## ASPEK HUKUM TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Magdariza 1* , Najmi 2 , Zahara 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Email: 1 magdariza08@yahoo.com , 2 najmifhua@gmail.com

## *Corresponding Author: Magdariza
Abstract: Extradition agreements are international agreements made between countries and their  contents  relate  to  the  extradition  of  suspects  or  perpetrators  of  crimes  including economic  crimes.  As  an  international  agreement,  the  extradition  treaty  has  binding  legal force in accordance with international law. Extradition agreements are generally ratified by the  state.  If  the  extradition  treaty  between  Indonesia  and  Singapore  can  finally  materialize and  be  ratified  by  the  state,  it  will  have  strong  legal  force  and  be  binding  in  terms  of international law. So that the two countries must carry out and implement the contents of the agreement in good faith. Indonesia-Singapore are currently  conducting further negotiations to discuss an extradition agreement in the context of tackling economic crimes. So far, many suspects or perpetrators of economic crimes in Indonesia have fled to Singapore along with large sums of money and capital. Meanwhile, Indonesian law does not extend to the territory of Singapore. If the Indonesia-Singapore extradition agreement can be realized then it brings great  prospects  including  the  suspect  or  perpetrator  of  the  economic  crime  can  be  brought back  to  Indonesia  to  be  sentenced  according  to  the  applicable  law,  and  vice  versa  for Singapore.

## Keywords:  Legal  Aspect;  Extradition  Agreement;  Indonesia-Singapore  and  International Law
Abstrak: Perjanjian  ekstradisi  merupakan  perjanjian  internasional  yang  dilakukan  antar negara  dan  isinya  berkaitan  dengan  ekstradisi  terhadap  tersangka  atau  pelaku  kejahatan termasuk  kejahatan  ekonomi.  Sebagai  perjanjian  internasional  maka  perjanjian  ekstradisi mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  sesuai  dengan  hukum  internasional.  Perjanjian ekstradisi  pada  umumnya  dirafikasi  oleh  negara.  Perjanjian  ekstradisi  antara  Indonesia- Singapura  jika  akhirnya  dapat  terwujud  dan  diratifikasi  oleh  negara  maka  mempunyai kekuatan  hukum  kuat  dan  mengikat  di  tinjau  dari  hukum  internasional.  Sehingga  kedua negara  harus  menjalankan  dan  melaksanakan  isi  perjanjian  dengan  itikad  baik.  Indonesia- Singapura  saat  ini  sedang  melakukan  perundingan  lebih  lanjut  untuk  membahas  perjanjian ekstradisi  dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan  ekonomi.  Selama  ini  tersangka  atau pelaku  kejahatan  ekonomi  di  Indonesia  banyak  yang  melarikan  diri  ke  Singapura  beserta dengan  sejumlah  uang  dan  modal  yang  besar.  Sedangkan  hukum  Indonesia  tidak  dapat menjangkau  ke  wilayah  Singapura.  Jika  perjanjian  ekstradisi  Indonesia-Singapura  dapat terwujud  maka  membawa  prospek  besar  diantaranya  tersangka  atau  pelaku  kejahatan ekonomi tersebut dapat dibawa kembali ke Indonesia untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, begitupun sebaliknya bagi Singapura.
Kata  Kunci: Aspek  Hukum;  Perjanjian  Ekstradisi;  Indonesia-Singapura  dan  Hukum Internasional

## PENDAHULUAN
Sejak  reformasi  tahun  2018  Indonesia  terus  melakukan  perubahan  dalam pemerintahan  yang  salah  satunya  mengupayakan  pemberantasan  kejahatan  di  bidang ekonomi  terutama  korupsi  dan  kejahatan  perbankan.  Maraknya  kejahatan  ekonomi  di Indonesia telah membawa kelemahan di  bidang ekonomi secara makro. Korupsi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sedang melanda di Indonesia. Di samping itu, masih  ada  kejahatan  perbankan,  penyelundupan,  kejahatan  komputer,  kejahatan  perniagaan, kejahatan  lingkungan,  kejahatan  HAKI  serta  kecurangan  pabean  yang  termasuk  juga  dalam kategori kejahatan ekonomi. 1 Namun yang paling menonjol di Indonesia adalah korupsi dan kejahatan  perbankan.  Diantara  kasusnya  baru-baru  ini  berkaitan  dengan  pembobolan  Bank BNI Cabang Kebayoran oleh Pauline Lumowa yang melarikan diri ke Singapura.
Sebagian  besar  dari  para  tersangka  atau  pelaku  yang  telah  dituduh  melakukan kejahatan  perbankan  di  Indonesia  memilih  melarikan  diri  ke  Singapura.  Hal  ini  disebabkan antara  Indonesia  dan  Singapura  sampai  sekarang  belum  ada  perjanjian  ekstradisi.  Tanpa perjanjian  tersebut  maka  para  tersangka  akan  merasa  aman  karena  hukum  Indonesia  tidak dapat  diterapkan  kepada  mereka  selama  mereka  berada  di  Singapura.  Namun  kondisi  yang lebih memprihatinkan lagi bahwa mereka disamping melarikan diri juga ikut membawa hasil kejahatan berupa sejumlah besar uang bahkan sampai triliunan rupiah.
Tentu saja ini sangat merugikan bagi Indonesia karena dengan jumlah uang sebesar itu pemerintah dapat melakukan pembangunan ekonomi terutama bagi rakyat kecil. Pengelapan dana  hasil  kejahatan  ekonomi  dilakukan  dengan  cara-cara  penyimpanan  melalui  bank-bank yang ada di Singapura ataupun pembelian aset-aset di Singapura sedangkan hukum Indonesia tidak dapat menjangkau ke wilayah Negara lain.
Hal  ini  ditambah  dengan  fenomena  masih  sedikitnya  para  tersangka  atau  pelaku kejahatan  ekonomi  yang  telah  melarikan  diri  ke  Singapura  dapat  dibawa  dan  diajukan  ke pengadilan Indonesia untuk dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu, suatu instrumen hukum yang kuat  dan  mengikat  sangat  diperlukan  berbentuk  suatu  perjanjian  ekstradisi  antara  Indonesia dan  Singapura  guna  membawa  kembali  tersangka  atau  pelaku  kejahatan  tersebut  ke Indonesia.  Dan  sebaliknya  juga  jika  ada  tersangka  atau  buronan  kejahatan  dari  Singapura yang  melarikan  diri  ke  Indonesia  maka  dapat  dikembalikan  melalui  perjanjian  ekstradisi tersebut.
Dari  kasus-kasus  yang  muncul  ke  permukaan  terlihat  ada  suatu  indikasi  bahwa Singapura  masih  belum  mau  terikat  dengan  perjanjian  ekstradisi  dengan  Indonesia.  Di  satu sisi,  Singapura  akan  diuntungkan  secara  ekonomi  dengan  adanya  pelarian  modal  dan  dana dalam jumlah besar ke negaranya. Disamping itu, alasan lainnya menyangkut sistem hukum yang  berbeda  dimiliki  Singapura  dengan  Indonesia  dimana  mereka  menganut  sistem ‘common law’ (bekas  jajahan  Inggris).    Singapura  juga  belum  pernah  melakukan  perjanjian
1 Hamzah, “Course-Materials  Penataran  Nasional  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi” di  Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 23-31 November 2020.
ekstradisi  dengan  Negara-negara  yang  mempunyai  sistem  hukum  yang  berbeda  dengan mereka.
Bagi  Indonesia  sendiri  dengan  adanya  perjanjian  ekstradisi  ini  bertujuan  untuk menangkap  para  tersangka  atau  pelaku  yang  telah  melakukan  kejahatan  ekonomi  serta mengembalikan  uang  negara  yang  telah  mereka  bawa  dan  gelapkan.  Indonesia  menganut sistem hukum yang berbeda dengan Singapura yaitu ‘civil law’ (bekas jajahan Belanda). Ini menjadi  persoalan  yang  menarik  menyangkut  kedudukan  perjanjian  ektradisi  tersebut  di tinjau  dari  Hukum  Internasional  yang  berlaku  dan  prospek  ke  depan  terhadap  perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi jika hal ini dapat terwujudkan. Berdasarkan pada uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam  tulisan  ini  dirumuskan  yaitu  bagaimanakah  bentuk  perjanjian  ektradisi  di  tinjau  dari hukum  internasional  yang  berlaku  dan  bagaimanakah  prospektif  perjanjian  ekstradisi  antara Indonesia-Singapura dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi jika dapat terwujud.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder yang dalam hal ini meliputi:
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:
a. Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional;
b. Undang-undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi;
c. Undang-undang tentang Korupsi;
d. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia;
e. Undang-undang tentang Kejahatan Ekonomi;
f. Konvensi dan Undang-undang lainnya berkaitan dengan Perjanjian Ekstradisi.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa :
a. Berbagai  literatur  dan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  perjanjian    ekstradisi khususnya menyangkut dua negara tersebut;
b. Hasil seminar dan makalah lainnya yang berkaitan dengan ini;
c. Berbagai artikel yang terbit di Majalah dan Surat Kabar
3. Bahan Hukum Tertier  yaitu :
a. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.
b. Kamus Hukum (Black Law Dictionary).
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  deksriptif-yuridis. Pendekatan  secara  deksriptif-yuridis  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  gambaran  lebih  jauh tentang  prospek  kedua  negara  berkaitan  dengan  akan  dilakukan  perjanjian  ekstradisi  dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perjanjian Ekstradisi di Tinjau dari Hukum Internasional
Ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang melibatkan dua Negara atau lebih yang  isi  perjanjiannya  khusus  menyangkut  ekstradisi  saja  dimana  pada  umumnya pemberlakuannya melalui ratifikasi. Perjanjian ekstradisi termasuk dalam kategori perjanjian internasional yang berbentuk tertulis.
Perjanjian internasional  ada yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Dalam hal ini, berdasarkan  Pasal  38  Statuta  Mahkamah  Internasional  maka  perjanjian  internasional  yang tertulis  juga  diakui  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  internasional.  Perjanjian  internasional yang  berbentuk  tertulis  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  masih  dapat  dibedakan  lagi ditinjau dari sudut pandang yang berbeda meliputi: 2
1. Perjanjian internasional  ditinjau dari segi  jumlah Negara-negara yang menjadi pihak atau pesertanya:
a. Perjanjian  internasional  bilateral  yaitu  suatu  perjanjian  internasional  yang  pihak-pihak atau Negara peserta yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah hanya dua pihak atau dua Negara saja.
b. Perjanjian  internasional  multilateral  yaitu  suatu  perjanjian  internasional  yang  pihak- pihak  atau  Negara-negara  yang  menjadi  peserta  pada  perjanjian  itu  lebih  dari  dua Negara.
2. Perjanjian  internasional  ditinjau  dari  segi  kesempatan  yang  diberikan  kepada  Negara- negara untuk menjadi pihak atau peserta:
a. Perjanjian internasional khusus atau tertutup.
b. Perjanjian internasional terbuka.
3. Perjanjian internasional ditinjau dari kaidah hukumnya:
a. Perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang khusus berlaku bagi para pihak yang terikat.
b. Perjanjian  internasional  yang  melahirkan  kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam  suatu kawasan tertentu.
c. Perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang berlaku umum.
4. Perjanjian internasional ditinjau dari segi bahasanya:
a. Perjanjian internasional yang dirumuskan dalam satu bahasa.
b. Perjanjian  internasional  yang  dirumuskan  dalam  dua  bahasa  atau  lebih  tetapi  hanya yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak.
c. Perjanjian  internasional  yang  dirumuskan  dalam  lebih  dari  dua  bahasa  atau  lebih  dan semuanya  merupakan  naskah  yang  sah,  otentik  dan  mempunyai  kekuatan  mengikat yang sama.
5. Perjanjian internasional ditinjau dari segi substansi hukum yang dikandungnya:
a. Perjanjian  internasional  yang  seluruh  pasalnya  merupakan  perumusan  dari  kaidah- kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan.
b. Perjanjian  internasional  yang  merupakan  perumusan  atau  yang  melahirkan  kaidah- kaidah hukum internasional yang sama sekali baru.
c. Perjanjian  internasional  yang  subtasinya  merupakan  perpaduan  antara  kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali.
6. Perjanjian internasional ditinjau dari pemrakarsanya:
a. Perjanjian  internasional  yang  kelahiran  atau  pembentukannya  diprakarsai  oleh  Negara atau Negara-negara.
2 I  Wayan  Parthiana, “Hukum Perjanjian Internasional”, Penerbit  Mandar  Maju,  Bandung,  2002,  hlm. 40-50.
b. Perjanjian  internasional  yang  kelahiran  atau  pembentukannya  diprakarsai  oleh organisasi internasional.
7. Perjanjian internasional ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya:
a. Perjanjian internasional khusus.
b. Perjanjian internasional regional atau kawasan.
c. Perjanjian internasional umum atau universal.
Prosedur  pembuatan  perjanjian  ekstradisi  sama  dengan  pembuatan  perjanjian internasional yang urutannya sebagai berikut: 3
1. Negara-negara peserta asli perundingan suatu  Konferensi  Internasional dipersiapkan oleh International  Law  Commision (yang  biasanya  disebut  ‘Original  Members’)  sebagai langkah awal  melaksanakan tindakan yang dinamakan oleh Pasal  9 Konvensi adopted of the  text /penerimaan  naskah  perjanjian  yang  semula  merupakan  draft  convention  yang dihasilkan  konferensi  melalui negotiations /  perundingan  -  perundingan.  Menurut ketentuan  Konvensi, adoption  text dalam  artian  penerimaan  isi  naskah  perjanjian dilakukan  dengan  persetujuan  semua  Negara  peserta  konferensi  atau  dua  pertiga  peserta yang hadir atau dapat juga dilakukan dengan suara terbanyak.
2. Setelah adoption of the text terlaksana, Negara-negara peserta konferensi menurut Pasal 10
Konvensi  melakukan  tindakan  yang  dinamakan Authentication  of  the  Text /  Otentikasi Naskah.  Arti  dari  tindakanan  ini  adalah  kontatering  formal  dari  Negara-negara  peserta konferensi,  bahwa  konferensi  internasional  telah  berhasil  merumuskan  suatu  perjanjian internasional  yang  tidak  dapat  diubah  lagi.  Otentikasi  naskah  yang  merupakan  tindakan resmi  dari  Negara  peserta  konferensi  mengandung  arti  bahwa  naskah  perjanjian  telah diterima  konferensi  dengan  pencantuman  tanda  tangan  atau  paraf  pada  lembar-lembar naskah  perjanjian.  Pencantuman  tanda  tangan/paraf,  belum  menjadikan  Negara  peserta konferensi terikat pada perjanjian internasional.
3. Jika  suatu  perjanjian  internasional  menetapkan  bahwa  dengan  penandatanganan  suatu Negara  peserta  konferensi  terikat  secara  yuridis  pada  perjanjian,  maka  semenjak penandatanganan  yang  dilakukan  wakil  Negara  berkuasa  penuh,  perjanjian  telah disepakati  oleh  Negara  bersangkutan  untuk  sepakat  terikat  pada  perjanjian/ consent  to  be bound by a treaty kecuali bila perjanjian menetapkan perlunya ratifikasi.
4. Jika Negara-negara peserta konferensi menghendaki bahwa dengan pertukaran dokumen- dokumen/instrument-instrumen  yang  pada  dasarnya  merupakan  perjanjian  internasional, mereka  menyatakan  kesepakatannya  untuk  terikat  pada  perjanjian  (biasanya  dapat dinamakan Exchange of Letters/Notes, Agreed Minutes, Summary Record, Modus Vivendi, Memorandum of Understanding dan lain sebagainya), maka sejak dipertukarkannya jenis perjanjian-perjanjian ini, Negara-negara telah menyatakan terikat pada perjanjian.
5. Jika  setelah  penandatangan  paraNegara  peserta  perundingan  dalam  konferensi internasional  berkehendak  bahwa  Rafikasi  atau  Pengesahan (Acceptance/Approval) yang dilakukan  oleh  badan  berwenang  Negara  peserta  perundingan,  maka signature bukan merupakan  cara consent  to  be  bound  by  a  treaty, melainkan  ratifikasi  yang  merupakan
3 Eddy  Damian, “Beberapa  Pokok  Materi  Konvensi  Wina  Tahun  1969  tentang  Hukum  Perjanjian Internasional” , Makalah disampaikan pada “Seminar Urgensi Pengesahan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian”  diselenggarakan  oleh  Departemen  Luar  Negeri  dan  Fak.  Hukum  Univ.  Padjajaran  di  Hotel  Gand Aquila Bandung pada tanggal 13 Maret 2021.
kesepakatan  untuk  terikat  dalam  perjanjian  internasional.  Persoalan  bagaimana  suatu ratifikasi  dilakukan, hukum  internasional menyerahkan sepenuhnya kepada Negara calon peserta  perjanjian.  Dengan  demikian,  hukum  nasional  yang  mengaturnya  berdasarkan perundang-undangan  nasional  yang  berlaku  dinegaranya.  Hukum  internasional  hanya mengatur  dalam  hal  apa  saja  persetujuan  yang  diberikan  suatu  Negara  pada  suatu perjanjian yang memerlukan ratifikasi.
Sedangkan  ekstradisi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu “Extradere” (kata  kerja)  atau “Extraditio” (kata  benda)  yang  terdiri  dari  kata  ‘Ex’  berarti  keluar  dan  ‘Tredere’  berarti memberikan/menyerahkan.  Dalam  hukum  internasional,  ekstradisi  didefinisikan  sebagai berikut: 4
“Extradition designates the official surrender of a fugitive from justice, regardless of his  consent,  by  the  authorities  of  the  state  of  residence  to  the  authorities  of  another state for the purpose of criminal prosecution or the execution of a sentence”.
Ahli hukum internasional J.G. Starke berpendapat ekstradisi (extradition) adalah: 5
“The  term  extradition  denotes  the  process  whereby  under  treaty  or  upon  a  basis  of reciprocity  one  state  surrenders  to  another  state  at  its  request  a  person  accused  or convicted of a criminal offence committed against the law of the requesting state, such requesting state, being competent to try the alleged offender”.
Pada Black Law Dictionary membedakan antara pengertian “Ekstradisi” (extradition) dan  “Perjanjian  Ekstradisi” (extradition  treaty). Berdasarkan  ini  maka  “Ekstradisi” (extradition ) yaitu: 6
“The  official  surrender  of  an  alleged  criminal  by  one  state  or  nation  to  another having  jurisdiction  over  the  crime  charged;  the  return  of  a  fugitive  from  justice, regardless of consent, by the authorities where the fugitive resides.”
Di dalam Black Law Dictionary pengertian “Perjanjian Ekstradisi” (extradition treaty) meliputi: 7
“A  treaty  governing  the  preconditions  for,  and  exceptions  to,  the  surrender  of  a fugitive from justice by the fugitive’s country of residence to another country claiming criminal jurisdiction over the fugitive.”
Indonesia  mengaju  kepada  Undang-undang  RI  No.  1  Tahun  1979  tentang  Perjanjian Ekstradisi dalam Pasal 1 menyatakan:
“Ekstradisi adalah penyerahan oleh Negara kepada Negara Peminta, atas seseorang yang disangka atau dipidana melakukan kejahatan (Tindak Pidana) di dalam wilayah yurisdiksi  Negara  Peminta,  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  dan melaksanakan putusan pidana.” 8
Berdasarkan  Pasal  3  Undang-undang  No.1  Tahun  1979  maka  yang  diekstradisikan adalah  seseorang  yang  diminta  oleh  pejabat  yang  berwenang  (Negara  peminta)  yang disangkakan  telah  melakukan  kejahatan,  akan  menjalani  hukuman  (berdasarkan  putusan
4 Rudolf L Bindschedler.et.al, “Encyclopedia of Public International Law” , Vol.8, 1985, hlm.222.
5 J.G. Starke, “Introduction to International Law” , London: Butterworths, 1989, hlm. 352.
6 Black’s Law Dictionary , Editor by Bryan A. Garner, Seventh Edition, St. Paul, Minn, 1999.
7 Ibid.
8 Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
pengadilan)  dan  menjalani  perintah  penahanan.  Ekstradisi  dapat  dilaksanakan  atas  dasar Perjanjian Ekstradisi sendiri atau hubungan baik dua negara (jika tidak ada perjanjian). 9
Salah  satu  bidang  yang  dapat  diadakan  perjanjian  ekstradisi  antar  negara  adalah menyangkut  kejahatan  ekonomi karena merugikan banyak negara. Kejahatan ekonomi antar negara adalah kejahatan ekonomi yang unsur-unsur kejahatannya tidak hanya berada didalam satu negara. Kejahatan ekonomi tersebut meliputi: 10

## 1) Penyelundupan (smuggling);
2) Kejahatan di bidang perbankan (banking crime);
3) Kejahatan di bidang perniagaan (commercial crime);
4) Kejahatan komputer (computer crime);
5) Kejahatan yang berkenaan dengan hukum lingkungan;
6) Kejahatan di bidang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual);
7) Kecurangan di bidang kepabeanan (custom fraude).
Kejahatan  di  bidang  perbankan  meliputi  semua  kejahatan  yang  berkaitan  dengan dunia  perbankan,  bahkan  termasuk  pemalsuan  uang  dan  pemalsuan  sertifikat  tanah  untuk memperoleh  agunan,  credit  card  dan  lainnya.  Sudah  pasti  kejahatan  ini  tercantum  dalam Undang-undang Perbankan. Ada tiga kelompok kejahatan di bidang perbankan yaitu: 11 a. Kejahatan di bidang perjanjian, legalitas bank atau melakukan aktivitas bank tanpa ijin;
b. Kejahatan pemalsuan dokumen untuk memperoleh kredit;
c. Pemalsuan yang menyangkut lalu lintas giral.
Sedangkan  di  dalam  lampiran  Undang-undang  No.  1  tahun  1979  tentang  Ekstradisi maka kejahatan ekonomi yang dapat diektradisi yaitu:
1. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan;
2. Penipuan;
3. Tindak pidana yang berhubungan dengan kebangkrutan;
4. Penyelundupan;
5. Tindak pidana korupsi
Selanjutnya  dalam  kejahatan  ekonomi  yang  dapat  diekstradisikan  di  tambah  dengan kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di bidang perniagaan dan kecurangan kepabeanan. Kejahatan  yang  belum  tercangkup  disini  meliputi  kejahatan  yang  berkenaan  dengan lingkungan hidup, kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kejahatan komputer.
Dalam  kaitannya  dengan  ekstradisi  maka  pelaku  kejahatan  dapat  dilakukan  oleh Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  sendiri  atau  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang  melakukan kejahatan  di  Indonesia.  Kemudian  pelaku  kejahatan  tersebut  melarikan  diri  ke  luar  negeri atau kembali ke negaranya. Namun dapat juga pelaku kejahatan dilakukan oleh warga negara asing yang masih tetap di negaranya sendiri dimana akibat dari kejahatan yang dilakukannya telah merugikan negara lain. Hal yang paling pokok adalah untuk dapat diekstradisikan maka orang yang bersangkutan harus sudah berstatus sebagai tersangka atau terpidana buronan.
Perjanjian  Internasional  diatur  dalam  Konvensi  Wina  tahun  1969  yang  dikenal  juga dengan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 . Berdasarkan Konvensi Wina tahun
9 Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
10 Hamzah, Op.Cit
11 Hamzah, Ibid.
1969, Perjanjian Internasional merupakan suatu perjanjian internasional yang ditandatangani antar Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah yang dibuat dalam  wujud  satu  instrumen  tunggal  atau  dalam  dua  instrument  atau  lebih,  yang  saling berhubungan  dan  apapun  yang  menjadi  penandaan. 12 Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  subjek dalam perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 adalah Negara (State) .
Pembentukan  suatu  perjanjian  internasional  harus  melalui  persetujuan (consent) dari negara  peserta  terlebih  dahulu.  Jika  suatu  Negara  tidak  menyatakan  persetujuannya  untuk terikat  atau  secara  tegas  menolak  untuk  terikat,  maka  perjanjian  itu  tidak  akan  pernah mengikatnya.  Persetujuan  ataupun  penolakan  untuk  terikat  pada  suatu  perjanjian  adalah manifestasi  dari kedaulatan setiap Negara. Sebagai  Negara berdaulat, dia  tidak bisa dipaksa oleh  kekuatan  apapun  untuk  menerima  sesuatu  yang  tidak  dikehendakinya  seperti menyatakan  terikat  pada  suatu  perjanjian  internasional. 13 Sebagaimana  dikemukakan  oleh Malcolm M. Shaw: 14
“The consent of the State Parties to the treaty in question is obviously a vital factor, since States may (in the absence of a rule being also one of customary law) be bound only by their  consent.  Treaties are in  this  sense contracts  between States and if they do  not  receive  the  consent  of  the  various  States,  their  provisons  will  not  be  binding upon them.”
Suatu  Negara  dapat  memberikan  persetujuan  untuk  terikat  pada  perjanjian internasional  melalui  cara  penandatanganan (signature), pertukaran  instrument  yang membentuk  perjanjian (exchange  of  instruments  constituting  a  treaty), ratifikasi (ratification) ,  akseptasi (acceptance), persetujuan  atau  aksesi (approval  accession), atau dengan cara lain yang disepakati (or by any other means if so agreed). 15
Di  dalam  perjanjian  ektradisi  yang  menjadi  para  pihak  adalah  Negara (State) dan biasanya  perjanjian  tersebut  di  ratifikasi  oleh  masing-masing  negara  untuk  diberlakukan. Perjanjian  ekstradisi  termasuk  sebagai  perjanjian  internasional  karena  elemen-elemennya sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1969. Perjanjian ekstradisi dapat dituangkan dalam suatu perjanjian internasional berbentuk bilateral maupun multilateral.
Sebagai suatu perjanjian internasional maka sifatnya mengikat. Sifat mengikat berarti negara  pihak  suatu  perjanjian  harus  mentaati  dan  menghormati  pelaksanaan  perjanjian tersebut.  Tentu saja yang melaksanakan perjanjian tersebut adalah organ-organ negara yang harus  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  untuk  menjamin  pelaksanaannya.  Daya  ikat perjanjian  adalah  didasarkan  atas  prinsip pacta  sunt  servanda . 16 Sesuai  dengan  Pasal  26 Konvensi  Wina  tahun  1969  maka  daya  mengikatnya  perjanjian  internasional  dinyatakan sebagai  berikut: “Every  treaty  in  force  is  binding  upon  the  the  parties  to  it  and  must  be performed by them in good faith”.
Bagi  negara-negara  yang  sudah  berhasil  mencapai  kesepakatan  membuat  suatu perjanjian  ekstradisi,  mereka  berkewajiban  untuk  mentaati,  menghormati  dan  melaksanakan
12 Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.
13 I Wayan Parthiana, Op.Cit., hlm.109.
14 Malcolm, N. Shaw, “International Law”, Grotius Publication Limited, Third Edition, England, 1991, hlm. 566.
15 Pasal 11 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.
16 Boer Mauna, “Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika  Global” , Alumni Bandung, Bandung, 2003, hlm. 135.
perjanjian  ekstradisi  yang  bersangkutan.  Kadang-kadang  pengaturan  mengenai  ekstradisi dituangkan dalam suatu  perjanjian yang lebih komprehensif mengenai bantuan hukum antar Negara di bidang kejahatan pada umumnya atau bahkan di bidang bantuan hukum dalam arti luas.
Dalam  hal  ini,  jika  antara  Indonesia  dan  Singapura  dapat  mewujudkan  perjanjian ekstradisi  diantaranya  memuat  tentang  kejahatan  ekonomi  maka  kedua  negara  terikat (legal binding) pada  perjanjian  tersebut  sehingga  konsekwensi  yuridisnya  kedua  negara  harus mematuhi  dan  melaksanakan  aturan  tersebut.  Apabila  ada  warga  Indonesia  yang  telah melakukan  kejahatan  ekonomi  melarikan  diri  ke  Singapura    maka  Pemerintah  dapat memintakan  ekstradisi  sehingga  tersangka  atau  pelaku  dapat  dibawa  kembali  ke  Indonesia untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pula sebaliknya, jika ada  warga  Singapura  melakukan  hal  yang  sama  maka  Indonesiapun  harus  mengembalikan yang bersangkutan kembali ke negaranya.
Kedudukan perjanjian ekstradisi yang merupakan bagian dari perjanjian internasional mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  yang  kuat  sesuai  hukum  internasional,  apalagi perjanjian  ekstradisi  ini  pada  umumnya  diratifikasi  oleh  negara-negara.  Oleh  karena  itu, penting  bagi  Indonesia  merundingkan  kembali  dengan  Singapura  untuk  membuat  suatu perjanjian  ekstradisi  antara  kedua  negara  dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan  ekonomi serta meratifikasinya.

## B. Aspek  Hukum  Perjanjian  Ekstradisi  Antara  Indonesia-Singapura  dalam  Hukum Internasional
Hubungan baik antara  Negara Indonesia dan Singapura sudah lama terjalin. Terlebih sejak  Asean  didirikan  pada  tahun  1967  silam  dimana  kedua  Negara  termasuk  pelopor berdirinya  Organisasi  Regional  di  Asia  Tenggara  tersebut.  Hubungan  kedua  negara  terjalin dalam bentuk kerjasama baik di bidang ekonomi, perdagangan, keamanan, sosial dan bidang- bidang lainnya.
Dari  segi  perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  maka  harus  diakui  Singapura melesat  dengan  cepat  dibandingkan  dengan  Indonesia.  Bahkan  krisis  ekonomi  tahun  1997 lalu  yang  menghantam  beberapa  Negara-negara  Asia  termasuk  Singapura  tidak  membuat mereka hancur. Dalam beberapa waktu Singapura kembali bangkit dan berhasil mengerakkan kembali roda perekonomian negaranya.
Bagi  Indonesia,  krisis  tersebut  sampai  sekarang  masih  berdampak.  Maraknya kejahatan  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia  seperti  korupsi,  kejahatan  perbankan, penyelundupan, pengelapan serta white crime ikut menyumbang semakin terpuruknya kondisi ekonomi  negara.  Lebih  memprihatinkan  lagi,  kejahatan  tersebut  melibatkan  sejumlah  uang negara yang sangat besar.
Pelarian  modal  dalam  jumlah  sangat  besar  beserta  tersangka  atau  pelaku  dimana mereka lebih memilih Singapura sebagai tempat melarikan diri. Hukum Indonesia tentu saja tidak  dapat  diterapkan  pada  Singapura  sebagai  Negara  berdaulat.  Oleh  karena  itu,  penting bagi  Indonesia  untuk  segera  melakukan  pembicaraan  dan  pembuatan  perjanjian  ekstradisi dengan  Singapura  dalam  upaya  untuk  memudahkan  penahanan  serta  penangkapan  terhadap tersangka atau pelaku yang telah melakukan kejahatan ekonomi di Indonesia.
Sejak  bulan  Januari  tahun  2005  lalu  telah  diadakan  perundingan  tim  tekhnis  antara Indonesia-Singapura dalam rangka perjanjian ekstradisi. Ketika pemerintah Indonesia melalui Presiden  Susilo  Bambang  Yudhono  melakukan  pertemuan  dengan  Perdana  Menteri Singapura  Lee  Hsien  Loong  beberapa  waktu  lalu  telah  mendesak  Singapura  untuk  segera melakukan  perjanjian  ekstradisi. 17 ,  Akhirnya  Singapura  telah  bersedia  untuk  itu membicarakan hal ini. Perundingan ketiga telah dilakukan pada tanggal 15-16 Agustus 2015 di Kejaksaan Agung Singapura dimana kedua belah pihak mulai membahas draf (rancangan) perjanjian  ekstradisi  yang  disiapkan  masing-masing  pihak. 18 Delegasi  Indonesia  terdiri  dari 10 pejabat yang berasal  dari Deplu, Dephukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi serta KBRI di Singapura. 19
Kedua delegasi membahas tentang definisi perjanjian ekstradisi, dan daftar kejahatan yang  pelakunya  bisa  diekstradisikan.  Selain  itu  juga  termasuk  prosedur  penyerahan  orang yang  diekstradisi,  serta  mekanisme  permintaan  ekstradisi  ganda,  yaitu  jika  ada  negara  lain selain  negara  bersangkutan  meminta  pelaku  yang  sama  untuk  diekstradisi.    Adapun  tentang daftar  kejahatan,  draf  perjanjian  ekstradisi  yang  disiapkan  Indonesia  tetap  mengacu  kepada daftar  tindak  pidana  yang  tercantum  dalam  lampiran  UU  No  1/1979  RI  tentang  ekstradisi, ditambah dengan jenis-jenis kejahatan baru, seperti kejahatan perbankan dan pencucian uang kecuali  terorisme  tidak  secara  eksplisit  dicantumkan  karena  elemen-elemen  terorisme  itu sendiri  sudah  termasuk  dalam  daftar  yang  sudah  ada.  Dalam  Lampiran  UU  No  1/1979 terdapat  32  jenis  kejahatan,  termasuk  korupsi,  yang  pelakunya  dapat  diekstradisikan.  Untuk itu, tim perunding Indonesia dan Singapura akan segera bertemu pada bulan September 2015 di Indonesia, namun tempat dan tanggal perundingan keempat itu belum ditentukan. 20
Adapun  persoalan  lain  yang  menyangkut  sistem  hukum  Singapura  yang  berbeda dengan  Indonesia  dimana  Singapura  menggunakan  sistem common  law perlu  dibahas  dan dirundingkan  secara  intens.  Pada  pengadilan  Negara-negara common  law mempersyaratkan bahwa  Negara  peminta  ekstradisi  membuat  bukti  kesalahan  buronan  yang  dimintakan ekstradisi.  Bukti  kesalahan  ini  tidak  dipersyaratkan  bagi  buronan  pidana.  Disamping  itu, Negara-negara common  law menganut  prinsip  teritorialitas  sehingga  bersedia  untuk mengekstradisikan warga negaranya yang melakukan kejahatan berat.
Sedang  Negara-negara civil  law meminta  bukti  tambahan  termasuk  bukti  kesalahan, apabila  ada  keraguan  yang  beralasan  apakah  orang  yang  dimintakan  ekstradisi  benar-benar melakukan  kejahatan,  atau  apabila  ada  kecurigaan  yang  beralasan  bahwa  kejahatan  yang dituduhkan  pada  buronon  tidak  murni  atau  rekayasa.  Namun  Negara-negara civil  law biasanya mencegah ektradisi bagi warga negaranya sendiri melalui Undang-Undang.
Walaupun adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Negara-negara common law dan civil law tidaklah merupakan suatu kendala dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi. Pada  prinsipnya,  pelaksanaan  dari  perjanjian  ekstradisi  didasarkan  pada  hukum  nasional masing-masing negara karena implementasinya melalui ratifikasi. Memang sebaiknya negara peminta  ekstradisi  harus  mengetahui  sistem  hukum  negara  yang  diminta  karena  proses penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi dilakukan berdasarkan hukum nasional negara
17 Media Indonesia bulan Februari 2020.
18 Media Indonesia Bulan Agustus 2020.
19 www.deplu.co.id dikases pada tanggal 22 Agustus 2022.
20 Ibid.
yang  diminta.  Dalam  hal  ini  kedua  belah  pihak  terlebih  dahulu  berusaha  saling  memahami sistem hukum negara masing-masing terutama kategori kejahatan yang dapat diekstradisikan.
Indonesia  sendiri  pernah  melakukan  perjanjian  ekstradisi  dengan  negara  lain  yang sistem hukumnya berbeda tapi tidak menimbulkan banyak persoalan dalam praktek sehingga kekhawatiran  Singapura  menyangkut  persoalan  sistem  hukum  yang  berbeda  dapat  diatasi. Disamping  itu,  Indonesia  sejak  jauh  hari  telah  melakukan  perjanjian  ekstradisi  dengan negara-negara  tetangga  dekatnya  seperti  Malaysia,  Filipina,  Thailand,  Australia,  Hongkong dan  lainnya.  Bahkan  Malaysia,  Filipina,  Hongkong  dan  Australia  tersebut  memiliki  sistem hukum  yang  berbeda  dengan  Indonesia  dan  sampai  sejauh  ini  pelaksanaan  perjanjian ekstradisi  berjalan  dengan  baik.  Misalnya,  perjanjian  ekstradisi  antara  Indonesia  dan Australia  telah  dilakukan  pada  tanggal  22  April  1992  dan  sudah  diratifikasi  oleh  kedua negara. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan diantaranya menyangkut kejahatan ekonomi yang dapat dimintakan ekstradisi.
Berdasarkan  Pasal  2  Perjanjian  Ekstradisi  antara  Indonesia  dan  Australia  maka kejahatan ekonomi meliputi:
1. Kejahatan terhadap hukum mengenai penyuapan;
2. Kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-surat berharga;
3. Kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa atau mengenai pendapatan negara lainnya;
4. Mendapatkan barang  atau uang,  surat  berharga atau kredit melalui  upaya palsu  atau  cara penipuan lainnya;
5. Kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan atau keadaan pailit;
6. Kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan-perusahaan.
Namun  dengan  Singapura  sampai  saat  ini  Indonesia  belum  ada  perjanjian ekstradisinya.  Jika  Singapura  bersedia  membuat  dan  menandatangani  perjanjian  ekstradisi dengan Indonesia maka Singapura paling tidak telah ikut serta mendorong penegakan hukum dan menuju “clean governance” pada negara tetangganya.
Selama  ini,  Singapura  di  kenal  dengan  penegakan  hukumnya  yang  kuat,  bersih  dan pemerintahan menjalankan aturan-aturan hukum yang disiplin terutama menyangkut korupsi dan  kejahatan  ekonomi  lainnya.  Walaupun  Singapura  tergolong  negara  makmur,  tertib  dan paling  kecil  korupsinya,  tetap  menciptakan  badan  anti  korupsi  yang  disebut  CPIB (Corrupt Practices  Investigation  Bureau). Undang-undang  korupsinya  pun  sudah  ada  sejak  tahun 1960. Nama resmi undang-undangnya adalah “Prevention of Corruption Act” . 21
Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  yang  telah  berhasil  dijalankan  Singapura  juga dapat  dijadikan  contoh  bagi  Indonesia  dalam  rangka  membangun  pemerintah  yang  bersih (clean governance) dan taat hukum. Dalam arti yang lebih luas, perjanjian ekstradisi tersebut mengandung  banyak  prospek  bagi  kedua  negara  untuk  ke  depan.  Apalagi  dalam  rangka penanggulangan  kejahatan  ekonomi  di  Indonesia  yang  sering  menjadi  masalah  yang  tidak pernah terselesaikan. Paling tidak melalui perjanjian ekstradisi ini maka para tersangka atau pelaku  kejahatan  ekonomi  tersebut  dapat  diadili  dan  dijatuhi  hukuman  sehingga  menjadi “pelajaran”  bagi  yang  lainnya.  Lebih  jauh  lagi,  mereka  yang  terbukti  telah  melakukan
21 Jur. Andi Hamzah, “Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara” , PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 57.
kejahatan  ekonomi  tersebut  harus  mengembalikan  kembali  uang  Negara  atau  uang  rakyat yang telah mereka ambil secara tidak sah.
Bagaimanapun, aturan hukum  akan  bisa berjalan kalau betul-betul ditegakkan secara konsekuen. Disamping itu sebagai sesama negara anggota Asean, paling tidak “Spirit Asean” masih  menjadi  penjalin  ikatan  kedua  Negara.  Kerjasama  perjanjian  ekstradisi  yang  terjalin antar kedua Negara juga ikut menunjukan menunjang dan mendorong tatanan kawasan Asean yang siap bersaing dengan Negara lain melalui penegakan hukum yang konsekuen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang dilakukan antar negara dan isinya  berkaitan  dengan  ekstradisi  terhadap  tersangka  atau  pelaku  kejahatan  termasuk kejahatan  ekonomi.  Sebagai  perjanjian  internasional  maka  perjanjian  ekstradisi mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  sesuai  dengan  hukum  internasional. Perjanjian  ekstradisi  pada  umumnya  dirafikasi  oleh  negara.  Perjanjian  ekstradisi  antara Indonesia-Singapura  jika  akhirnya  dapat  terwujud  dan  diratifikasi  oleh  negara  maka mempunyai  kekuatan  hukum  kuat  dan  mengikat  di  tinjau  dari  hukum  internasional. Sehingga kedua negara harus menjalankan dan melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.
2. Indonesia-Singapura saat ini sedang melakukan perundingan lebih lanjut untuk membahas perjanjian  ekstradisi  dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan  ekonomi.  Selama  ini tersangka  atau  pelaku  kejahatan  ekonomi  di  Indonesia  banyak  yang  melarikan  diri  ke Singapura  beserta  dengan  sejumlah  uang  dan  modal  yang  besar.  Sedangkan  hukum Indonesia  tidak  dapat  menjangkau  ke  wilayah  Singapura.  Jika  perjanjian  ekstradisi Indonesia-Singapura dapat terwujud maka membawa prospek besar diantaranya tersangka atau pelaku kejahatan ekonomi tersebut dapat dibawa kembali ke Indonesia untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, begitupun sebaliknya bagi Singapura. Disamping  itu,  perjanjian  ini  secara  lebih  luas  ikut  mendorong  penegakan  hukum, kerjasama  memberantas  kejahatan  ekonomi  dan  membangun  pemerintahan  yang  bersih (clean  governance). Pada  akhirnya  sebagai  sesama  negara  anggota  Asean  ikut meningkatkan "Spirit Asean" yang telah mulai menurun di Kawasan Asia Tenggara.

## B. Saran-saran
1. Dalam  perjanjian  ekstradisi  tersebut  hendaknya  kedua  negara  memasukkan  secara terperinci  kejahatan-kejahatan  ekonomi  mana  yang  dapat  diekstradisikan  mengingat dewasa  ini  bentuk  kejahatan  ekonomi  semakin  jauh  berkembang  dengan  menggunakan media komunikasi dan tekhnologi tinggi seperti internet. Hal ini untuk mengantisipasi agar kejahatan bentuk tinggi seperti ini tidak lolos dari jeratan hukum.
2. Bagi Indonesia sendiri untuk memudahkan pelaksanaan isi perjanjian perlu dibentuk suatu badan  atau  komisi  yang  menangani  ekstradisi  yang  khusus  berkaitan  dengan  kejahatan ekonomi mengingat pelaku kejahatan ekonomilah yang paling banyak berada di Singapura di banding pelaku kejahatan bidang lainnya.
3. Perjanjian  ekstradisi  ini  diharapkan  dapat  terwujud  dengan  mengurangi  ego  masing- masing  negara,  apalagi  perjanjian  ini  sudah  dirintis  hampir  selama  30  tahun  dan  akan
menjadi  moment  yang  bersejarah  bagi  kedua  negara  serta  ikut  memberikan  konstribusi yang besar dalam penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah,  Jur.  Andi, “Perbandingan  Pemberantasan  Korupsi  di  Berbagai  Negara” ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Bindschedler, Rudolf L.et.al, “Encyclopedia Of Public International Law” , Vol.8, 1985. Black’s Law Dictionary , Editor by Bryan A. Garner, Seventh Edition, St. Paul, Minn, 1999. Damian,  Eddy, “Beberapa  Pokok  Materi  Konvensi  Wina  Tahun  1969  tentang  Hukum Perjanjian  Internasional” ,  makalah  disampaikan  pada  “Seminar  Urgensi  Pengesahan Konvensi  Wina  1969  tentang  Hukum  Perjanjian”  diselenggarakan  oleh  Departemen Luar  Negeri  dan  Fak.  Hukum  Univ.  Padjajaran  di  Hotel  Gand  Aquila  Bandung  pada tanggal 13 Maret 2003.
Hamzah, “Course-Materials  Penataran  Nasional  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi” di Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 23-31 Nopember 1998.
Mauna,  Boer, “  Hukum  Internasional,  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global” , Alumni Bandung, 2003. Parthiana,  I  Wayan, “Hukum  Perjanjian  Internasional”, Penerbit  Mandar  Maju,  Bandung,
2002.
Shaw,  Malcolm,  N., “International  Law”, Grotius  Publication  Limited,  Third  Edition, England, 1991.
Starke, J.G., “Introduction to International Law” , London: Butterworths, 1989.