LADANG HITAM PASCA PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 (Studi Kasus Tragedi Kemanusiaan Anggota PKI di Desa Penglatan,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali  dan
Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah Kontenporer Indonesia)

## Ketut Sedana Arta, Desak Made Oka Purnawati, Made Pageh
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia sedana.arta@gmail.com

## Abstrak
Secara  umum  tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)untuk  mengetahui  latar belakang  peristiwa  tragedi  kemanusiaan  pasca  peristiwa  Gerakan  30 September  1965  di  Desa  Penglatan;  (2)  untuk  menganalisis  proses  tragedi kemanusiaan  pasca  peristiwa  Gerakan  30  September  1965  di  Desa Penglatan;(3)  untuk  menganalisis  implikasi  tragedi  kemanusiaan  pasca peristiwa  Gerakan  30  September  1965  di  Desa  Penglatan:  (4)  untuk mengetahui aspek-aspek dari tragedi kemanusiaan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 di Desa Penglatan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar
Penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif, teknik  penentuan  informan  dengan purposive  sampling dan  informan  terus dikembangkan  dengan  teknik snowball .  Dalam  pengumpulan  data  peneliti menggunakan:  (1)  Wawancara;  (2)  Observasi  partisipasi  Agar  observasi partisipasi  bisa  terarah,  maka  ditetapkan  aspek-aspek  yang  diobservasi;  (3) Analisis dokumen
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  latar  belakang  peristiwa  tragedi kemanusiaan  pasca  peristiwa  Gerakan  30  September  1965  di  Desa Penglatan adalah 1). Adanya persaingan politik, persaingan tersebut berakar dari  persaingan  antara  PNI  dan  PKI  yang  embrionya  dimulai  sejak  tahun 1955,  (2)  Proses  tragedi  kemanusiaan  pasca  peristiwa  Gerakan  30 September 1965 di Desa Penglatan terjadi beberapa minggu setelah kudeta tahun 1965 (Gestok, I Oktober 1965), melibatkan organisasi sayap partai dari PNI meliputi  GSNI, PETANI, LKN, GPM, GPD, serta ormas yang tergabung dalam PKI seperti BTI, Lekra, maupun Pemuda Rakyat. (3) Implikasi tragedi kemanusiaan  pasca  peristiwa  Gerakan  30  September  1965  bagi  desa  dan keluarga  di  Desa  Penglatan  adalah  membawa  dampak  yang  luas  bagi keluarga  yang  ditinggalkan,  dampak  yang  paling  dirasakan  adalah  rasa trauma  simpatisan  dan  pengurus  PKI.  Keluarga-keluarga  kehilangan  tulang punggung  keluarga,  dan  dirasakan  dampaknya  merekapun  mendapatkan perlakuan  diskriminatif,  seperti  adanya  kode  ET,  yang  berarti  eks  tahanan politik;  (4)  Aspek-aspek  dari  tragedi  kemanusiaan  pasca  peristiwa  Gerakan 30  September  1965  di  Desa  Penglatan  1)  Aspek  Historis,  yang  dapat
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial                                                                                          59
dijadikan sebagai sumber belajar sejarah kontemporer  Tragedi kemanusiaan dengan  terbunuhnya  beberapa  pengurus  PKI  dan  simpatisan  PKI  (Pemuda Rakyat).2)  Kolaborasi  Pembunuhan  Anggota  PKI,    yang  melibatkan kekuasaan Pepelrada Bali Pangdam XVI/Udayana, serta RPKAD
Kata  kunci:  Gerakan  30  September,  tragedi  kemanusiaan,  sumber  belajar sejarah

## Abstract
In  general  the  purpose  of  this  study  is  (1)  to  know  the  background events of human tragedy after the events of the Movement of 30 September 1965 in Penglatan Village; (2) to analyze the process of human tragedy after the events of the 30 September 1965 Movement in Penglatan Village; (3) to analyze  the  implications  of  humanitarian  tragedy  after  the  events  of  the  30 September 1965 Movement in Penglatan Village: (4) to know aspects of the humanitarian  tragedy  after  the  Movement  September  30,  1965  in  Penglatan Village which can be used as a learning resource
This research methodologically  using qualitative  approach, informative  determination  technique  with  purposive  sampling  and  informant continue  to  be  developed  with  snowball  technique.  In  collecting  data researchers  use:  (1)  Interviews;  (2)  Observation  of  participation  In  order  for participant  observation  to  be  directed,  the  observed  aspects  are  stipulated;
(3) Document analysis
The  results  of  this  study  indicate  that  the  background  events  of human  tragedy  after  the  events  of  the  Movement  of  30  September  1965  in Penglatan Village is 1). The existence of political competition, the competition is rooted in the rivalry between the PNI and the PKI, whose embryo began in 1955,  (2)  The  process  of  human  tragedy  after  the  September  30,  1965 Movement  in  Penglatan  Village  occurred  several  weeks  after  the  1965  coup (Gestok,  I  October  1965)  Involving  party  wing  organizations  from  the  PNI including  GSNI,  PETANI,  LKN,  GPM,  GPD,  and  mass  organizations belonging  to  the  PKI  such  as  BTI,  Lekra,  and  Pemuda  Rakyat.  (3)  The implications  of  humanitarian  tragedy  after  the  events  of  the  September  30th Movement of 1965 for villages and families in Penglatan Village were to have a  wide  impact  on  abandoned  families,  the  most  perceived  impact  was  the trauma  of  sympathizers  and  administrators  of  the  PKI.  Families  lose  the backbone  of  the  family,  and  feel  their  effects  are  subject  to  discriminatory treatment, such as the existence of the ET code, which means former political prisoners;  (4)  Aspects  of  the  humanitarian  tragedy  after  the  events  of  the September  30th  Movement  of  1965  in  Penglatan  Village  1)  The  historical aspect, which can be used as a source of contemporary history learning The tragedy of humanity with the killing of several PKI officials and sympathizers
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial                                                                                          60
of  the  PKI  (Pemuda  Rakyat)  .2)  Collaborative  Murders  Members  of  the  PKI, involving the power of Pepelrada Bali Pangdam XVI / Udayana, and RPKAD
Keywords: September 30th Movement, humanitarian tragedy, historical learning resource

## PENDAHULUAN
Bali  adalah  daerah  yang  dikenal sebagai  pulau  dewata,  seribu  pura,  dan masyarakat  diikat  oleh  simpul-simpul budaya  Bali  diantara  desa  pekraman, subak,  sekeha  dan  dilandasi  ideologi Tri Hita  Karana .  Menurut  Wiana  (2007:125) Pemujaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  dalam  konsep Tri  Hita  Karana disamping membangun sikap hidup memelihara  kesejahteraan  alam  juga menumbuhkan  hubungan  yang  harmonis dalam  kehidupan  bersaama  dalam  suatu masyarakat.  Mengacu  pada  gagasan Atmadja (2014) untuk mewujudkan harmonisasi  dalam  suatu  masyarakat maka  perlu  ada  pelembagaan  teoekologi. Gagasan  ini  bertumpu  pada  pemikiran bahwa  alam,  manusia,  Tuhan  ( Brahman ) merupakan satu kesaatuan yang tidak bisa terpisahkan.  Selain  itu  masyarakat  Bali juga lekat dengan ajaran Tat Twam Asi (itu adalah  kamu).  Konsep  ini  melahirkan jargon Vasudhaiva  Kutumbakham (semua makhluk  adalah  bersaudara.  Gagasan  ini membawa  implikasi  menyakiti  makhluk hidup  yang  lain  sama  artinya  menyakiti saudara sendiri.
Masyarakat  Bali  juga  diikat  oleh ajaran  agama  Hindu  yaitu ahimsa atau nirkekerasan, yakni doktrin yang melarang manusia  melakukan  kekerasan  terhadap makhluk  lain  dalam  pikiran,  ucapan  dan tindakan  guna  mewujudkan  kedamaian. Ahimsa  berkaitan  dengan  Tat  Twam  Asi yang  melahirkan  gagasan  bahwa  kita bersaudara. Karena kita bersaudara maka
kita  harus  welas  asih  yang  sekaligus berarti  ahimsa  terhadap  semua  makhluk. Dengan  demikian  ahimsa  adalah  intisari kasih dan sifat manusia (Sing, 2007:89)
Simpul-simpul  budaya  Bali  yang dilandasi  ajaran  agama  Hindu  tersebut nampaknya diabaikan karena perbedaanperbedaan politik dalam sejarah masyarakat  Bali.  Hal  ini  Nampak  dari adanya  politik  kekerasan  yang  terjadi pasca  peristiwa  30  September  yang memakan  korban  tidak  sedikit.  Menurut Galtung  kekerasan  dapat  didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial  dan  yang  actual.  Kekerasan yang  terjadi  pada  masa  itu  berwujud kekerasan  fisik  sampai  penghilangan nyawa  dan  kekerasan  psikologis,  yakni kekerasan  terhadap  jiwa  dan  rohani. menurut  Semelin  (2003)  hal  ini  bisa disebut kekerasan yang tidak nampak.
Pada  masa  awal  kemerdekaan  PKI kembali  muncul  sebagai  kekuatan  politik yang patut diperhitungkan dengan datangnya kembali para pemimpin yang di tahan  di  Boven  Digul,  Eksistensi  PKI dimungkinkan  dengan  cara  menempuh sikap moderat dengan mendukung pemerintah bernegosiasi dengan Belanda. Konpensasinya PKI mendapat jatah anggota Parlemen dari 2 orang menjadi 35 orang. Eksistensi PKI tidak bisa dilepaskan dari peran dari Nyoto, Aidit dan Lukman  yang  membangun  sekaligus menata  ulang  organisasi  PKI  setelah compang-camping  terimbas  meletusnya Peristiwa  Madiun  tahun  1948.  Mereka
meluncurkan  dokumen  Djalan  Baru  untuk Memenangkan
Revolusi. dalam kepemimpinan  PKI  baru,  Aidit  menjabat Sekjen,  MH  Lukman  Wakil  Sekjen,  dan Njoto  Wakil  Sekjen  II  (Julius  Pour,  2010: 22).
Pembunuhan-pembunuhan terhadap anggota PKI dan simpatisan PKI dilatarbelakangi  oleh  kekerasan  yang terjadi antara dua partai besar di Bali yaitu PNI dan PKI dan pembekuan aktivitas PKI dan  organisasi-organisasi  yang  berafiliasi dengan  PKI,  serta  adanya  penahanan terhadap pendukung PKI dan penyusunan daftar anggota PKI dan organisasi masanya.  Pertentangan  antara  PKI  dan PNI terjadi sejak diberlakukannya Demokrasi  Terpimpin  yang  dicerminkan dari  aksi-aksi  massa  seperti  rapat  umum politik, defile dan  demonstrasi  dikelola PKI/BTI  maupun  PNI/Petani  (Robinson, 1995:  269-270).  Aksi-aksi  masa  tersebut disertai  dengan  ungkapan-ungkapan  yang saling  menjelekan  antar  partai  dalam pidato-pidato  partai  politik  (Vickers,  1989: 169; H. Geertz, 1991: 180-182). Di tempat- tempat di mana sebagian besar pembantaian  terjadi  memang  sudah  ada ketegangan selama bertahun-tahun karena program land reform yang merujuk pada UU Agraria 1960, yang didukung dan dilaksanakan  oleh  PKI  dan  organisasi- organisasi  front  PKI.  Ini  terjadi  di  Jawa tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Bali (Jusuf Wanandi, 2014:91)
Proses
terjadinya tragedi kemanusiaan  ini  tidak  bisa  lepas  dari peran negara, kususnya keterlibatan Angkatan  Darat  dalam  pembunuhan- pembunuhan yang terjadi dengan menyediakan  dukungan  logistic  seperti transportasi,  daftar  orang  yang  dibunuh, latihan  bahkan  senjata,  dan  dorongan semangat kepada kelompok-kelompok
paramiliter sebagai pelaku tindak kekerasan  di  lapangan,  namun  sebagian besar  pembunuhan-pembunuhan  yang sebenarnya  diserahkan  pada  rakyat  biasa (Frans Husken, 2003; Budi Susanto, 2003: 24)
Dampak  dari  peristiwa  tragedi kemanusiaan pasca Gerakan 30
September  1965  menimbulkan  trauma dalam  berbegai  segi  kehidupan  terutama mereka yang berasal dari keluarga korban tragedi  tersebut.  Peristiwa  ini  merupakan pelanggaran  Hak  Azasi  Manusia  yang diperkuat dari pengumuman laporan Komnas  HAM  tentang  tragedi  65  di Jakarta,  23  Juli  2012  (Baskara.  T Wardaya,  2014:2).  Penelitian  ini  dapat memperkaya materi bahwa pasca peristiwa  Gerakan  30  September  1965 tragedi kemanusiaan tidak hanya terjadi di Jawa  tetapi  terjadi  juga  di  Kabupaten Buleleng,  khususnya  di  tingkat  desa  yang latar  belakang,  proses  dan  implikasinya sangat  menarik  untuk  dikaji.  Dengan adanya  sumber-sumber  materi  sejarah lokal  diharapkan  penanaman  nilai-nilai sejarah sejarah  melalui proses pendidikan bersifat  ekstrensik  tetapi  juga  pencapaian nilai  intinsik  yang  membentuk  intelektual yang  kritis  dan  rasional  (Abdullah,  1996; Widja 1996)

## METODE
Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif, yang teknik penentuan informannya menggunakan purposive sampling . Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara  mendalam  terhadap  tokoh- tokoh  yang  terlibat  langsung  dalam peristiwa  tragedi  kemanusiaan  anggota PKI  di  Desa  Penglatan,  dan  diperkuat dengan observasi tempat tragedi kemanusiaan tersebut terjadi, serta
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial                                                                                          62
menganalisis  dokumen-dokumen  untuk memperkuat  analisis  kejadian.  Untuk menjamin  kesahihan  data  maka  dilakukan trianggulasi data. Sedangkan teknik analisis  datanya  menggunakan  model interaktif  yang  meliputi  reduksi  data, penyajian  data,  penafsiran  data,  dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A.  Hasil Penelitian
1.  latar  belakang  peristiwa  tragedi kemanusiaan  pasca  peristiwa Gerakan  30  September  1965  di Desa Penglatan Berdasarkan wawncara dengan tokoh  PNI  di  Desa  Penglatan  tragedi kemanusiaan  yang  terjadi  dilatarbelakangi adanya  persaingan  politik  antara  PNI  dan PKI yang embrionya  dimulai ketika pemilu 1955    yang  dimenangkan  oleh  PNI, sementara  di  Bali  PKI  menjadi  partai pemenang ke dua. kekerasan yang terjadi di  Indonesia  saat  itu  dilakukan  dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau, clurit, maupun pedang, tetapi juga menggunakan  senjata  tumpul  seperti pentungan,  tongkat  dan  alat  kekerasan lainnya serta menggunakan senjata api.
Berdasarkan wawancara dan observasi  di  lapangan  tempat  terjadinya eksekusi  adalah  seme  atau  kuburan  desa setelah  penjemputan  secara  paksa  yang teridentifikasi sebagai anggota dan simpatisan  PKI  oleh  masa  PNI.  Menurut Hermawan  Sulistyo  (2000:204)  pada tingkat  pelaku  pembataian  di  lapangan tidak terdapat struktur jaringan yang ketat, bahkan cenderung longgar.
Menurut Wayan Renten dan Wayan Sedana  (wawancara  tanggal  22  Agustus 2016)  menyatakan  persaingan  politik  di tingkat pusat tercermin pula di tingkat akar rumput  terutama  di  Desa  Penglatan.
Masing-masing penguru partai membentuk kepengurusan  di  tingkat  ranting.  Untuk PNI  pengurus  di  tingkat  ranting  dipimpin oleh  I  Wayan  Darpa,  dan  PKI  dipimpin oleh  Bapak  Nurita.  Persaingan  politik  di Desa Penglatan melibatkan kubu nasionalis  (PNI)  dan  kubu  komunis  (PKI) merambah  juga  pada  persaingan  di bidang ekonomi.
2. Proses  tragedi  kemanusiaan  pasca peristiwa  Gerakan  30  September  1965 di Desa Penglatan
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pasca peristiwa Gestok  (Gerakan  31  September  1965) sebenarnya  keadaan  tidaklah  segawat seperti  yang  ada  di  Jakarta  sebagai barometer  perpolitikan  nasional.  Keadaan tersebut  berubah  ketika  ada  instruksi  dari petinggi Angkatan Darat untuk melaksanakan kebijakan tumpas kelor.
Angkatan  darat  memainkan  peran penting dalam mendukung awal terjadinya pembantaian,  dengan  kesatuan  RPKAD yang mendarat di Bali pada 7-8 Desember 1965,  menyebarkan  daftar  hitam  anggota PKI  yang  harus  dibunuh.  Angkatan  Darat juga  merangkul  dan  melatih  gerombolan milisi,  para  pemuda  sipil  yang  disebut tameng  untuk  menguasai  teknik-teknik dasar membantai. Para pemuda PNI yang tergabung dalam Gerakan Siswa Nasional Indonesia  (GSNI),  PETANI  (Persatuan Petani
Nasional
Indonesia), LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional),
Gerakan  Pendidik  Marhaenis,  Gerakan Pemuda Demokrat secara aktif ikut dalam usaha-usaha  pendataan  anggota-anggota PKI  yang  terganung  dalam  BTI  dan  Lekra maupun Pemuda Rakyat
3.  Implikasi tragedi kemanusiaan pasca peristiwa Gerakan 30
September  1965  bagi  desa  dan keluarga di Desa Penglatan
Dampak yang dirasakan oleh anggota  PKI  di  Desa  Penglatan  adalah trauma  yang  mendalam.  Keluarga  yang ditinggal  juga  mendapat  sanksi  sosial  dari masyarakat  di  lingkungan  desa,  mereka dicap  sebagai  keturunan  PKI,  setiap aktivitas mereka selalu mendapat pengawasan  dari  aparat  warga,  aparat desa dan pihak berwajib. Dalam pelayanan  administrasi  pasca  peristiwa  G
30
September 1965, merekapun mendapatkan perlakuan diskriminatif, seperti  adanya  kode  ET,  yang  berarti  eks tahanan  politik,  dan  mereka  tidak  dapat melamar kerja diinstansi pemerintah karena adanya litsus.
Trauma  mendalam  yang  dialami oleh penduduk pasca pembersihan terhadap  anggota  PKI,  menyebabkan mereka mencari kedamaian melalui ajaran-ajaran kerohanian seperti mengikuti acara-acara  pesantian  dengan  sumber- sumber  seperti  Bhagawad  Githa,  Arjuna Wiwaha, Ramayana, Sucita.
4.  Aspek-aspek  tragedi  kemanusiaan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dapat dijadikansebagai sumber pembelajaran sejarah 1) Aspek Historis, Tragedi kemanusiaan
dengan terbunuhnya beberapa  pengurus  PKI  dan  simpatisan PKI (Pemuda Rakyat) yang dapat dijadikan  sebagai  sumber  belajar  sejarah kontemporer.  Buku-buku  sejarah  yang memuat  peristiwa  pasca  gerakan  30 September  1965  atau  di  Bali  dikenal sebagai  Gestok,  hanya  memuat  peristiwa yang  ada  di  Jakarta,  sedikit  yang membahas  daerah-daerah  lainnya.Untuk Bali  Pasca  peristiwa  Gestok  di  Bali,
sebenarnya  awalnya  aman-aman  saja, tetapi  ketika  gaung  penumpasan  PKI  di Jawa tengah dan Jawa Timur terdengar di Bali, timbul ketegangan-ketegangan antara  masa  PKI  dan  PNI  termasuk  di Desa Penglatan.
2)  Kolaborasi  Pembunuhan  Anggota
PKI, Tanggal 17 November 1965, kekuasaan Pepelrada Bali Pangdam XVI/Udayana  yang  sebelumnya  dipegang oleh  Gubernur  Bali  Anak  Agung  bagus Sutedja.  Pepelrada  juga  mengeluarkan keputusan  pada  tanggal  24  November 1965  tentang  pedoman  untuk  menumpas G  30  S/PKI  dan  kewenangan  TIM Pemerintah  Daerah  (Teperda)  dalam memeriksa  oknum-oknum  yang  terlibat  G 30  S/PKI.  Salah  satu  strategi  yang ditempuh  di  Bali  oleh  RPKAD  dalam upayanya melaksanakan tugas menumpas PKI di Bali adalah dalam bentuk mengendalikan dan memfasilitasi ekseskusi terhadap yang dicurigai sebagai komunis  dengan  penyediaan  dukungan logistik  yang  penting  berupa  senjata, amunisi,  truk,  komunikasi,  dan  fasilitas penahanan. Militer juga mendorong gerombolan  satgas  keamanan  anti  PKI bersenjata.  Yang  paling  menonjol  dan paling  ditakuti  adalah  tameng  marhaenis yang disokong PNI, kawanan beranggotakan  delapan  atau  sepuluh orang  yang  berkeliaran  dalam  busana hitam-hitam,  bersenjatakan  belati,  tombak dan bedil.

## B.  PEMBAHASAN
1. Latar belakang peristiwa tragedi kemanusiaan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 di Desa Penglatan Tindak  kekerasan  politik  dan  politik kekerasan yang kadang kala terjadi dalam skala massif, tampak  menjadi  warna yang
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial                                                                                          64
paling  dominan  selama  berlangsungnya praktek politik rezim Orde Baru. Tampilnya kekuatan  politik  Orde  Baru  menggantikan rezim  politik  Demokrasi  terpimpin  di panggung politik Indonesia ditandai dengan  proses  berlangsungnya  tindakan yang  menafikan  nilai-nilai  kemanusiaan, berupa pembantaian terhadap paling tidak puluhan  ribu  orang-orang  yang  tergabung dalam  organisasi  komunis  selama  kurun waktu 1965-1966. Kendati demikian, proses pembersihan terhadap orang-orang Komunis di Bali dan Khususnya desa-desa di  Bali  Utara  tidak  berhenti  pada  tahun- tahun  tersebut,  karena  kekerasan  secara psikologis sebagai anak PKI terus dilabelkan  pada  orang-orang  yang  pernah tergabung dalam organisasi PKI.
Secara  lebih  rinci  latar  belakang tragedi  kemanusiaan  di  Desa  Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dapat dirinci sebagai berikut:
1.  Persaingan Politik
Menurut  hasil  wawancara  dengan Wayan  Sedana  tokoh  PNI  di  Desa Penglatan,  persaingan  politik  tersebut  di Desa Penglatan terjadi antara PNI dan PKI yang  memiliki  basis  kuat  diakar  rumput. Persaingan  kedua  partai  tersebut  bahkan mulai terjadi ketika ada pemilu tahun 1955. Walaupun  PNI  unggul  dalam  perolehan suara  namun  PKI  juga  memperoleh  suara yang tidak bisa diremehkan.
Kuatnya  PNI  di  Swapraja  Buleleng disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama,  dekatnya  PNI  dengan  Bung Karno  yang  secara  geneologis  namanya sangat  harum  di  mata  rakyat  Buleleng karena  memiliki  orang  tua  dari  garis  ibu yang  berasal  dari  banjar  Paket  Agung Singaraja.  Disamping  itu,  Bung  Karno dengan  ajarannya  terutama  Marhaenisme dan Pancasila telah mempengaruhi tokoh- tokoh  di  Buleleng.  Kedua,  duduknya
orang-orang PNI di pemerintahan mempermudah PNI menyampaikan program-programnya  kepada  masyarakat, dan  adanya  kesamaan  program  PNI dengan pemerintah. Ketiga, adanya dukungan  rakyat  di  luar  pemerintah, terutama  mantan  pejuang  revolusi  1945, para  pejuang  mempunyai  pengaruh  besar bagi  PNI  dalam  memenangkan  pemilu 1955. Peranan Ketut Widjana dari
Penataran, Singaraja, Nyoman gde Mangku  dari  Jagaraga,  Nengah  Sari  dari Desa  Sekumpul  mempunyai  andil  besar dalam  proses  pengembangan  PNI  di Buleleng.  Keempat,PNI  dengan  asas sosionasionalisme  dan  sosiodemokrasi bertujuan untuk menampung dan memperjuangkan kepentingan rakyat, tanpa  membedakan  suku,  agama,  dan pelapisan  dalam  masyarakat.  Kelima, situasi  pemilu  dengan  menggunakan demokrasi liberal, sistem ini
memungkinkan  masyarakat  betul-betul bebas  memilih  partai  sesuai  dengan aspirasinya. Keenam, partisipasi masyarakat,  khususnya  di  Kabupaten Buleleng  cukup  tinggi.  Ini  membuka peluang  bagi  PNI  untuk  memperoleh dukungan  .  Pada  pemilu  1955,  di Kabupaten  Buleleng  tercatat  144.838 orang pemilih, dengan suara sah sebanyak  127.467.  Jadi  partisipasi  politik masyarakat  Buleleng  pada  tahun  1955 adalah 88% (Budiasih, 1992:75-79) Menurut
Wayan
Renten
(wawancara  tanggal  22  Agustus  2016) menyatakan  persaingan  politik  di  tingkat pusat tercermin pula di tingkat akar rumput terutama  di  Desa  Penglatan.  Masing- masing penguru partai membentuk kepengurusan  di  tingkat  ranting.  Untuk PNI  pengurus  di  tingkat  ranting  dipimpin oleh  I  Wayan  Darpa,  dan  PKI  dipimpin oleh  Bapak  Nurita.  Untuk  memperkuat
basis masa masing-masing partai mengadakan  konsolidasi  partai  dalam bentuk  rapat-rapat  partai,  menonjolkan simbol-simbol  partai  seperti  pada  saat pertemuan PKI mereka sering menyanyikan lagu-lagu PKI seperti genjer- genjer,  sedangkan  PNI  memakai  symbol- simbol  seperti  lambing  kebesaran  PNI kepala  banteng  dalam  segitiga  pada peralatan  pertanian  mereka,  langkah  ini diikuti  oleh  PKI  dengan  menyertakan symbol-simbol  PKI  (Palu  arit)  pada peralatan pertanian anggota PKI.
Nuansa persaingan politik di tingkat pedesaan  juga  tidak  bisa  dilepaskan situasi  politik  di  tingkat  nasional,  dengan adanya  selogan  semangat  revolusi  belum berakhir  yang  terus  dikobarkan  oleh Presiden  Sukarno  membawa  implikasi pada  lahirnya  proses  radikalisme  massa dan mobilisasi politik. Berpangkal keadaan ini  berbagai  kekuatan  politik  merasa mendapat legitimasi dalam rangka melakukan tindakan yang bersifat revolusioner.  Mereka  menjalankan  peran pencarian  dukungan  massa  dalam  rangka jor-joran  Manipol.  Yang  kemudian  terjadi adalah  bukan  sekadar  petunjuk  dari meningkatnya  politisasi  dan  mobilisasi politik  serta  radikalisme  masa.  Lebih disayangkan  juga  melahirkan  proses kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  yang  menonjolkan  identitas social  baik  itu  agama,  ideology,  suku maupun kelompok. Implikasi yang kemudian harus diterima adalah terdapatnya konflik ideology secara terbuka antarkekuatan politik (Ignas
Cleden, 1998:30)
2.  Persaingan Ekonomi Persaingan politik
di Desa Penglatan  melibatkan  kubu  nasionalis (PNI)  dan  kubu  komunis  (PKI)  merambah juga  pada  persaingan  di  bidang  ekonomi.
Penuturan  I  Wayan  Renten  memberikan gambaran  anggota  PKI  yang  memiliki aktivitas ekonomi seperti berdagang, maka anggota PNI tidak mau berbelanja keanggota  PKI,  demikian  juga  sebaliknya, demikian  pula  pada  saat  musim  panen petani  PKI  (BTI)  tidak  mau  meseke dengan  petani  yang  berpartai  PNI  yang dibuktikan  dengan  symbol-simbol  partai pada alat-alat pertanian mereka.
Perkembangan  PKI  yang  demikian pesat  membuat  khawatir  kalangan  kaum kanan,  hal  tersebut  diakui  oleh  pimpinan PNI seperti Wayan Darpa, Wayan Sedana, Wayan Renten, Gusti Putu Teken. Diperhitungkan, kalau berlangsung pemilihan  umum,  PKI  akan  mencapai kemenangan  besar,  bahkan  kedudukan presiden  bisa  direbut  oleh  PKI.  Maka untuk  mencegah  terjadinya  hal  tersebut, pihak Angkatan Darat mengusulkan penundaan  Pemilihan  Umum,  dan  A.H Nasution  mengajukan  gagasan  presiden seumur  hidup,  agar  wakil  PKI  tidak  bisa merebut  kedudukan  ini.  Gagasan  ini diajukan  pada  Suwirjo  (Ketua  PNI)  yang mendukung  gagasan  ini.  Maka  diusulkan Bung  Karno  jadi  presiden  seumur  hidup melalui ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963.
Berkembangnya  PKI  di  desa-desa termasuk  di  Desa  Penglatan  tidak  bisa dilepaskan  focus  PKI  yang  menggarap masa  dari  kaum  tani.  Seperti  yang dikemukakan oleh Suar Suroso (2013:210) bahwa Aidit sampai-sampai harus mengadakan  riset  ke  desa-desa  dengan praktek  tiga  sama  yakni  sama  bekerja, sama  makan,  dan  sama  tidur.  Dalam risetnya Aidit di tahun 1964 menyimpulkan bahwa  maha  pentingnya  kaum  tani  atau desa dalam revolusi.
Program yang ditawarkan oleh oleh pimpinan  pusat  PKI  ditambah  dengan
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial                                                                                          66
gerakan  PKI  untuk  kembali  ke  desa,  telah mampu  meningkatkan  anggota  PKI  yang berbasis sebagai petani. Program turun ke bawah sebuah kampanye untuk menguatkan kader-kader partai di perkotaan  besar  maupun  kecil  agar  pergi ke  desa-desa,  mengakrabkan  diri  dengan kondisi-kondisi  setempat,  dan  mendidik kaum  tani  dalam  kebijakan  dan  program tani,  program  ini  juga  dimaksudkan  dalam rangka  menanggulangi  kurangnya  jumlah aktivis  di  desa-desa  yang  memahami tujuan-tujuan partai dan bersedia mewujudkannya  menghadapi  perlawanan para  pemuka  tinggi  desa.  Hal  tersebut dibenarkan oleh mantan ketua ranting PKI desa  Penglatan  bernama  Ketut  Nurita bahwa  keikutsertaan  penduduk  desa dalam  organisasi  PKI  karena  program- program  partai  yang  ditawarkan  dan  juga karena  pemerintah  menjamin  kebebasan dalam  berpartai  serta  diakuinya  PKI sebagai partai yang sah di Desa Penglatan.  Pendapat  tersebut  diperkuat oleh  Suar  Suroso  (2013:195)  bahwa  PKI diakui  sebagai  salah  satu  partai  yang  sah berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  No. 123/1961.  Dengan  adanya  PKI  yang memiliki  basis  masa  besar  di  Penglatan, maka terdapat beberapa partai yang besar seperti PNI, PKI dan Partindo.
Perekrutan  dan  pendidikan  aktivis- aktivis  PKI  di  tingkat  desa  dimaksudkan untuk  memenangkan  kepercayaan  kaum tani. Gerakan kembali ke desa mengalami beberapa hambatan antara lain keterbelakangan  ekonomi  dan  tingkat pendidikan  yang  masih  rendah  sehingga memerlukan  kerja  keras  dalam  rangka menanamkan  nilai  ideology  partai.  Para aktivis yang telah mendapatkan pendidikan  kaderisasi  diberikan  instruksi tidak  boleh  melakukan  gerakan  apapun tanpa  persiapan  mendalam  sehingga
untuk mengadakan kampanye aksi, pertama-tama usulan itu harus didiskusikan  dan  disetujui  terlebih  dahulu oleh  organisasi  partai  di  tingkat  desa,  lalu meminta kesepakatan organisasi petani di skala nasional (BTI). Meski prosedur untuk sebuah  aksi  cukup  ketat  dan  panjang, namun yang penting adalah jika kepercayaan  para  petani  sudah  bisa diciptakan  aksi-aksi  ke  depan  tentunya akan berjalan sukses. Namun ketegangan- ketegangan akibat perbedaan partai cukup terasa  di  Desa  Penglatan,  gambaran tersebut  dikemukakan  oleh  I  Wayan Renten  mantan  sekdes  Desa  Penglatan yang  menginformasikan  bahwa  masing- masing  anggota  partai  baik  PNI  maupun PKI  membekali  diri  dengan  senjata  tajan seperti  pedang  dan  tidak  lupa  juga membekali diri dengan ilmu kebal.
2. Proses  tragedi  kemanusiaan  pasca peristiwa  Gerakan  30  September 1965 di Desa Penglatan
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pasca peristiwa Gestok  (Gerakan  31  September  1965) sebenarnya  keadaan  tidaklah  segawat seperti  yang  ada  di  Jakarta  sebagai barometer  perpolitikan  nasional.  Keadaan tersebut  berubah  ketika  ada  instruksi  dari petinggi Angkatan Darat. Kebijakan tumpas kelor (menghabisi hingga ke akar- akarnya sudah diawali sejak bulan Oktober  1965.  hal  ini  diawali  oleh pernyataan  Jendral  Abdul  Haris  Nasution setelah  pemakaman  para  Jendral  yang terbunuh  tanggal  1  Oktober  1965  bahwa PKI harus dibasmi sampai keakar-akarnya dan  kampanya  bahwa  PKI  merupakan dalang  dari  G  30  S  yang  telah  dimulai sejak  1  Oktober  1965  oleh  harian  militer Angkatan  Bersenjata  dan  berita  Yudha yang diizinkan terbit 1-8 Oktober 1965.
Pada  tanggal  17  Oktober  1965, pasukan para Komando Angkatan Darat di bawah  pimpinan  Kolonel  Sarwo  Edhie Wibowo, diperintahkan berangkat ke Jawa Tengah untuk membersihkan keterpecahan  pasukan  di  provinsi  itu akibat  ketidakpercayaan  sebagian  besar anggota Divisi Diponogoro terhadap pusat. Pembasmian Komunis dan sekutu- sekutunya  dimulai  di  Jawa  Tengah  dan dengan  cepat  menyebar  ke  Jawa  Timur dan  provinsi-provinsi  lainnya.  Sebagian besar  berita  yang  masuk  menyetujui Angkatan Darat yang memulai pembantaian  masal  rakyat  Indonesia beberapa bulan kemudian, namun dibanyak tempat termasuk di Bali Angkatan  darat  tidak  bekerja  sendirian melainkan  dibantu  kelompok-kelompok pemuda  yang  anti  Komunis  yang  menjadi eksekutor  di  lapangan  termasuk  di  Desa Penglatan
Angkatan  darat  memainkan  peran penting dalam mendukung awal terjadinya pembantaian,  dengan  kesatuan  RPKAD yang mendarat di Bali pada 7-8 Desember 1965,  menyebarkan  daftar  hitam  anggota PKI  yang  harus  dibunuh.  Angkatan  Darat juga  merangkul  dan  melatih  gerombolan milisi,  para  pemuda  sipil  yang  disebut tameng  untuk  menguasai  teknik-teknik dasar  membantai.  tetapi  orang-orang  Bali melampaui  instruktur  mereka  dengan menyerang anggota PKI dengan keganasan  yang  sangat  mengerikan. Pendapat tersebut dibenarkan oleh Suryawan  (2007)  yang  mendeskripsikan militer  mendorong  kelompok-kelompok pemuda  untuk  mengambil  peran  aktif dalam  proses  pembantaian  ini.  Kelompok yang  paling  beringas  adalah  Tameng Marhaenis  (PNI).  Menurut  tokoh  PNI Penglatan  kelompok  ini  menyasar  rumah anggota PKI pada malam hari, berpakaian
hitam dan bercadar, menandai rumah, dan membakar  rumah,  beranggotakan  10-15 orang, sasarannya tidak hanya PKI dalam satu  desa  bisa  pula  menyasar  anggota PKI di luar desa.
Ada  kenyataan  berbeda  proses terjadinya  pembantaian  anggota  PKI  di Desa Penglatan, terutama Banjar Kajanan dan  Banjar  Kelodan.  Khusus  untuk  banjar Kelodan  anggota  PKI  yang  terbunuh sebanyak  tiga  orang,  berbeda  dengan Banjar  Kajanan  yang  tewas  sebanyak  17 orang,  diantaranya  Caklik,  Loka,  Loso, Genah,  Jimat,  sedangkan  banjar  Kelodan jumlah  korban  hanya  tiga  orang,  yaitu Nyoman  Swica,  Ketut  Koyan,  Men  Biji. Khusus  untuk  kasus  men  Biji  terpaksa dibunuh  karena  mempunyai  ilmu  Black Magic  (Ilmu  Hitam/Pengeleakan).  Men  Biji beradu  ilmu  dengan  tokoh  PNI  bernama  I Dayuh  yang  berprofesi  sebagai  dukun  di Desa  Penglatan.  Menurut  informan  yang diwawancarai  I  Dayuh  mengajarkan  ilmu aliran  kanan  tetapi  yang  diajarkan  berbau Islam,  karena  dalam  proses  pembelajaran yang  diajarkan  kepada  murid-muridnya menggunakan rerajahan huruf arab. Beliau  pernah  melakukan  perang  tanding kekuatan  ilmu  dengan  Men  Biji  yang konon  bisa  mengubah  wujudnya  menjadi rangda.  Menurut  I  Wayan  Renten  perang tanding  antara  Bape  Dayuh  dan  Men  Biji dimenangkan  oleh  Bape  Dayuh,  konon kuku rangda penjelmaan Men  Biji berhasil dipotong.  Masa  yang  marah  mencari  Men Biji di rumah banjar Dauh Tukad, di bawah bantalnya  ditemukan  sabuk  pengeleakan yang sangat panjang. Selanjutnya Men Biji diarak  keliling  banjar  adat,  dan  dibunuh di kuburan Banjar Adat Kelodan oleh pasukan  Tameng  PNI.  Nyoman  Swica, Ketut  Koyan  dibunuh  oleh  Sibang,  Neca, dan Merta.
Kuburan  Banjar  Adat  kelodan  juga sebagai tempat eksekusi anggota PKI dari Desa  Silangjana  sebanyak  9  orang, namun  pihak  aparat  desa  Penglatan  tidak tahu identitas orang-orang tersebut, selain dari Silangjana ada tiga korban pembunuhan  anggota  PKI  dari  Tenaon yang  terdiri  dari  Konod,  Garwa,  Sriya. Orang-orang  dari  Desa  Tenaon  tersebut tersebut secara psikologis sangat tertekan hal  tersebut  pernyataan  tumben  menek motor jani mati sube.
Pasukan Tameng PNI yang berseragam  hitam-hitam  mempunyai  andil besar  dalam  usaha  pembasmian  orang- orang PKI baik di Desa Penglatan maupun desa-desa  lainnya,  mereka  bekerjasama dengan  anggota  tameng  PNI  dari  Desa Penarungan,  Jinangdalem,  Alasangker. dalam  melaksanakan  tugasnya  anggota Tameng  PNI  memakai  sandi-sandi  yang hanya  bisa  dimengerti  oleh  anggotanya, seperti  penggunaan  sandi  Mawar  harus dibalas  Sandat,  Karung  harus  dijawab Ember,  Serang  dijawab  Diam.  Kalau balasan  sandi  benar  maka  orang  yang diajak berhadap-hadapan itu adalah teman  dari  Tameng  PNI,  kalau  salah berarti  adalah  musuh.  Masing-masing anggota Tameng PNI sudah terbagi dalam tugas masing-masing, ada yang mengintai,  membawa  minyak  gas,  ada yang mengekseskusi rumah yang menjadi anggota  PKI,  sementara  penghuni  rumah pasrah  menyerahkan  diri,  ada  yang dieksekusi  di  tempat,  dibawa  ke  kuburan desa  ada  yang  dibawa  ke  kuburan  desa lainnya  seperti  di  Banjar  Adat  Kelodan serta  ada  di  bawa  ke  seme  sakit  di  Yeh Taluh.
Anggota  PKI  di  Banjar  Kelodan yang  terbunuh  hanya  3  orang  disebabkan adanya  rasa  belas  kasihan  dari  anggota PNI  yang  masih  terikat  oleh  pertalian
darah seperti saudara kandung, memisan, keponakan, dan tunggal dadia. Kebanyakan  anggota  PKI  di  Kelodan diamankan di rumah pengurus ranting PKI untuk  mendapat  perlindungan  sampai keadaan  aman,  dalam  hal  ini  ada  hutang budi  anggota  PKI  yang  tidak  terbunuh kepada pengurus PNI.
Untuk  Banjar  Kajanan  anggota  PKI yang  terbunuh  sebanyak  17  0rang, mereka  dikategorikan  simpatisan  PKI, pengurus  PKI,  dan  orang-orang  yang dituduh  sebagai  anggota  PKI.  menurut  I Wayan  Sedana,  mereka  terbunuh  selain karena  perbedaan  ideologi  partai  juga disebabkan  karena  adanya  sentimen pribadi,  anggota  PKI  di  Banjar  kajanan dieksekusi  di  seme  Banjar  Kajanan, berbeda  halnya  dengan  warga  kelodan yang  masih  terikat  rasa  kekeluargaan. Untuk banjar dauh Tukad yang meninggal adalah Swindra, Swenten, Windra, Budana.  Keadaan  pembunuhan  terhadap tokoh PKI bernama Swindra sangat kejam, hal  tersebut  berdasarkan  penuturan  I Wayan Sedana aktivis PNI yang menceritakan  bahwa  tubuh  I  wayan Windra diseret di jalan raya dari Banyuning  Selatan  sampai  Perempatan Banyuning  Selatan,  tubuhnya  berdarah- darah  sampai  menghembuskan  napasnya . 3. Implikasi tragedi kemanusiaan pasca peristiwa  Gerakan  30  September  1965 bagi  desa  dan  keluarga  di  Desa Penglatan
1. Trauma Mendalam Tragedi  kemanusiaan  yang  terjadi di  Desa  penglatan  membawa  dampak yang luas bagi keluarga yang ditinggalkan, dampak  yang  paling  dirasakan  adalah rasa  trauma,  banyak  diantara  keluarga yang ditanya peneliti tidak ingin menceritakan bagaimana kisah dari
peristiwa  pembunuhan  terhadap  keluarga mereka yang dulu menjadi simpatisan dan pengurus
PKI. Keluarga-keluarga kehilangan tulang punggung keluarga, dan dirasakan dampaknya secara ekonomi.
Keluarga yang ditinggal juga mendapat sanksi sosial dari masyarakat di lingkungan  desa,  mereka  dicap  sebagai keturunan  PKI,  setiap  aktivitas  mereka selalu  mendapat  pengawasan  dari  aparat warga,  aparat  desa  dan  pihak  berwajib. Dalam  pelayanan  administrasi  pasca peristiwa G 30 September 1965, merekapun mendapatkan perlakuan diskriminatif,  seperti  adanya  kode  ET, yang  berarti  eks  tahanan  politik,  dan mereka tidak dapat melamar kerja diinstansi  pemerintah.Litsus  :  Penelitian Khusus,  sebuah  proses  seleksi  untuk meneliti  calon  anggota  legislatif  yang diajukan  partai  politik.  Diterapkan  pada masa  orde  baru  untuk  menghindari  calon yang  berafiliasi  paham  komunis  dan meyakinkan  bahwa  calon  memiliki  sifat monoloyalitas. Pada akhirnya listsus dipakai  untuk  menyingkirkan  tokoh  yang bersebrangan  dengan  pemerintah  dan menghegemoni sikap kritis anggota DPR.
2. Mencari kedamaian rohani Trauma  mendalam  yang  dialami oleh penduduk pasca pembersihan terhadap  anggota  PKI,  menyebabkan mereka mencari kedamaian melalui ajaran-ajaran kerohanian seperti mengikuti acara-acara  pesantian  dengan  sumber- sumber  seperti  Bhagawad  Githa,  Arjuna Wiwaha, Ramayana, Sucita. Dalam perkembangannya mereka mendapat bimbingan ajaran agama Budha. Bimbingan kerohanian ini mampu  menarik minat  eks  anggota  PKI  untuk  memeluk agama  Budha.  Bersama-sama  dengan penduduk dari Desa Alasangker, Petandakan  yang  mempunyai  nasib  sama
secara  tekun  mendengarkan  kotbah  di sela-sela  pesantian  yang  acaranya  di malam  hari,  sehingga  oleh  masyarakat yang kurang bersimpati kelompok kerohanian  ini  mendapat  julukan  sebagai PKI malam.
3. Kemiskinan Setelah  terjadi  pemberontakan  G 30  S/PKI  (gestok),  banyak  anggota  PKI dan simpatisannya terbunuh akibat penumpasan,  keadaan  tersebut  juga dialami  anggota  keluarga  yang  tergabung dalam  kelompok  megeguritan,  karena keanggotaan  dalam  PKI  dan  Partindo. Mereka  kehilangan  orang  tua,  saudara, pekerjaan  yang  berimplikasi  terhadap sosial  perekonomian.  Anggota  keluarga- keluarga yang ditinggal harus menanggung  beban  ekonomi  yang  berat. Krisis  ekonomi  memang  mereka  alami sebelum  peristiwa  G  30  S/PKI  dan berlanjut hingga awal tahun 1970-an. 4. Aspek-aspek  tragedi  kemanusiaan pasca  peristiwa  Gerakan  30  September 1965 yang dapat dijadikansebagai sumber pembelajaran sejarah 1. Aspek Historis
Tragedi kemanusiaan dengan terbunuhnya  beberapa  pengurus  PKI  dan simpatisan  PKI  (Pemuda  Rakyat)  bisa dijadikan  sumber  belajar  terutama  pada matakuliah  sejarah  Indonesia  IV  atau dikenal  juga  sebagai  mata  kuliah  sejarah Kontenporer Indonesia. Buku-buku sejarah  yang  memuat  peristiwa  pasca gerakan  30  September  1965  atau  di  Bali dikenal  sebagai  Gestok,  hanya  memuat peristiwa yang ada di Jakarta, sedikit yang membahas  daerah-daerah  lainnya.Untuk Bali  Pasca  peristiwa  Gestok  di  Bali, sebenarnya  awalnya  aman-aman  saja, tetapi  ketika  gaung  penumpasan  PKI  di Jawa tengah dan Jawa Timur terdengar di Bali, timbul ketegangan-ketegangan
antara  masa  PKI  dan  PNI  termasuk  di Desa Penglatan.
Dalam
buku-buku sejarah dijelaskan  Pembantaian  1965-1966,  yang menjadi  korban  adalah  orang-orang  yang menjadi bagian dari PKI serta orang-orang yang  dituduh  sebagai   komunis.Meski banyak spekulasi menyebut, si anu dan si anu,  namun  dalang  di  balik  pembantaian massal  itu  hingga  kini  masih  belum  dirilis secara  resmi.  Pembantaian  di  Indonesia 1965 –1966  adalah  peristiwa  pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis  di  Indonesia  pada  masa  setelah terjadinya  Gerakan  30  September  di Indonesia. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu  juta  orang  dipenjara  dalam  peristiwa tersebut.
Pembersihan ini merupakan peristiwa  penting  dalam  masa  transisi  ke Orde  Baru,  Partai  Komunis  Indonesia (PKI) dihancurkan, pergolakan mengakibatkan jatuhnya presiden Soekarno,  dan  kekuasaan  selanjutnya diserahkan kepada Soeharto. Kudeta yang gagal  menimbulkan  kebencian  terhadap komunis  karena  kesalahan  dituduhkan kepada  PKI. Komunisme  dibersihkan  dari kehidupan  politik,  sosial,  dan  militer,  dan PKI  dinyatakan  sebagai  partai  terlarang. Pembantaian  dimulai  pada  Oktober  1965 dan memuncak selama sisa tahun sebelum  akhirnya  mereda  pada  awal tahun  1966. Pembersihan  dimulai  dari  ibu kota Jakarta, yang kemudian menyebar ke Jawa Tengah dan Timur, lalu Bali. Ribuan vigilante  (orang  yang  menegakkan  hukum dengan  caranya  sendiri)  dan  tentara angkatan darat menangkap dan membunuh  orang-orang  yang  dituduh sebagai anggota
PKI. Meskipun pembantaian  terjadi  di  seluruh  Indonesia, namun  pembantaian  terburuk  terjadi  di
benteng-benteng  PKI  di  Jawa  Tengah, Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Pembantaian  ini  hampir  tidak  pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia, dan  hanya  memperoleh  sedikit  perhatian dari  orang  Indonesia  maupun  warga internasional.
Secara  umum  di  Bali,  sepanjang Oktober  dan  November  1965,  timbul ketegangan  politik  yang  serius  kampanye anti PKI tidak mengakibatkan pembunuhan besar-besaran di Bali. Selama  Oktober  dan  medio  November 1965, gempuran terhadap PKI di Bali pada umumnya  berbentuk  pembersihan  politik di pelbagai jawatan pemerintahan, universitas,  dan  organisasi  politik,  selain kehilangan pekerjaan, para korban pembersihan  ini  diwajibkan  melapor  ke pihak berwenang militer, dengan kemungkinan  dikenai  penahanan  tanpa tuduhan  formal  atau  proses  pengadilan. Mereka  yang  melapor  juga  diwajibkan membawa  daftar  anggota  lain  PKI  dan organisasi massanya, sehingga menyediakan  sarana  untuk  pembersihan yang lebih sistematis di kemudian hari. Hal sama  dialami  oleh  Pak  Mawit  (mantan ketua  ranting  PKI  Desa  Penglatan)  yang mengatakan  dirinya  pernah  dipanggil tentara  dan  disuruh  untuk  menyerahkan nama-nama  yang  termasuk  anggota  PKI, beliau  tidak  terbunuh  karena  dianggap sangat kooperatif dengan pihak keamanan,  padahal  istrinya  Ketut  Puspa sudah  memberikan  tirta  pengentas  dan mengiklaskan  kepergiannya,  namun  nasib berkehendak  lain,  beliau  masih  hidup dengan  anak-anak  yang  sudah  sukses hidupnya,  bahkan  ada  anaknya  yang menjadi pegawai negeri.
2. Kolaborasi Pembunuhan
Anggota PKI
Tanggal 17 November 1965, kekuasaan Pepelrada Bali Pangdam XVI/Udayana  yang  sebelumnya  dipegang oleh  Gubernur  Bali  Anak  Agung  bagus Sutedja.  Pepelrada  juga  mengeluarkan keputusan  pada  tanggal  24  November 1965  tentang  pedoman  untuk  menumpas G  30  S/PKI  dan  kewenangan  TIM Pemerintah  Daerah  (Teperda)  dalam memeriksa  oknum-oknum  yang  terlibat  G 30 S/PKI (Sarwa, 1985:71-72)
Salah  satu  strategi  yang  ditempuh di  Bali  oleh  RPKAD  dalam  upayanya melaksanakan  tugas  menumpas  PKI  di Bali  adalah  dalam  bentuk  mengendalikan dan  memfasilitasi  ekseskusi  terhadap yang  dicurigai  sebagai  komunis  dengan penyediaan dukungan logistik yang penting  berupa  senjata,  amunisi,  truk, komunikasi,  dan  fasilitas  penahanan. Pada  sejumlah  kasus,  eksekusi  massal tidak  mungkin  terjadi  tanpa  dukungan semacam  ini.  Militer  juga  mendorong gerombolan  satgas  keamanan  anti  PKI bersenjata.  Yang  paling  menonjol  dan paling  ditakuti  adalah  tameng  marhaenis yang disokong PNI, kawanan beranggotakan  delapan  atau  sepuluh orang  yang  berkeliaran  dalam  busana hitam-hitam,  bersenjatakan  belati,  tombak dan  bedil.  Kasus  yang  terjadi  di  Desa Penglatan  sama  dengan  yang  terjadi  di desa-desa  lainnya  di  Buleleng,  namun dengan  korban  lebih  sedikit,  karena kuatnya  ikatan  tali  persaudaraan  dalam tunggal dadia.
Partai-partai,  khususnya  PNI,  juga membina  gagasan  bahwa  kampanye menentang  PKI  adalah  perang  suci sehingga  menopengi  kuatnya  unsur-unsu oportunisme  politik  dan  pembalasan  yang memotivasi banyak pemimpin dan anggotanya. Suryawan (2010:514) menyatakan
bahwa pembunuhan
terhadap  anggota  dan  simpatisan  PKI tidak dipandang oleh pembunuhnya sendiri  sebagai  perbuatan  criminal  atau tindakan  politik.  kalau  orang  Bali  ditanya apa  yang  membuat  mereka  ikut  dalam pembunuhan  itu,  jawabanya  pasti  selalu sama,  yakni  demi  memenuhi  kewajiban religious untuk menyucikan pulau.
PNI  Cabang  Buleleng  membagi empat  wilayah  kerja  sehubungan  dengan upaya  penumpasan  PKI.  Di  wilayah Buleleng  Timur  meliputi  wilayah  Tejakula, Kubutambahan, dan Sawan yang operasinya  dipimpin  oleh  Nyoman  Gede Mangku  selaku  Kepala  Staf  Komando Wilayah  Buleleng  Timur.  Nyoman  Gede Mangku  adalah  mantan  ketua  IV  PNI Cabang Buleleng kelahiran Desa Jagaraga,  Kecamatan  Sawan,  seorang tokoh yang ditakuti lawan-lawannya. Wilayah Buleleng Kota yang meliputi  wilayah  Kecamatan  Buleleng dipimpin  oleh  I  Ketut  Artja  selaku  Kepala Staf  Komando  Wilayah  Kota.  Dengan demikian  kasus  penumpasan  PKI  di wilayah kota maupun desa-desa yang ada di  Kecamatan  Buleleng  termasuk  di  Desa Penglatan  merupakan  tanggung  jawab dari  I  Ketut  Artja.  Wilayah  Buleleng Selatan  yang  meliputi  seluruh  desa-desa yang  berada  di  wilayah  Kecamatan Sukasada  dipimpin  oleh  I  Ketut  Sumidra sebagai Kepala Staf Komando. Di wilayah Buleleng  Barat  yang  meliputi  Banjar, Seririt  dan  Gerokgak  pelaksanaannya dipimpin  oleh  Putu  Dana.  Masing-masing Kepala  Staf  bertanggung  jawab  pada wilayah  kerjanya.  Dalam  menjalankan penumpasannya, PNI bersama-sama front Marhaenis  di  wilayahnya  dan  RPKAD serta  dukungan  massa  secara  spontan dan sukarela melakukan penumpasan.
Tokoh-tokoh PNI di Desa Penglatan berusaha  supaya  kasus  pembunuhan
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial                                                                                          72
terhadap  anggota  PKI  tidak  berkembang, sehingga  banyak  tokoh  PKI  yang  bisa selamat  dari  upaya  eksekusi,  tokoh-tokoh PNI  yang  dimaksud  adalah  Gusti  Putu Teken,  Nengah  Sadra,  Wayan  Siden, Nyoman  dayuh,  Putu  Suwindra,  Nyoman Gede. Tokoh-tokoh PNI terutama di Banjar Kelodan  mengamankan  tokoh-tokoh  PKI antara lain Pan Kayun, Widra, Loka, Ketut Jimat,  Joreng,  Pan  Natih,  Mudana,  Oka, Japa,  Linggih,  dan  Santya. Tokoh-toh  PKI yang diamankan selamat karena mendapat  perlindungan  dari  tokoh-tokoh PNI.
IV. PENUTUP
A.  SIMPULAN 1. latar belakang peristiwa tragedi kemanusiaan  pasca  peristiwa  Gerakan 30  September  1965  di  Desa  Penglatan adalah  1).  Adanya  persaingan  politik, persaingan tersebut berakar dari persaingan  antara  PNI  dan  PKI,  2). Persaingan ekonomi antara masyarakat yang tergabung dalam PNI dan PKI
2. Para  pemuda  PNI  yang  tergabung dalam Gerakan Siswa Nasional Indonesia  (GSNI),  PETANI  (Persatuan Petani Nasional Indonesia), LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional), Gerakan  Pendidik  Marhaenis,  Gerakan Pemuda  Demokrat  secara  aktif  ikut dalam
usaha-usaha pendataan anggota-anggota  PKI  yang  terganung dalam  BTI  dan  Lekra  maupun  Pemuda Rakyat. Anggota PKI di Desa Penglatan tidak  mengadakan  perlawanan  ketika dijemput oleh pasukan Tameng
Marhaenis.  Korban  di  Desa  Penglatan terbanyak  di  Banjar  Kajanan  sejumlah 17 orang yang di eksekusi seme Dalem Alit  dan  Banjar  Kelodan  3  orang  yang dieksekusi di seme Banjar Kelodan 3. Implikasi  tragedi  kemanusiaan  anggota
PKI adalah
Keluarga-keluarga kehilangan  tulang  punggung  keluarga, dan dirasakan dampaknya secara ekonomi.Keluarga  yang  ditinggal  juga mendapat sanksi sosial dari masyarakat di  lingkungan  desa,  mereka  dicap sebagai  keturunan  PKI,  setiap  aktivitas mereka  selalu  mendapat  pengawasan dari  aparat  warga,  aparat  desa  dan pihak berwajib. Dalam pelayanan administrasi  pasca  peristiwa  G  30 September 1965, merekapun
mendapatkan  perlakuan  diskriminatif, seperti  adanya  kode  ET,  yang  berarti eks tahanan politik
4. Aspek-aspek  dari  tragedi  kemanusiaan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965  di  Desa  Penglatan  1)  Aspek Historis,  yang  dapat  dijadikan  sebagai sumber belajar sejarah kontemporer, 2). Kolaborasi  Pembunuhan  Anggota  PKI yang melibatkan Pepelrada Bali Pangdam  XVI/Udayana,  mengeluarkan keputusan  pada  tanggal  24  November 1965 tentang pedoman untuk menumpas G 30
S/PKI dan kewenangan  TIM  Pemerintah  Daerah (Teperda)  dalam  memeriksa  oknum- oknum yang terlibat G 30 S/PKI

## DAFTAR PUSTAKA
Alwasilah,  A.C.  2002. Pokok  Kualitatif  Dasar-dasar  Merancang  dan  Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya Astrid Susanto.2006. Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial .Bandung:Bina Cipta. Atmadja.  Nengah  Bawa.  2014. Saraswati  dan  Ganesha  Sebagai  Simbol  Paradigma Interpretativisme dan Positivisme Visi Integral Mewujudkan Iptek dari Pembawa
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial                                                                                          73
Musibah Menjadi Berkah bagi Umat Manusia . Denpasar: Pustaka Larasan. Baskara. T Wardaya. 2014 Luka Bangsa Luka Kita Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi . Yogyakarta: Galang Pustaka.
Budi Susanto. 2003. Politik & Poskolonialitas di Indonesia . Yogyakarta: Kanisius Budiasih,  Ni  Luh.  1992.  “Partai  nasional  Indonesia  di  Buleleng  (1950-1973)”(Skripsi) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana Degung Santikarma. 2013. Menulis Sejarah dan Membaca Kuasa: Politik pasca-1965 di  Bali  dalamPerpektif  Baru  Penulisan  Sejarah  Indonesia.  Henk  Schulte Nordholt,  Bambang  Purwanto,  Ratna  Saptari  (Ed).  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia
Deliar Noer. 2000., Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Bandung : Mizan. Dom Helder Camara.2000. Spiral Kekerasan, Yogyakarta  : Insist, Pustaka Pelajar. Dwipayana  dan  Nazaruddin  Syamsuddin.  1991. Jejak  Langkah  Pak  Harto  1  Oktober 1965-27 Maret 1968 . Jakarta: Citra Lamtoro Gung Sejahtera. Elly  M.  Setiadi  dan  Usman  Kolip.2011. Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta  dan GejalaPermasalahan  Sosial:  Teori,  Aplikasi,  dan  Pemecahannya .Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Frans Husken. 2003. Orde Zonder Order Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965- 1998.  Yogyakarta: LkiS
Geertz, Hildred. 1991. “ A Theatre of Cruelty: The Contexs of a Topeng Performance”. Dalam Hilred Geertz (ed.). State and Society in Bali. Leiden: KTTLV Press Ignas Cleden. 1998. Paham kebudayaan Clifford Geertz . Jakarta: LP3ES
Irving  M.  Zeitlin.1998. Memahami  Kembali  Sosiologi .Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press
J.  Dwi  Narwoko  dan  Bagong  Suyanto.2005. Sosiologi  Teks  Pengantar  dan  Terapan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group
John Galtung. 2002. Kekerasan Kultural dalam Wacana Kekerasan (Dalam Masyarakat Transisi). Yogyakarta: Insist
Joko   Suryo, 2000. “Mengungkap   Gejala   Kekerasan   dalam   Sejarah   Manusia”, dalam   Yayah Khisbiyah (ed), Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan , Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Julius Pour. 2010. Gerakan 30 September Pelaku, Pahlawan & Petualang . Jakarta: Kompas
Jusuf  Wanandi.  2014. Menyibak  Tabir  Orde  Baru  Memoar  Politik  Indonesia  1965- 1998 . Jakarta : Kompas
Kamus Besar Bahasa Indonesia.2005.Jakarta: Balai Pustaka Karwono,  2007. “ Pemanfaatan  Sumber  Belajar  dalam  Upaya  Peningkatan  Kualitas dan Hasil Belajar ”. Makalah. FKIP Universitas Muhhmadiyah Kusnadi.2002. Masalah Kerja Sama, Kekerasan dan Kinerja . Malang : Taroda. Majid,  Abdul. 2007 . Perencanaan Pembelajaran . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Miles,  M.B  dan  A.M.  Hubermen.  1992. Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber  tentang Metode-metode Baru. (Tjetjep Rohendi Rohidi Penerjemah). Jakarta: UI Press. Moedjanto G.1993. Indonesia Abad Ke-20 (Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati) . Yogyakarta :Kanisius.
Nana,  Sudjana,dkk.    2001. Dasar-Dasar  Proses  Belajar  Mengajar .  Bandung:    Sinar Baru Algensindo Nasikun.2003. Sistem Sosial Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Rex  Mintimer.  1969.  Class,  Social  Cleveage  and  Indonesia  Communism.  Dalam Indonesia, No. 8 , Oktober, 1969.
Robert  H.  Lauer.2001. Perspektif  Tentang  Perubahan  Sosial .  Jakarta  :  PT.  Rineka Cipta.
Robert  lawang1994. Buku  Materi  Pokok  Pengantar  Sosiologi .  Jakarta:  Universitas Terbuka.
Sanjaya, Wina. 2008. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan . Jakarta: Kencana
Sardiman,  A.M.  2001,  2005. Interaksi  dan  Motivasi  Belajar  Mengajar .Jakarta:  Raja Grafindo
Sing,  T.D.  2007. Kehidupan  dan  Evolusi  Spiritual .  Made  Wardhana  (Penerjemah). Denpasar: Yayasan Institut Bhaktivedanta Indonesia.
Soerjono Soekanto.1992. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Soerjono Soekanto.1993. Kamus Sosiologi .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Soetomo.1995. Masalah Sosial dan Pembangunan . Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, Suryawan.  2007. Ladang  Hitam  di  Pulau  Dewata:  Pembantaian  Massal 1965  di  Bali. Yogyakarta: Galang Press
Thomas   Santoso, 2000. Teori-Teori Kekerasan, Jakarta: Ghalia Indonesia, Vickers, Adrian. 1989. Bali: A Paradise Created . Singapura: Periplus Edition Wiana. 2007. Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu . Surabaya: Paramitha Widja.  1996. Permasalahan  Metodologi  Dalam  Pengajaran  Sejarah  di  Indonesia Suatu  Tinjauan  Reflektif Dalam  Mengatasi  Perkembangan  Abad  XXI  Dalam Konggres Nasional Sejarah. Jakarta: Depdikbud.
Yahya  A.  Muhaimin.  2005. Perkembangan  Militer  Dalam  Politik  di  Indonesia  1945- 1966 . Yogyakarta: gajah Mada University Press