Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2

## POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2008-2017

## Mu’adil Faizin
Fakultas Syari`ah dan Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga
Muadilfaizin27@gmail.com

## Abstract
The Sharia economy has a direct connection to the politics of a country. Given the last few years the Indonesian government has had an economic program design quite different from the previous year. Therefore, this paper Therefore, this paper raises the issue of The Sharia Law Politics Law in Indonesia Year 2008-2017.  Contains studies of political developments of Islamic Economics law and character of economic law products in Indonesia in 2008 until the period of early semester 2017. This paper uses a historical, juridical and political approach. This paper finds that Indonesia’s Economic Law Infrastructure from 2008-2017 has developed quite well. Based on the study of Political Law, this paper also found some political patterns of the Law of Islamic Economics of Indonesia in 2008-2017, namely: Horizontal-Vertical, Horizontal and Vertical.
Key Words: Sharia Economic Law, Political Law, Indonesia, Political Pattern

## Abstrak
Ekonomi Syariah memiliki keterkaitan langsung terhadap politik suatu negara. Mengingat beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia telah memiliki design program ekonomi yang cukup berbeda
dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tulisan ini mengangkat isu Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Tahun 2008- 2017. Berisi  kajian perkembangan politik hukum Ekonomi Syariah dan karakter produk hukum Ekonomi di Indonesia tahun 2008 sampai kurun waktu semester awal 2017. Tulisan ini menggunakan pendekatan historis, yuridis dan politik. Tulisan ini menemukan bahwa Infrastruktur Hukum Ekonomi Indonesia dari tahun 2008- 2017 mengalami perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan kajian Politik Hukum, tulisan ini menemukan pula beberapa pola politik dari Hukum Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2008-2017, yaitu: Horisontal-Vertikal, Horisontal dan Vertikal.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Politik Hukum, Indonesia, Pola Politik

## Pendahuluan
Hakikat berdirinya Lembaga Keuangan Syariah tidak semata- mata bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memberikan perbaikan kualitas ekonomi masyarakat dalam lingkup khusus ataupun ekonomi negara dalam lingkup umum. 1 Ekonomi Syariah memiliki keterkaitan langsung terhadap politik suatu negara. Keberhasilan sebuah gagasan ataupun sistem ekonomi akan dipengaruhi oleh proses serta mekanisme politik. 2
Diyakini bahwa praktik Ekonomi Syariah telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, di mana tradisi hukum Islam pernah merupakan hukum satu-satunya. Ini berlaku di masa sebelum kekuasaan kolonial Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri dengan kedudukan yang baik dan kuat dalam masyarakat maupun dalam peraturan perundangan negara. 3 Berbeda dengan era
1 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Kencana, 2009),
29–35. 2 Bambang Iswanto, “Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia,” Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 12, no. 2 (2013): 272–74, http://journal. iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/322.
3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 32–33.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
sekarang, regulasi bahkan kerap diasumsikan sebagai penyebab mandeknya perkembangan praktek perbankan syariah. 4 Padahal, secara teoritik, living law (hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup di dalam masyarakat) haruslah diposisikan oleh politik hukum nasional sebagai alat untuk mendorong dan mengarahkan kemajuan masyarakat. 5
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, secara formal, dimulai pada tahun 1992 yaitu di akhir masa Orde Baru. 6 Perkembangan yang terus berproses pada masa Reformasi hingga kini masa menjelang 20 tahun Reformasi. Terkait dengan proses perkembangannya tentu masih perlu diteliti kembali.
Mengingat beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia telah memiliki design program ekonomi yang cukup berbeda dengan tahun sebelumnya. Paling tidak terdapat beberapa produk hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah diterbitkan di antaranya; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak, UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta PERPU Akses Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan No. 1 Tahun 2017 tentang Akses.
Dalam kerangka pemikiran di atas, tulisan ini menjadi penting. Tulisan ini mengkaji perkembangan politik hukum Ekonomi Syariah dan karakter produk hukum Ekonomi di Indonesia tahun 2008 sampai kurun waktu semester awal 2017. Tulisan ini menggunakan pendekatan historis, yuridis dan politik. Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan
4 Yusuf Wibisono, “Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah,” BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi 16, no. 2 (2011): 105–6, http://journal. ui.ac.id/index.php/jbb/article/download/611/596.
5 Moh Mahfud MD”, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 29.
6 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoretis dan praktis (Jakarta: IBFIM, 2010), 29–31.
politik hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dan memetakan karakter produk hukum Ekonomi di Indonesia.

## Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia
Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah memiliki perhatian lebih terkait ekonomi nasional berbasis keuangan bank. Terbukti dari berbagai upaya dilakukan guna memiliki bank sentral. Proses nasionalisasi DJB ( De Jawasche Bank )−kemudian beralih  nama  Bank  Indonesia−ditempuh  hingga  resmi  menjadi milik Pemerintah Indonesia, kemudian dipertegas dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok- Pokok Bank Indonesia pada tanggal 29 Mei 1953. Pada masa ini, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral, namun masih diperkenankan melakukan kegiatan oprasional sebagai bank konvensional. 7
Sejalan dengan perkembangan politik hukum kebangsentralan, selanjutnya terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Pengintegrasian bank-bank milik negara ke dalam Bang Negara Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tersebut. Selanjutnya, dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. 8
Pada tahun 1968 pemerintah menyadari bahwa peran ganda yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia mengakibatkan kurang sehatnya perkembangan moneter bagi perekonomian, sehingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. 9 Dalam undang-undang tersebut, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda, karena beberapa fungsi sebagaimana yang dilakukan oleh bank komersial dihapuskan. 10
Rentang waktu tahun 1967 sampai 1992 pemerintah mengatur bank-bank di Indonesia untuk meningkatkan profesionalitas dan
7 Gazali Djoni S dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 88–90.
8 Ibid., 91. 9 Ibid., 92. 10 “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Indonesia”  n.d.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
mengurangi intervensi dari Bank Indonesia dalam hal pemberian kredit kepada masyarakat. 11
Pada tahun 1992, perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia mendapatkan angin segar, beberapa di antara peraturan yang secara signifikan mendorong adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 13 selain itu juga Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Era ini pula yang ditandai sebagai permulaan sistem Ekonomi Syariah di Indonesia. 14 Pada periode tahun 1992 sampai 1998 dinilai sebagai masa peningkatan Industri Perbankan yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Ditengah pertumbuhan ekonomi terutama bidang perbankan, krisis moneter pada bulan Juli 1997 yang memperburuk kondisi perbankan, maka pemerintah melakukan upaya perubahan di bidang perbankan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 15
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memiliki fungsi untuk mempertegas kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan ( power to supervise ), pengaturan perbankan ( power to regulate ) dan pengenaan sanksi ( power to ipose sanctions ), dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan di bidang perbankan ( power to lincense ) dan pembukaan rahasia bank dari yang semua berada di tangan Departmen Keuangan (Menteri Keuangan) kepada Bank Indonesia (Pipinan Bank
11 Syamsu Iskandar, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya , 2 ed. (Jakarta:
IN Media, 2013), 6.
12 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoretis dan praktis , 34.
13 Muhammad Muhtarom, “Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia,” Profetika: Jurnal Studi Islam 17, no. 01
(19 Juni 2016): 90–91.
14 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoretis dan praktis , 34..
15 Iskandar, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya , 14.
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
Indonesia). 16 Perbankan Islam juga disebutkan secara jelas dalam undang-undang ini, menandakan ketegasan upaya pemerintah pada saat itu dalam memperkuat posisi Ekonomi Syariah secara legal formal. 17 Hal yang juga mendasar dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibukanya ruang dual banking system dan  operasionalnya. 18
Dalam rangka penegasan independensi Bank Indonesia di bidang moneter, MPR dalam Sidang Istimewa Tahun 1998 memberikan amanat dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998. Sehingga dilakukan perubahan terhadap kedudukan, status hukum dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral (selanjutnya disebut UUBI 1999). 19 Menurut UUBI 1999 tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank bersifat sementara. Mengingat amanat pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002 telah melampaui, maka dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. 20
Setelah tahun 2004 Bank Indonesia membentuk Direktorat Perbankan Syariah, pada tahun 2008 terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara jelas bank dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan bank Pembiyaan Rakyat Syariah. Selanjutnya Bank Indonesia membentuk komisi internal untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI melalui PBI No. 10/32/

## PBI/2008 tanggal 20 Nvember 2008. Tugas Komite Perbankan
16 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , 2010, 97–98.
17 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah , 2016, 430.
18 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoretis dan praktis , 36–37..
19 Gazali dan Usman, Hukum Perbankan , 98–99.
20 Ibid., 113.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
Syariah adalah membantu Bank Indonesia menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan Syariah. 21
Krisis pad 1997-1998 adalah pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. 22 Dalam merespon hal tersebut serta melengkapi fungsi pengawasan keuangan, maka salah satu caranya yaitu dengan membentuk lembaga pengawasan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan-OJK. 23
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI tersebut sebenarnya OJK sudah harus terbentuk pada 2002, namun secara praktik OJK baru terbentuk pada 2011 melalui Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. 24 Memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola ( governance ) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasann terhadap sektor jasa keuangan baik bank maupun non bank. 25
Pada tahun 2014, produk hukum ekonomi kembali diterbitkan, di antaranya; UU No. 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. UU Jaminan Produk Halal merupakan terobosan hukum berisi akomodir nilai luhur masyarakat Indonesia berkaitan penjaminan kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen oleh produsen atau penjual. 26 UU No. 40 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dalam rangka menyikapi perkembangan zaman. UU Perasuransian ini mulai membagi asuransi menjadi dua, yaitu asuransi dan asuransi Syariah. 27
21 Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah , 61.
22 Nuritomo; Totok Budisantoso, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain
(Salemba Empat, 2015), 47.
23 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Serta Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Jakarta: Kencana, 2013), 225–26.
24 Totok Budisantoso, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain , 47.
25 Iskandar, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya , 24.
26 “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang  Jaminan Produk Halal” n.d.
27 “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian” n.d.
Pada tahun 2015-2016 Indonesia mengalami dinamika ekonomi, di tengah ekonomi global terpuruk dan ekonomi nasional lesu. 28 Dalam mendongkrak kondisi ekonomi tersebut, pemerintah melakukan upaya pemasukan dana lewat pajak dengan menerbitkan UU No. 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak. Bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat. 29 Di sisi lain, perkembangan teknologi yang mengiringi transaksi ekonomi mengharuskan pemerintah menerbitkan regulasi berupa UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 30
Pada dasarnya, kondisi ekonomi tahun 2017 tidak jauh beda dengan tahun 2016. Namun sudah mengalami pertumbuhan yang cukup dibantu oleh realisasi pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang salah satunya adalah dari uang tebusan Tax Amnesty . 31 Dalam kondisi ekonomi tersebut, Indonesia memiliki visi besar terkait perpajakan hingga memberanikan diri untuk ikut andil dalam perjanjian internasional AEOI ( The Automatic Exchange of Information ). 32 Selanjutnya, agar visi tersebut dapat bersinergis dalam lingkup domestik, pemerintah menerbitkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang) No. 1 Tahun 2017  tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017. 33

## Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia
Keyakinan bahwa hukum adalah produk politik hukum, secara tidak langsung, mengantarkan kerangka pikir bahwa produk
28 Investor Dayly, “ Ekonomi 2014-2017 ”, dalam www.id.bersatu.com, diakses tanggal 13 September 2017.
29 “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” n.d.
30 “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” n.d.
31 Bappenas, “ Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia Triwulan I Tahun 2017 ” dalam www.bappenas.go.id, diakses tanggal 13 September 2017.
32 “Automatic Exchange Of Information” (OECD: OECD Publishing,
2014), 5–17.
33 “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2017  tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan” n.d.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
hukum tertentu merupakan produk politik tertentu pula. 34
Berbagai proses politik di Indonesia juga membawa perubahan terhadap perkembangan industri keuangan. 35 Dengan kalimat lain, Hukum Ekonomi Syariah juga termasuk produk hukum yang tidak lepas dari proses politik. 36
Mahfud MD, berkaitan dengan produk hukum, membaginya menjadi dua karakter, yaitu responsif dan konservatif. Produk hukum responsif yaitu yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat, diharapkan mampu mencerminkan keadilan. Selanjutnya, produk hukum konservatif yaitu produk hukup yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan, sehingga perbuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. 37
Tulisan ini membahas tentang karakter beberapa produk hukum Ekonomi Syariah−baik yang secara eksplisit mengandung Hukum  Ekonomi  Syariah  maupun  yang  tidak−sudut  pandang Politik Hukum rentang waktu 2008-2017, di antaranya; Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2017  tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

## UU No. 21 Tahun 2008
Rancangann Undang-Undang Perbankan Syariah berasal dari usul inisiatif DPR, yang dipersandingkan dengan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah usulan Pemerintah. DPR melalui Komisi XI pada tanggal 13 September 2005 menyampaikan
34 Mahfud MD”, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , 66.
35 Rachmadi Usman, Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 67.
36 Abdullah Gofar, “Politik Pembangunan dan pengembangan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,” Simbur Cahaya FH Unsri , no. 39 (Mei 2009): 4, http://eprints.unsri.ac.id/3794/.
37 Mahfud MD”, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi ,
66– 67.
keinginan mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi XI DPR tentang Perbankan Syariah. Sesuai putusan Badan Musyawarah DPR pada tanggal 27 Oktober 2005, rancangan tersebut resmi menjadi usul inisiatif DPR. 38
Dasar pengajuan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR tentang Perbankan Syariah seperti yang dikemukakan dalam surat Komisis XI DPR pada tanggal 13 September 2005, yaitu pertama , bahwa RUU Perbankan Syariah merupakan Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas nomor 14 dari DPR tahun 2004-2005; kedua , perbankan Syariah terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan, kestabilan dunia perbankan nasional; ketiga , bahwa perbankan yang mempunyai prinsip-prinsip syariah harus mendapatkan pengawasan yang lebih khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan keragu-raguan masyarakat dalam operasionalnya; dan keempat , bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat kepada seluruh pihak yang terkait dengan perbankan syariah. 39
Setelah melalui proses pembahasan yang relatif singkat, akhirnya dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 17 Juni 2008, DPR dan Pemerintah dapat menyetujui Rancangan Undang- Undang Perbankan Syariah untuk disahkan menjadi undang- undang. Pemerintah juga mengharapkan agar penyusunan peraturan pelaksanaannya dapat diproses dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh Bank Indonesia. 40

## UU No. 33 Tahun 2014
Berbeda dengan UU Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal−UU JPH−mengalami beberapa kontroversi. UU JPH digagas sejak UU Pangan No. 7 Tahun 1996 dan sampai UU Pangan baru No. 18 Tahun 2012 dan belum menemukan kejelasan. Bahkan dalam rancangannya mengalami beragam perubahan, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal pada tahun 2003 dan akhir tahun 2005 Pemerintah menyelesaikan
38 Usman, Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia , 86–87. 39 Ibid., 87.
40 Ibid., 91.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. 41
Pada dasarnya, jaminan halal pada produk yang diperdagangkan sudah menjadi perhatian pemerintah, secara yuridis, sejak terbitnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 42 Namun, terkait kewajiban melakukan segala prosedur guna membuktikan produk tersebut halal secara legal, belum secara rinci diatur. Dalam kekosongan hukum seperti itu, UU JPH hadir untuk melengkapi dan mempertegas aturan terkait Jaminan Produk Halal. 43
Menurut teori Utility , tujuan hukum adalah untuk memberi manfaat sebesarnya kepada masyarakat. 44 Kaitannya dengan Jaminan Produk Halal, sebenarnya manfaat adanya aturan tersebut dapat dimaknai tidak hanya bermanfaat untuk konsumen muslim, tetapi juga meningkatkan nilai kepercayaan konsumen terhadap produk pelaku usaha. 45
Persoalan terkait UU JPH yang sampai saat ini belum jelas yaitu meliputi Peraturan pelaksanan Undang-undang yang disebutkan paling lama 2 (dua) tahun, sampai sekarang belum muncul juga. Kemunculan BPJH pun sampai saat ini belum ada kabar kepastinnya. Pada gilirannya, menjadi tanda tanya besar terkait eksistensi dan efektifitas aturan tersebut. 46
UU No. 40 Tahun 2014
41 Syaiful Amri, M. Jamil, dan Ardiansyah, “Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” AS- SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) 5, no. 5 (25 Agustus 2017): 16–17, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/view/syaiful.
42 “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” n.d.
43 Syafrida  Syafrida,  “Sertifikat  Halal  Pada  Produk  Makanan  Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” ADIL: Journal of Law 7, no. 2 (3 Agustus 2017): 161–62.
44 Syafrida, “Manfaat Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Terhadap Konsumen Muslim,” JUDICIAL: Jurnal Hukum XI, no. 1 (2016): 55–56. 45 Syafrida,  “Sertifikat  Halal  Pada  Produk  Makanan  Dan  Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” 171.
46 Amri, Jamil, dan Ardiansyah, “Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” 22–23.
Terbitnya UU No. 40 Tahun 2014 telah membantu perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Di mana, secara eksplisit asuransi didefinisikan menjadi dua, yaitu Asuransi dan Asuransi Syariah. 47 Terkesan juga bahwa munculnya UU Perasuransian menjadi faktor pesatnya perkembangan industri Asuransi Syariah. Terdata oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sampai saat ini jumlah perusahaan Asuransi dengan prinsip Syariah adalah sebanyak 25 perusahaan Asuransi Umum unit usaha Syariah, 3 perusahaan Asuransi Umum full Syariah, 19 Asuransi Jiwa unit usaha Syariah, 5 perusahaan Asuransi Jiwa full Syaraiah, dan 3 perusahaan Reasuransi unit usaha Syariah. 48
Peraturan pelaksana terkait Asuransi Syariah pun sudah mumpuni sejauh ini, bahkan sampai kepada ranah OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/ 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (disebut selanjutnya POJK). 49
Bisa dikatakan bahwa pemerintah sudah terlihat i’tikad baiknya dalam melakukan perbaikan regulasi terkait perasuransian yang di dalamnya terdapat perasuransian berprinsip Syariah.

## PERPU No. 1 Tahun 2017
Polemik muncul kembali dalam pergelutan ekonomi Indonesia, ketika Indonesia mengalami kelesuan pendapatan, yang selanjutnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty guna meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. 50
Berdasarkan kebutuhan pula Indonesia memberanikan diri ikut andil dalam perjanjian internasional AEOI ( The Automatic Exchange of Information ) bermaksud agar pola akses informasi dalam perpajakan tidak menjadi soal lagi bagi Indonesia. 51
47 “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” 48 www.ojk.go.id/
49 “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.” n.d.
50 “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.” 51 “Automatic Exchange Of Information,” 5–17.
Indonesia dalam konteks kesiapan menerapkan perjanjian internasional AEOI telah mendapatkan peringkat “Patuh Sebagian” ( Partly-Compliant ), karena tidak adanya kewenangan Direktorat Jedral Pajak selaku otoritas perpajakan Indonesia untuk memperoleh dan menyediakan informasi keuangan secara terbuka. 52 Maka guna memenuhi syarat untuk ikut dalam perjanjian internasional tersebut Indonesia menerbitkan PERPU No. 1 Tahun 2017.
Sejak dahulu pembangunan politik hukum di bidang perpajakan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung ekonomi nasional. Perubahan regulasi perpajakan senantiasa dilakukan secara signifikan. Tidak jarang arah politik hukum perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor dunia usaha maupun faktor lembaga asing. 53
Pada kesempatan kali ini, penulis mencoba melihat karakter produk hukum melalui kaca mata teori Politik Hukum Mahfud MD. Di mana teori ini melihat dari segi proses pembentukan hukumnya melalui konfigurasi dan variabel yang mempengaruhi. 54
Dalam hal ini, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta UU No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi Syariah, dalam proses pengusulan serta penerbitan yang tidak hanya DPR atau Pemerintah yang telah berupaya merumuskannya, namun masyarakat dan pengusaha juga memiliki keinginan dalam mendukung pengembangan infrastruktur Ekonomi Syariah. Maka menurut kaca mata teori Politik Hukum Mahfud MD, UU Perbankan Syariah dan UU Asuransi Syariah dapat dikategorikan sebagai produk hukum berkarakter responsif.
Sedangkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki pola yang berbeda, yaitu DPR di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengupayakan, namun pemerintah hingga sekarang belum konsen memikirkan. Jika
52 “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2017  tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.”
53 Richard Burton, dan B. Ilyas Wirayan, Hukum Pajak , 5 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 15–19.
54 Mahfud MD”, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , 66.
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
dilihat dari kaca mata Politik Hukum Mahfud MD, undang- undang tersebut akan sulit dikategorikan.
Berbeda lagi PERPU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Tentang Kepentingan Perpajakan, memiliki pola diajukan murni dari pemerintah atas dasar hal yang mendesak. Secara konstitusi hal ini sah dan benar. Namun perihal opini masyarakat dan industri perbankan masih menjadi tanda tanya. Produk hukum ini pun, jika dilihat dari kaca mata teori Mahfud MD akan sukar dikategorikan.
Berdasakan kedua problematika di atas, tulisan kali ini ingin mempolakan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disingkat UU PBS), UU No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi Syariah (selanjutnya disingkat UU AS), UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat UU JPH), serta PERPU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Tentang Kepentingan Perpajakan (PERPU AEOI) dalam bagan sebagai berikut:
Produk Hukum Inisiator Kepentingan Pola UU PBS DPR & Pemerintah Masyarakat & Pengusaha Hor-Ver UU AS DPR & Pemerintah Masyarakat & Pengusaha Hor-Ver UU JPH DPR Masyarakat Horisontal PERPU AEOI Pemerintah Nasional Vertikal
Berdasarkan bagan di atas, maka dapat dikategorikan bahwa UU Perbankan Syariah dan UU Asuransi Syariah berpola Politik Horisontal-Vertikal. UU Jaminan Produk Halal berpola Politik Horisontal. Sedangkan PERPU Akses Informasi Tentang Kepentingan Perpajakan berpola Politik Vertikal.
Adapun berkaitan muatan nilai syariat, menurut teori diferensiasi dalam unifikasi oleh Kamsi, akomodir serta dukungan dalam bentuk produk hukum terhadap perkembangan Hukum Islam sangat bisa terjadi. Bahkan bisa menjadi bentuk solusi
politik hukum antagonis. Bahwa hukum yang mengabdi kepentingan nasional tidak harus berwujud satu unifikasi, tetapi dapat berwujud bidang hukum yang dibingkai sejalan dengan dinamika politik. 55

## Simpulan
Infrastruktur Hukum Ekonomi Indonesia dari tahun 2008-2017 mengalami perkembangan yang cukup baik. Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2015-2016 justru mengalami kelesuan. Selama tahun 2008-2017 setidaknya terdapat beberapa produk Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, meliputi: Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2017  tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Di mana jika dipolakan menurut kajian Politik Hukum, maka dapat dikategorikan bahwa UU Perbankan Syariah dan UU Asuransi Syariah berpola Politik Horisontal-Vertikal. UU Jaminan Produk Halal berpola Politik Horisontal. Sedangkan PERPU Akses Informasi Tentang Kepentingan Perpajakan berpola Politik  Vertikal.

## Daftar Pustaka
Amri, Syaiful, M. Jamil, dan Ardiansyah. “Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.” AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) 5, no. 5 (25 Agustus 2017). http://jurnal.uinsu.ac.id/index. php/assais/article/view/syaiful.
Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada,  2007.
55 Kamsi, Politik hukum dan positivisasi syariat Islam di Indonesia (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 269–70.
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
“Automatic Exchange Of Information.” OECD: OECD Publishing, 2014.
Burton, Richard, dan B. Ilyas Wirayan. Hukum Pajak . 5 ed. Jakarta:
Salemba Empat, 2004.
Djoni S, Gazali, dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan . Jakarta:
Sinar Grafika, 2012.
Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan , 2010. Gofar, Abdullah. “Politik Pembangunan dan pengembangan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.” Simbur Cahaya FH Unsri , no. 39 (Mei 2009). http://eprints.unsri. ac.id/3794/.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Jakarta: Kencana, 2013.
Iskandar, Syamsu. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya . 2 ed. Jakarta: IN Media, 2013.
Iswanto, Bambang. “Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia.” Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 12, no. 2 (2013). http://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/ mazahib/article/view/322.
Kamsi. Politik hukum dan positivisasi syariat Islam di Indonesia .
Yogyakarta: Suka Press, 2012.
Mahfud MD”, Moh. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Muhtarom, Muhammad. “Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia.” Profetika: Jurnal Studi Islam 17, no. 01 (19 Juni 2016): 90–102.
Nurul Huda, dan Mohamad Heykal. Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoretis dan praktis . Jakarta: IBFIM, 2010.
“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.,” n.d.
“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2017  tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan,” n.d.
Soemitra, Andri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah . Kencana,
2009.
Suadi, Amran, dan Mardi Candra. Politik hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah , 2016.
Syafrida. “Manfaat Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Terhadap Konsumen Muslim.” JUDICIAL:
Jurnal Hukum XI, no. 1 (2016): 47–57.
Syafrida,  Syafrida.  “Sertifikat  Halal  Pada  Produk  Makanan  Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim.” ADIL: Journal of Law 7, no.
2 (3 Agustus 2017): 159–74.
Totok Budisantoso, Nuritomo; Bank Dan Lembaga Keuangan Lain .
Salemba Empat, 2015.
“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen,” n.d.
“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak,” n.d.
“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Indonesia,”
n.d.
“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” n.d.
“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang  Jaminan Produk Halal,” n.d.
“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,”
n.d.
Usman, Rachmadi. Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia .
Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Wibisono, Yusuf. “Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan
Syariah.” BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi 16, no. 2 (2011). http://journal.ui.ac.id/ index.php/jbb/article/download/611/596.

## INDEKS JUDUL

## Volume . 5 Nomor. 1, Maret 2017
No JUDUL NASKAH PENULIS HALAMAN 1 Aspek Hukum E-Commerce dan Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Online di Marketplace Abdul Wahid Fadhillah & Lukman Santoso 1-22 2 Evaluasi Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Agus Faisal 23-44 3 Penerapan Analisis Regresi Dummy pada Data Kualitatif Kasus Ekonomi Roza Zelvia 45-66 4  Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum Rizal Darwis 67-86 5  Problematika Hukum dalam Tax Amnesty di Indonesia Dri Santoso dan Lukman Hakim 87-106 6  Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir Hud Leo Perkasa Makki 107-132 7 Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah Sudirman 133-160 8 Literasi Keuangan Masyarakat Kota Metro terhadap Produk Investasi pada Asuransi Syari’ah dan Deposito Syari’ah Rina El Maza 161-188

## Volume . 5 Nomor. 2, September 2017
No JUDUL NASKAH PENULIS HALAMAN 1 Analisis Good Corporate Governance pada Bank  Syariah (Analisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia) Atika Lusi Tania 189-208 2 Analisis Perbandingan Antara Ketahanan Bank dalam Menyalurkan Dana pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia Era Yudistira 209-230 3 Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam Fitri Kurniawati 231-254 4 Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Benda Wakaf Juju Jumena & Mia Siti Sumiati Dewi 255-302 5 Zakat Vis to Vis Pajak sebagai Lembaga Keuangan Publik Kholid Hidayatullah & Siti Zulaikha 303-330 6 Hermeneutika Abou El Fadl Tentang Otoritas dalam Hukum Islam Zaki Mubarok 331-354 7 Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional Habib Shulton Asnawi & Ahmad Mukhlishin 355-376 8  Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Tahun 2008-2017 Mu’adil Faizin 377-394