## KEPATUHAN WAJIB PAJAK: INVESTIGASI EMPIRIS PADA INDUSTRI PERHOTELAN
Sulistiyorini 1 , M. Elfan Kaukab 2 , Wiji Yuwono 3
Universitas Sains Al-Qur’an, Wonosobo, Indonesia sulistiyorini056@gmail.com, elfan@unsiq.ac.id , wiji.yuwono.psc20@mail.umy.ac.id

## Abstrak
Tujuan  untuk  membuktikan  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  pemahaman peraturan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, jumlah  sampel  berdasarkan  perhitungan  rumus  adalah  36  Wajib  Pajak.  Teknik  sampling  menggunakan simple random sampling atau penarikan sampel acak. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  kewajiban  moral,  dan  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Sedangkan  pemahaman  peraturan  dan  aplikasi  satria  pajakberpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel yang terlalu kecil sehingga disarankan untuk penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan responden amatan.
Kata  Kunci: kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  pemahaman  peraturan,  kewajiban  moral,  sanksi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

## Abstract
The  aim  is  to  prove  the  effect  of  taxpayer  awareness,  service  quality,  understanding  of  regulations,  moral obligations,  tax  sanctions,  and  tax  sanctions  on  hotel  taxpayer  compliance  at  the  Banyumas  Regency Regional  Revenue  Agency.  The  number  of  samples  in  this  study  using  the  Slovin  formula,  the  number  of samples based on the calculation of the formula is 36 taxpayers. The sampling technique uses simple random sampling  or  random  sampling.  The  model  used  to  test  the  hypothesis  in  this  study  uses  multiple  linear regression analysis. The results showed that taxpayer awareness, service quality, moral obligation, and tax sanctions  had  no  effect  on  taxpayer  compliance.  Meanwhile,  understanding  the  regulations  and  the application of tax officers has a positive effect on taxpayer compliance. The limitation of this study is that the sample is too small, so it is suggested that future studies can expand the scope of the observed respondents.
Key  Word:  taxpayer  awareness,  service  quality,  understanding  of  regulations,  moral  obligations,  tax sanctions, tax sanctions, taxpayer compliance

## PENDAHULUAN
Pajak  sebagai  salah  satu  penerimaan negara  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan  serta  pembiayaan  pengeluaran pemerintah  (Mas  dan  Ery,  2014  dalam  Dewi dan  Sukartha,  2015).  Pajak  daerah  dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah  dan  pembangunan  daerah  untuk mendapatkan  otonomi  daerah  yang  nyata, dinamis,  serasi,  dan  bertanggung  jawab (Dharma dan Suardana, 2014).
Menurut Undang-Undang No. 22
Tahun    2016  tentang  Peraturan  Daerah Kabupaten  Banyumas  menetapkan  jenis  pajak daerah  terdiri  atas  pajak  hotel,  pajak  restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logam dan  batuan,  pajak  parkir,  pajak  sarang  burung walet,  pajak  air  tanah,  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
Penelitian  ini  berfokus  pada  salah  satu jenis  pajak  daerah  yang  mempengaruhi pendapatan  asli  daerah  yaitu  pajak  hotel. Berdasarkan Undang-Undang  No.  22  Tahun 2016  tentang  Peraturan  Daerah    Kabupaten Banyumas,      pengertian      pajak  hotel  adalah pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh hotel.  Hotel  adalah  fasilitas  penyedia  jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya  dengan  dipungut  bayaran,  yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata,  wisma  pariwisata,  pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos  dengan  jumlah  kamar  lebih  dari  10 (sepuluh).  Pajak  hotel  adalah  pajak  yang secara tidak langsung dibayarkan oleh masyarakat yang menikmati pelayanan di hotel kepada pemerintah melalui hotel yang bersangkutan.  Namun  tidak  semua  Wajib Pajak hotel  akan melaksanakan kewajibannya, sehingga  dapat  menjadikan  kendala  dalam pengumpulan  pajak.  Salah  satu  kendala  yang dapat  menghambat  keefektifan  pengumpulan pajak  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  (Pratiwi dan Aryani, 2019).
Menurut  Green  (1991)  kepatuhan  dapat diartikan  sebagai  suatu  perubahan  perilaku dari  perilaku  yang  tidak  taat  peraturan  ke perilaku yang taat peraturan.Wajib Pajak patuh
akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan  terhadap  pajak  adalah  suatu  norma (Lederman, 2003). Kepatuhan pajak merupakan  masalah  klasik  yang  dihadapi dihampir semua negara yang menganut sistem perpajakan (Hutagaol, 2007).
Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Masyarakat  harus  sadar  akan  keberadaannya sebagai  warga  negara  yang  senantiasa  selalu menjunjung  tinggi  Undang-Undang  Dasar 1945  sebagai  dasar  hukum  penyelenggaraan negara  (Suardikha,  2009).  Kesadaran  wajib pajak  merupakan  suatu  keadaan  disaat  Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan  ketentuan  perpajakan  secara benar  dan  sukarela  (Asri,  2009).  Hasil penelitian  yang dilakukan oleh  Nirajenani  dan Aryani  (2018)  membuktikan bahwa kesadaran wajib  pajak    berpengaruh  positif  pada kepatuhan wajib pajak.
Gap theory yang diusulkan oleh Parasuraman,  dkk  (1985)  menyatakan  bahwa kualitas  pelayanan  merupakan  perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan  dengan  penilaian  mereka  terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan layanan.Kualitas pelayanan tidak hanya dianggap  penting  oleh  perusahaan  komersial saja  tetapi  saat  ini  instansi  pajak  juga  telah merasakan betapa pentingnya kualitas pelayanan karena instansi pajak juga memiliki pelanggan  yakni  Wajib  Pajak  (Alabede et  al , 2011).  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Layata  dan  Setiawan  (2014)  membuktikan bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif pada kepatuhan wajib pajak.
Pemahaman  akan  peraturan  perpajakan akan  meningkatkan  kepatuhan  seseorang dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya (Haryanti dan Kaukab, 2019). Masalah tingkat pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  dari wajib  pajak  dirasa  perlu  untuk  dibahas  karena pengetahuan  perpajakan  adalah  salah  satu faktor  potensial  bagi  pemerintah  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Apabila wajib  pajak  memahami  peraturan  perpajakan yang dimiliki maka akan mempengaruhi patuh tidaknya  wajib  pajak  itu  sendiri  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nirajenani dan Aryani, 2018).
Kewajiban  moral  adalah  moral  yang berasal  dari  masing-masing  individu  yang kemungkinan  orang  lain  tidak  memilikinya (Ajsen,  2002).  Menurut  Wenzel  (2005)  moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh  terhadap  perilaku  dari  Wajib Pajak.  Pernyataan  tersebut  didukung  dengan hasil  penelitian  Layata  dan  Setiawan  (2014) membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib pajak.
Sanksi  perpajakan  dapat  dikenakan  agar memberikan  efek  jera  bagi  wajib  pajak  yang kurang  taat  terhadap  kewajibannya  sebagai seorang  Wajib  Pajak  (Ngakil  dan  Kaukab, 2020)  .  Sanksi  yang  dikenakan  dalam  jumlah yang  tinggi  akan  mendorong  Wajib  Pajak untuk  lebih  patuh  (Wahyu,  2008).  Penelitian yang  dilakukan  oleh  Jaya  dan  Jati  (2016) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib pajak.
Aplikasi  satria  pajak  merupakan  sistem pembayaran  pajak  daerah  secara  online  pada
Badan
Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyumas.  Aplikasi  satria  pajak  melayani pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah.Aplikasi satria pajak diciptakan agar  wajib  pajak  dapat  lebih  mudah,  aman, praktis,  dan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam membayar pajaknya. Menurut Pak Toro kepala sub  bidang  penagihan  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Banyumas  aplikasi  satria pajak  merupakan  sistem  pembayaran  pajak daerah  secara  online  yang  sangat  berpengaruh terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  hotel di Kabupaten Banyumas.
Pajak hotel menjadi salah satu pendapatan  daerah  yang  terus  digenjot  untuk dimaksimalkan.  Namun  di  tahun  2019  pajak hotel yang ditarget Rp 11,5 miliar, realisasinya baru  Rp  10  miliar.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari jumlah target dan realisasi yang disajikan pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada BAPENDA Kabupaten Banyumas
Tahun 2015 Sampai 2019 Tahun Target  (RP) Realisasi Pertumbuhan (%) Rp (%) 2015 5,500.000.000 6.025.201.413 110 - 2016 6.500.000.000 6.864.568.010 106 13,93 2017 7.400.000.000 7.708.131.245 104 12,29 2018 10.000.000.000 10.387.206.836 104 34,76 2019* 11.500.000.000 10.494.017.326 91,25 1,03 Rata–rata 103,05 12,40 Sumber: BAPENDA Kabupaten Banyumas, 2020. Berdasarkan Tabel 1 realisasi pajak lebih rendah  dari  yang  ditargetkan  dan  hanya memiliki  persentase  91,25%  lebih  rendah  dari
persentase pada tahun-tahun sebelumya. Selain itu  pertumbuhannya  juga  sangat  kecil  yaitu 1,03%, yang dapat menunjukan masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
Tabel 2 Piutang  Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2015 Sampai 2019 Tahun Jumlah piutang awal Jumlah realisasi piutang Jumlah piutang 2015 26.825.970 16.720.500 10.105.470 2016 10.105.470 1.432.750 8.672.720 2017 8.672.720 - 8.672.720 2018 8.672.720 - 8.672.720 2019 8.672.720 - 8.672.720 Sumber: BAPENDA Kabupaten Banyumas, 2020.
Dari  Tabel  2  membuktikan  bahwa terdapat  piutang  yang  belum  ter  realisasi sejumlah  8.672.720  dari  tahun  2017  sampai 2019.  Tabel  2  mengindikasikan  bahwa  masih terdapat  Wajib  Pajak  hotel  yang  tidak  patuh atau  kurang  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan  faktor  yang  sangat  penting  bagi peningkatan  penerimaan  pajak,  maka  dari  itu perlu  dikaji  secara  intensif  mengenai  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak,  khusunya  dalam  membayar  pajak  hotel (Chau, 2009).

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Seorang Wajib Pajak harus dengan sadar memahami, menaati, dan memiliki kesungguhan  untuk  memenuhi  kewajiban ketentuan  perpajakan  dengan  baik  dan  benar, yang sudah diatur pemerintah dalam perundang-undangan  (Dewi  dan  Sukartha, 2015). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak,  maka  pemahaman  dan  pelaksanaan kewajiban  perpajakan  semakin  baik  sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Sugi dan Lely, 2017  dalam  Nirajenani  dan  Aryani,  2018  ). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sukartha (2015) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan  wajib  pajak.Hasil  tersebut  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Jaya  dan  Jati  (2016)  Kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  penelitian  tersebut  juga  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nirajenani dan Aryani (2018) kesadaran wajib pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  semakin baik  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan, sehingga  dapat  disusun  hipotesis  sebagai berikut:
H 1 :  Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kualitas pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.Kualitas  pelayanan
petugas yang baik diharapkan dapat meningkatan  kepuasan  wajib  pajak  sehingga meningkatkan  kepatuhan  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Pelayanan  petugas yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wajib  Pajak.  Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan  yaitu  dengan  menyediakan  sarana- prasarana  maupun  sistem  informasi  terutama dalam  pembentukan  perilaku  petugas  yang siap  melayani  masyarakat  selaku  Wajib  Pajak (Nirajenani dan Aryani, 2018). Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Layata  dan Setiawan (2014) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib  pajak.Hasil  penelitian  tersebut  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  tersebut  juga  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015) bahwa  kualitas  pelayanan  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan petugas yang baik diharapkan dapat meningkatan  kepuasan  wajib  pajak  sehingga meningkatkan  kepatuhan  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  sehingga  dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H 2 :  Kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Susilawati dan Budiartha (2013), menyatakan  bahwa  pemahaman  mengenai  arti dan  manfaat  pajak  dapat  meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Faktor pengetahuan  khususnya  pengetahuan  dasar tentang  perpajakan  penting  dalam  membantu wajib  pajak  melaksanakan  kewajibannya (Noormala,  2008).  Sikap  wajib  pajak  dapat ditingkatkan  melalui  pengetahuan  pajak  yang lebih baik dan pada gilirannya akan meningkatkan  kepatuhan  secara  sukarela  dan mengurangi kecenderungan untuk
menghindari  pajak  (Eriksen,  1996).  Hasil penelitian  Nirajenani  dan  Aryani  (2018) membuktikan  bahwa  pemahaman  peraturan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.Hasil  tersebut  sejalan  dengan  penelitian Pratiwi  dan  Supadmi  (2016)  pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Romandana (2012)  dan  Nerissa  (2014)  dalam  Pratiwi  dan Supadmi  (2016)  mendapatkan  hasil  bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan Semakin baik pengetahuan perpajakan  wajib  pajak,  semakin  patuh  wajib pajak  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan peraturan  perpajakan,  sehingga  dapat  disusun hipotesis sebagai berikut:
H 3 :  Pemahaman  peraturan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut  Ajsen  (2002)  kewajiban  moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu  yang  kemungkinan  orang  lain  tidak memilikinya.  Wanzel  (2002)  menyimpulkan dalam penelitiannya jika Wajib Pajak memiliki kewajiban moral  yang baik maka Wajib Pajak akan  cenderung  berperilaku  jujur  dan  taat terhadap  aturan  yang  telah  diberikan  sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. Pernyataan tersebut  didukung  dengan  hasil  penelitian Layata  dan  Setiawan  (2014)  membuktikan bahwa  kewajiban  moral  berpengaruh  positif pada  kepatuhan  wajib  pajak.Hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Dewi  dan  Sukartha (2015)  juga  membuktikan  bahwa  kewajiban moral  berpengaruh  positif  pada  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  hotel. Hasil  tersebut  sejalan  dengan  penelitian Pranata dan Setiawan (2015) yang membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib pajak.  Berdasarkan  uraian  sebelumnya  dapat disimpulkan  bahwa  kewajiban  moral  yang baik diharapkan dapat meningkatan kepatuhan wajib  pajak,  sehingga  dapat  disusun  hipotesis sebagai berikut:
H 4 :  Kewajiban  moral  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut  Kantor  Pemerintah  Akuntan Amerika  Serikat  (2009)  dalam  Layata  dan Setiawan (2014) sanksi perpajakan dimaksudkan untuk membuat patuh para wajib pajak.Sanksi perpajakan dapat diberikan
kepada Wajib Pajak yang terlambat menyelesaikan  kewajibannya  dan  juga  kepada Wajib Pajak yang melaporkan pajak terutangnya  secara  tidak  benar  sesuai  dengan jumlah  yang seharusnya. Kedua hal  ini sangat merugikan karena dapat mempengaruhi pendapatan negara yang secara jangka panjang dapat  menghambat  pembangunan  yang  akan dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sanksi  yang  dikenakan  dalam  jumlah  yang tinggi  akan  mendorong  Wajib  Pajak  untuk lebih patuh (Wahyu, 2008 dalam Jaya dan Jati, 2016).  Hasil  penelitian  Dewi  dan  Sukartha (2015) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  pajak.Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Jati (2016) juga membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib. Hasil  tersebut  sejalan  dengan  penelitian Nirajenani dan Aryani (2018) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Berdasarkan  uraian  sebelumnya  dapat disimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan  yang dikenakan dalam jumlah tinggi dapat mendorong  Wajib  Pajak  untuk  lebih  patuh, sehingga  dapat  disusun  hipotesis  sebagai berikut:
H 5 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Aplikasi  satria  pajak  merupakan  sistem pembayaran  pajak  daerah  secara  online  pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.Aplikasi satria pajak juga merupakan  sistem  pembayaran  pajak  daerah secara online yang berfungsi untuk mengoptimalkan  potensi  penerimaan  daerah. Aplikasi  satria  pajak  juga  berfungsi  untuk memfasilitasi    Wajib  Pajak  untuk  membayar kewajibannya  tanpa  perlu  datang  ke  kantor Badan Pendapatan Daerah. Menurut Pak Toro kepala sub bidang penagihan Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Banyumas aplikasi  satria  pajak  merupakan  sistem pembayaran  pajak  daerah  secara  online  yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib  pajak  hotel  di  Kabupaten  Banyumas. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat
disimpulkan  bahwa  aplikasi  satria  pajak  yang dapat  mempermudah  Wajib  Pajak  dalam membayar  kewajibannya  dapat  mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh, sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H 6 :  Aplikasi  satria  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE
penelitian  yang  menggunakan  angka dalam  penyajian  data  dan  analisis  yang menggunakan  uji  statistik.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  hotel  yang terdaftar  di  Badan  Pendapatan  Daerah  di Kabupaten  Banyumas  dari  tahun  2016-2020 dengan  jumlah  417  Wajib  Pajak  hotel  yang terdiri  dari  188  hotel,  170  kos,  dan  59  wisma &  villa.  Dengan  asumsi  bahwa  dalam penelitian ini hanya meneliti tentang perhotelan yang ada di Banyumas, jadi jumlah populasinya  ada  188  Wajib  Pajak.  Untuk menentukan  jumlah  sampel  dalam  penelitian ini menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel berdasarkan  perhitungan  rumus  adalah  36 Wajib  Pajak.  Teknik  sampling  menggunakan simple random sampling atau penarikan sampel  acak.  Model  yang  digunakan  untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini adalah  kepatuhan  wajib  pajak.  Adapun indikator  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  Wajib Pajak  mengisi  Surat  Pemberitahuan  Pajak Daerah  (SPTPD)  dengan  benar,  melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pelaporan  atas  penyetoran  SPTPD  dengan tepat  waktu,  melakukan  pembayaran  tepat waktu,  tidak  pernah  menerima  surat  teguran (Pratiwi dan Aryani, 2019). Variabel
independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran  wajib  pajak  dengan  indicator  hak dan  kewajiban,  tepat  waktu,  kesadaran  diri sendiri (Munawaroh, 2018). Kualitas pelayanan dengan ndikator bukti
fisik/berwujud,  keandalan,  daya  tanggap, jaminan,  dan  empati  (Pratiwi  dan  Aryani, 2019).  Indikator  pemahaman  peraturan  yaitu pajak bentuk partisipasi dalam usaha pembangunan nasional, pengetahuan mengenai fungsi    perpajakan,  wajib  pajak  diberi kepercayaan  (Munawaroh,  2018).  Indikator kewajiban moral yaitu tanggungjawab, perasaan  cemas,  perasaan  bersalah  (Pratiwi dan Aryani, 2019). Indikator sanksi pajak yaitu sanksi  administrasi,  sanksi  pidana,  pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik Wajib Pajak (Pratiwi  dan  Aryani,  2019).  Indikator  aplikasi satria  pajak  yaitu  mengetahui  aplikasi  satria pajak , mengetahui fungsi aplikasi satria pajak, mensukseskan  kegiatan  monitoring  pajak secara online Pratiwi  dan  Aryani  (2019). Semua  variabel  diukur  dengan  kuesioner dengan 5 poin skala likert .

## HASIL

## 1. Hasil
Uji  F  merupakan  uji Goodness  of  Fit yang  digunakan  untuk  mengukur  ketepatan fungsi  regresi  sampel  dalam  menaksir  nilai aktual.  Hasil    pengujian  diperoleh  nilai  F hitung  =  4,574  >  Ftabel  =  2,43,  maka  Ho ditolak atau Ha diterima, artinya ada pengaruh secara  simultan  antara  kesadaran  wajib  pajak, kualitas  pelayanan,  pemahaman  peraturan, kewajiban  moral,  sanksi  pajak,  dan  aplikasi satria  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  model penelitian  sudah  baik  dan  memenuhi  kriteria Good of fit.
Tabel 3 Pengujian Good Of fit Model (Uji F) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 126,788 6 21,131 4,574 ,002 Residual 133,962 29 4,619 Total 260,750 35
Sebelum  dilakukan  pengolahan  data, data  yang  diperoleh  melalui  kuesioner  perlu untuk  diuji  kebenaran  dan  kehandalanya. Pengujian dilakukan dengan pengujian validitas  dan  reliabilitas.  Hasil  uji  validitas menunjukan  bahwa  variabel  kesadaran  wajib
pajak  memiliki  kisaran  korelasi  0,684** sampai  0,811**  dengan  tingkat  signifikasi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang kesadaran wajib  pajak  dapat  dinyatakan  valid.Variabel kualitas  pelayanan  memiliki  kisaran  korelasi
0,482**  sampai  0,788**  dengan  tingkat signifikasi  0,000.Hal  ini  menunjukkan  bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang kualitas pelayanan  dapat  dinyatakan  valid.Variabel pemahaman peraturan memiliki kisaran korelasi  0,747**  sampai  0,770**  dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman peraturan dapat dinyatakan valid.Variabel  kewajiban  moral  memiliki kisaran  korelasi  0,741**  sampai  0,842** dengan  tingkat  signifikasi  0,000.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pertanyaan-pertanyaan tentang  kewajiban  moral  dapat  dinyatakan valid.Variabel  sanksi  pajak  memiliki  kisaran korelasi 0,828** sampai 0,955**dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa  pertanyaan-pertanyaan  tentang  sanksi pajak dapat  dinyatakan  valid.Variabel aplikasi satria pajak memiliki kisaran korelasi 0,636** sampai  0,935**  dengan  tingkat  signifikasi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan  tentang  aplikasi  satria pajak  dapat  dinyatakan  valid.  Variabel kepatuhan  wajib  pajak    memiliki  kisaran korelasi  0,706**  sampai  0,929**  dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak  dapat dinyatakan valid. Hasil  uji  reliabilitas  menggunakan Cronbach Alpha dengan  hasil  semua  variabel  dalam penelitian  memiliki  alpha  lebih  besar  dari  0,6 maka  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa alat  pengukuran  dalam  penelitian  ini  telah memenuhi  syarat  uji  reabilitas  karena  reliabel dan dapat digunakan sebagai alat ukur.
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  sebelum menguji hipotesis. Hasil perhitungan normalitas  dengan  menggunakan  uji One Sample  Kolmogorov-smirnov  Test memiliki probabilitas tingkat signifikan diatas tingkat α = 0,05 yaitu 0,170. Hal ini berarti dalam model regresi terdapat variabel residual yang terdistribusi secara normal. Hasil uji multikolonieritas  menunjukkan  semua  nilai tolerance yakni pada variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan,  kewajiban  moral,  sanksi  pajak,  dan aplikasi satria pajak diatas nilai 0,1. Selain itu pada VIF pada semua variabel yakni kesadaran wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  pemahaman peraturan,  kewajiban  moral,  sanksi  pajak,  dan aplikasi satria pajak menunjukkan nilai kurang dari  10.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  model  regresi  ini  tidak  terjadi  gejala multikolonieritas.  Hasil  uji  heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan, pemahaman  peraturan,  kewajiban  moral, sanksi  pajak,  dan  aplikasi  satria  pajak  berada diatas 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.
Pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini menggunakan  regresi  linier  berganda  untuk menguji  apakah  kesadaran  wajib  pajak, kualitas  pelayanan,  pemahaman  peraturan, kewajiban  moral,  sanksi  pajak,  dan  aplikasi satria  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Tabel 4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4,713 4,879 ,966 ,342 Kesadaran WP ,320 ,366 ,141 ,876 ,388 Kualitas Pelayanan -,076 ,068 -,201  -1,121 ,271 Pemahaman Peraturan ,431 ,210 ,282  2,055 ,049 Kewajiban Moral ,485 ,296 ,273  1,636 ,113 Sanksi Pajak -,077 ,243 -,058  -,318 ,752 Aplikasi Satria Pajak ,565 ,171 ,471  3,307 ,003
Tabel  4  menunjukkan  hasil  pengujian regresi  linier  berganda  secara  serentak terhadap  seluruh  vaiabel  independen  dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh  persamaan  regresi  linier  berganda sebagai beikut:
Y = 4,713 + 0,320 X1 - 0,076 X2 + 0,431 X3 + 0,485 X4 – 0,077 X5 + 0,565 X6 + 2,14927 1. Nilai  konstanta  (α)  sebesar  4,713, menunjukkan bahwa ketika variabel independen (kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan aplikasi satria  pajak)  dalam  keadaan  konstans  (x  = 0),  maka  perusahaan  yang  menjadi  sampel dalam  penelitian  ini  cenderung  memiliki kepatuhan wajib pajak yang baik.
2. Hasil  pengujian  regresi  linier  berganda menunjukkan  bahwa  variabel  kesadaran wajib  pajak  memiliki  koefisien  regresi sebesar  0,320  dengan  nilai  signifikansi 0,388.    Nilai  ini  lebih  besar  dari  nilai signifikansi  5%  (0,05).  Dengan  demikian, maka  hipotesis  pertama  yang  menyatakan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak ditolak.
3. Hasil  pengujian  regresi  linier  berganda menunjukkan  bahwa  variabel  kualitas pelayanan memiliki koefisien regresi sebesar  -0,076  dengan  nilai  signifikansi 0,271.  Nilai  ini  lebih  besar  dari  nilai signifikansi  5%  (0,05).  Dengan  demikian, maka  hipotesis  kedua  yang  menyatakan bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak ditolak.
4. Hasil  pengujian  regresi  linier  berganda menunjukkan  bahwa  variabel  pemahaman peraturan memiliki koefisien regresi sebesar 0,431 dengan nilai signifikansi 0,049.  Nilai
ini  lebih  kecil  dari  nilai  signifikansi  5% (0,05).  Dengan  demikian,  maka  hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  diterima,  artinya semakin  baik  pemahaman  peraturan,  maka semakin  baik  kepatuhan  wajib  pajak  yang dihasilkan,  dengan  asumsi  variabel  lainnya dianggap konstan.
5. Nilai  koefisien  regresi  dari  variabel kewajiban moral sebesar 0,485 dengan nilai signifikan  sebesar  0,113.  Nilai  ini  lebih besar  dari  nilai  signifikansi  5%  (0,05). Dengan  demikian,  maka  hipotesis  keempat yang  menyatakan  bahwa  kewajiban  moral berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak ditolak.
6. Hasil  pengujian  regresi  linier  berganda menunjukkan  bahwa  variabel  sanksi  pajak memiliki  koefisien  regresi  sebesar  -0,077 dengan  nilai  signifikansi  0,752.    Nilai  ini lebih besar dari nilai signifikansi 5% (0,05). Dengan  demikian,  maka  hipotesis  kelima yang  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak ditolak.
7. Hasil  pengujian  regresi  linier  berganda menunjukkan bahwa variabel aplikasi satria pajak  memiliki  koefisien  regresi  sebesar 0,565 dengan nilai signifikansi 0,003. Nilai ini  lebih  kecil  dari  nilai  signifikansi  5% (0,05).  Dengan  demikian,  maka  hipotesis keenam  yang  menyatakan  bahwa  aplikasi satria  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  diterima,  artinya semakin  tinggi  penggunaan  aplikasi  satria pajak,  maka  semakin  baik  kepatuhan  wajib pajak  yang  dihasilkan,  dengan  asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
Tabel 5 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,697 a ,486 ,380 2,14927
Tabel  5  menunjukkan  nilai adjusted  R square sebesar  0,380  atau    38%,  hal  ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan,  kewajiban  moral,  sanksi  pajak, aplikasi  satria  pajak  sebesar  38%.  Sedangkan sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh faktor- faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Pembahasan
Menurut  Nasution  (2006)  kesadaran wajib  pajak  merupakan  sikap  wajib  pajak yang  memahami  dan  mau  melaksanakan kewajibannya  untuk  membayar  pajak  dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada  yang  disembunyikan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Hasil  pengujian hipotesis  pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H1 ditolak). Penelitian ini membuktikan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak hotel di Kabupaten Banyumas belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Dilihat dari Tabel 2 Data piutang pajak  hotel  di  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2014-2019 masih terdapat  piutang    pajak  sebesar  8.672.720. Artinya ketika Wajib Pajak memiliki kesadaran  maka  membayar  pajak  akan dilakukan
secara sukarela bukan keterpaksaan. Dengan  demikiankesadaran wajib  pajak  dalam  penelitian  ini  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib pajak.
Kualitas  pelayanan  adalah  serangkaian perbuatan  nyata  yang  dilakukan  untuk mewujudkan  pemberian  layanan  yang  terbaik bagi  Wajib  Pajak  (Kotler,  2002).  Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4
menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis awal  yang  menyatakan  bahwa  kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran  wajib  pajak  (H 2 ditolak).  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  tidak  semua  perusahaan perhotelan di Kabupaten Banyumas merasakan pelayanan maksimal yang
diberikan  oleh  pegawai  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.Contohnya dari hasil  wawancara  dengan  manajer  hotel Gunung  Slamet  yang  menyatakan  bahwa kurang  adanya  perhatian  secara  individu terhadap Wajib Pajak hotel.Artinya, Pelayanan disebut prima jika mampu memuaskan  Wajib  Pajak  atau  sesuai  harapan Wajib  Pajak.Instansi  yang  belum  memiliki standar  pelayanan  perlu  menyusun  standar pelayanan  sesuai  tugas  dan  fungsinya  agar tingkat  keprimaan  pelayanan  dapat  diukur. Kepuasan  masyarakat  ini  merupakan  salah satu ukuran berkualitas atau tidaknya pelayanan  publik.Dengan  demikian  kualitas pelayanan dalam penelitian ini tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan
adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan  pengetahuan  itu  untuk membayar  pajak  (Kiryanto,  2000).  Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pemahaman
peraturanberpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak.Hal  ini  sesuai  dengan hipotesis  awal  yang  menyatakan  bahwa pemahaman peraturanberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H 3 diterima).Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Nirajenani  dan  Aryani (2018), yang membuktikan bahwa pemahaman  peraturan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan  bahwa  pemahaman  peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  Artinya,  dalam  membayar  pajak seorang  Wajib  Pajak  telah  memahami  bahwa pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam usaha  pembangunan  nasional,  mengetahui fungsi  dari  perpajakan,  serta  Wajib  Pajak mengetahui bahwa mereka diberi kepercayaan untuk  menghitung,  mengisi,  membayar  dan melaporkan pajaknya sendiri, sehingga dengan  adanya  pemahaman  peraturan  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  maka semakin  baik  pemahaman  peraturan,  maka semakin  baik  pula  kepatuhan  wajib  pajak. Seperti terlihat pada Tabel 4. Rata-rata aktual sebesar12,1944  dan  standar  deviasi  1,78597 sedangkan rata-rata teoritisnya 9. Karena rata-
rata  aktual  lebih  tinggi  daripada  rata-rata teoritis,  sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa responden  dalam  penelitian  ini  memiliki pengetahuan  yang  baik  tentang  pemahaman peraturan.
Bobek  dan  Hatfield  (2003)  mengatakan kewajiban  moral  merupakan  suatu  perasaan bersalah  yang  dimiliki  seseorang  namun belum  tentu  dimiliki  oleh  orang  yang lainnya.Hasil  pengujian  hipotesis  pada  Tabel 4 menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  awal yang  menyatakan  bahwa  kewajiban  moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H 4 ditolak). Penelitian ini menunjukkan  bahwa  kewajiban  moral  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Menurut  kepala  sub  bidang  penagihan terdapat  hampir  setengah  lebih  dari  jumlah Wajib Pajak hotel yang terlambat bayar pajak. Artinya, sebagian besar Wajib Pajak perhotelan  di  Kabupaten  Banyumas  belum sepenuhnya  memiliki  kemauan  yang  kuat untuk  bertanggungjawab  dalam  kewajiban perpajakannya  dan  tidak  memiliki  perasaan cemas  dan  perasaan  bersalah  jika  belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sanksi  pajak  merupakan  alat  kontrol yang  mengontrol  agar  wajib  pajak  tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan  dengan  adanya  kerugian  yang akan  didapat  oleh  wajib  pajak  apabila  tidak membayarkan  pajak,  yang  secara  otomatis akan  membuat  wajib  pajak  harus  berpikir apabila  tidak  ingin  memenuhi  kewajiban perpajakannya (Resmi,
2012). Hasil
pengujian hipotesis pada Tabel 4
menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis awal  yang  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H 5 ditolak). Penelitian ini
menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Menurut  kepala  sub  bidang  penagihan tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  pajak  hotel yaitu  setiap  tanggal  10  bulan  berikutnya,  dan sanksi yang diberikan hanya denda administrasi 2% per bulan. Maksimal
keterlambatan  2  tahun  atau  48%.Dari  jumlah sanksi  administrasi  yang  cukup  kecil  ini, membuat  hampir  setengah  lebih  dari  Wajib Pajak terlambat membayar pajak.
Aplikasi  satria  pajak  merupakan  sistem pembayaran  pajak  daerah  secara  online  pada Badan  Pendapatan    Daerah  Kabupaten Banyumas.  Aplikasi  satria  pajak  melayani pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak parkir,  pajak  air  tanah.Hasil  pengujian hipotesis  pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa aplikasi satria pajakberpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa aplikasi satria pajakberpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  (H 6 diterima).  Hal  ini  sejalan dengan  hasil  wawancara  dengan  Pak  Toro kepala sub bidang penagihan Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Banyumas aplikasi  satria  pajak  merupakan  sistem pembayaran  pajak  daerah  secara  online  yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan  wajib  pajak  hotel  di  kabupaten Banyumas. Penelitian ini membuktikan bahwa aplikasi satria pajakberpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Artinya  dalam  membayar  pajak,  seorang Wajib Pajak  dapat dengan mudah melakukan kewajiban  perpajakannya  hanya  dengan mengakses  aplikasi  satria  pajak  melalui website
resmi
https://satriapajak.banyumaskab.go.id .
Menurut  kepala  sub  bidang  penagihan  selain mempermudah Wajib Pajak dalam membayar kewajiban  perpajakannya,  aplikasi  satria pajak  juga  mempermudah  pegawai  Badan Pendapatan Daerah khususnya bidang penagihan dalam memonitor pajak daerah.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa wajib  Pajak  menganggap  bahwa  kesadaran membayar  pajak  dalam  suatu  kegiatan perpajakan  kurang  memberikan  manfaat. Selain  itu  kualitas  pelayanan  yang  diberikan tidak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.  Kewajiban  moral  juga  yang  diberikan tidak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib
pajak.  Sanksi  pajak  yang  diberikan  tidak dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Namun  semakin  baik  pemahaman  peraturan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya,  maka  semakin  baik  pula kepatuhan  wajib  pajak  dan  semakin  baik aplikasi  satria  pajakdalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.
Beberapa  saran  yang  penulis  berikan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah adalah bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Banyumas,  diharapkan  lebih memperhatikan  faktor-faktor  yang  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  hotel, sehingga pemerintah berhasil dalam menghimpun  pajak.  Bagi  Wajib  Pajak  hotel, hendaknya  bisa  menjadikan  penelitian  ini sebagai  bahan pertimbangan agar dapat lebih memahami  pentingnya  kepatuhan  dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sangat  kecil dan  hanya  terbatas  pada  wajib  pajak  hotel  di Kabupaten Banyumas, sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk jenis perusahaan  lainnya.  Hal  ini  yang  dapat memungkinkan  adanya  perbedaan  hasil  dan kesimpulan.  Sehingga  agenda  penelitianyang akan  dating  dapat  menambah  jumlah  sampel sehingga  gambaran  hasil  penelitian  lebih mendekati kondisi yang sebenarnya.

## Daftar Pustaka
Ajsen.
2002. Constructing a TBP Questionnaire : Conceptual and Mmethodological Considerations.
September (Revised January, 2006)
Alabede et al . 2011. Tax Service Quality and Compliance  Behaviour  in  Nigeria:  Do Taxpayer’s  Financial  Condition  and Risk  Preference  Play  Any  Moderating Role?. European  Journal  of  Economics, Finance  and  Administrative  Sciences, 35: p: 90-108 .
Anatan  &  Ellitan.2007. Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Dalam  bisnis  Modern. Alfabeta. Bandung.
Arikunto Suharmi. (2012). Prosedur
Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek.
Rineka Cipta. Jakarta.
Asri.  2009 .  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib    Pajak    pada    Kepatuhan Pelaporan   Wajib  Pajak  Badan   yang Terdaftar  di    Kantor      Pelayanan Pajak      Madya      Denpasar. Skripsi Jurusan      Akuntansi      Pada      Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
Bobek dan Hatfield. 2003. An Investigation of The  Theory  of  Planned  Behavior  and The  Role  of  Moral  Obligation  in  Tax Compliance .  Behavioral  Research  in Accounting, Vol 15.
Budhiarta.  2013. Pengaruh  kesadaran  wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak  kendaraan  bermotor. E-  Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana,  4(2), 345–357.
Burhanudin. 2009. Service Quality Dimensions  in  Public  Sector.  Jurnal Ekonomi  Bisnis  &  Akuntansi  Ventura, 12 (2) h:129-136. Chau. 2009. A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model. Journal of Accounting and Taxation .
Chen    dan    tan.    2004.  Effect of Organizational    Learning  Culture    on Service    Quality    and  Performance  of Thai  Accounting  Firms. International Journal of Business Research.
Dewi  danSukartha.2015. Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel .E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana,  13(2), 599–614.
Dewi  dan  Aryani.2018 .  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  E- Filing,  dan  Tax  Amnesty  Terhadap Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v2 2.i02.p30
Dharma  dan  Suardana.  2014. Pengaruh kesadaran  wajib  pajak,  sosialisasi perpajakan,  kualitas  pelayanan  pada kepatuhan wajib pajak. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana  6.1 (2014) 340-353.
Eriksen.  1996. Tax  Knowledge  and  Attitudes Toward Taxation on a Quasi Experiment.  Journal  Of  Economic Psychologi , Vol 8, No. 3.
Ghozali  dan  Chariri.  2007. Teori  Akuntansi .
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Green. 1991. Health Promotion Planning; An Educational and Environtmental Approach. London: Mayfield Publishing Company.
Harahap.  2004. Analisis  kritis  atas  laporan keuangan.  Jakarta :  PT  Raja  Grafindo Persada.
Haryanti,  S.,  &  Kaukab,  M.  E.  (2019). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid  Di  Wonosobo  (Sstudi  Empiris Pasa Masjid Yang Terdaftar Di Kemenag  Kabupaten  Wonosobo  Tahun
2019). Journal  of  Economic,  Business and Engineering (JEBE) , 1 (1), 140-149.
https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangu
n-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela- wajib-pajak
https://lenteratoday.com/pentingnya- penjaminan-kualitas-pelayanan-publik/
https://www.klikpajak.id
https://www.online-pajak.com
https://smartcity.bandung.go.id/forum/thread/r ead/1/1/286
https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/1
0/mengenal-sanksi-pajak.html?m=1
Hutagaol.2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer . Jakarta: Graha Ilmu.
Imam  Ghozali.  (2006).  Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS23. Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang. Edisi 4
Imam  Ghozali.  2011. Aplikasi  Analisis
Multivariate  Dengan  Program  IBM SPSS  19. Edisi  Kelima.  Badan  Penerbit
UNDIP Semarang. Imam  Ghozali.  (2013).  Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS23. Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang. Edisi 7 Indriyani  dan  Sukartha.  2014. Tanggung Jawab  Moral,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas
Pelayanan  Pada  Kepatuhan  Pelaporan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
James dan Alley. 2002. Tax Complience, Self- Assessment  and  Tax  Adminitration. Journal Of Finance And Management In Public Service. Vol 2 No 2.
James et  al. 2004 .  Tax  Complience,  Self Assessment and Tax Adminitration. Journal  Of  Finance  And Management In Public Service.
Jatmiko.  2006. Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak
Pada  Pelaksanaan  Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Jaya  dan  Jati.  2016. Pengaruh  kesadaran, kualitas  pelayanan,  pemeriksaan  dan
sanksi  perpajakan  pada  kepatuhan wajib pajak restoran. E- Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana,  16(1), 471–500.
KBBI. 2005. Pemahaman Peraturan .
Kerlinger.  2006. Asas  –  asas  Penelitian
Behaviour.
Edisi 3, Cetakan 7. Yogyakarta : Gadjah University Press. Kiryanto. 2000. Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Pajak
Penghasilannya. EKOBIS,  Vol.1  No.1, hlm.41-52.
Kotler.  2002. Manajemen  Pemasaran,  Edisi Milenium . Jakarta: PT. Prehalindo.
Lederman.  2003. The  Interplay  Between
Norms and Enforcement in Tax Compliance. Ohio State Law Journal.64(6): h:1453-1514. Layata dan Setiawan.2014.
Pengaruh kewajiban  moral,  kualitas  pelayanan,
pemeriksaan pajak dan sanksi
perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan .  E-  Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana, 9(2), 540–556.
Mardiasmo.  2011.  Perpajakan.  Yogyakarta: Andi.
Martin.  2010. Taxprayer  Attitudes  and  Tax Compliance Behavior in Kenya. A frican Journal  of  Bussines  and  Management, 1:h:112-122.
Masyhuri  dan  Zainuddin.  2008. Metodologi Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi,  Teori
dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta, Bandung.
Munawaroh. 2018 . Pengaruh Kualitas Pelayanan  ,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak. Journal.umpo.ac.id
Nasution,  Chairuddin  Syah.  2003.  “ Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Di  Indonesia  Periode  1990  –  2000 ”.
Kajian  Ekonomi  Dan  Keuangan,  Vol. 7, No. 2.
Ngakil,  I.,  &  Kaukab,  M.  E.  (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic,  Management,  Accounting and  Technology  (JEMATech) , 3 (2),  92- 107.
Nirajenani  dan  Aryani.  2018. Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor . E- Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana,  24(1),
339–369.
Noormala. 2008. Voluntary Compliance : Tax Education. International  Conference  on Bussiness  and  Economy  6-8  November 2008 Constanta Romania. International Islamic University Malaysia : 30-40.
Parasuraman.   1988. Servqual:  A  Multiple- Item Scale   for   Measuring   Consumer Perceptions      of      Service      Quality.
Journal  of Retailling,      Volume 64, Pp 12-40.
Pranata dan Setiawan. 2015 . Pengaruh Sanksi Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  dan Kewajiban  Moral  pada  Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas  Udayana,  10(2),  456–473. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.011 64.2001 Pratiwi  dan  Supadmi.  2016. Pengaruh Pemahaman  Peraturan,  Administrasi, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel .
Pratiwi  dan  Aryani.  2019. Pengaruh  kualitas pelayanan,  kewajiban  moral,  sanksi pajak  dan  tapping  box  pada  kepatuhan
wajib  pajak  hotel. E-  Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, 26 (1), 231–260.
Priambodo.  2017. Pengaruh  Pemahaman Peraturan  Pajak,  Sanksi  Perpajakan, dan  Kesadaran  Wajib  Pajak,  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kabupaten  Purworejo  pada  Tahun 2017 . Skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta.
Pusparini.  2016. Pengaruh      Pemahaman Wajib      Pajak      dan  Pelaksanaan Sanksi    Pajak   Terhadap    Kesadaran Wajib      Pajak      Orang Pribadi. Skripsi UI: Jakarta.
Radarbanyumas, 2019.
Rahayu.2010. Perpajakan  Indonesia  Konsep Dan  Aspek  Formal .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Rahayu.2015. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Hotel  Dalam  Membayar  Pajak
Hotel. Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015.
Resmi. 2008. Perpajakan  Teori  dan  Kasus. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Resmi.  2012 .  Perpajakan:  Teori  dan  Kasus . Jakarta: Salemba Empat.
Sucahyani  dan  Sukartha.  2017. Pengaruh pengetahuan, pelayanan, biaya
kepatuhan,  dan  sanksi  pada  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak hotel. E-  Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana, 26 (2), 1357-1358.
Sucandra  dan  Supadmi.  2016. Pengaruh kualitas  pelayanan,  pemeriksaan  pajak, pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran . E- Jurnal Akuntansi Universitas  Udayana,  16(2),  1210– 1237. Retrieved from
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akunta nsi/article/view/17610
Sugiono.  2001. Metode  Penelitian, Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung: Alfabeta Sugiono. (2016). Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
Suliyanto.  2011 .  Ekonometrika  Terapan  : Teori  dan Aplikasi  Dengan SPSS . Edisi 1. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Susilawati  dan  Budiartha.  2013. Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Pada Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor . Vol 4, No. 2.
Tjiptono. 2004. Kepuasan dalam
Pelayanan. Penerbit    Salemba    Empat, Jakarta.
Troutman.  1993.  Moral  Commitment  To  Tax Compliance  as  Measured  by  The Development  of  Moral  Reasoning  and Attitutes  Towars  The  Fairness  of  The Tax Laws. Dissertation, Oklahoma State University. USA. Undang-Undang  nomor  22  Tahun  2016 tentang pajak  daerah  dan  retribusi daerah  yang  mengatur  tentang  pajak daerah dan retribusi daerah .
Undang-Undang    No.    22    Tahun
2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten   Banyumas. Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan  di  Indonesia). Jurnal  Keuangan Publik, 5 (1) h:85-138.
Webley et.al. 1991. Tax  Evasion:  An
Experimental  Approach. Cambrdige, United Kingdom: Cambridge University Press.
Wenzel.  2005. Motivation  or  Rationalization Casual Relation Between Etichs, Norms and  Tax  Compliance. Journal  Of Economics  Psychology.  26(24)  491- 208.
Wibowo  dan  Yeni.  2013. Analisis    Faktor- faktor      yang  Memotivasi    Manajemen Perusahaan  Melakukan  Tax  Planning . Tax and Accounting Review Vol. 1 ( 1)
Yadnyana.  2009. Pengaruh    Moral    dan
Sikap    Wajib    Pajak    pada    Kepatuhan Wajib    Pajak    Koperasi    di    Kota Denpasar. Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana, Denpasar.