## Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
Sunan  Ampel  Street  No.7,  Ngronggo,  City  District,  Kediri  City,  East  Java  Province,  Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

## ANALISIS PEER TO PEER LENDING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

## Abdulloh Munir;
Institut Agama Islam Negeri Kediri;
munierircham@gmail.com
Article Abstract Keywords: Fintech, Peer to Peer
Lending, Maqashid syariah, Maslahat
Article History: Received: month, date, year Reviewed: month, date, year Accepted: month, date, year Published: month, date, year
DOI:
10.30762/qaw.v7i1.231
The development of the implementation of fintech peer to peer lending  (P2P  lending)  has  benefits  that  are  in  accordance with maqashid sharia and problems to date, so it is necessary to trace the extent to which the implementation is carried out by  lenders  to  determine  the  eligibility  of  borrowers  from maqashid sharia aspects. The research method is in the form of literature research with data reduction analysis techniques, displays and drawing conclusions. The results prove that P2P lending  analysis  uses  4P  (personality,  purpose,  prospect, payment),  5C  (character,  capacity,  capital,  collateral, condition of economy). Personality as an effort to reject harm in  a  person  is  prioritized,  purpose  is  considered  an  effort  to facilitate and pay attention to needs, prospects are an effort to maintain benefits in terms of whether there is a business that guarantees  continuity  of  credit,  and  payment  is  defined  as transparency  of  transactions  or  agreements  between  the  two parties that are mutually binding in order to realize benefits. 5C is  closely related to  realizing  maqashid, the obligation to protect  property  is  the  argument  and  foundation  of  religion and every muamalah effort that is in accordance with Shari'a for  benefit  should  be  implemented  as  soon  as  possible. Referring to maslahat in the form of economic fulfillment and domination of benefit rather than harm in P2P lending, while maqashid  sharia  in  the  form  of:  protecting  religion  can  be
seen  from  the  fulfillment  of  P2P  lending  contracts  and agreements;  take  care  of  the  soul  because  it  is  used  for  the survival  of  the  community;  keep  common  sense  because  the P2P  lending  practice  process  must  go  through  careful consideration,  complete  information  and  knowledge;  taking care  of  offspring  because  it  is  used  to  fulfill  family  survival; and  guarding  property  because  it  demands  the  best  possible financial management.
©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0),  which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in any medium, provided the original works are properly cited .

## PENDAHULUAN
Peer  to  peer  lending  atau  dikenal  dengan  pinjaman  secara online sebagai  bagian  dari financial  technology telah  marak  menjadi  perbincangan  di  tengah-tengah  masyarakat. Perkembangan  teknologi  dari  segi  ekonomi  ini  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat, terutama  bagi  orang-orang  yang  membutuhkan  dana  pinjaman  kapanpun  dan  dimanapun. Terlebih  sebagian  penyedia  jasa  pinjaman online ini  memberikan  berbagai  kemudahan  bagi siapapun yang ingin menikmati jasa layanannya.
Peer  to  peer  lending  atau  P2P  Lending merupakan  kegiatan  pinjam  meminjam  antar peseorangan.  Praktik  ini  sebenarnya  sudah  berjalan  begitu  lama,  namun  antara  satu  jasa penyedia  dengan  lainnya  memiliki  bentuk  perjanjian  yang  berbeda-beda,  bahkan  informal. Oleh  karena  itu,  implementasi P2P  lending sebenarnya  harus  mampu  dipahami  oleh masyarakat dan menjadi perhatian dampak baik dan buruknya.
Perkembangannya pun tidak dapat dielakan, bahkan telah menjamur di dunia maya dan secara  mudah  dapat  diakses  oleh  siapapun  dengan  sistem  dan  ketentuan  yang  berbeda-beda. Otomatis kegiatannya dilakukan secara online seperti melalui platform website dari berbagai perusahaan P2P  Lending dan  menyediakan  gambaran  nominal  yang  dapat  dipinjam  dengan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi.
Adapun  proses  melakukannya  diawali  dengan  memiliki  aplikasi P2P  Lending atau masuk  ke  dalam website nya,  registrasi,  dan  mengisi  form  aplikasi  serta  menyertakan persyaratan  yang  diminta.  Selanjutnya  pihak  penyedia  jasa  melalui platform tersebut memverifikasi dan menganalisa kualitfikasi pinjaman yang diajukan.
Hasil  verifikasi  yang  lulus  maka  harus  ditindaklanjuti  oleh  pendana  untuk  meminta komitmen peminjam sebagaimana persyaratan yang ditetapkan dan kredit yang harus dilunasi dalam tempo waktu tertentu. Namun sebagian P2P Lending ini ada yang tidak menggunakan
analisis  kredit  kepada  calon  peminjam,  melainkan  menggunakan  reputasi online sebagai kriteria utama dalam pertimbangan dan penilaiannya.
Kemudahan-kemudahan  yang  disediakan  dalam  jasa  ini  tentunya  sangat  menggiurkan bagi masyarakat  Indonesia, terlebih jika dibandingkan dengan prosedur peminjaman di bank yang  dapat  memakan  waktu  paling  cepat  7  hari  hingga  14  hari  jam  kerja,  bahkan  ada  yang sampai  satu  bulan.  Buktinya,  dengan  adanya P2P  Lending prosesnya  hanya  membutuhkan waktu kurang lebihh 4 jam sampai 3 hari saja. 1 Padahal di sisi lain, pinjaman online memiliki dampak atau resiko bagi peminjam yang Daharus diperhatikan secara seksama.
Dampak  dan  resiko  yang  dimaksud  tentunya  dilandasi  oleh  fakta-fakta  yang  telah terungkap  hingga  saat  ini.  Di  antaranya  adalah  pernyataan  Ketua  Satgas  Waspada  Investasi (SWI), Tongam L Tobing bahwa terdapat 3.365 Fintech Ilegal yang telah ditutup sejak tahun 2018  hingga  2021, 2 14  kasus  pinjaman  online  yang  telah  ditangani  oleh  Mabes  Polri  dalam kurung  waktu  2018-2021 3 ,  adanya  potensi  dalam  penyalahgunaan  data  pribadi  nasabah  bagi pihak  penyedia  jasa P2P  Lending 4 , bunga  yang  tinggi  dan  belum  ada  regulasi  yang  tegas terhadap para pelaku P2P Lending illegal 5 dan lainnya.
Permasalahan yang ditimbulkan dari P2P Lending tersebut tentunya dapat dibahas lebih lanjut dari berbagai aspek kehidupan dan akademik, seperti hukum perdata, hukum Islam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menanggapi keresahan masyarakat dengan keberadaan P2P Lending tersebut,  maka  pemerintah  memberikan  langkah-langkah  untuk  meredam  keresahan tersebut serta memberantas pinjaman online ilegal melalui pernyataan untuk memberantasnya oleh  lima  kementerian  dan  lembaga,  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Bank  Indonesia (BI),  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri),  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi Republik  Indonesia  (Kominfo)  dan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah (Kemenkop UKM).
Berbagai  upaya  pemerintah  telah  dilakukan  untuk  mencegah  permasalahan  tersebut seolah-olah tidak membuat para pelaku jera untuk melakukan aksinya di dunia maya. Seiring dengan hal itu, masyarakat sebenarnya harus mampu memilah-milah, menganalisa dan mawas
1 Istiqamah,  “Analisis  Pinjaman  Online  Oleh  FIntech  Dalam  Kajian  Hukum  Perdata,” Jurisprudence 6,  no.  2 (2019): 291–306.
2 Novina  Putri  Bestari,  “Daftar  172  Pinjol  Ilegal  Yang  Ditutup  OJK  Waspadalah,”  2021, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210714113635-37-260740/daftar-172-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk- waspadalah.
3 Nur Habibie, “Polri-Ungkap-14-Kasus-Pinjaman-Online-Ilegal,” 2021, https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2018-2021-polri-ungkap-14-kasus-pinjaman-online-ilegal.html.
4 Yopi Makdori,  “Kapolri  Listyo  Beberkan  Potensi  Risiko  Pinjama  Online  Ilegal,”  2021, https://www.liputan6.com/news/read/4637081/kapolri-listyo-beberkan-potensi-risiko-pinjaman-online-ilegal.
5 Agustinus  Mario  Damar,  “Jurus  Kemkominfo  Beranta  Pinjol  Ilegal  Dari  Hulu  Ke  Hilir,”  2021, https://www.liputan6.com/tekno/read/4636644/jurus-kemkominfo-berantas-pinjol-ilegal-dari-hulu-ke-hilir.
diri  dalam  menyikapi  adanya  aplikasi,  website, platform dan  sms  terkait P2P  Lending. Padahal pihak Bank Indonesia dan OJK telah membuat sejumlah regulasi sebagai sistem dan tata aturan serta solusi dalam permasalahan ini, namun tidak menyurutkan permasalahan yang ada. 6
Adapun  dari  sisi  ajaran  agama  Islam,  problematikan P2P  Lending dapat  dikaji  secara mendalam  dan  komprehensif,  baik  terhadap P2P  Lending yang  legal  maupun  ilegal. Setidaknya  Islam  mengajarkan  bagaimana  keadilan,  keseimbangan  dan  kebenaran  dapat direalisasikan  dalam  aspek  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  hal  tersebut  dapat  dipahami  secara mendalam melalui kajian maqashid syari’ah.
Ketentuan maqashid  syariah relevan  dalam  mengkaji  problematika  tersebut  sebab mengandung  nilai-nilai  syariat  yang  tidak  usang  ditelan  zaman  dan  mengungkapkan  tujuan syariat  yang  sebenarnya,  setidaknya  yang  tekenal  dengan  tujuan  pemeliharaan  agama,  jiwa, akal, keturunan dan harta. 7
Namun  lebih  dari  itu,  ketentuan  utama  yang  harus  menjadi  pertimbangan  dalam problematika  tersebut  adalah  bagaimana  maslahat  dapat  direalisasikan  atau  tegakkan  dan mampu  menghilangkan  dan  menolak  kerusakan  ( mafsadat ). 8 Artinya,  beberapa  aspek  dalam P2P  Lending sebenarnya  dapat  dikaji  melalui maqashid  syariah untuk  menemukan  titik terang pijakan ajaran Islam dalam menyikapinya.
Tentunya  hal  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  kemaslahatan  yang  bersifat  duniawi  saja, namun akhirat melalui sikap di dunia untuk memperoleh keselamatan dan kenikmatan di akhir hayat  sebab  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Dengan  kata  lain,  fakta-fakta dalam P2P  Lending mengandung  maslahat  dan  mafsadat  yang  berakibat  pada  kehidupan  di dunia dan akhirat para pelakunya.
Sebagai  muslim  tentunya  mengetahui  setidaknya  dalam  penerapan P2P  Lending memiliki  bunga  yang  cukup  tinggi  dibandingkan  pinjaman  di  bank,  meskipun  di  sisi  lain seolah-olah  hal  tersebut  dapat  tertutupi  sebab  adanya  kemudahan  dan  kecepatan  dalam pencairan  serta  tidak  menghabiskan  waktu,  biaya  dan  tenaga  yang  berarti. 9 Padahal  antara
6 Hendro Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online,” Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7, no. 2 (2020): 328–34.
7 Wahbah Al-Zuhaily, Usul Al-Fiqh Al-Islami , XIV (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005).
8 Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min ’Ilm Al-Ushul (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008).
9 Edi  Suppriyanto,  “Sistem  Informasi  Fintech  Pinjaman  Online  Berbasis  Web,” Jurnal  Sisten  Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer 9, no. 1 (2018): 100–107.
peminjam  dan  pemberi  pinjaman  tidak  bertemu  secara  langsung  sehingga  sangat  rentan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 10
Di  sisi  lain,  penyaluran  kredit  melalui  finansial  teknologi  telah  mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat  dan  banyak  diminati  oleh  masyarakat  karena  kelebihan- kelebihan  yang  dimiliki. 11 Oleh  karena  itu,  dengan  sekian  fasilitas  dan  kemudahan  yang diterapkan  oleh P2P  Lending mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan  cepat meskipun di  sisi  lain masyarakat harus teliti  dan  memiliki pengetahuan yang mumpuni  agar tidak terjerumus dalam resiko P2P Lending .
Sikap masyarakat yang harus selalu waspada dan berhati-hati dalam P2P Lending sebab mengakibatkan  apa  yang  ditetapkan  dalam  persyaratannya  harus  dipertanggungjawabkan, sehingga  segala  konsekuensinya  harus  dipertimbangkan  secara  matang  agar  tidak menyebabkan  kerugian  atau  kerusakan  bagi  dirinya.  Oleh  karena  itu,  peraturan  perundang- undangan atau hukum  yang berlaku menjadi salah satu  upaya yang sesuai  dengan maqashid syariah untuk  menciptakan  persamaan  masyarakat  di  depan  hukum  dan  memudahkan masyarakat dalam mengambil sikap terhadap P2P Lending, sebab ada yang legal dan ilegal.
Setidaknya  prinsip  kemudahan  dan  persamaan  hak  dalam  menikmati  layanan P2P lending terlebih  dilindungi  oleh  Undang-Undang  merupakan  hal  yang  dibenarkan  dalam syariat Islam dan sebagai upaya dalam melindungi diri sebagai fitrah manusia yang tak lepas dari kebutuhan sehari-hari. 12
Keberadaan P2P  Lending tidak  lepas  dari  kebutuhan  dan  perilaku  manusia  untuk memenuhi  hal-hal  yang  diinginkan  dari  segi  kehidupa  sosial-ekonominya.  Hal  ini  tidak  lain sebab  pemahaman maqasid dalam P2P  Lending merupakan  hal  yang  telah  di’amini’ keberadaannya  dan  tindakan-tindakan  dalam  mempraktikannya  harus  sesuai  dengan  aturan kehidupan  sosial  ekonomi. 13 Kecuali  penerapan P2P  lending yang  ilegal  berpotensi menciptakan  resiko  tinggi  dalam  permasalahan  bunga  yang  tinggi,  bahkan  nama  baik peminjam yang berpotensi tercermarkan.

## METODE
Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research). Oleh sebab itu, penelitian ini mengacu  kepada  metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  yang  diinginkan  yaitu
10 et.al.  Pradnyawati,  Ni  Made  Eka,  “Perjanjian  Pinjaman  Online  Berbasis  Financial  Technology  (Fintech),” Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 2 (2021): 320–25.
11 Muhammad Syafi’I, “Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  Pada  Anggota  Dasa  Wisma  Perumahan  Alam  Hijau  Jember,” Jurnal  Pengabdian Masyarakat Ipteks 6, no. 1 (2020): 48–52.
12 Muhammad At-Tahir Ibnu ‘Ashur, Maqashid Al-Shari’ah Al-Islamiyyah (Jordan: Dar Al-Nafais, 2001).
13 Muhammad  Al-Habib  Ibn  Al-Khawjah, Bayna  Ilmai  Ushul  Al-Fiqh  Maqashid  Al-Syari’ah  Al-Islamiyyah (Qatar: Wazarah Al-Awqaf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, 2004).
dengan cara menggali dan mengeksplorasi referensi baik berupa buku, jurnal maupun lainnya yang berkaitan erat dengan persoalan yang diteliti yaitu P2P Lending dan maqashid syariah , dan  hal-hal  terkait  dengan  al-Qur’an,  hadits,  dan  kitab  fikih/  ushul  fikih  untuk  mengurai permasalahan  penelitian  agar  berjalan  dengan  baik  dan  memperoleh  hasil  yang  sesuai harapan.
Meskipun  tergolong  penelitian  kualitatif,  namun  secara  fokus  penelitian  ini  berupa analisis  terhadap  terapan  fenomena P2P  Lending ( applied  research )  sebab  dalam  rangka menjawab  fenomena  dan  memecahkan  masalah  praktis  dari  segi maqashid syariah  sehingga masyarakat  dapat  mengetahuinya  secara  baik  dan  detail.  Berdasarkan  hal  itu,  teknik pengumpulan  data  berupa  studi  pustaka  dan  dokumentasi  dilakukan  untuk  menjawab fenomena  penelitian.  Sedangkan  teknik  analisisnya  berupa  data  reduksi,  data  display  dan penarikan  kesimpulan  agar  menjadikan  hasil  penelitian  sistematis  dan  sesuai  dengan permasalahan.

## PEMBAHASAN

## Proses Transaks Dalam P2P Lending
Bisnis P2P  Lending memang  mengalami  perkembangan  yang  pesat.  Tidak  hanya  itu, sistem  bisnis  ini  dalam  proses  transaksinya  secara  penuh  menggunakan  fasilitas  internet, sehingga lebih banyak menguntungkan bagi pihak penyedia jasa pinjaman dan memudahkan bagi peminjam untuk mengaksesnya. 14
Proses  transaksi  yang  dilakukan  tentunya  tidak  bertemu  secara  langsung  antara peminjam  dan  pemberi  pinjaman,  namun  menggunakan  beberapa  syarat  yang  telah  tersedia dalam sistem dan besaran nominal yang diberikan ada yang dibatasi dalam platform tersebut da  nada  yang  tidak  dibatasi,  namun  dilakukan  secara  transparan.  Sehingga  jika  ada  proses transaksinya  tidak  mengutamakan  transparansi  maka  dapat  dinilai platform atau Fintech penyedia P2P Lending itu ilegal.
Keberadaan P2P  Lending ini  juga  menguntungkan  bagi  pihak  Usaha  Kecil  dan Menengah yang belum dinyatakan bankable sebab terhambat dari mopdal usaha dan agunan yang dimiliki. Oleh karena itu, P2P Lending dapat menjadi solusi alternatif para pelaku usaha juga. Secara prinsip platform atau aplikasi  yang disediakan oleh penyedia jasa P2P Lending menjadikannya  sebagai  tempat  pertemuan  secara online antara  peminjam  dan  pemberi pinjaman. Di sisi lain sistem analisis terhadap calon nasabah atau peminjam berbeda dengan
14 Astri Rumondang, Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019).
bank  pada  umumnya  yang  menerapkan  prinsip  5  C  ( character,  capacity,  capital,  collateral dan condition ).
Calon  nasabah P2P  Lending yang  telah  menggunakan Platform atau  aplikasinya  akan diminta persyaratannya  dengan mengisi formulir data diri dan beberapa  persyaratan lainnya. Hal  ini  disebabkan  proses  mengenali  nasabah  dalam P2P  Lending menggunakan  data pribadinya yang disebut  dengan KYK ( Know Your Customer ), penilaian terhadap kelayakan calon nasabah, dan adanya layanan kepada para pengguna. Melalui data peribadi, selanjutnya dilakukan  sebuah  penyeleksian  pinjaman  dengan  melakukan credit  scoring ,  mengatur  lalu lalangnya  dana  antara  peminjam  dan  pemberi  pinjaman  serta  melakukan  pengawasan  sesuai durasi pinjaman ditetapkan bagi nasabah. 15
Pada  mekanisme  proses  melakukan P2P  Lending, terdapat  dua  elemen  utama  yang harus dipahami, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman. Penjelasan keduanya sebagai berikut:
Pertama,  peminjam.  Calon  nasabah  yang  ingin  melakukan  pinjaman  pada  mulanya mencari platform atau  aplikasi P2P Lending sesuai  dengan keinginannya. Setelah itu masuk ke dalamnya dan melakukan pendaftaran dengan melengkapi beberapa data pribadi. Jika ingin melakukan  peminjaman  maka  harus  mengisi  formulir  dan  memenuhi  persyaratan  yang disistemkan  dalam platform atau P2P  Lending tersebut.  Hasil  dari  data  yang  telah  dikirim selanjutnya dianalisa data-data yang telah masuk untuk kesesuaiannya dan kelayakannya dari segi laporan keuangan dan faktor-faktor lainnya.
Jika  hasil  analisisnya  menyetujui  untuk  diberi  pinjaman,  maka  peminjam  harus menandatangani  atau  memenuhi  seluruh  persyaratan  dan  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh perusahaan P2P Lending . Setelah itu, jumlah pinjaman yang diajukan tersebut akan dicairkan dan harus membayarkan secara bertahap sesuai dengan jadwal dan perjanjian tersebut. Selama berproses,  maka  pihak  perusahaan  melakukan monitoring dan  penagihan  untuk  memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan dan perjanjian yang telah dibuat.
Kedua,  pemberi  pinjaman.  Ia  juga  harus  melakukan  pendaftaran  dan  telah  diverifikasi oleh platform  P2P  Lending .  Pemberi  pinjaman  ini  selanjutnya  akan  menganalisis  pinjaman yang  dilandaskan  pada  informasi  dalam fact  sheet dari platformnya .  Pemberi  pinjaman kemudian menentukan jumlah pendanaan dalam tawaran yang telah diajukan untuk ditransfer kepada nasabah melalui kebijakan atau sistem yang dibuat dalam platform .
15 Heryucha  Romann  Tampubolon,  “Seluk-Beluk  Peer  to  Peer  Lending  Sebagai  Wujud  Baru  Keuangan  Di Indonesia,” Jurnal Bina Mulia Hukum 3, no. 3 (2019): 188–98.
P2P  Lending:  Sebagai  Upaya  Mendahulukan  maslahat  umum  daripada  maslahat khusus
Sebagaimana disebutkan oleh  Ibnu Asyur bahwa tujuan umum syariat  adalah menjaga aturan  umat  dan  melanggengkan  kekuatan  umat  dan  kewibawaannya,  maka  maslahat  umum menjadi  pertimbangan  dan  penilaian  utama  dalam  pemberlakuan  muamalah,  dalam  hal  ini P2P lending .
Maslahat  umum  yang  telah  diutamakan  selain dharuriyat  al  khams yang  telah disebutkan  sebelumnya,  terlihat  sekali  terdapat  dalam  bentuk  menghilangkan  bahaya  dan kesulitan ( ِج َرَحلْا َو  ِر َرَّضلا ُعْف َر). Sebab keduanya benar-benar telah diupayakan bersama, baik bagi pengelola platform atau website  P2P  lending,  lenders maupun  pemerintah  untuk mempermudah kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Artinya, praktik P2P lending tidak mengutamakan  kalangan  ekonomi  tertentu,  melainkan  seluruh  masyarakat  memiliki persamaan dalam menikmati layanannya.
Terjadinya kemudahan dalam pemanfaatan P2P lending sejalan dengan misi Al-Qur’an untuk  memberikan  kemudahan  bagi  umat  manusia  dalam  beragama,  yaitu Allah mengingingkan  kemudahan  kepada  kalian  dan  tidak  mengingingkan  kesulian  kepada  kalian (Q.S.  Al  Baqarah:  185)”. Unsur  kemudahan  dan  berusaha  untuk  menghilangkan  segala bentuk  kesulitan  serta  bahaya  yang  ada  dalam P2P  lending merupakan  bukti  pengutamaaan maslahat umum atas maslahat khusus.
Namun  kemudahan  dan  maslahat  yang  terkandung  dalam  praktik P2P  lending tidak serta  merta  diperoleh  dengan  mudah  bagi  setiap  individu,  namun  harus  dilandasi  dengan pengetahuan  yang  baik  mengenai  sistem  dan  segala  bentuk  informasi  terkait P2P  lending, baik  dari  segi  kelemahan  maupun  kelebihan  dan  problematika  yang  terjadi  sampai  saat  ini. Selain  itu,  pihak lenders dan borrowers dituntut  untuk  tetap  waspada  dan  selektif  dalam mempertimbangkan  dan  mengelola  keuangan  yang  dimiliki.  Artinya,  kemaslahatan  bagi setiap individu dapat benar-benar menjadi maslahat jika tidak terjerumus dalam platform P2P lending yang ilegal atau pengelolaan keuangan yang tidak baik.
Maslahat  umum  yang  harus  diutamakan  daripada  maslahat  khusus  sebab  dalam  setiap perkembangan  zaman,  termasuk  di  era  digital  ini,  harus  analisis  terhadap maqashid dalam aktivitas masyarakat  sangat  diperlukan untuk  menentukan sisi  baik  dan buruknya, meskipun nash-nash  syariat  Islam  dalam  Al  Qur’an  dan  hadits  secara  tekstual  tidak  menyebutkan maqashid dan  maslahat  aktivitas  umum  masyarakat  tersebut,  namun  hal  ini  dapat  dipahami melalui mashalih  mursalah, yaitu  kemaslahatan  yang  meluas  dan  benar-benar  terjadi meskipun tidak ada dalil syariat yang menjelaskannya.
Oleh  karena  itu,  pembahasan  ijtihad maqashid, termasuk  dalam  perkembangan teknologi  dalam  ekonomi,  seperti P2P  lending ini  harus  tetap  terbuka  selama  pergerakan masyarakat  terjadi  dalam  perkembangan,  pertumbuhan,  dan  perubahan  situasi,  kondisi  dan adatnya.  Dengan  kata  lain,  keberadaan P2P  lending dan  praktiknya  yang  terjadi  selama  ini harus  mengedepankan  maslahat  umum  agar  tercipta  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat Indonesia.
Adapun  alasan  mengutamakan  maslahat  umum  daripada  maslahat  khusus  yang  dapat ditelusuri dari pembahasan ini adalah:
pertama,  perkembangan  dan  kecanggihan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi  tidak dapat dielakan, termasuk dalam ekonomi. Kebutuhan ekonomi semakin meningkat dari tahun ke  tahun  dan  hampir  seluruh  kegiatan  masyarakat  Indonesia  bersentuhan  dengan  teknologi. Oleh  karena  itu,  penggunaan  teknologi  menjadi  hal  primer  saat  ini,  termasuk  dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
Kedua, banyak pendapatan masyarakat lebih kecil daripada pengeluaran, terlebih di era pandemi ini. Berdasarkan hasil survey BPS tahun 2020 mengungkapkan fakta sebanyak 56% respondennya  menyatakan  terjadi  peningkatan  pengeluaran  dan  50%  mengalami  penurunan pemasukan, hanya 0.96% saja yang mengalami kenaikan pemasukan. 16
Berdasarkan  fakta  tersebut,  kebutuhan  untuk  pembiayaan  atau  pemenuhan  kebutuhan sehari-hari tidak dapat dielakkan sebab pengeluaran yang pasti, sehingga membutuhkan dana atau  pembiayaan  yang  mudah  dan  cepat.  Oleh  karena  itu P2P  lending menjadi  solusi alternative  sampai  saat  ini.  Namun  untuk  mewujudkan  maslahat  umum,  pemerintah  terus mengawasi perkembangannya terutama dipelopori oleh Kominfo dan OJK.
Usaha-usaha  mewujudkan  maslahat  umum  terlihat  dari  upaya  penghapusan  terhadap platform  P2P  lending ilegal  dan  pengawalan  terhadap  aturan-aturan  dalam  bertransaksi melalui  teknologi  dan  informasi.  Selain  itu,  konsep  dan  sistem  yang  diterapkan  dalam P2P lending syarat dengan kemudahan.
Ketiga,  masih  banyak borrowers terutama  dari  kalangan  UMKM  mengalami unbankable dan  kesulitan  dalam  proses  pencarian  dan  pencairan  dana  atau  pembiayaan  dan pengaksesannya.  Berdasarkan  fakta  ini,  adanya platform  P2P  lending mampu  memberikan ‘angin segar’ bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam usaha maupun pribadi.
16 Titis  Nurdiana,  “Survei  Bps  Pengeluaran  Bertambah  Pendapatan  Lebih  Dari  50  Responden  Turun,”  2021, https://nasional.kontan.co.id/news/survei-bps-pengeluaran-bertambah-pendapatan-lebih-dari-50-responden- turun.
Demikian  ini,  tentunya  mewujudkan  maslahat  bagi  mereka  untuk  mengelola  ekonominya masing-masing.
Keempat,  perkembangan  dan  peningkatan platform dan website  P2P  lending seolah- olah  tidak  dapat  dibendung  sampai  saat  ini.  Oleh  karena  itu,  memerlukan  aturan-aturan, pengawasan  dan  pengontrolan  dari  pemerintah  dan  pengelola platform dan website .  Hal  ini berguna agar tercipta kemaslahatan bersama selama melakukan transaksi

## Analisis Implementasi P2P Lending
P2P  Lending sebagai  langkah  solusi  alternative  bagi  individu  maupun  UMKM  untuk memperoleh dana secara cepat, mudah di akses dan masing-masing platform memiliki sistem. Hal ini tentunya rentan dengan adanya permasalahan yang muncul dalam penerapannya sebab tidak  menggunakan  jaminan  dan  tidak  melalui  lembaga  keuangan  yang  legal  seperti  bank. Oleh  karena  itu,  pengguna platform ini  dituntut  harus  mampu  menganalisisnya  dengan  baik mulai  hulu  hingga  hilir  karena  menyangkut  dengan  adanya  penipuan  atau  penyalahgunaan data terutama yang dimiliki oleh peminjam.
Implementasi P2P  Lending pada  mulanya  muncul  di  Inggris,  sedangkan  di  Indonesia muncul  dan  diterapkan  sesuai  dengan  kondisi  Indonesia  dan  target  pasarnya  agar  dapat menciptakan  keamanan  dan  tumbuh  kembang  sebagai  solusi  alternatif  keuangan  masa  kini. Keberadaannya  terus  berkembang  dan  meningkat  sebab  selain  mudah,  juga  bersaing  dalam menawarkan bunga atau biaya pinjaman. 17 Untuk lebih jelasya cara kerja P2P Lending secara umum dapat dilihat melalui gambar berikut:
17 Sri Wahyuningsih, Implementasi Peer to Peer Lending di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology, Jurnal Fakultas EKonomi dan Bisnis Universias Brawijaya, 2019, 1-26.

## Gambar 1.1. Alur P2P Lending

## Sumber: Sri Wahyuningsih, 2019
Berdasarkan  alur  di  atas  menunjukkan  bahwa  pertama,  peminjam  harus  melakukan pengajuan  dahulu  sesuai  dengan  dana  atau  pembiayaan  yang  diinginkan.  Namun  sebagian platform menyediakan  jumlah-jumlah  nominal  tertentu  dalam  dana  yang  hendak  diajukan dengan  perhitungan  tertentu  secara  transparan  yang  dapat  diketahui  oleh  peminjam.  Artinya penghitungan tersebut setidak-tidaknya terlihat dari persentase bunga yang ditentukan dalam platform, meskipun dalam sebagian platform P2P Lending ada yang bisa nego terkait bunga yang ditetapkan secara langsung dengan pemberi dana ( lenders ). 18
Hal  tersebutlah  yang  dinilai P2P  Lending memiliki  fleksibilias  dan  kemudahan sehingga  banyak  diminati  oleh  masyarakat  Indonesia.  Meskipun  demikian,  persyaratan  atau perjanjian  yang  dibuat  untuk  pengajuan  tersebut  memang  berbeda-beda,  sebagian  akan menjadikan nomor kontak yang dimiliki lenders seolah menjadi jaminan untuk disetujui dan tidaknya  pembiayaan  atau  peminjaman  disamping  adanya  analisis  terhadap  data  lain  yang diterima.  Namun  sebagaimana  telah  dijelaskan,  penggunaan  data-data  pribadi  berupa  nomor
18 Fry  Anditya  Rahayu  Putri  Rusadi,  “Fintech  Peer  to  Peer  Lending  as  a  Financing  Alternative  for  the Development MSMEs in Indonesia,” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 28, no. 2 (2020): 232–44.
Peminjam ( borrowers ) mengajukan  pinjaman  pada website P2P lending Platform  P2P  lending akan melakukan analisis peminjam Jika prosesnya sukses, pengajuan  pembiayaan  akan ditampilkan pada website P2P lending
Pemberi  pinjaman  ( lenders )
yang akan memberikan pinjaman  dapat  mengakses informasi peminjam pada
website.
Setelah  dana  terkumpul,  dana akan diserahkan kepada borrowers Akhir jatuh tempo, sesuai kesepakatan  perjanjian borrowers berkewajiban mengembalikan pinjaman dengan bunganya Lenders memperoleh bgunga dan pengembalian dana dari borrowers
kontak orang lain yang ada di HP borrowers sebenarnya hanya dilakukan oleh platform P2P lending yang ilegal.
Oleh  karena  itu, borrowers harus  selektif  terhadap P2P  lending yang  legal  dan  ilegal agar  nomor  kontak  atau  data  pribadi  yang  dimiliki  tidak  disalah  gunakan  oleh  pemiliki platform. Dengan  kata  lain,  masyarakat  harus  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  mengenai platform P2P lending yang akan digunakan, baik dari segi sistemnya, persyaratan yang harus dipenuhi maupun lainnya. Sikap dan tindakan hati-hati dari masyaratak atau borrowers inilah yang  disebut  dengan  tindakan  preventif,  atau  dikenal  dengan  ‘mencegah  kerusakan didahulukan  daripada  menarik  kemaslahatan’.  Artinya  kerusakan  yang  dimungkinkan  atau dinilai  berpotensi  terjadi  dalam  peminjaman  di platform  P2P  lending tersebut  harus diantisipasi  dan dicegah sedini mungkin agar tidak benar-benar terjadi dan semakin menjadi resiko besar bagi borrowers.
Resiko  ini  mekipun  sudah  diantisipasi  dalam  aturan  PJOK  No.  77/PJOK.01/2016 mengenai layanan pinjaman sebuah uang berbasis teknologi informasi, namun dalam tataran implementasinya masih terjadi beberapa permasalahan yang telah dimanfaatkan oleh beberapa pihak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Kuantitas permasalahan P2P lending terbukti melalui  data dari YLKI sebanyak 39,5% keluhan  yang  terkait  erat  dnegan  cara  penagihan  hutang  oleh lenders karena  tidak  sesuai dengan perjanjian dan aturan yang ditetapkan, sehingga terkesan pihak lenders menggunakan pihak ketiga yaitu debt collector.
Kedua, platform P2P lending akan melakukan analisa terhadap peminjam. Analisa yang dilakukan  dilandasi  atas  data-data  yang  telah  masuk  yang  telah  diajukan  oleh borrowers. Secara  singkat,  syarat  dalam  pengajuan  harus  subjektif  dan  objektif  dalam  suatu  perjanjian. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mencipaktakan  kesepakatan  yang  saling  terikat,  kemampuan dalam  menciptakan  dan  mengawal  ikatan  tersebut  serta  persyaratan  dan  perjanjian  yang dimaksud  merupakan  sebab  menjadi  halalnya  suatu  transaksi  atau  ikatan  yang  dilakukan sebab menuntut kepatuhan bersama. 19
Platform sebagai  media  antara borrowers dan lenders memberikan  analisa  terbaik baginya  untuk  ditampilkan  kepada lenders para  peminjam  yang  dinilai  layak  untuk memperoleh dana atau pembiayaan. Namun hal itu tidaklah semudah yang diwujudkan sebab analisis  yang  dilakukan  sebenarnya  tidak  lepas  dari  analisis  yang  dilakukan  bank  pada
19 Pradnyawati, Ni Made Eka, “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech).”
umumnya,  hanya  saja  menerapkan  wujud  kemudahan  dan  percepatan  sehingga  terkesan memudahkan nasabah atau borrowers dalam hal ini.
Pada  penerapannya, platform  P2P  lending dan  pemberi  pinjaman  ( lenders )  akan menggunakan beberapa prinsip analisis atau formula yang dikenal dengan 4P dan 5C, hanya saja  penerapannya  disesuaikan  dengan  model P2P  lending agar  akurat  dan  objektif  untuk menetapkan sesuai dan tidaknya borrower menerima dana atau pembiayaan. 20 Namun analisis ini sebenarnya terbatas pada data yang masuk ke platform P2P lending dan analisis terhadap data-data pemohon melalui internet. Beberapa hal tersebut adalah:
1. Formula atau analisis 4P ( personality, purpose, prospect, payment ).
a. Personality. Maksud  dari  hal  ini  adalah  pencarian platform atau lenders terhadap  data  pemohon  dana  atau  pembiayaan  secara  lengkap  mengenai kepribadiannya  yang  telah  diajukan  sesuai  dengan  persyaratan  dan  sistem yang  telah  diatur.  Ketentuan  ini  sebagai  langkah  analisis  dan  formulasi dalam  memberikan  keyakinan  pengelola platform dan lenders terhadap pemohonnya  bahwa  dirinya  termasuk  orang  yang  dapat  dipercaya  dalam pencairan dana atau pembiayaan.
b. Pada  dasarnya  penetapan  kapasitas  dan  kemampuan  serta  tingkat  dapat dipercaya dan tidaknya bagi platform atau lenders terhadap pemohon tidak lain sebagai landasan utama untuk menerapkan kaidah ِبْل َج  ْن ِم ىَل ْوَا  ِدِساَفَمْلاُء ْرَد ِحِلاَصَمْلا
“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat” . 21
Kaidah  ini  menunjukkan  pada  penerapan P2P  Lending berupaya  secara maksimal  adanya  seleksi  ketat  untuk  mencegak  kemudaratan  sejak  dini,  sebab proses lending memakan  waktu  yang  cukup  lama  dan  harus  mampu merealisasikan  kemaslahatan  antara lenders dan borrowers sebagaimana ditegaskan  Abu  Zahroh  bahwa maqashid  syariah di  antaranya  adalah  untuk menghasilkan kemaslahatan. 22
Dengan  kata  lain,  apa  yang  menjadi  tujuan  antara  kedua  belah  pihak sehingga  harus  dianalisis  pemohon  yang  diajukanmerupakan  bagian  dari  tujuan lenders atau platforms dalam  analisis  hak-hak  dan  akad-akadnya  agar  dapat terpenuhi  dan  berjalan  dengan  lancar,  terutama  dalam  muamalah  terkait P2P
20 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
21 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999).
22 Sri Wahyuni, Kinerja Maqashid Syariah Dan Faktor-Faktor Determinan (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).
Lending dan  upaya-upaya  diberlakukannya  tata  aturan  bagi  kedua  belah  pihak. Hal  ini  sejalan  dengan  kaidah  terkait  dengan mukallaf atau  dalam  hal  ini  orang yang hendak melakukan akad P2P Lending , yaitu:
ةدسفمل ئراد وا ةحلصمل لصحم حيحص ضرغ هب قلعت ام لاا دصاقملا نم ربتعي لا عرشلأ
“Syariat tidak mempertimbangkan tujuan-tujuan diberlakukannya kecuali sesuatu yang terkait  dengan  tujuan  baik  yang  mampu  menghasilkan  maslahat  atau  menolak mafsadat”
Kaidah tersebut mengindikasikan bagaimana personality ditetapkan dengan baik  melalui  pertimbangan  dari  berbagai  aspek  seperti  latar  belakang borrowers, tingkat  kekuatan  ekonomi  dan  pemasukan  setiap  bulan,  usaha  yang  dimiliki, record atau  catatan  khusus  dari  segi lending dan  lain  sebagainya.  Ketentuan  ini dibenarkan  sebab  memiliki  tujuan  baik  untuk  kemaslahatan  bersama  dan mencegah mafsadat berupa  kesulitan borrowers dalam  mengangsur  apa  yang telah  ditetapkan  atau  potensi  kehilangan  uang  bagi lenders atau platforms penyedia jasa lending.
Pemahaman  kaidah  tersebut  dilandasi  bahwa  segala  bentuk  perbuatan  dan usaha  yang  merujuk  kepada  kemanfaatan  dan  mencegah    atau  menolak kemudaratan  maka  menurut  syariat  diterima  dan  dinilai  baik. 23 Segala  bentuk penelusuran, pertimbangan dan ketentuan yang harus diterapkan dalam penetapan diterima dan tidaknya personality yang diajukan, maka sesuai dengan taklif-taklif yang  disyariatkan  untuk  mewujudkan  maslahat  manusia  dalam  hal  ini  terutama maslahat  duniawi  karena  ketentuan-ketentuan  atau  persyaratan  tersebut merupakan  pendahuluan  atau  kebutuhan  mendasar  yang  harus  dilalui  untuk menghasilkan  produk-produk  kemaslahatan  dan  menjadi  sebab-sebab  yang diperbolehkan  oleh  syariat,  selama  berlaku  adil  dan  tidak  ada  unsur  menurut keinginan belaka dari pihak lenders atau platforms . 24
c. Purpose. Pihak platform dan lenders juga  harus  mengetahui  secara  pasti tujuan  yang  diharapkan  dalam  menggunakan  dana  atau  pembiayaan  yang diajukan.  Pengetahuan  terhadap  tujuan  ini  menentukan  kelayakan  jenis pengambilan  dana  atau  pembiayaannya  yang  dilakukan  serta  kesesuaian antara data kepribadian dengan penerapan terhadap tujuan kredit.
23 Majma’  Al-Fiqh  Al-Islami  Al-Duwali, Ma’lamat  Zayd  Lil  Qawaid  Al-Fiqhiyyah  Wa  Al-Ushuliyyah (Abu Dabi: Muassasah Zayd bin Sulthan Ali Nahyan lil A’mal al-Khairiyah wa Al-Insaniyyah, 2013).
24 Hammadi Al-Abidi, Al-Syathibi Wa Maqashid Al-Syari’ah (Beirut: Dar Qutaibah, 1992).
Tujuan  dalam  hal  ini  bukan  berarti  tujuan  utama  atau  murni  yang dimaksudkan dalam syariat Islam, melainkan tujuan pembiayaan atau penggunaan dana  yang  merupakan  serangkaian  sarana  ( wasail )  yang  mampu  menghasilkan diterima  dan  tidaknya  pembiayaan  tersebut.  Dengan  kata  lain, purpose disini merupakan cara-cara tertentu yang mampu dicapai dengan pertimbangan ekonomi dan  ijtihan  akal  yang  dibenarkan  oleh  syariat  Islam.  Dengan  kata  lain,  sarana- sarana  baik  dengan  pertimbangan  untuk  menerima  maupun  tidak  menerima terhadap  sistem  dan  proses  yang  ditetapkan  dalam P2P  Lending merupakan bagian dari proses mewujudkan maqashid syariah . 25
Oleh  sebab  itu,  berdasarkan  pemikiran  Imam  Al-Haramain  menjelaskan bahwa  harta  benda  yang  digunakan  untuk  mewujudkan  kebaikan  secara  umum, tentunya  berusaha  mewujudkan daf’u  dharah (menolak  mudarat),  yaitu penggunaan pembiayaan dapat berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan data  pribadi  dan  penerapan  alasan  pengajuan  kredit, 26 menerapkan  tujuan  syariat berupa mempermudah dan memperhatikan kebutuhan ( Al-Taisir wa mura’atu al- Hajat )  yaitu  menyesuaikan  tujuan  pembiayaan  dengan  dana  yang  diajukan  agar mempermudah  selama  proses  kredit  dan  mampu  memenuhi  kebutuha  ( hajat ) pemohon  kredit,  dan  menciptakan  transparansi  antar  kedua  belah  pihak  agar saling  menguntungkan  karena  dapat  diketahui  secara  pasti  melalui  analisis terhadap purposes ( man’u al-jahalah wa al-gharar ).
d. Prospect. Analisis terhadap prospek dimaksudkan untuk mengetahui bentuk usaha  yang  dijalani  oleh  pemohonnya.  Dari  data  yang  diterima  setidaknya lenders dan  pengelola platform dapat  mengetahui  prospek  usaha  atau penggunaan  dana  yang  diajukan.  Hal  mendasar  dalam  analisis  prospek  ini dapat  ditelusuri  juga  mengenai  data  diri  pemohon  dalam  internet  serta informasi-informasi usahanya yang diketahui. Tentunya langkah ini berguna agar kredit yang akan dilakukan tidak terjadi kemacetan.
Analisis  ini  tidak  lepas  dari  upaya  mewujudkan maqashid  syariah sebelumnya,  namun  secara  spesifik  sebagai  bentuk  transparansi  usaha  pemohon agar dapat dipertimbangkan oleh lenders atau platforms. Dengan kata lain, upaya tersebut  dilakukan  untuk  meminimalisir  terjadinya  sengketa  di  kemudian  hari
25 Nuruddin Ibn Mukhta, Al-Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjiyatuhu, Dhawabithuhu, Majalatuhu (Doha: Wazarat Al- Awqaf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, 1998).
26 Hisyam  ibn  Said  Azhar, Maqashid  Al-Syari’ah  Inda  Imam  Al-Haramain  Wa  Atsaruha  Fi  At-Tasarrufat  Al- Maliyat (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2010).
antara  pihak-pihak  yang  bertransaksi  berdasarkan  pengetahuan  dan  analisis prospek  yang  diketahui  sebelumnya  ( naz’u  fatil  al-khilaf  wa  al-niza  baina  al- muta’aqidain ). 27
Selain  itu,  analisis  prospek  mengindikasikan  bagaimana  ketentuan  dan pertimbangan  kuat  yang  harus  dilakukan  dalam  menganalisis  kemampuan  usaha yang  dijalani  pemohon  saat  mengajukan  pembiayaan.  Tidak  hanya  itu, berdasarkan usaha tersebut, lenders atau platforms juga mempertimbangkan hasil- hasil  dan  kesehatan  keuangan  dari  usaha  yang  dilakukannya.  Singkatnya, penerapan  analisis prospect merupakan  upaya  menjaga  maslahat-maslahat  antar lender dan borrowers dari segi wujud (apa yang dimiliki pemohon) dan segi tidak ada  atau  kemungkinan-kemungkinan  terburuk  berdasarkan  usaha  yang  dimiliki, sehingga  termasuk  dalam  kaidah hifzhu  al-mashalih  yakunu  min  janib  al-wujud wa min janib al-‘adam . 28
e. Payment. Maksud  hal  ini  adalah  analisis  kemampuan  pemohon  dana  atau pembiayaan untuk menjalankan kemungkinan-kemungkinan dalam menjalankan  proses  kredit  dalam  jangka  waktu  yang  telah  diajukan.
Kemampuan  tersebut  tak  lain  adalah  secara  finansial  untuk  menerapkan pembayaran yang telah diajukan sehingga berjalan dengan baik.
Untuk  memastikan prospect maka  analisis  kemampuan  dana  pemohon menjadi  tak  terelakan,  artinya  kaidah  analisis  dari  segi  wujud  dan ‘adam yang dimiliki pemohon semakin terlihat secara jelas. Maqashid yang menyangkut pada diri  pemohon  dari  segi  kemampuan  dananya  inilah  yang  melekat  dalam  dirinya, sehingga  kondisi  tersebut  dapat  analisis  melalu  pertimbangan  finansial,  jangka waktu yang diajukan dan kemampuan setiap kali melakukan kredit.
Ketentuan  ini  merupakan  tujuan  syariat  dalam  bentuk  muamalah  yang dibenarkan terkait dengan hal-hal yang menyangkut pada orang yang berakad atau transaksi,  khususnya  bagi  pemohon  atau  dalam  pemikiran  Ibnu  Ashur  adalah maqashid al-syari’ fi al-mu’amalat al-mun’aqidah ‘ala al-abdan), artinya tujuan- tujuan  syariat  dalam  muamalah  yang  mengikat  diri  seseorang  atau  dalam  hal kesibukannnya.
2. Formula  atau  analisis  5C  ( character,  capacity,  capital,  collateral,  condition  of economy).
27 Moh. Mufid, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2021).
28 Al-Duwali, Ma’lamat Zayd Lil Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Al-Ushuliyyah .
a. Character, adalah  gambaran  mengenai  watak  dan  kepribadian  dari debitur.  Hal  ini  dianalisis  oleh  pengelola platform dan lenders untuk mengetahui  bahwa  calon  debitur  mampu  memenuhi  kewajiban membayar pinjamannya sampai jatuh tempo yang ditentukan.
Karakter menjadi ketentuan utama dalam analisis P2P Lending sebab menurut  Al-Syathibi  salah  satu maqashid itu  terkait  dengan  maksud mukallaf  (manusia),  artinya  watak  dan  kepribadian  debitur  mampu mencerminkan  bagaimana  perilaku  dan  sikapnya  kedepan  dalam melaksanakan  proses  kredit,  sehingga  menjadi  jelas  berbagai  macam kemungkinan kuat baik dan buruknya dalam melakukan proses kredit. 29 b. Capacity, adalah  kemampuan  calon  debitur  dalam  memenuhi kewajibannya  sesuai  jangka  waktu  kredit  yang  ditentukan.  Tentunya hal ini dapat dianalisa dari pekerjaan, pemasukan debitur dan lainnya melalui data yang telah diperoleh secara online .
Kemampuan  atau  kapasitas  debitur  atau  pemohon  ini  dimaksudkan agar apa yang diajukan tidak menjadi beban atau permasalahan dikemudian hari karena tidak mampu selama menjalani proses kredit. Tentunya, analisis syariat Islam dalam upaya mewujudkan maslahat, dalam hal ini pemenuhan transaksi  dan  pembiayaan  tertentu,  disesuaikan  dengan  kemampuan seseorang  karena  tidak  mungkin  memberikan  beban  atau  pembiayaan kepada  orang  yang  tidak  memiliki  kemampuan.  Hal  ini  sesuai  dengan kaidah la taklifa bima la yuthaq, yaitu tidak ada taklif, dalam hal ini beban pembiayaan  yang  dianalissi  melalui  kapasitas  debitur  untuk  tidak direalisasikan  atau  disetuju,  dengan  sesuatu  yang  tidak  mampu,  yaitu  jika debitur tidak memiliki kemampuan membayar dikemudian hari. 30
c. Capital, adalah semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur maka  hal  tersebut  akan  membuat platform dan lenders yakin  tentang keseriusan  nasabah  dalam  mengajukan  kredit.  Analisis  terhadap penggunaan  modal  dinilai  efektif  atau  tidak  dilihat  dari  laporan keuangan  (neraca  dan  laporan  laba  rugi)  yang  dimiliki  nasabah.  Dari laporan  keuangan  tersebut  bank  akan  mengukur  kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas , dan profitabilitas perusahaan.
29 Ika Yunia Fauzia, Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Jakarta: Kencana, 2014).
30 Al-Duwali, Ma’lamat Zayd Lil Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Al-Ushuliyyah .
Penilaian  penggunaan  modal  merupakan  bagian  dari  upaya  menjaga harta  benda  yang  dimiliki,  meskipun  melalui P2P  Lending, agar  tidak menjadi  masalah  dikemudian  hari  atau  hilangnya  modal  yang  dimiliki sehingga  membebaninya.  Dengan  kata  lain,  penggunaan  modal  yang  tidak sesuai  dapat  merugikan  pemiliknya  dan lenders, sehingga  analisis  modal sangat  dianjurkan  agar  kemaslahatan  penggunaan  modal  sebagaimana mestinya  hingga  memperoleh  keuntungan  tertentu  menjadi  landasan  untuk penilaian dan penentuan dalam suatu kredit.
Ketentuan dalam memanfaatkan modal atau harta benda secara umum, seperti kemampuan modal debitur dan penggunaanya dan laporan keuangan yang  dimiliki  merupakan  wujud  dalam  menerapkan maqashid  syariah sesuai  kaidah  “ shiyanatu  al-amwal  wa  hurmatuha” (menjaga  harta  benda dan  hal-hal  yang  dimiliki  dan  mencegah  dari  hal-hal  yang  berpotensi merusaknya). 31
d. Collateral, adalah jaminan yang  diberikan  calon  debitur  kepada lenders setelah menerima hasil analisis dari platform P2P lending dan lenders  telah  menganalisis  tingkat  risikonya  dan  kemungkinan  untuk dicairkan, sehingga memerlukan hal lain yang mampu menambahkan kepercayaan antara lenders dan borrowers . Tentunya hal ini dilakukan secara online dan  jaminan  yang  dimaksud  tidak  dapat  disamakan dengan  bank  pada  umumnya.  Disinilah  tingkat  fleksiblitas  dan kemudahan yang dapat diterapkan dalam P2P lending .
Jaminan  telah  menjadi  bagian  dalam  analisisnya  karena  mampu memberikan  kenyamanan,  kepastian  hukum  dan  jaminan  amanah  dalam proses  kredit.  Oleh  sebab  itu,  jika  menjaga  harta  benda  merupakan  bagian dari maqashid  syariah, begitu  juga  jaminan  dari  calon  debitur  untuk memastikan  keseriusan  dan  tingkat  keamanan  selama  menjalankan  proses kredit. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Juwaini:
.ةداهشلاو ليفكلاو نهرلا :ثلاث قئاثولا نا انركذ دق “kami  menyebutkan  bahwa  hal-hal  yang  dapat  menimbulkan  kepercayaan  ada  tiga, yaitu gadai, jaminan dan kesaksian”.
31 Azhar, Maqashid Al-Syari’ah Inda Imam Al-Haramain Wa Atsaruha Fi At-Tasarrufat Al-Maliyat .
e. Condition  of  Economy, adalah platform dan lenders juga  melakukan analisis  terhadap  data  yang  dimiliki  untuk  mengetahui  kondisi ekonomi  calon borrowers . Setidaknya  hal  ini  juga  akan  menjadi pertimbangan kuat bagi platform dan lenders dalam analisisnya untuk menentukan bagaimana kondisi ekonominya berdasarkan penilaiannya apakah  memiliki  prospek  yang  bagus  atau  tidak  jika  terpilih  menjadi peminjam dalam P2P lending .
Pengetahuan  secara  mendalam  berdasakan  kondisi  ekonomi  menjadi landasan  utama  dan  dibenarkan  oleh  syariah  sebagaiman  dijelaskan,  yaitu menjaga  maslahat  tidak  lepas  dari  memperhatikan  aspek  wujud  dan  tidak adanya.  Dalam  permasalahan  ini,  tentunya  dipahami  dengan  aspek  kondisi ekonomi  mengenai  kekuatan  atau  kemampuan borrower nya  ketika mengajukan P2P Lending .
Beberapa kaidah yang dapat mendasari kemaslahatan dalam analisis kondisi ekonomi di antaranya:
- ةمصعلا  لاوملاا  يف  لصلاا  (Dalil  atau  landasan maqashid  syariah dalam harta  benda  adalah  menjaganya).  Analisis  kondisi  ekonomi  menjadi bagian untuk memastikan bagaimana pengelolaan ekonomi borrowers berlangsung,  baik  dan  buruknya  dapat  terlihat  melalui  analisis  ini sehingga harta benda lenders atau peminjam dapat terjaga, begitu pula ekonomi borrowers dapat  terjaga  sebab  bisa  meningkat  jika  mampu sehingga  memperoleh  keuntungan  dan  dapat  merugi  atau  menurun jika  tidak  mampu  namun  dapat  dicegah  melalui  analisis  ini  sehingga harta borrowers terjaga dengan baik.
- لك روفلا  ىلع  وهف  لاملا  نع  ررضلا  عفدل  عرشلاب  تبث  رايخلا )setiap  pilihan ditetapkan  berdasarkan  syariat  yang  berfungsi  untuk  menolak kemudaratan  dari  harta  benda  yang  dimiliki,  maka  hal  itu  dilakukan secara  langsung  atau  seketika).  Kaidah  ini  mengindikasikan  selama analisis  kondisi  ekonomi  bertujuan  baik,  maka  dibenarkan  oleh syariat,  tentunya  untuk  menolak  kemudaratan  antara  kedua  belah pihak, maka apa yang menjadi ketentuan penilaian dalam hal itu harus dilakukan  sesegera  mungkin  agar  tujuan-tujuan  dalam  kredit terealisasi dengan baik.
Ketentuan  analisis  di  atas  tentunya  berlaku  bagi  pengelola platform dan lenders dalam menentukan kebijakan masing-masing terhadap borrowers. Namun hal yang khusus harus dilakuan oleh pengelola platform sebelum mendisplay hasil analisisnya  dalam platform,  website atau  portal P2P  lending adalah  analisis terhadap  resiko,  penyusunan  aturan  yang  menjadi  sebuah  sistem  di  dalamnya, menjalankan fungsi operasional, menjadi mediator yang mampu menyeimbangkan permintaan pinjaman dan pasokan modal yang ada. 32
Wahyuningsih  menyebutkan  beberapa  metode  analisis  yang  biasanya dilakukan  oleh platform  P2P  lending, yaitu credit  scoring, survey  wilayah  dan demografi, pembentukan kelompok, pelatihan wajib bagi  peminjam, penggunaan algoritma, check  and  balance, analisis  kuantitatif,  analisis  kualiatif,  lembaga pemeringkaan, dan penilaian kredit perbankan. 33
Pertama, credit  scoring merupakan  teknologi  yang  diciptakan  untuk mengimplemetnasikan  seleksi  calon  peminjam  berdasarkan  angka  yang menunjukakn  kemampuan  peminjam  untuk  mengangsur  atau  melakukan pengembalian  dana.  Kedua,  survey  wilayah  dan  demografi  tentunya  dilakukan terjun secara langsung sebab sebagian P2P lending ada yang memiliki tim survey di lapangan untuk memastikan data yang didaftarkan adlam platform atau website valid dan benar.
Ketiga,  membentuk  kelompok  majelis  yaitu  penerima  pinjaman  yang  dari perorangan  akan  dibentuk  grup lending kecil  beranggotakan  lima  orang  sebagai salah satu ketentuan yang sebagian P2P lending syaratkan. Selanjutnya kelompok tersebut  dapat  masuk  bergabung  ke  majelis  yang  lebih  besar  berisi  15-20  orang. Hal  ini dilakukan untuk  menciptakan kebersamaan, kemudahan dan kepercayaan satu  sama  lain,  sehingga  jika  ada  salah  satu  dari  anggotanya  yang  tidak  sesuai dengan perjanjian, maka dapat diingatkan oleh anggota yang lainnya.
Keempat, pelatihan wajib, yaitu adanya kewajiban majelis yang telah dibuat untuk  mengikuti  pelatihan  bagi  peminjam  yang  telah  disediakan  dan  dipandu langsung  oleh  tim  lapangan  agar  mampu  mengelola  keuangan  yang  akan didapatkan  nanti.  Kelima,  penggunaan  algoritma,  yaitu  penggunaan  beberapa
32 Akhmad  Ghazali  Amrulla, Pandangan  Regulasi  Penggunaan  Peer  to  Peer  Lending  Pada  Financial Technologi (Jakarta: Universitas Mercu Buana, n.d.).
33 Sri Wahyuningsih, “Implementasi Peer to Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology,” Jurnal Fakultas EKonomi Dan Bisnis Universias Brawijaya , 2019, 1–26.
indikator  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan  dan  penilaian,  seperti  reputasi pribadi, koneksi media sosial, dokumentasi pendukung dan lainnya.
Keenam, check and balance, yaitu melakukan wawancara via telepon, atau mitranya,  bahkan  kunjungan  lansung  di  lapangan  dan  menggunakan  portofolio pinjaman.  Ketujuh,  analisis  kuantitatif,  yaitu  pengecekan  terhadap  pendapatan yang dimiliki oleh borrowers, ketercukupan penggunaan uang yang dimiliki untuk membayara bunga dan cicilan, perbandingan aset dan kewajiban.
Kedelapan,  analisis  kualitatif,  dapat  dilakukan  dengan  analisis  terhadap rekam  jejak,  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman-pengalaman  yang  dimiliki  atau pekerjaannya  juga.  Kesembilan,  lembaga  peringkat,  yaitu  melakukan  kerjasama dengan  niro  kredit  pefindo.  Kesepuluh,  penilaian  kredit  berbankan,  yaitu menerapkan 5C sebagaimana telah dijelaskan dan 3R, return, repayment, dan risk bearing activity.
Beberapa hal ini difungsikan agar lenders sebagai analisis selanjutnya sudah lebih  mudah  dalam  menganalisis  dan  menentukan  kebijakan  sendiri  terhadap borrowers yang menjadi sasaran untuk dicairkan dana atau pembiayaannya.
Ketiga,  hasil  analisis  pihak platform  P2P  lending yang  dinyatakan  sukses akan  ditampilkan  dalam website atau platform agar lenders atau  pemberi  dana mengetahui secara detail data-data mereka dan tingkat risikonya. Tentunya hal ini menjadi  landasan  penentukan  kebijakan  pribadi lenders dalam  menjaring borrowers yang sesuai keinginannya.
Keempat, lenders mampu  mengakses  informasi  dan  data  mengenai  calon borrowers . Hal ini sebagaimana telah disebutkan pada poin kedua bahwa lenders juga berhak menerapkan analisis 4P dan 5C. Penerapan ini difungsikan agar lebih meyakinkan dirinya terhadap calon borrowers yang dipilih, sehingga tidak terjadi permasalahan  selama  proses  berlangsung  hingga  batas  waktu  yang  telah ditentukan.
Lenders disini  tentunya  telah  melakukan  pendaftaran  secara online dalam website atau platform P2P lending . Pendafataran ini harus melengkapi persyaratan dokumen  berupa  rekening  bank,  foto  KTP,  foto  NPWP,  dan  nomor  HP.  Hal  ini digunakan  untuk  mengetahui  secara  jelas  identitas  dan  informasi lenders bagi pengelola website atau platform sebab akan diverifikasi keotentikan data tersebut. Selanjutnya, lenders dapat  mengakses informasi dan data borrowers dalam display website atau platform yang  akan  didanai  sesuai  dengan  pertimbangan
analisis dari pengelola platform dan dirinya. Hasil analisis menentukan siapa yang akan didanai, baik secara langsung maupun melewati platform terlebih dahulu.
Namun  sebelum  melakukan  pencairan  antara  pihak lenders dan borrowers harus  menandatangani  kesepakatan  perjanjian  yang  telah  dibuat,  terutama menyangkut  pengembalian  dana  besera  bunganya.  Kesepakatan  tersebut  yang nantinya menjadi landasan utama dalam penagihan terhadap borrowers, sehingga jika  terjadi  ketidakpatuhan  atau  wan  prestasi  darinya  pihak lenders dapat menggunakan jasa penagih hutang atau debt collecter.
Keberadaan debt  collector atau  proses  penagihan  inilah  yang  tidak  sedikit menemui  permasalahan  bagi borrowers .  Sebagian lenders terutama  yang  ilegal dalam  penagihannya  akan  menggunakan  data  kontak  yang  didapatkan  dari borrowers sehingga  hal  privasi  peminjaman  tersebut  dapat  menyebar  ke  teman- teman yang ada dalam HP borrowers .

## Nilai-Nilai Maqashid Syariah P2P Lending
Praktik Fintech P2P lending tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya,  melainkan  menyisakan  beberapa  problematika  yang  sampai  saat  ini  terus  ada dan menjadi perhatian perekonomian digital di  Indonesia. Namun hal tersebut dapat dibahas mengenai nilai-nilai maqashid syariah yang terkandung dalam penerapannya, baik dilihat dari sistem penerapan P2P lending maupun aspek permasalahan yang berkembang sampai saat ini. Tentunya,  nilai-nilai  ini  akan  terus  ada  berkembang  seiring  perkembangan financial technology. Penetapan  nilai maqashid  syariah tidak  hanya  dilandasi  oleh  akal  semata, melainkan  menggunakan  landasan  wahyu  sebagai  pedoman  hidup.  Sebab  antara  wahyu  dan akal  tidak  dipisahkan  untuk  memahami  nilai-nilai maqashid  syariah dan  maslahat  yang terkandung  di  dalamnya  sebab  dapat  berubah  seiring  perubahan  keadaan  dan  parameternya yang digunakan. 34
Bagaimanapun  juga  keberadaan P2P  lending sebagai  tuntutan  era  digital  saat  ini  dan mampu  memberikan  kemudahan  bagi  penggunanya  serta  kemaslahatan  yang  riil  maka keberadaannya dapat dikatakan sesuai dengan maqashid syariah dalam mewujudkan maslahat umum, sebab sesuai dengan hadits َرا َر ِض َلا َو  َر َرَض َلا selama penerapannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah dan OJK, serta tidak menyelisihi atau melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan tetapkan bersama.
34 Al-Abidi, Al-Syathibi Wa Maqashid Al-Syari’ah .
Berdasarkan  hal  ini,  beberapa  tinjauan maqashid  syariah dan  kemaslahatan  umum dalam P2P lending adalah:
1. Aspek zaman
Memang permasalahan P2P lending terkait dengan muamalah dan maslahat yang tercipta  cenderung  berupa  maslahat  duniawi.  Keberadaanya  dari  aspek  era  digital  ini tidak  dapat  disangkal  lagi,  artinya  hal  ini  sudah  menjadi  bagian  kehidupan perekonomian  Indonesia  dan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhanya  sehingga mendorong  untuk  melakukan  upaya-upaya  yang  mampu  memudahkan  seluruh problematika ekonomi yang dimiliki.
Kesan maslahat  duniawi ini ternyata memang tidak lekang dengan zaman, sebab bagaimanapun juga masyarakat Indonesia tidak lepas dari permasalahan ekonomi setiap harinya,  bahkan  keberadaannya  sudah  menjadi  hal  yang  pokok  untuk  menutupi kebutuhan  sehari-hari  atau  mengembangkan  usaha-usahanya  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan juga.
Meskipun  demikian,  maslahat  tersebut  dapat  dinilai  sebagai  pendahuluan ( mukaddimat ) hasil-hasil maslahat dalam menciptakan kemudahan melalui kecanggihan teknologi,  informasi  dan  komunikasi  karena  menjadi  salah  satu  sebab  untuk mewujudkan  tujuan  ( maqashid )  yang  ditetapkan  oleh  Allah  dan  Rasul-Nya  dalam melangsungkan  proses  kehidupan  masyarakat  saat  ini.  Pemahaman  maslahat  yang terwujud dalam P2P lending tidak hanya terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia di  era  digital  ini,  namun  menjadi  titik  balik  atau  sumber  kehidupan  manusia  dan sempurnanya  agar  memperoleh  hal-hal  yang  diinginkannya,  baik  secara  lahir  maupun batin melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi dari P2P lending .
Kontekstualisasi  maslahat  yang  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  inilah sesuai  dengan  pemahaman  maslahat  baik  secara  inderawi  maupun  maknawi. 35 Kemaslahatan  adanya P2P  lending setidaknya  dapat  dipahami  melalui  hierarki kebutuhan  yang  disebutkan  oleh  Maslow,  yaitu  mulai  pertama,  kebutuhan  fisiologis ( physiological  needs )  yang  mencakup  pada  kebutuhan  yang  bersifat  mendasar  seperti perumahan, haus, lapar, rumah dan lainnya.
Kedua,  kebutuhan  rasa  aman  ( safety  or  security  needs )  yaitu  kebutuhan  yang mencakup keselamatan, perlindungan dari bahaya, ancaman dan lainnya.  Hal  ini dapat dipahami  bahwa  dalam P2P  lending sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  menaunginya
35 Ahmad Al Raisuni, Madkhal Ila Maqashid Al Syari’ah (Mansurah: Dar Al-Kalimat, 2010).
serta  sistem  yang  diterapkan  berusaha  untuk  mewujudkan  kebutuhan  kedua  ini  agar pengguna merasa aman dan nyaman.
Ketiga,  kebutuhan  sosial  atau  afiliasi  ( affiliation  or  acceptance  needs ),  yaitu kebutuhan  yang  mampu  membentuk  kepuasan  dalam  pergaulan  atau  hubungannya dnegna  orang  lain,  serta  perasaan  puas  untuk  diterima  dalam  suatu  komunitas  atau kelompok  dan  lingkungannya.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  analisis P2P lending ada yang menggunakan kerjasama kelompok dalam melakukan pengajuan dana atau pembiayaan. Tentunya hal ini harus mampu saling menerima satu sama lain, serta apa yang diajukan diharapkan mampu diterima oleh platform atau website P2P lending, selanjutnya  komunikasi,  interaksi  dan  proses  pengembalian  uang  yang  dipinjam berdasarkan  kesepakatan  atua  perjanjian  dalam  berjalan  dengan  baik,  yaitu  sebuah wujud  penerimaannya  di  dalam P2P  lending telah  diterima  baik  dalam  lingkungan fintech.
Keempat, kebutuhan penghargaan ( esteem needs ), yaitu kebutuhan terhadap status atau kedudukan, kehormatan diri dan prestasi. Tentunya dengan melakukan P2P lending merupakan  hal  yang  harus  dirahasiakan  oleh  pihak  pengelola P2P  lending, terutama data-data pribadinya agar nama baik atau kehormatan diri peminjam ( borrowers ) tidak sampai tercemar keluar. Oleh karena itu, P2P lending ini mampu menyikapi kebutuhan ini  meskipun  bersifat  duniawi  namun maqashid  syariah dari  segi  kebutuhannya  ini dapat terwujud dengan baik.
Berbeda dengan P2P lending ilegal yang menjadikan data-data pribadi borrowers seperti nomor kontak orang-orang di  HP nya dijadikan sebagai alat penagihan, bahkan sebagai  ajang  untuk  mengintimidasi borrowers melalui  nomor-nomor  kontak  yang didapatkannya  selama  proses  penagihan  berlangsung.  Hal  inilah  yang  tidak  sejalan dengan  prinsip maqashid  syariah, sebab  malah  menambah  permasalahan  dan pencemaran nama baik borrowers.
Kelima, aktualisasi diri ( self actualization ), yaitu kebutuhan untuk memenuhi diri dalam  menggunakan  dan  mengembangkan  diri  semaksimal  mungkin,  kreativitas ekspresi  diri  yang  dapat  dilakukan  secara  maksimal  dan  proses  diri  untuk menyelesaikan sesuatu yang diinginkan.
Pemahaman  dalam  kebutuhan  ini  terkait P2P  lending adalah  adanya  kemudahan dalam akses  dan pengajuan dana atau pembiayaan merupakan salah satu wujud sarana yang mampu mengaktualisasikan diri pengaju ( borrowers ). Dengan kata lain, dana yang didapatkan  dapat  digunakan  untuk  mengaktualkan  diri  seseorang  dalam  bidang  yang
digelutinya seperti perdagangan dan lainnya. Tidak hanya itu, bagi pengguna konsumtif pun  mampu  mengekpresikan  dirinya  untuk  mengakses  dan  menggunakan  pembiayaan atau dana yang telah diperolehnya sesuai tujuan.
Beberapa  tingkat  kebutuhan  manusia  di  atas  terkait  dengan P2P  lending dapat diketahui secara detail oleh akal manusia untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid serta menentukan tingkat atau batasan yang dimaksud, sehingga penggunaan P2P lending tepat  sasaran  dan  tidak  sampai  terjebak  dalam P2P  lending ilegal.  Hal  itu disebabkan antara mudarat dan maslahat dalam P2P lending tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan peranan masyarakat sangat penting sebab harus mengetahui secara detail Platform yang akan digunakan, setidaknya mengetahui legalitasnya pada saat ini. Sebab P2P lending terus berkembang pesat baik yang legal maupun ilegal.
2. Rujukan maslahat
P2P  lending merupakan  bagian  dari  muamalah  yang  menjadi  media  masyarakat Indonesia  untuk  mencapai  tujuannya  dalam  pembiayaan  dan  memperoleh  dana, sehingga  apa  yang  diinginkan  dan  targetkan  dapat  tercapai.  Oleh  karena  itu,  selama media tersebut secara nyata dapat menjadi hal yang mengantarkan sebuah kemaslahatan umum,  maka  disebut  sebagai  maslahat  selama  maslahat  yang  dimaksud  berlandaskan kepada syariat Islam. 36 Bagaimanapun juga, adanya P2P lending merupakan bagian dari penataan  dalam  ruang  lingkup  muamalah  atau  ekonomi  Indonesia  agar  berkembang lebih  baik.  Tidak  hanya  itu,  kesalehan  akal  dalam  menggunakan  jasa  ini  harus  benar- benar  mumpuni  sebab  masih  banyak P2P  lending yang  ilegal.  Sebaliknya,  bagi pengelola  atau  pemiliki P2P  lending pun  harus  menaati  aturan  perundang-undangan dalam  ekonomi  digital  yang  telah  ditetapkan  oleh  OJK  dan  pemerintah  agar  terhindar dari unsur-unsur yang tidak diinginkan seperti penipuan, kerugian dan lainnya. Dengan demikian, rujukan maslahat dalam praktik P2P lending dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, tujuan asal diberlakukan P2P lending adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi  yang  bernilai  maslahat.  Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  segala  bentuk  tata aturan dan sistem yang diterapkan dalam P2P lending berasaskan kemudahan, baik dari segi  sistem  dan  aksesnya,  maupun  dalam  proses  pencairan  pembiayaan  atau  dananya. Ketentuan  dalam P2P  lending agar  benar-benar  terealisasi  diimbangi  dengan  aturan- aturan  yang  nyata  serta  pengawalan  dari  pemerintah,  meskipun  masih  rentan  terjadi penipuan, keluhan konsumen atau problematika secara umum. Namun hal tersebut tidak
36 Al Raisuni.
lepas daru tujuan mendasar berupa agar tercipta kemaslahatan bersama dan kemudahan dalam melakukan aktivitas ekonomi.
Kedua,  maslahat  yang  tercipta  dalam P2P  lending lebih  dominan  daripada mudaratnya.  Salah  satu  dominasi  maslahatnya  disebabkan  oleh  upaya  pemerintah memberi  edukasi  kepada  masyarakat  terkait P2P  lending dan  berbagai  informasi  yang tepat dan benar dalam penggunaan internet. Selain itu, pemerintah juga telah memutus akses sebanyak 3.856 platform fintech sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021. 37
Bukti  keseriusan  pemerintah  dalam  mewujudkan  maslahat  umum  tersebut termaktub  dalam  Siaran  Pers  No.  290/HM/KOMINFO/08/2021  tentang  lindungan masyarakat dari pinjol ilegal, Menteri Johnny: Kominfo putus akses dan edukasi literasi digital.  Selain  itu,  OJK  juga  memberikan  pengawalan  ketat  terhadap platform yang ilegal,  setidaknya  dengan  memberikan  informasi  terkait  statistik fintech  lending setiap bulannya.
Usaha-usaha  tersebut  diimbangi  dengan  sikap  masyarakat  sedikit  demi  sedikit mengetahui problematika P2P lending dan sikap yang harus dilakukannya terhadap jasa tersebut.  Bagaimanapun  juga,  rujukan  maslahat  yang  mampu  mendominasi  tak  lain berupa mengambil manfaat terhadap apa yang diperbolehkan oleh syariat, dalam hal ini aktivitas P2P  lending yang  sejalan  dengan  syariat  Islam  dan  sesuai  ketentuan  hukum atau aturan yang berlaku. 38
Kemaslahatan dalam muamalan ini yang terbalut dan ternaungi dalam tata aturan yang berlaku termasuk bagian dari yang diisyaratkan oleh Imam Al Syathibi:
َف َدْنِع  ِ رَّشلا َو  ِرْيَخْلا  ُنْي ِزا َوَم ُد ْوُعَت  ِةَّيِعْض َوْلا  َنْيِنا َوَقْلا  ُباَب ْرَا َو  ِق َلاْخَ ْلاا  ِتاَي ِرَظَن  ُباَب ْرَا
ِةَيِ داَمْلا  ِةَمْيِقْلا ىَلِإ  ْمُه
ْمِه ِرَظَن ْيِف اَهُّلُك اَيْنُّدلا ُم ْوُقَت اَهَدْح َو اَهِب ْيِتلَّا ِةَس ْوُسْحَمْلا 39
“para  pemiliki  teori-teori  akhlak  dan  hukum-hukum  positif,  neraca  pengukuran kebaikan  dan  keburukan  bagi  mereka  kembali  kepada  nilai  material  yang  dapat dirasakan  yang  semata-mata  dengan  hal  itu  seluruh  dunia  berada  dalam  pandangan mereka”.
Pada permasalahan P2P lending , perkataan di atas dapat dipahami bahwa selama praktik P2P  lending sejalan  dengan  apa  yang  telah  digariskan  atau  tentukan  dalam undang-undang  yang  dibuat  oleh  otoritas  terkait  atau  pemerintah  pusat,  maka
37 Admin,  “Siaran  Pers  No  290hmkominfo082021-Tentang  Lindungi  Masyarakat  Dari  Pinjol  Ilegal  Menteri Johnny Kominfo Putus Akses Dan Ddukasi Literasi Digital,” 2021.
38 Al-Abidi, Al-Syathibi Wa Maqashid Al-Syari’ah .
39 Muhammad  Said  Ramadhan  Al  Buthi, Dhawabith  Fi  Al  Syari’ah  Al  Islamiyyah (Beirut:  Muassasah  Al Risalah, 1977).
kemaslahatan  atau  kebaikan  yang  dimaksud  dapat  terealisasi.  Sebaliknya,  jika  tidak sejalan dengannya maka dapat  menimbulkan kerusakan atau kemafsadatan, baik  pihak lenders maupun borrowers .
Meskipun  praktik fintech  P2P  lending termasuk  dalam  muamalah,  namun berdasarkan maqashid syariah nya dapat merujuk kepada ketentuan dharuriyat al khams sebab  dalam  perkembangannya  hal  itu  harus  benar-benar  terealisasi  agar  mampu mewujudkan  maslahat  yang  baik.  Adapun  penjelasan dharuriyat  al  khams, sebagai berikut:
Pertama,  menjaga  agama.  Sebagaimana  fitrah  manusia,  agama  merupakan  hal utama yang harus dimiliki sebagai  pedoman dalam  menjalankan kehidupan, dalam hal ini  aktivitas  ekonomi  seperti P2P  lending .  Dengan  kata  lain,  perilaku  dan  aktivitas ekonomi  ini  harus  berpedoman  pada  syariat  Islam,  terutama  dalam  memenuhi  segala ketentuan dalam perakadan.
Oleh  karena  itu,  pemenuhan  terhadap  akad  dan  menaati  perjanjian  yang  telah dibuat dan disepakati bersama dalam implementasi P2P lending . Hal ini tidak termasuk bagian  dari  media  ( wasilah )  dalam  menjaga  agama  sebab  mengamalkan  apa  yang  ada dalam Al-Qur’an:
ِد ْوُقُعْلاِب ا ْوُف ْوَأ ا ْوُنَمأ َنْيِذَّلا اَهُّيااَي
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilak akad-akah (perjanjian)”.
Ayat  tersebut  menunjukkan  adanya  nilai-nilai  untuk  menjaga  agama  dalam bermuamalah  melakukan P2P  lending untuk  memenuhi  segala  bentuk  perakadan  yang ada.  Tentunya  termasuk  legalitas  yang  harus  dimiliki  oleh platform  P2P  lending dan perjanjian  yang  telah  dibuat  harus  sepenuhnya  dipatuhi  oleh lenders dan borrowers. Selain  itu,  agama  juga  mengajarkan  untuk  senantiasa  mengedepankan  etika  dalam berbisnis,  sehingga  penagihan  kepada borrowers tidak  harus  dilakukan  dengan  cara mengintimidasinya  atau  pun  menggunakan  kontak  nomor  orang  lain  untuk memberitahukan permasalahan borrower yang telah jatuh tempo membayar.
Pemenuhan  akad  dan  perjanjian  merupakan  bagian  dari  pengamalan  terhadap menjaga  agama  ( hifzh  al  din )  dalam  bentuk iman, yaitu  mengamalkan  apa  yang  telah diyakini kebenaran sebagai bagian dari keimanan, karena keimanan tersebut tidak akan terealisasi tanpa adanya amal, sedangkan amal yang dilakukan tidak lepas dari tuntunan syariat Islam melalui Al-Qur’an dan hadits sebagai apa yang dipercayai.
Selanjutnya,  sikap  dan  perlakuan  baik  yang  harus  dilakukan  sebagai  wujud  dari iman dan Islam yang dimiliki dalam bermuamalah, khususnya melakukan P2P lending
merupakan  bentuk ihsan yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  hadits  juga.  Sebab bagaimanapun juga, penjagaan terhadap  agama itu berarti penjaga dari segi  wujudnya, dalam hal ini praktik P2P lending dan mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti  penipuan,  penyalah  gunaan  data  dan  lainnya  sebagai  bukti  menjaga  agama berupa amar makruf nahi munkar.
Kedua, menjaga jiwa ( hifzh al nafs ). Pada praktik P2P lending secara umum, baik legal  maupun  ilegal  menunjukkan  bahwa borrowers merupakan  orang  yang  sangat membutuhkan  pembiayaan  atau  dana  untuk  memenuhi  kehidupannya,  baik  dalam bentuk  konsumtif  untuk  kebutuhan  sehari-hari,  maupun  dalam  bentuk  pengembangan usaha sebagai langkah usaha dalam mencari penghidupan yang baik dan layak.
Namun  keadaan  tersebut  berbeda  antara  satu  orang  dengan  lainnya.  Sebagian melakukan P2P  lending sebab  sudah  menemukan  jalan  kebuntuan  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup,  dan  sebagian  melakukannya  untuk  mengembangkan  atau menyempurnakan  apa  yang  telah  dipunyai.  Oleh  karena  itu,  bagi Borrowers yang melakukannya  karena  sudah  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  meminjam  melalui platform atau website  P2P  lending, maka  masuk  dalam  kategori  untuk  menyambung  hidupnya atau  menjaga  keberlangsungan  hidup  ( hifzh  al  nafs ).  Sedangkan  bagi  selain  itu  maka tidak termasuk. Hal ini dapat dipahami dari kontekstualisasi perkataan Ibnu Qudamah: ُلْكَ ْلاا  َك َرَت  ْنِإ اَهِب  ُفَلَّتلا  ُفاَخَي  ْيِتَّلا  َيِه ُةَحْيِبُمْلا ُة َر ْوُرَضلا (darurat yang diperbolehkan yaitu yang dihawatirkan berpotensi mencipakan kerusakan jika meninggalkan makan).
Apa  yang  dilakukan  oleh borrowers dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  pokok hidupnya yang hanya bisa dilakukan dengan cara ‘meminjam’ secara online , merupakan upaya  agar tidak terjatuh dalam kerusakan sebagaimana masuk dalam keumuman ayat Al-Qur’an:
ِةَكُلْهَّتلا ىَلِإ ْمُكْيِدْيَاِب ا ْوُقْلُت  َلا َو
"janganlah kamu menjatuhkan diri dalam kebinasaan” (Q.S. Al-Baqarah: 195).
Ketiga,  menjaga  akal  ( hifzh  al  aql ).  Praktik P2P  lending menyisakan  berbagai problem,  seperti borrowers merasa  terintimidasi,  penipuan  dalam  perjanjiannya  atau tidak  sesuai  perjanjian,  dan  keluhan  lainnya.  Di  sisi  lain,  keberadaan platform dan website  P2P  lending semakin  menjamur,  baik  yang  legal  maupun  ilegal.  Berdasarkan hal itu, peranan akal pikiran untuk menelusuri mafsadat dan mudarat dalam praktik P2P lending sangat  dibutuhkan,  sebab  tidak  sedikit  terjadi  penipuan-penipuan  atau  hal-hal yang  tidak  diinginkan  dalamnya.  Oleh  karena  itu, lenders juga  harus  mampu
menganalisis  dengan  baik  dengan  berbagai  macam  metode  yang  dimiliki  terhadap borrowers yang telah mengajukan pembiayaan atau dana kepadanya.
Begitu  pula  bagi borrowers harus  mampu  menganalisa  dan  mencari  informasi sedetail mungkin mengenai P2P lending serta jenis platform nya yang akan digunakan agar tidak mengalami kerugian atau penipuan sebagaimana telah banyak terjadi sampai saat  ini.  Kedua  aspek,  yaitu lender dan borrowers menuntut  setiap  individu  untuk menjaga  akal  pikirannya  dalam  hal-hal  terkait  praktik P2P  lending .  Sehingga  praktik P2P lending mulai dari awal, proses hingga akhir menuntuk penggunaan akal yang baik agar  apa  yang  menjadi  tujuan  bersama  dan  yang  telah  diperjanjikan  terealisasi  dengan baik.
Keempat,  menjaga  keturunan  ( hifzh  al  nasl ).  Aspek  ini  dapat  dipahami  bahwa para  pelaku P2P  lending baik lenders maupun borrowers melakukannya  demi melangsungkan  kehidupannya.  Tidak  hanya  itu,  kelangsungan  kehidupan  setiap individu mencakup orang-orang yang dalam naungannya yang memerlukan nafkah. Hal ini  sebagaimana  diketahui  bahwa  adanya P2P  lending digunakan  untuk mengembangkan  usaha  dalam  proses  mencari  penghidupan  yang  layak  dan  memenuhi kebutuhan, tentunya menyangkut keluarga masing-masing individu.
Kelima,  menjaga  harta  benda  ( hifzh  al  mal ).  Ketentuan  ini  dapat  dilihat  melalui bagaimana  seorang lender berusaha  untuk  mengelola  keuangannya  sebaik  mungkin dalam P2P  lending agar  tidak  rugi.  Begitu  juga  bagi borrowers mengelola  dana  atau pembiayaan  yang  didapatkan  sebaik  mungkin  agar  peruntukan  dan  tujuannya  tercapai. Di  sisi  lain,  implementasi  penjagaan  harta  benda  telah  dilakukan  melalui  media peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK, Kominfo, dan arahan-arahannya kepada masyarakat Indonesia agar dalam melakukan transaksi benar-benar aman dan terkendali.
Proses  penjagaan  harta  melalui  sistem  dan  transaksi  yang  ditetapkan  juga menunjukkan adanya konsep egaliterianisme ( al musawwah) dalam P2P lending, sebab siapapun  dapat  menjadi lenders maupun borrowers .  Egaliterianisme  ini  membuktikan setiap  individu  memiliki  hak  masing-masing  dan  memiliki  kewajiban  yang  harus dipenuhi  dalam  naungan  undang-undang.  Artinya,  bagi  siapapun  yang  melakukan wanprestasi  maka  terkena  sanksi  atau  hukuman  berdasarkan  aturan  yang  telah ditetapkan.
Hal itu sekaligus menunjukkan konsep kebebasan (hurriyah ) bagi setiap individu dalam  bermuamalah,  khususnya P2P  lending .  Namun  kebebasan  yang  dimaksud tidaklah  kebebasan  sepenuhnya  melainkan  kebebasan  dalam  naungan  aturan-aturan
yang ditetapkan dan dilandasi atas tanggungjawab individu. Dengan adanya, kebebasan yang  terarah  inilah,  diharapkan  praktik P2P  lending ilegal  dapat  diatasi  dengan  baik oleh  pemerintah,  atau  setidaknya  dapat  membina  masyarakat  agar  lebih  memahami informasi  dan  teknologi  mengenai platform  P2P  lending .  Sedangkan  bagi  setiap individu,  baik lenders maupun borrowers praktik P2P  lending merupakan  hubungan mutualisme  untuk  mengelola  satu  sama  lain  keuangan  yang  dimiliki,  sekaligus memenuhi  kebutuhan  ekonomi  masing-masing.  Terlepas  dari  kelima maqashd  syariah di  atas,  sebenarnya  terdapat maqashid lainnya  yang  dapat  dijelaskan,  diantaranya: 40 pertama,  pertumbuhan  ekonomi,  yaitu  keberadaan platform dan website  P2P  lending merupakan  upaya  masyarakat  Indonesia  yang  didukung  oleh  pemerintah  dalam meningkatkan perekonomian nasional.
Kedua, keamanan umum dan aturan umum, yaitu implementasi P2P lendin harus sejalan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  agar  tercipta keamanan.  Berbeda  dengan platform  P2P  lending yang  ilegal  tentunya  memberikan mafsadat,  khususnya  bagi borrowers seperti  adanya  intimidasi  dalam  penagihan  dan penggunaan data pribadinya.
Ketiga,  menjaga  lingkungan  ( hifzh  al  bi’ah ).  Maksud  hal  ini  adalah  lingkungan muamalah  khususnya  mengenai  teknologi,  informasi  dan  komunikasi  harus  digunakan sebagaimana  mestinya.  Artinya  harus  mengedepankan  etika,  hak  dan  kewajiban  serta tanggungjawab  dalam  pemanfaatannya.  Sebaliknya,  jika  tidak  dilakukan,  maka lingkungan tersebut justru dalam merusakan tatanan bermuamalah.

## KESIMPULAN
Penerapan P2P  lending harus  sejalan  dengan  tata  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  Indonesia,  sedangkan  dalam  implementasinya  untuk  mengurangi  resiko  dalam pembiayaan atau pendanaan maka lenders menerapkan formula atau analisis 4P ( personality, purpose,  prospect,  payment )  dan  5C  ( character,  capacity,  capital,  collateral,  condition  of economy ).
Aspek maqashid  syariah dari personality adalah  untu  menolak  kerusakan  lebih diutamakan dan selama tujuan analisis tersebut baik maka menarik kemaslahatan bagi lenders dan borrowers, purpose dmaksudkan untuk mempermudah transaksi dan menjaga kebutuhan antara kedua belah pihak yang terkandung dalam kaidah al-taisir wa mura’athu al hajat dan mencegah penipuan atau tipu daya serta permainan lainnya ( man’u al-jahalah wa al-gharar ),
40 Al Raisuni, Madkhal Ila Maqashid Al Syari’ah .
prospect dimaksudkan  mewujudkan  transparansi  dalam  prospek  usaha  dan  pengelolaannya untuk meminimalisir permasalahan  kedua belah pihak atau dalam kaidah naz’u fatil al-khilaf wa al-niza baina al-muta’awidain , payment bertujuan secara syariat agar mampu menjaga diri antara kedua belah pihak dan saling terikat dalam transaksi tersebut, yaitu melalui pemikiran Ibnu Asyur maqashid al-syari’ fi al-mu’amalat al-mun’aqidah ‘ala al-abdan .
Sedangan, analisi character sejalan dengan upaya mewujudkan maslahat bagi manusia sebagaimana pendapat Al-Syathibi, capacity maksudnya  menerapkan P2P Lending dilandasi dengan kemampuan karena syariat  tidak membebankan sesuatu  di  luar kemampuan manusia ( la  taklifa  bima  la  yuthaq ), capital maksudnya  upaya lenders untuk  menjaga  penggunaan modal  sesuai  porsinya  dan  hal  ini  sejalan  dengan maqashid  syariah berupa shiyanatu  al- amwal  wa  hurmatuha” (menjaga  harta  benda  dan  hal-hal  yang  dimiliki  dan  mencegah  dari hal-hal yang berpotensi merusaknya), collateral maksudnya pemberian kepastian hukum dan jaminan  yang  dapat  menimbulkan  sikap  saling  percaya  sebagaimana  pendapat  Al-Juwaini bahwa  jaminan  adalah  salah  satu  hal  yang  menciptakan  kepercayaan,  dan condition  of economy mewujudkan maqashid  syariah berupa  landasan  untuk  menjaga  harta  benda  yang dibenarkan  syariat,  setiap  upaya  yang  dinilai  dalam  syariat  untuk  menciptakan  kondisi ekonomi tertentu agar terhindar mudarat dalam harta benda maka dilakukan secepatnya.
Selanjutnya,  nilai maqashid berprinsip  pada  kemudahan,  tidak  membahayakan  diri sendiri dan orang lain selama bertransaksi. Selain itu nilainya dari segi kemaslahatan tercakup dari  aspek  zaman  dengan  menjadikan  praktik P2P  lending menjadi  pendahuluan  dalam mewujudkan  maslahat  lainnya  seperti  pemenuhan  kebutuhan  manusia  dan  tidak  lepas  dari hierarki kebutuhan maslow berupa fisiologis, rasa aman, sosial atau afiliasi, penghargaan dan aktualisasi diri.
Adapun  rujukan  maslahatnya  berdasarkan maqashid  syariah adalah  tujuan  asal P2P lending untuk pemenuhan ekonomi yang bernilai maslahat dan dominasi  maslahat dalamnya daripada  mudarat.  Bentuk maqashid  syariah dalam P2P  lending adalah  1)  menjaga  agama, yaitu  dilihat  dari  keharusan  dua  belah  pihak  yang  berakad  untuk  memenuhi  segala  bentuk persyaratan dan perjanjian, 2) menjaga jiwa, yaitu adanya P2P lending menjadi media untuk melangsungkan kehidupan masyarakat Indonesia, 3) menjaga akal, yaitu dengan memberikan edukasi mengenai informasi-informasi dan pengetahuan terkait teknologi dan penggunaannya dalam  ekonomi,  termasuk P2P  lending, 4)  menjaga  keturunan,  yaitu  masyarakat menggunakan P2P lending dalam rangka untuk memenuhi kehidupan keluarganya juga, baik dari  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  maupun  usaha,  5)  menjaga  harta  benda,  yaitu
keharusan  mengelola  keuangan  sebaik  mungkin  oleh lenders maupun borrowers agar  tidak terjadi kerugian ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin.  “Siaran  Pers  No  290hmkominfo082021-Tentang  Lindungi  Masyarakat  Dari  Pinjol Ilegal Menteri Johnny Kominfo Putus Akses Dan Ddukasi Literasi Digital,” 2021.
Al-Abidi, Hammadi. Al-Syathibi Wa Maqashid Al-Syari’ah . Beirut: Dar Qutaibah, 1992.
Al-Duwali,  Majma’  Al-Fiqh  Al-Islami. Ma’lamat  Zayd  Lil  Qawaid  Al-Fiqhiyyah  Wa  Al- Ushuliyyah . Abu Dabi: Muassasah Zayd bin Sulthan Ali Nahyan lil A’mal al-Khairiyah wa Al-Insaniyyah, 2013.
Al-Ghazali. Al-Mustashfa Min ’Ilm Al-Ushul . Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh . Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
———. Usul Al-Fiqh Al-Islami . XIV. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
Amrulla,  Akhmad  Ghazali. Pandangan  Regulasi  Penggunaan  Peer  to  Peer  Lending  Pada Financial Technologi . Jakarta: Universitas Mercu Buana, n.d.
Azhar, Hisyam ibn Said. Maqashid Al-Syari’ah Inda Imam Al-Haramain Wa Atsaruha Fi At- Tasarrufat Al-Maliyat . Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2010.
Bestari,  Novina  Putri.  “Daftar  172  Pinjol  Ilegal  Yang  Ditutup  OJK  Waspadalah,”  2021. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210714113635-37-260740/daftar-172-pinjol- ilegal-yang-ditutup-ojk-waspadalah.
Buthi,  Muhammad  Said  Ramadhan  Al. Dhawabith  Fi  Al  Syari’ah  Al  Islamiyyah .  Beirut: Muassasah Al Risalah, 1977.
Damar,  Agustinus  Mario.  “Jurus  Kemkominfo  Beranta  Pinjol  Ilegal  Dari  Hulu  Ke  Hilir,” 2021.  https://www.liputan6.com/tekno/read/4636644/jurus-kemkominfo-berantas-pinjol- ilegal-dari-hulu-ke-hilir.
Dinar, Tim. Fintech Syariah: Teori Dan Terapan . Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020. Fauzia, Ika Yunia. Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah . Jakarta: Kencana, 2014.
Ginantra,  Ni  luh  Wiwik  Sri  Rahayu. Teknologi  Finansial:  Sistem  Fiannsial  Berbasis Teknologi Di Era Digital . Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
Ibn  Al-Khawjah,  Muhammad  Al-Habib. Bayna  Ilmai  Ushul  Al-Fiqh  Maqashid  Al-Syari’ah Al-Islamiyyah . Qatar: Wazarah Al-Awqaf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, 2004.
Ibn  Mukhta,  Nuruddin. Al-Ijtihad  Al-Maqashidi:  Hujjiyatuhu,  Dhawabithuhu,  Majalatuhu .
Doha: Wazarat Al-Awqaf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, 1998.
Ibnu  ‘Ashur,  Muhammad  At-Tahir. Maqashid  Al-Shari’ah  Al-Islamiyyah .  Jordan:  Dar  Al- Nafais, 2001.
Istiqamah.  “Analisis  Pinjaman  Online  Oleh  FIntech  Dalam  Kajian  Hukum  Perdata.” Jurisprudence 6, no. 2 (2019): 291–306.
Makdori,  Yopi.  “Kapolri  Listyo  Beberkan  Potensi  Risiko  Pinjama  Online  Ilegal,”  2021. https://www.liputan6.com/news/read/4637081/kapolri-listyo-beberkan-potensi-risiko- pinjaman-online-ilegal.
Mufid, Moh. Filsafat Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana, 2021.
Nugroho,  Hendro.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Transaksi  Pinjaman Online.” Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7, no. 2 (2020): 328–34.
Nur Habibie. “Polri-Ungkap-14-Kasus-Pinjaman-Online-Ilegal,” 2021.
https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2018-2021-polri-ungkap-14-kasus- pinjaman-online-ilegal.html.
Nurdiana,  Titis. “Survei  Bps Pengeluaran Bertambah Pendapatan Lebih  Dari 50 Responden Turun,”  2021.  https://nasional.kontan.co.id/news/survei-bps-pengeluaran-bertambah- pendapatan-lebih-dari-50-responden-turun.
Pradnyawati, Ni Made Eka, et.al. “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech).” Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 2 (2021): 320–25.
Rahardyan,  Aziz.  “Ini  Dia  Daftar  Fintech  P2p  Lending  Legal  Ada  124  Perusahaan,”  2021. https://finansial.bisnis.com/read/20210713/563/1417240/ini-dia-daftar-fintech-p2p- lending-legal-ada-124-perusahaan.
Raisuni, Ahmad Al. Madkhal Ila Maqashid Al Syari’ah . Mansurah: Dar Al-Kalimat, 2010.
Rizkinaswara, Leski. “Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 44 Fintech Ilegal,” 2021. https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo- tangani-447-fintech-ilegal.
Rumondang, Astri. Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital . Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
Rusadi, Fry Anditya Rahayu Putri. “Fintech Peer to Peer Lending as a Financing Alternative for  the  Development  MSMEs  in  Indonesia.” Legality:  Jurnal  Ilmiah  Hukum 28,  no.  2 (2020): 232–44.
Shahnaz,  Khadijah.  “Ojk  Ingatkan  Masyarakat  Hati-Hati  Dan  Pilih  Pinjama  Online  Legal,” 2021.  https://finansial.bisnis.com/read/20210709/563/1415878/ojk-ingatkan-masyarakat- hati-hati-dan-pilih-pinjaman-online-legal.
Suppriyanto, Edi. “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web.” Jurnal Sisten
Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer 9, no. 1 (2018): 100–107.
Syafi’I, Muhammad. “Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Pada  Anggota  Dasa  Wisma  Perumahan  Alam Hijau Jember.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks 6, no. 1 (2020): 48–52.
Tampubolon,  Heryucha  Romann.  “Seluk-Beluk  Peer  to  Peer  Lending  Sebagai  Wujud  Baru Keuangan Di Indonesia.” Jurnal Bina Mulia Hukum 3, no. 3 (2019): 188–98.
Wahyuni,  Sri. Kinerja  Maqashid  Syariah  Dan  Faktor-Faktor  Determinan .  Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
Wahyuningsih, Sri. “Implementasi Peer to Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis  Financial  Technology.” Jurnal  Fakultas  EKonomi  Dan  Bisnis  Universias Brawijaya , 2019, 1–26.