## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN ETIKA PROFESIONAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN PIDANA ANGGOTA POLRI

## William Mahad Iskander
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Email: azzahrasy106@gmail.com
Corresponding Author: William Mahad Iskander

## ABSTRACT
This  Professional  Ethics  Development  is  contained  in  the  Regulation  of  the  Head  of  the Professional  and  Security  Division  of  the  National  Police  Number  1  of  2017  concerning Procedures for the Rehabilitation of National Police Personnel of the Republic of Indonesia. However,  there  are  still  many  criminal  acts  committed  by  members  of  the  Police.  Such  as cases  of  drug  abuse,  domestic  violence,  infidelity,  adultery,  molestation,  fraud,  gambling, threats, theft, murder, embezzlement, obscenity, bribery and illegal meaning committed by the police officers themselves in the period from 2019 to 2021. provide guidance to members of the Police who commit criminal acts.

## Keywords: Effectiveness, Coaching, Professional Ethics, Crime

## ABSTRAK
Pengembangan  Etika  Profesi  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Kepala  Bagian  Profesi  dan Pengamanan  Polri  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Rehabilitasi  Personil  Polri. Namun,  masih  banyak  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri.  Seperti  kasus penyalahgunaan  narkoba,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  perselingkuhan,  perzinahan, pencabulan, penipuan, perjudian, ancaman, pencurian, pembunuhan, penggelapan, kecabulan, suap dan pemaknaan ilegal yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri dalam kurun waktu 2019 hingga 2021. Kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan, Etika Profesional, Kejahatan

## PENDAHULUAN
Merebaknya  fenomena  supremasi  hukum,  hak  asasi  manusia,  globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kemajuan perkembangan  masyarakat  yang  saat  ini  dilihat  cukup  pesat  kini  telah  melahirkan  berbagai paradigma  baru  dalam  melihat  dan  mempelajari  tujuan  dan  fungsi  dari  setiap  tugas,  serta wewenang  dan  tanggung  jawab  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  dapat menimbulkan tumbuh kembangnya lebih berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya akan makin meningkat  terhadap pelaksanaan tugas  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari berbagai tuntutan dan harapan masyarakat. sebagai aparatur sipil negara, Polri memiliki
tugas untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi negara. Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat adalah Pelayanan publik.  Dimana  pelayanan  publik  ini  sebagai  salah  satu  bentuk  pengayoman  kepada masyarakat  yang  menjadi  fokus  perhatian  dalam  meningkatkan  kinerja  instansi  pemerintah. Dalam hal ini Polri termasuk salah satu instansi pemerintah tersebut.
Pada  masa  reformasi,  sejumlah  pembenahan  telah  dilakukan  dalam  tubuh  Polri,  salah satunya  TAP  MPR-RI  No  VI/MPR/2000  dan  TAP  MPR-RI  No  VII/MPR/2000  telah memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri secara terpisah dari TNI. Selain itu, DPR juga telah menyelesaikan UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Polri. Menurut Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002,  tugas  pokok  Polri  itu  sendiri  adalah  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Selain  dituntut  untuk  memberikan pelayanan  maksimal,  Polri  juga  dituntut  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  kinerjanya sehingga  menjadi  lembaga  yang  efektif,  efisien  dan  akuntabel  (Utamo  Warsito  Hadi, 2005:169-177). Tugas tersebut tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi yang tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.
Dalam  hal  ini,  divisi  internal  yang  bertugas  mengawasi  langsung  kasus  Disiplin anggota Polri adalah Provos Polri. tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2  Tahun  2003  Pasal  22  point  (b)  bahwa  Divpropam  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia berwenang membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan Disiplin, serta memelihara  tata  tertib  kehidupan  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Dengan demikian  ,  fungsi  dan  peranan  Propam  dalam  lingkungan  Kepolisian  Republik  Indonesia menjadi  sangat  penting  mengingat  akan  memberikan  dampak  terhadap  penegakan  disiplin anggota  Polri  oleh  peranan  Propam  semua  itu  tidak  akan  terlepas  khususnya  dalam penegakan  kode  etik  Polri.  Dimana  Pembinaan  etika  profesi  ini  tertuang  dalam  Peraturan Kepala  Divisi  Profesi  dan  Pengamanan  Polri  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Rehabilitasi Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam  perumusan  kode  etik  profesi  Polri  ini  bertujuan  untuk  menerapkan  sebuah penilaian bagi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta memberikan standar bagi profesi polisi agar  dapat  tercapai  profesionalitas,  integritas,  akuntabilitas,  serta  kesamaan  pola  pikir  tiap individu  anggota.  Berawal  dari  tujuan  perumusan  kode  etik  profesi  polri  ini,  tentu  hal  yang dapat diperhatikan adalah terkait penegakan dan pelaksanaanya. Kode etik profesi Polri dapat mencerminkan  gambaran  terkait  upaya  yang  muncul  dari  dalam  internal  kepolisian  dalam penegakan  dan  pelaksanaan  tugasnya  untuk  terus  menjaga  integritas  setiap  anggota- anggotanya.
Dalam  hal  ini  agar  terwujudnya  pelaksanaan  tugas  yang  dibebankan  dan  tercapainya profesionalisme  kepolisian  sangat  dibutuhkan  upaya  penegakan  disiplin  dan  Kode  Etik Kepolisian. Sangat disayangkan apabila penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik, dimana  penegak  hukumnya  sendiri  adalah  anggota  kepolisian  yang  tidak  disiplin  dan  tidak profesional. Dari setiap anggota kepolisian yang Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan tentu  akan  sangat  pengaruhnya  terhadap  penegakan  hukum  termasuk  dalam  hal pengungkapan  kejahatan  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  didalam lingkungan  kepolisian  Republik  Indonesia  menjadi  sangat  esensial  terhadap  fungsi  dan
peranan  Profesi  Dan  Pengamanan  (Propam)  karena  akan  memberikan  dampak  terhadap penegakan  disiplin  anggota  kepolisian  dan  terutama  penegakan  kode  etik  kepolisian (Soebroto, 2004:41).
Dimana  pelaksanaan  program  pembinaan  etika  profesi  merupakan  upaya  dari efektivitas  yang  sangat  dibutuhkan  guna  tercapainya  pelaksanaan  tugas  yang  dibebankan demi  terwujudnya  profesionalisme  Polri.  Oleh  sebab  itu  untuk  mewujudkan  hal  tersebut dibutuhkan  tingkat  kedisiplinan  dan  kinerja  yang  baik  dari  diri  anggota  Polri,  maka  akan sangat  di  sayangkan  apabila  penegak  hukumnya  sendiri  (Polri)  belum  disiplin  dan  belum profesional  dalam  perannya.  Dalam  hal  penegakan  hukum  akan  sangat  berdampak  baik  itu dalam  pengungkapan  kejahatan  yang  terjadi  di  lingkungan  internal  polisi  itu  sendiri  dan masyarakat.  Begitu  banyak  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  di  emban  oleh  Polri,  tetapi  ada juga  oknum-oknum  anggota  Polri  yang  sengaja  maupun  tidak  disengaja  telah menyalahgunakan  kewenangan  sehingga  dibentuklah  KOMPOLNAS  (Komisi  Kepolisian Nasional).  Namun  usaha  tersebut  belum  cukup,  kemudian  dibentuklah  suatu  divisi  internal yang bertugas langsung mengawasi yaitu Propam Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri. Propam Polri merupakan garda terdepan penegakan Disiplin anggota Polri.
Kepolisian  sebagai  sub  sistem  dari  pemerintah  yang  mana  secara  perseptif  telah berjuang  memberikan  kontribusi  demi  mewujudkan  pilar Good  Governance dan Clean Government baik itu dalam melakukan pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, di kalangan  internal  kepolisian  sendiri  sebagaimana  dipublikasikan  dalam  grand  strategi  Polri berupa Trust  Building (membangun  kepercayaan)  sebagai  upaya  penegakkan  hukum  yang melindungi  dan  mengayomi  serta  melayani  masyarakat  (Agus  Dwiyanto,  2006:3). Berdasarkan  kompleksitas  pada  era  reformasi  tantangan  tugas  Kepolisian  dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Kepolisian dengan berbagai kemajuan yang signifikan  baik  di  bidang  pembangunan  kekuatan,  pembinaan  maupun  operasional.  Akan tetapi  di  sisi  lain  jika  dikatakan  secara  jujur  terdapat  akses  negatif  berupa  penyimpangan perilaku  anggota  Kepolisian  dari  penyelenggaraan  tugas  pokoknya,  seperti  penyalahgunaan kekuasaan  atapun  wewenang  ( abuse  of  power ),  tingkat  pemberian  layanan  yang  jika  dinilai tingkat pemberian layanan dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan  atau  penegakan  hukum  alasan  kepentingan  pribadi,  diskresi  melampaui  batas, mempersulit,  arogan,  lamban,  tidak  sopan  dan  perilaku  negatif,  khususnya  Polda  Sumatera Barat  masih  banyak  yang  melakukan  pelanggaran  bersifat  pidana  seperti  kasus penyalahgunaan  narkoba,  poligami,  anggota  Polri  yang  melakukan  penipuan,  dan  ada  juga yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab dinas yakni tidak masuk dinas atau mangkir dari tugasnya.
Di  Sumatera  Barat,  kasus-kasus  kekerasan  yang  merupakan  salah  satu  bentuk pelanggaran  kode  etik  Polri  sendiri  masih  terjadi,  ini  membuktikan  masih  perlunya  kontrol dari  masyrakat  untuk  menilai  kinerja  Polri.  Anggota  Polri  yang  merupakan  anggota pelayanan  masyarakat  yang  tentu  di  bekali  dengan  persenjtaan  terkadang  menyalaggunakan untuk tugas yang bukan semestinya, dan hal ini dapat menjadi permasalahan baru yang akan memperburuk citra Polri.
Kepolisian daerah (Polda) Sumatera Barat mencatat seorang oknum perwira berpangkat Ajun  Komisaris  Polisi  berinisial  BS.  Dimana  BS  terancam  dipecat  dari  dinas  kepolisian
karena  tidak  masuk  dinas  selama  berbulan-bulan  dan  divonis  lima  tahun  penjara  oleh pengadilan  karena  terlibat  kasus  penyalahgunaan  narkotika  pada  tahun  2017.  Lalu  seorang oknum berpangkat Brigadir Satu Polisi berinisial  AF terlibat penyalahgunaan narkotika dari hasil tes urin pada 2017. Tindakan ini jelas melanggar Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003  tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Polisi adalah  aparat  penegak  hukum  tetapi  dalam  kenyataannya  yang  terjadi  sebagaimana  anggota itu  bertindak    malah  sebaliknya  dan  tidak  sesuai  dengan  etika  profesi  kepolisian.  Kondisi melemahnya  Disiplin  dan  keprofesionalisme  anggota  Polri  yang  terjadi  di  Polda  Sumatera Barat  ini,  menjadikan  keprihatinan  bagi  masyarakat  dan  anggota  Polri  yang  lainnya  dalam melakasanakan tugas pokok Polri. Anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan  Disiplin  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  akan  dijatuhi  sanksi  berupa tindakan Disiplin atau hukuman disiplin.
Saat  sekarang  ini,  upaya  penegakan  hukum  terhadap  peraturan  Disiplin  dari  anggota Polri  masih  dibilang  cukup  jauh  dari  harapan  dan  belum  mampu  secara  maksimal memberikan  pengaruh  positif  terhadap  sikap  dan  perilaku  anggota  Polri  baik  dari  proses dalam  penegakan  hukumnya  maupun  hasil  dari  penegakan  hukum  peraturan  disiplinnya. Dalam  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  dituangkan  dalam  peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun 2011  tentang  Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  salah  satunya  disebutkan bahwa  setiap  anggota  Polri  hendaknya  menjauhkan  diri  dari  perbuatan  ataupun  sikap  yang melanggar  nilai-nilai  norma.  Disamping  itu,  setiap  anggota  Polri  diharapkan  mampu mengendalikan diri dari perbuatan penyalahgunaan wewenang.
Berdasarkan  kepada  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  yang  menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  program  pembinaan  etika  profesi  oleh  Bidang  profesi  dan pengamanan  Polda  Sumbar  sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  oleh anggota Polri?
2. Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Bidpropam  Polda  Sumatera  Barat  dalam pelaksanaan program pembinaan etika profesi sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri?
3. Bagaimanakah    efektivitas  pelaksanaan  program  pembinaan  etika  profesi  oleh  Bidang profesi dan pengamanan Polda Sumbar sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri?

## METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

## Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif , yaitu penelitian yang memberikan data secara jelas dan teliti  yang  kemudian  dengan  data  tersebut  dianalisa  permasalahan  yang  ada  serta  dicari penyelesaiannya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  lainnya  yang masih memiliki relevansi dengan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, maksud penelitian bersifat deskriptif adalah  untuk  mempertegas  hipotesa-hipotesa  agar  dapat  membantu
memperkuat  teori 1 .Sedangkan  menurut  Sukmadinata,  penelitian deskriptif bertujuan  untuk mendeskripsikan  fenomena-fenomena  yang  ada.  Fenomena  itu  dapat  berupa  aktivitas, karakteristik dan lainnya. 2

## Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung  dengan  pendekatan  secara  yuridis-empiris.  Pendekatan  yuridis normatif ini merupakan  penelitian  yang  dilakukan  cara  meneliti  dari  segi  ilmu  hukum  serta  mengkaji masalah  terkait. 3 Sedangkan  penelitian  pendekatan  yuridis  empiris  dilakukan  berdasarkan keadaan nyata dimasyarakat.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Pelaksanaan Program Pembinaan Etika Profesi Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Oleh Anggota Polri Pada Bidpropam Polda Sumbar
Dalam  pemeriksaan  terhadap  anggota  Polri  yang  melanggar  Kode  Etik  Polri  yakni Divisi  Profesi  dan  Pengamanan  (PROPAM)  dalam  satuan  Kepolisian  Republik  Indonesia, Satuan  Propam  ini  akan  memberikan  dampak  terhadap  penegakan  disiplin  anggota  Polri terutama dalam penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh  anggota  Polri  tetapi  seluruh  masyarakat  Indonesia,  karena  fungsi  pengayom  dan pelindung  masyarakat  didukung  adanya  profesionalitas  Polri  dan  semua  itu  tidak  lepas  dari peranan  Propam  dalam  penegakan  kode  etik  profesi  Polri.  Dalam  mekanisme  internalnya, Polri  memiliki  tim  Propam  (Bidang  Profesi  dan  Pengamanan)  yang  bertugas  menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  yang  akan  ditindaklanjutkan  dengan  sidang  Kode  Etik Kepolisian.
Analisis  hukum  yang  dilakukan  oleh  anggota  yang  melanggar  kode  etik  merupakan pelanggaran  terhadap  peraturan  disiplin  anggota  Polri  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang Peraturan  Disiplin Anggota  Polri.  Namun  penegakan  hukum  terhadap  peraturan  disiplin  anggota  Polri  saat  ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri yang baik. Dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun  hasil  dari  penegakan  hukum  peraturan  disiplinnya,  antara  lain  masih  terjadi perbedaan  persepsi  tentang  pelaksanaan  ketentuan  hukum  disiplin  anggota  Polri  yang melakukan  pelanggaran  disiplin.  Meski  hal  tersebut  telah  diatur  baik  oleh  PP  RI  Nomor  2 Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Polri  maupun  ketentuan  acara pelaksanaannya  berdasarkan  keputusan  Kapolri  Nomor  Pol:  Kep/431/IX/2004  tanggal  30 September  2004  tentang  tata  cara  penyelesaian  pelanggaran  disiplin  anggota  polri,  serta berdasarkan  keputusan  Kapolri  Nomor  Pol  :Kep/97/XII/2003  tanggal  31  Desember  2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropam Polri.
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.
2 Sukmadinata, Metode Penelitian Kualitatif, Jenggala Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.72.
3 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penlitian  Hukum  Dan  Jurimetro, Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1990, hlm. 65.
Disebutkan  dalam  pasal  29  Undang-Undang  No.  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa 4 :
1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum
2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah
Berdasarkan  rumusan  undang-undang  tersebut  di  atas,  maka  yang  dimaksud  dengan peraturan pemerintah adalah PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Sehingga  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  anggota  Polri adalah  larangan  yang  ada  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut.  Adapun  larangan  tersebut tertera  dalam  pasal  5  PP  No.  2  tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Polri  yang menyebutkan  bahwa  dalam  rangka  memelihara  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang 5 :
1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Melakukan kegiatan politik praktis
3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
4. Bekerja  sama  dengan  orang  lain  di  dalam  atau  di  luar  lingkungan  kerja  dengan  tujuan untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi,  golongan,  atau  pihak  lain  yang  secara  langsung atau tidak langsung merugikan kepentigan Negara
5. Bertindak  selaku  perantara  bagi  pengusaha  atau  golongan  untuk  mendapatkan  pekerjaan atau  pesanan  dari  kantor/instnasi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  kepentingan pribadi.
6. Memiliki  saham/modal  dalam  perusahaan  yang  kegiatan  usahanya  berada  dalam  ruang lingkup kekuasaannya
7. Bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan
8. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya hutang
9. Menelantarkan keluarga.
Sebagai suatu lembaga, Polri harus didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi. Salah satu misi Polri adalah mengelolah SDM Polri secara profesional dalam  mencapai  tujuannya  yaitu  terwujudnya  keamanan  dalam  negeri,  sehingga  dapat mendorong meningkatnya gairah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Misi ini menjadi dasar  dari  upaya  pembinaan  dan  pengembangan  kompetensi  anggota  Polri.  Dengan  adanya misi yang menyentuh aspek sumber daya manusia, maka sesungguhnya Polri telah berupaya untuk  berkomitmen  terhadap  kualitas  kompetensi  yang  baik  bagi  para  anggotanya. Pengembangan  kemampuan,  kekuatan,  dan  penggunaan  kekuatan  Polri  dikelola  sedemikian rupa  agar  dapat  mendukung  pelaksanaan  tugas  Polri  sebagai  pengemban  fungsi  keamanan dalam negeri.
4 Undang-Undang RI, Undang-Undang Kepolisian Negara, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), hlm. 16.
5 Undang-Undang RI, Undang-Undang Kepolisian Negara, hlm. 69-70.
Dalam  transformasi  organisasi  yang  merupakan  salah  satu  wujud  yang  dilaksanakan oleh  Propam  Polda  Sumbar  seperti  diadakannya  pembinaan  terkait  dengan  pencegahan perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  anggota  kepolisian.  terkait  dengan  pembinaan etika Polri yang diketahui dari tahun 2019 hingga tahun 2021 memang masih banyak terjadi pelanggaran. baik itu merupakan pelanggaran disiplin maupun etika dan pidana yang ada di Polda  Sumbar.  Pembinaan  Etika  Profesi  Polri  yang  digelar  itu  bukan  untuk  sekali  saja, melainkan akan terus berkelanjutan sebagai tindaklanjut dari implementasi program prioritas Kapolri,  yakni  transformasi  menuju  Polri  yang  Presisi.  Menurutnya,  Propam  sebagai pengembang  fungsi  pengamanan  internal  yang  memiliki  moto  "Sebagai  Garda  Terdepan Penjaga  Citra  Polri  Dan  Sebagai  Benteng  Terakhir  Pencari  Keadilan",  harus  senantiasa berpegang tegus pada moto tersebut.
Seperti pada perkara Laporan Polisi nomor : LP/185/A/VII/2019/RES-BKT25-07-2019 Tanggal  24  Juli  2019  sekira  pukul  02.00  WIB  telah  dilakukan  penangkapan  terhadap tersangka Brigadir berinisial HS yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan  ganja.    Dalam  kasus  tersebut  telah  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  Brigadir  HS  sesuai dengan SOP  (standar operasional  prosedur)     Dimana  penyelesaian pelanggaraan  Kode Etik Profesi  Kepolisian  yang  dilakukan adalah  dengan  pemeriksaan  terhadap  anggota  Polri  yang melakukan  tindakan  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian,  selanjutnya  akan  dilakukan  audit infestigasi  untuk  menganalisis  duduk  perkara,  pemberkasan  atau  pendokumentasian  dan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memutuskan perkara. Kemudian dilakukan upaya  penegakan  hukum  melalui  tahapan  proses  hukuman  yang  pertama  melalui  sidang pengadilan umum, setelah hakim menjatuhkan hukuman terhadap anggota Polri yang terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana  dan  terpidana  menjalani  hukuman,  selama  terdakwa  HS menjalani  hukuman  maka  penyidik  akan  mulai  melakukan  pemeriksaan  kode  etik  profesi Polri. Tahapan kedua, setelah tersangka HS menjalani hukuman dari hasil sidang pengadilan umum  tahapan  ketiga,  barulah  terdakwa  HS  menjalni  sidang  kode  etik  profesi  Polri  pada tahapan terakhir,  terdakwa akan menjalani pembinaan setelah melaksanakan putusan sidang KKE  (Komisi  Kode  Etik).  terhadap  tersangka  HS  yang  mana  pelanggaran  dengan  sengaja dilakukan  oleh  anggota  kepolisian  akan  mendapatkan  sanksi  yang  tegas  melalui  Sidang Komisi Kode Etik Polri seperti penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi ke wilayah dan fungsi  yang berbeda, serta  direkomendasikan putusan  Pemberhentian Tidak Dengan  Hormat  (PTDH)  apabila  anggota  polisi  tersebut  telah  merusak  citra  institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam pelaksanaan pembinaan  etika profesi Polri bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan menjalani rangkaian pembinaan etika profesi sebagai berikut :
a. Pembinaan  fisik  dan  mental  seperti;  pelaksanaan  rutin  apel  pagi  dan  apel  malam,  binsik (pembinaan fisik setiap pagi dan sore), membersihkan Markas Komando (Mako).
b. Pembinaan  Psikologi  seperti;  program  konseling  massal,  pelaksanaan  program  renungan NAC (Neuro Associative Conditioning) atau muhasabah.
c. Pembinaan  keagamaan  seperti;  mendengarkan  ceramah  keagamaan,  pembacaan  alquran secara bersama
d. Pembinaan  BNN  (Badan  Narkotika  Nasional)  seperti;  pengenalan  bahaya  Napza (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) , sesi wawancara bersama dengan anggota BNN (Badan Narkotika Nasional)
Adapun  pembinaan  fisik  dan  mental    yang  dilaksanakan  di  SPN  (Sekolah  Polisi Negara) ataupun di markas Brimob Polda Sumbar  khusus untuk anggota Polri yang terjaring masalah  penyalahgunaan  narkotika.  Dimana  dalam  pembinaan  yang  dilakukan  di  markas Brimob Polda Sumbar dilatih mental dan fisik untuk memberikan efek jera.
Hal diatas dilakukan agar sesuai dengan tujuan Perkaplori No 14 Tahun 2011 Pasal 2, yaitu :
a. Menerapkan  nilai-nilai  Tribrata  dan  Catur  Prasetya  dalam  pelaksanaan  tugas  dan wewenang umum Kepolisian
b. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
c. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri
d. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri
e. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.
Pelaksanaan  peraturan  disiplin  oleh  anggota  Polri  juga  dapat  dijadikan  salah  satu parameter  untuk  menilai  profesionalisme  anggota  Polri  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya sesuai amanat Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia.  Jika  ada  anggota  Polri  melanggar  disiplin  maka  berarti  anggota  polisi tersebut tidak menjalankan tugas dan kewajiba dengan baik, sehingga diartikan bahwa yang bersangkutan telah bertindak tidak profesional.

## Kendala  yang  Dihadapi  oleh  Bidpropam  Polda  Sumbar  dalam  Pelaksanaan  Pogram Pembinaan  Etika  Profesi  Polri  sebagai  Upaya  Pencegahan  terjadinya  Tindak  Pidana oleh Anggota Polri
Penerapan  dalam  pembinaan  Etika  Profesi  yang  menjadi  bagian  dari  etika  sosial berkaitan  dengan  bagaimana  mereka  harus  menjalankan  profesinya  secara  profesional  agar diterima oleh masyarakat. Dengan penerapan etika profesi diharapkan kaum profesional bisa bekerja  sebaik  mungkin,  serta  dapat  mempertanggung-jawabkan  tugas  yang  dijalankan  dari segi  tuntutan  pekerjaannya.  Etika  profesi  ini  akan  memberikan  semacam  batasan  maupun standar  yang  akan  mengatur  pergaulan  manusia  di  dalam  kelompok  sosialnya.  dalam pengertiannya  yang  secara  khusus  dikaitkan  dengan  seni  pergaulan  manusia,  etika  ini kemudian  dirupakan  dalam  bentuk  aturan  (code)  tertulis  yang  secara  sistematik  sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan  sebagai  alat  untuk  menghakimi  segala  macam  tindakan  yang  secara  logika- rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. 6
Menurut  AKP  Fiheldi  SH  selaku  Kaurbinlihprof  Subbagrehabpers  Bidpropam  Polda Sumbar menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  hal  tersebut  sering  menyebabkan  banyak  terjadinya  penyimpangan maupun  penyalahgunaan  tugas  dan  wewenang  oleh  anggota  Polri  dalam  pelaksanaan tugasnya  sebagai  aparat  penegak  hukum  di  tengah  masyarakat.  Oleh  karena  itu  harus  ada sebuah control baik dari internal Polri maupun dari eksternal Polri sebagai upaya pengawasan
6 R.Rizal Isnanto, buku ajar etika profesi , Diponegoro 2009, hlm. 1
terhadap perilaku anggota Polri di lapangan. Komisi Kode Etik Kepolisan Daerah Sumatera Barat yang mempunyai cakupan wilayah seluruh Sumbar sangat berat tugasnya dikarenakan oleh  luasnya  wilayah  yang  menjadi  wewenangnya,  selain  itu  keterbatasan  jumlah  personel Bidpropam  Polda  Sumbar  yang  harus  mengawasi  serta  memproses  jika  ada  laporan  atau pengaduan  maupun  temuan  atau  tertangkap  tangan  oleh  petugas  tentang  adanya  tindakan maupun perilaku anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Polri dan anggota yang melakukan Tindak Pidana.
Dalam  hal  ini  yang  menjadi  kendala  pertama  adalah,  kurangnya  dukungan  anggaran yang  diberikan  kepada  Personil  yang  melakukan  Pembinaan  Etika  Profesi  Polri  di  Polda Sumbar tidak sebanding dengan cakupan luas wilayah dan tugas berat yang diemban oleh tim Pembinaan  Etika  Profesi  Sumbar.  Hal  ini  akan  sangat  membatasi  atau  menghambat  ruang gerak karena dana operasional adalah merupakan faktor penunjang utama serta ketersediaan sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  tugas  dan  wewenang  dari  Tim  Pembinaan  Etika Profesi. Dalam melaksanakan Program pembinaan etika profesi Polri di Polda Sumbar masih banyak  terjadi  kesulitan-  kesulitan  lainnya  baik  itu  dari  sisi  kesadaran  masyarakat,  anggota kepolisian,  maupun  dari  sarana  atau  fasilitas  dalam  melaksanakan  tugas.  Bahkan  beberapa anggota polisi masih kurang paham dalam menafsirkan suatu aturan dan penindakannya.
Ada  beberapa  aspek  yang  tidak  berjalan  secara  maksimal  sehingga  hal  itu  dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan pelaksanaan program pembinaan Etika Profesi Polri tidak  berjalan  dengan  baik.  Dimana  kendala  dari  kesadaran  masyarakat,  banyaknya masyarakat  yang  masih  memiliki  rasa  ketakutan  untuk  melaporkan  apabila  terjadinya  suatu pelanggaran terhadap anggota Polri yang merugikan masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat  yang  masih  tidak  mengetahui  prosedur  pelaporan  terhadap  pelanggaran  atau Tindak Pidana yang dilakukan oleh anngota Polri. Hal ini dikarenakan masyarakat kita yang masih  cenderung  bersifat  pasif  dan  tidak  mau  sulit  sehingga  enggan  untuk  melaporkan apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  KEPP  (Kode  Etik  Profesi  Polri).    Masyarakat  juga cenderung  memiliki  pandangan  bahwa  apabila  dilaporkan  juga  tidak  ada  gunanya  karena sesama  polisi  akan  berpihak,  padahal  dari  Bidang  Propam  sendiri  berdiri  sendiri  dan  akan berpihak pada masyarakat.
Kendala kedua, selanjutnya dari anggota kepolisian, tingkat kesadaran dan kepatuhan atas  peraturan  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  mengikat  dan  berlaku  baginya  masih  relatif rendah  sehingga  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polri  tetap  terjadi,  maka  sebagai  pimpinan dalam  hal  ini  dituntut  mampu  memberikan  sanksi  kepada  anggota  Polri  yang  melakukan pelanggaran  melalui  sidang  kode  etik.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  KEPP (Kode Etik Profesi Polri).  yang terdapat pada pasal 3 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2014, dalam  hal  ini  adalah  prinsip  kepatutan,  dimana  standard  dan/atau  nilai  moral  dari  kode  etik anggota Polri tidak diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Kemudian hambatan yang sering kali dihadapi oleh Komisi Kode Etik Polri dalam proses memeriksa dan memutus perkara, yaitu:
1. Sidang sering tertunda karena kesibukan masing-masing anggota Komisi Kode Etik Polri yang notabene pejabat utama ditingkat Satuan Kerja Polda Jawa Tengah.
2. Saksi yang dipanggil banyak yang tidak memenuhi panggilan dengan alasan takut dengan yang dilaporkan.
3. Terbatasnya anggaran Komisi Kode Etik Polri serta sarana dan prasarana yang merupakan faktor penunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
4. Masih terbatasnya akreditor (tim penyidik pelanggaran Komisi Kode Etik Kepolisian).
5. Kurang  profesionalnya  beberapa  anggota  Komisi  Kode  Etik  Polri  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya,  karena  hubungan  emosional  karena  masih  satu  instansi  dengan Terduga Pelanggar.

## Efektifitas  Pelaksanaan  Program  Pembinaan  Etika  Profesi  Polri  Sebagai  Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Oleh Anggota Polri
Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  merupakan  Kepolisian  Daerah  yang  membawahi seluruh  kepolisian  yang  berada  di  wilayah  hukum  Sumatera  Barat.  Dimana  pengawasan terkait  penegakan  kode  etik  bagi  seluruh  anggota  Kepolisian  di  wilayah  Polda  Sumbar, termasuk Polres maupun Polsek tersebut berada dibawah kendali Bidpropam Polda Sumbar. Mengawali  masyarakat  kearah  kehidupan  demokratis  maka  dituntut  profil  polisi  yang profesional,  yang  mampu  menjalankan  fungsi  dan  tugas  pokoknya  dalam  memberikan pelayanan keamanan yang bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia sehingga dapat menjalankan produktifitasnya dengan aman.
Fungsi  pengawasan  dilakukan  untuk  mengontrol  dan  mengevaluasi  setiap  anggota Polri  yang  bertugas  baik  di  bidang  pembinaan  maupun  di  bidang  operasional  untuk menghindari  terjadinya  pelanggaran  dalam  menjalankan  tugas.  Untuk  mendorong  dan memotivasi  setiap  anggota  Polri  maka  pimpinan  Polri  memberikan  reward  kepada  personel Polri yang berprestasi sebagai bentuk perhatian. Misalnya memberikan piagam penghargaan, kenaikan pangkat dan talent scouting pada pendidikan pengembangan Polri.
Dalam  mendukung  penyelenggaraan  pembinaan  mental  kepribadian,  kejiwaan, keagaamaan dan pengetahuan profesi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana baik  sebelum  ataupun  yang  sedang  dalam  proses  pemeriksaan  serta  telah  memperoleh putusan  yang  berkekuatan  hukum  yang  mana  diperlukan  tata  cara  pembinaan  etika  profesi Polri terhadap anggota Polri guna memberikan pedoman dalam pelaksanaannya. Berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) pertimbangan dan mengingat  :
1. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (lembaran  negara  republik  indonesia  tahun  2002  Nomor  2,  (tambahan  lembaran  negara republik indonesia Nomor 4168)
2. Peraturan  Presiden  Nomor  52  Tahun  2010  Tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang  Peraturan Disiplin Anggota Polri
4. Peraturan Kepala Kepolisian Neegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat,  selain  ditentukan  oleh  kualitas  pengetahuan  dan  keterampilan  teknis  kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota polri di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan  wewenangnya,  senantiasa  terpanggil  untuk  menghayati  dan  menjiwai  etika  profesi
kepolisian  yang  tercermin  pada  sikap  dan  perilakunya,  sehingga  terhindar  dari  perbuatan tercela  dan  penyalahgunaan  wewenang. 7 Ketentuan  mengenai  kode  etik  kepolisian,  salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap  tercela,  serta  mempelopori  setiap  tindakan  mengatasi  kesulitan  masyarakat sekelilingnya”. 8 Di  samping  itu,  setiap  insan  Polri  juga  diharapkan  “mampu  mengendalikan diri  dari  perbuatan-perbuatan  penyalahgunaan  wewenang”.  Pada  kenyataan  di  lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang  dilakukan oleh anggota Polri. Hal  tersebut  telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif, dan timbulnya citra buruk serta  sikap  antipati  masyarakat,  sehingga  pelaksanaan  tugas  di  lapangan  tidak  dapat dilaksanakan  secara  optimal  karena  kurang  dukungan,  dan  adanya  rasa  ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.
Dalam  Peraturan  Profesi  Kepolisian  Negara  Republikk  Indonesia  Nomor  14  tahun 2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  juga  menerangkan  hal  yang  sama  tentang penyelesaian perkara pelanggaran kode etik, pada Pasal 1 ayat (6) sampai dengan ayat (17) 9 : Komisi Kode Etik Polri atau lebih dikenal dengan singkatan KKEP adalah sebuah wadah atau lembaga  yang  dibentuk  dalam  lingkungan  Polri  yang  mempunyai  tugas  memeriksa  dan memutuskan  perkara  persidangan  pelanggaran  KEPP  (Kode  Etik  Profesi  Kepolisian). Ketentuan persidangan yang diselenggarakan oleh KKEP ini disesuaikan dengan jenjang dan pangkat  yang  diemban  oleh  setiap  anggota  Polri  yang  menjadi  terduga  dalam  kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Setiap pelanggaran kode etik yang terjadi telah ada prosedur  tersendiri  untuk  penyelesaian  pelanggaran  kode,  di  lingkungan Polri.  Penyelesaian pelanggaran  kode  etik  dilakukan  melalui  sidang  kode  etik,  oleh  Komisi  Kode  Etik  Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 6 tentang Susunan Organisasi Dan  Tata  Kerja  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  adalah  suatu wadah  yang  dibentuk  di  lingkungan  Polri,  yang  bertugas  memeriksa  dan  memutus  perkara dalam  persidangan  pelanggaran  KEPP  sesuai  dengan  jenjang  kepangkatan.  Hasil  putusan sidang KKEP, berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi  pelanggaran  KEPP,  atau  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran  KEPP. 10 Dalam  hal terjadi  pelanggaran  kode  etik,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  56  ayat  (2)  Perkap  Polri Nomor 19 Tahun 2012, akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.
Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah sidang yang digelar dengan tujuan memeriksa dan  memutuskan  perkara  pelanggaran  kode  etik  profesi  kepolisian  yang  dilakukan  oleh anggota  Polri.  sidang  ini  dipimpin  oleh  anggota  komisi  kode  etik  yang  sudah  mengetahui dengan  baik,  dan  mengerti  setiap  kode  etik  profesi  yang  harus  dijaga  dan  diterapkan  oleh setiap  anggota  Polri.  Pelanggaran  yang  dimaksud  disini  adalah  suatu  perbuatan  yang dilakukan  anggota  Polri  yang  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  Kode  Etik Profesi Kepolisian. Semua perbuatan yang merupakan pelanggaran atau tidak sesuai dengan
7 Pudi Rahardi, Op.Cit . hal. 15
8 Pasal  10  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tentang  Kode  Etik Kepolosian Negara Republik Indonesia.
9 Peraturan  Kepala  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2011tentang  Kode  Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (6) sampai dengan (17).
10 Perkap  Polri  Nomor  19  Tahun  2012  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
ketentuan  yang  ada  dalam  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  akan  seorang  anggota  Polri mendapatkan  teguran  atau  harus  menjalani  pemeriksaan  jika  diperlukan  dan  telah  mencapai tingkat  lanjut.  Setelah  terbukti  melakukan  kesalahan,  maka  status  anggota  Polri  yang melakukan  kesalahn  tersebut  berubah  menjadi  terduga  pelanggar.  Pelanggar  disini  adalah setiap  anggota  Polri  yang  karena  kesalahannya  telah  dinyatakan  terbukti  melakukan pelanggaran  melalui  sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri  yang  didalamnya  menunjukkan  kepada terduga  apa dan mengapa ia menjadi melanggar  Kode Etik Profesi  Polri.  Kode Etik  Profesi Kepolisian yang harus ditegakkan, dan penegakan Kode Etik Profesi Polri ini dilakukan oleh pejabat berwenang menurut peraturan Kode Etik Profesi Polri.
Berdasarkan  data  yang  diberikan  dari  bidang  Pertanggungjawaban  Profesi  Polri, selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2019- 2021 masih ada terjadi pelanggaran KEPP (Kode Etik  Profesi  Polri).  Dari  data  yang  didapat,  diketahui  bahwasannya  dalam  3  tahun  terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2021, ada sejumlah 53 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota  polri  di  wilayah  hukum  Polda  Sumbar.  Jika  diamati  secara  mendalam  kasus  tindak pidana yang paling sering dilakukan adalah tindak pidana narkotika yang mencapai 15 kasus disusul dengan kasus penganiayaan sebanyak 9 kasus dan perbuatan yang tercela yaitu kasus perzinahan  sebanyak  8  kasus.  Kasus  yang  paling  sedikit  terjadi  seperti  yang  terlihat  pada tabel diatas yaitu kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga),  kasus pengancaman, kaasus penggelapan, dan kasus ilegal meaning.
Namun demikian upaya penegakan hukuman terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dinilai cukup efektif. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan angka tindak pidana yang dilakukan anggota kepolisian di jajaran Polda Sumbar. Pada tahun 2019 total kasus sebanyak 22 kasus, di tahun berikutnya 2020 terdapat 17 kasus dan  terakhir  2021  sebanyak  13  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  di wilayah  hukum  Polda  Sumbar.  Jumlah  tindak  pidana  yang  dilakukan  3  tahun  terakhir cenderung  menurun,  hal  ini  menunjukan  bahwasannya  kesadaran  dari  setiap  anggota kepolisian mulai terarah karena sudah dilakukan beberapa upaya untuk pencegahan terjadinya tindak  pidana  oleh  anggota  Polri  khususnya  di  wilayah  hukum  Polda  Sumbar  yang  mana upaya tersebut sebagai berikut :
a. Sosialisasi mengenai undang-undang dan peraturan yang baru.
b. Pembinaan Rohani bagi anggota polri
c. Pembinaan psikologi rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika bagi anggota polri.
d. Pembinaan etika profesi Polri
e. Keterbukaan kepada masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri).
Hal diatas dilakukan agar sesuai dengan tujuan Peraturan kapolri No 14 Tahun 2011 Pasal 2, yaitu :
a. Menerapkan  nilai-nilai  Tribrata  dan  Catur  Prasetya  dalam  pelaksanaan  tugas  dan wewenang umum Kepolisian
b. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
c. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri
d. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri
e. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri).
Dalam  pembinaan  etika  proesi  Polri  telah  mengalami  kemajuan  dan  perkembangan yang positif dalam kedinasan baik dalam kedisiplinan maupun dalam berkarier dilingkungan kepolisian. Karena selama dilakukannya pembinaan yang diberikan bukan hanya soal hukum pidana  dan  kode  etik  Profesi  Polri  yang  didapat  namun  juga  dalam  segi  keagamaan.  Dari hasil  pembinaan  juga  mencatat  angka  pidana  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Sumbar mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.
Pokok-pokok pembinaan personil diarahkan kepada tercapainya kuantitas dan kualitas yang tepat, yang sangat erat hubungannya dengan sistem pendidikan dan latihan, yaitu : Pokok-pokok pembinaan personil Polri :
a) Ciri-ciri  pembinaan  personil  yang  khas  kepolisian  ditandai  dengan  hal-hal  sebagai berikut :
1) Sistem  pengangkatan/pemasukan  anggota  Polri  pada  dasarnya  berlaku  prinsip kompetitif  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  calon  terbaik  sesuai  persyaratan jabatan atau kepangkatan yang dibutuhkan.
2) Sistem pendidikan profesional kepolisian dengan prinsip siap pakai (ready for use), dengan  jangka  waktu  pendidikan  yang  disesuaikan,  agar  setelah  keluar  dari pendidikan sudah harus dapat terjun langsung melaksanakan tugas
3) Sistem  penugasan,  penempatan  atau  mutasi  dilakukan  dengan  prinsip Carrier Service with Merit Sistem dan kebijaksanaan dalam penyesuaian Rang promotie dan Fungsionale  Promotie ,  sehingga  dituntut  adanya  penugasan  yang  berdasarkan The righman of the righ place at the right time .
b) Hal-hal  prinsip  yang  menyangkut  hasil  akhir  (output)  dari  pada  pembinaan  personil, khususnya pendidikan 11 :
1) Personil  dengan  kemampuan  teknis  profesional  kepolisian.  (Sabhara,  Lalu  Lintas, Perairan, Udara, Brigade Mobil, Reserse Kriminal/Ekonomi/Narkotika).
2) Personel  dengan  kemampuan  teknis  pembinaan.  (Teknik  pembinaan  personil  dan tenaga manusia, teknik pembinaan materi/logistik, teknik pembinaan keuangan, dsb).

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  program  pembinaan  etika  profesi  oleh  Bidpropam  (bidang  profesi  dan pengamanan)  Polda  Sumbar  dimana  akan  menjalani  rangkaian  pembinaan  etika  profesi sebagai berikut :
a. Pembinaan fisik dan mental seperti; pelaksanaan rutin apel pagi dan apel malam, binsik (pembinaan fisik setiap pagi dan sore), membersihkan Markas Komando (Mako).
b. Pembinaan  Psikologi  seperti;  program  konseling  massal,  pelaksanaan  program renungan NAC (Neuro Associative Conditioning) atau muhasabah.
11 www.google.com,  “ Pola  Pembenahan  Polri  sebagai  salah  satu  Kebijakan  Kapolri  Jenderal  Polisi Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA , “Jurnal Srigunting”, (Edisi 22 Desember 2012), diakses pada tanggal 15 mei 2022
c. Pembinaan keagamaan seperti; mendengarkan ceramah keagamaan, pembacaan alquran secara bersama
d. pembinaan  BNN  (Badan  Narkotika  Nasional)  seperti;  pengenalan  bahaya  Napza (Narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya),  sesi  wawancara  bersama  dengan anggota BNN (Badan Narkotika Nasion
2. Adapun kendala dalam Pelaksanaan program pembinaan etika profesi Polri ini adalah :
a. kurangnya dukungan anggaran sehingga fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai
b. kurangnya  personil  (SDM)  yang  menjadi  tim  pelaksana  pembinaan  etika  profesi  polri dengan cakupan wilayah yang cukup luas di wilayah hukum Polda Sumbar
c. kurangnya  dukungan  masyarakat  terhadap  kinerja  Polri  khususnya  bagi  anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana terhadap masyarakat itu sendiri.
d. Kendala  selanjutnya  dari  anggota  kepolisian,  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  atas peraturan  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  mengikat  dan  berlaku  baginya  masih  relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.
e. Efektifitas pelaksanaan program pembinaan etika profesi Polri  di Polda Sumbar sudah cukup  efektif  karena  dilihat  dari  pelanggaran  yang  terjadi,  cenderung  menurun  dari tahun ke tahun tepatnya tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2021. hal ini  menunjukan  bahwasannya  kesadaran  dari  setiap  anggota  kepolisian  mulai  terarah karena  sudah  dilakukan  beberapa  upaya  untuk  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana oleh anggota Polri khususnya di wilayah hukum Polda Sumbar.

## DAFTAR PUSTAKA
R. Rizal Isnanto, buku ajar etika profesi , Diponegoro 2009, hlm.1
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penlitian  Hukum  Dan  Jurimetro, Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 65.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.
Sukmadinata, Metode Penelitian Kualitatif, Jenggala Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.72.
www.google.com, “ Pola Pembenahan Polri sebagai salah satu Kebijakan Kapolri Jenderal Polisi  Prof.  Dr.  Awaloedin  Djamin,  MPA ,  “Jurnal  Srigunting”,  (Edisi  22  Desember 2012), diakses pada tanggal 15 mei 2022