogo dan Dataran Rendah selatan 706,25 0-572.

## E.1.2. Keadaan Iklim dan Tanah
Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 0,00 mm – 709,00 mm per hari yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim  hujan.  Menurut  catatan  Stasiun  Meteorologi  Bandara  Adisucipto  (BPS DIY, 2012), suhu udah rata-rata di DIY menunjukkan angka 27,35º C dengan suhu minimum 19,0º C dan suhu maksimum 36,2º C. curah hujan berkisar antara 0  mm  –  1050,0  mm  dengan  hari  hujan  per  bulan  antara  0,0  kali  –  27,0  kali. Kelembaban udara tercatat antara 69% - 96%, tekanan udara antara 1.003,4 mb – 1.015,4 mb, dengan arah mata angin antara 60º - 240º dan kecepatan angin antara 1 knot sampai 25 knot.
Berdasarkan data pada Badan Pertanahan Nasional (BPS DIY, 2012), dari 3.185,80 km² luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05 % merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09 % Regosol, 12,38 % Lathosol, 10,97 % Grumusol, 10,84 % Med- iteran, 3,19 % Alluvial, dan 2,47 % adalah tanah jenis Rensina. Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 – 499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 65,65 %, ketinggian kurang dari 100 meter sebesar 28,84 %, ketinggian antara 500 – 999 m sebesar 5,04 % dan ketinggian di atas 1000 m sebesar 0,47 %.
Potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah tidak sama dengan daerah lainnya karena kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam po- tensi sumberdaya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga antara pengem- bangan  sumberdaya  alam  daerah  harus  memperhatikan  potensi-potensi  alam tersebut (Jogjaprov, 2010). Pengembangan suatu potensi sumberdaya alam harus memperhatikan sifat dari sumberdaya yang akan dikembangkan, baik sumberdaya alam cadangan (tak terbaharui, misalnya tambang mineral/batuan) atau sebagai sumberdaya alam yang terbaharui (terbaharui, misalnya biota). Dengan kata lain, pengembangan sumberdaya alam harus memperhatikan kesinambungan peman- faatan dan kelestarian lingkungan.

## E.1.3. Tata Guna Lahan
Tata  guna  lahan  di  DIY  mengalami  banyak  perubahan  terutama  lahan yang  dahulunya  adalah  lahan  pertanian  menjadi  bangunan  perumahan,  indus- tri dan shopping centre . Penyusutan lahan pertanian DIY pada kurun waktu tahun 1992 hingga 2002 semula seluas 61.705 hektar menjadi 58.367 hektar. Dengan demikian, terjadi penyusutan 3.596 hektar selama 10 tahun terakhir (http://www. kompas.com/lahan pertanian di DIY). Pada tahun 2003 luas lahan yang tersisa sekitar 318.580 Hektar, dengan rincian: potensi lahan sawah di DlY adalah 58.210 hektar dan lahan non sawah 260.370 hektar (BPS, 2003). Sedangkan pada tahun 2007  menyusut  kembali  menjadi  berjumlah  57.800 hektar  ( http://www.distan. pemda-diy.go.id ).
Tabel 2 Luas Lahan Pertanian  dan Bukan Pertanian Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (hektar)1999 – 2007

## Sawah
Sumber    :  Daftar  SP-VA, Dinas Pertanian Kab./Kota, Provinsi D.I.   Yogyakarta
Menurut data yang dikeluarkan Bappenas, penyusutan lahan pertanian di DIY setiap tahun rata-rata 0,42 persen atau sekitar 182 hektar. Jika dibanding- kan  dengan  rata-rata  penyusutan  lahan  di  DIY  yang  hanya  0,4  persen,  angka penyusutan lahan pertanian perkotaan di DIY jauh lebih besar. Penyusutan lahan pertanian perkotaan di DIY mencapai tujuh persen per tahun, dengan kejadian diatas, maka bisa dipastikan produksi pertanian dari tahun  ke tahun tidak per- nah optimal, serta diprediksi pada tahun 2024 provinsi Daerah Istimewa Yogya- karta (DIY) bisa mengalami krisis pangan. Penyusutan lahan sedemikian besar itu mengakibatkan tingkat rasio kepemilikan lahan pertanian di DIY per orang hanya 326 m2. Karena itu, pemerintah perlu menegakkan peraturan penggunaan lahan pertanian (http://www.suaramerdeka.com/lahanpertanian di DIY).

## E.1.4. Keadaan Penduduk
Jumlah penduduk Propinsi D.I Yogyakarta tahun 2011 berdasarkan cat-
Kabupaten/Kota Luas Lahan Pertanian Luas  lahan b  u  k  a  n pertanian Jumlah Sawah B  u  k  a  n Kulonprogo 10.215 36.048 12.364 58.627 Bantul 15.884 9.237 25.564 50.685 Gunungkidul 8.002 104.933 35.601 148.536 Sleman 23.062 16.587 17.833 57.482 Yogyakarta 98 332 2.820 3.250 Provinsi DIY 57.261 167.137 94.182 318.580 DIY Province 2006 57.661 260.919 318.580 2005 57.762 260.818 318.580 2004 58.050 260.530 318.580 2003 58.210 260.370 318.580 2002 58.367 260.213 318.580 2001 58.608 259.972 318.580 2000 58.858 259.722 318.580 1999 59.742 258.838 318.580
atan Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten/Kota  se  Provinsi DIY , berjumlah 3,868,502 jiwa yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota, dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kabupaten Sleman dengan 1,121,090 jiwa.
Tabel 3 Jumlah Penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011
W    N    A P
Sumber  :  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten/Kota  se  Provinsi  DIY,  diolah Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY.
Keadaan kependudukan propinsi D.I Yogyakarta antara laki-laki dan per- empuan pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dimana jumlah penduduk perempuan lebih besar. Jumlah penduduk laki-laki 1.916.062 jiwa, se- dangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.952.440 jiwa, dengan kata lain perbedaannya  tidak  mencapai  1  persen.  Kabupaten/kota  propinsi  D.I  Yogya- karta yang memiliki jumlah penduduk terkecil adal Kota Yogyakarta yaitu sebesar 435.904 jiwa. Besarnya jumlah penduduk ini berkaitan dengan keadaan geografis, khususnya seberapa luas wilayahnya.

## E.2.Profil Rumah Tangga Petani

## E.2.1.Luas Lahan yang Diusahakan
Luas lahan yang dimiliki DI Yogyakarta sekitar 318.580 hektar yang digu- nakan berbagai fungsi, baik sebagai lahan produktif  pertanian maupun peruma- han. Berdasarkan data sebelumnya bahwa hanya 57.261 hektar yang diperuntuk- kan  pada  sektor  pertanian,  khususnya  area  sawah.  Luas  lahan  167.137  hektar
No Kabupaten/
Kota Jumlah Penduduk WNI  Dan (L+P)
WNI WNA Laki-Laki P e r e m - puan L + P L a - k  i  - Laki P e r e m - puan L + 1. Kota  Yogya- karta 215,315 220,588 435,904 0 0 0 435,904 2.  Bantul 498.430 508,376 1,006,806 16 14 30 1,006,836 3. Kulonprogo 231,738 238,77 470,508 0 0 0 470,508 4. Gunungkidul 413,451 420,743 834,194 0 0 0 834,194 5.  Sleman 557,127 563,963 1,121,090  112 109 221  1,121,311 Jumlah 1,916,062  1,952,440  3,868,502  128 123 251  3,868,753
dipergunakan  sebagai  lahan  pertanian  bukan  sawah.  Pada  dasarnya  luas  area sawah dengan jumlah petani di DIY tidak sebanding, artinya jumlah petani jauh lebih banyak menyebabkan penguasaan lahan pertanian sangat sempit.
Hasil  penelitian  di  DIY  menunjukkan  penguasaan  lahan  yang  semakin sempit menjadi faktor penyebab utama terjadinya kemiskinan di kalangan petani. Hal ini tidak berbanding linear dengan perubahan jumlah petani, dimana jumlah mereka  tidak  mengalami  penurunan.  Sebagian  besar  petani  hanya  mengusaha- kan lahan kurang dari 5000 meter per segi. Bahkan petani yang menguasai lahan kurang dari 1000 meter per segi berkisar empat hingga 28 persen pada seluruh desa (Prawesti, 2012). Sekitar 50 persen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500.000 per bulan (Kurniawan dan Su- prihadi, 2012).

## E.2.2.Produktivitas Produksi Tanaman Pangan
Pengurangan lahan yang terjadi di DI Yogyakarta setiap tahunnya men- capai 200 hektar untuk fungsi pemukiman. Hal ini mengakibatkan pengurangan hasil panen mencapai 2000 ton padi.  Pada 2010 produksi padi DI Yogyakarta sebanyak 823.887 ton dan pada 2011 (Pribadi, 2011) diekspektasikan mening- kat menjadi 826.752 ton, tetapi upaya konsistensi produksi ini terhambat kare- na pengurangan lahan pertanian

## E.2.3. Karakteristik Petani Responden
Karakteristik  responden  yang  akan  dideskripsikan  hasil  distribusinya menurut kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir yang dimiliki, jenis pekerjaan, lahan yang dikuasai, kedudukan dan lumbung padi. Sampel yang men- jadi responden dalam penelitian ini adalah petani, baik yang ada di lahan kering maupun di lahan basah.

## Umur Petani Responden

## Tabel. 4. Distribusi Responden Berdasarkan Umur
Umur Petani (Tahun) Lahan Basah Lahan Kering Jumlah Petani (Orang) P e rse nt ase (%) Jumlah Petani (Orang) Persentase (%) 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 2 10 28 45 28 11 1,6 8,0 22,4 36,0 22,4 8,8 1 24 45 30 21 3 0,8 19,2 36,0 24,0 16,8 2,4

## Sumber : Analisis data primer, 2012
Responden penelitian menunjukkan variasi usia yang beragam. Petani re- sponden di lahan kering dan basah terlihat struktur yang berbeda. Petani lansia yang  telah  memasuki  masa  usia  lanjut  antara  lahan  basah  dan  kering  masing- masing  32,2  persen  lahan  basah  dan  20,0  persen  lahan  kering,  sisanya  adalah mereka yang masih berusia produktif. Dari tabel tersebut, menarik ketika melihat struktur usia muda antara 21-40 tahun, dimana perbedaan mencapai 11,2 persen, yaitu 9,6 persen di lahan basah dan 20,8 persen di lahan kering. Keadaan ini men- unjukkan bahwa ketertarikan usia produktif muda pada sektor pertanian terdapat perbedaan,  dimana  petani  responden  pada  lahan  basah  tidak  terlalu  berminat dengan sektor pertanian dibandingkan responden pada lahan kering, dengan kata lain mereka lebih memilih sektor lain selain pertanian. Hal ini dimungkinkan ka- rena ada berbagai alternatif  pekerjaan yang tersedia di luar sektor pertanian.

## Jenis Kelamin Petani Responden
Tabel. 5.  Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

## Sumber : Analisis data primer, 2012
Jumlah  keseluruhan  responden  mencapai  250  responden  yang  meliputi petani responden dari wilayah lahan basah dan kering, dimana masing-masing 125  petani  responden.  Lahan  basah  meliputi  petani  yang  bertempat  tinggal  di Moyudan, sedangkan  untuk  lahan  kering  adalah  petani yang  bertempat  tinggal di  wilayah  Gunungkidul.  Melihat  prosentase  responden  bahwa  jenis  kelamin laki-laki masih mendominasi total responden yang diambil, baik di lahan basah maupun kering yang masing-masing 86,40 persen dan 85,60 persen. Keadaan ini menunjukkan  petani  utama  yang  dilakukan  di  wilayah  di  atas  didominasi  oleh masyarakat yang  berjenis kelamin laki-laki atau dengan kata lain sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama.
Jenis Kelamin Lahan Basah Lahan Kering Jumlah Petani (Orang) Persentase (%) Jumlah Petani (Orang) Persentase (%) Laki-laki 108 86.40 107 85.60 Perempuan 17 13.60 18 14.40 Jumlah 125 100 125 100 81-90 1 0,8 1 0,8 Jumlah 125 100 125 100

## Pendidikan Petani Responden
Tabel. 6.  Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan
tase (%)

## Sumber : Analisis data primer, 2012
Melihat struktur pendidikan petani responden di kedua wilayah menun- jukkan mayoritas pendidikan yang sama yaitu didominasi petani yang berpendidi- kan SD. Kedua wilayah tersebut memiliki prosentase petani yang berpendidikan SD tertinggi, lahan basah dan kering masing-masing 50,4 persen dan 66,4 persen. Secara umum, petani di wilayah lahan basah memiliki struktur pendidikan yang lebih baik dari petani di lahan kering. Petani di lahan kering dominan absolut han- ya memiliki tingkat pendidikan maksimal hanya SLTP/sederajat, dimana petani yang berpendidikan mencapai SLTA hanya 6,4 persen dan tidak ada yang lulu- san perguruan tinggi. Kondisi geografis yang lebih sulit di lahan kering mungkin menjadi faktor yang juga menyebabkan rendahnya akses masyarakat untuk men- empuh pendidikan yang lebih tinggi.

## Pekerjaan Petani Responden Dalam Kelompok Tani
Tabel. 7.  Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan
(%)
Sumber : Analisis data primer, 2012
P e k e r j a a n Petani
Lahan Basah Lahan Kering Jumlah Petani (Orang) Per sen ta se (%) J u m l a h Petani (Orang) P e r s e n t a s e Buruh Tani 63 50.40 24 19.20 Petani 62 49.60 101 80.80 Jumlah 125 100,00 125 100,00
Pendidikan Petani Lahan Basah Lahan Kering J u m l a h Petani (Orang) P e r s e n - tase (%) J u m l a h Petani (Orang) P e r s e n - Tidak sekolah (0 tahun) 8 6.40 17 13.60 SD (1-6 tahun) 63 50.40 83 66.40 SLTP (7-9 tahun) 23 18.40 17 13.60 SLTA (10-12 tahun) 30 24.80 8 6.40 Perguruan Tinggi (> 12 tahun) 1 0.80 0 0.00 Jumlah 125 100,00 125 100,00
Pekerjaan  kelompok  tani  menjadi  elemen  utama  dalam  proses  sirkulasi produksi  pertanian.  Seluruh  petani  melibatkan  pekerjaan  kelompok  tani  dalam proses  produksi  lahan  pertanian  mereka,  seperti  pembelian  benih  dan  pupuk serta sesekali terdapat penyuluhan mengenai sarana produksi pertanian sehingga petani  mampu  mengikuti  perkembangan  teknologi  pada  pertanian.  Dari  tabel 4.7 tersebut, ternyata ada sedikit perbedaan mengenai distribusi responden ber- dasarkan  pekerjaan.  Di  lahan  basah,  sebagian  besar  responden  ternyata  buruh tani yaitu 50, 40 % sedangkan yang petani 49.60. Kemudian untuk lahan kering mayoritas petani adalah 80.80 sedangkan buruh tani 19.20. Kondisi ini mengindi- kasikan bahwa keberadaan lahan basah ternyata lebih banyak diminati sehingga banyak tanah tersebut    dimiliki oleh orang lain dan kemudian mempekerjakan masyarakat lokal sebagai buruh tani.

## Luas Penguasaan Lahan Pertanian Petani Responden
Tabel. 8.  Distribusi Responden Berdasarkan Luas Lahan
(%)

## Sumber : Analisis data primer, 2012
Petani di wilayah lahan basah maupun kering tidak menguasai lahan yang luas.  Hal  ini berkaitan dengan  faktor  pembangunan  wilayah  dan  budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas penguasaan lahan mayoritas hanya berkisar 0-500 m 2 dan 501-2000 m 2 . Penguasaan lahan oleh petani lahan basah yang memi- liki 0-500 m 2 mencapai 36,0 persen dan kepemilikan lahan 501-2000 m 2 mencapai 44,0 persen, dengan kata lain secara keseluruhan prosentase mereka telah meny- entuh angka 80,0 persen. Penguasaan lahan petani lahan kering dengan kepemi- likan lahan 0-500 m 2 dan 501-2000 m 2 masing-masing mencapai 46,4 persen dan 36,0 persen, dimana total prosentase mencapai 82,4 persen. Pada dasarnya status petani responden mayoritas adalah sebagai petani yang memiliki luas lahan tanah yang tidak luas. Kepemilikan lahan yang tidak luas ini tentunya akan berpengaruh pada minimnya hasil produksi pertanian yang dihasilkan oleh petani.
Luas Lahan (m ) Lahan Basah Lahan Kering Jumlah Petani (Orang) Persentase (%) Jumlah Petani (Orang) Persentase 0-500 45 36.0 58 46.4 501-2000 55 44.0 45 36.0 2001-3500 15 12.0 12 9.6 3501-5000 6 4.8 5 4.0 >5000 4 3.2 5 4.0 Jumlah 125 100 125 100

## F.  Perbedaan  perilaku  petani  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan
rumah tangga di lahan kering dan lahan basah
Berdasarkan  hipotesis  yang  diajukan,  menyatakan  bahwa  terdapat  per- bedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan  kering  dan  lahan  basah.  Pengujian  hipotesis  untuk  membuktikan  adanya perbedaan tersebut dengan menggunakan analisis varian (anova) dengan bantuan SPSS for windows versi 19 . Hasilnya sebagai berikut.
Tabel. 9. Hasil analisis perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan kering dan lahan basah
han
deviasi
Keterangan:  Nilai F Tabel  = 3,879; *)  Signifikan α < 5 % ;

## Sumber: Analisis data primer, 2012
Berdasarkan hasil analisis anova untuk mengetahui perbedaan perilaku pe- tani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga, diduga bahwa terdapat perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan kering dan lahan basah. Berdasarkan hasil uji varian (anova) diperoleh nilai F hitung ( 43.273 ) > nilai F tabel (3,879) pada tingkat kesalahan (p) 0,000 < 0,05, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf  signifikansi 5%, maka signifikan yang artinya terdapat perbedaan.
Hasil  analisis  tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan kering dan lahan basah. Perilaku petani lahan kering lebih kuat dibandingkan perilaku petani lahan basah, hal ini dilihat dari nilai rerata perilaku petani lahan kering sebesar 16,0720 lleebbiihh bbeessaarr ddiibbaannddiinnggkkaann nniillaaii rreerraattaa ppeerriillaakkuu ppeettaannii ddii llaahhaann bbaassaahh sseebbee-- sar 12,0480 . Hal ini dapat dipahami karena  dilahan kering  petani sangat tertan- tang dengan realitas keadaan geografis yang kurang menguntungkan   sehingga dengan keadaan ini lebih memacu semangat dan daya juang yang tinggi untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Dengan demikian, petani-petani di lahan kering biasanya memiliki tingkat survivalitas dan keuletan yang tinggi di dalam bertahan hidup dan mewujudkan ketahanan pangan
Variabel Lahan kering
Lahan basah F Hitung Tin gka t k e s a l a - (p) Rata-rata S t a n d a r deviasi Rata-rata S t and ar P e r i l a k u petani 16,0720 5,04204 12,0480 4,62088 43.273 0.000*

## G. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut ini:
Terdapat perbedaan perilaku petani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lahan kering dan lahan basah, dibuktikan dengan hasil analisis uji anova. Perilaku petani lahan kering (Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung- kidul)  lebih  kuat  dibandingkan  perilaku  petani  lahan  basah  (Kecamatan  Moy- udan,  Kabupaten  Sleman), hal  ini  dilihat  dari  nilai  rerata  perilaku  petani  lahan kering sebesar 16,0720 lleebbiihh bbeessaarr ddiibbaannddiinnggkkaann nniillaaii rreerraattaa ppeerriillaakkuu ppeettaannii ddii llaa-- han basah sebesar 12,0480 . Hal ini dapat dipahami karena  dilahan kering  petani sangat tertantang dengan realitas keadaan geografis yang kurang menguntungkan dan strategis untuk lahan pertanian, sehingga dengan keadaan ini lebih memacu semangat dan daya juang yang tinggi untuk mewujudkan ketahanan pangan ru- mah tangga para petani. Selain itu para petani di lahan kering memiliki potensi yang sangat bervariasi dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan menanam palawija, bukan hanya menanam padi. Sedangkan perilaku petani di lahan basah merasa dalam posisi aman karena lahan basah  memiliki ketersediaan air yang me- limpah (sistim irigasi), teratur dan memadai untuk menanam padi, sehingga me- nyebabkan perilaku petani di lahan basah lebih rendah daripada perilaku petani di lahan kering dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga.

## Referensi
Adam, Felecia P. 2008. Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Wilayah Pulau Kecil (Studi Kasus di Kabupaten Maluku Tenggara Barat). Tesis Program Studi Kependudu- kan Jurusan Antar Bidang Pascasarjana UGM. Tidak dipublikasikan
Arifin, Bustanul. 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia . Jakarta: Penerbit Buku Kompas
Azwar, Saifuddin. 2005. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya . Yogayakarta: Pus- taka Pelajar
Baron,  Robert  A  dan  Donn  Byrne.  2004. Psikologi  Sosial .  Jakarta:  Penerbit  Er- langga
Darwanto,  D.H. dan Ratnaningtyas, P.Y.  (2007) . Kesejahteraan  Petani Dan  Pening- katan Ketersediaan Pangan: Sebuah Dilemma? . Jurnal Ekonomi Rakyat. Terse- dia  http://www.ekonomi  rakyat.org./pangan%20halal/kesejahteraan%20 n%20keter%20 pangan.htm. diakses 29 Desember 2010
Dewan Ketahanan Pangan. 2002. PP Tentang Ketahanan Pangan. Dalam Kan-
tor ketahanan pangan. 2005. Ketahanan Pangan. Diambil dari http://keta- hananpangan.cirebonkota.go.id/index.php?option=com_content&task =view&id=15&Itemid=1 . Pada tanggal 20 Januari 2010 pada pukul 15.45 WIB
Darwanto, Dwijono H,. 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani . Dalam Jurnal Ilmu Pertanian Vol.12. No.2, hal: 152-164
.
Fatah, Luthfi. 2006. Dinamika Pembangunan Pertanian Pedesaan . Kalimatan Selatan: Jurusan Sosek Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkuratdengan Pustaka Banua, Banjarbaru
Fishbein,   M   and   Azjen   I,   1975, Beliefs,   Attitude,   Intention   and   Behavior , Philipines.
Guha-Khasnobis, Basudeb, Shabd S. Acharya and Benjamin Davis (ed). 2007.
Food Security . New York: Oxford University Press
Gunung Kidul dalam Angka tahun 2008
Hadar, Ivan A, Hak Atas Pangan , Kompas 15 Desember
Kas,  Fremon  E  dan  Rosenzweig,  James  E,  1995,  Organisasi  dan  Manajemen, Jakarta : Bumi Aksara
Khudori. Political Will Pemerintah Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Mela- lui Diversifikasi Pangan, Makalah disampaikan dalam Seminar Mewujud- kan Kedaulatan Pangan Indonesia Melalui Diversifikasi Pangan, 21 Maret 2009 oleh Gama Cendekia UGM Yogyakarta
Lawrence, Geoffrey, Kristen Lyons and Tabatha Wallington (ed). 2010. Food Secu- rity, Nutrition and Sustainability . London: Earthscani
Lewin, Kurt, 1951, Fields Theory in Social Science , New York : Harper
Mosher, Arhur T. 1971. To Create a Modern Agriculture: Organization and Planning .
New York: Agricultural Development Council
Rungkat-Zakaria, Fransisca.  2006. Revitalisasi  Pertanian  dan  Dialog  Peradaban. Ja- karta: PT.Kompas Media Nusantara
Samsudin.  1977. Dasar-dasar  Penyuluhan  dan  Modernisasi  Pertanian. Bandung:  Bi- nacipta
Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005. Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial . Jakarta: Balai Pustaka
Siswono Yudo Husodo. Ketahanan Pangan: Kebijakan Tantangan dan Harapan
Masa  Depan,  Makalah  disampaikan  dalam  seminar  Ketahanan  Pangan dalam Perspektif Sejarah, 5 Mei 2010 di University Club UGM Yogyakarta
Sleman dalam Angka tahun 2007
Sunnaru, Samsi Hariadi. 2008. Pengembangan Kelembagaan Untuk Ketahanan Pangan Nasional . dalam Prosiding Dies Natalis ke-62 Faperta UGM Yogyakarta ”Kedaulatan  Pangan  Untuk  Kedaulatan  Negara”.  UGM  Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM
Thoha, Mifta. 1988. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya . Jakarta: Ra- jawali
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ES- CAP). 2009. Sustainable Agricukture, Food Security in The Asian and The Pasivic .
The United Nation: ESCAP
Usman,  Sunyoto.  2004. Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Usman, Sunyoto. 2004. Politik Pangan. Yogyakarta: Cired
Walgito, Bimo. 2009 (IV). Psikologi Sosial. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Bacaan lain :
BPS. 2010. Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2010. No. 45/07/Th. XIII, 1
Juli 2010. diakses http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul10.pdf tanggal 4 Oktober 2010 pukul 11.41 WIB
… Perilaku Petani Pangan. Hal.129. Dalam  http://lecture.brawijaya.ac.id/nuh- fil/files/2009/02/8prilaku-petani-pangan-jadi.pdf diakses pada tanggal 7 Februari 2010
Munif, Abdul. 2009. Strategi dan Pencapaian Swasembada Pangan Indonesia. Dipres- entasi pada acara Seminar on Agricultural Sciences (SAS) 2009 di Tokyo University of  Agriculture (Setayaga Campus), tanggal 22 Februari 2009
Kedaulatan Rakyat. 86 Desa di DIY Rawan Pangan . Artikel berita KR edisi Selasa Wage 20 Juli 2010.
Kedaulatan Rakyat. Gunung Kidul Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 50 Persen. Artikel berita edisi Tanggal 05 Oktober 2010, diakses dari http:// www.krjogja.com/krjogja/news/detail/52813/Gunungkidul.Targetkan. Penurunan.Angka.Kemiskinan.50.Persen.html pada tanggal 06 Oktober 2010
*Drs.S.Djuni Prihatin, MSi adalah mahasiswa S3 Prodi Penyuluhan dan Komuni- kasi Pembangunan UGM.  Prof.Dr.Ir. Sunarru Samsi Hariadi, MS adalah Dosen S3 Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM selaku Promotor dan Prof.Dr. Mudiyono adalah Dosen S3 Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM selaku Co-Promotor.
*)Naskah ini merupakan bagian dari Disertasi penulis.