## MAGISTRA Law Review
Volume 01 Nomor 01, Januari 2020 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

## Agus Triyanto
PPTKI Semarang, Indonesia *agustriyanto64@yahoo.com

## ABSTRAK
Salah  satu  kebijakan  hukum  pidana  yang  diterapkan  di  negara  Indonesia  adalah  memperbaiki  sistem penempatan  dan  memperkuat  perlindungan  terhadap  pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri  melalui UU  PPTKILN.  Rumusan  masalah  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri  berdasarkan  UU  PPTKILN.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif. Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yang  bersifat  deskriptif  analitis  dengan obyek penelitian berupa UU PPTKILN. Data penelitian dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk  uraian  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  hukum  pidana  dalam  penempatan  pekerja  migran Indonesia  di  luar  negeri  berdasarkan  UU  PPTKILN  meliputi  pengurusan  Surat  Izin  Pengerahan  (SIP), perekrutan  dan  seleksi,  pendidikan  dan  pelatihan,  pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi,  pengurusan dokumen,  Pembekalan  Akhir  Pemberangkatan  (PAP),  serta  yang  terakhir  adalah  pemberangkatan. Sedangkan, pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di  luar  negeri  berdasarkan  UU  PPTKILN  meliputi  perlindungan  pra  penempatan,  perlindungan  selama penempatan, dan perlindungan purna penempatan.
Kata kunci : kebijakan hukum pidana; penempatan; perlindungan; pekerja migran Indonesia.

## ABSTRACT
One of the criminal law policies applied in the country of Indonesia is to improve the placement system and  strengthen  the  protection  of  Indonesian  migrant  workers  abroad  through  the  UU  PPTKILN.  The formulation of the problem proposed in this study is how the implementation of criminal law policy in the placement  and  legal  protection  of  Indonesian  migrant  workers  abroad  based  on  the  UU  PPTKILN.  The approach  method  used  is  normative  juridical.  The  research  specification  used  is  descriptive  analytical legal  research  with  the  object  of  research  in  the  form  of  UU  PPTKILN.  Research  data  was  collected through literature study methods, then analyzed qualitatively and presented in  the form of descriptive descriptions.  The  results  of  the  study  show  that  the  implementation  of  the  criminal  law  policy  in  the placement of Indonesian migrant workers abroad based on the UU PPTKILN includes the management of the  Sourcing  Permit  (SIP),  recruitment  and  selection,  education  and  training,  health  and  psychological examinations,  document  management,  Late  Departure  debriefing  (PAP)  ,  and  the  last  is  departure. Meanwhile,  the  implementation  of  criminal  law  policy  in  the  legal  protection  of  Indonesian  migrant workers  abroad  based  on  the  UU  PPTKILN  includes  pre-placement  protection,  protection  during placement, and post-placement protection.
Keywords : criminal law policy, placement, protection, Indonesian migrant workers

## A. PENDAHULUAN
Kata globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi konsep ilmu pengetahuan sosial  dan  ekonomi,  tetapi  juga  telah  menjadi  jargon  politik,  ideologi  pemerintahan  (rezim), dan hiasan bibir masyarakat awam di seluruh dunia.Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
sosial, budaya, ekonomi dan keuangan 12 . Pergerakan tenaga kerja dari satu Negara ke negara lain merupakan Dinamika penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu fenomena penting karena tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan untuk memberikan hak  kepada  masyarakat  Indonesia  agar  dapat  bekerja. 3 Meskipun  pengiriman  TKI mendatangkan  berbagai  keuntungan,  baik  bagi  tenaga  kerja  maupun  negara  penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi sarat dengan berbagai permasalahan, seperti adanya kasus penganiayaan dan kekerasan yang mengakibatkan TKI meninggal. Dalam setiap tahun jumlah kekerasan dan kematian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri semakin meningkat.
Kasus  penganiayaan  dan  kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian  PMI  di  luar  negeri merupakan bentuk pelanggaran hukum tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan hukum  pidana  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Salah  satu  kebijakan  hukum  pidana  yang diterapkan  di  negara  Indonesia  adalah  pemerintah  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan terhadap PMI di luar negeri melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU PPTKILN).
UU  PPTKILN  telah  ditetapkan  dan  disahkan  pada  tanggal  18  Oktober  2004.  Namun, seiring  dengan  berjalannya  waktu,  banyak  pihak  yang  menilai  bahwa  UU  PPTKILN  ini mempunyai banyak kelemahan atau kekurangan, sehingga sangat perlu untuk diperbaiki. Salah satu kelemahan UU PPTKILN adalah dalam UU PPTKILN ini tidak menyertakan anggota keluarga TKI dan undocumented migrant workers . Selain itu, jaminan hak-hak buruh migran tidak diatur secara  komprehensif.  Sedangkan,  dari  sudut  pandang  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia (DPD RI), ada 4 (empat) hal yang menjadi kelemahan UU PPTKILN, yaitu: (1) Belum efektifnya  sistem  perlindungan  yang  dibuat  dan  dijalankan  pemerintah;  (2)  Lemahnya koordinasi antar pihak yang masih cenderung egosektoral; (3) Perlindungan pekerja Indonesia di  luar  negeri  belum  menjadi  semangat  mendasari  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan; dan (4) Peran perusahaan penempatan TKI swasta dalam penempatan dan perlindungan lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah. 4
Kondisi  tersebut  menyebabkan  angka  kematian  pekerja  migran  karena  penganiayaan, kekerasan, trafficking dan  sakit  masih  terus  terjadi.  Salah  satu  contoh,  angka  kematian terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bekerja di negara Malaysia  masih  sangat  tinggi.  Dalam  rentang  waktu  yang  singkat  sejak  awal  tahun  2018, belasan TKI meninggal di Malaysia, yaitu 19 orang meninggal dalam 3 bulan terakhir ini. 5
1 Edi  Pranoto,  2018,  Pembangunan  Sistem  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Berlandaskan  Pada  Nilai  Pancasila  Di  Era Globalisasi , Jurnal Spektrum Hukum ( http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958 , diunduh 28 November 2019)
2 Pranoto,  E.  (2018).  Pembangunan  Sistem  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Berlandaskan  Pada  Nilai  Pancasila  Di  Era Globalisasi. Jurnal Spektrum Hukum , 15 (1), 89-111.
3 Kurnia Giawa, Agus Joko Pitoyo, dan Djaka Marwasta, “Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Tahun 2013-2015”, Jurnal Bumi Indonesia, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, hlm. 2.
4 http://dpd.go.id/berita-507-ini-4-alasan-komite-iii-dpd-ri-mendukung-perubahan-ruu-pptkiln , diakses pada tanggal 24 Juni 2018.
5 https://news.idntimes.com/indonesia/linda/tragis-19-tki-asal-ntt-meninggal-di-malaysia-tahun/full , diakses pada tanggal 1 Mei 2018.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  berita  kematian  dari  Adelina  Lisao,  tenaga  kerja Indonesia  (TKI)  asal  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT),  yang  meninggal  di  Rumah  Sakit  Bukit Mertajam, Malaysia, pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018. Sehari sebelum meninggal, yaitu  pada  hari  Sabtu,  tanggal  10  Februari  2018,  petugas  penyelamat  menemukan  Adelina berada  di  luar  rumah  majikannya  di  Penang.  Ketika  ditemukan,  perempuan  21  tahun  itu menderita luka-luka di tubuhnya, antara lain di kepala, wajah, dan terdapat nanah pada bekas luka bakar di kaki. Kabar kematian Adelina merupakan sedikit dari deretan kasus penyiksaan para  TKI  di  Malaysia  yang  disebabkan  karena  penempatan  yang  salah  dan  kurangnya perlindungan hukum. 6
Melihat kenyataan ini, penulis merasa adanya kesenjangan hukum antara das solen yaitu peraturan dan das sein yaitu kenyataan dalam real di lapangan atas kebijakan hukum pidana dalam  penempatan  dan  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri,  karena kenyataan  real  yang  terjadi  di  lapangan  menunjukkan:  (1)  Belum  efektifnya  sistem perlindungan  yang  dibuat  dan  dijalankan  pemerintah;  (2)  Lemahnya  koordinasi  antar  pihak yang  masih  cenderung  egosektoral;  (3)  Perlindungan  pekerja  Indonesia  di  luar  negeri  belum menjadi  semangat  mendasari  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan;  dan  (4)  Peran perusahaan  penempatan  TKI  swasta  dalam  penempatan  dan  perlindungan  lebih  banyak dibandingkan  dengan  pemerintah  daerah,  sehingga  masih  banyak  pekerja  migran  yang meninggal karena penganiayaan, kekerasan, trafficking dan sakit. Hal ini berarti penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri masih belum berjalan dengan baik.

## B. PEMBAHASAN
Dilihat  dalam  arti  luas,  kebijakan  hukum  pidana  dapat  mencakup  ruang  lingkup kebijakan  di  bidang    hukum  pidana  materiil,  di  bidang  hukum  pidana  formal  dan  di  bidang hukum  pelaksanaan  pidana. 7 Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum  pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan  atau  politik    hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal  ( criminal policy ), karena politik hukum pidana ini identic dengan penganggulangan kejahatan. 8
Dengan  demikian,  kebijakan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  mengandung  kebijakan untuk mengatur/mengalokasi dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat  pada  umumnya  maupun  kekuasaan/kewenangan  penguasa/penegak  hukum. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana yang demikian, maka dapat pula dikatakan bahwa
6 https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/19581311/penyiksaan-tki-di-malaysia-kisah-suram- yang-seolah-tiada-akhir?page=all , diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.
7 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyususnan  Konsep KUHP Baru, Ed. Kedua, Cet. ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm 28.
8 Yesmil  Anwar  dan  Adang, Pembaruan  Hukum  Pidana:  Reformasi  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Grasindo, 2008, hlm. 58.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
masalah penegakan hukum pidana terletak di luar hukum pidana itu sendiri, tetapi masuk ke dalam ruang lingkup hukum tata negara. 9
Pengertian penempatan pekerja migran dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) UU PPTKILN sebagai berikut:
“Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat,  dan  kemampuannya  dengan  pemberi  kerja  di  luar  negeri  yang  meliputi keseluruhan  proses  perekrutan,  pengurus  dokumen,  pendidikan  dan  pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.” 10
Tata  cara  penempatan  TKI  ke  luar  negeri  mulai  diatur  dari  Pasal  31  UU  PPTKILN  yang meliputi:
1. Pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP). Surat Izin Pengerahan dikeluarkan oleh Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  atau  oleh  Pejabat  yang  ditunjuk.  Permohonan  Surat  Izin Pengerahan  dimohonkan  secara  tertulis  kepada  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi atau  oleh  Pejabat  yang  ditunjuk,  yang  memuat  jumlah  calon  TKI  yang  akan  direkrut, daerah rekrut,
2. Perekrutan  dan  seleksi.  Perekrutan  dan  seleksi  didahului  dengan  memberikan informasi/penyuluhan kepada TKI.
3. Pendidikan  dan  pelatihan.  Calon  TKI  yang  akan  dipekerjakan  harus  memiliki  kompetensi kerja,  jika  belum  memiliki  sertifikasi  tersebut  calon  TKI  wajib  diberikan  pendidikan  dan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penempatan TKI. Di samping itu,  juga  kepada  calon  TKI  perlu  diberikan  pemahaman  tentang  situasi,  kondisi,  adat istiadat.  Budaya,  agama,  risiko  bekerja  di  luar  negeri,  membekali  kemampuan berkomunikasi  bahasa  negara  tujuan,  dan  pengetahuan  serta  pemahaman  yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban calon TKI. 11
4. Pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi.  Pemeriksaan  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui derajat  kesehatan  dan  kesiapan  psikis  serta  kesesuaian  kepribadian  calon  TKI  dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 12
5. Pengurusan  dokumen.  Setelah  memenuhi  tata  cara  di  atas,  calon  TKI  harus  melengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan. 13
6. Pembekalan  Akhir  Pemberangkatan  (PAP).  Pembekalan  Akhir  Pemberangkatan  yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada
9 Moh.  Hatta, Menyongsong  Penegakan  Hukum  Responsif:  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta) , Yogyakarta: Galangpress, 2008, hlm. 64.
10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Ps. 1 angka (3).
11 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Kerja:  Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja ,  Jakarta:  Rajawali Pers, 2015, hlm. 244.
12 Ibid
13 Ibid
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 14
Selanjutnya, definisi perlindungan pekerja migran dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka (4) UU PPTKILN sebagai berikut:
“Perlindungan  TKI  adalah  segala  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  calon  TKI/TKI dalam  mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan  hak-haknya  sesuai  dengan  peraturan perundang- undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.” 15
UU  PPTKILN menentukan ada  tiga  jenis  perlindungan  bagi  pekerja  migran  Indonesia  di luar negeri, yaitu:
1. Perlindungan pra penempatan. Perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri saat pra penempatan dilakukan oleh pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan/atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.
2. Perlindungan selama penempatan. Selama TKI bekerja di luar negeri tetap mendapatkan perlindungan khususnya dari pelaksana penempatan TKI swasta maupun pemerintah.
3. Perlindungan  purna  penempatan.  Menurut  UU  PPTKILN  perlindungan  TKI  purna penempatan meliputi pengurusan kepulangan TKI, TKI meninggal dunia di negara tujuan, serta terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi di negara tempat TKI bekerja. 16
Pengaturan  tentang  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri  memang tertuang  dalam  UU  PPTKILN.  Namun  demikian,  ketika  dibaca  dan  ditelaah  secara  kritis,  UU PPTKILN ini ternyata lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan  anggota  keluarganya. Padahal,  amanat  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  buruh migran selain dimandatkan oleh konstitusi negara (UUD 1945), juga tercermin dari komitmen negara  meratifikasi  sejumlah  instrumen  hak  asasi  manusia  yang  dikeluarkan  oleh  ILO  dan PBB. 17
Dalam hal ini, sistem perlindungan yang dianut oleh UU PPTKILN terbukti sangat lemah mengatur  berbagai  macam  hal  berkaitan  dengan  penempatan  dan  perlindungan  TKI. Berkenaan  dengan  penempatan  TKI, Pasal  10  UU  PPTKILN, memberikan  kewenangan  kepada perusahaan  penempatan  TKI  Swasta  (PPTKIS)  untuk  menempatkan  TKI  di  luar  negeri.  Hal tersebut  menimbulkan  pertanyaan  tersendiri,  mengingat  kompentensi  PPTKIS  yang  tidak memadai  dalam  menempatkan  TKI  ke  luar  negeri  dan  pengawasan  yang  lemah  oleh pemerintah  terhadap  PPTKIS.  Kombinasi  permasalahan  tersebut  menimbulkan  permasalahan
14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2009, Ps. 1 angka (2).
15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Ps. 1 angka (4).
16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Ps. 73 dan 75.
17 Hadi  Subhan, et.al., Perlindungan  TKI  pada  Masa  Pra  Penempatan,  Selama  Penempatan  dan  Purna Penempatan, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 2.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
lain  dalam  upaya  perlindungan  terhadap  TKI  di  luar  negeri.  Hal  lain  yang  periu  diperhatikan adalah  ketidakmampuan  aparatur  negara  dalam  meminimalisir  pelanggaran-pelanggaran lainnya  di  seputar  penempatan  TKI,  contohnya  adalah  masalah  kesepakatan  kerja  yang  tidak memiliki  kejelasan,  pengupahan  yang  merugikan  buruh,  kasus  kekerasan,  dan  pelanggaran hak-hak buruh. 18
Melihat  kondisi  tersebut,  maka  keberadaan  UU  PPTKILN  dalam  memberikan  jaminan perlindungan  bagi  TKI  juga  harus  didukung  dengan  upaya  dari  TKI  itu  sendiri  untuk mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya sebelum benar-benar bekerja di luar negeri. Hal ini tidak  lain  tidak  bukan,  merupakan  upaya  preventif  (pencegahan)  untuk  meminimalisir terjadinya penyiksaan baik ringan, sedang, maupun berat terhadap mereka. Selain itu, semua pihak-pihak  terkait  yaitu  TKI  itu  sendiri,  pelaksana  penempatan  TKI,  mitra  usaha,  dan pemerintah  harus  saling  bahu-membahu  serta  saling  menyadari  akan  kewajibannya  masing- masing  agar  perlindungan  hukum  bagi  TKI  sejak  proses  persiapan  penempatan,  selama penempatan, hingga pulang kembali, TKI di luar negeri dapat lebih terjamin serta terlindungi. 19 Dalam  berbagai  penyelenggaraannya,  penempatan  dan  perlindungan  hukum  pekerja migran Indonesia di luar negeri terkendala oleh beberapa hal fundamental yang sulit diatasi, yaitu sistem penempatan yang belum mantap, birokrasi dan sistem administrasi yang berbelit, miskoordinasi  lembaga  terkait,  lemahnya  SDM  TKI,  PPTKIS  ilegal,  pungli,  kewajiban  asuransi yang  dibebankan  TKI,  serta  kriminalisasi  pelanggaran  administrasi  oleh  pihak  tertentu. Miskoordinasi  antara  instansi  terkait  dalam  menangani  masalah  TKI  juga  menjadi  persoalan tersendiri.  Banyaknya  lembaga  atau  organisasi  yang  terlibat  mengakibatkan  banyaknya kepentingan yang harus dipenuhi sehingga terjadi kecenderungan melupakan kepentingan TKI sebagai objek yang harus dilindungi. 20
Implementasi  perlindungan  hak-hak  pekerja  migran  sebenarnya  sudah  dijamin berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  walaupun  warga  negara  asing  yang  bekerja  di Indonesia belum mendapatkan perlindungan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Perlindungan  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri  hanya  diberikan perlindungan hukum dalam UU PPTKILN, akan tetapi pada prakteknya masih banyak TKI yang bermasalah belum dapat ditangani secara keseluruhan, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada konsulat jenderal atau kedutaan besar di luar negeri. 21
Selain  kendala-kendala  di  atas,  hambatan  lain  yang  ditemui  ketika  penempatan  dan perlindungan  hukum  pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri  adalah  kurangnya  tingkat kesadaran hukum calon TKI, kurangnya pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan,
18 W.  Saroinsong,  “Permasalahan  Perlindungan  TKI  oleh  Pemerintah  RI”, International  Law  in  News , Vol. 5, No. 4, Juli 2008, hlm. 845.
19 Mustika  Prabaningrum  Kusumawati,  “Nasib  TKI  di  Tengah  Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2004, Jurnal Hukum Novelty , Vol. 7, No. 2, Agustus 2016, hlm. 165.
20 Ratih  Probosiwi,  “Analisis  Undang-Undang  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri”, Kawistara , Vol. 5, No. 2, Agustus 2017, hlm. 209.
21 Naek Siregar dan Ahmad Syofyan, “Perlindungan Hak Pekerja Migran dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia, Monograf: Dimensi Hukum Internasional , Tahun 2014, hlm. 163.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
lemahnya penegakkan hukum. 22 Sedangkan, dari sisi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia ditemukan  kendala  mengenai  banyaknya  kasus trafficking yang  terjadi  dengan  motif pemalsuan  data  diri  calon  TKI.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  sulitnya  upaya  Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan. 23

## C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data  pada  bab  sebelumnya  mengenai penempatan  dan  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri,  maka  artikel  ini menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam penempatan pekerja migran  Indonesia  di  luar  negeri  berdasarkan  UU  PPTKILN  meliputi  pengurusan  Surat  Izin Pengerahan  (SIP),  perekrutan  dan  seleksi,  pendidikan  dan  pelatihan,  pemeriksaan  kesehatan dan  psikologi,  pengurusan  dokumen,  Pembekalan  Akhir  Pemberangkatan  (PAP),  serta  yang terakhir  adalah  pemberangkatan.  Pelaksanaan  kebijakan  hukum  pidana  dalam  perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan UU PPTKILN meliputi perlindungan pra  penempatan,  perlindungan  selama  penempatan,  dan  perlindungan  purna  penempatan. Kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  pemerintah  dalam  implementasi  dan  penerapan  UU PPTKILN terkait penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri meliputi  sistem  penempatan  yang  belum  mantap,  birokrasi  dan  sistem  administrasi  yang berbelit,  miskoordinasi  lembaga  terkait,  lemahnya  SDM  TKI,  PPTKIS  ilegal,  pungli,  kewajiban asuransi yang dibebankan TKI, serta kriminalisasi pelanggaran administrasi oleh pihak tertentu. Selain itu, kendala yang sering ditemui adalah kurangnya tingkat  kesadaran hukum calon TKI dan  pengawasan  oleh  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan,  serta  lemahnya  penegakkan hukum.  Sedangkan,  dari  sisi  Perwakilan  Diplomatik  Republik  Indonesia  ditemukan  kendala mengenai banyaknya kasus trafficking yang terjadi dengan motif pemalsuan data diri calon TKI. Hal ini akan berdampak pada sulitnya upaya Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan.
Dari  hasil  kesimpulan  di  atas,  maka  ada  beberapa  saran,  yaitu  isi  UU  PPTKILN  hanya memfokuskan pada masalah penempatan, sehingga aspek perlindungan hukum untuk pekerja migran  seringkali  diabaikan.  Oleh  karena  itu,  perlu  diambil  tindakan  untuk  merevisi  dan melakukan pembaharuan terhadap UU PPTKILN tersebut, sehingga aspek perlindungan dapat lebih  dimaksimalkan  dan  tidak  menimbulkan  kebijakan  yang  tumpang  tindih.  Perbaikan  dan pembaharuan  UU  PPTKILN  yang  baru  perlu  disosialisasikan  dengan  baik  kepada  semua masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  masalah  penempatan  dan  perlindungan pekerja migran Indonesia, yang dalam pelaksanaanya perlu diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah perlu membentuk suatu satuan bantuan hukum yang permanen untuk ditempatkan  di  negara  tujuan  TKI  melalui  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  dan  Konsulat
22 Lalu Husni, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, Mimbar Hukum , Vol. 23, No. 1, Februari 2011, hlm. 162.
23 Peni  Susetyorini,  “Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di  Luar  Negeri  oleh  Perwakilan Republik Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum , Vol. 39, No. 1, Tahun 2010, hlm. 72.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
Jenderal Republik Indonesia guna memberikan perlindungan terhadap masalah-masalah TKI di luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyususnan Konsep  KUHP  Baru, Ed.  Kedua,  Cet.  ke-6,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2017.
Hadi  Subhan, et.al., Perlindungan  TKI  pada  Masa  Pra  Penempatan,  Selama  Penempatan  dan Purna Penempatan, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012.
http://dpd.go.id/berita-507-ini-4-alasan-komite-iii-dpd-ri-mendukung-perubahan-ruu-pptkiln , diakses pada tanggal 24 Juni 2018.
https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/19581311/penyiksaan-tki-di-malaysia- kisah-suram-yang-seolah-tiada-akhir?page=all , diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.
https://news.idntimes.com/indonesia/linda/tragis-19-tki-asal-ntt-meninggal-di-malaysia- tahun/full , diakses pada tanggal 1 Mei 2018.
1 Edi Pranoto, 2018, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai
Pancasila Di Era Globalisasi , Jurnal Spektrum Hukum ( http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958 ,  diunduh  28  November 2019)
Kurnia Giawa, Agus Joko Pitoyo, dan Djaka Marwasta, “Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Tahun 2013- 2015”, Jurnal Bumi Indonesia, V ol. 6, No. 2, Tahun 2017.
Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. Jurnal Spektrum Hukum , 15 (1), 89-111.
Lalu  Husni,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri”, Mimbar Hukum , Vol. 23, No. 1, Februari 2011.
Moh.  Hatta, Menyongsong  Penegakan  Hukum  Responsif:  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta) , Yogyakarta: Galangpress, 2008.
Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Nasi b TKI di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Jurnal Hukum Novelty , Vol. 7, No. 2, Agustus 2016.
Naek  Siregar  dan  Ahmad  Syofyan,  “Perlindungan  Hak  Pekerja  Migran  dalam  Hukum Internasional  dan  Implementasinya  di  Indonesia, Monograf:  Dimensi  Hukum Internasional , Tahun 2014.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
Peni  Susetyorini,  “Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di  Luar  Negeri  oleh  Perwakilan Republik Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum , Vol. 39, No. 1, Tahun 2010.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  PER-17/MEN/VIII/2009  tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke  Luar Negeri.
Ratih  Probosiwi,  “Analisis  Undang -Undang  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri”, Kawistara , Vol. 5, No. 2, Agustus 2017.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN).
W.  Saroinsong,  “Permasalahan  Perlindungan  TKI  oleh  Pemerintah  RI”, International  Law  in News , Vol. 5, No. 4, Juli 2008.
Yesmil  Anwar  dan  Adang, Pembaruan  Hukum  Pidana:  Reformasi  Hukum  Pidana ,  Jakarta: Grasindo, 2008.
Zaeni  Asyhadie, Hukum  Kerja:  Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2015.