## Wajah Hukum

## Pelaksanaan Pelayanan Publik Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi
Abdul Hariss 1 , Herma Yanti 2 , Nur Fauzia, Bilqist Haris Fakultas Hukum Universitas Batanghari Coresspondence: abdul.hariss@unbari.ac.id 1 , hermayanti67@gmail.com 2 , nurfauziaroni63@gmail.com
Abstrak. Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  telah  meluncurkan  layanan pertanahan  secara  elektronik.  Layanan  elektronik  yang  dimaksud  adalah  hak  tanggungan  terintegrasi  secara elektronik (HT-el). Dengan layanan pertanahan melalui sistem elektronik yang mudah digunakan menjadi tujuan Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  agar  tetap  kompetitif  di  era  digital  dan membantu  masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan,  hambatan  yang dihadapi,  dan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  hak  tanggungan  elektronik.  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, melalui pendekatan socio legal-research. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan berasal dari undang-undang, buku, jurnal, dan internet; data  lapangan  berasal  dari  wawancara  dengan  pihak  terkait.  Loket  kantor  pertanahan  tidak  diperlukan  lagi karena  pelayanan  HT-el  seluruhnya  dilakukan  secara  online.  Hal  ini  merupakan  pencapaian  signifikan Kementerian  ATR/BPN  dalam  upayanya  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  pelayanan  pertanahan  melalui penerapan konsep e-Government. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Jambi telah mengikuti proses yang tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 dan petunjuk teknis HT-el Nomor 2 Tahun 2020 dalam melaksanakan HT-el. Meskipun terdapat beberapa kendala, antara lain gangguan sistem, berkas permohonan yang tidak sesuai, data bidang tanah yang belum terverifikasi, dan pembayaran SPS di luar jam kerja, penerapannya tetap berjalan.

## Kata Kunci :HT-el, Kantor Pertanahan, Pelayanan
Abstract. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has launched electronic land services. The electronic service in question is electronically integrated mortgage rights (HT-el). With land services  through an electronic system that is easy to use, it is the aim of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National  Land  Agency  to  remain  competitive  in  the  digital  era and  help  the  community.  The aim of this research is to determine the implementation, obstacles faced, and efforts made by the government in implementing  electronic  mortgage  rights.  The  research  method  used  is  empirical  juridical,  through  a  socio- legal-research approach. The data sources used in this research are library data from laws, books, journals and the internet; Field data comes from interviews with related parties. Land office counters are no longer needed because HT-el services are all done online. This is a significant achievement of the Ministry of ATR/BPN in its efforts to improve the efficiency and quality of land services through implementing the e-Government concept. Based on the research findings, it can be concluded that the Jambi City Land Office has followed the process contained in the ATR/BPN Ministerial Regulation Number 5 of 2020 and HT-el technical instructions Number 2 of  2020  in  implementing  HT-el.  Even  though  there  are  several  obstacles,  including  system  problems, inappropriate  application  files,  unverified  land  parcel  data,  and  SPS  payments  outside  working  hours, implementation continues.

## Keywords: HT-el, Land Office, Services

## PENDAHULUAN
Di  antara  sekian  banyak  instansi  pemerintah  yang  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap penyediaan  pelayanan  pertanahan  kepada  penduduk  adalah  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian ATR/BPN akan memperkuat pelayanan pertanahan yang diberikannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengguna jasa tersebut.
Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu lembaga penyelenggara jasa pertanahan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengguna jasa tersebut dengan mudah. Pelayanan publik yang diberikan  kepada  suatu  masyarakat  secara  tidak  sadar  berdampak  pada  tingkat  kepercayaan  dalam kelompok tersebut. Jelas bahwa masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah jika mereka yakin bahwa layanan yang diberikan pemerintah mempunyai kualitas yang sangat baik. Upaya menuju tata kelola  yang  unggul  dapat  dilakukan  dengan  menerapkan e-Government di  seluruh  instansi pemerintah.  Dalam  kaitannya  dengan  pemerintahan, e-Government adalah  tentang  penggunaan
Internet  dan bentuk  teknologi  informasi lainnya untuk  menciptakan  cara-cara  baru  bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah untuk terlibat dan bekerja sama demi kemajuan. 1
Tabel  Undang-Undang  (UU)  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  RI  dan  Undang- Undang  (UU)  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  mempunyai  aturan  bagaimana seharusnya pelayanan publik diselenggarakan. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan  pelayanan  publik  sebagai  suatu  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  untuk  memenuhi kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  untuk  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/  atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara publik. Kita kini berada di era digital, masa pertumbuhan teknologi eksponensial yang menghadirkan segudang  kemudahan  dan  inovasi  baru.  Badan  Pertanahan  Nasional,  yang  merupakan  bagian  dari Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang,  baru-baru  ini  memperkenalkan  layanan  pertanahan  yang terkomputerisasi.  Hak  tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik  (HT- el )  adalah  nama  layanan elektronik  yang  bersangkutan.  Untuk  mengikuti  perkembangan  zaman  dan  menjadikan  pelayanan publik  lebih  mudah  diakses,  Kementerian  ATR/BPN  berupaya  menjadikan  pelayanan  pertanahan berbasis sistem elektronik sesederhana mungkin untuk digunakan.
Sejak  Peraturan  Menteri  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Layanan  Informasi  Pertanahan Elektronik  keluar,  terdapat  sembilan  layanan  informasi  pertanahan  yang  berbeda  yang  dilaksanakan secara elektronik pada tahun itu. Ketika itu terjadi, layanan pertanahan elektronik dimulai. Pada tahun 2019,  Kementerian  ATR/BPN  sedang menerapkan  Peraturan  Menteri  (Permen) ATR/BPN  Nomor  3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk meningkatkan layanan digital, layanan  ini  memungkinkan  penerbitan  sertifikat  elektronik.  Selanjutnya  ATR/BPN  menerbitkan Permen  ATR/BPN  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik.  Pada  tanggal  8  April  2020,  Permen  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan Hak  Terintegrasi  Secara  Elektronik  dengan  menggantikan  dan  mencabut  peraturan  HT- el sebelumnya. 2 Pasal  1  ayat  (7)  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020  mendefinisikan bahwa  hak  tanggungan  elektronik  adalah  “Serangkaian  proses  pelayanan  hak  tanggungan  dalam rangka  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan  melalui  sistem  elektronik  yang terintegrasi.” Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan HT- el sesuai dengan prinsip transparansi, pelayanan  publik  yang  cepat,  efisien,  mudah,  dan  terjangkau,  layanan  elektronik  ini  juga  akan beradaptasi  dengan  perubahan  peraturan  perundang-undangan,  kemajuan  teknologi,  dan  tuntutan masyarakat. 3
Layanan  hak  tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik  (HT-el)  merupakan  salah  satu persyaratan  yang  diberlakukan  Kementerian  ATR/BPN  untuk  seluruh  kantor  pertanahan  dan  wajib menerapkannya  mulai  tanggal  8  Juli  2020.  Atas  dasar  itu,  layanan  HT-el  diluncurkan  oleh  Kantor Pertanahan Kota Jambi Pada Februari 2020 agar layanan online dapat lebih mudah diakses oleh mitra kerja Kementerian ATR/BPN. Kantor Pertanahan Kota Jambi pada Tahun 2020 sudah terdapat 1067 permohonan pendaftaran HT- el , dilanjutkan pada Tahun 2021 terdapat 2565 permohonan pendaftaran HT- el , pada  Tahun  2022  terdapat  2950  permohonan  pendaftaran  HT- el dan  pada  Tahun  2023 terhitung hingga akhir Bulan Agustus 2023 sudah terdapat 1821 permohonan pendaftaran HT- el yang sudah masuk. Antara Bulan Februari 2020 hingga Bulan Agustus 2023, total 596 berkas telah ditutup. Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  menutup  permohonan  tersebut  karena  terdapat  beberapa  masalah prosedural  dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan.  Permasalahan  inilah  yang  akan diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi dengan menerapkan layanan HT-el.
Sesuai dengan ketertarikan penulis, mekanisme pelayanan HT-el pada Kantor Pertanahan Kota Jambi  dan  kendala  yang  dihadapi  terkait  hak  tersebut  perlu  diteliti  lebih  lanjut  mengenai “ Pelaksanaan Pelayanan Publik Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik oleh  Kantor Pertanahan Kota Jambi. ” Adapun permasalahan yang akan dikaji melingkupi penulisan karya tulis ilmiah  ini,  yaitu  pelaksanaan  pelayanan  publik  hak  tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik  oleh
1 Richardus E, dan Indrajit, Buku Pintar Linux: Membangun Aplikasi e-Government , (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), Hal 36.
2 Krisnawan  Andiyanto,  et.al,  Penerapan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas, Vol. 6 Nomor 1 , (2021), Hal 199.
3 Gunawan W dan Kartini M, Hak Tanggungan , (Jakarta : Kencana, 2003), Hal 213.
Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  kemudian  kendala  pelaksanaan  pelayanan  publik  hak  tanggungan terintegrasi  secara  elektronik  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  dan  upaya  mengatasi  kendala pelaksanaan  pelayanan publik  hak  tanggungan  terintegrasi secara  elektronik  oleh  Kantor  Pertanahan Kota Jambi.

## METODE

## 1. Tipe Penelitian
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis empiris atau biasa  disebut  penelitian  lapangan,  yang  mempelajari  peraturan  hukum  berlaku  dan  yang  terjadi dalam realitas sosial. 4 2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  cenderung  kepada Socio-legal research . Melalui pendekatan ini, obyek hukum diposisikan dalam konteks kemasyarakatan yang luas  dengan  tidak  menempatkan  bahan  terberi  yang  terisolasi  dari  kebudayaan  (sistem  berfikir, sistem  pengetahuan)  dan  relasi  kekuasaan  di  antara  para  perumus  hukum,  penegak  hukum,  para pihak maupun masyarakat luas. 5

## 3. Sumber Data
a. Data  Primer  berupa  data  yang  didapatkan  secara  langsung  dari  narasumber  yang  dilakukan dengan cara wawancara.
b. Data  Sekunder  berupa  data  yang  bersumber  dari  hasil  penelitian  kepustakaan  yang  meliputi Literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer, contohnya peraturan perundang-undang, buku-buku, jurnal, dan internet.

## 4. Teknik Penarikan Sampel
Berkenaan  dengan sampel penelitian,  penelitian ini menggunakan  teknik  penarikan  sampel Purposive  sampling merupakan  teknik  sampling  yang  digunakan  peneliti  apabila  peneliti mempunyai pertimbangan tertentu di dalam pengambilan samplenya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. 6
Oleh  sebab  itu  penulis,  pada  penelitian  ini  penulis  memilih  Anggi  Agnesia  selaku Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  Dicky Prameswara  Sudarianto  selaku  Staff  Kantor Pertanahan Kota Jambi, Sri Wahyuni selaku Staff Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Dian Oktaviani selaku Pegawai Bank Mandiri.
5. Analisa data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan  teknik  analisis  analisis  deskriptif analitik,  menurut  Sugiyono,  suatu  metode  untuk  menggambarkan  atau  memberikan  gambaran mengenai objek yang diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan apa adanya, tanpa perlu adanya  analisis  untuk  menarik  kesimpulan  yang  dapat  diterapkan  kepada  masyarakat. 7 Peneliti menggunakan  metode  analisis  deskriptif  dalam  penelitian  ini  dimana  data  yang  dikumpulkan disajikan dalam bentuk kalimat dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

## HASIL

## Pelaksanaan  Pelayanan  Publik  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  Oleh  Kantor Pertanahan Kota Jambi
Hak  Tanggungan  didaftarkan  secara  manual  dan  konvensional  berdasarkan  Pasal  13  dan  14 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda yang  Berkaitan  dengan  Tanah.  Sementara  berkat  kemajuan  teknologi,  hak  tanggungan  kini  tercatat
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta :  Rineka Cipta, 2012), Hal 126.
5 Sulistyowati  Irianto, Memperkenalkan Studi  Sosiolegal  Dan  Implikasi  Metodelogisnya Dalam  Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi , (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), Hal 177.
6 Rizki  Ocha  Santian, et.al ,  Ananlisis  Peran  Orang  Tua  Mengatasi  Perilaku  Sibling  Rivalry  Anak  Usia Dini , Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2 Nomor 1 , (2021), Hal 5.
7 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , (Bandung : Alfabeta, 2013), Hal 206.
secara digital dengan dikeluarkannya Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  lalu  diganti  dengan  Permen  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun 2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Secara  Elektronik.  Pelaksanaan  HT-el  oleh  pemerintah berhasil  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menerapkan  pelayanan  hak  tanggungan  terintegrasi  secara elektronik  guna  meningkatkan  pelayanan  hak  tanggungan  yang  memenuhi  asas  transparansi, ketepatan  waktu,  efisiensi, kemudahan,  dan  keterjangkauan.  Pelayanan  HT-el  di  Kantor  Pertanahan, banyak pihak yang terlibat seperti; PPAT, Kreditor atau pihak lain yang ditentukan oleh kementerian di  Kota  Jambi  selaku  pengguna,  serta  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  selaku  pelaksana.  Kantor Pertanahan  bertugas  melaksanakan  tugas  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional,  khususnya  di  lingkungan  kabupaten  dan  kota.  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  bertugas mengelola bidang pertanahan dan memberikan pelayanan administrasi umum, serta membantu Kantor Wilayah  BPN  Provinsi  Jambi  dalam  mengkoordinasikan  tugas  dan  kegiatan  Badan  Pertanahan Nasional. Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab bersama dalam hal ini.
Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  sudah  melaksanakan  pelayanan  Hak  Tanggungan  Elektronik sejak  Bulan  Februari  Tahun  2020.  Pemberian  informasi  pertanahan  menjadi  lebih  sederhana,  cepat, dan hemat biaya melalui pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Dengan sumber daya manusia yang cukup berkualitas, pelaksana dapat menjamin kecepatan layanan, asalkan persyaratan penyedia layanan  terpenuhi.  Dengan  dihilangkannya  proses  kunjungan  PPAT  ke  Kantor  Pertanahan  yang panjang  dan  rumit  secara  birokrasi,  informasi  dapat  diberikan  lebih  cepat  dan  dengan  biaya  lebih rendah. Pengeluaran untuk transportasi dan biaya tidak resmi lainnya dipangkas. Dengan asumsi tidak ada  kejanggalan  atau  dokumen  yang  kurang  atau  tidak  sesuai,  maka  sertifikat  hak  tanggungan  pasti akan  dikirim  dalam  waktu  tujuh  (7)  hari  yang  ditentukan.  Penerima  hak  tanggungan  kini  memiliki kepastian  hukum  dan  kepastian  waktu  dengan  munculnya  HT-el. 8 HT-el  tidak  hanya  berlokasi strategis, namun kawasan dan lokasinya juga strategis dalam pelayanan, mudah dijangkau masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dapat memahami kebutuhannya.
Layanan HT-el mempengaruhi transisi dari bukti hak tanggungan ke sertifikat hak tanggungan elektronik.  Sertipikat  hak  tanggungan  yang  awalnya  dicetak  dalam  bentuk  blanko,  sekarang  hanya menjadi  satu  lembar  saja  dengan  teraan  tanda  tangan  elektronik  (TTE)  sebagai  bukti  sahnya  Hak Tanggungan  tersebut.  Didalam  pasal  1  angka  16  Permen  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020 menyebutkan bahwa “Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat HT- el  adalah  tanda  bukti  hak  tanggungan  berbentuk  Dokumen  Elektronik  yang  berisi  informasi  hak tanggungan”.
Beberapa  perbedaan  hak  tanggungan  konvensional  dengan  hak  tanggungan  elektronik  dilihat dari beberapa aspek yaitu pertama, peraturan pelaksana Hak Tanggungan konvensional diatur dalam Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996,  sedangkan  HT-el  diatur  dalam  Permen  ATR/BPN  nomor  5 tahun  2020  dan  Petunjuk  Teknis  Nomor  2  Tahun  2020.  Kedua,  Pendaftaran  HT  konvensional dilaksanakan pada hari kerja, PPAT memproses permohonan baik yang berbentuk asli maupun yang sudah  difotokopi  dan  diserahkan  ke  kantor  pertanahan,  sedangkan  HT-el  diproses  oleh  kreditur  dan PPAT  dengan  menggunakan  sistem  dilaksanakan  pada  semua  hari  termasuk  hari  libur  melalui dokumen  permohonan  yang  diserahkan  secara  elektornik  yang  telah  dipindai  lalu  diunggah.  Ketiga, lembar  kedua  pada  APHT  (Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan)  pada  HT  konvensional  diserahkan langsung  ke  kantor  pertanahan,  sedangkan  pada  HT-el,  pada  aplikasi  mitra  kerja  terdapat  file  untuk menggunggah  APHT  oleh  PPAT.  Keempat,  sertipikat  HT  konvensional  diberikan  atau  diterbitkan lebih dari tujuh hari, sama seperti sertipikat HAT lainnya berupa blanko sertipikat, sedangkan HT-el akan dikirim secara otomatis pada hari ketujuh pada email berupa satu lembar dokumen yang di TTE. Kelima, karena semua dokumen yang disimpan di kantor pertanahan merupakan salinan cetak, maka butuh  ruang  penyimpanan  yang  cukup,  sedangkan  dengan  HT-el,  sistem  aplikasi  akan  menyimpan dokumen secara digitla, sehingga menghilangkan kebutuhan ruang penyimpanan fisik. 9
Loket  kantor  pertanahan  tidak  diperlukan  lagi  karena  pelayanan  HT-el  seluruhnya  dilakukan secara  online.  Kementerian  ATR/BPN  telah  mencapai  tonggak  penting  dalam  upayanya
8 Sandi  Halim,  et.al,  Pelaksanaan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Secara  Elektronik, Locus  Journal  of Academic Literature Review, Vol. 1 Issue 8 , (2022), Hal 453.
9 Dicky Prameswara Sudarianto, Wawancara , Staff di Kantor Pertanahan Kota Jambi, Jambi, 16 oktober 2023.
meningkatkan  efisiensi dan  kualitas  pelayanan  pertanahan  melalui  penerapan konsep e-Governmen t. Sesuai  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020,  sistem  HT-el  dapat digunakan untuk mengajukan berbagai layanan hak tanggungan, meliputi pendaftaran hak tanggungan, peralihan  hak  tanggungan,  perubahan  nama  Kreditor,  penghapusan  hak  tanggungan,  dan  perbaikan data.
Dari hasil data yang diambil di lapangan, saat melakukan penelitian terhadap pelaksanaan HT- el  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  terlihat  dari  Tahun  2020  sudah  terdapat  1067  permohonan pendaftaran  HT-el,  1001  berkas  sudah  selesai  dan  66  berkas  ditutup.  Dilanjutkan  pada  Tahun  2021 terdapat 2565 permohonan pendaftaran HT-el, 2353 sudah selesai dan 212 ditutup. Pada Tahun 2022 terdapat  2950  permohonan  pendaftaran  HT-el,  2798  berkas  sudah  selesai  dan  152  berkas  ditutup. Serta pada Tahun 2023 terhitung hingga akhir Bulan Agustus 2023 sudah terdapat 1821 permohonan pendaftaran HT-el yang sudah masuk, 1655 berkas yang sudah selesai dan 166 berkas ditutup.
Dalam  wawancara  dengan  Ibu  Anggi  Agnesia,  Penata  Kadastral  Pertama  selaku  Koordinator Kelompok  Substansi  Pendaftaran  Tanah  dan  Ruang,  Tanah  Komunal  dan  Hubungan  Kelembagaan Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  mengenai  pelaksanaan  HT-el  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi, menyatakan bahwa“Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik di Kota Jambi berjalan dengan baik dan pelaksanaan  HT-el  ini  sudah  berjalan  dari  tahun  2020  sejak  pemerintah  mewajibkan  untuk pelaksanaan  layanan  HT  secara  elektornik  setelah  dikeluarkannya  Permen  Nomor  5  Tahun  2020, dengan  adanya  HT-el  ini  Kantor  Pertanahan,  PPAT,  dan  Kreditor  akan  lebih  mudah  dalam melaksanakan tugasnya karena terdapat banyak keuntungan dalam HT-el ini seperti adanya kepastian waktu serta kejelasan dalam pelaksanaanya”. 10
Pendaftaran  HT-el  dilakukan  secara  online  yaitu  PPAT  dan  Kreditor  harus  memiliki  akun pendaftaran, PPAT dan Kreditor wajib terdaftar dan terverifikasi pada Aplikasi Mitra Kerja PPAT dan Jasa  Keuangan.  Proses  pendaftaran  hak  tanggungan  secara  elektronik  diawali  dengan  pihak  bank ketika  ada  agunan  yang  akan  diikat  hak  tanggungan  atau  adanya  perjanjian  kredit,  pihak  bank membuat  surat  order  secara  manual  untuk  diberitahukan  kepada  PPAT  rekanan  untuk  melakukan pengecekan sertipikat di Kantor Pertanahan. 11
Sebelum  menyetujui  APHT  (Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan)  mitra  kerja,  PPAT  harus melakukan  pengecekan  atau  verifikasi  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah/Hak  Milik  Satuan  Rumah  Susun. Pengecekan  ini  dapat  dilakukan  secara  manual  atau  otomatis  oleh  PPAT.  Setelah  dilakukan pengecekan sertifikat, PPAT dapat melanjutkan pembuatan APHT jika semuanya sudah beres. Untuk melaporkan  APHT  menggunakan  Aplikasi  Mitra  Kerja  PPAT  terlebih  dahulu  harus  membuat  kode akta yang merupakan tanda pengenal suatu akta yang terdiri dari enam angka yang tidak sama dengan nomor  akta.  Adapun  data  pendukung  yang  diunggah  oleh  PPAT  berupa  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP) Debitor, Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi pembuatan APHT, KTP Pihak Persetujuan (jika ada),  jika  tidak  ada  maka  mengunggah  surat  pernyataan  tidak  memerlukan  persetujuan,  Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), Sertipikat Hak Atas Tanah atau  Hak  Milik  Satuan  Rumah  Susun,  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  jika dikuasakan  serta  berdasarkan  Pasal  10  ayat  (2)  Permen  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020,  mengenai persyaratan  pemohon  yaitu  untuk  membuat  surat  pernyataan  mengenai  pertanggungjawaban keabsahan  dan  kebenaran  data  dokumen  elektronik  yang  diajukannya,  apabila  subjek  hukum  yang didaftarkan  terbukti  berbohong  atau  berbuat  tidak  baik  atau  melanggar  asas  kebebasan  berkontrak dengan  melakukan  pemalsuan  terhadap  data  elektronik  dan  akhirnya  surat  pernyataan  tersebut dibatalkan.
Berikutnya  PPAT  mengunduh  Surat  Pengantar  Akta  (SPA)  yang  berisi  nama  PPAT,  nomor akta serta kode akta. Surat pengantar akta dicetak sebanyak 3(tiga) rangkap dan di tandatangani serta di bubuhi stempel PPAT, kemudian dipindai (scan) dan diunggah (upload) kembali, berfungsi sebagai tanda  bukti  penyampaian  asli  APHT  dan  data  pendukung  lainnya  secara  elektronik  kepada  Kepala Kantor  Pertanahan  melalui  Aplikasi  Mitra  Kerja  PPAT.  Tahapan  berikutnya  Kreditor  mengajukan permohonan pelayanan pendaftaran Hak Tanggungan dengan mencari APHT yang sudah dilaporkan PPAT dari Sistem HT-el, Kreditor mengecek kesesuaian data dokumen permohonan pendaftaran Hak
10 Anggi Agnesia, Wawancara , Koordinator Kelompok Substansi  Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Kantor Pertanahan Kota Jambi, Jambi, 17 Oktober 2023.
11 Dian Oktaniani, Wawancara , Pegawai Bank Mandiri Kota Jambi, Jambi, 2 Oktober 2023.
Tanggungan  yang  diunggah  (upload)  oleh  PPAT  dengan  dokumen  fisik.  Apabila  telah  sesuai, Kreditor  bisa  mengkonfirmasi  permohonan  pendaftaran  HT-el.  Sistem  HT-el  akan  mengeluarkan Surat  Perintah  Setor  (SPS)  biaya  pelayanan.  Biaya  untuk  pendaftaran  HT  menurut  PP  Nomor  128 Tahun 2015 yaitu :
a) Pelayanan pendaftaran HT (Pendaftaran APHT) dengan nilai HT sampai dengan Rp. 250 juta per Sertipikat HT Rp. 50.000,00;
b) Di atas Rp. 250 juta sampai dengan Rp. 1 Miliar per Sertipikat HT Rp. 200.000,00;
c) Di atas Rp. 1 Miliar sampai dengan Rp. 10 Miliar per Sertipikat HT Rp. 2.500.000,00;
d) Di atas Rp. 10 Miliar sampai dengan Rp. 1 Triliun per Sertipikat HT Rp. 25.000.000,00;
e) Diatas Rp. 1 Triliun per Sertipikat HT Rp. 50.000.000,00. Setelah menerima SPS, Kreditor wajib melakukan pembayaran melalui bank paling lambat 3 (tiga) hari. Jika dalam jangka waktu tiga hari tidak melakukan  pembayaran  maka berkas permohonan  batal  secara  otomatis  dan  Kreditor  dapat mengajukan permohonan baru.
Setelah  permohonan  dan  biaya  layanan  terkonfirmasi  oleh  Sistem  HT- el ,  dilakukan pemeriksaan  kesesuaian  persyaratan,  dokumen  dan  data  permohonan  serta  konsep  hasil  Pelayanan HT- el yang telah diunggah ( upload ) PPAT dan Kreditor oleh petugas verifikasi layanan HT- el Kantor Pertanahan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan pada saat melakukan pemeriksaan sebelum hari ke-5,  maka  pejabat  aktif  yang  berwenang  melakukan  permintaan  perbaikan  berkas  permohonan melalui  Sistem  HT- el .  Apabila  lewat  dari  hari  ke-5  tidak  dilakukan  perbaikan  berkas  maka  proses pelayanan  HT- el dibatalkan  atau  ditutup  secara  otomatis  oleh  sistem  begitupula  dengan  biaya  yang telah  dibayarkan  tidak  dapat  dikembalikan  lagi,  apabila  ingin  mendaftarkan  kembali  harus  memulai lagi  dari  awal.  Namun  biaya  dapat  kembali  jika  dalam  keadaan force  majeur yang  menyebabkan layanan batal maka PPAT bisa melaporkan ke BPN untuk menindaklanjutinya.
Sistem HT-el akan melanjutkan proses layanan yang telah dikonfirmasi pembayarannya hingga sertifikat  HT-el  diterbitkan  secara  otomatis  pada  hari  ke-7.  Oleh  karena  itu,  meskipun  petugas  dan pejabat  Kantor  Pertanahan  tidak  melakukan  pemeriksaan  dokumen,  sistem  tetap  menerbitkan sertifikat  HT-el  dan  kepala  kantor  bertanggung  jawab  atas  produk  yang  dikeluarkan.  Artinya,  baik kantor pertanahan maupun pengguna jasa harus berperan aktif dan responsif dalam penyelenggaraan jasa  HT-el.  Namun  jika  tidak  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  HT- el oleh  pihak  kantor  pertanahan akan  terdapat  pemberitahuan  status  berkas  tanpa  periksa  oleh  pusat.  Selain  sertipikat  HT-el,  hasil pelayanan HT-el juga berupa catatan HT. Catatan HT dalam buku tanah elektronik akan dikirimkan melalui email kepada kreditor dan catatan tersebut selanjutnya harus dilampirkan pada sertifikat hak atas  tanah  yang  menjadi  objek  HT.  Apabila  data  yang  tercantum  terdapat  kesalahan,  kreditor  dapat mengajukan permintaan perbaikan data dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal penerbitan sertifikat  HT-el.  Jika  telah  sesuai  Kreditor  wajib  mencetak  dan  melekatkan  catatan  HT-el  pada sertipikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mencetaknya dengan kertas stiker warna putih polos.

## Kendala Pelaksanaan Pelayanan Publik Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi
Setiap  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  tidak  selalu  berjalan  dengan  mulus, terdapat  beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaannya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  secara  langsung pada  Kepala  Subseksi  Pendaftaran  Hak  Tanah  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  Staff  Kantor Pertanahan  Kota  Jambi,  PPAT,  serta  Kreditor  terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan HT-el.
1. Gangguan jaringan pada sistem HT-el
Teknologi  yang  digunakan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  berupa  sistem  komputer,  jaringan internet  yang  menghubungkan  dengan  server  Kementerian  ATR/BPN.  Sistem  informasi  dan database pelayanan HT-el menggunakan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Website (KKP WEB).  Penggunaan  sistem  mitra  ATR/BPN  dan  KKP  Web  pada  pelayanan  HT-el  memberikan manfaat berupa kecepatan dan kemudahan dalam bekerja, namun masih terdapat kelemahan dalam sistem  mitra  ATR/BPN  dan  KKP  Web  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  HT-el  yaitu  belum maksimalnya penggunaan aplikasi karena sering terjadi gangguan sistem.
Gangguan  sistem  atau  maintanance  membuat  pelaksanaan  HT-el  ini  berjalan  lama  karena PPAT  dan  kreditor  tidak  bisa  mendaftarkan  HT  secara  elektronik,  serta  kantor  pertanahan  tidak
bisa  melakukan  perbaikan  data  milik  PPAT  dan  kreditor. 12 Menurut  Hendra  layanan  Hak Tanggungan  Elektronik  ini  sangat  mempermudah  PPAT  dalam  melaksanakaan  tugasnya  karena dengan layanan ini PPAT tidak perlu lagi untuk ke kantor pertanahan, semuanya dilakukan secara online  sehingga  bisa  menghemat  waktu.  Tidak  ada  masalah  dalam  pendaftaran  HT-el  di  Kantor PPAT,  hanya  saja  pernah  terjadi  gangguan  sistem  serta  adanya  pembaharuan  aplikasi  sehingga membuat proses HT-el ini memakan waktu lama. 13 Gangguan sistem ini juga menjadi kendala bagi PPAT  karena  ketika  ada  perbaikan  persyaratan  namun  terjadi  gangguan  sistem  yang  mana diketahui perbaikan ini hanya diberi waktu 5 hari jika server down dan sudah melewati hari ke-5, jadi  harus  membuat  APHT  kembali  karena  sudah  melewati  batas  maksimum  APHT  yang  mana setelah  ditandatanganinya  APHT  tersebut  PPAT  wajib  mendaftarkan  APHT  pada  Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan APHT, terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) UUHT. 14

## 2. Berkas permohonan yang diunggah tidak sesuai
Kurang  telitinya  PPAT  atau  kreditor  dalam  melengkapi  persyaratan  pendaftaran  Hal Tanggungan,  seperti  salah  pengetikan  pada  APHT,  NIK,  sertipikat  pemohon  yang  tidak  sesuai dengan riwayat buku tanah, tidak ada cap pengesahan dari PPAT bahwa data tersebut telah sesuai dengan  aslinya.  Jika  terdapat  kesalahan  data-data  yang  diunggah  oleh  pihak  PPAT  dalam  proses HT-el,  pihak  PPAT  akan  dikonfirmasi  oleh  pihak  BPN  atau  disebut  proses  penangguhan.  Proses penangguhan tersebut isinya data-data yang salah di informasikan oleh BPN kepada pihak PPAT yang  kemudian  memperbaiki  data  yang  salah  tersebut.  Menurut  pasal  13  ayat  (4)  Permen ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020,  menyebutkan  bahwa  dokumen  persyaratan  yang  tidak  lengkap harus  dilengkapi  paling  lama  hari  ke-5  sejak  permohonan  masuk.  Apabila  lewat  dari  hari  ke-5 tidak  dilakukan  perbaikan  berkas  oleh  PPAT  atau  Kreditor  maka  proses  pelayanan  HT-el dinyatakan batal. Berdasarkan data di lapangan terhitung dari Bulan Februari 2020 hingga Bulan Agustus  2023,  terdapat  596  berkas  telah  ditutup.  Berkas  ditutup  ini  juga  dikarenakan  kurangnya respon  cepat  tanggap  dari  pihak-pihak  yang  berkaitan  dalam  melengkapi  penangguhan  berkas sehingga  berkas  ditutup  atau  gagal  terbit. 15 Menurut  Dian  Oktaniani  ketika  terdapat  kekurangan dokumen  persyaratan,  PPAT  akan  langsung  menginformasikan  pada  pihak  kreditor  pada kesempatan  pertama,  serta pihak  debitor  pun  bisa diajak  kooperatif  dalam melengkapi  dokumen- dokumen persyaratan sehingga pendaftaran HT-el bisa segera dilaksanakan. 16

## 3. Belum tervalidasinya data bidang tanah saat ingin melakukan pengecekan online
Pelaksanaan  pengecekan  sertipikat  dilakukan  oleh  PPAT  sebelum  membuat  akta  yang menjadi  dasar  perbuatan  hukum/pembebanan  hak  atas  tanah.  Manfaat  pengecekan  sertipikat  ini yaitu  untuk  mengetahui  status  terakhir  dari  suatu  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  atau bersertipikat. Dari hasil pengecekan terlihat bahwa data pada sertifikat sesuai dengan data fisik dan data  yuridis  yang  terdapat  pada  daftar  umum  pendaftaran  tanah  sehingga  dapat  memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau stakeholder yang memerlukan tanah sebelum dilakukan perbuatan hukum atas suatu bidang tanah. 17
Sebelum  PPAT  melakukan  pengecekan  online  buku  tanah,  surat  ukur  serta  bidang  tanah (persil)  harus  sudah  tervalidasi  terlebih  dahulu.  Namun,  ketika  ingin  melakukan  pengecekan ternyata  data  bidang  tanah  tersebut  belum  tervalidasi  sehingga  PPAT  harus  melaporkan  terlebih dahulu  ke  Kantor  Pertanahan  serta  harus  menunggu  sampai  data  tervalidasi. 18 Berdasarkan informasi  dari  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  pada  Aplikasi  Komputerisasi  Kantor  Pertanahan
12 Dicky Prameswara Sudarianto, Wawancara , Staff di Kantor Pertanahan Kota Jambi, Jambi, 16 oktober 2023.
13 Hendra S, Wawancara , Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Jambi, Jambi, 24 Oktober 2023.
14 Sri  Wahyuni, Wawancara ,  Pegawai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Kota  Jambi,  Jambi,  28 Oktober 2023.
15 Anggi Agnesia, Wawancara , Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Kantor Pertanahan Kota Jambi, Jambi, 17 Oktober 2023.
16 Dian Oktaniani, Wawancara , Pegawai Bank Mandiri Kota Jambi, Jambi, 2 Oktober 2023.
17 Rona Yunita Nugraheni, et.al, Inovasi Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertipikat online , Perspektif, Vol. 10 Nomor 1 , (2021), Hal 51. 18 Sri  Wahyuni, Wawancara ,  Pegawai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Kota  Jambi,  Jambi,  28 Oktober 2023.
Website (KKP WEB) sampai saat ini diketahui 71,19% bidang tanah (persil) yang telah tervalidasi, serta  79,76%  warkah  buku  tanah  yang  telah  tervalidasi,  namun  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi akan  terus  berusaha  meningkatkan  data  validasi  bidang  tanah  maupun  warkah buku  tanah  secara keseluruhan. 19

## 4. Pembayaran  Surat  Perintah  Setor  (SPS)  di  luar  jam  operasional  oleh  pihak  yang bersangkutan
Jangka waktu yang diberikan sistem hak tanggungan elektronik sangat singkat yaitu 3 (tiga) hari untuk pembayaran biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak SPS diterbitkan, dan 5  (lima)  hari  untuk  melengkapi  atau  memperbaiki  ketidaksesuaian  berkas.  Dan  yang  menjadi hambatan  yaitu  masih  banyaknya  pihak  jasa  keuangan  yang  melakukan  pembayaran  SPS  di  luar jam operasional seperti di Hari Sabtu dan Minggu, misalnya SPS keluar di Hari Jumat sedangkan Kreditor  membayar  pada  Hari  Sabtu  yang  mana  pada  hari  tersebut  sudah  terhitung  pada  hari pertama,  sedangkan  kantor  pertanahan  jam  operasionalnya  mulai  dari  hari  Senin  hingga  Hari Jumat, ditakutkannya pada Hari Senin terdapat banyak perbaikan pada berkas permohonan HT-el tersebut  sehingga  waktu untuk melakukan  perbaikan sangat  sedikit,  hal  ini menjadi  kendala  bagi kantor pertanahan. 20

## Upaya untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pelayanan Publik Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi
Penulis  telah  melakukan  penelitian,  dan  dapat  dicermati  bahwa  terdapat  hambatan  dalam pelaksanaan  hak  tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik.  Untuk  mengatasi  hambatan  yang  terjadi antara  Kantor  Pertanahan,  PPAT,  serta  Kreditor  maka  terdapat  upaya-upaya  untuk  menyelesaikan permasalah yang terjadi.
Kantor Pertanahan Kota Jambi melakukan untuk banyak upaya untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang terjadi. Adapun jika terjadi gangguan pada sistem HT-el, Kantor Pertanahan Kota Jambi telah berupaya untuk menanggapi aduan dari PPAT maupun Kreditor.
1. Ketika terjadi masalah gangguan terhadap sistem HT-el, PPAT maupun Kreditor disarankan untuk melakukan refresh secara berulang sambil menunggu sistem dapat digunakan kembali. Jika sudah melakukan  refresh  namun  tidak  berhasil  maka  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  akan  melaporkan perihal  gangguan  sistem  tersebut  kepada  Pusat  Data  dan  Informasi  Pertanahan,  Tata  Ruang  dan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  atau  disebut  dengan  PUSDATIN,  untuk  dilakukan pengecekan dan perbaikan sistem.
2. Kantor Pertanahan Kota Jambi juga melakukan penangguhan berkas jika terdapat dokumen yang diunggah  oleh  PPAT  maupun  Kreditor  tidak  sesuai  dengan  ketentuannya  dan  Kantor  Pertanahan Kota  Jambi  juga  harus  memastikan  bahwa  PPAT  maupun  Kreditor  telah  melakukan  perbaikan terhadap  berkas  yang  tidak  sesuai  sampai  dengan  upload  dokumen  untuk  melanjutkan  berkas sampai selesai sehingga tidak menyebabkan berkas dibatalkan secara otomatis oleh sistem karena sudah melewati hari ke-5.
3. Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  perlu  melakukan  inventarisasi  data  pertanahan  yang  belum tervalidasi  setelah  itu  melakukan  validasi  data  pertanahan  berdasarkan  inventarisasi  tersebut, sehingga tidak menjadi hambatan ketika PPAT ingin melakukan pengecekan online hal ini. Karena dengan  adanya  layanan  pengecekan  sertipikat  online  ini  sangat  bermanfaat  untuk  Kantor Pertanahan Kota Jambi sendiri dalam memberikan layanan serta mempermudah PPAT untuk tetap mendapatkan  pelayanan  pertanahan  yakni  khususnya  layanan  pengecekan  sertipikat  online  yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
4. Kantor Pertanahan Kota Jambi akan memberitahu dan mengingatkan kembali kepada pihak yang bersangkutan  baik  PPAT  maupun  Kreditor  dalam  pembayaran  SPS  agar  membayar  pada  jam operasional  yang  telah  ditentukan  yaitu  Senin  sampai  Jumat,  sehingga  jika  terdapat  perbaikan dalam  berkas  HT-el  petugas  kantor  pertanahan,  PPAT  dan  Kreditor  ada  jangka  waktu  perbaikan menjadi lebih minim karena terhitungnya Pada Hari Sabtu dan Minggu.
19 Ista Kasuma Ryandra, Wawancara , Staff Kantor Pertanahan Kota Jambi, Jambi, 06 November 2023.
20 Anggi Agnesia, Wawancara , Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Kantor Pertanahan Kota Jambi, Jambi, 17 Oktober 2023.

## SIMPULAN
Kesimpulan berikut diambil dari studi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu sebagai berikut ini: 1. Pelaksanaan  Hak  Tanggungan  Elektronik  yang  terdapat  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  sudah berjalan  sesuai  Permen  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020  dan  sesuai  prosedur  yang  tertera  dalam Juknis HT-el Nomor 2 Tahun 2020. Pelaksanaan ini berlangsung dalam tahapan sebagai berikut : Pengecekan  Sertipikat.  Pembuatan  APHT  oleh  PPAT.  Bank  melakukan  pembuatan  Berkas  HT online. Bank mencari Akta HT yang dibuat PPAT. Pembuatan SPS PNBP. Menerima email SPS dan  melakukan  Pembayaran.  Pemeriksaan  berkas  oleh  pelaksana  Kantor  Pertanahan.  Pencetakan dokumen HT dan Sertipikat.
2. Permasalahan  yang  menghambat  pelaksanaan  Hak  Tanggungan  Elektornik  di  Kantor  Pertanahan Kota  Jambi  antara  lain  sebagai  berikut  :  Gangguan  jaringan  pada  sistem  HT-el.  Berkas permohonan  yang  diunggah  tidak  sesuai.  Belum  tervalidasinya  data  bidang  tanah  saat  ingin melakukan  pengecekan  online.  Pembayaran  Surat  Perintah  Setor  (SPS)  di  luar  jam  operasional oleh pihak yang bersangkutan.
3. Adapun upaya yang dilakukan oleh petugas yang memiliki wewenang dalam mengatasi hambatan ketika terjadi masalah gangguan terhadap sistem HT-el, PPAT maupun Kreditor disarankan untuk melakukan  refresh secara berulang sambil menunggu  sistem  dapat  digunakan kembali,  jika tidak berhasil  maka  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  akan  melaporkan  perihal  gangguan  sistem  tersebut ke PUSDATIN. Kantor Pertanahan Kota Jambi juga melakukan penangguhan berkas jika terdapat dokumen  yang  diunggah  oleh  PPAT  maupun  Kreditor  tidak  sesuai  dengan  ketentuannya. Kemudian Kantor Pertanahan Kota Jambi perlu melakukan validasi seluruh data pertanahan agar ketika  PPAT  ingin  melakukan  pengecekan  online.  Serta  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  akan mengatensi  atau  mengingatkan  kembali  kepada  pihak  yang  bersangkutan  baik  PPAT  maupun Kreditor dalam pembayaran SPS agar membayar pada jam operasional yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung  :  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2004.
Abdurrahman  Fatoni, Metodologi  Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan  Skripsi ,  Rineka  Cipta:  Jakarta, 2006
Atep Adya Barata, Dasar-dasar Pelayanan Prima, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2003.
Boedi  Harsono, Hukum  Agaria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang  –  Undang  Pokok  Agraria Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria,  isi  dan  Pelaksanaannya ,  Jakarta  : Djembatan, 2008.
Budi Suprayitno, Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis) , Tangerang : Media Brilian, 2009.
H.A.S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia , Jakarta : Bumi Aksara, 2010
John M. Echlos dan Hassan Shadily, Kamus Besar Inggris-Indonesia , Jakarta : Gramedia, 2000. Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris ,  Kencana  : Jakarta, 2016.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional, Petunjuk  Teknis  -  Hak Tanggungan  Elektronik  No.2  Tahun  2020 ,  Jakarta  :  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2020.
Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005. Maulidiah  Sri, Pelayanan  Publik,  Pelayanan  Terpadu  Administrasi  Kecamatan  Bandung ,  Bandung, CV Indra prahasta, 2014.
Oloan Sitorus dan Widhiana H. Puri, Modul Hukum Tanah , Yogyakarta : STPN Press, 2011.
Purwahid  Patrik,  dan  Kashadi, Hukum  Jaminan  Edisi  Revisi  Dengan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan , Semarang  : Fakultas Hukum Universitas  Diponegoro, 2006.
Richardus Eko dan Indrajit., Buku Pintar Linux:Membangun Aplikasi Government , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002.
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah , Fokus Media, Bandung, 2003.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2012. Widjaja, Gunawan dan Kartini Mulyadi, Hak Tanggungan , Jakarta : Kencana, 2003.

## Jurnal
Cicilia  Putri  Andari,  et.al,  Akibat  Hukum  Asas  Pemisahan  Horizontal  Dalam  Peralihan  Hak  Atas Tanah, Jurnal Hukum Notarious, Vol. 12 Nomor 2 , (2019).
Faria  Ruhana, Model  Perubahan  Keorganisasian  dalam  Rangka  Kualitas  Pelayanan  Publik, Jurnal Manajemen Pemerintah, Fakultas Manajemen Pemerintah IPDN, Jatinangor, (2010).
Krisnawan Andiyanto, et.al, Penerapan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di  Kantor  Pertanahan  Kota  Pekanbaru, Jurnal  Hukum  Kenotariatan  Acta  Comitas,  Vol.  6 Nomor 1 , (2021).
Rona Yunita Nugraheni, et.al “Inovasi Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertipikat online ”, Jurnal Perspektif, Vol. 10 Nomor 1 , (2021).

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
Republik Indonesia, Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Republik Indonesia,  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

## Website
https://www.atrbpn.go.id/menu/detail/204/sekilas