Vol. 6, No. 2, Agustus 2023 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.3479

## Dampak Pemberian Sanksi Perpajakan Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Peluang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Membayar Pajak Tepat Waktu
Hendrik E.S Samosir 1) , Hanna Meilani Damanik 2) , Martin Luter Purba 3) 1,2,3) Universitas HKBP Nommensen
1) hendriksamosir@uhn.ac.id
2) hannadamanik@uhn.ac.id
3) martin.purba@uhn.ac.id

## Abstrak
Pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  pemerintah,  pada  provinsi Sumatera Utara. Realisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor cukup baik akan tetapi perlu dilihat  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  sebagai  akibat  dari  sanksi  yang  diberikan  atau kesadaran  dari  wajib  pajak  itu  sendiri.  Pada  karyawan  RS  Estomihi  menunjukkan  sebagian  besar karyawan yang membayar pajak untuk menghindari sanksi yang dikenakan jika terlambat membayar pajak kendaraanya. Sampel pada penelitian ini berjumlah 60 orang responden dengan kriteria pernah membayar pajak tepat waktu dan tidak tepat waktu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik  yang  bertujuan  untuk  melihat  besaran  peluang  wajib  pajak  membayar  pajak  secara  tepat waktu  atau  tidak  tepat  waktu.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  sanksi perpajakan  yang  tegas  mampu  meningkatkan  peluang  seorang  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak secara tepat waktu akan tetapi kesadaran wajib pajak tidak mampu secara nyata untuk meningkatkan peluang seorang wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu.
Kata kunci : sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan membayar pajak

## Abstract
Motor vehicle tax is one source of government revenue, in North Sumatra. The realization of income from motor vehicle taxes is quite good, but it is necessary to look at the mandatory compliance of motorized vehicles as a result of the sanctions given or the awareness of the taxpayers themselves. Estomihi Hospital employees show that most employees pay taxes to avoid sanctions imposed if they pay their vehicle taxes late. The sample in this study amounted to 60 respondents with the criteria of ever paying taxes on time and not on time. The analytical method used is logistic regression which aims to see the magnitude of the opportunity for taxpayers to pay taxes on time or not on time. The results of this study indicate that the application of strict tax sanctions can increase the chances of a taxpayer to pay taxes on time but the awareness of taxpayers is not able to significantly to increase the chances of a taxpayer to pay taxes on time.
Keywords:. tax sanctions, taxpayer awareness, tax compliance

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  adalah  salah  satu  sumber  pendapatan  tetap  pemerintah  yang  sangat  penting  untuk  dapat membiayai belanja pemerintah.  Pemerintah pusat dapat menarik pajak yang disebut dengan pajak pusat  dimana  pajak  tersebut  dikelola  oleh  kementerian  keuangan.  Selain  pajak  pemerintah  pusat, pemerintah daerah juga dapat memungut pajak yang disebut dengan pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak kendaraan bermotor. “Pembayaran pajak  merupakan  suatu  bentuk  realisasi  dari  kontribusi  masyarakat  atau  wajib  pajak  dengan  cara membiayai  pengeluaran  negara  dalam  rangka  mewujudkan  kemakmuran  rakyat  Indonesia  melalui pembangunan nasional” (Syafira & Nasution, 2021).
Vol. 6, No. 2, Agustus 2023 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.3479
Pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  pajak  yang  dikenakan  kepada  wajib  pajak  sebagai akibat  kepemilikan  atau  penguasaaan  terhadap  kendaraan  bermotor.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  pemerintah  akan  mendapatkan  pendapatan  sebagai  akibat  dari  masyarakat  yang  memiliki kendaraan bermotor. Pada Tabel 1 dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dari mulai tahun 2007 sampai dengan 2017.
Tabel 1

## Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Kendaraa (Unit)
Tahun Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang Sepeda Motor Jumlah 2017 569.698 r 5.055 r 238.914 r 5.182.720 r 5.996.387 r 2018 612.923 r 5.383 r 250.037 r 5.468.662 r 6.337.005 r 2019 647.775 5.686 259.046 5.724.881 6.637.388 2020 658.330 5.744 261.748 5.821.157 6.746.979 2021 690.543 * 5.893 * 271.352 * 6.062.939 * 7.030.727 * Keterangan: r)Angka Diperbaiki *)Angka Sementara Sumber : Kepolisian Republik Indonesia/ Indonesia State Police (https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/V2w4 dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1
Tabel  1  menginformasikan  bahwa  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  dibagi  menjadi  lima jenis  yaitu  mobil  penumpang,  mobil  bus,  mobil  barang  dan  sepeda  motor.  Data  ini  menunjukkan terjadi  peningkatan  kendaraan  bermotor  setiap  tahunnya  bahkan  pada  tahun  2021  sudah  mencapai tujuh  juta  unit  dengan  mayoritas  jenis  kendaraan  bermotor  adalah  sepeda  motor.  Persentase peningkatan tertinggi kendaraa bermotor terjadi pada tahun 2018 dibandingkan dari tahun 2017 yaitu sebesar  5,68%  sedangkan  pada  tahun  2020  terjadi  perlambatan  peningkatan  kendaraan  bermotor, peningkatan hanya sebesar 1,65% dari tahun 2019. Jika melihat dari data ini tentu saja jika semua kendaraan bermotor yang terdaftar ini membayar pajak secara taat, tentu pemasukan tetap pemerintah daerah  cukup  besar.    Penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat  menanamkan  kesadaran  warga untuk membayar pajak tepat waktu untuk setiap kepemilikan kendaraan bermotornya.
Vol. 6, No. 2, Agustus 2023 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.3479
Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Kendaran Bermotor Provinsi Sumatera Utara No Tahun Target Realisasi 1. 2016 1.589.047.921.801,00 1.600.726.046.444,00 2. 2017 1.702.482.587.800,00 1.835.216.475.836,00 3. 2018 1.750.758.714.765,00 2.048.416.695.396,00 4. 2019 1.986.414.422.977,00 1.995.480.813.304,00 5. 2020 2.060.552.596.410,00 2.129.303.940.098,00 6. 2021 2.293.605.395.740,00 2.275.499.564.512,00 Sumber: BPPRD SUMUT (https://bpprd.sumutprov.go.id/website/story/read-realisasi/pajak- kendaraan-bermotor)
Pada Tabel 2 terlihat gambaran data mengenai target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di provinsi SUMUT pada tahun 2016 – 2021. Realisasi penerimaan pajak selalu lebih besar dari pada target mulai tahun 2016 sampai dengan 2020, hanya pada tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor  tidak  mencapai  target  yaitu  selisih  Rp  18.105.831.228,00  dari  target.  Pada  tahun  2021 meskipun realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target akan tetapi masi dapat dimaklumi  karena terjadinya pandemi covid, namun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2021 masih lebih tinggi dari tahun 2020. Peningkatan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor menjadi hal yang  positif  bagi  pemerintah  akan  tetapi  perlu  diketahui  secara  lebih  mendalam  apakah  realisasi penerimaan pajak ini adalah sebagai akibat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak atau hanya sebagai  upaya  wajib  pajak  untuk  menghindari  sanksi  yang  dikenakan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Penyebab  realisasi  ini  menjadi  penting  untuk  menjadi  dasar  kebijakan  yang  baik  bagi pemerintah untuk menjaga agar penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap maksimal.
Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan agar setiap wajib pajak secara sukarela membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Danarsi et al., (2017) “Kesadaran perpajakan adalah  kerelaan  memenuhi  kewajiban  dan  memberikan  kontribusi  kepada  negara  yang  menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.”   Merujuk pada pendapat ini tentu saja semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan menyebabkan realisasi pendapatan dari pajak menjadi semakin tinggi bahkan bisa dikatakan selama kesadaran masyarakat tinggi terhadap pembayaran pajak realisasi akan lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Kesadaran wajib pajak merupakan situasi  dimana  perilaku  wajib  pajak  berusaha  memahami  fungsi  pajak,  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung dan membayar  jumlah  pajak  terhutang  dengan  benar  yang  mencerminkan  kepatuhan  wajib  pajak” (Kariyoto et al., 2012). Dalam objek penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan  bermotor  menunjukkan  sikap  seorang  wajib  pajak  mengerti  dan  memahami  ketentuan perundangan perpajakan mengenai kendaraan bermotor dan membayar kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Merliyana & Saefurahman (2017) menyatakan “Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak  tentang  peraturan  perpajakan  membuat  masih  banyak  Wajib  Pajak  yang  belum  memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak.”  Pendapat ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  yang  belum  sadar  akan  manfaat  dari  pajak  yang  dibayarkan pemerintah  bagi  negara  menyebabkan  wajib  pajak  belum  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Peningkatan  target  pencapaian  pendapatan  yang  bersumber  dari  pajak  kendaraan  bermotor menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendapatan ini. “Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Sriyanto Saputro meminta pemerintah memperluas basis pendapatan daerah
Vol. 6, No. 2, Agustus 2023 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.3479
agar tidak bergantung pada setoran pajak kendaraan bermotor (PKB)” (Setiawan, 2021). Berdasarkan pernyataan  ini  tentu  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pendapatan  dari  pajak  kendaraan  bermotor sangat  penting  bagi  pemerintah  daerah  bahkan  dapat  disimpulkan  ada  daerah  yang  masi  sangat bergantung pada pendapatan dari pajak ini.
Pentingnya  peranan  pajak  kendaraan  bermotor  bagi  pemerintah  menyebabkan  pemerintah bersikap  tegas  kepada  wajib  pajak.  Pemerintah  akan  memberikan  denda  kepada  wajib  pajak kendaraan  bermotor  yang  tidak  membayarkan  kewajibannya  sesuai  dengan  waktunya.  Andryanto (2021)  “Denda  pajak  sepeda  motor  merupakan  sanksi  administratif  yang dikenakan  kepada  Wajib Pajak karena terlambat memenuhi kewajibannya untuk membayar PKB sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk itu Wajib Pajak diharuskan membayar pajak sekaligus denda  keterlambatannya. Namun besaran denda pajak motor tersebut tergantung pada kebijakan pemerintah. Hal ini tertuang secara jelas dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 95. Dalam  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  ketentuan  pajak  daerah  ditetapkan  berdasarkan  peraturan daerah,  termasuk  di  dalamnya  aturan  terkait  sanksi  administratif  yang  diberlakukan.  Jumlah  PKB yang harus dibayar telah tertera pada Surat Tanpa Nomor Kendaraan atau STNK. Setelah membayar, STNK  Wajib  Pajak  akan  diberi  cap  sebagai  bentuk  pengesahan.”    UU  Nomor  28  tahun  2009 menunjukkan  keseriusan  pemerintah  menerapkan  aturan  mengenai  pajak  yang  bersumber  dari kendaraan  bermotor  ini  tentu  saja  menjadi  gambaran  bahwa  sumber  pendapatan  ini  merupakan sumber pendapatan yang memberikan sumbangsih yang cukup menjanjikan untuk menutupi belanja daerah.  Pemerintah  menerapkan  pemberian  denda  kepada  wajib  pajak  agar  wajib  pajak  secara teratur  membayarkan  kewajibannya  sebagai  pemilik  kendaraan  bermotor.  “Pelaksanaan  sanksi pajak  dapat  menyebabkan  terpenuhinya  kewajiban  perpajakan  oleh  wajib  pajak,  sehingga  wajib pajak  akan  patuh  karena  mereka  memikirkan  adanya  sanksi  berat  berupa  denda  akibat  tindakan ilegal  dalam  usahanya  menyelundupkan  pajak.  Sehingga  dalam  pemungutan  pajak  daerah  ini kesadaran  dan  sanksi  menjadi  poin  penting  agar  masyarakat  dapat  patuh  terhadap  kewajiban perpajakannya”  (Pujiwidodo,  2016).  Kondisi  ini  juga  berlaku  untuk  pajak  kendaran  bermotor sehingga  jika  wajib  pajak  tidak  menjalankan  kewajibannya  maka  pemerintah  daerah  akan memberikan denda sesuai dengan aturan yang berlaku.
Melihat pencapaian target penerimaan pajak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, peneliti ingin melihat apakah pencapaian target ini merupakan efek dari kesadaran masyarakat akan peranan mereka membangun negara melalui membayar pajak atau hanya efek ketakutan masyarakat terhadap sanksi  yang  diberikan  jika  terlambat  ataupun  tidak  membayar  pajak.  Pada  30  orang  karyawan  RS Estomihi dilakukan pra survey untuk melihat alasan wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu.
Tabel 3 Jawaban Responden Alasan Membayar Pajak Tepat waktu No Alasan Jumlah 1 Tidak ingin terkena denda keterlambatan 21 2 Tidak ingin ditilang karena terlambat bayar pajak kendaraan 4 3 Proses membayar pajak jika telat merepotkan 2 4 Membayar pajak tepat waktu tanggung jawab wajib pajak 3 Total 30

## Sumber: Jawaban responden
Jika merujuk pada hasil pra survey kepada 30 orang karyawan di RS Estomihi sebagian besar jawaban  responden  menggambarkan  kepatuhan  wajib  pajak  lebih  diakibatkan  oleh  keinginan  dari wajib pajak untuk menghindari sanksi dan hanya sebagian kecil saja yang merasa membayar pajak merupakan  tanggung  jawab  dari  wajib  pajak  untuk  turut  serta  dalam  pembangunan  negara. Berdasarkan  pencapaian  target  pendapatan  dari  pajak  kendaraan  bermotor  di  Sumatera  Utara  dan jawaban hasil pra survey di RS Estomihi peneliti tertarik untuk melihat bagaimana dampak pemberian
Vol. 6, No. 2, Agustus 2023 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.3479
sanksi perpajakan serta kesadaran wajib pajak pada peluang seorang wajib pajak kendaraan bermotor untuk dapat membayar pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya secara tepat waktu.
Berdasarkan  fenomena  masalah  yang  ada  pada  latar  belakang,  maka  peneliti  merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana  pengaruh  sanksi  perpajakan  dalam  mempengaruhi  peluang  wajib  pajak kendaraan bermotor membayar pajak secara tepat waktu?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dalam  mempengaruhi  peluang  wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak secara tepat waktu?

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1.SANKSI PERPAJAKAN
Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan bertujuan untuk  mendisiplinkan  wajib  pajak  agar  secara  berkala  membayarkan  kewajibannya  kepada pemerintah, dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan masyarakat menjadi patuh dan taat untuk membayarkan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang. Selain itu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak juga diharapkan sebagai kontrol untuk menjamin wajib pajak membayarkan  kewajibannya  tepat  waktu,  Rahayu  (2017)  menyatakan  bahwa  “Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturanperaturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak”.
2.2.KESADARAN WAJIB PAJAK
Kesadaran  seorang  wajib  pajak  akan  tanggung  jawabnya  kepada  negara  sesuai  dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang akan berdampak pada penerimaan dari pajak yang semakin  baik.  Menurut  Nugroho  (2006)  dalam  Fitria  (2017)  “Kesadaran  merupakan  suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib  pajak  atas  besarnya  peranan  yang  diemban  sektor  perpajakan  sebagai  sumber pembiayaannegara  sangat  diperlukan  guna  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.”  Dalam penelitiannya  Fitria  (2017)  menyimpulkan  bahwa  “Semakin  baik  kesadaran  wajib  pajak disertai  dengan  semakin  tinggi  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan,  maka  tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung semakin baik atau meningkat.” Berdasarkan pendapat  ini  maka  dapat  dikatakan  bahwa  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan kewajibannya  membayar  pajak  akan  memberikan  pengaruh  pada  tingginya  kemungkinan masyarakat untuk patuh dalam pajak yang merupakan kewajibannya.
2.3.KEPATUHAN WAJIB PAJAK Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sangat perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak karena akan berdampak pada realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak. Tiraada (2013) “kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  suatu  kondisi  dimana  seorang  wajib  pajak  dapat memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sehingga  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan negara dan dalam memenuhi kewajibannya dilakukan secara sukarela.” Kondisi kepatuhan seperti ini sangat diharapkan pemerintah agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai atau bahkan  melebihi  target  pendapatan  perpajakan  yang  ditetapkan.  Samosir  et  al.  (2021)  juga berpendapat bahwa “seorang wajib pajak yang patuh adalah seorang warga negara yang sadar dan mau untuk berkontribusi untuk pembangunan negara.”
Vol. 6, No. 2, Agustus 2023 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.3479

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan ( field research ) yang dilakukan melalui survei dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari responden guna memperoleh gambaran tentang  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pada  karyawan  RS  Estomihi  terhadap  kepatuhan karyawan RS Estomihi membayar pajak kendaraan bermotornya. Responden akan diberikan angket dengan 5 opsi jawaban yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan yang memiliki kendaraan pribadi atas nama sendiri yang berjumlah 150 orang, selanjutnya dari 150 orang tersebut digunakan rumus slovin dengan persentasi kesalahan yang dapat ditolerir sebesar 0,1 sehingga diperoleh sampel sebesar 60 orang responden. Yang diharapkan untuk dijadikans sampel adalah karyawan yang pernah membayar pajak secara tepat waktu dan juga secara tidak tepat waktu. Adapun hal ini dijadikan syarat agar data yang didapat dari responden lebih tepat untuk penelitian ini karena diperlukan responden yang telah merasakan sanksi sebagai akibat tidak membayar pajak secara tepat waktu
Desain penelitian dari penelitian ini bersifat menjelaskan hubungan antara peubah acak bebas dengan peubah acak tidak bebas, karena merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel yang diteliti dalam hal ini menjelaskan hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kemungkinan  kepatuhan  wajib  pajak membayar  pajak  kendaraan  bermotor  tepat  waktu.  Untuk  dapat  menjelaskan  hubungan  variabel digunakan  analisis  regresi  logistik  dengan  variabel  terikat  berskala  biner  adalah  variabel  terikat  y yang  menghasilkan  dua  kategori  (dikotomik)  yang  dinotasikan  sebagai  y=  1  menyatakan  kejadian ”sukses”  yaitu wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan y = 0 menyatakan kejadian ”gagal” yaitu wajib pajak tidak membayar pajak secara tepat waktu.
Sehingga model persamaannya adalah sebagai berikut :
Ln(p/1-p) = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + u i
Dimana :
Pi    =  Probabilitas  terjadinya  peristiwa,  dalam  hal  ini  kepatuhan  wajib  pajak  membayar  pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.
(1-Pi) = Probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa dalam hal ini wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu.
Selanjutnya disederhanakan menjadi : Li  =  β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + u i Dimana : Li   = Probabilitas  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. X 1 = Sanksi perpajakan.
X 2 =  Kesadaran wajib pajak.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Hasil
Vol. 6, No. 2, Agustus 2023 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.3479

## Tabel 3
Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig. Step 1 Step 39.315 2 .000 Block 39.315 2 .000 Model 39.315 2 .000
Ho :  Sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
H1 :  Sanksi perpajakan atau kesadaran wajib pajak signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Keputusan : Tolak Ho jika nilai sig lebih kecil dari 0,05
Terima Ho jika nilai sig lebih besar dari 0,05
Pada  Tabel 3 menunjukkan nilai sig output omnibus test of Model Coefficients sebesar 0.000 atau  lebih kecil dari 0,05 , hasil ini menunjukkan bahwa model adalah signifikan dengan keputusan tolak Ho. Dengan keputusan tolak Ho maka dapat disimpulkan model dapat digunakan untuk analisis selanjutnya dan dapat dinyatakan bahwa seluruh predictor (sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak)  secara  bersama  -sama  memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor.

## Tabel 4 Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step 1 a Sanksi Perpajakan .641 .283 5.143 1 .023 1.899 Kesadaran Wajib Pajak .111 .131 .710 1 .399 1.117 Constant -7.347 2.435 9.102 1 .003 .001
a. Variable(s) entered on step 1: Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak.
Pada Tabel 4 menunjukkan nilai koefisien hubungan antara sanksi perpajakan dan kesadaran wajib  pajak  terhadap  probabilitas  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  dengan  hipotesis sebagai berikut:

## Hipotesis Sanksi Perpajakan :
Ho  :  β 1 =  0,  (Sanksi  perpajakan  tidak  signifikan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu).
H1 : β 1 ≠ 0, (Sanksi perpajakan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu)
Dimana Tolak Ho, jika sig < 0,05 Keputusan : Tolak Ho karena sig = 0,023 Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak :
Vol. 6, No. 2, Agustus 2023 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.3479
Ho : β 2 = 0, (kesadaran wajib pajak  tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu).
H1 : β 2 ≠ 0, (kesadaran wajib pajak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu)
Dimana Tolak Ho, jika sig < 0,05 Keputusan : Terima Ho karena sig = 0,399 Ln P/1-P = -7,347 + 0.641 X 1 + 0.111 X 2 P/1-P = e -7,347 + 0.641 X1 + 0.111 X2
Berdasarkan persamaan ini maka dapat diinterprestasikan sebagai berikut :
a. Setiap terjadi peningkatan Sanksi perpajakan maka akan meningkatkan odds ratio kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebesar 1,899.
b. Setiap  terjadi  peningkatan  kesadaran  wajib  pajak  maka  akan  meningkatkan odds  ratio kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebesar 1,117.

## Tabel 5

## Model Summary
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 43.863 a .481 .641
Pada Tabel 5 dapat dilihat nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0.641, dengan demikian dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  bebas  mampu  menjelaskan  model  adalah  sebesar  64,1%. Kontribusi besarnya pengaruh dari keseluruhan variabel bebas (prediktor) yakni sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak tepat waktu adalah sebesar nilai pada Nagelkerke R square yakni 64,1 persen.

## Tabel 6
Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df Sig. 1 4.855 8 .775
Hipotesis :
Ho : Model telah cukup mampu menjelaskan data/sesuai H1 : Model tidak cukup mampu menjelaskan data Tolak Ho jika nilai sig < 0,05 Pada Tabel 6  nilai sig = 0,774 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga keputusan terima Ho

## 4.2. Pembahasan
Penelitian ini melakukan pengujian terhadap dampak dari sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap peluang wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak tepat waktu. Untuk  dapat  meningkatkan  pendapatan  dari  pajak  kendaraan  bermotor  perlu  dilakukan  pemberian sanksi  yang  tegas  kepada  wajib  pajak,  menurut  Sari  &  Susanti  (2014)  memberikan  sanksi  yang bersifat administrasi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku berfungsi untuk  mencegah  adanya  ketidaktaatan  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak  semakin  patuh  untuk melaksanakan kewajibannya.
Vol. 6, No. 2, Agustus 2023 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.3479
Berdasarkan hasil dari analisis regresi logistik pada penelitian ini diperoleh bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya secara tepat waktu akan memberikan dampak secara nyata pada meningkatnya peluang kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  untuk  membayar  pajak  secara  tepat  waktu.  Rifana, Kusuma, and Tho’in (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa sanksi perpajakan memberikan dampak positif bagi peningkatan kepatuhan perpajakan. Sejalan dengan penelitian ini akan tetapi pada penelitian ini lebih menekankan pada peningkatan peluang wajib pajak untuk mengambil keputusan agar membayar pajak secara tepat waktu. Wajib pajak akan merasa terbeban untuk membayar pajak tidak  tepat  waktu  dari  kendaraan  yang  dimilikinya,  hal  ini  dikarenakan  adanya  biaya  tambahan ataupun sanksi administrasi yang akan diterima jika tidak membayar sesuai dengan waktunya yang ditentukan.
“Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak” (Merliyana & Saefurahman, 2017). Wajib pajak yang memiliki  kesadaran  yang  tinggi  akan  peran  dan  fungsi  dari  pajak  yang  mereka  bayarkan  akan berdampak pada peningkatan wajib pajak yang semakin patuh untuk membayar tepat pada waktunya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasa kesadaran dari wajib pajak akan meningkatkan  kemungkinan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  untuk  membayar  pajak  secara  tepat waktu.  Akan  tetapi  hasil  dari  penelitian  tidak  menunjukkan  dampak  yang  nyata  dari  kesadasaran wajib pajak terhadap peluang peningkatan kepatuhan membayar pajak tepat waktu.  Seorang wajib pajak yang sadar akan peranannya membangun negara melalui membayar pajak akan menyebabkan wajib pajak secara sukarela untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu. Pada penelitian ini menemukan  bahwa  sanksi  perpajakan  lebih  baik  dalam  meningkatkan  kemungkinan  wajib  pajak untuk  membayar  pajak  tepat  waktu  dibandingkan  dengan  kesadaran  wajib  pajak.  (Widyastuti  & Anggraini, 2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak secara sukarela untuk membayar pajak atau dapat dikatakan pembayaran pajak yang dilakukan sebagai  akibat  dari  sanksi  yang  melekat  pada  wajib  pajak  tidak  tidak  melaksakaan  kewajibannya kepada negara.
Wajib pajak menjadi lebih taat dalam membayar pajak sebagai akibat dari tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi sumber pembiayaan negara tidak terlalu besar memberikan dampak bagi wajib pajak untuk membayar pajak secara  tepat  waktu.  Ilhamsyah  et  al.  (2016)  menyatakan  bahwa  tingginya  sanksi  perpajakan  yang diberikan kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sejalan dengan pendapat ini penelitian ini juga menemukan besarnya pengaruh dari sanksi perpajakan untuk dapat meningkatkan peluang wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu.

## 5. PENUTUP
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  secara  nyata  terhadap peluang  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  membayar  secara  tepat  waktu.  Kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  positif  akan  tetapi  berdampak  secara  nyata  terhadap  peluang  wajib  pajak  kendaran bermotor membayar secara tepat waktu. Sanksi perpajakan yang semakin tegas memberikan dampak yang nyata bagi  peningkatan peluang seorang wajib mengambil  keputusan pajak untuk  membayar pajak secara tepat waktu, wajib pajak cenderung akan berusaha menghindari sanksi sebagai akibat kelalaiannya  membayar  pajak,  akan  tetapi  kesadaran  wajib  pajak  tidak  mampu  secara  nyata meningkatkan  peluang  seorang  wajib  pajak  mengambil  keputusan  membayar  pajak  secara  tepat waktu.  Seorang  wajib  pajak  belum  memiliki  kesadaran  pentingnya  membayar  pajak  secara  tepat waktu  sehingga  pembayaran  pajak  secara  tepat  waktu  merupakan  tindakan  wajib  pajak  untuk terhindar dari sanksi yang akan dikenakan kepadanya.
Vol. 6, No. 2, Agustus 2023 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.3479

## DAFTAR PUSTAKA
Andryanto, S. Dian. 2021. “ Otomotif Lambat Bayar Pajak Sepeda Motor? Begini Cara Hitung Denda Pajak Motor.” Https://Otomotif.Tempo.Co/Read/1471428/Lambat-Bayar-Pajak-Sepeda-Motor- Begini-Cara-Hitung-Denda-Pajak-Motor. June 11, 2021.
https://otomotif.tempo.co/read/1471428/lambat-bayar-pajak-sepeda-motor-begini-cara-hitung- denda-pajak-motor.
Danarsi, Siti Nurlaela, and Hendro Subroto. 2017. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  DALAM  MEMBAYAR  PAJAK  MOBIL  DENGAN DIBERLAKUKANNYA PAJAK PROGRESIF DI KOTA SURAKARTA.” Jurnal Akuntansi Dan Pajak 18 (01): 45–55.
Fitria, Dona. 2017.  “Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” JABE (Journal of Applied Business and Economic) 4 (1): 30–44. https://doi.org/10.30998/JABE.V4I1.1905.
Ilhamsyah,  Randi,  Maria  G  Wi  Endang,  and  Rizky  Yudhi  Dewantara.  2016.  “PENGARUH PEMAHAMAN  DAN  PENGETAHUAN  WAJIB  PAJAK  TENTANG  PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  KENDARAAN  BERMOTOR (STUDI  SAMSAT  KOTA  MALANG).” Jurnal  Mahasiswa  Perpajakan 8  (1). http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219.
Kariyoto,  Bambang  Subroto,  Sutrisno,  and  Rosidi.  2012.  “PENGARUH  KESADARAN  DAN KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  TERHADAP  KINERJA  PERPAJAKAN  (STUDI   PADA KANWIL DITJEN PAJAK JAWA TIMUR III).” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 3 (1): 71– 85. https://doi.org/10.18202/JAMAL.2012.04.7145.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Merliyana, and Asep Saefurahman. 2017. “Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi   Dalam  Melaksanakan  Kewajiban Perpajakan.”
Jurnal Akuntansi Dan Manajemen 14 (01): 134–66.
https://doi.org/10.36406/JAM.V14I01.189.
Pujiwidodo,  Dwiyatmoko.  2016.  “Persepsi  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi.” Jurnal Online Insan Akuntan 1 (1): 92–116. Rahayu,  Siti  Kurnia.  2017. Perpajakan  (Konsep  Dan  Aspek  Formal) .  1st  ed.  Bandung:  Rekayasa Sains.
Rifana,  Destria  Ayunda,  Indra  Lila  Kusuma,  and  Muhammad  Tho’in.  2021.  “PENERAPAN  E- FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA.”
Jurnal Akuntansi Dan Pajak 22 (01): 313–19. https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2792. Samosir, Hendrik E.S., Hanna M. Damanik, and Martin Luter Purba. 2021. “ANALISIS DAMPAK SOSIALIASI  PERPAJAKAN  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  DENGAN PENGETAHUAN  PERPAJAKAN  SEBAGAI  VARIABEL  INTERVENING  PADA PEGAWAI  RUMAH  SAKIT  ESTOMIHI  MEDAN.” Methosika:  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Methodist 5 (1): 42–54. https://doi.org/10.46880/JSIKA.V5I1.77.
Sari,  R.A.  Vivi  Yulian,  and  Neri  Susanti.  2014.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  Di  Unit  Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma.” Ekombis Review 2 (1): 63–78.
Setiawan, Doni Agus. 2021. “Pemprov Diminta Kurangi Ketergantungan Pada Pajak Kendaraan. .”
Https://News.Ddtc.Co.Id/Pemprov-Diminta-Kurangi-Ketergantungan-Pada-Pajak-Kendaraan- 29135. April 13, 2021. https://news.ddtc.co.id/pemprov-diminta-kurangi-ketergantungan-pada- pajak-kendaraan-29135.
Vol. 6, No. 2, Agustus 2023 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.3479
Syafira, Erika Zahra Afifah, and R Nasution. 2021. “PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal) 12 (1): 79–91. https://doi.org/10.18860/EM.V12I1.10256. Tiraada, Tryana A M. 2013. “KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, SIKAP FISKUS TERHADAP  KEPATUHAN  WPOP  DI  KABUPATEN  MINAHASA  SELATAN.” Jurnal EMBA :  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi 1  (3):  999–1008. https://doi.org/10.35794/EMBA.1.3.2013.2305.
Widyastuti,  Reni  Dwi,  and  Mira  Anggraini.  2021.  “ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  DALAM  MEMBAYAR  PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) PONTIANAK WILAYAH II.” E-Jurnal  Akuntansi,  Auditing & Investasi 1 (2):  1–8. https://jurnal.upb.ac.id/index.php/jadi/article/view/191.