## SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PASAL 485 PADA PENANGGULANGAN CYBER SEX 
* Yusnani 1 , Magfirah 2
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang 1
Wahana VII Blok C no. 2 Sei Lareh Koto Tangah Padang
* e-mail: yusnani57@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pasca Sarjana UNAND Padang 2
Jl. Salak 3 No. 367 Perumahan Belimbing Padang, e-mail: magfirah616@gmail.com

## Abstact
The violation of the law is: "Article 32, which reads every person who played, display, use, possess  or  store  pornographic  products  as  referred  to  in  Article  6  shall  be  liable  to  a  maximum imprisonment  of  4  (four)  years  and  /  or  a  maximum  fine  of  Rp.  2,000,000,000.00  (two  billion rupiah).  (Note:  Article  6  of  each  person  is  prohibited  from  playing,  displaying,  exploiting, memorizing or storing pornographic products as referred to in Article 4 paragraph (1), except those authorized by law". Islamic law views any extramarital sexual relations as adultery and threatening with punishment, whether the perpetrator is married or not, done likes it or not. Our source of law Qs,  24:  2:  "The  woman  who  commits  adultery  and  the  adulterer  then  hail  every  one  of  them  a hundred  times  dera.  This  uses  the  method  of  empirical  normative  legal  research,  which  is "Explaining what it is about a legal event or legal conditions. The municipal or local government seems impressed still in determining the termination of access to pornography or cybersex including socialization of positive criminal law about the crime of single adultery such as Draft Law Article 485.  And  the  proposed  criminal  law  of  2  years  imprisonment  or  fine  penalty  of  R  50,000,000.00 (Fifty million rupiahs) for a single individual. As the law of takzir.
Keywords: Draft, Law, article 485, cybersex

## Abstrak
Pelanggaran  undang-undang  adalah:  “pasal  32  yang  berbunyi  setiap  orang  yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah).  (Catatan: Pasal 6 setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan  oleh  perundang-undangan”.  Hukum  Islam  memandang  setiap  hubungan  kelamin  di luar nikah sebagai  zina  dan mengancam  dengan  hukuman,  baik  pelaku  sudah  kawin  atau  belum, dilakukan  suka  sama  suka atau tidak. Sumber hukumnya Qs, 24: 2; “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Pihak Pemerintah kota Padang atau pemerintah daerah terkesan  masih  lamban  dalam  menentukan  pemutusan  akses  pornografi  atau  cybersex  termasuk sosialisasi hukum pidana positif tentang kejahatan zina lajang seperti Rancangan Undang-Undang pasal 485. Dan usulan hukum pidana penjara 2 tahun atau pidana denda Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) bagi pezina lajang. Sebagai hukum takzir.
Kata Kunci : Rancangan, Undang-Undang, Pasal 485, cybersex
 Naskah diterima: 27 Februari 2018, direvisi: 09 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 28 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Sistem  hukum  Indonesia  adalah perpaduan  dari  hukum  Eropa,  hukum agama  dan  hukum  adat.  Sebagian  besar sistem  yang  digunakan,  baik  perdata maupun pidana berdasarkan hukum Eropa,  khususnya  dari  Belanda  karena aspek  sejarah  bangsa  Indonesia,  koloni sebagai  Hindia  Belanda  (Nederlandsch- Indie).  Sebelum  mengkaji  permasalahan hukum pidana akan lebih mudah dipahami  suatu  aturan  yang  diterapkan dalam  suatu  negara.  Dalam  perpustakaan hukum pidana tidak ditemukan pengertian hukum  pidana  secara  sempurna  karena didefinisikan  menurut  cara  pandang  ahli hukum itu sendiri.
Menurut  Van  Hemel  pengertian hukum  pidana  adalah  semua  dasar-dasar dan  aturan  yang  dianut  oleh  suatu  negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde ) yaitu dengan melarang  apa  yang  bertentangan  dengan hukum  dan  mengenakan  suatu  nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. 1 Pendapat  dari  Van  Aveldoorn hukum  pidana  membedakan  perbuatan pidana menjadi dua bagian seperti:
1. Bagian  objektif,  merupakan  suatu perbuatan atau sikap yang
bertentangan  dengan  hukum  pidana positif,  sehingga  bersifat  melawan hukum  yang  menyebabkan  tuntutan hukum  dengan  ancaman  pidana  atas pelanggarannya.
2. Bagian subjektif, merupakan
1 Ruslan  Renggong,  2016, Hukum  Pidana Khusus  Memahami  Delik-delik  di  Luar  KUHP , Kencana Prenadamedia, Jakarta, Hlm. 14
kesalahan  yang  menunjuk  kepada pelaku untuk  dipertanggungjawabkan menurut hukum. Selain hukum pidana  materil,  juga  dikenal  adanya hukum pidana formil,  yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan. 2
Tindak pidana dapat diartikan, sebagai  kompleksitas  unsur-unsur  yang membentuk  suatu  pengertian  hukum tentang  larangan  melakukan  perbuatan tertentu  yang  disertai  dengan  ancaman pidana  bagi  siapa  yang  melakukan larangan  tersebut. 3 Untuk  memenuhi perkembangan  dan  kemajuan  teknologi informasi  ada  suatu  peraturan  yang mengelola informasi dan transaksi elektronik  tersebut  sampai  ke  tingkat nasional.
Sebagian  pakar  hukum  mengatakan, yang  menyebabkan  perubahan  kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang  secara  langsung  mempengaruhi lahirnya  bentuk-bentuk  perbuatan  hukum baru. 4
Perbuatan  tindak  pidana  pada  bidang informasi  serta  transaksi  elektronik  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008.  Yang  dimaksud  dengan Undang-Undang informasi elektronik adalah  pada  pasal  satu  atau  sekumpulan data  elektronik  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar  peta,
2 Ibid , Hlm. 15
3 Adami Chazawi, dkk, 2015, Tindak Pidana Informasi  &  Transaksi  Elektronik  Penyerangan Terhadap  Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Edisi  Revisi) ,  Media  Nusa  Kreative,  Malang, Hlm. 1
4 Ibid , Hlm. 2
rancangan, foto, elektronic data interchange (EDI), surat elektronik
(elektronik mail), telegram, teleks,
telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  kode  akses,  simbol  atau  perforasi yang telah diolah  yang  memiliki arti atau dapat  difahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya. 5
Kajian  tindak  pidana  dalam  hukum pidana  Islam  secara  garis  besar  dapat dibagi  menjadi  dua antara lain:  Ada  yang menyebutnya  fiqh  jinayah  dan  ada  pula yang  menjadikan  fiqh  jinayah  sebagai subbagian  yang  terdapat  di  bagian  akhir isi sebuah kitab fiqh atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab fiqh. 6
Kitab  fiqh  secara  khusus  dinamakan fiqh  jinayah  yang  memilki  sistematika pembahasan  yang  lebih  terperinci,  aktual dan akomodatif. Sementara itu kitab yang belum  secara  khusus  dinamakan  sebagai kitab fiqh jinayah,
sistematika pembahasannya masih sederhana. 7
Sasaran  utama  kajian  fiqh  jinayah jika  dikaitkan  dengan  unsur-unsur  tindak pidana  atau arkan  al-jarimah yaitu  yang berkaitan dengan unsur jika seseorang itu dapat  dipersalahkan  jika  ia  bukan  orang gila,  anak  di  bawah  umur  atau  seseorang yang berada dibawah tekanan.
5 Undang-Undang  R.I  Tentang  Pornografi  & Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  undang- undang  R.I  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi  undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  2011,  Pustaka  Mahardhika Yokyakarta, Hlm. 29
6 Nurul  Irfan,  Masyrofah,  2013, Fiqh jinayah , Amzah , Jakarta, Hlm. 1
7 Ibid , Hlm. 2
Pendalaman  pengkajian  fiqh  jinayah meliputi tiga hal penting seperti:
1. Jarimah qishash yang terdiri dari:
a. Jarimah pembunuhan
b. Jarimah penganiayaan
2. Jarimah hudud yang terdiri dari:
a. Jarimah zina
b. Jarimah qadzf (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina
c. Jarimah syurb al khamr
(meminum minuman keras) d. Jarimah al baghyu (pemberontakan)
e. Jarimah al riddah (murtad)
f. Jarimah al syariqah (pencurian)
g. Jarimah al hirabah (perampokan). 8
Sementara itu pengertian dari transaksi  elektronik  adalah:  perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer,  dan/atau  media  elektronik lainnya. 9 Seperti  dalam  istilah  lain disebutkan  kejahatan cybersex yang dipahami  pengertiannya. Cybersex adalah kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas  seks  dengan  menggunakan Internet  sebagai  media.  Karena  biasanya kegiatan  ini  dilakukan  oleh  pelaku  yang berjauhan  tetapi  dapat  melihat  dan berkomunikasi  dengan  Internet  dengan fasilitas kamera. 10
Pelanggaran Undang-undang adalah:  pasal  32  yang  berbunyi  setiap
8 Ibid , Hlm. 3
9 Ruslan  Renggong,  2016, Hukum  Pidana Khusus  Memahami  Delik-delik  di  Luar  KUHP ,
Kencan, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 272
10 Achmad  Desmon  Asiku,  2005, Cybersex Finally Exposed, Buana Grafika, Jakarta, Hlm. 7
orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  6  dipidana  dengan  pidana  paling lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah).
(Catatan:  Pasal  6  setiap  orang  dilarang memperdengarkan, mempertontonkan,
memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (1),  kecuali  yang diberi  kewenangan  oleh  perundang- undangan. 11
Kenyataan undang-undang yang tertulis  di  dalam  KUHP  hanya  tertulis  di buku saja ketika terjadi kasus pelanggaran pasal 32 penulis tidak melihat berlakunya pidana  penjara  atau  denda  dua  miliar rupiah  sehingga  masyarakat  semakin semena-mena melakukan kejahatan.
Banyak  ditemukan  pemakai  internet di  Indonesia  tidak  sulit  bagi  pengguna akses internet untuk mendapatkan berbagai  layanan  video  porno  seperti laporan dari hasil penelitian di bawah ini:
Apr 18: Amateur shorthaired girl tasting first cum (3 mpg movies) Apr 18: Nasty milf gives a sloppy blowjob & tastes cum (5 mpg movies) Apr 18: Madonna & Willem Dafoe in anal action (5 mpg movies) Apr 18: Celebrity Neve Campbell totaly nude shower (5 mpg movies) Apr 18: Anal virgin schoolgirl analized & jizzed on (5 mpg movies) Apr 18: Excited longhaired girl ready to be fucked & soaked (5 mpg movies)
11 Ruslan Renggong, Op.Cit , Hlm. 282

## Apr 18: Busty britney ravanged by group of morons (3 mpg movies)
Kategori pornografi yang disuguhkan di  atas  lebih  dari  320  kategori. 12 Hal  ini adalah  contoh  kecil  saja  namun  sangat berbahaya  bagi  kelangsungan  hidup generasi muda.
Cybersex ternyata  telah  diperlakukan sebagai cara untuk pelampiasan kenikmatan  jasmani.  Dengan  melanggar nilai-nilai agama dan moral, seks dijadikan  komoditas  yang  menyangkut nilai-nilai komersial; media untuk memperoleh  keuntungan  duniawi  yang berorientsi  politik  dan  status  sosial,  alat untuk menciptakan ketidakberesan terhadap strata dan peradaban masyarakat dan  menghancurkan  tatanan  kehidupan yang  dibangun  oleh  seks  itu  sendiri. Kondisi  kehidupan  dunia  pada  masa  era globalisasi  dan  informasi  ternyata  nilai- nilai moralitas telah ditinggalkan, menjadikan  seks  halal    mudah  dan murahan  melalui  akses  dari  internet  atau kiriman  hp  seseorang  bisa  dengan  mudah menonton  video  porno  mulai  dari  anak sekolah  dasar  sampai  perguruan  tinggi dan juga para orang tua.
Menurut  laporan  dari  beberapa  siswa SMP  di  kota  Padang,  rata-rata  ada  siswa menonton  VCD  porno  di  sekolah, tentunya mereka tidak tertarik lagi dengan menyimak penjelasan gurunya. 13
Kegiatan  belajar  mengajar  di  kelas merupakan komunikasi tersendiri di mana guru  dan  siswa  bertukar  pikiran  untuk
12 Achmad Desmon Asiku, Op.Cit , Hlm. 80
13 Asni  siswi  SMPN  29  Padang, wawancara pribadi ,  tanggal 2 Februari 2015
mengembangkan  ide  dan  pengertian. Dalam  komunikasi  sering  timbul  dan terjadi
penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan  efisien,  antara  lain  disebabkan ketidaksiapan  siswa  untuk  belajar  serta kurangnya minat dan kegairahan
Hasil analisis univariat menunjukkan, sebanyak  58  orang  (16,6  %)  murid  SMU Negeri  di  Padang  berperilaku  seksual beresiko,  diantaranya  15  Orang  (4,3  %) telah melakukan hubungan seksual. Walaupun  proporsinya  kecil  tetapi  secara agama, budaya dan normatif menunjukkan  telah  terjadi  penyimpangan perilaku seksual pada remaja karena telah melakukan  hubungan  seksual  yang  boleh dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ada kemungkinan underestimate  yang  disebabkan  remaja takut  ataupun  malu  mengakui  perilaku seksual  mereka.  Alasan  terbanyak  yang dikemukakan adalah
untuk mengungkapkan  kasih  sayang  (80  %), tempat  tersering  adalah  tempat  rekreasi (53,3  %)  dan  rumah  (46,7  %).  Semua responden  melakukan  hubungan  seksual dengan  pacarnya  (100  %).  Hampir
setengah
responden menyatakan hubungan  seksual  dimulai  oleh  keduanya (46,7 %).
Hal  ini  sangat  mengkhawatirkan untuk  kelangsungan  hidup  generasi  muda dan  keutuhan  Negara  yang  berdaulat. Kedudukan  seks  di  dalam  agama  Islam ajaran  sakral  terhormat  dan  khusus informasinya harus sejalan dengan tuntunan  al-Qur’an  dan  hadis.  Seks perbuatan  berdimensi  suci  maka  untuk
menjalaninya harus diawali dengan ketentuan  agama  bukan  menikmati  seks secara bebas bagi siapa saja.
Persyaratan-persyaratan  khusus  yang berkenaan  dengan  aktivitas  seks  dalam penyajiannya  memiliki  batasan  tertentu: (1) informasi seks secara umum disampaikan  untuk  mereka  yang  telah dianggap  dewasa,  bagi  laki-laki  yang telah  mengalami  mimpi  basah  (ihtilam) sedang  bagi  perempuan  yang  telah mengalami  menstruasi  (haid):  (2)  untuk memperlihatkan betapa besarnya kedudukan  dan  peranan  seks  di  dalam kehidupan manusia, sehingga menimbulkan dorongan untuk
menghormati  dan  memelihara  sebaik mungkin. 14
Ajaran  Islam  memerintahkan  agar para  laki-laki  dan  wanita  untuk  menjaga pandangannya  dengan  tidak  melihat kepada  lawan  jenisnya  yang  bukan mahramnya.  (QS:  24:  30-31).  Adapun pelarangan  pandangan  wanita  kepada laki-laki  atau  pandangan  laki-laki  kepada wanita  merupakan  pembuka  jalan  bagi perbuatan zina.
Kenyataan ini sangat  berbeda dengan masalah  masalah  kesusilaan,  perzinahan misalnya,    perzinahan  sendiri    sering dianggap  pada  masyarakat  yang  sekuler dan  memiliki    paham    liberalisme    dan bercorak    individualis    sebagai    masalah pribadi masing-masing,  sehingga  manusia memiliki  kebebasan  berkehendak,  karena itulah pada masyarakat tertentu
14 Muhammad S. Djarot S. Sensa, 1993, Seks Dalam  Islam ,  Sinar  Baru,  cet  pertama,  Bandung, Hlm. 30
perzinahan  dianggap  sebagai  masalah penyimpangan  saja,  atau  lebih  tepatnya disebut  sebagai  penyimpangan  tingkah laku.
Pernyataan Rasulullah SAW
dijelaskan: “Tercatat  atas  anak  Adam nasibnya  dari  perzinaan  dan  dia  pasti mengalaminya.  Kedua  mata  zinanya melihat, kedua telinganya zinanya mendengar,  lidah  zinanya  berbicara, tangan  zinanya  memegang  dengan  keras, kaki  zinanya  melangkah  (berjalan),  dan hati  yang  berhasrat  dan  berharap  semua itu  dibenarkan  oleh  kemaluan  atau didustakannya (digagalkannya)” . 15
Memandang  dengan  syahwat  adalah untuk  menikmati  ketampanan  lelaki,  atau perempuan  dengan  kecantikannya,  atau bahkan lebih dari itu semisal memandang disertai khayalan. Media komunikasi  sungguh sangat  menakjubkan baik  teknologi  cetak  maupun  elektronik canggih  saat  ini  membuka  peluang  yang seluas-luasnya  untuk  memandang  aurat orang lain bahkan perbuatan persetubuhan sangat mudah untuk ditonton.
Pencapaian  keberhasilan  pendidikan seks  ditopang  oleh  tiga  komponen  yang bersinergi.  Pertama,  keluarga.  Keluarga merupakan  lingkungan  pertama  bagi remaja  untuk  mendapatkan  pengasuhan dan  penanaman  nilai  moral.  Peran keluarga  yang  sangat  strategi,  saat  ini mengalami  pergeseran  karena  kesibukan orang  tua,  ketidakpedulian  orang  tua terhadap  perkembangan  remaja,  dan  pola
15 Humaira  El  Rahmi,  2017, Dosa-dosa  Istri yang Mengandung Laknat Allah , Araska, Yokyakarta, Hlm. 152
asuh  orang  tua  yang  cenderung  permisif. Dampak  dari  pergeseran  ini,  rumah  yang seharusnya  tempat  yang  aman  bagi remaja, menjadi tempat yang nyaman bagi sebagian  remaja  untuk  menyalurkan pemenuhan kebutuhan biologisnya.
Fenomena  tersebut  terungkap  dalam penelusuran peneliti di tengah masyarakat. Data yang terungkap menunjukkan  bahwa  hubungan  seksual tidak  jarang  dilakukan  di  rumah  tanpa sepengetahuan orang tua. 16
Fakta ini mengharuskan
pengembalian  fungsi  keluarga  sebagai tempat pendidikan dan pengasuhan remaja.  Kedua  sekolah.  Pendidikan  seks dapat  diberikan  dalam  proses  belajar mengajar di kelas dengan cara mengintegrasikannya  dalam  PAI.  Ketiga masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap  perilaku  menyimpang  pada anak-anak, para remaja dan pemuda/pemudi  dapat  berupa  kontrol sosial  seluruh  elemen  masyarakat,  baik tokoh  agama  yang  berperan  sebagai katalisator  budaya  dan  tokoh  masyarakat serta penentu kebijakan yaitu pemerintah. 17
Menurut  Dr.  Thomas  Lickona  adalah seorang  psikolog  dan  seorang  professor pendidikan  di State  University  of  New York  at  Cortland mengatakan,    ciri-ciri kehancuran sebuah negara ditandai dengan:
1. Meningkatnya  kekerasan  di  kalangan remaja.
16 Mutimmah  Faidah,  2010, Disertasi  pada Program Doktor , Hlm. 9
17 Ibid , Hlm. 9
2. Ketidak jujuran yang membudaya.
3. Semakin  tingginya  rasa  tidak  hormat kepada  orang  tua,  guru,  dan  figure pemimpin.
4. Pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan.
5. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian.
6. Penggunaan bahasa yang memburuk.
7. Penurunan etos kerja.
8. Menurunnya  rasa  tanggung  jawab individu dan warga Negara.
9. Meningginya perilaku merusak diri.
10. Semakin kaburnya pedoman moral. 18
Persepsi sebagian
masyarakat pornografi adalah keadaan lumrah, dikhawatirkan  merajalelanya  seks  bebas bila  hal  ini  tidak  diatasi  cepat  seperti orang  tua  di  rumah  guru/dosen  di sekolah/kampus  dan  pemerintah  setempat ancaman  Allah  akan  segera  datang.  Hal ini merupakan sumbangan pemikiran atau masukan  bagi  pengembang  konseptual aspek pembuat undang-undang yang tegas dalam hal kejahatan cybersex .
Penggunaan  internet  dan  kebebasan membuat  akun  pada  windows,  pemakai komputer  boleh  mengkustomasi  tampilan desktop,  menu  menurut  kemauan  dan preferensi mereka yang sangat berbahaya.
Setiap  pemakai  mempunyai  tempat penyimpanan dokumen seperti my
documents,  my  pictures,  my  video  atau apapun  namanya.  pengguna  komputer bebas berkhayal di sosial media
khususnya  masalah cybersex .  Sebagian masyarakat merasa resah dalam
18
Wsofwan, 6 Desember 2013, https://sofwan07.wordpress.com
menggunakan  internet  karena  selalu  ada tampilan  situs  porno  dengan  gaya  yang berbeda-beda  untuk  menarik  penikmat cybersex ,  sementara  masyarakat  tetap butuh internet untuk keperluan pembelajaran dan hubungan kerja.
Teori cybercultur e  seperti  Manuel
Castells menegaskan perkembangan teknologi internet pada dasarnya melahirkan  apa  yang  disebut  sebagai “ informational capitalism ”. Bahwa teknologi  dan  entitas  yang  berada  di dalamnya  seperti  produsen  (perangkat keras maupun lunak), distributor, pengiklan  maupun  pengguna  merupakan model  ekonomi  baru  yang  melandaskan produk atau komoditasnya pada
informasi. 19
Cybersex menggunakan, media komunikasi dan komputer untuk kejahatan  ini,  ternyata  file  berisi  video banyak  terdapat  di  internet  dengan  cara men-download  video  yang  standar  low Quality ,  yaitu  format flv  (flash  Video ).
Untuk  memutar  video  dengan  format flv cukup  men-  download  secara  gratis  vic media  player  pada  alamat  http:  //vic- media-  player.en.softonic.com/.  Setelah mendapatkan  vic  media  player,  lakukan langkah-langkah  untuk  mendapatkan  file video yang diinginkan. 20
Pendapat  lain  menjelaskan:  layanan yang  tersedia  di  internet  sudah  sangat beragam,  mulai  dari  www  (world  wide
19 Rulli  Nasrullah,  2014, Komunikasi  Antar Budaya Di Era Budaya Siber , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.171
20 Erlina, 2009, Supermedia Panduan Praktis Memanfaatkan    Media  Mengajar  dan  Internet , PN. Erlangga, Jakarta, Hlm. 26
web),  FTP  ( File  Transper  Protocol ),
Email, Chat , IM ( Instant Messaging ), dan sebagainya.  Layanan-  layanan  tersebut menjadi semakin berkembang lagi sehingga  meliputi  layanan  diluar  internet itu.
Meningkatnya aktivitas cybersex saat ini  mempunyai  problematika  yang  sangat mendesak.  Pada  tahun  2011  Menteri Negara Kominfo Indonesia Tifatul
Sembiring, menyatakan bangsa ini pengakses  internet  Nomor  tiga  terbesar, sekaligus pengakses fornografi.
Internet  selain  memberikan  manfaat pemakainya  dan  kemajuan  peradaban manusia,  ternyata  dapat  menjadikan: kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi khususnya komputer dan pendaftaran nama domain melalui internet,  kredit  card,  serta  ATM  telah sampai  pada  tahap  yang  mencemaskan, kemajuan  teknologi  informasi  selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner  ( digital  revolution  area ) yang  serba  praktis  ternyata  mempunyai sisi  gelap  yang  mengerikan,  seperti pornografi, kejahatan
computer (pencurian,  penipuan,  pemalsuan  data, dan atau perbuatan pidana lainnya bahkan terorisme digital, perang informasi, masalah lingkungan, sampah, dan hacker).  Karena  seringkali  sebuah  sistem jaringan berbasis internet memiliki
kelemahan  (lubang  keamanan  = hole) .
Ketika terdapat celah/lubang tidak ditutup, pencuri bisa masuk dari celah/lubang itu ( cybercrime) .
Seiring dengan
perkembangan teknologi, Keadaan ini hendaklah
didukung  oleh  kebijakan  penanggulangan kejahatan  dengan  ketentuan  undang- undang  yang  mengikat.  Gagasan  ini diharapkan menghasilkan suatu kesepakatan  metode/teori  baru  menuju sosialisasi  kebijakan  formulasi  RUU KUHP  pasal  485  dan  KHI  pada penanggulangan cyber  sex studi  kasus masyarakat sumatera barat.
Peningkatan  berbagai  kasus  pada aktivitas  di  dunia  siber  yang  kemudian dinyatakan kejahatan siber atau cybercrime menunjukkan perbuatan serius yang  harus  mendapat  perhatian  lebih  dari aparat  penegak  hukum.  Bahkan  karena tingkat keseriusan yang memberi ancaman melintasi batas teritorial, cybercrime dikategorikan  pada  kejahatan transnasional  di  samping  perdagangan obat  terlarang,  perdagangan  manusia, sabotase,  terorisme,  pencucian  uang,  dan kejahatan ekonomi internasional.
Keseriusan ancaman yang lain, internet  menjadi  alat  yang  ampuh  yang digunakan  oleh  orang  jahat  mengacaukan secara  anonim.  Pengetahuan  tentang cyberspace adalah  merupakan  tempat imajiner  yang  tidak  berupa  tempat kediaman  dalam  bentuk  fisik  dan  lokasi geografis. Cyberspace merupakan  sebuah tempat  elektronik  yang  berdaulat  dimana individu  komunitas,  korporasi,  ataupun pemerintah  dapat  akses  bersama  tanpa batasan Negara.
Satu hal  yang merupakan sumbangan terhadap ilmu-ilmu sosial terutama antropologi,  psikhologi  dan  sosiologi telah  memperhatikan  bagaimana  tubuh manusia digunakan mendukung
perjuangan melalui kekuatan dan
kekuasaan, sebagaimana sebuah kelompok yang dominan merekam sistem dominasi  yang  merupakan  pantangan  dan hukuman.  Tetapi  jika  hal  ini  benar  atas tubuh wanita  secara  umum,  maka keseluruhannya akan lebih benar terhadap tubuh  wanita  yang  kelihatannya  ada dalam  keadaan  prima  dengan  simbolis kekuatan  dan  tertulis  dalam  tata  urut hirarki, dominasi, dan eksploitasi.
Tubuh  wanita  merupakan:  arena penulisan,  dominasi  serta  eksploitasi, aspek  yang  selalu  ada  dalam  kehidupan masyarakat tanpa melihat derajat pengembangan  sarana  produksi  yang digunakan. 21 Bukan
rahasia lagi kebanyakan pendukung pornografi adalah karena  seseorang  tidak  menjaga  amanat besar  dan  berat  yaitu  menjaga  rahasia ketika  seseorang  tidur  di  ranjang  hal  ini ditujukan  kepada  suami  istri,  namun sekarang  anak  perawan  pun  bebas mengumbar  aurat  nya  dan  melakukan hubungan  suami  istri  bergunjing  dan diinformasikan pada dunia nyata.
Hadis  Rasulullah  saw  menjelaskan: “Sesungguhnya  seburuk-buruk  manusia di  mata  Allah  pada  hari  kiamat  ialah seorang  suami  yang  membuka  rahasia dirinya kepada istrinya. Dan seorang istri membuka rahasia dirinya kepada
suaminya. Kemudian keduanya mengudar (membuka)  rahasia  satu  sama  lain kepada orang lain” . (HR. Muslim). 22
21 Muhammad  S.  Djarot  S  Sensa, Op.Cit , Hlm. 31
22 Humaira El Rahmi, Op.Cit , Hlm. 153
Kejahatan  seksual  bagi  remaja  dan yang  belum  balig    bahkan  orang  dewasa semakin  marak  terjadi  saat  ini.    Dampak buruk  dari  kegiatan  menonton  film  porno bagi  anak dibawah umur adalah rusaknya mental  dan  moral  yang  berimbas  pada kejahatan seksual seperti maraknya pemerkosaan, hamil diluar nikah, penyakit kelamin seperti sifilis merupakan penyakit infeksi sistemik disebabkan oleh
Treponema pallidum yang dapat mengenai seluruh, organ tubuh, mulai dari kulit,  mukosa,  jantung  hingga  susunan saraf  pusat  dan  juga  dapat  tanpa manifestasi  lesi  di  tubuh,  sifilis  ini umumnya  ditularkan  melalui  kontak seksual  juga  dapat  secara  vertikal  pada masa kehamilan. 23
Pendidikan  seks  menjadi  sangat penting  sekaligus  menjadi  sesuatu  yang sangat  berbahaya.  Penting  karena  dapat menghindarkan  dari  hal-hal  yang  buruk, dan berbahaya karena dapat menjerumuskan  pada  hal  yang  negative seperti  seks  bebas  dan  sejenisnya. Perilaku merokok, minum, alkohol, penyalahgunaan narkoba, melakukan hubungan  seksual  pranikah,  sehingga dapat  dijadikan  identifikasi  kebutuhan upaya  kesehatan  reproduksi  remaja  di Indonesia  berdasarkan  data  yang  ada  di masyarakat.
Ada  lagi  penyakit  berbahaya  yaitu infeksi  HIV  dan  AIDS,  acquired  immune deficiency  syndrome  (AIDS)  adalah sindroma  dengan  gejala  penyakit  infeksi
23 Sarwono  Prawirohardjo,  2008, Ilmu Kebidanan ,  edisi  ke  IV,  PN.  PT.  Bina  Pustaka, Jakarta, Hlm. 413
oportunistik  atau  kanker  tertentu  akibat menurunnya  sistem  kekebalan  tubuh  oleh infeksi  Human  Immunodeficiency  Virus (HIV). Sebagian besar (75 %) penularannya melalui hubungan seksual. 24
Salah  satu  bentuk  pornografi  yang mendapat  sorotan  tajam  dan  dianggap kejahatan    dari  hampir  seluruh  negara  di dunia  adalah  pornografi  yang  melibatkan anak sebagai objeknya (child pornography ).  Menurut  Aziza  Ketua
GRAPYAK  (Gerakan  Anti  Pornografi dan  Pornoaksi  Yogyakarta)  mengatakan bahwa,  sasaran  industri  pornografi  sudah bergeser bukan lagi pada kalangan remaja dan  mahasiswa  tetapi    merambah    di kalangan sekolah dasar (SD).
Pada  tahun  2013,  terdapat  925 kasus pelecehan  seksual  terhadap  anak  yang telah ditangani oleh  Komisi Perlindungan Anak  Indonesia (KPAI). Pelaku pelecehan seksual  ini  sangat  beragam  mulai  dari kerabat,  guru,  dan  teman  sebaya.  Angka kejadian  pelecehan  seksual  pada  anak  ini mengalami  peningkatan  di  tiga  tahun terakhir,  sejumlah  3.500-3.600  anak Indonesia  mengalami  korban  pelecehan seksual.
Perilaku menyimpang remaja
memunculkan beragam pandangan. Pertama,  kehidupan  materialis  liberalis berujung  pada  gaya  hidup  hedonis  yang diusung negara Barat ke seluruh mancanegara.  Barat  berhasil  menjadikan peradabannya  sebagai  kiblat  bagi  dunia,
termasuk  sebagian  remaja  Indonesia.
Beberapa kelompok dan institusi
24 Ibid , Hlm. 414
menghimbau  agar  segera  memberantas kasus yang sangat meresahkan masyarakat  Undang-undang  tentang  anti pornografi dan pornoaksi  belum disahkan dan  masih  dalam  bentuk  rancangan undang-undang.  Diperlukan  kebijakan hukum  untuk  menanggulangi  kejahatan anti  perzinaan,  seperti  kebijakan  hukum penal  policy dan  kebijakan  non  hukum non penal policy .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  empiris,  yaitu memaparkan  apa  adanya  tentang  suatu peristiwa  hukum  atau  kondisi  hukum. 25
Tahapan pencarian data digunakan pencarian  bahan  hukum  primer  (aturan tertulis  oleh Negara) dan skunder ( buku- buku  yang  berhubungan  dengan  hukum), Metode    pengumpulan    data    yang digunakan  dalam  suatu  penelitian  pada dasarnya    tergantung    pada    ruang lingkup    dan    tujuan    penelitian.    Bahan hukum  baik  primer,  sekunder dan tersier dalam penelitian  ini akan ditelusuri dari:
1. Kuesioner.    Kuesioner    merupakan daftar    pertanyaan    yang  akan digunakan  untuk    memperoleh    data dari    responden    secara    langsung melalui  proses dengan     mengajukan pertanyaan.    Penulis    menggunakan kuesioner  terstruktur            yang terbuka            dimana          pertanyaan- pertanyaan  diajukan dengan  susunan kata-kata  urutan  yang  sama  kepada
25 I  Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta, Hlm. 152
semua responden ketika mengumpulkan data.
2. Menggunakan    teknik     wawancara mendalam,        diskusi        kelompok, observasi, analisa dokumen dan
sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengakses  situs  pornografi  bisa dipantau  sistem  keamanan  terkait  dengan komunikasi.  Kecuali  (pornografi)  dicopy ke  compact  disk  atau  kaset,  mungkin tidak  terpantau,  tetapi  lewat  media sosial, atau  ponsel  jelas  terlihat.  Yohana  dan Deputi  Perlindungan  Anak  Kementerian PPPA bersedia mengadopsi sistem negara lain  yang  bisa  mengurangi  intensitas pornografi.  Darurat  pornografi  perlu perhatian khusus karena sangat berbahaya bagi  kelangsungan  hidup  manusia  dan lebih  berbahaya  dari  pecandu  narkoba seperti gambar dibawah ini:
Gambar. 1(Sumber internet)
Gambar. 2 (Sumber internet)

## Gambar. 3 (Sumber internet)
Menurut  penjelasan  pihak  bareskrim polresta  Padang,  kasus  kejahatan  seks  di kota  Padang  tidak  terungkap  secara transparan   hanya   sedikit   sekali   yang melaporkannya      kepada      pihak kepolisian kecuali terjadi tindak pidana di bawah  umur  seperti  kasus  pemerkosaan terhadap        anak        di      bawah      umur. Seandainya   terjadi perdamaian  diantara kedua    belah    pihak,    maka    pihak kepolisian  tidak meneruskan   kasus   ke Pengadilan  karena   yang  melapor  tidak pernah  kembali  lagi..    Jika  kasus  kumpul kebo  yang  terjadi  pada  remaja,    jarang sekali sampai melapor ke Polisi dan kedua belah  pihak  orang  tua  mencari  jalan damai, karena alasan malu. 26 Pihak    Pemko    kota  Padang  bagian rancangan
undang-undang jadih menjelaskan:  Tentang      permasalahan yang    sangat    krusial    dalam    hal    akses pornografi penulis   menanyakan   apakah sudah      ada      gagasan      atau      RUU KUHP      tentang  penutupan    akses pornografi  dan   kebijakan  terealisasinya segera   pemberlakuan RUU KUHP pasal 485  dimasukkan ke dalam hukum positif. Data  yang  diperoleh  adalah    kebijakan
26 Wawancara  dengan  Bareskrim  Polresta Padang, pada tanggal 9 Juni 2016.
dari    penentu    Pemko    Padang    berusaha semaksimal  mungkin      membuat      Perda tentang      penutupan      akses      pornografi, karena   ada beberapa  Negara  yang  bisa menutup  akses  tersebut seperti Malaysia dan  negara  lainnya.    Juga    yang berwenang  menutup    akses    pornografi adalah    pemerintah  pusat  di  Jakarta. Begitu    juga      dengan    kebijakan pemberlakuan    RUU    KUHP    pasal    485 tentang  kumpul kebo bagi    remaja,    hal ini    baru    bisa    dimasukkan    ke    dalam perda    jika  kedapatan    pemuda    dan pemudi    tertangkap    tangan    berzina dijatuhi pidana  ringan (piring). 27
Masukan  dari  bapak   Direktur  PNP padang,  dengan    adanya    kegiatan  agama di  kampus  seperti di Masjid  atau  pada porsipol  (porum  studi  Islam  Politeknik) dan  kegiatan mapala, karate,    kesenian, dan lain-lain minimal akan mengurangi      kegiatan        mereka      untuk menonton  pornografi. 28
Pemko  Padang bagian kesra bertugas melakukan  pembinaan  khususnya  untuk generasi muda di kota Padang, bermuatan diantaranya      kegiatan      pesantren Ramadhan      yang      dilaksanakan      di Mesjid    jadi  kegiatan    belajar    mengajar di  sekolah  dipindahkan  ke  Mesjid, dengan  tujuan    menyemarakkan  rumah ibadah    di  kota    Padang  dan  menambah ilmu  agama  bagi  anak.  Karena  pelajaran pendidikan  agama  di  sekolah  umum hanya 2  jam dalam 1(satu)  minggu,  jika guru  rutin  masuk  kelas  mungkin  ilmu
27 Wawancara  dengan  Pemerintah  Kota Padang, pada tanggal 15 Juni 2016.
28 Wawancara,  dengan  Direktur  Politeknik Negeri Padang, pada tanggal 20 Juni 2016.
agama    siswa    belum  maksimal  apalagi jika    guru  agamanya  ada    yang  tidak masuk  kelas/ada  hari libur atau halangan lain        secara  penuh.    setiap    tahun  dan sudah  berjalan  selam  12  (dua  belas) tahun    dan    pada    tiap    semester melakukan    kegiatan  wirid    remaja  di Mesjid  yang  wajib  diikuti  oleh  siswa 2(dua)  kali  dalam  1  (satu)  bulan,    setiap kamis  malam  diharapkan    agar    siswa menjadi  sadar    untuk    tidak    melakukan kegiatan mengakses dan menonton pornografi. 29
Upaya    untuk      orang    Minangkabau khususnya    usul    dari    pihak    DPRD adalah      berusaha    kembali    menegakkan 3   ( tiga  tungku  sajarangan )  ini  adalah pepatah      orang      Minangkabau      atau memfungsikan      kembali  maksudnya adanya  eksekutif    legislatife  dan  tokoh masyarakat, dalam hal ini lebih menitikberatkan  kepada  fungsi  tokoh masyarakat    yang  sangat  berkompeten sekali  seperti  pemangku    adat    ninik mamak,    alim  ulama  cerdik    pandai bisakah  mereka  memfungsikan    kembali diri  mereka  dalam  jabatannya  sehingga ada    keselarasan  antara  mamak    dan kemenakan menghargai   mamak, mamak menghargai penghulu. Ada baiknya mungkin pengaruh eksekutif untuk menggerakkan  atau  memposisikan    tokoh masyarakat  ini  ada    suatu  harapan  besar dari pihak  DPRD untuk  segera  membuat suatu    regulasi    yang    jelas    seperti membuat    suatu    aturan  yang    dapat
29 Wawancara  dengan  Kesra  Pemerintah Kota Padang, pada tanggal 29 Juni 2016.
mengikat    hukum    adatnya    sendiri”. 30
Karena  kenyataan  yang  ada  di sekolah maupun    mahasiswa    mereka    sudah mengadopsi    hukum    kebebasan    dan hukum    alamnya      sendiri    dengan mengatakan  hukum  kebebasan,   dengan alasan    hak    azazi    manusia.    Pertanyaan yang  sangat  penting  kenapa  hak  azazi manusia  ini kalah oleh hukum agama.
Hasil    wawancara    penulis    dengan pihak    KAN    Nanggalo  Padang,  tugas ketua    KAN      Hasan    Basri    Juis    gelar Malin    Batuah membidangi    bagian keagamaan    atau    sebagai pandito juga
ada yang membidangi bagian
kepemudaan.  Yang    sangat    mendesak kasus    dihadapi    di    sekitar    daerah Kecamatan    Nanggalo  Padang    adalah maraknya    pemondokan    mahasiswa yang   tidak   diawasi  pemilik rumah  kos membuat    sebagian    mahasiswa    banyak bergaul  bebas  apalagi  dengan  beralasan hak  azazi  manusia  ketika  mereka  ditegur oleh  pemuka  adat  akan  berdalih  dengan adanya    ham.    Bahkan    jika    terjadi kejanggalan    pada    mereka    baik    cara berpakaian      berteman      dengan      lawan jenis      mahasiswa      terkesan      tidak perduli. 31
Menurut    Ketua    KAN    Padang Panjang tepatnya di Silaiang Bawah yang menjalankan   hukum   adat   di    daerah setempat    baik    dari  segi   penyelesaian masalah warisan dan segala   seluk   beluk kehidupan    di    daerah    diselesaikan dengan  musyawarah    untuk    menemukan
30 Wawancara  dengan  humas  DPRD  Kota Padang, pada tanggal 8 Agstus 2016.
31 Wawancara Ketua KAN Nanggalo Padang, pada tanggal 18 Agustus 2016.
suatu  kesepakatan.  Khusus    masalah perzinaan jarang  sekali ada  laporan  dari warga  karena  sebagian    orang    kampung masih    menghargai    mamak.  khususnya yang  dibawah daguak (keluarga    yang mempunyai    tali  darah).   Ketua   KAN sendiri    lebih  tanggap  situasi  dunia globalisasi  ini  dengan  lebih  banyak menyarankan  kepada  masyarakat    untuk selalu  mengontrol  anak  dan  kemenakan ada    waktu    tertentu  untuk        mendekati anak/kemenakan      seperti      menanyakan kegiatan      keseharian  mereka,  jika kedapatan  anak/kemenakan  mengakses konten  pornografi  mamak  memanggil anak/kemenakan   untuk dinasehati. 32
Harapan dari pihak  KAN  hendaknya pernag  (peraturan  nagari)  di    daerah dapat    diakui  oleh    pemerintah    setempat untuk    memberlakukan  perda,  demi keutuhan      bangsa      diberlakukan    untuk seluruh   masyarakat   di  Sumatera Barat.
Menurut    Ketua    masyarakat    yang mewakili    ketua    KAN    Lubuk    Sikarah Solok    bahwa    khusus    masalah perzinaan,  jarang    sekali    ada    laporan dari  warga  karena      sebagian      orang kampung    masih    menghargai    mamak khususnya    yang  dibawah daguak (keluarga        yang      mempunyai      tali darah).        Namun        ketua  masyarakat menghadapi    kesulitan     jika        kasus kejahatan   perzinaan   ini dilakukan   oleh pendatang mereka kurang mengindahkan   peraturan   Perna (seperti
32 Wawancara  dengan  Ketua  KAN  Padang Panjang,  pada tanggal 20 Agustus 2016.
diusir    dari    kampung    atau    membayar denda  adat). 33
Menurut ketua KAN Pariaman
Selatan, dibahas dalam kenagarian adalah masalah      pergeseran  nilai-  nilai    budaya dan    masalah    pesta    atau baralek yang memasang    pelaminan    di    luar  rumah, tidak    mencerminkan    budaya    Minang, serta  penggunaan  bahasa  Minang dalam setiap    rapat.    Dan    hal    penting    lainnya adalah  mengurus  harta pusaka. 34
Dari  hasil  penelitian    ini  penulis mendapatkan  gambaran  bahwa  penentu kebijakan    baik  di  kota    maupun    daerah Sumatera  Barat  telah  membuat  gagasan untuk    mengantisipasi    pengaruh    negatif dari  internet   khususnya  masalah   akses konten    pornografi    yaitu    dengan    cara menambah    jam    belajar    agama    di    luar sekolah  (Mesjid).  Juga  jika  terjadi  kasus perzinaan  lajang  pemko  dan  pemda setempat  memberlakukan  pidana  ringan (piring)  takzir      untuk  diteruskan  kepada ketua adat setempat.
Karena   alasan   darurat   pornografi diminta      ketegasan      Pemerintah  Daerah di  Sumatera  Barat  dan  di  kota  Padang melakukan    pemutusan      jaringan  akses pornografi      melalui      internet      di wilayahnya      (Pasal    19  Undang-undang RI    tentang    ITE    Nomor    11    Tahun 2008).    Melakukan    kerja  sama  dan koordinasi  dengan  berbagai  pihak  dalam pencegahan  pembuatan,  penyebarluasan dan penggunaan pornografi
di
33 Wawancara  dengan  Ketua  Adat  Lubuk Sikarah Solok, pada tanggal 9 Juli 2016.
34 Wawancara dengan Pemuka Adat
Pariaman Selatan, pada tanggal 7 Oktober 2016
wilayahnya,  seperti  maraknya  penyewaan pemancar  TV  kabel  (digital  receiver), satelit  lainnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah penulis  lakukan    mengenai  “Sosialisasi Rancangan  Undang-Undang  Pasal  485 pada  Penanggulangan Cybersex ”,  penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:
1. Kenyataannya upaya penanggulangan cybersex
khususnya    yang  berkaitan    dengan konten    pornografi    dan    perbuatan zina    bagi    para    remaja,  telah diupayakan    oleh    pemko    kota Padang,    yaitu    dengan    adanya tambahan  jam    belajar    agama    di luar  sekolah,  usaha  untuk  menutup akses    pornografi  belum    terlaksana karena    terkendala    dengan    adanya polemik    hingga    saat    ini  belum ada      kesepahaman      apalagi      titik temu      secara      teknis      pelaksanaan penutupan      yang      efektif      antara pelaku      industri      yang      dikenai kewajiban dengan  pemerintah  yang menginginkan    hal    ini    terwujud segera,  mengingat semakin besarnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
2. Usaha pemberlakuan kebijakan RUU KUHP pasal 485, hanya
memberlakukan takzir piring (pidana ringan)  bagi pezina lajang
3. Pihak    Pemerintah,    pelaku    industri maupun  komunitas  internet  seperti aktivis        media        alternatif  dan kadang        kala    kalangan    jurnalis media    online    masih    rancu
menempatkan  penyaringan    sebagai suatu sensor
4. Pihak Pemerintah kota atau pemerintah  daerah  terkesan  masih lamban dalam menentukan pemutusan  akses  pornografi  atau cybersex termasuk sosialisasi hukum pidana positif tentang kejahatan zina lajang  seperti  Rancangan  Undang- Undang pasal 485.
Di dalam mengemukakan saran-saran ini,  agar  terlaksanakannya  Sosialisasi Rancangan  Undang-Undang  Pasal  485 pada  Penanggulangan  Cybersex  saran penulis:
1. Segera    menentukan  sikap  serta kesepakatan  kebijakan  penutupan akses pornografi melakukan pemutusan    jaringan    pembuatan dan
penyebarluasan produk pornografi  atau  jasa  pornografi, termasuk  pemblokiran    pornografi melalui    internet    di    wilayahnya. serta  pemberlakuan    RUU    KUHP pasal  485 diharapkan kepada   pihak penentu   kebijakan  seperti   anggota DPRD    dan    tokoh    dari    berbagai agama  serta  pemko  dan  pemuka adat.
2. Membuat      suatu      badan      hukum nasional
pemberantasan
pornografi seperti halnya BNN yaitu badan  nasional  anti  pornogfi  dan zina (BNAPZ)
3. Para          pengambil        kebijakan yang    nantinya    akan    membahas penyaringan  konten  pornografi dan zina lajang  pada  prinsipnya  hal ini tanggung jawab dunia dan akhirat
4. Pemerintah    daerah    menyediakan
guru  agama/SDM  yang  profesional untuk    mendidik    para    siswa    di Mesjid/Mushalla  dan  memberikan gaji atau tunjangan  hidup  mereka.
5. Penulis    mengusulkan  bagi  pezina lajang  di  ancaman    pidana    2    tahun penjara    atau    pidana  denda
Rp.50.000.000,00  (Lima  puluh  juta rupiah) pengganti hukum dera/cambuk dalam Islam. Diteruskan    kepada    Pemko  Padang.
Pemberlakuan  peraturan  ini  khusus bagi masyarakat kota Padang (penduduk menetap) dan yang masuk ke kota Padang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat    Allah SWT    yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang  berjudul: “Sosialisasi  Rancangan Undang-Undang Pasal 485 pada Penanggulangan Cybersex ”.
Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati,  penulis  ingin  mengucapkan  terima kasih    dan    penghargaan    yang  sebesar- besarnya kepada:
1. Bapak          Surpayondri,  ST,  M.T selaku    Direktur  Politeknik  Negeri Padang  dan  Bapak  Aidil  Zamri  ST, MT. mantan Direktur Politeknik Negeri Padang.
2. Seluruh              rekan-rekan              Dosen
Politeknik  Negeri  Padang    yang  tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adami  Chazawi,  dkk,  2015, Tindak Pidana  Informasi  &  Transaksi Elektronik  Penyerangan  Terhadap Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (Edisi  Revisi), Media Nusa Kreative, Malang.
Achmad  Desmon  Asiku,  2005, Cybersex Finally  Exposed, Buana  Grafika, Jakarta.
Erlina, 2009, Supermedia Panduan Praktis  Memanfaatkan    Media Mengajar dan Internet , PN.
Erlangga, Jakarta.
Humaira El Rahmi, 2017, Dosa-dosa Istri yang  Mengandung  Laknat  Allah , Araska, Yokyakarta.
I  Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi  Teori  Hukum ,  Kencana
Prenada Media Group, Jakarta.
Muhammad S. Djarot S.Sensa, 1993, Seks
Dalam Islam , Sinar Baru.,cet pertama, Bandung.
Nurul  Irfan,  Masyrofah,  2013, Fiqh jinayah , Amzah , Jakarta.
Ruslan  Renggong,  2016, Hukum  Pidana
Khusus  Memahami  Delik-delik  di Luar KUHP , Kencana,
Prenadamedia Group, Jakarta.
Rulli  Nasrullah,  2014, Komunikasi  Antar
Budaya  Di  Era  Budaya  Siber ,
Kencana Prenadamedia Group,
Jakarta.

## Jurnal
Dian Andriasari, Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki ,
FH.UNISBA.  VOL.  XIII.    NO.  3
November  2011
Dien G.A Nursal, 2008, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Prilaku Seksual Murid SMU Negeri di Kota
Padang , (Maret-September 2008)
Fathimah  Az  Zahrah,  Syamsulhuda  Budi
Musthofa  dan  Ratih  Indraswari, Prilaku Mengakses Pornografi
Pada  Anak  Usia  Sekolah  Dasar  (7-
12  Tahun ), (Studi  Kasus  di  Rumah Pintar Bangjo Semarang) , e-Journal (Jurnal Kesehatan Masyarakat,  Vol. 5  No.  3  Juli  2017,  ISSN:  2356- 3346)
Harol  Agusto  Manurung,  dkk, Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn)  Sebagai  Kejahatan
Transnasional ,  Diponegoro  Law
Journal, Vol. 5 No. 3 2016
Maryuni,  Legina Anggraeni, Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat
Pengetahuan  Orang  Tua  Tentang Pendidikan  Seks  Secara  Dini  Pada Anak  Sekolah  Dasar  (SD ), Jurnal Ners  dan  Kebidanan  Indonesia, ISSN 2354-7642.
Mualimul  Huda, Pembelajaran  Berbasis Multimedia  dan    Pembelajaran Konvensional:  (Studi  Komparasi  di MTS. al-Muttaqin Plemahan Kediri), Jurnal  Penelitian,  Vol.  10, No. 1, Februari 2016
Mutimmah  Faidah, Disertasi  pada program Doktor 2010
Simon  Nahak, Hukum  Tindak  Pidana Mayantara ( CYBER CRIME ) Dalam
Perspektif Akademik , Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, Maret 2017