## PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP HARUSKAH BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAU UNSUR KESALAHAN

## Edy Lisdiyono
Doktor Ilmu Hukum, Dosen Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNTAG Semarang Email : edylisdiyono@gmail.com

## Abstrak
Lingkungan  hidup  sebagai  satu  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan, didalamnya termasuk  manusia dan makhluk hidup lainnya harus dilindungi keberadaannya. Fakta  yang  terjadi  keberadaan  lingkungan  hidup  semakin  hari  semakin  berkurang  daya dukung  dan  daya  tampung  akibat  ulah  tangan  manusia  yang  hanya  mengejar  segi keuntungan  materiil  saja,  akan  tetapi  kemampuan  lingkungan  hidup  kurang  mendapatkan perlindungan  dan  tidak  dipelihara  dengan  baik.  Akhirnya  para  pemerhati  dan  pecinta lingkungan  harus  mengajukan  gugatan  sengketa  lingkungan  hidup  ke  Pengadilan.    Dalam proses penyelesaian di Pengadilan, Hakim masih gamang apakah dengan menerapkan azas tanggung  jawab  mutlak  atau  berdasarkan  unsur  kesalahan,  walaupun  telah  secara  jelas Undang-undang Lingkungan Hidup No.32/ 2009 atas perubahan dari UU No. 23/1997 dan UU  No.  4/1982  di  dalamnya  mengatur  penerapan  dengan  tanggung  jawab  mutlak  bagi pelaku  pencemaran.  Namun  dari  beberapa  sengketa  lingkungan  hidup  Hakim  masih menerapkan dengan unsur kesalahan.
Kata kunci : Sengketa lingkungan hidup, tanggung jawab mutlak atau unsur kesalahan

## Abstract
Environment  as  a  single  entity  space  with  all  things,  power,  state,  including  humans  and other living beings should be protected their existence. In fact environment is increasingly reduced its supporting and capacity due to the human activities that pursue profit only, but the capacity of the environment has received less protection and is not maintained properly. Finally,  the  observers  and  environmentalists  have  to  file  for  environmental  dispute  to  the court.  In  the  process  of  completion  in  the  Court,  the  Judge  is  still  doubtful  whether  he applies  the  principle  of  absolute  liability  or  based  on  the  fault  factor,  although  the Environmental  Law  No.32  /  2009  on  the  change  of  the  Law  No.  23/1997  and  Law  No. 4/1982  clearly states  and provides for the application of the absolute liability for pollution offenders. However, in some environmental disputes the Judge still apply the fault factor.
Keywords : environmental dispute, absolute liability or fault factor

## Pendahuluan
Pasal  1  butir  1  dirumuskan  arti yuridis  lingkungan  hidup  sebagai  :  "Kesa- tuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya, keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  di dalamnya  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahte- raan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Jelas  di  sini  telah  terjadi  perubahan mendasar  dalam  sistem  kehidupan  bumi. Yang diatur oleh hukum tidak terbatas pada upaya  mempertahankan  kelangsungan  dan kesejahteraan  manusia  atau  antroposentris saja, akan tetapi juga kelangsungan kesejah- teraan hidup lainnya atau ekosentris 1 . Pengaturan  mengenai  lingkungan hidup  sebagai  subyek  hukum  dalam Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  yang dipertegas melalui pasal 67 yang menyatakan :
"Setiap  orang  berkewajiban  meme- lihara  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup  serta  mengendalikan  pence- maran  dan  /  atau  kerusakan  ling- kungan hidup".
Pasal ini memberi pengertian bahwa, lingkungan  hidup  mempunyai  hak  untuk dipelihara,  dicegah  serta  ditanggulangi kerusakan  dan  pencemarannya,  yang  mana menurut  beberapa  ahli  dapat  diartikan bahwa lingkungan hidup merupakan subyek hukum  (bahkan  ada  yang  berpendapat bahwa  lingkungan  hidup  merupakan  quasi subyek hukum) 2
1 Laporan Khusus, Majalah SKREPP, 1989, hal. 61.
2 Moniaga, S; 1999, Aspek Keperdataan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Makalah Diskusi Persamaan Persepsi Tentang Penegakan hukum Lingkungan, Depkeh, Jakarta. hal.8.
Persoalan lingkungan hidup semakin hari  semakin  bertambah  parah,  hal  ini terbukti    penyelesaiannya  tidak  berpihak pengembalian  kondisi  lingkungan  awal, tetapi  justru  dibiarkan  tanpa  ada  penye- lesaian  yang  berkelanjutan.  Sebagaimana banyak  contoh  dalam  ungkapan  Menteri KLH di Pelabuhan Ratu pada bulan Agustus 1991,  mengatakan:  dalam  waktu  dekat  dua perusahaan  yang  berlokasi  masing-masing di  Jawa  Timur  segera  diajukan  ke  sidang Pengadilan karena diduga mencemari sungai Porong dan Bengawan Solo, di mana kedua  perusahaan  tersebut  telah  meng- hasilkan limbah B 3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan  belum  dilengkapi slat pengolahan limbah. 3
Juga  beberapa  perusahaan  yang diduga telah aktif mencemari lingkungan di wilayah  Jakarta  Selatan,  telah  diberi peringatan  oleh  Walikota  Jakarta  Selatan untuk  menghentikan  kegiatan  pencema- rannya,  dan  selanjutnya  dikatakan  apabila dalam  waktu  tertentu  peringatan  itu  tidak diindahkan  akan  diajukan  ke  Pengadilan. Lebih  jauh  diungkapkan  jika  putusan pengadilan  tidak  membuat  jera  pemilik perusahaan,  maka  pihak  Pemerintah  tidak akan  segan-segan  menutup  perusahaan tersebut. 4
Kemudian  muncunya  tragedi  sem- buran lumpur panas ini telah mengakibatkan dampak  yang  besar  dan  penting  bagi lingkungan  hidup  serta  menimbulkan  jum- lah  kerugian  amat  besar  bagi  lingkungan hidup  dan  masyarakat  sekitar.  Dampak  dan
3 Suara Pembaharuan, 28 Agustus 2002,  dikutif dalam bukunya Tahano Taufiq ASndrianto, Audit Lingkungan, 2002Global Pustaka Utama, 2002, Yogyakarta, hal. 43
4 Harian Pelita, 29 Agustus 2002.
kerugian  ini  telah  dikategorikan  sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena telah  memporak-porandakan  kelangsungan lingkungan hidup dan sumber-sumber peng- hidupan  warga  sekitarnya,  hingga  akhirnya tragedi  sem-buran  lumpur  itu  menyisakan dampak  kemanusiaan  (ketakutan,  kecema- san)  dampak  sosial,  dampak  ekonomi, dampak    pencemaran  lingkungan  termasuk kualitas  air,  udara,  kualitas  lingkungan bahkan munculnya konflik horizontal.
Pada  akhirnya  Yayasan  Lembaga Bantuan  Hukum  (YLBHI)  menggugat terhadap  Negara  cq  Pemerintah    Republik Indonesia  Cq  Presiden  Republik  Indonesia dan  Negara  cq  Pemerintah  Republik Indonesia  cq  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup  serta  Lapindo  Brantas  Incorporated sebagai  suatu  badan  hukum  dalam  perkara “perbuatan  melawan  hukum“.  Gugatan  itu diajukan  berhubungan dengan fakta tentang tragedi  semburan  lumpur  Sidoarjo  yang dikenal  dengan  semburan  Lumpur  lapindo Brantas  pada  bulan  tanggal  29  Mei  2006 yang  telah  menimbulkan  dampak  buruk bagi  lingkungan  hidup  dan  kemanusiaan akibat  kegiatan  eksplorasi  yang  dilakukan oleh  Perusahaan  PT.  lapindo  Brantas sebagaimana  dalam  pokok  gugatannya  di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat    (Perkara No.  384/Pdt.G/ 2006/PN.Jkt.Pst ) 5 .
Dalam penyelesaian sengketa tersebut ternyata  pembuktiannya  masih  mengalami kesulitan  bagi  penggugat.  Hal  ini  akan menghambat  masyarakat  yang  menderita kerugian/yang  terkena  resiko  kalau  tergan- tung  pada  penerapan  beban  pembuktian,
5 Uraian tentang fakta-fakta hukum dapat dilihat pada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst.
termasuk  kerusakan  lingkungan  yang  tidak dapat  dipulihkan  kembali  dalam  keadaan seperti  semula.  Hal  inilah  yang  menarik untuk  dibahas  tentang  Penyelesaian  Seng- keta  Lingkungan  Hidup  Haruskah  Berda- sarkan  Tanggung  Jawab  Mutlak  Atau Berdasarkan Unsur Kesalahan.

## Permasalahan
Dari uraian diatas layak untuk  diba- has tentang permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah  penyelesaian  sengketa  ling- kungan  masih  menggunakan  dasar ketentuan Pasal 88 UU No. 32/2009 (tanggung jawab mutlak) atau dengan  ketentuan  Pasal  1365  KUH
Perdata (unsur kesalahan)
2. Apa  yang  menjadi  faktor  dalam penyelesain sengketa lingkungan se- hingga masyarakat sebagai penderita selalu  kalah  dalam  proses  di  Peng- adilan  ?

## Pembahasan
Landasan Penyelesaian sengketa Lingku -

## ngan
Penyelesaian  sengketa  lingkungan terkadang  masih  menggunakan  dasar    pasal 1365 KUH Perdata  dalam hal mendapatkan ganti  kerugian,  karena    masih  memerlukan pula pembuktian mengenai  unsur hubungan sebab  akibat  antara  perbuatan  dengan  keru- gian  penderita,  yang  dibebankan  ke  pada penggugat  sebagai  korban.  Dalam  perkara pencemaran  lingkungan  sering  kali  sangat sulit  bagi  penderita  untuk  mene-rangkan secara ilmiah setiap hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan sakit yang diderita. Masalah  ini  terutama  timbul  dalam  kasus pencemaran  yang  menyangkut  industri
kimia  yang  pembuangan  limbahnya  meng- akibatkan  penyakit  terhadap  orang-orang/ masyarakat.  Hal  inilah  yang  menimbulkan kesulitan bagi penderita untuk membuktikan kesalahan  terhadap  pencemar    dan  untuk mendapatkan  ganti  kerugian  bagi  yang terkena pencemaran.
Kalau  kita  mengacu  hukum  positif yaitu  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009 atas  perubahan  dari  UU  No.  23/1997  dan UU  No.4/1982,  maka  seharusnya  perlu diterapkan  terhadap  undang-undang  terse- but.  Perlu  diketahui  bahwa  perkembangan industri  modern  semakin  meningkat  telah membawa  resiko  yang  terjadi  setiap  hari pencemaran  lingkungan  selalu  membawa korban  bagi  masyarakat  yang  terkena pencemaran, maka pencemar harus bertanggung jawab atas resiko tersebut.  Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam  Pasal  88 UU No. 32/2009
Setiap orang  yang tindakannya, usa- hanya,  dan/atau  kegiatannya  meng- gunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan  ancaman  serius  terha- dap  lingkungan  hidup  bertanggung jawab  mutlak  atas  kerugian  yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Tanggung  jawab  tersebut  diartikan bahwa  pihak  industri  bertanggung  jawab secara  mutlak  apabila  terjadi  pencemaran, tanpa  adanya  dibuktikan  suatu  kesalahan terlebih  dahulu.  Pembuktian  seyogyanya diberikan  kepada  pihak  yang  mempunyai kemampuan  terbesar  untuk  memberikan bukti tentang sesuatu hal.
Dalam  hubungan  dengan  kerusakan atau  pencemaran  lingkungan  oleh  kegiatan industri,  maka  terang  si  perusak  dan  atau pencemar itu  yang mempunyai  kemampuan lebih  besar  untuk  membuktikan  dan memberikan ganti rugi.
Dengan  demikian  adanya  beban pembuktian  terbalik  ini,  maka  masalah beban  pembuktian  tidak  merupakan  hala- ngan  bagi  penderita  atau  pencinta  lingku- ngan untuk berperkara di depan pengadilan, sebagai  penggugat,  karena  adalah  tanggung jawab  dari  tergugat  untuk  membuktikan bahwa  kegiatan-kegiatannya  mengandung resiko  tidak  mempunyai  akibatakibat  yang berbahaya  atau  menimbulkan  gangguan (encemaran atau perusakan lingkungan).
Seperti  pada  kasus  Hotel  Tiara Medan  maupun  dalam  Kasus  gugatan terhadap  PT.  Lapindo  Brantas,  bahwa ternyata  hakim  masih  mendasarkan  pada Pasal    1365  KUH  Perdata  dengan  prinsip “ Liability  Based  On  Fault ”  dengan  beban pembuktian  yang  memberatkan  penderita, sehingga  penggugat  mengalami  kesulitan. Karena  masih  harus  dilihat  terlebih  dahulu unsur  kesalahan  dari  pihak  tergugat, disamping  mahalnya  biaya  perkara  untuk membuktikan  atas  kesalahan  dari  pihak pencemar  sampai  bahkan  untuk  menda- patkan ganti kerugian.
Untuk  menampung  kasus  pence- maran  lingkungan  ketentuan  "tort"  (perbu- atan  melawan  hukum)  mengandung  kele- mahan,  sehingga  perlu  adanya  pergeseran dari  konsep  kesalahan  ke  arah  konsep risiko,  yang kemudian menimbulkan “ strict liability “.
Strict  liability dalam  peraturan perundang-undangan  lingkungan  di  Negeri Belanda  juga  sudah  mulai  diterapkan,  tapi masih  terbatas  pada  beberapa  jenis  sumber daya tertentu.
Namun  kemudian  hambatan  selan- jutnya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembuktian tersebut perlu dipersiapkan RPP (rancangan  peraturan  pemerintah)  tata  cara pengaduan  dan  penuntutan  ganti  kerugian, tata cara penelitian serta tata cara penetapan dan  pembayaran  biaya  pemulihan  ling- kungan  hidup.  Karena  hal  ini    juga  akan menghambat keberhasilan penyelesaian sengketa lingkungan.
Sambil  menunggu  selesainya  ranca- ngan peraturan pemerintah dimaksud, pene- rapan  pasal  tersebut  perlu  dikaitkan  dengan pasal  1365  KUH  Perdata  tentang  perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian  pada  orang  lain  dan  pasal  1865 KUH  Perdata  tentang  beban  pembuktian. Banyak  sengketa  di  Pengadilan  tergugat selalu  pada  posisi  diatas  yang  kuat,  sedang penggugat/  korban  kesulitan  untuk  mem- buktikan terjadinya pencemaran.
Sehubungan  dengan  masalah  beban pembuktian  ini  dalam  hukum  lingkungan harus  diterapkan  secara  sungguh-sungguh dalam penerapan beban pembuktian terbalik terhadap perkara perdata lingkungan. Dalam pembuktian  terbalik  tergugat  wajib  mem- buktikan  bahwa  dia  tidak  dapat  diper- salahkan  atas  kerugian  yang  terjadi  dan bahwa  kegiatannya  tidak  melanggar  baku mutu  lingkungan.  Dengan  demikian  kesa- lahan  dianggap  ada,  kecuali  tergugat membuktikan sebaliknya.
Hal ini berarti, bahwa jika penguasa/ pemerintah  menetapkan  baku  mutu  ling- kungan,  produsen/pengusaha  harus  me- nyediakan  bahan  keterangan  yang  me- nyatakan  bahwa  dia  tidak  mencemarkan lingkungan  atau  setidak-tidaknya  kegiatan- nya tidak melewati nilai ambang batas yang ditetapkan o1eh penguasa / pemerintah.
Namun  hambatannya  bahwa  sistem hukum  di  Indonesia  masalah  beban  pem- buktian  terbalik  baik  dalam  hukum  perdata maupun  hukum  pidana  belum  dituangkan sebagai ketentuan umum.
Bila  berdasarkan  peraturan  per- undang-undangan, hakim tidak dapat menerapkan  beban  pembuktian  terbalik, hakim  masih  dapat  membatasi  beban pembuktian  yang  seimbang  dalam  proses perkara  lingkungan,  mengingat  kenyataan bahwa  tidak  setiap  pencemaran  lingkungan dapat dielakkan.
Betapapun  juga  tidak  dapat  dipung- kiri  segi  positifnya  dari  peraturan  beban pembuktian,  karena  mampu  memberikan penyelesaian  perkara  lingkungan  yang sesuai dengan harapan pecinta lingkungan.
Dari  jalannya  perkara  pencemaran oleh Hotel Tiara hingga turunnya keputusan Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa proses  pengajuan  perkara  pencemaran merupakan  aspek  yang  penting  untuk diindahkan.  Dalam  konteks  ini  perlu diketahui  secara  luas  undang-undang  dan peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  lingkungan,  khususnya  yang berkaitan dengan rujukan saksi ahli
terhadap pembuktian telah terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan.
Untuk  membuktikan  benar  ada  atau tidaknya  pencemaran  terhadap  lingkungan fisik  maupun  non  fisik  dapat  ditunjuk seseorang  atau  beberapa  saksi  ahli  yang qualified  di  bidangnya  atas  persetujuan Pengadilan.  Saksi  ahli  tersebut  haruslah dibawah  sumpah  dan  secara  sederhana ( simplified ) dapat menjabarkan hasil penelitiannya  itu  di  depan  majelis hakim  yang  memeriksa  perkara (kasus)  pencemaran lingkungan.
Dengan  kehadiran  saksi  ahli  ini  di
Pengadilan  akan  menghilangkan keragu-raguan,  bagi  hakim  dalam memutus perkara sengketa lingkungan.
Sesuai dengan ketentuan payung dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  penge- lolaan  Lingkungan  hidup,  mem- punyai  kedudukan  baik  sebagai  lex lata  maupun  bagi  pengaturan  lebih lanjut  lex  ferenda,  serta  didasarkan berbagai sektor antara lain :
a. Sektor Kependudukan
b. Sektor Pemukiman/perumahan
c. Sektor Pertanian
d. Sektor Kehutanan
e. Sektor Perikanan
f. Sektor Peternakan
g. Sektor Pertambangan
h. Sektor Perindustrian
i. Sektor Pengairan
j. Sektor Perhubungan
k. Sektor Kesehatan
l. Sektor Pertanahan
m. Sektor Transmigrasi
n. Sektor Kelautan
o. Sektor Daerah Aliran Sungai ( DAS)
p. Sektor Pariwisata/Pekreasi
Disamping  pentingnya  pemahaman atas  aspek-aspek  yuridis  ,  maka  di  dalam upaya  penegakan  hukum  lingkungan  ( law enforcement )  perlu  diketahui  prosedur penanganan  kasus  pencemaran/perusakan lingkungan  sebagaimana  digambarkan  pada bagan  ini.
Pasal  1365  KUH  Perdata  mengan- dung  konsep  tanggung  gugat  berdasarkan kesalahan  yang dapat  dipersamakan dengan liability based on fault .
Dengan  dasar  hukum  yang  berlaku pasal  tersebut  sulit  bagi  penggugat/korban untuk berhasil dalam penyelesaian sengketa lingkungan dan kemungkinan kalah perkara besar  sekali.  Kesulitan  yang  terutama dihadapi  adalah  untuk  membuktikan  unsur- unsur  yang  terdapat  di  dalam  pasal  1365 KUH  Perdata,  terutama  mengenai  unsure-
unsur  Kesalahan  dari  tergugat  sebagai pencemar.  karena  harus  dipenuhi  persya- ratan berikut  perbuatan harus bersifat melawan hukum
 Pelaku harus bersalah
 ada kerugian
 ada  hubungan  sebab  akibat  antara perbuatan dengan kerugian.
Penyelesaian  sengketa  lingkungan berdasarkan  pasal  1365  KUH  Perdata memerlukan  pula  pembuktian  mengenai unsur  hubungan  sebab  akibat  antara  perbu- atan  dengan  kerugian  penderita,  yang dibebankan  ke  pada  penggugat  sebagai korban.  Dalam  perkara  pencemaran  ling- kungan  sering  kali  sangat  sulit  bagi penderita  untuk  menerangkan  secara  ilmiah setiap  hubungan  kausal  antara  perbuatan pencemar  dan  sakit  yang  diderita.  Masalah ini  terutama  timbul  dalam  kasus  pence- maran  yang  menyangkut  industri  kimia yang  pembuangan  limbahnya  mengaki- batkan  penyakit  terhadap  orang-orang/ masyarakat.  Hal  inilah  yang  menimbulkan kesulitan bagi penderita.
Tetapi  kalau  kita  mengacu  hukum positif  yaitu  berdasarkan  Undang-undang No.  32  tahun  2009,  maka  seharusnya  perlu diterapkan  terhadap  undang-undang  terse- but.  Perlu  diketahui  bahwa  perkembangan industri  modern  semakin  meningkat  telah membawa  resiko  yang  terjadi  setiap  hari pencemaran  lingkungan  selalu  membawa korban  bagi  masyarakat  yang  terkena pencemaran, maka pencemar harus bertang- gung jawab atas resiko tersebut.
Tanggung  jawab  tersebut  diartikan bahwa  pihak  industri  bertanggung  jawab secara  mutlak  apabila  terjadi  pencemaran,
tanpa  adanya  dibuktikan  suatu  kesalahan terlebih  dahulu.  Pembuktian  seyogyanya diberikan  kepada  pihak  yang  mempunyai kemampuan  terbesar  untuk  memberikan bukti tentang sesuatu hal.
Dalam  hubungan  dengan  kerusakan atau  pencemaran  lingkungan  oleh  kegiatan industri,  maka  terang  si  perusak  dan  atau pencemar itu  yang mempunyai  kemampuan lebih  besar  untuk  membuktikan,  sebagai- mana prinsip pencemar membayar dan azas tanggung  jawab  mutlak  sesuai  dengan ketentuan pasal 88 UU No. 32/2009.
Dengan  demikian  adanya  beban pembuktian  terbalik  ini,  maka  masalah beban  pembuktian  tidak  merupakan  hala- ngan  bagi  penderita  atau  pencinta  ling- kungan  untuk  berperkara  di  depan  penga- dilan,  sebagai  penggugat,  karena  adalah tanggung  jawab  dari  tergugat  untuk membuktikan  bahwa  kegiatan-kegiatannya mengandung  resiko  tidak  mempunyai  aki- batakibat  yang  berbahaya  atau  menim- bulkan  gangguan  (encemaran  atau  peru- sakan lingkungan).

## Faktor  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan Dalam Proses Di Pengadilan
Untuk  mengetahui  faktor  hukum/ undang-undang  yang  mempengaruhi pem - buktian dalam  penyelesaian  sengketa  ling- kungan  para  ahli  hukum  ada  yang menyatakan karena hukum/ undang- undangnya  lengkap  dan  ada  yang  menya- takan  tidak  lengkap.  Yang  menyatakan peraturan undang-undang lingkungan lengkap  adalah  kebanyakan  pendidikannya rendah,  misalnya  ;  pendidik  an  SD,  SMP, dan  menengah  (SMA),  sedangkan  yang
menyatakan  tidak  lengkap  adalah  kalangan yang pendidikannya tinggi. 6
a. Faktor Penegak Hukum Bagi  hakim,  faktor  hukum/
undang-undang  adalah  sangat  meng- hambat  karena  peraturan  pelaksanaan dari suatu undang-undang belum seluruhnya  ada,  padahal  hakim  harus menerapkan  kebenaran  dan  keadilan.
Penafsiran hukum atau penemuan hukum  baru  belum  da  pat  dilaksanakan karena  masalahnya  sudah  ada  diatur, cuma  pengaturannya  saja  belum  leng- kap.
Sarana  dan  fasilitas  penegakan hukum  sangat  menghambat.  Dikatakan menghambat  karena  alat  perlengkapan untuk  membuktikan  suatu  Pencemaran lingkungan (seperti laboratorium) belum ada  yang  sifatnya  independen.  Disam- ping  itu  belum  ada  aparat  penegak (kurang  memadai)  yang  ahli  dalam bidang  lingkungan  hidup,  sehingga masalah  pembuktian  juga  mengalami kesulitan  dalam  hal  mengambil  sampel pencemaran  lingkungan  secara  valid. Sehingga dalam pengambilan keputusan masalah  sengketa  pencemaran  ling- kungan  tidak  bijaksana  karena  penegak hukum  selalu  membuat  keputusan  atau membuat  kebijaksanaan  yang  sering merugikan masyarakat dan selalu meng- untungkan  pengusaha  atau  badan-badan tertentu,  misalnya  mengenai  putusan ganti rugi pencemaran lingkungan.
b. Faktor Sarana atau Fasilitas
6 Edi Birton, Hasil Penelitian Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNTAG Semarang, 2008, hal. 111.
Yang  dimaksud  sarana/fasilitas di dalam penelitian ini adalah mencakup tenaga  ahli  dari  penegak  hukum khususnya  yang  menangani  masalah lingkungan hidup, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
Peralatan  disini  dimaksudkan adalah perlengkapan di dalam penerapan hukumnya  untuk  pengetesan  pence- maran  lingkungan  karena  berkaitan dalam  hal  pengambilan  keputusan  bagi hakim.
c. Faktor Kebudayaan
Menurut  Soedjito,  bahwa  suatu kebuadayaan adalah pola-pola dan hasil tingkah  laku  manusia  di  dalam  masya- rakat.  Hal  ini  akan  berpengaruh  bagi penegak hukum dalam hal pengambilan keputusan  dalam  menangani  suatu perkara  di  Pengadilan.  Faktor  tersebut antara lain misalnya karena pergaulan.
d. Faktor Masyarakat
Penegak  hukum  berasal  dari masyarakat,  dan  bertujuan  untuk  men- capai  kedamaian  di  dalam  masyarakat. Oleh  karena  itu,  dipandang  dari  sudut tertentu,  maka  masyarakat  dapat  mem- pengaruhi penegakan hukum tersebut.
Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada  kaitannya  dengan  faktor-faktor terdahulu,  yaitu  undang-undang,  pene- gak  hukum  dan  sarana  atau  fasilitas. Persyaratan yang dipakai sebagai ukuran untuk  dapat  diterimanya  suatu  gugatan pencemaran  atas  nama  masyarakat, LSM, pencinta lingkungan :
Hal  ini  juga  didasarkan  pada
kualitas mereka sebagai " Persona Standi  in  Judicio ",  yang  memberikan kewenangan dalam hukum untuk
bertindak  sebagai  pihak  dalam  suatu proses  perkara  baik  sebagai  pihak  yang menggugat maupun pihak yang digugat.
Kemudian  juga  gugatan  itu adalah  untuk  mempertahankan  hak  dan kepentingan  orang  yang  bersangkutan itu  serdiri  ataupun  badan  hukum  yang bersangkutan.  Apabila  seseorang  tidak mempunyai  kepentingan,  maka  ia  tidak dapat  mengajukan  gugatan  atau  ada bagian  "tidak  ada  kepentingan  maka tidak ada aksi".
Disamping itu gugatan harus ada dasar  hukumnya  atau  fundamentum petendi  dan  apa  yang  diminta  dalam suatu  gugatan  atau  "Petitum".  Namun hal  ini  akan  dibuktikan  dalam  suatu persidangan, hakimlah  yang akan mem- pertimbangkan  dan  mengambil/mene- tapkan putusannya.
Dengan  demikian  konsekuensinya setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang mencemarkan  lingkungan  sampai  sekarang sulit  untuk  dinyatakan  dapat  diterima, karena belum ditempuh cara  menurut Pasal 88 Undang-undang No. 32/2009.

## Simpulan
Dari Uraian diatas  ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan  pembuktian  dalam  gugatan pencemaran  lingkungan  masih  meng- alami  kesulitan  pada  pihak  penderita. Penerapan  Sistem  beban  pembuktian cenderung pada sistem liability based on fault hakim  belum  mengarah  pada konsep  risiko  (sesuai  UULH)    dengan sistem  strict  1iability.  Maka  sistem beban  pembuktian  masih  dibebankan
pada  pihak  penderita  "bukan  dalam  arti pembalikan beban pembuktian ".
2. Faktor  yang  mempengaruhi  penerapan pembuktian  dalam  gugatan  lingkungan adalah  Faktor  penegak  hukum,  karena tidak  adanya  keseragaman  langkah dengan instansi sektoral dan pemerintah daerah setempat, serta tenaga ahli.
- Faktor  sarana/fasilitas,  karena  labo- ratorium untuk mendukung pembuk- tian, keuangan yang cukup.
- Faktor  masyarakat,  masih  awamnya masyarakat dalam pengetahuan
bidang pencemaran lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Syamsul,  1993,  Perkembangan Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia, USU Press, Medan.
Danusaputro,  Munadjat,  1980,  Hukum Lingkungan  Jilid  I,    Bina  Cipta Bandung.
Lotulung, Paulus Eflendi, 1993,  Penegakan Hukum  Lingkungan  oleh  Hakim Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung. Lubis,  H.M.Kartawidjaja,  1987,  Acara Pengaduan  dan  Gugatan  Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan Dalam  Terapan  Hukum  Lingkungan,
Kursus AMDAL, PUSDAL, USU.
Moestadji,  Asbek  Keperdataan  Dalam
Penegakan Hukum Lingkungan,
1991,  Makalah  Diskusi  Persamaan
Persepsi  Tentang  Penegakan  Hukum Lingkungan, Depkeh, Jakarta.
Rangkuti,  Siti  Sundari,  1986,  Hukum
Lingkungan dan Kebijaksanaan
Lingkungan    Dalam  Proses  Pemba- ngunan  Hukum  Nasional,  UNAIR
Pres, Disertasi, Surabaya.
Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Laporan Khusus, Majalah SKREPP,
Jakarta, 1989.
Harian Umum Sinar Indonesia, 9 Juni 2009.
Putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No.
384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst.