Volume 1 Nomor 2(2019)  224-232  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.730
Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Desa Sibual-Buali. Kec. Ulu Barumun, Kab. Palas
Abdullah Sani Kurniadinata 1 , Alang Sidek 2
STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Lang kat
Abdullah_Sani@staijm.ac.id 1 , Alang_Sidek@staijm.ac.id 2

## ABSTRACT
This study aims to determine the authority of parents in forcing the marriage of children aged 21 years and to find out the review of the Islamic Law Compilation regarding the authority of parents  in  forcing  the  marriage  of  children  aged  21  years.  This  type  of  research  is  a  qualitative research with a field research approach. The object of the research is people who are forced to marry, accompanied by information from the parents of the children and the opinions of some people in the village  of  Sibual  buali,  Kec.  Ulu  Barumun  Kab.  Palas.  Data  were  collected  using  observation  and interview  techniques,  where  the  researcher  stopped  collecting  data  when  enough  data  had  been collected. The conclusion from this study is that the authority of parents in forcing the marriage of 21-year-old children in the village of Sibual Buali is motivated by several factors, namely the wishes of parents, in this case due to several reasons such as parental concerns that the child is not married, getting an irresponsible companion and closer family ties. Meanwhile, a review of the compilation of Islamic law regarding the authority of parents in forcing the marriage of a 21-year-old child negates the father's right of ijbar to his child in accordance with Article 16 paragraphs 1 and 2 which explains that marriage is based on the consent of the prospective bride and groom, and the form of consent of the prospective bride can be in the form of a firm statement and manifest in writing, verbally, or with signs but can also be silent in the sense that there is no firm objection.

## Keywords: Parental Authority, Forced Marriage, Compilation of Islamic Law

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun dan untuk  mengetahui  tinjauan  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan  penelitian  lapangan  ( field  research ),  Obyek  penelitiannya  adalah  orang-orang  yang dipaksa  kawin,  yang  disertai  dengan  keterangan  dari  orang-orang  tua  dari  anak  dan  pendapat sebagian  masyarakat  yang  ada  di  desa  Sibual  buali  Kec.  Ulu  Barumun  Kab.  Palas.  Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, dimana peneliti berhenti mengumpulkan data ketika data yang dikumpulkan sudah cukup. Hasil kesimpulan dari penelitian ini  bahwa  otoritas  orang  tua  dalam  memaksa  kawin  anak  usia  21  tahun  di  desa   sibual buali dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu keinginan orang tua, dalam  hal  ini  disebabkan  beberapa alasan  seperti  kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah, mendapatkan pendamping yang tidak  bertanggung  jawab  dan  mendekatkan  kembali  hubungan  keluarga.  Sedangkan  tinjauan kompilasi hukum Islam mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun meniadakan hak ijbar ayah kepada anaknya sesuai pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan  didasarkan  atas  persetujuan  calon  mempelai,  dan  bentuk  persetujuan  calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
Kata kunci: Otoritas Orang Tua, Memaksa Kawin, Kompilasi Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang mempunyai banyak kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik  itu  kebutuhan  lahir  maupun  batinnya.  Mengenai  kebutuhan  batin,  pernikahan merupakan  jalan  terbaik  untuk  memenuhi  tabiat manusia,  menyalurkan  hasrat  dan melampiaskan  gairah  seksualnya,  sehingga dengan  adanya  pernikahan  diharapkan melahirkan keturunan (Tirmizi, 2019).
Anak  adalah  generasi  penerus  dari  orang  tuanya,  oleh  sebab  itu  orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak mulai dari kecil sampai dewasa seperti memberikan nama  yang  baik,  pendidikan  dan  pengajaran  serta  menikahkannya jika  sudah  dewasa. Salah satu kewajiban orang tua sebagaimana yang tercantum dalam hadis di atas adalah menikahkannya jika sudah dewasa atau sudah layak untuk dinikahkan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur Ayat 32 yang artinya : “ Dan nikahkanlah orang- orang yang  masih  membujang  di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba- hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan  memberi  kemampuan  kepada  mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah  Maha  Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui ” .
Ayat  di  atas  menerangkan  bahwa  orang  tua  berkewajiban  untuk  menikahkan anaknya  jika  anaknya  masih  membujang.  Sebelum  menikahkan  anak  hendaknya seorang wali memilihkan suami untuk anak perempuannya atau wanita untuk anak laki- lakinya  yang  memiliki  kriteria  kekayaan,  keturunan,  kecantikan,  serta  yang  terpenting adalah agamanya. sebagaimana hadis Rasul SAW, dari Abi Hurairah r.a, dari  Nabi SAW bersabda,  wanita  dinikahi karena  empat  perkara;  karena  hartanya,  karena  keturunannya, karena  kecantikannya  dan  karena  agamanya.  Maka  nikahilah  karena  agamanya  niscaya engkau akan mendapat keberuntungan (Hassan, 1985) .
Berkenaan dengan menikahkan anak sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al- Quran Surat An Nur Ayat 32 di atas, menurut Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin  Yusuf  Al  Fairuzabadi  As  Syirazi  menerangkan  bahwa ayah  dan  kakek  boleh menikahkan  anak  gadisnya  dengan  tidak  meminta  izinnya  baik  ia  sudah  dewasa maupun masih anak-anak sebagaimana riwayat  Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda: Janda  lebih  berhak  dirinya  sendiri  dari  pada  walinya  dan  untuk  anak perawan  ayah  diminta  oleh  anak gadisnya untuk menyuruhnya menikahkan dirinya . Ini menunjukkan wali lebih berhak dari pada perawan, dan jika seorang gadis sudah dewasa disunnahkan meminta izinnya.
Berdasarkan hasil Observasi yang  terjadi  di  Desa  Sibual  buali Kabupaten Padang Lawas, dimana orang tua masih memaksa anaknya menikah seperti kasus di antarnya:
1. Epa Khairani Nasution usia 22 tahun dengan Ahmad Nizar Lubis umur 24 tahun, yang  terpaksa  menikah  sebab  keinginan  disertai  paksaan  orang  tua  dari  si  Epa, pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2016.
2. Huzaimah  usia  24  tahun  dengan  Rahmat  Nst  usia  28  tahun,  melangsungkan pernikahan  dengan  keadaan  terpaksa,  sebab  orang  tua  si  Epa  suka  terhadap  si Rahmat Nasution dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2016.
3. Sakinah Wahyuni Hasibuan 22 tahun dengan Erdi Hasim Harahap usia 22.  Sakinah  terpaksa  kawin  sebab  keinginan  dari  orang  tuanya  dan  mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2016.
4. Sarnaida  Lubis  usia  28  tahun  dengan  Amrul  Fahmi  Hasibuan  usia  27  tahun,  si Sarnaida  terpaksa  kawin  sebab  orang  tuanya  ingin  segera  melihat  ia  menikah karena  faktor  usianya  sudah  matang,  orang  tuanya khawatir kalau tidak segera dinikahkan  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan  kemudian  hari,  dan  mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2017.
Contoh-contoh  kasus  di  atas  menjelaskan  bahwa  pasangan  yang  dipaksa  menikah oleh orang tua mereka berumur di atas 21 tahun. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mensyaratkan adanya persetujuan  calon  mempelai. 7 Perkawinan  didasarkan  atas  persetujuan  calon mempelai, dan  bentuk persetujuan  calon mempelai wanita  dapat  berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 Ayat 1 dan 2).
Berkenaan dengan kasus di atas bahwa anak yang dipaksa adalah anak yang sudah berusia  21  tahun  sedangkan  anak  pada  usia  tersebut  sudah  dianggap  dewasa. Sebagaimana  KHI  dalam  Pasal  98  Ayat  1  mengatur  tentang batasan  usia  anak  yang mampu  berdiri  sendiri  atau  dewasa  adalah  21  tahun, sepanjang  anak  tersebut  tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (Abdullah, 2018). Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang  dia  tidak  cacat  sudah  dianggap  mampu  untuk  mengatur  dirinya  sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipilihkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya. Untuk menegasakan Pasal 98 Ayat 1 di atas KHI pada Pasal 15 Ayat 2 menerangkan  tidak  memerlukan  lagi  izin  dari  orang  tua  untuk  menikah  yaitu: Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.
Terkait dengan Pasal 98 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan lagi dengan  Pasal 107 Ayat 1 dan 2 tentang perwalian yang menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Ayat 1). dan Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan (Ayat 2). 9 Dua Ayat di atas menjelaskan bahwa perwalian itu hanya terjadi jika anak belum mencapai umur 21 tahun dan perwalian itu meliputi diri dan harta kekayaan. Ini berarti bahwa ketika anak yang di bawah perwalian mencapai usia 21 tahun telah selesailah masa perwalian terhadap diri dan hartanya. Artinya saat usia 21 tahun, anak tersebut sudah dapat mengatur diri dan hartanya tanpa campur tangan walinya dalam hal ini termasuk juga persoalan penentuan pasangan hidupnya. Anak tidak lagi boleh dipaksakan oleh walinya untuk menikah
Volume 1 Nomor 2(2019)  224-232  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.730
227 |  Volume 1 Nomor 2  2019
dengan pilihan walinya.
Uraian-uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan antara apa yang dipraktekkan oleh orang tua di Desa Sibual-buali dalam mengedepankan otoritasnya untuk memaksa kawin anak meski sudah berusia 21 tahun dengan pasal-pasal yang ada dalam KHI yang tersebut di atas yang mengedepankan  bahwa  anak  yang  berusia  21  tahun  sudah  dianggap  dewasa  dan  berhak menentukan pilihan dalam pasangan hidupnya (tidak boleh dipaksa) dan tidak membutuhkan izin dari orang tua untuk menikah.
Pernikahan yang terjadi sebab  adanya paksaan dari orang tua sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Sibual buali berdampak pada sulitnya mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, dan sering terjadi pertengkaran walaupun tidak sampai cerai. begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang dipaksa kawin di Desa Sibual buali. Sekiranya pernikahan tidak ada unsur paksaan  disertai  desakan  tentu  keharmonisan  dalam  rumah  tangga  bisa  tercapai,  sebab pernikahan mempunyai tujuan yaitu sakinah mawaddah, warahmah (Thalib, 2017) .
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun dan untuk  mengetahui  tinjauan  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun.  Kegunaan Penelitian ini Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan  zaman,  serta  memberikan  wawasan  terhadap  persoalan  Otoritas Orang Tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Secara praktisnya berguna memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Otoritas Orang Tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan lapangan ( field research ) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data  primer  ke  lapangan,  dimana  dalam  hal  ini  peneliti  mencari  data-data  yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat dipahami (Nazir, 2019). Penelitian lapangan yaitu melakukan kegiatan lapangan melalui prosedur tertentu guna  memperoleh  berbagai  informasi  yang  diinginkan.  Dalam  hal  ini,  peneliti mengadakan  wawancara  beberapa  orang  yang  dapat  dijadikan  informan  sebagai  sumber data seperti 5 Orang Yang dipaksa Kawin, 5 Orang Tua dari Anak yang dipaksa kawin, 5 Orang Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Sibual buali.
Metode pengumpuluna data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisi data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkn  atau  tidak.  Setelah  dikelompokkan  data  tersebut  penulis  jabarkan  dengan bentuk  teks,  agar  lebih  dimengerti,  setelah  itu  penulis  menarik  kesimpulan  dari  data tersebut  sehingga  dapat  menjawab  masalah  penelitian.  (Patton,  2018).    Metode pengolahan data dapat dilakukan dengan cara (Sugiyono, 2018):
1. Pemeriksaan  Data  ( Editing ),  yaitu  mengoreksi  data  yang  sudah cukup  lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang  terkait.
Volume 1 Nomor 2(2019)  224-232  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.730
2. Penandaan Data ( Coding ), yaitu memberikan catatan atau tanda yang  menyatakan jenis  sumber  data  (Buku-buku  literatur,  Perundang-undangan,  data  lain  yang berkenaan dengan    pembahasan).
3. Rekontruksi  Data  ( Recontructing), yaitu  penyusunan  ulang  data secara  teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.
4. Sistematisasi  Data  ( Sistematizing ),  yaitu  menempatkan  data  menurut  kerangka sistematika bahasa berdasarkan  urutan masalah.
Teknik Analisis data selanjutnya diproses untuk mencari dan menyusun  secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan  sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Orang Tua memaksa anaknya menikah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Desa  Sibual  buali  Kecamatan  Ulu  Barumun  Kabupaten  Padang  Lawas, mereka tidak melihat siapa yang dipaksa tersebut baik itu usia anaknya 21 tahun kebawah maupun 21 tahun  ke  atas.  Mereka  hanya  berpendapat  selama  anaknya  belum  menikah  tidak menjadi permasalahan, karena anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Hanya saja kebiasaan perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang seiring waktu berlalu dan seiring perkembangan zaman .
Orang  tua  memaksa  anaknya  sudah  menjadi  tradisi  turun-temurun  bagi masyarakat di Desa Sibual buali, Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Hanya saja kebiasaan perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang seiring  waktu berlalu dan seiring perkembangan zaman. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa  orang  tua  memaksa  anaknya  untuk  menikah  disebabkan  tradisi  yang  berada dalam masyarakat, karena sebagian masyarakat juga masih kental dengan tradisi seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Sibual buali.
Tokoh  masyarakat  dan  golongan  kaum  tua  lebih  dominan  berpengaruh dan memegang  peranan  penting  serta  menjadi  tokoh  panutan  bagi  warga  setempat  dan keputusan-keputusannya  sangat  mengikat  bahkan  telah  dijadikan  pedoman  dalam kehidupan  sehari-hari  dan  menjadi  adat  setempat.  Adapun  tradisi  yang  berlaku  di kalangan masyarakat apabila dilanggar bisa dengan paksa dinikahkan, seperti:
1. Laki-laki dan perempuan tidak boleh pacaran terlalu berlebihan.
2. Tidak boleh berdua-duan ditempat yang sepi.
3. Tidak boleh pacaran di atas jam 10 malam Orang tua melaksanakan perkawinan paksa terhadap anak-anak mereka didasarkan atas berbagai alasan, antara lain:
1. Kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah.
2. Mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab.
3. Mendekatkan kembali hubungan  persaudaraan.
Sebagian masyarakat di Desa Sibual buali Kecamatan Ulu Barumun begitu juga dengan orang tua yang memaksa kawin anaknya hanya berpendapat bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang  tua,  maka  kapan  pun  bisa  untuk menikahkan  anaknya.  mereka  berkeyakinan  dengan  segera  menikahkan  anaknya  akan selesai tanggung jawab sebagai orang tua.
Orang tua  memaksa anaknya  untuk menikah  adalah  salah.  Sebab  orang  tua  sudah melanggar  apa  yang  diatur  dalam  kompilasi  hukum  Islam  (selanjutnya  disebut  KHI) tentang  persetujuan  calon  mempelai  merupakan  persyaratan  perkawinan  yang  termuat pada  Pasal  16  Ayat 1  dan  2  yang  menerangkan  bahwa  perkawinan  didasarkan  atas persetujuan  calon  mempelai,  dan  bentuk  persetujuan  calon  mempelai  wanita  dapat berupa pernyataan  tegas  dan  nyata  dengan  tulisan,  lisan,  atau  isyarat  tapi  dapat  juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 66 Ini berarti bahwa tidak boleh  ada  paksaan  dalam  melangsungkan  perkawinan.  Persetujuan  seorang  gadis  untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.
Menegaskan Pasal 16 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan dalam Undang-Undang HAM No. 39  Tahun  1999  pada  Pasal  10  Ayat  2  bahwa  perkawinan  yang  sah  hanya  dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan keterangan dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia dalam Bab 16. mengenai Hak untuk  melangsungkan  perkawinan  dan  membentuk  keluarga  pada  Pasal 16  angka  2 Deklarasi Universal; Angka 2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
Anak  yang  dipaksa  kawin  seperti  kasus  yang  terjadi  di  Desa  Sibual  buali sudah berusia 21 tahun, sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Ini sesuai dengan KHI pada Pasal 98 Ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkanperkawinan. Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk  mengatur  dirinya  sendiri  termasuk  memilih  pasangan  untuk  dinikahinya tanpa harus dipilihkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.
Orang tua memaksa kawin anaknya seperti kasus-kasus yang terjadi di Desa Sibual buali  mempunyai  beberapa  alasan  yaitu  tradisi,  keinginan  orang  tua,  tanggung  jawab orang tua dan pendapat Syafi’i. Namun Penulis berpendapat bahwa semua alasan-alasan tersebut  bisa  berlaku  jika  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Tetapi kenyataannya dengan faktor tradisi tersebut orang tua memaksa kawin anaknya. Dimana pernikahan yang terjadi sebab adanya unsur paksaan tidak dibenarkan dalam peraturan yang  berlaku  di  indonesia  baik  itu  undang-undang  perkawinan  maupun  KHI.  Karena
Volume 1 Nomor 2(2019)  224-232  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.730
230 |  Volume 1 Nomor 2  2019
persetujuan calon mempelai merupakan persyartan perkawinan sesuai KHI Pasal 16 di atas.
Keinginan dari Orang  Tua adalah alasan menikahkan anaknya kepada siapa saja yang  menurutnya  sesuai  dengan  keinginannya.  Namun  dengan  kemauan  orang  tua tersebut  terkadang  orang  tua  memaksa  anaknya  untuk menikah dengan pilihan orang tuanya. Hal ini tidak dibenarkan sebab anak juga harus dimintai persetujuan. Tanggung jawab orang  tua  merupakan  alasan  yang  sering  dikatakan  oleh  orang  tua  ketika  memaksa anaknya  menikah,  orang  tua memang  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  anaknya mulai kecil sampai dewasa. Mereka berpendapat anak adalah tanggung jawab orang tua maka dalam hal pernikahan anak pun juga tanggung jawab orang tua, oleh karena itu tidak mengapa anak dinikahkan walaupun keadaan terpaksa. Hal ini penulis berpendapat apa yang mereka lakukan tidak dibenarkan, orang tua hanya bertanggung jawab kepada anak yang berusia di bawah  21 tahun sebab anak pada usia tersebut belum bisa bertindak hukum, dan jika anak sudah berusia 21 tahun maka orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak karena anak sudah dianggap dewasa. Sesuai dengan KHI Pasal 98 Ayat 1 dan 2 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut  tidak  bercacat  fisik  maupun  mental  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan.
Menegaskan Pasal 98 di atas dikuatkan dengan KHI Pasal 107 Ayat 1 dan 2 yang menerangkan  bahwa  Perwalian  hanya  terhadap  anak  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun  dan  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan.  Dan  perwalian  meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.  Jika anak sudah berusia 21 tahun maka orang tua tidak boleh mencampuri urusannya apalagi sampai memaksa kawin. Berkenaan dengan  pendapat  Syafi’i  adalah alasan  orang  tua  memaksa anak  menikah.  Sebagaimana Imam Syafi’i berkata semoga Allah merahmatinya: Boleh  bagi bapak menyuruh perawan menikah apabila pernikahan itu menguntungkannya atau tidak merugikan dirinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil Kesimpulan penelitian ini bahwa otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di desa   sibual buali dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu keinginan orang tua, dalam  hal  ini  disebabkan  beberapa  alasan  seperti  kekhawatiran orang tua bahwa  anak  tidak  menikah, mendapatkan  pendamping  yang  tidak  bertanggung  jawab dan mendekatkan  kembali  hubungan  keluarga.  Sedangkan  tinjauan  kompilasi  hukum  Islam mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun meniadakan hak ijbar  ayah  kepada anaknya  sesuai  pasal  16  ayat  1  dan  2  yang  menerangkan  bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata  dengan  tulisan,  lisan,  atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. G. (2018). Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.
Adillah,  S.  U.  (2011).  Analisis  Hukum  Terhadap  Faktor-Faktor  yang  Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak- Anak. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No 1 (Februari), 16.
Amnawaty,  W.  R.  (2018). Hukum  dan  Hukum  Islam. Bandar  Lampung:  Universitas Lampung.
Arifin, B. (2019). Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia “Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya . Jakarta: Rajawali Pers.
Azam., A. A. (2017). Fiqih Munakahat. Jakarta: Amzah Publising. .
Djubaidah,  N.  (2019). Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
Ghozali, A. R. (2020). Fiqh Munkahat. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Hadikusuma,  H.  (2019). Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  hukum adat, hukum agama. Bandung: CV. Mandar Maju.
Hassan. (1985). Terjemahan Arab : Tarjamah Bulughul Maram Jilid II, Cet XI, Hadis No. 997, h. 483. Bandung: Diponegoro.
Nazir, M. (2019). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Patton. (2018). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rosdakarya.
Sabiq, S. (2017). Fiqih Sunnah, Penterjemah : Ghazali Effendi. Jakarta: Persada Press.
Saebani, B. A. (2018). Fiqih Munakat. Jakarta: Gaung Persada Press.
Soekanto, S. (2015). Penelitian hukum normatif,. Jakarta: Rajawali Press.
Sonhaji, A. (2018). Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid IV Cet. I. Semarang: CV Asy-Syifa.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: CV Alfabeta .
Syaifuddin, M. (2019). Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
Thalib, M. (2017). Fiqih Sunnah 6. Bandung: Alma’arif.
Tirmizi, F. A. (2019). Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar .
Volume 1 Nomor 2(2019)  224-232  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.730
Ya’qub, M. (2016). Nafkah Istri : Hukum Menafkahi Istri dalam perspektif Islam. Jakarta: Darus Sunnah Press.