## Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Aspek Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Daerah
Astri Malati Sukma 1 , Asep Iwa Hidayat 2 , Aty Susanty 3
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bandung, Indonesia

## ARTICLE INFO
JEL Classification: G23, H83, L86
Korespondensi: Astri Malati Sukma (astrimalati@gmail.com)
Received : 10 - 10 - 2023 Revised : 15 - 11 - 2023 Accepted : 21 - 11 - 2023 Published : 28 - 11 - 2023
Keywords: Financial Reports, Information Systems, Regional Asset Management
Sitasi: Sukma, A. M., Hidayat , A. I., & Susanty, A. (2023). Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Aspek Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Daerah. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 10 (2), 239 - 252. https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01 0.02.20
This work is licensed under a Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License .

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  whether  the  regional  financial  management information  system  and  regional  fixed  asset  management  have  an  effect  on  the quality  of  regional  government  financial  reports  in  the  West  Bandung  Regency Regional  Government.  The  independent  variable  consists  of  regional  financial management information systems and regional fixed asset management, while the dependent  variable  is  the  quality  of  regional  government  financial  reports.  This type  of  research  is  included  in  quantitative  research,  while  the  research  methods used  are  descriptive  and  verification  methods.  The  population  in  this  study  were employees  of  the  accounting  and  asset  recording  section  at  SKPD  in  the  West Bandung  Regency  Government.  The  sampling  technique  is  non - probability sampling  using  purposive  sampling,  so  the  total  sample  is  94  people.  The  data analysis  used  in  this  research  is  multiple  linear  regression  analysis  using  SPSS software.  Partial  and  simulated  research  results  show  that  leadership  and  work discipline  influence  employee  performance.  This  study  shows  that  there  is  a significant impact from the implementation of the Regional Financial Management Information  System  and  Regional  Fixed  Asset  Management  on  improving  the quality of regional government financial reports.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  apakah  sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daeah  pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Variabel independen terdiri dari  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pengelolaan  aset tetap daerah, sedangkan variabel depeden yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah  daeah.  Jenis  penilitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian kuantitatif,  sedangkan  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode deskriptif  dan  verifikatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  pegawai bagian akuntansi dan pencatatan aset di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bandung  Barat.  Teknik  penentuan  sampel  yaitu  non  probability  sampling dengan  menggunakan  purposive  sampling,  sehingga  jumlah  sampel sebanyak 94 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis  regresi  linear  berganda  menggunakan  software  SPSS.  Hasil penelitian  secara  parsial  dan  simulan  menunjukan  bahwa  kepemimpinan dan  disiplin  kerja  berpengaruh  terhadap  kinerja  pegawai.  Kajian  ini menunjukkan bahwa terdapat dampak signifikan dari implementasi Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Pengelolaan  Aset  Tetap Daerah  terhadap  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
1. PENDAHULUAN Undang - Undang  Nomor  23  Tahun  2014 dan  Undang - Undang  Nomor  33  Tahun  2004 merupakan  titik  awal  adanya  otonomi daerah.  Undang - Undang  Nomor  23  Tahun
2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  1 Ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi  daerah adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap
E-ISSN: 2460-2132, P-ISSN: 2339-1545
Vol. 10, No. 2, Juli-Desember (2023), hal. 239-252
kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan  dilaksanakannya  otonomi  daerah yaitu  meningkatkan  pemerintahan  daerah dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Hal  teserbut  demi terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat  dan  pelaksanaan  pembangunan (Siregar,  2015).  Pemerintah  pusat  dalam upaya  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil guna  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelayanan  masyarakat  serta  telah  membuka jalan  bagi  pelaksanaan  reformasi  sektor publik  di  Indonesia  (Sopanah  et  al.,  2023). Salah  satu  pelaksanaan  reformasi  sektor publik  yang  dilakukan  diantaranya  terkait dengan  pengelolaan  keuangan  daerah. Undang - Undang  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang  Keuangan  Negara  menyebutkan bahwa  instansi  pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya  dengan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Laporan keuangan sektor pubik merupakan komponen  penting  untuk  menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang  semakin  besar  terhadap  pelaksanaan akuntabilitas  publik  menimbulkan  implikasi bagi  manajemen  sektor  publik  untuk memberikan informasi kepada kepada publik dalam  bentuk  laporan  keuangan  pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).
Laporan  keuangan  adalah  laporan  yang terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan transaksi - transaksi  yang  dilakukan  oleh suatu  entitas  pelaporan.  Entitas  pelaporan sendiri  merupakan  unit  pemerintahan  yang terdiri  dari  satu  atau  lebih  entitas  akuntansi atau  entitas  pelaporan  yang  menurut ketentuan  peraturan  perundang - undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.  Penyajian  laporan  keuangan pemerintah  daerah  didasarkan  atas  standar akuntansi  pemerintahan.  Standar  akuntansi pemerintahan adalah prinsip - prinsip akuntansi  yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.  Kriteria  dan  unsur - unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan  pemerintah  mempunyai  nilai  atau manfaat yang memenuhi karateristik kualitatif  laporan  keuangan  diantaranya relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan dapat  dipahami  (Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010).  Kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK).  Representasi  kewajaran laporan  keuangan  dituangkan  dalam  bentuk opini  dengan  mempertimbangkan  kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi  pemerintahan  (Ratifah  &  Ridwan, 2012).  Berkenaan  dengan  opini  yang dikeluarkan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah  daerah  terdapat  empat  macam opini  sebagaimana  yang  telah  diatur  di dalam  Undang - Undang  Nomor  15  Tahun 2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu : (1) Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Wajar dengan Pengecualian, (3) Tidak Wajar, dan (4) Tidak Memberikan Pendapat.
Pada
kenyataannya dari hasil pemeriksaan  BPK  masih  banyak  pemerintah daerah  yang  belum  mendapatkan  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  seperti yang  ditunjukan  Pemerintah  Kabupaten Bandung  Barat.  Di  bawah  ini  akan  disajikan data  opini  audit  atas  LKPD  Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode 2015 - 2020 yaitu sebagai berikut:
Tabel 1. Opini Audit atas LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 - 2020 No Tahun Opini Audit 1 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2 2016 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3 2017 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 4 2018 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 5 2019 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 2020 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Sumber: LKPD Kabupaten Bandung Barat (2023)
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  menunjukan bahwa  pada  tahun  2015 - 2018  Pemerintah Kabupaten  Bandung  Barat  mendapatkan opini  WDP.  Pada  tahun  2019  Pemerintah Kabupaten  Bandung  Barat  mendapatkan opini  WTP.  Sementara  pada  tahun  2020 Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat kembali  mendapatkan  opini  WDP.  Hal  ini menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan  daerah  yang  diunjukan  oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum optimal  terlihat  dari  opini  audit  yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).  Selain  itu  informasi  yang  dikutip  dari artikel  tahun  2019  menyebutkan  bahwa menurut  Sekretaris  BPKD  yaitu Lukman Hakim mengatakan  terdapat  dua  indikator yang  menjadi  penilaian  BPK  untuk  meraih WTP  diantaranya  soal  pengelolaan  keuangan dan  soal  aset.  Dari  hasil  pemeriksaan  BPK terdapat  beberapa  temuan  berkaitan  dengan kelebihan  pembayaran  kepada  pihak  ketiga, soal kecurangan pembayaran (mark up) harga barang  dalam  sebuah  proyek,  dan  persoalan aset.  Beberapa  hal  tersebut  menjadi  beberapa faktor penyebab Pemerintah Daerah Kabupaten  Bandung  Barat  sulit  meraih  WTP di tahun 2018 (Anggiono, 2019).
Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dari seluruh  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan  daerah  (Elsye,  2016).  Laporan pertanggungjawaban menjadi salahsatu kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
dan  transparan  yang  diwujudkan  dalam bentuk  laporan  keuangan  (Rusdianti  et  al., 2022).  Oleh  karena  itu  penting  bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas  laproan  keuangan  pemerintah daerah.  Maka  untuk  mencapai  tujuan tersebut  pemerintah  daerah  harus  berupaya untuk  meningkatkan  efektifitas  pengelolaan keuangan  daerah  dengan  menerapkan sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah (Chabib & Rochmansjah, 2014). Pada kenyataannya  berdasarkan  informasi  yang dikutip  dari  artikel  menunjukan  bahwa masih  belum  optimalnya  pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang ditunjukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bandung  Barat  diantaranya  terkait  dengan berbagai  kasus  korupsi  keuangan  daerah diantaranya  penggelapan  dana  Badan Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  sebesar Rp  7,7  miliar  di RSUD Lembang tahun  2017 dan  2018,  serta  kasus  korupsi  Pengadaan Barang  Tanggap  Darurat  Bencana  Pandemi Covid - 19  pada  Dinas  Sosial  Pemerintah kabupaten Kabupaten Barat tahun 2020 yang dilakukan  oleh  mantan  Bupati  Bandung Barat (Ni’am & Santosa, 2022).
Selain  sistem  informasi  pengelolaan keungan  daerah,  faktor  lainnya  yang  dapat mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yaitu  pengelolaan  aset tetap  daerah.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 27  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa pengelolaan aset adalah semua barang yang dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  atau perolehan  lainnya  yang  sah.  Salah  stau  aset yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  yaitu aset  tetap.  Aset  tetap  adalah  aset  berwujud
yang  dimiliki  untuk  digunakan  dalam produksi  atau  penyediaan  barang  dan  jasa, untuk  direntalkan  kepada  pihak  lain,  atau untuk  tujuan  administratif  dan  diharapkan untuk  digunakan  selama  lebih  dari  satu periode  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2018). Berdasarkan  data  yang  diperoleh    dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  tahun 2018 - 2019 menunjukan bahwa dari hasil rangkuman  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK tahun 2018 - 2019 terkait permasalahan penatausahaan  aset  daerah  Kabupaten Bandung  Barat  masih  sangat  kompleks khususnya  terkait  inventarisasi.  Selain  itu pencatatan  seperti  jumlah  aset  yang  tidak akurat, data aset tidak sesuai  dengan kondisi di  lapangan,  data  aset  yang  hilang  fisiknya, sejumlah  aset  masih  dikuasai  oleh  mantan PNS serta aset tanah yang belum tersertifikasi memberikan  gambaran  masih  adanya  proses inventarisasi  yang  belum  akurat  dalam mencatat  data - data  mengenai  aset  yang dimiliki  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bandung  Barat.  Selain  itu  berdasarkan informasi yang dikutp dari artikel menunjukan  belum  optimalnya    pengelolaan aset  yang  ditunjukan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bandung Barat diantaranya terkait masih  banyaknya  aset  yang  belum  memiliki sertifikat,  banyaknya  aset  tetap  yang  belum tertib  penyalurannya,  pertanggungjawaban belanja,  pencatatan,  inventarisasi  yang  masih belum  sesuai,  serta  aset  yang  masih  dalam proses sengketa (Sari, 2019; Gimnastiar, 2021).
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan  aset  tetap  daerah  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah  daeah  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hasil peelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  informasi tambahan  dan  masukan  bagi  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  sebagai dasar  pengambilan  keputusan  dalam  rangka evaluasi  dan  perbaikan,  serta  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  referensi  bagi penelitian  selanjutnya  terkait  dengan  topik
kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Daerah.

## 2. TELAAH TEORI
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah menyebutkan  bahwa  sistem  informasi pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan aplikasi  terpadu  yang  digunakan  sebagai alat  bantu  pemerintah  daerah  yang digunakan  untuk  meningkatkan  efektifitas implementasi  dari  berbagai  regulasi  bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan  pada  asas  efisiensi,  ekonomis, efektif,  transparan,  akuntabel  dan auditabel. Sementara (Elsye, 2016) menyebutkan bahwa sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  adalah  sistem  informasi  yang sistematis  dan  terintegrasi  yang  membantu penyelenggaran  pemerintah  daerah  yang dapat  dinilai  dari  seluruh  kegiatan  yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Indikator sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  diantaranya keamanan  data,  kecepatan  dan  ketepatan waktu,  ketelitian,  variasi  laporan  atau output,  dan  relevansi  sistem  (Lestari  & Hastuti, 2020).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  menyebutkan  bahwa  aset  adalah sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah  sebagai akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari mana  manfaat  ekonomi  dan/atau  sosial  di masa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh, baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat, serta  dapat  diukur  dalam  satuan  uang, termasuk  sumber  daya  nonkeuangan  yang diperlukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang  dipelihara  karena  alasan  sejarah  dan budaya.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  menyebutkan  bahwa  aset  tetap adalah  aset  berwujud  yang  mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk  digunakan,  atau  dimaksudkan  untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 menyebutkan bahwa pengelolaan aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh  atas beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  atau  perolehan  lainnya  yang  sah. Indikator  pengelolaan  aset  tetap  daerah diantaranya  Inventarisasi  aset  daerah,  legal audit  aset  daerah,  penilaian  asset  daerah, optimalisasi  aset  daerah,  serta  pengawasan dan pengendalian aset daerah (Yusuf, 2015).
Laporan keuangan adalah suatu penyajian  yang  terstruktur  dari  posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2018).  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan  adalah  ukuran - ukuran  normatif yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan adalah suatu  hasil  dari  proses  pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi  yang  menyatakan  aktivitas  yang berhubungan  dengan  uang  dari  entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi  oleh  pihak - pihak  yang  memerlukan (Rambe  &  Rasdianto,  2015).  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan  bahwa  indikator  karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya
relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 2.1  Pengaruh  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah Laporan  pertanggungjawaban  menjadi salah  satu  kewajiban  pemerintah  daerah dalam  rangka  pengelolaan  keuangan  daerah yang  akuntabel  dan  transparan  yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh  karena  itu  penting  bagi  pemerintah daerah  agar  dapat  meningkatkan  kualitas laproan  keuangan  pemerintah  daerah.  Maka untuk  mencapai  tujuan  tersebut  pemerintah
daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas  pengelolaan  keuangan  daerah dengan  menerapkan  sistem  informasi pengelolaan keungan daerah. Semakin tinggi penerapan  sistem  informasi  pengelolaan keungan  daerah  akan  berdampak  pada peningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah  (Chabib & Rochmansjah, 2014). Sistem informasi pengelolaan keuangan  daerah  merupakan  salahsatu  alat pengendalian  pemerintah  daerah  dan merupakan  seperangkat  aplikasi  terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan  daerah.  Oleh  karena  itu  perku didukung  dengan  penyempurnaan  sistem informasi pengelolaan keungan daerah yang efektif  dan  efisien  guna  menghasilkan laporan  informasi  keuangan  dengan  akurat dan  tepat  waktu.  Jadi  semakin  tinggi efektivitas  penerapan  sistem  informasi pengelolaan keungan daerah, maka semakin tinggi  kualitas  laporan  keuangan  (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan  bahwa  sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari & Hastuti, 2020).
2.2  Pengaruh  Pengelolaan  Aset  Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah Pengelolaan  aset  bertujuan  untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi  tujuan  penyediaan  pelayanan secara efektif dan efisien (Malta & Rusdianti, 2023).  Meliputi  petunjuk  cara  perangcangan aset, pengoperasian/penggunaan aset sampai  pada  penghapusan  aset  serta  resiko yang mungkin ada selama siklus hidup aset (Yusuf,  2015).  Pemerintah  daerah  dalam  hal ini  harus  serius  dalam  mengelola  aset. Apalagi  aset  terkait  dengan  bagaimana  cara mengelola aset tetap, agar aset tetap tersebut terinventarisir,  ternilai,  tersajikan  serta
terungkap  sesuai  dengan  undang - undang yang  berlaku.  Mengacu  pada  prinsip  good governance  bahwa  pemerintah  daerah  harus menyajikan laporan keuangan yang tranparan dan  akuntabel,  tujuannya  agar  semua  yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  termasuk  aset  tetap daerah.  Semakin  baik  pengeloalan  aset daerah,  maka  dapat  meningkatkan  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anshari  &  Syofyan,  2016).  Pengelolaan  aset tetap  daerah  sangat  penting  dilakukan dikarenakan  catatan  tersebut  dijadikan  objek audit  oleh  BPK  dalam  menilai  dan mengavaluasi  penyajian  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Melalui  pengelolaan  aset derah  secara  tertib,  maka  informasi  nilai  aset daerah  yang  akan  disajikan  dalam  akan akurat  yang  berdampak  pada  tersedianya database  yang  memadai  dalam  menyusun perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran, serta  akan  menghasilkan  laporan  aset  di neraca  dengan  informasi  yang  akurat. Semakin tinggi pengelolaan aset daerah, maka akan  semakin  tinggi  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  (Poae  et  al., 2017).

## 2.3  Pengaruh  Sistem  Informasi  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  dan  Pengelolaan  Aset Tetap  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah
Terdapat  dua  indikator  yang  menjadi penilaian
BPK untuk meraih WTP diantaranya  soal  pengelolaan  keuangan  dan soal  aset  (Anggiono,  2019).  Sistem  informasi pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan salahsatu  alat  pengendalian  pemerintah daerah  dan  merupakan  seperangkat  aplikasi terpadu  yang  dipergunakan  sebagai  alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi  berbagai  regulasi  bidang pengolahan keuangan daerah. Oleh karena itu perku  didukung  dengan  penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keungan daerah yang  efektif  dan  efisien  guna  menghasilkan laporan  informasi  keuangan  dengan  akurat dan  tepat  waktu.  Jadi  semakin  tinggi efektivitas  penerapan  sistem  informasi
pengelolaan keungan daerah, maka semakin tinggi  kualitas  laporan  keuangan  (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan  bahwa  sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari & Hastuti, 2020).
Selain  sistem  informasi  pengelolaan keungan  daerah,  faktor  lainnya  yang  dapat mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yaitu  pengelolaan  aset tetap  daerah.  Pemerintah  daerah  dalam  hal ini  harus  serius  dalam  mengelola  aset. Apalagi  aset  terkait  dengan  bagaimana  cara mengelola aset tetap, agar aset tetap tersebut terinventarisir,  ternilai,  tersajikan  serta terungkap  sesuai  dengan  undang - undang yang  berlaku.  Mengacu  pada  prinsip  good governance bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang tranparan  dan  akuntabel,  tujuannya  agar semua yang dilaporkan bisa
dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat termasuk  aset  tetap  daerah.  Semakin  baik pengeloalan  aset  daerah,  maka  dapat meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  (Anshari  &  Syofyan, 2016).  Pengelolaan  aset  tetap  daerah  sangat penting  dilakukan  dikarenakan  catatan tersebut  dijadikan  objek  audit  oleh  BPK dalam  menilai  dan  mengavaluasi  penyajian laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Melalui pengelolaan aset derah secara tertib, maka  informasi  nilai  aset  daerah  yang  akan disajikan dalam akan akurat yang berdampak  pada  tersedianya  database  yang memadai  dalam  menyusun  perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran,  serta  akan menghasilkan laporan aset di neraca dengan informasi  yang  akurat.  Semakin  tinggi pengelolaan aset daerah, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Poae et al., 2017).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka hipotesis yang terbentuk dalam peneltiian ini yaitu sebagai berikut:
H1: Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah  daerah. H2: Pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah  daerah.
H3:  Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah  daerah.

## 3.  METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan  yaitu  metode  deskriptif  dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai  bagian  akuntansi  dan  pencatatan aset  di  SKPD  pada  Pemerintah  Kabupaten Bandung  Barat.  Teknik  penentuan  sampel yaitu  non  probability  sampling  dengan menggunakan  purposive  sampling,  sehingga jumlah  sampel  sebanyak  94  orang.  Variabel independen  terdiri  dari  sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan  aset  tetap  daerah,  sedangkan variabel  depeden  yaitu  kualitas  laporan keuangan  pemerintah    daerah.  Indikator variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diantaranya keamanan data, kecepatan  dan  ketepatan  waktu,  ketelitian, variasi  laporan  atau  output,  dan  relevansi sistem  (Lestari  &  Hastuti,  2020).  Indiaktor pengelolaan  aset  tetap  daerah  diantaranya Inventarisasi  aset  daerah,  legal  audit  aset daerah,  penilaian  asset  daerah,  optimalisasi aset daerah, serta pengawasan dan pengendalian  aset  daerah  (Yusuf,  2015:179). indiaktor  karakteristik  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  diantaranya relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan
dapat  dipahami.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner dengan tipe skala likert.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  linear  berganda  untuk  mengukur pengaruh  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Pengelolaan  Aset Tetap  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Model regresi linear  berganda  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  diwakili  oleh  persamaan  (Y  = konstanta + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e). Metode kuadrat terkecil  digunakan  untuk  mengestimasi koefisien,  dan  uji  signifikansi  koefisien dilakukan untuk menentukan apakah Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dan  Pengelolaan  Aset  Tetap  Daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan.  Selain  itu,  kriteria evaluasi model, seperti koefisien determinasi,  uji  signifikansi  model  (F - test), uji
normalitas residual, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas, digunakan  untuk  menilai  keakuratan  dan validitas  model  regresi.  Hasil  analisis  ini diharapkan  memberikan  pemahaman  yang lebih mendalam tentang sejauh mana Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dan  Pengelolaan  Aset  Tetap  Daerah  dapat menjelaskan variasi dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  diawali  dengan  hasil deskripsi  responden  berdasarkan  jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan, selain itu  menunjukkan  tanggapan  responden terhadap variabel penelitian.
Tabel 2 . Karateristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Deskripsi Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Pria 58 61,70% Wanita 36 38,29% Usia 20-30 Tahun 18 19,15% 31-40 Tahun 41 43,62% 41-50 Tahun 23 24,47% Lebih dari 50 Tahun 12 12,76% Pendidikan Diploma 7 7,45% Strata 1 49 52,13% Strata 2 27 28,72 % Strata 3 11 11,70% Sumber: Data diolah (2023) Berdasarkan Tabel 2. di atas menunjukan bahwa  pegawai  di  SKPD  pada  Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat mayoritas memiliki jenis kelamin pria sebesar 61,70% (58 orang),  sedangkan  jenis  kelamin  wanita sebesar  38,29%  (36  orang).  Dilihat  dari  segi usia  pegawai  di  SKPD  pada  Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat mayoritas memiliki  usia  paling  banyak  sebesar  43,62% (41  orang),  sedangkan  usia  paling  sedikit sebesar  12,76%  (12  orang).  Dilihat  dari tingkat  pendidikan  menunjukan  bahwa pegawai  di  SKPD  pada  Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mayoritas memiliki  tingkat  pendidikan  paling  banyak sebesar 52,13% (49 orang), sedangkan tingkat pendidikan  paling  sedikit  sebesar  7,45%  (7 orang).
Tabel 3. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Penelitian
No Variabel Skor Aktual Skor Ideal % Mean Skor Kategori 1 Sistem Informasi Pengelolaan  Keuangan Daerah 3686 4700 78,43 3,92 Baik 2 Pengelolaan  Aset  Tetap Daerah 3596 4700 76,51 3,83 Baik 3 Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah 3996 5170 77,29 3,86 Baik Sumber: Data Diolah (2023) Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan  daerah,  pengelolaan  aset  tetap daerah,  dan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan  termasuk  ke  dalam  kategori baik. Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel dan Reliabilitas No Variabel r hitung Cronbach’s Alpha Keterangan 1 Sistem Informasi 0,760 0,959 Valid dan reliabel 2 Pengelolaan Aset Tetap Daerah 0,677 0,977 Valid dan reliabel 3 Kualitas Laporan Keuangan 0,851 0,977 Valid dan reliabel
Sumber: Data Diolah (2023)
Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukan bahwa  nilai  r  hitung  lebih  besar  dari  nilai  r tabel  (r  hitung  >  0,203).  Artinya  variabel sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah,  pengelolaan  aset  tetap  daerah,  dan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah sudah memenuhi kriteria validitas.
nilai Cronbach's  Alpha lebih  besar  dari  0,60. Artinya variabel sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah,  pengelolaan aset  tetap  daerah,  dan  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi kriteria reliabel.
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov - Smirnov Test) Keterangan Nilai Signifikansi Kriteria Keterangan Unstandardized Residual 0,200 0,05 Normal Sumber: Hasil Olah Data (2023) Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukan bahwa  nilai  signifikansi  kolmogrov  smirnov sebesar  0,200>0,05,  artinya  model  regresi
sudah  memenuhi  asumsi  normalitas  atau data berdistribusi normal. Tabel 6. Hasil Uji Multikolenieritas Variabel Nilai VIF Kriteria Keterangan Sistem Informasi 1,727 10 Tidak Terjadi Multikolenieritas Pengelolaan Aset Tetap Daerah 1,727 10 Tidak Terjadi Multikolenieritas Sumber: Hasil Olah Data (2023)
Berdasarkan  Tabel  6  di  atas  dari  hasil pengujian  multikolenieritas  menunjukan bahwa  nilai  VIF  masing - masing  variabel
sebesar 1,727<10, artinya tidak terdapat gejala multikolenieritas pada model regresi.
Gambar 1 . Uji Heteroskedastisitas Sumber: Hasil Olah Data (2023) Berdasarkan gambar 1 di atas
menunjukan  bahwa  titik - titik  berada  di  atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y, selain itu titik - titik  menyebar  secara  acak  dan  tidak
membentuk suatu pola tertentu, artinya tidak terdapat  gejala  heteroskedastisitas  pada model regresi.
Tabel 7 . Analisis Regresi Variabel Koefesien t Sig. Keterangan Konstanta 0,002 Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan Daerah 0,377 4,492>1,986 0,000<0,05 H 1 Diterima Pengelolaan Aset Tetap Daerah 0,514 6,625>1,986 0,002<0,05 H 2 Diterima F = 74,672>3,10
Sig= 0,000<0,05
H 3 Diterima R 2 = 62,1% Sumber : Hasil Olah Data (2023)
Berdasarkan  Tabel  7  di atas  maka  dapat disajikan  hasil  persamaan  regresi  linear berganda yaitu sebagai berikut :
Y = 0,002 + 0,377X1 + 0,514X2 Berdasarkan  persamaan  regresi  di  atas menunjukan  bahwa  nilai  koefesien  regresi variabel  sistem  informasi  pengelolaan keuangan  daerah  sebesar  0,377,  sedangkan nilai  koefesien  regresi  variabel  pengelolaan aset tetap daerah sebesar 0,514. Tanda positif pada  nilai  koefesien  regresi  menunjukan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan  pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Semakin tinggi sistem informasi  pengelolaan keuangan daerah dan  pengelolaan aset tetap daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Variabel  sistem  informasi  pengelolaan keuangan daerah dan  pengelolaan aset tetap daerah  berpengaruh  terhadap  variabel kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Besarnya  pengaruh  variabel  sistem informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dan pengelolaan  aset  tetap  daerah  terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 62,1%, sedangkan sisanya  sebesar  37,9%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  diluar  model  penelitian diantaranya  sistem  pengendalian  internal, sistem  informasi  akuntansi,  good  corporate governance, dan lainnya.

## 4.2. Pembahasan
Pengaruh  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah    Daerah
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Besarnya pengaruh sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  sebesar  23,5%.  Hasil  penelitian  ini juga  didukung  oleh  teori  yang  menyatakan bahwa  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor
SE.900/122/BAKD Tahun 2008 menyebutkan tujuan  utama  program  sistem  informasi pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  dapat mempermudah pemerintah untuk mengelola keuangan  di  daerahnya  dengan  efektif, efisien, dan ekonomis serta dapat menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah yang andal dan relevan. Laporan pertanggungjawaban  menjadi  salah  satu kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel  dan  transparan  yang  diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu  penting  bagi  pemerintah  daerah  agar dapat meningkatkan kualitas laproan keuangan  pemerintah  daerah.  Maka  untuk mencapai  tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas  pengelolaan  keuangan  daerah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keungan daerah. Semakin tinggi penerapan  sistem  informasi  pengelolaan keungan  daerah  akan  berdampak  pada peningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah (Chabib & Heru, 2014).
Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah merupakan salah satu alat pengendalian pemerintah daerah dan merupakan  seperangkat  aplikasi  terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas
implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan  daerah.  Oleh  karena  itu  perku didukung  dengan  penyempurnaan  sistem informasi  pengelolaan  keungan  daerah  yang efektif  dan  efisien  guna  menghasilkan laporan  informasi  keuangan  dengan  akurat dan  tepat  waktu.  Jadi  semakin  tinggi efektivitas  penerapan  sistem  informasi pengelolaan  keungan  daerah,  maka  semakin tinggi  kualitas  laporan  keuangan  (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari & Hastuti,  2020).  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh Dewi & Mimba (2014), Yusup (2016),  dan  Lestari  &  Hastuti  (2020).  Hasil penelitiannya  menunjukan  bahwa  sistem informasi  pengelolaan  keuangan  daerah (SIPKD)  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh  Pengelolaan  Aset  Tetap  Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah    Daerah  Pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pengelolaan  aset  tetap  daerah  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah  daerah.  Besarnya  pengaruh pengelolaan  aset  tetap  daerah  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  sebesar  38,6%.  Hasil  penelitian  ini juga  didukung  oleh  teori  yang  menyatakan bahwa  pengelolaan  aset  bertujuan  untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi tujuan  penyediaan  pelayanan  secara  efektif dan efisien. Meliputi petunjuk cara perangcangan aset,
pengoperasian
/penggunaan aset sampai pada penghapusan aset  serta  resiko  yang  mungkin  ada  selama siklus  hidup  aset  (Yusuf,  2015:198). Pemerintah daerah dalam hal ini harus serius dalam  mengelola  aset.  Apalagi  aset  terkait dengan bagaimana cara mengelola aset tetap, agar  aset  tetap  tersebut  terinventarisir, ternilai,  tersajikan  serta  terungkap  sesuai dengan  undang - undang  yang  berlaku. Kegiatan  inventarisasi  aset  dimaksudkan untuk  memperoleh  informasi  yang  akurat, lengkap  dan  mutakhir  mengenai  kekayaan daerah  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh pemerintah  daerah.  Mengacu  pada  prinsip good  governance  bahwa  pemerintah  daerah harus  menyajikan  laporan  keuangan  yang tranparan  dan  akuntabel,  tujuannya  agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat termasuk aset tetap. Semakin baik pengeloalan  aset  daerah,  maka  dapat meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  (Anshari  &  Syofyan, 2016).
Pengelolaan  aset  tetap  daerah  sangat penting  dilakukan  dikarenakan  catatan tersebut  dijadikan  objek  audit  oleh  BPK dalam  menilai  dan  mengavaluasi  penyajian laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Melalui  pengelolaan  aset  derah secara  tertib, maka  informasi  nilai  aset  daerah  yang  akan disajikan dalam akan akurat yang berdampak pada  tersedianya  database  yang  memadai dalam  menyusun  perencanaan  kebutuhan dan  penganggaran,  serta  akan  menghasilkan laporan aset di neraca dengan informasi yang akurat.  Semakin  tinggi  pengelolaan  aset daerah,  maka  akan  semakin  tinggi  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Poae dkk, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh Sundari (2018), Poae dkk (2017), Anshari & Syofyan (2016), Rami (2014), Lestari (2016), dan  Caesarima  (2017).  Hasil  penelitiannya menunjukan  bahwa  pengelolaan  aset  tetap berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah    Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten

## Bandung Barat
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  dan  pengelolaan  aset  tetap  daerah berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Besarnya pengaruh  sistem  informasi  pengelolaan keuangan daerah dan  pengelolaan aset tetap daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  sebesar  62,1%.  Terdapat dua  indikator  yang  menjadi  penilaian  BPK untuk  meraih  WTP  diantaranya  soal pengelolaan  keuangan  dan  soal  aset (Anggiono, 2019). Sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan salahsatu  alat  pengendalian  pemerintah daerah  dan  merupakan  seperangkat  aplikasi terpadu  yang  dipergunakan  sebagai  alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi  berbagai  regulasi  bidang pengolahan  keuangan  daerah.  Oleh  karena itu perku didukung dengan penyempurnaan sistem  informasi  pengelolaan  keungan daerah  yang  efektif  dan  efisien  guna menghasilkan  laporan  informasi  keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Jadi semakin tinggi efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan  keungan  daerah,  maka  semakin tinggi  kualitas  laporan  keuangan  (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari & Hastuti,  2020). Selain  sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah, faktor lainnya yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pengelolaan  aset  tetap  daerah.  Pemerintah daerah  dalam  hal  ini  harus  serius  dalam mengelola  aset.  Apalagi  aset  terkait  dengan bagaimana  cara  mengelola  aset  tetap,  agar aset  tetap  tersebut  terinventarisir,  ternilai,
tersajikan  serta  terungkap  sesuai  dengan undang - undang yang berlaku. Mengacu pada prinsip  good  governance  bahwa  pemerintah daerah  harus  menyajikan  laporan  keuangan yang  tranparan  dan  akuntabel,  tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat termasuk  aset  tetap  daerah.  Semakin  baik pengeloalan  aset  daerah,  maka  dapat meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  (Anshari  &  Syofyan, 2016).  Pengelolaan  aset  tetap  daerah  sangat penting  dilakukan  dikarenakan  catatan tersebut  dijadikan  objek  audit  oleh  BPK dalam  menilai  dan  mengavaluasi  penyajian laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Melalui  pengelolaan  aset  derah secara  tertib, maka  informasi  nilai  aset  daerah  yang  akan disajikan dalam akan akurat yang berdampak pada  tersedianya  database  yang  memadai dalam  menyusun  perencanaan  kebutuhan dan  penganggaran,  serta  akan  menghasilkan laporan aset di neraca dengan informasi yang akurat.  Semakin  tinggi  pengelolaan  aset daerah,  maka  akan  semakin  tinggi  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Poae et al., 2017).

## 5. SIMPULAN
Hasil  penelitian  secara  parsial  dan simultan menunjukan bahwa sistem informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dan pengelolaan  aset  tetap  daerah  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah  daerah.  Namun  dari  hasil penelitian  juga  menunjukan  masih  adanya beberapa  hal  yang  harus  dibenahi  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung Barat  dalam  meningkatkan  terkait  dengan sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah,  pengelolaan  aset  tetap  daerah,  dan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Terkait  dengan  sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah yaitu meningkatkan  kegiatan  maintanance  secara berkala  untuk  mengurangi  kerusakan  sistem dan  meningkatkan  kinerja  sistem,  adanya pelatihan  nag  dilakukan  secra  berkelanjutan untuk  meningkatkan  kompetensi  pegawai
dalam mengunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penginputan data  dan  meningkatkan  keakuratan  laporan keuangan yang disajikan, serta meningkatkan pemanfaatan laporan keuangan yang dihasilkan  sistem  sebagai  bahan  evaluasi kinerja  pemerintah  daerah  kedepannya. Terkait dengan pengelolaan aset daerah yaitu meningkatkan  invetarisasi  fisik,  ketetapan yuridis,  dan  pengalihan  aset  tetap  milik daerah  secara  menyeluruh  dan  akurat, melakukan  perhitungan  penilaian  dan penyusutan  aset  tetap  secara  akurat  dan transaparan,  menigkatkan  pemanfaatan  dan pengelolaan  aset  tetap  daerah  untuk menambah pendapatan daerah, serta melakukan pengawasan dan pengecekan aset tetap  daerah  antara  catatan  dan  bukti  fisik secara  periodik.  Terkait  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah yaitu meningkatkan  kegiatan  evaluasi  kinerja kedepannya  berdasarkan  informasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  tahun sebelumnya,  meningkatkan  ketepatan  waktu penyajian dan kelengkapan informasi laporan  keuangan  dengan  meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi, meminimalisir  adanya  kesalahan  pada laporan  keuangan  yang  bersifat  material, serta menyajikan dan mengkalsifikasikan pos akuntansi secara konsisten dengan meningkatkan  kompetensi  pegawai  melalui pelatihan,    dan  meningkatkan  penggunaan bahasa dalam laporan keuangan agar mudah dipahami  oleh  para  pengguna  laporan keuangan.

## REFERENSI
Anggiono,  R.  (2019). Pengelolaan  Keuangan
Terus  Dibenahi  di  Setiap  SKPD .  Dikutip dari artikel : https://jabarekspres.com/berita/2019/ 03/22/pengelolaan - keuangan - terus - dibenahi - di - setiap - skpd/.
Anshari,  &  Syofyan,  E.  (2016).  Pengaruh Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan
Pemerintah  Kota  Padang. Jurnal  Riset Manajemen Bisnis dan Publik . 4 (1), 1 - 18. Caesarima, E. D. (2017). Pengelolaan Aset Tetap Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah (Studi  Kasus  pada
Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
Chabib,  S.,  &  Rochmansjah,  H.  (2014). Pengelolaan  Keuangan  Desa .  Bandung: Fokus Media.
Dewi,  P.  A.  R., & Mimba,  N. P.  S. H.  (2014). Pengaruh  efektivitas  penerapan  sistem informasi pengelolaan keuangan daerah  (SIPKD)  pada  kualitas  laporan keuangan. E - Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 8 (3), 442 - 457. Elsye,  D.  R.  (2016). Dasar - Dasar  Akuntansi Akrual  Pemerintah  Daerah .  Cetakan Pertama. Bogor. Ghalia Indonsia. Gimnastiar,  S.  (2021). Bandung  Barat  Mulai Benahi  Aset .  Dikutip  dari  artikel  : https://www.bandungbaratpos.com/b andung - barat - mulai - benahi - aset/. Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Edisi Revisi . Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
Lestari, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan  Aset  Tetap  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah . Skripsi. Universitas Widyatama. Lestari, S. F., & Hastuti, H. (2020, September).
Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Penerapan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dan Peran Audit Internal  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat.  In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 11, No. 1, pp. 820 - 827).
Malta,  Y.  A.,  &  Rusdianti,  I.  S.  (2023).
Analysis  of  SAKTI  Implementation  on the  Quality  of  Management  of  Fixed Assets  in  the  Religious  High  Court  of Jayapura. Innovation Business Management and Accounting Journal , Vol. 2 (2), 55 - 62. https://doi.org/10.56070/ibmaj.v2i2.42
Mardiasmo.  (2018). Akuntansi  Sektor  Publik . Andi. Ni’am, S., & Santosa, B. (2022). KPK Jebloskan Eks  Bupati  Bandung  Barat  Aa  Umbara  ke Lapas  Sukamiskin .  Dikutip  dari  artikel  : https://nasional.kompas.com/read/20 22/08/31/19212331/kpk - jebloskan - eks - bupati - bandung - barat - aa - umbara - ke - lapas - sukamiskin.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi. Pemerintahan. Poae,  Y.,  Ilat,  V.,  &  Warongan,  J.  (2017). Pengaruh  pengelolaan  barang  milik daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten  kepulauan  talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill" ,
8 (1), 159 - 169. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15356
Rambe,  E.  O.  S.,  &  Rasdianto.  (2015).
Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis Akrual . Edisi Pertama. Selemba Empat. Ramli, M. R. (2014). Pengaruh Penatausahaan Barang  Milik  Aceh  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Aceh (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan  Dan Kekayaan  Aceh). SI - MEN  (Akuntansi dan Manajemen) STIES , 4 (2), 84 - 103.
Ratifah,  I.,  &  Ridwan,  M.  (2012).  Komitmen organisasi memoderasi pengaruh
sistem  akuntansi  keuangan  daerah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan.
Trikonomika , 11( 1), 29 - 39. Rusdianti, I. S., Irmadariyani, R., & Kustono, A.  S.  (2022).  E - Finance:  Mitigation  of Fraud  Tendency  in  Indonesia. IJEBD International  Journal  Of  Entrepreneurship And Business Development , 5 (3), 581 - 589.
https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i3.18 57 Sari,  C.  W.  (2019). Ribuan  Aset  Belum Bersertifikat,  Pemkab  Bandung  Barat  Sulit Beroleh  WTP .  Dikutip  dari  artikel  : https://www.pikiran - rakyat.com/bandung - raya/pr - 01308652/ribuan - aset - belum - bersertifikat - pemkab - bandung - barat - sulit - beroleh - wtp. Siregar,  B.  (2015). Akuntansi  Sektor  Publik (Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah Berbasis Akrual) . UPP STIM YKPN. Sopanah,  A.,  Hasan,  K.,  Putra,  S.  K.,  & Rusdianti,  I.  S.  (2023). Akuntabilitas publik organisasi nirlaba . Scopindo Media Pustaka.
Sundari,  R.  (2018).  Pengaruh  Pengelolaan Aset  Tetap  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pada  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  (Kpknl) Bandung. Jurnal  Akuntansi , 10 (2),  114 - 124.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  SE.900/122/BAKD Tahun  2008.  Tentang  Perihal  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Undang - Undang  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang - Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang - Undang  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yusuf,  M.  (2015). Langkah  Pengelolaan  Aset Daerah . Edisi Revisi. Salemba Empat. Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship , 10 (2), 149 - 160.