GAGALNYA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI MAZHAB UTILITARIANISME

## Laurensius Arliman S
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
Jalan Gang Mesjid Baiturahman Nomor 40 RT 002, RW 001, Kelurahan Lubuk Lintah,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat
Email: laurensiusarliman@gmail.com

## Abstrak
Perlindungan  terhadap  hak  anak  merupakan  bagain  dari  Hak  Asasi  Manusia. Upaya  untuk  melindungi  hak-hak  dan  masa  depan  anak  yang  dilanggar  oleh negara,  orang  dewasa,  lingkungan  sendiri,  ataupun  orangtua  masih  belum begitu  di  perhatikan.  Padahal  anak  merupakan  belahan  jiwa,  gambaran  dan cermin  masa  depan,  asset  keluarga,  agama  serta  bangsa  dan  negara.  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  telah  memberikan  sanksi  pada  setiap  orang  tua yang  gagal  memberikan  perlindungan  kepada  anak.  Terhadap  kasus  orang  tua yang  gagal  di  dalam  melindungi  hak  anaknya,  maka  menurut  penulis  itu  telah melanggar hak asasi anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Ada dua  bentuk  pemenuhan  yang  dibutuhkan  oleh  anak,  yaitu  ditinjau  dari  segi perbuatan  dan  satunya  lagi  ditinjau  dari  peraturan  yang  responsif  dan  sifatnya memberikan  kebahagian.  Terhadap  berkelanjutan  perlindungan  anak,  maka diperlukan  keadialan  hukum  yang  berkelanjutan  bagi  anak,  kepastian    hukum yang berkelanjutan bagi anak dan kemanfaatan hukum yang berkelanjutan bagi anak.
Kata Kunci: Gagal; Perlindungan Anak; Mazhab Utilitarianisme.

## Abstract
Protection  of  children's  rights  are  elements  of  the  Human  Rights.  Efforts  to protect  the  rights  and  future  of  the  children  were  violated  by  the  state,  the adults,  the  environment  itself,  and  parents  are  still  not  so  noticed.  Though children are soulmates, picture and mirror the future, asset family, religion and nation.  Child  Protection  Act  has  given  sanction  to  any  parents  who  fail  to provide  protection  to  children.  Cases  against  parents  who  fail  to  protect  the rights  of  his  son,  then  according  to  the  authors  it  has  violated  the  children's rights are part of human rights. There are two forms of compliance required by children,  namely  in  terms  of  the  act  and  the  other  terms  of  the  rules  that  are responsive  and  nature  gives  happiness.  Continuing  to  child  protection,  it requires  continuous  legal  justice  for  children,  ongoing  legal  certainty  for  the child and the benefit of ongoing legal for children.
Key Words: Failed; Child protection; Utilitarianism sect.

## A. PENDAHULUAN
Perlindungan  terhadap  hak  anak  merupakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang dijamin  oleh  konstitusi  negara  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  yaitu  pada
pasal 28B. 1 Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial.  Dalam Undang-Undang  Noor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  59  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Lembaga  Negara  lainnya  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak,  yang selanjutnya dilanjutkan dalam ayat (2) beberapa perlindungan khusus kepada anak yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  diberikan  kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, juga anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. 2
Setiap  anak  mempunyai  hak  asasi,  sebagaimana  hak  yang  dimiliki  oleh  orang dewasa.  Tidak  banyak  pihak  yang  turut  memikirkan  dan  mau  melakukan  langkah- langkah  kongkret  untuk  melindungi  anak.  Upaya  untuk  melindungi  hak-hak  dan  masa depan  anak  yang  dilanggar  oleh  negara,  orang  dewasa,  lingkungan  sendiri,  ataupun orangtuanyapun  masih  belum  begitu  di  perhatikan.  Padahal  anak  merupakan  belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluara, agama serta bangsa dan negara. 3 Perlindungan  terhadap  anak  merupakan  suatu  persoalan  yang  dihadapi  oleh  setiap masyarakat,  dengan  karakteristiknya  masing-masing  serta  memberikan  corak permasalahan  tersendiri  di  dalam  kerangka  penegakan  hukum,  namun  setiap  individu mempunyai  tujuan  yang  sama  supaya  di  dalam  pergaulan  di  masyrakat  tercapai kedamaian  sebagai  akibat  dari  penegakan  hukum  yang  tertulis.  Perlindungan  hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental rights and freedom of children ), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. 4
Setiap  individu,  sehatusnya  menerima  perlindungan  hukum  yang  sepantasnya diterima.  Sebagian  menyebutnya  dengan legal  justice atau  keadilan  hukum yangmerujuk  pada  pelaksanaan  hukum  menurut  prinsip  yang  ditentukan  dalam  negara hukum. 5 Bila  dikaitkan  dengan  perlindungan  bagi  anak  dan  rasa  keadilan  tersebut tercermin  dalam  Pancasila  sebagai  dasar  negara  yaitu  keadilan  sosial  begai  seluruh rakyat Indonesia 6 , dengan membentuk suatu sitem, norma yang harus ditaati oleh orang termasuk dalam pergaulan masyarakat. 7 Norma moral pada prinsipnya menggambarkan sifat  seseorang  dari  watak  manusia  yang  berbeda,  sebagai  tingkah  laku  manusia
1 Perlindungan  terhadap  HAM  telah  dilakukan  dalam  hukum  nasional  berbagai  negara  dan  dalam hukum  internasional,  lebih  lanjut  lihat:  Ferdi,  “Mengoreksi  Posisi  HAM  Yang  Bersumber  Dari  Doktrin HAM  1948  Dengan  Menggunakan  Pancasila  Untuk  Mengukur  Tingkat  Kontroversi  Ataupun Complience ”, Jurnal Advokasi, Vol. 1, No. 1, Januari 2007, hlm. 83.
2 Andyka  Pratama  Bensuil,  “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Dan  Perungang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan ( Traffiking ) Anak”, Jurnal Crimen, Vol. IV, No. 4, Juli 2015, hlm. 183.
3 Irwan  Safaruddin  Harahap, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual Dalam  PerspektifHukum  Progresif  (Studi  KAsus  Anak  Korban  Sodomi  Di  Sumatera  Utara), Padang: Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, hlm. 1.
4 H.  Syafruddin  Kalo,  “Penegakan  Hukum  Yang  Menjamin  Kepastian  Hukum  dan  Rasa  Keadilan Masyarakat” Makalah  yang disampaikan pada pengukuhan Pengurus Tapak Suci Indonesia Koordinator Daerah  Sumatera  Utara,  Medan:  Tapak  Suci  Indonesia  Koordinator  Daerah  Sumatera  Utara,,  27  April 2007.
5 H.M Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012, hlm. 85.
6 Kirdi  Dipoyo, Penghayatan  Dan  Pengamalan  Pancasila,  Keadilan  Sosial, Jakarta:  C.V  Rajawali, 1985, hlm. 1.
7 H.M Agus Santoso, Op.cit, hlm. 89.
biasanya dilaksanakan dengan membentuk sistem norma yang harus ditaati oleh orang- orang  termasuk  dalam  masyarakata  dengan  kehendak  untuk  mengatur  hidup  bersama- sama secara teratur 8 dan saling bekerja sama.
Pengaturan hidup bersama, norma dan hukum bersifat obyektif dalan beperan untuk menuntut  semua  orang  seara  bersama-sama  agar  hidup  secara  teratur.  Peraturan  atau hukum  menghendaki  sikap  legalitas  bentuknya  yang  mempunyai  sanksi  tegas  menuju suatu  keadilan,  khususnya  mengeai  kesusilaan,  norma  bertujuan  agar  manusia mempunyai kehidupan yang berman, sedangkan norma atau kesusilaan bertujuan untuk mempunyai  hati  nurani  yang  bersih. 9 Suatu  keserasian  antara  ketertiban  dari ketenteraman  dengan  tujuan  kepastian  hukum  bagi  kehidupan  bermasyarakat,  nilai sangat penting dalam tujuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan daya guna hukum. Di  dalam  hukum  ada  tiga  nilai  antara  lain: individualwerte, artinya  nilai-nilai  peribadi yang penting dalam mewujudkan kepribadian manusia, gemeinshaftwert artinya bahwa nilai-nilai  masyarakat  yaitu hanya dapat  diwujudkan dalam masyarakat  dan werkwerte adalah nilai-nilai karya manusia pada umumnya dalam kebudayaan. 10
Nilai,  norma  dan  moral  adalah  konsep  yang  saling  berkaitan.  Keterikatan  nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterikatan itu mutlak bila seorang individu, masyarakat,  bagsa dan negara menghendaki  fondasi  yang kuat  sehingga dapat  tumbuh dan berkembang. Agar nilai menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dari tingkah laku  manusia,  maka  perlu  dikongkritkan  serta  diformulasikan  lagi  supaya  supaya menjadi  lebih  objektif,  sehingga  memudahkan  manusia  untuk  menjabarkannya  dalam tingkah  laku  secara  kongkrit,wujud  yang  lebih  kongkrit  dari  tingkah  laku  seseorang dalam bentuk kekerasan terhadap anak adalah masalah global. 11
Pada hari ini menurut  penulis,  orang tua  gagal  di dalam melindungi  hak-hak anak, hal  ini  terjadi  masih  banyak  nya  orang  tua  yang  mengeksploitasi  anaknya  untuk kepentingan  ekonomi,  melakukan  tindakan-tindakan  kekerasan  fisiki  terhadap  anak bahkan  menjadikan  anak  sebagai  objek  pemuas  seksual  nya.  Hal  ini  jelas  telah menyimpang dari konsep pelrlindungan anak, yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua. Pada  awal  bulan  November  tahun  2016  telah  tejadi  sebuah  kasus  yang  tega  mengajak anaknya bunuh diri. David Nugroho sebagai seorang ayah, telah mengajak dua anaknya bunuh diri di Semarang. David Nugroho menyebutkan bahwa ada 5 (lima) orang  yang menjerumuskan istrinya, Dian Kumaladewi, hingga bergaul dengan narkoba. Polisi kini mencari 6 (enam) orang termasuk Dian yang sudah tidak pulang ke rumah selama dua pekan.  Kapolrestabes  Semarang  sudah  menelusuri  keberadaan  Dian  yang  menurut informasi  dirawat  di  Rumah  Sakit  William  Booth  Semarang  karena  sesak  nafas, ternyata  Dian  sudah  keluar  dari  rumah  sakit  sejak  tanggal  3  November  2016.  David mencoba  bunuh  diri  bersama  dua  anaknya  yaitu  Junior  Ronald  Nugroho  (3)  dan  Aura Safya  Nugroho  (7)  di  dalam  kamar  rumahnya  di  Jalan  Jomblang  Perbalan  RT  07  RW
8 Kehendak  untuk  mengatur  hidup  menghasilkan  tiga  macam  norma,  yaitu:  1)  norma  moral  yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah, 2) norma-norma masyarakat, atau norma-norma sopan santun yang  mengatur  pergaulan  secara  umum,  3)  norma-norma  yang  mengatur  hidp  bersama  secara  umum dengan menentukan hak-hak dan kewajiban, inilah yang disebut dengan norma hukum, lebih lanjut lihat dalam: Satjipto Rajardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 76.
9 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 2.
10 O. Notohamidjojo, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1975, hlm. 45.
11 Irwanto, Menentang  Pornografi  dan  Eksploitasi  Seksual  Terhadap  Anak, Jakarta:  ECPAT,  2008, hlm. 6.
02,  Kelurahan  Candi,  Kecamatan  Candisari,  Semarang,  Jawa  Tengah.  Latar  belakang David  ingin  melakukan  bunuh  diri  bersama  anak-anaknya  karena  istrinya  yang  tega meninggalkan  keluarga  karena  terjerumus  dunia  narkoba  sehingga  mengangap  dirinya tidak  mampu  merawat  anak-anaknya  serta  himpitan  ekonomi  pada  masa  sekarang. Selain  itu  David  dalam  catatannya  menuliskan  bahwa  isterinya  lebih  takud  kepada Piping, Lia, Arda, Rendy, dan Heru, bandar yang menyuplai sabu kepada Dian. 12
Atas penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas beberapa poin penting di dalam pemenuhan perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, yaitu:
1. Bagaimana perkembangan perlindungan anak sebagai bagian dari HAM?
2. Bagaimana  perlindungan  anak  yang  efisien  ditinjau  dari  sudut  pandang  mazhab utilitarianisme?
3. Bagaiman  mewujudkan  perlindungan  anak  yang  berkelanjutan  dari  pandangan kepastian, kemanfaatan dan keadilan?

## B. PEMBAHASAN

## 1. Perkembangan Perlindungan Anak Sebagai Bagian Dari HAM
Perjuangan dan kelahiran HAM di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Perkembangan  pemikiran  HAM,  khususnya  di  bidang  sipil  dan  politik,  dapat dikelompokkan ke dalam kurun waktu 1908- 1945 dan 1945-sekarang. 13 Didalam TAP MPR Nomor XVII Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 Tap MPR Republik Indonesia dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  telah  meratifikasi instrumen-instrumen  PBB  tentang  HAM,  dalam  pembukaan  piagam  dapat  diketahui pembentukan piagam didasarkan pada deklarasi umum HAM ( Universal Declaration Of Human Rights ) dan Indonesia meratifikasi dengan Tap MPR Nomor XVII Pada tanggal 13  November  1998,  karena  Indonesia  merupakan  salah  satu  anggota  PBB  mempunyai tanggung  jawab  untuk  menghormati  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam deklarasi. 14 Secara  umum  implementasi  nilai  HAM  tidaklah  harus  berdasarkan peraturan, karena pada dasarnya HAM merupakan hak negative, dimana telah melekat pada  setiap  individu.  Meskipun  begitu,  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  maka ketentuan  tersebut  harus  tercantumkan  dalam  undang-undang,  hal  tersebut  sebagai upaya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan-kebijakan  nasional  yang  secara  alamiah telah disepakati sebagai masukan untuk melakukan modifikasi sosial. 15
Ketentuan-ketentuan dalam pasal- pasal tentang hak anak yaitu: Pasal 37 Hak yang hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran,  hak  beragama,  hak  untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  dituntut atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  yang  tidak  dikurangi  dalam keadaan  apapun  ( nonderogable );  Pasal  33  Perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan pemenuhan hakasasi manusia terutama tanggung jawab pemerintah.
Pasal  44  Untuk  menegakkan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan prinsip  negara  hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dijamin,
12 Detik.com, Kasus  Anak  Diajak  Bunuh  Diri,  Polisi  Cari  Ibu  Dan  Teman-temannya, http://news.detik.com/berita/d-3340714/kasus-anak-diajak-bunuh-diri-polisi-cari-ibu-dan-teman- temannya, diakses pada tanggal 10 November 2016.
13 Bagir  Manan et  al , Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2001, hlm. 64.
14 Chairul  Bariah, Aturan-Aturan  Hukum  Trafficking  (Perdagangan  Perempuan dan  Anak), Medan: USU.Press, 2005, hlm. 37.
15 Muladi ,  Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Semarang:  Badan  Benerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 6.
diatur  dan  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-  undangan.  Selanjutnya  dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  ini, mencantumkan  tentang  hak  anak,  pelaksanaan,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  orang- tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  Negara  untuk  memberikan  perlindungan anak  sebagai  landasan  yuridis  bagi  pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung-jawab tersebut.  Pada  bagian  kesepuluh  undang-undang  ini  diatur  khusus  mengenai  hak  anak yang berkaitan dengan perdagangan anak sebagai berikut: 16
a) Pasal  3  Setiap  orang  dilahirkan  dengan  bebas,  dengan  harkat  dan  martabat  yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi;
b) Pasal 4 Bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;
c) Pasal  20  ayat  1  Tidak  seorang  pun  boleh  diperbudak  atau  diperhamba,  seperti perdagangan  budak,  perdagangan  manusia,  dan  segala  macam  perbuatan  apapun yang tujuannya serupa. Diperbudak, diperhamba, atau yang dibeli, atau yang boleh dibeli, atau yang dipekerjakan karena hutang, atau yang menjadi budak karena tidak mampu  membayar  utang,  atau  yang  perempuan  karena  permainan  tuannya.  Di Indonesia masalah perbudakan atau perhambaan dihapus sesudah tahun 1860, akan tetapi  dalam prakteknya  masih banyak ditemui anak-anak  yang dijual  ke tempat pelacuran, seperti pada kasus-kasus trafficking diatas;
d) Pasal  58  ayat  1  Setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan segala  bentuk  kekerasan  fisik  atau  mental,  penelantaran,  perlakuan  buruk,  dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang-tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut;
e) Pasal  64  Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  kegiatan eksploitasi  ekonomi  dan  setiap  pekerjaan  yang  membahayakan  dirinya,  sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual;
f) Pasal 65 Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan  seksual,  penculikan,  perdagangan  anak  serta  dari  berbagai  bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berikutnya didalam Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menjamin  kesejahteraan  tiap-tiap  warga- negaranya  termasuk  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang  merupakan  hak  asasi manusia, dan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya  melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya,  dan  ini  adalah bagian  dari  pembukaan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  telah  disahkan  pada tanggal  22  Oktober  tahun  2002.  Pembentukan  undang-undang  ini  didasarkan  atas pertimbangan  bahwa  anak  adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita- cita  perjuangan  bangsa,  memiliki  peran  strategismempunyai  ciri  dan  sifat  khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Undang-undang perlindungan anak telah memberikan sanksi pada setiap orang yang melakukan “menyalahgunakan”anak untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang oleh hukum. Dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas Undang-Undang perlindungan anak telah melakukan sanksi terhadap perbuatan: 1) Membiarkan anak dalam situasi darurat, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan perlu dibantu; 2) Dengan sengaja
16 Andyka Pratama Bensuil, Op.cit, hlm. 185.
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain; 3)  Dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  melakukan  serangkaian  kebohongan  atau  membujuk  anak  untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukannya  perbuatan  cabul;  4)  Memperdagangkan, menjual,  atau  menculik  anak  untuk  diri  sendiri  atau  untuk  dijual; 5)  Merekrut  atau memperalat  anak  untuk  kepentingan  militer,  penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik atau kegiatan pelibatan dalam sengketa bersenjata, atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung  unsur  kekerasan; 6)  Eksploitasi  ekonomi  atau  seksual  anak  dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain; 7) Membiarkan, melibatkan anak, dalam  penyalahgunaan  produksi  atau  distribusi  narkotika  dan/atau  psikotropika, alkohol,  dan  zat  adiktif  lainnya. 17 Negara  harus  menjamin  hak  dan  kewajiban  asasi warga  negara  dan  rakyatnya  dalam  konstitusi  negara,  sebagai  konsekuensi  dari  negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konstitusi bagi negara  untuk  mengakui,  menghormati  dan  menghargai  hak-hak  warga  negara  dan rakyatnya 18 termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut di dalam kehidupan nyata. Sebagaimana  telah  dirumuskan  dalam UUD  1945  Pasal  28  B  ayat  (2)  yang menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  maka pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  menjalankan  kewajibannya  sebagai pemangku HAM. Selanjutnya terkait hal di atas, juga dijabarkan dalam UU HAM Pasal 52 yang menyatak bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak  anak  itu  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak  dalam  kandungan”. Selanjutnya  pada  Pasal  58  “Setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  dari  segala  bentuk  kekerasan  fisik  atau  mental,  penelantaran,  perlakuan  buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali  atau  pengasuh  anak  melakukan  segala  bentuk  penganiayaan  fisik  atau  mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan  terhadap  anak  yang  seharusnya  dilindungi,  maka  harus  dikenakan pemberatan hukuman.
Selanjutnya  ketentuan  perlindungan  tentang  anak  dapat  kita  lihat  dalam  Konvensi Anak pada Pasal  11 ayat (1) Negara-negara Pihak harus mengambil  tindakan-tindakan untuk  memerangi  perdagangan  gelap  anak-anak  dan  tidak  dipulangkannya  kembali anak-anak  yang ada di  luar negeri. Selanjutnya  Pasal  19 ayat  (1) Negara-negara Pihak harus  mengambil  semua  tindakan  legislatif,  administratif,  sosial  dan  pendidikan  yang tepat  untuk  melindungi  anak dari semua bentuk  kekerasan fisik  atau mental, luka-luka atau  penyalahgunaan,  penelantaran  atau  perlakuan  alpa,  perlakuan  buruk  atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. 19
17 Ibid, hlm. 185-186.
18 Netty Endrawati, “Perlindungan hukum terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12. No. 2, Mei 2012, hlm. 270.
19 Kontras ,  Konvensi  Tentang Hak  Anak ,  http://www.kontras.org/baru/Konvensi  Hak  Anak.pdf,  di  akses pada tanggal 12 November 2016.
2. Perlindungan  Anak  Yang  Efisien  Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang  Mazhab Utilitarianisme
Bertolak dari nama utilitarianisme 20 yang memuat nam latin utilis yang artinya berguna. Utilitarianisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.  Kemanfaatan  disini  diartikan  sebagai  kebahagian  ( happines ),  yang  tidak mempermasalahkan  baik  atau  tidak  adilnya  suatu  hukum,  melainkan  bergantung  kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. 21 Begitu juga dengan perlindungan anak,  apakah kebahagiaan terhadap anak sudah terwujud?
Jeremy  Bentham  sangat  percaya  bahwa  hukum  harus  dibuat  dengan  patokan-patokan yang  didasarkan  pada  keuntungan,  kesenangan  dan  kepauasan  manusia.  Dalam  hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum yang tertinggi atau yang terendah dalam  ukuran  nilai.  Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  dapat  memenuhi  prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. 22 Adapaun jaminan  kebahagiaan  yang  dimaksud  oleh  Bentaham  terutama  ditujukan  kepada  individu (anak).  Bentham  berpadangan  bahwa  tujuan  hukum  adalah  dapat  memberikan  jaminan kebahagiaan  kepada  individu-individu.  Bentham  mengusulkan  suatu  klasifikasi  kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan  atau  penderitaan  yang  diakibatkannya  terhadap  para  korban  dan  masyarakat. Suatu  pelanggaran  yang  tidak  merugikan  orang  lain,  menurut  Bentham  sebaiknya  tidak dianggap  sebagai  tindakan  kriminal.  Pemidanaan,  menurut  Bentham,  hanya  bisa  diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. 23
Bentham  mulai  dengan  menekankan  bahwa  umat  manusia  menutut  kodratnya ditempatkan di bawah pemeritahan dua penguasa yang berdaulat yaitu ketidaksenangan dan kesenangan.  Menurut  kodratnya  manusia  menghindari  ketidaksenangan  dan  mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai, jika ia memilki kesenangan. Kebahagiaan tercapai, jika ia  memiliki  kesenangan  dan  bebas  dari  kesusahan. 24 Karena  menurut  kodratnya  tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh  daoat  meningkatkan  atau  mengurangi  kebahagiaan  sebanyak  mungkin  orang. Moralitas  suatu  tindakan  harus  ditentukan  dengan  menimbang  kegunaannya  untuk mencapai  kebahagian  umat  manusia.  Dengan  demikian,  Bentham  pada the  principle  of utility yang  berbunyi: the  gretes  happiness  of  the  greatest  number, kebahagiaan  terbesar dari  jumlah  orang  terbesar.  Prinsip  kegunaan  ini  menjadi  norma  untuk  tindakan-tindakan kita pribadi maupun untuk kebijaksanaan pemerintah, misalnya dalam menentukan hukum pidana.  Tetapi  kualitas  kebhagiaan  dapat  diukur  juga  secara  empiris,  yaitu  kita  harus berpedoman pada orang yang bijaksana dan berpengalaman dalam hal ini. Orang seperti itu
20 Aliran  ini  dipelopori  oleh  Jeremy  Bentham,  Jhon  Stuart  Mill,  dan  Rudolf  vonJhering.  Dengan memegang    prinisp  manusia  akan  melakukan  tindakan  untuk  mendapatkan  kebagiaan  yang  sebesar- besarya  dan  mengurangi  penderitaan.  Bentham  mencoba  menerapkannya  di  bidang  hukum.  Atas  dasar ini,  baik  burujnya  suatu  perbuatan  diukur  apakah  perbuatan  itu  mendatangkan  kebhagaan  atau  tidak. Demikian pun dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Jadinya,  undang-undang  yang  banyak  memberikan  kebahasiaan  pada  bagian  terbesar  masyarakat  akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut lihat: Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: PT. Ditra Aditya Bakti, 2010, hlm. 64.
21 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: Rajawal Pers, 2011, hlm. 179.
22 Antonius  Cahyadi  dan  E.  Fernando  Manullang, Pengantar  ke  Filsafat  Hukum, Jakarta:  Kencana, 2007, hlm. 62-63.
23 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 271.
24 Muhhamad Erwin, Op.cit, hlm. 181-182.
dapat memberi kepastian tentang mutu kesenangan. 25
Kebahagiaan  yang  menjadi  norma  etis  adalah  kebahagiaan  semua  orang  (termasuk kebhagiaan anak) yang terlibat dalam suatu kejadian, baik kebahagian satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Raja dan seorang bawahan dalam hal ini harus diperlakukan  sama.  Kebahagiaan  satu  orang  tidak  pernah  boleh  dianggap  lebih  penting daripada kebahagiaan orang  lain, everybody  to  caount  for  one,  nobody  to  count  for  more than  one. Dengan  demikian,  suatu  perbuatan  dinilai  baik,  jika  kebahagiaan  melebihi ketidakbahagiaan,  di  mana  kebahagiaan  semua  orang  yang  terlibat  dihitung  dengan  cara yang sama. 26 Roscoe Pound juga mengemukakan bahwa utilatarianisme sosial, atau aliran yang  percaya  baik  dan  yang  jahat  bagi  masyarakat  harus  diukur  dengan  faedah  tindakan timbal baik dalam membenu tercapainya kebahagian dan kesejahteraan bagi sebagian besar anggota  masyarakat  (dalam  hak  ini  anak  merupakan  bagian  dari  masyarakat),  ternyata memerlukan  koreksi,  baik  dari  ilmu  jiwa  maupun  sosiologi, 27 karena  hal  ini  saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan kebahagiaan.
Maka dari itu menurut penulis, di dalam memenuhi kebahagiaan anak yang ditinjau dari mazhab utilatarianisme ada dua bentuk, yaitu ditinjau dari segi perbuatan dan satunya lagi ditinjau  dari  peraturan  yang  responsif  dan  sifatnya  memberikan  kebahagian.  Dua  hal  ini merupakan peranan yang penting didalam mewujudkan kebahagiaan untuk anak, dan hal ini apat penulis jabarkan sebagai berikut:

## a) Utilatarianisme dari segi perbuatan
Prinisip kegunaan bahwa suatu perbuatan  adalah baik jika menghasilkan kebahagiaan terbersar  untuk  jumlah  orang  terbesar,  tidak  selamanya  benar. 28 Misalnya  ada  anak  yang mencuri orang tuanya, kemudian orang tuanya memukuli anak agar memberikan efek jera kepada anak, bahkan tidak mungkin anak mendapatkan luka akibat kekerasan fisik tersebut, walaupun anak sekalipun salah telah melakukan perbuatan dengan mencuri uang, tetapi hal melakukan  kekerasan  terhadap  anak  tidaklah  dibenarkan.  Kalau  kesenangan  orang  tua memeberikan kekerasan fisik kepada anaknya di dalam rangka memberikan efek jera agar tidak  melakukan  perbuatan  mencuri  ke  depannya  melebihi  dari  penderitaan  anak  sebagai korban kekerasan orang tua, walaupun tindakan anak mencuri orang tua adalah salah, maka menurut prinsip utilitarisme perbuatan itu bisa dinilai baik.
Di sini kesadaran moral kita akan memberontak, semua orang akan mengatakan bahwa kesenangan  yang  diperoleh  dengan  membuat  menderita  orang  lain,  tidak  pernah  dapat dibenarkan. Dengan kata lain, dalam sistem utilitarisme tidak ada tempat untuk paham hak, padahal  hak  merupakan  suatu  kategori  moral  yang  amat  penting 29 .  Terhadap  hal  ini menurut  penulis  hal  moral  sangatlah  penting  di  dalam  mewujudkan  kebahagiaan  anak, moral lebih diutamakan daripada perbuatan yang bisa merusak perlindungan hak anak. 30

## b) Utilatarianisme dari segi peraturan
Utilitarisme  aturan ini merupakan sebuah varian  yang menarik dari utilitarisme. Perlu diakui  bahwa  dengan  demikian  kita  bisa  lolos  dari  banyak  kesulitan  yang  melekat  pada utilitarisme perbuatan. Namun demikian, utilitarisme aturan ini sendiri tidak tanpa kesulitan
25 Ibid, hlm. 184.
26 Ibid.
27 Astim Riyanto, Filsafat Hukum, Bandung: Yapemdo, 2003, hlm. 169.
28 Muhammad Erwin, Op.cit, hlm. 186.
29 Ibid, hlm. 187.
30 Ini merupakan suatu masalah keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu kekurangan pokok  utilitarisme  sebagai  sistem  moral  adalah  bahwa  mereka  tidak  dapat  menampung  prinsip  keadilan dala  teori  mereka,  karena  itu  sistem  moral  yang  hanya  didasarkan  atas  prinsip  kegunaan  tidak  bisa diterima sebagai suatu sistem moral yang lengkap. Tapi pretensi mereka sesungguhnya demikian.
juga.  Kesulitan  utama  timbul,  jika  terjadi  konflik  antara  dua  aturan  moral. 31 Hal  ini  bisa dikaitkan dengan kasus yang penulis jelaskan dilatarbelakang, karena ketidakmampuannya di dalam mengasuh anak-anaknya karena ditinggal isteri serta himpitan perekonomian pada saat  ini,  yang  tidak  mampu  dibendungnya  lagi,  maka  Ayah  dari  anak-anak  tersebut mengajak  anak-anaknya  untuk  bunuh  diri  bersama,  dengan  harapan  agar  anak  tidak merasakan pedihnya kehidupan di masa yang akan datang, atau tidak merasakan kehidupan sulit  ayahnya  seperti  saat  ini  pada  masa  yang  akan  datang.  Di  sini  terdapat  konflik  dua aturan  moral  “orang  tidak  boleh  membunuh  atau  dibunuh”  dan  “orang  tua  harus menyelamatkan  kehidupan  anaknya”.  Dari  dua  aturan  moral  ini,  yang  mana  yang  paling penting?  Untuk  menjawab  pertanyaan  ini  harus  kita  lihat  situasi  paling  konkret,  dan mungkin  kebanyakan  orang  akan  menyatakan  tidak  boleh  membunuh  anaknya  walaupun kehidupan  yang  masa  akan  datang  tidak  baik  bagi  pemenuhan  kebutuhan  hidup  anak- anaknya.
Satu hal yang harus didingat disini, anak harus tetap tumbuh dan berkembang,jika orang tua tidak mampu maka anak bisa dierahkan kepada negara, biarkan negara yang merawat anak. Seperti ketentuan konstitusi kita pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara.

## 3. Mewujudkan  Perlindungan  Anak  Yang  Berkelanjutan  Dari  Pandangan Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan
Kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan dan keadilan tidak boleh hanya  ditetapkan  sesuai  dengan  kehendak  pemegang  kekuasaan,  melainkan  harus  sesuai dengan  nilai-nilai  (baik)  yang  berkembang  dalam  masyarakat. 32 Kata-kata  yang  paling sering  digunakan  oleh  para  ahli  hukum  ketika  memuji  atau  mencela  hukum  atau pelaksanaanya  adalah  kata  adil dan tidak  adil, dan mereka seringkali menulis seolah-olah ide keadilan dan moralitas adalah dua hal yang tinggal berdampingan. Memang ada alasan yang  amat  kuat  mengapa  keadilan  memilki  kedudukan  paling  menonjol  dalam  kritik  atas tatanan hukum, namun kita perlu melihat bahwa keadilan adalah segmen lain moralitas, dan bahwa  hukum  dan  pelaksanaan  hukum  bisa  jadi  memiliki  atau  tidak  memiliki  jenis kelebihan yang berbeda pula. 33
Ciri  khas  keadilan  dan  hubungan  sepesialnya  dengan  hukum  mulai  muncul  jika  kita mengamati  bahwa  sebagian  besar  kritik  yang  dibuat  dalam  tinjauan  adil  dan  tidak  adil hampir  sama  bisa  diungkapkan  dengan  kata-kata fair (berimbang)  dan unfair (tidak berimbang). 34 Hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan sehingga akan mudah dicapai  jika  hukum  berlaku  secara  efektif  dan  sebaliknya  menjadi  penghambat  jika  tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan  perilaku  masyarakat  sesuai  dengan  prasyarat  pembangunan.  Sejalan  dengan  tujuan hukum,  penyelesaian  persoalan  penerapan  hukum  juga  diarahkan  pada  upaya  untuk mewujudkan  keadilan.  Keadilan  merupakan  tujuan  hukum  yang  berhubungan  dengan kekuatan  berlakunya  peraturan  perundang-undangan  dan  karena  itu  harus  dapat diakomodasi dalam peraturan itu. 35
Didalam  pelaksanaan  hukum  di  Indonesia  masih  terlihat  perbedaan  di  kalangan
31 Ibid, hlm. 188.
32 Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integratif,  Rekontruksi  Terhadap  Teori  Hukum  Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakart: Gentha Publishing, 2012, hlm. 68.
33 H.L.A Hart, Konsep Hukum (The Concept Of Law), Bandung: Nusamedia, 2011, hlm. 244.
34 Ibid, hlm. 245.
35 Daniel Djoko Tarliman, “Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim” Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, 2003, hlm. 205.
masyarakat  luas.  Semua  kebebasan  hukum  bisa  dilaksanakan,  supremasi  hukum  di Indonesia  masih  dipertanyakan,  dengan  adanya  putusan  pengadilan  yang  belum mencerminkan keadilan yang mengacu pada perlakuan yang sama di hadapan hukum dan belum  ada keberpihakan  korban, terutama korbannya  adalah anak. 36 Dalam  permasalahan ini dibutuhkan dua fungsi negara, yaitu negara sebagai suatu wadah untuk mensejahterakan rakyat, kemudian fungsi negara untuk menjaga agar jangan sampai terjadi berupa gangguan terhadap hak pribadi warga masyarakat yang berkaitan dengan fungsi negara dalamhukum yang tidak hanya sebatas untuk menjaga keamanansaja bagi masyarakat, tetapi negara juga sebagai  pencapai  dan  pewujud  kesejahteraan  bagi  masyarakat, 37 dan  hal  ini  juga  berlaku bagi anak, karena anak adalah bagian dari masyarakat.
Mendapatkan  perlindungan  merupakan  hak  dari  setiap  anak 38 dan  diwujudkan perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. Dari ungkapkan tersebut, maka dapat dinyatakan upaya perlindungan anak sangat penting demi  kelansungan  masa  depan  sebuah  komunitas  yang  terkecil  yaitu  kelurag  maupun komunitas  yang  terbesar  yaitu  negara.  Perlindungan  anak  merupakan  suatu  usaha  yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara  manusiawi.  Hal  ini  berarti  bahwa  dilindunginya  hak  anak  dalam  memperoleh  dan mempertahankan  haknya  untuk  hidup,  mempunyai  kelangsungan  hidup,  bertumbuh kembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. 39
Bekelanjutan  merupakan  konsep  yang  sering  digunakan  dalam  kajian  lingkungan  dan hukum  lingkungan  yang  dikaitkan  dengan  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable development ) 40 . Berkelanjutan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan  yang  terus-menerus  dan  berkesinambungan.  Terkait  hal  ini  maka  konsep berkelanjutan tentu dapat diterapkan di dalam perlindunga, hal ini akan membawa jaminan dan kepastian perlindungan anak yang terus menerus. Dalam menata konsep berkelanjutan ini maka pemerintah melakukan penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan  secara dini kepada masyarakat sekolah.  Karena dengan   adanya penanaman pemahaman terhadap perlindungan anak berkelanjutan membuat perlindungan
36 Anak  seyogyanya  di  pandang  sebagai  asset  berharga  dari  suatu  bangsa  dan  negara  di  masa mendatang  yang  harus  dijaga  dan  dilindungi  hak-haknya.  Bagaimanapun  juga,  di  tangan  anak-anaklah kemajuan  suatu  bangsa  ditentukan.  Semakin  modern  suatu  negara,  maka  semakin  besar  perhatiannya dalam  menciptkan  kondisi  yang  kondusif  bagi  tumbuh  kembang  anak-anak  dalam  rangka  memberi perlindungan  hukum.  Perlindungan  yang  diberikan  negara  terhadap  anak  meliputi  berbagai  aspek kehidupan yaitu: aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.
37 Teguh Prasetyo, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkaitan dan Bermartabat, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 145.
38 Indonesia sudah seharusnya menaati setiap aturan terkait dengan konvensi tersebut, salah satu yang terpenting  di  dalamnya  adalah  prinsip the  best  interest  of  the  child yang  dalam  hal  ini  prinsip  tersebut menimbulkan  pertanyaan  terkait  dengan  anak-anak  yang  terpaksa  bekerja,  apakah  di  dalam  prinsip  ini benar-benar  mutlak  dapat  diterapkan  terkait  dengan  kepentingan  perlindungan  anak-anak  yang  terpaksa bekerja itu sendiri ataukah justru di dalamnya akan menimbulkan kesan pembatasan kemampuan anak di dalam pekerjaan yang dapat mereka lakukan untuk kelangsungan hidup mereka mengingat bahwa prinsip the best interest of the child merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan anak, lebih  lanjut lihat dalam: Evans Angokaming Djehadut dan Ni Putu Purwanti, Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child  Pada  Kehidupan  Anak  Yang  Terpaksa  Bekerja  Di  Indonesia, Bali:  Universitas  Udayana,  Tanpa Tahun, hlm. 2.
39 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996, hlm. 14.
40 Yuliandri,  “Membentuk  Undang-Undang  Yang  Berkelanjutan” ,  Jurnal  Konstitusi ,  Vol.  II  No  2, 2009, hlm. 12.
ini  tidak  berhenti  ketika  ada  kasus-kasus  anak  yang  lagi hot  topic diperbincangkan,  lebih jauh  dari  itu  hal  ini  membuat  implementasi  undang-undang  perlindungan  anak  yang  ada bisa  dilaksanakan  oleh  setiap  orang,  aparat  penegak  hukum  dan  pihak-pihak  terkait  yang disebutkan  didalam  undang-undang  perlindungan  anak  secara  berkelanjutan,  terutama berkelanjutan di dalam tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatm dan keadilan.
Terhadap berkelanjutan perlindungan anak terutama di dalam mencapai tujuan hukum, maka  ada  3  (tiga)  aspek  poin  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  rangka  mencapai kebahagian anak, yaitu:
a) Keadilan hukum yang berkelanjutan bagi anak;
Masalah  keadilan 41 mempunyai  makna  yang  sangat  medasar  bagi  kehidupan  bersama manusia.  Kerinduan  itu  bersemayam  dalm  hasrat  akan  kebahagiaan  yang  tidak  mungkin dibinasakan.  Suatu  keadilan  absolut  tidak  dapat  diwujudkan  di  dunia  ini. 42 Karena  itu penilaian  keadilan  atau  tidak  adilnya  hukum 43 bagi  anak  ditentukan  oleh  sikap  orang  tua terhadap hubungan hukum dan keadilan. Orang tua dapat memakai hukum atau aturan di dalam mendidik anaknya tetapi jangan sampai melupakan keadilan di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak adalah aset yang harus dilindungi oleh orang tua, di dalam menciptakan generasi yang baik di Indonesia ke depan.
b) Kepastian hukum yang berkelanjutan bagi anak;
Salah  satu  tujuan  hukum  adalah  mencapai  kepastian  hukum,  yang  berguna  didalam menciptakan  kebahagiaan. 44 Cita  hukum  adalah  perwujudan  tujuan  berdasarkan keinginan, 45 harus  disadari  bahwa  ketertiban  umum  dan  kemudian  keadilan  yang  hendak disadari bahwa ketertiban umum dan kemudian keailan hukum yanghendak dicapai dalam penyelenggaran hukum, dan dipertahankan secara dinamis sebagai penyelenggaran hukum dalam suatu proses sosial. Karena manusia tidak dibimbing hany oleh nalurinya, melainkan (seharusnya)  terutama  oleh  akalnya,  patokan  perilakunya  itu  juga  dijaga  oleh  suatu substansi  yang merupakan produk dari akal,  yang dalam zaman modern disebut negara. 46 Tertib  hukum  itu  harus  beres  dan  bersih  dari  salah  kaprah.  Ketentuan-ketentuan  hukum harus  bisa  diandalkan  untuk  memberikan  jalan  keluar,  dan  penegakan  hukum  itu  harus konsisten supaya rakyat memahami, mana yang hukum dan maa yang bukan hukum.
Sebagai bagian dari proses sosial, penegakan kepastian hukum itu bertumpu pada dua komponen  utama: Pertama, hukum  itu  harus  bisa  memberikan  kepastian  dalam  orientasi bagi  masyarakat  dan Kedua, kepastian  daam  penerapan  hukum  oleh  penegak  hukum. 47 Begitu  juga  terhadap  perlindungan  anak,  harus  ada  kepastian  hukum  yang  diberikan  oleh orang  tua  di  dalam  menjalankan  perlindungan  anak  yang  berkelanjutan.  Faktor-faktor
41 Meskipun  demikian,  rasa  keadilan  tidak  dapat  dipandang  sebagai  seuatu  yang  mutlak.  Rasa keadilan adalah senantiasa ralatif sifatnya.
42 Budiono  Kusumohamdijojo, Filsafat  Hukum,  Problemetik  Ketertiban  Yang  Adil, Bandung: Mandar, 2011, hlm. 147.
43 Kegiatan  membahas  filsafat  hukum  tanpa  membahas  juga  masalah  keadilan  sosial  adalah  mirip dengan  mengupas  kebenaran  sambil  menghindarkan  diri  dari  jenis-jenis  kebenaran  tertentu.  Karena hukum  adalah  hukum  karena  maunya  adil,  sedangkan  hukum  hanya  relevan  bagi  kehidupan  bersama, maka pembahasan mengenai filsafat hukum tidak mungkin mengingkari pembahasan mengenai masalah keadilan  juga  dalam  konteks  kehidupan  bersama  yang  empiris  dan  sekaligus  multikompleks.  Sebagai deikian, masalah iu sudah terlanjur dikenal sebagai masalah konteks kehidupan bersama yang empiris dan sekaligus  multikompleks.  Sebagai  demikian,  masalah  itu  sudah  terlanjur  dikenal  sebagai  masalah keadilan sosial.
44 R. Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Bandung: Armico, 1992, hlm. 7.
45 Ahmad Roestandi, Responsi Filsafat Hukum, Bandung: Armico, 1984, hlm. 76.
46 Hegel, G. W. F, Grundlinien der Philoshopie des Rechts, Berlin, 1821, hlm. 257.
47 Budiono Kusumohamdijojo, Op.cit, hlm. 172.
terpenting yang merupakan acuan bagi suatu kepastian orientasi bagi masyarakat di dalam perlindungan anak adalah: 48
a. norma-norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang;
b. transpransi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan noratif;
c. kesinambungan  tertib  hukum  yang  memberi  acuan  bagi  perilaku  di  masa  mendatang. Hal ini tentu di dalam acuan bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia.
c) Kemanfaatan hukum yang berkelanjutan bagi anak.
Hukum  sebagai  sejumlah  rumusan  pengetahuan  yang  ditetapkan  untuk  mengatur  lalu lintas  perilaku  manusia  dapat  berjalan  lancer,  tidak  saling  tubruk  dan  berkeadilan. Sebagaimana  lazimnya  pengetahuan,  hukum  tidak  terlahir  di  ruang  hampa,  hukum  selalu berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi soluis atas terjadinya  kemampatan  yang  disebabkan  oleh  potensi-ptensi  negartif  yang  ada  pada manusia. 49
Kemanfaatn  hukum  perlu  diperhatikan  karena  semua  orang  mengharpakan  adanya manfaat  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  Jangan  sampai  penegakan  hukum  justru menimbulkan  keresahan  masyarakat,  karena  kalau  kita  berbicara  tentang  hukum  kita cenderung  hanya  melihat  pada  peraturan  perundang-undangan,  yang  terkadang  aturan itutidak  sempurna  adanya  dan  tidak  aspiratif  degan  kehidupan  bermasyarakat.  Keadilan memang salah satu nilai utama dari hukum, tetapi disamping itu harus ada keseimbangan terhadap  kepastian  dan  kemanfaatan.  Begitu  juga  terhadap  kemanfaatan  hukum  yang berkelanjutan  bagi  anak,  perlindungan  itu  tidak  hanya  terhenti  dari  segi  kepastian  yang berkelanjutan  serta  keadilan  yang  berkelanjutan,  tetapi  harus  dilengkapi  dengan  adanya kemanfaatn hukum yang berkelanjutan bagi anak.

## C. SIMPULAN
Perlindungan  terhadap  hak  anak  merupakan  Hak  Asasi  Manusia.  Upaya  untuk melindungi  hak-hak  dan  masa  depan  anak  yang  dilanggar  oleh  negara,  orang  dewasa, lingkungan  sendiri,  ataupun  orangtuanyapun  masih  belum  begitu  di  perhatikan.  Padahal anak  merupakan  belahan  jiwa,  gambaran  dan  cermin  masa  depan,  asset  keluara,  agama serta  bangsa  dan  negara.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  telah  memberikan  sanksi pada  setiap  orang  tua  yang  melakukan  menyalahgunakananak  untuk  kepentingan- kepentingan yang dilarang oleh hukum.
Terhadap kasus orang tua yang gagal di dalam melindungi hak anaknya, maka menurut penulis hal tersebut telah melanggar hak asasi anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.  Sejak  Indonesia  meratifikasi  aturan  terkait  Hak  Asasi  Manusia  dan  membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor  35Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  penulis  mengiran  bahwa  orangtua  telah  gagal  di  dalam melaksanakan perlindungan anak. Pemenuhan kebahagiaan anak yang ditinjau dari mazhab utilatarianisme ada dua bentuk pemenuhan  yang dibutuhkan oleh anak,  yaitu ditinjau dari segi  perbuatan  dan  satunya  lagi  ditinjau  dari  peraturan  yang  responsif  dan  sifatnya memberikan  kebahagian.  Dua  hal  ini  merupakan  peranan  yang  penting  didalam
48 Ibid, hlm. 173-174.
49 Sebenarnya  hukum  itu  untuk  ditaati,  bagaimanapun  juga  tujuan  penetapan  hukum  adalah  untuk menciptakan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  hukum  ditaati  walaupun  jelek  dan  tidak  adil.  Hukum  bisa  saja salah,  tetapisepanjang  masih  berlaku,  hukum  itu  seharusnya  diperhatikan  dan  dipatuhi.  Kita  tidak  bisa membuat  hukum  yang  dianggap  tidak  adil.  Itu  menjadi  lebih  baik  degan  merusak  hukum  itu,  semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.
mewujudkan kebahagiaan untuk anak. Terhadap berkelanjutan perlindungan anak terutama di  dalam  mencapai  tujuan  hukum,  maka  yang  diperlukan  adalah:  keadialan  hukum  yang berkelanjutan bagi anak; kepastian  hukum yang berkelanjutan bagi anak dan kemanfaatan hukum yang berkelanjutan bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
Atmasasmita,  Romli,  2012, Teori  Hukum  Integratif,  Rekontruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Gentha Publishing.
Bariah,  Chairul,  2005, Aturan-Aturan  Hukum  Trafficking  (Perdagangan  Perempuan  dan Anak), Medan: USU.Press.
Bensuil,  Andyka  Pratama,  “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Dan  Perungang- Undangan  Pidana  Terhadap  Perdagangan  ( Traffiking )  Anak”, Jurnal  Crimen, Vol. IV, No. 4, Juli 2015. Menado: Universitas Sam Ratulangi.
Cahyadi, Antonius dan E. Fernando Manullang, 2007, Pengantar ke Filsafat Hukum, Jakarta:
Kencana.
Detik.com, Kasus  Anak  Diajak  Bunuh  Diri,  Polisi  Cari  Ibu  Dan  Teman-temannya, http://news.detik.com/berita/d-3340714/kasus-anak-diajak-bunuh-diri-polisi-cari-ibu- dan-teman-temannya, diakses pada tanggal 10 November 2016.
Dipoyo,  Kirdi,  1985, Penghayatan  Dan  Pengamalan  Pancasila,  Keadilan  Sosial, Jakarta: C.V Rajawali.
Djehadut, Evans Angokaming dan Ni Putu Purwanti, Tanpa Tahun, Penerapan Prinsip The Best  Interest  Of  The  Child  Pada  Kehidupan  Anak  Yang  Terpaksa  Bekerja  Di Indonesia, Bali: Universitas Udayana.
Endrawati,  Netty,  “Perlindungan  hukum  terhadap  Pekerja  Anak  Di  Sektor  Informal  (Studi Kasus  Di  Kota  Kediri)” Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.  12.  No.  2,  Mei  2012, Semarang: Uiversitas Dipenegoro.
Erwin,  Muhammad,  2011, Filsafat  Hukum,  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum, Jakarta: Rajawal Pers.
Ferdi,  “Mengoreksi  Posisi  HAM  Yang  Bersumber  Dari  Doktrin  HAM  1948 DenganMenggunakan  Pancasila  Untuk  Mengukur  Tingkat  Kontroversi  Ataupun Complience ”, Jurnal Advokasi, Vol. 1, No. 1, Januari 2007. Padang: STIH Padang.
Gosita, Arif, 1996, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Pressindo
Harahap, Irwan Safaruddin, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual  Dalam  PerspektifHukum  Progresif  (Studi  KAsus  Anak  Korban  Sodomi  Di Sumatera  Utara), Padang:  Disertasi  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Andalas.
Hart, H.L.A, 2011, Konsep Hukum (The Concept Of Law), Bandung: Nusamedia.
Hegel, G. W. F, 1821, Grundlinien der Philoshopie des Rechts, Berlin.
Irwanto,  2008, Menentang  Pornografi  dan  Eksploitasi  Seksual  Terhadap  Anak, Jakarta: ECPAT.
Kalo,  H.  Syafruddin,  “Penegakan  Hukum  Yang  Menjamin  Kepastian  Hukum  dan  Rasa Keadilan Masyarakat” Makalah yang disampaikan pada pengukuhan Pengurus Tapak Suci  Indonesia  Koordinator  Daerah  Sumatera  Utara,  Medan:  Tapak  Suci  Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, 27 April 2007.
Kontras , Konvensi Tentang Hak Anak , http://www.kontras.org/baru/Konvensi Hak Anak.pdf, di akses pada tanggal 12 November 2016.
Kusumohamdijojo,  Budiono,  2011, Filsafat  Hukum,  Problemetik  Ketertiban  Yang  Adil,
Bandung: Mandar Maju.
Manan, Bagir, et al , 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: PT. Alumni.
Muladi, 1997 , Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Benerbit Universitas Diponegoro.
O. Notohamidjojo 1975, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
Prasetyo, Teguh, 2013, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkaitan dan Bermartabat, Jakarta: Rajawali Press.
Rajardjo, Satjipto, 1984, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Alumni.
_______, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Rasjidi,  Lili  dan  Ira  Thania  Rasjidi,  2010, Filsafat  dan  Teori  Hukum, Bandung:  PT.  Ditra Aditya Bakti.
Riyanto, Astim, 2003, Filsafat Hukum, Bandung: Yapemdo.
Roestandi, Ahmad, 1984, Responsi Filsafat Hukum, Bandung: Armico.
Salman, R. Otje, 1992, Ikhtisar Filsafat Hukum, Bandung: Armico.
Santoso, H.M Agus, 2012, Hukum, Moral, dan Keadilan, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
Soekanto,  Soerjono,  2010, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
Tarliman,  Daniel  Djoko  “Keadilan  Sebagai  Landasan  Filosofi  Peraturan  Perundang- Undangan dan Putusan Hakim” Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, 2003, Surabaya: Universitas Surabaya.
Yuliandri, “Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan” , Jurnal Konstitusi , Vol. II No 2, 2009, Padang: Universitas Andalas.