DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp. Received: 19 Juli 2024, Revised: 24 Juli 2024, Publish: 27 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah
Ibtisan 1 , Beni Ahmad Saebani 2 , Bobang Noorisnan Pelita 3 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, 1203030054@student.uinsgd.ac.id 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, beniahmadsyaebani210468@gmail.com 3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, bobangnoor19@gmail.com
Corresponding Author: 1203030054@student.uinsgd.ac.id
Abstract: The subject of zakat is specifically for Muslim communities who have property and have slopes, meaning that it is appropriate to receive zakat, while the object can be property zakat,  social  zakat,  trade  zakat,  and  agricultural  zakat.  The  subject  of  tax  is  not  related  to religious  or  religious  zakat  obligations  muzakiHowever,  as  a  whole,  society  is  subject  to taxpayers because the objects are vehicle tax, land and building tax, sales tax, income tax, and company tax, these can be individuals or companies or what are called companies and foundations which are legal entities. The paradigm that zakat and taxes can improve people's welfare  still  requires  research,  because  there  is  no  significant  evidence  that  zakat  can improve welfare, while taxes are intended for development and in the national interest. All communities enjoy the results of development, for example, the construction of infrastructure, roads, fuel subsidies, fertilizer subsidies, education subsidies, and so on, including assistance from  the  government  for  various  education  and  training,  for  example,  pre-employment training.  The  research  method  uses  descriptive  analytical  methods,  the  approach  is normative juridical. The primary data source is documentation and reports about Zakat from the  Amil  Zakat  Institution.  The  data  obtained  was  analyzed  using  library  methods  and content  analysis  and  then  the  research  results  were  concluded  according  to  the  research objectives.  Zakat  and  taxes  both  have  their  roles  in  improving  the  welfare  of  society  in Indonesia through their respective programs. Islamic political and economic law emphasizes that the state is responsible for improving the welfare of society, normatively juridically the birth of the Zakat Management Law is a government policy that supports Islamic teachings to increase people's obedience to the commands of Allah SWT. And Rasulullah SAW. and to the government. Sociologically, zakat with its law answers social problems regarding efforts to eradicate  poverty,  thus  the  Zakat  Management  Law  includes  al-maslahah  al-muktabarah, because  the  order  to  pay  zakat  is  stipulated  by  the  Koran  and  al-Hadith,  and  there  is  no prohibition on making a law even during the time of Caliph Abu Bakr, those who did not pay taxes  were  charged  and  those  who  disobeyed  were  fought.  For  taxpayers,  they  are  people who obey the teachings of Islam understand and implement the essence of being a Muslim, and believe that zakat will be rewarded by Allah SWT. with worldly and hereafter goodness. Likewise with taxes, Islamic political and economic law understands taxes as a more effective solution  because  the  state  forces  and  will  give  sanctions  to  people  who  oppose  tax regulations, because zakat has not been able to replace taxes in all its dimensions, so this tax
is juridical, sociological and philosophical. is a form of benefit that belongs to al-maslahah al-mursalah, because the texts of the Koran and al-Hadith regarding taxes do not mandate taxes but do not prevent the government from collecting taxes from the public, in this case, the  principle  of  siyasah  fiqh  emphasizes  tasharaf  al-imam  ‘ala  ra’iyah  manuthun bimashlahah al-ra’iyah, This means that the leader's policy for his people (must) depend on the benefit of his people.
Keyword: Zakat, Taxes, Siyasah Maliyah
Abstrak: Subjek  zakat  khusus  untuk  masyarakat  muslim  yang  memiliki  harta  dan  telah nishab, artinya telah layak berzakat, sedangkan objeknya dapat berupa zakat harta, zakat mas, zakat  perdagangan,  dan  zakat  pertanian.  Adapun  subjek  pajak  tidak  berkaitan  dengan keberagamaan wajib zakat atau muzaki, tetapi secara keseluruhan masyarakat terkena wajib pajak, karena objeknya berupa pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan, pajak  penghasilan,  dan  pajak  perusahaan,  hal  itu  bisa  perorangan  maupun  perusahaan  atau yang  disebut  perseroan  dan  yayasan  yang  berbadan  hukum.  Paradigma  zakat  dan  pajak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih memerlukan penelitian, karena belum ada  bukti  yang  signifikan  zakat  mampu  meningkatkan  kesejahteraan,  sedangkan  pajak diperuntukkan  untuk  pembangunan  dan  demi  kepentingan  nasional.  Semua  masyarakat menikmati  hasil  pembangunan,  misalnya  pembangunan  infra  struktur,  jalan  raya,  subsidi bahan  bakar,  subsidi  pupuk,  subsidi  pendidikan,  dan  sebagainya  termasuk  bantuan  dari pemerintah  untuk  berbagai  pendidikan  dan  pelatihan,  misalnya  pelatihan  prakerja.  Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, pendekatannya yuridis normatif. Sumber data primernya dokumentasi dan laporan tentang zakat dari Lembaga Amil Zakat. Data yang diperoleh  dianalisis  dengan  metode  kepustakaan  dan  analisis  isi  yang  kemudian  hasil penelitian disimpulkan sesuai tujuan penelitian. Zakat dan pajak keduanya mempunyai peran tersendiri  dalam  mensejahterakan  masyarakat  di  Indonesia  melalui  programnya  masing- masing. Politik hukum ekonomi Islam menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  secara  yuridis  normatif  lahirnya  UU  Pengelolaan Zakat  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  mendukung  ajaran  Islam  demi  meningkatkan ketaatan  masyarakat  kepada  perintah  Allah  SWT.  Dan  Rasulullah  SAW.  dan  kepada pemerintah. Secara sosiologis zakat dengan UU menjawab permasalahan sosial tentang upaya mengentaskan  kemiskinan,  dengan  demikian  UU  Pengelolaan  Zakat  termasuk al-maslahah al-muktabarah, karena  perintah  membayar  zakat  ditetapkan  oleh  Al-Quran  dan  Al-Hadits, dan tidak ada larangan untuk membuat Undang-undangnya bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar  yang  tidak  membayar  pajak  ditagih  dan  yang  membangkang  diperangi.  Bagi  para pembayar  pajak  adalah  orang  yang  taat  kepada  ajaran  Islam  dan  memahami  serta melaksanakan  hakikat  seorang  muslim  dan  meyakini  bahwa  zakat  akan  dibalas  oleh  Allah SWT.  dengan  kebaikan  duniawi  dan  akhirat.  Demikian  juga  dengan  pajak,  politik  hukum ekonomi  Islam  memahami  pajak  sebagai  solusi  yang  lebih  efektif  karena  negara  memaksa dan akan memberi sanksi kepada masyarakat yang melawan aturan pajak, dikarenakan zakat belum  mampu  menggantikan  pajak  dari  semua  dimensinya,  maka  pajak  ini  secara  yuridis, sosiologis, dan filosofis merupakan bentuk kemaslahatan yang tergolong kepada al-maslahah al-mursalah , dikarenakan nash Al-Quran dan Al-Hadits tentang pajak tidak memerintahkan pajak akan tetapi tidak menghalangi pemerintah memungut pajak dari masyarakat, dalam hal ini kaidah fiqh siyasah menegaskan tasharaf al-imam ‘ala ra’iyah manuthun bimashlahah al- ra’iyah, artinya  kebijaksanaan  pemimpin  untuk  rakyatnya  (harus)  bergantung  kepada kemaslahatan bagi rakyatnya.
Kata Kunci: Zakat, Pajak, Siyasah Maliyah

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  pada  alenia  ke-empat  Undang-Undang  Dasar  1945,  bahwa  misi  utama negara Indonesia adalah mendirikan pemerintahan yang bertujuan melindungi, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan Pendidikan kepada warganya berdasarkan prinsip Pancasila. Esensinya, tujuan negara ini adalah memberikan manfaat bagi seluruh warga untuk mencapai kebahagiaan  baik  di  dunia  maupun  akhirat.  Oleh  sebabnya,  pemerintahan  harus  memenuhi kebutuhan  dasar  warganya,  termasuk  dalam  bidang  Kesehatan,  keamanan,  dan  Pendidikan. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan sumber daya finansial yang dapat dimanfaatkan untuk  mendukung  sektor  publik,  yang  menggambarkan  kewajiban  pemerintah,  termasuk dalam penyediaan jaminan sosial, layanan Kesehatan, Pendidikan, pertahanan nasional, dan infrastruktur selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di  Indonesia  tingkat  kesejahteraan  masyarakatnya  belum  stabil.  Data  kemiskinan  di Indonesia  mengalami  ketidakstabilan,  pada  tahun  2020  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia melonjak  sebesar  27,55  juta  meningkat  sebesar  2,67  juta  dibanding  tahun  2019  akibat pandemi  Covid-19.  Kemudian  pada  tahun  selanjutnya  baru  mengalami  penurunan,  setiap tahunnya semakin menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan Tingkat kemiskinan di  Indonesia  tersebut  tidak  lain  karena  beberapa  faktor  pendorong.  Diantaranya  pendapatan negara  dari  pajak  dan  zakat  yang  diperoleh  dari  masyarakat,  setiap  tahunnya  pemerintah selalu  membuat  target  dari  hasil  pungutan  pajak  dan  zakat  yang  nantinya  akan  digunakan untuk  kesejahteraan  masyarakat  dalam  berbagai  pembangunan  nasional. Dua  instrumen utama  yang  dimiliki  pemerintah  untuk  menghasilkan  pendapatan  negara  agar  memenuhi kebutuhan dasar warganya, yakni pajak dan zakat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28  Tahun  2007  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1963  mengenai  ketetapan umum  dan  tata  cara  perpajakan  dijelaskan  bahwa  pajak  merupakan  kewajiban  kontribusi kepada  negara  yang  wajib  dipenuhi  oleh  individu  atau  badan  dengan  paksa  berlandaskan Undang-Undang. Pungutan ini tidak membagikan balasan langsung kepada pembayar, namun dimanfaatkan  untuk  mempromosikan  kemakmuran  rakyat  sejauh  mungkin  sesuai  dengan kebutuhan negara.
Berlandaskan definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang berkuasa menerima pajak adalah pemerintah atau negara yang di bebankan pada wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa,  Adapun  pengambilan  pajak  serta  tata  cara  implementasinya harus berdasarkan ketetapan yang berlaku di Undang-Undang, hasil pungutan pajak tersebut dimanfaatkan bagi negara untuk mendanai keperluan negara bagi kesejahteraan serentak buat seluruh  warga  negaranya.  Sedangkan  “zakat  yakni  kekayaan  yang  wajib  dikeluarkan  oleh muslim  atau  badan  usaha  untuk  diserahkan  kepada  yang  berhak  menerimanya  ( Mustahiq ) bertujuan  untuk  menaikkan  efisiensi  serta  efektivitas  manajemen  zakat  serta  menambah kegunaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan sebagaimana ditegaskan oleh pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Pajak  dan  zakat  memiliki  dasar  pengumpulan  yang  berbeda,  hanya  dari  keduanya terdapat persamaan sifat sebagai usaha untuk memungut atau menarik aset dari rakyat untuk kebutuhan  sosial.  Zakat  merupakan  perintah  agama  Islam  yang  dinyatakan  oleh  Allah  di dalam  Al-Quran  dan  oleh  Nabi  Muhamad  SAW  dengan  Hadits.  Pelaksaan  zakat  berkaitan dengan keimanan dan ketaatan umat Islam sebagai pembayar zakat, sehingga tidak menutup kemungkinan masih ada yang muslim tetapi tidak menaati perintah berzakat. Adapun pajak ditentukan  oleh  negara  untuk  seluruh  masyarakat  atau  warga  negara,  bahkan  untuk  warga negara  asing  yang  memiliki  alasan  hukum  untuk  ditarik  pajaknya.    Pajak  bertujuan  untuk
kemakmuran atau kesejahteraan rakyat sedangkan zakat bertujuan menguji umat Islam untuk melaksanakan  perintah  Allah  dan  Rasulullah  SAW.  Karena  zakat  bukan  hanya  kewajiban sosial  yang  dampaknya  dunia  semata,  melainkan  juga  sebagai  ibadah  yang  berhubungan dengan kehidupan akhirat, kehidupan setelah akhir masa dunia. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua instrumen keuangan negara tersebut memiliki potensi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

## METODE
Metodologi penelitian yang digunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis  normatif  dan  analisis  kepustakaan  atau library  research .  Menganalisis  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  masalah  zakat  dan  pajak  di  Indonesia.  Data dikumpulkan  baik  data  primer  maupun  sekunder  dengan  metode  kepustakaan  yang  berupa data Online mengenai laporan lembaga amil zakat dan mengenai pajak, kemudian dianalisis dengan analisis isi dan hasil penelitian ini disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.
Perbedaan  dengan  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  di  antaranya  penelitian terdahulu  memfokuskan  pembahasannya  tentang  hukum  zakat  dan  pajak  dengan  teori  yang berbeda  dengan  penelitian  ini.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Siyasah Maliyah atau  politik  hukum  ekonomi  Islam  yang  mengungkap  latar  belakang  disahkannya Undang-undang  Pengelolaan  Zakat  secara  yuridis,  sosiologis,  dan  filosofis  yang  kemudian dianalisis  dengan  perspektif  Siyasah  Maliyah  berkaitan  dengan  konsep  dan  implementasi zakat dan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Eksistensi  Zakat  dan  Pajak  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat  di Indonesia
Zakat  dan  Pajak  merupakan  dua  instrumen  yang  mempunyai  tujuan  akhir  untuk kesejahteraan  dan  kemakmuran  Masyarakat  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  zakat  dan  pajak memegang  peranan  penting  dalam  perkembangan  kesejahteraan  bangsa.  Akan  tetapi  dalam pengumpulannya,  negara  sering  mengalami  kesulitan.  Dalam  hal  pajak  tidak  sedikit  para wajib pajak tidak membayar pajak, sedangkan dari sisi zakat tidak sedikit Masyarakat yang kurang  mempercayai  Lembaga  pengumpul  zakat  dan  cenderung  menyalurkan  zakatnya secara langsung kepada Masyarakat yang berhak tanpa perantara dari Lembaga pengumpulan zakat.
Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (muslim).  Dalam  Islam  zakat  merupakan  salah  satu  hal  terpenting,  sehingga  tidak  bisa dipisahkan dengan umat muslim di seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Di Indonesia bahkan  pemerintah  membuat  Lembaga  dan  undang-undang  khusus  yang  mengatur  dan membahas tentang zakat agar bisa dimaksimalkan baik dari pendapatan dan pengeluarannya digunakan  sebagaimana  mestinya.  Pengertian  zakat  menurut  Bahasa  berarti  bertambah, tumbuh, dan berkah. Adapun dari segi makna zakat adalah pembersih dan perbaikan harta.
Secara  etimologi  zakat  berasal  dari  kata az-zaka’u berarti an-nama,  at-tahara  az- ziyadah dan al-barakah yang  bermakna  tumbuh/berkembang,  suci,  bertambah  dan  barakah. Adapun untuk petugas pemungutan dan pendistribusian zakat atau biasa disebut amil. Untuk menjadi  seorang  amil  tidak  bisa  sembarangan,  orang  tersebut  harus  memenuhi  Beberapa syarat bagi seorang petugas pemungutan zakat terlebih dahulu. Syarat-syarat seorang petugas zakat,  diantaranya:  orang  Islam  yang  Merdeka,  adil  dan  mengerti  hukum-hukum  tentang zakat.  Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  Zakat  dan  Pajak  diatur  dalam  undang-undang khusus  tentang  zakat  dan  pajak.  Lahirnya  undang-undang  tidak  hanya  tentang  pengelolaan zakat  dan  pajak  saja  tapi  undang-undang  lahir  di  setiap  rezim  berkuasa  tidak  lepas  dari kondisi  situasi  sosial  politik  Indonesia  saat  itu  atas  tuntutan  rakyat.  Indonesia  yang  disebut
sebagai  negara  hukum,  maka  dalam  mengelola  berbagai  hal  dalam  kehidupan  Masyarakat yang tertata dengan baik maka dibentuknya peraturan-peraturan atau perundang-undangan itu sendiri.
Undang-undang yang mengatur tentang zakat sendiri tercantum dalam undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalam undang-undang tersebut  menjelaskan  tentang  definisi  dan  tujuan  dari  zakat,  Lembaga  pengelolaan  zakat mulai  dari  bentuk,  tugas  dan  fungsi,  serta  prinsip-prinsip  dari  Lembaga  zakat,  kemudian membahas  tentang  muzaki  dan  mustahik,  tata  cara  pengumpulan  zakat,  pendistribusian  dan pendayagunaan zakat, pengawasan dan pembinaan, ketentuan pidana, serta ketentuan lainnya dan penutup.
Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tujuan dari pengelolaan zakat tercantum dalam pasal 3 yaitu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat,  dan  meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  Masyarakat  dan penanggulangan kemiskinan.
Sedangkan, Pajak ialah salah satu sumber pemasukan kas negara yang diperoleh oleh rakyat  dan  untuk  rakyat  dengan  tujuan  akhir  adalah  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat. Definisi pajak sendiri dalam UU No. 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak ialah kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  sifatnya  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Secara etimologi pajak berasal dari Bahasa arab yaitu kata dharibah, dari kata dasar ( dharaba,  yadhribu,  dharban) yang  berarti:  mewajibkan,  menetapkan,  menentukan, memukul,  menerangkang  atau  membebankan,  dll. Dharaba adalah fi’il (kata  kerja), sedangkan isimnya (kata benda) adalah dharibah, artinya beban. Dharibah ialah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharaaib. Disebut beban, karena berarti kewajiban  tambahin  atas  harta  setelah  zakat,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  akan  dirasa sebagai beban pikulan yang berat.
Dari  penjelasan  tersebut  secara  Bahasa  ataupun  tradisi, dharibah dalam penggunaannya  memang  memiliki  banyak  arti,  tapi  para  ulama  dominan  memakai  istilah dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan  bahwa Jizyah dan Kharja dipungut  secara dharibah, yaitu  secara  wajib.  Bahkan sebagian  ulama  menyebutkan Kharja adalah dharibah. Jadi, dharibah adalah  harta  yang dipungut  secara  wajib  oleh  negara  untuk jizyah dan kharja ,  sekalipun  keduanya  bisa dikategorikan dhatibah. Dari pengertian tersebut sumber pendapatan negara yang bersumber dari pajak itu bermacam-macam. Macam-macam sumber penghasilan negara dari pajak yaitu:
a. Kontribusi
b. Bea dan Cukai
c. Retribusi
d. Sumbangan
e. Laba dari BUMN.
Pajak sendiri diatur dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara  perpajakan.  Terdiri  dari  25  bab  dan  174  pasal,  yang  di  dalamnya  menjelaskan  tentang ketentuan umum perpajakan, wajib pajak dan subjek pajak, objek pajak dan penghasilan kena pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak, penagihan pajak, kelebihan pajak dan pengembalian pajak, dan penutup.
Tujuan dari pajak secara tidak langsung tercantum dalam undang-undang Nomor 28 tahun  2007  dalam  pasal  1  yang  menyatakan  bahwa  “pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk
keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.”  Dapat  diambil  Kesimpulan tujuan dari pajak yaitu untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Eksistensi Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia
Siyasah Maliyah atau politik keuangan negara ialah salah satu bagian dari fiqh Siyasah yang mengatur mengenai semua aspek keuangan negara baik  pemasukan, pengelolaan dan juga  pengeluaran  keuangan  negara  dengan  memperhatikan  kemaslahatan  umum  tanpa menghilangkan hak individu bahkan menyia-nyiakannya. Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian yang terpenting atau dibutuhkan dalam sistem pemerintahan Islam, karena berkaitan tentang anggaran pendapatan dan juga belanja negara.
Selain  itu  Siyasah  Maliyah  bersumber  pada  Al-Quran  dan  Hadits.  Al-Quran  dan  Al- Hadits  diposisikan  sebagai  sumber  doktrin  yang  aksiomatis,  artinya  kebenaran-kebenaran yang  diyakini,  bukan  pernyataan-pernyataan  ilmiah.  Aksioma  ini  melahirkan  berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk fiqh. Siyasah Maliyah memiliki dua  bidang  kajian,  yaitu  kajian  tentang  kebijakan  pengelolaan  sistem  keuangan  dan pengelolaan sumber daya alam.
Teori  Siyasah  Maliyah  yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  Teori pemasukan pendapatan negara. Teori pemasukan pendapatan negara  dalam Siyasah Maliyah ditentukan oleh dua hal, pertama pemasukan negara  ditentukan oleh normatif dan pemasukan negara yang ditentukan oleh ijtihad para fuqaha /ulama/pemerintah. Yang dimaksud normatif yaitu semua hal telah diatur baik jumlah yang harus dikeluarkan dan harus diberikan kepada siapa hasil pengumpulannya sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits, contohnya Zakat.
Pada  dasarnya  ketentuan  tentang  zakat  sudah  diatur  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits Rasulullah sebagai berikut:
ﺧُ ﺬۡ ﻣِ ﻦۡ أَ ﻣۡ ﻮَ ٰ⁠ ﻟِ ﮭِ ﻢۡ ﺻ َﺪَ ﻗَ ﺔ ࣰ ﺗُ ﻄ َﮭِّ ﺮُ ھُ ﻢۡ وَ ﺗُ ﺰَ ﻛِّ ﯿ ﮭِ ﻢ ﺑِ ﮭَﺎ وَ ﺻ َ ﻞِّ ﻋَ ﻠَﯿۡ ﮭِ ﻢۡۖ إِ نﱠ ﺻ َﻠَ ﻮٰ ﺗَ ﻚَ ﺳَ ﻜَ ﻦ ࣱ ﻟﱠ ﮭُ ﻢۡۗ وَٱ ’ﱠ ُ ﺳَ ﻤِ ﯿ ﻊٌ ﻋَ ﻠِﯿ ﻢٌ
Artinya:
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu  membersikan dan  mensucikan  mereka,  dan  mendoalah  mereka.  Sesungguhnya  do’a  kamu  itu  (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS 9: 103)
Makna  dari  ayat  di  atas  bahwa  zakat  itu  dapat  mensucikan  bagi  orang  yang mengeluarkannya  dan  mendapatkan  pahala  baginya.  Sedangkan  menurut syara’ zakat  ialah hak  yang  wajib  dikeluarkan  dari  harta.  Zakat  didefinisikan  oleh  mazhab  Maliki  dengan, “Mengeluarkan sesuatu yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab ( batas  kuantitas  yang  mewajibkan  zakat)  kepada  orang-orang  yang  berhak  menerimanya ( mustahiq ) . Dengan  catatan,  kepemilikan  itu  penuh  dan  mencapai  setahun ( hawl), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”
Hadits  dari  Ibnu  Abbas  r.a.  bahwa  Nabi  SAW  mengutus  Muadz  r.a.  ke  Yaman, kemudian beliau bersabda:
أدْ ﻋُ ﮭُ ﻢْ إِﻟَ ﻰ ﺷَ ﮭَﺎ دَ ةِ أَ نْ ﻻَ إِ ﻟَ ﮫَ إِ ﻻﱠ • ﱠُ وَأ َﻧِّ ﻲ رَ ﺳُ ﻮ لُ ﷲ ِ، ﻓَ ﺈِ نْ ھُ ﻢْ أَ ط َﺎ ﻋُ ﻮ ا ﻟَﺬ َﻟ ﻚَ ، ﻓَ ﺄَ ﻋْ ﻠَ ﻤُ ﮭُ ﻢ أَ نﱠ • ﱠَ ﺗَ ﻌَﺎ ﻟَ ﻰ ا ﻓْﺘَ ﺮَ ض َ ﻋَ ﻠَﯿْ ﮭِ ﻢْ ﺧَ ﻤْ ﺲ َ ﺻ َﻠَ ﻮَا ت ٍ ﻓِ ﻲ ﻛُ ﻞِّ ﯾَ ﻮْ مٍ وَﻟَ ﯿْﻠَ ﺔ ، ﻓَ ﺈِ نْ ھُ ﻢْ أَ ط َﺎ ﻋُ ﻮ ا ﻟِﺬَ ﻟِ ﻚَ ﻓَ ﺄَ ﻋْ ﻠِ ﻤْ ﮭُ ﻢْ أَ نﱠ • ﱠَ اﻓْ ﺘَ ﺮَ ض َ ﻋَ ﻠَﯿْ ﮭِ ﻢْ ﺻ َﺪَ ﻗَ ﺔً ﺗُ ﺆْ ﺧَ ﺬُ ﻣِ ﻦْ أَ ﻏْ ﻨِﯿَ ﺎﺋِ ﮭِ ﻢْ ، وَ ﺗُ ﺮَ دﱡ ﻋَ ﻠَ ﻰ ﻓُ ﻘَ ﺮَ اﺋِ ﮭِ ﻢْ ﻣُ ﺘﱠﻔَ ﻖٌ ﻋَ ﻠَﯿْ ﮫِ Artinya :
"Ajaklah  mereka  untuk  bersaksi  bahwa  tiada  tuhan  selain  Allah  dan  bahwa  aku  adalah utusan  Allah.  Apabila  mereka  mau  menuruti  ajakanmu  itu,  maka  beritahukanlah  kepada mereka  bahwa  Allah  SWT  mewajibkan  mereka  Sholat  lima  kali  sehari  semalam.  Apabila mereka  telah  menaatinya,  maka  beritahukan  kepada  mereka  bahwa  Allah  mewajibkan
mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka."
Di Indonesia dana penerimaan zakat memiliki peran penting dalam mensejahterakan Masyarakat  Indonesia,  terutama  pada  awal  tahun  pertama  covid-19  masuk  ke  Indonesia ditahun  2020.  Dari  data  yang  peneliti  dapatkan  selama  4  tahun  ke  belakang  menunjukkan bahwa  pendapatan  zakat  sangat  membantu  Masyarakat  Indonesia,  dari  data  tersebut  setiap tahunnya  terus  meningkat,  akan  tetapi  masih  bisa  lebih  besar  dan  melampaui  target.  Di karena masih banyak Masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung ke Masyarakat tanpa Melalui perantara pemerintah. Berikut data penerimaan zakat di Indonesia 4 tahun ke belakang:
Table 1. Data pengumpulan zakat di Indonesia empat tahun ke belakang 2020 2021 2022 2023
12,510,956,821,116  14,118,192,892,281  22,475,655,478,672  32,321,191,779,419

## Sumber: LPZN
Dari  data  tersebut  kontribusi  dana  pengumpulan  zakat  kepada  masyarakat  cukup besar.  Seperti  halnya  pada  sektor  Pendidikan,  Kesehatan,  kemanusiaan,  ekonomi,  dakwa- advokasi, serta tidak lupa terhadap 8 Asnaf (Fakir-Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah,  Ibnu  Sabil )  sesuai  ketentuan  dalam  Islam.  Pengumpulan  zakat  sangat  membantu dalam  mensejahterakan  Masyarakat  Indonesia,  Sehingga  Tingkat  kemiskinan  pun  menurun setiap  tahunnya.  Data  dari  BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  menunjukkan  presentase  penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang stabil, berikut presentase kemiskinan di Indonesia empat tahun ke belakang:
Table 2. Presentase penurunan penduduk miskin di Indonesia empat tahun ke belakang
2020 2021 2022 2023 10,19% 9,71% 9,57% 9,36%

## Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)
Sedangkan  hasil  ijtihad  ialah  usaha  sungguh-sungguh  yang  dilakukan  oleh  seorang mujtahid untuk menentukan hukum yang sebelumnya belum ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadits,  sesuai  dengan  Islam  dan  tidak  bertentangan  dengan  Qur’an  dan  Hadits,  contohnya Pajak.
Adapun  manfaat  dari  pajak  jika  dilihat  dari  sisi  manfaat  bagi  Pembangunan.  Setiap proyek  Pembangunan  yang  dilaksanakan  pemerintah  hampir  semuanya  dibiayai  dari  hasil pengumpulan pajak. Berikut data pengumpulan pajak di Indonesia 4 tahun ke belakang.
Table 3. Data pengumpulan pajak di Indonesia empat tahun ke belakang 2020 2021 2022 2023 1.285.136,32 1.547.841.10 2.034.552.50 2.118.348.00 Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)
Pemanfaatan  dana  pajak  akan  tercantum  dalam  APBN.  Kemudian  dari  dana  APBN didistribusikan  ke  tiap-tiap  departemen  yang  bertanggung  jawab  terkait  pemanfaatan  dana tersebut.  Jadi  pada  dasarnya,  pajak  yang  dibayarkan  oleh  Masyarakat  kepada  pemerintah akan Kembali juga kepada Masyarakat dalam bentuk fasilitas publik seperti, perbaikan jalan dan  pembuatan  jalan  tol,  penyelenggaraan  Pendidikan  nasional,  pemeliharaan  Kesehatan Masyarakat,  penanggulangan  bencana  alam,  penyelenggaraan  pertahanan  dan  keamanan. Seperti  halnya  dana  pajak  yang  dialokasikan  untuk  program-program  sosial,  yaitu  program perlindungan sosial dan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Efektifnya  sistem  perpajakan  apabila  mampu  memberikan  manfaat  yang  maksimal bagi  Pembangunan  dan  kesejahteraan  Masyarakat.  Hal  ini  dapat  terjadi  dengan  syarat: jumlahnya  memadai  sehingga  mampu  menopang  berbagai  kegiatan  pemerintah  untuk melakukan  fungsi  pemerintah  dan  pelayanan  publik,  strukturnya  mencerminkan  keadilan dalam perpajakan, dan penggunaannya tepat sasaran.
Pajak dalam konteks penerimaan keuangan negara di Indonesia merupakan pendapatan yang  berasal  dari  ijtihadi  sedangkan  zakat  ialah  normatif.  Dua  instrumen  tersebut  sejalan dengan teori maslahat dalam Siyasah Maliyah. Dalam Siyasah Maliyah maslahat ialah hukum yang dirumuskan untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Teori maslahat dibagi menjadi tiga menurut tujuannya, diantaranya dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dalam konteks  eksistensi  Zakat  dan  Pajak  dalam  mensejahterahkan  masyarakat  di  Indonesia maslahat  yang  sesuai  ialah  maslahat  dharariyat.  Maslahat  Dharariyat  terdapat  5  yang maqasid ,  yaitu hifzh  ad-din,  hifzh  an-nafs,  hifszh  al-‘aql,  hifzh  an-nasl, dan hifzh  al-aml. Peran  pajak  dilihat  dari  kontribusi  yang  diatur  oleh  negara  sesuai  dengan hifzh  al-mal (melindungi  harta)  karena  semua  hal  telah  diatur  oleh  undang-undang  dari  tata  cara pemungutan pajak sampai alokasi dana pajak tersebut sudah diatur di  dalamnya. Ketika dana pengumpulan digunakan untuk program-program sosial seperti bantuan program pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dalam teori maslahat sejalan dengan hifzh al-‘aql (memelihara  akal)  dengan  adanya  bantuan  pendidikan  gratis,  masyarakat  tetap  bisa melanjutkan  pendidikan  dengan  kata  lain  memelihara  akalnya  sesuai  dengan  teori maslaha dharariyat  hifzh  al-aql. Dalam  zakat  pun  sudah  sesuai  karena  zakat  sudah  diatur  dalam  Al Qur’an dan Hadits bahkan di Indonesia terdapat undang-undang khusus yang mengatur zakat. Contoh dalam kasus yang sama dalam zakat pun terdapat program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, hal tersebut juga sejalan dengan hifzh al-aql.
Dari  data  sebelumnya  yang  menunjukkan  bahwa  angka  presentase  kemiskinan  di Indonesia  setiap  tahunnya  mengalami  penurunan  yang  dipengaruhi  oleh  peran  zakat  dan pajak  dengan  data  deskriptif  yang  penerimaannya  bertambah  relevan  dengan  pengurangan jumlah  kemiskinan.  Berarti  dapat  disimpulkan  bahwa  sejalan  juga  dengan  maslahat  dalam Siyasah Maliyah (hifzh al-mall, dan hifzh al-aql) dalam zakat ada data untuk beasiswa berarti sejalan dengan hifdzun aql karena pendidikannya berjalan.

## KESIMPULAN
Zakat  dan  pajak  keduanya  mempunyai  peran  tersendiri  dalam  mensejahterakan masyarakat  di  Indonesia  melalui  program-programnya  masing-masing.  Politik  hukum ekonomi  Islam  menegaskan  bahwa  negara  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  secara  yuridis  normatif  lahirnya  Undang-Undang  Pengelolaan Zakat  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  mendukung  ajaran  Islam  demi  meningkatkan ketaatan  masyarakat  kepada  perintah  Allah  SWT.  Dan  Rasulullah  SAW.  dan  kepada pemerintah.  Secara  sosiologis  zakat  dengan  Undang-Undangnya  menjawab  permasalahan sosial  tentang  upaya  mengentaskan  kemiskinan,  dengan  demikian  Undang-Undang Pengelolaan  Zakat  termasuk al-maslahah  al-muktabarah ,  karena  perintah  membayar  zakat
ditetapkan  oleh  Al-Quran  dan  Al-Hadits,  dan  tidak  ada  larangan  untuk  membuat  Undang- undangnya bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar yang tidak membayar pajak ditagih dan yang  membangkang  diperangi.  Bagi  para  pembayar  pajak  adalah  orang  yang  taat  kepada ajaran  Islam  dan  memahami  serta  melaksanakan  hakikat  seorang  muslim  dan  meyakini bahwa zakat akan dibalas oleh Allah SWT. dengan kebaikan duniawi dan akhirat. Demikian juga dengan pajak, politik hukum ekonomi Islam memahami pajak sebagai solusi yang lebih efektif karena negara memaksa dan akan memberi sanksi kepada masyarakat yang melawan aturan pajak, dikarenakan zakat belum mampu menggantikan pajak dari semua dimensinya, maka pajak ini secara yuridis, sosiologis, dan filosofis merupakan bentuk kemaslahatan yang tergolong  kepada al-maslahah  al-mursalah ,  dikarenakan  nash  Al-Quran  dan  Al-Hadits tentang  pajak  tidak  memerintahkan  pajak  akan  tetapi  tidak  menghalangi  pemerintah memungut pajak dari masyarakat, dalam hal ini kaidah fiqh siyasah menegaskan tasharaf al- imam ‘ala ra’iyah manuthun bimashlahah al-ra’iyah, artinya kebijaksanaan pemimpin untuk rakyatnya (harus) bergantung kepada kemaslahatan bagi rakyatnya.

## REFERENSI
Adiyes  Putra,  Popi,  Marliyah  Marliyah,  and  Pani  Akhiruddin  Siregar.  “Zakat  Dan  Pajak Dalam  Perspektif  Syariah.” Al-Mutharahah:  Jurnal  Penelitian  dan  Kajian  Sosial Keagamaan 20, no. 1 (2023): 79–92.
Agustian, Sintami. “Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
Al-Zuhayly,  Wahba. Zakat  Kajian  Berbagai  Mazhab .  Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 1997.
Angraeni, and Muzayyin Ahyar. “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian” 7 (2023).
BMH.  “Data  Kemiskinan  Di  Indonesia,  Semakin  Naik  Atau  Turun?” Bmh.or.Id .  Last modified 2022. Accessed May 27, 2024. https://bmh.or.id/data-kemiskinan-indonesia/.
bps.  “Realisasi  Pendapatan  Negara.” Badan  Pusat  Statistik .  Last  modified  2024.  Accessed June  25,  2024.  https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMy/realisasi- pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html.
Gusfahmi. Pajak  Menurut  Syariah-Edisi  Revisi .  Edited  by  Octiviena.  2nd  ed.  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
Hartati, Neneng. Pengantar Perpajakan . Pertama. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015. Haskar, Edi. “Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam.” Menara Ilmu 14, no. 2 (2020): 28–38.
Itang,  and  Rahmadanty  Musrifa.  “Pajak  Dan  Zakat  Dalam  Kajian  Ulama  Dan  Perundang- Undangan.” TAZKIYA  Jurnal  Keislaman,  Kemasyarakatan  &  Kebudayaan 19,  no.  1 (2018): 72–81.
Maharani,  Berliana  Intan.  “12  Dalil  Tentang  Zakat  Dalam  Al-Qur’an  Dan  Hadits,  Jangan Lupa  Dibayar  Ya!” DetikHikma .  Last  modified  2023.  Accessed  December  4,  2023. https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6682693/12-dalil-tentang-zakat-dalam-al- quran-dan-hadits-jangan-lupa-dibayar-ya#:~:text=2. Hadits dari Ibnu Abbas r.a.&text=Apabila mereka telah menaatinya%2C maka,(HR Bukhari dan Muslim).
Pravitasari,  Dyah.  “Pemahaman  Konsep  Pajak  Pada  Zakat.” An-Nisbah:  Jurnal  Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2016): 219–244. PUSKAS  BAZNAS.  “Laporan  Pengelolaan  Zakat  Nasional.” BAZNAS  Badan  Amil  Zakat Pusat Kajian Strategi (2023).
Rafi’, Mu’inan. Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam . Yogyakarta: Citra Pustaka, 2010. Ramli,  Muhammad.  “Politik  Hukum  Pengelolaan  Zakat  Di  Indonesia.”  Universitas  Islam
Indonesia, 2021. Saebani,  Beni  Ahmad. Metode  Penelitian  Hukum  Pendekatan  Yuridis  Normatif .  Pertama. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2023.
Sahhatih,  Syauqi  Ismail. Penerapan  Zakat  Dalam  Bisnis  Modern .  Edited  by  Maman  Abd. Djaliel. Pertama. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2007.
Statistik, Berita Resmi. “Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023.” Badan Pusat Statistik . Last modified 2023. Accessed June 20, 2024.
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia- maret-2023.html.
Suntana, Ija. Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam,  Hukum  Pengairan  Islam  Dan  Undang-Undang  Sumber  Daya  Air  Di  Indonesia . Cetakan 1. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat , 2011.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan , 2007.