## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Garut
Mila Meilani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  di  Kabupaten  Garut.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  analisis  dengan  teknik survey. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 wajib pajak hotel yang terdaftar di Kabupaten Garut yang diambil sampel berdasarkan menggunakan teknik sampel  jenuh  (sensus).  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Confirmatory Factor Analysis (CFA). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari dua puluh lima terbentuk menjadi empat faktor baru yang membentuk kepatuhan  wajib  pajak  hotel  di  Kabupaten  Garut  yaitu  diantaranya  :  Faktor pengetahuan pajak terdiri dari: membayar pajak tepat waktu, adanya kegiatan/usaha, memahami  peraturan  perpajakan,  tidak  menunggak,  sanksi  administrasi,  sanksi pidana.  Faktor  kualitas  pelayanan  terdiri  dari:  ketepatan  waktu  pelayanan,  tidak diskriminatif,  kemampuan  pegawai,  penyampaian  informasi  yang  jelas,  adanya kepastian, kesopan santunan, perhatian, sikap simpatik, penampilan pegawai, sarana dan  prasarana.  Faktor  administrasi  perpajakan  terdiri  dari:  sosialisasi  pajak, penyuluhan, mekanisme pembayaran pajak yang mudah, melaporkan secara benar dasar  pajak,  membayar  pajak  sesuai  tagihan.  Faktor  kesadaran  wajib  pajak  terdiri dari:  tanggung  jawab,  motivasi,  kepercayaan  pada  pegawai  pajak,  sikap  petugas pajak.
Kata Kunci: Wajib Pajak, Metode Deskriptif, Pajak Hotel.

## 1. Pendahuluan
Dalam dunia industri, Indonesia mempunyai banyak bisnis yang kreatif dan terampil (Aisyah et al., 2020), salah satunya bisnis perhotelan.  Pada bisnis perhotelan tidak terlepas dari pajak. Pajak daerah  menjadi  sumber  penerimaan  yang  berasal  dari  dalam  daerah  yang  dapat  dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali,  mengelola,  dan  menggunakan  sumber-sumber  daya  alam  serta  potensi-potensi  lain yang  terdapat  di  daerahnya  masing-masing  sehingga  nantinya  dapat  meningkatkan  pendapatan daerah,  serta  menunjang  kelancaran  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemerintahannya.  Setiap daerah  dituntut  untuk  bisa  mengurangi  seminimal  mungkin  ketergantungan  keuangan  kepada pemerintah pusat sehingga setiap daerah bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri.
Pajak  daerah  di  Kabupaten  Garut  diatur  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2009  Berdasarkan  UU tersebut pemungutan pajak menerapkan selft assessment system sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan agar penerimaan pendapatan pajak optimal, perlu kesadaran masyarakat untuk mentaati kewajiban perpajakan yang ada. Ketaatan membayar pajak menjadi masalah  penting  kalau  wajib  pajak  belum  patuh,  akan  melakukan  tindakan  penghindaran, pengelakan  dan  pelalaian  pajak  yang  akhirnya  merugikan  negara  karena  berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2013). Kepatuhan pajak menurut Brown dan Mazur yang dikutip oleh (Martin,  2010),  adalah  suatu  ukuran  yang  secara  teoritis  dapat  digambarkan  dengan
mempertimbangkan  tiga  jenis  kepatuhan  yaitu  melaporkan,  penyimpanan  dan  membayarkan pajak.  Wajib  pajak  patuh  akan  kewajibannya  karena  menganggap  kepatuhan  terhadap  pajak merupakan suatu norma (Lederman, 2003).
Kepatuhan  pajak  adalah  wajib  pajak  bersedia  melakukan  kewajibannya  tanpa  adanya  paksaan dalam  membayar  pajak  berdasarkan  peraturan  yang  masih  berlaku  menurut  (James,  2004). Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan, melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan (Doran, 2009).
Pengetahuan  tentang  peraturan  perpajakan  penting untuk menumbuhkan  perilaku  patuh  karena bagaimana  mungkin  wajib  pajak  disuruh  patuh  apabila  mereka  tidak  mengetahui  bagaimana peraturan  perpajakan.  (Palil,  2005)  menemukan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  tentang  pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evation .
Dalam  pengenaan  pajak,  untuk  meringankan  orang  pribadi  atau  badan  yang  menerima  setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditentukan dalam Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Selama ini pendapatan Kabupaten Garut dari sektor pajak dan Retribusi Daerah masih kecil, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

## Gambar 1. Grafik Rata- Rata Pertumbuhan Pajak Pertahun 2014-2018 (Bapenda Garut 2020)
Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan pajak dari tahun 2014-2018 yang sangat rendah diantaranya pajak hotel, pajak reklame, PPJ, Pajak MBLB, pajak air tanah, pajak BPHTB dan PBB, begitupun pajak sarang burung wallet yang mengalami minus, sementara pajak yang mengalami pertumbuhan tinggi yaitu pajak parkir, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah.
-200 0 200 400 600 800 1000 RATA- RATA PERTUMBUHAN PAJAK PERTAHUN 2014-2018 2014 2015
2016 2017 2018 Pertumbuhan 2014-2018 Rata-Rata Pertumbuhan
Pajak hotel yang merupakan salah satu pajak yang dikelola BAPENDA Garut adalah jenis pajak daerah yang mempunyai karakteristik yang sama, dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang perhotelan yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  wajib  pajak  hotel  mempunyai  hak  untuk memungut  pajak  atas  pelayanan  yang  diberikan  kepada  konsumen  dan  mempunyai  kewajiban untuk  melaporkan  dan  membayarkan  pajak  tersebut  kepada  Pemerintah  Daerah.  Pajak  hotel merupakan  pajak  daerah  yang  dikenakan  kepada  subyek  pajak  yaitu  konsumen  yang  telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel, pengelola restoran atau pengusaha hiburan. Konsumen hotel adalah subyek pajak hotel yang wajib dikenakan pajak atas pelayanan hotel. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah.
Dari tabel 1.1 di atas dapat terlihat bahwa rata-rata perkembangan pajak hotel di Kabupaten Garut sangat  rendah.  Hal  ini  peneliti  menduga  karena  rendahnya  pendapatan  dari  pajak  hotel  karena kepatuhan  wajib  pajak  yang  rendah.  Berdasarkan  observasi  awal  peneliti  ditemukan  beberapa permasalahan yang menyangkut dengan kepatuhan wajib pajak hotel diantaranya:
1. Sanksi perpajakan yang diberlakukan tidak menakutkan. Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan  didapatkan  bahwa  wajib  pajak  tidak  segan  untuk  menyuap  aparat  pajak  agar dapat  terbebas  dari  sanksi.  Padahal  pengenaan  sanksi  perpajakan  bertujuan  untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Beberapa pengusaha hotel tidak patuh dalam melaporkan dan menyampaikan SPTPD tepat waktu, sehingga pembayaran perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang berdampak pada penerimaan  pajak  hotel  melewati  2  masa  pajak  atau  terlambatnya  penerimaan. Perkembangan  jumlah  wajib  pajak  hotel  yang  terdaftar  di  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Garut  setiap  tahun  menunjukkan peningkatan  dalam  jumlah wajib  pajak, yaitu diataranya terdapat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 1. Wajib Pajak Hotel 2015-2020 di Kabupaten Garut
No Jenis Pajak Jumlah WP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pajak Hotel 81 83 91 101 105 105 Jumah 81 83 91 101 105 105
Sumber: Bapenda Garut 2020
Berdasarkan tabel di atas jumlah wajib pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan namun tidak dibarengi dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak hotel dan restoran di Kabupaten Garut.
3. Wajib pajak hotel yang menggunakan system aplikasi manajemen hotel yang berkerjasama dengan  pihak  fendor/pihak  ketiga,  untuk  pengambilan  data  transaksi  memerlukan  modul interface  sebagai  media  atau  ruang,  serta  untuk  pembuatan  modul  interface  tersebut fendor/pihak  ketiga  penyedia  aplikasi  manajemen  hotel  mengajukan  permintaan  biaya, sedangkan  tidak  tersedia  anggaran  yang  mengakibatkan  belum  dapat  dilakukannya pengambilan data transaksi pada hotel yang menggunakan aplikasi manajemen hotel.
Pajak  daerah  di  Kabupaten  Garut  diatur  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2009  Berdasarkan  UU tersebut pemungutan pajak menerapkan selft assessment system sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Agar penerimaan pendapatan pajak optimal, perlu kesadaran masyarakat untuk mentaati kewajiban perpajakan yang ada. Ketaatan membayar pajak menjadi masalah  penting  kalau  wajib  pajak  belum  patuh,  akan  melakukan  tindakan  penghindaran, pengelakan  dan  pelalaian  pajak  yang  akhirnya  merugikan  negara  karena  berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2013).
Berdasarkan fenomena masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti lebih mendalam tentang kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran sebagaimana yang terungkap pada fenomena permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul: “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Garut”.

## 2. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  analisis  dengan  teknik survey. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu  fenomena  atau  hubungan  antara  dua  atau  lebih  fenomena  (Iskandar,  2019).  Metode penelitian  deskriptif  dapat  memperluas  ruang  lingkup  penelitian,  masalah  yang  diselidiki dinyatakan  dengan  sangat  tajam  dan  ekonomis,  serta  dapat  mengidentifikasi  unsur-unsur  yang spesifik.  Dengan  demikian  metode  penelitian  ini  diharapkan  akan  mampu  mengungkapkan fenomena  yang  dikaji  secara  sistematis  guna  mendapatkan  kejelasan  dari  permasalahan  yang diteliti.  Teknik  penelitian  ini  menggunakan  metode  survey,  yaitu  penelitian  yang  mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Confirmatory Factor Analysis (CFA).  Analisis  faktor  adalah  salah  satu  teknik  statistik  multivariat  yang  digunakan  untuk meringkas  (data summarization )  dan  mereduksi  data  (data reduction )  sejumlah  besar  variabel kedalam jumlah yang lebih kecil (Hidayat & Istiadah, 2018).

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak hotel di kabupaten garut maka dilakukan pengukuran dengan  menggunakan  angket  yang  terdiri  dari  pernyataan  yang  masing-masing  disertai  5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Dari jawaban tersebut kemudian diolah menggunakan teknik analisis data analisis faktor confirmatory dengan menggunakan bantuan software spss 23 .
Berikut penulis paparkan hasil pengolahan data terhadap pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut kedalam dua puluh lima pernyataan:
Berikut  ini  adalah  penjelasan  dan  langkah-langkah  mengenai  hasil  pengolahan  data  dengan menggunakan analisis faktor.

## a. Menentukan variabel yang akan dianalisa
Variabel  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  adal  ah  sebanyak  25  variabel.  Yang  pada  tahap sebelumnya telah melalui uji validitas  dan reliabilitas. Untuk itu maka ke 25 variabel ini akan diuji dengan analisis faktor.
b. Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan
ke 25 variabel yang diuji, dimasukkan ke dalam analisis faktor untuk diuji nilai KMO dan Bartlett Test dan MSA (measures of sampling adequancy)., nilai MSA harus diatas 0,5. berikut ini adalah tabel dari nilai KMO dan Bartlet Test.

## Tabel 2. KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .912 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1678.260 Df 300 Sig. .000
Berdasarkan dari Label diatas dapat dilihat bahwa  angka  KMO dan Barlett Test adalah 0,912 dengan  tingkat  signifikansi  0.000  oleh  sebab  itu,  maka  variabel  dan  sampel  yang  ada  dapat dianalisis lebih lanjut.
Dalam melihat faktor yang terbentuk, maka  harus  dapat  dilihat pada nilai Eigenvaluenya. untuk menentukan faktor yang terbentuk maka harus dilihat nilai eigenvaluenya harus berada diatas satu (1),  jika  sudah  berada  dibawah  satu  maka  sudah  tidak  tepat.  Eigen  value  menunjukkan kepentingan reatif masing-masing factor dalam menghitung varians dari total variabel yang ada. Jumlah  angka  eigenvalue,  susunanya  selalu  diurutkan  pada  nilai  yang  terbesar  sampai  yang terkecil.
Pada tabel diatas terlihat bahwa hanya 4 faktor yang terbentuk, karena dengan satu factor angka eigen  values  masih  diatas  1,  dengan  dua  faktor  eigen  value  masih  diatas  1,  dengan  tiga  faktor angka masih diatas 1, empat factor masih diatas 1, oleh sebab itulah hanya terbatas 4 faktor.
Dengan demikian, ke 25 variabel yang direduksi menjadi hanya terdiri dari 4 faktor, yaitu:
a. Faktor  1  terdiri  dari:  Membayar  Pajak  Tepat  Waktu,  Adanya  Kegiatan/Usaha,  Memahami Peraturan Perpajakan, Tidak Menunggak, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana.
b. Faktor  2  terdiri  dari:  Ketepatan  Waktu  Pelayanan,  Tidak  Diskriminatif,  Kemampuan Pegawai,  Penyampaian  Informasi  Yang  Jelas,  Adanya  Kepastian,  Kesopan  Santunan, Perhatian, Sikap Simpatik, Penampilan Pegawai, Sarana Dan Prasarana.
c. Faktor  3  terdiri  dari:  Sosialisasi  pajak,  Penyuluhan,  Mekanisme  Pembayaran  Pajak  Yang Mudah, Melaporkan Secara Benar Dasar Pajak, Membayar pajak sesuai tagihan.
d. Faktor  4  terdiri  dari:  Tanggung  jawab,  Motivasi,  Kepercayaan  pada  pegawai  pajak,  Sikap petugas pajak.
Menurut Santoso (2004:47), menjelaskan bahwa Component Matrix dari proses rotasi ( Rotated
Component  Matrik )  memperlihatkan  distribusi  variabel  yang  lebih  jelas  dan  nyata.  Dengan adanya  proses  rotasi  faktor  loading  yang dulunya kecil  semakin  diperkecil,  dan  faktor  loading yang besar semakin diperbesar.
Tabel 3. Component Transformation Matrix
Component 1 2 3 4 1 .601 .480 .447 .457 2 -.629 -.083 .751 .180 3 -.468 .824 -.315 .058 4 .154 .290 .369 -.869
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Dari  tabel  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  diagonal  faktor  (componen) 1, 2, 3,  4  (0,601; 0,751;  0,824;  0,369)  Angka    dengan    ditandai  minus  (“  -  “)  hal  tersebut  menunjukkan  arah korelasi. Sedangkan pada diagonal yang lain menunjukkan angka dibawah 0,5 yang menunjukkan adanya terdapat komponen lain pada masing-masing faktor yang mempunyai korelasi lebih tinggi. Dan hanya tiga faktor yang angkanya diatas 0,5 yaitu: faktor 1 (componen 1), faktor 2 (componen 3), dan faktor 3 (componen 2), masing-masing angkanya: 0,601; 0,751; 0,824.
Berdasarkan terbentuknya, hanya empat faktor yang pada diagonalnya nilainya diatas 0,5, hal itu sudah cukup mewakili dari keempat faktor yang terbentuk.

## 3.1 Interpretasi Atas Faktor Yang Telah Terbentuk
a. Faktor Pengetahuan Pajak
Faktor pertama yang sangat membentuk kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut adalah faktor pengetahuan pajak. Pengetahuan wajib pajak  terhadap peraturan  perpajakan adalah hal yang  sangat  penting  agar  wajib  pajak  dapat  mengetahui  informasi  yang  berkaitan  dengan kewajibannya dalam membayar pajak.
b. Faktor Kualitas Pelayanan
Hasil  pengolahan  data  dan  observasi  peneliti  ditemukan  bahwa  faktor  kualitas  pelayanan  juga menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib  pajak  dapat  dilakukan dengan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  baik kepada  wajib pajak.  Peningkatan  kuantitas  pelayanan  diharapkan  dapat  memberikan  kepuasan  wajib  pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan di bidang perpajakan juga semakin meningkat.
c. Faktor Administrasi Perpajakan
Faktor ketiga yaitu administrasi perpajakan, faktor administrasi perpajakan ini menjadi salah-satu faktor yang membentuk kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut. Hal ini didukung oleh penelitian menurut Muhammad dan Awaluddin (2015) mengatakan bahwa variabel administrasi perpajakan  mengindikasikan  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  administrasi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Malang Selatan. Selain itu penelitian Rahayu dan Lingga  (2009)  bahwa  modernisasi  sistem  administrasi  menginfikasikan  terdapat  pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

## d. Faktor Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  dapat  dilihat  dari  kesungguhan  dan  keinginan  wajib  pajak  untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Dalam hal ini jika wajib  pajak  mempunyai  kesadaran  akan  membayar  pajak  maka  akan  senantiasa  membayar kewajibannya sesuai tagihan dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan dari data faktor-faktor yang membentuk kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:
a. Dari ke dua puluh lima variabel yang peneliti ujikan mengenai kepatuhan wajib pajak hotel di  Kabupaten  Garut  maka  dapat  disimpulkan  terbentuk  4  faktor  baru  yang  terdiri  dari  :  1) faktor pengetahuan pajak, 2) faktor kualitas pelayanan, 3) faktor administrasi perpajakan, 4) faktor kesadaran wajib pajak.
b. Faktor 1 dinamakan faktor pengetahuan pajak yang terdiri dari atas variabel yang meliputi: Membayar Pajak Tepat Waktu dengan faktor loading 0,614, Adanya Kegiatan/Usaha dengan faktor loading 0,659, Memahami Peraturan Perpajakan dengan faktor loading 0,819,  Tidak Menunggak dengan faktor loading 0,728, Sanksi Administrasi dengan faktor loading 0,806, Sanksi Pidana dengan faktor loading 0,734. Temuan dilapangan bahwa masih banyak wajib pajak  hotel  yang  terdaftar  yang  belum  membayar  pajak  tepat  waktu  dan  menunggak  hal tersebut disebabkan oleh wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan. Selain it ditemukan belum adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran, sanksi  yang  diberikan  hanya  pemberian  surat,  namun  belum  efektif  karena  wajib  pajak banyak yang mengabaikannya.
c. Faktor 2 dinamakan faktor kualitas pelayanan yang terdiri dari atas variabel yang meliputi : Ketepatan Waktu Pelayanan dengan faktor loading 0,718, Tidak Diskriminatif dengan faktor loading  0,583,  Kemampuan  Pegawai  0,586,  Penyampaian  Informasi  Yang  Jelas  0,750, Adanya Kepastian 0,637, Kesopan Santunan 0,627, Perhatian 0,812, Sikap Simpatik 0,642, Penampilan  Pegawai  0,461,  sarana  dan  prasarana  dengan  faktor  loading  0,710.  Temuan dilapangan bahwa pegawai pajak senantiasa berpenampilan rapih dan berikap sopan santun dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang hotel yang merupakan kewajibannya. Selain itu ditemukan bahwa pegawai pajak masih diskriminatif dalam memberikan pelayanan jika terdapat keluarga atau teman.
d. Faktor 3 dinamakan faktor administrasi perpajakan yang terdiri dari sosialisasi pajak dengan faktor  loading  0,447,  Penyuluhan  dengan  faktor  loading  0,586,  Mekanisme  Pembayaran Pajak  Yang  Mudah  dengan  faktor  loading  0,608,  Melaporkan  Secara  Benar  Dasar  Pajak dengan faktor loading 0,581, Membayar pajak sesuai tagihan dengan faktor loading 0,754. Temuan  dilapangan  bahwa  pengelolaan  administrasi  perpajakan  yang  diberikan  Bapenda sebenarnya sudah cukup baik, akurat, dan benar serta memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan  dengan  mudah,  efektif  dan  efisien.  Namun kenyataan dilapangan masih ditemui permasalahan seperti masih ada wajib pajak hotel dalam proses pembayaran pajak dilakukan secara offline yaitu langsung ke kantor Bapenda, hal ini
bisa  diperbaiki  bilamana  petugas  pajak  memberikan  sosialisasi  dan  penyuluhan  proses pembayaran dengan E-SPT dan E-Filling kepada WP yang belum paham mengenai proses pembayaran secara online agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat karena proses yang sangat mudah.
e. Faktor 4 dinamakan faktor kesadaran wajib pajak yang terdiri dari : tanggung jawab dengan faktor loading sebesar 0,744, motivasi dengan faktor loading sebesar 0,781, kepercayaan pada pegawai  pajak  dengan  faktor  loading  0,799,  sikap  petugas  pajak  dengan  faktor  loading sebesar  0,710.  Temuan  dilapangan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak masih  kurang  hal  ini  terlihat  dari  kurangnya  motivasi  yang  ada  pada  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  hotel  serta  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap pegawai  pajak  yang kurang karena banyaknya kasus tentang penggelapan pajak.

## Daftar Pustaka
Aisyah , R., Nabhani, I., Aulawi, H., & Hamdani, N. A. (2020). Strategy for Accelerating Management and Development of SMEs in The Kriya Sub-Sector in The Creative Industry. Strategic: Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis , 20 (2). Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi. Martin, M.P. 1991, Analysis And Design of Business Information Sytems, Macmillan Publishing Company, New York.
Mulyaningsih.  “Analisis  Perilaku  Birokrasi  Terhadap  Efektivitas  Organisasi”. Jurnal  Kelola: Jurnal Ilmu Sosial 1.2 (2018):173-186.
Mulyaningsih. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Transformasi Budaya Organisasi  terhadap  Manajemen  Sekolah  untuk Mewujudkan  Efektivitas  Penggunaan Budaya Sharing di Lingkungan Pendidikan. Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis. Vol. 1 No. 1.
Nurlaela,  L.,  Mulyaningsih,  M.,Gumilar,  I.  R  &  Avrianto, A.  (2018).  “Effect  Of  Task  Service Quality And Tax Sanctions Againts Vehicle Taxpayer Compliance At The Samsat Office Of  Garut  District. “Proceeding  of  International  Seminar  &  Conference  on  Learning Organization.
Palil. M. R, (2005). Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.7 No.1: 11-21 Simanjuntak,  Timbul  Hamonangan  Dan  Imam  Mukhlis  (2018).  Dimensi  ekonomi  perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Bogor: Raih Asa Sukses.
Siti  Kurnia  Rahayu,  (2013),  Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan  Aspek  Formal.  Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Sony  Devano  dan  Siti  Kurnia  Rahayu,  (2006).  Perpajakan:  Konsep,  Teori  dan  Isu  Kencana. Jakarta.
Widayanti  dan  nurilis.  (2010).  “faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemauan  untuk  membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. (studi kasus pada KPP pratama gambir tiga)”. SNA XIII Purwokerto