## DETERMINAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah) Vinda Erryana & Hendri Setyawan
Korespondensi dengan penulis:
Vinda Erryana & Hendri Setyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang

## DETERMINAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah)

## Abstract
This study aims to determine the factors that determine the Local Government Finance Accountability Re- porting.Variabel Government Accountability Financial Reporting independently used in this study is the Fiscal Decentralization measured using Local Self-Reliance, Reliance Regions, the performance is mea- sured using the ratio Effectiveness, Operational Expenditure Ratio, Ratio Shopping Capital and Regional Status. The dependent variable used in this study is the Local Government Finance Accountability Report- ing measured using BPK Audit Report on the Financial Statements of Local Government in the form of an audit opinion. The samples were all over the city / regency in Central Java province with the study period between 2011-2013. Data were collected using purposive sampling. Based on these criteria, the total of 35 city / county elected as the population in this study. The analytical tool used is path analysis with SPSS version 16.0 Results of the study found that there is a significant positive effect between the Regional Au- tonomy and Accountability Financial Reporting Regions. Dependence area does not have a significant impact on Regions Financial Reporting Accountability. The effectiveness of significant negative effect on the Local Government Finance Accountability Reporting. Operating expenditure does not have a signifi- cant impact on Regions Financial Reporting Accountability. Capital spending has a significant positive effect on Regions Financial Reporting Accountability. Regional Status significant negative effect on Re- gions Financial Reporting Accountability. From the findings, we can conclude that the Regional Addiction and capital expenditures are a significant positive effect on Regions Financial Reporting Accountability. Regional and Operational Expenditure dependence there is no significant effect on the Local Government Financial Reporting Accountability however Effectiveness and Regional Status has a significant negative effect on Regions Financial Reporting Accountability.
Keywords :  Accountability, Fiscal Decentralization, Financial performance,the   Regional status

## PENDAHULUAN
Dalam era pemerintahan saat ini, akuntabilitas sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah baik dalam kinerja maupun pelaporan keuangan. Akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintahan, dari kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan yang demokratis. Di Indonesia, pelaksanaan otonomi sudah dilakukan sejak tahun 2001. Hal ini berarti desentralisasi sudah diterapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tercapainya akuntabilitas dan transparansi, daerah otonom harus memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan dana baik yang berasal dari PAD maupun yang diterima dari pemerintah pusat (dana perimbangan) untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Masyarakat
harus semakin kritis untuk mengetahui kinerja pemerintah selain dari segi finansial. Untuk itu agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan diperlukan pemeriksaan yang efektif serta pengawasan dan pengendalian yang kuat. Salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian yang kuat adalah melakukan audit.
Dalam penyelenggaraannya, audit sektor publik atau pemerintahan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas untuk memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan yang diterbitkan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Selain melakukan audit keuangan, BPK juga menyelenggarakan audit kinerja berbasis prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Namun pengalaman yang terjadi selama ini menunjukan aplikasi akuntabilitas masih dikelola dengan kurang baik. Secara umum, akuntabilitas akan rendah jika tidak ada pengecekan eksternal pada eksekutif dan pengendalian yang dilakukan oleh eksekutif secara administrasi lemah.Instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan yang diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK akan menghasilkan temuan audit yang merupakan hasil evaluasi dari bukti audit terhadap kriteria audit. Di lain hal, pelaksanaan otonomi daerah terkait desentralisasi fiskal selama ini tentu saja masih mengalami berbagai masalah. Masalah yang akan di hadapi adalah setiap daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri tanpa campur tangan dari daerah lain. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus sedapat mungkin dikurangi agar tidak selalu tergantung oleh kucuran Dana Perimbangan dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infratruktur dan prasasrana yang dibangun oleh pemerintah.  Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Logikanya semakin banyak sumber yang menghasilkan maka hasilnya akan banyak pula.Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amy Fontanella (2014) mengenai  Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah di Indonesia hasil tes empiris dengan Pseudeo Adjust R yang rendah menunjukkan masih banyak variabel independen lain yang belum tertangkap. Penelitian ini menarik untuk diuji kembali dalam menemukan variabel lain yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas.
Dalam penelitian ini menganalisa apakah apakah kemandirian daerah, ketergantungan daerah, rasio efektifitas, rasio belanja operasional,rasio belanja modal dan status daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah? Sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.Selanjutnya akan dibahas mengenai kerangka pemikiran teoritis, metode penelitian, hasil pembahasan serta kesimpulan, keterbatasan serta penelitian yang akan disajikan dibawah ini.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Desentralisasi Fiskal
Pengertian desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
pada pasal 1 ayat 7 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan-pendapatan lain yang sah.

## Kinerja
Menurut Mulyadi (2007) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya
Analisis laporan keuangan berarti melakukan kegiatan menganalisis atau menalaah hubungan antara satu atau lebih pos-pos dalam neraca, Angka-angka yang tertera dalam laporan keuangan itu menggambarkan kinerja perusahaan dan kemampuan manajemennya dalam mengelola usaha tersebut. Dari angka tersebut juga dapat dijadikan dasar untuk memproyeksikan apa yang akan terjadi.

## Status Daerah
Status daerah merupakan suatu pengakuan nasional sebuah daerah sebagai suatu kabupaten atau kota. Kabupaten dan kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah propinsi. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama yaitu mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

## Akuntabilitas Pelaporam Keuangan Daerah
Dalam penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan audit sektor publik atau pemerintahan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan suatu badan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif Negara (presiden). Dalam Laporan audit, auditor harus memberikan opininya terhadap kualitas laporan keuangan. Mulyadi (2002:20), menyebutkan bahwa tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor ada lima, yaitu :Pendapat Wajar tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion),Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan bahasa Penjelasan (Unqulified Opinion Report with Explanatory Language), Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion), Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas LKPD
Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan manfaat ekonomis bagi suatu  negara. Syahrudin (2006) menemukan bahwa desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Besar kemungkinan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh desentralisasi fiskal yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun kemandirian dalam memperoleh pendanaan.Hal senada juga di ungkapkan oleh Hadi (2009) di Indonesia, desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Liu (2007)
menemukan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan kualitas pelayanan publik, desentralisasi fiskal juga menghasilkan penyediaan public goods  sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dari berbagai bukti empiris dalam literatur terdahulu dapat disimpulkan bahwa kemandirian pendanaan melalui desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap akuntabilitas keuangan. Namun disisi lain jika dihubungkan dengan korupsi, literatur menunjukkan hasil yang masih mixed. Beberapa literatur mengungkapkan desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan mengurangi  tingkat korupsi. Namun disisi lain literatur menyebutkan desentralisasi fiskal justru mendorong pemindahan korupsi dari level pemerintah pusat ke daerah (Moisiu, 2013). Dengan perkataan lain, kemandirian pendanaan melalui desentralisasi fiskal dapat juga berdampak negatif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Temuan ini juga konsisten dengan yang terjadi di Indonesia dimana Rinaldi (2007) menemukan desentralisasi fiskal justru meningkatkan korupsi, bukan meningkatkan pelayanan publik.
Berdasarkan berbagai argumen serta bukti empiris terkait desentralisasi fiskal dan akuntabilitas pelaporan keuangan, maka Hipotesis pertama yang diajukan adalah:

## H1 :  Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuanganPemda

## Pengaruh Ketergantungan Daerah terhadap Akuntabilitas LKPD
Halim (2001) menjelaskan ciri utama sebuah daerah telah melaksanakan desentralisasi secara baik adalah daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Idealnya dengan desentralisasi fiskal yang dilengkapi dengan seperangkat aturan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan daerah yang memadai maka kemandirian pendanaan daerah melalui desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, Hipotesis kedua yang diajukan adalah :

## H2 :  Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda

## Pengaruh Efektifitas terhadap Akuntabilitas LKPD
Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah, pemerintah menyelenggarakan akuntansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah denganberpedoman pada prinsip pengendalian intern dan SAP. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Terpenuhinya realisasi anggaran oleh Pemda menjadikan kepercayaan diri bagi Pemda untuk mengungkapkan laporan tersebut secara tansaparan
dan akuntabel. Dengan demikian, Hipotesis kedua yang diajukan adalah :

## H3 :  Efektivitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda

## Pengaruh Belanja Operasional dan Belanja Modal terhadap Akuntabilitas LKPD
Dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah diperlukan proses pengawasan secara berkelanjutan dan pelaporan capaian kegiatan. Evaluasi dalam aspek pengeluaran atau penting dilakukan karena belanja yang dilakukan harus sesuaidengan peraturan yang berlaku.Belanja daerah juga ini dimaksudkan merupakan bentuk capaian kinerja yang telah dilakukan Pemda. Pengukuran belanja daerah akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Dalam belanja daerah Pemerintah harus melakukan pengambilan keputusan yang tepat sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan. Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara menerapkan belanja daerah yang tepat. Pengelolaan keuangan yang baik tercipta melalui mekanisme good governance.Akuntabilitas dan transparansi adalah beberapa hal yang ingin dituju dalam mencapai good governance (Wiratraman, 2009). Berdasarkan argumen serta bukti empiris terkait belanja daerah dan akuntabilitas pelaporan keuangan yang telah disampaikan, maka Hipotesis ke 4 dan 5 yang diajukan adalah :
H4 :  Belanja operasional berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda H5 :  Belanja modal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah

## Pengaruh Status Daerah terhadap Akuntabilitas LKPD
Pandangan bahwa jenis daerah mempengaruhi akuntabilitas dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan berimplikasi pada kontrol sosial yang berbeda pula (Abdullah, 2004). Masyarakat kota memiliki kontrol sosialyang lebih kuat (Abdullah, 2004). Dengan adanyakontrol sosial tersebut, tuntutan gencar dilakukanoleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggarapemerintahan yang baik sejalan denganmeningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanyapengaruh globalisasi menuntut adanyaketerbukaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:
H6 :  Status Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda.

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota /kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013. Kriteria pengambilan sampel penelitian adalah purposive sampling dengan ketentuan Pemda kabupaten/kota yang dipilih memiliki semua data yang lengkap meliputi: Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah untuk mendapatkan PAD, DAU, dan total realisasi anggaran pendapatan, serta memerlukan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2011-2013 untuk mendapatkan jumlah temuan audit.
Berdasarkan uraian tersebut, pengukuran variabel terikat dan bebas akan diperlihatkan dalam tabel 1.

## Metode Analisis Data Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011). Ghozali (2006) memaparkan pengukuran yang digunakan pada statistik deskriptif ini meliputi jumlah sample, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi.

## Analisis Regresi Logistik Ordinal
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi logistik ordinal atau PLUM (Polytomous Universal Model).Regresi logistik ordinal bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).Regresi logistik ordinal adalah perluasan dari multinominal logistik regresion, yaitu regresi yang dipakai jika variabel dependen berupa kategori ordinal (peringkat).Dalam penelitian ini, variabel dependen berupa range nilai 1-5 dari skor Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemda kabupaten/kota di konversi yang awalnya bersifat ordinal.
Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :
logit(AKUNT)= ba+b1  MANDIRI +b2 DEPEND  +b3 EFEKTIF+b4 BO

## + b5BM  +  + b6STATUS
Menilai model fit pada regresi ordinal logidtik dapat dilakukan dengan melihat tabel model fitting informatif. Pseudo R-Square pada PLUM, intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji hipotesis dapat dilihat dari parameter estimates di mana terdapat pengaruh dari masing-masing variabel terikat. Parameter estimates dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sig). Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka berarti H0 ditolak dan H1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Objek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah yang menerbitkan Laporan Anggaran dan Realisasi APBD, data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang diperoleh dari BPS Pusat dan BPS Jawa Tengah dan melalui situs internet departemen keuangan dengan alamat http://www.djpk.depkeu.go.id/.
Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 35 pemerintah kabupaten dan kota selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Atas dasar penentuan jumlah sampel yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka diperoleh jumlah sampel dari penelitian selama 2011 sampai dengan 2013 adalah sebesar 35 pemerintah kabupaten dan kota selama 3 tahun penelitian maka diperoleh sebanyak 3 x 35 = 105 data pengamatan.

## Pengaruh Kemandirian terhadap Akuntabilitas  Pelaporan Keuangan
Hasil pengujian hipotesis 1 mendapatkan bahwa Kemandirian daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Hal ini berarti bahwa daerah dengan Kemandirian daerah yang baik akan memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda yang baik.
Akuntabilitas laporan keuangan Pemda dinilai dari opini yang diberikan oleh auditor pemerintah dalam BPK. Opini audit  yang diberikan oleh BPK nampaknya terkait dengan kemandirian daeah atau besarnya PAD yang dimiliki oleh Pemda. Hal ini berarti bahwa daerah dengan kemandirian daerah yang tinggi cenderung memiliki laporan keuangan Pemda yang bebas dari salah saji. Hal ini tak lepas dari kondisi bahwa dengan kemandirian yang tinggi maka penerimaan asli daerah yang dihasilkan oleh Pemda semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaaan penerimaan PAD dapat dikelola dan dilaporkan dengan lebih baik oleh Pemda sehingga hal ini memungkinkan Pemda dapat memberikan laporan keuangan yang lebih akuntabel. Hasil ini konsisten dengan literatur sebelumnya yang menemukan bahwakemandirian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Amy,2014) yang berarti semakin tinggi Tingkat Kemandirian Daerah maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggidalambentukopini audit yang baik.

## Pengaruh Ketergantungan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Hasil pengujian mendapatkan bahwa variabel Ketergantungan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuanganPemda, Hal ini berarti bahwa daerah yang memiliki Ketergantungan yang tinggi tidak terkait langsung dengan penerimaan opini laporan keuangan pemda.
Hal ini identik dengan penjelasan sebelumnya dimana akuntabilitas laporan keuangan Pemda dinilai dari opini yang diberikan oleh auditor pemerintah dalam BPK. Opini audit  yang diberikan oleh BPK nampaknya tidak terkait dengan ketergantungan daerah atau besarnya DAU dan DAK yang diperoleh oleh Pemda. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar alokasi dasar dan besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Bruto yag ditetapkan dalam APBN.Hal ini berarti bahwa besarnya DAU dan DAK sudah ditetapkan aturannya oleh Pemerintah Pusat dan alokasinya sudah jelas untuk kepentingan apa saja sehingga kemungkinan untuk diselewengkan dananya kecil sehingga tidak terkait dengan Opini BPK. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa Ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Amy,2014) yang artinya semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat maka semakin kecil kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi.

## Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Hasil pengujian mendapatkan bahwa variabel rasio efektivitas daerah memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Hal ini berlawanan dengan arah pengaruh yang dihipotesiskan yaitu positif. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan PAD yang tinggi justru berpotensi adanya penyajian
laporan keungan Pemda yang kurang akuntabel.
Kondisi ini dapat terkait dengan penerimaan sumber-sumber PAD yang memungkinkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga upaya untuk mengejar PAD yang besar terkadang justru berpotensi mengakibatkan adanya kemungkinan pelanggaran-pelanggaran dalam perolehannya misalnya yang bertentangan dengan Perundangan yang berada di atasnya.Kemungkinan adanya kesalahan dalam penyampaian laporan keuangan akan memungkinkan Pemda menerimaopini yang kurangbaik. Banyak kasus korupsi di Indonesia karena penyelewengan PAD, PAD daerah yang tinggi tidk menjamin penyalurannya dilakukan secara benar. Contoh nyatanya KPK sampai mengundang instansi pemerintah untuk menyampaikan hasil kajian pengelolaan dan alokasi dana desa karena pentingnya pemetaan potensi penyelewengan dana desa. Dana desa yang disalurkan ke 73.000 desa di seluruh Indonesia memang rawan untuk diselewengkan (news.okezone.com).

## Pengaruh Rasio Belanja Operasional terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Hasil penelitian mendapatkan bahwa variabel belanja operasional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa belanja operasional yang tinggi yang berada dari APBD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda.
Hal ini dapat dikarenakan karena umumnya belanja operasional adalah merupakan belanja rutin yang dilakukan oleh Pemda sehingga nilai yang dialokasikan oleh Pemda cenderung tidak mengalami perubahan besar dan pengeluarannya seringkali tidak melalui proses yang tidak terlalu memerlukan pengawasan.
Kondisi ini menggambarkan bahwa akuntabilitas pengeluaran daerah dalam bentuk belanja operasional daerah masih dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan sehingga tidak berpotensi memerikan kesalahan dalam pencatatan akuntansi Pemda.

## P engaruh Rasio Belanja Modal terhadap Akuntabilitas
Hasil penelitian mendapatkan bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal yang tinggi yang berada dari APBD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda.
Belanja modal umumnya merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemda yang akan langsung bersinggungan dengan pemenuhan kebutuhan publik. Dengan demikian alokasi anggaran untuk belanja modal umumnya melalui proses pengawasan yang lebih ketat seperti pelelangan.Dengan nilai belanja modal yang lebih besar maka alokasi anggaran untuk keperluan publik menjadi lebih besar sehingga transparansi yang dilakukan oleh Pemda juga lebih baik.

## Pengaruh Status Daerah terhadap Akuntabilitas
Hasil penelitian mendapatkan bahwa variabel status daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda namun dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda
yang berstatus Kota justru cenderung memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda yang lebih rendah.
Kondisi ini menggambarkan bahwa penyelewengan anggaran atau ketidakpatuhan anggaran lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah derah kota dibanding oleh Kabupaten. Jawa Tengah terdiri dari 6 Kota dan 29 Kabupaten. Data empiris penelitian ini mendapatkan bahwa dari 6 kota tersebut hanya Kota Surakarta saja yang selama tahun 2011 hingga 2013 yang selama 2 tahun (2012-2013) pernah mendapatkan opini WTP sedangkan lainnya tidak pernah mendapatkan opini WTP. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pemda wilayah Kota di Jawa Tengah masih kurang memiliki keinginan atau kemampuan untuk transparan dan akuntabel dalam melaporkan anggaran. Ada satu contoh kasus mengenai Status Daerah yang berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan yaitu terkait laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014 yang telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pihak BPK RI mengungkapkan pihaknya menemukan permasalahan terhadap pengelolaan sejumlah aset milik pemerintah Ibukota. Hal ini berarti tidak menjamin Status Daerah dengan predikat kota memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi daripada kabupaten.

## SIMPULAN, IMPLIKASI dan KETERBATASAN Simpulan
Dari hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa daerah dengan Kemandirian daerah yang baik akan memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda yang baik dan bebas dari salah saji. Hal ini tidak terlepas dari kondisi bahwa dengan kemandirian yang tinggi maka Pendapatan Asli Daerah yamg dihasilkan oleh Pemda semakin tinggi.
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Ketergantungan Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah. Hal ini identik dengan penjelasan sebelumnya dimana akuntabilitas laporan keuangan Pemda dinilai dari opini yang diberikan oleh auditor pemerintah dalam BPK. Opini audit yang diberikan oleh BPK nampaknya tidak terkait dengan ketergantungan daerah atau besarnya DAU dan DAK yang diperoleh oleh Pemda. Hal ini berarti bahwa tidak banyak daerah dengan ketergantungan daerah yang tinggi kan memiliki kesalahan dalam penggunaan DAU dan DAK yang diperoleh dari pemerintah pusat tersebut.DAU suatu daerah ditentukan atas dasar alokasi dasar dan besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah. Alokasi dasar hitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil  daerah (belanja pegawai daerah) pada daerah yang bersangkutan.Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil,namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.Besarnya DAU dan DAK sudah ditetapkan aturannya oleh Pemerintah Pusat dan alokasinya sudah jelas untuk kepentingan apa saja sehingga kemungkinan untuk diselewengkan dananya kecil sehingga tidak terkait dengan Opini BPK.
Terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari Efektivitas Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan PAD yang tinggi justru berpotensi adanya penyajian laporan keuangan Pemda yang kurang akuntabel. Kondisi ini dapat terkait dengan penerimaan sumber-sumber PAD yang memungkinkan bertentangan dengan peraturan
yang berlaku sehingga upaya untuk mengejar PAD yang besar terkadang justru berpotensi mengakibatkan adanya kemungkinan pelanggaran-pelanggaran dalam perolehannya misalnya yang bertentangan dengan Perundangan yang berada di atasnya. Kemungkinan adanya kesalahan dalam penyampaian laporan keuangan akan memungkinkan Pemda menerima opini yang kurang baik. Banyak kasus korupsi di Indonesia karena penyelewengan PAD, PAD daerah yang tinggi tidak menjamin penyalurannya dilakukan secara benar.
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Belanja Operasional Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah.Hal ini dapat dikarenakan karena umumnya belanja operasional adalah merupakan belanja rutin yang dilakukan oleh Pemda sehingga nilai yang dialokasikan oleh Pemda cenderung tidak mengalami perubahan besar dan pengeluarannya seringkali tidak melalui proses yang tidak terlalu memerlukan pengawasan. Kondisi ini menggambarkan bahwa akuntabilitas pengeluaran daerah dalam bentuk belanja operasional daerah masih dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan sehingga tidak berpotensi memerikan kesalahan dalam pencatatan akuntansi Pemda.
Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Belanja Modal Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah se-JawaTengah. Belanja modal umumnya merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemda yang akan langsung bersinggungan dengan pemenuhan kebutuhan publik. Dengan demikian alokasi anggaran untuk belanja modal umumnya melalui proses pengawasan yang lebih ketat seperti pelelangan.Dengan nilai belanja modal yang lebih besar maka alokasi anggaran untuk keperluan publik menjadi lebih besar sehingga transparansi yang dilakukan oleh Pemda juga lebih baik.
Terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari Status Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah.Hal ini menunjukkan bahwa Pemda yang berstatus Kota justru cenderung memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda yang lebih rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa penyelewengan anggaran atau ketidakpatuhan anggaran lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah derah kota dibanding oleh Kabupaten. Jawa Tengah terdiri dari 6 Kota dan 29 Kabupaten. Data empiris penelitian ini mendapatkan bahwa dari 6 kota tersebut hanya Kota Surakarta saja yang selama tahun 2011 hingga 2013 yang selama 2 tahun (2012-2013) pernah mendapatkan opini WTP sedangkan lainnya tidak pernah mendapatkan opini WTP. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pemda wilayah Kota di Jawa Tengah masih kurang memiliki keinginan atau kemampuan untuk transparan dan akuntabel dalam melaporkan anggaran.
Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat:
1.  Mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan (DAU dan DAK)  untuk  anggaran Belanja Modal yang diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.   Mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehinggatercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehingga pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dikurangi.
3.  Memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya tepat guna dan tepat sasaran karena rentan untuk diselwengkan.

## Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang Keterbatasan Penelitian
Penelitian memiliki keterbatasan yaitu terdapat perbedaan yang besar pada ukuran variabel yang terbatas seperti misalnya variabel akuntabilitas yang memiliki range jawaban yang pendek.

## Agenda Penelitian Mendatang
1.   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis model penelitian dengan menggunakan metode analisis data lain.
2.   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengubah model penelitiandengan menambahkan variabel seperti halnya variabel non keuangan. Variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah daerah dapat menjelaskan dengan baik seberapa besar tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Sait, 2005, Desentralisasi: Konsep, Teori dan Perdebatannya, Jurnal Desentralisasi, Vol. 6 No. 4 Tahun 2005, Pusat Kajian Kinerja Otonomi DaerahLembaga Administrasi Negara, Jakarta
Abdullah, S. 2004. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agency Theory. Paper di presentasikan pada Seminar Antarbangsa, Universitas Bengkulu, 4-5 Oktober 2004. Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat. BPK. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011.Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
BPK. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012.Pusat Informasi dan Komunikasi Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia.
BPK. 2014 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013.Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Cestar, Ali. “KPK Rilis Peta Potensi Korupsi Desa”. http://desamerdeka.co.id/dana-untuk-73-ribu-desa-rawan- kpk-rilis-petapotensi-korupsi-desa/. Diakses pada tanggal 12 September 2015.
S. Munawir, (1995),Analisa Laporan Keuangan, Liberty Yogyakarta
Fontanella, Amy dan Rossieta, Hilda. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 17.
Fakhri, Fakhrizal. “BPK Temukan Kejanggalan Laporan Keuangan Pemprov DKI”. http://news.okezone.com/
read/2015/07/06/338/1177294/bpk-temukan-kejanggalan-laporan-keuangan-pemprov-dki. Diakses pada tanggal 12 September 2015
Ghozali, Imam. (2001). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halachmi, Arie. 2005. Performance measurement is only one way of managing  performance. International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 54: 502-516.
Halim, Abdul. 2001. Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan. Edisi. Kedua, Yogyakarta : UPP AMP YKPN. Hatch, E. , & Farhady, H. 1981. Research Design & Statistics for Applied Linguistics. Tehran: Rahnama Publications. Herminingsih, 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak). Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2002. Metodologi Penelitian. Edisi 1.   Yogyakarta:  Penerbit  BPFE
Yogyakarta
Litvack, J. and J. Seddon, Eds. (1999). Decentralization Briefing Notes.   Washington, D.C., World Bank Institute. Liu, Chih hung (2007). What Type of Fiscal Decentralization System has better   Performance. School of Public Policy
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Andi.
Moisiu, Alexander (2013). Decentralizations and The Increased autonomy in Local Governments, Procedia- Social and Behavioral Sciences, pp.459-463
Mulyadi. 2002. Auditing, Edisi Keenam, Buku Satu dan Dua. Salemba Empat. Jakarta Mulyadi, 2007, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, Salemba Empat, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan. Pramono, Joko . 2014. Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan    antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah.
Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo dan Dewi Damayanti (2007). Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah”. Bank Dunia: Justice for the Poor Project .
Sasana, Hadi, 2006. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan
Ekonomi  Kabupaten/
Kota Provinsi Jawa Tengah.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung:   Alfabeta.
Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, 2005. Pemerintahan Daerah di Indonesia,  CV Pustaka Setia, Bandung Syahruddin. 2006. Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten. Westin, Susan S. 1998. Performance Measuremnt and Evaluation Definition and Relationship. GAO issued May 2005
Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2009. Paradigma Hukum dan Demokratisasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. www.google.com.
www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal 3 Mei 2015.
DETERMINAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah) Vinda Erryana & Hendri Setyawan

## LAMPIRAN

## Tabel 1

## Pengukuran Variabel dan Operasional Variabel
Variabel yang diukur Indikator Skala Sumber Data Variabel Terikat Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Opini laporan audit BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) -   WTP skor 5 -  WTP DPP skor4 -  WDP skor 3 -   TW skor 2 -  Tidak memberikan opini skor 1 Sekunder Variabel Bebas Kemandirian Daerah Komposisi PAD pada Pendapatan Daerah (Amy, 2014) PAD Total Pendapatan Sekunder Ketergantungan Daerah komposisi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Pendapatan Daerah (Amy, 2014) DAU + DAK Total Pendapatan Sekunder Rasio Efektifitas Pemenuhan Realisasi penerimaan PAD terhadap PAD yang ditargetkan. (Joko,2014) Realisasi Penerimaan PAD Target PAD Sekunder Rasio Belanja Operasional Alokasi belanja operasional yang dilakukan Pemda dari realisasi APBD. (Joko, 2014) Belanja Operasional Total APBD Sekunder Rasio Belanja Modal Alokasi belanja modal yang dilakukan Pemda dari realisasi APBD. (Joko, 2014) Belanja Modal Total APBD Sekunder Status Daerah Menggunakan variabel dummy Daerah berstatus sebagai Kota diberi nilai 1 dan jika berstatus Kabupaten diberi nilai 0. Sekunder Tabel 2. Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kemandirian 105 0.0530 0.3311 0.1108 0.0497 Ketergantungan 105 0.3720 0.7718 0.6201 0.0609 Efektivitas 105 0.9080 1.7239 1.2414 0.1444 BelanjaOps 105 0.4932 1.1514 0.7750 0.0912 BelanjaModal 105 0.0647 0.2803 0.1434 0.0440 Valid N (listwise) 105
Tabel 5. Model Fitting Information Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. Intercept Only 145.585 Final 119.304 26.281 6 .000
Link function: Logit.
Tabel 6. Parameter Estimate s Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Threshold [Akuntabilitas = 3] 5.561 4.714 1.392 1 .238 -3.678         14.800 [Akuntabilitas = 4] 5.908 4.720 1.567 1 .211 -3.343 15.159 Location Kemandirian 35.194 10.979 10.277 1 .001 13.676 56.711 Ketergantungan 7.348 6.407 1.315 1 .251 -5.210 19.905 Efektivitas -7.813 2.462 10.074 1 .002 -12.638 -2.989 BelanjaOps 4.824 2.859 2.846 1 .092 -.780          10.428 BelanjaModal 14.692 6.404 5.263 1 .022 2.140 27.244 Status -2.724 1.192 5.222 1 .022 -5.060 -.388
Tabel 3. Goodness-of-Fit Chi-Square Df Sig. Pearson 202.030 202 .486 Deviance 119.304 202 1.000
ink function: Logit.
Tabel 4.

## Case Processing Summary
N Marginal Percentage Akuntabilitas WDP 78 74.3% WTP DPP 5 4.8% WTP 22 21.0% Valid 105 100.0% Missing 0 Total 105