Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya

## Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam

## Muh. Solihin, Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: Muhsolihinjalani29@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  mechanism  of  e-money  transactions  based  on Bank  Indonesia  Regulation  Number  20/06/Pbi/2018  starting  from  the  flow  of electronic money transactions, monitoring electronic money itself, to its use as a means  of  payment  in  trade transactions, linked to the perspective of  Islamic law with  the  aim  of  knowing  whether  the  existing  mechanisms  in  the  transaction process  using  e-money  are  in  line  with  Islamic  teachings,  both  in  terms  of contracts and transactions so that they do not provide understanding and answer problems  related  to  e-money  in  the  perspective  of  Islamic  law.  This  type  of research  is  library  research,  where  data  is  collected,  compiled,  clarified,  and examines  the  subject  matter,  then  describes  it  through  literature  or  references related to the title of this research. The results of this study indicate that the use of modern  technology  as  a  non-cash  payment  instrument  has  grown  rapidly accompanied by various innovations that lead to its use being more efficient, safe, fast  and  convenient,  currently  emerging  payment  innovations  using  electronic money  (E-money). with  Bank Indonesia  regulation  Number 20/06/PBI/2018 as a financial  institution  has  an  interest  in  ensuring  that  this  payment  instrument  is more  secure,  not  easily  damaged,  and  practically  carried  anywhere.  Electronic money  in  Islam  is  allowed  as  a  means  of  payment  in  accordance  with  sharia principles, the burden of facility services is in the form of real costs and must be delivered correctly to electronic money users according to sharia and applicable laws.
Keywords:  Bank  Indonesia  Regulations,  E-Money,  Islamic  Law,  Payment Instruments.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  mekanisme  transaksi  e-money berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/06/Pbi/2018  mulai  dari  alur transaksi  uang  elektronik,  pengawasan  uang  elektronik  itu  sendiri,  hingga digunakannya  sebagai  alat  pembayaran  dalam  transaksi  perdagangan,  dikaitkan perspektif hukum Islam dengan maksud mengetahui apakah mekanisme yang ada dalam proses transaksi menggunakan e-money sudah sejalan dengan ajaran Islam,
El-Iqtishady | Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
baik dari segi akad dan transaksinya sehingga tidak memberikan pemahaman dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan e-money dalam perspektif hukum Islam.    Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  library  research,  yaitu  data dikumpulkan,  menyusun,  mengklarifikasi,  serta  mengkaji  pokok  masalah, kemudian menguraikannya melalui literature atau referensi yang berkaitan dengan judul  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan teknologi  modern  sebagai  instrumen  pembayaran  non  tunai  telah  berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin  efisien,  aman,  cepat  dan  nyaman,  saat  ini  muncul  inovasi  pembayaran menggunakan  uang  elektronik  (E-money)  hal  ini  sejalan  dengan  peraturan  Bank Indonesia  Nomor20/06/PBI/2018  sebagai  lembaga  keuangan  mempunyai kepentingan  untuk  memastikan  alat  pembayaran  ini  lebih  aman,  tidak  mudah rusak,  dan  praktis  dibawa  kemana  saja.  Uang  elektronik  dalam  Islam diperbolehkan sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, beban layanan  fasilitas  berupa  biaya  riil  dan  harus  disampaikan  secara  benar  kepada pengguna uang elektronik menurut syariah dan undang-undang yang berlaku. Kata  Kunci  :  Alat  Pembayaran,  E-Money,  Hukum  Islam,  Peraturan  Bank Indonesia.

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini  perkembangan  sistem  pembayaran  yang berbasis  teknologi  telah  mengalami  perubahan  secara  signifikan  dalam  sistem pembayaran  dimana  dulunya  mengandalkan  uang  yang  berbentuk  fisik  beralih menuju  pembayaran  non  tunai.  Pesatnya  perkembangan  teknologi  mendorong bank  sebagai  pendukung  pembangunan  nasional  mengembangkan  layanannya baik terhadap konsumen maupun nasabahnya.
Seiring  dengan  perkembangannya  alat  pembayaran  di  Indonesia  telah mengalami perubahan yang sangat pesat seperti pembayaran non tunai, berkaitan dengan pembayaran yang menggunakan sistem elektronik atau non tunai tersebut maka  bank  Indonesia  sebagai  lembaga  keuangan  mempunyai  kepentingan  untuk memastikan  bahwa  sistem  pembayaran  tersebut  aman  dan  efisien  saat  akan digunakan  oleh  masyarakat  umum.  Transaksi  dengan  menggunakan  e-money dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu selain itu transaksi menggunakan  e-money  tidak  ada  hubungannya  dengan  rekening  nasabah  pada suatu  bank  maka  dari  itu  nasabah  pengguna  e-money  tidak  perlu  menggunakan konfirmasi PIN untuk menggunakan e-money tersebut. 1
1 Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 8.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
Pengertian e-money menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor
20/06/PBI/2018  uang elektronik  adalah instrument  pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut : 2
1. Diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang  yang  disetor  terlebih  dahulu  kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu  media server  atau chip dan;
3. Nilai  uang  elektronik  yang  dikelola  oleh  penerbit  bukan  merupakan simpanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  yang  mengatur mengenai Perbankan.
Hal inilah yang menimbulkan berbagai inovasi untuk menciptakan uang yang lebih  aman,  tidak  mudah  rusak  dan  mudah  digunakan  sebagai  alat  pembayaran. Salah satunya yaitu munculnya mode pembayaran non tunai. Dalam hukum islam, terkait  transaksi  non  tunai  diatur  dalam  QS.  al  Baqarah/2:  282  telah  dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman :
ىًّمَسُّم ٍلَجَا ىٰٰٓلِا ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِا ا ْٰٓوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
ُه ْوُبُتْكاَف
Terjemahnya :
Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 3
Mengenai  surah  al-Baqarah  ayat  282  berdasarkan  riwayat  dari  Rabi’  bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mencari saksi di kalangan orang banyak, untuk  meminta  persaksian  mereka,  tetapi  tidak  seorangpun  yang  bersedia.  Maka diturunkanlah ayat ini. Ibnu Abbas berkata: Turunnya ayat ini berkenaan dengan transaksi bai’ salam yang dilakukan oleh salah satu penduduk Madinah, kemudian ayat  ini  turun  menjelaskan  semua  hal  yang  berkenaan  dengan  hutang  piutang sekaligus.  Maka  dapat  kita  lihat  bahwa  ayat  ini  merupakan  ayat  terpanjang  di dalam al Qur’an. 4
Kata taddayantum, yang di atas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari  kata  dain.  Kata  ini  memiliki  banyak  arti,  tetapi  makna  setiap  kata  yang dihimpun  oleh  huruf-huruf  kata  dain  itu  (yakni  dal,  ya’,  dan  nun)  selalu menggambarkan  hubungan  antar  dua  pihak,  salah  satunya  berkedudukan  lebih tinggi daripada pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna utang, pembalasan,
2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 1 Pasal 1 Tentang Uang Elektronik.
3 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al- Qur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  CV.  Kathoda, 2005), h. 48.
4 Wahbah  Zuhaily, al-Tafsir,  al-Munir  fi  al-Qidah  wa  as- syari’ah  wa  al -Manhaj Jilid  3 (Damaskus: Darul Fikri, 1991), h. 645.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
ketaatan, dan agam. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni utang-piutang. 5
Adapun  uang  elektronik  dalam  Islam,  sama  halnya  dengan  uang  elektronik konvensional  yang  membedakannya  yaitu  uang  elektronik  syariah  sudah  pasti harus berbasis pada prinsip syariah. Perbedaan lain antara uang elektronik syariah dengan  konvensional  yaitu,  uang  elektronik  syariah  Salah  satunya  terdapat  di Bank  Syariah  Mandiri  yang  bernama  E-Money  BSM.  Uang  elektronik  dalam Islam sama halnya dengan Sharf . Sharf adalah jual beli mata uang, dimana dalam jual  beli  mata  uang  harus  dengan  nilai  yang  sama  tanpa  ada  kelebihan pembayaran. 6
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  tentang  uang  elektronik  dijelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat  beban  biaya  layanan  fasilitas  harus  berupa  biaya  rill,  (untuk  mendukung proses  kelancaran  penyelenggaraan  uang  elektronik)  dan  harus  disampaikan kepada pemegang kartu  secara benar (menurut syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku) dengan prinsip ta’widh (ganti rugi)/ijarah. 7
Penggunaan  teknologi  modern  sebagai  instrumen  pembayaran  non  tunai  telah berkembang  pesat  disertai  dengan  berbagai  inovasi  yang  mengarah  pada penggunaannya  yang  semakin  efisien,  aman,  cepat  dan  nyaman.  Dan  saat  ini muncul  inovasi  pembayaran  menggunakan  uang  elektronik  (E-money).  Uang elektronik  adalah  uang  yang  digunakan  dalam  transaksi  internet  dengan  cara elektronik  menggunakan  media  kartu  sebagai  alat  pembayarannya.  Sebenarnya penggunaan  uang  elektronik  sebagai  pembayaran  sudah  lama  dilakukan  melalui penggunaan  kartu  kredit  dan  kartu  debit,  namun  berbeda  dengan  dua  kartu tersebut, perbedaannya mendasar yaitu uang elektronik merupakan kartu prabayar yang  dapat  digunakan  secara  offline  tanpa  tersambung  dengan  issuer  serta pengguna  tidak  dibebankan  dengan  rekening,  sedangkan  kartu  kredit/debit merupakan  kartu  prabayar  dan  pascabayar  yang  digunakan  secara  online  serta dibebankan rekening.
Kelebihan  dari  penggunaan  uang  elektronik  (e-money)  dalam  pembayaran yaitu mudah dan praktis dibawa kemana saja, karena system pembayarannya lebih mudah  dalam,  tidak  direpotkan  dengan  menunggu  uang  kembalian.  Sebelum
5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur’an Jilid 1 , (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 733.
6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014). h. 265.
7 Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany, Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam (Lampung, Cv Iqro Penerbitan, 2018), h. 7.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
adanya  uang  elektronik  (e-money)  biasanya  jika  ingin  melakukan  pembayaran harus  mengantri  terlebih  dahulu,  dan  direpotkan  dengan  menunggu  uang kembalian.  Dengan  kelebihan-kelebihan  tersebut  pasti  ada  juga  terdapat kekurangan-kekurangan  yang  ada  yaitu  penggunaan  uang  elektronik  (e-money) yang menimbulkan perilaku boros, kartu uang elektronik mudah berpindah tangan sehingga  dapat  menyebabkan  penyalahgunaan  dari  orang-orang  yang  tidak bertanggung  jawab,  jika  kartu  rusak  maka  penggunanya  tidak  bisa  mengklain saldo yang terdapat didalamnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  penelitian  library research,  yaitu  data  dikumpulkan,  menyusun,  mengklarifikasi,  serta  mengkaji pokok masalah, kemudian menguraikannya melalui  literature atau  referensi  yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan normative syar’i  dan  pendekatan  yuridis  normative.  Sumber  primer  Al-Qur’an,  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  20/06/PBI/2018,  buku,  jurnal,  skripsi.,  sumber  sekunder artikel, koran dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  peneliti  menggunakan  penelitian  bersifat deskriptif  analisis,  yaitu  metode  yang  dilakukan  untuk  memecahkan  masalah dengan memilah, mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menguraikannya.  Sehingga  permasalahan  tersebut dapat dideskripsikan berdasarkan  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  sebagai  sebuah  gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

## PEMBAHASAN
A. Mekanisme  Transaksi  E-Money  Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia No. 20/06/PBI/2018
1) Mekanisme E-Money di Indonesia
Mekanisme  uang  elektronik  di  Indonesia  diatur  oleh  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang kemudian diperbarui kembali pada Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  secara  sederhana  dapat diilustrasikan secara sederhana sebagai berikut: 8
a) Pemegang  melakukan  pembelian  dan/atau  pengisian  ulang  uang elektronik  dengan  sejumlah  nilai  tertentu  dengan  menginstruksikan bank  untuk  melakukan  debit  rekeningnya  atas  pembelian  uang
8 Siti Hidayanti, dkk, Operasional E-Money (Jakarta: BI, 2006), h. 56
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
elektronik  tersebut.  Pemegang  dapat  juga  melakukan  pembelian  uang elektronik dengan uang tunai.
b) Atas dasar instruksi tersebut, bank kemudian melakukan debit rekening pemegang dan melakukan kredit rekening penampungan dana float dan bersamaan dengan itu bank memasukan nilai uang elektronik ke dalam media uang elektronik untuk diserahkan kepada pemegang.
c) Pemegang uang elektronik kemudian melakukan transaksi pembayaran atas  barang  dengan  pedagang  dengan  menggunakan  uang  elektronik miliknya. Atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari  media  uang  elektronik  milik  pemegang  ke  media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu.
d) Pedagang  kemudian  dalam  periode  yang  telah  ditentukan  melakukan penukaran  atas  nilai  uang  elektronik  yang  diperoleh  dari  pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai (cash).
e) Atas  penyetoran  tersebut  bank  kemudian  melakukan  verifikasi, kemudian  mengkredit  rekening  pedagang  dan  melakukan  debit rekening penampungan dana float.
Akan tetapi ada beberapa kekurangan pemakaian e-money di Indonesia: 9
a) Sinyal harus stabil jika ingin melakukan transaksi.
Karena  e-money  berbasis  internet,  maka  ketika  melakukan  sebuah transaksi  sinyal  ponsel  anda  harus  stabil.  Kegagalan  transaksi  terkadang menimbulkan masalah baru.
b) Belanja mengunakan e-money lebih boros. Kemudahan  melakukan  transaksi  mengunakan  handphone  ini memanjakan  para  pengguna  untuk  bisa  melakukan  transaksi  di  mana  pun dan  kapan  pun.  Jadi,  para  penguna  e-money  bisa  dengan  mudah mengeluarkan uang tanpa harus bertransaksi melalui ATM.
c) E-money kurang aman.
Dari  segi  keamanan  e-money  hadir  tanpa  dilengkapi  dengan  fitur keamanan.  Jadi  apabila  Anda  kehilangan  handphone,  maka  isi  saldo  tidak akan bisa dibekukan dan bisa dengan mudah digunakan orang lain.
d) Tidak semua minimarket bisa bertransaksi mengunakan e-money. Penggunaan  uang  elektronik  kadang-kadang  bisa  menyebalkan.  Saat membeli  barang  di  minimarket  misalnya,  proses  transaksi  dengan  uang elektronik  justru  lebih  lama  dibandingkan  membayar  tunai  sebab  belum semua minimarket siap dengan pembayaran elektronik.
9 Fahlemi  Faradela, “Kekurangan  Penggunaan  E - Money  Di  Indonesia”, Tirto.Id , https://tirto.id/kekurangan-penggunaan-e-money-di-indonesia-dhls (Diakses 19 Februari 2019).
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
2) Peran  Bank  Indonesia  Dalam  Pengawasan  E-Money  Dalam  Transaksi Pembayaran
Berbicara  mengenai  pengawasan  terhadap  transaksi  perdagangan  dengan menggunakan  uang  elektronik,  pada  Pasal  67  PBI  Tentang  Uang  Elektronik menyatakan bahwa: 10
a) Bank  Indonesia  melakukan  pengawasan  terhadap  Penyelenggara  yang meliputi:
1) pengawasan tidak langsung; dan
2) pengawasan langsung.
b) Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara wajib menyampaikan:
1) Laporan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  ditetapkan  Bank  Indonesia; dan
2) Dokumen,  data,  informasi,  keterangan,  dan/ataupenjelasan  sesuai dengan permintaan Bank Indonesia.
c) Dalam  pelaksanaanpengawasan  langsung  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (on-site visit) terhadap  Penyelenggara  baik  secara  berkala  maupun  setiap  waktu apabila diperlukan.
Pada Pasal 69 dinyatakan bahwa Penyelenggara dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib memberikan:
1) keterangan dan data yang diminta;
2) kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
3) hal lain yang diperlukan.
Bank  Indonesia  berwenang  melakukan  pemeriksaan  dan/atau  meminta laporan,  dokumen,  data,  informasi,  keterangan,  dan/ataupenjelasan terhadap  Penerbit  Uang  Elektronik  closed  loop.  Penyelenggara  wajib bertanggung  jawab  mengenai  keabsahan,  kebenaran,  kelengkapan,  dan ketepatan waktu  penyampaianatas setiap laporan, dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
Jika  hasil  dari  pengawasan  Bank  Indonesia  menyatakan  bahwa penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dengan benar dan  sesuai  peraturan  yang  berlaku  maka  akan  diberikan  tindakan.  Hal  ini tertuang pada Pasal 73 PBI Tentang Uang Elektronik yaitu sebagai berikut:
10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 67 Tentang Uang Elektronik
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
Dalam  hal  hasil  pengawasan  Bank  Indonesia  menunjukkan  bahwa Penyelenggara  tidak  dapat  menyelenggarakan  kegiatan  Uang  Elektronik secara memadai, Bank Indonesia dapat: 11
1) Meminta Penyelenggara untuk:
a) melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
b) membatasi penyelenggaraan Uang Elektronik; dan/atau
c) menghentikan  sementara  sebagian  atau  seluruh  kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik; dan/atau
2) Mencabut  izin  atau  persetujuan  yang  telah  diberikan  kepada Penyelenggara.
Ruang lingkup pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan BI tersebut salah satunya adalah pengawasan sistem pembayaran non-tunai baik yang dilakukan BI maupun pihak eksternal. Pengawasan terhadap penyelenggaraan  sistem  pembayaran  oleh  pihak  internal  BI,  adalah sebagaimana telah disinggung di atas yaitu terhadap kegiatan BI-RTGS, SKNBI  dan  BI-SSSS.  Sedangkan  pengawasan  terhadap  sistem pembayaran  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  eksternal  atau  industri dilakukan  terhadap  APMK,  Uang  Elektronik,  serta  kegiatan  transfer dana yang diselenggarakan pihak eksternal tersebut. 12
Scope  dari  pengawasan  tersebut  dilaksanakan  di  dua  departemen pengawasan  yang  ada  di  BI,  yaitu  pertama  adalah  Departemen Surveillance  sistem  keuangan  yang  mengawasi  sistem  pembayaran eksternal  dan  yang  kedua  adalah  Departemen  Kebijakan  dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKPSP) yang mengawasi penyelenggaraan  transfer  dana  non-bank  dan  sistem  pembayaran  yang dioperasikan oleh internal BI. 13
Pada  umumnya,  tahapan  pengawasan  dimulai  dari  kewajiban penyelenggara  sistem  pembayaran  untuk  menyampaikan  laporan penyelenggaraan sistem pembayaran ke pihak pengawas secara reguler baik  harian,  mingguan,  bulanan,  triwulan,  semester  maupun  tahunan. Kemudian  pengawas  akan  melakukan  assesment  terhadap  laporan tersebut,  apakah  sudah  benar  atau  belum.  Jika  pengawas  merasa penyelenggara  sistem  pembayaran  belum  dilakukan  dengan  cara  yang
11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 73 Tentang Uang Elektronik
12 Agus  Muzh affar,  “Efektifitas  Pengaturan  dan  Pengawasan  Sistem  Pembayaran  di Indonesia”, Skripsi (Depok: Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2017), h. 13.
13 Agus  Muzhaffar,  “Efektifitas  Pengaturan  dan  Pengawasan  Sistem  Pembayaran  di Indonesia”, Skripsi (Depok: Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2017), h. 13.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
sesuai  dengan  ketentuan,  maka  pihak  penyelenggara  dapat  diberi teguran,  jika  teguran  tidak  diindahkan  maka  akan  diberi  sanksi administratif,  jika  tidak  diindahkan  juga,  maka  dapat  ditetapkan penghentian  operasi  secara  sementara,  dan  jika  tetap  tidak  diindahkan maka  akan  dilakukan  pencabutan  izin.  Sanksisanksi  tersebut  dapat diberikan  oleh  pengawas.  Diharapkan  dengan  metode  tersebut, pengawas  dapat  memaksa  penyelenggara  sistem  pembayaran  untuk patuh  terhadap  aturan  yang  berlaku.  Sehingga  dapat  dikatakan kepatuhan inilah yang menjadi objek pengawasan. 14
Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup: 15
1) Kewenangan  untuk  memberikan  izin  dan  persetujuan  kepada penyedia  jasa  pembayaran  untuk  ikut  didalam  sistem pembayaran (Siapa saja yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut).
2) Pengawasan.
3) Menentukan  standar-standar  tertentu  pada  alat  pembayaran  dan menentukan  alat  pembayaran  apa  saja  yang  dapat  digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia.
4) Mengatur  dan  mengawasi  lembaga  apa  saja  yang  boleh menyelenggarakan  sistem  pembayaran  (baik  bank  dan  lembaga selain bank).
5) Kebijakan pengendalian resiko, efisiensi, tata kelola, dll.
6) Kewenangan  dalam  menjalankan  sistem  Bank  Indonesia-Real
Time  Gross  Settlement  atau  BI-RTGS.  BI-RTGS  sendiri digunakan  untuk  melakukan  transaksi  non-tunai  yang  bernilai besar. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2010, transaksi yang dilakukan BI-RTGS sendiri dapat mencapai setidaknya Rp
174,3 triliun.
7) Kewenangan  sebagai  penyelenggara  sistem  kliring  antar  bank untuk jenis-jenis alat pembayaran tertentu melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau SKNBI
3) Penggunaan  Uang  Elektronik  Sebagai  Alat  Pembayaran  Dalam  Transaksi Perdagangan
14 Agus  Muzhaffar,  “Efektifitas  Pengaturan  dan  Pengawasan  Sistem  Pembayaran  di Indonesia”, Skripsi , h. 14 15 Triana  Pratwi,  “Aspek  Hukum  Penggunaan  Uang  Elektronik  Dalam  Transaksi  Perdagangan (Menurut  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  20/6/pbi/2018  tentang  uang  elektronik)”, Skripsi (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), h. 67-68.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
Penggunaan  uang  elektronik  lebih  nyaman  dibandingkan  penggunaan  uang tunai  (dalam  transaksi  bernilai  kecil),  karena  nasabah  tidak  perlu  mempunyai sejumlah  uang  pas  untuk  transaksi.  Selain  itu  uang  elektronik  juga  akan mempengaruhi industri jasa keuangan di masa depan dan mampu mengurangi barrier dalam mengakses industri jasa keuangan.
Penggunaan  uang  elektronik  sebagai  alternatif  alat  pembayaran  non-cash menunjukkan  adanya  potensi  yang  cukup  besar  untuk  mengurangi  tingkat pertumbuhan  penggunaan  uang  tunai.  Uang  elektronik  juga  menawarkan transaksi  yang  lebih  cepat  dan  nyaman  dibandingkan  dengan  uang  tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (micro payment). Keamanan dan kecepatan transaksi ini tentunya menjadi sebuah komoditi yang diperlukan dan cukup efektif untuk terciptanya cash less society, yaitu suatu masyarakat yang minim  menggunakan  transaksi  pembayaran  secara  cash,  hal  ini  diindikasi dengan  semakin  banyaknya  pusat-pusat  perdagangan  dan  berbagai  jenis perusahaan yang menerima pembayaran non-cash. 16
Sistem  penggunaan  uang  elektronik  saat  ini  pun  sudah  banyak  didukung oleh  berbagai  macam  merchant-merchant  atau  gerai  perbelanjaan.  Dengan banyaknya  merchant  atau  gerai  perbelanjaan  yang  telah  terintegrasi  sistem pembayaran  dengan  uang  elektronik,  maka  masyarakat  dapat  menggunakan uang  elektronik  dengan  mudah  untuk  melakukan  transaksinya.  Hal  ini dikarenakan mesin EDC uang elektronik.

## B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
1) Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam
Transaksi  jual  beli  diperbolehkan,  setidaknya  jika  tidak  memiliki  unsur- unsur:  Pertama,  maysir  (judi)  dalam  konteks  ekonomi,  maysir  atau  judi  juga berarti spekulasi, maupun untung-untungan. Dalam Al-Quran larangan Maysir (judi)  terdapat  pada  Surah  Al-Maidah  ayat  90.  Kedua,  riba.  Secara  bahasa berarti  tambahan  (ziyadah).  Dalam  istilah  syara  riba  didefinisikan  sebagai tambahan  pada  barang-barang  tertentu  .  Ketiga,  gharar.  Menurut  terminologi ba‟i al-gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga berpotensi mendatangkan kerugian finansial. Hal  ini  dikarenakan  adanya  keraguan  dalam  obyek  yang  akad  tersebut  karena ketidakjelasannya.  Keempat,  haram. 17 Menghindari  adanya  unsur  riba  dan
16 Rifqy  Tazkiyyaturrohmah,  “Eksistensi  Uang  Elektronik  Sebagai  Alat  Transaksi  Keuangan Modern”, Jurnal Muslim Heritage 3, No 1 Mei (2018), h. 25
17 M.  Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja  Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
adanya kejelasan. Dalam kegiatan muamalah ekonomi Islam melarang adanya keberadaan riba dalam setiap perilaku ekonomi. 18
Transaksi  uang  elektronik  juga  dapat  ditelusuri  melalui  akadnya,  di  mana menurut  bahasa  dapat  diartikan  menggabungkan  antara  ujung  sesuatu  dan mengikatnya,  lawannya  adalah  al-hillu  (melepaskan),  juga  diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya . Akad juga dapat diartikan sebagai sambungan.  Maksud  dari  kata  sambungan  yaitu  sambungan  yang  memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. 19
Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut:
a) Adanya  kejelasan  maksud  antara  kedua  belah  pihak,  misalnya:  aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
c) Adanya  satu  majelis  akad  dan  adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak,  tidak  menunjukkan  penolakan  dan  pembatalan  dari  keduanya. Menggambarkan  kesungguhan  kemauan  dari  pihak-pihak  yang bersangkutan,  tidak  terpaksa,  dan  tidak  karena  diancam  atau  ditakut- takuti oleh orang lain karena dalam mua‟malah harus saling merelakan.
2) Akad Pada Uang Elektronik
Adapun  penjabarannya  terkait  akad  yang  berhubungan  dengan  mekanisme uang elektronik sebagai berikut:
a) Akad Jual Beli
Akad  jual  beli  dalam  kegiatan  uang  elektronik  terjadi  ketika  nilai  uang elektronik  (wahdat  al-illiktruniyat)  yang  tersimpan  dalam  media penyimpanan,  baik  berupa  server  atau  chip  yang  dimiliki  oleh  penerbit dijual  kepada  calon  pemegang  dengan  sejumlah  uang  senilai  uang  yang tersimpan dalam media uang elektronik. 20
b) Akad Wadiah
Wadiah  dalam  uang  elektronik  terjadi  ketika  calon  pemegang  uang elektronik  menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  Penerbit  dengan  maksud menitipkan  dan  selanjutnya  sejumlah  uang  tersebut  dikonversikan  menjadi sebuah  nilai  uang  elektronik  senilai  uang  yang  diserahkan.  Selanjutnya Penerbit  wajib  memelihara  dan  menjaga  sejumlah  uang  tersebut  dan
18 Mahmudah  Mulia  Muhammad,  “ Social  Entrepreneurship  Mewujudkankesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah ”, El -Istiqhady 2 no. 2 (2020), h. 75
19 Ahmad Wardi Muslich Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), h. 43.
20 Bank Indonesia, Paper Kajian mengenai E-Money (Jakarta: BI, 2001), h. 78.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
menyerahkannya  kepada  pemegang  saat  diminta  atau  diambil  atau  untuk pembayaran kepada pedagang (merchant). 21
c) Akad Sharf
Dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang akad sharf, hanya dihalalkan  melalui  mekanisme  spot  atau  penyerahaan  uang  dengan  uang dilakukan  secara  tunai,  sedangkan  mekanisme  forward,  swap  dan  option tidak  diperbolehkan  menurut  syariah.  Uang  bukanlah  obyek  yang  bisa diperdagangkan  untuk  dapat  menghasilkan  keuntungan.  Oleh  karena  itu, jika  uang  dipertukarkan  dengan  uang  pula  yang  merupakan  bagian  dari industri  keuangan,  maka  perintah  Islam  dalam  perdagangan  barang  ribawi diterapkan,  yaitu  harus  dalam  jumlah  yang  sama  dan  diserahkan  pada  saat itu juga. 22
d) Akad Ijarah
Pada konteks uang elektronik, Akad Ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi  sewa  menyewa  atas  perlengkapan/peralatan  dan  atau  terdapat pelayanan  jasa  dalam  penyelenggaraan  uang  elektronik.  Akad  ijarah  juga dapat dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi maupun kepesertaan  merchant  (pedagang)  kepada  penerbit,  maupun  biaya  isi  ulang uang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama. 23
e) Akad Wakalah
Akad Wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain  sebagai  agen  penerbit  (Co-Branding)  dan/atau  terdapat  bentuk perwakilan  lain  dalam  transaksi  uang  elektronik.  Akad  wakalah  juga diterapkan dalam pembayaran kepada merchant (pedagang) dimana penerbit dapat  mewakili  pemegang  kartu  dalam  membayar  transaksinya  maupun sebaliknya tergantung pada jenis uang elekronik yang diterbitkan. 24
f) Akad Qardh
Akad  Qardh  dapat  digunakan  dalam  hubungan  hukum  antara  penerbit dengan  memegang  uang  elektonik.  Jika  mengacu  pada  prinsip  syariah, pembayaran  uang  elektronik  sebagai  alat  pembayaran  pada  objek  yang haram  dan  maksiat,  yaitu  barang  atau  fasilitas  yang  dilarang  dimanfaatkan atau  digunakan  menurut  hukum  Islam  seperti  minuman  keras  (khamr),
21 Alhusni  dan  Mustiah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Penggunaa n  Uang  Elektronik  Dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, Nurani 19, no. 1 (2019): h. 7
22 Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
23 Fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
24 Alhusni  dan  Mustiah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Penggunaan  Uang  Elektronik  Dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, h. 8 -9.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
daging  babi  (lahumul  khinziiri),  dan  darah  (al-dam)  serta  bangkai  (al- maytata). 25
3. Penerbitan Dan Pengisian Nilai E-Money Dalam Perspektif Hukum Islam Pada saat penerbitan dan pengisian ulang dilakukan dengan cara pemegang menyetorkan  terlebih  dahulu  sejumlah  uang  kepada  penerbit,  baik  secara langsung  kepada  penerbit  maupun  melalui  agenagen  penerbit  atau  pendebitan rekening  di  bank,  dan  nilai  uang  dibayarkan  tersebut  kemudian  dimasukkan menjadi  nilai  uang  elektronik  dalam  media  uang  elektronik.  Dalam  proses penerbitan dan pengisian ulang ini ada tiga pihak yang terlibat  yaitu penerbit, pemegang  uang  elektronik,  dan  agen-agen  penerbit  uang  elektronik.  Berikut akad yang terbangun dalam proses penerbitan dan pengisian uang elektronik: 26
a) Akad antara penerbit dan pemegang
Penetapan  akad  transaksi  anatara  penerbit  dengan  pemegang  bisa menggunakan akad wadi’ah, terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  Penerbit  dengan  maksud  menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang  elektronik  senilai  uang  yang  diserahkan.  Selanjutnya  Penerbit  wajib memelihara  dan  menjaga  sejumlah  uang  tersebut  dan  menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (Merchant). Dari segi para pihak yang membuat akad.
b) Akad antara penerbit dan pedagang
Penerbit  dapat  bekerjasama  dengan  pedagang  sebagai  agen  penerbit, dalam  hubungan  ini  pedagang  menjadi  wakil  dari  penerbit,  maka  transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut dan atas nama penerbit, hal tersebut  sama  halnya  penerbit  bertindak  sendiri.  Dalam  hubungan  tersebut, pedagang  dapat  dimungkinkan  untuk  mendapat  imbalan  dari  penerbit  atas jasa perwakilan yang dilakukannya, maka dalam hal ini antara penerbit dan pedagang  dapat  diikat  menggunakan  akad  wakalah.  Pertukaran  antara  nilai uang  tunai  dengan  nilai  uang  elektronik  harus  sama  jumlahnya  (tamatsul) baik  kualitas  maupun  kuantitasnya,  jika  jumlahnya  tidak  sama,  maka tergolong  ke  dalam  bentuk  riba  al-fadl,  yaitu  tambahan  atas  salah  satu  dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis.
4. Transaksi Pembayaran E-Money dalam Perspektif Islam
25 Alhusni  dan  Mustiah,  “Tinjauan  Hukum  Islam Tentang  Penggunaan  Uang  Elektronik  Dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, h. 9.
26 M  Rizky  Wady  Abdulfattah  dan  Rachmat  Rizky  Kurniawan,  “Uang  Elektronik  Dalam Perspektif Islam”, Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, h. 93-94.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki, pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran.
Akad  antara  Pemegang  dengan  Pedagang  Transaksi  jual  beli  barang  yang dilakukan  antara  pemegang  uang  elektronik  dengan  pedagang  merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai (cash), karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai (cash) terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Dalam  hal  pedagang menjadi  agen penerbit  dalam  hal  pengisian  ulang,  tarik  tunai  dan  transfer  dana,  maka transaksi  apapun  yang  dilakukan  antara  pedagang  dengan  pemegang,  pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dengan penerbit. 27
5. Prinsip Syariah dalam Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Dalam  transaksi  pembayaran  pada  uang  elektronik  terdapat  prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketententuan  uang  elektronik  syariah,  berikut  prinsip  yang  harus  diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik :
a) Tidak Mengandung Maysir
Maysir  yaitu  transaksi  yang  di  dalamnya  mengandung  unsur  perjudian, untung-untungan  atau.  Spekulatif  yang  tinggi.    Penyelenggaraan  uang elektronik  harus  didasarkan  oleh  kebutuhan  pembayaran  retail  yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maysir.
b) Tidak mendorong Israf
Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau  mikro,  agar  terhindar  dari  Israf  (pengeluaran  yang  berlebihan)  dalam konsumsi  maka  dilakukan  pembatasan  jumlah  nilai  uang  elektronik  dan batas  maksimal  total  nilai  transaksi  uang  elektronik  dalam  periode tertentu. 28
c) Tidak digunkan untuk transaksi objek haram
Uang  elektronik  sebagai  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  prinsip Syariah,  maka  uang  elektronik  tidak  boleh  digunakan  untuk  pembayaran
27 M  Rizky  Wady  Abdulfattah  dan  Rachmat  Rizky  Kurniawan,  “Uang  Elektronik  Dalam Perspektif Islam”, Ekonomi dan Perbankan Syariah , h. 94.
28 M  Rizky  Wady  Abdulfattah  dan  Rachmat  Rizky  Kurniawan,  “Uang  Elektronik  Dalam Perspektif Islam”, Ekonomi dan Perbankan Syariah , h. 95.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
transaksi  objek  yang  mengandung  unsur  haram  dan  maksiat,  yaitu  barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. 29
6. Kemaslahatan Dan Keuntungan Dalam Transaksi E-Money Transaksi  e-money  memberikan  beberapa  kemaslahatan  yang  dapat  dilihat dari keunggulannya antara lain: 30
a. Transaksi  lebih  cepat  karena  dengan  menggunakan  uang  elektronik waktu  dalam  bertransaksi  akan  lebih  cepat  karena  transaksi  dapat dilakukan  tanpa  harus  tanda  tangan  karena  transaksi  dilakukan  dengan cara off-line.
b. Transaksi  dengan  uang  elektronik  lebih  mudah  ketimbang  transaksi dengan menggunakan alat transaksi lain, karena layanan integrasi agen, kartu,  aplikasi  dan  website  dapat  diakses  dengan  layanan  online sehingga tidak perlu repot-repot ke bank atau ke kantor pos.
c. Efesiensi,  transaksi  dengan  uang  elektronik  akan  terasa  lebih  cepat dan  nyaman  karena  pemegang  uang  elektronik  tidak  perlu  bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tidak perlu menyediakan  uang  pas  untuk  suatu  transaksi  tertentu,  dan  pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian).
Selain  itu,  dengan  menggunakan  uang  elektronik  kesalahan  dalam menghitung  kembalian  dari  suatu  transaksi  tidak  akan  terjadi  Berdasarkan mekanisme  penyelenggaraan  e-money  maka  dapat  ditelaah  kesesuaiannya dengan prinsip syariah dalam menjaga harta untuk mendapatkan kemaslahatan antara lain: 31
Pertama,  transaksi  dalam  uang  elektronik  telah  memiliki  perlindungan keamanan  yang  lengkap.  Registered  uang  elektronik  menggunakan perlindungan  sistem  keamanan  berupa  PIN  atau  fingerprint  yang  dapat menjaga  bentuk  kejahatan  atau  kelalaian  seperti  pencurian,  kehilangan,  dan bentuk kejahatan lainya terhadap nilai uang elektronik.
Kedua, kehalalan uang elektronik terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya  uang  elektronik  dari  hal-hal  yang  tidak  dibenarkan  oleh  syara, seperti  terhindar  dari  Riba  (Transaksi  dalam  uang  elektronik  pada  dasarnya
29 Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
30 Muhammad  Nur  Utomo,  “Penerapan  E - Money  Dalam  Perspektif  Syariah  Islam”, Fokus Borneo https://fokusborneo.com/opini/2020/06/29/penerapan-e-money-dalam-perspektif- syariah-islam/ (diakses 5 September 2020).
31 Muhammad  Nur  Utomo,  “Penerapa n  E- Money  Dalam  Perspektif  Syariah  Islam”, Fokus Borneo https://fokusborneo.com/opini/2020/06/29/penerapan-e-money-dalam-perspektif- syariah-islam/ (diakses 5 September 2020).
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
merupakan  transaksi  jual  beli/tukar  menukar  barang  ribawi,  yaitu  tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik.
Ketiga,  penerapan  e-money  terhindar  dari  praktik  Maysir  disebabkan transaksi  uang  elektronik  didasarkan  kebutuhan  instrumen  pembayaran  yang dapat  bekerja  dengan  cepat  dan  tepat,  tidak  didasarkan  untuk  kebutuhan transaksi  yang  mengandung  maysir.  Selain  itu  terhindar  dari  penipuan  seperti uang palsu serta dalam transaksinya.
Keempat,  transaksi  dengan  e-money  tidak  menyebabkan  pengeluran  yang berlebihan dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik.
7. Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik 32
a. Ketentuan Akad dan Personalia Hukum:
1) Akad  antara  penerbit  dengan  pemegang  uang  elektronik  adalah  akad wadi'ah atau akad qardh.
a) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akadwadi'ah sebagai berikut:
1) Jumlah  nominal  uang  elektronik  bersifat  titipan  yang  dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2) Jumlah  nominal  uang  elektronik  yang  dititipkan  tidak  boleh digunakan  oleh  penerima  titipan  (penerbit),  kecuali  atas  izin pemegang kartu;
3) Dalam  hal  jumlah  nominal  uang  elektronik  yang  dititipkan digunakan  oleh  penerbit  atas  izin  pemegang  kafiu,  maka  akad titipan  (wadiah)  berubah  menjadi  akad  pinjaman  (qardh),  darr tanggung  jawab  penerima  titipan  sama  dengan  tanggung  jawab dalam akad qardh.
4) Otoritas  terkait  wajib  membatasi  penerbit  dalam  penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syaraih dan peraturan pemndang-undangan.
b) Dalam  hal  akad  yang  digunakan  adalah  akad  qardh,  maka  berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:
1) Jumlah  nominal  uang  elektronik  bersifat  hutang  yang  dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja.
2) Penerbit  dapat  menggunakan  (menginvestasikan)  uang  hutang dari pemegang uang elektronik.
32 Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/20i7 Tentang Uang Elektronik Syariah
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
4) Otoritas  terkait  wajib  membatasi  penerbit  dalam  penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
6) Di  antara  akad  yang  dapat  digunakan  penerbit  dengan  para pihak  dalam  penyelenggaraan  uang  elektronik  acquirer, Pedagang  (merchant),  (prinsipal,  penyelenggara  kliring,  dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
b. Ketentuan  Biaya  Layanan  Fasilitas  Dalam  penyelenggaraan  uang elektronik,  penerbit  dapat  mengenakan  biaya  layanan  fasilitas  uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2) Pengenaan  biaya-biaya  layanan  fasilitas  harus  disampaikan  kepada pemegang  kartu  secara  benar  sesuai  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
c. Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:
1) Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risyvah, dan israf:,dan
2) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.
d. Ketentuan Khusus Uang Elektronik Syariah
1) Jumlah  nominal  uang  elektronik  yang  ada  pada  penerbit  harus ditempatkan di bank syariah.
2) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan
1. Penggunaan  teknologi  modern  sebagai  instrumen  pembayaran  non  tunai telah  berkembang  pesat  disertai  dengan  berbagai  inovasi  yang  mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman, saat ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (E-money). Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018, Bank Indonesia sebagai  lembaga  keuangan  mempunyai  kepentingan  untuk  memastikan
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya
alat  pembayaran  ini  lebih  aman,  tidak  mudah  rusak,  dan  praktis  dibawa kemana  saja.  Selain  e-money  memiliki  kelebihan  e-money  juga mempunyai  kekurangan  yaitu  jika  hilang  atau  rusak  sehingga  nominal uang yang terdapat didalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit.
2. Uang  elektronik  dalam  Islam,  sama  halnya  dengan  uang  elektronik konvensional  yang  membedakannya  yaitu  uang  elektronik  syariah  sudah pasti harus berbasis pada prinsip syariah. Fatwa (DSN-MUI) tentang uang elektronik  dijelaskan  bahwa  uang  elektronik  diperbolehkan  digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berupa  biaya  rill,  (untuk  mendukung  proses  kelancaran  penyelenggaraan uang  elektronik)  dan  harus  disampaikan  kepada  pemegang  kartu  secara benar (menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan prinsip ta’widh (ganti rugi) / ijarah.

## B. Saran
1. Diharapkan  kepada  masyarakat,  hendaknya  memanfaatkan  kecanggihan alat        pembayaran  yang  biasanya  disebut  E-Money,  karena  alat pembayaran ini lebih aman, tidak mudah rusak dan mudah digunakan.
2. Diharapkan  kepada  masyarakat,  hendaknya  mengetahui  mekanisme  e- money menurut hukum Islam agar akad yang mengikat antara pihak yang terlibat sesuai ketentuan syariat Islam dalam setiap transaksi pembayaran.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku, Jurnal dan Skripsi
Alhusni  dan  Mustiah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Penggunaan  Uang Elektronik Dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, Nurani 19, no. 1 (2019).
Abdullfattah, M Rizky Wady dan Rachmat Rizky Kurniawan, “Uang Elektronik Dalam  Perspektif  Islam”, Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah 6,  no.  1 (2018).
Bank Indonesia. Paper Kajian mengenai E-Money . Jakarta: BI, 2001.
Endeshaw,  Assafa  Endeshaw. Hukum  E-Commerce  dan  Internet .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Firmansyah,  M.  Ihsan  Dacholfany. Uang  Elektronik  Dalam  Perspektif  Islam . Lampung: Cv Iqro Penerbitan, 2018.
Hasan,  M.  Ali. Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2003.
Hidayanti, Siti, dkk. Operasional E-Money . Jakarta: BI, 2006.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Jakarta: CV. Kathoda, 2005. Muhammad, Mahmudah Mulia. “ Social Entrepreneurship Mewujudkankesejahteraan  Masyarakat  Berdasarkan  Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah ”, El-Istiqhady 2 no. 2 (2020), h. 75.
Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah, 2013.
Muzhaffar, Agus. “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di
Indonesia”, Skripsi . (Depok: Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2017), h. 13-14.
Pratiwi,  Triana.  “Aspek  Hukum  Penggunaan  Uang  Elektronik  Dalam  Transaksi Perdagangan (Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/pbi/2018 tentang  uang  elektronik)”. Skripsi (Medan:  Fak.  Hukum  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), h. 67-68.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  Al-Misbah  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  al-Qur’an
Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014.
Tazkiyyahturrohmah, Rifqy. “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, Jurnal Muslim Heritage 3, No 1 Mei (2018), h. 25
Zuhaily,  Wahbah. al-Tafsir,  al-Munir  fi  al-Qidah  wa  as-syari’ah  wa  al-Manhaj Jilid 3. Damaskus: Darul Fikri, 1991.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran                               Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                         Muhammad Yaasiin Raya

## Website
Utomo, Muhammad Nur. “Penerapan E-Money Dalam Perspektif Syariah Islam”,
Fokus  Borneo https://fokusborneo.com/opini/2020/06/29/penerapan-e- money-dalam-perspektif-syariah-islam/ (diakses 5 September 2020).
Faradela,  Fahlemi.  “Kekurangan  Penggunaan  E-Money  Di  Indonesia”. Tirto.Id , https://tirto.id/kekurangan-penggunaan-e-money-di-indonesia-dhls (Diakses 19 Februari 2019).

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/06/PBI/2018  Bab  1  Pasal  1  Tentang  Uang
Elektronik
Peraturan Bank  Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 67 Tentang Uang Elektronik
Peraturan Bank  Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 73 Tentang Uang Elektronik

## Fatwa
Fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah Fatwa  DSN  MUI  Nomor:  28/DSN-MUI/III/2002,  Tentang  Jual  Beli  Mata  Uang (Al-Sharf).
Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/20i7 Tentang Uang Elektronik Syariah