## PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL TERHADAP KINERJA PENYULUHAN PENCATATAN SIPIL DALAM MEWUJUDKAN PERILAKU WARGA MASYARAKAT MENGGUNAKAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN
GARUT
1) A nry Sutrisno
1 Dosen Program Studi D3 Kebidanan STIKES Karsa Husada Kabupaten Garut. Email: nylabags@gmail.com
Change people's behavior in Garut is expected to be able to change for the better in terms of aware of the obligation to pay the levy, it is also determined by the role of a performance extension of the district registry office. As found in this study suggest  that  policy  implementation  Implementation  of  Administration  of  Population  and  Civil  Registration  Service Retribution effect real and positive impact on Performance and Behavior Counseling Civil Registration Citizens using the Civil  Registry  Service.  The  implications  of  the  findings  in  this  study  are  the  phenomenon  of  obstruction  of  efforts  to deliver information program of birth certificates to the public, resulting in low levels of participation and public confidence in the civil registration services. This condition will affect the low orderly population administration in the community.
Keywords: Retribution, Performance Extension, the Civil Registry.

## A. PENDAHULUAN
Latar  belakang  penelitian  ini  adalah terdapatnya fenomena masih rendahnya kemampuan  Kinerja  Penyuluhan  Pencatatan Sipil  yang  menyebabkan  pelayanan  pada masyarakat  belum  baik  sehingga  kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Garut belum  dilaksanakan  secara  optimal.  Tujuan dari  penelitian  ini  agar  masyarakat  dapat memanfaatkan pelayanan yang ada di pencatatan  sipil,  dan  kinerja  penyuluhan pencatatan sipil lebih baik.
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  analisis dengan  teknik  survey.  Dalam  penelitian  ini yang menjadi populasi sasaran ( target population )  adalah  Pegawai  Pemerintah,  yang mengelola  akta  kelahiran  di  Kabupaten  Garut. Populasi  atau  satuan  analisis  dalam  penelitian ini adalah 74 pegawai dinas kependudukan dan
pencatatan  sipil  jumlah  seluruh  responden adalah  74  orang.  Teknik  analisis  data  untuk menjawab hipotesis penelitian ini menggunakan  analisis  statistik  dengan  model analisis jalur ( Path Analysis )
Hasil pengujian hipotesis utama menunjukan bahwa Kinerja Penyuluhan Pencatatan  Sipil  memberikan  pengaruh  yang signifikan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil, dan memperlihatkan  sifat  yang  positif/berkorelasi antara Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  dan  Retribusi Pelayanan  Pencatatan  Sipil  Secara  kualitatif, gambaran  hubungan  tersebut  menunjukkan bahwa  kedua  variabel  tersebut  tidak  dapat dipisahkan  dalam  hal  memberikan  pengaruh terhadap  Kinerja  Penyuluhan  Pencatatan  Sipil. Artinya Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan harus  didukung  oleh  Retribusi  Pelayanan Pencatatan  Sipil  dalam  mencapai  Kinerja
Penyuluhan  Pencatatan  Sipil  dan  mewujudkan Perilaku  Masyarakat  dalam  Menggunakan Pelayanan  Pencatatan  Sipil,  begitupun  juga sebaliknya.
Namun demikian ditemukan pula beberapa permasalahan yang dipandang penting,  yaitu:  1)  Kebijakan  Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  yang  menjadi landasan Program Kepemilikan Akta Kelahiran belum  disosialisasikan  secara  baik  kepada seluruh  masyarakat  dan  standar  pengawasan dalam  pelaksanaan  kebijakan  belum  jelas.  2) Retribusi  pelayanan  Pencatatan  Sipil  adalah minimnya  sumber  daya  manusia  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang berkualitas  dan  masih  rendahnya  tingkat pendidikan  diduga  kuat  sebagai  sulitnya mencari orang yang berkualitas dan profesional di  bidangnya,  hasilnya  materi  sosialisasi  yang akan  disampaikan  menjadi  tidak  maksimal.  3) Kinerja  Penyuluhan  Pencatatan  Sipil,  yaitu terdapat  pada  peningkatan  kinerja  pegawai, melakukan  pembinaan,  sinkronisasi  pimpinan dan bawahan, dilakukan dalam rangka mencapai  hasil  kerja  yang  lebih  baik.  4) Perilaku  Warga  Masyarakat  menggunakan Pelayanan  Pencatatan  Sipil  mengenai  Warga masyarakat  yang  menyampaikan  informasi tentang  pelayanan  pencatatan  sipil  dengan menggunakan alat peraga atau poster penyuluhan.
Oleh  karena  itu  disarankan  beberapa hal,  yaitu:  1)  Supaya  tujuan  kebijakan  dapat berhasil  sesuai  yang  diharapkan,  penulis menyarankan hendaknya sosialisasi dan pengawasan  yang  dilaksanakan  harus  secara baik  dan  fungsi  kebijakan  dilaksanakan  secara lebih efektif melalui koordinasi yang di dukung dengan  komunikasi  yang  persuasif  maka pelaksanaan kebijakan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat ditingkatkan.  2)  Supaya  tujuan  program kepemilikan  akta  kelahiran  dapat  mencapai keberhasilan maka dalam pelaksanaan
sosialisasi Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil harus  dengan  metoda  yang  baik  serta dilaksanakan oleh para penyuluh yang memiliki  kualifikasi  pengetahuan  yang  baik pula.  3)  Pelaksanaan  Kinerja  Penyuluhan Pencatatan  Sipil  dalam  melakukan  Pelayanan yang  baik  akan  menunjang  terhadap  mutu pelayanan  pencatatan  sipil  kepada  warga masyarakat.  4)  Perilaku  Warga  Masyarakat Menggunakan  Pelayanan  Pencatatan  Sipil sangat  menunjang  terhadap  keberhasilan  tertib administrasi termasuk dalam program kepemilikan akta kelahiran.
Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil  pencatatan  terhadap  peristiwa  kelahiran seseorang. Jika seorang anak belum mempunyai akta kelahiran maka secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya  serta  tidak  terlindungi keberadaanya.
Akta  kelahiran  merupakan  salah  satu hak anak, bahkan merupakan hak yang pertama kali dimiliki oleh anak, karena ketika lahir anak seharusnya segera diuruskan aktanya. Terhadap  hak  anak  tersebut,  Negara  harus memenuhinya dengan
mencatatkan kelahirannya.  Terdapat  sejumlah  manfaat  atau arti  penting  dari  kepemilikan  kta  kelahiran, yakni sebagai berikut :
1. Menjadi  bukti  bahwa  negara  mengakui atas  identitas  seseorang  yang  menjadi warganya
2. Sebagai  alat  dan  data  dasar  bagi pemerintah  untuk  menyusun  anggaran nasional  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan,  sosial  dan  perlindungan anak. 3. merupakan
bukti awal kewarganegaraan  dan  identitas  diri pertama yang dimiliki anak
4. menjadi  bukti  yang  sangat  kuat  bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya
5. mencegah
pemalsuan umur,
perkawinan  di  bawah  umur,  tindak kekerasan  terhadap  anak,  perdagangan anak,  adopsi  ilegal  dan  eksploitasi seksual
Dengan  berlakunya  otonomi  daerah, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  dituntut untuk  benar-benar  dapat  mengolah  rumah tangganya  sendiri,  sehingga  segala  sesuatunya tidak lagi bergantung pada keputusan Pemerintah  Pusat.  Dalam  hal  Penyelengaraan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah  Kabupaten  Garut  menunjuk  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  untuk mengelola  kegiatan  tersebut.  Salah  satu  upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil  di kabupaten  Garut  dengan  mengacu  kepada  UU No.  23  tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Garut  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor 12  tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  di  kabupaten Garut.dan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  tahun 2007  tentang  retribusi  pelayanan  pendaftaran penduduk  dan  pencatatan  sipil  di  kabupaten Garut.
Sebagai pelaksana dari peraturan daerah nomor 12 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  dan  peraturan daerah  nomor  3  tahun  2007  tentang  retribusi pelayanan  dan  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan  sipil    adalah  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
Beberapa  masalah  yang  timbul  dalam pelaksanaan  peraturan  daerah  nomor  12  tahun 2009  tentang  penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan  dan  peraturan  daerah  nomor  3 tahun  2007  tentang  retribusi  pelayanan  dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil  ini
jika  diperhatikan  lebih  disebabkan  karena beberapa faktor seperti:
1. Sumberdaya  manusia  yang  ada  di  Dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil sehingga  Sosialisasi  peraturan  daerah nomor 12 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  dan  peraturan  daerah nomor  3  tahun  2007  tentang  retribusi pelayanan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sangat kurang
2. Kesadaran  masyarakat  terhadap  arti penting  akta  kelahiran  masih  kurang  dan masyarakat  terlihat  kurang  memiliki inisiatif  untuk  melaporkan  kelahiran anaknya dalam waktu paling lama 60 hari
3. Faktor perilaku masyarakat juga menjadi salah satu permasalahan tersendiri dalam usaha peningkatan pelayanan akta kelahiran dikabupaten Garut.
Selain permasalahan tersebut ada sebuah  fenomena  lainnya  yang  terjadi  di Kabupaten  Garut  yaitu  masalah  kepemilikan akta  kelahiran  di  masyarakat  yang  begitu rendah, dari jumlah penduduk pada tahun 2009 yang  berjumlah  2.685.038  jiwa  sedangkan masyarakat yang sudah memiliki akta kelahiran berjumlah  518.089  jiwa,  jadi  bisa  diketahui bahwa  masyarakat  yang  sudah  memiliki  akta kelahiran  hanya  sekitar  20%  dari  jumlah penduduk di Kabupaten Garut.
Fenomena tersebut di atas, menunjukan bahwa  kesadaran  masyarakat  kurang  untuk melaporkan  kelahiran  anaknya  dan  masih kurang  baiknya  kemampuan  sumaberdaya  di Dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil menyebabkan  pelayanan  pada  masyarakat belum  efektif  sehingga  kebijakan  Pemerintah dalam  upaya  peningkatan  kepemilikan  akta kelahiran  di  masyarakat  Kabupaten  Garut belum dilaksanakan secara optimal.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang penelitian  diatas,  Adapun  pernyataan  masalah (problem  statement)  dalam  penelitian  ini
adalah:
Perilaku warga
masyarakat menggunakan  pelayanan  pencatatan  sipil  di Kabupaten  Garut  belum  meningkat.  Hal  ini diduga  antara  lain  karena  belum  optimalnya kinerja  penyuluhan  pencatatan  sipil  dan  masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan  akta  kelahiran.  Maka  pertanyaan masalahnya  ( problem  question) yaitu:  Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan dan Retribusi
Pelayanan
Pendaftaran Pencatatan  Sipil  terhadap  Kinerja  penyuluhan pencatatan  sipil  dalam  meningkatkan  Perilaku warga  masyarakat  menggunakan  pelayanan pencatatan sipil Kabupaten Garut?

## B. KAJIAN LITERATUR
1. Tinjauan Tentang Kebijakan Penyelenggraan Administrasi
Kependudukan  dan  Retribusi  Pelayanan Pencatatan Sipil
Bertambahnya  dimensi  pemerintahan dengan  kegiatannya  yang  semakin  kompleks, telah  mendorong  adanya  perubahan-perubahan dalam  berbagai  Kebijakan  Publik.  Istilah Kebijakan  yang  di  dasari  oleh  berbagai kepentingan  yang  mendasari  perumusannya menciptakan pengertian Kebijakan yang bermacam-macam. Wahab (2008:7)
menjelaskan  tentang  makna  dari  Kebijakan Publik sebagai berikut:
(1)  Kebijakan  Publik  lebih  merupakan tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang  serba  acak  dan  kebetulan.  (2) kebijakan  pada  hakekatnya  terdiri  dari tindakan-tindakan  yang  saling  terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu  yang  dilakukan  oleh  pejabat- pejabat pemerintah dan bukan merupakan  keputusan-keputusan  yang berdiri sendiri. (3) kebijakan bersangkut paut  dengan  apa  yang  nyata  dilakukan pemerintah  dalam  bidang  tertentu.  (4)
Kebijakan  Publik  mungkin  bersifat positif, mungkin bersifat negatif. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa implementasi  kebijakan  publik  merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.  Di  dalam  proses  implementasi kebijakan publik ini pelaksana harus melakukan aktivitas/tindakan dan harus mengendalikan arah tindakan kebijakan sampai dicapai  tujuan  kebijakan.  Wahab  (2008:5) melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan, yaitu:
a. Sosialisasi Kebijakan
Sosialisasi kebijakan. Garna (1996:117) mengatakan sosialisasi merupakan suatu proses sosial  yang  dijalani  seseorang  …  yang  perlu dilalui  seseorang  individu  untuk  menjadi seorang  anggota  kelompok  dan  masyarakat  … Proses  sosialisasi  …  mempelajari  dan menerima  nilai-nilai,  sikap,  kemahiran  dan peranan yang dapat membentuk kepribadiannya serta menyatukan diri ke dalam kelompok  atau  masyarakatnya.  Sosialisasi kebijakan,  dengan  indikator:  sasaran/tujuan, materi sosialisasi, metoda, kualifikasi pengetahuan, dan sasaran.
b. Pelaksanaan kebijakan
Pelaksanaan kebijakan yaitu pengejawantahan
keputusan mengenai kebijakan  yang  mendasar,  biasanya  tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk  instruksi-instruksi  eksekutif  yang penting  atau  keputusan  perundangan.  Proses pelaksanaan  baru  akan  dimulai  apabila  tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah  tersusun  dan  dana  telah  siap  dan  telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Pelaksanaan merupakan fungsi yang terdiri dari maksud  dan  tujuan,  hasil  sebagai  produk  dan hasil  dari  akibat,  Penekanan  utama  kedua fungsi  ini  adalah  kepada  kebijakan  itu  sendiri, kemudian  hasil  yang  dicapai  dan  dilaksanakan oleh  implementor  dalam  kurun  waktu  tertentu,
Pelaksanaan kebijakan dengan indikator: perencanaan, persiapan, dan pengorganisasian.
c. Penilaian/pengawasan kebijakan
Penilaian/pengawasan  kebijakan  adalah merupakan  langkah  terakhir  dari  suatu  proses kebijakan.  Pengawasan  merupakan  proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan  tindakan  yang  dapat  mendukung pencapaian  hasil  yang  diharapkan  sesuai dengan  kinerja  yang  telah  ditetapkan  tersebut. Penilaian  kebijakan  mencakup  tentang:  isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.  Pengawasan/penilaian  kebijakan, dengan  indikator:  monitoring,  supervisi,  dan evaluasi

## 2. Tinjauan  Tentang  Kinerja  Penyuluhan Pencatatan Sipil
Orientasi  atau  kecenderungan  sikap birokrasi  di  arahkan  pada  pencapaian  tujuan, yaitu menjamin kepuasan pihak yang dilayani dan  menjalankan  suatu  peraturan  atau regulasi guna memelihara ketertiban masyarakat. Dengan demikian kinerja birokrasi  merupakan  gambaran  dari  kinerja para pegawainya.
Lembaga  Administrasi  negara  (dalam Supriatna,  2001  :  132  )  menyatakan  bahwa kinerja  adalah  prestasi  kerja,  pelaksanaan kerja, pencapaian kerja/ hasil, kerja/ penampilan  kerja  yang  diterjemahkan  dari performance .
Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat dinyatakan  bahwa  kinerja  merupakan  suatu kemampuan  dan  keahlian  seseorang  dalam memahami  tugas  dan  fungsinya  dalam bekerja  yang  tentu  saja  tidak  terlepas  dari aspek manajerial yang mempengaruhinya dan berpedoman pada suatu standar kerja. Siagian (  1998  :  27  –  29  )  menyatakan  bahwa manajemen yang berhasil mengelola organisasi adalah mampu menjadikan organisasi berkinerja tinggi.
Iskandar (2005:229) mengatakan bahwa manajemen  adalah  suatu  proses  yang  sangat khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,  pengorganisasian,  menggerakan, dan  pengawasan  yang  dilaksanakan  untuk mendeterminasi serta mencapai sasaran-sasaran yang  telah  ditetapkan  dengan  menggunakan atau  memanfaatkan  sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  lainnya.  Lebih  lanjut  Iskandar (2005:229)  mengatakan  bahwa  proses  tersebut mempunyai  penetapan  yang  bersifat  universal. Hal  ini  sangat  penting  karena  mempunyai  arti bahwa fungsi-fungsi manajemen dapat dibedakan  antara  fungsi  organik  dan  fungsi yang bersifat pelengkap.
Dengan demikian, berdasarkan
pendapat-pendapat  diatas  dapat  disimpulkan bahwa manajemen berhubungan dengan
pencapaian
sesuatu
tujuan yang menitikberatkan  pada  usaha  memanfaatkan orang  lain  dalam  pencapaian  tujuannya.  Oleh karena  itu  untuk  tercapainya  tujuan  yang diharapkan  maka  orang-orrang  di  dalam organisasi harus jelas wewenang, tanggungjawab, dan tugas pekerjaannya.
Gulick  pada  tahun  1930  membuat akronim  POSDCoRB  untuk  menjelaskan manajemen,  dan  dalam  konteks  Kinerja  ini, Hasibuan  (2006:26)  menjelaskan  tentang akronim POSDCORB sebagai funsi manajemen yang terdiri dari: (1) Planning (P) : mengembangkan suatu  garis  besar  apa  yang  harus dilakukan dan metoda untuk mencapai tujuan.
(2) Organizing  (O) :  men-set  struktur formal  dari  otoritas  dalam  suatu organisasi
(3) Staffing  (S) :  semua  hal  yang berkenaan  dengan  seleksi  dan perekrutan personel/pegawai
(4) Directing (D) : membuat atau mengambil keputusan
(5) Coordinating  (Co) :  hubungan  antar komponen  kerja  yang  bervariasi untuk melihat bahwa tujuan tercapai.
(6) Reporting  (R): aktivitas  untuk menjaga
supervisor dan bawahannya  memperoleh  informasi tentang aktivitas seseorang.
(7) Budgeting (B) : berhubungan dengan perencanaan  keuangan,  akuntansi, dan mengontrol tugas manajemen.
3. Perilaku Warga Masyarakat Menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil Perilaku  Warga  Masyarakat  merupakan salah satu aspek penting
dalam
meningkatkan/menunjang
pelayanan
Pencatatan  Sipil.  Asumsi  yang  mendasari pelayanan  pencatatan  sipil  adalah  partisipasi bahwa  masyarakat  yang  paling  tahu  tentang apa  yang  baik  bagi  dirinya  adalah  masyarakat itu sendiri. Karena keputusan manajemen yang dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah menyangkut  dan  mempengaruhi  kehidupan warga  masyarakat,  maka  mereka  berhak menentukan  isi  keputusan  itu.  Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat/ warga negara biasa  dalam  menentukan  segala  keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.
Kegiatan  macam  apakah  yang  dapat dikategorikan  sebagai  partisipasi  Hal  ini menyangkut konseptualisasi tentang partisipasi.  Konseptualisasi  merupakan  upaya menyusun  “rambu-rambu”  sebagai  kriteria untuk menentukan apakah suatu fakta termasuk atau tidak termasuk ke dalam konsep itu. Jadi, penentuan rambu-rambu setidak-tidaknya bersifat  mana  suka  sepanjang  didasari  dengan penalaran  tertentu.  Menurut  Notoatmodjo, (2007: 126) ada beberapa  hal yang bisa dilihat
dalam perilaku masyarakat didalam
menggunakan pelayanan yaitu: 1. Mengikuti Penyuluhan
Dimensi ini dimaksudkan bahwa partisipasi  berupa  kegiatan  atau  perilaku  luar individu  masyarakat/  warga  negara  biasa  yang dapat  diamati  misalnya  dalam  keikutsertaan mengikuti  penyuluhan  tentang  pelayanan pencatatan  sipil.  Hal  ini  perlu  ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.
Penyuluhan  pencatatan  sipil  adalah  upaya menerapkan  tertib  administrasi  di  masyarakat melalui pendidikan luar sekolah untuk meningkatkan  pengetahuan,  kesadaran  dan keterampilan  serta  kemampuannya  dalam memanfaatkan  pengetahuan  tersebut.  Prinsip yang dianut dalam penyuluhan pencatatan sipil adalah  1)  selaras  dengan  program-program tertib administrasi, 2) sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan 3) dilaksanakan sebagaimana  proses  belajar  mengajar  dengan melalui pendekatan kegunaan. Didalam dimensi mengikuti penyuluhan terdapat indikator: jumlah, kebutuhan dan identifikasi. 2. Menyebar luaskan informasi
Problema  yang  sangat  penting  dalam menyebarkan  informasi  di  masyarakat  adalah komunikasi  sebab  organisasi  tidak  peduli bagaimana  bentuk  dan  apa  tujuannya  serta fungsinya.  Untuk  itu  kegiatan  ini  diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat  dan  pelaksana  keputusan.  Termasuk ke  dalam  pengertian  ini  seperti  kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif  pembuat  dan  pelaksana  keputusan, dan  kegiatan  mendukung  ataupun  menentang keputusan  yang  dibuat  pemerintah.  Didalam dimensi  menyebarluaskan  informasi  terdapat indikator:    program  penyuluhan  dan  materi penyuluhan.
3. Menggunakan fasilitas
Kegiatan yang berhasil (efektif)
maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah
termasuk  dalam  konsep  partisipasi.  kegiatan mempengaruhi  pemerintah  dapat  dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan  yang  langsung  berarti  individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara,  sedangkan  secara  tidak  langsung berarti  mempengaruhi  pemerintah  melalui pihak  lain  yang  dianggap  dapat  meyakinkan pemerintah.  Kelima,  kegiatan  mempengaruhi pemerintah  dapat  dilakukan  melalui  prosedur yang  wajar  ( konvensional )  dan  tak  berupa kekerasan  ( nonviolence ).  Didalam  dimensi menggunakan  fasilitas  terdapat  indikator  :. Fasilitas pelayanan dan kebutuhan.
Dengan  demikian  atas  dasar  kerangka pemikiran  tersebut,  penulis  menggambarkan model penelitian sebagai berikut:
Gambar.1

## Model Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis  penelitian  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
 HIPOTESIS UTAMA
Ho  = Tidak  terdapat  pengaruh  Pelaksanaan
Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan  Sipil  terhadap  Kinerja  penyuluhan pencatatan  sipil  dalam  mewujudkan  perilaku
warga  masyarakat  menggunakan  pelayanan pencatatan sipil di kabupaten Garut.
H 1
= Terdapat pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan  Sipil  terhadap  Kinerja  penyuluhan pencatatan  sipil  dalam  mewujudkan  perilaku warga  masyarakat  menggunakan  pelayanan pencatatan sipil di kabupaten Garut.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  deskriptif  dilakukan dengan  tekhnik  survey  karena  didalamnya terdapat  gejala  atau  fenomena  yang  diamati adalah masalah Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil terhadap pelayanan pada masyarakat, dan perilaku  masyarakat  dalam  menggunakan Pelayanana  Pencatatan  Sipil.  Menurut  Nazir (1999:65)  metode  survey  adalah  penyelidikan atau penelitian yang diadakan untuk memperoleh  fakta-fakta  dari  gejala  yang  ada dan  mencari  keterangan-keterangan  secara faktual,  baik  tentang  institusi  sosial,  ekonomi, politik  dari  suatu  kelompok  ataupun  suatu daerah.  Sehingga  metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  diharapkan mampu mengungkapkan fenomena yang  dikaji secara sistematik untuk mendapatkan kebenaran dari permasalahan yang diteliti.
Dalam  kegiatan  pengumpulan  data,  alat ukur yang digunakan sesuai kebutuhan analisis penelitian  adalah  kuesioner  atau  angket. Pertanyaan  yang  diajukan  dilakukan  secara tertulis dan bersifat tertutup dimana jawabannya sudah disediakan, sehingga responden  hanya  tinggal  memilih  salah  satu jawaban  yang  sudah  disediakan,  dengan memberikan  tanda  sesuai  dengan  petunjuknya dan  katagori  jawabannya  terdiri  dari  lima tingkatan dengan menggunakan skala perbedaan
semantik dengan
tingkat pengukuran ordinal. Untuk  menguji  validitas  alat  ukur penelitian, dengan menggunakan rumus
Penyeleng garaan Administras i
Kependudu kan
Kinerja penyuluha n pencatata n sipil Perilaku warga masyarakat menggunakan pelayanan pencatatan sipil
Retribusi
Pelayanan Pencatatan Sipil
korelasi Product  Moment dari  Pearson.
Sedangkan Teknik  yang  digunakan  dalam mengukur reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini adalah Alfa Cronbach.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi populasi  sasaran  ( target  population )  adalah seluruh  Pegawai  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebanyak 74 orang.
Mengingat  jumlah  populasi  terbatas, maka  penelitian  ini  tidak  dilakukan  penarikan sampel  atau  seluruh  populasi  dijadikan responden penelitian (sensus).
Peneliti  melakukan  klasifikasi  jenis  data, sumber  data  dan  teknik  pengumpulan  data sebagai berikut :
1.      Jenis  data,  berupa  data  primer  dan sekunder, yaitu :
a.    Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh langsung dari responden.
b.  Data  sekunder  berupa  dokumentasi- dokumentasi.
2.   Sumber data dalam penelitian ini adalah :
a.  Responden  penelitian,  yaitu  Penyuluh Dinas  Kependudukan  dan      Pencatatan Sipil  Kabupaten  Garut  sebanyak  74 orang.
b. Sumber data lainnya berupa dokumen- dokumen yang ada Dinas   Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
3.      Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah sebagai berikut :
a.    Studi  lapangan  ( Field  Research )  yang dilaksanakan  dengan  cara  sebagai berikut :
1)  Observasi
2)  Wawancara
3)  Angket
b.  Studi  dokumentasi  ( Library  Research ),
yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara mempelajari buku-buku
sumber, catatan, dokumen, brosur, hasil
penelitian  sejenis,  dan  lain  sebagainya yang berkaitan dengan masalah
penelitian.  Pada  penelitian  ini,  studi dokumentasi  yang  dimaksud  adalah dengan mempelajari kebijakan
penyuluhan agama Islam, kinerja penyuluh  agama  Islam,  peningkatan pengamalan keagamaan, dan kerukunan hidup beragama di Kabupaten Garut.
Setelah  data  terkumpul, selanjutnya peneliti  akan  melakukan  pengolahan  dan analisis data dengan cara sebagai berikut :
1. Editing
2. Koding
3. Tabulating
Penelitian  ini  dilakukan  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut,  dengan  waktu  pelaksanaan  dari  bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi Hasil Penelitian
a.    Kebijakan  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan
• Rata-rata  jawaban  Responden  terhadap 26  pertanyaan  adalah  Baik,  sebesar 76,53% .
• Persentase  tertinggi: Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  bertujuan untuk tertib administrasi dengan meningkatkan kepemilikan akta kelahiran  masyarakat  di  Kab.  Garut,
sebesar 84,59%.
• Persentase terendah: Perubahan sasaran  termasuk  perubahan  materi sosialisasi  dan  Kabupaten  Garut  telah melaksanakan dan menetapkan standar pengawasan  yang  tepat ,  sebesar  70,54
% .
• Temuan  permasalahan  antara  lain:
Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menjadi landasan Program
Kepemilikan  Akta  Kelahiran  belum disosialisasikan  secara  baik  kepada
seluruh masyarakat dan standar pengawasan dalam
pelaksanaan
kebijakan belum jelas . b. Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil
• Rata-rata  jawaban  Responden  terhadap 25  pertanyaan  adalah  Baik, sebesar 76,69% . • Persentasi tertinggi: Reteribusi
Pelayanan  Pencatatan  Sipil  bertujuan untuk tertib administrasi dengan meningkatkan kepemilikan akta kelahiran  masyarakat  di  Kab.  Garut
80,81% .
• Persentase  terendah: Untuk  kualifikasi petugas  sosialisasi  tentang  Reteribusi
Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan pemilihan/recruitment khusus sebesar 68,11 % .
• Temuan  permasalahan  antara  lain: minimnya  sumber  daya  manusia  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  yang  berkualitas  dan  masih rendahnya  tingkat  pendidikan  diduga kuat  sebagai  sulitnya  mencari  orang yang  berkualitas  dan  profesional  di bidangnya,  hasilnya  materi  sosialisasi yang  akan  disampaikan  menjadi  tidak maksimal
c. Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil
• Rata-rata  jawaban  Responden  terhadap 28  pertanyaan  adalah  Baik,  sebesar 72,96% .
• Persentase  tertinggi: Dalam  membuat rencana kerja selalu menetapkan tujuan  yang  akan  dicapai ,  sebesar
84,59% .
• Persentase terendah: Hasil Kerja
pegawai  dibahas  dan  dievaluasi  pada pertemuan/staf meeting 62,70% .
• Temuan  permasalahan  antara  lain: dalam  peningkatan  kinerja  pegawai, pimpinan  tidak  melakukan  pembinaan, kurangnya  sinkronisasi  pimpinan  dan
bawahan,  sehingga  tidak  mencapai hasil kerja yang lebih baik.
d. Perilaku  Warga  Masyarakat  Menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil
• Rata-rata  jawaban  Responden  terhadap 20  pertanyaan  adalah  Cukup  Baik, sebesar 64,19% .
• Persentase  tertinggi: Sejauh  mana Kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat  menjadi  prioritas  utama, sebesar 74,59 % .
• Persentase terendah: Warga masyarakat yang  menyampaikan  informasi  tentang pelayanan  pencatatan  sipil  dengan menggunakan  alat  peraga  atau  poster penyuluhan , sebesar 54,32 % .
• Temuan  permasalahan  antara  lain:
Warga masyarakat yang menyampaikan informasi tentang
pelayanan pencatatan sipil tidak dengan  menggunakan  alat  peraga  atau poster penyuluhan.
2. Hasil Pengujian Hipotesis
a. Pengujian Hipotesis Utama dan Pembahasan
Rumusan  hipotesis  yang  diajukan adalah :  “Terdapat  pengaruh  Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil (X) terhadap Kinerja
Penyuluhan  Pencatatan  Sipil  (Y)  dalam mewujudkan  Perilaku  Warga  Masyarakat menggunakan  Pelayanan  Pencatatan  Sipil (Z)”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut,  maka  dilakukan  pengujian,  yaitu dengan  menggunakan  pengujian  analisis  jalur. Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  nilai koefisien jalur sebesar 0,6140.
Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh  variabel  X  terhadap  Y  dan  Z,  maka dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan  melihat perbandingan antara t hitung dan t tabel Berdasarkan  pengujian  diperoleh  nilai  t hitung lebih besar dari nilai t tabel (t 0,975  ;  72 )  yaitu t hitung = 6,6004  >  t tabel = 1,9935. Dari nilai tersebut
diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga variabel Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi
Pelayanan Pencatatan  Sipil  (X)  berpengaruh  secara  nyata dan positif terhadap variabel Kinerja Penyuluhan  Pencatatan  Sipil  (Y)  dan  Perilaku Warga  Masyarakat  menggunakan  Pelayanan Pencatatan Sipil (Z).
Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung  pula  oleh  besaran  nilai Koefisien Determinasi (R 2 YZX ) sebesar = 0,3770. Nilai ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  dan  Retribusi Pelayanan  Pencatatan  Sipil  (X)  berpengaruh terhadap  Kinerja  Penyuluhan  Pencatatan  Sipil (Y) dan Perilaku Warga Masyarakat menggunakan  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  (Z) sebesar  37,70  %,  sedangkan  sisanya (P YZ  ) 2 sebesar  62,30  %  dipengaruhi  oleh  variabel lainnya diluar variabel Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  dan  Retribusi Pelayanan  Pencatatan  Sipil    (X)  yang  tidak dimasukkan ke dalam model.
b. Pengujian Sub Hipotesis dan Pembahasan 1.  Pengaruh  Penyelenggaraan  Administrasi
Kependudukan (X 1 ) dan Retribusi Pelayanan  Pencatatan  Sipil  (X 2 )  terhadap
Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y) Secara
simultan, variabel Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan (X 1 )  dan  Retribusi  Pelayanan  Pencatatan  Sipil (X 2 )  terhadap  Kinerja  Penyuluhan  Pencatatan Sipil  (Y)  memberikan  pengaruh  secara signifikan.  Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa      F hitung yang  diperoleh  lebih  besar  dari F tabel (F 0,05;2; 71 ) yaitu F hitung = 13,7347 dan F tabel =  3,13.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan (X 1 )  dan  Retribusi  Pelayanan  Pencatatan  Sipil (X 2 ) secara simultan (bersama-sama)
berpengaruh secara siginifikan terhadap variabel  Kinerja  Penyuluhan  Pencatatan  Sipil (Y).
Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung  pula  oleh  besaran  nilai Koefisien Determinasi  (R 2 YX1,X2 ) sebesar  =  0,2790.  Nilai ini  menunjukkan  bahwa  Kinerja  Penyuluhan Pencatatan Sipil (Y) dipengaruhi oleh Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan (X 1 )  dan  Retribusi  Pelayanan  Pencatatan  Sipil (X 2 )  sebesar  27,90  %,  sedangkan  sisanya (P Y  ) 2 sebesar  72,10  %  dipengaruhi  oleh variabel lainnnya diluar variabel Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan dan  Retribusi  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  yang tidak dimasukkan ke dalam model.
Secara  parsial,  hipotesis  penelitiannya adalah  :  (1)  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan memberikan pengaruh terhadap Kinerja  Penyuluhan  Pencatatan  Sipil;  dan  (2) Retribusi Pelayanan
Pencatatan Sipil memberikan pengaruh terhadap Kinerja Penyuluhan
Pencatatan Sipil. Sebagai pembuktian  terhadap  hipotesis  tersebut,  maka dilakukan  pengujian  secara  individu  melalui Uji-t student . Variabel Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  (X 1 )  memiliki nilai t hitung yang lebih kecil dari pada t 0,975 , yang berarti  Ho  diterima.  Artinya  bahwa  secara parsial,
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X 1 ) tidak memberikan pengaruh  secara  nyata  terhadap  Kinerja Penyuluhan  Pencatatan  Sipil  (Y).  Demikian pula  variabel  Retribusi  Pelayanan  Pencatatan Sipil  (X 2 )  tidak  berpengaruh  secara  nyata terhadap  Kinerja  Penyuluhan  Pencatatan  Sipil (Y)  yang  ditunjukkan  dengan  nilai  t hitung yang lebih kecil dari pada t tabel .
2.    Pengaruh  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan (X 1 ) dan
Retribusi Pelayanan  Pencatatan  Sipil  (X 2 )  terhadap
Perilaku  Warga  Masyarakat  menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z) Secara simultan, variabel
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan (X 1 )  dan  Retribusi  Pelayanan  Pencatatan  Sipil (X 2 )  terhadap  Perilaku  Warga  Masyarakat
menggunakan  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  (Z) memberikan  pengaruh  yang  signifikan.  Ini diperlihatkan  dari  hasil  pengujian  variabel  X 1 dan  X 2 terhadap  Z  menunjukkan  pengaruh yang signifikan, karena   F hitung yang diperoleh lebih  besar  dari  F tabel (F 0,05;2;  72 )  yaitu  F hitung = 18,29  dan  F tabel =  3,13.  Hal  ini  berarti  bahwa variabel
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan  (X 1 )  dan  Retribusi  Pelayanan
Pencatatan Sipil (X 2 ) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara siginifikan terhadap  variabel  Perilaku  Warga  Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z).
Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung  pula  oleh  Koefisien  determinasi R 2 Z(X1,X2) sebesar = 0,3401. Nilai ini menunjukkan bahwa Perilaku Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z) dipengaruhi oleh Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan (X 1 )  dan  Retribusi  Pelayanan  Pencatatan  Sipil (X 2 ) sebesar 34,01 %, sedangkan sisanya (P Z  ) 2 sebesar  65,99  %  dipengaruhi  oleh  variabel lainnnya  diluar  variabel  Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  dan  Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil.
Secara  parsial,  hipotesis  penelitiannya adalah  :  (1)  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan memberikan pengaruh terhadap Perilaku  Warga  Masyarakat  menggunakan Pelayanan  Pencatatan  Sipil;  dan  (2)  Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil memberikan pengaruh terhadap Perilaku Warga Masyarakat menggunakan  Pelayanan  Pencatatan  Sipil. Sebagai pembuktian terhadap hipotesis tersebut,  maka  dilakukan  pengujian  secara individu  melalui Uji-t  student .  Variabel Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan (X 1 )  memiliki  nilai  t hitung yang  lebih  kecil  dari pada  t 0,975 ,  yang  berarti  Ho  diterima.  Artinya bahwa secara parsial,
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X 1 ) tidak memberikan  pengaruh  secara  nyata  terhadap Perilaku  Warga  Masyarakat  menggunakan
Pelayanan  Pencatatan  Sipil  (Z).  Sedangkan variabel  Retribusi  Pelayanan  Pencatatan  Sipil (X 2 )  berpengaruh  secara  nyata  terhadap Perilaku  Warga  Masyarakat  menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil (Z) yang ditunjukkan dengan nilai t hitung yang lebih besar dari pada t tabel .
3. Pengaruh  Variabel  Kinerja  Penyuluhan Pencatatan  Sipil  (Y)  terhadap  Perilaku Warga Masyarakat menggunakan
Pelayanan Pencatatan Sipil (Z)
Rumusan  hipotesis  yang  diajukan adalah :  “terdapat  pengaruh  antara  Kinerja Penyuluhan Pencatatan Sipil terhadap Perilaku  Warga  Masyarakat  menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil”. Untuk menjawab hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  nilai koefisien jalur sebesar 0,5943.
Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh  variabel  Y  terhadap  Z,  maka dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan  melihat perbandingan antara t hitung dan t tabel Berdasarkan  pengujian  diperoleh  nilai  t hitung lebih besar dari nilai t tabel (t 0,975  ;  72 )  yaitu t hitung = 6,2709  >  t tabel = 1,9935. Dari nilai tersebut diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga variabel  Kinerja  Penyuluhan  Pencatatan  Sipil (Y)  berpengaruh  terhadap  variabel  Perilaku Warga  Masyarakat  menggunakan  Pelayanan Pencatatan Sipil (Z).
Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung  pula  oleh  besaran  nilai Koefisien Determinasi  (R 2 ZY ) sebesar  =  0,3532.  Nilai  ini menunjukkan  bahwa  Kinerja  Penyuluhan Pencatatan  Sipil  (Y)  berpengaruh  terhadap Perilaku  Warga  Masyarakat  menggunakan Pelayanan  Pencatatan  Sipil  (Z)  sebesar 35,32%,  sedangkan  sisanya (P Y  ) 2 sebesar 64,68%  dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya diluar  variabel  Kinerja  Penyuluhan  Pencatatan Sipil yang tidak dimasukkan ke dalam model.
4.    Pengujian  Antara  Variabel  Bebas
(Korelasi X 1 dan X 2 )
Rumusan  hipotesis  yang  diajukan adalah :  “Terdapat  hubungan  korelasi  antara Pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  dengan  Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil”. Untuk menjawab hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan  pengujian  korelasi  product moment  dari  Pearson.  Berdasarkan  hasil pengujian  diperoleh  nilai  koefisien  korelasi parsial  sebesar  0,8519  dengan  sifat  hubungan berkorelasi positif.
Untuk mengetahui lebih lanjut keterkaitan  antara  variabel  X 1 dan  X 2 ,  maka dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan  melihat perbandingan antara t hitung dan t tabel Berdasarkan  pengujian  diperoleh  nilai  t hitung lebih  besar  dari  nilai  t tabel ,  yaitu                t hit = 13,8021  >  t 0,975 =  1,9935.  Dari  nilai  tersebut diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga kedua variabel tersebut, yaitu Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  (X 1 )  dengan Retribusi  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  (X 2 ) memiliki  keeratan  hubungan  yang  sangat signifikan.

## F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan
a. Pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pencatatan  Sipil    berpengaruh  secara nyata  dan  positif  terhadap  Kinerja Penyuluhan  Pencatatan  Sipil    dan Perilaku Warga Masyarakat menggunakan  Pelayanan  Pencatatan Sipil
b. Temuan Permasalahan Penelitian antara lain :
Pertama, pada  variabel Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan pada sasaran, monitoring dan evaluasi. Kedua, dalam variabel Retribusi pelayanan Pencatatan Sipil pada metoda dan kualifikasi pengetahuan. Ketiga, pada variabel
Kinerja Penyuluhan  Pencatatan  Sipil  pada menentukan  standar  dan  hasil  kerja. Keempat, dalam  variabel  Perilaku
Warga Masyarakat menggunakan Pelayanan Pencatatan Sipil pada pertukaran informasi dan materi penyuluhan.
Implikasi  dari  temuan  fenomena  dalam penelitian  ini  adalah  terhambatnya  upaya penyampaian  informasi  program  kepemilikan akta  kelahiran  kepada  masyarakat,  sehingga menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dan kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelayanan pencatatan  sipil.  Kondisi  ini  akan  berpengaruh terhadap  masih  rendahnya  tertib  administrasi kependudukan di masyarakat.
1. Saran-saran
a. Untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan; Dalam pelaksanaan kebijakan ternyata masih banyak kekurangan baik dari mulai disosialisasikan sampai dengan pengendalian serta pengawasannya. Sebagai  bahan  pertimbangan  dalam upaya  peningkatan  kualitas  Pelayanan Pencatatan  sipil  di  Kabupaten  Garut maka  perlu  dilakukan  sosialisasi  secara menyeluruh terhadap seluruh komponen,  baik  terhadap  aparatur pemerintah maupun kepada masyarakat/keluarga, agar hasil sosialisasi  yang  disampaikan  dapat  di pahami dan dimengerti
serta memberikan  manfaat  yang  lebih  baik, selanjutnya  meningkatkan  pengawasan dengan  melibatkan  semua  pihak  yang
peduli serta memperbaiki tingkat mentalitas pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan guna mendukung  pencapaian  tujuan  akan tercapai.
b. Untuk pemecahan masalah teknis;
Pertama, Supaya  tujuan  kebijakan dapat  berhasil  sesuai  yang  diharapkan, penulis menyarankan hendaknya sosialisasi dan pengawasan yang dilaksanakan  harus  secara  baik  dan fungsi  kebijakan  dilaksanakan  secara lebih efektif melalui koordinasi yang di dukung dengan komunikasi yang persuasif  maka  pelaksanaan  kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  dapat ditingkatkan Kedua, Supaya tujuan program kepemilikan akta kelahiran dapat mencapai  keberhasilan  maka  dalam pelaksanaan sosialisasi Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil harus dengan metoda yang baik serta
dilaksanakan  oleh  para  penyuluh  yang memiliki  kualifikasi  pengetahuan  yang baik pula Ketiga, Pelaksanaan Kinerja Penyuluhan  Pencatatan  Sipil  dalam melakukan  Pelayanan  yang  baik  akan menunjang  terhadap  mutu  pelayanan pencatatan sipil kepada warga masyarakat.
Keempat, Perilaku  Warga  Masyarakat
Menggunakan  Pelayanan  Pencatatan
Sipil    sangat  menunjang  terhadap keberhasilan tertib administrasi
termasuk  dalam  program  kepemilikan akta kelahiran.

## F. REFERENSI
Ahmadi, Abu,     2007, Psikologi Sosial,
Rineka Cipta, Jakarta
Ajzen  I,                               1991, Theory  of  Planned Behavior,  Organizational  Behavior  and
Human Decision , Berlin Arikunto, Suhermini, 1998, Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . PT. Rineka Cipta, Jakarta Azwar,  Saifudin.  2002, Sikap  Manusia Teori dan  Pengukurannya). Pustaka  Pelajar Jogjakarta Bungin,  Burhan,    2007, Penelitian  Kualitatif: Komunikasi,  ekonomi,  Kebijakan  Publik dan  Ilmu  sosial  lainnya. Kencana Prenada Media Group, Jakarta Dunn,  William,  N.  1999, Analisis  Kebijakan Publik,  Penyadur  Muhajirin  Darwin , Hanindita Graha Widya, Jakarta Echols  John  M.  &  Hassan  Shadily,  2003,
Kamus  Inggris  Indonesia, PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Gibson,  James  L.,  Invancevich,  John  M.,  dan Donnelly, Jame H. Jr. (1996), Organisasi , alih bahasa Ir. Nunuk Ardiani, MM, Bina Aksara, Jakarta.
Hasibuan,  Malayu  SP,  2006, Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah , Bumi Aksara, Jakarta Irawan,  Hardi,  2002, Strategi  Efektif  Merebut dan Mempertahankan Pangsa Pasar, PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta Irawan,  Suhartono , 1999 ,  Metode  Penelitian Sosial, Remaja Rosdakarya, Bandung _______________, 2005, Metodologi Penelitian  dan  Administrasi .  Puspaga. Bandung
2009, Teori Sosial , Puspaga, Bandung 2009, Teori  dan  Isu  Pembangunan,
Puspaga, Bandung Islamy, Irfan, 2000. Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara . Bumi Aksara. Jakarta Jones,  Charles,  O.  1996, Pengantar  Kebijakan Publik, diterjemahkan oleh Nasir
Budiman,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta Maryoto,  Pasaribu,  2000, Kinerja  Layanan Perusahaan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta Muhadjir,  Darwin,  2005 ,  Kebijakan  Publik Negara Berkembang, PT Elex Media Komputindo, Jakarta Notoatmodjo,  soekidjo,  2003 ,  Ilmu  Kesehatan
Masyarakat Prinsip-prinsip Dasar , Rineka Cipta, Jakarta
__________________,  2007, Sosiologi  untuk Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta Nugroho,  Riant,  2003, Kebijakan  Publik,  PT Elex Media Komputindo , Jakarta Poerwadarmita,      2004, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, Alfabeta, Bandung Pudyatmoko,  Y  Sri,  2009, Perizinan  problem dan Pembenahan, Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta, 2009 Rasyid,  M.  ryaas,  2002, Otonomi  Daerah Dalam Negara Kesatuan , Pustaka Offset,
Yogyakarta
Setianto,  Anton  Yudi,  2008, Mengurus perijinan dan dokumen, Forum sahabat , Jakarta Siagian, P.       1998, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta Singaribuan,  Masri  dan  Efendi,  Sofian,  2001,
Metode Penelitian Survey , LP3ES, Jakarta Siswosoediro, Henry S., 2008, Mengurus surat-
surat  Kependudukan  (Identitas  diri), Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan
Sugiyono,                  2006, Metode  Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
,  2006, Statistika  Untuk  Peneliti an, Alfabeta, Bandung
,  2008,  Metode Penelitian  Bisnis , Alfabeta, Bandung
Sudjana, Egi, 2002, Uji Statistik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Supriatna Tjahya,2000, Legitimasi Pemerintahan: Manajemen dan
Organisasi  Publik  serta  Manajemen Pemerintahan  Daerah ,  CV.  Maulana, Bandung Supriatna, Cahya, 2001, Akuntabilitas
Pemerintah  dalam  Administrasi  Publik ,
Indra Prahasta, Bandung
Susilo,  Maryoto,      2000, Manajemen  Sumber Daya Manusia, BPFE UGM , Yogyakarta Thoha, Miftah,     1999, Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi  Negara, PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta Wahab,  Abdullah  Salihin,  1997, Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara ,
Rineka Cipta, Jakarta
_____________          2008, Analisa  Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara , Bumi Aksara, Jakarta Yashin,  Suichan,  1997, Kamus  Lengkap Bahasa  Indonesia  (KBI  Besar ),  Amanah,
Surabaya

## DOKUMEN-DOKUMEN
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang  RI  Nomor  32  tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah Keputusan  Presiden  No.  88  Tahun  2004
Tentang  Pengelolaan  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan.
UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  tahun  2007 Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Surat  MDN  Nomor  477/2280/MD  Tanggal  31 Mei  2007  Perihal  Dispensasi  pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa
Transisi  Berlakunya  UU  Nomor  23
Tahun 2006.
Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008
Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil
Surat  Edaran  Mendagri  No,  474.1/2218/SJ tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Rencana
Strategis Kepemilikan Akta Kelahiran
Peraturan  Daerah  Nomor  12  tahun  2009
tentang penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di
kabupaten Garut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan  pencatatan  sipil  di  kabupaten  Garut.
Peraturan Bupati Garut Nomor 406 tahun 2008,  tentang  tugas  pokok,  fungsi  dan tata  kerja  dinas  kependudukan  dan pencatatan sipil kabupaten Garut RAK  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan
Sipil Kabupaten Garut
Laporan  Tahunan,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut 2009