## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 6, No. 1, Desember 2023, Halaman 1-12 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## PERBANDINGAN KONSTITUSI REPUBLIK SOSIALIS DEMOKRATIK SRILANKA DENGAN INDONESIA BERDASARKAN BENTUK, SIFAT, PROSEDUR PERUBAHAN, SISTEM PEMERINTAHAN DAN BENTUK NEGARA
(Comparison Of The Constitution Of The Democratic Socialist Republic Of Srilanka With Indonesia Based On Form, Nature, Amendment Procedures,
Government System And Form Of The State)

## Iman Jalaludin Rifa’i
Fakultas Hukum Universitas Kuningan Kuningan, Jawa Barat
E-mail : iman.jalaludin@uniku.ac.id

## Abstrak
Konstitusi bukan regulasi atau peraturan (wet/UU) melainkan kaidah yang memiliki muatan  moral  negara  sehingga  membacanya  sebagai moral  reading. Konstitusi merupakan  hukum  dasar  yang  dimiliki  oleh  setiap  negara  di  dunia,  dan  menjadi fundamental negara, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa konstitusi negara tersebut tidak akan ada. Konstitusi merupakan aturan-aturan pokok yang mengatur mengenai sistem ketatanegaraan suatu negara, baik itu yang dicatatkan dalam bentuk dokumen, meupun  yang  tidak  dicatatkan  dalam  sebuah  dokumen  atau  tidak  tertulis.  Sebagian besar negara di dunia, memiliki konstitusi yang tertulis, contohnya adalah Republik Sosialis  Demokratik  Sri  Lanka  dan  Negara  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dalam konstitusi kedua negara tersebut, dengan  cara  membandingkannya  dengan  berdasarkan  Bentuk,  Sifat,  Prosedur Perubahan,  Bentuk  Negara  dan  Sistem  Pemerintahan.  Namun  setelah  melakukan perbandingan  dari  seluruh  klasifikasi  konstitusi  tersebut,  kedua  negara  yang dibandingkan  yaitu  Republik  Sosialis  Demokratik  Sri  Lanka  dan  Negara  Indonesia, memiliki banyak sekali persamaan.
Kata Kunci : Perbandingan, Konstitusi, Srilanka, Indonesia

## Abstract
The constitution is not a regulation or regulation (wet/UU) but rather a rule that has a moral content for the state so reading it is a moral reading. The constitution is the basic law that every country in the world has, and is the country's fundamentals, so it can be said that without the constitution the country would not exist. The constitution is the basic rules that regulate the constitutional system of a country, whether they are recorded in the form of a document, or those that are not recorded in a document or are not written. Most countries in the world have written constitutions, for example the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the State of Indonesia. The aim of this research is to determine the similarities and differences in the constitutions of the two  countries,  by  comparing  them  based  on  form,  nature,  amendment  procedures,
form  of  state  and  system  of  government.  However,  after  comparing  all  the constitutional  classifications,  the  two  countries  being  compared,  namely  the Democratic  Socialist  Republic  of  Sri  Lanka  and  the  State  of  Indonesia,  have  many similarities.
Keywords : Perbandingan, Konstitusi, Srilanka, Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Konstitusi merupakan hukum dasar atau norma dasar yang memuat aturan dalam  proses  pembentukan  perundang-undangan  di  negara  tersebut,  saat  ini bahkan  hampir  seluruh  negara  memiliki  sebuah  konstitusi,  baik  yang  tertulis maupun  tidak  tertulis  dalam  praktik  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Jika diibaratkan,  negara  dan  konstitusi  bagaikan  dua  sisi  mata  uang  yang  saling berkaitan  dan  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain  keberadaannya.  Dalam menyelenggarakan pemerintahan, konstitusi mempunyai andil yang sangat besar karena  merupakan  fundamental  negara,  karena  selain  mengatur  tata  cara pembentukan perundang-undangan, konstitusi juga mengatur organ-organ negara dan hubungannya dengan rakyat negara itu sendiri. 1
Pada awalnya konstitusi itu dipahami sebagai kumpulan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata pada suatu peradaban, kemudian memperoleh tambahan arti sebagai suatu perkumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para Kaisar. Selain sebagai peraturan yang dibuat oleh Kaisar, di dalam konstitusi juga termasuk memuat pernyataan-pernyataan atau pendapat dari para ahli hukum atau negarawan,  serta  adat  kebiasaan  peradaban  setempat,  termasuk  di  dalamnya adalah undang- undang. 2
Konstitusi  merupakan  negara yang termuat dalam sebuah dokumen. Secara etimologi  konstitusi  berarti  membentuk  “Pembentukan”  yang  berasal  darikata kerja constituer  ( bahasa  Prancis),  sedangkan  dalam  bahasa  Belanda  adalah Grondwet yang  berarti  suatu undang-undang yang  menjadi dasar (Ground ) dari segala    hukum.  Sedangkan  di  Indonesia  menggunakan  Undang-Undang  Dasar
1 Ilham  Dwi  Rafiqi,  “PERBANDINGAN  KONSTITUSI  NEGARA  INDONESIA  DAN  RUSIA,” Jurnal Hukum Volume 5, (n.d.).
2 Santoso, M. A. (2013). “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia”. Yustisia Jurnal Hukum, 2 (3).
seperti Grondwet yang telah digunakan dalam bahasa Belanda. Suatu Konstitusi memuat  suatu  peraturan  pokok  mengenai  soko  guru  atau  sendi-sendi  pertama untuk  menegakkan  bangunan  besar  yang  disebut  negara.  Sendi-sendi  itu  harus kuat sehingga tidak mudah runtuh. 3 Konstitusi  berarti  hukum  dasar  baik  yang tertulis    ataupun    yang    tidak  tertulis.  Hukum    dasar    tertulis    disebut    sebagai Undang-Undang  Dasar,    sedangkan  yang  tidak  tertulis  disebut  Konvensi,  yaitu kebiasaan  ketatanegaraan  atau  aturan-aturan  dasar  yang  timbul  dan  terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
Jadi  dapat  diartikan  bahwa  konstitusi  merupakan  awal  dari  segala  awal, mengenai dasar-dasar dari segala peraturan pokok sebuah organisasi yang disebut Negara. Sehingga dapat dikatakan juga, bahwa sebuah negara tidak akan terbentuk tanpa adanya konstitusi yang menjadi pondasi negara itu sendiri. 4
Mencermati dikotomi antara istilah constitution dengan grondwet (Undang- Undang  Dasar)  diatas,  L.J.  Van  Apeldoorn  telah  membedakan  secara  jelas  di antara keduanya, Grondwet (Undang-Undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu Konstitusi, sedangkan constitution (Konstitusi) memuat baik peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Sementara itu, Sri Soemantri M, dalam disertainya mengartikan Konstitusi samadengan Undang-Undang Dasar. 5 Persamaan arti dari keduanya  ini  sesuai  dengan  praktik  ketatanegaraan  disebagian  besar  negara- negara dunia termasuk Sri Lanka dan Indonesia
Setiap  negara  yang  berdaulat  pasti  memiliki  konstitusi.  Dalam  banyak perdebatan konstutusi terdapat dua bentuk, yakni tertulis (terkodifikasi) dan tidak tertulis  (tidak  terkodifikasi).  Selain  tertulis  dan  tidak  tertulis, Dicey juga membedakan antara konstitusi yang memiliki sifat hukum dan tidak mempunyai sifat hukum. 6
3 Nadiroh. (2015). “Konstitusi UUD 45 : Teori dan Konsep Konstitusi”. Modul Universitas Terbuka.
4 Nita  Ariyani,  “Perbandingan  Konstitusi  Negara  Indonesia  Dengan  Negara  Swiss  Berdasarkan Prosedur  Perubahan  Konstitusi,  Bentuk  Pemerintahan,  Bentuk  Negara  Serta  Sistem  Pemerintahan,” Jurnal Kosmik Hukum 17, no. 2 (2017): 118–136.
5 Dahan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.9
6 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara (Bandung: CV Mandar Maju, 1995), hlm 5.
Sebagai produk hukum tentu konstitusi memiliki fungsi yang sama dengan hukum secara umum, yakni: a). law as a tool of social control (hukum sebagai alat untuk control sosial); b ). lawa as a tool of social emgenering (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Hukum di depan akan menjadi pengawal atau pemandu dan dibelakang akan menjadi pengingat.
Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, atau biasa dikenal dengan sebutan Negara Sri Lanka serta  Negara  Indonesia adalah merupakan contoh  dari sekian banyaknya  negara  yang  menggunakan  konstitusi  tertulis  dalam  sistem ketatanegaraannya. Guna mengetahui perbedaan dan persamaan konstitusi kedua negara  tersebut  maka  perlu  dilakukan  analisis  perbandingan  berbagai  materi muatan konstitusi berdasarkan beberapa unsur yaitu bentuk, sifat, cara perubahan, sistem pemerintahan.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  sentral  kajiannya  adalah  perbandingan  konstitusi  dua negara  yaitu  sri    lanka  dengan  Indonesia  dan    merupakan  kajian  Hukum  Tata Negara,  oleh  karena  itu  bentuk  penelitiannya  termasuk  penelitian  hukum,  yaitu sebagai penelitian yang menemukan hukum in concreto yang meliputi berbagai kegiatannuntuk  menemukan  apakah  yang  merupakan  hukum  yang  layak  untuk ditepakan  secara  in  concreto  untuk  menyesuaikan  suatu  yang  didasarkan  pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. 7 Jenis penelitian yang digunakan untuk pendekatan ini adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas-asas hukum, atau disebut juga penelitian hukum yang  doctrinal  dengan  menggunakan  sumber  hukum  sekunder  saja,  yaitu peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  teori  hukum  dan  pendapat para ahli, disamping itu penelitian hukum normatif bahan primernya terdiri atas Undang-Undang  Dasar  dan  berbagai  dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan hukum,  termasuk  akte  notaris  dan    kontrak.  Sedangkan textbook ,  monograf, laporan penelitian dan sebagainya merupakan bahan sekunder.
7 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 43.

## C. PEMBAHASAN
Sri  Lanka  atau  nama  resminya  Republik  Sosialis  Demokratik  Sri  Lanka, adalah sebuah negara yang terletak di Benua Asia bagian selatan dengan ibukota bernama  Kolombo,  sebelumnya  Sri  Lanka  dikenal  dengan  nama  Ceylon.  Sri Lanka  merupakan  negara  pulau  dengan  letak  sebelah  barat  dan  utaranya berbatasan laut dengan India, dan berbatasan dengan Maladewa di sebelah barat daya. 8 Sedangkan Indonesia memiliki nama lengkap Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI)  yang  terletak  di  Asia  Tenggara  dan  merupakan  negara kepulauan (archipelagic  state) terbesar  diseluruh  dunia  serta  memiliki  posisi geografis  strategis.  Jumlah  pulau  di  Indonesia  resmi  tercatat  mencapai  16.056 pulau.

## 1. Perbandingan Berdasarkan Bentuk Konstitusi
Sri Lanka mempunyai Konstitusi Tertulis yang disebut The Constitution Of The  Democtratic  Socialist  Republic  Of  Sri  Lanka. Negara  yang  dulunya bernama Ceylon ini, pertama kali mengadopsi konstitusi pada tanggal 22 Mei 1972. 9 Konstitusi  ini  telah  melakukan  amandemen  terbarunya  pada  Oktober tahun  2022,  dan  terhitung  bahwa  amandemen  konstitusi  terbaru  Negara  Sri Lanka  ini  merupakan  amandemen  yang  ke  dua  puluh  sejak  negara  tersebut merdeka. Rancangan amandemen ini sendiri telah diterbitkan dalam lembaran Negara Republik Sosialis Demokratis Sri Lanka pada September 2020, yang diajukan  kepada  parlemen  dan  disetujui  oleh  kabinet.  Pada  pokoknya, amandemen  ke  dua  puluh  konstitusi  Sri  Lanka  ini  membahas  hal-hal  yang berkaitan dengan kekuasaan presiden. 10 Amandemen ini bertujuan memangkas
8 Dickson,  “Profil  Negara  Sri  Lanka,” Ilmupengetahuanumum.Com ,  accessed  April  4,  2023, https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-sri-lanka/.
9 Nelum Deepika Udagama, “The Fragmented Republic: Reflections on the 1972 Constitution of Sri Lanka,” The Sri Lanka Journal of the Humanities Volume 39 (n.d.).
10 Thanabalasingam Krishnamohan, “The Twentieth Amendment to the Constitution of Sri Lanka: A Comparative Analysis,” no. February (2021): 2454–6186.
kekuasaan  presiden,  meningkatkan  perlindungan  antikorupsi  dan  membantu menemukan jalan keluar dari krisis keuangan terburuk negara tersebut. 11
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  konstitusi  tertulis  hal  ini  di nyatakan dalam kutipan dari alinea pertama Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“Undang-Undang  Dasar  suatu  negara  hanya  sebagian  dari  hukum  dasar negara  itu.  Undang-Undang  Dasar  ialah  hukum  dasar  yang  tertulis  sedang disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang timbul dan  terpelihara  dalam  praktek  penyelenggraan  negara,  meskipun  tidak tertulis”.
Konstitusi dapat berupa hukum tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak Sedangkan C.S.T Kansil mengartikan UUD 1945 adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara, yang memuat ketentuan- ketentuan  pokok  dan  menjadi  salah  satu  sumber  dari  pada  Peraturan Perundangan  lainnya.  Sri  Lanka  dan  Indonesia,  merupakan  dua  negara  yang sama-sama memiliki konstitusi tertulis atau konstitusi yang tercantum dalam dokumen negara.
2. Perbandingan Berdasarkan Sifat dan Prosedur perubahan Konstitusi
Dalam  klasifikasi  konstitusi,  terdapat  pengelompokan  konstitusi berdasarkan sifatnya, yaitu apakah konstitusi negara tersebut Luwes (flexible) atau  kaku  (rigid),  hal  ini  juga  berhubungan  dengan  prosedur  perubahan konstitusi  di  negara  tersebut.  Sifat  konstitusi  baik  itu  luwes  ataupun  kaku, keduanya memungkinkan untuk dilakukan perubahan pada konstitusi, namun dengan  catatan  apakah  prosedur  perubahan  konstitusi  tersebut  cara mengubahnya mudah atau sulit. 12
11 Sapto  Yunus,  “Sri  Lanka  Meloloskan  Amendemen  Konstitusi  Untuk  Memangkas  Kekuasaan Presiden,” Tempo.Co ,  accessed  April  4,  2023,  https://dunia.tempo.co/read/1648145/sri-lanka- meloloskan-amendemen-konstitusi-untuk-memangkas-kekuasaan-presiden.
12 Ariyani, “Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan.”
Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dan Negara Indonesia, merupakan negara  yang  memiliki  konstitusi  dengan  sifat  yang  kaku  atau  rigid.  Dalam proses  perubahannya,  Rancangan  Undang-Undang  Amandemen  harus disetujui oleh mayoritas legislatif dari negara tersebut. Dalam Konstitusi yang dimiliki  Sri  Lanka,  prosedur  perubahan  konstitusi  ini  tercantum  dalam amandemen terbarunya yaitu pada BAB XII tentang Amandemen Konstitusi. Bahwa  Rancangan  Undang-undang  untuk  merubah,  mencabut,  dan  atau mengganti  dapat  disahkan  apabila  jumlah  suara  yang  mendukungnya  tidak kurang dari dua pertiga seluruh jumlah anggota legislator (termasuk yang tidak hadir), dan atas sertifikat presiden atau pembicara.
Negara  Indonesia  Sejak  bergulirnya  gerakan  reformasi,  UUD  1945  telah mengalami  perubahan.  Prosedur  perubahan  UUD  1945  tersebut  berdasarkan ketentuan Pasal 37 bahwa untuk merubah UUD 1945, harus hadir sekurang- kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR, dan kemudian putusan diambil atas  persetujuan  sekurang-kurangnya  2/3  dari  anggota  yang  hadir.  Setelah Amandemen keempat, Pasal 37 UUD 1945 pengalami perubahan bahwa untuk perubahan  Pasal-Pasal  UUD  dapat  dilakukan  jika  diajukan  sekurang- kurangnya oleh 1/3 anggota MPR. Keputusan tentang perubahan diambil jika Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
Pada bagian ini dibahas perubahan UUD 1945, perubahan pertama, kedua, ketiga  dan  keempat  dengan  fokus  substansi  perubahan  yang  terjadi.  Pada perubahan pertama, substansi perubahan dimaksudkan untuk pembatasan masa jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  hanya  dua  periode  masa  jabatan  saja. Perubahn  kedua,  substansi  perubahan  dimaksudkan  untuk  mempertegaskan hal-hal  tentang  Hak-hak  Asasi  Manusia  dan  memperkokoh  eksistensi  DPR sebagai  lembaga  legislatif.  Perubahan  ketiga,  substansi  perubahan dimaksudkan  untuk  mengembalikan  kedaulatan  rakyat  dari  MPR  kepada rakyat,  sehingga  berimplikasipada  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden secara  langsung  oleh  rakyat.  Perubahan  ketiga  juga  dimaksudkan  untuk memperkokoh  independensi  kekuasaan  kehakiman.  Perubahan  keempat, DEMOKRASI Vol. IV No.1 Th. 2005 terdapat 14 substansinya dimaksudkan
untuk  penghapusan  Dewan  Pertimbangan  Agung,  dan  mempertegas persyaratan  pengisian  dan  tata  cara  pengisian  Jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden

## 3. Perbandingan Berdasarkan Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan merupakan klasifikasi konstitusi terakhir yang akan dibandingkan, antara Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dengan Negara Indonesia.  Sistem  Pemerintahan  merupakan  gabungan  dari  dua  kata  yaitu “Sistem” dan “Pemerintahan”, pada dasarnya sistem pemerintahan merupakan suatu hubungan yang sifatnya fungsional antara badan pemerintahan yang satu dengan  yang  lainnya  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  sesuai  amanat konstitusi. 13 Umumnya kita mengenal  dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan  presidensial  dimana  Presiden  sebagai  kepala  negara  dan pemerintahan,  dan  sistem  pemerintahan  parlementer  yaitu  Perdana  Menteri sebagai  pemimpin  kabinet.  Namun  Republik  Sosialis  Demokratik  Sri  Lanka dan  Negara  Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  Semi  Presidensial, dimana  seorang  Presiden  menjalankan  kekuasaannya  bersama-sama  dengan Perdana Menteri.
Sistem  pemerintahan  semi  presidensial  merupakan  sistem  pemerintahan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer, lahirnya sistem campuran ini  disebabkan  dari  kondisi  dan  situasi  masing-masing  negara  yang menerapkannya, sehingga negara tersebut menerapkan ciri-ciri yang ada dalam kedua  sistem  pemerintahan  tersebut.  Sistem  pemerintahan  semi  presidensial bukan merupakan bentuk yang sesungguhnya, namun  merupakan modifikasi dari kedua sistem pemerintahan utama yaitu Presidensial dan Parlementer. 14
Dalam menerapkan sistem pemerintahan semi presidensial ini, Republik Sosialis  Demokratik  Sri  Lanka  dipimpin  oleh  seorang  Presiden  yang  dipilih langsung  orang  rakyatnya  dalam  sebuah  pemilihan  umum,  pemilihan  umum tersebut diselenggarakan dalam lima tahun sekali, dan presiden dapat dipilih
13 Elva Imeldatur Rohmah, “PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA, IRAN, DAN PERANCIS,” Jurnal Ummul Qura Vol XIII, (n.d.).
14 Ibid.
kembali pada periode selanjutnya. 15 Sedangkan Perdana Menteri diangkat oleh Presiden,  namun  seperti  dalam  sistem  parlementer,  perdana  menteri  harus mendapatkan kepercayaan dari parlemen. Perdana menteri dalam sistem semi presidensial juga dapat menjalankan kuasa-kuasa dalam keadaan darurat. 16
Indonesia  merupakan  negara  dengan  sistem  pemerintahan  Presidensial. Hal  ini didasarkan pada  kesepakatan pendiri bangsa ( founding father ) dalam siding  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPK)  pada  29 Mei- 1 Juni dan 10-17 Juli 1945. 17
Sistem pemerintahan negara yang diterapkan di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang  Dasar  1945  beserta  penjelasannya  adalah  demokrasi,  baik demokrasi  langsung  maupun  perwakilan.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  hal-hal sebagai berikut:
a. Adanya keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah paling bawah;
b. Adanya  DPRRI,  DPRD  I,  DPRD  II  yang  dipilih  melalui  Pemilu,  serta Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
c. Pasal  5  ayat  1  UUD  1945  “Presiden  memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat”.
d. Pasal  11  UUD  1945  “Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.
e. Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 1945
(1) Tiap-tiap undang-undang meghendaki persetujuan DPR.
(2)  Jika  sesuatu  rancangan  undang-undang  tidak  mendapat  persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat,  maka  rancangan  tadi  tidak  boleh  dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
f. Pasal 21 ayat 1 UUD 1945 “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang”.
15 Dickson, “Profil Negara Sri Lanka.”
16 Rohmah, “ Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis .” 17 Saldi Isra, “ Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia ”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 4
g. Pasal 23 ayat 1 dan 5 UUD 1945 :
1) Anggaran  pendapatan  belanja  ditetapkan  tiap-tiap  tahun  dengan undangundang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
2) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang  peraturannya  ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 18

## D. SIMPULAN
Dari hasil teori yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap Negara memiliki konstitusi nya masing-masing yang menjadi hukum dasar tertinggi dalam menjalankan pemerintahan di negara nya.  Pada  dasarnya,  materi  muatan  konstitusi  adalah  mengenai  pengaturan kekuasaan  tiap  lembaga-lembaga  pemerintahan  di  negara  itu  sendiri,  serta mengatur  hubungan  langsung  dengan  warga  negaranya.  Pengaturan  tersebut menunjukkan  sistem  ketatanegaraan  yang  dianut  oleh  setiap  negara,  fungsinya agar organ-organ pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan  atau  porsinya  masing-masing.  Sebuah  konstitusi  di  negara  tersebut dapat terbentuk atas dasar sejarah dan kebutuhan negara itu masing-masing.
Setelah  dilakukan  perbandingan  terhadap  klasifikasi  konstitusi  antara Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dengan Negara Indonesia, ternya kedua negara  tersebut  memiliki  banyak  persamaan.  Republik  Sosialis  Demokratik  Sri Lanka dan Negara Palestina, merupakan negara yang memiliki konstitusi dengan sifat  yang  kaku  atau  rigid.  Dalam  proses  perubahannya,  Rancangan  Undang- Undang Amandemen harus disetujui oleh mayoritas legislatif dari negara tersebut. Kemudian,  baik  Republik  Sosialis  Demokratik  Sri  Lanka  maupun  Negara Indonesia, negaranya sama-sama berbentuk kesatuan.
18 Rahman Mulyawan, “Sistem Pemerintahan Indonesia” Bandung, UNPAD Press, 2015.
Selain  itu  meskipun  keduanya  menganut  sistem  pemerintahan  semi presidensial,  masa  jabatan  seorang  Presiden  di  Sri  Lanka  dan  Indonesia  adalah lima  tahun  dalam  satu  periode,  Dari  kedua  konstitusi  yang  telah  dibandingkan, tentunya  isi  yang  dimuat  dalam  dokumen  itu  memiliki  kelebihan  maupun kekurangannya  masing-masing  yang  berdampak  pada  negaranya.  Meskipun sebuah  konstitusi  memiliki  kekurangan,  diharapkan  pemimpin  negara  tersebut dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  tetap  berpedoman  kepada  konstitusi  yang menjadi  hukum  dasar,  agar  setiap  peraturan  yang  dibuat  berlandaskan kepentingan bagi rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Bagir  Manan,  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara Bandung:CV Mandar Maju, 1995.
Dahan  Thaib,  dkk,  Teori  dan  Hukum  Konstitusi,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2003.
Rahman Mulyawan, “Sistem Pemerintahan Indonesia” Bandung, UNPAD Press, 2015. Saldi  Isra,  “ Pergeseran  Fungsi  Legislasi,  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia ”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

## 2. Internet
Sapto  Yunus,  “Sri  Lanka  Meloloskan  Amendemen  Konstitusi  Untuk  Memangkas Kekuasaan
Presiden,” Tempo.Co , accessed April 4, 2023,
https://dunia.tempo.co/read/1648145/sri-lanka-meloloskan-amendemen-konstitusi- untuk-memangkas-kekuasaan-presiden.
Dickson, “Profil Negara Sri Lanka,” Ilmupengetahuanumum.Com, accessed April 4, 2023, https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-sri-lanka/.

## 3. Makalah
Nadiroh. (2015 ). “Konstitusi UUD 45 : Teori dan Konsep Konstitusi”. Modul Universitas Terbuka.
Ariyani, “ Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur  Perubahan  Konstitusi,  Bentuk  Pemerintahan,  Bentuk  Negara  Serta  Sistem Pemerintahan.”

## 4. Jurnal
Ilham  Dwi  Rafiqi, “Perbandingan  Konstitusi  Negara  Indonesia  Dan  Rusia, ”
Jurnal Hukum Volume 5, (n.d.).
Santoso, M. A. (2013). “ Perkembangan Konstitusi Di Indonesia” . Yustisia Jurnal Hukum, 2 (3).
Nita  Ariyani,  “Perbandingan  Konstitusi  Negara  Indonesia  Dengan  Negara  Swiss Berdasarkan  Prosedur  Perubahan  Konstitusi,  Bentuk  Pemerintahan,  Bentuk  Negara Serta Sistem Pemerintahan,” Jurnal Kosmik Hukum 17, no. 2 (2017): 118–136.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
Nelum  Deepika  Udagama,  “The  Fragmented  Republic:  Reflections  on  the  1972 Constitution of Sri Lanka,” The Sri Lanka Journal of the Humanities Volume 39 (n.d.).
Thanabalasingam Krishnamohan, “The Twentieth Amendment to the Constitution of Sri Lanka: A Comparative Analysis,” no. February (2021): 2454–6186.
Elva  Imeldatur  Rohmah, “Perbandingan  Sistem  Pemerintahan  Indonesia,  Iran,  Dan Perancis ,” Jurnal Ummul Qura Vol XIII, (n.d.)