## PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808 – 0920 Vol. 3 No. 2 (November 2023) 132-138 Doi: 10.54259/pakmas.v3i2.2079

## Pengenalan Program Pengungkapan Sukarela Terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Dedi Haryadi 1 , Hengky Leon 2* , Ricky 3 1,2*,3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Pontianak, Indonesia
Email: 1 dedi_haryadi@widyadharma.ac.id, 2* hengkyleon11@gmail.com, 3 ricky@widyadharma.ac.id

## Abstract
Taxes are the main source of state revenue. Around 70-80 percent of state revenue comes from taxation so this certainly makes tax revenue the spearhead for state revenue. If state revenue does not reach the target, it will certainly hamper national development. The Directorate General of Taxes (DGT) will try to improve taxpayer compliance both voluntarily and through law enforcement, namely tax checks. The target of this community  service  activity  is  all  employees  and  leaders  of  PT  Bank  Central  Asia,  Tbk.  Rahadi  Usman Pontianak  Sub-Branch  Office  where  most  employees  still  do  not  understand  and  understand  about  the voluntary  disclosure  program.  In  particular,  this  community  service  activity  is  aimed  at  all  employees consisting of 11 employees. This activity is held based on needs and increases the knowledge and ability of employees  by  providing  socialization.  After  the  socialization  was  submitted,  the  staff  found  it  helpful, understood and finally began to check each annual tax reporting to ensure that the reporting of their assets was  in  accordance  with  the  actual  situation.  Their  awareness  began  to  increase  and  considered  every reporting using this self-assessment method as an important thing to build good awareness as taxpayers who  are  responsible  for  their  country  so  that  the  country's  development  can  be  better  thanks  to contributions from taxpayers.
Keywords: Introduction, Voluntary Disclosure Program, Harmonization of Tax Regulations.

## Abstrak
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sekitar 70-80 persen penerimaan negara berasal dari perpajakan  sehingga  hal  ini  tentu  menjadikan  penerimaan  perpajakan  sebagai  ujung  tombak  bagi penerimaan negara. Jika penerimaan negara tidak mencapai target tentu akan menghambat pembangunan nasional. Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik secara sukarela maupun melalui penegakan hukum yakni pemeriksaaan pajak. Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah seluruh pegawai dan jajaran pimpinan PT Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Rahadi Usman Pontianak dimana hampir sebagian besar pegawai masih kurang mengerti dan  memahami  terkait  program  pengungkapan  sukarela.  Secara  khusus,  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini ditujukan kepada seluruh pegawai yang terdiri dari 11 orang pegawai. Kegiatan ini diadakan berdasarkan  kebutuhan  dan  meningkatkan  pengetahuan  serta  kemampuan  pegawai  dengan  memberikan sosialisasi.  Setelah  sosialisasi  disampaikan,  para  staf  merasa  terbantu,  memahami  dan  akhirnya  mulai memeriksa  kembali  setiap  pelaporan  SPT  Tahunan  masing-masing  untuk  memastikan  pelaporan  harta mereka  sudah  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Kesadaran  mereka  mulai  meningkat  dan menganggap  setiap  pelaporan  yang  menggunakan  metode  self  assesment  ini  merupakan  suatu  hal  yang penting  untuk  membangun  kesadaran  yang  baik  sebagai  wajib  pajak  yang  bertanggung  jawab  untuk negaranya agar pembangunan negara bisa semakin lebih baik berkat kontribusi dari wajib pajak.
Kata Kunci: Pengenalan, Program Pengungkapan Sukarela, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
A . PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  bahwa  pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pembayaran  pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023) 132 – 138
orang pribadi maupun wajib pajak badan sehingga pemungutan pajak sifatnya memaksa namun harus berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  agar selaras  dengan  asas-asas  pemungutan  pajak  yang baik.  Wajib  pajak  tidak  akan  merasakan  secara langsung  manfaat  atas  pajak  yang  dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran  pajak  secara  tidak  langsung  melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan  sikap  gotong  royong  warga  negara untuk  bersama-sama  membiayai  pengeluaran negara  dan  pembangunan  nasional.  Pengeluaran negara  dan  pembangunan  nasional  tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi seluruh  masyarakat.  Sehingga  pembayaran  pajak sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara.  Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik untuk dapat menumbuhkan kesadaran maupun kepatuhan pajak.
Sekitar  70-80  persen  penerimaan  negara  berasal dari  perpajakan  sehingga  hal  ini  tentu  menjadikan penerimaan perpajakan sebagai ujung tombak bagi penerimaan  negara. Jika  penerimaan  negara  tidak mencapai target tentu akan menghambat pembangunan  nasional.  Direktorat  Jendral  Pajak (DJP)  akan  berusaha  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  baik  secara  sukarela  maupun  melalui penegakan hukum yakni pemeriksaaan pajak. Pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang  Pengampunan  Pajak  dimana  Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan kesempatan kepada wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk mengungkapkan seluruh  aset  yang  belum  dilaporkan  dalam  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT  Tahunan)  per  31 Desember  2015  dengan  cara  melakukan  tebusan dengan tarif tertentu.
Pelaksanaan tax  amnesty dijalankan  pertama  kali oleh Presiden RI yang pertama di tahun 1964. Pada tanggal  9  September  1964  berdasarkan  dasar hukum  Penetapan  Presiden  (Penpres  Nomor 5/1964).  Pada  saat  itu,  diharapkan  mampu menggalang  dana  untuk  menjalankan  program pembangunan  nasional  semesta  berencana.  Alasan dikeluarkannya kebijakan ini dikarenakan pada saat itu tarif pajak masih sangat tinggi serta inflasi yang terus  meningkat  setiap  tahun  sehingga  membuat masyarakat pada saat itu enggan membayar pajak. Meskipun berjalan dengan lambat akibat kurangnya sosialisasi,  perbedaan  penafsiran  maupun  politik pada  tahun  1965  namun  merujuk  pada  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1966 Tentang Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun 1965.  Realisasi  pengampunan  pajak  tercatat
mencapai  sebesar  Rp121.562.638.000,00  dimana realisasi ini telah melampaui target yang ditentukan sebesar Rp50.000.000.000,00.
Pelaksanaan tax amnesty dijalankan yang kedua kali oleh  Presiden  RI  yang  kedua  di  tahun  1984. Pengampunan  ini  diterapkan  setelah  Indonesia menerapkan  Reformasi  Perpajakan  1983.  Latar belakang terjadinya dikarenakan Indonesia mengalami  kesulitan  pemasukan  akibat  penurunan harga minyak dan penurunan produksi karena pada saat  itu  pendapatan  negara  disumbang  sebesar  70 persen  dari  sektor  minyak  dan  gas  (migas). Reformasi  perpajakan  1983  ditandai  dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU  KUP)  yang  menjadi  landasan  peraturan perpajakan hingga saat ini. Diikuti dengan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan serta Undang-Undang No 8 Tahun 1983 Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa dan  Pajak  Penjualan  Barang  Mewah.  Setelah  itu, pemerintah mengeluarkan dasar
hukum pengampunan  pajak  yaitu:  Keputusan  Presiden (Keppres)  Nomor  26  Tahun  1984  Tentang Pengampunan Pajak. Alasan dikeluarkannya kebijakan ini dikarenakan diberlakukan system self assessment, diperlukan  adanya  pangkal  tolak  yang bersih  berdasarkan  kejujuran  dan  keterbukaan masyarakat  dan  diperlukan  dukungan  sepenuhnya dari  masyarakat  baik  yang  telah  terdaftar  maupun yang  selama  ini  belum  memunculkan  diri  sebagai wajib  pajak.  Meskipun  berjalan  dengan  lambat akibat kurangnya sosialisasi, masih belum mengetahui  seluk  beluk  tentang  perpajakan  dan sistem  perhitungan  yang  rumit  menyebabkan realisasi  pengampunan  pajak  tercatat  mencapai sebesar  Rp67.800.000.000,00  dimana  realisasi  ini dianggap belum efektif dikarenakan hanya berkontribusi sebesar 1,02 persen pada penerimaan negara pada saat itu.
Pelaksanaan tax amnesty dijalankan yang ketiga kali oleh  Presiden  RI  yang  keenam  di  tahun  2008. Pengampunan  pajak  ini  dikenal  dengan  nama “ Sunset Policy ” yang dijalankan pada 1 Januari 2008 – 28 Februari 2009. Dasar hukum dari sunset policy ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP).  Melalui Undang-Undang  ini,  DJP  memiliki  kewenangan menghimpun  data  perpajakan  dan  mewajibkan instansi  pemerintah,  lembaga,  asosiasi,  dan  pihak lainnya  untuk  memberikan  data.  Ketentuan  ini memungkinkan  otoritas  pajak  mengetahui  tentang ketidakbenaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan yang  telah  dilaksanakan  oleh  masyarakat. Sunset Policy ini  bukan  sepenuhnya  pengampunan  pajak. Sebab,  kebijakan  ini  menghapuskan  sanksi  denda administrasi  dengan  tetap  membayarkan  pokok
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023) 132 – 138
pajak  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan secara  penuh,  sesuai  dengan  tarif  umum  yang berlaku  berdasarkan  Undang-Undang.  Selain  itu, dalam Sunset  Policy tidak  ditetapkan  kebijakan mengenai  pembebasan  atas  tuntutan  pidana  pajak. Pemerintah pun saat itu menyebutkan bahwa Sunset Policy hanya  akan  membebaskan  wajib  pajak terhadap  satu  dari  tiga  sanksi  administrasi perpajakan,  yakni  hanya  bebas  dari  sanksi  bunga. Sementara sanksi berupa denda dan kenaikan nilai pajak yang dtagih tidak dihapuskan.  Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor  66/PMK.03/2008,  pemerintah menjalankan Sunset Policy atas denda administrasi berupa bunga hingga 200 persen. Selain itu, wajib pajak yang ikut serta tidak diberikan Surat Tagihan Pajak. Sementara, tax amnesty merupakan kebijakan  yang  memberikan  pengampunan  atas keringanan  pokok  pajak,  yaitu  berkaitan  dengan utang pajak atau pokok pajak yang kurang ataupun belum dibayarkan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif yang berlaku secara umum. Selain itu, dalam tax amnesty ada kebijakan dengan memberikan  pembebasan  atau  penghapusan  dari tuntutan  pidana  pajak.  Meski  demikian,  kehadiran Sunset  Policy ini  dapat  dipandang  sebagai  bentuk fasilitas  keringanan  pajak  yang  berdampak  positif dan  berkontribusi  signifikan  terhadap  kinerja perpajakan saat itu menyebabkan realisasi pengampunan  pajak  tercatat  mencapai  sebesar Rp7.460.000.000.000,00.
Pelaksanaan tax amnesty dijalankan yang keempat dan  kelima  kali  oleh  Presiden  RI  yang  ketujuh  di tahun 2016-2017 dan 2022. Kebijakan ini memiliki dasar  hukum  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2016  Tentang  Pengampunan  Pajak.  Dalam  aturan tersebut bahwa wajib pajak hanya perlu mengungkap  harta  dan  membayar  tebusan  pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini  tidak  pernah  dilaporkan.  Pengampunan  pajak dilakukan untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan secara rahasia di negara bebas  pajak.  Keberadaan  uang  wajib  pajak  yang disimpan  di  luar  negeri  ini  membuat  potensi penerimaan  negara  dari  pajak  juga  hilang.  Oleh karena  itu,  untuk  menarik  hati  para  wajib  pajak, pemerintah  menerapkan  program  ini  dengan harapan para wajib pajak yang menyimpan uang di luar  negeri  dapat  mengalihkan  simpanannya  ke dalam  negeri. Melalui  kebijakan  ini,  pemerintah memberikan  beberapa  kemudahan  kepada  wajib pajak yang ingin mengikuti. Kemudahan- kemudahan  yang  diberikan  adalah  berupa  tarif pajak yang rendah dan beberapa fasilitas seperti:
1. Penghapusan sanksi administratif,
2. Ditiadakannya  pemeriksaan  pajak  untuk penindakan dengan tujuan pidana,
Penghapusan segala pajak-pajak yang terutang.
3. Penghentian  pemeriksaan  pajak  bagi  yang sedang diperiksa.
4. Tidak dikenakannya PPh Final untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah.
Menurut (Haryadi, 2022) “ On July 18, 2016, the Tax Amnesty  Law  (UU)  was  passed  which  is  better known as “Tax Amnesty”. This law is expected to be a reconciliation in tax problems that have been faced so  far.  Taxpayers  who  have  been  practicing  tax avoidance illegally or not complying with their tax obligations  are  expected  after  participating  in  the tax  amnesty  program  to  become  taxpayers  who comply with all existing tax regulations.” Menurut (Haryadi,  2017),  Undang-Undang  ini  tentu  menuai pro  dan  kontra,  pihak  pro  berpendapat  bahwa Undang-Undang  ini  merupakan  rekonsiliasi  dalam permasalahan pajak yang dihadapi selama ini. Pihak kontra  menyatakan  Undang-Undang  ini  menjadi “karpet  merah”  untuk  para  pengemplang  pajak, bahkan  Undang-Undang  ini  juga  sudah  diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MA) oleh sejumlah pihak.
Tax Amnesty Jilid II dijalankan dengan tujuan untuk mengumpulkan “iuran” dari para wajib pajak yang telah  menyimpan  kekayaannya  secara  rahasia  di negara  bebas  pajak.  Kebijakan  yang  disebut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini, menjadi bagian  dari  Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2021 Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU HPP).  Aturan  pelaksanaan  program  ini  tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Program  Pengungkapan  Sukarela  Wajib  Pajak  dan diundangkan 23 Desember 2021. Menurut (Haryadi, 2022) bahwa pemberlakuan program pengungkapan sukarela (PPS) diatur dalam payung hukum Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan.    Program  PPS  berlangsung selama  enam  bulan  dari  tanggal  01  Januari  2022 sampai  dengan  30  Juni  2022.  Adapun,  wajib pajak yang dapat mengikuti Tax Amnesty Jilid II ini adalah wajib  pajak  yang  pernah  mengikuti Tax  Amnesty Jilid I. Namun, dengan catatan perincian pembayaran  PPh  berdasarkan  pengungkapan  harta yang tidak, atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta.  Selain  itu,  program  ini  juga  dibuka  bagi wajib  pajak  yang  berdasarkan  pengungkapan hartanya  belum  dilaporkan  dalam  SPT  Tahunan. Realisasi  pengampunan  pajak  Jilid  I  tercatat mencapai  sebesar  Rp4.854.630.000.000.  Meski demikian, pencapaian program repatriasi dalam Tax Amnesty Jilid  I  jauh  dari  target,  dimana  komitmen repatriasi
pajak hanya sebesar
Rp147.000.000.000.000,00.  Jumlah  itu  setara dengan  14,7  persen  dari  target  yang  ditetapkan, yakni  Rp1.000.000.000.000.000.  Sementara,  nilai harta deklarasi dalam negeri sebesar
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023) 132 – 138
Rp3.676.000.000.000.000,00.  Lalu,  nilai  harta deklarasi luar negeri sebesar Rp1.031.000.000.000.000,00.  Selanjutnya,  negara hanya menerima uang tebusan sebesar Rp114.020.000.000.000,00.  Pencapaian  ini  setara dengan 69 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp165.000.000.000.000,00 (Jatmiko, 2022).
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  yaitu  dengan  melaksanakan  program pengungkapan  sukarela  (PPS).  PPS  adalah kesempatan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran  Pajak  Penghasilan  (PPh)  berdasarkan pengungkapan  harta.  Banyak  manfaat  yang  akan diperoleh  wajib  pajak,  diantaranya  terbebas  dari sanksi  administratif  dan  perlindungan  data  bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai  dasar  penyelidikan,  penyidikan,  dan  atau penuntutan  pidana  terhadap  wajib  pajak.  PPS diselenggarakan  dengan  asas  kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP yang dimiliki DJP.

## B. PELAKSANAAN DAN METODE
Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah seluruh pegawai dan jajaran pimpinan  PT  Bank  Central  Asia,  Tbk.  Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rahadi Usman Pontianak yang  terletak  di  Jalan  Rahadi  Usman  Nomor  4, Kelurahan  Tengah,  Kecamatan  Pontianak  Kota, Kota  Pontianak.  Dimana  hampir  sebagian  besar pegawai  masih  kurang  mengerti  dan  memahami terkait  program  pengungkapan  sukarela.  Secara khusus, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada seluruh pegawai yang terdiri dari 11  orang  pegawai.  Metode  yang  digunakan  dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  adalah  sosialisasi  dan  diskusi individual  maupun  kelompok.  Susunan  kegiatan dimulai  dari  registrasi  peserta,  penyampaian  kata sambutan  dari  Kepala  Cabang  BCA  KCP  Rahadi Usman,  kemudian  dilanjutkan  dengan  sosialisasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), kemudian  dilanjutkan  dengan  diskusi  pembahasan tanya  jawab  serta  penutup.  Kegiatan  ini  diadakan berdasarkan kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan  serta  kemampuan  pegawai  dengan memberikan  sosialisasi.  Sosialisasi  merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah wawasan mengenai  objek  yang  akan  dilakukan  pelatihan (Affan,  Saputri  &  Haryanti,  2022).  Metode  yang digunakan  dalam  kegiatan  ini  sama  dengan (Effendi, 2018) yaitu analisis deskriptif. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan ceramah.  Ceramah  merupakan  metode  bentuk penyampaian  dengan  mengutamakan  interaksi
antara  narasumber  dan  peserta  dimana  narasumber menyampaikan  materi  pembelajarannya  melalui proses  penerangan  serta  penuturan  bahasa  dengan lisan kepada peserta.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setyawati, et  al. (2022)  menyatakan  bahwa pemberian  pelatihan  merupakan  upaya  agar  dapat melengkapi keterampilan mereka di dunia kerja dan atau  dunia  bisnis,  karena  sering  terjadi  adanya perbedaan  antara  teori  yang  diperoleh  dengan praktik  di  dunia  kerja.  Kegiatan  pelatihan  ini merupakan  pengabdian  dan  kontribusi  bidang  ilmu Akuntansi,  Perpajakan,  dan  Keuangan  dengan harapan pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam lagi  kepada  karyawan  dan  pimpinan  KCP  Rahadi Usman  Pontianak  agar  dapat  memahami  terkait wawasan  dalam  perpajakan  khususnya  program pengungkapan  sukarela.  Kegiatan  pengabdian masyarakat  didukung  dengan  baik  oleh  karyawan dan pimpinan KCP Rahadi Usman dan Universitas Widya  Dharma  Pontianak  dalam  menyampaikan edukasi  tentang  aturan  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan  pemerintah.  Hambatan  yang  diperoleh dari  kegiatan  ini  bahwa  pemaparan  materi  dan diskusi  terbatas  akan  waktu  karena  dilakukan pada saat  sore  hari  sampai  malam  hari.  Kegiatan  ini dimulai  dengan  penyampaian  materi  berupa Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS) Voluntary
Disclosure Program (VDP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021.
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang  belum  dipenuhi  secara  sukarela  melalui pembayaran  pajak  penghasilan  (PPh)  berdasarkan pengungkapan  harta,  sehingga  tujuannya  adalah untuk  meningkatkan  kepatuhan  sukarela  wajib pajak.  Program  ini  dilaksanakan  berdasarkan  asas kesederhanaan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Manfaat  mengikuti  dari  program  ini  untuk  wajib pajak peserta tax amnesty yaitu:
1. Tidak  dikenai  sanksi  Pasal  18  ayat  (3)  UU Pengampunan  Pajak  (200%  dari  PPh  yang kurang dibayar);
2. Data  atau  informasi  yang  bersumber  dari  Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh
Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan  dengan  UU  HPP  tidak  dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.
Manfaat  mengikuti  dari  program  ini  untuk  wajib pajak orang pribadi yaitu:
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023) 132 – 138
1. Tidak  diterbitkan  ketetapan  untuk  kewajiban 2016-2020,  kecuali  ditemukan  harta  kurang diungkap;
2. Data atau informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan  Pengungkapan  Harta  (SPPH) dan  lampirannya  yang  diadministrasikan  oleh Kemenkeu  atau  pihak  lain  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  dengan  UU  HPP  tidak dapat  dijadikan  sebagai  dasar  penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.
Persyaratan dalam mengikuti Program
Pengungkapan  Sukarela  bagi  wajib  pajak  peserta tax amnesty yaitu:
1. Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang  belum  atau  kurang  diungkapkan  dalam surat  pernyataan  sepanjang  Direktur  Jenderal Pajak  belum  menemukan  data  dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.
2. Harta  sebagaimana  dimaksud  merupakan  harta yang  diperoleh  Wajib  Pajak  sejak  tanggal  1 Januari  1985  sampai  dengan  tanggal  31 Desember 2015.
Persyaratan dalam mengikuti Program
Pengungkapan  Sukarela  bagi  wajib  pajak  orang pribadi yaitu:
1. Wajib
Pajak
Orang
Pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak  tanggal  1  Januari  2016  sampai  dengan tanggal
31 Desember
2020 dapat menyampaikan surat
pemberitahuan pengungkapan harta dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. Membayar  Pajak  Penghasilan  yang bersifat final atas pengungkapan harta bersih;
c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan  Pajak  Penghasilan  Tahun  Pajak 2020; dan
d. Mencabut permohonan:
• Pengembalian  kelebihan  pembayaran pajak;
• Pengurangan  atau  penghapusan  sanksi administratif;
• Pengurangan  atau  pembatalan  surat ketetapan pajak yang tidak benar;
• Pengurangan  atau  pembatalan  Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
• Keberatan;
• Pembetulan;
• Banding;
• Gugatan; dan/atau
• Peninjauan kembali,
Dalam  hal  Wajib  Pajak  sedang  mengajukan permohonan  tersebut  dan  belum  diterbitkan surat keputusan atau putusan.
2. Selain persyaratan tersebut di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak  sedang  dilakukan  pemeriksaan,  untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak  20I8,  Tahun  Pajak  2019,  dan/atau Tahun Pajak 2020;
b. Tidak  sedang  dilakukan  pemeriksaan  bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
c. Tidak  sedang  dilakukan  penyidikan  atas tindak pidana di bidang perpajakan;
d. Tidak sedang berada dalam proses peradilan atas  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan; dan/atau
e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

## GAMBAR 1. PENJELASAN PPS KEPADA SELURUH PEGAWAI BANK BCA KCP RAHADI USMAN
Tarif Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk wajib pajak peserta tax amnesty yaitu:
1. 11 persen untuk harta deklarasi luar negeri.
2. 8  persen  untuk  harta  luar  negeri  repatriasi  dan harta dalam negeri.
3. 6  persen  untuk  harta  luar  negeri  repatriasi  dan harta  dalam  negeri  yang  diinvestasikan  dalam surat  berharga  negara  atau  hilirisasi  atau renewable energy .
Tarif Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk wajib pajak orang pribadi yaitu:
1. 18 persen untuk harta deklarasi luar negeri.
2. 14 persen untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri.
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023) 132 – 138
3. 12 persen untuk harta luar negeri repatriasi dan harta  dalam  negeri  yang  diinvestasikan  dalam surat  berharga  negara  atau  hilirisasi  atau renewable energy .
Bagi  peserta Tax  Amnesty (Orang  Pribadi  atau Badan) yang sampai dengan PPS berakhir 30 Juni 2022 masih terdapat harta belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Pengungkapan Harta (SPPH) pada saat  mengikuti Tax  Amnesty 2016  dimana  Tarif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 dikali harta  baru  ditambah  sanksi  Undang-Undang Tax Amnesty maka dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan Tarif:
1. 25 persen untuk wajib pajak badan
2. 30 persen untuk wajib pajak pribadi
3. 12,5 persen untuk wajib pajak tertentu
4. Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi 200 persen (sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty )
Yang dimaksud dengan wajib pajak tertentu adalah
1. Wajib  pajak  yang  menerima  penghasilan  dari usaha  atau  pekerjaan  bebas,  paling  banyak Rp4,8 miliar (Bruto)
2. Wajib  pajak  yang  menerima  penghasilan  dari selain  usaha  atau  pekerjaan  bebas,  paling banyak Rp632 juta (Bruto)
3. Wajib pajak yang menerima penghasilan bruto dari  gabungan  di  atas,  paling  banyak  632  juta rupiah  penghasilan  selain  dari  usaha  dan  4,8 miliar  rupiah  dari  total  penghasilan  meliputi seluruh penghasilan yang merupakan objek PPh yang bersifat final dan tidak bersifat final.

## GAMBAR 2. PENJELASAN TARIF PPS KEPADA SELURUH PEGAWAI BANK BCA KCP RAHADI USMAN
Bagi peserta wajib pajak orang pribadi yang sampai dengan  PPS  berakhir 30  Juni 2022  masih  terdapat harta  Tahun  2016-2020  belum  dilaporkan  dalam Surat  Pernyataan  Pengungkapan  Harta  (SPPH) dimana 30 persen dikali harta baru ditambah sanksi
KUP  maka  dikenai  PPh  Final  dari  Harta  Bersih Tambahan Tarif:
1. 30 persen (Pasal 11 Ayat 2 UU HPP)
2. Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi bunga per  bulan  ditambah uplift  factor 15  persen (sanksi  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  – SKPKB, Pasal 13 Ayat 2 UU KUP).

## D. PENUTUP
Setelah  memahami  sosialisasi  terkait  PPS  ini,  para staf  Bank  BCA  KCP  Rahadi  Usman  mulai memahami dan bertanya maupun berdiskusi kepada Narasumber  terkait  tindak  lanjut  harta  mereka masing-masing. Para staf merasa terbantu, memahami dan akhirnya mulai memeriksa kembali setiap pelaporan SPT Tahunan masing-masing untuk memastikan  pelaporan  harta  mereka  sudah  sesuai dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Kesadaran mereka  mulai  meningkat  dan  menganggap  setiap pelaporan yang menggunakan metode self assesment ini  merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk membangun  kesadaran  yang  baik  sebagai  wajib pajak yang bertanggung jawab untuk negaranya agar pembangunan negara bisa semakin lebih baik berkat kontribusi dari wajib pajak ini. Kegiatan pengabdian kepada  masyarakat  ini  telah  mencapai  sasaran karena  seluruh  staf  mulai  memeriksa  kembali masing-masing SPT tahunannya kemudian diberikan waktu untuk berkonsultasi lebih lanjut di lain  hari  untuk  memastikan  bahwa  harta  mereka sudah  terlapor  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya dan  bagi  harta  yang  belum  terlapor,  mereka  mulai mencoba  mendaftarkan  diri  mengikuti  PPS  sesuai ketentuan  yang  berlaku.  Tindakan  lanjutan  yang dilaksanakan  oleh  narasumber  adalah  dengan menyampaikan  dan  mengingatkan  kembali  lewat Pimpinan  Cabang  kepada  seluruh  staf  peserta  PPS yang memilih repatriasi. Agar seluruh peserta PPS melaksanakan  repatriasi  paling  lambat  adalah  30 September 2023.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Affan,  M.  W.,  Saputri,  N.  A.,  &  Haryanti,  A.  D.
(2022). Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Keuangan Keuangan SMP Muhammadiyah  8  Kota  Batu. Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat. 3 (1), 64-70. https://doi.org/10.22219/janayu.v3i1.20312.
Effendi,  B.  (2018).  Penguatan  Pemahaman  Siswa Kelas  XII  Ak  Melalui  Bimbingan  dan Pelatihan Akuntansi dan Pajak. Internasional Journal  of  Community  Service  Learning,
2 (4), 302-308.
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023) 132 – 138
Haryadi, D. (2017). Gray Area Dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak. Jurnal MABIS, 7 (2), 54- 64.
.  (2022).  Gray  Area  dan  Hambatan dalam  Pelaksanaan  Program  Pengungkapan Sukarela. Jurnal MABIS, 13 (1), 15-26.
.  (2022).  Analyst  of  the  Impact  of Taxpayer  Compliance  After  Participating  in the  Tax  Amnesty  Program  in  the  Food  and Beverage  Subsector  on  the  Indonesia  Stock Exchange. Journal  of  Asian  Multicultural Research  for  Economy  and  Management Study, 3 (2), 8-14.
https://doi.org/10.47616/jamrems.v3i2.274 Jatmiko, A. (2022). Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa dari
https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonoped ia/627ce2e462a61/sejarah-tax-amnesty- indonesia-dari-masa-ke-masa, 12 Mei 2022.
Menteri  Keuangan.  (2008). Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  18/PMK.03/2008  Tentang
Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran  Pajak  Sehubungan  dengan Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan untuk  Tahun  Pajak  2007  dan  Sebelumnya Serta  Pembetulan  Surat  Pemberitahuan Tahunan  untuk  Tahun  Pajak  Sebelum  Tahun 2007. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (2008). Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  66/PMK.03/2008  Tentang Tata  Cara  Penyampaian  atau  Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak  yang  Dapat  Diberikan  Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal  37A  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  Sebagaimana  Telah  Beberapa Kali  Diubah  Terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (2021). Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program
Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
Presiden  Republik  Indonesia.  (1964). Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964  Tentang  Peraturan  Pengampunan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (1965). Peraturan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1966 Tentang  Penetapan  Anggaran  Induk  Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (1983). Peraturan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (1983). Peraturan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta:
Sekretariat Negara.
.  (1983). Peraturan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa  dan  Pajak  Penjualan  Barang  Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (1984). Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984  Tentang  Pengampunan  Pajak. Jakarta:
Sekretariat Negara.
.  (2007). Peraturan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan.
Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (2016). Peraturan
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (2017). Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2017  Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan  Tertentu  Berupa  Harta  Bersih Yang  Diperlakukan  Atau  Dianggap  Sebagai Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (2021). Peraturan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021 Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Setyawati,  I.,  Meini,  Z.,  Subiyanto,  B.,  & Setioningsih,  R.  (2022).  Pelatihan  Pencatatan dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Bagi Siswa  Al-Falah  Tangerang  Selatan. Jurnal
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Dedikasi,
1( 1), 1-8. https://doi.org/10.53276/dedikasi.v1i1.4