DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 12 Mei 2024, Revised: 24 Mei 2024, Publish: 06 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok:

## Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak
Ahmad Hafiz Muharram Sk 1* , Faisal riza 2
1 Universitas Muhammadiyah
Sumatera
Utara, Sumatera Utara, Indonesia, ahmad.hafiz1503@gmail.com
2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, faisalriza@umsu.ac.id
* Corresponding Author: ahmad.hafiz1503@gmail.com
Abstrak: Technological advances such as social media are indeed a source of problems if not utilized properly. Not infrequently there are people who use this to do exploitative things to children.  Such  is  the  case  with  an  orphanage  foundation  allegedly  exploiting  children through TikTok accounts in order to get donations. The donations collected were used for the perpetrator's  personal  needs.  Then  the  author  is  interested  in  discussing  the  case  of  child exploitation on TikTok social media by explaining several aspects of the legal regulation of child exploitation in Indonesia and the protection of children exploited through TikTok social media based on Law No.35 of 2014 concerning child protection. This research is normative juridical in nature, then this research adopts two main approaches: a statutory approach and a  conceptual  approach.  And  the  results  of  this  study  explain  that  the  concept  of  child exploitation on the TikTok social media platform is a criminal offense which is an offense as regulated in Law number 35 of 2014 concerning Child Protection. And for the perpetrators can be punished with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp 200,000,000.00 (two hundred rupiah).
Keywords: Child Protection, Child Exploitation, Tiktok;
Abstrak: Kemajuan teknologi seperti media sosial memang menjadi sumber masalah apabila tidak  dimanfaatkan  dengan  baik.  Tidak  jarang  terdapat  oknum  yang  memanfaakan  hal tersebut  untuk  melakukan  hal  eksploitatif  terhadap  anak.  Kasus  kontroversial  melibatkan yayasan panti asuhan yang dituduh memanfaatkan anak-anak melalui platform TikTok guna mendapatkan  sumbangan.  Dana  donasi  yang  terkumpul  disalahgunakan  untuk  kepentingan pribadi  oleh pihak terkait.  Selanjutnya, akan dibahas  aspek hukum  terkait tindak  eksploitasi anak melalui media sosial TikTok di Indonesia dan upaya perlindungan anak sesuai Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini mengikuti metode yuridis normatif, dengan menganut dua pendekatan, yakni pendekatan hukum dan pendekatan konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  eksploitasi  anak  melalui  platform  media sosial  TikTok  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak,  dengan  ancaman  hukuman  penjara  maksimal  10  tahun  dan/atau  denda hingga Rp 200.000.000,00.
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak, Tiktok

## PENDAHULUAN
Teknologi  bagaikan  mempunyai  dua  sisi  yang  berbeda.  Dari  satu  sudut,  teknologi memberikan  kemajuan  dan  kenyamanan  bagi  manusia.  Namun,  di  sisi  lain,  teknologi membuka  peluang  timbulnya  berbagai  permasalahan  baru,  termasuk  eksploitasi  anak  di  era digital. Kehadiran dunia maya, hasil ciptaan teknologi, bagaikan membuka gerbang baru bagi manusia  untuk  berinteraksi  dan  berkomunikasi.  Masyarakat  maya  pun  terbentuk,  terhubung melalui  jaringan  internet  yang  tak  kasat  mata.  Namun,  di  balik  kemudahan  dan kecanggihannya,  dunia  maya  menyimpan  bahaya  bagi  anak-anak.Sebagai  seorang  anak, mereka cenderung belum memiliki pemahaman penuh akan dampak negatif yang bisa timbul dari ketergantungan pada media sosial. Tidak jarang pula, anak-anak terperdaya oleh rayuan imbalan dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa  pihak  tersebut  bisa  saja  memiliki  maksud  yang  tidak  baik,  bahkan  bisa  merugikan mereka secara langsung. Ini menjadi ancaman serius bagi masa depan mereka. (Rizdyanti et al., 2021)
Kemajuan  teknologi  seperti  media  sosial  memang  menjadi  sumber  masalah  apabila tidak  dimanfaatkan  dengan  baik.  Tidak  jarang  terdapat  oknum  yang  memanfaakan  hal tersebut  untuk  melakukan  hal  eksploitatif  terhadap  anak.  Eksploitasi  anak  merupakan  satu tindak kriminal yang kerap terjadi di Indonesia, baik secara daring maupun luring. Kemajuan teknologi  telah  memudahkan  para  pelaku  kejahatan  untuk  mengakses  internet  dan mengeksploitasi anak-anak yang rentan. Hal ini menyebabkan anak-anak menjadi target yang mudah  dimanipulasi  oleh  para  pelaku  kejahatan.  Kejahatan  disini  dapat  diartikan  sebagai tindakan  melanggar  norma  hukum,  merugikan,  dan  menimbulkan  korban,  sehingga  harus dicegah dengan melindungi anak-anak dari eksploitasi.
Ahli bernama Burns H. Weston mengemukakan penjelasan menarik terkait fenomena permasalahan  yang  kerap  menimpa  anak-anak.  Menurutnya,  akar  permasalahan  ini  terletak pada  realitas  bahwa  manusia  pada  dasarnya  mementingkan  kesejahteraan  dan  kebutuhan kolektif  mereka.  Namun,  tuntutan-tuntutan  kolektif  ini  sering  kali  tidak  tercukupi,  sehingga menciptakan penindasan, penganiayaan, eksploitasi, dan beragam kejahatan lainnya. Pada era modern  seperti  sekarang,  akses  untuk  mencari  penghasilan  tidak  lagi  terbatas  oleh  faktor jarak,  waktu,  atau  usia.  Ini  berarti  bahwa  orang  dari  berbagai  usia  sekarang  memiliki kemampuan  untuk  melakukan  berbagai  hal,  di  tempat  dan  waktu  yang  mereka  inginkan. Namun,  hal  ini  menjadi  perhatian  utama a ketika  melibatkan  anak-anak  di  bawah  umur. Meskipun bisa menjadi dorongan bagi perkembangan minat dan bakat anak-anak, seringkali kesempatan  ini  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tertarik  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  ekonomi  mereka.  Anak-anak,  dengan  posisi  mereka  yang  rentan  dan  kurang berdaya, menjadi pihak yang paling sering menjadi korban.(Machmud et al., 2020)
Dalam  beberapa  kasus,  anak  yang  rentan  dan  kurang  berdaya  menjadi  korban tindakan tidak bertanggung jawab dengan menggunakan media sosial untuk mengekploitasinya.  Pada  kasus  yang  terjadi  pada  daerah  medan  contohnya,  di  sebuah yayasan panti asuhan disinyalir menyalahgunakan anak-anak melalui platform TikTok untuk keuntungan pribadi.  Undang-Undang 21  Tahun 2007 Pasal 1  angka 7  mengatur secara jelas mengenai  eksploitasi  dalam  perdagangan  manusia.  Tidak  sulit  untuk  melihat  kemungkinan adanya  eksploitasi  dalam  praktek  mengeksploitasi  anak  lewat  akun  TikTok  tersebut.  Dalam konteks  peraturan  perlindungan,  kelompok  rentan  seperti  anak-anak,  dan  lansia,  telah diberikan perlindungan khusus dalam undang-undang tersebut menegaskan hak perlindungan khusus  bagi  kelompok-kelompok  rentan  seperti  orang  tua,  anak-anak,  fakir  miskin,  wanita hamil,  dan  penyandang  cacat.  Ketika  konten  yang  tidak  mendidik  ditayangkan  secara
berulang-ulang,  terutama  kepada  generasi  muda,  ini  bisa  merangsang  mereka  untuk  meniru perilaku  yang  tidak  diinginkan.  Akibatnya,  hal  ini  dapat  membawa  dampak  buruk  bagi generasi  berikutnya  dalam  mencari  mata  pencaharian  yang  layak.(Istriani  &  Marotus Khoiriyah, 2022)
Dari  gambaran  kasus  eksploitasi  anak  lewat  akun  TikTok  tersebut,  menunjukan bahwa  model  ekploitasi  anak  kini  makin  beragam  dengan  adanya  kemajuan  teknologi.  Dan hal  ini  merupakan  kejadian  yang  miris,  mengingat  bahwa  anak  pada  hakikatnya  merupakan bentuk menifestasi  masa depan yang harus diaga haknya. Sebagaimana disebutkan  Undang- Undang  perlindungan  anak  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  hidup  dengan  layak, berkembang secara normal, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi.” Oleh sebab itu penulis  tertarik  untuk  mendiskusikan  tentang  kasus  ekploitasi  anak  media  sosial  tiktok dengan menjelaskan beberapa aspek tentang pengaturan hukum mengenai eksploitasi anak di Indonesia dan perlindungan mereka yang dieksploitasi melalui platform media sosial TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  tepat  guna  memastikan  analisis  terhadap  objek  studi  dapat dilakukan  dengan  benar.  Pemahaman  yang  mendalam  terhadap  metode  penelitian  menjadi kunci  dalam  proses  ini.  Tujuan  dari  penerapan  metode  tersebut  adalah  untuk  menghasilkan hasil  penelitian  yang  ilmiah  serta  memungkinkan  untuk  melakukan  analisis  studi  dengan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penelitian ini bersifat yuridis normatif yakni dimana hukum  dapat dilihat  dari  dua  konsep  utama, yaitu  yang tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan (law in books) atau sebagai kaidah atau norma berperilaku yang dianggap pantas. Penelitian  ini  menggunakan  dua  pendekatan  utama,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Pendekatan  perundang-undangan  merupakan  suatu  metode  penelitian  yang memfokuskan pada analisis terhadap bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang telah dibuat,  digunakan  untuk  meriset  secara  menyeluruh  semua  undang-undang  serta  peraturan yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Pendekatan  perundang-undangan  menjadi  dasar penting  dalam  penelitian  hukum  karena  memberikan  kerangka  kerja  yang  terstruktur  dalam menganalisis  bahan  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  perundang-undangan dimanfaatkan  untuk  menerapkan  analisis  terhadap  kasus  eksploitasi  anak  melalui  media sosial  TikTok  dengan  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak.
Pendekatan  konseptual  dalam  penelitian  hukum  melibatkan  peninjauan  dan  analisis terhadap  pandangan-pandangan  serta  doktrin-doktrin  yang  terdapat  dalam  literatur  ilmiah sebagai  pijakan  utama.  Dalam  konteks  ilmu  hukum,  konsep-konsep  ini  menjadi  dasar  yang penting dalam mengarahkan analisis penelitian, menggambarkan perkembangan pemikiran di bidang hukum,  serta  memberikan pemahaman yang  lebih  mendalam  tentang kerangka kerja hukum  yang relevan.  Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip hukum  yang relevan  terkait  isu eksploitasi  anak  di  platform  Tiktok,  penulis  dapat  mengonstruksi  argumen  hukum  yang kokoh  dalam  analisisnya.  Hal  ini  memungkinkan  penulis  untuk  membangun  dasar  hukum yang sesuai dengan  kerangka hukum pidana di Indonesia untuk terkait perlindungan hukum bagi korban eksploitasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Perlindungan Anak di Indonesia
Perlindungan bagi anak merupakan aspek penting dalam melaksanakan perlindungan hak  asasi  manusia.  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  menegaskan  bahwa  setiap individu  dilahirkan  merdeka  dengan  martabat  dan  hak  yang  sama,  serta  berhak  atas
kebebasan  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  berbagai  faktor.  Diskriminasi  berdasarkan berbagai status harus dihindari, dan setiap individu memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Perbudakan dalam segala bentuk harus dilarang, begitu juga perlakuan yang  tidak  manusiawi  atau  merendahkan  martabat  seseorang.  Setiap  orang  berhak  atas perlindungan  hukum  yang  sama  di  semua  tempat.  Penangkapan,  penahanan,  atau pengasingan  yang  sewenang-wenang  tidak  boleh  dilakukan.  Setiap  individu  berhak  atas standar hidup yang mencukupi untuk kesejahteraan sendiri dan keluarga, termasuk kebutuhan dasar  serta  keamanan  dalam  kondisi  sulit.  Ibu  dan  anak  memiliki  hak  atas  perawatan  dan dukungan khusus. Semua anak, tanpa memandang status kelahirannya, berhak mendapatkan perlindungan  sosial  yang  setara.  (Sahputra,  2021) Setiap  individu  berhak  mendapatkan pendidikan  tanpa  dipungut  biaya,  terutama  di  tingkat  dasar  yang  wajib.  Pendidikan  harus mencakup  semua  tingkatan  dan  bidang,  memperkuat  penghargaan  terhadap  hak  asasi manusia, dan mendorong pemahaman, toleransi, serta persahabatan antar berbagai kelompok. Pendidikan juga harus mendukung kerjasama internasional untuk memelihara perdamaian.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak-anak  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  28B  ayat  (2)  dan  pasal  34  ayat  (1) memberikan  dasar  hukum  mengenai  hak-hak  anak,  yang  meliputi  hak  atas  kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan tanpa kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, negara memiliki  kewajiban  untuk  merawat  fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar.  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengakui pentingnya perlindungan anak, sebagai hasil dari penyesuaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. (Algamar & Ampri, 2022)
Penyesuaian  ini  dilakukan  setelah  pertimbangan  matang  dari  para  legislator,  yang mengacu  pada  berbagai  kajian  tentang  kebutuhan  anak.  Meskipun  Perlindungan  hak  anak telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, namun perundang-undangan khusus tetap  diperlukan  sebagai  landasan  hukum  untuk  melindungi  hak-hak  anak  secara  lebih konkret.  Dalam  konteks  ini,  pelaksanaan  Perlindungan  hak  anak  bukan  hanya  tanggung jawab  individu  atau  keluarga,  tetapi  juga  masyarakat  dan  pemerintah.  Peran  semua  pihak, dari  orang tua  hingga pemerintah,  penting  dalam  memastikan  perlindungan hak anak sesuai dengan  prinsip-prinsip  HAM  yang  tertera  dalam  konstitusi  dan  peraturan  yang berlaku..(Munasti et al., 2022)
Eksploitasi  anak  adalah  isu  penting  di  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak yang  mengalami  eksploitasi  ekonomi.  Pasal-pasal  dalam  undang-undang  tersebut memberikan definisi perlindungan khusus dan menekankan hak-hak kelompok rentan seperti anak-anak,  fakir  miskin,  dan  orang  lanjut  usia  untuk  perlindungan  istimewa.  Selain  itu, Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  juga  mencantumkan  hak-hak  kelompok  rentan tersebut, termasuk di antaranya wanita hamil dan penyandang cacat.(Fridha & Irawan, 2020)
Salah satu manifestasi dari perlindungan anak dapat dilihat dari terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah sebuah lembaga yang bersifat independen untuk mewujudkan  perlindungan  khusus  bagi  anak.  Kedudukan  KPAI  sejajar  dengan  Komisi Negara lainnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan upaya serius untuk melindungi anak-anak rentan terhadap berbagai eksploitasi dan pelanggaran hak. KPAI aktif menjembatani informasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai berbagai regulasi  yang  terkait  dengan  perlindungan  anak.  Sosialisasi  ini  dilakukan  melalui  berbagai platform,  seperti  seminar,  workshop,  dan  kampanye  publik.  Meningkatkan  kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka adalah hal yang fundamental.
KPAI  memiliki  peran  penting  dalam  melindungi  anak-anak  di  Indonesia.  Selain melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan, KPAI memiliki kewajiban memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden. Ini bertujuan agar
hak-hak  anak  terjaga  dan  mereka  tidak  mengalami  kekerasan  serta  eksploitasi.  Sejak didirikan,  KPAI  telah  bekerja  keras  untuk  mencapai  tujuannya.  Sumber  dana  KPAI  berasal dari APBN dan APBD, serta bantuan lembaga asing atau organisasi internasional.(Siregar & Muslem, 2022)
Selain  lembaga  KPAI,  partisipasi  aktif  masyarakat  juga  merupakan  cerminan  dari tanggung  jawab  sosial.  Perlindungan  terhadap  anak,  sebagaimana  Tujuan  yang  dijelaskan dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak bisa terwujud dengan baik jika didukung dan ditanggung jawabkan oleh semua pihak. Dalam hal  ini,  Pasal  20  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa  seluruh  elemen dalam masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perlindungan anak. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari  berbagai  elemen  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  anak  merupakan  tanggung jawab  yang  harus  dipikul  bersama  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  bukan  hanya  oleh lembaga negara.(Masyarakat et al., 2020)

## Ekploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok
Sebagai  anugerah  Ilahi,  anak  dianggap  sebagai  amanah  suci  yang  memperjuangkan kehormatan  dan  martabatnya  sebagai  manusia  yang  utuh.  Mereka  adalah  bibit-bibit  masa depan  yang  membawa  potensi  besar,  menjadi  harapan  dan  generasi  penerus  serta  semangat perjuangan n bangsa.  Anak-anak  memiliki  keunikan  yang  berperan  penting  dalam  menjaga kesinambungan  hidup  bangsa  dan  negara.  memastikan  eksistensi  mereka  tetap  terjaga  dan berkembang. Menurut R.A Kosnan, anak-anak adalah individu muda baik dalam usia maupun dalam  perjalanan  serta  jiwa  mereka,  karena  mereka  cenderung  rentan  serta  mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.(Darmini, 2020)
Namun dalam beberapa kasus terdapat perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaakan  anak-anak  yang  masih  rentan  tersebut  untuk  di  ekploitasi.  Menurut  kamus besar  bahasa  Indonesia,  eksploitasi  adalah  praktik  penggunaan  dan  pengeksploitasian seseorang  atau  sesuatu  untuk  keuntungan  pribadi,  yang  bisa  berupa  pengisapan,  pemerasan, atau  memanfaatkan  jasa  orang  lain.  Eksploitasi  anak,  yang  dalam  bahasa  Belanda  disebut kinder  uitbuiting,  merujuk  pada  situasi  dimana  anak-anak  dieksploitasi  oleh  orang  dewasa untuk  kepentingan  ekonomi  pribadi.    Eksploitasi  anak  seringkali  dipakai  untuk menggambarkan  perlakuan  kekerasan  terhadap  anak-anak  yang  terpaksa,  tertipu,  terancam, atau  diperdagangkan  demi  kegiatan  yang  mengambil  keuntungan  darinya.  Menurut  laporan dari Save  the  Children ,  bentuk  eksploitasi  terhadap  anak  ini  mencakup  praktik  perbudakan modern, perdagangan anak, serta pemaksaan atau perekrutan anak-anak untuk terlibat dalam konflik bersenjata. (Anak, 2019)
Namun  pada  era  sekarang,  eksploitasi  terhadap  anak  tidak  lagi  terbatas  pada  ranah sosial masyarakat saja, tetapi telah merambah ke dunia digital. Kemunculan teknologi digital seperti  media  sosial  telah  membawa  dampak  yang  signifikan,  terutama  dalam  bentuk eksploitasi anak yang semakin terbuka. Tanpa disadari, platform media sosial seperti TikTok telah  menjadi  sarang  bagi  eksploitasi  anak.  Di  dalam  TikTok,  seringkali  kita  menemukan video  yang  menampilkan  kesedihan  anak-anak,  dengan  tujuan  untuk  mencuri  perhatian  dan simpati  dari  para  penonton  konten.  Hal  ini  merupakan  perkembangan  yang  sangat mengkhawatirkan,  karena  mengeksploitasi  kepolosan  dan  kebutuhan  perhatian  anak-anak demi keuntungan pribadi.
Konsep ekploitasi anak pada platform media sosial TikTok ini salah satunya terjadi di daearah  medan.  Dalam  keterangan  yang  ada,  ekploitasi  anak  pada  platform  media  sosial TikTok  dilakukan  oleh  panti  asuhan.  Diduga  oknum  tersebut  Pelaku  memanfaatkan  anak- anak  di  panti  asuhan  untuk  membuat  konten  di  TikTok  demi  mendapatkan  donasi,  dengan
sebagian  donasi  tersebut  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  pelaku.  Pelaku  berhasil mengumpulkan antara Rp 20  juta hingga Rp 50 juta per bulan dari kegiatan tersebut. Disisi lain panti asuhan tersebut juga illegal, dan oknum tersebut telah melakukan tindakan tersebut pada  awal  tahun  2023.  Dalam  melakukan  tindakan  tersebut,  Oknum  panti  asuhan memposting video anak-anak panti yang menunjukkan kesedihan, terutama bayi yang sedang menangis,  untuk  mendapatkan  donasi.  Video-video  ini  diunggah  di  berbagai  media  sosial, terutama TikTok. Sumber donasi yang diterima tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.
Live  TikTok  menggunakan  anak  panti  asuhan  yang  dilakukan  oleh  oknum  panti asuhan  merupakan  kejahatan.  Suatu  perbuatan  yang  dapat  dianggap  sebagai  tindak  pidana harus  bertentangan  dengan  norma  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  kecuali  terdapat alasan  yang  membenarkan  tindakan  tersebut.  Live  TikTok  menggunakan  anak  panti  asuhan merupakan  tindak  pelanggaran  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UU  nomor  35  tahun  2014 tentang Perlindungan anak.
Hal ini dijelaskan sebagai berikut, bahwa dalam perbuatan kejahatan tersebut terdapat unsur  “tindakan  dengan  atau  tidak  dengan  persetujuan”.  Dari  kalimat  tersebut  dapat disimpulkan bahwa eksploitasi dapat terjadi tanpa persetujuan korban, jika terdapat perbuatan melanggar  hukum  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  materiil  atau  immateriil. Selanjutnya,  terdapat  unsur  tindakan  yang  mencakup  pelacuran,  kerja  paksa,  perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik  dan seksual,  serta  perdagangan organ  atau  jaringan tubuh manusia secara ilegal.”
Unsur  ini  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  yang  memiliki  sifat  alternatif.  Dalam konteks  Live  TikTok  menggunakan  anak  panti  asuhan,  para  pembuat  konten  atau  creator (oknum  panti  asuhan)  mengaplikasikan  unsur  pemanfaatan  fisik  terhadap  anak-anak. Pemanfaatan  fisik  ini,  menurut  hasil  penelitian  ini,  adalah  upaya  dari  pihak  pertama  untuk memanipulasi  pihak  kedua  guna  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  oleh  pihak  pertama. Umumnya,  hal  ini  melibatkan  perbedaan  tingkat  kekuasaan  antara  keduanya,  dengan menggunakan objek fisik yang dimiliki oleh orang lain.
Dalam  konteks  ini,  manipulasi  terjadi  saat  pencipta  konten  menggunakan  anak-anak atau  balita  sebagai  objek  untuk  mempengaruhi  penonton  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan.  Teori  dramaturgi  Goffman,  yang  dipaparkan  dalam  bukunya  Presentation e of the e Self in Everyday Life (1965), menggambarkan proses ini sebagai tindakan pertama yang dilakukan oleh pencipta konten untuk memanipulasi pikiran penonton. “ From a geographical perspective,  a  setting  has  a  tendency  to  remain  unchanged,  so  someone  who  will  use  the setting  in  their  performance  must  be  in  the  right  place  before  starting  the  action,  and  must stop the performance when leaving that place. ”
Dalam  hal  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa  Ekploitasi  anak  pada  platform  media  sosial TikTok merupakan tempat yang dimaksud dalam konteks pengemisan online. Pihak pertama memanfaatkan  kerentanan  fisik  anak-anak  atau  balita  dengan  menyughkan  tangisan  yang menyedihkan  agar  mendapatkan  simpati  berupa  belas  kasihan  dari  para  penonton  yang melihat.  Selain  memanfaatkan  fisik  balita  dengan  menarik  simpati  para  penonton  berupa pemanfaatan kerentanan fisik yang dimiliki oleh balita, pihak pertama/konten creator (oknum panti asuhan) memanfaatkan keadaan ekonomi dari anak-anak panti asuhan.(Djusfi, 2019)
Berdasarkan  unsur-unsur  yang  telah  dijelaskan,  penggunaan  anak  panti  asuhan sebagai objek dalam tindakan Live TikTok untuk tujuan keuntungan di media sosial TikTok dapat dianggap sebagai tindak pidana eksploitasi sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

## Perlindungan  Anak  yang  diekploitasi  Melalui  Media  Sosial  Tiktok  Berdasarkan  UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Dalam  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  diatur  mengenai larangan  eksploitasi  pada  anak  yang  terdiri  dari:  aa)  Eksploitasi  Ekonomi  adalah  saat  anak dimanfaatkan  untuk  bekerja  secara  fisik  dan  tenaga  demi  kepentingan  orang  dewasa, seringkali  dengan  memaksanya  melakukan  pekerjaan  yang  seharusnya  tidak  sesuai  dengan usia  mereka.  b)  Eksploitasi  Sosial  menghalangi  perkembangan  emosional  dan  sosial  anak, terjadi saat anak dipaksa untuk mencapai standar pendidikan tinggi oleh orang tua, keluarga, guru, atau sekolah. Hal ini dapat menyebabkan gangguan stres dan kecemasan pada anak. c) Eksploitasi  Seksual  tidak  hanya  merugikan  anak,  tetapi  juga  masa  depan  negara.  Perlakuan ini  dapat  terjadi  pada  anak  dari  berbagai  latar  belakang  keluarga  dan  berisiko  melahirkan pelaku eksploitasi baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak dapat menciptakan  individu  yang  dulunya  menjadi  korban,  kemudian  menjadi  pelaku  eksploitasi tersebut.(Rafsanjani et al., 2022)
Dampak yang timbul akibat eksploitasi terhadap anak sangatlah merugikan. Terdapat beberapa  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan,  mulai  dari  dampak  fisik  hingga  dampak psikologis yang mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Pertama , dalam konteks eksploitasi seksual,  dampaknya  sangatlah  mengkhawatirkan.  Tidak  hanya  menyebabkan  cedera  fisik seperti luka-luka yang parah, kehamilan yang tidak diinginkan, atau infeksi penyakit menular seksual,  tetapi  juga  merusak  secara  psikologis.  Trauma  yang  dialami  oleh  korban  bisa berlangsung  seumur  hidup,  menyebabkan  stres  yang  berkepanjangan,  dan  mungkin menghasilkan  individu  yang  melakukan  kekerasan  seksual  baru  dari  kalangan  anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Kedua , eksploitasi dalam ranah sosial juga memiliki dampak  yang  serius.  Anak-anak  yang  dieksploitasi  seringkali  mengalami  isolasi  diri  dari keluarga dan teman-teman mereka. Mereka bisa kehilangan minat terhadap aktivitas-aktivitas yang seharusnya menyenangkan seperti hobi, dan sulit untuk berkomunikasi dengan individu lain.  Hal  ini  bisa  membuat  mereka  menghindari  tempat-tempat  atau  orang-orang  tertentu yang  mereka  anggap  sebagai  ancaman. Ketiga ,  eksploitasi  ekonomi  juga  memiliki konsekuensi  negatif  bagi  anak-anak.  Mereka  dipaksa  untuk  menjadi  dewasa  lebih  cepat karena  terpaksa  bekerja  demi  mencari  nafkah.  Akibatnya,  minat  terhadap  pendidikan  bisa tergerus,  karena  mereka  harus  fokus  pada  pekerjaan  mereka  demi  memenuhi  kebutuhan hidup.  Mereka  juga kehilangan hak untuk  menikmati  masa kecil  dan dunia bermain,  karena harus  terlibat  dalam  pekerjaan  yang  mungkin  terlalu  berat  untuk  usia  mereka.(Zutema  & Nurwati, 2021)
Undang-Undang  Anak  menegaskan  hak  anak  untuk  dilindungi  dari  tindak  kejahatan seksual  dan  melarang  pemanfaatan  ekonomi  anak  oleh  orang  dewasa  dalam  Pasal  15,  76I, dan  88.  dengan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  eksploitasi  anak.  Lebih  lanjut,  UU  Anak menekankan  pentingnya  peran  aktif  dari  berbagai  pihak,  termasuk  orang  tua,  lingkungan sekitar,  dan  terutama  pemerintah.  Pemerintah  diharapkan  terlibat  secara  aktif  dalam pengawasan dan penyuluhan untuk mencegah eksploitasi anak.
Khususnya  pada  Pasal  76I  dari  Undang-Undang  tersebut  memberikan  dasar  hukum yang  solid  dalam  penanganan  isu  ini.  Dalam  pasal  tersebut,  dinyatakan  bahwa  tindakan eksploitasi  anak,  terutama  yang  bersifat  ekonomi,  dilarang  keras  dan  akan  dikenai  sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan  perlindungan  yang  maksimal  terhadap  anak-anak  dari  segala  jenis  eksploitasi yang  bisa  merugikan  mereka  secara  fisik  maupun  mental.  Dengan  adanya  ketentuan  ini, diharapkan  mampu  memberikan  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  memberikan  efek  jera kepada pelaku eksploitasi anak.
Dalam  konteks  ekploitasi  anak  pada  platform  media  sosial  TikTok,  Pelaku  diduga melanggar  ketentuan  Pasal  88  juncto  Pasal  76i  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang
Perlindungan  Anak.”  Sanksi  bagi  pelanggar  diatur  dalam  Pasal  88,  dengan  ancaman  pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 200.000.000,00.
Sanksi pidana efektif dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan di masyarakat, dengan penekanan perlunya pertimbangan kepentingan masyarakat dalam penjatuhan pidana. Meskipun  demikian,  penting  untuk  dicatat  bahwa  pemberlakuan  sanksi  pidana  haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan mengenai pengaturan ketentuan pidana sesuai dengan keperluan yang diperlukan.(Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022)
Menteri Sosial telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang bertujuan untuk  menertibkan  eksploitasi  dan  kegiatan  meminta-minta  yang  melibatkan  kelompok rentan seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

## KESIMPULAN
1. Konsep  ekploitasi  anak  pada  platform  media  sosial  TikTok  ini  merupakan  tindak  pidana yang  merupakan  tindak  pelanggaran  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Kemudian  pelaku  diduga  telah  melanggar  Pasal  88  sehubungan  dengan  Pasal  76i  UU Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyatakan  larangan  terhadap tindakan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
3. Pasal  88  mengatur  bahwa  pelanggaran  terhadap  Pasal  76I  dapat  dikenai  pidana  penjara maksimal 10  tahun  dan/atau  denda  hingga Rp 200.000.000,00.  Dan  dampak yang  timbul akibat  eksploitasi  terhadap  anak  sangatlah  merugikan.  Mulai  dari  dampak  fisik  hingga dampak  psikologis  yang  mempengaruhi  kehidupan  anak  tersebut  terlalu  berat  untuk  usia mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin,  &  Asikin,  Z.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Raja  Grafindo Persada.
Koesnan,  R.  A.  (2005). Susunan  Pidana  dalam  Negara  Sosialis  Indonesia (2  ed.).  Sumur Bandung.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media.
Riza, F., & ASMADI, E. (2023). Hukum Pidana Indonesia . umsu press. Sabon, M. (2020). Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi . Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
SIMATUPANG,  N.,  &  FAISAL.  (2017). Kriminologi  (Suatu  Pengantar) .  CV.  Pustaka Prima.
Simatupang, N., & Faisal. (2018). Hukum Perlindungan Anak . CV. Pustaka Prima.

## Jurnal
Algamar, M. D., & Ampri, A. I. I. (2022). Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai  Perlindungan  Selebriti  Anak  dari  Bahaya  Deepfake. Jurnal  Yustika:  Media Hukum Dan Keadilan , 25 (01), 25–39. https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091 Anak,  P.  (2019). Eksploitasi  Anak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang .  http://eprints.uniska- bjm.ac.id/5246/1/artikelll nyoman batola.pdf
Darmini.  (2020).  Qawwam:  Journal  for  Gender  Mainstreaming  Perlindungan  Hukum Terhadap  Eksploitasi  Pekerja  Anak  Dibawah  Umur. Qawwam , 14 (2),  54. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809
Djusfi,  A.  R.  (2019).  Kedudukan  Dan  Fungsi  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Dalam Melindungi Hak-Hak Anak. Jurnal Public Policy , 2 (2), 152–158.
https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763
Fridha,  M.,  &  Irawan,  R.  E.  (2020).  Eksploitasi  Anak  Melalui  Akun  Instagram  (Analisis Wacana  Kritis  Praktek  Sharenting  oleh  Selebgram  Ashanty  &  Rachel  Venya). Komuniti :  Jurnal  Komunikasi  Dan  Teknologi  Informasi , 12 (1), 68–80. https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10703
Istriani, I., & Marotus Khoiriyah, L. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak berdasarkan  Perpektif  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Literatus , 4 (2), 685–691. https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871
Machmud,  H.,  Alim,  N.,  &  Rasmi,  R.  (2020).  EKSPLOITASI  ANAK  DI  KOTA  LAYAK ANAK  (Studi  di  Kota  Kendari). Zawiyah:  Jurnal  Pemikiran  Islam , 6 (1),  74. https://doi.org/10.31332/zjpi.v6i1.1856
Masyarakat, P., Terhadap, L., & Dari, A. D. (2020). Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak- Anak Ditinjau Dari. Erma Halri Alijana , 3 (1), 49–56.
Munasti,  K.,  Purnama,  S.,  Winarti,  W.,  Mutmainnah, M.,  Nessa,  R., Fitriani,  D.,  Abd  Aziz, U.  Bin,  Saptiani,  S.,  Rosmiati,  R.,  &  Rahmi,  R.  (2022).  Aplikasi  TikTok  sebagai Alternatif Perkembangan Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 6 (6), 7153–7162. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2981
Nur  Azza  Morlin  Iwanti,  &  Taun. (2022).  Akibat  Hukum  Wanprestasi Serta  Upaya Hukum Wanprestasi  Berdasarkan  Undang-Undang  Yang  Berlaku. The  Juris , 6 (2),  361–351. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601
Rafsanjani,  J.  I.,  Imam,  J.,  Badan,  R.,  Dan,  P.,  Hukum,  P.,  Ham,  D.,  &  Corresponding,  J. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kids Influencer Perlindungan Hukum Terhadap Kids Influencer Dari Eksploitasi Anak Legal Protection of Kid Influencers From Child Exploitation. Jurnal Penelitian
Hukum
De Jure , 22 (1), 93–104. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.093-104
Rizdyanti, P. C., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 332–337. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3232.332-337 Sahputra, D. (2021). Peran Wartawan Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang- Undang Pers. Perspektif , 11 (1), 25–34. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5261 Siregar, F. A., & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjuan Hukum. Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan , 9 (1), 215–230. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060
Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2021). Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial , 3 (2),
91. https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386