## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 2987-2993 DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4515
Peran Pejabat Eksekutif sebagai Pelaksana Fungsi Kepatuhan dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada PT. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto

## Dicky Jaya Mahendra*, Edith Ratna
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang *Correspondence: dickyjm10@gmail.com
Abstrak. Seseorang  yang  bekerja  sebagai  pejabat  eksekutif  adalah  individu  yang  dipilih  untuk  melaksanakan tanggung  jawab  kepatuhan di  suatu  perusahaan,  terutama  di  BPR.  Mereka  memiliki  kewajiban  yang  langsung bertanggung  jawab  kepada  Direktur  perusahaan.  Pelaksanaan  kewajiban  kepatuhan  memegang  peranan  yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa BPR menjalankan program kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  4/POJK.03/2015  tentang  Penerapan  Tata  Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan bahwa unit atau pejabat yang bertugas untuk memastikan perusahaan mematuhi  aturan  harus  mengelola  tanggung  jawab  mereka  dengan  memastikan  kesesuaian  kerja  dengan peraturan, dan menyampaikan laporan ini kepada Direktur. Dalam penelitian ini, PT perusahaan. Akan berpusat. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto telah memenuhi tugas kepatuhannya dengan menunjuk eksekutif yang telah  terbukti  melalui  laporan  mengenai  Good  Corporate  Governance  yang  telah  disampaikan.  Laporan  ini mencerminkan prinsip akuntabilitas yang dijalankan oleh bank tersebut.
Kata Kunci : pejabat eksekutif, fungsi kepatuhan, prinsip good corporate governance.
Abstract.  Executive  officers  are  officials  who  are  elected  to  carry  out  compliance  duties  in  the  company, especially in rural banks, and are directly responsible to the Director. Carrying out tasks is very important for BPR so that the work program complies with applicable regulations. Based on the Financial Services Authority Regulation  Number  4/POJK.03/2015  Implementation  regarding  Governance  for  Rural  Banks,  it  is  stated  that the work unit or executive officer assigned to ensure company compliance must carry out management related to compliance with regulations, and then report it to Director. In this study, the company PT. will be specific. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto has carried out its compliance duties by appointing executives who are proven  through  the  submitted  Good  Corporate  Governance  reports,  which  reflect  the  principle  of accountability.
Keywords: executive officers, compliance function, good corporate governance principles.

## PENDAHULUAN
Bank  Indonesia  menjelaskan  bahwa risiko  kepatuhan  merujuk  pada  kemungkinan bank  tidak  mematuhi  peraturan  dan  ketentuan yang berlaku dengan tepat, dan tidak melaksanakannya  secara  benar.  Sementara  itu, ada  juga  yang  menjelaskan  bahwa  Risiko kepatuhan adalah hasil dari tidak mematuhi atau tidak melaksanakan regulasi dan keputusan yang berlaku,  karena  dalam  praktiknya,  risiko kepatuhan terkait dengan risiko perbankan yang berkaitan dengan peraturan perundang- undangan.  Menurut  pakar  di  bidang  perbankan, kekurangtelitian  yang  ditunjukan  oleh  Lembaga perbankan  nasional  dalam  melaksanakan  peran dan  fungsi  kepatuhan  yang  diperlukan  dalam kerangka  system  perbankan  nasional  pada periode  tersebut  dapat  dijelaskan  dengan sejumlah  factor,  seperti  pengawasan  internal
yang tidak memadai, pelanggaran yang dilakukan  oleh  pemilik  atau  manajemen  bank, kurangnya  ketaatan  terhadap  aturan  prinsip kehati-hatian, kelalaian dalam mengelola bisnis, dan  berbagai  tindakan  tidak  semestinya  yang disengaja. Penjelasan tentang risiko dan pentingnya  pelaksanaan  fungsi  kepatuhan  di sektor  perbankan,  terutama  di  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR),  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai regulator  perbankan  mengharuskan  BPR  untuk menjalankan fungsi kepatuhan dengan mendirikan  unit  kerja  khusus  atau  menunjuk pejabat  eksekutif,  sesuai  dengan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang  Tata  Kelola  di  BPR.  Penting  untuk melaksanakan  hal  ini  karena  kepatuhan  yang baik  adalah  faktor  krusial  dalam  mencapai  tata kelola  BPR  yang  baik  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.
METODE
Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan  yuridis  normatif  atau  penelitian hukum yang hanya berfokus pada analisis bahan pustaka,  yang  dikenal  juga  sebagai  penelitian hukum  kepustakaan  (Mamuji,  2007).  Penelitian normatif  yuridis  melibatkan  konsep  bahwa hukum  terdiri  dari  peraturan-peraturan  tertulis atau ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai pedoman  perilaku  yang  tepat  bagi  manusia. Pendekatan  dalam  penelitian  ini  berfokus  pada perundang-undangan (Asikin, 2006) yang merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  yang mencerminkan  peraturan  hukum  yang  berlaku yang  terhubung  dengan  teori-teori  hukum  dari implementasi praktik hukum positif yang terkait dengan  isu-isu  dalam  penelitian  ini  (Soemitro, 1999). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap  dan  menggambarkan  peran  yang dimainkan oleh pejabat eksekutif dalam menjalankan tugas kepatuhan dalam menerapkan  prinsip-prinsip  good  corporate governance  di  PT  tersebut.  BPR  Gunung Simping  Artha  Purwokerto  adalah  sebuah lembaga keuangan di Purwokerto

## HASIL
Peran  Pejabat  Eksekutif  Sebagai  Pelaksana Fungsi Kepatuhan Pada BPR di Indonesia
Sistem satu tingkat banyak digunakan di negara-negara berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Di  negara-negara  Eropa  daratan  seperti  Jerman dan  Belanda,  two-tier  system  sering  digunakan. Indonesia  menggunakan  sistem  two-tier  dalam pelaksanaan  kebijakan.  Dalam  sistem  satu tingkat,  kedudukan  dewan  pengawas  dan kedudukan dewan eksekutif digabungkan dalam satu  entitas.  Wadah  ini  dikenal  sebagai  dewan direksi (BOD) (Susanti, 2017). Fungsi kepatuhan  dalam  perbankan  dapat  dituangkan dalam  sepuluh  prinsip  kepatuhan  menurut BASEL  Committee  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  fungsi  kepatuhan  perbankan antara lain: (Novita, 2019)
1. Tugas  Komite  Direksi  (BoD)  bank  yaitu mengelola  pengelolaan  risiko  yang  terkait dengan  kepatuhan  bank,  dengan  demikian mengurangi  risiko-risiko  terhadap  kepatuhan bank.
2. Tugas  utama  dari  pejabat  eksekutif  bank adalah memastikan pengelolaan risiko kepatuhan  bank  berjalan  dengan  baik  dan efisien.
3. Para pejabat eksekutif di bank bertugas untuk
merancang  dan  menyampaikan  kebijakan kepatuhan guna memastikan bahwa tindakan tersebut  terus  dipantau,  dievaluasi,  dan dilaporkan  kepada  Dewan  Direksi  sebagai langkah pengelolaan risiko kepatuhan bank.
4. Pejabat  eksekutif  bank  memiliki  tanggung jawab  untuk  menciptakan  keberhasilan  dan kelangsungan fungsi kepatuhan dalam rangka kebijakan  kepatuhan  perusahaan  secara efektif dan berkelanjutan.
5. Dengan  kemajuan  yang  pesat,  kita  sekarang dapat melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Teknologi  telah  merubah  cara  kita  bekerja, belajar,  berkomunikasi,  dan  bersosialisasi. Meskipun  ada  beberapa  kekhawatiran  terkait pengaruh  teknologi  terhadap  kehidupan  kita, tidak  dapat  disangkal  bahwa  perkembangan teknologi  telah  memberikan  banyak  manfaat bagi  kita.  Bank  harus  memiliki  fungsi kepatuhan yang bekerja secara independen.
6. Kepatuhan bank harus memiliki sumber daya yang  cukup  untuk  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya dengan efektif.
7. Fungsi  kepatuhan  bank  bertanggung  jawab membantu  pejabat  eksekutif  dalam  efektif mengelola  risiko  kepatuhan  yang  dihadapi oleh bank.
8. Saling  keterkaitan  antara  audit  internal  yang perlu  fokus  pada  berbagai  aspek  dari kepatuhan,  membuatnya  harus  menjalani peninjauan  secara  rutin  oleh  fungsi  audit internal.
9. Permasalahan  yang  melibatkan  transaksi antarnegara,  di  mana  bank  harus  mematuhi hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  di  semua wilayah hukum di mana bisnis dan organisasi dijalankan.  Selain  itu,  struktur  dan  fungsi kepatuhan haruslah sesuai dengan hukum dan persyaratan  yang  berlaku  di  daerah  tersebut, dan  semua  tanggung  jawab  harus  konsisten dengan hukum dan persyaratan lokal.
10. Dalam  hal  outsourching,  kepatuhan  harus sejalan  dengan  aktivitas  manajemen  risiko bank.
Pejabat  Eksekutif  merujuk  pada  posisi dalam sebuah organisasi yang memiliki tanggung  jawab  langsung  kepada  Direksi  atau berpengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR.  Contohnya  antara  lain  adalah  pemimpin kantor  cabang,  kepala  divisi,  kepala  bagian, kepala  satuan  kerja  audit  intern,  atau  pejabat yang  ditugaskan  untuk  mengawasi  pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan pejabat dengan posisi setara.
Dicky  Jaya  Mahendra  dan  Edith  Ratna,  Peran  Pejabat  Eksekutif  sebagai  Pelaksana  Fungsi  Kepatuhan dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada PT. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto
Menurut  ketentuan  Pasal  51  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Bagi  Bank Perkreditan  Rakyat,  disebutkan  bahwa  Bank Perkreditan  Rakyat  harus  memastikan  bahwa mereka  mematuhi  peraturan  yang  ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan undang-undang lainnya.  Selanjutnya,  Pasal  52  ayat  (1) menunjukkan bahwa untuk memastikan kepatuhan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal 51,  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  harus memiliki  Direksi  yang  bertanggung  jawab  atas fungsi kepatuhan.
Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), mereka  harus  membentuk  unit  kepatuhan  yang terpisah  dan  independen  dari  unit  operasional. Untuk  BPR  dengan  modal  inti  di  bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), harus  memilih  Pejabat  Eksekutif  yang  bebas untuk mengawasi operasional BPR dan memenuhi  persyaratan  kepatuhan.  Lalu,  Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada anggota  Direksi  yang  memiliki  tanggung  jawab atas fungsi kepatuhan.
Satuan  tugas  kepatuhan  atau  Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penegakan  kepatuhan  harus  membuat  panduan kerja,  sistem,  dan  prosedur  kepatuhan.  Tugas dan  tanggung  jawab  anggota  Direksi  yang mengawasi aspek kepatuhan adalah memastikan bahwa  BPR  telah  memenuhi  semua  peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan  prinsip  kehati-hatian.  Mereka  juga bertanggung  jawab  untuk  memonitor  dan menjaga  agar  kegiatan  usaha  BPR  tetap  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  serta memantau  dan  memastikan  kepatuhan  BPR terhadap  semua  komitmen  yang  telah  dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam  hal  pertanggungjawaban  peran dari  satuan  kerja  kepatuhan  atau  pejabat eksekutif,  Pasal  57  ayat  (1)  mengatakan  bahwa Anggota  Direksi  yang  bertanggung  jawab  atas fungsi  kepatuhan  harus secara  rutin  melaporkan pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya kepada  Direktur  Utama  dengan  salinan  juga dikirimkan kepada Dewan Komisaris. Lalu pada ayat  kedua  disebutkan  bahwa  jika  Direktur Utama menjadi anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan, maka ia harus secara rutin melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan
Komisaris.

## Penerapan Prinsip Good Corporate Governance
Pada BPR di Indonesia Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  13/POJK.03/2015  tanggal  3 November 2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko  Bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat,  terdapat lima risiko yang harus dikelola BPR berdasarkan struktur  Kepemilikan  Modal,  yaitu:  (Supeno, 2016)
1. Risiko  Kredit  terjadi  saat  debitur  atau  orang lain  gagal  memenuhi  kewajiban  mereka terhadap BPR.
2. Risiko  operasional  adalah  risiko  yang  timbul akibat  berbagai  faktor,  seperti  kekurangan atau  tidak  berfungsinya  proses  internal, kesalahan dari sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan masalah eksternal yang dapat mempengaruhi operasional BPR.
3. Resiko  Kepatuhan  adalah  risiko  yang  timbul ketika  BPR  tidak  mengikuti  atau  tidak melakukan  sesuai  peraturan  perundang- undangan  serta  ketentuan  lain  yang  berlaku, termasuk risiko yang timbul akibat kekurangan dalam aspek hukum.
4. Risiko
Likuiditas mengacu pada kemungkinan  terjadinya  kesulitan  bagi  BPR untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang segera jatuh tempo, jikanya sumber pendanaan  yang  tersedia  dalam  bentuk  arus kas  dan/atau  aset  likuid  berkualitas  tinggi yang dapat dijadikan jaminan tidak mencukupi.  Hal  ini  harus  diatasi  tanpa mengganggu  kelancaran  operasional  dan stabilitas keuangan BPR.
5. Risiko  Reputasi  adalah  risiko  yang  timbul ketika  tingkat  kepercayaan  pihak-pihak  yang terkait  menurun  akibat  adanya  pandangan negatif  terhadap  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR).
6. Risiko  Stratejik  terjadi  ketika  BPR  tidak melakukan  keputusan  strategis  dengan  akurat dan/atau tidak melaksanakannya dengan baik, serta  gagal  dalam  menghadapi  perubahan  di lingkungan bisnis.
Untuk  mengurangi  risiko  tersebut,  BPR perlu  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  dan konsep  manajemen  perusahaan  yang  baik,  yaitu good  corporate  governance .  Praktik  tata  kelola perusahaan  yang  baik  adalah  himpunan  aturan dan  prinsip  yang harus dipatuhi, yang  bertujuan untuk  mengoptimalkan  kinerja  sumber  daya perusahaan  agar  dapat  menghasilkan  nilai
ekonomi  jangka  panjang  yang  berkelanjutan bagi  pemegang  saham  dan  masyarakat  secara keseluruhan  (Tangkilisan,  2003).  Penelitian Tjager  (2003),  penegakan  prinsip-prinsip  GCG di  semua  bagian  operasional  Bank  di  semua tingkatan  organisasi,  termasuk  dalam  proses pembentukan  visi,  misi,  dan  rencana  strategis, penerapan kebijakan, serta pengawasan internal, sangat  penting.  Implementasi  prinsip-prinsip GCG  harus  minimal  dicapai  dalam  berbagai aspek, yaitu: (Yanti, 2020).
1. Penyelenggaraan  tanggung  jawab  dan  tugas yang ada pada Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kelengkapan  dan  pelaksanaan  tugas  dari komite-komite  dan  unit  kerja  yang  bertugas dalam pengendalian internal bank;
3. Impelentasi fungsi kepatuhan, serta pemeriksaan internal dan eksternal;
4. Penerapan  manajemen  risiko,  termasuk sistem pengendalian internal;
5. Penyediaan  dana  kepada  pihak  terkait  dan pemberian dana dalam jumlah besar;
6. Rencana strategis yang diterapkan oleh Bank;
7. Keterbukaan  informasi  mengenai  kondisi keuangan dan non-keuangan dari Bank.
Tata  Kelola  Perusahaan  atau  Good Corporate  Governance  dalam  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR)  mengacu  pada  Pasal  1  angka  (7) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 4/POJK.03/2015. Prinsip-prinsip yang diterapkan  dalam  Tata  Kelola  BPR  termasuk keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,  dan  kewajaran  (Wirajaya,  2022). Prinsip-prinsip good  corporate  governance sebagai berikut: (Supeno & Islami, 2019) 1. Keterbukaan atau transparency adalah tentang  memberikan  informasi  yang  penting dan  relevan  serta  melibatkan  keterbukaan dalam mengambil keputusan.
2. Accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga  pengelolaannya  berjalan  secara efektif.
3. Bertanggung jawab  atau memiliki  kewajiban adalah  ketentuan  untuk  mematuhi  prinsip- prinsip  korporat  yang  baik  dan  peraturan yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan.
4. Kemandirian  merupakan  kondisi  di  mana suatu perusahaan dijalankan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan  pengaruh  dari  pihak  lain  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
5. Kewajaran  mengacu  pada  keadilan  dan
kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak  para pihak  terkait  yang  timbul  sesuai  dengan perjanjian dan hukum yang berlaku.
Dengan menggunakan penjelasan tentang good  corporate  governance yang  telah disampaikan,  dapat  disimpulkan  bahwa good corporate governance merupakan suatu mekanisme  administrasi  perusahaan  yang  telah dirancang untuk meningkatkan performa perusahaan,  melindungi  kepentingan  pemangku kepentingan, dan memastikan kepatuhan terhadap  hukum  dan  nilai-nilai  etika  umum (Daniri,  2006).  Hal  yang  penting  adalah merubah  konsep-konsep  tersebut  ke  dalam  lima dimensi  sesuai  dengan  definisi  yang  diberikan oleh  OECD  (Organisasi  Kerja  Sama  dan Pembangunan Ekonomi), yang berfungsi sebagai panduan  dalam  pembentuka  sistem  hukum, structural,  dan  peraturan tata  Kelola  Perusahaan di  suatu  daerah.  Ini  mencangkup  lima  aspek: (Rahmat, 2020) 1. Sangat penting untuk menjaga dan memperjuangkan  hak  kepemilikan  saham yang istimewa.
2. Semua pemegang saham, termasuk pemegang  saham  minoritas  dan  pemegang saham  asing,  harus  mendapatkan  perlakuan yang  sama  dalam  distribusi  saham.  Semua pemilik  harus  diberikan  insentif  yang  adil sebagai bentuk penghargaan jika kepentingan mereka terganggu.
3. Tata kelola perusahaan memerlukan pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak- hak  pemangku  kepentingan  yang  sesuai dengan  peraturan  dan  hukum  yang  berlaku. Dalam  rangka  menciptakan  kemakmuran, menciptakan  lapangan  kerja,  dan  menjaga kelangsungan  pasar,  kerja  sama  yang  aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan perlu didorong.
4. Pencurahan  dan  keterbukaan:  mencakup pengungkapan  atau  penyampaian  informasi yang tepat, tepat waktu, dan akurat, meliputi kondisi  keuangan,  rincian,  kepemilikan,  dan pengelolaan  perusahaan,  dalam  semua  aspek penting bisnis.
5. Tanggung jawab direksi: Direksi harus secara efektif  mengawasi  administrasi  Perusahaan, mematuhi  persyaratan  manajemen  strategis, serta  memahami  tanggung  jawab  dan kewajiban  mereka  terhadap  Dewan  dan pemilik Perusahaan.
Panduan  umum  Tata  Kelola  Perusahaan yang Baik memberikan arahan kepada Perusahaan  untuk  menerapkan  Tata  Kelola
Perusahaan  yang  Baik  dengan  tujuan  yang mencangkup: (Hutapea, 2019)
1. Mendorong kelangsungan Perusahaan melalui  pengelolaan  yang berlandaskan  pada prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan.
2. Mendukung  penguatan  peran  dan  otonomi Perusahaan seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan  mereka  dengan  integritas  moral yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan.
4. Mendorong  kesadaran  dan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  terhadap  masyarakat  serta menjaga  keberlanjutan  lingkungan,  terutama di wilayah sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang
saham dengan tetap memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan  tujuan  memperkuat  kepercayaan pasar  yang  dapat  mendorong  investasi  dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Analisis  Terhadap  Peran  Pejabat  Eksekutif sebagai  Pelaksana  Fungsi  Kepatuhan  dalam Penerapan Prinsip
Good
Corporate Goverannce  pada  PT.  BPR  Gunung  Simping Artha Purwokerto
PT  BPR  Gunung  Simping  Artha  atau lebih  dikenal  dengan  nama  Bank  Gunung Simping  adalah  BPR  yang  ada  di  wilayah kabupaten Banyumas yang dikelola oleh swasta. Bank  Gunung  Simping  dengan  kantor  pusat yang  berkedudukan  di  jalan  Jendral  Soedirman No. 98 Sokaraja, Kabupaten Banyumas memiliki wilayah operasional meliputi 4 (empat)
kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten
Banjarnegara  dan  Kabupaten  Cilacap.  PT  BPR Gunung  Simping  Artha  yang  didirikan  tanggal 24  Februari  1989  dengan  Izin  Usaha  dari Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor Kep  231  /  KM.13/1989  tanggal  20  Desember 1989,  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  C2-6224  HT  01.01 Tahun 1989 tanggal 14 Juli 1989.
Visi  PT  BPR  Gunung  Simping  Artha Purwokerto  adalah  Mewujudkan  bank  yang
sehat,  kuat,  dan  terpercaya  serta  dapat  diakses oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Sedangkan Misi PT BPR Gunung Simping Artha Purwokerto  adalah  berperan  dalam  membangun dan  menggerakan  produksi  dan  pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi daerah, memberikan  layanan  jasa  keuangan  secara profesional  dan  berkelanjutan,  dan  menciptakan laba yang wajar demi kelangsungan pertumbuhan perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi stakeholder, nasabah, dan  karyawan  serta  lingkungan  yang  dapat memberikan  nilai  tambah  kepada  pemegang saham.  Struktur  Organisasi  PT  BPR  Gunung Simping  Artha  Purwokerto  sesuai  dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas,  terdiri  dari  tiga  entitas utama,  yaitu  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS),  Direksi  dan  Dewan  Komisaris.  Tiga komponen  ini  memiliki  peran  sentral  dalam menjalan praktik Tata Kelola Perusahaan ( Good Corporate  Governance –  GCG)  yang  efektif. Selain  itu,  dalam  organisasi  ini,  ada  juga  posisi yang  bertanggung  jawab  untuk  memastikan kepatuhan  dengan  peraturan,  dan  jabatan  ini berada di bawah direktur utama.
Kemudian, berdasarkan laporan publikasi  triwulan  terkini,  PT  BPR  Gunung Simping  Artha  Purwokerto  memiliki  modal dasar  senilai  Rp  20.000.000.000  (Dua  Puluh Milyar  Rupiah)  per  tanggal  31  Desember  2021. Modal  senilai  Rp  18  miliar  telah  ditempatkan dan disetor. Jumlah uang sekitar 18 miliar rupiah adalah  setara  dengan  jumlah  uang  sebanyak delapan  belas  miliar  rupiah.  PT  BPR  Gunung Simping  Artha  Purwokerto  berupaya  mematuhi ketentuan  Pasal  52  ayat  (3)  dari  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 yang  mengatur  tata  kelola  yang  baik  bagi  bank perkreditan  rakyat.  Salah  satu  langkah  yang diambil adalah dengan memilih Pejabat Eksekutif  yang  tidak  terikat  dan  memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas kepatuhan operasional BPR. Keberhasilan penerapan  Tata  Kelola  BPR  dapat  dicapai dengan memastikan bahwa struktur dan infrastruktur  yang  diperlukan  telah  disesuaikan dengan  persyaratan  yang  terkait  dengan  setiap BPR.  Pengoperasian  dan  administrasi  di  PT. BPR  Gunung  Simping  Artha  Purwokerto  telah melakukan  pembentukan  unit  kepatuhan  atau Pejabat Eksekutif untuk mengawasi pelaksanaan tugas kepatuhan. Tugas mereka adalah memeriksa  kepatuhan  BPR  terhadap  peraturan
yang  diberlakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan dan  peraturan  hukum  yang  berlaku,  serta memastikan  bahwa  semua  kebijakan,  peraturan, sistem,  prosedur,  dan  aktivitas  bisnis  yang dilakukan  oleh  BPR  telah  memenuhi  ketentuan yang telah ditentukan.
PT  BPR  Gunung  Simping  Artha Purwokerto,  prinsip  Akuntabilitas  dilaksanakan dengan memiliki seorang Direktur yang
bertanggung  jawab  atas  ketaatan,  dan  juga Pejabat  eksekutif  kepatuhan  dan  manajemen risiko  yang  berusaha  mengurangi  kemungkinan risiko  yang  bisa  terjadi  karena  pengelolaan perusahaan.  Aspek  keuangan  dan  operasional memiliki peran krusial dalam sistem Pengawasan  Internal  dan  tergabung  dalam prosedur operasional yang sangat penting.
Tabel 1 Laporan Evaluasi Diri yang Meliputi Aspek Penilaian Terkait dengan Implementasi Tata Kelola No Faktor yang dinilai Nilai (S+P+H) Nilai (Dibobot) 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 1.43 0.32 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 1.56 0.26 3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) 0.00 0 4 Penanganan Benturan Kepentingan 2.50 0.28 5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 2.22 0.25 6 Penerapan Fungsi Audit Intern 2.05 0.23 7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 1.00 0.03 8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern 0.00 0.00 9 Batas Maksimum Pemberian Kredit 3.10 0.26 10 Rencana Bisnis Pemberian Kredit 1.57 0.13 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 1.80 0.15 Nilai Komposit 1.90 Predikat Komposit Baik Sumber: data olahan

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa PT  BPR  Gunung  Simping  Artha  Purwokerto telah  memenuhi  tugas  kepatuhan  terbukti melalui  laporan  mengenai good  corporate governance .  Berdasarkan  tingkat  penilaian  diri sebesar  1.90,  ini  menunjukkan  bahwa  dapat terverifikasi dengan mencapai predikat "Baik".

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  A.  d.  2006. Pengantar  Metode Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Daniri, M. A. 2006. Good Corporate
Governance: Konsep dan Penerapannya dalam  Konteks  Indonesia. Jakarta:  Ray Indonesia.
Hutapea,  D.  W.  2019.  Tingkat  kepatuhan pelaksanaan  tata  kelola  BPR  setelah diberlakukannya  peraturan  OJK  tentang penerapan  tata  kelola  BPR  di  wilayah kerja kantor OJK Malang. Jurnal Bisnis
dan  Manajemen  Universitas  Merdeka Malang , 6(1), 17.
Islami,  W.  S.  2019.  Evaluasi  Penerapan  Tata Kelola  Bank  Pada  PT  BPR  Eka  Bumi Artha. eJournal, 6(2), 159. OJK,  2015. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan  Tata  Kelola  Bagi  Bank Perkreditan Rakyat. Otoritas Jasa Keuangan.
Mamuji,  S.  S.  2007. Penelitian  Hukum Normatif. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Novita,  D.  2019.  Manajemen  Risiko  Kepatuhan Pada  Perbankan  Syariah. EKSISBANK ,
3(1), 52.
Rahmat,  2020.  Analysis  of  the  Implementation of Good Corporate Governance in Bank Soundness (Empirical Study at PT. BPR Intan  Jabar). Co-Management, 3(2),
444.
Soemitro, R. H. 1999. Metode Penelitian Hukum
dan Jurumetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Supeno, W. 2016. Analisis Penerapan Manajemen  Risiko  pada  Pencegahan Risiko  Kredit  pada  Bank  Perkreditan
Rakyat. Widya Cipta, 8(2), 138-139. Susanti,  A.  L.  2017,  Analisis  Good  Corporate
Governance pada Bank Syariah (Analisis Independensi Dewan Komisaris  pada  Bank  Syariah  di
Indonesia). Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah , 5(2). 194. Tangkilisan,  H.  N.  2003. Mengelola  Kredit Berbasis  Good  Corporate  Governance. Yogyakarta: Penerbit Balairung & Co. Tjager,  I.  N.  2003. Corporate  Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas  Bisnis  Indonesia. Jakarta: PT. Prehilindo. Wirajaya, N. L. 2022. Penerapan Prinsip-Prinsip Good  Governance  pada  PT.  BPR
Kusemas Dana Mandiri. E-Jurnal Akuntansi, 32(1), 31. Yanti, T. A. 2020. Analisis Pengaruh Penerapan Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan Pada  Bank  Syariah  di  Indonesia. Jurnal Manajemen,  Ekonomi,  Keuangan  dan Akuntansi, 1(2), 89.