DOI : doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.232                                                     ISSN : 2775-1341 (Print)
Problematika Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Mudhârabah Di Perbankan Syari’ah
(Studi Kasus Di BRI Syari’ah Kuamang Kuning)
Ujang Ruhyat Syamsoni 1
Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo Email: ujangruhyatsyamsoni@iaiyasnibungo.ac.id

## Abstract
Syari’ah bank as new financial institution that emerge latter than conventional banks within it operational will face various problematical and also own challenges for Islam bank. Therefore, whether syari’ah bank already consistent to bring nearer to both Islam banking theory with it practice.This study aims to determine the problems faced by BRI Syari'ah Kuamang Kuning in implementing  the  mudharabah  contract  in  financing.  This  study  uses  a  qualitative  research method  with  an  analytic descriptive  approach.  The  research  subject  is  BRI  Syari'ah  Kuamang Kuning, while the object of research is the problem of implementing the mudharabah contract on  financing.  the  results  of  this  research  indicate  that  problems  faced  by  Bank  BRI  Syari’ah Kuamang Kuning to applied mudharabah agreement was found alteration such definition profit dividing which depending on difficulty and mudharib need. Mudharabah agreement settlement within  detailed  syari’ah  banking  system  therefore  syari’ah  bank  could  avoiding  of  risk  when fraud occurred which carried out by mudharib party or when claim occurred from shahib al- mal.
Keywords : Problematic, Mudharabah Contract, And Syari'ah Banking

## Abstrak
Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan dari pada bank- bank konvensional di dalam operasionalnya akan menghadapi berbagai problematika yang juga merupakan tantangan tersendiri bagi bank Islam. Dengan demikian, apakah bank-bank syari'ah telah konsisten dalam mendekatkan teori-teori perbankan Islam dengan prakteknya.Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  problem  yang  dihadapi  oleh  BRI  Syari’ah  Kuamang  Kuning dalam menerapkan akad mudharabah  dalam pembiayaan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriftif  analitik.Subjek  penelitiannya  BRI  Syari’ah Kuamang Kuning, adapun objek penelitiannya adalah problem penerapapan akad mudharabah pada pembiayaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem yang dihadapi oleh Bank BRI Syariah  Kuamang  Kuning  dalam  mengaplikasikan  akad mudharabah adalah  dijumpainya pergeseran-pergeseran seperti penentuan bagi hasil yang tidak bergantung pada kesulitan dan kebutuhan mudharib .  Penyelesaian  akad mudharabah dalam  sistem  perbankan  syari'ah ditentukan  dalam  akad  yang  dipersiapkan  oleh  bank  syari'ah  dengan  klasula  secara  rinci  dan detail  sehingga  bank  syari'ah  bisa  menghindar  dari  resiko  jika  terjadi  wanprestasi  yang dilakukan oleh pihak mudharib atau jika terjadi klaim dari shahib al-mal .
Kata Kunci : Problematika, Akad Mudharabah , Dan Perbankan Syari’ah
1 Dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAI yasni Bungo

## A. Pendahuluan
Secara  istilah  para  ulama  mengartikan Mudhârabah dengan  redaksi  yang berbeda,  akan  tetapi  substansinya  sama,  yaitu  suatu  bentuk  kerja  sama  antara pemilik modal ( shâhibul mâl ) dan pengelola modal ( mudhârib ) dengan pembagian keuntungan  yang  disepakati  bersama. Mudhârabah adalah  penyerahan  harta  dari pemilik modal/harta kepada pihak pengelola untuk diniagakan, keuntungan dibagi bersama  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  disepakati,  sedangkan  kerugian ditanggung  oleh  pemilik  modal.  Pengelola  tidak  menanggung  kerugian  material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. 2
Dari segi konsepnya, Mudhârabah adalah salah satu bentuk kerja sama yang mengandung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di dalam  akad  ini,  bukan  saja  mengandung  makna ta’awun ,  saling  membantu memenuhi  kebutuhan  masing-masing  pihak,  dan  saling  menutupi  kekurangan masing-masing pihak. Hal ini senada dengan firman Allah Swt dalam al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 2:
ىَلَع اوُنَواَعَ تو.... ٰىَوْقَّ تلٱَو ِِّبِْلٱ ۖ اوُنَواَعَ ت  َلََو ۖ ِنَٰوْدُعْلٱَو  ِْثِْْلْٱ ىَلَع ۖ اوُقَّ تٱَو ۖ َهَّللٱ ۖ ُديِدَش َهَّللٱ َّنِإ : ةدئالما( . ِباَقِعْلٱ ٢ )
Artinya: “…..Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya.” 3
Dalam akad mudhârabah penentuan nisbah bagi hasil dari keuntungan usaha yang  disepakati  bersama  antara  pemilik  modal  dan  pengelola  modal  akan menghasilkan  keseimbangan/keadilan  dalam  perolehan  keuntungan.  Demikian pula  pembagian  risiko  berupa  risiko  finansial  untuk shahibul  mal dan  risiko kehilangan  waktu,  tenaga  dan  pikiran  bagi mudhârib ketika  usahanya  mengalami kerugian  adalah  seimbang/adil  sesuai  dengan  prestasi  yang  diberikan  masing- masing  pihak  dalam  akad mudhârabah tersebut.Hal  ini  berbeda  dengan  sistem bunga  dalam  akad  pinjaman/kredit  di  bank  konvensional.  Pihak  kreditor  berada
2 Neneng  Nurhasanah Mudharabah  dalam Teori  dan  Praktik ,  (Bandung:  Refika  Aditama,  2015), cet. Ke-1, h. 67.
3 Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Qur’an, 2012), h. 106.
dalam posisi tidak seimbang dibandingkan dengan pihak debitor.Bunga harus tetap dibayarkan walaupun kegiatan usaha kreditor mengalami kerugian. 4
Pada  saat  sekarang, mudhârabah dalam  praktiknya  tidak  hanya  dilakukan antar-individu,  namun  sudah  melibatkan  lembaga  keuangan  sebagai  pihak  yang berfungsi  sebagai  mediator.Hal  ini  memungkinkan  aktivitas  kerjama Mudhârabah mengalami jangkauan usaha ataupun wilayah yang semakin luas dan jumlah modal yang  semakin  besar.  Lembaga  Keuangan Syariah  (LKS) seperti  perbankan  sebagai lembaga  intermediary  dapat  menghimpun  dana-dana  dari  pihak  yang  memiliki kemampuan  finansial  untuk  kemudian  disalurkan  kepada  pihak-pihak  yang memiliki  kemampuan  dalam  bidang  usaha  tertentu,  tetapi  tidak  memiliki kemampuan  financial  untuk  bekerja  sama  dan  berbagi  risiko  dalam  memperoleh keuntungan. 5
Dengan  adanya  bantuan  pembiayaan  tersebut  diharapkan  mampu  memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya.Dalam kenyataannya  masyarakat  masih  sulit  mengembangkan  usaha  karena  faktor permodalan.Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  perbankkan  syariah  akhir-akhir  ini mulai gencar di sosialisasikan untuk membangun ekonomi masyarakat.
Permodalan Mudhârabah dianggap  sesuai  dengan  masyarakat  yang  akan memulai  ataupun  memgembangkan  kegiatan  usaha  masyarakat.  Penggunaan prinsip  bagi  hasil  pada Mudhârabah tidak  akan  memberatkan  pengusaha.  Tidak hanya  itu pembiayaan yang  dilakukan  oleh bank  syariah  menuntut  kejujuran  dari kedua  pihak,  hal  ini  tentu  akan  menciptakan  kenyamanan  dalam  menjalin kerjasama.  Menurut  Muhammad,Bank  syariah  memiliki  sifat  sebagai  bank berdasarkan  prinsip  syariah  wajib  memposisikan  diri  sebagai uswatun  hasanah dalam  implementasi  moral  dan  etika  bisnis  yang  benar  atau  melaksanakan  etika dan  moral  agama  dalam  aktivitas  ekonomi.  Terlebih  lagi  pembiayaan  ini  sesuai dengan umat Islam, karena bagi hasil ini tidak mengandung riba. 6
Namun  sejauh  ini  pengelolaan  pembiayaan Mudhârabah masih  belum banyak dikembangkan oleh bank-bank syariah.Dalam Bank Syariah penggunanaan pembiayaan  berprinsip Mudhârabah juga  masih  kalah  dengan  pembiayaan Murabahah .Pembiayaan Mudhârabah tidak  bisa  dihindarkan  dengan  resiko
4 Neneng Nurhasanah , Mudharabah..., h. 227.
5 Ibid ., h. 227-228.
6 Ibid., h. 17.
ketidakpastian.  Hal  ini  karena Mudhârabah menggunakan  prinsip  bagi  hasil  atau bagi  keuntungan,  yang  mana  keuntungan  yang  didapatkan  oleh  nasabah  atau pengusaha  tidak  selalu  sama  tiap  bulannya.  Resiko  ini  menjadi  alasan  bank-bank syariah jarang menggunakan produk ini dalam penyaluran pembiayaannya. 7
Data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan sebagian besar perbankan syari’ah memiliki masalah pada akad pembiayaan mudhârabah .Untuk lebih jelasnya di sajikan pada tabel 1.1 di bawah ini.
Tabel 1.1
Perbandingan pembiayaan mudhârabah, musyarakah dan murabahah dalam miliar rupiah ( billion IDR) bulan Januari s/d April Tahun 2020 8 Indikator Tahun 2020 Januari Februari Maret April Mudhârabah 8.058 8.085 8.847 8.163 Musyarakah 73.785 74.769 76.129 76.704 Murabahah 37.689 37.838 37.874 37.572
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  secara  umum  skim  pembiayaan mudhârabah dari  bulan  Januari  2020  sampai  dengan  bulan  April  2020 pertumbuhannya  sangat  lambat  dan  masih  dibawah  angka  20  Miliar.  Bahkan hampir  di  seluruh  Indonesia  penggunaan  skim mudhârabah di  perbankan  syari’ah masih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  pembiayaan  menggunakan  skim musyarakah dan murabahah .
Salah satu lembaga keuangan syariah adalah BRI Syari’ah Kuamang Kuning. Secara  geografis  BRI  Syari’ah  memiliki  peluang  yaitu  dengan  market  sharenya petani  perkebunan  kelapa  sawit  dan  para  pedagang  yang  secara  finansial membutuhkan banyak dana.Berdasarkan Data yang diambil dari laporan keuangan Bank  BRI  Syari'ah  KCP  Kuamang  Kuning  yang  menunjukkan  bahwa  pembiayaan Mudhârabah masih  jauh  dibawah  pembiayaan Murabahah .Laporan  Kuangan  Bank BRI  Syariah  KCP  Kuamang  Kuning  pada  tahun  2018  dan  2019.  Dari  laporan tersebut  diperoleh  data Murabahah 2018:  Rp.  15.842.632.437,  Tahun  2019:  Rp.
10.842.165.967.  Pembiayaan Mudhârabah pada  tahun  2018:  Rp.  967.963.041, tahun 2019: Rp. 681.068.128.
7 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), ed. Revisi, h. 101.
8 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syari’ah 2016 , (Jakarta: OJK, 2020), h. 27.
Berdasarkan  data  diatas  penulis  melihat  kurangnya  minat  bank  syariah ataupun masyarakat terhadap pembiayaan Mudhârabah .
B. Landasan Teori
Mudhârabah berasal dari kata dharb , berarti memukul atau berjalan. 9 Ulama hizaz    mengartikan Mudhârabah dengan muqaradhah sedangkan  ulama  irak menggunakan  kata Mudhârabah . 10 Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini  lebih tepatnya  adalah  proses  seorang  memukulkan  kakinya  dalam  menjalankan  usaha. Hendi Suhendi mengatakan bahwa Mudhârabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak. 11
Sementara  Karim  menjelaskan  akad Mudhârabah adalah  persetujuan kerjasama  antara  harta  dari  salah  satu  pihak  dengan  kerja  dari  salah  satu pihak. 12 Karim juga menjelaskan Mudhârabah adalah bentuk kerjasama antara pihak pemilik  modal  ( shahib  al-maal )  yang  mempercayakan  sejumlah  modal  kepada pengelola  ( mudhârib )  dengan  perjanjian  pembagian  keuntungan.  Dari  pengertian tersebut dapat di artikan bahwa Mudhârabah adalah suatu bentuk kerja sama yang dijalankan  oleh  dua  pihak  yang  mana  satu  pihak  sebagai  pemilik  modal  (100%) sedang satu pihak bertindak sebagai pelaksana usaha. 13
Azfalurrahman  menyebut Mudhârabah sebagai  bentuk  kemitraan  terbatas dan  mengartikannya  sebagai  suatu  kontrak  kemitraan  ( partnership )  yang berlandaskan  pada  prinsip  pembagian  hasil  dengan  cara  seseorang  memberikan modalnya  kepada  orang  lain  untuk  melakukan  bisnis  dan  kedua  belah  pihak membagi  keuntungan  atau  memikul  beban  kerugian  berdasarkan  isi  perjanjian bersama. 14 Dengan  kata  lain, Mudhârabah merupakan  kemitraan  antara  pemilik modal  dan  pengelola  modal  yang  memiliki  kemampuan  usaha  dan  mengelola dengan pembagian keuntungan ditetapkan sesuai dengan persentase yang mereka sepakati,  sedangkan  seluruh  kerugian  ditanggung  oleh  pemilik  modal.  Pengelola
9 Muhamamd  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik (JakartaL  Gema  Insani  Press, 2002), h. 95.
10 Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih , Fikih Ekonomi Islam ,(Jakarta: Darul Haq, 2013), cet. Ke-4, h. 168.
11 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet-8, h. 135.
12 Adiwarman  Karim, Bank  Islam  analisis  Fiqh  dan  Keuangan (Jakarta:  Raja  grafindo  Persada, 2004), h. 205.
13 Ibid., hal. 103. 14 Neneng Nurhasanah , Mudharabah…., h. 69.
modal  tidak  dikenakan  beban  atas  kerugian  karena  kerugian  karena  kerugiannya adalah kehilangan keuntungan atas jasa yang telah dia lakukan berupa upah yang seharusnya ia terima. 15
Aplikasi prinsip Mudhârabah di bagi menjadi dua yaitu
MudhârabahMutlaqah dan MudhârabahMuqayyadah .Menurut Antonio MudhârabahMuthlaqah adalah  bentuk  kerjasama  antara shahibul  maal dan mudhârib yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedang MudhârabahMuqayyadah adalah kerja sama yang mana si Mudhârib dibatasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. 16
Dalam Mudhârabah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian-pemilik dana  dan  pengelola  dana-  akan  menentukan  kapasitas  baik  sebagai  nasabah maupun  sebagai  pemilik.  Di  dalam  akad  yang  tercantum  kata  penawaran  dan penerimaan merupakan pernyataan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang  mengadakan  kontrak  dengan  ketentuan  di  dalam  perjanjian  tersebut  harus dinyatakan  secara  tersurat  maupun  tersirat  mengenai  tujuan  kontrak,  penawaran dan penerimaan harus disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dalam kontrak. 17
Pada bank syariah prinsip Mudhârabah diterapkan pada produk pembiayaan dan  pendanaan.  Dalam  produk  pendanaan,  nasabah  akan  mendapatkan  bagi  hasil dari pendapatan bank. Sementara bagi hasil dari pembiayaan menjadi keuntungan bank sesuai dengan kerjasama yang telah disepakati di awal akad.
Aplikasi  akad Mudhârabah yang  ada  di  perbankan  syari’ah  berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Secara umum  keputusan  fatwa  DSN-MUI  tentang  pembiayaan Mudhârabah dapat dibedakan  menjadi  tiga:  pertama,  ketentuan  mengenai  pembiayaan;  kedua, ketentuan mengenai rukun dan syarat pembiayaan; dan ketiga, ketentuan mengenai hukum pembiayaan.
Muhammad  menjelaskan  pada  posisi  penghimpunan  dana Mudhârabah diterapkan pada :
a. Tabungan  berjangka,  yaitu  tabungan  yang  dimaksudkan  untuk  tujuan  khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
15 Ibid
16 Muhamamd Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah….., h. 97.
17 Wiroso, Produk Perbankan Syari’ah , Jakarta: LPFE, 2009), h. 331.
b. Deposito  spesial  ( special  investment ),  dimana  dana  yang  dititipkan  nasabah khusus untuk bisnis tertentu. 18
Adapun pada sisi pembiayaan, Mudhârabah diterapkan untuk :
a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
b. Investasi  khusus,  disebut  juga MudhârabahMuqayyadah ,  dimana  sumber  dana khusus  dengan  penyaluran  yang  khusus  dengan  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan oleh shahibul mal .
Ketentuan mengenai hukum pembiayaan dalam Mudhârabah adalah: 19
1. Mudhârabah boleh dibatasi pada periode tertentu;
2. Kontrak  tidak  boleh  dikaitkan  dengan  sebuah  kejadian  di  masa  depan  yang belum tentu terjadi.
3. Tidak  ada  ganti  rugi  dalam Mudhârabah ,  karena  akad  ini  bersifat  amanah, kecuali akibat dari kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan; dan
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Tujuan  akad Mudhârabah digunakan  oleh  bank  untuk  memfasilitasi pemenuhan  kebutuhan  permodalan  bagi  nasabah  yang  memiliki  keahlian  dan keterampilan  guna  menjalankan  usaha  atau  proyek  dengan  cara  melakukan investasi bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. 20
Secara  teknis,  dalam  akad  perjanjian  harus  disebutkan  dengan  jelas,  baik secara  tersirat  maupun  tersurat  mengenai  tujuan  dari  kontrak.Modal  hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama.Modal harus berupa uang tunai, jelas jenis mata uangnya, dan jelas jumlahnya.Modal diserahkan kepada mudhârib seluruhnya  (100%).Jika  modal  diserahkan  secara  bertahap, tahapannya harus jelas dan disepakati bersama.Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya  studi  kelayakan  ( feasibility  study )  atau  sejenisnya  tidak  termasuk  dalam bagian  modal.Pembayaran  biaya-biaya  tersebut  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 21
18 Muhammad Ridwan, Kontruksi Bank Syariah Indonesia (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), h. 97.
19 Jaih  Mubarok, Perkembangan  Fatwa  Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia (Bandung:  Pustaka  Bani Quraisy, 2004), h. 75.
20 Herry  Sutanto  dan  Khaerul  Umam, Manajemen  Pemasaran  Bank  Syari’ah (Bandung:  Pustaka Setia, 2013), h. 213.
21 Ibid., h. 214
Keuntungan  yang  diperoleh  merupakan  hasil  dari  pengelolaan  dana pembiayaan Mudhârabah yang  diberikan.  Besar  keuntungan  dinyatakan  dalam bentuk nisbah yang disepakati. Mudhârib harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Bank tidak akan  menerima  pembagian  keuntungan,  bila  terjadi  kegagalan  atau  wanprestasi yang  terjadi  bukan  karena  kelalaian mudhârib .  Bila  terjadi  kegagalan  usaha  yang mengakibatkan  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kelalaian mudhârib ,  kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudhârib (menjadi piutang bank). 22
Jangka  waktu Mudhârabah akan  diatur  dalam  ketentuan  tersendiri. Pekerja/usaha  bank  berhak  melakukan  pengawasan,  tetapi  tidak  berhak mencampuri  pekerjaan/usaha mudhârib .  Bank  sebagai  penyedia  dana  tidak  boleh membatasi  usaha/tindakan mudhârib dalam  menjalankan  usahanya,  kecuali sebatas  perjanjian  (usaha  yang  telah  ditetapkan),  atau  yang  menyimpang  dari aturan syari’ah. 23

## C. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena mempunyai tiga alasan yaitu: pertama,  lebih  mudah  mengadakan  penyesuaian  dengan  kenyataaan  yang berdimensi  ganda.  Kedua,  lebih  mudah  menyajikan  secara  langsung  hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian.Ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.
2. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  BRI  Syari’ah  Kuamang  Kuning,  sedangkan objek  yang  menjadi  sasaran  penelitian  adalah  problematika  penerapan pembiayaan  dengan  dengan  menggunakan  akad mudhârabah di  BRI  Syariah Kuamang Kuning.
3. Teknik Pengumpulan Data
Ada  tiga  teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  wawancara,  dan kepustakaan.

## 4. Teknik Analisis Data
Proses  analisis  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  dengan  langkah- langkah: Reduksi data, Display data, Verifikasi dan Triangulasi.

## D. Pembahasan
Untuk  mengawali  pembahasan      ini      akan      menganalisa      problem mudhârabah dalam    perbankan    syari'ah  dalam  hal  ini  mengenai  pembiayaan  dapat  dianalisis dari dua sisi yakni  dari  sisi  teoritis  dan  praktisnya. Kedua pembahasan  tersebut berpijak  pada  aspek    ektenal  bank  dan internal  bank. Aspek ekstenal bank ini meliputi;  hakekat  definisi  dari mudhârabah ,  institusionalisasi mudhârabah dan problem kejujuran.Sedangkan aspek internal bank meliputi; mekanisme penentuan bagihasil,  pengaturan  usaha,  permasalahan.garansi  dan  penetapan  jangka  waktu kontrak.
1. Aspek Eksternal

## a. Hakikat Akad Mudhârabah
Istilah mudhârabah sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi SAW, tetapi  sebelum  Nabi  lahir  pun  sudah  ada.  Menurut  Abraham  L.Udovitch, istilah  itu  muncul  sebagai  kerjasama  bangsa  semennanjung  Arab  yang berkembang  dalam  konteks  perdagangan  para  kafilah  Arab  sebelum  Islam. Istilah  itu  berkembang  luas  ketika  dalam  sejarah  bangsa  ini  berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk dalam wilayah  Timur  Dekat,  Afrika  Utara  dan  sampai  pada  Eropa Selatan. 24 Keluasan  wilayah  bagi  perkembangan  istilah mudhârabah ini membuat  setiap  bangsa  menyebutkan  dengan  yang  berbeda.Masyarakat Iraq,  misalnya,  menyebutnya  dengan mudhârabah atau  kadang-kadang muamalah,  masayarakat  Hijaz,  meliputi  Madinah,  Mekah  dan  kota-kota  di sekelilingnya  menyebutnya  dengan  qiradh  atau  muqaradhah. 25 Sedangkan masyarakat Eropa menyebutnya dengan commenda . 26
Mengamati  bahwa mudhârabah ( muâmalah , qiradh , muqâradhah atau commenda )  tidak  ditemukan  asal  usulnya  dan  telah  dipraktekkan  secara turun-temurun  dengan  ketidak  jelasan  titik  awal  historisnya,  ini  berarti
24 Abaraham  L.Udovitch, Partnership  abd  Profit  in  Medival  Islam (New  Jersey:  Princeton University Press, 1970), h.172
25 Al-Kasanai, Bada'i' al-Shana'i’ fi Tartibi al-Syara'i' (Beirut: Dar el-Kutub, t.th), h. 121
26 Ibid , h. 174-175
membuka  peluang  besar  untuk  memberikan  istilah  baru  bagi  wialayah manapun yang mengguanakan sistem ini.Dengan demikian sistem kerjasama model mudhârabah ini perlu dianalisa lewat pengertian yang digunakannya. Para  Fuqaha  dan  sebagian  para  sejarawan  muslim  secara  umum mendefinisikan mudhârabah sebagai  kerjasama  antar  dua  pihak  di  mana pihak  pertama  memberikan  fasilitas  modal  dam  pihak  kedua  memberikan tenaga  atau  kerja.  Perhitungan  labanya  akan  dibagi  dua  perhitungan kerugiannya  ditanggung  sepenuhnya  oleh  pemilik  modal.  Dari  definisi  ini kiranya dapat disimpulkan bahwa kerjasama model mudhârabah ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat yang mempunyai keinginan untuk bekerjasama  antar  anggotanya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup ekonominya.

## b. Institusionalisasi Mudhârabah
Definisi  umum mudhârabah secara  fiqh  disebutkan  sebagai  kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha  yang  mana  modal  berasal  dari  pihak  pertama  dan  kerja  dari  pihak kedua,  mereka  bersatu  dalam  keuntungan  dengan  pembagian  berdasarkan prosentase.Jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak  mempunyai  kelebihan  atau  kekurangan  maka  tidak  ada  bagi  pemilik modal  selain  modal  pokok  tersebut,  begitu  pula  dengan  pengusaha  tidak mendapatkan  apa-apa.Dan  jika  proyek  rugi  yang  mengakibatkan  hilangnya modal  pokok  maka  kerugian  itu  sedikit  ataupun  banyak  ditanggung  oleh pemilik  modal.Tidak  diperkenankan  kerugian  itu  ditanggung  oleh pengusahanya  dan  menjadikannya  sebagai  jaminan  bagi  modalnya  kecuali proyek  itu  didasarkan  pada  bentuk  pinjaman  dari  pemilik  modal  kepada pengusaha. Jika demikian keuntungan pemilik modal tidak akan berkah. 27
Berdasarkan  definisi  tersebut  terdapat  dua  pihak  dalam  kontrak mudhârabah ,  yaitu  pihak  shahib  al-maal  dan mudhârib .  Shahib  al-maal adalah  orang  yang  mempunyai  surplus  dana  yang  menyediakan  dana tersebut  untuk  kepentingan  usaha.  Sementara mudhârib adalah  pengelaola
27 Muhammad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah ( Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003), h. 149
usaha  yang  membutuhkan  dana  dari  shahib al - maal .  Keduanya  saiing memahami, artinya shahib al-maal mengenali mudhârib dan memahami jenis usaha  yang  akan  dilakukannya,  begitu  pula mudhârib mengerti  akan kemurahan hati shahib al-maal. Keduanya terlibat langsung dalam "kontrak "kerjasama  yang  saling  membutuhkan  tersebut  dan  dilakukannya  sendiri secara sadar dan dapat memperkirakan hasil usahanya.
Sementara  makna mudhârabah dalam  sistem  perekonomian  modern, khususnya  perbankan,  menjadi  berkembang.  Pihak  yang  terlibat  dalam kerjasama  ini  menjadi  tiga;  Pertama  pihak  yang  menyimpan  dana (depositor), Kedua pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (debitur) dan  Ketiga  pihak  yang  mempertemukan  antara  keduanya  (bank) 28 Pihak yang pertama, depositor, inilah seharusnya menjadi shahib al-maal sebab dia yang  memiliki  dana  yang  secara  sadar  akan  digunakan  untuk  kepentingan usaha.  Sedangkan  pihak  kedua  (debitur)  adalah mudhârib nya  depositor, karena  dia  yang  menggunakan  dana  depositir  untuk  digunakan  sebagai modal  usaha.  Adapun  pihak  ketiga,  bank,  adalah  pihak  yang  menjebantani keinginan  keduanya  (pihak  pertama  dan  pihak  kedua).Jadi  fungsi  bank  ini menerima  dan  menyimpan  dan  shahib  al-maal  serta  menyerahkan  kepada mudhârib yang  membutuhkan  modal.  Dengan  kata  lain  jika  shahib  al-maal ingin  mendayagunakan  dananya  harus  melewati  bank,  begitu  juga  ketika mudhârib menghendaki dana untuk usahanya. Dalam kajian fiqh, perantara ini ( samsarah ) tidak dikenal dalam konteks kerjasama mudhârabah .
Namun dalam teori-teori ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para intelektual  dan  praktisi  perbankan  syari'ah  menyatakan  bahwa  dari  ketiga pihak yang  disebutkan  di  atas  (depositor,  debitur,  dan  bank) dalam  sistem perbankan  syari'ah  memposisikan  pihak  bank  sebagai  pihak  yang mempunyai  standar  ganda.Artinya,  kerjasama mudhârabah dalam  sistem berbankan  syari'ah  menempatkan  bank  sebagai  mudharaaib  sekaligus sebagai  shahib  al-maal.Sebagai mudhârib ,  bank  mengelola  dan  yang dititipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara shohib al-maal, bank  memberikan  dana  para  depositor  kepada  debitur  untuk  dikelola kepada sebuah usaha.
28 Ibid ., h. 29.
Posisi  bank  yang  berstandar  ganda  tersebut  tentu  sedikit  banyak membuat  rancu  pengertian mudhârabah yang  dikembangkan  ulama fiqh.Sebab  antara  shohib  al-maal  sebagai  pemilik  modal  sesungguhnya  dan mudhârib (entreneur)  yang  benar-benar  mengerahkan  tenaga  dan keterampilan  untuk  sebuah usaha  yang  riil  tidak bertemu secara  langsung, tetapi  harus  melewati  bank.Sementara  bank  sebagi  lembaga  usaha  yang bergerak  di  bidang  keuangan  yang  kegiatan  operasionalnya  harus didasarkan pada tingkat efisiensi, produktifitas dan profitabilitas yang layak mempunyai  beberapa  ketentuan-ketentuan  khusus  yang  mengatur  lalu lintas  keuangan  yang  dilakukan  oleh  shohib  al-maal  dan mudhârib . 29 Ketentuan  tersebut  tentu  saja  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  proses intermediary  berjalan  tanpa  hambatan  dan  dapat  memberikan  keuntungan khususnya bagi shahib al-maal dan bank itu sendiri.
Oleh  karena  itu  penerapan mudhârabah pada  sistem  perbankan modern  menjadi  sangat  rigit  dan  formal.  Keadaan  ini  tentu  harus  disadari karena mudhârabah yang  sesungguhnya  merupakan  sistem  kerjasama masyarakat  yang  hidup  jauh  sebelum  munculnya  Islam  dan  mengalami kejayaan  pada  masyarakat  yang  hidup  pada  abad  pertengahan  di  masa tingkat  kesederhanaan  sarana  dan  prasarana  dilakukan  dengan  sistem kepercayaan  (nonformal), 30 sekarang  dipaksa  untuk  beradaptasi  dengan iklim  perekonomian  modern.  Oleh  karena  itu  aplikasinya  dalam aktifitasaktifitas keuangan modern dalam masyarakat industri dan kompleks tersebut tidak dapat memberikan validitas bagi pemberlakuannya. 31
Pemberlakuan mudhârabah dan beberapa teori ekonomi lainnya yang termuat  dalam  literatur  fiqh,  dalam  sistem  perekonomian  modern  sebagai fenomena  munculnya  gerakan  formalisas  dan  kontrainnisasi  dalam  usaha membangkitkan  kembali  teori-teori  tersebut  tanpa  menyadari  perubahan waktu  dan  tempat  yang  seharusnya  diikuti.Namun  demikian  betapapun mudhârabah sekarang  ini  dipraktekkan  secara  kurang  tepat  tidak  berarti
29 Faisal Arif, Strategi dan Operasional Bank (Bandung: Eresco, 1996), h. 6.
30 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syari'ah  di  Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 16
31 Sutan  Remy  Sjahdaini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  Dalam  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia (Jakarta: Imtaka Utama Grafiti, 2005), h.19
mudhârabah tidak  dapat  masuk  dalam  lingkungan  bisnis  modern. Memposisikan mudhârabah dalam  sistem  perekonomian  modern  berpijak pada teori-teori fiqh dan landasan filosofinya secara konsisten dan mandiri, tidak mengikuti yang lain agar lerhindar dari kesar penjiplakan sistem yang merubah kemasan tanpa mengganti ini.
Dalam hal ini mudhârabah bisa dibangun melalui lembaga Baitul maal yang  mempunyai  rujukan  historis  yang  jelas  dan  menjadi  lembaga pemerintah  yang  mengurusi  masalah sosial  dan  perekonomian  masyarakat Islam saat itu.Aplikasi dalam iklim modern ini tentu tidak hanya mengurusi masalah  zakat,  infaq  dan  shadaqah  tetapi  juga  disesuaikan  dengan kondisinya.Baitul  Maal  mengkondisikan  dirinya  menjadi  sebuah  lembaga biro  jasa  yang  menjembatani  transaksi-transaksi  perekonomian  yang dilakukan oleh masyarakat.Dalam perannya sebagai biro perantara ini fungsi utama Baitul Maal hanya mempertemukan para pemilik modal atau barang dengan mudhârib dalam  transaksi mudhârabah dan  transaksi-transaksi Iainnya.Sebagai perantara Baitul Maal tidak terlibat secara teknis atas segala ketentuan yang harus disepakati oleh kedua pihak tersebut.
c. Problem Kejujuran ( al - shidq atau al-Amin)
Dalam syari'at Islam terkandung norma-norma yang harus ditaati oleh manusia  sebagai  penerima  taklif.Norma-norma  tersebut  menjadi  undang- undang  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam  rangka  menciptakan kehidupan  yang  tenang  dan  tenteram.  Satu  norma  universal  yang  sangat penting dalam kaitannya dengan interaksi sosial adalah al-shidq. Kejujuran atau al-amin, orang yang dapat dipercaya.
Dalam  fiqh  muamalat  kata al-amin lebih  banyak  digunakan  dari  pada al-shidq .Karena kata tersebut dikaitkan dengan kata al-amanah , suatu titipan yang  harus  dijaga mu'taman atau amin ,  orang  dipercaya  untuk  menjaga amanah.  Dalam  penjelasannya  yang  lebih  detail,  amanah  merupakan pesan atau  titipan  dari  seseorang  yang  harus  dijaga  keselamatannya  oleh mu’taman ( amin )  tidak  untuk  diingkarinya,  dan  jika mu'taman ( amin ) mengingkarinya  maka  ia  harus  mengganti  terhadap  setiap  kerugian  atau kerusakan yang terjadi.
Di samping kata ini terdapat kata al-wakil yang menjadi kata kunci bagi mudhârib dalam  menjalankan  usahanya. Al-wakil adalah  orang  yang dipercaya  oleh orang  lain  sebagai  agen  darinya  dalam  melaksanakan  tugas atau  kegiatan.  Dalam  wacana  fiqh  muamalat  istilah  wakil  berkaitan  erat dengan  pembahasan  masalah wakalah ,  kerjasama  mencari  keuntungan antara  dua  pihak  yang  menjadikan  satu  pihak  sebagai  muwakil  yang mengurus  atau  menjadikan  mandat  sebuah  usaha  dan  pihak  lain  sebagai wakil.  Utusan  yang  dipercaya  untuk  mengemban  tugas  usaha muwakkil . 32 Oleh  karena  itu  apapun  yang  terjadi  dalam  kerjasama  wakalah ini  menjadi  tanggung  jawab muwakkil ,  sementara  wakil  tidak  mempunyai kewenangan apapun karena dia diupah secara tetap oleh muwakkil .
Dalam teori yang dikembangkan para pemikir dan praktisi perbankan syari'ah  kedua  kata  ini,  amin  dan  wakil  (sistem  amanah  dan wakalah ) dijadikan  sebagai  sebutan  bagi mudhârib dalam  kontrak mudhârabah .Kata amin  diinisialkan  kepada mudhârib dengan  maksud  agar mudhârib benar- benar  menjaga  titipan  (modal)  yang  diberikan  shahib  al-maal  kepadanya dijaga  dan  dirawat  secara  hati-hati  serta  dipergunakan  sebagaimana mestinya  agar  tidak  menimbulkan  kerusakan  atau  kerugian.Namun perbedaan makna amin dalam amanah dan amin dalam mudhârabah sebagai inisial dari mudhârib terdapat dalam penggantian kerugian.Dalam maknanya yang  sebenarnya,  kerugian  harus  ditanggung  oleh  amin,  sedangkan  dalam mudhârabah kerugian  dipikul  oleh  shohib  al-maal  atau  orang  yang menitipkan barang.
Begitu  pula  dalam  wakil  penyiasatan  seperti  ini  muncul  ketika  dalam kerugian mudhârib tidak akan mendapatkan apa-apa sementara wakil tetap mendapatkan  laba  sebagai  remuneration  tetapnya.Namun  penyiasatan  itu muncul  pada  konteka  wakalahnya  atau  sistem  perwakilannya  di  mana shohib al-maal mempunyai kewenangan apapun dalam mengatur wakilnya. Sementara mudhârib sebagai  wakil  tidak  akan  berbuat  bebas  karena  dia hanyalah seorang agen, tangan kedua dari shahib al-maal.
32 Ibnu Abidin, Radd al-Muchtar ala al-Durr al-Mukhtar , (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1987, Juz IV, h.399.
Pemberian sebutan bagi mudhârib dalam kontrak mudhârabah dengan amin ataupun wakil dengan ambigu sebab kedua istilah tersebut mempunyai implikasi  teknis  yang  berbeda.Tentu  saja  tidak  bisa  dipersamakan  dengan mudhârib dalam kontrak mudhârabah .Kesan yang mudah di tangkap dalam kaitannya dengan penyebutan itu adalah adanya tindakan antisipatif shohib al-maal (bank  syari'ah)  sekaligus  penggiringan mudhârib dalam  sebuah ruang yang dirancang agar mudhârib tidak dapat berbuat apapun jika pada suatu saat terjadi kerugian dalam kontrak mudhârabah .
Masalah  amin  atau  wakil  seharusnya  ditempatkan  pada  proporsinya yang  tepat.Penyiasatan  kedua  istilah  tersebut  untuk  kepentingan pengukuhan  keberadaan  sistem mudhârabah dalam  perbankan  syari'ah merupakan  tindakan  yang  mengadangada.  Perlu  kiranya  dimunculkan pemahaman  yang  benar  akan  hakekat mudhârabah . Mudhârabah memang sebuah  kerjasama  yang  membutuhkan  kejujuran  total  dari  kedua  pihak terlebih  bagi mudhârib .  Kejujuran  yang  dimaksud  meliputi  hal-hal  yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usahanya. 33
2. Aspek Internal
a. Mekanisme Pembagian Bagi Hasil
Sebagai  ukuran  untuk  menentukan  dan  mengetahui  tingkat  kesiapan masyarakat  dalam  menggunakan mudhârabah dapat  digambarkan  dengan contoh sebagai berikut:
Seorang pekerja ingin meminjam uang kepada pemilik modal atau bank sebesar Rp. 7 juta untuk mendirikan usaha cuci sepeda motor, uang tersebut digunakan untuk keperluan, mesin penyedot air (sanyo) 4 juta, seperangkat peralatan cuci motor Rp.l juta, Tempat/kios Rp.1,5 juta dan sisanya Rp.500 untuk jual beli bensin eceran.
Dalam  menghadapi  keinginan mudhârib ,  biasanya  shohib  al-maal  ada dua  pilihan  dalam  menyepakati  model  transaksi;  melalui  profit  and  Loss Sharing  atau  Revenue  Sharing.  Profit  and  Loss  Sharing  diidentikan  dengan
33 Moedigdo  Sigit  Prakoso,  Permasalahan  Penerapan  Mudharabah  di  Bank  Syari'ah,  makalah disampaikan pada diskusi rutin Forum Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syari'ah Yogyakarta, h. 3.
mudhârabah sedangkan  Revenue  Sharing  merupakan  kebalikannya, membebankan keuntungan ataupun kerugian kepada mudhârib . 34
Dengan  menggunakan  sistem  PLS,  shohib  al-maal  akan  membiayai semua  kebutuhan  tersebut  dengan  mensepakati  pembagian  hasil  pada prosentase  tertentu  dan  merealisasikan  pembagiannya  pada  akhir  masa kontrak.  Pengangsuran  model  pinjaman  dilakukan  setiap  bulan  jika diasumsikan masa usaha (pinjaman) yang disepakati selama 6 bulan, maka perhitungan pengangsurannya Rp. 7 juta : 6 bulan = Rp. 1.167.000 / bulan. Jadi  angsuran  yang  harus  dibayar  oleh mudhârib tiap  bulannya  adalah  Rp.
1.167.000  ditambah  biaya  administrasi.  Kemudian  jika  diasumsikan kesepakatan  bagi  hasil  dengan  proporsi  60  %  untuk mudhârib dan  40  % untuk  bank  dan  laba  yang  diperoleh  pada  akhir  kontrak  Rp.  5  juta,  maka perhitungan keuntungan yang didapat oleh mudhârib adalah (60 : 100) x 5 juta = Rp. 3 juta. Sisa dari jumlah itu sebesar Rp. 2 juta menjadi keuntungan shahib  al-maal.Jadi  keuntungan  yang  diperoleh  bank  syari'ah  pada  masa  6 bulan adalah Rp. 3 juta ditambah biaya administrasi.
Sementara jika shahib al-maal menggunakan sistem Rrevenue Sharing, maka  ia  hanya  akan  menetapkan  angsuran  yang  sama  dengan  PLS  yaitu 1.167.000  /  bulan  ditambah  bunga  sebesar  24  %  pertahun  untuk  biaya administrasi dan operasional bank, sehingga jumlah angsuran tiap bulannya adalah  sebesar  Rp.  1.1450.000  /  bulan.  Kalau  dihitung  laba  bank  selama masa kontrak 1.450.000 x 6 = Rp.8.700.000 - 7.000.000 (uang pokok) = Rp. 1.700.000.
Dari  dua  mekanisme  transaksi  di  atas,  secara  umum  orang  akan berpikir dua kali jika ingin menggunakan sistem mudhârabah (PLS) dengan alasan sebagai berikut:
1. Biaya  administrasi  pada  sistem  PLS  sama  dengan  bunga,  karena bungapun  pada  prinsip  untuk  membiayai  kegiatan  administrasi  dan operasional shahib al-maal (Bank).
34 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah , (Yogyakarta: UII Press, 2005),  cet. IV, h. 153.
2. Pada akhir masa kontrak, sistem RS tidak lagi memungut biaya apapun, sementara  dalam  PLS  hasil  atau  keuntungan  yang  diperoleh mudhârib harus dibagi oleh dua pihak.
3. Sistem  PLS  tidak  praktis  karena  menuntut  adanya  kehati-hatian  dari mudhârib dan  dituntut  untuk  selalu  membuat  catatan  neraca  laba-rugi pada setiap bulannya. Seadangkan pada sistem RS sangat praktis, efektif dan efisien.
4. Jika  dilihat  dari  perolehan  keuntungan mudhârib ,  maka  yang  paling banyak  memberikan  keuntungan  adalah  sistem  RS  ( RevenueSharing ), sebab keuntungan sebanyak 5 juta tersebut akan menjadi milik mudhârib sepenuhnya. Sedangkan dalam PLS, mudhârib akan mendapatkan sedikit keuntungan  sebab  disamping  adanya  pemungutan  biaya  administrasi juga adanya pembagian hasil kerja mudhârib .
Bentuk sesuai dengan pola pemikiran masyarakat modern sekarang ini tentulah system RS ( Revenue Sharing ), sebab disamping praktis efektif dsan efesien  juga  kebebasan  individual  dalam berusaha  tidak menuntut  jaminan atas  kejujuran  yang  dikehendaki  oleh  bank.Apalagi  legitimasi mudhârabah sebagai  sistem  yang  syar'i  membuat  nasabah  ( mudhârib )  tidak  berani menjamin kejujurannya untuk hal-hal sepele yang kadang-kadang dilakukan secara  tidak  sadar.  Kecenderungan  atas  pilihan  ini  akan  semakin  kuat  jika pada tataran realistis praktek sistem PLS atau mudhârabah pada perbankan syari'ah tidak jauh berbeda dengan sistem RS (konvensional), sebagaimana yang terjadi pada praktik-praktik perbankan syari'ah sekarang ini.
b. Permasalahan Garansi (Jaminan)
Dasar  yang  menjadi  acuan  bagi  pembolehan  garansi,  biasanya  para pemikir  dan  praktisi  perbankan  syari'ah  merujuk  pada  surat  al-  Baqarah ayat 282 dan ayat 283. Mereka menafsirkan perintah pencatatan oleh para penulis  dan  pengadaan  para  saksi  sebagai  bentuk  lain  dari  garansi  dengan tujuan  menciptakan  kontrak  muamalah  tersebut  menjadi  serius  dan mempunyai implikasi hukum yang mengikat kedua pihak. Penetapan garansi dalam mudhârabah pun,  menurut  mereka  seperti  itu,  Namun  yang  kurang dapat dipahami adalah mempermasamakan antara kegiatan hutang pihutang dengan  kontrak mudhârabah (kerjasama  bagi  hasil).Dalam  kontrak  hutang
pihutang  para  ulama  fiqh  pun  sepakat  memperbolehkan  adanya  jaminan, tetapi dalam kontrak mudhârabah mereka sepakat meniadakannya.
Di  samping  itu  praktek  transaksi mudhârabah dalam  perbankan syari'ah  dengan  melalui  beberpa  prosedur  baik  administrasi  ataupun melalui  ketentuan  umum  dan  khusus  merupakan  jaminan  bagi  keseriusan mudhârabah dalam  menjalankan  usaha,  maka  dari  itu  tidak  perlu  lagi dipersyaratkan  adanya  jaminan.  Karena  hal  itu  akan  mengkondisikan jalannya kontrak mudhârabah menjadi tidak sehat.
Penerapan  jaminan  pada  perbankan  syari'ah  mutlak  tak  dapat dihindari.Berdirinya  bank  syari'ah  sebagai  lembaga  usaha  mengakibatkan tingginya tingkat kekhawatiran dari pada berdiri sebagai lembaga sosial. Di Indonesia,  misalnya,  besamya  nilai  jaminan  mengakibatkan  permasalahan tersendiri.  Bagi  pengusaha  pengusaha  kecil  apa  mungkin  mempunyai  uang jaminan  sebesar itu.  Jika  ia  mempunyai  uang  jaminan  sebesar  itu buat  apa mereka  meminjam  pada  bank.  Memang  jaminan  tidak  selalu  uang  tunai, tetapi barang yang harganya sebesar itu tentu merupakan harta yang paling penting dan berharga yang dimiliki pengusaha.
Oleh  karena  itu  mereka  tidak  mau  mempertaruhkannya.  Sebaliknya dengan  besarnya  uang  jaminan  akan  menjadi  hal  yang  biasa  bagi  para pengusaha kaya. Mereka dengan kelebihan hartanya akan mudah meminjam modal dari bank untuk pengembangan usahanya.
Keadaan  seperti  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  jaminan  di perbankan  syari'ah  semakin  membuka  akses  bagi  para  pengusaha  kaya untuk mengembangkan lebar-lebar sayap perusahaannya dan pada akhirnya muncul ketimpangan-ketimpangan sosio-ekonomi yang lebih tajam di da'am masyarakat.Implikasi  seperti  ini  tentu  sangat  berlawanan  dengan  misi sebenarnya yang diemban perbankan syari'ah.
Untuk  mengantisipasi  keadaan  seperti  ini,  perlu  kiranya dipertimbangkan  kembali  tentang  problem  garansi  ini.  Jika  perbankan syari'ah  ingin  menerapkan  sistem  perbankan  yang  islami  tentu  jaminan harus ditiadakan, namun jika jaminan terpaksa diberlakukan dengan alasan takut  terjadinya  ketidak-jujuran  atau  wanprestasi  dari  para  nasabahnya, maka  perlu  menetapkan  pemberlakuannya  melalui  kriteria  besar  kecilnya
modal  yang  dipinjam  atau  dapat  dipantau  atau  tidaknya  usaha  yang dilakukan  oleh mudhârib .  Oleh  karena  itu  observasi  sebagai  bahan pengklarifikasian  usaha  tersebut  perlu  dilakukan  sebelum  persetujuan kerjasama ditetapkan.
c. Penetapan Masa Kontrak
Mengamati  beberapa  perbedaan  pendapat  diantara  madzhab  fiqh dapat  disimpulkan  bahwa  kontrak mudhârabah pada  hakekatnya  tidak memerlukan  pembatasan  waktu.Namun  dalam  perbankan  syari'ah  sebagai lembaga usaha yang mengurusi peredaran uang simpanan yang dipinjamkan kepada mudhârib tentu  membutuhkan  kejelasan  lamanya  waktu  yang dibutuhkan mudhârib .  Kejelasan  tentang  hal  itu  menjadi  kebutuhan  bank dalam memproyeksi  keuntungan  yang  akan  didapatnya  dan  merencanakan program-program  lain  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  dana (keuntungan). Semakin jelas proyeksi laba semakin jelas pula proporsi bagi hasil antara bank dengan depositonya.
Mengingat bahwa kejelasan masalah waktu menjadi bagian yang urgen dalam  perbankan  syari'ah,  maka  untuk  kesekian  kalinya  teori  fiqh mudhârabah diadaptasikan  dengan  sistem  yang  ada.Penyelesaian  ini diaplikasikan dengan menyediakan pilihan-pilihan jangka waktu yang sudah ditetapkan  bank  sebelumnya  kepada mudhârib .Misalnya,  untuk  investasi jangka  pendek  disediakan  satu  bulan,  tiga  bulan,  enam  bulan,  satu  tahun, atau diatas satu tahun termasuk dalam investasi jangka panjang.Kesepakatan  masalah  jangka  waktu  investasi  ini  tidak dimusyawarahkan sebelumnya antara kedua pihak, tetapi mudhârib disuruh memilih  jangka  waktu  yang  sudah  ditentukan  oleh  bank.Pendek  kata pemilihan  jangka  waktu  yang  selain  ditawarkan  tidak  dapat  diterima  oleh bank.
Di  samping  penentuan  jangka  waktu  yang  ditetapkan  bank,  pada kenyataannya  perbankan  syari'ah  mensepakati  pilihan  jangka  waktu mudhârib tersebut berdasarkan kriteria khusus, tingkat kekhawatiran bank terhadap  karakter  dan  kredibilitas mudhârib .  Bagi  para  peminjam (pengusaha)  pemula  akan  mendapat  pilihan  jangka  waktu  yang  pendek
antara  satu  bulan  hingga  tiga  bulan,  karena  karakter  dan  kredibilitas mudhârib masih dalam status diragukan.
Sedangkan  bagian mudhârib yang  karakter  dan  kredibilitasnya  diakui diperbolehkan mengambil masa investasi antara enam sampai 12 bulan. Dan untuk mudhârib yang  statusnya  dijamin,  akan  mendapatkan  kelonggaran jangka  waktu  yang  lebih  panjang.  Dari  sini  sangat  sulit  bagi  perbankan syari'ah  untuk  menetapkan  teori  fiqh mudhârabah secara  murni.Jangka waktu yang pada awalnya diberikan kepada mudhârib secara bebas dengan alasan mudhârib dapat  merencanakan  dan  merancang  langkah-langkah usahanya secara tepat dan menghasiikan keuntungan yang optimal menjadi tidak berdaya dengan adanya batasan-batasan waktu.

## E. Kesimpulan
Problem  yang  dihadapi  oleh  Bank  BRI  Syari'ah  Kuamang  Kuning  dalam mengaplikasikan  akad mudhârabah adalah  dijumpainya  pergeseran-pergeseran seperti penentuan bagi hasil yang tidak bergantung pada kesulitan dan kebutuhan mudhârib tetapi  kredibilitas,  kecakapan  bargaining,  prospektifitas  usaha,  tingkat laba aktual, tingkat bunga serta pengambilan masa kontrak.Pengaturan usaha tidak mendudukkan mudhârib sebagai  pemilik  otoritas  penuh,  intervensi  bank membuatnya  terbatas  dalam  mengambil  langkah  dan  keputusan.Garansi merupakan pengikat atas pertaruhan usaha laba rugi mudhârib yang tidak mungkin terhindarkan.  Penyelesaian  akad mudhârabah dalam  sistem  perbankan  syari'ah ditentukan dalam akad yang dipersiapkan oleh bank syari'ah dengan klasula secara rinci  dan  detil  sehingga  bank  syari'ah  bisa  menghindar  dari  resiko  jika  terjadi wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak mudhârib (pelaksana  usaha)  atau  jika terjadi klaim dari shobil al-maal (investor).

## Daftar Pustaka
Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya , Bandung: Syamil Qur’an, 2012.
Abaraham  L.Udovitch, Partnership  abd  Profit  in  Medival  Islam ,  New  Jersey:  Princeton University Press, 1970.
Adiwarman  Karim ,  Bank  Islam  analisis  Fiqh  dan  Keuangan ,  Jakarta:  Raja  grafindo Persada, 2004.
Al-Kasanai, Bada'i' al-Shana'i’ fi Tartibi al-Syara'i' , Beirut: Dar el-Kutub, t.th.
Faisal Arif, Strategi dan Operasional Bank , Bandung: Eresco, 1996.
Gemala  Dewi ,  Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syari'ah  di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Herry  Sutanto  dan  Khaerul  Umam, Manajemen  Pemasaran  Bank  Syari’ah ,  Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Ibnu  Abidin, Radd al-Muchtar ala al-Durr al-Muchtar ,  Beirut:  Dar  Ihya  al-Turats,  1987. Muhammad, Sistem  dan  Prosedur  Operasional  Bank  Syariah ,  Yogyakarta:  UII Press, 2005.
Jaih  Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari’ah di Indonesia ,  Bandung:  Pustaka Bani Quraisy, 2004.
Kasmir, Manajemen Perbankan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Muhamamd  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,  Jakarta  Gema  Insani Press, 2002.
Muhammad Ridwan, Kontruksi Bank Syariah Indonesia , Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
Muhammad, Konstruksi  Mudharabah  Dalam  Bisnis  Syari'ah ,  Yogyakarta:  Pusat  Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003.
Neneng  Nurhasanah, Mudharabah  dalam  Teori  dan  Praktik ,  Bandung:  Refika  Aditama, 2015.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syari’ah 2016, Jakarta: OJK, 2020.
Shalah  ash-Shawi  dan  Abdullah  al-Muslih, Fikih  Ekonomi  Islam ,  Jakarta:  Darul  Haq, 2013.
Sutan  Remy  Sjahdaini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  Dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: Imtaka Utama Grafiti, 2005.
Wiroso, Produk Perbankan Syari’ah , Jakarta: LPFE, 2009.