## Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea
Akreditasi LIPI: 764/AU1/P2MI-LIPI/10/2016 Akreditasi KEMENRISTEKDIKTI: 36b/E/KPT/2016
www.jurnal.balithutmakassar.org

## UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN PADA TAMAN NASIONAL DI PULAU SUMATRA

## (Efforts to Resolve the  Problem of  Forest  Area Conservation on the National
Park in the Island of Sumatra)
Desmiwati  1 dan Surati 2 1 Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Bogor Jl. Pakuan Ciheuleut PO.Box. 105 Bogor, Jawa Barat, Indonesia Telp: +62251 8327768, Fax: +622518327768
2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Jl. Gunung Batu, No. 5 Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Telp: +622518633944, Fax: +622518634924 Article Info ABSTRAK Article History: Received 2 February 2017; received in revised form 21 August 2017; accepted 21 August 2017. Available online since 31 August 2017 Dalam  rangka  terselenggaranya  pengelolaan  hutan  secara  baik,  diperlukan  kepastian kawasan  hutan  secara  faktual  maupun  secara  yuridis  agar  memiliki  landasan  hukum yang  kuat.  Hal  ini  memerlukan  kemantapan  tata  batas  kawasan  hutan.  Penelitian  ini bertujuan    untuk  mengetahui  perkembangan  kegiatan  pemantapan  kawasan  taman nasional  (TN)  di  Pulau    Sumatra,  dan  mengetahui  permasalahan  yang  terjadi  dalam proses pemantapan kawasan TN di Pulau Sumatra. Penelitian dilakukan pada 11 TN di Pulau Sumatra, terdiri dari 7 TN sebagai wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)  dan  4  TN  non  KPHK.  Pendekatan  analisis    yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perkembangan  dari  11  TN  terdapat 27,27%    yang  telah  melakukan  penataan  batas  luar  sampai  dengan  temu  gelang, sedangkan 72,72% belum melakukan.  Hal ini disebabkan ada beberapa area yang akan ditata batas masih bermasalah dengan masyarakat. Penataan zonasi telah dilakukan oleh 10  TN    (90,91%)  dan  1  TN  (9,09%)  belum  melakukan  penataan  zonasi.  Masih  ada  TN yang  belum  menetapkan  zonasi  berdasarkan  tata  batas  yang benar.  Dari permasalahan yang ada, upaya yang perlu dilakukan di antaranya adalah perlu adanya tanda batas yang jelas  pada  TN  yang    dapat  dikenali  oleh  semua  pihak,  proses  penetapan  zonasi  perlu dipercepat  dan  dilakukan  sesuai  dengan  kepentingan  semua  pihak,  serta  perlu  adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan TN. Kata kunci: Kawasan hutan Pemantapan kawasan Taman nasional Zonasi Keywords: Forest area Forest area stabilization National park Zonation

## ABSTRACT
In  the  frame  of  the  implementation  of  good  forest  management,  the  certainty  of  the factually and legally forest area it is needed in order in order to have solid legal foundation. This means the stability on forest boundary areas it is required. This study aimed to carry out  scrutiny  of  the  stability  of  11  national  parks  areas  in  Sumatra,  and  to  recognize  the development of stabilization of national parks. The study is conducted in 11 national parks in Sumatra consisting of 7 national parks as conservation forest management unit (CFMU) and  4  parks  are  not  CFMU.  The  analysis  approach  used  for  the  research  was  qualitative descriptive. The results showed that out of 11 national parks only 27.27% which has been structuring the outer boundary from end to end, meanwhile 72.72% have not done. This is because there are some boundaries areas that will be regulated still have problems with the community. Zonation structuring has been conducted by 10 National Park (90.91%) but 1 TN (9.09 have not done the zonation structuring yet). There are some national parks has not been define the boundary properly. Out of number of issues, some efforts  that need to be done are to clarify boundary markers on the national parks that can be recognized by all stakeholders, the the acceleration of zone marking and carried out in accordance with the interests  of  all  stakeholders,  as  well  as  the  need  for  community  involvement  in  the management of national parks.
 Corresponding author. Tel.: +62 81381094360 E-mail address: desmiwati.wong@gmail.com (Desmiwati)

## I. PENDAHULUAN
Penetapan  taman  nasional  (TN)  untuk pertama kalinya dimulai di Amerika Serikat ketika Presiden Abraham Lincoln
menetapkan Yellowstone  sebagai  kawasan  perlindungan  alam yang  kemudian  menjadi  TN  pertama  di  dunia (Dunggio  &  Gunawan,  2009).  Menurut  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  108  tahun 2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan Pelestarian  Alam,  bahwa  TN  adalah  kawasan pelestarian  alam  (KPA)  yang  mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan  untuk  tujuan  penelitian,  ilmu pengetahuan,  pendidikan,  menunjang  budidaya, pariwisata,  dan  rekreasi.  Dalam  Undang-Undang No.  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  terjadi pengembangan  kebijakan  pengelolaan  kawasan hutan  khususnya  dalam  peningkatan  fungsi konservasi  melalui  pembentukan  unit-unit    TN. Salah  satu  syarat  kawasan  hutan  ditetapkan menjadi  TN  adalah  bahwa  kawasan  hutan tersebut memiliki ekosistem yang masih utuh atau masih memiliki keadaan alam yang asli  dan alami (Sylviani, 2008).
Selaras  dengan  kebijakan  pemerintah,  sejak tahun  1982  sampai  dengan  tahun    2004  telah ditunjuk  50  unit  TN  dengan  total  luas    kawasan 16,46  juta  ha  terdiri  dari  kawasan  perairan 654.346,3  ha    dan  daratan  15.806.088,4  ha (Dunggio  &  Gunawan,  2009).  Jumlah  TN mengalami  perubahan,  sampai  dengan  saat  ini terdapat  53  unit  TN(Direktorat  Jenderal  KSDAE, 2017). Meskipun jumlah TN yang ditetapkan terus mengalami  perubahan,  persoalan  yang  dihadapi dalam  pengelolaannya  juga  semakin  beragam. Banyak persoalan TN yang sampai saat ini belum terpecahkan  di  antaranya  perambahan  kawasan, sengketa tata batas, perburuan liar, illegal logging dan  kurangnya  dukungan  dari stakeholders lokal (Dunggio  &  Gunawan,  2009;  Ginting,  2010; Sulistyo et al ., 2014; Surati, 2014).
Potensi  yang  terdapat  dalam  TN  menjadi daya  pikat  bagi  penduduk  setempat  maupun pihak  terkait  lainnya  untuk  melakukan  kegiatan perladangan/bertani,  pemukiman, illegal  logging , okupasi  lahan  perkebunan,  pembukaan  jalan, pertambangan,  dan  beberapa  bentuk  kegiatan yang  menjadi  gangguan    terhadap  upaya pelestarian  dan  pengelolaannya.  Hal  demikian secara  umum  berakibat  timbulnya  konflik kawasan  yang  berkepanjangan    (Handoyo et  al ., 2011),  juga  terjadinya  berbagai  tindak  pidana kehutanan,  sehingga  ketidakpastian  kawasan pengelolaan  secara  fisik  di  lapangan  maupun secara  yuridis  formal  lebih  jauh  berakibat  tidak
tercapainya tujuan pengelolaan kawasan konservasi secara optimal.
Tercapainya  tujuan  pengelolaan  kawasan konservasi  secara  optimal  sangat  dipengaruhi oleh  persoalan  tata  batas  kawasan.  Penelitian terkait  pemantapan kawasan hutan dalam rangka pengelolaan  TN  secara  berkelanjutan  masih sedikit dilakukan, di antaranya adalah pemantauan  hutan  rawa  gambut  di  kawasan Berbak-Sembilang  (Wibowo,  2002),  partisipasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan  hutan  lindung,  kasus  di  hutan  lindung Gunung  Nona  Kota  Ambon  Provinsi  Maluku (Salampessy et  al .,  2004),  telaah  sejarah kebijakan  pengelolaan  TN  di  Indonesia  (Dunggio & Gunawan, 2009), permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi penataan tata ruang  wilayah  provinsi  (Syahadat  &  Subarudi, 2012),  kajian  harmonisasi  pengelolaan  tujuh  TN laut  (Halim,  2014),  dan  efektifitas  pelaksanaan kebijakan  penggunaan  kawasan  hutan  dengan kompensasi  lahan  di  Provinsi  Jawa  Barat (Cahyadi et al .,2015). Sedangkan penelitian terkait pemantapan  kawasan  hutan  dan  pengelolaannya dengan lokus Pulau Sumatra belum dilakukan.
Pulau  Sumatra  termasuk  pulau  yang mempunyai  banyak  TN,  11  TN  dengan keberagamannya,  baik  itu  sumberdaya  maupun konflik  yang  terjadi.  Lokus  penelitian  tentang  TN di  Pulau  Sumatra  selama  ini  dilakukan  dengan kasus – kasus tertentu di satu TN, maka penelitian ini  untuk  mengetahui  gambaran  TN  di  Pulau Sumatra  secara  menyeluruh  dan  khususnya terkait  pemantapan  kawasan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  perkembangan kegiatan  pemantapan  kawasan  TN  di  Pulau Sumatra, dan (2) mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pemantapan  kawasan TN di Pulau Sumatra. Dengan mengetahui perkembangan  dan  permasalahan  yang  terjadi dalam  kegiatan  pemantapan  kawasan  TN  maka dapat  dirumuskan  upaya-upaya  yang  perlu dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi masalah  yang  terjadi  sehingga  pengelolaan  TN dapat lebih efektif dan efisien.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  11  TN  di  Pulau Sumatra  yang  terdiri  dari  7  TN  sebagai  kesatuan pengelolaan  hutan  konservasi  (KPHK),  4  unit  TN Model  (Non  KPHK).    Penelitian  dilakukan  pada tahun 2011, dan tahun 2016 telah dilakukan studi literatur  untuk  pembaharuan  data.  Penulis melakukan penelitian dengan mendatangi wilayah TN di Pulau Sumatra.

## B. Pengumpulan Data
Pemantapan kawasan hutan tidak lepas dari pengukuhan  kawasan  hutan  mulai  penataan batas,  pemetaan  sampai  penetapan,  penataan zonasi  yang  sudah  jelas,  serta  perencanaan kegiatan pengelolaan yang sistimatis, terukur dan realistis  terutama  untuk  pengurusan  kawasan maupun  dalam  rangka  pengelolaan  kawasan secara berkelanjutan.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui  wawancara  mendalam    ( indepth interview )  dengan  15  orang  informan  kunci  pada setiap lokasi TN. Informan kunci tersebut  berasal dari staf TN, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA),  Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan (BPKH)  dan  dinas  terkait.  Total  informan  kunci dalam  penelitian  ini  adalah  165  orang.  Data primer  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara informan  kunci  meliputi:  data  progres  tata  batas kawasan TN, pengukuhan dan penetapan kawasan TN,  penataan  zonasi,  dokumen  perencanaan  TN, permasalahan-permasalahan  dalam  proses  tata batas, pengukuhan  dan penetapan kawasan serta dalam  proses  penataan  zonasi.  Data  sekunder adalah  data  pendukung  yang  diperoleh  dari instansi terkait dan hasil-hasil penelitian.

## C. Analisis  Data
Pendekatan  analisis  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif.  Analisis  deskriptif  kualitatif dilakukan  untuk  mengidentifikasi  dan  menilai kesenjangan  antara  data  dan  informasi  yang dibutuhkan  untuk  penilaian  kinerja  dengan  data dan informasi yang tersedia di TN.
Data-data  yang  diperoleh  diuji  validitasnya dengan  menggunakan  teknik  triangulasi,  yaitu cara  uji  silang  antara  sumber  data  yang  satu dengan  sumber  data  lainnya  (Kasiyan,  2015). Proses  ini  dilakukan  terus-menerus  sampai  tidak ada  lagi  perbedaan-perbedaan  dan  tidak  ada  lagi yang  perlu  dikonfirmasikan  kepada  informan . Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan  multimetode  yang  dilakukan  peneliti pada  saat  melakukan  penelitian,  mengumpulkan, dan  menganalisis  data.  Ide  dasarnya  adalah bahwa  fenomena  yang  diteliti  dapat  dipahami dengan  baik  sehingga  diperoleh  kebenaran tingkat  tinggi  jika  didekati  dari  berbagai  sudut pandang.  Memotret  fenomena  tunggal  dari  sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh  tingkat  kebenaran  yang  handal (Kasiyan, 2015).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.   Gambaran Umum  TN di Pulau Sumatra 1. TN Berbak dan Sembilang
TN  Berbak  dan  Sembilang  terletak  di Provinsi  Jambi  dengan  luasan  265.596,31  ha.
Perkiraan  panjang  batas  luar  252,75  km  dan telah  ditata  batas  sebagai  TN.  Sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis TN,  TN  Berbak  dan  Sembilang    merupakan gabungan  antara  TN  Berbak  dan  TN  Sembilang sejak  tahun  2016.    TN  Berbak  dan  Sembilang merupakan  kawasan  pelestarian  alam  untuk konservasi  hutan  rawa  terluas  di  Asia  Tenggara yang  belum  terjamah  oleh  eksploitasi  manusia. Keunikannya  berupa  gabungan  yang  menarik antara  hutan  rawa  gambut  dan  hutan  rawa  air tawar  yang  terbentang  luas  di  pesisir  Timur Sumatra.  Ada  sekitar  110  ribu  ha  hutan  gambut dan 60 ribu ha hutan rawa.
TN  Berbak  dan  Sembilang  merupakan habitat  bagi  harimau  sumatra,  gajah  asia,  tapir asia,  siamang,  kucing  emas,  rusa  sambar,  buaya muara,  ikan  sembilang,  penyu  air  tawar  raksasa, lumba-lumba  air  tawar  dan  berbagai  spesies burung.  Terdapat  flora  di  antaranya  gajah  paku, nipah,  cemara  laut,  pandan  laut,  waru,  nibung, jelutung menggeris, gelam tikus. Satu pesona yang cukup menarik adalah proses migran burung dari Siberia  yang  dapat  dilihat  di  Sembilang  pada bulan  Oktober.  TN  Berbak  dan  Sembilang  akan segera  membangun  pos-pos  untuk  rencana pengembangan  potensi  wisata,  kedepannya  akan diatasi  masalah  payung  hukum  dan  aturan,  serta pembangunan  sarana  dan  prasarana  bagi  paket wisata.
TN  Berbak  dan  Sembilang  telah  melakukan penataan zonasi, yang terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan  dan  rehabilitasi  untuk  kawasan hutan di Berbak, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen KSDAE  No.  SK  113/IV-Set/2014.    Sedangkan untuk  kawasan  Sembilang  terdiri  dari  zona  inti, rimba,  pemanfaatan,  tradisional,  rehabiliasi  dan zona  khusus,  dengan  SK  penetapan  zonasi  dari Dirjen PHKA No. 111/IV-Set/2011.
2. TN Bukit Dua Belas TN  Bukit  Dua  Belas  terletak  di  Kabupaten Sarolangun Bangko, Batanghari,  dan Bungo Tebo, Jambi,  ditunjuk  Menteri  Kehutanan  pada  tahun 2000  dengan  luas  kawasan  60.500  ha.  Di kawasan TN Bukit Dua Belas  berdiam Suku Anak Dalam  atau  Suku  Kubu  atau  Orang  Rimba.  TN Bukit  Dua  Belas  merupakan  perwakilan  hutan hujan  tropis  di  Provinsi  Jambi.  Berbeda  dengan beberapa  TN  lainnya,  TN  Bukit  Dua  Belas ditetapkan  bukan  hanya  didasarkan  atas keanekaragaman  hayatinya,  melainkan  juga dengan pertimbangan keberadaan komunitas adat Orang  Rimba.  Berdasarkan  alasan  tersebut tentunya  sebagian  besar  pengelolaan  kawasan melibatkan  unsur  Orang  Rimba  sebagai  suku  asli
dan masyarakat melayu sekitar (Reslawati, 2011; Novriyanti, 2013; Daulay, 2013).
Menurut  Sardi  (2010) konflik yang terjadi di TN  Bukit  Dua  Belas  melibatkan  berbagai  pihak yaitu  warga  desa  sekitar,  orang  rimba,  anak perusahaan,  LSM,  dan  pihak  pengelola  TN. Keragaman  kepentingan  yang  melatarbelakangi terjadinya  konflik  kepentingan  konservasi  dan pencadangan hutan, kepentingan bisnis,
kepentingan sumber penghidupan, dan
kepentingan mempertahankan ruang penghidupan (Takiddin, 2014).
Tata  batas  di  lapangan  sudah  dilaksanakan secara temu gelang sepanjang 146,91 km (100%). Dalam  rangka  pengelolaan  TN  telah  disusun zonasi,    dengan  SK  penetapan  zonasi  oleh  Dirjen KSDAE  No.  SK  22/IV-14CBHL/2015,  terdiri  dari zona inti, rimba, pemanfaatan dan zona lainnya.
3. TN Way Kambas TN    Way  Kambas,  terletak  di  Kabupaten Lampung  Tengah,    Provinsi  Lampung,  ditunjuk Menteri Kehutanan pada tahun 1991 dengan luas kawasan  130.000 ha.  Tata batas  kawasan telah dilaksanakan  secara  temu  gelang  sepanjang 233,30 km (100%) dan kawasan telah ditetapkan Menteri Kehutanan tahun 1999 dengan luas areal efektif 125.621 ha. Dalam rangka pengelolaan TN telah  disusun  zonasi  yang    ditetapkan  Direktur Jenderal  PHKA  dengan  No.  SK  121/IV-Set/2011, dan  telah  dikaji  untuk  perubahan  zonasi,  namun dalam usulan kajian tersebut terjadi pengurangan luas  zona  inti  dan  zona  rimba.  Zonasi  yang  ada terdiri  dari  zona  inti,  rimba,  konservasi  khusus, pemanfaatan  intensif,  dan    khusus  TPU  Desa Rantau Jaya Udik II.
Hasil  penelitian  Maullana  &  Darmawan (2014) bahwa penutupan lahan terluas pada zona rimba  dan  zona  pemanfaatan  intensif  adalah alang-alang,  sedangkan  zona  khusus  konservasi dan zona inti memiliki penutupan terluas berupa hutan. Keunikan TN Way Kambas adalah TN yang khusus untuk perlindungan gajah.
4. TN Gunung Lueseur TN  Gunung  Leuseur  terletak  di  Provinsi Nangroe  Aceh  Darussalam  dan  sebagian  kecil lainnya masuk Provinsi Sumatra Utara. Keberadaan  TN  Gunung  Leuser  pada  awalnya diakui dalam Pernyataan Menteri Pertanian tahun 1980 dengan luas 792.675 ha, namun selanjutnya tahun  1997  ditunjuk  Menteri  Kehutanan  dengan luas kawasan ± 1.094.692 ha.  TN Gunung Leuser merupakan  tipe  ekosistem  hutan  hujan  tropis dataran  rendah  dan  pegunungan,  berada  pada ketinggian  antara  150  -  3450  m  dpl  dengan puncak  tertinggi  Gunung  Leuser  dan  Gunung Bandahara.  Flora  yang  dilindungi  antara  lain bunga  bangkai (Rafflesia  arnoldi) dan  pohon
payung raksasa. Fauna langka antara lain harimau sumatra,  beruang  madu,  gajah  sumatra,  badak sumatra,  orangutan  sumatra  (mawas),  burung rangkong  papan,  anjing  ajag,  siamang,  macan dahan, kambing hutan dan tapir (Ginting, 2010).
Perkiraan  panjang  batas  berdasarkan penunjukan  710  km  dan    penataan  batas  di lapangan  sebagai  TN  realisasi  30  km  (4,22%). Tahun  2002,  2009,  dan  2010  pernah  dilakukan rekonstruksi  batas sepanjang 355,944 km,namun rekonstruksi  tersebut  dilakukan  terhadap  hasil tata  batas  yang  didasarkan  SK  Menteri  Pertanian tahun  1980,  sehingga  rekonstruksi  belum sepenuhnya  dilakukan,  seharusnya  rekonstruksi didasarkan  pada  SK  Menteri  Kehutanan  tahun 1997. Dalam rangka pengelolaan TN telah disusun zonasi,  dan  telah  ditetapkan  melalui  SK  Dirjen PHKA  No.  SK.35/IV-Set/2014,  terdiri  dari  zona inti,  rimba,  pemanfaatan,  tradisional,  rehabiliasi, religi, khusus dan wilayah abu-abu.
5. TN Kerinci Seblat
TN  Kerinci  Seblat  adalah  TN  terbesar  di wilayah  Sumatra, membentang di empat provinsi yaitu  Sumatra  Barat,  Jambi,  Bengkulu  dan Sumatra  Selatan.  Potensi  keanekaragaman  hayati yang dimiliki TN Kerinci Seblat cukup besar, baik itu  sumberdaya  alam,  flora  maupun  faunanya. Sekitar  4.000  spesies  tumbuhan  yang  ada  di  TN ini,  termasuk  bunga  terbesar  di  dunia  yaitu Rafflesia  arnoldi dan  bunga  tertinggi  di  dunia Titian  arum .  Fauna  yang  ada  di  TN  di  antaranya adalah  Harimau  sumatra,  Badak  sumatra,  gajah sumatra,  macan  dahan,  tapir  melayu,  beruang madu dan sekitar 370 spesies burung. TN Kerinci Seblat  mempunyai  potensi  wisata  yang  unik dengan berbagai mata air panas, sungai beraliran deras, gua, air terjun dan danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara.
Ditunjuk  Menteri  Kehutanan  tahun  1996 dengan  luas  kawasan  ±  1.368.000  ha.  Tata  batas sudah  dilakukan  secara  temu  gelang  sepanjang 2.503,140  km  dan  kawasan  TN  telah  ditetapkan Menteri  Kehutanan  tahun  1999  dengan  luasan 1.375.389,876  ha.  Perkembangan  kebijakan sesuai Keputusan Menteri  Kehutanan  pada tahun 2004 areal kawasan TN Kerinci Seblat bertambah menjadi  ±  1.389.549,876  ha,  namun  terhadap areal penambahan tersebut belum ditindaklanjuti penataan  batas  luarnya.  Hal  demikian  berakibat tata batas luar kawasan TN Kerinci Seblat menjadi tidak  temu  gelang,  sehingga  terhadap  penetapan TN  Kerinci  Seblat  oleh  Menteri  Kehutanan  perlu direvisi.  Telah  dilakukan  penetapan  zonasi  oleh Dirjen  PHKA  NO.  SK07/IV-KK/2017,  terdiri  dari zona  inti,  rimba,  pemanfaatan,  tradisional, rehabilitasi dan zona khusus.
6. TN Bukit Barisan Selatan
TN  Bukit  Barisan  Selatan  terletak  di Bengkulu  Selatan  dan  Lampung  Utara  memiliki beberapa  hutan  dataran  rendah  di  Sumatra.  TN Bukit  Barisan  Selatan  sangat  kaya  dalam  hal keanekaragaman  hayati  dan  merupakan  tempat tinggal  bagi  tiga  jenis  mamalia  besar  yang  paling terancam  di  dunia  yaitu  gajah  sumatra,  badak sumatra, dan harimau sumatra.
Bukit
Barisan Selatan dinyatakan sebagai cagar  alam  dan suaka  margasatwa pada tahun  1935.  Kawasan  Bukit  Barisan  Selatan dinyatakan  sebagai  TN  oleh  Menteri  Pertanian tahun 1982 dengan luas ± 356.800 ha dan belum ada  Keputusan  Menteri  Kehutanan  untuk penunjukannya. Sehingga secara yuridis, penunjukan  dan  perubahan  fungsi  Suaka Margasatwa  Sumatra  Selatan  menjadi  TN  Bukit Barisan Selatan belum memiliki kepastian hukum. Walaupun  demikian  untuk  perkiraan  panjang batas  luar  953,903  km  telah  direkonstruksikan batas  luarnya  dengan  inisial  TN  sepanjang  333,9 km  (35%).  Pada  tahun  1990  Menteri  Kehutanan menunjuk  cagar  alam  laut  (perairan)  seluas ± 21.600 ha letaknya berbatasan dengan kawasan TN Bukit Barisan Selatan, yang secara operasional di  lapangan  berada  dalam  pengawasan  Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan namun belum ada penegasan untuk pengelolaannya. Telah dilakukan zonasi  dengan  SK  dari  Dirjen  PHKA  No.  80/IV- KKBHL/2014,  terdiri  dari  zona  inti,  rimba, pemanfaatan,  tradisional,  reahabilitasi,  religi, khusus, blok perlindungan dan blok pemanfaatan.
7. TN Siberut TN  Siberut  terletak  di  Kabupaten  Padang Pariaman,  Sumatra  Barat.  Dengan  luas  wilayah sebesar  190.500  ha.  Di  Pulau  Siberut  tercatat antara  lain  896  spesies  tumbuhan  berkayu,  31 spesies  mamalia,  dan  134  spesies  burung. Terdapat  empat  spesies  endemik  primata  yang terancam  punah.  Keempat  spesies  endemik tersebut  adalah  siamang  mentawai  (bilou, Hylobates klossii ), lutung (joja, Presbytis potenziani ),  monyet  mentawai  (simakobu, Simias concolor ), dan beruk (bokoi, Macaca pagensis ). TN  Siberut  ditetapkan  melalui  Surat Keputusan  Menteri  KehutananNomor  407/Kpts- II/1993.  Perkiraan batas luar kawasan sepanjang ±  205  km  dan  progres  tata  batas  masih    tahap pemancangan  batas  sementara  sepanjang  98,38 km.  Sebelumnya  tahun  1981  pulau  ini  sudah ditetapkan  sebagai  cagar  biosfer  melalui  proyek man  and  biosphere UNESCO.  Hutan  hujan  yang merupakan  bagian  dari  TN  Siberut  menyelimuti hampir  65%  Pulau  Siberut.  Telah  dilakukan zonasi  melalui  SK  Dirjen  PHKA  No.  32/IV- Set/2015,  terdiri  dari  zona  inti,  rimba, pemanfaatan dan zona lainnya.
8. TN Bukit Tiga Puluh TN  Bukit  Tiga  Puluh,  terletak  di  Kabupaten Bungo  Tebo,  Indragiri  Hulu,  dan  Indragiri  Hilir, Provinsi  Riau  dan  Jambi.  Ditunjuk  Menteri Kehutanan  tahun  1995  dengan  luasan  ±  127.698 ha. TNBukit Tiga Puluh merupakan tempat tinggal bagi  Orang  Rimba  dan  Talang  mamak. Keanekaragaman  hayati  yang  tinggi  di  TN  Bukit Tiga  Puluh,  sehingga  banyak  pihak  yang  ingin memanfaatkannya,  saat  ini  mendapat  ancaman serius  dari  penebangan  hutan  ilegal  dan penanaman minyak sawit.
Tata batas luar kawasan masih  batas fungsi semula  dengan  penataan  batas  luarnya  pada tahun 1990 dan 1994 (kelompok hutan Singkati), serta  1996  (kawasan  lindung  Haposipin) mencapai 229  km.  Pada tahun 2002 kawasan TN Bukit  Tiga  Puluh  ditetapkan  Menteri  Kehutanan dengan luas areal efektif 144.223 ha. Rekonstruksi batas telah dilakukan pada tahun 2002 di Provinsi Jambi  sepanjang  95  km  dan  pada  tahun  2003  di Provinsi Riau sepanjang 134 km namun pal batas masih  berinisial  TN/HPT,  ID  pal  belum  diubah menjadi TN, sudah dialokasikan dalam perencanaan  untuk  rekonstruksi  berikutnya. Dengan  demikian  antara  bukti  formal  dengan fakta  tanda  batas  di  lapangan  tidak  sinkron sehingga penetapan kawasan TN Bukit Tiga Puluh belum  kuat  secara  hukum  karena    pal  batas  di lapangan  belum  berinisial  TN.  Telah  dilakukan penetapan  zonasi  melalui  SK  Dirjen  PHKA No.17/KPts/DJ-V/2001,  terdiri  dari  zona  inti, rimba, pemanfaatan, dan zona lainnya.
9. TN Batang Gadis TN  Batang  Gadis  terletak  di  Sumatra  Utara (Mandailing  Natal),  secara  administrasi  wilayah ini  dikelilingi  68  desa  di  13  kecamatan  di Kabupaten  Mandailing  Natal.  Fauna  yang  ada  di TN  Batang  Gadis,  antara  lain  harimau  sumatra ( Panthera  tigris  sumatrae ),  kambing  hutan ( Naemorhedus  sumatrensis ),  tapir  ( Tapirus indicus ),  kucing  hutan  ( Catopuma  temminckii ), kancil  ( Tragulus  javanicus ),  binturong  ( Arctitis binturong ),  beruang  madu (Helarctos malayanus ), Rusa  ( Cervus  unicolor ),  kijang  ( Muntiacus muntjac ) dan landak ( Hystix brachyura ) (Sylviani, 2008).  Jumlah  burung  yang  ada  di  kawasan  TN tersebut sampai saat ini adalah 242 jenis. Dari 242 jenis  tersebut,  45  merupakan  jenis  burung  yang dilindungi  di  Indonesia,  8  jenis  secara  global terancam  punah,  11  jenis  mendekati  terancam punah,  seperti  jenis-jenis Sunda  groundcuckoo , Salvadori pheasant , dan Sumatran cochoa . Ditunjuk oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2004  dengan  luasan  ±  108.000  ha.  Sebelum ditunjuk  sebagai  TN    terdapat    permasalahan tumpang    tindih  kawasan  dengan  pertambangan emas  PT  Sorikmas  Mining.  Perkiraan  panjang
batas  luar  kawasan  280,32  km  dengan  progres tata  batas  masih  tahap  pemancangan  batas sementara.
Direktur
Pengukuhan dan Penatagunaan  Kawasan  Hutan  menyatakan rencana  kegiatan  tata  batas  definitif  dan penyelesaian  tata  batas  tidak  dilaksanakan berhubung  adanya  Keputusan  Mahkamah  Agung Nomor  29P/Hum/2004  tanggal  17  September 2008  perihal  Pembatalan  SK  Menteri  Kehutanan tentang penunjukan kawasan TN Batang Gadis.
Direktur  Jenderal  PHKA  melalui  Nota  Dinas kepada  Menteri  Kehutanan  telah  melaporkan bahwa  berdasarkan  telaahan  ulang  luasan kawasan  TN  menjadi  71.838  ha  sehingga diharapkan  ada  negosiasi  ulang  dengan  PT. Sorikmas Mining dan jika alternatif tersebut tidak dapat diterima sekaligus diusulkan agar fungsi TN diubah menjadi Hutan Lindung. Dengan demikian kawasan  TN  Batang  Gadis  belum  memiliki kepastian  areal  efektif  dan  belum  memiliki kekuatan hukum untuk pengelolaan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan  kawasan  TN  Batang  Gadis  tidak optimal karena pengelola belum bisa sepenuhnya melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan.
Menurut  Sylviani  (2008)  bahwa  masalah sosial    yang  ada  di  TN  Batang  Gadis  adalah masyarakat  masih  belum  paham  terhadap  fungsi dan  manfaat  kawasan  TN,  permasalahan  tata batas  dengan  masyarakat  yang  masih  tarik  ulur, adanya  perkebunan    di  dalam  kawasan  TN, adanya  pemukiman  warga  Nias  ±  100  KK  yang bermukim  di  dalam  kawasan  sejak  1980,  janji pemerintah  daerah  yang  belum  terealisir  untuk melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan  TN, adanya  keinginan  untuk  merambah  hutan  dan masih  menganggap  adanya  “hutan  adat”,  dan konsep  pembangunan  wilayah  yang  belum  satu persepsi dengan instansi terkait dimana keinginan terhadap  revitalisasi  tanaman  perkebunan  masih dominan.  Hal  tersebut  akan  berdampak  pada pengelolaan TN Batang Gadis yang belum optimal, untuk  masalah  sosial  tersebut  perlu  adanya pelibatan  masyarakat  dengan  pendekatan  yang partisipatif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman  tentang  fungsi  dan  manfaat  TN, sehingga  permasalahan    yang  ada  dapat diselesaikan secara bersama antara semua pihak.
10. TN Tesso Nilo TN  Tesso  Nilo  terletak  di  Kabupaten Pelawan,  Indragiri  Hulu,  Provinsi  Riau.  Terdapat 360  jenis  flora  yang  tergolong  dalam  165  marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, tiga  jenis  primata,  50  jenis  ikan,  15  jenis  reptilia dan  18  jenis  amfibia  di  setiap  hektar  TN  Tesso Nilo. Tesso Nillo juga adalah salah satu sisa hutan dataran  rendah  yang  menjadi  tempat  tinggal  60-
80  ekor  gajah  dan  merupakan  kawasan konservasi gajah.
Kawasan  TN  Tesso  Nilo  ditunjuk  Menteri Kehutanan  pada  tahun  2004  dengan  luasan  ± 38.576 ha dan pada tahun 2009 terbit Keputusan Menteri  Kehutanan  untuk  penambahan  luas kawasan  TN  Tesso  Nilo  menjadi  ±  83.068  ha. Perkiraan  panjang  batas  luar  ±  139  km  dengan realisasi  penataan  batas  sepanjang  35,81  km (25,76%).  Telah  dilakukan  penetapan  zonasi melalui  SK  Dirjen  PHKA  No.  154/IV-Set/2015, terdiri  dari  zona  inti,  rimba,  pemanfaatan,  dan zona lainnya.
11. TN Zamrud TN  Zamrud  terletak  di  Kabupaten  Siak, Provinsi  Riau,  dengan  luas  31.480  ha.  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  menetapkan Zamrud sebagai TN sejak tahun 2016. Sebelumnya Zamrud  merupakan  suaka  margasatwa.  TN Zamrud  terletak  di  hutan  gambut,  dengan pengelolaan bekerja sama dengan April Grub. TN Zamrud  merupakan  kawasan  rawa  gambut  yang kaya  akan  keanekaragaman  hayati,  baik  flora maupun  fauna.  Fauna  yang  ada  diantaranya adalah  burung  serindit  melayu (Loriculus galgulus) serta  12  jenis  burung  lain  yang  masuk dalam spesies dilindungi dalam daftar IUCN.
Perkembangan  pemantapan  kawasan  hutan TN Zamrud adalah belum dilakukannya tata batas dan  belum  dilakukan  penataan  zonasi,  masih dalam  proses  penyusunan  penetapan  zonasi.  TN Zamrud  dibentuk  sebagai  upaya  melindungi kawasan  tersebut  dari  para  penjarah  hutan, permasalahan  utama  adalah  maraknya  ilegal loging.

## B. Pengukuhan  dan  Pemantapan  Kawasan TN
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan, pengukuhan  kawasan  hutan  dilakukan  untuk memberikan  kepastian  hukum  atas  kawasan hutan.  Pengukuhan  kawasan  hutan  meliputi penunjukan,  penataan  batas  dan  penetapan kawasan hutan.
Dari  hasil  pengumpulan  data  didapatkan bahwa  TN  sebagai  wilayah  KPHK  sebanyak  7  TN yang  sudah  melakukan  penataan  batas  luar sampai  dengan  temu  gelang  yaitu  TN  Bukit  Dua Belas, TN Bukit Tiga  Puluh  dan TN  Way  Kambas, sedangkan  TN  Berbak  dan  Sembilang,  TN  Batang Gadis,  TN  Siberut,  dan  TN  Tesso  Nilo  belum melakukan  penataan  batas  luar  sampai  dengan temu  gelang  (Tabel  2).  Hal  ini  karena  ada beberapa  TN  yang  belum  dilakukan  tata  batas, rekonstruksi  pada  beberapa  lokasi  ditolak  oleh masyarakat. Penataan zonasi telah  dilakukan oleh 7 TN.
Tabel 1. Gambaran umum 11 taman nasional di Pulau Sumatra Table 1. An overview of 11 national parks in Sumatra Island
No. Taman nasional ( National park ) Luas ( Area ) (ha) Letak ( Location ) Penunjukan ( Nomen- clature ) Fungsi perlindungan ( Protection function ) Potensi/Keuni- kan ( Potential/uniq ueness ) Keterangan ( Legend ) 1. Berbak  dan Sembilang 265.596 Jambi Ditunjuk Menteri Kehutanan Tahun 1992 Hutan rawa Hutan rawa gambut dan hutan    rawa  air tawar KPHK 2. Bukit  Dua Belas 60.500 Sarolangun Bangko, Batanghari, Bungo Tebo, Jambi Ditunjuk Menteri Kehutanan Tahun 2000 Keberadaan komunitas  adat orang rimba (Suku Anak Dalam/Suku Kubu) Perwakilan hutan hujan tropis KPHK (terdapat konflik kepentingan) 3. Way Kambas 130.000 Lampung Tengah, Lampung Ditunjuk Menteri Kehutanan Tahun 1991 Perlindungan gajah Perlindungan gajah KPHK 4. Gunung Leuseur 1.094.692 Aceh,  Sumatra Utara Menteri Pertanian tahun  1980, Menteri Kehutanan tahun 1997 Ekosistem  hutan hujan tropis dataran  rendah dan pegunungan Flora  dan  fauna langka Non KPHK 5. Kerinci Seblat 1.389.550 Sumatra  Barat, Jambi, Bengkulu  dan Sumatra Selatan Ditunjuk Menteri Kehutanan Tahun 1999 Biodiversity Kaya keanekaragaman hayati Non KPHK 6. Bukit Barisan Selatan 356.800 Bengkulu Selatan, Lampung Utara Menteri Pertanian tahun 1982 Hutan dataran rendah  di  Pulau Sumatra Kaya keanekaragaman hayati dan tempat  tinggal  3 mamalia besar yang terancam punah (Gajah Sumatra, Harimau Sumatra,  Badak Sumatra) Non KPHK 7. Siberut 190.500 Padang Pariaman, Sumatra Barat Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 1993 Cagar biosfer, Hutan hujan Kaya keanekaragaman flora dan fauna KPHK 8. Bukit  Tiga Puluh 144.223 Bungo Tebo, Indragiri  Hulu, dan  Indragiri Hilir,  Riau  dan Jambi Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 1995 Biodiversity Kaya keanekaragaman hayati KPHK 9. Batang Gadis 108.000 72.150 Mandailing Natal,  Sumatra Utara Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 2004 Biodiversity Kaya keanekaragaman hayati KPHK 10 Tesso Nilo 38.576 Pelawan, Indragiri  Hulu, Riau Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 2004 Kawasan konservasi gajah Kaya keanekaragaman flora dan fauna KPHK 11. Zamrud 31.480 Siak, Riau Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 2016 Biodiversity, hutan gambut Kaya keanekaragaman hayati Non KHPK
Sumber: Data Primer dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), (2017) Sources: Primary data and Directorate General Natural Resources and Ecosystem Conservation, (DGNREC), (2017)
Tabel 2. Taman nasional sebagai wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)
Table 2. The national park as conservation forest managment unit (CFMU/KPHK)
No. Taman national ( National park ) Luas Kawasan ( area ) (ha) Progress pengukuhan ( Progress of zonation ) Penataan zonasi (Zone structuring ) Permasalahan terkait pengukuhan ( Issues related legalisation ) 1. Berbak dan Sembilang 265,596 - Belum penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen PHKA - Batas sepanjang 48,7 km belum  final  penataan batasnya - Rekonstruksi pada beberapa  lokasi  ditolak oleh masyarakat 2. Bukit Duabelas 60.500 - Sudah dilakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan Telahdilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah  dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen KSDAE
- Belum  ada  penetapan oleh  Menteri  Kehutanan meskipun  tata  batas telah temu gelang 3. Way Kambas 130.000 Penunjukan 125.621 Penetapan - Sudah  penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Sudah dilakukan penetapan Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen PHKA - Luas  total  zonasi  pada revisi  zonasi  berbeda dengan  luas  pada  SK penetapan
- Zonasi telah direview 4. Siberut 190.500 (penunjukan) - Belum penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, dan telah   dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen PHKA 5. Bukit Tiga Puluh 127.698 (penunjukan) 144.223 (penetapan) - Sudah dilakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Sudah  dilakukan penetapan Telah   dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah  dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen PHKA - Rekonstruksi sudah dilakukan  namun  ID  pal belum  diubah  menjadi TN - Total luas zonasi mengacu pada SK penunjukan 6. Batang Gadis 108.000 (penunjukan) - Belum   penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum  dilakukan penetapan Telah  dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, belum melakukan usulan revisi, dan belum dilakukan pengesahan revisi zonasi - Belum ditata batas 280,32 km
- Ada keputusan MA Pembatalan  SK  Menhut tentang penunjukan 7. Teso Nilo 38.576 (penunjukan) 83.068 (penambahan) - Belum  dilakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan Telah   dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen PHKA - 35,81  km  ditata  batas, namun  BATB  belum ditandatangani Bupati 115,24 km pancang batas  sementara,  25,18
km belum tata batas
Sumber: Data Primer dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), (2017) Sources: Primary data and Directorate General Natural Resources and Ecosystem Conservation, (DGNREC), (2017)
Pada  TN  sebagai  wilayah  non  KPHK,  semua TN  yang  berjumlah  empat  belum  melakukan penataan  batas  luar  sampai  dengan  temu  gelang ditunjukan  pada  Tabel  3.  Permasalahan  yang sering  dihadapi  oleh  pengelola  TN  adalah penataan  batas  tidak  berdasarkan  surat keputusan  (SK)  penunjukan,  artinya  tata  batas yang  dilakukan  tidak  sesuai.    Hal  ini  disebabkan karena  TN  telah  dinyatakan  “ clear  and  clean ” ternyata masih didapatkan kekurangan- kekurangan antara lain pal batas yang menumpuk, buku  ukur  hilang,  kurangnya  data  dan  informasi terkait tata batas. Oleh karena itu disarankan agar pihak  TN  dapat  mengikutsertakan  personilnya dalam proses tata batas dan disarankan agar dana rekonstruksi  sebaiknya  oleh  Unit  Pelaksanaan Teknis (UPT) TN.
Ada tiga TN sebagai wilayah non KPHK yang telah melakukan penataan zonasi, sedangkan satu
TN  belum  dilakukan  penataan  dan  penetapan zonasi  karena  baru  terbentuk.  Permasalahan umumnya  adalah  perbedaan  luas  zonasi,  antara zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona lainnya,  agar  proporsional  sesuai  dengan kepentingan  dan  manfaatnya.    Penetapan  zonasi pada TN masih mengalami kendala karena masih kurangnya  data  dan  informasi  mengenai  TN. Penentuan  zonasi  selain  didasarkan  oleh sumberdaya  alam  hayati  dan  ekosistem  TN,  juga dapat dilakukan dengan berdasarkan pendekatan “ landscape ”.  Zonasi  TN  pada  prinsipnya  bersifat dinamis  yang  bisa  direvisi  dalam  waktu  5  tahun- an.  Beberapa  kepala  TN  merasakan  bahwa kedinamisan ini menyulitkan dalam hal sosialisasi.  Oleh  karena  itu  direkomendasikan agar  zonasi  bersifat  dinamis  hanya  untuk  zona pemanfaatan  sedangkan  zona  lainnya  bersifat statis.
Tabel 3. Taman nasional sebagai wilayah non kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) Table 3. The national park as conservation forest managment unit (CFMU/KPHK)
No.  Taman national
( National park ) Luas kawasan (ha)/ area Progress pengukuhan ( Progress of zonation ) Penataan zonasi ( Zone structuring ) Permasalahan terkait pengukuhan ( Issues related legalisation ) 1. Gunung Leuser 1.094.692 (penunjukan) - Belum penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telahdilakukan pengesahan revisi zonasi, telah di tetapkan zonasi dengan SK Dirjen PHKA - Penataan batas tidak berdasarkan SK Penunjukan 2. Kerinci Seblat 1.368.000 (penunjukan 1.375.389,876 (penetapan) 1.389.549,876 (penambahan luas) - Belum dilakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan Telah  dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telahmelakukan usulan revisi, dan telahdilakukan pengesahan revisi zonasi,  telah di tetapkan zonasi dengan SK Dirjen PHKA - Perlu dilakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang 3. Bukit Barisan Selatan 356.800 (pernyataan) - Belum   penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan MenteriKehutanan telah dilakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, telah di tetapkan zonasi dengan SK Dirjen PHKA - Belum ada SK Penunjukan, hanya Pernyataan Menteri Pertanian - Adanya  CAL    ±  21.600 ha  batas  dengan  TN
BBS belum tegas pengelolanya - Pengurangan luas zona inti 4. Zamrud 31.480 - Belum   penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan - Belum dilakukan penetapan zonasi - TN baru terbentuk pada tahun 2016 Sumber: Data Primer Sources: Primary data
Dari  11  TN  di  wilayah  Sumatra,  baru  3  TN (27,27%)    yang  telah  melakukan  penataan  batas luar sampai dengan temu gelang sedangkan yang belum  melakukan  penataan  batas  luar  sampai dengan temu gelang sebesar 72,72% (8 TN).  Tata batas  pada  beberapa  TN  masih  ada  yang  belum mengikuti batas ideal, yaitu batas yang mencakup integritas  ekosistem  dan  efisiensi  pengelolaan. Untuk  itu,  perlu  dilakukan  pengkajian  batas  TN yang  ada  saat  ini  oleh  masing-masing  TN  dan selanjutnya  diproses  sebagai  dasar  penyesuaian batas.  Untuk  memudahkan  semua  pihak  maka seharusnya tanda batas pada TN dapat diakui oleh semua pihak. Bagi TN yang belum memiliki tanda batas yang jelas perlu penanganan secara khusus.
Penataan  zonasi  telah  dilakukan  oleh  10  TN (90,91%)  dan  1  TN  (9,09%)  belum  melakukan penataan  zonasi.  Penataan  zonasi  TN  merupakan dasar  pengelolaan  TN.  Namun  demikian,  masih ada  TN  yang    belum  menetapkan  zonasi berdasarkan  tata  batas  yang  benar,  sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56  Tahun 2006 tentang Zonasi Taman Nasional, bahwa zona taman  nasional  dibedakan  menurut  fungsi  dan kondisi  ekologis,  sosial,  ekonomi  dan  budaya masyarakat.
Proses  penetapan  zonasi  TN  yang  telah dilakukan  memerlukan  waktu  yang  lama,  untuk itu  agar  kedepannya  proses  penetapan  zonasi perlu  dipercepat.  Penataan  zonasi  kawasan  TN belum  didukung  kelengkapan  data  dan  informasi dasar  dari  potensi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistem,  sehingga  penetapan  zonasi  kawasan TN  masih  bersifat  umum  sekali.  Dalam  beberapa hal  penataan  zonasi  tersebut  kurang  dapat mengakomodir  berbagai  kepentingan  pelestarian dan pemanfaatan sesuai fungsi TN.
Pembagian kawasan TN menjadi zonasi yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya tidaklah sesederhana  seperti  membagi  sebidang  lahan menjadi  petak-petak  untuk  peruntukan  tertentu. Pekerjaan tersebut sangat sulit karena potensi TN belum keseluruhannya teridentifikasi dan terdokumentasi  secara  lengkap.  Sementara  itu tekanan  pemanfaatan  TN  oleh  masyarakat setempat  maupun  perkembangan  yang  ada  di sekitarnya  telah  memberi  pengaruh  negatif terhadap fungsi TN.
Keterlibatan masyarakat juga dapat membantu  pengelola  TN  dalam  pemantapan kawasan    yaitu    dengan  meningkatan  kesadaran, pengetahuan dan kebanggaan masyarakat terhadap  kawasan  konservasi  (Surati,  2014).
Menurut    Wakka et  al .  (2015)  kunci  untuk penyelesaian  masalah  di  TN  adalah  komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Menggunakan  pengetahuan  masyarakat  yang mendalam  tentang  lingkungan  alam,  akan mengurangi  ketergantungan  masyarakat  pada sumberdaya  alam  di  kawasan  konservasi  yaitu dengan  menaikkan  tingkat  ekonominya.  Menurut Setiawan dan Qiptiyah  (2014)  dan Falah (2013) pelibatan  masyarakat  adat  dengan  nilai-nilai kearifan  lokal  yang  berkembang  juga  diharapkan dapat menjaga kelestarian kawasan hutan.
Dari  uraian  di  atas,  strategi  kebijakan  atau upaya-upaya  yang  perlu  dilakukan  untuk pemantapan  kawasan  hutan  di  antaranya  adalah pertama,  upaya  mempertahankan  keberadaan kawasan  TN  dalam  situasi  tekanan  kepentingan sektor  lain  yang  semakin  besar.  Dalam  kaitan  ini pemantapan  kawasan  TN  harus  diwujudkan  baik secara  yuridis  formal  maupun  fisik  di  lapangan, serta  adanya  pengakuan  masyarakat  secara  luas akan  keberadaan  kawasan  tersebut.  Untuk  itu perlu adanya tanda batas yang jelas pada TN yang dapat  diakui  oleh  semua  pihak.  Kedua,  upaya Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan untuk  memantapkan  kawasan  hutan  dan pengelolaannya  sudah  lama  dilancarkan  melalui berbagai  program.  Untuk  itu,  agar  pemantapan kawasan  hutan  dapat  diwujudkan  maka Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan perlu    mempercepat  dalam  proses  penetapan zonasi  Ketiga,  akses  masyarakat,  khususnya masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  di  sekitar kawasan  TN  terhadap  pemanfaatan  sumber  daya hutan  belum  mencerminkan  keberpihakan  TN terhadap kepentingan masyarakat dan menafikan fakta bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di dalam  dan  di  sekitar  kawasan  TN  masih  hidup dalam  keadaan  prasejahtera  dan  tertinggal.  Oleh karena  itu,  masyarakat  perlu  terlibat  aktif  dalam pengelolaan  TN,  agar  ekonomi  masyarakat  dapat meningkat  dan  relasi  konfliktual  mengenai  tata batas  antara  masyarakat  dengan  pengelola  TN dapat diminimalisir.
Dari  uraian  pembahasan  di  atas,  dapat dirumuskan  sebuah  perspektif  bahwa  hambatan mengenai  persoalan  pemantapan  kawasan  ini memiliki  dimensi  sosial  dan  dimensi  teknis. Dimensi  sosialnya  adalah  persoalan  pengakuan dari  masyarakat  sekitar  hutan  sementara persoalan teknisnya adalah masih minimnya data sumber  daya  hutan  serta  masih  lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola kawasan hutan untuk mengelola konflik terkait  dengan  keberadaan  aktor-aktor  lain  di sekitar  kawasan.  Pendekatan  yang  terlalu  teknis mengenai  batas  mengaburkan  perspektif  tentang “batas” ini sendiri. “Batas” bukanlah sebuah garis demarkasi  yang  memisahkan  antara  hutan  dan
masyarakat  melainkan  sebagai  batas  aset  negara sementara  pengawasnya  adalah  pemerintah  dan masyarakat untuk mempertahankan dan memanfaatkannya  secara  berkelanjutan.  Pada konteks  ini,  kerjasama  dalam  pendataan  potensi sumber  daya  hutan  secara  otentik  memiliki peluang  ketika  perspektif  pengelola  TN  bisa disatukan dengan pengetahuan lokal masyarakat. Namun  yang  perlu  diberi  catatan  penting  adalah mengelola  dan  membangun  komunikasi  dengan masyarakat sekitar hutan membutuhkan kemampuan  khusus  pada  aspek  komunikasi pembangunan masyarakat sekitar hutan dan pada aspek pengelolaan konflik.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
Perkembangan    kegiatan  pemantapan kawasan  TN  di  Pulau  Sumatra  sudah  cukup  baik, penataan batas sampai dengan temu gelang sudah dilakukan  oleh  3  TN  dari  11  TN  yang  ada sedangkan  penataan  dan  penetapan  zonasi  telah dilakukan  oleh  10  TN  dari  11  TN.  Meskipun demikian  masih  ada  persoalan  ke  depan  untuk mencapai outcome program  ini.  Permasalahan yang  umumnya  dihadapi  adalah  permasalahan sosial,  dan  penataan  zonasi  kawasan  TN  yang belum  didukung  kelengkapan  data  dan  informasi dasar  dari  potensi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistem TN.
Persoalan  sosial  yang  muncul  dalam persoalan  tata  batas  adalah  adanya gap antara yang legal dan yang legitimate di lapangan, batas yang  ditentukan  secara  resmi  tidak  bisa diberlakukan  efektif  karena  tidak  mendapat pengakuan  dari  masyarakat.  Kepentingan  untuk mengamankan  aset  negara  atas  sumberdaya hayati  dan  kepentingan  penghidupan  sosial ekonomi  budaya  masyarakat  belum  menemukan bentuk  integrasinya.  Sementara  itu,  persoalan belum mantapnya zonasi dan belum teridentifikasinya  sumberdaya  di  dalam  kawasan hutan  sebenarnya  memiliki  peluang  dengan memanfaatkan  akumulasi  pengetahuan  aktor lokal  yang  telah  lama  tinggal  dan  berinteraksi dengan hutan. Secara internal kelembagaan, pihak TN  masih  perlu  meningkatkan  kapasitas  petugas dalam  pemantapan  tata  batas  dan  pengelolaan konflik.  Kombinasi  antara  pemecahan  masalah sosial  dan  teknis  di  tingkat  tapak  dinilai memberikan peluang untuk melakukan percepatan pemantapan tata batas TN.

## B. SARAN
Beberapa  saran  dapat  diajukan  untuk mempercepat  target  pemantapan  tata  batas  dan zonasi  hutan  dari  hasil  studi  ini:  a)  Dibutuhkan adanya  baseline  informasi  mengenai  kawasan hutan, batas-batas yang pernah ada, dinamika dan
perubahan  lanskap,  sistem  tenurial,  profil  sosial ekonomi budaya
masyarakat pemanfaat, kekayaan  biodiversitas,  kondisi  ekologis  dan aspek-aspek  lain  sebelum  melakukan  pengkajian soal  tata  batas  dan  zonasi,  b)  Adanya  dokumen laporan yang bisa dikaji oleh berbagai pemangku kepentingan  yang  memiliki  relasi  langsung sebagai  pemanfaat  hutan  ( first  users) untuk dilengkapi,  dikoreksi,  dan  diubah  agar  kondisi batas dan zonasi di atas kertas dengan di lapangan dipastikan sama, c) Perlunya percepatan penataan batas  luar  sampai  dengan  temu  gelang  dan penetapan  zonasi  dengan  lebih  mengedepankan peran  aparat  yang  berada  paling  dekat  dengan hutan  dan  masyarakat  sekitar  hutan,  d) Memodifikasi konsepsi dan pemahaman mengenai batas dan zonasi dalam kawasan hutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkenaan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan, e) Peta batas dan zonasi yang telah dirumuskan secara bersama di atas memiliki kesesuaian dengan peta-peta lain seperti  peta  geospasial,  peta  tata  ruang  maupun peta  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  beragam instansi pemerintah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada rekan-rekan  bagian  Analisis  Laporan  Hasil Pengawasan,  Inspektorat  Jenderal  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  yang  telah membantu dalam kegiatan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyadi S Agus, Ichwandi Iin, N. R. D. (2015). Efektifitas pelaksanaan  kebijakan  penggunaan  kawasan hutan dengan kompensasi lahan di Provinsi Jawa Barat. Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan :  Rumusan  Kajian  Strategis  Bidang Pertanian  Dan  Lingkungan , 2 (2),  160–170. https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i2.10987 Daulay, A. R. (2013). Dinamika pemanfaatan hutan oleh Suku  Anak  dalam  Bathin  IX  di  Dusun  Senami Kabupaten  Batanghari. Jurnal  Bina  Praja , 5 (1), 35–42.
Direktorat Jenderal KSDAE. (2017). Statistik Direktorat Jenderal  KSDAE  2016 .  Jakarta :  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dunggio,  I.,  &  Gunawan,  H.  (2009).  Telaah  sejarah kebijakan  pengelolaan  taman  nasional  di Indonesia. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan , 6 (1), 43–56.
Falah,  F.  (2013).  Kajian  efektivitas  pengelolaan kolaboratif  Taman  Nasional  Kutai. Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan , 10 (1), 37–57. Ginting,  Y.  (2010). Interkasi  komunitas  lokal  di  Taman Nasional  Gunung  Leuser :  Studi  kasus  Kawasan Ekowisata  Tangkahan,  Sumatra  Utara  (Thesis) . Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Halim, M. (2014). Kajian harmonisasi pengelolaan tujuh taman nasional laut .
Handoyo, Suka, A. P., & Ginoga, K. L. (2011). Identifikasi tenurial  sebagai  pra-kondisi  untuk  implementasi REDD+. Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi Kehutanan , 8 (4), 306–320.
Kasiyan.  (2015).  Kesalahan  implementasi  teknik triangulasi  pada  uji  validitas  data  skripsi mahasiswa  jurusan  pendidikan  seni  rupa  FBS UNY. Jurnal Imaji , 13 (1), 1–13.
Maullana,  D.  A.,  &  Darmawan,  A.  (2014).  Perubahan penutupan lahan di Taman Nasional Way Kambas (Land  cover  changes  in  Way  Kambas  National Park). Jurnal Sylva Lestari , 2 (1), 87–94. Novriyanti.  (2013). Diskursus  Pembentukan  Taman Nasional Bukit 12 Jambi : Penurunan Status Akses Ruang  Hidup  Orang  Rimba .  Program  Studi Konservasi  Biodiversitas  Tropika,  Pascasarjana IPB. Bogor.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56 tahun 2006
tentang Zonasi Taman Nasional. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis Taman Nasional.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  108 tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan Pelstarian Alam.
Reslawati.  (2011).  Dinamika  Perkembangan  sistem kepercayaan  Suku  Anak  Dalam  di  Kecamatan Mestong,  Kabupaten  Muaro  Bungo  Propinsi Jambi: Kajian Hak-hak Sipil. Jurnal Multikultural & Multireligius , Vol.  X  No. (September  2011),  568– 589.
Salampessy,  M.  L.,  Nugroho,  B.,  &  Purnomo,  H.  (2004).
Partisipasi Kelompok masyarakat Dalam Pengelolaan  Kawasan  hutan  Lindung,  kasus  Di Hutan Lidung Gunung Nona Kota ambon Provinsi Maluku. Perennial , 6 (2), 99–107.
Sardi,  I.  (2010). Konflik  Sosial  Dalam  Pemanfaatan Sumberdaya  Hutan  (Studi  Kasus  Di  Taman Nasional  Bukit  Duabelas  Propinsi  Jambi) .  Thesis pada Mayor Sosiologi Pedesaan, IPB. Bogor.
Setiawan,  H.,  &  Qiptiyah,  M.  (2014).  Kajian  etnobotani masyarakat  adat  Suku  Moronene  di  Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea , 3 (2), 107–117.
Sulistyo,  E.,  Basuni,  S.,  Satria,  A.,  &  Hidayat,  A.  (2014).
Zona tradisional wujud desentralisasi pengelolaan  taman  nasional  di  Indonesia: pemikiran  konseptual. Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan , 11 (3), 225–237.
Surati.  (2014).  Analisis  sikap  dan  perilaku  masyarakat terhadap hutan penelitian Parung Panjang. Jurnal Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi  Kehutanan , 11 (3), 339–347.
Syahadat,  E.,  &  Subarudi.  (2012).  Permasalahan penataan  ruang  kawasan  hutan  dalam  rangka
revisi rencana tata ruang wilayah provinsi. Jurnal
Analisis Kebijakan Kehutanan , 9 (2), 131–143.
Sylviani.  (2008).  Kajian  dampak  perubahan  fungsi kawasan  hutan  terhadap  masyarakat  sekitar. Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi  Kehutanan , 5 (3), 155–178.
Takiddin.  (2014).  Nilai-nilai  kearifan  budaya  lokal Orang Rimba (Studi pada suku minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi). Jurnal Sosio Didaktika , 1 , No.2 , 161–170.
Undang - Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya. Indonesia.
Undang  -  undang  Republik  Indonesia  nomor  41  tahun 1999 tentang Kehutanan. Wakka,  A.  K.,  Muin,  N.,  &  Purwanti,  R.  (2015).  Menuju pengelolaan kolaborasi Taman Nasional
Bantimurung  Bulusaraung,  Provinsi  Sulawesi Selatan. Jurnal  Penellitian  Kehutanan  Wallaceae ,
4 (1), 41–50.
Wibowo, P. (2002). Pemantauan hutan rawa gambut di Kawasan  Berbak  -  Sembilang. Climate  Change, Forests  and  Peatlands  in  Indonesia , 2002 (May 2003), 281–290.