## EDITORIAL :

## Perdamaian dalam Hubungan Internasional (Peace in International Relations)
Dari semua konflik antarnegara yang terjadi di berbagai wilayah di dunia, konflik militer dan  politik  Israel-Palestina  telah  teruji  oleh  waktu dan  paling  berdampak keberlangsungannya  sejak abad  ke-19  hingga  abad  ke-21  di  masa  kini .  Ragam  usaha dikerahkan  untuk  menghentikan  konflik  sebagai  bagian  dari  proses  pencapaian perdamaian Israel-Palestina  maupun  penyelesaian  konflik  Arab-Isreal  yang  lebih  luas . Meskipun  demikian, pihak-pihak  yang  berkonflik  tetap  bertahan  pada  posisi  masing- masing,  terutama  karena  kurangnya  kompromi  dan  komitmen  pada  isu-isu  inti: perbatasan,  keamanan,  Yerusalem,  pemukiman,  pengungsi  dan  hak  atas  air  (Grinberg, 2010).  Hal  ini  membuat  konflik  Israel-Palestina  tak  berkesudahan  dan  perdamaian berkelanjutan tak kunjung tercapai.
Perdamaian dicari dan diinginkan oleh para pemimpin negara sebagai alternatif dari perang  dan  konflik.  Perdamaian  didambakan  oleh  semua  manusia  di  seluruh  dunia sebagai  syarat  utama  dalam  mengembangkan  diri  dan  menjalani  hidup.  Apa  itu perdamaian? Pertanyaan mendasar ini sering kali muncul dalam ortodoksi kontemporer. Dalam konteks ini perdamaian sering dirujuk namun jarang didefinisikan dan memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, khususnya dalam konflik yang memanas seperti konflik Israel-Palestina. Orang Palestina dan Israel mengalami konflik dengan cara yang berbeda, sehingga memengaruhi definisi mereka tentang perdamaian (Hallward, 2011). Bagi warga Israel, perdamaian yang relatif mungkin merupakan periode tanpa peluncuran
roket  dari  Jalur  Gaza  atau  bom  bunuh  diri  di  kota-kota  Israel,  yang  pada  prinsipnya menyerupai  gencatan  senjata.  Sebaliknya,  bagi  warga  Palestina,  perdamaian  mungkin hanya  dianggap  sebagai  kebebasan  dari  pendudukan  Israel,  yang  melampaui  gagasan penghentian  kekerasan  dan  juga  mencakup  komponen  psikologis  dari  otonomi  dan pengakuan  (Isacoff,  2005).  Lebih  lanjut,  kedua  belah  pihak  tidak  hanya  mempunyai pandangan  yang  berbeda  mengenai  gagasan  perdamaian,  melainkan  menganggapnya sebagai kata kotor atau tidak realistis mengingat  kegagalan-kegagalan proses dan hasil perdamaian yang telah dilalui mereka (di antaranya: Perjanjian Oslo I pada tahun 1993, upaya diplomasi lanjutan di Oslo II pada tahun 1995, Camp David II pada tahun 2000, dan “ The Deal of the Century " pada tahun 2020) (Barak, 2005)
Di kalangan intelektual  internasional dan para  akademisi  hubungan internasional (HI), mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perdamaian dan bagaimana mengenali adanya perdamaian di antara negara-negara seringkali merupakan suatu tantangan. Lebih mudah  untuk  mengenali  apa  yang  bukan  merupakan  perdamaian  atau  kebalikannya, seperti  perang  dan  bentuk  kekerasan  fisik  dan  benda  materi  lainnya.  Lebih  jauh  lagi, perdamaian mutlak mungkin tidak sepenuhnya dapat dicapai, dikarenakan adanya garis tipis antara ‘perdamaian abadi’ ( eternal peace ) dan ‘perdamaian sementara’ ( temporary peace ),  seperti  gencatan  senjata  (Neufeld,  1993);  demikian  pula  antara  ‘perdamaian positif’ ( positive peace ) dan ‘perdamaian negatif’ ( negative peace ), seperti pembatasan atau  pengurangan  kekerasan  daripada  ketiadaannya  (Galtung,  1969);  dan  antara ‘perdamaian panas’ ( hot  peace ) dan  ‘perdamaian dingin’ ( cold  peace ),  seperti  kondisi relatif perdamaian melalui perjanjian (Miller, 2009). Demikian pula, untuk menegakkan dan mengelola perdamaian dan pihak siapa yang berwenang sering kali tidak jelas karena mungkin  tidak  ada  ketentuan  mengenai  apa  saja  yang  termasuk  dalam  perdamaian tersebut. Baik perjanjian perdamaian maupun gencatan senjata tidak menghentikan atau mencegah  konflik  secara  permanen,  khususnya  di  kawasan  Timur  Tengah.  Hal  ini mungkin  disebabkan  oleh  rendahnya  pertaruhan  dan  kurangnya  komitmen  tulus  dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyetujui persyaratan yang diusulkan. Selain itu, hanya sedikit  yang  bisa  dilakukan  ketika  suatu  negara  melanggar  perjanjian  perdamaian  atau gencatan senjata (Gold, 2019). Bila perdamaian sebagai keberhasilan penerapan kondisi yang  disepakati  untuk  mencegah  konflik  antarnegara  yang  terlibat,  seperti  yang dikemukakan  oleh  Gold  (2019),  maka  pelanggaran  terhadap  syarat-syarat  tata
pelaksanaannya  dan  gagal  menahan  diri  dari  tindakan  sepihak  yang  kontraproduktif menjelaskan mengapa sampai saat ini perdamaian pada umumnya dan yang diusahakan melalui beberapa beberapa perjanjian tidak ada di Israel/Palestina. Kenyataannya, konflik maupun perang dapat,  kerap dan terus, terjadi  kapan saja. Terlepas dari kenyataan ini, bukan berarti perdamaian tidak mungkin terjadi di kawasan tersebut maupun di kawasan konflik lainnya. Perdamaian antarnegara dapat dicapai melalui beberapa cara, meskipun tidak ada cara yang sepenuhnya benar dan ampuh untuk mencapai perdamaian, dan ada banyak cara yang salah atau keliru yang dapat menyebabkan perselisihan dan permusuhan lebih lanjut  antarpihak  (Frieden, 2016). Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan konsep perdamaian dan cara-cara pencapaiannya sehingga posisinya dalam HI dapat lebih mudah diidentifikasi dan diterapkan dengan lebih baik pada kasus gejolak dan kekerasan etno-politik  yang  sedang  berlangsung,  seperti  konflik  Israel-Palestina  pada  khususnya, dan konflik internasional lain pada umumnya.
Di kalangan HI, penelitian perdamaian telah menjadi topik hangat meskipun masih terus  dipinggirkan,  dihindari  pada  batas  tertentu,  serta  jarang  didekati  secara  langsung sebagai subbidang studi dalam HI, ketimbang studi keamanan dan konflik. Mungkin hal ini berasal dari kenyataan bahwa perdamaian sering kali sulit diidentifikasi dan didefinisi; perdamaian  seutuhnya  tidak  sepenuhnya  dapat  dicapai  (Neufeld,  1993).  Meskipun demikian, perdamaian bagi HI adalah hal penting dan mendesak untuk dipelajari secara tersendiri,  mencakup  mengenai  bagaimana  upaya  dan  perwujudan  perdamaian  dapat berkelanjutan  dan  tidak  hanya  tertanam  dalam  kerangka  diplomasi  dan  militer  tingkat internasional dan negara. Untuk memfasilitasinya didirikan pusat studi perdamaian dan konflik  yang  lebih  umum,  bersifat  interdisipliner  dan  pluralis  oleh  departemen  HI bersama amalgamasi dari beberapa cabang ilmu lainnya (Ilmu Politik, Sosiologi, Sejarah, Antropologi, Teologi, Psikologi dan Filsafat), yaitu Peace and Conflict Research (PCS ) sebagai  pelopor  di  Stanford  Michigan  pada  pertengahan  1950-an  dengan  tujuan  untuk membedah  konflik  dan  menemukan  solusi  yang  memadai  terhadap  konflik  tersebut dengan menerapkan metode formal dan non-formal serta untuk memberikan pencerahan dalam memahami perdamaian (Ascerov, 2021).
HI  sebagai  disiplin  keilmuan  memiliki  ide-ide  dan  konsep-konsep  dari  berbagai teori atau pendekatan. Fokus mengenai perdamaian bukan kebetulan, bersifat dinamis dan berlabuh di suatu tempat sesuai dengan perubahan dan kebutuhan zaman maupun konteks
politik internasional/global yang berlangsung, serta kekuatan analisis kubu teori dominan. Terdapat  pergeseran  cara  berpikir  mengenai  perdamaian.  Awalnya  dari  alam  semesta pemikiran  yang  mungkin  didominasi  oleh  idealisme  mengenai  penciptaan  perdamaian melalui perangkat  normatif hukum,  prosedural  dan organisasi  internasional.  Kemudian bergeser  ke  alam  semesta  dengan  pesimisme  realisme  yang  mengambil  alih  dan menghapus  pemikiran  bahwa  perdamaian  itu  mungkin  terjadi  dengan  mengutamakan penghentian  perang  melalui  gencatan  senjata  untuk  menjamin  perdamaian  yang  dalam banyak aspek tidak berarti perdamaian (Gold, 2019). Selanjutnya fokus bergeser ke alam semesta  yang  memungkinkan  pemikiran  mengenai  perdamaian  muncul  dari  dasar  ke pusat kesadaran, yaitu faktor-faktor non-material dan normatif, seperti nilai-nilai budaya, konstruksi bahasa dan wacana, serta gender. Selain itu, dari sisi tingkat dan unit analisis mengenai  perdamaian  juga  mengalami  pergeseran.  Dari  analisis  yang  menekankan pentingnya  aktor  institusi  internasional,  maupun  aktor  negara,  sampai  pada  aktor  non- negara,  termasuk  masyarakat  sipil  dan  individu  yang  berjenis  kelamin  dan  bergender. Akan  tetapi,  terlepas  dari  upaya-upaya  para  pakar  dari  kubu-kubu  teori  HI  yang  lebih kritis, seperti pasca-kolonialisme, pasca-strukturalisme, dan feminisme yang mengangkat pentingnya aktor non-negara, namun analisis di tingkat negara dan internasional sering kali  lebih  diistimewakan  dibandingkan  individu,  yang  kemudian  sering  kali  tampak sebagai aktor yang sangat lemah atau dilemahkan dalam HI.
Setiap kubu teori HI memiliki gagasan tersendiri, yang bahkan saling berlawanan, tentang  perdamaian  dan  menawarkan  rekomendasi  mengenai  cara  terbaik  bagi  negara- negara  untuk  menciptakan  keharmonisan  satu  sama  lain.  Teori-teori  HI  ini  diharapkan dapat  menjelaskan  dan  diterapkan  pada  perdamaian,  serta  membuat  percaya  bahwa perdamaian mungkin terjadi, khususnya antara Israel dan Palestina.
Menurut kubu teori realis dalam konteks konflik Israel dan Palestina, kepentingan nasional utama Israel adalah kelangsungan hidup dan keamanan negara Yahudi. Antara lain  mencakup  mempertahankan  superioritas  militer,  mengamankan  perbatasan  yang diakui, dan mencegah serangan dari kelompok musuh. Sementara bagi warga Palestina, kepentingan  nasionalnya  meliputi  pembentukan  negara  berdaulat,  mengakhiri pendudukan  Israel,  dan  menjamin  hak  dan  keamanan  rakyat  Palestina.  Persaingan kepentingan nasional ini membuat sulit menemukan titik temu untuk perdamaian abadi. Terutama  dengan  ketiadaan  otoritas  pusat  untuk  dapat  menegakkan  peraturan  atau
menengahi perselisihan secara efektif dalam sistem internasional yang anarkis. Situasi ini memaksa kedua belah pihak untuk mengandalkan kemampuan dan aliansi mereka sendiri untuk  mengamankan  kepentingan  dan  menjamin  kelangsungan  hidup  mereka. Penggunaan  kekerasan  dan  ancaman  kekerasan  merupakan  alat  yang  sah  dalam mengamankan kepentingan nasional (Mogenthau, 1985). Operasi militer Israel di Gaza dan  Tepi  Barat,  strategi  pencegahan  dan  langkah-langkah  keamanan  yang  antara  lain membangun penghalang keamanan, mempertahankan kehadiran militer di wilayah yang diperebutkan,  dipandang  sebagai  upaya  untuk  menjaga  perdamaian  melalui  kekuatan. Sebaliknya, masyarakat Palestina, menganggap tindakan Israel tersebut sebagai ancaman, yang dibalas dengan berbagai bentuk perlawanan Palestina, yaitu membentuk kelompok bersenjata  atau  melancarkan  serangan,  seperti  serangan  Hamas  terhadap Israel  pada  7 Oktober  2023,  untuk  mengubah  keseimbangan  kekuatan  dan  menegaskan  hak-hak mereka.  Pada  gilirannya  aksi  Palestina  ini  juga  dipandang  balik  oleh  Israel  sebagai ancaman eksistensialnya. Rasa takut dan saling curiga timbal balik yang disusul dengan upaya  penyeimbangan  kekuatan  dalam  menjaga  stabilitas  justru  melanggengkan  siklus ketidakamanan  dan  konflik  sebagai  suatu  dilema  keamanan  yang  sering  kali menghasilkan konfrontasi dengan kekerasan dan bukan perdamaian yang berkelanjutan (Waltz,  1979).  Perimbangan  kekuatan  yang  tercipta  tampak  lebih  berpihak  pada  Israel yang  memiliki  militer  lebih  maju  dan  mendapatkan  dukungan  diplomatik  dan  aliansi internasional yang lebih kuat, khususnya dengan dan dari Amerika Serikat. Sebaliknya, berbagai negara Arab, kekuatan regional seperti Iran, dan aktor non-negara memberikan dukungan  yang  berbeda-beda  terhadap  perjuangan  Palestina.  Pengaruh  eksternal  ini mempersulit  upaya  perdamaian  karena  membawa  pertimbangan  geopolitik  yang  lebih luas ke dalam  konflik.  Kaum  realis memberikan  rekomendasi  bahwa perdamaian akan lebih mungkin terjadi jika kedua belah pihak merasakan adanya keseimbangan kekuatan yang  tidak  mendorong  tindakan  sepihak  dan  mendorong  negosiasi  berdasarkan  pada pertimbangan  pragmatis  dan  bukan  pada  aspirasi  idealis,  serta  mencerminkan  realitas kekuasaan relatif mereka dan masalah keamanan (Mearsheimer, 2001)
Liberalisme  dalam  HI  menawarkan  perspektif  yang  berbeda  mengenai  konflik Israel-Palestina dibandingkan dengan realisme. Dalam konteks Israel-Palestina, membina hubungan dan kerja sama ekonomi maupun perdagangan yang saling bergantungan dapat memberikan insentif yang menguntungkan kepada kedua belah pihak melebihi insentif
konflik untuk mencari solusi damai (Keohane & Nye, 2001). Mekanisme penyelesaian konflik  dan  peningkatan  perdamaian  Israel-Palestina  dianjurkan  melalui  negosiasi  dan diplomasi resmi maupun tidak resmi dengan pendekatan multilateral. Dengan melibatkan banyak  negara,  organisasi  internasional  maupun  kelompok  masyarakat  sipil  (LSM) adalah  untuk  memediasi  upaya  perdamaian,  menyediakan platform untuk  dialog,  serta memastikan  bahwa  perjanjian  dihormati  berlandaskan  hak  asasi  manusia  (HAM)  dan nilai-nilai  normatif  dalam  mencapai  perdamaian  (Ikenberry,  2001).  Upaya  membawa perdamaian selanjutnya adalah dengan mendorong pemerintahan demokratis di Israel dan Palestina yang dapat  berkontribusi terhadap perdamaian abadi.  Namun,  pendekatan ini rumit dalam konteks Israel-Palestina, mengingat struktur politik yang ada dan tantangan berat terhadap demokratisasi.
Konstruktivisme  dalam  Hubungan  Internasional  (HI),  mengenai  konflik  Israel- Palestina,  menekankan  fokus  pada  peran  ide,  identitas,  keyakinan,  dan  norma  dalam membentuk  interaksi  antara  kedua  belah  pihak,  pentingnya  konstruksi  sosial  dan  sifat intersubjektif  politik  internasional  (Wendt,  1999).  Dalam  hal  ini,  konstruktivisme berpendapat  bahwa  identitas  Israel  dan  Palestina  dikonstruksi  secara  sosial  dan memainkan peran penting dalam konflik. Narasi sejarah dan ingatan kolektif masyarakat Israel dan Palestina membentuk persepsi, tindakan, dan reaksi mereka. Misalnya, narasi Zionis  yang  ingin  kembali  ke  tanah  air  leluhur  dan  narasi  Palestina  yang  menentang penjajahan  sangat  tertanam  dalam  identitas  nasional  masing-masing.  Selain  itu,  norma dan gagasan tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang sah, seperti membenarkan kekerasan  dan  konflik,  secara  signifikan  memengaruhi  tindakan  kedua  belah  pihak. Persepsi yang sudah mendarah daging mengenai citra “orang lain” ( the others ) sebagai musuh dan ancaman eksistensial memicu bara konflik. Demikian pula praktik diskursif melalui  bahasa,  retorika  dan  wacana  yang  digunakan  oleh  para  pemimpin,  media,  dan masyarakat  dalam  membingkai  isu,  mendefinisikan  identitas,  dan  menetapkan  agenda berkontribusi pada konstruksi realitas konflik (Onuf, 1989). Ditambah dengan dukungan dan  pengakuan  yang  diberikan  oleh  para  aktor  internasional  dan  regional  dalam membentuk  identitas  dan  norma  pihak-pihak  yang  berkonflik  dapat  memperkuat  atau menantang narasi yang ada. Misalnya, pengakuan internasional terhadap negara Palestina dan dukungan terhadap keamanan Israel dapat memengaruhi persepsi diri dan persepsi eksternal  kedua  belah  pihak,  sehingga  berdampak  pada  dinamika  konflik.  Untuk
menghadapi realitas konflik ini, konstruktivis memberikan rekomendasi agar konstruksi realitas  sosial  baru  dilakukan  melalui  perubahan  wacana,  norma,  dan  identitas  yang menekankan  rasa  kemanusiaan,  hidup  berdampingan,  dan  kerja  sama  (Finnemore  & Sikkink, 1998). Memang proses rekonstruksi dan rekonsiliasi yang dilalui akan memakan waktu yang lama, lambat dan bertahap, yang mungkin tidak memberikan hasil langsung dalam  menghadapi  kekerasan  dan  ketidakstabilan  politik  yang  terus  berlanjut.  Namun upaya-upaya seperti  inisiatif perdamaian bersama, pertukaran antarbudaya, dan proyek kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan  gerakan  akar  rumput,  dapat  membantu  membangun  realitas  sosial  baru  sehingga perdamaian dipandang sebagai hal yang diinginkan dan dapat dicapai.
Feminisme  dalam  Hubungan  Internasional  (HI)  menawarkan  perspektif  unik mengenai  konflik  Israel-Palestina  dengan  berfokus  pada  gender  dan  interseksionalitas sebagai  objek  maupun  sebagai  subjek  (Lee-Koo  K,  2007).  Sebagai  objek,  feminis  HI menyoroti kaum perempuan dan kelompok marginal yang terkena dampak secara tidak proporsional  oleh  struktur  kekuasaan  tradisional  dan  norma-norma  patriarki,  serta militerisasi dan kekerasan terhadap mereka dalam konflik  (Hasso, 1988). Perempuan dan kelompok yang terpinggirkan berdasarkan jenis kelamin dan identitas gender tidak hanya dipengaruhi  oleh  afiliasinya  dengan  etnis,  agama,  kelas,  namun  mengalami  berbagai bentuk  kekerasan, pemindahan paksa, dan kesulitan ekonomi, serta penggambaran dan representasi  media  yang  keliru  dan  merendahkan  (Bunnap  &  Maza,  2018).  Frekuensi perempuan  yang  menanggung  beban  krisis  kemanusiaan  ini  membentuk  pengalaman mereka dalam konflik dan memengaruhi cara mereka berperilaku dan merespons konflik. Pengalaman nyata mereka memberikan wawasan penting mengenai dampak konflik yang lebih luas. Memahami identitas mereka yang saling bersinggungan adalah penting untuk mengatasi  kebutuhan  spesifik  dan  kerentanan  masing-masing  kelompok  yang  terkena dampak (Tessler & Warriner, 1997). Selain itu, suara mereka dapat melawan narasi dan representasi  media  yang  meminggirkan  atau  memberikan representasi yang salah terhadap suara dan pengalaman perempuan dan kelompok marginal lainnya.  Kaum feminis bertujuan untuk menciptakan dialog yang lebih inklusif dan representatif tentang perdamaian dengan menantang narasi dominan (Mohanty, 1988). Dari sisi sebagai pelaku, para feminis HI menekankan pentingnya peran perempuan dalam banyak organisasi dan inisiatif  yang  dipimpin  perempuan  dalam  pembangunan  perdamaian  dan  penyelesaian
konflik Israel-Palestina. Melibatkan perempuan dalam proses rekonsiliasi dan negosiasi perdamaian maupun dalam  pengambilan keputusan di  semua tingkatan akan  mendapat hasil  yang  lebih  inklusif  dan  berkelanjutan,  dan  memastikan  bahwa  perspektif  dan kebutuhan yang berbeda diperhitungkan.
HI  feminis  tidak  segan-segan  mengkritik  militerisasi  dan  struktur  patriarki  yang melanggengkan  konflik  Israel-Palestina  yang  tertanam  kuat  dalam  narasi  dan  praktik militerisasi  yang  memperkuat  peran  dan  hierarki  gender  tradisional.  Oleh  karena  itu, kaum  feminis  mendukung  demiliterisasi  dan  mendorong  pendekatan  non-kekerasan dalam  penyelesaian  konflik.  Pendekatan  feminis  berupaya  mengubah  dinamika kekuasaan  yang  mendasari  konflik  dengan  menantang  norma-norma  patriarki  yang menjunjung tinggi militerisme. Lebih lanjut feminis HI berfokus pada penanganan akar penyebab  ketidakamanan  manusia,  seperti  kemiskinan,  kesenjangan,  dan  ketidakadilan sosial,  serta  memprioritaskan  keselamatan  dan  kesejahteraan  individu,  terutama perempuan  dan  anak-anak  pada  saat  konflik  maupun  damai.  Dalam  konteks  Israel- Palestina, para pakar feminis menganjurkan kebijakan dan program yang meningkatkan keamanan  sehari-hari  kedua  belah  pihak,  termasuk  akses  terhadap  layanan  kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Dalam hal ini, feminis HI berupaya mengalihkan fokus dari keamanan yang hanya berfokus pada negara semata ke keamanan manusia (termasuk seksualitas  dan  gender).  Pada  akhirnya,  para  feminis  berpendapat  bahwa  mengatasi implikasi  gender  sangat  penting  untuk  mencapai  perdamaian  yang  komprehensif  dan abadi.  Pentingnya  proses  perdamaian  yang  inklusif  dan  sensitif  gender  merupakan rekomendasi dari para feminis HI.
HI secara berangsur telah memasukkan topik perdamaian dan konflik dalam diskusi dan menghasilkan banyak karya pemikiran berupa teori  dan kajian empiris dari  ragam kubu teori HI mengenai perdamaian, termasuk dalam konteks konflik Israel dan Palestina. Setiap  kubu  teori  HI  mempunyai  keistimewaan  masing-masing  dalam  memandang perdamaian,  dan  dalam  memberikan  solusi  terbaik  maupun  rekomendasi  yang membangun untuk menyelesaikan konflik dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Hasilnya HI memiliki banyak versi dan bentuk perdamaian, sehingga ketiadaan batasan perdamaian yang tunggal dalam HI menjadi keniscayaan. Hal ini menandakan bahwa HI sebagai disiplin keilmuan bersifat inklusif, demokratis dan progresif dalam menghadapi tantangan dan memecahkan permasalahan dunia yang kompleks dan terus berubah.
Akhir kata, kami menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga atas kesediaan para mitra  bestari  dan  para  penulis  sebagai  kontributor  dalam  mewujudkan  penerbitan  e-Jurnal Intermestic Volume 8 Nomor 2 pada Mei 2024 ini.
Hormat kami,
Arry Bainus dan Junita Budi Rachman

## Referensi
Ascerov, A. (2021). Peace and Conflict Studies- Evolution, Relevance, and Approaches for  Change. Global  Journal  of  Peace  Research  and  Praxis,  3 (1).  Diambil  dari https://www.researchgate.net/publication/357237810_Peace_and_Conflict_Studi es-_Evolution_Relevance_and_Approaches_for_Change
Barak,  O.  (2005).  The  Failure  of  the  Israeli-Palestinian  Peace  Process,  1993-2000.
Journal of Peace Research, 42 (6), 719–736.
doi:doi.org/10.1177/0022343305057889
Bunnap, D. Y., & Maza, K. D. (2018). The Impact of Gender in Conflict Resolution in Africa. The International Journal of Advanced Research (IJAR), 7 (1), 467-477. doi:10.21474/IJAR01/8351
Finnemore,  M.,  &  Sikkink,  K.  (1998).  International  Norm  Dynamics  and  Political
Change. International Organization, 524 , 887 - 917.
Frieden, J. A. (2016). The Root Causes of Enduring Conflict: Can Israel and Palestine Co-exist?  In  J.  Ehrenberg,  &  Y.  Peled, Israel  and  Palestine:  Alternatives Perspective on Statehood (pp. 63-75). New York: Rowman & Littlefield. Galtung,  J.  (1969).  Violence,  Peace,  and  Peace  Research. Journal  of  Peace  Research,
6 (3), 167-191. Diambil dari http://www.jstor.org/stable/422690
Gold, D. (2019). The Israeli-Palestinian Impasse and Theories of Peace in International Relations .  Retrieved  from  E-International  Relations  : https://www.e- ir.info/2019/11/07/the-israeli-palestinian-impasse-and-theories-of-peace-in- international-relations/
Grinberg,  L.  L.  (2010). Israel/Palestine:  Democray  versus  Military  Rule. New  York: Routledge.
Hallward, M. (2011). Pursuing Peace in Israel/Palestine. Journal of Third World Studies , 28 (1), 185-202.
Hasso, F. S. (1988). The ‘Women’s Front’: Nationalism, Feminism, and Modernity in Palestine. Gender  and  Society,  12 (4),  441-65.  Retrieved  May  26,  2024,  from JSTOR, http://www.jstor.org/stable/190177.
Ikenberry, J. (2001). After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars. Princeton: Princeton University Press.
Isacoff, J.  B. (2005). Writing  the Arab-Israeli Conflict: Historical  Bias and the Use of
History in Political Science. Perspectives on Politics , 71-88. doi:10.1017/S1537592705050061
Katzenstein, P. (1996). The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. Columbia: Columbia University Press,. Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2001). Power and Interdepence. Boston: Longman.
Lee-Koo K. (2007). Feminism. In R. Devetak, A. Burke, & J. George, An Introduction to International  Relations:  Australian  Perspectives (pp.  75-85).  Cambridge: Cambridge University Press.
Mearsheimer, J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W.. Norton & Company.
Miller, B. (2009). Is Peace Possible – and How? The Four-Fold Response of IR Theory. International Journal, 65 (1), 163-181.
Mogenthau, H. J. (1985). Politics Among Nations, The Strugle of Power and Peace. New York: McGraw-Hill .
Mohanty,  C.  T.  (1988).  Under  Western  Eyes:  Feminist  Scholarship  and  Colonial
Discourses. boundary 2, 12 (3), 333-358. Diambil dari
http://links.jstor.org/sici?sici=0190-
3659%28198421%2F23%2912%3A3%3C333%3AUWEFSA%3E2.0.CO%3B2
-Y&origin=JSTOR-pdf
Neufeld,  B.  (1993).  The  Marginalisation  of  Peace  Research  in  International  Relations.
Millennium – Journal of International Studies, 22 (2), 165-184. Onuf,  N.  (1989). World  of  Our  Making:  Rules  and  Rule  in  Social  Theory  and International Relations. Columbia: University of South Carolina Press. Tessler,  M.,  &  Warriner,  I.  (1997).  Gender,  Feminism,  and  Attitudes  Toward International Conflict: Exploring Relationships with Survey Data from the Middle East. World Politics, 49 (2), 250-281. doi:10.1353/wp.1997.0005.
Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Reading, MA:: Addison-Wesley. Wendt,  A.  (1999). Social  Theory  of  International  Politics. Cambridge:  Cambridge University Press.