## ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK MENUJU DEMOKRASI BERKUALITAS PADA PEMILIHAN UMUM  INDONESIA TAHUN 2024
Kariaman Sinaga
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa Email: kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id
ABSTRAK  - Partisipasi  publik  dalam  kegiatan  pemilihan  umum  merupakan konsekuensi Indonesia sebagai neggara yang menerapkan system demokrasi.Untuk menghasilkan  pemilu  yang  berkualitas  tidak  dapat  dilakukan  secara  parsial termasuk  dalam  memahami  bagaimana  pelaksanaan  pemilu  yang  akan dilaksanakan  pada  pemilu  2024  karena  terkait  dengan  partisipasi  publik  dalam pelaksanaan  pemilu  yang  akan  dating  ditentukan  oleh  orang-orang  yang  telah terpilih  dalam  pelaksanaan  pemilu  sebelumnya.Keterkaitan  dengan  pelaksanaan pemilu  sebelumnya  diartikan  sebagai  pertanggungjawaban  dalam  menjalankan amanah  sebagaimana  konstitusi  yang  harus  linear  dengan  peningkatan  kualitas kehidupan  masyarakat  baik  dari  aspek  ekonomi,social,budaya,politik,serta  aspek lainnya.Penyelenggara Negara yang telah dipilih melalui pemerintah yang berkuasa baik  secara  eksekutif,legislative,maupun  judikatif  kenyataannya  masih  belum menjalankan  amanah  dengan  baik.Hal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  beberapa indikator  antara  lain  msih  adanya  ketimpangan  sosial,penegakan  hukum  yang masih  lemah,pendidikan  yang  masih  mahal,serta  persoalan-persoalan  lainnya sehingga pelaksanaan pemilihan umum menjadi kegiatan yang kurang menarik bagi masyarakkat luas.Termasuk faktor sejarah bangsa Indonesia yang mengalami masa penjajahan serta masa orde lama,orde baru,dan orde reformasi masih menunjukkan adanya  praktik  politik  transaksional,money  politics,serta  mengutamakan kepentingan kelompok.Hal ini sejalan dengan menguatnya politik otoritarian yang merupakan  peninggalan  buruk  dari  masa  kerajaan  maupun  penjajahan  masih mewarnai kehidupan system pemerintahan demokrasi Indonesia.
Kata Kunci:Partisipasi Publik,Sistem Pemerintahan,dan Kualitas Demokrasi
ABSTRACT - Public participation in general election activities is a consequence of Indonesia as a country that implements a democratic system. To produce quality elections cannot be done partially including in understanding how the elections will be held in the 2024 elections because they are related to public participation in the implementation of elections that will be dating is determined by people who have been  elected  in  the  implementation  of  previous  elections.  Linkages  with  the implementation of previous elections are interpreted as accountability in carrying out  the  mandate  as  in  the  constitution  which  must  be  linear  with  improving  the quality  of  people's  lives  both  from  economic,  social,  cultural,  political  and  other aspects. State administrators who have been elected through the ruling government both executively, legislatively and judicially have in fact still not carried out their mandate  properly.  This  can  be  seen  based  on  several  indicators  including  the existence  of  social  inequality,  weak  law  enforcement,  education  that  is  still
expensive, as well as other problems so that the implementation of general elections becomes an activity that is  less attractive  to the wider community. Including the historical factor of the Indonesian nation which experienced the colonial period as well as the Old Order, New Order, and Reform Order periods which still show the practice of transactional politics, money politics, and prioritize group interests. This is in line with the strengthening of authoritarian politics which is a bad relic from the  royal  and  colonial  eras  that  still  color  the  life  of  Indonesia's  democratic government system.

## Keywords:Public Participation, Governance System, and Quality of Democracy

## PENDAHULUAN
Partisipasi publik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Partisipasi publik menjadi penting  untuk  mendapatkan  legitimasi  kekuasaan  dalam  pemerintahan. Sebagaimana asas dalam pemilu di Indonesia yakni pemilu yang dilakukan secara: langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil merupakan dasar melakukan analisis  terhadap  partisipasi  publik.  Tingginya  persentase  warga  yang  tidak  ikut memilih  atau  tidak  datang  ke  tempat  pemunguta  suara  (TPS)  merupakan  bukti masih  rendahnya  partisipasi  publik  serta  rendahnya  kualitas  demokrasi  sebagai sistem pemerintahan yang dianut pemerintah Indonesia.
Rendahnya  partisipasi  publik  dalam  memberikan  suara  pada  pemilihan umum menjadi alasan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan asas pemilu serta hal-hal  terkait  lainnya  untuk  dapat  menghasilkan  pelaksanaan  pemilu  yang  lebih berkualitas.  Permasalahan  tinginya  persentase  ketidakhadiran  publik  dalam memberikan  hak  suara  menunjukkan  perlunya  evaluasi  atau  dalam  pelaksanaan sistem  pemerintahan  demokrasi  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  bahwa  Indonesia yang memiliki total 548 daerah,yang terdiri dari 37 Provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota menjadi tantangan sebagai konsekuensi demografi Indonesia yang sangat luas dan memiliki kemajemukan.
Dalam  kaitannya  dengan  masyarakat  luas  bahwa  pemilihan  umum  dapat dikatakan  sebagai  pertarungan  antagonism  politik  dimana  masyarakat  memiliki penilaian ats siapa yang baik siapa yang buruk, siapa yang jujur atau tidak jujur, atau siapa yang dianggap bermoral dan tidak bermoral sebagai dasar untuk menilai
calon-calon  yang  akan  dipilih  baik  di  eksekutif  maupun  legislatif  (Hiariej:2014). Bahasa-bahasa moral lainnya dapat dikatakan sebagai patriotism dalam perjuangan memenangkan  kepercayaan  dari  masyarakat.  Bentuk  analisis  selanjutnya berdasarkan  penilaian  moralitas  atau  cara  antagonism  mungkin  dapat  dilihat  dar pemilihan-pemilihan presiden di Indonesia yang memiliki kecendrungan penilaian berdasarkan  konteks  antagonism  pada  pihak  yang  dianggap  baik  akan memenangkan pemilihan (Flahaut: 2003).
Kualitas  pelaksanaan  demokrasi  melalui  pemilu  tahun  2024  dapat  dilihat melalui evaluasi atas pemilu-pemilu sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan akan mengkaitkan  natar  dampak  pelaksanaan  pemilu  yang  telah  dilaksanakan sebelumnya dengan hasil kinerja pemerintahan dalam  menjalankan amanah  yang telah  diberikan  sesuai  dengan  tujuan  nasional  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat.  Termasuk  keterkaitan  penyelenggaraan  pemilu  dengan  kinerja pegawai  negeri  sipil  sebagai  bagian  yang  tidak  terlepas  dalam  mempersiapkan penyelenggaran pemilu dengan memberikan pelayanan yang maksimal mulai dari pendataan  awal  hingga  penghitungan  suara  untuk  menunjukkan  hasil  pemilihan dengan prinsip transparansi.

## KERANGKA TEORI

## Kepemiluan
Pelaksanaan  pemilihan  umum  merupakan  momentum  penting  sebagai perwujudan  pelaksanaan  sistem  pemerintahan  demokrasi  yang  dianut  negara Indonesia.  Lahirnya  berbagai  lembaga  atau  intitusi  dalam  pelaksanaan  pemilu menunjukkan  perkembangan  neo-intitusionalisme  yang  diharapkan  dapat memberikan  perubahan  yang  lebih  baik  atas  pelaksanaan  pemilu  yang  lebih berkualitas (Warjio: 2016). Sebagai gambaran umum kualitas pelaksanaan pemilu ditandai  tingginya  partisipasi  publik  dan  dapat  diketahui  berdasarkan  dampak pelaksanaan  pemilu  yang  juga  dapat dibandingkan  dengan  berbagai  negara  yang dapat  dibedakan  atas  pelaksanaan  pemilu  yang  berdampak  langsung  terhadap pertumbuhan ekonomi dan dan dampak-dampak lainnya.
Dengan demikian dalam konteks pelaksanaan kualitas sistem pemerintahan demokrasi juga menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kepemimpinan hasil pemilu.
Penguasaan  sektor  publik  serta  peran  pihak  swasta  juga  menjadi  bagian  yang menentukan  pelaksanaan  demokrasi  melalui  pelaksanaan  pemilu.  Hal  ini  sejalan dengan konsep good governance yang mengedepankan pelaksanaan pemerintahan melalui  sinergitas  antara  pihak  pemerintah,  pihak  swasta,  dan  pihak  masyarakat. Sistem  waralaba  perusahaan  yang  terjadi  pada  pemerintahan  juga  dapat  menjadi faktor  penurunan  kualitas  demokrasi.  Dominasi  pihak  waralaba  atau  perusahaan dapat  mengarah  atau  bersifat  transaksional  sehingga  hanya  didominasi  suatu kelompok  tertentu  saja.  Hal  ini  dapat  menjadi  indikator  atau  dasar  evaluasi ketidakberhasilan  ekonomi  yang  memiliki  linearitas  kepemimpinan  hasil  dari pelaksanaan pemilu.
Secara  umum  kualitas  pelaksanaan  pemilu  atau  demokratisasi  pada  suatu negara  sangat  ditentukan  oleh  aspek-aspek  ekonomi,  politik,  dan  sosial,  budaya, serta  aspek  lainnya  yang  dapat  dilihat  baik  secara  nasional  maupun  secara kewilayahan. Demikian sebaliknya hasil pemilu sendiri dapat diukur berdasarkan pengelolaan yang berkualitas yang meliputi faktor-faktor ekonomi, politik, budaya, serta  aspek  lainnya.  Bangsa  Indonesia  yang  telah  mengalami  masa  kolonial  yag cukup panjang, penguasaan perekonomian yang timpang serta aspek lainnya telah menjadi  hambatan  dalam  upaya  mencapai  pelaksanaan  pemilu  yang  berkualitas. Kualitas  hasil  pemilu  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  ekonomi  sebagai  tolok ukur  keberhasilan  demoratisasi  yang  dijalankan  sebagaimana  prinsip  demokrasi dengan  mengedepankan  nilai-nilai kedaulatan rakyat. (Przeworski dan  Limongi : 1993).
Pemilu  sebagai  agenda  system  pemerintahan  demokrasi  menjadi tanggungjawab yang dapat dilihat sebagai gerakan yang berjalan secara regional, nasional, dan global sehingga tanggungjawab kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas  kerjasama  secara  global.  Termasuk  wacana  demokrasi  yang  pastinya mengalami ketimpangan diberbagai Negara sehingga menimbulkan agenda-agenda demokrasi  yang  dilakukan  seiring  dengan  lembaga-lembaga  yang  menyuarakan demokrasi.  Hal  ini  semacam  aturan  yang  melekat  ketika  lembaga  yang  yang menyalurkan  bantuan  dan  kepentingan  berbagai  Negara  sekaligus  sebagai  upaya yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
Penerapan agenda demokrasi dapat dilihat melalui kepemimpinan presiden di  Amerika  Serikat  yang  menjalankan  Lembaga  Pembangunan  Internasional Amerika  (USAID)  pada  masa  Presiden  Jimmy  Carter,  atau  termasuk  upaya Presiden  Bill  Clinton  yang  selalu  mempromosikan  politik  luar  negerinya  dengan mengedepankan  hak  asasi  manusia  serta  kelembagaannya  (Babayan  dan  Daniela Huber  2012).  Hal  ini  menunjukkan  pergerakan  Negara  barat  dalam  upaya mengamankan  demokrasi  yang  dilakukan  melalui  promosi  baik  yang  dilakukan secara hubungan bilateral maupun hubungan unilateral.
Dalam hal penyelesaian kepemiluan telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Selanjutnya juga teah diatur  dalam  Perbawaslu  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Tata  cara  Penyelesaian Sengketa  Proses  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota.  Termasuk  Panitia pengawas  Kecamatan  yang  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  proses pemilihan  umum  dan  pemilihan  berdasarkan  mandate  yang  diberikan  Bawaslu kabupaten dan kota kepada panitia pengawas kecamatan. Sedangkan aturan lengkap yang  terkait  penyelenggaraan  pemilu  tahun  2024  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

## Partisipasi Publik
Partisipasi  publik  yang  tinggi  dalam  memberikan  suara  pada  pemilu merupakan  harapan  ideal  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  sehingga pelaksanaan  pemilu  menjadi  kegiatan  yang  berkualitas  dan  mencerminkan tingginya kesadaran atau tanggungjawab dan sinergitas antar pihak terkait. Dalam upaya menghasilkan partisipasi masyarakat yang tinggi, maka diperlukan strategi sesuai dengan pemahaman kondisi masyarakat. Pemahaman terhadap masyarakat dapat dilihat melalui pengenalan pada pemberdayaan masyarakat yakni melakukan tahapan  identifikasi  atau  pengenalan  masyarakat,  penguatan,  dan  melakukan perlindungan terhadap masyarakat.
Melalui teori pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan  untuk  mengarahkan  masyarakat  agar  dapat  mengikuti  pelaksanaan pemilu  sesuai  dengan  pelaksanaan  demokrasi  yang  berkualitas.  Dalam  rangka peningkatan  partisipasi  publik  diperlukan  upaya  yang  sesuai  dengan  tuntutan
masyarakat sehingga upaya yang dilakukan mendapatkan respon yang kuat untuk menjalankan demokrasi dari pihak  masyarakat.  Pemahaman terhadap  masyarakat dapat  dilakukan  secara  inklusif  yang  dilakukan  sebagaimana  situasi  dan  kondisi masyarakat. .
Pentingnya  upaya  pemberdayaan  masyarakat  tidak  terlepas  dari  upaya penguatan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat seperti nlai-nilai agama dan nilai-nilai  adat  istiadat  yang  merupakan  karakter  dari  bangsa  di  Indonesia sebagaimana  disampaikan  Asshiddiqie  (2013:  46  ).  Hal  ini  merupakan  identitas nasional  yang  harus  tetap  menjadi  pedoman  dalam  pelaksanaan  sistem pemerintahan negara Indonesia. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi dasar untuk memperkaya dan pengembangan tatanan yang telah ada sejak dahulu sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang turut menjadi dasar-dasar untuk melakukan evaluasi termasuk dalam konteks pelaksanaan system demokrasi di Indonesia.
Pelaksanaan  pemilihan  umum  menjadi  amanah  kemerdekaan  yang  telah diraih pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Sebagai bangsa yang telah mengalami  masa-masa  yang  sulit  ketika  mengalami  penjajahan  telah mengorbankan  jiwa  dan  harta  benda  yang  sangat  besar  bagi  bangsa  Indonesia sehingga momentum pelaksanaan demokrasi harus dijadikan saat yang tepat untuk dapat  memilih  perwakilan  dan  pemimpin  negara  yang  dipercaya  untuk  dapat menjalankan  amanah  menuju  negara  yang  sejahtera,  terlindungi,  memiliki kecerdasan,  dan  dapat  berperan  dalam  upaya  perdamaian  dunia  sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 (Wildan: 2019).
Terkait  tantangan  dalam  pelaksanaan  pemilu  yang  terkait  dengan  upaya peningkatan  partiisipasi  publik  adalah  adanya  politik  praktis,  money  politics, penyebaran  hoaks,  dan  lainnya  harus  mendapat  perhatian  serius  sehinga peningkatan  partisipasi  publik  dapat  dicapai.  Paradigma  yang  mendasari  dalam meningkatkan partisipasi publik juga terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai idiologi  negara  maupun  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hokum  di  Indonesia. Berdasarkan kondisi demografi Indonesia maka upaya yang dilakukan dapat dilihat
berdasarkan  pendekatan  yang  dilakukan  secara  inklusif  sebagaimana  situasi  dan kondisi yang ada pada bangsa Indonesiayang serta berdasarkan wilayah.

## Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem demokrasi merupakan hasil dari  perkembangan  peradaban  manusia  yang  dapat  dilihat  baik  secara perkembangan dunia  maupun dalam konteks perkembangan di Indonesia. Sistem kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara telah menggunakan sistem pemerintahan kerajaan  telah  menghasilkan  feodalisme  dan  ketidakadilan  sehingga  sistem demokrasi  secara  umum  di  negara-negara  dunia  menjadi  pilihan  yang  lebih menarik.  Pelaksanaan  demokrasi  yang  telah  mewarnai  pada  masa  pemerintahan Presiden  Soeharto  telah  berlangsung  dalam  waktu  yang  lama  dan  memberikan pembelajaran  demokrasi  yang  buruk  sehingga  upaya  peningkatan  kualitas demokrasi masih mengalami banyak hambatan.
Sistem  pemerintahan  di  Indonesia  khususnya  dalam  peningkatan  kualitas demokrasi juga dapat dilihat berdasarkan pada bidang pengembangan wilayah di Indonesia.  Pengembangan  wilayah  menjadi  bagian  penting  dalam  konteks pemahahaman  pendekatan  secara  inklusif  dan  upaya  pemberdayaan  masyarakat yang  dilakukan  melalui:  pengenalan,  penguatan,  dan  perlindungan  masyarakat. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 275 juta jiwa serta terdiri dari 17 ribu kepulauan,  memiliki  34  provinsi  menunjukkan  pentingnya  pendekatan  secara kewilayahan untuk melakukan penyesuaian atas kondisi masing-masing wilayah.
Pelaksnaan  pemilu  dapat dikatakan  sebagai  suatu  bentuk  pelyanan  public yang  harus  dapat  dilakukan  dengan  mengutamakan  kepentingan  layanan  bukan kepentingan individu atau kelompok. Hal ini juga terkait dengan upaya peningkatan partisipasi publik karena pelayanan terkait kesiapan pelaksanaan pemilu meupakan bagian  dari  upaya  memberikan  kepercayaan  bagi  masyarakat  pada  pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kualitas dari pelayanan yang baik dapat menjadi dasar untuk memberikan  pelayanan  yang  diterima  masyarakat  dengan  senang  hati  karena dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  dengan  sukarela.  Untuk  itu  diperlukan  sumber daya  manusia  yang  memiliki  displin  yang  tinggi,  memiliki  kecerdasan,  serta
memiliki  moral  yang  baik  sehingga  mendukung  pelaksanaan  pemilu  yang  akan dilaksanakan.
Kesiapan  dalam  pelayanan  untuk  mendukung  pelaksanaan  pemilu  tahun 2024  juga  tidak  terlepas  dari  kesiapan  pegawai  negeri  sipil  yang  melekat  dalam kelembagaan-kelembagaan  pemerintah  untuk  mendukung  pelaksanaan  system pemerintahan  demokrasi.  Dasar  tuntutan  kesiapan  pegawai  negeri  sipil sebagaimana  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang  Displin  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  antara  lain  pada  pasal  3  yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil harus bekerja dengan jujur, tertib, hati-hati, dan  antusia  dalam  menjalankan  tugas  negara  dan  memberikan  layanan  terbaik kepada masyarakat.
Termasuk  dalam  pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang Displin Pegawi Negeri Sipil yang mengatur adanya larangan bagi pegawai negeri sipil dalam hal: melakukan kegiatan baik dengan atasan  maupun bawahan untuk keuntungan pribadi atau golongan sehingga menimbulkan kerugian negara, memberi  atau  menjanjikan  memberikan  sesuatu  kepada  siapapun  baik  secara langsung maupun tidak langsung untuk menduduki suatu jabatan, menerima hadiah dari siapapun terkait dengan posisi atau pekerjaan, memberikan dukungan kepada calon  presiden  atau  wakil  presiden,  dewan  perwakilan  rakyat,  maupun  dewan perwakilan  daerah.  Termasuk  masih  dalam  Pasal  4  PP  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang Displin Pegawai Negeri juga telah diatur beberapa larangan antar lain::
1. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah / wakil kepala daerah
2. Memberikan  dukungan  kepada  calon  anggota  DPRD  atau  calon  kepala daerah  untuk  memberikan  surat  dukungan  disertai  KTP  atau  surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mengambil  tindakan  atau  tidak  bertindak  dengan  cara  mencegah  atau menyulitkan  salah  satu  pihak  yang  dilayani  yang  menyebabkan  kerugian bagi pihak lain.
Dalam  kaitan  dengan  upaya  peningkatan  kualitas  system  pemerintahan demokrasi  juga  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memiliki tujuan:
a. Adnya jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui rencana, program, proses alasan  pengambilan  keputusan  public  termasuk  yang  terkait  dengan  hajat hidup orang banyak.
b. Mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  kebijakan politik dengan pengelolaan badan public yang kuat.
c. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, serta akuntabel.
d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
e. Badan publik untuk menghasilkan layananinformasi yang berkualitas.

## HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

## Kepemiluan
Pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia secara umum dapat dikatakan belum terlaksana dengan maksimal atau menunjukkan masih belum berjalannya  pemilihan  umum  yang  berkualitas.  Hal  ini  dapat dilihat berdasarkan masih banyaknya persoalan-persoalan terkait dengan pelaksanaan pemilu terutama terkait  dengan  kesejahteraan  atau  perekonomian  yang  memberikan  keadilan.  Hal ini  dapat  dilihat  berdasarkan  ketimpangan  social  yang  terjadi  serta  pemerataan dalam pelayanan baik pendidikan maupun pelayanan lainnya. Politik transaksional juga masih berlangsung yang linear dengan tingginya angka korupsi yang ditindak oleh lembaga-lembaga terkait pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan masih rendahnya  kualitas  dari  sistem  pemerintahan  demokrasi  yang  belum  berdampak langsung  terhadap  perekonomian  masyarakat  sehingga  partisipasi  public  dalam pelaksanaan pemilu menjadi rendah.
Analisis  selanjutnya  meskipun  pelaksanaan  demokrasi  yang  dijalankan telah melibatkan pihak swasta maupun masyarakat namun menurut hemat penulis tetap  masih perlu ditingkatkan sehingga tahapan pemberdayaan  masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal negatif yang terjadi bahwa pelibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan agenda pemerintahan dilakukan sangat terbatas pada kepentingan golongan  atau  nepotisme.  Sehingga  konsep  keterlibatan  yang  dihapakan  masih berjalan setengah hati atau belum serius dalam menjalankannya karena didominasi
kepentingan  ekonomi  yang  dikuasai  sekelompok  kepentingan  baik  kepentingan ekonomi  maupun  kepentingan  golongan.  Hal  ini  memerlukan  antisipasi  melalui ketentuan-ketentuan  yang  telah  disepakati  dan  etika  atau  nilai-nilai  luhur  yang merupakan bagian dari keberadaban bangsa Indonesia.
Secara sosial dan budaya dapat dikatakan bahwa budaya demokrasi masih belum dapat meninggalkan cara-cara yang telah lama berkembang di Indonesia baik pada masa-masa kerajaan maupun yang terjadi pada masa orde baru. Namun tradisi demokrasi di Indonesia telah memiliki tradisi yang baik yang telah ditandai adanya pemilihan kepala desa sejak awal kemerdekaan  yang diproklamirkan sejak tahun 1945. Termasuk tradisi atau adat istiadat yang telah berkembang pada warga yang menenmpatkan  demokrasi  sebagai  bagian  yang  penting  dalam  kehidupan masyarakat.  Dengan  demikian  tradisi  demokrasi  tetap  memiliki  ruang  pada  diri bangsa  Indonesia  hanya  mengalami  distorsi  yang  diunjukkan  masih  dominannya pengaruh sistem kerajaan serta kehidupan demokrasi yang sangat rendah pada masa sebelum orde reformasi.
Negara  Indonesia  yang  menerapkan  sistem  demokrasi  sebagai  negara kepulauan  dengan  sistem  pembagian  wilayah  yang  terbagi  dalam  pemerintahan daerah  memiliki perbedaan dalam kualitas penerapan demokrasi. Sebagai agenda demokrasi  sebenarnya  demokrasi  di  Indonesia  memiliki  ciri  khas  sebagaimana idiologi  Pancasila  yang  harus  dijadikan  sebagai  pedoman.  Hal  ini  terkait dengan upaya  kebijakan  yang  akan  dilakukan  pada  masing-masing  pemerintahan  daerah yang  memiliki  perbedaan  sehingga  suatu  kebjakanyang  dijalankan  memiliki kesesuaian  atau  dapat  diterima  pada  suatu  wilayah  pemerintahan.  Dalam  bentuk yang  berbeda  hal  ini  dapat  dilakukan        melalui  kegiatan  ilmiah  seperti  forum seminar  atau  forum  group  discussion  yang  akan  menjadi  representasi  dari  suatu wilayah.
Penerapan  sistem  demokrasi  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konteks global juga  masih  mengalami hambatan dalam penerapan demokrasi di Indoesia. Ketimpangan yang disampaikan penulis sebelumnya terkait ketimpngan ekonomi juga terjadi dalam ketimpangan politik yang dapat tergambar sebagaimana saat ini menghadapi  pemilu  yang  akan  diadakan  pada  tahun  2024  telah  menunjukkan
ketimpangan  pemahaman  demokrasi  yang  dapat  menimbulkan  kegaduhan dikarenakan pemahaman politik diantara masyarakat masih sangat berbeda dalam upaya  untuk  menuju  kualitas  demokrasi.  Hal  ini  juga  diperparah  oleh  mudahnya setiap orang mengakses media social yang berisikan muatan politik yang berbeda kepentingan  sehingga  menimbulkan  banyak  pemberitaan  bohong  yang  beredr  di masyarakat  sebagai  akibat  kurangnya  pemahaman  demokrasi  dikalangan masyarakat.

## Partisipasi Publik
Pembahasan  terkait  dengan  partisipasi  public  dalam  pelaksanaan  pemilu dapat  dilakukan  melalui  pendekatan.  Hal  ini  menjadi  penting  agar  masyarakat dalam  konteks  kepemiluan  memiliki  kesadaran  dan  kemampuan  untuk  berperan aktif  sebagai  warga  negara.  Ketidakkonsistenan  masyarakat  dalam  menjalankan pemilihan umum telah menunjukkan ketidaksesuaian antara pihak pemerintah dan lembaga  sebagai  penyelenggara  pemilu  dengan  pihak  masyarakat.  Analisis  yang dapat  dilakukan  adalah  perlunya  peningkatan  kegiatan  sosialisasi  kepada masyarakat luas tentang kepemiluan yang sangat memerlukan partisipasi publik.
Pendekatan inklusifisme di Indonesia menunjukkan adanya masih perlunya pengenalan  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  Indonesia  yang  merupakan  bagian dari  penerapan  pemberdayaan  masyarakat.  Salah  satu  momentum  penting  atau tolok  ukur  pendekatan  inklusifisme  yang  dapat  dilakukan  melalui  tahapan pemberdayaan  masyarakat  Indonesia  adalah  pemanfaatan  bonus  demografi  yang sudah dirasakan pada pelaksanaan pemilu 2024. Pendekatan yang dilakukan harus dilakukan  merupakan  bagian  strategis  terhadap  generasi  milenial  untuk mendapatkan  keterjangkauan  sehingga  kaum  milenial  menjadi  tertarik  dan memiliki rasa tanggungjawab besar untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu.
Partisipasi  politik  yang  merupakan  bagian  yang  menentukan  sistem pmerintahan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah ada sejak dahulu dalam diri rakyat Indonesia. Termasuk dalam hal keterkaitannya dengan kehidupan antar umat beragama yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah, namun dalam proses  perkembangannya  konsistensi  yang  dapat  menimbulkan  persoalan  apabila nilai-nilai musyawarah tersebut diabaikan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang
dimaksud dapat mendukung atau memperkaya kualitas pelaksanaan demokrasi juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dalam pelaksanaan pemilu  sbagai  konsekuensi  negara  demokrasi  masih  menunjukkan  adanya  sikap materialistis,  individualistis,  maupun  sifat  mengutamakan  kepentingan  kelompok atau golongan.
Termasuk masih rendahnya kesadaran untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu  bangsa  tentu  memerlukan  tanggungjawab  untuk  mencapai  cita-cita kemerdekaan  masih  belum  menjadi  pegangan  yang  kuat.  Sistem  yang  telah dijalankan  lebih  menuntut  pada  pemilihan  umum  akhirnya  menghasilkan perwakilan dan pemimpin yang kurang memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi serta  amanah  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dengan  kata  lain  untuk  pencapaian tujuan  nasional  sebagaimana  amanah  dari  proklamasi  kemerdekaan  sangat ditentukan oleh semangat nasionalisme yang tinggi serta dalam upaya pencapaian tujuan nasional.
Pendekatan  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan pemilu  yang  berkualitas  dapat dilakukan  melalui  pendekatan  secara  inklusifisme yang  melihat  pada  aspek  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  ekonomi  termasuk berdasarkan  pemahaman  yang  dilakukan  berdasarkan  pada  pembagian  wilayah- wilayah  di  Indonesia.  Hal  ini  sejalan  dengan  yang  dilakukan  sebagaimana pendekatan  dalam  pengembangan  wilayah  di  Indonesia  yang  mendasarkan  pada pendekatan  aspek  sosial,  budaya,  politik,  dan  ekonomi.  Dengan  demikian  untuk peningkatan  partisipasi  publik  tidak  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  pemilu namun sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat yang telah berjalan.

## Sistem Pemerintahan Indonesia
Perkembangan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu di Indonesia masih belum  mencapai  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,  hal  ini  dapat  dilihat berdasarkan pada masih tingginya pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum dan terutama terkait dengan rendahnya jumlah pemilih yang hadir atau memberikan hak pilih.. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem  pemerintahan  demokrasi  yang  dijalankan  belum  berjalan  dengan  baik. Berdasarkan kajian teori yang telah disampaikan sebelumnya bahwamasih adanya
sistem  kerajaan  yang  saat  ini  sering  disebut sistem  otoritarian  telah  menurunkan kualitas  demokrasi.  Hal  ini  juga  telah  terjadi  pada  negara-negara  yang  telah menjalankan  demokrasi  cukup  lama  seperti  Amerika  Serikat  dan  negara  lainnya yang terdistorsi dengan adanya penguatan otoritarianisme (Plattner : 2004)
Sistem  waralaba  demokrasi  masih  tetap  terjadi  di  Indonesia  sejak pemerintahan  orde  baru  maupun  setelah  orde  reformasi  yang  ditandai  oleh pelaksanaan demokrasi transaksional dan maupun indikasi otoritarian. Hal ini tidak terlepas  dari  sistem  pemerintahan  yang  dijalankan    karena  pemerintah  menjadi penanggungjawab  utama  dalam  upaya  peningkatan  partisipasi  publik  masyarakat dalam pelaksanaan pemilu termasuk kualitas sistem yang dijalankan. Sistem pemilu yang  telah  dilakukan  berbagai  perubahan  regulasi  yang  mengalami  berbagai perubahan  aturan  kearah  yang  lebih  baik  belum  cukup  untuk  menjadi  jaminan pelaksanaan sistem pemerintahan yang benar-benar memberikan kepercayaan yang ditunjukkan atas rendahnya partisipasi publik dalam pelaksanaan pemilu.
Keterkaitan  sistem  pemerintahan  dengan  demokrasi  yang  berjalan  juga masih belum mendapatkan kepercayaan masyarakat juga disebabkan oleh hasil atau dampak luas terhadap kehidupan masyarakat terkait dengan pengelolaan kehidupan ekonomi,  sosial,  budaya,  maupun  politik  yang  dipimpin  oleh  orang-orang  yang terpilih melalui pemilihan umum. Hal ini dapat dipahami karena adanya kegiatan memperkaya  diri  sendiri  yang  ditunjukkan  adanya  ketimpangan  sosial  atau tingginya  tingkat  korupsi  yang  menunjukkan  terjadinya  penyimpangan  sistem pemerintahan  demokrasi  Indonesia.  Sebagai  contoh  kasus  yang  menunjukkan lemahnya  sistem  pemerintahan  demokrasi  yang  terjadi  di  tahun  2023  dengan terbongkarnya  penggelapan  pajak  yang  dilakukan  seorang  dirjen  pajak  sebagai bukti  produk  hasil  pemilihan  yang  merupakan  bagian  dari  tanggungjawab  baik dilevel  legislative, eksekutif ,  maupun judikatif  hasil dari pelaksanaan demokrasi yang melibatkan masyarakat.
Tanggungjawab pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dapat  dilihat  berdasarkan  pendekatan  demografi  dan  kewilayahan.  Pendekatan demografi  atau  kearifan  local  perlu  dilakukan  untuk  penyesuaian  atas  berbagai aspek  ekonomi, aspek politik, aspek sosial dan budaya, serta aspek lainnya dalam
upaya  konteks  pelaksanaan  demokrasi  serta  upaya  peningkatan  kehidupan  suatu wilayah.  Permasalahan  lainnya  yang  juga  menimbulkan  ketidakpercayaan masyarakat  adalah  masih  sulitnya  lapangan  kerja,  tingginya  biaya  pendidikan, tingginya angka kriminalitas serta permasalahan lainnya yang menunjukkan masih rendahnya  kinerja  pemerintah  sebagaimana  amanah  atau  tanggungjawab  secara konstitusi.
Pelayanan  publik  terkait  kesiapan  pelaksanaan  pemilu  tahun  2024  juga masih seringkali  menimbulkan permasalahan, hal  ini dapat terjadi pda pendataan masyarakat  yang  akan  didaftarkan  pada  daftar  pemilih  tetap  yang  seringkali masyarakat merasa dirugikan karena tidak terdata. Bagi sebagaian msyarakat yang tetp  memiliki  semangat  untuk  memberikan  hak  suara  tetap  akan  mendapatkan layanan dalam memberikan suara namun bagi sebagin masyarakat terlanjur kecewa dengan  kinerja  pelayanan  pendataan  masyarakat  sehingga  menimbulkan ketidakhadiran dalam  memberikan suara. Permaslahan  ini terjadi pada pendataan masyarakat yang dilakukan kementerian dalam negeri serta dinas kependudukan di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.
Kesiapan  masyarakat dalam  pelayanan pemilu tahun 2024  masih  menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dan pihak-pihak terkait. Hal ini berdasarkan permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  pemilu  sebelumnya yang  menunjukkan  data  yang  kurang  actual  atau  tidak  terupdate  sehingga menunjukkan  pekerjaan  yang  dilakukan  kurang  bertanggungjawab  dan  telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri  Sipil.  Hal  yang  menunjukkan  kurangnya  keseriusan  pemerintah  dalam pendataan  penduduk  dapat  dilihat  ketika  menjelang  pelaksanaan  pemilu  maka banyak  warga  yang  telah  meninggal  dunia  masih  tetap  terdaftar  sebagai  peserta pemilu.
Sedangkan  persoalan  paling  rawan  sebagaimana  masih  tingginya  angka korupsi  di  Indonesia,  maka  penyelenggaraan  pemilu  2024  tetp  dikhawatirkan terjadinya tindak korupsi karena dapat menimbulkan tindakan pemberin hadiah atau perlakuan  yang  berbeda  dalam  pelayanan  terhadap  pihak-pihak  yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemilu baik bagi masyarakat sebagai pemberi
suara maupun bagi para calon eksekutif maupun calon legislatif. Pemberian hadiah juga  merupakan  fenomena  yang  sering  terjadi  yang  telah  diatur  dalam  aturan tentang bentuk gratifikasi namun diperkirakan masih akan menjadi cara-cara yang digunakan  para  calon  yang  akan  menduduki  jabatan  melalui  pelaksanaan  pemilu tahun 2024.
Terkait keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian yang seringkali menimbulkan  persoalan  dan  kekecewaan  bagi  masyarakat.  Termasuk  informasi publik  yang  dihasilkan  yang  tidak  merata  bagi  masyarakat  atau  tidak  transparan maupun  pengambilan  keputusan  yang  kurang  melibatkan  masyarakat.  Hal  ini sangat  didukung  oleh  adanya  kualitas  prosedur  pelayanan,  termasuk  pengaturan waktu pelayanan serta akses yang mudah sebagaimana tuntutan kemajuan teknologi informasi sehingga memudahkan keterjangkauan masyarakat.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  pemilu  yang  berkualitas  diharapkan  bukan  hanya  terkait kualitas pelaksanaan demokrasi tetapi termasuk dalam menjalankan amanah yang telah  diberikan  melalui  pemilihan  umum  dengan  pengelolaan  Negara  meliputi aspek  penting  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik.  Upaya  peningkatan partisipasi  publik  dalam  kegiatan  pemilu  diharapkan  dapat  menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat dan menjadi penguat persatuan bangsa Indonesia.
Untuk  mencapai  pemilu  yang  berkualitas  diperlukan  adanya  tindakan- tindakan  konkrit  yang  berupaya  melakukan  sosialisasi  pendidikan  politik  seperti pembekalan-pembekalan  kelembagaan  terkait  sehingga  dapat  meningkatkan kualitas  dari  sumber  daya  manusia  pada  masing-masing  lembaga  sebagai penanggungjawab  utama  penyelenggaraan  pemilu.  Keberhasilan  pelaksanaan pemilu  tidak  dapat  dilakukan  secara  parsial  tetapi  terkait  kualitas  kehidupan masyarakat luas dari berbagai aspek kehidupannya.
Pelaksanaan pemilu yang berkualitas dalam rangka peningkatan partisipasi publik juga sangat ditentukan oleh kinerja pegawai negeri sipil sebagai bagian yang terkait  dalam  penyelengaraan  pemilu  bersama  lembaga  yang  dibentuk  dengan prinsip independensi. Kedisplinan pegawai negeri sipil serta keterbukaan informasi
public yang telah diatur dalam regulasi pemerintah Indonesia menjadi dasar untuk mendukung  pelaksanaan  pemilu  yang  berkualitas.  Melalui  tanggungjawab  yang diberikan  pegawai  negeri  dalam  proses  penyelenggaraan  pemilu  serta  adanya jaminan bagi rakyat untuk memperoleh atau mengetahui rencana, program dalam konteks  pelaksanaan  pemilu  sebagai  program  strategis  pemerintah  akan memberikan dasar yang kuat untuk menghasilkan peningkatan kepercayaan publik.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesesuaian dari berbagai aspek  kehidupan  masyarakat  yang  dilakukan  pada  sistem  pemerintahan  sangat menentukan  kulitas  pelaksanaan  demokrasi.  Hal  ini  yang  diharapkan  sebagai penyangga sistem pemerintahan demokrasi melalui peningkatan kualitas kehidupan masyarakat  baik  secara  nasional  maupun  secara  wilayah.  Pelaksanaan  sistem demokrasi yang dapat dilihat melalui kegiatan pemilu perlu melakukan pemetaan terhadap  masalah-masalah  yang  menjadi  prioritas  untuk  segera  diselesaikan sehingga memberikan dampak luas terhadap partisipasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Prof, Dr.Jimly S.H, “Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu”, PT
RajaGrafindo Persada, 2013, Jakarta
Babayan, Nelli, Danela Huber, “Motioned, Debated, Aggreed? Human Rights and Democracy  Promotion  in  International  Affairs”,  Transworld-Working  Paper 06, Descember 2012.
Flahaut, F,.2003, “Malice Verso.” London
Hiarriej,  Eric,  Dr,  “Mozaik  Kebijakan  Publik  di  Indonesia  2014”  Moralisasi,
Estetisasi Politik,Dan Populisme: Masalah-Masalah Demokrasi
Indonesia,Institute  Of  Government  and  Public  Affairs  (IGPA),  MAP
Universitas Gadjah Mada, 2014, Yogyakarta
Marc  E,Plattner,  “Populism,  Pluralism,  and  Liberal  Democacy”  Journal  Of Democracy, Vol.21, No.1 Januari 2010
Przeworski, Adam, Fernando Limongi, “ Political Regimes and Economic Growt” , The Journal Of Economic Perspectives, Vol,7, N, 3, Summer, 1993, hal 51- 69.
Warjio, Ph.D, “Politik Pembangunan Paradoks, Aktor, Teori dan Idiologi”, Penerbit Kencana, 2016, Jakarta
Wildan,  D,  “Suasana  Sebelum  Proklamasi  17  Agustus  1945”,  Kementerian Sekretariat Negara republic Indonesia, 2019, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawi Negeri Sipil
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum    Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum.