## PELAKSANAAN SISTEM OUTSOURCING TENAGA KERJA CV. BUMI NUSANTARA DI PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL
Solikin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda solikin@stih-awanglong.ac.id
Naskah diterima: 10 April 2017; revisi: 30 April 2017; disetujui: 2 Mei 2017
Abstract
Workers  recruited  by  employers  'service  providers  also  obtain  the  same rights  as  contracts  with  respect  to  wage  and  welfare  protection,  terms  of employment,  and  disputes  arising  with  other  workers  in  workers'  service companies  as  required  by  Law  No.  13  of  2003  on  Manpower).  Employers providing employment services, from employers, both parties shall enter into written agreements.
Keyword : employers, service providers, rights.

## I.  LATAR BELAKANG
Sejak  negara  ini  didirikan,  bangsa  Indonesia  telah  menyadari  bahwa  pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanfaatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Dalam  amandemen  UUD  1945  tentang Ketenagakerjaan  juga  disebutkan  dalam  Pasal  28d  ayat  (2)  UUD  1945.  Hal  tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat mem- peroleh  pekerjaan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu,  perlu  perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.
Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 34 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  I  Peraturan  Pemerintah No. 38 Tahun 2004, telah menetapkan kewenangan di bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah,  provinsi,  dan  kabupaten/kota,  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, sampai pengendalian. Di era baru, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketena- gakerjaan  telah  memberikan  landasan  yang  kuat  atas  kedudukan  dan  peranan  peren- canaan  tenaga  kerja  dan  informasi  ketenagakerjaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7 dan Pasal 8 yang merupakan bab, tersendiri (Bab VI: Penempatan Tenaga Kerja/PTK) yang  menggariskan  bahwa  PTK  merupakan  pedoman  dalam  penyusunan  strategi, kebijakan,  dan  pelaksanaan  program  pembangunan  ketenagakerjaan  yang  berkesinam- bungan.
Selain masalah hubungan industrial, kualitas dan kompetensi tenaga kerja juga masih perlu mendapat perhatian agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing. Lembaga pelatihan  kerja  yang  dikelola  pemerintah  (balai  latihan  kerja/  BLK)  yang  semestinya dapat  menghasilkan  tenaga  kerja  yang  berkualitas  juga  tidak  melaksanakan  tugas  dan
fungsinya  secara  optimal.  Sebagian  BLK  yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah (provinsi/kabupaten/kota) sudah dialih fungsikan untuk keperluan lain yang tidak terkait dengan  pelatihan  kerja.  Sebagian  BLK  lainnya  kondisinya  sudah  tidak  layak,  seperti peralatan  pelatihan  yang  tidak  dapat  dioperasikan  dan  tertinggal  teknologinya,  serta sarana pendukung lainnya yang sangat minim.
Begitu  pula  dengan  fenomena  yang  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Kutai  Karta- negara  yang  semakin  banyak  perusahaan outsourcing beroperasi,  sejak  tahun  2010 perusahaan outsourcing bergerak disektor kehutanan serta banyak perusahaan outsour- cing yang beroperasi di wilayah Senoni, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  masalah  ketenagakerjaan  adalah  bagian  integral dari masalah ekonomi, sehingga masalah pembangunan ketenagakerjaan juga merupa- kan  bagian  dari  masalah  pembangunan  ekonomi.  Dengan  demikian,  perencanaan ekonomi harus mencakup juga perencanaan outsourcing , kesejahteraan karyawan yang menengah  kebawah,  karena  harga  tawar  karyawan outsourcing sangat  lemah  terhadap perusahaan.  Itu  semua  dikarenakan  banyaknya  pengangguran  yang  terjadi  di  wilayah Senoni  khususnya  dan  wilayah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  umumnya. Outsourcing itu adalah nama yang sering kita dengar pada saat para pekerja akan memperingati hari buruh sedunia atau May Day setiap tanggal 01 Mei dan dijadikan isu untuk dihapus dari sistem ketenagakerjaan di Indonesia.
Kita  semua  sering  menyaksikan  pemberitaan  di  televisi  atau  di  wilayah  kita setiap  hari  ada  saja  aksi  demo-demo  para  kaum  pekerja  untuk  menuntut  kenaikan pendapatan atau peningkatan kesejahteraan ekonomi yang diterima untuk mengimbangi terhadap pengeluaran biaya hidup, karena harga sembako selalu merangkak naik. Jadi di situlah tidak adanya keseimbangan antara pendapatan kaum pekerja dengan pengeluaran kaum  pekerja,  belum  lagi  demo  yang  disebabkan  ketidakharmonisan  hubungan  kedua belah pihak antara kaum pekerja dan pengusaha dan belum lagi penegak hukum yang sangat rendah integritasnya apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha atau  perusahaan  terhadap  para  pekerja  dan  terlalu  lamanya  penyelesaian  sengketa perburuhan tersebut.
Aksi menolak legalisasi system outsourcing dilatar belakangi pemikiran bahwa system ini merupakan corak kapitalsme modern yang akan membawa kesengsaraan bagi pekerja  dan  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  bagi  pengusaha  mendominasi hubungan industrial dengan perlakuan-perlakuan kapitalis yang oleh karl marx (George Ritzer,  2009:23)  dikatakan  mengeksploitasi  pekerja  buruh.  Pemerintah  dan  DPR  RI telah  membuat  produk  kebijaksanaan  ketenagakerjaan  dalam  bentuk  Undang-Undang diantaranya UU RI No. 12 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU RI No. 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dan  UU  RI  No.  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perburuhan Hubungan Industrial dan PP RI No. 15 Tahun 2007 tentang Ketenagaker- jaan,  Surat  Keputusan  Kemenakertrans  Nomor:  KEP.101/MEN/VI/2004  tentang  Tata Cara  Perijinan  Perusahaan  Penyedia  Jasa  Pekerja  /Buruh  dan  Putusan  MK  RI  No. 27/PUU/IX/2011  tentang  Uji  Materi  UU  RI  No.  13  Tahun  2003  Pasal  59,  Pasal  64, Pasal  65,  Pasal  66  dan  Putusan  MK  RI  tersebut  yang  bertujuan  memperjelas  perlin-
dungan  bagi  tenaga  kerja outsourcing malah  memperkeruh  suasana.  Putusan  ini  harus ditindak lanjuti dengan pengaturan di lapangan agar jelas siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan pekerja tersebut.  Dan dari keputusan tersebut tidak ada pihak  yang  merasa  dirugikan  secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Oleh  karena  itu, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu Bagaimanakah tujuan dan penerimaan  karyawan outsorcing CV.  Bumi  Nusantara?  dan  Bagaimanakah  gambaran pekerjaan serta perlindungan serikat pekerja outsorcing CV. Bumi Nusantara?

## II. METODE PENELITIAN
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian
Di  dalam  penelitian  ini,  adalah  yuridis  empiris yaitu  penelitian  lapangan  yang menganalisa  pelaksananaan outsourcing CV.  Bumi  Nusantara  di  PT.  Itci  Hutani Manunggal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. B. Jenis dan Sumber Data
Data primer didapatkan  langsung  di  lapangan  dengan  melakukan  wawancara dengan  para  pekerja  dilapangan. Data Sekunder didapat  dengan  studi  pustaka  yaitu mengumpulkan  bahan-bahan  kepustakaan  berupa  peraturan  perundangan,  peraturan pemerintah, yang mempunyai hubungan dengan kasus yang diteliti.
C. Spesifikasi Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah bersifat diskriptif analisis yaitu menggambar- kan realitas sosial dari fakta-fakta yang diketemukan untuk selanjutnya dilakukan upaya analisis  dengan  berdasarkan  teori-teori  yang  terdapat  dalam  disiplin  ilmu  hukum, khususnya hukum perdata, berkenaan dengan persoalan perjanjian pemborongan peker- jaan dalam hal masalah pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing CV. Bumi Nusantara di PT. Sumber Berkah Abadi di Tenggarong.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tujuan dan Penerimaan Karyawan Outsorcing CV. Bumi Nusantara Hugo Grotius, pemikir hukum terkemuka dari aliran hukum alam, menegaskan bahwa  hak  untuk  mengadakan  kontrak  adalah  hak  asasi  manusia  ( human  rights )  yang dilindungi oleh suatu supreme body of law yang dilandasi oleh nalar manusia ( human reason )  yang  disebutnya  sebagai  hukum  alam  (Hugo  Grotius,  1979:137).  Hak  untuk membuat kontrak menurut Hugo Grotius sebagai hak asa! manusia memberikan pema- haman  bahwa  pembuatan  kontrak  adalah  reflek,  dari  pelaksanaan  hak  asasi  manusia sebagaimana  dijelaskan  oleh  Muhammad  Syaifuddin  dan  Mada  Apriandi  Zuhir,  yaitu "Hak yang dimiliki oleh setia manusia secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang  tidak  dapat  dipisah-pisahkan  ( indivisibility )  mencakup  nilai-nilai  dan  harkat kemanusiaan  yang  universal  dan  sangat  luas,  yang  tidak  dapat  direduksi  oleh  apa  dan siapapun,  antara  lain  kemerdekaan,  kebebasan  dan  kesederajatan,  Serta  berkaitan  erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak ada diskriminasi berdasarkan pada ras, warna
kulit, seks, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran, bahkan sta- tus" (Muhammad Syaifuddin, 2012:33).
Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat  janji  tentang  sesuatu  kepada  seseorang  lainnya  dengan  penekanan  bahwa setiap  pihak  yang  membuat  kontrak  tidak  merasa  dalam  tekanan  atau  keadaan  yang memaksa untuk berbuat sesuatu kepada pihak lain. Dan kedua belah pihak mempunyai hak  dan  kewajiban  untuk  dilaksanakan  dan  bahwa  masing-masing  akan  menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak dibuat berdasarkan kehendak bebas dan  kekuatan  personal  dari  individu-individu  yang  membuatnya,  yang  didukung  oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang,dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut.
Kontrak, menurut Hartkamp, adalah tindakan kan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  perihal  aturan  bentuk  formal  oleh pedumpaan pernyataan kehendak yang Baling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan  oleh  dua  atau  lebih  pihak,  dan  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  akibat hukum  demi  kepentingan  salah  satu  pihak  serta  atas  beban  pihak  lainnya,  atau  demi kepentingan  clan  atas  beban  kedua  belah  (semua)  pihak  bertimbal  balik  (Arthur  S. Hartkamp dan Mariame Tilema, 2006:139)
Selanjutnya,  Hartkamp  juga  memaparkan  ciri  atau  karakteristik  lainnya  dari pengertian kontrak, sebagai berikut:
1. Kontrak  bentuknya  bebas,  namun  untuk  beberapa  kontrak  tertentu,  suatu bentuk khusus dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Tindakan hukum harus terbentuk oleh atau melalui kerja sama dari dua atau lebih pihak;
3. Pernyataan  kehendak  yang  berkesesuaian  tersebut  tergantung  satu  dengan yang lainnya;
4. Kehendak dari para pihak harus ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum dan  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  di  dalam  pelaksanaan  kontrak tersebut harus saling memahami dan tidak ada paksaan;
5. Akibat hukum ini ditimbulkan demi kepentingan satu pihak clan atas beban pihak  lainnya,  atau  demi  kepentingan  clan  atas  beban  kedua  belah  pihak (Arthur S. Hartkamp dan Mariame Tilema, 2006:140)
Pasal  1313  KUH  Perdata  memuat  pengertian  yuridis  kontrak,  yaitu  "Suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau  lebih".  Pengertian  kontrak  menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata  tersebut  tidak lengkap, karena hanya mencakup kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikat- kan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih  itu  tidak  diharuskan  mengikatkan  diri  kepada  pihak  pertama.  Jadi,  pengertian kontrak  tersebut  tidak  mengatur  kontrak  yang  dalam  kontrak  itu  kedua  pihak  Baling mempunyai  prestasi  secara  timbal  batik.  Selain  itu,  pengertian  kontrak  menurut  Pasal 1313  KUH  Perdata  juga  terlalu  luas,  karena  dapat  mencakup  perbuatan  hukum  dalam lapangan  hukum  keluarga,  misalnya  perjanjian  perkawinan  yang  merupakan  kontrak
juga, tetapi sifatnya berbeda dengan kontrak yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang merupakan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harts kekayaan, yang kriteria dasarnya  adalah  dapat  dinilai  secara  materil  atau  mengandung  nilai  ekonomis  yang dapat dinilai dengan uang.
Pandangan  kritis  terhadap  pengertian  kontrak  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata, dikemukakan oleh Suryodiningrat sebagai berikut:
1. Hukum  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  setiap  perikatan  dan  setiap  sumber perikatan,  sebab  apabila  penafsiran  dilakukan  secara  luas,  setiap  janji  adalah persetujuan;
2. Perkataan  dan  perbuatan  apabila  ditafsirkan  secara  luas,  dapat  menimbulkan akibat hukum tanpa dimaksudkan (misal: perbuatan yang menimbulkan kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum);
3. Definisi  Pasal  1313  BW  (KUH  Perdata)  hanya  mengenai  persetujuan  sepihak (unilateral), satu pihak sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya tidak berprestasi (misal: schenking atau hibah). Seharusnya persetujuan itu berdimensi dua pihak, di mana para pihak saling berprestasi;
4. Pasal  1313  BW  (KUH  Perdata,  Pen-)  hanya  mengenai  persetujuan  obligatoir (melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak),  dan  tidak  berlaku  bagi persetujuan  jenis  lainnya  (misalnya:  perjanjian  liberatoir/  membebaskan; perjanjian  di  lapangan  hukum  keluarga;  perjanjian  kebendaan;  perjanjian pembuktian (R.M Suryodiningrat, 1985:72).
R. Subekti, mengartikan perjanjian atau kontrak adalah “ suatu peristiwa dimana ada  seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan    sesuatu  hal,  dari  peristiwa  ini,  timbullah  suatu  hubungan  antara  dua orang  tersebut  yang  dinamakan  “perikatan”.  Oleh  karena  itu,  perjanjian  menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya”(R. Subekti, 2005:19). Selanjutnya, Mariam  Darus  Badruzaman  mengartikan  perjanjian  atau  kontrak  sebagai  perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu “Hubungan hukum yang terjadi di antaradua orang  atau  lebih,  yang  terletk  di  dalam  lapangan  kekayaan  di  mana  pihak  yang  satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi”.
Mengikat  atau  tidak  mengikatnya  suatu  kontrak  terhadap  para  pihak  yang membuatnya tergantung pada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut (J.H. Niewenhuis, 1985:2).
Sah  atau  tidak  sahnya  suatu  kontrak  dapt  sahdipastikan  dengan  mengujinya menggunakan Instrumen hukum yang terkonkrititasi dalam wujud syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur secara sistematis dalam buku III KUH Perdata, yaitu :
1. Syarat  sahnya  suatu  kontrak  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1320  KUH Perdata
2. Syarat  sahnya  suatu  kontrak  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1320  KUH Perdata, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347.
Khusus  Pasal  1320  KUH  Perdata  dapat  ditegaskan  sebagai  Instrumen  hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat para pihak, karena pasal
tersebut  menentukan  adanya  empat  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  suatu  kontrak, yaitu :
1)  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2)  Cakap untuk membuat suatu kontrak
3)  Objek  atau persoalan tertentu atau dapat ditentukan 4)  Sebab atau causa yang tidak dilarang Suatu  kontrak  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  sebagaimana  diten- tukan  secara  imperatif  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata,  baik  syarat  subjektif  maupun syarat objektif akan mempunyai akibat-akibat diantaranya:
a. Non eksistensi, b. Vernietigbaar, c. Nietig.
Perkembangan  ekonomi  global  dan  kemajuan  teknologi  yang  demikian  cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi di semua ini. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan  tuntutan  pasar  yang  memerlukan  respons  yang  cepat  dan  fleksibel  dalam meningkatkan  pelayanan  terhadap  pelanggan.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  perubahan struktural  dalam  pengelolaan  usaha  dengan  memperkecil  rentang  kendali  manajemen, dengan memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.  Dalam  kaitan  itulah  dapat  dimengerti  bahwa  kalau  kemudian  muncul kecenderungan outsourcing (Wirawan, 2004:38). Yaitu memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan.
Praktik sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan peker- ja/buruh,  karena  hubungan  kerja  selalu  dalam  bentuk  tidak  tetap/kontrak  (perjanjian kerja  waktu  tertentu),  upah  lebih  rendah,  jaminan  sosial  kalaupun  ada  hanya  sebatas minimal,  tidak  adanya job  security serta  tidak  adanya  jaminan  pengembangan  karier, dan lain-lain. Dengan demikian memang benar kalau dalam keadaan seperti itu dikata- kan  praktik outsourcing akan  menyengsarakan  pekerja/buruh  dan  membuat  kaburnya hubungan  industrial,  dan  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  untuk  mendapatkan pekerjaan yang layak.
Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  sebelum  adanya  Undang-Undang  RI  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada satu pun peraturan perundangundangan di  bidang  ketenagakerjaan  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  pekerja/buruh  dalam melaksanakan outsourcing. Kalaupun ada, barangkali Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.  KEP-100/MENNI/2004  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu, yang hanya merupakan salah satu aspek dari outsourcing.
Walaupun diakui bahwa pengaturan outsourcing dalam Undang-Undang RI No. 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  belum  dapat  menjawab  semua  permasalahan outsourcing yang begitu luas dan kompleks. Namun, setidaktidaknya dapat memberikan perlindungan  hukum  terhadap  pekerja/buruh  terutama  yang  menyangkut  syarat-syarat kerja, kondisi kerja serta jaminan sosial dan perlindungan kerja lainnya dapat dijadikan
acuan  dalam  menyelesaikan  apabila  terjadi  permasalahan.  Dalam  beberapa  tahun terakhir  ini  pelaksanaan outsourcing dikaitkan  dengan  hubungan  kerja,  sangat  banyak dibicarakan oleh pelaku proses produksi barang maupun jasa dan oleh pemerhati. Oleh karena outsourcing banyak  dilakukan  dengan  sengaja  untuk  menekan  biaya  pekerja/ buruh (labour cost) dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh di bawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh.
Pelaksanaan outsourcing yang  demikian  dapat  menimbulkan  keresahan pekerja/buruh dan tidak jarang diikuti dengan tindakan mogok kerja, sehingga maksud diadakannya outsourcing seperti yang disebutkan di atas menjadi tidak tercapai, karena terganggunya proses produksi barang maupun jasa.
Terminologi outsourcing terdapat  dalam  Pasal  1601b  KUH  Perdata  yang mengatur perjanjian-perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu suatu perjanjian di mana pihak  yang  kesatu,  pemborong  mengikatkan  diri  untuk  membuat  suatu  kerja  tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu. Semen- tara  dalam  Undang-Undang  RI  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  secara eksplisit tidak ada istilah outsourcing. Akan tetapi, praktik outsourcing dimaksud dalam Undang-Undang  RI  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  ingin  dikenal  dalam dua  bentuk,  yaitu  pemborongan  pekerjaan  dan  penyediaan  pekerja/buruh  sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66.
Praktik outsourcing dalam  Undang-Undang  RI  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  persyaratan  yang  sangat  ketat sebagai berikut.
1. Perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat secara tertulis.
2. Bagian  pekerjaan  yang  dapat  diserahkan  kepada  perusahaan  penerima  pe- kerjaan, diharuskan memenuhi syarat-syarat:
a) Apabila  bagian  pekerjaan  yang  tersebut  dapat  dilakukan  secara terpisah dari kegiatan utama.
b) Bagian  pekerjaan  itu  merupakan  kegiatan  penunjang  perusahaan secara  keseluruhan  sehingga  kalau  dikerjakan  pihak  lain  tidak  akan menghambat proses produksi secara langsung, dan
c) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.
Semua persyaratan di atas, bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak  terpenuhi,  maka  bagian  pekerjaan  tersebut  tidak  dapatdi- outsourcing -kan . Perusahaan penerima pekerjaan harus berbadan hukum. Ketentuan ini diperlukan karena banyak perusahaan penerima pekerjaan yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban  terhadap  hak-hak  pekerja/  buruh  sebagaimana  mestinya  sehingga  pekerja/ buruh menjadi terlantar. Oleh karena itu, berbadan hukum menjadi sangat penting agar tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Dalam hal perusahaan penerima pekerjaan, demi hukum beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.
Perlindungan  kerja  dan  syarat-syarat  kerja  bagi  pekerja/buruh  pada  perusahaan penerima  pekerja  sekurang-kurangnya  sama  dengan  pekerja/buruh  pada  perusahaan
pemberi  kerja.  Hal  ini  berguna  agar  terdapat  perlakuan  yang  sama  terhadap pekerja/buruh baik di perusahaan pemberi maupun perusahaan penerima pekerja karena pada  hakikatnya  bersama-sama  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama,  sehingga  tidak  ada lagi syarat kerja, upah, dan perlindungan kerja yang lebih rendah.
Hubungan  kerja  yang  terjadi  pada outsourcing adalah  antara  pekerja/buruh dengan  perusahaan  penerima  pekerjaan  dan  dituangkan  dalam  perjanjian  kerja  secara tertulis. Hubungan kerja tersebut pada dasarnya perjanjian kerja waktu tak tertentu atau tetap  dan  bukan  kontrak,  tetapi  dapat  pula  dilakukan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu/ kontrak  apabila  memenuhi  semua  persyaratan  baik  formal  maupun  materiil  sebagai- mana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan. Dengan demikian, hubungan kerja pada outsourcing tidak selalu dalam bentuk perjanjian  kerja  waktu  tertentu/kontrak,  apalagi  akan  sangat  keliru  kalau  ada  yang beranggapan  bahwa outsourcing selalu  dan/atau  sama  dengan  perjanjian  kerja  waktu tertentu.
Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang merupakan salah satu bentuk dari outsourcing, hams  dibedakan  dengan  Lembaga  Penempatan  Tenaga  Kerja  Swasta (Labour Supplier). Sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 36, 37, dan 38 Undang-Undang RI  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  yaitu  apabila  tenaga  kerja  telah ditempatkan,  maka  hubungan  kerja  yang  terjadi  sepenuhnya  adalah  pekerja/buruh dengan  perusahaan  pemberi  kerja  bukan  dengan  lembaga  penempatan  tenaga  kerja swasta tersebut. Dalam penyediaan jasa pekerja/buruh, perusahaan pemberi kerja tidak boleh mempekerjakan pekerja/buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang  berhubungan  dengan  proses  produksi  dan  hanya  boleh  digunakan  untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan dimaksud, antara lain usaha outsourcing dalam suatu perusahaan.
Sesuai Dengan Anggaran Dasar Pendirian CV. Bumi Nusantara yang tertera di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sebagai berikut :
Pasal 1
Perseroan  ini  berusaha  dengan  memakai  nama  :  Perseroan  Komanditer  CV. BUMI NUSANTARA, bertempat kedudukan  dan berkantor pusat di Senoni, Kecama- tan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Jika  dipandang  perlu  atas  permufakatan  para  persero  dapat  dibuka  cabang- cabangnya ditempat lain diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
Maksud dan  tujuan perseroan ini :
1. Menjalankan  usaha-usaha  dalam  kedudukan  selaku  pemborong/kontraktor dari berbagai-bagi bangunan gedung, rumah, gudang, jalan, jembatan, pana- han  tanah/turap,  irigasi,  pengerukan,  penimbunan,  pemasangan  instalasi listrik/air  minum,  bangunan  pengolahan  air  bersih,  air  limbah,  perpipaan dan  pengeboran  air  tanah,  pembuatan  alat-alat  rumah  tangga/kantor  dan pekerjaan-pekerjaan umum lainnya;
http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang, pertambangan, peternakan, perika- nan,  pertambakan,  perkebunan,  kehutanan  (termasuk  pengelolaan  dan pengolahan  hasil  hutan)  dan  pertanian  (termasuk  pengadaan  bibit  dan pengadaan alat-alat pertanian);
3. Menjalankan perdagangan umum baik lokal  maupun interinsulair, eksport dan  import  baik  atas  tanggungan  sendiri  maupun  atas  kerja  sama  dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, gro- sier  dan  distributor/penyalur)  berbagai-bagai  barang  dagangan  yang  dapat dilakukannya;
4. Memenuhi kebutuhan dibidang pengadaan (termasuk didalamnya pengada- an alat-alat tulis kantor, percetakan dan perlengkapan pegawai);
5. Menjalankan  usha-usaha  dalam  bidang  pengangkutan  umum  (transportasi) termasuk juga uasaha dibidang ekspedisi ;
6. Menjalankan usaha dalam berbagai bidang industri dan mendirikan pabrik- pabrik ;
7. Menjalankan  dan  mengusahakan  dalam  bidang  pengadaan  peralatan,  suku cadang, alat-alt elektronik termasuk pemasangan dan pemeliharaannya, pe- ngadaan alat-alat besar (kompresor, generator), kelistrikan (termasuk pema- sangan instalasi listrik);
8. Menjalankan usaha dalam bidang jasa (kecuali jasa hukum);
Kesemuanya  dalam  arti  kata  yang  seluas-luasnya  dan  dengan  catatan  bahwa perseroan selalu wajib meminta/meperoleh ijin/lisensi terlebih dahulu dari yang berwa- jib  dan  berwenang,  apabila  untuk  menjalankan  sesuatu  hal  tersebut  diatas,  ijin/lisensi sedemikian itu diharuskan.
Ketentuan  dari  manajemen  CV.  Bumi  Nusantara  untuk  dapat  bekerja  sebagai berikut :
1. mengajukan permohonan
2. daftar riwayat hidup
3. foto copy ijazah terakhir
4. surat keterangan kelakuan baik
5. surat identitas diri
6. dua lembar pas photo
7. usia minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun
8. surat pengalaman kerja (jika ada)
9. kontrak  kerja  per  3  bulan  (dan  bisa  di  perpanjang  sesuai  dengan  kondisi Perusahaan).
Dalam kerja sama outsourcing ini, selain pengguna jasa dan penyedia jasa pihak lain  yang  terkait  langsung  adalah  pekerja  itu  sendiri.  Dalam  melaksanakan  tugasnya mereka tetap harus mendapatkan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja yang telah ditetapkan  dalam  undang-undang.  Dalam  hal  ini  CV.  Bumi  Nusantara  hanya  sebagian saja  dilaksanakan  untuk  karyawan  outsourcing,  itu  semua  dikarenakan  kontrak  kerja- sama  antara  PT.  Sumber  Berkah  Abadi  dengan  CV.  Bumi  Nusantara  dengan  priode
kontrak per 6 bulan, sehingga pihak CV. Bumi Nusantara tidak bisa memberi kontrak pada  karyawan  dengan  priode  yang  agak  lama.  Dan  pihak  CV.  Bumi  Nusantara membuat  kontrak  dengan  karyawan  secara  tertulis  dan  ini  sesuai  dengan  Undang- Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 51 ayat 1 :
Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan 1. Pekerja anak dan perempuan
CV. Bumi Nusantara dalam melakukan pekerjaan Nursery didukung oleh 10 tenaga kerja, umur minimal pekerja 18 tahun dan tidak boleh melampaui 40 tahun. Dan demikian  tidak  ada  tenaga  kerja  anak  dan  perempuan  dibawah  umur  sehingga  tidak bertentangan  dengan  Pasal  75  tentang  pekerja  anak,  dan  Pasal  76  tentang  jam  kerja malam  bagi  pekerja  wanita  dan  tidak  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  pihak perusahaan dan ini sesuai dengan peraturan daerah kutai kartanegara yaitu Perda No. 09 Tahun  2004  tentang  zona  bebas  pekerja  anak  dan  apabila  pihak  perusahaan  mem- perkerjakan  anak  dibawah  umur,  pihak  perusahaan  melanggar  dengan  Perda  tersebut yaitu :
Pasal 4
Pemerintah  kabupaten  kutai  kartanegara  berusaha  mencegah  dan  menghapus segala betuk pekerjaan terburuk untuk anak yang meliputi ;
a. anak-anak yang dilacurkan,
b. anak-anak yang bekerja dipertambangan,
c. anak-anak yang berkerja sebagai penyelam mutiara,
d. anak-anak yang bekerja disektor konstruksi,
e. anak-anak yang bekerja di terminal,
f. anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah,
g. anak-anak yang di libatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak,
h. anak-anak yang bekerja dijalan,
i. anak-anak yang bekerja pembantu rumah tangga dan pengasuh anak,
j. anak-anak yang bekerja di industry rumah tangga,
k. anak-anak yang bekerja di perkebunan dan pertanian,
l. anak-anak  yang  berkerja  pada  penebangan,  pengolahan  dan  pengangkutan kayu,
m. anak-anak yang bekerja pada industry dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya,
n. anak-anak yang melakukan sebagai pengemis,
o. anak-anak yang bekerja sebagai pencuci kendaraan,
p. anak-anak  yang  melakukan  kegiatan  sebagai  pedagang  asongan  ,  penjaja koran dan penyemir sepatu,
q. anak-anak yang melakukan kegiatan sebagai nelayan dengan membawa ces . Dan  apabila  terjadi  pelanggaran  maka  akan  diancam  pidana  sesuai  dengan ketentuan pidana :
Pasal 10
(1)  setiap  orang  atau  badan  yang  memperkerjakan  tenaga  kerja  anak  dan  tidak mematuhi  peraturan  daerah  ini  akan  dikenakan  sanksi  pidana  kurungan  paling  lama  6 (enam) bulan atau membayar denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Jam kerja dan perhitungan upah kerja lembur jam kerja yang berlaku adalah 6 (enam) hari kerja : senin s/d jum’at : jam 08.00 -16.00 WITA sabtu : jam 08.00 - 11.00 WITA
Jadi, total jam kerja selama seminggu adalah 45 ( empat puluh lima ) jam. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (2) yang telah mengatur bahwa jam kerja  tidak boleh melebihi 40 jam dalam seminggu, namun pihak pekerja setuju dengan tambahan 5 jam lembur dalam seminggu, dan disesuaikan dengan keputusan Kepmenakertrans No. 102/Men/VI/2004 sebagai berikut:
1. Dilakukan Pada Hari Kerja
− Untuk jam lembur pertama dibayar upah 1,5 kali upah sejam.
− Untuk jam lembur berikutnya dibayar upah 2 kali upah sejam.
2. Dilakukan Pada Hari Istirahat dan Hari Libur Resmi
a. 6 hari kerja 40 jam seminggu
− Untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam.
− Untuk jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam.
− Untuk jam ke-9 dan ke-10 dibayar 4 kali upah sejam.
− Apabila  hari  libur  resmi  jatuh  pada  hari  kerja  terpendek,  upah lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam.
Jam ke-6 dibayar 3 kali upah sejam dan jam kerja lembur ke-7 dan ke-8 dibayar 4 kali upah sejam.
3. Keselamatan dan kesehatan kerja
Setiap karyawan CV. Bumi Nusantara apabila memulai pekerjaan sudah mem- punyai  standar  keselamatan  kerja  yang  ditentukan  pihak  PT.  Itci  Hutani  Manunggal standar keselamatan kerja tersebut terdiri dari :
Ketentuan Perlindungan keselamatan kerja sebagai berikut yaitu :
1. Setiap  keselamatan  yang  diharuskan  bagi  karyawan  PT.  Itci  Hutan  Ma- nunggal  juga  diharuskan  bagi  tenaga  kerja  CV.  Bumi  Nusantara  yang mengerjakan pekerjaan dilokasi yang sama. alat-alat kelengkapan safety : − Baju seragam
− Topi pengaman
− Kaos tangan
− Rompi
− Masker
− Kacamata
− Sepatu pengaman
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. I, No. 1, Juni 2017 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2. Segala perlengkapan harus memenuhi standar kelayakan dan mempunyai batas waktu penggunaan maksimal.
Standar keselamatan kerja yang telah ditentukan pihak PT. Itci Hutani Manung- gal  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  RI  No.  13  Tahun  2003  Pasal  86 ayat (1) :
1) setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja b. moral dan kesusilaan
c.  perilaku  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai-nilai agama.
Pasal 87 ayat (1) :
1)  setiap  perusahaan  wajib  menerapkan  sistem  manajemen  keselamatan  dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
4. Pengupahan dan tunjangan hari raya
Sesuai  dengan  kontrak  antara  pekerja  dan  pihak  manajemen  CV.  Bumi Nusantara perincian penghasilan karyawan terdiri dari :
Gaji pokok : Rp.1.950.000-, Mess : Di Sediakan Perusahaan Transport : Di Sediakan Perusahaan
Dan  ini  sudah  sesuai  dengan  Upah  Minimum  Kabupaten  Kutai  Kartanegara Tahun 2013 Yaitu Rp.1.930.000,- dan sesuai dengan ketetapan dewan pengupahan dan ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  RI  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) :
1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
5. Sistem jaminan sosial tenaga kerja
Setelah  melaksanakan  penelitian  dilapangan  bahwa  karyawan  outsourcing  CV. Bumi Nusantara telah diikutkan program jaminan sosial tenaga kerja dan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  30  Tahun  1996  yang  mengatur  Jenis-Jenis Jaminan Kepada Pekerja :
1. Jaminan kecelakaan kerja
2. Jamina hari tua
3. Jaminan kematian
4. Jaminan pemeliharaan kesehatan
Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja utamanya dalam Pasal 2 ayat (3) berbunyi :
3). pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja 10 atau lebih atau   membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan wajib meng- ikutsertakan tenaga kerja dalam program jaminan
Apabila  pihak  perusahaan  tidak  mengikutsertakan  karyawan  dalam  program jaminan sosial tenaga kerja maka bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1992 Bab VII Pasal 29 berbunyi :
1)  barangsiapa  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 2  ayat  3  diancam  dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  6  bulan  atau  denda setinggi- tingginya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
Manajemen CV. Bumi Nusantara tetap memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan yang bekerja sesuai dengan kontrak 3 bulan dan bertepatan dengan hari raya tetap mendapatkan tunjangan hari raya sesuai dengan presentasi secara proporsional, ini sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan  bagi pekerja diperusahaan.
B. Gambaran Pekerjaan serta Perlindungan Serikat Pekerja outsorcing Dalam  pengertian  umum,  istilah outsourcing diartikan  sebagai contract  (work out). Menurut  definisi  Maurice  Greaver, outsourcing dipandang  sebagai  tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak  lain (outside  provider), di  mana  tindakan  ini  terikat  dalam  suatu  kontrak  kerja sama. Dapat juga dikatakan outsourcing sebagai penyerahan kegiatan perusahaan balk sebagian  ataupun  secara  menyeluruh  kepada  pihak  lain  yang  tertuang  dalam  kontrak perjanjian.  Penyerahan  kegiatan  ini  dapat  meliputi  bagian  produksi  beserta  tenaga kerianya, fasilitas, peralatan, teknologi dan aset lain serta pengambilan keputusan dalam kegiatan  perusahaan.  Penyerahan  kegiatan  ini  kepada  pihak  lain  merupakan  hasil  dari keputusan  internal  perusahaan  yang  bertujuan  meningkatkan  kinerja  agar  dapat  terns kompetitif dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi global. Sering kali outsourcing  disamakan  dengan  jasa  penyalur  tenaga  kerja.  Sebenarnya  outsourcing adalah  pemindahan  fungsi  pengawasan.  Pengelolaan  suatu  proses  bisnis  kepada perusahaan outsourcing .
Ada tiga unsur penting dalam outsourcing, yaitu:
1. Terdapat pemindahan fungsi pengawasan,
2. Ada pendelegasian tanggung jawab/tugas suatu perusahaan,
3. Dititik beratkan pada hash/output yang ingin dicapai oleh perusahaan.
Dengan outsourcing pada  jangka  waktu  tertentu  perusahaan  melepaskan pengelolaan  suatu  tugas,  baik  untuk  kegiatan  operasional  sehari-hari  maupun  untuk pengelolaan-sumber daya manusianya kepada pihak outsourcing . Pengawasan terhadap pekerja/buruh tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan outsourcing tadi. Selama masa  periode  pengalihan  tugas,  seluruh  tanggung  jawab  dialihkan  kepada  perusahaan outsourcing tersebut. Mulai dari seleksi dan rekruitmen, pelatihan sebelum masuk kerja, pengawasan kinerja, evaluasi kinerja, pengurusan administrasi cuti, sakit, sampai Surat peringatan bahkan pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan outsourcing.
Para  ahli  manajemen  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  praktisi  outsourcing menafsirkan pengertian outsourcing secara beragam. Ada yang menyebutkan, outsour- cing sebagai  penyerahan  kegiatan  perusahaan  pada  pihak  lain  yang  tertuang  dalam kontrak. Bahkan tidak hanya kegiatan, melainkan juga bagian produksi yang termasuk manusia, fasilitas,'peralatan, teknologi dan aset lain Berta pengambilan keputusan dalam kegiatan perusahaan.
Richardus  Eko  Indrajit  dan  Richardus  Djokopranoto  mendefinisikan  bahwa outsourcing merupakan  hasil  samping  dari Business  Process  Reengineering (MR), yakni perubahan yang dilakukan secara mendasar oleh suatu perusahaan dalam proses pengelolaannya,  bukan  hanya  sekadar  melakukan  perbaikan.  BPR  merupakan  pende- katan  barn  dalam  manajemen  yang  bertujuan  meningkatkan  kinerja,  yang  sangat berlainan  dengan  pendekatan  lain,  yaitu continous improvementprocess . Outsourcing adalah  alternate  dalam  melakukan  pekerjaan  sendiri.  Tetapi outsourcing tidak  sekedar mengontrakkan secara biasa, tetapi jauh melebihi itu.
Dari  beberapa  definisi  yang  dikemukakan  di  atas,  terdapat  persarnaan  dalam memandang  outsourcing,  yaitu  adanya  penyerahai  sebagian  kegiatan  perusahaan  pada pihak  lain,  yang  diharapkai  memberikan  hasil  berupa  peningkatan  kinerja  agar  dapat lebil kompetitif dalam menghadapi perkembangan ekonomi dai teknologi global.
Secara umum pengertian outsourcing adalah:
− Penyerahan tanggung jawab kegiatan perusahaan kepada pihak ketiga sebagai pengawas pelayanan yang telah disepakati.
− Penyerahan kegiatan, tugas atau pun pelayanan pada pihal lain, dengan tujuan untuk  mendapatkan  tenaga  ahli  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas perusahaan.
Outsourcing juga  bisa  diartikan  sebagai  penyerahan  kegiatan  perusahaan  baik sebagian atau secara keseluruhan kepada pihak lain yang tertuang dalam kontrak perjan- jian.  Penyerahan  kegiatan  ini  dapat  meliputi  bagian  produksi  beserta  tenaga  kerianya, fasilitas, peralatan, teknologi dan aset lain Berta pengambilan keputusan dalam kegiatan perusahaan.
Selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan rinci memberikan  definisi  tentang outsourcing. Pengertian outsourcing dapat  dilihat  dalam ketentuan  Pasal  64  Undang-Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagaker- jaan, yang isinya menyatakan adanya suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengu- saha dan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelak- sanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang  dibuat  secara  tertulis,Dalam  Kitab  Hukum  Acara  Perdata  Pasal  1601b  diatur adanya  pengakuan  terhadap  perjanjian  pemborongan  pekerjaan.  Menurut  Pasal  1601b KUH  Perdata, outsoucing disamakan  dengan  perjanjian  pemborongan  pekerjaan. Sehingga  pengertian outsourcing adalah  suatu  perjanjian  di  mana  pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang memborong- kan  dengan  menerima  bayaran  tertentu  dan  pihak  yang  lain  yang  memborongkan mengikatkan  diri  untuk  memborongkan  pekerjaan  kepada  pihak  pemborong  dengan bayaran tertentu.
Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan peluang kepada perusahaan untuk dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan di dalam perusahaan kepada perusahaan lainnya melalui:
1. Pemborongan pekerjaan, atau
2. Perusahaan penyediaan jasa pekerja (PPJP).
Dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedua bentuk kegiatan dimaksud dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dimaksud antara lain ditentukannya dengan wajib dilaksanakan melalui perjanjian yang dibuat secara tertulis. Adapun perusahaan penerima pekerjaan tersebut harus berbentuk badan  hukum.  Untuk  perusahaan  penyediaan  jasa  pekerja,  dipersyaratkan  pula  selain harus  berbadan  hukum,  juga  terdaftar  pada  instansi  ketenagakerjaan.  Dalam  khazanah hukum  Indonesia,  pemborongan  pekerjaan  dan  pemberian  jasa  bukan  merupakan sesuatu  yang  baru.  KUH  Perdata  sejak  seabad  yang  lalu  malah  lebih  arif  menyikapi kenyataan  ini.  KUH  Perdata  mengakui  dan  memberi  tempat,  bahkan  melindungi  hak perorangan  untuk  menjadi  pemborong  pekerjaan.  Sedangkan  dalam  KUH  Perdata, pelaksanaannya diatur dan dibedakan lebih lanjut, antara pemborongan pekerjaan yang dilakukan dengan hanya menyediakan jasa tenaga kerja raja atau dengan menyediakan bahannya.  Ketentuan  seperti  ini  tidak  diatur  lagi  dalam  Undang-Undang  RI  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang RI No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  melihat  kenyataan  social  yang  berkem- bang di dalam masyarakat. Dengan demikian, tidak membuka lagi peluang kepada peru- sahaan yang tidak berbadan hukum untuk melakukan kegiatan pemborongan pekerjaan atau  penyedia  jasa  pekerja,  yang  pada  umumnya  perusahaan  menengah  ke  bawah, kecuali di tempat itu memang benar-benar tidak ada perusahaan dimaksud yang berba- dan hukum.
Perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  kepada  peru- sahaan  lain  melalui  pemborongan  pekerjaan.  Perjanjian  pemborongan  pekerjaan  dapat dilakukan  dengan  perusahaan  yang  berbadan  hukum,  dengan  syarat-syarat  sebagai berikut:
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama,
b. Dilakukan  dengan  perintah  langsung  atau  tidak  langsung  dan  pemberi pekerjaan,
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  kegiatan  adalah  adanya  ketentuan  bahwa perlindungan  dan  syarat-syarat  kerja  bagi  pekerja  yang  bekerja  pada  perusahaan penerima kerja, sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja  pada  perusahaan  pemberi  pekerjaan  atau  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Bentuk  hubungan  kerja  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  dimak- sud, diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan penerima pekerjaan dengan  pekerja/buruh  yang  dipekerjakannya,  yang  dapat  didasarkan  atas  perjanjian kerja waktu tak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu, sesuai dengan persyaratan yang  berlaku.  Apabila  ketentuan  sebagai  badan  hukum  dan/atau  tidak  dibuatnya  per- janjian secara tertulis tidak dipenuhi, demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan  perusahaan  penerima  pemborongan  beralih  menjadi  hubungan  kerja  antara pekerja/buruh  dengan  perusahaan  pemberi  pekerjaan.  Hal  ini  menyebabkan  hubungan kerja beralih antara pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan, dapat berupa waktu
tertentu  atau  untuk  waktu  tertentu,  tergantung  pada  bentuk  perjanjian  kerja  semula (Pasal 64 dan 65 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
Pengusaha yang memasok penyediaan tenaga kerja kepada perusahaan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan di bawah perintah langsung dari perusahaan pemberi kerja, disebut perusahaan penyedia jasa pekerja. Perusahaan penyedia jasa pekerja wajib berbadan  hukum  dan  memiliki  izin  dari  instansi  ketenagakerjaan.  Apabila  tidak dipenuhi  ketentuan  sebagai  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja,  demi  hukum  status hubungan  kerja  antara  pekerja  dan  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja,  beralih  menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan proyek atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  untuk  kegiatan  jasa  penunjang  atau  kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi dipersyaratkan:
a. Adanya  hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh  dan  perusahaan  penyedia  jasa pekerja;
b. Perjanjian kerja dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja  waktu  tak  tertentu  yang  dibuat  secara  tertulis  dan  ditandatangani  oleh kedua belah pihak;
c. Perlindungan  upah  dan  kesejahteraan,  syarat-syarat  kerja,  serta  perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja;
d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan perusahaan penyedia jasa  pekerja,  dibuat  secara  tertulis  sesuai  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  kegiatan  jasa  penunjang  atau  kegiatan  yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di  luar  usaha  pokok  suatu  perusahaan.  Kegiatan  tersebut,  antara  lain  usaha  pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja/buruh, tenaga pengaman, jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutan pekerja/buruh. Perlindu- ngan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian perselisihan an- tara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pekerja/buruh  yang  bekerja  pada  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja,  juga memperoleh hak yang sama dengan yang di perjanjikan, mengenai perlindungan upah dan  kesejahteraan,  syarat-syarat  kerja,  serta  perselisihan  yang  timbul  dengan  pekerja lainnya di perusahaan penyedia jasa pekerja (Pasal 66 dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Perusahaan penyedia jasa pekerja yang memper- oleh pekerjaan, dari perusahaan pemberi pekerjaan, kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Jenis  pekerjaan  yang  akan  dilakukan  oleh  pekerja/buruh  dari  perusahaan penyedia jasa pekerja;
b. Penegasan  bahwa  dalam  melaksanakan  pekerjaan,  hubungan  kerja  yang terjadi  adalah  antara  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  dengan  pekerja  yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa pekerja, sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja;
c. Penegasan  bahwa  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  bersedia  menerima pekerja  dari  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  sebelumnya  untuk  jenisjenis pekerjaan  yang  terus-menerus  ada  di  perusahaan  pemberi  kerja  dalam  hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja.
Perjanjian dimaksud, didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  melaksanakan  pekerjaan.  Dalam  hal perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  melaksanakan  pekerjaan  pada  perusahaan  pemberi kerja  yang  berada  dalam  wilayah  lebih  dari  satu  kabupaten/kota  dalam  satu  provinsi, pendaftaran  dilakukan  pada  instansi  ketenagakerjaan  Provinsi.  Apabila  perusahaan penyedia  jasa  pekerja  melaksanakan  pekerjaan  pada  perusahaan  pemberi  kerja  yang berada  dalam  wilayah  pengusaha  perlu  mengetahui  dan  mengatasi  segala  bentuk penyimpangan yang dapat terjadi, agar dalam pelaksanaannya tidak sampai menggang- gu kelancaran perusahaan atau merugikan perusahaan.
Tantangan  pertama  dalam  pelaksanaan  penyerahan  sebagian  pekerjaan  kepada pihak  ketiga  ini  adalah  menentukan  pekerjaan  apa  saja  yang  merupakan  pekerjaan pokok,  yang  tidak  dapat  dilakukan  secara  terpisah  dari  kegiatan  utama,  atau  kegiatan yang  berhubungan  langsung  dengan  proses  produksi.  Untuk  itu  perlu  disusun  suatu daftar  pekerjaan  yang  menjadi  pekerjaan  utama  dan  yang  bersifat  terus-menerus  di dalam  perusahaan.  Apabila  ini  sulit,  dilakukan  hal  yang  sebaliknya,  yaitu  dengan membuat daftar pekerjaan yang bukan pokok dan/ atau dilakukan tidak terus-menerus di dalam  perusahaan.  Memang  untuk  pertama  kali  mungkin  hal  ini  tidak  mudah  diker- jakan,  tetapi  apabila  cara  ini  dapat  diselesaikan  dengan  baik,  ke  depan  akan  sangat membantu  perusahaan  dalam  melakukan  penyerahan  pekerjaan  kepada  pihak  ketiga. Dalam  praktiknya  sulit  menentukan  mana  yang  merupakan  pekerjaan  pokok,  atau kegiatan  yang  berhubungan  langsung  dengan  proses  produksi,  dan  mana  yang  bukan. Untuk itu disusunlah daftar pekerjaan utama dan yang bersifat terus-menerus, atau yang sebaliknya.
Supaya daftar pekerjaan dimaksud mendapat legalisasi hukum yang kuat, daftar tersebut  dimasukkan  ke  dalam  peraturan  perusahaan  atau  perjanjian  kerja  bersama. Dengan  disahkannya  sebuah  peraturan  perusahaan  atau  didaftarkannya  sebuah perjanjian kerja bersama, instansi ketenagakerjaan telah ikut mengetahui adanya bentuk kegiatan dimaksud di dalam perusahaan, melalui pengesahan peraturan perusahaan atau pendaftaran perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, hal itu dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila kelak terjadi perselisihan.
Untuk membantu kita dalam membuat daftar dimaksud, Undang-Undang RI No. 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  telah  memberi  contoh  tentang  kegiatan  jasa
penunjang  atau  kegiatan  yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan  proses  produksi, antara lain:
a. Usaha pelayanan kebersihan ( cleaning service ),
b. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja ( catering ),
c. Usaha tenaga pengaman (security ),
d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta
e. Usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh ( transportation ).
Dengan contoh ini dapat dilakukan inventarisasi yang lebih jauh sesuai dengan sifat  dan  keadaan  masing-masing  perusahaan.  Perusahaan  harus  menjaga  agar  tidak melakukan  perjanjian  penyerahan  pekerjaan,  kepada  perusahaan  yang  tidak  berbadan hukum. Menurut hukum, hanya perseroan terbatas dan koperasi yang merupakan badan hukum di bidang ekonomi. Untuk lebih mengamankan posisi perusahaan, pekerjaan itu diserahkan  kepada  koperasi  pekerja/buruh  yang  telah  berbadan  hukum.  Dengan melakukan  langkah  ini  perusahaan  akan  mendapat  perlindungan  ganda  dari  para pekerja.
Pertama , dengan penyerahan sebagian pekerjaan kepada koperasi pekerja/ buruh, mereka tentunya mendukung langkah yang dilakukan pengusaha, sehingga perusahaan aman melaksanakannya. Kedua, mereka ikut menikmati kebijakan perusahaan tersebut dengan memperoleh kesejahteraan melalui koperasi pekerja/ buruh. Hal berikutnya yang harus diperhatikan dalam penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, ada- lah  dilakukan  melalui  suatu  perjanjian  tertulis.  Khususnya  dalam  membuat  perjanjian dengan  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja,  ditentukan  sekurang-kurangnya  perjanjian tersebut memuat:
a. Jenis  pekerjaan  yang  akan  dilakukan  oleh  pekerja/buruh  dari  perusahaan penyedia jasa;
b. Penegasan  bahwa  dalam  melaksanakan  pekerjaan,  hubungan  kerja  yang terjadi  adalah  antara  perusahaan  penyedia  jasa  dengan  pekerja/bunth  yang dipekerjakan  perusahaan  penyedia  jasa  sehingga  perlindungan  upah  dan kesejahteraan,  syarat-syarat  kerja  serta  perselisihan  yang  timbul  menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja;
c. Penegasan  bahwa  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja,  bersedia  menerima pekerja  dari  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  sebelumnya  untuk  jenis-jenis pekerjaan yang terus-menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal ini terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja.
Perjanjian  dimaksud,  didaftarkan  pada  instansi  yang  bertanggung  jawab  di bidang  ketenagakerjaan  sesuai  dengan  wilayah  berlakunya  perjanjian  dimaksud.  Apa- bila  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  tidak  mendaftarkan  perjanjian  penyediaan  jasa pekerja  maka  izin  operasional  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  yang  bersangkutan akan  dicabut  dan  hak-hak  pekerja  tetap  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  penyedia jasa pekerja yang bersangkutan (Kepmenakertrans No. KEP.101/MENNI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh).
Resiko  yang  akan  dihadapi  oleh  perusahaan  apabila  ketentuan  sebagai  badan hukum,  tidak  dipenuhinya  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  RI  No. 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan/atau  tidak  dibuatnya  perjanjian  secara tertulis, demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan  beralih  menjadi  hubungan  kerja  pekerja/buruh  dengan  perusahaan pemberi  pekerjaan,  yang  dapat  berupa  waktu  tertentu  atau  untuk  waktu  tidak  tertentu, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pekerja/buruh.
Undang-Undang  RI  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menetapkan bahwa  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  untuk  kegiatan  jasa  penunjang  atau  kegiatan yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan  proses  produksi  harus  memenuhi  syarat sebagai berikut:
a. Hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja;
b. Perjanjian kerja yang berlaku antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang memenuhi ketentuan, dan/atau  perjanjian  kerja  waktu  tak  tertentu  yang  dibuat  secara  tertulis  dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
c. Perlindungan  upah  dan  kesejahteraan,  syarat-syarat  kerja,  serta  perselisi hannya menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja;
d. Perjanjian  antara  perusahaan  pengguna  jasa  pekerja  dengan  perusahaan penyedia  jasa  pekerja  dibuat  secara  tertulis  dan  wajib  memuat  ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Persyaratan ini tentunya perlu pula diawasi oleh perusahaan pemberi kerja, agar tidak  terjadi  pelanggaran  hukum  oleh  perusahaan  pemberi  jasa  pekerja,  yang  dapat mengganggu  kelancaran  jalannya  perusahaan.  Perusahaan  pemberi  kerja  hams  pula mengawasi  bahwa  pekerja/buruh  yang  bekerja  pada  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja memperoleh hak yang sama sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB  atas  perlindungan  upah  dan  kesejahteraan,  syarat-syarat  kerja,  serta  perselisihan yang timbul dengan pekerja/ buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja. Apa- bila hal ini tidak dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa, akan berpotensi menimbulkan perselisihan hak.
Daftar pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Bumi Nusantara Daftar Gaji Kerja Harian
Jenis Kegiatan : Manual Polibag Rp. 70.000,- Spraying Water Rp. 70.000,- Singling Rp. 80.000,- Wakar Rp. 80.000,- Fuel Man Rp. 70.000,- Perlengkapan alat kerja :
Alat Kerja Tanam & Weding Round Manual
Alat Kerja Spraying Alat Kerja Nursery

## Alat Kerja Singling
Program tidak tetap : Per 3 bulan mengadakan program rekreasi. Per 6 bulan mendapatkan jatah Jaket.
Apabila pekerja dalam 1 bulan bisa mencapai target perusahaan akan mendapat- kan  bonus  dari  perusahaan,  berupa  uang.  Ini  disesuaikan  dengan  kondisi  dunia  bisnis agar bisa menjalin kerjasama saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
a. Daftar Harga Pekerjaan Borongan Perawatan Tanaman
No Uraian Luas Tarif Keterangan (Ha) (Rp) 1 Weeding Round 1 1 327.000 1    Bln 2 Weeding Round 2 1 303.000 3    Bln 3 Weeding Round 3 1 287.000 6    Bln 4 Weeding Round 4 1 262.000 10  Bln 5 Weeding Round 5 1 210.000 14  Bln 6 Loading Truck Per m 3 15.000 7 Land Clearing Per Ha 7.000.000
Bahwa  karyawan  CV.  Bumi  Nusantara  sudah  menjadi  anggota  serikat  pekerja, jadi pihak manajemen tidak melarang atau menghalangi untuk aktif kegiatan keorgani- sasian dan ini sesuai dengan UU RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:
1. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Dan fungsi serikat pekerja menurut UU No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja pasal 4 ayat 2 berbunyi:
a. sebagai  pihak  dalam  pembuatan  perjanjian  kerja  bersama  dan  penyele- saian perselisihan industrial.
b. sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagaker- jaan sesuai tingkatan.
c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber- laku.
d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepen- tingan anggotanya.
e. sebagai perencana, pelaksanaan, dan penanggung jawab pemogokan pe- kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. sebagai  wakil  pekerja  dalam  memperjuangkan  kepemilikan  saham  di perusahaan.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua pokok permasalahan adalah :
1. Pelaksanaan outsourcing CV.  Bumi  Nusantara  belum  bisa  melaksanakan  semua ketentuan  yang  ada  di  dalam  UU  RI  No.  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan dikarenakan  nilai  kontrak  borongan  yang  rendah  dari  PT.  Sumber  Berkah  Abadi. Pelaksanaan  kontrak  kerja  antara  CV.  Bumi  Nusantara  dengan  karyawan  di  buat secara  tertulis.  Dan  ini  sesuai  dengan  UU  RI  No.13  Tahun  2003  tentang  ketena- gakerjaan  Pasal  51  ayat  (1).  Selain  itu,  CV.  Bumi  Nusantara  memperkerjakan karyawan laki-laki dewasa dan pekerja wanita dewasa sehingga memenuhi Pasal 68 sampai  dengan  Pasal  75  tentang  pekerja  anak  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2004 tentang zona bebas pekerja anak.
2. Manajement  CV.  Bumi  Nusantara  menyadari  tentang  pemberian  perlindungan hukum terhadap karyawan outsourcingnya masih jauh dari memuaskan dikarenakan terlalu  besar  biaya  operasional  di  lapangan.  Hubungan  kerja  yang  terjadi  antara CV.Bumi  Nusantara  dengan  karyawan  telah  memenuhi  ketentuan  UU  RI  No.13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  Pasal  59  ayat  (3)  berbunyi  :  perjanjian  kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

## V. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan 2 (dua) hal pokok, yaitu :
1. Seharusnya dinas tenaga kerja dan transmigrasi lebih memperhatikan dan melaksa- nakan  program  pengawasan  terhadap  perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Umumnya terhadap semua pelaksanaan ketentuan undang-undangnya berlaku dan khususnya pelaksanaan outsourcing yang sering merugikan karyawan/ masyarakat Kutai Kartanegara.
2. Seharusnya manajemen CV. Bumi Nusantara sebagai perusahaan yang tunduk dan patuh  terhadap  undang-undang,  melaksanakan  seluruh  ketentuan  yang  terdapat  di dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Grotius, Hugo, On the Law of War and Peace , Berlin: Springer, 1979. J.H. Niewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Surabaya, 1985.
R.M. Suryodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan , Bandung: Tarsito, 1985.
R. Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa, 2005. Ritzer,  George, Sosiologi:  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda ,  Jakarta:  Raja- Grafindo Persada, 2009.
S. Hartkamp Arthur dan Tilema, Mariame, Contract Law in the Netherlands , Nether- lands: Kluwer Law International, 2006.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. I, No. 1, Juni 2017 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Syaifuddin Muhammad, Hukum Kontrak , Bandung: Mandar Maju, 2012.
Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori Aplikasi dan Penelitian , Jakarta: Salemba Empat, 2004.