Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699
“PENGARUH KESADARAN, PENGHASILAN, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB - P2” (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PBB – P2 DI KELURAHAN WIROGUNAN KOTA YOGYAKARTA)
Marsya Putri Widy Perdana 1) , Eliya Isfaatun 2)
1, 2 STIE Nusa Megarkencana
1) email: marsyapwp30@gmail.com
2) email: isfaatuneliya@gmail.com

## ABSTRACT
Taxpayer compliance in paying Land and Building Tax is influenced by several problems and  contributing  factors,  namely  among  others  taxpayer  awareness,  taxpayer  income, administrative sanctions and quality of tax services. These factors are very realistic and attached to the daily lives of taxpayers. This study aims to test whether awareness, income, administrative sanctions and service quality affect taxpayer compliance in paying PBB – P2 in the Wirogunan sub-district, Yogyakarta City. This type of research is quantitative research. The population in this study is the obligatory PBB - P2 in the Wirogunan Village, Yogyakarta City, which amounts to 100 taxpayers. the sampling technique used is simple random sampling with the instrument used is a questionnaire. The data analysis technique uses Multiple Linear Regression Analysis and  is  tested  with  the  SPSS  version  25  application.The  results  showed  that  the  variables  of awareness,  administrative  sanctions,  and  quality  of  service  had  a  partial  effect  on  taxpayer compliance in  paying  PBB  -  P2,  while  the  income  variable  had  no  partial  effect  on  taxpayer compliance  in  paying  PBB  -  P2.  Awareness,  Income,  Administrative  Sanctions,  and  Service Quality simultaneously influence taxpayer compliance in paying PBB – P2 Keywords: PBB – P2, Taxpayers, Administrative Sanctions, Service Quality, Compliance

## A. PENDAHULUAN
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan memiliki porsi yang cukup besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pajak PBB-P2 merupakan pajak yang tidak mengalami penurunan meskipun dalam masa pandemi. Penerimaan dana pajak dalam  jumlah  yang  sesuai  target  akan  membantu  pemerintah  dalam  mewujudkan  berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan.
Menurut Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yuriadja mengatakan wajib pajak PBB-P2  di  Kota  Yogyakarta  masih  memiliki  kebiasaan  membayar  mendekati  tanggal  jatuh tempo  atau  menjelang  30  September.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk gencar memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, akan tetapi hal tersebut akan sia-sia dan tidak berarti apapun tanpa dukungan dari masyarakat. Untuk memudahkan pembayaran PBB-P2 di masyarakat, BPKAD Kota Yogyakarta mengadakan pekan  pembayara  pajak  di  wilayah  di  masing-masing  kelurahan.  Pekan  pembayaran  PBB-P2 tersebut diadakan menjelang jatuh tempo pembayaran PBB. BPKAD Kota Yogyakarta mencatat per  24  Agustus  2022,  realisasi  penerimaan  PBB  di  Kota  Yogyakarta  sebanyak  Rp.  42,58  M. Presentase realisasi tersebut sekitar 43,9% dari target penerimaan PBB tahun 2022 sekitar Rp.97 M. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi perilaku wajib pajak yang cenderung membayar pajak mendekati jatuh tempo.
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta 2018 – 2022 TAHUN TARGET REALISASI PENCAPAIAN (%) 2018 69.500.000.000 78.740.144.663 113,30 2019 69.500.000.000 88.159.512.917 126,85 2020 69.500.000.000 97.641.069.836 140,49 2021 69.500.000.000 98.748.043.176 142,08 2022 69.500.000.000 95.752.630.166 106,39
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
Berdasarkan pada data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta dari tahun 2018 menunjukkan bahwa  penerimaan  Pajak Bumi dan  Bangunan mengalami kenaikan dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022.
Kenaikan dan penurunan tersebut terjadi karena didorong adanya program penghapusan denda yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Jika tidak ada program tersebut masyarakat akan kembali kepada kebiasaan membayar pajak mendekati jatuh tempo, yang akan menghambat realisasi penerimaan pajak Kota Yogyakarta. Diperlukan kedisplinan, kepatuhan, dan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar penerimaan pajak dapat berjalan lancar sehingga target dapat terus meningkat dan terpenuhi tanpa program penghapusan denda.

## B.  KAJIAN LITERATUR

## Pengertian Pajak
Menurut Undang  – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, menerangkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran rakyat.  Dari  penjelasan  tersebut  dan  diartikan  bahwa  pajak  merupakan iuran masyarakat kepada negara yang digunakan untuk kepetingan seluruh rakyat.
Menurut  Mardiasmo  (2018),  Pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  Undang-Undang  yang  dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar kepetingan umum. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan  tanpa  mendapat  imbalan  yang  langsung  dari  proporsionalnya,  agar  pemerintah  dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

## Fungsi Pajak
Pajak  memiliki  berbagai  fungsi  yaitu  sebagai  berikut  ;  1).  Fungsi  Anggaran;  sebagai sumber  pendapatan  negara,  pajak  berfungsi  untuk  membiayai  berbagai  pengeluaran  negara. Biaya tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin negara dan pembangunan negara. 2).  Fungsi  Mengatur;  dengan  adanya  kebijaksanaan  pajak,  pemerintah  dapat  mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.  3).  Fungsi  Stabilitas;  pemerintah memiliki  dana  yang  berasal  dari  pajak  yang  berguna untuk  menjalankan  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  stabilitas  harga  agar  inflansi  dapat dikendalikan.  4).  Fungsi  Redistribusi  Pendapatan;  pajak  yang  telah  dipungut  dari  masyarakat oleh  negara  akan  digunakan  untuk  pembiayaan  seluruh  kepentingan  umum  negara,  termasuk pembiayaan  pembangunan  yang  mana  dapat  membuka  kesempatan  kerja  yang  dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  adalah  pajak  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksakan oleh pemerintah daerah dengan tidak
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699
menerima  imbalan  secara  langsung  dan  hasilnya  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan  daerah.  Pajak daerah  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek di tingkat lokal. Pendapatan dari pajak daerah  dapat  digunakan  untuk  membangun  infrastruktur,  mengembangkan  sektor  pariwisata, meningkatkan  kualitas  layanan  kesehatan  dan  pendidikan,  serta  mendukung  berbagai  sektor ekonomi lokal.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2020 Pasal 1, menerangkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

## Wajib Pajak
Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 12, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Wajib  pajak  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara mereka. Mereka harus mengajukan laporan pajak, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, dan membayar pajak tepat waktu. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan sanksi atau tindakan hukum dari otoritas pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak  dalam  kontribusinya  untuk  pembangunan  negara  yang  mana  pemenuhan  tersebut diharapkan dilakukan secara sukarela. Kepatuhan merupakan motivasi atau dorongan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dalam pajak sendiri aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perpajakan.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  adalah  keadaan  mengetahui,  sedangkan  perpajakan  adalah  perihal  pajak, sehingga  kesadaran  perpajakan  adalah  keadaan  mengetahui  atau  mengerti  perihal  pajak. Kesadaran  wajib  pajak  adalah  sikap  rela  wajib  pajak  memberikan  kontribusi  dana  untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

## Penghasilan Wajib Pajak
Secara umum definisi penghasilan menurut Undang  – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1, yaitu penerimaan sebagai wujud adanya penambahan aset atas kegiatan ekonomis yang dilakukan melalui berbagai cara, yang sejatinya digunakan dalam hal penentuan kebutuhan dan menciptakan kekayaan.
Salah  satu  aspek  yang  mempengaruhi  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban membayar pajak adalah penghasilan. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh masing-masing wajib pajak. Selain itu, tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

## Sanksi Administratif
Sanksi  perpajakan  adalah  persepsi  masyarakat  terhadap  hukuman  atas  pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak untuk membuat para wajib
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699
pajak  tidak  melakukan  kecurangan  dalam  membayar  pajak.  Sanksi  yang  diberikan  bersifat memaksa untuk setiap wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan menurut undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

## Kualitas Pelayanan
Kualitas  pelayanan  dinilai  berdasarkan  persepsi  wajib  pajak  dengan  cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau  inginkan.  Lebih  lanjut,  Jika  wajib  pajak  mendapatkan  pelayanan  yang  sesuai  atau  diatas harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan perpajakan tersebut baik. Namun jika wajib  pajak  merasa  pelayanan  yang  didapatkan  dibawah  harapan  mereka  maka  kualitas pelayanan perpajakan disebut buruk. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

## Kerangka Berpikir
Gambar 2.1

## Kerangka Berpikir
Keterangan :
Dalam  kerangka  berpikir  diatas  peneliti mencoba  untuk  menguraikan  apakah  terdapat pengaruh secara parsial dan simultan  antara variabel X1 yaitu kesadaran wajib pajak, variabel X2 yaitu penghasilan wajib pajak, variabel X3 yaitu sanksi administrasi perpajakan, variabel X4 yaitu  kualitas  pelayanan  perpajakan  terhadap  variabel  Y  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar    PBB,  sehingga  dari  kerangka  berpikir  diatas  dapat  dibuat  menjadi  hipotesis penelitian.
Pengembangan Hipotesis
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar PBB
Kesadaran  adalah  keadaan  mengetahui,  sedangkan  perpajakan  adalah  perihal  pajak, sehingga  kesadaran  perpajakan  adalah  keadaan  mengetahui  atau  mengerti  perihal  pajak. Kesadaran  wajib  pajak  adalah  sikap  rela  wajib  pajak  memberikan  kontribusi  dana  untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Salmah  (2018),  Kesadaran  wajib  pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan  teori  dan  penelitian  yang  telah  diuraikan,  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut :
H1  :  Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB-P2
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699

## Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB
Secara umum definisi penghasilan menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1, yaitu penerimaan sebagai wujud adanya penambahan aset atas kegiatan ekonomis yang dilakukan melalui berbagai cara, yang sejatinya digunakan dalam hal penentuan kebutuhan dan menciptakan kekayaan.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Fathon, MA, dkk (2022), Penghasilan wajib pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  PBB-P2. Berdasarkan  teori  dan  penelitian  yang  telah  diuraikan,  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut :
H2 : Penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

## Pengaruh  Sanksi  Administratif  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar PBB
Sanksi  perpajakan  adalah  persepsi  masyarakat  terhadap  hukuman  atas  pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak untuk membuat para wajib pajak  tidak  melakukan  kecurangan  dalam  membayar  pajak.  Sanksi  yang  diberikan  bersifat memaksa untuk setiap wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku.
Penelitian terdahulu yang dilakukan Poeh, MM (2022), Sanksi Administratif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan  teori  dan  penelitian  yang  telah  diuraikan,  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut :
H3 : Sanksi administratif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

## Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar PBB
Kualitas  pelayanan  dinilai  berdasarkan  persepsi  wajib  pajak  dengan  cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau  inginkan.  Lebih  lanjut,  Jika  wajib  pajak  mendapatkan  pelayanan  yang  sesuai  atau  diatas harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan perpajakan tersebut baik. Namun jika wajib  pajak  merasa  pelayanan  yang  didapatkan  dibawah  harapan  mereka  maka  kualitas pelayanan perpajakan disebut buruk. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Mawarni  dan  Saharsini  (2022).  Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.  Berdasarkan  teori  dan  penelitian  yang  telah  diuraikan,  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut :
H4 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Penghasilan  Wajib  Pajak,  Sanksi  Administratif Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB
H5 :Kesadaran wajib pajak, penghasilan wajib pajak, sanksi administrasi perpajakan dan kualitas  pelayanan  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB-P2
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantiatif  yang  mana  hubungan  dari beberapa  variabel  bebas  diuji  terhadap  variabel  terikat  guna  mengetahui  pengaruhnya.  Data penelitian  diperoleh  melalui  Kantor  Kelurahan  Wirogunan  Kota  Yogyakarta  dan  masyarakat selaku wajib pajak PBB-B2 yang berada di Kelurahan Wirogunan Kota Yogyakarta sebagai data pendukung penelitian dan hasil penelitian melalui kuesioner. Populasi yang digunakan meliputi seluruh wajib pajak pada wilayah Kelurahan Wirogunan Kota Yogyakarta yang berjumlah 2.663 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling, yang mana pengambilan sampelnya sembarang dan dalam pemilihan sampel diberi kesempatan yang sama. Dari populasi yang ada, diambil sampel sebanyak 100 responden yang difokuskan kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Wirogunan Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara rumus slovin, karena data yang dihitung berupa survey dengan menggunakan populasi yang besar.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Data

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  yang  dilakukan  menunjukan  bahwa  indikator  yang digunakan untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sanksi Administratif dan Kualitas Pelayanan Perpajakan dalam penelitian in mempunyai nilai r-hitung >  r-tabel  sebesar  0,1966,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  indikator  semua  variabel  yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.
Berdasarkan reliabilitas yang dilakukan menunjukan bahwa hasul pengujian reliabilitas setiap  instrumen  penelitian  memiliki  Cronbach  Alpha  >  0,60,  sehingga  pernyataan  dalam kuesioner penelitian adalah dapat dipercaya atau reliabel.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 1.2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 13,056 3,023 4,319 ,000 X1 -1,054 ,459 -1,058 -2,296 ,024 X2 ,064 ,125 ,047 ,511 ,610 X3 ,219 ,098 ,245 2,232 ,028 X4 1,218 ,448 1,269 2,718 ,008
a. Dependent Variable: Y
Sumber: Data Primer yang diolah 2023, SPSS 25
Dengan melihat tabel 4.12 disusun persamaan regresi :
Y = 13,056 – 1,054 X1 + 0,064 X2 + 0,219 X3 + 1,218 X4
Hasil persamaan regresi berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut :
1. Nilai konstanta menunjukkan 13,056 artinya jika variabel kesadaran, penghasilan, sanksi administratif,  dan  kualitas  pelayanan  tetap  atau  tidak  berubah  maka  nilai  Y  adalah sebesar 13,056.
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699
2. Nilai variabel kesadaran dalah -1,054, artinya Jika variabel kesadaran meningkat dengan asumsi variabel penghasilan, sanksi administratif, dan kualitas pelayanan tetap atau tidak berubah maka nilai Y adalah sebesar -1,054.
3. Nilai variabel penghasilan adalah 0,064, artinya Jika variabel jasa penghasilan meningkat dengan asumsi variabel kesadaran, sanksi administratif, dan kualitas pelayanan tetap atau tidak berubah maka nilai Y sebesar 0,064.
4. Nilai  variabel  sanksi  administratif  adalah  0,219,  artinya  variabel  sanksi  administratif meningkat dengan asumsi variabel kesadaran, penghasilan, dan kualitas pelayanan tetap atau tidak berubah maka nilai Y adalah sebesar 0,219.
5. Nilai variabel kualitas pelayanan adalah 1,218 artinya Jika variabel kualitas pelayanan meningkat dengan asumsi variabel kesadaran, penghasilan dan sanksi administratif tetap atau tidak berubah maka nilai Y sebesar 1,218.

## Uji Hipotesis
Tabel 1.3 Hasil Uji T Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 13,056 3,023 4,319 ,000 X1 -1,054 ,459 -1,058 -2,296 ,024 X2 ,064 ,125 ,047 ,511 ,610 X3 ,219 ,098 ,245 2,232 ,028 X4 1,218 ,448 1,269 2,718 ,008
Sumber : Hasil Olah Data Primer 2023, SPSS 25
1. H1 : nilai t hitung = -2,296 < t tabel = - 1,98498 atau nilai sig. = 0,024 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kesadaran (x1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (y).
2. H2  :  nilai  t hitung =  0,511  <  t tabel =  1,98498  atau  nilai  sig.  =  0,610  >  0,05.  Maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel penghasilan (x2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (y).
3. H3  :  nilai  t hitung =  2,232  >  t tabel =  1,98498  atau  nilai  sig.  =  0,028  <  0,05.  Maka  dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel sanksi administratif (x3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (y).
4. H4  :  nilai  t hitung =  2,718  >  t tabel =  1,98498  atau  nilai  sig.  =  0,008  <  0,05.  Maka  dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kualitas pelayanan (x4) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (y).
Tabel 1.4
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 129,247 4 32,312 6,741 ,000 b Residual 455,393 95 4,794 Total 584,640 99
Sumber : Hasil Olah Data Primer 2023, SPSS 25
Berdasarkan tabel diperoleh nilai Fhitung = 6,741 > Ftabel = 2,699 atau nilai sig. = 0,000 <  0,05.  Dengan  demikian  H5  diterima,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kesadaran,
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699
penghasilan, sanksi administratif, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
Tabel 1.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate 1 ,842 a ,708 ,696 ,749
a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1
Sumber : Hasil Olah Data Primer 2023, SPSS 25
Berdasarkan  hasil  uji  koefisien  determinasi  besarnya  nilai  R  Adjusted  dalam  regresi penelitian  diperoleh  sebesar  0,696.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  besarnya  kemampuan  untuk menjelaskan variabel independen yaitu variabel kesadaran, penghasilan, sanksi administratif dan kualitas  pelayanan  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB-P2  dapat  diterangkan  oleh  model  persamaan  ini  sebesar  69,6%  sedangkan sisanya sebesar 30,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar PBB-P2.
Hasil penelitian menunjukkan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak nilai t hitung = -2,296 >  t tabel =  1,98498 atau  nilai  sig. =  0,024  <  0,05  (nilai thitung lebih  besar  dari ttabel  atau  nilai signifikasi  lebih  besar  dari  0,05)  artinya  variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak PBB di Kelurahan Wirogunan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Kesadaran  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah apabila  wajib  pajak  PBB  memiliki  kerelaan  untuk  memenuhi  kewajibannya,  termasuk  rela memberikan  kontribusi  dana  untuk  pelaksanaan  fungsi  pemerintah  dengan  cara  membayar kewajiban pajaknya.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Salmah (2018)  yang  menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

## Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.
Hasil  penelitian  menunjukkan  pada  variabel  Penghasilan  Wajib  Pajak  nilai  thitung  = 0,511 < ttabel = 1,98498 atau nilai sig. = 0,610 > 0,05. (nilai thitung lebih kecil dari ttabel atau nilai  signifikasi  lebih  besar  dari  0,05)  artinya  variabel  Penghasilan  Wajib  Pajak  tidak berpengaruh  secara  parsial  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Artinya  berapapun  tingkat pendapatan yang dimiliki wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar PBB, karena  wajib  pajak  merasa  PBB  merupakan  hal  yang  wajib  untuk  dibayarkan.  Hal  lain  yang mendukung  hasil  penelitian  ini  yaitu,  ada  beberapa  wajib  pajak  dikelurahan  wirogunan  yang membayarkan pajak PBB-P2 tersebut secara bersama – sama dengan ahli waris yang lainnya.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mokh. Firhan Rizkita (2022)  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendapatan  berpengaruh  namun  tidak  signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Klegen Kota Madiun.
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699
Pengaruh  Sanksi  Administratif  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar PBB-P2.
Hasil  penelitian  menunjukkan  pada  variabel  Sanksi  Administratif  Perpajakan  nilai thitung = 2,232 > ttabel = 1,98498 atau nilai sig. = 0,028 < 0,05 (nilai thitung lebih besar dari ttabel  atau  nilai  signifikasi  lebih  besar  dari  0,05)  artinya  wajib  pajak  setuju  bahwa  adanya pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  baik  perorangan  maupun  kelompok  dikenakan tindakan berupa pengenaan sanksi pajak sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Wajib pajak merasa adanya sanksi ini merupakan salah satu faktor untuk patuh terhadap pembayaran pajak dan wajib pajak akan selalu membayar pajaknya sebelum tenggat waktu.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pereira  VM,  dkk (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB – P2 di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu.

## Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar PBB-P2.
Hasil penelitian menunjukkan pada variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan nilai thitung = 2,718 > ttabel = 1,98498 atau nilai sig. = 0,008 < 0,05. (nilai thitung lebih besar dari ttabel atau nilai signifikasi lebih besar dari 0,05). artinya semakin tinggi kualitas pelayanan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Wirogunan melaksanakan kewajibannya dalam  membayar  pajak  sesuai  dengan  kualitas  pelayanan  pajaknya.  Hal  tersebut  dapat mempengaruhi  tingkat  kepuasan  penduduk  terhadap  kualitas  pelayanan  pajak  sehingga pelaksanaan pembayaran pajak dapat berjalan dengan tertib serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  di  Kelurahan  Wirogunan  dapat  meningkat.  Kualitas  yang  tinggi  dapat  berupa kemudahan wajib pajak dalam membayar PBB – P2 seperti PBB – P2 dapat dibayarkan secara kolektif di masing – masing RT/RW, dapat dibayarkan melalui online ( transfer bank, Gopay, dll)
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mawarni dan  Saharsini (2022)  yang  menunjukkan  bahwa  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  PBB  –  P2  di  Kecamatan  Pasar  Kliwon Surakarta.

## E. KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung = -2,296 > ttabel = - 1,98498 atau nilai sig. = 0,024 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X1)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar PBB-P2 (Y).
2. Penghasilan  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB-P2.  Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  thitung  =  0,511  <  ttabel  = 1,98498 atau nilai sig. = 0,610 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh  signifikan  antara  variabel  penghasilan  (X2)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar PBB-P2 (Y).
3. Sanksi  Administratif  Perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB-P2.  Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  thitung  =  2,232  >  ttabel  = 1,98498 atau nilai sig. = 0,028 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan  antara  variabel  sanksi  administratif  (X3)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar PBB-P2 (Y).
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699
4. Kualitas  pelayanan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB-P2.  Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  thitung  =  2,718  >  ttabel  = 1,98498 atau nilai sig. = 0,008 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kualitas pelayanan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Y).
5. Kesadaran,  Penghasilan,  Sanksi  Administratif,  dan  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar  PBB-P2.  Hasil penelitian menunjukkan nilai Fhitung = 6,741 > Ftabel = 2,699 atau nilai sig. = 0,000 < 0,05. Dengan demikian H5 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran, penghasilan, sanksi administratif, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

## Saran
Ada  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  sehubungan  dengan  hasil  penelitian  ini, antara lain :
1. Bagi Instansi Pajak
a. Instansi  pajak  sebagai  instansi  pemungut  pajak  dari  wajib  pajak  harus  terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik yang berupa peningkatan Sumber Daya Manusia  (SDM)  maupun  fasilitas  lainnya,  sehingga  dapat  terus  mendorong  wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
b. Sanksi  perpajakan  harus  ditingkatkan  untuk  disosialisasikan  dengan  baik  kepada wajib  pajak  agar  wajib  pajak  dapat  memahami  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi perpajakan terhadap wajib pajak.
2. Bagi Wajib Pajak
Wajib  pajak  hendaknya  dapat  lebih  meningkatkan  kepatuhannya  dan kesadarannya  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya,  meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman  terhadap  peraturan  perpajakan,  sehingga  wajib  pajak  dapat  berlaku  jujur dalam melaporkan pajaknya dan membayar pajak tepat waktu.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk  melakukan  kajian  di  bidang  sama  dapat menambah  variabel  independen  maupun  dependen  yang  memiliki  kemungkinan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Variabel baru  tersebut  seperti  ;  Pemahaman  Prosedur  Perpajakan,  Pemeriksaan  Pajak, Lingkungan  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Perpajakan,  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).
b. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain dalam memperoleh data penelitian selain kuesioner agar didapatkan data yang valid dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

## REFERENSI
Saputra,  Imam  Aji  (2021).  “Pengaruh  Pemahaman,  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat  Kepercayaan Pada  Pemerintah  Dan  Hukum,  Serta  Nasionalisme  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam  Membayar  PBB  (Studi  pada  Wajib  Pajak  PBB  di  Watuagung  Kecamatan Tambak)”. Doctoral Dissertation. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Arikunto,  Suharsimi.  (2019).  "Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek"  Edisi  Ke-8, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Fathon, MA., Fauziyah, F, Isnaniati, Siti (2022),”Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699
Pedesaan dan  Perkotaan  (PBB-P2)  di  Kelurahan  Semampir  Kota  Kediri”.  Jurnal  Ilmiah Cendekia Akuntansi, Vol 7, No.4
Ghozali, I. (2018). “Konsep, Teknik, dan Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS” , Universitas Diponegoro, Semarang.
Kemalaningrum, I. T., dan Octaviani, A. (2021). “Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB”. Excellent, 7(2), 124–133.
Krisnadeva, A.A.N., & Merkusiwati, N.K.L.A (2022). “Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar” . E-Jurnal Akuntansi, 30(6), 1425.
Linda Alfiatus Afifah, & Susanti, (2020), “Pengaruh Kualitas Pelayanan, E-System Perpajakan, Dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepuasan  Wajib  Pajak”.  Jurnal  Akuntansi Universitas Jember Vol 18. No. 2 (2020)
Ma’ruf,  M.  H.,  &  Supatminingsih,  S.  (2019).  “Pengaruh  Kesadaran,  Tingkat  Pemahaman, Pelaksanaan  Sanksi  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”.
Mardiasmo, (2018), Perpajakan Edisi 19, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mawarni, Diyah dan Saharsini, Astuning. (2022). “Analisis variabel yang mempengaruhi sikap dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta”. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol.4, No.8, Maret 2022
Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021), “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Pegawai  Kemendikbud”.  JABI  (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 4(2), 139.
https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155
Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK/.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak.
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm
Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  148  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  83  Tahun  2011  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Bumi  Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.  https://jdih.jogjakota.go.id
Pereira, VM, Mukoffi, A, Sulistiyowati, Y (2022).”Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (Studi  di  Kelurahan  Temas,  Kecamatan  Batu  Kota  Batu).  Skripsi. https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1852
Poeh,  MM  (2022).”Pengaruh  Pendapatan  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  dan  Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan alak Kota Kupang”. Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 14, No.2 hal 281-292
Rahayu,  Siti  Kurnia,  (2017),  Perpajakan :  Konsep  Dan  Aspek  Formal,  Yogyakarta,  Rekayasa Sains.
Rizkita,  Mokh.  Firhan  (2022),”Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tingkat  Pendapatan  dan Pengetahuan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (Studi Kasus  pada  Warga  Kelurahan  Klegen  Kota  Madiun)”.  Simba:Seminar  Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, Vol 4.
Salmah, Siti (2018),”Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)” Jurnal Inventory, Vol 2, No 1
Sugiyono.  (2019).  “Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D”,  Penerbit  Alfabeta, Jakarta.
Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2008  pasal  4  ayat  1  tentang  Perubahan  Keempat  Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008
Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis P-ISSN : 1907-2376
Vol. 18, No 2, 2023, Hal : 126 – 137 E-ISSN : 2797-8699
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. https://jdih.esdm.go.id Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan