Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 65-72
Program Studi Ekonomi Islam  FAI-UIKA Bogor

## MEMPERKUAT PERAN SUKUK NEGARA DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

## Irfan Syauqi Beik
Koordinator Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB dan
Dosen Pascasarjana dan Program Studi Ekonomi Islam FAI UIKA

## Abstract
Sukuk is one of the Islamic financial instruments which grows up very rapidly for the last two decades. Globally sukuk issuance has reached USD 199.18 billion as of December 2010. It is expected to increase over time. Indonesia being the most populous Muslim country in the world  should  play  more  active  role  in  utilizing  sukuk  as  its  developmental  instrument.  This paper attempts to discuss the importance of using sukuk, especially sovereign sukuk known as SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), in the development of Indonesia’s economy. In order to have bigger multiplier effect towards the economy, sovereign sukuk issuance must be  focused  on  three  major  orientation,  i.e.  infrastructure  development,  labor  intensive sectors  and  optimization of  local  potential.  Hence, better  regulation  support and  innovative sukuk product are highly needed.
Keywords: Sukuk Market, Economic Development, SBSN

## I. Pendahuluan
Salah  satu  instrumen  keuangan  syariah  yang  berkembang  sangat  pesat  adalah sukuk,  meskipun  istilah  sukuk  sendiri  bukan  sesuatu  yang  baru  dalam  sejarah perkembangan  ekonomi  syariah.  Istilah  sukuk  sesungguhnya  telah  dikenal  sejak  abad pertengahan,  dimana  umat  Islam  menggunakan term sukuk  dalam  konteks  perdagangan internasional.  Sukuk  merupakan  bentuk  jamak  dari  kata sakk .  Sukuk  dipergunakan  oleh para  pedagang  pada  masa  itu  sebagai  dokumen  yang  menunjukkan  kewajiban  finansial yang  timbul  dari  usaha  perdagangan  dan  aktivitas  komersial  lainnya.  Namun  demikian, sejumlah  penulis  Barat  yang  memiliki concern terhadap  sejarah  Islam  dan  bangsa  Arab, menyatakan bahwa sakk inilah yang menjadi akar kata “ cheque ” dalam bahasa latin, yang saat  ini  telah  menjadi  sesuatu  yang  lazim  dipergunakan  dalam  transaksi  dunia  perbankan kontemporer (Beik, 2006).
Saat ini sukuk telah menjadi instrumen investasi yang memiliki prospek yang sangat cerah. Secara sederhana, sukuk atau obligasi syariah didefinisikan sebagai surat berharga jangka  panjang  berdasarkan  prinsip  syariah,  yang  dikeluarkan  emiten  kepada  pemegang obligasi  syariah  (sukuk),  yang  mewajibkan  emiten  untuk  membayar  pendapatan  kepada pemegang  obligasi  syariah  berupa  bagi  hasil margin  /  fee ,  serta  membayar  kembali  dana obligasi pada saat jatuh tempo 1 .
Secara  teoritis,  sukuk  memiliki  dua  perbedaan  mendasar  dengan  obligasi konvensional.  Pertama,  dari  sisi  akad,  dan  kedua,  dari  sisi  konektivitas  dengan  sektor  riil. Secara  akad,  transaksi  yang  mendasari  penerbitan  sukuk  sangat  beragam,  bergantung
1 Definisi  adalah  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Fatwa  DSN  (Dewan  Syariah  Nasional)  MUI  No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah (Sukuk).
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 65-72
Program Studi Ekonomi Islam  FAI-UIKA Bogor
pada pola transaksi apa yang digunakan. Paling tidak, akad-akad sukuk tersebut ada yang berbasis  bagi  hasil,  seperti  mudharabah 2 dan  musyarakah 3 ,  berbasis  jual  beli  seperti murabahah 4 , salam 5 , istishna 6 , dan berbasis sewa seperti ijarah 7 . Berbeda dengan obligasi konvensional yang hanya berbasis pada bunga.
Selanjutnya,  dari  sisi  konektivitas  dengan  sektor  riil.  Dengan  akad-akad  keuangan syariah yang seluruhnya berbasis sektor riil, maka secara otomatis sukuk memiliki direct link dengan  sektor  ini.  Berbeda  dengan  obligasi  konvensional  yang  belum  tentu  memiliki keterkaitan  langsung  dengan  sektor  riil.  Dengan  demikian, by  nature sukuk  dapat  menjadi instrumen  untuk  menyeimbangkan  antara  sektor  moneter  dengan  sektor  riil  pada  sebuah perekonomian.

## II. Perkembangan Sukuk Global
Sejak  dirilis  pertama  kali  pada  tahun  1990,  sukuk  terus  menunjukkan  perannya dalam  mendorong  pertumbuhan  sektor  keuangan  syariah.  Berdasarkan  data  yang  diolah dari  database  IFIS  (2010) 8 ,  jumlah  penerbitan  sukuk  secara  global  telah  mencapai  angka USD  199,18  milyar  per  Desember  2010,  dengan  nilai outstanding sukuk  sebesar  USD 116,84  milyar.  Meski  sempat  mengalami  penurunan  pada  tahun 2008,  sebagai  akibat  dari krisis keuangan dunia, dan juga sebagai dampak dari pernyataan ulama fiqh, Maulana Taqi Usmani,  yang  menyatakan  bahwa  85  persen  penerbitan  sukuk  tidak  sesuai  syariah,  tren penerbitan sukuk pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Pada tahun 2010, berdasarkan Gambar 1, jumlah penerbitan sukuk mencapai angka USD  52,93  milyar,  atau  mengalami  pertumbuhan  sebesar  77,11  persen  dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka USD 29,89 milyar. Ini menunjukkan bahwa  pasar  sukuk  dunia  memiliki  prospek  yang  sangat  menjanjikan.  Kepercayaan  para investor  semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Bahkan,  penerbitan  sukuk  tahun  lalu merupakan  pencapaian  tertinggi  dalam  sejarah.  Penulis  memprediksikan  bahwa  tahun  ini, angka penerbitan  sukuk  (baik  jumlah  maupun nilai  emisinya) akan  melampaui  pencapaian
2 Mudharabah  adalah  akad  antara  pemilik  modal  (shahibul  maal)  dengan  pengelola  dana  (mudharib),  dimana keduanya  bersepakat  untuk  melaksanakan  sebuah  proyek,  dengan  keuntungan  dibagi  berdasarkan nisbah  bagi hasil
yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggung jawab shahibul maal. Sedangkan mudharib hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga.
3 Musyarakah adalah  akad  antara dua  pihak  atau lebih,  dimana masing-masing  pihak  yang terlibat  bersepakat untuk  berkontribusi  modal  dan  terlibat  dalam  pengelolaan.  Pada  akad  ini,  semua  pihak  yang  ada  bersepakat untuk  berbagi  hasil  berdasarkan  nisbah  atau  prosentase  tertentu.  Sedangkan  kerugian  biasanya  ditanggung semua pihak berdasarkan prosentase modal yang disertakan.
4 Murabahah adalah akad jual beli dengan mark up , dimana penjual men- disclosed harga pokok barang kepada pembeli.  Kemudian  kedua  belah  pihak  saling  bersepakat  untuk  menentukan  berapa  besaran marjin  yang  akan menjadi profit bagi penjual. Pembeli berkewajiban memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
5 Salam adalah akad jual beli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria dan syarat tertentu, dan penjual mengirimkan barang di masa yang akan datang. Pembayaran harus dilakukan secara penuh di muka. Jika tidak, maka akadnya menjadi tidak valid. Salam ini pada dasarnya merupakan akad di bidang pertanian.
6 Istishna adalah akad jual beli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria dan syarat tertentu, dan penjual mengirimkan barang di masa yang akan datang. Pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan, dan tidak harus dibayar di muka secara penuh.
7 Ijarah  adalah  akad  sewa  dimana  pemilik  barang/jasa  mendapatkan  imbalan  sewa  dari  penyewa  barang/jasa. Jika pada saat berakhirnya masa sewa, diikuti dengan pengalihan kepemilikan barang/jasa kepada penyewa, baik melalui hibah maupun jual beli, maka transaksi ini dinamakan ijarah muntahiya bittamlik.
8 IFIS adalah singkatan dari Islamic Finance Information Services.
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 65-72
Program Studi Ekonomi Islam  FAI-UIKA Bogor
Asia 77% Timur Tengah 17% Cayman Islands 5% Afrika 1%
tahun lalu, meskipun debt crisis di sejumlah negara Eropa telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri di pasar keuangan internasional.
Gambar 1. Total Penerbitan Sukuk Dunia 1990-2010

## Sumber : Database IFIS (2010)
Berdasarkan  kawasan,  database  IFIS  juga  menunjukkan  bahwa  pasar  Asia  adalah pasar  yang  paling  banyak  memberikan  kontribusi. Market  share kawasan  ini  mencapai angka 77 persen, jauh lebih tinggi bila dibandingkan kawasan Timteng yang market share - nya hanya 17 persen. Malaysia masih menjadi negara yang menjadi leading issuer sukuk, dengan market  share sebesar  76,37  persen,  disusul  oleh  Pakistan,  dengan market  share sebesar  6,55 persen.  Ini  mengisyaratkan  bahwa Asia  adalah  tempat  yang  sangat  menarik bagi investasi syariah, khususnya investasi sukuk.

## Gambar 2. Penerbitan Sukuk berdasarkan Kawasan
Sumber: Databse IFIS (2010)
Sedangkan  dari  sisi  akad,  mayoritas  sukuk  pada  tahun  2010  menggunakan  akad murabahah  (49  persen),  disusul  oleh  akad  ijarah  (34  persen)  dan  akad  musyarakah  (10 persen).  Ini  menunjukkan  bahwa  akad-akad  berbasis fixed  return masih  mendominasi penerbitan sukuk. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 31 860 336 780 986 5,8177,210 10,758 27,167 46,650 15,773 29,885 52,930 jut a USD
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 65-72
Program Studi Ekonomi Islam  FAI-UIKA Bogor

## Gambar 3. Penerbitan Sukuk Berdasarkan Akad

## Sumber : Database IFIS (2010)

## III. Pasar Sukuk Nasional
Sementara  itu  di  Indonesia,  sukuk  pertama  yang  muncul  di  pasar  adalah  sukuk korporasi  yang  diterbitkan  oleh  PT  Indosat  Tbk,  yaitu  OS  Mudharabah  Indosat.  Sukuk  ini diterbitkan  pada  tanggal  30  Oktober  2002  dengan  nilai  emisi  sebesar  Rp  175  milyar  dan memiliki  masa  tenor  selama  kurang  lebih  lima  tahun.  Hingga  akhir  Desember  2010, berdasarkan  Laporan  Perkembangan  Perbankan  Syariah  (LPPS)  2010  yang  diterbitkan Bank  Indonesia,  sukuk  yang  telah  diterbitkan  mencapai  angka  47  buah,  dengan  nilai  total emisi  secara  kumulatif  pada  tahun  2010  mencapai  angka  Rp  7,81  trilyun.  Dari  angka  ini, sebanyak Rp 1,69 trilyun telah dilunasi, sehingga nilai sukuk yang masih beredar dan belum jatuh tempo mencapai angka Rp 6,12 trilyun.
Khusus  mengenai  sukuk  negara,  atau  dalam  bahasa  undang-undang  disebut sebagai SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), pertumbuhannya juga sangat pesat. Sejak disahkannya  UU  No  19/2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara,  pemerintah  telah menerbitkan sukuk negara senilai Rp 47,08 trilyun (hingga 20 Januari 2011), dengan rincian Rp  31,61  trilyun  adalah  sukuk  negara  yang  diperdagangkan,  dan  Rp  15,47  trilyun  adalah sukuk  negara  yang  tidak  diperdagangkan  (Bapepam  LK,  2011).  Ini  menunjukkan  bahwa peran  sukuk  bagi  pemerintah  menjadi  semakin  penting  seiring  dengan  perjalanan  waktu, terutama sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi APBN.
Dengan  kondisi  yang  ada,  dan  didukung  oleh  potensi  yang  dimiliki,  Indonesia sesungguhnya  berkesempatan  untuk  menjadi World  Islamic  financial  hub ,  mengalahkan Malaysia,  Pakistan,  Iran,  dan  negara-negara  Asia  lainnya.  Tinggal  sekarang  bagaimana pemerintah dan para stakeholder lainnya berusaha untuk merealisasikan hal tersebut.

## IV. Orientasi SBSN
Jika  menilik  secara  lebih  dalam,  maka  penulis  melihat  bahwa  orientasi  penerbitan SBSN saat ini lebih didominasi pada upaya untuk menambal defisit APBN. Hal ini sah-sah saja,  karena  pemerintah  membutuhkan  dana  yang  dapat  menopang  kebutuhan  belanja negara  yang  sangat  besar,  dan  pendapatan  pajak  belum  mampu  meng- cover kebutuhan tersebut secara penuh. Secara undang-undang pun tidak ada masalah.
Sukuk Al Ij ara 34% Sukuk Al M usharakah 10% Murabahah 49% Bai'  Inah 1% Sukuk Al Salam 1%
Sukuk Al Wakal a 3% Ot hers
2%
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 65-72
Program Studi Ekonomi Islam  FAI-UIKA Bogor
Namun demikian, multiplier effect -nya terhadap perekonomian nasional menjadi tidak terlalu  besar,  apalagi  jika  dana  yang  didapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan operasional  rutin  pemerintah.  Karena  itu,  di  samping  sebagai  “penambal”  defisit  APBN, penulis  mengusulkan  arah  orientasi  penerbitan  SBSN  dengan  berbasis  kepada  tiga  hal utama, sebagaimana tersaji pada Gambar 4 berikut ini.

## Gambar 4. Orientasi SBSN
Pertama,  orientasi  penerbitan  SBSN  hendaknya  diarahkan  sebagai  sumber  dana investasi  bagi  pembangunan  infrastruktur,  seperti  transportasi,  telekomunikasi,  energi, dan lain-lain.  Hal  ini  sangat  penting  mengingat  infrastruktur  di  Indonesia  masih  tertinggal dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Secara ekonomi, multiplier effect yang dapat dihasilkan dari pembangunan infrastruktur ini akan sangat besar.
Sebagai  contoh,  penerbitan  SBSN  untuk  pembangunan  pelabuhan,  terutama  di kawasan  Indonesia  Timur  dan  wilayah  strategis  lainnya,  diyakini  akan  memberi  dampak yang  signifikan  terhadap  pengembangan  industri  dalam  negeri.  Lalu  lintas  perdagangan domestik  dan  ekspor  impor  akan  semakin  meningkat.  Demikian  pula  dengan  infrastruktur bandara,  jalan  tol  antar  provinsi,  terutama  di  pulau-pulau  besar  seperti  Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, serta proyek-proyek lain merupakan daftar kebutuhan yang dapat direalisasikan melalui sukuk negara.
Kedua,  hendaknya  sukuk  negara  berorientasi  pada  sektor-sektor  ekonomi  yang bersifat  padat  karya,  seperti  pertanian  dan  kelautan.  Penulis  melihat  bahwa  peningkatan kesejahteraan petani merupakan kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak mungkin upaya pengentasan kemiskinan akan berhasil tanpa melibatkan peningkatan  kesejahteraan  petani.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  daya  serap  sektor  pertanian terhadap tenaga kerja yang sangat tinggi, yaitu sekitar 40,30 persen (BPS, 2010). Untuk itu, realisasi dan implementasi model-model sukuk bagi pembangunan pertanian harus menjadi prioritas nasional 9 .
Sebagai contoh adalah penerbitan sukuk salam untuk pertanian. Setiap provinsi atau kabupaten/kota  yang  memiliki  keunggulan  dalam  produk  pertanian/perkebunan,  seperti beras,  jagung,  dan  teh,  dapat  menerbitkan  sukuk  atau  obligasi  syariah  berbasis  kontrak salam.  Daerah-daerah  tersebut  dapat  menawarkan  sukuk  yang  diterbitkannya  kepada daerah  lain  yang  membutuhkan.  Dana  yang  didapat  dapat  dijadikan  sebagai  modal  untuk
9 Ada  banyak  model  pembiayaan  pertanian  berbasis  sukuk,  antara  lain  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Hafidhuddin (2007), Beik dan Hafidhuddin (2007), dan Hafidhuddin dan Syukur (2008).  Sebagai contoh adalah sukuk salam, yang dapat dijadikan sebagai sumber dana untuk produksi pertanian.

## Orientasi SBSN
Sektor Padat Karya
(Pertanian, Kelautan, dan lain- lain)
Pembangunan
Infrastruktur Optimalisasi Potensi Daerah
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 65-72
Program Studi Ekonomi Islam  FAI-UIKA Bogor
mulai berproduksi. Sedangkan daerah yang membeli sukuk salam ini memperoleh kepastian pengiriman produk pertanian yang dibutuhkannya.
Pola  seperti  ini  sangat  menguntungkan  bagi petani  maupun  bagi  masyarkat  secara keseluruhan.  Dana-dana  milik  pemerintah  daerah,  daripada  disimpan  dalam  bentuk  SBI (Sertifikat  Bank  Indonesia),  lebih baik digunakan  untuk  membeli  sukuk  salam  karena  akan memberikan manfaat yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah  daerah  dapat  memanfaatkan  lembaga  BPD  (Bank  Pembangunan  Daerah) Syariah atau BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) untuk melakukan pembelian sukuk salam ini.
Gambar 5. Skema Penerbitan Sukuk Salam untuk Pertanian
Sumber : Hafidhuddin (2007) dan Beik dan Hafidhuddin (2008)
Contoh lain adalah terkait sektor kelautan. Sukuk negara bisa saja digunakan untuk sumber  dana  bagi  pengadaan  kapal-kapal  penangkapan  ikan  bagi  nelayan,  sehingga efisiensi usaha nelayan semakin meningkat. Akad ijarah (sewa) dapat digunakan dalam hal ini.  Sebagai  contoh,  katakan  sebuah  provinsi  memerlukan  pengadaan  kapal  modern sebanyak 1000 unit dengan harga satuan Rp 2 milyar. Sehingga, diperlukan dana sebesar Rp 2 trilyun. Untuk memenuhi ke butuhan tersebut, pemerintah bisa membuat sukuk  ijarah dengan underlying asset -nya berupa kapal itu sendiri misalnya 10 , sehingga pengadaan 1000 unit kapal tersebut bisa berjalan dengan lancar.
Untuk  nelayan  pengguna  kapal,  mereka  bisa  dikenakan  kewajiban  untuk memberikan  bagi  hasil  dari  penjualan  ikan  yang ditangkapnya  kepada  pemerintah  dengan prosentase  tertentu  setiap  hari  atau  pekan  atau  setiap  bulan,  sehingga  hasil  pendapatan tersebut  dapat  membantu  pemerintah  untuk  membayar  “insentif  sewa”  kepada  pemegang
10 Jika pola seperti ini yang diterapkan, maka akad yang digunakan adalah ijarah mausufah bi dzimmah, yaitu akad  sewa  terhadap  suatu  barang,  namun  wujud  barang  tersebut  belum  nampak  (berwujud)  pada  saat  sukuk diterbitkan. Ketika dana sukuk terkumpul, dan dibelikan kapal, maka ijarahnya berlaku atas kapal tersebut.
Provinsi /
Kabupaten Produsen
Pertanian
Provinsi /
Kabupaten Konsumen Pertanian 1, 3 2 Keterangan : 1. Provinsi/kabupaten penghasil produk pertanian (beras) menerbitkan sukuk salam sebagai modal untuk mulai berproduksi
2. Provinsi/kabupaten konsumen membeli sukuk tersebut
3. Provinsi/kabupaten penerbit sukuk berkewajiban mengirimkan produknya setelah panen
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 65-72
Program Studi Ekonomi Islam  FAI-UIKA Bogor
sukuk.  Dengan  skala  produksi  yang  tinggi,  kewajiban  berbagi  hasil  pendapatan  tersebut tidak akan memberatkan nelayan. Masih banyak contoh-contoh lainnya.
Ketiga, hendaknya sukuk negara juga berorientasi pada optimalisasi potensi daerah. Untuk  daerah-daerah  yang  memiliki  potensi  pariwisata  misalnya,  pemerintah  dapat menerbitkan  sukuk  bagi  pembangunan  infrastruktur  pariwisata  yang  diperlukan,  seperti pembangunan  fasilitas  monorail  dan  kereta  gantung.  Sedangkan  untuk  daerah  yang memiliki potensi migas, negara dapat menerbitkan sukuk bagi pengadaan kebutuhan modal kerja  pertambangan  migas.  Intinya,  ada  banyak  pola  sukuk  yang  bisa  dikembangkan, bergantung  pada  potensi  yang  dimiliki  dan  identifikasi  kebutuhan  yang  diperlukan  dalam merealisasikan potensi tersebut.
Pembiayaan  pembangunan  nasional  melalui  sukuk  ini  lebih  baik  bila  dibandingkan dengan  berutang  secara  langsung.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  hubungan kesetaraan  antar  bangsa  dan  kedaulatan  negara.  Apabila  melalui  utang  secara  langsung, berdasarkan  pengalaman  selama  ini,  besar  kemungkinan  negara-negara  donor mempersyaratkan  berbagai  ketentuan  yang  boleh  jadi  merugikan  Indonesia.  Belum  lagi posisi Indonesia akan sedikit “lebih rendah” dalam diplomasi internasional, karena memiliki ‘cap’  sebagai  negara  pengutang.  Berbeda  dengan  sukuk,  dimana  hubungan  kesetaraan antara  Indonesia  dan  para  investor  lebih  terlihat.  Intervensi  asing  yang  merugikan  negara juga  dapat  diminimalisir,  dan  negara  dapat  mengelola  potensi  sumberdaya  yang  dimiliki dengan lebih baik lagi.

## V. Implementasi Kebijakan
Untuk mewujudkan ketiga arah orientasi SBSN di atas, maka ada beberapa variabel kebijakan  yang  patut  diperhatikan.  Pertama,  terkait  regulasi  dan  koordinasi  antar  instansi. Harmonisasi  regulasi  dan  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah  perlu  ditingkatkan.  Jika SBSN  ini  diterbitkan  sebagai  sumber  dana  investasi  bagi  pembangunan  proyek,  maka penguatan  koordinasi  antara  Menteri  Keuangan  dengan  menteri  lain  yang  terkait  sangat diperlukan.
Jika  melibatkan  daerah,  maka  koordinasi  dengan  pemerintah  daerah  harus ditingkatkan, apalagi pemda juga memiliki hak untuk mengusulkan sejumlah proyek-proyek yang  dapat  memberikan  dampak  langsung  terhadap  perekonomian  rakyat  di  daerahnya. Sehingga,  diperlukan  adanya  kesesuaian  antara  proyek  sukuk  dengan  aspirasi  daerah. Lemahnya  koordinasi  ini  dapat  mengakibatkan  rendahnya  efektivitas  sukuk  negara, sekaligus menciptakan inefisiensi project financing sukuk . Karena itu, perlu adanya payung hukum  berupa  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  hal  ini.  Termasuk  yang  juga  perlu diatur  adalah  pemberian  kesempatan  pada  pemerintah  daerah  untuk  menerbitkan  sukuk daerah secara langsung.
Kedua, menjaga kesesuaian syariah sukuk. Ada banyak isu yang bersifat debatable dari  tinjauan  fiqh,  seperti  masalah  kepemilikan  aset  sukuk  dan  proteksi  kapital. Warning yang  disampaikan  Syaikh  Taqi  Usmani  pada  tahun  2008  lalu,  harus  mendapat  perhatian seluruh stakeholders yang ada. Karena itu, komunikasi dan koordinasi yang intensif antara regulator,  para  pelaku  pasar,  termasuk  Direktorat  Pembiayaan  Syariah  Kementerian Keuangan,  dengan  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI,  merupakan  langkah  yang  tepat dalam mengokohkan kesyariahan sukuk.
Ketiga, peningkatan  inovasi dan  kualitas  produk sukuk.  Hal  ini  sangat  penting  agar struktur  sukuk  yang  ada  dapat  menarik  minat  investor,  sekaligus  dapat  menggerakkan sektor  riil.  Untuk  itu  dibutuhkan  peningkatan  kualitas  SDM  yang  ada.  SDM  tersebut diharapkan  memiliki  kapasitas  dalam  melakukan sukuk  structuring ,  dan  memiliki  cara
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011 pp. 65-72
Program Studi Ekonomi Islam  FAI-UIKA Bogor
berpikir yang berbeda. Maksudnya, mindset tentang sukuk harus berbeda dengan mindset tentang obligasi konvensional (Surat Utang Negara konvensional).
Keempat,  edukasi  dan  sosialisasi  publik.    Ini  adalah  hal  yang  sangat  fundamental mengingat awareness publik  yang  masih  sangat  rendah  terhadap  produk-produk  di  pasar modal syariah, termasuk sukuk. Peningkatan eskalasi kampanye publik ini diharapkan dapat mendorong  perkembangan  minat  mereka  untuk  terlibat  berinvestasi  pada  produk  sukuk secara langsung. Jika keempat hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka peran SBSN atau  sukuk  negara  dalam  menggerakkan  perekonomian  nasional  akan  semakin  kuat. Wallahu a’lam.

## Daftar Pustaka
Arsyianti,  L.  D.  (2009). Social  Capital  :  the  Effective  Vehicle  of  Corporate  Social Responsibility  as  a  Direct  Supply  Chain  for  Micro  Enterprises .  Makalah disampaikan pada Second International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development, Dhaka, Bangladesh, 23-25 Februari.
Ashari  dan  Saptana.  (2005). Prospek Pembiayaan  Syariah  untuk  Sektor  Pertanian .  Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 23 No 2, hal. 132-147.
Badan Pusat Statistik. (2010). Laporan Tahunan.
Bank Indonesia. (2011). Statistik Perbankan Syariah Februari 2011.
____________  (2010). Laporan Perekonomian Indonesia.
Beik,  I.  S.  (2011). Optimalisasi  SBSN  dalam  Pembangunan  Ekonomi  Nasional .  Makalah disampaikan pada Seminar Sukuk Negara Goes to Campus, Bogor, 29 April.
________ (2006). Petani dan Bai’ As Salam . Harian Republika, 16 Oktober.
________ (2006). Tentang Sukuk . Majalah Hidayatullah edisi Juli, Jakarta.
________  dan  Hafidhuddin,  D.  (2008) Enhancing  the  Role  of  Sukuk  on  Agriculture  Sector Financing  in  Indonesia:  Proposed  Models ,  dalam  Salman  Syed  Ali  (ed), Islamic Capital  Markets:  Products,  Regulation,  and  Development .  Jeddah  :  Islamic Research and Training Institute of Islamic Development Bank.
Hafidhuddin,  D.  (2007). Peran  Pembiayaan  Syariah  dalam  Pembangunan  Pertanian  di Indonesia . Bogor: IPB Press.
____________ (2006). Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah. Jakarta: Albi Publishing.
____________  dan  Syukur,  M.  (2008). Peran  Pembiayaan  Syariah  dalam  Pembangunan Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian RI.
Islamic Finance Information System. (2010). Database.