## Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru

## Rodi Wahyudi
Dosen Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau
rodi.wahyudi@uin-suska.ac.id

## A B S T R A K
Islam merupakan sumber utama dalam meningkatkan integritas pegawai  dan  kantor    pemerintah.  Ketaatan  beragama  mampu menghindarkan  pegawai  dari  melakukan  perbuatan  dosa.  Perilaku korupsi  merupakan  kejahatan  yang  sangat  dilarang  dalam  ajaran Islam.  Profesionalisme  dan  kompetensi  pegawai  tanpa  diiringi dengan ketaatan beragama tetap akan melahirkan perilaku jahat yang akan  merugikan  banyak  pihak. Persoalannya  adalah  sejauhmana ketaatan  beragama  pegawai  di  Kota  Pekanbaru,  Provinsi  Riau mampu  mencegah  perilaku  korupsi  ketika  memberikan  pelayanan publik kepada masyarakat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan  ketaatan  beragama  dengan  perilaku  korupsi  birokrasi  di Kota  Pekanbaru,  Provinsi  Riau.Data  penelitian  berasal  dari  angket yang  diisi  oleh  250  pegawai  yang  bekerja  dari  lima  kantor  yang menyediakan  pelayanan  secara  langsung  kepada  masyarakat  dan diperdalam melalui indept interview terhadap 3 orang key informan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan  yang
VLJQL¿NDQ QHJDWLI DQWDUD ketaatan  beragama  dengan  perilaku korupsi birokrasi . Semakin tinggi tingkat ketaatan beragama seorang pegawai,  maka  akan  semakin  rendah  tingkat perilaku  korupsi. Sebaliknya, semakin  rendah  tingkat ketaatan beragama  pegawai, maka  akan  semakin  tinggi  tingkat perilaku  korupsi.  Penelitian    ini menyarankan  pentingnya  program  peningkatan  integritas  pegawai program  kearah  perbaikan  akhlak  pegawai  melalui  pengamalan ajaran agama.
Kata Kunci : Birokrasi, integritas, ketaatan beragama, korupsi

## A B S T R A C T
Islam  is  the  main  source  to  improve  the  integrity  of  employees DQGJRYHUQPHQWRɤFHV5HOLJLRXVREVHUYDQFHLVDEOHWRSUHYHQWWKH employee from committing sin. Corruption is a crime that is strictly forbidden  in  Islam.  Professionalism  and  competence  of  employees without  being  accompanied  by  religious  observance  will  still  bring forth evil behavior that will hurt many parties. The question is how far the religious devotion of employees in Pekanbaru, Riau Province is  able  to  prevent  corruption  when  providing  public  services  to the  community?.  This  study  aims  to  examine  the  relationship  of religious observance with the behavior of bureaucratic corruption in Pekanbaru, Riau Province. Research questionnaires were completed E\  HPSOR\HHV ZRUNLQJ RXW RI ¿YH RɤFHV WKDW SURYLGH VHUYLFHV directly  to  the  public  and  deepened  through  in-depth  interviews ZLWKNH\LQIRUPDQWV7KHUHVXOWVVKRZHGWKDWWKHUHLVDVLJQL¿FDQW relationship (negative) between religious devotion with bureaucratic corruption  behavior . The  higher  level  of  religious  observance  of  an employee,  the  lower  the  level  of  corruption.  Conversely,  the  lower the  level  of  religious  observance  employees,  the  higher  the  level  of corruption. This study suggests the importance of program integrity enhancement program servants towards improving employee moral practice of religion.
Keywords :  bureaucracy,  corruption,  integrity,  religious devotion.

## P E N D A H U L U A N
Reformasi birokasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia jika diiringi oleh ketaatan beragama yang dalam konteks Islam disebut dengan kecerdasan tauhid ( tauhidic quotiens ) akan tetap membawa kerendahan budi dan adab. Maka dalam tuntutan agama,  antara  pihak  yang  bertanggungjawab  menanamkan    nilai agama tersebut adalah pemimpin, ulama dan masyarakat. Menurut Ahmad  Kilani  dan  Mohd  Ismail  (2004),  ketaatan  beragama  adalah faktor penting yang perlu dimiliki oleh seorang individu supaya dapat menghindarkan  diri  daripada  melakukan  perbuatan  dosa.  Tujuan hidup yang tidak bertentangan dengan kehendak agama hendaklah dipupuk dengan mendalam dalam diri pegawai. Ini karena ketaatan beragama  dapat  membantu  mencapai  kejayaan  dan  kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhirat. Suasana hidupnya amalan agama dapat mempengaruhi tingkahlaku dan sikap pegawai ke arah positif atau  negatif.  Memang  persoalan  besar  dalam  birokrasi  pemerintah hari  ini  adalah  akibat  dari  kurangnya  kesedaran  agama.  Apabila kesedaran agama ini semakin berkurang, maka akan berakibat pada keruntuhan akhlak yang akan melahirkan pegawai yang melanggar ajaran agama dan norma masyarakat itu sendiri.
Reformasi  birokrasi  merupakan  wacana  sekaligus  agenda utama dalam memperbaiki kualitas  pelayanan publik di Indonesia. Reformasi    birokrasi  sebagai  suatu  usaha  perubahan  dalam  sistem birokrasi  yang  bertujuan  mengubah  struktur,  tingkah  laku  dan kebiasaan  buruk  birokrasi  di  Indonesia  setelah  kekuasaan  era  orde baru  berakhir.  Ruang  lingkup  reformasi  birokrasi  tidak  hanya terbatas  pada  proses  dan  prosedur,  namun  juga  terkait  perubahan pada struktur organisasi dan perilaku pegawai. Berkaitan dengan hal tersebut,  reformasi  birokrasi  bermakna  sebagai  sebuah  perubahan besar  dalam  paradigma  dan  tata  kelola  pemerintahan  Indonesia. Harapan  rakyat  dari    reformasi  birokrasi  adalah  mengurangi perilaku korupsi yang dilakukan oleh pegawai, mewujudkan pegawai yang  professional  dan  meningkatkan  kualitas    pelayanan    kepada masyarakat.
Sejak  era  reformasi  pada  tahun  1998  sampai  saat  ini,  birokrasi pemerintahan  di  Indonesia  nampaknya  belum  banyak  mengalami NHPDMXDQ \DQJ VLJQL¿NDQ (UD UHIRUPDVL GL ,QGRQHVLD GLWDQGDL dengan adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti
sistem  politik,  sistem  hukum,  termasuk  juga  perubahan    sistem pemerintahan  yang  semula  bersifat  terpusat  menjadi  sistem pemerintahan otonomi daerah.  Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan  Pancasila  merupakan  dasar  negara  Indonesia  untuk  dijadikan pedoman  dalam  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  negara. Sedangkan  Undang-Undang No.25 Tahun 2009 pula sebagai sumber hukum dan pedoman pelaksanaan pelayanan publik   yang berkualitas oleh setiap pegawai pemerintah.
Berdasarkan  laporan  yang  ditulis  oleh Ombudsman Republik Indonesia ( 2013) bahwa masyarakat membuat laporan melalui surat, mengisis formulir di kaunter, datang langsung ke kantor  Ombudsman, melapor  melalui  laman  web,  email,  telefon  dan  faksimili.  Jumlah keseluruhan  laporan  masyarakat  kepada  Ombudsman  pada  tahun 2013  adalah  5173  laporan.    Permasalahan  yang  sering  dikeluhkan PDV\DUDNDW DGDODK SHQXQGDDQ ZDNWX SHOD\DQDQ SHQ\DODKJXQDDQZHZHQDQJWLGDNDGLOGDODPOD\DQDQ OD\DQDQWLGDNPHQJLNXW623SHJDZDL\DQJPHPEHULNDQ OD\DQDQWLGDNSURIHVLRQDOPH0HDQWDXDQJED\DUDQOHELK

## GDQWLGDNPHPEHULNDQOD\DQDQ
Miftah  Thoha  (2012)  menyatakan  bahwa  pegawai  pemerintah dalam  memberikan  pelayanan  kepada  rakyat  bersifat  sombong, bekerja  di  kantor  pemerintah  dijadikan  sebagai  simbol  kekuasaan, rakyat  yang  datang  ke  kantor    disuruh  antri  panjang,  tidak  ada kepastian  kapan  urusan  akan  selesai.  Sifat  pegawai  pemerintah tidak  memiliki  rasa  empati  kepada  rakyat,  tidak  disediakan  ruang menunggu yang nyaman, bahkan masih ada kantor yang membiarkan masyarakat  berdiri  diterik  matahari  seperti  ikan  pindang  yang dijemur ditengah matahari panas.  Adang Budiman et.al (2013) pula berpendapat  bahwa  perilaku  korupsi    dalam  birokrasi  pemerintah sudah terjadi sejak era Presiden Suharto dan bahkan sudah menjadi kebiasaan  rutin  serta  telah  menjadi  aktivitas    harian  mereka  ketika bekerja  di  kantor.  Alasan  utama  mereka  melakukan  korupsi  ketika bekerja yaitu gaji yang diterima tidak mencukupi, rasa tanggungjawab terhadap  pekerjaan  sangat  rendah  dan  atasan  yang  mencontohkan perilaku korupsi kepada bawahan.
Dari berbagai ide dan wacana yang telah dikembangkan oleh para pakar  dan  ditambah  lagi  kuatnya  tuntutan  masyarakat,  maka  pada masa  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  melalui Kementerian  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi
Birokrasi, Lembaga AdMean istrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara  telah  menetapkan  beberapa  kebijakan    yang  berhubungan langsung dengan perbaikan pelayanan publikdi Indonesia. Langkah pertama  adalah  peraturan  menteri  pemberdayaan  aparatur  negara dan  reformasi  birokrasi  nombor  15  tahun  2008  tentang  pedoman umum  reformasi  birokrasi.  Langkah  berikutnya  adalah  lahirnya peraturan  presiden  Republik  Indonesia  nombor  81  tahun  2010 tentang grand design reformasi birokrasi di Indonesia tahun 2010- 2025. Grand design reformasi birokrasi merupakan rancangan induk yang  berisi  arah  dasar    pelaksanaan  reformasi  birokrasi  nasional. Sedangkan road map reformasi birokrasi adalah bentuk operasional grand design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana detail reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya.
Isu  berkaitan  hubungan  ketaatan  beragama  dengan  perilaku korupsi  birokrasi  masih  kurang  menjadi  perhatian  di  kalangan pakar  dan  ilmuan  administrasi  negara  di  Indonesia.  Masalah  yang berhubungan dengan buruknya perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan  kepada masyarakat selalu dihubungkan dengan gaji yang mereka  terima  kecil,  pengetahuan  dan  kesedaran  diri  yang  rendah, kompetensi  dan  komitmen  bekerjabekerja  juga  rendah.  Peneliti mencoba  untuk  membuktikan  melalui  kajian  ini,  adakah  ketaatan beragama  mampu  mengurangi  pegawai  dari  melakukan  perilaku korupsi ketika bekerja di kantor ?.

## Konsep Perilaku Korupsi Birokrasi
6HFDUDKDU¿DKNRUXSVLEHUDVDOGDULEDKDVDODWLQ corruption yang berarti perilaku yang tidak bermoral. Secara umum korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah kantor negara  karena  keuntungan  status  atau  uang  yang  menyangkut peribadi  atau  melanggar  aturan-aturan  pelaksanaan  menyangkut tingkah laku peribadi. Korupsi memiliki tahap dalam penyebaranya. Pertama, korupsi terbatas yaitu korupsi yang dilakukan oleh kalangan elit  saja. Kedua, korupsi  yang  sudah  merata  dilapisan  masyarakat dan  yang ketiga ,  korupsi  yang  sudah  membudaya  di  setiap  elemen masyarakat yang sudah sangat sulit untuk diatasi. Sebuah tindakan dikatakan  sebagai  korupsi  jika  mempunyai  ciri-ciri pertama dalam praktiknya  pasti  melibatkan  lebih  dari  satu  orang. Kedua tindakan yang  dilakukan  masih  bersifat  sangat  rahasia. Ketiga dalam  ada
unsur timbal balik antara orang satu dengan orang lainnya. Keempat para  pelaku  mempunyai  kekuatan  yang  besar  sehingga  mampu berlindung  dalam  pelanggaran  hukum  yang  dilakukannya  dan yang kelima merupakan  bentuk  penghianatan  dimana  kepentingan individu  pelaku  lebih  kuat  daripada  kepentingan  publik  (Syed Hussein Alatas,1981). Korupsi dalam penelitian ini berkaitan dengan bureaucratic corruption yaitu keterlibatan sejumlah pegawai publik dalam menyalahgunakan kantor  untuk mandapatkan sogokan kecil atau uang yang tidak terlalu besar. Biasanya tindakan tersebut juga dengan maladministrasi birokrasi .
Selanjutnya, Ibnu  Khaldun  (1332-1406  M)  menulis  dalam  kitab Muqaddimah bahwa  apabila suatu bangsa ingin mencapai kemajuan maka mereka harus memiliki pegawai dengan dua syarat utama iaitu pertama sifat  amanah  dan kedua profesional.  Kedua-dua  syarat tersebut  harus  dipenuhi.  Sekiranya  ada  yang  kurang  maka  akan menghalang usaha birokrasi pemerintah dalam memajukan negara. Sifat amanah merupakan buah dari ketaatan seorang pegawai dalam mengamalkan ajaran agama.
Menurut  Syed  Hussein  Alatas  (1981),  terdapat  beberapa  ciri perilaku korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yaitu: a.  korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang.
b.  umumnya  bersifat  rahasia,  kecuali  di  tempat  yang  telah merajalela  sehingga  kelompok  yang  berkuasa  tidak  perlu  lagi menyembunyikan perbuatan mereka.
c.  melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik.
d.  pelaku  korupsi    biasanya  berusaha  untuk  menyelubungi perbuatannya  dengan  berlindung  di  balik  pembenaran  hukum, mereka mampu untuk mempengaruhi keputusan tersebut.
e.  setiap tindakan korupsi  mengandung penipuan.
f.  setiap bentuk korupsi  adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
g.  perbuatan  korupsi    melanggar  norma-norma  tugas  dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.
Suatu  perbuatan  dikatakan  perilaku  korupsi    apabila  seorang pegawai  menerima pemberian dari seseorang dengan maksud agar pegawai    tersebut  memberi  perhatian  istimewa  kepada  si  pemberi, padahal  pekerjaan  tersebut  sudah  menjadi  kewajiban  pegawai. Fenomena  lain  yang  boleh  dipandang  sebagai  korupsi    adalah pengangkatan  sanak-saudara,  teman  atau  rekan  politik  dalam institusi pemerintah (nepotisme).
Menurut Robert Klitgaard (2000) bahwa pada dasarnya tidak ada

## GH¿QLVLWXQJJDOWHQWDQJNRUXSVL.RUXSVLELVDEHUDUWLPHQJJXQDNDQ
jabatan  untuk  keuntungan  pribadi.  Jabatan  adalah  kedudukan kepercayaan.  Hal  yang  sama  juga  ditulis  oleh  Fathur  Rahman (2011)  bahwa  korupsi  sistematis  menimbulkan  kerugian  ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga  pemerintahan;  kerugian  sosial  karena  kekayaan dan  kekuasaan  jatuh  ke  tangan  orang  yang  tidak  berhak.  Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak  milik  tidak  lagi  dihormati,  aturan  hukum  dianggap  remeh, dan  insentif  untuk  investasi  kacau,  maka  akibatnya  pembangunan ekonomi dan politikan mengalami kemandegan.

## Konsep Ketaatan Beragama
Agama  merupakan  jalan  hidup  untuk  mengantarkan  seseorang dapat selamat di dunia dan akhirat. Sejauhmana seseorang beramal mengikut  ajaran  agama,  maka  hidupnya  akan  terarah,  tenang  dan terhindar  dari  kegelisahan.  Sebaliknya  jika  seseorang  mengabaikan pengamalan  agama,  apalagi  jika  menganggap  agama  adalah penghalang  kemajuan  maka  ia  akan  mengalami  kehidupan  yang sempit,  tidak  tenang,  gelisah  dan  terlibat  dalam  berbagai  tindakan kriminal.
Ketataan beragama merupakan satu konsep yang menggambarkan keadaan  seseorang  yang  mengamalkan  keseluruhan  perintah Allah  SWT,  menjauhi  larangan  Allah  SWT  dengan  cara  yang  telah dicontohkan  oleh  Baginda  Rasulullah  SAW.  Ketaatan  beragama meliputi  aspek  imaniah,  ibadah,  mu’amalah,  mu’asyarah  dan akhlak. Shuriye  et.al  (2010)  menyatakan  bahwa  ajaran  agama akan  mempengaruhi tahap  kualitas    dalam  melakukan  pekerjaan. Oleh  karena  itu,ajaran  agama  adalah  salah  satu  instrument  yang membentuk  dan  membimbing  manusia  untuk  mencapai  dan melakukan  pekerjaan  dengan  lebih  baik,apabila  manusia  mampu mematuhi  ajaran  agama  yang  berhubungan  dengan  pekerjaannya. Abdun Noor (2007) pula menyatakan  bahwa untuk menjaga tingkah laku  pegawai  sesuai  dengan  kepentingan    rakyat,  maka  kefahaman agama menjadi prinsip utama dalam pelayanan publik. Asas utama untuk  mencapai  keseragaman  tingkah  laku  pegawai  mengenai  nilai kebaikan dan keburukan hanya bisa dicapai dari ajaran agama.
Apakah hubungan ketaatan beragama dengan perilaku korupsi?.
Apabila seorang pegawai yakin bahwa   Allah SWT Maha melihat,Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha memberi rezki, maka dia tidak akan  mencuri,  menipu,  melakukan  korupsi    dan  menzolimi  rakyat serta  tidak  akan  melakukan  perilaku  jahat  lainnya.Jika  seorang pegawai tidak  ada  rasa  takut  kepada  azab  Allah  SWT,  tidak  yakin dengan  janji-janji  Allah  SWT  bahwa      di  akhirat  nanti  setiap  amal akan dihisab, setiap orang akan ditanya untuk apa umur dihabiskan, kemana  masa  muda  digunakan,  dari  mana  harta  diperoleh  dan kemana dibelanjakan serta adakah ilmu sudah di amalkan atau belum. Jangan heran apabila di kantor  ditemukan berbagai jenis tindakan kejahatan.  Rasanya  mustahil  seorang pegawai akan  meminta  uang lebih  dalam  proses  pengurusan  akte  kelahiran,  SIM,  paspor,  KTP dan urusan lainnya apabila dalam hatinya terdapat keyakinan bahwa Allah  SWT  sedang  melihat,  mendengar  dan  mengetahui  semua perbuatannya.

## M E T O D E   P E N E L I T I A N
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel perilaku korupsi birokrasi terdiri dari 4 item pernyataan yang diubah dari jenis maladministrasi yang telah disusun oleh Masthuri (2005). Item  pernyataan  yang  mengukur  perilaku  korupsi  menggunakan kaedah psikometrik psikologi yaitu membuat pernyataan yang seolah- olah  benar,  padahal  salah.  Sedangkan  variabel  ketaatan  beragama terdiri dari 29 item diubah dari mental-kognitif  Islam yang disusun oleh Khairil & Khaidzir (2009). Kuesioner penelitian telah diisi oleh 250 pegawai dari lima kantor  yang menyediakan pelayanan  secara langsung kepada masyarakat dan seluruh pegawai adalah beragama Islam. Kantor tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  Badan  Pelayanan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal,  kantor Imigrasi Kelas I, Kantor SAMSAT dan Kantor Kecamatan di seluruh Kota Pekanbaru.
Nilai  kebolehpercayaan variabel setelah dilakukan pilot test adalah perilaku  korupsi  birokrasi  ( Cronbach’s  Alpha =0,898)  dan  ketaatan beragama ( Cronbach’s Alpha =0,866). Data dianalisis menggunakan statistik  deskriptif  dan  inferensi.    Setelah  data  kuesioner  dianalisis, penelitian  juga  telah  melakukan indept  interview dengan  4  orang key  informan  (Pak  UU  Hamidy,  Budayawan  Melayu  Riau  dan  Pak 'U,QGUD7DX¿N06L.HSDOD3XVDW/DWLKDQ/HPEDJD$GPLQLVWUDVL
Negara,  Jakarta,  Pak  Baharudin,  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil). Analisis  Statistik inferensi  pula  menggunakan korelasi pearson dalam paras p <0,05 dengan software SPSS versi 20.

## H A S I L   P E N E L I T I A N   D A N   P E M B A H A S A N

## Identitas Responden
Berdasarkan  tabel  1  dibawah  dapat  dilihat  frekuensi  responden dalam penelitian ini. Responden laki-laki sebanyak  146 orang (58,4 VHGDQJNDQSHUHPSXDQVHEDQ\DNRUDQJXPXU 31- 40 tahun VHEDQ\DNRUDQJ umur 41-50 tahun sebanyak RUDQJ5HVSRQGHQ\DQJEHUXPXUWDKXQNHDWDVKDQ\D

## VHEDQ\DNRUDQJ
Tabel 1.  Taburan Frekuensi Jenis Kelamin, umur, Bekerja sebagai pegawai, status Pernikahan dan status pekerjaan responden
IDENTITAS RESPONDEN N % Jenis KelaMean Lelaki 146 58.4 Perempuan 104 41.6 Umur Umur 30 tahun ke bawah 80 32.0 Umur 31-40 tahun 72 28.8 Umur 41-50 tahun 63 25.2 Umur 51 tahun ke atas 35 14.0 Bekerja Sebagai Pegawai Setelah Reformasi 164 65.6 Sebelum Reformasi 86 34.4 Status Pernikahan Menikah 190 76.0 Bujang 60 24.0 Status Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 195 78.0 Pegawai Kontrak (Tenaga Harian Lepas) 55 22.0 Jumlah 250 100.0
Dari  tabel  1  di  atas,  sebanyak  120  orang  responden  telah bekerjasebagai pegawai setelah reformasi sebanyak  164 orang (65,6 GDQ bekerja  sebelum  reformasi VHEDQ\DN   RUDQJ Hasil  analisis  status  perkahwinan  menunjukkan  bahwa    responden \DQJSDOLQJEDQ\DNDGDODKWHODKPHQLNDK\DLWXRUDQJ VHGDQJNDQ\DQJPDVLKEXMDQJVHEDQ\DNRUDQJ6WDWXV pekerjaan  responden  dalam  kajian  ini  kebanyakan  mereka  adalah

## SHJDZDLQHJHULVLSLO\DLWXRUDQJVHGDQJNDQSHJDZDL NRQWUDNVHEDQ\DNRUDQJ

## Uji Frekuensi dan Deskriptif Perilaku Korupsi Birokrasi
Perilaku  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pegawai  dalam  proses pelayanan  publik  dapat  dilihat  dalam  tabel  2  dibawah.  Dalam angket  yang  dibagikan  kepada  responden,  peneliti  menggunakan skala  binari  yaitu  memilih  jawaban  ‘ya’  dan  ‘tidak’.  Jawaban  ‘ya’ diberi nilai 2 dan jawaban ‘tidak’ diberi nilai 1. Frekuensi jawaban pegawai  dari item  pernyataan  ‘ Apabila  saya  meminta  bayaran lebih  dari  masyarakat,  maka  saya  selesaikan  urusan  lebih cepat’ EDKZD\DQJPHQMDZDE\DVHEDQ\DNRUDQJGDQ
tidak sebanyak    191 RUDQJ Jawaban  responden dari item pernyataan‘ perlu  memanfaatkan  peluang  yang  ada  di  kantor  ini untuk  saya  mengumpulkan  kekayaan,  asalkan  tidak  melanggar peraturan’ EDKZD\DQJPHQMDZDE\DVHEDQ\DNRUDQJ dan tidak sebanyak  197 RUDQJ Jawapan responden dari item pernyataan‘ Jika  saya  mempercepat  urusan  masyarakat,  maka wajar masyarakat memberi uang lebih kepada saya’ bahwa  yang PHQMDZDE\DVHEDQ\DNRUDQJGDQWLGDN sebanyak  152 RUDQJ Jawaban  responden dari item  pernyataan‘ Apabila melakukan tugas diluar kerja saya, maka saya berhak menerima bayaran dari masyarakat’ bahwa  yang menjawab yasebanyak  78
RUDQJGDQWLGDN sebanyak  172 RUDQJ
Tabel 2.Uji frekuensi Perilaku Korupsi  Birokrasi
NO. PERILAKU KORUPSI  BIROKRASI
YA TIDAK N % N % MEAN SD 1. Apabila saya meminta bayaran lebih dari masyarakat, maka saya akan selesaikan urusan lebih cepat 59 23,6 191 76,4 1,23 ,42 2. Perlu memanfaatkan peluang yang ada di kantor ini untuk saya mengumpulkan kekayaan, asalkan tidak melanggar peraturan 53 21,2 197 78,8 1,21 ,40 3. Jika saya mempercepat urusan masyarakat, maka wajar masyarakat memberi uang  lebih kepada saya 98 39,2 152 60,8 1,39 ,48 4. Apabila melakukan tugas diluar kerja saya, maka saya berhak menerima bayaran dari masyarakat 78 31,2 172 68,8 1,31 ,46
Diagram1. Uji deskriptif Perilaku Korupsi Birokrasi
SUMBER: HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN, 2015
Diagram 1 menunjukkan terdapat sumbu vertikal dan horizontal. Makna  sumbu  vertikal  adalah  skor  nilai  dari  jawaban  responden berdasarkan skala ‘ya’ (skor 2) dan ‘tidak’ (skor 1). Sedangkan sumbu horizontal  adalah  jumlah  pernyataan  dalam  angket  yang  terdiri dari  4  item  yaitu  AR1  ( apabila  saya  meminta  bayaran  lebih  dari masyarakat,  maka  saya  akan  selesaikan  urusan  lebih  cepat),  AR2 (perlu  memanfaatkan  peluang  yang  ada  di  kantor  ini  untuk  saya mengumpulkan kekayaan, asalkan tidak melanggar peraturan), AR3 (Jika saya mempercepat urusan masyarakat, maka wajar masyarakat memberi  uang    lebih  kepada  saya)  dan  AR4  (apabila  melakukan tugas  diluar  kerja  saya,  maka  saya  berhak  menerima  bayaran  dari masyarakat). Dalam  tabel  1  diatas  memperlihatkan uji  deskriptif perilaku korupsi  dengan  nilai  mean  yang  paling  tinggi  adalah  item ketiga  ‘ jika  saya  mempercepat  urusan  masyarakat,  maka  wajar masyarakat memberi uang bayaran lebih kepada saya (Mean=1.39) , seperti terdapat dalam diagram 1 dibawah. Sifat birokrat yang suka bahkan  dengan  sengaja  menciptakan  keadaan  dimana  masyarakat yang  memberi  uang  lebih  lebih  disukai  daripada  masyarakat  yang hanya membayar dengan tarif normal. Perilaku ini akan menyuburkan SHULODNXJUDWL¿NDVLGDQGDODPMDQJNDSDQMDQJDNDQPHQDPEDKVXEXU perilaku korupsi birokrasi. Mereka menggunakan wewenang yang ada untuk  mempercepat  urusan  dokumen  masyarakat  yang  berurusan, tetapi  bukan  semata-mata  untuk  memudahkan  masyarakat melainkan ingin mencari keuntungan peribadi. Seharusnya, pegawai menyelesaikan  urusan  masyarakat  berdasarkan  berapa  lama  waktu
penyelesaian  dokumen  sebagai  mana  yang  diamanahkan  oleh undang-undang pelayanan publik.

## Uji Frekuensi dan Deskriptif Ketaatan Beragama
Untuk  mengukur  ketaatan  beragama  responden,  peneliti menggunakan skala likert yaitu tidak pernah (skor 1), jarang (skor 2), kadang-kadang (skor 3), sering (skor 4) dan  selalu (skor 5). Tabel 3 dibawah ini menunjukkan frekuensi jawaban responden berdasarkan item pernyataan yang mengukur ketaatan beragama.
Tabel 3. Uji Frekuensi Ketaatan Beragama
NO. KETAATAN BERAGAMA TP JRG KDG SRG SLL
N % N % N % N % N % MEAN SD 1. Saya membaca al-qur’an setiap hari 4 1.6 36 14.4 110 44.0 87 34.8 13 5.2 3.27 .83 2. Saya melaksanakan semua shalat fardhu secara berjama’ah 3 1.2 37 14.8 112 44.8 80 32.0 17 6.8 3.40 2.00 3. Saya puasa sunat senin kamis setiap Minggu 18 7.2 75 30.0 98 39.2 53 21.2 6 2.4 2.81 .93 4. Saya melaksanakan shalat dhuha setiap hari 21 8.4 61 24.4 85 34.0 64 25.6 19 7.6 2.99 1.06 5. Saya sholat tahajjud tiap malam 21 8.4 88 35.2 81 32.4 42 16.8 18 7.2 2.79 1.05 6. saya shalat dua raka’at (tahyatul masjid) ketika masuk ke masjid 5 2.0 58 23.2 71 28.4 82 32.8 34 13.6 3.32 1.03 7. saya melaksanakan shalat tarawih dan witir di bulan ramadhan 1 0.4 12 4.8 50 20.0 100 40.0 86 34.4 4.11 1.48 8. Saya pergi ke mesjid mendengarkan ceramah agama 5 2.0 22 8.8 120 48.0 79 31.6 24 9.6 3.38 .85 9. saya menunggu masuknya waktu shalat fardhu 3 1.2 17 6.8 84 33.6 97 38.8 49 19.6 3.68 .90
NO. KETAATAN
BERAGAMA TP JRG KDG
SRG SLL N % N % N % N % N % MEAN SD 10. Saya melaksanakan
shalat sunat rawatib sebelum atau selepas shalat fardhu 8 3.2 53 21.2 92 36.8 71 28.4 26 10.4 3.21 .99 11. Saya mengucapkan alhamdulillah habis bersin 4 1.6 2 0.8 33 13.2 69 27.6 142 56.8 4.37 .86 12. Saya membaca bismillah setiap memulai pekerjaan 1 0.4 6 2.4 32 12.8 60 24.0 151 60.4 4.41 .83 13. Saya mengucapkan asslamualaikum di saat pergi dan masuk rumah 2 0.8 3 1.2 28 11.2 63 25.2 154 61.6 4.45 .80 14. Saya mengambil air wudhu’ setelah saya buang air kecil dan besar 24 9.6 32 12.8 88 35.2 58 23.2 48 19.2 3.29 1.19 15. Saya menjawab bacaan azan 3 1.2 12 4.8 66 26.4 97 38.8 72 28.8 3.89 .91 16. Saya mendoakan ibu bapa selesai sholat 1 0.4 1 .4 22 8.8 87 34.8 139 55.6 4.44 .70 17. Saya membaca subhanallah, alhamdulillah dan allahu akbar 33 kali selesai shalat fardhu 1 0.4 2 .8 57 22.8 101 40.4 89 35.6 4.10 .80 18. Saya membaca innalillahi wainnailaihiraji’un mendengar kemalangan 2 0.8 3 1.2 21 8.4 65 26.0 159 63.6 4.50 .76 19. Saya bersedekah 0 0.0 3 1.2 50 20.0 120 48.0 77 30.8 4.08 .74 20. Saya tersenyum berjumpa dengan setiap orang, kerana tersenyum adalahsedekah 0 0.0 3 1.2 29 11.6 112 44.8 106 42.4 4.28 .71 21. Saya membaca doa ketika akan tidur 1 0.4 13 5.2 33 13.2 83 33.2 120 48.0 4.23 .89 22. Saya makan dan minum menggunakan tangan kanan 0 0.0 4 1.6 20 8.0 54 21.6 172 68.8 4.57 .70
NO. KETAATAN BERAGAMA TP JRG KDG SRG SLL N % N % N % N % N % MEAN SD 23. Saya makan dan Minum dengan cara duduk 1 0.4 1 0.4 18 7.2 82 32.8 148 59.2 4.50 .68 24. Saya masuk masjid dengan kaki kanan dan keluar kaki kiri 1 0.4 3 1.2 34 13.6 90 36.0 122 48.8 4.31 .78 25. Saya memakai baju dan sepatu dimulai dari sebelah kanan 1 0.4 4 1.6 49 19.6 91 36.4 105 42.0 4.18 .82 26. Saya masuk tandas dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan 9 3.6 9 3.6 57 22.8 94 37.6 81 32.4 3.91 1.00 27. Saya tidak buang air kecil sambil berdiri 43 17.2 25 10.0 58 23.2 57 22.8 67 26.8 3.32 1.41 28. saya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kekenyangan 3 1.2 12 4.8 63 25.2 100 40.0 72 28.8 3.90 .91 29. saya bangun dan makan sahur ketika berpuasa 2 0.8 4 1.6 34 13.6 74 29.6 136 54.4 4.35 .83
TP: Tidak Pernah, Jrg: Jarang, Kdg: Kadang-Kadang, Srg: Sering, Sll: Selalu.
SUMBER: HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN, 2015
Dalam  tabel  3  di  atas  memperlihatkan  variabel  ketaatan beragama  dengan  nilai  mean  yang  paling  tinggi  adalah  item 22 ( Saya makan dan minum menggunakan tangan kanan) dengan nilai mean=4,57,  item 23  ( Saya  makan  dan  Minum  dengan  cara  duduk) dengan  nilai mean=4,50,  dan  item 18  ( Saya  membaca innalillahi wainnailaihiraji’un mendengar  berita  kemalangan) dengan  nilai mean=4,50. Dalam diagram 2 dibawah menunjukkan terdapat sumbu vertikal dan horizontal. Makna sumbu vertikal adalah skor nilai dari jawaban  responden  berdasarkan  skala  likert.  Sedangkan  sumbu horizontal adalah jumlah pernyataan dalam angket yang terdiri dari 29 item pernyataan. Untuk Lebih jelas dapat dilihat dalam diagram 2.
Diagram2. Uji deskriptif  Ketaatan Beragama
SUMBER: HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN, 2015

## Uji Korelasi Perilaku Korupsi Birokrasi dan Ketaatan Beragama
Dengan  menggunakan uji korelasi  product  moment h asil penelitian  ini  telah  membuktikan  bahwa    terdapat hubungan  yang VLJQL¿NDQ DQWDUD ketaatan  beragama  dengan  perilaku  korupsi birokrasi ( r =-.287 ** ). Nilai r korelasi menunjukkan nilai negatif dan memiliki  tanda  dua  bintang.  Tanda  dua  bintang  berarti  terdapat hubungan  yang  kuat.  Apa  maksud  dari  nilai  negatf  tersebut?. Maksudnya  adalah  terdapat  hubungan  yang  terbalik  maksudnya semakin  tinggi  tingkat ketaatan beragama  seorang  pegawai,  maka akan semakin rendah tingkat perilaku korupsi birokrasi. Sebaliknya,
semakin  rendah  tingkat ketaatan beragama  seorang  pegawai,  maka akan semakin tinggi tingkat perilaku korupsi birokrasi.
Tabel 4. Hubungan Ketaatan Beragama dengan Perilaku Korupsi Birokrasi
Variabel Perilaku Korupsi Birokrasi r Sig. Ketaatan Beragama -.287** .000
SUMBER: HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN, 2015.
Mengurangi  perilaku  korupsi  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara yaitu  perbaikan  aspek  luar  dan  aspek  dalam  (internal  individu). Perbaikan  aspek  luar  sudah  banyak  dilakukan  oleh  pemerintah melalui  program  renumerasi,  menaikkan  gaji  dan  tunjangan, menambah  fasilitas  dan  memberi  pelatihan  untuk  meningkatkan skill dalam bekerja. Perbaikan aspek internal individu adalah usaha menanamkan  nilai-nilai  kebaikan  yang  bersumber  dari  ajaran agama dan nilai moral. Apabila seorang pegawai yakin bahwa yang memberi  rezki  adalah  Allah  SWT,  maka  dia  tidak  mencuri,  korupsi dan menerima uang syubhat (perkara yang diragukan) apalagi uang haram. Apabila seorang pegawai pemerintah yakin bahwa Allah SWT maha melihat, maka dia tidak akan berani membuat kwitansi palsu, ODSRUDQ ¿NWLI PHQ\RJRN GDQ PHODNXNDQ WLQGDNDQ SHQ\LPSDQJDQ yang  merugikan  uang  negara.  Memang  benar  pegawai  Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melihat, tetapi seorang pegawai yang yakin bahwa Allah SWT sedang melihat setiap saat dan keadaan apa saja  perbuatannya,  maka  dia  tidak  akan  melanggar  nilai-nilai  etika dalam bekerja. Sebaliknya jika seorang pegawai tidak ada rasa takut kepada  azab  Allah  SWT,  tidak  yakin  dengan  janji-janji  Allah  SWT bahwa di akhirat nanti setiap amal akan di hisab, setiap orang akan ditanya untuk apa umur dihabiskan, kemana masa muda digunakan, dari  mana  harta  diperoleh  dan  kemana  dibelanjakan  serta  adakah ilmu  sudah  di  amalkan  atau  belum.  Jangan  heran  jika  di  mana- nama  kantor  ditemukan  berbagai  jenis  pelanggaran  terhadap  nilai etika. Rasanya mustahil seorang pegawai kantor pemerintahan, akan meminta ‘uang pelicin’ supaya urusan KTP, SIM, Paspor dapat segera diselesaikan  apabila  dalam  hatinya  yakin  bahwa  Allah  SWT  sedang melihat, mendengar dan mengetahui semua perbuatannya.
Pegawai seolah-olah telah membuat satu pemisahan antara ibadah yang sifatnya hubungan langsung dengan Allah SWT dengan ibadah yang bersifat hubungan dengan sesama manusia. Padahal menepati janji  adalah  ibadah,  membantu  memudahkan  urusan  masyarakat adalah  ibadah,  menolak  korupsi    adalah  ibadah,  bekerja  menepati waktu kantor  adalah ibadah, tidak mencuri barang di kantor  adalah ibadah, adil dalam memberikan layanan tanpa membedakan status sosial  masyarakat  adalah  ibadah.  Pegawai  menganggap  kerja  di kantor    adalah  kerja  dunia  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan ibadah.  Akibat  dari  pemahaman  yang  keliru  ini,  maka  berbagai perilaku jahat terjadi di kantor. Kefahaman yang benar adalah bahwa
walaupun  pegawai  bekerja  di  kantor      tetapi  jika  dalam  pekerjaan tersebut mengamalkan perintah Allah SWT dan mencontoh Sunnah Rasulullah SAW maka akan bernilai ibadah.
Pengaruh  budaya  bangsa  asing  telah  menyebabkan  pegawai kehilangan prinsip hidup yang bersumber dari ajaran agama. Bangsa Indonesia  telah  dijajah  oleh  Portugis,  Inggeris,  Belanda  dan  Jepun selama lebih dari 350 tahun. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) menulis dalam  kitab Muqaddimah bahwa    bangsa  terjajah  selalu  mengikuti ideologi,  cara  hidup  dan  perilaku  penjajah.  Semua  ini  terjadi kerana  jiwa  manusia  selalu  meyakini  kesempurnaan  orang  yang menguasainya.  Pandangan  seperti  ini  dipengaruhi  oleh  keyakinan pada kesempurnaan jiwa dari orang yang menundukkannya tersebut. Jika  suatu  jiwa  telah  memiliki  asumsi  yang  keliru  dan  kemudian asumsi  ini  berlanjut  menjadi  keyakinan,  maka  ia  akan  mengadopsi gaya dan pandangan hidup orang yang menaklukkannya dan berupaya meniru mereka semaksimal mungkin. Oleh itu, orang yang terjajah selalu  meniru  model  penjajah  sama  ada  dalam  gaya  berpakaian, kenderaan  bahkan  semua  aktivitas    dan  kebiasaan  kaum  penjajah. Hasil penelitian ini telahmenguatkan pendapat  Ibnu Khaldun di atas bahwa  pola perilaku pegawai di Kota Pekanbaru yang suka menekan rakyat  dan  menyalahgunakan  kekuasaan  merupakan  bentuk  pola perilaku  pegawai    penjajah  terhadap  rakyat  jajahan.  Tidak  jauh berbeda  dengan  pandangan  Caiden  (1973)  yang  menyatakan bahwa    perilaku  korupsibirokrasi    berkembang    di  negara  bekas jajahan.  Birokrasi  pemerintah  terlalu  berlebihan  untuk  memenuhi kepentingan  diri  mereka  dan  melupakan  penderitaan  yang  sedang PHQLPSD UDN\DW WLGDN EHU¿NLU EDJDLPDQD NHVXVDKDQ \DQJ GLDODPL oleh rakyat akibat dari keburukan perilaku mereka.
Pertanyaan  penting yang perlu dijawab adalah mengapa ketaatan beragama  pegawai  sebagaimana  aspek  ibadah  yang  diukur  dalam kuesioner  penelitian  ini  belum  mampu  mencegah  mereka  dari melakukan perilaku korupsi?.  Peneliti  berpendapat bahwa pegawai keliru dalam memahami ketaatan beragama dan pegawai juga belum mampu  membawa  sifat  ketaatan  dalam  ibadah  pada  perilaku  di kantor.  Ibadah difahami dalam arti yang sempit yaitu amalan yang sifatnya hubungan dengan Allah SWT . Datang ke masjid, membaca Al-Qur’an,  sedekah  kepada  anak  yatim  dan  fakir  miskin,  puasa pada  bulan  ramadhan,  membayar  zakat  dan  haji  sebagai  ibadah. Ini  memang  benar,  semua  amalan  tersebut  adalah  ibadah.  Tetapi
perkara  yang  berhubungan  dengan  urusan  di  kantor  ,  membantu urusan  masyarakat,  jujur  dalam  bekerja,  tidak  melakukan  korupsi, menunaikan  amanah,  bekerja  dengan  integritas  yang  tinggi  masih dianggap bukan ibadah.
Walaupun  jawaban  pegawai  menunjukkan  mereka  rajin melaksanakan    ibadah,  tetapi  ibadah  yang  mereka  lakukan  masih belum  mampu  melahirkan  akhlak  yang  baik  dalam  memberi pelayanan    kepada  masyarakat.  Keadaan  tersebut  diperparah  oleh pola  hidup  mewah  yang  telah  menjadi  simbol  kejayaan  dalam kehidupan  pegawai,  padahal  pendapatan  mereka  tidak  mencukupi untuk hidup mewah. Pihak pemerintah perlu menyusun program dan pelatihan kearah perbaikan akhlak pegawai dengan tujuan untuk:
a.  mengubah sifat pegawai  yang jahat (menipu, korupsi ) berubah menjadi pegawai  yang baik (jujur dan dermawan).
b.  mengubah  sifat  pegawai    yang  berperilaku  kasar  dalam memberikan  layanan  berubah  menjadi  mesra,  senyum  dan penyayang.
c.  mengubah  sifat  pegawai    yang  suka  mementingkan  diri  sendiri berubah menjadi lebih suka menduhulukan masyarakat.
d.  mengubah  sifat  pegawai    yang  suka  hidup  bermewah  berubah menjadi memilih hidup sederhana.
e.  mengubah  sifat  pegawai    yang  suka  menjilat  atasan  berubah menjadi seorang yang ikhlas dalam setiap amal dilakukan semata- mata untuk mendapatkan keredhoan Allah SWT.
Dalam  epistimologi  ilmu  kolonial  menganut  prinsip  ilmu  bebas
QLODL VHNXOHULVPH GDQ PH\DNLQL ¿OVDIDW humanisme .  Ilmuan  yang melahirkan  ilmu  administrasi  negara  seperti  Woodrow  Wilson (1887)  hanya  menekankan  pada  aspek  perilaku  rasional.  Sumber nilai,  menentukan  baik  atau  buruk,  benar  atau  salah    dalam  ilmu kolonial adalah mengikut pemikiran manusia. Padahal kemampuan EHU¿NLUPDQXVLDVDQJDWWHUEDWDV0HQXUXWSHQHOLWLXQWXNPHQJXEDK perilaku  korupsi  tidak  bisa  menggunakan  pendekatan  bebas  nilai, memisahkan  agama  dalam  kehidupan  dan  meyakini  manusia mampu  melakukan  segala-galanya.  Justru  perilaku  pegawai  harus berpedoman pada ajaran agamasehingga dapat melahirkan sifat yang mulia. Justru, maksud utama Allah SWT mengutus para rasul adalah untuk  memperbaiki  akhlak  manusia  melalui  pengamalan  ajaran agama.  Ajaran  agama  tidak  hanya  mengatur  hubungan  manusia dengan  Tuhan,  tetapi  juga  mengatur  hubungan  manusia  dengan manusia lain.
Sebagaian besar sumber ilmiah yang digunakan dalam ilmu sosial berasal dari epistimologi administrasi negara di Amerika dan Eropa. Epistemologi  ilmu  yang  berkembang  di  Amerika  dan  Eropa  tidak sepenuhnya  sesuai  digunakan  menerangkan  fenomena  pelayanan publikdi  Indonesia  yang  mayoritas  warga  dan  pegawai  beragama Islam. Konsep  ketaatan  beragama  telah  membantah  konsep sekulerisme  Barat  yang  berasumsi  bahwa    agama  harus  dipisahkan dari  kehidupan.  Bangsa  Barat memandang  alam  ini  sebagai  tempat yang tiada Tuhan baginya. Sulit bagi mereka untuk percaya selain apa yang dapat dilihat dan ditangkap oleh panca indra. Mereka meyakini bahwa    tidak  ada  suatu  apapun  dibalik  segala  apa  yang  mereka pandang  dan  tangkap  dengan  panca  indra  itu.  Mereka  menyadari adanya  hukum    hanya  sekedar  yang  ditetapkan  oleh  pengalaman, percobaan  dan  perbandingan  tetapi  tidak  dapat  sampai  kepada keyakinan adanya Maha Pencipta dan Maha Pengatur.
Allah  SWT  telah  menetapkan  kebahagiaan,  kemuliaan  dan kesuksesan  seluruh  manusia  termasuk  administrator  publik  hanya dalam  pengamalan  agama  secara  sempurna.  Sukses  dan  mulia diperoleh  ketika  administrator  publik  taat  kepada  Allah  SWT  dan mengamalkan    Sunnah  Nabi  Muhammad  SAW.  Walaupun  seorang pegawai  rendah,  miskin,  tidak  memiliki  jabatan,  tetapi  apabila  taat kepada Allah SWT dan mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW maka akan  mendapat  kejayaan  di  dunia  dan  akhirat.Apa  yang  dimaksud dengan prinsip mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Saw dalam kehidupan dan apa hubungannya dengan etika administrator  publik?. Maksudnya adalah setiap administrator publik meyakini bahwa satu- satunya  jalan  untuk  mendapatkan  kesuksesan,  kebahagiaan  dan kejayaan di dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup Nabi  Muhammad  SAW.  Seluruh  aspek  kehidupan,  mulai  dari  cara makan, minum, berpakaian, tidur, jual beli, pernikahan, akhlak, cara memberikan  pelayanan  sampai  cara  mengurus  Negara  mengikuti contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Ada  beberapa  sifat  Rasulullah  SAW  yang  berhubungan  dengan pelayanan  publik  sebagai  standar  etika  bagi  administrator    publik, yaitu:
a.  Rasulullah SAW tidak marah karena urusan duniawi, tetapi marah apabila kebenaran didustakan.
b.  Apabila  beliau  menunjuk  atau  member  isyarat  kearah  sesuatu, maka  beliau  akan  menunjuknya  dengan  seluruh  telapak tangannya.
c.  Rasulullah SAW lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri.
d.  Rasulullah SAW tidak berkata-kata kecuali yang bermanfaat dan perlu.
e.  Rasulullah  SAW  selalu  adil  dalam  setiap  urusan  tanpa menimbulkan perselisihan.
f.  Siapa  saja  yang  meminta  keperluan  kepada  Rasulullah  SAW, maka  beliau  SAW  tidak  menyuruhnya  pergi  melainkan dengan  membawa  keperluan  yang  ia  inginkan  atau  bila  tidak mengabulkannya, Rasulullah SAW menasehati dengan kata-kata yang lemah lembut.
g.  Kesalahan-kesalahan orang lain tidak pernah disebarkan.
h.  Rasulullah  SAW  selalu  melayani  orang-orang  yang  berada disekelilingnya dengan wajah ceria dan ramah tamah.
i.  Rasulullah  SAW  bukan  orang  yang  kasar  dan  berakhlak  buruk, bukan  orang  yang  suka  berteriak-teriak,  tidak  mencerca  dan merendahkan manusia serta tidak banyak bergurau.
j.  Rasulullah  SAW  menjauhkan  diri  dari  perdebatan,  menghina, mencari-cari aib dan keburukan manusia.

## Mind Set dan Budaya Korupsi
Jika  suatu  urusan  dapat  dipercepat  penyelesaiannya,  maka  itu hal itu menunjukkan kualitas pelayanan  yang baik. Namun apabila pegawai  mempercepat urusan setelah diberikan uang  bayaran lebih, maka itu juga termasuk dalam kategori korupsi. Jika keadaan tersebut berlangsung  lama  dan  telah  menjadi  kebiasaan  maka  akhirnya menjadi  budaya  korupsi  birokrasi  dalam  pelayanan  publik.  Hal  ini diakui oleh Pak UU Hamidy dalam wawancara, beliau mengatakan:
“Sebenarnya  kebiasaan  memberi  dalam  budaya orang melayu pada awalnya baik yaitu sebagai tanda berbuat  kebaikan  kepada  orang  lain,  adakah  orang tersebut  telah  menolong  kita  ataupun  tidak.  Tetapi nilai ini telah bergeser menjadi negatif yaitu memberi karena ada kepentingan atau ada maksud lain disebalik pemberian  tersebut  sehingga  telah  membentuk  satu budaya masyarakat iaitu suka memberi uang ‘rokok’, uang  ‘sogok’  supaya  urusan  dipercepat. (Wawancara bersama Bapak UU Hamidy).
Sebenarnya, kebiasaan masyarakat yang memberikan uang  untuk mempercepat  proses  pelayanan  tidak  akan  terjadi  jika  pegawai EHUVLKGDULPHQWDONRUXSVL$SDELODSHJDZDLPHPLOLNLFDUDEHU¿NLU yang  baik  maka  kepercayaan  masyarakat  yang  sudah  hilang  dapat NHPEDOL GLSHUEDLNL 0HQXUXW 3DN ,QGUD 7DX¿N GDODP ZDZDQFDUD beliau mengatakan bahwa :
“Mind set pegawai yang terbentuk saat ini adalah bekerja  melayani  masyarakat  atas  dasar  uang. 6HEHQDUQ\D MLND SHJDZDL  EHU¿NLU OXUXV SHULODNX tersebut  tidak  akan  terjadi,  kalau  ada  masyarakat yang  ingin  menyogok  dia  akan  tolak.  Pegawai  akan mengatakan,  tidak  pak,  bapak  ikuti  prosedurnya saja.  Dia  tidak  memberi  peluang  masyarakat  untuk menyogok” :DZDQFDUDEHUVDPD%DSDN,QGUD7DX¿N .
Kekuatan  untuk  menolak  yang  tidak  halal,  itulah  yang  disebut dengan  kekuatan  iman  yang  merupakan  dasar  agama.  Kajian Ombudsman  Republik  Indonesia  di  Kota  Pekanbaru  (2013) PHQXQMXNNDQ EDKZD  NDQWRU SHOD\DQDQ PDVLK EHOXP menempelkan  informasi  tentang  jumlah  pembayaran  setiap urusan  pelayanan.  Hal  ini  bisa  menjadi  indikasi  bahwa  disebabkan masyarakat tidak mengetahui jumlah yang seharusnya mereka bayar telah memberi peluang pegawai untuk menipu masyarakat.
Mereka masih belum mampu bekerja dalam tahap yang maksimal, lambat  dan  kurang  memiliki  sifat  empati  kepada  masyarakat. Mengikut hasil temubual pengkaji dengan Bapak Baharudin (Kepala Dinas  Pendudukan  dan  Pencatatan  Sipil)  bahawa    faktor  penyebab perilaku korupsi birokrasi adalah:
PDVLKEHOXPDGDGDODP¿NLUDQSHJDZDLGL Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyegerakan dan memudahkan urusan masyarakat, belum ada rasa malu jika sekiranya masyarakat datang berulang-kali ke kantor dalam keadaan urusan mereka belum selesai. Sifat yang masih menonjol adalah kurang ramah dan melambat-lambatkan  urusan.    Tingkat  kebutuhan hidup  yang  tinggi,  pegawai  juga  ingin  hidup  layak seperti  manusia  lain . Namun,  aspek  kesejahteraan
pegawai  masih  kurang  diberi  perhatian  oleh  pihak pemerintah (Wawancara bersama Bapak Baharudin) .
Perubahan  sistem  dan  undang-undang  tidak  cukup  untuk menjamin perubahan perilaku korupsi birokrasi. Hal ini diakui oleh 3DN,QGUD7DX¿N mengatakan:
“yang  paling  penting  mencegah  perilaku  korupsi birokrasi  adalah  perubahan  mind  set  dan  itu  yang lebih  penting  daripada  yang  lain.  Caranya  mereka harus  banyak  mendengar,  belajar,  mempraktekkan. Berapa  puluh  ribu  pegawai  yang  sudah  mengikuti diklat  (pelatihan  leadership)  tapi  tidak  banyak diantara  mereka  yang  berubah” (Wawancara  bersama %DSDN,QGUD7DX¿N .
3HUXEDKDQ FDUD EHU¿NLU PLQG VHW KDUXV GLDZDOL GHQJDQ keyakinan beragama. Apabila hati baik sebagai buah dari amal agama \DQJEHWXOPDNDFDUDEHU¿NLUPLQGVHWDNDQEHWXOGDQDSDELODFDUD

## EHU¿NLUEHWXODNDQPHODKLUNDQSHULODNX\DQJEHWXOSXOD

## K E S I M P U L A N
Reformasi birokasi dalam rangka mewujudkan tata pemerinatahan yang  baik  di  Indonesia  tanpa  diiringi  oleh  kesadaran  agama  dan pengamalan ajaran agama, maka perilaku korupsi birokrasi tidak akan bisa diberantas. Perilaku pegawai dalam bekerja akan dapat diperbaiki apabila  ada  usaha  menyempurnakan  keyakinan  kepada  Allah  SWT, kesungguhan  mencontoh  Nabi  Muhammad  SAW  dalam  melayani masyarakat, istiqomah mendirikan shalat, selalu belajar ilmu agama, hati selalu ingat kepada Allah SWT, sifat memuliakan orang lain, meluruskan niat dalam setiap perbuatan dan sifat suka mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran maka akan membuka harapan bahwa perilaku  birokrasi  dapat  dikurangi.  Oleh  karena  itu  seluruh  elemen bangsa  Indonesia  bertanggung  jawab  atas  perbaikan  akhlak  pegawai sehingga wujud pelayanan publik yang berkualitas.

## R E F E R E N S I
Abdun Noor. 2007. Ethics, Religion and Good Governance. Journal of Administration &Governance 2: 62-77.
Adang Budiman, Amanda Roan & Victor Callan. 2013. Rationalizing
Ideologies, Social Identities and Corruption Among Civil Servants in  Indonesia  During  the  Suharto  Era. Journal  Bussiness  Ethics
11(6):139-149.
Ahmad  Kilani  Bin  Mohamed  &  Mohd  Ismail  Bin  Mustari.2004.
Pemahaman  Mengenai  Perkembangan  Fizikal  Dan  Mental Serta  Keperluan  Kepada  Pemantapan  Spiritual  Dikalangan Remaja .  Kebangsaan  Psikologi  Dan  Masyarakat,  gejala  sosial dan  masyarakat.    Pusat  Pengajian  Psikologi  dan  Pembangunan Manusia UKM, Bangi.
Caiden,  G,E. ( 1973).  Development, Administrative  Capacity  and
Administrative Reform. International Review of Administrative Sciences , 38 (4): 327-344.
Fathur Rahman. 2011. Korupsi Di Tingkat Desa. Jurnal Governance ,
Vol. 2, No. 1: 13-24.
Ibnu  Khaldun.  (2008). Muqaddimah (Terjemahan  Masturi  Irham,
Malik Supar dan Abidun Zuhri). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Khairil Anwar dan Khaidzir Hj. Ismail. 2009. 3UR¿O0HQWDO.RJQLWLI dan Psiko -Sosial Islam Di Kalangan Remaja Beresiko , Prosiding International Seminar of Islamic though, Bangi:UKM.
Masthuri. 2005. Mengenal Ombudsman Indonesia. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
Miftah  Thoha.  2012. Birokrasi  Pemerintah  dan  Kekuasaan  di Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
Ombudsman  Republik  Indonesia.  (2013). Kepatuhan  Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik .  Penerbit:  Ombudsman  Republik
Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau.
Robert  Klitgaard,  et.al.  2000. Corrupt  Cities:  A  Practical  Guide  to
Cure  and  Prevention .  Institute  for  Contemporary  Studies  and
World Bank Institute: Oakland, California.
Shuriye, Abdi Omar & Jamal Ibrahim, Daoud 2010Islamic perspective of  quality  administration. Australian  Journal  of  Islamic  Studies 02 (01): 49-57.
Syed  Hussein  Al-Attas.  1981. The  sociology  of  corruption . Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman. Jakarta: LP3ES.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. WilsonWoodrow. 1887. The Study of Administration. Political Science Quarterly 2(2): 197-222.