## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.332
Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19
Septini Anriwati 1 , Dwi Aryanti Ramadhani 2
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Correspondence email: septinianriwati@upnvj.ac.id, dwiaryanti@upnvj.ac.id
Abstrak. Perjanjian/perjanjian  merupakan  hubungan  hukum  yang  sering dilakukan dalam dunia usaha/masyarakat di Indonesia. Dengan  di  keluarkannya  Keppres  yang  menetapkan  Virus  Corona  (COVID19)  Sebagai  bencana  nasional  telah  berdampak  pada segala  aspek  kehidupan  masyarakat  kemudian  pemerintah  daerah  mengeluarkan  peraturan  daerah  pembatasan  sosial  berskala besar (PSBB). Dengan diputuskannya Covid-19 sebagai darurat bencana nasional menyebabkan berlakunya pembatasan dan/atau larangan untuk berkegiatan pada masyarakat, yang berakibat pada terjadinya pembatalan pada perjanjian sewa-menyewa gedung untuk resepsi pernikahan yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi pada pemenuhan hak kewajiban Para Pihak. Penelitian dilakukan  dengan  metode  yuridis  normatif  dan  spesifikasinya  menggunakan  deskriptif  analitis.  metode  penelitian  yang  metode penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori, konsep-konsep, asas-asas  hukum serta peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan penelitian  ini.  Hasil penelitian dan  pembahasan  menunjukan  bahwa  Covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai  kondisi  Kahar  (force  majeuer)  yang  dapat  menjadi alasan  pada  pembatalan  suatu  perjanjia  sewa  menyewa  gedung.  Sehingga  diperlukan  suatu  renegosiasi  guna  untuk  pemenuhan kewajiban para Pihak dalam sewa menyewa gedung.
Kata Kunci: Perjanjian; Sewa menyewa; Covid-19; Pembatalan
Abstract.  Agreement  /  contract  is a legal relationship  that is often carried out  in  the business  world /  community in  Indonesia. With the issuance of the Presidential Decree which stipulates the Corona Virus (COVID19) as a national disaster it has had an impact  on  all  aspects  of  community  life  then  the  local  government  issued  a  large-scale  social  restriction  (PSBB)  regional regulation. With the decision of Covid-19 as a national disaster emergency, restrictions and / or restrictions on activities in the community were imposed, which resulted in the cancellation of the building lease agreement for wedding receptions which could result in default in fulfilling the rights of the Parties. The research was conducted by using the normative juridical method and the specification using descriptive analytical. research methods that are research methods that use an approach based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The results of the research and discussion show that Covid-19 can be categorized as a force majeure which can be a reason for the cancellation of an agreement to rent a building. So that a renegotiation is needed in order to fulfill the obligations of the Parties in leasing a building.

## Keywords: Agreement; Rent; Covid-19; Cancellation

## PENDAHULUAN
Kini seluruh dunia sedang marak dengan virus corona atau Coronavirus Disease 2019  yang kini disebut dengan Covid-19,  virus  tersebut  sudah  menyebar  kebanyak  negara  didunia.  Dan  kini  Covid-19 sudah  menjadi  pandemik  di dunia, tidak terkecuali di Indonesia.
Setelah World  Health  Organitation (WHO)  mengungkapkan  bahwa  covid-19  ini    menjadi  pandemik  dunia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya menyatakan penyebaran wabah  yang membahayakan ini sebagai bencana  nasional. Kondisi darurat akan diberlakukan sejak 13 April 2020. Selanjutnya, Presiden Republik  Indonesia membuat  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-Alam  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. 1
Pemerintah  telah  mengambil  langkah-langkah  untuk  mengatasi  situasi  khusus  tersebut,  yaitu  dengan menerapkan “Social Distancing”. Motif tersebut menunjukkan maka untuk meredam atau bahkan memutuskan rantai penularan  Covid-19,  seseorang  harus  menjaga  jarak  aman  minimal  2  meter  dari  orang  lain,  serta  tidak  disarankan untuk menyelenggarakan kontak langsung dengan orang lain untuk menghindari pertemuan massal. 2
Dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini menetapkan bahwa Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan: Covid-I9 di  daerah  dapat  membuat  kebijakan  mengenai  aturan  penanggulangan  Covid-19  untuk  daerahnya  masing-masing tetapi dalam mengesahkan kebijakan pada daerah masing-masing wajib memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat 3 .
1 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/
2 D.R,Buana) , ‘ Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Mengha dapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa’ , salam jurnal sosial dan budaya Syar’I , Vol .7, no.3. hlm. 218 . 2020
3 Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Non-Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
Septini Anriwati dan Dwi Aryanti Ramadhani, Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19
Dengan  adanya  Keppres  No.12  Tahun  2020  membuat  beberapa  Pemerintah  Daerah  membuat  kebijakan  mengenai Pemberlakuan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  salah  satu  nya  yaitu  pada  daerah  Jawa  Barat  yang  tertuang  dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  Di  Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat,  dalam  kebijakan  Peraturan Gubernur Jawa Barat menerangkan bahwa segala kegiatan dilakukan dirumah kecuali untuk beberapa sektor.
Dalam  pelaksanaan  resepsi  pernikahan  pada  pasal  15  ayat  (3)  dalam  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  No.36 Tahun 2020 mengatur bahwa pernikahan tetap dapat dilakukan namun hanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil serta tidak diperbolehkannya untuk membuat acara resepsi yang dapat mengundang keramaian, 4 tetapi di sisi lain, segala rencana resepsi pernikah tentunya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Pasangan yang akan melakukan pernikahan  akan  menjalin  kerjasama  dengan  banyak  pihak,  salah  satunya  dengan  menyewa  sebuah  tempat  untuk resepsi. Hal tersebut tentunya butuh kerjasama, yang pada umumnya akan dituangkan dalam perjanjian dengan waktu tertentu
Selama pandemi covid-19 ini, menyebabkan  perjanjian yang memuat penyewaan Gedung  untuk mengadakan resepsi  pernikahan  dalam  kurun  waktu  telah  ditetapkan  sebagai  status  darurat  bencana,  menjadi  tertunda  atau  sama sekali dibatalkan,  salah  satunya pada  sebuah  gedung  M&R di daerah Bekasi, pengantin terpaksa membatalkan acara resepsi  pernikahan  karena  adanya  aturan  tentang  PSBB  tersebut  untuk  menghindari  kerumunan. 5 hal  ini  menjadi dampak  yang  besar  bagi  para  keluarga  pengantin  yang  telah  mempersiapakan  segala  rangkaian  acara  resepsi pernikahan.
Akibat  adanya  pembatalan  tersebut  mengakibatkan  segala  rencana  yang  telah  disiapkan  menjadi  batal  atau diundu  dan  pihak  yang  telah  mengikatkan  diri  dalam  penyewaan  gedung  M&R  terpaksa  harus  dibatalkan  atau pelaksanaan  resepsi  tersebut  harus  diundur  hingga  waktu  yang  tidak  dapat  ditentukan,  dengan  adanya  pembatalan tersebut membuat kerugian berupa pengembalian DP (Down Payment) yang tidak dapat dikembalikan seluruhnya. Hal ini akan menjadi efek  yang berkelanjutan. Bukan  hanya perjanjian penyewaan gedung untuk mengadakan pernikahan selama masa pandemi corona ini saja yang akan di tunda atau dibatalkan, namun setelah masa ini pun akan mengundurkan  waktu  pelaksanaan  perjanjian  penyewaaan  gedung  lainnya  yang  sudah  ada  kesepakatan  para  pihak. Pada perjanjian sewa, pihak yang terikat yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan dapat berbentuk orang atau badan hukum  yang  menyewakan  barang  atau  benda  kepada  pihak  untuk menikmati kegunaan  benda  tersebut  bagi  penyewa.  Pihak  yang  menyewakan  barang  atau  barang  tidak  harus  pemilik  barang, tetapi  semua orang  yang mengalihkan hak penggunaan barang kepada orang lain atas dasar penguasaan. Pada sewa- menyewa, yang diberikan untuk pihak penyewa tidaklah hak kepemilikan atas barang tersebut, tetapi penggunaan atau pengumpulan atas hasil barang telah disewakan. 6
Sedangkan  segala  hal    yang  sudah  tercantum  dalam  perjanjian  haruslah  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  para pihak yang mengikat seperti Undang-undang.
Dalam  Undang-undang  Nomor  4  tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  dalam  Pasal  1  huruf  (a) menjelaskan “Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.” 7 Undang-undang ini telah mengatur pada Pasal 5  ayat  (1)  huruf  “dalam  penanggulangan  wabah  penyakit  menular  dapat  dilaksanakan  dengan  pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab  penyakit” 8 ;  dan  pada  Pasal  6  ayat  (2)  ditegaskan  “dalam  hal  tata  cara  upaya  penanggulangan  wabah penyakit ini diatur dengan peraturan pemerintah”. 9
Namun  dengan  adanya  pandemi  covid-19  ini  membuat  beberapa  perjanjian  harus  tertunda  bahkan  dibatalkan sebab World Health Organization (WHO) telah menetapkan covid-19 sebagai pandemi global serta Presiden Republik Indonesia  dalam  Keppres  No.12  Tahun  2020  tentang  penetapan  bencana  non-alam  penyebaran  covid-19  sebagai bencana nasional disebabkan karena penularan covid-19 ini telah berakibat melonjaknya jumlah korban dan kerugian harta benda, Memperluas cakupan wilayah yang terkena bencana dan berdampak pada aspek sosial ekonomi Indonesia
4 Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat  Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Jawa Barat
5 Marcel Mariana (2020), Batal Resepsi Karena Wabah Virus Corona Pasangan Ini Bagi-bagi Makanan Catering Ke anak Yatim-Kami  Ingin  Semua  Sehat  Walafiat https://sajiansedap.grid.id/read/102071598/batal-resepsi-karena-wabah-virus-corona- pasangan-ini-bagi-bagi-makanan-catering-ke-anak-yatim-kami-ingin-semua-seha t-walafiat
6 Ramadhani,D.,Wien  Sukarmini,dan  Yuliana  Yuli.  “Pelatihan  Membuat  Surat  Perjanjian  Sewa-Menyewa  Rumah Perjanjianan  Di  Kelurahan  Tugu” ,  Kota  Depok,  Jawa  Barat, Fakultas  Hukum,  Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran Jakarta, Hal.245.2019
7 Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular
8 Ibid Pasal 5 ayat (1)
9 Ibid Pasal 6 ayat (2)
Septini Anriwati dan Dwi Aryanti Ramadhani, Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19
yang  luas.  Menurut  Teori  Perjanjian  yang  dikemukakan  oleh  Subekti  “Suatu  perjanjian  dinamakan  juga  persetujuan karena  kedua  pihak  itu  setuju  untuk  melakukan  sesuatu,  dapat  dikatakan  bahwa  dua  perkataan  (perjanjian  dan persetujuan) itu adalah sama artinya” 10
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah Apakah  Pandemi  Covid-19  dapat  menjadi  alasan  pembatalan  sewa  gedung  pernikahan  Serta  Bagaimana  pemenuhan hak dan kewajiban para pihak akibat pembatalan perjanjian sewa gedung pernikahan dimasa pandemi covid-19.

## METODE Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  akan  digunakan  oleh  penulis  dalam artikel  jurnal  ini  adalah  Jenis  Penelitian  Yuridis Normatif  yaitu metode  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  yang dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama dengan  cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan masalah yang akan digunakan penulis dalam artikel jurnal ini adalah pendektaan  kasus  ( case  approuach) yaitu  penulis  meneliti  dengan  mencoba  membangun  argumentasi  hukum  dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan.

## Jenis Pengumpulan data
Cara  pengumpulan  daya  yang  digunakan  penulis  untuk  melakukan  penelitian  yaitu  dengan  cara  kepustakaan (LibraryResearch)  yaitu  dengan  mengkaji  beberapa  artikel  dan  peraturan  perundang-undangan  dalam  menyelesaikan sebuah kasus yang sedang terjadi dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pandemi Covid-19 Dapat Menjadi Alasan Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan
Berdasarkan  dengan  Pasal  1265  KUHP  dijelaskan  “Suatu  syarat  batal  adalah  syarat  yang  bila  dipenuhi  akan mengha puskan perikatan dan membawa segala  sesuatu kembali pada  keadaan semula, seolah-olah tidak pernah  ada suatu  perikatan.  Syarat  ini  tidak  menunda  pemenuhan  perikatan;  ia  hanya  mewajibkan  kreditur  mengembalikan  apa yang  telah  diterimanya,  bila  peristiwa  yang  dimaksudkan  terjadi”. 11 Kondisi  yang  harus  di  jelaskan  sebagai  syarat batal  adalah  terdapat  suatu  pelanggaran  perjanjian,  dalam  hal  ini  pelanggaran  selalu  dianggap  sebagai  kondisi  yang tidak  sah  dalam  sebuah  perjanjian,  hingga  pihak  yang  dirugikan  oleh  pelanggaran  pihak  lain  dapat  meminta pembatalan perjanjian tersebut. 12
Kondisi ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, baik secara positif, yaitu secara langsung meminta pembatalan di  hadapan  hakim,  atau  melalui  pembelaan,  yaitu  menunggu  kesepakatan  di  hadapan  hakim  sebelum  dituntut, kemudian memberikan alasan atas tidak adanya kesepakatan. 13 Adapula penyebab yang mempengaruhi batal/berakhirnya suatu Perjanjian yaitu:
1. perjanjian tersebut batal dengan adanya kesepakatan oleh para pihak
2. Yang menjadi Objek perjanjian tersebut telah habis/lunas
3. salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya
4. adanya putusan pengadilan menetapkan bahwa perjanjian telah berakhir
5. Perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum 14
Dalam  perjanjian  sewa  gedung  pada  gedung  resepsi  pernikahan  yang  telah  dibuat  dalam  jauh-jauh  hari mewajibkan  penyewa  dan  pemilik  gedung  harus  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  yang  telah  disepakati  tersebut. Dalam  kesepakatan  perjanjian  sewa  terkadang  pemilik  gedung  tidak  dapat  melaksanakan  prestasinya.  Dengan mempertimbangkan  syarat-syarat  kesepakatan  yang  dicapai  para  pihak  kegagalan  ini  bisa  dikatakan  sebagai  ingkar janji  atau  keadaan  kahar.  Jika  termasuk  pelanggaran  perjanjian,  penyewa  dapat  menuntut  ganti  rugi  dari  pemilik gedung  yang  lalai.  Sementara  itu,  jika  terjadi  keadaan  kahar,  pemilik  gedung  yang  tidak  melakukan  prestasi  dapat dibebaskan dari ganti rugi. 15
Orang yang dituduh lalai pada pelaksanaan perjanjian dapat memberikan pembelaan dengan alasan:
10 Suharnoko,SH.,M.L.I, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus (Jakarta : Kencana), Hlm. 3.2017
11 Pasal 1265 KUHPerdata
12 Dewitasari,  Y.,  &  Tuni,  P.  Akibat  Hukum  Terha  dap  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Apabila  Terjadi  Pembatalan Perjanjian. Fakultas Hukum Universitas Udayana .hlm 3.2011
13 P.N.H. Simanjuntak, 2007, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm.347.2007
14 Adriansyah (2020), “Pembatalan Perjanjian Karena Pandemi Covid-19 Keadaan kahar “
https://www.propertynbank.com/pembatalan-perjanjian-karena-pandemi-covid-19-force-majeure/
15 Agri  Chairunisa  Isradjuningtias,(2016)  Jurnal:  Force  Mejerure  (Overmacht)  dalam  Hukum  Perjanjian  (Perjanjian) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, h.147.
Septini Anriwati dan Dwi Aryanti Ramadhani, Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19
1. Mengajukan gugatan bahwa terdapat keadaan kahar
2. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) juga telah lalai
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan hak nya untuk menuntut ganti rugi 16
Faktor  yang  menghambat  pemilik  gedung  menjalankan  prestasinya  karena  timbulnya  pandemi  Covid-19 sebagaimana  telah    diterangkan    sebelumnya  bahwa  pemerintah  telah  menetapkannya  sebagai  bencana  nasional berdasarkan Keppres No.12 Tahun 2020 Tentang gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19).  Hal  ini  menjadi  masalah  dalam  pelaksanaan  perjanjian  sewa  gedung  pernikahan  yang  tidak  dapat dilakukan  akibat  adanya  pandemi  Covid-19.  Sebagian  daerah  menjalankan  karantina  secara  ketat  kemudian  akses keluar-masuk yang dibatasi serta penutupan beberapa tempat usaha karena himbauan untuk melakukan segala kegiatan di  rumah.  Serta  keluarnya  peraturan  gubernur  yang  melarang  untuk  melakukan  resepsi  pernikahan  karena  akan mengundang keramaian. Maka pandemi virus ini tidak dapat diketahui akan terjadi. Namun dalam perjanjian tersebut tidak menjelaskan mengenai pembatalan akibat adanya pandemi ini sebab pandemi COVID-19 tidak tercantum dalam klausul keadaan kahar.
Nampaknya kemampuan pemilik gedung harus benar-benar diperhatikan untuk melihat kejadian yang tergolong default  atau  keadaan  kahar.  Jika  pemilik  gedung  seharusnya  dapat  melaksanakan  tugasnya,  namun  pemilik  gedung tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka dapat diklasifikasikan  sebagai  ingkar janji. Tetapi apabila pemilik gedung berhalangan  melaksanakan  tugasnya  karena  kejadian  diluar  kemampuan  pemilik  gedung,  maka  diklasifikasikan sebagai keadaan kahar 17
Covid-19  dapat  tergolong  sebagai  keadaan  kahar  bukan  ingkar  janji.  Jika  ditinjau  lebih  lanjut,  terdapat  faktor kelalaian  pada  pemilik  gedung  dalam  pelaksanaan  prestasi  tersebut  tidak  terpenuhi. 18 Alasan  pertama  adalah pelanggaran  perjanjian  terjadi  karena  pemilik  gedung  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  kewajibannya.  Entah  sama sekali  tidak  mampu  mencapai  pencapaiannya  sendiri,  atau  pencapaian  pemilik  gedung  tidak  sesuai  dengan kesepakatan,  pemilik  gedung  sudah  lama  tidak  dapat  meraih  pencapaiannya  sendiri,  atau  melakukan  hal-hal  yang dilarang  oleh  isi  perjanjian.  Alasan  kedua,  meski  pandemi  virus  bukanlah  hal  baru,  namun  pandemi  virus  corona Covid-19  jelas  berada  diluar  kendali  internasional.  Terlihat  dari  pengaruhnya  yang  sangat  besar  terhadap  sektor ekonomi yang juga berada di luar kendali negara Indonesia. 19
Kondisi  keadaan  kahar  mengacu  pada  kondisi  yang  menyebabkan  salah  satu  pihak  tidak  bisa  melakukan kewajiban  ataupun haknya tanpa menejelaskan faktor  hukum  kepada pihak lain  untuk menuntut  atau meminta pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, karena  keadaan kahar melebihi kekuasaan atau kemampuan pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya.
Pada Pasal 1244 KUHPerdata menjelaskan “Pemilik gedung harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.  Serta ditekankan pula dalam Pasal 1245 KUHPerdata bahwa “Tidak ada penggantian  biaya, kerugian  dan  bunga  bila  karena keadaan  memaksa atau  karena  hal  yang  terjadi  secara  kebetulan, pemilik gedung terhalang  untuk memberikan atau berbuat  sesuatu yang diwajibkan, atau  melakukan  suatu perbuatan yang terlarang baginya”
Hal  penting  untuk  mempelajari  beberapa  elemen  dasar  untuk  dapat  menetapkan  bahwa  Covid-19  merupakan bencana nasional yang dapat di golongkan sebagai keadaan kahar, yaitu:
1. terdapat klausul keadaan kahar dalam perjanjian ;
2. makna  dan  batas  keadaan  kahar  yang  disepakati  pemilik  gedung  dan  penyewa  dalam  perjanjian  sewa-menyewa gedung M&R;
3. Adanya  hubungan  sebab-akibat  antara  penegasan  COVID-19  sebagai  bencana  nasional  dan  implementasi kesepakatan;
4. Salah satu pihak mengungkapkan ketulusan dan akan menyatakan keadaan memaksa atau keadaan kahar 20
16 Budiman  N.P.D  S,  “Hukum  Perjanjian  &  Penyelesaian  Sengketa  Dari  Perspektif  Sekretaris”,(Jakarta  :  PT RAJAGRAFINDO PERSADA) hlm.25.2005
17 Hero  Pandi,  Penyelesaian  Ganti  Rugi  Karena  Force  Mejeure  Dalam  Kasus  Jasa  Pengangkutan,  Fakultas  Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 7. 2019
18 W afa,  K.,  Suseno,  I.,  &  Prasetyawati,  E.  Klausa  Keadaan  Kahar  Dalam  Perjanjian  Dan  Pandemi  Covid-19  Di Indonesia. Maleo Law Journal, 4(2) hlm.169.2020
19 Ibid
20 Kaya,  P.  B.  T.  A.,  &  Dharmawan,  N.  K.  S.  Kajian  Keadaan  kahar  Terkait  Pemenuhan  Prestasi  Perjanjian  Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8(6),.hlm. 896.2020
Septini Anriwati dan Dwi Aryanti Ramadhani, Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19
Pembatalan  suatu  perjanjian  sewa  dalam  gedung  pernikahan  yang  di  batalkan  dengan  alasan  adanya  pandemi covid-19  tidak  serta  merta  dapat  dikatakan  sebagai  alasan  keadaan  kahar.  Mengenai  penetapan  COVID-19  sebagai bencana nasional, apakah terdapat kausalitas pada implementasi kesepakatan penting untuk melakukan penelitian guna menentukan  keadaan  keadaan  kahar,  yang  sama  dengan  membuktikan  bahwa  “peristiwa  yang  tidak  diharapkan menyebabkan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Elemen ini terkait saat menentukan keberadaan kausalitas,  penting  untuk  menentukan  sejauh  mana  kesepakatan  tidak  dapat  dilaksanakan,  dan  apakah  realisasi kesepakatan secara keseluruhan tidak mungkin atau  hanya sebagian. Ini juga penting untuk menentukan konsekuensi apa yang dapat dikenakan oleh para pihak. 21
Pandemi  COVID-19  bisa  digolongkan  sebagai  keadaan  kahar  yang  bersifat  sementara,  karena  jika  dilihat pandemi ini terjadi dalam kurun waktu tertentu. Pandemi COVID-19 tidak serta merta menjelaskan alasan para pihak membatalkan  perjanjian  dengan  alasan  keadaan  kahar,  sehingga  tidak  bisa  dianggap  perjanjian  ini  tidak  bisa dilaksanakan begitu saja. 22
Keadaan  kahar  terbagi  dalam  dua  macam,  yaitu  keadaan  kahar  yang  bersifat  absolut  dan  keadaan  kahar  yang bersifat relatif, yang mana keduanya mempunyai faktor berbeda. Keadaan kahar yang bersifat absolut adalah Kondisi yang meyakinkan untuk pencapaian tidak dapat dicapai. Kesepakatan tersebut tak dapat tercapai karena suatu hal yang tidak  dapat  lagi  dicapai  dari  satu  pihak  (seperti  bencana  alam  atau  kecelakaan  yang  berdampak  langsung  pada  pada objek  perjanjian  yang  disepakati  kedua  belah  pihak). 23 Serta  keadaan  memaksa  yang  bersifat  relatif  (sementara) Merupakan kondisi dimana pemilik gedung dapat melaksanakan kewajibannya di lain waktu. 24
Berdasarkan  uraian  unsur-unsur  keadaan  kahar  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  pandemi  Covid-19  tergolong keadaan  kahar.  Artinya,  beberapa  pemilik  gedung  memang  terhalang,  namun  ada  pula  yang  tidak  terhalang  untuk memenuhi kewajiban perjanjiantualnya
Konsekuensi hukum dari pandemi sebagai keadaan kahar adalah para pihak tidak dapat menggunakan pandemi sebagai  alasan  untuk  membatalkan  perjanjian  keadaan  kahar  yang  bersifat  sementara  hanya  dapat  menangguhkan sementara  atau  menangguhkan  kewajiban  perjanjian  pemilik  gedung,  tetapi  tidak  dapat  membatalkan  perjanjian. 25 Perjanjian  tersebut  masih  berlaku  dan  mengikat  kedua  belah  pihak.  Terjadinya  pandemi  Covid-19  hanya  menunda pemenuhan  kewajiban  si  penyewa  gedung  pernikahan  tersebut  kepada  yang  menyewa,  dan  tidak  sepenuhnya menghilangkan kewajiban pemilik gedung kepada kreditor.

## Pemenuhan Hak dan Kewajiban Para Pihak Akibat Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19
Perjanjian  atau yang seringpula disebut dengan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “perbuatan yang mana satu orang/lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Dari peristiwa ini timbulah akibat hukum  antara  dua  orang/lebih  yang  disebut  perikatan  yang  didalamnya  terdapat  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak.”
Perjanjian sewa menyewa pada biasanya disebut sebagai perjanjian konsensuil ,  yaitu perjanjian yang dibentuk bagi  pihak  yang  menyewakan  dengan  pihak  penyewa  telah  mencapai  kesepakatan  terutama  pada  unsur  pokok  yaitu barang  /  harga.  Selain  itu  juga  meliputi  sifat  yang  harus  diupayakan  dari  masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian tersebut, dari pihak pemilik tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban- kewajiban yang diajukan. 26
Dalam  perjanjian  sewa-menyewa  pemilik  gedung  hanya  menyerahkan  penggunaan  gedung  dan  pemungutan hasil dari sewa gedung tersebut yang disewakan, sedangkan hak kepemilikan tetap menjadi hak pemilik gedung M&R Tersebut. 27 Sesuai ketentuan Pasal 1550 KUHPerdata, pihak yang menyewakan memilik tiga  kewajiban yang  harus dipenuhi, yaitu:
1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; 28
21 Ibid hlm 897
22 Op.cit Wafa K,Dkk hlm.170
23 Wibawa,  P.  P.   A.,   &   Artadi,  I.   K.  “Akibat   hukum  terha dap   pemilik gedung   atas  terjadinya    force   majeure (keadaan memaksa).”Kertha  Semaya: Journal Ilmu Hukum 2 No.6:hlm.5
24 Muljono,  B.  E.,  &  Sastradinata,  D.  N.  Keabsah  n  Keadaan  kahar  Dalam  Perjanjian  Di  Masa  Era  Pandemi  Covid- 19. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, 4(2),hlm.261.2020
25 Dona B.K “ Pandemi Covid-19 Apakah Keadaan kahar?”, Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional. Hlm 3.2020
26 Sani,  A  “Tanggung  Jawab  Para  Pihak  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Mobil  Pada  Cv  Mutiara Transportation Di Kota ” TEGAL (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).hlm.2.2005
27 Augustinus  S,  “HUKUM  BISNIS:  Sebuah  Pemahaman  Integratif  antara  Hukum  dan  Praktik  Bisnis”,  Depok  :  PT RAJAGRAFINDO PERSADA hlm.91.2018
28 Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdata
Septini Anriwati dan Dwi Aryanti Ramadhani, Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19
Yang  diserahkan  hanyalah  penguasaan  bendanya  saja  melainkan  bukan  hak  miliknya.  Dalam  pasal  1550 KUHPerdata  dijelaskan  bahwa  “barang  yang  disewakan  oleh  pihak  yang  menyewakan  harus  diberikan  atau diserahkan  dalam  keadaan  baik  dan  tidak  ada  kerusakan.  Pihak  yang  menyewakan  tersebut  harus  melakukan perbaikan terhadap benda sewaan.” 29 2. Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud; 30 yaitu bertujuan untuk  pemeliharaan  keselamatan,  keamanan,  dan  kenikmatan  berlangsungnya  masa  sewa,  maka  jika  terdapat perbaikan  terhadap  benda  sewaan  tidak  menggangung  kenikmatan  penyewa  melainkan  memberikan  ketentraman kepada penyewa saat menggunakan barang sewaan tersebut. 31
3. Memberikan  hak  kepada  penyewa  untuk  menikmati  barang  yang  disewakan  itu  dengan  tenteram  selama berlangsungnya sewa 32 . Pihak yang menyewakan harus menjamin bahwa barang yang disewakan dapat dipakai dan digunakan dengan aman oleh pihak penyewa selama pemberlakuan masa sewa.
Kemudian kewajiban bagi penyewa adalah :
1. Menggunakan barang yang telah di sewa olehnya dengan baik tanpa merusak fasilitas apapun sesuai dengan tujuan yang telah diberikan pada benda sewaan tersebut sesuai dengan perjanjian  sewa nya
2. Membayar uang sewa sesuai dengan waktu yang  telah disetujui oleh para pihak dalam perjanjian  sewa-menyewa nya.
3. Mengganti kerugian apabila saat menggunakan barang yang disewakan tersebut terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa atau kesalahan orang yang berada di dalamnya seperti pada gedung resepsi pernikahan yang terdapat tamu-tamu undangan.
4. Mengembalikan barang yang disewa atau menggunakan barang sewaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh para pihak sesuai dengan yang tertuan dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut.
5. Tidak boleh menyewakan kembali barang sewaan tersebut kepada orang lain, jika ketentuan tersebut ada kemudian dilanggar  maka  perjanjian  tersebut  dapat  du  bubarkan  dan  penyewa  dapat  dituntut  dengan  memberikan  ganti kerugian atau bunga uang tersebut. 33
Dalam gedung penggelar resepsi pernikahan pada gedung M&R hak dan kewajibannya sama dengan yang telah diatur oleh pasal 1550 KUHPerdata. Namun gedung tersebut telah membuat suatu klausul pembatalan saat para pihak menyetujui untuk menyewakan gedung M&R yaitu:
1. Uang muka dapat dikembalikan atau dialihkan untuk acara lainnya dengan dikenakan biaya administrasi.
2. Apabila  calon  Penyewa  yang  membatalkan  Penyewaan  Gedung  lebih  dari  5  (lima)  bulan  sebelum  pelaksanaan acara, akan memperoleh pengembalian uang muka sebesar 75%.
3. Apabila  calon  Penyewa  yang  membatalkan  penyewaan  gedung  kurang  dari  5  (lima)  bulan  sebelum  pelaksanaan acara, tidak memperoleh pengembalian uang.
4. Calon Penyewa yang membatalkan acara dan telah melunasi seluruh biaya sewa gedung (100%), akan memperoleh pengembalian biaya sebesar 25%.
5. Apabila  calon penyewa gedung tidak membatalkan penyewaan, tetapi di Open Date, maka harus mengikuti harga baru. Dan  apabila Open  Date  dibatalkan akan  dikenakan pemotongan  50% dari  DP  (Down  Payment),  5  (lima) bulan sebelum pelaksanaan acara.
6. Pembatalan harus disampaikan dengan surat resmi oleh pihak Pemesan disertai dengan Meterai 6000.
7. Pembatalan tidak boleh diwakilkan oleh pihak keluarga lain, dan proses pengembalian biaya pembatalan adalah 1 minggu  setelah  menandatangani  surat  pembatalan  pihak  Yang  Bersangkutan  ke  pihak  Management  Gedung M&R”. 34
Klausul  tersebut  dibuat  oleh  pihak  penyewa  gedung  dan  mengikat  bagi  siapapun  pihak  yang  sepakat  ingin mengikatkan dirinya untuk menyewakan Gedung M&R tersebut. Klausul tersebut dapat dikategorikan sebagai Klausul Eksonerasi.  Klausul  Eksonerasi  atau  Klausul  baku  dapat  di  artikan  “setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen”. 35 Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak  yang  menyewakan  berupaya  untuk  membatasi  atau  menghilangkan  kewajibannya  dengan  membuat  ketentuan
29 Pasal 1551 KUHPerdata
30 Pasal 1550 ayat (2)
31 Subekti,“Hukum Perjanjian”, Cetakan-20 (Jakarta :Intermasa) hlm.90.2004
32 Pasal 1550 ayat (3)
33 Op.Cit Subekti h.92
34 Perjanjian Syarat Ketentuan Pemakaian Gedung M&R
35 Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Septini Anriwati dan Dwi Aryanti Ramadhani, Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19
khusus tentang sewa tersebut. Menurut peraturan ini, penyewa tidak bertanggung jawab atas beban yang timbul baik berupa  biaya  maupun  kerugian  yang  akan  timbul. 36 Klausul  Baku  dalam  sewa  menyewa dipakai  melindungi kepentingan  pemilik,  agar  barang  yang  disewakan  tidak  dirusak  oleh  penyewa.  Selain  itu,  hal  ini  tidak  akan menimbulkan biaya sewa yang hanya ditanggung oleh pemiliknya. 37
Dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  yang  diakibatkan  adanya  pandemi  covid-19  yang  membuat  tidak  dapat terlaksananya  acara  resepsi  pernikahan  ini  pihak  pemilik  Gedung  M&R  melakukan  renegosiasi  kepada  pihak  yang menyewa gedung tersebut dengan menawarkan penundaan pelaksanaan resepsi pernikahan ke tahun berikutnya namun jika para pihak yang menyewa  tetap melakukan pembatalan dan mengadakan pernikahan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah maka pihak gedung M&R tetap mengikuti aturan klausul pembatalan tersebut serta adanya renegosiasi mengenai persenan yang harus dikembalikan terhadap uang muka yang telah di bayarkan.

## SIMPULAN
Pandemi  Covid-19  dapat  digolongkan  sebagai  keadaan  kahar  namun  dengan  adanya  pandemi  ini  tidak  secara langsung dapat menjadi alasan pembatalan penyewaan gedung pernikahan di Gedung M&R karena pandemi covid-19 ini  digolongkan  ke  dalam  keadaan  kahar  yang  bersifat  sementara  maka  perjanjian  sewa  gedung  di  M&R  dapat ditangguhkan  untuk  sementara  waktu  dan  penyewaan  tersebut  dapat  dilakukan  kembali  jika  pandemi  covid-19  telah berakhir.
Dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  menyewakan  dan  penyewa  gedung  M&R  dapat  melakukan negosiasi kembali dengan mengatur ulang hal-hal yang dapat melindungi para pihak karena adanya keadaan pandemi covid-19 ini dengan tetap berdasar pada asas kebebasan berperjanjian, asas keadilan dan asas proporsionalitas seperti dalam hal pengembalian uang sewa jika terjadi pembatalan atau penundaan pelaksanaan pernikahan yang diadakan di gedung M&R. Maka saran yang penulis berikan bagi para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian sewa menyewa yaitu  agar  tetliti  dalam  memeriksa  setiap  klausula  pada  perjanjian  dengan  berdasarkan  pada  asas  kebebasan berperjanjian,  dan  dengan  adanya  pandemi  covid-19  agar  para  pihak  dapat  terlindungi  kepentingannya  yaitu  para pihak  dapat  memastikan  pemilik  gedung  untuk  dapat  melakukan  kewajiban  perjanjiantual  yaitu  dengan  melakukan renegosiasi  perjanjian  dengan  mengatur  kembali  hal-hal  yang  harus  dicantumkan  dalam  suatu  perjanjian  terlebih dengan  adanya  keadaa  baru  seperti  pandemi  covid-19  ini  dengan  tetap  berlandaskan  pada  asas  kebebasan berperjanjian, itikad baik serta asas keadlian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Augustinus  S  “HUKUM  BISNIS:  Sebuah  Pemahaman  Integratif  antara  Hukum  dan  Praktik  Bisnis”,  Depok:  PT RAJAGRAFINDO PERSADA.2018
Budiman  N.P.D  S,  ,  “Hukum  Perjanjian  &  Penyelesaian  Sengketa  Dari  Perspektif  Sekretaris”,  (Jakarta:  PT
RAJAGRAFINDO PERSADA). 2005
Subekti, “Hukum Perjanjian”, Cetakan-20 (Jakarta: Intermasa). 2004
Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus (Jakarta : Kencana).2017

## Jurnal
Agri Chairunisa  IsradjuningtiasJurnal: Force  Mejerure (Overmacht) dalam Hukum  Perjanjian (Perjanjian)  Indonesia,
Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan. 2016 D.R,Buana    ,  ‘ Analisis  Perilaku  Masyarakat  Indonesia  dalam  Mengha  dapi  Pandemi  Virus  Corona  (Covid-19)  dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa’ , salam jurnal sosial dan budaya Syar’I , Vol .7, 2020
Dewitasari,  Y.,  &  Tuni,  P.  Akibat  Hukum  Terha  dap  Para  Piha  k  dalam  Perjanjian  Apabila  Terjadi  Pembatalan Perjanjian. Fakultas Hukum Universitas Udayana . 2011
Dona  B.K  “  Pandemi  Covid-19  Apakah  Keadaan  kahar?”,  Jurnal  Rechts  Vinding  :  Media  Pembinaan  Hukum Nasional. 2020
Hero  Pandi,  “Penyelesaian  Ganti  Rugi  Karena  Force  Mejeure  Dalam  Kasus  Jasa  Pengangkutan”,  Fakultas  Hukum Universitas Islam Malang.2019
Kaya, P. B. T. A., & Dharmawan, N. K. S, Kajian Keadaan kahar Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.2020
Muljono,  B.  E.,  &  Sastradinata,  D.  NKeabsahn  Keadaan  kahar  Dalam  Perjanjian  Di  Masa  Era  Pandemi  Covid- 19. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum. 2020
36 Rondonuwu, R. C. (2018). Hak Dan Kewajiban Para PihaK Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuhperdata. Lex Crimen , h.9
37 Ibid h.10
Septini Anriwati dan Dwi Aryanti Ramadhani, Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19
Ramadhani,D.,Wien  Sukarmini,dan  Yuliana  Yuli Pelatihan  Membuat  Surat  Perjanjian  Sewa-Menyewa  Rumah Perjanjianan  Di  Keluraha  n  Tugu,  Kota  Depok,  Jawa  Barat, Fakultas  Hukum,  Universitas  Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.2019
Rondonuwu,  R.  C  “Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Menurut  Pasal  1548 Kuhperdata”. Lex Crimen .2018 Sani,  A.  “ Tanggung  Jawab  Para  Pihak  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Mobil  Pada  Cv  Mutiara Transportation Di Kota” TEGAL (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).2005 W afa,  K.,  Suseno,  I.,  &  Prasetyawati,  E.  Klausa  Keadaan  Kahar  Dalam  Perjanjian  Dan  Pandemi  Covid-19  Di Indonesia. Maleo Law Journal, 4(2).2020
Wibawa,  P.  P.  A.,  &  Artadi,  I.  K. “Akibat hukum terhadap pemilik gedung atas terjadinya force majeure (keadaan memaksa).”Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 2 No.6:

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Republik  Indonesia.  Undang-undang  Wabah  Penyakit  Menular,  Undang-undang  Nomor  4  tahun  1984,  Lembaran Negara LN 1984/20; Dan Tambahan Lembaran Negara NO. 3273
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Non-Alam  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Wilayah Provinsi Jawa Barat
Republik Indonesia, Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## Naskah Internet
Marcel Mariana (2020), Batal Resepsi Karena Wabah Virus Corona Pasangan Ini Bagi-bagi Makanan Catering Ke anak Yatim-Kami Ingin Semua Seha t Walafiat https://sajiansedap.grid.id/read/102071598/batal-resepsi-karena- wabah-virus-corona-pasangan-ini-bagi-bagi-makanan-catering-ke-anak-yatim-kami-ingin-semua-seha t-walafiat Muhammad Yasin (2020),
“Penyebaran
Covid-19
ditetapkan sebagai bencana nasional” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana- nasional/
P.N.H.  Simanjuntak,  2007,  Pokok-pokok  Hukum  Perdata  Indonesia,  Djambatan,  Jakarta,  Adriansyah  (2020),
“Pembatalan Perjanjian Karena Pandemi Covid-19 Keadaan kahar“
https://www.propertynbank.com/pembatalan-perjanjian-karena-pandemi-covid-19-force-majeure/

## Lainnya
Perjanjian Syarat Ketentuan Pemakaian Gedung M&R