https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 4, Issue 1, Juli 2022
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2022. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 4, Issue 1, Juli 2022

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Demianus Korwa Wewenang  Kankain  Karkara  Byak  dalam Menyelesaikan Delik Adat 1-10 Jane Shirley Wambrauw Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan  Kampung-Kampung  di  Distrik Supiori Papua 11-20 Kalvin Koyomi Rumbewas Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) 21-29 TINJAUAN LITERATUR Johanes O. Amboki Peranan  Pemerintah  Daerah  dalam  Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing 30-39 Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira Harmonisasi  dalam  Proses  Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia 40-53 RESENSI BUKU Tegar Danton Suhada Editors:  Nestor  M.  Davidson  &  Geeta  Tewari, Law  and  The  New  Urban  Agenda,  2021  ISBN: 978-103-22363-7-7 54-56
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v4i1.159

## Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Johanes O. Amboki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Biak Numfor

## Korespondensi
Johanes O. Amboki, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Biak Numfor, Jl. Mandouw, Brambaken, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111,
E-mail: johnamboki@gmail.com

## Review Article

## Abstract
The current study is aimed to investigate the role of local governments, especially The Legal Department in evaluating and supervising foreign workers. This supervision is important because foreign workers who do not  have  official  permits  and  documents  can  have  an  impact  on  the region. In this study,  it is  described  that  regional  supervision has not been fully provided. This is due to the provisions of Law No. 23/2014 concerning Regional Government and The Minister of Manpower No. 10/2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers which does  not  fully  regulate  the  involvement  of  local  governments  in supervising foreign workers.
Keywords : Local Government, Implementation of Supervision, Foreign Workers.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran pemerintah daerah khususnya  bagian  hukum  dalam  melakukan  evaluasi  dan  pengawasan terhadap  tenaga  kerja  asing.  Pengawasan  ini  bersifat  penting  karena tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin dan dokumen resmi dapat berdampak  kepada  daerah.  Dalam  kajian  ini  dijelaskan  bahwa pengawasan  di  tingkat  kabupaten  atau  daerah  sepenuhnya  belum diberikan  secara  utuh.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  ketentuan Undang-Undang  No.  23/2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sepenuhnya tidak mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing.
Kata  kunci : Pemerintah  Daerah,  Pelaksanaan  Pengawasan,  Tenaga  Kerja Asing.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan zaman yang maju menuntut masyarakat untuk senantiasa dapat menerima segala macam  kebaharuan  termasuk  dalam  sentra  pelayanan  berkaitan  dengan  persoalan  administrasi. Pelayanan  administrasi  yang  rumit  serta  tak  dilakukan  secara  optimal  akan  mengakibatkan terhambatnya pelaporan yang baik dalam instansi. Sehingga dalam menjalankan tupoksi berkaitan
segala macam birokrasi senantiasa menitikberatkan terhadap kebutuhan, harapan serta tuntutan yang diinginkan masyarakat sesuai undang-undang yang telah ada dan sesuai dengan bidang yang telah diemban oleh masih-masing pihak.
Pemerintah  daerah  sebagai  salah  satu  tatanan  yang  bertugas  secara  khusus  dalam  lingkup daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang baik dan benar tentu harus diwujudkan dalam basis kinerja yang baik. Selain kinerja yang baik dalam melaksanakan segala permasalahan administrasi harus  bersifat transparan  agar  dapat  mengimplementasikan good  local  governance atau pemerintah lokal yang sehat dan baik. 1 Dalam kaitannya menciptakan suatu pemerintahan yang baik hal tersebut merupakan fungsi dari otonomi daerah sehingga dibentuklah pemerintahan yang baik dengan memandang terhadap 1). proses pemerintahan apakah berjalan efektif dan efisien, 2). Pembangunan  yang  dilakukan  tiap  daerah  bersifat  merata,  3).  Tersedianya  pelayanan  kepada masyarakat. Sebagai bentuk mewujudkan pemerintahan yang sehat baik di tingkat pusat maupun daerah  dibutuhkan  perbaikan  atau  tugas  yang  akan  diperankan  oleh  tiap  pegawai  berdasarkan tingkatan yang telah dibentuk. 2
Sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengabdikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk negara dalam kinerjanya tentu senantiasa berhubungan dengan proses administrasi melihat dengan tupoksi yang telah diberikan. Seperti contoh bagian Hukum yang terdapat dalam sektretariat daerah Biak Numfor  yang  dalam  hal  ini berperan  penting  dalam  menyelesaikan  masalah  yang berhubungan dengan  hukum  serta  dalam  proses  pembentukan  dan  penetapan  produk  hukum.  Sekretariat khususnya dalam bidang hukum mengambil peranan penting dalam menyelesaikan masalah yang terjadi  dalam  wilayah  hukum  Biak  Numfor. 3 Namun  harapan  pada  kenyataannya  tidak  dapat terwujud  sesuai  dengan  kenyataan.  Seperti pembangunan  sejumlah  pabrik  asing  yang masuk  di kabupaten  Biak  Numfor  dimana  sering  mengalami  kendala.  Begitu  juga  dalam  melakukan rekrutmen pegawainya.
Pada mulanya pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut telah sesuai dengan izin yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah daerah Biak Numfor. Segala prosedur telah dilakukan agar  dapat  terealisasi  pabrik  dimaksud.  Namun  belum  sempat  menyelesaikan  akhir  dari  proses pembangunan  terdapat  beberapa  masyarakat  adat  yang  mengklaim  tanah  tersebut  menyatakan bahwa tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Akhirnya langkah yang diambil oleh  pihak  pengembang  adalah  mengakhiri  untuk  melakukan  pembangunan  pabrik.  Sejatinya dengan adanya pembangunan tersebut dapat menambah anggaran daerah serta dapat memajukan kearifan local yang ada. Hal tersebut sering terjadi perihal pembangunan tersebut meskipun telah melewati  rangkaian  yang  telah  ditetapkan  namun  dalam  pembangunan  seringkali  tidak  dapat diselesaikan lantaran terhalang oleh tanah adat.
Dalam hal ini sekretaris daerah tidak mengambil tindakan hukum secara professional. Hal ini disebabkan  perkara  tanah  adat  yang  ada  dalam  wilayah  Papua  masih  sangat  kuat. 4 Selain  itu masyarakat adat belum memiliki sifat terbuka dalam hal menerima segala sesuatu pembangunan
1 Rosa Mual, “Penyelenggaraan Teknis Dan Administrasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Kampung -Kampung Di Distrik Supiori Papua,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 3, no. 2 (2022): 68 – 77, https://doi.org/10.46924/jihk.v3i2.151.
2 Devi Supusepa, “Penerapan Asas -Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 1 (2020): 12 – 29, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130.
3 Nikolas Dasem, “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Praturan Daerah,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 136 – 45, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140.
4 Marina Satya, “Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishmentof the Rechtsverwerking Institution,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 117 – 24, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138.
yang ada. 5 Meskipun investor telah melakukan Tindakan yang diinginkan oleh pemerintah daerah berdasarkan  dengan  prosedur,  namun  kenyataan  yang  didapatkan  adalah  berbanding  terbalik dengan  harapan  yang  ada.  Sehingga  dalam  hal  ini  yang  dirugikan  adalah  pihak  investor  dan pengembang.
Penelitian  terkait  seblumnya  pernah  dilakukan  oleh  Anjarwati 6 dalam  tugas  akhirnya  yang mana membahas tentang peranan dan fungsi seketaris daerah dalam membantu pimpinan daerah. Penelitian  tersebut  dilakukan  di  Kabupaten  Demak.  Hasil  yang  didapatkan  adalah  fungsi  dari sekretaris  daerah  adalah  menyiapkan  ragam  bahan  serta  program  dalam  bidang  kepegawaian. Adapun peranan sekretaris daerah ialah untuk memberikan support dan memperlancar segala tugas pimpinan.  Lalu  penelitian  oleh  Sartika,  Djumlani  dan  Kalalinggi 7 membahas  tentang  fungsi kepemimpinan  sekretaris  daerah  dalam  hubungannya  meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam lingkungan  di  balai  kota  samarinda.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  dalam  menjalankan  fungsinya sekretaris  daerah  telah  memenuhi  segala  kriteria  dalam  meningkatkan  kinerja  pegawai.  Adapun fungsi yang telah berjalan optimal yakni fungsi konsultasi, partisipasi dan delegasi. Adapun fungsi yang  belum  berjalan  secara  optimal  ialah  fungsi  instruksi  dan  pengendalian.  Ketidakoptimalan fungsi  tersebut  diakibatkan  karena  penyaluran  dana  APBD  yang  sangat  lambat.  Penelitian selanjutnya oleh Hasanuddin 8 membahas tinjauan yuridis fungsi sekretaris daerah Muaro Jambi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hasil diperoleh tugas pokok sekretaris daerah ialah untuk membantu bupati berkaitan penyusuna kebijakan daerah. Dalam hal fungsinya telah memenuhi  aturan  undang-undang  yang  diberlakukan.  Penelitian  dilakukan  Ashwad 9 membahas peran  bagian  hukum  dalam  menyelesaikan  perkara  di  sekretarian  Kabupaten  Tengah.  Hasil didapatkan sekretaris daerah berperan dalam melakukan segenap Tindakan hukum seperti eksepsi, duplik, replik dan mengajukan alat bukti berkaitan gugatan hukum di pengadilan.  Dari berbagai penelitian terkait tersebut, maka dalam penelitian ini penting untuk membahas tentang berbagai bentuk tanggung jawab bagian hukum dalam mengatasi permasalahan hukum di sekertariat daerah.

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1. Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing oleh Bagian Hukum Pada Pemerintahan Daerah
Bagian hukum dalam suatu susunan kepegawaian mengambil peranan penting dalam memberikan jasa hukum dan mencegah Tindakan yang tidak diinginkan. Sebab hukum berkaitan erat dengan hak asasi manusia bilamana tiap hak tidak dipenuhi khususnya bagi pegawai yang tersandung oleh hukum  baik  pidana  maupun  perdata.  Oleh  karena  tiap  pegawai  yang  tersandung  terkait permasalahan  hukum  akan  diberikan  kuasa  atau  penasihat  hukum  yakni  bagian  hukum  untuk melindungi seluruh haknya dan diberlakukan asas praduga tak bersalah.  Sub unit bagian hukum
5 Muslim Lobubun, “Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 1 – 13, https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117.
6 Ervina Anjarwati, “Fungsi Dan Peranan Sekretaris Dalam Membantu Pimpinan Pada Bad an Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak” (Universitas Negeri Semarang, 2009).
7 Dardanella Yama Sartika, Achmad Djumlani, and Rita Kalalinggi, “Studi Tentang Fungsi Kepemimpinan Sekretaris Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Di Balai Kota Samarinda,” JAR: Jurnal Administrative Reform 3, no. 1 (2015): 14 – 23, http://dx.doi.org/10.52239/jar.v3i1.546.
8 Hasanuddin Hasanuddin, “Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).
9 Hajar Ashwad and Muhsin Efendi, “Peran Bagian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pemerintah Di Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah,” RESAM Jurnal Hukum 6, no. 1 (2020): 18 – 29, https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.39.
dalam  mengambil  peranannya  yakni  memberikan  jasa  hukum  di  hadapan  pengadilan  dapat diartikan  sebagai  pemberian  bantuan  hukum  kepada  pegawai  mewakili  instansi  terkait.  Hal  ini untuk mewujudkan peradilan yang tertib dan lancer berdasarkan hukum yang berlaku.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati.  Dalam  peranannya  di  bidang bagian  hukum  yakni  sub-bagian  hukum  dalam  melaksanakan  fungsinya  tingkat  penyidikan, berwenang  dalam  melakukan  penyelidikan  terhadap  asset  pemerintah.  Bilamana  terjadi permasalahan  hukum  yang  terjadi  di  pemerintah  daerah,  maka  terbagi  menjadi  tiga  subbagian berkaitan  dengan  pembangunan  asset  pemerintah  daerah  dan  untuk  memberikan  perlindungan hukum bagi pegawai yang tersandung hukum. Selain itu, bagian hukum dalam sekretaris daerah berwenang  untuuk  menentukan  izin  usaha  orang  asing.  Sebagai  upaya  mencapai  tujuan  yang diinginkannya  menyelesaikan  sengketa  tidak  dapat  terlepas  untuk  membangun  koordinasi  dan konsultasi pada subbagian hukum untuk mempelajari dan menelaah surat gugatan.
Seperti dalam permasalahan yang ada di berberapa daerah berkaitan dengan izin usaha asing yang hendak mendirikan bangunan, seringkali izin usaha yang dilakukan oleh pihak asing kepada pemerintah  daerah  mengalami  hambatan  yang  sangat  Panjang.  Namun  disisi  lain  ketika  telah memperoleh izin untuk melakukan izin usaha, di tengah perjalanan sering menemui hambatan baru yakni mendapatkan pertentangan oleh sejumlah masyarakat. Hal tersebut selaras dengan yang di sampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kunjungan di Biak menyampaikan untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah Biak dalam memberikan izin usaha bagi investor . 10 Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemajuan dan dampak yang signifikan bagi perkembangan daerah. Seperti yang terjadi pada perusahaan asal Korea yang pernah melakukan penanaman modal di Biak Numfor yang bergerak dalam bidang penyediaan kertas. Dalam hal ini perusahaan  asal  Korea  bermaksud  untuk  mendirikan  pabrik  yang  berlokasi  di  Desa  Ibdi  Biak Timur.  Pada  tahun  pertama  telah  berhasil  melakukan  pembangunan  terhadap  sejumlah infrastruktur  yang  terlihat  dan  telah  memberikan  dampak  yang  sangat  baik  pendudukn  sekitar. Namun  menginjak  tahun  kedua  banyak  yang  tidak  setuju  dalam  pembangunan  pabrik  tersebut dengan dalih akan merusak lingkungan dan membahayakan. Hal tersebut dikemukakan oleh ketua dari masyarakat hukum adat yang mendiami di desa tersebut.
Seringkali permasalahan ini ditemukan dalam berbagai wilayah di Indonesia berkaitan dengan izin usaha pendirian perusahaan di kawasan wilayah hukum adat. 11 Terdapat konflik dan beragam permasalahan di dalamnya sehingga terjadi pasang surut dalam melakukan pengembangan secara berlanjut berkaitan dengan perusahaan. Namun hakikatnya penanaman modal asing yang dilakukan perusahaan asing merupakan hal penting dalam mewujudkan kepentingan ekonomi internasional. Penanaman modal asing yang dilakukan perusahaan asing erat kaitannya dengan negara penerima memberikan  dampak  yang  besar  dalam  berbagai  faktor  seperti  ketenagakerjaan,  teknologi serta pengalihan modal. Namun dalam pelaksanaannya selalu tidak berjalan semestinya selalu terdapat dampak negatif dan positif yang dialami oleh negara dan daerah yang terdapat perusahaan asing di dalamnya. Salah satu dampak negative ialah hak masyarakat adat yang tinggal di lingkungan sekitar menjadi  termaginalkan,  turunnya  kualitas  lingkungan  dan  sumber  daya  alam  yang  telah  dirawat
10 Muhsidin Muhsidin, “Moeldoko Minta Pemkab Biak Numfor Beri Kemudahan Izin Usaha Pada Investor,” Antara News , 2022, https://papua.antaranews.com/berita/684421/moeldoko-minta-pemkab-biak-numfor-beri-kemudahan-izin-usaha- pada-investor.
11 Kasim Abdul Hamid, “Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 54 – 64, https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121.
sebab  masuknya  perusahaan. 12 Sehingga  masyarakat  Hukum  Adat  Biak  menolak  dengan kedatangan perusahaan Korea tersebut.
Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  bagian  hukum  sebelumnya  telah  melakukan  berbagai Tindakan untuk melakukan upaya yang dilakukan untuk melakukan upaya dan berbagai Tindakan untuk  menghindari  terjadinya  penolakan  warga  melakukan  demo  secara  besar-besaran. Berdasarkan Peraturan No. 02/2009 tentang tata kerja sekertariat menerangkan tugas dari pada sekertariat  daerah  adalah  menyusun  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah  daerah,  melakukan koordinasi  dalam  melaksanakan  tugas  yang  bersifat  kedinasan,  melaksanakan  pemantauan  dan evaluasi dalam tiap kebijakan pemerintah daerah, melakukan pembinaan terhadap administrasi dan aparatur  pemerintah  daerah,  dan  melaksanakan  tugas  yang  telah  dibebankan  oleh  pemerintah daerah.
Sejauh  ini  beragam  upaya  telah  dilaksanakan  oleh  sekertariat  daerah  yakni  melakukan koordinasi dengan beberapa perangkat daerah dan pemerintah provinsi yang sesuai. Hal ini selaras dengan  Undang-Undang  No.  32/2014  tentang  pemerintahan  daerah.  Wujud  Tindakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  yakni  dengan  melakukan  pengawasan  terhadap  tenaga  kerja asing  yang  akan  direkrut.  Tenaga  kerja  asing  dapat  direkrut  dengan  berbagai  ketentuan  salah satunya untuk mengisi kekosongan hukum dimana tenaga kerja Indonesia apabila tidak kompeten dalam suatu pekerjaan yang ditentukan. 13 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dalam  pasal  18  ayat  (5)  menerangkan  bahwa  pemerintah  daerah  secara leluasa  berwenang  untuk  menjalan  otonomi  secara  luas  kecuali  urusan  yang  ditentukan  oleh pemerintah  pusat.  Dalam  hal  ini  urusan  pemerintah  terbagi  menjadi  urusan  pemerintah  yang bersifat  absolut,  konkuren  dan  umum. 14 Pemerintah  yang  mengurus  persoalan  yang  bersifat konkuren terbagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga dalam urusan yang bersifat konkuren pemerintahan harus melakukan pelayanan dasar yakni meliputi kesehatan, pendidikan, penataan ruang dan pekerjaan umum, kawasan pemukiman, ketertiban, ketentraman dan perlindungan bagi masyarakat serta. Selain hal diatas pemerintah daerah memiliki wewenang dalam melakukan pelayanan berkaitan tenaga kerja, pangan, memberdayakan anak dan perempuan, lingkungan hidup dan pertanahan, penanaman modal, administrasi kependudukan, komunikasi dan informatika.
Dalam kaitannya pembagian urusan tugas pemerintahan bersifat konkuren yang terjadi pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten senantiasa memegang prinsip akuntabilitas, efisien dan eksternalitas selain itu dalam mewujudkan segala hal senantiasa berpegang kepada kepentingan nasional.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23/2014  tentang  pemerintahan  daerah  dalam menerapkan eksistensi pemerintahan daerah bersifat otonomi undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tenaga kerja asing yang berada dalam tingkat kabupaten. 15 Ragam persoalan yang ditemukan ialah pada pasal 15 ayat (1 & 2) dalam Undang-Undang Pemerintah daerah dimana dalam tingkatan kabupaten atau kota tidak diberikan wewenang sama sekali dalam menentukan kebijakan tenaga kerja asing. Selain
12 Muslim Lobubun, Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua (Yogyakarta: Litera, 2019).
13 Zaeni Asyhadie and Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di Indonesia , 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
14 Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, “Inkonsistensi Peraturan Perundang -Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 294 – 322, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322.
15 Fuqoha Fuqoha, “Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 8, no. 1 (2018): 1 – 24, https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.1-24.
itu  hal  tersebut  diperkuat  dengan  kemunculan  Peraturan  Presiden  No.  20/2018  tentang penggunaan  tenaga  kerja  asing  dimana  meminimalisir  wewenang  kabupaten  untuk  melakukan pengawasan tenaga kerja asing dalam wilayahnya khususnya di Indonesia.
Kemudian dalam aturan Menteri No. 10/2018 berkaitan tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam pasal 37 dalam melakukan pengawasan dan pendataan dilakukan oleh kementerian tenaga kerja dan dinas provinsi. 16 Hal itu berdampak kepada pemerintahan daerah dimana pada tingkat kabupaten dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pendataan dalam hal ini bersifat secara ikhlas atau sukarela. Sehingga hal tersebut memberikan dampak dalam pemenuhan tenaga kerja asing oleh suatu perusahaan dimana tidak diketahui sebab tidak diberikan kewenangan untuk melakukan  Tindakan.  Sehingga  dalam  hal  ini  jika  melihat berbagai  aturan  yang  ada  pemerintah daerah tidak dapat memiliki peluang dalam mengawasi tenaga kerja asing yang silih masuk dan berganti.  Sehingga  hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  prinsip  dari  otonomi  daerah  dimana kemunculannya berfungsi untuk melakukan percepatan dalam pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur agar mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 17
Berkaitan  dengan  permasalahan  tenaga  kerja  pemerintahan  daerah  biak  numfor  seringkali berhadapan  dengan  hukum.  Hal  ini  disebabkan  karena  banyaknya  tuntutan  yang  diajukan  oleh Sebagian masyarakata yang tidak menerima berbagai kebijakan yang dianggap merugikan dan tidak berpihak kepada rakyat. 18 Proses yang dilaksanakan apabila terjadi gugatan yang telah dilakukan oleh orang atau badan hukum  yang telah diterima oleh staf bagian informasi disampaikan oleh panitera  pengadilan  negeri  biak  maka  peran  bagian  hukum  akan  mempelajari  dan  menelaah kandungan dalam surat gugatan tersebut. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah melalui bagian hukum yakni staff khusus bagian hukum Bersama tim akan melakukan Tindakan antara lain:

## a) Melakukan Eksepsi
Eksepsi  berarti  tangkisan  yakni  melakukan  pembelaan  atas  gugatan  yang  telah  diajukan  oleh penggugat.  Hal  yang  dilakukan  eksepsi  adalah  berkaitan  dengan  materi  gugatan.  Poin  penting dalam eksepsi ialah penggugat tidak memiliki kapasitas sebab dalam pengaturan tenaga kerja asing tersebut  pemerintah  daerah  hanya  memiliki  kewenangan  yang  sangat  minim  dalam  melakukan pengaturan dan pengendalian. Sepenuhnya dalam aturan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

## b) Membuat Replik
Replik dapat diartikan sebagai pembelaan atau tanggapan yang dibuat secara tertulis dan dibacakan di hadapan majelis hakim. 19 Replik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni bagian hukum ialah terkait tenaga kerja asing yang masuk di wilayah hukum pemerintahan Daerah dimana telah dilakukan  upaya  semaksimal  mungkin.  Namun  kenyataannya  pemerintah  daerah  belum  dapat melakukan  perubahan  semaksimal  mungkin  dikarenakan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh
16 Rahyunir Raup, Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018).
17 Asdar Djabbar, “Peranan Pemilik Tanah Dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan Dalam Pembangunan Fasilitas Publik,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 107 – 24, https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.125.
18 Darmini Roza and Laurensius Arliman, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa,” Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran 4, no. 3 (2017): 606 – 24, https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10.
19 Randy Pradityo, “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat,” Jurnal Legilasi Indonesia 14, no. 2 (2017): 137 – 44, https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92.
pemerintah pusat sehingga menyebabkan ketimpangan yang dihadapi oleh wilayah kabupaten dan kota.
c) Membuat Duplik
Duplik ialah tanggapan atas replik dimana dalam kedudukannya adalah menguatkan pembelaan yang telah dibuat. Duplik yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah secara tegas menolak seluruh dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat pada pokok perkara.

## d) Mengumpulkan dan Mengajukan Alat Bukti
Alat  bukti  berperan  penting  dalam  menentukan  putusan  hakim  dalam  penentuan pendapatnya. Semakin banyak alat bukti yang menguatkan maka semakin baik kekuatan kebenarannya. Bukti yang dikumpulkan keterangan saksi baik saksi ahli dan saksi yang meringankan keterangan tergugat, dokumen dan sebagainya.

## e) Putusan Pengadilan
Produk  yang  dihasilkan  oleh  hakim  ialah  putusan.  Putusan  merupakan  pernyataan  yang disampaikan oleh hakim secara tertulis karena statusnya sebagai pejabat negara. 20 Hakim secara penuh  diberikan  wewenang  untuk  memutus  dan  mengakhiri  permasalahan  yang  menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak diterima.

## 2.2. Mengkaji Permasalahan Hukum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah memiliki tugas yakni membantu Bupati dalam penyusunan peraaturan daerah yang bersifat administratif terkait perlaksanaan pemerintahan daerah yang dapat berdampak baik kepada masyarakat. Selain itu, bagian hukum pada sekretaris daerah berwenang untuk  memberikan  bantuan  hukum  kepada  tiap  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah daerah  seperti  gugatan  yang  diajukan  untuk  melawan  bupati,  pegawai  yang  berhadapan  dengan hukum  dan  berbagai  permasalahan  hukum  yang  dialami  dalam  lingkup  pemerintah  daerah. Bantuan Hukum dapat dimaknai sebagai salah satu jasa hukum yang diberikan oleh kuasa hukum atau pengacara. Bantuan hukum ada yang bersifat dibayar negara dan ada yang bersifat pihak yang berkepentingan membayar sendiri kepada pengacaranya.
Tiap orang yang memiliki permasalahan berkaitan dengan hukum dapat memilih pengacara sendiri atau ditentukan oleh negara dengan melihat permasalahan yang dihadapi. Bantuan hukum sendiri telah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Beberapa Langkah yang dilakukan bagian hukum dalam mengkaji permasalahan ialah dengan mengumpulkan dan mengolah seluruh sumber data seperti materi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Seperti pada permasalahan tenaga kerja asing  dimana  terdapat  serangkaian  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Namun  dalam  kenyataannya pemerintah daetah tidak memiliki wewenang yang lebih dalam melakukan seleksi dan pengawasan tenaga kerja asing. 21 Selain itu gugatan yang diajukan oleh masyarakat merupakan bentuk ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini Tindakan sub-bagian hukum ialah mempelajari seluruh materi gugatan untuk  dipelajari Bersama tim terkait. Sehingga hal tersebut
20 La Ode Dedihasriadi, “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia,” At-Tanwir Law Review 1, no. 1 (2021): 1 – 12, https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/621.
21 Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik,” Jurnal Spektrum Hukum 16, no. 1 (2019): 119 – 36, http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130.
dirasa efektif untuk melakukan perlawanan. 22 Pada tiap proses tentu tidak berjalan mulus sesuai yang  diharapkan.  Namun  berdasarkan  penuturun  staf  bagian  hukum  menyebut  kendala  yang dihadapi  adalah  persoalan  administrative  dan  teknis.  Persoalan  administratif  berkaitan  dengan seluruh dokumen yang dibutuhkan seperti sejumlah arsip dan beragam hal lain. Adapun persolan teknis  seperti  sejumlah  perlengkapan  yang  diperlukan  berhubungan  dengan  menghadap  di pengadilan.
Selain itu berbagai hambatan yang juga dirasakan oleh sub-bagian hukum meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang dijumpai bisa berupa persoalan kualitas sumber daya  manusia  yang  dimiliki  di  suatu  lingkungan  pemerintah  daerah  sehingga  dalam  pembagian tupoksi seringkali belum paham terhadap apa yang dikerjakan. Sehingga dalam membuat aturan dan  dirasakan  belum  maksimal.  Sedangkan  hambatan  yang  dialami  secara  eksternal  ialah masyakarat yang kerapkali melakukan gugatan tanpa mengetahui undang-undang yang telah ada terlebih dahulu. Selain itu hambatan yang ditemukan ialah terjadi pembagian tugas dalam mengurus pemerintahan.  Pembagian  tersebut  dapat  terlihat  urusan  pemerintah  yang  bersifat  absolut, konkuren,  dan  umum.  Bilamana  pemerintahan  yang bersifat  konkuren  wewenangnya berada  di pemerintah  pusat  dan  provinsi  dan  kabupaten.  Meskipun  dalam  menjalankan  kepengurusannya tetap  berpegang  kepada  prinsip  eksternalitas,  efisiensi  dan  akuntabilitas  namun  dengan  adanya Undang-Undang No. 23/2014 terdapat problematika yang mana secara yuridis pemerintah daerah tidak mendapat payung hukum dalam melakukan pengawasan tenaga kerja asing yang masuk.

## 3. KESIMPULAN
Dalam melakukan perlindungan dan upaya hukum, apabila menghadapi gugatan yang diajukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah akan menunjuk staf khusus hukum beserta tim untuk melakukan pembelaan di hadapan hakim. Sejauh ini upaya pemerintah daerah dalam melakukan penekanan tenaga  kerja  asing  sudah  sangat  maksimal  yakni  dengan  melakukan  pendataan  secara  optimal. Namun  di  satu  sisi  terdapat  beberapa  hambatan  yakni  aturan  Menteri  dan  Undang-Undang sehingga Pemerintah Daerah tidak memilik payung hukum. Dalam Undang-Undang No. 23/2014 dan  aturan  Menteri  No.10/2018  tidak  memberikan  celah  sedikitpun  bagi  Pemerintah  Daerah untuk mengawasi keberadaan tenaga kerja asing yang masuk di daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Ashwad, Hajar, and Muhsin Efendi. “Peran Bagian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pemerintah Di Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah.” RESAM Jurnal Hukum 6, no. 1 (2020): 18 – 29. https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.39.
Dasem, Nikolas. “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Praturan Daerah.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 136 – 45. https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140.
Dedihasriadi, La Ode. “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengawasa n Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.” At-Tanwir Law Review 1, no. 1 (2021): 1 – 12. https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/621.
Djabbar, Asdar. “Peranan Pemilik Tanah Dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan
22 Jorawati Simarmata, “Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang- Undangan Terkait,” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 2 (2015): 29 – 40, https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.400.
Kepastian Hukum Demi Kepenting an Dalam Pembangunan Fasilitas Publik.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 107 – 24. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.125. Fauzi, Achmad. “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.” Jurnal Spektrum Hukum 16, no. 1 (2019): 119 – 36. http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130.
Fuqoha, Fuqoha. “Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional.” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 8, no. 1 (2018): 1 – 24. https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.1-24.
Hamid, Kasim Abdul. “Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua.”
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 54 – 64. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121. Lobubun, Muslim . “Upaya Peningkatan Status Ban dara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 1 – 13. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117.
Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. “Inkonsistensi Peraturan Perundang- Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 294 – 322. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322.
Mual, Rosa. “Penyelenggaraan Teknis Dan Administrasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Kampung- Kampung Di Distrik Supiori Papua.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 3, no. 2 (2022): 68 – 77. https://doi.org/10.46924/jihk.v3i2.151.
Pradityo, Randy. “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat.”
Jurnal Legilasi Indonesia 14, no. 2 (2017): 137 – 44. https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92. Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa.” Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran 4, no. 3 (2017): 606 – 24. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10.
Sartika, Dardanella Yama, Achmad Djumlani, and Rita Kalalinggi. “Studi Tentang Fungsi Kepemimpinan Sekretaris Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Di Balai Kota Samarinda.” JAR: Jurnal Administrative Reform 3, no. 1 (2015): 14 – 23. http://dx.doi.org/10.52239/jar.v3i1.546.
Satya, Marina. “Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishmentof the Rechtsverwerking Institut ion.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 117 – 24. https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138.
Simarmata, Jorawati. “Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang- Undangan Terkait.” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 2 (2015): 29 – 40. https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.400.
Supusepa, Devi. “Penerapan Asas -Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 1 (2020): 12 – 29. https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130.

## Tesis
Anjarwati, Ervina. “Fungsi Dan Peranan Sekretaris Dalam Membantu Pimpinan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak.” Universitas Negeri Semarang, 2009.
Hasanuddin, Hasanuddin. “Tin jauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
Buku
Asyhadie, Zaeni, and Rahmawati Kusuma. Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di Indonesia . 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
Lobubun, Muslim. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua . Yogyakarta: Litera, 2019.
Raup, Rahyunir. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya . Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018.

## Internet
Muhsidin, Muhsidin. “Moeldoko Minta Pemkab Biak Numfor Beri Kemudahan Izin Usaha Pada Investor.” Antara News , 2022. https://papua.antaranews.com/berita/684421/moeldoko- minta-pemkab-biak-numfor-beri-kemudahan-izin-usaha-pada-investor.