## Abdimas Galuh
Peningkatan Mutu UMKM Melalui Pendampingan Self Declare Sertifikat Halal UMKM Binaan BMT Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur
Enhancing the Quality of MSMEs Through Assistance with Self Declare Halal Certificates for MSMEs Assisted by BMT Mandiri Ukhuwah Persada East Java
Afifah Nur Millatina, Sri Cahyaning Umi Salama *
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia *Email: scumisalama@umm.ac.id (Diterima 21-01-2024; Disetujui 15-03-2024)

## ABSTRAK
Proses digitalisasi sertifikasi halal ternyata cukup menyulitkan bagi pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan penggunaan komputer. Terlebih, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengisi keseluruhan formulir, pelaku usaha  mikro  dan  kecil  yang  tidak  memiliki pegawai  lebih  memilih membuka usaha atau  beroperasi seperti biasa dari pada harus menghabiskan waktu mempelajari rangkaian proses sertifikasi ( self declare ). Oleh karena  itu,  tim  penulis  sebagai  pendamping  halal  merasa  perlu  untuk  melakukan  pengabdian  masyarakat berupa pendampingan pengisian formulir (SJPH). Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil, pelaku usaha memahami pentingnya sertifikat halal, secara  sadar  dan  keinginan  sendiri  hadir  ke  acara  pendampingan  untuk  mendapatkan  pengetahuan  teknis pengurusan sertifikat halal serta melengkapi berkas-berkas untuk pengajuan sertifikasi halal. Pelaku usaha juga berkenan untuk melakukan perbaikan saat di masa pengajuan ditemukan ketidaksesuaian oleh komisi fatwa yang harus diperbaiki oleh pelaku usaha.
Kata kunci: UMKM, sertifikasi halal, self declare, baitul maal wa tamwil

## ABSTRACT
The  process  of  digitalizing  halal  certification  proves  to  be  challenging  for  business  individuals  lacking computer proficiency. Additionally, completing the comprehensive form is time-consuming, leading micro and small business owners without staff to prioritize regular operations rather than dedicating time to grasp the intricacies of certification processes (self-declaration). Recognizing this, the team of halal assistants, in their role, perceived a community service necessity to aid in the completion of forms (SJPH). Following the service, it can be affirmed that the efforts were successful as business individuals now comprehend the significance of halal  certificates.  They  willingly  participated  in  mentoring  sessions  to  acquire  technical  knowledge  for processing halal certificates and successfully submitted the necessary documents for certification applications. Furthermore, businesses expressed a readiness to address any discrepancies identified during the application review by the fatwa commission, demonstrating their commitment to making necessary corrections.
Keywords: MSMEs; halal certification; self declare; baitul maal wa tamwil

## PENDAHULUAN
Islam  dan  kehalalan  (halal)  merupakan dua  hal  yang tak terpisahkan. Dalam ajaran Islam, umatnya  diberi pengajaran untuk selalu mengonsumsi  hal-hal yang baik, termasuk dalam  aspek  makanan,  minuman,  pakaian,  tempat  tinggal,  dan  sumber  pendapatan,  yang semuanya  harus  memenuhi  kriteria  kehalalan  (El-Gohary,  2016).  Aspek  yang  paling mendasar adalah terkait dengan makanan dan minuman. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki perhatian besar terhadap hal ini. Berikutnya, konsumen muslim yang dikenal sebagai individu yang menjalankan ajaran agama dengan penuh  kesalehan  diperkirakan  akan menunjukkan  pola  konsumsi  yang  berbeda  dan  lebih
memilih produk serta layanan yang memenuhi standar kehalalan. Oleh karena itu, industri halal  di  sektor  pangan  dan  layanan  tidak  hanya  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan keagamaan,  melainkan  juga  menjadi  kekuatan  ekonomi  yang  signifikan,  baik  di  tingkat nasional maupun dalam persaingan pasar global (Nirwandar, 2015).
Ketika  membahas  persaingan  global,  tidak  dapat  diabaikan  bahwa  saat  ini  jumlah populasi  muslim  secara  global  diperkirakan  mencapai  1,6  hingga  1,8  miliar  orang, menyumbang  seperlima  dari  total  populasi  global.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan apabila  pasar  global  untuk  impor  makanan  halal  memiliki  nilai  sebesar  145  miliar  USD. Negara-negara  non-Muslim,  seperti  Brasil,  India,  Amerika  Serikat,  Cina,  dan  Australia, mendominasi  ekspor  makanan  bersertifikat  halal.  Dalam  konteks  eksportir  produk  halal, Brasil  menonjol  dengan  persentase ekspor  sebesar  10,7%,  diikuti  oleh  India  dengan  9%, Amerika  Serikat  dengan  4,9%,  dan  China  dengan  4,6%  (Reuters,  2015).  Sementara  itu, Turki, satu-satunya negara mayoritas muslim di antara sepuluh besar eksportir produk halal, juga turut berperan. Di sisi lain, Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar, lebih berfokus sebagai tujuan impor terbesar produk halal di dunia (Zailani et al., 2017).
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah ambisius dengan merilis Masterplan Ekonomi Halal 2019-2024, yang salah satu tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat  ekonomi  halal  dunia.  Pencapaian  target  tersebut  dipercepat  dengan  optimalisasi pelaksanaan  Undang-Undang  No.  33  tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  yang mengamanatkan  bahwa  setiap  produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di Indonesia  harus  memiliki  sertifikat  halal.  Lebih  lanjut,  Undang-Undang  Nomor 11  tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, secara khusus memberikan perhatian yang besar terhadap usaha mikro dan kecil (UMK).
Dalam  upaya  mempercepat  sertifikasi  halal  dan  pelaksanaan  teknis  sertifikasi  halal bagi UMK, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, yang diresmikan pada 14 September 2021(Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, 2021). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih kuat kepada UMK agar  dapat  memenuhi  persyaratan  sertifikasi  halal,  sesuai  dengan  visi  besar  Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global.
Regulasi terbaru ini mengatur bahwa sertifikasi halal harus melibatkan pendamping halal, yang kemudian akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengakuan halal yang diajukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan rekrutmen pendamping halal yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan (Imran Khan,
2016).  Tim  penulis  adalah  contoh  dari  pendamping  halal  yang  telah  menjalani  pelatihan dengan sertifikasi Pelatihan Pendamping Halal (PPH).

## Sumber: (Kemenag, 2023)
Gambar 1. Jumlah Penerbitan Sertifikat Halal Menurut Jenis Produk di Jawa Timur 2022
Jumlah  produk  yang  menerbitkan  sertifikat  halal  di  Jawa  Timur  pada  2022  tercatat didominasi oleh produk kosmetik dan obat. Sedangkan barang gunaan sebanyak 13%, dan disusul  oleh  produk  makanan  dan  minuman.  Perusahaan  kosmetik  dan  obat  menerbitkan sertifikasi  halal  karena  beberapa  alasan  penting  yang  terkait  dengan  nilai,  kepercayaan konsumen, dan pangsa pasar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perusahaan di sektor ini seringkali berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Pertama,  permintaan  konsumen.  Konsumen  yang  menerapkan  prinsip  halal  dalam gaya  hidup  mereka  cenderung  mencari  produk-produk  yang  memiliki  sertifikasi  halal (Nirwandar, 2015). Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang ini, perusahaan kosmetik dan obat ingin memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan standar halal (Mohsin et al., 2020).
Kedua,  kepercayaan  konsumen.  Sertifikasi  halal  memberikan  kepercayaan  kepada konsumen tentang kehalalan dan kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ini dapat  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  terhadap  merek  dan  produk,  membentuk hubungan yang lebih positif antara perusahaan dan konsumennya (Henderson, 2016).
Ketiga,  akses  ke  pasar  global.  Sertifikasi  halal  dapat  membuka  pintu  perusahaan kosmetik dan obat untuk masuk ke pasar global, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ini memberikan peluang ekspansi internasional dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global (Ab Talib et al., 2017).
Makanan &
Minuman 9% RPU & RPH 6% Kosmetik & Obat 59% Barang Gunaan 13% Jasa 4% Lainnya 9%
Keempat,  pemenuhan  prinsip  korporat.  Beberapa  perusahaan  memiliki  komitmen untuk  menjalankan  operasional  mereka  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  etika  dan keberlanjutan. Mendapatkan sertifikasi halal dapat dianggap sebagai langkah yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan(Izberk- bilgin & Nakata, 2016).
Regulasi terbaru juga memberikan opsi kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk melakukan pernyataan halal secara mandiri ( self-declare ) guna memperoleh sertifikat halal tanpa biaya (Ulfa, 2022). Mekanisme self-declare dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mempercepat implementasi sistem jaminan halal di Indonesia, karena memudahkan pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikasi. Proses mekanisme self-declare dimulai dengan pendaftaran akun pelaku usaha ke dalam sistem Sihalal BPJPH, selanjutnya mengisi serangkaian formulir Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (Arifin et al., 2023).
Proses  digitalisasi  ini  menjadi  tantangan  bagi  pelaku  usaha  yang  kurang  familiar dengan  penggunaan  komputer.  Terutama,  pengisian  keseluruhan  formulir  memerlukan waktu  yang  cukup  lama.  Pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  yang  tidak  memiliki  pegawai cenderung  lebih  memilih  untuk  tetap  membuka  dan  menjalankan  usaha  seperti  biasa, daripada  menghabiskan  waktu  untuk  mempelajari  serangkaian  proses  sertifikasi  yang kompleks. Oleh karena itu, tim pengabdi yang berperan sebagai pendamping halal merasa penting untuk memberikan bantuan dalam pengisian formulir (SJPH). Kolaborasi dilakukan dengan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  merupakan  binaan  dari  BMT Mandiri Ukhuwah Persada di Jawa Timur.

## BAHAN DAN METODE
Berdasarkan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  mitra,  tim  pelaksana  pengabdian kepada masyarakat menyajikan beberapa solusi. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, tim pelaksana menawarkan serangkaian workshop (pembinaan dan pendampingan) dengan pendekatan strategis dan bertahap. Workshop ini dirancang untuk memberikan materi yang disampaikan  secara  kronologis,  diikuti  dengan  sesi  tanya  jawab,  praktik  langsung,  dan pembahasan hasil praktik sebagai bentuk evaluasi dan umpan balik.
Dalam  kerangka  pengabdian  ini,  tim  pengabdi  memberikan  beberapa  solusi  yang diharapkan  dapat  disesuaikan  dengan  keahlian  anggota  tim.  Berikut  adalah  solusi  yang diusulkan:
Pertama, workshop .  Sebanyak  60%  pengusaha  UMKM  di  BMT  Muda  memiliki keterbatasan  pengetahuan  terkait  sertifikasi  halal.  Oleh  karena  itu, workshop diarahkan

## Abdimas Galuh
untuk  memberikan  pemahaman  kepada  mereka.  Materi workshop mencakup  konsep sertifikasi halal, manfaatnya, serta langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat. Workshop ini  dirancang  untuk  memberikan  pengetahuan  melalui  presentasi,  tanya  jawab,  praktik langsung, dan evaluasi hasil praktik.
Kedua, pendampingan. Pendampingan dilakukan dengan memastikan bahwa UMKM mengisi formulir sertifikasi halal dengan benar. Pendamping bertindak sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator dalam membantu UMKM mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi. Dalam pendampingan ini, UMKM ditempatkan sebagai subyek utama yang aktif,  dan  pendamping  memberikan  bantuan  sejajar  untuk  memastikan  proses  pengisian formulir dilakukan dengan benar.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan,  tim  pengabdian  dari  Universitas Muhammadiyah  Malang  bertujuan  untuk  memberikan  bantuan  kepada  mitra  melalui penyelenggaraan workshop terkait self declare halal dan pendampingan bagi anggota BMT Muda. Tim pengabdian menawarkan solusi melalui tiga kegiatan utama:
Pertama, Workshop halal self  declare .  Kegiatan workshop ini  akan  berfokus  pada penyebarluasan informasi dan pemahaman mengenai konsep self declare halal. Self declare halal  merupakan  pernyataan  status  kehalalan  produk  UMK  oleh  pelaku  usaha  yang bersangkutan.  Tujuannya  adalah  untuk  menarik  konsumen  dan  calon  konsumen  dengan cepat melalui aspek kehalalan produk. Materi dalam workshop akan mencakup pengertian self declare , manfaatnya, serta panduan pelaksanaannya.
Kedua,  Pendampingan  dilakukan  dengan  melibatkan  anggota  BMT  Muda  yang memiliki  UMKM.  Tim  pengabdian  akan  memberikan  bantuan  dalam  implementasi self declare halal pada usaha masing-masing. Pendampingan akan mencakup proses pengisian formulir  dan  persiapan  syarat-syarat  sertifikasi  halal.  Pendampingan  bertujuan  untuk membantu  UMKM  dalam  mengoptimalkan  proses self  declare dan  memastikan  kesiapan mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Ketiga, evaluasi. Kegiatan evaluasi akan dilakukan untuk menilai proses dan hasil dari implementasi self declare halal oleh UMKM. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan  dalam  pelaksanaan  tindakan,  sehingga  dapat  diambil  langkah perbaikan yang sesuai. Evaluasi akan membantu tim pengabdian dan UMKM untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas strategi self declare halal.
Dengan melibatkan UMKM dalam tiga tahap di atas, diharapkan bahwa mereka dapat meningkatkan  penjualan  dengan  memanfaatkan self  declare halal.  Kesuksesan  ini
diharapkan  dapat  berkontribusi  pada  peningkatan  pendapatan  dan  perkembangan  bisnis masing-masing UMKM, serta pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) di Jawa Timur memiliki  peran  krusial  sebagai  institusi  keuangan  syariah  yang  mendukung  kemajuan ekonomi  masyarakat.  Program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  diimplementasikan  di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (Muda) yang beralamat di Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung No.  49,  Kelurahan  Tanah  Kali  Kedinding,  Kecamatan  Kenjeran,  Kota  Surabaya.  BMT MUDA merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang telah beroperasi sejak tahun 2012 dengan nomor badan hukum No BH/P2T/10/09.01/01/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012, dan berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM.
Jumlah  anggota  BMT  Muda  pada  tahun  2022  lebih  dari  700  orang.  Mayoritas  dari mereka adalah pengusaha atau wirausaha, sementara sisanya terdiri dari petani, ibu rumah tangga, Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan kantoran, dan berbagai profesi lainnya.
Anggota BMT MUDA tersebar di hampir seluruh Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah Kota Malang. Terdapat kurang lebih 20 anggota bertempat di Kota Malang. Namun, untuk kegiatan pengabdian ini hanya dipilih yang berprofesi sebagai wirausaha.
Komitmen BMT Mandiri Ukhuwah Persada untuk meningkatkan mutu layanan dan produknya  terus  berlanjut.  Dalam  upayanya,  BMT  ini  melaksanakan  program pengembangan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  serta implementasi  prinsip-prinsip  keuangan  syariah.  BMT  Mandiri  Ukhuwah  Persada  tidak hanya  berfungsi  sebagai  lembaga  keuangan,  tetapi  juga  aktif  terlibat  dalam  kegiatan pengabdian  masyarakat.  Ini  mencakup  program  pendampingan  untuk  pengisian  formulir sertifikasi halal, pelatihan ekonomi syariah, dan berbagai kegiatan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  profil  dari  BMT  Mandiri  Ukhuwah  Persada,  maka  tim  pengabdi melakukan  kerja  sama  dalam  hal  pengabdian  kepada  masyarakat,  khususnya  dalam pendampingan  sertifikasi  halal  pada  anggota  BMT.  Pengabdian  ini  dilakukan  oleh  tim pengabdi  dibantu  oleh  beberapa  mahasiswa  dari  Program  Studi  Ekonomi  Syariah, Universitas  Muhammadiyah  Malang  (UMM)  yang  dilakukan  pada  Sabtu,  6  Januari  2024 secara  luring  bertempat  di  salah  satu  UMKM  binaan  BMT  MUDA  yang  berada  di  Kota Malang. Terdapat sebanyak 7 UMKM yang dilibatkan dalam pengabdian ini.

## Gambar 1. Peserta Pendampingan Berdasarkan Jenis Usaha
Secara  keseluruhan  kegiatan  berjalan  dengan  lancar  dengan  dihadiri  oleh  peserta UMKM  binaan  BMT  Mandiri  Ukhuwah  Persada.  Sebanyak  43%  adalah  peserta  yang memiliki  usaha minuman atau makanan cemilan, seperti ice cream , minuman rasa dalam kemasan,  dan  sebagainya.  Sebanyak  43%  lainnya  adalah  olahan  daging  seperti  rendang, krengsengan , dan sebagainya, dan sisanya sebanyak 14% merupakan peserta yang memiliki usaha  dengan kreteria  lainnya seperti  penjual kimchi  (makanan  korea),  saos racikan,  dan sebagainya.
Gambar 2. Produk Peserta Pengabdian dari UMKM Binaan BMT Mandiri Ukhuwah Persada
Sesuai dengan tahapan  pengabdian di dalam metode, maka langkah pertama adalah dengan memberikan workshop terkait sertifikasi halal self declare . Mendatangkan beberapa binaan BMT Mandiri Ukhuwah Persada yang ada di Kota Malang, tahapan pertama mampu
Minuman/ Makanan
Cemilan 43% Olahan Daging 43% Lain-Lain 14%
berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Peserta  yang  dipilih adalah  usaha  yang  memang  belum memiliki sertifikat halal di produknya, namun berkeinginan untuk mendaftarkan produknya.

## Gambar 3. Pelaksanaan Pendampingan dan Sosialisasi
Materi disampaikan oleh tim pengabdi yang dibantu oleh mahasiswa. Di sini, materi yang  diberikan  berkaitan  dengan  peraturan  pemerintah  tentang  sertifikat  halal,  prosedur pengajuan, dan pengisian OSS.
Gambar 4. Proses Pendaftaran Akun di OSS
Tahapan  kedua  yaitu  pendampingan.  Selama  proses  pengisian  di  OSS,  peserta didampingi  oleh  tim  pengabdi  yang  sebelumnya  memang  sudah  mendapatkan  sertifikasi sebagai pendamping halal self declare . Proses pendampingan dimulai dari pembuatan akun OSS.  Kemudian,  dilanjutkan  dengan  melengkapi  berkas-berkas  yang  perlu  dilampirkan untuk bisa melanjutkan ke proses  berikutnya. Kendala yang dihadapi  oleh peserta adalah informasi usaha yang masih belum tercatat dengan baik. Masih banyak peserta yang tidak tahu berapa jumlah modal yang digunakan. Selain itu, kendala lainnya adalah peserta yang
jenis usahanya adalah reseller atau menggunakan bahan curah yang dibeli di pasaran yang belum ada sertifikasi halal.
Bagi peserta yang memang memungkinkan untuk diproses lebih lanjut maka proses pengisian OSS diselesaikan dalam kurun waktu satu hingga dua hari. Berikut adalah contoh peserta yang sudah melakukan pengajuan melalui OSS.

## Gambar 5. Progres Pendaftaran Melalui OSS
Tahapan  ketiga  adalah  evaluasi.  Dari  hasil  pendampingan  dan  sosialisasi  yang dilakukan oleh tim pengabdi terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan.  Bagi tim pengabdi, perlu dilakukan briefing singkat kepada  mahasiswa yang mendampingi peserta agar bisa berjalan lebih lancar. Hal ini karena masih adanya keragu-raguan mahasiswa dalam mendampingi  peserta  pengabdian.  Selain  itu,  dari  sisi  peserta,  perlu  dipertimbangkan pengelompokan  jenis  usaha  yang  dijalankan  oleh  peserta  agar  mempermudah  pengisian OSS. Selain itu, peserta yang didatangkan harus yang benar-benar memahami supply chain perusahaan.
Gambar 6. Tim Pengabdi Bersama Anggota UMKM

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan  pengabdian  berjalan  dengan  lancar.  Peserta  pengabdian  mengikuti  proses  atau tahapan dari awal hingga akhir. Berdasarkan hasil evaluasi maka perlu adanya kesiapan yang matang dari tim pengabdi maupun peserta. Selain itu, perlunya pengetahuan dan pemahaman terkait supply chain di masing-masing perusahaan oleh peserta agar proses sertifikasi bisa lebih  lancar.  Diharapkan  di  pengabdian  selanjutnya  dapat  menggandeng  lebih  banyak UMKM  di  wilayah  lainnya  guna  mendukung  peraturan  pemerintah  yang  mengaharuskan adanya sertifikat halal bagi semua produk, termasuk makanan dan minuman.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  pengabdian  mengungkapkan  rasa  terima  kasih  kepada  DP2M  Universitas Muhammadiyah  Malang  yang  telah  menyediakan  dana  untuk  proyek  pengabdian  tahun 2023.  Serta,  apresiasi  juga  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  terlibat,  termasuk  tim BMT Mandiri Ukhuwah Persada yang turut serta dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ab  Talib,  M.  S.,  Ai  Chin,  T.,  &  Fischer,  J.  (2017).  Linking  Halal  food  certification and business  performance. British  Food  Journal , 119 (7),  BFJ-01-2017-0019. https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019
Arifin, H., Sultan, U., & Hasanuddin Banten, M. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang  Ekonomi Dan Akuntansi , 1 (5), 1173–1180. https://doi.org/10.54443/SINOMIKA.V1I5.592 El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? Tourism Management Perspectives , 19 , 124–130. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013
Henderson, J. C. (2016). Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore. Tourism Management Perspectives , 19 , 160–164.
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.006 Imran Khan, M. (2016). Understanding “Halal” and “Halal Certification & Accreditation
System”-A Brief Review . https://www.researchgate.net/publication/303459476 Izberk-bilgin, E., & Nakata, C. C. (2016). A new look at faith-based marketing : The global halal market. Business Horizons , 59 (3), 285–292.
https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.01.005
Kemenag.  (2023). Jumlah  Penerbitan  Sertifikat  Halal  Menurut  Jenis  Produk . https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal- menurut-jenis-produk
Sertifikasi  Halal  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil,  Pub.  L.  No.  20  (2021). https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=3651&t=Peraturan+Menteri+Agama+ Nomor+20+Tahun+2021+Tentan
Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2020). Halal tourism : Emerging opportunities.
Tourism Management Perspectives , 19 (2016), 137–143. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010
Nirwandar, S. (2015). Halal Lifestyle In Indonesia .
Ulfa,  M.  (2022).  Halal  Regulation:  Halal  Self-Declare  in  Halal  Certification. Journal  of Islamic Business Law , 6 (2), 343–354. https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS Zailani,  S.,  Iranmanesh,  M.,  Aziz,  A.  A.,  &  Kanapathy,  K.  (2017).  Halal  logistics opportunities  and  challenges. Journal  of  Islamic  Marketing , 8 (1),  127–139. https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2015-0028