## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1423-1437 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292

## OPTIMASI PENDAPATAN: Strategi Kreatif Pemerintah Kota Kendari melalui Pajak Reklame Bersama Badan Pendapatan Daerah
Suriyani BB. 1 , Makmur Kambolong 2 , La Ode Muhammad Elwan 3
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kendari Correspondet author : suryanibb@uho.ac.id Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This study aims to determine the strategy of the Kendari City government in increasing local revenue  (PAD)  through  the  advertisement  tax  and  to  determine  the  flow  of  billing  tax collection  in order to  increase  local  revenue (PAD)  in  Kendari City.  The  method  used  in  this research is descriptive qualitative research method by means of observation, interviews and documentation. The informants in this study were 7 people. The results of this study indicate that  the  Kendari  City  government's  strategy  in  increasing  local  revenue  (PAD)  through advertisement  taxes  carried  out  by  the  Regional  Revenue  Agency  through  intensification and  extensification  strategies  and  the  collection  flow  has  been  going  quite  well,  this  is indicated  by  an  increase  in  local  taxes  every  year.  Streamline  and  streamline  collection through increasing the number of taxpayers, increasing outreach activities to the community every  quarter  or  1  year  4  times  to  raise  public  awareness  that  paying  taxes  and  regional levies is in accordance with what is done by BAPENDA Kendari City.
Keywords: Advertisement Tax ; Regional Original Income; Strategy

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi  pemerintah  Kota  Kendari  dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak reklame serta Untuk mengetahui alur pemungutan pajak reklame guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kendari.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah Kota Kendari  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  melalui  pajak  reklame  yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui strategi intensifikasi dan ektensifikasi dan alur  pemungutannya  telah  berjalan  dengan  cukup  baik,  hal  ini  ditunjukkan  adanya peningkatan  pajak  daerah  setiap  tahunnya.  Mengifisienkan  dan  mengefektifkan pemungutan  melalui  peningkatan  jumlah  wajib  pajak,  meningkatkan  kegiatan  penyuluhan kepada  masyarakat  setiap  triwulan  atau  1  tahun  4  kali  untuk  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  sudah  sesuai  dengan  yang  dilakukan BAPENDA Kota Kendari.
Kata Kunci: Pajak Reklame; Pendapatan Asli Daerah; Strategi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1423-1437                                                              Suryani BB.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Setiap  daerah  juga  mempunyai  kewenangan  untuk  meningkatkan  sumber pendapatan  daerah  yang  kemudian  dialokasikan  untuk  mensejahterakan  span  of  control nya.  Penekanan  terhadap  peningkatan  pendapatan  daerah  dapat  dilakukan  dengan mengoptimalisasikan  pemerintah  dari  pajak  daerah  yang  merupakan  bagian  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Pajak  daerah  merupakan  penyumbang  terbesar penerimaan suatu daerah.
Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  tentang administrasi  Pemerintahan  Pasal  1  (angka  2)  bahwa  fungsi  pemerintahan  adalah  fungsi dalam  melaksanakan  administrasi  Pemerintahan  yang  meliputi  tugas  pengaturan, pelayanan,  pembangunan,  pemeberdayaan  dan  perlindungan.  Pada  penelitian  ini Pemerintah Kota Kendari mempunyai peran dan startegi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak.
Berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  tertuang  dalam pasal  1  butir  13  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  keuangan  Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai nilai kekayaan yang  bersih.  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  gambaran  potensi  keuangan  daerah pada  umumnya  mengandalkan  jasa  retribusi  daerah  dan  pajak  daerah.  Pendapatan  asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  suatu  pendapatan  yang  menunjukkan kemampuan  daerah  menghimpun  sumber-sumber  dana  untuk  membiayai  kegiatan  rutin maupun  pembangunan.  Pendapatan  asli  daerah  juga  dapat  dikatakan  sebagai pendapatan  rutin  dari  usaha-usaha  Pemerintah  daerah  dalam  memanfaatkan  potensi- potensi  sumber  keuangan  daerahnya  untuk  membiayai  tugas  dan  tanggung  jawabnya. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun anggaran yang bersangkutan.
Sebagai  salah  satu  daerah  otonom  Kota  Kendari  sudah  seharusnya  melaksanakan program-program  pembangunan  baik  program  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang. Untuk  merealisasikan  program  pembangunan  tersebut,  pemerintah  Kota  Kendari  berusaha untuk  mengoptimalkan  pendapatan  daerah  melalui  pajak  reklame.  Karena  apabila  dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah  yang  berpotensi,  dan  dapat  dilakukan  pemungutan  secara  efisien,  efektif,  dan ekonomis  sehingga  dapat  lebih  berperan  dalam  usaha  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah khususnya di Kota Kendari

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1423-1437 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292
Tabel  1. Realisasi  Pendapatan  Pemerintah  Daerah  Kota  Kendari  Menurut  Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2018-2019 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2020 (Juta Rupiah) Jenis Pendapatan Realisasi Rencana 2018 2019 2020 PENDAPATAN DAERAH 1 232 806,86 1 315 816,54 1 583 261,84 1. Pendapatan Asli Daerah 176 116,07 215 330,98 476 628,29 1.1. Hasil Pajak Daerah 103 213,10 119 628,04 223 213,10 1.2. Hasil Retribusi Daerah 21 029,11 23 951,84 43 496,94 1.3.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3 452,99 5 376,25 3 650,79 1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 48 420,87 66 374,84 206 267,46 2. Dana Perimbangan 943 262,59 940 448,05 943 662,20 2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 31 092,57 34 402,61 26 436,12 2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 662 782,15 706 229,12 708 066,30 2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 249 387,87 199 816,31 209 159,78 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah 113 428,20 160 037,52 162 971,35 3.1. Pendapatan Hibah 40 176,96 53 368,24 40 370,80 3.2. Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya 62 818,54 72 769,43 102 525,50 3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah 8 250,00 32 358,14 18 675,05 3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 467,00 400,00 1 400,00 3.6. Dana Desa 0,00 0,00 0,00 3.7. Lainnya 1 715,71 1 141,71 0,00
Sumber: Dispenda Kota Kendari Tahun 2021
Dalam masa desentralisasi daerah seperti sekarang ini, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan  bertanggung  jawab.  Di  Kota  Kendari  ada  bermacam-macam  pajak  daerah  seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan lain-lain.
Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2012 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 35 Tahun 2013 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame.
Menurut  Peraturan  Walikota  Nomor  35  Tahun  2013  yang  dimaksud  dengan  reklame  yaitu benda,  alat,  perbuatan  atau  media yang  bentuk corak ragamnya  dirancang  untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum  terhadap  barang,  jasa,  orang,  atau  badan  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  didengar, dirasakan,  dan/atau  dinikmati  oleh  umum.  Dalam  pemungutan  pajak reklame,  pemerintah menerapkan  official  assessment  system  yaitu  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1423-1437                                                              Suryani BB.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
memberikan wewenang kepada fiskus (pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
Tabel 2. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Kendari Tahun Tahun Anggaran 2017-2021 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 2017 1.604.500.000 1.580.233.186 22 2018 1.260.000.000 1.334.804.688 19 2019 1.265.000.000 1.352.548.613 19 2020 1.265.000.000 1.269.503.005 18 2021 1.565.000.000 1.546.768.425 22 Jumlah 6.959.000.000 7.083.857.917 100
Sumber: Dispenda Kota Kendari Tahun 2022
Berdasarkan  tabel  2  nampak  bahwa  pada  tahun  2017-2020  realisasi  untuk  pajak  reklame pada  Kota  Kendari  mengalami  peningkatan  terhadap  hasil  yang  ditargetkan.  Hal  ini dikarenakan  pada  tahun  2017-2020  banyaknya  wajib  pajak  2020  yang  membayar  iuran pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan,  bertambahnya  instansi  baik  itu  negeri ataupun  swasta  yang  memasang  reklame.  Namun  pada  tahun  2021  pajak  reklame  yang ditargetkan  sebesar  Rp.1.565.000.000,  sementara  realisasi  pajak  reklame  mengalami penurunan  yaitu  sebesar  Rp.  1.546.768.425  ini  berarti  bahwa  realisasi  pajak  reklame  pada tahun  2021  mengalami  penurunan  terhadap  hasil  yang  ditargetkan.  Hal  ini  dikarenakan pada  tahun  2021,  wajib  pajak  atau  pengguna  jasa  reklame  yang  memaparkan  reklame mereka  secara  illegal  atau  tanpa  sepengetahuan  pihak  DISPENDA  serta  masih  banyaknya pengguna  jasa  reklame  yang  lalai  dalam  memenuhi  kewajiban  dalam  membayar  pajak. Berikut  adalah  data  jenis  dan  jumlah  pajak  reklame  yang  ada  di  Kota  Kendari  dari  tahun 2017-2021.
Berdasarkan observasi awal dan informasi kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak reklame diantaranya  adalah  kurangnya  kesadaran  untuk  membayar  pajak  oleh  wajib  pajak. Masalah yang lain adalah kurangnya petugas luar yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan  penagihan  maupun  pengawasan  dalam  pemasangan  dan  pencabutan reklame  sehingga  dapat  mengakibatkan  kesempatan  terjadinya  kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan pajak reklame.
Oleh  karena  itu  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  pajak  reklame  maka  diperlukan adanya  sebuah  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  serta  pengawasan  sesuai dengan  konsep  fungsi  manajemen.  Berdasarkan  hasil  pemaparan  yang  telah  penulis utarakan  sehingga  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Strategi  Pemerintah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1423-1437 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292
Kota  Kendari  Dalam  Meningkatkan  PAD  Melalui  Pajak  Reklame  Studi  Pada  Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari”.

## Review Akademis

## Pentingnya Stretagi
Menurut  Supriyono  (1998:8)  Dalam  mempelajari  strategi,  kita  perlu  mengetahui  arti  penting dan manfaat strategi. Banyak sekali arti penting dan manfaat strategi, antara lain :
a) Strategi  merupakan  cara  untuk  mengantisipasi  tantangan-tantangan  dan kesempatan-kesempatan  masa  depan  pada  kondisi  lingkungan  perusahaan  yang sangat cepat berkembang.
b) Strategi  dapat  memberikan  tujuan  dan  arah  perusahaan  dimasa  depan  yang  jelas bermanfaat pada semua karyawan untuk : - Mengetahui dari apa yang diharapkan karyawan  dan  kemana  arah  tujuan  perusahaan.  -  Dapat  digunakan  untuk mempertimbang  sebagai  alternatif.  -  Mengurangi  hambatan-hambatan  untuk berubah.
c) Pada  saat  ini,  strategi  banyak  dipraktekkan  di  industri  karena  membuat  tugas  para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan kurang berisiko.
d) Strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan dan terjadi didalam organisasi, dapat memberikan sumbangan terhadap kesuksesan perusahaan atau sebaliknya.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah salah satu komponen sumber pendapatan bagi suatu daerah.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  penjelasan  Pasal  3  huruf  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  adalah  peneriman  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya sendiri  yang  dipungut  peraturan  daerah  sesuai  dengan  pearaturan  perundang-undangan yang berlaku (Maharani, 2018: 194).
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jenis retribusi tentu mempunyai konsekuensi yang  harus  dipikirkan  oleh  pemerintah  daerah.  Artinya  pemerintah  daerah  tidak  hanya memikirkan bagaimana memperoleh penerimaan yang sebesar-besarnya dari pemungutan retribusi, tetapi pemerintah daerahpun harus bertanggungjawab atas konsekuensi pungutan retribusi  tersebut.  Dalam  hal  ini  persoalannya  bagaimana  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memberikan  pelayanan  dengan  tingkat  pemasukan  yang  diterima  dari  pemungutan retribusi  ataspelayanan  tersebut.  Perhitungan  atas  variasi-variasi  ini  menjadi  lebih  penting untuk dikaji lebih cermat.
Kaitannya  dengan  upaya  meningkatkan  PAD  dari  sumber  pajak  dan  retribusi  daerah dilakukan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah intensifikasi, yang memiliki makna
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1423-1437                                                              Suryani BB.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan,  dan  sosialisasi.  Aspekaspek  yang  dapat  diupayakan  dalam  intensfikasi  pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sebagai berikut :
1) Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/ organisasi pengelolaan PAD (termasuk perangkatnya).
2) Memperbaiki/ menyesuaikan aspek  ketatalaksanaan  baik  bidang  adminidstrasi maupun operasional.
3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
4) Peningkatan sumberdaya.
5) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (WP/WR).

## Pajak Reklame
Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten atau Kota adalah Undang- Undang No 1  Tahun  2022  tentang  hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan daerah.  Secara  tertulis  peraturan  tentang  Pajak  Reklame  disesuaikan  dengan  Regulasi Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  tentang  Pajak  Reklame.  Asas  yang  mendasari  penagihan dan pembebanan Pajak Reklame menurut Mardiasmo (2000) meliputi:
1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2) Kepastian hukum.
3) Mudah dimengerti dan adil.
4) Menghindari pajak berganda.
Pajak  Reklame  merupakan  pajak  daerah  yang  hasil  penerimaannya  harus  seluruhnya diserahkan  kepada  Daerah  Kabupaten/  Kota.  Khusus  Pajak  Reklame  yang  dipungut  oleh pemerintah  kabupaten  sebagian  diperuntukkan  bagi  desa  di  wilayah  daerah  kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklame. Hasil penerimaan Pajak Reklame tersebut diperuntukan paling  sedikit  sepuluh  persen  bagi  desa  di  wilayah  kabupaten  yang  bersangkutan. Sedangkan  Undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku  sejak  Indonesia  merdeka  hingga sekarang adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
Jenis-jenis  Reklame  dan  Ruang  Lingkup  Pajak  Reklame  :  Penyelenggaraan  reklame yang  ditetapkan  menjadi  objek  Pajak  Reklame,  Oyok  Abuyami  (2015:473)  menyebutkan bahwa  objek  pajak  reklame  adalah  1)  Reklame  Papan/Billboard;  2)  Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED); 3) Reklame Kain; 4) Reklame Melekat; 5) Reklame Selebaran.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mendeskripsikan data  temuan  dari  objek  yang  diteliti.  Penelitian  deskriptif  untuk  memperoleh  hasil  secara mendalam  dan  menyeluru  mengenai  strategi  pemerintah  Kota  Kendari  dalam meningkatkan  PAD  melalui  pajak  reklame.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1423-1437 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292
dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Dalam  proses observasi  penulis  mengamati  dan  menganalisis  beberapa  fenomena  dan  peristiwa  secara faktual tentang strategi yang digunakan pemerintah kota kendari dalam upaya mengelola pajak reklame sebagai salah satu sektor dalam peningkatan PAD.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014) dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan,  ringkasan  dan  transformasi  data  dengan  tujuan  untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan PAD melalui pajak reklame.
Informan  penelitian  adalah  orang  yang  dimanfaatkan  untuk  memberikan  informasi tentang  situasi  dan  kondisi  latar  belakang  penelitian  (Moleong  2007).  Informan  merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Teknik sampling yang digunakan  oleh  penelitian  adalah  purposive.  Informan  ini  harus  banyak  pengalaman tentang  penelitian,  serta  dapat  memberikan  pandanganya  dari  dalam  tentang  nilai-nilai, sikap  proses  dan  kebudayaan  yang  menjadi  latar  belakang  penelitian  setempat.  Guna mendapatkan dan melengkapi data-data penelitian, penulis menetapkan 7 orang informan yaitu Sekretaris Dinas Pendapatan Kota Kendari, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Bidang Pembukuan dan penagihan dan Masyarakat (4 orang).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  Pemerintah  Kota  Kendari  Dalam  Meningkatkan  PAD  Melalui  Pajak  Reklame yang  ada  pada  instansi  pemerintah  dapat  dilihat  dengan  adanya  Penyusunan  strategi adalah  langkah  yang  dilakukan  untuk  mempermudah  suatu  organisasi  atau  instansi mencapai  tujuan  yang  sudah  di  tetapkan.  Sebab  dengan  adanya  strategi,  maka  akan tersusun  secra  sistemastis,  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  apabila  ingin merealisasikan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Langkah-langkah  tersebut  merupakan pedoman  dan  petunjuk  sebagai  acuan  bagi  setiap  implementor  untuk  bisa melaksanakannya sesuai dengan yang telah disusun. Sehingga apabila menemui hambatan dan  rintangan  dalam  melaksanakan  strategi  tersebut  dapat  segera  untuk  dicari  solusinya. Strategi  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  evaluasi  pelaksaan  reklame  dan penertibannya. Pemahaman Strategi sangat penting, Karena berguna dalam pelaksanakan setiap  kegiatan.  Oleh  karena  itu  penyusunan  strategi  yang  dilakukan  sangatlah  penting untuk  bisa  melaksanakan  setiap  kegiatan  atau  program  yang  dikerjakan  oleh  organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Aturan Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame : Pelaksanaan Pajak Reklame dimulai dari proses pendaftaran usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam praktiknya umumnya kepada
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1423-1437                                                              Suryani BB.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Dinas  Pendapatan  Keuangan  Daerah  (DPKD),  dalam  jangka  waktu  tertentu  selambat- lambatnya  tiga  puluh  hari  sebelum  dimulainya  kegiatan  usaha  untuk  dikukuhkan  dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila pengusaha penyelengaraan reklame tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kepala Dinas Pendapatan Keuangan Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak  secara  jabatan,  penetapan  tersebut  dimakasudkan  untuk  pemberian  nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya wajib pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan surat  keputusan.  Sebelum  proses  pendaftaran  terlebih  dahulu  mendeskripsikan  pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pengertian SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan  atau  bukan  objek  pajak  dan  atau  harta  serta  kewajiban,  menurut  peraturan perundang-  undangan  perpajakan  daerah.  Wajib pajak yang  telah  memiliki  NPWPD  setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.
Secara  detil  jenid  dan  jumlah  pajak  reklame  sebagai  sumber  PAD  Kota  Kendari disampaikan tabel 3.
Tabel 3. Jenis dan Jumlah Reklame Kota Kendari Dari Tahun 2017-2021 Jenis Reklame 2017 2018 2019 2020 2021 Reklame Bertiang Dengan Penerangan 746 789 774 824 862 Reklame Bertiang Tanpa Penerangan 461 472 525 635 648 Reklame Menempel Dengan Penerangan 4102 4210 4193 6163 5370 Reklame Menempel Tanpa Penerangan 9191 8286 10270 11645 5878 Reklame Kain 2 375 431 489 600 Reklame Berjalan 112 183 202 255 220 Total 14.614  14.267  16.395  20.011  13.578
Sumber: Dispenda Kota Kendari Tahun 2022
Berdasarkan  tabel  3  bahwa  jumlah  papan  reklame  di  Kota Kendari  dari  2017-  2021 jumlahnya mengalami peningkatan, khususnya untuk tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat  signifikan  sebanyak  20.011  papan  reklame,  tetapi  untuk  tahun  2021  jumlah  papan reklame mengalami penurunan yang drastis sebanyak 13.578. Dalam hal pemungutan pajak reklame  di  Kota  Kendari  dilakukan  oleh  Dispenda  (Dinas  Pendapatan  Daerah).  Pada peraturan  Kota  Wali  Kota  Kendari  Nomor  2  tahun  2015  pasal  21  ayat  1  dasar  pengenaan pajak  reklame  adalah  nilai  sewa  reklame.  Dalam  hal  reklame  diselenggarakan  oleh  pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Pada pasal 22 tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1423-1437 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292
Pemasukan  dari  pajak  reklame  didapat  dari  nilai  sewa  reklame  yang  dipasang dengan  tarif  sewa  reklame  berdasarkan  dari  lokasi  pemasangan  reklame,  lamanya pemasangan  reklame,  dan  jenis  ukuran  reklame.  Pihak-pihak  yang  menggunakan  jasa reklame  dari  bidang  pendidikan,  industri,  perhotelan,  hiburan,  bank-bank  dan  lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah. Pajak reklame seharusnya cukup potensial  untuk  mempengaruhi  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang disepanjang jalan.
Strategi  Pemerintah  Kota  Kendari  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Melalui Pajak Reklame
1. Strategi Intersifikasi
Strategi  Pemerintah  Kota  Kendari  Dalam  Meningkatkan  PAD  Melalui  Pajak  Reklame  yang ada  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari  dapat  dilihat  dengan  adanya Penyusunan strategi adalah langkah yang dilakukan untuk mempermudah suatu  organisasi atau  instansi  mencapai  tujuan  yang  sudah  di  tetapkan.  Sebab  dengna  adanya  strategi, maka  akan  tersusun  secra  sistemastis,  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  apabila  ingin merealisasikan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Langkah-langkah  tersebut  merupakan pedoman  dan  petunjuk  sebagai  acuan  bagi  setiap  implementor  untuk  bisa melaksanakannya sesuai dengan yang telah disusun. Sehingga apabila menemui hambatan dan  rintangan  dalam  melaksanakan  strategi  tersebut  dapat  segera  untuk  dicari  solusinya. Strategi  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  evaluasi  pelaksaan  reklame  dan penertibannya. Pemahaman Strategi sangat penting, Karena berguna dalam pelaksanakan setiap  kegiatan.  Oleh  karena  itu  penyusunan  strategi  yang  dilakukan  sangatlah  penting untuk  bisa  melaksanakan  setiap  kegiatan  atau  program  yang  dikerjakan  oleh  organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien,  maka  setiap  daerah  harus  secara  kreatif  mampu  menciptakan  dan  mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sector pajak reklame.
Penyusunan  strategi  seperti  apa  yang  diungkapkan  oleh  Sekretaris  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Kendari  atas  nama  Bapak  Maman  Firmansyah.,S.STP  pada  tanggal  29 September 2022 bahwa :
“Melakukan pengelolaan sistem manajemen adminitrasi pajak dan retribusi mulai dari penetapan  sebagai  wajib  pajak  dan  wajib  retribusi,  pemungutan,  penyetoran  dan pertanggungjawaban  pajak  serta  retribusi”.  (Wawancara  dengan  Sekretaris  Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari atas nama Bapak Maman Firmansyah.,S.STP pada tanggal 29 September 2022).
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1423-1437                                                              Suryani BB.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Berdasarkan  wawancara  dan  hasil  penelusuran,  maka  dikesimpulan  bahwa  strategi intensifikasi  yang  dilakukan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari  menunjukkan  hasil yang  baik  dalam  hal  pembaharuan  sampai  pelaksanaan  program-program  yang  telah ditetapkan  di  mana  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  pegawai mereka  telah  melakukan  suatu  aksi  atau  suatu  tindakan  dalam  bentuk  sosialisasi  yang terencana  dan  mereka  lakukan  dengan  sungguh-sungguh  dalam  rangka  pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Strategi  Intensifikasi  yang  didesain  pemerintah  kota  kendari  dalam  meningkatkan penerimaan  daerah  yang  ditempuh  melalui  peningkatan  kepatuhan  subjek  pajak  yang telah  ada.  Upaya  intensifikasi  dalam  penelitian  ini  akan  mencakup  aspek  kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalnya, yang dijelaskan sebagai berikut :
1) Aspek  kelembagaan:  menyesuaikan  atau  memperbaiki  aspek  kelembagaan/ organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengintensifkan Penerimaan daerah dan hal tersebut sudah sesuai  dengan  yang  dilakukan  dengan  BAPENDA  Kota  Kendari  dengan  susunan struktur  organisasi  kelembagaan  BAPENDA  Kota  Kendari  yang  menerapkan  sistem penempatan  pegawai  berdasarkan  keahlian  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya pada masing-masing bidang di BAPENDA Kota Kendari yang memberikan dampak  positif  terhadap  peningkatan  pemungutan  jumlah  pajak  dan  jumlah penerimaan daerah di Kota Kendari.
2) Aspek  ketatalaksanaan:  Upaya  intensifikasi  yang  dilakukan  dengan  mengifisienkan dan  mengefektifkan  penerimaan  melalui  peningkatan  pemungutan  jumlah  wajib pajak  dan  wajib  retribusi  serta  meningkatkan  kegiatan  penyuluhan  kepada masyarakat  untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  membayar  pajak  dan retribusi  daerah  sudah  sesuai  dengan  yang  dilakukan  BAPENDA  Kota  Kendari  hal tersebut  dapat  dilihat  dengan  adanya  peningkatan  jumlah  wajib  pajak  dan penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah.
3) Aspek  Personal:  Peningkatan  sumber  daya  manusia  dalam  pengelola  pendapatan asli  daerah  dengan  cara  meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia  atau  aparatur pengelola  pendapatan  daerah  dapat  dilakukan  dengan  mengikutsertakan aparatnya  dalam  kursus  keuangan  daerah,  juga  program-program  pendidikan  dan pelatihan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  sudah  sejalan dengan  yang  dilakukan  BAPENDA  Kota  Kendari  terlihat  dengan  BAPENDA mengikutsertakan  pegawainya  dalam  diklat  fungsional  dan  manajerial  serta  diklat- diklat keuangan ditingkat pusat dan daerah.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1423-1437 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292
Tabel 4. Realisasi Pajak Reklame Kota Kendari 2019-2021
Sumber: Dispenda Kota Kendari Tahun 2022
Tabel 4 menunukan bawha tingkat Realisasi Pajak Reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota  Kendari  bahwasanya  data  tertinggi  pada  target  Total  PAD  yaitu  pada  tahun  2021 dengan jumlah 488,128,324,489.00 dan juga memiliki tingkat realisasi tertinggi dengan jumlah 298,135,724,193.00,  kemudian  data  Pajak  Reklame  pada  tahun  2019  memiliki  data  target tertinggi dengan jumlah  data 2,789,207,100.00 kemudian pada data tertinggi realisasi Pajak Reklame berada pada tahun 2021 dengan jumlah data 2,945,638,125.00.

## 2. Strategi Ekstensifikasi
Strategi  Ekstensifikasi  daerah  sendiri  jelas  memerlukan  upaya  aktif  dari  pemerintah  daerah serta seluruh perangkat kerjanya. Kegiatan paling sederhana yang dilakukan adalah ‘jemput bola’  dengan  turun  langsung  ke  lapangan  untuk  mendata  wajib  pajak  baru  yang  sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Upaya ini dapat digolongkan dalam upaya mikro karena dilakukan secara langsung.
Untuk  upaya  dalam  skala  makro,  pemerintah  daerah  akan  merumuskan  kebijakan  baru yang  berlaku  di  daerah  tersebut  terkait  perpajakan.  Misalnya  menentukan  standar  baru objek dan subjek pajak yang masuk dalam golongan wajib pajak dan harus melaksanakan kewajiban perpajakan, atau dengan merumuskan tarif pajak daerah dan sektor pajak yang baru, yang sebelumnya belum dimasukkan.
Adanya  Penyusunan  strategi  seperti  apa  yang  diungkapkan  Sekretaris  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari  atas  nama  Bapak  Maman  Firmansyah.,S.STP  pada tanggal 29 September 2022 bahwa :
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1423-1437                                                              Suryani BB.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
“Kami  Menyusun  program  kebijakan  dan  strategi  pengembangan  dan  menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah  untuk  ditetapkan  dan  dijabarkan  dalam  peraturan  daerah”.  (Wawancara dengan  Sekretaris  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari  atas  nama  Bapak Maman Firmansyah.,S.STP pada tanggal 29 September 2022).
Program  ekstensifikasi  pajak  daerah  pada  akhirnya  harus  direncanakan  dengan  matang. Pengetahuan  yang  mendalam  mengenai  pajak  harus  dimiliki  oleh  setiap  wajib  pajak dengan  cara  proaktif.  Untuk  memberikan  pengetahuan  perpajakan  dapat  menjadi solusinya. Dengan artikel baru yang diunggah secara rutin, layanan dapat menjadi referensi yang komprehensif. Layanan ini juga menyediakan jasa penghitungan, pembayaran hingga pelaporan  pajak  yang  sah,  karena  merupakan  mitra  resmi  dari  DJP.  Berdasarkan  hasil wawancara  tersebut,  menunjukkan  suatu  strategi  ekstensifikasi  pada  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Kendari  dapat  dikatakan  cukup  baik  dimana  dibuktikan  dengan  hasil wawancara  dengan  beberapa  pegawai  bahwa  mereka  begitu  percaya  diri  dan  yakin terhadap program yang mereka realisasikan dan tanggapan dari beberapa pegawai juga mereka  mengatakan  bahwa  mereka  begitu  yakin  akan  tanggung  jawab  yang  diberikan dalam mewujudkan suatu pengembangan strategi.
Strategi  Ekstensifikasi  dapat  diartikan  sebagai  segala  bentuk  upaya  pemerintah  dalam meningkatkan  penerimaan  dari  sektor  pajak,  dengan  mencari  informasi  terkait  objek  dan subjek pajak yang  telah  memenuhi  syarat  namun  belum terdata.  Karena objek dan  subjek pajak  tersebut  belum  masuk  kedalam  arsip  dan  database  pemerintah  daerah,  maka pendapatan dari pajak tentu tidak maksimal. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1) Penciptaan  sumber-sumber  pajak  dan  retribusi  daerah  :  Upaya  Ekstensifikasi  dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak  dan  retribusi  daerah  sudah  sesuai  dengan  yang  dilakukan  BAPENDA  Kota Kendari,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  penambahan  jumlah  objek  pajak  dari beberapa  jenis  pajak  dan  retribusi  yang  memberikan  dampak  positif  kepada penerimaan daerah.
2) Upaya  ekstensifikasi  yang  dilakukan  selain  dari  mencari  sumber  penerimaan  baru adalah  dengan  melalukan  kebijakan  investasi  dan  kerja  sama dengan  perusahaan swasta  maupun  perusahaan  daerah,  hal  ini  sudah  sesuai  dengan  yang  dilakukan dengan  BAPENDA  Kota  Kendari  dapat  dilihat  dengan  kerja  sama  yang  dilakukan Bapenda  dengan  Perusahaan  swasta  dan  perusahaan  daerah  yang  memberikan dampak postif terhadap penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.
Konstribusi  dari  strategi  ekstensifikasi  yang  di  desain  Pemerintah  Kota  Kendari  telah memberikan  hasil  sekalipun  belum  maksimal,  yaitu  adanya  realisasi  dari  Pajak  Reklame model baru yang dijelaskan pada tabel 5.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1423-1437 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292
Tabel 5. Data Realisasi Pajak Reklame Terbaru 2019 2020 2021 Kode Rekening Uraian Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 4.1.1.04.05  Reklame Berjalan 69,207,100 43,984,250 50,000,000 39,548,400 52,500,000 79,032,200 Reklame Udara - - - 5,950,000 - - Pendapatan Denda - - - 5,425,100 150,000,000 259,362
Sumber: Dispenda Kota Kendari Tahun 2022
Dari  tabel  5  dapat  dilihat  dari  tingkat  Data  Realisasi  Pajak  Reklame  Terbaru  pada Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari  bahwas  data  tertinggi  pada  target  yaitu  pada tahun  2019  dengan  jumlah  69,207,100.00  kemudian  pada  data  tertinggi  realisasi  berada pada tahun 2021 dengan jumlah 150,000,000.00
Upaya pemungutan pajak reklame yang dilakukan dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik admininistrasi pemungutan maupun operasional yang  meliputi  penyesuain  administrasi  pemungutan,  penyesuaian  tarif  dan  penyesuaian sistem  tata  laksana  pungutan  sudah  sesuai  dengan  yang  dilakukan  oleh  BAPENDA  Kota Kendari dapat dilihat dengan sistem yang mengikuti aturan Perda yang berlaku bagi pajak dan  retribusi,  sehingga  dari  penyesuaian  administrasi  pemungutan,  penyesuaian  tarif,  dan penyesuaian  sistem  tata  laksana  pungutan  sudah  sesuai  dengan  yang  dilakukan  oleh BAPENDA Kota Kendari.
Peningkatan  pengawasan  dan  pengendalian  yuridis  masih  belum  maksimal  dilakukan, sedangkan  dalam  aspek  pengawasan  dan  pengendalian  teknis  serta  pengawasan  dan pengendalian  penatausahaan  sudah  sesuai  dengan  yang  dilakukan  oleh  BAPENDA  Kota Kendari  dapat  dilihat  dengan  sistem  pengendalian  dan  pengawasan  yang  dilakukan dengan bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah lain dan pengawasan langsung dengan cara turun kelapangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  melalui  pajak  reklame,  melalui  sistem perencanaan yang terkukur dan menggunakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui peningkatan jumlah wajib pajak dan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Kerjasama dengan perusahaan lokal dalam pengelolaan periklanan juga mendukung upaya tersebut. Pemungutan  pajak  reklame  di  Kota  Kendari  telah  berjalan  baik,  dengan  alur pemungutannya  yang  sudah  ada  dan  diimplementasikan,  serta  upaya  intensifikasi personalia melalui pelatihan yang diikuti aparaturnya.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1423-1437                                                              Suryani BB.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber buku:
Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Abuyamin, Oyok. 2015 . Perpajakan Pusat & Daerah . Bandung : Humaniora. Adisasmita, Rahardjo. 2014. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah . Yogyakarta. Graha Ilmu.
Anggoro D, Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Malang : UB Press.
Anggoro D, Damas.2019. Mock-up Sistem Informasi Manajemen Keuangan CV Karya Jati Madiun . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Assauri, S. 2016. Manajemen Operasi Produks i. Jakarta : PT .Raja Grafido Persada.
Herlina, Rahman. 2005. Pendapatan Asli Daerah . Jakarta : Arifgosita.
Husein. Umar. 2010. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Mardiasmo. 2000. Perpajakan . Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2000. Perpajakan 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi Offset.
Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook . USA : Sage Publications.
Mintzberg, H. 2007. Mintzberg On Management . Free Press. New York Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Salusu, J. 2008. Pengambilan Keputusan Stratejik . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utamna.
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung. Alfabeta.
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, R&D) . Bandung. Alfabeta.
Sugiyono, 2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung.
Alfabeta.
Supramono. 2010. Perpajakan Indonesia . Yogyakarta : Andi Offset.
Supriyadi. 2015. Strategi Belajar Mengajar . Yogyakarta : Jaya Ilmu.
Supriyono. 1998. Akuntansi Manajemen . Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE UGM.
Warsito. 2001. Pendapatan Asli Daerah . Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
Wulandari, Phaureula Artha., Dan Iryanie, Emy. 2017. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah . Yogyakarta : Deepublish CV. Budi Utama.

## Sumber Jurnal:
Adhita  Maharani  Dewi.  2018.  Analisis  Pengaruh  Motivasi  Kerja,  LIingkungan  Kerja  dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan CV. Marthani. Jurnal Magisma Vol. 6 No. 1.
Denny, dkk. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah  Provini  Sulawei  Utara.  Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan Daerah. Vol. 19, No.6 2018.
Muhammad  Elwan,  L.  O.,  Rahman,  R.,  &  Fitri  Cahyani,  E.  2022.  Implementasi  Program Penanggulanggan  Pravelansi  Stunting  Anak  Balita  Pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Konawe. Journal Publicuho, 5(2).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1423-1437 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.292

## Sumber lain:
Anonim.  2000.  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pememrintah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5601).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah.
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
UU RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah