## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PROSES PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK NOTARIS
Hikmal Yusuf Argiansyah Universitas Nasional Pembangunan “Veteran” Jakarta Email : 2110611014@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Kayus Kayowuan Lewoleba

## Universitas Nasional Pembangunan “Veteran” Jakarta
Email : kayusklewoleba@upnvj.ac.id

## Abstract
The  important  role  of  notaries  in  law  enforcement  in  Indonesia  makes  the  integrity  and professionalism of notaries and compliance with the notary ethics code is very important. Some  matter  that  happens  that  tied-up  to  the  violations  of  the  notary  ethics  code  that disrupt  the  law  enforcement  process  in  Indonesia  and  undermine  the  good  reputation  of notaries  in  Indonesia.  some  method  that  being  utilized  in  this  research  is  a  normative- Juridicial  method  carried  out  by  literature  study  by  analize  some  secondary  data.  The outcome  of  this  research  interpret  that  Notaries  in  Indonesia  are  supervised  by  the indonesia  minister  and  the  Notary  Supervisory  Board  in  Indonesia.  the  legal  process  of violations  of  the  notary  ethics  code  begins  with  a  first-level  trial  conducted  by  regional level  Supervisory  Board  or  Province  Supervisory  Board  and  a  trial  at  the  appeal  level conducted  by  the  Central  Supervisory  Board  or  Congress.  Imposition  of  sanctions  that could  be  notary  officials  get  for  violated  the  notary  ethics  code  are  a  verbal  warning; written  warning;  Temporary  dismissal  from  the  notary  Association;  expelled  form  the Notary  Association  in  honorable  way;  and  expelled  form  the  Notary  Association  in dishonorable way.
Keywords: infringement; notary; code of ethics .

## Abstrak
Pentingnya  peran  notaris  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  membuat  integritas  dan profesional dari notaris serta kepatuhan terhadap kode etik notaris menjadi hal yang sangat penting. Permasalahan yang terjadi adalah masih terdapat terjadinya pelanggaran kode etik notaris  yang  tentu  saja  mengganggu  proses  penegakan  hukum  di  Indonesia  dan mencemarkan  nama  baik  notaris  di  Indonesia.  Metode  yang  telah  digunakan  dalam melakukan  penelitian  ini  adalah  metode  normatif-yuridis  dilakukan  dengan  studi  pustaka dengan  menelaah  data-data  sekunder.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  notaris  di Indonesia  diawasi  oleh  menteri  dan  Dewan  Pengawas  Notaris  di  Indonesia.  Proses penyelesaian hukum pelanggaran kode etik notaris dimulai dari persidangan sidang tingkat

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pertama  dilaksanakan  oleh  Dewan  Pengawas  Daerah  atau  Dewan  Pengawas  Wilayah  dan persidangan  pada  tingkat  banding  yang  dilakukan  Dewan  Pengawas  Pusat  atau  Kongres. Beberapa bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat notaris yang telah melanggar ketentuan dalam kode etik notaris adalah dapat berbentuk Teguran secara lisan  Peringatan secara tertulis; skorsing sementara waktu dari Ikatan Notaris Indonesia; dan Pemberhentian secara hormat atau tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia.
Kata Kunci: Notaris; Kode Etik; Pelanggaran.

## A. PENDAHULUAN
Notaris bukan seorang pejabat  negara dalam bentuk Aparatur Sipil  Negara (ASN), akan  tetapi  notaris  ini  merupakan  suatu  pejabat  aparatur  negara  yang  dipercayakan  oleh negara atau memiliki fungsi sebagai kepanjangtangananannya negara  yang dimana notaris ini bersifat independen. Notaris yang pada umumnya bertugas sebagai pelayan masyarakat yang  membutuhkan  bantuan  hukum  dalam  pembentukan  suatu  dokumen  secara  tertulis yang  dapat  dijadikan  suatu  akta  otentik. 1 Selain  kewenangan  yang  berkaitan  dengan pembuatan  akta  otentik,  notaris  berwenang  untuk    melakukan  pengesahan  setiap  tanda tangan dan melakukan menetapan tanggal akta atau surat  di bawah tangan yang pasti yang dilakukan  dengan  cara  mendaftar  ke  dalam  buku  khusus  notaris,  melakukan  pembukuan akta  atau  surat  di  bawah  tangan  dengan  cara  melakukan  pendaftaran  ke  buku  khusus notaris,  membuat  salinan  yang  asli  dari  akta  atau  surat  di  bawah  tangan  dengan  cara membuat  salinan  yang  berisi  uraian-uraian  seperti  sebagaimana  yang  dituliskan  dan diuraikan dalam akta atau surat di bawah tangan  yang berkaitan, mengesahkan kecocokan salinan  dengan  akta  atau  surat  asli,  melakukan  sosialisasi,  penyuluhan  atau  pembinaan terkait hukum yang berhubungan dengan proses pembuatan suatu akta atau surat, membuat surat  atau  akta  yang  berhubungan  dengan  pertanahan  (PPAT),  dan  membuat  akta  risalah untuk  pelelangan.  Selain  dari  kewenangan-kewenangan  tersebut,  apabila  didasarkan  pada peraturan perundang-undangan notaris juga memiliki kewenangan lainnya selain yang telah dijelaskan  sebelumnya.  Kewenangan  lainnya  ini  diantaranya  adalah  seperti  kewenangan
1 Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam kaitan Cyber Notary. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan . 2(2). 172-182.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
untuk  membuat  pensertifikasian  transaksi  elektronik,  akta  ikrar  wakaf,  hipotek  pesawat terbang;  dan  kewenangan  lainnya  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan. 2
Banyaknya  kewenangan  dari  notaris  tersebut  membuat  seorang  yang  berprofesi sebagai notaris harus memiliki tingkat kecerdasan yang baik, kecerdasan disini tidak hanya kecerdasan secara intelegensi atau intelektual (Intellectual Quotient) saja, akan tetapi suatu pejabat notaris harus juga memiliki kecerdasan spritual (spiritual quotient) dan kecerdasan emosional (emotional quotient) yang baik. 3 selain itu, pejabat notaris  yang memiliki tugas sebagai pelayan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum ini harus memiliki kualitas dan perilaku yang baik dalam memenuhi kebutuhan atau permasalahan hukum masyarakat. Kualitas dari seorang pejabat  notaris dapat  dilihat  secara tidak langsung  dari hasil produk keluaran  notaris  tersebut,  salah  satunya  akta  otentik  yang  dikeluarkan  oleh  notaris  dan dapat  dilihat  juga  dari  sisi  perilaku  notaris. 4 Berdasarkan  hal  tersebut  maka  notaris diwajibkan  memiliki  profesionalitas,  berintegritas  dan  berdedikasi  tinggi  terhadap profesinya  dengan  cara  mematuhi  segala  moral  dan  etika  yang  baik  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  notaris.  Dalam  menjaga  moral  dan  etika  yang  baik  diperlukan  adanya suatu  kode  etik  untuk  setiap  profesi  yang  ada  didunia.  Kode  etik  profesi  adalah  setiap norma  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis  (lisan)  yang  ditentukan  dan  harus  juga  diterima oleh  setiap  kelompok  profesi  yang  sejenis.  Hal  ini  bertujuan  untuk  membimbing  serta memberikan  petunjuk  yang  benar  dan  baik  kepada  setiap  orang  yang  melakukan  atau terlibat  dalam  profesi  tertentu  yang  sejenis.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  bagaimana seharusnya  berperilaku  dan  bertindak  dalam  menjalankan  pekerjaannya  atau  kehidupan sehari-harinya  untuk  menjaga  harkat,  martabah  serta  moral  baik  profesi  tersebut  di
2 Moechthar, O. Op cit. 8.
3 Prajitno, A.(2010). Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia. Surabaya: Perwira Media Nusantara. p. 32-34.
4 Giyayani, L.P.C. (2018). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. 3(3). 427-428

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pandangan  masyarakat. 5 Tujuan  dari  adanya  suatu  kode  etik  profesi  sebagai  suatu  norma tertulis,  antara  lain:  a)  instumen  atau  alat  kontrol  sosial;  b)  instumen  atau  alat  mencegak campur tangan pihak lain  yang tidak bersangkutan; c) instumen atau alat mencegah setiap kesalahpahaman dan konflik. 6
Kode  etik  notaris  sudah  diregulasikan  secara  lengkap  dalam  organisasi  Ikatan Notaris  Indonesia  (INI)  yang  kemudian  mendapat  perubahan  pada  Kongres  Luar  Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI)  yang diadakan di  Banten dan dilaksanakan pada 29 s.d. 30 Mei 2015 yang menghasilkan Perubahan Kode Etik Notaris. Definisi dari kode etik notaris dalam  rumusan  kode  Etik  Notaris  yang  dirumuskan  oleh  organisasi  Ikatan  Notaris Indonesia  (INI)  pada  Pasal  1  angka  2  yang  menyatakan  “ kode  etik  notaris  merupakan kaidah  moral  yang  ditentukan  oleh  perkumpulan  Ikatan  Notaris  Indonesia  berdasarkan keputusan  Kongres  Perkumpulan  dan/atau  ditentukan  oleh  dan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hal  itu  dan  yang  berlaku  bagi  serta  wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada  saat  menjalankan  jabatan ”.  Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris yang beberapa ketentuannya sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor  2  tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris juga telah mengatur beberapa hal terkait kode etik seorang notaris indonesia.  Kode  etik  notaris  adalah  hal  yang  penting  dalam  pelakasanaan  setiap  kegiatan profesi notaris. Hal tersebut disebabkan oleh sifat dan hakikat dasar dari profesi notaris ini yang  sangat  berorientasi  dengan  pembuktian  suatu  dokumen  hukum  yang  dimana  hal  ini menjadi hal yang fundamental dalam dunia hukum terutama terkait status harta dan benda serta hak dan kewajiban dari para pihak yang bersangkutan yang sedang menggunakan jasa profesi  notaris.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  tidak  terjadinya  suatu  ketidakadilan  sebagai
5 Haryati, F. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.). Jurnal Hukum Volkgeist. (3)1. 76.
6 Yuwono, I. (2013). Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan. Yogyakarta: Medpress Digiral. p. 25- 26.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
akibat dari pemberian status hukum atau legalisasi dari setiap harta dan benda serta hak dan kewajiban  para  pihak.  Ketidakadilan  ini  dapat  disebabkan  oleh  suatu  penyimpangan prosedural hukum yang dilakukan oleh notaris atau tidak sesuainya hal yang dilakukan oleh suatu  notaris  dengan  dasar  atau  ketentuan  hukum,  kaidah  hukum,  dan  prinsip  hukum sehingga  dapat  menyebabkan  terganggunya  hak-hak  masyarakat  yang  pada  awalnya menggunakan notaris untuk mencari suatu keadilan, mendapat kepastian dan perlindungan hukum. 7
Sebagai  profesi  yang  bergerak  dalam  ruang  lingkup  masyarakat  dan  melakukan pelayanan kepada masyarakat  yang sedang mencari bantuan hukum untuk mencapai suatu keadilan,  kode  etik  profesi  notaris  menjadikan  hal  ini  yang  sangat  penting  untuk  menjaga suatu keadilan setiap warga negara di muka hukum berdasarkan pada konstitusi tertinggi di Indonesia.  Permasalahan  yang  terjadi  hingga  saat  ini  masih  terdapat  peristiwa  seorang notaris  yang  melanggar  kode  etik  sehingga  menyebabkan  kerugian  di  masyarakat.  Oleh sebab itu, agar dapat memahami lebih luas dan komprehensif terkait bagaimana pengaturan kode  etik  notaris  di  Indonesia,  pengawasannya,  serta  penyelesaian  hukum  terhadap pelanggaran  kode  etik  notaris  penulis  tertarik  untuk  menulis  penelitian  dengan  judul “ Proses  Penyelesaian  Hukum  Terhadap  Notaris  yang  Melanggar  Kode  Etik  Notaris ”. Adapun  rumusan  masalah  yang  menjadi  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  antara  lain adalah  bagaimana  sanksi  hukum  yang  dapat  dikenakan  kepada  notaris  yang  melanggar kode  etik  notaris  dan  bagaimana  penyelesaian  hukum  pelanggaran  kode  etik  notaris. Penulisan  ini  memiliki  tujuan  untuk  melihat  apakah  penyelesaian  hukum  terhadap  segala bentuk pelanggaran kode etik notaris sudah berjalan dengan benar dan baik sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau norma tertulis yang berlaku.

## B. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengaplikasikan  metode  normatif-yuridis.  Metode
7 Fuandi, M. (2005). Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator dn pengurus: Bandung: Citra Aditya Banti. p. 133.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
normatif-yuridis  ini  digunakan  dengan  cara  melakukan  studi  kepustakaan  dengan menganalisis  setiap  data-data  sekunder,  seperti:  peraturan  perundang-undangan;  jurnal ilmiah;  hasil  penelitian  dan/atau  pengkajian  dan  sumber  atau  data  sekunder  lainnya. 8 penelitian  ini  Menggunakan  metode  deduktif.  Metode  deduktif  ini  dilakukan  dengan  cara melakukan  membuat  hasil  kesimpulan  berdasarkan    dari  sesuatu  hal  yang  sifatnya  umum yang  kemudian  akan  dikerucutkan  ke  suatu  hal  yang  lebih  spesifik  atau  yang  sifatnya khusus 9 Metode  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk  menganalisis  berbagai  perangkat  hukum yang  terkait  pengaturan  terhadap  pengaturan  kode  etik  notaris  di  Indonesia, pengawasannya,  serta  penyelesaian  hukum  terhadap  pelanggaran  kode  etik  notaris. Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan ( statue  Approach) ,  pendekatan  ini  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  segala  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  dengan  permasalahan  hukum  yang  diteliti. 10 Pendekatan ini digunakan agar penulis dapat menelaah dan menganalisis segala peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  kasus  yang  sedang  diteliti  apakah  sudah efektif pengimplementasian dari pengaturan kode etik notaris di Indonesia, pengawasannya, serta penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris
Pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan  cara  mencari  dan  menganalisis  data-data atau  sumber  yang  berhubungan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang perlindungan terhadap  pengaturan kode  etik notaris  di  Indonesia, pengawasannya, serta  penyelesaian  hukum  terhadap  pelanggaran  kode  etik  notaris  dan  peraturan  lain  yang menjadi  turunannya  yang  masih  berhubungan  dengan  isu  tersebut.  Teknik  pengumpulan data untuk kegiatan penelitian ini dilakukandengan cara teliti pustaka dengan menggunakan data  sekunder  dengan  mengumpulkan  berbagai  jenis  bahan  kepustakaan  seperti  peraturan perundang-undangan;  jurnal  ilmiah;  hasil  penelitian;  hasil  pengkajian  dan  referensi
8 Soekanto,  S.  dan  Mahmudji,  S.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. p . 13.
9 Sedarmayanti, H., dan Hidayat, S. (2011). Metodologi Penelitian . Bandung: Mandar Maju. p. 23.
10 Marzuki, P.M. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenda Media. p. 93.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
lainnya. 11 Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  dan  memahami  landasan  teoritis (filosofis,  yuridis,  sosiologis)  dan  berbagai  informasi  lainnnya  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  dan  pengimplementasian  pengaturan  kode  etik  notaris  di  Indonesia, pengawasannya,  serta  penyelesaian  hukum  terhadap  pelanggaran  kode  etik  notaris.  Bahan hukum  sekunder  yang  digunakan adalah peraturan perundang-undangan,  buku, karya tulis ilmiah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pengumpulan data sekunder  ini  juga  dapat  diambil  dari  artikel  hukum  maupun  artikel  ilmiah  lainnya  berasal dari  internet  yang  dapat  dijadikan  sumber  pendukung  dalam  kelengkapan  data    penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, artinya data-data pustaka tersebut akan dianalisis secara holistik, mendalam, dan komprehensif. 12 Penggunaan metode kualitatif berdasarkan pada pengkajian data yang akan dilakukan  menganalisaan  sangat  beragam  dan  memiliki  perbedaan  pada  setiap  datanya sehingga  hal  tersebut  mengakibatkan  tidak  mudah  untuk  dilakukan  penelitian  secara kuantitatif.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Telah Melanggar Kode Etik Notaris
Kewajiban pejabat notaris di Indonesia pada umumnya telah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban-kewajiban  yang tertulis dalam UU No. 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  lebih  mengatur  kepada  kewajiban  dalam  notaris  dalam  melakukan pekerjaannya  sehingga  kewajiban  dari  para  notaris  yang  diatur  dalam  pasal  16  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  tidak  mencakup  keseluruhan  perilaku  dan  etik  dari  para pejabat  notaris  dan  hanya  mencakup  bagaimana  hal-hal  yang  wajib  dilakukan  atau  tidak
11 Prastowo, A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. p. 190.
12 Anggito, Albi., dan Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . Sukabumi: Jejak. p. 7.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dilakukan oleh para notaris dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang profesi notaris. Kewajiban  dari  para  pejabat  notaris  yang  lebih  lengkap  terdapat  pada  Kode  Etik  Notaris yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, kewajiban-kewajiban notaris  yang  tertulis  lebih  kepada  sikap  dan  perilaku  notaris  baik  dalam  melakukan pekerjaan  maupun  dalam  kehidupan  keseharian  pejabat  profesi  notaris  atau  diluar pekerjaannya  sebagai  seorang  notaris.  Hal  tersebut  berdasarkan  pada  Pasal  2  Kode  Etik Notaris Perubahan Tahun 2015
Terkait larangan-larangan yang untuk para notaris juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan.  Akan  tetapi  larangan-larangan  terkait  hal  yang  tidak  boleh dilakukan  oleh  para  notaris  yang  terdapat  pada  UU  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini sama seperti pada kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 UU tersebut yang hanya mengatur terkait larangan melakukan jabatan lain selain  dari  jabatan  notaris  sehingga  larangan-larangan  terkait  profesi  jabatan  notaris  yang diatur  dalam  dalam  undang-undang  tersebut  ruang  lingkupnya  sangat  sempit  dan  tidak mengakomodasi  seluruh  tindak  perilaku  seorang  notaris  secara  keseluruhan.  Berdasarkan hal  tersebut,  pedoman  perilaku  dan  etik  dari  para  notaris  dapat  didasarkan  pada  Pasal  4 Kode  Etik  Notaris  yang  dikeluarkan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  Tahun  2015  yang dimana  terkait  larangan-larangan  terkait  hal  yang  dilarang  untuk  dilakukan  oleh  para profesi jabatan notaris diatur secara lebih lengkap dan komprehensif.
Dalam  Kode  Etik  profesi  notaris  yang  dibuat  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  telah mengatur terkait pengecualian terhadap hal-hal yang dilarang dalam Pasal 4. Pengecualian- pengecualian  tersebut  berdasarkan  pada  Pasal  5  Kode  Etik  Notaris,  yaitu:  a)    ucapan berduka  cita  dan/atau  ucapan  selamat  dapat  diucapkan  oleh  pejabar  notaris  dengan  syarat tidak  menuliskan  nama  badan  notaris  dan  dapat  dilakukan  menggunakan  surat  atau  kartu ucapan,  karangan  bunga  atau  media  lainnya;  b)  adanya  nama  dan  alamat  Notaris  dalam buku  panduan  nomor  telepon,  telex  dan/atau  fax  yang  harus  secara  resmi  dibuat  oleh

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
instansi  atau  lembaga  resmi  lain;  c)  membuat  tanda  penunjuk  jalan  maksimal  satu  saja dengan  ukuran  tidak  lebih  dari  20  cm  x  50  cm,  dengan  dasar  putih,  huruf  hitam,  tidak menuliskan  nama  Notaris,  dan  harus  didirikan  dalam  radius  maksimal  seratus  meter  dari kantor Notaris; dan d) melakukan perkenalan diri dengan tidak melakukan advertensi.
Pada  dasarnya  terkait  penegakan  kode  etik  telah  diatur  secara  normatif  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang  beberapa ketentuannya sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Pasal  –  pasal  yang mengatur terkait penegakan kode etik terdapat pada pasal 9 ayat (1) huruf c, d dan/atau e. Dalam pasal tersebut menyatakan “ seorang notaris dapat diberhentikan secara semenetara dari jabatannnya apabila melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban  dan  larangan  jabatan  serta  kode  etik  Notaris,  dan  apabila  seorang  notaris sedang  menjalani  masa  penahanan  di  lembaga  pemasyarakatan ”.  Pada  pasal  12  huruf  c dan  d  mengatur  bahwa  “ seorang  notaris  dapat  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila melakukan perbuatan yang  merendahkan  dan  merusak  kehormatan  serta  marbatat  dari  Jabatan  Notaris  dan apabila  seorang  notaris  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap  kewajiban  dan  larangan jabatan ”.  Kemudian,  pada  pasal  13  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  juga  ditambahkan bahwa  “ seorang  Notaris  dapat  diberhentikan  secara  tidak  hormat  oleh  Menteri  karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde)” , Selain itu, pada pasal 73 ayat (1) huruf e dan f juga mengatur  terkait  penegakan  kode  etik  jabatan  notaris  yang  menyatakan  bahwa  Majelis pengawas wilayah dapat “(e) memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  baik  dalam  bentuk  peringatan  lisan  maupun peringatan  tertulis;  dan  (f)  mengusulkan  pemberian  sanksi  terhadap  notaris  yang melanggar  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  kepada  Majelis  Pengawas Pusat,  antara  Lain:  a)  pemberhentian  sementara  tiga  bulan  s.d.  enam  bulan;  atau  b) pemberhentian  secara  tidak  hormat ”. Terkait sanksi-sanksi  yang dapat  dijatuhkan kepada

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
para profesi pejabat notaris yang melanggar kode etik sudah di tetapkan dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2015. Beberapa bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat notaris  yang telah  melanggar ketentuan dalam kode etik  notaris  berdasarkan  pasa  Pasal  6  Kode  Etik  Notaris  adalah  dapat  berbentuk  Teguran secara  lisan  Peringatan  secara  tertulis;  skors  selama  sementara  waktu  dari  Ikatan  Notaris Indonesia;  dan  diberhentikannya  notaris  secara  hormat  atau  tidak  hormat  dari  Ikatan Notaris Indonesia.

## 2. Penyelesaian Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris
Majelis  pengawas  wilayah  merupakan  pengawasan  pada  tingkat  banding  terhadap setiap  pejabat  notaris  yang  berada  di  ibukota  provinsi  dan  mencakup  wilayah  setiap provinsi.  Kewenangan  dari  telah  diatur  dalam  Pasal  73  Undang-Undang  Jabatan  Notaris yang  telah  diubah  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014.  Kewenangan dari  Majelis  Pengawas  Wilayah,  antara  lain:  a)  melaksanakan  sidang  pemeriksaan  dan pengambilan  keputusan  terhadap  laporan  masyarakat  terkait  notaris  yang  dapat  melui penyampaian dari Majelis Pengawas Daerah;  b)  melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang  dilaporkan  untuk  diperiksa  berdasarkan  laporan  yang  disampaikan;  c)  memberikan persetujuan  cuti  dengan  lama  enam  bulan  s.d.  satu  tahun;  d)  melakukan  pemeriksaan  dan pemutusan  atas  keputusan  Majelis  Pengawas  Daerah  yang  memilih  untuk  penolakan terhadap  pengajuan  cuti  oleh  Notaris;  e)  menjatuhkan  sanksi  berupa  peringatan  lisan  atau tertulis kepada notaris  yang sudah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi atau ketentuan  undang-undang;  dan  f)  mengusulkan  penjatuhan  sanksi  terhadap  notaris  yang sudah  melakukan  pelanggaran  terhadap  kode  etik  profesi  atau  ketentuan  undang-undang kepada  Majelis  Pengawas  Pusat  yang  berbentuk  diberhentikan  sementara  tiga  bulan  s.d. enam  bulan  hingga  diberhentikan  dengan  tidak  hormat.  Keputusan  Majelis  Pengawas wilayah  dalam  menjatuhkan  sanksi  lisan  atau  tertulis  bersifat  akhir  dan  final  dan memerlukan  berita  acara  serta  setiap  persidangan  yang  diadakan  oleh  Majelis  Pengawas Wilayah  bersifat  tertutup.  Majelis  Pengawas  Wilayah  juga  berkewajiban  untuk penyampaian  keputusan  baik  mengenai  pemeriksaan,  pemberian  cuti  atau  sanksi  terhadap

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
notaris  yang  bersangkutan  dengan  tembusan  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat,  dan  Ikatan Notaris  serta  melakukan  penyampaian  ajuan  banding  dari  notaris  yang  diperiksa  kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi atau penolakan cuti.
Dewan  pengawas  pusat  merupakan  tingkat  terakhir  dalam  pengawasan  kepada setiap  para  pejabat  notaris  yang  berada  di  ibukota  negara.  Kewenangan  dari  Majelis Pengawasan  Pusat  telah  diatur  dalam  Pasal  77  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang menyatakan  kewenangan  dari  Majelis  Pengawasan  Daerah,  antara  lain:  a)  melaksanakan persidangan  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  tingkat banding  terkait  pemberian  sanksi  kepada  pejabat  profesi  notaris  dan  menolak  ajuan  cuti notaris;  b)  pemanggilan  terhadap  Notaris  yang  dilaporkan  untuk  dilakukan  pemeriksaan berdasarkan  pelaporan  yang  ada;  c)  menjatuhkan  sanksi  pemberhentian  sementara  kepada pejabat profesi notaris yang sudah melakukan pelanggaran kode etik profesi atau ketentuan undang-undang; dan d) pengusulan pemberian sanksi berbentuk diberhentikan dengan tidak hormat  kepada  Menteri.  Persidangan-persidangan  yang  diadakan  oleh  Majelis  Pengawas Pusat  bersifat  terbuka  untuk  umum.  Majelis  Pengawas  Pusat  juga  berkewajiban  untuk menyampaikan  keputusan  hasil  sidang  pemeriksaan  dan  pengambilan  keputusan  dalam tingkat banding terkait pemberian sanksi dan penolakan cuti kepada pejabat notaris kepada Menteri  dan  Notaris  yang  bersangkutan  dengan  tembusan  kepada  Majelis  Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Ikatan Notaris.
Selain  dari  tiga  majelis  pengawas  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia juga membuat suatu badan pengawas terhadap pekerjaan serta  perilaku  dari  para  pejabat  notaris  yang  ada  di  Indonesia.  badan  pengawas  yang dimaksud  adalah Dewan Kehormatan Notaris  yang menjadi  suatu lembaga  yang memiliki tugas  untuk  membina  para  notaris. 13 Dewan  ini  merupakan  alat  yang  melengkapi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari anggota biasa dan
13 Ulum, M. (2022). Fikih Kenotariatan: Studi Tentang Etika Profesi Notaris. Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan. 6(2). 38

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
werda  notaris  yang  memiliki  dedikasi  tinggi,  memiliki  kepribadian  yang  baik,  bijaksana dan arif serta harus loyal terhadap perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sehingga anggota perkumpulan  yang  diangkat  menjadi  Dewan  Kehormatan  Notaris  dapat  menjadi  Panutan kepada anggota perkumpulan lainnya. 14 anggota Dewan Kehormatan Notaris diangkat oleh kongres  yang  juga  menentukan  masa  jabatan  kepengurusan  dari  para  anggota  Dewan Kehormatan Notaris. Kewenangan dan tugas dari Dewan Kehormatan Notaris, antara lain: 15 a)  membimbing,  membina,  membenahi,  dan  mengawasi  anggota  organisasi  untuk  tetap mematuhi  kode  etik  profesi  notaris;  b)  pemeriksaan  serta  pengambilan  keputusan  terkait dugaan  pelanggaran  kode  prodesi  etik  yang  bersifat  hanya  di  dalam  organisasi  dan  tidak langsung terlibat terhadap masyarakat  umum;  c)  mengusulkan saran dan  pendapat  kepada majelis  pengawas  daerah,  wilayah,  dan/atau  pusat  atas  dugaan  penyimpangan  kode  etik notaris  dan  ketentuan  undang-undang;  d)  mengkoordinasi  dan  berkomunikasi  secara langsung  terhadap  anggota  organisasi  maupun  pihak  lain  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan dan penegakkan kota  etik  profesi  notaris; dan  e) menciptakan  regulasi  dalam untuk menegakkan kode etik notaris yang dilakukan bersama dengan pengurus pusat.
Setiap  badan  yang  mengawasi  setiap  suatu  badan  dan  kesatuan  yang  melakukan pelaksanaan sanksi sekaligus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan serta perilaku dari para  pejabat  notaris  yang  ada  di  Indonesia  memiliki  wewenang  untuk  melakukan pemeriksaan  sekaligus  menjatuhkan  putusan  terhadap  pejabat  notaris  yang  sudah melakukan  pelanggaran  kode  etik  notaris  maupun  ketentuan  lainnya  yang  ada  dalam undang-undang. Dalam memeriksa hingga menjatuhkan putusan ada proses atau alur yang sudah ditetapkan oleh Kode Etik Notaris yang diregulasikan oleh Ikatan Notaris Indonesia dalam Kongresnya yang diadakan di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 yang kemudian melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Banten pada tanggal 29  s.d.  30  Mei  2015  yang  menghasilkan  Perubahan  Kode  Etik  Notaris  yang  telah  dibuat pada  tahun  2005  tersebut.  Proses  atau  alur  penyelesaian  dalam  memberian  sanksi  kepada
14 Pakarti, T. (2022). Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris. Jurnal Kertha Semaya: 10(7). 1666,
15 Anonim. 2006. Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia . Yogyakarta : Yustisia. p. 132.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
para  pejabat  notaris  yang  sudah  melakukan  pelanggaran  terhadap  kode  etik  terdapat beberapa tingkat, antara lain; tingkat pertama dan tingkat banding. Hal ini berbeda dengan apa yang telah diregulasikan dalam Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia  pada  tahun  2005  melalui  kongresnya  yang  dimana  ada  tiga  tahap  dalam  proses penyelesaian  hukum  terhadap  pelanggaran  kode  etik  notaris,  antara  lain:  tingkat  pertama, tingkat banding, dan tingkat terakhir.
Dalam  tingkat  pertama,  pemeriksaan  dan  pemberian  sanksi  diatur  dalam  Pasal  9 Kode  Etik  Notaris  yang  dikeluarkan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia.  Majelis  Pengawas Notaris yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat pertama  adalah  Dewan  Pengawas  Daerah  atau  Dewan  Pengawas  Wilayah.  Pada  tingkat pertama  Dewan  Pengawas  Daerah  atau  Dewan  Pengawas  Wilayah  dalam  mengambil keputusan  merupakan  suatu  badan  yang  bersifat  otonom  dan  memiliki  tugas  untuk melakukan pengawasan dan penegakkan kode etik di daerah kekuasaannya. Hal ini berbeda dengan  regulasi  pada  Kode  Etik  Notaris  yang  dirumuskan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia pada  tahun  2005  yang  dimana  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  persidangan kode etik dalam tingkat pertama hanya Dewan Pengawas Daerah. Apabila terdapat dugaan atau  laporan  terkait  adanya  pelanggaran  kode  etik  notaris  yang  dilakukan  oleh  pejabat notaris  maka  Dewan  Pengawas  Notaris  baik  Dewan  Pengawas  Daerah,  Dewan  Pengawas Wilayah, Dewan Pengawas Pusat maupun Dewan Kehormatan Notaris harus mencari fakta atau  mengkonfirmasi  dugaan  atau  laporan  adanya  pelanggaran  kode  etik  notaris  tersebut. Apabila Dewan Pengawas telah berhasil menemukan dan mengumpulkan fakta dugaan atau laporan Pelanggaran Kode Etik, Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah dalam  waktu  selambat-lambatnya  empat  belas  hari  kerja,  Dewan  Pengawas  Daerah  atau Dewan  Pengawas  Wilayah  yang  memeriksa  harus  melakukan  pemanggilan  secara  tertulis untuk  memverifikasi  terjadinya  Pelanggaran  Kode  Etik  oleh  pejabat  notaris  yang  diduga melanggar kode etik tersebut dan memberikan kesempatan kepada pejabat notaris tersebut memberikan ketetangan dan membela terhadap tuduhan tersebut kepada Dewan Pengawas Daerah  atau  Dewan  Pengawas  Wilayah.  Pemanggilan  tersebut  dikirimkan  paling  lama

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
empat belas hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Pemanggilan dilakukan maksimal tiga kali pemanggilan dengan jarak antar pemanggilan selama empat belas hari. Apabila setelah dilakukan pemanggilan ketiga kalinya juga tetap tidak hadir, Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang memeriksa tetap melakukan persidangan dan menetapkan keputusan  dan  pemberian  sanksi  terhadap  pejabat  notaris  yang  sudah  melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
Sidang  pemeriksaan  harus  dilakukan  secara  tertutup,  sedangkan  untuk  sidang membacakan  keputusan  harus  dilakukan  secara  terbuka.  Hasil  pemeriksaan  tersebut  harus dibuatkan berita acara  pemeriksaannya yang harus diberi tanda tangan oleh anggota notaris yang  bersangkutan  dan  Dewan  Pengawas  Daerah  atau  Dewan  Pengawas  Wilayah  yang memeriksa.  Apabila  pejabat  notaris  yang  sedang  diperiksa  atau  disidang  tidak  bersedia melakukan tanda tangan berita acara pemeriksaan. Berdasarkan sebab tersebut berita acara pemeriksaan  dapat  hanya  ditandatangani  oleh  Dewan  Pengawas  Daerah  atau  Dewan Pengawas  Wilayah  yang  memeriksa.  Pengambilan  atau  Penetapan  Keputusan  sekaligus pengenaan  sanksi  kepada  pejabat  notaris  apabila  terbukti  sudah  melakukan  pelanggaran kode etik  profesi  notaris harus dilakukan dalam  jangka waktu  paling lama  tiga puluh  hari kerja dihitung dari tanggal sidang terakhir. Apabila pelanggaran tidak dapat dibuktikan oleh pemeriksa  maka  pejabat  notaris  yang  diperiksa  harus  dipulihkan  namanya  berdasarkan Surat  Keputusan  Dewan  Pengawas  Daerah  atau  Dewan  Pengawas  Wilayah  yang menyelidiki  pelanggaran  tersebut.  Surat  keputusan  tentang  hasil  persidangan  harus disampaikan dengan surat tercatat kepada pejabat notaris  yang diperiksa dan tembusannya kepada  Pengurus  Pusat,  Dewan  Pengawas  Pusat,  Pengurus  Wilayah,  Dewan  Pengawas Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah. Apabila keputusan Sanksi  telah diputuskan  dan  ditetapkan  oleh  dan  dalam  Kongres,  wajib  disampaikan  oleh  Kongres kepada  pejabat  notaris  yang  diperiksa  dengan  surat  tercatat  dan  tembusannya  kepada Pengurus  Pusat,  Dewan  Pengawas  Pusat,  Pengurus  Wilayah,  Dewan  Pengawas  Wilayah, Pengurus  Daerah  dan  Dewan  Pengawas  Daerah.  Dalam  Pemeriksaan  dan  penetapan keputusan,  Dewan  Pengawas  Daerah  atau  Dewan  Pengawas  Wilayah  yang  melakukan

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pemeriksaan  harus  tetap  menghormati  dan  melindungi  harkat  dan  martabat  anggota  yang sedang disidangkan, menjaga suasana kekeluargaan, dan  menjaga kerahasiaan temuannya. Sidang  Dewan  Pengawas  Daerah  atau  Dewan  Pengawas  Wilayah  yang  memeriksa  akan menjadi sah secara hukum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota  dewan  pengawas.  Apabila  pada  pelaksaan  sidang  jumlah  peserta  tidak  tercapai, maka  sidang  akan  ditunda  selama  30  (tiga  puluh)  menit.  Jika  korum  belum  juga  tercapai setelah  perpanjangan  waktu,  maka  sidang  dianggap  sah  dan  keputusan  persidangan  dapat diambil dengan sah secara hukum dan setiap anggota Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang memeriksa memiliki berhak untuk mengeluarkan satu suara.
Apabila  Pejabat  Notaris  yang  terbukti  sudah  melakukan  pelanggaran  kode  etik notaris dan telah dijatuhkan sanksi kepada pejabat notaris tersebut dalam keputusan sidang Dewan  Pengawas  Daerah  atau  Dewan  Pengawas  Wilayah,  pejabat  notaris  tersebut  masih dapat  melakukan  pembelaan  atau  melakukan  upaya  hukum  selanjutnya  dalam  usaha banding.  Dalam  tingkat  banding  pemeriksaan  dan  pemberian  sanksi  telah  diregulasikan pada  Pasal  10  Kode  Etik  Notaris  yang  dikeluarkan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  pada tahun  2015  terkait  perubahan  terhadap  kode  etik  notaris  yang  dibuat  tahun  2005.  Majelis Pengawas  Notaris  yang  berwenang  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  dan  pemberian sanksi  pada  tingkat  banding  adalah  Dewan  Pengawas  Pusat.  Pada  tingkat  banding  Dewan Pengawas Pusat dalam mengambil keputusan merupakan suatu badan yang bersifat otonom dan memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan dan penegakkan kode etik di seluruh Indonesia.  Hal  ini  berbeda  dengan  regulasi  pada  kode  etik  profesi  notaris  yang  telah dirumuskan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  pada  tahun  2005  yang  dimana  yang  memiliki kewenangan  untuk  mengadili  persidangan  kode  etik  dalam  tingkat  pertama  hanya  Dewan Pengawas Wilayah. Tata cara upaya hukum banding pada mulanya dilakukan oleh pejabat yang telah dikenakan sanksi dengan mengajukan mohon banding pada batas waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak diterimanya surat keputusan pemberian sanksi dari Dewan Pengawas  Daerah  atau  Dewan Pengawas Wilayah. Permohonan  banding diajukan melalui surat  tercatat  atau  dapat  disampaikan  langsung  oleh  pejabat  notaris  yang  telah  diberikan

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
saksi  kepada  Dewan  Pengawas  Pusat  dan  tembusannya  kepada  Pengurus  Pusat,  Pengurus Wilayah,  Dewan  Pengawas  Wilayah,  Pengurus  Daerah  dan  Dewan  Pengawas  Daerah. Dewan  Pengawas  Daerah  atau  Dewan  Pengawas  Wilayah  yang  mememutuskan  sanksi dalam  jangka  waktu  paling  lama  empat  belas  hari  kerja  apabila  sudah  diterima  surat tembusan  permohonan  pengajuan  bandingnya,  kemudian  notaris  harus  menyampaikan segala  salinan  berkas  pemeriksaan  kepada  Dewan  Pengawas  Pusat.  Setelah  permohonan banding  diterima,  Dewan  Pengawas  Pusat  akan  harus  memanggil  pejabat  notaris  yang mengajukan  mohon  banding  pada  jangka  waktu  paling  lama  empat  belas  hari  kerja  sejak diterimanya  permohonan  tersebut  untuk  mendengarkan  keterangan  dan  pembelaannya. Dalam  persidangan,  Dewan  Pengawas  Pusat  dan  Dewan  Pengawas  Pusat  harus  memutus permohonan  banding  dalam  waktu  paling  lama  tiga  puluh  hari  kerja  sejak  pejabat  notaris yang  diberikan  sanksi  dilakukan  pemeriksaan  pada  sidang  terakhir.  Apabila  anggota  yang dipanggil  tidak  hadir  dalam  persidangan,  maka  Dewan  Pengawas  Pusat  tetap  akan mengambil  keputusan.  Dewan  Pengawas  Pusat  harus  mengirimkan  Surat  Keputusan tersebut  kepada  pejabat  notaris  yang  diperiksa  dengan  surat  tercatat  dan  tembusannya kepada  Pengurus  Pusat,  Pengurus  Wilayah,  Dewan  Pengawas  Wilayah,  Pengurus  Daerah dan Dewan Pengawas Daerah dalam waktu paling lama empat belas hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan.
Apabila  permohonan  banding  sudah  diajukan  kepada  bagian  Kongres  Ikatan Notaris.  Permohonan  banding  tersebut  harus  diajukan  oleh  notaris  yang  telah  dijatuhkan sanksi dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari kerja sebelum persidangan Kongres diadakan.  Kemudian,  permohonan  ajuan  banding  harus  disampaikan  bersamaan  surat tercatat  atau  dapat  disampaikan  langsung  oleh  notaris  yang  telah  diberikan  sanksi  kepada Pejabat  Presidium  Kongres  melewati  Sekretariat  Pengurus  Pusat  sebagai  perantara  dan tembusannya  kepada  Pengurus  Pusat,  Dewan  Pengawas  Pusat,  Pengurus  Wilayah,  Dewan Pengawas  Wilayah,  Pengurus  Daerah  dan  Dewan  Pengawas  Daerah.  Dewan  Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah yang memutus sanksi tingkat pertama dalam waktu paling lama empat belas hari kerja setelah diterimanya surat tembusan permohonan banding

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
harus  diteruskan  seluruh  salinan  berkas  pemeriksaan  dalam  persidangan  kepada  Pejabat Presidium  Kongres  melalui  perantara  Sekretariat  Pengurus  Pusat  dan  Kongres  wajib menjadwalkan pemeriksaan terhadap notaris yang sudah mengajukan permohonan banding untuk  mendengar  keterangan  dan  memberi  kesempatan  untuk  pembelaan  pada  sidang kongres,  serta  Sekretariat  Pengurus  Pusat  dan  kongres  wajib  melakukan  pemutusan permohonan banding notaris dalam sidang kongres. Dalam hal notaris anggota yang sudah mengajukan  mohon  banding  tidak  hadir  dalam  sidang  kongres,  maka  siang  kongres  tetap akan dilaksanakan dan tetap akan dilakukan mengambilan keputusan permohonan banding tersebut.  Kongres  melalui  Dewan  Pengawas  Pusat  wajib  mengirimkan  Surat  Keputusan tersebut  kepada  anggota  yang  diperiksa  dengan  surat  tercatat  dan  tembusannya  kepada Pengurus  Pusat,  Dewan  Pengawas  Pusat,  Pengurus  Wilayah,  Dewan  Pengawas  Wilayah, Pengurus  Daerah  dan  Dewan  Pengawas  Daerah.  Keputusan  sanksi  baik  dalam  Dewan Pengawas  Pusat  maupun  dalam  Kongres  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam  hal:  a) menjatuhkan  sanksi  Teguran  secara  lisan  Peringatan  secara  tertulis;  b)    dalam  hal pemberian  sanksi  skorsing  sementara  waktu  dari  Ikatan  Notaris  Indonesia  dan diberhentikan secara  hormat atau tidak hormat  dari  Ikatan Notaris  Indonesia, notaris  yang dijatuhkan  putusan  sanksi  harus  menerima  putusan  tersebut  dan  tidak  diperbolehkan pengajuan  tingkat  terakhir  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan;  dan  c)  Dewan Pengawas  Pusat  atau  Kongres  sudah  melakukan  penetapan  keputusan  sanksi  pada  tingkat banding.

## D. PENUTUP
Pada  dasarnya  undang-undang  di  Indonesia  telah  mengatur  terkait  dengan  notaris bedasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notari dan dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tahun 2005 dan Perubahannya pada tahun 2015. Kewajiban dan larangan notaris lebih mengacu kepada Kode Etik Notaris

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
yang  dibuat  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  karena  kewajiban  dan  larangan  yang  terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum diatur secara menyeluruh dan komprehensif. Kode etik Notaris dalam Ikatan Notaris  Indonesia juga mengatur terkait pengecualian dan pemberian  sanksi  terhadap  penyimpangan  kode  etik  yang  berbentuk  teguran  secara  lisan Peringatan  secara  tertulis;  skorsing  sementara  waktu  dari  Ikatan  Notaris  Indonesia;  dan Pemberhentian secara hormat atau tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
.

## Buku
Kamal  Hidjaz.  2018.  Negara  Hukum  atau  Negara  Kekuasaan  (Rechtsstaat  or Machstaat).  Makassar: Social Pilitic Genius (SIGn).
Oemar  Moechthar.  2017.  Dasar-Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta.  Surabaya:  Airlangga University Press.
A.  A.  Andi  Prajitno.  2010. Pengetahuan  Praktis  Tentang  Apa  dan  Siapa  Notaris  di Indonesia. Surabaya: Perwira Media Nusantara. Ismantoro Yuwono. 2013. Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan. Yogyakarta: Medpress Digiral.
Munir Fuadi. 2005. Profesi Mulia: Etika Profesi hukum bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator dan pengurus. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mahmudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2011. Metodologi Penelitian . Bandung: Mandar Maju. Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenda Media. 93.
Andi  Prastowo.  2016. Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Albi Anggito & Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif . Sukabumi: Jejak. Anonim.  2006. Himpunan  Etika  Profesi:  Berbagai  Kode  Etik  Asosiasi  Indonesia . Yogyakarta: Yustisia.

## Jurnal Ilmiah
Theo Anugrah Pakarti. 2022. Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris. Jurnal Kertha Semaya : 10(7). 1666.
Luh  Putu  Cynthia  Giyayani.  (2018).  Penerapan  Etika  Profesi  oleh  Notaris  dalam Memberikan  Pelayanan  Jasa  Kepada  Klien. Acta  Comitas:  Jurnal  Hukum Kenotariatan. 3(3). 427-428.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Desi Rositawati, D., I Made Arya Utama & Desak Putu Dwei Kasih. (2017). Penyimpanan Protokol  Notaris  Secara  Elektronik  Dalam  kaitan  Cyber  Notary. Acta  Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan . 2(2). 172-182.
Miftahul Ulum. (2022). Fikih Kenotariatan: Studi Tentang Etika Profesi Notaris. Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan. 6(2). 38
Felisa  Haryati.  (2018).  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  Terkait  Persaingan  Tidak  Sehat Sesama Rekan Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.). Jurnal Hukum Volkgeist. 76.

## Peraturan perundang-Undangan

## Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris