## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK “DEREP PARI” DI DESA TINOMBALA BARAT
Yaumil Qodriyah 1 , Sapruddin 2 , Abidin Djafar 3
1 Mahasiswa 2,3 Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu ymqodriyah@gmail.com

## Abstract
This  research  focuses  on  the  description  of  Islamic  law  relating  to  the  practice  of  Derep  Pari  in  West Tinombala Village, Ongaka Malino District, Parigi Mutong Regency, so that the formulation of questions that must be answered are (1) How is the description of the practice of Derep Pari in West Tinombala? (2) What is the law on derep pari in the village of West Tinombala according to Islamic law perspective? The results showed that (1) In the practice of Derep-Pari in Tinombala Barat Village, the wage system was determined by the agreement. (2) From the perspective of Islamic law, the wage system in Tinombala Barat Village  is  in  accordance  with  Islamic  law,  where  the  principles  and  operational  rules  already  include aspects of justice, because the wage paid to worker are given immediately after the work is completed and wage payment is in accordance with the agreement.
Keywords : Farmhand; Harvest; Islamic Law; Wages.

## Abstrak
Pembahasan  penelitian  ini  difokuskan  pada  gambaran  hukum  Islam  terkait  dengan  praktik Derep  Pari  di  Desa  Tinombala  Barat,  Kecamatan  Ongaka  Malino,  Kabupaten  Parigi  Mutong, sehingga  rumusan  pertanyaan  yang  wajib  terjawab  adalah  (1)  Bagaimana  gambaran  tentang praktik Derep Pari di Tinombala Barat (2) Bagaimana hukum derep pari di desa Tinombala Barat dalam ajaran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam praktik Derep-Pari di Desa Tinombala  Barat,  sistem  pengupahan  ditentukan  berdasarkan  hasil  kesepakatan.  (2)  Dari perspektif  hukum  Islam,  sistem  pengupahan  di  Desa  Tinombala  Barat  telah  sesuai  dengan hukum Islam, di mana prinsip dan ketentuan operasionalnya sudah mencakup aspek keadilan karena upah yang dibayarkan kepada buruh langsung diberikan setelah pekerjaannya selesai dan dalam pemberian upahnya sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan perjanjian.
Kata kunci : Buruh Tani; Hukum Islam; Panen; Upah.

## A. PENDAHULUAN
Upah adalah biaya pekerjaan yang wajib dibayarkan kepada pekerja atas jasa pelayanannya  kepada  pemberi  kerja  atau  perusahaan.  Dalam  kajian  ilmu-ilmu  fiqih, upah  atau  ujrah  memiliki  aturan  yang  sangat  ketat,  hal  ini  dilakukan  untuk menghindari  kerugian antara kedua pihak. Oleh karena itu, sistem pengupahan yang
baik harus berasaskan prinsip keadilan antara penerima kerja dan pemberi kerja. Agar menciptakan kesejahteraan dan terhidar dari kesenjangan sosial.
Menurut Benham upah merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja atas layanan yang diberikan berdasarkan kontrak kerja 1 . Dalam ujrah haruslah melalui akad dan dilandaskan atas kerelaan oleh kedua belah pihak 2 agar sistem ini sah. Sementara menurut Taqyudin An-Nabhani ujrah adalah kewajiban atas pemanfaatan layanan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, untuk mempekerjakan seorang,  kita  perlu  terlebih  dahulu  menentukan  jenis  pekerjaan,  waktu  pekerjaan, besaran upah dan tanggung jawabnya. Sebab jika hal tersebut tidak dijelaskan kepada penerima kerja maka hukumnya akan menjadi rusak atau tidak sah.
Desa  Tinombala  Barat memiliki  perkebunan  dan  lahan  pertanian  yang  cukup subur.  Situasi  ini  memberikan  kesempatan  kerja  bagi  penduduk  desa  di  Tinombala Barat  sebagai  buruh  tani.  Sistem  Derep  Pari  digunakan  selama  musim  panen  padi karena sebagian besar penduduk desa di Tinombala Barat adalah pekerja sementara.
Ketika musim panen di desa berakhir, mereka akan pergi ke tempat lain untuk mencari musim  panen  padi  di  daerah  lain.  Pemberian  upah  pada  sistem  Ini  akan  diberikan setelah  pekerjaan  selesai.  Dalam  perspektif  hukum  Islam,  pengupahan  harus berdasarkan kesepakatan awal dan mewakili keadilan, sehingga tercipta keseimbangan hak-hak kerja. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS An-Nisa ayat 135 “Wahai orang - orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi  karena  Allah  biarpun  terhadap  dirimu  sendiri  atau  ibu  bapak  dan  kaum kerabatmu.....” 3 .  Dalam  ayat  ini,  Allah  memerintahkan  orang-orang  beriman  untuk selalu bersikap adil ketika bersaksi kepada siapa pun baik kepada dirinya, keluarganya, sahabatnya tanpa memandang status sosialnya.
Upah  merupakan  isu  yang  sangat  sensitif,  sementara  Islam  tidak  secara  jelas menyebutkan  bagaimana  sistem  pengupahan  dan  berapa  batasan  upah  minimum. Islam  hanya  menjelaskan  bahwa  orang  yang  bekerja  harus  menerima  upah  sebagai
1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.
2 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), 113.
3 Departemen  Agama  RI, Al-Quran  Tajwid  Dan  Terjemah ,  10th  ed.  (Bandung:  CV  Diponegoro, 2010), 100.
imbalan  atau  jasa  untuk  bekerja,  dan  menganjurkan  agar  upah  dibayarkan  sesegera mungkin sesuai dengan kesepakatan awal. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji  lebih  dalam  tentang  sistem  pengupahan  dalam  praktik  derep  pari  di  desa Tinombala Barat dan bagaimana pandangan Islam terhadapnya.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Sistem  Bawon dalam praktik Derep Pari di Desa Tinombala Barat
Lahan pertanian memegang peranan penting bagi masyarakat Desa Tinombala Barat,  karena  rendahnya  tingkat  pendidikan  sosial,  keterampilan  dan  pengalaman, sehingga mereka terpaksa melakukan pekerjaan pertanian. Kegiatan atau praktik derep pari ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Tinombala Barat sejak kedatangan mereka  di  daerah  tersebut.  Karena  mayoritas  masyarakat  adalah  penduduk transmigrasi dari pulau jawa dan dilakukan dari dulu hingga sekarang.
Derep  Pari  adalah  sistem  pengupahan  kepada  buruh  tani  padi  dengan  upah berupa bawon. bawon adalah sebutan untuk upah buruh tani bukan berbentuk uang melainkan bagian dari hasil panen (gabah atau padi). Diawali saat musim panen padi telah tiba atau padi telah berumur enam bulan. Pemilik lahan akan membutuhkan jasa buruh  panen.  Karena  tidak  memungkinkan  bagi  pemilik  lahan  untuk  memanennya sendiri mengingat begitu rumit dan membutuhkan kesabaran dalam proses memanen padi.  Memanen  padi  biasanya  melibatkan  dua  langkah:  langkah  pertama  adalah memotong tanaman dan kemudian memanennya di satu tempat. Kemudian pisahkan butir beras dari batangnya dan masukkan ke dalam karung. Setelah semua tahapan – tahapan  dalam  memanen  padi  selesai  dikerjakan  maka  pemilik  lahan  langsung memberikan upah atau bagian tertentu dari hasil panen kepada buruh tani.  Dari hasil wawancara dengan bapak Hudi (buruh tani) :
“Upah buruh dibayarkan setelah pekerjaannya selesai, dalam sistem derep pari dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan cara individu maupun kelompok, namun yang sering dilakukan yaitu dengan kelompok atau biasa disebut sistem borongan. Lebih lanjut beliau menambahkan dalam sistem derep pari ini, upah
yang diterima oleh para buruh tergantung dari jumlah hasil panen. Tidak ada ketetapan jumlah upah seperti buruh harian.” 4
Dari penjelasan diatas menggambarkan bahwa sistem atau praktik derep pari ini biasanya  dilakukan  dengan  sistem  borongan  atau  secara  berkelompok.  Kemudian dalam  masalah  pengupahan.  Upah  buruh  tani  ini  diberikan  setelah  pekerjaannya selesai. Dari hasil wawancara dengan bapak wagiman (buruh tani) :
“Dalam  sistem  pengupahan  dari  praktik  derep  pari  ini  biasanya  hasil kesepakatan  antara  pemilik  lahan  dan  pemborong.  Pembagian  yang  umum dipakai  oleh  masyarakat  adalah  1:7.  Tetapi  biasanya  jika  hasil  panen  lebih banyak dari biasanya pemilik lahan akan memeberikan tambahan berdasarkan sukarela.” 5
Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa upah adalah kesepakatan antara pemilik  lahan  dan  pemborong  (buruh  tani)  mengenai  jumlah  upah  yang  diterima biasanya adalah dengan perbandingan 1:7 artinya jika pemilik lahan mendapatkan 7 karung gabah makan buruh mendapatkan 1 karung gabah serta akan ditambah oleh pemilik lahan dengan sukarela. Ditambahkan lagi oleh bapak Muadzin (pemilik lahan):
“Dalam penentuan upah tergantung dari kesepakatan dan cara kerjanya. Pada umumya  derep  pari  dilakukan  saat  panen  padi  saja.  Para  buruh  tidak  ikut merawat dari saat masa tanam. Maka yang dipakai 1:7. Tetapi jika ikut dari mulai saat tanam biasanya yang dipakai 1:3.” 6
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan jumlah upah itu juga berdasarkan  cara  kerjanya  artinya  kalau  jika  bekerja  saat  panen  maka  pemberian upahnya  dengan  perbandingan  1:7,  jika  pemilik  lahan  mendapat  7  karung  maka  1 karung  untuk  buruh  tani.  Namun  jika  ikut  merawat  dari  masa  menanam  maka pemberian  upahnya  dengan  perbandingan  1:3,  jika  pemilik  lahan  mendapatkan  3 karung maka 1 karung untuk buruh taninya. Dalam sistem atau praktik derep pari di Desa  Tinombala  Barat  dalam  memperkerjakan  seorang  buruh,  pemilik  lahan  lebih melihat dari faktor usia, kemampuan fisik dan jenis kelamin. Selain itu pemilik lahan dan  buruh  tidak  melakukan  perjanjian  secara  tertulis,  hanya  melakukan  perjanjian
4 Bapak Hudi, Buruh Tani, Wawancara , Tanggal 10 Juli 2017
5 Bapak Wagiman, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal  23 Juli 2017
6 Bapak Muadzin, pemilik lahan, Wawancara, Tanggal  20 Juli 2017
secara  lisan  tanpa  adanya  saksi  sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum. Sebagaimana diterangkan oleh bapak Muadzin (pemilik lahan):
“Ketika saya menandatangani perjanjian dengan pekerja atau kontraktor, saya hanya menggunakan perjanjian lisan dan saya tidak perlu pergi ke aparat desa. Selain  itu,  menurut  saya,  terlalu  sulit  untuk  menulis  di  atas  kertas,  asalkan sudah setuju bekerja, hal ini sudah menjadi kebiasaan orang di sini.” 7
Sehingga  dalam  bekerja  pemilik  lahan  tidak  mengadakan  suatu  perjanjian tertulis dengan para buruh hanya melakukan perjanjian secara lisan saja. Selain itu, dalam memperkerjakan seorang buruh pemilik lahan harus melihat dari faktor usia, kemampuan  fisik  dan  jenis  kelamin  seorang  buruh.  bapak  kamsono  (buruh  tani) mengatakan  bahwa “Dalam  bekerja  kami  tidak  melakukan  perjanjian  secara  tertulis dengan  pihak  pemilik  lahan,  yang  penting  kami  sudah  tau  kalau  upah  kami  sekian, kerjanya juga sudah ditau, sudah menjadi kebiasaan kami disini kalau bekerja tidak ada perjanjian tertulis.” 8 Di tambah lagi oleh bapak yani (buruh tani), “Tidak penting bagi kami  masalah  perjanjian  itu  ditulis  atau  tidak,  yang  penting  kami  sudah  dapat pekerjaan dan dapat upah oleh pemilik lahan sesuai dengan perjanjian kami dengan pemilik lahan.” 9 Sehingga dapat diketahui bahwa para buruh bekerja tidak melakukan perjanjian  secara  tertulis  dengan  pemilik  lahan,  yang  terpenting  mereka  sudah mengetahui  besaran  upah  yang  akan  diterima,  sebab  mereka  menganggap  bahwa perjanjian  secara  lisan  tersebut  sudah  menjadi  kebiasaan  dari  dahulu  dan  berlaku sampai sekarang. Padahal perjanjian yang baik adalah yang tertulis, sehingga nantinya secara  hukum  dapat  dipertanggungjawabkan.  Misalnya,  Jika  terdapat  wanprestasi diantara dua belah pihak, maka penanganannya dapat dilakukan melalui jalur hukum. Sementara jika perjanjian hanya melalui lisan, maka sulit untuk meminta pertanggung jawaban secara hukum. Hal ini terjadi, karena kurangnya pengetahuan masyarakat di desa tersebut serta kurangnya keterampilan dan keahlian yang dimiliki.
7 Bapak Muadzin, pemilik lahan, Wawancara , Tanggal  20 Juli 2017
8 Bapak Kamsono, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 21 Juli 2017
9 Bapak Yani, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 22 Juli 2017
Berkaitan  dengan  sistem  kerja  yang  ada  dalam  praktik  derep  pari  ini mempunyai sistem kerja borongan dan individu.yang dimaksud dengan sistem kerja individu dan borongan adalah sebagai berikut :
a. Sistem  individu  adalah  buruh  yang  mendapatkan  upahnya  dikerjakan secara perseorangan. Artinya berapapun yang ia dapatkan itulah hasil dari kerjanya sendiri. Dan biasanya dalam sistem kerjanya membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaannya;
b. Sedang  sistem  borongan  adalah  buruh  yang  mendapatkan  upahnya  yang dikerjakan  secara  bersama – sama.  Dan  biasanya  dalam  menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat.
Cuaca sering menjadi kendala bagi pekerja pertanian dan pemilik tanah.. Sebab “kalau waktu panen musim hujan proses panen padinya lebih lama selesainya karena kalau hujan turun otomatis berhenti memanennya. belum lagi terendam banjir padi akan  busuk  otomatis  berpengaruh  sama  hasil  panen” 10 .  Yang  dapat  mempengaruhi besaran upah buruh tani.

## 2. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Derep  Pari  Di  Desa  Tinombala Barat
Sesungguhnya  pekerja  hanya  berhak  atas  upah  jika  mereka  menyelesaikan pekerjaannya  dengan  benar  dan  sesuai  dengan  kesepakatan,  karena  umat  Islam mematuhi ketentuan di antara mereka, kecuali ketentuan yang melarang hukum yang menjadikannya  tidak  sah.  Misalnya  membolos  kerja,  maka  upahnya  harus  dipotong, karena  setiap  hak  ada  hubungannya  dengan  kewajiban.  Selama  ia  menerima  upah penuh, maka harus memenuhi kewajibannya. Sehingga hal Ini harus ditentukan dalam perjanjian kerja yang menjelaskan semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. 11
Upah  merupakan  faktor  terpenting,  karena  selain  menciptakan  kondisi  yang menguntungkan, upah juga menentukan kinerja pekerja/buruh. Selain itu, upah juga dapat digunakan sebagai insentif bagi pekerja/buruh untuk bekerja. Oleh karena itu,
10 Bapak Muadzin.pemilik lahan, Wawancara , Tanggal 20 Juli 2017
11 Yusuf Qaradhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam , trans. Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, and Aunur Rofiq (Jakarta: Robbani Press, 2001), 232.
memastikan  upah  yang  layak  mempengaruhi  produktivitas  pekerja.  Apa  yang dilakukan pekerja pada tingkat upah tetap, maka pekerjaan yang dibayar selesai. Di sisi lain,  ketidakseimbangan  antara  jenis  pekerjaan  dan  tingkat  upah  yang  dibayarkan mempengaruhi  kinerja  pekerja.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2003 tentang  Upah  Minimum  Regional  mengumumkan  adanya  hak  dan  kewajiban  antara pekerja dan pengusaha. Berdasarkan hak dan kewajiban tersebut, pekerja wajib bekerja dan berhak atas iurannya, yaitu upahnya.
Hukum  Islam  telah  mengatur  bahwa  perjanjian  kerja  harus  menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga tidak boleh ada penindasan dan penghinaan di dalamnya. Transaksi ujrah yang  dilakukan  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar  transaksi ujrah .  Diantaranya,  jasa  yang  diberikan  meliputi  jasa  legal  bukan  illegal,  memenuhi syarat-syarat transaksi yang efektif, yaitu orang yang melakukan transaksi harus dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dan harus didasarkan pada kebahagiaan. Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Pelaksanaan ujrah juga harus memiliki aturan yang jelas tentang jenis pekerjaan, masa kerja, upah, dan pekerjaan fisik yang dilakukan agar mendapatkan imbalan yang cukup.
Suatu akad dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukunnya, karena tanpanya maka akad yang dilakukan tidak sah menurut syariat Islam. Ujrah merupakan bagian dari akad al-ijarah dalam aspek jasa atau ijarah yang bersifat pekerjaan. 12 Menurut Imam Hanafiyah rukun ijarah hanya ijab dan qabul, sedangkan aturan lainnya masuk dalam syarat ijarah . Adapun menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat: 13
a. Dua  orang  yang  berakad/ al- ‘aqidayn :  pihak  yang  memberi  pekerjaan  atau pemberi upah disebut mustajir dan pihak pekerja atau penerima upah disebut dengan ajir . Dalam praktik Derep Pari mustajir merupakan pemilik lahan yang menyewa  jasa  seseorang  untuk  membantu  memanen  padi  sedangkan ajir merupakan buruh tani yang di pekerjakan ketika musim panen tiba.
b. Upah/ Ujrah : Upah merupakan imbalan atau iwadh dari suatu pekerjaan yang telah  dilakukan,  pembayaran  upah  boleh  berupa  uang  dan  boleh  berupa
12 Abu Azam al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer , 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 84.
13 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 142 – 143.
benda.  Upah  atau  imbalan  harus  jelas  dengan  ketentuan  awal  yang  telah disepakati. Pemilik lahan melakukan kesepakatan dengan pembagian 1:7 jika pekerjaan dilakukan saat panen saja, dengan perjanjian jika panen melimpah maka akan memberikan bonus lebih pada pekerja. Pada praktik ini juga telah disepakati bahwa upah yang diberikan berbentuk barang yaitu senilai 1:7 dari hasil panen.
c. Sighat (ijab dan qabul): kesepakatan merupakan suatu yang penting sebagai bentuk  dari  persetujuan  dari  kedua  pihak  yang  bertransaksi.  Dalam  hal praktik  di  Desa  ini  ijab  dan  qabul  antar  pihak  telah  terlaksana  dengan menyebutkan  seluruh  klausa  persyaratan  diawal  dan  keduanya  saling menyetujui meskipun masih berbentuk lisan.
d. Manfaat  atau  Objek:  Manfaat  jika  berhubungan  dengan  ijarah  pada  aspek sewa  sedangkan  objek  dalam  ijarah  pada  aspek  jasa  ialah  pekerjaan. Pekerjaan  haruslah  jelas  dan  tidak  melanggar  syariat  untuk  menghindari timbulnya  perselisihan  kedepannya.  Hali  ini  telah  dilakukan  oleh  pemilik lahan  dengan  menjelaskan  bahwa  tugas  dari  pekerja  ialah  memotong tanaman  dan  kemudian  memanennya  di  satu  tempat.  Kemudian  pisahkan butir beras dari batangnya dan masukkan ke dalam karung.
Islam merupakan agama universal, di mana seluruh permasalahan di muka bumi dapat di selesaikan, terutama masalah pengupahan. Sebab upah merupakan salah satu indikator  kemajuan  suatu  perusahaan,  artinya  jika  perusahaan  mampu  menberikan upah yang tinggi maka perusahaan tersebut dianggap besar. Dalam suatu perusahaan, upah merupakan hak yang harus diterima oleh karyawan, dan upah merupakan pemicu terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis antara karyawan dengan manajemen.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah menegaskan bahwa setiap usaha atau pekerjaan  pasti  akan  ada  imbalannya. “… ..Dan  jika  kamu  ingin  kamu  dan  anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan pembayaran  menurut  yang  patut… . ”. 14 Islam  juga  memerintahkan  agar  membayar upah sesegera mungkin sebelum keringat para pekerja kering, artinya jika pekerjaan
14 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemah , 301.
buruh  suadah  selesai  maka  wajib  diberikan  upah  kepada  mereka  sesegera  mungkin. Rasulullah  saw.  bersabda  “Berikanlah  kepada  pekerja  itu  upahnya  sebelum  kering keringatnya.”(HR  Ibnu  Majah) 15 .  Sehingga  Islam  juga  memerintahkan  para  pemberi kerja  untuk  membayar  upah  para  pekerjanya  secepat  mungkin  sebagai  bentuk penghargaan. Oleh karena itu, pekerja yang dipaksa bekerja dan menerima upah yang rendah  berikutnya  secara  alami  pemberi  kerja  berkewajiban  untuk  memenuhi kekurangan upahnya.
Setiap pekerja mengharapkan agar upahnya segera dibayarkan. Karena setiap pekerja  pasti  membutuhkan  berbagai  kebutuhan.  Sehingga  tidak  dibayarnya  upah dapat menyebabkan kesulitan ekonomi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.
“ ada tiga golongan yang aku jadi musuh mereka pada hari kiamat. Sedangkan siapa  yang  aku  jadi  musuhnya,  pasti  aku  akan  mengalahkannya  pada  hari kiamat;  1.  Seorang  yang  memberi  (sesuatu)  karena  aku,  kemudian  dia berkhianat. 2. Seorang yang menjual orang merdeka dan dia makan harganya. 3.  Seorang  yang  memperkejakan  seorang  buruh  dan  buruh  tersebut  sudah memenuhi  kewajibannya  tetapi  dia  tidak  memenuhi  upahnya”.  (HR.  Ibnu Majah) 16
Hadis di atas menekankan untuk sangat berhati-hati dengan waktu pembayaran upah.  Penundaan  upah  dikategorikan  sebagai  tindakan  tirani  dan  termasuk  musuh Allah dan Rasul-Nya pada hari kiamat. Sehingga, dalam hal ini upah tidak dipandang berdasarkan  status  sosial,  jenis  kelamin  dan  pendidikannya,  tetapi  dari  besarnya tanggungjawab dari pekerjaan tersebut. Menurut Rafik Issa Beekum, perusahaan yang menjamin  distribusi  kekayaan  dan  pendapatan,  harus  adil  dalam  menguraikan  lima prinsip yang dapat digunakan untuk memastikan distribusi keuntungan. Seperti, setiap orang akan mendapat bagian berdasarkan usahanya dan jasa yang diberikannya. Jika memperhatikan hal tersebut, maka pekerja dapat bekerja dengan nyaman, karena kerja keras mereka sangat dihargai oleh perusahaan. 17
15 Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Yazid  Al- Qazwini,  “Sunan  Ibnu  Majah,”  (Kairo:  Dar  Ihyaul Kutub Arabi, 2018), No. 2443.
16 Al-Qazwini, No. 2442.
17 Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Islami (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 185.
Hukum Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh pekerja mengikuti energi  yang  telah  diberikan.  Mengingat  situasi  sosial  ekonomi  para  pekerja,  yang menyebabkan  mereka  tidak  boleh  tertipu  atau  mengalami  kerugian  karena  dalam posisi ekonomi lemah. Sehingga upah harus dibayarkan sesuai dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing pekerja. Pada saat itu, dapat dikatakan bahwa pekerja berhak  atas  upah  sesuai  dengan  keahlian  dan  kemampuannya.  Sebagimana  dalam kaidah usul fiqh bahwa kebiasaan (adat) bisa dijadikan hukum selama tidak melanggar hukum Islam. Jika dikaitkan dengan sistem derep pari, maka praktik pengupahan ini tidak menyalahi aturan syariat, karena sistem ini merupakan kebiasaan masyarakat di desa tinombala barat yang dilakukan sejak lama, serta tidak ada unsur kezaliman di dalamnya.

## C. KESIMPULAN
Praktik Derep pari adalah proses memanen padi yang dilakukan oleh seorang buruh tani dengan sistem upah berupa bagian dari hasil panen, berupa gabah. Sistem Bawon  pada  praktik  derep  pari  ini  berdasarkan  pada  jumlah  hasil  panen  setelah pekerjaannya  selesai  dikerjakan  dan  sesuai  dengan  kesepakatan  awal  dan  akan  ada tambahan  jumlah  upah  dari  pemilik  lahan,  tetapi  itu  sifatnya  suka  rela  tidak  ada paksaan atas dasar keikhlasan. Pembagian upahnya jika dikerjakan dalam masa penen saja maka pembagiaanya 1:7 jika pemilik lahan mendapatkan 7 karung gabah maka 1 karung gabah untuk buruh tani. Tetapi jika buruh ikut merawat dari saat mulai tanam maka  pembagiaannya  1:3,  Jika  pemilik  lahan  mendapatkan  3  karung  gabah  maka  1 karung gabah untuk buruh tani. Dalam sistem kerjanya praktik ini terdapat dua cara yaitu individu dan borongan.
Praktik Derep pari di desa tinombala barat dapat diklasifikasikan sebagai sistem yang sah secara Islam, dengan mempertimbangkan bahwa objek dan subjeknya, tidak melanggar  norma-norma  Islam  dan  syarat  sah  suatu  akad.  Dilihat  dari  konsepnya sistem derep pari telah memenuhi aspek keadilan di mana tidak ada pihak yang merasa di rugikan dan terzalimi. Selain itu, tidak di temukan suatu penundaan pembayaran upah yang termasuk bentuk ketidakadilan.

## REFERENSI
Abu Azam al Hadi. (2019). Fikih Muamalah Kontemporer (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
Al-Qazwini, A. A. M. bin Y. (2018). Sunan Ibnu Majah. In 817 . Kairo: Dar Ihyaul Kutub Arabi.
Beekum, R. I. (2004). Etika Bisnis Islami . Jakarta: Pustaka Pelajar.
Departemen  Agama  RI.  (2010). Al-Quran  Tajwid  dan  Terjemah (10th  ed.).  Bandung:  CV Diponegoro.
Khosyi’ah, S. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan . Bandung: Pustaka Setia.
Qaradhawi, Y. (2001). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (D. Hafiduddin, S. Budiutomo, & A. Rofiq, trans.). Jakarta: Robbani Press.
Rahman, A. (1995). Doktrin Ekonomi Islam Jilid II . Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
Suhendi, H. (2011). Fiqih Muamalah . Jakarta: PT. Raja Grafindo.