## Tensi Sektarianisme dan Tantangan Demokrasi di Timur Tengah Pasca Arab Spring: Kasus Tunisia dan Yaman

## Sainul Rahman
Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Kajian Timur Tengah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: sainulrahman001@gmail.com

## Abstracts
The Arab Spring wave in early 2011 that hit Middle East countries, starting from Tunisia, Egypt, Libya, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Yemen, and Syria showed the will of the Arab people to achieve improvements in various fields, ranging from economic, social, to an open and democratic political system. After eights years since it started, several countries are still continuing the process of democratization, such as Tunisia and Egypt. On the other hand, in some countries, the democratization process has stalled, such as in Saudi Arabia, Bahrain, and Kuwait, and there are countries that have fallen in prolonged war, namely Libya, Yemen, and Syria. This article discusses two case studies to see how sectarianism occured after the Arab Spring, namely Tunisia and Yemen. Using a historical approach with descriptive analysis, the authors found that although sectarianism in the Middle East has a long historical root, in the Arab Spring conflicts sectarianism has been used by parties in conflict to achieve their respective interests. As long as the conflicting parties continue using political identity and sectarianism, it is difficult to achieve an established democracy.
Keywords: Arab Spring, democracy, Middle East, sectarianism, Tunisia, Yemen

## Abstrak
Gelombang Arab Spring pada awal 2011 yang melanda negara-negara Timur Tengah, dimulai dari Tunisia, Mesir, Libya, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Yaman,
dan Suriah menunjukkan kehendak rakyat Arab untuk meraih perbaikan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga sistem politik yang terbuka dan demokratis. Setelah delapan tahun berlalu, beberapa negara masih terus melanjutkan proses demokratisasi, seperti Tunisia dan Mesir. Sebaliknya, di sejumlah negara, proses demokratisasi terhenti, seperti di Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait dan ada pula negara-negara yang terpuruk dalam perang berkepanjangan, yaitu Libya, Yaman, dan Suriah. Artikel ini membahas dua studi kasus untuk melihat bagaimana sektarianisme yang terjadi pasca Arab Spring, yaitu Tunisia dan Yaman. Dengan menggunakan pendekatan historis dengan metode deskriptif-analisis, penulis menemukan bahwa meskipun sektarianisme di Timur Tengah mempunyai akar sejarah yang panjang, dalam konflik-konflik Arab Spring sektarianisme telah digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Selama pihak-pihak yang berkonflik terus mengedapankan identitas politik dan sektarianisme, demokrasi sulit untuk ditegakkan.
Kata Kunci: Arab Spring, demokrasi, sektarianisme, Timur Tengah, Tunisia, Yaman

## Pendahuluan
Kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang sangat penting dan strategis, terutama jika dilihat dari aspek ekonomi, politik, keamanan, dan ideologi. Cadangan minyak dan gas yang banyak dikandung, serta letaknya yang berada di persimpangan tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa, membuat kawasan Timur Tengah semakin penting dan strategis. Pada masa lampau, kekuatan-kekuatan besar dunia seperti kerajaan Persia, Turki Ustmaniyah, dan Prancis masa Napoleon, berusaha untuk menjadi penguasa di wilayah ini. Selain itu, kawasan Timur Tengah menjadi tempat lahirnya peradaban-peradaban besar sejak dahulu seperti Iran, Irak, Mesir, dan Palestina (Sihbudi, 2007: 74).
Timur Tengah juga diketahui oleh khalayak ramai sebagai rahim dari lahirnya agama-agama besar dunia: Islam, Kristen, dan Yahudi, sekaligus sebagai tempat bersemainya mazhab-mazhab dan sekte-sekte keagamaan. Konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah seringkali mencuat atas dasar sentimen agama, mazhab, dan sekte. Timur Tengah hingga saat ini masih identik dengan ketegangan, perang dan konflik, baik konflik antar-intra suku, agama, mazhab, sekte, dan politik. Banyak pengamat menilai bahwa sektarianisme merupakan salah satu penyebab utama instabilitas di kawasan Timur Tengah, antara lain yang dikemukakan Azyumardi Azra
bahwa meskipun gelombang demokrasi telah berjalan cukup lama akan tetapi belum juga terlihat adanya tanda-tanda menyusutnya sektarianisme agama, mazhab, sekte, sosial, dan politik di Timur Tengah (Azra, 2016: 273).
Sahide (2013) berpendapat bahwa konflik Sunni-Syiah memiliki dampak yang sangat besar dalam perkembangan peradaban dunia Islam kontemporer. Keberadaannya juga telah mewarnai prahara politik di Timur Tengah selama bergulirnya gelombang Arab Spring sejak awal tahun 2011. Konflik Sunni-Syiah di kawasan Timur Tengah memiliki dua bentuk universal: konflik antarkelompok masyarakat, baik itu antarrezim Sunni dan kelompok masyarakat yang Syiah maupun sebaliknya, serta konflik antarnegara (Sahide, 2013, hlm. 315–319).
Hal senada disampaikan Burdah (2013) yang menyatakan bahwa sektarianisme telah memberikan pengaruh besar pada kontestasi dan arah politik di kawasan Timur Tengah. Tidak sampai di situ saja, konflik sektarianisme juga menjadi salah satu tantangan dan penghambat transisi demokrasi di Timur Tengah. Padahal, rakyat Timur Tengah telah melalui proses panjang untuk mengupayakan demokrasi yang muncul karena adanya kebutuhan yang mendesak atas hak-hak rakyat yang terabaikan oleh rezim yang otoriter. Rakyat menginginkan kedaulatan, kesempatan berpartisispasi dalam menentukan masa depan bangsa dan negaranya yang lebih demokratis, adil, makmur, dan sejahtera (Burdah, 2013: 26–27).
Di pihak lain, ada sejumlah pengamat yang menyatakan bahwa sektarianisme (Sunni-Syiah) bukanlah akar dari perpecahan di Timur Tengah. Misalnya, Agha dan Malley (2019) mengemukan bukti-bukti empirik bahwa pertikaian di Timur Tengah justru lebih banyak terjadi di antara sesama Sunni, sebagai mayoritas populasi di Timur Tengah, bukan di antara Sunni dan Syiah. Hashemi dan Postel (2018) yang menyebut bahwa yang terjadi adalah proses sektarianisasi. Dengan kata lain, sektarianisme dalam politik Timur Tengah modern ditumbuhkan oleh aktor-aktor politik untuk memobilisasi pendukung, termasuk dengan memobilisasi emosional publik, dengan cara memberikan label-label identitas agama. Hashemi dan Postel menggunakan istilah ‘penanaman kebencian’ yang dilakukan secara berlapis-lapis, mulai dari top-down (dilakukan negara); bottom-up (dilakukan masyarakat); outside- in (diprovokasi oleh kekuatan-kekuatan regional); dan inside-out (penyebaran konflik dari dalam sebuah negara ke negara-negara tetangganya).
Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi perdebatan tersebut untuk menjawab pertanyaan, bagaimana sektarianisme telah menghambat proses demokratisasi
di Timur Tengah, dengan studi kasus Tunisia dan Yaman. Penulis menggunakan pendekatan historis dengan metode deskriptif-analisis.

## Sektarianisme, Demokrasi, dan Islam
Sektarianisme secara singkat dapat diartikan ‘dukungan kuat seseorang pada kelompok agama atau politik dan sering melibatkan konflik dengan kelompok yang lain’ (Collin Dictionary). Dengan demikian, istilah sektarianisme tidak terbatas pada Muslim (Sunni-Syiah), melainkan bisa terjadi dalam berbagai komunitas. Elliot (2013) misalnya, menulis artikel berjudul “Religion and Sectarianism in Ulster: Interpreting the Northern Ireland Troubles” yang membahas peran agama (mayoritas populasi beragama Kristiani dari berbagai denominasi) dalam penyebab dan keberlanjutan konflik di Irlandia Utara.
Sektarianisme yang semakin terlihat berkembang di Timur Tengah akhir-akhir ini sebenarnya bukanlah fenomena baru. Secara sosiohistoris, kawasan ini penuh dengan riwayat sektarianisme agama, sosial budaya, dan politik yang berlapis-lapis. Diawali dengan Kristianitas berhadapan dengan Judaisme, ketika ajaran Kristus dianggap menyimpang dari ajaran Yahudi. Sektarianisme intra-agama Yahudi juga terjadi dan berlanjut hingga kini, yaitu antara Yahudi ortodoks dan Yahudi reformis. Begitu di dalam tubuh umat Kristiani terdapat sangat banyak denominasi, yang dimulai pada abad ke-12 hingga 17, pasca reformasi gereja yang memunculkan protestanisme. Semangat sektarianisme yang terjadi antara Kristianitas dan Islam menjadi faktor penting terjadinya sembilan kali Perang Salib antara tahun 1096- 1272 untuk pembebasan Yerusalem dari kekuasaan Muslim (Azra, 2016: 274).
Sementara itu Mikail (2014) menyatakan bahwa sektarianisme pasca Arab Spring diprovokasi oleh keretakan ideologi (ideological rift) antara kelompok Islamis dan sekularis, antara konservatif dan liberal, dan antarkelompok agama, seperti antara Sunni-Syiah atau antara Muslim dan Kristen.
Demokrasi menurut Hans Kelsen adalah sebuah proses berkelanjutan menuju kesempurnaan. Demokrasi lahir dari adanya ide kebebasan dalam benak manusia. Proses demokrasi diawali dengan adanya kompromi yang sehat antara kehendak mayoritas dan minoritas yang terimplementasi dalam parlemen dan lembaga- lembaga politik lain. tidak ada paksaan dalam beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan pers, hak memilih, ide persamaan, sistem pemilihan yang meliputi lembaga pemilihan, hak pilih, dan partai politik (Kelsen, 2011: 402– 416).
Demokrasi liberal, paling tidak dalam arti pemilihan umum dan jaminan HAM, pasca Perang Dingin saat ini, menurut Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man (1992), merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang bertahan dan lebih dekat pada sifat manusia. Hal ini karena tujuan agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia, dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dengan kesejahteraan (menawarkan jalan keluar dari kemiskinan), dua hal yang dalam sejarah manusia diperjuangkan secara konstan. Maka wajar jika demokrasi menjadi pilihan bagi negara-negara dunia, dan menurut Huntington, saat ini sedang berlangsung gelombang demokratisasi ke tiga di dunia (Azra, 2002: 40).
Pemikiran Barat bahwa Islam tidak bersesuaian dengan demokrasi dilatarbelakangi banyak hal.  Peristiwa penghancuran gedung WTC dan markas militer Amerika Serikat dan kompleksitas masalah yang dihadapi negara-negara Islam khususnya Timur Tengah dalam melakukan transisi demokrasi, memperkuat pandangan Barat bahwa Islam tidak bisa disandingkan dengan demokrasi yang merupakan produk Barat. Hal ini juga menjadi justifikasi tesis Huntington, The Clash of Civilization mengenai benturan antara Islam dan Barat sebagai pengganti benturan kapitalisme dan komunisme; juga membenarkan pendapat simplikatif beberapa intelektual Barat seperti Adda Bozeman yang melihat bahwa kultur Islam tidak dibimbing oleh ide-ide kebenaran, atau Max Stackhouse yang mengklaim Islam sebagai tradisi agama yang tidak sesuai dengan konsepsi demokrasi. Demikian juga yang diyakini oleh Lary Diamond dan Juan Linz tentang kultur politik, bahwa dunia Islam tidak dapat diharapkan bisa melakukan proses transisi ke demokrasi (Azra, 2002: 40).
Respon dari kalangan Muslim sendiri beragam, paling tidak melahirkan tiga kelompok. Pertama, kelompok yang melihat bahwa Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. Demokrasi merupakan produk Barat, bukan Islam, sehingga demokrasi tidak dapat dijadikan acuan oleh umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara yang menyatakan demikian adalah tokoh dan teoritis Islam seperti Ali Benhadj dan Sayyid Qutb, serta Taqiy Al-Din An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Kedua, kelompok yang memandang Islam berbeda dengan demokrasi. Mereka tetap mengakui adanya prinsip demokrasi dalam Islam, namun di saat yang sama juga tidak menafikan adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Salah satu tokoh di dalamnya adalah Abu Al A’la Al Maududi. Ketiga, mereka adalah kelompok yang mengklaim bahwa Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Mereka melihat bahwa Islam sebagai sebuah sistem nilai senafas dengan prinsip-prinsip
demokrasi: keadilan, kesetaraan, kebebasan, musyawarah, dan sebagainya (Abdillah & Wahab, 1999: 07).
Secara umum, pandangan mengenai kompabilitas Islam dan demokrasi bergantung pada pemahaman dan penafsiran seseorang terhadap Islam. Mereka yang melihat Islam sebagai ajaran dan doktrin yang rigid, tertutup, dan tidak bisa diubah lagi akan memberikan jawaban negatif. Sebaliknya, mereka yang melihat Islam sebagai agama dengan ajaran dan nilai-nilai universal yang dinamis, terbuka terhadap perubahan, dan dapat menerima penafsiran-penafsiran baru, biasanya berpendapat bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini antara lain bahwa Islam memiliki nilai-nilai dasar yang juga terkandung dalam sistem demokrasi, yaitu: al-musawah (kesetaraan), al-hurriyah (kebebasan), al-ukhuwwah (persaudaraan), al-‘adalah (keadilan), al-shura (musyawarah), dan al-mas’uliyyat (pertanggungjawaban). Tentang hak-hak individu, masyarakat dan negara meliputi: hifz al-din (hak beragama), hifz al-nafs (hak hidup), hifz al-maal (hak milik pribadi), dan hifz al-‘irdh (hak mempertahankan nama baik) (Mutakin, 2016: 32–33).
Perkembangan demokrasi di dunia Islam khususnya Timur Tengah cukup lambat, transisi menuju demokrasi tidak berjalan dengan baik dan masih akan butuh waktu untuk memperbaiki kondisi yang ada. Akan tetapi, ini semua bukan semata-mata persoalan Islam sebagai agama. Menurut Azra (2002), minimalnya ada lima faktor penting yang menghambat pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi di negara- negara Islam khususnya di Timur Tengah. Pertama, kelemahan dalam infrastruktur dan masyarakat dimana sebagian besar negara Timur Tengah masih tertinggal dalam ekonomi dan pendidikan. Kedua, masih kuatnya pandangan normatif- teologis tentang hubungan agama ( din ) dan negara ( dawlah ). Perdebatan tentang arah implementasi politik Islam masih berlangsung, antara yang menginginkan eksperimen “negara Islam” ( dawlah Islamiyyah ) dan khilafah (kekhalifahan universal). Ketiga, dominasi kultur politik tradisional yang berpusat kepada kepemimpinan keagamaan karismatik yang ditaklidi secara buta oleh sebagian umat Muslim. Keempat, kegagalan negara-negara Islam yang telah mengadopsi demokrasi untuk mempraktekkan demokrasi secara genuin dan otentik. Beberapa rezim mengaku demokratis namun mengambil kebijakan dan menyelesaikan masalah dengan cara- cara tidak demokratis. Kelima, lemah atau tidak berfungsinya civil society . Sebagian besar masyarakat tidak dapat memainkan perannya dalam pertumbuhan demokrasi, hal ini bisa saja karena mereka telah dikooptasi negara atau mengalami disfungsi dan disorientasi karena keterlibatan mereka dalam politik praktis (Azra, 2002: 48–50).
Negara-negara Timur Tengah pada umumnya telah memiliki lembaga-lembaga dan simbol demokrasi, seperti partai politik, pemilihan umum, dan perwakilan rakyat. Namun pelaksanaan demokrasi masih memiliki banyak catatan. Misalnya, Lebanon, Irak, dan Palestina telah memberikan kebebasan kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya, namun tetap ada berbagai kekurangan. Di Lebanon, kebebasan rakyat telah “dibajak” oleh para elit politik dengan sistem konsosiasional (sharing kekuasaan antarkelompok). Di Irak, proses politik masih diwarnai dengan masalah sektarianisme. Begitu juga di Palestina, proses demokrasi yang mulai tumbuh kembali diganggu oleh pihak luar seperti Amerika, Uni Eropa, Israel, dan negara-negara Arab yang pro-Barat. Bahrain dan Kuwait juga telah memiliki lembaga perwakilan rakyat, namun esensi lembaga ini bukan representasi perwakilan rakyat sebab sebagian besar yang memilih bukan rakyat melainkan raja. Di Aljazair, Sudan, Tunisia, dan Mesir telah menerapkan sistem multipartai, namun pada saat yang sama partai-partai politik dibonsai sehingga tidak dapat berkembang dan berkompetisi dengan partai pemerintah (Burdah, 2013: 27–28).

## Sektarianisme Pasca-Arab Spring: Tunisia dan Yaman

## Tunisia
Arab Spring atau Musim Semi Arab merupakan gelombang gerakan rakyat akar rumput yang menginginkan sebuah perubahan besar yang dapat membawa meraka pada sebuah situasi kehidupan yang lebih baik. Situasi dan kondisi negara- negara mereka yang semakin tidak menentu: ekonomi melemah, angka kemiskinan yang terus meningkat, pengangguran yang semakin banyak, ketimpangan dan kesenjangan sosial semakin lebar, kebebasan hidup dan politik yang dibelenggu oleh rezim-rezim yang berkuasa terlalu lama, membuat mereka turun ke jalan, berdemonstrasi menuntut sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, transparan, berasaskan pada kebebasan dan keadilan.
Gelombang Arab Spring pertama kali muncul di Tunisia. Hal ini dipicu oleh pembakaran diri yang dilakukan oleh seorang anak muda miskin yang berprofesi sebagai pedagang sayuran kaki lima di kota Sidi Bouzid, bernama Muhammad Bouazizi. Pada tanggal 17 Desember 2010, aparat meminta uang ‘sogokan’ kepadanya. Namun ia menolak sehingga aparat pun merampas barang dagangannya, bahkan melakukan pemukulan terhadapnya. Bouazizi berusaha mengadu ke kantor pemerintah daerah, namun tidak berhasil mengambil kembali barang dagangannya. Ia kemudian menyiram diri dengan bensin dan membakar diri (BBC, 2011).  Bouazizi terluka parah
dan akhirnya meninggal dunia pada 4 Januari 2011. Bouazizi mendapat respon yang sangat luas melalui pemberitaan media, baik nasional maupun internasional, hal ini diikuti dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang terus berlanjut di berbagai penjuru Tunisia hingga akhirnya memaksa rezim Ben Ali mundur dari kekuasaannya yang selama ini dibangun di atas tangan besi (Sahide, et al., 2015: 120–122).
Muhammad Bouazizi bukan seorang pemikir, bukan juga pemimpin gerakan ataupun orator ulung yang hendak membakar diri demi sebuah cita-cita agung. Aksi yang ia lakukan diyakini sebagai reaksi individual atas keadaan yang dialami oleh dirinya sendiri. Namun, ternyata aksi nekadnya telah menggantikan tugas- tugas yang gagal dilakukan oleh para ideolog, para pemimpin gerakan, dan para orator di negara-negara Arab selama ini. Selama sekitar empat dekade ini, semua ideolog besar, pemimpin-pemimpin gerakan dan para orator oposan yang muncul di hampir seluruh negara Arab dengan berbagai latar belakang spektrum ideologi dan agendanya, telah gagal melakukan perubahan terhadap kondisi politik represif, monopoli ekonomi di sekitar penguasa, ketimpangan ekonomi di masyarakat dan ketidakadilan sosial (Burdah, 2014: 27–28).
Arab Spring menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru negara-negara di Timur Tengah. Tidak lama setelah Tunisia, Mesir juga mengalami gejolak yang sama. Keberhasilan rakyat Tunisia menjatuhkan rezim otoriter Ben Ali, nampaknya mengilhami rakyat Mesir untuk melakukan hal yang sama.  Rakyat Mesir memiliki masalah yang sama, yaitu kemiskinan dan pengangguran yang merajalela, serta karakter kepemimpinan otoriter Hosni Mubarak yang telah berkuasa puluhan tahun (Juned, Maliki, & Asrudin, 2013: 69). Demonstrasi bergulir besar-besaran terjadi di seluruh penjuru Mesir dengan satu tujuan bersama yaitu menuntut agar orang nomor wahid di negeri piramida tersebut turun dari jabatan yang telah didudukinya selama 30 tahun. Setelah demonstrasi berlangsung selama 18 hari, akhirnya Mubarak mundur dari jabatannya pada 11 Februari 2011 (Rahman, 2011).
Dari Mesir, Arab Spring berlanjut ke negara-negara Arab lainnya dikarenakan negara-negara tersebut secara umum memiliki problem yang sama; krisis ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Mikail (2014), respon yang ditunjukkan oleh rezim-rezim Arab sangat bernuansa sektarian. Aksi-aksi demo yang tidak melibatkan dikotomi Sunni-Syiah, sektarianisme terjadi antara kalangan moderat melawan kelompok Islamis. Di Tunisia dan Mesir, para pendukung Ikhwanul Muslimin dan partai-partai Salafi (sebagai penguasa pasca tergulingnya rezim Ben Ali-Mubarak) merupakan kubu Islamis dan mendapatkan dana dari Arab Saudi dan Qatar. Di Uni Emirat Arab, meskipun tidak ada aksi-aksi demo, rezim melakukan upaya antisipasi terhadap
pergerakan kaum Islamis, terutama Ikhwanul Muslimin.  Di Bahrain dan Saudi, demo pro-demokrasi dicitrakan oleh rezim sebagai  perlawanan kaum Syiah terhadap penguasa (Sunni) dan campur tangan Iran.
Masih menurut Mikail (2014), sejak tergulingnya sejumlah pemimpin Arab, rezim-rezim di Timur Tengah yang terancam telah menahan dan menginstruksikan ketegangan sektarian pada saat yang sama. Dengan kata lain, mereka mencegah terjadinya aksi-aksi demonstrasi (dengan narasi sektarian) di dalam negeri dengan dalih menjaga keamanan nasional. Namun di saat yang sama mereka menekankan ‘bahaya sektarianisme’ kepada publik karena narasi ini sangat cocok untuk melindungi kekuasaan mereka.
Perkembangan selanjutnya dari proses demokratisasi di negara-negara Arab pasca-Arab Spring menunjukkan fenomena yang memprihatinkan. Di Libya, Suriah, Yaman, dan Irak hingga kini masih terjadi aksi-aksi kekerasan. Di beberapa negara Teluk, kebebasan semakin dibungkam demi mencegah munculnya aksi- aksi demo yang mengancam kekuasaan para raja atau emir.  Sementara itu, Tunisia, yang dianggap relatif berhasil membangun demokrasi pasca-Arab Spring, juga pernah diguncang oleh aksi-aksi sektarian. Pada tahun 2013, terjadi pembunuhan- pembunuhan dan pengeboman yang berlatar belakang politik, antara lain pembunuhan terhadap tokoh oposisi sayap kiri Mohamed Brahmi, pembunuhan terhadap delapan tentara di dekat perbatasan Tunisia-Aljazair, serta pengeboman terhadap patroli Garda Nasional dan pelabuhan La Goulette. Ada krisis politik dan ketegangan di antara partai-partai sekuler dan partai Ennahda, pemimpin koalisi pemerintahan; ditambah lagi semakin menguatnya gerakan Salafi yang ekstrim (Byrne, et al., 2013).
Aksi-aksi demo terjadi di Tunisia, menyerukan pembubaran majelis mereka yang didominasi Islam. Sebagaimana aksi serupa di Mesir tahun 2013 (rakyat mendemo pemerintah yang didominasi Ikhwanul Muslimin), aksi di Tunisia diwarnai anggapan bahwa Partai Ennahda telah secara ideologis membajak revolusi Tunisia, dengan menggunakan narasi keagamaan untuk meraih suara para pemilih. Para pemrotes memandang bahwa hal itu telah mendorong iklim intimidasi yang menyebabkan pembunuhan (Byrne, et al., 2013).
Namun pada tahun-tahun berikutnya, partai-partai politik Tunisia relatif berhasil menangani perbedaan sektarian sekuler versus Islamisme ini. Pada tahun 2016, Ennahda memutuskan tidak lagi mengusung konsep syariah. Menurut Rafik Abdessalem, mantan Menteri Luar Negeri Tunisia yang berasal dari Partai
Ennahda, keputusan untuk tidak lagi mengusung konsep syariah adalah agar tidak memperdalam polarisasi sekuler vis-a-vis syariah. Menurutnya,
“Istilah syariah sangat ambigu. Itu tidak akurat. Yang jelas adalah prinsip dan nilai-nilai Islam yang sudah terkandung dalam konstitusi kita. Jadi sebagai orang Tunisia, kita tidak membedakan prinsip Islam dan bahasa Arab sebagai elemen dasar dari konstitusi kita. Ini adalah kerangka umum, tidak perlu membuat perincian tentang syariah yang merupakan interpretasi agama atau hanya teks. Dan ada beberapa penafsiran yang benar. Jadi yang kami sepakati adalah prinsip umum itu sendiri, yaitu Islam secara keseluruhan sebagai bangunan nilai-nilai, prinsip-prinsip, sebagai legitimasi untuk keselamatan dan itu sudah cukup. Tidak perlu menuju syariah atau sekularitas. Kami bukan negara sekuler. Dan kami bukan negara yang didasarkan pada konsep syariah.” (Abdessalem, 2016)
Secara umum dapat dikatakan bahwa Tunisia telah berhasil melakukan transisi demokrasi yang damai. Seperti dijelaskan Misrawi (2018), kontestasi politik di antara partai-partai Tunisia berlangsung kompetitif dan tidak ada monopoli kekuasaan pada individu. Bahkan Tunisia dipandang lebih maju dari negara-negara Timur Tengah lain karena kaum perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi dan berhak menduduki posisi-posisi politik yang penting.
Sebelum terjadi Arab Spring, Tunisia mengadopsi demokrasi elektoral, dimana presiden dipilih melalui mekanisme pemilu dengan masa jabatan lima tahun. Akan tetapi, Zainal Abidin Ben Ali selalu terpilih kembali sebagai presiden sehingga masa jabatannya sebelum terguling telah mencapai 20 tahun (1987-2011). Hal ini tidak lepas dari dukungan Constitutional Democratic Party yang menguasai lebih dari 80% kursi parlemen. Kelompok aktivis dan oposisi selalu mendapatkan pengawasan ketat oleh rezim sehingga tidak mudah berkembang dan di saat yang sama mengakibatkan lemahnya partisipasi publik dalam dinamika sosial politik di Tunisia. Setelah jatuhnya Ben Ali, partai-partai politik mulai bermunculan. Setidaknya terdapat lima partai yang mendominasi peta politik di Tunisia pasca Arab Spring, di antaranya An-Nahdhah (Ennahda), The Congress For the Republic, Ettakatol, Modernist Democratic Pole and Demokratic Progress Party. Ennahda merupakan partai Islam yang populer dan mendominasi mayoritas suara (Ghafur, 2016: 89).
Pasca Ben Ali, Tunisia terus bangkit dan memperbaiki kualitas demokrasinya. Pada Januari 2014, Majelis Nasional Tunisia menyetujui konstitusi baru yang dianggap sebagai perwujudan impian rakyat Tunisia atas penegakan demokrasi. Pengesahan konstitusi baru tersebut membuat Tunisia menjadi negara paling progresif di
kawasan. Konstitusi ini berisi jaminan kesamaan hak bagi pria dan wanita, menuntut negara mengatasi masalah korupsi, serta pembagian kekuasaan eksekutif antara perdana menteri dan presiden (Al Hamzah, 2014).
Sejak tahun 2018, Arab Saudi telah membuat aturan baru yang memberikan kebebasan dan kesempatan bagi kaum perempuan untuk eksis di ruang-ruang publik, yaitu mengemudi, menonton di bioskop, masuk stadion olahraga, dan beberapa aturan lain terkait perempuan. Sebaliknya, Tunisia justru telah jauh lebih dahulu dalam mengakui hak-hak asasi kaum perempuan. Tunisia merdeka dari penjajahan Prancis pada 20 Maret 1956. Pada 13 Agustus 1956, negara tersebut telah mengadopsi hukum Kode Status Personal yang melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan, antara lain wajibnya persetujuan perempuan dalam pernikahan, pelarangan pernikahan usia dini, pelarangan poligami, dan pelarangan cerai tanpa melalui pengadilan. Sejak saat itu, tanggal 13 Agustus diperingati rakyat Tunisia sebagai Hari Perempuan Nasional (Junior, 2018).
Pada Juli 2018, demokrasi Tunisia menorehkan sejarah baru dalam perpolitikan dengan terpilihnya Souad Abderrahim menjadi perempuan pertama yang menjadi Walikota Tunis (ibu kota Tunisia) setelah meraih 33,8% suara mengalahkan rival prianya, Kamel Idir, yang berasal dari partai sekuler, Nidaa Tounes. Menariknya, Souad diusung oleh partai Ennahda yang pada tahun 2013 didemo dengan tuduhan konservatif. Hal ini menunjukkan adanya transformasi dalam tubuh Ennahda yang mampu membaca realitas politik di Tunisia. Ennahda berhasil mengukuhkan diri sebagai partai “Islam demokratis” dengan mendorong kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki (Misrawi, 2018).
Tunisia juga melakukan sejumlah perubahan hukum terkait perempuan. Pada 2017 Tunisia mengizinkan wanita muslim menikah dengan pria non-muslim. Pada Agustus 2018, Presiden Tunisia, Beji Caid Assebsi, mengusulkan perubahan UU yang memberikan hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan ajaran formal hukum Islam (fiqih) dimana laki-laki mendapatkan warisan dua kali lipat dibandingkan yang didapatkan oleh perempuan. Hal ini disambut dengan aksi demo besar, baik yang mendukung usulan perubahan hukum itu, maupun yang menentangnya (Marniati, 2018).
Menurut Rafik Abdessalem (2016), ada 3 alasan mengapa kondisi Tunisia berbeda dari negara-negara Arab lain pasca Arab Spring. Pertama adalah homogenitas masyarakat Tunisia sehingga sektarianisme atau perbedaan antarkelompok atas
dasar agama tidak signifikan. Kedua, militer Tunisia tidak melakukan intervensi, dan ketiga, rasionalitas para aktor politik di Tunisia. Abdessalem mengatakan:
“We have anti-religious and sectarian conflict. In other countries if you have a political conflict, it will transform into sectarian, religious and tribe conflicts, such as Syria, Libya and Iraq. It is not the case in Tunisia. If you have political problems, it will remain in political parties and political forces. ... So, the norm of consensus between different political places to sort it out the political crisis is also the one of element to help Tunisia to create its exceptional model revolution in the region.”
Langkah yang dilakukan Tunisia adalah harapan dan inspirasi bagi negara- negara muslim di Timur Tengah untuk segera kembali berbenah dan bangkit dari keterpurukan, konflik sektarian berkepanjangan, dan perang saudara. Demokrasi memang membutuhkan waktu untuk tumbuh dengan baik di Timur Tengah.

## Yaman
Berbeda dengan Tunisia, proses demokratisasi di beberapa negara Arab telah menuntut sebuah pengorbanan yang sangat mahal, yaitu jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang amat besar, seperti terjadi di Libya, Suriah, dan Yaman. Burdah (2014) menyatakan bahwa selain memakan korban jiwa maupun terluka, proses demokratisasi di Timur Tengah telah mengakibatkan kehancuran infrastruktur fisik dan sosial yang dihasilkan dari pembangunan dalam waktu yang lama. Yang juga tidak kalah penting, proses ini juga berdampak pada hancurnya sendi-sendi sosial dan kembali menguatnya sentimen kesukuan yang selama ini dijaga.
Untuk kasus Yaman, pasca jatuhnya rezim Ali Abdullah Saleh yang telah berkuasa 33 tahun (1978-2011), stabilitas keamanan tidak dapat dipulihkan langsung, sehingga hal ini berdampak negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Untuk menganalisis konflik Yaman, kita perlu mengetahui kronologinya, sebagaimana dirangkum berikut ini.
2011: Menyusul gelombang protes di negara-negara Arab lainnya, warga Yaman turun ke jalan memprotes Presiden Ali Abdullah Saleh. Kondisi ini membuat perpecahan di tubuh militer serta memberi kesempatan kepada Al Qaida (yang sudah bercokol di Yaman sejak tahun 2000) untuk memperluas kekuasaannya di kawasan timur Yaman.
2012: Saleh mundur dari jabatannya dalam proses transisi politik yang dimediasi Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Abd-Rabbu Mansour Hadi diangkat menjadi presiden
interim dengan tugas mengadakan dialog nasional untuk menyusun UU yang lebih inklusif. Pada 27 Februari 2012, Hadi yang menang dalam pemilu resmi disumpah sebagai presiden.
2012-2013: AQAP (Al Qaida in the Arabian Peninsula) melakukan berbagai serangan teror sehingga sangat menghambat proses transisi demokrasi di Yaman. Salah satu aksi teror AQAP bahkan dilakukan terhadap pengawal presiden tepat di hari ketika Mansour Hadi diambil sumpahnya sebagai presiden.
2014: Pasukan Houthi menguasai Sanaa dengan bantuan dari mantan presiden Saleh dan pasukannya. Perlawanan Houthi bermula ketika GCC dalam menegosiasikan pembagian kekuasaan pasca mundurnya Saleh tidak melibatkan kelompok Houthi dan Hirak. Keduanya memboikot kesepakatan GCC dan pemilu tahun 2012.
2015: Presiden Hadi mencoba mengesahkan UU baru yang ditentang oleh kubu Houthi and Saleh. Konflik memanas sehingga Hadi kemudian melarikan diri ke Arab Saudi. Pada Maret 2015, Arab Saudi memulai serangan ke Yaman dengan harapan dapat mengalahkan Houthi dan koalisinya, demi mengembalikan Hadi ke kursi kepresidenan.
2015-2019: Serangan militer Saudi masih berlangsung hingga kini dan menurut data Human Right Watch (2018), sebanyak 6872 warga sipil tewas dalam serangan itu, 10768 lainnya terluka, serta 14 juta warga mengalami kelaparan akibat blokade Arab Saudi. Blokade dilakukan Saudi dengan alasan menghalangi penyelundupan senjata dari Iran kepada milisi Houthi, suatu hal yang dibantah oleh Iran (Reuters, 2019; Taufik dan Utama, 2018).
Banyak pengamat Timur Tengah yang memandang bahwa perlawanan kelompok Houthi terhadap rezim Hadi yang didukung Arab Saudi dilandasi oleh sektarianisme Syiah (Houthi) versus Sunni (Hadi-Arab Saudi). Pemetaan konflik yang sama juga dilakukan terhadap konflik di Suriah dimana Assad yang menganut Alawi (salah satu cabang dalam mazhab Syiah) berhadapan dengan milisi-milisi jihad yang didukung Arab Saudi, Qatar, dan Turki. Tak dapat dipungkiri bahwa narasi Syiah-Sunni sangat mewarnai analisis konflik di kedua negara ini (Yaman dan Suriah). Untuk itu, kita perlu menelaah terlebih dahulu akar sektarianisme Sunni- Syiah.
Abdul Hakim (2016) dalam “Konflik Sektarian dan Perkembangan Pemikiran Islam” melihat bahwa asal mula konflik sektarianisme di dunia Arab, khsususnya antara Sunni dan Syiah dapat ditarik ke era tahun 657 Masehi, di mana terjadi peristiwa tahkim (perundingan) pasca Perang Shiffin. Perang Shiffin adalah perang saudara di
antara umat Islam dari generasi sahabat yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada masa itu dan Muawiyah bin Abi Sufyan selaku Gubernur Syam (Suriah) yang melakukan pemberontakan. Peristiwa tahkim akhirnya melahirkan Khawarij, kelompok radikal pertama dalam rahim Islam, yaitu kelompok yang tidak puas dan kecewa dengan hasil tahkim, lalu memerangi Ali dan umat Islam lain yang tidak sependapat dengan mereka. Episode sejarah inilah yang melahirkan polarisasi tajam umat Islam ke dalam kelompok-kelompok: Sunni, Syiah, dan Khawarij. Pemikiran Khawarij terus berevolusi hingga ke masa modern ini, yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan radikal dan ekstrem seperti Al Qaida, Boko Haram, dan ISIS.
Keberhasilan Revolusi Islam Iran tahun 1979 telah memberikan pengaruh yang cukup besar di dunia Islam, khususnya di Timur Tengah. Revolusi Islam Iran disubut- sebut juga sebagai “salah satu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat manusia”. Bagi banyak kalangan revolusi Islam Iran merupakan contoh murni Islam politis (Esposito & Voll, 1999: 66). Revolusi ini juga banyak mengangkat isu-isu kebangkitan Islam kontemporer yang terkait dengan perlawanan pada rezim-rezim yang bekerja sama dengan Barat, diktatorisme, dan pembagian kekayaan yang tidak merata. Revolusi ini memicu bangkitnya gerakan-gerakan Islam di berbagai negara, yang dengan segera diberi label fundamentalisme, radikal, militan, atau ekstrem. Pengaruh revolusi Islam Iran ini sangat terlihat terutama di negara-negara yang memiliki penganut Syiah cukup besar seperti di Irak, Lebanon, Bahrain, dan Kuwait (Sihbudi, 1991: 191).
Akibatnya, muncul kekhawatiran di tengah rezim-rezim Timur Tengah, dimana mereka mengkhawatirkan munculnya gerakan perlawanan serupa di negara mereka atau apa yang diistilahkan dengan ‘ekspor revolusi’.  Dengan demikian, keberhasilan Revolusi Islam Iran mendapatkan dua jenis respon yang berbeda: di satu sisi sebagian kalangan menganggapnya sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan perubahan besar di Dunia Islam dan pembebasan bangsa-bangsa Muslim dari belenggu rezim- rezim otoriter yang bersekutu dengan Barat; di sisi lain menjadi ancaman dan dipandang sebagai sebab dari instabilitas di kawasan Timur Tengah, serta menjadi momok tersendiri bagi Barat.
Kekhawatiran kalangan elit atau penguasa Timur Tengah atas meluasnya pengaruh Revolusi Islam Iran memunculkan narasi ‘ancaman Syiah di kawasan’ sehingga melahirkan sentimen sektarianisme Sunni-Syiah di Timur Tengah. Sebelum 1979, hubungan Arab Saudi dan Iran (rezim Pahlevi) sangat dekat karena, minimalnya, tiga kepentingan yang sama, yaitu kedua pemerintah cenderung mencari dukungan dari AS; kedua negara sedang mengembangkan industri minyak mereka; dan kedua
negara mengkhawatirkan ancaman gerakan nasionalisme Arab yang dimotori Mesir (Weddington, 2017). Namun pasca-1979, ketika Shah Pahlevi terguling dan pemerintahan baru Iran memutuskan hubungan dengan AS, hubungan Iran dan Arab Saudi pun memburuk.
Konflik Yaman saat ini dipandang sebagai kelanjutan rivalitas di antara kedua negara. Awalnya, rakyat Yaman berdemonstrasi mendesak Ali Abdullah Saleh untuk mundur dengan alasan ketidakadilan, korupsi, dan nepotisme yang dilakukan rezim Saleh sejak 1978. Kondisi ini juga semakin diperparah oleh kesewenang-wenangan dan diskriminasi rezim Saleh kepada kelompok Houthi dalam banyak hal, mulai dari distribusi kekuasaan, perekrutan militer, pendidikan, hingga menutup peluang mereka dalam pemerintahan (Fatkurrohman, 2010). Menurut laporan Panel PBB kepada Dewan Keamanan PBB pada tahun 2015, Ali Abdullah Saleh diperkirakan menyimpan kekayaan 60 miliar Dollar AS, yang diyakini bahwa sebagiannya berasal dari komisi kontrak minyak dan gas Yaman. Karena mayoritas suku Houthi bermazhab Syiah Zaidiyah, identitas politik pun dilekatkan kepada mereka. Perseteruan Houthi versus Saleh dipandang sebagai konflik sektarianisme karena meskipun Saleh juga penganut Syiah Zaidiyah, ia mendapatkan dukungan dari para pemimpin Sunni dan wakil presidennya pun seorang Muslim Sunni (globalsecurity.org).
Konflik sektarianisme telah membuat Yaman menjadi “negara boneka” dan medan proxy war dari kekuatan-kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan untuk menancapkan pengaruhnya di Yaman (Fawaid, 2017: 323). Intervensi Arab Saudi dan negara-negara GCC (Gulf Cooperation Council) yang didukung oleh AS untuk mendukung dan mempertahankan kekuasaan Abdullah Saleh ikut mengundang reaksi Iran untuk memberikan dukungan terhadap kubu oposisi Houthi yang memiliki kesamaan afiliasi mazhab. Intervensi Arab Saudi dan Iran dalam konflik internal Yaman memperlihatkan kompetisi dan persaingan tajam keduanya dalam memperebutkan eksistensi hegemoni di kawasan Timur Tengah (Fanani, 2016: 14).
Namun demikian, jika kita meminjam teori Hashemi dan Postel (2018) mengenai terjadinya adalah ‘proses sektarianisasi’, analisisnya menjadi berbeda. Proses sektarianisme adalah upaya memobilisasi pendukung dengan cara memberikan label-label identitas agama, yang dilakukan oleh negara ( top-down ), masyarakat ( bottom-up ), kekuatan regional ( outside-in ) dan penyebaran konflik dari suatu negara ke negara tetangganya ( inside-out ). Di level negara dan regional, tindakan Hadi yang meminta bantuan kepada Arab Saudi diikuti oleh respon Arab Saudi yang membombardir Yaman dengan alasan kecurigaan terhadap Houthi yang dipandang sebagai proxy Iran. Menteri Pertahanan Saudi saat itu, Pangeran Mohammed bin
Salman (MBS) mengatakan kepada Tony Blinken, Wakil Menlu AS, bahwa tujuan serangan itu adalah ‘menghapus semua pengaruh Iran di Yaman’ (Filkins, 2018).
Kekhawatiran MBS atas pengaruh Iran semakin besar melihat semakin luasnya pengaruh milisi Lebanon yang didukung Iran, Hezbollah. Pasalnya, sejak berakhirnya perang saudara di Lebanon (1990), Arab Saudi telah memberikan bantuan dana kepada pemerintah Lebanon sebesar miliaran Dollar AS. Membesarnya Hezbollah membuat MBS merasa bantuan negaranya untuk Lebanon sia-sia dan pada tahun 2016, MBS pun menghentikan bantuan tersebut. Sebaliknya, di level masyarakat, dalam hal ini kaum Houthi, memang mendasari perjuangan mereka dengan ideologi relijius. Slogan mereka adalah “Allah Mahabesar, Matilah Amerika, Matilah Israel, terkutuklah Yahudi, dan Islam Menang”. Houthi memosisikan kelompok mereka sebagai pembela Islam di hadapan AS dan Zionis. Namun demikian, Houthi selalu menyatakan bahwa perjuangannya adalah perjuangan rakyat melawan ketidakadilan dan selalu menghindari narasi sektarian, demi meraih dukungan dari kelompok- kelompok di luar Zaid. Sebaliknya, berbagai kelompok rival Houthi, termasuk partai sekuler tradisional telah menggunakan retorika sektarian terhadap Houthi (Sana’a Center, 2016).
Sana’a Center (2016) merekomendasikan bahwa untuk mengurangi perselisihan sektarian di Yaman, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: para pemangku kepentingan lokal dan internasional menahan diri dari retorika sektarian; memberdayakan suara-suara moderat dan melemahkan suara-suara ekstremis di ranah publik; dan menghapuskan pola pengangkatan pejabat pemerintahan dan militer yang didasarkan pada afiliasi sektarian.

## Kesimpulan
Setelah berjalan delapan tahun semenjak dimulainya gelombang Arab Spring pada tahun 2011, negara-negara Timur Tengah masih terjebak dalam konflik internal dan perang saudara. Cita-cita rakyat Timur Tengah mulai dari Tunisia, Mesir, Libya, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Yaman, dan Suriah dalam gerakan Arab Spring adalah mencapai perubahan ke arah sistem negara yang lebih demokratis, adil, dan makmur. Namun, proses demokratisasi itu masih terhambat oleh berbagai faktor, terutama faktor sektarianisme.
Dalam artikel ini, penulis memfokuskan pembahasan pada Tunisia dan Yaman. Di Tunisia, proses demokratisasi menunjukkan perbaikan ke arah positif, dimana berbagai indikator demokrasi semakin diakomodasi, antara lain kebebasan berpolitik
dan kesetaraan gender. Partai-partai yang berkuasa di Tunisia mampu beradaptasi dan tidak terjebak dalam dikotomi sektarian ‘syariah versus sekuler’.
Sebaliknya, di Yaman, aksi-aksi demo menuntut mundurnya Presiden Saleh yang korup dan diktator berlanjut menjadi perang antara milisi Houthi melawan Arab Saudi. Penyebabnya adalah sentimen sektarian Sunni-Syiah yang terjadi di berbagai level, mulai dari masyarakat, negara, kekuatan regional. Intervensi Arab Saudi dalam konflik internal di Yaman dilandasi oleh sentimen sektarian di hadapan rivalnya, Iran. Arab Saudi memandang Houthi sebagai proxy Iran sehingga melihat meluasnya kekuasaan Houthi di Yaman sebagai ancaman. Hal ini mendasari tindakan Saudi membombardir Yaman sejak 2015 yang telah menyebabkan sangat banyak korban sipil.
Untuk menyelesaikan konflik di Yaman agar proses demokrasi bisa dilanjutkan, semua level yang terlibat dalam proses sektarianisasi harus menghentikan aksi- aksi sektarian mereka, yaitu: elit domestik maupun regional menghentikan retorika sektarian; kelompok-kelompok moderat diberdayakan dan dilibatkan dalam proses politik, dan penghentian pola-pola sektarian dalam rekrutmen pejabat pemerintah dan militer.
Meskipun sektarianisme Sunni-Syiah memang terjadi di Timur Tengah dan memiliki akar sejarah yang panjang, yaitu sejak era Khalifah Ali bin Abi Thalib, namun dalam konteks konflik kontemporer yang dibahas di artikel ini, yaitu Yaman, terlihat bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan munculnya konflik atas dasar sektarianisme karena pertarungan kepentingan aktor-aktor yang terlibat, mulai dari sipil, negara, dan kekuatan regional. Dengan demikian, tidak bisa disimpulkan bahwa sektarianisme Timur Tengah (atau lebih khusus lagi Dunia Islam) menunjukkan tidak bersesuaiannya Islam dengan demokrasi. Islam sebagai agama, secara nilai dan ajaran pada dasarnya selaras memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, persamaan, hak asasi manusia, keadilan, dan kemanusiaan.

## Daftar Pustaka
Abdessalam, R. (2016). Interview: Former Foreign Minister of Tunisia Rafik Abdessalem. Turkish Journal of Middle Eastern Studies. [online] Dalam: https://dergipark.org. tr/download/article-file/278014 [Diakses 20 Mei 2019].
Abdillah, M., & Wahab, W. (1999). Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993). Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
Adib, M., & Qomari, N. (2018). Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, dan Demokratisasi. Maqashid, 1(2), 18–33.
Al Hamzah, Z. (2014). Konstitusi, Sejarah Baru Tunisia. Republika, [online] Dalam: https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/27/n02b9d- konstitusi-sejarah-baru-tunisia [Diakses 20 Mei 2019].
Azra, A. (2002). Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
Azra, A. (2016). Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
Baron, Adam. (2016). Executive Summary. [online] Sana’a Center. Dalam: http:// sanaacenter.org/publications/main-publications/40 [Diakses 20 Mei 2019].
BBC. (2011). Bouazizi, pahlawan revolusi Tunisia. [online] Dalam: https://www.bbc. com/indonesia/majalah/2011/01/110123_tunisia_pahlawan [Diakses 20 Mei 2019].
Burdah, I. (2013). Menuju Dunia Baru Arab: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, dan Kekuasaan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Burdah, I. (2014). Islam Kontemporer: Revolusi dan Demokrasi. Malang: Intrans Publishing.
Byrne, E. Stephen, C. and Beaumont, P. (2013). Tunisia Tensions Arab Spring Unravelling. [online] Dalam: https://www.theguardian.com/world/2013/aug/02/ tunisia-tensions-arab-spring-unravelling [Diakses 20 Mei 2019].
Collins Dictionary. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ sectarianism
Darmawan, A. B. (2018). Islam dan Perilaku Politik di Timur Tengah. Insignia Journal of International Relation, 05(01), 46–57.
Elliot, L. (2013). Religion and Sectarianism in Ulster: Interpreting the Northern Ireland Troubles. [online] Dalam: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ rec3.12025 [Diakses 5 Juni 2019].
Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1999). Demokrasi di negara-negara Muslim: problem dan prospek. Jakarta: Penerbit Mizan.
Fanani, A. (2016). Rivalitas Arab Saudi-Iran di Yaman Era Arab Spring 2010-20116. Yogyakarta: Diss. FISIPOL UMY.
Fatkurrohman. (2010). Isu dan realita konflik kawasan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fawaid, A. (2017). Yaman Pasca Al-Rabî Al-Arabî:“Musim Semi Gerakan Islamisme” dan “Negara Gagal.” Istiqro, 15(02), 323–350.
Filkins, Dexter. (2018). A Saudi Prince’s Quest to Remake The Middle East. Newyorker, [online] Dalam: https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/09/a-saudi- princes-quest-to-remake-the-middle-east [Diakses 20 Mei 2019].
Ghafur, M. F. (2016). Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya. Jurnal Penelitian Politik, 11(2), 16.
Globalsecurity.org. Ali Abdullah Saleh. [online] Dalam: https://www.globalsecurity. org/military/world/yemen/saleh.htm [Diakses 20 Mei 2019].
Hakim, A. (2016). Konflik Sektarian Dan Perkembangan Pemikiran Dalam Islam. SAFINA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1), 56–60.
Human Rights Watch. (2019). Yemen Events of 2018. [online] Dalam: https://www. hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen [Diakses 20 Mei 2019].
Juned, M., Maliki, M., & Asrudin, M. (2013). Kekuatan Politik Media Sosial: Uji Kasus pada Revolusi Mesir 2011. Global: Jurnal Politik Internasional, 15(1).
Junior, G. (2018). Tunisia, Pionir Feminisme di Dunia Arab. Kumparan, [online] Dalam: https://kumparan.com/george-junior/tunisia-pionir-feminisme-di-dunia- arab-27431110790544654 [Diakses 20 Mei 2019]
Kelsen, H. (2011). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media.
Marniati. (2018). Presiden Tunisia Usul Persamaan Warisan bagi Perempuan.
Republika, [online] Dalam: https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/ dunia/18/08/14/pdfj4r366-presiden-tunisia-usul-persamaan-warisan-bagi- perempuan [Diakses 20 Mei 2019]
Mikail, Barah. (2014). Sectarianism after the Arab Spring. Air University, [online] Dalam: https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_French/journals_E/ Volume-05_Issue-1/Mikail_e.pdf [Diakses 20 Mei 2019].
Misrawi, Z. (2018). Sejarah Baru Demokrasi Tunisia. Detik, [online] Dalam: https:// news.detik.com/kolom/d-4099965/sejarah-baru-demokrasi-tunisia [Diakses 20 Mei 2019]
Mutakin, A. (2016). ISLAM DAN DEMOKRASI: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan. Jurnal Al-Ashriyyah, 01, 25–42.
Rahman, M. A. (2011). Hosni Mubarak Mundur. Kompas, [online] Dalam: https://nasional.kompas.com/read/2011/02/12/04005444/hosni.mubarak. mundur?page=all [Diakses 20 Mei 2019]
Reuters. (2019). Timeline: Yemen’s slide into political crisis and war. [online] Dalam: https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-timeline/timeline-yemens- slide-into-political-crisis-and-war-idUSKCN1R20HO [Diakses 20 Mei 2019].
Sahide, A. (2013). Konflik Syi’ah-Sunni Pasca-The Arab Spring. Jurnal Kawistara, 3(3).
Sahide, A. (2017). Gejolak Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik dan Harapan). Yogyakarta: The Phinisi Press.
Sahide, A., Hadi, S., Setiawati, S. M., & Cipto, B. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya. Jurnal Hubungan Internasional, 4(2), 118– 129.
Sihbudi, M. R. (1991). Islam, Dunia Arab, Iran, Bara Timur Tengah. Bandung: Mizan.
Sihbudi, M. R. (2007). Menyandera Timur Tengah. Jakarta: Mizan.
Taufiq, F., & Utama, L. (2018). US Hegemony Towards the Saudi Arabian Policy on Yemen Conflict Post-Arab Spring 2011-2017. Jurnal ICMES, 1(1), 25-44.
Weddington, D. (2017). Rivalry in the Middle East: The History of Saudi-Iranian Relations and its Implications on American ForeignPolicy. Missouri State University Graduate Theses. [online] Dalam: https://bearworks.missouristate. edu/theses/3129 [Diakses 10 Juni 2019].
Yasmine, S. E. (2016). Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 28(2), 106–113.
Yon, M., Hidayat, R., & Agustina, E. (2016). Sejarah Timur Tengah Kontemporer; kepemimpinan di Arab Saudi dan Libya. Jakarta: UI-Press.