## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PENGATURAN MEKANISME PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA
Nisa Dewi Asmar 1* , Darmini Roza 2 , Syofiarti 3
1,2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: nisaasmar@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 23/04/2023 Peraturan  Mahkamah  Agung  No  7  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik  mengatur  proses  beracara  di pengadilan dengan sistem elektronik. Pengadilan Agama Padang sebagai salah satu  lembaga  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  harus menjalankan  kebijakan  Mahkamah  Agung  disusul  dengan  Surat  Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor  363/KMA/SK/XII/2022  tentang  Petunjuk
Teknis  Administrasi  Dan  Persidangan  Perkara  Perdata,  Perdata  Agama,  dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah  data  primer  sebagai  data  utama  dan  data  sekunder  sebagai  data pendukung  yang  dikumpulkan  melalui  studi  lapangan  dengan  teknik wawancara  dan  studi  kepustakan.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
Direvisi, 29/06/2023 Dipublikasi, 05/07/2023 Kata Kunci:
Persidangan;
Elektronik; Pengadilan Agama

## Abstract
Keywords: Trials; Electronics; Religious Courts Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court  Regulation  No.  1  of  2019  concerning  Electronic  Administration  of Cases and Trials in Courts regulates the process of proceedings in courts with an  electronic  system.  The  Padang  Religious  Court  as  one  of  the  judicial institutions  under  the  Supreme  Court  must  implement  the  policies  of  the Supreme  Court  followed  by  the  Decree  of  the  Chief  Justice  of  the  Supreme
Court  Number  363/KMA/SK/XII/2022  concerning  Technical  Instructions  for Administration  and  Trial  of  Civil,  Civil  Religious,  and  Administrative  Cases State  Business  in  Electronic  Courts.This  research  is  a  legal  research  with descriptive  analytical  research  specifications.  The  approach  used  is  a normative  juridical  approach  as  the  main  approach,  supported  by  an empirical juridical approach. The data used are primary data as the main data and  secondary  data  as  supporting  data  collected  through  field  studies  using interview  techniques  and  literature  studies.  The  data  was  then  analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia dapat dilihat dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  alinea  pertama  kata  “peri- keadilan”  dan  alinea  kedua  kata  “adil”.  Kedua  kata  ini  merujuk  kepada  pengertian  negara
hukum, karena tujuan hukum adalah mencapai keadilan. 1
Setelah  amandemen  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  1945,  rumusan negara hukum Indonesia secara implisit dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3)  yang berbunyi: “Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Sebagai  negara  hukum  sudah  tentu  penyelenggaraan negara dan pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan kearifan lokal  ( local wisdom ).  Prinsip universal merupakan  landasan  filosofi dan teori yang  digunakan  dalam membentuk  perspektif  dan  implementasi  yuridis  dalam  mendasari ketatanegaraan  di  Indonesia.  Prinsip  universal  yang  mendasari  adanya  persamaan  struktur organisasi negara dan tatanan masyarakatnya dengan negara lain. Sedangkan kearifan lokal ( local  wisdom )  dalam  negara  dan masyarakat  inilah  yang  membedakan  Indonesia  berbeda dengan negara dan bangsa lain. 2
Dalam  konteks  negara  Indonesia,  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal  ini  sebagaimana  termuat  dalam  pasal  24  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :
(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama, lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
Dalam  Pasal  2  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  disebutkan  bahwa  peradilan  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada  asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian  hukum  bagi  pencari  keadilan  yang  menjalani  proses  peradilan. 3 Selanjutnya, dalam  pasal  57  Ayat  (3)  dan  Pasal  58  Ayat  (2)  Undang-Undang  No  7  Tahun  1989 jo Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006 jo Undang-  Undang  No.  50  Tahun  2009,  dijelaskan bahwa “pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  dimaksudkan  agar  dalam penyelesaian  perkara  di  pengadilan  dilakukan  secara  efesien  dan  efektif.  Efisiensi merupakan  ketepatan  cara  dalam menjalankan  sesuatu  dengan  tidak  membuang  waktu, tenaga,  dan  biaya  atau  kemampuan menjalankan  tugas  dengan  baik  dan  tepat  dengan  tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan  berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas  ini  dalam  proses  penanganan  perkara  di  pengadilan  sangat  penting  dengan  tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau  tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim  melalui  ketelitian  dan  kecermatan  dalam  mencari  kebenaran  dan  keadilan  dalam
1 Dahlan  Thaib, Kedaulatan  Rakyat,  Negara  Hukum,  dan  Konstitusi  Cetakan  Kedua, Liberty,  Yogyakarta, 2000, hlm. 25
2 Abdullah,  “Gelombang  Online  Dalam  Perkembangan  Hukum”, https://www.mahkamahagung.go.id/ id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum, 2017 [04/07/2022]
3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 10
memutus suatu perkara.
Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele- tele,  artinya  proses  peradilan  tidak  banyak  ditunda  atau  diundur  sehingga  diharapkan mengurangi  kemungkinan  perkara  yang  belum  ada  kepastian.  Dalam  Penjelasan  Pasal  2 Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, disebutkan  bahwa  Peradilan  sederhana  adalah  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara dilakukan  dengan  cara  efektif  dan  efisien.  Asas  ini  menjelaskan  bahwa  sederhana  yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan  biaya  ringan  adalah  biaya  perkara  yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat,  dengan tetap  tidak  mengesampingkan  ketelitian  dan  kecermatan  dalam  mencari  kebenaran  dan keadilan. Asas  ini  menjelaskan  bahwa proses peradilan  tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.
Untuk  menjawab  tantangan  ini,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana yang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022  melalui  aplikasi e-Court .  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  Ayat  (4)  Undang-Undang No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Mahkamah  Agung  menilai  perlu dilakukan  pembaruan  administrasi  dan  persidangan  guna  mengatasi  kendala  dan  proses penyelenggaraan  peradilan.  Disamping  itu,  tuntutan  perkembangan  zaman  mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.  Mahkamah  Agung  pertama  kali  menghadirkan  layanan  peradilan  elektronik  pada tahun  2018  yaitu  dengan  terbitnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018 tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Pada  PERMA  ini  layanan elektronik  meliputi  pendaftaran, pembayaran  dan  pemanggilan  pihak  secara  elektronik. Selanjutnya, Mahkamah Agung menyempurnakan layanan elektronik dengan menghadirkan sistem  persidangan  elektronik  yang  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun 2019. Dimana pada Peraturan Mahkamh Agung ini juga lahir layanan upaya hukum banding  secara  elektronik.  Mahkamah  Agung  kembali  memperkuat  layanan  pengadilan elektronik dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Dengan  berlakunya  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  7  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  secara  Elektonik setidaknya ada beberapa perubahan mekanisme admnistrasi dan persidangan yaitu 4 :
1. Persidangan elektronik tidak memerlukan persetujuan Tergugat.
Pada  Pasal  20  Ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  disebutkan bahwa  persidangan  elektronik  dapat  diselenggarakan  hanya  atas  persetujuan  pihak penggugat  dan  tergugat.  Namun  pada  Pasal  20  Ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 7  Tahun  2022,  hal  ini  diubah  menjadi  perkara  yang  didaftarkan  secara  elektronik maka  disidangkan  secara  elektronik.  Sehingga  meskipun  Tergugat  tidak  setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara
4 Asep  Nursobah,  “Kini  Persidangan  Elektronik  Dapat  Dilangsungkan  Tanpa  Persetujuan  Tergugat”,  2022, ”https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat- dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju”[11/01/2023]
elektronik.  Demikian  juga  jika  tergugat  yang  telah  dipanggil  dengan  sah  dan  patut  tidak hadir,  maka  persidangan  secara  elektronik  tetap  digelar  dan  perkara  diputus  dengan verstek sebagaimana terdapat pada Pasal 20 Ayat (6).
2. Perluasan jenis perkara
Peraturan  Mahkamah  Agung  7  Tahun  2022  memperluas  keberlakuan  persidangan elektronik  untuk  perkara  perdata  khusus  (keberatan  terhadap  putusan  lembaga  quasi peradilan seperti KPPU) dan perkara pengurusan dan pemberesan  harta pailit.
3. Perluasan konsep domisili elektronik
Pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2019,  domisili  elektronik  adalah  alamat surat  elektronik,  namun  pada  Pasal  1  Ayat  (3)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7 Tahun  2022,  domisili  elektronik  diperluas  menjadi  alamat  elektronik  dan/  atau  layanan pesan ( messenging service ) terverifikasi milik tergugat.
4. Perluasan pengguna layanan
Pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019,  pengguna  layanan  adalah pengguna terdaftar yaitu advokat dan pengguna lainnya. Sementara pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022, pengguna terdaftar meliputi advokat, kurator atau  pengurus.  Perluasan  pengguna  layanan  ini  menyesuaikan  dengan  perluasan  jenis perkara  yang  dapat  didaftarkan  secara  elektronik  yaitu  diantaranya  pengurusan  dan pemberesan harta pailit.
5. Mengakomodir perkara prodeo
Pada sistem e-Court berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sistem  akan  mendaftarkan  perkara  jika  pada  sistem  panjar  biaya  perkara  tersebut  sudah dibayar.  Sehingga  untuk  layanan  perkara  prodeo  belum  bisa  dilakukan,  Namun  dengan adanya  perubahan  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2022,  pengguna terdaftar  maupun  pengguna  lainnya  dapat  menggunakan  layanan  perkara  prodeo  dengan mengunggah  dokumen  permohonan  dan  dokumen  ketidakmampuan  secara  ekonomi sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 Ayat (2).
6. Pemanggilan pihak Non Pengguna SIP
PERMA  7  Tahun  2022  menerapkan  prinsip  semua  perkara  yang  didaftarkan  secara elektronik,  disidangkan  elektronik  meskipun  Tergugat  tidak  setuju.  Jika  pada  surat gugatan  alamat  domisili  Tergugat  sudah  dicantumkan  maka,  Tergugat  dipanggil  secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya termasuk yang berada di luar negeri. Namun, pada  Pasal  17  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  disebutkan  bahwa  apabila  Tergugat  tidak  memiliki domisili  elektronik,  pemanggilan/pemberitahuan  disampaikan  melalui  surat  tercatat  dan sesuai ketentuan yang berlaku untuk yang berada di luar negeri;
Pelaksanaan  persidangan  elektronik  masih  relatif  tertutup  karena  akses  untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang  berperkara  saja  dan  belum  terbuka  untuk  dapat  diakses  oleh  publik.  Pada  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dikatakan  bahwa Putusan  pengadilan  hanya  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  apabila  diucapkan  dalam sidang terbuka untuk umum. Sementara itu dalam Pasal 26 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2019  disebutkan  bahwa  pengucapan  putusan/  penetapan  dalam  persidangan  elektronik secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan  dalam sidang terbuka untuk umum.
Pelaksanaan  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  tersebut  penting  karena  bagian dari  transparansi  dan  upaya  untuk  melaksanakan due  process  of  law .  Dengan  adanya transparansi  maka  publik  dapat  mengawasi  jalannya  persidangan,  mengetahui  fakta-fakta

## hukum yang ada pada persidangan. 5
Keberlanjutan  e -Court merupakan  salah  satu  arah  kebijakan  Mahkamah  Agung sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Surat  Keputusan  Sekretaris  Mahkamah  Agung  No. 237A/SEK/SK//V/2020  tentang  Rencana  Strategis  Mahkamah  Agung  Tahun  2020-2024. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat No. 0015/DjA/OT.01.1/1/2022, tanggal 4 Januari 2022, perihal Program Prioritas Ditjen Badilag Tahun  2022.  Pada  surat  tersebut,  optimalisasi  e -Court merupakan  salah  satu  program prioritas Badan Peradilan Agama Tahun 2022.
Pengadilan  Agama  Padang  Kelas  I  A  adalah  salah  satu  Pengadilan  di  bawah lingkungan peradilan  agama  yang  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara-perkara  ditingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dibidang: perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan  ekonomi  syariah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama.  Sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Padang Kelas I  A  harus  menjalankan  kebijakan  Mahkamah  Agung  dalam  implementasi  persidangan elektronik untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Selama  tahun  2022,  Pengadilan  Agama  Padang  Kelas  I  A  menerima  2.075  perkara, dimana 792 perkara terdaftar secara e-Court dan 18 perkara yang diproses secara e-litigasi. 6 Dari data ini terlihat persentase persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A  masih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  perkara  yang  diterima.  Selama  tahun  2022, Pengadilan Agama Padang Kelas I A menerima 2.075 perkara, dimana 792 perkara terdaftar secara e-Court dan  18  perkara  yang  diproses  secara e-litigasi. 7 Dari  data  ini  terlihat persentase persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A masih rendah jika dibandingkan dengan perkara yang diterima

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang  pengaturan  mekanisme  persidangan  secara elektronik  di  Pengadilan  Agama  Padang  Kelas  I.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  normatif  sebagai  pendekatan  utama,  didukung  pendekatan  yuridis empiris.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  sebagai  data  utama  dan  data  primer sebagai  data  pendukung  yang  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Pengaturan Mekanisme Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA
Peradilan Agama yang sebelumnya berada dibawah pengawasan Depertemen Agama yang  sekarang  menjadi  Kementerian  Agama,  pada  era  reformasi  terjadi  perubahan  secara besar-besaran,  dimana  peradilan  agama  harus  menundukkan  diri  kepada  Undang-undang
5 Dewi Asimah, “Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal”, Jurnal Hukum Peratun , Vol 4 No. 1,2021
6 Laporan Tahunan Tahun 2022 Pengadilan Agama Padang Kelas I A
7 Laporan Tahunan Tahun 2022 Pengadilan Agama Padang Kelas I A
satu  atap  yaitu  Undang-  undang  No.5  Tahun  2004  tentang  Mahkamah  Agung  RI  dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Dengan  demikian  Peradilan  Agama  merupakan  lingkungan  peradilan  dibawah Mahkamah  Agung  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Pengadilan  Agama Padang Kelas IA melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, ekonomi Syari’ah.
Dalam  melaksanakan  tugas  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  oleh Pengadilan Agama Padang dibutuhkan serangkaian aturan dalam hukum acara yang berarti sekumpulan  aturan  tentang  bagaimana  caranya  orang  harus  bertindak  di  hadapan Pengadilan  dan  juga  cara  bagaimana  Pengadilan  itu  harus  bertindak,  untuk  melaksanakan jalnnya  peraturan  hukum  materiil  yang  ada  sekaligus  serta  untuk  memelihara  ketertiban hukum perdata.
Dalam  memeriksa  perkara,  hakim  diwajibkan  menggali,  mengikuti  dan  memahami hukum yang berlaku. Adapun sumber hukum acara peradilan agama di antaranya 8 : 1. HIR-R.Bg ( Herziene Indonesische Reglement- Rechtsreglement Voor de Buitengewesten ) atau Reglemen Indonesia Baru, staatblad 1848. untuk jawa dan madura.
2. BW  ( Burgelijke  Wetbook  voor  Indonesia ),  atau  kitab  undang-undang  hukum  perdata (KUHPerdata)  terdapat  sumber  hukum  acara  perdata  khususnya  buku  IV  pembuktian yang termuat dalam pasal 1865-1993.
3. Undang-undang
a. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
b. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diganti dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009.
c. Undang-undang  No.  20  Tahun  1947  tentang  Acara  Perdata  dalam  hal  Banding  bagi pengadilan  Tinggi  di  Jawa  dan  Madura.  Sedangkan  untuk  daerah  luar  Jawa  dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
d. Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan  beserta  peraturan pelaksanaannya.
e. Undang-undang  No.  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung  yang  memuat  tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung
4. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Aturan  aturan  yang  dijabarkan  di  atas  terkait  dengan  hukum  acara  di  Pengadilan Agama berdasarkan  teori  perundang-undangan  menerangkan  bahwa  aturan  ini  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Kewenangan  Mahkamah  Agung  oleh  Undang-Undang  untuk  menerbitkan  suatu regulasi  atau  peraturan  yang  berfungsi  sebagai  pengisi  kekosongan  ataupun  pelengkap kekurangan  aturan  terhadap hukum  acara  demi  memperlancar  penyelenggaraan  peradilan. Sejak  pertama  kali  diterbitkan  pada  tahun  1954  peraturan  yang  diperoleh  berdasarkan
8 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata , Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm.7
delegasi  kewenangan  itu  dinamakan  Peraturan  Mahkamah  Agung  yang  biasa  disingkat dengan PERMA. Terkait dengan eksistensi PERMA paling tidak terdapat tiga hal yang patut dicermati,  yakni  kewenangan  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  yudikatif  di  dalam mengeluarkan  sebuah  peraturan  yang  terkadang  memiliki  karakteristik  sebagai  suatu perundang-undangan,  kedudukan  PERMA  di  dalam  sistem  perundang-undangan Indonesia,  dan  tentang  peranan  peraturan  itu  di  dalam  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan. 9
Dalam  kewenangannya,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  terus  melakukan proses  perbaikan  dalam  pelayanan  publik  di  Pengadilan  sesuai  dengan  tuntutan  dan perkembangan  kebutuhan  masyarakat,  menumbuhkan  semangat  pembaruan  dan  daya kreatifitas  dalam  hal  pelayanan  publik  di  pengadilan,  memberikan  kontribusi  terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan  publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan.
Di  bidang  pemanfaatan  teknologi  informasi,  Mahkamah  Agung  mengalami kemajuan  yang sangat  pesat  sejak  satu  dasawarsa  terakhir.  Dimulai  dengan  pembuatan direktori  putusan  untuk mempublikasikan  putusan-putusan  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan di bawahnya. Hingga saat ini telah jutaan  putusan  dapat diakses  oleh  masyarakat, pencari  keadilan,  mahasiswa,  akademisi  dan  para  praktisi  hukum.  Selanjutnya  untuk memudahkan  akses  para  pihak  terhadap  proses  penanganan perkara  yang  sedang  berjalan, maka  dibangun  aplikasi  CTS  ( Case  Tracking  System )  yang  kemudian disempurnakan menjadi  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP),  sehingga  saat  ini  para  pihak dapat memantau  proses  perkaranya  secara  daring.  Pemanfaatan  teknologi  dalam  proses penanganan perkara  tersebut  merupakan  bentuk  komitmen  Mahkamah  Agung  dalam mewujudkan  transparansi  peradilan  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-undang Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  SK- KMA  Nomor  2-144/KMA/SK/VIII/2022  tentang Standar  Pemberian  Informasi  Publik  di  Pengadilan. Mahkamah  Agung  juga  merespon kemajuan  teknologi  tersebut  dengan  membuat  peraturan  dan  membangun  sistem  kerja lembaga  peradilan  yang  berbasis  pada  teknologi  informasi  (TI)  melalui  penerapan peradilan  elektronik  ( e-Court ).  Secara  umum  persidangan  elektronik  merupakan  suatu bentuk persidangan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan telekomunikasi dalam  proses pelaksanaannya. Persidangan elektronik ( e-court ) mendorong  terwujudnya  Visi  Mahkamah Agung  menjadi  Badan  Peradilan  Indonesia yang  Agung,  yang  pada  poin  ke-10  perwujudan  Visi Mahkamah  Agung  dalam  Cetak Biru  Pembaruan  Peradilan  2010-2035  adalah  mewujudkan  Badan  Peradilan  Modern dengan  berbasis  teknologi  informasi  terpadu.  Dalam  upaya  mewujudkan  Visi Mahkamah  Agung  tersebut,  telah  dinyatakan  adanya  Modernisasi  Manajemen  Perkara, mulai  dari  Pelaporan  Perkara  berbasis  Elektronik,  Migrasi  ke  Manajemen  Perkara Berbasis  Elektronik  hingga Pengadilan Online. 10
Mekanisme  persidangan  tetap  mengacu  pada  hukum  acara  yang  berlaku,  seperti mekanisme  pemanggilan  para  pihak  harus  dilaksanakan  secara  formal  dan  benar  dengan
9 Nur M. Aziz, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hirarki  Berdasarkan  Berdasarkan  UU.  No.  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan , Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, hlm. 38
10 Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010

## memperhatikan beberapa hal, yaitu:
1. Dilaksanakan  oleh  juru  sita  pengganti  yang  sah.  Jurusita  atau  jurusita  pengganti  hanya berwenang menjalankan tugasnya di Pengadilan Agama yang bersangkutan.
2. Dilakukan  langsung  kepada  orang  yang  dipanggil  ke  alamat  yang  tertera  dalam  gugatan yang  diajukan.  Jika  tidak  ditemukan,  maka  surat  panggilan  tersebut  akan  diserahkan kepada  kepala  desa  atau  lurah  setempat  yang  selanjutnya  akan  disampaikan  oleh  kepala desa atau lurah kepada pihak terkait. Jika pihak yang dipanggil telah meninggal,  gugatan itu diserahkan kepada ahli warisnya. Surat panggilan yang tidak diketahui keberadaannya atau  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya,  surat  panggilan  tersebut  harus  disampaikan melalui  Bupati  atau  Walikota  setempat  yang  akan  diumumkan  di  papan  pengumuman rapat.  Pihak  yang  dipanggil  berada  di  luar  negeri,  pemanggilan  harus  disampaikan melalui  Kementerian  Luar  Negeri  RI  di  Jakarta.  Gugatan  terhadap  tergugat  disertai dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat.
3. Jarak  antara  hari  pemanggilan  dengan  sidang  harus memenuhi  tenggang  waktu  yang sesuai, yaitu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.
Selanjutnya  mekanisme  tahapan  proses  pemeriksaan  perkara  perdata  pengadilan agama  yang  dilakukan  dimuka  pengadilan  secara  sistematis  perlu  melalui  tahapan-tahapan sebagai  berikut,  yaitu:    pertama,  rekonsiliasi  antara  kedua  pihak  yang  berperkara; keduapembacaan  surat  panggilan/permohonan;  ketiga  jawaban  responden;  keempat,  replik (penolakan  jawaban)  dari    penggugat  atau  pemohon;  kelima,  duplikat  tergugat  atau termohon  (replik  balasan);  keenam,  tahap  pembuktian:  ketujuh,  tahap  kesimpulan,  dan kedelapan, tahap putusan atau penetapan majelis hakim. Meskipun adanya kemajuan dalam pendaftaran  perkara  yang  dapat  dilakukan  secara  online  sebagaimana  terlihat  pada  aturan Mahkamah  Agung  yang  telah  dikeluarkan  melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  3 Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  kemudian Mahkamah  Agung  menyempurnakannya  melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang  disebut  dengan  dikenal  dengan  sebutan  E-Court  dan  e-litigation,  dengan  demikian pendaftaran  gugatan,  persidangan  hingga  administrasi  perkara  pasca-persidangan  dapat dilakukan  secara  online.  Dengan  hadirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun 2022,  semakin  sempurna  dengan  dikenalnya  mekanisme  sidang  elektronik  secara  hybrid. Dimana  pada  persidangan  elektronik  secara  hybrid,  penginputan  dokumen  persidangan  ke dalam SIP dilakukan oleh Panitera Sidang.
E-Court diimplementasikan  di  Pengadilan  Agama  Padang  menerapkan  administrasi perkara,  secara  elektronik  yakni  pendaftaran  secara  elektronik  ( e-Filling ),  melakukan pembayaran  secara  elektronik  ( e-Payment )  dan  dipanggil  secara  elektronik  ( e-Summons ) dan  persidangan  secara  elektronik  ( e-Litigation ). E-Court merupakan  layanan  pengguna terdaftar  untuk  pendaftaran  perkara  secara  elektronik,  mendapatkan  taksiran  panjar  biaya perkara  secara  elektronik,  pembayaran  secara  elektronik  dan  pemanggilan  yang  dilakukan dengan saluran elektronik. Aplikasi ini memungkinkan advokat dan pengguna lainnya untuk mendaftarkan  perkara,  mendapatkan  nomor  perkara,  panggilan  sidang  secara  elektronik, serta melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana yang disampaikan oleh Annisa Arsya, S.Kom sebagai tim TI Pengadilan Agama Padang, Aplikasi e-Court adalah aplikasi terpusat yang berada di pusat data Mahkamah Agung dan terintegritasi dengan aplikasi SIPP di setiap pengadilan tingkat pertama. Tidak semua perkara diproses dengan cara administrasi perkara  secara  elektronik  ( e-Filling,  e-Paymant  dan  e-Summon )  tergantung  kehendak
penggugat.  Saat  ini  di  Pengadilan  Agama  Padang  semua  perkara  yang  menggunakan administrasi  elektronik  yang  dilanjutkan  dengan  proses  e-Litigasi  atau  persidangan elektronik  tergantung  persetujuan  Tergugat  apakah  proses  persidangan  yang  mereka  pilih persidangan biasa atau persidangan elektronik.
Pengadilan  Agama  Padang  sudah  melaksanakan  sistem e-Court semenjak  aturan tersebut  disahkan  tepatnya  tahun  2018,  pelaksanaan  ini  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  (Dirjen  Badilag) Nomor  1294/DjA/HK.00.6/SK/05  /2018  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018  tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
Dengan  adanya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik,  dan  Surat  KSurat Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  (SK  KMA)  Nomor  129/KMA/SK/VIII/  2019  tentang Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Elektronik  di  Pengadilan  serta Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  (Dirjen  Badilag)  Nomor 056/DjA/HK.05/SK/I/2020  tentang  Pelaksanaan  Administrasi  dan  Persidangan  di Pengadilan Agama Secara  Elektronik, Pengadilan Agama Padang juga telah melaksanakan mekanisme persidangan sesuai petunjuk tersebut.
Pada  tahun  2022,  Mahkamah  Agung  kembali  melakukan  perubahan  dengan mengeluarkan  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas      Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi  Perkara dan Persidangan di Pengadilan  secara  Elektronik  serta  Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor 363/KMA/SK/XII/2022  tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara Perdata,  Perdata  Agama  dan  Tata  Usaha  Negara  di  Pengadilan Secara  Elektronik.  Pada aturan  ini  dikenal  adanya  sistem  elektronik  secara hybrid ,  dimana  proses  penyampaian replik  Penggugat  kepada  Tergugat  yang  tidak  setuju  melaksanakan  persidangan  secara elektronik  dilakukan melalui Surat  Tercatat, begitu juga dengan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat.
Muhammad  Rafki,  SH  sebagai  Panitera  Pengadilan  Agama  Padang  memaparkan bahwa  Peraturan  yang  mengatur  tentang  persidangan  secara  elektronik  harus  berbentuk peraturan  perundang undangan  jika  ingin  disebut  sebagai lex  specialis dari HIR  dan  RBG . Sebagaimana yang difahami bahwa HIR dan RBg yang setara dengan undang-undang tidak bisa diderogate normanya  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  karena  jenis  perundang undangannya tidaklah sederajat. 11
Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung yang tidak sederajat atau tidak setara dengan HIR dan RBg jika ditinjau menggunakan asas lex specialis derogate legi generalis dan pasal 7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Perundang Undangan. Pada dasarnya, dapat dikatakan ideal adalah ketika mengganti norma dalam suatu jenis  peraturan  perundang  undangan  maka  peraturan  penggantinya  juga  harus  sama  jenis
11 Muhammad Rafki, SH, Panitera Pengadilan Agama Padang, wawancara tanggal 29 -12-2022
atau derajat peraturan perundang undangannya. apabila harus mengganti norma-norma yang ada  dalam HIR dan RBg yang  posisinya  disamakan  dengan  Undang-Undang,  maka penggantinya  juga  haruslah  berupa  Undang-Undang,  bukan  dengan  bentuk  Peraturan Mahkamah Agung yang hakikatnya adalah bersifat internal.
Dalam perspektif asas kemanfaatan hal ini dapat dimaklumi mengingat inovasi dalam meningkatkan  pelayanan  di  pengadilan  sangat  dibutuhkan  sementara  proses  penyusunan peraturan  perundang-undangan  terkait  hukum  acara  perdata  di  DPR  memakan  waktu  yang lama.  Oleh  karena  itu  PERMA  yang  secara  substansi  bertentangan  dengan HIR dan RBg selama  itu  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  pengadilan,  maka  dapat diberlakukan. 12
Selanjutnya  dijelaskan  oleh  Drs.  Adwar,  SH  yang  merupakan  Hakim  Pengadilan Agama  Padang,  pelaksanaan  persidangan  elektronik  masih  relatif  tertutup  karena  akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara saja dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi dan upaya  untuk  melaksanakan due  process  of  law .  Dengan  adanya  transparansi  maka  publik dapat  mengawasi  jalannya  persidangan,  mengetahui fakta-fakta  hukum  yang  ada  pada persidangan. 13
Apabila kita telaah dalam konteks asas-asas hukum, yakni asas lex specialis derogat legi  generalis yang  bermakna  bahwa  aturan  hukum  yang  bersifat  khusus  akan mengesampingkan  aturan  aturan  hukum  yang  bersifat  umum  tidak  dapat  diterapkan  dalam peraturan  tentang  persidangan  secara elektronik  antara HIR dan RBg dengan  Peraturan Mahkamah  Agung.  Hal  ini  dilandasi  oleh  pendapat  Bagir  Manan  yang  mengemukakan bahwa lex  specialis  derogat  legi  generalis hanya  dapat  diterapkan dalam  konsisi  sebagai berikut 14 :
1. Ketentuan  ketentuan  yang  didapati  dalam  aturan  hukum  umum  tetap  berlaku,  kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan  ketentuan lex  specialis harus  sederajat  dengan  ketentuan  ketentuan lex generalis .
3. Ketentuan  ketentuan lex  specialis harus  berada  dalam  lingkungan  hukum  yang  sama dengan lex generalis .
Berdasarkan  beberapa  persyaratan  tersebut,  maka  jelas  terlihat  bahwa  Peraturan Mahkamah  Agung  yang  mengatur  tentang  persidangan  secara  elektronik  tidak  memenuhi syarat  yang  kedua  jika  ingin  disebut  sebagai lex  specialis dari HIR dan RBg .  Namun  jika dilihat  dari  segi  manfaat  terdapat  efisien  waktu  dan  biaya  persidangan,  lanjutnya  untuk sistem ini tetap perlu hati-hati dan banyak hal yang perlu diperhatikan, seperti tanda tangan elektronik,  atau  waktu  upload  berkas,  jangan  sampai  ketidaktelitian  ini  berefek  sebuah putusan batal demi hukum. 15
Sampai saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persidangan melalui elektronik belum diatur  di dalam  KUHAPer.  Namun,  keabsahan  persidangan  secara  online  tersebut  dapat ditarik dari tiga hal, yaitu:
12 Muhammad Rafki, SH, Panitera Pengadilan Agama Padang, wawancara tanggal 29 -12-2022
13 Drs. Adwar, SH, Hakim Pengadilan Agama Padang, wawancara tanggal 29 -12-2022
14 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia , UII Press, Jogjakarta, 2004., hlm. 98-118
15 Ibid

## 1. Undang-Undang di luar KUHAPer sebagai Lex Specialist ;
2. Kesadaran  hakim  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  berdasarkan  Pasal  10  ayat  (1)  dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Perubahan Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
Penegasan  kedudukan  suatu  PERMA  masih  menyisahkan  beberapa  permasalahan khususnya  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  Undang-undang  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam  ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) menjadikan aturan tersebut sebagai pasal on-off . Penegasan Pasal 7 ayat  (1)  yang  kemudian  ditutup  pada  ayat  (2)  sebagai  penegasan  dari  kedudukan  hierarki sesuai  dengan  jenis  peraturan  perundang-  undangan  yang  dimaksud.  Tetapi  dalam  Pasal selanjutnya  yaitu  Pasal  8,  perihal  jenis  Perundang-  Undangan  kembali  ditambahkan  dan membuka  serta  menempatkan  Peraturan  Perundang-Undang  lainnya,  termasuk  PERMA, menjadi  bagian  dalam  jenis  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia.  Sehingga PERMA masih belum mendapatkan tindakan yang jelas perihal kedudukannya.
Perihal  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  beranjak  dari  teori  hierarki  norma hukum ( stufentheorie ) yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dan kemudian dikembangkan oleh muridnya,  Hans Nawiasky.  Kelsen  berpendapat  bahwa  suatu  norma  hukum  akan  selalu bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi (yang di atasnya) kemudian menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah. 16
Pengakuan  terhadap  PERMA  termasuk  dalam  jenis  peraturan  perundang-undangan dimulai pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedudukan Perma berada di luar hierarki peraturan perundangan tanpa serta  merta mempengaruhi kekuatan hukum  dan daya ikat  PERMA  itu sendiri. Jika ditinjau dari segi substantif, beberapa PERMA memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat kepada publik. 17
Berkaitan dengan kedudukan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  namun  berada  pada  luar hierarki, tentunya  akan  berpengaruh kepada kelancaran sistem peradilan yang berjalan dan akan mempengaruhi efisiensi, efektifitas, dan produktifitas peradilan itu sendiri. Maka untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya kejelasan yang berkaitan dengan kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki untuk menghindari terjadinya overlapping antar peraturan  perundang-undangan  yang  jenisnya  diakui  dalam  undang-undang.  Kejelasan perihal  kedudukan  ini  turut  mempengaruhi  produk  peraturan  yang  akan  dikeluarkan  antar lembaga  atau  badan  yang  memiliki  kewenangan  yang  sama  dalam  membuat  peraturan perundang-undangan,  sehingga  kepastian  hukum  terwujud  dalam  konteks  mengakomodasi begitu banyak jenis peraturan positif beserta regulasinya.

## Implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA
Keberadaan sistem e-Court , sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif  memerikan  reformasi  yang  pesat  sebagai  kemajuan  sistem  informasi  dan  juga
16 Raisul Muttaqien (Penerjemah), Hans Kelsen: Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Terj.), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 179
17 Budianto Eldist Daud Tamin, Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia , Lex Administratum, Vol.6, No.3, 2018, hlm.117
Hukum Acara, sebagaimana sejalan dengan asas peradilan yang menginginkan proses yang sederhana  cepat  dan  biaya  ringan  bagi  masyarakat  sebenarnya  merupakan  sebuah  jalan terang  baik  bagi  masyarakat  maupun  bagi  praktisi-praktisi  hukum  itu  sendiri.  Ketua Pengadilan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menyukseskan  peradilan elektronik yang tertuang pada  PERMA Nomor 7 Tahun 2022.
Ketua  Pengadilan  Agama  Padang  telah  menyediakan  sarana  meja e-Court yang terintegrasi  pada  meja  PTSP  (Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu).  Selain  itu,  melalui  Surat Keputusannya  Ketua  Pengadilan  Agama  Padang  menunjuk  tim  atau  petugas  yang  mampu menangani pelayanan e-Court . Disamping SK tentang pengangkatan petugas e-Court , Ketua Pengadilan  Agama  Padang  juga  telah  mempersiapkan  Surat  Keputusan  tentang  biaya perkara e-Court .
Setelah pihak perkara mengajukan gugatan e-Filling , membayar panjar e-Payment dan dilakukan  pemanggilan e-Summon ,  maka  proses  selanjutnya  adalah  persidangan. Persidangan  elektronik  yang  disebut  juga  e-Litigasi  adalah  adalah  serangkaian  proses memeriksa  dan  mengadili  perkara  oleh  Pengadilan  yang  dilaksanakan  dengan  dukungan teknologi  informasi  dan  komunikasi.  E - litigasi  adalah  kelanjutan  dari e-Court yang merupakan  suatu  bentuk  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dalam  pelaksanan persidangan secara elektronik. Artinya, e-litigasi adalah suatu proses dimana proses tersebut dimulai  dari  pendaftaran  perkara  yang  secara  elektronik,  hingga  pada  persidangan  putusan juga  secara  elektronik, e-litigation sendiri  secara  teknis  yudisial  adalah  untuk mempersingkat  proses  jawab-menjawab,  pemeriksaan  alat  bukti,  dan  pembacaan  putusan kepada Para Pihak.
Secara  garis-garis  besar  tahapan-tahapan  peradilan  perdata  meliputi:  pengajuan gugatan,  pemeriksaan  gugatan,  mediasi,  pembuktian,  putusan,  upaya  hukum  terhadap putusan,  eksekusi. 18 Implementasi  dari e-litigasi berdasarkan  Surat  Keputusan  Mahkamah Agung  Nomor  363/KMA/SK/XII/2022  tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik,  sehingga  perkara  yang  didaftarkan  secara  elektronik  otomatis  akan  dilanjutkan dengan  sidang  secara  elektronik.  Karena  keterbatasan  aplikasi,  saat  ini  Pengadilan  Agama Padang masih menerapkan persidangan elektronik setelah  persetujuan  dari  pihak  Tergugat. Persetujuan  ini  didapatkan  pada  persidangan  pertama,  pada  sidang  yang  dihadiri  para pihak, Majelis Hakim menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik  kemudian  menawarkan  dan  meminta  persetujuan  persidangan  secara  elektronik kepada Tergugat dalam hal Tergugat tidak diwakili pengguna terdaftar. 19
Setelah  adanya  persetujuan  dari  Tergugat  untuk  berperkara  secara  elektronik,  maka sidang diskors guna memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuat akun sebagai Pengguna  Lain di  meja e-Court. Kemudian  skor  sidang  dicabut  dan  dilanjutkan  dengan proses  mediasi.  Sidang  lanjutan  setelah  mediasi  dan  setiap  tahapan  sidang  dilaksanakan secara  elektronik  yaitu  Jawaban,  Replik,  Duplik,  Pembuktian,  Kesimpulan,  Penyampaian Putusan  atau  Penetapan. 20 Namun  adanya  aturan  baru  PERMA  nomor  7  tahun  2022 Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi
18 Wiryono Prodjokiroro, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Sumur, Bandung. 1972, hlm. 12
19 Drs. Adwar, SH, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara tanggal 28-12-2022
20 Dra. Hj. Yurni, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara tanggal 28-12-2022
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang dikeluarkan bulan Oktober 2022  menyatakan  dalam  pasal  20  ayat  1  “Perkara  yang  didaftarkan  secara  elektronik disidangkan  secara  elektronik”,  dengan  dihilangkannya  kalimat  persetujuan  maka  secara otomatis para pihak melaksanakan sidang dengan persidangan elektronik.
Dalam  pelaksanaannya  persidangan  secara  elektronik  juga  menggunakan  perangkat yang di istilahkan dengan teleconference , yakni suatu perangkat komunikasi interaktif yang memungkinkan  dua  pihak  atau  lebih  dilokasi  yang  berlainan  dapat  saling  berinteraksi melalui  pengiriman  dua  arah  audio  dan  vidio, teleconference dibutuhkan  dalam  proses pembuktian  dimana  para  saksi  dan  ahli  memungkinkan  memberikan  kesaksiannya  dan pernyataannya  melalui teleconference .  Pemeriksaan  saksi  dengan  menggunakan teleconference mengacu  kepada  Pasal  24  ayat  (1)  PERMA  No.1  Tahun  2019  tentang Administrasi  Perkara Pengadilan Secara Elektronik  yang diubah  menjadi  Pasal  24 ayat  (3) PERMA  7  Tahun  2022,  yang  menyatakan:  “Persidangan  pembuktian  dengan  acara pemeriksaan  saksi  dan/atau  ahli  dapat  dilaksanakan  secara  jarak  jauh  melalui  media komunikasi audiovisual.”
Pihak  yang  ingin  mengajukan  pemeriksaan  saksi  dengan  menggunakan teleconference ,  selanjutnya  diwajibkan  untuk  membuat  surat  permohonan  kepada  Panitera Pengganti mengenai diadakannya pemeriksaan saksi dengan teleconference . Setelah adanya permohonan  yang  diberikan  oleh  pihak  yang  mengajukan  pemeriksaan  saksi  dengan menggunakan teleconferenc e,  Panitera  Pengganti  akan  mengirimkan  surat  permohonan kembali  kepada  Koordinator  Delegasi  untuk  dapat  dibuatkan  surat  permohonan  bantuan kepada  Pengadilan  Agama  lainnya  untuk  dapat  dijadikan  fasilitator  dalam  pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference . 21
Pengadilan  Agama  yang  menjadi  fasilitator  akan  menerima  surat  permohonan tersebut  dan  akan  meneruskannya  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama,  Ketua  Pengadilan Agama  akan  mendelegasikan  proses  pemeriksaan  saksi  dengan  menggunakan teleconference kepada  Panitera Pengadilan  Agama.  Panitera  tersebut  akan  mendelegasikan kembali perintah tersebut kepada Panitera Pengganti dan Penanggung Jawab TI untuk segera membantu  saksi  dan  mempersiapkan  teknologi  yang  dibutuhkan  dalam  kelancaran pelaksanaan  pemeriksaan  saksi  dengan  menggunakan teleconference .  Panitera  Pengganti sebagai fasilitator akan bertugas dalam mendampingi saksi ketika mengucapkan sumpah dan memegang  kitab  suci  di  atas  kepala  saksi.  Sedangkan,  bagi  Pengelola  TI  bertugas  dalam mempersiapkan segala  teknologi yang dibutuhkan  dalam  menggunakan teleconference dan tetap hadir disamping saksi untuk tidak mengalami kendala.
Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Padang melakukan sebanyak 4 kali persidangan pembuktian  elektronik  yang  bekerja  sama  dengan  Pengadilan  Agama  lain  yaitu  2  kali pelaksanaan  bantuan  sidang  dari  Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  1  kali  bantuan  sidang dari  Pengadilan  Agama Martapura  dan  1  kali  pelaksanaan  sidang  yang  mohon  bantuan  ke Pengadilan  Agama  Jakarta  Utara. 22 Sedangkan  Pada  tahun  2021  Pengadilan  Agama Padang  melakukan  sebanyak  8  kali  persidangan  pembuktian  elektronik  dan  1  kali persidangan mediasi yang bekerja sama dengan Pengadilan  Agama  lain,  3  kali  pelaksanaan bantuan  sidang  dari  Pengadilan  Agama  Batam,  3  dari Pengadilan  Agama  Cibinong,  1  kali
21 Annisa Arsya, S.Kom, Pranata Komputer Pengadilan Agama Padang, wawancara tanggal  02 Januari 2023
22 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang tahun 2020
pelaksanaan  bantuan  sidang  dari  Pengadilan  Agama  Natuna,  1 kali  bantuan  sidang  dari Pengadilan  Agama  Lubuk  Sikaping  serta  1  kali  mohon  bantuan  pelaksanaan  mediasi  ke Pengadilan Agama Palembang. 23
Untuk  tahun  2022  Pengadilan  Agama  Padang  melakukan  sebanyak  12  kali persidangan  pembuktian  elektronik  dan  3  kali  persidangan  mediasi  yang  bekerja  sama dengan  Pengadilan  Agama  lain  rinciannya  adalah  2  kali  bekerjasama  dengan  Kementrian Agama  Kabupaten  Mentawai  Sidang  Ikrar  Talak  dan  Dispensasi  Kawin,  1  kali  batuan sidang  dan  1  kali  bantuan  pelaksanaan  mediasi  ke  Pengadilan  Agama  Cikarang,  1  kali batuan  sidang  dan  1  kali  bantuan  pelaksanaan  mediasi  ke Pengadilan  Agama  Jambi,  dan  1 kali  batuan  sidang  dan  1  kali  bantuan  pelaksanaan  mediasi  ke  Pengadilan  Agama Ngamprah,  selanjutnya  1  kali  batuan  sidang  ke  Pengadilan  Agama  Muaro  Bungo, 1  kali batuan sidang ke Pengadilan Agama Tigaraksa, 1 kali batuan sidang ke Pengadilan Agama Cilegon,  1  kali  batuan  sidang  ke  Pengadilan  Agama  Binjai,  1  kali  batuan  sidang  ke Pengadilan Agama  Pontianak,  1  kali  batuan  sidang  ke  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan, 1  kali  batuan  sidang ke  Pengadilan  Agama  Gorontalo. 24 Untuk  mempermudah  jalannya persidangan  Pengadilan  Agama  Padang  telah  menfasilitasi  petugas  di  meja e-Court yang bertugas : membantu para pihak atau pengguna lain membuat akun e- Court atau e-mail dan membantu  memasukkan  jawaban,  replik  dan  duplik  dengan  surat  kuasa  dari  pihak  kepada petugas meja e-Court .
Kendala  dalam  pelaksanaan  persidangan  elektronik  di  Pengadilan  Agama  Padang Kelas IA
Dalam  pelaksaan  Persidangan  Secara  Elektronik,  terdapat  beberapa  permasalahan teknis dan permasalahan Subtantif.

## 1. Permasalahan Subtantif
a. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara,  hakim  diwajibkan  mengusahakan  perdamaian  antara  para  pihak  berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi, Upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan diatur pada Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  No.  50  Tahun  2009.  Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan  Persidangan Secara Elektronik yang mengatur bahwa  proses  persidangan  hanya  mengupload  berkas  maka  upaya  perdamaian dilakukan pada setiap persidangan tidak dapat terwujud.
b. Persidangan  dilakukan  secara  terbuka  untuk  umum  dengan  maksud  agar  proses pemeriksaan  dilihat  oleh  siapapun.  Artinya,  tidak  ada  yang  ditutup-tutupi.  Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia.  Pelaksanaan  sidang  untuk  penyampaian  jawaban,  replik,  duplik  dan kesimpulan  adalah  berupa  pengunggahan  dokumen  ke  aplikasi e-Court .  Sementara pada  kenyataannya  yang  bisa  melihat  dokumen  yang  diupload  hanyalah  pihak  yang mempunyai  user  bukan  semua khalayak  umum.  Sehingga  bisa  dikatakan  asas  terbuka
23 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang tahun 2021
24 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang tahun 2022
untuk umumnya tidak terpenuhi.
c. Pelaksanaan  panggilan  kepada  para  pihak,  terdapat  beberapa  aturan  PERMA  yang secara  hirarki  lebih  di  bawah  Undang-Undang  menyalahi  Undang-  undang  dalam hukum acara perdata ( RBg dan HIR ), hal itu sebagai berikut:
1) Jurusita atau Jurusita Pengganti dimana dalam Undang-Undang diatur syarat-syarat menduduki  jabatan  dan  harus  disumpah  terlebih  dahulu,  sementara  pada  PERMA No. 7 Tahun 2022, panggilan dilakukan melalui Surat Tercatat.
2) Panggilan  yang  menurut  hukum  acara  dilakukan  paling  lambat  3  hari  sebelum sidang,  sementara  pada  PERMA  No.  7  Tahun  2022  diatur  menjadi  6  hari  sebelum sidang berdasarkan lacak kiriman tanpa diatur batas minimal penerimaan surat oleh Pihak.
3) Pemanggilan  yang  dilakukan  oleh  Jurusita  atau  Jurusita  Pengganti  jika  tidak bertemu  dengan  pihak  maka  disampaikan  kepada  lurah/  kepala  desa.  Sementara pada PERMA No. 7 Tahun 2022 melalui Surat Tercatat tidak diatur bagaimana jika pihak  pos  tidak  bertemu  langsung  dengan  pihak.  Dan  ini  akan  menghambat  dan memperlama jalannya persidangan.

## 2. Permasalahan teknis
a. Masih  kurangnya  pemahaman  masyarakat  umum  dalam  proses  mencari  keadilan  di Pengadilan  Agama  menggunakan  sistem  persidangan  yang  dilaksanakan  secara elektronik.  Sehingga  masyarakat  yang  mendaftarkan  perkaranya  secara  elektronik, sering kali  tidak  mengetahui  panggilan  sidang  karena  tidak  memeriksa  kotak  surat elektronik mereka atau aplikasi e-Court sehingga menyebabkan penundaan sidang atau pun  perkaranya  digugurkan.  Selain  itu  masyarakat  umum  juga  masih  kurang mengetahui  terkait  keuntungan  keuntungan  dari  penerapan  persidangan  secara elektronik  di  Pengadilan,  ada  masyarakat  juga  yang  masih  beranggapan  bahwa persidangan  secara  elektronik  lebih  sulit  dan  rumit  dibandingkan  dengan  persidangan manual.  Dari  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tersebut  mengakibatkan  pada penolakan  terhadap  penerapan  sistem  persidangan  secara  elektronik  dalam  perkara yang mereka daftarkan di Pengadilan Agama.
b. Jaringan  internet  yang  belum  merata  di  seluruh  lapisan  masyarakat.  Di  tengah perkembangan  teknologi  dan  elektronik  yang  begitu  pesat,  namun  yang  menjadi catatan  adalah  tidak  semua  lapisan  masyarakat  mampu  mengimbangi  perkembangan teknologi dan elektronik tersebut. Meskipun internet sudah menjadi sebuah kebutuhan sehari hari yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat.
c. Masih ada Advokat atau Pengacara yang belum memiliki akun pengguna pada aplikasi e- Court Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Sangat  disayangkan  apabila  masih terdapat Pengacara  atau  advokat  yang  masih  belum  mempunyai  akun  pengguna  pada aplikasi e- Court , karena pada hakikatnya, Advokat dan Pengacara adalah orang yang sering  berkepentingan  di  dalam  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan  Agama.  Hal  ini dilandasi  oleh  beberapa  sebab,  yang  pertama,  Advokat  tersebut  sudah  tergolong Advokat tua yang sudah jarang menangani kasus kasus perdata di Pengadilan Agama. Kemudian  yang  kedua,  Advokat  tersebut  terkendala  oleh  persyaratan  persyaratan dalam mendaftarkan akun pengguna pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Otong Rosadi dalam penelitiannya tahun 2020 terhadap 20 Advokat di Kota Padang  baik  yang  beracara  di  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama  dan  PTUN menemukan  bahwa  5  orang  atau  25%  tidak  memiliki  akun  e-Court.  Dari  15  Advokat yang  memiliki  akun  terdapat  8  advokat  atau  40%  belum  pernah  menggunakannya, 50%  telah  menerapkan e-Court dengan  menggunakan  akun  rekan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemilik  akun  belum  sepenuhnya  memanfaatkan  akunnya, sebagian masih menggunakan akun sesama Advokat dalam satu Surat Kuasa. 25 Selama tahun  2022,  dari  243  Advokat  yang  beracara  di  Pengadilan  Agama  Padang  6  orang diantaranya  (2.5%) belum mempunyai  akun  dan dibantu pendaftarannya  oleh petugas meja  e-Court  dan  8  Advokat  (3.3%)  dibantu  saat  pendaftaran  perkara  dan pengunggahan dokumen. 26
d. Masih  belum  meratanya  fasilitas  persidangan  secara  elektronik  di  seluruh  Pengadilan Agama  di  Indonesia.  Dalam  pelaksanaan  persidangan  secara  elektronik,  masyarakat yang berperkara di pengadilan bisa melangsungkan persidangan tanpa harus datang ke pengadilan tempat berperkara, dan memungkinkan persidangan dengan orang lain yang berada  di  luar  pengadilan.  Namun  pada  pelaksanaannya,  persidangan  elektronik  yang diadakan  dengan  cara teleconference hanya  bisa  diadakan  dengan  catatan  orang tersebut  melakukannya  di  dalam  pengadilan  di  wilayah  hukumnya,  dan  pengadilan tempat  nya  berperkara  harus  mempunyai  perangkat teleconference juga,  agar  bisa terhubung dalam persidangan.
e. Sarana  dan  prasarana  persidangan  secara  elektronik.  Dalam  pelaksanaan  persidangan secara  elektronik  sangat  ditentukan  oleh  keberadaan  sarana  dan  prasarana  penunjang persidangan  elektronik.  Beberapa  sarana  dan  prasarana  yang  perlu  disediakan  antara lain: perangkat  komputer  yang  mendukung  sistem  aplikasi e-Court ,  meja  dan  kursi peugas serta kursi pengguna meja e-Court , printer, mesin pemindai ( scanner ), koneksi internet,  brosur/  leaflet/  formulir-formulir  yang  berisi  informasi  dan  tata  cara pendaftaran secara elektronik. Semua sarana dan prasarana tersebut biasanya terletak di satu  tempat  khusus  yang  sering  disebut  “Pojok e-Court ”.  Pengadilan  Agama  Padang sudah  melengkapi  segala  sarana  dan  prasarana  untuk  mendukung  penerapan persidangan  secara  elektronik,  bahkan  sampai  tahapan  pemeriksaan  saksi  secara elektronik  menggunakan teleconference . Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah dalam  hal maintenance peralatan,  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  pojok e-Court tersebut. Hal ini untuk menjaga konsistensi Pengadila Agama Padang dalam menjamin keberlangsungan  sistem  persidangan  secara  elektronik  yang  selama  ini  sudah  baik diimplementasikan di lingkungan Pengadilan Agama Padang.
f. Mekanisme  permintaan  bantuan  persidangan  secara  elektronik  antar  Pengadilan  di Pengadilan  Agama  belum  seragam.  Sehingga  terkadang  masyarakat  merasa prosedurnya rumit.
25 Otong  Rosadi  ( et.al ),  “Padang  Advocates’  Perception  Toward  The  Implementation  Of  E-Court  Policy  As Efficiency Effort In Law Enforcement” , Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt, PJAEE 17(6), hlm. 7099, 2020.
26 Cindy Nazly Monica, SHi, Petugas Meja e-Court Pengadilan Agama Padang, wawancara tanggal 24-05-2023

## KESIMPULAN
1. Pengaturan  mekanisme  persidangan  elektronik  di  Pengadilan  Agama  Padang  Kelas  I  A berjalan  berdasarkan  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  yaitu  PERMA Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Perubahan  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik  dan  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A terlaksana dengan merujuk kepada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA No. 1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara Elektronik dimana proses e-litigasi tersebut dimulai dari pendaftaran perkara yang secara elektronik,  hingga  pada  persidangan  putusan  juga  secara  elektronik,  selain  itu  adanya pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference.
3. Kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dapat dilihat dari segi permasalahan subtantif yaitu upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan, pelaksanaan persidangan pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, dan  pelaksanaan  panggilan  dengan  Surat  Tercatat,  sedangkan  permasalahan  teknis, terdapat kurangnya pemahaman masyarakat umum, jaringan internet yang belum merata, Advokat  atau  Pengacara  yang  belum  memiliki  akun  pengguna,  fasilitas  persidangan secara elektronik yang belum merata dan maintenance sarana dan prasarana persidangan secara  elektronik  serta mekanisme  permintaan  persidangan  elektronik  antar  Pengadilan yang belum sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Bandung,  2015  Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan  Agama ,  Yayasan  Al-Hikmah, Jakarta, 2000
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Keadilan  (Judical Prudence)  Termasuk  Interperpensi  Undang-Undang  (Legisprudence ),  Kencana, Jakarta, 2017.
Achmad  Edi  Subiyanto,  “ Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah Perubahan UUD 1945 ”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 4, 2012.
Achmad  Zacfar  Shidiq, Sistem  ECourt  Sebagai  Wujud  Implementasi  Asas  Peradilan Sederhana  Cepat  Dan  Biaya  Ringan  (Studi  Di  Pengadilan  Negeri  Mojokerto) . Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 27.3 2021.
Adi  Sulistyono  dan  Isharyanto, Sistem  Peradilan  di  Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktik , Prenadamedia Group, Depok, 2018.
Anistia Ratenia Putri Siregar, Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan  Pidana .  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara, Medan, 2013
Backy  Krisnayuda, Pancasila  &  Undang-Undang:  Relasi  dan  Transformasi  Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Kencana, Jakarta, 2017 Beni  Kurniawan,  “ Implementation  Of  Electronic  Trial  (Elitigation)  On  The  Civil  Cases  In Indonesia  Courtas  A  Legal  Renewal  Of  Civil  Procedural  Law ”,  Jurnal  Hukum  dan Peradilan, Volume 9 No 1, 2020.
Budianto Eldist Daud Tamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah
Agung  (PERMA)  dalam  Hierarki  Peraturan  Peundang-undangan  di  Indonesia,  Lex Administratum Vol. VI/No.3/Jul-Ags/2018.
M. Darin Arif Mu’allifin, Hukum Penataan Ruang , IAIN Tulungagung Press, Jakarta, 2017 Dewi  Asimah,  “Persidangan  Elektronik  Sebagai  Upaya  Modernisasi  Peradilan  di  Era  New Normal”, Jurnal Hukum Peratun , Vol 4 No. 1,2021
Dewi  Rahmaningsih  Nugroho  dan  S.  Suteki,  Membangun  Budaya  Hukum  Persidangan Virtual  (Studi  Perkembangan  Sidang  Tindak  Pidana  via  Telekonferensi),  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (2020).
Dwi  Agustine,  “Pembaharuan  Sistem  Hukum  Acara  Perdata”,  Jurnal  Rechtsvinding  Online Vol.6 No 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Hukum Perkara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi , Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020
Fania  Sofiyani, e-book  berperkara  melalui  e-court  peraturan  mahkamah  agung  nomor  1 tahun 2019
M.  Beni  Kurniawan,  “Implementation  Of  Electronic  Trial  (Elitigation)  On  The  Civil  Cases In Indonesia Courtas  A  Legal  Renewal Of  Civil  Procedural Law”, Jurnal  Hukum dan Peradilan , Volume 9 No 1, 2020.
Otong  Rosadi  ( et.al ),  “Padang  Advocates’  Perception  Toward  The  Implementation  Of  E- Court  Policy  As  Efficiency  Effort  In  Law  Enforcement” ,  Palarch’s  Journal  Of Archaeology Of Egypt, PJAEE 17(6),  2020. S. F. Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , No. 9 Vol 4, 1997.
Yusi  Amdani,  "Implikasi  Penafsiran  Undang-Undang  Oleh  Hakim  Praperadilan  Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Mimbar Hukum , Volume27, Nomor 2, 2015.