Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan | 199 Volume 05 Nomor 02 Februari 2021 2622-9633 (Online) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2442

## Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang
Rio Nardianto
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang rio.nardianto@fisip.unsika.ac.id
Gili Argenti
Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang gili.argenti@fisip.unsika.ac.id

## Evi Priyanti
Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Pembangunan  Di  Desa  Pulokalapa  Kecamatan  Lemahabang  Kabupaten  Karawang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan  kualititatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis  dalam penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  (observasi,  wawancara  dan dokumentasi).  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder  dengan  subjek  penelitian  yang  terdiri  dari  Pemerintah  Desa,  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  Masyarakat  Desa  Pulokalapa.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Di  Desa Pulokalapa  Kecamatan  Lemahabang  Kabupaten  Karawang,  dimana  ada  empat  tahap yakni  adaptasi,  efisiensi,  pengembangan  dan  kepuasan.  Secara  administrasi  keempat tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun belum bisa dikatakan efektivitas karena  kurangnya  transparansi  informasi  kepada  masyarakat  dan  kurang  melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

## Kata Kunci: Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan

## I. Pendahuluan
Pemberian  otonomi  daerah  seluas  luasnya  berarti  pemberian  kewenangan  dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang  dan  keleluasaan  yang  luas  tersebut  harus  diikuti  dengan  pengawasan  yang kuat.  Meskipun  titik  berat  otonomi  diletakkan  pada  tingkat  Kabupaten/Kota,  namun secara  esensi  sebenarnya  kemandirian  tersebut  harus  dimulai  dari  level  pemerintahan ditingkat  paling  bawah,  yaitu  Desa.  Selama  ini,  pembangunan  desa  masih  banyak bergantung  dari  pendapatan  asli  desa  dan  swadaya  masyarakat  yang  jumlah  maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.
Desa  adalah  salah  satu  bentuk  kuno  dari  kehidupan  bersama  sebanyak  beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup  dari  pertanian,  perikanan,  dan  usaha-usaha  yang  dapat  dipengaruhi  oleh  hukum dan kehendak alam lainnya, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga  yang  rapat,  ketaatan,  dan  kaidah-kaidah  sosial.  Sunardjo  (dalam  Julianto, 2017:483)  menyatakan  bahwa  Desa  adalah  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum berdasarkan  adat  dan  hukum  adat  yang  menetap  dalam  suatu  wilayah  tertentu  batas- batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan  kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  keamanan,  memiliki  susunan pengurus  yang  dipilih  bersama,  memiliki  kekayaan  dalam  jumlah  tertentu  dan  berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
Dengan  adanya  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah membawa  perubahan  yang  mendasar  bagi  kedudukan  dan  relasi  desa  dengan  daerah dan  pemerintahan  yang  baik  dari  aspek  kewenangan,  perencanaan,  pembangunan, keuangan  dan  demokrasi  desa.  Kedudukan  desa  dalam  Undang-undang  desa kini lebih kuat.  Dalam  penjelasan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tersebut  menyatakan bahwa  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Desa  merupakan  suatu  kegiatan  pemerintah  desa,  lebih  jelasnya  pemikiran  ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau  yang  dikenal  selama  ini  sebagai  “Pemerintahan  Desa”.  Kepala  Desa  adalah pelaksana  kebijakan  sedangkan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  lembaga  pembuat dan  pengawas  kebijakan  (Peraturan  Desa).  Pengelolaan  keuangan  desa  menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan  belanja  desa  (APB  Desa).  Dengan  sumber  pendapatan  yang  berasal  dari pendapatan  asli  desa  seperti  hasil  usaha  desa,  hasil  swadaya  dan  partisipasi,  hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
Dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  menyebutkan  bahwa bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit  10%  (sepuluh  perseratus)  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus  yang selanjutnya  disebut  Alokasi  Dana  Desa.  Dengan  bergulirnya  dana-dana  perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  saja,  meski  telah  diwajibkan untuk  dianggarkan  di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua
elemen  untuk  menuju  Otonomi  Desa.  Apabila  melihat  jumlah  anggaran  yang  diberikan kepada  desa  melalui  Alokasi  Dana  Desa.  Besarnya  Alokasi  Dana  Desa  pada pelaksanaanya  masih  memprioritaskan  oprasional  Desa  dibandingkan  pembangunan fisik, bisa kita lihat dari tabel di bawah ini.
Tabel 1
Alokasi Dana Desa (ADD) Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Pulokalapa
Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Tahun 2018 Siltap kades dan perangkat Rp 241.200.000 ADD Tunjangan BPD Rp 81.000.000 ADD Oprasional RT/RW Rp 82.800.000 ADD Gaji linmas Rp 6.000.000 ADD Oprasional pemerintahan Rp 17.483.310 ADD Oprasional BPD Rp 9.414.090 ADD Oprasional LPM Rp 5.500.000 ADD Oprasional PKK Rp 7.500.000 ADD Oprasional karangtaruna Rp 2.000.000 ADD Oprasional PMT Rp 690.150 ADD Pembangunan fisik musolah Rp 47.070.450 ADD Jumlah Rp 500.658.000

## Sumber: Data APBDesa Tahun 2018
Berdasarkan  tabel  1  kondisi  anggaran  alokasi  dana  desa  menurut  data  APBDesa menunjukan  adanya  jumlah  anggaran  tahun  2018,  total  alokasi  dana  desa  pulokalapa yaitu  sebesar  Rp  500.658.000  belum memprioritaskan  pembangunan,  bisa  dilihat  tabel di  atas  dengan  besarnya  anggaran  alokasi  dana  desa  pembangunan  yang  diwujudkan hanya  pembangunan  musolah  dengan  biaya  Rp  47.070.450  sedangkan  sisanya  Rp 453.587.550 untuk peralatan desa dan gaji pegawai desa.
Berdasarkan  hasil  observasi,  peneliti  menemukan  permasalahan  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  yang  pertama,  besarnya  Alokasi  Dana  Desa  pada  pelaksanaanya masih  memprioritaskan  oprasional  Desa  dibandingkan  pembangunan  fisik,  yang  kedua rendahnya  sumber  daya  manusia,  baik  pengelolaan  aset  Desa  maupun  sumber  daya manusia dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri dan yang  ketiga  rendahnya  partisipasi,  swadaya  dan  gotong  royong  masyarakat  dalam pelaksanaan  Alokasi  Dana  tersebut  dan  kurangnya  pemamahan  masyarakat  terhadap kebijakan  Alokasi  Dana  Desa,  terutama  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Desa pulokalapa  masih  belum  sepenuhnya  masyarakat  mengetahui  tentang  perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam peruntukannya untuk apa saja, salah satunya yaitu pembangunan fisik yang bersumber dari dana alokasi dana desa.
Alokasi  dana  desa  bisa  dicairkan  tiap  tahun,  salah  satunya  pada  tahun  2018 anggaran  alokasi  dana  desa  yang  diterima  sebesar    Rp  500.658.000.  Informasi  untuk perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan tahun anggaran 2018 disalurkan  untuk  pembangunan  tempat  ibadah,  sedangkan  sisanya  untuk  mengganti peralatan  kantor  desa  yang  menurut  peneliti  masih  layak  untuk  digunakan  dan  masih
berfungsi  dengan  baik.  Karena  belum  transfaran  anggaran  yang  diterima  pemerintah Desa  maka  masyarakat  tidak  pernah  tahu  anggaran  yang  diterima  desa  sehingga masyarakat  tidak  bisa  mengontrol  kemana  arah  dan  tujuan  dana  desa  yang  telah direncanakan  pemerintah  desa.  Sehingga  anggaran  yang  telah  diterima  kurang  tepat sasaran yang diakibatkan keserakahaan desa sedangkan masyarakat yang dirugikan.
Alokasi  Dana  Desa  berperan  penting  dan  menjadi  kunci  utama  keberhasilan otonomi  desa.  Yustika  (dalam  Agustoni,  2019:3)  Efektifitas  dan  Efisiensi  penyaluran Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  ke  Pemerintah  Desa  serta bagaimana  pemanfaatan  dana  tersebut  menjadi  sangat  penting,  karena  keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi.
Pada  tahun  2015  pemerintah  menambah  Alokasi  dana  desa  lebih  besar  melalui APBN-P  untuk  memperkuat  pembangunan  desa.  Pengalokasian  Dana  Desa  tersebut dinamakan  Dana  Desa  (DD).  Dana  Desa  dilakukan  dengan  menggunakan  alokasi  yang dibagi  secara  merata  dan  alokasi  yang  dibagi  berdasarkan  jumlah  penduduk,  luas wilayah,  angka  kemiskinan,  dan  tingkat  kesulitan  geografis.  Alokasi  Dana  Desa bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  APBD Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat. Pada pelaksanaanya  Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya berjalan efektif.
Penyaluran  Dana  Desa  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  15  dilakukan  secara  bertahap pada  tahun  anggaran  berjalan  dengan  ketentuan  yaitu  pada  tahap  pertama  dicairkan sebesar 40% pada bulan April, tahap kedua dicairkan sebesar 40% pada bulan Agustus, dan tahap ketiga dicairkan sebesar 20% pada bulan Oktober. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  untuk  membiayai  program  Pemerintah  Desa  dalam melaksanakan  kegiatan  pemerintah  dan  pemberdayaan  masyarakat,  sehingga pemerataan  pendapatan,  kesempatan  bekerja  dan  kesempatan  berusaha  bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

## II. Tinjauan Pustaka

## Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas  selalu  terkait  dengan  hubungan  antara  hasil  yang diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai.  Efektivitas  dapat  dilihat  dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Widjaya (dalam Masyita, 2016:237) menyatakan efektivitas
adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.
Efektivitas  menurut  Cahyono  (dalam  Nasila,  2014:1258)  adalah  kemampuan  dari setiap  perangkat  kerja  manusia  maupun  bukan  manusia  dapat  melahirkan  suatu  hasil yang  maksimal  yang  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Begitu  pula dengan  Gie  (dalam  Moeljono  dan  Kusumo,  2019:64)  menyatakan  bahwa  efektivitas adalah  keadaan  atau  kemampuan  suatu  kerja  yang  dilaksanakan  oleh  manusia  untuk memberikan  hasil  guna  yang  diharapkan.  Dengan  kata  lain,  efektivitas  adalah  segala sesuatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  atau  organisasi  yang  bertujuan  untuk mencapai  sasaran  target  yang  ingin  dicapai  dalam  bentuk  hasil  yang  telah  ditentukan sebelumnya.

## Pembangunan
Pada prinsipnya pembangunan merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan sumber  daya  guna  membangun  masyarakat  secara  menyeluruh  untuk  kesejahteraan rakyat  dengan  dilakukan  secara  terencana  dan  berkelanjutan.  Menurut  Adisasmita (dalam  Herlina,  2017:221)  pembangunan  desa  adalah  seluruh  kegiatan  pembangunan yang  berlangsung  di  desa  dan  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  serta dilaksanakan  secara  terpadu  dengan  mengembangkan  swadaya  gotong  royong. Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyaraktat.
Menurut  Todaro  (dalam  Moeljono  dan  Kusumo,  2019:65)  mendefinisikan  bahwa pembangunan  adalah  suatu  proses  multidemensi  yang  meliputi  perubahan  struktur sosial,  sikap  masyarakat,  lembaga-lembaga  nasional,  sekaligus  peningkatan pertumbuhan  ekonomi,  pengurangan  kesenjangan  dan  pemberantasan  kemiskinan. Begitu  pula  dengan  Suharyanto  (dalam  Johan,  2015:877)  mengartikan  pembangunan sebagai  proses  perubahan  dari  suatu  kondisi  tertentu  ke  kondisi  lebih  baik. Pembangunan  dapat  diartikan  juga  sebagai  suatu  upaya  terkoordinasi  untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.
Mustanir dan Darmiah (dalam Latif dkk, 2019:5) menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu “proses” pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Berdasarkan pengertian pembangunan, bahwa pembangunan  adalah  sebuah  upaya  yang  dapat  membawa  masyarakat  mengikuti sebuah  proses  untuk  mencapai  kehidupan  yang  sebelumnya  dianggap  tidak  baik, ataupun kurang baik, menjadi sebuah kondisi yang lebih baik.

## Ciri-Ciri Pembangunan Desa
Pembangunan  desa  dengan  berbagai  masalahnya  merupakan  pembangunan  yang berlangsung  menyentuh  kepentingan  bersama.  Dengan  demikian  desa  merupakan  titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak  lain  baik  dengan  pemerintah  maupun  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dalam merealisasikan  pembangunan  desa  agar  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas  pembangunan  desa itu  sendiri.  Menurut  Kansil (dalam  Johan,  2015:879)  Ciri- ciri Pembangunan Desa yaitu:
1. Komprehensif  multi  sektoral  yang  meliputi  berbagai  aspek,  baik  kesejahteraan maupun  aspek  keamanan  dengan  mekanisme  dan  sistem  pelaksanaan  yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan  dan  penyebarluasan  pembangunan  keseluruhan  pedesaan  termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu  kesatuan  pola  dengan  pembangunan  nasional  dan  regional  dan  daerah pedesaan  dan  daerah  perkotaan  serta  antara  daerah  pengembangan  wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakan  partisipasi,  prakaras  dan  swadaya  gotong  royong  masyarakat  serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.
Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek,
jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.  Pembangunan  desa  itu  harus  meliputi  berbagai  aspek  kehidupan  dan penghidupan  artinya  harus  melibatkan  semua  komponen  yaitu  dari  pihak  masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

## Alokasi Dana Desa (ADD)
Salah  satu  pendapatan  desa  yang  diterima  oleh  desa  itu  ada  di  APBDes  yaitu berupa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan ditransferkan melalui kepala urusan keuangan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, maka kebutuhan desa akan terpenuhi dalam mengelola pembangunan desa dan kepemerintahannya secara otonom.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  pasal  1  ayat  11  disebutkan Alokasi Dan Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota.  Menurut  Rahman  dan  Novitasari  (2018:89) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari komponen APBDesa yang ditujukan  untuk  mengharuskan  pembangunan  yang  ada  di  desa  dengan  prioritas penggunaan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut  Moeljono  dan Kusumo  (2019:65)  berpendapat  bahwa  Alokasi Dana Desa adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  melalui  APBD  Kabupaten/Kota,  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  desa  untuk  mendanai  kebutuhan  desa  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dapat disimpulkan, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

## III. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualititatif.  Arikunto (2013:3) istilah “deskriptif” berasal dari istilah bahasa inggris to describe yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya  keadaan,  kondisi,  situasi,  peristiwa,  kegiatan  dan  lain-lain.  Dengan  demikian yang  dimaksud  dengan  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk menyelidiki  keadaan,  kondisi,  atau  hal  lain-lain  yang  sudah  disebutkan,  yang  hasilnya dipaparkan  dalam  bentuk  laporan  penelitian.  Menurut  Sugiyono  (2014:13),  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Sumber data yang di gunakan terbagi menjadi 2 sumber data, yaitu sumber data primer  dan  sekunder.  Sumber  data  primer  merupakan  sumber  data  yang  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh dengan  cara  observasi  dan  wawancara  dengan  narasumber.  Sedangkan  sumber  data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya berasal dari penelitian terdahulu atau lewat dokumen.
Penentuain  informan  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling ,  Sugiyono (2014:126), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  Kemudian  informan  adalah  orang-orang  pada  lokasi  penelitian  yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang terjadi. Informan yang bertindak sebagai  sumber  data  dan  informasi  harus  memenuhi  syarat,  yang  akan  menjadi informan  narasumber  ( key  informan ).  Peneliti  kualitatif  sebagai  human  instrument, berfungsi  menetapkan  fokus  penelitian,  memilih  informan  sebagai  sumber  data,
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat  kesimpulan  atas  temuannya.  Bila  di  lihat  dari  segi  cara  atau  teknik pengumpulan  data,  maka  teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi.
Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2014:332), analisis data kualitatif adalah proses mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara, catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lain,  sehingga  dapat  mudah  dipahami,  dan temuannya  dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain.  Analisis  data  dilakukan  dengan mengorganisasikan  data,  menjabarkannya  ke  dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa, menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis data  yaitu reduction  data (reduksi  data), display  data (penyajian  data), conclution drawing/verification (verifikasi).

## IV. Pembahasan
Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas hasil penelitian tentang Efektivitas Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pembanguna  Di  Desa  Pulokalapa  Kecamatan Lemahabang  Kabupaten  Karawang,  data  yang  peneliti  dapat  lebih  banyak  berupa tindakan dan kata-kata yang didapat pada saat melalui proses wawancara dan observasi

## Tahap Adaptasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Adaptasi  diartikan  dengan  tingkat  dimana  organisasi  dapat  dan  benar-benar tanggap  terhadap  perubahan  internal  dan  eksternal  atau  mengacu  pada  kemampuan manajemen,  merasakan  perlunya  perubahan  dalam  organisasi.  Hal ini menjadi  penting sebab  adaptasi  merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan  suatu  kegiatan,  dalam perencanaan  keuangan  desa,  diperlukan  rencana  tahapan  yang  strategis.  Salah  satu yang  dapat  direncanakan  dalam  hal  tersebut  adalah  cara  mengalokasikan  dana  desa dengan sebaik-baiknya.
Pada tahap adaptasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan  organisasi  pelaksana  dan  proses  perencanaan  dilakukan  dengan  model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).  Dalam  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  yang  dimaksud  dalam perencanaan  tersebut  terdiri  dari  BPD,  LPMD,  dan  Masyarakat  lainnya,  perencanaan alokasi  dana  desa  dilakukan  dengan  menjaring  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat melalui  musyawarah  desa.  Perencanaan  dengan  model  partisipatif  dilakukan  melalui musrenbang  desa  dengan  melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat  mulai  dari  lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrenbang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun
dan  menentukan  rencana  kegiatan  pembangunan  di  desa.  Sehingga  rencana  kegiatan yang  tertuang  dalam  Daftar  Usulan  Rencana  Kegiatan  (DURK)  yang  dihasilkan  adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.
Hasil  pengamatan  dan  informasi  yang  diperoleh  menunjukan  bahwa  kegiatan musrenbang  desa  dalam  tahapan  adaptasi  di  pulokalapa  masih  sebatas  kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandug dari maksud kegiatan musrenbang desa, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah,  kondisi  tersebut  ditunjukan  dengan  sedikitnya  jumlah  masyarakat  yang  hadir maupun  yang  menyampaikan  aspirasi/pendapat  dalam  musrenbang  desa  dengan kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Dari  30  responden  kalangan  masyarakat,  sebanyak  18 orang  yang  menghadiri  kegiatan  musrembang  desa  tersebut,  tetapi  mereka  tidak menyampaikan  aspirasi/usulan  rencana  kegiatan.  Sedangkan  12  orang  lainya  tidak hadir.  Pada  Proses  Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  diawali  dengan    rapat    perdusun, untuk  menyusun  rencana  kegiatan  tersebut  harus  melibatkan  partisipasi  seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui  forum  musyawarah  tingkat  desa.  Dapat  digambarkan  proses  perencanaan penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  skema  berikut:  Alur  Perencanaan Penggunaan  Alokasi Dana  Desa  di Desa  Pulokalapa. Rapat  perdusun  rapat kecil-kecilan survey  pembentukan TIM  pelaksana kegiatan  Alokasi Dana Desa  masyarakat membuat daftar  kebutuhan  masyarakat  Format  RKP  Musrenbang  Desa  evaluasi  Penetapatan  RKP Desa  Penyusunan  RPD.  Musrenbang  Desa  adalah  forum  musyawarah  yang  membahas usulan-usulan  rencana  kegiatan  pembangunan  desa  yang  berpedoman  pada  prinsip- prinsip  perencanaan  pembangunan  partisipasi  masyarakat  Desa  serta  transparansi pemerintah  kepada  masyarakat.  Pada  Program  kerja  pada  bidang  pelaksanaan Pembangunan  Desa  Pulokalapa  telah  disepakati  bersama  masyarakat,  unsur  LPMD  dan BPD  dalam  Forum  Musrenbang  Desa,  usulan  pembangunan  yang  diusulkan  oleh masyarakat Desa Pulokalapa telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD).
Dapat  dianalisis  bahwa  efektivitas  adaptasi  perencanaan  dalam  program  dan kegiatan  pengelolaan  ADD,  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Pulokalapa.  Namun prosesnya  belum  optimal.  Hal  ini  terlihat  dalam  proses,  pelaporan  dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk peroses pelaporan realisasi penggunaan  ADD,  belum  sesuai  dengan  jadwal  yang  ditentukan  sehingga  dapat menyebabkan  proses  keterlambatan  pencairan  dana  untuk  tahapan  berikutnya. Sehingga  masyarakat  tidak  dapat  mengevaluasi  hasil  kerja  Pemerintahan  Desa,  dan pertanggungjawaban,  kepada  pemerintah  daerah  yang  tidak  dilaksanakan  tepat  waktu dalam  meningkatkan  pembangunan  fisik  di  Desa  Pulokalapa  Kecamatan  Lemahabang
Kabupaten  Karawang.  Berikut  alur  diagram  tahap  adaptasi  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa .
Sumber:  Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa .

## Tahap Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam pelaksanaan program bantuan kepada pemerintah desa, setiap tahun Bupati Karawang mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat  membantu  Perangkat  Desa.  Pelakasanaan  kegiatan  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  fisik,  dengan  anggaran  Alokasi Dana  Desa  di Desa  Pulokalapa  didasarkan  pada  peraturan  Bupati  Kabupaten  Karawang  Nomor  43 Tahun  2015  tentang  pedoman  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Alokasi  Dana  Desa diperuntukan  untuk  pelaksanaan  fisik  berupa  infrastruktur  fasilitas  penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Dapat  dianalisis  bahwa  efektivitas  terhadap  efisiensi  alokasi  dana  desa  di  Desa Pulokalapa  cenderung  terlihat  masih  kurang  efisien,  baik  dalam  penggunaan  alokasi dana  desa  maupun  dalam  penyaluran  anggarannya.  Tetapi  bisa  kita  lihat  diatas bahwasanya  pembangunan  yang  telah  terbentuk,  dengan  royalitanya  kepala  desa pembangunan yang terhambat dengan adanya masalah keuangan kepala desa berbesar hati  meneluarkan  uang  pribadinya  demi  keberlangsungan  pembangunan  di  Desa Pulokalapa. Berikut tabel peruntukan Alokasi Dana Desa:
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan pertanggung jawaban
No Tahap Kegiatan Indikator 1 Perencanaan -   Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa     tentang APBDesa berdasarkan RKPdesa tahun berkenaan.
-   Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
-   Rancangan Peraturann Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 2 Pelaksanaan -   Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksankan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. -   Pelaksanaan kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverivikasi oleh Sekertaris Desa.
-   Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 3  Penatausahaan -   Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. -   Bendahara Desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 4 Pelaporan -   Sekertaris Desa menyusun laporan semester pertama dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Ju ni tahun berjalan. -   Sekertaris Desa menyusun laporan semester akhir tahun dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. 5 Pertanggung- jawaban -   Sekertaris Desa menyusun laporan pertanggungjawaban -   Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir rahun melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran -   Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan ke masyarakat.

## Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  Keuangan Desa

## Tahap Pengembangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pengembangan  penatausahaan  keuangan  desa  adalah  seluruh  kegiatan  keuangan yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa  yakni  bendahara  desa  terdiri  dari penatausahaan  penerimaan  dan  penatausahaan  pengeluaran  serta  pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa   memegang kuasa  tertinggi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  karena  jabatannya  sebagai  kepala
pemerintahan  di  tingkat  desa.  Dalam  pelaksanaannya,  kepala    desa  dibantu  oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa, PTPKD atau Pelaksana   Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan  unsur  perangkat  desa  yang    membantu  Kepala  Desa  untuk  melaksanakan pengelolaan  keuangan  desa.  Bendahara  dijabat  oleh  staf  pada  urusan  Keuangan. Bendahara  mempunyai  tugas  menerima,  menyimpan,  menyetorkan  atau  membayar, menatausahakan,  dan  mempertanggungjawabkan  penerimaan  pendapatan  desa  dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Desa wajib dapat  mempertanggung  jawabkan  keuangan  melalui  laporan  pertanggung  jawaban. Laporan  pertanggungjawaban  disampaikan  setiap  bulan  kepada  Kepala  Desa  paling lambat  tanggal  3  bulan  berikutnya.  Dokumen  yang  digunakan  oleh  bendahara  dalam melakukan  penatausahaan  penerimaan  dan  pengeluaran  antara  lain,  buku  kas  umum, buku kas  pembantu  pajak  dan  buku  bank.  Buku  kas  umum  digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku  kas  pembantu  pajak  digunakan  untuk mencatat  bukti  transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran  pajak oleh bendahara  desa.  Dapat  dianalisis  dalam  melaksanakan  penatausahaan  yang  dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulokalapa dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa  (PTPKD)  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  yang  ada  diPeraturan  Bupati  Karawang Nomor 43 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bahwa dengan adanya Penatausahaan  yang  dilakukan  Bendahara  Desa  berupa  Buku  Kas  Umum,  Buku  Kas, Pembantu  Pajak  dan  Buku  Bank  sangat  mempermudahkan  BPD  dan  masyarakat  untuk mengetahui    ada    atau  tidak  adanya  penyelewengan  dari  dana  yang  begitu  besar dipegang atau dikelola  pemerintah desa.

## Tahap Kepuasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Tingkat  kepuasan  dalam  tahap  penyelesaian  penyusunan  pertanggungjawaban Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  fisik  di  Desa Pulokalapa  Kecamatan  Lemahabang,  dalam  tahapan  kepuasan  ini  tidak  efektif,  dimana penyusunan  Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LPJ)  tidak  disusun  oleh  pemerintah  desa khususnya  sekretaris  desa,  namun  penyusunan  laporan  pertanggung  jawaban  ini disusun  dan  diselesaikan  oleh  pihak  ketiga  yang  bukan  berasal  dari  pihak  pemerintah atau  lembaga  Desa  Pulokalapa  serta  tidak  ada  transparansi  kepada  masyarakat, sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  anggaran  yang  telah  diterima  oleh  pemerintah desa,  karena  kurangnya  tanggung  jawab  mereka  sebagai  tim  evaluasi  dari  setiap kegiatan  yang  dilakukan  dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.  Dan  hasil  penelitian menunjukan  bahwa,  laporan  pertanggungjawaban  Desa  Pulokalapa  memang  tidak
disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya.
Pembuatan  pelaporan  pertanggungjawaban  ini  dimaksudkan  agar  setiap  kegiatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  berdasarkan  aturan  yang  ditetapkan  dan  tidak menyimpang. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pemerintan desa kepada  masyarakat.  Namun,  realitas  yang  terjadi  di  Desa  Pulokalapa  bahwa  kegiatan laporan  pertanggungjawaban  tidak  direncanakan  dan  dilaksanakan  dengan  baik.  Dapat dianalisis  bahwa  laporan  pertanggungjawaban  Desa  Pulokalapa  tidak  disusun  oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lain. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban  APBDesa  yang  harus  disampaikan  kepada  Bupati.  Berikut  alur diagram tahap penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## V.     Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa  Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Di  Desa Pulokalapa  Kecamatan  Lemahabang  Kabupaten  Karawang  dapat  dinilai  dari  empat dimensi yaitu, adaptasi, efisiensi, pengembangan, dan kepuasan.
1. Dimensi  adaptasi,  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terkait  dengan dimensi adaptasi bisa kita artiakn sebagai penyesuaian perencanaan pembangunan desa,  di  Desa  Pulokalapa  Kecamatan  Lemahabang  Kabupaten  Karawang  dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  prosesnya  perencanaannya  belum  optimal.  Hal  ini terlihat  dalam  proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  yang  mengalami keterlambatan. Untuk peroses pelaporan realisasi penggunaan ADD, belum sesuai dengan  jadawal  yang  telah  direncanakan  sehingga  dapat  menyebabkan  proses keterlambatan  pencairan  dana  untuk  tahapan  berikutnya.  Sehingga  masyarakat
Laporan Tingkat Desa Laporan ke Bupati
BPMDK untuk di
Rekomendasi Hasil Vertivikasi
Pencairan Dana
tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintahan Desa, dan pertanggungjawaban,  kepada  pemerintah  daerah  yang  tidak  dilaksanakan  tepat waktu  dalam  meningkatkan  pembangunan  fisik  di  Desa  Pulokalapa  Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.
2. Dimensi  Efisiensi,  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terkait  dengan dimensi  Efisiensi,  Desa  Pulokalapa  Kecamatan  Lemahabang  Kabupaten  Karawang dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  Pemerintah  Desa  Pulokalapa  mendapat respon yang positif dalam Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa, khususnya dalam melaksanakan Pembangunan. Dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Pulokalapa  selalu  ikut  berpartisipasi  dalam  hal  memantau  proses  pembangunan desa  sehingga  pembangunan  menjadi  lebih  cepat.  Namun  pembangunan  yang dilaksanakan  belum  merata  disetiap  dusun  karna  yang  diutamakan dilaksanakannya pembangunan di wilayah pemenagan kepala desa.
3. Dimensi  Pengembangan,  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terkait dengan  dimensi  Pengembangan,  Desa  Pulokalapa  Kecamatan  Lemahabang Kabupaten  Karawang  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa,  dalam  hal  ini Pelaksana  Tugas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD)  sudah  sesuai  dengan Peraturan yang ada di Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 tahun 2015 Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  bahwa  dengan  adanya  Penatausahaan  yang dilakukan  Bendahara  Desa  berupa  Buku  Kas  Umum,  Buku  Kas,  Pembantu  Pajak dan Buku Bank sangat mempermudahkan BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola  pemerintah desa. Namun sdm terkait pengoprasiaan belum mahir dalam pengoprasian  komputer  akibatnya  proses  dalam  penatausahaan  dan  pelaporan menjadi  terlambat,  sehingga  pembangunnan  yang  di  ajukan  selanjutnya  menjadi terlambat dan sulit berkembang untuk memajukan Desa Pulokalapa
4. Dimensi  Kepuasan,  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terkait  dengan dimensi Kepuasan, Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa,  bahwa  dalam  proses  pelaporan  dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  oleh  Pemerintah  Desa  Pulokalapa  ke  BPMDK Kabupaten  Karawang  masih  belum  sesuai      dengan  Peraturan  yang    telah ditetapkan  dimana  pemerintah  Desa  belum  mampu  untuk  melaporkan  kegiatan sesuai  dengan  jadwal  waktu  yang  ditentukan.  Terlihat  dari  belum dirampungkannya  Laporan  Realisasi  Tahap  II.  Selain  itu,  Desa  Pulokalapa Kecamatan  Lemahabang  Kabupaten  Karawang  juga  harus  memberikan  pelayanan yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Bupati Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pendoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran diantaranya:
1. Sebagai  pemerintah  Desa  Pulokalapa  Kecamatan  Lemahabang  Kabupaten Karawang  harus  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  untuk  setiap  tim pengelola  Alokasi  Dana  Desa.  Kemudian  perlunya  transparasi  informasi  yang disampaikan  kepada  masyarakat  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  sehingga dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dapat  mencapai  tujuan  dari  Alokasi Dana Desa.
2. Perlu  diperbaiki  prosedur  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  khusus  pada  kegiatan penyusunan  rencana  kegiatan  maupun  pada  pelaksanaanya  yaitu  dengan dilibatkan  masyarakat  secara  aktif  melalui  forum  musyawarah  desa  yang  dapat memberikan  kesempatan  kepada  seluruh  masyarakat  desa  pulokalapa  untuk menyampaikan aspirasi seluruh masyarakat.
3. Untuk  memperkuat  aspek  keuangan  desa,  pemerintah  desa  pulokalapa  harus konsisten  merealisasikan  anggaran  Alokasi  Dana  Desa  yang  sesuai  dengan peraturan  Undang-Undang  yang  berlaku,  yakni  minimal  mengalokasikan  sebesar 10%  dari  total  penerimaan  dana  perimbangan  sedangkan  untuk  meningkatkan kapasitas  pemerintah  desa  secara  optimal  dalam  hal  pelatihan  pengelolaan keuangan  desa,  pemerintah  desa  pulokalapa  harus  melakukan  pembinaan  dan pendampingan kepada perangkat desa yang ada di desa pulokalapa.
4. Penulis  menyarankan  agar  pemerintah  desa  pulokalapa  saling  bekerja  sama dengan  pemerintah  kecamatan  agar  dalam  menjalankan  tugas  yang  telah ditetapkan  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  sehingga  tercapainya  tujuan yang telah direncanakan, karena jika dilihat dari permasalahan yang terjadi setiap tahunnya tidak jauh berbeda, selain itu konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  terhadap  peraturan  tentang  Alokasi  Dana  Desa harus secara tepat dilaksanakan agar permasalahan yang sebelumnya bisa diatasi untuk tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Arikunto,  S.  (2013). Prosedur  Penelitian:  suatu  pendekatan  praktik. Jakarta:  Rineka Cipta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods ). Bandung: Alfabet.

## Jurnal
Herlina,  V.  (2017).  Analisis  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Fisik  Di  Desa Pungut Hilir Kabupaten Kerinci. Jurnal Ipteks Terapan , 11 (3), 220-232.
Johan, S. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Long  Nawang  Kecamatan  Kayan  Hulu  Kabupaten  Malinau. Ejournal  Ilmu Pemerintahan , 3 (2), 874-888.
Julianto,  A.  (2017).  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Di  Kecamatan Sembakung  Kabupaten  Nunukan. Ejournal  Pemerintahan  Integratif , 5 (4),  478- 487.
Latif, A. dkk. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng  Panua  Kecamatan  Panca  Rijang  Kabupaten  Sindereng Rappang. Jurnal MODERAT , 5 (1), 1-15.
Masyita,  S.  (2016).  Efektivitas  Kinerja  Pegawai  Dalam  Pelayanan  Masyarakat  Untuk Membuat E-Ktp  Pada  Kantor  Kecamatan  Bontoa  Kabupaten  Maros. Jurnal  Ilmiah Bongaya (Manajemen Dan Akutansi) , 10 (1), 236-249.
Moeljono  dan  Kusumo,  W.K.  (2019).  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa. Jurnal Ilmiah Solusi , 17 (3), 61-76.
Nasila,  J.W.  (2014).  Efektivitas  Program  Daerah  Pemberdayaan  Masyarakat  (PDPM), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dikelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu. Jurnal Academica Fisip Untal , 6 (2), 1253-1264.
Rahman,  A.Z.,  dan  Novitasari,  D.  (2018).  Kebijakan  Pembangunan  Desa  Melalui Pembangunan  Infrastruktur  Transportasi  Dalam  Upaya  Pemerataan  Pembangunan. Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik , 3 (2), 85-91.

## Skripsi
Agustoni, I. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang  Baik Pada Desa Tanjung Atap Dan Tanjung Atap Barat Di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir . Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Tidak Diterbitkan.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Karawang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  72  Tahun 2005 Tentang  Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa