## Musamus Journal of Public Administration
(eISSN/pISSN: 2622917X/26226499)
Vol. 6, No. 2, April, 2024
Analisis Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Sumber Harapan, Kabupaten Merauke
Hubertus Oja 1 1 , Putriyani 2
12 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten  Merauke, Papua Selatan 99611, Indonesia

## Keywords:
Accountability Dimension; Management; Village Fund; Presidential Instruction No.2 of 2020

## Kata Kunci:
Dimensi Akuntabilitas; Pengelolaan; Dana Desa; Inpres No.2 Tahun 2020;
* CONTACT : rachmatpuank@unmus.ac.id
1 CONTACT : oja@unmus.ac.id
DOI: https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.6013
© 2024  by  the  authors.  Licensee  Musamus  Journal  of  Public  Administration,  Program  Study  State  Administration  Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC- BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). x

## Abstrak
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan dalam mencapai sebuah tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan,  suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara  periodik.  Akuntabilitas adalah  tolak  ukur  bagi  sebuah  pemerintahan  dalam  melaksanakan  tanggungjawabnya  baik  di pemerintahan  terbesar  maupun  di  pemerintahan  terkecil  (desa).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pertanggungjawaban  alokasi    dana  desa  di  Kampung  Sumber  Harapan  Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriftif,  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data analisis menggunakan analisis data reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa dimensi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Mirirng Kabupaten Merauke dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan kurangnya transparansi dari  pemerintah  kampung  ke  tingkat  masyarakat  Kampung  Sumber  Harapan  secara  luas  yang dimana masyarakat tersebut sebagai penerima manfaaat dari penggunaan dana desa.

## Abstract
Accountability can be interpreted as a form of obligation to account for the success or failure of development  implementation  in  achieving  a  predetermined  goal  and  target,  a  medium  of accountability  carried  out  periodically.  Accountability  is  a  benchmark  for  a  government  in carrying  out  its  responsibilities  in  the  most  significant  and  minor  governments  (villages).  This study aims  to analyze the accountability  of  village  fund allocation  in  Sumber  Harapan  Village, Tanah Miring District, Merauke Regency. The method used in this study uses qualitative methods with  a  descriptive  approach,  and  data  collection  techniques  in  this  study  include  observation, interviews,  and  documentation.  Data  analysis  uses  data  analysis,  reduction,  presentation, conclusion, and verification. The results showed that the accountability dimension of village fund management  in  Sumber  Harapan  Village,  Tanah  Mirirng  District,  Merauke  Regency  in  its implementation  has  not  been  maximized  due  to  the  lack  of  transparency  from  the  village government to the community level of Sumber Harapan Village at large, where the community is the beneficiary of the use of village funds.

## 1. Pengantar
Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada  dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa/kampung. Sebuah pemerintahan dikatakan baik Apabila masyarakatnya sejahtera  dan  tingkat  kesejahteraan  dilihat  dari  unit  yang  paling  kecil  yaitu  desa  .  Akuntabilitas  pemerintahan  desa merupakan  sebuah  tolak  ukur  kemampuan  pemerintah  dalam  melaksanakan  tanggungjawabnya  dalam  kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDes dan Alokasi Dana desa merupakan salah satu komponen  di  dalamnya.  Semakin  tinggi  tanggung  jawab  pengelolaan  ADD  maka  akuntabilitas  pengelolaan  ADD  akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Asas akuntabilitas,  transparansi,  partisipatif,  tertib  dan  disiplin  anggaran  harus  lebih  diutamakan  dalam  mengelola  keuangan desa, (Rival dan Maksum, 2019).
Dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditranfer  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,dan  pemberdayaan  masyarakat  (Permendagri Nomor  113  Tahun  2014,  Pasal  1  ayat  9).  Tujuan  dana  desa  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan pembangunan desa melalui peningatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan  antar  desa  serta  memperkuat  masyarakat  desa  sebagai  subjek  pembangunan.Dana  desa  diharapkan  dapat mensejahterakan  dan  memeratakan  pembangunan  bagi  masyarakat  di  pedesaan.  Agar  pengelolaan  keuangan  desa  dapat mensejahterakan,  maka  idealnya  harus  dikelola  berdasarkan  prinsip-prinsip good  governance, yaitu  antara  lain transparansi, akuntabilitas, ipartisipasi, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa).
Adapun pengelolaan dana desa adalah proses atau cara menjalankan anggaran alokasi dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa  untuk membangun desa  serta  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai  dengan tujuan yang telah  ditentukan.  Pembanguan  dan pengembangan  desa  seperti  suatu  kewajiban yang  harus  dilakukan  di  era  digital ini. Walaupun bukan hal yang mudah, namun inovasi dan adanya kolaborasi dalam pembangunan pedesaan dapat membantu masyarakat  untuk  meningkatkan  sumber  pendapatan,  (Lisnawati&  Lestari,  2019).  Menurut  Taslim  Fait,  Anis  Ribcalia Septiana,  Rustam  Tohopi  (2021),  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  (studi  kasus:  Desa  Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten KolakaTahun 2015, dengan hasil penelitian bahwa setiap kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa sudah berjalan sesuai prosedur yang ada dengan menyiapkan rencana kerja pembangunan desa dan sebagainya.
Menurut  Haniah  Hanafie,  Agus  Nugraha  dan  Masrul  Huda  (2019),  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa, memperlihatkan  masih  lemahnya  penerapan  prinsip  akuntabilitas  baik    secara  finansial,  manfaat  maupun  prosedural. Kondisi  tersebut  terjadi  karena  rendahnya  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  dan  belum  maksimalnya    peran pendampingan yang dilakukan pendamping desa. Hal tersebut karena adanya kendala dalam aspek geografis yakni jarak yang  jauh  dan  sulit  dijangkau,  serta  kendala  demografis  yakni  lemahnya  kualitas  sumberdaya  manusia,  mengingat rendahnya  tingkat pendidikan masyarakat dan aparatur  desa. Untuk itu ke depan, tugas pendampingan harus betul-betul dilaksanakan secara maksimal mengingat mereka sudah mendapat anggaran dana desa dari APBN.
Menurut  Ika  Asmawati,  Prayino  Basuki  (2019),  Akuntabilitas  dana  desa  (Kajian  Tentang  Akuntabilitas  Dana Desa Dikecamatan Maselembu, Kabupaten Sumenep),dengan hasil penelitian yaitu  memberikan pemahaman bahwa dana Desa yang nilai nominalnya cukup banyak harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh aparatur desa yang memang  telah diberikan kuasa  untuk mengelola  dana  desa  tersebut.  Oleh karena  itu kemampuan  atau  kompetensi yang dimiliki  oleh  aparatur  desa  termasuk  kepala  desa  sangat  diperlukan  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa.
Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring adalah salah satu kampung yang ada di Kabupaten Merauke dan  sebagai  objek  penelitian  penulis  yang  setiap  tahunnya  mendapatkan  ADD,  maka  muncul  pertanyaan  apakah pengelolaan dana desa pada kampung sumber harapan sudah berjalan degan baik dan apakah proses akuntabilitas sudah dijalankan dengan semestinya oleh para pemerintah kampung yang berwenang. Tidak dapat dipungkiri bahwa dibeberapa kampung pasti memiliki program yang belum terlaksanakan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada serta faktor-faktor penghambat  yang  menjadi  penyebabnya.  Berikut  merupakan  data  APBK  Tahun  2022  Kampung  Sumber  Harapan. Anggaran dan pendapatan belanja kampung tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1. 1 Anggaran Pendapatan, dan Belanja Kampung Sumber Harapan Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Asli Kampung Belanja Kampung Surplus/ Defisit Bidang Satuan Rp.1.821.417.574.00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
Rp.479.279,074.00 Rp.55.167.684.00 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp.577.767.184.00 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.72.554.000.00 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.84.585.000,00 Bidang Penanggunglangan Bencana Rp.622.400.000 Total Rp.1.876.585.258.00 Rp.55.167.684.00
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di kampung sumber harapan bersumber dari pendapatan kampung yaitu  Biaya  Transfer  yang  diterima  oleh  kampung  pada  tahun  anggaran  2022  dengan  jumlah  pendapatan  sebesar  Rp. 1.821.417.574.00 . Adapun jumlah dana tersebut digunakan untuk belanja kampung setiap bidang yaitu antara lain bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana dengan totat belanja yaitu Rp. 1.876.585.258.00. adapun surplus/defisit  dari  hasil  pembelanjaan  kampung  berjumlah  Rp.55.167.684.00  yang  dimana  surplus/defisit  tersebut akhirnya dikembalikan ke kas Negara. hal tersebut dapat mempengaruhi pengurangan jumlah anggaran yang diterima oleh kampung.
Dikutip  dari  portal  resmi  pemerintah  daerah  kabupaten  merauke  yang  dikelola  oleh  dinas  komunikasi  dan informatika  kabupaten  merauke  tahun  2022,  bahwa  kabupaten  merauke  masuk  dalam  kategori  cukup  baik  dalam pengelolaan  dana  desa  dan  alokasi  dana  kampung  dengan  presentase  capai  87  persen.Dikatakan  bahwa  masih  ada sejumlah  kampung  yang  belum  mengelola  dana  desa  dengan  baik  karena  SDM  aparatur  kampung  yang  memang  perlu didorong.Ada  40  kampung dari  5 distrik  dimana  salah  satunya  adalah  Distrik  Tanah  Miring  yang  dianggap  cukup  baik dalam  pengelolaan  dana  desa  ,diikutkan  dalam  evaluasi  bersama  BPMK  Papua.  Tujuannya  agar  kedepannya  lebih ditingkatkan  lagi  baik  dalam  penyerapan,  pemanfaatannya  dan  laporan  pertanggungjawaban  (LPJ).  Setiap  aparatur kampung diminta mengusahakan untuk meminimalisir kesalahan bahkan kesenganjaan untuk menyalahgunakan keuangan di  kampung.  Apalagi  di  era  digital  seperti  ini,  seperti  contohnya  penerapan  digitalisasi  yang  diharapkan  dapat dimanfaatkan dengan baik terutama untuk pelaporan keuangan di kampung.
Pengelolaan  dana  desa  pada  Kampung  Sumber  Harapan  yang  penulis  temukan  waktu  observasi  awal  dan diperkuatkan  lagi  dengn  hasil  penelitian  ditemukan  adanya  permasalahan  antara  lain:  masyarakat  kampung  Sumber Harapan  masih  belum  dapat  mengetahui  tentang  pengalokasian  dana  desa  di  kampung  tersebut  serta  kurangnya  dalam menerima informasi dari aparat kampung yang dimana seharusnya masyarakat wajib mengetahui mengenai penganggaran yang ditujukan dalam mengalokasikan dana desa tersebut, serta kurangnya koordinasi aparat kampung kepada masyarakat .Penulis lebih memilih mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik , maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya.Sehubungan dengan uraian diatas, maka rumusan permasalahan  penelitian ini  yani  Apa  yang  menjadi    dimensi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di  Kampung  Sumber  Harapan  Distrik  Tanah Miring Kabupaten Merauke?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tujuannya adalah yani untuk  menganalisis  Dimensi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kampung  Sumber  Harapan  Distrik  Tanah Miring  Kabupaten  Merauke”. Dengan  pendekatan    deskriptif  kualitatif.  Data  diperoleh  melalui  penelusuran  literatur (literature  review)  dengan  mengkaji  dokumen  resmi  pemerintah;  peraturan  perundang-undangan;  dan  website  resmi lainnya. Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Tahapan pertama adalah reduksi data, data- data  dikumpulkan  dan  disortir  untuk  memilih  data  yang  terkait  dengan  penelitian.  Tahapan  kedua  adalah  penyajian data,  dimana  data  diuraikan  secara  deskriptif.  Setelah  data  berhasil  dianalisis  menggunakan  teori  kebijakan,  maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

## 3. Hasil
Rujukan teori yang digunakan dalam menganalisis dimensi akuntabilitas yakni dikutip dari pendapat dari Susanti & Widodo, 2018) yang dijadikan kerangka pikir dan ada 4  dimensi dalam penelitian ini antara lain Prosbility and legality accountability,  Process  accountability,  Performance  accountability,  Program  accountability  dan  Policy  accountability  . Pembahasan penelitian ini akan dideskripsikan di bawah:

## 3.1. Prosbility and Legality Accountability (Akuntabilitas Hukum)
Hal  ini  menyangkut  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  sesuai  dengan  anggaran  yang  telah  disetujui  dan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku(compliance)  pada  kampung  sumber  harapan.  Bahwa akuntabilitas  pengelolaaan  dana  desa  di  Kampung  Sumber  Harapan  Distrik  Tanah  Miring  sudah  berjalan  sesuai  dasar peraturan yang secara hukum sudah diatur oleh pemerintah yang di gunakan oleh pemerintah kampung sebagai rujukan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, namun akuntabilitas ke tingkat masyarakat Kampung Sumber Harapan  sebagai  penerima  manfaaat  dari  penggunaan  dana  desa  tersebut  belum  dilakukan    karena  masih  banyak masyarakat yang belum paham mengenai dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring karena minimnya informasi yang di berikan oleh pemerintah kampung.

## 3.2. Program Accountability (Akuntabilitas Program)
Program  accountability,  Disini  akan  disoroti  penetapan    dan  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan  tersebut (outcomes  and  effectiveness).  bahwa  perencanaan  program  yang  sudah  berjalan  dari  tahun  2020-2023  yaitu  BLT, Penanganan covid, Ketahanan pangan untuk masyarakat kampung dan sisa beberapa persen digunakan untuk pengecoran jalan  utama  menuju  kantor  kampung  dan  pembangunan  jembatan  usaha  tani.  Namun  masih  banyak  program  lain  yang belum  terlaksana  dan  terhambat  karena  adanya  wabah  covid  19  sehingga  dana  yang  seharusnya  digunakan  untuk pembangunan  Kampung  dialihkan  untuk  penanggulangan  Covid  19.  Namun  masih  banyak  masyarakat  yang  belum mengetahui  tentang  perencanaan    program  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dikarnakan  hanya  beberapa  masyarakat  saja yang terlibat dalam musyawarah kampung.

## 3.3. Performance Accountability (Akuntabilitas Kinerja)
Performance  accountability, Pada  level  ini  dilihat  apakah  kegiatan  yang  dilakukan  sudah  efisien  (efficient  and economy).  Dalam  dimensi  ini  bahwa    akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dari  indikator  akuntabilitas  kinerja  pada pengelolaan dana desa pada Kampung Sumber Harapan menunjukan bahwa pengelolaan dana desa hanya mengfokuskan pada  pemberian  bantuan  sosial  bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak  akibat  adanya  covid-19  dan  pembangunan infrastruktur fisik lainnya dalam mendukung mobilitas masyarakat di Kampung Sumber Harapan berupa jembatan usaha tani,  pengecoran  jalan  menuju  Kantor  Kampung,  belum  ada  pengalokasiaan  dana  desa  yang  digunakan  untuk pemberdayaan  masyarakat  kampung  baik  yang  terdampak  akibat  covid-19  maupun  masyarakat  lainnya  pada  hal pemberdayaan masyarakat kampung yang bersumber dari alokasi dana desa sangat membantu perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Sumber harapan.

## 3.4. Procces Accountability (Akuntabilitas Proses)
Process  accountability,  Dalam  hal  ini  digunakan  proses,  prosedur,  atau    ukuran-ukuran  dalam  melaksanakan kegiatan yang ditentukan ( planning, allocating  and managing ). Bahwa akuntabilitas proses bahwa  proses dalamekanisme pencairan  dana  desa  sudah  sesuai  ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  untuk partisipasi  masyarakat  belum  dilibatkan  sepenuhnya  dalam    pengelolaan  dana  desa,  serta  dalam  hal  proses pertanggungjawabanlaporan pertanggungjawabannya, namun keterlibatan masyarakat kampung dalam ikut terlibat dalam aktivitas pembangunan kampung yang bersumber dari dana desa masih minim karena hanya seagin kecil masyarakat yang terlibat didalamnya semantara masyarakat yang lain kurang terlibat secara aktif. Hal ini terjadi masih minimnya informasi yang  terkait  dengan  pengelolaan  dana  desa  bagi  masyarakat  kampung  Sumber  harapan  secara  keseluruhan,  ini  bisa menimbulkan kecmburuan sosial antar msyarakat karena adanya kesenjangan informasi.

## 4. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  menunjukan  bahwa  Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di  Kampung Sumber  Harapan  Distrik  Tanah  Mirirng  Kabupaten  Merauke  dalam  pelaksanaannya  belum  maksimal.  Masih  banyak masyarakat  kampung  sumber  harapan  yang  belum  mengetahui  dan  memahami  tentang  pengelolaan  dana  tersebut.  Dari kelima  indikator  yang  penulis  teliti  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  yang  sudah  sesuai  adalah  akuntabilitas  hukum ( Prosbility  and  legality  accountability), sedangkan  pelaksanaan  akuntabilitas  yang  belum  sesuai  dan  belum  maksimal adalah akuntabilitas program ( Program accountability), akuntabilitas proses (Process accountability), akuntabilitas kinerja (Performance accountability ), dan akuntabilitas kebijakan (Policy accountability).

## 4.1. Akuntabilitas Hukum ( Prosbility and legality accountability)
Sheila  Elwood  (Maggaukang  Raba  2006)  mengatakan  Akuntabilitas  Hukum  dan  peraturan,  yaitu  akuntabilitas yang  terkait dengan  jaminan adanya  kepatuhan  terhadap hukum  dan  peraturan  lain  yang  diisyaratan  dalam  penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
Berdasarkan hasil penelitian dari Akuntabilitas hukum ( Prosbility and legality accountability ) dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan dana desa Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring menggunakan dasar hukum dari
Permendagri dan  PMK sedangkan  sumber keuangan Kampung sendiri berasal dari pemerintah pusat dan ADD. Tahap penyaluran  dilakukan  pertahun,setiap  tahunnya  tiga  kali.  Setiap  tahunnya  dilakukan  tiga  kali  penyaluran  dan  tiga  kali penarikan. Hal ini berarti sudah berjalan sesuai dasar hukum yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai dana desa di kampung sumber harapan distrik tanah miring karena minimnya informasi yang di berikan oleh pemerintah kampung.
Akuntabilitas pengelolaaan dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring sudah berjalan sesuai dasar  peraturan  yang  secara  hukum  sudah  diatur  oleh  pemerintah  yang  di  gunakan  oleh  pemerintah  kampung  sebagai rujukan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, namun akuntabilitas ke tingkat masyarakat Kampung Sumber Harapan sebagai penerima manfaaat dari penggunaan dana desa tersebut belum dilakukan  karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring karena minimnya informasi yang di berikan oleh pemerintah kampung sebagai perwujudtan transparansi informasi.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  akuntabilitas  hukum  akan  melahirkan  transparansi  informasi  publik  yang  dapat merangsang  masyarakat  untuk  ikut  terlibat  dalam  proses  pembangunan  kampung.  Hal  senada  dengan  pendapat  dari Mustopa  Didjaja  (2003)  menjelaskan  bahwa  prinsip  transparansi  dalam  membangun  akuntabilitas  publik  tidak  hanya beruhungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam juga meliputi keterbukaan dalam rapat, keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register, dan keterbukaan menerima peran masyarakat. Akuntabilitas  berarti  bahwa  pemegang  amanah  harus  bertanggung  jawab,  menunjukkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  tindakannya.  Pemberi  amanah,  atau  principal,  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  menerima pertanggungjawaban (Mardiasmo,2018).

## 4. 2. Akuntabilitas program (program accountability)
Akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi pemerintahan salah satunya akuntabilitas program. Akuntabilitas program yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau  apakah  pemerintah  daerah  telah  mempertimbangkan alternatif  program  yang  dapat  diberikan  dengan  hasil  optimal dengan biaya yang minimal. Berdasarkan hasil peneliti terkait dengan akuntabilitas program, program yang sudah berjalan dari  tahun  2020-2023  yaitu  BLT,  Penanganan  covid,  Ketahanan  pangan  untuk  masyarakat  kampung  dan  sisa  beberapa persen digunakan untuk pengecoran jalan utama menuju kantor kampung dan pembangunan jembatan usaha tani. Namun masih  banyak  program  lain  yang  belum  terlaksana  dan  terhambat  karena  adanya  wabah  covid  19  sehingga  pemerintah kampung harus mengalihkan dana tersebut untuk penanggulangan wabah covid sesuai anjuran dari pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas program belum terlaksana dengan baik dan maksimal.
Pemilihan program pembangunan Kampung Sumber Harapan periode tahun 2020-2023 sudah dipertimbangnkan dengan  keadaan  keuangan  kampung  pasca  covid  -19  sehingga  sebagian  dana  desa  diperuntukan  untuk  memberikan bantuan bagi masyarakat yang berdampak covid serta membangun infrastruktur kampung lainnya. Menurut Rasul (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai kebutuhan yang ada, dengan berprinsip pada program yang bermutu serta  dapat  mencerminkan  sesuai  visi,misi,  dan  tujuan  organisasi.  Hal  ini  dipertegaskan  lagi  oleh  Madiarsmo  (2009) mengatakan bahwa akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang menghasilkan hasil yang optimal dengan biaya yang optimal.

## 4.3. Akuntabilitas Kinerja ( Performance Accountability )
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selanjutnya disingkat SAKIP adalah serangkaian sistematis dari berbagai  aktivitas,  alat,  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk  tujujan  penetapan  dan  pengukuran,  engumpulan  data, pengklasifikasian,  pengikhtiasaran,  dan  pelaporan  kinerja  pada  instansi  pemerintah,  dalam  rangka  pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja intstansi pemerintah
Terkait dengan akuntabiilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan dana desa pada Kampung  Sumber Harapan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja belum berjalan dengan baik dan maksimal dikarnakan dalam penyampaian informasi dan transparansi tentang alokasi dana desa kepada masyarakat masih kurang. Informasi tersebut biasanya hanya disampaikan  pada  saat  adanya  musyawarah  kampung  dan  yang  diundang  hanya  perwakilan  ketua  RT  setempat. Kemudian  dari  perwakilan  RT  tersebut  tidak  menyampaikan  lagi  keseluruh  masyarakat.  Upaya  yang  dilakukna  oleh pemerintah  kampung  Sumber  Harapan  bahwa    berupa  pemasangan  baliho  pada  kantor  kampung  dan  juga  disampiakan dalam musyawarah kampung hanya perwakilan RT setempat jadi informasi dalam baliho tersebutpun tidak tersampaikan kepada masyarakat secara keseluruhan.
Sesuai  inpres  No  7  tahun  1999  Akuntabilitas  kinerja  adalah  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi  pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaan-sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  alat  pertanggungjawaban  secara  periodik..  Akuntabilitas  (Sukardi:  2020) adalah  mempertanggungjawabkan    pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada
entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.  R.Fajri (Andini, D. P.,& Ahmad. 2021) Accountability is an obligation to convey guilt or to answer and explain a person`s performans and actions to parties who have  the  right  orauthority  to  request  information  and  accountability. Maksudnya  adalah  pemerintah  mempunyai kewajiban untuk menyampaikan atau menjawab dan menjelaskan kepada pihak-pihak, terutama kepada masyarakat yang memiliki wewenang untuk meminta informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

## 4.4. Akuntabilitas proses ( Process accountability)
Akuntabilitas proses yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah  sudah baik.  Akuntabilitas  ini  memfokuskan kepada  informasi  mengenai  tingkat pencapaian  kesejahteraan  sosial atas  pelaksanaan  kebijakan  dan  aktifvitas-aktivitas  organisasi,sebab  rakyat  yang  nota  bene  pemegang  kekuasaan, selayaknya memiliki kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah yang nyatanya sudah merugikan mereka.
Berdasarkan penelitian terkait dengan indikator akuntabilitas proses bahwa  proses dalam mekanisme pencairan dana  desa  sudah  sesuai  ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  untuk  partisipasi masyarakat  belum  dilibatkan  sepenuhnya  dalam    pengelolaan  dana  desa,  serta  dalam  hal  proses  pertanggungjawaban laporan  pertanggungjawabannya,  namun  keterlibatan  masyarakat  kampung  dalam  ikut  terlibat  dalam  aktivitas pembangunan  kampung  yang  bersumber  dari  dana  desa  masih  minim  karena  hanya  sebagian  kecil  masyarakat  yang terlibat  didalamnya  semantara masyarakat yang lain kurang terlibat  secara  aktif. Hal ini terjadi karena  masih minimnya informasi yang terkait dengan pengelolaan dana desa bagi masyarakat kampung Sumber harapan secara keseluruhan, ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial antar msyarakat karena adanya kesenjangan informasi. Hal ini dipertegaskan lagi oleh J.D. Stewart (Adrianto, 2007) mengatakan bahawa akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar kegiatan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah kampung sumber harapan berjalan dengan baik, maka  penulis memberikan saran sebagai berikut:  Bagi  pemerintah kampung, untuk  meningkatkan keberhasilan program  Alokasi  dana  desa  di  Kampung  Sumber Harapan  perlu  dilakukan  agar  proses  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  tetap  terlaksanakan  sehingga  proses transparansi  di  kampung  sumber  harapan  tetap  berjalan  sebagaimana  mestinya  tidak  hanya  melakukan pertanggungjawaban secara vertikal saja melainkan pertanggungjawaban secara horizontal juga perlu dilaksanakan. Bagi masyarakat,  masyarakat  diharapkan  lebih  memiliki  peran  aktif  dan  berpartisipasi  dalam  pembangunan  kampung  yang bersumber  dari  dana  desa  karena  masyarakat  kampung  sebagai  sentral  dalam  setiap  proses  pembangunan.  Kepada pemerintah kabupaten merauke, agar lebih intesns mendampingi pemerintah kampung terkait dengan pemanfatan alokasi dana kampung karena dalam kenyataannya sampai sekarang program yang dilakukan di kampung sumber harapan sifatnya berulang-ulang dari tahun ketahun programnya sama atau biasa di sebut program tambal sulam, tidak ada program yang sifatnya  baru  sehingga  nilai  atau  manfaat  yang  lebih  besar  dari  pengalokasian  dana  kampung  tersebut  tidak    dapat dirasakan oleh masyarakat.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  menunjukan  bahwa  Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di  Kampung Sumber  Harapan  Distrik  Tanah  Mirirng  Kabupaten  Merauke  dalam  pelaksanaannya  belum  maksimal  dikarenakan kurangnya  transparansi  dari  pemerintah  kampung  ke  tingkat  masyarakat  Kampung  Sumber  Harapan  secara  luas  yang dimana masyarakat tersebut sebagai penerima manfaaat dari penggunaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaaan dana desa secara  hukum  (legal)  sudah  diatur  oleh  pemerintah  yang  di  gunakan  oleh  pemerintah  kampung  sebagai  rujukan  dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, namun akuntabilitas belum terlaksana dengan baik, karena pemerintah kampung hanya melakukan pertanggung jawaban secara vertikal  sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal yang dilakukan kepada masyarakat masih belum terlaksana. Terkait akuntabilitas program, masih banyak program yang belum terlaksana dan terhambat karena adanya wabah covid 19 sehingga pemerintah kampung harus mengalihkan dana tersebut untuk  penanggulangan  wabah  covid  sesuai  anjuran  dari  pemerintah  pusat.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  pelaksanaan akuntabilitas program belum terlaksana dengan baik dan maksimal.  Akuntabiilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan dana  desa  pada  Kampung  Sumber Harapan bahwa  dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja  belum berjalan dengan baik dan maksimal dimana dalam penyampaian informasi dan transparansi tentang alokasi dana desa kepada masyarakat masih kurang.  Akuntabilitas proses bahwa  mekanisme pencairan dana desa sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,  sedangkan  untuk  partisipasi  masyarakat  belum  dilibatkan  sepenuhnya  dalam    pengelolaan  dana desa.
Hal lain yang didapatkan dalam hasil penelitian ini selain pada ke lima indikator yang diteliti dalam penelitian ini yakni masih lemanya  transparansi informasi publik atau terjadi kesenjangan informasi kepada  masyarakat  kampung. Di sisi    lain    pertanggungjawabnya  hanya  dilakukan  secara  vertikal  yakni  dari  pemerintahan  Kampung  Sumber  Harapan kepada  pemerintah  yang  di  atasnya,  namun  belum  dilakukan  pertanggungjawabkan  secara  horisontal.  Serta  kurangnya pemahaman aparatur kampung Sumber Harapan dalam pembutan LPJ karena  masih ada beberapa pegawai yang merasa
kesulitan dalam membuat  laporan pertanggungjawaban  seperti pengambilan dokumentasi dalam kegiatan dan hilangnya jaringan yang mengehambat jalannya kegiatan karena proses pecairan dana menggunakan bilink.

## 6. Referensi
Andrianto,  N.  2007.  Good  e-Government  :  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  e-Government.  Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim : Malang
Andini,  D.  P.,  &  Ahmad,  A.  (2021).  The  Accountability  of  the  Village  Fund  Allocation  Management  at  Jenggawah Village, Jember Regency. 514(Icoship 2020), 74 – 78. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210101.017\ Hanafie, H. Nugraha, A., & Huda, M. (2019) akuntabilitas dana desa kajian tentang akuntabilitas dana desa di kecamatan masalembu.Kabigaten Sumenep) JIP (Jurnal  limu Pemerintahan) Kajtan Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 4(1), 39-46
Alwan Sri Kustono Putri Purnamasari dan Djoko Supatmoko. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa  Ledokombo  Kecamatan  Ledokombo  Kabupaten  Jember  Tahun  2015.    e-Journal    Ekonomi  Bisnis  dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 141-147
Ika Asmawati, Praino  Basuki (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di kecamatan Maselembu, Kabupaten Sumenep. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 2(1), 2019, halaman 63 – 76
L Lisnawati, S Lestari  (2019).  Analisis  faktor  pembangunan  desa  dalam  pengembangan  desa  mandiri  b,  erkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)
Mustopadidjaja  AR (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
Manggaukang Raba (2006). Akuntabilitas:  Konsep dan Implementasi. UMM Press Madiarsmo. (2020). Akuntansi Sektorp Publik,. Yogyakarta: Andi Madiarsmo.(2022). Akuntansi Sektorp Publik. Yogyakerta.Andi Rasul, Syahruddin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan. Anggaran. Jakarta Taslim  Fait,  Anis  Ribcalia  Septiana,  Rustam  Tohopi,  (2021).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) (Studi  kasuss: Desa  Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka).  Jurnal  Administrasi Negara. Volume 9 Number 1 Juny 2021
Und ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014)  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pemerintahan  Desa  Vol https://medianeliti. com/media/public ations/275406-pemerintahan-desa-7 (No. 1) 82-95bc919010.pdf./