## HATE CRIMES DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM
Widati Wulandari email: widati_w@yahoo.com

## Abstract
This article discusses the deficiency of the Indonesian criminal law with regard to the criminalization of  hate  crimes.  Taking  into  consideration  the  fact  that  Indonesia  faces  a  high  incidence  of  social conflict due to rising intolerance and discrimination targeting minority groups.  The combination of (racial-ethnic-religious)  discrimination and hatred against minority groups in most cases results in various forms of common crimes which generally is known as hate crimes. Using a comparative law method,  by  and  between  Indonesian  criminal  law  and  the  criminal  law  of  other  countries experiencing hate crimes, the author  highlights options for  eradicating hate crimes. One important finding is the tendency of a number of countries to perceive hatred or prejudice which motivate the perpetrator of hate crimes as aggravating factor and not to as as separate substantive offence.
Keywords: hate crimes, hate, prejudice, criminal law
Abstrak Tulisan ini akan menelaah kurangnya pengaturan hate crimes dalam hukum pidana di Indonesia. Padahal sebagai Negara dengan masyarakat majemuk, Indonesia menghadapi tantangan tingginya angka  konflik  sosial  yang  berlatar  belakang  intoleransi  dan  perlakuan  diskriminatif  terhadap kelompok  minoritas  (ras,  etnis,  agama).  Tidak  jarang  sikap  diskriminatif  yang  tumpang  tindih dengan kebencian pada kelompok minoritas terwujud  ke  dalam beragam  bentuk kejahatan yang lebih  dikenal  dengan  istilah hate  crimes .    Dengan  menggunakan  metoda  perbandingan  hukum, antara  hukum  pidana  Indonesia  dengan  hukum  pidana  negara-negara  lain  yang  mengalami hate crimes ditelaah  pilihan-pilihan  yang  terbuka  untuk  menanggulangi hate  crimes .    Satu  temuan terpenting ialah adanya kecenderungan (dengan alasan pertimbangan tertentu) untuk memandang kebencian  yang  melatarbelakangi  dilakukannya  kejahatan  (motif)  sebagai  unsur  pemberatan pidana dan bukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.
Kata-kata kunci: hate crimes , kebencian, prejudice , hukum pidana.

## Pendahuluan
Upaya  mempertahankan  kedamaian  kehidupan  dalam  keberagaman masyarakat  merupakan  masalah  penting  bagi  Indonesia.  Upaya  ini  mendapat tantangan  serius  dari  berbagai  konflik  sosial  yang  terjadi  antar  kelompok- kelompok  masyarakat  yang  cenderung  membedakan  diri  terutama  berdasarkan suku,  etnisitas,  dan  agama.  Perlakuan  diskriminatif  dan  sikap  intoleran  yang diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk  kekerasan  terhadap  kelompok  berbeda,
terutama kelompok minoritas, belakangan ini kerap terjadi dalam masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.
Menurut catatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), peristiwa-peristiwa intoleransi di Indonesia meningkat pada 2016. 1 Tercatat sejumlah peristiwa (baik dengan maupun tanpa kekerasan) yang terjadi akibat adanya prejudice atau sikap bias  masyarakat  terhadap  kelompok  tertentu.  Kebencian  yang  diglorifikasi  oleh kelompok-kelompok  intoleran  selanjutnya  terwujud  dalam  perlakuan diskriminatif, seperti: peristiwa pengusiran serta pembakaran rumah masyarakat bekas  anggota  Gerakan  Fajar  Nusantara  (Gafatar)  di  Kabupaten  Mempwah, Kalimantan  Barat  pada  Januari  2016  yang  dianggap  sesat  dan  terafiliasi  dengan kelompok  ISIS; 2 Pengusiran  Jemaat  Ahmadiyah  di  Bangka  oleh  Bupati  Bangka, Sekda Bangka, Dandim Bangka dan ormas Hizbut Tahir pada awal Februari 2016; 3 serta peristiwa  pembubaran  paksa  KKR  Natal  Di  Gedung  Sasana  Budaya  Ganesa Bandung yang dipandang sebagai ‘ajang pemurtadan’ oleh dua ormas Islam yakni Pembela  Ahlus  Sunnah  (PAS)  dan  Dewan  Dakwah  Islam  (DDI)  dengan menggunakan alasan tidak adanya izin untuk menyelenggarakan ibadah di ruang publik. 4
Ditengarai  pula  bahwa  dalam  sejumlah  kasus collective  violence yang terjadi  dibiarkan  (pembiaran)  bahkan  disponsori  oleh  Negara.    Terlepas  dari ada/tidaknya  keterlibatan  Negara  (baik  secara  aktif  atau  pembiaran),  dari sejumlah  kasus  yang  diuraikan  di  atas  dapat  dicermati  adanya  satu  kesamaan, yakni motif atau latar belakang ‘kebencian’ serta ‘prasangka’ ( prejudice ) atau sikap bias  yang  dipelihara  melalui  proses stereotyping terhadap  kelompok  yang
1 Ahmad Zulfikar Fazli, “25 Kasus Intoleran Terjadi di Indonesia Sepanjang 2016”, metrotvnews, 5 Januari 2017, <http://news.metrotvnews.com/hukum/8N0YX4wb-25-kasus-intoleran-terjadi- di-indonesia-sepanjang-2016> [10/01/2017]
2 Heyder Affan dan Christine Franciska, “Pengusiran 1,000 eks anggota Gafatar merupakan Pelanggaran,” BBC Indonesia, 21 Januari 2016 <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160120_indonesia_pengusiran_ga fatar> [10/01/2017]
3 “Kronologi Pengusiran Jemaat Ahmadiyah diBangka”, TEMPO.CO, 9 Februari 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/09/058743223/ini-kronologi-pengusiran-jemaat- ahmadiyah-di-bangka> [10/01/2017]
4 Isyana Artharini, “Alasan Pembubaran Acara Natal di Bandung Mengada-Ada”, BBC Indonesia, 8 Desember 2016 <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38233417> [10/01/2017]
dianggap  berbeda.  Dimaksud  dengan stereotyping adalah  melanggengkan pandangan  negatif  terhadap  kelompok  yang  berbeda  atau  orang-orang  dari kelompok yang berbeda sekadar berdasarkan ‘pengetahuan’ tidak utuh atau tidak lengkap, serta penuh kecurigaan dan purbasangka (bias atau prejudice ).
Sebagian konflik sosial tersebut berujung pada sejumlah tindak kekerasan yang  dilandasi  kebencian  atau prejudice dan  ditujukan  terhadap  anggota kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu.  Kelompok  ini  adalah  kelompok  yang karena  ciri-ciri  tertentu  (suku,  ras,  agama  atau  kriteria  lain)  dipandang  berbeda dari, dan umumnya, karena adanya perbedaan itu, dianggap sebagai ancaman oleh anggota  kelompok  dominan  (atau  kelompok  yang  berkuasa)  atau  kelompok lainnya.  Korban  dalam  peristiwa  ini  merupakan  bagian  atau  anggota  dari kelompok  yang  dibenci.  Dalam  kasus-kasus  tersebut,  korban  menjadi  target kekerasan  (apapun  bentuknya)  semata-mata  didasarkan  pada  keanggotaannya pada kelompok yang dibenci, bukan sebagai individu. Kejahatan-kejahatan seperti ini  dikenal  dengan  istilah hate  crimes. Di  Indonesia  peristiwa-peristiwa  di  atas tidak  mendapat  reaksi  pidana  yang  memadai  dari  Negara,  antara  lain,  karena ketiadaan  aturan  yang  memadai  untuk  menjerat  pelaku  kejahatan  berlatar belakang “kebencian” dimaksud.
Tulisan  ini  hendak  menelaah  kekurangan  pengaturan hate  crimes dalam hukum  pidana  di  Indonesia  dan  memberikan  rekomendasi  dalam  rangka perbaikan  pengaturan.  Dalam  rangka  tujuan  itu,  penulis  menggunakan  metoda perbandingan  hukum  pidana.  Apa  yang  diperbandingkan  adalah  bagaimana hukum  pidana  di  sejumlah  negara  mengatur  kejahatan  yang  dilakukan  dengan “latar  belakang  kebencian.”  Hasil  perbandingan  ini  selanjutnya  dapat  digunakan sebagai masukan pertimbangan bagi pengaturan hate crimes dalam hukum pidana Indonesia. Pada bagian awal akan dipaparkan kajian teoretik tentang hate crimes untuk  melihat  perkaitannya  dengan  latar belakang  kebencian  dan prejudice atau sikap bias. Selanjutnya akan dipaparkan perbandingan pengaturan hate crimes di sejumlah  Negara  untuk  menunjukkan  persamaan-perbedaannya  dan  analisis berkaitan  dengan  ruang  lingkup  perlindungan  serta  metoda  yang  digunakan
berbagai negara. Pada bagian terakhir diuraikan ulasan rekomendasi pengaturan hate crimes dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang ( ius constituendum ).

## Hate Crimes dan Prejudice
Kasus-kasus  kekerasan  sebagaimana  diilustrasikan  di  atas  dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang berlatar belakang kebencian, sikap bias atau prasangka  ( prejudice ) pada  kelompok  tertentu  (yang  berbeda)  yang  umumnya dianggap  sebagai  ancaman.  Istilah hate  crimes pada  awalnya  muncul  di  dalam sistem  hukum  Amerika  Serikat.  Istilah  ini  kemudian  juga  berkembang  di  Eropa dan  Inggris.  Pada  awalnya,  dalam  sistem  hukum  yang  berlaku  di  negara-negara tersebut  istilah hate  crimes merujuk  pada  perbuatan-perbuatan  yang dikualifikasikan sebagai racially aggravated offences . 5
Meskipun  pustaka  hukum  maupun  peraturan  perundang-undangan  di berbagai  Negara  mendefinisikan  atau  mengkategorikan  kejahatan  yang digambarkan  di  atas  dengan  cara  yang  berbeda-beda,  umumnya hate  crimes didefinisikan sebagai: 6
“berbagai jenis kejahatan/perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang/kelompok  orang  ataupun  harta  bendanya  dengan  latar belakang/motif  kebencian/ prejudice pelaku  terhadap  korbannya semata-mata karena korban merupakan anggota kelompok (ras, etnis, kebangsaan, keagamaan, difabilitas, orientasi seksual, dsb) tertentu”.
Kebencian  yang  muncul  pada  seseorang  atau  sekelompok  orang  dapat dimanifestasikan  dalam  berbagai  bentuk  perbuatan  pidana/kejahatan,  seperti pembunuhan,  penganiayaan,  pelecehan-penghinaan,  perkosaan,  perusakan- penghancuran  barang  dan  sebagainya.    Apa  yang  penting  di  sini  adalah  latar belakang  atau  motif  dilakukannya  tindak  pidana  tersebut.  Konteks  adanya kebencian, dengan demikian, tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Peristiwa- peristiwa sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri  dan  terjadi  secara  spontan.  Kejahatan  tersebut  umumnya  merupakan
5 Irene Sagel-Grande, Hate Crime , Comparative Law Annotation , Groningen University, 2006, hlm.,
1.
6 James B. Jacobs dan Henry J , The Social Construction of Hate Crime Epidemic , Vol 86 No 2, The Journal of Criminal Law & Criminology , 1996, hlm., 366.
puncak  dari  akar  masalah  adanya  kesenjangan  atau  perbedaan  perkembangan sosial-politik-ekonomi-budaya antar kelompok-kelompok yang membedakan diri. Dengan  kata  lain,  kejahatan  (biasa)  yang  muncul  dilatarbelakangi  adanya kecurigaan,  bahkan  kebencian  terhadap  kelompok  yang  berbeda,  yang  terus dipelihara serta diwariskan turun temurun.
Dalam pustaka ilmu hukum di Indonesia, konsep hate crimes belum banyak didiskusikan.  Demikian  pula  dalam  hukum  positif  Indonesia, hate  crimes belum diatur  secara  jelas.  Baru  beberapa  tahun  terakhir  sejak  munculnya  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  No.  11  Tahun  2008  dan  Undang- Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis No. 40 Tahun 2008 di Indonesia, dikenal konsep  ujaran  kebencian  ( hate  speech ).  Ujaran  kebencian  sekalipun  kerap mendahului  terjadinya hate  crimes harus  dipandang  berbeda  dari hate  crimes . Dengan  cara  serupa hate  crimes harus  dibedakan  dari  genosida.  Perbedaan  dan kaitan  keduanya  dengan hate  crimes akan  dijelaskan  setelah  konsep hate  crimes dijelaskan di bawah ini.
Berdasarkan  pengamatan  ringkas  di  atas  dan  dengan  tujuan  memperoleh gambaran  utuh  tentang hate  crimes, maka  diperlukan  penelusuran  literatur tentang hate  crimes yang  muncul  di  sejumlah  Negara  lain.    Seperti  telah disebutkan  di  atas,  konsep  ini  pertama  kali  muncul  di  Amerika  Serikat. Kemunculan  konsep hate  crimes di  Amerika  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sejarah panjang dan situasi sosial politik yang berkembang di negara tersebut, khususnya berkaitan  dengan  perlakuan  diskriminatif  yang  termanifestasi  dalam  berbagai bentuk  kekerasan,  perbudakan  dan  persekusi  ( persecution )  terhadap  kelompok masyarakat tertentu seperti Native American (Indian-Amerika), masyarakat kulit hitam  ( African-American )  dan  para  imigran  baik Hispanic maupun  orang-orang Asia. 7
Sekalipun  istilah hate  crimes telah  digunakan  dalam  wacana  politik  dan sosial di Amerika sejak 1985, konsep ini baru muncul sebagai terminologi dalam hukum  positif  sebagai  salah  satu  jenis  kejahatan  pada  1990.  Istilah hate  crimes
7 Phyllis B. Gerstenfeld, Hate Crimes, Causes, Controls and Controversies, 3 rd ed, Sage Publications, California, 2013, hlm., 11.
muncul  dalam Federal  Hate  Crimes  Statistic  Act .  Undang-Undang  ini  memberi mandat  pada Attorney  General’s  Office untuk  mengumpulkan  data  dan menerbitkan  statistik  mengenai “crimes  motivated  by  victim’s  race,  religion, ethnicity,  or  sexual  orientation.” Perkembangan  ini  tidak  terlepas  dari  fakta meningkatnya  kesadaran  masyarakat  Amerika  akan  perlu  dan  pentingnya mengelola  keberagaman  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  perlunya  pengaturan relasi  yang  seimbang  antar  ras,  agama,  gender  dan  orientasi  seksual  yang berbeda-beda. 8
Konsep hate  crimes juga  muncul  dalam  berbagai  pustaka  negara-negara lain  di  luar  Amerika  seperti  Inggris,  Kanada,  dan  Australia.  Masyarakat  dari negara-negara  tersebut,  serupa  Amerika,  adalah  masyarakat multikultural- multietnis .  Khususnya  di  Inggris,  konsep hate  crimes mulai  mendapat  perhatian masyarakat  dan  pemerintah  pasca  peristiwa  pembunuhan  berlatarbelakang rasisme  terhadap  remaja  kulit  hitam  Stephen  Lawrence,  serta  “ nailbomb  attack ” yang berlatarbelakang rasisme dan homophobia pada 1999. 9
Mengingat kemunculannya dalam masyarakat multikultural-multi etnis (di negara-negara  maju),  maka  tidak  mengherankan  bahwa hate  crimes pada  awal mulanya disebut juga sebagai ethnoviolence, yakni kejahatan atau kekerasan yang berlatar  belakang  perbedaan  etnis  dan  karenanya  terkait  erat  dengan  rasisme (kebencian  terhadap  ras-etnis  tertentu). 10 Pada  awalnya  yang  teramati  adalah kejahatan-kejahatan  yang  dilatarbelakangi  kebencian  atau prejudice terhadap kelompok  etnis  tertentu  yang  berbeda.  Kebencian  atau prejudice itu  ditujukan terutama  pada  kelompok  masyarakat  kulit  hitam,  Indian, Hispanic ,  ataupun kelompok  minoritas  lainnya  dalam  tatanan  masyarakat  dominan  kulit  putih ( Anglo-American  White  People ).  Keberadaan  mereka  oleh  kelompok  mayoritas
8 James B. Jacobs and Kimberly Potter, Hate Crimes: Criminal Law & Identity Politics, Oxford University Press, Oxford, 1998, hlm., 3-4 .
9 Neil Chakraborti and Jon Garland, Hate Crime: Impact, Causes and Responses, Sage Publications, London, 2009, hlm.,  2.
10 Kay Goodall, Conceptualising ‘Racism’ in Criminal Law , Vol. 33 No 2 June, Legal Studies, 2013, hlm., 215-238
tersebut  dinilai  mengancam  supremasi/dominasi  masyarakat  kulit  putih  ( white supremacy ).
Di samping itu, hate crimes kerap dijelaskan secara singkat sebagai c riminal conduct  motivated  by  prejudice. 11 Alasannya  adalah  karena  dalam  kejahatan- kejahatan  yang  termotivasi prejudice ,  pelaku  melakukan  kejahatan  atau  tindak pidana  terhadap  korban  sebagai  akibat  adanya  atau  dipengaruhi  sikap  bias  atau prejudice (kebencian atau purbasangka) mereka terhadap kelompok tertentu, dan korban  menjadi  target  semata-mata  karena  keanggotaannya  dalam  kelompok yang  dibenci.  Sebab  itu  pula  mengapa hate  crimes secara  umum  kerap  disebut sebagai kejahatan berlatarbelakang kebencian atau prejudice /sikap bias ( prejudice motivated crimes atau bias motivated crimes ).
Gerstenfeld,  sejalan  dengan  itu,  mendefinisikan hate  crimes sebagai criminal act that is motivated, at least in part, by the group affiliation of the victim . 12 Adanya afiliasi korban terhadap kelompok yang dibenci, dalam hal ini, merupakan elemen  esensial.  Karena  itu  hanya  kejahatan  yang  termotivasi  oleh  kebencian terhadap korban, yang dianggap bagian dari kelompok, yang dapat dikategorikan sebagai hate crimes . Kelompok dimaksud merujuk pada kelompok yang dibedakan atas dasar ras, agama dan etnis tertentu.  Dalam perkembangannya, ditambahkan ke dalam kelompok berbeda, kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda (atau dibedakan)  berdasarkan  orientasi  seksual,  gender,  difabel,  usia,  dan  kategori lainnya. 13 Beranjak dari itu, James B. Jacobs dan Kimberly Pott er memahami hate crimes sebagai: 14
“crimes against persons  or property motivated in whole or in part by racial, ethnic, religious, gender, sexual orientation and other prejudice.”
Mereka,  namun  demikian,  mencatat  adanya  keberagaman  definisi hate  crime s yang digunakan di berbagai Negara bagian di Amerika. Terlepas dari keberagaman
11 Supra no. 8, hlm., 11.
12 Supra no. 7, hlm., 11.
13 Id.
14 Supra no 6, hlm., 366.
itu, mereka menyatakan bahwa secara umum hate crimes mengandung pengertian yang sama, yakni: 15
“berbagai  jenis  kejahatan  yang  dilakukan  terhadap  orang  atau  harta bendanya yang dilatarbelakangi sebagian atau seluruhnya  oleh sikap bias  atau  prasangka  ( prejudice) terhadap  ras,  etnis,  agama,  jenis kelamin dan orientasi seksual tertentu.”
Sementara itu, Craig yang juga menekankan pentingnya pandangan pelaku terhadap  identitas  korban  sebagai  anggota  kelompok  yang  dibenci,  secara  lebih ringkas, mengemukakan bahwa hate crimes meliputi: 16
“Illegal  acts  involving  intentional  selection  of  victims  based  on perpetrator’s bias or prejudice against the actual or perceived status of the victim”.
Craig, selanjutnya,  menjelaskan  bahwa  pemilihan  korban  dalam hate  crimes didasarkan  pada  sikap  bias  atau prejudice pelaku  terhadap  status  atau  karakter personal  korban.  Status  atau  karakter  personal  di  sini  dimaknai  sebagai keanggotaan  korban  dalam  kelompok  tertentu  yang  dibenci  oleh  pelaku. Sedangkan  Mason, beranjak  dari  pemahamannya  terhadap hate  crimes sebagai prejudice-related crime , mendefiniskan hate crimes sebagai 17
“Crimes, wholly or partly motivated by, grounded in, or aggravated by, bias or prejudice towards particular groups of people.”
Dari  sudut  pandang  berbeda,  Barbara  Perry,  mendefinisikan hate  crimes sebagai: 18
“A  mechanism  of  power  intended  to  sustain  somewhat  precarious hierarchies,  through  violence  and  threats  of  violence  (verbal  or physical). It is generally directed towards those whom our society has traditionally stigmatized and marginalized.”
Dengan  itu,  Perry  mengemukakan  kaitan  antara  upaya  mempertahankan hierarkhi  sosial  politik  (posisi  dominan  yang  dinikmati  mayoritas)  dengan
15 Id.
16 Ryan D King, Hate Crimes: Perspectives on Offending and the Law dalam Marvin D. Krohn et al (eds), Handbook on Crime and Deviance, Springer, New York, 2012, hlm., 526-544.
17 Gail Mason, “Hate Crime Laws in Australia: Are they achieving their goals?,” Sentencing Conference 2010, Canberra 6&7 Februari 2010, hlm., 2.
18 Barbara Perry, In the Name of Hate: Understanding Hate Crimes , Routledge, New York, 2001, hlm., 3.
kebencian dalam hate crimes . Lebih jauh, Perry memberi tekanan pada kenyataan bahwa kekerasan dan perilaku intimidatif memiliki dampak yang berbeda ketika dilatarbelakangi  oleh  sikap  bias  atau prejudice terhadap  kelompok  yang terpinggirkan  ( marginal )  dan,  sekaligus,  bertujuan  untuk  menegaskan  atau mempertajam perbedaan kedudukan sosial dan politik di masyarakat.
Senada  dengan  itu,  Wolfe  dan  Copeland,  mendefinisikan hate  crimes dengan  mengaitkannya  pada  kebijakan  politik  yang  diskriminatif  terutama terhadap  kelompok-kelompok  terpinggirkan.  Mereka  mengartikan hate  crimes sebagai: 19
“Violence  directed  towards  groups  of  people  who  generally  are  not valued by the majority, who suffer discrimination in other arenas, and who  do  not  have  full  access  to  remedy  social,  political  and  economic injustice.”
Korban,  dalam  pandangan  mereka,  adalah  kelompok  yang  dalam  tatanan masyarakat tertentu (mayoritas atau dominan) berada dalam posisi terpinggirkan dan sebab itu secara berkelanjutan mengalami perlakuan diskriminatif.
Selanjutnya,  Sheffiled  menunjukkan  bagaimana hate  crimes kemudian memperkuat  atau  melanggengkan  proses  peminggiran  dalam  masyarakat.  Ia menyatakan bahwa: 20
“Hate  violence  is  motivated  by  social  and  political  factors  and  is bolstered by belief system which (attempt to) legitimate such violence… It reveals that the personal is political; that such violence is not a series of  isolated  incidents but  rather  the  consequence  of  a  political  culture which allocates  rights, privileges and  prestige according to  biological or social characteristic.”
Dengan merujuk pada pandangan Wolfe dan Copeland, serta juga Sheffield di atas, Perry menjelaskan bahwa hate crimes : 21
“Involve  acts  of  violence  and  intimidation,  usually  directed  towards already  stigmatized  and  marginalized  groups.  As  such,  it  is  a mechanism  of  power  and  oppression,  intended  to  reaffirm  the precarious  hierarchies  that  characterize  a  given  social  order.  It
19 Id ., hlm., 9.
20 Id., hlm., 9-10.
attempts to recreate simultaneously the threatened (real or imagined) hegemony of the perpetrator’s group and the appropriate subordinate identity of the victim’s group. It is a means of marking both the Self and the Other in such a way as to re-establish their proper relative positions, as given and reproduced by broader ideologies and pattern of social and political inequality.”
Dalam  rumusan  di  atas  titik  tolaknya  bukan  kebencian  semata-mata, namun  tujuan  kelompok  dominan  (mayoritas  atau  elit)  untuk  mempertahankan status  sosial-politik  terhadap  ancaman  yang  dianggap  muncul  dari  keberadaan kelompok  lain  (korban).  Kejahatan  merupakan  upaya  menegaskan  superioritas dan  keunggulan  kelompok  (pelaku)  atas  kelompok  lain  (yang  direpresentasikan oleh korban).  Maka, kejahatan kebencian dapat dipandang sebagai mechanism of power  and  oppression. Adalah  kelompok  dominan  yang  melalui hate  crimes menegaskan  dan  berupaya  mempertahankan  keberkuasaan  mereka  dan  secara berkelanjutan  melanggengkan  peminggiran  kelompok  minoritas  (mereka  yang dianggap berbeda) yang dianggap sebagai ancaman.
Dari  berbagai  definisi hate  crimes yang  ada,  dapat  disimpulkan  bahwa kebencian atau prejudice dapat dipandang merupakan mens rea ( mental element ) dalam  tindak  pidana  atau  kejahatan  yang  diperbuat.  Dengan  demikian,  adanya mens  rea ini  harus  sekaligus  dibuktikan  dalam  persidangan  pidana.  Kesimpulan ini,  namun  demikian,  harus  diujikan  lebih  lanjut.  Pada  bagian  berikut  akan dipaparkan  bagaimana hate  crimes diatur  dalam  ketentuan  pidana  di  sejumlah negara, dan karenanya sekaligus akan tampak mekanisme pembuktiannya dalam hukum pidana.
Perbandingan  Pengaturan Hate  Crimes dalam  Hukum  Pidana  di  Beberapa Negara
Hate  Crimes dipandang  sebagai  kejahatan  serius  yang  memiliki  tingkat ketercelaan  berbeda  dengan  kejahatan  pada  umumnya.  Karenanya  dengan menggunakan  pendekatan  proporsionalitas  ( just  desert  principles )  dipandang perlu  ada  dan  diberikannya  reaksi  pidana  yang  berbeda  dibandingkan  dengan
reaksi  pidana  terhadap  kejahatan  pada  umumnya. 22 Ini  juga  tampak  dari meningkatnya angka dan berkembangnya pengaturan hate crimes melalui hukum pidana di berbagai negara. 23 Sejumlah argumentasi yang mendukung penanganan hate  crimes melalui  hukum  pidana  secara  khusus  di  berbagai  Negara  pada umumnya  didasarkan  pada  pertimbangan: retribution,  deterrence dan symbolic effect . 24
Berdasarkan  pertimbangan retribution ,  maka hate  crimes yang  tingkat ketercelaannya  dipandang  lebih  tinggi  daripada  kejahatan  pada  umumnya, dipandang  layak  diancam  dengan  pidana  yang  berbeda  (sebagai  delik  khusus) atau  dengan  ancaman  sanksi  pidana  yang  lebih  berat. 25 Selain  itu  alasan terpenting  untuk  memunculkan  reaksi  pidana  khusus  adalah  pertimbangan korban hate crimes lebih menderita secara psikologis dan emosional dibandingkan korban kejahatan lainnya yang tidak didasari motif kebencian. 26 Hate crimes juga menimbulkan  konflik  yang  berkepanjangan  dalam  masyarakat.  Kejahatan  ini berdampak  buruk  bukan  saja  pada  korban,  melainkan  juga  pada  anggota kelompok lainnya (yang tidak menjadi korban langsung). Hate crimes, selain itu, dapat pula memicu reaksi balik dari kelompok yang tertindas berupa pembalasan atas dasar kesetiaan primordial dan, dengan demikian, melestarikan bibit konflik dalam masyarakat. 27
Selain  itu,  kriminalisasi hate  crimes dianggap  perlu  juga  dalam  rangka memberikan deterrent effect bagi masyarakat. 28 Sama halnya dengan argumentasi kriminalisasi  perbuatan  lainnya,  dengan  diaturnya hate  crimes sebagai  tindak
22 Baca, antara lain, Kevin M. Carlsmith & John M. Darley, Why Do We Punish? Deterrence and Just Deserts  as  Motives  for  Punishment ,  Vol.  83,  No.  2, Journal  of  Personality  and  Social  Psychology, 2002,  hlm.,  284-299.    Disebutkan  bahwa just  desert  rationale:  a  person  deserves  punishment proportionate to the moral wrong committed. A competing jurisdiction is the deterrence rationale: Punishing an offender reduces the frequency and likelihood of future offences.
23 Eric Bleich, The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Libetal Democracies , Vol 37 No 6, July, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2011, hlm., 917-934 .
24 Supra no. 7,  hlm., 18.
25 Adams D, Punishing Hate and Achieving Equality , Winter/Spring, Criminal Justice Ethics, 2005, hlm., 20-21.
26 Supra no 7, hlm., 22.
27 Id., hlm., 23.
28 Id., hlm., 24.
pidana yang diancam dengan pidana yang berat diharapkan niat pelaku potensial untuk melakukan kejahatan dapat dicegah.
Argumentasi  berikutnya  untuk  mengancam  dengan  sanksi  pidana perbuatan-perbuatan  di  atas  berkenaan  dengan  efek  simbolik  kriminalisasi hate crimes .  Keputusan  politik  untuk  mengkriminalisasi  suatu  perbuatan  tertentu (dalam  hal  ini  kejahatan  dengan  latar  belakang  kebencian  atau prejudice) menunjukkan  sikap  negara  (yang  mencerminkan  nilai  moral  masyarakat)  yang mencela/mengutuk  perbuatan  dimaksud.  Langkah  lebih  jauh,  bilamana  penegak hukum  kemudian  menegakkan  ketentuan  pidana  (yang  mengancam  dengan pidana hate  crimes ),  yakni  dengan  cara  polisi  menyidik,  jaksa  menuntut  dan pengadilan  memeriksa  dan  menjatuhkan  putusan,  maka  hal  ini  di  mata masyarakat akan menegaskan kembali klaim (dari hukum pidana) bahwa perilaku tersebut  adalah  perilaku  tercela  yang  sudah  sepatutnya  tidak  ditenggang  oleh masyarakat.
Dengan  kata  lain,  ada  cukup  alasan  untuk  mengkriminalisasi hate  crimes dalam  hukum  pidana,  baik  berdasarkan  alasan retribution , deterrence (umum  & khusus)  maupun  simbolik.    Dengan  cara  inipun,  menurut  hemat  penulis,  negara dapat mewujudkan tujuannya melindungi segenap warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
Pada bagian berikutnya akan ditelaah pengaturan hate crimes di sejumlah negara  yang  serupa  Indonesia  juga  menghadapi  permasalahan hate  crimes. Titik tolak  pemilihan  negara-negara  tersebut  sebagai  perbandingan  adalah  adanya kesamaan  penting  dengan  Indonesia,  yakni  negara-negara  tersebut  merupakan negara  dengan  masyarakat  pluralis  dari  sudut  pandang  ras,  etnis  dan  agama. Alasan lain adalah keterwakilan negara dari tradisi hukum common law (Amerika, Australia,  Selandia  Baru), civil  law  ( Jerman,  Belanda,  Perancis)  maupun  yang campuran (Norwegia).
1. Pengaturan Hate Crimes dalam Hukum Amerika
Ketentuan  tentang Hate  crimes dalam  hukum  federal  Amerika  ditemukan tersebar di sejumlah perundang-undangan, antara lain: 42  U.S.C.  section  3631
mengenai Criminal  Interference  with  Right  to  Fair  Housing ; 18  U.S.C.  section  249 tentang Hate  Crime  Acts ; 18  U.S.C.  section  247 tentang Damage  to  Religious Property,  Obstruction  of  Persons  in  the  Free  Exercise  Religious  Beliefs ; 18  U.S.C. section  245 mengenai Federally  Protected  Activites ;  dan 28  U.S.C.  section  534 mengenai Hate Crime Statistics Act .
Dalam 18 U.S.C. sec. 249 tentang Hate Crime Acts , hate crimes 29 dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri ( substantive offence ) dengan ancaman sanksi  pidana  tertentu.    Dalam  ketentuan  ini,  kejahatan-kejahatan  yang  diatur meliputi  perbuatan-perbuatan:  dengan  sengaja  menyebabkan  luka  pada  tubuh baik  menggunakan  api,  senjata  api,  senjata  berbahaya  lainnya,  atau  alat-alat peledak  termasuk  percobaan  untuk  melakukan  kejahatan-kejahatan  tersebut; penculikan,  kekerasan/penyalahgunaan  seksual  yang  diperberat;  termasuk percobaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut; dan percobaan untuk melakukan  pembunuhan.  Melalui  ketentuan-ketentuan  di  atas  kelompok  yang hendak dilindungi adalah kelompok yang dibedakan dari ras, warna kulit, agama, asal-usul kebangsaan, jender, orientasi seksual, identitas jender serta disabilitas.
Di  samping  itu, hate  crimes diatur  juga  dalam  sejumlah  peraturan  negara bagian  sebagai  tindak  pidana  tersendiri  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana tertentu. Berikut adalah salah satu ketentuan hukum pidana yang mengatur hate crimes di  Negara  bagian  Massachusetts.    Dalam Section  39 The  General  Law  of Massachusetts mengenai Assault  or  battery  for  puspose  of  intimidation;  weapons; punishment 30 diatur  tindakan  kekerasan  atau  penyerangan  terhadap  orang maupun barang miliknya dengan niat mengintimidasi korban sehubungan dengan ras, warna kulit, agama, asal-usul kebangsaan, orientasi seksual, identitas jender atau  disabilitas  korban.  Dalam  ketentuan  ini  juga  diatur  sejumlah  pemberatan lainnya, seperti apabila kekerasan dan serangan tersebut menimbulkan luka fisik pada korban, adanya penggunaan senapan, senjata api dan lain-lain.
29 18 U.S. Code § 249 - Hate crime acts <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/249> [26/05/2017]
30 The 190th General Court of The Commonwealth of Massachusetts <https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleII/Chapter22C/Section32> [26/05/2017]
Dari  uraian  di  atas  jelas  bahwa  Amerika  Serikat  memandang hate  crimes sebagai  ancaman  serius  dan  mengaturnya  sebagai  tindak  pidana  yang  berdiri sendiri ( substantive offence ) di mana motif kebencian atau niatan mengintimidasi (dalam section 39 di atas) harus dibuktikan tersendiri.  Sedangkan kelompok yang hendak  dilindungi  adalah  mereka  yang  dianggap  berbeda  dalam  spektrum  yang sangat luas.
2. Pengaturan Hate Crimes dalam Hukum Australia
Pengaturan hate crimes dalam hukum di Australia dimulai pada akhir 1980 dan berkembang lagi pada awal 2000. Pada era akhir 1980 seluruh Negara bagian dan  teritori  (kecuali  Tasmania  dan Northern  Teritory )  menambahkan  ketentuan pidana  mengenai  ‘ serious  vilification ’  dalam  Undang-Undang  anti  diskriminasi. Pada awal 2000 pengaturan hate crimes dilakukan melalui amandemen peraturan perundang-undangan  mengenai  pemidanaan,  yakni  berupa  pemberatan  pidana bagi  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  motif prejudice terhadap  kelompok tertentu. 31
Dalam  hukum  Austalia, hate  crimes, diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  tingkat  federal  maupun  di  tingkat  negara  bagian.  Dalam  hukum federal hate crimes diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, yakni dalam Racial  Discrimination  Act  1975  sec  18C dan  dalam Criminal  Code  Act  1995  sec 80.2(5). Sedangkan  di  Negara  bagian  New  South  Wales  (sebagai  contoh) hate crimes diatur  dalam Anti-Discrimination  Act  1977  (NSW) sebagai  tindak  pidana berdiri  sendiri  dan  dalam Crimes  (Sentencing  Procedure)  Act  1999 sebagai pemberatan  pidana.  Berbagai  Negara  Bagian  di  Australia  lainnya  mengatur hate crimes melalui Undang-Undang maupun criminal code (kitab Undang-Undang).
Dalam Racial Discrimination Act 1975 sec 18C , diatur secara umum offences behavior because of race, colour or national or ethnic origin .  Dalam ketentuan ini kejahatan-kejahatan yang diatur meliputi perbuatan di tempat umum melakukan perbuatan menyinggung, penghinaan, tindakan mempermalukan, mengintimidasi
31 Gail Mason and Andrew Dyer, A Negation of Australia’s Fundamental Values: Sentencing Prejudice-Motivated Crimes , Vol 36:871, Melbourne University Law Review, 2013, hlm., 875-876.
orang atau kelompok orang. Melalui aturan ini kelompok yang hendak dilindungi adalah kelompok ras, warna kulit, kebangsaan, dan etnis.
Dalam Criminal  Code  Act  1995 s.  80.2  (5),  mengenai Security  of  the Commonwealth, diatur  perbuatan  menyuruh  atau  mendorong  suatu  kelompok menggunakan  kekuatan  ( force )  atau  melakukan  kekerasan  ( violence )  terhadap kelompok  lain  yang  dibedakan  berdasarkan  ras,  agama,  nasionalitas  atau pandangan  politik,  yang  dapat  mengancam  perdamaian  dan  ketertiban Commonwealth. Sedangkan dalam Anti-Discrimination Act 1977 (NSW) , hate crimes diatur  secara  khusus  dalam  section  20D,  38T,  49ZTA,  49ZXC  yang  mengatur offence  of  serious  racial  vilification,  offence  of  serious  transgender  vilification, offences of  serious homosexual  vilification,  offence  of  serious HIV/AIDS  vilification . Dalam  ketentuan-ketentuan  di  atas,  diatur  bentuk-bentuk  penghinaan  serius terhadap  kelompok  tertentu  yang  meliputi  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan di  muka  umum:  mengobarkan  kebencian,  melakukan  penghinaan  serius, memperolok-olok,  termasuk  mengancam  melakukan  serangan  terhadap  fisik maupun  kebendaan  serta  menghasut  orang  lain  agar  melakukan  pengancaman untuk melakukan serangan terhadap fisik maupun kebendaan kelompok tertentu. Dalam ketentuan di atas, kelompok yang hendak dilindungi adalah kelompok ras tertentu, transgender, homoseksual, serta pengidap HIV/AIDS.
Sedangkan  dalam Crimes  (Sentencing  Procedure)  Act  1999 section  21A tentang Aggravating,  Mitigating  and  Other  Factors  in  Sentencing diatur  secara umum  pedoman  pemidanaan  (pemberatan  pidana)  bagi hate  crimes. Dalam ketentuan  itu  pemberatan  pidana  diancamkan  bagi  kejahatan-kejahatan  yang dilakukan dengan motif kebencian pada atau prejudice terhadap kelompok agama, asal-usul ras atau etnis, bahasa, orientasi seksual atau usia tertentu, atau karena memiliki disabilitas tertentu.
Berbeda  dengan  Amerika  Serikat,  di  Australia hate  crimes diatur  baik sebagai  tindak  pidana  berdiri  sendiri  maupun  sebagai  unsur  pemberatan  sanksi pidana, artinya penegak hukum memiliki pilihan yang lebih luas.  Selain itu, hakim bilamana  menghadapi  kasus  tindak  pidana  biasa  dan  kemudian  menemukan adanya motif kebencian masih dapat memperberat penjatuhan pidana.

## 3. Pengaturan Hate Crimes dalam Hukum Selandia Baru
Dalam hukum pidana Selandia Baru, hate crimes tidak diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Sama halnya dengan negara bagian New South Wales dan  Northern  Territory  di  Australia,  pengaturan hate  crimes di  Selandia  Baru muncul  dalam  bentuk  pemberatan  pidana  ( sentence  aggravating  factor ) 32 terhadap kejahatan yang dilakukan sebagai bagian atau untuk seluruhnya karena kekejaman  yang  ditujukan  terhadap  kelompok  yang  memiliki  kesamaan karakteristik  ras,  warna  kulit  nasionalitas,  agama,  identitas  jender  ( gender identity), orientasi seksual, usia atau disabilitas tertentu.
Dalam ketentuan itu juga ditegaskan bahwa  kejahatan tersebut dilakukan karena  korban  memiliki  kesamaan  karakteristik  dengan  kelompok  tertentu,  dan karena  pelaku menduga  bahwa  korban  memiliki  kesamaan  karakteristik dengan kelompok  tertentu.  Kenyataan  bahwa  korban  bukan  merupakan  anggota kelompok  tertentu  sebagaimana  diduga/dipercaya  oleh  pelaku,  tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

## 4. Pengaturan Hate Crimes dalam Hukum Jerman
Di  Jerman,  pengaturan  mengenai hate  crimes muncul  dalam  bentuk pemberatan  sanksi  pidana  secara  terbatas  terhadap  tindak  pidana  yang dilatarbelakangi  oleh  rasisme.  Konsep hate  crimes tidak  muncul  secara  spesifik dalam German  Criminal  Code ( Strafgesetzbuch-StGB ).  Pengaturan hate  crimes, sebaliknya, muncul dalam ketentuan mengenai prinsip pemidanaan pada sec. 46 Criminal  Code  1998 (di  amandemen  2015).  Ketentuan  ini  mengatur  kewajiban pengadilan  (hakim)  untuk  mempertimbangkan  keadaan-keadaan  yang  dapat memperberat  pemidanaan,  antara  lain,  berkenaan  dengan  motif  dan  tujuan pelaku,  khususnya  ketika  terdapat  sifat  rasisme  atau xenophobic . Hate sebagai aggravating factor dengan demikian wajib dipertimbangkan hakim.
32 Supra no 18, hlm., 6.
Hate crimes dalam penegakan hukum pidana di Jerman juga digolongkan ke dalam  “ politically  motivated  offences ”  ( politisch  motivierte  kriminalität ) 33 dan dirumuskan  sebagai  perbuatan  yang  dalam  hal  “… in  the  assessment  of  the cricumstances  of  the  crime  and/or  attitude  of  the  perpetrator,  there  is  reason  to suspect  that  the  act  was  directed  against  a  person  because  of  his/her  nationality, race, origin, ethnicity, skin color, physical appearance, sexual orientation, disability, religion  or  social  status  and  the  offence  is  thus  in  a  causal  relationship  to  this ”. Konsep  ini  digunakan  terutama  untuk  kepentingan  pengklasifikasian  kejahatan dalam statistik kriminal.

## 5. Pengaturan Hate Crimes dalam Hukum  Perancis
Dalam  hukum  pidana  Perancis hate  crimes diatur  secara  spesifik  dalam sejumlah  ketentuan  di  dalam France  Criminal  Code sebagai  pemberatan  sanksi secara  umum  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan  karena  latar  belakang  etnis, kebangasaan, ras dan agama serta orientasi seksual dan identitas gender korban. Dalam  pasal-pasal  tersebut  pemberatan  pidana  diancamkan  terhadap  kejahatan maupun  pelanggaran  yang  didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan  tulisan-tulisan atau ujaran-ujaran lisan, gambar, obyek atau tindakan dalam bentuk apapun yang merusak  kehormatan  atau  reputasi  korban.  Kelompok  yang  hendak  dilindungi oleh  aturan-aturan  tersebut  adalah  kelompok  etnis,  ras,  kebangsaan,  agama, orientasi seksual, identitas jender.
Juga  diatur  secara  khusus  sebagai  pemberatan  sanksi  yang  melekat  pada masing-masing  tindak  pidana  yakni:  pembunuhan  berencana,  penyiksaan, pembunuhan,  kekerasan,  pengancaman,  perkosaan,  kekerasan  seksual  lainnya, pencurian,  perusakan  barang  milik  orang  lain  dan  lain-lain,  apabila  dilakukan karena latar belakang etnis, kebangsaan, ras, atau agama, serta orientasi seksual dan identitas jender korban.
33 Alke Glet, The German Hate Crime Concept: An Account of the Classification and Registration of Bias-Motivated Offences and the Implementation of the Hate Crime Model into Germany’s Law Enforcement System , Internet Journal of Criminology, 2009, hlm., 4-5.

## 6. Pengaturan Hate Crimes dalam Hukum Belanda
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda ( Wetboek van Strafrecht/Sr .) tidak  secara  khusus  mengatur  tentang hate  crimes . Hate  crimes di  Belanda  lebih dikenal dengan istilah “ criminal discrimination ”. 34 Dalam KUHP Belanda ( Criminal Code 1881; di amandemen 2007), diatur perbuatan penghasutan untuk melakukan hate crimes yang diatur di bawah bab V mengenai “ serious offences against public order ”.  Pasal  137  c  KUHP  Belanda  mengatur  tentang  penghinaan  ( insulting statement )  terhadap  kelompok  orang  atas  dasar  ras,  agama  atau  kepercayaan, jender, orientasi heteroseksual atau homoseksual, atau disabilitas fisik, psikologis atau mental.
Selanjutnya ketentuan Pasal 137d mengatur perbuatan di muka umum baik secara  lisan  ataupun  melalui  tulisan  ataupun  gambar  melakukan  penghasutan ( incitement ) untuk membenci dan mendiskriminasi orang, atau untuk melakukan kekerasan  terhadap  orang  atau  barang miliknya.  Kelompok  yang  dilindungi  oleh aturan  ini  meliputi  kelompok  ras,  agama  atau  kepercayaan,  jender,  orientasi heteroseksual  atau  homoseksual,  atau  disabilitas  fisik,  psikologis  atau  mental. Kiranya ini yang di Indonesia kemudian lebih dikenal sebagai ujaran kebencian.
Meskipun  dalam  KUHP  Belanda  tidak  ditemukan  pengaturan hate  crimes secara  khusus,  Pemerintah  Belanda  mengeluarkan  panduan  bagi  penyidikan, penuntutan  dan  penjatuhan  pidana  bagi  kejahatan-kejahatan  yang  melibatkan tindakan  diskriminatif,  yakni Procurators  General  Discrimination  Directives ( Aanwijzing Discriminatie ).   Melalui  pedoman ini, penuntut  umum  (bukan  hakim seperti  di  Jerman)  diwajibkan  untuk  memperberat  tuntutan  pidana  atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan motif diskriminasi.

## 7. Pengaturan Hate Crimes dalam Hukum  Norwegia
Di  Norwegia  aturan  mengenai hate  crimes muncul  dalam Criminal  Code 1902 (diamandemen  1994)  dalam  bentuk  ketentuan  tentang  ekspresi
34 Irene Sagel Grande, “Monitoring Hate Crime and Some Comparative Law Annotations”, artikel tidak dipublikasi, hlm. 13.<http://www.cep-probation.org/uploaded_files/ Monitoring%20 Hate%20Crime.pdf>[26/05/2017]
diskriminatif (ungkapan perilaku yang dilandaskan diskriminasi)  atau kebencian terhadap  kelompok  tertentu  serta  pemberatan  ancaman  pidana  terhadap perbuatan  penyerangan  dan  vandalisme  yang  dilakukan  terhadap  kelompok tertentu.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  pada  dasarnya  dibuat  untuk  melindungi warga  negara  (individu)  terhadap  tindakan-tindakan  yang  intimidatif,  pelecehan serta perilaku yang seenaknya ( inconsiderate behavior ). 35
Kelompok  yang  dilindungi  melalui  ketentuan  pidana  ini  adalah  kelompok yang dibedakan berdasarkan warna kulit, asal-usul kebangsaan dan etnis, agama, kepercayaan, orientasi homoseksual atau disabilitas.
Persamaan-perbedaan Pengaturan Hate Crimes beberapa Negara
Menurut penulis apa yang dapat dipelajari dari perbandingan pengaturan tentang hate  crimes di  sejumlah  negara  di  atas  adalah  bagaimana  negara-negara tersebut  melalui  hukum  pidana  mengatur,  pertama,  cakupan  atau  ruang  lingkup pengertian hate  crimes ,  dan  kedua,  bagaimana  negara-negara  tersebut mengembangkan  model  pengaturan  dalam  hukum  pidana  yang  berbeda-beda serta  alasan  mengapa  model  tertentu  dipilih.  Secara  singkat,  perbandingan pengaturan hate  crimes sejumlah  negara  sebagaimana  dipaparkan  di  atas  dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1.

## Perbandingan Pengaturan Hate Crimes di Beberapa Negara
Negara Peraturan Tindak Pidana Kelompok yang Dilindungi Model Pengatur- an Amerika 18 U.S.C. Hate Crime Acts Sec. 249 dengan sengaja menyebab- kan luka pada tubuh, meng- gunakan api, senjata api, senjata berbahaya, alat pe- ledak yang menyebabkan kematian, atau kejahatan melibatkan penculikan atau percobaan penculikan, pe- nyalahgunaan/kekerasan seksual yang diperberat atau percobaan untuk melakukan itu ras, warna kulit, agama atau asal-usul kebangsaan kejahatan yang berdiri sendiri
35 Sindre Bangstad, Islamophobia in Norway: National Report 2015 , hlm., 410, dalam Enes Bayrakli dan Harid Hafez (eds), European Islamophobia Report  2015 , (SETA, Istanbul, 2016)
dengan sengaja menyebabkan luka pada tubuh, menggunakan api, senjata api, senjata berbahaya, alat peledak atau percobaan untuk itu agama, asal- usul kebangsaan, jender, orientasi seksual, identitas jender, disabilitas kejahatan yang berdiri sendiri The General Law of Massachusetts Sec. 39 penyerangan atau kekerasan terhadap tubuh atau barang milik dengan maksud untuk mengintimidasi korban ras, warna kulit, agama, asal-usul kebangsaan, orientasi seksual, identitas jender, atau disabilitas kejahatan yang berdiri sendiri Australia Racial Discrimination Act 1975 Sec. 18C di muka umum menyinggung, menghina, mempermalukan atau mengintimidasi orang atau kelompok orang ras, warna kulit, asal- usul kebangsaan atau etnis kejahatan yang berdiri sendiri Criminal Code Act 1995 Sec. 80.2 (5) mendorong orang lain untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan terhadap kelompok lain, dan penggunaan kekuatan dan kekerasan tersebut dapat mengancam perdamaian, ketertiban dan pemerintahan yang baik ras, agama, nasionalitas atau pandangan politik kejahatan yang berdiri sendiri Anti- Discrimination Act 1977 (NSW) Sec. 20D, 38T, 49ZTA, 49ZXC melakukan perbuatan di muka umum berupa penghasutan kebencian, penghinaan serius,
memperolok-olok, termasuk: mengancam melukai fisik atau merusak barang milik orang/kelompok orang tersebut dan menghasut orang lain untuk melakukan itu ras, transjender, homoseksual, pengidap HIV/AIDS kejahatan yang berdiri sendiri Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 Sec.21A kejahatan umum agama, asal- usul ras atau etnisitas, bahasa, orientasi seksual, usia, disabilitas pemberat an umum Selandia Baru Sentencing Act 2002 (NZ) Sec. 9(1)(h) kejahatan (umum) yang sebagian atau seluruhnya dilakukan karena kekejaman ras, kebangsaan, agama, pemberat an umum
terhadap kelompok identitas jender, orientasi seksual, umur, disabilitas Jerman Criminal Code (StGB) 1998 Sec. 46 kejahatan (umum) Ras pemberat an umum Perancis France Penal Code Art. 132-76-77 Art. 221-4 Art. 222-1-2
Art. 222-7-13 Art. 222-17-18 Art. 222-18-1 Art. 222-23-24 Art. 222-29-30 Art. 225-17-18 Art. 311-1-4
Art. 312-2 Art. 322-2 Art. 322-6 Art. 322-8
pelanggaran atau kejahatan yang didahului, disertai, diikuti oleh tulisan, ucapan, gambar, obyek atau tindakan yang menjatuhkan harga diri, reputasi korban/kelompok korban pembunuhan, penyiksaan, kekerasan yang mengakibatkan kematian, kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau cacat permanen, kekerasan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk bekerja, perkosaan,
kekerasan seksual selain perkosaan, penghancuran atau perusakan barang, dll. etnis, kebangsaan, ras, agama, orientasi seksual atau identitas jender pemberat an pasal- pasal tertentu Belanda Criminal Code 1881 Art. 137d Di muka umum secara lisan, tulisan atau melalui gambar, menghasut kebencian atau diskriminasi, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang miliknya ras, agama atau keyakinan, jender, orientasi heteroseksual atau homoseksual, kondisi fisik psikologis atau mental kejahatan yang berdiri sendiri Procurators General Discrimination Directives kejahatan (umum) Umum pemberat an tuntutan Norwegia Ciminal Code 1902 Sec. 135a Sec. 292 Mengekspresikan sikap diskriminatif atau kebencian penyerangan dan vandalisme (perusakan) warna kulit, asal-usul kebangsaan atau etnis, agama, kepercayaan, orientasi homoseksual, atau disabilitas Tindak pidana yang berdiri sendiri dan Pemberat an
Dilihat  dari  ruang  lingkup  pengertian  yang  diberikan  tiap  negara  tampak sejumlah persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hate crimes dalam hukum di beberapa negara di atas. Persamaan yang tampak dari pengaturan hate crimes di negara-negara di atas adalah fokusnya pada kelompok (rentan-minoritas) yang dilindungi.  Meskipun  terdapat  sedikit  variasi,  dapat  dilihat  bahwa  kelompok- kelompok yang hendak dilindungi adalah kelompok  minoritas dalam masyarakat.
Hampir  seluruh  negara  di  atas  memasukkan  unsur  kelompok  ras,  agama, asal-usul kebangsaan, etnis, orientasi seksual, identitas gender, dan disabilitas ke dalam  rumusan  ketentuan  yang  mengatur hate  crimes .    Sedikit  berbeda  dengan pola umum ini, Australia dan Selandia Baru memasukkan  kriteria ‘usia’ ke dalam kelompok  yang  hendak  dilindungi.  Lebih  jauh,  Australia  menambahkan  dan memasukkan  kelompok  ‘pengidap  HIV/AIDS’  sebagai  kelompok  yang  dilindungi dalam  ketentuan hate  crimes .  Perbedaan-perbedaan  dalam  penentuan  ruang lingkup  atau  cakupan  kelompok  yang  hendak  dilindungi  ini  kiranya  sangat  erat dengan  situasi  sosial-politik  dan  pengalaman  masing-masing  Negara  yang berbeda-beda  dalam  menghadapi  tantangan  keberagaman  masyarakatnya. Sekaligus  juga  dapat  dibayangkan  kelompok  manakah  yang  dominan-mayoritas dan merasa terancam oleh kehadiran kelompok minoritas.  Singkat kata, konteks sosial  politik  masyarakat  negara  menentukan  ruang  lingkup  perlindungan  yang diberikan.
Perbedaan  yang  lebih  jelas  tampak  dalam  hal  pengaturan  kejahatan  atau perbuatan yang dijadikan unsur dalam hate crimes . Amerika dalam 18 U.S.C. Hate Crime Acts maupun dalam The General Law of Massachusetts mengatur perbuatan penyerangan atau kekerasan terhadap tubuh dan barang (harta milik); Australia merujuk  pada  perbuatan  penghinaan,  intimidasi,  mendorong  orang  lain  untuk melakukan  kekerasan,  penghasutan  maupun kejahatan  pada  umumnya;  Selandia Baru dan Jerman memasukkan kejahatan pada umumnya; Perancis memasukkan baik  kejahatan  secara  umum  maupun  kejahatan-kejahatan  tertentu  seperti pembunuhan,  penyiksaan,  kekerasan,  perkosaan  dan  lain-lain;  Belanda  melalui KUHP-nya hanya memasukkan perbuatan penghasutan, sedangkan surat petunjuk Jaksa  Agung  ( Aanwijzing  Discriminatie/Procurators  General  Discrimination
Directives )  berlaku  bagi  kejahatan  pada  umumnya;  sedangkan  Norwegia memasukkan kejahatan kekerasan berupa ekspresi diskriminatif atau  kebencian serta  penyerangan  dan  vandalisme.  Dari  perbedaan-perbedaan  ini  tampak bagaimana  tiap  negara  secara  simbolik  mencela  spektrum  perbuatan  yang berbeda-beda  serta  juga  dalam  tingkatan  berbeda-beda,  sekalipun  tetap  hanya perbuatan yang dilatarbelakangi kebencian atau prejudice .  Pilihan perbuatan yang dikaitkan dengan hate crimes kiranya juga berkaitan dengan kejahatan-kejahatan nyata seperti apa yang paling sering muncul di negara-negara tersebut.
Selanjutnya,  dari  sudut  pandang  model  pengaturannya,  secara  umum, tampak  bahwa hate  crimes diatur  dalam  dua  model  pengaturan  yakni:  pertama, secara  khusus  diatur  sebagai  tindak  pidana  tersendiri  dengan  ancaman  pidana tertentu  ( substantive  offences )  yang  memasukkan  elemen  “latar  belakang/motif kebencian”  sebagai  unsur  integral  dari  tindak  pidana.  Kedua, hate  crimes diatur sebagai  pemberatan  pidana  tanpa  membuat  rumusan  tersendiri  tentang  itu. Pengaturan  sebagai  pemberatan  pidana  inipun  dapat  dibagi  lagi  menjadi  dua model,  yakni  yang  melekat  dalam  masing-masing  tindak  pidana  (tertentu),  dan yang kedua diatur secara umum dalam ketentuan mengenai pemidanaan sebagai pemberatan ancaman pidana.
Pengaturan atau perumusan hate crimes sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri  akan  dengan  jelas  menunjukan  sikap  negara  ( symbolic  effect )  bahwa negara  tidak  akan  menenggang hate  crimes .  Pesan  simbolik  ini  ditujukan  pada calon pelaku (dari kelompok dominan) sebagai deterence (fungsi prevensi umum) maupun pada kelompok minoritas, yakni bahwa Negara akan melindungi mereka. Pada  saat  sama,  metoda  ini  membawa  implikasi  bahwa  pelaku  hanya  dapat dihukum  manakala  semua  unsur  dinyatakan  terbukti.  Kegagalan  penutut  umum dalam membuktikan adanya mens rea berupa “latar belakang kebencian/ prejudice /sikap  bias”  akan  berdampak  pada  tidak  terbuktinya kejahatan  secara  keseluruhan.  Artinya,  pelaku  akan  bebas  dari  jeratan pertanggungjawaban  pidana,  sementara  korban  sudah  mengalami  diskriminasi atau kejahatan lain.
Sedangkan, pengaturan hate crimes sebagai pemberatan pidana, meskipun di  satu  sisi  tidak  memiliki symbolic  effect yang  cukup  penting,  namun  berisiko lebih  kecil  dalam  kegagalan  menghukum  pelaku.    Keuntungannya  ialah  bahwa bagi  hakim  terbuka  pilihan  untuk  bilamana  dalam  persidangan  terbukti  bahwa kejahatan  yang  sedang  diperiksa  ternyata  berlatarbelakang  kebencian  atau prejudice menjatuhkan  pidana  yang  lebih  berat,  artinya  terbuka  peluang  untuk menjatuhkan  pidana  yang  proporsional  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  dan artinya lebih memenuhi rasa keadilan.
Pengaturan Hate Crimes dalam Hukum Pidana di Indonesia
Seperti  telah  disebutkan  bagian  pendahuluan  Indonesia  mengenal pengaturan hate  speech dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 11 tahun 2008). Namun ini jelas tidak sama dan sebangun  dengan hate  crimes yang  mencakup  hampir  semua  kejahatan  yang dilakukan  berdasarkan  atau  bermotifkan  kebencian  atau prejudice sebagaimana dibahas dalam tulisan ini. Dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan khusus yang mengatur hate crimes (kriminalisasi hate crimes ) hanya muncul di dalam Pasal 4 b (4)  Undang-Undang  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan Etnis atas kejahatan-kejahatan tertentu yakni:
“…melakukan  perampasan  nyawa  orang  lain,  penganiayaan, perkosaan,  perbuatan  cabul,  pencurian  dengan  kekerasan  atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.”
Rumusan  di  atas  dibandingkan  dengan  spektrum  luas  yang  muncul  dari pengaturan hate  crimes Negara-negara  lain,  ternyata  hanya  ditujukan  pada (kejahatan  yang  dilakukan  atas  dasar  adanya)  diskriminasi  ras  dan  etnis.  Tidak diperhitungkan perilaku diskriminatif ( hate crimes ) yang dilandaskan perbedaan agama/keyakinan  (yang  dalam  masyarakat  Indonesia  merupakan  bagian  dari identitas  paling  penting).    Juga  diabaikan  diskriminasi  berdasarkan  kriterium lainnya  yang  juga  menjadi  sangat  penting,  misalnya  jender,  asal-usul,  kelompok LGBT, dll. Kekurangan ini kiranya terjadi karena Undang-Undang 40 Tahun 2008 diterbitkan untuk memenuhi kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional
atau  khususnya  dalam  rangka  implementasi International  Convention  on  the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 yang diratifikasi pemerintah Indonesia pada 1999.
Selain itu,  dengan  mengikuti  rumusan  di  atas,  kejahatan-kejahatan  umum (perampasan  nyawa,  perkosaan,  pencurian  dan  lain-lain)  harus  dilakukan berdasarkan (dengan adanya motif) diskriminasi ras dan etnis. Artinya penuntut umum,  bilamana  menggunakan  ketentuan  ini  harus  membuktikan  unsur: berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Risikonya adalah kegagalan membuktikan adanya unsur ini dan kemudian pelaku bebas atau lepas.
Seperti  telah  disinggung  di  atas,  tidak  ditemukan  pengaturan  khusus tentang hate  crimes yang  dilatarbelakangi  oleh  sikap prejudice atau  kebencian terhadap  kelompok  agama.  Sementara,  merujuk  pada  banyak  kasus hate  crimes yang  terjadi  di  Indonesia  (Syiah  di  Sampang-Madura;  Syiah  di  Cikeusik-Jawa Barat;  perang  agama  Ambon-Maluku,  dll),  kekerasan  yang  dilakukan  kelompok dominan  lebih  banyak  dilatarbelakangi  oleh  sikap prejudice atau  kebencian terhadap  kelompok  agama  lain  (minoritas  yang  berbeda  dan  dianggap  sebagai gangguan bahkan ancaman).
Kekurangan-kekurangan dalam hukum pidana Indonesia inilah yang harus ditanggapi oleh pemerintah. Kejahatan yang berbasis diskriminasi, kebencian dan prejudice nyata ada dan mengancam keutuhan (persatuan-kesatuan) masyarakat Indonesia  yang  dicirikan  kebhinekaan.  Negara  melalui  pembuat  undang-undang nyata  harus  menentukan  sikap  terhadap hate  crimes yang  terjadi  di  Indonesia.
Pilihan  yang  tersedia,  dengan  bercermin  pada  ragam  pola  pengaturan  dari berbagai  negara,  adalah  merumuskannya  sebagai  tindak  pidana  yang  berdiri sendiri ataupun sebagai unsur pemberatan pidana.

## Penutup
Di  Indonesia  kebencian  atau prejudice yang  dimanifestasikan  dalam berbagai bentuk perlakuan diskriminatif, dengan maupun tanpa kekerasan, tidak atau  belum  mendapat  reaksi  yang  memadai  dari  negara  melalui  aparat  penegak hukumnya, sehingga kerap terkesan terjadi pembiaran oleh negara.  Apalagi untuk
sejumlah kasus yang terjadi bukan lagi pembiaran, melainkan negara memberikan legitimasi  bagi  masyarakat,  melalui  hukum  maupun  kebijakan  lainnya,  untuk “membenci” dan melakukan berbagai bentuk kekerasan ( state-sponsored collective violence ).
Dari sudut pandang di atas, maka ternyata hukum pidana Indonesia tidak cukup  memadai  untuk  meminta  pertanggungjawaban  para  pelaku  kejahatan- kejahatan  sebagaimana  dipaparkan  di  atas.    Ini  dikatakan  juga  dengan  melihat bagaimana hate crimes di sejumlah negara telah diatur melalui hukum pidana baik sebagai  kejahatan  yang  berdiri  sendiri,  maupun  sebagai  pemberatan  sanksi pidana. Dengan menggunakan berbagai model pengaturan, hate crimes di negara- negara tersebut ternyata dipandang layak mendapat ancaman pidana lebih berat, yaitu  dengan  mempertimbangkan  adanya  efek  negatif  yang  jauh  lebih  besar dibandingkan dengan kejahatan pada umumnya.

## Daftar Pustaka
Buku: Adams D, Punishing Hate and Achieving Equality , Winter/Spring, Criminal Justice Ethics, 2005. Bangstad S, Islamophobia in Norway: National Report 2015 , dalam Enes Bayrakli dan Harid Hafez (eds), European Islamophobia Report 2015 ,  SETA, Istanbul, 2016.
Chakraborti N and Garland J, Hate Crime: Impact, Causes and Responses, Sage Publications, London, 2009. Gerstenfeld P B., Hate Crimes, Causes, Controls and Controversies, 3 rd ed, Sage Publications, California, 2013.
Grande I S, Hate Crime, Comparative Law Annotation , Groningen University, 2006. Jacobs J B. and Potter K, Hate Crimes: Criminal Law & Identity Politics, Oxford University Press, Oxford, 1998.
King R D, Hate Crimes: Perspectives on Offending and the Law dalam Marvin D. Krohn et al (eds), Handbook on Crime and Deviance, Springer, New York, 2012.
Perry B, In the Name of Hate: Understanding Hate Crimes , Routledge, New York,
2001.
Jurnal: Bleich E, The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Libetal Democracies , Vol 37 No. 6, July, Journal of Ethnic and Migration Studies , 2011.
Carlsmith K M. and Darley J M., Why Do We Punish? Deterrence and Just Deserts as Motives for Punishment , Vol. 83, No. 2, Journal of Personality and Social Psychology 2002.
Glet A, The German Hate Crime Concept: An Account of the Classification and Registration of Bias-Motivated Offences and the Implementation of the Hate Crime Model into Germany’s Law Enforcement System , Internet Journal of Criminology, 2009. Goodall K, Conceptualising ‘Racism’ in Criminal Law , Vol. 33 No 2 June, Legal Studies, 2013
Jacobs J B. dan Henry J , The Social Construction of Hate Crime Epidemic , Vol 86 No
2, The Journal of Criminal Law & Criminology , 1996. Mason G and Dyer A, A Negation of Australia’s Fundamental Values: Sentencing Prejudice-Motivated Crimes , Vol 36:871, Melbourne University Law Review, 2013.

## Lain-lain:
Ahmad Zulfikar Fazli, “25 Kasus Intoleran Terjadi di Indonesia Sepanjang 2016”, metrotvnews, 5 Januari 2017, <http://news.metrotvnews.com/hukum/8N0YX4wb-25-kasus-intoleran- terjadi-di-indonesia-sepanjang-2016> Grande I S, “ Monitoring Hate Crime and Some Comparative Law Annotations ”, artikel tidak dipublikasi, hlm. 13.<http://www.cep- probation.org/uploaded_files/Monitoring%20Hate%20Crime.pdf Heyder Affan dan Christine Franciska, “Pengusiran 1,000 eks anggota Gafatar merupakan Pelanggaran,” BBC Indonesia, 21 Januari 2016 <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160120_ind onesia_pengusiran_gafatar>
Isyana Artharini, “Alasan Pembubaran Acara Natal di Bandung Mengada-Ada”, BBC Indonesia, 8 Desember 2016 <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38233417> Mason G, “ Hate Crime Laws in Australia: Are they achieving their goals?,” Sentencing Conference 2010, Canberra 6&7 Februari 2010. 18 U.S. Code § 249 - Hate crime acts <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/249> The 190th General Court of The Commonwealth of Massachusetts <https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleII/Chapter22C/ Section32> Tanpa nama, “Kronologi Pengusiran Jemaat Ahmadiyah diBangka”, TEMPO.CO, 9 Februari 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/09/058743223/ini-kronologi- pengusiran-jemaat-ahmadiyah-di-bangka>