## GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MARITIM INDONESIA DI BIDANG KONEKTIVITAS DAN SISTEM LOGISTIK (2014—2019)
Fachri Pramuja 1 dan Fredy Buhama L. Tobing 2
1 Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia; fachri.pramuja@ui.ac.id 2 Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia; fredyblt@ui.ac.id

## Abstract
Economic globalization is a part of international political economy studies. This paper examines the big picture of economic globalization on the country's domestic policy, which in this case is the development of maritime infrastructure (2014-2019). Using the concept of the state concept, this  paper  analyzes  the  relationship  between  maritime  infrastructure  projects  and  the  current conditions  of  economic  globalization.  In  this  paper,  economic  globalization  is  seen  from  the country's ability to provide basic facilities for maritime infrastructure development with the aim of building efficiency and a level of competition for Indonesia's economic growth. Moreover, the context  of  economic  globalization  is  also  viewed  through  regional  dynamics  that  produce narratives of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development.  The  findings  in  this  study  explain  that  the  relationship  between  economic globalization and Indonesia's infrastructure development occurs as an effort to minimize logistics costs in the increasingly open global economic activities.

## Keywords: economic globalization, Indonesia’s development, maritime infrastructure

## Abstrak
Globalisasi ekonomi merupakan bagian studi ekonomi politik internasional. Tulisan ini mengkaji gambaran  besar  globalisasi  ekonomi  terhadap  kebijakan  domestik  negara  yang  pada  kasus  ini adalah pembangunan infrastruktur maritim (2014—2019). Menggunakan konsep kapasitas negara, tulisan ini menganalisis hubungan antara proyek infrastruktur maritim dengan kondisi globalisasi ekonomi saat ini. Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara dalam menyediakan  fasilitas  mendasar  pada  pembangunan  infrastruktur  maritim  dengan  tujuan terbangunnya  efisiensi  dan  tingkat  kompetisi  berkelanjutan  untuk  pertumbuhan  ekonomi Indonesia. Lebih lagi, konteks globalisasi ekonomi juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan  narasi  kekuatan  maritim  dan  adanya  investasi  luar  negeri  sebagai  pendorong pembangunan infrastruktur tersebut. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan globalisasi  ekonomi  dengan  pembangunan  infrastruktur  Indonesia  terjadi  sebagai  upaya  untuk meminimalisasi biaya-biaya logistik pada aktivitas perekonomian global yang semakin terbuka.
Kata Kunci: globalisasi ekonomi, infrastruktur maritim, pembangunan Indonesia

## Pendahuluan
Globalisasi  sebagai  proses  intensifikasi  dari  interaksi  antarnegara  menghasilkan  keterhubungan global. Beberapa kajian  ilmu  sosial menitikberatkan bahwa globalisasi merupakan dampak dari semakin terintegrasinya ekonomi internasional (Held, et.al, 2007: 1). Di sisi lain, globalisasi juga dipahami sebagai adanya kontrol terhadap pembagian kerja secara global yang mampu membentuk sistem perdagangan, jaringan produksi, perpindahan arus kapital lintas negara hingga melakukan penetrasi  pasar  (Gritsch,  2006:  2—3).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  globalisasi  merupakan proses multilevel dan bersifat meluas yang melibatkan hampir seluruh aspek sosial, ekonomi, dan politik.
Globalisasi  telah  meleburkan  batas-batas  negara  dan  terjadinya  peningkatan  arus mobilisasi yang masif dan cepat, baik sumber daya ekonomi maupun perpindahan manusia melalui pemanfaatan kemajuan teknologi transportasi. Dalam hal ini, globalisasi kemudian memunculkan diskursus  tentang  urgensi  konektivitas  yang  merupakan  salah  satu  relung  intinya.  Konektivitas dalam  globalisasi  memiliki  banyak  konteks,  khususnya  konektivitas  yang  berhubungan  dengan perkembangan  pembangunan  infrastruktur  sebagai  dampak  dari  aktivitas  globalisasi  ekonomi. Adanya urgensi konektivitas dan infrastruktur dalam skema globalisasi ekonomi karena kedua hal tersebut  sangat  menentukan  kelancaran  perdagangan  internasional,  arus  masuk  modal,  hingga mobilisasi  tenaga  kerja  yang  secara  agregat  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara. Dalam  konteks  ini,  keberadaan  infrastruktur  dan  kebijakan  ekonomi  domestik  memengaruhi dinamika efektivitas dan efisiensi rantai produksi global (Stroh, 2012: 1).
Berangkat dari penjelasan tersebut, pembangunan infrastruktur kini telah menjadi prioritas kebijakan negara-negara untuk mendukung jalannya aktivitas perekonomian yang efisien. Dalam kaitan ini, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan kondisi infrastruktur yang mumpuni agar dapat terintegrasi dengan efektif sehingga akan mengurangi biaya logistik dari perekonomian. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Indonesia gencar membangun proyek infrastruktur secara masif yang hampir sebagian besar dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan negara beserta skema bantuan finansial lainnya, seperti Bank milik BUMN (Tang, 2019). Proyek-proyek besar ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antara laut, darat, dan udara yang terealisasi melalui pembangunan 27 pelabuhan komersial, 7 bandara baru di beberapa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia . Di antara seluruh pembangunan infrastruktur tersebut, tulisan ini akan memfokuskan
pembahasan  pada  pembangunan  infrastruktur  laut  Indonesia  yang  telah  berkembang  signifikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dan lembaga terkait.

## Tabel 1. Tingkat Konektivitas Maritim (2018)

## Sumber:UNCTAD, Review of Maritime Transport (2018)
Data di atas menunjukkan bahwa negara-negara dengan konektivitas maritim tertinggi di dunia dapat digolongkan menjadi beberapa kategori dari global leaders (tingkat Global) dan juga tingkatan berdasarkan regional wilayah (tingkat Asia). Indonesia sebagai negara kepulauan belum termasuk  ke  dalam  5  besar  negara  yang  konektivitasnya  tinggi.  Indeks  yang  menjadi  faktor penentu tingkatan tersebut adalah pada besaran biaya perdagangan saat kapal melakukan transaksi di  negara  terkait  yang  memiliki  indikator  pada  jenis  armada  pengangkutan,  investasi  untuk modernisasi pelabuhan, dan kapasitas pelabuhan dalam menampung jumlah container (Review of Maritime Transport, 2017).
Dari  data  tersebut,  akan  ditinjau  lebih  jauh  mengenai  posisi  level  konektivitas  maritim Indonesia sehingga diperoleh informasi mengenai peran kebijakan pembangunan infrastruktur laut terhadap performa Indonesia pada perdagangan internasional, khususnya permasalahan pada biaya yang dikeluarkan pihak eksternal untuk melakukan transaksi dagang dengan Indonesia
Di  sisi  lain,  terdapat  hal  yang  perlu  ditinjau  mengenai  efektivitas  optimalisasi pembangunan  infrastruktur  laut  Indonesia  terkait  dengan  terealisasinya minimum  cost dan accomplishment of supply and demand di seluruh wilayah Indonesia setelah adanya konektivitas yang diperbaharui dari darat hingga laut. Dari data yang ada saat ini, menunjukkan bahwa secara umum  59,7%  kinerja  logistik  di  Indonesia  pada  tahun  2017  sudah  lebih  baik  dari  tahun-tahun sebelumnya,  kemudian,  mengenai  paket  kebijakan  ekonomi  di  bidang  logistik  yang  mana  di
Tingkat Global Most Connected Countries
Index China 187,8 Singapore 133,9 Korea 118,8 Hong Kong 113,5 Malaysia 109,9 Tingkat Asia Most Connected Countries Index United Arab Emirates 83,9 Taiwan 78 Japan 76,8 Srilanka 72,5 Vietnam 68,8
dalamnya juga termasuk infrastruktur menampilkan bahwa 58,9% masyarakat sudah mengetahui atau  tersosialisasi  dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  yang  berhubungan  dengan  kebijakan pembangunan infrastruktur logistik.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  tulisan  ini  menganalisis  hubungan  kebijakan pembangunan  infrastruktur  laut  Indonesia  khususnya  konektivitas  antarwilayah  serta pembangunan ekonomi guna memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi. Melihat fakta empiris yang ada saat ini, menjadi penting untuk ditelaah apakah usaha pembangunan infrastruktur maritim Indonesia  merupakan  strategi  Indonesia  yang  jitu  untuk  menjawab  tantangan  dan  peluang globalisasi ekonomi?

## Globalisasi dan Tingkat Kompetisi Nasional
Globalisasi sudah seperti sebuah ‘rumah’ baru bagi negara-negara dalam berinteraksi. Globalism terjadi karena semakin terintegrasinya negara melalui fenomena seperti korporasi transnasional, perdagangan dan investasi lintas negara, hingga informasi dan komunikasi secara realtime . Dalam konteks globalisasi, hal tersebut semakin mempengaruhi tata kelola negara salah satunya dalam merumuskan  kebijakan  nasional.  Menurut  Sapru,  globalisasi  telah  berhasil  mengubah  agenda kebijakan nasional yang menuntut untuk negara mampu menyesuaikan dengan perspektif tersebut dengan semakin kuatnya perusahaan multinasional dan organisasi internasional. Hal yang sudah terjadi ialah seperti europeification di mana negara-negara anggota Uni Eropa harus menyesuaikan agenda  kebijakan  moneter  dengan  dikeluarkannya one  currency  policy dari  Bank  Sentral  Uni Eropa.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  semakin  terintegrasinya  negara  dalam  lingkup internasional semakin memainkan peran signifikan pada agenda kebijakan domestic (Sapru, 2006: 87—92).  Sama  halnya  dalam  konteks  infrastruktur  laut  di  mana  negara  perlu  menyesuaikan kebijakan  pembangunan  sebuah  pelabuhan  yang  ditentukan  oleh  UNCTAD  melalui  UNCTAD Port Performance Standard agar masuk kualifikasi sebagai pelabuhan perdagangan internasional yang ideal mengindikasikan bahwa sebuah implementasi dan eksekusi kebijakan saat ini banyak dipengaruhi oleh international environment (UNCTAD, 2016: 17).
Pada  bagian  ini  akan  mendiskusikan  mengenai  konsep  yang  menjelaskan  hubungan infrastruktur  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Konsep  tersebut  ialah national  competitiveness (tingkat  kompetisi  nasional)  dalam  globalisasi  ekonomi  yang  dikemukakan  oleh  Claudia  dan
Mihaela.  Globalisasi  dipandang  sebagai  proses  integrasi  ekonomi  yang  terjadi  melalui  adanya interaksi perdagangan, perpindahan modal, dan transfer teknologi yang sudah tidak terbatasi lagi oleh  batasan-batasan  territorial  negara  (Claudia  dan  Mihaela,  2009).  Negara  dalam  hal  ini diharapkan  mampu  menciptakan sustanaible  competitiveness karena  negara  dinilai  mampu menciptakan  intensitas  globalisasi  yang  semakin  mendalam  dan  dari  proses  tersebut  muncul sebuah senses of competitiveness untuk para aktor semakin berusaha fokus terhadap pembangunan ekonomi dengan tujuan kesejahteraan. Globalisasi berhasil membentuk interrelated-to-integrated system pada  sistem  ekonomi  global  yang  berefek  pada  inovasi  yang  perlu  dimunculkan  negara sebagai  aktor  yang  memiliki  kapasitas  untuk  memajukan national  competitiveness.  Nationel competitiveness dalam  hal  ini  diimplementasikan  melalui  pembangunan  fundamental,  untuk tulisan ini bisa difokuskan pada infrastruktur maritim.
Claudia dan Mihaela menjelaskan bahwa national competitiveness berasal dari kapabilitas negara untuk meningkatkan perumbuhan ekonomi yang terbagi menjadi ke dalam tiga proses dan kategori  [1] factor-driven, artinya  ialah  dibutuhkannya  pendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang berasal dari dalam dengan menggunakan fondasi-fondasi dasar pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya, [2] efficiency-driven, merupakan proses ketika material dasar dari pembangunan mampu menciptakan efisiensi dalam proses produksi sehingga berefek positif bagi perekonomian, [3] innovation-driven, ialah faktor yang menentukan seberapa mampu negara berkompetisi di dalam ekonomi global dengan memanfaatkan kebaruan dan kemajuan dari sistem dasar pembangunan dan efektivitas institusi negara. Pada konteks ini, hanya negara yang mampu  menjadi  penyedia basic  requirements tanpa  perlu  memprioritaskan  keuntungan  serta ukuran market-share seperti  yang  dilakukan  oleh  sektor  privat.  Secara  tegas,  ketiga  tahapan tersebut akan menunjukkan sebuah kapasitas yang dimiliki negara dalam melakukan penyesuaian terhadap dinamika globalisasi.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, tulisan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode untuk memahami dan  menjelaskan  fenomena-fenomena  empiris  yang  terjadi  pada  perkembangan  pembangunan infrastruktur laut Indonesia. Metode kualitatif bersifat induktif, artinya metode ini berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum menuju hal yang bersifat khusus. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan bahwa untuk melihat analisis pembangunan infrastruktur laut Indonesia terhadap
konektivitas  dan kompetisi  ekonomi di regional tidak dapat  ditinjau dan ditelaah secara umum. Sehingga, hal ini yang akan berefek pada konsep atau teori yang digunakan pada metode kualitatif hanya  berperan  sebagai  panduan  untuk  mencari  data  dan  menentukan  logika  alur  penelitian (Bryman,  2012:  380).  Dengan  demikian,  metode  penelitian  kualitatif  tidak  terpaku  pada  proses operasionalisasi  yang  mengharuskan  peneliti  untuk  melihat  hal  yang  umum  agar  dapat  spesifik masuk ke dalam teori atau konsep.
Berikutnya,  teknik  pengumpulan  data  dan  analisis  ialah  dengan  menggunakan  studi pustaka/dokumen, studi pustaka ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu [1] studi pustaka primer dan [2] studi  pustaka  sekunder.  Dalam  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif,  studi  pustaka/dokumen dibutuhkan  karena  dengan  melakukan  analisis  data  pada  dokumen-dokumen  akan  diperoleh interpretasi  dari  kejadian-kejadian  empiris  yang  sifatnya  khusus  dan  kontekstual  alih-alih generalisasi dari sebuah peristiwa (Bowen, 2009: 30—31). Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa  studi  pustaka  terdiri  atas  dokumen  primer  dan  sekunder.  Dokumen  primer  merupakan dokumen  yang  berasal  dari  sumber  utama  pertama  kali  dokumen  tersebut  dikeluarkan  seperti laporan penelitian, press release pemerintah, teks pidato, poin-poin rancangan kebijakan negara, dan sejenisnya (Lamont, 2015: 80). Untuk sumber sekunder itu bisa diperoleh dari sumber data seperti berita harian, media elektronik, dan penulisan ulang dari laporan-laporan penelitian namun bukan  berbentuk  jurnal  keilmiahan.  Studi  dokumen  tepat  dilakukan  dalam  penelitian  kualitatif karena  mampu  memberikan  konteks  yang  tepat  sesuai  dengan  perkembangan  peristiwa, memberikan latar belakang historis secara holistik dengan adanya pertanyaan mendasar, hingga mampu memberikan gambaran apabila terjadi sebuah perubahan pada fenomena empiris tertentu (Bowen, 2009: 31).

## Pembangunan Infrastruktur Maritim Indonesia dalam Konteks Globalisasi Ekonomi
Pada bagian ini akan dianalisis pembangunan infrastruktur maritim Indonesia sebagai  pembuka untuk  negara  meningkatkan  kapasitasnya  dalam  dinamika  globalisasi  ekonomi.  Globalisasi ekonomi dalam hal ini arus perdagangan, mobilisasi barang dan jasa, hingga transportasi banyak beraktivitas  di  lalu  lintas  samudera  yang  mana  hal  tersebut  menitikberatkan  pada  infrastruktur kelautan  sebagai  beban  tambahan ke  distribusi  pasar  ekonomi  global. Competitiveness 1 dalam
1 Competitiveness merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  tingkat  kompetisi  dalam  konteks perbandingan kemampuan antar negara-negara.
globalisasi  akan  terbentuk  apabila  negara  bersaing  untuk  menciptakan  efisiensi  dan  efektivitas dalam aktivitas perekonomian, salah satunya melalui infrastruktur. Bagian ini akan menganalisis kapasitas  Indonesia  dalam  membangun  infrastruktur  melalui  tiga  variabel,  yakni factor  driven, efficiency driven, dan innovation driven .

## Factor Driven
Konsep national competitiveness dalam globalisasi membahas mengenai tingkat kompetisi negara yang  dibagi  menjadi  tiga,  pertama  adalah factor  driven. Mengulas  kembali  dari  yang  sudah dijelaskan pada kerangka konsep, factor driven merupakan tahapan ketika pertumbuhan ekonomi perlu  ditunjang  dengan  material  fundamental  seperti  pembangunan,  akses  pendidikan,  jaminan kesehatan  dan  seterusnya  (Claudia  dan  Mihaela,  2009).  Pada  konteks  ini,  pembangunan infrastruktur maritim dijadikan sebagai rujukan dalam menilai factor driven untuk meningkatkan competitiveness Indonesia pada perekonomian global ataupun regional.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo serius dalam mengambil langkah untuk menjadikan infrastruktur  sebagai  kekuatan  awal  perekonomian  Indonesia.  Ini  menjadi factor  driven bagi perekonomian Indonesia di tengah arus globalisasi karena dengan adanya infrastruktur di wilayah Indonesia  yang  merupakan  kepulauan  akan  dapat  meningkatkan  konektivitas  yang  efeknya menghasilkan  efisiensi  bagi  perpindahan  barang  dan  jasa  (Kompas.com,  2019).  Dalam  aspek pemerataan  pembangunan,  infrastruktur  terutama  maritim  ditujukan  untuk  adanya  keadilan distribusi ekonomi yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa dengan demikian daerah-daerah lain  terutama  yang  belum  banyak  mendapatkan  akses  ke  pasar  nasional  atau  global  dapat merasakannya (Yoga, 2019). Untuk masuk ke dalam globalisasi ekonomi yang lebih dalam, negara memang  perlu  mempersiapkan  fondasi  dasar  bagi  perekonomian,  yaitu  infrastruktur.  Hal  yang pertama  kali  dilakukan  untuk  melaksanakan  perencanaan  ini  ialah  menciptakan  institusi  dan melakukan  reformasi  pada aturan yang akan menjadi bottle-neck untuk  akselerasi  dan  eksekusi proyek-proyek infrastruktur.
Tabel 2.  Daftar Proyek Maritim Prioritas dan Strategis Nasional
Proyek Infrastruktur Maritim Prioritas Nilai Investasi Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Rp. 34,5 triliun Pelabuhan Hub Internasional Bitung Rp. 30 triliun Pembangunan Pelabuhan Patimban Rp. 43,2 triliun Inland waterways/Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) Rp. 3,4 triliun Proyek  Infrastruktur  Maritim  Nasional Strategis Nilai Investasi Pelabuhan KEK Maloy Rp. 23 miliar Pembangunan Pelabuhan Sorong Rp. 2,400 miliar Makasar New Port Rp. 1,890 miliar Pembangunan  Pelabuhan  Palu  (Pantoloan, Teluk Palu) Rp. 209 miliar Pembangunan Pelabuhan Kijing Rp. 5,040 miliar Pembangunan PelabuhanKupang Rp. 223 miliar
Sumber: Disalin dari KPPIP,”Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional,” https://kppip.go.id/proyek-prioritas/ , diakses pada 29 November 2019
Pembangunan Tol Laut dan proyek pelabuhan dikatakan sebagai factor driven ini sejalan dengan pernyataan bahwa negara perlu menyiapkan fondasi dasar agar tata kelola bisa terwujud walaupun bukan datang dari negara langsung, dengan adanya tata kelola akan menjadi pemantik untuk menghidupkan kegiatan perekonomian yang mengedepankan efisiensi terutama yang telah lama menjadi isu, yaitu, biaya logistik (Widodo, 2019). Oleh karenanya dapat dilihat bahwa faktor driven pada  analisis  pembangunan  infrastruktur  maritim  di  era  Presiden  Joko  Widodo  dimulai dengan memfasilitasi adanya institusi-institusi yang bergerak langsung menangani pembangunan infrastruktur  maritim  yang  menjadi  proyek  strategis  nasional  seperti  KPPIP  maupun  yang ditujukan  sebagai  pengembangan  dan  peningkatan  arus  logisti  secara  keseluruhan  seperti Kementerian Koordinator Maritim, Kemenhub, Bappenas, dan BUMN yang terlibat lainnya
Dalam  konteks  globalisasi  ekonomi,  efisiensi  merupakan  aspek  penting  dalam perdagangan internasional yang mampu menarik aktor dalam memilih lokasi yang paling efisien dan efektif untuk  melakukan kegiatan bisnis;  lebih  jauhnya lagi, hal  tersebut  berpengaruh pada pertumbuha  ekonomi  nasional  secara  agregat  apabila  mampu  meningkatkan  konsumsi  dalam negeri  sekaligus  memanfaatkan  peluang  untuk  semakin  membuka  diri  terhadap  investasi  asing (Gozgor,  2019:  3). Multiplier  effect- nya  bisa  sampai  mengurangi  jumlah  pengangguran  karena semakin  banyak  lapangan  pekerjaan  yang  dibuka  untuk  semakin  memperoleh  efisiensi  dama aktivitas perdagangan dan bisnis ekonomi secara umum.

## Efficiency Driven
Pembangunan  infrastruktur  maritim  di  Indonesia  juga  ditujukan  sebagai  usaha  pemerataan ekonomi  melalui  efisiensi  biaya  logistik  yang  datangnya  dari  dalam  maupun  dari  luar  negeri. Globalisasi  ekonomi  terkait  dengan efficiency  driven untuk  bisa  menciptakan competitiveness karena negara dalam hal ini bisa membuat  biaya produksi  dari aktivitas perekonomian menjadi lebih  rendah  (Claudia  dan  Mihaela,  2009).  Pemerataan  ekonomi  dengan  pembangunan infrastruktur  maritim  di  Indonesia  dilakukan  untuk  mengurangi  disparitas  tarif  antar  wilayah Indonesia  Barat  dan  Timur,  hal  ini  jika  ditelaah  menggunakan  lensa  globalisasi  ekonomi pemerintah Indonesia bertujuan untuk memanfaatkan wilayah-wilayah di Indonesia yang belum terekspos  pertumbuhan  ekonomi  secara  masif  untuk  bisa  memanfaatkan  peluang  globalisasi dengan semakin cepat dan lancarnya arus barang dan jasa (Kadarisman et al., 2016: 164—165). Tol Laut menjadi salah satu proyek infrastruktur maritim Indonesia yang sudah mulai dirasakan dampak positifnya bagi  perekonomian; pada dasarnya sistem kerja Tol Laut sama seperti tol di darat  yang  tujuannya  adalah  menghilangkan  hambatan  pada  mobilisasi  dan  transportasi barang/jasa antar pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang sebelumnya terhambat karena kondisi infrastruktur pelabuhan, skema penjadwalan dan frekuensi, hingga birokrasi biaya logistik yang memberatkan  arus  mobilisasi  tersebut  (Ashadi,  2017).  Sehingga  diciptakan  sebuah  terobosan untuk mengefisiensikan potensi strategis kelautan Indonesia bagi arus mobilisasi barang/jasa yang datangnya dari internasional maupun dalam keperluan domestik.
Selanjutnya, masih terdapat fakta juga bahwa perekonomian Indonesia masih terpusat di wilayah Jawa indikator dari hal ini ialah bahwa Tol Laut Indonesia bukan hanya digunakan sebagai pengangkut awal barang melainkan perlu juga membawa muatan balik dari tempat tujuannya ke tempat  awal  keberangkatan.  Pelayaran  barang  domestik  masih  kurang  dari  30%  untuk  bisa membawa  muatan  balik,  hal  ini  menyebabkan  inefisiensi  bagi  biaya  logistik  walaupun  secara umum  sudah  berkurang.  Untuk  mengatasi  hal  ini  ialah  mendorong  produktivitas  komoditi  di wilayah-wilayah  hub  transit  bagi  kapal-kapal  pengguna  Tol  Laut.  Di  sisi  lain,  walaupun  masih terdapat  kekurangan  dalam  kapasitas  muatan  balik,  dengan  adanya  Tol  Laut distribution  of supplies di seluruh Indonesia meningkat yang awalnya pada 2015 sebesar 238 juta ton kemudian pada  2018  menjadi  279  juta  ton  jumlah  distribusi  yang  terdaftar  di  Lembaga  statistik (thejakartapost.com, 2019). Bisa ditinjau apabila Tol Laut sebagai model efficiency driven masih perlu  untuk  melakukan  improvisasi  agar  muatan  awal  dan  muatan  balik  saling  menimbulkan
produktivitas  di  wilayah  asal  dan  wilayah  tujuan;  dalam  konteks  ini  diperlukan  adanya  sinergi antar  lembaga  untuk  menumbuhkan  komoditi  agar  bisa  menghidupkan  alur  logistik  yang produktif.
Beranjak dari konteks Tol Laut dan proyek pembangunan pelabuhan sebagai alur logistik domestik dan internasional, proyek pembangunan pelabuhan menjadi magnet bagi investasi luar negeri  yang  berkaitan  juga  dengan  adanya  pemanfaatan  Tol  Laut.  Indonesia  saat  ini  sedang berusaha  mendirikan  pelabuhan-pelabuhan  nasional  yang  ditujukan  sebagai  pelabuhan  hub internasional  yang  menyaingi  Singapura  dan  Malaysia.  Pelabuhan  tersebut  salah  satunya  ialah Pelabuhan Patimban di wilayah Subang, Jawa Barat yang menjadi proyek terbesar yang didanai oleh  Jepang.  Pelabuhan  Patimban  merupakan  salah  satu  bentuk  dari efficiency  driven yang bermanfaat bagi negara lain sekaligus mampu berkontribusi pada pergerakan barang di wilayah regional. Hal tersebut karena Pelabuhan Patimban yang sebagian besar pendanaan serta keperluan teknisnya dibantu oleh Jepang digunakan Jepang sebagai pelabuhan untuk bongkar muat produk- produk otomotif yang akan dipasarkan kembali ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Thailand (Widodo, 2019).
Pelabuhan Patimban yang lokasinya berada di utara Pulau Jawa akan terhubungan dengan Interland  waterways yang  menghubungan  wilayah  industrial  seperti  Bekasi,  Cikarang,  dan Karawang  melalui  laut  sehingga  mampu  melakukan shipping dalam  kapasitas  yang  besar  dan dipusatkan di Pelabuhan Patimban. Sehingga, pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang dijadikan hub  internasional  transit  baik  itu  barang  maupun  transportasi  masyarakat  bisa  berdampak  pada efisiensi. Pelabuhan Patimban merupakan peluang untuk menambah atau mempercepat multiplier effect yang berangkat dari dijadikannya Indonesia sebagai pusat produksi produk-produk otomotif oleh Jepang. Keduanya bisa saling bersinergi yang menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi untuk komoditas  juga  berdampak  pada  kebijakan  domestik  yang  berusaha  menciptakan  efisiensi  dan mendapatkan  manfaat  sebesar-besarnya  dari  kegiatan  produksi  dengan  menyediakan  fasilitas mendasar yang dalam konteks ini adalah infrastruktur maritim.

## Innovation Driven
Penyediaan  dan  pembangunan  fasilitas  dasar  seperti  pembangunan  infrastruktur  maritim diperlukan  inovasi  dan  pembaharuan  teknologi  hingga  sistem  birokrasi  untuk  semakin memperlancar  jalannya  arus  barang/jasa  dalam  perdagangan  internasional.  Indonesia  saat  ini
sedang melakukan revitalisasi secara masif pada pelabuhan-pelabuhan agar bisa menjadi frontline perdagangan  internasional  yang  mengedepankan  efektivitas  dari  teknologi.  Salah  satunya  ialah kualitas  logistik  mengenai  sistem  bongkar  muat  dari  kegiatan  ekspor/impor  yang  mampu meningkatkan kompetisi domestik di tingkat global apabila sistem logistik mencapai efisiensi yang maksimum. Pada dasarnya, alur kegiatan logistik memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda di  seluruh  dunia  akan  tetapi  dalam  prosesnya  ditentukan  oleh  variabel  seperti  teknologi,  kultur birokrasi, hingga peraturan domestic (Tedy, 2018).
Lebih lagi, proyek meningkatkan teknologi pelabuhan ini difokuskan pemerintah Indonesia di  wilayah  Timur  di  mana  banyak  proyek  pelabuhan  baru  sedang  dijalankan  ataupun menyempurnakan  yang  sudah  ada.  Seperti  pembangunan  di  Pelabuhan  Jayapura  yang  awalnya ukuran  dermaga  hanya  100  meter  ditambah  menjadi  150  meter  untuk  kepentingan  kapal transportasi  dan  menargetkna  untuk  bisa  menampung  200  ribu  TEUs  muatan  barang  per  tahun (Umasugi,  2018).  Tak  hanya  sampai  situ,  Pelabuhan  Merauke,  Pelabuhan  Biak,  dan  Pelabuhan Sorong  juga  mengalami  revitalisasi  sekaligus  pengadaan  alat  teknis  yang  lebih  canggih  seperti fixed craine, penambahan luas dermaga untuk mampu menampung kapal dengan ukuran 14.000 GT, hingga pembangunan kantor-kantor cabang untuk birokrasi pelabuhan yang lebih efektif dan efisien. Sehingga perlu diketahui juga bagaimana pelayanan secara umum pelabuhan-pelabuhan di Indonesia jika mengikuti standar global.
Dari hal tersebut dapat diamati bahwa innovation driven merupakan tahapan terakhir dari negara bisa menguraikan kapasitasnya untuk memanfaatkan globalisasi ekonomi secara maksimal. Model inovasi akan terus diterapkan negara agar mampu bersaing secara global dan meningkatkan competitiveness- nya  dalam  situasi  semakin  mendalamnya  liberalisasi  ekonomi  yang  menuntut adanya  pembaharuan  serta  penemuan  yang  berguna  dalam  mengurangi  biaya  ongkos  produksi dalam satu periode kegiatan ekonomi dari distribusi hingga konsumsi (Yuriy et al., 2008: 2—3). Lebih  lagi,  pada  konteks  ini  juga  globalisasi  telah  berhasil  untuk  memberikan  stimulasi  untuk perusahaan  domestik  agar  meningkatkan  riset  pada  proyek-proyek  strategis  untuk  terus  maju dikembangkan, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam prosesnya terdapat transfer knowledge yang datangnya dari luar kemudian menambah khasanah inovasi-inovasi yang sedang dilakukan oleh negara. Sehingga innovation driven menjadi langkah strategis bagi negara untuk memperoleh sustainable competitiveness dalam dinamika ekonomi global.

## Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Seperti  yang  sudah  dipaparkan  pada  bagian-bagian  sebelumnya,  bahwa  ketimpangan perekonomian sering terjadi di wilayah Indonesia bagian timur karena rendahnya tingkat daya beli logistik.  Faktor  yang  berpengaruh  pada  hal  tersebut  ialah  sulitnya  akses  ke  wilayah-wilayah terisolir dari kepulauan-kepulauan utama di sekitarnya, lebih lagi kawasan Indonesia timur juga belum  begitu  terekspos  dengan  kondisi  industri  yang  memadai  sehingga  perlu  ditunjang  oleh wilayah  lain  agar  bisa  mendapatkan  akses  terhadap  kebutuhan  barang/jasa  (thejakartapost.com, 2019). Akan tetapi, permasalahan yang masih dihadapi ialah lamanya mobilisasi logistik dari pusat industri seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin tingginya biaya logistik akibat lamanya perjalanan dan birokrasi logistik di pelabuhan yang merupakan pintu utama masuknya arus barang untuk didistribusikan ke bagian wilayah pedalaman lain di kawasan Indonesia timur (Mufti, 2018).
Biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi yang disebabkan karena masih banyak dari  moda  transportasi  yang  membawa  keperluan  logistik  barang  kembali  ke  daerah  asalnya dengan  kapasitas  yang  kosong,  sehingga  tidak  terjadi  transaksi  pertukaran  antara  wilayah  asal dengan yang menjadi tujuan (Pranoto, 2019). Faktor yang perlu ditingkatkan adalah pemerataan wilayah  spesialisasi  industri  yang  ditopang  dengan  konektivitas  melalui  proyek-proyek infrastruktur.  Konektivitas  menjadi  isu  yang  penting  bagi  Indonesia  mengingat  bahwa  wilayah yang disatukan oleh perairan semestinya memiliki fokus dan spesialisasi koneksi yang dibedakan seperti intra-kepulauan, antar pulau-pulau kecil, dan konektivitas internasional. Dari hal tersebut, membangun  infrastruktur  yang  terdiversifikasi  spesialisasinya  akan  semakin  meningkatkan efektivitas bagi perpindahan barang dan jasa.
Infrastruktur  laut  merupakan  salah  satu  penopang  konektivitas  terpenting  bagi perekonomian  Indonesia  karena  semakin  terintegrasinya  wilayah-wilayah  pusat  dengan  periferi dapat  membuka  banyak  akses  yang  bukan  saja  berhubungan  dengan  komoditas  ekonomi melainkan hal strategis lain, yakni pendidikan dan kesehatan yang sebenarnya hal tersebut juga berpotensi positif pada return on investment ke pertumbuhan ekonomi yang lebih besar (Joanna, 2015). Sehingga, secara menyeluruh keberadaan infrastruktur terhadap konektivitas dalam negeri signifikan  dalam  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Berikut  ini  merupakan  data mengenai performa logistik Indonesia dari sebelum adanya proyek infrastruktur maritim hingga proyek infrastruktur direalisasikan.
Tabel 3. Perbandingan Peringkat Performa Logistik (2010-2018)
Sumber: World Bank “Logistic Performance Index Global Ranking (2010—2018),” https://lpi.worldbank.org/international/global/diakses pada 6 Desember 2019.
Terlihat  bahwa innovation  driven merupakan  tahapan  terakhir  dari  kemampuan  Negara untuk  menguraikan  kapasitasnya  untuk  memanfaatkan  globalisasi  ekonomi  secara  maksimal. Model inovasi akan terus diterapkan negara agar mampu bersaing secara global dan meningkatkan competitiveness- nya dalam situasi makin mendalamnya liberalisasi ekonomi yang menuntut perlu adanya  pembaharuan  serta  penemuan  yang  berguna  dalam  mengurangi  biaya  ongkos  produksi dalam satu periode kegiatan ekonomi dari distribusi hingga konsumsi (Yuriy et al., 2008: 4). Lebih lagi, pada konteks ini juga globalisasi telah berhasil untuk memberikan stimulasi untuk perusahaan domestik agar meningkatkan riset pada proyek-proyek strategis untuk terus maju dikembangkan, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam prosesnya terdapat transfer knowledge yang datangnya dari  luar  kemudian  menambah  khasanah  inovasi-inovasi  yang  sedang  dilakukan  oleh  negara. Sehingga innovation driven menjadi langkah strategis bagi negara untuk memperoleh sustainable competitiveness dalam dinamika ekonomi global.

## Simpulan
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  globalisasi  ekonomi dalam dorongan pemerintah di era Presiden Joko Widodo untuk membangun proyek infrastruktur maritim.  Pertama,  sebagai  negara  berkembang  yang  sedang  berusaha  untuk  meningkatkan pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  merasa  tertinggal  dalam  pembangunan  infrastruktur sebagai  alat  untuk  memfasilitasi  kelancaran  arus  barang/jasa.  Di  sisi  lain,  semakin  kencangnya arus globalisasi membuat negara perlu mengambil tindakan melalui kebijakan yang menciptakan iklim  ekonomi  dengan  baik  apabila  negara  ingin  bisa  memanfaatkan  peluang  dari  globalisasi ekonomi  itu  sendiri.  Terlihat  adanya  proses  interaksi  dua  arah  antara  bagaimana  globalisasi mendorong negara untuk membentuk kebijakan efisiensi bagi perekonomian dan negara berusaha
dari  dalam  untuk  memanfaatkan  globalisasi  ekonomi  melalui  kebijakan-kebijakan  dan implementasi.
Berikutnya,  konteks  globalisasi  ekonomi  pada  pembangunan  infrastruktur  maritim  di Indonesia  ialah  [1]  konektivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  begitu  ditentukan  oleh ketersediaan sarana yang memadai untuk bisa bersaing secara global. Dalam hal ini infrastruktur sebagai penunjang perekonomian di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. [2] investasi luar negeri  sebagai  sumber  pendanaan  pembangunan  infrastruktur,  perpindahan  modal  antarnegara merupakan  bagian  dari  globalisasi  ekonomi  dimana  modal  tersebut  akan  mencari  lokasi  yang paling  dapat  memberikan  manfaat  terbesar  dalam  menjalankan  perekonomian  negara  pemberi modal  di  pasar  global,  sekaligus  menghasilkan multiplier  effect bagi  negara  penerima  investasi tersebut. Kasus pembangunan infrastruktur maritim merupakan salah satu contoh dimana proyek negara  memerlukan  sumber  dana  dari  luar  agar  bisa  memaksimalisasi  pembangunannya dikarenakan terbatasnya sumber pendanaan domestik. Akan tetapi, negara masih tetap memiliki kontrol  terhadap  semua  tata  kelola  dan  negara  investor  dapat  memanfaatkan  hasil  dari pembangunan  infrastruktur  tersebut.  Seperti  contohnya  Jepang  yang  melakukan  investasi  pada Pelabuhan Patimban untuk melancarkan arus logistik industri otomotifnya ke pasar Asia Tenggara. [3] kemunculan narasi kekuatan maritim di kawasan Asia Pasifik menimbulkan respon dari banyak negara  di  sekitarnya  untuk  melakukan  pembenahan  dan  penguatan  sektor  kelautan  karena mengingat  bahwa  kawasan  Asia  Pasifik  kini  menjadi  sentral  dari  kekuatan  ekonomi  global sekaligus  terdapat  aspek  geopolitik  strategis  yang  menjadi  pengaruh  pada  dinamika  tata  kelola global.  Seperti  contohnya Belt  Road  Initiative dan  Indo-Pasifik  yang  masing-masing  memiliki visinya  tersendiri  dalam  menggunakan  kawasan  Asia-Pasifik  sebagai  arena  kompetisi  global. Sehingga,  dari  hal  tersebut  penulis  menemukan  bahwa  konteks  pembangunan  infrastruktur maritim di Indonesia memiliki hubungan dengan poin-poin di atas dimana salah satu driving force dari konektivitas, investasi luar negeri, dan institusionalisasi kekuatan maritim di kawasan Asia Pasifik adalah globalisasi ekonomi.
Berdasarkan  konsep  dan  penjabaran  yang  telah  disampaikan  oleh  penulis,  dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo terlaksana karena adanya desakan-desakan sebagai efek dari globalisasi ekonomi dan pada konteks ini pemerintah Indonesia mulai memfokuskan pembangunan sebagai akibat dari adanya defisit infrastruktur yang dialami oleh Indonesia. Lebih lagi, pemerintah Indonesia menunjukkan
adanya  dorongan  untuk  segera  mengatasi  ketimpangan  pembangunan  wilayah  ekonomi  di kawasan barat dan timur agar keduanya saling bisa memanfaatkan arus globalisasi ekonomi yang mampu membawa perekonomian wilayah tersebut semakin terintegrasi dengan pasar global dan negara tetap bisa mengontrol tanpa sepenuhnya dijalankan oleh mekanisme pasar.

## Referensi
Bowen, Glenn A. (2009). “Document Analysis as a Qualitative Research Method.” Qualitative Research Journal 2: 27–40.
Bryman,  Alan.  (2012).  “Social  Research  Method  4th  Edition.”  In Social  Research  Method  4 th Edition , 4th ed., 380. London: Oxford University Press.
Gorodnichenko,  Yuriy  et  al.  (2008).  “Globalization  and  Innovation  in  Emerging  Markets.” http://ftp.iza.org/dp3299.pdf.
Gozgor, Giray. (2019). “Public Employment Decline in Developing Countries in the 21st Century: The Role of Globalization.” GLO Discussion Paper. Maastricht.
Gritsch,  Maria.  (2006).  “The  Nation-State  and  Economic  Globalization:  Soft-Geopolitics  and Increase State Economy.” Review of International Political Economy : 1–25.
Held, David dan Anthony McGrew. (2007). Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great . 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
Herdian,  Tedy.  (2018).  “Alur  Logistik  Peti  Kemas.”  Diambil  pada  4  Desember  2019,  dari http://supplychainindonesia.com/new/alur-logistik-peti-kemas-bagian-1-dari-2-tulisan/ . Iksan,  Ashadi.  (2017).  “Dampak  Tol  Laut  Mulai  Terasa,  Harga  Dan  Biaya  Produksi  Makin Murah.” Diambil pada 2 Desember 2019 https://ekbis.sindonews.com/read/1242119/34/dampak-tol-lautmulai-terasa-harga-dan-
biaya-produksi-makin-murah-1506085217 .
Kadarisman,  Muhammad  dkk.  (2016).  “Formulasi  Kebijakan  Transportasi  Laut.” Jurnal Manajemen Dan Transportasi Logistik 03, no. 2: 161–84.
Kompas.com. (2019). “Alasan Pemerintah Jokowi-JK Fokus Bangun Infrastruktur.” Diambil pada 29 November 2019 dari https://money.kompas.com/read/2019/03/26/084500826/alasan- pemerintah-jokowi-jkfokus-bangun-infrastruktur?page=all . Mufti,  Riza  Roidila.  (2018).  “Logistic  Costs  in  Indonesia  Remain  High.”  Diambil  pada  6 November  2019,  dari https://www.thejakartapost.com/news/2018/07/03/logistic-costs- in-indonesia-remainhigh.html .
Octavia, Joanna. (2015). “Bringing Connectivity to Indonesia’s Islands: Diambil pada  6 Desember
2019, dari https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/bringing-connectivity-to- indonesias-islands-thejakarta-post-of-supplies.html . Pranoto,  Toto.  (2019).  Wawancara  oleh  Fachri  Pramuja. Wawancara  mengenai  Pengaruh Infrastruktur  Laut  terhadap Ekonomi dan Industri  Nasional (Jakarta:  Kantor Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 25 November 2019).
Sapru, R.K. (2006). “Globalization of National Policy Making: An International Perspective.” The Indian Journal of Political Science 67: 87–96.
Snowdon, B. &  G. Stonehouse. (2006). “Competitiveness in a Globalized World: Michael Porter on  the  Microeconomic  Foundations  of  the  Competitiveness  of  Nations,  Regions,  and Firms.” Journal of International Business Studies 37: 163–75.
Stroh, Michael B. (2012).  “What Is  Logistics.” Logistics Network: 1–10.
http://www.logisticsnetwork.net/articles/What is Logistics.pdf. Sukmana, Yoga. (2019). “Infrastruktur Dibangun Besar-Besaran, Kapan Dampaknya Terlihat?” Diambil pada 29 November 2019, dari
https://money.kompas.com/read/2019/03/04/123530026/infrastruktur-dibangun- besarbesaran-kapan-dampaknya-terlihat .
Thejakartapost.com.  (2016).  “Resolving  Indonesia’s  Infrastructure  Problems.”  Diambil  pada  6 November  2019,  dari https://www.thejakartapost.com/news/2016/08/08/resolving-ris- infrastructure-problems.html
Thejakartapost.com (2019). ‘Tol Laut’ Program Boosts Distribution of Supplies.” Diambil pada 3
Desember 2019, dari https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/06/tol-laut- program-boosts-distribution-of-supplies.html . UNCTAD. 2017. “Review of Maritime Transport 2017.” Diambil dari https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2017_en.pdf . Tang, Winny. (2019). “SOE Infrastructure Development Drives Indonesia’s Economy.” Diambil dari https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/25/soe-infrastructure-development- drives-ris-economy.html .
Umasugi,  Ryana  Aryadita.  (2018).  “Ada  16  Proyek  Strategis  Nasional  Di  Indonesia  Timur, Pelindo  IV  Tingkatkan  Kapasitas  Pelabuhan.”  Diambil  pada  5  Desember  2019,  dari https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/25/172601426/ada-16-proyek-
strategisnasional-di-indonesia-timur-pelindo-iv-tingkatkan UNCTAD. (2016). “Port Management Series.” Diambil dari
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlkdb2016d1_en.pdf . Wicaksana, I Gede Wahyu. (2017). “Indonesia’s Maritime Connectivity Development: Domestic and International Challenges.” Asian Journal of Political Science : 1–23. Widodo, Wiwit. Wawancara dengan Fachri Pramuja. (2019). Wawancara mengenai Pendanaan Luar  Negeri  Bilateral  Pembangunan  Infrastruktur  Maritim. (Jakarta:  Kantor  Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional)