## ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA
Sabungan  Sibarani 1

## ABSTRACT
Malpractice  case  is  a  criminal  offense  that  is  very  common  in  Indonesia.  Malpractice  is essentially an action of  the  professional  personnel  which is  contrary to  the standard operating procedure  (SOP),  the  code  of  ethics,  and  the  laws  that  apply,  whether  intentional  or  due  to negligence that resulted in harm or death to others. The aspects of legal protection towards the patients as the victims of malpractice by a doctor under the laws of Indonesia are namely: (1) in a  preventive  manner:  using  the  regulations  that  govern  the  malpractice  actions,  namely  in  the Book  of  the  Law  of  Civil  Law  (Civil  Code),  Act  on  Health,  Law  Consumer  protection  Law Medical  Practice  and  the  Penal  Code,  and  (2)  in  a  repressive  manner:  the  existence  of  action that  resulted  in  a  loss,  the  person  who  performed  the  action  shall  be  imposed  sanctions  in  the form  of  civil  sanctions,  namely  by  giving  compensation,  either  administrative  sanction  and criminal sanction.
Keywords: Legal Protection, Patient, Malpractice Victims.

## INTISARI
Kasus  malpraktik merupakan tindak pidana  yang sangat  sering terjadi  di  Indonesia. Malpraktik pada dasarnya adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan standard operating procedure (SOP),  kode  etik,  dan  undang-undang  yang  berlaku,  baik  disengaja  maupun  akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Aspek perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik oleh dokter berdasarkan hukum  Indonesia,  yaitu: (1) secara  preventif:  dengan  adanya  peraturan-peraturan  yang  mengatur  mengenai  tindakan malpraktik, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) dan secara represif: dengan adanya tindakan yang  mengakibatkan  kerugian,  maka  seseorang  yang  melakukan  tindakan  tersebut  dijatuhkan sanksi  berupa  sanksi  perdata,  yaitu  dengan  mengganti  kerugian,  baik  sanksi  administratif  dan sanksi pidana.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Korban Malpraktik.

## Latar Belakang Masalah
Mengamati  pemberitaan  media massa akhir-akhir ini, terlihat  peningkatan dugaan kasus malpraktik  dan  kelalaian  medik  di  Indonesia,  terutama  yang  berkenaan  dengan  kesalahan
1 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Borobudur, korespondensi pada Ssibarani01@gmail.com
diagnosis  dokter  yang  berdampak  buruk  terhadap  pasiennya.  Dalam  rentang  beberapa  bulan terakhir ini, media massa marak memberitahukan tentang kasus gugatan/tuntutan hukum (perdata dan/atau  pidana)  kepada  dokter,  tenaga  medis  lain,  dan/atau  manajemen  rumah  sakit  yang diajukan  masyarakat  konsumen  jasa  medis  yang  menjadi  korban  dari  tindakan  malpraktik ( malpractice ) atau kelalaian medis.
Ada berbagai faktor yang menjadi latar belakang munculnya gugatan-gugatan malpraktik tersebut  dan  semuanya  berangkat  dari  kerugian  psikis  dan  fisik  korban.  Mulai  dari  kesalahan diagnosis  dan  pada  gilirannya  mengimbas  pada  kesalahan  terapi  hingga  pada  kelalaian  dokter pasca operasi pembedahan pada pasien (alat bedah tertinggal didalam bagian tubuh), dan faktor- faktor lainnya. 1
Lepas  dari  fenomena  tersebut,  ada  yang  mempertanyakan  apakah  kasus-kasus  itu terkategori malpraktik medik ataukah sekedar kelalaian ( human error ) dari sang dokter? Untuk diketahui, sejauh ini di negara kita belum ada ketentuan hukum ihwal standar profesi kedokteran yang  bisa  mengatur  kesalahan  profesi.  Sebenarnya  kasus  malpraktik  ini  bukanlah  barang  baru. Sejak bertahun-tahun yang lalu, kasus ini cukup akrab di Indonesia.
Kasus  malpraktik  merupakan  tindak  pidana  yang  sangat  sering  terjadi  di  Indonesia. Malpraktik  pada  dasarnya  adalah  tindakan  tenaga  profesional  yang  bertentangan  dengan  SOP, kode  etik,  dan  undang-undang  yang  berlaku,  baik  disengaja  maupun  akibat  kelalaian  yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain.
Di  sisi  lain,  dalam  pelaksanaan  tindakan  pelayanan  kesehatan,  tenaga  medis,  yaitu  dokter maupun  perawat  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  suatu  kesalahan  ataupun  kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan dokter dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat  fatal  baik  terhadap  badan  maupun  jiwa  dari  pasiennya  (dalam  istilah  medis/hukum kejadian  ini  disebut  malpraktik)  dan  hal  ini  tentu  saja  sangat  merugikan  bagi  pihak  pasien sebagai korban malpraktik. 2
Sebagai  korban  malpraktik  yang  dirugikan,  sudah  tentu  pasien  akan  menuntut  apa  yang menjadi haknya. Pasien yang menjadi korban malpraktik akan menuntut ganti rugi atau meminta pertanggungjawaban  dari  dokter  yang  bersangkutan.  Tuntutan  tersebut  dapat  berupa  tuntutan perdata, yaitu ganti rugi, tuntutan secara pidana, yaitu hukuman penjara bagi pelaku malpraktik
1 Alexandra Ide, 2012, Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan , Grasia Book Publisher, Yogyakarta, hlm. 49.
2 Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran , Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.
bahkan  tuntutan  kepada  organisasi  profesi,  yaitu  berupa  pemberhentian  sementara  atau pencabutan izin dan dikeluarkan dari keanggotaan organisasi.
Berlakunya  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  dan  peraturan lainnya  yang  berkaitan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  pemeliharaan  kesehatan atau  pelayanan  kesehatan  dan  penerapannya  dapat  melindungi  korban  malpraktik  berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban, sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan benar-benar dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Lahirnya  Hukum Kedokteran  yaitu Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004. LN No. 116 Tahun 2004, TLN No. 4431 yang mana merupakan bagian dari Hukum Kesehatan, ditujukan  agar hak-hak pasien lebih  dapat  dilindungi  oleh Undang-Undang.  Hukum Kedokteran  tersebut  bertumpu  pada  dua  hak  asasi  manusia,  yaitu  hak  atas  pemeliharaan kesehatan  ( the  right  to  healthcare )  dan  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  ( the  right  to  self- determination atau zelf-bechikkingsrecht ). 3
Sebelum  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  lahir,  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen sudah ada, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen, baik konsumen yang menggunakan barang maupun jasa.
Bidang  kedokteran  termasuk  dalam  Perlindungan  Konsumen,  karena  dokter  dan  rumah sakit dikategorikan sebagai  pelaku usaha  yang menyediakan jasa bagi  konsumen, dalam hal  ini kosumen  adalah  pasien  yang  melakukan  pengobatan  kepada  dokter  maupun  rumah  sakit.  Hal tersebut  sudah  tertuang  dengan  jelas  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran hak-hak dari konsumen  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  ini,  yaitu  pada  Pasal  19  ayat  (1),  termasuk  di dalamnya dokter dan rumah sakit yang melanggar hak-hak konsumen. Sehingga Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  melengkapi  Undang-Undang  Kesehatan  yang  saat  ini  berlaku,  yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

## Perumusan Masalah
3 Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.
Permasalahan yang diangkat dalam Jurnal Ilmiah ini adalah:
1. Bagaimana  aspek  perlindungan  hukum  Pasien  korban  malpraktik  oleh  dokter  berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana suatu tindakan dokter dapat dikatakan sebagai malpraktik?
3. Bagaimana asumsi masyarakat terhadap malpraktik?
4. Bagaimana upaya pencegahan malpraktik dalam pelayanan kesehatan?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Jenis  dan sumber  bahan  hukumnya  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  dengan  tehnik memperoleh  bahan  hukum  berupa  study  dokumentasi  atau  study  kepustakaan  dengan mempelajari, mencatat dan menyalin buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat  para  sarjana,  skripsi,  bahan  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  yang  diteliti, menggunakan  analisis  kualitatif  secara  sistematis  kemudian  menggunakan  metode  deduktif dengan menarik kesimpulan dari bersifat umum ke khusus.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Oleh Dokter

## a. Sudut Pandang Hukum Positif Indonesia
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  korban  malpraktik  oleh  dokter  yang  diatur  dalam KUH Perdata, yaitu berupa pengaturan pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktik untuk memberikan ganti rugi kepada korban malpraktik atas kerugian yang timbul karena: 4 a.   Tidak  ditepatinya  perjanjian  terapeutik  yang  telah  disepakati  oleh  dokter  atau  wanprestasi (cidera janji), yaitu berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata.
b. Perbuatan melawan hukum, yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
c.   Kelalaian  atau  ketidakhati-hatian  dalam  berbuat  atau  bertindak,  yaitu  berdasarkan  Pasal 1366 KUH Perdata.
d.   Melalaikan kewajiban berdasarkan Pasal 1367 ayat (3).
b. Sudut Pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen
4 Safitri Hariayani, 2005, Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien , Diadit Media, Jakarta, hlm. 46.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak diatur  dengan  jelas  mengenai  pasien  atau  korban  malpraktik,  tetapi  pasien  atau  korban malpraktik  dalam  hal  ini  juga  merupakan  seorang  konsumen.  Selain  itu,  Keputusan  Menteri Kesehatan  RI  No.756/MEN.KES/SK/VI/2004  tentang  Persiapan  Liberalisasi  Perdagangan  dan Jasa di Bidang Kesehatan, menyatakan bahwa jasa layanan kesehatan termasuk bisnis. Bahkan, World  Trade  Organisation (WTO)  memasukkan  Rumah  Sakit  (RS),  dokter,  bidan  maupun perawat sebagai pelaku usaha.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  malpraktik  kedokteran  sebagai  konsumen  dapat dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1)  UU  Perlindungan  Konsumen  yang  selengkapnya dinyatakan  bahwa  “Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1)  UU  Perlindungan  Konsumen,  kerugian  yang diderita  korban  malpraktik  sebagai  konsumen  jasa  akibat  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh dokter sebagi pelaku usaha jasa dapat dituntut dengan sejumlah ganti rugi.
Ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh korban malpraktik menurut Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang penggantian barang dan/atau jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  korban  malpraktik  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  yaitu  berupa  pengaturan  pertanggungjawaban  dokter  untuk memberikan  ganti  rugi  kepada  korban  malpraktik  selaku  konsumen,  sebagai  akibat  adanya kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatannya  atau  malpraktik  yang  dilakukan  oleh dokter  selaku  pelaku  usaha  serta  pengaturan  pemberlakuan  ketentuan  hukum  pidana  yang disertai dengan pidana tambahan.

## c. Sudut Pandang Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Tenaga  kesehatan  yang  dimaksud  menurut  Pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang  No.  36 Tahun  2006  tentang  Kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang
kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Sedangkan  pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan,  yang  dimaksud  tenaga  kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan  upaya kesehatan.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Tenaga  Kesehatan  dalam  ketentuan  ini,  antara  lain  adalah perawat, bidan, penata anestesi, tenaga keterapian fisik, dan keteknisian medis.
Pada  prinsipnya  yang  berhak  memberikan  persetujuan  adalah  penerima  pelayanan kesehatan  yang  bersangkutan.  Apabila  penerima  pelayanan  kesehatan  tidak  kompeten  atau berada di  bawah pengampuan ( under  curatele ), persetujuan atau penolakan tindakan pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain suami/istri, ayah/ ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa.
Di mana dalam hal ini, tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan  yang  setinggi-tingginya  sebagai  investasi  bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia yang  produktif  secara  sosial  dan  ekonomi  serta  sebagai  salah  satu  unsur  kesejahteraan  umum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara  nasional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan  masalah  kesehatan,  kebutuhan  pengembangan  program  pembangunan  kesehatan, serta  ketersediaan  Tenaga  Kesehatan  tersebut.  Pengadaan  Tenaga  Kesehatan  sesuai  dengan perencanaan kebutuhan diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, termasuk swasta.
Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan,  pemanfaatan  Tenaga  Kesehatan,  dan  pengembangan  Tenaga  Kesehatan,  termasuk peningkatan  karier.  Pembinaan  dan  pengawasan  mutu  Tenaga  Kesehatan  terutama  ditujukan untuk  meningkatkan  kualitas  Tenaga  Kesehatan  sesuai  dengan  kompetensi  yang  diharapkan dalam  mendukung  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia.
Pembinaan  dan  pengawasan  mutu  Tenaga  Kesehatan  dilakukan  melalui  peningkatan  komitmen dan  koordinasi  semua  pemangku  kepentingan  dalam  pengembangan  Tenaga  Kesehatan  serta legislasi  yang antara lain meliputi sertifikasi melalui Uji Kompetensi, Registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Kesehatan.
Penguatan  sumber  daya  dalam  mendukung  pengembangan  dan  pemberdayaan  Tenaga Kesehatan  dilakukan  melalui  peningkatan  kapasitas  Tenaga  Kesehatan,  penguatan  sistem informasi  Tenaga  Kesehatan,  serta  peningkatan  pembiayaan  dan  fasilitas  pendukung  lainnya. Dalam rangka memberikan pelindungan hukum dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan, baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung, dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri, diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  kesehatan  serta sosial ekonomi dan budaya.
Praktik  tenaga  kesehatan  dilaksanakan  dengan  kesepakatan  berdasarkan  hubungan kepercayaan antara Tenaga  Kesehatan dan Penerima Pelayanan  Kesehatan dalam  bentuk  upaya maksimal  ( inspanningsverbintenis )  pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan  penyakit,  peningkatan kesehatan,  pengobatan  penyakit,  dan  pemulihan  kesehatan  sesuai  dengan  Standar  Pelayanan Profesi,  Standar  Profesi,  Standar  Prosedur  Operasional,  dan  kebutuhan  kesehatan  Penerima Pelayanan Kesehatan.

## d. Sudut Pandang Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Dalam  pelayanan  di  bidang  medis,  tidak  terpisah  akan  adanya  seorang  tenaga  kesehatan dengan  konsumen,  dalam  hal  ini  pasien.  Pasien  dikenal  sebagai  penerima  jasa  pelayanan kesehatan  dan  dari  pihak  rumah  sakit  sebagai  pemberi  jasa  pelayanan  kesehatan  dalam  bidang perawatan kesehatan.
Pengertian  Konsumen  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, yaitu  setiap  orang  pemakai  barang  dan  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen ini adalah konsumen akhir.
a. Produk yang berupa barang, misalnya: obat-obatan, suplemen makanan, alat kesehatan
b. Produk yang berupa jasa, misalnya jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, jasa asuransi kesehatan.
Dalam  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, diatur suatu keadaan di mana terjadi kesalahan yang  melibatkan  pelayan  kesehatan  dalam  hal  ini  olehdokter,  yang  dapat  diajukan  pengaduan kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  oleh  setiap  orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan.
Di  samping  dapat  mengadukan  kerugian  yang  dideritanya  kepada  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia,  menurut  Pasal  66  ayat  (3)  UU  Praktik  Kedokteran,  korban malpraktik yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis jugadapat melaporkan adanya dugaan pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian secara perdata ke pengadilan.
Selanjutnya,  disebutkan  dalam  Pasal  67  dan  68  UU  Praktik  Kedokteran  bahwa  Majelis Kehormatan  Disiplin Kedokteran berwenang untuk memeriksa dan memberikan keputusan atas pengaduan yang diterima. Apabila ditemukan adanya pelangaraan etika (berdasarkan KODEKI) maka  Majelis  Kehormatan  Kedokteran  yang  akan  meneruskan  pengaduan  pada  organisasi profesi.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum terhadap korban malpraktik kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang  Praktik  Kedokteran,  yaitu  berupa  pemberian  hak  kepada  korban  malpraktik  untuk melakukan  upaya  hukum  pengaduan  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia,  yang  dapat  juga  secara  bersamaan  melakukan  upaya  hukum  secara  hukum  pidana maupun  hukum  perdata  ke  pengadilan  serta  pemberian  wewenang  kepada  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  untuk  mengeluarkan  keputusan  menjatuhkan  sanksi disiplin kepada dokter yang terbukti bersalah.

## e. Sudut Pandang Hukum Pidana (KUHP)
Malpraktik  kedokteran  pidana  hanya  terjadi  pada  tindak  pidana  materiil  (KUHP),  yaitu suatu  tindak  pidana  yang  melarang  menimbulkan  akibat  tertentu  yang  diancam  dengan  sanksi berupa pidana. Timbulnya akibat, menjadi syarat selesainya tindak pidana. Adapun akibat yang menjadi  unsur  malpraktik  kedokteran  pidana  adalah  kematian,  luka  berat,  rasa  sakit,  atau  luka yang mendatangkan penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian. 5
5 Adami Chazawi, 2007, Malpraktik Kedokteran Edisi I, Banyu Media Publishing, Malang, hlm. 103.
Kesalahan  dalam  malpraktik  kedokteran  pidana  pada  umumnya  terjadi  karena  adanya kelalaian  yang  dilakukan  oleh  dokter.  Dalam  hal  ini  dapat  terjadi  karena  dokter  melakukan sesuatu  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  seharusnya dilakukan.
Dalam hal adanya malpraktik kedokteran pidana ( crime malpractive ), pertanggungjawaban  pidana  itu  harus  dapat  dibuktikan  tentang  adanya  kesalahan  profesional, misalnya kesalahan diagnosis atau kesalahan cara pengobatan atau perawatan. 6
Dalam  hal  korban  malpraktik  kedokteran  pidana  mengalami  luka  berat,  atau  luka  yang mendatangkan  penyakit,  atau  luka  yang  menghambat  tugas  dan  mata  pencaharian,  ketentuan pidananya  diatur  pada  Pasal  360  ayat  (1)  yang  berbunyi:  ”Barang  siapa  karena  kesalahannya (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mendapat  luka-luka  berat,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Ayat (2): ”Barang siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  luka-luka  sedemikian  rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pecaharian selama waktu  tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana kurungan paling lamaenam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

## B. Suatu Tindakan Dokter Dapat Dikatakan Sebagai Malpraktik
Untuk  dapat  menilai  dan  membuktikan  suatu  perbuatan  (tindakan  medis)  termasuk kategori  malpraktik  atau  tidak,  Menurut  Hubert  W.  Smith  tindakan  malpraktik  meliputi  4D, yaitu: 7
a.   adanya kewajiban ( duty ), dalam unsur ini tidak ada kelalaian jika tidak terdapat kewajiban, oleh  karena  itu  unsur  yang  pertama  ini  menyatakan  harus  ada  hubungan  hukum  antara pasien dengan dokter/rumah sakit.
b.   adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas ( dereliction ), yaitu dokter dalam melakukan kewajiban terhadap pasien melakukan tindakan penyimpangan dari standar profesi tersebut.
6 Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007, Bunga Rampai Hukum Kedokteran Edisi I, Banyu Media Publishing, Malang, hlm.
5.
7 Hubert  W.  Smith,  2008, Kesalahan  Dokter  atau  Tindakan  Malpraktik , Penerbit  Buku  Kedokteran  EGC,  Jakarta, hlm. 40.
c.   penyimpangan  akan  mengakibatkan  kerusakan  ( direct  caution ),  dalam  unsur  ini  terdapat hubungan kausal  yang jelas antara tindakan medik  yang dilakukan dokter dengan kerugian yang dialami pasien.
d.   sang  dokter  akan  menyebabkan  kerusakan  ( damage ),  yaitu  bahwa  tindakan  medik  yang dilakukan dokter merupakan penyebab langsung timbulnya kerugian terhadap pasien.
Yang termasuk kriteria tindakan medis yang bersifat malpraktik, yaitu:
a. Adanya pengaturan terhadap hukum
b. Adanya hubungan hukum para pihak
c. Adanya pelanggaran hak dan kewajiban d. Adanya akibat hukum yang ditimbulkan
Suatu  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  dokter,  dapat  digolongan  sebagai  tindakan medis yang bersifat malpraktik jika tindakan medis tersebut memenuhi bentuk dari wanprestasi (prestasi yang buruk), dan/atau memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan tindakan medis  tersebut  mengakibatkan  kerugian  bagi  pasien  atau  korban  malpraktik  baik  fisik  maupun jiwanya bisa dilakukan tuntutan baik berupa ganti kerugian maupun pidana penjara.
Kasus  hukum  dalam  pelayanan  medis  umumnya  terjadi  di  rumah  sakit  dimana  tenaga kesehatan  bekerja.  Rumah  sakit  merupakan  suatu  yang  pada  pokoknya  dapat  dikelompokkan menjadi:
a. Pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut kegiatan promotif,  preventif, kuratif dan rehabilitatif.
b. Pendidikan dan latihan tenaga medis.
c. Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran.
Pertanggung jawaban hukum rumah sakit, dalam hal ini badan hukum yang memilikinya bisa dituntut atas kerugian yang terjadi, bisa secara: 8
a. Langsung sebagai pihak, pada suatu perjanjian bila ada wanprestasi, atau
b. Tidak  langsung  sebagai  majikan  bila  karyawannya  dalam  pengertian  peraturan  perundang- undangan melakukan perbuatan melanggar hukum.
Wujud  ganti  kerugian  tersebut  bertujuan  untuk  memperbaiki  keadaan,  dan  dari  pengganti kerugian  kebanyakan  besar  berupa  sejumlah  uang.  Pengganti  kerugian  tersebut  harus  dinilai menurut  kemampuan  maupun  kedudukan  dari  kedua  belah  pihak  dan  harus  pula  disesuaikan
8 Wila Chandrawila Supriadi, Op.Cit ., hlm. 94.
dengan keadaan. Ketentuan yang paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal memberikan ganti kerugian yang diterbitkan dari suatu perbuatan melawan hukum terhadap pribadi seseorang. Dalam  hal  pertanggung  jawaban  atas  pelayanan  medis,  yang  mana  pihak  pasien  merasa dirugikan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait di dalam tenaga medis tersebut. Tenaga Medis yang dimaksud adalah dokter, yang bekerjasama dengan tenaga profesional lain di dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan medis kepada masyarakat atau pasien.
Di samping perawat, tenaga profesional lain dalam bidang kesehatan dan medis, seperti ahli laboratorium  dan  radiologi,  pendidik  dan  penyuluh  kesehatan,  penata  berbagai  peralatan  dan perlengkapan medis, terutama dalam lembaga pelayanan seperti rumah sakit, klinik spesialis, dan praktik  bersama,  sangat  diperlukan  sebagai  pendamping  dokter.  Dokter  juga  memerlukan pembantu  dalam  bidang  adminisrtrasi,  asuransi,  akuntansi,  hukum  dan  kemasyarakatan. Lembaga  yang  tampak  kompleks,  meskipun  terorganisasi  rapi  ini  disebut  “birokrasi  pelayanan medis”.  Jika  dalam  tindakan  medis  terjadi  kesalahan  dan  mengakibatkan  kerugian  dari  pihak pasien,  maka  tanggung  jawab  tidak  langsung  kepada  pihak  rumah  sakit.  Mengenai  tanggung jawab terlebih dahulu harus melihat apakah kesalahan tersebut dilakukan oleh dokter itu sendiri atau  tenaga  medis  lain.  Setiap  masalah  yang  terjadi  baik  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  perlu diteliti  terlebih  dahulu.  Jika  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  para  medis  tersebut  khusus  dokter yang  melakukan,  biasanya  pihak  rumah  sakit  yang  bertanggung  jawab  secara  umumnya.  Dan dokter sebagai pelaksana tindakan juga dapat dikenakan sanksi.
Terhadap  tenaga  kesehatan  khususnya  yang  bekerja  di  rumah  sakit,  ada  dua  tenaga  yaitu: tenaga dari PNS  (Pegawai  Negeri Sipil) dan Swasta. Di dalam melaksanakan tugas profesinya, baik  tenaga  dari  PNS  ataupun  Swasta  mempunyai  perbedaan  dalam  tanggung  jawab.  Terhadap tenaga kesehatan (dokter) dari PNS yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam tindakan medis, biasanya  dokter  tersebut  diberikan  sanksi  berupa  pemindahan  kerja  ke  instansi  kesehatan  lain atau  pemberhentian  sementara,  sedangkan  terhadap  dokter  yang  swasta,  dalam  hal  melakukan kesalahan atau kelalaian biasanya sanksi yang dijatuhkan berupa diberhentikan oleh rumah sakit tempat  ia  bekerja,  dan  akibat  dari  kesalahan  dokter  atau  paramedis  lain  yang  menyebabkan kerugian terhadap pasien akan menjadi beban bagi pihak rumah sakit.
Tanggung  Jawab  dilihat  dari  segi  hukum  perdata  mengandung  beberapa  aspek,  yaitu  dapat ditimbulkan karena “wanprestasi”, karena perbuatan melanggar hukum, dapat juga karena karena kurang  hati-hatinya  mengakibatkan  matinya  orang  dan  juga  karena  kurang  hati-hatinya
menyebabkan  cacat  badan.  Akibat  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerugian  tersebut  terbawa oleh karena sifat daripada perjanjian  yang terjadi antara dokter dengan pasien merupakan suatu perjanjian  yang  disebut  “ inspannings  verbintenis ”.  Suatu  perjanjian  yang  harus  dilaksanakan dengan  teliti  dan  penuh  hati-hati  (inspanning)  dan  hubungan  dokter  dengan  pasien  ada  juga dengan perikatan hasil, atau yang dikenal dengan “ resultaat verbintenis “.
Sehingga  berdasarkan  hal-hal  yang  telah  disebutkan  di  depan,  maka  perlu  kiranya kepentingan  pasien  juga  diperhatikan  dengan  mengadakan  perlindungan  terhadap  korban  yang menderita kerugian dari kesalahan tenaga medis dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti rugi.

## C. Asumsi Masyarakat Terhadap Malpraktik
Maraknya  malpraktik  di  Indonesia  membuat  masyarakat  tidak  percaya  lagi  pada  pelayanan kesehatan  di  Indonesia.  Ironisnya  lagi,  pihak  kesehatan  pun  khawatir  kalau  para  tenaga  medis Indonesia tidak berani  lagi  melakukan tindakan  medis karena takut berhadapan dengan hukum. Lagi-lagi  hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  komunikasi  yang  baik  antara  tenaga  medis  dan pasien.  Tidak  jarang  seorang  tenaga  medis  tidak  memberitahukan  sebab  dan  akibat  suatu tindakan medis. Pasien pun enggan berkomunikasi dengan tenaga medis mengenai penyakitnya. Departemen  Kesehatan  perlu  mengadakan  penyuluhan  atau  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang bagaimana kinerja seorang tenaga medis.
Sekarang  ini  tuntutan  professional  terhadap  profesi  ini  makin  tinggi.  Berita  yang menyudutkan  serta  tudingan  bahwa  dokter  telah  melakukan  kesalahan  dibidang  medis bermunculan.  Di  negara-negara  maju  yang  lebih  dulu  mengenal  istilah  malpraktik  medis  ini ternyata  tuntutan  terhadap  tenaga  medis  yang  melakukan  ketidaklayakan  dalam  praktik  juga tidak  surut.  Biasanya  yang  menjadi  sasaran  terbesar  adalah  dokter  spesialis  bedah  (ortopedi, plastic  dan  syaraf),  spesialis  anestesi  serta  spesialis  kebidanan  dan  penyakit  kandungan. Di Indonesia, fenomena ketidakpuasan pasien pada kinerja tenaga medis juga berkembang. Pada awal  Januari  tahun  2007  publik  dikejutkan  oleh  demontrasi  yang  dilakukan  oleh  para  korban dugaan malpraktik medis ke Polda Metro Jaya dengan tuntutan agar polisi dapat mengusut terus sampai tuntas setiap kasus dugaan malpraktik yang pernah dilaporkan masyarakat.
Tuntutan yang demikian dari masyarakat dapat dipahami mengingat sangat sedikit jumlah kasus malpraktik medik yang diselesaikan di pengadilan. Apakah secara hukum perdata, hukum
pidana atau dengan hukum administrasi. Padahal media massa nasional juga daerah berkali-kali melaporkan adanya dugaan malpraktik medik  yang dilakukan dokter tapi sering tidak berujung pada peyelesaian melalui sistem peradilan.
Salah satu dampak adanya malpraktik pada zaman sekarang ini (globalisasi). Saat ini kita hidup di jaman globalisasi, jaman yang penuh tantangan, jaman yang penuh persaingan dimana terbukanya pintu bagi produk-produk asing maupun tenaga kerja asing ke Indonesia. Kalau kita kaitkan  dengan  dunia  medis,  ada  manfaat  yang  didapat,  tetapi  banyak  pula  kerugian  yang ditimbulkan.  Manfaatnya  adalah  seiring  mesuknya  jaman  globalisasi,  maka  tidak  menutup kemungkinan akan kehadiran peralatan pelayanan kesehatan yang canggih. Hal ini memberikan peluang  keberhasilan  yang  lebih  besar  dalam  kesembuhan  pasien.  Akan  tetapi,  banyak  juga kerugian  yang  ditimbulkan.  Masuknya  peralatan  canggih  tersebut  memerlukan  sumber  daya manusia  yang  dapat  mengoperasikannya  serta  memperbaikinya  kalau  rusak.  Hal  yang  menjadi sorotan disini adalah dalam hal pengoperasiannya. Coba kita analogikan terlebih dahulu, dengan masuknya  peralatan-peralatan  canggih  tersebut,  maka  mutu  pelayanan  kesehatan  harus ditingkatkan.  Namun,  yang  terjadi  saat  ini  adalah  banyak  tenaga  medis  yang  melakukan kesalahan  dalam  pengoperasian  peralatan  canggih  tersebut  sehingga  menimbulkan  malpraktik. Jelas  sekali  bahwa  ketergantungan  pada  peralatan  pelayanan  kesehatan  ini  dapat  menghambat pelayanan  kesehatan.  Untuk  menindaklanjuti  masalah  ini,  agar  tidak  sampai  terjadi  malpraktik, perlu adanya penyuluhan kepada tenaga pelayanan kesehatan mengenai masalah ini. Kemudian, perlu adanya penyesuaian kurikulum pendidikan dengan perkembangan teknologi. Satu hal yang lebih penting lagi adalah perlu adanya kesadaran bagi para tenaga medis untuk terus belajar dan belajar agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan peralatan canggih ini demi mencegah terjadinya malpraktik, dan guna untuk menghindari kejadian malpraktik, ada hal yang harus kita perhatikan, yakni diantaranya adalah:
a. Pilih  tempat  pengobatan  (RS  atau  Klinik)  yang  memiliki  reputasi  cukup  baik.  Jangan hanya  mempertimbangkan  jarak  dengan  rumah  sebagai  dasar  memilih  tempat  berobat. Jangan ragu memilih di tempat  yang jauh asalkan reputasinya bagus, meskipun di dekat rumah anda ada layanan kesehatan tetapi belum jelas reputasinya.
b. Ketika  pasien  melakukan  rawat  inap,  akan  ada  dokter  yang  ditunjuk  untuk  menangani pasien. Jangan ragu untuk meminta dokter yang anda percayai kepada pihak manajemen, apalagi jika anda merasa ragu dengan dokter yang menangani pasien yang anda bawa.
c. Jangan  takut  untuk  bertanya  kepada  dokter  mengenai  tindakan  medis  yang  dilakukan. Menurut  UU  Kesehatan,  keluarga  pasien  berhak  tahu  apa  saja  tindakan  medis  yang dilakukan  dokter  kepada  pasien.  Jangan  ragu  untuk  bertanya  mengenai  diagnosa,  dasar tindakan medis dan apa manfaat dari tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut.
d. Jangan  takut  untuk  bertanya  kepada  dokter  obat  yang  diberikan  kepada  pasien.  Sebagai keluarga,  anda  berhak  tahu  dan  dilindungi  oleh  UU  Kesehatan.  Hal  ini  karena  tidak jarang  ada  oknum  dokter  hanya  mengejar  komisi  dari  perusahaan  distributor  obat sehingga  memberikan  obat  yang  lebih  banyak  atau  bahkan  tidak  diperlukan  kepada pasien.
e. Kerjasama  Rumah  Sakit  dengan  Organisasi  Profesi  untuk  mengatasi  Malpraktik Kecelakaan  (hasil  buruk)  tidak  terjadi  sebagai  akibat  dari  satu  sebab  ( single  cause ), melainkan merupakan hasil dari banyak sebab ( multiple cause ). Suatu kesalahan manusia ( human  error )  yang  terlihat  pada  waktu  terjadi  kecelakaan  sebenarnya  hanyalah merupakan active  error ,  yang  mungkin  kita  sebut  sebagai  faktor  penyebab  ataupun pencetus/presipitasi.  Sementara  itu  terdapat  faktor-faktor  penyebab  lain  yang merupakan latent  errors atau  yang  biasa  kita  sebut  sebagai  predisposisi, underlying factors , faktor kontribusi, dll.
Active errors terjadi pada tingkat operator garis depan dan dampaknya segera dirasakan, sedangkan latent  errors cenderung  berada  di  luar  kendali  operator  garis  depan,  seperti desain  buruk,  instalasi  yang  tidak  tepat,  pemeliharaan  yang  buruk,  kesalahan  keputusan manajemen, dan struktur organisasi yang buruk.
Latent  error merupakan  ancaman  besar  bagi  keselamatan  ( safety )  dalam  suatu  sistem yang  kompleks,  oleh  karena  sering  tidak  terdeteksi  dan  dapat  mengakibatkan  berbagai jenis active  errors. Latent  errors tidak  terasa  sebagai error, namun  sebenarnya merupakan  akar  dari  kesalahan  manajemen  yang  telah  banyak  menimbulkan unsafe conditions dalam  praktik  kedokteran  di  lapangan.  Bila  satu  saat unsafe  conditions ini bertemu  dengan  suatu unsafe  act ( active  error ),  maka  terjadilah accident .  Dengan demikian perlu kita pahami bahwa penyebab suatu accident bukanlah single factor melainkan multiple factors .
Dengan  demikian  alangkah  lebih  baik  apabila  kita  mencari  faktor  penyebab  yang tergolong  ke  dalam  predisposisi,  yang  lebih  bersifat  sistemik,  organisatoris  dan  manajerial, sehingga  kita  dapat  melakukan  langkah-langkah  pencegahannya,  juga  secara  sistemik.  Dalam diskusi internal Ikatan Dokter Indonesia pada pertengahan tahun lalu dimunculkan beberapa akar penyebab tersebut, yaitu: 9
1.    Pemahaman dan penerapan etika kedokteran yang rendah. Hal ini diduga merupakan akibat dari  sistem  pendidikan  di  Fakultas  Kedokteran  yang  tidak  memberikan  materi  etika kedokteran sebagai materi yang juga mencakup afektif – tidak hanya kognitif.
2.    Paham  materialisme  yang  semakin  menguat  di  masyarakat  pada  umumnya  dan  di  dalam pelayanan kedokteran khususnya.
3.    Belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  menjamin  akuntabilitas  profesi kedokteran  (saat  ini  kita  sedang  menunggu  diundangkannya  UU  Praktik  Kedokteran  yang diharapkan dapat mengatur praktik kedokteran yang akuntabel).
4.    Belum adanya good clinical governance di dalam pelayanan kedokteran di  Indonesia,  yang terlihat  dari  belum  ada  atau  kurangnya  standar  (kompetensi,  perilaku  dan  pelayanan)  dan pedoman  (penatalaksanaan  kasus),  serta  tidak  tegasnya  penegakan  standar  dan  pedoman tersebut.
Diduga  masih  banyak  penyebab-penyebab  lain  atau  derivat  dari  penyebab-penyebab  di atas,  seperti  tidak  adanya  standar  pendidikan  kedokteran,  peraturan  yang  membolehkan  para dokter  bekerja  di  banyak  tempat  praktik  (sarana  kesehatan)  dengan  risiko  menipisnya  mutu hubungan dokter-pasien, mahalnya pendidikan kedokteran, terutama Program Pendidikan Dokter Spesialis  (PPDS),  sistem  pembiayaan  yang  membebankan  sebagian  besar  keputusan  kepada dokter, komersialisasi rumah sakit, dan lain-lain.
Dengan  melihat  faktor-faktor  penyebab  di  atas  maka  pencegahan  terjadinya  malpraktik harus  dilakukan  dengan  melakukan  perbaikan  sistem,  mulai  dari  pendidikan  hingga  ke  tata- laksana praktik kedokteran. Pendidikan etik kedokteran dianjurkan dimulai lebih dini sejak tahun pertama  pendidikan  kedokteran,  dengan  memberikan  lebih  ke  arah tools dalam  membuat keputusan etik, memberikan banyak latihan, dan lebih banyak dipaparkan dalam berbagai situasi- kondisi  etik-klinik  tertentu (clinical  ethics ),  sehingga  cara  berpikir  etis  tersebut  diharapkan menjadi  bagian  pertimbangan  dari  pembuatan  keputusan  medis  sehari-hari.  Tentu  saja  kita
9 Ibid ., hlm. 132.
pahami  bahwa  pendidikan  etik  belum  tentu  dapat  mengubah  perilaku  etis  seseorang,  terutama apabila  teladan  yang  diberikan  para  seniornya  bertolak  belakang  dengan  situasi  ideal  dalam pendidikan.
Nilai-nilai  materialisme  yang  dianut  masyarakat  harus  dapat  dibendung  dengan memberikan  latihan  dan  teladan  yang  menunjukkan  sikap  etis  dan  profesional  dokter,  seperti autonomy , beneficence , non-maleficence dan justice ,  serta  sikap altruisme.  Diyakini  bahwa  hal ini  adalah  bagian  tersulit  dari  upaya  sistemik  pencegahan  malpraktik,  oleh  karena  diperlukan kemauan  politis  yang  besar  dan  serempak  dari  masyarakat  profesi  kedokteran  untuk  mau bergerak ke arah tersebut. Perubahan besar harus dilakukan.
Undang-undang  Praktik  Kedokteran  diharapkan  menjadi  wahana  yang  dapat  membawa kita  ke  arah  tersebut,  sepanjang  penerapannya  dilakukan  dengan  benar.  Standar  pendidikan ditetapkan  guna  mencapai  standar  kompetensi,  kemudian  dilakukan  registrasi  secara  nasional dan  pemberian  lisensi  bagi  mereka  yang  akan  berpraktik.  Konsil  harus  berani  dan  tegas  dalam melaksanakan  peraturan,  sehingga  akuntabilitas  progesi  kedokteran  benar-benar  dapat ditegakkan. Standar perilaku harus ditetapkan sebagai suatu aturan yang lebih konkrit dan dapat ditegakkan daripada sekedar kode etik. Demikian pula standar pelayanan harus diterbitkan untuk mengatur  hal-hal  pokok  dalam  praktik,  sedangkan  ketentuan  rinci  agar  diatur  dalam  pedoman- pedoman.  Keseluruhannya  akan  memberikan  rambu-rambu  bagi  praktik  kedokteran,  menjadi aturan disiplin profesi kedokteran, yang harus diterapkan, dipantau dan ditegakkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Profesional yang “kotor” dibersihkan dan mereka yang “busuk” dibuang dari masyarakat profesi.
Ketentuan  yang  mendukung good  clinical  governance harus  dibuat  dan  ditegakkan.  Dalam  hal ini peran rmah sakit sangat diperlukan. Rumah sakit harus mampu mencegah praktik kedokteran tanpa kewenangan atau di luar kewenangan, mampu “memaksa” para profesional bekerja sesuai dengan standar profesinya, serta mampu memberikan “suasana” dan budaya yang kondusif bagi suburnya praktik kedokteran yang berdasarkan bukti (EBM).

## D. Upaya Pencegahan Malpraktik Dalam Pelayanan Kesehatan
1.  Upaya pencegahan malpraktik dalam pelayanan kesehatan
Adanya  kecenderungan  masyarakat  untuk  menggugat  tenaga  bidan  karena  adanya  mal praktik diharapkan para bidan dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:
a.   Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya ( inspaning verbintenis ) bukan perjanjian akan berhasil ( resultaat verbintenis ).
b.   Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.
c.   Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
d.   Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.
e.   Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.
f.   Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

## 2.   Upaya menghadapi tuntutan hukum
Upaya  kesehatan  yang  dilakukan  kepada  pasien  tidak  memuaskan  sehingga  bidan menghadapi tuntutan hukum, maka tenaga bidan seharusnyalah bersifat pasif dan pasien atau keluarganyalah  yang  aktif  membuktikan  kelalaian  bidan,  apabila  tuduhan  kepada  bidan merupakan criminal malpractice, maka tenaga bidan dapat melakukan:
a. Informal  defence ,  dengan  mengajukan  bukti  untuk  menangkis/  menyangkal  bahwa tuduhan  yang  diajukan  tidak  berdasar  atau  tidak  menunjuk  pada  doktrin-doktrin  yang ada, misalnya bidan mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi merupakan  risiko  medik  ( risk  of  treatment ),  atau  mengajukan  alasan  bahwa  dirinya tidak  mempunyai  sikap  batin  ( men  rea )  sebagaimana  disyaratkan  dalam  perumusan delik yang dituduhkan.
b. Formal/legal defence , yakni melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjuk pada  doktrin-doktrin  hukum,  yakni  dengan  menyangkal  tuntutan  dengan  cara  menolak unsur-unsur pertanggung jawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari  pertanggung  jawaban,  dengan  mengajukan  bukti  bahwa  yang  dilakukan  adalah pengaruh daya paksa.
Berbicara  mengenai  pembelaan,  ada  baiknya  bidan  menggunakan  jasa  penasehat hukum, sehingga yang sifatnya teknis pembelaan diserahkan kepadanya.
Pada  perkara  perdata  dalam  tuduhan civil  malpractice dimana  bidan  digugat  membayar ganti rugi sejumlah uang, yang dilakukan adalah mementahkan dalil-dalil penggugat, karena dalam peradilan perdata, pihak yang mendalilkan harus membuktikan di pengadilan, dengan perkataan  lain  pasien  atau  pengacaranya  harus  membuktikan  dalil  sebagai  dasar  gugatan bahwa  tergugat  (bidan)  bertanggung  jawab  atas  derita  ( damage )  yang  dialami  penggugat, dan  untuk  membuktikan  adanya civil  malpractice tidaklah  mudah,  utamanya  tidak diketemukannya  fakta  yang  dapat  berbicara  sendiri  ( res  ipsa  loquitur ),  apalagi  untuk membuktikan adanya tindakan menterlantarkan kewajiban ( dereliction of  duty ) dan  adanya hubungan  langsung  antara  menterlantarkan  kewajiban  dengan  adanya  rusaknya  kesehatan ( damage ),  sedangkan  yang  harus  membuktikan  adalah  orang-orang  awam  dibidang kesehatan dan hal inilah yang menguntungkan tenaga kebidanan.
Di  Indonesia  terdapat  ketentuan  informed  consent  yang  diatur  antara  lain  pada  Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 yaitu:
1.   Manusia  dewasa  sehat  jasmani  dan  rohani  berhak  sepenuhnya  menentukan  apa  yang hendak  dilakukan  terhadap  tubuhnya.  Dokter  tidak  berhak  melakukan  tindakan  medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien sendiri.
2.  Semua  tindakan  medis  ( diagnostic ,  terapuetik  maupun  paliatif)  memerlukan informed consent secara lisan maupun tertulis.
3.   Setiap  tindakan  medis  yang  mempunyai  resiko  cukup  besar,  mengharuskan  adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani pasien, setelah sebelumnya pasien memperoleh informasi  yang  adekuat  tentang  perlunya  tindakan  medis  yang  bersangkutan  serta resikonya.
4.   Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya dibutuhkan persetujuan lisan atau sikap diam.
5.   Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak  diminta  oleh  pasien.  Menahan  informasi  tidak  boleh,  kecuali  bila  dokter/bidan menilai  bahwa  informasi  tersebut  dapat  merugikan  kepentingan  kesehatan  pasien. Dalam  hal  ini  dokter  dapat  memberikan  informasi  kepada  keluarga  terdekat  pasien. Dalam  memberikan  informasi  kepada  keluarga  terdekat  dengan  pasien,  kehadiran seorang bidan/paramedic lain sebagai saksi adalah penting.
6.   Isi  informasi  mencakup  keuntungan  dan  kerugian  tindakan  medis  yang  direncanakan, baik  diagnostic,  terapuetik  maupun  paliatif.  Informasi  biasanya  diberikan  secara  lisan, tetapi dapat pula secara tertulis (berkaitan dengan informed consent ).

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa:
1.   Aspek  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  korban  malpraktik  oleh  dokter  berdasarkan hukum Indonesia, yaitu
a)  Secara Preventif: dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktik,  yaitu  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata), Undang-Undang  Kesehatan,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  Undang- Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b)  Secara  Represif:  dengan  adanya  tindakan  yang  mengakibatkan  kerugian,  maka seseorang  yang  melakukan  tindakan  tersebut  dijatuhkan  sanksi  berupa  sanksi  perdata, yaitu  dengan  mengganti  kerugian.  Sanksi  administratif,  yaitu  diberhentikan  sementara dari  jabatan  (dokter)  yang  dipegang,  pemecatan  keanggotaan  dan  pencabutan  izin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sanksi  pidana,  yaitu  tindakan  tersebut  adalah  perbuatan  melanggar  hukum  dan  dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun.
2.   Suatu tindakan Dokter yangbisa dikatakan sebagai malpraktik adalah:
a) Adanyapengaturan terhadap hukum.
b) Adanya hubungan hukum para pihak.
c) Adanya pelanggaran hak dan kewajiban
d) Adanya akibat hukum yang ditimbulkan.
3.   Asumsi  masyarakat  terhadap  malpraktik,  di  mana  dokter  dalam  menjalankanprofesinya harus  taat  pada  norma-norma  sosial,  etika  profesi  dan  hukum.  Pelanggaran  akan  nilai-nilai tersebut  dapat  menjadi  sorotan  masyarakat,  dan  bisa  berlanjut  kepada  tuduhan  malpraktik kedokteran.  Masyarakat  berpendapat  bahwa  terjadinya  malpraktik  ada  unsur  kesalahan prosedur  ataudiagnosis  dan  penatalaksanaan.  Namun,  mereka  cenderung  pada  filosofis konsekuentialis  yang  lebih  menitik  beratkan  kepada  akibat  yang  dialami  oleh  pasien  yang kurang mempertimbangkan apa yang telah dilakukan dokter berdasarkan standar medis.
4.  Upaya pencegahan malpraktik dalam pelayanan kesehatan adalah: ( a)       Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya ( inspaning  verbintenis )  bukan  perjanjian  akan  berhasil  ( resultaat  verbintenis ),  (b)  sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent , (c) mencatat semua tindakan
yang dilakukan dalam rekam medis, (d) apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior  atau  dokter,  (e)  memperlakukan  pasien  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan segala  kebutuhannya  dan  (f) menjalin  komunikasi  yang  baik  dengan  pasien,  keluarga  dan masyarakat sekitarnya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Chazawi, Adami, 2007, Malpraktik Kedokteran Edisi I , Banyu Media Publishing, Malang.
Hariayani,  Safitri,  2005, Sengketa  Medik  Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan  Antara  Dokter Dengan Pasien, Diadit Media, Jakarta.
Ide,  Alexandra,  2012, Etika  dan  Hukum  dalam  Pelayanan  Kesehatan ,  Grasia  Book  Publisher, Yogyakarta.
Koeswadji, Hermien Hadiati, 1992, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ohoiwutun,  Y.A.  Triana,  2007, Bunga  Rampai  Hukum  Kedokteran Edisi  I ,  Banyu  Media Publishing, Malang.
Smith,  Hubert  W,  2008, Kesalahan  Dokter  atau  Tindakan  Malpraktik ,  Penerbit  Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, Hukum Kedokteran , Mandar Maju, Bandung.