## Optimalisasi Efektivitas, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak PBB-P2 di Kabupaten Batang
Imtiyaz Farras Mufidah 1 , Anisaul Hasanah 2 , Dini Ayu Pramitasari 3
1 Universitas Selamat Sri
2,3 Universitas Gresik E-mail: imtiyazfarras8@gmail.com 1 , anisaulhasanah08@gmail.com 2 , da.pramitasari@gmail.com 3
Article History:
Received: 28 Juni 2024
Revised: 08 Juli 2024
Accepted: 13 Juli 2024 Abstract: Tujuan penelitian untuk optimalisasi dalam memaksimalkan  kontribusi,  efektivitas,  dan  laju pertumbuhan  Penerimaan  PBB serta  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB-P2)  di  Kab  Batang.  Penelitian  ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan  data  primer  dan  sekunder  meliputi wawancara  dengan  kepala  subsektor  pemungutan pajak dan observasi. Temuan efektivitas  penerimaan PBB-P2  dengan  kriteria  sangat  efektif  dan  kurang efektif.  Kontribusi  penerimaan  PBB-P2  mencapai puncaknya  dengan  memenuhi  kriteria  cukup  baik. Laju  pertumbuhan  PBB-P2  mengalami  fluktuatif, disebabkan  tidak  adanya  prospek  objek  pajak tambahan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penerimaan pajak daerah Kab Batang, harus lebih diprioritaskan, dioptimalkan,  dan  memanfaatkan  sumber-sumber penerimaan  terkait  dengan  objek  PBB-P2  yang dilakukan BPKPAD.
Keywords: Optimalisasi , Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, PBB-P2

## PENDAHULUAN
Kemakmuran  pembangunan  di  suatu  wilayah  saling  berkaitan  dengan  kesejahteraan masyarakat  setempat.  Hal  ini  salah  satu  prosedur  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui perluasan sumber pembiayaan. Adanya tambahan sumber pendanaan diperkirakan akan berdampak positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  untuk  kepentingan  masyarakat  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan No 13 Tahun 2006 Menteri Dalam Negeri, pendapatan daerah dibedakan menjadi  pendapatan  daerah  yang  sah,  dana  perimbangan,  dan  PAD.  Aprilia  et  al.,  (2020) berpendapat bahwa ukuran kemandirian keuangan daerah ialah besarnya (PAD) yang selanjutnya dinilai dalam kaitannya dengan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber alternatif.
Pendapatan keuangan yang diperoleh dari seluruh calon sumber pendapatan daerah ialah PAD. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber PAD lain yang  sah  ialah  sumber  PAD.  Sebagai  perwujudan  desentralisasi,  PAD  bermaksud  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai dengan  potensi  daerah.  Terkait  dengan  desentralisasi,  sumber  pendapatan  daerah  mempunyai tantangan yang harus dapat diatasi. Persoalan pengelolaan sumber pendapatan daerah menyangkut cara daerah memperoleh, memanfaatkan, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada untuk

## 1174
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut (Setiawati et al., 2021). Penerimaan pajak mempunyai  peranan  yang  sangat  penting,  khususnya  sebagai  sumber  utama  pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Anggraeni & Halimatusadiah, 2022).
Peraturan  UU  No  28  Tahun  2009  terkait  Retribusi  dan  Pajak  Daerah,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  yang  tergolong  pajak  pusat.  Meski  demikian,  pemerintah  daerah  menerima  sebagian besar  pendapatan  (Sukardi  &  Nurhani,  2021).  Peraturan  ini  mengamanatkan  perubahan  sistem pengelolaan  perpajakan.  Dengan  demikian,  PBB  serta  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2) sebelumnya  dikelola  secara  terpusat  telah  direklasifikasi  menjadi  pajak  daerah.  Dana  yang diperoleh  dari  pajak  daerah  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  dialokasikan  untuk  menunjang kegiatan pemukiman di daerah tersebut (Pohan, 2021). Setiap sumber pendapatan sektor PBB-P2 disetorkan ke kas daerah (Stevyanti et al., 2020).
Fokus  penelitian  ini  ialah  perpajakan  daerah  di  Kab  Batang,  Jawa  Tengah.  Slogan  Kab Batang ialah “Batang Surga Asia” yang artinya “Surga Asia”. Hal ini menandakan Kab Batang mempunyai potensi budaya, alam, dan wisata yang cukup besar. Selain sumber-sumber tersebut, Kab  Batang  menghasilkan  pendapatan  pajak  daerah  melalui  pengenaan  bea  masuk  terhadap restoran,  hotel,  hiburan,  dan  pariwisata.  Sebab,  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipilah, dan PAD lainnya yang sah, khususnya di Kab Batang. Peraturan Bupati Batang No 92 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  mengatur  terkait  penatausahaan  PBB  serta  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah di Kab Batang. Penilaian terhadap sejauh mana kontribusi PBB-P2 terhadap  PAD  harus  mempertimbangkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  kaitannya  dengan penerimaan  pajak  daerah.  Hal  tersebut  dapat  membandingkan  capaian  target  dengan  hasil sebenarnya.  Pejabat  pajak  daerah  dapat  memanfaatkan  informasi  efektivitas  dan  efisiensi  untuk menentukan kebijakan penetapan sasaran pajak daerah, khususnya PBB-P2.
Peningkatan  efikasi  dan  produktivitas  menjadi  ciri  kinerja  pajak  dalam  menghasilkan penerimaan  dibandingkan  dengan  target  yang  telah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  penilaian efektivitas PBB-P2 Kab Batang dapat dilakukan melalui perbandingan antara proyeksi penerimaan dengan  realisasi  penerimaan  PBB  pada  periode  sekarang.  Akibat  tidak  adanya  penganggaran khusus atas biaya pemungutan PBB-P2 oleh penyelenggara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kab Batang, maka efektivitas PBB-P2 tidak dapat dipastikan. Sebaliknya, seluruh anggaran dikhususkan untuk pemungutan pajak daerah. Menentukan tingkat efektivitas, kontribusi, dan  laju  pertumbuhan  penerimaan  PBB  serta  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  serta  upaya optimalisasi  yang  dapat  dijadikan  metrik  evaluasi  di  Kab  Batang,  Jawa  Tengah,  sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas.

## LANDASAN TEORI

## 1. Teori Stewardship
Donaldson  &  Davis  (1991)  mendefinisikan  teori  stewardship  sebagai  konteks organisasi  di  mana  manajemen  diarahkan  pada  hasil  target  utama  untuk  keuntungan organisasi,  bukan  dimotivasi  oleh  tujuan  individu.  Teori  ini  menyatakan  bahwa  terdapat korelasi yang kuat antara kinerja organisasi dan kepuasan. Lebih jauh lagi, teori stewardship merupakan kepuasan pemilik dan keberhasilan organisasi mempunyai hubungan yang erat (Putro,  2013).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  akan  mengerahkan  segala  upaya  dalam operasionalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini berarti bahwa pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai kekuatan dominan, mempunyai yurisdiksi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi dalam yurisdiksinya. Akibat
pengawasan  pemerintah,  seluruh  warga  negara  diberikan  akses  terhadap  fasilitas  yang disediakannya. Teori stewardship ini dapat diterapkan pada cara pemerintah Kab Batang, Jawa Tengah, memungut PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama wajib pajaknya. Penelitian ini mengkaji teori yang berkaitan dengan hubungan pemerintah-wajib pajak, dimana pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi wajib pajaknya.

## 2. Definisi Ketentuan Umum Perpajakan
Peraturan yang sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  pajak  ialah  suatu  pembayaran  wajib  yang terhutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang diberi sanksi  UU,  tanpa  imbalan  langsung  dan  dimaksudkan  untuk  membayar  pajak  demi kesejahteraan  negara  dan  sejumlah-besarnya  kesejahteraan  masyarakat.  Klasifikasi berbagai bentuk pajak kedalam kategori pajak yang berbeda dikemukakan oleh Mardiasmo (2019). Atribut tertentu dapat digunakan untuk mengkategorikan pajak, atau atribut spesifik dari setiap pajak dapat dipertimbangkan. Pajak negara bagian dan daerah terdiri dari dua kategori pajak sehubungan dengan pengumpulannya. Pajak pusat disebut juga pajak negara, ialah pembayaran wajib yang terutang kepada negara oleh badan atau orang perseorangan yang  diwajibkan  oleh  UU  dan  tidak  melibatkan  imbalan  langsung.  Tujuannya  untuk membiayai  inisiatif  yang  diamanatkan  negara  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PPh (Pajak Penghasilan). Konteks urusan daerah, iuran wajib kepada daerah yang diamanatkan dalam UU No 28 Tahun 2009 ialah yang terutang oleh  setiap  orang  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  di  daerah.  Kontribusi  tersebut diberikan tanpa kompensasi langsung dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pajak  provinsi  dan  pajak  Kab/kota  ialah  sumber  pendapatan  pemerintah  daerah. Contoh  retribusi  provinsi  yakni  pajak  kendaraan  bermotor  dan  minyak  bumi,  air permukaan,  rokok,  dan  transfer  hak  kendaraan  bermotor.  Selanjutnya,  contoh  pajak Kab/kota ialah pajak mineral dan batuan bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung dompet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak  atas  tanah  dan  bangunan,  serta  pajak  hiburan.  UU  No  28  Tahun  2009  mengatur mengenai  retribusi  daerah,  yang  menjadi  aspek  tambahan  dari  penekanan  penulisan  ini terhadap  pemungutan  pajak  asli  daerah.  Hal  pelayanan  atau  perizinan  tertentu  diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, retribusi daerah ialah pungutan yang dipungut sebagai pembayaran.
Ketentuan  peraturan  UU,  peraturan  daerah  dapat  menggunakan  hasil  sumber kekayaan  daerah  tertentu  sebagai  tolok  ukur.  Selanjutnya,  yang  dimaksud  dengan  PAD yang  sah  meliputi:  (a)  keuntungan  yang  diperoleh  dari  penjualan  kekayaan  daerah  yang tidak  dipisahkan;  (b)  hasil  pemanfaatan  atau  pemanfaatan  kekayaan  daerah  yang  tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan yang diperoleh  dari  depresiasi  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing;  dan  (g)  komisi, diskon, atau bentuk kompensasi serupa lainnya yang diterima oleh wilayah.
3. Pajak Asli Daerah (PAD)
Sesuai  peraturan  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  13  Tahun  2006, pendapatan daerah ialah seluruh dana yang diterima melalui rekening kas umum  daerah. Uang ini dimasukkan ke dalam dana penyertaan modal, ialah hak daerah sepanjang tahun anggaran,  dan  tidak  memerlukan  pengembalian  oleh  daerah.  Selanjutnya,  pada  Pasal  25

## 1176
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dijelaskan penggolongan pendapatan daerah yang meliputi dana perimbangan,  PAD, dan pendapatan lain daerah yang sah (BPK, 2006). Pasal 1 angka 18  UU No 33 Tahun 2004 mendefinisikan PAD ialah pendapatan yang diperoleh daerah menurut peraturan UU dan kebijakan daerah (Indonesia, 2004). Sumber PAD yang terbatas pada suatu daerah tertentu. Pendapatan  awal  yang  dihasilkan  di  tingkat  daerah  dialokasikan  untuk  kesejahteraan masyarakat dan pembiayaan pembangunan daerah.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak bumi, sebagaimana dimaksud dalam  UU No 12  Tahun 1985, ialah pungutan yang  dilakukan  atas  permukaan  bumi  (tanah).  Sebaliknya,  pajak  bangunan  berkaitan dengan pengenaan pajak atas bangunan teknis yang melekat secara permanen pada tanah (tanah) atau yang mampu berfungsi sebagai tempat tinggal, perdagangan, atau budidaya. PBB  serta  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  ialah  pajak  yang  dikenakan  berdasarkan Peraturan Bupati Batang No 92 Tahun 2019 atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali area yang dimanfaatkan untuk  perkebunan,  kehutanan,  atau  operasi  pertambangan.  Daratan,  perairan  pedalaman, dan  laut  ialah  bagian  permukaan  bumi  di  wilayah  Kab  Batang.  Konstruksi  teknis  yang melekat selamanya pada tanah, perairan pedalaman, atau laut ialah bangunan.
Sistem  pemungutan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  sesuai  dengan Sistem Penilaian Resmi. Otoritas pajak/ fiskus menghitung dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak melalui sistem pemungutan ini. Chalid (2021) mengemukakan dalam Sistem Penilaian Resmi bahwa wajib pajak mengambil peran pasif,  sedangkan  otoritas  pajak  terlibat  dalam  aktivitas  aktif.  Selanjutnya,  bagi  setiap penilai,  ditetapkan  pos  PBB-P2  yang  ialah  (NJOPTKP)  sejumlah  Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal mengenai Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak berupa tanah atau bangunan, dipungut NJOPTKP pada masing-masing objek pajak tersebut. NJOP  ialah  cara  penghitungan  pajak  dan  dasar  pengenaan  tarif  sesuai  dengan  Peraturan Bupati  Batang  No  92  Tahun  2019,  khusus  dasar  pengenaan  PBB-P2.  Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran NJOP ditetapkan melalui Keputusan Bupati; tarif PBB-P2 tahunan  sejumlah  0,15%  (nol  koma  lima  belas  persen).  Setelah  dikurangi  NJOPTKP, jumlah  pokok  PBB-P2  yang  terutang  dihitung  dengan  mengalikan  tarif  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Perhitungan besaran pokok PBB-P2 dalam SPPT ialah sebagai berikut: Tarif x (NJOP- NJOPTKP) sama dengan besaran pokok PBB-P2.
Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  di  Kab  Batang, yaitu kewenangan memungut Pajak Bumi dan Bangunan di pedesaan dan perkotaan telah beralih kepada pemerintah Kab atau kota sejak berlakunya UU No 28 Tahun 2009 terkait pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Pemerintah  Kab/kota  memikul  tanggung  jawab  Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Peraturan yang mengatur terkait pajak bumi dan bangunan di Kab Batang terdapat Peraturan Bupati Batang No 92 Tahun 2019 terkait pelaksanaan pajak bumi dan bangunan baik di perdesaan maupun perkotaan.
5. Efektivitas Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Efektivitas  menurut  Mardiasmo  (2009)  ialah  korelasi  antara output dengan  tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Kegiatan operasional yang efektif ialah kegiatan dimana tujuan dan sasaran kebijakan akhir dapat diwujudkan melalui pengeluaran yang bijaksana. Indikator  efektivitas  menggambarkan  spektrum  dampak  dan  dampak  (hasil)  yang
dihasilkan dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Suatu unit proses kerja suatu  organisasi  akan  lebih  efisien  dalam  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditentukan  apabila output yang  dihasilkan  memberikan  kontribusi  yang  lebih  signifikan terhadap tujuan tersebut. Sesuai ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, efektivitas diartikan sebagai tercapainya hasil program dalam kaitannya dengan tujuan yang telah  ditetapkan.  Hal  ini  ditentukan  melalui  perbandingan  keluaran  dan  hasil.  Rasio efektivitas  mencirikan  hubungan  antara  pendapatan  aktual  yang  dihasilkan  dan  tujuan pendapatan  yang  dialokasikan  dalam  anggaran.  Rasio  efektivitas  suatu  daerah  berfungsi sebagai  indikator  kemampuannya.  Suatu  daerah  dikatakan  efektif  dalam  melaksanakan tanggung jawabnya apabila rasio pencapaian terhadap tanggung jawabnya sejumlah 100% (BPK, 2006).
6. Kontribusi Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kontribusi pajak daerah terhadap besaran PAD ialah kontribusi (Aprilia et al., 2020).
Proses  penentuan  iuran  melibatkan  perbandingan  antara  pendapatan  pajak  daerah (khususnya PBB-P2) dan (PAD) pada periode waktu tertentu (Chandra et al., 2020). Rasio iuran mencirikan hubungan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan dengan jumlah pendapatan  yang  diterima  suatu  daerah.  Analisis  kontribusi  dilakukan  untuk  mengukur kontribusi  dan  menentukan  sejauh  mana  pendapatan  PBB-P2  berdampak  pada  PAD. Semakin besar rasio berarti semakin besar kontribusi pajak terhadap  (PAD). Sebaliknya, hasil perbandingan yang terlalu kecil menunjukkan peran pajak daerah terhadap PAD yang relatif tidak signifikan (Stevyanti et al., 2020).
7. Laju Pertumbuhan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Tingkat pertumbuhan mengacu pada peningkatan bertahap output per kapita jangka panjang. Konsep laju pertumbuhan PAD dan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berkaitan dengan perkembangan perolehan pendapatan dari sumber-sumber tersebut. Laju pertumbuhan  PAD  dan  PBB  serta  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  dihitung  sebagai selisih  kumulatif  antara  penerimaan  yang  diperoleh  dari  PBB-P2  dan  PAD  pada  suatu periode  tertentu  dengan  penerimaan  yang  dihasilkan  pada  periode  tersebut  sebelumnya periode  tersebut.  Laju  pertumbuhan  meningkat  berbanding  lurus  dengan  perubahan realisasi dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan menurun seiring dengan menurunnya variasi realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya (Saputro et al., 2013).

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  kualitatif  ialah  pendekatan  yang  memanfaatkan  persepsi  terhadap  suatu fenomena untuk memandu proses penulisan. Analisis deskriptif berupa kalimat verbal dari subjek penulisan ialah data (Sahir, 2022). Penelitian kualitatif menjunjung tinggi instrumen manusia,  sehingga  meningkatkan penekanan  pada  kesesuaian  berbagai  sumber informasi untuk mencapai objektivitas (Ahyar et al., 2020). Penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2019)  ialah  suatu teknik  yang digunakan  untuk  mendeskripsikan atau  menganalisis  hasil penelitian  tanpa  menarik  kesimpulan  yang  lebih  luas.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  peningkatan  efisiensi,  kontribusi,  dan  laju  perkembangan penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) di Kab Batang, Jawa Tengah.

## 1178
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, dari kantor Badan Pengelola Keuangan  PAD  (BPKPAD)  di  Kab  Batang,  Jawa  Tengah.  Hal  ini  dipilih  sebagai  lokasi pemeriksaan.  PBB  serta  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2),  Pajak  Daerah  (PD),  dan (PAD) yang menjadi subjek penelitian ini. Alasan peneliti memilih objek ini ialah adanya tantangan  terkait  dengan  memaksimalkan  efisiensi,  kontribusi,  dan  laju  pembangunan, mengingat objek penulisan dikelola oleh badan BPKPAD.
3. Jenis dan Sumber Data
Data  primer  diartikan  oleh  Sugiyono  (2019)  sebagai  informasi  yang  diberikan langsung kepada pihak yang melakukan pengumpulan data. Peneliti melakukan pengolahan data dengan cara diperoleh langsung dari sumber awal atau lokasi subjek. Hasil wawancara langsung  dengan  pemangku  kepentingan  terkait  di  Badan  Pengelola  Keuangan  PAD (BPKPAD)  Kab  Batang,  Jawa  Tengah,  menjadi  sumber  data  primer.  Tujuan  wawancara ialah  untuk  memperoleh  wawasan  komprehensif  mengenai  PBB  serta  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB-P2).  Kemudian  data  sekunder  ialah  sumber  data  tidak  langsung  untuk pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Data sekunder diperoleh dari sumber ilmiah, termasuk literatur  dan  dokumentasi.  Sumber  data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berupa  dokumen  data  yang  diperoleh  dari  BPKPAD  yang  berkaitan  dengan  informasi obyektif dan pelaksanaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## 4. Metode Pengumpulan Data
Peneliti  mengumpulkan  data  di  lokasi  melalui  pemanfaatan  observasi,  wawancara, dan  dokumentasi.  Kumpulan  informasi  dalam  bentuk  tulisan  atau  gambar  ialah dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dokumentasi dari berbagai sumber antara lain dokumen peraturan UU, peraturan daerah, profil dan struktur Badan Pengelola Keuangan PAD  (BPKPAD)  Kab  Batang,  target  dan  realisasi  Pajak  Daerah  Kab  Batang  (PD),  serta target  dan  realisasi  (PAD)  Kab  Batang.  Selanjutnya,  narasumber  dan  pewawancara melakukan wawancara guna bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab. Ahyar et al.,  (2020)  mendefinisikan  wawancara  sebagai  salah  satu  jenis  komunikasi  verbal  yang menyerupai percakapan antara peneliti dan subjek penelitian, yang dilakukan dengan tujuan untuk  mengumpulkan  informasi.  Wawancara  terdiri  dari  serangkaian  pertanyaan  dan jawaban.
Wawancara  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  Bapak  X  sebagai  narasumber, kepala  subsektor  penagihan  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  dipilih berdasarkan  mengetahui  informasi  dan  peristiwa  terkait  dengan  topik  penelitian. Metodologi wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan  sesuai  dengan  petunjuk  wawancara.  Serangkaian  pertanyaan telah dirumuskan  oleh  peneliti  untuk  mengantisipasi  melakukan  wawancara  dengan  kepala subbidang pemungutan pajak. Wawancara dilakukan pada tahap perolehan informasi pada waktu  yang  disepakati  bersama  antara  peneliti  dan  narasumber.  Wawancara  dilakukan dengan  menggunakan  alat  perekam  sebagai  instrumennya.  Sebelum  memulai  penulisan, penyidik  akan  memberikan  penjelasan  lengkap  kepada  informan  mengenai  alat  perekam yang  akan  digunakan  selama  penelitian.  Tujuannya  untuk  memverifikasi  bahwa  alat pencatat  mampu  mendokumentasikan  data  yang  diperoleh,  sehingga  memudahkan penyelidikan data yang  berkaitan dengan  PBB  serta  Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sebaliknya, Sugiyono (2019) berpendapat bahwa observasi memiliki atribut yang berbeda dibandingkan  dengan  metodologi  alternatif.  Data  lebih  lanjut  dikumpulkan  melalui
observasi  untuk  melengkapi  informasi  yang  dikumpulkan  dari  dokumentasi.  Observasi dilakukan  melalui  observasi  langsung  terhadap  subjek  penelitian.  Alur  efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2)  Kab  Batang  akan  dipantau  oleh  peneliti.  Setelah  menyelesaikan  prosedur  yang diperlukan  dan  mendapatkan  izin  dari  Bapelitbang  Kab  Batang.  Peneliti  mengunjungi kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab Batang. Selanjutnya, peneliti  mengajukan  izin  tersebut  kepada  BPKPAD  untuk  mendapatkan  keputusan  dari Kepala BPKPAD.
5. Analisis Data
Sugiyono  (2019)  mendefinisikan  analisis  data  sebagai  suatu  upaya  metode  yang melibatkan  pengambilan  dan  kompilasi  informasi  yang  dikumpulkan  dari  wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini dicapai melalui kategorisasi data, deskripsinya ke dalam unit-unit, sintesis, dan penyusunan ke dalam pola selanjutnya diambil kesimpulan dari data terpilih yang dianggap signifikan dan relevan. Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman versi interaktif:
Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data
Penelitian ini menganalisis data melalui proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Data diperoleh melalui observasi wawancara terhadap anggota subbidang penagihan  PBB-P2  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  PAD  (BPKPAD)  Kab  Batang  dan dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan PBB-P2.  Setelah  itu,  reduksi data  melibatkan pemilihan  data.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Sugiyono  (2019),  proses  reduksi  data memerlukan  konsolidasi,  penentuan  prioritas,  dan  pemilihan  elemen-elemen  penting dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  tema  dan  pola  berulang  yang  akan  memudahkan pengumpulan  data  selanjutnya.  Tujuan  dan  aktualisasi  penerimaan  PBB  serta  Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  Kab  Batang ialah  hasil  reduksi data.  Seperti yang diungkapkan Sugiyono  (2019)  data  disajikan  melalui  deskripsi  ringkas,  bagan,  diagram  alur,  dan hubungan antar kategori. Penyajian data harus terstruktur, menunjukkan pengaturan yang berorientasi pada hubungan untuk memudahkan pemahaman, dan harus menyertakan teks naratif. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman mengenai efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan PBB-P2 di Kab Batang.
Sugiyono (2019) menjelaskan 4 (empat) kriteria yang penting untuk menilai validitas data  dalam  penelitian  kualitatif  deskriptif:  konfirmabilitas,  dapat  dipercaya,  dapat

## 1180
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
ditransfer, dan dapat diandalkan. Tujuan penyelidikan ini ialah untuk menilai kredibilitas data  melalui  penerapan  triangulasi  teknis.  Pengumpulan  data  berbasis  triangulasi,  terdiri dari  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Triangulasi  dilakukan  melalui  proses membandingkan hasil wawancara dan observasi, yang dilanjutkan dengan membandingkan temuan wawancara dengan dokumen terkait yang diperoleh selama penulisan di BPKPAD Kab  Batang.  Peneliti  kemudian  menganalisis  optimalisasi  kontribusi,  laju  pertumbuhan, dan efektivitas PBB-P2 sebagai berikut:
1. Rumus  untuk  menghitung  efektivitas  PBB-P2  yang  dikelola  oleh  Badan  Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab Batang, yaitu sebagai berikut:
Adapun penilaian kriteria efektivitas penerimaan PBB-P2 pada tabel sebagai berikut:
Table 1. Klasifikasi Kriteria Penilaian Efektivitas Persentase (%) Kriteria >100 Sangat Efektif 90-100 Efektif 80-90 Cukup Efektif 60-80 Kurang Efektif <60 Tidak Efektif
2. Rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pajak Daerah dan PAD Kab Batang, yaitu sebagai berikut:
Adapun penilaian kriteria kontribusi penerimaan PBB-P2 pada tabel sebagai berikut:
Table 2. Klasifikasi Kriteria Penilaian Kontribusi Persentase (%) Kriteria 0.00%-10% Sangat Kurang 10.10%-20% Kurang 20.10%-30% Sedang 30.10%-40% Cukup Baik 40.10%-50% Baik Lebih dari 50% Sangat Baik
3. Rumus untuk menghitung laju pertumbuhan PBB-P2 dan PAD Kab Batang, yaitu sebagai berikut:
Keterangan:
Gx
: Tingkat laju pertumbuhan
Xt : Penerimaan tahun ini
X(t-1)  : Penerimaan tahun lalu / Tahun sebelumnya
Adapun penilaian kriteria laju pertumbuhan penerimaan PBB-P2 dan PAD pada tabel sebagai berikut:

## Table 3. Klasifikasi Kriteria Penilaian Laju Pertumbuhan
Persentase (%) Kriteria 85-100 Sangat Berhasil 70-85 Berhasil 55-70 Cukup Berhasil 30-55 Kurang Berhasil <30 Tidak Berhasil

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran  Umum  BPKPAD  (Badan  Pengelolaan  Keuangan  Pendapatan  dan  Aset Daerah) Kab Batang Jawa Tengah
Badan organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perpajakan daerah, operasional keuangan, dan pengelolaan aset ialah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan  Aset  Daerah  (BPKPAD).  Badan  tersebut  berada  di  bawah  pengawasan  langsung Pemerintah Kab Batang, Jawa Tengah, dan diwakili oleh Presiden BPKPAD. Lokasi : Jl. Urip Sumoharjo No. 18 Batang 51212 beralamat Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan  Aset  Daerah  Kab  Batang  (BPKPAD).  Badan  keuangan,  kekayaan  daerah,  dan pendapatan  Kab  Batang  ialah  tanggung  jawab  BPKPAD  Kab  Batang  yang  bertugas memberikan dukungan kepada Bupati Batang dalam urusan pemerintahan.
2. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) di Kab Batang Jawa Tengah
Tujuan penelitian ini untuk menilai efektivitas penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2)  Kab  Batang.  Analisis  efektivitas  PBB-P2  berkaitan  dengan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program  dalam  kaitannya  dengan tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pencapaian  efikasi  PBB-P2  di  Kab  Batang  ini  diharapkan dapat menjadi kriteria penilaian Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab Batang dalam merumuskan tujuan dan menghasilkan penerimaan PBB P2 pada tahun mendatang.
Setelah wawancara dengan Bapak X:
“...menetapkan target pendapatan yang berkaitan dengan PAD,” Hal-hal berikut akan ditentukan:  “Target  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  untuk merealisasikan pendapatan pada tahun sebelumnya, selain potensi objek pajak pada tahun sasaran.”
Bapak X juga menyatakan bahwa:
“…target pendapatan mengenai PAD dan target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan oleh kepala daerah/bupati Kab Batang.”
Sehubungan dengan penegasan tersebut, Pemerintah Kab Batang melalui BPKPAD berupaya  memaksimalkan  target  tersebut  agar  target  pendapatan  dapat  terealisasi  sesuai antisipasi.
“...untuk  menyadari  apabila  target  tidak  tercapai  maka  harus  dilakukan  evaluasi terhadap target yang akan ditetapkan”.
Sehubungan  dengan  penegasan  tersebut,  evaluasi  bisnis  diperlukan  dalam  rangka mengoptimalkan kinerja pada tahun berikutnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Ramadayanti et al., (2022) menilai realisasi penerimaan pendapatan dalam upaya memastikan bahwa tujuan anggaran ditentukan secara akurat dan tepat sesuai dengan potensinya. Akibatnya, penelaahan terhadap tujuan dan pelaksanaan PBB-P2 Kab Batang

## 1182
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara tahun 2019 dan 2023. Sebaliknya, target dan nilai  aktual  PBB-P2  meningkat  pada  tahun  2021:  besaran  target  sejumlah Rp31.544.000.000,00, dan nilai sebenarnya sejumlah Rp 33.216.653.750,00. Berikut ialah hal-hal yang dihitung dengan menggunakan analisis efektivitas PBB-P2:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 2021  = ( Rp33.216.653.750,00 Rp31.544.000.000,00 ) 𝑥 100% = 105%
Selain  itu,  Pemerintah  Kab  Batang  berupaya  memaksimalkan  pemungutan  pajak daerah, khususnya pencapaian penerimaan PBB-P2 sejumlah Rp27.720.000.000,00 Miliar pada tahun 2023, dengan target penerimaan pajak sejumlah Rp43.000.000.000,00 Miliar. Berikut hal-hal yang dihitung dengan menggunakan analisis efektivitas PBB-P2:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 2023  = ( Rp27.720.000.000,00 Rp43.000.000.000,00 ) 𝑥 100% = 64%
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  terbukti  PBB-P2  Kab  Batang  pada  tahun  2021 mencapai efikasi sejumlah 105%, memenuhi kriteria sangat efektif. Kemudian akan turun menjadi  64%  pada  tahun  2023,  dengan  menggunakan  kriteria  yang  kurang  efektif.  Oleh karena  itu,  pencapaian  tujuan  dan  pelaksanaan  PBB-P2  menunjukkan  variabilitas  dan diperkirakan akan semakin meningkat (Kutnadi, 2023).
3. Analisis Kontribusi Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Evaluasi kontribusi  PBB-P2 berdasarkan signifikansi penerimaannya. Sejauh  mana keterlibatan PBB-P2 dalam Pajak Daerah dan PAD sebanding dengan besarnya penerimaan yang dihasilkan dari pajak yang dipungut. Hal tersebut masih terdapat permasalahan pada kontribusi  PBB-P2  terhadap  pajak  daerah  dan  PAD.  Dengan  demikian,  peneliti  tertarik untuk  mempelajari  lebih  lanjut  mengenai  kendala-kendala  tersebut.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak X.
“…banyak objek pajak yang masih memerlukan pemutakhiran data…” Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  tantangan  yang  muncul  akan  mempengaruhi kontribusi  yang  diberikan.  Lintong  et  al.,  (2018)  berpendapat  bahwa  tidak  adanya  iuran PBB-P2  dapat  disebabkan  oleh  faktor  tambahan,  khususnya  ada  tidaknya  objek.  Hal  ini disebabkan oleh banyaknya data tidak akurat, yang tidak mencerminkan kondisi lapangan di  dunia  nyata  sehingga  mengakibatkan  penerimaan  kurang  optimal.  Selain  itu,  untuk mengetahui  sejauh  mana  kontribusi  PBB-P2  terhadap  pendapatan  PAD  Kab  Batang. Diperlukan  analisis  terhadap  kontribusi  PBB-P2,  serta  sumbangan  biasanya  ditentukan melalui  pemeriksaan  terhadap  hasil  pemungutan  penerimaan  PBB-P2  dan  penerimaan Pajak  Daerah.  Angkanya  bervariasi  setiap  tahunnya,  namun  pada  tahun  2019  dan  2020. Keduanya hampir sama. Selain itu, akan terjadi pengurangan iuran pada tahun 2021 sebagai berikut:.
K 𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2019 = ( Rp27.932.836.915,00 Rp82.565.684.654,00 ) 𝑥 100% = 33,83%
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2020 = ( Rp27.051.058.917,00 Rp80.127.474.719,00 ) 𝑥 100% = 33,76% 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2021 = ( Rp33.216.653.750,00
Rp108.435.863.155,00 ) 𝑥 100% = 30,63%
Sesuai  perhitungan  kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD  Kab  Batang.  Tingkat kontribusinya relatif konstan antara tahun 2018 dan 2020, yaitu mencapai 33%. Kemudian
terjadi penurunan sejumlah 30% pada tahun 2021. Kriteria patokan menunjukkan kisaran 30,10% hingga 40% ialah kriteria yang cukup memadai. Secara umum, dampak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pajak daerah dan PAD Kab Batang dapat diabaikan.  Kasus  modifikasi  ini  mempunyai  dampak  kecil  terhadap  nilai  iuran  tahunan, khususnya  selama  periode  kenaikan  atau  penurunan  nilai  iuran.  Oleh  karena  itu,  sejauh mana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap pajak daerah dan PAD Kab Batang. Dikatakan belum mencapai potensi yang maksimal dan belum pada tingkat optimal.
4. Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) dan (PAD) di Kab Batang
Laju  pertumbuhan  tersebut  mencerminkan  sejauh  mana  pemerintah  daerah  mampu mempertahankan  atau  meningkatkan  kinerja  pengumpulan  PBB-P2  dan  PAD.  Ukuran kemajuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  atau  meningkatkan  kinerja  yang dicapai pada suatu periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya ditunjukkan dengan laju pertumbuhan (Mahmudi, 2019). Salah satu cara untuk meningkatkan laju pertumbuhan tersebut ialah dengan memperluas jangkauan objek pajak potensial. Pendataan objek pajak PBB-P2,  dimana  potensi  objek  pajak  tersebut  diubah  menjadi  objek  pajak  baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak  X “… tahap awal pendataan objek PBB-P2 ialah  dengan  melakukan penyelidikan  terhadap  calon  objek pajak dengan  memanfaatkan informasi lapangan.”
Selanjutnya dilanjutkan dengan pengiriman surat pemberitahuan kepada calon Wajib Pajak  mengenai  pendataan.  Lengkapi  korespondensi  ini  dengan  dokumentasi  terkait, termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sertifikat, KTP, dan persyaratan listrik & air. Proses  pengumpulan  data  (wawancara  dan  pengukuran  lokasi)  hingga  survei  wilayah. Wajib Pajak diberitahukan dan dikonfirmasi mengenai proses pendataan yang dituangkan dalam  SPOP  (Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak)  untuk  tanah  dan  LSPOP  (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) untuk bangunan dan tanah. “...  melakukan pengolahan data untuk memastikan nilai dan penetapan objek pajak.”
BPKPAD  Kab  Batang  saat  ini  sedang  melakukan  pendataan  terhadap  objek  pajak yang baru ditetapkan,  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  penerimaan dan  memberikan pengaruh yang baik terhadap laju pertumbuhan. Pendekatan tambahan untuk menganalisis laju  pertumbuhan  PBB-P2  di  Kab  Batang  ialah  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut:
2019 = ( Rp27.932.836.915,00 − Rp21.061.026.730,00 Rp21.061.026.730,00 ) 𝑥100% = 32,63% 2020 = ( Rp27.051.058.917,00 − Rp27.932.836.915,00 Rp27.932.836.915,00 ) 𝑥100% = −3,16% 2021 = ( Rp33.216.653.750,00 − Rp27.051.058.917,00 Rp27.051.058.917,00 ) 𝑥100% = 22,79%
Perhitungan di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sejumlah 32,63% pada tahun 2019, yang ialah hasil yang cukup memuaskan. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan  fluktuatif  sejumlah  -3,16%  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Artinya,  hal tersebut  memiliki  kriteria  tidak  terpenuhi.  Selain  itu,  meskipun  terjadi  peningkatan sejumlah  22,79%  antara  tahun  2020  dan  2021.  Status  tersebut  masih  memenuhi  kriteria gagal. Secara umum, fluktuasi yang cukup besar terlihat pada laju pertumbuhan pajak bumi dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan,  serta  PAD  Kab  Batang.  Kesenjangan  tingkat

## 1184
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pertumbuhan  tahunan  sangat  besar.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  laju pertumbuhan  (PAD)  dan  PBB  serta  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  di  Kab  Batang dipengaruhi oleh penerimaan PBB P2 dan penerimaan PAD.

## KESIMPULAN
Temuan  analisis  para  ahli  menunjukkan  bahwa  efikasi  akseptabilitas  PBB-P2  di  Kab Batang akan mencapai 105% pada tahun 2021, yang memenuhi kriteria “sangat efektif”. Kemudian akan  turun  menjadi  64%  pada  tahun  2023,  dengan  menggunakan  kriteria  yang  kurang  efektif. Kontribusi Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah Kab Batang  relatif  konstan  antara  tahun  2018  hingga  tahun  2020,  yaitu  sejumlah  33%.  Kemudian, penurunan sejumlah 30% terjadi pada tahun 2021. Ketika tingkat masukan memenuhi standar yang cukup  baik.  Hal  ini  disebabkan  banyaknya  objek  pajak  yang  memerlukan  pemutakhiran  data. Selain itu, perolehan PAD dari sumber pendapatan alternatif, termasuk pendapatan pajak daerah, juga  mengalami  pertumbuhan.  Selain  itu,  laju  pertumbuhan  PBB-P2  Kab  Batang  mengalami peningkatan sejumlah 32,63% pada tahun 2019 yang ialah kriteria yang sebagian besar terpenuhi. Kemudian  pada  tahun  2020  terjadi  penurunan  fluktuatif  sejumlah  -3,16%  dibandingkan  tahun sebelumnya  tidak  terpenuhi.  Meskipun  terjadi  peningkatan  sejumlah  22,79%  antara  tahun  2020 dan 2021, status tersebut masih memenuhi kriteria gagal. Hal tersebut karena tidak adanya potensi tambahan  objek  pajak  menyebabkan  laju  pertumbuhan  agregat  PBB-P2  dan  PAD  berfluktuasi, sehingga selisih penerimaan PBB-P2 dan PAD dengan periode sebelumnya dapat diabaikan.
Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kab Batang telah melampaui target  yang  telah  ditetapkan  hingga  tahun  2024.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Kab  Batang mempunyai potensi objek pajak yang cukup besar, sehingga berdampak pada penerimaan PBB-P2. Meski  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  data  yang  disajikan  mengenai  penetapan  tujuan  masih terbatas. Menurut BPKPAD, diperlukan upaya untuk mencapai tujuan dengan harapan bahwa hal tersebut akan sejalan dengan peningkatan perolehan pendapatan. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah di Kab Batang harus memberikan perhatian yang lebih besar, memanfaatkan secara efektif, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang terkait dengan objek PBB-P2. Oleh karena itu,  BPKPAD  memaksimalkan  penerimaan  PBB-P2  melalui  penelusuran  tambahan  terhadap potensi  objek  pajak,  dengan  fokus  khusus  pada  objek  PBB-P2.  Selain  itu,  melalui  penerapan inisiatif penjangkauan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan.

## DAFTAR REFERENSI
Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E.  F.,  Sukmana,  D.  J.,  &  Istiqomah,  R.  R.  (2020). Buku  Metode  Penelitian  Kualitatif  & Kuantitatif (Issue March).
Anggraeni, I., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah. Bandung Conference Series: Accountancy , 2 (1), 673–678.
Aprilia, Mulyani, H. T. S., & Astuti, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkal Pinang. Juenal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JABK), STIE- IBEK , 7 (1), 107–113. BPK.  (2006). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . 1–73.
Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB  P2  )  di  Kecamatan  Tutur  Tahun  2017-2020. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 10 (1), 33–39.
Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Di  Kota Gorontalo  Tahun  2016-2018. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 15 (3), 290–298. https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020 Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management , 16 , 49–64.
Kutnadi.  (2023).  Pemkab  Batang  Catat  Realisasi  PBB-P2  Capai  Rp  27,72  Miliar. ANTARA JATENG . https://jateng.antaranews.com/berita/508710/pemkab-batang-catat-realisasi- pbb-p2-capai-rp2772-miliar
Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan  dan  Kota  Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 14 (1), 200–209.
https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20989.2018 Mahmudi. (2019). Managemen Kinerja Sektor Publik . Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Andi Yogyakarta. Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019 . Andi Yogyakarta. Pohan,  C.  A.  (2021). Kebijakan  &  Administrasi  Perpajakan  Daerah  Di  Indonesia  Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah . PT Gramedia Pustaka Utama.
Putro.  (2013).  Pengaruh  PDRB  dan  Ukuran  Terhadap  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening. Universitas Negeri Semarang . Ramadayanti,  A.,  Irawan,  A.,  &  Ishak,  J.  F.  (2022). Analisis  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2 ) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ) Analysis Management of Land and Building Tax in Rural and Urban Areas ( PBB . 3 (1), 13–26. Saputro,  R.,  Sudjana,  N.,  &  Azizah,  D.  F.  (2013).  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  terhadap  Peningkatan  Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 12–26.
Setiawati, N., Wahyudi, S., & Aulia, N. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah  di  Kabupaten  Batang  Hari. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 21 (3), 1002–1010. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1697
Stevyanti, M., Hasanuddin, R., & Horas, E. (2020). Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Accounting Journal , 01 (01), 321–330.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta Bandung. Sukardi,  &  Nurhani.  (2021).  Analisis  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  untuk Memaksimalkan  PAD  Kecamatan  Bontoala  Kota  Makasar. NMaR  (Nobel  Management Review) , 2 (3), 483–497.
Sulistiana, E., Alkautsar, M., & Hamdah, D. F. L. (2020). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  dan  kontribusinya  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. Jurnal Wacana Ekonomi , 21 (2), 089–097.

## 1186
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Syafrida Hafni Sahir. (2022). Metode Penelitian . Penerbit KBM Indonesia.
Zulistiani, Ernestivita, G., & Hakimah, E. N. (2018). Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PAD Kota Kediri Karena Perubahan UU No 28 Tahun 2009. Jurnal Nusamba , 3 (2), 34–45. https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12430