## PENERAPAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KHI DAN KUHPERDATA DI KABUPATEN BONE (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Suwardi Bahtiar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: suwardibahtiar@gmail.com

## Abstract
Endowment system according to hukumadat in Sub-Province of Bone that is  division  of  inappropriate  heritage  part  of  which  its  is  it  him  accepted,  in division  of  heritage  finished  upon  mutual  consensus  without  passing  Justice  of local  Religion.  Pursuant  to  Section  185  sentence  (1),  one  can  heir  because replacement of place is one who is replaced by its child should have passed away in advance from heir and also one who is replaced by its child represent heir of andaikata  he  above  the  ground.  Besides,  top-drawer  condition  is  that  heir goodness which in fact and also substitution heir have to believe in Islam.
Keyword : Heir Substitution

## Abstrak
Sistem  pewarisan  menurut  hukumadat  di  Kabupaten  Bone  yaitu pembagian  warisan  tidak  sesuai  bagian  yang  semestinya  diterima,  dalam pembagian  warisan  diselesaikan  secara  musyawarah  tanpa  melalui  Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena penggantian  tempat  adalah  orang  yang  digantikan  oleh  anaknya  tersebut  harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup. Selain itu, syarat yang  paling  penting  adalah  bahwa  baik  pewaris  yang  sebenarnya  maupun  ahli waris pengganti harus beragama Islam.
Kata Kunci : Ahli Waris Pengganti

## LATAR BELAKANG MASALAH
egara  Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  terdiri  atas  berbagai macam  suku  bangsa,  budaya,  agama  dan  bahasa.  Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat  sebagai  akibat  dari  adanya  perbedaan  kepentingan.  Guna  mengatasi perbedaan  tersebut  dibutuhkan  adanya  peraturan  hukum  yang  mampu  mengatur seluruh perikehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.
Hukum    sebagai agent    of    change dalam    kehidupan    masyarakat seharusnya  dapat  mengatasi  atau  setidaknya  telah  mewaspadai  segala  bentuk perubahan  sosial  maupun  kebudayaan  yang  menggejala  didalam  masyarakat yang  kompleks.  Sekalipun  konsep-konsep  hukum  tersebut  tidak  sepenuhnya dipahami  oleh  masyarakat,  tetapi  hukum  itu  sendiri  tetap eksis dalam konteks yang  lebih  universal.  Hal  ini  tidak  lain  karena  masyarakat  umum  yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi  dengan pemahaman konsep yang menyeluruh.
Dalam hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme karena sampai saat  ini  masih  berlaku  hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum  barat.  Dari  tiga sistem hukum tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan hukum positif di Indonesia, tetapi bidang–bidang  penting  hukum  perdata  Islam  telah  menjadi  hukum  positif. Bidang-bidang  penting  hukum  perdata  Islam  dimaksud  adalah  hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.
Hukum  kewarisan  merupakan  bagian  dari  hukum  kekeluargaan  yang memegang  peranan  penting,  bahkan  menentukan  dan  mencerminkan  sistem kekeluargaan  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Hukum  kewarisan  sangat  erat hubungannya  dengan  kehidupan  manusia  terkait  dengan  harta  kekayaan  dan manusia  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  karena  kematian  atau  meninggal  dunia adalah  peristiwa  yang  pasti  akan  dialami  oleh  seseorang.  Kematian  merupakan akhir  dari  perjalanan  hidup  seorang  manusia.  Jika  orang  yang  meninggal  dunia yang  dikenal  dengan  pewaris    meninggalkan  keluarga  dan  harta  kekayaan  yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  serta  hukum  apa  yang  akan  diterapkan  untuk membagi  warisan  tersebut.  Hukum  yang    membahas  tentang  peralihan  harta peninggalan,  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban  seseorang  yang meninggal dunia diatur dalam hukum kewarisan.
Salah    satu    bentuk    hukum    yang    diterapkan    di    Indonesia    dalam mengatur    hubungan    hukum    antara    masyarakat    Indonesia    adalah    Hukum Islam.  Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  bersumber  dari  al-Quran  dan

## N
al-Hadist    yang    mengatur    segala    perbuatan    hukum    bagi    masyarakat  yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai  kewarisan.
Pada  kenyataannya  bidang  kewarisan  mengalami  perkembangan  yang berarti.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  kompleks dan  pola  pemikirannya  bisa  berubah  sesuai  dengan  perkembangan  zaman. Diantaranya  hukum  kewarisan  Islam  yang  mengalami  perkembangan  dengan adanya  ahli  waris  pengganti,  yang  penerapannya  di  Indonesia  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Salah  satu  konsep  pembaharuan  hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia ditandai  dengan  lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  melalui  Intruksi  Presiden Republik    Indonesia    Nomor    1    Tahun    1991    tanggal    10    Juni    1991    tentang Kompilasi  Hukum  Islam. Salah  satu  konsep  pembaharuan  hukum  kewarisan Islam    dalam    Kompilasai    Hukum    Islam    (KHI)    adalah    diberikannya    hak seorang    ahli    waris    yang    telah    meninggal    dunia  kepada  keturunannya  yang masih  hidup.  Aturan  ini  tercantum  dalam    pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam yang menjelaskan bahwa: 1
1. Ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu  dari  pada  si  pewaris  maka kedudukannya  dapat di  gantikan  oleh  anaknya,  kecuali  mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian  bagi  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari  bagian  ahli waris yang sederajat.
Dalam  hukum  kewarisan  Islam  ada  ahli  waris  pengganti,  yang  dalam beberapa  hal  berbeda  dengan  penggantian  tempat  ahli  waris  ( plaatsvervulling ) dalam  hukum  kewarisan  KUHPerdata.  Ketidak  jelasan    tersebut    terkadang menimbulkan    interpertasi    yang    berbeda    sehingga    implementasi  tentang  ahli waris pengganti ini juga diduga beragam.

## METODE PENELITIAN
penelitian  ini  yaitu  digunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode studi  kasus.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  penerapan  ahli  waris pengganti  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Pengadilan  Agama Kabupaten  Bone.  Pemilihan  lokasi  ini  didasarkan  pada  alasan  bahwa  Pengadilan Agama  Kabupaten  Bone  tersebut  dapat  memberikan  data-data  dan  keterangan yang  berkenaan  dengan  masalah  kewarisan  khususnya  tentang  ahli  waris pengganti.
1 KompilasiHukumIslam (Yayasan Al-Hikmah Dan Ditbinbapera, 1998), h. 65.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Kab. Bone
Membahas  mengenai  realitas atau praktek  yang terjadi  dalam  masyarakat dalam hal pembagian warisan, maka terlebih dahulu ditinjau dari  teori atau aturan yang  mengatur  sebagaimana  mestinya.  Alquran  sebagai  sumber  hukum  Islam tertinggi yang bersifat universal bagi seluruh umat Islam yang tidak terbatasi oleh ruang  dan  waktu,  yang  mengatur  berbagai  macam  aturan  bagi  manusia  untuk bertindak  yang  dengannya  dapat  membedakan  antara  baik  dengan  buruk,  benar atau salah,  yang akan membawanya pada suatu titik yaitu kesempurnaan.
Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang  bertalian  dengan  proses  penerusan/pengoperan  dan  peralihan/perpindahan harta  kekayaan  materiil  dan  non  materiil  dari  generasi  ke  generasi.  Pengaruh aturan-aturan  hukum  lainnya  atas  lapangan  hukum  waris  atas  lapangan  hukum waris dapat diwariskan.
Hukum  waris  adat  itu  mempunyai  corak  dan  sifat-sifat  tersendiri  yang khas  Indonesia,  yang  berbeda  dari  hukum  Islam  maupun  hukum  barat.Sebab perbedaannya  terletak  dari  latar  belakang  alam  fikiran  bangsa  Indonesia  yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika.Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup.
Dari  tingkah  laku  yang  sering  dilakukan,  dalam  hal  ini  mengenai  suatu tindakan yang diterapkan dalam suatu kondisi kemudian menjadi kebiasaan/kultur masyarakat  yang  nantinnya  akan  berbeda  dengan  kultur  kelompok  masyarakat yang  lain,  yang  secara  turun-temurun  akan  dilaksanakan  yang  mungkin  akan berbeda dengan apa yang telah diatur.
Istilah  hukum  waris  adat  atau  bisa  disebut  hukum  adat  waris  tidak  ada bedanya. Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam  hukum  waris  adat  tidak  semata-mata  hanya  akan  menguraikan  tentang waris  dalam  hubungannya  dengan  ahli  waris,  tetapi  lebih  luas  dari  itu. Sebagaimana  telah  dikemukakan  diatas  hukum  waris  adat  adalah  hukum  adat yang  memuat  garis-garis  ketentuan  tentang  sistem  dan  azas-azas  hukum  waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu  dialihkan  penguasaan  dan  pemilikannya  dari  pewaris  kepada  ahli  waris. Hukum  waris  adat  sesungguhnya  adalah  hukum  penerusan  harta  kekeyaan  dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini dapat diperhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  denagan  Narniati  hakim  di  pengadilan Agama  Kabupaten  Bone,  bahwa  pembagian  warisan  tanpa  melalui  pengadilan bisa  saja  meskipun  jumlah  yang  diterima  tidak  sama  dengan  jumlah  yang seharusnya  diterima,  karena  bagaimanapun  perdamaian  yang  paling  utama. Selanjutnya, Sumardi menambahkan bahwa perdamaian yang lahir dari kesepakan dari keluarga merupakan putusan yang paling tinggi nilainya karena dengan damai tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan, berbeda halnya ketika suatu masalah diselesaikan  melalui  putusan  pengadilan,  akan  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan atas keputusan tersebut. 2
Adapun ketika ahli waris yang lain merasa dirugikan atas keputusan yang telah  dibuat,  dapat  mengajukan  tuntutan  ke  Pengadilan  Agama  setempat,    maka harta peninggalan tersebut akan dibagi sesuai aturan yang ada dan semua kerabat yang  berhak  menjadi  ahli  waris  akan  mendapat  bagiannya  termasuk  orang  tua meskipun  posisi  orang  tua  tidak  menjadi  penuntut  bahkan  orang  tua  tersebut tergolong  tergugat.
Amiruddin (Hakim pengadilan Agama Kabupaten Bone), juga menambahkan  pendapat  dari  Sumardi  bahwa  perdamaian  merupakan  hal  yang tertinggi dan dapat mengesampingkan bagian yang seharusnya diterima oleh para ahli  waris.  Ketika  suatu  perkara  hendak  diselesaikan  melalui  pengadilan  tanpa terkecuali  termasuk  masalah  kewarisan,  terlebih  dahulu  diupayakan  mediasi melalui  mediator  yang  ditunjuk  oleh  hakim  untuk  mendamaikan  para  pihak.  Hal tersebut  beradasarkan  dengan  peraturan  Mahkama  Agung  Republik  Indonesia No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pegadilan.Dalam dunia pengadilan, sebenarnya  hanya  ada  satu  hal  pokok  yang  dicari  para justiabalance (pencari keadilan)  yaitu  Putusan  Hakim.  Untuk  lahirnya  sebuah  putusan  diperlukan beberapa prosedur tententu, dan ada berbagai jenis putusan  yang akan dilahirkan dari dunia peradilan. 3
B. Penerapan ahli waris pengganti menurut Pengadilan AgamaKab. Bone
Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  terakhir  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang yang beragama  Islam,  dalam  hal  kewarisan,  wasiat  dan  hibah,  apabila  ada  sengketa
2 Wawancara pada tanggal 18 Desember 2014.
3 Wawancara pada tanggal 18 Desember 2014.
dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia dimana peradilan agama memerikasa dan mengadili perkara- perkara  tertentu  atau  mengenai  golongan  rakyat  tertentu,  yakni  perkara-perkara perdata  tertentu  dan  hanya  untuk  orang-orang  Islam.  Bagi  masyarakat  Indonesia yang beragama Islam, dalam hal masalah kewarisan masih terdapat kebingungan dalam  hal  penyelesaiannya  yakni  melalui  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Negeri.  Dampaknya  adalah  bahwa  banyak  kasus  kewarisan  yang  masuk  di Pengadilan  Negeri  dan  sekaligus  masuk  pula  di  Pengadilan  Agama  dimana putusannya  sering  pula  berbeda  oleh  karena  dasar  hukum  yang  digunakan  juga berbeda. 4
Dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  terjadi  dalam  masyarakat, Pengadilan  Agama  mendasarkan  keputusannya  pada  ketentuan  yang  ada  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).Meskipun baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  sudah  digunakan layaknya  undang-undang.Sebagaimana  lembaga  peradilan  umum,  tuntutan  hak yang  dapat  diajukan  di  Pengadilan  Agama  dapat  berupa  permohonan  dan  dapat pula  berupa  gugatan.Pada  kasus  ini,  tuntutan  hak  yang  diajukan  adalah  hak mewaris dari ahli waris yang berupa permohonan penetapan ahli waris.
Pertimbangan  putusan  terdiri  dari  2  (dua)  bagian,  yaitu  pertimbangan tentang  fakta  hukum  dan  pertimbangan  hukumnya  itu  sendiri.  Pertimbangan tentang  fakta  diperoleh  dengan  cara  memeriksa  alat  bukti  secara  empiris  dalam persidangan.  Fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  selanjutnya  diuji menggunakan  teori  kebenaran  koresponden  untuk  memperoleh  fakta  hukum  dan petunjuk.Sedangkan  pertimbangan  hukum  merupakan  bagian  pertimbangan  yang memuat  uji  verifikasi  antara  fakta  hukum  dengan  berbagai  teori  dan  peraturan perundang-undangan.Terbukti  tidaknya  suatu  perkara  di  pengadilan  sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.
Berdasarkan kasus (perkara) di Pengadilan Agama Watampone tahun 2013 dari  permohonan,  Majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Watampone  kemudian menetapkan  ahli  waris  dari  Almarhumah  Andi  Jare  atas  harta  warisan  berupa tanah dan empang yang terletak di Desa Cege Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Permohonan  ini  diajukan  dengan  alasan  bahwa  harta  warisan  berupa  tanah tersebut akan dibeli oleh pemohon sehingga untuk kelancaran proses jual belinya dan  untuk  kedepannya  tidak  akan  ada  sengketa  kewarisan  yang  bisa  melibatkan
4 Roihan  A.  Rasyid, Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  Undang-Undang  No.  7 Tahun 1989, (Bandung: Sinar Grafika, 1990), h. 5.
pemohon,  maka  ditetapkan  ahli  waris  yang  berhak  atas  empang  dan  tanah  tanah tersebut.
Permohonan  penetapan  ahli  waris  di  Pengadilan  Agama  Watampone diajukan oleh Muh. Fulan bin Abd. Fulan dan Abd. Fulan bin Muh. Fulan sebagai pemohon.  Dalam  permohonannya,  pemohon  pada  pokoknya  bermohon  agar Pengadilan  Agama  Watampone  menetapkan  ahli  waris  dari  Almarhum  Andi Lawang  dan  Almarhumah  Andi  Jare,  dengan  alasan  bahwa  almarhum  dan almarhumah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan empang yang terletak di  Desa  Cege  Kecamatan  Mare  Kabupaten  Bone,  yang  akan  dijual  oleh  para Pemohon.  Untuk  maksud  tersebut  dan  untuk  kelancaran  proses  penjualan  harta warisan  tersebut,  maka  pemohon  mengajukan  permohnan  penetapan  ahli  waris kepada Pengadilan Agama Watampone.
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.Wtp.Tanggal 19 Desember 2013, diuraikan bahwa tanah harta warisan  berupa  tanah  tersebut  sebelumnya  telah  dibagi  pada  saat  Andi  Lawang meninggal  dunia.  Dalam  penetapan  Pengadilan  Agama  Watampone  ini,  yang menjadi  Pewaris  adalah  Andi  Jare  sehingga  bagiannya  yang  81  bagian  itu  yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam  boleh  digunakan  dalam  hal  tertentu saja,  yakni  apabila  ada  ahli  waris  yang  dipandang  tidak  bisa  memperoleh  harta warisan  atau  belum  berhak  memperoleh  harta  warisan,  sementara  yang bersangkutan  sangat  dekat  hubungan  kekerabataanya  (hubungan  darah)  dengan pewaris,  misalnya  cucu  dari  si  pewaris.  Dalam  kasus  seperti  ini  timbul  2  (dua) pendapat,  ada  yang  mengatakan  mereka  dapat  menggantikan  ahli  waris  dan  ada pula  yang  mengatakan  mereka  tidak  dapat  menggantikan  ahli  waris.Pandangan yang mengatakan bahwa cucu pewaris dipandang tidak berhak mendapatkan harta warisan  karena  masih  ada  kelompok  ahli  waris dzawwul  furudh yang menutupinya.Namun  demikian,  ketentuan  yang  terpenting  adalah  bahwa  ahli waris  pengganti  dapat  menggantikan  kedudukan  ahli  waris dzawwul  furudh sepanjang ahli waris dzawwul furudh yang lebih dulu meninggal dunia dari pada si pewaris.
Dengan  mempergunakan  Pasal  185  tersebut  sebagai  dasar  dalam pertimbangan  hukum,  maka  bagian  ahli  waris  tersebut  dapat  saja  memperoleh bagian maksimal, yakni seperti sedianya akan diterima orang tuanya selama yang bersangkutan  tidak  terhalang  untuk  tampil  menjadi  ahli  waris  sebagaimana disebutkan dalam Pasal  173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut  yang terhalang  menjadi  ahli  waris  adalah  ahli  waris  yang  telah  dipersalahkan  oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum  tetap karena  alasan pembunuhan, atau
mencoba  melakukan  pembunuhan,  atau  menganiaya  berat  pewaris,  atau  pun memfitnah pewaris.
Menurut Amiruddin, Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa anak- anak si pewaris dianggap tidak efektif lagi untuk mendinding atau menutupi ahli waris  lainnya,  dalam  hal  ini  cucu  laki-laki  dan  wanita  dari  anak  perempuan  si pewaris  yang  telah  meninggal  terlebih  dahulu  sehingga  mereka  ditetapkan memperoleh  bagian  yang  berasal  dari  bagian  orang  tuanya.  Cucu  dari  pewaris masing-masing  diangkat  posisinya  sebagai  ahli  waris  efektif  untuk  mengganti kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris.Setelah penempatan  tersebut,  posisi  cucu  tersebut  kedudukannya  tidak  disejajarkan dengan  posisi  anak-anak  si  pewaris  sehingga  ahli  waris  pengganti  hanya memperoleh  bagian  dari  bagian  yang  diterima  oleh  orang  tuanya.Bagian  orang tuanya  inilah  yang  kemudian  dibagi  oleh  si  cucu  berdasarkan  porsinya  masing- masing.
Menurut  Yunus  K  (Hakim  PA  Watampone),  bahwa  ahli  waris  pengganti pada  dasarnya  adalah  ahli  waris  karena  penggantian,  yaitu  orang-orang  yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan mati lebih dulu  dari  pada  pewaris  sehingga  kedudukan  orang  tuanya  digantikan  olehnya. Jadi,  Pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam  bermakna  selain  penggantian  tempat, juga bermakna derajat dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki- laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini adalah bahwa ahli waris yang menggantikan  kedudukan  anak  lak-laki  memperoleh  derajat  yang  sama  dengan anak  laki-laki,  ahli  waris  yang  menggantikan  anak  perempuan  maka  ia  akan memperoleh  derajat  yang  sama  dengan  anak  perempuan  yang  digantikannya. Sedangkan hak yang dimaksud adalah bahwa apabila orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan. 5
Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  batasan  mengenai  bagian  yang diterima  oleh  ahli  waris  pengganti  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  185  ayat  (2) ompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh  melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang  sederajat  dengan  yang  diganti. Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka penulis berpendapat bahwa kedudukan  cucu  pada  kasus  ini  dapat  menggantikan  kedudukan  orang  tuanya sebagai  ahli  waris.  Berdasarkan  Pasal  185  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam, seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah:
5 Wawancara pada tanggal 14 Desember 2014
1. Orang  yang  digantikan  oleh  anaknya  tersebut  harus  sudah  meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
2. Orang  yang  digantikan  oleh  anaknya  tersebut  merupakan  ahli  waris andaikata ia masih hidup.
Syarat pertama sudah sangat jelas bunyinya, sedangkan untuk syarat kedua harus  dilihat  bunyi  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Pasal  173  Kompilasi  Hukum Islam.  Pasal  173  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  bahwa  seseorang  terhalang menjadi  ahli  waris  apabilat  erdapat  putusan  hakim  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
1. Dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau menganiaya berat pewaris.
2. Dipersalahkan  secara  memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa pewaris  telah  melakukan  kejahatan  yang  diacam  dengan  hukuman  5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Syarat  lain  yang  meskipun  tidak  tersurat  secara  tegas  dalam  Kompilasi
Hukum  Islam  tetapi  harus  dianggap  ada  adalah  bahwa  yang  digantikan  itu  harus beragama  Islam  karena  seorang  cucu  yang  orang  tuanya  beragama  selain  agama Islam  dan  telah  meninggal  lebih  dahulu  daripada  pewaris  (kakek  atau  nenek  si cucu)  meskipun  cucu  tersebut  beragama  Islam,  maka  ia  tidak  dapat  mewaris secara  penggantian  tempat  oleh  karena  seandainya  si  orang  tua  tersebut  masih hidup sesungguhnya ia tidak dapat menjadi ahli waris.
Dari  hasil  wawancara  denganKamaluddin  (Hakim  Pengadilan  Agama Kelas  1B  Watampone),  telah  mengemukakan  bahwa  salah  satu  kendala  yang dihadapi  oleh para praktisi  hukum,  dalam hal  ini hakim, dalam upaya penerapan ketentuan  hukum  waris  Islam  adalah  peraturan  hukumnya  belum  sempurna. Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara hukum waris Islam  hanya  berdasar  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Yurisprudensi  di  luar Alquran  dan  Hadis.Sejauh  ini,  belum  ada  produk  hukum  baru  yang  mengatur secara eksplisit tentang hukum waris Islam.
Lebih  lanjut  Kamaluddin,  mengemukakan  bahwa  peraturan    hukum tentang  kewarisan,  khususnya  ahli  waris  pengganti  belum  memasyarakat  karena kurangnya  sosialisasi  dan  atau  penyuluhan  hukum  tentang  hukum  Islam.  Hal tersebut  dimungkinkan  karena  faktor  fasilitas  berupa  sarana  dan  prasarana  yang meliputi  bahan  penyuluhan  hukum,  dan  kelancaran  administrasi  kurang mendukung,  akibatnya  berdampak  pada  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam mematuhi ketentuan ahli waris pengganti. 6
6 Wawancara pada tanggal 17 Desember 2014

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sistem pewarisan menurut hukumadat di Kabupaten Bone yaitu pembagian warisan  tidak  sesuai  bagian  yang  semestinya  diterima,  dalam  pembagian warisan  diselesaikan  secara  musyawarah  tanpa  melalui  Pengadilan  Agama setempat.  Meskipun  pembagiannya  tidak  sesuai  dengan  bagian  yang  telah ditentukan  dalam  Al-  Qur’an,  namun  dalam  hukum  Islam  perdamaian merupakan  hal  yang  tertinggi  dan  dapat  mengesampingkan  bagian  yang seharusnya  diterima  oleh  para  ahli  waris.  Dan  ketika  suatu  perkara  hendak diselesaikan melalui Pengadilan  Agama tanpa terkecuali termasuk masalah kewarisan,  terlebih  dahulu  diupayakan  mediasi  melalui  mediator  yang ditunjuk oleh hakim untuk mendamaikan para pihak.
2. Penerapan  ahli  pengganti  menurut  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Bone yaitu  pertimbangan  Hakim  dalam  menetapkan  ahli  waris  pengganti berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 535/Pdt.G/2013/PA.Wtp.  Tanggal  19  Desember  2013  yaitu  cucu  dapat menggantikan  kedudukan  orang  tuanya  sebagai  ahli  waris  karena berdasarkan  Pasal  185  ayat  (1),  seseorang  dapat  mewaris  karena penggantian  tempat  adalah  orang  yang  digantikan  oleh  anaknya  tersebut harus  sudah  meninggal  dunia  lebih  dahulu  dari  pewaris  serta  orang  yang digantikan  oleh  anaknya  tersebut  merupakan  ahli  waris  andaikata  ia  masih hidup.  Selain  itu,  syarat  yang  paling  penting  adalah  bahwa  baik  pewaris yang sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama Islam.
B. Saran
1. Untuk  mengatasi  kendala  dalam  pelaksanaan  hukum  kewarisan  termasuk ketentuan  ahli  waris  pengganti,  diharapkan  kepada  seluruh  pihak  yang terkait    agar  lebih  meningkatkan  sosialisasi  tentang  hukum  waris  Islam agar  ketentuan  hukum  dan  aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Alquran dapat diiplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Diperlukan  adanya  undang-undang  yang  mengatur  tentang  hukum  waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al Qur’an Karim.
A. Pitlo, Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Belanda, “Terj. M. Isa Arief”. Jakarta: PT. Intermasa,1986.
Ali, Mohammad  Daud. Asas-asas Hukum  Islam “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
Al-Jalidi,  Said   Muhammad. Ahkam  al-Miraswa  al-Washiyyah  fi  al-Syari’ah al- Islamiyyah . Mansurat Kulliyah al-Dakwah.
Ash-Shabuni, M. Ali hamid. Hukum Waris . Jakarta: Pusta Mantiq,1994.
Ash-  Shiddieqy,  Tengku  Muhammad  Hasbi. FiqhMawaris .  Semarang:  Pustaka Rizki Putra, 1997.
Aulawi,  Wasit. Sistem  Penggantian  dan  Pengelompokan  Ahli  Waris,  Hukum Kewarisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam .  Makalah  Seminar,  UI  Depok 12 Desember 1992.
Bashori,    Subchan Al-Faraidh  Cara    Mudah  Memahami  HukumWaris  Islam . Jakarta: Nusantara Publisher, 2009.
Basri, CikHasan. Peradilan Agama Di Indonesia . Cet. IV; Jakarta: RajawaliPers, 2003.
Budiono, Rachmad. Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Bandung: Citra AdityaBakti, 1999.
Djubaedah, Neng, Soelistijono,Yati N. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Cet. 2; Depok: BadanPenerbitFakultasHukumUniversitas Indonesia, 2008.
Hazairin. Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Qur’an  Dan  Hadits .  Jakarta: Tintamas, 1964.
Harahap,M.  Yahya. Pokok-Pokok  Materi  Kewarisan  dalam  KHI,  Hukum Kewarisan    Islam  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam .  Makalah  seminar,  UI Depok 12 Desember 1992.
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Bandung: P.T Citra AdityaBakti 1993, hlm 7
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Bandung: Alumni 1983, hlm 8
Isuma. Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata,  Hukum Adat,  dan Hukum  Islam . Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Kompilasi Hukum Islam, Yayasan Al-Hikmah Dan Ditbin bapera, 1998.
Lubis,  Suhrawardi  K,  Simanjuntak,  Komis. Hukum  waris  Islam  (lengkap  dan Praktis) . Jakarta: SinarGrafika, 1999.
Parman,  Ali. Kewarisan  dalam  Al-Qur’an:  Suatu  Kajian  Hukum  Dengan Pendekatan Tafsir Tematik . Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1995.
Perangin, EffendI. HukumWaris. Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, 1997.
Ramulyo,  M.  Idris  . Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  Kewarisan KitabUndang-undang HukumPerdata .Jakarta: SinarGrafika, 2004.
Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral . Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991.
Usman, Suparman. Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukumPerdata( Burgerlijk Wetboek ). Serang: Darul Ulum Press. 1993. Thalib, Sajuti. Hukum Kewarisan  Islam di Indonesia . Jakarta :Bina Aksara, 1982. Wirjono  Prodjodikoro,  1983, Hukum  Waris  di  Indonesia ,  Cetakan  II,  Sumur, Bandung, hal 16