ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 199
STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS UMKM PADA BPRS UMMU DI BANGIL PASURUAN
Nila Safira Ramadhanty
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Email: nilasafira2398@gmail.com

## Renny Oktafia
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Email: renny.oktafia@umsida.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  strategy  of  developing  financing  products  in  an  effort  to increase  the  capacity  of  micro,  small  and  medium  enterprises  (MSMEs)  at  Islamic  people’s financing  bank  (BPRS)  UMMU  in  Bangil  Pasuruan.  This  type  of  research  uses  qualitative methods. Data sources used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews and documentation. The results of this study ate the existence of BPRS UMMU in Bangil Pasuruan is very beneficial for the community especially thosr who have small an medium micro businesses because with the financing can help in terms of capital, increase the capacity to trade and help sustain the economy in Bangil Pasuruan.
Keywords: Financing, BPRS, MSMEs

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi  pengembangan  produk  pembiayaan  dalam upaya  peningkatan  kapasitas  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  pada  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  UMMU  di  Bangil  Pasuruan.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif. Sumber data yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  adalah  keberadaan  BPRS  UMMU  di  Bangil  Pasuruan  sangat bermanfaat  bagi  masyarakat  khususnya  yang  mempunyai  usaha  mikro  kecil  menengah  karena dengan  adanya  pembiayaan  dapat  membantu  dari  segi  permodalan,  meningkatkan  kemampuan berdagang dan membantu menopang perekonomian di Bangil Pasuruan.
Kata Kunci: Pembiayaan, BPRS, UMKM.

## Dasar Pemikiran
Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang berdiri pada tanggal 1  November  1991  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  yang memungkinkan  berdiriya  bank  dengan  melakukan  kegiatan  usahanya  berlandaskan prinsip  syariah  (Syahreni,  2014).  Akan  tetapi  mulai  beroperasinya  Bank  Muamalat
200 │ Nila Safira Ramadhanty, Renny Oktafia, STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK….. ....
Indonesia  (BMI)  ini  pada  tanggal  1  Mei  1992.  Keberadaan  BMI  semakin  diperkuat dengan  munculnya  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  secara  konstitusi  tentang Perbankan, yang mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat  (c)  menyatakan  bahwasanya  salah  satu  usaha  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) menyediakan  Pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai  dengan ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  pemerintah.  Menanggapi  Pasal  tersebut, pada  tanggal  30  Oktober  1992  pemerintah  sudah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah (PP) No. 7 tahun 1992 terkait bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaga negara Republik Indonesia (Iska, 2012).
Berdirinya  BMI  yang  di  dalam  kegiatan  usahanya  menggunakan  prinsip  sesuai syariah  Islam,  kemudian  mulai  banyak  bermunculan  lembaga  keuangan  syariah lainnnya,  seperti  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM), Bank  BNI  Syariah,  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS)  dan  sebagainya.  Dengan  adanya  lembaga  keuangan  syariah tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat mulai dari golongan paling bawah sampai  dengan  golongan  paling  atas  guna  untuk  mengenal  serta  memanfaatkan  jasa lembaga keuangan syariah (Wiroso, 2005).
Seiring  dengan  perkembangan  industri  perbankan  Syariah  di  Indonesia  khususnya Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  sekarang  menjadi  lembaga  keuangan  yang sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  terutama  yang  mempunyai  usaha  untuk  membantu dalam  hal  permodalan  (Darsono,  2017).  Berdirinya  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang tidak lain  merupakan  keinginan  terkuat  di  Indonesia  dari  sebagian  besar  Umat  Islam,  serta didasari  juga  oleh  perekonomian  di  Indonesia  yang  dituangkan  dalam  berbagai kebijaksanaan  keuangan,  moneter  dan  perbankan  secara  umum.  Adapun  secara khususnya  yaitu  mengisi  peluang  terhadap  kebijaksanaan  yang  membebaskan  bank dalam  penetapan  tingkat  suku  bunga (Rate  Interest) ,  yang  kemudian  dikenal  dengan bank tanpa bunga atau bisa dikatakan tanpa riba (Darsono, 2017).
Seperti  yang  telah  diketahui  bersama,  bahwasanya  riba  merupakan  suatu  larangan bukan hanya oleh Fatwa-fatwa DSN-MUI, akan tetapi karena adanya firman Allah yang
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 201
sering kali menyebutkan terkait riba, seperti dalam Qur’an  Surah Al -Baqarah ayat 276 yang berbunyi :
ٍميِثَأ  ٍراَّفَك َّل ُك  ُّب ِحُي َلا ُ هاللّ َو ِتاَقَدَّصلا يِب ْرُي َو اَب ِهرْلا ُ هاللّ ُقَحْمَي
Artinya: “Allah  memusnahkan  riba  dan  menyuburkan  sedekah,  Allah  tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa ” (Al- Qur’an,
2019) .
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  ayat  suci  Al- Qur’an  dan  Hadits  di  atas bahwasanya Allah melarang melakukan sesuatu hal yang terkait dengan riba. Dan salah satu  lembaga  keuangan  syariah  yang  ikut  andil  dalam  perbankan  syariah  berdasarkan prinsip  syariah  dan  terlepas  dari  bunga  atau  riba  dalam  usahanya  adalah  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Keberadaan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  dalam  sistem  perbankan Indonesia  merupakan  bank  umum  yang  berlandaskan  pada  prinsip  syariah,  prinsip syariah  diartikan  sebagai  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dan pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  dan  pembiayaan  kegiatan  usaha  atau  kegiatan lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain  pembiayaan  berdasarkan prinsip  bagi  hasil  ( mudharabah ),  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal ( musyarakah ),  atau  prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh  keuntungan ( murabahah ) (Darsono, 2017).
Berikut ini Data OJK dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) mengenai komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang akurat serta terbaru di Tahun 2019 yang diakses pada tanggal 7 Juli 2020.
Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2019 Akad Januari Februari Maret April Akad Mudharabah 220.048 196.986 249.179 269.051 Akad Musyarakah 1.135.809 1.073.291 1.198.255 1.214.672 Akad Murabahah 7.711.400 7.854.630 7.912.797 7.849.489
202 │ Nila Safira Ramadhanty, Renny Oktafia, STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK….. ....
TOTAL 9.067.257 9.124.907 9.360.231 9.333.212
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, April 2020
Dengan produk beragam yang berada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan  bisa disesuaikan dengan kebutuhan  masyarakat diharapkan  bisa  membantu  sektor- sektor  yang  kecil.  Seperti  yang  telah  kita  ketahui  bahwa  perekonomian  Indonesia  ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau yang lebih kita kenal dengan usaha mikro, kecil  dan  menengah  (UMKM).  Sekilas  kita  melihat  pada  sejarah  ekonomi  Indonesia pada  tahun  1997  di  mana  pada  waktu  itu  terjadi  krisis  yang  sangat  menakutkan  bagi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha  besar saat itu satu persatu mengalami pailit dan tidak mampu meneruskan usaha karena tingkat suku bunga yang tinggi, berbeda dengan UMKM yang saat itu tetap bertahan bahkan cenderung bertambah.
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  UMMU  di  Bangil  termasuk  salah  satu Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  yang  menjalankan  pengembangan  produk pembiayaan diantaranya pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah . BPRS UMMU bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha-usaha mikro, kecil dan  menengah.  BPRS  UMMU  ini  merupakan  BPRS  yang  tumbuh  di  wilayah  bangil pasuruan  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  Islam  yang  bertujuan  di antaranya menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar syariah Islam.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  strategi  pengembangan  produk  pembiayaan  dalam  upaya  peningkatan kapasitas  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  pada  BPRS  UMMU  di Bangil Pasuruan?
2. Apa  dampak  bagi  nasabah  yang  memiliki  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  dengan  adanya  produk  pembiayaan pada  BPRS  UMMU  di  Bangil Pasuruan?
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 203

## Tinjauan Pustaka

## 1.  Strategi
Menurut  Mintzberg  strategi  merupakan  suatu  cara  dalam  mempromosikan  produk tertentu ke pasar yang telah dituju. Strategi biasanya cenderung melihat ke bawah, yaitu pada  suatu  titik  bidik,  yang  mana  produk  tertentu  bertemu  dengan  pelanggan,  serta melihat  keluar  yaitu  dengan  meninjau  berbagai  aspek  pada  lingkungan  eksternal. Strategi ialah alat untuk mencapai suatu tujuan. Pada perkembangannya, konsep terkait dengan strategi terus berkembang. Dalam hal ini dapat ditujukan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir (Rangkuti, 1997).

## 2.  Pengembangan Produk
Pengembangan  produk  adalah  suatu  proses  dari  pencarian  ide-ide  untuk  barang- barang dan pelayanan-pelayanan baru, dan mengubahnya menjadi tambahan lain produk yang  berhasil  secara  komersil.  Alasan  dasar  perusahaan  mengembangkan  produk  baru adalah  untuk  menggantikan  item-item  yang  telah  kehilangan  minat  dari  konsumen. Pengenalan  item  baru  membantu  meningkatkan  pendapatan  dan  keuntungan  bagi perusahaan (Haris, 2017).
Seorang  ahli,  Assury  mengatakan  tentang  pengertian  pengembangan  produk  ialah suatu  aktifitas  reproduksi  terhadap  produk  yang  lebih  baik  agar  meningkatkan  daya pakai  dan  peningkatan  terhadap  produk  yang  memuskan.  Staton  juga  pernah memberikan  pengertian  tentang  pengembangan  produk,  yaitu  terfokus  kepada  aktifitas yang  berdominan  kepada  bidang  teknis  nya,  seperti  investigasi  produk,  perancangan produk  dan  memperhitungkan  segala  fungsi,  estetika  produk.  Guiltinan  juga  berkata, bahwa  yang  dimaksud  pengembangan  produk  ialah  adanya  sebuah  daya  saing  dan perubahan  teknologi  yang  mengakibatkan  sebuah  kebutuhan  dan  keinginan.  Menurut sigit ialah sebuah kegiatan reproduksi produk sebagai penyesuaian terhadap penawaran dan  penjualan  atas  keinginan  konsumen.  Armstrong  dan  Kotler  memberi  istilah  yaitu strategi  pengembangan  produk  adalah  bagian  dari  promosi  kepada  pasar-pasar  untuk pertumbuhan perusahaan (Tjiptono, 2017).
204 │ Nila Safira Ramadhanty, Renny Oktafia, STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK….. ....
Dapat  disimpulkan  dari  berbagai  penjelasan  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli diatas,  bahwa  yang  dimaksud  pengembangan  produk  adalah  sebuah  usaha  yang dilakukan  oleh  sebuah  perusahaan  untuk  meningkatkan  kualitas  produk  nya  dan  daya jual saing untuk kepuasan para pelanggan atau konsumen

## 3.  Pembiayaan
Pembiayaan secara istilah adalah suatu pemberian dana yang diberikan oleh instansi keuangan.  Adapun  secara  istilah  adalah  suatu  pemberian  dana  yang  dilakukan  oleh pihak 1 kepada pihak 2 dalam mensupport investasi yang telah direncanakan. Pengertian pembiayaan  didalam  bank  konvensional  lebih  dikenal  dengan  sebuah  istilah  kredit (Aravik, 2021). Kredit ialah ketersediaan uang atau tagihan yang bisa diperbandingkan dengan  itu, atas dasar persetujuan atau kesepakatan pinjam  meminjam  mengembalikan pinjamannya  setelah  batas  waktu  yang  disediakan  yang  disertakan  bunga  (Soemitra, 2016).
Sedangkan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  menurut  Peraturan  Bank Indonesia ialah tagihan atau penyediaan uang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan yang  dipersamakan  dengan  itu  baik  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  yang  dibiayai  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil.  Pembiayaan  yang  disamakan dengan  kredit  yang  berdasarkan  dengan  prinsip  syariah  ialah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  bisa  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  dengan  kesepakatan  atau persetujuan pinjam  meminjam  antara bank dengan pihak  lain diwajibkan kepada pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan pemberian bagi hasil atau imbalan setelah jangka waktu yang sudah ditentukan.

## 4.  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
UMKM  merupakan  singkatan  dari  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  UMKM diatur berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 205
Di  Indonesia,  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  sering  disingkat  menjadi (UMKM),  UMKM  saat  ini  dianggap  sebagai  cara  yang  efektif  dalam  mengetaskan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha  terbesar.  UMKM  merupakan  kelompok  pelaku  terbesar  dalam  perekonomian Indonesia  dan  sudah  terbukti  menjadi  pengaman  perekonomian  nasional  dalam  masa krisis,  serta  menjadi  dinamisator  pertumbuhan  ekonomi  pasca  krisis  ekonomi.  Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. UMKM  juga  menciptakan  peluang  kerja  yang  cukup  besar  bagi  tenaga  kerja  dalam negeri,  sehingga  membantu  upaya  mengurangi  pengangguran  (Partono  &  Soejono, 2002).

## 5.  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  merupakan  bank  di  dalam  kegiatan usahanya  melaksanakan  berlandaskan  prinsip-prinsip  syariah  dan  dalam  kegiatan usahanya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Berdirinya  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  berdasarkan  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dijelaskan  bahwasanya  BPRS  adalah  bank yang di dalam kegiatan usahanya melaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam kegiatannya.
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2008  tentang  Bank  Syariah  secara  khusus  sudah mengatur eksistensi Bank Syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut menyempurnakan serta melengkapi UU Nomor 10 Tahun 1998 yang belum terlengkapi. Bank  syariah  menurut  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  terdiri  dari Bank  Syariah  serta  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  Seluruh  peraturan  perundang- undangan  yang  menyebut  BPRS  dengan  sebutan  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah berganti  dengan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  karena  BPRS  dalam  kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip Islam (Susanto, 2008).
206 │ Nila Safira Ramadhanty, Renny Oktafia, STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK….. ....

## Metode Penelitian

## 1.  Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode penelitian kualitatif. Metode  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moelong, 2016).

## 2.  Tempat Penelitian
Peneliti melakukan penilitian di PT BPRS UMMU Bangil untuk mendapatkan data tentang pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mengembangkan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Penelitian  dilakukan  hanya  disatu perusahaan, karena ingin mendapatkan hasil yang maksimal untuk memenuhi data yang dibutuhkan.  Alasan  memilih  BPRS  dalam  pembiayaan  untuk  pengembangan  UMKM karena ditempat yang peneliti ketahui BPRS tersebut dekat sekali dengan pasar.
Alamat : Jl. Mangga No. 857 Kec. Bangil Kab. Pasuruan.
No. Telp : (0343) 742218

## 3.  Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Sumber Data Primer
Data  Primer  adalah  data  yang  didapatkan  dari  sumber  pertama  baik  dari individu  atau  perseorangan,  seperti  hasil  wawancara  atau  suatu  pengisian  hasil kuisioner (Umar, 2008).
2. Sumber Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  sumber  data  yang  diberikan  tidak  secara  langsung kepada  pengumpul  data  atau  peneliti,  melainkan  dikumpulkan  lewat  orang  lain ataupun  dokumen  pendukung  lain.  Data  sekunder  juga  diperoleh  dari  referensi
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 207
pustaka  yang  menjadi  bahan  acuan  dalam  penelitian  atau  dari  hasil  pemikiran lainnya (Sugiyono, 2018).

## 4.  Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Teknik  wawancara  yang  dipilih  oleh  peneliti  adalah  wawancara  terstruktur yaitu sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data sudah menyiapkan  informasi  apa  yang  akan  diperoleh  peneliti  berupa  pertanyaan  dan pilihan  alternatif  jawaban.  Wawancara  terstruktur  memberikan  pertanyaan  yang sama kebeberapa responden, sehingga peneliti  harus  memiliki  instrumen pedoman untuk pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber (Suharsaputra, 2014).
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah kumpulan dari seluruh fakta dan data dari suatu peristiwa yang  sudah  berlalu,  tersimpan  dalam  bentuk  teks  ataupun  naskah  penelitian terdahulu  (Musfiqon,  2012).  Teknik  pengumpulan  data  dokumentasi  adalah pelengkap  daripada  metode  wawancara  dengan  cara  mengumpulkan  data  melalui foto  dan  gambar  hasil  penelitian,  jurnal,  buku  dan  penelitian  sejenis  lainnya (Sugiyono, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

## 1.  Sejarah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  merupakan  bank  syariah  yang  saham terbesarnya  dimiliki  oleh  Koperasi  BMT  UGT  Sidogiri  dan  Koperasi  BMT  Maslahah. Dulunya bernama Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Untung Surapati. Setelah saham  terbesarnya  dimiliki  oleh  Koperasi  BMT  UGT  Sidogiri  dan  Koperasi  BMT Maslahah  namanya  diganti  menjadi  PT.  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  BPRS UMMU  dan  mengganti  bank  konvensional  menjadi  bank  syariah.dengan  motto Memelihara  Amanah  Meraih  Barokah  PT.  BPR  Syariah  UMMU  bertekad  untuk memberikan  layanan  bank  syariah  terbaik  kepada  masyarakat.  Perubahan  dari  sistem
208 │ Nila Safira Ramadhanty, Renny Oktafia, STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK….. ....
konvensional  membawa  berkah  sehingga  berhasil  bangkit  dari  bank  yang  merugi menjadi  bank  yang  beruntung.  Perkembangan  kinerja  keuangan  PT.  BPR  Syariah UMMU  yang  makin  baik  setelah  ditangani  oleh  manajemen  dari  Koperasi  BMT  UGT Sidogiri  dan  Koperasi  BMT  Maslahah  menghapus  sejarah  kelam  masa  lalu  saat  masih bernama Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR).
Melongok ke masa lalu, awalnya dulu bernama Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR)  Untung  Surapati  yang  didirikan  pada  tahun  1993  dengan  badan  hukum koperasi,  berdasarkan Surat Ijin Menteri  Keuangan No. KEP-161/KM.17/1993  tanggal 30  Juli  1993  dan  Departemen  Koperasi  Wilayah  Propinsi  Jawa  Timur  No. 7503/BANGWAS-II/92.  Adapun  anggota  koperasi  pada  saat  itu  terdiri  atas  4  (empat) Koperasi yaitu : (a) KPN Pemda Kabupaten Pasuruan, (b) KPN Bakti Husada Pasuruan, (c) KPN Usber KanKop Pasuruan, dan (d) KUD Sejahtera Bangil.
Memulai  usaha/operasional  pada  bulan  Nopember  1993  sampai  dengan  bulan Oktober  1994  mengalami  kerugian  sehingga  berdasarkan  hasil  keputusan  Rapat Anggota  maka  sejak  Nopember  1994  sampai  dengan  April  1995  berhenti  melakukan kegiatan  usaha.  Selanjutnya  pada  bulan  Februari  1995  diadakan  Rapat  Anggota  yang bertempat  di  Kantor  Departemen  Koperasi  Kabupaten  Pasuruan  dengan  salah  satu keputusannya  disepakati  masuknya  2  (dua)  anggota  Koperasi  yaitu  :  (a)  KSU  Bangun Jaya dan (b) KSU Estu Kertaraharja.
Berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota dimaksud maka pada bulan Mei 1995 melanjutkan  usahanya  dengan  susunan  Pengurus,  Badan  Pemeriksa  dan  Direksi  baru. Dalam perjalanannya dengan alasan  yang bisa diterima oleh anggota maka pada Rapat Anggota  Tahunan  1998  diputuskan  menyetujui  pengunduran  diri  3  Anggota  Koperasi yaitu  :  (a)  KSU  Estu  Kertaraharja  Pasuruan,  (b)  KPN  Bakti  Husada  Pasuruan,  dan  (c) KUD Sejahtera Bangil.
Susunan  Pengurus,  Badan  Pemeriksa  dan  Direksi  tersebut  di  atas  berjalan  sampai dengan  awal  tahun  1999.  Karena  mengalami  kerugian  yang  besar  sekali  maka selanjutnya  pada  tanggal  5  Pebruari  1999  diadakan  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT) dengan  salah  satu  keputusannya  menyetujui  keluarnya  KSU  Bangun  Jaya  sehingga kepemilikan berubah menjadi 2 Anggota Koperasi yaitu: (a) KPN (selanjutnya berubah
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 209
menjadi KPRI) Pemda Kabupaten Pasuruan dan (b) KPN (selanjutnya berubah menjadi KPRI).
Dengan  dua  anggota  ini  KBPR  Untung  Surapati  Bangil  sulit  berkembang dikarenakan  permodalan  yang  minim  di  satu  sisi,  disisi  lain  harus  menyelesaikan seluruh  kewajiban  kepada  Bank  Indonesia  maupun  kerugian  operasional  yang ditinggalkan oleh manajemen lama, maka harus diupayakan untuk mencari anggota baru yang  diharapkan  bisa  menyediakan  dana  (modal)  untuk  perkembangan  KBPR  Syariah Untung Surapati Bangil. Dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh Pengurus maupun Direksi sehingga dapat menarik 4 (empat) Koperasi untuk menjadi anggota.
Selanjutnya, pada tanggal 7 Pebruari 2000 diadakan Rapat Anggota Tahunan yang salah  satu  keputusannya  menyetujui  masuknya  4  Anggota  baru  yaitu  :  (a)  Koperasi BMT  MMU  Sidogiri  Pasuruan,  (b)  KUD  Sumber  Rejeki  Prigen,  (c)  KUD  Sembada Puspo, dan (d) Kopwan Kartika Candra Pandaan.
Berangkat  dari  latar  belakang  salah  satu  anggota  (pemilik  modal  mayoritas)  dari pondok pesantren dan atas kesepakatan seluruh anggota yang ada dan dikaitkan dengan daerah  dimana  KBPR  Syariah  Untung  Surapati  berada,  yaitu  kota  Bangil  sebagai  kota santri  maka diputuskan untuk merubah sistem operasional dari konvensional ke sistem syariah.
Tepatnya  pada  tanggal  25  April  2001  mendapat  Ijin  Prinsip,  dan  pada  tanggal  09 Agustus  2001  mendapat  ijin  Usaha  dari  Bank  Indonesia  Pusat  Jakarta.  Semenjak beralihnya  ke  sistim  syariah  maka  terjadi  perkembangan  usaha  yang  cukup  signifikan. Namun  disisi  permodalan  anggota  tidak  bisa  menyeimbangkan  dengan  kenaikan  Aset yang  ada  sehingga  sepakat  mengubah  badan  hukum  dari  Koperasi  ke  PT  (dengan dikeluarkannya Ijin Prinsip dari Bank Indonesia  Malang pada tanggal 8  Februari 2005 dan  ijin  operasional  tanggal  30  September  2005)  sehingga  nama  KBPRS  Untung Surapati berubah menjadi PT. BPRS Untung Surapati, dengan harapan agar masyarakat umum bisa turut serta memiliki saham di PT. BPRS Untung Surapati.
Pada  akhir  tahun  2008  PT.  BPRS  Untung  Surapati  mengalami  musibah  sehingga BPRS  Untung  Surapati  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  sebagai  Bank  yang  berstatus Dalam  Pengawasan  Khusus  (DPK)  Bank  Indonesia  dan  PT.  BPRS  Untung  Surapati
210 │ Nila Safira Ramadhanty, Renny Oktafia, STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK….. ....
masih  mampu  untuk  menyelesaikannya,  keluar  dari  musibah  itu  sehingga  bank  masih dapat  beroperasional  sampai  saat  ini  dengan  baik.  Para  pemegang  saham  sepakat memberi  nama  baru  pada  BPRS  Untung  Surapati  menjadi  BPRS  UMMU.  Nama UMMU  itu  sendiri  artinya  adalah  IBU.  Harapan  para  pemegang  saham,  adalah  BPRS UMMU nantinya senantiasa produktif layaknya seorang IBU yang selalu produktif, dan senantiasa memberikan hawa kasih sayang kepada para mitranya, layaknya seorang ibu yang  selalu  memberikan  kasih  sayang  kepada  anak-anaknya.  Namun,  disisi  lain,  nama UMMU  ini  sebenarnya adalah gabungan dari dua nama  lembaga keuangan BMT UGT dan  BMT  MMU  Sidogiri  sebagai  pemegang  saham  terbesar  dan  sebagai  pemegang saham  pengendali.  Akhirnya,  dua  nama  lembaga  besar  tersebut  digabung  menjadi UMMU (UGT dan MMU).
Tepat  pada  tanggal  29  November  2011  terbitlah  Surat  Keputusan  Direktur Perbankan  Syariah  Bank  Indonesia  Pusat  nomor:13/6/kep.dir.pbs/2011  yang  isinya memberikan  izin  usaha  yang  baru  kepada  BPRS  Untung  Surapati  dengan  nama  baru yaitu: PT.BPRS UMMU (Zakia, 2020).

## 2.  Strategi Pengembangan Produk BPRS UMMU di Bangil Pasuruan
PT.  BPRS  UMMU  Bangil  memiliki  strategi  yang  disebut  sebagai Account  Officer Funding dan Account  Officer  Landing yaitu  merupakan  sebuah  kegiatan  menghimpun dana dan menyalurkan dana  langsung dari nasabah. Account Officer yaitu sumber daya manusia  yang  diberikan  kemampuan  untuk  membantu  direksi  dalam  menjalankan program khususnya dalam bidang pemasaran dan pembiayaan (Jopie, 1997) .
Account  Officer di  PT.  BPRS  UMMU  Bangil  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu Account  Officer  Funding dan Account  Officer  Landing .  Seorang Account  Officer Funding di  PT  BPRS  UMMU  mempunyai  tugas  untuk  menghimpun  setiap  tabungan nasabah  yang  berada  di  pasar  Bangil,  Sedangkan Account  Officer  Landing tugasnya adalah  menyalurkan  dana  kepada  nasabah  untuk  melakukan  pembiayaan  dalam mengembangkan usahanya, baik yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah.
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  terhadap  narasumber  yang dimana  disini  adalah  Ibu  Yuli  selaku  Kepala  Bagian  Operasional  Bank  Pembiayaan
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 211
Rakyat Syariah (BPRS) UMMU Bangil Pasuruan. Dalam penyaluran dana menawarkan produk  pembiayaan  konsumtif  dan  pembiayaan  produktif  serta  modal  kerja  dengan prinsip akad Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah. Akan tetapi, pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah akad Murabahah, . Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Pak Badrus selaku bagian legal atau admin pembiayaan:
Tabel 2. Jumlah Pembiayaan Aktif s/d 2020
PT. BPRS UMMU Bangil Pasuruan Keterangan Jumlah Nasabah Murabahah 1.704 Musyarakah 149 Mudharabah 127
Sumber: PT. BPRS UMMU Bangil Pasuruan
Selanjutnya,  menurut  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Hikmah,  dari  produk-produk BPRS  UMMU  Bangil  Pasuruan  yang  ada,  85%  pembiayaan  yang  digunakan  adalah pembiayaan murabahah .  Hal  ini  dikarenakan  pembiayaan murabahah persyaratannya mudah dan tidak ribet. Sistem pembiayaan murabahah juga terbilang cukup sederhana. Hal ini memudahkan bank syariah dalam penanganan administrasinya (Antonio, 2001).
Menurut Pak Agus selaku marketing di PT. BPRS UMMU Bangil Pasuruan,  yang membedakan PT. BPRS UMMU Bangil Pasuruan dengan bank syariah yang lain adalah pinjaman  tanpa  jaminan.  Alasan  diberlakukannya  pinjaman  tanpa  jaminan  ini  karena persaingan  yang  ketat  dengan  pemberi  pinjaman  lain  atau  yang  biasa  disebut  dengan bank  plecit  atau  titil,  yang  memberikan  pinjaman  tanpa  jaminan  bahkan  dapat  cair ditempat.  Akan  tetapi  tidak  semua  nasabah  mendapatkan  pinjaman  tanpa  jaminan, hanya  beberapa  nasabah  saja,  karena  BPRS  UMMU  Bangil  Pasuruan  masih  terikat dengan  aturan  bank.  Hal  ini  membuat  BPRS  UMMU  Bangil  Pasuruan  belajar  dari pesaing seperti bank plecit atau titil untuk tetap mempertahankan dan mencari nasabah. Karena nasabah pasar dan warga sekitar lebih memilih bank yang dalam pencairan dana tidak menyulitkan nasabah.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  Petugas  atau  Pimpinan  PT.  BPRS  UMMU Bangil  Pasuruan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwasanya  strategi  pengembangan  produk
212 │ Nila Safira Ramadhanty, Renny Oktafia, STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK….. ....
pembiayaan dalam upaya peningkatan kapasitas UMKM pada BPRS UMMU di Bangil Pasuruan yang pertama adalah dengan cara memberikan suatu pinjaman kepada nasabah tanpa  jaminan,  hal  ini  dapat  menarik  minat  nasabah  agar  melakukan  pembiayaan  pada BPRS UMMU di Bangil Pasuruan tersebut.
Strategi  yang kedua  yaitu,  Petugas yang  bekerja di bagian marketing yang disebut sebagai Account  Officer  Landing yang  bertugas  untuk  menyalurkan  dana  juga  terjun langsung  dalam  memberikan  pembiayaan  dana/uang  kepada  nasabah  serta  mengambil angsuran  nasabah  yang  mempunyai  tanggungan  untuk  mengangsur  pembiayaannya tersebut agar memudahkan serta meringankan nasabah dalam pengembangan usahanya, dan nasabah tidak perlu datang ke Kantor BPRS UMMU di Bangil Pasuruan.

## 3. Dampak  Strategi  Pengembangan  Produk  Pembiayaan  Dalam  Upaya Peningkatan Kapasitas UMKM BPRS Ummu Di Bangil Pasuruan
Hasil  dari  wawancara  dengan  PT.  BPRS  UMMU  di  Bangil  Pasuruan  menyatakan bahwa adanya peningkatan pembiayaan kepada UMKM yang cukup signifikan di tahun 2019. PT BPRS UMMU di Bangil merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki peran  yang  cukup  penting  dalam  upaya  peningkatan  kapasitas  UMKM  yaitu  berupa pemberian  3  produk  pembiayaan  kepada  nasabah  berupa  Murabahah  (modal  kerja), Mudharabah (bagi  hasil) dan Musyarakah (penyertaan). Murabahah  menjadi salah satu produk  yang  sangat  diminati  oleh  nasabah,  mengingat  bahwa  modal  kerja  sangat diperlukan  dalam  berbisnis  atau  melakukan  suatu  usaha  terlebih  bagi  para  pemula UMKM  yang  sangat  membutuhkan  modal  dalam  pengembangan  usahanya.  Hal  ini berdampak pada roda perekonomian di ruang lingkup UMKM di Bangil Pasuruan.
Pada  praktiknya,  PT.  BPRS  UMMU  di  Bangil  Pasuruan  menerapkan  sistem ekonomi  Islam  kepada  nasabah  UMKM  di  Bangil,  mengingat  bahwa  banyaknya pemberian  modal  melalui  rentenir  yang  bisa  berdampak  kepada  transaksi  yang mengandung riba. Oleh karena  itu PT. BPRS UMMU di Bangil Pasuruan  memberikan alternatif positif kepada nasabah UMKM agar melakukan transaksi maupun pembiayaan yang  di  dalamnya  tidak  mengandung  riba,  sebagaimana  praktik  yang  dilakukan  PT. BPRS  UMMU  di  Bangil  Pasuruan  tersebut.  Dengan  demikian  terdapat  dampak  positif
ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Perbankan Syariah , Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │ 213
bagi  PT.  BPRS  UMMU  di  Bangil  Pasuruan  dalam  upaya  peningkatan  kapasitas UMKM.
PT.  BPRS  UMMU  di  Bangil  Pasuruan  telah  memberikan  peran  dalam  membantu para  pelaku  usaha  dalam  pemberian  pembiayaan  modal,  karena  dalam  berbisnis  harus ada  modal  yang  cukup  agar  bisnis  atau  kegiatan  usahanya  dapat  berjalan  dengan  baik serta  nasabah  dapat  menjalankan  serta  mengembangkan  usahanya,  baik  nasabah  yang baru memulai dalam merintis usaha maupun nasabah yang sudah lama memulai sebuah usahanya tanpa adanya halangan dalam urusan permodalan. Dan salah satu tujuan utama PT.  BPRS  UMMU  di  Bangil  Pasuruan  itu  sendiri  agar  tercapainya  suatu  tujuan  yaitu tercukupinya  modal  para  nasabah  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  guna meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil maupun menengah.

## Simpulan
BPRS  UMMU  Bangil  hadir  ditengah-tengah  masyarakat  dalam  rangka  ikut  serta dalam  membantu  dan  memudahkan  korelasi  antara  pemodal  dan  peminjam.  Didalam sistem yang dibangun oleh BPRS UMMU Bangil adalah asas kepercayaan dan amanah. Sehingga bisa diharapkan agar terjadi sebuah peningkatan disektor perekonomian yang dimulai  dari  tingkat  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah.  Dalam  hal  ini  BPRS  UMMU telah meluncurkan berbagai strategi agar menarik para nasabah untuk bergabung dalam operasional,  strategi  yang  sudah  diluncurkan  seperti  memberikan  pinjaman  tanpa mengambil jaminan kepada para nasabah, nasabah tidak perlu mendatangi kantor BPRS dalam hal pengembalian pinjaman karena pihak marketing BPRS yang akan mengambil nya  kepada  para  nasabah,  hal  ini  diharapkan  bisa  memudahkan  dan  mempercepat kinerja nasabah tanpa harus bersusah payah meninggalkan pekerjaannya.
Dampak  bagi  nasabah  yang  memiliki  usaha  mikro,  kecil  maupun  menengah (UMKM)  dengan  melakukan  pembiayaan  pada  BPRS  UMMU  di  Bangil  Pasuruan tersebut.  Nasabah  menjadi  mudah  dan  tidak  perlu  lagi  mencari  modal  usaha  dengan susah  payah,  cukup  mendatangi  BPRS  UMMU  di  Bangil  Pasuruan  untuk  melakukan pembiayaan dengan syarat-syarat yang sangat mudah.
214 │ Nila Safira Ramadhanty, Renny Oktafia, STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK….. ....

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’an. (2019). Departemen Agama Republik Indonesia . quran.kemenag.go.id. Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek . Gama Insani Press.
Darsono. (2017). Perbankan Syariah  di  Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan . Rajawali Press.
Haris, D. (2017). Pengelolaan dan Pengembangan Produk Baru . PT Gramedia Pustaka Utama.
Havis  Aravik,  A.  I.  H.  (2021). Etika  Perbankan  Syariah:  Teori  dan  Implementasi . Deepublish.
Iska,  S.  (2012). Sistem  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Fikih Ekonomi . Fajar Media Press.
Jopie,  J.  (1997). Panduan  Dasar  untuk  Account  Officer .  Akademi  Manajemen Perusahaan YKPN.
Moelong, J. L. (2016). Metode Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Musfiqon. (2012). Metodologi penelitian Pendidikan . Prestasi Pustaka.
Partono, T. S., & Soejono, A. R. (2002). Ekonomi Skala Kecil dan Kecil Menengah dan Koperasi . Galia Indonesia.
Rangkuti,  F.  (1997). Analisis  SWOT:  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis .  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Soemitra, A. (2016). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Kencana.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D (27th  ed.). Alfabeta.
Suharsaputra,  U.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  Tindakan . Refika Aditama.
Susanto, A. (2008). Sistem Informasi Akuntansi . Gramedia.
Syahreni,  S.  R.  (2014). Perbankan  Syariah:  Produk-produk  dan  Aspek  Hukumnya . Kencana.
Tjiptono. (2017). Pemasaran Strategik (2nd ed.). Andi.
Umar, H. (2008). Metode Penelitian untuk Skripsi  dan Tesis Bisnis . PT Raja Grafindo Persada.
Wiroso. (2005). Jual Beli Murabahah (1st ed.). UII Press.
Zakia,  E.  K.  (2020). Analisis  Penerapan  Manajemen  Resiko  Pada  Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS UMMU Bangil Pasuruan . 52.