## PENGARUH PENGAWASAN KEPALA SATUAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI SATUAN, POLISI PAMONG PRAJA DI SUB BAGIAN TATA USAHA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  KABUPATEN TRENGGALEK
Sony Suyanto
FISIP Universitas Kadiri - Kediri

## Abstraksi
Keberhasilan kerja Pegawai SatuanPolisi PamongPraja yang berada di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek yang dalam penelitian ini nantinya disingkat dengan di Sub Bagian Satpol PP Kabupaten Trenggalek dapatmemberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, maka para pegawai tersebut harus mempunyai semangat kerja yang tinggi, selain itu sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai abdi Negara. maka mereka harus  dapat  melaksanakan  tugas  kedinasan  sebaik-baiknya  dengan  penuh  kesadaran  dan tanggungjawab.
Pengawasan  kepada  para  pegawai  dalam  suatu  instansi  atau  organisasi  Satuan  Polisi Pamong  Praja  yang  biasa  disingkat  dengan  Satpol  PP,  perlu  dilakukan  sebagai  usaha  untuk dapat  mencegah  kemungkinan  adanya  penyimpangan  dari  pada  rencana-rencana,  instruksi- instruksi, saran-saran dan, sebagainya yang telah ditetapkan, sehingga sangat diperlukan adanya pengawasan  dari  pimpinan.  Pengawasan  dilakukan  karena  merupakan  tindakan  yang  biasa dilakukan  oleh  seorang  pimpinan  untuk  mengetahui  apakahjalannya,  pekerjaan  dan  hasilnya sesuai dengan rencana atau tidak. Permasalahannya apakah pengawasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berpengaruh positif terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
Agar bisa menjawab permasalahan, maka digunakan pendekatan penelitian kuantitatif, untuk  penentuan  sampel  menggunakan  teknik  purposive  sampling. Teknik  pengumulan  data dengan  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan  teknik  analisisnya  adalah  korelasi  product moment,  dengan  hasil  penelitian  terdapat    pengaruh  Pengawasan  Kepala  Satuan  Terhadap Prestasi Keria Pegawai Satuan, Polisi Pamong Praja Di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
Kata Kunci : Pengawaasan, Prestasi Kerja

## 1.  Latar Belakang
Pengawasan kepada para pegawai dalam suatu  instansi  atau  organisasi  Satuan  Polisi Pamong  Praja  yang  biasa  disingkat  dengan Satpol  PP,  perlu  dilakukan  sebagai  usaha untuk  dapat  mencegah  kemungkinan  adanya penyimpangan  dari  pada  rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan, sebagainya yang  telah  ditetapkan,  sehingga  sangat diperlukan adanya pengawasan dari pimpinan. Pengawasan  dilakukan  karena  merupakan tindakan  yang  biasa  dilakukan  oleh  seorang pimpinan  untuk  mengetahui  apakahjalannya, pekerjaan  dan  hasilnya  sesuai  dengan  rencana atau tidak.
Pengawasan  yang  dilakukan  Kepala Satuan  secara  rasional, • exible  dan,  continew pada  dasarnya  mempunyai  tujuan  untuk perbaikan  dalam  melaksanakan  pekerjaan, sehingga  timbul  e• siensi  kerja.  Untuk itu  apabila  terdapat  suatu  kesalahan  yang dilakukan  oleh  Para  Pegawai  Satuan  Polisi Pamong,  Praja,  maka  seorang  pimpinan  yang dalam  hal  ini  Kepala  Satuan  harus,  mampu memberikan  petunjuk  cara  memperbaikinya secara  berangsur-angsur,  dengan  demikian Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek  sebagai  bawahanstaf  betul-betul merasa dibina dan dibimbing.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek. Adapun Pegawai  di  Sub  Bagian  Tata  Usaha  Satuan Polisi  Pamong  Praja  berdasarkan  Peraturan Bupati  Trenggalek  Nomor  :  6  Tahun  2014 Tentang  Penjabaran  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan Pegawai  Negeri  Sipil  yang  mempunyai  tugas diantaranya yaitu perumusan kebijakan teknis  dan  penyusunan  mempunyai  tugas diantaranya  yaitu  perumusan  kebijakan  teknis dan penyusunan program/kegiatan Sub Bagian Tata  Usaha,  Pengorganisasian  penyusunan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Satpol PP.
Keberhasilan kerja Pegawai SatuanPolisi PamongPraja yang berada di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek yang dalam penelitian ini nantinya disingkat  dengan  di  Sub  Bagian  Satpol  PP Kabupaten Trenggalek dapatmemberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  baik, maka para pegawai tersebut harus mempunyai semangat  kerja  yang  tinggi,  selain  itu  sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai abdi Negara. maka  mereka  harus  dapatmelaksanakan  tugas kedinasan  sebaik-baiknya  dengan  penuh kesadaran dan tanggungjawab.
Pengawasan yang efektif adalah pengawasan  yang  diadakan  harus  dapat mencapai sasaran, dengan demikian pengawasan dapatlah dikatakan bahwa pengawasan  yang  dilakukan  harus  memenuhi syarat  yaitu  :  Realistis,  ekonomis  dan  efektif. Untuk memenuhi ketiga syarat tersebut, maka sebaiknya  pengawasm  dilakukan  sebelum kegiatan itu sendiri dilaksanakan, selama proses kegiatan  dan  sesudahnya.  Hal  ini  dikarenakan pengawasan  yang  baik  bukan  hanya  mampu menghentikan  penyimpangan,  tapi  harusjuga mampu mencegahnya dan dengan pengawasan yang baik, maka para Pegawai Satpol PP yang berada di Sub BagianTata Usaha Satuan Polisi Pamong  Praja  Kabupaten,  Trenggalek  dalam melaksanakan  pekerjaan  dapat  terarah,  sesuai dengan  rencana  yang  ditetapkan  sebelumnya. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Sarwoto  yang
mengatakan  “Pengawasan  merupakan  salah satu  kegiatan  pimpinan  yangmengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang  telah  ditetapkan  dan  dengan  hasil  yang dikehendaki.” Sedangkan menurut Sukarno K. bahwa “Pengawasan atau pengendalian adalah suatu proses yang menentukan tenting apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana”
Pengawasan dilakukan juga dimaksudkan, agar  seorang  pegawai  sebagai  bawahan  yang merupakan  aparatur  pemerintah  mempunyai kedisiplinan yang tinggi. dengan kata lain agar sikap  dan  perilaku  seorang  pegawai  sesuai denganperaturan yang berlaku, sehingga setiap melaksanakan  pekerjaan  benar-benar  sesuai dengan prograrn-program yang telah ditetapkan. Sedangkan  apabilapegawai  tersebut  sebagai aparatur  pemerintah  dalam  melaksanakan tugas-tugas  pekerjaan,  kurang  mendapatkan pengawasan, maka kemungkinan prestasi kerja pegawai  tersebut  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan. Permasalahannya adalah  “ Apakah terdapat Pengaruh Pengawasan Kepala Satuan Terhadap Prestasi KeriaPegawai Satuan, Polisi Pamong Praja Di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek”

## 2.  Tinjauan Kepustakaan
Menurut  pendapat  Ari• n  Abdulrachman bahwa pengawasan adalah kegiatan atau proses kegiatan  untuk  mengetahui  hasil  pelaksanaan. kesalahan, Kegagalan,untuk diperbaiki kemudian  dan  mencegah  terulangnya  kembali kesalahan  kesalahan  itu  sehingga  pelaksanaan tidak  berbeda  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan. Adapun menurut Sondang P. Siagian berpendapat  bahwa  pengawasan  diartikan sebagai  proses  pengamatan  dari  pelaksanaan seluruh  kegiatan  organisasi  untukmenjamin agar  semua  pekerjaanyang  sedang  dilakukan berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan.  Sesuai  dengan  batasan-batasan di  atas,  maka  pengawasan  dapat  diartikan sebagai  suatu  proses  untuk  menetapkan  suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu, dengan tujuan agar pekerjaan  itu  sesuai  dengan  rencana  semula yang telah ditetapkan.
Selain  itu  perlu  mengusahakan  agar pekerjaan  atau  tugas-tugaspekerjaan  pegawai itu  sesuai  dengan  rencana,  maka  seorang pimpinan  atauseorangatasan  harus  melakukan pengawasan terhadap segala akti• tas yangdilakukan  oleh  bawahan  atau  para pegawainya, bahkan bilamana perlu mengatur, mencegah  sebelum  terdapat  kemungkinan- kemungkinan    adanya  penyimpangan  yang mungkin terjadi.
Adapun yang menjadi tujuan pengawasan dapat diikuti pendapat Menurut M. Manullang, bahwa mengusahakan agar apa yang direncanakan  menjadi  kenyataan.  Namun pendapat Sukarno K. sebagai berikut:
- Untuk mengetahui apakah sesuatu berialan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- Untuk  mengetahui  apakah  segala  sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang diintruksikan.
- Untuk  mengetahui  kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- Untuk  mengetahui  segala  sesuatu  apakah berjalan secara e• sien.
- Untuk  mencari  jalan  keluar  bila  ternyata di  jumpai  kesulitan-kesulitan,  kelemahan- kelemahan atau kegagalan, kearah kebaikan.
Agar dapat benar-benar merealisir tujuan utama  tersebut,  maka  pengawasan  pada  taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan  yang  telah  dikeluarkan  dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi, makadalam melaksanakan  rencana  harus  berdasarkan penemuan-penemuan  yang  dapat  diambil tindakan untuk diperbaikinya baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang.
Menurut  Sarwoto,  berdasarkan  segi-segi pengawasan  tersebut  dapat  diperinci  sebagai berikut :
- Segi bidang kerja yang diawasi maka  pengawasan  dibedakan  bidang penjualan,produksi pembiayaan,
perbekalan,  kualitas,  anggaran  belanja, pemasaran dan lain-lain,
- Segi pelaksanaannya atau petugasnya maka pengawasan  dapat  dibedakan  pengawasan intern,  ekstem,  formil.  informil  dan sebagainva.
- Dilihat  dari  segi  waktu  pengawasan, adalah pengawasan preventif. represif dan sebagainya.
- Dilihat  dari  segi  lainnya  dapat  disebut pengawasan  umum,  khusus,  langsung,  tak langsung, mendadak, teratur, terus menerus dansebagainya.
Seperti halnya macam-macam pengawasan, cara pengawasan juga dibedakan menurut  segi-segi  yang  ingin  dicapai  dalam proses  pengawasan,  juga  waktu,  sasaran  dan sebagainya. Cara-carapengawasan ini menurut Sarwoto  dapat  dipisahkan  kedalam  2  bagian pokok yaitu:
1.  Pengawasan  langsiang  yaitu  pengawasan yang  dilakukan  oleh  manajer  pada  waktu kegiatan  sedang  berjalan.  Lebih  lanjut Sarwoto  menjelaskan  bahwa  pengawasan langsungdapat dilakukan dalam bentuk:
a.  Inspeksi tangsung
b.  Observasl di tempat
2.  Pengawasari, tidak langsung yaitu pengawasan  yang  dilakukan  dari  jarak jauh melaluilaporan yang disampaikanoleh bawahan.  Lebih  lanjut  dijelaskannya bahwa  laporantersebut,  dapat  berbentuk tertulis dan laporan lesan.
Berdasarkan uraian tentang cara- cara  pengawasan  sebagaimana  diuraikan  di atas,  maka  dapatdideskripsikan  bahwa  cara pengawasan  pada  dasarnya  dilakukan  oleh pimpinan  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh Kepala  Satuan  kepada  Pegawai  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan  dilaksanakan  dengan  cara langsung maupun tidak langsung.
Pengawasan  sebagai  salah  satu  fungsi management gang harus dijalankan oleh setiap manajer atau pinipinan dalam setiap organisasi akan  dapat,  berjalan  secara  efektif  dan  e• sien apabila  terdapat  sistem  pengawasan  yang memenuhi syarat.
Syarat-syarat  tersebut  oleh  Sarwoto dikemukakan sebagai berikut:
a.  disesuaikan  dengan  sifat  dan  kebutuhan organisasi
b.  terjaminnya adanya tindakanperbaikan
c. harusbersifat • eksibel
d.  memperhatikan  faktor-faktor  dan  rata organisasi dimana pengawasan itu dilaksanakan
e.  bersifat  ekonomis  dalam  hubungannya dengan biaya
f.  memperhatikan prasarat sebelumnya yaitu
- perencanaan yang jelas
- pola atau tata organisasi yang jelas.
Selanjutnya  dinyatakan  pula  bahwa disarnping syarat-syarat diatas, juga disebutkan beberapa  ciri  pengawasan  yang  baik  dimana salah  satu  diantaranya  adalah  pengawasan bersifat  harus  membimbing,  agar  supaya pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan.
Pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh pimpinan  terhadap  pegawai  disamping  harus memperhatikan  kebutuhan  organisasi  juga harus  memperhatikan  tata  kerja  organisasi dan  penghematan  biaya.  Oleh  karena  itu pengawasannya  berfungsi  sebagai  sarana pencapaian  tujuan  organisasi  secara  efektif dan e• sien. Kemudian sebagaimana dijelaskan diatas  pengaawasan  juga  diarahkan  sebagai upaya  membimbing  para  staf  pegawai  agar mampu meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya  dalam  melaksanakan  tugas, sehingga  tujuan  yang  ingin  dicapai  dapat berhasil.
2.1. Pengertian  Kepala  Satuan  dan  Satuan Polisi Pamong Praja
Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor  63  Tabun  2014  pasal  1.  menyatakan bahwa : Kepala Satuan yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Trenggalek  yang selanjutnya  disebut  dengan  Kepala  Satuan. Sedangkan Satuan  Polisi  Pamong  Praja yang  selanjutnya  disingkat  dengan  Satpol  PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dibidang penegakan PeraturanDaerah, Peraturan
Bupati,  penyelenggara  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat.
Adapun  Pimpinan  atau  Pemimpin  dan Kepemimpinan  merupakan  suatu  kesatuan kata  yang  tidak  dapat  dipisahkan  secara struktural  maupun  fungsional.  Oleh  sebab  itu kepemimpinan  juga  merupakan  inti  dari  pada manjemen,  karena  kepemimpinan  merupakan faktor  atau  motor  penggerak  dari  pada  semua sumber-sumber  dan  alat-alat,  yang  tersedia dalam  suatu  organisasi.  Dengan  demikian sukses tidaknya suatu instansi/organsasi dalam mencapai tujuan sangat ditentukan pada kemajuan  pimpinan,  untuk  menggerakkan sumber-sumber dan alat-alat, sehingga penggunaannya dapat e• sien dan efektif.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Danu Suganda mengatakan, bahwa:
“Jatuh  bangunnya  suatu  organisasi,  instansi dan lembaga akan ditentukan oleh perananpara pimpinan serta kemampuan mereka untukmemanfaatkan  kekuatan  yang  ada  pada mereka  denganmemilih  tekniknya  yang  cocok disesuaikan  dengan  keadaan  lingkungan  dan bawahan atau organisasi yang dipimpin.”
Selanjutnya mengenai di• nisi Kepemimpinan ada beberapa pengertian antara lain  James  M.  Black  memberikan  di• nisi Kepemimpinan  yang  disadur  oleh  Bintoro dalam bukunya Pengantar Administrasi Pembangunan adalah “ Kepen• mpinan
merupakan Kemampuan yang sanggup meyakinkan  orang  lain  supaya  bekerjasama dibawah  pimpinannya,  sebagai  suatu  team untuk mencapai tujuan atau melakukan tujuan tertentu”.  Sedangkan Kepemimpinan menurut Onong  Uchjana  Effendi  memberikan  arti Kepemimpinan adalah  Suatu  Proses  dimana seseorang  pemimpin  ( directs) ,  membimbing (  guides ),  mempengaruhi  ( i! uenses) dan mengontrol  ( controlls  ) pikiran,  perasaan atau  tingkah  laku  orang  lain”. Adapun  fungsi kepemimpinan menurut Wofford, yang disadur olehProf.  DR.  Mar’at,  adalah  “Menentukan sasaran,  pengorganisasian,  memimpin  dan mengontrol,  sebagai  fungsi  dari  pengelolaan managemen”

## 2.2. Pengertian Prestasi Kerja
Menurut Peraturan Pemerintah No.  10  Tahun  1979,  Tentang  Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai
Negeri
Sipil  disebutkan Prestasi  Kerja adalah kerja  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai negeri  sipil  dalam  melaksanakan  tugas  yang dibebankankepadanya”.  Kemudian  menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok kepegawain disebutkan bahwa Sistem Prestasi kerja adalah sistem kepegawaian dimanapengangkatan seorang  untuk  menduduki  suatu  jabatan atauuntuk  naik  pangkat  didasarkan  atas kecakapan  dan  prestasi  yang  dicapai  oleh pegawai  yang  diangkat,  kecakapan  tersebut harus  dibuktikan  secara  nyata,  sistem  prestasi kerja tidak memberikan penghargaan terhadap masa kerja” Sedangkan prestasi kerja menurul H.  Nainggolan  adalah:  “Hasil  yang  diperoleh seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas yang dibebankan kepadanya”
Berdasarkan  batasan  dari  para  pakar sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  dpat dijelaskan bahwa suatu tingkat kecakapan dari setiap  pegawai  dalam  menyelesaikan  tugas pekerjaan  yang  dibebankan  kepadanya  pada umumnya  prestasi  kerja  pegawai  negeri  sipil dipengaruhi  oleh  kecakapan,  ketrampilan, pengalaman,  kesungguhan,  ketaatan  dan melaksanakan tugas kewajibannya serta tugas  pekerjaan  dengan  baik,  efektif  dan e• sien.  Jadi  jelaslah  maju  mundurnya  suatu organisasi  sangat  tergantung  pada  prestasi kerja  dari  para  pegawainya,  sedang  pegawai yang  tidak  disiplin  dalam  bekerja  dan  tidak berprestasi  pada  dasarya  adalah  merupakan suatu penghalang atau penghambat, dan sangat merugikan  bagi  Instansi  atau  organisasi  yang bersangkutan.  Dan  apabila  pegawaiyang merupakan  penghambat  atau  kurang  disiplin dan tidak berprestasi itu jumlahnya besar, maka Instansi  organisasi  tersebut  akan  mengalami kemerosotan  dan  bahkan  lama  kelamaan  akan mengalarni kehancuran.
Bertitik  tolak  dari  pernyataan  tersebut di  atas,  maka  peranan  pimpinan  organisasi instansi yang dalam penelitian ini adalahKepala Satuan  bagipara  pegawai  di  Sub  Bagian  Tata
Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek adalah sangat penting, sehingga para pegawai dapat meningkatkan prestasi kerjanya dan sanggup berprestasi dengan melaksanakan disiplin kerja yang sebaik-baiknya, karena hal ini  dapat  diwujudkan  keberhasilannya  dalam bekerja sebagaimana yang dicita-citakan.

## 2.3.  Pengertian  Pegawai  Satuan  Polisi Pamong Praja
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dapat penulis uraikan yaitu : Pegawai Negeri Sipil yang bertugas  memelihara  dan  menyelenggarakan ketertiban  umum,  ketentraman  masyarakat, menegakkan  Peraturan,  Daerah  dan  Peraturan Bupati.  Selanjutnya  pengertian  mengenai pegawai  negeri  sipil  menurut  Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok- PokokKepegawaian  Republik  Indonesia  Bab 1, Pasal I berbunyi pegawai negeri sipil adalah mereka  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang  berwenangdan  diserahi  tugas  negara lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan,  suatu peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Kemudian  pengertian  tersebut  dipertegas  lagi oleh  AE.  Manihuruk  yang  mengemukakan sebagai berikut :
“Pegawai  negeri  sipil  adalah  unsur aparatur  negara  atau  dengan  perkataan lain  pegawai  negeri  sipil  adalah  salah satu  unsur  aparatur  negara  diantara  unsur aparatur  lainnya,  pegawai  negeri  sipil adalah  abdi  negara,  hal  ini  mengandung pengertian  baliwa  pegawainegeri  sipil harus  selalu  melaksanakan  Tugas-tugas negara mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan segala-galanya. Pegawai  negerisipil  adalah  abdi  negara dan  rnasyarakat,  hal  ini  mengandung pengertian  bahwa  segala  tugas  yang dilaksanakan  Pegawai  negeri  sipil  adalah untuk kepentingan rakyat”.
Selanjutnya peningkatan Prestasi Kerja  Pegawai  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Trenggalek,  sangat  diharapkan dalam  sebuah  organisasi  atau  instansi,  hal  ini mengingat  semakin  meningkatnyakemampuan Pegawai  Saman  Polisi  Pamong  Praja  dalam
melaksanakan  tugas  yang  dibebankan,  serta meningkatnya  kemampuan  Pegawai  dalam melaksanakan  tugasnya  yang  dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesanggupan  Pegawai  yang  bersangkutan, maka tujuan organisasi tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Hal  ini  sebagaimana  yang  disampaikan oleh H. Nainggolan dalam bukunya Pembinaan Pegawai Negeri Sipil pada umumnya prestasi  kerja  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil antara  lain  dpengaruhi  oleh  kecakapan, ketrampilan,kesanggupan Pegawai negeri sipil yang  bersangkutan.”  Berdasarkan  penjelasan diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Peningkatan  Prestasi  Kerja  Pegawai  Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu kondisi pegawai  yang  menunjukkan  kualitas  yang semakin  tinggi  atau  semakin  baik  dari  waktu- waktu  yang  telah  berjalan.  Peningkatan  itu meliputi  kecakapan,  ketrampilan,  pengalaman kerja  dankesungguhan  didalam  melaksanakan tugas.
Oleh karena itu untuk mengenal Prestasi Kerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang berada  di  Sub  Bagian  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Kabupaten  Trenggatek,  akan  diukur metalui Variabel Tergantung yang indikatornya kami pisahkan kedalam 2 kategori pokok yaitu:
a.  Kualitas pegawai yang meliputi kecakapan,  ketrampilan  dan  semangat kerja pegawai.
b.  Kedisiplinan  yang  meliputi  kedisiplinan dan  ketaatan  melaksanakan  tugas-tugas pekerjaan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
2.4. Pengaruh  Pengawasan  Kepala  Satuan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa  salah  satu  syarat  pengawasan  agar dapat  berjalan  secara  efektif  dan  ef• sien adalah  terjaminnya  tindakan  perbaikan.  Hai ini  mengandung  pengertian  bahwa  melalui pengawasan  diharapkan  terdapat  adanya
peningkatan  akti• tas  pelayanan,  aktititas pencapaian  tujuan  dan  semakin  mengecilnya kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Adapun  untuk  dapat  mencapai  hal  itu, maka  jelas  bahwa  pengawasan  yang  semakin efektif dan e• sien akan mampu mempertinggi terhadappeningkatan  prestasi  kerja  pegawai, karena disampingpengawasan merupakan sarana terjaminnya tindakan perbaikan, juga  mengandungbeberapa  unsur  lain  yaitu sebagai usaha yang bersifat membimbing para pelaksana.
Melalui  upaya  pembimbingan  dalam proses  pengawasan  tersebut,  maka  diperoleh adanya peningkatan kernampuan untuk melaksanakan  tugas  yang  telah  ditentukan. Kemudian  syarat  lain  disebutkan  bahwa pengawasan yang efektif hendaknya memperhatikan  faktor  dan  tata  organisasi dimana pengawasan itu dilaksanakan. Hal  ini  mengandung  pengertian  bahwa pengawasan  yang  dilaksanakan  disamping harus  rnemperhatikan  tujuan  organisasi  juga harus  memperhatikan  tujuan-tujuan  para pegawai, agar para pegawai sebagai bagian dari organisasi dapat menyumbangkan kemarnpuan dan ketrampilannya dengan semaksimal mungkin.
Prestasi kerja sebagai kemampuan kecakapan  dan  ketrampilan  serta  semangat kerja  pegawai,  tentunya  juga  merupakan kondisi  yang  perlu  dibinadan  ditingkatkan sebagai bagian dari tujuan organisasi sekaligus pribadi  para  pegawai  yang  nantinya  akan berpengaruh  pula  terhadap  kesejahteraan pegawai itu sendiri. Oleh sebab itu kecakapan pegawai  perlu  ditingkatkanmelalui  latihan, rapat-rapat kerja dan sebagainya.
Sebagaimana  dijelaskan  di  depan  bahwa pengawasan  hendaknya    dilakukan  secara luwes  artinya  dapat  secara  langsung,  tidak langsung  atau  melalui  pengamatan,  melalui pelapor  dan  lain  sebagainya.  Selanjutnya keefekti• tasnya pengawasan dapat pula meningkatkankesungguhan  pegawai  didalam melaksanakan  tugas/pekeriaan.  Kesunguhan pegawai  ini  dapat  dibuktikan  secara  nyata didalarn  menjalankan  disiplindan  ketaatannya didalam  menjalankan  peraturan-peraturan  dan
ketentuaan yang berlaku. Kedisiplinan pegawai menurut Alfred R. Leterner mengatakan bahwa:
“Dalam  bentuknya  yang  paling  berguna, disiplin merupakan kekuatan yang berkembang didalam tubuh pekerja sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri  dengan  sukarela  kepada  keputusan, peraturan-peraturan  dan  nilai-nilai  tinggi dari pekerja dan tingkah laku”
Sedangkan  menurut  pendapat  Alex Nitisasmito bahwa:
“Kedisiplinan  leblih  tepat  kalau  diartikan sebagai  suatu  tingkah  laku  dan  perbuatan yang  sesuai  dengan  peraturan  dari perusahaan  baik  yang  tertulis  maupun tidak”
Berdasarkan  pendapat  tersebut  diatas, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah perilaku yang meliputi ketaatan dan keputusan terhadap  segala  ketentuan-ketentuan  yang
berlaku  di  dalam  bidang  tugasnya.  Sehingga dengan  demikian  disiplin  adalah  merupakan bagian  yang  takterpisahkan  dengan  akti• tas pengawasan  yaitu  dalam  rangka  mendidik pegawai  untuk  mentaati  dan  mematuhi peraturan-peraturan  yang  berlaku.  Jelaslah bahwa  kedisiplinan  menghendaki  ditaatinya sebagian peraturan oleh pegawai dan tujuannya bukan  pada  hukum,  tetapi  pada  tingkah  laku yang sifatnya mendidik.

## 3.  Metode Penelitian
Teknik penentuan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan  sampel  dengan  peetimbaangan- pertimbangan  tertentu.  Teknik  analisisnya dengan  teknik  Korelasi  Product  Moment dan  teknik  pengumpulandata  dengan  teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

## Tabel 1

## Interprestasi Koe• sien Korelasi Dua Kelompok Data
Sumber : Pengolahan data,  2016

## 3.1.  Pengawasan Langsung
Pengawasan  langsung  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Satuan  secara  langsung  kepada  Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang nantinya disingkat dengan Pegawai Satpol PP di obyek studi, akan diamati melalui beberapa data yang disajikan pada tabel yaitu :
a.  Data tentang frekuensi pengamatan terhadap aktivitas kerja Pegawai di obyek studi (tabel 5).
b.  Data tentang frekuensi pengamatan terhadap ketaatan jam kerja Pegawai di obyek studi (tabel 6).
c.  Data tentang frekuensi pengamatan terhadap kegiatan upacara bagi Pegawai di obyek studi (tabel 7).
d.  Data tentang frekuensi pengamatan
terhadap  kegiatan  apel  pagi  bagi  Pegawai di obyek studi (tabel 8).
e.  Data tentang frekuensi pengamatan
terhadap pemakaian seragam dinas Pegawai di obyek studi (tabel 9).
f.  Data tentang frekuensi pengamatan kepada Pegawai dalam menjalankan tugas di obyek studi (tabel 10).

## 3.2.  Pengawasan tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung sebagai salah satu aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh
Kepala  Satuan  secara  tidak  langsung  kepada Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja di obyek studi, dapat diamati melalui beberapa data yang akan disajikan dalam tabel yaitu :
a.  Data  tentang  frekuensi  pengamatan  tidak langsung  melalui  daftar  hadir  di  obyek studi (tabel 11).
b.  Data tentang frekuensi permintaan laporan secara tertulis bagi pegawai di obyek studi (tabel 12).
Selanjutnya  untuk  penyajian  datanya,
dapat diikuti dalam tabel berikut ini :
T ab el 2 D aftar V ar iab el , I n d ik ator , D ata d an S k al a P en gu k u ran Pengaruh Pengawasan Kepala Satuan.... (Sony Suyanto)

## Tabel 3

## Rekapitulasi Score Data Tentang Pengawasan Kepala Satuan
Secara Langsung Di Obyek Studi (X.1)

## Tabel 3
Rekapitulasi Score Data Tentang Kualitas Pegawai
Di Obyek Studi (Y.1)

## Tabel 4
Rekapitulasi Score Data Tentang Kedisiplinan Pegawai Di Obyek Studi (Y.2)

## Tabel 5
Perhitungan Korelasi Antara Variabel Bebas ( X ) dengan
Variabel Tergantung (Y)
Sumber data : Tabel No. 26 dan 29
Selanjutnya  hasil  perhitungan  di  atas, dimasukkan ke dalam rumus Product Moment menurut Pearson sebagai berikut:
Berdasarkan  hasil  perhitungan  korelasi tersebut diatas menunjukkan r xy = 0,848 maka dapat  diketahui  bahwa  antara  Variabel  Bebas
(X)  :  Pengawasan  Kepala  Satuan  terhadap Variabel  Tergantung  (Y)  :  Prestasi  Kerja Pegawai  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  Trenggalek  ada.  korelasi.  Hal  ini dikarenakan r xy = 0,848 ini bila dikonsultasikan dengan  r  dalam  tabel  harga  kritik  dengan  N =  20  untuk  kepercayaan  95%  =  0,444  adalah lebih tinggi atau di atas harga kritik, sehingga Hipotesa  Nihil  (H o )  yang  menyatakan  :  Tidak ada  Pengaruh  antara  Pengawasaan  Kepala Satuan  Terhadap  Prestasi  Kerja  Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek ditolak . Sedangkan Hipotesa Kerja (HI), yang menyatakan : Ada Pengaruh antara Pengawasan  Kepala  Satuan  Terhadap  Prestasi Kerja  Pegawai  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Trenggalek, diterima .
Selanjutnya hasil perhitungan korelasi di atas dengan r xy = 0,848 ini, bila dikonsultasikan dengan  Daftar  Koe• sien  Korelasi  Product Moment,  mempunyai  korelasi  tinggi.  Hal  ini karena  r xy =  0,848  ini  dalam  tabel  koe• sien korelasi Product Moment, berada antara 0,800 –  1.000  yang  berarti  termasuk  dalam  tingkat korelasi tinggi.

## 4. Kesimpulan
Sebagai  langkah  akhir  dalam  penulisan skripsi,  disyaratkan  untuk  menyajikan  bab khusus  yang  memuat  kesimpulan  dan  saran- saran. Berdasarkan perhitungan korelasi di  Bab  III,  antara  Variabel  Bebas  (  X  )  yaitu Pengawasan Kepala Satuan Terhadap Variabel Tergantung ( Y ) yaitu Prestasi Kerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek,  diperoleh  r xy =  0,848  Sedangkan bila  dikonsultasikan  dengan  Daftar  Koe• sien Korelasi Product Moment, lebih besar daripada harga kritik dari Pearson untuk N = 20 dengan taraf  kepercayaan  95  %  =  0,444  maka  dapat disimpulkan  bahwa  antara  kedua  variabel tersebut  di  atas  adalah  Signi• cant  /  terbukti. Sehingga Hipotesa Nihil ( H o ) yang menyatakan bahwa : Tidak ada Pengaruh antara Pengawasan Kepala Satuan terhadap Prestasi Kerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek, ditolak. Sedangkan Hipotesa Kerja (H l )  yang  menyatakan  :  Ada  Pengaruh  antara Pengawasan  Kepala  Satuan  terhadap  Prestasi Kerja  Pegawai  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek, diterima .
Selanjutnya  dengan  perolehahan  r xy =  0,848  menurut  ukuran  Koe• sien  Product Moment berada antara 0,800 — 0,1000 berarti dalam  tingkat  korelasi  tinggi.  Dengan  tingkat korelasi  yang  tinggi,  maka  dapat  disimpulkan antaraPengawasan.  Kepala  Satuan  terhadap Prestasi  Kerja  Pegawai  Satuan  Polisi  Pamong Praja  di  Sub  Bagian Tata  Usaha  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Trenggalek,  adalah baik.

## 5.  Saran – saran
a.  Pengawasan  Kepala  Satuan  terhadap aktivitas  kerja  pegawai  di  tempat  obyek studi  sudah  baik  dan  perlu  dipertahankan, sehingga  prestasi  kerja  pegawai  Satuan Polisi  Pamong  Praja  di  Sub  Bagian Tata  Usaha  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Trenggalek, benar -benar selalu meningkat.
b.  Pengawasan  secara  langsung  terhadap ketaatan  pegawai  Satuan  Polisi  Pamong Praja  di  tempat  obyek  studi  juga  perlu ditingkatkan.
c.  Permintaan  laporan  tertulis  dari  masing- masing pegawai di tempat obyek studi juga perlu dilakukan terus.
d.  Selain  itu  juga  perlu  ditingkatkan  adanya penyelesaian  pekerjaan  tepat  waktu  dan ketrampilan  pekerjaan  para  pegawai  di tempat obyek studi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonymous,  1974. Undang-Undang  RI  No. 8  Tahun  1974,  Tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian RI .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1979
Tentang  Penilaian  Pekerjaan  Pegawai Negeri Sipil.
Abdulrachman  Ari• n,  1969.  Kerangka  Pokok Menejemen Umum, Ikhtisar, Jakarta.
Amidjojo  Bitoro  Tjokro,  1978. Pengantar Adminitrasi  Pembangunan ,  LP3S, Jakarta.
Alfred R. Lateiner With E. Levine. 1983. The Teknik Of Supervision . Diterjemahkan
Oleh Imam Sudjono, Aksara Baru, Jakarta.
Effendi  Onong  Uchjana,  1983. Human Relation  And  Public  Relation  Dalam Management , Alumni, Bandung
Effendi So• an, 1982. Unsur- Unsur Penelitian Ilmiah, LP3ES, Jakarta.
Hadi Sutrisno, 1997. Metode-Metode Penelitian Masyarakat .  Fak  Psykologi  UGM, Yogyakarta.
Manihuruk  AE,  1977. Beberapa  Masalah Dalam  Pembinaan  Pegawai  Negeri Sipil . Majalah Administrator No. 9 Tahun ke V, FKK Unibraw, Malang. Koenjoroningrat, 1977. Metode-Metode Penelitian  Masyarakat .  Gramedia, Yogyakarta.
Manulang, M. 1981. Dasar- dasar Managemen . Ghalai Indonesia, Jakarta.
Mar’at,  1985. Pemimpin  dan  Kepemimpinan ,
Ghalia Indonesia, Bandung.
Moekijat,  1985. Menejemen  Kepegawaian , Alumni Bandung.
Moelyarto,  Tjokrowinoto,  1981. Tahap-Tahap Penelitian Sosial. Penataran Metodelogi Penelitian Sosial, UGM, Yogyakarta. Nasir Muhammad, 1985. Methodologi Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Naigolan H, 1982. Pembinaan Pegawai Negeri
Sipil . Jakarta.
Nitisemito  S.  Alex,  1983. Managemen
Personalia . Ghalia Indonesia.
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kabupaten Tranggalek .
Sarwoto,  1977. Dasar-  Dasar  Organisasi  dan Manajemen , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Siagian Sodang P, 1971. Filsafat Administrasi Ilmiah . Gunung Agung. Jakarta.
Suganda  Danu,  1985. Kepemimpinan  Dalam Administrasi , Ghalia Indonesia,
Bandung.
Sukarno  K,  1971. Dasar-  Dasar  Manajemen , Miswar, Jakarta.
Suprapto  J,  1982.
Methodologi  Reserch Pemasaran , Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
Surachman  W,  /1985. Pengantar  Penelitian
Ilmiah , Tarsito, Bandung.
Surachman  W.  /1988. Dasar  dan  Teknik Risearch Pengantar Metodologi , Sinar Baru, Bandung.
Vredenberg Yacub, 1984. Methode dan Teknik Penelitian  Masyarakat ,  Gramedia, Jakarta.