## POLITIK HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RKUHP
Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail: nurulisnina97@gmail.com

## ABSTRACT
Sexual violence is an act that indeed has not been prevented by the government, especially in terms of protection of victims of sexual violence in the present needs to be updated about the Criminal Code that regulates specific acts of sexual violence so that there is protection for  these  victims.  With  the  draft  law  on  the  Elimination  of  Sexual  Violence  or  what  we commonly call the PKS Act, the existence of the law is a refinement of the Criminal Code book as the  Criminal Code has the characteristic of the Lex Generalis whereas the Sexual Violence abolition bill become the Lex Specialist. To achieve a particular goal of a country, the authorities are authorized to form legal products which contain legal political policies both national and international scale objectives. In Indonesia, the rues regarding criminal law politics are regulated in a policy called criminal policy which is implemented through the preparation of laws which are arranged in the criminal law books, criminal procedure codes, and other laws in which there are rules regarding criminal provisions.
Keyword : Political law, political criminal law, violence sexsual

## ABSTRAK
Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang memang sampai saat ini belum bisa dicegah  oleh  pemerintah,  terutama  dalam  hal  perlindungan  terhadap korban kekerasan seksual  pada  dewasa  ini  perlu  adanya  pembaharuan  terhadap  KUHP  yang  mengatur mengenai  tindak  pidana  kekerasan  seksual  secara  spesifik  sehingga  ada  perlindungan terhadap  korban  tersebut.  Dengan  adanya  Rancangan  Undang-undang  Penghapusan Kekerasan  Seksual  atau  biasa  kita  sebut  undang-  undang  PKS  maka  dengan  adanya undang-undang  tersebut  menjadi  penyempurna  dari  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  sebagaimana  KUHP  ini  memiliki  khas  na Lex  Generalis sedangkan  RUU Penghapusan  Kekerasan  Seksual  ini  menjadi Lex  Spesialis .  Untuk  mencapai  tujuan tertentu suatu Negara, para penguasa yang berwenang membentuk produk hukum yang didalamnya mengandung kebijakan politik hukum baik itu tujuan skala nasional ataupun internasional.  Di  Indonesia  aturan  mengenai politik  hukum  pidana  diatur  dalam  suatu kebijakan yang disebut kebijakan kriminal yang diterapkan melalui penyusunan undang- undang yang disusun dalam kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum  acara  pidana,  dan  undang-undang  lainnya  yang  didalamnya  terdapat  aturan mengenai ketentuan pidana.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual,Politik Hukum, Politik Hukum Pidana

## PENDAHULUAN
Dalam  UU  NRI  1945  Pasal  1  Ayat  3  disebutkan    bahwa  Indonesia merupakan  Negara  berlandaskan  hukum.  Oleh  karenanya  pelaksanaan tugas  dan  wewenang  pemerintah  didasarkan  pada  pedoman  hukum  dan
bukan  atas  kesewenang-wenangan  semata.    Hukum  dan  keadilan  bagi semua  warga  negara  merupakan  asas  dasar  dari  negara  hukum.    Yang berarti  bahwa  segala  kewenangan  dan  tindakan  alat  alat  perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi interaksi sosial masyarakat .( Didi Nazmi, 1992)
Kesejahteraan umum merupakan tujuan utama dari negara hukum yang  tertuang  dalam  pembukaan  undang-undang  dasar  negara  republik Indonesia  tahun  1945.  konsepsi yang  digunakannya  pun  adalah  konsep hukum  kesejahteraan  negara.  Timbulnya Konsep  ini  merupakan  timbal balik  dari  gagalnya  konsep  yang sudah  berlaku  sebelumnya  yaitu  konsep legal state. Konsep hokum kesejahteraan Negara yaitu pemerintah sebagai penanggungjawab  utama  bagi  tolak  ukur  masyarakat  yang  sejahtera.  Ciri utamanya  adalah  pemerintah  memiliki  kewajiban  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dengan kata lain, ajaran welfare state merupakan  perwujudan  nyata  dari  prinsip staatsonthouding ,  yang  mana prinsip ini memiliki batasan terhadap peran negara dalam campur tangan perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial di masyarakat. Prinsip staatsonthouding beralih menjadi prinsip staatsbemoeienis yang menuntut Negara agar terlibat secara aktif dalam perkembangan ekonomi dan sosial di  masyarakat  banyak  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  banyak,  selain  memberikan  rasa  tertib  dan  aman  terhadap masyarakat.(Ridwan HR, 2006)
Politik  hukum  nasional adalah  merupakan  bagian  dari  kebjakan Negara  lainnya  terutama  dibidang  kebijakan  sosial,  kesejahteraan  sosial dan pertahanan sosial termasuk keamanan nasional. Bidang – bidang politik hukum  nasional  itu  meliputi  bagian-bagian  hukum  yang  menjadi kebutuhan  bagian-bagian  yang  perlu  diatur  oleh  hukum  termasuk  di dalamnya politik hukum pidana. Akan tetapi dalam pelaksanaan nya bisa terintegrasi  secara  bersama  dari  semua  bagian,  sepertikebijakan kriminalisasi,  kebijakan  peradilan  pidana,  kebijakan  penegakan  hukum,
kebijakan  administrasi,  kebijakan  hukum  dan  kebijakan  hukum  pidana termasuk di dalamnya politik hukum kekerasan seksual.
Perlakuan  tidak  baik  terhadap  perempuan  yang  bersifat  seksual terlepas  dari  terjadinya  hubungan  intim  atau  tidak  dengan mengesampingkan  status  pelaku  dan  korban  termasuk  dalam  kategori kekerasan  seksual.  Kekerasan  seksual  tidak  hanya  mengacu  kepada perkosaan  atau  persetubuhan  saja  akan  tetapi  lebih  konprehensif mencakup segala jenis tindakan yang tidak dilandasi atas dasar suka sama suka dan juga tidak hanya sebatas penetrasi laki-laki ke perempuan, tetapi juga  melingkupi  alat  atau  benda  yang  digunakan  dengan  tujuan memberikan efek penderitaan kepada korban.( Ende Hasbi, 2016)
Agar suatu  Negara bisa mencapai tujuan untuk mengatasi problema kekerasan  seksual  maka  Negara  melakukan  terobosan  politik  hokum dengan  cara  merumuskan  Rancangan  Undang-undang  yaitu  undang- undang    mengenai  penghapusan  kekerasan  seksual,  juga  sebagai penyempurna  dari  aturan  yang  terdapat  dalam  kitab  undang-undang hukum  pidana.    Dengan  begitu  kitab  undang-undang  hukum  pidana  ini menjadi  lex  generalis  sedangkan  RUU  kekerasan  sexsual  itu  menjadi  lex spesialis terhadap adanya kekerasan sexsual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu  cara  pengembangan  ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk  memngungkapkan fenomena empiris, fakta  secara  kronologis  dan konsisten  dengan  mengadakan  analisis konstruksi,  spesifikasi  penelitian  menggunakan  penelitian  dengan menggambarkan  dan  menganalisa  secara  akurat  sesuai  dengan  keadaan yang  sebenarnya  terhadap  suatu  fenomena  yang  terjadi.  (Soejono,  2015) pendekatan  yang  digunakan  yaitu  berdasarkan  undang-undang  yang berlaku  dengan  cara  meneliti  hukum,  bahan  pustaka  atau  data  sekunder sebagai  bahan dasar untuk diteliti dengan cara  mengadakan  penelurusan terhadap  peraturan-peraturan  dan  literature-  literatur  yang  berkaotan
dengan masalah pidana dalam kekerasan seksual .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik hukum pidana merupakan salah satu cabang bagian terpenting dari    kajian  ilmu  hukum  di  Indonesia  selain  itu  juga  dapat  menjadi  alat pembantu dalam memahami konsep teorinya sebagai bahan untuk kajian selanjutnya,  dan  kajian  secara  sektoral  masih  sangan  dibutuhkan  untuk pengembangan  kajian  hukum  dimasa  yang  akan  datang,  misalnya  dalam mengkaji  politik  hukum  perdata,  politik  hukum  pidana,  dan  sebagainya. Hal ini jga menunjukan bahwa pendekatan dalam kajian  hukum semakin meluas  yakni  selain  pendekatan  normatif  yuridis  juga  bisa  melalui pendekatan sosio legal.
Menurut  Sunaryati  Hartono  dan  Mahfud  MD  menyatakan  dalam politik hukum harus ditempatkan sebagai suatu alat yang berfungsi dalam tatanan social dan tatanan hukum tertentu demi menggapai visi misi tujuan masyarakat atau Negara. Dalam pendapatnya Ruslan Shaleh menyatakan, bahwa undang- undang adalah satu dari sekian banyak alat yang digunakan untuk  menjalankan  kebijakan  pemerintah.  Dari  berbagai  pemahaman tentang  politik  hukum  tersebut  dan  mengacu  terhadap pendapat  Mahfud MD yang mengatakan political law atau politik hukum  diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan yakni :
1. Politik  hukum  merupakan  pedoman atau  “legal  policy” dari lembaga Negara dalam perancangan suatu hukum
2. Politik hukum merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menentukan  dan  menganalisis  hukum  yang  dibuat  sudah sesuai  atau  tidak  dengan kerangka  pikir  legal  policy  agar tercapainya suatu tujuan Negara.
3. Politik  hukum  jika  dihubungkan  pada  pencapaian  tujuan
Negara,  maka  politik  hukum  itu  sekurangnya  merangkumi hal-hal sebagai berikut:
4. Tujuan Negara yang diidamkan masyarakat Indonesia sebagai
orientasi  dan  pemandu  politik  hukum,  termsuk  penggalian nilai- nilai dasar tujuan Negara dalam pembangunan hukum nasional.
5. Perumusan sistem hukum nasional sebagai jalan mewujudkan tujuan nasional dengan berbagai faktor yang memengaruhinya.
6. Melakukan  penyusunan  dan  menuangkan  kerangka  pikir dalam merumuskan kebijakan hukum
7. Substansi dari hukum nasional dengan berbagai faktor yang memengaruhinya.
Proses  pengawalan  terhadap  hukum  dengan  prolegnas  dan melakukan  pengujian  terhadap  produk  hukum  oleh  lembaga  peradilan, melakukan upaya  terhadap  lembaga  legislative untuk  mengubah peraturan perundang-undangan, dan sebagainya(Mahfud, 2009)
Menurut marc ancel konsep dalam politik hokum khususnya hokum pidana di era  modern criminal science memiliki 3 (tiga) pokok pembahasan yaitu  pembahasan  mengenai  kriminologi,  criminal  law,  dan  penal policy.(Barda, 2005) Maksud dari penal policy yaitu disiplin ilmu dan seni yang  memiliki  tujuan  untuk  mengatur  hukum  positif  secara  lebih  efisien dan  sebagai  pedoman  untuk  pembuat  undang-undang,  untuk  pengadilan dan untuk para penyelenggara putusan pengadilan.
Pembahasan  mengenai  sistem  politik  hukum  pidana,  dalam beberapa literature banyak menggunakan istilah kebijakan hukum pidana, kebijakan  kriminal,  serta kebijakan  legislative. Kemudian  pengertian  ini perlu  dikaji  lebih  dalam  berkenaan  dengan  ketetapan,  serta  maknanya.
Sebab  kebijakan  mempunyai  persamaan  kata  dari “policy”  yang penggunaannya  lebih  memiliki  khas  dalam  teknis  eksekutif  atau administratif. Oleh karenanya jika merujuk asal kata politik hukum, maka menjadi “rechtpolitiek”, hingga sepatutnya kata politik hukum pidana lebih sepadan dengan alam pikir dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan  dan rancangan  yang  akan  dibincangkan.  Pengertian  kebijakan  atau  politik
hukum  pidana  dapat  dilihat  dari  politik  hukum  maupun  dari  politik kriminal. Adapun Prof Sudarto berpendapat bahwa politik hukum pidana berarti melakukan pilihan untuk merumuskan dan menciptakan sistem UU pidana yang relevan berarti harus terpenuhii syarat keadilan serta kegunaan untuk  masyarakat.  Adapun pada  waktu  lain  Dia  menyampaikan, pelaksanaan  politik  hukum  pidana  mengandung  arti  upaya  untuk mewujudkan  aturan  UU  pidana  yang  relevan  dengan  situasi  dan  kondisi yang  temporal  dan  kondisi  dimasa  mendatang.  Dengan  demikian  jika ditinjau  dari  sisi  ilmu politik  hukum,  maka  bermakna  tata  cara mengupayakan,  menciptakan  dan  merumuskan  sistem  UU  pidana  yang relevan.` `
Adapun  berbagai  macam  tindakan  pelecehan  kepada  perempuan yang sudah tercantum pada Pasal 2 Universal Declaration of Human Right , mencakup:  kekerasan  terhadap  fisik,  seksual,  psikologis,  bahkan  yang berkaitan dengan mahar, terjadinya perkosaan dalam perkawinan,
Terjadinya kerusakan alat kelamin, dan pemerasan secara seksual. kekerasan  terhadap  fisik,  seksual  dan  psikologis  yang  sering
menimpa  di  kalangan  perempuan  diantaranya  perkosaan,  pelecehan seksual  di  intansi  dan  lembaga  pendidikan, Human  Trafiking dan pelacuran secara paksa dan lain sebagainya.
Adapun jenis tindakan kekerasan terhadap perempuan menurut Sri Nurdjunaida  dalam  jurnalnya  yang  berjudul  “pengertian  kekerasan terhadap  perempuan  Jurnal  sekilas  kekerasan  pada  perempuan”  terjadi dalam beberapa bentuk tindakan kekerasan, yaitu:
Yang pertama, Tindak kekerasan secara fisik maksudnya yaitu suatu perlakuan  yang  memeiliki  tujuan  melukai,  menganiaya  baik  dengan menggunakan  alat  atau  tidak.  Bentuknya  bisa  berupa  tamparan, pemukulan,  penjambakan,  mendorong  secara  kasar  atau  dengan  benda tajam yang dapat melukai korban dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa.
Yang  kedua,  yaitu  Tindakan  kekerasan  secara  psikologis  atau
kejiwaan maksudnya yaitu tindakan yang memiliki tujuan untuk menekan kejiwaan  seseorang  dengan  cara  merendahkan  harkat  martabat  seorang perempuan,  baik  secara  lisan  ataupun  secara  perbuatan  yang  dapat merugikan orang lain. Yang dapat menimbulkan efek trauma, takut, tidak percaya diri, dan tekanan berat pada psikis seseorang.
Yang  ketiga,  yaitu  Tindak  kekerasan  secara  seksual  maksudnya kekerasan yang merendahkan martabat perempuan yang bermotif seksual, misalnya    pelecehan  seksual,  perkosaan,  dan  pencabulan.  Tindakan tersebut dikategorikan pada dua bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik dan psikologis.
Yang  keempat  adalah  penelantaran  secara  ekonomi  yang  mana bentuk  ini  termasuk  kekerasan  terhadap  ekonomi,  misalnya    tidak diberi nafkah  secara  rutin  atau  nafkah  yang  tidak  mencukupi,  larangan  untuk bekerja    secara    layak  dan  memberikan  pembatasan  secara  berlebihan dalam segi ekonomi.

## Politik hukum kekerasan sexsual dalam RKUHP
Upaya  pemerintah  dalam  memerangi  tindak  pidana  kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat di implementasikan dalam Rancangan Undang-undang  mengenai  penghapusan  kekerasan  seksual.  Upaya  ini merupakan  bentuk  perwujudan  dari  tanggungjawab  Negara  yang diharapkan  mampu  melindungi  dan  memperbaiki  kondisi  psikologis korban, baik korban kekerasan dalam bentuk pisik maupun psikologis yang belum  terdapat  dalam  peraturan  undang-undang,  terlebih  terhadap perempuan  dan  anak  yang  selama  ini  rentan  menjadi  korban  kekerasan seksual yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Negara.
Rancangan  Undang-undang  ini  meliputi  pencegahan  kekerasan seksual  dan  penanganan  untuk  korban  yang  terkena  kekerasan  seksual. Selain  itu,  RUU  ini  juga  mencakup  ruang  lingkup  penindakan  pelaku melalui  pemidanaan  dan  rehabilitasi  pelaku  untuk  mencegah keberulangan.
Ruang  lingkup  pencegahan  meliputi  penjabaran  ketentuan  yang
mewajibkan  Lembaga  Negara,  Korporasi  dan  lembaga  masyarakat menyusun dan menyelenggarakan kebijakan, program, dan anggaran untuk mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual.  Lembaga  Negara,  Korporasi  dan lembaga masyarakat juga wajib
melakukan  pencegahan  dengan  cara  mengubah  atau  menghapus segala bentuk praktek tradisi dan kebijakan diskriminatif yang menjadikan tubuh dan seksualitas sebagai sasaran. Pengintegrasian materi Hak Asasi Manusia,  kepekaan  Gender,  materi  ajar  seksualitas  dan  kesehatan reproduksi  di  setiap  jenjang  pendidikan  dan  bagi  masyarakat;  dan pembangunan  komunitas  masyarakat  anti  kekerasan  seksual;  adalah beberapa langkah penerjemahan kewajiban pencegahan kekerasan seksual. Hal lainnya antara lain penetapan kriteria bukan pelaku kekerasan seksual dalam  setiap  perekrutan  calon  pejabat  atau  calon  pekerja,  pembangunan sarana  dan  prasarana  yang  berkontribusi  pada  pencegahan  kekerasan seksual  dan  penetapan  regulasi  perlindungan  perempuan  dalam  layanan publik oleh Lembaga Negara, Korporasi dan lembaga masyarakat.
Dalam  ruang  lingkup  penanganan  bagi  korban,  RUU  ini merumuskan  ketentuan  pemulihan  bagi  korban  berdasarkan  konsep Pemulihan Dalam Makna Luas. Dalam RUU ini, unsur pemulihan meliputi korban,  keluarga,  pendamping  dan  komunitas,  serta  Negara  sebagai pemangku  kewajiban.  RUU  ini  juga  merumuskan  kewajiban  Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  dalam  penyediaan  layanan  komprehensif  dan berkesinambungan melalui sistem pusat pelayanan terpadu bagi korban.
Rumusan Pemulihan bagi korban dalam RUU ini adalah kebutuhan khusus  korban  kekerasan  seksual  yang  tidak  dapat  dituangkan  secara spesifik  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Sehingga  demi  terwujudnya  Pemulihan  Dalam  Makna  Luas  bagi  korban kekerasan  seksual,  maka  kehadiran  RUU  ini  sebagai  lex  specialist  UU khusus dari KUHP mutlak diperlukan.
Seiring terjadinya berbagai kendala yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan seksual dalam menjalani proses peradilan pidana, RUU
ini  merumuskan  hukum  acara  khusus  untuk  mengeliminasi  berbagai hambatan tersebut dan menguatkan proses peradilan yang menghindarkan reviktimisasi dan kriminalisasi korban. Termasuk di dalamnya penentuan kriteria  Penyidik,  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Hakim  yang  menangani perkara  harus  memiliki  kemampuan  khusus  penanganan  perkara kekerasan  seksual.  Rumusan  bab  hukum  acara  ini  adalah  penerjemahan dari  konsep  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Penanganan  Kasus Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (SPPT-  PKKTP).  Sehingga  dengan demikian,  rumusan  ini  juga  menunjukkan  urgensi  RUU  ini  sebagai  lex specialist,  terutama  karena  kekerasan  seksual  adalah  tindak  pidana  yang menyasar tubuh dan seksualitas korban sehingga penanganannya tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum.
Maka  mengingat  berbagai  kekhususannya,  kehadiran  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangatlah dibutuhkan.
Adapun  Perbedaan  antara  RUU  penghapusan  kekerasan  seksual dengan KUHP yaitu sebagai berikut : Dalam aspek jenis kekerasan seksual RUU  penghapusn  kekerasan  seksual  menguraikan  definisi  9  jenis kekerasan  sedangkan  dama  KUHP  jenis  kekerasan  seksual  terbatas  pada perkosaan  dan  pencabulan,  aspek  unsur  atau  definisi  kekerasan  seksual sesuai  bentuk-bentuknya  dalam  RUU  penghapusan  kekerasan  seksual menguraikan unsur  9  tindak  pidana  kekerasan  seksual  sedangkan KUHP terbatas  pada  unsur  perkosaan  dan  pencabulan,  pengaturan  tentang perkosaan  masih  belum  menjamin  perlindungan  hak  korban,  aspek pemidanaan  terhadap  korporasi  dalam  RUU  Penghapusan  kekerasan sesksual  itu  diatur  secara  eksplisit  misalnya  ketika  suatu  korporasi melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  maka  dalam  hal  proses penyidikan,  penuntutan  dan  pemidanaannya  pun  dilakukan  langsung terhadap korporasi tersebut atau terhadap pengurusnya, sedangkan dalam KUHP  tidak  ada  pengaturannya.  Aspek  pemidanaan  tindak  pidana kekerasan  seksual  dalam    RUU  Penghapusan  kekerasan  seksual  pada rumusannya  mengandung  ancaman  2  pidana  pokok  dan  9  pidana
tambahan  yang  dijatuhkan  atas  9  tindak  pidana  kekerasan  seksual berdasarkan  pemberatan  atas  tindak  pidana  sedangkan  KUHP  terbatas pada pemidanaan perkosaan dan pencabulan. Aspek pidana pokok berupa rehabilitasi  khusus  kepada  pelaku  dalam  RUU  penghapusan  kekerasan seksual  rehabilitasi  khusus  yang  memiliki  tujuan  merubah  cara  berfikir, sudut pandang pelaku, dan perilakunya, serta memberikan efek jera agar tidak  mengulangi  kejahatan  yang  sama.  Rehabilitasi  khusus  dijatuhkan terhadap terpidana anak yang berusia 14 tahun atau terpidana pada perkara pelecehan  seksual  sedangkan  dalam  KUHP  tidak  diatur,  aspek  pidana tambahan  berupa  penggantian  biaya  yang  dituntut  oleh  korban  atau keluarganya dengan menempuh jalan litigasi, ditetapkan sebagai hukuman tambahan kepada terpidana, sedangkan di KUHP tidak diatur.
Aspek hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana berupa pengambilan keuntungan yang diperoleh dari tindakan yang dilakukannya dalam  RUU  penghapusan  kekerasan  seksual  diatur  sebagai  ancaman pidana  tambahan  atas  tindak  pidana  pemaksaan  pelacuran,  sedangkan dalam  KUHP  tidak  diatur.  RUU  penghapusan  kekerasan  seksual, penyelenggaraan pidana tambahan kerja sosial mempertimbangkan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku, kondisi psikologis pelaku dan  identifikasi  tingkat  resiko  yang  membahayakan  sedangkan  dalam KUHP  tidak  diatur,  aspek  pidana  tambahan  berupa  pembinaan  khusus dalam RUU penghapusan kekerasan seksual pidana tambahan pembinaan khusus  meliputi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perawatan  dibawah psikolog  dan  atau  psikiater,  peningkatan  kesadaran  hukum,  pendidikan intelektual, pengubahan sikap dan perilaku, perawatan kesehatan jasmani dan  rohani  dan  reintegrasi  perilaku  tanpa  kekerasan  seksual  sedangkan dalam KUHP tidak diatur, aspek pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh dalam RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai pidana tambahan kepada pelaku yang merupakan orang tua atau kerabat korban sedangkan dalam KUHP tidak diatur, aspek pidana tambahan berupa pencabutan hak politik  dalam  RUU  penghapusan  kekerasan  seksual  sebagai  pidana
tambahan  pelaku  kekerasan  seksual  yang  merupakan  pejabat  public sedangkan  dalam  KUHP  tidak  diatur,  aspek  pidana  tambahan  berupa pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu dalam RUU penghapusan kekerasan  seksual  sebagai  pidana  tambahan  terhadap  pelaku  kekerasan seksual  yang  merupakan  majikan  yang  memberikan  pekerjaan  atau seseorang yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lembaga pendidikan, keagamaan, sosial, atau tempat lain yang seharusnya aman dan melindungi anak dan perempuan dalam KUHP tidak diatur, aspek pidana tambahan  berupa  pencabutan  jabatan  atau  profesi  dalam  RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan  seksual  yang  merupakan  penegak  hukum  atau  pejabat  KUHP tidak  mengatur,  aspek  pidana  tambahan  berupa  pengumuman  putusan hakim  dalam  RUU  penghapusan  kekerasan  seksual  sebagai  pemberatan antara  lain  jika  pelaku  kekerasan  tersebut  melakukan  kekerasan  seksual dalam  kondisi  darurat  misalnya  kondisi  darurat  bencana  alam,  darurat perang,  dan  konflik  sosial  atau  darurat  lainnya  sedangkap  dalam  KUHP tidak mengaturnya.

## SIMPULAN
Salah  satu  peran  politik  hukum  dalam  membuat  suatu  kebijakan yaitu mengakomodir setiap hukum yang diciptakan. Bahwa politik hukum memiliki  peran  penting  dalam  suatu  kebijakan  karena  dibuat  untuk menjadi  acuan  dan  landasan  dalam  perumusan  menentukan  nilai  dan menetapkan hukum Negara. Adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini  merupakan produk  hukum yang  mana  memberikan kebijakan  kepada Negara  agar  lebih  diperhatikan  korban  dari  perilaku  kekerasan  tersebut, sebelum  adanya  aturan  ini  sering  kali  hanya  pelaku  saja  yang  ditindak namun  korban  dari  kekerasan  seksual  ini  diabaikan,  padahal  yang seharusnya  ditangani  itu  pelaku  dan  korban,  karena  korban  lebih  rentan dan dapat menimbulkan trauma bagi si korban atas kejadian tersebut, pada dewasa ini perlu adanya kebijakan dalam hal tersebut. Untuk mewujudkan
sistem hukum yang diperlukan dalam mencapai tujuan masyarakat, maka aturan  politik  hukum  pidana  ini  merupakan  aturan  yang  diharapkan mampu  menjadi  solusi  yang  tepat  dan  menjadi  alternatif  hukum  di Indonesia demi mewujudkan sistem hukum yang baik.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Nawawi  Arif,  B.  (2005).  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti.
Nazmi Yunas, D. (1992). Konsepsi Negara Hukum. Padang. Angkasa Raya. Hasbi, E . ( 2016). Kriminologi. Bandung. Tim Redaksi Pustaka Setia.
Mahfud,  MD.  (  2009).  Politik  Hukum  Di  Indonesia.  Jakarta.  Pt Rajagrafindo Persada.
Ridwan,  HR.  (2006).  Hukum  Administrasi  Negara.  Jakarta.  Pt  Raja Grafindo Persada.
Sokanto. S. (2015). Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat. Depok. Rajawali.
Nurdjunaida,  S.  (2013).  Pengertian  Kekerasan  Terhadap  Perempuan. Jurnal Sekilas Kekerasan Pada Perempuan, 9, 21-23 .
Harnoko,  R.  (2010).  Dibalik  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan. Muwwazan. Malang.
Yulia,  R.  (2012).  Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Perlindungan  Terhadap Korban  Kejahatan  Di  Indonesia.  Banten.Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa.