INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 8382-8390 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelayanan Informasi Publik Dalam Perspektif Jemaat Sebagai Masyarakat
Sorta Sihombing 1 ✉ ,Riana Lumban Raja 2 ,Tunggul Simorangkir 3
(1)(2) Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN Medan
(3) Prodi Administrasi Publik FISIPOL UHN Medan
Email : sorta.sihombing@uhn.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  menganisis  dan mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan  informasi  publik  dalam  prespektif  Jemaat  sebagai  masyarakat  di  Kota  Medan  dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi.yang menjadi objek penelitian ini adalah pemerintah Kota Medan melalui Kantor Dinas Kominfo dan jemaat sebagai masyarakat di Kota medan yang menggunakan pelayanan tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan Prinsip Transparansi dalam pelayanan publik sudah baik. Hal ini terbukti dengan tingkat kepuasan Jemaat sebagai masyarakat yang berdomisili di Kota Medan, dimana kepala Dinas, Sekretaris dan jemaat sebagai masyarakat terjalin kerjasama yang baik dalam memberikan dan menerima informasi dengan baik. Pemberian informasi kepada masyarakat di Kota Medan sudah baik dan membantu masyarakat. Penelitian ini memberikan saran sebagai rekomendasi yaitu agar mobil sekrel dan website resmi dapat digunakan masyarakat untuk memberikan dan memberikan informasi dan digunakan masyarakat dengan baik, sehingga kantor Dinas KOMINFO bisa menerima aduan masyarakat dan segera menindak  lanjuti keluhannya dan segera mengembangkan laporan dari masyarakat dan memperbaikinya.
Kata Kunci: Transparansi, Pelayanan, Informasi Publik
PENDAHULUAN
Pelayanan informasi yang terbuka atau transparan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat  terus mengalami  pembaharuan  baik  dari  sisi  paradigma  maupun  format  pelayanan  seiring tuntutan kebutuhan rakyat dan perkembangan di dalam pemerintahan itu sendiri. Namun demikian pembaharuan dari kedua sisi tersebut masih belum memuaskan baik negara maupun masyarakat dan di pihak rakyat sebagai pihak yang lemah dan termajinalisasi dalam kerangka pelayanan informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan bermakna bahwa pemerintah dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri ataupun dilayani oleh rakyat melainkan untuk melayani kebutuhan masyarakat.
Keterbukaan pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan Undang Undang No 14 Tahun 2008 yaitu tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik terkecuali informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Informasi publik di samping pengecualian bersifat ketat  dan  terbatas  juga  yang  bersifat  rahasia  sesuai  dengan  Undang-Undang,  kepatutan  dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengajuan tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi  diberikan  kepada  masyarakat  serta  setelah  diperimbangkan  dengan  seksama  bahwa informasi  publik  dapat  melindungi  kepentingan  yang  lebih  besar  daripada  membukanya  atau sebaliknya.
Dengan adanya sifat untuk memperoleh setiap informasi publik maka peranan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan diberi wewenang untuk menyampaikan informasi tentang pembangunan maupun  kebijaksanaan-kebijaksanaan  pemerintah  sehingga  informasi  yang  disampaikan  kepada publik  dapat  dipertanggungjawabkan.  Pemberian  wewenang  tentang  informasi  secara  terbuka  itu sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah UU No. 32/2004 dan itu berlaku secara umum baik

## Abstract
This study aims to analyze and find out the application of the principle of transparency in public information services in the perspective of the Congregation as a community in Medan City by using a  qualitative  descriptive  research  method  and  data  collection  techniques  carried  out  through interviews and observation techniques. The object of this research is the Medan City government through  the  Office  The  Ministry  of  Communication  and  Informatics  and  the  congregation  as  a community in Medan City use the service. The results of this study explain that the application of the principle of transparency in public services is good. This is proven by the level of satisfaction of the Congregation as a community living in Medan City, where the Head of Service, Secretary and the Congregation as a community have good cooperation in providing and receiving good information. Provision of information to the community in Medan City is good and helps the community. This study provides suggestions as a recommendation, namely that the Sekrel car and the official website can be used by the community to provide and provide information and are used by the community properly, so that the KOMINFO Service office can receive community complaints and immediately follow up on complaints and immediately develop reports from the community and improve them.
Keywords: Transparency, Service, Public Information
kepada  Dinas,  Badan  Pemerintahan  mulai  dari  tingkat  Propinsi  maupun  Kabupaten/Kota.  Dinas Komunikasi dan Informatika kota Medan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan  khususnya  di  bidang  informasi  maka  dibentuklah  struktur  organisasi,  tugas  dan fungsinya serta pejabat yang menangani tugas dan fungsi sesuai dengan klasifikasi tugas masing- masing. Untuk tidak menimbulkan kesimpangsiuran atau overlead tugas dan fungsi melayani informasi secara  terbuka  juga  dibentuk  tugas  atau  aparat  yang  khusus  menangani  informasi  publik  yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aparat yang dimaksud menangani informasi tersebut disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pejabat ini juga dibentuk di Dinas-Dinas, Badan Pemerintahan, BUMN, BUMD, TNI, AU. AL, POLRI, dan lembaga lainnya dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika kota Medan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini dibentuk di setiap lembaga, Dinas, Badan dan lain-lain untuk bisa menyatukan persepsi di bawah pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran atau ketidakjelasan tentang informasi kepada mayarakat atau publik. Jadi PPID yang dibentuk di lembaga-lembaga itu semuanya dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dimasing-masing tingkat pemerintahan.
Dalam  Undang-undang  No.  14  Tahun  2008,  transparansi  adalah  keterbukaan  dalam melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam  mengemukakan  Informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal  balik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  melalui  penyediaan  informasi  dan  menjamin kemudahan  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan  memadai  atau  dengan  kata  lain transparansi  merupakan  suatu  proses  keterbukaan  dari  para  pengelola  manajemen,  utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar  dan  masuk  secara  berimbang.  Berkaitan  dengan  hal  pemerintah  daerah  perlu  proaktif memberikan  informasi  lengkap  tentang  kebijakan  yang  disediakannya  kepada  masyarakat. Transparansi juga merupakan suatu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Lijian Poltak Sinambela, 2006 :6)
Pelayanan adalah suatu untuk membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain atau pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menurut Boediono (2003 : 60), bahwa pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan  kepekaan  dan  hubungan  interpersonal  agar  terciptanya  kepuasan  dan  keberhasilan. Undang-Undang  yang  memberikan  jaminan  kepada  rakyat  memperoleh  Informasi  Publik  untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan  publik.  Undand-Undang    yang  memberikan  kewajiban  kepada  Badan  Publik  untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanaan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif tanpa didahukuan permohonan maupun secara pasif dengan permohonan oleh pemohon.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan
mengunakan alat-alat tertentu. Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif. Penelitain kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung mengunakan analisis. Proses dan makna  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif.  Landasan  teori  dimanfaatkan  sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat  untuk  memberikan  gamabaran  umum  tentang  latar  belakang  penelitian  dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Moh Nazir, 2011 : 44)
Penelitian  kualitatif  merupakan  metode-metode  untuk  mengekplorasi  dan  memahami makna  dari  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  yang  dianggap  berasal  dari  masalah sosial.  Oleh  karena  itu  metode  yang  akan  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif deskriftif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial  tersebut  dijaring  dengan  metode  penelitian  kuantitatif  dengan  instrumen  seperti  test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, dan teori. Pendekatan kualitatif diatrikan sebagi pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat di amati. Penelitian deskriftif digunakan untuk  mengambarkan  atau  melukiskan  apa  yang  sedang  diteliti  dan  berusaha  memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan. Metode penelititan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014 : 9)
Untuk  memperoleh  data,  peneliti  melakukan  pengambilan  data  di  Kantor  Dinas Komunikasi dan Informatika kota Medan dan dari kalangan Jemaat sebagai masyarakat. Teknik pengambilan  data merupakan langkah yang  paling strategis dalam penelitian  karena tujuan utama  dari  peneliti  adalah  mendapatkan  data  (Sugiyono,  2014  :  224).  Pengumpulan  data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak  terstruktur serta dokumentasi, materi-materi visual  serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi (Jhon W.Cresweel, 2013 : 266). Data diperoleh melalui kegiatan langsung kelokasi penelitian untuk mencari data yang lebih lengkap dan berkaitan dengan masalah yang  diteliti dan dilakukan dengan wawancara atau  observasi  kepada  informan  penelitian  (data  primer)  dan  data  juga  berasal  dari  bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, internet serta dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian (data sekunder). Data yang dikumpulkan harus cukup valid digunakan. Validasi data dapat  ditingkatkan jika alat  pengukur  serta kualitas  dari pengambilan  datanya sendiri cukup valid (Moh Nazir, 2011 : 174).
Penelitian  Kualitatif  tidak  dimaksudkan  untuk  membuat  generalisasi  dari  hasil
penelitiannya. Subjek peneliti ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang  diperlukan  selama  proses  penelitian.  Informan  adalah  orang  yang  benar – benar mengetahui  suatu  persoalan  atau  permasalahan  tertentu  yang  darinya  dapat  diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya dengan baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau peermasalahan tersebut (Sugiyono, 2014 : 218-219).
Penelitian ini bersifat deskritif  dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kondisi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisis data merupakan proses berkelanjutan  yang  membutuhkan  refleksi  terus-menerus  terhadap  data,  mengajukan pertanyan-pertanyan dan menulis cacatan singakat sepanjang penelitian (Sugiyono, 2014 : 274) Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka yang didasarkan pada pertanyaan- pertanyaan umum dan analisis informasi dari para informan. Data-data yang telah dikumpulkan baik  data  primer  maupun  sekunder  yang  diperoleh  dari  lapangan  akan  diekplorasi  secara mendalam, selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas Informasi dan pengelola  data Elektronik Kota Medan  merupakan Instansi yang dibentuk  penggabungan  dari  kantor  Informasi  dan  Komunikasi  Kota  Medan  dan  Kantor Pengolahan  Data  Elektronik  Kota  Medan.  Tugas  utamanya  adalah  melaksanakan  sebagaian urusan  rumah  tangga  daerah  dalam  bidang  informasi  komunikasi  dan  pengolahan  Data Elektronik. Berdasarkan keputusan Presiden RI No.50 tahun 2000 tanggal 07 April 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia dan Surat Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara RI No.  141/M.PAN/4/2000    tanggal  20  April  2000  Perihal  Tim  Koordinasi  Telematika  Indonesia Telah  dinyatakan  bahwa  Kantor  PDE  Kabupaten/Kota  adalah  perpanjangan  Tim  Koordinasi Telematika  Indonesia  di  daerah  dan  harus  di  berdayakan.  Selanjutnya  dalam  reorganisasi Kelembagaan Pemko Medan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun  1999  dibentuk  kembali  Kantor  Pengolahan  Data  Elektronik  kota  Medan  dengan berdasarkan Perda Kota Medan No. 5 tahun 2001 tanggal 26 Juni 2001 tentang pelaksanaan Perda Kota Medan No. 05 tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Medan.
Seperti  halnya  Kantor  Informasi  dan  Komunikasi  Kota  Medan  sebelumnya  adalah lembaga instansi vertikal yaitu eks Departemen Penerangan Kota Medan. Seperti dimaklumi pada saat Presiden RI Abdurahman Wahid mengumumkan susunan Kabinet Persatuan pada tanggal 26 Oktober 1999 maka Departemen RI dilikuidasi. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah  melalui  UU  No.  22  tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  dibentuk  lembaga  yang mengakomodir eks Departemen di Daerah, seperti halnya pembentukan Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Medan.
Hingga dilakukan penggabungan Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Medan dengan Pengolahan  Data  Elektronik  Kota  Medan  menjadi  Dinas  Informasi  dan  Komunikasi  dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 35 tahun 2002. Selanjutnya dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Medan No.3 tahun 2009 tentang  pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Medan,  Dinas INFOKOM dan Pengolahan Data Elektronik (PDE) Kota Medan menjadi Dinas KOMINFO Kota Medan dengan Tugas pokok dan Fungsi tertuang dalam perwal No. 20 tahun 2010.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI  No. 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan digabung dengan Kantor Sandi Kota Medan dan Nomenklatur tidak berubah, dimana tetap Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota  Medan.  Urusan  Persandian  masuk  pada  salah  satu  bidang  pada  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelayanan Informasi Publik
Transparansi dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar dapat membantu masyarakat dalam menginformasikan dan menyiarkan pelayanan publik baik informasi tentang kebijakan, proses-proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil yang dicapai.
Transparansi juga merupakan suatu keterbukaan informasi yang dihasilkan oleh dinas KOMINFO untuk meberikan informasi yang terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan. Agar masyarakat lebih mudah dan dapat menerima berita yang jelas dan terbuka tentang isu-isu yang sedang terjadi. Sasaran Transparansi Pelayanan Publik itu adalah : (1) .Masyarakat lebih mudah  dan  memahami  Informasi,  (2)  Cepat  dalam  mengeluarkan  informasi,  (3)  Memaksa masyarakat  agar  mengikuti  perkembangan  teknologi,  (4)  Meningkatkan  rasa  kepedulian masyarakat terhadap lingkunganya, (5) Memberikan informasi yang lebih akurat dilapangan.
Kepala  Dinas  memiliki  peranan  yang  sangat  besar  dalam  mewujudkan  transparansi dalam  pelayanan  informasi  publik  kota  medan.  Selaku  pemimpin  utama  dan  tertinggi kepadanya diberikan kuasa sebagai penanggung jawab utama seluruh prasarana yang dimiliki Dinas KOMINFO. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No.32/2004 bahwa peranan Dinas Komunikasi  dan  Informatika  diberikan  wewenang  untuk  menyampaikan  informasi  tentang pembangunan  maupun  kebijaksanaan-kebijaksanaan  pemerintah  sehngga  informasi  yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam teori ini penerapan prinsip transparansi meliputi 3 tahapan yaitu:

## 1.Pelayanan
Kondisi pelayanan di kantor dinas komunikasi dan informatika Kota Medan sudah terjalin
pelayanan yang baik antara kepala dinas dengan masyarakat yang akan melakukan aktivitas dikantor dinas tersebut. Pelayanan adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dari instansi pemerintah di pusat, di daerah,  dan  dilingkungan  badan  usaha  milik  negara  atau  badan  usaha  milik  daerah  dalam rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan.
Di kantor  dinas komunikasi dan informatika Kota Medan  sudah  terlaksana  pelayanan yang baik, seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat sebagai informan dalam penelitian ini, bahwa pelayanan dikantor dinas komunikasi dan informatika sudah cukup baik, karena saya sudah mendapatkan keperluan yang saya inginkan sesuai dengan kenginanan saya, hal ini juga didukung  oleh  pernyataan  salah  satu  aparatur  pemerintah  kantor  dinas  komunikasi  dan informatika  Kota  Medan  yang  mengatakan  bahwa  kami  sudah  melakukan  pelayanan  yang semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat dalam bentuk informasi maupun administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## 2.Kepuasan
Pelayanan  informasi  harus  dapat  menimbulkan  rasa  kepuasan  anatara  kedua  belah pihak. Kepuasan ini akan tercapai apabila isi berita dapat dimengerti oleh pihak komunikan dan sebaliknya, pihak komunikan mau memberikan reaksi dan respon kepada pihak komunikator 3.Kejelasan
Kejelasan  yang  melipiti  berita,  kejelasan  akan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  kejelasan istilah  istilah yang  dipergunakan  dalam lambang lambang. Kejelasan  ini juga bisa dikatakan dalam setiap arus komunikasi organisasi baik dari atasan kepada bawahan, bawahan terhadap atasan, maupun terhadap sesama bawahan.
Faktor penghambat
Adapun faktor-faktor penghambat yang diterjadi dikantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai berikut:
1. Dana yang diterima oleh kantor Dinas sangat minim untuk melakukan suatu pekerjaan  yang  akan  dilakukan  oleh  kepala  sub  bagian-bagin  yang  ada dikantor Dinas.
2. Susahnya  OPD  untuk  dihubungi  dan  ditanyai  untuk  suatu  masalah  yang sedang terjadi.
3. Hambatan  dalam  kualitas  sumber  daya  manusia  terjadi  ketika menggumakan  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  seperti  penggunaan website,  internet  dan  lain-lain.  Sumber  daya  manusia  tidak  mampu menggunakan teknologi yang canggih karena pada umumnya sudah lanjut
usia.  Jadi  harus  perlu  diperlukana  tenaga  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  yang  mampu  menggunakan  sarana  dan  prasarana  yang disediakan. Dengan kata lain perlu pengupgrade sumber daya manusia atau tenaga yang produktif dan energik dan mampu bekerja secara profesional.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelayanan  Informasi Publik yang dilakukan Dinas KOMINFO Kota Medan dapat dikatakan baik, hal itu terlihat dari tingkat pelayanan yang dilakukan Dinas  Komunikasi  dan  Informatka  melalui  bagian  masing-masing  dalam  melakukan kerjasama kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalin kerja sama dengan Pemko Medan dengan baik dalam hal untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dinas KOMINFO sudah menerapkan transparansi pelayanan publik dengan memberikan layanan secara online melalu website, mobil sekrel dan aplikasi yang telah dibuat.
Bersadarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi sebagai bahan masukan dalam proses penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan informasi publik sebagai berikut: (1) Kepala Dinas juga harus selalu aktif dan memeriksa kepala sub bagian agar mengerjakan tugasnya  masing-masing  dan  memberikan  pelayanan  informasi  agar  masyarakat  dapat memahami  dan  mudah  dicerna,  (2)  Dinas  KOMINFO  harus  lebih  banyak  memberikan prasaran  dan  fasilitas  untuk  masyarakat,  (3)  Memberikan  informasi  seluasnya  kepada masyarakat, (4) Kepala Dinas harus lebih sering memantau dan memberikan arahan kepada sub  bagian  agar  lebih  merespon  segala  kebutuhan  masyarakat  tentang  informasi  yang dibutuhkan  masyarakat,  (5)  Perlunya  pengrekrutan  tenaga  pegawai  yang  mudah, berpendidikan dan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta.
Dwiyanto,  Agus.  2005.  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Jhon W Cresweel, 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan mixed Edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lijian  Poltak  Sinambela,  dkk.  2006.  Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebjakan,  dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
Moenir, H.A.S. 1992. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Moh Nazir, 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Sedarmayanti.  2003.  Good  Governance  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah.  Bandung:
Mandar Maju.
Singarimbun, Masri. 2008. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
Sugiono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta Suyanto, Bagong. 2005. Metode Peneltian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta:
Prenada Media.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Grassindo.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang:  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik, Standar Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26/KEP/M.PAN/2/2004  las V SD 02 Pagi Cipayung”. Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin, 4(1), 10-19