## Journal of Scientech Research and Development
Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## MANAJEMEN  LEMBAGA  PENDIDIKAN  AL- QUR’AN  KOTA  BANJARMASIN DAN  SEKITARNYA:  STUDI  PENGELOLAAN  DAN  UPAYA  PENINGKATAN MUTU LEMBAGA
MANAGEMENT  OF  AL-QUR'AN  EDUCATIONAL  INSTITUTIONS  IN  THE  CITY OF  BANJARMASIN  AND  SURROUNDINGS:  MANAGEMENT  STUDY  AND EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF THE INSTITUTION
Abdullah Karim 1 , Fakhrie Hanief 2 1,2 UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia Email: karimabdullah215@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Lembaga  Pendidikan Al- Qur’an, Kualitas Lembaga dan Manajemen. Lembaga  Pendidikan  Al- Qur’an  sebagai  salah  satu  lembaga pendidikan  yang  berperan  aktif  dalam  mencerdaskan kehidupan  umat  Islam  khususnya  dalam  bidang  membaca dan  menulis  serta  menghafal  Al- Qur’an.  Peran  tersebut tentunya  menjadi  tanggung  jawab  yang  besar  bagi  sebuah lembaga,  ditambah  dengan  tantangan  globalisasi  dan persaingan  yang  semakin  ketat  menuntut  lembaga  tersebut untuk  dapat  mengelolanya  secara  profesional  sehingga melahirkan  generasi  muslim  yang  berkualitas.  Begitu  pula dengan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Non Formal di Kota Banjarmasin yang terus meningkatkan mutu manajemen dan mutu lembaganya. Kajian ini menggali bagaimana mengelola upaya  peningkatan  kualitas  lembaga  pendidikan  Al-Qur'an non  formal  di  Kota  Banjarmasin  dan  sekitarnya.  Hasilnya adalah  bahwa  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Al-Qur'an akan  efektif  dan  efisien  jika  didukung  oleh  sumber  daya manusia  yang  profesional  untuk  mengoperasikan  lembaga, kemampuan dan komitmen (tanggung jawab terhadap tugas) serta  perubahan  sikap  dan  perilaku  siswa.  seluruh  elemen lembaga  mulai  dari  pimpinan  hingga  masyarakat  dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan sistem informasi  yang  preventif  dan  valid  untuk  keberhasilan lembaga yang berkualitas.
Copyright © 2024 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Al-Qur'an Education Institution,  Institutional Quality and Management. The  Al-Qur'an  Education  Institute  is  one  of  the  educational institutions  that  plays  an  active  role  in  educating  the  lives  of Muslims,  especially  in  the  fields  of  reading  and  writing  and memorizing  the  Al-Qur'an.  This  role  is  of  course  a  big responsibility  for  an  institution,  coupled  with  the  challenges  of globalization  and  increasingly  fierce  competition,  it  requires  the institution to be able to manage it professionally so as to produce a generation  of  quality  Muslims.  Likewise,  the  Non-Formal  Al- Qur'an  Education  Institution  in  Banjarmasin  City  continues  to improve the quality of management and quality of its institutions. This study explores how to manage efforts to improve the quality of non-formal  Al-Qur'an  educational  institutions  in  Banjarmasin City and its surroundings. The result is that the management of Al- Qur'an  educational  institutions  will  be  effective  and  efficient  if supported  by  professional  human  resources  to  operate  the institution, ability and commitment (responsibility for tasks) as well as  changes  in  student  attitudes  and  behavior.  all  elements  of  the institution  from  leadership  to  the  community  in  monitoring  and evaluating  management  and  information  systems  that  are preventive and valid for the success of quality institutions.
Copyright © 2024 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan,  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  mulai berkembang pesat hampir di seluruh daerah Indonesia hingga pelosok-pelosok desa. Penyelenggarannya  dipusatkan  pada  masjid,  mushala,  atau  tempat-tempat  yang memenuhi  syarat  kelayakan  dalam  mendukung  kegiatan  belajar  mengajar  Al- Qur’an.  Pesatnya  perkembangan  lembaga  pendidikan  Al - Qur’an  ini  menemukan momentumnya  pada  tahun  1990-an  setelah  ditemukannya  berbagai  metode  dan pendekatan  dalam  pembelajaran  membaca  Al- Qur’an,  seperti  munculnya  metode Iqra, Qira’ati dan yang lainnya. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  kemampuan  baca  tulis  Al- Qur’an,  hingga keberadaan  pendidikan  Al- Qur’an  tersebut  juga  dianggap  membawa  misi  yang sangat  mendasar  terkait  pentingnya  menanamkan  dan  mengaplikasikan  nilai-nilai Al- Qur’an di tengah kehidupan bermasyarakat.
Seyogyanya tanggung jawab pendidikan sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun mengingat keterbatasan pemerintah baik di segi dana,  tenaga, sarana dan  fasilitas, maka sejak awal dijalankannya pendidikan, pemerintah  sudah  menekankan  pentingnya  keterlibatan  atau  partisipasi  aktif  dari masyarakat.  Dengan  demikian,  keberadaan  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  juga turut mewarnai dan berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Lembaga  yang  lahir  dari  individu  atau  kelompok  sosial  masyarakat  merupakan bentuk  tanggung  jawab  terhadap  pendidikan.  Masyarakat  juga  berhak  berperan serta  dalam  perencanaan,  pelaksanakan,  pengawasan  dan  evaluasi  program pendidikan,  serta  berkewajiban  memberi  dukungan  sumber  daya  dalam
penyelenggaraan pendidikan (Dedi Hamid, 2004). Adanya tanggung jawab tersebut, menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan  oleh  individu  atau kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai lembaga dengan jalur pendidikan non-formal akan melahirkan kader ulama, guru agama, atau mubalig, yang sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Meskipun  demikian,  dalam  pengelolaan  lembaga pendidikan  termasuk  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an,  tentu  membutuhkan manajemen yang profesional.
Mengingat  manajemen  pada  lembaga  pendidikan  merupakan  satu  kesatuan  utuh yang mencakup berbagai aspek manajerial yaitu manajemen kurikulum, ketenagaan, kesiswaan,  sarana  dan  prasarana,  keuangan,  hubungan  masyarakat  hingga manajemen pengawasan. Hal ini dibutuhkan, karena manajemen merupakan faktor utama  yang  turut  andil  dalam  merealisasikan  tujuan  lembaga  atau  organisasi dengan  sempurna,  melalui  jalan  perencanaan,  pengaturan,  pengarahan,  dan pengawasan  sehingga  terwujud  apa  yang  diinginkan  secara  efektif  dan  efisien (Mulyasa, 2006).
Ajaran  Islam  pun  mengajarkan  bahwa  segala  sesuatu  harus  dilakukan  secara  rapi, benar,  dan  teratur,  proses-prosesnya  harus  diikuti  dengan  baik  dan  tidak  boleh dilakukan asal-asalan. Hal ini dilakukan mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan  rumah  tangga  hingga  urusan  terbesar  seperti  mengatur  urusan  sebuah negara, yang semuanya diperlukan pengaturan yang baik, tepat dan terarah dalam bingkai  sebuah  manajemen  agar  tujuan  yang  hendak  dicapai  bisa  diraih  (Didin, 2003).  Senada  dengan  sabda  Rasullah  saw.  yang  artinya:  “ Sesungguhnya  Allah  swt. menyukai  seseorang  yang  apabila  mengerjakan  sesuatu,  dia  melaksanakannya  secara profesional (baik dan teratur). ” (HR. al -Thabrani dan al-Baihaqi)
Sejatinya, lembaga pendidikan yang memiliki manajemen yang profesional tentunya dapat  menjamin  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  sumber  daya manusia,  sumber  dana  yang  mencukupi  dan  sebagainya  (Maisah,  2013).  Hal  ini berlaku  pula  pada  lembaga-lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  non -formal  di  wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, seperti Taman Kanak-Kanak atau Pendidikan Al- Qur’an  (TKA/TPQ),  Rumah Tahfîzh Al-Qur ’ an  (RTQ)  hingga  Pondok Tahfîzh Al- Qur ’ an  (PTQ)  yang  berlomba  meningkatkan  kualitas  mutu  pengelolaan  lembaga dengan berbagai  variasi dan  ciri  khasnya masing-masing, sehingga stackholder atau para  pengguna  mendapatkan  kepuasan.  Pada  dasarnya,  rendahnya  kemampuan manajerial  dari  sebuah  lembaga  tentu  akan  berpengaruh besar  terhadap  mutu  dan kualitas lembaga tersebut.
Sebagai  penjajagan  awal  pada  lembaga-lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  non -formal di  Kota  Banjarmasin  dan  sekitarnya,  yang  terus  berpacu  meningkatkan  mutu pengelolaan lembaga di antaranya sebagai berikut:
1. Taman  Pendidikan  Al- Qur’an  (TPQ);  maksudnya  lembaga  yang  melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada meningkatkan kemampuan baca tulis  Al- Qur’an  dan  ibadah  harian  serta  penanaman  nilai -nilai  akhlak,  seperti TPQ  al- Mira,  TPQ  Syafa’ah,  TPQ  Madinatut  Taqwa,  TPQ  Miftahul  Ihsan,  TPQ Berkat Mulia, TPQ Nurul Ikhlas dan lainnya
2. Rumah Tahfîzh Al-Qur ’ an  (RTQ);  maksudnya  lembaga  yang  melaksanakan pembelajaran  menghafal  Al-Qur ’ an  dengan  kegiatan  dua  atau  tiga  hari  dalam seminggu  dan  terjadwal.  Kegiatan  biasanya  dilaksanakan  pada  waktu  pagi,
siang,  dan  atau  malam  hari,  dengan  kata  lain  santri  hanya  pulang  pergi.  Yang termasuk  kategori  ini  antara  lain;  RTQ  an-Nur,  RTQ  az-Zahra,  RTQ  Qaryah Thayyibah, RTQ Sirr an-Najah, RTQ al-Maher dan lainnya.
3. Pondok Tahfîzh Al-Qur ’ an;  maksudnya  program  murni  menghafal  Al-Qur ’ an yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  bukan  pondok  pesantren,  tetapi  para pesertanya  tinggal  di  pondok.  Yang  termasuk  kategori  ini  antara  lain  adalah; PTQ  al-Ihsan,  PTQ  al-Anshari,  PTQ  Umar  bin  Khattab,  PTQ  al-Banjary,  PTQ Amanah dan lainnya.
Dari latar belakang yang dikemukakan, perlu penelitian mendalam untuk menjawab seputar permasalahan manajemen lembaga pendidikan Al- Qur’an dan dikaji secara sistematis.  Ada  dua  variabel  utama  yang  perlu  dieksplorasi  dalam  penelitian  ini, yaitu  pertama,  pengelolaan  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  Non -Formal    dengan berbagai      variasinya      seperti Manajemen lembaga,  manajemen  sumber  daya pendidikan,  manejemen  kurikulum,  tata  kelola  administrasi,  manajemen pembiayaan, pengawasan, dan sistem pemasaran. Kedua, upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan Al-Qur ’ an Non-Formal tersebut.
Bertolak dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian  ini  yaitu  bagaimana  manajemen  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  Non - Formal  di  Kota  Banjarmasin  dan  sekitarnya,  yang  meliputi  manajemen lembaga, sumber  daya,  administrasi,  pembiayaan,  sarana  prasarana,  pengawasan  dan pemasaran  serta  bagaimana  upaya  peningkatan  mutu  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an tersebut.
Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh  gambaran  yang  utuh  tentang  manajemen  pengelolaan  lembaga  dan upaya  peningkatan  mutu  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  Non -Formal  di  Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
Penelitian  ini  setidaknya  mampu  memberikan  dua  kontribusi  besar,  yaitu  secara teoritis  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  besar  pada Jurusan  Ilmu  Al- Qur’an  dan  Tafsir  yang  berada  di  Fakultas  Ushuluddin  dan Humaniora  UIN  Antasari  Banjarmasin,  terutama  informasi  keilmuan  pada  mata kuliah baru yang sangat relevan, yaitu Manajemen Lembaga Pendidikan Al- Qur’an Non - Formal. Adapun secara praktis sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan, guru-guru,  masyarakat,  tokoh  agama,  pemerhati  pendidikan,  pemerintah  daerah atau berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan mutu manajemen lembaga Pendidikan Al- Qur’an Non -Formal.

## TINJAUAN PUSTAKA Manajemen Sumber Daya Manusia
Dilihat  dari  struktur  katannya,  jelas  terlihat  dua  perkataan  yan  masing  masing memiliki konsep, meskipun keseluruhannya terdiri dari empat kata, tetapi perkatan manejemen  merupakan  satu  konsep  sedangkan  tiga  kata  lain  yakni  “sumber  daya manusia” juga memiliki satu konsep (Hadari, 1996).
Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan,  pemberian  balas  jasa,  peng  integrasian,  pemeliharaan,  dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Anwar, 2022).
Terminologi  sumber  daya  manusia  merujuk  pada  orang  orang  yang  ada  di  dalam organisasi.  Sumberdaya  manusia  memicu  percikan  kreatif  di  setiap  organisasi (Hendry,  2004).  Jadi  manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  proses mendayahgunakan  manusia  sebagai  tenaga  kerja  secara  manusiawi  agar  potensi fisik  dan  psikis  yang  dimilikinya  berfungsi  maksimal  bagi  pencapaian  tujuan organisasi  (Hadari,  1996).  Manusia  sebagai  perencana,  pelaksana,  pengendali,  dan evaluator  suatu  pembangunan  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  suatu pembangunan  karena  manusia  mempunyai  peran  yang  sangat  menentukan (Fathoni, 2006).

## Manajemen Sarana Prasarana
Pada dasarnya Sarana dan prasarana pendidikan terdiri dari dua unsur, yaitu sarana dan  prasarana.  Sarana  pendidikan  adalah  peralatan  dan  perlengkapan  yang  secara langsung  dipergunakan  dan  menunjang  proses  pendidikan,  khususnya  proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran (Afifudin, 2014). Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah  fasilitas  yang  secara  tidak  langsung  menunjang  jalannya  suatu  proses pendidikan  atau  pengajaran,  seperti  halaman,  kebun,  taman  sekolah,  jalan  menuju sekolah,  tetapi  jika  dimanfaatkan  secara  langsung  untuk  proses  belajar  mengajar, seperti taman sekolah untuk pangajaran biologi, halaman sekolah sebagai lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. (Sulistyorini, 2009)
Pada dasarnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan untuk menciptakan  sekolah  atau  madrasah  yang  bersih,  rapi,  indah,  sehingga menyenangkan  bagi  warga  sekolah  atau  madrasah  dan  tersedianya  sarana  dan prasarana  yang  memadai  baik  secara  kuantitatis  maupun  kualitatif  dan  relevan dengan kepentingan pendidikan. Menurut Bafadal (2003), prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah:
1. Prinsip  pencapaian  tujuan,  yaitu  sarana  dan  prasarana  pendidikan  di  sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah.
2. Prinsip  efisiensi,  yaitu  pengadaan  sarana  dan  prasarana  di  sekolah  harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diakdakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan.
3. Prinsip  administratif,  yaitu  manajemen  sarana  dan  prasarana  pendidikan  di sekolah  harus  selalu  memperhatikan  UU,  peraturan,  instruksi,  dan  petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang.
4. Prinsip  kejelasan  tanggung  jawab,  yaitu  manajemen  sarana  dan  prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasika kepada personel sekolah yang mampu bertanggung  jawab,  apabila  melibatkan  banyak  personil  sekolah  dalam manajemennya,  maka  perlu  adanya  deskripsi  tugas  dan  tanggung  jawab  yang jelas untuk tiap personil sekolah.
5. Prinsip  kekohesifan,  yaitu  manajemen  sarana  dan  prasarana  pendidikan  di sekolah  harus  direalisasikan  dalam  bentuk  proses  kerja  sekolah  yang  sangat kompak. (Mujamil, 2010)

## Manajemen Keuangan
Manajemen  keuangan  merupakan  salah  satu  substansi  manajamen  sekolah  yang akan  turut  menentukan berjalannya  kegiatan  pendidikan  di  sekolah.   Sebagaimana yang  terjadi  di  substansi  manajemen  pendidikan  pada  umumnya,  kegiatan manajemen  keuangan  dilakukan  melalui  proses  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.  Beberapa kegiatan manajemen  keuangan  yaitu  memperoleh  dan  menetapkan  sumber-sumber pendanaan,  pemanfaatan  dana,  pelaporan,  pemeriksaan  dan  pertanggungjawaban (Rohiat, 2008).
Sumber  keuangan  dan  pembiayaan  pada  suatu  sekolah  secara  garis  besar  dapat dikelompokkan  atas  tiga  sumber,  yaitu  1)  Pemerintah,  2)  Orang  tua  atau  peserta didik; dan 3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. (Suryo, 2004)
Manajemen  keuangan  sekolah  perlu  memperhatikan  sejumlah  prinsip.  Undang- undang  No  20  Tahun  2003  pasal  48  menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana pendidikan  berdasarkan  pada  prinsip  keadilan,  efisiensi,  transparansi,  dan akuntabilitas  publik.  Disamping  itu  prinsip  efektivitas  juga  perlu  mendapat penekanan. (Mulyasa, 2006)

## Manajemen Pemasaran
Dijelaskan dalam kamus besar bahasa indonesia mengenai arti manajemen, yaitu a) penggunaan  sumber  daya  secara  efektif  untuk  mencapai  sasaran;  b)  pimpinan  yg bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Sedangkan pemasaran diartikan  sebagai  perihal  berupa  proses,  cara,  perbuatan  yang  menyangkut penyebarluasan  barang  dagangan  (barang  atau  jasa)  dari  produser  kepada konsumen dan perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat.
Untuk  menentukan  tujuan  maupun  fungsi  dari  pemasaran  Pendidikan,  tentunya tidak akan dapat terlepas dari  pengertian yang telah disampaikan di atas. Adapun beberapa  tujuan  dari  pemasaran  pendidikan  adalah  a)  memberi  informasi  kepada masyarakat  tentang  produk-produk  lembaga  pendidikan,  b)  meningkatkan  minat dan  ketertarikan  masyarakat  pada  produk  lembaga  pendidikan,  c)  membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain, d) memberikan penilaian  lebih  pada  masyarakat  dengan  produk  yang  ditawarkan,  dan  e) menstabilkan  eksisensi  dan  kebermaknaan  lembaga  pendidikan  di  masyarakat. (Syaiful, 2007)
Jadi, yang ingin dicapai dari pemasaran pendidikan adalah mendapatkan pelanggan yang  disesuaikan  dengan  target,  baik  itu  yang  berkaitan  dengan  kualitas  maupun kuantitas dari calon pelanggan (siswa)

## Manajemen Pengawasan
Pengawasan  dapat  diartikan  sebagi  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  suatu manajemen untuk membandingkan kinerja yang telah diberi standar, rencana, atau tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  sejalan  dengan  standar  tersebut  serta untuk  mengambil  tindakan  apa  yang  diperlukan  untuk  sumber  daya  manusia
digunakan  seefektif  dan  seefisien  mungkin  untuk  mencapai  tujuan  manajemen tersebut (Sukamadi, 2014).
Robert  J.  Mockler  berikut  ini  telah  memperjelas  tentang  pengawasan.  Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik unutk menetapkan standard pelaksanaan dengan  tujuan-tujuan  perencanaan,  merancang  sitem  informasi,  umpan  balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan  dan  mengukur  penyimpangan-penyimpangan  serta  mengambil tindakan  koreksi  yang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  semua  sumber  daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan- tujuan perusahaan (Susatyo, 2013).
Ada  tiga  tipe  dasar  dalam  proses  kegiatan  fungsi  pengawasan  sebuah  organisasi, yaitu  1) pengawasan  pendahuluan atau  sering  disebut steering  controls dirancang untuk  mengantisipasi  masalah-masalah  atau  penyimpangan-penyimpangan  dari standar atau tujuan dan kemungkinan koreksi dibuat sebelum suatu tujuan kegiatan tertentu  diselesaikan.  2) Pengawasan concurrent, sering  disebut  pengawasan  yang dilakukan  selama  suatu  kegiatan  berlangsung.    3) Pengawasan  umpan  balik juga dikenal  sebagai  alat  pengukur  untuk  mengetahui  hasil-hasil  dari  suatu  kegiatan yang  telah  diselesaikan.  Sebab-sebab  penyimpangan  dari  rencana  atau  standar ditentukan  dan  penemuan-penemuan  diterapkan  untuk  kegiatan-kegiatan  serupa dari  masa  yang  akan  datang.  Pengawasan  ini  bersifat  histories,  pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.
Ketiga pengawasan ini sangat berguna bagi manajemen. Pengawasan pendahuluan dan  berhati-hati  terus,  cukup  memadai  untuk  kemungkinan  manajemen  membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan. Tetapi ada beberapa faktor yang harus  dipertimbangkan  di  samping  kegunaannya  yaitu  sistem  pengawasan  yang dilakukan  sesuai  dengan  pola  suatu  perusahaan  sehingga  dapat  menghindari pengeluaran biaya yang berlebihan (Kadar, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen Lembaga Pendidikan Al- Qur’an di Banjarmasin
Manajemen  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  non -formal  di  Kota  Banjarmasin difokuskan pada 3 (tiga) kategori, yaitu; 1) Taman Pendidikan Al- Qur’an (TPQ) yang melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajar  untuk  meningkatkan  kemampuan  baca tulis Al- Qur’an dan ibadah harian serta penanaman nilai -nilai akhlak. Pada kategori ini dipilih lembaga yang memiliki peserta didik di atas 100 orang. 2) Rumah Tahfîzh Al-Qur ’ an (RTQ) melaksanakan pembelajaran menghafal Al-Qur ’ an dengan kegiatan dua atau tiga hari dalam seminggu dan terjadwal. Lembaga pada kategori ini dipilih yang  memiliki  peserta  didik  di  atas  200  orang.  3) Pondok Tahfîzh Al-Qur ’ an  yaitu program murni menghafal Al-Qur ’ an yang dilaksanakan oleh lembaga yang bukan pondok pesantren, tetapi para pesertanya tinggal di pondok. Berikut ini data lembaga pendidikan Al- Qur’an non -formal di Kota Banjarmasin dan sekitarnya yang didapat melalui wawancara langusng dengan pimpinan lembaga:
1. Taman  Pendidikan  Al- Qur’an  (TPQ)  Al -Mira  beralamatkan  di  Komplek  Banjar Indah Permai Banjarmasin. Berdiri pada tahun 2012, bernaung di bawah Yayasan Intan  Permata  Bangsa.    Bentuk  pengelolaan  lembaga  ini  yaitu  1)  sumber  daya manusia  (pengajar  dan  tenaga  administrasi)  didapatkan  melalui  proses
perekrutan  dengan  melakukan  seleksi  dan  tes.  2)  Administrasi  berada  dalam kewenangan  kepala  sekolah  dan  masih  dilakukan  secara  digital,  dengan menggunakan  aplikasi spreadsheet yang  disediakan  dari website  google .  3) Keuangan  berada  dalam  tanggung  jawab  kepala  sekolah,  dengan  menugaskan bendahara  sekolah  sebagai  pengelolanya  dengan manual  book atau  tercatatnya seluruh pengelolaan keuangan secara khusus (kas keuangan) yang memuat dana masuk-keluar,  iuran  santri,  donasi  dan  lain  sebagainya.  Pertanggungjawaban keuangan  dilaporkan  setiap  bulan  sekali  oleh  bendahara  dan  kepala  sekolah kepada  pihak  yayasan.  4)  Sarana  prasarana  tanggung  jawab  wakil  kepala sekolah, mulai dari inventarisasi hingga perawatan berkala. Sumber pengadaan sarana  prasarana  selain  dari  pihak  yayasan,  juga  bersumber  dari  pihak  luar, berupa materi seperti; sound sistem, kipas angin, meja dan lain-lain. 5) Publikasi atau sistem pemasaran mengoptimalkan sosial media seperti whatsapp , instagram dan  sebagainya.  Adapun  peningkatan  mutu  lembaga  yaitu  berfokus  pada peningkatan kualitas sumber daya pengajar, yakni dengan adanya pembelajaran Tahsîn sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan. Hal ini diharapkan kualitas lembaga akan  semakin  meningkat  seiring  meningkatnya  kualitas  sumber  daya manusianya.
2. Taman  Pendidikan  Al- Qur’an  Al -Ikhlas  didirikan  pada  5  November  2008, beralamat  di  Jl.  Manggis  Mangga  2,  RT.13,  Kebun  Bunga,  Kecamatan Banjarmasin  Timur,  Kota  Banjarmasin,  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (70236). Bentuk  pengelolaan  lembaga  ini  yaitu  1)  sumber  daya  manusia  didapatkan melalui  rekrutmen,  khusus  bagi  mereka  yang  pernah  ikut  standarisasi  metode Tilawati  dan  disesuaikan  dengan  hasil  munaqasyah.  Kualifikasi  pengajar  yang terpenting  memiliki  tekad  juga  kemauan  kuat  untuk  mengajar.  2)  Pengelolaan keuangan  dilakukan  oleh  bendahara,  di  bawah  pengawasan  kepala  sekolah. Sistem pertanggungjawaban keuangan disampaikan ke pengurus secara internal dan  disampaikan setahun sekali, sekaligus sebagai  evaluasi  keuangan lembaga. 3)  Pengelolaan  sarana  prasarana  berada  di  bawah  pimpinan,  termasuk  di dalamnya  pengadaan  dan  perawatan  berkala.  4)  Pengawasan  dilakukan langsung oleh unsur pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Bentuk dan sistem pengawasan lebih difokuskan pada pembelajaran yang dilakukan. Tindak lanjut dari  pengawasan  berupa  evaluasi,  dilakukan  dengan  mengadakan  rapat koordinasi. 5) Publikasi hanya secara lisan dari mulut ke mulut warga setempat, tidak  pernah  menyebarkan  pamflet  baik  secara  fisik  maupun  membagikan pamflet di media sosial. Adapun upaya dalam peningkatan mutu lembaga fokus utamanya  adalah  pada  pengajar  itu  sendiri.  TPQ  Al-Ikhlas  fokus  melakukan pembinaan pengajar, yaitu pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan setelah pembelajaran. Upaya ini diyakini selain meningkatkan kualitas guru, juga akan meningkatkan  mutu  lembaga  mereka.  Jika  kualitas  guru  terjaga  maka  kualitas santri ikut terjaga, dan hal-hal lainnya juga akan ikut terjaga.
3. TPQ Madinatut Taqwa didirikan pada 2 Juni 2015, dan sekarang ini secara resmi berada  di  bawah  naungan  Yayasan  At-Taqwa,  yang  dipimpin  oleh  Dr.  Ir.  H. Sanusi,  M.I.Kom,  sebagai  Ketua,  dan  Sekretarisnya  Sarkani,  S.Ag.  Bentuk pengelolaan  lembaga  ini  yaitu  1)  sumber  daya  pengajar  di  TPQ  Madinatut Taqwa  ini  direkrut  dengan  beberapa  kualifikasi  sesuai  dengan  kebutuhan diantaranya  memiliki syahadah (sertifikat)  metode  tilawati.  2)  Keuangan sepenuhnya merupakan tanggung jawab kepala sekolah, dengan
pertanggungjawaban  setiap  tahun  sekali  secara  internal  kepada  pimpinan
yayasan.  3)  Sarana  prasarana  berada  dalam  tanggungjawab  yayasan.  4)  TPQ Madinatut  Taqwa  tidak  mempublikasikan  lembaganya  secara  khusus,  baik secara langsung ataupun melalui media sosial lainnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa jama’ah yang datang ke Mesjid At -Taqwa ini akan melihat sendiri  kegiatan  atau  program-program  yang  dilaksanakan  di  TPQ  Madinatut Taqwa. Adapun upaya peningkatan mutu lembaga secara khusus masih belum ada,  hanya  mengandalkan  pengawasan  secara  rutin  dan  fokus  peningkatan kualitas  pengajar  melalui  standarisasi  dan  pelatihan-pelatihan.  Menurut  hemat pengelola,  mutu  lembaga  akan  maju,  bilamana  mutu  pengajar  maju.  Besar harapan  seluruh  unsur  pimpinan  TPQ  Madinatut  Taqwa,  bahwa  lembaga  ini terus  berkembang,  tidak  hanya  berorientasi  untuk  anak-anak  TK,  akan  tetapi juga untuk jenjang SD hingga SMA.
4. TPQ  Al-Inayah  beralamatkan  di  Jalan  Tembus  Mantuil  RT.  15  Kelayan  Selatan Banjarmasin.  Sejak  tahun  2000  terdaftar  di  BKPRMI.  Hingga  saat  ini  TPQ  Al- Inayah  masih  berdiri  sendiri  dan  belum  membentuk  yayasan.    Bentuk pengelolaan  lembaga  ini  yaitu  1)  Sumber  daya  pengajar  didapatkan  melalui perekrutan  dengan  syarat  memiliki  bacaan  yang  bagus  dengan  martabat  tartil dam minimal pendidikan SMA/SLTA sederajat. (tidak menjadi syarat utama). 2) Sistem  pengelolaan  administrasi  yaitu  pendataan  mulai  dari  penerimaan  santri dengan  formulir  dan  pencatatan  masih  secara  manual,  namun  untuk  data-data penting  menggunakan  arsip  digital  (excel)  untuk  memudahkan  pelacakan berkas.  3)  Pengelolaan  keuangan  berada  dalam  tanggung  jawab  bendahara dengan  ertanggungjawaban  keuangan  secara  internal  dilaporkan  setiap  bulan. Sumber  pemasukan  berasal  dari  iuran  santri,  kotak  infaq  yang  disebar  dan donatur  tetap.  4)  Pengawasan  dilakukan  oleh  pihak  BKPRMI,  yaitu  supervisor dan  juga  kepala  unit  dari  pihak  lembaga.  Pihak  supervisor  melakukan pengawasan  persemester,  dan  selanjutnya  diserahkan  kepada  kepala  sekolah ataupun  pengasuh.  5)  Publikasi  dilakukan  melalui  media  sosial  dalam  bentuk menampilkan berbagai kegiatan yang ada di TPQ Al-Inayah, juga informasi lisan dari mulut ke mulut orang tua santri. Adapun upaya peningkatan mutu lembaga di  TPQ  Al-Inayah  hanya  memfokuskan  pada  aspek  peningkatan  mutu pengajaran, tidak mengarah pada mutu kelembagaan secara profesional seperti adanya  pelatihan-pelatihan  khusus  mengelola  lembaga.  Bentuk  peningkatan mutu  pengajar  yaitu  saling  berbagi  pengalaman  sesama  pengajar,  ataupun mendatangkan  orang  luar  untuk  memberikan  pelatihan  bagaimana  cara mengajar yang menyenangkan.
5. Rumah Tahfîzh Qaryah Thayyibah beralamat di Jl. Perdagangan. Komplek HKSN Permai  Blok  B7  RT.35  RW.05  Kelurahan  Alalak  Utara,  Kecamatan  Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Visi  misi Rumah Tahfîzh Qaryah  Thayyibah  berbentuk  slogan  “Satu  Rumah,  Satu H afizh/ah”.  Bentuk pengelolaan lembaga ini yaitu 1) Sumber daya manusia direkrut dari santri/wati yang sudah memenuhi kriteria serta kualifikasinya. 2) Pengelolaan administrasi dipegang  satu  orang  dan  tidak  merangkap  mengajar.  3)  Pengelolaan  keuangan dilaksanakan  oleh  divisi  keuangan  dengan  pertanggungjawabannya  langsung dilaporkan ke pihak yayasan secara internal dan terbuka untuk beberapa pihak yang  memerlukan,  serta  dilaksanakan  persemester  (6  bulan).  4)  Pengelolaan sarana dan prasarana di bawah tanggungjawab yayasan, termasuk di antaranya pengadaan  barang  sampai  perawatannya.  5)  Pengawasan  langsung  oleh pimpinan  yayasan  dan dilakukan  setiap  satu minggu  sekali  dengan  kunjungan
langsung. Selebihnya, jika ada permasalahan diadakan koordinasi oleh pengurus yayasan. Tindak lanjut dari pengawasan adalah evaluasi dan tindakan langsung jika  bisa  dilakukan  sesegera  mungkin.    Adapun  upaya  peningkatan  mutu lembaga adalah dengan melakukan upgrading guru-guru dan pengurus, seperti pelatihan  metode  pembelajaran,  setoran  hafalan  untuk  guru Tahfîzh ,  dan pelatihan  manajemen  lembaga.  Hingga  kini,  Rumah Tahfîzh Qaryah  Thayyibah terus  berupaya  khususnya  mengenai  administrasi,  karena  administrasi  ini dianggap sebagai faktor penting dalam perkembangan lembaga.
6. Rumah Tahfîzh Al- Qur’an  Al -Falah  berdiri  pada  Oktober  2018,  beralamat  di  Jl. Jahri  Saleh  Komplek  Pandan  Arum  Blok  D  Jalur  4  Banjarmasin.    Bentuk pengelolaan  lembaga  ini  yaitu  1)  Sumber  daya  pengajar  melalui  jaringan pengajar,  dengan  kualifikasi:  khusus  pengajar  tahsin,  minimal  harus  memiliki syahadah (sertifikat)  metode  Tilawati  dan  untuk  pengajar Tahfîzh, minimal memiliki hafalan 5 Juz.  2) Pengelolaan administrasi secara manual, namun untuk data-data  penting  diarsipkan  secara  digital,  dengan  menggunakan  excel  untuk memudahkan  pencarian  berkas.  3)  Pengelolaan  keuangan  dilakukan  oleh bendahara,  dan  diawasil  oleh  kepala  sekolah.  Sistem  pertanggungjawaban keuangan  dilakukan  secara  internal.  Evaluasi  dilaksanakan  secara  berkala persemester. 4) Pengelolaan sarana dan prasarana berada dalam tanggung jawab pimpinan,  mulai  dari  pengadaan  barang  hingga  perawatan.  5)  Pengawasan melibatkan  para  orang  tua  santri  dan  pihak  internal  yaitu  pengurus  sendiri. Pengawasan dilakukan secara rutin yakni 1 bulan sekali dan setiap ada kendala langsung ditindaklanjuti atau dibawa ke dalam rapat koordinasi semua unsur. 6) Pelaksanaan  publikasi  ditangani  oleh  tim  khusus,  melalui  media  sosial  seperti Instagram. Adapun upaya peningkatan mutu lembaga yaitu memfokuskan pada peningkatan  kualitas  pengajarnya,  bukan  berfokus  pada  lembaganya.  Menurut lembaga ini, jika para pengajarnya memiliki mutu atau kualitas yang baik maka outputnya (santri) akan menjadi baik juga dan tentunya juga akan berpengaruh pada peningkatan mutu lembaga.
7. RTQ An-Nur berdiri pada tanggal 8 April 2017, beralamat di Jl. Pramuka No. 10 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin oleh Yayasan  Haji  Achmad  Noorsidi  dan  bekerjasama  dengan  RTQ.  Al-Azhar  Al- Syarif yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola seluruh rangkaian kegiatan sampai rekrutmen pengajar. Dengan kata lain, merupakan cabang dari program  RTQ.  Al-Azhar  Al-Syarif.  Bentuk  pengelolaan  lembaga  ini  yaitu  1) Administrasi  dikelola  oleh  divisi  Administrasi  dan  Personalia  tertentu  yang dipercaya sepenuhnya oleh pimpinan. 3) Pengelolaan keuangan berada di bawah wewenang kepala sekolah, dengan menunjuk divisi keuangan sebagai pengelola. Bentuk pertanggungjawaban dilaporkan secara internal kepada pihak yayasan di setiap  akhir  tahun,  sekaligus  merancang  anggaran  untuk  tahun  mendatang.  4) Sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  RTQ  An-Nur  berasal  dari  pihak  yayasan.  5) Pengelolaan  publikasi  atau  pemasaran  lembaga  dilakukan  oleh  divisi  publikasi dan pemasaran, yang secara berkala terus meng- update kegiatan-kegiatan santri di  media  sosial,  seperti  youtube,  instagram  dan  facebook.    Adapun  upaya meningkatkan  mutu  lembaga  dengan  mengikuti  berbagai  pelatihan kelembagaan, baik dari swasta maupun pemerintah, seperti pelatihan membina santri,  pelatihan  menjadi  amil  zakat  sekolah,  pelatihan  pendataan  dan pembelajaran  santri  dengan  aplikasi  digital  dan  lain  sebagainya.  Menurut pengelola  hal  ini  dilakukan  agar  ada  keseimbangan  antara  peningkatan  mutu
lembaga  dan  mutu  pengajar,  sehingga  melahirkan  santri  yang  berkualitas  dan berkarakter disiplin.
8. Rumah  Ngaji  Banjarmasin  berdiri  tanggal  1  Januari  2020,  beralamat  di  Jalan Gerilya  Mahatama  2  No.  9  Banjarmasin.  Rumah  Ngaji  ini  diresmikan  secara formal pada akhir tahun 2020 oleh sebuah yayasan bernama Dakwah Islamiyah Kaffah,  sebagai  lembaga  yang  menaungi  Rumah  Ngaji  Banjarmasin.  Bentuk pengelolaan  lembaga  ini  yaitu  1)  sumber  daya  pengajar  diperoleh  melalui rekrutment  langsung  oleh  pendiri,  dengan  melihat  kebutuhan  pengajar  dan menawarkan  secara  pribadi  kepada  yang  bersedia  mengajar.  2)  Pengelolaan keuangan  berada  di  bawah  tanggung  jawab  pendiri,  dengan  sistem pertanggungjawaban  secara  internal  dan  dilakukan  setahun  sekali.  3) Pengelolaan sarana dan prasarana berada dalam tanggung jawab pemilik rumah, karena selama ini Rumah Ngaji menggunakan rumah pribadi yang tidak dihuni. Pemilik  rumah  bersepakat  menanggung  semua  sarana  dan  prasarana  dari pengadaan hingga perawatan. Sehingga pengelola Rumah Ngaji sebagai pemakai tentunya  lebih  mudah  dan  minim  pengeluaran  dana  serta  fokus  pada pembelajaran  saja.  4)  Publikasi  yang  dilakukan  lebih  banyak  menyebarkan informasi  secara  lisan  dari  mulut  ke  mulut,  dibandingkan  lewat  media  sosial. Bahkan  publikasi  lewat  media  sosial  didesain  langsung  oleh  pendiri  dan kemudian disebarkan. Adapun upaya peningkatan mutu lembaga Rumah Ngaji hanya  memfokuskan  pada  strategi  pembimbingan  mengajar,  bukan  pada pengelolaan  lembaga.  Asumsinya,  pengelolaan  lembaga  mudah  dipelajari, namun  peningkatan  mutu  pengajar  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  dan bahkan mengeluarkan biaya. Ketidakpedulian terhadap kualitas pengajar justru ikut mengganggu mutu lembaga.
9. Latar  belakang  berdirinya  pondok  Tahfizh  Amanah  yaitu  adanya  mahasiswa yang  tinggal  di  kos  milik  Bapak Tamjidnor,  S.Ag,  M.Pd.I,  yang  menghafal  Al- Qur’an  di  bawah  bimbingan  beliau  sendiri,  hingga  hafal  15  juz  ketika  dia mengikuti  wisuda.  Kegiatan  ini  menginspirasi  bahwa  mahasiswa  sangatlah bagus untuk  menghafal  Al-Qur`an.  Akhirnya  didirikan  pondok Tahfîzh dengan biaya  pinjaman  dari  Bapak  Drs.  K.  H.  Ahmad  Zamani,  M.Ag  (Alm).  Bentuk pengelolaan lembaga ini yaitu 1) Sumber daya manusia yang membantu seluruh rangkaian kegiatan pondok adalah hasil rekrutmen yang ditunjuk langsung oleh pimpinan  dan  kualifikasinya  harus  hafal  30  juz  serta  komitmen  yang  kuat.  2) Pengelolaan administrasi belum terkelola secara komprehensif, hanya menunjuk pengajar  yang  ada  untuk  mengurus  administrasi  yang  bersifat  sederhana.  3) Pengelolaan  keuangan  belum  sepenuhnya  dikelola  secara  khusus  dengan pertanggungjawaban yang bersifat internal  dan fleksibel. 4) Pengelolaan sarana dan  prasarana hanya  dikelola  oleh  pengajar  dengan  sistem  perawatan bersama dengan  melibatkan  semua  unsur  pondok  dari  pimpinan  hingga  santri.  5) Pengawasan  terhadap  seluruh  rangkaian  kegiatan  pondok  dilakukan  oleh pengajar  saja,  karena  pengajar  bermukim  di  lingkungan  pondok.  Tindak  lanjut pengawasan  hanya  berupa  teguran  jika  ada  hal  yang  diluar  program.  Pondok Tahfîzh Al-Qur`an  Al-Amanah  terus  berupaya  meningkatkan  mutu  lembaga dengan  mengirimkan  utusan  pada  program-program  pembinaan  kelembagaan yang  diselenggarakan  pihak  luar,  baik  seminar,  pelatihan  dan  lain  sebagainya. Timbal balik dari program-program yang diikuti adalah dengan menerapkanya kembali pada pondok. Selain itu, pondok terus membina kesiapan santri ketika
selesai dari pondok, mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman mengelola lembaga.
10. Ma’had  Umar  bin  Khattab  merupakan  sebuah  yayasan  keluarga,  dikelola  oleh Ustadzah  Kautsar.  Latar  belakang  berdirinya,  pada  tahun  2006  ada  beberapa mahasiswa  IAIN  (sekarang  UIN)  Antasari    yang  ingin  menyetorkan  hafalan. Pada  waktu  itu  ada  saudara  Ustadzah  Kautsar  yang  bernama  Ustadz  Zainal Hakim.  Beliau  yang  membimbing  dan  menerima  hafalan  para  mahasiswa tersebut.  Kegiatan  setoran  hafalan  ini  mengambil  tempat  di  sebuah  mushalla. Dari  latar  belakang  tersebut,  ada  keinginan  keluarga,  dalam  hal  ini  orang  tua Ustadz  Zainal  Hakim  (Alm.  H.  Zaini  Dahlan),  merespons  kegiatan  tersebut, sehingga  beliau  berinisiatif  membangun  sebuah  wadah  khusus.  Maka  dibelilah tanah yang ada  di belakang mushalla tersebut dengan ukuran 20 x 20 meter dan di atasnya dibangun bangunan berbentuk Ma’had. Bentuk pengelolaan lembaga ini  yaitu  1)  Sumber  daya  pengajar  di  pondok  ini  didapatkan  melalui  sistem perekrutan tanpa kualifikasi khusus. 2) Pengelolaan administrasi  pondok ini di bawah  arahan  yayasan,  yang  dilaksanakan  oleh  sekretaris.  3)  Pengelolaan keuangan  langsung  dilaksanakan  oleh  pihak  pondok  yang  juga  menjadi bendahara  yayasan.  Pertanggungjawaban  dilaporkan  secara  internal  dan dilakukan sebulan sekali. 4) Pengelolaan sarana dan prasarana berada di bawah tanggung jawab  ketua  yayasan,  terutama  sarana-sarana  yang  besar.  Sedangkan bagian-bagian  kecil  diurus  oleh  bidang  perlengkapan  pondok.  5)  Pengawasan terhadap  seluruh  rangkaian  kegiatan  tidak  hanya  diawasi  oleh  pengawas internal,  namun  pimpinan  pondok  juga  ikut  andil.  6)  Publikasi  di  pondok  ini dikelola  oleh  2  orang  pengurus  tata  usaha.  Sistem  pemasaran  yang  dilakukan oleh  pondok  ini  ada  2,  yaitu;  spanduk  yang  diletakkan  di  kawasan  atau lingkungan  sekitar  pondok  dan  pamflet  yang  disebar  di  berbagai  media  sosial, seperti facebook , instagram dan whatsapp  group .  Kendala  yang  sering  dihadapi yaitu  perizinan  pemasangan  spanduk  di  lokasi-lokasi  tertentu.  Adapun  upaya peningkatan  mutu  lembaga  di  PTQ  Umar  bin  Khattab  sejauh  ini  belum dilakukan  secara  khusus.  Peningkatan  mutu  hanya  mengandalkan  potensi pengajar  yang  berasal  dari  pondok  pesantren  beserta  metode-metode  yang dibawa  dari  pondoknya,  terutama  lulusan  dari  Daruz  Zahra  Yaman  dengan metode talaqqinya.
11. PTQ  Al-Banjary  berdiri  pada  bulan  Januari  2018.  Beberapa  bulan  setelah  itu, didirikan  yayasan  yang  bernama  Yayasan  Dar  ‘Ali  Al -Banjary.  Sebelumnya, lembaga  ini  adalah  TPA  yang  berdiri  sejak  tahun  2015.  Lokasinya  berada  di Perumahan  Pondok  Al-Banjary  Jl.  Pramuka  Komplek  Semanda  6  RT.  20 Kelurahan  Sungai  Lulut,  Kecamatan  Banjarmasin  Timur,  Kota  Banjarmasin, Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Bentuk  pengelolaan  lembaga  ini  yaitu  1)  Sumber daya  pengajar  pondok  ini  didapatkan  melalui  perekrutan  menggunakan kualifikasi tertentu, yaitu memiliki ijazah formal dan non formal, lulusan pondok pesantren,  memiliki  hafalan  30  juz,  dan  memiliki  pengalaman  mengajar.  2) Pengelolaan administrasi di bawah kewenangan yayasan, dengan sistem aplikasi digital yang digunakan untuk mendata seluruh data pondok, sedangkan manual book tidak  lebih  sebagai  arsip  saja.  3)  Pengelolaan  keuangan  di  bawah pengawasan  yayasan  dengan  menunjuk  langsung  bagian  keuangan  untuk mengatur  seluruh  keuangan.  4)  Pengelolaan  sarana  dan  prasarana  di  bawah tanggungjawab  pimpinan  pondok,  yang  dalam hal  ini  yayasan.  5) Pengawasan terhadap  seluruh  rangkaian  kegiatan  pondok  tidak  hanya  dilakukan  oleh
pengawas  internal,  namun  pimpinan  pondok  juga  ikut  andil.  Tindak  lanjut terhadap  setiap  pengawasan  adalah  melaksanakan  evaluasi  dengan  rapat koordinasi  bersama  unsur-unsur  terkait.  6)  Publikasi  atau  sistem  pemasaran yang  dilakukan  oleh  pondok  ini  ada  2,  yaitu;  meletakkan  spanduk  di  kawasan atau  lingkungan  sekitar  pondok  dan  pamflet  yang  disebar  di  berbagai  media sosial,  seperti facebook , instagram dan whatsapp  group .  Adapun  upaya  yang dilakukan dalam meningkatkan mutu lembaga di pondok ini yaitu dengan selalu melakukan rapat koordinasi dan mengadakan berbagai  pelatihan kelembagaan, seperti  tata  kelola  administrasi,  dokumentasi,  pengarsipan  hingga  kerjasama. Sebagaimana  pada  umumnya,  bahwa  kendala  yang  sering  dihadapi  dalam peningkatan  mutu  adalah  sulitnya  penyamaan  persepsi  dikarenakan latarbelakang  yang  berbeda-beda,  baik  dari  sisi  interaksi  sosial  hingga pendidikan.
12. PTQ  Al-Anshari  didirikan  pada  bulan  Februari  tahun  2009  dan  berlokasi  di  Jl. Cempaka  Raya  No.  4,  Kelurahan  Telaga  Biru,  Kecamatan  Banjarmasin  Barat, Kota  Banjarmasin.  Bentuk  pengelolaan  lembaga  ini  yaitu  1)  Sumber  daya pengajar  di  bawah  arahan  langsung  K.  H.  Ahmad  Anshari  dan  perekrutan pengajar  berasal  dari  murid-murid  pondok  ini  sendiri.  2)  Administrasi  yang digunakan dalam bentuk manual book yang kemudian diarsipkan secara fisik dan juga  diarsipkan  ke  dalam  komputer.  Sebagaimana  informasi  dari  pengelola bahwa semua data terkait administrasi pondok hingga santri terarsipkan dengan baik.  3)  Pengelolaan  keuangan  langsung  diatur  oleh  pihak  yayasan,  dengan menunjuk  bendahara  untuk  mengurus  seluruh  pengelolaannya,  baik  dari pemasukan  hingga  pengeluaran.  Sumber  keuangan  di  pondok  ini  murni  dari iuran santri dan sumber lain berasal dari para donator tidak tetap atau bantuan dari pemerintah daerah. Hal lainnya terkait transparansi dan
pertanggungjawaban  keuangan  dilakukan  secara  berkala  yakni  sebulan  sekali ketika  penggajian  pengajar  dan  hanya  di  kalangan  internal  saja,  tidak dipublikasikan.  4)  Pengelolaan  sarana  dan  prasarana  di  bawah  tanggungjawab pimpinan pondok secara langsung. 5) Seluruh rangkaian program pondok atau hal  lainnya  langsung  diawasi  oleh  semua  unsur  pimpinan  yayasan  setiap harinya,  hal  ini  dilakukan,  karena  pimpinan  bermukim  di  lingkungan  pondok. Oleh  pimpinan,  sistem  pengawasan  dengan  cara  menindak  tanpa  adanya evaluasi  berkala,  jika dilihat tidak sesuai  maka langsung ditegur dan diberikan solusi. 6) Publikasi berupa sistem pemasaran atau pengenalan pondok terhadap dunia luar tidak menjadi fokus utama, hal ini dikarenakan setiap tahunnya santri yang  mendaftar  selalu  banyak  dalam  hal  ini,  pengenalan  hanya  disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut.

## Analisis Manajemen Lembaga Pendidikan Al- Qur’an
Berdasarkan  data  yang  telah  dihimpun  dari  beberapa  Lembaga  Pendidikan  Al- Qur’an non -formal  di  Banjarmasin,  ditemukan beberapa  point  penting berikut  dan dilakukan analisis SWOT.
1. Manajemen Lembaga
Pada dasarnya, pelaksanaan manajemen lembaga ada yang bersifat terbuka dan demokratis, ada pula yang cenderung tertutup dan terpusat pada orang tertentu secara  individual.  Pengelolaan  yang  bersifat  terbuka  dan  demokratis  selalu memulai  setiap  perencanaan,  pengorganisasian,  kepemimpinan  bahkan
pengendalian  dengan  komitmen  yang  tinggi  untuk  pencapaian  target  bacaan maupun  hafalan  juga  peningkatan-peningkatan  kualitas  peserta  didik.  Akan tetapi,  berbeda  halnya  dengan  pengelolaan  yang  cenderung  tertutup  dan terpusat,  setiap  perencanaan  hingga  pengendalian  dikendalikan  oleh  orang tertentu  sehingga  ruang  komunikasi  menyampaikan  kritik  membangun  dan memajukan  lembaga  sulit  didapat.  Jika  melihat  data  yang  ada,  manajemen lembaga-lembaga  tersebut  terbagi  pada  dua  bentuk,  yaitu  berbentuk  yayasan dan  bersifat  pribadi/keluarga. Berikut  ini  analisis  SWOT  legalitas  lembaga secara umum:
a. Strength (Kekuatan)
Lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  non -formal  di  Banjarmasin  sebagian  besar berdiri dan berada di bawah naungan yayasan. Keberadaan yayasan sendiri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pertanggungjawaban di berbagai bentuk kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan,  terutama  berkenaan  dengan  bantuan    dana  yang  disalurkan oleh  masyarakat  dan  lainnya  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Disamping  itu,  adanya  kemudahan  dalam  menjalin  kerjasama  dengan berbagai  pihak  karena  dipandang  resmi  dan  mendapat  pengakuan  dari pemerintah.
b. Weakness (Kelemahan)
Keberadaan lembaga pendidikan Al- Qur’an non -formal yang belum memiliki legalitas  lembaga  berupa  yayasan  masih  dipandang  belum  profesional  dan dianggap  tidak  resmi,  terkesan  sulit  menjalin  kerjasama  dengan  berbagai pihak,  munculnya  keraguan  publik  terhadap  pertanggungjawaban  kegiatan sosial, amal atau penggalian dana dari masyarakat dari lembaga tidak resmi atau  yayasan,  serta  sistem  penggajian  tidak  transparan,  sehingga  para pengajar tidak dapat mengetahui secara pasti pendapatan yang akan diterima setiap  bulan,  dan  para  donator  tidak  dapat  mengetahui  keperluan  lembaga yang  akan  dia  bantu.  Labih  parah  lagi  ketika  penggajian  guru  ditentukan oleh sisa pembiayaan rutin lembaga.
c. Opportunity (Peluang)
Pembentukan  yayasan  di  beberapa  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  dengan adanya  sumber  daya  yang  siap  secara  moral  dan  mampu  menjabat  sebagai unsur  pimpinan  serta  menerima  konsekuensi  menjadi  faktor  utama  yang patut dipertimbangkan. Selain itu, keberadaan seorang tokoh menjadi faktor pendukung  yang  mampu  menarik  perhatian  masyarakat  ikut  serta mendukung lembaga pendidikan Al- Qur’an. Kemudian ketersediaan sumber pembiayaan  atau  keuangan  yang  mampu  mencukupi  segala  keperluan merupakan hal terpenting sebagai pijakan awal pembentukan yayasan yang menaungi lembaga pendidikan Al- Qur’an.
d. Threat (Hambatan)
Lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  non -formal  yang  tidak  berada  di  bawah naungan yayasan atau bersifat pribadi/keluarga cenderung bersifat internal, tertutup bahkan tidak terpublikasi dengan baik dan kemungkinan terjadinya konflik  kepentingan  antar  individu  di  internal  yayasan  ataupun  keluarga dalam mengatur lembaga pendidikan Al- Qur’an.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia
Pada lembaga pendidikan Al- Qur’an proses pengelolaan sumber daya manusia tidak  semuanya  melalui  tahapan  perekrutan,  pelatihan  dan  penempatan  serta
pengembangan. dapat  difahami  bahwa  sumber  daya  manusia  merupakan  aset paling  penting  yang  harus  dimiliki  dan  sangat  diperhatikan. Namun  ada beberapa proses dan pilihan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Al- Qur’an untuk mendapatkan sumber daya manusia, diantaranya a) penunjukan langsung oleh  pimpinan  lembaga  terhadap  seseorang.  b)  Perekrutan  dengan  kualifikasi tertentu,  kemudian  diseleksi  dan  selanjutnya  penempatan.  c)  Perekrutan  tanpa kualifikasi  dan  seleksi,  terpenting  kualitas  bacaan  bagus,  alumni  sendiri,  dan komitmen  dengan  lembaga. Berikut  ini  analisis  SWOT  sumber  daya  manusia secara umum:
a. Strength (Kekuatan)
Lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  non -formal  sebagian  besar  melakukan seleksi  dalam  merekrut sumber  daya  manusia,  sehingga  penempatan  dapat disesuaikan  dengan  bidang  keahlian.  Disamping  itu,  perekrutan  dengan kualifikasi tertentu menjadi daya saing antar lembaga pendidikan Al- Qur’an dalam  merekrut  sumber  daya  manusia.  Semakin  tinggi  kualifikasi  yang ditetapkan, maka lembaga dinilai semakin bergengsi dan profesional.
b. Weakness (Kelemahan)
Penunjukan langsung tanpa melalui proses perekrutan yang dilakukan oleh pimpinan  lembaga  terhadap  seseorang,  baik  dari  luar  ataupun  ada keterkaitan  kekeluargaan,  yang  kemudian  ditempatkan  sesuai  kebutuhan lembaga  menjadi  pemicu  kesenjangan  sosial  antar  sumber  daya  yang  ada. Adanya  perekrutan  tanpa  kualifikasi  dan  seleksi,  serta  mengutamakan kualitas bacaan menyebabkan sulitnya lembaga menempatkan sumber daya manusia  yang  tepat  pada  posisi  tertentu.  Kemudian  tidak  adanya  pihak ketiga  yang  diajak  bekerjasama  oleh  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  non - formal  di  Banjarmasin  dalam  merekrut  sumber  daya  manusia.  Menjadi kelemahan  yang  paling tampak  adalah  pada  tenaga  adimistrasi.  Belum ada lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  di  Banjarmasin  yang  menetapkan  kriteria khusus  calon  administrator  yang  akan  direkrut,  baik  pendidikan  maupun pengalaman kerjanya.
c. Opportunity (Peluang)
Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  loyalitas  tinggi  terhadap  kemajuan lembaga  sesuai  dengan  visi  misi  dapat  dikaderisasi  sebagai  pengelola dikemudian hari. Melibatkan sumber daya manusia yang handal di berbagai bidang  harus  dijadikan  aset  berharga  dan  mendapat  perhatian  khusus  dari lembaga,  yang  nantinya  akan  membantu  pengembangan  berbagai  program lembaga.  Menerapkan  program  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dapat membantu netralisasi perekrutan sumber daya manusia yang tepat guna.
d. Threat (Hambatan)
Rentannya proses perekrutan yang bersifat kekerabatan/kekeluargaan yang menimbulkan  sering  kesenjangan,  terlebih  ketika  tidak  bekerja  secara profesional.  Selain  itu,  menurunnya  semangat  kerja  sumber  daya  manusia tanpa diketahui penyebabnya dengan pasti, dari internal ataupun ekternal.
3. Manajemen Administrasi Pengelolaan  administrasi  di  beberapa  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an kebanyakan berada dibawah kewenangan pimpinan dan dikelola langsung oleh bagian  adminitrasi  dengan  sistem  manual  dan  digital.  Pengadministrasian  di lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  pun  bersifat  sederhana  dan  terbuka,  dengan artian  administrasi  hanya  berfokuskan  pada  data-data  pokok  saja,  seperti  data
lembaga, surat menyurat, identitas santri dan pengajar, kurikulm, perkembangan dan evaluasi pembelajaran, serta hal lainnya.
Ada beberapa alasan pengelolaan administrasi di lembaga pendidikan Al- Qur’an dikelola  secara  sederhana  yaitu  1)  terbatasnya  sumber  daya  manusia,  2) minimnya  kemampuan  mengelola  administrasi  secara  prosfesional  dengan sistem  manual  ataupun  digital,  3)  rangkapnya  pekerjaan,  antara  mengajar  dan mengelola  administrasi,  dan  4)  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang menunjang tercapainya administrasi.
Berikut ini analisis SWOT administrasi secara umum:
a. Strength (Kekuatan)
Digitalisasi  administrasi  membantu  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an meringankan  dan  menyederhanakan  tata  kelola  administrasi  yang sebelumnya  dilakukan  secara  manual.  Disamping  itu,  adanya  apresiasi  dan kepercayaan  masyarakat  meningkat  seiring  dengan  adanya  kemudahan dalam mengakses berbagai data kelembagaan, surat menyurat, data pengajar, peserta  didik,  kurikulum  hingga  evaluasi  perkembangan  secara  digital. Sedangkan  pengelolaan  administrasi  secara  manual  oleh  sebagian  kecil lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  dianggap  lebih  mudah  dalam  pemberkasan berbagai data kelembagaan.
b. Weakness (Kelemahan)
Keterbatasan  biaya  menjadi  faktor  penghambat  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an untuk mendigitalisasi seluruh data. Kemudian ditambah terbatasnya sumber  daya  manusia  dan  minimnya  kemampuan  dalam  mengelola administrasi baik secara digital maupun manual. Selain itu juga, kurangnya sarana  dan  prasana  yang  menunjang  terlaksananya  tata  kelola  administrasi dengan baik.
c. Opportunity (Peluang)
Melibatkan pihak luar yang berkompeten dalam bidang administrasi  untuk membantu  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  mengelola  admintrasi  secara professional  dan  adanya  berbagai  pelatihan  administrasi  dalam  upaya peningkatan kualitas pelayanan.
d. Threat (Hambatan)
Kurangnya  dukungan  seluruh  unsur  pimpinan  dalam  menentukan  arah kebijakan  yang  tepat,  murah  dan  mudah  sehingga  menjadi  hambatan  yang cukup  besar.  Kemudian  kewenangan  mengelola  administrasi  berada  di bawah pimpinan dan respon yang lambat juga menjadi penghambat berbagai masalah  atau  kendala  di  lapangan.  Terlebih  lagi  kebanyakan  lembaga pendidikan  Al- Qur’an  di  Banjarmasin  memandang  sebelah  mata  upaya peningkatan  lembaga  di  bidang  administrasi,  bahkan  mereka  berpendapat dengan  maju  dan  meningkatnya  pembelajaran  Al- Qur’an,  maka  dengan sendirinya  lembaga  pendidikan  termasuk  administrasinya  menjadi  maju pula.
4. Manajemen Sarana Prasarana
Manajemen  sarana  dan  prasarana  di  semua  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an dapat  dikatakan  sudah  memadai  sesuai  dengan  kebutuhannya  masing-masing. Mengingat  peran  sarana  dan  prasarana  yang  menjadi  hal  pokok  dalam  belajar dan  menciptakan  suasana  yang  kondusif.  Sehingga  baik  buruknya  manajemen
sarana  dan  prasarana  pendidikan  akan  berpengaruh  terhadap  proses pembelajaran. Berikut ini analisis SWOT sarana prasarana secara umum:
a. Strength (Kekuatan) Lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  non -formal  di  Banjarmasin  sebagian  besar memiliki  tempat  belajar  mengajar  dengan  status  di  bawah  wewenang yayasan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab yayasan atau berdasarkan kesiapan pemilik lembaga secara pribadi/keluarga.
b. Weakness (Kelemahan)
Sebagian  kecil  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  belum  memiliki  tempat sendiri,  menggunakan  ruang  belajar  yang  difasilitasi  oleh  masjid  atau lainnya.  Kemudian  membebankan  biaya  perawatan  atau  pengadaan  sarana prasarana kepada peserta didik melalui penarikan infaq sukarela. Ditambah respon  yang lambat dari  yayasan atau pemilik terhadap pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung berbagai kegiatan akibat keterbatasan biaya.
c. Opportunity (Peluang)
Mendayagunakan  seluruh  sumber  daya  manusia  yang  ada,  baik  melalui badan usaha atau ketokohan mencari  donator tetap untuk memenuhi  biaya kebutuhan sarana prasarana. Selain itu, melibatkan para orangtua/wali dari peserta  didik  untuk  bersama  mendukung  pemenuhan  sarana  prasarana lembaga.
d. Threat (Hambatan)
Ketidakpastian  status  kepemilikan  aset-aset  penting  yang  tercampur  antara lembaga  dan  pribadi/keluarga  yang  berdampak  pada  sulitnya  mengelola dan  mempertanggungjawabkan  berbagai  hal  berkaitan  dengan  sarana prasarana.  Selain  itu,  minimnya  sumber  daya  manusia  yang  mampu mengelola  sarana  prasarana  secara  professional.  Adanya  kompetisi  antar lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  terhadap  pelayanan  berupa  terpenuhinya semua sarana prasarana yang baik.
5. Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan di beberapa lembaga pendidikan Al- Qur’an tidak berjalan sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keuangan,  yaitu transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Terutama dalam hal transparansi keuangan,  sangat  jarang  ditemukan  informasi keuangan  yang  bebas  diketahui oleh  semua  warga  lembaga  dan  orang  tua,  misalnya  rencana  anggaran pendapatan dan belanja lembaga yang ditempel di papan pengumuman di ruang guru  atau  di  depan  ruang  tata  usaha  sehingga  bagi  siapa  saja  yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima lembaga dari orang tua dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini tentunya menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap lembaga. Di  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an,  manajemen  keuangan  yang  transparan berarti  adanya  keterbukaan  dalam  manajemen  keuangan  lembaga  pendidikan, yaitu  keterbukaan  sumber  keuangan  dan  jumlahnya,  rincian  penggunaan,  dan pertanggungjawabannya  harus  jelas  sehingga  bisa  memudahkan  pihak-pihak yang  berkepentingan  untuk  mengetahuinya.  Transparansi  keuangan  sangat diperlukan  dalam  rangka  meningkatkan  dukungan  orangtua,  masyarakat  dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan. Disamping itu transparansi  dapat  menciptakan  kepercayaan  timbal  balik  antara  pemerintah,
masyarakat,  orang  tua  dan  warga  lembaga  melalui  penyediaan  informasi  dan menjamin  kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan memadai. Berikut ini analisis SWOT manajemen keuangan secara umum:
a. Strength (Kekuatan)
Beberapa  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  memiliki  sumber  dana  yang tetap berupa  iuran  bulanan  dari  santri  dan  menentukan  variasi  iuran  bulanan, sebagai bentuk perhatian lembaga terhadap kemampuan ekonomi santri dan sekaligus  menyalurkan bantuan  berupa  pemberian  subsidi  silang  dari  yang tingkat  ekonominya  lebih  tinggi  kepada  yang  lebih  rendah.  Selain  itu menerapkan  variasi  penggajihan  sesuai  masa  kerja,  dengan  pertimbangan keadilan  dan  meningkatkan  kinerja  seluruh  sumber  daya  manusia  yang terlibat.
b. Weakness (Kelemahan)
Minimnya  sumber  daya  manusia  yang  handal  dalam  mengelola  keuangan lembaga  pendidikan  Al- Qur’an,  ditambah  rangkapnya  tugas  lain  yang mengakibatkan  sulitnya  membagi  waktu  menjadi  kelemahan  dalam pengelolaan. Disamping itu, ketiadaan donatur tetap dan kekurangan biaya akibat  rendahnya  nominal  iuran  santri,  ditambah  adanya  tunggakan- tunggakan  iuran  menjadi  beban  berat  bagi  sebagian  besar  lembaga pendidikan Al- Qur’an di Banjarmasin. Kemudian tidak adanya transparansi keuangan  ikut  berdampak  pada  ketidakpercayaan  berbagai  pihak  terhadap lembaga pendidikan Al- Qur’an, terutama pihak internal yang bersinggungan langsung dalam menjalankan program.
c. Opportunity (Peluang)
Pengelola  keuangan  secara  khusus  diikutkan  dalam  berbagai  pelatihan manajemen  keuangan  dan  menghindari  rangkap  tugas,  supaya  lebih  fokus dalam  bekerja  dan  melibatkan  berbagai  pihak  untuk  membantu  berbagai kekurangan dana, seperti memohon bantuan pada pemerintah setempat.
d. Threat (Hambatan)
Kebijakan  pimpinan  yang  tidak  tepat  sasaran  dalam  pengelolaan  keuangan sangat  mengganggu  iklim  kinerja  semua  sumber  daya  manusia  dan munculnya perbandingan besaran gaji antar lembaga pendidikan Al- Qur’an, dengan  semakin  besarnya  gaji  maka  semakin  diminati  bekerja  di  lembaga tersebut menjadi hambatan tersendiri di setiap lembaga.
6. Manajemen Pemasaran
Manajemen  pemasaran  pada  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  di  Banjarmasin terlihat  sudah  lumayan  baik  pelaksanaanya.  Hal  ini  terbukti  bahwa  seluruh lembaga  melakukan  proses  pemasaran  atau  mempublikasikan  lembaganya melalui 3 cara, yaitu a) media sosial, b) cetak spanduk atau brousur, dan c) lisan. Berikut ini analisis SWOT manajemen pemasaran secara umum:
a. Strength (Kekuatan)
Sebagian  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  non -formal  di  Banjarmasin melakukan publikasi lembaganya secara lisan dan hanya sebagian kecil yang menggunakan publikasi secara digital melalui media sosial. Publikasi secara digital  melalui  media  sosial  dianggap  mampu  menjangkau  lebih  jauh  dan lebih  banyak  menarik  minat  masyarakat  untuk  bergabung  di  lembaganya serta menampilkan berbagai kegiatan lembaga pendidikan Al- Qur’an dinilai
mampu menarik perhatian dan meningkatkan citra positif serta kepercayaan di tengah masyarakat.
b. Weakness (Kelemahan)
Minimnya  sumber  daya  manusia  yang  ahli  di  bidang  publikasi  pada beberapa  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  menjadi  penghambat  eksistensi lembaga.  Publikasi  yang  mengandalkan  spanduk  atau  brosur  dinilai  tidak mampu  menjangkau  lebih  jauh  dan  lebih  banyak  orang  karena  fokus  pada titik-titik  tertentu.  Begitu  pula  publikasi  secara  lisan  juga  dianggap  tidak mampu  menunjukkan  secara  konkrit  berbagai  program  atau  kegiatan  di lembaga  pendidikan  Al- Qur’an,  kecuali  dengan  mengunjungi  secara langsung.
c. Opportunity (Peluang)
Publikasi  program-program  andalan  dan  kegiatan-kegiatan  besar  yang terjadwal  dan  terstruktur  menjadi  faktor  pendukung  eksistensi  dalam membantu  perkembangan  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  hingga  pada penggalangan dana sekalipun.
d. Threat (Hambatan)
Kesiapan  secara  finansial  akan  berdampak  ketika  menjatuhkan  pilihan publikasi  melalui  media  sosial  ataupun  cetak  spanduk/brosur.  Munculnya kompetisi  antar  lembaga  dalam  mempublikasikan  lembaganya  masing- masing dan penilaian yang bervariasi dari masyarakat, terlebih lagi monoton dan  minimnya  desain  yang  menarik  akibat  banyaknya  berbagai  hal dipublikasi.
7. Manajemen Pengawasan
Manajemen pengawasan di beberapa lembaga pendidikan Al- Qur’an terdapat 2 bentuk,  yaitu  1)  pengawasan  internal  yang  melibatkan  unsur  pimpinan,  dan pengurus  lembaga,  dan  2)  pengawasan  eksternal  yang  melibatkan  pihak  luar melalui  penunjukan  sesorang  secara  langsung  atau  instansi  terkait  seperti pemerintahan.  Jika  diamati  sistem  pengawasan  yang  dilakukan  secara  umum diantaranya
memeriksa,
mengecek, mencocokkan, menginspeksi, mengendalikan,  mengatur,  dan  mencegah  sebelum  terjadi  kegagalan  program. Setiap  pengawasan  berdasarkan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  sebelum semua  rangkaian  kegiatan  dijalankan. Berikut  ini  analisis  SWOT  manajemen pengawasan secara umum:
a. Strength (Kekuatan)
Semua  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  melakukan  pengawasan  terhadap seluruh  pelaksanaan  program  yang  telah  ditetapkan  dengan  melibatkan semua unsur pimpinan dan respon cepat dalam mengambil tindakan ketika adanya laporan ketidaksesuaian dengan perencanaan.
b. Weakness (Kelemahan)
Kurangnya  sumber  daya  pengawas  baik  dari  pihak  internal  ataupun  pihak eksternal dan hanya dalam waktu tertentu saja, kemudian laporan berbagai kendala sulit tersampaikan akibat pimpinan jarang berada di lembaga.
c. Opportunity (Peluang)
Melibatkan pihak eksternal secara intensif dalam pengawasan untuk menjaga kenetralan  sikap  ketika mengambil  tindakan  akibat  adanya  ketidaksesuaian dalam  menjalankan  berbagai  program.  Diperkuat  dengan  membuat  acuan
atau  standar  pengawasan  sebagai  upaya  menghindari  adanya  anggapan intervensi oleh pengawas ke pihak pengelola yang menjalankan program
d. Threat (Hambatan)
Pengawasan  yang  terlalu  ketat  menimbulkan  efek  ketegangan  secara emosional  dalam  tubuh  pengelola  yang  diawasi  dan  kebocoran  informasi hasil  pengawasan  oleh  oknum  tertentu  ke  publik  bisa  mengakibatkan ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  tersebut  dan  dinilai  tidak professional.

## Upaya Peningkatan Mutu Lembaga
Peningkatan mutu yang tergambarkan pada data-data yang diperoleh, bahwa ada 2 pola  utama  yaitu  meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia  (pengajar)  dan  mutu lembaga. Berikut pernyataan dari beberapa lembaga pendidikan Al- Qur’an: TPQ Al-Mira: “… kualitas lembaga akan semakin meningkat seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusianya.”
TPQ  Al- Ikhlas:  “ …  upaya  ini  diyakini  selain  meningkatkan  kualitas  guru,  juga  akan meningkatkan  mutu  lembaga  mereka.  Jika  kualitas  guru  terjaga  maka  kualitas  santri  ikut terjaga, dan hal- hal lainnya juga akan ikut terjaga.”
TPQ Madinatut Taqwa: “… mutu lembaga akan maju, bilamana mutu pengajar maju.” RTQ  Al-Falah: “…  jika  para  pengajarnya  memiliki  mutu  atau  kualitas  yang  baik  maka outputnya  (santri)  akan  menjadi  baik  juga  dan  tentunya  juga  akan  berpengaruh  pada peningkatan mutu lembaga.”
Rumah  Ngaji: “…  pengelolaan  lembaga  mudah  dipelajari,  namun  peningkatan  mutu pengajar  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  dan  bahkan  mengeluarkan  biaya. Ketidakpedulian terhadap kualitas pengajar justru ikut mengganggu mutu lembaga.”
Melihat  pendapat  beberapa  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  tersebut,  yang  hampir satu  pemikiran  bahwa  meningkatnya  mutu lembaga  seiring  dengan meningkatnya mutu pengajar. Peningkatan mutu pengajar tersebut dapat dilihat melalui 3 program utama diantaranya a) program tahsîn yaitu program perbaikan bacaan Al- Qur’an, b) program Tahfîzh yaitu program menambah dan memantapkan hafalan, c) pelatihan metodologi  pengajaran  yaitu  program  menambah  wawasan  tentang  bagaimana pengajaran  yang  baik.  Efek  dari  meningkatnya  mutu  pengajar  ini  pun  juga  akan berimbas  pada  peningkatan  mutu  lembaga  yang  tentunya  tidak  mungkin  lagi dengan pengelolaan yang biasa-biasa saja.
Lain  halnya  dengan  RTQ  Qaryah  Thayyibah  yang  menyebutkan  bahwa “… administrasi  merupakan  faktor  penting  dalam  perkembangan  lembaga” . Pandangan  PTQ Amanah  pun  juga  mengarah  kepada  peningkatan  mutu  lembaga  dengan  sering mengikutkan  santri  pelatihan-pelatihan  kelembagaan  agar  ketika  selesai  dari pondok, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengelola lembaga. Disisi lain, ada lagi  lembaga  yang  menerapkan  dengan  melaksanakan  dua  pola  secara  bersamaan, seperti  RTQ  An- Nur  yang  menurut  pengelolanya  bahwa  “…  keseimbangan  antara peningkatan mutu lembaga dan mutu pengajar, melahirkan santri yang berkualitas dan  berkarakter  disiplin.  Hal  senada  juga  dilaksanakan  Pondok Tahfîzh Al- Qur’an Al-Ihsan melalui dua bentuk, yaitu a) mutu pengajar dengan mengadakan pelatihan metode  pembelajaran  dan  setoran  guru Tahfîzh .  b)  mutu  lembaga  dengan melaksanakan  pelatihan  manajemen  lembaga,  baik  dari  pihak  swasta  atau pemerintah seperti Kemenag RI.
Dari  pola-pola  tersebut  akan  terlihat  bahwa  lembaga  manapun  yang menerapkannya,  tergantung  pada  penilaian  masyarakat  dan  yang  mana  menjadi
pilihan untuk memasukkan anak-anak mereka. Karena mereka yakin mutu pengajar ataupun  mutu  lembaga  yang  berkualitas  akan  melahirkan  santri-santri  yang berkualitas pula.
Berikut ini analisis SWOT upaya peningkatan mutu lembaga secara umum:
1. Strength (Kekuatan)
Semua  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  melakukan  upaya  peningkatan  mutu dengan  memfokuskan  pada  mutu  tenaga  pengajar,  sehingga  menumbuhkan kepercayaan masyarakat seiring dengan meningkatnya kualitas tenaga pengajar yang berada di lembaga tersebut.
2. Weakness (Kelemahan)
Peningkatan mutu lebih sering dibebankan kepada pimpinan sebagai sentral ide dan  pengelola  hanya  bertugas  menjalankan.  Disamping  itu,  jarangnya melaksanakan  studi  banding  ke  lembaga-lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  yang lain sebagai bahan perbandingan dalam peningkatan mutu lembaga di berbagai aspek.
3. Opportunity (Peluang)
Memanfaatkan  atau  mengadakan  sendiri  pelatihan-pelatihan  yang  berkaitan dengan peningkatan mutu lembaga, di samping upaya peningkatan mutu tenaga pengajar.  Ditambah  menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  yang  telah terbukti melahirkan santri-santri berkualitas untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam mengelola dan mengembangkan lembaga.
4. Threat (Hambatan)
Kurangnya  perhatian  pimpinan  terhadap  fakta  di  lapangan  dan  masukan- masukan dari berbagai pihak menjadi penghambat dalam mengambil kebijakan yang tepat. Selain itu, peningkatan mutu lembaga di berbagai aspek memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang tentunya tidak sedikit.

## KESIMPULAN
Secara  garis  besar,  manajemen  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  akan  efektif  dan efisien  apabila  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  profesional  untuk mengoperasikan  lembaga,  kemampuan  dan  komitmen  (tanggung  jawab  terhadap tugas), tenaga kependidikan yang handal,  administrasi   yang terukur, transparansi pengelolaan keuangan dan terjamin, pengawasan yang tepat sasaran, serta itu semua didukung  sarana-prasarana  yang  memadai  untuk  mendukung  kegiatan  belajar- mengajar,  dana  yang  cukup  untuk  menggaji  staf  sesuai  dengan  fungsinya,  serta partisipasi  masyarakat  yang  tinggi.  Bila  salah  satu  hal  di  atas  tidak  sesuai  dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi  pengelolaan  lembaga  kurang  optimal.  Dengan  demikian  harus  ada keseimbangan antara komponen-komponen di atas. Untuk mencapai keseimbangan tersebut,  diperlukan  pengelola  yang  mengerti  dan  memahami  prinsip-prinsip pegelolaan untuk tercapainya tujuan.
Tantangan globalisasi dan persaingan yang meningkat akan menuntut dan menjadi keharusan  setiap  lembaga  pendidikan  Al- Qur’an  untuk  terus  mengupayakan peningkatan  mutu  lembaganya  dari  berbagai  aspek.  Ditambah  adanya  perubahan sikap dan tingkah laku seluruh unsur lembaga mulai pimpinan hingga masyarakat dalam  memonitoring  dan  mengevaluasi  pengelolaan  serta  sistem  informasi  yang preventif  dan  valid  demi  keberhasilan  lembaga bermutu. Hal  ini  disebabkan  mutu
merupakan kualifikasi utama agar mendapat survive dan tampil sebagai pemenang (menjadi  pilihan  utama)  dalam  dunia  pendidikan  Al- Qur’an  yang  semakin kompetitif dan rasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifudin. (2014). Manajemen Sumber Daya Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
Assauri, S. (2004). Manajemen Permasaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Azzama, A. & Muhyani. (2019). Manajemen Masjid Jogokariyan Yogyakarta Sebagai Pusat  Kegiatan  Masyarakat. Komunika:  Journal  of  Communication  Science  and Islamic Da’wah, 3 (1).
Baharuddin,  M.  (2016). Manajemen  Pendidikan  Islam  Tranformasi  Menuju Sekolah/Madrasah Unggul . Malang: UIN-Maliki Press.
Barnawi & Arifin, M. (2012). Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
Edward, P. (2002). Management and Curriculum in Education: Concept and Practice. New York: Prenhall.
Farikhah, S. (2015). Manajemen Lembaga Pendidikan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Fathoni, A. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Rineka Cipta.
Gie, T. L. (2000). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.
Hadari,  N.  (1996). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Bisnis  Yang  Kompetitif , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hafiduddin,  D.,  &  Tanjung,  H.  (2003). Manajemen  Syari’ah  dalam  Praktik . Jakarta:
Gema Insani.
Hamid, D. (2004). Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta: Durat Bahagia.
Herlambang, S. (2013). Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
Kuncoro,  M.  (2005). Strategi  Bagaimana  Meraih  Keunggulan  Kompetitif?. Jakarta: Erlangga.
Kompri. (2018). Manajemen Kepemimpinan Pondok Pesantren. Jakarta: Kencana.
Kotler, P. (2000). Marketing Management. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Maisah. (2013). Manajemen Pendidikan. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
Mangkunegara,  A.  A.  A.  P.  (2002). Manajemen  Sumber  Daya  manusia  Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Manullang, M. (2005). Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Mukinuddin,  A.  (2020).  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Pembelajaran  Al- Qur’an  di Sekolah  Berbasis  Pesantren.  Malang:  Central  Library  of  Maulana  Malik Ibrahim.
Mulyasa, E. (2006). Manajemen Berbasis Sekolah . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasution,  Z.  (2006). Manajemen Humas  di  Lembaga  Pendidikan,  Konsep,  Fenomena  dan Aplikasi. Malang: UPT Penerbitan UMM.
Nurjaman, K. (2013). Manajemen Perusahaan. Bandung: Pustaka Setia.
Qomar,  M.  (tt). Manajemen  Pendidikan  Islam : Strategi  Baru  Pengelolaan  Lembaga Pendidikan Islam . Jakarta: Erlangga.
Ruslan,  R.  (2001). Manajemen  Public  Relation  dan  Media  Komunikasi. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Rochaety, E. (2008). Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Rohiat. (2008). Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktek . Bandung: Refika Aditama.
Sagala,  S.  (2007). Manajemen  Strategik  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan.  Bandung: Alfabeta.
Sisamora, H. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN.
Steinner, G., & Minner, J. (2002). Manajemen Stratejik. Jakarta: Erlangga.
Sukmadi. (2014). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Humaniora.
Sulistyorini. (2009). Manajemen Pendidikan Islam . Yogyakarta: Teras.
Suryobroto. (2004). Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
Sutanta, E. (2003). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Tim Penyusun Kamus. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.