How to cite: Audrey Tannasia, Richard C. Adam (2022) Hubungan Antara Pembatasan Nilai pada Transaksi Valuta Asing dan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12349 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## HUBUNGAN ANTARA PEMBATASAN NILAI PADA TRANSAKSI VALUTA ASING DAN STABILITAS NILAI TUKAR RUPIAH

## Audrey Tannasia, Richard C. Adam
Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: atannasia@gmail.com, richardmakumba@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sengketa  perdata  yang  timbul  dalam transaksi  valuta  asing  berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  No.  24  Tahun  1999  di Indonesia.  UU  tersebut  mengatur  aspek  hukum  terkait  transaksi  valuta  asing, termasuk  prosedur  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  transaksi  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan studi pustaka dengan mengacu pada UU No. 24 Tahun 1999 dan putusan pengadilan yang relevan dalam kasus-kasus sengketa perdata transaksi valuta asing. Data  yang  dikumpulkan  meliputi  teks  undang-undang,  artikel,  dan  keputusan pengadilan  yang  berhubungan  dengan  sengketa  perdata  dalam  transaksi  valuta asing. Hasil analisis menunjukkan bahwa sengketa perdata dalam transaksi valuta asing  dapat  timbul  dari  berbagai  masalah,  seperti  ketidakpatuhan  terhadap perjanjian, kegagalan pelaksanaan kontrak, ketidaksepakatan mengenai harga atau nilai  tukar,  dan pelanggaran regulasi valuta asing. Penyelesaian sengketa  perdata dalam transaksi valuta asing dapat dilakukan melalui jalur peradilan atau melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  sengketa  perdata  dalam transaksi  valuta  asing berdasarkan  UU  No.  24  Tahun  1999  dan  memberikan masukan  untuk  perbaikan  dan pengembangan  lebih  lanjut  dalam  pengaturan  dan penyelesaian sengketa terkait transaksi valuta asing di Indonesia.
Kata kunci : Sengketa perdata, Transaksi valuta asing, Hukum Indonesia.

## Abstract
This study aims to analyze civil disputes arising in foreign exchange transactions based on Law No. 24 of 1999 in Indonesia. The law regulates legal aspects related to foreign exchange transactions , including dispute resolution procedures involving parties involved in such transactions. The research method used is a literature study approach with reference to Law No. 24 of 1999 and relevant court decisions in cases of civil disputes of foreign exchange transactions. The data collected includes legal texts,  articles,  and  court  decisions  relating  to  civil  disputes  in  foreign  exchange
transactions. The results of the analysis show that civil disputes in foreign exchange transactions  can  arise  from  various  problems,  such  as  non-compliance  with agreements,  contract  performance  failures,  disagreements  regarding  prices  or exchange rates, and violations of foreign exchange regulations. Settlement of civil disputes in foreign exchange transactions can be done through judicial channels or through alternative mechanisms such as mediation or arbitration. This research is expected  to  provide  a  better  understanding  of  civil  disputes  in  foreign  exchange transactions based on Law No. 24 of 1999 and provide input for further improvement and  development  in  the  regulation  and  resolution  of  disputes  related  to  foreign exchange transactions in Indonesia.
Keywords: Civil disputes; Foreign exchange transaction; Indonesian Law.

## Pendahuluan
Perkembangan  arus  globalisasi  ekonomi  pada  era  reformasi  ini  menyebabkan terjalinnya kerja sama di bidang barang dan jasa berkembang semakin pesat. Indonesia sebagai  salah  satu  negara  dengan  perekonomian  yang  terbuka,  memiliki  tanda  dapat berinteraksi  dengan  masyarakat  global  khususnya  dalam  bidang  perdagangan internasional. Hal ini tentu memberikan dampak positif untuk perekonomian masyarakat, seperti ada banyaknya tawaran alternatif investasi yang lebih menguntungkan, mudah dan juga cepat.
Seperti  contohnya  dalam  bentuk  emas,  saham,  dirham,  obligasi,  dan  masih  ada banyak lainnya. Seiring dengan adanya kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi juga kondisi perekonomian yang dinamis, jenis investasi tidak langsung tidak lagi terbatas pada  pasar  modal  saja,  melainkan  juga  melalui  pasar  keuangan  antara  lainnya  seperti perdagangan valuta asing (Sudarmanto et al., 2021). Valuta asing atau foreign currency atau  juga  disebut  foreign  exchange  (forex)  sendiri  memiliki  beberapa  definisi  yang disajikan oleh beberapa ahli, Ajiaksa, (2018) yaitu:
Menurut Haq (2015), valuta asing adalah mata uang asing yang fungsinya sebagai alat  pembayaran  guna  membiayai  transaksi  ekonomi  keuangan  internasional  dan  juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.
Menurut Aslikan, (2017) Valuta asing berarti mata uang asing yang dapat dijadikan klaim keuangan atau aset pada suatu perusahaan.
Dari pendapat-pendapat para ahli yang sudah dituangkan diatas, dapat disimpulkan jika pengertian dari valuta asing sendiri ialah mata uang negara asing  yang diakui dan diterima di sistem perdagangan internasional dan dapat juga ditukarkan dengan mata uang negara lain dengan nilai yang berbeda. Dalam penerapan yang ada tidak semua mata uang dapat ditukarkan dengan mudah di pasar, valuta asing sendiri dikelompokkan ke dalam 2(dua) kategori yaitu Hard Currency dan Soft Currency (Sudarismiati, 2008).
Ciri-ciri dari Hard Currency itu mata uang  yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional karena nilainya relatif stabil dan umumnya itu mata uang negara maju, salah satu contohnya  yaitu mata uang negara Amerika Serikat
atau USD. Sedangkan Soft Currency adalah mata uang yang tidak terlalu diterima dalam transaksi internasional karena nilainya yang kurang stabil dan biasanya merupakan mata uang negara-negara berkembang, salah satu contohnya ialah Rupiah (Darmawan, 2022).
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Mata Uang, di pasal 1 angka 1 disebutkan (Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 1.) “Mata  Uang  adalah  uang  yang  dikeluarkan  oleh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Oleh pasal 21 angka 2 di undang-undang yang sama, dijelaskan  salah  satu  kegunaan  rupiah,  yang  mana  rupiah  dapat  digunakan  sebagai simpanan  bank  dalam  bentuk  valuta  asing.  Dari  penjelasan  ini  dapat  disimpulkan  jika rupiah bisa ditukarkan dengan mata uang asing dalam bentuk valuta asing.
Kewenangan pasar valuta asing yang diartikan ialah beberapa bank sentral yang sebagai  pelaksana khusus  dan mempunyai  peranan  yang penting di pasar valuta asing. Kehadiran bank-bank sentral ini memiliki satu tujuan utama yaitu menjaga kepercayaan pasar  (market  confident)  dan  mencegah  terjadinya  kepanikan  di  pasar  valuta  asing. Pedagang valuta asing terbagi menjdi dua kategori, yaitu pedagang valuta asing bank dan pedagang valuta asing bukan bank, bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian  stabilisasi  nilai  rupiah,  pedagang  valuta  asing  sebagai  lembaga  penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang cukup strategis.
Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  dalam  pelaksanaannya  mengatur  jumlah maksimal transaksi sebesar 100.000 USD per bulan per transaksi. Dalam lingkup hukum perdata, kita tidak asing lagi dengan asas kebebasan berkontrak. Salah satu asas hukum ialah  asas  kebebasan  berkontrak  yang  tidak  asing  lagi  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, yang biasanya dianut dalam asas perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini ialah perwujudan atas hak asasi kita sebagai manusia. Namun apakah dengan adanya asas  ini  dapat  menjadi  alasan  kita  untuk  berbuat  sebebasnya  tanpa  memperhatikan kepentingan sekitar kita?
Pelaksanaan dari PBI 24/7/2022 tersebut diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur  Nomor  24/10/PADG/2022  tentang  Pelaksanaan  Transaksi  Di  Pasar  Valuta Asing diatur mengenai jumlah tertentu yang dibolehkan. Untuk transaksi beli ada di nilai USD 100.000 diberlakukan per bulan per pelaku transaksi. Underlying sendiri ialah dasar kegiatan transaksi,  antara lain dokumen kegiatan berjalan, dokumen kegiatan transaksi finansial, dokumen transaksi modal, kredit dari bank.
Dokumen-dokumen  tersebut  diperlukan  jika  ada  kegiatan  mendasar  yang  nilai tukarnya melebihi jumlah terbatas yang telah diatur, seperti contohnya untuk membayar uang  sekolah  atau  biaya  rumah  sakit.  Masyarakat  sebagai  penduduk  suatu  negara, memiliki kebebasan-kebebasannya dalam melakukan sesuatu selama tidak bertentangan dengan  hukum,  termasuk  bertransaksi  valuta  asing  (Ishom,  2020).  Dalam  pokok permasalahan yang terjadi pada studi putusan penulis, ada terjadi transaksi jual beli valuta asing antara individu A dan individu B, dimana individu A menukarkan Rupiahnya ke Dollar Amerika Serikat sebesar 270.300 USD pada tanggal 20 Oktober 2020 ke individu B. Terdapat nominal yang fantastis pada putusan tersebut yang bahkan melebihi jumlah tertentu (threshold) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.
Menurut  penulis  tidak  terlalu  baik  dalam  pengertian  bahwa  tidak  ada  batasan- batasan  yang  jelas  mengenai  nilai  transaksi  valuta  asing  yang  dapat  dilakukan  oleh individu  yang  bukan  pedagang  valuta  aisng,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  sampai manakah batasan orang dapat membeli valuta asing tanpa melalui pedagang valuta asing dan  urgensi  apa  yang  dibutuhkan  jika  kita  ingin  mengatur  hal  tersebut.  Apakah dibutuhkan.
Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan yang akan dikemukakan di dalam Penulisan proposal Skripsi ini, diantaranya adalah: (1) Bagaimana pengaturan  pembatasan  nilai  transaksi  valuta  asing  dalam  rangka  melindungi  stabilitas nilai  tukar  Rupiah,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1999  Tentang  Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar? (2) Bagaimana penerapan pengaturan pembatasan nilai  transaksi  valuta  asing  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  760/Pdt.G/2021/PN JKT.Utr?
Tujuan  Penelitian  ini  Mengetahui  dan  memahami  pengaturan  pembatasan  nilai transaksi valuta asing dalam rangka melindungi stabilitas nilai tukar Rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Valuta Asing.  Mengetahui  serta  memahami  penerapan  pengaturan  pembatasan  nilai  transaksi valuta asing dalam Putusan Pengadilan Nomor 760/Pdt.G/2021/PN JKT.Utr.
Manfaat  penelitian  ini  dapat  membagikan  suatu  sumbangan  utilitas  terhadap pembaca. Riset ini bisa dimanfaatkan dalam bermacam bidang secara akademis ataupun non-akademis, dan siapapun yang membaca riset dalam wujud proposal skripsi ini. Sebab pada dasarnya tiap riset diharapkan dapat memberikan suatu manfaat ataupun terobosan, baik itu secara teoritis ataupun instan.

## Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  analisa  dan konstruksi,  yang  dilakukan  secara  metodologis,  sistematis  dan  konsisten.  Metodologis berarti  sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu,  sistematis  adalah  berdasarkan  suatu sistem,  sedangkan  konsisten  berarti  tidak  adanya  hal-hal  yang  bertentangan  dalam kerangka tertentu (Soekanto, 2006).
Berdasarkan  pada  permasalahan  yang  diteliti  oleh  penulis,  maka  metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang dimaksud  adalah  mengenai  asasasas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Utami & Astuti, 2022). Penelitian normatif ini adalah penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  yaitu  penelitian  yang  tujuan  pokoknya  adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Yuridis  normatif  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  (2005),  penelitian  hukum  normatif adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan
mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Yang dimaksud deskriptif analitis yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisanya, yaitu  mencari  sebab  akibat  dari  suatu  hal  dan  menguraikannya  secara  konsisten  dan sistematis serta logis (Nazir, 1988).
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  alat  pengumpul  data  studi  dokumen  untuk mendapatkan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  Bahan  Hukum  Primer  yaitu  terdiri Peraturan  Perundang-undangan  dan  putusan,  yang  dalam  penelitian  ini  meliputi;  (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. (b) Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar. (c) Peraturan Bank Indonesia No.247/PBI/2022 Tentang Transaksi Di Pasar Valuta Asing.
Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  interpretatif  atau menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian  ini  meliputi:  (1)  Literatur  hukum.  (2)  Artikel  ilmiah.  (3)  Jurnal  ilmiah.  (4) Tesis; dan (5) Pendapat ahli (Doktrin).
Bahan  Hukum  Tersier  merujuk  pada  bahan  hukum  yang  menguatkan  atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan internet.  Penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  untuk  melengkapi  penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen. Studi Dokumen dilakukan dengan melakukan kajian terhadap berbagai berkas, baik yang berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  maupun  berkas-berkas  lain  yang tersedia.
Salah satu teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis  data  kualitatif  merupakan  proses  mengorganisir,  menganalisis,  dan menginterpretasikan data yang bersifat non-numerik untuk dijadikan informasi atau tren yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam  pengembangan  produk  atau  memenuhi kebutuhan pelanggan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengaturan  pembatasan  nilai  transaksi  valuta  asing  dalam  rangka  melindungi stabilitas  nilai  tukar  Rupiah,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1999  Tentang  Lalu  Lintas  Devisa  dan Sistem Valuta Asing mengatur tentang pembatasan nilai transaksi valuta asing dengan tujuan  melindungi  stabilitas  nilai  tukar  Rupiah.  Beberapa  pengaturan  yang  terkait dengan  pembatasan  nilai  transaksi  valuta  asing  dalam  rangka  melindungi  stabilitas nilai  tukar  Rupiah  ialah  wajib  lapor,  Setiap  transaksi  valuta  asing  dengan  jumlah tertentu  harus  dilaporkan  kepada  Bank  Indonesia  atau  bank  yang  ditunjuk.  Batasan nilai transaksi yang wajib dilaporkan ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Adapun  pembatasan  transaksi,  dimana  BI  memiliki  kewenangan  untuk
menetapkan pembatasan jumlah atau nilai transaksi valuta asing yang dapat dilakukan oleh  setiap  individu ataupun badan usaha. Pembatasan ini dapat berupa  pembatasan harian,  bulanan, atau  tahunan.  Selanjutnya  keperluan  devisa,  transaksi  valuta  asing harus  memiliki  alasan atau keperluan yang jelas, seperti untuk kegiatan perdagangan internasional, pembayaran utang luar negeri, investasi, atau keperluan wisatawan dan bukti lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar terjadinya suatu transaksi tersebut.
Latar belakang pembatasan nilai transaksi valuta asing dalam Undang-Undang Nomor  24  Tahun  1999  Tentang  Lalu  Lintas  Devisa  dan  Sistem  Valuta  Asing didasarkan pada  beberapa  pertimbangan  ekonomi  dan  kebijakan  moneter.  Ada beberapa  latar  belakang  utamanya,  yaitu  tujuan  utama  dari  pembatasan  itu  sendiri iyalah menjaga kestabilan dari nilai tukar Rupiah. Dengan membatasi nilai transaksi valuta  asing,  pemerintah  dapat  mengendalikan  arus  valuta  asing  dan  mencegah pergerakan tiba-tiba yang dapat mengganggu stabilitas nilai tukar.
Kemudian juga pembatasan nilai transaksi valuta asing juga bertujuan untuk mengendalikan  arus  modal  masuk  dan  keluar  negara.  Dalam  kebijakan  moneter, pengendalian  arus  modal  adalah  penting  untuk  menjaga  keseimbangan  neraca pembayaran  negara  dan  menghindari  kelebihan  atau  kekurangan  valuta  asing  yang berlebihan (II, 2023). Dengan mengatur pembatasan transaksi valuta asing, pemerintah dapat mempengaruhi arus modal dengan mengatur kegiatan impor, ekspor, investasi asing, dan utang luar negeri.
Latar  belakang  lainnya  daripada  pembatasan  tersebut  ialah  pembatasan  nilai transaksi valuta asing juga dapat memberikan perlindungan terhadap sektor ekonomi dalam  negeri.  Dengan  membatasi  transaksi  valuta  asing,  pemerintah  dapat menghindari penurunan tajam cadangan devisa negara, menjaga likuiditas mata uang domestik,  dan  melindungi  sektor  ekonomi  dari  perubahan  yang  tiba-tiba  dan  tidak terkendali dalam nilai tukar.
Dan yang terakhir berupa pengawasan dan pengendalian, pembatasan transaksi valuta asing juga merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian  terhadap  kegiatan  ekonomi  yang  melibatkan  valuta  asing.  Dengan mewajibkan pelaporan dan memperketat pengawasan terhadap transaksi valuta asing, pemerintah  dapat  mencegah  kegiatan  ilegal,  pencucian  uang,  atau  pelanggaran terhadap hukum lainnya yang berpotensi merugikan stabilitas ekonomi.
Objektif  utama  yang  ingin  dicapai  dengan  melaksanakan  pembatasan  nilai transaksi valuta asing dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999  adalah sebagai berikut:
Salah satu tujuan utama pembatasan nilai transaksi valuta asing adalah untuk menjaga  stabilitas  nilai  tukar  Rupiah.  Dengan  membatasi  transaksi  valuta  asing, pemerintah  dapat  mencegah  fluktuasi  nilai  tukar  yang  ekstrem  yang  dapat menyebabkan ketidakstabilan  ekonomi.  Stabilitas  nilai  tukar  penting  untuk  menjaga kepercayaan investor, stabilitas harga, dan kelancaran aktivitas ekonomi.
Pembatasan  nilai  transaksi  valuta  asing  juga  bertujuan  untuk  mengendalikan arus  modal  masuk  dan  keluar  negara  (Waldi  &  Amar,  2020).  Dengan  mengatur
pembatasan  transaksi  valuta  asing,  pemerintah  dapat  mengontrol  aliran  dana  dan investasi  asing  ke  dalam  negeri,  mengurangi  risiko  terhadap  kelebihan  atau kekurangan valuta asing, serta menjaga keseimbangan neraca pembayaran negara.
Pembatasan transaksi valuta asing juga bertujuan untuk melindungi mata uang domestik,  dalam  hal  ini  Rupiah,  dari  perubahan  yang  tiba-tiba  dan  tidak  terkendali dalam nilai tukar. Dengan menjaga stabilitas nilai tukar,
B. Bagaimana penerapan pengaturan pembatasan nilai transaksi valuta asing dalam Putusan Pengadilan Nomor 760/Pdt.G/2021/PN JKT.Utr
Di dalam hukum, untuk mendapatkan putusan yang adil dibutuhkan aktivitas yang disebut  dengan  proses  persidangan.  Di  dalam  persidangan  itu  dasar  yang diinginkan untuk tercapai  ialah  untuk  menemui  kebenaran,  keadilan,  dan  kepastian hukum sesuai dengan hukum tertulisnya. Dalam penerapan pengaturan transaksi valuta asing,  terdapat  beberapa  hambatan  yang  dapat  muncul  dalam  putusan  pengadilan. Adapun  beberapa  hambatan  yang  mungkin  terjadi  dalam  penerapan  pengaturan transaksi valuta asing dalam putusan pengadilan, seperti ketidakpatuhan pelaku usaha, salah satu hambatan utama adalah ketidakpatuhan dari pelaku usaha terhadap aturan dan regulasi terkait transaksi valuta asing (Giovannus, 2020). Beberapa pelaku usaha mungkin  tidak  mengikuti  ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  baik  karena  kurangnya pemahaman atau kesengajaan untuk melanggar aturan tersebut.
Hal  ini  dapat  menyebabkan  kesulitan  dalam  menegakkan  hukum  dan memastikan  kepatuhan  terhadap  aturan  transaksi  valuta  asing.  Pengaturan  transaksi valuta asing seringkali melibatkan berbagai peraturan dan regulasi yang kompleks. Hal ini dapat menyebabkan  hambatan dalam penerapan aturan tersebut  oleh pengadilan. Terkadang,  interpretasi  yang  berbeda  mengenai  ketentuan-ketentuan  tersebut  juga dapat  muncul,  yang  dapat  menyulitkan  pengadilan  dalam  membuat  keputusan  yang konsisten.
Pengadilan  seringkali  menghadapi  keterbatasan  kapasitas  dan  sumber  daya yang  mempengaruhi  kemampuan  mereka  untuk  menangani  kasus-kasus  terkait transaksi  valuta  asing.  Jumlah  kasus  yang  kompleks  dan  meningkatnya  volume transaksi  valuta  asing  dapat  membebani  pengadilan,  terutama  jika  sumber  daya manusia dan teknologi yang diperlukan tidak memadai. Dalam kasus transaksi valuta asing, penyediaan bukti yang cukup dan sah dapat menjadi hambatan. Transaksi valuta asing seringkali melibatkan transfer elektronik, pembayaran lintas negara, dan bukti- bukti digital lainnya.
Pengumpulan, autentikasi, dan validasi bukti-bukti semacam itu dapat menjadi tantangan  bagi  pengadilan  dalam  memutuskan  kasus-kasus  transaksi  valuta  asing. Kasus- kasus transaksi valuta asing seringkali melibatkan kerja sama antara pengadilan dan  otoritas  lain,  seperti  Bank  Indonesia  atau  lembaga  penegak  hukum  terkait. Koordinasi  yang  efektif  dan  sinergi  antara  pihak-pihak  terkait  ini  dapat  menjadi hambatan dalam menyelesaikan kasus-kasus transaksi valuta asing dengan efisien dan efektif.  Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  ini,  perlu  adanya  upaya  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap  aturan  dan  regulasi
transaksi  valuta  asing,  meningkatkan  kapasitas  dan  sumber  daya  pengadilan,  serta memperkuat  kerja  sama  antara  pihak-pihak  terkait  dalam  menegakkan  aturan  dan regulasi terkait transaksi valuta asing.
Penegakan  hukum  dalam  penerapan  pengaturan  transaksi  valuta  asing melibatkan  berbagai  langkah  dan  lembaga  yang  bertanggung  jawab.  Berikut  adalah beberapa aspek penegakan hukum yang terkait dengan penerapan pengaturan transaksi valuta asing, penegakan aturan dan Rregulasi, lembaga pemerintah terkait, seperti BI dan  lembaga  penegak  hukum,  bertanggung  jawab  untuk  menegakkan  aturan  dan regulasi  terkait  transaksi  valuta  asing.  Mereka  dapat  melakukan  pengawasan, pemeriksaan,  dan  investigasi  terhadap  pelaku  usaha  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Berikutnya,  Jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  aturan  transaksi  valuta  asing, lembaga penegak hukum dapat melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan. Jika cukup bukti  untuk  mendukung  kasus,  mereka  dapat mengajukan  dakwaan  dan  melanjutkan  proses  penuntutan  melalui  sistem  peradilan pidana. Dalam hal ini dibutuhkan peran pengadilan yang memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus terkait transaksi valuta asing. Mereka akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penuntut dan terdakwa, serta menerapkan aturan hukum yang berlaku dalam putusan mereka. Pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar aturan transaksi valuta asing.
Dalam  beberapa  kasus  transaksi  valuta  asing  yang  melibatkan  lintas  negara, kerja sama internasional antara otoritas penegak hukum dari negara yang terlibat dapat menjadi penting. Hal ini dapat melibatkan pertukaran informasi, ekstradisi, atau kerja sama dalam penyelidikan  dan  penuntutan  pelanggaran  transaksi  valuta  asing.  Selain penegakan  hukum,  upaya  edukasi  dan  peningkatan  kesadaran  hukum  terkait  aturan transaksi  valuta  asing  juga  penting.  Pihak  berwenang  dapat  menyelenggarakan kampanye edukasi  untuk  meningkatkan pemahaman masyarakat  tentang pentingnya mematuhi  aturan  transaksi  valuta  asing  dan  konsekuensinya  jika  melanggar. Penegakan  hukum  yang  efektif  dalam  penerapan  pengaturan  transaksi  valuta  asing membutuhkan  kerja  sama  antara  lembaga  pemerintah,  lembaga  penegak  hukum, pengadilan, dan pihak terkait lainnya. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pelanggaran terhadap aturan transaksi valuta asing dapat dicegah dan jika terjadi, dapat ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pembatasan nilai transaksi valuta asing harus memiliki  alasan  atau  keperluan  yang  jelas,  seperti  untuk  kegiatan  perdagangan internasional,  pembayaran  utang  luar  negeri,  investasi,  atau  keperluan  wisatawan  dan bukti lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar terjadinya suatu transaksi tersebut.
Penerapan  pengaturan  pembatasan  nilai  transaksi  valuta  asing  dalam  Putusan Pengadilan  Nomor  760/Pdt.G/2021/PN  JKT.Utr.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  kesulitan
dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap aturan transaksi valuta asing.  Pengaturan  transaksi  valuta  asing  seringkali  melibatkan  berbagai  peraturan  dan regulasi yang kompleks, penyediaan bukti yang cukup dan sah, pengumpulan, autentikasi, dan validasi bukti-bukti semacam, pengumpulan.

## BIBLIOGRAFI
Ajiaksa, Pundra. (2018). Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan dalam Transaksi di Pasar Valuta Asing . UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Aslikan,  Indra,  &  Fuadati,  Siti  Rokhmi.  (2017).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Keputusan Hedging pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM) , 6 (5).
Darmawan,  M.  (2022). Manajemen  Keuangan  Internasional,  Ed  2 .  FEBI  UIN  Sunan Kalijaga.
Giovannus,  Davin.  (2020).  Pengaturan  Tingkat  Kadungan  Dalam Negeri  (Tkdn)  Atau Local Content Requirements Di Indonesia. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan , 5 (01), 81–107.
Haq, Akhsanul, & Muniroh, Andir. (2015). Analisis Pengelolaan Valuta Asing Terhadap Profitabilitas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) , 1 (2), 77–84.
II,  B.  A.  B.  (2023).  Otorisasi  moneter  dan  kebijakan  moneter Indonesia. Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank , 13.
Ishom, Muhammad. (2020). Adaptasi HAM dalam Hukum Perdata Islam Nusantara . Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum, Kencana . Jakarta.
Nazir, Moh. (1988). MetodePenelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia . Soekanto, Soerjono.
(2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title) .
Sudarismiati,  Anik.  (2008).  Analisa  Pengaruh  Perdagangan  Valuta  Asing  Terhadap Fluktuasi  Nilai  Tukar  Rupiah. Jurnal  Akuntansi,  Manajemen  Bisnis  Dan  Sektor Publik (JAMBSP) , 5 .
Sudarmanto,  Eko,  Khairad,  Fastabiqul,  Damanik,  Darwin,  Purba,  Elidawaty, Peranginangin,  Adat  Muli,  Arfandi,  S.  N.,  Purba,  Bonaraja,  Basmar,  Edwin, Sriwiyanti, Eva, & Astuti, Astuti. (2021). Pasar Uang dan Pasar Modal . Yayasan Kita Menulis.
Utami, Gayung,  &  Astuti,  Pudji. (2022). Analisis  Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin)  Sebagai  Sarana  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Novum:  Jurnal Hukum , 144–158.
Waldi, Ihsanul, & Amar, Syamsul. (2020). Pengaruh Inflasi, Tingkat Bunga, Emas Dunia, dan  Utang  Luar  Negeri  Terhadap  Nilai  Tukar  Rupiah. Ecosains:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan , 9 (2), 114–124.
Copyright holder:
Audrey Tannasia, Richard C. Adam (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: