## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.151-164 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343

## PERANAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERHADAP AKSES LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA
Lusi Repina Simarmata 1 , Khoirunurrofik 3
1,2 Magister Kebijakan Ekonomi dan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Correspondet author : khoirunurrofik@ui.ac.id Jakarta, 10430, Indonesia

## Abstract
There  is  limited  knowledge  and  information  for  parents  in  the  process  of  early  childhood growth  and  development,  so  the  right  step  for  parents  is  to  enroll  their  children  in  Early Childhood  Education  (PAUD)  institutions.  Government  intervention  is  needed  to  expand access  to  PAUD  services  in  Indonesia,  one  of  which  is  by  providing  BOP  PAUD  to  PAUD providers.  This  research  uses  panel  data  to  analyze  the  relationship  between  Operational Assistance  for Providing  Early Childhood Education  (BOP  PAUD)  and  the  Gross  Participation Rate  (APK)  for PAUD  in  Indonesia.  Through  selecting  the  best  panel  data model  from  three types of panel data regression models (Ordinary Least Square ( Pooled Least Square), Fixed Effect Model, and Random Effect Model) can be carried out using the Chow Test, Hausman Test,  and  Lagrange  Multiple  Test.  Classical  assumption  tests  and  model  feasibility  tests  were also carried out using the Feasible Generalized Least Squares (FGLS) estimation technique. PAUD  BOP  per  student  was  tested  with  several  control  variables  and  the  results  found  that PAUD  BOP  per  student  did  not  have  a  significant  relationship  with  PAUD  APK.  Meanwhile, school  variables,  student  teacher  ratio  and  urban  households  with  their  own  home  status have a significant relationship to PAUD APK.

## Keywords:  Early  childhood  education  programs;  Education  Assistance;  Education  Services; Gross Participation Figures

## Abstrak
Adanya  keterbatasan  pengetahuan  dan  informasi  bagi  orang  tua  dalam  proses  tumbuh dan  kembang  anak  usia  dini,  maka  langkah  yang  tepat  bagi  orang  tua  adalah memasukkan  anak  ke  lembaga  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD).  Intervensi  Pemerintah diperlukan  untuk  dapat  memperluas  peningkatan  akses  layanan  PAUD  di  Indonesia,  salah satunya  dengan  pemberian  BOP  PAUD  kepada  penyelenggara  PAUD.  Penelitian  ini menggunakan  data  panel  untuk  melakukan  analisis  hubungan  Bantuan  Operasional Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (BOP  PAUD)  terhadap  Angka  Partisipasi  Kasar (APK)  PAUD  di  Indonesia.melalui  pemilihan  model  data  panel  yang  terbaik  dari  tiga  jenis model regresi data panel ( Ordinary Least Square (Pooled Least Square), Fixed Effect Model, dan  Random  Effect  Model) dapat  dilakukan  dengan  pengujian  Chow  Test,  Hausman  Test, dan  Lagrange  Multiple  Test.  Serta  dilakukan  juga  uji asumsi  klasik  serta  uji kelayakan  model dengan menggunakan teknik estimasi Feasible Generalized Least Squares (FGLS).
BOP PAUD per siswa diuji dengan beberapa variabel kontrol dan ditemukan hasil bahwa BOP PAUD per siswa tidak memiliki hubungan signifikan terhadap APK PAUD. Sedangkan, variabel sekolah, rasio murid guru dan rumah tangga perkotaan dengan status rumah sendiri memiliki hubungan yang signifikan terhadap APK PAUD.
Kata Kunci: Pendidikan Anak Usia Dini; Angka Partisipasi Kasar; Bantuan Pendidikan; Layanan Pendidikan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PERANAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERHADAP AKSES LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.151-164                                 Lusi Repina Simarmata.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  tiga  jalur  pendidikan  dalam  sistem pendidikan nasional melalui UU No 20 Tahun 2003, yaitu formal, nonformal, dan informal. Jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dimulai dari pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah  dan  pendidikan  tinggi.  Pendidikan  dasar,  yang terdiri dari jenjang pendidikan SD/sederajat hingga SMP/sederajat, telah ditetapkan sebagai program  wajib  belajar  sembilan  tahun  sejak  tahun  1994  oleh  Pemerintah  Indonesia  . Selanjutnya,  pada  tahun  2013  Pemerintah  Indonesia  juga  telah  menetapkan  Pendidikan Menengah  Universal  (PMU)  sebagai  kesinambungan  dari  pendidikan  dasar  dengan  target Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  mencapai  97  persen  di  tahun  2020  .  Dengan  demikian, Pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  agar  pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah dapat diakses oleh masyarakat.
Berbeda  dengan  jalur  pendidikan  formal,  pada  pendidikan  jalur  nonformal  ditujukan sebagai  pengganti,  penambah  dan  pelengkap  pada  pendidikan  formal,  sehingga  tidak ada  kewajiban  untuk  mengikuti  jalur  pendidikan  nonformal.  Pendidikan  Anak  Usia  Dini, selanjutnya  disebut  PAUD,  merupakan  salah  satu  jenis  dari  pendidikan  nonformal  yang diselenggarakan  sebelum  jenjang  pendidikan  dasar.  Dengan  demikian,  PAUD  bukan merupakan jenjang pendidikan yang diharuskan untuk ditempuh dalam sistem pendidikan di Indonesia.  Namun,  Pemerintah  Indonesia  tetap  menargetkan  bahwa  pada  tahun  2030 menjamin  semua  anak  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  akses  terhadap  perkembangan dan  pengasuhan  anak  usia  dini,  serta  pendidikan  pra-sekolah  dasar  yang  berkualitas, sehingga  siap  untuk  menempuh  pendidikan  dasar.  Hal  ini  dituang  dalam  salah  satu  target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) No 4 Pendidikan Berkualitas.
Mengacu UU No 20 Tahun 2003, PAUD merupakan upaya pembinaan bagi anak usia dini  sejak  berusia  0-6  tahun  melalui  pemberian  rangsangan  pendidikan  sehingga  dapat membantu  tumbuh  kembang  anak  untuk  memiliki  kesiapan  memasuki  pendidikan  lebih lanjut. Berdasarkan defenisi tersebut, anak usia dini memerlukan pembelajaran di lingkungan yang dapat memberikan stimulasi atau rangsangan yang tepat untuk perkembangan otak yang  optimal.  Santrock  (2010)  menyatakan  bahwa  berat  otak  manusia  yang  baru  lahir mencapai  25  persen  dari berat  otak orang  dewasa,  dan  akan  mengalami  perkembangan mencapai 75 persen dari keseluruhan berat otak manusia di usia dua tahun. Perkembangan otak  anak yang  begitu  cepat  pada  anak usia  dini  juga  memiliki  relasi  yang  kuat terhadap aspek-aspek  perkembangan  lainnya,  seperti  kognitif,  bahasa,  sosial  emosional,  dan  fisik motorik.  Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  masa  usia  dini  dinyatakan  sebagai  periode  emas kehidupan ( golden age ).
Widodo  (2019)  menyatakan  bahwa  pendidikan  anak  usia  dini  haruslah  diperhatikan bahkan  dimulai  sejak  berada  dalam  kandungan,  namun  adanya  keterbatasan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.151-164 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343
pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh orang tua dapat menyebabkan potensi yang dimiliki  oleh  anak  tidak  berkembang  optimal.  Dengan  demikian,  salah  satu  solusi  terbaik agak anak dapat bertumbuh dan berkembang optimal adalah memasukkan anak ke PAUD. Pada  dasarnya,  kegiatan  belajar  pada  jenjang  PAUD  lebih  mengutamakan  kegiatan bermain  yang  menstimulasi  sensorik  motorik  anak  usia  dini  yang  kan  memberikan pengalaman  bagi  kehidupan  anak  usia  dini.  Pengalaman-pengalaman  tersebut  akan diserap oleh anak usia dini hingga membentuk kemampuan kognitif, keterampilan awal, dan emosi anak yang dapat mendukung keterampilan selanjutnya dalam memasuki pendidikan dasar  dan  pekerjaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  perkembangan  kognitif  Piaget,  anak  usia dini  yang  berusia  0-6  tahun  masih  berada  pada  tahap  sensori  motorik  dan  tahap praoperasional  dimana  pada  tahapan  ini  anak  sedang  membangun  pengalaman  yang akan mendukung menuju tahapan operasional kongkrit (Widodo, 2019).
Wiyani (2016) menemukan bahwa penerimaan orang tua terhadap penyelenggaraan PAUD  masih  rendah  di  Indonesia.  Banyak  faktor  yang  menyebabkannya,  salah  satunya adalah  tingkat  pendidikan  dan  kurangnya  wawasan  orang  tua  yang  sangat  berpengaruh terhadap  pemahaman  orang  tua  akan  pentingnya  PAUD.  Bahkan,  terkadang  orang  tua menganggap  kegiatan  bermain  dalam  pembelajaran  PAUD  hanya  kegiatan  biasa  saja. Selain  itu  juga,  latar  belakang  ekonomi  orang  tua  yang  rendah  menyebabkan  kurangnya kesadaran  orang  tua  untuk  berpartisipasi  dalam  pembiayaan  operasional  PAUD,  dimana penyelenggaraan operasional PAUD masih bergantung sebagian besar pada kemampuan ekonomi  orang  tua  peserta  didik.  Hal  ini  dapat  dikarenakan  bahwa  penyelenggara  PAUD terbesar  di  Indonesia  berasal  dari  privat,  yaitu  hampir  97  persen  sekolah  PAUD  berstatus swasta di tahun 2022. Ketersediaan sekolah belum dapat mendorong partisipasi anak pada PAUD di Indonesia yang masih tergolong relatif rendah, yang ditunjukkan melalui output APK PAUD nasional sebesar 35, 28 persen.
Murdiyaningrum et al. (2020) menemukan bahwa besaran biaya pendidikan beberapa PAUD  di  beberapa  daerah  di  Indonesia  dapat  dikategorikan  mahal,  sehingga  sebagian orang  tua  menganggap  besarnya  biaya  pendidikan  tersebut  cukup  membebani perekonomian keluarga. Secara otonomi pendidikan, program PAUD merupakan tanggung jawab  pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  namun  pembiayaan  pendidikan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sebagian  besar  hanya  berupa pengeluaran  rutin,  biasanya  adalah  gaji  untuk  guru  (UNICEF,  2009).  Adanya  problematika PAUD  tersebut  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  intervensi,  agar  semakin  banyak anak usia dini mengikuti PAUD.
Dalam  rangka  meningkatkan  dan  memperluas  layanan  PAUD  yang  berkualitas, pemerintah  mengalokasikan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Nonfisik  Bantuan  Operasional

## PERANAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERHADAP AKSES LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.151-164                                 Lusi Repina Simarmata.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Penyelenggaraan  (BOP)  PAUD.  BOP  diberikan  kepada  anak  melalui  lembaga  PAUD  untuk meringankan  biaya  pendidikan  bagi  anak  yang  tidak  mampu,  agar  tetap  memperoleh layanan  PAUD  yang  bermutu.  Sejak  tahun  2016,  DAK  Nonfisik  BOP  PAUD  telah  disalurkan kepada PAUD dengan status peserta didik yang  telah terekam datanya dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD-Dikmas. Tabel 1.1 menyajikan anggaran dan realisasi BOP PAUD sejak tahun 2016 yang meningkat setiap tahunnya.
Tabel 1. Anggaran dan Realisasi DAK Nonfisik BOP PAUD 2016-2022 Tahun Anggaran Realisasi 2016 2.281.900.000.000 2.281.900.000.000 2017 3.581.700.000.000 3.248.930.102.292 2018 4.070.190.000.000 3.555.904.601.891 2019 4.475.500.000.000 3.825.313.850.204 2020 4.014.724.000.000 3.998.367.300.000 2021 4.014.724.000.000 4.007.537.800.000 2022 4.254.851.290.000 3.743.408.945.000
Sumber : Kemeterian Keuangan, 2023
Peningkatan  alokasi  BOP  PAUD  sejak  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2022 mendorong terjadinya peningkatan pada jumlah lembaga PAUD, dan tentunya hal ini akan meluaskan  akses  anak  usia  dini  untuk  mendapatkan  layanan  pendidikan  jenjang  PAUD. Keberadaan  jumlah  lembaga  PAUD  masih  didominasi  di  wilayah  Pulau  Jawa,  yang mencapai  lebih  dari  50  persen.  Apabila  melihat  dari  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  PAUD sebagai  salah  satu  indikator  capaian  pendidikan  jenjang  PAUD,  peningkatan  jumlah lembaga PAUD ini masih belum mencapai keseluruhan anak usia dini di Indonesia.
Pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  dalam  mengalokasikan  BOP  PAUD  untuk pemerataan akses pendidikan prasekolah, karena peran penting pendidikan jenjang PAUD untuk menghasilkan modal manusia yang unggul. Namun, APK PAUD secara  nasional pada tahun  2022  masih  berada  di  bawah  50  persen  yang  menunjukkan  bahwa  masih  banyak anak  usia  dini  belum  berpartisipasi  pada  pendidikan  prasekolah  dasar.  Beberapa  studi terdahulu lebih didominasi pengujian pengeluaran pendidikan terhadap output pendidikan dasar dan menengah, seperti pengaruh BOS dan PIP terhadap output pendidikan dasar dan menengah, sehingga dalam studi ini penulis mencoba untuk meneliti gambaran APK PAUD, distribusi alokasi anggaran BOP PAUD antar daerah dan perbandingan BOP PAUD  per anak didik, serta hubungan antara BOP PAUD terhadap APK PAUD di Indonesia.
Rewiew Konseptual

## a. Pengukuran Output Pendidikan
Hanushek  (1986)  menyatakan  bahwa  untuk  mengukur output pendidikan  dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan disesuaikan dengan tujuan dan ketersediaan data, sehingga  ukuran output pendidikan  beragam. Output pendidikan  dikategorikan  menjadi dua, yaitu output terkait kuantitas dan output terkait kualitas. Pengukuran yang paling umum digunakan  adalah  capaian  pendidikan  yang  dilihat  melalui  kuantitas  sumber  daya

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.151-164 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343
pendidikan, seperti angka partisipasi siswa, transfer rate siswa dari tiap jenjang, angka putus sekolah,  dan  sebagainya.  Sedangkan,  pengukuran  capaian  kualitas  biasanya  diukur berdasarkan hasil kemampuan kognitif siswa, seperti skor membaca  dan menulis, skor Ujian Nasional.
Fokus penelitian ini adalah melihat ketersediaan PAUD di Indonesia, dan ini merupakan output terkait  kuantitas.  Indikator  yang  umum  digunakan  untuk  menilai  akses  pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), karena data APK tersedia dan mudah diperoleh. APK merupakan  persentase  perbandingan  antara  siswa  yang  bersekolah  di  tingkat  pendidikan tertentu  tanpa  memperhatikan  usia  siswa  tersebut  terhadap  jumlah  penduduk  dengan kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian, APK dapat menunjukkan seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan tertentu  (Ghara,  2017).  Data  APK  juga  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  ketersediaan jenjang pendidikan tertentu. Rumus matematis APK dapat dilihat pada persamaan berikut.
b. Faktor Pendukung APK PAUD
Beberapa peneliti menemukan bahwa besarnya permintaan terhadap PAUD biasanya merupakan  keputusan  dari  rumah  tangga  yang  memaksimalkan  tingkat  utilitas  rumah tangga  dengan  keterbatasan  yang  dimiliki.  Wilis  (dalam  Nien,  2001)  menjelaskan  fungsi utilitas rumah tangga adalah sebagai berikut.
U  merupakan  fungsi  utilitas  rumah  tangga  yang  menggabungkan  variabel  N,  Q,  dan  S.  N adalah  jumlah  anak  dalam  rumah  tangga,  Q  adalah  kualitas  tiap  anak,  dan  S  adalah tingkat kepuasan pasangan suami istri. Nien (2001) menyatakan bahwa rumah tangga akan memilih  PAUD  berdasarkan  keterbatasan  pendapatan  dengan  memaksimalkan  utilitas  dan keterbatasan waktu dan juga penghasilan pada masa depan dari anak-anak.
Selain  sisi  permintaan,  partisipasi  PAUD  juga  ditentukan  dari  sisi  penawaran  yang biasanya dalam bentuk ketersediaan sumber daya PAUD, seperti sekolah, guru, ruang kelas, dan  hal  yang  berkaitan  dengan  sekolah.  Sama  seperti  dengan  pasar  barang  dan  jasa, interaksi  dari  sisi  permintaan  dan  penawaran  akan  berpengaruh  terhadap  partisipasi sekolah. Keputusan rumah tangga akan menggeser permintaan dan akses layanan sekolah yang  disediakan  akan  menggeser  penawaran.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  sisi permintaan antara lain pendapatan rumah tangga, tempat tinggal rumah tangga, agama dan budaya. Sedangkan, beberapa faktor yang mempengaruhi sisi penawaran antara lain jumlah  sekolah,  bantuan  pemerintah.  Apabila  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sisi permintaan  dan  penawaran  dibagi  dalam  indikator,  maka  terdapat  enam  indikator  yang mempengaruhi  partisipasi  PAUD,  yaitu  demografi,  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  sosial dan pemerintah (Nien, 2001).

## PERANAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERHADAP AKSES LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.151-164                                 Lusi Repina Simarmata.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## c. Peran Anggaran Pendidikan
Pendidikan  memiliki  eksternalitas  positif  sehingga  diperlukan  peran  pemerintah  dalam penyelenggaraanya.  Barro  (1991)  menyatakan  bahwa  belanja  pemerintah  untuk  sektor pendidikan  akan  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  pengurangan ketimpangan pendapatan, dan juga mengurangi angka kemiskinan. Hal yang senada juga dikemukakan  oleh  Gallagher  (1993)  yaitu  belanja  fungsi  pendidikan  yang  dibelanjakan dengan  efektif  oleh  pemerintah  akan  menghasilkan  capaian  pendidikan  yang  bagus. Namun, untuk mendapatkan hasil yang positif pada capaian pendidikan dan pertumbuhan ekonomi,  pemerintah  perlu  memperhatikan  besaran  anggaran  pendidikan  yang dialokasikan (Gupta, Verhoeven & Tiongson, 2002). Berkenaan dengan itu, salah satu bentuk belanja pendidikan yang dapat efektif dalam membantu siswa adalah bantuan pendidikan. Beberapa  studi  menemukan  bahwa  bantuan  pendidikan  dapat  meningkatkan  partisipasi kasar  sekolah  (Michaelowa,  2004).  Sebagai  salah  satu  bentuk  intervensi  pemerintah  dalam penyediaan  pendidikan,  BOP  PAUD  dapat  meningkatkan  permintaan  konsumsi  rumah tangga melalui meningkatnya angka partisipasi anak usia dini di PAUD.

## METODE
Studi  ini  menggunakan  data  panel  untuk  melakukan  analisis  hubungan  BOP  PAUD terhadap  APK  PAUD  di  Indonesia.  Data  BOP  PAUD  menggunakan  data  realisasi  pada periode  satu  tahun  sebelumnya  (t-1),  karena  realisasi  BOP  PAUD  tahun  sebelumnya  akan terlihat  pengaruhnya  pada  APK  pada  tahun  berjalan.  Kerangka  model  ekonomi  yang digunakan  pada  studi  ini  tergambarkan  dari  persamaan  (3.1).  Model  ekonometrika  pada studi  ini  menggunakan  beberapa  penelitian  terdahulu,  seperti  Nien  (2001),  Michaelowa (2004), dan Handa (2001).
dimana APK adalah perubahan APK PAUD, LogBOP_Murid adalah realisasi dana BOP PAUD per  siswa,  Pend_Miskin  adalah  persentase  penduduk  miskin,  RT_Kota  adalah  persentase rumah  tangga  yang  tinggal  di  perkotaan  dengan  status  rumah  milik  sendiri,  IPM  adalah Indeks  Pembangunan  Manusia,  Murid_Guru  adalah  rasio  murid  guru  PAUD,  LogSekolah adalah jumlah sekolah PAUD, dan LogPDRB_Kapita adalah PDRB per kapita atas dasar harga konstan.
Pemilihan  model  data  panel  yang  terbaik  dari  tiga  jenis  model  regresi  data  panel ( Ordinary Least Square (Pooled Least Square), Fixed Effect Model, dan Random Effect Model ) dapat  dilakukan  dengan  pengujian Chow  Test,  Hausman  Test, dan Lagrange  Multiple  Test.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.151-164 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343
Serta dilakukan juga uji asumsi klasik serta uji kelayakan model dengan menggunakan teknik estimasi Feasible Generalized Least Squares (FGLS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Target  Pemerintah  dalam  TPB  4  yaitu  semua  anak  usia  dini  mengikuti  pendidikan jenjang  prasekolah  dasar,  atau  dapat  dikatakan  APK  PAUD  mencapai  100%.  Pergerakan APK  PAUD  dari  tahun  2018  menuju  tahun  2022  menunjukkan  peningkatan,  namun  bukan peningkatan  secara  berturut-turut  sepanjang  tahun.  APK  PAUD  tahun  2018  sebesar  38,91 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 41,18 persen dan bergerak menurun hingga di tahun 2021 mencapai 39,96 persen, dan meningkat kembali di tahun 2022 hingga mencapai  45,87  persen.  Gambar  1  menyajikan  grafik  untuk  melihat  tren  Angka  Partisipasi Kasar PAUD di Indonesia.
Gambar 1. APK PAUD di Indonesia Tahun 2015-2022
Sumber: Kemdikbud, 2023
Berdasarkan  Gambar  1,  secara  umum  diketahui  bahwa  pergerakan  nilai  APK  PAUD dari  tahun  2018  hingga  tahun  2022  cenderung  memiliki  pola  yang  sama  dengan  RT perkotaan  yang  telah  memiliki  rumah  sendiri,  IPM,  PDRB  per  kapita,  rasio  murid  guru  dan jumlah  sekolah.  Ketika  variabel  indikator  bergerak  naik  maka  APK  PAUD  juga  meningkat, kecuali  pada  tahun  2020  dan  2021,  dimana  variabel  RT  perkotaan  dengan  status  rumah sendiri dan IPM memiliki pergerakan yang berbeda dengan APK. Sedangkan untuk variabel penduduk  miskin  memiliki  arah  pergerakan  yang  berbeda,  dimana  ketika  persentase penduduk miskin menurun maka APK PAUD meningkat, begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, BOP PAUD per siswa yang bergerak menaik dari tahun 2018 hingga tahun 2021 memiliki pola pergerakan yang tidak tetap pada APK PAUD, dan ketika BOP PAUD per siswa menurun di tahun 2022 didapat nilai APK PAUD yang meningkat.
Seperti  telah  dijelaskan  pada  Tinjauan  Teoritis,  bahwa  variabel-variabel  tersebut berinteraksi  dalam  permintaan  dan  penawaran  pendidikan  yang  akan  berhubungan

## PERANAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERHADAP AKSES LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.151-164                                 Lusi Repina Simarmata.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
terhadap output  pendidikan,  yaitu  APK PAUD  (Nien, 2001).  Dengan  semakin  meningkatnya RT  perkotaan  dengan  status  rumah  sendiri,  IPM,  dan  semakin  menurunnya  persentase penduduk  miskin  akan  meningkatkan  permintaan  pendidikan  sehingga  memiliki  hubungan yang  positif  terhadap  APK  PAUD.  Dan,  semakin  meningkatnya  jumlah  sekolah  juga  akan meningkatkan  penawaran  pendidikan  sehingga  angka  APK  PAUD  juga  meningkat.  Namun begitu, hal tersebut masih perlu dilakukan uji lebih lanjut secara empiris, terutama hubungan variabel independen utama BOP PAUD per siswa terhadap output pendidikan APK PAUD.
Gambar 2 . Nilai Beberapa Variabel yang Berhubungan dengan APK PAUD Sumber: Kemdikbud, Kemenkeu, dan BPS (diolah), 2023
Secara  umum  diketahui  bahwa  pergerakan  nilai  APK  PAUD  dari  tahun  2018  hingga tahun  2022  cenderung  memiliki  pola  yang  sama dengan  RT  perkotaan  yang  telah  memiliki rumah  sendiri,  IPM,  PDRB  per  kapita,  rasio  murid  guru  dan  jumlah  sekolah.  Ketika  variabel indikator bergerak naik maka APK PAUD juga meningkat, kecuali pada tahun 2020 dan 2021, dimana  variabel  RT  perkotaan  dengan  status  rumah  sendiri  dan  IPM  memiliki  pergerakan yang  berbeda  dengan  APK.  Sedangkan  untuk  variabel  penduduk  miskin  memiliki  arah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.151-164 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343
pergerakan yang berbeda, dimana ketika persentase penduduk miskin menurun maka APK PAUD  meningkat,  begitu  pun  sebaliknya.  Selanjutnya,  BOP  PAUD  per  siswa  yang  bergerak menaik dari tahun 2018 hingga tahun 2021 memiliki pola pergerakan yang tidak tetap pada APK PAUD,  dan  ketika BOP  PAUD  per  siswa  menurun  di  tahun  2022  didapat  nilai APK PAUD yang meningkat.
Alokasi  Dana  BOP  PAUD  yang  didistribusikan  ke  didistribusikan  ke  Pulau  Jawa mencapai 56 persen dari total BOP PAUD yang telah direalisasikan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan  jumlah  peserta  didik  PAUD  sebagian  besar  berada  di  Pulau  Jawa,  di  mana ketentuan  penyaluran  BOP  PAUD  adalah  berdasarkan  jumlah  peserta  didik yang terada  di Dapodik Kemdikbud. Gambar 3 menyajikan bahwa realisasi BOP PAUD pada masing-masing daerah memiliki rasio yang sama dengan jumlah peserta didik PAUD.
Gambar 3. Distribusi BOP PAUD dan Jumlah Siswa Tahun 2022 menurut Wilayah Pulau Sumber : Kemenkeu dan Kemdikbud (diolah), 2023
Apabila melihat jumlah realisasi dana BOP PAUD yang didistribusikan menurut wilayah pulau, maka terlihat variasi dana BOP PAUD antar pulau yang relatif besar (Gambar 4.5). Hal yang  demikian  juga  terjadi  apabila  hanya  melihat  jumlah  BOP  PAUD  yang  didistribusikan antar  provinsi,  maka  didapat  variasi  yang  cukup besar juga.  Namun,  apabila  distribusi  BOP PAUD  dibagi  dengan  jumlah  siswa  PAUD  pada  masing-masing  daerah,  maka  variasi  data relatif  kecil.  Berdasarkan  Gambar  4  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  realisasi  dana  BOP  PAUD terbesar dari tahun 2018 dan 2022 berada pada Provinsi Jawa Timur, namun BOP PAUD per siswa pada tahun 2018 paling besar berada pada Provinsi Sumatera Barat dan pada tahun 2022 berada pada Provinsi Papua.

## PERANAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERHADAP AKSES LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.151-164                                 Lusi Repina Simarmata.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Gambar 4. Jumlah BOP PAUD dan BOP PAUD per Siswa PAUD Tahun 2018 dan 2020 Menurut Provinsi Sumber : Kemenkeu dan Kemdikbud (diolah), 2023
Hasil pengujian Chow Test dan Hausman Test menunjukkan bahwa model Fixed Effect (FE) lebih baik digunakan untuk mengestimasi nilai koefisien, karena nilai probabilitas (Prob>F) lebih  kecil  dari  5%  dan  nilai  probabilitas  (Prob>chi2)  lebih  kecil  dari  5%.  Untuk  memenuhi asumsi  BLUE,  maka  pengujian  estimasi  model  yang  dilakukan  adalah  uji  multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Setelah menjalankan ketiga pengujian tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  model  yang  digunakan  dalam  studi  ini  memiliki  permasalahan multikolinieritas,  heteroskedastisitas,  dan  autokorelasi.  Untuk  mengatasi  permasalahan multikolinieritas,  solusi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  melakukan  estimasi dengan model FGLS.
Tabel 2. Estimasi Feasible Generalized Least Squares (FGLS) APK PAUD (1) (2) (3) (4) (5) Variabel Independen Utama BOP_Murid 8.23842 13.28725 -8.95686 -13.02676 -9.40015 (11.43925) (10.34362) (10.89586) (10.47507) (10.35135) Indikator Ekonomi Pend_Miskin 0.11916 0.67999*** 0.69397*** 0.56049*** (0.18085) (0.21122) (0.20389) (0.20662) RT_Kota 0.85304*** 0.99556*** 1.10324*** 0.96930*** (0.10391) (0.10233) (0.11240) (0.12256) Indikator Sosial IPM 1.48323*** 1.69330*** 1.86501*** (0.33485) (0.33856) (0.33838) Indikator Sekolah Murid_Guru -1.29423*** -1.48279*** (0.34892) (0.34973) Sekolah -0.12304 -0.59285 (0.95594) (0.95422) Indikator Pemerintah PDRB_Kapita -5.14255** (2.07864)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.151-164 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343
APK PAUD (1) (2) (3) (4) (5) _cons -13.16239 -104.93309 -85.54938 -68.06503 -68.25224 (72.18336) (66.84519) (62.64241) (60.44425) (59.12841) N 136 136 136 136 136 Standard errors in parentheses
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

## Pembahasan
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa variabel BOP PAUD per siswa memiliki hubungan tidak signifikan terhadap perubahan APK PAUD di Indonesia. Hubungan yang tidak signifikan ini  juga  ditemukan  oleh  beberapa  penelitian  yang  mencoba  melihat  hubungan  belanja pemerintah terhadap APK PAUD (Sitanggang, 2022; Kan & Klasen, 2021). Besaran dana BOP PAUD yang disalurkan kepada penyelenggara PAUD adalah sebesar Rp600.000 setiap siswa dalam tiap tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 tanpa memperhatikan kondisi wilayah PAUD  berada,  dengan  ketentuan  terdapat  minimal  12  peserta  didik.  Sedangkan,  besaran dana BOP PAUD tahun 2022 yang disalurkan ke penyelenggara PAUD dihitung berdasarkan satuan  biaya  dana  BOP  PAUD  masing-masing  daerah  dikali  jumlah  peserta  didik,  dimana tidak  terdapat  ketentuan  jumlah  siswa.  Permendikbud  No  2  Tahun  2022  telah  melakukan perubahan  pada  satuan  biaya  dana  BOP  PAUD  dengan  memperhitungkan  Indeks Kemahalan  Konstruksi  (IKK)  dan  Indeks  Peserta  Didik  (IPD)  tiap  kabupaten/kota,  dengan rentang nilai satuan biaya per peserta didik Rp600.000 – Rp1.200.000 setiap tahun.
Variabel  kontrol  lain  yang  berhubungan  positif  signifikan  terhadap  perubahan  APK PAUD adalah penduduk miskin, rumah tangga perkotaan dengan kepemilikan rumah sendiri, dan  IPM.  Ketiga  variabel  tersebut  berpengaruh  positif  dengan  tingkat  signifikasi  yang berbeda, di mana rasio murid guru pada tingkat signifikasi 1 persen. Sedangkan rasio murid guru  dan  PDRB  per  kapita  memiliki  hubungan  negatif  signifikan  pada  tingkat  signifikasi  1 persen.
Berdasarkan  Tabel  1  ditemukan  bahwa  persentase  penduduk  miskin  memiliki hubungan  positif  signifikan  terhadap  BOP  PAUD.  Koefisien  positif  pada  APK  PAUD menunjukkan bahwa masyarakat ekonomi rendah sudah mulai memikirkan pendidikan untuk perbaikan  kualitas  hidup.  Hal  ini  juga  ditemukan  oleh  Nien  (2001)  dimana  penduduk miskin pada  negara  berkembang  sudah  memprioritaskan  sekolah  dibanding  mempekerjakan anak.
Rumah tangga perkotaan dengan status rumah sendiri memiliki hubungan positif yang signifikan  terhadap  APK  PAUD.  Nien  (2001)  menyatakan  bahwa  variabel  tempat  tinggal  di perkotaan  berpengaruh  dalam  meningkatkan  partisipasi  sekolah.  Di  Indonesia  persentase rumah  tangga  di  perkotaan  yang  telah memiliki  rumah  sendiri sebesar 70,76  persen.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  jumlah  yang  besar  dari  rumah  tangga  tersebut  akan  menghasilkan

## PERANAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERHADAP AKSES LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.151-164                                 Lusi Repina Simarmata.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
hubungan  yang  signifikan  terhadap  partisipasi,  di  mana  akses  layanan  PAUD  lebih  mudah ditemukan  di  daerah  perkotaan  dan  beban  orang  tua  terhadap  kebutuhan  primer  juga sudah tercukupi.
Variabel IPM memiliki hubungan positif signifikan terhadap perubahan APK PAUD. Data IPM  mewakili  pengetahuan  atau  tingkat  pendidikan  orang  tua,  dengan  adanya  input harapan  lama  sekolah.  Koefisien  positif  pada  variabel  IPM  menyatakan  bahwa  data  IPM yang  tersedia  saat  ini  berpengaruh  positif  terhadap  APK  PAUD.  Semakin  tinggi  tingkat pendidikan orang tua maka akan semakin besar kemungkinan orang tua memasukkan anak ke PAUD (Nien, 2001).
Rasio murid guru ditemukan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap APK PAUD. Nien  (2001)  menyatakan  bahwa  semakin  kecil  angka  rasio  murid  guru  maka  akan meningkatkan  permintaan  terhadap  pendidikan,  dan  sebaliknya.  Pada  Tabel  4.1  diketahui bahwa  secara  rata-rata  rasio  murid  guru  PAUD  adalah  10,  dimana  satu  guru  akan mengampu 10 murid. Berdasarkan Permendikbud No 137 Tahun 2014, rasio murid guru terdiri dari  rasio  murid  guru  untuk  anak  usia  dini  0-2  tahun  (TPA  dan  atau  SPS)  adalah  4  :  1,  rasio murid guru  untuk anak usia 2-4 tahun (TPA, KB, dan atau SPS) adalah 8 : 1, dan rasio murid guru untuk anak usia 4-6 tahun (KB/BA, TK/RA, dan atau SPS) adalah 15 : 1. Rasio murid guru 10 dapat dikatakan relatif besar sehingga hal ini dapat menurunkan partisipasi sekolah.
PDRB per kapita ditemukan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap APK PAUD. PDRB  per  kapita  mencerminkan  pendapatan  masyarakat  secara  umum  pada  tingkat regional.  Meskipun,  tidak  sepenuhnya  dapat  mencerminkan  pendapatan  rumah  tangga, PDRB per kapita daerah di Indonesia masih kategori relatif kecil sehingga dapat menurunkan permintaan  masyarakat  terhadap  pendidikan.  Temuan  ini  tidak  sesuai  dengan  hasil  studi empiris Sitanggang (2022), Jasmina & Oda (2018) bahwa PDRB per kapita di Indonesia tidak signifikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah.
Pada  studi  ini,  ditemukan  bahwa  jumlah  sekolah  tidak  memiliki  hubungan  signifikan terhadap  APK.  Hubungan  yang  tidak  signifikan  ini  dapat  disebabkan  oleh  variabel  jumlah sekolah  belum  dapat  menangkap  variasi  ketersediaan  PAUD  hingga  level  desa/kelurahan. Selain  itu  juga,  jarak  antara  tempat  tinggal  siswa  dengan  lokasi  PAUD  tidak  dapat  terlihat dari variabel jumlah sekolah.
Dalam  menguji  konsistensi  model,  maka  dilakukan  uji robustness  check yaitu  dengan menambahkan  variabel  kontrol  indikator  ekonomi,  yaitu  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan. Menurut BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( Poverty Gap Index -P1) merupakan ukuran rata- rata kesenjangan  pengeluaran  masing-masing  penduduk miskin  terhadap garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi nilai indeks maka rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan akan semakin jauh.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.151-164 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343
Tabel 3. Robustness Check Penambahan Variabel Indeks Kedalaman Kemiskinan
Hasil  yang  diperoleh  pada  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  penambahan  variabel  Indeks Kedalaman Kemiskinan tetap menghasilkan hubungan yang tidak signifikan antara variabel independen utama (BOP PAUD per siswa) terhadap APK PAUD. Namun, dapat dilihat bahwa Indeks  Kedalaman  Kemiskinan  memiliki  hubungan  yang  negatif    signifikan  terhadap  APK PAUD,  dimana  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan  dapat  menggambarkan  seberapa  parah kemiskinan yang terjadi di suatu daerah.

## KESIMPULAN
Penelitian menggunakan data panel dan menemukan bahwa realisasi BOP PAUD dari 2018 hingga  2022  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pemenuhan  akses  pendidikan  jenjang PAUD di Indonesia, diukur dengan indikator APK. Faktor-faktor seperti jumlah dana per siswa yang relatif kecil dibandingkan dengan biaya pendidikan PAUD dan variabel kontrol seperti penduduk  miskin,  rumah  tangga  perkotaan  dengan  rumah  sendiri,  dan  IPM  memiliki hubungan positif signifikan dengan APK PAUD. Sementara itu, rasio murid guru dan PDRB per kapita  memiliki  hubungan  negatif  signifikan  dengan  APK PAUD.  Disarankan  agar penelitian selanjutnya memperluas analisis ke tingkat kabupaten/kota untuk lebih memahami dampak BOP PAUD terhadap output pendidikan.
APK PAUD Model Awal Model Awal + Variabel IKK Variabel Independen Utama BOP_Murid -9.40015 -11.42014 (10.35135) (10.13531) Karakteristik Ekonomi Pend_Miskin 0.56049*** 2.22104*** (0.20662) (0.67225) RT_Kota 0.96930*** 0.86347*** (0.12256) (0.12644) IKK -7.07745*** (2.73321) Karakteristik Sosial IPM 1.23517 1.47527 (2.51156) (2.40520) Karakteristik Sekolah Murid_Guru -1.48279*** -1.61542*** (0.34973) (0.34523) Sekolah -0.59285 -0.74130 (0.95422) (0.93330) Karakteristik Pemerintah PDRB_Kapita -5.14255** -3.63403* (2.07864) (2.11119) _cons -68.25224 -33.49703 (59.12841) (59.26253) N 136 136 Standard errors in parentheses * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

## PERANAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERHADAP AKSES LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.151-164                                 Lusi Repina Simarmata.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## DAFTAR PUSTAKA
Barro, R. J. (1991).  Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics , 106(2), 407 – 443. https://doi.org/10.2307/2937943 .
Bartik,  T.  (2015).  Investing  in  Kids:  Early  Childhood  Programs  and  Local  Economic Development.  Early  Childhood  Programs  as  an  Economic  Development  Tool:  Investing Early to Prepare the Future Workforce. 27 – 42.
Ghara,  T.  K.  (2017).  Analysis  of  Higher  Education  GER – A  Study  for  West  Bengal  and  Orissa. IOSR Journal of Humanities and Social Science , 22(07), 32 – 35. https://doi.org/10.9790/0837- 2207013235
Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. R. (2002). The effectiveness of government spending on education and health care in developing and transition economie. European Journal of Political Economy , 18(4), 717-737. https://doi.org/10.1016/S0176-2680(02)00116-7 .
Handa,  S.  (2002).  Raising  Primary  School  Enrolment  in  Developing  Countries:  The  relative importance  of  supply  and  demand. Journal  of  development  Economics ,  69(1),  103-128. https://doi.org/10.1016/S0304-3878(02)00055-X .
Hanushek,  E.  A.  (1979).  Conceptual  and  Empirical  Issues  in  the  Estimation  of  Educational Production  Functions. The  Journal  of  Human  Resources, 14  (3),  351-388.
https://doi.org/10.2307/145575 .
Hanushek,  E.  A.  (1986).  The  Economics  of  Schooling:  Production  and  Efficiency  in  Public
Schools. Journal of Economic Literature , 24(3), 1141 – 1177.
http://www.jstor.org/stable/2725865 .
Jasmina,  T.,  &  Oda,  H.  (2022).  Nonlinear  Relation  between  Government  Spending  and Education : Theoretical and Empirical Evidence from Districts in Indonesia. Southeast Asian Journal of Economics, 10(October 2021), 1-36, https://so05.tci-
thaijo.org/index.php/saje/article/view/258333 .
Kan,  S.,  &  Klasen,  S.  (2021).  Evaluating  Universal  Primary  Education  in  Uganda:  School  Fee Abolition and Educational Outcomes. Review of Development Economics, 25(1), 116-147. https://doi.org/10.1111/rode.12725.
Michaelowa,  K.,  &  Weber,  A.  (2008).  Aid  Effectiveness  in  Primary,  Secondary    and  Tertiary Education. Background paper prepared for the Education for All Monitoring Report .
Murdiyaningrum,  Y.,  Sudiyono,  Sulistiono,  A.  A.,  &  Perdana,  N.  S.  (2020). Efektivitas  Bantuan Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini. Jakarta  :  Pusat  Penelitian Kebijakan,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  dan  Perbukuan,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Murdiyaningrum,  Y.,  Sudiyono,  Sulistiono,  A.  A.,  &  Perdana,  N.  S.  (2020). Efektivitas  Bantuan Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini. Jakarta  :  Pusat  Penelitian Kebijakan,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  dan  Perbukuan,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nien,  N.  C.  W.  (2001).  The  determinants  of  preschool  enrollment:  global  trends  and  a  case study of Hong Kong, China. Columbia University .
Widodo, Hery. (2019). Dinamika Pendidikan Anak Usia Dini. Jawa Tengah: ALPRIN.
Wiyani, Novan Ardy. (2016). Konsep Dasar PAUD. Yogyakarta : Penerbit Gava Media