DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 6 Mei 2024, Revised: 10 Mei 2024, Publish: 16 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pemisahan Kewenangan Kepala Daerah dalam Menjalankan Pemerintahan dengan Pemegang Saham BUMD
Dedy Suwandi 1 , Agus Saiful Abib 2 , Tumanda Tamba 3
1 Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, dedys.law@gmail.com 2 Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, agussaifulabib@usm.ac.id 3 Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, tumanda.tamba@gmail.com
Corresponding Author: dedys.law@gmail.com 1
Abstract: The implementation of local government which is the authority of regional heads in the implementation of State Administration is certainly very Administrative, but keep in mind that  regional  heads  also  have  the authority to  create regional owned enterprises or  BUMD for short. The authority possessed by the regional head, namely the administrative authority with  the  business  policy  of  the  two  regulations,  is  certainly  very  different  both  in  terms  of policy  and  accountability.  It  should  be  borne  in  mind  that  these  two  powers  should  not  be mixed so that there is a need for a ban on the restriction of authority owned by the regional head.. In reviewing this article normative juridical approach is expected to find the other side of the extent to which the policy of legal norms to see the objective position in the separation of  powers  between  the  head  of  government  administration  policy  with  business  policy  as  a shareholder  of  BUMD.  The  division  of  authority  should  be  separated  between  the administrative  authority  of  the  government,  with  local  governments  as  shareholders  in  this case the majority vote in the GMs, and should not only be limited to government regulations because  according  to  the  author  BUMD  is  a  Lex  specialist  in  a  company  the  arrangement should be specifically in the form of legislation so that there are checks and balances with the House of Representatives.
Keyword: Authority  of  regional  heads,  Government  Administration,  and  shareholders  of enterprises.
Abstrak: Penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  menjadi  kewenangan  kepala  daerah dalam  upaya  pelaksanaan  penyelenggaraan  negara  tentunya  sangatlah  bersifat  administratif, akan  tetapi  perlu  diingat  bahwa  kepala  daerah  juga  memiliki  kewennagan  dalam  membuat Badan  Usaha  Milik  Daerah  atau  yang  disingkat  BUMD.  Kewenangan  yang  dimiliki  oleh kepala  daerah  yakni  kewenangan  secara  administratif  dengan  kebijakan  bisnis  yang  kedua regulasi  ini  tentunya  sangat  berbeda  baik  dari  segi  kebijakan  maupun  pertanggungjawaban. Perlu diingat bahwa dua kekuasaan ini tidak boleh dicampur adukkan sehingga perlu adanya larangan  dalam  pembatasan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  kepala  daerah..  Dalam melakukan  kajian  artikel  ini  pendekatan  yuridis  normatif  diharapkan  menemukan  sisi  lain
sejauh  mana  kebijakan  norma  hukum  melihat  posisi  objektif  dalam  pemisahan  kewenangan kepala  daerah    antara  kebijakan  administrasi  pemerintahan  dengan  kebijakan  bisnis  sebagai pemegang  saham  BUMD.  Pembagian  kewenangan  seharusnya  dipisah  antara  kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal  ini  pemegang  suara  terbanyak  dalam  RUPS,  dan  seharusnya  tidak  hanya  sebatas Peraturan Pemerintah karena menurut penulis BUMD merupakan Lex specialis dalam sebuah perusahaan  pengaturannya  seharusnya  khusus  dalam  bentuk  Undang-undang  supaya  ada check and balances dengan DPR RI.
Kata  Kunci: Kewenangan  Kepala  Daerah,  Pemerintahan  Administrasi,  Dan  Pemegang Saham BUMD.

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah diberikan amanat untuk untuk membantu  pemerintah pusat sebagai otoritas  tertinggi  dalam  pemerintahan  sebagaiamana  telah  diamanatkan  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggungjawabnya  dari  pemerintah  pusat  yang  merupakan  pememipin  tertinggi  dalam pemerintahan  untuk  menjalankan  pemerintahan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Kewenangan  yang  dijalankan  dalam  pengelolaan  pemerintahan  daerah  berdasarkan pelimpahan  wewenang  tersebut  diharapkan  kepala  pemerintahan  yakni  kepala  daerah  dapat menjalankan  tugasnya  secara  cepat,  tepat  dan  sistematis  sesuai  dengan  tujuan  atau  rencana program kerja dari pemerintahan pusat serta dengan kebutuhan disetiap daerah.
Selain itu, dalam pelimpahan wewenang tersebut, pemerintahan daerah sebagai daerah otonom  diberikan  wewenang  dalam  menjalankan  pemerintahan  daerah  secara  mandiri  dan diharapkan dapat mengembangkan potensi lokal yang dimiliki pada tiap-tiap daerah.
Sebagai  penanggungjawab  atas  pemerintahan  daerah,  kepala  daerah  selaku  pimpinan tertinggi  merupakan  jabatan  strategis  dan  peran  penting  dalam  pengelolaan  daerah. Pemerintahan daerah dapat bekerja secara efektif dalam menjalankan segala urusannya untuk tercapainya  tujjuan  yang  diinginkan  tentunya  dengan  berbagai  rencana-rencana  yang  ingin dicapai baik itu rencana jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
Capaian  kinerja  daerah  terciptanya  mengenai  sinergisnya  pembangunan  pemerintahan daerah    dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  peran    kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  didasarkan  pada  tujuan    organisasi  pemerintah  daerah,  yang  ditentukan  oleh keterampilan,  kemampuan  dan  kapabilitas    kepala  daerah  (Akhmaddhian,  Yuhandra  and Triatna Kurniawan, 2024)
Daerah otonom sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 UU no 23 Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan  daerah  yang  otonom,  diharapkan  setiap  daerah  dapat  berkreasi  serta melakukan  upaya  dalam  mencari  sumber  pendapatan  yang  berasal  dari  daerah  itu  sendiri yang  dapat  mendukung  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  membiayai pengeluaran  penyelengaraan  pemerintahan  daerah,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  tanpa harus  bergantung  pada  bantuan  dari  negara  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  diharapkan dapat  mendorong  menerintahan daerah dalam  mengembangkan potensi daerah  tersebut agar mendapatkan benefit atau keuntungan yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi
salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  dalam  daerah  itu  sendiri  dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Selain itu tujuan dari adanya Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  ialah  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada  pemerintahan  daerah  untuk melakukan  pembiayaan  pengeluaran  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  di  daerah  dalam rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas  desentralisasi  (Montolalu  ; 2016).
Prinsip dari desentralisasi telah ditetapkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menghendaki agar setiap daerah yang dibentuk dapat mengatur pemerintahannya dan  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  dengan  sebaik-baiknya.  Melalui  otonomi  tersebut, pemerintahan  daerah  diberikan  kewenangan  yang  sebesar-besarnya  untuk  menjalankan  dan mengembangkan pemerintahannya.
Selain  sebagai  kepala  pemerintahan  dibidang  administratif  dipemerintahan  daerah, kepala  daerah  juga  diberikan  kewenangan  untuk  membuat  dan  juga  menjalankan  bisnis perusahaan  milik  daerah  yang  nantinya  dapat  meningkatkan  pendapatan  daerah  melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dengan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut ialah agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonimian daerah dan kesejahteraan rakyat.
Untuk mencapai tujuan dari adanya BUMD dan sebagai acuan tentang segala hal yang berkaitan tentang BUMD baik dalam menjalankan maupun untuk pengembangan Perusahaan BUMD tersebut, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur tentang BUMD dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BUMD  sendiri  dalam  peranannya  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua)  jenis  sebagaimana dimaksud Pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).
Untuk  BUMD  yang  berbentuk  Perusahaan  Umum  Daerah  (PERUMDA)  tunduk  pada Perda  yang  mengatur  tentang  Perusahaan  Umum  Daerah,  sedangkan  untuk  Perusahaan BUMD yang berbentuk Perseroan Daerah (PERUMDA) tunduk pada Undang-undang Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  terbatas.  Selain  peraturan  tersebut,  dilengkapi  dan  juga diperkuat  dengan  peraturan  lainnya  seperti  dengan  peraturan  pelaksana  yang  ada  dibawah Peraturan  Pemerintah  yaitu  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Daerah  Provinsi  atau  Kota  / Kabupaten  yang  memiliki  wewenang  dalam  dalam  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  dan  melakukan  /  tidak  melakukan  Penyertaan  Modal  Daerah  (PMD)  (Sumpena  et al., ; 2023).
Kepala  daerah  memiliki  tugas  yang  memang  bertolak  belakang  secara  prinsip  yakni, kepala  daerah  yang  berperan  dalam  memimpin  pemerintahan  dan  kepala  daerah  yang berperan  sebagai  pemegang  saham  BUMD.  Secara  anggaran  kepala  daerah  sebagai  kepala pemerintahan  daerah  tentunya  APBD  dengan  modal  yang  dimasukkan  dalam  BUMD tentunya dipisah, hal ini jelas peruntukkannya berbeda.
Menjadi  soal adalah  jika kewenangan  yang  dimiliki  oleh kepala daerah selain  sebagai pejabat administrasi tentunya kepala daerah merupakan hasil daripada produk politik. Sisilain dalam kewenangan kepala daerah sebagai pemegang saham tentunya yang menjadi hal yang sangat  signifikan  yakni  sebagai  suara  terbanyak  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS).
Melihat  kondisi  diatas  perlu  adanya  suatu  pemisahan  wewenang  agar  dapat  menjadi kejelasan  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan.  Melihat  kondisi  yang  ada  setiap  BUMD banyak sekali yang menagalami kerugian padahal jika dilihat peruntukannya tidak pernah ada yang tidak terbayar semua berbayar jika tidak membayar pasti akan langsung diputus dalam hal  ini  contoh  Perusahaan  air  minum  daerah  atau  (PDAM).  Namun  faktanya  banyak  sekali Perusahaan BUMD yang mengalami kerugian hal ini bisa dilihat (Kemendagri, 2024).
Dari  uraian  diatas  penulis  tertarik  untuk  membuat  analisis  tentang  Pemisahan kewenangan  kepala  daerah  dalam  menjalankan  pemerintahan  dengan  kepala  daerah  sebagai pemegang saham BUMD.

## METODE
Metode  Penulisan  dalam  makalah  ini  menggunakan  metode  Studi  Kepustakaan. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang  dimaksud  dengan  Studi  kepustakaan  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan mengadakan  studi  penelaahan  terhadap  buku-buku,  literatur-literatur,  catatan-catatan,  dan laporan-laporan  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  dipecahkan  (Dedy  Suwandi, Agus Saiful Abib, ; 2023).
Penelitian ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh  sumber  data-data  dari  sumber  pustaka  dan  dilengkapi  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Dari  berbagai  sumber  inilah  nantinya  akan  mengkaji  mengenai  bagaimana pemisahan kewenangan Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintahan dengan Pemegang Saham BUMD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  pemerintahan  daerah  pastinya  diperlukannya  sebuah  pemimpin  sebagai penguasa  tertinggi  dalam  pemerintahan  yang  sering  disebut  sebagai  kepala  daerah.  Adanya kepala  daerah  dalam  pemerintahan  daerah  bertujuan  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan daerah  secara  cepat,  tepat  dan  juga  sistematis  sebagaimana  yang  telah  diperintahkan  oleh pemerintah  pusat  sebagai  otoritas  tertinggi  dalam  pemerintahan  (Khalid  Prawiranegara; 2021).
Adanya  pemerintahan  daerah  sendiri  dilindungi  oleh  kostitusi  yaitu  pada  Undang- Undang Dasar Tahun 1945 pada bab VI Pasal 18 tentang pemerintah daerah. Dengan didasari oleh  peraturan  Undang-Undang  Dasar  1945  tentang  pemerintah  daerah  tersebut,  akhirnya pemerintahan negara Indonesia mengeluarkan atau menciptakan peraturan yang khusus untuk mengatur  pemerintahan  daerah  pada  peraturan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam  hal  melaksanakan  otonomi  daerah,  kepala  daerah  diberikan  kewenangan  yang besar  dalam  pelaksanaan  pelayanan  pubik.  Oleh  karena  itu,  alat-alat  administrasi  yang  ada didaerah  tersebut  dituntut  agar  dapat  bekerja  dengan  baik  dalam  menjalankan  tugasnya  dan kewajibannya secara professional agar tidak merugikan Masyarakat yang dilayaninya. Dalam menjalankan  tugas  secara  baik  dan  professional  tersebut,  diperlukan  perangkat  dalam membentuk  sebuah  produk  hukum  yang  didalamnya  merumuskan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik (AAUPB) (Kusdarini, 2017)
Kepala daerah sebagai penguasa tertinggi diharapkan dapat memimpin dan memberikan sebuah  kebijakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam mengarahkan  daerah  atau  wilayah  tersebut  menjadi  lebih  baik,  terencana  dan  terstruktur. Dalam memberikan sebuah kebijakan tentunya kepala daerah tidak boleh asal asalan. Hal ini dikarenakan  apabila  pemerintah  daerah  memberikan  kebijakan  yang  asal  asalan,  maka kebijakan  yang  harusnya  dapat  mensejahterakan  rakyat  malah  menjadi  sebaliknya  yaitu menyengsarakan masyarakat.
Kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan juga dituntut untuk tanggap pada kebutuhan dan harapan Masyarakat dalam memberikan perhatian kepada berbagai hal seperti kebutuhan dan keberlangsungan bagi organisasi pemerintah daerah dan tantangan dalam etika kepemimpinan  kepala  daerah  yang  belum  diselesaikan,  yaitu  manajemen  administrasi layanan  maupun  tanggung  jawab  terhadap  melaksanakan  program-program  yang  telah ditetapkan (Rodzi, 2024).
Kepala  daerah  diharapkan  dapat  menjalankan  seluruh  program-program  pemerintahan daerah yang telah diberikan kewenangan padanya sesuai dengan instruksi dari pemerintahan pusat.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2017  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  Adanya regulasi tersebut,  pemerintahan  pusat dapat mengawasi  dan  memantau  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  setiap  pemerintahan  daerah  agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Saat  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya  kepala  daerah  tunduk  dan  patuh terhadap  Undang-undang  (UU)  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan. Selain  itu  kepala  daerah  juga  telah  dipilih  secara  langsung  melalui  pemilihan  umum  kepala daerah,  dengan  latar  belakang  tersebut  tentunya  kebijakan  yang  diambil  selain  daripada kebijakan administratif juga terdapat kebijakan politik.
Kenijakan  secara  administrasi,  dalam  rangka  menjalankan  pemerintahan,  apabila terdapat kesalahan maka apa sanksi yang dilakukan adalah secara administrasi sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Sedangkan kepala daerah sebagai pejabat  yang dipiih langsung oleh masyarakat  maka dalam  hal  ini kepala  daerah dikategorikan  sebagai pejabat hasil  produk  politik  tentunya  apa yang  dikehendaki  dalam  pengambilan  kebijakan  tidak  terlepas  dari  pengaruh  basic  massa yang telah memilih kepala daerah tersebut menjadi terpilih secara politik.
Selain  sebagai  pejabat  administrasi  dan  pejabat  politik  tetunya  kepala  daerah  tidak terlepas  dari  keputusan  bisnis  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  daerah  melalui  BUMD  (Badan Usaha  Milik  Daerah).  BUMD  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 Tahun  2017  tentang  BUMD.  Pasal  1  angka  14,  kepala  daerah  memiliki  kekuasaan  tertinggi dalam organ atau perusahan umum daerah yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam segala kewenangan yang tidak diserahkan pada direksi atau dewan pengawas.
Dalam  hal  ini  pemerintahan  daerah  yang  diwakili  oleh  kepala  daerah  berdasarkan Peraturan  Pemerintan  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  BUMD  dapat  melakukan  peninjauan ataupun  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) dengan  tujuan  awal  didirikannya  BUMD  yaitu  untuk  dapat  memberikan  manfaat  bagi perkembangan perekonimian daerah dan kesejahteraan rakyat.
Pemisahan  ini  juga  dilakukan  tekait  adanya  modal  untuk  BUMD  dengan  APBD. Dengan  adanya  pemisahan  tersebut  menjadikan  pemisahan  keputusan  yang  dikeluarkan dalam BUMD  adalah  keputusan  bisnis  sedangkan segala  kebijakan  yang dikeluarkan  dalam pengelolaan APBD adalah kebijakan secara administrasi oleh kepala daerah.
BUMD  sendiri  dalam  peranannya  dapat  dibagi  menjadi  2  jenis  yaitu  BUMD  yang berbentuk  Perusahaan  Umum  Daerah  (PERUMDA)  dan  Perusahaan  Perseroan  Daerah (PERSERODA). Untuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) adalah perusahaan BUMD yang  modal  keseluruhannya  dimiliki  oleh  satu  Daerah  dan  tidak  terbagi  atas  saham. Sedangkan  Perseroan  Daerah  (PERSERODA)  adalah  perusahaan  BUMD  yang  berbentuk perseroan  terbatas  yang  modalnya  terbagi  atas  saham  yang  seluruhnya  atau  paling  sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
Kedudukan  dari  PERUMDA  sendiri  sebagai  badan  hukum  dapat  diperoleh  pada  saat Peraturan  Daerah  (PERDA)  yang  mengatur  mengenai  pendirian  PERUMDA  mulai  berlaku, sedangkan untuk kedudukan PERSERODA sebagai badan hukum dapat diperoleh saat sudah sesuai dengan ketentuan pendirian dari undang - undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
Agar  usaha BUMD dapat berjalan dengan  semestinya, kepala  daerah dalam  tugas  dan wewenangnya  sebagai  pemimimpin  tertinggi  dalam  memberikan  sebuah  kebijakan  dan pengawas  dalam  menjalankan  BUMD,  pada  umumnya  membentuk  dewan  pengawas  / komisaris  yang  memiliki  tugas  untuk  melakukan  pengawasan,  evaluasi  dan  pembinaan terhadap BUMD yang ada diwilayah tersebut.
Saat  menjalankan BUMD tentunya prinisp  yang menaungi dalam kebijakan ini adalah kenbijakan  bisnis.  Untuk  melakukan  antisipasi  terhadap  kerugian  dari  berjalannya  sebuah perusahan khususnya Perusahaan BUMD agar menjadi Perusahaan yang sehat dan memiliki daya  saing,  kepala  pemerintahan  yaitu  kepala  daerah  dalam  menerbitkan  sebuah  kebijakan perlu  untuk  menerapkan asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  sebagaimana  tertera pada pasal  58  Undang-undang  nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  serta menerapkan sistem Good Corporate Governance (GCG).
Menurut  The  Indonesia  institute  for  corporate  governance  (IIcg),  GCG  adalah  suatu proses  dan  struktur  yang  diterapkan  untuk  menjalankan  sebuah  perusahaan  dengan  tujuan utamanya  yaitu  untuk  meningkatkan  nilai  pemegang  saham  dalam  jangka  panjang,  dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (Taruno Muryanto and , 2014).
Secara umum dalam rangka untuk mewujudkan sebuah prinsip-prinsip good corporate governance dalam lingkup sebuah perusahaan khususnya dalam pengelolaan BUMD tentunya harus  memahami  dan  mengimplementasikan lima prinsip good  corporate  governance  secara nyata  dalam  melakukan  praktik  pengelolaan  BUMD.  Kelima  prinsip  tersebut  ialah  : Accountability  (akuntabilitas),  Transparancy  (keterbukaan  informasi),  Independency (kemandirian),  Responsibility  (pertanggungjawaban),  dan  Fairness  (kesetaraan  dan kewajaran) (Taruno Muryanto and , 2014).
BUMD yang merupakan representasi dari suatu daerah, menjadikan daerah mempunyai wewenang  mengingat  peran  pemerintah  daerah  sangat  sentral,  karena  modal  dasar  dalam BUMD  tentunya  secara  presentase  pemerintah  daerah  memiliki  modal  dasar  paling  tinggi sehingga  memiliki  suara  terbanyak  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  atau  sering disingkat dengan RUPS.
Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diseut Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD).  Perusahaan  daerah  adalah  perusahaan  yang  didirikan  oleh pemerintah daerah  yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya  milik pemerintah daerah. Tujuan  pendirian  perusahaan  daerah  untuk  pengembangan  dan  pembangunan  potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan.
Ketentuan  mengenai  saham  diatur  lebih  lanjut  dalam  UU  tentang  Pemerintah  Daerah. Dalam  Perseroda  menurut  ketentuan  Pasal  339  ayat  (1)  UU  Pemda  adalah  seluruhnya  yang berarti  100%  (seratus  persen)  dari  jumlah  saham  Perseroda  atau  paling  sedikit  51%  (lima puluh satu persen) dari total saham keseluruhan. Dari prosentase kepemilikan saham tersebut maka  Daerah  akan  menjadi  pemegang  saham  mayoritas.  Kepemilikan  saham  mayoritas Daerah,  akan  berpengaruh  dalam  kedudukannya  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham, khususnya dalam  hal permodalan Perseroda dan pengambilan  keputusan.  Keberadaan  Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) sebagai organ Perseroda,
Dari uraian diatas  pemisahan  kekuasaan  ini perlu  dilakukan  supaya bisa  membedakan antara  kebijakan  administrasi  dengan  kebijakan  bisnis  yang  dimiliki  oleh  Kepala  daerah dalam  menjalankan  pemerintahannya.  Pembatasan  kewenangan  perlu  dilakukan  mengingat permasalahan BUMD yang didalamnya banyak yang mengalami kerugian.
Dikutip dari (Dedy Suwandi, Gunarto, 2023) The government's work plan in creating a work program actually has only one aim, namely to improve the level of people's welfare and create a sense of justice in society, that's why if the target is prosperity and justice in people's lives  then on  this  basis  the most  fundamental  thing  is legal  certainty.  yang  memiliki  makna bahwa Rencana kerja pemerintah dalam membuat program kerja sebenarnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk  meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan menciptakan rasa keadilan  dalam  masyarakat,  oleh  karena  itulah  jika  sasarannya  adalah  kesejahteraan  dan keadilan  dalam  kehidupan masyarakat  maka atas  dasar itu  hal  yang paling  mendasar  adalah kepastian hukum.
Kepastian  hukum  dalam  pemisahan  kekuasaan  perlu  dilakukan  meski[pun  secara regulasi  telah  berbeda,  Ketika  kedua  kewenangan  secara  administrasi  dicampur  adukkan
dengan  kewenangan  secara  bisnis  apakah  bisa  tercapai  adanya  negara  kesejahteraan  yang memiliki kepastian hukum. Hal ini perlu adanya suatu regulasi baru yang menaungi dengan adanya  pembatasan  kewenangan  antara  kebijakan  secara  administrasi  dengan  kebijakan bisnis. Karena pada prinsipnya dua hal ini berbeda.
Jika  kesalahan  yang  dilakuakn  oleh  kepala  daerah  itu  secara  administrasi  maka sanksinya  tegas  diatur  secara  administrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang (UU)  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Sedangkan  kesalahan  itu dilakukan dalam rangka menjalankan bisnis dalam menjalankan BUMD maka apa yang akan menjadi  sanksinya.  Apakah  sanksi  itu  diikutkan  administrasi  atau  merupakan  kategori kerugian negara sehingga diberlakukan hukum pidana. Oleh sebab itu perlu diatur mengenai regulasi  ini  secara  tegas  supaya  meminimalisir  terjadinya  kesalahan  tata  kelola  dalam BUMD.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  yang  telah  diurai  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa,  Setiap tindakan  yang  dilakukan  oleh  kepala  daerah  tentnya  agar  dapat  dibedakan  dan  mengenai sanksinya perlu adanya suatu penegasan. Kedudukan wewenang pemerintah  merupakan hak dan  kewajiban  pemerintah  dalam  melakukan  tindakan  atau  perbuatan  pemerintahan.  Hal  ini diperkuat  dengan  pengaturan  hubungan  wewenang  dan  tindakan  dalam  Pasal  1  angka  6  jo. Pasal  17  s/d  Pasal  19  jo.  Pasal  1  angka  8  Undang-undang  (UU)  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan,  yang  menegaskan  bahwa  wewenang  pemerintah  dapat berupa Keputusan administrasi dan tindakan administrasi.
Keterkaitan  antara  wewenang  dan  pembagian  urusan  pemerintahan  sangat  erat. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  5  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  disebutkan  bahwa  urusan  pemerintahan  adalah  kekuasaan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Presiden  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh kementerian  negara  dan  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  untuk  melindungi,  melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
Kedudukan  Kepala  Daerah  dalam  menjabat  kepala  administrasi  pemerintahan  dan memiliki  keputusan  bisnis  dalam  Perusahaan  BUMD    yang  memiliki  kedudukan  sebagai organ  tertinggi  dalam  pengelolaan  Perusahaan  BUMD.  Kepala  Daerah  juga  merupakan pemilik  modal,  sehingga  memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  untuk pengelolaan.  Oleh  karena  itu,  Kepala  Daerah  memiliki  kewenangan  penuh  dalam pengelolaannya,  karena  sifat  Perumda  itu  sendiri  yang  modalnya  dimiliki  seluruhnya  oleh Pemerintah  Daerah  hal  tersebut  seharusnya  dipisahkan  antara  kewenangan  secara administrasi  negara  dengan  hubungan  keperdataan  sehingga  dalam  pengaturannya  tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Pembagian  kewenangan  seharusnya  dipisah  antara  kewenangan  secara  administrasi pemrintahan,  dengan  pemerintah  daerah  sebagai  pemegang  saham  dalam  hal  ini  pemegang suara  terbanyak  dalam  RUPS,  dan  seharusnya  tidak  hanya  sebatas  Peraturan  Pemerintah karena  menurut  penulis  BUMD  merupakan  Lex  specialis  dalam  sebuah  perusahaan pengaturannya  seharusnya  khusus  dalam  bentuk  Undang-undang  supaya  ada  check  and balances dengan DPR RI.
Menghindari  tumpang  tindih  dalam  sebuah  peraturan  seharusnya  dipetakan  mengenai kewenangan  dan  kebijakan  lain  yang  mengatur  secara  khusus  sehingga  dalam  menjalankan peraturan yang menadasari tentang BUMD tidak terajdi tumpang tindih kepentingan dengan administrasi pemerintahan.

## REFERENSI
Akhmaddhian,  S.,  Yuhandra,  E.  and  Triatna  Kurniawan,  T.  (2024)  „Effectiveness  Of Village  Fund  Budget  Management  On  Development  To  Realize  Sustainable  Development
During  The  Covid-19  Pandemic‟,  JURNAL  ILMIAH  LIVING  LAW,  16(1),  pp.  73–86. Available at: https://doi.org/10.30997/jill.v16i1.9382.
Dedy  Suwandi,  Agus  Saiful  Abib,  T.T.S.P.  (2023)  „Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemenang  Lelang  Beritikad  Baik  yang  Risalah  Lelangnya  Dibatalkan  Oleh  Pengadilan‟, JURNAL UNES LAW REVIEW, 6(1), p. 2780.
Dedy  Suwandi,  Gunarto,  M.J.  (2023)  „Legal  Reconstruction  of  the  Regulation  of Plantation Crimes Based on Justice Values‟, Scholars International Journal of Law, 6(12), pp. 597–602. Available at: https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i12.003.
Kemendagri  (2024)  Kemendagri  Ungkap  Sebab  BUMD  Bangkrut:  Banyak  Timses Kepala Daerah, www.cnnindonesia.com.
Khalid  Prawiranegara  (2021)  „Implementasi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu‟, LEXRenaissan NO. 3 VOL. 6 JULI 2021: 591- 604, 6(591–604), p. 158.
Kusdarini, E. (2017) „Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah‟, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(4), pp. 663–688. Available at: https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art8.
Montolalu,  J.M.R.  (2016)  „Analisis  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Serta Kontribusinya  Terhadap  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Minahasa Selatan‟, pp. 1–23.
Rodzi,  M.F.  (2024)  „Etika  Kepemimpinan  Kepala  Daerah  Di  Indonesia  Dalam  Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik‟, Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosia, 6(1).
Sumpena,  E.  et  al.  (2023)  „Optimizing  the  Management  of  Regional  Equity Participation  in  Bumd,  Perseroda  Mining  and  Banking‟,  Jurnal  Living  Law,  15(2),  pp.  96– 107. Available at: http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/22.
Taruno Muryanto, Y.- and , D. (2014) „MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  dAERAH  (BUMD)  DALAM  RANGKA  MEWUJUDKAN  GOOD  CORPORATE GOVERNANCE‟,  Yustisia  Jurnal  Hukum,  3(1),  pp.  125–134.  Available  at: https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10136.