## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN

## Ni Komang Devayanti Dewi
1
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar-Bali devayantidewi@gmail.com

## ABSTRACT
The inclusion of investments to invest in the modern market sector, a challenge for the activities and economic  development  of  the  small  people  in  this  case  is  micro,  small  and  medium  enterprises  in traditional markets. Even the existence of traditional markets in urban increasingly alarming and even threatened with bankruptcy with the rapid growth and development of modern market development. The purpose of this paper is to know the challenges to traditional markets amid the influence of globalization and  trade  liberalization  and  to  know  the  legal protection  for  traditional  markets  in  the  era  of  trade liberalization. The research method used in this research is the type of normative legal research. The conclusion of this research is Challenge to traditional market in the middle of globalization influence and trade liberalization is marked by the influx of investment flows in Indonesia which has swept the whole field  of  investment  from  one  region  to  another  most  lucrative  area,  Legal  Protection  For  Traditional Market  in  Liberalization  Era  Trafficking in  views  in  Presidential  Regulation  No.  RI.  112  of  2007, Regulation  of  the  Minister  of  Trade  No.  RI.  56  /  M-DAG  /  PER  / 9/2014,  and  the  Regulation  of  the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 20 of 2012.

## Keywords: Legal Protection; Traditional Market; Trade Liberalization.

## ABSTRAK
Masuknya  investasi  untuk  berinvestasi  di  sektor  pasar  modern,  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi aktivitas  dan  perkembangan  ekonomi  rakyat  kecil  dalam  hal  ini  adalah  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  di  pasar tradisional.    Bahkan  keberadaan  pasar  tradisional  di  perkotaan  semakin memprihatinkan  dan  bahkan  terancam  gulung  tikar  dengan  semakin  pesatnya  pertumbuh  dan perkembangan  pembangunan  pasar  modern.  Tujuan  penulisan  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui tantangan terhadap pasar tradisional di tengah pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  pasar  tradisional  di  era  liberalisasi  perdagangan.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil  penelitian  ini  yaitu  Tantangan  terhadap  pasar  tradisional  di  tengah  pengaruh  globalisasi  dan liberalisasi  perdagangan  ditandai  dengan  masuknya arus  investasi  di  Indonesia  yang  telah  melanda seluruh  bidang  penanaman modal  dari  suatu  daerah  menuju  kedaerah  yang  lain  yang  paling menguntungkan, Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan dalam dilihat  dalam  Peraturan  Presiden  RI  No.  112  Tahun  2007  ,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  No. 56/M-DAG/PER/9/2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012.
Kata kunci : Perlindungan Hukum; Pasar Tradisional; Liberalisasi Perdagangan.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Bali.

## 1. Pendahuluan
Investasi  dalam  pembangunan  ekonomi menjadi  aspek  penting,  karena  investasi merupakan  salah  satu  penggerak  proses penguatan perekonomian suatu negara. Sebagai salah  satu  alat  penggerak  proses  penguatan perekonomian,  dalam  rangka  kebijakan ekonominya,  beberapa  negara  berusaha  keras untuk  meingkatkan  investasinya  (Jati,  2012). Dalam  dekade    terakhir,  investasi  tidak  saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam  pengembangan  pembangunan  ekonomi, tetapi  juga  merupakan  sarana  utama  dalam pengembangan suatu industri.
Salah  satu  bidang  usaha  yang  menjadi tujuan bagi investasi adalah di sektor industri ritel modern  baik  yang  berskala  besar,  menengah maupun  kecil.  Masuknya  investasi  dengan dukungan struktur  kekuatan  modal  dan  sistem manajemen  modern  untuk  berinvestasi  di  sektor industri ritel modern ini, kemudian  menyebabkan mulai  muncul  pasar  modern,    seperti  misalnya Hipermarket, Supermarket, Mall dan Mini Market.
Latar  belakang  semakin  banyaknya berdiri  ritel  modern  berawal  dari  kebijakan liberalisasi pasar perdagangan eceran atau ritel di Indonesia sejak ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) antara  pemerintah  Indonesia  dengan  IMF tahun  1998,  yang  salah  satu  hasil  LoI  adalah memberikan  kebebasan  kepada  investor  asing masuk  ke  industri ritel.  Hal  ini  kemudian
ditindaklanjuti  dengan  dikeluarkannya  Keputusan Presiden  (Keppres)  Nomor  99  Tahun  1998  dan Surat  Keputusan  (SK)  Menteri  Investasi  Nomor 29/SK/1998.  Liberalisasi  selanjutnya  semakin mendapat  tempat  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang  Penanaman  Modal  Nomor  25 Tahun  2007  dan  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  Nomor  40  Tahun  2007  yang  lebih memberikan  asing  untuk  dapat  membuka  usaha ritel  di  seluruh  Indonesia.  Hal  ini  berimplikasi bahwa kompetisi semakin kompleks, tidak hanya kompetisi antara peritel Indonesia dengan peritel asing,  tetapi  juga  antara  peritel  Indonesia  yaitu peritel  modern  dengan  peritel  tradisional. Penempatan  pedagang  ritel  modern  dengan pedagang tradisional tidaklah tepat, karena yang menjadi persoalan adalah peritel modern ada dan mengambil  bagian  dari  kehidupan  pasar tradisional, sasaran pembeli pasar tradisional juga dibidik oleh pasar ritel modern (Riko, 2012).
Keberadaan  pasar  modern    tersebut dengan cepat berkembang di tangan masyarakat. Keberadaan pasar modern di tengah masyarakat tersebut,  telah    melahirkan  dua  konsep  pasar yaitu  pasar  modern  dan  pasar  tradisional. Munculnya  dua konsep pasar modern dan pasar tradisional  tersebut  kemudian  menimbulkan dikotomi  antara  keduanya  (Mubah,  2011). Dikotomi  antara  pasar  tradisional  dan  pasar modern  tidak  hanya  bersumber  dari  aspek arsitektur bangunan atau manajemen pengelolaannya, melainkan juga  dari pemaknaan
tentang  konsepsi  pasar  sebagai  tempat berlangsungnya transaksi ekonomi.
Industri  ritel  di  Indonesia  memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto  (PDB)  dan  juga  menyerap  tenaga  kerja dalam  jumlah  yang  besar.  Sebagai  negara  yang membangun,  angka  pertumbuhan  industri  ritel Indonesia  dipengaruhi  oleh  kekuatan  daya  beli masyarakat, pertambahan jumlah penduduk, dan juga  adanya  kebutuhan  masyarakat akan pemenuhan produk konsumsi (Soliha, 2008).
Masuknya investasi untuk berinvestasi di sektor  pasar  modern,  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  aktivitas  dan  perkembangan ekonomi rakyat kecil dalam hal ini adalah usaha mikro,  kecil  dan  menengah  di  pasar  tradisional. Bahkan  keberadaan  pasar  tradisional  di perkotaan  semakin  memprihatinkan  dan  bahkan terancam gulung tikar dengan semakin pesatnya pertumbuh  dan  perkembangan  pembangunan pasar modern.
Arus masuknya investasi  di sektor pasar tesebut  telah  memunculkan  kekuatan-kekuatan ekonomi  berskala  besar,  seperti  konglomerasi. Munculnya  konglomerasi    tentu  saja  dapat mendorong  dan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi,  tetapi  juga  di  sisi  lain    membawa dampak  ketimpangan  ekonomi  pada  pelaku ekonomi  rakyat.  Seiring  dengan  arus  masuknya investasi  di  sektor    pasar  modern  yang  tak terkendali  ini,  kemudian    diikuti  dengan diberlakukannya  liberalisasi  sektor  ritel  pada
tahun 1998, telah menimbulkan persaingan/kompetisi antar supermarket di pasar ritel  Indonesia.  Kompetisi  ini    tidak  hanya melibatkan pemain lokal tetapi juga pemain asing. Dengan adanya kompetisi ini, beberapa kalangan menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pihak yang  paling  rentan  terkena  dampak  kompetisi antara  supermarket.  Kompetisi  ini  kemudian menimbulkan  masalah  kesenjangan,  baik  antar golongan ekonomi, antar sektor, terutama dialami oleh  perekonomian  rakyat  karena  terbatasnya akses  terhadap  faktor  modal,  informasi,  dan teknologi, baik dari sisi pemilikannya, maupun dari sisi  distribusinya.  Sebagai  akibat  terbatasnya akses  ini,  peningkatan  fungsi  dan  peran  serta posisi perekonomian rakyat juga sangat terbatas dibandingkan  dengan  perekonomian  modern lainnya.
Kompetisi antara pelaku ekonomi ini bila dibiarkan  berlangsung  secara  bebas  akan berakibat  pada  terpinggirnya  atau  tergusurnya pelaku  ekonomi  yang  lemah.  Pasar  tradisional yang  tergolong  sebagai  pelaku  ekonomi  lemah baik  dari  aspek  permodalan  dan    manajemen pengelolaan  akan  terpinggirkan  dan  tergusur. Terpinggirkannya  atau  tergusurnya  pasar tradisional   akan berdampak  pada  terhambatnya pertumbuhan  hak  ekonomi  masyarakat  baik  di daerah  maupun  nasional.    Jika  kondisi  pasar tradisional  yang  terus  terpinggirkan    tetap dibiarkan berlangsung maka ribuan bahkan jutaan pedagang  kecil  yang  menggantungkan  hidupnya
untuk  berusaha  di  pasar  tradisional  akan kehilangan  mata  pencahariannya.  Pasar tradisonal  akan  tergusur    seiring  dengan  tren perkembangan dunia ritel saat ini yang didominasi oleh pasar modern.
Menghadapi persoalan di atas, fungsi dan peran  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  sangat diperlukan. Tugas dan fungsi negara dalam hal ini adalah  komitmen  dan  kebijakan  hukum pemerintah  terhadap  hak  ekonomi  dan  sosial masyarakat    berupa    hak  untuk  berusaha  yaitu dengan menciptakan kondisi, yang memungkinkan  setiap  individu  atau  masyarakat bebas dalam menentukan pilihannya dan negara menjamin  ketersediaan  barang-barang  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Pembukaan dan UUD 1945.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan pustaka  yang  artinya  dalam  penelitian ini dilakukan  dengan  cara  meneliti  norma,  asas, falsafah ataupun doktrin dan prinsip hukum dalam bahan-bahan  kepustakaan.  Penelitian  hukum  ini juga dikonsepkan sebagai penelitiaan perundang- udangan (law in books) atau kaidah norma yang dianggap  pantas  sebagai  patokan  berperilaku (Subekti,  2018). Jenis  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah The
Statue  Approach dan The  Analictical  and Conseptual Approach sesuai dengan karakteristik dan sifat dari penelitian hukum normatif. Sumber bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian normatif  ini  menggunakan  tiga  bahan  hukum yaitu,  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  non  hukum  yang  relevan digunakan  untuk  menganalisis  perlindungan hukum  terhadap  pasar  tradisional  di  era liberalisasi perdagangan.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Tantangan Terhadap Pasar Tradisional di

## Tengah  Pengaruh  Globalisasi  Dan Liberalisasi Perdagangan
Globalisasi  dan  liberalisasi  perdagangan memang  tidak  bisa  dielakan  lagi,  karena Indonesia  telah  memutuskan  untuk  menjadi anggota  perdagangan  baik  regional  maupun dunia,  seperti  :  GATT  (General  Agreement  on Tariffs  and  Trade),  AFTA  (Asean  Free  Trade Area),    APEC  (Asia-Pacific  Economic Cooperation)  dan  WTO    (Word  Trade Organization).  Ketika  Indonesia  menjadi  anggota perdagangan  regional  maupun  dunia  maka bersamaan dengan itu, Indonesia menjadi bagian dari  masyarakat  global  dan  liberalisasi perdagangan.
Liberalisasi  pada  dasarnya  merupakan suatu era  perdagangan dunia tanpa batas, tanpa proteksi,  tanpa  hambatan  dan  mempertinggi tingkat  persaingan  perdagangan  antara  pelaku ekonomi.  Oleh  karena  itu,  faham-faham  yang
dikenal  dalam    perdagangan  global  seperti kapitalisme, individualisme dan liberalisme adalah paham-paham  yang  tidak asing  lagi  dan  bahkan tidak  disadari  telah  menjadi bagian  dari  sistem perekonmian bangsa Indonesia.  Oleh karenanya, oleh    beberapa  pengamat  ekonomi  Indonesia berpendapat  bahwa  sistem  ekonomi  Indonesia tidak  lagi berdasarkan pada  Pancasila  dan  UUD 1945  tetapi  sistem  ekonomi  Indonesia  telah menjadi sistem ekonomi kapitalis dan liberal.
Liberalisasi  ekonomi  dunia    juga  telah menghapuskan hambatan-hambatan yang dahulu menghadang  penanaman  modal,  baik  hambatan tarif  (tariff  barrier)  maupun  hambatan  non  tarif (non  tariff  barrierrs).  Globalisasi  ekonomi dunia telah  meniadakan  sekat-sekat  batas  hubungan ekonomi  internasional  negara  menjadi  tanpa batas  (borderless).  Investasi  telah  menglobal, sebagaimana  pasar  global  (global  market)  yang telah  siap  menerima  hasil  produk  penanaman modal.  Inilah  yang  merupakan  awal  munculnya fenomena ekspansi suatu negara ke negara lain dalam bentuk penanaman modal/investasi.
Investasi  dalam  pembangunan  ekonomi menjadi  aspek  penting,  karena  investasi merupakan  salah  satu  penggerak  proses penguatan perekonomian suatu negara. Sebagai alat penggerak proses penguatan perekonomian, dalam  rangka  kebijakan  ekonominya,  beberapa negara  berusaha  keras  untuk  meningkatkan investasinya.  Dalam  dekade    terakhir,  investasi tidak  saja  merupakan  kebutuhan  penting  bagi
suatu negara dalam pengembangaan pembangunan  ekonomi,  namun  juga  merupakan sarana  utama  dalam  pengembangan  suatu industri.
Meskipun  investasi  membawa  dampak positif  bagi  pertumbuhan  ekonomi  tapi  juga  bila tidak  dikelola  dan  ditata  dengan  baik  akan menimbulkan  dampak  negatif  bagi sektor  usaha lainya.  Seperti  misalnya  masuknya  investasi disektor industri ritel modern yang tak terbendung di  satu  sisi  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi bagi  masyarakat,  tapi  pada  sisi  lain  juga  dapat mematikan  industri  rumah  tangga,  seperti pedagang kecil, usaha mikro, kecil dan menengah yang berusaha di pasar tradisional.
Dampak  perkembangan  pasar  modern terhadap  pasar  tradisional  tampak  pada  mulai terpinggirkannya  pasar    tradisional.  Beberapa penelitian  di  negara  berkembang  menunjukan adanya  dampak  dari  perkembangan  pasar modern  terhadap    pasar  tradisional  tersebut,  di antaranya  oleh  Reardon  Berdegue  (2002), Reardon  (2003),  Traill  (2006)  dan  Reardon  dan Hopkins  (2006).  Penelitian-penelitian  ini menemukan    adanya  dampak  negatif  terhadap pedagang  ritel tradisional  dengan  menjamurnya pasar modern. Menurut hasil penelitian-penelitian tersebut dijelaskan bahwa pedagang yang terlebih dahulu bangkrut biasanya adalah pedagang yang menjual  aneka  barang,  makanan  olahan,  dan produk-produk olahan susu, diikuti oleh toko-toko yang  menjual  bahan  makanan  segar  dan  pasar
tradisional.    Demikian  pula  dengan  hasil    survei yang  dilakukan  A.C  Nielsen  (tahun  2006) terhadap  perkembangan  pasar  modern  di Indonesia.  Hasil  survei  ini  menunjukan  bahwa perkembangan  pasar  modern  di Indonesia tumbuh  31,4  %  per  tahun,  sedangkan  pasar tradisional menyusut 8 %  per tahun.  Selanjutnya menurut hasil diskusi revitalisasi pasar tradisional di  Kementerian  Perdagangan  tanggal  23  April 2012  menunjukan  hasil  yang  sama.  Dari  hasil diskusi itu dikemukakan bahwa  sepanjang tahun 2011  pasar  tradisional  hanya  mengalami pertumbuhan  negatif  sebesar  8,1%,  sementara pasar  modern  tumbuh  31,4%      dan diperkirakan 12  tahun  lagi  pasar  tradisional  bakal  menjadi museum (Republika, 2018)
Memperhatikan  perkembangan  dan pertumbuhan pasar modern yang tak terbendung ini    bila  dibiarkan  terus  berlangsung  maka  tidak mustahil keberadaan dan keberlangsungan peran pasar  tradisional sebagai salah satu sarana yang mewadahi kegiatan ekonomi  bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan dan tergusur. Jika peran  pasar  tradisional  tersebut  dibiarkan tergusur  maka  harapan  terhadap  peran  pasar tradisional sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan bagi rakyat sebagai yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak terwujud, juga harapan terhadap peran pasar  tradisional  sebagai  salah  satu  pilar kekuatan  ekonomi  masyarakat  yang  turut
menopang  pertumbuhan perekonomian nasional tidak tercapai.
Pasar  tradisional  merupakan  bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar  terhadap  pilar  perekonomian di  Indonesia. Ketahanan  dan  kelangsungan  hidup  pasar tradisional  akan  berpengaruh  terhadap  kondisi perekonomian  nasional.  Sehingga  pemerintah harus  tetap  menjaga  keberadaan  pasar tradisional.
Oleh  karena  itu,  agar  supaya  pasar tradisional  tidak  terus  terpinggirkan  maka  salah satu  instrument  yang  diperlukan    untuk  menata dan  mengelola  pasar  tradisional  adalah  melalui instrument  hukum.  Di  sini  diperlukan  kemauan, komitment dan tanggung jawab negara untuk itu. Bahkan, menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam konsep  negara  hukum  kesejahteraan,  negara dituntut  untuk  memperluas  tanggung  jawabnya kepada  masalah-masalah  sosial  ekonomi  yang dihadapi  oleh  rakyat  banyak.  Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi penganut negara  intervensionis  pada  abad  20.    Negara perlu  dan  bahkan  harus  melakukan  intervensi dalam  berbagai  masalah  sosial  dan  ekonomi untuk  menjamin  terciptanya  kesejahteraan bersama dan masyarakat (Assiddiqie, 1994).
3.2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasar
Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan Jumlah  pasar    tradisional  di  seluruh wilayah  Indonesia  mencapai  13.450  unit  dan mampu  menampung lebih  dari  12.625.000
pedagang  (Bintoro,  2012). Dari  jumlah  pasar tradisional  sebanyak  itu,  jika  ditata  dan  dikelola dengan  baik  maka  pasar  tradisional    dapat dimanfaatkan  oleh  para  pedagang  atau  para pelaku ekonomi sebagai tempat atau wadah untuk berdagang. Pasar tradisional sebagai wadah atau tempat  berusaha  akan  menjadi  salah  satu kekuatan ekonomi bagi masyarakat, serta  dapat mendukung  pembangunan  ekonomi  nasional. Pasar  tradisional  sebagai  wadah  ekonomi  di samping dimanfaatkan oleh pedagang, juga dapat dimanfaatkan  oleh  pelaku  ekonomi  lain,  seperti misalnya  :  jasa  parkir,  produsen,  petani,  jasa angkut  dan  jasa  perbankan,  sehingga    roda perekonomian  masyarakat  akan    terus  bergulir dan dapat    memberi  manfaat  dan  kesejahteraan sebesar-besaranya  bagi  masyarakat  dan  negara berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
Keberadaan pasar tradisional merupakan salah  satu  indikator  paling  nyata  dari  kegiatan ekonomi  masyarakat  di  suatu  wilayah.  Taraf kehidupan  ekonomi  masyarakat  dapat  dengan mudah    dilihat  dari  kegiatan  di  pasar  tradisional setempat. Demikian juga kemajuan suatu wilayah dapat  secara  langsung  dilihat  dari  kegiatan ekonomi  pada  pasar  di  daerah  yang bersangkutan.Sebagai  salah  satu  sarana distribusi, kehadiran pasar tradisional tidak hanya melibatkan para pedagang, namun juga memberi kesempatan  kerja  bagi  para  petani,  produsen, pelaku usaha  jasa  keuangan,  pelaku  jasa
angkutan dan pelayan toko atau kios (Firmanzah & Halim, 2012)
Di  balik  peran  strategis  pasar  tradisional tersebut  terdapat  permasalahan-permasalahan yang membutuhkan perhatian pembuat kebijakan dan pengelola yang terkait dengan pengembangan  dan  pengelolaan  pasar tradisional.  Pesatnya  pembangunan  pusat pembelanjaan dan toko modern berdampak pada penurunan  pendapatan  dan  keuntungan  pasar tradisional. Selain itu, faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat  sekitar  pasar  tradisional,  seperti perubahan  preferensi  dan  pola  belanja masyarakat  di  sekitar  pasar  tradisional berkontribusi  besar  terhadap  beralihnya  tempat belanja  masyarakat  ke  pusat  pembelanjaan  dan ritel modern (Firmanzah & Halim, 2012).
Pasar tradisional harus tetap dikembangkan  dan  dipertahankan  eksistensinya seiring  dengan  semakin  ketatnya  persaingan dengan  pasar  modern.  Untuk  itu  dibutuhkan pemahaman  yang  lebih  baik  terhadap  kondisi pasar  tradisional  agar  dapat  menyusun  strategi pengelolaan  pasar  tradisional  yang  profesional dan  sesuai  dengan  karakteristik  kebutuhan masyarakat setempat dan perkembangan zaman (Firmanzah & Halim, 2012).
Berkenaan dengan itu, pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisional,  Pusat  Pembelanjaan  dan  Toko Modern.  Kemudian  diikuti  dengan  Peraturan
Menteri Perdagangan RI
No. 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang  Perdoman  Penataan dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Pembelanjaan  dan  Toko  Modern,  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  RI  No.  20  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Dan  Pemberdayaan  Pasar Tradisional.
Dalam  konsep  negara  kesejahteraan,  menurut Friedman ada lima tugas Negara Kesejahteraan, yaitu  sebagai  pelindung  warganegaranya, pelaksana  atau  badan  yang  wajib  mengadakan kebutuhan-kebutuhan  masyarakat,  sebagai pengawas perekonomian dan sebagai hakim atau penengah  (arbitrator).  Dengan  demikian  negara bertugas  sebagai  “regulator”  yaitu  mengatur semua segi kehidupan warganegaranya termasuk di bidang ekonomi (Firmanzah & Halim, 2012). a. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2007 tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan,  dan  Toko Modern  merupakan  aturan  main  bagi  pelaku usaha  di  bidang  perdagangan  antara pedagang  tradisional  dengan  toko  modern agar pasar tradisional dapat bersaing dengan toko  modern  melalui  pengaturan-pengaturan yang  terdapat di  dalamnya.  Beberapa  hal penting yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 yakni:
1. Batas  luas  lantai  penjualan  toko  modern: minimarket  kurang  dari  400  m2  (empat ratus meter persegi), supermarket 400 m2
(empat  ratus  meter  persegi)  sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), hypermarket  di  atas  5.000  m2  (lima  ribu meter  persegi),  department  store  di  atas 400  m2  (empat  ratus  meter  persegi), perkulakan  di  atas  5.000  m2(lima  ribu meter persegi).
2. Pengaturan lokasi:
a) Perkulakan: hanya boleh berlokasi pada atau  pada  akses  sistem  jaringan  jalan arteri  atau  kolektor  primer  atau  arteri sekunder.
b) Hypermarket  dan  Pusat  Perbelanjaan, hanya  boleh  berlokasi  pada  atau  pada akses  sistem  jaringan  jalan  arteri  atau kolektor,  dan  tidak  boleh  berada pada kawasan  pelayanan  lokal  atau lingkungan  (perumahan)  di  dalam kota/perkotaan.
c) Supermarket  dan    Departement  Store: Tidak  boleh  berlokasi  pada  sistem jaringan  jalan  lingkungan;  dan  tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota.
d) Pasar Tradisional: boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
3. Perizinan:    Izin  Usaha  Pengelolaan  Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)  untuk  pertokoan,  mall,  plaza,  dan pusat  perdagangan,  Izin  Usaha  Toko Modern  (IUTM)  untuk  minimarket,
supermarket, department store, hypermarket  dan  perkulakan  Kelengkapan
Permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM: Studi
Kelayakan  termasuk  AMDAL  serta Rencana  Kemitraan  dengan  UK  (Usaha Kecil).  IUP2T,  IUPP  dan  IUTM  diterbitkan oleh  Bupati/Walikota  dan  Gubernur  untuk Pemprov DKI Jakarta. Pedoman Tata-cara Perizinan  ditetapkan  oleh  Menteri Perdagangan.
4. Pembinaan  dan  Pengawasan    Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  baik  secara sendiri-sendiri  maupun  bersamasama sesuai  dengan  bidang  tugasnya  masing- masing  melakukan  pembinan  dan pengawasan Pasar dan Toko Modern.
5. Pemberdayaan    Pasar  Tradisional Mengupayakan  sumber-sumber  alternatif pendanaan untuk pemberdayaan,
meningkatkan  kompetensi  pedagang  dan pengelola,  memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar  tradisional  yang  telah  ada  sebelum dilakukan  renovasi  atau  relokasi,  serta mengevaluasi  pengelolaan.    Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Memberdayakan  pusat  perbelanjaan  dan toko  modern  dalam  membina pasar tradisional,  serta  mengawasi  pelaksanaan kemitraan.
b. Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  No. 56/M-DAG/PER/9/2014
Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/M- DAG/PER/9/2014  merupakan  perubahan  atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional, Pusat  Perbelanjaan,  dan  Toko  Modern merupakan  pedoman  teknis  lebih  lanjut sebagaimana yang telah diatur sebelumnya di dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun 2007.  Di  dalam  peraturan  menteri  ini juga diatur  perihal  luas  toko  modern,  lokasi, perizinan, pembinaan dan pengawasan, serta pemberdayaan.    Selain  itu  diatur  kewajiban Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern  untuk menyediakan  barang  dagangan  produksi dalam  negeri  paling  sedikit  80%  (delapan puluh  persen)  dari  jumlah  dan  jenis  barang yang diperdagangkan.

## c. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor  20  Tahun 2012 tentang Pengelolaan  Dan  Pemberdayaan  Pasar Tradisional  Dengan  Rahmat  Tuhan  Yang Maha  Esa  Mempunyai  tujuan  untuk mendorong  pasar  tradisional  agar  mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan  dan  toko  modern  diperlukan pengelolaandan pemberdayaan pasar tradisional secara professional. Adapun ruang
lingkup  pengaturannya  meliputi  pengelolaan dan  pemberdayaan  pasar  tradisional  yang dimiliki,  dibangun  dan/atau  dikelola  oleh Pemerintah Daerah.
Dalam  peraturan  Presiden  yang  telah disebutkan  di  atas  ditentukan,  bahwa  dalam rangka  penyelenggaraan    penataan  dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus  mengacu pada rencana tata ruang wilayah  kabupaten/kota  dan  rencana  detail  tata ruang  kabupaten/kota  termasuk  peraturan zonasinya.  Selain  itu,  pendirian  pasar  modern harus  memperhatikan keadaan  sosial  ekonomi masyarakat  setempat  dan  memperhatikan  jarak antara pasar modern dan pasar tradisonal  yang telah ada sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2),    Pasal  3  ayat  (1)  dan Pasal  4  ayat (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  12 Tahun  2007.    Penataan  dan  pengelolaan terhadap  pasar  tradisonal  dan  pasar  modern didasarkan  pada  ketentuan  di  atas    diharapkan untuk  dapat  melindungi  dan  memberdayakan pasar  tradisional  di  tengah  semakin berkembangnya  usaha  perdagangan  eceran dalam  skala  kecil  dan  menengah,  usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar. Dengan pemberdayaan terhadap pasar tradisional tersebut  kiranya  pasar  tradisional  dapat  tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan pasar modern, sehingga  keduanya, saling memerlukan, saling  memperkuat,  serta  saling  menguntungkan dalam memajukan perekonomian masyarakat.
Peraturan  perundang-undangan  di  atas memberi  kewenangan  kepada  daerah  untuk menata dan mengelola pasar tradisional maupun pasar  modern  agar  kedua  pasar  ini  tidak  saling menyingkirkan  dan  mematikan,  tetapi  kedua pasar  tersebut  saling  mendukung  dan  menjadi mitra  strategis  dalam  menunjang  pembangunan dan  menopang  pertumbuhan  ekonomi  baik  di daerah dan nasional.
Berangkat dari peraturan presiden di atas beberapa  kabupaten  maupun  kota  di  Indonesia mulai  membuat  regulasi  turunan  dalam  bentuk peraturan  daerah  kabupaten/kota.  Peraturan daerah  yang  dikeluarkan  dengan  maksud  dan tujuan    untuk  melindungi  pasar  tradisional. Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan  merupakan  konsep  otonomi  daerah dengan  menjalankan  upaya  desentralisasi. Kebijakan  hukum  (legal  policy)  dalam  bentuk peraturan daerah kabupaten/kota  tersebut adalah bentuk  kehendak  politik  penguasa  yang seharusnya  (ius  constituendum)  merupakan sinergi  dan  pencerminan  dari  pemerintahdengan yang  diperintah,  sekaligus merupakan  akumulasi berbagai kebutuhan, kepentingan, permasalahan, keinginan yang bertimbalbalik saling menguntungkan. Artinya, kebijakan hukum daerah yang    ditetapkan  benar-benar  sesuai  dengan kebutuhan,  serta  keberpihakan  dan  sekaligus melayani kepentingan masyarakat.
Namun  seiring  dengan  berjalannya waktu,    peraturan  perundang-undangan  di  atas tampaknya  tidak  memberi  perlindungan  hukum yang  memadai  kepada  pasar  tradisional.  Dalam penataan dan pengelolaan terhadap kedua pasar tersebut  tidak  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan.  Terkesan  pasar  modern  lebih cenderung diberi peluang usaha lebih besar untuk berkembang dari pada harus dilakukan penataan dan pengelolaan terhadap  pasar tradisional. Hal ini disebabkan karena,arah kebijakan pembangunan ekonomi selama ini lebihcenderung  tertuju  pada  pertumbuhan ekonomi.  Paradigma  pembangunan  yang berbasis  pada  pertumbuhan  ekonomi  ternyata tidak  menjamin  kesejahteraan  bagi  masyarakat tetapi  justeru  menimbulkan  konsentarsi  kegiatan ekonomi pada  kekuatan ekonomi yang berskala besar dari pada ekonomi berskala kecil. Kegiatan ekonomi  berskali  kecil  mulai  ditinggalkan  dan terpinggirkan.
Konsentrasi kegiatan perekonomian yang dapat  memperlebar  jurang  kesenjangan  jelas tidak mencerminkan amanat UUD 1945 terutama asas  demokrasi  ekonomi,  yang  memaksudkan produksi  dikerjakan  oleh  semua,  untuk  semua, dan  dibawah  pimpinan  atau  pemilikan  anggota- anggota  masyarakat.  Di  dalam  demokrasi ekonomi,  kemakmuran  masyarakatlah  yang diutamakan,  bukan  kemakmuran  orang-seorang. Oleh karena itu salah satu tantangan besar yang dihadapi  perekonomian  nasional  dalam
menyongsong Indonesia baru adalah bagaimana agar  konsentrasi  ekonomi  dan  penguasaan  aset nasional  tadi  dapat  dikendalikan  dan  diarahkan dengan  berpegang  pada  asas  kerakyatan, keadilan,  kebersamaan, keterbukaan  dan berkelanjutan.  Hal  ini  hanya  bisa  terwujud  kalau sistem  perekonomian  yang  dibangun    secara konsisten  kembali  kepada  amanat  UUD  1945 yang  pada  dasarnya  membangun  demokrasi ekonomi yang berpedoman pada sistem ekonomi kerakyatan  yang  dalam  wujud  operasionalnya adalah  pemberdayaan  ekonomi  rakyat.    Dengan demikian    pembangunan  ekonomi  yang  tidak sesuai  dengan  semangat  konstitusi  akan menimbulkan  dampak  pada  tergusurnya  pasar tradisional.
Memang globalisasi dan liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh  luar  biasa    besar  bagi tatanan  pembangunan  ekonomi  terutama  pada industri  ritel kecil  ( Kupita  &  Bintoro,  2012). Oleh karena  itu,  globalisasi  dan  liberalisasi perdagangan  tidak  boleh  dibiarkan  berjalan secara  liar,  tetapi  harus  dikendalikan  atau meminjam istilah Stiglitz harus disiasati  dan salah satu  instrument  untuk  menyiasati  itu  adalah hukum. Hukum yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar peraturan (substansi) hukum saja, tetapi sebagaimana  dikatakan  Lawrence  M.  Friedman ( Radina & Ayuning, 2013). bahwa harus dibutuhkan juga komponen lainnya yaitu struktur hukum dan kultur  hukum.  Agar  supaya  hukum  berfungsi secara  efektif  maka  ketiga  komponen  itu  harus
berjalan  beriringan,  karena  bilamana  salah  satu komponen  tidak  berfungsi  maka  hukum  itu  akan mandeg. Di dalam tataran negara modern, lebih- lebih  di  era  global,  hukum  harus  mampu memainkan  peranan  sebagai  pengatur  dan pengendali  dalam  berbagai  aspek  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Melalui  hukum diharapkan  dapat  terwujud  kepastian  hukum, ketertiban,  keadilan  dan  pada  akhirnya tercapailah  apa  yang  dinamakan  dengan kedamaian  hidup  baik  secara  internal  negara maupun  maupun  antara  bangsa.  Hukum  di  satu pihak  dapat  berperan  sebagai  sarana transformasi  struktur  dan  nilai-nilai  global  yang sesuai dengan nilai dan kepentingan Indonesia. Namun  di  lain  pihak,  tidak  semua  struktur  dan nilai-nilai  globalisasi  itu  sesuai  dengan  nilai  dan kepentingan  Indonesia.  Karena  itu,  hukum selanjutnya  berperan  sebagai  mekanisme integrasi  berbagai  nilai  dan  kepentingan  yang berbeda itu.

## 4. Kesimpulan
Tantangan  terhadap  pasar  tradisional  di tengah  pengaruh  globalisasi  dan  liberalisasi perdagangan  ditandai  dengan  masuknya  arus investasi di Indonesia yang telah melanda seluruh bidang  penanaman  modal  dari  suatu  daerah menuju  kedaerah  yang  lain  yang  paling menguntungkan. Gejala ini menjadikan penanaman  modal  atau  investasi  menjadi  suatu tuntutan  guna  memenuhi  kebutuhan  suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat, seperti
misalnya  dengan  masuknya  investasi  pada industri  ritel  modern  (pasar  modern),    seperti, supermarket, hipermarket, minimarket.
Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pasar  modern  yang  tak  terbendung      ini    bila dibiarkan  terus  berlangsung  maka  tidak  mustahil keberadaan  dan  keberlangsungan  peran  pasar tradisional  sebagai  salah  satu  sarana  yang mewadahi kegiatan ekonomi  bagi pedagang dan masyarakat  akan  terpinggirkan  dan  tergusur. Pasar  tradisional  merupakan  bentuk  ekonomi kerakyatan  yang  memberikan  kontribusi  besar terhadap  pilar  perekonomian  di  Indonesia. Ketahanan  dan  kelangsungan  hidup  pasar tradisional  akan  berpengaruh  terhadap  kondisi perekonomian  nasional.  Sehingga  pemerintah harus  tetap  menjaga  keberadaan  pasar tradisional.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasar Tradisional  di  Era  Liberalisasi  Perdagangan dalam  dilihat  dalam  Peraturan  Presiden  RI  No. 112  Tahun  2007  tentang  Penataan  dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat
Pembelanjaan  dan  Toko  Modern.  Kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/M-DAG/PER/9/2014 merupakan perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional, Pusat  Perbelanjaan,  dan  Toko  Modern,  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012  tentang  Pengelolaan  Dan  Pemberdayaan
Pasar  Tradisional.  Tetapi  melihat  perkembangan dan  pertumbuhan  pasar  modern  yang  kian  tak terbendung bila dibiarkan terus berlangsung maka tidak  mustahil  keberadaan  dan  keberlangsungan peran  pasar    tradisional  sebagai  salah  satu sarana  yang  mewadahi  kegiatan  ekonomi    bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan dan tergusur. Oleh karena itu, harus dikendalikan atau disiasati    oleh  instrument  hukum.  Hukum  yang dimaksud  di  sini  tidak  hanya  sekedar  peraturan (substansi)  hukum  saja,  tetapi  dibutuhkan  juga komponen lainnya yaitu struktur hukum dan kultur hukum. Diharapkan komponen ketiga ini berjalan efektif  dan  beriringan  sehingga  dapat  terwujud kepastian  hukum,  ketertiban,  keadilan  dan  pada akhirnya tercapailah apa yang dinamakan dengan kedamaian  hidup  baik  secara  internal  negara maupun maupun antara bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Assiddiqie, J. (1994). Gagasan  Kedaulatan
Rakyat
Dalam Konstitusi Dan
Pelaksanaannya Di Indonesia. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Firmanzah  dan  Rizal  E.  Halim.  (2012). Strategi
Revitalisasi Pasar Tradisional, dalam buku :
Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia. Jakarta
: PT Gramedia Pustaka Utama.

## Jurnal
Bintoro, R.W. (2010). Aspek Hukum Zonasi Pasar
Tradisional  dan  Pasar  Modern. Jurnal Dinamika  Hukum,  Vol.10 (No.3),  pp.349-
363.
Euis  Soliha.  (2008).  Analisis  Industri  Ritel  Di
Indonesia. Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi
(JBE), vol.15 (No.2), p. 4.
Jati,  W.  R.  (2012).  Dilema  Ekonomi:  Pasar Tradisional  versus  Liberalisasi  Bisnis  Ritel di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan, Vol.4 (No.2), pp.223-242,
p.2.
Kupita, W., & Bintoro, R.W. (2012). Implementasi Kebijakan  Zonasi  Pasar  Tradisional  dan Pasar  Modern  (Studi  di  Kabupaten Purbalingga). JurnalDinamikaHukum, Vol.1
2 (No1), pp.45-59, p.4.
Mubah, A. S. (2011). Strategi Meningkatkan Daya Tahan  Budaya  Lokal  dalam  Menghadapi Arus  Globalisasi. Jurnal  Unair, Vol.24
(No.4), pp.302-308, p.2.
Radina, D., & Ayuning, D. (2013). Aspek Hukum
Bisnis Toko Modern Terhadap Keberlangsungan  Usaha  Kecil  dan  Pasar Tradisional Ditinjau dari Persaingan Usaha yang Sehat. p.5.
Riko, Apriadi. (2014). Analisis Yuridis Pengaturan Asas  Keseimbangan  Kepentingan  Ritel Modern  Dengan  Pasar  Tradisional  Dalam Peraturan  Daerah  (Perbandingan  Kota Surakarta  Dengan  Kota  Malang).
Universitas  Brawijaya Jurnal, Vol.2 (No.1),
p.5.
Subekti, R. P. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Perlindungan  Pekerja  Anak  Pada  Sektor
Rumah  Tangga. Jurnal  Magister  Hukum Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal), Vol.7 (No.1), pp.24-36, p. 26.

## Internet
Dampak  perkembangan  pasar  modern  terhadap pasar  tradisional,  tersedia  di  : https://m.republika.co.id, (diakses  pada 20/7/2017 pukul 12:52PM).

## Undang-Undang
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Peraturan  Presiden  RI  No.  112  Tahun  2007
tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko
Modern.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 99  Tahun  1998  Tentang  Bidang/Jenis Usaha  Yang  Dicadangkan  Untuk  Usaha Kecil  Dan  Bidang/Jenis  Usaha  Yang Terbuka  Untuk  Usaha  Menengah  Atau
Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan
Peraturan Menteri  Perdagangan  RI  No. 56/M- DAG/PER/9/2014 merupakan  perubahan
atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI No.  70/M-DAG/PER/12/2013  tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional.