## RESPON DUNIA TERHADAP KUDETA MILITER MYANMAR
Padlika Garmabar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 2010631260063@student.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Kudeta militer Myanmar terjadi pada 1 Februari 2021, junta militer mengambil alih kendali kekuasaan negara. Militer  Myanmar  menganggap  adanya  kecurangan  dalam  pemilu  pada  November  2020.  Tindakan  ini dipertahankan oleh militer karena sesuai secara hukum dengan menggunakan konstitusi untuk mengambil alih pada saat-saat darurat. Kudeta Myanmar mendapatkan respon beragam dari dunia internasional. PBB secara langsung mengeluarkan pernyataan tegas terkait kudeta militer  Myanmar. Menteri  Luar Negeri kedua Brunei Darussalam,  Erywan  Yusof  ditunjuk  sebagai  utusan  khusus  Myanmar  oleh  ASEAN.  Indonesia  juga  merespon melalui  halaman  resmi  Kementrian  Luar  Negeri,  Indonesia  meminta  semua  pihak  untuk  menahan  diri  agar terciptanya situasi yang kondisif. Hukum internasional dalam hal ini tidak mengatur dengan jelas bagaimana aksi kudeta militer dipandang. Piagam PBB hanya mengatur semua negara untuk tidak ikut campur dan memiliki posisi  yang  sama  dalam  prinsip  kesetaraan  dan  non-intervensi.  Piagam  ASEAN  hanya  mengatur  negara anggotanya untuk patuh terhadap rule of law yang ada. ASEAN tidak mengatur dengan jelas sanksi apabila ada anggota yang melanggar prinsip tersebut.
Kata Kunci: Kudeta Myanmar, Militer, PBB , ASEAN, Hukum Internasional

## ABSTRACT
Myanmar’s military coup occurred on February 1, 2021, the military junta took over the reins of state power. The Myanmar  military  considers  the  election  fraud  in  November  2020.  This  action  is  maintained  by  the  military because it is in accordance with the law by using the constitution to take over in times of emergency. The Myanmar coup received mixed responses from the international community. The United Nations directly issued a statement regarding  the  military  coup  of  Myanmar.  Brunei  Darussalam’s  second  foreign  minister,  Erywan  Yusof,  was appointed as the special envoy for Myanmar by ASEAN. Indonesia Also responded through the official page of Foreign Affairs, that Indonesia asked all parties to exercise restraint in order to create a conditional situation. International law in this case does not clearly regulate how military coup actions are viewed. The United Nations Charter only regulates all countries not to interfere and have the same position in participatig and not to interfere. The ASEAN Charter only regulates its member countries to comply with the existing legal rules. ASEAN does not clearly regulate sanctions if any member violates these principle.
Keywords: Myanmar Coup, Military, PBB, ASEAN, International Law

## PENDAHULUAN
Myanmar atau Republic of Myanmar pada Senin, 1 Februari 2021, militer Myanmar telah melakukan  kudeta  terhadap  pemerintahan  resmi.  Militer  Myanmar  menuduh  terjadinya kecurangan dalam hasil pemilu pada November 2020. Dalam hal ini mereka juga menahan beberapa  tokoh  senior,  Presiden  Myanmar  Win  Myint,  dan  Kanselir  Aung  San  Suu  Kyi. Semenjak Myanmar merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris, Myanmar telah mengalami
beberapa kali kudeta pada tahun 1962 dan 1988. Kudeta Myanmar yang pertama kali terjadi pada tahun 1962, empat belas tahun setelah kemerdekaan. Di bawah pimpinan Jendereal Ne Win, Tatmadaw menggulingkan pemerintahan yang kemudian menggunakan rezim otoriter sebagai  gantinya.  Militer  Myanmar  saat  itu  menganggap  pemerintahan  sipil  gagal  dalam menindak gerakasan etnis minoritas dan sayap bersenjata.
Dalam masa pemeritahan militer menerapkan ideologi dengan istilah “Burmese Way to  Socialism”  sebagai  dasar  bagi  sistem  politik  dan  ekonomi.  Myanmar  pada  masa  itu cenderung  menutup  diri  dari  dunia  internasional,  seperti  membatasi  visa  pendatang, mengusir akademis asing dan berbagai yayasan internasional.
Kudeta  Myanmar  yang  kedua  terjadi  pada  tahun  1988,  ketika  itu  militer  kembali melakukan  kudeta.  Demonstrasi  besar-besaran  terjadi  pada  8  Agustus  1988  di  Myanmar yang  dikenal  sebagai  “8888  Uprising”.  Demonstrasi  terjadi  karena  ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang dianggap gagal. Dalam demonstrasi ini Aung San Suu  Kyi  muncul  sebagai  aktivitis  pro  demokrasi.  Ia  kemudian  membangun  partai  Liga Nasional NLD. Demonstrasi ini menyebabkan 3000 sampai 10.000 ribu nyawa melayang, walaupun pihak militer mengklaim hanya 350 orang meninggal.
Pada  tahun  2011,  Myanmar  mulai  melakukan  perubahan  politik.  Pemilu  pertama dilaksanakan  pada  tahun  2010  yang  dimenangkan  oleh Union  Solidarity  and  Development Party (USDP) walaupun menimbulkan banyak kontra dalam pelaksanaannya dan mendapatkan protes  dari  partai  oposisi.  Presiden  Thein  Sein  akhirnya  pada  tanggal  4  Februari  diangkat sebagai presiden sipil pertama di Myanmar. Presiden Thein Sein melakukan reformasi besar- besaran  dibidang  politik  dan  ekonomi  dengan  membuka  Myanmar  terhadap  dunia internasional,  melepaskan  tahanan  politik,  dan  kebebasan  dalam  berinternet  serta  perbaikan infrastruktur dalam untuk mendukung perekonomian.

## KERANGKA ANALISIS
Isu kudeta Myanmar kembali menggemparkan dunia politik Internasional. Isu ini adalah isu jangka  panjang  yang  terus  menjadi  perhatian  dunia  Internasional  karena  tak  kunjung menemukan  jalan  damainya.  Isu  ini  terbilang  rentan  dikarenakan  melibatkan  pemerintahan Myanmar serta masyarakatnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai bagaimana respons dunia Internasional terkini terhadap Kudeta Myanmar.
Penulis menggunakan beberapa referensi dalam menulis jurnal ini. Referensi digunakan penulis sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya
mengenai  Kudeta  Myanmar  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  jurnal  yang  berjudul  “Krisis Politik  dan  Intervensi  Myanmar”  oleh  Sita  Hidriyah  yang  dipublikasikan  melalui berkas.dpr.go.id.  Dalam  jurnal  krisis  politik  Myanmar  dan  intervensi  ASEAN  dijelaskan bahwa  ASEAN  tidak  dapat  melakukan  intervensi  terhadap  konflik  Myanmar  dikarenakan sebagaimana yang sudah tertera dalam Piagam ASEAN dimana adanya prinsip non-intervensi yang  berarti  krisis  politik  yang  terjadi  di  Myanmar  menjadi  urusan  dalam  negeri.  Non- intervensi ini diartikan sebagai mencampuri urusan dalam negeri negara lain tanpa persetujuan negara  yang  sedang  menghadapi  konflik,  maka  dari  itu  ASEAN  tetap  berkontribusi  untuk mencari  solusi  terbaik  atas  konflik  yang  sedang  terjadi  di  Myanmar  namun  sebisa  mungkin tidak menyentuk birokrasi negara yang bersangkutan.
Sedangkan mengenai solusi alternatif yang dikeluarkan PBB terhadap Myanmar dapat dibilang  melibatkan  masyarakat  internasional  karena  kudeta  militer  dan  kekerasan  yang dialami  masyarakat  Myanmar  telah  menyita  internasional.  Beberapa  negara  seperti  USA, Australia,  Selandia  Baru,  Kanada  dan  beberapa  negara  di  Uni  Eropa  mengecam  keras kekerasan terhadap aksi unjuk rasa damai massa pro demokrasi dan anti kudeta di Myanmar. Solusi  pertama  yang  ditawarkan  PBB  mengajak  tatmadaw  untuk  menyerahkan  kekuasaan kepada pemerintaha sipil, namun rekonsiliasi harus memerlukan dorongan melalui negosiasi antara  pihak  militer  dan  sipil.  Solusi  kedua  membentuk  pemerintahan  sementara  dengan pemimpin  dari  pihak  netral  bukan  dari  militer  maupun  sipil.  Pembentukan  ini  dapat terlaksanakan  dengan  catatan  pihak  tatmadaw  setuju  karena  menolak  mengembalikan kekuasaan.  Solusi  ketiga  yaitu  dilakukannya  pemilu  ulang  setelah  pernyataan  tidak  sahnya hasil  pemilu  November  2020  dengan  jangka  waktu  satu  tahun  sesuai  dengan  kehendak tatmadaw.
Berdasarkan referensi dan landasan teori yang sudah dijabarkan penulis merasa penting hal nya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai respon dunia Internasional mengenai isu kudeta Myanmar.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah deskriptif-analisis, dimana berusaha mengumpulkan,  menyusun,  menginterpretasikan  data  yang  kemudia  dianalisis.  Sedangkan, teknik  pengumpulan  menggunakan  library  research  melalui  pengumpulan  data  dari  buku, jurnal ilmiah, dokumen, media massa, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

## PEMBAHASAN Alasan terjadinya kudeta militer Myanmar
Pada Senin 1 Februari 2021, Myanmar mengalami kudeta untuk kesekian kalinya. Kudeta ini terjadi  akibat  klaim  dari  militer  yang  menganggap  adanya  kecurangan  dalam  pemilu  yang berlangsung  pada  November  2020,  walaupun  komisi  pemilihan  mengatakan  tidak  ada  bukti untuk mendukung klaim tersebut. Militer Myanmar dalam kudeta ini menahan beberapa tokoh senior, Presiden Myanmar Win Myint, dan Aung Suu Kyi.
Kekuasaan di Myanmar saat ini dipimpin oleh panglima tertinggi Min Aung Hlaing. Pengambilalihan ini terjadi karena militer Myanmar menganggap pemerintahan gagal  untuk menindaklanjuti  kecurangan.  Militer  juga  menganggap  pemerintahan  gagal  untuk  menunda pemilihan dikarenakan pandemi virus corona. Tindakan ini dipertahankan oleh militer karena sesuai  secara  hukum  dengan  menggunakan  konstitusi  untuk    mengambil  alih  pada  saat-saat darurat.  Usai  kudeta,  Min  Aung  Hlaing  mengeluarkan  pernyataan  kepada  publik  bahwa tindakan yang dilakukan militer itu benar dengan berada di pihak rakyat dan akan membentuk demokrasi yang adil. Dalam hal ini militer akan melalukan pemilihan yang adil dan bebas usai keadaan darurat selesai.
Kudeta ini ditentang banyak pihak yang mendukung demokrasi di Myanmar dan mulai melakukan  demonstrasi.  Protes  terhadap  kudeta  yang  dilakukan  oleh  militer  terjadi  secara besar-besaran setiap harinya. Aksi mogok juga terjadi atas bentuk protes terhadap kudeta yang terjadi.  Pasukan  militer  Myanmar  dalam  demonstrasi  ini  telah  membunuh  para  demonstran yang memprotes kudeta, menahan jurnalis yang memberitakan kekerasan dalam kudeta militer yang  terjadi  di  Myanmar.  Para  demonstran  tetap  memenuhi  jalan  walaupun  banyak  terjadi kekerasan hingga puluhan orang tewas oleh militer Myanmar. Dalam hal ini, militer memiliki keunggulan dari segala arah, seperti jaringan mata-mata yang tersebar, senjata yang canggih, dan  kemampuan  memutus  jaringan  telekomunikasi  serta  pengalaman  dalam  berperang  dari konflik sipil di perbatasan negara (D.V.Putsanra, Kasus Myanmar Sekarang : Penyebab Demo yang Tewaskan Angel & Lainnya, 2021).

## Respon dunia terhadap kudeta militer Myanmar
Kudeta  yang  terjadi  di  Myanmar  mendapatkan  respon  yang  beragam  dari  dunia internasional.  Dalam  hal  ini  Dewan  Keamanan  PBB  mengeluarkan  pernyataan  tegas  terkait kudeta militer di Myanmar. Melalui peryataannya hari Rabu 10 Maret 2021, dewan meminta militer menahan diri dan tidak melakukan kekerasan kepada para demonstran.
Dewan  Keamanan  PBB  secara  khusus  mengutuk  keras  tindakan  kekerasan  terhadap aksi  damai  demonstran,  termasuk  perempuan  dan  anak-anak  serta  menyerukan  pembebasan segera orang yang ditahan. Secara khusus juga menekankan semua pihak untuk menghormati kebebasan  fundamental,  HAM,  dan  menegakkan  supuremasi  hukum.  Selain  itu,  dewan menyatakan  keprihatinan  yang  mendalam  atas  pembatasan  tenaga  medis,  anggota  serikat pekerja, pekerja media, jurnalis, dan masyarakat sipil. Pernyataan ini merupakan versi revisi dari pernyataan pertama karena China dan Rusia yang memegang hak veto, merasa “kudeta militer” belum bisa digunakan untuk saat ini (News, 2021).
PBB  menawarkan  solusi  alternatif  kepada  Myanmar  karena  kudeta  militer  dan kekerasan  yang  dialami  masyarakat  Myanmar  menyita  perhatian  dunia  internasional.  Solusi pertama  yang  ditawarkan  PBB,  mengajak  tatmadaw  untuk  menyerahkan  kekuasaan  kepada pemerintahan  sipil,  namun  rekonsiliasi  ini  perlu  memerlukan  dorongan  melalui  negosiasi antara pihak militer dan pihak sipil. Solusi kedua dibentuknya pemerintahan sementara dengan pemimpin  dari  pihak  netral  bukan  dari  pihak  militer  ataupun  pihak  sipil.  Pembentukan  ini dengan catatan pihak militer Myanmar setuju karena menolak untuk memberikan kekuasaan terhadap  sipil.  Solusi  ketiga  yang  ditawarkan  PBB  yaitu  melakukan  pemilu  ulang  setelah pernyataan tidak sah pemilu November 2020 dengan jangka waktu satu tahun sesuai dengan kehendak tatmadaw (berkas.dpr.go.id, 2021a)
Amerika Serikat juga ikut mengecam akan bertindak untuk merespons kudeta militer di  Myanmar.  Dalam  hal  ini,  Amerika  Serikat  mengecam  segala  upaya  untuk  menghalangi transisi demokrasi Myanmar atau mengubah hasil pemilu dan akan mengambil tindakan kepada mereka  yang  bertanggung  jawab  jika  langkah  ini  tidak  dihentikan  dan  mendesak  militer mematuhi norma demokrasi dan supremasi hukum serta membebaskan mereka yang ditahan.
Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri AS menyatakan keprihatinan dan memberikan peringatan  terhadap  kudeta  yang  terjadi  di  Myanmar.  “Kami  menyerukan  kepada  para pemimpin  militer  Myanmar  untuk  membebaskan  semua  pejabat  pemerintah  dan  pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan dalam pemilihan umum demokratis pada 8 November,” kata Blinken, dikutip dari Reuters. “Amerika Serikat  mendukung  rakyat  Myanmar  terkait  aspriasi  mereka  untuk  demokrasi,  kebebasan perdamaian, dan pembangunan. Militer harus segera membalikkan tindakan ini,” tegas Blinken (Indonesia, 2021).
Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkata, “Dalam demokrasi, kekerasan tidak  boleh  berusaha  untuk  mengesampingkan  keinginan  rakyat  atau  berusaha  untuk menghapus  hasil  pemilihan  yang  kredibel.  Selama  hampir  satu  dekade,  rakyat  Burma  telah terus bekerja untuk menetapkan pemilihan umum, pemerintahan sipil, dan transfer kekuasaan secara  damai.  Kemajuan  itu  harus  dihormati.  Amerika  Serikat  memperhatikan  orang-orang yang berdiri bersama rakyat Burma di saat-saat sulit ini. Kami akan bekerja sama dengan mitra kami  di  seluruh  kawasan  dan  dunia  untuk  mendukung  pemulihan  demokrasi  dan  supremasi hukum,  serta  meminta  pertanggungjawaban  mereka  yang  bertanggung  jawab  untuk membatalkan transisi demokrasi Burma.”
Australia  berpendapat  pihak  militer  Myanmar  dalam  hal  ini  hanya  ingin  mengambil alih  pemerintahan  resmi  dengan  menahan  Suu  Kyi  dan  para  pejabat  lainnya.  “Kami menyerukan  militer  Myanmar  menghormati  hukum  dan  menyelesaikan  sengketa  melalui mekanisme hukum,” kata Payne dilansir AFP. Ia menambahkan, “Kami juga mendesak militer Myanmar  membebaskn  seluruh  pemimpin  sipil  dan  mereka  yang  telah  ditahan  tidak  sesuai hukum sesegara mungkin.”
Korea  selatan  membekukan  kerjasama  dalam  bidang  pertahanan  serta  memblokir perdagangan persenjataan ke Myanmar sebagai respon terhadap kudeta yang terjadi Myanmar sedangkan Jepang menghentikan semua bantuan baru untuk Myanmar. Penangguhan bantuan ini dapat diperluas berdasarkan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi melalui surat kabar Nikkei pada 21 Mei 2021. “Kami tidak ingin melakukan itu sama sekali, tapi kami harus menyatakan  dengan  tegas  bahwa  sulit  untuk  melanjutkan  dalam  keadaan  seperti  ini,”  ujar Motegi  yang  dilansir  dari  AFP.  Ia  melanjutkan,  “Sebagai  negara  pendukung  demokrasi Myanmar  dengan  berbagai  cara  dan  sebagai  sahabat,  kami  harus  mewakili  masyarakat internasional dan menyampaikan dengan jelas” (I.M.Paramadiba, 2021).
Inggris  merespon  melalui  Perdana  menteri  Boris  Johnson  dengan  berkata,  “Saya mengecam kudeta dan penahanan tidak sah terhadap sejumlah warga sipil, termasuk Aung San Suu  Kyi,  di  Myanmar.  Suara  rakyat  harus  dihormati  dan  para  pemimpin  sipil  harus dibebaskan.”
Presiden  Dewan  Eropa,  Charle  Michel  merespon  dengan  berkata,  “Saya  mengecam keras kudeta di  Myanmar dan menyerukan kepada militer untuk  membebaskan semua yang ditahan secara tidak sah  dalam penggerebekan di berbagai  wilayah negara itu. Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan.”
Norwegia merespon dengan memberikan pernyataan, “Kami mengecam perkembangan hari  ini  di  Myanmar.  Kami  mendorong  para  pemimpin  militer  untuk  mematuhi  norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu.”
Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam, Erywan Yusof ditunjuk sebagai utusan khusus ke Myanmar oleh ASEAN dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN dalam pertemuan pada 24 April.
Presiden  Indonesia  Joko  Widodo  melalu  tayangan  Youtube  Sekretariat  Presiden mewakili seluruh rakyat Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap kudeta militer yang terjadi  di  Myanmar  serta  mendesak  dihentikannya  penggunaan  kekerasan  di  Myanmar sehingga tidak ada korban berjatuhan, keselamatan dan kesejahteraan harus menjadi prioritas utama.  Melalui  halaman  resmi  Kementrian  Luar  Negeri,  Indonesia  mendesak  semua  pihak untuk menahan diri dan sangat prihatin atas kondisi politik di Myanmar. Dalam hal ini, prinsip- prinsip yang terkadung dalam Piagam ASEAN harus dihimbau, diantaranya kepemerintahan yang  baik,  prinsip  demokrasi,  komitmen  pada  hukum,  dan  pemerintahan  konstitusional. Perselisihan yang terjadi pada pemilihan umum dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada. Indonesia meminta semua pihak di Myanmar untuk menggunakan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar agar situasi tidak semakin memburuk (T.P.Sorongan, RI Respon Resmi Kudeta Myanmar & Penahanan Aung San Suu Kyi, 2021).

## Kudeta Militer Myanmar menurut Perspektif Hukum Internasional
Kudeta militer dalam hukum internasional tidak diatur dengan jelas. Dirjen Asia Pasifik dan  Afrika  Kementerian  Luar  Negeri  RI,  HE  Abdul  Kadir  Jailani  menjelaskan  hukum internasional sejak perang dingin tidak mengatur dengan tegas aksi kudeta karena pada masa itu banyak terjadi kudeta di berbagai negara yang didukung oleh blok barat maupun blok timur. Hukum  internasional  mulai  ada  pergeseran  ketika  perang  dingin  berakhir.  Dalam  hal  ini, Piagam  PBB juga tidak mengatur dengan jelas aksi  kudeta, hanya mengatur tentang prinsip dan keseteraan non-intervensi yang dimana semua negara mempunyai posisi yang sama dan tidak boleh ikut campur urusan negara lain (F.M.Iqbal & Dwiprigitaningtias, 2021).
Dewan Keamanan PBB dalam praktiknya tidak mengatur jelas kudeta itu merupakan pelanggaran dalam hukum internasional atau tidak. “Dalam banyak peristiwa kudeta, DK PBB tidak melakukan apa-apa. Beginilah ketidakpastian hukum internasional dalam melihat (status hukum,  red)  aksi  kudeta,”  kata  Abdul  dalam  diskusi  secara  daring  bertajuk  “Coup  d’etat Myanmar dari Aspek Hukum dan Hubungan Internasional” yang digelar Indonesia Society of
Internasional  Law  Lecturers  (ISILL)  (Thea,  2021).  ASEAN  dalam  piagamnya  hanya menegaskan  negara  anggota  harus  patuh  terhadap  prinsip  demokrasi,  konstitusional,  dan pemerintahan yang baik serta rule of law yang ada. Piagam ASEAN tidak mengatur dengan jelas  sanksi  apabila  ada  anggota  yang  melanggar  prinsip  tersebut  hanya  saja  bila  terjadi masalah, Piagam ASEAN mengatur jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan, persoalan ini diselesaikan di tingkat KTT atau ASEAN Summit (Thea, 2021).

## KESIMPULAN
Dari  beberapa  pembahasan  yang  telah  disampaikan  dapat  disimpulkan,  kudeta  di  Myanmar terjadi  akibat  klaim  dari  militer  yang  menganggap  adanya  kecurangan  dalam  pemilu  yang berlangsung  pada  November  2020,  walaupun  komisi  pemilihan  menyatakan  tidak  ada  bukti untuk  mendukung  klaim  tersebut.  Militer  mengaanggap  pemerintah  gagal  untuk  menunda pemilihan dikarenakan pandemi. Tindakan ini dipertahankan oleh militer karena sesuai secara hukum  dengan  menggunakan  konstitusi  untuk  mengambil  alih  pada  saat-saat  darurat.  Ming Aung  Hlaing  mengeluarkan  pernyataan  usai  kudeta  kepada  publik  bahwa  yang  dilakukan militer  itu  benar  dengan  berada  di  pihak  rakyat  dan  akan  membentuk  demokrasi  yang  adil. Protes terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer terjadi secara besar-besaran setiap harinya. Aksi mogok juga terjadi atas protes terhadap kudeta yang terjadi. Pasukan militer Myanmar dalam  demonstrasi  ini  telah  membunuh  sejumlah  demonstran  yang  memprotes  kudeta  serta menahan jurnalis yang memberitakan kekerasan dalam kudeta militer yang terjadi.
Dalam hal ini respon dunia cukup beragam terhadap kudeta Myanmar, hampir semua negara setuju bahwa tindakan yang digunakan militer Myanmar merupakan kudeta  terhadap pemerintahan.  PBB  sebagai  induk  dari  hampir  seluruh  negara  di  dunia  mengutuk  keras tindakan kekerasan terhadap aksi damai demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak serta menyerukan  pembebasan  segera  orang  yang  ditahan.  Menteri  Luar  Negeri  kedua  Brunei Darussalam  ditunjuk  sebagai  utusan  khusus  Myanmar  oleh  ASEAN  sebagai  bentuk  respon ASEAN terhadap kudeta di Myanmar.
Hukum  internasional  tidak  mengatur  dengan  jelas  bagaimana  aksi  kudeta  militer dipandang.  Dewan  Keamanan  PBB  dalam  praktiknya  tidak  mengatur  jelas  kudeta  itu merupakan  pelanggaran  dalam  hukum  internasional  atau  tidak.  Dalam  banyak  peristiwa kudeta,  DK  PBB  tidak  melakukan  apa-apa.  Beginilah  ketidakpastian  hukum  internasional dalam  melihat  aksi  kudeta.  Sedangkan  ASEAN  hanya  mengatur  anggotanya  untuk  patuh
terhadap rule of law yang ada serta bila ada masalah, persoalan ini diselesaikan di tingkat KTT atau ASEAN Summit.

## DAFTAR PUSTAKA
D.V.Putsanra. (2021). Apa Yang Terjadi di Myanmar Sekarang dan Penyebab Kudeta Militer . Retrieved February 2, 2021, from Tirto id: https://tirto.id/apa-yang-terjadi-di- myanmar-sekarang-dan-penyebab-kudeta-militer-f9SF
D.V.Putsanra. (2021). Kasus Myanmar Sekarang : Penyebab Demo yang Tewaskan Angel &
Lainnya . Retrieved March 6, 2021, from Tirto id: https://tirto.id/kasus-myanmar- sekarang-penyebab-demo-yang-tewaskan-angel-lainnya-gaUl
F.M.Iqbal, & Dwiprigitaningtias, I. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif
Hukum Internasional. Jurnal Dialektika Hukum Online Vol.3 No.1 . Haryanto, A. (2021). Bagaimana Kisah Junta Militer Myanmar Kuasai Negara Melalui Kudeta? Retrieved February 2, 2021, from Tirto id: https://tirto.id/bagaimana-kisah- junta-militer-myanmar-kuasai-negara-melalui-kudeta-f9Tm
I.M.Paramadiba. (2021). Ikuti Korea Selatan, Jepang Siapkan respon Terhadap Kudeta Myanmar . Retrieved March 15, 2021, from Tempo:
https://dunia.tempo.co/read/1442325/ikuti-korea-selatan-jepang-siapkan-respon- terhadap-kudeta-myanmar
Indonesia, C. (2021). Desak Suu Kyi Bebas, AS Ancam Bertindak Soal Kudeta Myanmar .
Retrieved February 1, 2021, from CNN Indonesia:
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210201105616-106-600769/desak- suu-kyi-bebas-as-ancam-bertindak-soal-kudeta-myanmar
Ivana, F. (2021). Kudeta Myanmar : Junta Militer di Era Modern . Jurnal Pena Winaya . News, T. (2021). DK PBB Keluarkan Pernyataan Tegas Soal Kudeta Militer di Myanmar . Retrieved March 11, 2021, from Tribun News:
https://m.tribunnews.com/internasional/2021/03/11/dk-pbb-keluarkan-pernyataan- tegas-soal-kudeta-militer-di-myanmar
R.I.Khladun. (2021). Implikasi Konflik Kudeta Militer Myanmar Terhadap Sanksi
Internasional. IJPSS : Indonesian Journal of Peace and Security Studies .
S.P.Sicca. (2021). Kekeran Kudeta Myanmar Terus Berlanjut, Jepang Ancam Hentikan Semua Bantuan . Retrieved May 21, 2021, from KOMPAS: https://www.kompas.com/global/read/2021/05/21/151102170/kekerasan-kudeta- myanmar-terus-berlanjut-jepang-ancam-hentikan-semua?page=all
T.P.Sorongan. (2021). Bak Candu, Myanmar & Sejarah Kudeta Yang Terus Berulang . Retrieved February 9, 2021, from CNBC Indonesia:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210209135949-4-222152/bak-candu- myanmar-sejarah-kudeta-yang-terus-berulang/2
T.P.Sorongan. (2021). RI Respon Resmi Kudeta Myanmar & Penahanan Aung San Suu Kyi . Retrieved February 1, 2021, from CNBC Indonesia:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210201122101-4-220122/ri-respons-resmi- kudeta-myanmar-penahanan-aung-san-suu-kyi
Thea, A. (2021). Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional .
Retrieved March 30, 2021, from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6062e1517d8b7/melihat-status-kudeta- militer-dalam-perspektif-hukum-internasional/?page=2