## MENANGGULANGI CYBERBULLYING DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANALISA EKONOMI MIKRO
Seno Wibowo Gumbira* 1 , Adi Sulistiyono 2 , Kukuh Tejomurti 2
1 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Prodi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Terbuka
2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Surakarta, 57126 seno@ecampus.ut.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  whether  the  criminal  law  system  of  information  and electronic transactions in tackling cyberbullying on social media has been effective and efficient because by referring to the principles of maximization, balance and efficiency? This study uses a doctrinal juridical approach. The results of the research explained that Article 27 Jo Article 45 was formulated not through an assessment using a microeconomic analysis approach so that law enforcement was ineffective and inefficient because by referring to the principle of maximization, balance  and  efficiency  and  did  not  reflect  the  philosophy  of  the  nation  and  state  of  Indonesia namely Pancasila .
Keywords : Cyberbullying; Social Media; Micro Economic Analysis

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  sistem  pemidanaan  undang-undang informasi  dan  transaksi  elektronik  dalam  menanggulangi cyberbullying di  sosial  media  telah berjalan  efektif  dan  efisien  karena  dengan  merujuk  pada  prinsip  maksimalisasi,  keseimbangan dan  efisiensi?  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  doktrinal.  Hasil  penelitian menjelaskan  bahwa  Pasal  27  Jo  Pasal  45  dirumuskan  tidak  melalui  pengkajian  dengan pendekatan  analisa  ekonomi  mikro  sehingga  penegakan  hukumnya  tidak  efektif  dan  efisien karena  dengan  merujuk  pada  prinsip  maksimalisasi,  keseimbangan  dan  efisiensi  dan  tidak mencerminkan falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.
Kata Kunci : Cyberbullying ; Sosial Media; Analisa Ekonomi Mikro

## A. Pendahuluan
Globalisasi,  telah  merambah  hampir semua ranah kehidupan  masyarakat  baik  itu di bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya,  pendidikan  dan  lain-lain.walaupun istilah  “  Globalisasi  ”  telah  menjadi  suatu kosakata yang klasik, tetapi suka tidak suka, masyarakat  di  seluruh  pelosok  dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat yang  global,  transparan,  tanpa  batas,  saling mengait dan saling bergantungan
(interpendence ) (Adi Sulistiyono dan Muhammad  Rustamaji,  2009).  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  salah satu  masyarakat  dunia  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dalam  menghadapi arus  perubahan  globalisasi  yang  telah merambah  hampir  semua  ranah  bidang kehidupan kehidupan juga telah mempersiapkan pula segala program pembangunan  hampir  di  seluruh  sektor kehidupan  demi  tercapainya  negara  yang aman, tentram serta sejahtera yang berlandaskan Pancasila.
Bahwa  kolaborasi  antara  ilmu  hukum dengan disiplin ilmu lainnya pada umumnya dan khususnya ilmu ekonomi pada khususnya merupakan hal yang cukup wajar dan bahkan dikatakan perlu karena perkembangan  zaman  dan  keilmuan,  hal tersebut  juga  dinyatakan  oleh  Satjipto Rahadjo  yang  menyatakan  bahwa  hukum tidaklah hidup dalam ruang yang hampa tapi bergerak ke arah perubahan dan perkembangan kemajuan (Satjipto Rahardjo, 2008).  Kontribusi  analisis  ekonomi  mikro dapat  membantu  ilmu  hukum  menganalisis peristiwa  hukum  masa  sekarang  dan  dapat memprediksi  secara  pasti  dan  terukur mengenai  bangunan  politik  hukum  di  masa yang  datang.  Sehingga  analisis  ekonomi mikro  tersebut  juga  diharapkan  dapat mengatasi kelemahan atau menambah kekuatan  yang  telah  dimiliki  ilmu  hukum dalam  menjalankan  fungsi  dan  peranannya memberikan  perlindungan  dan  jaminan kepastian hukum.
Hukum  pidana  seharusnya  bekerja sesuai  dengan  pendapat  yang  dikemukakan Becker yang secara spesifik mengemukakan bahwa  analisis  ekonomi  mikro  terhadap hukum  pidana  meliputi:  1)  Keseimbangan antara  kepastian  dan  beratnya  hukuman;  2) Perbandingan secara ekonomi antara hukuman  denda  dan  hukuman  penjara;  3) Aspek  ekonomi  dari  penegakan  hukum  dan hukum  acara;  4)  Efek  penjeraan  dan pencegahan  dari  hukuman  penjara  termasuk hukuman mati (Posner, 1985).
Merujuk pada pergerakan dan perkembangan  hukum  dan  ekonomi  dengan metode  pendekatan  tersebut,  pengetahuan mengenai  analisis  ekonomi  mikro  tentang hukum sangat relevan dan penting bagi ilmu hukum karena analisis hukum akan memperoleh pengetahuan baru, yaitu mempertimbangkan “ cost and benefit ratio ” dalam  pembentukan  undang-undang  dan penegakan  hukum,  sehingga  hukum  tidak bekerja  dalam  ruangan  hampa  tanpa  ada makna  dan  manfaatnya  bagi  kehidupan manusia.    Posner  menegaskan,  “ economics is a powerful tool for analyzing a vast range of  legal  questions”;  here  economics  means
rational  choice  and  price  theory,  combined with  the  assumption that  „resources  tend  to gravitate  to  their  most  valuable  uses  if voluntary exchange-market-is permitted” (Posner, 1973).
Hukum  yang  salah  satu  fungsinya menjamin  kelancaran  proses  pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang  telah  dicapai  harus  dapat  melindungi hak  para  pemakai  jasa  internet  sekaligus menindak  tegas  para  pelaku Cybercrime (Tejomurti,  Hadi,  Imanullah,  &  Indriyani, 2019).  Pada  saat  ini  sangat  banyak perbuatan Bullying yang  terjadi  di  sosial media  sangat  mengkhawatirkan.  Melihat dari  sifatnya Cybercrime termasuk  dalam kategori borderless  cryme (kejahatan  tanpa batasan  ruang  dan  waktu), sehingga dalam memberantas  tindak  kejahatan Cybercrime, diperlukan langkah-langkah yang kompleks, terintegrasi  serta  berkesinambungan  dari banyak  pihak,  tidak  hanya  tugas  penegak hukum semata (Dista Amalia Arifah, 2011).
Formulasi  dalam  Undang-Undang  No 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut dengan  UU  ITE  2008)  maupun  pada Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya  disebut  dengan  UU  ITE  2016) dalam
menanggulangi perbuatan cyberbullying ,  telah  diatur  pada  ketentuan norma  Pasal  27  ayat  1  sampai  dengan  3 tidak  mengalami  perubahan.  Sebagaimana yang  diatur  dalam  UU  ITE  2016  yang menyatakan  bahwa  “Ketentuan  Pasal  27 tetap dengan perubahan  penjelasan ayat  (1), ayat  (3),  dan  ayat  (4)  sehingga  penjelasan Pasal  27  menjadi  sebagaimana  ditetapkan dalam penjelasan pasal  demi pasal  Undang- Undang ini”.
Apabila dikaji lebih dalam dan dianalisa relevansinya dengan putusan judicial review Mahkamah  Konstitusi  RI  No  50/PUU- VI/2008 mengenai konstitusionalitas ketentuan  Pasal  27  ayat  3  UU  ITE  tersebut memiliki  implikasi  terhadap  penerapannya ataukah  tidak?  Hal  tersebut  dikarenakan subtansi  antara  UU  ITE  2008  yang  diubah dengan  UU  ITE  2016  memiliki  subtansi
Pasal  27  sama  tetapi  hanya  diubah  pada penjelasan ketentuan Pasal tersebut. Menginggat  pada  Putusan Judicial  Review oleh
Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa penghinaan dan pencemaran  nama  baik  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE konsep 2008  mengacu  pada  Pasal  310  KUHP.  Hal tersebut  tentunya  memiliki  konsekuensi pada  implementasinya.  Mengingat  dalam perbuatan  dan  objek  pada  KUHP  konsep 1880  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada Memori  Van  Toelictihting (M.V.T)  dikenal perbuatan  nyata  berwujud  dan  benda berwujud. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 27  ayat  3  UU  ITE  tersebut  berdimensi virtual.  Bahwa  dua  Pasal  yakni,  Pasal  310 ayat  (1)  KUHP  dan  Pasal  27  ayat  (3)  UU ITE  merupakan  pasal  karet  yang  tidak menyebutkan  pembatasan  atau  larangan lebih rinci tentang “pencemaran nama baik”.
Pasal  ini  sangat  terbuka  dan  merupakan tempat  empuk,  arena  bermain  para  pakar hukum (Fidelis Harefa, 2015).
Hal  tersebut  terlihat  jelas  sejak  2008 hingga  saat  ini  sangat  banyak  sekali  kasus- kasus yang berkaitan dengan Cyber Bullying Indonesia.  Berdasarkan  Relawan  Safenet dan data penelitian telah mendokumentasikan  hal-hal  yang  berkaitan dengan  kasus  UU  ITE  di  Palembang  dan Sumatera,
Makassar, hingga Jawa. Menurutnya, ada 225 kasus laporan berkaitan  UU  ITE,  namun  hanya  177  kasus saja  yang  terverifikasi.  "Dari  total  177 laporan  UU  ITE,  sebanyak  144  kasus  atau 81,5 persen menjerat pria dan 65 orang atau 18,4  persen  dari  wanita,"  ujarnya  dalam acara  Dialog  Dinamika  UU  ITE  Pasca Revisi di Jakarta, Rabu (28/12/2016). Media sosial  Facebook  adalah  tempat  yang  paling banyak  terjadi  pelanggaran  UU  ITE. Rinciannya,  100  kasus  (56,5%)  kasus  UU ITE  terjadi  di Facebook, diikuti  dengan Twitter, media online ,  pesan  singkat,
YouTube,  blog ,  email ,  Path,  WhatsApp , petisi online, dan  lain-lain.  Dalam  catatan Safenet,  79,3  persen  kasus  dilaporkan dengan  pasal  27  ayat  3.  Pasal  lain  yang dipakai adalah pasal 28 ayat 2 tentang ujaran
kebencian  (13%),  pasal  27  ayat  1  tentang pornografi  (1,7%),  dan  Pasal  29  mengenai ancaman  (4%)(Agustin  Setyo  Wardani, 2016).  Dengan  adanya  presentasi  seperti  ini tentunya memiliki potensi terjadinya overload pada  lembaga  pemasyarakatan, karena  banyaknya  kasus cyberbullying di sosial  media  yang  semakin  lama  semakin bertambah pada setiap tahunnya.
Dengan  banyaknya  kasus cyberbullying tersebut perlulah sekiranya UU ITE Pasal 27 ayat  1  Jo  Pasal  45  ayat  3  tersebut  dianalisa dengan  pendekatan Economic  Analysis  of Law mengingat hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan keilmuan yang menyatu  dan  saling  mengisi.  Pembahasan mengenai  kaitan  ini  merupakan  kebaharuan penulisan ini, yang juga merupakan state of the  art .  Hukum  selalu  dimaknai  sebagai regulasi  yang  memberikan  arahan  terhadap perilaku  manusia,  sedangkan  ekonomi sebagai disiplin ilmu yang menekankan pada aspek arah kebutuhan bagi  prilaku manusia, sehingga segala permasalahan hukum tentunya akan selalu bersentuhan dengan sisi ekonomi manusia, khususnya hukum pidana.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  maka rumusan masalah  yang  hendak  dikaji  antara lain  apakah  sistem  pemidanaan  undang- undang  informasi  dan  transaksi  elektronik dalam  menanggulangi cyberbullying di sosial media pasca judicial review Mahkamah  Konstitusi  RI  telah  berjalan efektif  dan  efisien  karena  dengan  merujuk pada  prinsip  maksimalisasi,  keseimbangan dan  efisiensi  serta  apa  saja  implikasinya baik  negara  maupun  pelakunya?  Dengan demikian  hal  yang  hendak  dikaji  tersebut sangat  berkaitan  dengan  judul  artikel  ini yakni  Implikasi  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi
Elektronik dalam Menanggulangi Cyberbullying di  Media Sosial.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  doktrinal,  yakni  pendekatan  yang memandang  hukum  sebagai  doktrin  atau seperangkat  aturan  yang  bersifat  normatif.
Pendekatan  ini  dilakukan  melalui  upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis  asas-asas  hukum,  norma- norma  hukum,  dan  pendapat  sarjana  atau para ahli hukum.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  sekunder  berupa  dokumen, buku,  karya  ilmiah  dan  makalah,  majalah jurnal  dan  lainnya.  Setelah  data  sekunder tersebut  terkumpul  selanjutnya  dianalisis secara  kualitatif  untuk  menganalisis  dan menjawab permasalahannya.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Menanggulangi Cyberbullying di
Sosial Media dalam Perspektif

## Analisa Ekonomi Mikro
Ketentuan  UU  ITE  dapat  terapkan sesuai kepentingan tertentu dan penerapannya  pun  bisa  keliru  terlebih  lagi kekuasaan dan tergantung pada diskresi dari penegak  hukum  begitu  dominan.  Sebagai contoh  pada  seperti  kenyataannya  tanpa belum  ada  aduan  dari  pihak  yang  dirugikan atau  dihina  melalui  media  sosial  juga  dapat dilakukan  penangkapan  dan  penahanan terlebih  dahulu.  Hal  tersebut  terlihat  pada kasus penghinaan terhadap Kapolri. Dengan kronologi sebagai berikut (Tempo, 2017):
”Tim  Cyber  Crime  Direktorat  Reserse Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah
Jawa Timur menangkap warga Bangkalan,  Madura,  berinisial  MS,  24 tahun.  Penangkapan  itu  terkait  dengan dugaan penghinaan  yang dilakukan MS terhadap  Kapolri  Tito  Karnavian  di instagram milik Divisi Humas Polri.Polisi  mengancam  MS  dengan Pasal  27  ayat  (3)  jo  Pasal  45  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman 4 tahun  penjara  dan  denda  maksimal  Rp 750  juta. "Kami  menunggu  Divisi Humas  Polri  melakukan  pengaduan, kata Kepala Bidang Hubungan
Masyarakat Polda Jawa Timur”
Memperhatikan  kasus  tersebut  diatas, terdapat  kekeliruan  dalam  penerapan  Pasal 27  ayat  (3)  UU  ITE  2016  tersebut.  Hal  ini berbeda  dengan  ketentuan  yang  seharusnya terdapat  dalam  konsep  UU  ITE  2016  yang mana  pada  pasal  tersebut  merupakan  delik aduan, sebagaimana judicial review Mahkamah  Konstitusi  RI  dengan  Nomor 31/PUU-XIII/2015  juga  merupakan  delik aduan  yang  mana  prosesnya  memerlukan aduan terlebih dahulu. Sehingga penerapannya pun tidak sebagaimana mestinya. Keberhasilan hukum untuk mencapai  tujuannya  selain  dari  formulasi undang-undang  juga  pada  pemahaman hukum  dan  integritas  penegak  hukumnya. Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Lon Fuller  yakni  menyatakan  “ I  have  insisted that law be viewed as purposeful enterprise, dependent  for  uts  success  on  the  energy, insight,  intelligence  and  consciousness  of those  who  conduct  it ”  (secara  tegas  saya melihat  hukum  sebagai  sesuatu  upaya dengan  maksud  tertentu,  keberhasilannya tergantung pada energi, wawasan, intelegensia, dan sesadaran dari para pelaku hukum) (Satjipto Raharjo, 1986).
Bahwa  penggunaan  ketentuan  Pasal  27 ayat  3  UU  ITE  2016  tersebut  paling  besar jumlahnya  yakni  49,72%  pada  tahun pertengahan 2018 dan data tersebut bisa saja berubah  dan  bertambah.  Bahwa  formulasi pada  Pasal  27  ayat  3  dan  beserta  sanksinya yang  terdapat  dalam  Pasal  45  ayat  3  baik dalam UU  ITE 2008 maupun UU ITE 2016 lebih  menitikberatkan  kepada  pemikiran kantianisme  atau  retributif  semata  yang lebih  mengutamakan  pemidanaaan  penjara. Pemikiran kantianisme banyak sekali kekuarangannya, sebagaimana yang
dikemukakan  oleh  Romli  Atmasasmita menyatakan  bahwa  hampir  tidak  ada  kata jera  dalam  dunia  kriminal,  sedangkan kejahatan  dari  bentuk  konvensional  sampai kepada  bentuk  yang  paling  canggih  tetap meningkat dengan intensitas yang tinggi.
Perspektif  kantianisme  yang  untuk sementara  diperhalus  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan dengan konsep pemasyarakatan,  juga  tidak  menghentikan
aspek  penjeraan.  Sebaliknya  Lembaga Pemasyarakatan  kini  ditenggarai  sebagai tempat  indekost  dengan  segudang  penyakit sosial  serta  yang  terakhir  menjadi  sarang narkoba  (Romli  Atmasasmita  dan  Kodrat Wibowo,  2016).  Mengingat  formulasi  pada rumusan  ancaman  pidana  yang  terdapat dalam  ketentuan  Pasal  45  ayat  3  UU  ITE 2016 yakni penjara paling lama 4 (empat) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” .
Bahwa  berdasarkan  APBN  Tahun 2012/2013, biaya perkara untuk pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  di Kejaksaan  saja  telah  dialokasikan  sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan biaya operasional
menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan
dapat diestimasikan perhitungan dimulai biaya makanan narapidana  dan  tahanan  yang  jumlahnya secara  rata-rata  100.000  orang  per  tahun, dengan harga satuan BAMA (Lauk pauk dan beras)  untuk  satu  narapidana  rata-rata  per hari  adalah  Rp.  15.000,-  (lima  belas  ribu rupiah),  sehingga  total  biaya  BAMA  dari APBN adalah (100.000 x Rp. 15.000) = Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
Jika rata-rata narapidana dijatuhi hukuman 3-5 tahun (tanpa remisi dan bebas bersyarat)  maka  total  biaya  negara  untuk BAMA dan lain-lain adalah Rp
16.425.000.000.000,-  (enam  belas  triliun empat  ratus  dua  puluh  lima  miliar)  untuk hukuman  penjara  3  (tiga)  tahun,  dan meningkat
sebesar,
Rp.
27.375.000.000.000.-  (dua  puluh  tujuh triliun  tiga  ratus  tujuh  puluh  lima  miliar) untuk  hukuman  penjara  selama  5(lima) tahun (Kementerian Hukum  Dan Hak Asasi Manusia, 2014).
Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan  diatas,  apabila  dianalisis  dengan menggunakan prinsip-prinsip analisa keekonomian  tentang  hukum terhadap regulasi  dan  ketentuan  hukum  UU  ITE  di
Indonesia. Karena perangkat analisa keekonomian hukum diproyeksikan menjadi filter  keekonomisan  guna  mengevaluasi, mengestimasi  sifat  dasar,  kemampuan  dan kualitas regulasi ketentuan hukum, sehingga dapat memprediksi ketentuan hukum seperti apa dan bagaimanakah yang patut diberlakukan. Adapun hal tersebut digunakan  dengan  menggunakan  prinsip- prinsip analisa keekonomian tentang hukum yakni  sebagai  berikut  (Fajar  Sugianto, 2014):
Prinsip Equilibrium  Composition ini menekankan  pada  adanya  kesenjangan rasionalitas  terhadap  definisi,  persepsi kepentingan  dan  tujuan  pada  dasarnya terbagi menjadi dua kiteria yaitu kepentingan rakyat  dan  kepentingan negara. Sering  kali  regulasi  dan  ketentuan  hukum yang  disusun  dan  yang  diundangkan terdapat  kesenjangan  rasionalitas  yang berawal dari perbedaan definisi (antara suara rakyat dengan para elite), sehingga perberlakuannya  tidak  efesien  dan  tidak memiliki kontinuasi. Karena banyak regulasi menjadi  tidak  efektif  dikarenakan  tidak diketemukan  secara  ekplisit  yang  dapat dijadikan  sumber  hukum.  Definisi  tersebut adalah  mengenai  hal  persepsi  apakah  ada persamaan  persepsi  antara  kepentingan negara memberlakukan suatu UU? Apa saja prioritas  negara  yang  ingin  dicapai  melalui produk hukum?
Sedangkan pada kepentingan rakyat/masyarakat apakah kepentingan  rakyat  itu?  Apa  sajakah kebutuhan  rakyat  itu.  Dengan  hal  tersebut sehingga dapat mempertemukan keseimbangan komposisi ( Equilibrium Composition ) kepentingan dan tujuan bersama  (Fajar  Sugianto,  2014).  Dengan demikian terlebih dahulu melihat kepentingan  atau  tujuan  negara  dalam membuat dan memberlakukan UU ITE pada konsep  UU  ITE  2008  dan  konsep  UU  ITE 2016  yang  terdapat  dalam  pertimbangannya adalah:
Tabel 1. Perbandingan Tujuan Dibentuknya Undang-Undang ITE 2008 dan 2016 Tujuan dibentuknya UU ITE 2008 Tujuan dibentuknya UU ITE 2016 Dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  di  tingkat  nasional  sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat  dilakukan secara optimal, merata, dan  menyebar  ke  seluruh  lapisan masyarakat guna
mencerdaskan kehidupan bangsa;
Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan        yang        adil        sesuai dengan        pertimbangan  keamanan dan          ketertiban          umum          dalam suatu  masyarakat    yang    demokratis perlu    dilakukan    perubahan  terhadap
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi      dan Transaksi   Elektronik   agar   terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum Untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  demi  kepentingan nasional; Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan  penting  dalam  perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Pengembangan  Teknologi  Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya  sehingga  pemanfaatan Teknologi  Informasi  dilakukan  secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan  nilai-nilai  agama  dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
Berdasarkan  kepentingan  negara  dalam menegakan  hukum  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan  sebagaimana  yang  terdapat dalam  pertimbangan  UU  ITE  konsep  2008 maupun  2016,  akan  tetapi  pada  praktiknya lebih  cenderung  kepemidanaan,  hal  tersebut sebagaimana dilihat dari berbagai kasus dan penerapan  hukum  UU  ITE  cenderung  pada pemidanaan  yang  represif  (kantianisme)
penggunaannya  dibandingkan  tujuan-tujuan sebagaimana dalam konsideran baik UU ITE konsep 2008  maupun konsep 2016.  Sebagai contoh banyaknya penyelesaian kasus-kasus yang  tidak  adil  dan  jauh  dari  tujuan dibentuknya  kedua  UU  ITE  tersebut  dan tingginya tingkat pemidanaan dan penyelesaian  jauh  dari  rasa  keadilan  di masyarakat sebagaimana data yang
sebelumnya  dipaparkan.  Dengan  demikian dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakseimbangan  komposisi  ( Equilibrium Composition ) kepentingan dan tujuan bersama  antara  negara  dengan  rakyat. Rakyat merasa asing dengan pemberlakukan dan penerapan UU ITE tersebut.
Pada prinsip Gap-Filling ini ditekankan kepada  peran  serta  aparat  penegak  hukum dan  para  pengguna  hukum  di  dalam merealisasikan, menggunakan, dan menerapkan  ketentuan  hukum  itu  sendiri. Dengan  sendirinya,  produk  hukum  yang efesien  mampu  memuat  semua  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  secara  ekplisit, mudah  dipahami  dan  mudah  diakses. Ekplisit dalam memuat ketentuan, pembolehan,  dan  pengecualiannya.  Dengan kata  lain  produk  hukum  harus  dapat dijadikan rule  of  law ,  bukan  lagi  dibangun dan  dimengerti  berdasarkan  intepretasi- intepretasi  ( rule  of  interpretation ),  namun berdasarkan  pemahaman  dan  pengertian yang konkrit terhadap
subtansi pengaturannya (Fajar Sugianto, 2014).
Dengan  melihat  penerapan  UU  ITE  di Indonesia, terdapat penerapan yang berdasarkan  intepretasi  diskresi  kebijakan aparatur  penegak  hukum,  hal  tersebut terlihat bahwa penerapan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal  45  ayat  3  UU  ITE  tersebut  berbeda antara  subtansi  dengan  penerapannya.  Pada subtansi  konsep  UU  ITE  2016  proses penegakan  hukumnya  dapat  dilakukan  jika ada aduan terhadap korban, sedangkan pada praksisnya  tanpa  adanya  pengaduan  dari korban  langsung  diproses.  Sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya. Dengan  penegakan  hukum  yang  demikian sebagai  salah satu  contoh penerapan hukum yang rule of  interpretation yang merupakan pembenaran  praktik-praktik  diskresi  yang tidak  berdasar,  seolah-olah  hukum  selalu memberikan  pengecualian  atau  pembolehan terhadap  tindakan  penyimpangan  hukum, padahal  subtansinya  tidaklah  demikian. Praktik  yang  demikian  mengakibatkan kebingungan  publik  yang  pada  akhirnya hukum  memiliki  nilai  instrumental  yang berarti  regulasi  dan  ketentuan  hukum
tersebut  merupakan  sarana  belaka,  padahal dalam sudut ekonomi seharusnya regulasi/hukum  secara  intrinsik  bernilai dalam membenarkan dan menjaga konsistensi penegakan hukumnya.
Pada  prinsip Hypothetical  Bargains ini ditekankan  kepada  daya  guna  menghasilkan benefit ketentuan hukum yang dijadikan alat dukung sesuai dengan susbtansinya. Apabila tidak  berdaya  guna  dan  tidak  menghasilkan benefit (manfaat,  kelebihan,  perolehan, perbaikan)  bagi  para  pihak,  maka  dengan sendirinya  penggunaan  pengaturan  hukum ini akan menjadi statik sehingga menjadikannya tidak dinamis (Fajar Sugianto,  2014).  Sekalipun  produk  hukum yang diterbitkan mampu menampung, menunjang,  dan  memfasilitasi  kebutuhan para  penggunaanya,  kedinamisan  ini  tidak akan  berarti  kalau  tidak  didukung  dengan konsistenan  dan  stabilitas  penegakannya ( law enforcement ).
Jika dianalisa, penggunaan atau penerapan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU  ITE  tidak  bahkan  kurang  menghasilkan benefit .  Hal  tersebut  dikarenakan  tindak pidana  penghinaan  merupakan  hal  ringan yang dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat tetapi penyelesaiannya lebih mengedepankan retributif pidana pemenjaraan  dan  penerapannya  juga  tidak sesuai subtansinya yakni perlunya pengaduan
terlebih dahulu tetapi kenyataannya  penerapan  dapat  dilakukan penindakan  proses  hukum  tanpa  dan menunggu  adanya  pengaduan  (belum  ada pengaduan).  Sehingga  berdasarkan  data  di atas dengan banyaknya pemidanaan cyberbullying tersebut  tidak  memberikan benefit kepada para pihak. Para pihak disini adalah  Korban,  Pelaku  dan  juga  termasuk negara  (aparatur  penegak  hukum).  Bagi korban  sendiri  belum  tentu  pemidanaan memulihkan  keadaan  yang  dialaminnya, bagi Pelaku akan kehilangan
produktivitasnya khususnya setelah
menjalani  hukuman,  karena  akan  adanya stigma  dari  masyarakat  sehingga  kesulitan mencari  kerja  dan  dapat  berpotensi  menjadi residivis  atau  melakukan  kejahatan  lainnya.
Bagi  negara  tentunya  akan  mengeluarkan biaya  operasional  penegakan  hukum  dan beban  kerja  yang  lebih  banyak  kepada aparatur penegak hukum.
Pada  prinsip Correlated  Productive ini, ditekankan  tingkat  produktivitas  pengaturan hukum  melalui  peningkatan  kesadaran hukum( legal  awareness )  kepada  seluruh lapisan  masyarakat  tentang  adanya  sanksi hukum  terhadap  tindakan  penyimpangan hukum  (Fajar  Sugianto,  2014).  Dalam membangun kesadaran hukum tersebut perlu diawali dengan mempermudah penyampaian pengetahuan  dan  pemahaman  yang  tepat terhadap  ketentuan  hukum,  termasuk  pada fakta tentang adanya akibat hukum sehingga mencegah  keinginan  untuk  melakukan penyimpangan  diikuti  dengan  penegakan hukum.
Penegakan  hukum  tidak  terletak  dalam sanksi  hukum,  tetapi  pemberian  hukum merupakan sebagai akibat hukum. Mengenai tingkat  kesadaran  hukum  ( legal  awareness ) di  Indonesia  perlu  dilihat  jumlah  presentase pelapor  dan  terlapor  serta  status  perkara mengenai Cyberbullying di  sosial  media berdasarkan  data  dari  safenet  di  posisi  Juni 2018  adalah  sebagai  berikut  (Gerintya, 2018): (a) Jumlah presentase pada Pelaporan yakni  sebanyak  35,92  persen  orang  yang melaporkan  kasus  UU  ITE  adalah  pejabat negara, termasuk di dalamnya adalah kepala daerah, kepala instansi/departemen, menteri, dan aparat keamanan. Pelapor awam tercatat mencapai 32,24 persen; (b) Jumlah presentase  pada  Terlapor  yakni  sebanyak 29,4  persen  terlapor  sepanjang  periode 2008-2018  tercatat  berasal  dari  kelompok awam itu, Kelompok lain dari terlapor kasus UU  ITE  yang  dapat  digarisbawahi  adalah aktivis  (8,2%),  pelajar  dan  mahasiswa (6,5%),  guru  dan  dosen  (6,1%),  jurnalis (5,3%).  Empat  latar  belakang  kelompok terlapor  tersebut  menjadi  tanda  bahwa kasus-kasus UU ITE yang selama ini terjadi bersinggungan dengan hak kebebasan berbicara; (c) Jumlah presentase pada status kasus  yakni  yang  dilaporkan  berakhir  di kepolisian.  Jumlahnya  mencapai  47,35 persen,  16,73  persen  kasus  berujung  pada
vonis bersalah, peluang terlepas dari jeratan UU  ITE  sangat  kecil,  persentasenya  hanya sebesar 6,12 persen.
Berdasarkan  jumlah  presentase  Pelapor dan Terlapor, serta status kasus pelanggaran UU  ITE  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa kesadaran  hukum  masyarakat  akan  akibat hukum  dari  pelanggaran  UU  ITE  tersebut cukup  tinggi  tetapi  tetap  saja  pelanggaran hukumnya  selalu  terjadi  hal  ini  bisa  jadi karena  formulasi  UU  ITE  sangat  lentur  dan terjadinya  penerapan  penegakan  hukumnya sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya dilakukan  dengan rule  of  interpretation dan terbukti  bahwa  bahwa  hukum  yang  represif telah  gagal  memenuhi  cita  kepastian, keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  seluruh rakyat Indonesia sehingga tentunya walaupun  adanya  kesadaran  hukum  dari masyarakatnya  akan  tetapi  belum  tentu menaati  hukum  sehingga  pelanggaran  akan tetap saja terjadi.
Pada prinsip Extensive Ken ini ditekankan
kepada ruang lingkup pengetahuan  dan  pengertian  masyarakat secara  umum  terhadap  suatu  peraturan  baik yang  bersifat  normatif  maupun  empiris. Dalam  hal  ini  tentunya  juga  berkaitan  erat dengan prinsip Correlated Productive sebelumnya. Pada jumlah frekuensi Terlapor yang  terdiri  atas  aktivis  (8,2%),  pelajar  dan mahasiswa  (6,5%),  guru  dan  dosen  (6,1%), jurnalis  (5,3%).  Empat  latar  belakang kelompok  terlapor  tersebut  menjadi  tanda bahwa kasus-kasus UU ITE yang selama ini terjadi bersinggungan dengan hak kebebasan berbicara. Sehingga perlunya adanya pemahaman  bahwa  kebebasan  berbicara yang  mana  yang  dapat  diterapkan  UU  ITE dan  mana  yang  tidak.  Karena  jika  tidak terdapat batasan yang ekplisit dan formulasi yang lex  certa atau  jelas  mana  saja kebebasan berpendapat yang dapat digunakan  dengan  UU  ITE  dan  yang  tidak sehingga tidak terjadi overcrimizations yang menyebabkan pemidanaan overblasting (kelampauan  beban  tugas)  dan overcapacity lembaga  pemasyarakatan  berdampak  pada pengeluaran  biaya  yang  tinggi  ( high  cost ) oleh negara.
Bahwa  berdasarkan  analisa  prinsip- prinsip Analisa Keekonomian Hukum diatas yang  tidak  berdiri  sendiri  dan  menjadi  satu kesatuan tersebut bahwa UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 tersebut  sangatlah  tidak  mencerminkan prinsip  maksimalisasi,  keseimbangan  dan efisiensi. Sehingga terbukti negara mengeluarkan  dana  operasional  penegakan hukum  yang  besar  dan  cenderung  keliru penegakannya.
Selanjutnya apabila dikaji dari perspektif sociologial  jurisprudence dengan menggunakan  teori law  as  a  tool  of  social engineering yang dikemukakan oleh Rouscoe  Pound,  maupun  dengan  teori law as  a  social  control yang  dikemukakan  oleh E.A Ross adalah pertama , pada teori law as a  tool  of  social  engineering bahwa  kaidah- kaidah  hukum  secara  tegas  dan  sadar berusaha membawa dan mengarahkan anggota  masyarakat  untuk  membangun berbagai aspek kehidupan menuju masyarakat  yang  adil  dan  makmur  (Amran Suadi,  2019).  Seperti  yang  diamanahkan oleh GBHN bahwa sasaran bidang pembangunan  hukum  adalah  “terbentuknya dan  berfungsinya  sistem  hukum  nasional yang  mantab  bersumberkan  Pancasila  dan UUD 1945 yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan  dan  kebenaran  serta  mampu mengamankan dan mendukung
pembangunan nasional”(Amran Suadi, 2019). Berdasarkan  tujuan  dibentuknya  UU ITE 2008 maupun UU ITE 2016
sebagaimana  yang  telah  penulis  jabarkan dalam  tabel,  yang  dianalisa  dengan  proses penegakan  hukumnya  dengan  terjadinya overcrimizations akibat  penegakan  hukum yang  tidak  sesuai  kaidahnya  seperti  belum ada laporan dari yang bersangkutan terjadinya  penghinaan  di  social  media ( cyberbullying )  tetapi  karena  menyangkut pada  suatu  jabatan  pejabat  di  Kepolisian  RI tetapi  telah  terlebih  dahulu  sudah  dilakukan tindakan  Pro-Yustisia  terhadap  pelakunya, maka  tentunya  terjadi  tidak  tercapainya
masyarakat  yang  adil  dan  makmur  sesuai tujuan  hukum  yang  di  cita-citakan  tersebut. Karena menggunakan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan tanpa  dasar  berpijak  pada  nilai-nilai  yang dapat  disarikan  atau  diambil  dari  berbagai putusan  hakim  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetapdan  bernilai  sebagai jurisprudensi yang merupakan wadah/wahana yang menampung
perkembangan  nilai-nilai  yang  ada  di masyarakat merupakan tindakan yang sembrono dan tak dapat dipertanggungjawabankan (Djasmani, 1986).
Dalam hal dari perspektif teori law as a social control memberikan arti ia merupakan  sesuatu  yang  dapat  menetapkan tingkah  laku  manusia.  Tingkah  laku  ini didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar  (Djasmani,  1986).  Berdasarkan data  sebelumnya.  Bahwa  diketahui  bahwa UU  ITE  2008  maupun  UU  ITE  2016  lebih menitikberatkan  pendekatan  dengan  sanksi yang  bersifat  represif  yang  cenderung kantianisme  yang  berupa  pidana  penjara ketimbang  penyelesaian  alternatif  lain  yang non-kriminal.
Selain  diperlukan  pendekatan  integral, pidana juga memerlukan pendekatan holistik dengan  beberapa  kriteria  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Sudarto  yang  terdiri  dari 4  (empat)  kriteria  yang  harus  diperhatikan dan  dipertimbangkan  menetapkan  proses kriminalisasi  yang  terutama  diantaranya adalah  2  hal yakni pertama Harus diperhatikan cost  and  benefit  principle , artinya usaha untuk mengkriminalisasi harus seimbang  dengan  hasilnya.  Dalam  hal  ini perlunya  perhitungan  biaya  operasional mulai biaya tahap penyelidikan hingga tahap putusan  yang  berkekuatan  tetap  serta  biaya lembaga pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana  dengan  kategori  delik  ringan  yang penyelesaiannya masih dimungkinkan dilakukan  di  luar  litigasi  sistem  peradilan
pidana,  seperti  konsep schikking yang dilakukan  oleh  Jaksa  Agung  di  Indonesia, yaitu  dengan  kesepakatan  tentang  denda damai  dalam  delik  penyelundupan  antara terdakwa dan kejaksaan, maka perkara tidak dilanjutkan  ke  pengadilan  (Andi  Hamzah, 2012),  hal  ini  dilakukan  pertama  untuk mempercepat  penyelesaian  perkara  pidana tanpa  membebankan  keuangan  negara  dan tercapai  keadilan restorative  justice antara pelaku cyberbullying dan korbannya.
Kedua ,  harus  dipertimbangkan  apakah kriminalisasi  menambah  beban  dari  aparat penegak  hukum  sehingga  tidak  sampai menimbulkan overblasting (kelampauan beban  tugas)  sehingga  peraturan  tersebut kurang  efektif  (Teguh  Prasetyo  dan  Abdul
Hakim
Barkatullah,
2005).
Agar pemidanaan dan proses penyelesaian cyberbullying tersebut hukum dapat berjalan efektif  dan  efisien  karena  dengan  merujuk pada  prinsip  maksimalisasi,  keseimbangan dan  efisiensi  dengan  memperhatikan  dan mengakomodir cost  and  benefit  principle , serta tercapainya keadilan restorative justice antara  pelaku cyberbullying dan  korbannya, maka  penulis  memberikan  rekomendasi jenis  pidana  dan  penyelesaian  kasus cyberbullying yakni:
Pertama ,  pemidanaan  dengan  jenis pidana  bersyarat  dan    pidana  denda  serta cara  penyelesaian  dengan  mediasi  penal sebagai alternatif penyelesaian dan alternatif pemidanaan selain pidana penjara dan denda yang diterapkan terhadap pelaku cyberbullying melalui  sosial  media  harus memenuhi  kriteria  yakni  pelaku  masih dibawah  umur,  apakah residivice atau  tidak dalam  tindak  pidana  apapun,  pelaku merupakan  tulang  punggung  keluarganya, cyberbullying yang  dilakukannya  tidak mengakibatkan korban mengalami
guncangan  psikis  dan  atau  bunuh  diri.  Hal ini diperlukan guna mencerminkan pemidanaan  yang  integratif  dan  humanis yang kemudian pemidanaan juga memperhatikan faktor untuk menyejahterakan dan humanis. Keutamaan pidana bersyarat
sebagaimana yang dikemukakan oleh
Muladi, Pertama yakni memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki  diri  di  masyarakat,  sepanjang kesejahteraan terpidana sepanjang
kesejahteraan  terpidana  dalam  hal  ini dipertimbangkan  sebagai  hal  yang  lebih utama  dari  pada  resiko  yang  mungkin diderita oleh masyarakat seandainya terpidana  dilepas  di  masyarakat. Kedua adalah bahwa pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan  hidupnya  sehari-hari sebagai  manusia,  yang  sesuai  dengan  nilai- nilai  yang  ada  di  masyarakat.  Kebiasaan- kebiasaan  ini  antara  lain  adalah  melakukan tugas pekerjaannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya  di  dalam  keluarga seperti bekerja. Ketiga adalah bahwa pidana bersyarat  akan  mencegah  terjadinya  stigma yang  diakibatkan  oleh  pidana  perampasan kemerdekaan  (penjara)  dan  stigma  ini seringkali  dirasakan  juga  oleh  keluarganya. Keuntungan  yang  terakhir  adalah  bahwa secara  finansiil  maka  pidana  bersyarat  yang merupakan  pembinaan  diluar  lembaga  akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan  di  dalam  lembaga  (Muladi, 2016).
Bertolak dari pemikiran yang dikemukakan oleh Muladi yang menyatakan bahwa  dalam  konteks  hukum  pidana materiil,  permasalahan  berkisar  pada  tiga permasalahan  pokok  hukum  pidana  yakni perumusan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi),  pertanggungjawaban  pidana (kesalahan)  dan  sanksi  yang  diancamkan, baik  pidana  maupun  tindakan  (Muladi, 1995).  Sehingga  dalam  hal  pemidanaan cyberbullying di sosial media perlulah suatu konsep  pemidanaan  yang  integratif.  Hal tersebut  dikarenakan  dewasa  ini  masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai  akibat  dari  usaha  untuk  lebih memperhatikan faktor-faktor yang
menyangkut  hak  asasi  manusia,  serta menjadikan  pidana  bersifat  operasional  dan fungsional. Pendekatan semacam ini
mengakibatkan  adanya  keharusan  untuk memilih  teori  integratif  tentang  tujuan
pemidanaan yang dapat memenuhi
fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan  yang  diakibatkan  oleh tindak  pidana  ( individual  and  social damage )  (Muladi, 2016).  Salah  satu kerusakan  berat  akibat  tindak  pidana cyberbullying yakni korban dapat mengalami  tekanan  secara  psikis  dan  dapat berpotensi  bunuh  diri.  Hal  ini  terlihat  yakni sebagaimana data dari ictwatch.com memberi  gambaran  dan  nyata  bahwa  pada kasus cyberbully , jauh lebih memprihatinkan.  Satu  dari  5  anak  korban cyberbully berpikir  untuk  melakukan  bunuh diri.  Bahkan  1  dari  10  korban cyberbully melakukan  tindakan  bunuh  diri.  Dalam setahun,  ada  sekitar  4500  anak  yang mengakhiri nyawanya sendiri (ictwatch.com, 2012).
Kedua ,  pidana  denda  dapat  dijadikan sebagai  alternatif  pemidanaan  selain  pidana penjara agar meminimalisir biaya operasional  penegakan  hukum.  Baik  biaya operasional  penyidikan  sampai  lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Stephen  J.  Spur  yang membandingkan  pidana  penjara  dengan pidana denda serta memberikan pendapatnya sebagai berikut (Spurr & Spurr, 2019):
“One punishment that is widely used is imprisonment. The costs of this alternative  include  not  only  the  cost  to the  prisoner  of  being  miserable,  but also  the  expense  of  building  and operating  prisons,  and  a  loss  of productivity  of  the  offender  during  the period of incarceration.” The individual will also less productive after his  release,  because  of  his  prolonged separation  from  the  labor  market  and the  stigma  of  conviction  of  a  serious offense. The reduction of his productivity  and  earning  capacity  will lower the opportunity cost of crime, and increase likelihood that he will return to crime ”.
Selain itu dengan memperhatikan pendapat  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, berkaitan  dengan  kebijakan  legislatif  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  pidana denda  perlu  dipertimbangkan  mengenai:  a) sistem  penetapan  jumlah  atau  besaran pidana  denda;  b)  batas  waktu  pelaksanaan pembayaran  denda;  c)  tindakan-tindakan paksaan  yang  diharapkan  dapat  menjamin terlaksananya  pembayaran  denda  dalam  hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu  yang  ditetapkan;  d)  Pelaksanaan pidana  denda  dalam  hal-hal  yang  khusus (misalnya terhadap anak yang belum dewasa atau  belum  bekerja  dan  masih  dalam tanggungan orang tuanya); e) pedoman atau kriteria  untuk  menjatuhkan  pidana  denda (Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2010). Pada  penetapan  jumlah  atau  besaran  pidana denda kebijakan legislatif harus memperhatikan
keadaan pendapatan
ekonomi  negara  dan  jumlah  rata-rata penghasilan  warga  negaranya  sehingga pelaksanaan  pidana  denda  lebih  mudah terlaksana  dan  menjadi  pidana  pengganti dari  penjara  dengan  tetap  memperhatikan tingkat dampak dari perbuatan cyberbullying tersebut. Hal ini agar tidak terjadi overkapasitas/overload pada lembaga pemasyarakatan,  selain  itu  juga  untuk menghindari dampak kriminogen lagi antara pelaku  yang  pertama  kali  masuk  penjara menjadi  mengulangi  kembali  tindakannya dikarenakannya  adanya  interaksi  dengan pelaku  tindak  pidana  yang residivice ,  yang dampaknya  tidak  terpenuhinya  tujuan  dari pemidanaan  tersebut  yakni  salah  satunya adalah  membimbing  agar  terpidana  insyaf dan  menjadi  anggota  masyarakat  yang berbudi  baik  dan  berguna  (Bambang Purnomo, 1993). Maka diperlukanlah pidana baik penjara dan denda berdasarkan kategori berdasarkan  jenis  delik  dan  akibat  serta ancaman maksimum dan minimum sebagaimana  yang  terdapat  dalam  RKUHP konsep  2006/2007  (Barda  Nawawi  Arief,
2010). Namun perlu juga menjadi
pertimbangan,  baik  sanksi  pidana  penjara maupun  sanksi  pidana  denda  masih  tetap
berpijak  pada  pandangan  bahwa,  “ man  is  a rational-actor-and  immoral ”    yang  mampu membuat  kalkulasi  mengenai  keuntungan dan kerugian ( cost and benefit analysis ) dari kejahatan  yang (akan) dilakukannya. Pidana denda  hubungannya  dengan  Pancasila  telah diterima  dalam  sistem  pemidanaan  melalui tali-temali  pada  sila-sila  Pancasila  secara universal. Pemidanaan denda dapat memenuhi tujuan yakni pembebasan, pembinaan  menuju  masyarakat  yang  adil dan  beradab  yang  berintegratif  dalam kemanusiaan  dan  sekaligus  perlindungan masyarakat  dalam  sistem  Pancasila  (J.E Sahetapy, 1982).
Dengan  pendekatan  ekonomi  yang berbasiskan  Pancasila  demikian  sehingga pidana denda dapat menjadi suatu pendapatan  negara  yang  dapat  digunakan dalam  pembangunan  infrastuktur  maupun program  penjaminan  sosial  lainnya  guna mencapai masyarakat yang sejahtera berdasarkan  Pancasila  sebagai  falsafah negara Indonesia.
Setelah  membahas  pemidanaan  denda,
selanjutnya
penulis membahas penyelesaaian  mediasi  penal.  Pada  konsep penyelesaian  mediasi  penal  pada  kasus cyberbullying yang  berbasiskan  Pancasila sangatlah  diperlukan  atau  urgensi  sekali. Sebagaimana  diketahui  bahwa  munculnya mediasi  penal  dilatarbelakangi  oleh  2  (dua) hal. Pertama, mediasi  penal  muncul  dilatar belakangi  pemikiran  yang  dikaitkan  dengan ide-ide  pembaharuaan  hukum  pidana  ( penal reform ),  yaitu  perlindungan  korban,  ide restoratif  justise ,  ide  mengatasi  kekakuan dalam  sistem  yang  berlaku,  serta  ide menghindarkan  efek  negatif  dari  sistem peradilan  pidana  dan  sistem  pemidanaan yang berlaku saat  ini. Kedua, mediasi  penal muncul dilatarbelakangi oleh masalah pragmatis,  yakni  mengurangi  stagnasi  atau penumpukan perkara dan untuk menyederhanakan proses peradilan
(Lasmadi,  2011).  Bahwa  mediasi  penal haruslah mencerminkan volksgeist Indonesia (jiwa  bangsa  Indonesia)  yakni  terlaksana dengan mengutamakan musyawarah mencapai  mufakat  secara  kekeluargaan
antara  pelaku  dengan  korban cyberbullying dengan  win-win  solution  berdasarkaan kekeluargaan.
Sedangkan  melalui  pendekatan  teori pidana  suatu  proses  penyelesaian  agar mencapai restorative  justice dengan mengingat  apa  yang  dikemukakan  oleh Eddy  O.S  Hiariej  bahwa  keadilan  restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan  para  pihak  yang  terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka  alami  dan  menentukan  apa  yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan (Eddy O.S Hiariej, 2016). Sehingga aktualisasi  atau  optimalisasi  mediasi  penal sebagai  wujud  konkrit  pembaharuan  hukum pidana  di  Indonesia  yang  tetap  berpegang teguh pada Pancasila ini diharapkan mampu mewujudkan  keadilan  yang  subtansial  bagi korban.  Di  sisi  lain,  mediasi  penal  juga dapat  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku agar tetap bertanggungjawab serta diharapkan  tidak  mengulangi  tindak  pidana agar dapat mewujudkan keadilan hukum dan keadilan  sosial  yang  secara  filosofis  telah digariskan oleh Pancasila.

## D. Simpulan dan Saran
Ancaman Pidana UU ITE 2008 maupun 2016  apabila  dianalisis  dengan  pendekatan ekonomi  mikro  berpotensi  menyebabkan biaya penegakan hukum (operasional) menjadi tinggi mulai penyelidikan hingga ke pengadilan  dan  menyebabkan overload pekerjaan penegak hukum karena banyaknya  kasus cyberbullying di  sosial media.  Selain  itu,  biaya  untuk  narapidana dalam penjara menjadi besar terutama biaya penghidupan narapidana kemudian
menyebabkan overcapasity
lembaga pemasyarakatan dan hilangnya produktivitas narapidana  selama  periode  penahanan;  serta stigmanisasi mantan pelaku tindak kejahatan akan mempersulit pelaku untuk mendapatkan  pekerjaan  dan  sehingga  dapat berpotensi menjadi pelaku kejahatan lainnya. Perihal konsep pemidanaan
cyberbullying di  media  sosial  pada  masa
mendatang memerlukan pendekatan integral dan pendekatan holistik serta
memperhatikan dan mengakomodir cost and benefit principle , sehingga tercapai keadilan restorative  justice berdasarkan  Pancasila antara  pelaku cyberbullying dan  korbannya, tidak  sampai  menimbulkan overblasting pada  beban  kerja  penegak  hukum  dan overcapasity lembaga  pemasyarakatan  yang menyebabkan biaya operasional pemidanaan penjara  menjadi  besar.  Konsep  yang ditawarkan  adalah  pidana  bersyarat  dan mediasi  penal  dengan  syarat  yang  limitatif dan imperatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji. (2009). Hukum Ekonomi Sebagai Panglima .  Sidoarjo:  Mas  Media  Buana Pustaka.
Agustin  Setyo  Wardani.  (2016).  Safenet: Pelanggaran UU ITE Terbanyak Terjadi di  Facebook.  Retrieved  April  2,  2019, from
https://www.liputan6.com/tekno/read/2 690352/safenet-pelanggaran-uu-ite- terbanyak-terjadi-di-facebook
Amran  Suadi.  (2019). Sosiologi  Hukum Penegakan,  Realitas  &  Nilai  Moralitas Hukum (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.
Andi  Hamzah.  (2012). Asas-asas  Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya . Medan: Soft Media.
Bambang  Purnomo.  (1993). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Ghalia.
Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP baru . Jakarta: Kencana.
Dista  Amalia  Arifah.  (2011).  KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA.
Jurnal  Bisnis  Dan  Ekonomi  (JBE) , Volume  18 (No.  2)  Bulan  September 2011), 11.
Djasmani,  H.  Y.  (1986).  M  Di  Indonesia.
Masalah  Masalah  Hukum , Volumel 40 (No 3), 365–374.
Eddy  O.S  Hiariej.  (2016). Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana .  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka.
Fajar  Sugianto.  (2014). Economic  Analysis Of  Law.  Serial  Analisis  Keekonomian Tentang Hukum Seri 1 Pengantar (edisi Revisi) . Jakarta: Kencana.
Fidelis Harefa. (2015). Revisi “Pasal Karet”
UU ITE? Retrieved April 2, 2019, from Kompasiana.com website:
https://www.kompasiana.com/fharefa/5 4f8b6faa333116a158b4792/revisi- pasal-karet-uu-ite?page=all
Gerintya,  S.  (2018).  Periksa  Data  Jerat  UU ITE  Banyak  Dipakai  oleh  Pejabat Negara.  Retrieved  February  18,  2019, from  https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak- dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk
ictwatch.com.  (2012). 1  dari  10  Korban
Cyberbully Lakukan Bunuh Diri! Retrieved from http://ictwatch.com/internetsehat/2012/0 7/11/1-dari-10-korban-cyberbully- lakukan-bunuh-diri/
J.E  Sahetapy.  (1982). Suatu  Studi  Khusus Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana . Jakarta: Radjawali.
Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia.  (2014). Biaya  Operasional Lembaga Pemasyarakatan . Jakarta.
Lasmadi,  S.  (2011).  Mediasi  Penal  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia. Inovatif , Volume 4 (No 5), 1–10.
Muladi.  (1995). Kapita  Selekta  Sistem Peradilan  Pidana .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Muladi.  (2016). Lembaga Pidana Bersyarat
(revisi). Bandung: Alumni.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  (2010).
Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana . Bandung: Alumni.
Posner,  R.  A.  (1973). Economic  analysis  of
law (4th  editio).  Little  Brown  and Company.
Posner, R. A. (1985). An Economic Theory of  the  Criminal  Law. Columbia  Law Review .
https://doi.org/10.2307/1122392
Romli  Atmasasmita  dan  Kodrat  Wibowo.
(2016). Analisis Ekonomi Mikro Tentang  Hukum  Pidana  Indonesia (Edisi Pert). Jakarta: Kencana.
Satjipto Rahardjo. (2008). Pemikiran Hukum  Progresif (Edisi  Pertama). Jakarta: Kompas.
Satjipto  Raharjo.  (1986). Ilmu  Hukum . Bandung: Alumni.
Spurr,  S.  J.,  &  Spurr,  S.  J.  (2019). Introduction  to  the  legal  system.  In
Economic Foundations of Law . https://doi.org/10.4324/9781351239783 -3 Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah.  (2005). Politik  Hukum Pidana  Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi dan Dekriminalisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tejomurti,  K.,  Hadi,  H.,  Imanullah,  M.  N., & Indriyani, R. (2019). Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users’ Personal  Data  Disclosure  in  the  Age  of Digital  Technology. PADJADJARAN Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) . https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5
Tempo.  (2017).  Hina  Kapolri  di  Medsos,
Pemuda  Bangkalan  Dijerat  UU  ITE.
Retrieved April 2, 2019, from https://nasional.tempo.co/read/879626/h ina-kapolri-di-medsos-pemuda- bangkalan-dijerat-uu-ite/full&view=ok