ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Volume 6 Nomor 1, Juni 2022 DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757
Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah
Sumiati 1 , Ahmad Damiri 2 , Ending Solehudin 3 1,3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Ah. Nasution No. 105 Bandung
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIES) Purwakarta Indonesia Jalan Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat Indonesia 41118
1 sumiati@uinsgd.ac.id
2 ahmaddamiri@sties-purwakarta.ac.id
3 endingsolehudin@uinsgd.ac.id

## ABSTRAK
Penulisan  artikel  ini  didasari  pemikiran  bahwa  Hukum  ekonomi  Syariah  merupakan  bagian dari system hukum Islam yang bersumber pada Alquran dan al-hadits. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui  pendapat  ulama  tentang  tafsiran  QS.  Al-baqarah  ayar  283,  dan  untuk mengetahui kesesuaian tafsiran QS. Al-baqarah ayar 283 dengan konsep Rahn pada Lembaga pegadaian Syariah. Jenis penelitian  yang digunakan adalah  penelitian Kepustakaan (Library Research) .  Hasil  penelitian  ini  menyatakan  1). Rahn adalah  menjadikan  suatu  barang  yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara ’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk  mengambil  seluruh  atau  sebagian  utang  dari  barang  tersebut,  ini  juga  sejalan  dengan Pasal 1150 KUHPerdata. Secara tekstual Rahn terdapat di dalam Al-qur’an Surat Al-baqarah Ayat  283,  ayat  tersebut  sebagian  ulama  salaf  mengatakan  syariat  gadai  tidak  diberlakukan kecuali diperjalanan, namun secara umum para ulama berpendapat bahwa kandungan ayat ini tidak  mensyaratkan  jaminan  tersebut  hanya  dibolehkan  di  perjalanan,  transaksi  muamalah dengan tidak secara tunai, dan juga tidak terdapat seseorang yang dijadikan sebagai penulis. Akan tetapi pada dasarnya ayat ini hanya mensyaratkan dalam kondisi seperti tersebut kegiatan muamalah  boleh  dilakukan  dengan  memberikan  jaminan.  2).  Praktek  gadai  pada  Lembaga pegadaian  Syariah  mengacu  pada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  nomor:  25/DSN- MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn dan dinyatakan sudah memiliki kesesuaian dengan  prinsip  Syariah,  begitupun  secara  teknis  mengacu  Peraturan  OJK  Nomor  31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.
Kata Kunci: Rahn, Tafsir, Hadits, Pegadaian Syariah
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## ABSTRACT
The writing of this article is based on the idea that Sharia economic law is part of the Islamic legal system which originates from the Koran and al-hadith. The purpose of this study is to find out the opinion of scholars about the interpretation of QS. Al-Baqarah paragraph 283, and to  find  out  the  suitability  of  the  interpretation  of  QS.  Al-baqarah  verse  283  with  the  Rahn concept in the Sharia Pawnshop Institution. The type of research used is library research. The results of this study stated 1). Rahn is making an item that has an asset value in the view of syara' as collateral for a debt, which makes it possible to take all or part of the debt from the item, this is also in line with Article 1150 of the Civil Code. Textually Rahn is contained in the Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 283, in this verse some of the salaf scholars say that the pawning  law  is  not  enforced  except  when  traveling,  but  in  general  the  scholars  are  of  the opinion  that  the  content  of  this  verse  does  not  require  that  collateral  is  only  permissible  on trips,  muamalah  transactions  not  in  cash,  and  also  there  is  no  one  who  is  used  as  a  writer. However, basically this paragraph only requires that in such conditions muamalah activities may be carried out by providing a guarantee. 2). The practice of pawning at Islamic pawnshops refers to the Fatwa of the National Sharia Council number: 25/DSN-MUI/III/2002 dated June 26 2002 concerning rahn and is declared to have conformity with Sharia principles, as well as technically refers to OJK Regulation Number 31/Pojk.05 /2016 Concerning Pawn Business. Keyword: Rahn, Interpretation, Hadith, Sharia Pawnshop.

## I. PENDAHULUAN
Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu  bagian  dari  hukum  Islam  yang  secara substansial mengatur berbagai aspek kehidupan  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup  di  bidang  ekonomi  guna mencapai  kemakmuran  baik  di  dunia  dan akhirat.  Alquran  dan  al-hadits  merupakan sumber hukum utama yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan seperti yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dibidang ekonomi (Pahlevi, 2019).
Salah  satu  konsep  yang  secara  tekstual tercantum dalam alquran adalah konsep Rahn, sebagaimana  yang  terdapat  dalam  al-quran QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi: ٌةَضوُبْقَّم ٌناَهِرَف اًبِتاَك اوُدَِتَ َْلََو ٍرَفَس  ٰىَلَع ْمُتنُك نِإَو۞ ِقَّتَ يْلَو ُهَتَ ناَمَأ َنُِتُْؤا يِذَّلا ِ دَؤُ يْلَ ف اًضْعَ ب مُكُضْعَ ب َنِمَأ ْنِإَف ُُۗهُبْلَ ق ٌِثِآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي نَمَو َۚ َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت  َلََو ُۗ ُهَّبَر ََّللَّا ٌميِلَع َنوُلَمْعَ ت اَِبِ َُّللَّاَو
( ٢٨٣ )
“Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan bermu'amalah  tidak  secara  tunai)  sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis, maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang). Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mem- percayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan
barangsiapa  yang  menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan” (Subarkah et al., 2012) .
Secara  umum  ayat  tersebut  memberikan petunjuk  tentang  praktek  yang  terjadi  dalam kehidupan  bermuamalah  khususnya  dalam kegiatan  transaksi  yang  dilakukan  oleh manusia  yang  dilaksanakan  tidak  secara langsung/tunai,  sedangkan  transaksi  tersebut
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dilaksanakan sedang berada ditengah perjalanan  dan  tidak  terdapat  pihak  yang membantu  untuk  menuliskannya,  dalam kondisi seperti itu maka sebaiknya hendaklah ada barang yang dijadikan sebagai tanggungan (agunan/ jaminan) yang diserahkan oleh pihak yang berutang (debitur) kepada  pihak  yang  berpiutang  (kreditur). Akan  tetapi  terkecuali  jika  masing-masing pihak  yakni  kreditur  dan  debitur  saling mempercayai kemudian masing-masing pihak menyerahkan  diri  sepenuhya  kepada  Allah SWT, dalam keadaan yang demikian itu maka transaksi muamalah tersebut dinyatakan boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui pendapat  ulama  tentang  tafsiran  QS.  Al- baqarah  ayar  283,  dan  untuk  mengetahui kesesuaian  tafsiran  QS.  Al-baqarah  ayar  283 dengan konsep Rahn pada Lembaga pegadaian Syariah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teoritis Tentang Rahn (Gadai) Rahn secara  etimologis  memiliki  arti al- tsubut dan  juga al-habs ,  yang  artinya penetapan  dan  penahanan.  Adapun  secara terminologi rahn merupakan barang jaminan/agunan  yang  berarti  menjadikan suatu  benda  yang  bernilai  ekonomis  dalam perspektif syara sebagai  tanggungan  hutang (Suhendi, 2007). Makna gadai ( rahn) apabila ditinjau  dari  perspektif  perundang-undangan disebut  dengan  barang  jaminan,  agunan,  dan rungguhan.  (Syafi‟i,  2000).  Sedangkan menurut istilah syara‟, yang dimaksud dengan rahn adalah  menjadikan  suatu  barang  yang mempunyai nilai harta berdasarkan pandangan  syara  yang  dijadikan  sebagai jaminan  utang,  yang  memungkinkan  untuk mengambil  seluruh  atau  sebagian  utang  dari barang tersebut (Anshori, 2005).
Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia pengertian gadai adalah “Pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak  ditebus  barang  itu  menjadi  hak  yang memberi pinjaman”.
Gadai  juga  merupakan  pinjam  meminjam uang dengan menggunakan pembatasan untuk waktu  tertentu  dengan  menyerahkan  barang sebagai  tanggungan/objek  jaminan,  dan apabila  telah  habis  waktu  perjanjian  gadai tersebut  dan  barang  yang  menjadi  objek jaminan tersebut tidak ditebus oleh pihak yang meminjam uang, maka barang itu menjadi hak yang  memberi  pinjaman.  Pada  perjanjian Gadai  juga  merupakan  perjanjian  (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang  sebagai  tanggungan  utang  (Zuhdi, 1996).
Rahn/gadai diatur dalam Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syaria  (KHES)  Pasal  20 ayat  14  dan  juga  Pasal  329  sampai  369. Berdasarkan  Pasal  20  ayat  14  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  Rahn/gadai adalah  penguasaan  barag  milik  orang  lain tanpa berniat untuk memilikinya. Selanjutnya didalam  Pasal  329  KHES  mengatur  unsur- unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian Rahn, yaitu (Mahkamah Agung, 2009) :
1. Penerima  gadai  ( murtahin ),  dalam  hal ini  adalah  pihak  yang  memberikan pinjaman utang (kreditur)
2. Pemberi  gadai (Rahin) ,  yaitu  pihak menerima pinjaman utang (debitur)
3. Harta  ( Marhun  Bih ),  yakni  objek  gadai yang  memiliki  nilai  ekonomis  dan sebanding dengan nilai pinjaman
4. Utang,  yakni  perjanjian  pokok  yang menyebabkan adanya perjanjian tambahan berupa gadai
5. Akad,  yaitu  perjanjian  yang  disepakati oleh  para  pihak  dan  selanjutnya dinyatakan dalam ijab Kabul
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## B. Tujuan Transaksi Gadai
Akad rahn bertujuan  agar  kreditur  yang bertindak  sebagai  pemberi  pinjaman  lebih mempercayai  pihak  debitur  sebagai  pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan  barang  gadaian  pada  dasarnya merupakan  kewajiban  yang  melekat  pada pihak yang menggadaikan ( rahin) , akan tetapi pemeliharaan  tersebut  dapat  juga  dilakukan oleh  pihak  yang  menerima  barang  gadai (murtahin) sedangkan  beban  biayanya  harus ditanggung rahin . Selanjutnya untuk menghindari system ribawi, maka berhubungan  dengan  biaya  pemeliharaan  ini tidak  boleh  ditentukan  dengan  didasarkan pada  jumlah  pinjaman.  pelaksanaan rahn , dalam hal ini objek gadai (marhun bih) tidak secara otomatis menjadi milik kreditur/ murtahin sebagai pihak yang menerima  gadai.  Dengan  demikian rahn berfungsi  sebagai  jaminan  utang  dari rahin (debitur)  kepada murtahin (pemberi  utang), dan  kedudukan marhun  bih/ barang  gadaian tetap  menjadi  milik  debitur/ rahin itu  sendiri (Surepno, 2018). Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa akad rahn /gadai merupakan akad  tambahan  / accesoir dari  perjanjian pokok yang sudah dibuat yaitu akad/perjanjian utang piutang yang dilakukan antara  pihak murtahin (kreditur)  dengan Rahin (debitur).
Mengacu  pada  fatwa  DSN-MUI  No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn , mengatur  bahwa  dalam  hal  hak  untuk menahan Marhun (barang  gadai)  diberikan sepenuhnya  kepada Murtahin (penerima barang)  sampai  tiba  waktu  pelunasan  utang oleh Rahin (yang  menyerahkan  barang). Selanjutnya Marhun (objek  gadai)  dan  juga manfaat  yang  melekat  didalamya,  pada dasarnya tetap menjadi milik Rahin (pemberi gadai),  dengan  demikian  secara  prinsip marhun (objek gadai) tidak boleh
dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali diberikan izin terlebih dahulu oleh Rahin , dan juga  tidak  mengurangi  nilai Marhun dan pemanfaatan marhun tersebut  pada  dasarnya itu  hanya  sebatas  biaya  untuk  mengganti pemeliharaan  dan  perawatan  objek  gadai tersebut (Mahkamah Agung, 2009).
Dalam hal Penjualan objek gadai (Marhun) sebagaimana terdapat ketentuan umum poin 5 fatwa DSN- MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002, menyebutkan bahwa:
1. Apabila  perjanjian  telah  jatuh  tempo, maka Murtahin/ kreditur harus memberikan informasi berupa
peringatan  kepada rahin agar rahin segera  melakukan  pelunasan  terhadap utangnya.
2. Apabila Rahin ternyata tetap tidak dapat melakukan  pelunasan  utangnya,  maka Marhun (objek  gadai)  dapat  dijual secara paksa/dieksekusi melalui mekanisme  lelang  yang  sesuai  dengan berdasarkan prinsip syariah.
3. Mengenai  hasil  penjualan Marhun apabila  sudah  dilakukan  pelelangan maka  dapat  digunakan  untuk  melunasi utang rahin kepada murtahin ,  dan  juga biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun yang belum dibayar oleh rahin serta biaya penjualan marhun tersebut. 4. Apabila  terdapat  kelebihan  dari  hasil penjualan  menjadi  milik Rahin dan begitupun  sebalikya  apabila  terjadi kekurangan  maka  menjadi  kewajiban Rahin .

## C. Perbandingan Penelitian Terdahulu
Penelitian  tentang  Rahn  (Gadai)  Pada Lembaga  Pegadaian  Syariah  sudah  banyak dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya,  akan  tetapi  penelitian  ini  masih tetap memiliki berbagai perbedaan.
Pertama Penelitian  yang  berjudul  “Studi Implementasi  Akad  Rahn  (Gadai  Syariah)
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah”  yang dilakukan oleh Surepno, hasil dari  penelitian ini  menyatakan  bahwa  pada  Lembaga keuangan  Syariah  dalam  hal  ini  Pegadaian syariah,  dalam  operasionalnya  menggunakan metode Mudharabah (bagi  hasil)  atau Fee Based  Income (FBI).  Metode  ini  digunakan dengan  alasan  pada  prakteknya  nasabah memiliki  tujuan  yang  berbeda-beda  dalam mempergunakan marhum  bih (UP)  seperti digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tambahan modal kerja, ataupun yang lainnya. dengan demikian penggunaan metode Mudharabah dipandang  belum  tepat  dalam pemakaiannya (Surepno, 2018).
Kedua , Penelitian selanjutnya yang berjudul  “Operasional  Gadai  Dalam  Sistem Hukum Ekonomi Islam” yang dilakukan oleh Muhamad  Turmudi,  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pengambilan  manfaat pada  benda-benda  yang  menjadi  objek  gadai yang ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan  objek  gadai  tersebut,  dengan demikian  bagi  pihak  yang  memegang  atau menerima  barang-barang  yang  dijadikan sebagai  objek  gadai  dalam  hal  ini  pihak kreditur  seperti  di  atas  memiliki  kewajiban berikutnya yang bersifat tambahan, dalam hal ini  pihak  kreditur  yang  memegang  barang berkewajiban  memberikan  makanan,  apabila gadaiannya berupa hewan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya untuk memelihara terhadap barang gadaian yang ada pada  krditur.  walaupun  kreditur  boleh menggunakan  hasil  tersebut,  akan  tetapi dalam  kondisi  tertentu  pihak  kreditur  tidak diperkenankan untuk menjualnya, mewakafkan atau menyewakan objek jaminan tersebut,  sebelum  mendapatkan  persetujuan dari  pihak  yang  menggadaikan  atau  debitur (Turmudi, 2016).
Ketiga , penelitian berikutnya yang berjudul “Kedudukan  Gadai  Syariah  (Rahn)  Dalam Sistem  Hukum  Jaminan  Indonesia”  yang
diteliti  oleh  Budiman  Setyo  Haryanto,  hasil pembahasan penelitian ini menyatakan bahwa pada  dasarnya  Konstruksi  hubungan  hukum pada Rahn (Gadai Syariah) itu hamper sama / identik  dengan  konstruksi  hubungan  hukum gadai (pand) yang berdasarkan Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni Rahn  sebagai  perjanjian  tambahan/ikutan (accessoir) terhadap  perjanjian  pokok  yakni berupa perjanjian utang piutang (Kredit), yang mana obyek dari Rahn tersebut berupa benda bergerak  yang  memiliki  nilai  ekonomis  dan benda tersebut harus diserahkan dari kekuasaan debitur (asas inbezit stelling ), dan selanjutnya untuk mengambil pelunasan lebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang secara khusus  diperikatkan  menjadi  hak  kreditur (Setyo, 2010).

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif,  dengan  metode  deskriptif  analitis, yakni dengan menganalisis teks dan menelaah dokumen.  Melului  metode  deskriptif  peneliti berusaha  untuk  mendeskripsikan/  meng- gambarkan  secara  sistematis  dan  akurat terhadap  suatu  data-data  dan  dokumen  yang sudah  ada,  yaitu  menggambarkan  berbagai data/dokumen  yang  di  dapatkan  penulis  dari Lembaga  pegadaian  syariah.  Jenis  penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (Library Research ) (Zed, 2004). dengan cara menelaah sejumlah artikel, buku- buku,  tafsir  al-quran  dan  membuka  website untuk memperoleh data, teori dan konsep dan juga  pengaturan  yang  berhubungan  dengan pembahasan ini tentang konsep Rahn . Dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan  data  tersebut,  kiranya  dapat terkumpul  seluruh  data  yang  dibutuhkan untuk  mendukung  penulisan  artikel  ini, sehingga  dapat  ditemukan  suatu  kesimpulan yang objektif.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pendapat  Ulama  Tentang  Tafsiran  QS. Al-Baqarah Ayar 283
Rahn merupakan  salah  satu  kajian  hukum ekonomi  syariah  yang  secara  tekstual tercantum  di  dalam  Alquran,  diantaranya terdapat  dalam  Firman  Allah Subhanahu  wa ta’ala :  Qur’an  Surat  Al-baqarah  ayat  283 yang berbunyi :
ٌةَضوُبْقَّم ٌناَهِرَف اًبِتاَك اوُدَِتَ َْلََو ٍرَفَس  ٰىَلَع ْمُتنُك نِإَو۞ ِقَّتَ يْلَو ُهَتَ ناَمَأ َنُِتُْؤا يِذَّلا ِ دَؤُ يْلَ ف اًضْعَ ب مُكُضْعَ ب َنِمَأ ْنِإَف ُُۗهُبْلَ ق ٌِثِآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي نَمَو َۚ َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت  َلََو ُۗ ُهَّبَر ََّللَّا
ٌميِلَع َنوُلَمْعَ ت اَِبِ َُّللَّاَو ( ٢٨٣ )
“Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan bermu'amalah  tidak  secara  tunai)  sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis, maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang). Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mem- percayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barangsiapa  yang  menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Subarkah et al., 2012) .
Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi memaknai kataرَف َس berarti melakukan perjalanan  bepergian  keluar  dari  rumah  dan jarak dari negerinya dengan jarak empat yard atau  lebih. Selanjutnya  kalimat  ا ٗبِتاَك  ْاوُد ِجَت  ۡمَل َو diartikan dengan tidak ditemukannya seseorang  yang  mau/dapat  menuliskan  untuk kalian,  atau  dapat  diartikan  pula  tidak menemukan alat tulis seperti tinta dan pulpen yang  dapat  digunakan  untuk  menuliskannya. Selanjutnya  kalimat ٞةَضوُبۡقَّم  ٞنََٰه ِرَف  diartikan
Sebagai  pengganti  dari  mencatat  transaksi utang piutang itu, maka pihak yang berutang memberikan  barang  yang  dijadikan  sebagai jaminan kepada pemberi utang.
Kalimat selanjutnya yang berbunyi َن ِمَأ  ۡنِإَف ا ٗض ۡعَب  مُكُضۡعَب,  diartikan  Apabila  mereka  saling mempercayai dalam hal ini pihak kreditur dan debitur,  maka  tidak  perlu  mengambil  barang gadai  yang  dijadikan  sebagai  objek  yang dijaminkannya.  Kalimat   ۥُهَتَن َٰ َمَأ  َن ِمُت ۡؤٱ  يِذَّلٱ  ِ دَؤُيۡلَف diartikan hendaknya orang yang dipercaya itu melaksanakan amanahnya dalam hal ini pihak yang  berutang  harus  melaksanakan  amanat untuk  membayar  utangnya  yang  tidak dicatatkan  dan  juga  pihak  yang  memberi utang/ kreditur tidak mengambil barang gadai sebagai  jaminan  atas  pinjamnan  yang diberikannya  dan  arti  kalimat   ۥُه ُب ۡلَق  ٞمِثاَء  berarti Berdosa  hatinya,  hal  ini  dapat  dikatakan bahwa yang menyembunyikan rahasia adalah pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  hati,  dengan demikian hatilah yang dianggap berdosa (Al- Jazairi, n.d.).
Dengan demikian tafsir ini dapat disimpulkan bahwa apabila ada transaksi yang dilakukan  ketika  bepergian  dengan  jarak  4 yard  atau  lebih,  tidak  ada  orang  yang  dapat menuliskannya  atau  tidak  ada  alat  untuk menuliskannya,  maka  siberpiutang  (debitur) hendaknya  memberikan  barang  gadai,  akan tetapi  apabila  kedua  belah  pihak  saling mempercayainya maka tidak menjadi keharusan yang berpiutang untuk memberikan  barang  jaminan  dengan  catatan pihak  yang  berutang/debitur  dapat  dipercaya untuk melaksanakan amanahnya.
Penjelaskan  Surat  Al  Baqarah  Ayat  283 berdasarkan  Tafsir  Ibnu  Katsir  menyebutkan bahwa  Jika  kalian  dalam  perjalanan  (dalam hal ini khususnya kegiatan bermuamalah yang dilakukan tidak secara tunai), sementara tidak ada  seseorang  yang  dapat  dijadikan  sebagai penulis, maka hendaklah orang yang berpiutang mendapatkan barang yang
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dijadikan  sebagai  objek  tanggungan  yang diterima.  namun,  apabila  sebagian  kalian mempercayai terhadap sebagian yang lainnya dalam  hal  ini  pihak  yang  memberikan  utang dengan  yang  berpiutang  percaya  antara  yang satu dengan yang lain, maka hendaklah pihak yang  dipercayai  (yang  berutang)  itu  dapat melaksanakan  amanatnya  (dalam  hal  ini membayar  utang  yang  dimilikinya)  dan hendaklah ia (orang yang berutang) bertakwa kepada  Allah  sebagai  Tuhannya,  dan janganlah  para  saksi  itu  menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan isi hatinya, maka sesungguhnya ia termasuk kedalam golongan orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui  apa  yang  kalian  lakukakan  (Ad- Dimasyqi, 2002).
Maksud  dari  kalimat  dalam  perjalanan adalah  sedang  musafir,  selanjutnya  transaksi diadakan  dengan  cara  tidak  tunai  hingga berakhirnya  waktu  yang  telah  disepakati, sedangkan  tidak  diperoleh  seseorang  yang menuliskannya,  Atau  berdasarkan  pendapat Ibnu  Abbas  mereka  sebenarnya  memperoleh penulis,  namun  tidak  menemukan  alat  tulis baik berupa kertas atau tinta atau pena, dalam keadaan  demikian  seharusnya  ada  barang yang  dijadikan  sebagai  objek  tanggungan (jaminan)  yang  dipegang.  Dengan  kata  lain hal  ini  dimaksudkan  bahwa  kalian  boleh memegang  jaminan  yang  dijadikan  sebagai pengganti  dari  catatan  tersebut,  dan  jaminan tersebut  dipegang  oleh  pemilik  hak  yaitu pihak  pemberi  utang.  Hal  ini  dapat  ditarik kesimpulan  dari  makna  firman-Allah  Swt yang  berbunyi  “maka  hendaklah  ada  barang jaminan yang dipegang”.
Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  akad  gadai dikatakan terkatagorikan belum terjadi kecuali  apabila  objek  jaminan  tersebut  telah diberikan  oleh  debitur  dan  selanjutnya dipegang  oleh  pihak  pemberi  utang/kreditur, hal  ini  sebagaimana  yang  disampaikan
mazhab Syafii dan jumhur ulama. Sedangkan ulama  yang  lainnya,  menyatakaan  bahwa gadai  dapat  terealisasi,  apabila  orang  yang memberikan pinjaman telah menerima barang yang digadaikan tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat yang diriwayatkan dari Imam  Ahmad  dan  diikuti  oleh  segolongan ulama.
Kesimpulan  dalil  dari  ayat  ini  menurut sejumlah  ulama  Salaf  mengatakan  bahwa gadai  tidak  disyariatkan  terkecuali  dalam kodisi  diperjalanan.  Demikianlah  menurut Mujahid dan lain-lainnya. Selanjutnya sebagaimana terdapat di dalam kitab Sahihain yang berbunyi :
ْنَع  ِشَمْعَْلْا  ْنَع ُناَيْفُس اَنَ ثَّدَح ُةَصيِبَق اَنَ ثَّدَح بَبَ ْتَلاَق اَهْ نَع َُّللَّا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع ِدَوْسَْلْا ْنَع َميِهاَرْ بِإ َُّللَّا ىَّلَص ُِّبَِّنلا َِ فُّوُ ت َدْنِع ٌةَنوُهْرَم ُهُعْرِدَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع َيِث َلََثِب ٍ يِدوُهَ ي “Bab  telah  menceritakan  kepada  kami Qabishah Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad  dari  'Aisyah  radliallahu  'anha  dia berkata;  "Rasulullah  shallallahu  'alaihi wasallam wafat, dan beliau meninggalkan baju  besinya  yang  digadaikan  kepada orang  Yahudi  seharga  tiga  puluh  sha'” (Https://www.hadits.id/, n.d.-a) .
Kemudian  hadits  lain  yang  diriwayatkan oleh HR. Bukhari, mengakatakan bahwa : ٍمَرْشَخ ُنْب ُّيِلَعَو ُّيِلَظْنَْلْا َميِهاَرْ بِإ ُنْب ُقَحْسِإ اَنَ ثَّدَح ا ْنَع َسُنوُي ُنْب ىَسيِع َنَََبَْخَأ  َلَاَق َميِهاَرْ بِإ ْنَع ِشَمْعَْلْ ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر ىََتَْشا  ْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَع ِدَوْسَْلْا ْنَع ٍديِدَح ْنِم اًعْرِد ُهَنَهَرَو اًماَعَط ٍ يِدوُهَ ي ْنِم َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا “Telah  menceritakan  kepada  kami  Ishaq bin  Ibrahim  Al  Hanzhali  dan  Ali  bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan  kepada  kami  Isa  bin  Yunus
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari  'Aisyah  dia  berkata,  "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli  makanan  dari  seorang  Yahudi, lalu  beliau  menggadaikan  baju  besinya (sebagai jaminan)” (Https://www.hadits.id/, n.d.-b) .
Berdasarkan  kesepakatan  para  pakar  fiqh mengatakan bahwa kasus ar-rahn yang terjadi pada  peristiwa  Rasul  SAW.  menggadaikan baju  besinya  tersebut  merupakan  kasus ar- rahn pertama yang terjadi di dalam Islam dan Rasulullah  saw  sendiri  sebagai  pelakunya. Mengacu pada ayat dan hadist tersebut diatas, maka para ulama fiqh bersepakat bahwa akad ar-rahn itu hukumnya adalah dibolehkan, hal ini  karenakan  banyak  mengandung  aspek kemaslahatan  dalam  membangun  hubungan antar sesama umat manusia. Terdapat riwayat lain  yang  menyebutkan  bahwa  barang  dalam hal  ini  baju  besi  Rosulullah  itu  digadaikan kepada seorang Yahudi Madinah. berdasarkan riwayat  Imam  Syafii,  rosul  menggadaikan baju besi tersebut kepada seseorang penganut Yahudi yang bernama Abusy Syahm.
Berhubungan  dengan  ayat  berikutnya yaitu:
اًضْعَ ب ْمُكُضْعَ ب َنِمَا ْنِاَف
َ ناَمَا َنُِتُْؤا ىِذَّلا ِ دَؤُ يْلَ ف هَت ٗٗ
“Akan  tetapi,  apabila  sebagian  kalian memberikan  kepercayaan  kepada  sebagian yang  lain,  maka  seharusnya  orang  yang mendapatkan kepercayaan tersebut melaksanakan  amanatnya  (utangnya)” ( Al- Hadi  Al-Quran  Terjemahan  Per  Kata  Latin Dan Kode Tajwid , 2013) .
Menurut
Ibnu Abu Hatim yang meriwayatkan  dengan  sanad  jayyid  dari  Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ayat ini menasakh ayat  sebelumnya.  Asy-Sya'ibi mengatakan,  "Apabila  sebagian  dari  kalian percaya  kepada  sebagian  yang  lain,  maka tidak  mengapa  jika  kalian  tidak  melakukan catatan atau tidak mengadakan persaksian.
Bunyi ayat selanjutnya yaitu:
اَِبِ َُّللَّاَو ُۗ ُهُبْلَ ق ٌِثِآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي نَمَو َۚ َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت  َلََو ٌميِلَع َنوُلَمْعَ ت “Dan  janganlah  kalian  (para  saksi) menyembunyikan persaksian”.
Kaliamat “janganlah    kalian    menyembu nyikannya, dan    tidak  melebih-lebihkannya, dan  tidak  mengutarakannya” yang  terdapat dalam  potongan  ayat  tersebut.  Persaksian palsu  termasuk  ke  dalam  salah  satu  dosa besar,  demikian  pula  menyembunyikannya, ini  menurut  pendapat  Ibnu  Abbas  dan  yang lainnya.  Selanjutnya  Menurut  As-Saddi, maknanya  ialah  durhaka  hatinya.  Secara substansial  makna  ayat  ini  pada  prinsipnya memiliki makna yang sama dengan ayat yang terkandung  di  dalam  Surat  Al-maidah  ayat 106 dan QS An-nisa ayat 135 yang berbunyi: ُمُكَدَحَأ  َرَضَح اَذِإ  ْمُكِنْيَ ب ُةَداَهَش اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّ يَأَيَ َرَخآ  ْوَأ ْمُكنِ م  ٍلْدَع اَوَذ ِناَنْ ثا ِةَّيِصَوْلا َيِح ُتْوَمْلا ِنا ُةَبيِصُّم مُكْتَ باَصَأَف ِضْرَْلْا  ِفّ ْمُتْ بَرَض ْمُتنَأ ْنِإ ْمُكِْيَْغ ْنِم ِنِإ َِّللَِّبَ ِناَمِسْقُ يَ ف ِة َلََّصلا ِدْعَ ب نِم اَمَُنَوُسِبَْتَ  َِۚتْوَمْلا ُمُتْكَن  َلََو ٰۙ َٰبْرُ ق اَذ  َناَك ْوَلَو اًنََثَ ِهِب يَِتَْشَن  َلَ  ْمُتْ بَ تْرا ا َةَداَهَش َيِِثَ ْلْا َنِمَّل اًذِإ َّنَِإ َِّللَّ ( ١٠٦ )
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika  kamu  dalam  perjalanan  dimuka  bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli  dengan  sumpah  ini  harga  yang sedikit  (untuk  kepentingan  seseorang), walaupun  dia  karib  kerabat,  dan  tidak
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
(pula)  kami  menyembunyikan  persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah  termasuk  orang-orang  yang berdosa” (Amiruddin, 2015) .
َِِّللَّ َءاَدَهُش  ِطْسِقْلِبَ َيِماَّوَ ق اوُنوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأَيَ۞ اًّيِنَغ ْنُكَي نِإ َۚ َيِبَرْ قَْلْاَو ِنْيَدِلاَوْلا ِوَأ ْمُكِسُفنَأ  ٰىَلَع  ْوَلَو َْلا اوُعِبَّتَ ت  َلََف اَمِِبِ َٰلَْوَأ َُّللَّاَف اًيِْقَف ْوَأ نِإَو َۚاوُلِدْعَ ت نَأ ٰىَو اًيِْبَخ َنوُلَمْعَ ت اَِبِ َناَك ََّللَّا َّنِإَف اوُضِرْعُ ت ْوَأ اوُوْلَ ت ( ١٣٥ ) “Wahai  orang-orang  yang  beriman, jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun  miskin,  maka  Allah  lebih  tahu kemaslahatannya.  Maka  janganlah  kamu mengikuti  hawa  nafsu  karena  ingin menyimpang  dari  kebenaran.  Dan  jika kamu  memutar  balikkan  (kata-kata)  atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang  kamu  kerjakan” ( Al-Hadi  Al-Quran Terjemahan  Per  Kata  Latin  Dan  Kode Tajwid , 2013) .
B. Gadai dalam Perspekttif Hukum Perdata
Pengaturan gadai juga terdapat dalam kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPdt) Pasal 1150 yang menyebutkan bahwa “Gadai adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seorang kreditor  atas  suatu  benda  bergerak  yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang  lain  atas  namanya  dan  memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan  dari  benda  tersebut  secara didahulukan  daripada  kreditor  lainnya, dengan  kekecualian  untuk  mendahulukan biaya  lelang,  biaya  penyelamatan  benda setelah digadaikan.” Berdasarkan pengaturan tersebut  maka  dalam  konteks  hukum  postif
gadai  merupakan  hak  yang  diperoleh  oleh kreditur  dari  debitur  atas  benda  bergerak, yang  mana  dengan  benda  bergerak  yang diberikan tersebut diharapkan akan memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak kreditur  untuk  mendapatkan  pelunasan  dari pihak  debitur  apabila  debitur  tidak  dapat melunasi pinjamannya.
Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata maka dapat diperhatikan beberapa unsur pokok dari gadai yaitu sebagai berikut:
1. Objek gadai berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
2. Pemberi  gadai  menyerahkan  benda gadai tersebut kepada pemegang gadai.
3. Adanya penyerahan kekuasaan terhadap objek  gadai  tersebut  digunakan  untuk pelunasan  utang  yang  didahulukan  dari kreditur-kreditur lainnya
4. Perjanjian  gadai  merupakan  perjanjian yang bersifat Accesoir yaitu adanya hak dari  gadai  sebagai  hak  kebendaan tergantung dari adanya perjanjian pokok misalnya perjanjian kredit.
5. Biaya-biaya  lelang  dan  pemeliharaan barang.jaminan di lunasi terlebih dahulu dari  hasil  lelang  sebelum  pelunasan piutang.
Secara  umum  gadai  memiliki  beberapa sifat pertama berdasarkan  pasal  1152  ayat  3 KUHPerdata, gadai memiliki Hak Kebendaan atas  benda  bergerak  milik  orang  lain,  yakni objek  gadai  yang  di  serahkan  oleh  pihak debitur  kepada  kreditur,  dan  ciri  khusus  dari Hak  gadai  adalah  mengikuti  bendanya ditangan  siapapun  benda  gadai  tersebut berada (droit de suite).
Selanjutnya kedua Perjanjian gadai sebagai perjanjian Accessoir yaitu merupakam perjanjian  tambahan  yang  timbul  karena adanya perjanjian pokok yang sudah dibuatnya  terlebih  dahulu, ketiga hak  gadai tidak dapat di bagi-bagi, sebagaimana terdapat dalam  pasal  1160  ayat  1  KUHPerdata  yang
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
menyebutkan  bahwa :” gadai itu tidak  dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris  kreditur” , keempat Hak Gadai merupakan  hak  yang  didahulukan,  hal  ini sesuai dengan ketentuan pasal 1133 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “antara pihak-pihak kreditur yang mempunyai hak didahulukan tingkatannya di atur  menurut  sifat  dan  hak  di  dahulukan mereka” dan  1150  KUH  Perdata  yang  pada intinya  bahwa  gadai  merupakan  suatu  hak yang  diperoleh  kreditur  atas  suatu  barang bergerak dan mempunyai hak untuk didahulukan dari pada piutang-piutang lainnya,  maka  kreditur/pemegang  gadai mempunyai  hak  mendahului  ( droit  de preference ) (Dalimunthe, 2018)
Perjanjian  gadai  yang  dibuat  oleh  pihak kreditur dan debitur akan melahirkan Hak dan Kewajiban  antara  pemberi  dan  penerima gadai,  adapun  yang  menjadi  hak  pihak  yang memberikan  gadai/  debitur  diantaranya adalah pertama menerima sejumlah uang dari hasil menggadaikan objek gadai dari penerima  gadai kedua berhak  atas  barang gadai apabila hutang pokok bunga atau biaya lainnya  telah  dilunasinya  (Pasal  1154  KUH Perdata), ketiga berhak  menuntut  kepada pengadilan  supaya  barang  gadai  dijual  untuk melunasi  hutang-hutangnya  (Pasal  1157). Adapun kewajiban pemberi gadai diantaranya adalah pertama Pemberi gadai harus menyerahkan kekuasaan atas benda- benda/objek  yang  digadaikannya  itu  kepada penerima gadai. Kedua Pemberi gadai/debitur wajib  pokok  dan  sewa  modal  kepada penerima  gadai, ketiga pemberi  gadai  wajib untuk  membayar  baiaya  yang  dikeluarkan oleh  penerima  gadai  untuk  menyelamatkan barang-barang gadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1157 KUHPerdata yang menyatakan  bahwa “kreditur  bertanggung jawab  atas  kerugian  atau  susutnya  barang
gadai  itu,  sejauh  hal  itu  terjadi  akibat kelalaiannya” ( Salim HS : 2014).
Selanjutnya  yang  menjadi  hak  penerima gadai/  kreditur pertama berhak  untuk menerima  angsuran  pokok  pinjaman  beserta bunganya  yang  sesuai  dengam  waktu  sudah ditentukan, Kedua pihak  kreditur  berhak untuk  menjual  barang  gadai,  jika  pemberi gadai  tidak  memenuhi  kewajibannya  setelah lampaunya  waktu  atau  setelah  dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya tersebut.  Sedangkan  Kewajiban  Penerima Gadai pertama menjaga  barang  yang digadaikan  sebaik-baiknya, kedua tidak memperkenankan  mengalihkan  barang  yang digadaikan  menjadi  miliknya,  walaupun pemberi gadai wanprestasi, ketiga memberitahukan  kepada  pemberi  gadai tentang  pemindahan  barag-barang  gadai sesuai  pasal  1154  KUHPerdata, keempat bertanggung  jawab  atas  kerugian  atau susutnya  barang  gadai,  Hal  ini  sebagaimana tertuang dalam pasal 1157 KUH Perdata, yang berbunyi: “Kreditur  bertanggung  jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya  debitur  diwajibkan  mengganti kepada  kreditur  segala  biaya  yang  berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan  barang  gadainya” (R.  Soetojo Prawirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan, 1984).
Berkaitan  dengan  hapusnya  Hak  gadai diantaranya  disebabkan  karena pertama hapusnya  perikatan  pokok  yang  dijamin dengan gadai ini sesuai dengan sifat accessoir daripada gadai, sehingga nasibnya bergantung kepada perikatan pokoknya, kedua pemegang gadai/kreditur  melepaskan  benda  /objek jaminan tersebut dari kekuasaannya. Walaupun demikian pihak pemegang gadai/kreditur  tetap  memiliki  hak  untuk menuntutnya  kembali  dan  apabila  ternyata
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
berhasil,  maka  berdasarkan  Pasal  1152  ayat (3) KUHPerdata menganggap bahwa perjanjian gadai tersebut tidak terputus, ketiga hapus/musnahnya  benda  yang  menjadi  objek jaminan. Keempat pemegang  gadai/kreditur menyalahgunakan benda/objek gadai tersebut (Pasal 1159 KUHPerdata) (J. Satrio, 2004).

## C. Kesesuaian  Tafsiran  QS.  Al-Baqarah Ayar  283  Dengan  Konsep  Rahn  Pada Lembaga Pegadaian Syariah
Secara  kelembagaan  Praktik  gadai  di Indonesia sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda,  pada  awal  pendiriannya  VOC mendirikan Bank  Van  Lening dalam  Bentuk usaha  pegadaian  yang  memiliki  tugas  untuk memberikan  fasilitas  pinjaman  uang  kepada warga  masyarakat  dengan  memberikan jaminan berupa gadai. Pada awal pendiriannya  badan  ini  dilaksanakan  oleh pihak swasta, akan tetapi untuk selanjutnya di awal  abad  ke-20  Gubernur  Jendral  Hindia Belanda  mengeluarkan  kebijakan  melalui Staatsblad tahun 1901 Nomor 131 tertanggal 12  Maret  1901  dengan  mendirikan  rumah gadai  pemerintah  (Hindia  Belanda)  yang bertempat  di  Sukabumi  Jawa  Barat.  yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  satu  pihak  pun yang  diperbolehkan  untuk  melakukan  usaha gadai  atau  dalam  bentuk  lainya,  dan  juga dilarang  untuk  meminjamkan  uang  dengan melebihi seratus Gulden, maka hukuman bagi para pelanggar tersebut diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang–orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera”.
Rumah Gadai tersebut berdasarkan staatblad 1930  No.  226  berubah  menjadi Perusahaan  Negara  dengan  status  sebagai Dinas Pegadaian, ini menagcu pada Lembaran Negara Hindia Belanda 1927 No. 419. Bentuk badan  hukum  dinas  pegadaian  beberapa  kali dirubah, mulai dari tahun 1960 badan hukum Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara  (PN)  pegadaian,  selanjutnya  pada
tahun  1969  Perusahaan  Negara  Pegadaian kembali  diubah  menjadi  Perusahaan  Jawatan (Perjan)  pegadaian,  sampai  pada  tahun  1990 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM). berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990  yang  kemudian  dirubah  dengan
Peraturan Pemerintah No. 103/2000 . Selanjutnya Perum Pegadaian berubah menjadi  Perseroan  Terbatas  (PT)  mulai  1 April 2012 yang juga bertepatan dengan HUT ke-111  Pegadaian  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51 tahun  2011  tentang  perubahan  bentuk  badan hukum perusahaan umum menjadi perusahaan  perseroan. Adapun  kegiatan usaha  pegadaian  sebagai  Badan  usaha  milik negara  ini  diberikan  hak  eksklisif  dengan fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia (Subagiyo, 2014).
Di Indonesia, praktek  atau  transaksi  gadai sesuai dengan prinsip Syariah mengacu pada Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  nomor: 25/DSN-MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002 tentang  rahn,  dan  secara  teknis  mengacu Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31 /.05/2016  Tentang  Usaha  Pergadaian.  Pada Pasal 10 menetapkan bahwa Nama Perusahaan  Pergadaian  harus  tercantum secara jelas dalam anggaran dasar perusahaan. Selanjutnya di dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka  1  mengatur  tentang  bentuk  badan hukum  dan  secara  terperinci  harus  memuat kata: pertama Gadai  atau  kata  yang menunjukkan  ciri  khas  dari  kegiatan  Gadai, hal  ini  berlaku  bagi  Perusahaan  Pegadaian yang  menjalankan  kegiatan  usaha  dengan system  konvensional; kedua Gadai  atau  kata yang  menunjukkan  ciri  khas  kegiatan  Gadai yang selanjutnya diikuti dengan kata syariah , harus dicantumkan bagi Perusahaan Pegadaian  yang  seluruh  kegiatan  usahanya dijalankan berdasarkan Prinsip Syariah.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Pengaturan berikutnya dalam Pasal 15 ayat
(1)  dan  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  kegiatan gadai dapat dilakukan baik secara konvensional  ataupun  berdasarkan  Prinsip Syariah.  Adapun  dalam  ayat  (4)  mengatur mengenai Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan  Prinsip  Syariah  sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan akad dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Berdasarkan  pada  prinsip  keadilan (‘adlah ), keseimbangan ( tawazun ), kemaslahatan (maslahah), dan  juga universalisme (alamiyah);
b. Terhindar  dari  unsur gharar,  maysir, riba,  zhulm,  risywah, dan  objek  haram; dan
c. Harus  sejalan  dengan  ketentuan  hukum Islam  yang  didasarkan  pada  fatwa dan/atau  pernyataan  kesesuaian  syariah dari  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia
Transaksi  gadai  atau rahn pada  Lembaga pegadaian  syariah  menggunakan  dua  konsep akad,  yaitu  akad rahn dan  akad ijarah .  Pada Akad rahn pelaksanannya  dilakukan  apabila akad  pinjaman/utang  piutang  dilakukan dengan  menggadaikan  harta  sebagai  objek jaminan  utang  tersebut.  Kedua,  akad  ijarah, akan  digunakan  apabila  ada  penyewaan terhadap  tempat  dan  jasa  penyimpanan  harta gadai tersebut. Dalam hal ini pihak pegadaian menyewakan  tempat  dan  memberikan  jasa penyimpanan  yang  dipandang  aman  untuk menjaga  objek  gadai  tersebut,  sedangkan nasabah nanti akan membayar sejumlah uang yang  digunakan  menyewa  tempat  dan  jasa penyimpanan  yang  dikenal  dengan ujrah . Kedua akad ini akan ditandatangani bersamaan  pada  saat  nasabah (rahin) menyerahkan hartanya yang dijadikan sebagai objek Rahn , biasanya plafon utang yang bisa diperoleh  oleh  nasabah  maksimal  90%  dari nilai taksiran harta yang digadaikan. Sedangkan  jangka  waktu  maksimal  empat
bulan. Nasabah (rahn)  mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya.
Nasabah (rahin) akan  dibebani  untuk melakukan pembayaran ujrah (bea penyimpanan) pada akad ijarah kepada pihak pegadaian (murtahin) .  Besarnya ujrah yang harus  dibayar  nasabah  sebagai  jasa  simpan sebesar  Rp  90,-  (sembilan  puluh  rupiah)  hal ini  terhitung  berdasarkan  pada  kelipatan taksiran  Rp  10.000,-  per  10  hari  yang  harus dibayarkan bersamaan dengan pada saat pihak nasabah/debitur  berkewjiban  untuk  melunasi pinjaman  pokok.  Disamping  itu  kewajiban berikutnya adalah nasabah/ Rahin juga diharuskan membayar sejumlah biaya administrasi yang besarannya ditetapkan oleh pihak  Pegadaian  yang  dilakukan  pada  saat pencairan  uang  pinjaman.  Dengan  demikian biaya penyimpanan atau penitipan dalam akad ijarah tersebut sebesar 0,9% yang dinilai dari taksiran  selama  10  hari  atau  2,7%  dari  nilai taksiran setiap 30 hari. Jika jangka waktu yang disepakatinya  empat  bulan  (120  hari),  maka besarnya biaya simpannya adalah 10,8% dari nilai taksiran.
Hal  ini  yang  membedakan  antara  gadai Syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian  (Persero)  yang  didasarkan  apada system  bunga,  dengan  besaran  Bunga  pada kisaran  9%-12,8%  yang  didasarkan  pada besarnya  nilai  utang  selama  empat  bulan (Subagiyo,  2014).  Pada  Lembaga  pegadaian Syariah  terdapat  beberapa  jenis  Produk Pegadaian, diantaranya adalah sebagai berikut (Pegadaian, 2020):
a. Amanah Produk  ini  pada  tatanan  operasional dilakukan  dengan  cara  memberikan pinjaman  dari  pihak  kreditur  dalam  hal ini pegadaian syariah kepada pengusaha mikro/kecil,  ataupun  masyarakat  pada umumnya  yang  selanjutnya  pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembelian  kendaraan  bermotor  dengan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
cara  cicilan,  adapun  dalam  Pegadaian Amanah  ini  nilai  pinjamannya  mulai dari  Rp  5.000.000  hingga  45.000.000 dengan  jangka  waktu  perjanjian  12-60 bulan.
Pada produk ini pihak debitur/nasabah  akan  dikenakan  biaya administrasi (mu’nah  akad) sebesar 200.000,00  untuk  mobil  dan  70.000 untuk motor
b. Rahn
Pada  Produk  ini  pinjaman  di  berikan dengan manggunakan objek/barang jaminan  berupa  emas  baik  perhiasaan, batangan,  berlian,  ataupun  barang elektronik  seperti  smartphone,  laptop, ataupun  yang  lainnya.  Adapun  nilai Pinjaman
(Marhun Bih ) pada
pembiayaan  Rahn  ini  diberikan  mulai dari 50.000.00 sampai dengan 1 Milyar keatas dengan waktu pinjaman selama 4 bulan dan juga dapat diperpanjang tanpa dibatasi  waktunya.  Pada  produk  ini pihak  debitur/nasabah  dikenakan  biaya pemeliharaan  objek  jaminan  yang dijaminkan  sebesar  2.000.00  sampai 120.000.00, hal ini tergantung pada nilai ekonomis objek jaminan tersebut, bukan didasarkan pada besarnya nilai pinjaman sebagaimana  yang  diatur  dalam  poin  4 ketentuan umum Rahn nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 sehingga dipandanga sesuai  dengan  prinsip  Syariah  karena terhindar dari bunga.
c. Arrum BPKB Produk  ini  berupa  pembiayaan  yang dimaksudkan untuk pengembangan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  dengan  memberikan  jaminan berupa  Bukti  kepemilikan  Kendaraan Bermotor  (BPKB),  adapun  nilai  uang pinjaman  yang  diberikan  pada  produk Arrum BPKB mulai dari Rp. 3.000.000.00 sampai dengan 400.000.000.00  adapun  jangka  waktu
pinjaman  nasabah  dapat  memilih  mulai dari  12,  18,  24  hingga  36  bulan.  Pada pembiayaan ini, Pegadaian hanya memberikan  BPKB  kendaraannya  saja, sedangkan  kendaraannya  tetap  berada dibawah  kekuasaan  pemberi  gadai  dan tetap dapat digunakan oleh nasabah.
d. Arrum Emas Pada  produk  ini  pihak  Pegadaian memberikan pinjaman dana tunai dengan  menggunakan  objek  jaminan berupa  perhiasan  (emas  dan  berlian). Melalui pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Pinjaman mulai dari Rp.
1.000.000.00 sampai
Rp. 500.000.000.00  dengan  jangka  waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.
e. Arrum Haji Produk  ini  berupa  pembiayaan  untuk mendapatkan  porsi  ibadah  haji  secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.  Pada  produk  ini  nasabah  hanya menyerahkan  logam  mulia  senilai  3.5 gram atau 5 gram logam mulia, langsung mendapat  pinjaman  Rp25.000.000,- yang  digunakan  untuk  memperoleh nomor porsi haji di kementrian Agama. Adapun Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, kesimpulan penelitian ini bahwa Rahn adalah menjadikan  suatu  barang  yang  mempunyai nilai  harta  dalam  pandangan syara’ sebagai jaminan  utang,  yang  memungkinkan  untuk mengambil  seluruh  atau  sebagian  utang  dari barang  tersebut.  Berdasarkan  Pasal  1150 KUHPerdata,  gadai  merupakan  hak  yang diperoleh oleh kreditur dari debitur atas benda bergerak, yang mana dengan benda bergerak yang  diberikan  tersebut  diharapkan  akan memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
kreditur  untuk  mendapatkan  pelunasan  dari pihak  debitur  apabila  debitur  tidak  dapat melunasi  pinjamannya.  Secara  tekstual Rahn tercantum  dalam  Qur’an  Surat  Al  Baqarah Ayat  283  Sejumlah  ulama  Salaf  mengambil kesimpulan  dalil  dari  ayat  ini  bahwa  gadai tidak disyariatkan melainkan dalam perjalanan  namun  secara  umum  para  ulama berpendapat bahwa ayat ini tidak menetapkan bahwa  jaminan  itu  hanya  boleh  dilakukan dengan  syarat  dalam  perjalanan,  muamalah tidak  dengan  tunai,  dan  tidak  ada  juru  tulis. Tetapi  ayat  ini  hanya  menyatakan  bahwa dalam  keadaan  tersebut  boleh  dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.
Di Indonesia, praktek  atau transaksi  gadai dengan prinsip Syariah mengacu pada Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  nomor:  25/DSN- MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002  tentang rahn,  dan  secara  teknis  mengacu  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
31
/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ad-Dimasyqi,  A.-I.  A.  F.  I.  I.  K.  (2002). Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 . Sinar Baru Al-gensindo.
Al-Hadi al-Quran Terjemahan Per kata Latin dan Kode Tajwid . (2013).
Al-Jazairi, S. A. B. J. (n.d.). Surat Al-Baqarah Ayat 283. Aisarut Tafasir . Amiruddin,  A.  (2015). Al-Qur’an  Tajwid Warna Al-Mu’asir . Khazanah Intelektual. Anshori,  A.  G.  (2005). Gadai  Syariah  di Indonesia (G. Mada (Ed.)).
Dalimunthe,  D.  (2018).  Objek  Gadai  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (BW). Yurisprudentia;  Jurnal  Hukum Ekonomi , 4 (1), 50–66.
Https://www.hadits.id/.
(n.d.-a). Hadits Shahih  Al-Bukhari  No.  4107  -  Kitab Peperangan  Tentang  Wafatnya  Nabi Shallallahu ’alaihi wa Sallam . Https://Www.Hadits.Id/. Retrieved
December 11, 2022, from https://www.hadits.id/hadits/bukhari/410 7
Https://www.hadits.id/. (n.d.-b).
Hadits
Shahih  Muslim  No.  3008  -  Kitab Pengairan  Tentang  Bolehnya  Gadai . Https://Www.Hadits.Id/. Retrieved December 11, 2022, from https://www.hadits.id/hadits/muslim/300 8
J.  Satrio.  (2004). Hukum  Jaminan  Hak Jaminan Kebendaan . Citra Aditya Bakti. Mahkamah Agung. (2009). Kompilasi Hukum Ekonomi  syariah  Peraturan  Mahkamah agung Nomor. 2 Tahun 2008 . Fokusmedia. Pahlevi,  F.  S.  (2019).  Harmonisasi  Hukum Ekonomi
dalam Mewujudkan Kemakmuran  Masyarakat  Indonesia. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (1), 35–52.
Pegadaian,  S.  (2020). Mengenal  Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat . R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. (1984). Bab-Bab tentang Hukum Benda . PT Bina Ilmu.
Setyo,  B.  (2010).  Kedudukan  Gadai  Syariah (Rahn)  Dalam  Sistem  Hukum  Jaminan Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum ,
10 (1),
22–27. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1
.133
Subagiyo,  R.  (2014).  Tinjauan  Syariah Tentang  Pegadaian  Syariah  (Rahn). An- Nisbah:  Jurnal  Ekonomi  Syariah , 1 (1). https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161 -184
Subarkah,  A.,  Tohari,  H.,  Kafiyanto,  M., Rahadian,  H.  F.,  &  Saefudin.  (2012). Himpunan Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova . Syaamil Quran. Suhendi, H. (2007). Fiqh Muamalah . PT. Raja Grafindo.
Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Rahn  (Gadai  Syariah)  Pada  Lembaga Keuangan Syariah. TAWAZUN : Journal of  Sharia  Economic  Law , 1 (2),  174. https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5 090 Syafi‟i, R. (2000). Fiqih Muamalah . : Pustaka Setia. Turmudi,  M.  (2016).  Operasional  Gadai Dalam  Sistem  Hukum  Ekonomi  Islam.
Al-Adl , 9 (1), 165–166.
Zed, M. (2004). Metode Peneletian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.
Zuhdi, M. (1996). Masail Fiqhiyah . PT Toko Gunung Agung.