Teo-Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 39

## TEO-DEMOKRASI BERBASIS PERTANGGUNGJAWABAN: Studi Komparatif atas Respons S.M. Zafar dan
Mehdi Bazargan tentang Sistem Pemerintahan Islam
Toto Suharto IAIN Surakarta e-mail: tosuh71@gmail.com

## Abstract
This article seeks to examine and analyze how the response of two contemporary Islamic thinkers of democracy. Both thinkers are S.M. Zafar and Mehdi Bazargan. They  have  a  typical  thinking  about  the  system  of  government.  Zafar  offers  a system of government based on the Theo-democrcy parliamentary, because of his opposition to the military system in Pakistan. Whiles Bazargan offers the system of government based on Theo-democracy, because of his opposition to the ‘ ulamā’ system of Khomeini’s government. They are looked theo-democrcy governance as a system that needs to be implemented in an Islamic state.
***
Artikel  ini  ditujukan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  bagaimana  respons  dua pemikir Islam kontemporer terhadap demokrasi. Kedua pemikir itu adalah S.M. Zafar  dan  Mehdi  Bazargan.  Mereka  memiliki  pemikiran  yang  khas  mengenai sistem pemerintahan. Zafar menawarkan sebuah sistem pemerintahan yang ber- dasarkan teo-demokrasi parlementer, karena ketidaksetujuannya dengan sistem pemerintahan  militer  di  Pakistan.  Sedangkan  Bazargan  menawarkan  sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan teo-demokrasi, karena sikap oposisinya terhadap  sistem  pemerintahan  “keulamaan”  Khomeini.  Keduanya  memandang pemerintahan  teo-demokrasi  sebagai  sistem  yang  perlu  dilaksanakan  dalam sebuah negara Islam.
Keywords: politik Islam, teo-demokrasi, sistem pemerintahan
Toto Suharto
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 40

## A.  Pendahuluan
Era modernitas telah menyimpan dan menyisakan banyak persoalan yang begitu  kompleks.  Kompleksitas  persoalan-persoalan  ini  telah  sedemikian  rupa merembes  masuk  dan  menyentuh  seluruh  relung-relung  kehidupan  manusia, termasuk wilayah pemikiran keagamaan. 1 Dalam konteks ini, kaum agamawan dituntut  untuk  dapat  menyelesaikan  persoalan-persoalan  itu  dan  sekaligus meresponsnya dengan arif dan bijaksana. Pemikiran keislaman ( Islamic thought ) oleh karenanya sudah tidak lagi berbicara tentang tipologi pemikiran Islam klasik antara  Sunni-Syi’ah  atau  Salaf-Khalaf.  Lebih  dari  itu,  menurut  Hassan  Hanafi, pemikiran keislaman telah bergeser dari wilayah pemikiran yang dulunya hanya memikirkan  persoalan-persoalan  “teologi”  (ketuhanan)  klasik,  menuju  para- digma  pemikiran  yang  lebih  menelaah  dan  mengkaji  secara  serius  persoalan- persoalan “kemanusiaan” (antropologi). 2 Persoalan-persoalan seperti keterbuka- an, demokrasi, hubungan antar warga negara ( muwāt{in ) dan negara ( daulah ), hak  asasi  manusia, pluralisme,  lingkungan hidup, perburuhan,  kewanitaan dan lain-lain merupakan beberapa peroalan kemanusiaan yang bersifat universal.
Semua  itu,  menurut  Amin  Abdullah,  perlu  dimasukkan  dalam  wilayah  pe- mikiran  keagamaan,  karena  “kalam”  atau  “teologi”  bukan  melulu  berarti  ilmu tentang  ketuhanan,  tetapi  lebih  dari  itu,  secara  akademik-ilmiah,  “kalam”  juga harus berbicara tentang wilayah kesadaran eksistensial manusia. 3 Di sinilah letak perlunya  dilakukan  rekonstruski  pemikiran  keagamaan 4 (Islam),  melalui perumusan-perumusan baru yang sesuai dengan tingkat perkembangan zaman dan pengalaman manusia.
Demokrasi,  sebagai  salah  satu  persoalan  universal  manusia,  di  dalam  pe- mikiran  Islam  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep  hubungan  negara  dan masyarakat ( state and society ). Demokrasi muncul ke permukaan sebagai sebuah wacana  dalam  dunia  Islam  setelah  Perang  Dunia  II,  terutama  ketika  negara- negara Islam  berjuang melawan  penindasan,  baik dari  kaum  Kolonial  maupun ______________
1 M.  Amin  Abdullah, Dinamika  Islam  Kultural:  Pemetaan  atas  Wacana  Keislaman  Kontemporer, (Bandung: Mizan, 2000), h. 20.
2 Dikutip  dari  M.  Amin  Abdullah, Falsafah  Kalam  di  Era  Postmodernisme, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1997), h. 43.
3 M. Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural..., h. 22.
4 Istilah “rekonstruksi pemikiran keagamaan” untuk pertama kali dimunculkan oleh Muhammad Iqbal  melalui  kumpulan  tulisannya  yang  berjudul The  Reconstruction  of  Religious  Thought  in  Islam (Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1962),
Teo-Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 41
dari  sesama  mereka. 5 Jadi,  demokrasi  sesungguhnya  bukan  konsep  asli  yang berasal dari peradaban Islam, tapi dari peradaban Barat. Dalam kaitan ini, dengan mengikuti model penelitian Masykuri Abdullah, 6 tulisan ini bermaksud mengkaji dan  menganalisis  bagaimana  konsep  demokrasi  direspons  oleh  S.M.  Zafar (Pakistan)  dan  Mehdi  Bazargan  (Iran),  dua  tokoh  intelektual  Islam  yang  telah menulis ide-ide demokrasi.
Fokus  kajian  ini  diarahkan  pada  pemikiran  kedua  tokoh  tersebut  yang dituangkan dalam karya tulisnya. Pemikiran Zafar yang ditelaah dalam kajian ini adalah tulisannya yang berjudul “Accountability, Parliament and Ijtihad ”, 7 yang dimuat dalam Liberal Islam: A Sourcebook karya editor Charles Kurzman. Tulisan ini pada mulanya berbahasa Urdu dengan judul “Avam, Parlimant, Islam”, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Afroz Taj menjadi “The People,  Parliament,  Islam”.  Sedangkan  pemikiran  Bazargan  yang  dikaji  adalah tulisannya yang berjudul “Religion and Liberty” yang dimuat dalam karya yang sama milik Charles Kurzman. Tulisan ini pada mulanya berasal dari bahasa Persia dengan  judul  “Din  va  Azadi”,  yang  diambil  dari  kumpulan  tulisan  Bazargan ( Bazyabi-ye  arzesh’ha ),  yang kemudian diterjemahkan  oleh Mahmoud Sadri  ke dalam bahasa Inggris menjadi “Religion and Liberty”. 8
Pemikiran kedua tokoh di atas perlu dikaji dalam rangka mencari model bagi praktik politik Islam kontemporer. Pencarian model ini penting, sebab menurut Ian G. Barbour, model tidak diragukan lagi merupakan bagian dari sumber teori ilmiah  yang  produktif.  Sebuah  model  dalam  kajian  ilmiah  merupakan  analogi sistemik yang dipostulatkan di antara sebuah fenomena, yang hukum-hukumnya telah  diketahui,  dan  ada  di  bawah  penyelidikan. 9 Untuk  itu,  dengan  mengkaji model pemikiran demokrasi kedua tokoh ini diharapkan lahir sebuah pemikiran konstruktif  yang  dimungkinkan  dapat  diadaptasi  bagi  praktik  politik  Islam  di Indonesia.  Hal  ini  perlu  dilakukan,  mengingat  “demokrasi  yang  berjalan  di ______________
5 Baca Jalaluddin Rakhmat, “Islam dan Demokrasi” dalam Frans Magnis-Suseno, dkk., Dari Seminar Sehari Agama dan Demokrasi, (Jakarta: P3M-FNS, 1994), h. 40.
6 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respons  Intelektual  Muslim  Indonesia terhadap Konsep Demokrasi ( 1966-1993 ) , terj. Wahib Wahab, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
7 S.M. Zafar, “Accountability, Parliament and Ijtihad” dalam Charles Kurzman (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook, (New York: Oxford University Press, 1988), h. 67-72.
8 Mehdi Bazargan, “Religion and Liberty” dalam Charles Kurzman (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook (New York: Oxford University Press, 1988), h. 73-84.
9 Ian G. Barbour, Isu dalam Sains dan Agama , terj. Damayanti dan Ridwan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 216-217.
Toto Suharto
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 42
beberapa  belahan  dunia  saat  ini  belum  menemukan  bentuk  terbaiknya”, demikian  tulis  Nasaruddin  Umar. 10 Menurutnya,  demokrasi  mengalami  proses historis yang cukup panjang, semenjak Yunani Kuno pada abad ke-6 SM hingga memasuki masa modern pada abad ke-20 M. Namun selama masa itu, demokrasi senantiasa  belum menemukan  bentuk terbaiknya. Oleh  karena  itu, upaya  pen- carian model-model demokrasi harus terus dilakukan.
Dengan kerangka teori seperti itu, di manakah letak posisi pemikiran Zafar dan Bazargan  di  dalam  merespons  konsep  demokrasi,  seperti  tertera  dalam  tulisan keduanya? Kedua respons tentang demokrasi itu dalam tulisan ini dikaji dengan telaah komparatif, sehingga ditemukan tawaran-tawaran baru yang dapat dijadi- kan model demokrasi alternatif bagi sistem pemerintahan Islam kontemporer.
Penelitian  ini merupakan penelitian kualitatif ( qualitative research ) dengan menggunakan  pendekatan  filsafat,  karena  penelitian  ini  bermaksud  mem- bongkar struktur fundamental dari sebuah konsep, pemikiran, gagasan atau ide mengenai  demokrasi  yang  digagas  Zafar  dan  Bazargan.  Mengikuti  model penelitian Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, penelitian ini menggunakan model penelitian filsafat mengenai masalah aktual, yaitu refleksi filosofis tentang salah  satu  fenomena  atau  situasi  aktual, 11 yang  dalam  hal  ini  adalah  masalah aktualitas  pemikiran  demokrasi  Zafar  dan  Bazargan.  Adapun  metode  analisa yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hermeneutik ala Gadamer. Hermeneutik  Gadamerian  ini  kiranya  telah  berupaya  memahami  sebuah  teks berdasarkan konteks sejarahnya. 12 Tulisan Zafar dan Bazargan yang merupakan respons  terhadap  wacana  demokrasi  di  Pakistan  dan  Iran,  diposisikan sebagai sebuah  teks  yang  terjadi  pada  masa  lalu.  Untuk  memahaminya,  diperlukan vorhabe , vorsich dan vorgriff sebagai  sebuah  lingkaran  hermeneutik. Vorhabe merupakan  pra-konsepsi  atau pra-pemahaman  yang  dimiliki  peneliti  sebelum melakukan  penafsiran. Vorsicht adalah  cara  pandang  tertentu  yang  digunakan peneliti,  yang  dalam hal  ini  berasal dari  konsep-konsep demokrasi. Sedangkan Vorgriff merupakan  konsep-konsep  yang  muncul  setelah  dilakukan  proses pemahaman. Dengan cara ini, yang terjadi bukan sekadar reproduksi, tapi juga ______________
10 Nasaruddin Umar, “Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian Analitis”, PERTA: Jurnal Komuni- kasi Perguruan Tinggi Islam , Vol. V/No. 1/2002, h. 35.
11 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 107-113.
12 Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, (New York: The Seabury Press, 1975).
Teo-Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 43
makna  baru  yang  merupakan  peleburan  cakrawala-cakrawala  ( the  fusion  of horizons ).  Semua  data  dikumpulkan  dengan  teknik  dokumentasi,  yang  untuk proses  pengambilan  kesimpulan  dilakukan  dengan  analisa  kualitatif  yang  ber- tumpu pada berpikir reflektif, 13 dengan mengkomparasikan pemikiran keduanya.

## B.  Agama dan Demokrasi: Kajian Literatur
Terma  “demokrasi”  dewasa  ini  telah diterima  oleh hampir  seluruh bentuk pemerintahan  di  dunia  Islam.  Demokrasi  kiranya  telah  menjadi  slogan  bagi wacana  politik  Islam  kontemporer.  Demokrasi  menurut  Abdillah  memiliki  tiga unsur  utama,  yaitu:  kekuasaan  mayoritas,  suara  rakyat  dan  pemilihan  umum yang bebas dan bertanggung jawab. 14 Apapun bentuk sebuah sistem pemerintah- an, kalau di  dalamnya terdapat ketiga unsur  ini, maka pemerintahan  itu dapat dikatakan  sebagai  pemerintahan  yang  demokratis.  Selain  itu,  demokrasi  juga memiliki  dua  norma  baku  yang  berlaku  bagi  setiap  bentuk  “demokrasi”,  yaitu public accountability (pertanggungjawaban kepada rakyat) dan contestability (uji kesahihan apakah demokrasi itu becermin kepada kehendak bersama atau atas nama  kepentingan  lain). 15 Oleh  karena  itu,  demokrasi  dalam  arti  modern, sebagaimana  dikemukakan  Magnis-Suseno,  sering  dipahami  sebagai  sebuah sistem  politik  yang  melembagakan  kontrol  terhadap  pemertintah  oleh  rakyat (kedaulatan rakyat), serta kewajiban pemerintah untuk memberi pertanggung- jawaban  ( accountability )  kepada  rakyat  melalui  sistem  perwakilan. 16 Jadi,  di dalam demokrasi modern terdapat dua kategori prinsip, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pertanggungjawaban melalui perwakilan.
Demokrasi  dalam  pandangan  sebagian  ilmuwan 17 merupakan  sistem pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari istilah civil society . 18 Hubungan
______________
13 Berpikir reflektif adalah proses mondar-mandir secara cepat antara induksi dan deduksi, antara abstraksi  dan  penjabaran.  Baca  Noeng  Muhadjir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Yogyakarta:  Rake Sarasin, 1998), h. 6.
14 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna... , h. 73.
15 Baca Soetjipto Wirosardjono, “Demokrasi” dalam Frans Magnis-Suseno, dkk., Dari Seminar Sehari Agama dan Demokrasi, h. 14-15.
16 Franz Magnis-Suseno, “Demokrasi: Tantangan Universal” dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (Eds.), Agama dan Dialog Antar Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 125.
17 Lihat  misalnya  Anthony  Giddens, Jalan  Ketiga:  Pembaruan  Demokrasi  Sosial ,  terj.  Ketut  Arya Mahardika,  (Jakarta:  Gramedia,  2000),  h.  90-91;  Muhammad  AS Hikam, Demokrasi  dan  Civil  Society (Jakarta:  LP3ES,  1999),  h.  77-96;  Azyumardi  Azra, Menuju  Masyarakat  Madani:  Gagasan,  Fakta  dan Tantangan (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  1999),  h.  5-7;  dan  M.  Ryaas  Rasyid,  “Perkembangan Pemikiran Tentang Masyarakat Kewargaan: Tinjauan Teoritik” Jurnal Ilmu Politik , No. 17, 1997, h. 3-11.
Toto Suharto
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 44
keduanya  laksana  dua  sisi  dari  satu  mata  uang,  bersifat  ko-eksistensi.  Hanya dalam civil society yang kuat, demokrasi dapat ditegakkan dengan baik, dan hanya dalam  situasi  demokratis civil  society dapat  berkembang  secara  wajar.  Dalam kaitan ini, Nurcholish Madjid telah membuat semacam kiasan bahwa civil society merupakan  “rumah”  bagi  demokrasi.  Perlambang  demokrasi  adalah  adanya Pemilu  yang  bebas  dan  rahasia.  Namun  demokrasi  tidak  hanya  bersemayam dalam  Pemilu.  Seandainya  demokrasi  itu  memerlukan  sebuah  “rumah”,  maka rumah itu adalah civil society . 19 Sementara itu, Arief Budiman menulis:
“Bicara tentang demokrasi, biasanya orang berbicara tentang interaksi antara negara  dan civil  society .  Asumsinya  adalah  bahwa  jika civil  society  vis  a  vis negara relatif kuat, maka demokrasi akan berlangsung. Sebaliknya, jika negara kuat dan civil society lemah, maka demokrasi tidak berjalan. Dengan demikian, demokratisasi dipahami sebagai proses pemberdayaan civil society .” 20
Melihat  kaitan  antara  demokrasi  dan civil  society begitu  erat,  tidak  jarang banyak  juga  pakar  yang  menghubungkan demokrasi dengan agama. Pertanya- annya adalah bagaimana mungkin agama yang diyakini sebagai sistem keyakin- an, yang mengajarkan kesetiaan total manusia terhadap Tuhan secara vertikal, memiliki hubungan dengan demokrasi yang merupakan produk manusia yang merelatifkan pandangan dogmatis serta absolut?
Dalam  konteks  itu,  Komaruddin  Hidayat 21 mengemukakan  tiga  teori hubungan agama dengan demokrasi. Pertama , Teori Negatif yang menjelaskan bahwa agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan, dan bahkan berlawanan. Teori ini mendapat dukungan dari Karl Marx, Nietzche dan Sartre. Mereka pada umumnya  beranggapan  bahwa  agama  adalah  kekuatan  konservatif  yang senantiasa membelenggu penalaran dan kemerdekaan manusia, yang karenanya bertentangan  dengan  demokrasi  yang  mendukung  otonomi  manusia.  Teori  ini dalam tradisi intelektual Islam didukung oleh sebagian ulama yang menyatakan ______________
18 Terma “ civil society ” sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara berbeda. Terkadang orang  menyebutnya  dengan  “masyarakat  madani”,  “masyarakat  sipil”,  “masyarakat  kewargaan”, “masyarakat warga”, atau dibiarkan tertulis apa adanya tanpa diterjemakan. Tentang asal-usul terma ini, lebih lanjut baca M. Dawam Rahardjo, “Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah Penjajakan Awal”, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina , Vol. I; No. 2, 1999, h. 7-32.
19 Nurcholish Madjid, “Wacana Masyarakat Madani: Ironi Mencari “Rumah” Demokrasi”, Jawa Pos , tanggal 7 Juni 1997, h. 4.
20 Dikutip dari M. Dawam Rahardjo, “Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah Penjajakan Awal”,
Jurnal Pemikiran Islam Paramadina , Vol. I; No. 2, 1999, h. 13.
21 Komaruddin  Hidayat, Tragedi  Raja  Midas:  Moralitas  Agama  dan  Krisis  Modernisme, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 9-18.
Teo-Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 45
bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi paham demokrasi. Bagai- mana  mungkin  demokrasi  yang  secara ḥarfiyyah berarti  kekuasaan  berada  di tangan rakyat, dapat dipadukan dan memiliki kaitan dengan doktrin Islam yang menyebutkan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan?
Kedua ,  Teori  Netral  yang  berpendapat  bahwa  urusan  agama  dan  urusan politik berjalan sendiri-sendiri. Teori ini lebih populer dengan istilah “sekularisasi politik”.  Ciri  pokok  teori  ini  adalah  bahwa  kehidupan  (sekuler)  menekankan prinsip  rasionalitas  dan  efisiensi  yang  diberlakukan  dalam  bidang  kehidupan faktual-empiris,  sehingga  pada  gilirannya  agama  semakin  tersisih  dan  menjadi urusan pribadi. Biarkanlah agama dan politik menjalankan peran dan dialektika- nya masing-masing. Contoh paling menonjol dari teori ini adalah proses Pemilu di Amerika  Serikat  yang  dengan  pendekatan  rasional-humanistik,  agama  tidak diikutsertakan.  Alasannya  adalah  bahwa  seandainya  agama  disertakan  dalam Pemilu,  maka masing-masing  agama  akan tampil dengan emosi  keagamannya, yang  selanjutnya  Pemilu  akan  menjadi  ajang  peperangan,  di  mana  masing- masing kelompok agama ingin menang dengan mengatasnamakan Tuhan.
Ketiga ,  Teori  Positif  yang  berpandangan  bahwa  agama  sangatlah  men- dukung proses demokratisasi, baik politik, ekonomi maupun kebudayaan. Teori ini  sering  disebut  dengan  Teo-Demokrasi,  yaitu  demokrasi  yang  memper- timbangkan  nilai-nlai  transendental.  Semua  agama,  menurut  teori  ini,  muncul dan berkembang dengan misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat manusia. Aktualisasi dari misi ini adalah terwujudnya keadilan dan kemerdekaan bagi para pemeluknya. Dalam kondisi ini, demokrasi dan proses demokratisasi merupakan  suatu  keniscayaan  bagi  terwujudnya  keadilan  dan  kemerdekaan. Oleh  karena  itu,  meskipun  agama tidak  secara  sistematis  mengajarkan  praktik demokrasi, namun agama senantiasa menjadi etos, spirit dan muatan doktrinal bagi tumbuhnya kehidupan demokratis.
Menarik  dicermati  di  sini  adalah  pandangan  Komaruddin  Hidayat  yang menganggap agama (Islam) sebagai kekuatan moral bagi sebuah proses demo- kratisasi. Kata kunci yang diambil dari Islam adalah konsep “musyawarah”, yang menekankan  perlunya  sikap  toleransi,  saling  mengambil  dan  memberi,  serta saling menghargai dalam proses berdemokrasi. 22
______________
22 Komaruddin Hidayat, “Agama sebagai Kekuatan Moral bagi Proses Demokratisasi” dalam Frans Magnis-Suseno, dkk., Dari Seminar Sehari Agama dan Demokras,i, (Jakarta: P3M-FNS, 1994), h. 68-72.
Toto Suharto
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 46

## C.  Konteks Demokrasi di Pakistan: Melacak Pemikiran S.M. Zafar
Tidak  banyak  informasi  yang  bercerita  tentang  riwayat  hidup  S.M.  Zafar. Namun yang jelas, ia lahir di Pakistan pada tahun 1930. Zafar pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Liga Muslim di Pakistan. Pekerjaan Zafar sehari-hari adalah  sebagai  seorang  pengacara,  dan  sesekali  aktif  dalam  organisasi  non pemerintah yang membela Hak Asasi Manusia (HAM). Artikel Zafar yang berjudul “Accountability, Parliament and Ijtihad” ditulis pada tahun 1980. Pada saat itu, di kalangan elit Pakistan sedang terjadi perdebatan sengit apakah negara Pakistan itu harus diatur secara demokratis atau teokratis, apakah oleh pemerintahan sekuler atau  Islam,  dan  apakah  dengan  hukum  Barat  atau  hukum  Islam? 23 Jadi,  tulisan Zafar  ini  pada  intinya  merupakan  respons  atau  tanggapan  yang  dikemukakan Zafar berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di Pakistan.
Pakistan 24 adalah sebuah negara di kawasan Asia Selatan yang jumlah pen- duduknya mencapai 122, 8 juta jiwa pada tahun 1993. Jumlah ini terdiri dari lima kelompok etnis yang berbeda, yaitu Punjabi, Sindhi, Pathan, Baluch dan Muhajir (imgran  India  yang  berbahasa  Urdu),  dengan  mayoritas  penduduk  beragama Islam  (97%).  Pakistan  yang  didirikan  pada  tanggal  14  Austus  1945,  sebagai akibat pemisahan India-Inggris, adalah unik di antara negara-negara lainnya pada kawasan  ini.  Pakistan  adalah  satu-satunya  negara  Muslim  yang  didirikan  atas nama  Islam.  Pakistan  sebagai  sebuah  negara  disebut  dengan  “Republik  Islam Pakistan”.  Negara  ini  telah  menggunakan  sistem  Parlementer  Federal,  yaitu bahwa  Presiden  adalah  Kepala  Konstitusionalnya  dan  Perdana  Menteri  adalah Kepala Eksekutifnya. 25 Pengalaman politik Pakistan oleh karenanya secara inte- gral  berkaitan  dengan  perjuangan  kaum  Muslim  India  untuk  menemukan pemerintahan tersendiri yang berdaulat.
Bagaimana  hubungan  Islam  dengan  demokrasi  di  Pakistan  pasca  ke- merdekaan?  Ini  adalah  salah  satu  pertanyaan  yang  perlu  dikemukakan  dalam rangka  memahami  konteks  situasi  pada  saat  artikel  Zafar  ditulis.  Dalam
______________
23 Baca pengantar Kurzman untuk mengawali artikel Zafar dalam Charles Kurzman (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook , h. 67.
24 Informasi awal yang cukup lengkap tentang asal-usul Pakistan, Pakistan sebaga sebuah bangsa, kebangkitan Islam di Pakistan tahun 1971dan Islam di Pakistan masa kini, dapat di baca pada Mumtaz Ahmad, “Pakistan”, Ensiklopedi Oxford Dunia Baru Islam , editor kepala John L. Esposito, terj. Eva Y.N., dkk., Jilid 4, (Bandung: Mizan, 2001), h. 227-239.
25 Baca  entri  “Pakistan”  dalam Ensiklopedi  Indonesia  Seri  Geografi ,  Tim  Redaksi  Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Intermasa, 1990), h. 193-202.
Teo-Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 47
pandangan  John  L.  Esposito  dan  John  O.  Voll, 26 proses  demokrasi  di  Pakistan dapat dilihat dalam tiga periode pemerintahan. Periode pertama adalah “demo- krasi terpimpin” yang dilaksanakan oleh pemerintahan Ayub Khan (1958-1969). Periode kedua adalah “demokrasi sosialis Islam” yang dilaksanakan oleh Zulfikar Ali  Bhutto  (1971-1977),  dan  periode  ketiga  adalah  “demokrasi  otoriterisme Islam”  yang  dilaksanakan  oleh  rezim  militer  Zia  ul-Haq  (1977-1988).  Fokus kajian di sini adalah proses demokrasi pada masa Zia ul-Haq, karena pada masa ini artikel Zafar ditulis dan diterbitkan (1980).
Jenderal Zia naik ke pucuk pemerintahan di Pakistan setelah mengambil alih kekuasaan  dari  Bhutto  melalui coup  d’  etat pada  tanggal  5  Juli  1977.  Setelah melalui  proses  pengadilan  yang  cukup  kontroversi,  Zia  akhirnya  menyatakan Bhutto  divonis  menjalani  hukuman  mati  pada  tanggal  4  April  1979. 27 Dalam pidato pada malam kudeta, Zia menyatakan: “Pakistan yang didirikan atas nama Islam,  akan  tetap  hidup  kalau  dia  tetap  setia  kepada  Islam.  Karena  itu,  saya memperkenalkan  suatu  sistem  Islam  yang  merupakan  prasyarat  utama  bagi negara  ini”. 28 Kemudian  pada  Desember  1978,  Zia  menyampaikan  pidato  ke- presidenan dengan judul “Langkah-langkah untuk Mewujudkan Nizām-i Islam ”. Pidato  ini  secara  simbolis  menyatakan  dimulainya era  baru bagi  pelaksanaan sistem Islam di Pakistan. Sistem Islam ini selanjutnya diresmikan sebagai hukum pada Februari 1979 melalui tulisannya berjudul Introduction of Islam Laws . 29
Namun, apa yang dikatakan Zia kiranya tidak cukup konsisten dengan apa yang  dilakukannya.  Ditambah  lagi,  seperti  diungkapkan  Akbar  S.  Ahmed,  Zia pernah menyatakan bahwa Islam tidak percaya pada demokrasi. 30 Dari sinilah muncul beberapa respons dan kritik terhadap sistem pemerintahan Zia. Orang- orang  Pakistan  yang  pada  umumnya  ingin  mendirikan  negara  Islam,  meng- anggap rezim militer tidaklah cocok bagi sistem pemerintahan Pakistan. Jenderal
______________
26 John L. Esposito dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek , terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999), h. 138-148.
27 Baca Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 230.
28 Dikutip dari John L. Esposito, “Pakistan: Pencarian Identitas Islam” dalam John L. Esposito (ed.), Islam dan Perubahan Sosial-Politik di Negara Sedang Berkembang , terj. Wardah Hafidz, (Yogyakarta: PLP2M, 1985), h. 295.
29 John  L.  Esposito, “Pakistan:  Pencarian  Identitas Islam”  dalam  John  L.  Esposito  (ed.), Islam  dan Perubahan  Sosial-Politik  di  Negara  Sedang  Berkembang ,  terj.  Wardah  Hafidz,  (Yogyakarta:  PLP2M, 1985), h. 296.
30 Akbar S. Ahmed, Living Islam: Tamasya Budaya Menyusuri Samarkand Hingga Stornoway , terj. Pangestuningsih, (Bandung: Mizan, 1997), h. 206.
Toto Suharto
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 48
Zia  sangat  sedikit  menciptakan  rasa  keterlibatan  rakyat  dalam  sistem  pe- merintahannya. 31 Oleh  karena itu,  Mian  Tufail Muhammad, seorang  pemimpin Jamaat Islamiyah pengganti al-Maududi, secara tegas menyatakan pemerintahan militer tidaklah islami, karena menurut Islam, kepala negara dipilih oleh rakyat dan harus tunduk kepada Syari’ah. 32
Dalam konteks ini, para pendukung pemerintahan sipil dan seluruh politisi radikal Pakistan kiranya telah menjadi oposan bagi pemerintahan rezim militer Zia. Sejak tahun 1980, Zia sudah mulai dihadapkan kepada berbagai tantangan, yang banyak menimbulkan pertentangan dan perpecahan. 33 Dalam pengamatan Esposito,  oposisi  terjadi  karena  Zia  telah  menggunakan  Islam  hanya  untuk mengabsahkan  kudetanya.  Adanya  pelarangan  terhadap  sebagian  partai-partai politik oleh pemerintah, telah memperkuat dugaan bahwa Islam yang dilaksana- kan  oleh  rezim  Zia  adalah  negatif,  mengekang  dan  otoriter. 34 Dalam  konteks situasi  politik  seperti  itulah  Zafar  menulis  artikel,  sebagai  respons  terhadap sistem pemerintahan yang ada.
Ajaran Islam dalam pandangan Zafar dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu ‘ibādah dan mu‘āmalah . Kategori ‘ibādah mempunyai konotasi hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kategori ini bersifat bilateral (hubungan dua pihak) dan  telah  ditentukan  hukum-hukumnya  secara  rinci  oleh  Allah.  Dalam  hal  ini, pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkin- kan hukum-hukum itu dapat dilaksanakan dengan moralitas yang tinggi. Kalau- pun  tidak  mungkin,  maka  setiap  pribadi  tetap  berkewajiban  menaati  hukum- hukum kategori ‘ibādah ini.
Lain  halnya  dengan  ajaran  Islam  yang  masuk  dalam  kategori mu‘āmalah . Ajaran  Islam  kategori  ini  tidak  bersifat  bilateral,  tapi  bisa  jadi  trilateral  atau multilateral.  Hukum-hukum  dalam  kategori  ini  kadang-kadang  diungkapkan dengan rinci, dan kadang kadang secara singkat, atau bahkan tidak diungkapkan ______________
31 Baca  David  Taylor,  “Politik  Islam  dan  Islamisasi  di  Pakistan”  dalam  Harun  Nasution  dan Azyumardi Azra (ed.), Perkembangan Modern dalam Islam, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 160.
32 Lihat Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 231.
33 Baca John O. Voll, Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern , terj. Ajat Sudrajat,
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 406.
34 John  L.  Esposito, “Pakistan:  Pencarian  Identitas Islam”  dalam  John  L.  Esposito  (ed.), Islam  dan Perubahan  Sosial-Politik  di  Negara  Sedang  Berkembang ,  terj.  Wardah  Hafidz,  (Yogyakarta:  PLP2M, 1985), h. 304.
Teo-Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 49
sama sekali, baik di dalam al-Qur’an maupun Hadits. Pertanyaannya, siapa yang berhak  membuat  hukum-hukum  dalam  kategori mu‘āmalah apabila  tidak  di- temukan  petunjuknya  dalam  kedua  sumber  ajaran  Islam  itu?  Menanggapi masalah ini, Zafar memandang perlu dibentuknya sebuah lembaga ( institution ).
Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, lembaga ini disebut dengan parlemen  ( parliament ).  Lembaga  ini  bertugas  membuat  konstitusi-konstitusi yang  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Lembaga  ini  terdiri  dari anggota  masyarakat  yang  dipilih,  yang  merupakan  representasi  dari  rakyat. Dengan  mengutip  pendapat  Ziauddin  Sardar,  lembaga  ini  melakukan ijtihād jamā’ī untuk menentukan sistem hukum yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, karena lembaga ini merupakan perwakilan dari rakyat, maka lembaga yang disebut  parlemen  ini  juga  bertugas  meminta  pertanggungjawaban  ( account- ability ) pemerintah. Seluruh agen pemerintah, yang bertugas melaksanakan roda pemerintahan,  harus  bertanggung  jawab  atas  tindakannya.  Masyarakat  boleh bertanya, apakah kinerja pemerintah baik atau tidak, dan sarana terbaik untuk melakukan ini adalah melalui dewan perwakilan atau parlemen. Oleh karena itu, parlemen  hendaknya  terdiri  dari  orang-orang  yang  secara  keilmuan  memiliki pengetahuan yang memadai.
Selanjutnya  Zafar  berpendapat  bahwa  sistem  pemerintahan  parlementer seperti  itu  biasanya  ditolak  dan  dianggap  sebagai  saingan  atau  gangguan  oleh mereka  yang  biasa  memiliki  kecenderungan  diktator.  Mereka  memandang sistem  parlementer  ini  tidak  islami.  Bagaimana  mungkin,  sebuah  sistem  pe- merintahan  yang  di  dalamnya  terdapat  sebuah  lembaga  yang  melakukan  per- tanggungjawaban  atas  tindakan  pemerintah,  melakukan  ijtihad  kolektif  dan menolak kediktatoran, dapat dipandang tidak islami? Sistem pertanggungjawab- an dan ijtihad kolektif justru merupakan landasan bagi demokrasi menurut Islam.
Dari  pemikiran-pemikiran  di  atas  tampak  bahwa  Zafar  sebenarnya  tidak setuju  dengan  sistem  pemerintahan  yang  dilaksanakan  rezim  militer  Zia  yang otoriter. Sebagai bukti ketidaksetujuan itu, Zafar melalui artikelnya menawarkan bentuk pemerintahan demokrasi dengan sistem parlementer. Sistem parlemen- ter yang  ditawarkan  Zafar  kiranya  masih tetap memandang  agama (Islam) se- bagai  etos,  spirit  dan  muatan  doktrinal  bagi  tumbuhnya  kehidupan  bernegara, sehingga demokrasi yang anutnya masih dalam koridor teo-demokrasi. Di dalam bentuk  demokrasi  seperti  ini,  Zafar  menekankan  perlunya  dibentuk  sebuah parlemen yang menjadi representasi bagi kedaulatan rakyat, perlu ditegakkan- nya prinsip pertanggungjawaban publik dan melakukan ijtihad secara kolektif.
Toto Suharto
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 50

## D.  Konteks Demokrasi di Iran: Melacak Pemikiran Mehdi Bazargan
Mehdi Bazargan 35 lahir di Iran pada tahun 1907 dari keluarga pedagang yang saleh. Bazargan adalah seorang pembaru modernis Muslim Iran yang mendapat gelar  doktor  pada  tahun  1935  di  bidang  teknik  dari  Ecole  Centrale  di  Paris. Bazargan  termasuk  tokoh  yang  pro-demokrasi  dan  senantiasa  menjadi  oposisi Islam,  baik  pada  era  pra-revolusi  maupun  era  pasca-revolusi.  Pada  masa pemerintahan Reza Syah Pahlevi (1926-1979), Bazargan berusaha mempolitisasi Islam dengan tujuan menggantikan sistem monarkhi dengan alternatif Islam. Di sini  Bazargan  berusaha  menyatukan  politik  dengan  agama.  Akan  tetapi,  sejak tahun 1980-an di mana ulama tradisional memegang kekuasaan, Bazargan tetap menjadi  oposisi  dengan  menyerukan  pemisahan  lembaga-lembaga  keagamaan dari  negara.  Bazargan  menandaskan  bahwa  campur  tangan  negara  dalam masalah kepercayaan pribadi akan mengakibatkan lahirnya despotisme teokratis. Bazargan senantiasa menentang penafsiran tunggal atas Islam, dan menganjurkan peran serta masyarakat dan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan.
Artikel Bazargan  yang  berjudul “Religion  and  Liberty”  kiranya  ditulis  pada tahun 1980-an. Pada waktu itu, Iran sebagai negara Islam berada dalam kekuasa- an Ayatullah Khomeini. 36 Khomeini telah mengungkapkan sistem pemerintahan- nya  dalam  buku  yang  berjudul Hukumat-i  Islami ,  yang  mempertahankan  hak ulama  untuk  berkuasa  dan  memerintah.  Khomeini  yang  menurut  Voll  masuk pada kategori fundamentalisme tradisional, senantiasa menganjurkan peran aktif ulama dalam politik. Khomeini misalnya menulis:
“Peran fuqaha secara terpisah dan kolektif harus berusaha untuk mendirikan pemerintahan yang sah, yang memberikan perlindungan dan batas-batas yang tegas dan melembagakan suatu orde.... Para fuqaha diangkat oleh Tuhan untuk memerintah  dan  fuqaha  harus  bertindak  yang  sesuai  dengan  tugas  dan  ke- wajibannya... Sementara ketidakmampuannya untuk membentuk pemerintah- an yang kuat dan lengkap, tidak berarti bahwa kita harus mundur...” 37
______________
35 Informasi  lengkap  tentang  biografi  Bazargan,  baca  Manochehr  Dorraj,  “Mehdi  Bazargan”, Ensiklopedi Oxford Dunia Baru Islam , John L. Esposito (ed.), terj. Eva Y.N., dkk., jilid. 1, (Bandung: Mizan, 2001), h. 280-282.
36 Informasi  awal  tentang  sejarah  Iran  semenjak  Dinasti  Qajar  hingga  Republik  Islam,  baca Syahrough Akhavi, “Iran”, Ensiklopedi Oxford Dunia Baru Islam , Jilid 2, h. 329-337.
37 Dikutip dari John O. Voll, Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern , terj. Ajat Sudrajat, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 371.
Teo-Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 51
Dari  hal  di  atas  tampak  bahwa  Khomeini  bermaksud  membentuk  sebuah pemerintahan yang dibimbing oleh hukum Islam (syariat) dan ahli hukum Islam ( fuqahā’ ). Khomeini dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintahan oleh fuqaha itu  sesuai  dengan  contoh  yang  dilaksanakan  Rasulullah.  Mereka  berwenang mengatur  dan  menyelenggarakan  urusan  negara,  meskipun  tidak  mempunyai kedudukan yang sama dengan Nabi. 38 Dengan kondisi pemerintahan Iran seperti itulah  Bazargan  menulis  artikelnya,  yang  dipandang  sebagai  responsnya  ter- hadap pemerintahan Khomeini.
Kebebasan adalah hadiah Tuhan kepada khalīfah -Nya di muka bumi. Siapa pun  yang  tidak  menggunakan  kebebasan,  maka  ia  telah  melakukan  peng- khianatan  yang  terbesar  terhadap  manusia,  demikian  salah  satu  ide  pokok pemikiran  Bazargan.  Dengan  pemikiran  ini,  Bazargan  telah  mengkritik  sistem pemerintahan khilāfah ,  karena  para khalīfah telah  mengklaim  diri  sebagai penguasa dan otokrat yang absolut. Sistem khilāfah kiranya telah menghilangkan hak warga negara untuk mengkritik dan berbeda pendapat dengan pemimpin- nya. Sistem ini dengan demikian telah merampas kebebasan manusia.
Sejarah perpolitikan Syi’ah menunjukkan bahwa para pemimpin Syi’ah, se- menjak  masa  pemberontakan  terhadap khalīfah ‘Umayyah  dan  ‘Abbasiyyah hingga  dinasti-dinasti  Persia,  senantiasa  berorientasi  pada  agama  dan  meng- hormati ulama. Akan tetapi, mereka tetap memisahkan agama dan politik dalam segala aspek. Para  pemimpin  Syi’ah terpisah  dari  negara, karena  mereka tidak tertarik  sama  sekali  dengan  urusan-urusan  sosial  dan  politik.  Oleh  karena  itu, dengan  melihat  dan  mengambil  pelajaran  dari  sejarah,  para  penguasa pemerintahan  seharusnya  tidak  berhak  untuk  mengintervensi  persoalan-per- soalan agama, dan sebaliknya, para agamawan tidak melibatkan dirinya ke dalam urusan-urusan  pemerintah.  Namun  demikian,  konsep  pemisahan  agama  dan negara ini secara tegas ditolak dan dikutuk selama Revolusi Iran (1979). Bahkan doktrin “Mandat dari Pemberi Hukum” ( the Mandate of the Jurisprudent ) dengan tegas dimasukkan dalam Konstitusi Republik Islam Iran sebagai sebuah prinsip tertinggi.  Dengan doktrin  ini, ulama  kiranya  telah  menampakkan pengaruhnya bagi pemerintah.
Selanjutnya Bazargan menegaskan bahwa Islam adalah agama yang meng- hormati  dan  mencurahkan  perhatian  pada  hak-hak  individu.  Dalam  Islam,
______________
38 Lihat John L. Esposito dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek , terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999), h. 81.
Toto Suharto
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 52
manusia  itu  bebas,  bertanggung  jawab  dan  otonom.  Apakah  hal  ini  mendapat perhatian  serius  dari  sebuah  pemerintahan  Islam?  Al-Qur’an  dan  al-Sunnah dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemberi hukum ( lā ḥukma illa Allāh ). Tuhan adalah penguasa yang absolut dan tidak terbantahkan dalam  sebuah  pemerintahan  Islam.  Dalam  kaitan  ini,  Rasulullah  tidak  pernah bermusyawarah  dengan  siapapun  dalam  hal  berkaitan  dengan  perintah  yang bersifat ilāhiyyah. Akan tetapi, berkaitan dengan administrasi negara, tidak dapat dipungkiri  bahwa  teks-teks  al-Qur’an  mengusulkan  agar  persoalan-persoalan seperti ini dan pengaturan negara harus didasarkan atas dasar musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya prinsip partisipasi rakyat dalam urusan-urusan mereka. Hadits “setiap kamu adalah pemimpin” merupakan gambaran bentuk tanggung jawab dan keterlibatan anggota masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan Islam adalah  pemerintahan  yang  konsultatif  dan  demokratis  yang  menyatakan “kedaulatan rakyat atas rakyat”.
Di  dalam  sebuah  pemerintahan  yang  demokratis,  kebebasan  berarti kebebasan  beroposisi  dan  mengkritik.  Kebebasan  membutuhkan  keberadaan kekuatan  oposisi  yang  secara  bersama-sama  berjuang  atas  nama  masyarakat. Tanpa oposisi, tak akan ditemukan kemajuan. Ketika oposisi dilarang, maka yang akan ditemukan hanyalah kestatisan dan kemandegan.
Dari beberapa pemikiran di atas, Bazargan kiranya menentang keras sistem pemerintahan  Khomeini.  Sebagai  bukti  penentangan  ini,  Bazargan  senantiasa menjadi  oposisi  bagi  pemerintahan  Khomeini,  walaupun  pada  mulanya  kedua tokoh  ini  berjuang  bersama-sama  meruntuhkan  rezim  Pahlevi.  Bazargan menawarkan  sebuah  pemerintahan  Islam  yang  demokratis,  yang  menghargai kebebasan  manusia  sebagai  individu.  Demokrasi  yang  ditawarkan  Bazargan adalah  teo-demokrasi,  yaitu  demokrasi  yang  tetap  berlandaskan  nilai-nilai transendental.  Tawaran  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  respons  Bazargan terhadap pemerintahan Khomeini.

## E.  Kesimpulan
Demikianlah respons yang dikemukakan Zafar dan Bazargan dalam kaitan- nya  dengan  sistem  pemerintahan  yang  berlaku  di  Pakistan  dan  Iran,  tempat kedua  tokoh  itu  hidup.  Zafar  telah  menawarkan  sebuah  sistem  pemerintahan yang  berdasarkan  teo-demokrasi  parlementer,  karena  ketidaksetujuannya dengan sistem pemerintahan militer di Pakistan. Sedangkan Bazargan menawar- kan sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan teo-demokrasi, karena sikap
Teo-Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 53
oposisinya  terhadap  sistem  pemerintahan  “keulamaan”  Khomeini.  Keduanya memandang pemerintahan teo-demokrasi sebagai sistem yang perlu dilaksana- kan  dalam  sebuah  negara  Islam.  Dari  segi  ini,  kedua  tokoh  ini  adalah  liberal, sebagaimana  dikatakan  Kurzman, dalam  arti  bahwa Islam  dipahami  keduanya sebagai  agama  yang  sangat  menaruh  perhatian  terhadap  problem-problem kemanusiaan, termasuk demokrasi.
Mungkinkah  pemikiran  demokrasi  kedua  tokoh  ini  dapat  disintesakan, sehingga menjadi sebuah tawaran alternatif? Jawabannya: mungkin saja. Konsep teo-demokrasi  parlementer  dari  Zafar  senantiasa  menekankan  pada  prinsip pertanggungjawaban.  Demikian  juga  teo-demokrasi ala Bazargan  mengutama- kan prinsip pertanggungjawaban. Dengan demikian, benang merah yang menjadi inti  pemikiran  demokrasi  dari  kedua  tokoh  ini  adalah  pentingnya  prinsip pertanggungjawaban dalam sebuah pemerintahan. Selanjutnya dengan pemikir- an  sintesis  seperti  itu  tulisan  ini  merekomendasikan  sebuah  model  demokrasi yang memperhatikan dengan serius masalah pertanggungjawaban. Model demo- krasi seperti inilah yang disebut Magnis-Suseno sebagai demokrasi modern.[w]
Toto Suharto
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
54

## BIBLIOGRAFI
Abdillah,  Masykuri ,  Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respons  Intelektual Muslim  Indonesia  terhadap  Konsep  Demokrasi ( 1966-1993 ) , terj.  Wahib Wahab, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
Abdullah, M. Amin , Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer, Bandung: Mizan, 2000.
Abdullah, M. Amin, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme , Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1997.
Ahmad, Mumtaz. “Pakistan”, Ensiklopedi Oxford Dunia Baru Islam , John L. Esposito
(ed.), terj. Eva Y.N., dkk., Jilid 4., Bandung: Mizan, 2001.
Ahmed,  Akbar  S. Living  Islam:  Tamasya  Budaya  Menyusuri  Samarkand  Hingga
Stornoway, terj. Pangestuningsih, Bandung: Mizan, 1997.
Akhavi, Syahrough. “Iran”, Ensiklopedi Oxford Dunia Baru Islam , , John L. Esposito (ed.), terj. Eva Y.N., dkk., Jilid 2, Bandung: Mizan, 2001.
Azra,  Azyumardi, Menuju  Masyarakat  Madani:  Gagasan,  Fakta  dan  Tantangan ,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
Bakker,  Anton  dan  Achmad  Charris  Zubair, Metodologi  Penelitian  Filsafat,
Yogyakarta: Kanisius, 1998.
Barbour,  Ian  G. Isu  dalam  Sains  dan  Agama ,  terj.  Damayanti  dan  Ridwan.
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
Bazargan,  Mehdi.  “Religion  and  Liberty”  dalam  Charles  Kurzman  (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook, New York: Oxford University Press, 1988.
Charles Kurzman (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook, New York: Oxford University
Press, 1988.
Dorraj, Manochehr. “Mehdi Bazargan”, Ensiklopedi Oxford Dunia Baru Islam , John
L. Esposito (ed.), terj. Eva Y.N., dkk.., Jilid 1., Bandung: Mizan, 2001.
Esposito,  John  L.  “Pakistan:  Pencarian  Identitas  Islam”  dalam  John  L.  Esposito
(ed.), Islam dan Perubahan Sosial-Politik di Negara Sedang Berkembang , terj.
Wardah Hafidz, Yogyakarta: PLP2M, 1985.
Teo-Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014 55
Esposito, John L dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, New York: The Seabury Press, 1975.
Giddens,  Anthony ,  Jalan  Ketiga:  Pembaruan  Demokrasi  Sosial, terj.  Ketut  Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia, 2000.
Hidayat,  Komaruddin,  “Agama  sebagai  Kekuatan  Moral  bagi  Proses  Demo- kratisasi” dalam Franz Magnis-Suseno, dkk., Dari Seminar Sehari Agama dan Demokrasi, Jakarta: P3M-FNS, 1994.
Hidayat,  Komaruddin, Tragedi  Raja  Midas:  Moralitas  Agama  dan  Krisis
Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1998.
Hikam, Muhammad AS, Demokrasi dan Civil Society , Jakarta: LP3ES, 1999.
Iqbal,  Muhammad, The  Reconstruction  of  Religious  Thought  in  Islam ,  Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1962.
Madjid,  Nurcholish.  “Wacana  Masyarakat  Madani:  Ironi  Mencari  “Rumah” Demokrasi”, Jawa Pos , tanggal 7 Juni 1997.
Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
Rahardjo,  M.  Dawam.  “Masyarakat  Madani  di  Indonesia:  Sebuah  Penjajakan Awal”, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina , Vol. I, No. 2, 1999.
Rakhmat,  Jalaluddin.  “Islam  dan  Demokrasi”  dalam  Frans  Magnis-Suseno,  dkk.,
Dari Seminar Sehari Agama dan Demokrasi , Jakarta: P3M-FNS, 1994.
Rasyid,  M.  Ryaas.  “Perkembangan  Pemikiran  tentang  Masyarakat  Kewargaan:
Tinjauan Teoritik” Jurnal Ilmu Politik , No. 17, 1997.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , Jakarta:
UI-Press, 1993.
Taylor, David. “Politik Islam dan Islamisasi di  Pakistan” dalam  Harun Nasution dan  Azyumardi  Azra  (ed.), Perkembangan  Modern  dalam  Islam ,  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
Tim Redaksi Ensiklopedi Indonesia, entri “Pakistan” dalam Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi , , Jakarta: Intermasa, 1990.
Umar,  Nasaruddin.  “Demokrasi  dan  Musyawarah:  Sebuah  Kajian  Analitis”,
PERTA: Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam , Vol. V, No. 1, 2002.
Toto Suharto
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 22, Nomor 1, Mei 2014
56
Voll, John O. Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern , terj. Ajat Sudrajat,  Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
Wirosardjono,  Soetjipto.  “Demokrasi”  dalam Frans  Magnis-Suseno,  dkk., Dari Seminar Sehari Agama dan Demokrasi, Jakarta: P3M-FNS, 1994.
Zafar, S.M. “Accountability, Parliament and Ijtihad” dalam Charles Kurzman (ed.),
Liberal Islam: A Sourcebook. New York: Oxford University Press, 1988.