## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Muksalmina 1* Muksalmina 2 , Tasyukur 3 , Nabhani Yustisi 4
1, 2, 3,4 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia
* Corresponding Author: munaz@unimal.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 21/05/2023 DPD  merupakan  Dewan  Perwakilan  Daerah  sebanyak  4  orang  orang  per provinsi  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat  dengan  tujuan  untuk memperjuangkan  daerahnya  dikancah  nasional  berbeda  halnya  dengan  DPR yang  memperjuangkan  hak  rakyat  secara  umum  walaupun  dalam  system pemilihannya  di  daerah  pemilihan  tertentu.  Dalam  UUD  1945  kewenangan DPD soft  becameralism bukan strong  bicameralism dengan  alasan  bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan bulan negara federal. Dengan demikian, menjadi  dinamika  terkait  kelembagaan  DPD  pada  dasarnya  merupakan Lembaga legislative, tetapi fungsi legislative yang dimiliki oleh DPD dibatasi, kata  lain  DPD  adalah  pembantu  DPR.  Padahal  kalua  kita  tinjau  dari  sudut kelembagaan  negara  kedudukan  keduanya  sama  yaitu  Lembaga  tinggi  negara. Dalam  prakteknya  DPR  ingin  melemahkan  kedudukan  DPD  dengan  cara mengeluarkan  UU  MD3 dikarenakan  kewenangan  penuh membuat  UU  berada ditangan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ).  Hasil  penelitian  kedudukan  DPD dalam  system  tata  negara  Indonesia  harus  diberikan  kewenangan  yang  sama dengan  DPR  dalam  hal  legislasi  karena  DPD  mempunyai  peran  yang  lebih strategis  dalam  mewujudkan  kepentingan  daerah,  dikarenakan  disaat  hak-hak daerah tidak terwujud akan terjadi wacana pemisahan diri dari negara kesatuan seperti  yang  pernah  terjadi  di  beberapa  provinsi  dan  tidak  terjadi  lagi diskriminasi yang dilakukan oleh DPR kepada DPD.  Kemudian, peralihan hak membuat  UU  sebelum  amandemen  yang  dilakukan  oleh  Presiden  beralih  ke DPR  setelah  amandemen,  kedepannya  dalam  hal  membuat  UU  juga  harus dilibatkan DPD mulai dari rancangan hingga pengesahan, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dasar dalam pembentukan Lembaga DPD, disamping itu Lembaga  DPD  tidak  diganggu  oleh  kepentingan  politik  manapun  berbeda halnya dengan DPR, sehingga akan menghasilkan UU yang berkualitas.
Direvisi, 25/06/2023 Dipublikasi, 12/07/2023
Kata Kunci:
Dinamika Kewenangan, DPD, Legislatif.

## Abstract
Keywords: Dynamics of authority, DPD, legislative. The  Regional  Representative  Council  (DPD)  consists  of  4  representatives  per province who are directly elected by the people, with the aim of advocating for their respective regions at the national level. This is different from the People's Consultative  Assembly  (DPR),  which  advocates  for  the  people's  rights  in general,  although  its  electoral  system  operates  in  specific  electoral  districts. Under  the  1945  Constitution,  the  authority  of  the  DPD  follows  a  soft bicameralism  rather  than  a  strong  bicameralism,  based  on  the  argument  that Indonesia  is  a  unitary  state  rather  than  a  federal  state.  Consequently,  the institutional  dynamics  of  the  DPD  essentially  make  it  a  legislative  institution, but  its  legislative  functions  are  limited,  in  other  words,  the  DPD  serves  as  an
assistant to the DPR. However, if we consider their institutional positions, both hold  the  same  status  as  high  state  institutions.  In  practice,  the  DPR  seeks  to weaken  the  position  of  the  DPD  by  passing  the  MD3  Law,  as  it  grants  full authority  to  the  DPR  in  making  laws.  The  research  methods  used  include  a statute  approach,  case  approach,  and  conceptual  approach.  The  research findings indicate that the DPD should be granted equal legislative authority as the DPR within the Indonesian constitutional system because the DPD plays a more strategic role in realizing regional interests. When regional rights are not fulfilled,  there  is  a  risk  of  secession  discourse  from  the  unitary  state,  as previously  observed  in  several  provinces,  and  discrimination  by  the  DPR against  the  DPD  would  cease.  Furthermore,  the  transfer  of  lawmaking authority  from  the  President  to  the  DPR  after  the  constitutional  amendments should involve the DPD in the future, from the drafting stage to the enactment stage, with the aim of realizing the fundamental aspirations in establishing the DPD.  Additionally,  the  DPD  should  remain  unaffected  by  any  political interests, unlike the DPR, in order to produce quality laws.

## PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945  amandemen  ketiga disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Kedaulatan  yang  berada  ditangan  rakyat  salah  satunya  adalah  memilih  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD). DPD pertama sekali dilakukan pemilihan pada pemilu 2004, setelah dibentuk pada  tahun  2001  pada  amandemen  ketiga  UUD  1945.  Kedudukan  DPD  diatur  dalam  BAB VII A UUD 1945, dalam Bab tersebut diatur terkait dengan fungsi dan tugas anggota DPD. DPD  lahir  merupakan  bahagian  dari  reformasi  1998  dengan  tujuan  menghilangkan penyelenggara negara yang bersifat sentralistik yang mengakibatkan kegagalan pemerintahan pusat  dalam  memberikan  hak  daerah  sebagai  basis  lahirnya  negara  ini.  Dengan  demikian pembentukan  DPD  bertujuan  untuk  memperkuat  ikatan  antar  daerah  dalam  bingkai  negara kesatuan  Republik  Indonesia,  memperjuangkan  hak  daerahnya  dalam  perumusan  kebijakan nasional  antara  daerah  dan  negara,  dan  mendorong  percepatan  demokrasi,  kemajuan  dan pembangunan secara seimbang.
Ide  awal  munculnya  Lembaga  DPD  dalam  tatatan  hukum  ketatanegaraan  Indonesia untuk menciptakan system parlemen dua kamar. 1 Kamar pertama yang diwakili oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  untuk  mewakili  rakyat  walaupun  dalam  system  pemilihan ditentukan  daerah  pemilihan  (Dapil),  sedangkan  DPD  murni  mewakili  daerah-daerah. Perbedaan  tersebut  diperlukan  agar  tidak  terjadi  keterwakilan  ganda  dalam  menjalankan fungsinya  sebagai  parlemen.  Disisi  lain,  banyak  kalangan  yang  menganjurkan  dengan memberikan  kedudukan  yang  sama  antara  DPD  dan  DPR  untuk  mengimbangi  satu  sama lain. 2 Usulan  tersebut  mempengaruhi  memberikan  hak  otonomi  kepada  daerah  sangat  kuat sebagaimana yang dipraktekkan oleh negara federal, mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar (UUD)  1945.  Maka  system  dua  kamar  yang  digunakan  di  Indonesia  harus  berbeda  dengan
1 Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), p. 17.
2 Ibid… , h. 50.
system  negara  federal,  sedangkan  di  negara-negara  kesatuan  pada  kebiasaannya menggunakan yaitu soft becameralism bukan strong bicameralism. 3
Dengan  demikian,  dalam  amandemen  ketiga  UUD  1945  terkait  DPD  sebagaimana diatur  dalam  BAB  VIIA  (Pasal  22C  dan  22D),  hak  yang  diberikan  kepada  DPD  sangat terbatas, padahal kalua misalnya dilihat segi kelembagaan negara DPD dan DPR mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai Lembaga tingi negara. Disisi lain, menurut peneliti dari Australian National University, dia berpendapat bahwa DPD di Indonesia merupakan praktek yang  tidak  lazim  digunakan  dalam  praktik  perwakilan  rakyat  dengan  system  dua  kamar, dengan memberikan hak yang sangat terbatas kepada salah satu kamar. 4
Disisi  lain, menurut  Jimly  Assiddiqie system  dua kamar yang diterapkan  di  Indonesia tidak  bisa  dikatakan  menganut  system  dua  kamar,  dikarenakan  hak  membentuk  undang- undang  tidak  diberikan  kepada  DPD  sebagai  Lembaga  legislative  dan  hilang  tujuan pembentukan  Lembaga  DPD. 5 Berdasarkan  hal  tersebut    dalam  praktek  hukum ketatanegaraan di Indonesia 2 (dua) kali terjadi yang dilakukan oleh DPR untuk melemahkan DPD,  yang  pertama  melalui  Undang-Undang  No.  27  tahun  2009  tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait dengan undang-undang tersebut 4 (empat) kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh DPD dikarenakan DPR ingin melemahkan kedudukan DPD, hal tersebut  bisa  dilihat  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  92/PUU-X/2012,  dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan pemohon. Kedua , pada tahun 2014 melalui  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, DPR Kembali lagi berulah untuk mengkebirikan hak DPD, sehingga DPD Kembali lagi  memperjuangkan  hak  di  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  bisa  dilihat  dengan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  79/PUU-XIII/2014.  Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  hak  yang dimiliki oleh DPR lebih besar ketimbang DPD dan dalam pembahasan Undang-Undang tidak terlibat  DPD dikarenakan hak legislasi  dipegang penuh oleh DPR. Hak yang diberikan oleh UUD  1945  kepada  DPD  sangat  terbatas  yaitu  hanya  terbatas  pada  kepentingan  daerah  dan harus masuk lewat kamar DPR untuk bisa jadi undang-undang.
Berdasarkan  dinamika  tersebut  sehingga  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  terkait kewenangan DPD antara fakta dan harapan hukum ketatanegaraan Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi  normatif  yang  menggunakan  tiga  pendekatan  berbeda, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang- undangan  melibatkan  analisis  terhadap  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  seperti  UU Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan Perwakil Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Bahan
3 Ibid… , h. 52.
4 Saldi  Isra,  Penguatan  fungsi  legislasi  DPD,  https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19- jurnalnasional/361-penguatan-fungsi-legislasi-dewanperwakilandaerah. html, (diakses tanggal 19-Juni-2023).
5 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia – Pasca Reformasi, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, h. 189-192.
hukum  primer  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  berbagai  sumber  hukum,  mulai  dari  UUD 1945,  Undang-Undang,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  hingga  peraturan  perundang- undangan lainnya yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder  digunakan  sebagai  sumber  tambahan  untuk  menganalisis  dan  memahami  bahan hukum primer, seperti buku-buku pegangan, majalah hukum, jurnal hukum, surat kabar, serta hasil karya ilmiah penelitian lainnya. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  amandemen  UUD  1945  ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  bahwa  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  ditambah  dengan utusan  daerah  dan  golongan.  Utusan  daerah  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD).  Pada  tahun  1998  terjadi  gejolak  politik  yang  sangat  kuat  dari  mahasiswa  dengan menuntut  antara  lain:  (i)  Penegakan  supremasi  hukum,  (ii)  Pemberantasan  korupsi,  (iii) Reformasi birokrasi sebagai syarat pemberantasan korupsi, (iv) Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, (v) Amandemen konstitusi, (vi) Pencabutan doktrin dwifungsi ABRI  (TNI/POLRI),  (vii)  Pemberian  otonomi  daerah  yang  luas. 7 Sebagai  bentuk  respon “Pemberian otonomi  daerah yang luas” pada amandemen kedua terkait Pasal 18 UUD 1945 diperkuat  dengan  ditambahkan  Pasal  18A  dan  Pasal  18B.  Selanjutnya,  pada  amandemen ketiga  lahirlah  Lembaga  DPD  dalam  hal  memperjuangkan  hak-hak  daerah.  Menurut  Moh. Mahfud  MD,  lahirnya  DPD  merupakan  bagian  dari  konfigurasi  politik  yang  mendasari hubungan kekuasaan yang demokratis dan berdampak pada pembuatan produk hukum  yang responsif. 8 Pendirian  lembaga  DPD  sebenarnya  dimaksudkan  untuk  memperluas  fungsi legislasi  agar  tidak  hanya  diwakili  oleh  DPR  yang  berorientasi  pada  representasi  politik, tetapi juga untuk menjamin adanya representasi regional guna menampung konsepsi otonomi daerah. 9 Otonomi  daerah  yang  luas  ini  membutuhkan  badan  representasi  atau  perwakilan rakyat  yang  dapat  menyampaikan  aspirasi  masyarakat  di  daerah  serta  menjalankan  otonomi daerah  dengan  efektif  dan  efisien  dalam  pembuatan  undang-undang  atau  kebijakan  dari pemerintah pusat yang berdampak pada masyarakat di daerah.
Namun, pengaturan DPD dalam UUD 1945 masih sangat terbatas. DPD tidak memiliki kekuasaan apa pun karena hanya memberikan masukan, pertimbangan, dan saran, sedangkan keputusan  tetap  berada  di  tangan  DPR.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  DPD  sebagai  lembaga tambahan  di  samping  DPR  tidak  menunjukkan  kedudukan  kedua  kamar  legislatif  yang seimbang,  dengan  kata  lain,  DPD  hanya  memberikan  pertimbangan,  sedangkan  keputusan ada  di  tangan  DPR,  sehingga  DPD  lebih  tepat  disebut  sebagai  Dewan  Pertimbangan  DPR karena  perannya  hanya  memberikan  pertimbangan  kepada  DPR. 10 Jika  dilihat  dari  fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki, DPD cenderung berperan sebagai lembaga pertimbangan bagi DPR.
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 29.
7 Hezron  Sabar  Rotua  Tinambunan  dan  Dicky  Eko  Prasetio, Rekonstruksi  Konstitusi  Dalam  Regional Representative  Dewan  Perwakilan  Daerah  Terhadap  Fungsi  Legislatif ,  Jurnal:  Masalah-Masalah  Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019,h.269.
8 Ibid..,
9 Ibid..,
10 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 132.
Dilihat dari perspektif wilayah, Indonesia sebenarnya terdiri dari berbagai daerah yang memiliki  identitas,  tradisi,  sumber  daya  alam,  dan  sumber  daya  manusia  yang  berbeda. Wilayah  pusat  hanya  menjadi  sebuah  konsep  abstrak  dari  sebuah  negara,  mengingat  bahwa sebelum terbentuknya Indonesia, daerah-daerah ini sudah ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  untuk  menyadari  dan  memahami  realitas  ini, daripada mengabaikannya. Jika dilihat dari perspektif tujuan pembangunan nasional, banyak kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  di  daerah  dengan  tujuan  menciptakan  masyarakat yang  sejahtera,  makmur,  dan  adil.  Oleh  karena  itu,  wajar  jika  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD)  sebagai  perwakilan  daerah  diberikan  kewenangan  yang  sesuai,  bukan  seperti  yang tercantum dalam Pasal 22D, dikarenakan titik sentral atau “ruh” dari lembaga legilatif salah satu kewenangan membentuk undang-undang.
Penguatan  terhadap  lembaga  DPD  dalam  membentuk  UU  ini  dalam  arti  kewenangan sama  sebagaimana  dengan  yang  dimiliki  oleh  DPR.  Jika  dilihat  dari  “genetikanya”  maka DPR  dan  DPD  memang  berbeda,  DPR  yang  lahir  dari  “Rahim”  Partai  politik  yang berorientasi  pada  kekuasaan,  sedangkan  DPD  sebagai  wakil  daerah  lahir  dari  kehendak, sekaligus  berorientasi  pada  mempertahankan  integrasi  dengan  upaya  mewujudkan keseimbangan  pembangunan  antar  daerah  dan  pusat  serta  pembangunan  antara  daerah  yang satu dengan yang lain.
Kesetaraan  kewenangan  merupakan  hal  mendasar  dan  penting  bagi  sebuah  institusi yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian, oleh karena itu memberikan kesempatan yang sama  kepada  kedua  institusi  (DPR  dan  DPD)  dalam  meperjuangkan  kepentingan  yang diwakilinya  merupakan  suatu  keharusan.  UUD  1945  hasil  amandemen  telah  menetapkan parlemen kita dengan sistem bicameral. Asas kesamaan hukum yang dianut oleh UUD 1945 selain  diberlakukan  untuk  setiap  warga  Negara  mestinya  juga  dilakukan  untuk  lembaga- lembaga  Negara  dalam  batas-batas  kewajaran.  Dilihat  dari  pendekatan  sistem,  apakah mungkin kenerja lembaga-lembaga legislative ini (DPR dan DPD) dapat optimal jika terjadi ketidak seimbangan dalam salah satu sub sistemnya. Karena jika salah satu sub sistem kurang optimal maka tujuan bersama alhasil akan sulit dicapai.
Namun demikian perlu difikirkan secara mendalam, jika DPD diberi kewenangan untuk membentuk  undang-undang  sebagaimana  kewenangan  DPR  (walaupun  hanya  menyengkut bidang-bidang  tertentu  saja),  maka  pertama  kali  yang  terbayang  oleh  kita  adalah  bahwa kewenangan  membentuk  UU  adalah  DPR,  Presiden  dan  DPD.  Skema  seperti  ini  akan melahirkan  2  (dua)  tantangan  yang  berat, pertama bahwa  secara  teknis  untuk  mendapatkan persetujuan  dari  DPR,  DPD  dan  Presiden  atau  dengan  kata  lain  untuk  mendapatkan persetujuan  dari  2  (dua)  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  dalam  hal  ini  presiden  merupakan satu  prosedur  yang  berat  bahkan  oleh  Andrew  S.  Ellis  dikatakan  sebagai  sesuatu  yang mustahil. 11 Kedua ,  kekacauan  konstruksi  berfikir,  dimana  MPR  berwenang  mengubah  dan menetapkan UUD sebagaimana diatur pada pasal 37 ayat 1 UUD 1945, dengan kata lain jika kita  memahami  MPR  dari  perspektif  pasal  2  UUD  1945,  maka  kewenangan  mengubah  dan menetapkan UUD ada di tangan DPR dan DPD.
11 Andrew  S.  Ellis,  Lembaga  Legislatif  Bikameral,  sebuah  Agenda  dan  beberapa  Pertanyaan,  Makalah dipresentasikan pada Seminar Bikameralisme dan Perubahan Konstitusi di Jakarta, 8 Juni 2001.
Disisi  lain  jika  dilihat  dari  aspek  hirarki  peraturan  perundang-undangan  bahwa  UU berada  berada  dibawah  TAP  MPR,  namun  setelah  amandemen  UUD  1945  MPR  tidak  lagi bisa  membuat  TAP  MPR,  dengan  demikian  dapat  kita  katakan  bahwa  setelah  UUD  1945 adalah  UU.  Dalam  membentuk  UU  diberikan  hak  dan  kewenangan  kepada  DPR  yang mewakili  Partai  Politik  sebagaimana  yang  telah  disinggung  diatas  sehingga  peraturan  yang dihasilkan  lebih  menguntungkan  kepada  kepentingan  partai  ketimbang  kepentingan  rakyat. Hal  tersebut  dapat  kita  lihat  misalnya  UU  yang  dihasilkan  oleh  DPR  lebih  banyak  yang berkaitan dengan kepentingan politik dan berdasarakan pernyataan dari Bambang Pacul DPR RI  perwakilan  dari  PDIP  sebagai  Ketua  Komisi  III  disaat  Menko  polhukam  meminta Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  perampasan  aset  segera  dilanjutkan.  Menurut  Bambang RRU  perampasan  aset  masih  dimungkin  untuk  ditindaklanjuti,  namun  terkait  hal  tersebut harus  ada  izin  dari  ketua  umum  partai  politik,  bahkan  dia  mengatakan  semua  anggota  DPR disini sama seperti dia harus tunduk kepada “Bos” masing-masing. 12
Dilihat  dari perspektif konsistensi  dan tata urutan perundang-undangan realitas seperti ini  tentu  tidak  baik  dan  akan  menimbulkan  kekacauan  konstruksi  berfikir  secara  logis  dan konsisten.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  perlu  dilakukan  beberapa  hal  sebagai berikut:
a) Kewenangan presiden membentuk UU hendaknya dicabut. Pemikiran ini didasarkan pada pendapat John Locke pada tahun 1690 dengan judul second Treaties of Civil Government, yang  intinya  adalah  bahwa  kekuasan  untuk  menetapkan  hukum  tidak  boleh  dipegang sendiri  oleh  mereka  yang  menerapkannya.  Namun,  pergeseran  kewenagan  tersebut diberikan  kepada  DPR  sebagaiman  diatur  dalam  Pasal  20  UUD  1945  bahwa  DPR memegang  kekusaan  membentuk  UU  dan  setiap  rancangan  UU  dibahas  oleh  DPR  dan Presiden  untuk  mendapatkan  persetujuan  Bersama,  apabila  presiden  tidak  mau mengesahkan UU yang telah disepakati Bersama dalam jangka tiga puluh hari semenjak RUU  itu  disetujui,  RUU  tersebut  tetap  sah  dan  wajib  diundangkan.  Pergeseran kewenagan  pemebntukan  UU  yang  dulunya  presiden  sekarang  DPR  dimaksudkan  untuk mengkoreksi  hal-hal  yang  dirasakan  kurang  tepat  pada  masa  rezim  sebelumnya,  bahkan dalam konteks pembentukan UU DPR sering disebut sebagai “tukang stempel” pada saat itu.  Namun  kewenangan  DPD  dalam  hal  membentuk  UU  sebagai  Lembaga  legislative dipotong oleh tim amandemen UUD 1945, sejatinya menurut penulis perlu ditambahkan DPD  Bersama  DPR  dalam  hal  pembentukan  UU  dikarenakan  kedua  Lembaga  tersebut merupakan Lembaga legislative, sebagaimana dipraktekkan oleh negara-negara lain yang ada di dunia.
b) Salah  satu  tujuan  dilakukannya  amandemen  terhadap  UUD  1945  adalah  ingin memurnikan  sistem  pemerintahan  presidensial.  Terhadap  tujuan  ini  UUD  1945  hasil amandemen  sudah  mengakomodir  cara  dan  teknis  pemilihan  Presiden,  dari  dipilih  oleh MPR  (parlemen)  menjadi  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  demikian  juga  tentang  kepada siapa presiden bertanggungjawab. Indikator presidensial bukan hanya masalah pemilihan presiden  tetapi  juga  dapat  dikaitkan  dengan  masalah  pembentukan  UU.  Oleh  karena  itu menjadi  sesuatu  yang  dimungkinkan  untuk  menempatkan  DPD  sebagai  pembentuk  UU dan menarik Presiden dari kewenangan membentuk UU.
c) Proses  pemilihan  anggota  DPD  sama  dengan  proses  pemilihan  DPR,  yakni  sama-sama dipilih  langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum.  Bahkan  jika  dilihat  dari  aspek
12 Kompas,  Blak-blakan  Bambang  Pacul  ke  Jokowi:  DPR  Tolak  RUU  Pembatasan  Uang  Kartal  karena  Takut Tak  Terpilih  Lagi,  https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/09390141/blak-blakan-bambang-pacul-ke- jokowi-dpr-tolak-ruu-pembatasan-uang-kartal, diakses pada tanggal 02 Juli 2023.
legitimitas  maka  secara  umum  anggota  DPD  lebih  banyak  dipilih  oleh  rakyat dibandingkan dengan anggota DPR. Hal ini terjadi karena alasan sebagai berikut:
i. Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  menggunakan  sistem  distrik  berwakil banyak  dengan  distrik  tingkat  provinsi.  Oleh  karena  itu,  calon  anggota  DPD  yang terpilih  umumnya  mendapatkan  dukungan  suara  yang  lebih  banyak  daripada  calon anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  terpilih.  Setiap  provinsi  hanya memilih  4  orang  anggota  DPD  dari  daerah  pemilihan  provinsi,  sedangkan  daerah pemilihan  untuk  DPR  dapat  mencakup  provinsi  secara  keseluruhan  atau  bagian  dari provinsi  tersebut,  dengan  jumlah  calon  anggota  DPR  yang  jauh  lebih  banyak. Meskipun  jumlah  pemilih  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  sama, perbedaan  ini  menyebabkan  ketidakseimbangan  dalam  persebaran  jumlah  pemilih antara  calon  anggota  DPR  dan  calon  anggota  DPD.  Dalam  konteks  ini,  secara matematis,  anggota  DPD  yang  terpilih  memiliki  potensi  yang  lebih  besar  untuk mendapatkan  dukungan  suara  langsung  dari  rakyat.  Sementara  itu,  dukungan  untuk anggota  DPR  berasal  dari  pemilih  yang  secara  langsung  memilih  calon  tersebut, pemilih  yang  memilih  calon  lain  dari  partai  yang  sama  yang  tidak  terpilih,  dan pemilih yang memilih partai politik sebagai lambang.
ii. Tingkat distorsi pilihan dalam DPD lebih rendah dibandingkan dengan DPR. Anggota DPD yang terpilih memiliki legitimasi yang lebih tinggi daripada anggota DPR yang terpilih.  Hal  ini  terjadi  karena  calon  anggota  DPD  dipilih  secara  personal,  di  mana setiap suara yang masuk diperuntukkan kepada individu calon anggota DPD melalui pemilihan  gambar  calon.  Selanjutnya,  untuk  menentukan  calon  yang  terpilih, perhitungan  dilakukan  berdasarkan  peringkat  suara,  yaitu  calon  dengan  suara terbanyak  hingga  terbanyak  keempat.  Di  sisi  lain,  calon  anggota  DPR  yang  terpilih mewakili  diri  sendiri,  mewakili  suara  koleganya  yang  diakomodasi  melalui  partai politik,  serta  suara  yang  hanya  diperuntukkan  bagi  partai  politik.  Penentuan  calon yang  terpilih  melibatkan  penggabungan  suara  personal  dan  suara  partai  politik  dari setiap  calon  anggota  serta  suara  untuk  partai  tersebut.  Bahkan,  dalam  hal  teknis pemilihan,  anggota  DPR  berbeda  dengan  anggota  DPD,  sehingga  ada  kemungkinan terjadinya distorsi antara pilihan pemilih dan calon anggota yang terpilih.
Disamping  itu  jika  dilihat  dari  segi  sejarah  pembentukan  DPD  menurut  Ginandjar Kartasasmita  menyatakan  bahwa  alasan  dibentuknya  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) dalam  sistem  ketatanegaraan  adalah  karena  pertimbangan  mengenai  kondisi  global  yang terjadi  pada  dasawarsa  90-an.  Fenomena  disintegrasi  negara  menjadi  hal  yang  cukup  sering terjadi  dan  menyebabkan  banyak  negara  pecah  berkeping-keping  dengan  luka  yang mendalam.  Kejadian  tragis  ini  menjadi  pelajaran  berharga  bagi  Indonesia  dalam  upaya menjaga  keutuhan  dan  kesatuan  bangsa  serta  negara,  yang  merupakan  amanat  luhur  para pendiri negara. Kondisi tersebut juga sejalan dengan gejala demokratisasi di berbagai belahan dunia.  Dalam  konteks  ini,  ada  peningkatan  desakan  agar  daerah-daerah  di  Indonesia  diberi peran lebih besar dan berarti di tingkat nasional, terutama dalam merumuskan dan mengambil keputusan tentang kebijakan nasional yang berkaitan dengan kepentingan dan urusan daerah.
Berdasarkan  pengalaman  masa  lalu,  kedudukan  dan  kekuasaan  pemerintah  pusat terhadap  daerah  sangat  besar  dan  menentukan.  Banyak  urusan  dan  kepentingan  daerah ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa memadai mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi kepentingan  daerah.  Hal  ini  akhirnya  menyebabkan  kemajemukan  dan  kebhinekaan  bangsa kurang  diperhatikan,  dan  banyak  masyarakat  di  daerah  merasa  terabaikan  dalam  kehidupan nasional.  Banyak  daerah  juga  mengalami  ketidakadilan  dalam  pemanfaatan  sumber  daya alam yang berasal dari wilayah mereka. Oleh karena itu, pembentukan DPD diharapkan dapat
mengatasi  masalah  ini  dan  memberikan  kesempatan  bagi  daerah  untuk  lebih  berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan nasional. 13
Frank  Feulner  menyatakan  bahwa  baik  sistem  pemerintahan  parlementer  maupun sistem  presidensial  dapat  memiliki  parlemen  bikameral.  Namun,  terdapat  kecenderungan yang  agak  konsisten,  dimana  sebagian  besar  negara  yang  menganut  sistem  federalisme cenderung memiliki struktur parlemen bikameral. 14 Disebabkan Indonesia merupakan negara kesatuan, maka dalam perubahan Ketiga UUD 1945 yang dihasilkan melalui Sidang Tahunan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  pada  tahun  2001,  ada  penerapan  gagasan  parlemen 'becameral'  dengan  pendekatan  yang  lebih  lunak.  Dalam  sistem  ini,  kedua  kamar  lembaga perwakilan  tidak  memiliki  kewenangan  yang  setara.  DPR  memiliki  kewenangan  yang  lebih besar  dibandingkan  dengan  DPD.  Kewenangan  DPD  hanya  bersifat  tambahan  dan  terbatas pada  masalah-masalah  yang  secara  langsung  terkait  dengan  kepentingan  daerah. 15 Gagasan tentang  sistem  bikameral  atau  struktur  parlemen  dengan  dua  kamar  menghadapi  penolakan yang kuat dari kelompok konservatif dalam Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR 1999-2002 yang  mengkaji  perubahan  UUD  1945.  Akibatnya,  kesepakatan  yang  dicapai  saat  itu  adalah formulasi  yang  saat  ini  berlaku,  di  mana  sistem  tersebut  tidak  menganut  sistem  bikameral sama sekali. 16
Dengan  demikian,  terdapat  beberapa  kelemahan  yang  timbul  disaat  diberlakukan soft bicameral, yaitu:
1. Dengan  memberikan  fungsi  legislasi  yang  lemah  kepada  DPD,  maka  DPD  akan kehilangan  status  dan  peran  yang  seharusnya  melekat  padanya  sebagai  lembaga  yang mewakili  aspirasi  dan  kepentingan  daerah.  Dengan  demikian,  daerah  akan  kehilangan sarana  yang  optimal  untuk  menyampaikan  aspirasi  dan  melindungi  kepentingan  daerah terkait dengan kebijakan yang diambil di tingkat pusat.
2. Tidak  ada  mekanisme check  and  balance yang  diharapkan  dari  pembentukan  sistem perwakilan  bikameral,  karena  DPD  hanya  memiliki  kewenangan  terbatas  sebagai  hasil dari fungsi legislasi yang lemah.
3. Tujuan  pembentukan  Dewan  Perwakilan  Daerah  untuk  memberikan  kesempatan  yang lebih  besar  bagi  daerah  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  rangka  mewujudkan  persatuan dan  kesatuan  bangsa  akan  sulit  tercapai.  Hal  ini  karena  pengaturan  kewenangan  DPD yang  demikian  dapat  menimbulkan  ketegangan  di  daerah-daerah  yang  merasa  bahwa saluran untuk menyampaikan aspirasi dan melindungi kepentingan mereka sulit diakses.

## KESIMPULAN
Kesimpulan Hasil penelitian kedudukan DPD dalam system tata negara Indonesia harus diberikan kewenangan yang sama dengan DPR dalam hal legislasi karena DPD mempunyai
13 Ginandjar Kartasasmita. Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Latar Belakang dan Masalah. Dalam Lokakarya Nasioinal Calon Terpilih Anggota DPD Periode 2004-2009. Jakarta. 21 Juni 2004, hlm. 1.
14 Frank Feulner, Menguatkan Demokrasi Perwakilan di Indonesia, Tinjauan Kritis Terhadap Dewan Perwakilan Daerah , dimuat dalam Jentera, edisi III, Maret 2005, hlm. 25.
15 Tubagus  Muhammad  Nasaruddin, Peran  DPD  Sebagai  Lembaga  Negara  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen), Vol. 10, Issue 1, 2016, Jurnal: Fiat Justisia,
16 Asshiddiqie, Jimly. Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara , (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 82.
peran  yang  lebih  strategis  dalam  mewujudkan  kepentingan  daerah,  dikarenakan  disaat  hak- hak  daerah  tidak  terwujud  akan  terjadi  wacana  pemisahan  diri  dari  negara  kesatuan  seperti yang  pernah  terjadi  di  beberapa  provinsi  dan  tidak  terjadi  lagi  diskriminasi  yang  dilakukan oleh DPR kepada DPD.  Kemudian, peralihan hak membuat UU sebelum amandemen yang dilakukan oleh Presiden beralih ke DPR setelah amandemen, kedepannya dalam hal membuat UU juga harus dilibatkan DPD mulai dari rancangan hingga pengesahan, dengan tujuan untuk mewujudkan  cita-cita  dasar  dalam  pembentukan  Lembaga  DPD,  disamping  itu  Lembaga DPD  tidak  diganggu  oleh  kepentingan  politik  manapun  berbeda  halnya  dengan  DPR, sehingga akan menghasilkan undang-undang yang berkualitas.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara DPD dengan sistem ketatanegaraan Indonesia secara  menyeluruh  melalui  pemurnian  struktur  parlemen  yang  mencerminkan strong bicameralism .  Dengan  demikian,  harapannya  adalah  tercipta  kerjasama  yang  harmonis  dan berkualitas dalam proses pembentukan undang-undang melalui keterlibatan DPR, DPD, dan Presiden.  Hal  ini  akan  memperkuat  peran  DPD  sebagai  salah  satu  penopang  utama  dalam mewujudkan cita-cita negara dalam hal otonomi daerah dan negara kesatuan. Dengan adanya bangunan strong bicameralism, diharapkan DPD dapat memiliki peran yang lebih signifikan dan efektif dalam memajukan otonomi daerah serta negara kesatuan. Selain itu, hal ini juga dapat  menjadi  sarana untuk  memperkuat  dan meningkatkan integritas DPD sebagai  institusi yang mewakili kepentingan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew  S.  Ellis. Lembaga  Legislatif  Bikameral,  sebuah  Agenda  dan  beberapa  Pertanyaan, Makalah  dipresentasikan  pada  Seminar  Bikameralisme  dan  Perubahan  Konstitusi di Jakarta, 8 Juni 2001.
Asshiddiqie,  Jimly. Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  Dalam  UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press, 2004. Asshiddiqie,  Jimly. Sengketa  Kewenangan  Konstitusional  Lembaga  Negara .  Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia – Pasca Reformasi . Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
Frank  Feulner,  Menguatkan  Demokrasi  Perwakilan  di  Indonesia,  Tinjauan  Kritis  Terhadap Dewan Perwakilan Daerah, dimuat dalam Jentera, edisi III, Maret 2005.
Ginandjar Kartasasmita. Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Latar Belakang dan Masalah. Dalam Lokakarya Nasioinal Calon Terpilih Anggota DPD Periode 2004-2009. Jakarta. 21 Juni 2004.
Hezron  Sabar  Rotua  Tinambunan  dan  Dicky  Eko  Prasetio, Rekonstruksi  Konstitusi  Dalam Regional  Representative  Dewan  Perwakilan  Daerah  Terhadap  Fungsi  Legislatif , Jurnal: Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019.
Kompas, Blak-blakan Bambang Pacul ke Jokowi: DPR Tolak RUU Pembatasan Uang Kartal karena Takut Tak Terpilih Lagi ,
https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/09390141/blak-blakan-bambang-pacul- ke-jokowi-dpr-tolak-ruu-pembatasan-uang-kartal, diakses pada tanggal 02 Juli 2023.
Ni'matul Huda Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
Saldi  Isra. Penguatan  fungsi  legislasi  DPD ,  https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku- jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/361-penguatan-fungsi-legislasi-dewanperwakilandaerah. html, diakses tanggal 19 Juni 2023.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Press, 2003.
Tasyukur,  T.,  Muksalmina,  M.,  &  Yustisi,  N.  (2023). Kekuatan  putusan  majelis permusyawaratan rakyat (mpr) terhadap pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden di indonesia. Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2(1), 70-76. Tubagus  Muhammad  Nasaruddin, Peran  DPD  Sebagai  Lembaga  Negara  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  (UUD  1945  Pasca  Amandemen), Jurnal:  Fiat Justisia. Vol. 10, Issue 1, 2016.