## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1890 - 1905 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6747
Relevansi Nusyuz dengan Isu Kontemporer Marital Rape dalam Bingkai Cedaw

## Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga anitabagaskara03Gmail.com

## ABSTRACT
The  study  explores  the  International  Convention  (CEDAW)  as  a  legal  framework  for addressing injustice in the protection of marital rape cases. How to involve the interpretation of CEDAW and the analysis of the handling of marital rape in various jurisdictions, to the extent to which  it  is  appropriate  or  contrary  to  CEDAW  principles.  Literature  studies  with  normative approaches  are  used  as  research  methods,  with  data  analysis  using  analytical  descriptive approaches. In this study it  was found that  although CEDAW is a key  instrument in women’s rights, its implementation varies. Marital rape is not in line with CEDAW principles, there are several  influencing  factors.  That  the  need  for  serious  treatment  of  marital  rape  to  achieve CEDAW goals. Although there have been legal efforts such as the Domestic Violence Elimination Act (PKDRT), more attention is needed to the Sexual Violence Elimination Bill (PKS). In criminal law,  it  is  necessary  to  exploit  rape  in  the  household.  The  research  contributes  to  an understanding of the challenges and efforts to improve the protection of women from marital rape in various jurisdictions.
Keywords: Nusyuz, Marital rape, Yurisdiksi, CEDAW

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengeksplorasi  konvensi  Internasional  (CEDAW)  sebagai  kerangka hukum  dalam  mengatasi  ketidakadilan  dalam  perlindungan  terhadap  kasus marital  rape . Bagaimana melibatkan interpretasi CEDAW dan analisis terhadap penanganan marital rape di  berbagai  yurisdiksi,  sejauh  mana  sesuai  atau  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip CEDAW.  Studi  pustaka  dengan  pendekatan  normatif  digunakan  sebagai  metode  penelitian, dengan  analisis  data  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitis.  Dalam  penelitian  ini ditemukan bahwa meskipun CEDAW menjadi instrumen kunci dalam hak asasi perempuan, implementasinya  bervariasi. Marital  rape tidak  selaras  dengan  prinsip-prinsip  CEDAW, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. bahwa perlunya penanganan serius terhadap marital  rape untuk  mencapai  tujuan  CEDAW.  Meskipun  telah  ada  upaya  hukum  seperti Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),  perlu  perhatian lebih  pada  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (PKS).  Dalam  hukum  pidana,  perlu eksplisitasi  terhadap  pemerkosaan  dalam  rumah  tangga.  Penelitian  ini  memberikan kontribusi  pada  pemahaman  tentang  tantangan  dan  upaya  meningkatkan  perlindungan terhadap perempuan dari marital rape di berbagai yurisdiksi.
Kata kunci: Nusyuz, M arital rape, Yurisdiksi, CEDAW

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Keluarga  merupakan  unit  terkecil  dalam  tatanan  struktur  sosial  di masyarakat.  Sebuah  keluarga  setidaknya  memiliki  beberapa  fungsi  diantara  lain: fungsi biologis, fungsi edukatif ,  fungsi religious ,  fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan  fungsi ekonomis (Maknunah,  2017,  p.  4).  Jika  seluruh  fungsi tersebut  dapat  berjalan  dengan  seimbang,  baik,  dan  benar,  maka  akan  dapat menciptakan  keluarga sakinah,  mawaddah, dan rahmah sebagaimana  tujuan  dari suatu perkawinan.
Sepasang suami istri memiliki kedudukan yang seimbang. Beberapa aturan mengatakan demikian, Pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kedidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam  masyarakat’’.  Kata seimbang yang dimaksudkan adalah suami istri memikul tugas dan tanggung jawab bersama secara seimbang dalam segala aspek pekerjaan, seperti halnya pengasuhan, suami  istri  juga  diwajibkan  memelihara  kehormatan  keluarga,  mencintai,  saling menghormati, setia,  dan saling tolong menolong,  demi mewujudkan keluarga yang Bahagia.
Begitu  pula  dalam  hal  hubungan  seksual  antara  suami  istri,  dimana keduanya  memiliki  hak  yang  sama.  Sama-sama  saling  menghormati,  saling mengasihi, mencintai dan saling melindungi serta menjaga akan perasaan keduanya. Dalam  kehidupan masyarakat,  hubungan  seksual  mempunyai  2  (dua)  fungsi,  yaitu rekreasi dan pro-rekreasi. Fungsi rekreasi meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati  hubungan  seksual,  waktu  dan  cara  hubungan  seksual  dilakukan. Sedangkan fungsi pro-rekreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu atau memperoleh keturunan (Khatimah, 2013, p. 237).
Dalam  sehari-hari  pengertian  seks  kerap  hanya  mengacu  pada  aktivitas biologis  yang  berhubungan  dengan  alat genetalia belaka.  Pada  faktanya  bahwa makna  seks  sebagai  jenis  kelamin  saja  meliputi  keseluruhan  kempleksitas  emosi, perasaan,  kepribadian  dan  sikap  seseorang  yang  berkaitan  dengan  prilaku  serta orientasi seksualnya. Sedangkan seksualitas secara denotatif memiliki makna yang lebih luas karena meliputi semua aspek yang berhubungan dengan seks, yaitu nilai, sikap,  orientasi,  dan  prilaku.  Secara  dimensional  seksualitas  bias  dipilah  lagi  ke dalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan kultural. 1 Dilihat dari dimensi  biologis,  seksualitas  berkaitan  dengan  bentuk  anatomi  organ  seks  hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, memfungsikan dengan optimal secara biologis, sebagai alat reproduksi, alat rekreasi, dorongan seksual, fungsi seksual dan kepuasan seksual.
Namun  isu  prihal  perkawinan  yang  sangat  santer  diperbincangkan  dan masih menjadi perdebatan yakni marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan yang  merupakan  sebuah  tindak  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pasangan  (suami)  dalam  sebuah  pernikahan  tanpa  persetujuan  dari  pasangannya (istri). Istilah marital rape semakin popular di zaman 4.0 ini dikarenakan kesadaran
1 Made  Oka  Negara,  “Mengurai  Persoalan  Kehidupan  Seksual  dan  Reproduksi Perempuan”, Yayasan Jurnal Perempuan , edisi 41, ( Mei 2005), hlm. 8.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
akan pentingnya hak-hak perempuan dalam sebuah perikatan yaitu perkawinan dan diperlukannya  perlindungan  terhadap  perempuan  dalam  segala  bentuk  kekerasan (Ali et al., 2022, pp. 9–10).
Isu  mengenai marital  rape sering  kali  kurang  mendapat  perhatian  dan bahkan  terabaikan,  disepelekan  dan  dinormalisasi  dalam  hubungan  perkawinan. Namun,  seiring  dengan  perkembangan  yang  pesat  dalam  teknologi  dan  tatanan masyarakat  menjadi  sebuah  permulaan  yang  baik  dimana  isu  terkait marital  rape mulai  menjadi  perhatian  dan  masyarakat  mulai  menyadari  bahwa marital  rape merupakan  bagian  dari  bentuk  kekersan  seksual  yang  dimana  para  korbannya berhak mendapat perlindungan pasti dimata hukum.
Berdasarkan  data  statistik  2021  yang  yang  diterbitkan  oleh  Komnas Perempuan  dalam  catatan  tahunannya,  menggambarkan  kekerasan  terhahap perempuan  dalam  ruang privat /rumah  tangga  memiliki  persentase  tertinggi sebanyak  79%  atau  6.480  kasus.  Sedangkan  data  tahun  sebelumnya  (2020) menunjukkan  kekerasan  terhadap  perempuan  sebesar  75%.  Berdasarkan  data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun kasus kekerasan terhadap  perempuan  mengalami  peningkatan  sebanyak  4%  yang  terbilang  sangat signifikan. Adapun diantara beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan  terhadap  istri  (KTI)  yang  mencapai  3.221  kasus  atau  50%  dari keseluruhan kasus di ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/relasi personal (RP).  Dari  jumlah  6.480  kasus  yang  sudah  tercatat,  bentuk  kekerasan  yang terbanyak adalah fisik (31 % atau 2025 kasus) dan disusul kekerasan seksual (30% atau  1938  kasus).  Berdasarkan  catatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut kekerasan  seksual  menjadi  salah  satunya.  Kekerasan  seksual  dikenal  juga  dengan istilah  lainnya, marital  rape ( CATAHU  2021,  Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap Perempuan Tahun 2020.Pdf , n.d., pp. 12–15) . Kendati demikian istilah marital rape belum diakui adanya oleh seluruh negara dalam perserikatan bangsa-bangsa.
Sebagaimana  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengeluarkan  konvensi internasional  CEDAW  ( The  Convention  on  the  Elemination  of  all  Forms  of Discrimation  Against  Woman )  yang  dibentuk  guna  menjadi  salah  satu  instrument dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi perempuan baik secara fisik maupun psikis (Setyowati, 2021, p. 128). Konvensi ini mulai  berlaku  sejak  tanggal  3  Desember  1981.  Konvensi  mengenai  penghapusan segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  (CEDAW)  adalah  instrumen  hak asasi  manusia  yang  menguraikan  prinsip-prinsip  kesetaraan gender dan memberikan panduan bagi negara-negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.
Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Internasional CEDAW  pada  tanggal  24  Juli  1984  dan  sepakat  untuk  mencegah  segala  tindakan diskriminasi  dan  menjalankan  kebijakan-kebijakan  yang  terkait  dengan penghapusan  diskriminasi  terhadap  perempuan  Indonesia  berjanji  dan berkomitmen  dengan  intrumen  internasional  ini  yang  dibuktikan  dengan keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani Protokol Opsional untuk Konvensi CEDAW  pada  Februari  tahun  2000.  Bentuk  ratifikasi  Indonesia  dalam  Konvensi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Internasional  CEDAW  menjadi  Undang-undang  RI  No.7  Tahun  1984  tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan  (CEDAW).  Jika  Indonesia  memiliki  andil  dalam  ratifikasi,  maka penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  (CEDAW)  perlu ditegakkan. Selain itu, langkah yang juga perlu dipikirkan adalah tentang bagaimana Indonesia akan melindungi para korban atas kekerasan seksual/ marital rape dalam perkawinan  yang  merupakan  bagian  dari  diskriminasi  terhadap  perempuan  dan pelanggaran  hak-hak  yang  dimilikinya  ( United  Nations,  About  Commite  on  the Elimination of Discrimination against Woman: Overview
Https://Www.Ohchr.Org/En/Treaty-Bodies/Cedaw,  Diakses  21  November  2023  Pada Pukul 00.27 WIB , n.d.).
Salah  satu  aspek  penting  dari  CEDAW  adalah  perlindungan  terhadap kekerasan  terhadap  perempuan,  termasuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga, termasuk  pemerkosaan  dalam  pernikahan  atau  yang  dikenal  sebagai Marital  rape . Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dimensi yang sensitif namun penting dari isu kekerasan  dalam  rumah  tangga: Marital  rape. Fokus  utama  akan  diletakkan  pada cara  interpretasi  konvensi  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap perempuan  (CEDAW)  dapat  digunakan  sebagai  kerangka  hukum  untuk  menyoroti dan mengatasi ketidakadilan dalam pelindungan terhadap kasus marital rape ,  lalu bagaimana marital rape diinterpretasikan dan ditangani dalam berbagai yurisdiksi, dan  sejauh  mana  pendekatan-pendekatan  ini  sejalan  atau  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  CEDAW  dalam  melindungi  hak-hak  perempuan  dari  segala  bentuk diskriminasi,  termasuk  kekerasan  seksual  dalam  perkawinan  terkait  isu marital rape.
Sejumlah  bidang  studi  melakukan  pengkajian  mengenai  kekerasan seksual/ marital  rape dan Convention  on  Elimination  of  All  Form  of  Discrimination Against  Women (CEDAW).  Diantaranya  adalah  hasil  penelitian  Angelina  Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, Implementasi CEDAW tentang penghapusan diskriminasi  perempuan,  studi  kasus  pemilu  di  Indonesia  tahun  2009  dan  2014. Penelitian  ini  tidaklah  jauh  berbeda  dan  memiliki  kesamaan  dalam  membahas CEDAW  dan  penghapusan  diskriminasi  perempuan,  namun  perbedaannya  terletak pada  kasus  yang  diangkat.  Adapun  hasil  penelitian  yang  dilakukan  membuktikan implementasi  konvensi  CEDAW  di  bidang  partisipasi  politik  dinilai  belum  efektif karena jumlah perempuan di parlemen belum seimbang dengan jumlah  penduduk perempuan  (Valentina  &  Dewi,  2017,  pp.  11–15).  Kemudian  penelitian  yang dilakukan  oleh  Enik  Setyowati  yang  membahas  menganai  Konvensi  Inetrnasional CEDAW yang berkaitan dengan kiprah PBB dalam menghapus diskriminasi wanita dan  dukungan  Indonesia  melalui  ratifikasi  (Setyowati,  2021,  pp.  127–136).  Karya Muhammad  Zainuddin  Sunarto  dan  Naila  Jaliyah  mengkaji  fenomena marital  rape terhadap  pemenuhan  tujuan  perkawinan  (Sunarto  &  Jaliyah,  2023,  pp.  49–67). Karya  Aldila  Arumita  Sari  dan  R.B  Sularto,  yang  membahas  kebijakan  formulasi kekerasan  seksual  terhadap  istri    ( marital  rape )  berbasis  keadilan gender di Indonesia  (Sari  &  Sularto,  2019).    Oleh  karena  itu  studi  ini  akan  mengkaji  serta

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
menelaah  penerapan  Konvensi  Internasional  CEDAW  dalam  isu  kekerasan  seksual atau yang dikenal dengan istilah marital rape.

## METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini adalah studi pustaka ( Library Research ) dengan pendekatan  normatif  dan  sumber  data  utama/primer  berupa  buku,  jurnal,  artikel dan  penelusuran  melalui  media  internet  yang  membahas  Konvensi  Internasional CEDAW  dalam  penghapusan  diskriminasi  terhadap  perempuan,  terutama  dalam kasus  kekerasan  seksual  atau  dengan  istilah marital  rape. Kemudian  data  yang diperoleh  dianalisa  menggunakan  sistem deskriptif  analitik ,  sehingga  dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Relevansi Nusyuz dengan Isu Kontemporer Marital Rape
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  telah  di  sahkan  pada  22  September  2004  karena meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, salah satu bentuk kekerasan yang  disebutkan  dalam  undang-undang  ini  yaitu  mengenai  kekerasan  seksual dalam  hubungan  suami  dan  istri  berupa  pemaksaan  hubungan  seksual  antara suami-istri yang kemudian dikenal dengan sebutan marital rape . 2 Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologi,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.”  Pada  pasal  8  (a)  dijelaskan bahwa,  kekerasan  seksual  meliputi  “Pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga” Marital  rape merupakan  istilah  dalam  Bahasa  Inggris  terdiri  dari  kata “marital”  (ikatan  perkawinan)  dan  “rape”  (perkosaan),  jadi  dapat  diartikan perkosaan yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam hubungan perkawinan tanpa  mempertimbangkan  kondisi  dan  keadaan  istri  ( Perkosaan  Dalam Perkawinan Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Pernghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.Pdf ,  n.d.,  pp.  8–9).  Dalam  mempergauli  istri  sudah dijelaskan  dalam al-Qur’an dan hadits bahwa  harus  dengan  secara  baik  dan secara bijaksana, sebagaimana dalam Q.S an-Nisaa: 19:
ْعَبِب إُبَْْذَتِن  ٍَُُّْٕهُضْعَت  َلَ َٔ ۖ بًْ ْزَك  َءبَسُِّنا إُث ِزَت  ٌَْأ  ْىُكَن  ُّم ِحٌَ  َلَ إَُُيآ  ٌٍَِذَّنا بٌََُّٓأ بٌَ
ٍٍَِتْأٌَ  ٌَْأ  َّلَِإ  ًٍَُُُّْٕتٍَْتآ بَي  ِض ۚ ٍتٍََُِّبُي ٍتَش ِحبَفِب
َك ا ًزٍَْخ ٍِِّف ُ َّاللَّ َمَعْجٌَ َٔ بًئٍَْش إُْ َزْكَت  ٌَْأ  ٰىَسَعَف ًٍَُُُّْٕتْْ ِزَك  ٌِْئَف ۚ  ِفٔ ُزْعًَْنبِب ٍَُّْٔ ُزِشبَع َٔ
ا ًزٍِث
Artinya :    Hai  orang-orang  yang  beriman,  tidak  halal  bagi  kamu  mempusakai wanita  dengan  jalan  paksa  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  karena hendak  mengambil  kembali  sebagian  dari  apa  yang  telah  kamu  berikan
2 Karina  Martyana  dan  Muhammad  Syahrul  Munir,  “Perkosaan  dalam  Rumah  Tangga (Marital  Rape)  dalam  Perspektif    Maqasid  al-shari’ah”, Al-Faruq:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah , Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 74

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
kepadanya,  terkecuali  bila  mereka  melakukan  pekerjaan  keji  yang  nyata.  Dan bergaullah  dengan  mereka  secara  patut.  Kemudian  bila  kamu  tidak  menyukai mereka,  (maka  bersabarlah)  karena  mungkin  kamu  tidak  menyukai  sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
Dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwa ِفٔ ُزْعًَْنبِب  ٍَُّْٔ ُزِشبَع َٔ , ini dalam hal berkata yang baik, bersikap yang baik seperti dalam perbuatan dan penampilan, karena  nabi  selalu  memperlakukan  istrinya  secara  baik,  bergembira  bermain bersama  keluarga,  bersikap  lemah  lembut,  memberi  nafkah,  bersenda  gurau bersama  istri-istrinya.  Ketika  Nabi  tidur  bersama  istrinya  menggunakan  satu selimut, membuka selendang dari kedua bahunya dan memakai sarung (Khalidi, Shalah Abdul Fattah et al., 2017, p. 427). Dalam tafsir fii zhilalil qur’an , dijelaskan bahwa  kata  “bergaul,  mendatangi”  dibiarkan  tanpa  adanya  objek  tertentu,  kata itu dibiarkan secara mutlak agar bisa mengembangkan makna-maknanya,  tidak berhenti hanya pada batas-batas fisik saja tetapi juga hati dan perasaan, rahasia dan  cita-cita,  karena  pada  setiap  hubungan  cinta,  pandangan  kasih  sayang, sentuhan  fisik,  waktu  kebersamaan,  untuk  mendapatkan  anak  yang  disebut “pergaulan”  (Quthb,  2004,  p.  308).  Dalam hadits ,  juga  disebutkan:  (Albani,  M. Nashiruddin Al-, 2007, p. 806).
ٍُِي ْؤٌُ  ٌَبَك  ٍَْي  َلبَق َىَّهَس َٔ ٍَِّْهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ِ ًِّبَُّنا  ٍَْع َة َزٌْ َزُْ ًِبَأ  ٍَْع
إُص َْٕتْسا َٔ ُِ َربَج يِذْؤٌُ  َلََف  ِز ِخ َْا  ِو ٍَْْٕنا َٔ ِ َّللَّبِب
ًٍُِقُت  َتْبََْذ  ٌِْئَف ُِ َلَْعَأ ِعَه ِّضنا ًِف  ٍءًَْش َج َْٕعَأ  ٌَِّإ َٔ ٍعَه ِض  ٍِْي  ٍَْقِهُخ  ٍَََُِّّٓئَف ا ًزٍَْخ  ِءبَسُِّنبِب
ْل ٌَََ ْىَن َُّتْك َزَت  ٌِْإ َٔ َُّت ْزَسَك ُّ ُص َْٕتْسبَف َج َْٕعَأ ا ًزٍَْخ ِءبَسُِّنبِب إ
Artinya :  Dari  Abu  Hurairah  dari  Nabi  SAW  bersabda:  “Barang  siapa  yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya.  Pergaulilah  wanita  dengan  baik,  sesungguhnya  mereka  diciptakan dari  tulang  rusuk.  Dan  sesuatu  yang  paling  bengkok  yang  terdapat  pada  tulang rusuk paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya,  namun  jika  kamu  membiarkannya  maka  ia  pun  akan  selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu pergaulilah wanita dengan penuh kebijakan.” Pernikahan  seharusnya  tidak  dipahami  hanya  sebatas  penghalalan hubungan seksual saja tetapi berefek pada tanggung jawab dan konsekuensi dari hubungan seksual tersebut baik secara fisik maupun psikis, oleh karenanya relasi suami-istri ataupun antara orang tua dan anak didasarkan pada prinsip (Rofiah, 2017, p. 42):
1. Berdasarkan pada syari’at Allah/ Al-qiyam bi hududillah
2. Persetujuan yang dikehendaki, disadari oleh masing-masing pihak dan tidak adanya unsur pemaksaan / Ridha
3. Layak dan patut/ Ma’ruf
4. Menciptakan kondisi yang lebih baik/ Ihsan
5. Tulus/ Nihlah
6. Musyawarah
7. Perdamaian/ Ishlah
Pencegahan  kekerasan  dalam  hubungan  seksual  dapat  dimulai  dengan membangun  kembali  makna  dan  prinsip  dari  berumah  tangga,  seharusnya pemahaman  memperlakukan  istri  secara  layak  dan  patut  ( mu’asyarah  bil

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1890 - 1905 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6747
ma’ruf )  dipopulerkan  dan  diutamakan  dari  pada  pemaksaan  yang  dilakukan suami  untuk    berhubungan  seksual,  dengan  demikian  adanya  pemaksaan tersebut  merupakan  bagian  dari nusyuz nya  seorang  suami  karena  tidak memperlakukan secara baik  layak dan patut.
b. Interpretasi  CEDAW  Dalam  Mengatasi  Ketidakadilan  Dan  Perlindungan Terhadap Kasus Marital Rape
Convention  on  the  Elimination  of  All  Form  of  Discrimination  Against Women  (CEDAW)  merupakan  suatu  kenvensi  internasional  yang  dikeluarkan oleh  PBB  dalam  menjaga  stabilitas  dunia,  salah  satunya  dengan  penghapusan segala  bentuk  tidakan  diskriminasi  dan  kesetaraan  gender.  Konvensi penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  merupakan konvensi yang menghasilkan suatu perjanjian internasional yang diadakan oleh PBB  pada  tanggal  18  Desember  1979  dan  disahkan  pada  tanggal  3  Desember 1981 (Qodarsasi, 2014, p. 170). Konvensi Internasional CEDAW diakui sebagai “ Bill of Right of Women ” atau pernyataan tetap hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diadopsi sidang majelis umum PBB.
Dengan  adanya  konvensi  internasional  ini  maka  negara-negara  yang berpartisipasi  dalam  pratifikasi  memiliki  kewajiban  untuk  menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan serta bersepakat untuk  menjalankan  kebijakan  guna  menghapus  diskriminasi  yang  terjadi terhadap  perempuan.  Konvensi  Internasional  CEDAW  telah  diratifikasi  oleh lebih  dari  150  negara  termasuk  Indonesia,  namun  dalam  implementasinya sangat  bervariasi.  Di  sisi  lain  konsekuensi  negara-negara  yang  meratifikasi konvensi  Internasional  CEDAW,  bahwa  suatu  negara  secara  sukarela  telah mengikatkan  diri  untuk  menjamin  melalui  peraturan  perundang-undangan, kebijakan, program, agar terwujud kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW  memuat  3  (tiga)  prinsip  utama: Pertama ,  prinsip  kesetaraan substantif,  prinsip  ini  dikenal  juga  dengan  pendekatan  korektif  yaitu pendekatan  yang  tidak  berfokus  pada  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum saja tetapi juga mencangkup kesetaraan dalam arti de jure dampak aktual atau rill dari hukum. Kedua , prinsip non-diskriminasi, pengertian diskriminasi dalam konvensi  ini  adalah  setiap  pembedaan,  pengucilan,  atau  pembatasan  yang dibuat  atas  dasar  jenis  kelamin,  yang  memiliki  pengaruh  atau  tujuan  untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak- hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  pokok  dalam  segala  bidang  atas  dasar persamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Berdasarkan  rekomendasi  PBB ditambahkan  pula  kekerasan  kerhadap  perempuan. Ketiga ,  prinsip  kewajiban negara.
Adapun  pokok-pokok  ketentuan  konvensi  Internasional  CEDAW  terdiri atas 30 pasal. Adanya persetujuan Konvensi Internasional CEDAW merupakan suatu  bentuk  upaya  penghapusan  segala  bentuk  dan  tidakan  diskriminatif terhadap  perempuan  dalam  kancah  internasional  untuk  memberikan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
perlindungan  sekaligus  menyuarakan  hak-hak  perempuan  di  seluruh  dunia. Konvensi tersebut menetapkan persamaan hak asasi perempuan yang meliputi segala aspek baik perkawinan maupun peran perempuan dalam bidang lainnya meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Vereinte Nationen, 2003). Salah satu  pembahasan  dalam  konvensi  Internasional  CEDAW  ini  adalah  mengenai kekerasan seksual dalam lingkup isu marital rape.
Marital  rape adalah  suatu  keadaan  dimana  istri  memperoleh  tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan  demikian, marital  rape merupakan  suatu  tindak  kekerasan  atau pemaksaan  kehendak  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  untuk melakukan  aktivitas  seksual  tanpa  mempertimbangkan  kondisi  istri. Marital rape merupakan manifestasi pada diskriminasi gender atau dapat dikategorikan salam “ gender related violance ” menurut Mansor Faqih gender related violence yang  disebabkan  bias gender .  Kekerasan  atas  nama gender ini  seringkali disebabkan  oleh  ketidaksetaraan  kekuatan  yang  ada  dalam  suatu  keluarga. Sebagai contoh  kekerasan gender diantaranya: pemerkosaan perempuan/istri, tindakan kekerasan fisik didalam perkawinan (Sari & Sularto, 2019, p. 122).
Apabila ditelusuri lebih jauh terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai pelanggaran  hak-hak  perempuan  pada  kasus marital  rape .  Seringkali pemaksaan  hasrat  seksual  yang  dilakukan  suami  kepada  istri  lebih  rentan dilakukan dikarenakan konstruksi sosial yang terbentuk di masyarakat dan hal tersebut  telah  dinormalisasi  adanya.  Ketika  stigma  masyarakat  masih menganggap  bahwasanya  menjadi  suatu  keharusan  untuk  memenuhi  hak biologis  suami  dalam  segala  kondisi,  seolah-olah  seorang  istri  tidak  memiliki hak untuk menolak. Sedang laki-laki memiliki hak otonom dalam berkeluarga, sehingga  dirasa  paling  berhak  untuk  melakukan  apapun  terhadap  istrinya (Samsudin, n.d., p. 339).
Berdasarkan  konvensi  Internasional  CEDAW  dalam  penghapusan  segala bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam Convention  on  Elimination  Of All  Forms  Of  Discrimination  Against  Women dengan  mengamanatkan  pada setiap  negara  (termasuk  Indonesia)  yang  meratifikasi  CEDAW  untuk mengadopsi prinsip-prinsip dan ketentuan untuk menghapuskan kesenjangan, subordinasi,  dan  tindakan  diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin  yang merugikan  perempuan  baik  di  ranah  publik  maupun  ranah  privat  khususnya dalam kasus kekerasan seksual ( marital rape ).
Marital  rape memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  tujuan  dari  konvensi Internasional CEDAW dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.  Dalam  konvensi  tersebut  terdapat  30  Pasal  diantaranya  memiliki korelasi terhadap kasus kekerasan seksual, khsusunya marital rape yang secara lebih  lanjut dapat  dilihat  pada  Pasal  16  CEDAW  prihal  penghapusan diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  permasalahan  yang  berhubungan dengan  perkawinan  dan  hubungan  keluarga.  Berdasarkan  persamaan  antara laki-laki  dan  perempuan  diantara,  terdapat  beberapa  poin  dalam  Pasal  16 CEDAW yang erat kaitannya dengan marital rape adalah butir c yang berbunyi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
“ suami  dan  istri  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  yang  sama  selama perkawinan ”.  Isu Marital  rape dapat  dikatakan  tidak  sesuai  dengan  beberapa prinsip utama CEDAW diantaranya:
CEDAW  memuat  3  (tiga)  prinsip  utama: Pertama , Prinsip  Kesetaraan Substantif ,  prinsip  ini  dikenal  juga  dengan  pendekatan  korektif  yaitu pendekatan  yang  tidak  berfokus  pada  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum saja tetapi juga mencangkup kesetaraan dalam arti de jure dampak aktual atau rill dari hukum. Kedua , Prinsip Non-Diskriminasi , pengertian diskriminasi dalam konvensi  ini  adalah  setiap  pembedaan,  pengucilan,  atau  pembatasan  yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak- hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  pokok  dalam  segala  bidang  atas  dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. dan berdasarkan rekomendasi PBB ditambahkan pula kekerasan kerhadap perempuan (Maryam, 2012, p. 100). Perbedaan pemerkosaan dalam perkawinan dan diluar perkawinan hanya terletak pada status perkawinan pelaku dan korban. Terdapat beberapa faktor- faktor  terjadinya marital  rape . Marital  rape /pemerkosaan  sendiri  merupakan sebuah  bentuk  pelanggaran  seksual,  serta  sebuah  bentuk  tindak  kejahatan ketika  hal  tersebut  dilakukan  dengan  adanya  unsur  paksaan  dan  menyakiti (Sutrisno, 2023, p. 31).
1. Budaya patriarkhi
Patriakhi  sebagai  sebuah  sistem  tatanan  sosial  telah  memposisikan laki-laki pada derajat yang lebih tinggi dari perempuan shingga memiliki kontrol  yang  lebih  menodminasi  wanita  dari  segala  sudut  pandang. Budaya  patriakhi  sudah  menyebar  di  berbagai  lapisan  masyarakat, diantaranya  suku,  adat,  bahkan  agama  masih  sepakat  dengan  adanya budaya  patriakhi  yang  didominasi  oleh  laki-laki  dan  diterapkan  dalam lingkungan masyarakat.
2. Ketimpangan kekuasaan dalam berumah tangga
Adanya ketidakseimbangan kuasa bagi laki-laki terhadap perempuan yang  dilegitimasi  baik  dari  sosial,  agama,  hukum  maupun  negara  yang tersosialisasi  sehingga  menjadi  hal  yang  dapat  diterima.  Adanya  hak otonom  pada  peran  laki-laki  menyebabkan  ketidakbebasan  perempuan dalam memiliki ruang gerak.
3. Adanya salah paham terhadap ajaran agama Dalam  Islam,  relasi  suami  istri  yakni  sebagai  ‘mitsaqan  ghalidzan’
(ikatan yang kuat) yang memiliki pengertian perjanjian kuat dengan Allah swt.  menjadi  saksi  dengan  maksud  adanya  pertanggungjawaban  berupa penjagaan hubungan tersebut dalam waktu yang lama guna mewujudkan tujuan  bersama,  yakni  keluarga  yang  sakinah  bermodalkan  mawaddah dan rahmat.  Suami dan istri memiliki  posisi yang sejajar (equal) karena keduanya  sama-sama  sebagai  subjek  yang  penting  dalam  keluarga. Sehingga  dari  masing-masing  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  serta fungsi yang sama dalam menjalankan perannya.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Namun  realita  menunjukkan  adanya  pemahaman  yang  keliru  berkenaan dengan konsep ajaran islam dalam kehidupan berumah tangga. Nyatanya posisi suami dianggap memiliki kuasa penuh dalam berkeluarga karena yang bertugas mencari  nafkah.  Sedangkan  istri  bertugas  layaknya  ibu  rumah  tangga  yang mengerjakan  tugas  domestik  dan  hanya  pasif  sebagai  penerima  nafkah. Kesalahan  lain  dalam  pemahaman  konsep  islam  berkenaan  dengan  berumah tangga  ialah  seakan  adanya  dukungan  marital  rape  dengan  dibolehkannya seorang suami memukul istrinya apabilah sang istri membangkang baik dalam hal
apapun termasuk hubungan seksual.
c. Interpretasi  Marital  Rape  dalam  Yurisdiksi  Indonesia  dalam  Bingkai CEDAW
Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  negara  yang  meratifikasi  konvensi Internasional  dalam  penghapusan  diskriminasi  terhadap  perempuan  CEDAW yng kemudian terealisasikan menjadi Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1984. Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 dan  sepakat  untuk  mencegah  segala  tindakan  diskriminasi  dan  menjalankan kebijakan-kebijakan  yang  terkait  dengan  penghapusan  diskriminasi  terhadap perempuan.  Indonesia  berjanji  untuk  berkomitmen  dengan  intrumen internasional  ini,  yang  terlihat  dari  keikutsertaan  ndonesia  dalam menandatangani protokol opsional untuk konvensi internasional CEDAW pada februari 2000.
Ratifikasi  Konvensi  CEDAW  di  Indonesia  dibuktikan  dengan  adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (CEDAW). Didalam  UU  Nomor  7  Tahun  1984  dijelaskan  bahwa:  “Ketentuan  dalam Konvensi  ini  tidak  akan  mempengaruhi  asas  dan  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan  nasional  yang  mengandung  asas  persamaan  hak  antara pria  dan  wanita  sebagai  perwujudan  tata  hukum  Indonesia  yang  sudah  kita anggap baik atau lebih baik bagi, dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib  disesuaikan  dengan  tata  kehidupan  masyarakat  yang  meliputi  nilai-nilai budaya,  adat  istiadat  serta  norma-norma  keagamaan  yang  masih  berlaku  dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.”
Penjelasan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat dikaitkan dengan definisi dari diskriminasi, hal yang ingin diperangi oleh negara Indonesia. Kebutuhan masyarakat Indonesia tidak boleh  terabaikan dan harus terpenuhi  dengan  baik.  Adanya  pengratifikasian  konvensi  ini  bertujuan  untuk menyamaratakan  pemenuhan  hak  dari  seluruh  elemen  masyarakat. Implementasi yang dilakukan oleh Indonesia secara langsung diawasi oleh PBB melalui  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Indonesia dan CEDAW Working Initiative (CWGI) selaku  organisasi  non-pemerintah  (NGO)  di  Indonesia  terkait  implementasi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Konvensi CEDAW. CWGI sendiri adalah gabungan dari sepuluh organisasi non- pemerintah  yang  secara  rutin  menyusun  laporan  hasil  pemantauan  mengenai pelaksanaan konvensi CEDAW.
Fenomena-fenomena  diskriminasi  terhadap  perempuan  terutama  terkait kekerasan seksual (marital rape) menjadi salah satu PR pemerintah yang harus diberikan perhatian. Berdasarkan data statistik 2021 yang yang diterbitkan oleh Komnas  Perempuan  dalam  catatan  tahunannya,  menggambarkan  kekerasan terhahap  perempuan  dalam  ruang  privat/rumah  tangga  memiliki  presentase tertinggi  sebanyak  79%  atau  6.480  kasus.  Sedangkan  data  tahun  sebelumnya (2020)  menunjukkan  kekerasan  terhadap  perempuan  sebesar  75%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebanyak 4%  yang  terbilang  sangat  signifikan  adapun  diantaranya  adalah  kekerasan terhadap  istri  (KTI)  yang  mencapai  3.221  kasus  atau  50%  dari  keseluruhan kasus  di  ranah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)/relasi  personal  (RP). Dari jumlah 6.480 kasus yang sudah tercatat, bentuk kekerasan yang terbanyak adalah fisik (31 % atau 2025 kasus) dan disusul kekerasan seksual (30% atau 1938  kasus).  Berdasarkan  catatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut kekerasan seksual menjadi salah satunya. kekerasan seksual atau dengan istilah lainnya marital rape . 3
Pada  penjelasan  dalam  Undang-undang  No.23  Tahun  2004  tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (PKDRT)  Pasal  1  ayat  1  bahwa kekerasan tidak dibatasi pada fisik semata, melainkan segala bentuk kekerasan yang berakibat pada penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Keempat  kategori  KDRT  atau  kekerasan  pada  perempuan  yang  disebutkan dalam UU PKDRT dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kekerasan fisik
Kekerasan  fisik  diantaranya  adalah  penyerangan  fisik  seperti mendorong, mencubit, menendang, memukul dengan atau tanpa alat, mencekik, menyiram dengan air panas atau air keras, melukai dengan senjata  tajam  atau  senjata  api,  membakar,  dan  semua  tindakan  yang menghasilkan  luka  memar,  luka  gores  bahkan  kematian.  Kekerasan fisik  dalam  beberapa  kasus  juga  dilakukan  bersamaan  dengan kekerasan  seksual,  seperti  peyerangan  kepada  organ-organ  seksual (payudara  dan  kemaluan),  juga  persetubuhan  paksa  (pemerkosaan).
Kekerasan  fisik  umumnya  didahului  dengan  ancaman,  bisa  secara langsung dengan ucapan atau gerak tubuh, dan secara tidak langsung seperti ancaman lewat pesan, telpon, atau orang lain.
2. Kekerasan seksual
Kekerasan  seksual  merupakan  pemaksaan  atau  bisa  saja  berupa ancaman  kepada  perempuan  secara  seksual  untuk  melakukan hubungan badan dengan pelaku dengan orang lain karena motif uang
3 Komnas  Perempuan,  “CATAHU  2021:  catatan  tahunan  kekerasan  dalam  rumah  tangga 2020, (Jakarta: 5 Maret 2021), hlm.12-15

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
(human  trafficking),  Pasal  8  huruf  b  UU  PKDRT  menyebutkan: “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan komersil  dan/atau tujuan tertentu.” Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual seperti tersebut dalam pasal 8 huruf b di atas ditentukan dalam pasal 47 yang berbunyi:  “Setiap  orang  yang  memaksa  orang  yang  menetap  dalam rumah  tangganya  melakukan  hubungan  seksual  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  b  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  pidana  penjara  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp  12.000.000,00  (dua belas juta  rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah).”
Kekerasan seksual atau pemerkosaan dalam rumah tagga dapat terjadi bila dilakukan  tanpa  persetujuan  istri,  meliputi  pencabulan,  kontrol  seksual  akan hak menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan sehingga  menyebabkan penderitaan secara emosi, seksual, ataupun fisik, yang kemudian  disebut  marital  rape.  Kasus  marital  rape  pada  umumnya  suami melakukan  kekerasan  atau  intimidasi  kepada  istrinya  untuk  melakukan hubungan  seksual  tanpa  keinginan  istri,  yang  kemudian  menghadapi  masalah kehamilan  yang  tidak  diinginkan  (karena  melakukan  hubungan  seksual  tanpa menggunakan alat kontrasepsi), terkena penyakit seksual, juga trauma atau luka akibat pemaksaan kepada istri yang tidak siap melakukan hubungan seksual. Marital  rape  pada  kenyataannya  tidak  dalam  satu  bentuk  atau  model  saja, namun  terdapat  tiga  bentuk  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  suami  kepada istri, yaitu:
1. Battering rape:
Suami  melakukan  tindakan  kekerasan seksual  dan  kekerasan  fisik sekaligus  saat  memaksa  istri  untuk  melakukan  hubungan  seksual. Beberapa istri bahkan  terluka  secara  fisik  akibat  pemaksaan  yang  dilakukan  suami pada  saat  istri  tidak  siap  atau  tidak  berkeinginan  untuk  melakukan hubungan seksual. Marital  rape pada umumnya terjadi dalam bentuk ini.
2. Force-only rape
Suami  melakukan  pemaksaan  atau  mengancam  istri  sebelum berhubungan  seksual.  Pemaksaan  atau  ancaman  ini  dilakukan  agar istri mau melayani hasrat suami. Jika suami telah melampiaskan hasrat seksual kepada istrinya, maka suami tidak melakukan kekerasan fisik.
Namun bila suami tidak terpenuhi hasratnya, mungkin bisa melakukan kekerasan fisik kepada istri.
3. Obsessive rape
Istri atau pasangan mendapatkan kekerasan seksual dalam bentuk perilaku sadistic dalam melakukan hubungan seksual. Perilaku sadistic dalam  hubungan  seksual,  yaitu  suami  melakukan  kekerasan  fisik

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
seperti  memukul,  menarik  rambut,  mencekik  atau  bahkan menggunakan  alat  tajam  yng  melukai  istri  untuk  mendapatkan kepuasan seksual dengan penderitaan istri atas kekerasan tersebut.
Lebih  lanjut  mengenai  Marrital  Rape  dimuat  dalam  Rancangan  Undang- undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (RUU-PKS)  yang  mendefinisikan  jenis kekerasan  seksual  lebih  luas  dan  dalam  ranah  yang  lebih  beragam  dibandingkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 16 Jo. Pasal 11 RUU PKS yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11:
(1) Kekerasan seksual terdiri dari: a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. pemerkosaan; f. pemaksaan perkawinan;  g.  pemaksaan  pelacuran;  h.  perbudakan  seksual;  dan  i. penyiksaan seksual.
(2)  Kekerasan seksual sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi  peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik,  termasuk  yang  terjadi  dalam  situasi  konflik,  bencana  alam,  dan situasi khusus lainnya.
Komparasi antara UU-PKDRT dengan RUU-PKS, terdapat beberap perbedaan terkait isu marital rape dan kekerasan seksual secara umum.
1. Pertama,  mengenai  pengertian  jenis  kekerasan  seksual  dalam  RUU-PKS sejauh  ini  belum  diatur  dalam  hukum  positif  saat  ini,  salah  satunya merupakan keberadaan marital rape .
2. Kedua,  subjek  dalam  RUU  PKS  diatur  secara  lebih  luas.  RUU-PKS  memiliki cakupan  yang  lebih  luas  yang  mana  relasi  personal  tidak  hanya  terbatas pada ranah rumah tangga.
3. Ketiga  mengenai  ancaman  pidana,  di  mana  UU-PKDRT  dalam  konteks marital  rape memiliki  ancaman  pidana  berupa  pidana  penjara  dengan maksimal pidana penjara 15 tahun dan pidana denda. Sedangkan RUU-PKS dalam  konteks  pemerkosaan  sebagai  kekerasan  seksual  secara  umum memiliki ancaman pidana minimum dan maksimum yang diatur dalam Pasal 108 s.d. Pasal 115 RUU-PKS. Pidana pokok yang diancamkan adalah pidana penjara  dengan  batas  minimum  dan  maksimum,  serta  pidana  tambahan berupa ganti kerugian, kerja sosial, pembinaan khusus dan pencabutan hak asuh.
4. Keempat,  dalam  pengaturan  pidana  pemerkosaan  terdapat  delik berkualifikasi, dimana keadaan tertentu dapat memberatkan pidana penjara yang  dijatuhkan.  Sebagai  contoh,  apabila  perbuatan  pelaku  mengakibatkan hilangnya  nyawa  korban,  maka  maksimum  pidana  yang  dijatuhkan  oleh hakim  dapat  mencapai  20  tahun.  Berbeda  dengan  UUPKDRT  yang  tidak memiliki  kategori  secara  khusus  mengatur  tentang  kekerasan  seksual, dimana kualifikasi delik ada di luar pasal yang mengatur kekerasan seksual tersebut.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
5. Kelima,  penekanan  yang  ada  dalam  RUU-PKS,  lebih  memfokuskan  tidak hanya upaya represif melalui kemungkinan pidana yang tercantum, namun juga upaya preventif. RUUPKS mencantumkan upaya pencegahan kekerasan seksual  yang  perlu  dilakukan  oleh  negara,  pemerintah  pusat,  dan  juga pemerintah daerah dalam beberapa pasal, termasuk pula peran masyarakat misalnya melalui penguatan kapasitas tentang penghapusan

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan  dari  pembahasan  di  atas  adalah  Bahwa  konvensi  tentang Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (CEDAW) menjadi instrumen kunci dalam menjaga hak asasi perempuan dan mencapai kesetaraan gender di  tingkat  internasional.  Meskipun  telah  diratifikasi  oleh banyak  negara,  implementasi CEDAW  masih  bervariasi. Marital  rape ,  sebagai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, menjadi isu yang tidak sesuai dengan  prinsip-prinsip  utama  CEDAW,  terutama  Kesetaraan  Substantif  dan Non-Diskriminasi.  Faktor-faktor  seperti  budaya  patriarkhi,  ketimpangan kekuasaan, dan pemahaman keliru terhadap ajaran agama dapat menyebabkan terjadinya marital rape . Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan CEDAW dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, penting untuk mengatasi isu- isu seperti marital rape dan memastikan implementasi yang efektif di tingkat nasional.
2. Dalam  tataran  hukum  positif Marital  rape diatur  di  berbagai  peraturan perundang-undangan diantaranya diatur dalam undang-undang Penghapusan kekerasan  dalam  Rumah  tangga  atau  disebut  dengan  UU  PKDRT  dan  juga masih  dalam  tahap  pembahasa  dalam  Rancangan  Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau disebut dengan istilah RUU PKS. Dalam kitab  undang-undang  Hukum  pidana  diatur  secara  jelas  menganai  Tindak pidana  pemerkosaan,  akan  tetapi  peraturannya  tidak  menyinggung  terkait pemerkosaan  dalam  rumah  tangga,  yaitu  pemerkosaan  oleh  suami  terhadap istrinya.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Albani,  M.  Nashiruddin  Al-.  (2007).  Ringkasan  Shahih  Bukhari  Jilid  1  /  M. Nashiruddin  Al-Albani;  Penerjemah:  Asep  Saefullah,  Kamaluddin Sa’adiyatulharamain; Editor: Abu Rania, Abu Fahmi Huaidi, Fajar Inayati. In Judul  Asli:  Mukhtashar  Shahih  Al-  Imam  Al-Bukhhari (Cet.  3,  P.  600  Hlm). Pustaka Azzam.
Ali, P. A., Mcgarry, J., & Maqsood, A. (2022). Spousal Role Expectations And Marital Conflict: Perspectives Of Men And Women. Journal Of Interpersonal Violence , 37 (9–10), NP7082–NP7108. Https://Doi.Org/10.1177/0886260520966667 CATAHU  2021,  Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2020.Pdf . (N.D.).
Khalidi, Shalah Abdul Fattah, Engkos Kosasih, Agus Suyadi, Akhyar As-Siddiq, Yendri Junaidi,  Imam  Sujoko,  Nasrullah,  Muhammad  Iqbal,  Mujibburahman, Sutrisno  Hadi,  Syaifuddin,  Ircham  Alvansyah,  Dahyal  Afkar,  Pambudi, Tubagus Kesa Purwasandy, & Ibnu Katsir. (2017). Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Ali Imran S.D  Al-Ma’idah): Shahih, Sistematis, Lengkap / Dr.  Shalah Abdul  Fattah  Al-Khalidi;  Penerjemah:  Engkos  Kosasih,...  [Et.Al];  Editor: Ircham Alvansyah,...[Et.Al]. In Tafsir Ibnu Katsir :Tahzib Wa Tartib: Vol. Jilid 2
(Cet 2, P. 707 Hlm). Maghfirah Pustaka. Khatimah, U. K. (2013). Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah , 13 (2).
Https://Doi.Org/10.15408/Ajis.V13i2.936
Maknunah, A. (2017). Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan . 4 (2). Maryam,  R.  (2012). Menerjemahkan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang- Undangan . 9 (1).
Perkosaan  Dalam  Perkawinan  Marital  Rape  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Pernghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Pdf . (N.D.). Qodarsasi, U. (2014). Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia DI MALAYSIA MELALUI . 7 .
Quthb,  S.  (2004).  Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur’an  Dibawah  Naungan  Al-Qur’an  Jilid  18  /
Sayyid Quthb ; Penerjemah: As’ad Yasin, Dkk ; Penyunting: Tim GIP. In Judul Asli: Fi Zhilalil Qur’an (Cet 1, P. 353 Hlm). Gema Insani Press.
Rofiah,  N.  (2017).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Islam. Wawasan:  Jurnal  Ilmiah  Agama  Dan  Sosial  Budaya , 2 (1),  31–44. Https://Doi.Org/10.15575/Jw.V2i1.829
Samsudin, T. (N.D.). Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia .
Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap
Istri  (Marital  Rape)  Berbasis  Keadilan  Gender  Di  Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (1), 117. Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V1i1.117-127

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi  Wanita  &  Dukungan  Indonesia  Melalui  Ratifikasi. Jurnal Artefak , 8 (2), 127. Https://Doi.Org/10.25157/Ja.V8i2.6277
Sunarto,  M.  Z.,  &  Jaliyah,  N.  (2023). Analisis  Fenomena  Marital  Rape  Terhadap Pemenuhan Tujuan Perkawinan . 7 (1).
Sutrisno, F. I. N. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Konteks Marital Rape: Perspektif Hukum Islam .
United Nations, About Commite On The Elimination Of Discrimination Against Woman: Overview  Https://Www.Ohchr.Org/En/Treaty-Bodies/Cedaw,  Diakses  21 November 2023 Pada Pukul 00.27 WIB . (N.D.).
Valentina,  A.  M.,  &  Dewi,  E.  (2017).  Implementasi  CEDAW  Tentang  Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu Di Indonesia Tahun 2009 Dan 2014. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 13 (1), 1. Https://Doi.Org/10.26593/Jihi.V13i1.2669.1-15 Vereinte  Nationen  (Ed.).  (2003). Convention  On  The  Elimination  Of  All  Forms  Of
Discrimination  Against  Women  And  Its  Optional  Protocol:  Handbook  For Parliamentarians . United Nations.