Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan--- Supriyanto

## PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Oleh: Supriyanto
(Staf Pengajar FISE Universitas Negeri Yogyakarta)

## Abstrak
Kata Kunci : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kemiskinan

## A. Pendahuluan
Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel.
Bukti lain dari peranan strategis sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni kemampuan sektor ini menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2005, jumlah UMKM mencapai 42,39 juta unit atau sekitar 99,85% dari total unit usaha di Indonesia dan mampu
Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Program  Aksi  Pengentasan  Kemiskinan  melalui  pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan Presiden Yudhoyono pada tanggal 26 Pebruari 2005, terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3) pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro.
menyerap lebih kurang 99,45% lapangan kerja dari total sekitar 76,54 juta pekerja (Krisna Wijaya, Kompas, Senin 22 Agustus 2005, hal 21).  Selain itu, sektor UMKM juga mampu menyediakan sekitar 57% kebutuhan barang dan jasa, 19% kontribusinya terhadap ekspor serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai  2-4%.
Berbagai peran strategis dimiliki sektor UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan  usaha kecil untuk berkembang.
Mengingat peran strategis UMKM dan masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk berkembang, maka saat ini pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil Pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pengembangan usaha kecil ini diperlukan informasi yang lengkap, mudah dan cepat dapat di "akses", terutama informasi potensi suatu sektor usaha ekonomi atau komoditas untuk dikembangkan pada suatu wilayah (Kecamatan) tertentu, faktor- faktor yang mempengaruhi pengembangannya, serta prospek pengembangan program kemitraan terpadu untuk sektor usaha atau komoditas tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia (BI) tidak lagi secara langsung memberikan bantuan kredit kepada Usaha Kecil, namun tetap mengambil kebijakan untuk membantu dan mendorong pengembangan usaha kecil melalui Bantuan Teknis dan Penyediaan Informasi melalui Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK), dimana salah satu subsistem dari SIPUK adalah Sistem Informasi Bisnis (SIB) yang menyajikan antara lain informasi tentang potensi dan identifikasi peluang investasi.
Untuk mengatasi masalah keterbatasan modal, saat ini juga juga telah hadir Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Micro finance didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta. Bagaimanapun, target atau segmen micro finance senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Masyarakat miskin didefinisikan sebagai mereka petani, nelayan kecil (PNK) dan penduduk pedesaan lainnya yang hidup dibawah garis kemiskinan, dengan kriteria
Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan--- Supriyanto
pendapatannya maksimum setara dengan 320 kg beras per kapita per tahun. Menurut Marguiret Robinson (2000), pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan tentu saja melalui pinjaman dalam bentuk micro credit.
Pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu cara yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka ( the extreme poor) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Program pangan dan penciptaan lapangan kerja lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi ( economically active working poor) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah ( lower income), mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut.
Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba mengungkap peran Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

## B. Konsep Kemiskinan, Penyebab Dan Berbagai Macam Ukurannya
1.   Konsep Kemiskinan
Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh suatu negara, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dari ukurannya. Hal ini disebabkan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya beragam. Selain itu, dimensi kebutuhan manusia yang beraneka ragam itupun saling terkait satu dengan lainnya.
Berkaitan dengan konsep kemiskinan maka tidak lepas dari konsep kesenjangan ekonomi dan juga  pertumbuhan ekonomi. Pendapat yang berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Kusnet. Hipotesis Kusnet menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan nama Kurva U
Terbalik  dari Kusnets. Kusnet menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan ( rural) ke suatu ekonomi perkotaan ( urban) atau ekonomi industri.

## 2.   Penyebab Kemiskinan
Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
a.   Kemiskinan kultural
Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang merasa cepat puas akan sesuatu yang telah dicapai, sifat bermalas-malasan dan cara berpikir masyarakat yang kurang rasional dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan pada masyarakat kelompok ini.
Kemiskinan kultural atau ada beberapa ahli yang menyebut dengan budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan pada suatu kelompok masyarakat sebagai suatu kondisi dalam suatu kelompok masyarakat yang menurut pandangan kelompok masyarakat lain kondisinya sangat miskin serba kekurangan dan perlu pertolongan segera, namun kelompok masyarakat itu sendiri merasa biasa-biasa saja bahkan ” enjoy” dengan keadaannya. Hal inilah yang menyebabkan pihak-pihak lain atau kita akan kesulitan untuk mengetaskan kemiskinan pada kelompok ini.
b.  Kemiskinan struktural
Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam yang  kurang menguntungkan sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan. Kondisi alam yang kurang menguntungkan berupa tanah tandus, letak daerah yang terpencil, tidak adanya sumber daya mineral dan non mineral, serta miskinnya fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, dimana masing-masing faktor saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas). Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rendah pula yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat. Rendahnya produktivitas akan berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat sehingga akumulasi tabungan masyarakat juga akan rendah. Kondisi ini akan
Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan--- Supriyanto
berakibat pada rendahnya investasi produktif karena sebagian dana yang digunakan untuk investasi diperoleh dari tabungan masyarakat yang pada gilirannya kembali mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi inilah yang membentuk lingkaran yang tidak jelas awal dan akhirnya sehingga membentuk lingkaran yang tidak berujung pangkal atau sering disebut lingkaran setan kemiskinan ( visious circle of poverty). Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Lingkaran Penyebab Kemiskinan
Jadi sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah masyarakat yang memang dalam kondisi miskin, yaitu miskin sumber daya, miskin produktivitas, miskin pendapatan, miskin tabungan dan miskin investasi. Selanjutnya bagaimana cara mengatasi kemiskinan atau memutus lingkaran setan kemiskinan ini? Ada beberapa pendapat dimana seharusnya lingkaran ini dipotong. Salah satu pendapat mengatakan bahwa kondisi “ketidakberdayaan” ini dapat diatasi dengan mendorong terjadinya investasi produktif. Dengan investasi produktif, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kualitas SDM rendah Investasi rendah Produktivitas rendah Pendapatan rendah Tabungan rendah Kualitas kehidupan rendah K E M I S K I N A N
3.   Ukuran Kemiskinan
Ukuran kemiskinan secara sederhana dan umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a.   Kemiskinan absolut.
Untuk membedakan masyarakat yang digolongkan sebagai kelompok miskin dan tidak miskin berdasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok ( basic needs). Apabila seseorang mampu memenuhi kebutuhan pokok minimalnya, seperti pangan, pakaian, dan perumahan, maka orang tersebut tidak digolongkan sebagai kelompok masyarakat miskin. Kesulitan penggunaan ukuran kemiskinan absolut adalah dalam penentuan kebutuhan pokok atau kebutuhan minimum, karena ada banyak definisi mengenai kebutuhan pokok. Selain itu kebutuhan pokok sangat dipengaruhi oleh kondisi alam (iklim, cuaca, dan geografis), adat dan kebiasaan, serta tingkat kemajuan peradaban suatu masyarakat atau negara.
b.   Kemiskinan relatif.
Berbeda dengan kemiskinan absolut, meskipun seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok, tetapi orang tersebut belum dapat dikatakan tidak miskin. Menurut Miller (1977), meskipun seseorang sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, akan tetapi pendapatannya tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih digolongkan miskin. Dengan demikian, semakin besar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang digolongkan sebagai kelompok masyarakat miskin.
Kategori kemiskinan menurut BPS, ada 3 (tiga) kategori penduduk miskin, yaitu:

## a. Penduduk sangat miskin
Adalah penduduk yang konsumsinya kurang dari 1.900 kalori per orang per hari ditambah dengan pengeluaran non pangan (PNM) atau senilai Rp120.000,00 per orang per bulan atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp480.000,00 per bulan. Jumlahnya diperkirakan  4 juta rumah tangga.
b. Penduduk miskin
Adalah penduduk yang kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsinya antara 1.900 kalori – 2.100 kalori per orang per hari ditambah PNM setara dengan Rp150.000,00 per orang per bulan atau rumah tangga yang
Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan--- Supriyanto
pendapatannya kurang dari Rp600.000,00 per bulan. Jumlahnya diperkirakan 6 juta rumah tangga.
c. Penduduk  hampir miskin
Adalah penduduk yang kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsinya antara 2.100 kalori – 2.300 kalori per orang per hari ditambah PNM setara dengan Rp175.000,00 per orang per bulan atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp700.000,- per bulan.

## C. Gambaran Umkm Dan Penyaluran Kredit Di Indonesia

## 1.   Gambaran Umum UMKM di Indonesia
Sebanyak 61% dari sekitar  42,39  juta unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia hingga saat ini belum mendapat akses perbankan. Selain itu, harapan untuk bisa memajukan salah satu pilar ekonomi yang tetap eksis di tengah krisis ekonomi Indonesia, masih dihadapkan dengan masalah perizinan dan jaminan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2005, jumlah UMKM mencapai 42,39 juta unit atau sekitar 99,85% dari total unit usaha di Indonesia mampu menyerap lebih kurang 99,45% lapangan kerja dari total sekitar 76,54 juta pekerja (Krisna Wijaya, Kompas , Senin 22 Agustus 2005, hal 21).
Posisi kredit UMKM sampai akhir Juli 2005 mencapai Rp321,9 triliun  atau tumbuh 35%  dibandingkan posisi yang sama pada tahun 2004 sebesar Rp238,1 triliun. Secara makro pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan lebih berfokus pada menciptakan kesempatan kerja sebesar-besarnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Namun pada kenyataannya, pihak perbankan hanya menyalurkan kepada 14% nasabah UMKM, dan lembaga keuangan nonbank (koperasi dan pegadaian) 25% nasabah UMKM, dengan total penyaluran sebesar Rp35 triliun. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pihak perbankan dalam membangkitkan ekonomi Indonesia harus lebih memprioritaskan 42,39 juta UMKM, karena  pasar inilah semestinya dimanfaatkan oleh lembaga keuangan mikro, baik oleh bank maupun nonbank (koperasi dan pegadaian) untuk menarik nasabahnya melalui mekanisme pasar yang berlaku. Selain itu sangat kecilnya akses kredit dan masih tingginya tingkat suku bunga dalam penyaluran kredit bagi pelaku UMKM dan  pihak perbankan selalu memberlakukan UU Perbankan No. 10/1998 sebagai syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi para UMKM. Pengembangan Undang-Undang tersebut diimplementasikan ke dalam 5K yaitu Kolateral, Kapasitas, Kelayakan, Karakter,
Kapital. Jaminan dijadikan acuan dalam tingkat pelaksanaan, sehingga dalam pelaksanaannya kredit yang tersalur malah lebih banyak pada golongan usaha berpenghasilan tetap dan UMKM lama.

## 2.   Porsi Penyaluran Kredit UMKM
Data porsi penyaluran kredit UMKM pada sepuluh  propinsi terbesar cenderung mengalami penurunan. Sepuluh propinsi terbesar yang mendapatkan kucuran kredit adalah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau dan Bali.
Dari data 10 propinsi yang mendapat kucuran kredit, tiga diantaranya mengalami penurunan, yaitu propinsi Jawa Timur prosi kredit UMKM sebesar Rp33,59 triliun atau 56,73% dari total kredit yang mencapai Rp59,21 triliun. Porsi di Jawa Timur ini menurun dibandingkan tahun 2003 yang besarnya mencapai 56,89%. Porsi kredit UMKM di Sumatera Utara  turun dari 53,75% tahun 2003 menjadi 52,28%. Sedangkan Sumatera Selatan turun dari 64,78% menjadi 62,19%. Perbankan terus memperluas ekspansi kredit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selama enam bulan pertama tahun 2005 realisasi kredit mencapai Rp 43,9 miliar atau 72% dari target Rp 60,4 miliar.(Rudjito, Kompas, 22 Sept 2005).
3.   Perkembangan Penyaluran Kredit di Indonesia
Data Perkembangan Kredit Pebruari 2004 s/d Pebruari 2005 Tahun  2004 Nilai  Uang (Trilyun) Total  Pertumbuhan (%) Pebruari Rp 437.0 19,3 Maret Rp 446,6 18,7 April Rp 454,9 19,0 Mei Rp 471,1  22,6 Juni Rp 486,1  24,5 Juli Rp 488,4  23,0 Agustus Rp 505,2 25,2 September Rp 513,3 24,7 Oktober Rp 525,7 24,8 Nopember Rp 531,7 23,0 Desember Rp 553,5 26,4 Tahun 2005 Januari Rp 549,0 26,9 Pebruari Rp 560,8 28,3
Sumber: Bank Indonesia
Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan--- Supriyanto
Dari data di atas menunjukkan, pertumbuhan kredit perbankan sebesar 28,3% pada periode Pebruari 2005 atau senilai Rp 560,8,- triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 437,- triliun, menjadi sinyalemen positif akan optimisme kalangan pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan ekspansi usahanya. Karena sejak masa krisis keuangan tahun 1997 s/d tahun 1998, para pelaku bisnis harus wait and see, menahan diri untuk mengembangan bisnisnya. Sementara pada tahun 2004, kondisi keamanan negara dihadang oleh banyak aksi teror dan memanasnya suhu politik karena Pemilihan Umum sehingga pelaku usaha berpikir dua kali untuk melakukan ekspansi usaha mereka. Saat ini melihat stabilitas politik negara yang sudah membaik, kredibel pemerintah meningkat, membuat kalangan pelaku usaha optimis melakukan ekspansi usahanya. Untuk melakukan ekspansi usaha itu, mereka membutuhkan dukungan perbankan melalui kredit bank. Dengan demikian dengan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 28,3%, memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia, tetapi bagaimana kinerja positif dunia usaha yang ditandai dengan pertumbuhan kredit perbankan dapat dipertahankan atau ditingkatkan merupakan pekerjaan rumah yang harus diperhatikan.

## D.  Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan
1.   Permasalahan Kemiskinan dan UMKM Masalah kemiskinan memang perlu menjadi perhatian serius pemerintahan sekarang. Hal ini karena jumlah penduduk miskin Indonesia yang masih tetap tinggi baik dalam % maupun dalam jumlah, di sisi lain jumlah penduduk yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan juga cukup besar.  Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Rusman Heriawan, pendataan rumah tangga miskin (RTM) sudah diselesaikan 90% dari target sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin atau 62 juta jiwa penduduk dengan asumsi satu rumah tangga beranggotakan 4 orang.  Jumlah RTM secara nasional sampai tanggal 15 September 2005 sebanyak 13,6 juta dari 814.525 satuan lingkungan setempat (SLS) atau rukun tetangga. Banyak masyarakat yang hanya berada sedikit di atas garis kemiskinan sehingga jika terjadi sedikit saja gejolak ekonomi akan menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah banyak dengan cepat. Hal ini terbukti, sebelum krisis ekonomi tahun 1996, prosentase penduduk miskin hanya sebesar 12%, tetapi ketika terjadi krisis tahun 1997 melonjak menjadi 40%. Kenaikan BBM sekarang pun telah menaikkan angka kemiskinan sebesar 2%.
Kekhawatiran mengenai kemiskinan kian menjadi-jadi dengan tingginya angka pengangguran, baik pengangguran terbuka maupun terselubung. Diperkirakan sebanyak 42,5 juta pengangguran di Indonesia, ditambah lagi 2,5 juta jiwa yang akan masuk ke lapangan kerja setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya sekitar 5% belum dapat menyerap seluruh angkatan kerja baru, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan 8% untuk menyerap seluruh angkatan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang diperkirakan masih belum cerah. Hal ini terjadi karena masih belum pulihnya sektor riil yang diakibatkan rendahnya investasi, terbatasnya jumlah kredit, kinerja ekspor yang masih naik turun.
Untuk itu perlu ada usaha dari pemerintah untuk menahan laju pertumbuhan penduduk miskin. Penduduk miskin yang berada di sekitar garis kemiskinan ( transient poor) akan bertambah sejalan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, yang diakibatkan kenaikan harga BBM. Penduduk miskin seperti ini bisa saja ditolong dengan bantuan yang berasal dari kompensasi dana subsidi BBM, karena pada dasarnya mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan memperbaiki kondisi ekonominya. Namun untuk penduduk miskin yang sangat "parah" ( chronic poor), dana bantuan berupa subsidi ataupun transfer langsung tidak akan dapat membawa mereka keluar dari kemiskinan. Karena, tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, yaitu tidak adanya akses penduduk miskin terhadap faktor-faktor ekonomi sehingga sulit untuk merubah kondisi hidup mereka. Untuk itu pemerintah perlu secepatnya membuka akses faktor produksi bagi penduduk miskin.

## 2.   Upaya Pengentasan Kemiskinan
Pengentasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja. Meskipun demikian kontribusinya terhadap PDB masih sekitar 30%. Upaya untuk memajukan sektor UMKM tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 26 Pebruari 2005, telah mencanangkan tahun 2005 sebagai Tahun Kredit Mikro. Upaya penggelontoran kredit mikro bagi usaha kecil dan mikro ini merupakan bagian dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dana penyediaan kredit mikro ini diperoleh dari sebagian dana kompensasi BBM. Besar sekali harapan akan keberhasilan
Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan--- Supriyanto
program ini, mengingat tumbuhnya UMKM yang menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia diyakini akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Sementara itu, dampak kenaikan harga BBM tampaknya semakin nyata. Dari data sementara, angka kemiskinan naik sebesar 2%, oleh karena itu realisasi penyaluran dana kompensasi BBM guna menahan agar tidak banyak lagi penduduk yang menjadi miskin menjadi penting, walaupun masih banyak diragukan kemampuannya. Banyak program yang telah dijanjikan pemerintah untuk menyalurkan dana kompensasi BBM tersebut mulai dari pemberian bantuan pendidikan, kesehatan sampai pemberian kredit mikro bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pencanangan sebuah program dalam upaya mengembangkan UMKM bukanlah hal yang baru. Telah banyak program yang dibuat namun kurang memberikan dampak yang signifikan. Untuk itu perlu kiranya kita melihat kembali dan apa yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan program ini.

## 3.   Pengembangan UKM
Semenjak terjadinya krisis ekonomi, sektor UMKM seperti naik daun. Kemampuan sektor ini menahan goncangan krisis dibandingkan perusahan- perusahaan besar, membuat ada keyakinan bahwa masa depan perekonomian Indonesia berada di sektor ini. Usaha mengembangkan UMKM juga bukan merupakan barang baru. Sejak dulu upaya ini telah ada, di zaman Orde Baru, upaya pengembangan UMKM dikaitkan dengan upaya pemerataan. Dulu ada program KUK, KIK maupun orang tua asuh yang dimaksudkan untuk meningkatkan keberadaan UMKM. Selama masa reformasi pun UMKM mendapat perhatian serius, Pemerintahan BJ Habibie berani mengeluarkan dana hingga Rp20 triliun atau sebanding dengan 10% dana APBN dalam upaya pengembangan UMKM. Sayangnya, pelaksanaan program terdahulu kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan UMKM.
Faktor utama yang menyebabkan kegagalan program terdahulu adalah kesalahan dalam menyalurkan kredit, sehingga kredit jatuh bukan pada pihak pengusaha yang berhak. Program penyaluran kredit mikro memang rentan penyelewengan. Sulit sekali menjamin bahwa kredit mikro yang disalurkan benar- benar sampai kepada pihak yang berhak untuk mendapatkannya. Pengalaman terdahulu menunjukkan besarnya dana yang salah sasaran sehingga tingkat pengembaliannya pun menjadi rendah.
Bantuan bank untuk menyalurkan kredit memang sangat diperlukan. Bank dapat lebih objektif melakukan penyeleksian sesuai realitas bisnis dari UMKM.
Namun hal ini akan menyulitkan UMKM sendiri karena masih sulitnya sebagian besar dari usaha kecil untuk mempersiapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam upaya untuk memperoleh kredit seperti NPWP, proposal kelayakan usaha, laporan keuangan dan sebagainya. Untuk itu perlu dipikirkan mekanisme yang baik dalam menyaring UMKM yang akan diberikan kredit.
Pemerintah harus ingat bahwa upaya untuk mengembangkan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan modal. Permasalahan UMKM, terutama usaha mikro bukan semata-mata modal. Sehingga penyediaan kredit mikro yang bersubsidi tidak langsung akan membuat UMKM menjadi maju. Masih banyak masalah-masalah lain di luar pendanaan yang menjadi kendala berkembangnya UMKM. Perlu upaya yang lebih komprehensif untuk mengembangkan UMKM. Sebagian besar return dari usaha kecil tidak besar sehingga sulit sekali untuk memperbesar skala usaha kecil itu. Hal inilah yang menyebabkan kontribusi usaha kecil terhadap GDP masih kecil. Program kemitraan yang ada selama ini tidak berhasil menaikkan margin usaha kecil ini karena selama ini usaha besar melakukan program kemitraan hanya sekedar mengikuti anjuran pemerintah, padahal yang terpenting dari program kemitraan itu adalah membuat integrasi antara usaha kecil dan besar sehingga proses penambahan nilai ( value added) terjadi dan terjadi saling mendukung antara sektor UMKM dan perusahaan besar yang nantinya akan memacu pertumbuhan ekonomi.
Permasalahan kultural terjadi akibat perbedaan pandangan mengenai suatu usaha antara budaya industri dan tradisional. Kebanyakan pengusaha pada sektor UMKM masih berpandangan tradisional sehingga hanya memandang usaha secara sempit. Pengusaha kecil melihat usaha dalam jangka pendek dan statis, tanpa mau tahu apa yang nantinya akan dilakukan berkaitan dengan usahanya. Sedangkan sektor industri melihat sebuah usaha sebagai suatu yang dinamis sehingga terus dituntut sebuah perubahan agar sebuah usaha dapat terus bertahan dan berkembang. Faktor kultural inilah yang kadang kala menghambat usaha pengembangan sektor UMKM karena pengusaha UMKM sendiri kurang memiliki niat untuk mengembangkan usahanya. Di sinilah diperlukan pendekatan budaya untuk mengubah pandangan pengusaha UMKM agar lebih inovatif dan berambisi meningkatkan usahanya.
Untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas diperlukan niat serius pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Tidak mudah untuk mengembangkan sektor UMKM sehingga perlu banyak usaha dari pemerintah. Jangan sampai pengembangan UMKM ini bersifat sporadis dan tidak sustainable.

## E.  Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Untuk penanggulangan kemiskinan, data penduduk miskin di Indonesia dapat dikelompokkan dalam (a) Usia lebih dari 55 tahun ( aging poor), yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (usia sudah lanjut, miskin dan tidak produktif). Untuk kelompok tersebut program pemerintah yang dilaksanakan adalah pelayanan sosial. (b) Usia di bawah 15 tahun ( young poor), yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja). Program pemerintah yang dilakukan yaitu penyiapan sosial. (c) Usia antara 15-55 tahun ( productive poor), yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilakukan adalah investasi ekonomi dan inilah sekaligus yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan.
Dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan, peran UMKM dinilai sangat strategis. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama yang baik dan keterlibatan seluruh komponen bangsa, terutama lembaga-lembaga keuangan, karena tanpa dukungan tersebut, sulit bagi UMKM untuk dapat berkembang dengan baik. Dalam hal ini, peranan lembaga keuangan, baik yang perbankan maupun non-perbankan perlu dioptimalkan, baik dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan kembali maupun dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan memprioritaskan pengembangan UMKM, termasuk sektor pertanian di pedesaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah juga telah menetapkan lima target pemberdayaan UMKM, yaitu Pertama, peningkatan produktivitas sebesar 6 persen per tahun. Kedua,  peningkatan tenaga kerja 3 persen per tahun. Ketiga, peningkatan nilai ekspor sampai dengan 9,8 persen per tahun. Keempat, peningkatan proporsi UMKM, serta Kelima,  penumbuhan wirausaha baru.
Dalam Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan Presiden Yudhoyono pada tanggal 26 Pebruari 2005, terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3) pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro.
Program aksi penumbuhan iklim usaha kondusif bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya kondisi lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan tidak adanya diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM. Program ini berupaya mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM pada berbagai tingkat pemerintahan. Sasaran program ini adalah berkurangnya beban administratif dan hambatan usaha, menurunnya biaya usaha, meningkatnya rata-rata skala usaha, meningkatnya mutu
layanan perijinan/pendirian usaha, mantapnya landasan legalitas UMKM, serta meningkatnya partisipasi stakeholders dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan dan program UMKM.
Program aksi pengembangan sistem pendukung usaha bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM terhadap sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, serta meningkatkan skala usahanya. Sasaran programnya adalah tersedianya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif seperti sumber daya manusia, permodalan, pasar, manajemen, teknologi, dan informasi, insentif usaha serta meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM dan meningkatnya jangkauan lembaga keuangan.
Program Aksi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, serta meningkatnya daya saing UMKM. Selama ini para pelaku UMKM masih mengandalkan comparative advantage (resource-based) namun belum competitive advantage yang berdasarkan penambahan nilai. Sasaran yang akan dicapai adalah berkembangnya pengetahuan serta sikap wirausaha, meningkatnya produktivitas, tumbuhnya unit usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi, berkembangnya ragam produk- produk unggulan UMKM sesuai dengan potensi daerahnya dan menjadikan UMKM yang feasible menjadi bankable.
Program Aksi Pemberdayaan Usaha Skala Mikro bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Sasaran dari program pemberdayaan usaha mikro adalah meningkatnya kapasitas usaha mikro, meningkatnya ketrampilan pengelolaan usaha, dan terselenggarannya kepastian, perlindungan, serta pembinaan usaha.
Lembaga-lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada sudah terbukti cukup mampu melayani kebutuhan permodalan pelaku UMKM, namun perluasan kegiatan usahanya terhambat oleh lemahnya dukungan finansial dan kurangnya kebijakan publik yang dapat meningkatkan efektivitas dan peran LKM tersebut. Sebagai salah salah satu implementasi Program Aksi tersebut yaitu berupa pelaksanaan Gelar Karya UMKM pada tanggal 24-27 Februari 2005. Kegiatan tersebut juga akan diteruskan di setiap provinsi di Indonesia selama tahun 2005. Dalam kegiatan tersebut juga
Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan--- Supriyanto
diselenggarakan Bazar Intermediasi Lembaga Keuangan dimana para pelaku UMKM bisa bertransaksi langsung dengan lembaga pembiayaan dalam rangka mengatasi masalah permodalan. Berbagai langkah ini merupakan salah satu upaya nyata untuk lebih menggairahkan perkembangan UMKM sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan.  Dunia perbankan nasional saat ini dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) hanya sekitar 55 persen menampung dana milik masyarakat, saat ini lebih dari Rp 200 triliun yang menjadi tidak produktif ( mubazir) karena tidak disalurkan ke sektor riil/ UMKM. Bahkan ditempatkan di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) yang sangat memberatkan negara/rakyat karena beban bunga sangat besar yang harus ditanggung rakyat melalui APBN.

## F.   Kesimpulan
Pengentasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja. Meskipun demikian kontribusinya terhadap PDB masih sekitar 30%. Upaya untuk memajukan sektor UKMK tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Sektor UMKM sendiri memiliki prospek yang menjanjikan. Kucuran kredit perbankan di sektor ini tahun 2004 mencapai Rp 72,3 triliun atau naik sebesar 187,1% dibandingkan rencana anggaran sebesar Rp 38,5 triliun. Upaya pemerintah untuk menyediakan kredit mikro bagi pengembangan UKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan merupakan upaya yang baik. Sebagai sektor utama penyerapan tenaga kerja, kemajuan UMKM akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya, sehingga jumlah penduduk miskin akan menurun.
Dalam Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan Presiden Yudhoyono pada tanggal 26 Pebruari 2005, terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3) pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro.
Program aksi penumbuhan iklim usaha kondusif bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya kondisi lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan tidak adanya diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan
kinerja usaha UMKM. Program ini berupaya mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM pada berbagai tingkat pemerintahan..
Program aksi pengembangan sistem pendukung usaha bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM terhadap sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, serta meningkatkan skala usahanya. Sasaran programnya adalah tersedianya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif seperti sumber daya manusia, permodalan, pasar, manajemen, teknologi, dan informasi, insentif usaha serta meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM dan meningkatnya jangkauan lembaga keuangan.

## Daftar Pustaka
Anonim. (2005). Kompas,” Presiden Canangkan Aksi Penanggulangan Kemiskinan - Melalui Pemberdayaan Umkm”, 27 Pebruari 2005
______. (2005). Pikiran Rakyat, ” Lebih 61 Persen UMKM Belum Dapat Akses Bank Kredit yang Disediakan Rp 110 Triliun, Baru Tersalur Rp 35 Triliun ” Selasa 01 Pebruari 2005
______. (2005). Pikiran Rakyat,” Keberpihakan terhadap UMKM Jangan Sekadar ”Angin Surga”. Selasa, 01 Maret 2005
Dony Abdul Chalid. (2005). Suara Karya. ” Pengentasan Kemiskinan Lewat UMKM ”. Rabu, 30 Mei 2005
Gunawan Sumodiningrat. (2003). ”Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait Dengan Kebijakan Otonomi Daerah “ Artikel - Th. II - No. 1 - Maret 2003 M Fajar Marta. (2005). ” Persetujuan Kredit Anjlok Target Pertumbuhan Ekonomi Enam Persen Sulit Tercapai” Kompas 12 Juli 2005
Rudjito. (2005). “ Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Menanggulangi Kemiskinan Studi Kasus: Bank Rakyat Indonesia”. Artikel - Th. II - No. 1 - Maret 2003
Suparmono. (2004). Pengantar Ekonomika Makro, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, 2004.
Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (Si - Puk)