## SENGKETA LAHAN DI PUNCAK SIOSAR 2000 :  PENYELESAIAN BERDASARKAN ANALISA  PENDEKATAN HUKUM DAN SOSIAL

## Oleh
Brema Risdianto Sembiring 1)
T. Riza Zarzani 2)
Henry Aspan 3)
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 1,2,3)
E-mail:
bremasembiring@gmail.com 1)
trizazarzani@gmail.com 2)
henryaspan@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Legal Issues Dispute is a problem that cannot be avoided in social life. Where disputes can occur  in  almost  all  aspects  of  life.  Plantation  land  disputes  between  local  communities  or indigenous  peoples  with  private  companies  or  State-Owned  Enterprises  (BUMN)  as  license holders for plantation businesses in the  form of plantation business use rights issued by the National Land Agency (BPN) are very common in Tanah Karo. One of the land disputes that occurred in Karo Regency was the land dispute between PT BUK (Bit Unggul Karbiotek) and Puncak Siosar 2000 farmers. secondary data supported by primary data. This study aims to find a solution to the problem regarding the settlement of the 2000 Peak Siosar land dispute between the community and PT BUK through legal and social approaches.
Keywords: Land Disputes, Legal and Social Approach

## ABSTRAK
Persoalan Hukum Sengketa merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan  bermasyarakat.  Dimana  sengketa  dapat  terjadi  dalam  hampir  seluruh  aspek kehidupan.  Sengketa  lahan  perkebunan  antara  masyarakat  sekitar  atau  masyarakat  adat dengan perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  sebagai pemegang ijin dari  usaha  perkebunan  dalam  bentuk  Hak  Guna  Usaha  perkebunan  yang  dikeluarkan  oleh Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  sudah  sangat  sering  terjadi  di  Tanah  Karo.  Salah  satu sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Karo yakni Sengketa lahan PT  BUK ( Bibit Unggul Karbiotek  )  dengan  petani  puncak  siosar  2000.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  spesifikasi penelitian  deskriptif  analitis,  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan  didukung  oleh  data  primer.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mendapatkan  pemecahan masalah mengenai penyelesaian sengketa lahan puncak siosar 2000 antara masyarakat dengan PT BUK melalui pendekatan hukum dan sosial.
Kata Kunci : Sengketa Lahan, Pendekatan Hukum dan Sosial

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  Undang  –  Undang  dimana tanah  merupakan  asset  yang  sangat berharga.  Bagi  sebuah  bangsa,  dimana tanah  memegang  peranan  penting  yang
mampu  menunjukkan  kedaulatan  bangsa yang  bersangkutan.  Adapun  Persoalan Pengambil  alihan  tanah  oleh  bangsa  lain akibat  penjajahan  serta  banyaknya  konflik pertanahan  yang  timbul  di  dalam  negeri
akan  berdampak  negatif  bagi  pertumbuhan ekonomi,  sosial  dan  politik  dari  negara yang bersangkutan.
Sebelum UUPA diberlakukan, hukum  tanah  yang  berlaku  di  Indonesia masih  merupakan  hukum  tanah  warisan pemerintah  Hindia  Belanda.  Pada  masa  ini filosofi  tanah  yang  dianut  adalah:  “Bumi, air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.”  Filosofi  ini  masih berlaku  hingga  UUPA  diundangkan,  yaitu pada  tanggal  24  September  1960.  Sesudah berlakunya  UUPA,  hukum  tanah  nasional yang  berlaku  adalah  hukum  tanah  yang mengatur  jenis-jenis  hak  atas  tanah  dalam dalam  aspek  perdata  dan  dalam  aspek administrasi  yang  berisi  politik  pertahanan nasional yang semuanya itu bertujuan akhir pada penciptaan unifikasi hukum pertahanan  di  Indonesia.  UUPA  sebagai hukum  agrarian  nasional  desaineer  dari hukum adat.
Ketentuan tentang kepastian hukum ha  katas  tanah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang pendaftaran  Tanah.  Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas tanah  sebagaimana  yang  di  amanatkan UUPA  mengandung  dua  dimensi  yaitu kepastian  obyek  atas  tanah  dan  kepastian subyek  atas  tanah.  Salah  satu  indikasi kepastian obyek atas tanah, yaitu menetapkan data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan  bidang-bidang  tanah,  letak  dan batas-batas  tanah.  Sedangkan  kepastian subyek  diindikasikan  dari  nama  pemegang hak  atas  tanah  tercantum  dalam  buku pendaftaran tanah pada instansi pertanahan. Secara  ringkas,  Salinan  dari  peta  dan  buku pendaftaran  tanah  tersebut  di  kenal  dengan sebutan  Sertifikat  Tanah.  Sertifikat  Tanah merupakan  suatu  tanda  bukti  hak  atas bidang-bidang  tanah  yang  dipunyai  dari hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf
, tanah negara, dan tanah tanggungan.
Untuk  berbagai  aspek  kehidupan orang  membutuhkan  tanah,  tanah  sangat penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena tanah  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup manusia.  Dalam  perkembanhan  kehidupan masyarakat  saat  ini,  selalu  berhubungan dengan  konflik,  terutama  konflik  dalam kepemilikan  tanah.  Dengan  beragamnya konflik yang terjadi, tentunya konflik tidak selalu  dapat  diselesaikan  dengan  waktu yang  singkat.  Dalam  proses  penyelesaian sengketa,  salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  yaitu  melalui  upaya  mediasi. Penyelesaian sengketa memalui cara mediasi  merupakan  pemecahan  masalah dengan  tujuan  mencapai  kesekapakan  para pihak  yang  bersengketa  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan  tanda  ada  pihak  yang merasa  dirugikan.  melalui  pihak  penengah atau  yang  biasa  di  sebut  mediator,  dan tentunya  dilakukan  di  luar  pengadilan  atau tanpa jalur hukum ( non litigasi).
Pada  awal  tahun  2022,  tepatnya  3 Februari  2022  Presiden  Joko  Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di  Lapangan  Sudirman,  Kabupaten  Dairi. Dalam  kesempatan  tersebut,  presiden mengaku  sering  mendengar  adanya  kasus sengketa tanah, khususnya daerah Sumatera  Utara.  Masalah  tersebut  tidak kunjung  selesai  lantaran  masyarakat pemilik  tanah  sah  tidak  memegang sertifikat. "Di  Sumut  ini  banyak  sekali yang sengketa. Di sekitar Medan ini tanya pak  Gubernur,  banyak  sekali  karena enggak rampung-rampung, karena enggak megang ini (sertifikat). Tapi merasa sudah menduduki  20  tahun  15  tahun,"  katanya saat  membagikan  penyerahan  sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi.Jokowi menjelaskan dengan adanya sertifikat tanah, warga bisa membela  diri  saat  ada  pihak  lain  yang berusaha untuk mengklaim lahan. Saat ini, pemerintah  terus  berusaha  melakukan percepatan penerbitan sertifikat tanah. Dia menuturkan  pemerintah  sudah  berhasil menerbitkan  sebanyak  8  juta  sertifikat tanah  per  tahunnya  dan  akan  terus
ditingkatkan  jumlahnya.    Berdasarkan latat  belakang  tersebut  penulis  tertarik untuk  menulis  mengenai  sengketa  lahan puncak siosar 2000 yang sudah berlangsung cukup lama.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada Penejelasan sebelumnya dimana sengketa tanah adalah permasalahan  yang  timbul  karena  adanya konflik  kepentingan  atas  tanah.  Sengketa tanah  tidak  dapat  dihindari  dizaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam  bidang  penggunaan  tanah  untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama  kepastian  hukum  didalamnya. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah  untuk  penyelesaian  sengketa tanah  dengan  cepat  guna  menghindari penumpukan  sengketa  tanah,  yang  mana dapat merugikan masyarakat karena tanah tidak  dapat  digunakan  karena  tanah tersebut dalam sengketa.
Pada  dasarnya  pilihan  penyelesian sengketa  dapat  dilakukan  dengan  2  (dua) proses. Penyelesaian proses melalui litigasi  di  dalam  pengadilan,  dan  proses penyelesaian  sengketa  melalui  kerja  sama (    kooprartif  )  diluar  pengadilan.  Proses litigasi biasanya menghasilkan kesepakatan  yang  bersifat  advirsial  yang belum  mampu  merangkul  kepentingan bersama,  cenderung  menambah  masalah baru,  lamban  dalam  penyelesaiannya. Sebaliknya melalui proses diluar pengadilan  menghasilkan  kesepakatan yang bersifat “win-win solution’, menyelesaikan koprehensif
dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.
Upaya penyelesaian hukum mengenai perselisihan atau sengketa tanah diatur dalam Perpres No. 20/2015 tentang Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Pasal 3  angka  3  dan  4  tersebut  menyatakan bahwa  kepala  BPN  mempunyai  tugas melakukan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan  masyarakat  serta  di  bidang pengaturan,  penataan,  dan  pengendalian
kebijakan  pertanahan.  Mengingat  negara Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan kehidupan  masyarakat  sebagai  warga negara  harus  mengikuti  hukum  yang berlaku.
Penyelesaian  sengketa  tanah  pada umumnya  ditempuh  melalui  jalur  hukum yaitu  pengadilan.  Kasus-kasus  berkenaan dengan pelanggaran peraturan landform (penataan ulang
struktur penguasaan dan pemilikan tanah) penegakan  hukumnya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya.  Dalam  Keputusan  Kepala BPN  RI  Nomor  34  tahun  2007  tentang
Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
diadakan  perbedaan  antara  sengketa  dan konflik.  Sengketa  adalah  perbedaan  nilai, kepentingan,  pendapat,  dan  atau  persepsi antara  orang  perorangan  dan  atau  badan hukum  (  privat  atau  publik)  mengenai status  kepemilikan  dan  atau  status penggunaan, atau penggunaan atau pemanfaaatan  atas  bidang  tanah  tertentu, atau  status  Keputusan  Tata  Usaga  Negara menyangkut  penguasaan,  kepemilikan, dan  penggunaan  atau  pemanfaatan  atas bidang tanah tertentu.
Adapun  konflik  adalah  perbedaan nilai,  kepentingan,  pendapat,  dan  atau persepsi  antara  warga  atau  kelompok masyarakat  dengan  badan  hukum  (  privat atau publik ), masyarakat dengan masyarakat  mengenai  status  penggunaan dan  atau  status  kepemilikan  dan  atau pemanfaatan  atas  bidang  tanah  tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan
Tata
Usaha Negara menyangkut penguasaan, kepemilikan dan atau penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah  tertentu,  serta  mengandung  aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Salah satu sengketa lahan perkebunan  yanh  terjadi  adalah  di  Jawa Barat,  sengketa  lahan  perkebunan  antara masyarakat  petani  perkebunan  teh  dengan yang  menempati  lahan  kebun  Walatra Pengalengan  milik  Perseroan  Terbatas
Perkebunan  Nusantara  (PTPN)  VII.  Oleh karena  itu  untuk  menyelesaikan  sengketa pertanahan  antara  petani  perkebunan  teh Pangalengan  Kabupaten  Bandung  yang menempati  lahan  perkebunan  Walatra milik PTPN VIII harus melalui pendekatan  hukum  dan  sosial,  yaitu pemerintah  memberikan  tanah  pengganti beserta  bangunan  permanen  yang  layak ditempati  yang  strategisnya  sama  dengan perkebunan teh Walatra yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Bandung, seandainya  masyarakat  tetap  tidak  mau untuk  direlokasi  ke  tanah  pengganti beserta  bangunan  permanennya,  maka tanah pengganti beserta bangunan permanen  tersebut  diberikan  kepada PTPN  VIII  dengan  status  hak  atas  tanah yang  bersifat  sementara.  Pemerintah Kabupaten  Bandung  dapat  memungut uang  sewa  kepada  masyarakat  pengungsi yang  tidak  mau  direlokasi  tersebut, seandainya PTPN VIII tidak mau mengambil tanah pengganti beserta bangunan permanen  yang disediakan oleh pemerintah  Kabupaten  Bandung  tersebut, maka  uang  sewa  dari  masyarakat  yang mendiami  perkebunan  Walatra  menjadi hak dari PTPN VIII.
Dalam penyelesaian sengketa perkebunan pemerintah harus dapat menyediakan  ruang  terhadap  peran  aktif partisipasi masyarakat baik terhadap akses sumber  daya  alam  maupun  terhadap kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah terkait  pengelolaan  sumber  daya  agraria. Dalam Pasal 4 TAP MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya
Alam  terkandung  asas  partisipasi.  Asas partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan, pelaksanaan, pengawasan, dan atau pengendalian  dari  suatu  aturan  hukum. Hal  ini  terkait  dengan  filosofi  mengenai demokrasi,  government  from  the  people by the people for the people.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara  dan  observasi.  Penelitian empiris  digunakan  untuk  menganalisis hukum  yang  dilihat  sebagai  perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat  yang  selalu  berinteraksi  dan berhubungan
dalam
aspek kemasyarakatan.
Sedangkan  menurut  Soerjono  Soekanto dan  Sri  Mamuji  “  penelitian  hukum empiris  yaitu  suatu  metode  penelitian hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta hukum empiris yang diambil dari perilaku manusia,  baik  perilaku  verbal  yang didapat melalui wawancara maupun perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui pengamatan  langsung.  Penelitian  empiris juga  digunakan  untuk  mengamati  hasil dari  perilaku  manusia  yang  berupa peninggalan fisik berupa arsip.
Menurut  Soegiyono  metode  penelitian kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan pada postpositivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek  yang  alamiah,  (  sebagai  lawannya adalah  eksperimen  )  dimana  penelitian adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna dari generalisasi.
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan pendekatan  kualitatif  yaitu  suatu  cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  analitis, yaitu  data  yang  dinyatakan  secara  tertulis atau  lisan  serta  tingkah  laku  yang  nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
Penelitian  ini  disebut  sebagai penelitian  hukum  empiris  karena  penulis melakukan  pengamatan  untuk  melihat proses
perkembangan penyelesaian sengketa  lahan  puncak  siosar  2000, informasi maupun fakta lapangan terhadap
permasalahan tentunya akan dikorelasikan
pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## 4. ANALISA DAN HASIL
Kasus  sengketa  lahan  siosar pucak 2000 berawal dari aduan kelompok tani Setia Kawan Kabupaten Karo tentang dugaan praktek mafia pertanahan, kriminalisasi  petani  dan  penyerobotan hutan  milik  negara  oleh  PT  Bibit  Unggul Karbiotek di puncak 2000, siosar, Kecamatan  Tigapanah,  Kabupaten  Karo,
Sumatera Utara. Mangsi Peranginangin menjelaskan  bahwa  dirinya  menjabat Kepala  Desa  Kacinambun  sekitar  23 tahun.” Saya berada di Desa  Kacinambun pada tahun
1958.Tanah
yang dipersalahkan  perladangan  Pancur  Batu sekarang  namanya  Puncak  2000.  Batas Timur  persawahan  Pancur  Batu.  Sebelah Barat berbatasan hutan. Selatan berbatasan dengan  parit  perladangan  ternak  Kerbau. Sebelah  Utara  perbatasan  perladangan Kacinambun,”  katanya.  Ia  menambahkan perladangan  di  Desa  Kacinambun  begitu luas  dan  semak  belukar  dan  belum  ada sarana  jalan.  Pada  waktu  itu  para  warga dan  Simantek  Kuta  bermusyawarah  di Desa Kacinambun untuk mencari investor pembukaan  jalan  yang  memiliki  dana untuk pembangunan jalan, Dan pembukaan jalan dilaksanakan oleh Kongsi  Tarigan.  “Pada  tahun  2018,  para warga kampung sepakat sebagai kompensasi  atas  pembangunan  jalan  atas pengganti biaya Kongsi Tarigan diberikan tanah  seluas  sekitar  100  hektar.  Sebab dana masyarakat tidak ada untuk pengganti  biaya  jalan,”  ungkapnya.
Selanjutnya,  Kongsi  Tarigan  menjual tanah  seluas  sekitar  100  hektar  kepada Ibrahim Isak selaku pembeli pertama. Dan dibeli  oleh  Mujianto  selaku  pemilik  PT BUK.  “Saya  mengetahui  ada  pengukuran ulang  tahun  2010  dari  pihak  Badan Pertanahan  Tanah  soal  HGU  milik  PT BUK untuk mengukur ulang soal tanah di Desa Kacinambun ,” ungkapnya.
Sementara Saksi lainnya, Kasman Tarigan
mengatakan”  tanah  di  Kacinambun  ini luas  dan  semak  belukar  dan  ada Perladangan  untuk  ternak  Kerbau.  Selaku Ketua  Perjalangan  pada  waktu  itu,  orang tua  saya  sendiri,  Gepong  Tarigan.  Dan pada saat itu, ada kesepakatan masyarakat serta musyarawah
Simantek Kuta Kacinambun,  Perangin-Angin  mergana, Kalimbubu  Ginting  mergana  dan  anak beru  Tarigan  mergana  untuk  perbaikan jalan.Lantas  dicari  siapa  pemilik  modal untuk  perbaikan  jalan  itu  dan  sanggup dilaksanakan Kongsi Tarigan. Atas
kesepakatan
masyarakat sebagai kompensasi  perbaikan  jalan  itu  diberikan lahan  sekitar  100  hektar  untuk  Kongsi Tarigan.
Selanjutnya Kongsi Tarigan menjual  kembali  kepada  Ibrahim  Isak. Dan  diteruskan  dijual  kepada  Mujianto hingga saat ini,” ungkap Tarigan ini dalam kesaksiannya.  Dalam  sengketa  tersebut, Bupati Karo juga sudah menerbitkan Surat Nomor:  503/1526/DPMPTSP/2021,  pada 30  Juli  2021  yang  ditujukan  kepada Direktur  PT  BUK  agar  menghentikan seluruh  kegiatannya  di  Puncak  2000, sampai ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Komisi  II  DPR  RI  menerima aduan Kelompok Tani Hutan Setia Kawan Kabupaten  Karo  tentang  dugaan  praktek mafia pertanahan, kriminalisasi petani dan penyerobotan  hutan  milik  negara  oleh  PT Bibit Unggul  Karobiotek di Puncak 2000, Siosar,  Kecamatan  Tigapanah,  Kabupaten Karo,  Sumatera  Utara."Kami  datang  ke sini  berupaya  menggali  pokok-pokok permasalahan pemberantasan mafia pertanahan  di  Provinsi  Sumatera  Utara," ungkap  Wakil  Ketua  Komisi  II  DPR  RI Junimart  Girsang  usai  meninjau  tanah sengketa  di  Puncak  2000,  Karo,  Sumut, Senin  (27/9/2021).  Setelah  melakukan peninjauan  dan  berdiskusi  dengan  pihak PT  Bibit  Unggul  Karobiotek  dan  kuasa hukum  Poktan  Hutan  Setia  Kawan, Junimart  menilai  konflik  pertanahan terjadi  karena  ketidaklengkapan  informasi
yang  didapat  masyarakat.  "Kami  terima kuasa  hukum  Poktan  menyangkut  klaim masyarakat  bahwa  tanah  HGU  terindikasi diambil  sebanyak  21  hektar,  tetapi ternyata  ada  9,1  hektar  yang  tidak  masuk HGU. Ini yang menjadi sengketa sesungguhnya,  dan  menjadi  kewajiban DPR  menyikapi  ini.  Kami  dari  Komisi  II berharap ini bisa clear dengan pengukuran ulang HGU," ungkapnya.
Berdasarkan paparan yang disampaikan  BPN/ATR  Provinsi  Sumut, sambung  Junimart,  PT  Bibit  Unggul Karobiotek  adalah  pemegang  sertipikat HGU  Nomor  1  Tahun  1997  seluas  89,5 hektar. "Disampaikan
Kakanwil
ATR/BPN,  Penerbitan HGU  sudah  sesuai dengan  aturan  yang  ada,  bahkan  sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Kehutan,  Kanwil  Pertanian  dan  dinas lain," tuturnya. "Ini tinggal bagaimana kita bisa  menyelesaikan  konflik  tanah  antara masyarakt kelompok tani dengan PT Bibit Unggul  Karobiotek.  Saya  menyarankan, dilakukan  pengukuran  ulang  kembali terhadap  HGU,"  sambungnya.  Diketahui, sengketa  pertanahan  ini  sedang  duduk  di tingkat  pengadilan  tinggi  secara  pidana dan  perdata.  Namun,  Komisi  II  DPR  RI tidak  akan  mencampuri  substansi  perkara atau  pengadilan.  "Kalau  ada  pengadilan menyangkut  pertanahan  segala  proses penyidikan, penyelidikan tingkat kepolisan harus di- hold menunggu keputusan di pengadilan," ucapnya.
Terakhir,  Legislator  Fraksi  PDI- Perjuangan  itu  minta  konflik  tanah  ini diselesaikan  secara  damai,  mengingat program  Presiden  Joko  Widodo  untuk mengenjot pertumbuhan dengan menciptakan iklim investasi. "Agar investor  mau  melakukan  invest,  segera mediasi.  Agar  investor  bisa  memberi sumbangsih  untuk  Karo  tanpa  merugikan hak masyarakat," tutupnya.
Dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia menyebabkan masyarakat melakukan  penyerobotan  lahan  ( land occupation ). Aksi penyerobotan ini
disebabkan  oleh  dua  hal.  Pertama,  karena masyarakat  tidak  memiliki  tanah,  dan kedua  karena  adanya  tanah  pemerintah yang  diterlantarkan  sehingga  masyarakat memanfaatkan  tanah  tersebut.  Aksi-aksi okupasi tanah (land occupation) ini sangat populer saat ini dikalangan aktivis agraria dengan istilah (reclaiming) dilakukan atas tanah-tanah  yang  pernah  menjadi  tanah garapan  penduduk,  tetapi  akibat  praktik penindasan, tanah tersebut menjadi bagian dari  perkebunan  besar  yang  disebut perhutani,  dan  proyek  pemerintah  atau perusahaan besar lainnya. Tindakan penggarapan/okupasi  (kembali)  ini  tentu adalah  kontroversial.  Pihak  yang  tidak menyetujui tindakan ini, biasa menyebutnya  dengan  istilah  penjarahan artinya  mengambil  secara  beramai-ramai yang  bukan  haknya.  Penyebab  dari  aksi penjarahan  pada  umumnya  bermula  dari hilangnya  idealisme  sebagai  akibat  dari krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  dan kesulitan  mencari  sumber  nafkah  yang diyakini  memberi  harapan  masa  depan lebih  baik.  Kondisi  yang  muram  ini biasanya  dimanfaatkan  oleh  provokator yang  berdalih  akan  memperjuangkan perbaikan nasib rakyat kecil demi menegakkan  keadilan  dan  kebenaran, telah menimbulkan gerakan masa liar dan emosional  yang  secara  apriori  menolak setiap  penjelasan  yang  disampaikan  oleh aparatur pemerintah.Oleh karena itu, yang diperlukan  dalam  pembaruan  agraria adalah  pemberdayaan  masyarakat  atau yang dikenal dengan istilah landreform by leverage. Dalam kondisi pasar politik yang bagaimanapun, jika posisi tawar masyarakat sekitar perkebunan atau petani perkebunan kuat, maka hasil-hasil pembaruan  agraria  sebelumnya  tidak begitu saja mudah dibalikan.  Dalam  Pasal 4  TAP  MPR  No.  IX/MPR/2001Tentang Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  terkandung  asas partisipasi. Asas partisipasi dapat dimaknai  sebagai  keterlibatan  masyarakat dalam pembuatan, pelaksanaan, pengawasan,  dan  atau  pengendalian  dari
suatu aturan hukum. Hal ini terkait dengan filosofi  mengenai  demokrasi, government from  the  people  by  the  people  for  the people. Ke  depan  BPN  tidak  lagi memberikan  HGU  kepada  swasta  diatas tanah negara, sedangkan apabila perusahaan swasta mengajukan HGU hasil dari  pembebasan  lahan  dari  masyarakat, maka  ada  pembatasan  dari  segi  luas  dan jangka waktu, sehingga seharusnya pemerintah dapat mencegah transaksi jual beli  tanah  oleh  perusahaan  dengan cakupan  wilayah  luas  dan  ke  depannya tidak  dilagi  dilakukan  perpanjang  dan pembaruan  HGU  perkebunan  oleh  swasta walaupun dari hasil pembebasan lahan dari masyarakat karena swasta sudah mengambil  keuntungan  dari  pengelolaan HGU  perkebunan  untuk  sekian  jangka waktu tertentu. Dengan tidak diperpanjang dan diperbaharui HGU perkebunan swasta,  maka  tanahnya  tersebut  otomatis dikuasai  oleh  negara,  sehingga  ketentuan HGU  sebagai  hak  atas  tanah  sementara dengan  adanya  batas  waktu  pengelolaan dapat  ditegakkan  karena  selama  ini  HGU tidak  ada  bedanya  dengan  hak  milik, karena  dalam  praktek  pemegang  HGU dapat memperpanjang kemudian memperbarui,  kemudian  setelah  jangka pembaharuan  habis  dapat  memperpanjang lagi seperti semula sehinga berulang terus seperti itu sehingga pemegang HGU dapat menguasai  HGU  perkebunan  selamanya seakan-akan  tidak  ada  jangka  waktu. Dengan  dibatasinya  akses  swasta  kepada perkebunan  HGU  diharapkan  tidak  ada lagi  perusahaan  atau  perorangan  yang menguasai tanah ribuan hektar, sedangkan di  lain  pihak  banyak  masyarakat  petani perkebunan  yang  tidak  memiliki  tanah. Apabila  hal  tersebut  masih  terjadi  maka akan  sangat  rentan  untuk  terjadi  sengketa perkebunan.  Dengan  tidak  diberikannya HGU kepada swasta diharapkan
pemerintah  dapat memperkuat keberadaan PT. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara sebagai  aset  negara  dan  di  lain pihak masyarakat juga mendapatkan tanah untuk  digarap,  sehingga  dua  kepentingan
dan  dua  paradigma  yang  berbeda  tersebut dapat  disatukan  untuk  mensejahterakan seluruh  masyarakat.  Kebijakan  lain  yang dapat  dilakukan  pemerintah dalam rangka pembaruan agraria adalah menata kembali penguasaan dan pemilikan tanah perkebunan  dengan  menjalankan  program land distribution.
Untuk  menyelesaikan  sengketa perkebunan, pemerintah sebaiknya menjalankan  program  reformasi  agraria dengan  membagi-bagikan  tanah  negara bebas  yang  berada  disekitar  perkebunan untuk digarap oleh masyarakat sekitar, hal ini  dilakukan  supaya  tidak  adanya ketimpangan  dalam  penguasaan  tanah antara  masyarakat  dengan  perusahaan perkebunan.
Tanah  yang  dibagi-bagikan  oleh pemerintah  sebaiknya  bukan  tanah  yang sedang  dikuasai  oleh  PT.  Perseroan TerbatasPerkebunan  Nusantara  (PTPN) untuk menjaga  aset pemerintah agar tidak hilang, sehingga tanah-tanah yang diberikan adalah tanah negara bebas yang tidak  dimanfaatkan  atau  sebagian  tanah HGU  yang  dikuasai  oleh  perusahaan swasta.

## 5. SIMPULAN
Lahan  Siosar  Puncak  2000  yang sedang menjadi sengketa antara masyarakat  dan  PT  BUK  sangat  alot dalam proses
penyelesaiannya, dikarenakan  PT  BUK  (Bibit  Unggul Karbiotek)  sendiri  memang  memiliki HGU  yang  tercatat  dan  terdaftar  sejak tahun  1997.  Dalam  kasus  sengketa  ini masyarakat  menuding  PT  BÜK  hanya mengambil  21  hektar  tanah  di  puncak siosar  2000  yang  tidak  terdaftar  dalam HGU  PT  BUK(Bibit  Unggul  Karbiotek), setelah di cek kembali ternyata hanya ada 9,1 hektar tanah yang tidak terdafar dalam HGU. Ini yang menjadi sengketa sesungguhnya,  dan  menjadi  kewaiban DPR menyikapi ini.
Komisi  II  memberi  alternative  solusi dalam sengketa lahan siosar puncak 2000, yakni  melakukan  pengukuran  ulang  HGU
PT BUK(Bibit Unggul Karbiotek). Melalui  alternatif  tersebut  diharapkan permasalahan yang terjadi antara masyarakat  puncak  siosar  2000  dan  PT BUK  (Bibit  Unggul  Karbiotek)  dapat segera  tuntas.  Sampai  saat  ini  belum  ada penyelesaian  untuk  kasus  sengketa  tanah Lahan puncak siosar 2000.

## 6. DAFTAR PUSTAKA.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persaa, 2003), h, 43 Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia , Sejarah Pembentukan
Undangundang  Pokok  Agraria,  Isi dan Pelaksanaannya, 1999.
Fajar,  Mukti  &  Yulianto  Achmad.  (2010)
Dualisme Penelitian Hukum Empiris  &  Normatif .    Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 280. Imam Budilaksono “DPR minta Kementrian  ATR/BPN  selesaikan konflik  lahan”  (antaranews.com,
2022)
KHL  “  Jokowi:  Banyak  Sekali  Sengketa Tanah  di  Sumut”  (  Mediacom.id,
2022)Sugiyono. 2010.
Metode Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif,
dan R&D . Bandung : PT Alfabet Mudjiono  ,  2007,  “Alternatif  Penyelesaian
Sengketa  Pertanahan  Di  Indonesia Melalui Achmad  Yulianto,  Dualisme  Penelitian Hukum  Normatif  &  Empiris  ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
h, 192.
Nurhasan  Ismail  dkk,  “Penjabaran  Asas-
Asas Pembaruan Agraria Berdasarkan Tap MPR No. IX/MPR/2001  Dalam  Perundang-
Undangan  Di  Bidang  Pertanahan”, Jurnal  Mimbar  Hukum  Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, Volume  22,  Nomor  2,  Yogyakarta, Juni 2010, hlm. 365. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Redaksi  “Sidang  Sengketa  Tanah  Siosar Digelar,  Agendanya  mendengarkan
keterangan saksi tergugat” ( TuntasOnline.com, 2022)
Redaksi,  “Junimart  Girsang  :  Harus  ada
kepastian hukum tanah untuk rakyat”  (dpr.go.id,2022)
Revitalisasi  Fungsi  Badan  Peradilan”  , JURNAL  HUKUM  NO.  3  VOL.14 JULI 2007: 458 – 473.