AKAD MURABAHAH, IMPLEMETASI DAN TANTANGAN

## (Suatu Kajian Pustaka)

## Irianto
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
E mail : irianto1301@gmail.com

## Abstrak
Islam  tidak  melarang  bentuk  transaksi  kecuali  terdapat  unsur  kezaliman  di dalamnya, seperti riba,  penimbunan ( ihtikâr ), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi  tersebut  dapat  menimbulkan  perselisihan  atau  permusuhan  di  antara  manusia, seperti  adanya  gharar  atau  bersifat  spekulasi.Transaksi  muamalah  dibangun  atas  asas maslahat.  Pendapat  yang  memperbolehkan  akad  murabahah,  bertujuan  untuk memudahkan persoalan hidup manusia. Sebagian ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan  praktik  murabahah li  al-amir  bi  al-Syira’ ,  disebabkan  transaksi murabahah  di  lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  dan  bank  syariah  sebenarnya  bukan dimaksudkan  untuk  melakukan  jual  beli  tapi  hanya  sekedar hîlah atau  trik  untuk menghalalkan  riba.  LKS  atau  bank  syariah  dalam  melakukan  transaksi  murabahah, menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya ( bai’al-ma’dûm ) , dimana pihak bank syariah  dan  nasabah  berjanji  untuk  melakukan  transaksi  murabahah.  Instrumen murabahah  hanya  digunakan  sebagai  langkah  transisi  yang  diambil  dalam  proses islamisasi  ekonomi.  Untuk  menghindari  praktik  murabahah  yang  akan  terjebak  pada praktik  hilah, bai’‘înah , bay‘atâni  fi  bay‘ah ,  dan bai’  al-ma’dûm (menjual  belikan sesuatu  yang belum ada/dimiliki), maka para ulama kontemporer mewajibkan beberapa persyaratan dalam praktik jual beli murabahah di lembaga keuangan syariah, antara lain: 1).  Akad  murabahah    merupakan  jual  beli  komoditas  dengan  harga  tangguh  termasuk margin  keuntungan  yang  disepakati  bersama.  2).  LKS  atau  bank  syariah,  harus  telah membeli komoditas/barang dan menyimpan dalam kekuasaannya, atau membeli melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabahnya. Tetapi jika pembelian langsung ke pihak supplier tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan  nasabah  sebagai  agen/wakil  dengan  menggunakan  akad wakalah untuk membeli komoditas yang diperlukan atas nama pemberi  pembiayaan.
Kata kunci: murabahah, riba, bai’‘înah, bay‘atâni fi bay‘ah, dan bai’ al-ma’dûm

## Abstract
Islam  does  not  prohibit  the  form  of  transaction  unless  there  is  an  element  of injustice  in  it,  such  as  usury,  hoarding  (ihtikâr),  and  other  fraud,  or  indicated  the transaction  may  give  rise  to  discord  or  hostility  between  human  beings,  such  as  the existence  or  nature  spekulasi.Transaction  gharar  muamalah  built  on  the  principle beneficiaries , Opinions that allows murabahah, aiming to ease the problems of human life. Most contemporary scholars who forbid and proscribe the practice murabaha bi li al-amir al-Syira ', due murabaha transactions in Islamic financial institutions (LKS) and Islamic banks is not intended to make buying and selling but just Hilah or tricks to justify usury. LKS or Islamic banks in the transaction murabaha selling items that have not yet been incorporated (bai'al-ma'dum), where the Islamic banks and customers promised to do  a  murabaha  transaction.  Murabaha  instrument  is  used  only  as  a  transitional  step taken in the process of Islamization of the economy. To avoid the practice of Murabahah will  be  stuck  on  the  practice  Hilah,  bai''înah,  bay'atâni  fi  bay'ah,  and  bai  'al-ma'dum (sell buy something that does not exist / owned), then the contemporary scholars require some requirements the practice of buying and selling murabaha in the islamic financial institutions,  among  others:  1).  Murabahah  is  selling  a  commodity  with  strong  price
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vol. 13 No. 1, Januari 2016 :  45 - 49
including  a  mutually  agreed  profit  margin.  2).  LKS  or  Islamic  banks,  must  have purchased commodities / goods and store in his power, or buy through a third person as his agent before being sold to its customers. But if the direct purchase to the supplier is not  practical,  it  is  permissible  for  customer  financing  provider  to  utilize  as  an  agent  / representative  with  the  use  wakalah  to  buy  necessary  commodities  on  behalf  of  the financing.
Keywo rds : murabaha, usury, bai''înah, bay'atâni fi bay'ah, and bai 'al-ma'dum

## I. PENDAHULUAN
Saat  ini  masih  ter da pat  anggapan  bahwa  agama  Islam  menghambat  kemajuan, beberapa  kalangan  mencurigai  Islam  sebagai  factor  penghambat  pembangunan  ( an obstacle  to  economic  growth ).  Pandangan  ini  berasal  dari  pemikir  barat  (Max  Weber, 1973).  Meskipun  demikian  tidak  sedikit  intelektual  muslim  yang  juga  meyakininya (Antonio, 2003). Islam seolah olah hanya berkaitan dengan ritual saja, tidak ada kegiatan yang bersifat membangun perekonomian dan kehidupan secara menyeluruh. Pandangan seperti ini adalah kesimpulan yang sangat dangkal dan tergesa-gesa, karena ajaran Islam adalah  ajaran  yang  memberikan  tuntunan  kepada  seluruh  umat  manusia  tidak  hanya membimbing kegiatan yang bersifat ritual, tetapi memberikan suatu konsep yang sangat jelas  tentang  system  yang  lengkap  terhadap  seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  baik agama, politik, hukum, sampai masalah perekonomian, termasuk dunia perbankan. Salah satu  sarana  yang  mempunyai  peranan  strategis  dalam  kegiatan  perekonomian  adalah perbankan.  Peran  strategis  tersebut  terutama  disebabkan  oleh  fungsi  utama  perbankan sebagai financial intermediary , yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien (Muh Sabir, 2012).
Pertumbuhan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  (LKS)  termasuk  bank  syariah  di Indonesia  saat  ini  sangat  pesat,  seiring  dengan  tumbuhnya  pemahaman  masyarakat bahwa  bunga  ( interest )  dan  modal  yang  hasilnya  telah  ditentukan  di  muka ( predetermined  return )  adalah  merupakan  riba  yang  dilarang  oleh  syariah  Islam. Lembaga  perbankan  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  di  Indonesia,  bahwa lembaga  perbankan  memiliki  fungsi  sebagai  penghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan  kembali  dana  tersebut  kepada  masyarakat  melalui  kredit  usaha  (UU No.10/1998 tentang Perbankan).
Layanan  perbankkan  syariah  dapat  dinikmati  oleh  siapa  saja,  tidak  tergantung agama  yang  dianut,  sepanjang  bersedia  mengikuti  cara  berbisnis  yang  diperbolehkan secara syariah. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan, adil dan  berkomitmen  membantu  meningkatkan  perekonomian  dan  usaha  nasabah  (Lina Maulidiana, 2011). Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah, dan musyarakah, sewa menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk  ijarah  muntahiya  bittamlik, jual  beli  dalam  bentuk  piutang  murabahah,  salam  dan  istisna,  pinjam  meminjam  dalam bentuk  piutang  qardh,  dan  sewa  menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi multijasa (UU No.1 Tahun 2008)
Sekitar  80-90%  dari  setiap  pembiayaan  dalam  lembaga  pembiayaan  islam menggunakan  akad  murabahah.  LKS  dengan  prinsip  murabahah  merupakan  alternative positif bagi sebagian masyarakat tidak mau menggunakan jasa bank konvensional  yang menggunakan  sistem  bunga  yang  dianggap  merupakan  pelanggaran  terhadap  syariah, karena  tidak  sesuai  dengan  konsep  Islam  yaitu  perjanjian/akad  yang  tidak  mengandung gharar (ketidak  jelasan), maisir (perjudian)  dan rib a  (bunga  uang).  Yang  menjadi pertanyaan  sekarang,  apakah  implementasi  akad  murabahah  pada  LKS/bank  syari’ah telah sesuai dengan pandangan para ulama ?
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vol. 13 No. 1, Januari 2016 :  45 - 49

## II. PEMBAHASAN

## 2.1. Rukun Murabahah
Rukun  adalah  sesuatu  yang  wajib  ada  dalam  suatu  transaksi  ( necessary  condition ), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Ekonom Islam dan ahli-ahli Fiqh, menganggap Murabahah sebagai bagian dalam jual beli. Secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma’kud alaih (obyek akad) ( Hendi Suhendi. 2002: 70).
2.2. Syarat Jual Beli.
Syarat  yaitu  sesuatu  yang  keberadaannya  melengkapi  rukun  ( sufficient  condition ). Misalnya adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (mukalaf) menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga  transaksi  tersebut  menjadi  fasid  (rusak)  (Adi  Warmaan  Azram  Karim.2003  :  47). Syarat-syarat  jual  beli  (Sulaiman  Rusdid.  1954:    243)  yaitu:  ada  penjual  dan  pembeli,  berakal, dengan  kehendak  sendiri,  keadaan  tidak  mubadzir,  baliq,  uang  dan  benda  yang  dibeli  (obyek yang  diperjual  belikan),  suci, ada  manfaat,  keadaan  barang  tersebut  dapat  di  serahkan,  keadaan barang  tersebut  kepunyaan  penjual  atau  kepunyaan  yang  diwakilkan,  barang  tersebut  diketahui penjual dan pembeli dengan terang dzat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi  keadaan  yang  mengecewakan,  ijab  qabul,  jangan  ada  yang  memisahkan,  janganlah pembeeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu pula sebaliknya, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul, beragama Islam, syarat ini khusus utuk pembeli saja.
Syarat  jual  beli  murabahah  di  atas  merupakan  konsep  dan  praktik  murabahah yang  banyak  dijumpai  dalam  literatur  klasik  ,  dimana  komoditas/barang  yang  menjadi obyek murabahah tersedia dan dimiliki penjual pada waktu negosiasi atau akad jual beli berlangsung.  Ia  menjual  barang  tersebut  kepada  pembeli  dengan  menjelaskan  harga pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh.

## 2.3. Implementasi Akad Murabahah Dalam LKS
Praktik yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank syariah, bentuk murabahah  dalam  fiqih  klasik  tersebut  mengalami  beberapa  modifikasi.  Murabahah  yang dipraktikkan  pada  LKS  dikenal  dengan  murâbahah  li  al-âmir  bi  al-Syirâ’  ,  yaitu  transaksi  jual beli  di  mana  seorang  nasabah  datang  kepada  pihak  bank  untuk  membelikan  sebuah  komoditas dengan  kriteria  tertentu,  dan  ia  berjanji  akan  membeli  komoditas/barang  tersebut  secara murabahah,  yakni  sesuai  harga  pokok  pembelian  ditambah  dengan  tingkat  keuntungan  yang disepakati  kedua  pihak,  dan  nasabah  akan  melakukan  pembayaran  secara installment (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki (Sâmi Hasan Hamûd. 1992 : 431). Kedudukan hukum praktik murâbahah li al-âmir bi al-Syira’ ulama kontemporer berbeda pendapat.Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang atau mengharamkan. Di antara ulama  yang  mengakui  keabsahan/kebolehan  murâbahah  li  al-âmir  bi  al-Syirâ  adalah  Sâmî Hamûd,  Yusuf  Qardhawi,  Ali  Ahmad  Salus,  Shadiq  Muhammad  Amin,  Ibrahim  Fadhil,  dan lainnya.
Berbeda  dengan  Imam  Syafi’i  memperbolehkan  transaksi  Murâbahah  li  al-Âmir  bi  al- Syirâ,  dengan  syarat  pembeli  atau  nasabah  memiliki  hak  khiyar,  yakni  hak  untuk  meneruskan atau  membatalkan  akad.  Selain  itu,  penjual  juga  memiliki  hak  khiyar,  dengan  demikian  tidak terdapat janji yang mengikat kedua belah  pihak.
Sedangkan ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik murabahah li al-amir bi al-Syira’ antara lain: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr  bin Abdullah Abu Zaid, Rafîq  al-Mishrî  dan  lainnya.  Transaksi  murabahah  di  LKS/bank  syariah  sebenarnya  bukan dimaksudkan  untuk  melakukan  jual  beli  tapi hanya  sekedar  hîlah atau  trik  untuk  menghalalkan riba.
Dalam  fiqih  klasik,  penjual  membeli  barang  langsung  dari  penjual  pertama.  Dalam perbankan  syariah,  barang  dapat  dikirim  langsung  kepada  nasabah,  bahkan  nasabah  dapat membeli sendiri selaku wakil bank dalam membeli. Proses Akad Murabahah dapat dilihat dalam gambar 1,2 dan 3 sebagai berikut:
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vol. 13 No. 1, Januari 2016 :  45 - 49
2. Beli
5. Antar Barang 1.Pesan 3.Jual 4. Bayar Gambar 1 : Proses Akad Murabahah (Menurut Fiqih) 2. Beli 1.Pesan 3.Jual 4.Bayar
5.Kirim Barang
Gambar 2 : Proses Akad Murabahah (Praktik)
1.Wakilkan 2.Beli 4.Jual 5.Bayar Cicil 3.Barang
Gambar 3 : Proses Akad Murabahah (Praktik)

## 2.4. Tantangan Akad Murabahah
Masyarakat  awam  menilai  bahwa  akad  murabahah  sepertinya  tidak  berbeda dengan  akad  kredit  yang  diberikan  oleh  lembaga  keuangan  konvensional  yang  berbasis bunga. Kredit kendaraan bermotor yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan konvensional misalnya memperlihatkan tabel angsuran  yang harus dibayar oleh nasabah. Pembiayaan pembelian  sepeda  motor  melalui  LKS  juga  menunjukkan  table  angsuran  setiap  bulan yang  tidak  berbeda  jauh  dengan  tebel  angsuran  pembiayaan  konvensional.  Hal  ini  bisa terjadi jika prosentase bunga  yang ditentukan oleh pembiayaan konvensional sama atau bahkan lebih kecil dengan margin keuntungan LKS.
Kondisi seperti ini dapat mempersulit LKS dalam sosialisasi kepada masyarakat bahwa LKS lebih baik dibanding lembaga pembiayaan konvensional/bank konvensional. Meskipun sebenarnya akad dalam LKS berbeda dengan akad kredit di lembaga keuangan konvensional.

## III. PENUTUP
Pendapat yang memperbolehkan akad murabahah, bertujuan untuk memudahkan persoalan  hidup  manusia.  Sebagian  ulama  kontemporer  yang  melarang  dan mengharamkan  praktik  murabahah li  al-amir  bi  al-Syira’ ,  disebabkan  transaksi murabahah  di  lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  dan  bank  syariah  sebenarnya  bukan
NASABAH BANK PIHAK III NASABA H BANK PIHAK III NASABAH BANK PIHAK III
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vol. 13 No. 1, Januari 2016 :  45 - 49
d imaksu d kan  untuk  melakukan jual  beli  tapi  hanya  sekedar hîlah atau  trik  untuk menghalalkan  riba.  LKS  atau  bank  syariah  dalam  melakukan  transaksi  murabahah, menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya ( bai’al-ma’dûm ) , dimana pihak bank syariah dan nasabah berjanji untuk melakukan transaksi murabahah.
Untuk  menghindari  praktik  murabahah  yang  akan  terjebak  pada  praktik  hilah,
bai’‘înah , bay‘atâni fi bay‘ah , dan bai’ al-ma’dûm (jual beli barang belum ada/dimiliki), ulama kontemporer mewajibkan beberapa persyaratan dalam praktik jual beli murabahah LKS, yaitu: 1). Akad murabahah  merupakan jual beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan yang disepakati bersama. 2). LKS atau bank syariah, harus telah  membeli  komoditas/barang  dan  menyimpan  dalam  kekuasaannya,  atau  membeli melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabahnya. Jika pembelian langsung ke pihak supplier tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan  nasabah  sebagai  agen/wakil  dengan  menggunakan  akad wakalah untuk membeli komoditas yang diperlukan atas nama pemberi  pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Mannan, 1997, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Terjemahan),  Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
Abdullah  Saeed.  2003. Bank  Islam  dan  Bunga,  Studi  Kritis  dan  Interprestasi Kontemporer  Tentang  Riba  dan  Bunga  Ctk.  Pertama ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Antonio Syafi’i. 2003. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press. Adiwarman  A.Karim.2006. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ahmad  Ibrahim  Abu  Sinn.  2006. Manajemen  Syariah. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Akhmad, Sheikh Mahmud.1972. Economic of Islam, Comparative Study, Lahore Anonim ,  Undang Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Anonim, Undang Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Anonim, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tantang Perbankan Syariah
Hendi Suhendi. 2002. Fiqh Muamalah ,Jakarta: PT Raja Grafindo. Harif  Amali  Rivai,  dkk, Identifikasi  Faktor  Penentu  Keputusan  Konsumen  Dalam Memilih Jasa Perbankan : Bank Syariah Vs Bank Konvensional , Jurnal Center For Banking Research Universitas Andalas, 2006 . Lina  Maulidiana, Penerapan  Prinsip-Prinsip  Murabahah  Dalam  Perjanjian  Islam (Kajian  Operasional  Bank  Syariah  Dalam  Modernisasi  Hukum) , Jurnal  Sains Dan  Informasi ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sang  Bumi  Ruwa  Jurai,  No.  7, 2011.
Muh  Sabir,  dkk, Pengaruh  Rasio  Kesehatan  Bank  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Bank Umum  Syariah  Dan  Bank  Konvensional  Di  Indonesia , Jurnal  Analisis ,  Juni 2012, Vol 1 No. 1, ISSN 2303-1001, 2012.
Sami Hasan Hamud. 1992. Tathwîr al- A’mâl al-Mashrafiyah Bimâ Yattafiq al-Syarî ’ ah al-Islâmiyah , Aman: Mathba’ah al-Syarq. Sayyid  Sabiq.  1988. Fiqh  Sunnah ,  Terjemahan,  Kamaludin  A  Marzuki, Fiqh  Sunnah Jilid II , Bandung: Pustaka. Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash  Shiddiqy.  1997. Hukum-hukum  Fiqh  Islam  (tinjauan antar madzhab) , Semarang: Pustaka Rizki Putra. Wiroso, Jual Beli Murabahah . 2005. Yogyakarta, UII Press. Zainul  Arifin.  2001. Memahami  Bank  Syari’ah:  Lingkup,  Peluang,  Tantangan  dan Prospek , Jakarta: Alfabet.