## PENANGGULANGAN KEJAHATAN ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU

## ENDRI
Dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang
Abstrak Abstract Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan merupakan kejahatan ekonomi dan lingkungan, serta mengancam kedaulatan bangsa. Kepulauan Riau yang hampir seluruh wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan negara lain sangat rawan terjadi Illegal Fishing yang dibuktikan dengan penangkapan beberapa para pelakunya.  Untuk itu perlu kebijakan penanggulangannya, baik dengan menggunakan sarana hukum pidana, maupun dengan tindakan pencegahan. Lewat jalur hukum pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang  perikanan, undang-undang kelautan dan sebagainya.
Sedangkan sarana pencegahan dapat dilakukan dengan peningkatan patroli, kerjasama dengan dengan negara lain, meningkatkan teknologi pengawasan, mengajak masyarakat untuk peduli akan bahaya Illegal Fishing. Illegal Fishing is fishing activities which are not in accordance with the law, and the economic and environmental crimes, as well as threaten the sovereignty of the nation. Riau Islands which almost the entire area is directly adjacent to the sea and other countries is very prone to Illegal Fishing as evidenced by the arrest of the perpetrators. For that we need policies to overcome, either by means of criminal law, as well as with precautions. Via the criminal law as stipulated in the laws of fisheries, maritime law and so on. While the means of prevention can be done by increasing patrols, cooperation with other countries, increasing surveillance technology, invites people to care about the dangers Illegal Fishing.

## Kata kunci: Illegal Fishing, laut dan pengawasan

## A. Pendahuluan
Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang hampir seluruh wilayahnya adalah laut yang hal itu dapat dilihat dari keberadaan daerah tersebut yang dikelilingi laut. Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau (Prov.Kepri) berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar dan kecil. 1 Dengan demikian, keberadaan laut yang hampir mencakup seluruh daerah tersebut kaya akan berbagai sumber daya alam yang melimpah, antara lain
1 Wikipedia Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau, diakses pada 11 April 2015, jam 15:46 WIB.
berbagai jenis ikan, terumbuh karang, dan sebagainya. Karena laut yang luas dan di dalamnya terdapat berbagai ikan menjadi kekayaan tersendiri dalam mensejahterahkan masyarakatnya khususnya di Kepulauan Riau.
Kekayaan ikan yang begitu besar harus dilindungi dari berbagai penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal (illegal fishing) oleh orang-orang atau korporasi baik yang dilakukan warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing. Berbagai kasus penangkapan ikan yang dilakukan secara melawan hukum/ilegal yang dilakukan kapal-kapal asing yang berkewarganegaraan asing dengan berbagai modus operandi dan bahkan dilakukan dengan melibatkan warga negara Indonesia. Kapal- kapal berbendera Indonesia tetapi anak buah kapal tersebut seluruhnya berkewarganegaraan asing, seperti warga negara Fhilipina, Thailand, Malaysia dan sebagainya. Ada juga beberapa kapal-kapal yang digunakan tersebut dimiliki oleh korporasi asing yang dengan leluasa melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia dan apabila dibiarkan akan sangat merugikan secara ekonomi sekaligus mengancam kedaulatan bangsa Indonesia khususnya di laut.
Adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. 2 Berdasarkan fenomena dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, dipandang perlu melakukan penelitian yang mengkaji bagaimana  “Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau”  yang mana daerah tersebut hampir seleuruh
2 Lihat Penjelasan Umum dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
wilayahnya adalah laut. Hal ini sangat menarik untuk dikaji karena Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.

## B. Permasalahan
Berdasarkan sebagaimana dikemukakan pada latar belakang di atas, permasalahan dalam studi ini akan dikaji dan dibahas sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengaturan tentang Kejahatan Illegal Fishing di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana  Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menekankan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan historis. 3 Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau yang berasal dari asas-asas hukum yang relevan serta doktrin-doktrin hukum pidana. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangkan pelacakan kasus-kasus kejahatan  Illegal Fishing di Indonesia pada umumnya dan khususnya Kepulauan Riau.
Penelitian ini menekankan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan mengenai Kejahatan Illegal Fishing seperti dalam dalam undang-undang dan sebagainya, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, kasus- kasus hukum. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumen sesuai dengan permasalahan yang telah
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93
dirumuskan untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memahami teks dari bahan hukum kemudian dikaitkan dengan isi pengertian teks yang satu dengan yang lain yang menggambarkan kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau.

## D. Kerangka Teori

## 1. Penanggulangan Kejahatan
Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “older philosophy of crime control”. 4 Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (social policy) yang terdiri dari “kebijakan atau upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial  (social welfare policy) dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (social defence policy). 5
Penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (penal policy), khususnya pada tahapan kebijakan yudikatif atau aplikatif (penegakan hukum secara in concreto) harus memperhatikan dan mengarahkan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “social welfare” dan  “social defence”. 6 Kesejahteraan  masyarakat dan perlindungan masyarakat saling berhubungan, yaitu dengan implementasi perlindungan masyarakat dengan menegakan norma-norma hukum yang ada diharapkan masyarakat akan merasa terlindungi yaitu dengan memberikan sanksi pidana bagi yang melanggar hukum itu.
4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 149.
5 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 77.
6 Ibid.
Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy).  Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana 7 . Keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat berfungsinya/bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. 8 Hal ini sesuai sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (Kurieren am Symptom) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. 9
Berdasarkan sebagaimana dikemukakan di atas bahwa hadirnya sanksi pidana dalam berbagai peraturan yang ada sifatnya hanya untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan sanksi pidana tidak bisa menjangkau bagaimana menghilangkan/mengurangi sebab-sebab terjadinya kejahatan ditengah kehidupan masyarakat. Namun demikian, paling tidak dengan ditegakannya norma-norma sentral yang memuat sanksi pidana oleh para penegak hukum dapat memberikan rasa aman pada masyarakat dan memberikan efek jera pada pelakunya sehingga dengan demikian hukum telah ditegakan.
Selanjutnya Sudarto mengungkapkan bahwa penegakan norma- norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminil berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut. Seperti dalam dunia kejahatan, tindakan preventif adalah lebih
7 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,  2005, hlm. 75
8 Ibid, hlm. 72
9 Ibid,  hlm. 72 (lihat juga dalam buku Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat)
baik dari pada tindakan kuratif atau refresif. 10 Khususnya di bidang kelautan dan perikanan yang sedikit berbeda penanganannya dibandingkan dengan kejahatan yang ada didaratan yang mana ada bererapa hambatan dikarenakan tempat dan waktu tindak pidananya itu terjadi di laut. Kedua tindakan refresif maupun preventif ini sangat diperlukan dalam penegakan hukum, karena saling melengkapi satu sama yang lain.
2. Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
Penangkapan ikan secara ilegal  adalah merupakan penangkapan ikan  yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku. Artinya penangkapan ikan yang melanggar itu merupakan penangkapa ikan yang dilarang atau memenuhi rumusan sesuai dengan undang-undang. Namun perlu dicermati definisi penangkapan ikan secara ilegal bisa diartikan penangkapan ikan diluar batas/ketentuan yang ditentukan, atau juga bisa diartikan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk memantau sumber daya dilaut khususnya ikan.
Menurut International Plan of Action  (IPOA),  Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) diartikan sebagai 11 :
a. Illegal fishing/penangkapan ikan secara ilegal adalah kegiatan yang (i) dilaksanakan oleh kapal-kapal nasional dan asing dalam wilayah yuridiksi negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundangan negara tersebut, (ii) dilaksanakan oleh kapal yang mengibarkan bendera negara anggota organisasi perikanan regional tetapi bertentangan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut dimana negara bendera itu terikat atau bertentangan denga prinsip yang dilakukan oleh suatu hukum internasional, (iii) bertentangan dengan hukum nasional dan
10 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 113-114
11 Jefri Hutagalung, Illegal Fishing, IUU Fishing, Kerugian Illegal fishing, Penangkapan IkanIllegal, dapat diakses pada https://jefrihutagalung.wordpress.com
/tag/penangkapan-ikan-illegal/, diakses pada tanggal 10 Mei 2015, jam 13:35 WIB.
kewajiban internasional termasuk yang dilaksanakan oleh negara- negara yang bekerjasama dengan organisasi regional;
b. Unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang (i) tidak dilaporkan atau laporannya salah kepada instansi berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundangan atau (ii) dilaksanakan di daerah pengelolaan organisasi perikanan regional yang tidak dilaporkan atau laporan salah dan bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut;
c. Unregulated fishing adalah kegiatan penangkapan ikan (i) didaerah penerapan pengelolaan organisasi regional, dilakukan oleh kapal- kapal tanpa berkebangsaan atau oleh kapal yang berkebangsaan bukan anggota organisasi regional atau oleh entitas penangkapan dalam suatu cara tidak konsisten atau bertentangan dengan prinsip konservasi organisasi regional tersebut; (ii) di area atau untuk stok ikan yang tidak diterapkan prinsip konservasi dan peraturan pengelolaan dalam hal mana penangkapan dilakukan tidak konsisten dengan negara penanggung jawab kapal atau bertentangan dengan prinsip konservasi yang diatur oleh hukum internasional.

## E. Pembahasan.

## 1. Pengaturan Illegal Fishing di Indonesia
Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 12 Terlihat bahwa rangkain kegiatan mulai dari pengelolaan sampai pemasaran ikan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dan diatur oleh undang-undang tersebut.
12 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
Pengelolaan perikanan  adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang- undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 13
Selanjutnya dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dijelaskan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
Berdasarkan kentuan diatas dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) penangkapan ikan, yaitu:
1. Penangkapan ikan yang dalam keadaan dibudidayakan, yakni membudidayakan ikan yang dilakukan oleh masyarakat atau korporasi dimana pembudidayaan itu dalam penguasaan mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan perundang-undangan.
2. Penangkapan ikan yang tidak dibudidayakan atau penangkapan ikan yang berkeliaran di laut dan tidak dibawa penguasaan masyarakat atau kelompok tertentu. Hal tersebut yang diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Sejarah pengaturan dalam hukum nasional yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan Indonesia, sebenarnya sudah dipersiapkan dari sebelum dikeluarkannya peraturan yang mengatur secara spesifik tentang hak-hak berdaulat dalam hukum laut, khususnya yang terkait dengan sumber daya hayati (termasuk di dalamnya sumber daya ikan). Secara kronologis pengaturan sumber daya perikanan sebenarnya sudah dimulai
13 Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
sejak tahun 1957, yaitu sejak Indonesia mengeluarkan Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia, yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang di dalam perkembangannya mengalami perubahan,  yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 14 .
Dalam konteks pengelolaan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia bagi kesejahteraan rakyat, pemerintah dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menetapkan landasan kebijakan dan sebagai tindak lanjut diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang yang mengatur tentang ZEE Indonesia dikeluarkan peraturan perundang-undangan khususnya untuk pengaturan di bidang sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia merupakan upaya dan kegiatan pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia. 15
Perkembangannya sekarang dengan prinsip otonomi daerah dimana daerah memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengelolah daerahnya meliputi laut, khususnya daerah-daerah kepulauan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Provinsi mempunyai kewenangan yang cukup besar. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:
14 Ida Kurnia, Pengaturan Sumber Daya Perikanan Perikanan di Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia, dimuat pada Jurnal Mimbar Hukum UGM Volume 26, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 207-208.
15 Ibid, hlm. 212.
1. Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang di wilayahnya;
2. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. eksplorasi,  eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
3. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
4. Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
Selanjutnya dalam beberapa undang-undang lainnya juga mengatur tentang pentingnya pengelolaan sumber daya ikan supaya tidak terjadi penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dalam Pasal 17 menegaskan bahwa:
1. Pemerintah mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya ikan serta memfasilitasi terwujudnya industri perikanan.
2. Dalam memfasilitasi terwujudnya industri perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah bertanggung jawab:
a. menjaga kelestarian sumber daya ikan;
b. menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan; dan;
c. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan.
Mengkoordinasikan  sumber daya ikan bertujuan untuk melindungi konservasi ikan agar tidak terjadi penangkapan ikan secara berlebihan dan merusak ekosistem tempat berkembangbiaknya ikan. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetic untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
Bahkan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga mengatur sanksi pidana apabila seseorang yang memanfaatkan ruang laut untuk menetap harus memiliki izin. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 47 Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, bahwa:
“Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”
Membahas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) tidak terlepas dari struktur penegakan hukum di laut, yaitu instansi dan aparat penegak hukum di laut. Dilihat sebelum lahirnya undang-undang kelautan dan undang-undang perikanan, ada beberapa instansi yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut. Antara lain, TNI AL, Polisi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, Bakamla dan sebagainnya. Dengan adanya beberapa instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut cendrung berjalan sendiri-sendiri, sehingga terjadi tumpang tindi kewenangan penegakan hukum. Namun dengan lahir Undang-undang Kelautan yang didalamnya mengamanatkan dibentuknya Badan
Keamanan Laut (Bakamla). Berdasarkan Peraturan Persiden (Pepres) Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yang mempunyai Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:
Bakamla menyelenggarakan fungsi 16 :
a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan
b. wilayah yurisdiksi Indonesia;
c. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan
d. wilayah yurisdiksi Indonesia;
e. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah
f. perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
g. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
h. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
i. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
j. Indonesia; dan
k. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
Kewenangan Bakamla sebagai berikut 17 :
1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bakamla berwenang:
a. melakukan pengejaran seketika;
b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
16 Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
17 Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.
Selanjutnya pada tahun 2015 ini, Presiden Republik Indonesia Joko
Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Pepres) tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Pepres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) tugasnya tertuang dalam Pasal 2 Perpres ini, yaitu sebagai berikut:
a. Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kemebterian Kelautan dan Perikanan,
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT. Pertamina dan institusi terkait lainnya;
b. Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing).
Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Satgas Illegal Fishing ini tertuang dalam Pasal 3 Perpres Satgas Illegal Fishing, yaitu:
a. Menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;
b. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan  data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi
terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, PPATK dan Badan Intelijen Negara;
c. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dikawasan yang ditentukan oleh Satgas;
d. Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di Satgas.

## 2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau
Posisi geografis Indonesia yang strategis, banyak pihak-pihak tertentu yang melakukan kegiatan di wilayah maritim Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara nasional, maupun internasional yang dapat digolongkan dalam bentuk ancaman sebagai berikut 18 :
a. Ancaman kekerasan (violence threat); yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir, antara lain: pembajakan, perampokan, aksi teror, sabotase;
b. Ancaman terhadap sumber daya laut (natural resources tribulation);  berupa pencemaran dan pengrusakan terhadap ekosistem laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan pergelaran kekuatan militer;
c. Ancaman pelanggaran hukum (low transgression threat); yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang
18 Tanpa nama, Penataan Pengamanan Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas dalam RangkaMenjaga Kedaultan NKRI, Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 14, Desember 2012, hlm. 75
berlaku di perairan, antara lain illegal logging, illegal fishing, penyeludupan;
d. Ancaman navigasi (navigational hazard); yaitu ancaman yang timbul oleh kondisi geografis maritim dan hidrografi akibat kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
Berdasarkan sebagaimana diuraikan di atas khususnya pada poin c, yaitu ancaman pelanggaran hukum yaitu tidak dipatuhinya berbagai ketentuan yang mengatur diperairan khususnya penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal (illegal fishing) di wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai kasus sudah banyak terjadi, baik yang dilakukan oleh oknum warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara lainnya. Hal ini sangat memprihatinkan karena dengan memilki laut yang begitu luas yang di dalamnya berbagai jenis ikan merupakan potensi sumber daya alam yang luar biasa yang dimiliki oleh Kepulauan Riau.
Maraknya kejahatan illegal fishing  mengancaman konservasi ikan dan juga sekaligus mengancam kedaulatan negara. Berbagai laporan dari masyarakat antara lain, masyarakat nelayan setempat takut melaut karena diganggu, diserang bahkan ditabrak kapalnya oleh nelayan asing yang memiliki alat penangkapan atau kapal yang lebih baik. Dengan tindakan para nelayan asing tersebut yang menakut-nakuti nelayan setempat, mereka cukup leluasa melakukan praktik lllegal Fishing di wilayah Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan Natuna.
Berbagai langkah-langkah telah dilakukan untuk mengurangi Illegal Fishing khususnya di wilayah Kepulauan Riau, terlebih lagi gagasan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Itu artinya menempatkan laut sebagai sumber daya alam yang harus dilindungi untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Langkah-langkah yang sudah dimabil baik tindakan preventif maupun refresif dalam menanggulangi kejahatan
pencurian ikan secara ilegal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan penal maupun non penal.

## 3. Sarana Penal
Sarana penal lebih tepatnya penanggulangan Illegal Fishing lewat jalur litigasi, mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan di pengadilan dan eksekusi terhadap kasus-kasus  Illegal Fishing. Umumnya instansi yang terkait dalam penananganan suatu kasus antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun penegakan hukum dilaut tidak hanya melibatkan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan saja, ada juga Kementerian Kelautan dan  Perikanan, Badan Keamanan Laut, Bea Cukai, Dinas Perhubungan, serta Satgas Illegal Fishing.
Illegal Fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan 19 :
1. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
3. Yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Berdasarkan pengertian di atas bahwa pengertian  Illegal Fishing terlalu luas sehingga semua  tindakan yang ilegal dikategorikan penangkapan ikan secara ilegal. Karena terlalu luasnya pengertian penangkapan ikan secara ilegal dan dianggap semua kejahatan di laut yang berhubungan ikan sudah dikualifikasi sebagai Illegal Fishing. Bahkan di
19 Mukhtar,  Mengenal  Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (Iuu Fishing), dapat diakses pada  http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/06/mengenal-illegal-unreported- dan.html, diakses pada tanggal 10 Mei 2015, jam 14:41, WIB.
dalam undang-undang perikanan pun cakupan penangkapan ikan secara ilegal juga cukup luas. Artinya semua yang berhubungan dengan berbagai perbuatan yang diatur dalam undang-undang khususnya yang terkait dengan ikan merupakan bagian dari Illegal Fishing.
Selanjutnya membahas tentang penangkapan ikan secara ilegal pada umumnya yang terjadi di Indonesia dikarena berbagai alasan. Diantaranya terlalu luasnya wilayah laut Indonesia dan keterbatasan sarana dan prasarana aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terutama di wilayah Kepulauan Riau yang hampir seluruh wilayahnya adalah laut dan berbatasan dengan negara tetangga..
Kegiatan Illegal Fishing  yang umum terjadi di perairan Indonesia adalah 20 :
a) penangkapan ikan tanpa izin;
b) penangkapan ikan dengan mengunakan izin palsu;
c) Penangkapan Ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
d) Penangkapan Ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan Izin.
Beberapa alasan tingginya kejahatan Illegal Fishing, sebagai
berikut 21 :
1. Meningkat dan tingginya permintaan ikan (DN/LN)
2. Berkurang/Habisnya SDI di negara lain
3. Lemahnya armada perikanan nasional
4. Izin/dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi
5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut
6. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan
7. Belum ada visi yang sama aparat penegak hukum
8. Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana. Berdasarkan sebagaimana dikemukakan di atas, perlu tindakan untuk menegakan hukum terhadap pelaku-pelakunya, baik pidana
20 Ibid.
penjara  dan denda maupun penenggelaman kapal yang melakukan Illegal Fishing tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dalam Pasal 93 dijelaskan bahwa:
(1)  Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2)  Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (3)  Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (4)  Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Sedangkan tindakan penenggelaman dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perikanan, yang menjelaskan bahwa:
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

## Berdasar hal di atas jelas bahwa tujuan penenggelaman kapal
Illegal Fishing adalah untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal juga diperkuat dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, dijelaskan bahwa;
Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah keadaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya, maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau dimusnakan.
Sebagaimana diketahui bahwa diberitakan di media massa tentang penenggelaman kapal-kapal yang berbedera asing yang dilakukan oleh penegak hukum. Beberapa waktu terakhir ini penenggelaman kapal Illegal Fishing di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Batam. Para penegak hukum telah mengeksekusi membakar/diledakan dan penenggelaman kapal asing tersebut lebih dari 101 kapal dalam setahun terakhir di seluruh Indonesia. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin mengatakan, dalam setahun terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan sekitar 101 kapal asing yang tertangkap melakukan kegiatan Illegal Fishing. 22
Baru-baru ini Kementerian Kealautan dan Perikanan telah menenggelamkan enam kapal yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Keenam kapal tersebut berbendera Vietnam dengan bobot mati antara 32 gross ton (GT) hingga 36 GT dan ditangkap pada 1 Agustus 2015.  Kapal-kapal yang ditenggelamkan tersebut, antara lain KM BV 95228 TS dengan bobot 35 GT, KM BV 95632 TS dengan bobot 36 GT, KM BV 95472 TS dengan bobot 32 GT, KM BV 75169 TS dengan bobot 32 GT, KM BV 95609 TS dengan bobot 36 GT
22 Liputan6, KKP Tenggelamakan 6 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, yang dapat dilihat pada web; http://bisnis.liputan6.com/read/2353979/kkp-tenggelamkan-6-kapal- pencuri-ikan-asal-vietnam, diakes pada tanggal 1 November 2015, jam 12.46 WIB.
dan KM BV 95038 TS dengan bobot 35 GT. 23 Adapun lokasi eksekusi penenenggelaman kapal-kapal tersebut di perairan Batam Provinsi Kepuluan Riau, hal ini sebagaimana yang ungkapkan oleh Direktur Penanganan Pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tyas Budiman mengatakan, lokasi penenggelaman kapal berada di sebelah timur Pulau Awi 0.9 NM, utara Pulau Kila 0.8 NM dan barat Pulau Ayer Raja 0.9 NM pada kedalaman 24,7 meter. 24

## 4. Sarana non penal
Non penal pada prinsipnya adalah penanganan suatu kasus tertentu dilaur hukum pidana. Sudarto mengartikan hukum pidana bahwa memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. 25 Prinsip dasar dalam hukum pidana bahwa suatu sanksi yang berupa pidana itu merupakan sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Apabila dimungkinkan sarana- sarana lain seperti sanksi adminsitrasi atau sanski perdata bisa menyelesaiakan dan memulihkan keadaan akan lebih baik dari pada langsung menggunakan sanksi pidana.
Sarana non penal ini lebih kepada tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana. Khususnya dalam kasus Illegal Fishing upaya pecegahan seharusnya lebih diutamakan dibandingkan penindakan, karena pada prinsipnya apabila suatu negara itu harus mampu mengontrol seluruh wilayah terutama di daerah rawan terjadi Illegal Fishing khususnya di wilayah Anambas dan Natuna.
Upaya pencegahan  Illegal Fishing sangat penting untuk menjamin ketersediaan ikan di laut, perusakan terumbuh karang, dan bahkan mengancam kedaulatan negara. Upaya pencegahan
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,2007, hlm. 92
Illegal Fishing yang sudah dan akan dilakukan dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Upaya pencegahan yang dilakukan misalnya dengan memaksimalkan  Vessel Monitoring System (MVS). VMS ini telah menjadi kesepakatan internasional bagi negara-negara yang menglola perikanan di laut. Dengan sistem tersebut diharapakan dapat memonitor pergerakan kapal-kapal yang ada di laut. Untuk itu telah dibangun Fishing Monitoring Center (FMC) dan perpanjangannya di daerah-daerah disebut Regional Monitoring Center (RMC);
2. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengumumkan rencana untuk mewujudkan transparansi data dalam penangkapan ikan. Aplikasi baru tersebut bernama Global  Fishing  Watch. Aplikasi tersebut nantinya dapat memantau pergerakan kapal-kapal penangkap ikan di seluruh perairan Indonesia. Aplikasi yang merupakan hasil kerjasama dengan SkyTruth, Ocenea, dan Google ini mampu memantau 24 juta data kapal sekaligus. 26 Walaupun aplikasi ini akan diberlakukan tahun 2016, namun merupakan langkah yang cukup baik terutama pencegahan dan pengurangan Illegal
Fishing.
3. Kerjasama patroli bersama dengann negara tetangga juga akan mengurangi praktik Illegal Fishing di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Indonesia banyak menjalin kerjasama dengan negara lain dalam menanggulangi kejahatan tertentu, misalnya kerjasama penanggulangan teroris, narkotika dan kerjasama dalam menangani kasus-kasu perompakan. Namun diperlukan juga kerjasama dalam bidang penanganan Illegal Fishing
26 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pangkas Illegal ishing, KKP Luncurkan Aplikasi Pendeteksi Kapal, http://kkp.go.id/index.php/berita/pangkas-illegal-fishing- kkp-luncurkan-aplikasi-pendeteksi-kapal/, diakses pada tanggal 1 November 2015, jam 13;52 WIB.
berupa patroli bersama khususnya dengan negara-negara tetangga akan lebih efekti mengurangi kasus-kasus pencurian ikan. Namun akan menjadi kendala karena pelaku Illegal Fishing juga melibatkan warga negara-negara tetangga tersebut yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Karena dari penenggelaman kapal nelayan yang telah dilakukan Indonesia, negara tetangga banyak yang sudah keberatan.
4. Peningkatan patroli TNI AL, Polisi, DKP dan Bakamla dan lembaga terkait. Guna efektifikas dan efisien Peningkatan patroli para pengekan hukum di laut memerlukan sinkronisasi antar penegak hukum agar mendapatkan hasil yang maksimal, karena  Illegal Fishing ini merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa bagi ekonomi bangsa Indonesia.
Pemerintah Jokowi-JK benar-benar serius dalam menangani Illegal Fishing yang telah merugikan negara hingga Rp  300  triliun  setiap tahunnya itu. Menurut Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Susi  Pudjiastuti,  pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya tindakan penangkapan ikan secara ilegal sudah sangat memprihatinkan. 27 Berdasarkan hal tersebut baru-baru dikelurkanlah  Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Illegal  Fishing untuk  memperkuat  antar  lembaga  yang  terkait  dalam penegakan hukum dilaut khususnya kasus Illegal Fishing.
Selanjutnya menurut Menteri  Kelautan  dan  Perikanan mengemukakan  bahwa  Peraturan yang baru saja disahkan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kelembagaan satgas dalam mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan.
27 Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kian Serius Berantas Illegal Fishing, dapat diakses pada web; http://kkp.go.id/index.php/pers/pemerintah- kian-serius-berantas-illegal-fishing/, diakses pada tanggal 1 November 2015, jam 14.02 WIB.
“Satgas berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian”. 28 Lebih lanjut dia mengemukakan, satgas perlu diperkuat karena pemberantasan illegal fishing di Indonesia memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah. Dalam upaya memberantas memerlukan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara. Satgas Pemberantasan Illegal  Fishing punya kekuatan hukum untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu. 29 ;
5. Langkah yang yang bisa dilakukan untuk mengurangi  Ilegal Fishing  lainnya dengan memperbanyak pos-pos pemantauan di daerah yang rawan terjadi Illegal Fishing khusus di Provinsi Kepulauan Riau, adalah wilayah perairan Ananmbas dan Natuna. Dengan adanya pos pemantauan akan lebih mudah melihat secara langsung dan lebih efektif dalam penindakan dan pengejaran;
6. Melibatkan masyarakat setempat atau Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melaporkan apabila ada kapal-kapal penangkap ikan yang mencurigakan.

## F. Penutup.

## 1. Simpulan
Pengaturan tentang Illegal Fishing terdapat di dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam
28 Ibid.
keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sedangkan di dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak mengatur dengan tegas Illegal Fishing, namun terkait dengan memanfaatkan ruang laut. Adapun di dalam Pepres No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla dan Pepres No. 115 Tahun 2015 tentang Satgas (Illegal Fishing),  serta di dalam SEMA No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku Illegal Fishing.
Penanggulangan kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Sarana penal dengan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang berpariatif, serta tindakan penenggelaman kapal. Aparat penegakan hukum  Illegal Fishing meliputi DKP, Dishub, TNI AL, Polri, Kejagung,
Bakamla, Satgas Illegal Fishing. Daerah yang sering terjadi Illegal Fishing di Kepulauan Riau meliputi perairan Anambas dan Natuna.  Sedangkan upaya non penal dapat dilakukan dengan peningkatan patroli, kerjasama antar negara, meningkatkan teknologi informasi pengawasan, serta melibatkan LSM dan masyarakat setempat untuk memberikan informasi tentang adanya Illegal Fishing.
2. Saran
a. Peningkatan sinkronisasi antara aparat penegakan hukum di laut agar hasilnya secara maksimal, khususnya dalam kasus Illegal Fishing;
b. Perlu ditinjau kembali Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan karena berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah, karena dapat membakar atau menenggelamkan kapal hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebelum putusan pengadilan.

## G. Daftar Pustaka
1. Buku
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,  2005 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta,
2008.
Ida Kurnia, Pengaturan Sumber Daya Perikanan Perikanan di Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia, dimuat pada Jurnal Mimbar Hukum UGM Volume 26, Nomor 2, Juni 2014
Jerfri Hutagalung, Illegal Fishing, IUU Fishing, Kerugian Illegal fishing,
Penangkapan Ikan Illegal, dapat diakses pada https://jefrihutagalung.wordpress.com/tag/penangkapan-ikan- illegal/, diakses pada tanggal 10 Mei 2015, jam 13:35 WIB
Jurnal Kajian Lemhanas RI  ,Penataan Pengamanan Wilayah Maritim

## Guna Memelihara Stabilitas dalam RangkaMenjaga Kedaultan
NKRI,, Edisi 14, Desember 2012
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pangkas Illegal ishing, KKP
Luncurkan Aplikasi Pendeteksi Kapal, http://kkp.go.id/index.php/berita/pangkas-illegal-fishing-kkp- luncurkan-aplikasi-pendeteksi-kapal/, diakses pada tanggal 1 November 2015, jam 13;52 WIB.
Liputan6, KKP Tenggelamakan 6 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, yang
dapat dilihat pada web;
http://bisnis.liputan6.com/read/2353979/kkp-tenggelamkan-6- kapal-pencuri-ikan-asal-vietnam, diakes pada tanggal 1 November
2015, jam 12.46 WIB
Mukhtar,  Mengenal  Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (Iuu
Fishing), dapat diakses pada
http://mukhtar- api.blogspot.com/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html,
diakses pada tanggal 10 Mei 2015, jam 14:41, WIB
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,
Alumni, Bandung. 1984
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005 Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kian Serius Berantas Illegal Fishing, dapat diakses pada web; http://kkp.go.id/index.php/pers/pemerintah-kian-serius-berantas- illegal-fishing/, diakses pada tanggal 1 November 2015, jam 14.02 WIB
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2007 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidanda, Alumni, Bandung, 2010. Wikipedia Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau, diakses pada 11 April
2015, jam 15:46 WIB
Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Penangkapan Ikan Ilegas, http://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_ilegal, diakses pada tanggal 11 April 2015, jam 16:33 WIB

## 2. Undang-undang
Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan