Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.4 / No.2: 167-184,  Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## Efektifitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (Pns) Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Baznas Kecamatan Cluring
Yeni Rokhilawati
Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi
Ratuangsoka@yahoo.co.id

## Abstract
This study is to analyze the effectiveness of Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) fundraising after the BAZNAS Banyuwangi decree No: KP.BAZNAS / BWI / A.01.SK / 30/2016 concerning  the  management  of  Zakat,  Infaq,  Alms  at  the  Subdistrict  level  in collecting  zakat  profession  (PNS)  in  the  Zakat  Collection  Unit  (UPZ)  BAZNAS Cluring District, which aims to find out the supporting and inhibiting factors in the collection  of  professional  zakat  funds  in  Zakat  Collectors  (UPZ)  BAZNAS  Cluring District  and  provide  solutions  to  overcome  the  obstacles  to  the  collection  of professional zakat funds in the Zakat Collection (UPZ) BAZNAS in Cluring District. The  results  of  the  study  show  that  the  PNS  professional  zakat  fund  collection obtained  from  9  local  government  agencies  in  Cluring  District  from  the establishment of the Zakat Collection Unit (UPZ) of BAZNAS in Cluring District in December  2015  to  date  is  quite  effective  because  every  month  the  collection  of professional zakat funds always shows an increase in value.

## Keywords: Effectiveness, Professional Zakat, BAZNAS

## PENDAHULUAN
Islam mengajarkan, bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi  sebagai  wasilah  untuk  saling  memberi  manfaat  dan  memenuhi  kebutuhan. Bagi  orang  yang  berwawasan  demikian,  maka  harta  kekayaannya  akan  memebawa kebaikan  bagi  dirinya  maupun  bagi  masyarakat  dan  sebaliknya  bagi  orang  yang memandang  harta  kekayaan  sebagai  tujuan  hidupnya  dan  sebagai  sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.
Islam juga tidak mengajarkan penumpukan harta atau hanya berpusat pada satu orang,  yaitu  dimiliki  oleh  orang  kaya-kaya  ( aghniya’ )  saja,  oleh  karena  itu  Islam dalam  kitab al-Qur’an  mensyaria’atkan  penyaluran  harta  dalam  bentuk  zakat,  zakat sendiri secara bahasa berarti bersih, meningkat dan berkah, sedangkan secara istilah zakat  merupakan  harta  dari  harta  yang  memenuhi  syarat  minimal  ( nishab )  dan rentang waktu satu tahun ( haul ) yang menjadi hak dan diberikan kepada orang yang berhak  menerima  zakat  tersebut  (Rofiq  Ahmad,  2012:261).  Kewajiban  zakat  ini, dilakukan untuk mengurangi kemiskinan khususnya umat Islam yang didukung oleh peraturan  hukum  yang  dibuat  pemerintah  dan  pengetahuan  agama.  Hal  tersebut
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 168 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
sangat  perlu  diciptakan  dan  menjadi  tuntunan  masyarakat  karena  merupakan kebutuhan  mutlak  bagi  umat  Islam  dalam  mengimplementasikan  rukun  Islam  yang ketiga,  serta  kesadaran  masyarakat  untuk  berbagi  dengan  sesama  dapat  semakin meningkat dan terpercaya untuk menerima dan menyalurkan zakat, tidak hanya zakat tetapi juga dana-dana sosial lain seperti infaq dan shodaqoh (Subki Risya, 2009:62).
Kecamatan Cluring merupakan salah satu dari wilayah Kabupaten Banyuwangi yang secara geografis terletak disebelah selatan dari wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan ketinggian 71 m hingga mencapai 115 m dari permukaan laut, berpenduduk sekitar 77.063 ribu pada tahun 2015 dengan luas wilayah 97.44 km² (Statistik Daerah Kecamatan Cluring 2014-2015).
Para  PNS  sesungguhnya  sudah  mempunyai  gaji  yang  tetap  dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak tentu penghasilannya. Sedangkan bagi PNS yang belum bisa  menyadari  akan  kewajiban  zakat  maka  bisa  dikatakan  mereka  terpaksa  karena zakat  tersebut  sudah  termasuk  dalam  potongan  gaji  yang  diterima.  Disamping  saat ini sudah banyak potongan gaji PNS, namun ada juga sebagian PNS zakatnya tidak diserahkan  ke  lembaga  pengelola  zakat.  Melainkan  diserahkan  langsung  kepada pihak yang berhak menerima zakat. Permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada  tiga  hal  pokok,  yakni  pengumpulan,  pengelolaan  dan  mengenai  kesadaran para wajib zakat.
Dari  kasus  di  atas  peneliti  ingin  memaparkan  dan  meneliti  tentang  efektifitas surat  yang  sudah  diterbitkan  oleh  BAZNAS  Banyuwangi  yakni  Surat  BAZNAS Banyuwangi  No:  KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016  Tentang  Pengelolaan  Zakat, Infaq,  Sedekah  ditingkat  kecamatan  dalam  hal  ini  peneliti  memfokuskan  pada pengumpulan  zakat  profesi  (PNS)  di  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  BAZNAS Kecamatana Cluring.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana  Efektifitas  Penghimpunan  Dana  Zakat  Profesi  oleh  PNS  Setelah Diberlakukannya  Surat  Keputusan  BAZNAS  Banyuwangi  Tentang  Pelaksanaan Zakat Profesi PNS?
b. Bagaimana  solusi  untuk  mengatasi  kendala-kendala  penghimpunan  dana  zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring?

## KAJIAN PUSTAKA
A. Zakat Profesi
1. Pengertian Zakat Profesi
Zakat  profesi  tidak  banyak  dikenal  pada  masa  generasi  terdahulu,  berbeda dengan  sumber  pendapatan  dari  pertanian,  peternakan,  dan  perdagangan,  namun bukan  berarti  pendapatan  dari  hasil  profesi  terbebas  dari  zakat,  karena  zakat  secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaaan golongan  yang memiliki kelebihan harta  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya.  Zakat  profesi  adalah langkah maju dalam perekonomian muslim untuk menghapus kemiskinan.
Adapun profesi yang dimaksud adalah segala bidang pekerjaan yang dilandasi
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 169 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
pendidikan  keahlian  (keterampilan,  kejuruan  dan  sebagainya).  Profesional  adalah yang  bersangkutan  dengan  profesi,  memerlukan  kepandaian  khusus  untuk menjalankannya.
Dalam  pembahasan  secara  global  bahwa  pekerjaan  yang  menghasilkan  uang ada dua hal, pertama pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang  dimiliki  tanpa  berpihak  dengan  orang  lain,  maka  penghasilan  dengan  metode ini selayaknya penghasilan dokter, advokat, dosen dan sebagainya, kedua pekerjaan yang  dikerjakan  seseorang  buat  pihak  lain  baik  di  instansi  pemerintah,  perusahaan dan  lembaga-lembaga  swasta  lainnya  yang  mana  mendatangkan  penghasilan  uang ( honorarium ).
Menurut  Fachrudin  (2002:58)  Profesi  adalah  segala  usaha  yang  halal  yang mendatangkan  hasil  (uang)  yang  relatif  banyak  dengan  cara  mudah,  baik  melalui suatu  keahlian  tertentu  atau  tidak.  Dengan  demikian,  dari  definisi  tersebut  diatas maka  diperoleh  rumusan,  zakat  profesi  adalah  zakat  yang  dikeluarkan  dari  hasil usaha  yang  halal  yang  mendatangkan  hasil  (uang)  yang  relatif  banyak  dengan  cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada point-point yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:
1) Jenis usaha yang halal
2) Menghasilkan uang relatif banyak
3) Melalui suatu keahlian tertentu
Sehingga,  dari  kriteria  tersebut  dapat  diuraikan  jenis-jenis  usaha  yang berhubungan  dengan  profesi  seseorang.  Apabila  ditinjau  dari  bentuknya,  usaha profesi tersebut bisa berupa:
a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
d. Usaha modal, seperti investasi.
Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa:
a. Hasil  yang  teratur  dan  pasti,  baik  setiap  bulan,  minggu  atau  hari,  seperti  upah pekerja dan gaji pegawai.
b. Hasil  yang  tidak  tetap  dan  tidak  dapat  diperkirakan  secara  pasti,  seperti kontraktor, pengacara, konsultan dan artis.
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk pekerja profesi itu, seperti  konsultan,  pengacara,  komisaris,  kontraktor,  investor,  dokter,  pegawai pemerintah, artis dan sebagainya. Bentuk-bentuk usaha tersebut, jelas tidak ada pada era pra-industrialis. Karena, jenis profesi masyarakat pada masa Nabi SAW dan pada masa ulama dahulu masih sangat sederhana.
Menurut  Yusuf  Al-Qardhawi  zakat  profesi  adalah  zakat  yang  dikenakan kepada  penghasilan  para  pekerja  karena  profesinya  baik  itu  dilakukan  sendirian maupun bersama dengan pihak/lembaga lain yang mana mendatangkan penghasilan ( honorarium ) yang memenuhi nishab.
Dapat  disimpulkan  bahwa  zakat  profesi  adalah  zakat  yang  dikenakan  pada
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 170 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
penghasilan  karena  profesinya  dan  dilandasi  dengan  jiwa  yang  bersih,  dengan begitu zakat akan mensucikan.
2. Dasar Hukum Zakat Profesi
Sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  surah  Al-Baqarah  ayat  267  yang berbunyi:
َيَت  َلَ َو ۖ  ِض ْرَ ْلْا  َنِّم مُكَل اَن ْج َر ْخَأ اَّمِم َو ْمُتْبَسَك اَم ِتاَبِّيَط نِم اوُقِفنَأ اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ََ يِب َخْلا اوُمَّم
نَأ  َّلَِإ ِهيِذِخآِب مُتْسَل َو  َنوُقِفنُت ُهْنِم
ديِم َح ٌّيِنَغ َ َّاللَّ  َّنَأ اوُمَلْعا َو ۚ ِهيِف اوُضِمْغُت
Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, nafkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari  bumi  untuk  kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-  buruk lalu  kamu  nafkahkan  dari  padanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau mengambilnya  melainkan  dengan  memicingkan  mata  terhadapnya. Ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi  Maha  Terpuji.” (Q.S.  al- Baqarah, 2:267).
Ayat  tersebut  diatas  secara  rasional  mendahulukan  perintah  mengeluarkan zakat dari harta-harta yang diperoleh dari hasil usaha yang baik-baik, baru kemudian secara  eksplisit  dari  hasil  bumi  yang  telah  dikaruniakan  oleh  Allah  SWT.  Dengan demikian,  semua  penghasilan  melalui  kegiatan  profesional  yang  tersebar,  apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.
Penegasan  lainnya  oleh  nash-nash  al-Qur’an  yang  bersifat  umum,  misalnya firman Allah dalam surat at-taubah: 103
ْمُهُرِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِهِلا َوْمَأ  ْنِم ْذُخ ْمُهَّل   نَكَس َكَت َلََص  َّنِإ ۖ ْمِهْيَلَع ِّلَص َو اَهِب مِهيِّك َزُت َو عيِمَس ُ َّاللَّ َو
ميِلَع
Artinya: ”Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka,  dan  berdoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu  menjadi  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. at-Taubah, 9:103) Dan juga firman-Nya dalam adz-Dzaryaat: 19
ِموُر ْحَمْلا َو ِلِئاَّسلِّل  ٌّقَح ْمِهِلا َوْمَأ يِف َو
Artinya: ”Dan  pada  harta-harta  mereka  ada  hak  untuk  orang  miskin  yang meminta-minta  dan  orang  miskin  yang  tidak  mendapat  bagian” (Q.S. adz-Dzaryaat, 51:19)
Al-Qurtubi  sebagaimana  dikutip  dalam  tafsir  al-jaami’  lil  ahkam  al-  Qur’an menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kata-kata  hakkum  ma’lum  (hak  yang pasti) pada adz-Dzaariyat:19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki  dan  semua  penghasilan  yang  didapatkan,  jika  memenuhi  persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.
Seorang  petani  yang  mempunyai  penghasilan  dari  tanaman  hasil  panennya, harus  mengeluarkan  zakatnya  5  atau  10%  dari  yang  ia  hasilkan  setelah  bersusah payah  menanam  dan  memelihara  sawahnya  selama  minimal  3  bulan  lamanya. Sementara itu, para peserta muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait 29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, telah sepakat tentang
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 171 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
wajibnya  zakat  profesi  apabila  telah  mencapai  nishab,  meskipun  mereka  berbeda pendapat  dalam  cara  mengeluarkannya.  Dalam  pasal  4  ayat  (2)  Bab  1  Undang- Undang  No.23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  dikemukakan  bahwa  harta yang dikenai zakatnya adalah: 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya ; 2) Uang dan surat  berharga  lainnya  ;  3)  Perniagaan  ;  4)  Pertanian,  perkebunan,  dan  kehutanan  ; 5)Peternakan dan perikanan ; 6) Pertambangan ; 7) Perindustrian ; 8) Pendapatan dan jasa; dan 9) Rikaz.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  sependapat  dengan  Hafidhuddin  bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik dan dilakukan sendiri maupun yang  terkait  dengan  pihak  lain,  seperti  seorang  pegawai  atau  karyawan,  apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Zakat Profesi
a. Pendapat  Abdurahman  Hasan,  Muhammad  Abu  Zahrah  dan  Abdul  Wahhab Kholaf
Dalam  paparan  mereka  tentang  zakat  pada  Muktamar  Kajian  Islam  di  Kota Damaskus tahun 1952, mereka mewajibkan zakat atas penghasilan yang didapat dari  profesi  dengan  dasar  pemikiran  yang  diambil  oleh  Abu  Hanifah  dan  dua sahabatnya  Abu  Yusuf  dan  Muhammad,  yang  berpendapat  bahwa  perkiraan nishab  dilihat  diawal  haul  dan  akhir  haul  tanpa  terpengaruh  dengan  bertambah atau berkurangnya harta pada masa haul tersebut.  Atas dasar pendapat tersebut, maka  ketiga  ulama  tersebut  menyimpulkan  bahwa  zakat  penghasilan  wajib dikeluarkan setiap tahunnya selama mencapai nishab di awal dan di akhir haul.
b. Pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi Dr.  Yusuf  Qaradhawi  berpendapat  bahwa  kategori  yang  paling  pas  untuk penghasilan, upah dan profesi adalah menggolongkannya sebagai mall mustafad, yaitu  harta  yang  dimanfaatkan  oleh  seorang  muslim  dan  dimilikinya  sebagai kepemilikan  baru  yang  didapatkan  dengan  acara  apapun  asal  sesuai  syari’at,
misalnya bekerja yang akhirnya mendapat upah.
c. Pendapat Syaikh Dr. Muhammad Al-Ghazali Syaikh  Dr.  Muhammad  Al-Ghazali  dalam  kitabnya  ” al  Islam  wal  Audha;ul Iqtishadiyyah ”  memaparkan  tema  tentang  zakat  penghasilan,  upah  dan  profesi sebagai berikut, kaidah wajib zakat dalam Islam bisa dilihat berdasarkan ra-sul maal (modal) saja, apakah bertambah, berkurang atau tetap tidak berubah selama telah  masuk  haul  1  tahun  seperti  zakat  uang  dan  barang  dagangan  yang  wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% atau bisa dilihat dari besarnya pemasukan tanpa melihat  ra-sul  maal  seperti  zakat  hasil    pertanian  yang  wajib  dikeluarkan 10%  atau  5%.  Dari  sini  bisa  disimpulkan  bahwa  orang  yang  memiliki pemasukan yang tidak kurang dari pemasukan seorang petani  yang wajib zakat maka  ia  juga  wajib  mengeluarkan  zakat  yang  sama  yaitu  10%  atau  5%  tanpa melihat  ra-sul  maal  sama  sekali  atau  persyaratan  adanya  haul.  Maka  seorang dokter,  insinyur,  mekanik,  dan  sekelompok  profesional  dan  para  pegawai  serta yang  seperti  mereka  wajib  mengeluarkan  zakatnya,  bahkan  sudah  selayaknya
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 172 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
pendapatan mereka yang besar itu diambil zakatnya.
d. Pendapat Dr. Syauqi Ismail Syahhatah
Dr.  Syauqi  Ismail  Syahhatah  membahas  tema  tentang  zakat  penghasilan,  upah dan  profesi  dengan  kajian  dan  analisa  serta  kedudukan  hukum  fikihnya  yang cukup baik. Di dalam bukunya yang berjudul ” Muhasabah Zakatil Maal’ilman wa  Amalan ”,  beliau  memaparkan  satu  pasal  tersendiri  tentang  jenis  zakat tersebut.  Dr.  Syauqi  Ismail  Syahhatah  berkata,  pendapat  kontemporer  bagi pendapatan  kerja  mencakup  penghasilan,  upah  dan  semacamnya  dari pendapatan-pendapatan dari jaminan hidup yang diterima rutin sepanjang hayat. (M. Taufik Ridho, 2002:71)

## B. Menghitung Zakat Profesi
Dalam  menghitung  zakat  profesi,  banyak  versi  yang  digunakan  oleh  para ulama dalam menentukan nishab dan kadarnya. Hal ini sangat bergantung pada qiyas ( analogi ) yang dilakukan. Pertama , jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab,  kadar,  dan  waktu  mengeluarkannyan  sama  dengan  zakat  emas  dan  perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya  sebesar Rp 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5% x 12 x Rp 2.000.000 atau sebesar Rp 600.000 per tahun atau Rp 50.000 perbulan. Kedua , jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5%  dan  dikeluarkan  setiap  mendapatkan  gaji  atau  penghasilan,  misalnya  sebulan sekali.  Contoh:  jika  si  B  berpenghasilan  Rp  5.000.000  setiap  bulan  dan  kebutuhan pokok  perbulannya  sebesar  Rp  3.000.000  maka  besar  zakat  yang  dikeluarkannya adalah 5% x 12 x Rp 2.000.000 atau sebesar Rp 1.200.000 per tahun atau Rp 100.000 perbulan (Didin Hafiduddin, 2002:97).
Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau  senilai  653  kg  padi  atau  gandum  dan  dikeluarkan  pada  saat  menerimanya. Misalnya  setiap  bulan  bagi  karyawan  yang  menerima  gaji  bulanan  langsung dikeluarkan  zakatnya,  sama  seperti  zakat  pertanian  yang  dikeluarkan  pada  saat panen, Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan  haul.  Ketentuan  waktu  menyalurkannya  adalah  pada  saat  menerima, misalnya  setiap  bulan,  dapat  didasarkan pada  urf  (tradisi)  di  sebuah  negara.  Karena itu  profesi  yang  menghasilkan  pendapatan  setiap  hari,  misalnya  dokter  yang membuka  praktek  sendiri,  atau  para  da’i  yang  setiap  hari  berceramah,  zakatnya dikeluarkan setiap bulan sekali.
Penganalogian  zakat  profesi  dengan  zakat  pertanian  dilakukan  karena  ada kemiripan  antara  keduanya  ( al-syabah ).  Jika  hasil  panen  pada  setiap  musim  berdiri sendiri  tidak  terkait  dengan  hasil  sebelumnya,  demikian  pula  gaji  dan  upah  yang diterima,  tidak  terkait  antara  penerimaan  bulan  kesatu  dan  bulan  kedua  dan seterusnya.  Berbeda  dengan  perdagangan  yang  selalu  terkait  antara  bulan  pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 173 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
tutup  buku.  Dari  sudut  kadar  zakat,  dianalogikan  pada  zakat  uang,  karena  memang gaji,  honorarium,  upah  dan  yang  lainnya,  pada  umumnya  diterima  dalam  bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar rub’ul usyri atau 2,5 %
Qiyas  syabah ,  yang  peneliti  gunakan  dalam  menetapkan  kadar  dan  nishab zakat  profesi  pada  zakat  pertanian  dan  zakat nuqud (emas  dan  perak)  adalah qiyas yang  illat  hukumnya  ditetapkan  melalui  metode syabah .  Contoh qiyas s yabah yang dikemukakan  oleh  Muhammad  al-Amidi  adalah  hamba  sahaya  yang  dianalogikan pada  dua  hal  yaitu  pada  manusia  ( nafsiyyah )  menyerupai  orang  yang  merdeka  ( al- hur )  dan  dianalogikan  pula  pada  kuda  karena  dimiliki  dan  dapat  diperjualbelikan dipasar.  Atas  dasar  keterangan  tersebut,  jika  seorang  PNS  sudah  berpenghasilan empat  juta  rupiah  setiap  bulan  dan  ini  sudah  mencapai  nishab,  maka  ia  wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali.
Demikian  pula  misalnya  seorang  pegawai  perusahaan  swasta  yang  setiap bulannya  menerima  gaji  empat  juta  rupiah,  maka  wajib  mengeluarkan  zakatnya sebesar  2,5%  sebulan  sekali.  Sebaliknya,  seorang  pegawai  yang  bergaji  dua  juta rupiah  setiap  bulan,  dan  ini  belum  mencapai  nishab,  maka  ia  tidak  wajib  berzakat. Akan  tetapi  kepadanya  dianjurkan  untuk  berinfak  dan  bersedekah,  yang  jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari:
A. Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  Kualitatif  dengan jenis  metode  deksriptif,  yaitu  metode  masalah  yang  memandu  peneliti  untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2009:205).

## B. Teknik pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  datanya  dengan  cara,  penelitian  lapangan/survey, sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:
1. Observasi
Dalam  observasi  ini  penelitis  menyisir  disetiap  dinas  instansi  yang  ada  di Kecamatan Cluring, untuk langkah awal peneliti mendatangi dinas Unit Pelaksana Teknis  Daerah  (UPTD)  Pendidikan  Kecamatan  Cluring  sesuai  instruksi  yang diberikan oleh Bapak Anang selaku ketua koordinator UPZ Cluring, guna mencari data  jumlah  PNS  yang  ada  dibawah  naungan  UPTD  Pendidikan  Kecamatan Cluring.
2. Interview (wawancara)
Interview (wawancara) dalam hal ini adalah teknik tanya jawab secara lisan yang diarahkan pada masalah tertentu untuk mendapatkan informasi yang selengkap- lengkapnya  tanpa  unsur  paksaan  kepada  para  informan  yang  mengetahui  dan berkecimpung langsung pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Cluring
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 174 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
dan pengurusnya.
3. Dokumentasi
Dokumentasi pada penelitian ini berupa gambar/foto bersama ketua koordinator Bapak Anang pada saat wawancara.
4. Angket (Kuesioner)
Angket  disini  diberikan  kepada  77  PNS  yang  tersebar  di  9  dinas  instansi Kecamatan  Cluring  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  keefektifitasan  Surat Keputusan  BAZNAS  tentang  pengelolaan  Zakat,  Infaq,  Sedekah  ditingkat kecamatan.

## C. Waktu dan Tempat Penelitian
Adapun  penelitian  ini  dilakukan  pada  tanggal  1  sampai  31  Juli  2017 bertempat  di  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  BAZNAS  Kecamatan  Cluring,  jalan Jember No. 125, Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68482.

## D. Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Data  Primer  yaitu  hasil wawancara langsung melalui pihak-pihak terkait yakni Kepala KUA Drs. Sayid M. HI, Ketua Koordinator UPZ Anang Ma’ruf Masyhuri, S.Ag, dan resepsionis UPTD Pendidikan Kecamatan Cluring ibuk Azizah dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal,  surat  kabar,  artikel,  atau  data-data  yang  dikeluarkan  oleh  Unit  Pengumpul Zakat  (UPZ)  BAZNAS  Kecamatan  Cluring,  juga  diperoleh  dari  literature-literatur kepustakaan  seperti  buku-buku,  kitab-kitab  serta  sumber  lainnya  yang  berkaitan dengan materi skripsi ini.

## E. Teknik Analisis Data
Data  yang  berhasil  dikumpulkan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil angket dari berbagai pertanyaa mulai dari sistem kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS  Kecamatan  Cluring  dari  pembentukan,  sosialisai  Sosialisai  Surat Keputusan  BAZNAS  Banyuwangi  No:  KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infaq,  Sedekah  ditingkat  kecamatan  dan  surat  edaran (himbauan)  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  BAZNAS  Cluring,  keefektifan  Surat Keputusan  BAZNAS  Banyuwangi  No:  KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infaq,  Sedekah  ditingkat  kecamatan  dan  surat  edaran (himbauan) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring dalam memotivasi PNS membayar  zakat,  kepatuhan  PNS  Kecamatan  Cluring  dalam  mematuhi  Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infaq,  Sedekah ditingkat  kecamatan  dan  surat  edaran  (himbauan)  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ) BAZNAS Cluring, sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat, penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada mustahik , peran pemeritah, perkembangan  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  BAZNAS  Kecamatan  Cluring  sampai dengan  ekonomis  disajikan  dengan statistical  prosentase agar  dapat  ditarik kesimpulan secara memadai. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian penelitian ini adalah: Tahap pertama melakukan pencarian data faktual tentang keberadaan dan
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 175 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
sistem  kerja  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  BAZNAS  Kecamatan  Cluring  dan  data- data  dinas  instansi  sekecamatan  Cluring  yang  pegawainya  termasuk  PNS,  tahapan yang kedua adalah  pencarian  data  potensi  pengumpulan  dana  zakat  profesi  yang dikhususkan  kepada  Pegawai  Negri  Sipil  (PNS)  yang  dilakukan  oleh  Unit Pengumpul  Zakat  (UPZ)  BAZNAS  Kecamatan  Cluring;  tahapan  selanjutnya  adalah mengolah  data-data  yang  telah  terkumpul  baik  dari  hasil  wawancara  maupun  dari hasil angket, tahap selanjutnya adalah dengan mencari kendala-kendala yang ditemui dalam  pengumpulan  dana  zakat  serta  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi kendala-kendala tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. HASIL
1. Sumber perolehan dana zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring  dapat  dilihat  dari  Instansi-instansi  Pemerintah  yang  ada  di  Kecamatan Cluring berikut tabelnya:
Tabel 1. Data nama instansi wilayah Cluring No Nama Jum. PNS Prosentase 1 KUA Kec. Cluring 25 5,5% 2 Kec. Cluring 50 11,1% 3 UPTD Cluring 250 55,4% 4 Puskesmas Benculuk 10 2,2% 5 Puskesmas Tampo 15 3,3% 6 Koramil Cluring 22 4,9% 7 Polsek Cluring 50 11,1% 8 Perhutani Cluring 20 4,4% 9 Pengairan Cluring 9 2% Jumlah 451 100% Sumber : Data Primer diperoleh dari UPZ Kec. Cluring,  Juli 2017 Dari  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa muzakki terbanyak  berasal  dari  UPTD Cluring  dengan  jumlah  250  orang  dengan  prosentase  55,4%,  sedangkan muzakki yang paling sedikit berasal dari Dinas Pengairan Cluring berjumlah 9 orang dengan prosentase  2%.  Sedangkan  dari muzakki dinas  KUA  berjumlah  25  orang  dengan prosentase  5,5%,  kemudian  dari  dinas  Kecamatan  Cluring  berjumlah  50  orang dengan  prosentase  11,1%,  dari  dinas  Puskesmas  Benculuk  berjumlah  10  orang dengan  prosentase  2,2%,  dinas  Puskesmas  Tampo  berjumlah  15  orang  dengan prosentase  3,3%,  dinas  Koramil  Cluring  berjumlah  22  orang  dengan  prosentase 4,9%, dinas Polsek Cluring berjumlah 50 orang dengan prosentase 11,1%, dan yang terakhir dari dinas Perhutani Cluring berjumlah 20 orang dengan prosentase 4,4%.
2. Daftar penghimpunan Dana Zakat Profesi UPZ BAZNAS Kecamatan Cluring dari bulan Januari-Desember 2016 sampai bulan Januari-Juni 2017
Tabel 2. Rekapitulasi hasil pengumpulan dana zakat profesi Tahun 2016
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 176 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Bulan Penerimaan (Rp) Bulan Penerimaan (Rp) Januari 1.313.000 Juli 6.205.000 Februari 3.608.000 Agustus 7.580.000 Maret 3.607.000 September 7.620.000 April 4.050.000 Oktober 7.925.000 Mei 5.607.000 November 8.204.000 Juni 7.100.000 Desember 8.506.000 Jumlah 71.325.000 Sumber : Data Primer diperoleh dari UPZ Kec. Cluring, Juli 2017
Berdasarkan  Tabel  2  didapatkan  rekapitulasi  hasil  pengumpulan  dana  zakat profesi  pada  tahun  2016  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil  perolehan  terbanyak terjadi  pada  bulan  Desember  dengan  total  perolehan  Rp.  8.506.000,  sedangkan perolehan  paling  sedikit  pada  bulan  Januari  yakni  hanya  Rp.  1.313.000,  dari  bulan kebulan  mengalami  kenaikan  perolehan  yakni  dari  bulan  Februari  berjumlah  Rp. 3.608.000,  bulan  Maret  Rp.  l3.607.000,  bulan  April  Rp.  4.050.000,  bulan  Mei  Rp. 5.607.000,  bulan  Juni  Rp.  7.100.000,  namun  pada  bulan Juli  mengalami  penurunan perolehan yakni Rp. 6.205.000, kemudian pada bulan Agustus mengalami kenaikan yakni Rp. 7.580.000, bulan September Rp. 7.620.000, bulan Oktober Rp. 7.925.000, dan pada bulan November Rp. 8.204.000.

## Tabel 3. Rekapitulasi Penerimaan Zakat Tahun 2017
Tahun 2017 Bulan Penerimaan (Rp) Bulan Penerimaan (Rp) Januari 8.609.000 April 8.880.000 Februari 8.800.000 Mei 9.205.000 Maret 8.720.000 Juni 9.730.000 Jumlah 53.944.000
Sumber : Data Primer diperoleh dari UPZ Kec. Cluring,  Juli 2017 Sedangkan pada tahun 2017, rekapitulasi hasil perolehan dana zakat profesi dari bulan Januari sampai bulan Juni, dapat disimpulkan bahwa perolehan terbanyak pada bulan  Juni  dengan  jumlah  Rp.  9.730.000,  bulan  Januari  2017  masih  mengalami peningkatan  dari  bulan  Desember  2016  yakni  sejumlah  Rp.  8.609.000,  bulan Februari  Rp.  8.800.000,  pada  bulan  Maret  mengalami  penurunan  yakni  Rp. 8.720.000, langsung pada bulan April mengalami peningkatan yakni Rp. 8.880.000, dan pada bulan Mei sejumlah Rp. 9.205.000.

## PEMBAHASAN
A. Faktor  Pendukung  Dan  Penghambat  Dalam  Penghimpun  Zakat  Profesi Kepada Para PNS.
Analisis  Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Dalam  Penghimpunan  Dana Zakat  Profesi  PNS  di  UPZ  BAZNAS  Kecamatan  Cluring,  Undang-Undang  RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan tugas  dan  fungsinya,  BAZNAS,  BAZNAS  provinsi,  dan  BAZNAS  kabupaten/kota dapat  membentuk  UPZ  pada  instansi  pemerintah  badan  usaha  milik  negara,  badan
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 177 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
usaha  milik  daerah,  perusahaan  swasta,  dan  perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar negeri  serta  dapat  membentuk  UPZ  pada  tingkat  kecamatan,  kelurahan  atau  nama lainnya, dan tempat lainnya. Landasan peraturan lainnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2011  dan  Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.373  Tahun  2003  sebagai petunjuk pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji  (Bimas)  Islam  Departemen  Agama  RI  Nomor:  D/291  Tahun  2001  sebagai petunjuk teknisnya.
Setiap organisasi atau lembaga dalam mencapai hasil yang memuaskan, maka diperlukan  kerja  yang  sungguh-sungguh  serta  berdasarkan  peraturan.  Hal  ini merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan bersama, juga diperintahkan dalam ajaran  Islam,  tetapi  meskipun  demikian,  sebuah  organisasi  atau  lembaga  itu  belum dapat  dikatakan  berhasil  dengan  rencana  yang  sudah  diatur  dan  ditetapkan sebelumnya.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  koordinator Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring bapak Anang bahwa terdapat beberapa  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  penghimpun  zakat  profesi kepada para PNS.
1. Adapun faktor pendukung UPZ BAZNAS Kecamatan Cluring adalah sebagai berikut:
a. Adanya Undang-Undang  No.23 Tahun 2011 dan  Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pengelola zakat dan pelaksanaannya serta  Keputusan  Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  dan  Urusan  Haji  (BIMAS) Islam  Departemen  Agama  RI  No.D/291  Tahun  2001  sebagai  petunjuk teknisnya.
b. Adanya Surat Keputusan BAZNAS
Banyuwangi No:
KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan dalam pengumpulan dana zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring
c. Memiliki  lembaga  pemerintahan  untuk  mensosialisasikan  zakat  kepada muzakki .
d. Memiliki donatur atau muzakki dari golongan PNS.
e. Mulainya terbangun kesadaran para muzakki
2. Adapun  faktor  penghambat  UPZ  BAZNAS  Kecamatan  Cluring  adalah  sebagai berikut:
a. Masih  melekatnya  budaya  masyarakat,  dalam  hal  ini  sebagai muzakki yang membayar zakat secara langsung kepada mustahik .
b. Masih  kurangnya  kepercayaan  para muzakki (PNS)  atau  instansi  untuk mentasharufkan  zakatnya  ke  UPZ.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  pengumpulan dana  ZIS  dari  masing-masing  UPZ  di  setiap  Dinas  Instansi  ,  dari  9  Dinas Instansi  3  diantaranya  belum  mentasharufkan  zakatnya  melalui  UPZ Kecamatan  Cluring,  dan  dari  semua  Dinas  Instansi  tidak  semua  PNS  ingin menginvestasikan zakatnya.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 178 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
c. Keterbatasan  alokasi  atau  pos  dana  untuk  promosi  dan  sosialisasi  ZIS  yang dimiliki UPZ Kecamatan Cluring.
d. Adanya  lembaga  zakat  lain  yang  berdiri  di  daerah  Kecamatan  Cluring sehingga  membatasi  ruang  dan  gerak  UPZ  Kecamatan  dalam  menghimpun sekaligus dalam penyaluran.
B. Analisis  Efektifitas  Penghimpunan  Dana  Zakat  Profesi  oleh  PNS  Setelah Diberlakukannya  Surat  Keputusan  BAZNAS  Banyuwangi  Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS
Sebagaimana  yang  telah  peneliti  ungkapkan  pada  bab  sebelumnya,  bahwa suatu  usaha  dapat  dikatakan  efektif  jika  usaha  tersebut  mencapai  target  atau tujuannya.  Agar  rencana  penghimpunan  dana  zakat  menjadi  efektif  setidaknya harus memenuhi syarat-syarat atau ukuran sebagai berikut:
1) Berhasil  guna,  yaitu  untuk  menyatakan  bahwa  kegiatan  telah  dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
2) Ekonomis,  ialah  untuk  menyebutkan  bahwa  di  dalam  usaha  pencapaian efektif  itu  maka  biaya,  tenaga  kerja  material,  peralatan,  waktu,  ruangan  dan lain-lainnya  telah  dipergunakan  dengan  setepatnya  sebagaimana  yang  telah ditetapkan  dalam  perencanaan  dan  tidak  adanya  pemborosan  serta penyelewengan.
3) Pelaksanaan kerja yang bertanggungjawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat- tepatnya  haruslah  dilaksankan  dengan  bertanggungjawab  sesuai  dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
4) Pembagian  kerja  yang  nyata,  yaitu  pelaksanaan  kerja  dibagi  berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
5) Rasionalis,  wewenang  dan  tanggungjawab  artinya  wewenang  haruslah seimbang  dengan  tanggungjawab  dan  harus  dihindari  dengan  adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya.
6) Prosedur  kerja  yang  praktis,  yaitu  untuk  menegaskan  bahwa  kegiatan  kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja  yang  memuaskan  tersebut  haruslah  kegiatan  operasional  yang  dapat dilaksanakan dengan lancer ( Sujadi, 1990:13).
Dan  sebelum  menindak  lanjuti  tentang  pembahasan  keefektifitasan  Surat Keputusan yang diterbitkan oleh BAZNAS Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat kecamatan  dalam pengumpulan zakat profesi  di Unit Pengumpul Zakat (UPZ)  BAZNAS  Kecamatan  Cluring  maka  peneliti  terlebih  dahulu  menjabarkan analisa  deskriptif  yaitu  menjabarkan  jawaban  dari  PNS  Kecamatan  Cluring  di  9 Dinas  Instansi.  Data-data  objektif  berupa  jawaban  dari  pertanyaan-  pertanyaan yang telah peneliti peroleh dari PNS DI 9 Dinas Instansi di Kecamatan Cluring
Adapun data-data yang dianalisa dari Pegawai Negeri Sipil dari  9 Dinas Instansi di Kecamatan Cluring dengan memberi prosentasi sebagai berikut:
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 179 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring Tabel 4. Prosentase pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS
Cluring Skor Keterangan F Persentasi 4 Sangat Efektif 51 66,23 % 3 Efektif 26 33,77 % 2 Tidak Efektif 0 0 % 1 Sangat Tidak Efektif 0 0 % Jumlah 77 100 %

## Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring,  Juni 2017
Dari  Tabel  4  Frekuensi  diatas  menggambarkan  tentang  pembentukan Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  BAZNAS  Kecamatan  Cluring  yang  dibentuk pada  bulan  Desember  2015  hingga  saat  ini,  hal  ini terlihat  dari  frekuensi  dan presentase  jawaban  yang  telah  diberikan  oleh  PNS  Kecamatan  Cluring  yang menunjukan  dengan  dibentuknya  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  BAZNAS Kecamatan Cluring respon dari hasil jawaban para PNS sangat efektif sebesar 51 Frekuensi atau (66,23%) dan 26 Frekuensi atau (33,77) menjawab efektif.
2. Keefektifitasan Surat Keputusan BAZNAS
Banyuwangi No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infaq, Sedekah  ditingkat  kecamatan  dan  surat  edaran  (himbauan)  Unit  Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring.
Tabel 5. Prosentase keefektifitasan Skor Keterangan F Persentas i 4 Sangat Efektif 44 57,14 % 3 Efektif 33 42,86 % 2 Tidak Efektif 0 0 % 1 Sangat Tidak Efektif 0 0 % Jumlah 77 100 %

## Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec Cluring, Juni 2017
Berdasarkan  Tabel  5  diatas  dari  77  frekuensi  yang  44  frekuensi  atau (57,14%)  menyatakan  sangat  efektif,  30  frekuensi  atau  (42,86%)  menyatakan efektif. Artinya disini dengan adanya Surat Keputusan BAZNAS Banyuwangi No:  KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infaq, Sedekah  ditingkat  kecamatan  memotivasi  PNS  membayar  zakat  profesi Kecamatan Cluring.
3. Kepatuhan  PNS  Kecamatan  Cluring  dalam  mematuhi  Surat  Keputusan BAZNAS  Banyuwangi  No:  KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016  Tentang Pengelolaan  Zakat,  Infaq,  Sedekah  ditingkat  kecamatan  dan  surat  edaran (himbauan) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring
Tabel 6. Presentase kepatuhan PNS Cluring Skor Keterangan F Persentasi 4 Sangat Efektif 24 31,17 % 3 Efektif 46 59,74 %
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 180 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
2 Tidak Efektif 7 9,09 % 1 Sangat Tidak Efektif 0 0% Jumlah 77 100 %

## Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, 21 Juni 2017
Dari  hasil  Tabel  6  menunjukan  bahwa  Kepatuhan  PNS  Kecamatan Cluring  dalam  mematuhi  Surat  Keputusan  BAZNAS  Banyuwangi  No: KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infaq, Sedekah  ditingkat  kecamatan  dan  surat  edaran  (himbauan)  Unit  Pengumpul Zakat (UPZ)  BAZNAS Cluring dari 77 frekuensi yang 24 menyatakan sangat efektif, 46 frekuensi menyatakan efektif, 7 frekuensi menyatakan tidak efektif Artinya  sebagian  PNS  Kecamatan  Cluring  belum  bisa  mematuhi  Surat Keputusan  BAZNAS  Banyuwangi  No:  KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infaq,  Sedekah  ditingkat  kecamatan  dikarenakan belum  ada  sanksi  bagi  PNS  yang  tidak  mematuhan  aturan  surat  edaran tersebut.
4. Sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat
Tabel 7. Prosentase sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat Skor Keterangan F Persenta si 4 Sangat Efektif 33 42,86 % 3 Efektif 44 57,14 % 2 Tidak Efektif 0 0 % 1 Sangat Tidak Efektif 0 0 % Jumlah 77 100 %

## Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, Juni 2017
Dari Tabel 7 diatas menggambarkan tentang sosialisai ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat yang telah dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan  Cluring  berjalan  efektif.  Hal  ini  terlihat  dari  frekuensi  dan presentase jawaban yang telah diberikan oleh PNS di Kecamatan Cluring yang menunjukan sosialisasi yang dilakukakan melalui tokoh agama dan masyarakat untuk menghimpun dana ZIS sudah berjalan efektif.
5. Penyaluran  zakat  melalui  lembaga  atau  menyalurkan  sendiri  kepada mustahik
Tabel 8. Prosentase penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri Skor Keterangan F Persentasi 4 Sangat Efektif 15 19,48 % 3 Efektif 22 28,57 % 2 Tidak Efektif 40 51,95 % 1 Sangat Tidak Efektif 0 0% Jumlah 77 100 %
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, Juni 2017
Berdasarkan  Tabel  8  menunjukkan  dari  15  frekuensi  atau  (19,48%)
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 181 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
menyatakan  menyatakan  sangat  efektif,  24  frekuensi  atau  (51,95%) menyatakan efektif, dan 40 frekuensi atau (51,95%) menyatakan tidak efektif. Artinya  disini  dapat  diambil  kesimpulan  masih  banyak  sebagian  PNS Kecamatan  Cluring  menyalurkan  zakat  profesinya  secara  langsung  kepada mustahik .
6. Peran Pemeritah
Tabel 9. Prosentase peran pemerintah Skor Keterangan F Persentasi 4 Sangat Efektif 30 38,96 % 3 Efektif 47 61,04 % 2 Tidak Efektif 0 0 % 1 Sangat Tidak Efektif 0 0 % Jumlah 77 100 %
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, 21 Juni 2017
Bahwa  dari  Tabel  9  menggambarkan  tentang  peran  pemerintah Kabupaten  Banyuwangi  dalam  membuat  Surat  Keputusan  BAZNAS Banyuwangi  No:  KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016  Tentang  Pengelolaan Zakat,  Infaq,  Sedekah  ditingkat  kecamatan  Cluring  sudah  efektif  untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Kecamatan Cluring.
7. Perkembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring Tabel 10. Prosentase perkembangan UPZ BAZNAS Cluring
Skor Keterangan F Persentasi 4 Sangat Efektif 66 7,79 % 3 Efektif 57 74,03 % 2 Tidak Efektif 14 18,18 % 1 Sangat Tidak Efektif 0 0 % Jumlah 77 100 %
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, 21 Juni 2017 Dari  Tabel  10  Frekuensi  diatas  menggambarkan  tentang  perkembangan Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  BAZNAS  Kecamatan  CLuring  setelah  7  tahun terbentuk,  dari  frekuensi  77  yang  6  frekuensi  menyatakan  sangat  efektif,  57 frekuensi menyatakan efektif dan 14 frekuensi menyatakan tidak efektif. Dapat diambil  kesimpulan  perkembangan  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  BAZNAS Kecamatan Cluring selama 7 tahun ini berjalan cukup efektif.
8. Ekonomis
Tabel 11. Prosentase nilai ekonomis Skor Keterangan F Persenta si 4 Sangat Efektif 23 29,87 % 3 Efektif 54 70, 13 % 2 Tidak Efektif 0 0% 1 Sangat Tidak Efektif 0 0% Jumlah 77 100 %
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kec. Cluring, 21 Juni 2017
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 182 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Ekonomis  disini  adalah  untuk  menyebutkan  bahwa  didalam  usaha pencapaian  efektif  itu  maka  biaya,  tenaga  kerja  material,  peralatan,  waktu, keuangan  dan  lain-lainnya  telah  dipergunakan  dengan  setepat-tepatnya, sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  perencanaan  dan  tidak  adanya pemborosan  serta  penyelewengan.  Dan  berdasarkan  77  frekuensi  menjawab efektif  semua  tentang  ekonomis  operasional  kinerja  Unit  Pengumpul  Zakat (BAZNAS) Kecamatan Cluring.
C. Solusi  Untuk  Mengatasi  Kendala-kendala  Penghimpunan  Zakat  Profesi  di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring
Hasil  keefektifitasan  Surat  Keputusan  BAZNAS  Banyuwangi  No:
KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah ditingkat  kecamatan  dan  surat  edaran  (himbauan)  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ) BAZNAS  Cluring  dalam  pengumpuan  zakat  profesi  di  UPZ  Kecamatan  Cluring menunjukan  cukup  efektif,  berdasarkan  banyaknya  frekuensi  yang  selalu menjawab  sangat  efektif  dan  efektif.  Sangat  efektif  sebesar  34,77%,  efektif sebesar  51,81%,  tidak  efektif  sebesar  13,13%  dan  sangat  tidak  efektif  sebesar 0,29%  dari  77  responden,  dari  hasil  penelitian  tersebut  maka  diperlukan  solusi untuk  lebih  mengoptimalkan  penghimpunan  dana  zakat  profesi  di  UPZ Kecamatan Cluring, diantaranya:
1. Fungsi  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  BAZNAS  Kecamatan  Cluring  yang sudah ada, hendaknya lebih dioptimalkan dan sistem managemen pengelolaan dan  pendistribusian  zakatnya  dibenahi,  sehingga  potensi  zakat  yang  besar  di Kecamatan  Cluring  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  sehingga  tingkat kesejahteraaan masyarakat bisa ditingkatkan melalui harta zakat.
2. Di  berlakukannya  sanksi  bagi  PNS  yang  pendapatannya  sudah  mencapai nishab tetapi tidak membayar zakat profesi.
3. Pengumpulan  dana  zakat  jangan  terpokus  ke  zakat  profesi  saja,  akan  tetapi zakat-zakat  yang  lain  serta  infaq  dan  sedekah  harus  dikelola  dan  juga dikembangkan.
4. Perlunya  sosialisasi  yang  sungguh-sungguh  atas  pentingnya  penyaluran  zakat melalui lembaga amil zakat kepada masyarakat.
5. Perlunya  tenaga  ahli  (SDM)  yang  menggeluti  bidang  zakat,  infaq,  sedekah, sehingga dalam menjalankan kerjanya sesuai bidang yang dimilikya.
6. Perlu  membangun  hubungan  kerja  yang  sinergis  dengan  lembaga  lain  yang sejenis,  untuk  meningkatkan kemitraan.  Untuk  memanej  penghimpunan  dana dan  sistem  pengelolaan  zakat  lebih  baik  lagi,  sebagaimana  manajeman organisasi  lain  yaitu  harus  ada planning,  Organizing,  Actuatyng  dan Controling. Organizing, Actuatyng dan Controling.
7. Seiring  dengan  perubahan  waktu  dan  zaman  yang  begitu  cepat  maka  harus diiringi  dengan  perubahan  teknologi  seperti  membuat  portal  website  sebagai media  sosialisasi  untuk  masyarakat  agar  dapat  membantu  meningkatkan penghimpunan dana ZIS.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 183 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
8. Seiring  dengan  perubahan  waktu  dan  zaman  yang  begitu  cepat  maka  harus diiringi  dengan  perubahan  teknologi  seperti  membuat  portal  website  sebagai media  sosialisasi  untuk  masyarakat  agar  dapat  membantu  meningkatkan penghimpunan dana ZIS.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:
1. Penghimpunan  dana  zakat  profesi  PNS  dapat  dikatakan  cukup  efektif  karena setiap  bulannya  selalu  menunjukkan  angka  peningkatan,  hanya  saja  pada  bulan Juli 2016 dan Maret 2017 yang mengalami penurunan. Hasil Keefektifitasan Surat Keputusan  BAZNAS  Banyuwangi  No:  KP.BAZNAS/BWI/A.01.SK/30/2016 Tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infaq,  Sedekah  ditingkat  kecamatan  dalam pengumpulan  zakat  profesi  di  UPZ  Kecamatan  Cluring  dapat  dikatakan  cukup efektif,  berdasarkan  banyaknya  frekuensi  yang  selalu  menjawab  sangat  efektif dan  efektif,  sangat  efektif  sebesar  34,77%,  efektif  sebesar  51,81%,  tidak  efektif sebesar 13,13% dan sangat tidak efektif sebesar 0,29% dari 77 responden.
2. Solusi  untuk  mengatasi  kendala  kendala  tersebut  yaitu  adanya  sanksi  yang diberikan  jika  PNS  tidak  mengeluarkan  zakat  profesi, adanya  sosialisasi,  adanya tenaga  ahli  yang  memadai,  adanya  kerjasama  dengan  lembaga  lain,  dan  adanya perubahan teknologi sesuai dengan perubahan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Aibak, K. 2009. Kajian Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: Teras.
Ambar  Teguh  Sulistiyani.  2004. Kemitraan  dan  Model-model  Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Banyuwangi.  2014-2015. Statistik  Daerah Kecamatan Cluring . Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
Badudu. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2014. Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah). Bandung: CV Pustaka Setia. Departemen  Agama  RI,  2014. Al-Hikmah  (Al-Qur’an  dan  Terjemahnya). Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2007. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Diah. April. 2017. Haul ketujuh: Berdayakan Ekonomi Pondok. AULA, hlm. 92. Didin  Hafidhuddin.  2002. Zakat  dalam  Perekonomian  Modern .  Jakarta:  Gema Insani.
FEBI  IAIDA  Blokagung.  2017. Pedoman  Penelitian  Skripsi. Blokagung:  IAIDA Blokagung.
Hadi, Sutrisno. 2004. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 184 Vol.4 / No.2: 167-184, Juli  2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Humas dan Protokol. 2016. Banyuwangi.go.id/berita-daerah/baznas-targetkan-rp-3- miliar-perolehan-zakat-dari-pns.html, (diakses pada 7 April 2017).
Humas  dan  Protokol.  2016. Banyuwangi.go.id/berita-daerah/baz-kabupaten- banyuwangi-efektif-entaskan-kemiskinan.html, (diakses pada 7 April 2017). Muhammad.  2002. Zakat  Profesi,  Wacana  Pemikiran  dalam  Fiqih  Kontemporer. Jakarta: Penertbit Salemba Diniyah.
Mujahidin, Akhmad. 2007. Ekonomi Islam , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Bandung: Ghalia Indonesia.
Nurhayati Sri dan Wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia , Jakarta: Salemba Empat.
Ridho, M. Taufik. 2002. Zakat profesi dan Perusahaan. Ciputat: IMZ.
Risya, Subki. 2009. Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan . Jakarta: PP. LAZIS NU. Rofiq,  A. Fiqh  Kontekstual:Dari  Normatif  ke  pemaknaan  Sosial. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan LSM Damar Semarang, 2004.
Sayyid Sabiq. 2010. Fiqih Sunnah 1. Jakarta: Al-I’tishom.
Sedarmayanti.  2009. Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja. Bandung: Mandar Maju.
Sudarman, Danim. 2004. Motivasi Kepemimpinan dan Efektvitas Kelompok. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta.
Sujadi  F.X.  1990. O  &  M  Penunjang  Keberhasilan  Proses  Management, Jakarta: CV. Masagung.
Syafa’at,  Abdul  Kholiq  &  Lely  Ana  Ferawati  Ekaningsih.  2015.  Potensi  Zakat, Infaq,  Shodaqoh  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Jurnal  Penelitian.  Al  Iqro’. Vol. 9, No. 1, Juni 2015.
Taklif  Al  Khafid  Bin  Khajar  Al  Ngasqolani.  773-852  hijriyah. Buluggul  Marom. Semarang: Karya Thoha putra.
Tim  Kajian  Keislaman  Nurul  Ilmi.  2012. Buku  Induk  Terlengkap  Agama  Islam . Yogyakarta: Citra Risalah.
Umer Chapra. 2001. The Future of Economic: An Islamic Perspective , terj. Amdiar Amir. Dkk. Jakarta: Shari’ah Economics and Banking Institute.
Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2011. Tentang  Pengelolaan  Zakat. Presiden Republik Indonesia.