INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1598-1608 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang Terhadap Pelayanan Kepada Masyarakat
Nur Afif Annisa 1 ✉ , Putri Vionica 2
Universitas Negeri Semarang
Email: nurafifannisa@students.unnes.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Aktivitas  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kota  Semarang  dalam  memberikan  pelayanan  kepada Masyarakat merupakan salah satu prioritas penting dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya  pertanian  diperkotaan.  Artikel  ini  mengkaji  terkait  kinerja  BPN  kota  semarang  dari  dua  sudut pandang yaitu kinerja administratif dan kinerja teknis. Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh ada dua yaitu data sekunder dan data primer. Hasil dari penulisan ini menunjukkan kinerja BPN Kota Semarang cukup baik, pencapaian tujuan dan kualitas  pelayanan  cukup  tinggi.  Namun  demikian  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  teknis operasional  BPN  kota  Semarang  seperti  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan  peralatan,  serta kurangnya  Kerjasama  dengan  pihak  yang  lain  dimasyarakat.  Maka  dari  itu  Kantor  Pertanahan  Kota Semarang harus terus melakukan Tindakan perbaikan dalam segala aspek kegiatannya. Maka dari itu terdapat adanya aplikasi sebagai tempat pengaduan oleh masyarakat seperti, Sentuh Tanahku, Bhumi ATR/APN, Mitra ATR/BPN, Dan New Lentera. Dalam hal ini juga Ada beberapa Kendala yang terjadi di BPN  kota  Semarang  sebagai  mediator  yaitu  dalam  Pengelolaan  dan  pemanfaatan  tata  ruang, Pengelolaan dan pemanfaatan perencanaan wilayah, Pelaksanaan dan Pelaporan.
Kata Kunci: Kinerja BPN, Pelayanan, Pengaduan

## Abstract
The activities of the Semarang City National Land Agency (BPN) in providing services to the community are one of the important priorities in the development and utilization of urban agricultural resources. This  article  examines  the  performance  of  BPN  Semarang  from  two  perspectives:  administrative performance  and  technical  performance.  In  writing  this  article,  the  author  uses  qualitative  research methods. There are two sources of data obtained, namely secondary data and primary data. The results of this paper show that the performance of Semarang City BPN is quite good, the achievement of goals and service quality is quite high. However, there are still some obstacles in the technical operations of the Semarang City BPN such as the lack of human resources and equipment, as well as the lack of cooperation  with  other  parties  in  the  community.  Therefore,  the  Semarang  City  Land  Office  must continue to take improvement actions in all aspects of its activities. Therefore there is an application as a place of complaint by the community such as, , Sentuh Tanahku, Bhumi ATR/APN, Mitra ATR/BPN, Dan New Lentera. In this case there are also several obstacles that occur in the Semarang City BPN as a mediator, namely in the management and utilization of spatial planning, management and utilization of regional planning, planning and implementation and reporting.

## Keywords: BPN Performance, Service, Complaints

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris,  mayoritas  penduduknya  bergantung  pada pertanian,  sehingga  lahan  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia, yang berperan sebagai sumber daya dan wadah yang efisien untuk memenuhi kebutuhannya,  seperti  pembangunan  rumah,  gedung  perkantoran.  sektor  pertanian, ladang, industri, pembangunan jalan, jembatan, infrastruktur rekreasi, pendidikan, ibadah, kantor  pemerintahan,  dan  lain-lain.  dengan  demikian,  tanah  yang  dikuasai  negara dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Tanah dipergunakan dan dimiliki oleh  masyarakat yang haknya  diberikan oleh  UUPA. Pemberian  dan  kepemilikan tanah dengan hak tersebut tidak masuk akal apabila penggunaannya  hanya dibatasi pada tanah sebagai tanah saja. Untuk tujuan apa pun itu tidak dibuat, mutlak diperlukan untuk menggunakan sebagian tanah di bawahnya dan air serta ruang di atasnya. Oleh karena itu, ayat 2 mengatur bahwa hak atas tanah tidak hanya memberikan hak untuk menggunakan bagian tertentu dari permukaan bumi yang  disebut “tanah”, tetapi juga tanah di bawahnya serta air dan  ruang di atasnya (Harsono, 2008).
Pentingnya Pembangunan dan Tanggung Jawab Negara di Zaman Modern Negara Indonesia tidak hanya mementingkan manfaat ekonomi saja, namun juga mencakup aspek sosial, politik, dan pertahanan keamanan. Faktanya, pertumbuhan semakin meningkatkan kebutuhan  akan  pembangunan  negara,  kemudian  gaya  hidup  dan  kondisi  kehidupan
masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan. Perubahan sikap tersebut dapat dimaklumi karena tanah merupakan sumber kekayaan  dan juga kekayaan hidup masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa bagi masyarakat Indonesia, tanah merupakan salah satu hal yang sangat penting  bagi kelangsungan hidup mereka. Perhatikan tindakan ini. Oleh karena itu pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola dan pengaturan pertanahan, karena menurut peraturan yang berlaku saat ini tanah merupakan sumber kekayaan dan kemakmuran.
Salah  satu  kegiatan    program  Badan  Pertanahan  dan  Perencanaan  Daerah/Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  adalah  percepatan  penyelesaian  permasalahan pertanahan berdasarkan  peraturan Menteri Pertanahan dan Perencanaan Daerah/Kepala Kantor Pertanahan (Anugra, Fatmawati dan Sudarmi, 2021). Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Penyelesaian Permasalahan Tanah. Sengketa pertanahan meliputi sengketa pertanahan, sengketa pertanahan dan permasalahan pertanahan yang diserahkan kepada Kantor  ATR/BPN  Republik  Indonesia  untuk  diselesaikan  sesuai  peraturan  perundang- undangan dan praktik pertanahan nasional. atau lembaga yang tidak mempunyai pengaruh sosial politik yang luas. Penekanan pada pengaruh yang luas ini membedakan antara definisi sengketa  pertanahan  dan  sengketa  pertanahan.  Sengketa  pertanahan  dapat  berupa perselisihan  administratif,  perdata,  peradilan  dan  perselisihan  yang  berkaitan  dengan kepemilikan,  transaksi,  perikatan,  keamanan,  penggunaan,  penguasaan  dan  perselisihan yang berkaitan dengan hak-hak kodrati. Sengketa pertanahan adalah perselisihan hukum antar perorangan, golongan, golongan organisasi.
Pendaftaran hak atas tanah ditangani oleh pihak yang bersangkutan  data tersebut mengetahui objek tanah dan objek hak atas tanah, yaitu  dalam hal pemilik hak atas tanah, letak tanahnya,  batas negara serta panjang dan lebar negara. Hasil   karena pendaftaran hak  atas  tanah  disebut  dengan  “sertifikat  tanah”.  sertifikat    adalah  buku  real  est at  dan dokumen  pengukuran  yang  diikat  menjadi  satu  dalam  sampul  kertas,  yang  bentuknya ditentukan  Aturan pemerintah. Semoga keinginan Anda menjadi kenyataan dicapai dengan kebijakan catur normal  Negara sebenarnya adalah badan nasional dalam  praktek sehari- hari  sebagai  lembaga  resmi  pemerintah  yang  berwenang  mengatur  dan    menerbitkan sertifikat  tanah  dalam  menjalankan  tugasnya  sehari-hari    tidak  menghindari  perhatian masyarakat  terhadap  fungsi  layanan    mereka  berikan  kepada  orang-orang  yang menggunakan layanan mereka.
Dalam organisasi pemerintah saat ini, masyarakat mulai menuntut tingkat pelayanan yang  baik  dari  suatu  instansi  sebagai  penyedia  jasa  layanan.  Permasalahan  pertanahan sangat rumit, karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, meskipun luas wilayah  Indonesia  yang  dapat  dikuasai  masyarakat  sangat  terbatas,  jumlah  orang  yang
membutuhkan tanah semakin banyak. sedangkan jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah semakin  meningkat.  Oleh  karena  itu,  persoalan  pertanahan  selama  beberapa  tahun, terutama di perkotaan, tampaknya masih mengarah pada penataan hak kepemilikan tanah akibat  peningkatan  konstruksi. Untuk  meningkatkan  pelayanan  di  bidang  pedesaan juga diatur dalam Pasal 14(1)(K) Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pelayanan di daerah pedesaan merupakan suatu tanggung jawab yang kemudian timbul. . kewenangan administrasi daerah pada skala atau tingkat adalah Kabupaten/Kota.
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  merupakan  suatu  lembaga  administrasi  non kementerian di Indonesia yang bertugas melaksanakan kewajiban pemerintah di  bidang pertanahan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  (Sesuai  Perpres  Nomor  10 Tahun 2006). Tugas BPN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang  pertanahan pada tingkat nasional, daerah, dan sektoral. Dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai cabang dari BPN Pusat Kota Semarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  dan  ketentuan  hukum  lainnya  yang  meliputi    pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah,  penetapan hak  atas tanah,  pemeriksaan dan pemantapan tanah serta urusan pertanahan lainnya (Permana, Hariani, dan Widowati, 2015).
Indonesia  saat  ini  menghadapi  banyak   permasalahan  terkait  pelayanan  publik. Permasalahan  pelayanan  publik  di  Indonesia  sebagian  besar  berkaitan  dengan  kinerja aparatur pemerintah yang diberi mandat memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  sehingga  menimbulkan  ketidakpuasan  dan kekecewaan.  Sebagaimana  diketahui,  ketidakpuasan  masyarakat  diperparah  dengan lambatnya  kemajuan  sistem  administrasi  yang  terlalu  rumit  dan  harus  dipercepat,  biaya yang relatif tinggi dan ketidakjelasan, serta peluang terjadinya pungutan pajak ilegal. Kinerja pegawai  pemerintah  seringkali  dipertanyakan  karena  biaya  dan  waktu  penyelesaiannya tidak jelas. Instansi yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan pertanahan adalah kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal dari Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung  kepada Direktur Kantor Pertanahan  Nasional  Departemen  Provinsi.  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Semarang menjalankan fungsi seperti mengatur dan menetapkan hak atas tanah yang berhubungan langsung  dengan  masyarakat.  Namun  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  penyedia layanan, masih banyak keluhan  masyarakat yang terus mempengaruhi penyediaan layanan di sektor pedesaan (Istiqomah, Djumiarti, dan Afrizal, 2022).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut ini:
1. Bagaimana  operasional  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kota  Semarang  dalam melaksanakan  program  untuk  meningkatkan  kinerja  sesuai  yang  diharapkan masyarakat?
2. Kendala  apa  saja  yang  dialami    masyarakat  dalam  menerima  layanan  BPN  Kota Semarang?.

## METODE PENELITIAN
Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data  yang  diperoleh  ada  dua  yaitu  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  primer  dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang No. 05 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, artikel, makalah, dan  buku-buku  yang  mana  membantu  dalam  penelitian  ini.  Metode  penulisan  kualitatif bukan sekedar upaya untuk menguraikan unsur SARA, melainkan dari interprestasi yang dihasilkan dari pengumpulan data yang konkret yang membutuhkan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Apakah Operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang Sudah Memenuhi Standar Pelayanan yang Diharapkan Masyarakat?
Kantor Badan  Pertanahan Nasional kota Semarang merupakan  bagian vertikal  dari Badan Wilayah nasional Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Badan Pertanahan Kota Semarang mempunyai  visi “Mewujudkan kepastian hak atas tanah di Kota Semarang melalui pelayanan prima” Untuk mencapai visi ini, Badan Pertanahan Kota Semarang  membentuk  staf  sebagaimana  disebutkan  dalam  CATUR  KATA  TANAH,  yaitu administrasi pertanahan yang dikeluarkan dengan undang-undang, undang-undang lahan, penggunaan  lahan  berkelanjutan,  dan  pengelolaan  lahan  dan  lingkungan  berkelanjutan memimpin. Visi dan misinya kemudian dirumuskan melalui peristiwa-peristiwa ditentukan oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  sebagaimana  tercantum  dalam  Perencanaan strategis (RENSTRA) (Suryanti, 2009).
Pelayanan publik yang terdiri dari berbagai dimensi yang cukup kompleks, hingga saat ini pemecahan masalah terhadap kinerja pelayanan public membutuhkan proses dan sarana yang tidak mudah dan sederhana. Hal ini membuat kita selalu melihat masalah yang muncul dengan dimensi yang berbeda-beda, dan tidak hanya dari satu dimensi saja. Dalam konteks ini,  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  yang  merupakan  organisasi  penyedia  pelayanan
yang di dalam bidang  pertanahan dengan tugas teknis dan administrartifnya. Maka dari itu Kantor Pertanahan Kota Semarang harus terus melakukan Tindakan perbaikan dalam segala aspek kegiatannya (Suryanti, 2009). Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang memiliki pelayanan yang berhubungan dengan sertifikat tanah sekitar 72 layanan. Terdapat  juga aplikasi  sebagai  tempat  pengaduan  oleh  Masyarakat  terkait  permasalahan  pertanahan tanpa harus datang kekantor badan pertanahan nasional kota Semarang yaitu :

## 1. Sentuh Tanahku
“Sentuh Tanahku” di dalam Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat merujuk pada fasilitas  atau  layanan  yang  disediakan  oleh  Badan  Pertanahan  (BPN)  untuk  menerima keluhan atau pengaduan terkait masalah tanah dan properti. Ini bisa melibatkan keluhan tentang  sertifikat  tanah,  proses  administrasi,  atau  masalah  lain  yang  terkait  dengan pertanahan. Hal tersebut  dapat membantu kita dalam menentukan  lokasi lahan dengan cepat,  yang  akan  memudahkan  dan  meminimalisir  kemungkinan  kesalahan,  baik  dalam proses penilaian, penyitaan maupun pekerjaan lain yang berkaitan dengan lokasi tanah.

## 2. Bhumi ATR/BPN
Bhumi  ATR/BPN  sebuah  aplikasi  yang  berisi  tentang  situs  peta  interaktif  yang digunakan  untuk  menyebarkan  informasi  spasial.  Bhumi  ATR/BPN  terintegrasi  dengan geoportal ATLAS termasuk platfrorm penyimpanan data geospasial yang dioperasikan oleh unit-unit yang kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Bhumi  ATR/BPN  ini  juga  membantu  dalam  pengelolaan  data  tanah,  pemetaan,  dan kepemilikan  informasi  tanah  secara  elektronik  untuk  efisiensi  dan  transparansi  dalam administrasi pertanahan.

## 3. Mitra ATR/BPN
Mitra  ATR  /  BPN  (Badan  Pertanahan  Nasional)  adalah  aplikasi  yang  biasanya digunakan oleh mitra atau pihak yang bekerja sama dengan ATR BPN untuk membantu dalam  proses  administrasi  dan  pengelolaan  data  pertanahan.  Aplikasi  ini  mungkin mencakup berbagai fitur, seperti penginputan data tanah, pelacakan status sertifikat, dan kemungkinan fungsi lainnya yang terkait dengan manajemen pertanahan.

## 4. New Lentera
New Lentera merupakan aplikasi yang dihadirkan di kantor Pertanahan Kota Semarang dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  yang  optimal  terhadap  Masyarakat  melalui
pengembangan loket online sebagai sarana pendaftaran pelayanan pertanahan dimana saja dan kapan saja
Kantor  Pertanahan  Kota    Acara  ini  diselenggarakan  oleh  Semarang      termasuk pengaturan  dan    pembagian  hak  -  hak  atas  tanah      berhadapan  langsung  dengan masyarakat.  Namun menjalankan tugasnya  masih  sebagai   penyedia layanan   banyak keluhan terus berdatangan dari masyarakat   penyediaan layanan di bidang ini  Keengganan dan gambaran  masyarakat masih negatif  jika  harus  berurusan dengan kantor daerah. diselenggarakan  oleh  lembaga  tersebut    .Durasi    kebutuhan,  ambiguitas  dan  biaya pengurusan sertifikat tanah adalah  contoh pengaduan di masyarakat   pelayanan di sektor pedesaan.  Program-program  ini  telah  diperbarui  dalam  bidang  seni,  termasuk pemrograman layanan sertifikasi tanah. Pelayanan sertifikasi tanah sedang dalam proses Pekerjaan di sektor publik sangat memerlukan kerja yang baik dari pegawainya perangkat. Persyaratan ini memerlukan banyak usaha untuk mencapainya untuk mencapai hal tersebut, karena  efisiensi  instansi  pemerintah  khususnya  pada  Sektor  pertanian  dianggap  miskin. Inilah  tandanya  banyaknya  pengaduan  masyarakat,  langsung  disalurkan  melalui  media sosial.
Kinerja pelayanan di dalam Kantor Pertanahan sangat tergantung pada keadan pribadi masing-masing  apparat  dan  kondisi  diwilayah  yang  berkaitan.  Kondisi  wilayah  yang mempengaruhi kompleksitas permasalahan. Semakin luas wilayah yang dipadukan dengan prospek Pembangunan ekonomi yang menimbulkan permasalahan pertanahan di wilayah yang  dipertimbangkan,  semakin  beragam  pula.  Otomatis  volume  yang  masuk  ke  dalam kantor pertanahan juga sangat besar, dan tentunya hal ini akan mempengaruhi kelancaran pelayanan terhadap kantor pertanahan, baik lancer maupun terputus-putus. Peningkatan volume pekerjaan dapat menyebabkan penundaan layanan yang semakin besar.
Kinerja yang tidak memadai dapat diidentifikasi melalui umpan balik dan pelaporan publik. Hal ini terlihat dari adanya diskriminasi di tempat kerja Bagi masyarakat, meski tidak diketahui secara pasti, hal itu terjadi di lapangan. Begitu pula pemahaman terhadap peran pegawai masih belum ada menyadari betul tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba dan pelayanan sipil dan sektor pelayanan publik, dalam hal sertifikat tanah. Pada tahun 2009 Ketanggapan dan keterbukaan serta pelayanan selalu tersedia kurang, karena masih  ada  hal-hal  yang  diyakini  dan  tidak  ditaati  oleh  Masyarakat  proses  dan  harapan, sementara masyarakat akan bekerja keras dan terus memantau kemajuan proses pelayanan. Ini harusnya datang dari perusahaan atau pihak yang berwenang yang terlibat aktif dalam memberikan  informasi  kepada  Masyarakat  dengan  cara  yang  lebih  jelas  dan  mudah diterima, agar hal tersebut tidak terjadi komunikasi yang buruk. Pekerjaan pemerintah dalam
pemrosesan permohonan sertifikasi tanah lambat dan tidak konsisten dengan standar dan prosedur pekerjaan tanah. Namun setelah beberapa tahun sampai sekarang operasional yang  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kota  Semarang  telah  memenuhi standar  pelayanan  yang  dibutuhkan  masyarakat,  terbukti  BPN  Kota  Semarang  telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Sertifikat ini menunjukkan bahwa BPN Kota Semarang mempunyai sistem manajemen pelayanan yang terstandar dan mampu memberikan hasil pelayanan  yang  konsisten,  efisien  dan  memenuhi  kualitas  yang  diharapkan.  Tetapi  tidak terlepas  dari  itu  juga  terkadang  masih  ada  saja  pengaduan  dari  Masyarakat  mengenai keterlambatan pelayanan itu sendiri yang dimana pihak BPN sendiri menyebutkan bahwa itu  terjadi  karena  dari  pusat,  dimana  BPN  sendiri  adalah  badan  yang  dibentuk  oleh kementrian (Suryanti, 2009).
Apa Kendala-Kendala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  Kota Semarang Sebagai Mediator?
Peran ATR/BPN adalah membantu para pihak  memahami posisi masing-masing dan membantu mereka menemukan isu-isu yang  penting bagi mereka. Mediator memfasilitasi pertukaran  informasi,  mendorong  diskusi  tentang  perbedaan,  persepsi,  interpretasi terhadap  situasi,  dan  permasalahan  yang  dihadapi  para  pihak  yang  bersengketa.  Badan Perencanaan/Pertanahan Pertanian dan Daerah (ATR/BPN) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan pertanahan. Penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  Badan  Pertanahan  dan  Perencanaan Daerah/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  harus  berdasarkan  lembaga  legislatif. Keberadaan  mediasi  sebagai  salah  satu    mekanisme  penyelesaian  sengketa  alternatif (alternative  dispute  resolusi/ADR)  bukanlah  hal  yang  aneh,  karena  cara  penyelesaian konflik/sengketa  merupakan  bagian  dari  norma-norma  sosial  yang  hidup  di  masyarakat atau setidaknya hidup di dalamnya. Hal ini dapat disebabkan karena kehidupan manusia lebih berorientasi pada keseimbangan dan keselarasan yang hakikatnya adalah setiap orang merasa dihargai, dihargai dan tidak ada kepentingan yang dirugikan. Sengketa pertanahan dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme  mediasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  ATR/BPN Sebagai mediator, ATR/BPN membantu para pihak  memahami sudut pandang masing- masing dan menemukan permasalahan penting bagi diri mereka sendiri. Hal ini juga dapat memfasilitasi  pertukaran  informasi  yang  mendorong  terjadinya  perbincangan  mengenai perbedaan pendapat, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan perbedaan permasalahan untuk  menemukan  titik  temu  guna  mencapai  kesepakatan  mengenai  cara  penyelesaian masalah (Penkamau et al., 2023).
Ada  beberapa  Kendala  yang  terjadi  di  BPN  kota  Semarang  sebagai  mediator diantaranya :
a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tata Ruang
Yang dimana BPN Kota Semarang mengelola dan memanfaatkan kawasan pertanian dengan menyimpan dan mengelola informasi terkait kawasan pertanian seperti informasi pertanahan,  informasi  pertanian  dan  informasi  penggunaan  lahan.  Kendala  yang  dapat muncul dalam hal ini adalah kesulitan dalam pencatatan dan pengelolaan data, kesulitan dalam  berhubungan  dengan  pemilik  lahan,  serta  kesulitan  dalam  memantau  dan mengevaluasi  kegiatan  pertanian.  Harusnya  BPN  kota  Semarang  dalam  mengelola  dan memanfaatkan kawasan pertanian seefektif dan efisien. Kendala yang dapat muncul dalam hal  ini  adalah  kesulitan  dalam  mencapai  hasil  pertanian  yang  optimal,  kesulitan  dalam pengelolaan lahan dan air secara berkelanjutan, dan kesulitan dalam  pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

## b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Perencanaan Wilayah
Yang  dimana  BPN  Kota  Semarang  mengelola  pengelolaan  dan  pemanfaatan perencanaan  wilayah  dengan    menetapkan  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan perencanaan  wilayah,  seperti  aturan  penataan  ruang  publik,  aturan  perencanaan  jalan, aturan perencanaan rute angkutan umum, dan aturan perencanaan wilayah, hijau. sabuk Kendala  yang  dapat  muncul  dalam  hal  ini  adalah  kesulitan  dalam  menyusun  peraturan terkait  perencanaan  wilayah,  kesulitan  dalam  mengkaji  dan  mengevaluasi  berfungsinya perencanaan wilayah, serta kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait perencanaan wilayah.
c. Perencanaan dan Pelaksanaan
Yang  dimana  BPN  Kota  Semarang  melaksanakan  perencanaan  dan  pelaksanaan dengan menyusun rencana wilayah dan pertanian serta melaksanakannya bersama dengan pihak terkait lainnya. Kendala yang dapat muncul dalam hal ini adalah kesulitan  membuat rencana  yang  berkaitan  dengan  rencana  lain,  kesulitan  melaksanakannya  bersama-sama dengan instansi lain, dan kesulitan melaksanakannya secara efektif dan efisien.

## d. Pelaporan
Yang  dimana  BPN  Kota  Semarang  melakukan  hal  tersebut  dengan  mengirimkan laporan  ke  instansi  terkait  lainnya,  seperti  laporan  ke  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat (DPUPR), laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup (DILH), laporan ke Kementerian Perindustrian (DIPERIND), laporan ke Kementerian Perindustrian (DIPERIND),
laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup (DILH), laporan ke Kementerian Perindustrian (DIPERIND),  laporan  kepada  Departemen  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Batubara (DESDAM),  melapor  kepada  Dinas  Perkebunan  dan  Perkebunan  (DIPERKEB),  melapor kepada  Dinas  Perikanan  (DIPERIKAN),  melapor  kepada  Dinas  Peternakan  (DIPERTA), melapor  kepada  Dinas  Kehutanan,  Pertamanan  dan  Konservasi  Alam.  .  Dinas  (DTKA), melapor ke Badan Khusus Perumahan (BTP), sehingga BTP menjadi perantara antara BPN Kota Semarang dan instansi lain untuk ditinjau. Kendala yang mungkin timbul dalam hal ini antara lain kesulitan dalam pelaporan secara lengkap dan akurat, kesulitan dalam menerima saran dan reaksi dari instansi lain, serta kesulitan dalam melaksanakannya secara efektif dan efisien. Masih adanya laporan pengaduan permasalahan pertanahan melalui surat masuk yang  tidak  disertai  informasi  subjek  (pelapor)  dan  kejelasan  subjek  negara  yang bersangkutan  (sudah  terkonfirmasi/belum  terkonfirmasi/sertifikat  masih  tertunda). kemajuan) dan beberapa pengaduan tidak disertai alamat pos.  yang jelas sehingga menjadi permasalahan  serius  dalam  tindak  lanjut  laporan  pengaduan  hingga  pemantauan  dan pemrosesan  sengketa,  sebagian  Tim  Penyelesaian  Permasalahan  Pertanahan  (PMP) seringkali  mangkir  dari  kegiatan  mediasi  yang  diselenggarakan  di  Pertanahan  kota semarang.

## SIMPULAN
Pelayanan publik yang terdiri dari berbagai dimensi yang cukup kompleks, hingga saat ini pemecahan masalah terhadap kinerja pelayanan publik membutuhkan proses dan sarana  yang  tidak  mudah  dan  sederhana.    Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  yang merupakan organisasi penyedia pelayanan yang di dalam bidang  pertanahan dengan tugas teknis dan administrartifnya. Maka dari itu Kantor Pertanahan Kota Semarang harus terus  melakukan  Tindakan  perbaikan  dalam  segala  aspek  kegiatannya.  Maka  dari  itu terdapat  adanya  aplikasi  sebagai  tempat  pengaduan  oleh  masyarakat  seperti,  Sentuh Tanahku,  Bhumi  ATR/APN,  Mitra  ATR/BPN,  Dan  New  Lentera.  Dalam  hal  ini  juga  Ada beberapa  Kendala  yang  terjadi  di  BPN  kota  Semarang  sebagai  mediator  yaitu  dalam Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang, Pengelolaan dan pemanfaatan perencanaan wilayah, Perencanaan dan Pelaksanaan dan Pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugra,  Fatmawati  &  Sudarmi.  (2021).  Kualitas  Pelayanan  Administrasi  Pertanahan  Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Journal Unismuh. 2 (4).
Harsono, B. (2008). HUKUM AGRARIA INDONESIA. Universitas Trisakti.
Istiqomah, I, P., Djumiarti, T & Afrizal, T. (2022). Analisis Praktik Good Governance Dalam Reformasi  Manajemen  Pelayanan  Pertanahan  Pada  Kantor  Pertanahan  Kota Semarang. Journal Undip. 11 (4).
Penkamau, A, M., dkk. (2023). Kedudukan Serta Kendala-Kendala Yang Dihadapi Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahaan Di Kota Kupang. Jurnal Hukum Online, 1 (4).
Permana,  A,  A.,  Hariani,  D  &  Widowati,  N.  (2015).  Analisis  Kinerja  Organisasi  Kantor Pertanahan Kota Semarang. Journal Undip, 2 (2).
Suryanti,  S.  (2009).  Kinerja  Aparat  Pelayanan  Pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Vara  Dina,  P.  (2015).  Kinerja  Pelayanan  Badan  Pertanahan  Nasional. Jurnal  Ilmu Administrasi Negara ” . 13 (3).