Nama jurusan/prodi/departemen/ lembaga, disusul dengan alamat lengkap lembaga hingga kode pos. Email: email dari pihak korespodensi/ yang mensubmit artikel.

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.6, No. 2, 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11179

## Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Kepemimpinan dalam
Percepatan Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta
Rif ’atul Mahmudah 1 , Johanna Debora Imelda 2 1,2 Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI
Dikirimkan: 5 Juni 2021 Direvisi: 24 September 2021 Diterbitkan: 29 September 2021

## Pendahuluan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyerang seluruh dunia menjadi ujian bagi para pemimpin dan pemerintah di berbagai negara. Pandemi ini tidak hanya menjadi masalah dalam bidang kesehatan, tetapi juga menyerang berbagai aspek kehidupan.  Jutaan  orang  yang  terpapar  tidak  mampu  bertahan  dan  meninggal karenanya, sementara banyak lainnya yang terdampak secara ekonomi maupun sosial.
Dalam  mengatasi  pandemi  tersebut,  pemerintah  Indonesia  merespon  dengan mengeluarkan  sejumlah  kebijakan.  Salah  satu  kebijakan  yang  dikeluarkan  pada  masa awal  pandemi  adalah  dengan  pembentukan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Kepres 7/2020. Gugus tugas ini kemudian beralih  menjadi  Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19  yang  berada  di  bawah  Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Adapun untuk di daerah, melalui Surat Edaran  Mendagri  No.  440/5184/SJ,  penanganan  Covid-19  dilakukan  dengan

## INTISARI
Partisipasi  masyarakat  merupakan  hal  penting  untuk  keberlanjutan  sebuah  kebijakan.  The World  Health  Organization  (WHO)  merekomendasikan  partisipasi  masyarakat  dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar ke seluruh dunia. Penelitian ini dilakukan dengan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara informan  yang terlibat dalam penanganan  Covid-19 di DKI  Jakarta  untuk mendapatkan  data primer.  Adapun  data  sekunder  diperoleh  dengan  melakukan  studi  literatur.  Penelitian  ini mendeskripsikan  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  penanganan  Covid-19  yang  di antaranya dalam bentuk Satuan  Tugas Percepatan  Penanganan  Covid-19. Selain  itu, peneliti juga  mengidentifikasi  kapasitas  kepemimpinan  yang  dibutuhkan  dalam  mewujudkan partisipasi.  Kapasitas  yang  dibutuhkan  adalah  kapasitas  dalam  membangun  komunikasi  dua arah,  melakukan  pembagian  tugas  dan  menghadirkan  kerelawanan.  Persoalan  kapasitas  ini penting karena merupakan salah salah satu isu dalam partisipasi di berbagai tempat di dunia.

## KATA KUNCI
Covid-19, partisipasi masyarakat, kapasitas, kepemimpinan
pembentukan  Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19  Daerah  (covid19.go.id,  n.d.). Penanganan  di  tingkat  daerah  merupakan  upaya  yang  krusial  dalam  memerangi pandemi.
Di  sisi  lain,  pandemi  Covid-19  memunculkan  inisiatif-inisiatif  yang  dilakukan banyak orang. Masyarakat berpartisipasi untuk bersama-sama mengatasi pandemi yang disebabkan oleh virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China tersebut. Sitohang et  al.,  (2020)    dalam  tulisannya  menyebutkan  beberapa  contoh  inisiatif  tersebut,  di antaranya  adalah  karantina    wilayah  dnegan  menutup  wilayah  permukiman, menerapkan protokol kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang diserahkan kepada berbagai rumah sakit, penggalangan dana, juga sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Aksi-aksi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama,  upaya  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19.  Kedua,  upaya  untuk mengurangi dampak Covid-19.
Partisipasi masyarakat dalam masalah kesehatan bukanlah hal yang baru, bahkan sudah populer sejak setalah Perang Dunia II dan menjadi prinsip utama dalam kebijakan kesehatan yang pada 1978 oleh World Health Organization (WHO) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) di Alma Ata. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sentral dalam strategi WHO; Kesehatan untuk Semua  (Rifkin, 1996). Menurut Sathiadas (2020), pelibatan masyarakat telah terbukti untuk mengontrol HIV AIDS  dan  pandemi  ebola,  khususnya  dalam tracking dan  mengatasi  rumor.  Pelibatan masyarakat juga sejalan dengan rekomendasi WHO dalam mengatasi pandemi Covid- 19. Masyarakat merupakan lapis terbawah yang terdampak pandemi ini. Menurut WHO, keterlibatan  masyarakat  berfungsi  untuk  memaksimalkan  keefektifan  strategi kesiapsiagaan  dan  respon  terhadap  Covid-19  sehingga  dapat  mencegah  penularan  di tingkat  masyarakat.  Dengan  pelibatan  masyarakat    dalam  kesiapsiagaan  dan  respon Covid-19, sektor kesehatan dapat mencegah semakin buruknya pandemi.
Upaya  pemerintah  dalam  penanggulangan  Covid-19  harus  dilakukan  dengan melibatkan berbagai aktor, seperti masyarakat, komunitas, organisasi non-pemerintah dan jaringan lainnya (Miao et al., 2021).  Dalam upaya yang demikian, pemerintah bukan hanya melibatkan profesional (Rifkin, 1996). Pada umumnya dalam merespon wabah, pemerintah  kerap  memberikan  perintah  mengenai  apa  yang  perlu  dilakukan masyarakat.  Langkah  ini  seakan  menghilangkan  peran  mereka  yang  terdampak  atau bahkan  mereka  yang  termarginalkan.  Padahal  menurut  Marston  et  al.,  (2020), melibatkan mereka yang terdampak atau yang termarginalkan adalah upaya agar bisa efektif dan berkelanjutan. Bagi Marston, mereka yang terdampak atau termarginalkan dapat mengidentifikasi solusi untuk mereka sendiri. L. Judson Hanifan seperti dikutip Putnam  (2002)  juga  menyimpulkan  bahwa  masalah  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang serius  di  sebuah  komunitas,  hanya  dapat  diselesaikan  dengan  memperkuat  jaringan solidaritas di antara para warga. Memperkuat jaringan solidaritas tersebut, berkaitan dengan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.
Dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19  yang  lebih  efektif  dan  efisien,  perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat (Sitohang, 2020). Gotong royong di dalam masyarakat diperlukan (Mahardika et al., 2020), di antaranya dalam  perbaikan  kerangka  kebijakan  terkait  regulasi,  kelembagaan,  pembiayaan diperlukan  dalam  membangun  ketangguhan  (Hadi,  2020).  Sementara  itu,  Sururi  &
Pasciana (2020) merekomendasikan pendekatan pemerintahan dinamis agar partisipasi semakin  kuat,  lebih  efektif  dan  berkelanjutan.  Karena  keberlanjutan  merupakan tantangan  dalam  partisipasi  (Sitohang,  2020).  Pendekatan  komunikasi  yang  baik  agar publik memahami apa yang harus dilakukan juga disebut sebagai sesuatu yang penting (Azhar,  2020).  Semakin  cepat  respon  pemerintah  dan  semakin  tinggi  partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19, menurut Hidayaturrahman et al., (2020) maka negara  akan  cenderung  berhasil  dalam  pengendalian  Covid-19.  Pada  penelitian Hermawan & Rofiq (2020), disebutkan mengenai tahapan dalam partisipasi masyarakat di  Desa  Bejiharjo,  Gunung  Kidul  yang  terdiri  atas  proses  perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil. Penelitian lain yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah, yaitu  mengenai  Jogo  Tonggo  sebagai  upaya  untuk  mendorong  kesadaran  bersama, solidaritas  sosial,  kebersamaan  dan  penegakan  hukum  sehingga  masyarakat  taat protokol (Arditama & Lestari, 2020).
Sejumlah penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid- 19  di  negara-negara  lain  juga  telah  dilakukan. Di  Oman,  partisipasi  dilakukan  dengan pemberdayaan  masyarakat,  memobilisasi  sumber  daya,  memperkuat  kepemilikan  di antara masyarakat lokal untuk memastikan advokasi yang efektif, berjejaring yang baik, diseminasi  informasi  dan  aksi  pada  tingkat  masyarakat  (Al  Siyabi  et  al.,  2020). Pengambilan keputusan yang dilakukan tidak mempertimbangkan implikasi sosial.  Di China,  Kolaborasi  masyarakat  dan  pemerintah  China  dalam  memerangi  Covid-19 merupakan co-production (Miao et al., 2021) yang dilakukan melalui tiga saluran yaitu melalui komite residensial, saluran formal berupa interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan organisasi mandiri (Zhao & Wu, 2020). Sementara itu, Torres & López- Cevallos  (2021)  memaparkan  bahwa  di  Ekuador  tidak  ada  partisipasi  masyarakat maupun  komunitas  ilmiah,  sehingga  penekanan  penanganan  Covid-19  adalah  pada penegakan hukum.
Berdasarkan hal di atas, partisipasi masyarakat memang merupakan hal esensial dalam penanganan persoalan yang terjadi di masyarakat seperti Pandemi Covid-19 yang menyerang  berbagai  bidang  kehidupan.  Setidaknya  ada  tiga  alasan  menurut  Sagita (dikutip  dalam  Akbar,  2018:103)  yang  menjadikan  partisipasi  masyarakat  diperlukan, pertama, masyarakat memahami kebutuhan mereka dan akan memberikan informasi berupa gambaran mengenai kondisi yang dihadapi. Kedua, mengenai trust, masyarakat percaya bahwa program akan berhasil jika mereka terlibat dan berperan, bertanggung jawab pada proses dan hasil, serta peduli. Ketiga, partisipasi merupakan sebuah bentuk substansi demokrasi.
Menurut UN Habitat (Mizutori & Mohd Sharif), sekitar 95 persen kasus Covid-19 terjadi  di  daerah  perkotaan  mengingat  daerah  perkotaan  relatif  lebih  banyak  orang berkegiatan dan melakukan mobilisasi. DKI Jakarta merupakan ibukota negara, tempat berbagai aktivitas manusia di lakukan. Tidak hanya aktivitas politik dan pemerintahan yang  berpusat  di  DKI  Jakarta  tetapi  juga  aktivitas  bisnis  dan  ekonomi.  Dari  seluruh provinsi di Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan karakteristik perkotaan dengan jumlah penderita Covid-19 terbanyak. Karenanya, mengkaji penanganan Covid- 19 di DKI Jakarta merupakan hal yang menarik untuk dilakukan.
Kajian mengenai upaya penanganan Covid-19 di DKI Jakarta sebelumnya telah dilakukan oleh Nadhifa et al., (2020). Nadhifa et al, mengemukakan bahwa upaya yang
dilakukan  Pemprov  DKI  Jakarta  sudah  berjalan  efektif  tetapi  perlu  peningkatan sinergisitas di tingkat daerah untuk memaksimalkan desentralisasi dalam penanganan Covid-19. Namun, studi yang dilakukan oleh Nadhifa et al, tersebut merupakan studi literatur  yang  lebih  menitikberatkan  pada  praktik  desentralisasi  dalam  penanganan Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap partisipasi  masyarakat  dalam  penanganan  Covid-19  di  DKI  Jakarta.  Penelitian  ini berupaya  menjelaskan  bagaimana  partisipasi  masyarakat  tersebut  terbentuk  serta mendeskripsikan  mengenai  kapasitas  pemimpin  dalam  partisipasi  masyarakat  dalam mewujudkan partisipasi untuk penanganan Covid-19. Persoalan kapasitas ini merupakan salah  satu  hal  krusial  dalam  partisipasi  dan  belum  dibahas  oleh  studi  yang  telah disebutkan di atas.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Menurut  Neuman  (2013:167),  pada  pendekatan  ini  peneliti  bergantung  pada  prinsip interpretasi  atas  konteks  sosial  yang  terjadi.  Peneliti  menekankan  pada  detil  yang terdapat  pada  sebuah  fenomena  kehidupan  sosial.  Pada  pendekatan  ini,  terdapat fleksibilitas  terjadinya  interaksi  data  dan  teori.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan melakukan wawancara pada informan yang terlibat dalam penanganan Covid- 19 di DKI Jakarta, baik dari aparat kelurahan maupun unsur masyarakat yang juga turut serta dalam penanganan Covid-19. Wawancara di lakukan di salah satu kelurahan pada tiap  kota  administratif  di  DKI  Jakarta  yang  relatif  baik  upayanya  dalam  penanganan Covid-19. Hal tersebut terlihat dari jumlah kasus pada kelurahan-kelurahan yang dipilih. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur baik dari peraturan pemerintah maupun pemberitaan di media massa yang terkait dengan topik yang  dibahas.  Adapun  analisis  data  dilakukan  dengan  reduksi  data,  klasifikasi  data, pemaknaan dan penarikan kesimpulan.

## Partisipasi Masyarakat: sebuah gambaran
Partisipasi masyarakat sebetulnya bukanlah hal yang baru dan sudah tersebar di  seluruh  wilayah  di  dunia.  Bahkan,  beberapa  dekade  terakhir,  seiring  dengan demokratisasi,  pemerintahan  di  sejumlah  negara  menunjukkan  adanya  tren  dalam meningkatkan kesempatan anggota masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik. Partisipasi  menjadi  sebuah  prasyarat  dalam  pemerintahan  yang  demokratis.  Secara umum,  partisipasi  merupakan  sesuatu  yang  melibatkan  orang.  Pateman  seperti  yang dikutip oleh Roberts (2004) menyebutkan partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai beragam tindakan yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Roberts juga menyebutkan, jika  merujuk  pada  definisi  Webster  mengenai  partisipasi  yang  berarti  sarana  berbagi kesamaan dengan orang lain, mengambil bagian bersama orang lain, maka partisipasi masyarakat dapat bermakna sebagai pemenuhan hak dan kewajiban hukum seseorang seperti yang tertuang pada undang-undang, atau dapat juga berarti keterlibatan secara aktif dalam masalah-masalah substantif pemerintahan dan masyarakat.
Creighton  (2005)  memaparkan  partisipasi  publik  sebagai  proses  dimana perhatian, kebutuhan dan nilai-nilai publik digabungkan pada pembuatan kebijakan di pemerintahan  maupun  korporasi.  Menurutnya,  proses  ini  merupakan  proses komunikasi dua arah dengan tujuan keputusan yang lebih baik yang didukung publik. Lebih  lanjut  ia  menyebutkan  terdapat  beberapa  elemen,  yaitu,  partisipasi  publik
diaplikasikan pada keputusan administratif, tidak hanya memberikan informasi kepada publik,  terdapat  proses  yang  terorganisasi  untuk  melibatkan  publik,  dan  partisipan memiliki pengaruh dalam pembuatan keputusan.
Bagi  Arnstein  (1969),  partisipasi  merupakan  sebuah  istilah  yang  termasuk dalam  kategori  kekuatan  masyarakat.  Dalam  partisipasi  masyarakat,  menurutnya terdapat  redistribusi  kekuatan  yang  memungkinkan  masyarakat  yang  tidak  memiliki kekuasaan dapat ikut terlibat. Di sisi lain, Taylor (2007) menyebutkan bahwa sebagian besar ilmuwan sosial sepakat bahwa sulit bagi pemerintah melakukan tugasnya tanpa melibatkan aktor lain di tengah dunia yang semakin terglobalisasi dan masyarakat yang semakin rumit ini.
Dengan  situasi  yang  lebih  rumit  dewasa  ini,  pejabat  atau  politisi  kerap menggunakan partisipasi kebijakan sebagai mekanisme untuk memperluas suara dalam proses  pengambilan  keputusan.  Partisipasi  juga  memberi  peluang  untuk  mencermati masalah tertentu dan melegitimasi suara (Bishop & Davis, 2002). Namun, Bishop & Davis juga berpendapat bahwa partisipasi kebijakan paling baik dipahami sebagai rangkaian teknik yang terputus, dipilih sesuai isu yang ada dan kepentingan politik saat itu.
Plummer & Taylor (2004) mengatakan, partisipasi masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah dunia mulai diterapkan pada awal 1990-an sebagai upaya partisipatoris dalam  mengatasi  masalah  kemiskinan  dan  di  China  misalnya,  kerja  partisipatoris memainkan bagian pening pada reformasi manajemen sumber daya. Menurut Plummer & Taylor, salah satu kemiripan partisipasi masyarakat yang dikembangkan di berbagai tempat di dunia adalah langkanya kapasitas dalam pelaksanaan dan komitmen dalam membangun  kapasitas.  Persoalan under-capacity di  tingkat  lokal  untuk  implementasi kebijakan yang dibuat pemerintah yang lebih tinggi terjadi di semua negara. Hal tersebut diperparah dengan minimnya insentif.
Cunningham  (1972)  mengemukakan  terdapat  empat  isu  penting  dalam partisipasi  yaitu,  akses,  waktu,  dukungan  pemerintah  dan  teknologi.  Akses  yang dimaksud adalah kesempatan untuk berpartisipasi. Masyarakat menginginkan memiliki kesempatan  untuk  hadir  forum-forum  atau  mendebat  sesuatu  yang  perlu dipertanyakan, meski tidak harus di semua kesempatan. Masyarakat juga menginginkan memiliki  akses  pada  pembuatan  keputusan.  Isu  kedua  adalah  soal  waktu,  yang merupakan bahan dasar yang penting. Kesempatan belum tentu akan hadir kembali di waktu  yang  berbeda.  Kemudian  dukungan  pemerintah  yang  kerap  absen  dalam  di lapangan, padahal merupakan hal penting untuk memperluas partisipasi. Isu terakhir menurut Cunnigham adalah teknologi yang dapat membantu pertumbuhan partisipasi. Sementara itu, Marston et al., (2020) menambahkan perlunya kerelawanan. Partisipasi masyarakat menurutnya tidak bisa dipaksakan, harus muncul dari dalam diri dan dari kesempatan yang ada. Partisipasi ruang publik baginya akan membantu memudahkan implementasi kebijakan di tingkat masyarakat.

## Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pelibatan Masyarakat
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  mulai  mewaspadai  Pneumonia  Novel Coronavirus  (nCoV)  Januari  2020.    Peningkatkan  kewaspadaan  tersebut  kemudian diwujudkan  dengan  kerjasama  antara  Dinas  Kesehatan  (Dinkes)  DKI  Jakarta  dengan
Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes)  RI.  Pada  bulan  berikutnya  Gubernur  DKI  Jakarta meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan infeksi virus Covid-19 melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2020. Pemprov DKI Jakarta kemudian membentuk Tim Tanggap Covid-19 di DKI Jakarta pada 2 Maret 2020  melalui  Keputusan  Gubernur  No.  291/2020  terkait  Pengukuhan  Tim  Tanggap Covid-19 DKI Jakarta.
Setelah  dibentuk  dan  dikukuhkannya  Tim  Tanggap  Covid-19  di  DKI  Jakarta, peningkatan  kewaspadaan  terus  menerus  dilakukan,  diiringi  dengan  kebijakan mengenai  pembatasan  keramaian.  Sosialisasi  untuk  peningkatan  kewaspadaan  di DKI Jakarta  tersebut  diteruskan  ke  berbagai  lini,  baik  perusahaan,  perkantoran,  sekolah, institusi-institusi.  Sosialisasi  juga  diteruskan  oleh  para  lurah  hingga  ke  tingkat masyarakat.  Dengan  mengundang  Puskesmas  misalnya,  pihak  kelurahan  melakukan sosialisasi  dengan  mengundang  Rukun  Tetangga  (RT),  Rukun  Warga  (RW),  Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Jumantik, Posyandu.
Sementara  itu,  pemerintah  pusat  dalam  menanggapi  penyebaran  Covid-19 mengeluarkan kebijakan di antaranya pembentukan gugus tugas. Gugus tugas tersebut dibentuk  melalui  Kepres  7/2020.  Untuk  penyelarasan  dengan  pemerintah  pusat,  Tim Tanggap Covid-19 di DKI Jakarta juga diselaraskan menjadi gugus tugas. Namun, seiring dengan  berjalannya  waktu,  gugus  tugas  berganti  menjadi  Satuan  Tugas  Penanganan Covid-19  melalui  Perpres  82/2020  tentang  Komite  Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satuan tugas berada di bawah komite tersebut. Lalu melalui Surat Edaran Mendagri No. 440/5184/SJ, Satuan Tugas Penanganan Covid- 19  tersebut  dibentuk  pula  di  daerah-daerah  dengan  merujuk  pada  Satuan  Tugas Penanganan Covid-19 Pusat. Gugus tugas di daerah-daerah
Menanggapi  kebijakan  pemerintah  pusat  tersebut,  tim  tanggap  Covid-19 kemudian  diselaraskan  menjadi  gugus  tugas.  Gugus  tugas  ini  kemudian  berfungsi menjadi  Satgas  Penanganan  Covid-19  di  Daerah  ketika  pemerintah  mengeluarkan Perpres  82/2020.  Satgas  di  daerah  tersebut  dibentuk  sesuai  dengan  tingkat pemerintahan masing-masing, yakni provinsi, kota/kabupaten, kecamatan hingga kelurahan  yang  merupakan  struktur  pemerintahan  terdepan.  Sebagian  besar  ketua satgas dijabat oleh pejabat pada pemerintahan tersebut. Namun, keanggotaan gugus tugas ini tidak terbatas pada unsur pemerintah. Di Provinsi DKI Jakarta, satuan tugas juga terdiri atas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, unsur TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi dan  Pengadilan  Tinggi.  Selain  itu  juga  melibatkan  unsur  masyarakat  semisal  asosiasi kesehatan,  asosiasi  media  dan  kehumasan  (Rahardyan,  2020).    Pembentukan  tim tersebut di tingkat daerah ini merupakan cikal bakal bagi pelibatan masyarakat dalam penanganan Covid-19. Adapun tujuan pembentukan satgas di tingkat daerah ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat agar kebijakan di daerah sesuai dengan kebijakan di pemerintah pusat (Warta Ekonomi, 2020).
Dalam perkembangannya, pembentukan gugus tugas berlanjut hingga tingkat RT dan  RW.  Ahmad  Yani,  seorang  lurah  di  Jakarta  Selatan  menyebutkan  pembentukan tersebut merupakan bagian dari perintah pimpinan dan ia hanya melaksanakan perintah sebagai lurah. Namun,  perintah untuk membentuk  satgas tersebut ia maknai sebagai perintah  untuk  melibatkan  masyarakat.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  dipaparkan
mengenai tugas atau peran pemerintahan kelurahan atau desa dalam buku Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan. Tugas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut(BeritaSatu.com, 2020).:
1. Menyampaikan  informasi  pencegahan  dan  penanggulangan  Covid-19  kepada seluruh penduduk dengan berbagai saluran komunikasi yang tersedia di wilayah kelurahan/desa masing-masing.
2. Memfasilitasi dan mendorong para ketua RT-RW, kader kesehatan dan lembaga sosial berbasis masyarakat untuk aktif melakukan berbagai upaya pencegahan Covid-19.
3. Mendorong  kesiapan  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  melakukan  upaya kebersihan  personal  dan  kebersihan  rumah  sebagai  bagian  dari  perwujudan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4. Mendorong  dan  mengawasi  masyarakat  dalam  melaksanakan  pembatasan kontak fisik pada berbagai sarana yang ada.
5. Mamanfaatkan  anggaran  dana  desa  atau  kelurahan  untuk  memberikan dukungan  kepada  masyarakat  terdampak  Covid-19  baik  sebagai  penderita maupun akibat sosial ekonomi lainnya.
6. Melaporkan  kepada  pemerintah  daerah  terkait  hal-hal  yang  dipandang  perlu apabila ada hal-hal yang dianggap berpotensi meningkatkan penularan Covid-19.
Dalam  pelaksanaannya,  untuk  mempercepat  penyelesaian  pandemi,  jajaran pemerintah  di  tingkat  kelurahan  tidak  hanya  membentuk  satgas  dan  melibatkan struktur  RW  dan  RT.  Seperti  Satgas  di  tingkat  pusat  yang  melibatkan  berbagai  unsur masyarakat, mereka yang berada di kelurahan juga melibatkan unsur lain seperti tiga pilar, PKK, Karang Taruna, FKMD, juga tokoh-tokoh yang terdapat di lingkungan mereka seperti  tokoh  masyarakat,  tokoh  ulama,  juga  pengusaha.  Dengan  adanya  Satgas Percepatan  Penanganan  Covid-19,  Makrus  Nugroho,  Lurah  Warakas,  Tanjung  Priok, Jakarta  Utara  mengatakan  segala  partisipasi  masyarakat  juga  menjadi  lebih terkoordinasi sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

## Kapasitas Kepemimpinan yang Dibutuhkan dalam Mewujudkan Partisipasi
Salah  satu  persoalan  yang  mengemuka  dalam  pembahasan  partisipasi  publik yang terjadi di berbagai tempat adalah mengenai kapasitas. Satuan Tugas Percepatan Penanganan  Covid-19  sebagai  bagian  dari  upaya  melibatkan  partisipasi  masyarakat dalam penanganan Covid-19 tidak akan berfungsi secara optimal jika partisipasi tersebut tidak  dapat  terjadi  di  masyarakat.  Unsur  pemerintah  terdepan  seperti  lurah  dituntut untuk kompeten sehingga dapat menghadirkan elemen penting dalam partisipasi. Kunci dari  partisipasi  masyarakat  dalam  sebuah  kebijakan  adalah  terbukanya  akses  publik untuk dapat terlibat.
Pada wilayah yang cukup baik dalam penanganan Covid-19, dapat diidentifikasi beberapa  kapasitas  yang  dimiliki  para  pemimpinnya.  Kapasitas  tersebut  adalah kapasitas  yang  dapat  mewujudkan  partisipasi  masyarakat  di  lingkungan  yang bersangkutan.  Adapun  kapasitas  yang  teridentifikasi  dari  para  pemimpin  di  tingkat kelurahan adalah sebagai berikut.

## a. Membangun komunikasi dua arah
Akses yang merupakan salah satu isu dalam partisipasi akan dapat terbuka ketika terjadi  komunikasi  dua  arah  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  sebuah kebijakan. Pemerintah perlu menginformasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan dan segala aktivitasnya. Di sisi lain, masyarakat juga perlu didengar preferensinya oleh pemerintah  lokal.  Komunikasi  dua  arah  menjadi  jalan  agar  kedua  hal  tersebut  dapat terjadi. Selain itu, komunikasi dua arah juga menjadi awal terbukanya akses masyarakat terhadap  sebuah  kebijakan.  BERNER  et  al.(  2011)  menyebutkan  bahwa  masyarakat menilai  partisipasi  efektif  harus  meibatkan  komunikasi  dua  arah  di  antara  pelaku kepentingan.  Terdapatnya  komunikasi  dua  arah  juga  lebih  mendorong  terjadinya transparansi dalam kebijakan.
Di masa semakin majunya teknologi informasi, para lurah juga memanfaatkan perkembangan  tersebut  dengan  membuat  forum  menggunakan  platform  berbasis teknologi informasi.
“ Kami punya forum. Walaupun situasi seperti sekarang, kita kan dilarang dan ngeri juga untuk kumpul-kumpul. Jadi forum itu kita gunakan. Forum lewat grup  WA (WhatsApp). Ada grup besar, ada grup RW, ada yang khusus RT doang, karang taruna terus LMK, FKDM. Itu kita selalu infokan. ” (Sri Pujiastuti, 2021)
Pembatasan sosial guna mencegah tersebarnya virus Covid-19 tidak menjadikan hambatan untuk terus menjalin komunikasi di antara aparat kelurahan dan masyarakat. Melalui  platform  seperti  WhatsApp,  komunikasi  dapat  terus  dilakukan  tanpa  harus melakukan pertemuan. Penyampaian informasi sangat penting untuk dilakukan, terlebih pada  situasi  pandemi  tersebut,  setiap  dua  minggu  sekali,  Gubernur  DKI  Jakarta mengeluarkan  produk  kebijakan,  baik  Peraturan  Gubernur,  Keputusan  Gubernur, maupun  Instruksi  Gubernur.  Seluruh  produk  kebijakan  tersebut  diinformasikan  oleh para lurah ke masyarakat.
“Jadi setiap kali ganti Pergub, Kep gub, dua minggu sekali, selain saya WA, itu saya kirim juga. Kalau RT RW kami kirim bentuk hardcopy, kalau pengusaha kami email. Jadi  bahasanya  gini,  mana  mungkin  mereka  bisa  mematuhi  peraturan  kalau  mereka tidak baca aturannya,” (Ahmad Yani, 2021)
Lurah Ahmad Yani misalnya, untuk memastikan masyarakat mengetahui aturan ataupun kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai Covid-19, ia melakukan komunikasi  baik  melalui whats  App, juga  mengirimkannya  produk  kebijakan  tersebut dalam bentuk fisik secara langsung maupun melalui surat elektronik.
Namun,  forum  dengan  menggunakan platform teknologi  informasi  tersebut tidak  hanya  digunakan  untuk  memberikan  informasi  mengenai  kebijakan,  tetapi  juga sebagai sarana komunikasi juga koordinasi antara aparat kelurahan dengan masyarakat yang  terlibat.  Mereka  secara  berkala  melakukan  rapat  dengan  media  seperti  Zoom untuk saling berbagi informasi maupun memberikan masukan.
Beberapa masyarakat yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing  pun  menyebutkan  bahwa  mereka  dapat  dengan  mudah  memberi masukan  kepada  aparat  pemerintahnya  masing-masing  melalui  forum-forum,  atau bahkan secara langsung.
“ Iya,  anytime.  Kadang  kita  bisa  japri  juga  kalau  perlu  segala  sesuatu.  Bisa telepon.  Dan responsif lurahnya. Kalau dia lagi di jalan, mungkin dia tidak angkat, tapi
beberapa menit kemudian dia akan jawab apa keluhan kita, kita bisa sharing. ” (Ahmad, 2021)
Pernyataan informan dari unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa lurah mereka  mudah  untuk  dijangkau.  Selain  itu,  lurah  juga  terbuka  dengan  masukan.  Sri Pujiastuti,  salah  seorang  lurah  yang  menjadi  informan  mengatakan,  dirinya mengapresiasi jika ada masyarakat yang mau mengkritiknya.
Mergel  (seperti  dikutip  (Dharma  &  Kasim,  2021))  berbicara  mengenai Government 2.0 dimana pemanfaatan media sosial semacam ini untuk meningkatkan partisipasi,  transparansi  dan  kolaborasi  antar  agen  pada  sektor  publik.  Media  sosial menjadi  perangkat  yang  memungkinkan  adanya  pertukaran  informasi  dua  arah,  baik dalam institusi pemerintahan maupun melalui interaksi dengan masyarakat. Pemerintah dapat  menyampaikan  informasi  dengan  cepat  dan  kepada  seluruh  unsur  masyarakat karena dalam grup WhatsApp tersebut biasanya terdiri atas berbagai unsur masyarakat, tidak hanya RT, RW, tetapi juga PKK, Jumantik, LMK, FKDM, hingga Karang Taruna.
Masyarakat  juga  dapat  menyampaikan  masukan-masukan  sesuai  dengan pandangan,  aspirasi  juga  preferensinya  kepada  pihak  kelurahan  sebagai  unsur pemerintah  yang  paling  dekat  dengan  mereka.  Teknologi  yang  digunakan  telah memperluas  partisipasi  karena  teknologi  telah  memungkinkan  banyak  orang  untuk tergabung pada sebuah forum.
Komunikasi dua arah menjadikan masyarakat lebih dekat dengan otoritas dan juga  informasi.  Dari  hal  tersebut,  akses  mereka  terhadap  kebijakan  menjadi  lebih terbuka. Dari masukan-masukan tersebut, pemerintah dapat melakukan intervensi yang menjadi  domainnya  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Dengan  informasi ataupun  masukan  yang  diterima  dari  masyarakat,  intervensi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  akan  memerhatikan  kepentingan  masyarakat  yang  terdampak.  Dalam penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat, memperhatikan kepentingan mereka yang  terdampak  adalah  langkah  penting  sehingga  intervensi  yang  dilakukan  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kondisi  masyarakat  setempat.  Intervensi-intervensi  yang dilakukan dalam hal ini adalah pengembangan dalam implementasi Pergub, Kepgub atau Ingub agar lebih maksimal hasilnya dalam mempercepat penanganan pandemi Covid- 19.

## b. Melakukan Pembagian Tugas
Membuka  akses  dan  dukungan  pemerintah  dalam  mendorong  partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan pembagian peran atau pun tugas pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam sebuah kerjasama, idealnya, peran didistribusikan dengan negosiasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat, ada kesepakatan untuk berbagi tanggung jawab.
Para  lurah  menyadari  bahwa  penting  untuk  melakukan  kolaborasi  dengan masyarakat  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19.  Tanpa  kerjasama  dengan masyarakat, kebijakan atau peraturan dari pemerintah tidak akan memberikan dampak bagi  usaha  percepatan  penanganan  pandemi  Covid-19.  Di  bawah  ini  merupakan pembagian tugas dilakukan oleh seorang lurah sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid- 19 di tingkat kelurahan.
“Pasti  ada  (pembagian  tugas)  dalam struktur.  Bagaimana  kita  sebagai  penanggung jawab wilayah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Babinsa, dan lain sebagainya. Masing-masing punya tugas, tentunya ini kerja sama yang baik dan disesuaikan dengan tugas Satgas.” (Agus Yahya, 2021).
Informan lurah lain mencontohkan pembagian tugas yang dilakukannya. Selain mengajak  partisipasi  para  RT  dan  RW,  ia  juga  mengajak  partisipasi  dan  melakukan koordinasi  dengan  para  pengusaha  atau  perusahaan-perusahaan  yang  di  wilayahnya untuk mendukung program-program pencegahan penyebaran virus Covid-19. Misalnya dalam hal sosialisasi dan tertib protokol kesehatan, penyediaan masker, juga alat untuk cuci tangan di lingkungannya. Sementara itu, para RT dan RW yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajak partisipasi masyarakat yang berada wilayahnya terkait protokol kesehatan.
Namun, para lurah juga banyak terjun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi atau  bahkan  menertibkan  masyarakat  mengenai  protokol  kesehatan.  Kegiatan sosialisasi  tersebut  sudah  menjadi  agenda  rutin  yang  dilakukan  setiap  minggu  sekali. Selain sosialisasi rutin tersebut, lurah juga kerap turun tangan langsung ketika ada warga yang tidak mau mengindahkan anjuran dari RT atau RW setempat. Misalnya, ketika ada yang  terpapar  Covid-19  tetapi  menolak  ketika  diminta  untuk  isolasi  di  Wisma  Atlet. Keberadaan lurah untuk langsung menegur masyarakat yang tidak mengikuti program pemerintah  dinilai  lebih  memberi  pengaruh  agar  masyarakat  mematuhi  aturan  yang telah ditetapkan.
c. Menghadirkan kerelawanan
Salah satu kelemahan dalam partisipasi masyarakat menurut  Sathiadas (2020) adalah mengenai kerelawanan kolektif yang cenderung lemah. Partisipasi masyarakat di sebuah populasi tidak dapat dipaksakan tetapi harus muncul dari dalam diri dan dari kesempatan yang diberikan.Tanpa adanya kerelawanan, jika akses untuk berpartisipasi sudah  terbuka,  partisipasi  belum  tentu  akan  muncul.  Kerelawanan  yang  dimaksud adalah  kerelawanan  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  penanganan  Covid-19  maupun kerelawanan  dalam  mengikuti  arahan  yang  dari  pemerintah  dalam  hal  ini  menjaga protokol kesehatan.
Informan lurah dalam penelitian ini mengapresiasi kerelawanan yang terdapat di lingkungannya  karena  dinilai  baik  bahkan  sangat  tinggi.  Di  salah  satu  kelurahan  yang rawan  tawuran  di  Jakarta  Timur  misalnya,  lurah  menyebutkan  masyarakat  yang tergabung dalam FKDM siap sedia jika dibutuhkan bahkan kalau perlu begadang.
Banyaknya  organisasi  kemasyarakatan  di  DKI  Jakarta  sebetulnya  memberikan keuntungan  tersendiri  pada  situasi  pandemi  Covid-19.  Berbagai  unsur  masyarakat tersebut  menjadi  modal  bagi  partisipasi  yang  lebih  luas.  Kerelawanan  untuk berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 sebagian besar terdapat pada mereka yang memang  terbiasa  aktif  dalam  kegiatan  kemasyarakatan.  Hal  tersebut  diakui  lurah  Sri Pujiastuti,
“ Di DKI relawan itu mudah didapat. Kita punya jumantik, RT/RW sudah pasti. Dasa wisma, punya PKK. Itu bagian dari masyarakat. Jadi saya bilang, dari kalian dulu belajar. Relawan di DKI itu kan bukan gratisan walapun mungkin gak seberapa. Mereka ada lah uang transport paling tidak Rp 500 ribu, buat bikin laporan, bolak-balik. Nah saya bilang, kalian harus jadi contoh di masyarakat. Kita punya PPSU (petugas lapangan,
pasukan oranye), itu juga saya libatkan. Harus dong. Mereka dari unsur masyarakat, orang sini semua. Jadi dari kalian ini sebagai contoh gimana kita pakai masker, pola hidup  sehat.  Jadi  kalau  terjun  ke  wilayah,  kalau  kita  sering,  kontinu,  rutin  dan pende katannya seperti orang tua ke anak, itu jadi mungkin sarana paling ampuh” (Sri Pujiastuti, 2021)
Dari penjelasan tersebut, lurah berupaya untuk terus mendorong agar mereka lebih  optimal  dalam  berperan  di  masyarakat  dengan  menjadi  contoh.  Selain  itu, dorongan untuk berpartisipasi juga muncul dari kepercayaan mereka terhadap  usaha dan kapasitas yang dilakukan lurah mereka.
“Kalau kat a saya udah totalitas banget. Istilahnya kepala buat kaki, kaki buat kepala.  Bu  Lurah  sendiri  memang  senang  kerja.  Dulu  pernah  jadi  Kasie,    pernah  jadi sekel, pindah kelurahan lain, terus balik. Dari dulu gila kerja, terjun ke bawah. Orangnya ga  ketergantungan  dengan  sekel  atau  wakil.  Selama  bisa  kerja  sendiri,  dia  kerjakan sendiri.” (Dijah, 2021)
Sementara itu, kerelawanan dari masyarakat untuk mentaati peraturan seperti menjalankan protokol kesehatan masih menjadi salah satu tantangan karena sulit untuk dipaksakan  dan  terganung  dari  kesadaran  masing-masing.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  peran  tokoh  di  masyarakat  maupun  pemimpin  seperti  lurah  untuk  turun langsung  diperlukan.  Hal  tersebut  disebutkan  beberapa  lurah  yang  menyebutkan masyarakat  akan  segan  ketika  bertemu  dirinya  sehingga  kemudian  menggunakan maskernya. Demikian pula ketika di beberapa lokasi terdapat seseorang yang terpapar Covid-19  tetapi  tidak  mau  isolasi  di  Wisma  Atlet  atau  keluarga  yang  bersangkutan enggan untuk dilakukan pemeriksaan dengan Swab PCR untuk kepentingan tracing.

## Penutup
Partisipasi  masyarakat  dalam  hal  kebijakan  mengalami  peningkatan  pada beberapa waktu terakhir. Partisipasi selain merupakan syarat dalam pemerintahan yang demokratis  juga  disebut  sebagai  resep  bagi  keberlanjutan  sebuah  kebijakan  atau program. Karenanya, dalam penanganan pandemi Covid-19, WHO merekemondasikan agar  melibatkan  masyarakat.  Salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam  penanganan pandemi Covid-19 adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Pandemi  Covid-19.  Keberadaan  satuan  tugas  ini  menjadi  cikal  bakal  bagi  usaha percepatan penanganan dengan melibatkan partisipasi masyarakat karena satuan tugas tersebut tidak hanya beranggotakan pemerintah tetapi juga berbagai unsur masyarakat.
Namun, partisipasi masyarakat bukan lah hal yang mudah untuk diwujudkan dan serta merta menjadi obat mujarab dari persoalan yang ada di masyarakat. Salah satu hal yang  menjadi  persoalan  dalam  partisipasi  adalah  kapasitas.  Dibutuhkan  kapasitas kepemimpinan  yang  mampu  memberikan  akses  kepada  masyarakat  untuk  dapat berpartisipasi. Setidaknya terdapat tiga kapasitas yang harus dimiliki pemimpin di suatu wilayah untuk dapat membuka kesempatan bagi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berpartisipasi dalam menghadapi suatu masalah. Kapasitas yang dibutuhkan tersebut adalah kapasitas dalam membangun komunikasi dua arah, melakukan pembagian tugas, menghadirkan  kerelawanan.  Dengan  kapasitas  tersebut,  partisipasi  adalah  sebuah keniscayaan.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Akbar, I. (2018). PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN LOKAL: STUDI DI KOTA  BANDUNG. Jurnal  Reformasi  Administrasi :  Jurnal  Ilmiah  Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 5 (2), 101 – 108.
https://doi.org/10.31334/reformasi.v5i2.269
Al Siyabi, H., Al Mukhaini, S., Kanaan, M., Al Hatmi, S., Al Anqoudi, Z., Al Kalbani, A., Al Bahri,  Z.,  Wannouse, C.,  &  Awaidy,  S.  (2020).  Community  Participation  during COVID-19 pandemic. Frontiers in Public Health , 8 , 1044.
Arditama, E., & Lestari, P. (2020). JOGO TONGGO: MEMBANGKITKAN KESADARAN DAN KETAATAN WARGA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI JAWA TENGAH. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 157 – 167. https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.25434
Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners , 35 (4), 216 – 224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225 Azhar, M. (2020). Government Strategy in Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemic in Indonesia. Administrative Law and Governance Journal ,
3 (2), 300 – 313. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.300-313
BeritaSatu.com.  (2020). Kemdagri:  Ada  Enam  Tugas  RT  dan  RW  Melawan  Covid-19 . beritasatu.com.  https://www.beritasatu.com/nasional/613283/kemdagri-ada- enam-tugas-rt-dan-rw-melawan-covid19
BERNER, M. M., AMOS, J. M., & MORSE, R. S. (2011). WHAT CONSTITUTES EFFECTIVE CITIZEN  PARTICIPATION  IN  LOCAL  GOVERNMENT?  VIEWS  FROM  CITY STAKEHOLDERS. Public Administration Quarterly , 35 (1), 128 – 163. JSTOR.
Bishop, P., & Davis, G. (2002). Mapping Public Participation in Policy Choices. Australian Journal  of  Public  Administration , 61 (1),  14 – 29.  https://doi.org/10.1111/1467- 8500.00255
covid19.go.id. (n.d.). Satgas di Daerah Jadi Kunci Penanganan Covid-19 Berjalan Baik — Berita  Terkini  |  Satgas  Penanganan  COVID-19 .  Covid19.Go.Id.  Retrieved February  19,  2021,  from  https://covid19.go.id/p/berita/satgas-di-daerah-jadi- kunci-penanganan-covid-19-berjalan-baik
Creighton,  J.  L.  (2005). The  public  participation  handbook:  Making  better  decisions through citizen involvement . Jossey-Bass; /z-wcorg/. Cunningham, J. V. (1972). Citizen Participation in Public Affairs. Public Administration Review , 32 , 589 – 602. JSTOR. https://doi.org/10.2307/975227
Dharma,  A.  A.  S.,  &  Kasim,  A.  (2021).  Infodemi  Covid-19  dalam  Perspektif  Open Government: Sebuah Tinjauan Literatur. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan ,
6 (1), 105 – 125.
Hadi,  S.  (2020).  Pengurangan  Risiko  Pandemi  Covid-19  Secara  Partisipatif:  Suatu Tinjauan  Ketahanan  Nasional  terhadap  Bencana. Jurnal  Perencanaan
Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 177 – 190. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.109
Hermawan, Y., & Rofiq, A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19. Journal  of  Nonformal  Education  and  Community  Empowerment , 4 (1),  17 – 22. https://doi.org/10.15294/pls.v4i1.39032
Hidayaturrahman,  M.,  Yanti,  F.,  &  Husamah,  H.  (2020).  COVID-19:  Government Response and Community Participation Overcoming Outbreak and Managing its Impact. Ijtimaiyya:  Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam , 13 (2),  257 – 284. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.7161
Mahardika, M. N., Trisiana, A., Widyastuti, A., Juhaena, J. S., & Kirani, R. M. A. (2020).
STRATEGI  PEMERINTAH  DAN  KEPATUHAN  MASYARAKAT  DALAM  MENGATASI WABAH  COVID-19  BERBASIS  SEMANGAT  GOTONG  ROYONG. Jurnal  Global Citizen :  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Pendidikan  Kewarganegaraan , 9 (1),  39 – 50. https://doi.org/10.33061/jgz.v9i1.3884
Marston,  C.,  Renedo,  A.,  &  Miles,  S.  (2020).  Community  participation  is  crucial  in  a pandemic. The Lancet , 395 (10238), 1676 – 1678. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(20)31054-0
Miao,  Q.,  Schwarz,  S.,  &  Schwarz,  G.  (2021).  Responding  to  COVID-19:  Community volunteerism  and  coproduction  in  China. World  Development , 137 ,  105128. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105128
Mizutori, M., & Mohd Sharif, M. (n.d.). OPINION: COVID-19 demonstrates urgent need for cities to prepare for pandemics . https://news.trust.org/item/20200615120207-y321f Neuman,  W.  L.  (2013). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative Approaches . Pearson Education. https://books.google.co.id/books?id=Ybn3ngEACAAJ Plummer,  J.,  &  Taylor,  J.  G.  (2004). Community  Participation  in  China:  Issues  and Processes for Capacity Building . Earthscan. Putnam,  R.  D.  (2002). Democracies  in  Flux:  The  Evolution  of  Social  Capital  in Contemporary  Society (R.  D.  Putnam,  Ed.).  Oxford  University  Press. http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Sociology/SocialStratification /?view=usa&ci=9780195171600
Rahardyan, A. (2020, March 17). Pemprov DKI Selaraskan Penanganan Corona dengan Pemerintah Pusat | Jakarta Bisnis.com . Bisnis.Com. https://jakarta.bisnis.com/read/20200317/77/1214560/pemprov-dki- selaraskan-penanganan-corona-dengan-pemerintah-pusat
Rifkin,  S.  B.  (1996).  Paradigms  lost:  Toward  a  new  understanding  of  community participation in health programmes. Community Participation in the Control of Tropical Diseases , 61 (2), 79 – 92. https://doi.org/10.1016/0001-706X(95)00105-N
Roberts,  N.  (2004).  Public  Deliberation  in  an  Age  of  Direct  Citizen  Participation. The American Review of Public Administration , 34 (4), 315 – 353.
https://doi.org/10.1177/0275074004269288
Sathiadas,  M.  G.  (2020).  Community  participation  during  Covid-19. Jaffna  Medical Journal , 32 (1), 1. https://doi.org/10.4038/jmj.v32i1.84
Sitohang,  M.  Y.,  Rahadian,  A.  S.,  &  Prasetyoputra,  P.  (2020).  Inisiatif  Masyarakat Indonesia  Di  Masa  Awal  Pandemi  Covid-19:  Sebuah  Upaya  Pembangunan Kesehatan. Jurnal Kependudukan Indonesia , 33 – 38.
Sururi,  A.,  &  Pasciana,  R.  (2020).  Dynamic  Governance  and  The  Strengthening
Community  Participation  in  Countermeasure  Coronavirus  Disease. Iapa Proceedings Conference , 254 – 264. https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.408 Taylor, M. (2007). Community Participation in the Real World: Opportunities and Pitfalls in New Governance Spaces.
Urban Studies , 44 (2), 297 – 317.
https://doi.org/10.1080/00420980601074987
Torres,  I.,  &  López-Cevallos,  D.  (2021).  In  the  name  of  COVID-19:  Legitimizing  the exclusion  of  community  participation  in  Ecuador ’ s  health  policy. Health
Promotion International , daaa139. PubMed. https://doi.org/10.1093/heapro/daaa139 Warta  Ekonomi.  (2020,  April  14). Corona  Jadi  Bencana  Nasional,  Jokowi  Serukan Gubernur Hingga Wali Kota untuk... Warta Ekonomi. https://www.wartaekonomi.co.id/read280994/corona-jadi-bencana-nasional- jokowi-serukan-gubernur-hingga-wali-kota-untuk
Zhao, T., & Wu, Z. (2020). Citizen – State Collaboration in Combating COVID-19 in China: Experiences and Lessons From the Perspective of Co-Production. The American Review of Public Administration , 50 (6 – 7), 777 – 783.
https://doi.org/10.1177/0275074020942455

## Daftar Narasumber
Sri Pujiastuti, Lurah Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, 16 April 2021, pukul 11.00 WIB. Ahmad, Ketua RW 03 Kelurahan Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, 16 April 2021, pukul 15.15 WIB.
Dijah, Masyarakat Kelurahan Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, 17 April 2021 pukul 13.00 WIB.
Ahmad  Yani,  Lurah  Karet  Semanggi,  Setiabudi,  Jakarta  Selatan,  22  April  2021,  pukul 11.00 WIB
Beni, Masyarakat Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 24 April 2021, pukul 16.00 WIB.
Agustinah, Lurah Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, 27 April 2021, pukul 14.00 WIB.
Makrus Nugroho, Lurah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 3 Mei 2021, pukul 11.00 WIB.

## Tentang Penulis
Rif’atul  Mahmudah adalah  mahasiswa  Program  Magister  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
Johanna Debora Imelda adalah pengajar pada Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.