http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

## Asti Rachma Amalya
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: a.amalya@gmail.com
Abstract. Economic globalization has led to trade liberalization, many countries embracing a  free  market  where  trade  and  investment  are  carried  out  across  national  borders.  As  a consequence the boundaries between countries have disappeared, trade and investment restrictions have also declined and the potential for unfair business competition has increased. For this reason, each country  seeks to  provide  protection for its citizens in its territorial territory and bring about conflicts between jurisdictions. The regulations governing the prohibition of monopolistic practices and  unfair  business  competition  do  not  explicitly  regulate  the  application  of  extraterritorial principles in Indonesia, but KPPU has handled several cases involving foreign business actors and imposed  sanctions  on  business  actors  who  are  not  domiciled  in  Indonesia  and  against  acts committed outside of Indonesia. One of the KPPU's decisions stated the Temasek Holdings business group and its subsidiaries had been proven guilty of violating the provisions of Article 27 of the Law on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and that the KPPU had imposed sanctions. This paper will discuss the application of extraterritorial principles in the context of business competition in Indonesia and see considerations in the relevant KPPU decisions. It  will  also  examine  legal  obstacles  and  challenges  in  the  execution  of  executions  because  of regulations that have not explicitly governed the application of extraterritorial principles.
Keywords: Business Competition Law, Extraterritorial, Law Enforcement, KPPU
Abstrak. Globalisasi  ekonomi  menyebabkan  liberalisasi  perdagangan,  banyak  negara menganut  pasar  bebas  dimana  perdagangan  dan  investasi  dilakukan  lintas  batas  negara.  Sebagai konsekuensi batas antar negara semakin menghilang, pembatasan perdagangan dan investasi juga makin  menurun  serta  potensi  terjadinya  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  meningkat.  Untuk  itu masing-masing  negara  berusaha  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  warga  negaranya didalam  wilayah  teritorialnya  dan  memunculkan  konflik  antar  yurisdiksi.  Regulasi  yang  mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat belum secara tegas mengatur tentang penerapan prinsip ekstrateritorial di Indonesia namun KPPU telah menangani beberapa kasus yang melibatkan pelaku usaha asing dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak berdomisili di Indonesia dan terhadap perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.  Salah satu putusan KPPU  menyatakan  kelompok  usaha  Temasek  Holdings  beserta  anak  perusahaannya  telah terbukti  bersalah  melanggar  ketentuan  Pasal  27  Undang-Undang  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan telah KPPU telah menjatuhkan sanksi.  Tulisan ini akan membahas penerapan prinsip ekstrateritorial dalam konteks persaingan usaha di Indonesia dan  melihat  pertimbangan  dalam  putusan  KPPU  yang  terkait.  Selain  itu  juga  akan  menelaah hambatan  hukum  serta  tantangan  dalam  pelaksanaan  eksekusi  karena  regulasi  yang  belum  secara tegas mengatur penerapan prinsip ekstrateritorial.
Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Ekstrateritorial, Penegakan Hukum, KPPU

## PENDAHULUAN
Saat ini kita menjadi saksi perkembangan  globalisasi  ekonomi  yang mengalami  peningkatan  secara  pesat  dan meluas.  Sebagai  akibat  dari  liberalisasi
perdagangan,  batas  antar  negara  semakin menghilang,  pembatasan  perdagangan  dan investasi  juga  makin  menurun.  Pada  saat yang sama peran dari perusahaan multinasional  yang  menjalankan  aktivitas
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
bisnis  lintas  batas  negara  menjadi  semakin penting,  bahkan  menjadi  dominan  pada beberapa sektor. Dalam aktivitas bisnis batas antara negara semakin menghilang, sehingga hampir  tiada  batas  terlihat,  membawa konsekuensi tersendiri secara hukum dimana masing-masing negara berusaha untuk memberikan  perlindungan  terhadap  warga negaranya  didalam  wilayah  teritorialnya. Hukum  diperlukan  untuk  mengatur  setiap aspek  kehidupan  bermasyarakat,  termasuk dalam pembangunan ekonomi dalam mewujudkan  kesejahteraan  sosial.  Hukum diperlukan untuk mencegah timbulnya konflik  karena  sumber-sumber  ekonomi terbatas di satu pihak dan di pihak lain tidak terbatasnya  permintaan  atau  kebutuhan  akan sumber  ekonomi.  Menurut  Mustafa  Kamal Rokan,  saat  ini  terdapat  kecenderungan banyak negara menganut pasar bebas dimana pelaku  usaha  secara  bebas  dapat  memenuhi kebutuhan  konsumen  dengan  memberikan produk  yang  beragam  sekaligus  efisien. Kebebasan  pasar  dalam  sistem  ini  tidak jarang membuat pelaku melakukan perbuatan  yang  membentuk  struktur  pasar monopolistik atau oligopolistik. Hal tersebut merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.
Pada  hakikatnya  pelaku  usaha  dalam menjalankan  usahanya  selalu  bersaing,  baik yang  dilakukan  secara  positif  atau  negatif. Persaingan  usaha  yang  dlakukan  secara negatif  atau  sering  diistilahkan  sebagai persaingan  tidak  sehat  akan  berakibat  pada: (1)  matinya  atau  berkurangnya  persaingan antar  pelaku  usaha;  (2)  timbulnya  praktik monopoli  dimana  pasar  dikuasai  hanya  oleh pelaku usaha tersebut; (3) bahkan kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi  konsumen  dengan  cara menjual  barang  yang  mahal  tanpa  kualitas yang  memadai.  Oleh  karena  itu  kegiatan bisnis  di  dalam  negeri  diatur  oleh  ketentuan hukum nasional maupun perjanjian internasional  yang  dibuat  oleh  pelaku  bisnis dalam  negeri  dengan  pelaku  bisnis  dari  luar negeri.  Dalam  hubungan  dengan  pelaku bisnis  asing  dibatasi  oleh  aturan  yang  telah disepakati  dalam  perjanjian  internasional seperti  GATT/WTO.  Namun  demikian  saat
ini  belum  ada  suatu  peraturan  internasional yang  mendasari  dan  mengikat  mengenai kebijakan  penerapan  hukum  persaingan usaha  sehingga  negara-negara  di  dunia menerapkan  hukum  negaranya  masing- masing  terhadap  pelaku  usaha  asing.  Di  sisi lain, persaingan dalam dunia usaha merupakan  hal  yang  biasa  terjadi,  bahkan dapat dikatakan merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya  ekonomi  pasar,  walaupun diakui  bahwa  adakalanya  persaingan  usaha itu  sehat  dan  dapat  juga  tidak  sehat.  Hal tersebut  menimbulkan  konflik  diplomatik antar yurisdiksi seperti halnya yang terjadi di Amerika  Serikat  dan  negara  lain  karena penerapan  hukum  anti  persaingan  usaha Amerika Serikat dengan negara lain.
Di  Indonesia  sendiri  juga  telah memasuki  masyarakat  pasar  bebas  sehingga dalam perdagangan juga melibatkan masyarakat  regional  maupun  internasional. Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  menghendaki perekonomian Indonesia yang pro persaingan yang dapat mendorong perekonomian  yang  kondusif  bagi  rakyat Indonesia.  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945 mengisyaratkan  perlunya  restrukturisasi  dan reformasi  ekonomi  melalui  penyelenggaraan perekonomian  yang  berdasarkan  demokrasi ekonomi. Restrukturisasi ekonomi diperlukan  untuk  mewujudkan  keadilan ekonomi  atau  pemerataan  ekonomi  untuk menghindari  polarisasi  ekonomi.  Dalam konteks  persaingan  usaha  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  dapat  memberikan kesempatan  yang  sama  dalam  kegiatan usaha, bersaing secara sehat.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat saat ini dalam Pasal  1  angka  5  mengatur  batasan  pelaku usaha  yang  menjadi  obyek  undang-undang diatur sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap  orang  perorangan  atau  badan  usaha, baik  yang  berbentuk  badan  hukum  atau bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama- sama  melalui  perjanjian,  menyelenggarakan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
berbagai  kegiatan  usaha  dalam  bidang ekonomi.” Pengertian  pelaku  usaha  dalam undang-undang  tersebut  relatif  mencakup segala  jenis  dan  bentuk  usaha,  tanpa memperhatikan  sifat  badan  hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan  kegiatannya  di  wilayah  hukum Negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini  berbeda dengan  ketentuan  Hukum  Persaingan  Usaha di  berbagai  negara  seperti  Amerika,  Uni Eropa  dan  Australia,  maupun  ketentuan hukum  persaingan  usaha  di  negara-negara Asia,  seperti  ketentuan  hukum  persaingan usaha  di  Jepang,  Korea  Selatan  dan Singapura, dimana subjek Hukum Persaingan Usaha bukan hanya pelaku usaha di  dalam  negeri,  tetapi  juga  berlaku  bagi pelaku usaha di luar negeri  yang berdampak terhadap perekonomian dalam negeri. Bahkan Hukum Antitrust Amerika misalnya, sebagaimana dinyatakan oleh Areeda, bahwa hukum  Antitrust  Amerika  dapat  memeriksa seseorang  tanpa  melihat  personal  jurisdiksi dari  pelaku  tersebut.  Kondisi  ini  tentunya merugikan posisi Indonesia dalam perdagangan  internasional  dimana  Indonesia dapat saja diadili di negara lain namun tidak sebaliknya,  Indonesia  tidak  dapat  mengadili perusahaan  di  luar  negeri  yang  melanggar ketentuan  terkait  persaingan  usaha  di Indonesia.
Dengan  kegiatan  perekonomian  yang melampaui  batas  antara  negara,  seyogyanya hukum  Indonesia  juga  mampu  mengiringi. Implementasi  atas  suatu  aturan  dapat dilakukan  tanpa  mengenal  batas.  Termasuk yang terkait dengan penegakan aturan hukum terkait  persaingan  usaha.  Sangat  mungkin pelanggaran  atas  prinsip  anti  persaingan usaha  tidak  sehat  tidak  dilakukan  di Indonesia  namun  memiliki impact cukup dalam  di  dalam  negeri.  Direktur  Eksekutif Lembaga  Kajian  Persaingan  dan  Kebijakan Usaha Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (LKPU FHUI) yang juga merupakan  salah  satu  perumus  Naskah Akademik RUU Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  Ditha Wiradiputra,  mengatakan  Indonesia  telah memasuki masyarakat pasar bebas, sehingga cakupan  praktik  pasar  dan  perekonomian
pasti melibatkan masyarakat regional maupun internasional. Perkembangan tersebut  berdampak  pada  sistem  hukum persaingan  usaha.  Dampak  ekonomi  kartel dan perilaku anti persaingan pada perusahaan dengan  kekuatan  pasar  dan  merger  tidak dibatasi  oleh  batas-batas  nasional  sehingga sangat  mungkin  bagi  beberapa  pelaku  usaha untuk  mengoperasikan  kartel  dan  memiliki pengaruh  signifikan  di  seluruh  dunia.  Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen pengaturan yang bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Melalui  penerapan  yurisdiksi  atau  prinsip ekstrateritorial.  Konsep  penyempurnaan  UU No.  5  Tahun  1999  memuat  secara  spesifik penambahan  pengaturan  terhadap  lingkup pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan menjalankan praktik anti  persaingan  usaha  yang  berdampak  pada perekonomian  nasional.  Namun  demikian hingga  saat  ini  rancangan  undang-undang tersebut  belum  digulirkan  untuk  masuk dalam pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas).
Otoritas persaingan usaha di Indonesia yakni  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU) merupakan suatu lembaga independen  yang  dibentuk  untuk mengawasi pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  agar  tidak  melakukan  praktek monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat.  KPPU  tentunya  turut  andil  dalam penegakan  hukum  prinsip  ekstrateritorialitas dalam  perdagangan  lintas  batas  negara. KPPU juga terlibat dalam berbagai perundingan kerjasama perdagangan Indonesia  dengan  beberapa  negara  atau organisasi  internasional  misalnya  Jepang, Australia,  Selandia  Baru,  ASEAN,  OPEC dan  lain  sebagainya.  Selain  itu  juga  KPPU mengambil  andil  dalam  penegakan  hukum persaingan  usaha  terhadap  kasus-kasus dengan  pelaku  usaha  yang  tidak  berada  di wilayah Indonesia namun turut ambil bagian dalam kegiatan usaha yang berlangsung atau dilaksanakan di Indonesia.  Salah satu contoh konflik  terkait  yurisdiksi  pada  beberapa dekade  antara  lain  terjadi  antara  Amerika Serikat  dengan  beberapa  negara  lain  terkait aplikasi prinsip ekstrateritorial oleh
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
ketentuan  anti  persaingan  usaha  Amerika Serikat  di  luar  negeri.  Konflik  yang  muncul menyebabkan  friksi  antara  Amerika  Serikat dan  negara  lain.  Di  Indonesia  sendiri  dapat mengacu  pada  kasus  VLCC  Pertamina  dan Temasek.  Pada  tulisan  ini  akan  disampaikan bagaimana implementasi prinsip
ekstrateritorialitas
dan
pelaksanaan kewenangan  KPPU.  KPPU  pada  kasus dimaksud  menjatuhkan  sanksi  pada  pelaku usaha  yang  berdomisili  hukum  di  luar wilayah Negara Republik Indonesia ditengah cakupan  regulasi  yang  masih  terbatas mengatur pelaku usaha yang berdomisili atau melakukan  kegiatan  di  wilayah  Indonesia. Dapat  dilihat  bahwa  atas  putusan  yang melibatkan  pelaku  usaha  asing  mengalami kesulitan  dalam  eksekusinya.  Selain  itu  juga pada tulisan ini juga akan melihat bagaimana negara  lain  mengimplementasikan  prinsip ekstrateritorialitas. Sehingga dengan demikian  dapat  dilihat  apakah  dukungan regulasi  yang  saat  ini  ada  telah  cukup membela  kepentingan  Indonesia  dalam perdagangan internasional ataukah diperlukan penyempurnaan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka tulisan  ini  mencoba  membahas  penegakan prinsip ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha di Indonesia serta kewenangan KPPU terkait dengan penegakan  prinsip  ekstrateritorial  pada beberapa kasus pelanggaran hukum persaingan  usaha  yang  terjadi.  Diharapkan dengan  tulisan  ini  penegakan  prinsip ekstrateritorialitas  dalam  penanganan  kasus- kasus  yang  muncul  dapat  didukung  dengan regulasi  yang  lebih  tegas  dan  memberikan kepastian hukum.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  akan  menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian dilakukan  dengan  melakukan  penelusuran terhadap  bahan  hukum  antara  lain  peraturan perundang-undangan  diantaranya  UU  No.  5 Tahun  1999,  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  03  Tahun  2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan  Terhadap  Putusan  KPPU  serta Peraturan  KPPU  Nomor  1  Tahun  2010 tentang  Tata  Penanganan  Perkaral,  buku,
jurnal  serta  artikel  ilmiah  baik  yang dipublikasikan  baik  didalam  negeri  maupun luar  negeri.  Selanjutnya  dari  sumber  yang diperoleh dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisa yuridis kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Yurisdiksi Negara dan Prinsip Ekstrateritorial
Pada  masa  globalisasi  hubungan  antar negara  seolah  tanpa  batas,  tidak  dapat terpisah  satu  sama  lain.  Untuk  dapat mencapai  pembangunan  dengan  hasil  yang baik diberbagai sektor suatu negara membutuhkan  partisipasi  dari  negara  lain. Selain  mengandalkan  pinjaman  dari  luar negeri  suatu  negara  dapat  bekerja  sama dengan  investor  asing  untuk  menanamkan modalnya  di  dalam  negeri.  Banyak  negara mencari  modal  luar  negeri  dan  biasanya terkait  dengan  teknologi  dan know-how sebagai  elemen  penting  dalam  upaya pembangunan  ekonomi  nasional.  Salah  satu upaya  Indonesia  untuk  dapat  bekerjasama dengan  berbagai  negara  di  dunia  adalah dengan  menjadi  anggota World  Trade Organization (WTO). Selain aktivitas negara terdapat juga aktivitas perdagangan internasional di dalam negeri yang melibatkan  partisipasi  investor  luar  negeri. Kegiatan  ekonomi  terus  berkembang  seiring dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi komunikasi,  informasi  dan  edukasi  dewasa ini  yang  memacu  semakin  intensifnya interaksi  antar  negara  dan  antar  bangsa  di dunia.  Transaksi  ekonomi  hari  ini  bersifat ekstrateritorial.
Bagi  negara  berkembang  salah  satu aktor  dalam  transaksi  bisnis  internasional yang memiliki peran signifikan adalah Multi National Corporations atau MNC. Keberadaan  MNC  di  suatu  negara  dapat berpengaruh besar terhadap proses pembangunan  pada  suatu  negara.  Sebab kekuatan  MNC  bisa  sangat  besar  dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  negara tersebut.  Ketergantungan  banyak  negara berkembang  terhadap  MNC  salah  satunya karena  keunggulan  teknologi  dan  modal yang dimiliki MNC. MNC dengan keunggulan  teknologi  dan  modal  yang
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
dimilikinya  dapat  mempengaruhi  kondisi ekonomi  negara,  seperti  dalam  pembukaan lapangan kerja, akses pasar, transfer teknologi, dan sejenisnya. Setelah perusahaan  memutuskan  untuk  memasuki arena internasional, perusahaan harus membuat  pilihan-pilihan  yang  sesuai  untuk mengatur kegiatan bisnis asingnya. Kemudian  yang  harus  dijawab  adalah pertanyaan  bagaimana  yurisdiksi  terhadap pelaku usaha ekstrateritorial tersebut.
Yurisdiksi diartikan sebagai kekuasaan dan  dalam  kaitannya  dengan  negara, kekuasaan  itu  merupakan  cara  atau  tindakan yang  diambil  oleh  suatu  negara  untuk melakukan kekuasaannya baik dalam menentukan  peraturan  perundang-undangan nasionalnya sendiri maupun untuk memberlakukan  peraturan  tersebut.  Dengan demikian  diperlukan  hukum  internasional yang  akan  mengatur  dimana  negara  dapat melaksanakan  yurisdiksinya  dan  dalam keadaan dimana negara tidak bisa melaksanakan  yursdiksi  tersebut  sehingga dapat  mengurangi  adanya  pertikaian  yang bisa  timbul  antara  negara.  Pada  umumnya setiap  negara  mempunyai  yurisdiksi  secara eksklusif diwilayahnya sendiri tetapi yurisdiksi  semacam  itu  bukanlah  merupakan yurisdiksi  yang  bersifat  absolut  karena  akan tergantung dari pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur oleh hukum internasional tersebut. Suatu negara mempunyai kekuasaan sepenuhnya di wilayahnya untuk melaksanakan yurisdiksinya  terhadap  warganegaranya  dan sebaliknya negara itu tidak dapat melaksanakan  yurisdiksinya  di  wilayah negara lain. Namun ada beberapa pengecualian  dimana  sesuatu  negara  dapat melaksanakan  yurisdiksinya  di  wilayah negara  lain  (yurisdiksi  ekstrateritorial), walaupun dalam beberapa hal ada pembatasan-pembatasannya. Yurisdiksi ekstrateritorial diartikan sebagai kepanjangan secara  semu  ( quasi  extentio )  dari  yurisdiksi sesuatu  negara  di  wilayah  yurisdiksi  negara lain. Pada implementasinya penerapan yurisdiksi  ekstrateritorial  akan  menemui sejumlah hambatan ketika berhadap-hadapan dengan yurisdiksi negara lain.
Dalam  konteks  persaingan  usaha, bersifat  juga  ekstrateritorial  karena  pelaku usaha  dapat  diminta  pertanggungjawaban atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  lain  sebagai  satu  kesatuan  ekonomi meski  salah  satu  pelaku  usaha  beroperasi  di luar  yurisdiksi  hukum  persaingan  usaha suatu  negara.  Prinsip  ekstrateritorialitas dalam hukum persaingan usaha pertama kali diperkenalkan  dalam  hukum  persaingan usaha Amerika Serikat pada masa berkembangnya “effects  doctrine” dalam antitrust  law .  Dimana  setiap  pelaku  anti persaingan  di  Amerika  Serikat  dapat  dijerat hukum  persaingan  usaha  Amerika  Serikat atau  berada  dibawah  yurisdiksi  hukum Amerika Serikat apabila terbukti menimbulkan  akibat  berupa  monopoli  atau persaingan  usaha  tidak  sehat  di  wilayah yurisdiksinya  baik  itu  kebetulan  atau direncanakan.  Dari  sisi host  country , merupakan yurisdiksi negara untuk mengatur penegakan hukum persaingan yang mencakup  yurisdiksi  legislatif,  eksekutif, yudikatif  pada  tataran  konseptual  dapat diterapkan  dalam  konteks  ekstrateritorial. Namun demikian dalam konteks pemberlakuan perlu diuji lebih lanjut apakah akan  melanggar  kedaulatan  negara  lain  atau tidak. Sebagaimana dinyatakan oleh
Mahkamah
Internasional ( International Court  of  Justice )  dalam  opininya  dalam Kasus  Lotus  ( Lotus  Case )  bahwa  suatu negara tidak boleh melaksanakan kedaulatannya  dalam  bentuk  apapun  di dalam  wilayahnya  kecuali  dengan  suatu aturan  yang  memperbolehkannya yang diperoleh  dari  kebiasaan  internasional  atau dari suatu konvensi.
Dalam  mencapai  tujuan  pembangunan ekonomi  di  Indonesia  sebagaimana  mandat UUD  1945  khususnya  Pasal  33,  persaingan usaha  yang  sehat  merupakan  salah  satu syarat  terselenggaranya  ekonomi  pasar  yang dapat  memberikan  keuntungan  bagi  pelaku usaha  maupun  konsumen.  Negara  dalam  hal ini berperan atas terselenggaranya persaingan  usaha yang sehat  melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kelancaran jalannya perekonomian yang memuat larangan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
penindasan  golongan  yang  kuat  terhadap golongan  yang  lemah.  Negara  juga  berperan dalam pembentukan lembaga yang membantu  penegakan  peraturan  perundang- undangan  tersebut.  Peningkatan  aktivitas perdagangan  lintas  batas  di  Indonesia menyebabkan  Indonesia  masuk  pada  era ekonomi  internasional  yang  terintegrasi, sebagai  contoh  pada  tahun  2015  telah dimulai pasar tunggal ASEAN yang memungkinkan  transportasi  barang,  modal, dan  tenaga  kerja  di  antara  negara-negara Kawasan  Asia  Tenggara.  Hal  tersebut tentunya  mendatangkan  tantangan  tersendiri bagi  hukum  persaingan  usaha.  Sangat mungkin  bagi  beberapa  pelaku  usaha  untuk mengoperasikan kartel dan memiliki pengaruh  signifikan  di  seluruh  dunia.  Untuk dapat  berbisnis  di  Indonesia,  pelaku  usaha yang  berasal  dari  luar  teritorial  Indonesia harus  membentuk  suatu  perseroan  di Indonesia.  Sebagaimana  penjelasan  di  atas bahwa Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan  kehadiran  MNC  masuk  ke dalam  negeri.  Dengan  masuknya  MNC sebagai  investor  dapat  menambah  pasokan modal  selain  dari  kredit  yang  diberikan perbankan  maupun  pinjaman  luar  negeri mengingat  besarnya  biaya  yang  dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang setinggi- tingginya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian  sebagaimana  prinsip  yurisdiksi teritorial  berlaku  hukum host  country terhadap  pelaku  usaha  yang  berada  di Indonesia  artinya  pelaku  usaha  asing  yang melakukan  kegiatan  usaha  di  Indonesia tunduk  pula  pada  regulasi  persaingan  usaha di  Indonesia.  Demikian  halnya  pemegang saham yang berada di luar negeri, mengingat saham  yang  dikuasai  berada  dalam  lingkup teritori  Republik  Indonesia.  Hal  tersebut sesuai  dengan  doktrin Single  Economic Entity  Doctrine .  Doktrin  ini  mengakui adanya  hubungan  antara holding  company atau  perusahaan  induk  dan  anak  perusahaan sebagai entitas ekonomi yang saling terhubung. Dengan demikian anak perusahaan  tidak  memiliki  independensi terhadap
induk perusahaan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan.
Doktrin single  economic  entity yang digunakan  dalam  perkara-perkara  tersebut memang  pernah  diterapkan  dalam  beberapa kasus  persaingan  usaha  di  berbagai  negara. Namun,  penerapan single  economic  entity seringkali  dihadapkan  pada  prinsip  dasar badan  hukum  sebagai  entitas  hukum  yang terpisah ( separate legal entity ). Karakteristik utama atas kedudukan badan hukum sebagai separate  legal  entity adalah  mengenai adanya pemisahan yang tegas antara pengelolaan  perusahaan  dengan  kekuasaan para  pemiliknya.  Dari  perspektif  hukum perusahaan  anak  perusahaan  memiliki  status badan  hukum  sendiri,  yang  terpisah  dari induk.  Sebagai  konsekuensinya  masing- masing  badan  hukum,  yakni  badan  hukum induk  dan  badan  hukum  anak  perusahaan, memegang  hak  dan  kewajiban  sendiri- sendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan  dalam  bentuk  perseroan  terbatas sehingga  tunduk  pada  UU  No.  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT). UUPT menegaskan dianutnya prinsip separate  legal  entity dalam  Pasal  3  ayat  (1) UUPT  sebagai  berikut: “Pemegang  saham perseroan  tidak  bertanggung  jawab  secara pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas nama  perseroan  dan  tidak  bertanggung jawab  atas  kerugian  perseroan  melebihi saham  yang  dimiliki”. Dengan  menyandang hak  dan  kewajiban  sendiri-sendiri,  maka badan  hukum  asing  yang  merupakan  induk dari  anak  perusahaan  yang  berbadan  hukum di  Indonesia  tidak  bertanggung  jawab  atas perikatan  yang  dibuat  oleh  perusahaan  yang berkegiatan langsung di Indonesia. Terhadap induk  dan  anak  perusahaan  yang  berbentuk Perseroan  Terbatas,  Undang-Undang  40 Tahun 2007 masih mempertahankan pengakuan  yuridis  terhadap  status  badan hukum  induk  dan  anak  perusahaan  sebagai subyek  hukum  mandiri,  walaupun  terdapat keterkaitan antara induk dan anak perusahaan.  Berdasarkan  pendekatan  ini kerangka pengaturan perusahaan group yakni induk  dan  anak  perusahaan  di  Indonesia menggunakan pendekatan Perseroan Tunggal.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## 2. Penegakan  Prinsip  Ekstrateritorial Dalam Kasus
Salah  satu  kasus  yang  terjadi  di Indonesia  terkait  dengan  penerapan  prinsip ekstrateritorial  dalam  hukum  persaingan usaha  dapat diuraikan pada  kasus  Temasek. Temasek  Holdings  yang  berdiri  pada  tahun 1974  merupakan  perusahaan  besar  dari Singapura.  Dua  anak  perusahaannya,  yakni Singapore  Telecomunication  Ltd.  (SingTel) dan  Singapore  Technologies  Telemedia Pte.Ltd.  (STTelemedia)  memiliki  saham  di dua  perusahaan  telekomunkasi  di  Indonesia. SingTel saat ini memiliki 35% saham di PT. Telkomsel  dan  STTelemedia  menguasai 40,77%  saham  di  PT.  Indosat.  Kedua perusahaan tersebut 100% sahamnya dimiliki Temasek.  Padahal,  pangsa  pasar  telepon seluler  di  Indonesia  didominasi  oleh  PT. Telkomsel  dan  PT.  Indosat,  hingga  84,4%. Dengan  penguasaan  terhadap  dua  operator dengan  share  market  terbesar  di  Indonesia itu,  lembaga  riset  indeks  menghitung, Temasek  diperkirakan  menguasai  89,61% pangsa  pasar  industri  telekomunikasi  di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat.
Pada  setiap  industri  akan  selalu  ada pelaku  usaha  yang  dominan  dan  beberapa pelaku  usaha  yang  lebih  kecil.  Pelaku  usaha dominan adalah pelaku usaha yang mempunyai  pangsa  besar  dalam  pasar,  yang dapat  mempengaruhi  harga  pasar  dengan memperbanyak produksinya. Yang dimaksud posisi dominan dalam Pasal 1 angka (4) UU No.  5  Tahun  1999  adalah  keadaan  dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan dengan  pangsa  pasar  yang  dikuasai  atau pelaku  usaha  mempunyai  posisi  tertinggi  di antara para pesaingnya di pasar bersangkutan dalam  kaitan  dengan  kemampuan  keuangan kemampuan akses pada pasokan atau penjual serta  kemampuan  untuk  menyesuaikan pasokan  atau  permintaan  barang  atau  jasa tertentu.
Pemilikan  saham  mayoritas  pada beberapa  perusahaan  dilarang,  karena  hal tersebut  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktik  monopoli  maupun  persaingan  usaha tidak sehat yang ditandai dengan terciptanya
posisi  dominan  yang  pada  gilirannya  akan merugikan  masyarakat.  Demikian  pula dilarang pendirian beberapa perusahaan yang memiliki  kegiatan  usaha  yang  sama  pada pasar bersangkutan yang sama apabila hal itu mengakibatkan  terciptanya  posisi  dominan. Dampak  dari  kegiatan  pemilikan  saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan  pada  pasar  bersangkutan  yang sama terjadinya “pengendalian”  yang menyebabkan  “posisi  dominan”  yang merupakan  unsur  utama  dari  larangan pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki  kegiatan  usaha  usaha  yang  sama, sehingga  apabila  unsur  utama  tersebut  tidak terpenuhi  maka  pemilikan  saham  mayoritas maupun pendirian beberapa UU No. 5 Tahun 1999. Adanya pendirian beberapa perusahaan  dengan  kegiatan  usaha  yang relatif sama dapat berdampak pada timbulnya  posisi  dominan.  Penggabungan, peleburan  beberapa  perusahaan  dengan pangsa  pasar  yang  telah  terbentuk  dapat mengakibatkan  integrasi  secara  horizontal yang memunculkan kontrol pada pasar. Pada akhirnya dapat berdampak pada tereduksinya persaingan  usaha  dan  hilangnya  inovasi  dan upaya efisiensi untuk memenangkan persaingan  usaha.  Ketentuan  pemilikan saham mayoritas yang dilarang atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama dilarang dalam  UU  No.  5  Tahun  1999  diatur  dalam ketentuan  Pasal  27,  yang  menyatakan sebagai  berikut  “Pelaku  usaha  dilarang memiliki  saham  mayoritas  pada  beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha  dalam  bidang  yang  pada  pasar bersangkutan  yang  sama,  atau  mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha  yang  sama  pada  pasar  bersangkutan yang  sama,  apabila  kepemilikan  tersebut mengakibatkan:
a. Satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok pelaku  usaha  menguasai  lebih  dari  50% (lima  puluh  persen)  pangsa  pasar  satu jenis barang atau jasa tertentu;
b. Dua  atau  tiga  pelaku  usaha  atau kelompok  pelaku  usaha  menguasai  lebih dari  75%  (tujuh  puluh  lima  persen)
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
pangsa  pasar  satu  jenis  barang  atau  jasa tertentu.
Temasek  Holdings  telah  telah  melanggar Pasal  27  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  tidak  sehat yaitu mengatur mengenai kepemilikan saham, dan Temasek Holding juga dianggap melanggar Pasal 17 ayat a karena melaksanakan  hambatan  interkoneksi  dan mempertahankan  harga  tinggi  sehingga bersifat anti persaingan. Dalam pembelaannya, kelompok Temasek mendalilkan  bahwa  KPPU  tidak  berwenang memeriksa  karena  perusahaan-perusahaan yang  termasuk  dalam  kelompok  Temasek bukanlah  didirikan  berdasarkan  Hukum Indonesia  dan  tidak  beraktivitas  secara langsung di Indonesia. Seperti yang dimaksud  dengan  pengertian  pelaku  usaha pada  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  bahwa  Temasek Holding  merupakan  pelaku  usaha  yang berasal dari luar negeri.
KPPU melalui keputusan No. 7/KPPU- L/2007 menepis pembelaan Temasek tersebut dengan menyatakan bahwa Temasek adalah  badan  usaha  sehingga  memenuhi unsur  “setiap  orang”  atau  “badan  usaha” dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang  berdasarkan  prinsip  entitas  ekonomi tunggal  ( single  economy  entity  doctrine) dinyatakan dalam relasi induk anak perusahaan,  perusahaan  anak  tidak  memiliki indepedensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Konsekuensinya adalah  pelaku  usaha  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang dilakukan  oleh  perusahaan  lain  dalam  satu entitas  ekonomi  dalam  hal  ini  kelompok Temasek.  Meskipun  pelaku  usaha  yang pertama  beroperasi  di  luar  yurisdiksi  hukum persaingan  usaha  suatu  Negara,  sehingga sifat  ekstrateritorialitas  dari  penegakan hukum  persaingan  usaha  dapat  terpenuhi. KPPU dalam putusannya menyatakan bahwa Temasek  Holdings,  Pte.  Ltd.,  bersama-sama dengan  Singapore  Technologies  Telemedia Pte.Ltd.,  STT  Communications  Ltd.,  Asia Mobile  Holding  Company  Pte.Ltd.,  Asia Mobile  Holdings  Pte.  Ltd.,  Indonesia
Communications
Limited., Indonesia Communications Pte. Ltd., Singapore Telecommunications
Ltd., Singapore
Telecom  Mobile  Pte.  Ltd.,  terbukti  secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat a Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Majelis komisi  juga  menghukum  masing-masing membayar  denda  Rp.  25  (dua  puluh  lima) miliar  rupiah.  Putusan  itu  mengakibatkan Temasek  Holdings,  Pte.Ltd.,  bersama-sama dengan  Singapore  Technologies  Telemedia Pte.Ltd.,  STT  Communications  Ltd.,  Asia Mobile  Holding  Company  Pte.Ltd.,  Asia
Mobile Holding Pte.Ltd., Indonesia Communications Limited., Indonesia communications Pte.Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., Singapore Telecom Mobile Pte.Ltd.,
untuk menghentikan  tindakan  kepemilikan  saham di PT.Telkomunikasi selular dan PT. Indosat, Tbk., dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi selular atau  PT.  Indosat  Tbk.  Dalam  waktu  paling lama  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Pelepasan  kepemilikan  saham  sebagaimana diatas  dilakukan  dengan  syarat  untuk masing-  masing  pembeli  dibatasi  maksimal 5%  dari  total  saham  yang  dilepas,  pembeli tidak  boleh  terasosiasi  dengan  Temasek Holdings,  Pte.Ltd.  maupun  dengan  pembeli lain dalam bentuk apa pun.
Selain  menghukum  Temasek,  KPPU juga  memutuskan  PT.  Telkomsel  bersalah karena melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang- undang No. 5 Tahun 1999. KPPU memerintahkan  PT.  Telkomsel  membayar denda sebesar Rp.25 miliar dan menurunkan tarif  layanannya  sebesar  15%  dalam  jangka waktu 45 hari dari putusan ini dibuat. Dalam sidang  majelis  komisi  KPPU  menemukan fakta  kepemilikan  silang  Temasek  di  PT. Indosat dan PT. Telkomsel telah menimbulkan kerugian konsumen di industri selular  sebesar  Rp.  14,7-30,8  triliun  selama tahun  2003-2006.  KPPU  melihat  hubungan kepemilikan silang Temasek dengan kerugian  di  industri  selular.  KPPU  juga mencatat  kerugian  konsumen  mencatat  Rp. 9,8-24  triliun  per  tahun  akibat  biaya
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
interkoneksi  yang  tinggi.  Kerugian  terjadi akibat  pengaturan  tarif  oleh  PT.  Telkomsel tersebut  mencapai  lebih  dari  60%.  Berarti pasar  yang  terbentuk  melebihi  batas  yang diperbolehkan  oleh  Undang-undang.  Dari kondisi  itu,  KPPU  menilai  terbentuk  kartel pengaturan  harga  akibat  kendali  Temasek melalui  jajaran  direksi  dan  komisaris  yang ditempatkan  pada  PT.  Telkomsel  dan  PT. Indosat.
Pada  kasus  Temasek  upaya  hukum berlanjut  sampai  pada  tingkat  kasasi.  MA dalam putusan nya menerima dan memperbaiki  putusan  KPPU  dan  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan bahwa Temasek  bersama  anak  perusahaan  secara sah  melanggar  Pasal  27  huruf  a  Undang- undang  No  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat.  Temasek  Holding  Pte.  Ltd. mengajukan upaya hukum Peninjaun kembali  (PK),  namun  upaya  hukum  tersebut juga  ditolak  oleh  Mahkamah  Agung  melalui putusan  tanggal  5  Mei  2010.  KPPU berpendapat  bahwa  kelompok  Temasek adalah  badan  usaha  sehingga  memenuhi unsur  setiap  orang  atau  badan  usaha sebagaimana  dirumuskan  Pasal  1  angka  5 UU no 5 tahun 1999. Selain itu badan usaha berdasarkan  pada  prinsip  ” single  economy entity  doctrine ”  yang  menyatakan  bahwa hubungan  induk  perusahaan  dengan  anak perusahaan  dimana  anak  perusahan  tidak mempunyai  indepedensi  untuk  menentukan arah  kebijakan  perusahaan  sehingga  sebagai konsekuensinya pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku  usaha  tersebut  beroperasi  diluar yurisdiksi  hukum  persaingan  usaha  suatu Negara,  sehingga  hukum  persaingan  usaha dapat bersifat ekstrateritorial.
Dalam memberlakukan prinsip ekstrateritorial, KPPU seringkali berargumentasi bahwa dari segi praktek atau penerapan, prinsip bahwa pelaku usaha yang berdomisili di luar wilayah Indonesia terkena ketentuan  UU  No.  5  Tahun  1999  telah dikukuhkan  oleh  MA.  Putusan  MA  yang dimaksud  KPPU  dapat  dilihat  pada  putusan
beberapa kasus terkait prinsip ekstrateritorial dalam  hukum  persaingan  usaha  antara  lain putusan  Mahkamah  Agung  No.  Nomor 04/K/KPPU/2005  membenarkan  Putusan KPPU 07/KPP-L/2004 tentang kasus penjualan  VLCC  oleh  Pertamina.  Dalam Perkara VLCC, Goldman Sach Pte. (Singapura)  diputus  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Frontline Ltd.  (Kepulauan  Bermuda)  melanggar  Pasal 22  UU  No.  5  Tahun  1999  karena  telah bersekongkol  dengan  PT  Pertamina  dalam penjualan  tanker  VLCC. KPPU  juga menyatakan bahwa Toray Advanced Materials Korea Inc. (Korea Selatan) terbukti melanggar  Pasal  29  UU  No.  5  Tahun  1999 juncto Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 karena memiliki  aset  melebihi  jumlah  tertentu sebagaimana  diatur  dalam  PP  57  Tahun 2010, namun terlambat melakukan pemberitahuan  ke  KPPU.  Melalui  putusan- putusan  KPPU  yang  telah  dikuatkan  oleh MA,  KPPU  meyakini  bahwa  MA  memiliki posisi  yang  sama  dengan  KPPU  dalam menerapkan pengertian pelaku usaha terhadap  badan  usaha  yang  didirikan  dan berkedudukan di luar negeri, serta pengertian melakukan  kegiatan  usaha  di  Indonesia, yaitu  bahwa  kegiatan  yang  dimaksud  tidak perlu  dilakukan  secara  langsung  oleh  badan usaha  tersebut,  namun  dapat  juga  dilakukan melalui  pihak  lain  yang  terpisah  secara badan hukum.
Dari  beberapa  contoh  kasus  di  atas, jika  ditelaah  pengaturan  dalam  UU  No.  5 Tahun  1999  maka  pasal  tersebut  tidak mengatur  secara  khusus  terkait  hubungan antara  induk  perusahaan  atau  pemegang saham  signifikan  berupa  badan  usaha  asing dengan perusahaan yang berkegiatan langsung  di  Indonesia.  Pasal  1  angka  5  UU No.  5  Tahun  1999  mengatur  jangkauan penerapan  wilayah  berlakunya,  dimana undang-undang  hanya  berlaku  untuk  pelaku usaha yang berkedudukan atau yang melakukan  kegiatan  usahanya  di  wilayah Negara  Republik  Indonesia.  Frasa  yang berbunyi  “yang  didirikan  dan  berkedudukan dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia”  menunjukkan  bahwa  berlakunya
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
UU  No.5  Tahun  1999  menganut  prinsip teritorial subjektif sedangkan frasa “melakukan  kegiatan  usaha  dalam  wilayah hukum negara Republik Indonesia” menunjukkan  prinsip  teritorial  objektif. Dengan  demikian  cakupan  pelaku  usaha menurut  pengaturan  pasal  ini  diatur  secara akumulatif,  yaitu  terbatas  pada  badan  usaha yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik  Indonesia.  Ketiadaan  pengaturan dalan  UU  No.5  Tahun  1999  yang  mengatur secara tegas pelaksanaan prinsip ekstrateritorial  akan  terus  menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan permasalahan  yang  melibatkan  pelaku  usaha yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di  Indonesia  karena  kepastian  hukum menuntut  penegakan  aturan  sebagaimana bunyi  ketentuan.  UU  No.5  Tahun  1999  juga tidak  mengatur single  economy  entity doctrine maupun separate  legal  entity . Sehingga dalam implementasi hukum persaingan usaha tidak dapat mengesampingkan aturan dalam UUPT yang secara  tegas  mengatur separate  legal  entity terlebih  lagi  jika  pengesampingan  aturan tersebut  dilakukan  agar  dapat  menjatuhkan sanksi terhadap badan usaha asing yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.
Dalam penerapan prinsip ekstrateristorial  KPPU  sering  menggunakan argumentasi  bahwa  KPPU  mengacu  pada putusan  MA  terdahulu,  misalnya  putusan Mahkamah  Agung  dalam  perkara  Divestasi Kapal  Tanker  Pertamina.  Selain  itu  KPPU juga berargumentasi bahwa prinsip ekstrateristorial  juga  telah  diadopsi  oleh beberapa  negara.  KPPU  mencontohkan praktek  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat. KPPU  menyampaikan  “Kasus  pertama mengenai penerapan ekstrateritorial di Amerika  Serikat  terjadi  tahun  1909  dalam American  Banana  Co.  v.  United  Fruit  Co., 213  U.S.  347  (1909)  yang  pada  awalnya dimaknai  secara  sempit.  Mahkamah  Agung Amerika Serikat dalam putusannya menyatakan: ”...  the  general  and  almost universal rule is that the character of an act as  lawful  or  unlawful  must  be  determined wholly  by  the  law  of  the  country  where  the
act  was  done” .  Doktrin  Mahkamah  Agung Amerika Serikat tersebut kemudian berkembang  sebagaimana  terlihat  dalam putusan  berikutnya  dalam  perkara  United States  v.  Aluminum  Co.  of  Am.,  148  F.2d 416  (2d  Cir.  1945)  yang  menolak  doktrin American  Banana  dan  menyatakan  tindakan pihak asing  yang berdampak terhadap impor Amerika  Serikat  adalah  termasuk  dalam pengaturan
Sherman
Act. Dalam pertimbangannya,  Hakim  menyatakan: “... any  state  may  impose  liabilities,  even  upon persons not within its allegiance, for conduct outside  its  borders  that  has  consequences within its borders which the state reprehends”. Putusan  inilah  kemudian  yang dikenal  sebagai  “effect  doctrine”  dalam penerapan ekstrateritorialitas hukum persaingan AS.”
Penggunaan acuan keputusan terdahulu dan  penerapan  doktrin  dalam  hukum persaingan  usaha  di  Amerika  Serikat  tidak dapat  terus  menerus  dijadikan  justifikasi untuk  mengkategorikan  badan  usaha  asing yang  tidak  memiliki  kantor  perwakilan  di Indonesia  sebagai  Pelaku  Usaha  dalam  UU No. 5 Tahun 1999. Sumber hukum utama di Indonesia  adalah  peraturan  perundang- undangan, sebagaimana negara yang berkiblat  pada  hukum  Eropa  Kontinental. Sistem  hukum  yang  dianut  di  Indonesia tentunya juga berbeda dengan sistem hukum yang  dianut  oleh  Amerika  Serikat  atau negara-negara  anglo  saxon  yang  menjadikan yurisprudensi  atau  putusan  hakim  terdahulu sebagai sumber hukum.
Dengan  melihat  proses  argumentasi dalam  pengambilan  keputusan  atas  kasus yang  melibatkan  pelaku  usaha  asing  terkait penegakan  hukum  persaingan  usaha  maka yang  paling  dibutuhkan  adalah  adanya perluasan  yurisdiksi  sehingga  peraturan perundang-undangan terkait hukum persaingan  usaha  dapat  berlaku  juga  bagi pelaku  usaha  yang  berada  di  negara  lain. Selain  itu  juga  perlu  diakomodir  pengaturan dengan doktrin efek sehingga dapat menjerat tindakan  yang  dilakukan  diluar  wilayah Indonesia  namun  memiliki  dampak  anti persaingan  usaha  terhadap  pasar  Indonesia dan mempengaruhi pencapaian tujuan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
pembangunan  perekonomian  di  Indonesia. Penyempurnaan  atas  UU  No.  5  Tahun  1999 menjadi  penting  untuk  dilakukan  untuk secara  eksplisit  mengatur  cakupan  pelaku usaha yang merupakan holding company atas perusahaan  di  Indonesia.  Pada  rancangan undang-undang  UU  No.5  Tahun  1999 terlihat  definisi  pelaku  usaha  telah  diperluas menjadi  sebagai  berikut: “Pelaku  Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik di  dalam  maupun  di  luar  wilayah  hukum Negara Republik Indonesia yang mempunyai dampak  terhadap  perekonomian  Indonesia, baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan  usaha  di  bidang  ekonomi.” Rancangan  penyempurnaan  undang-undang yang  telah  disusun  sejak  tahun  2014  telah masuk  dalam  Program  Legislasi  Nasional tahun  2020-2024.  Dengan  pelaksanaan transaksi  dan  perdagangan  yang  terus berjalan  dan  tidak  bisa  dihentikan,  potensi pelanggaran  hukum  persaingan  usaha  terus menghantui sehingga dibutuhkan seharusnya penyelesaian pengesahan rancangan undang- undang  dimaksud  seyogyanya  menjadi prioritas.

## 3. Kewenangan KPPU Dalam Penegakan Prinsip Ekstrateritorial
Pada  masa  lalu  ekonomi  Indonesia diwarnai  oleh  corak  monopolistik  hingga pada  5  Maret  1999  disahkanlah  UU  No.5 Tahun 1999 dimana pada Pasal 30 sampai 37 mengamanatkan  dibentuknya  suatu  komisi independen  yang  disebut  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasal 1 angka 18 UU  No.5  Tahun  1999  mengatur  bahwa KPPU  merupakan  komisi  yang  dibentuk untuk  mengawasi  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  agar  tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU dibentuk  berdasarkan  amanat  Pasal  30  ayat (1)  Undang-undang  No.  5  Tahun  1999  yang menyatakan  "untuk  mengawasi  pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi
Pengawas Persaingan
Usaha,
yang selanjutnya  disebut  Komisi".  Kemudian
dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 5  Tahun  1999  dinyatakan  "pembentukan Komisi  serta  susunan  organisasi,  tugas,  dan fungsinya  ditetapkan  dengan  Keputusan Presiden". Dalam rangka mengawasi pelaksanaan  UU  No.  5  tahun  1999, Pemerintah  telah  membentuk  KPPU  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  75  Tahun  1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya  Pasal  30  ayat  (2)  Undang- undang  No.  5  Tahun  1999  menyatakan bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan kekuasaan  Pemerintah  serta  pihak  lain. Independensi ini sangat diperlukan mengingat  KPPU  juga  bertugas  untuk memutus  perkara  pelanggaran  terhadap  UU No.  5  tahun  1999.  Namun  demikian  bukan berarti  KPPU  dapat  melaksanakan  tugas sesuai  kehendaknya  sendiri,  karena  KPPU mempunyai kewajiban memberikan pertanggungjawabannya kepada Presiden.
KPPU berperan sebagai suatu alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan sehingga  disebut  bersifat  kuasi  yudikatif. Jika  dilihat  dari  jumlah  perkara  dan  putusan yang dibuat oleh KPPU sejak diundangkannya UU No.5 Tahun 1999 dapat dilihat  bahwa  KPPU  telah  memperoleh pengakuan terkait perannya dalam penegakan  hukum  anti  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dalam penyelesaian  perkara  persaingan  usaha khususnya  yang  melibatkan  pelaku  usaha asing,  KPPU  melalui  beberapa  putusannya mendasarkan pada tujuan memperbaiki iklim persaingan  usaha  di  Indonesia  yang  tidak kompetitif. Terhadap putusan KPPU terdapat 3 kemungkinan yaitu:
a. Pelaku usaha menerima keputusan KPPU dan secara sukarela melaksanakan sanksi yang  dijatuhkan  oleh  KPPU.  Pelaku dianggap  menerima  putusan  KPPU apabula  melakukan  upaya  hukum  dalam jangka  waktu  yang  diberikan  oleh  UU untuk  mengajukan  keberatan.  Dengan tidak diajukannya keberatan maka putusan  KPPU  akan  memiliki  kekuatan hukum  tetap  dan  terhadap  putusan tersebut, dimintakan fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
b. Pelaku  usaha  menolak  putusan  KPPU dan  selanjutnya  mengajukan  keberatan kepada  PN.  Dalam  hal  ini  pelaku  usaha yang  tidak  setuju  terhadap  putusan  yang dijatuhkan  oleh  KPPU  maka  pelaku usaha  dapt  mengajukan  keberatan  ke Pengadilan Negeri;
c. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan,
namun
menolak melaksanakan putusan KPPU. Dalam hal itu  terjadi  maka  KPPU  menyerahkan putusan  tersebut  kepada  penyidik  untuk melakukan  penyidikan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Putusan-putusan  yang  telah  diambil  KPPU antara lain berupa perintah agar pelaku usaha menghentikan setiap perbuatan yang terbukti melanggar  UU  No.  5  tahun  1999  sekaligus menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku  usaha yang bersangkutan, sehingga keberadaan dan putusan  KPPU  dapat  memberi  arah  kepada setiap  pelaku  usaha  untuk  selalu  mematuhi aturan  main  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya.Tentunya hal tersebut memperlihatkan  bahwa  putusan  yang  dibuat mencerminkan norma-norma yang terkandung  dalam  proses  penegakan  hukum persaiangan usaha. Namun demikian dengan belum  jelasnya  aturan  terkait  penerapan prinsip  ekstrateritorial,  akan  selalu  muncul kontra  argumen  yang  menyatakan  bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa kelompok  pelaku  usaha  asing  karena didirikan bukan berdasarkan hukum Indonesia  dan  tidak  melakukan  aktivitasnya di Indonesia.
Kewenangan  KPPU  sesuai  dengan Pasal  36  ayat  (6)  dikatakan  bahwa  KPPU berhak  untuk  memutuskan  dan  menetapkan ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak pelaku usaha lain atau masyarakat, selain itu sesuai  dengan  Pasal  36  ayat  (7)  dikatakan bahwa  KPPU  berhak  mengeluarkan  putusan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  Adanya  ketentuan  ini  menyatakan bahwa  KPPU  berhak  untuk  melakukan penegakan  hukum  persaingan  usaha  tetapi tidak  disebutkan  secara  tegas  apakah  bisa melakukan penegakan hukum dalam kerangka  ekstrateritorial  ataupun  tidak.
Demikian  halnya  jika  dikaji  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor:  03  Tahun  2005  Tentang  Tata  Cara Pengajuan Upaya
Hukum Keberatan
Terhadap  Putusan  KPPU  serta  Peraturan KPPU  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Tata Penanganan  Perkara,  tidak  ditemui  klausul ekstrateritorialitas penegakan hukum persaingan  usaha  secara  eksplisit.  Dengan demikian  hal  ini  menjadi  legitimasi  bahwa yurisdiksi tugas dan wewenang KPPU adalah wilayah Republik Indonesia saja.
KPPU sebagai otoritas yang berwenang  dalam  pengawasan  pelaku  usaha dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya, berpandangan  bahwa  pemegang  saham  di perusahaan  Indonesia tidak  dapat  disamakan dengan  tingkah  laku  melakukan  aktivitas usaha di Indonesia. Selain itu menurut KPPU bahwa  perdebatan  antara single  economic entity dan separate  legal  entity merupakan hal  yang  berbeda,  dimana single  economic entity adalah  doktrin  ekonomi  sedangkan separate  legal  entity merupakan  doktrin dalam  hukum  perusahaan.  Dalam  hukum persaingan usaha disampaikan bahwa perusahaan  merupakan  entitas  yang  berdiri sendiri  tetapi  bukan  berarti  bebas  bergerak sendiri,  melainkan  dikontrol.  Sehingga dengan  demikian single  economic  entity bermakna lebih  luas  daripada separate  legal entity. Pendapat  KPPU  tersebut  tercermin dalam  beberapa  kasus  terkait  persaingan usaha  yang  diputuskan  KPPU.  Sejak berdirinya KPPU pada tahun 2000 terdapat 7 putusan  yang  dijatuhkan  KPPU  terhadap badan usaha asing yang tidak didirikan, tidak berkedudukan di Indonesia dan tidak meiliki kantor  cabang  atau  kantor  perwakilan  di Indonesia.  KPPU  menerapkan  doktrin  ini dengan  berkaca  pada  pengalaman  di  Uni Eropa  yang  membenarkan  The  European Commission  menerapkan  prinsip  ini  dalam kasus  Europemballage  and  Continental  Can v  Commission  pada  tahun  1973  yang kemudian  diperkuat  oleh  Mahkamah  Agung Eropa  (Eurpean  Court  of  Justice)  dan menjadi yurisprudensi bagi perkara persaingan  usaha  selanjutnya.  Perlu  diingat bahwa  Indonesia  dalam  sistem  hukumnya tidak wajib tunduk pada preseden
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
sebagaimana  negara-negara  common  law  di Uni Eropa namun tunduk terhadap peraturan perundang-undangan  (hukum  positif)  yang dibentuk oleh lembaga yang memiliki fungsi legislasi.  Oleh  karena  itu,  tidak  serta  merta dengan  berdasar  pada  putusan  ini  Indonesia dinyatakan menganut prinsip ekstrateritorialitas  dalam  hukum  persaingan usaha.
Dengan dasar hukum yang kurang kuat terkait  cakupan  subyek  hukum  dalam  UU No. 5 tahun 1999 tentunya akan berpengaruh dalam  eksekusi  atas  putusannya,  meskipun telah terdapat putusan yang telah berkekuatan  hukum  tetap  yang  menyatakan pelaku  usaha  asing  sebagai  pihak  yang terbukti  melanggar  aturan  terkait  persaingan usaha.  Harus  disadari  bahwa  putusan pengadilan  di  Indonesia  hanya  berlaku  dan berdaya eksekusi di wilayah hukum Indonesia.  Sehingga  tanpa  adanya  landasan hukum  yang  tegas,  eksekusi  dapat  menemui hambatan. Tentunya dalam penegakan hukum  persaingan  usaha  hal  ini  merupakan hal  yang  perlu  diperbaiki  karena  tujuan adanya  proses  beracara  di  pengadilan  bagi penggugat  tidak  sekedar  memenangkan penggugat  namun  juga  harapan  akan terlaksananya  putusan  pengadilan.  KPPU dalam  kasus  Temasek  membutuhkan  waktu yang cukup lama dalam melakukan eksekusi putusan. Proses eksekusinya sangat tergantung  pada  itikad  baik  Temasek  dalam hal  ini  untuk  memenuhi  kewajibannya. KPPU hanya mengandalkan cara-cara persuasif untuk mendesak Temasek menjalankan  putusan  Mahkamah  Agung misalnya  melalui  pemberitaan  di  media massa,  bukan  melalui  suatu  mekanisme hukum.
Terkait  dengan  proses  penanganan perkara dan eksekusi dibutuhkan juga adanya dukungan  dalam  bentuk  perjanjian  bilateral atau  multilateral  dengan  negara  lain  terkait penegakan hukum persaingan usaha. Dengan adanya  perjanjian  dengan  negara  lain diharapkan  pelaksanaan  sita  atas  harta terlapor  dapat  lebih  mudah.  Saat  ini  KPPU harus  mencari  sendiri  daftar  aktiva  terlapor yang  berdomisili  di  luar  negeri.  Dengan perjanjian  internasional  tersebut  proses  sita
atas harta kekayaan terlapor dapat dilakukan secara  efisien  mengingat  pada  proses pemeriksaan memiliki batasan waktu. Selain itu  juga  dapat  bekerjasama  proses  eksekusi atas  putusan  dapat  ditegakkan  secara  aktif dan  dengan  lebih  mudah.  Saat  ini  KPPU telah melakukan kerjasama dengan beberapa otoritas  persaingan  usaha  di  regional  Asia Tenggara/ASEAN maupun luar Asia Tenggara,  seperti  JFTC  (Jepang)  dan  KFTC (Korea). Namun, kerjasama tersebut kerjasama  tersebut  hanya  dalam  lingkup notifikasi, pertukaran informasi, dan pelatihan,  belum  terdapat  kerjasama  untuk penanganan perkara dan pelaksanaan putusan.
KESIMPULAN
Prinsip ekstrateritorialitas dalam hukum persaingan usaha pada era perekonomian  yang  terintegrasi  dengan negara  lain  seperti  saat  ini  merupakan  suatu keniscayaan. Yang paling dibutuhkan adalah perluasan  yurisdiksi  bagi  Indonesia  untuk dapat  menindak  secara  tegas  pelaku  usaha dengan  badan  hukum  Indonesia  atau  badan hukum  asing  yang  melakukan  tindakan  anti persaingan  usaha  di  luar  wilayah  negara Republik Indonesia yang karena tindakannya dapat  mengganggu  pasar  dan  perekonomian Indonesia.  KPPU  sebagai  otoritas  dalam penegakan  hukum  persaingan  usaha  pada dasarnya  belum  memiliki  landasan  hukum yang  tegas  dalam  menerapkan  prinsip ekstrateritorial  dalam  penegakan  hukum persaingan  usaha.  Disisi  lain  penegakan hukum persaingan usaha yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia menjadi perhatian  KPPU  terutama  jika  memiliki pengaruh  terhadap  perekonomian  Indonesia. Sehingga dengan demikian ketegasan pengaturan kewenangan otoritas untuk menegakkan hukum persaingan usaha terhadap  pelaku  usaha  badan  hukum  asing yang  melakukan  tindakan  di  luar  negeri, dalam  hal  ini  adalah  KPPU,  juga  penting untuk  dimiliki  sehingga  dapat  bertindak secara  tegas  terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar peraturan terkait persaingan usaha di Indonesia.
Selain proses pemeriksaan perkara, hal yang  juga  penting  adalah  eksekusi  atas
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan hukum  tetap.  Tentunya  pelaku  usaha berkeinginan agar ketika beracara di pengadilan  tidak  sekedar  memenangkan perkara,  namun  juga  dapat  terlaksananya eksekusi  atas  putusan  pengadilan  tersebut. Tanpa  adanya  landasan  hukum  yang  kuat, KPPU  tidak  dapat  melakukan  eksekusi berdasarkan  mekanisme  hukum  karena putusan  pengadilan  di  Indonesia  hanya berlaku  dan  berdaya  eksekusi  di  wilayah hukum  Indonesia.  Untuk  itu  dibutuhkan dukungan kerjasama bilateral atau multilateral untuk dapat  melaksanakan proses eksekusi yang efisien dan efektif.

## SARAN
Berdasarkan uraian di atas maka dalam penegakan  hukum  persaingan  usaha  di Indonesia,  Penerbitan  penyempurnaan  UU No.  5  Tahun  1999  perlu  segera  dilakukan untuk mencegah multi interpretasi atas bunyi pasal  terkait  definisi  pelaku  usaha.  Definisi pelaku  usaha  dalam  UU  No.  5  Tahun  1999 belum  dapat  memberikan  kepastian  hukum ketika  terjadi  pelanggaran  hukum  anti persaingan usaha di Indonesia sehingga perlu mengakomodir bahwa yang termasuk Pelaku Usaha  adalah  meliputi  pula  cabang,  anak perusahaan,  atau  afiliasi  yang  dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh perusahaan  yang  bersangkutan.  Dengan perluasan  definisi  pelaku  usaha  juga  perlu didukung dengan pengaturan yang memperkuat  posisi  KPPU  untuk  menjerat pelaku usaha asing yang melakukan tindakan anti  persaingan  usaha  di  dalam  wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Pengaturan  regulasi  yang  tegas  dapat memberikan  landasan  bagi  KPPU  untuk melaksanakan  keputusannya  dan  membuat keputusan  yang  dibuat  memiliki  daya  paksa bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya.
Kerjasama  bilateral  dan  multilateral dengan  negara  lain  perlu  diselenggarakan agar  proses  pemeriksaan  dan  eksekusi  atas perkara  persaingan  usaha  yang  melibatkan pelaku  usaha  asing  dapat  dilakukan  lebih efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme hukum  yang  berlaku,  tidak  sekedar  melalui prosedur  persuasif  untuk  mendesak  pelaku
usaha  asing  memenuhi  kewajiban  sesuai putusan  pengadilan.  Kerjasama  tersebut mencakup  kerjasama  antara  otoritas  untuk mencari  aktiva  pelaku  usaha  asing  untuk dapat  dilakukan  sita  maupun  dalam  proses eksekusi putusan persaingan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
AK, Syahmin, Hukum Dagang Internasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
Areeda,  Phillip, Antitrust  Analysis ,  third edition, 1981
Darmawan,  Irma  Arimbi,  Isis  Ikhwansyah,
Pupung Faisal, “Cross Border Business Competition: Keabsahan dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha
di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum vol.3, nomor 1, September 2018
Gomes,  David  M.,  “Extrateritoriality  in Competition  Law  and  Globalization: Square  Peg  in  a  Round  Hole?”, University of Northumbria, 2005
Huzaini, M Dani Pratama “Ekstrateritorialitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha Sebuah Keniscayaan”,
https://www.hukumonline.com/berita/b aca/lt598996a0c114b/ekstrateritorialita s-penegakan-hukum-persaingan-usaha- sebuah-keniscayaan/, diakses 21 Februari 2020
Iskandar,  Verry  “Akuisisi  Saham  oleh
Perusahaan Terafiliasi dalam
Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha”, Jurnal  Persaingan  Usaha ,  5,  Jakarta:
Juni 2011
Juwana,  Himahanto,  “Sekilas  tentang Hukum  Persaingan  dan  UU  No.5 Tahun  1999”, Jurnal  Magister  Hukum 1 Tahun 1999
Kojima,  Takaaki  “International  Conflicts over the Extraterritorial Application of Competitin  Law  in  a  Borderless Economy”,  USA:  Weatherhead  Center Harvard University, 2002
Lane, Robert, EC Competition Law, (Harlow:  Pearson  Education  Limited,
2000)
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Lubis, Andi Fahmi ( et.al ), Hukum Persaingan  Usaha,  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha, (Jakarta: 2017) Miller,  Samuel  F.,  “Prescriptive  Jurisdiction over  Internet  Activity:  The  Need  to Define and Establish the Boundaries of Cyberliberty”, Indiana  Journal  of Global  Legal  Studies,  Volume  2,  Issue 2, 2003
Mitchell,  Andrew  D.  “Broadening  The Vision  of  Trade  and  Liberalisation: International Competition Law”, World
Competition Law and Economic Review  Volume  24 Kluwer  Law International, 2001
Nugraha,  Purna  Cita  “Penerapan  Rezim
Extraterritorial Jurisdiction
dalam Hukum  Siber  di  Indonesia”, Jurnal Opinio Juris Vol.15 Januari-April 2014 Nugroho,  Susanti  Adi, Hukum  Persaingan Usaha  di  Indonesia, Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group, 2012
Oktaviano, Ahmad Alfa dan Ditha Wiradiputra, “Dampak Prinsip Ekstrateritorial Terhadap Regulasi
Merger,  Konsolidasi,  dan  Akuisisi Dalam  Hukum  Persaingan  Usaha  di Indonesia”, http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2 016-06/S56456- Ahmad%20Alfa%20Oktaviano, diakses 25 Februari 2020 Purba, A. Zen Umar “Transnasional Law and
IBT Course”, Jurnal Hukum Internasional  vol.12  no.  2  Januari 2015 Republik Indonesia, Undang-undang Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, UU
No.  5  Tahun  1999,  LN  No,  33  Tahun 1999, TLN No, 3817 Rokan,  Mustafa  Kamal, Hukum  Persaingan Usaha  Teori  dan  Praktiknya  di Indonesia, Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada, 2012
Sulistiowati, Aspek  Hukum  dan  Realitas
Bisnis Perusahaan Group di
Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010
Suryokusumo, Sumaryo, “Yurisdiksi Negara vs  Yurisdiksi  Ekstrateritorial”, Jurnal

## Hukum  Internasional  vol  2  Nomor  4
Juli 2005 Syahmin, Hukum Diplomatik Dalam
Kerangka  Studi  Kasus, Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2008 Usman,  Rachmadi, Hukum  Persaingan Usaha  di  Indonesia, Jakarta:  Sinar Grafika, 2013 Yani,  Ahmad  dan  Gunawa  Widjaja, Seri Hukum  Bisnis  Antimonopoli, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999