## KEPASTIAN HUKUM DAN KONSEP KEDEPAN TERKAIT PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BAGI SEKRETARIS DESA (SEKDES)  DI INDONESIA
Oleh :
Muhammad Hoiru Nail Email: hoirunail88@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember
Suphia Email: Suphia@uij.ac.id Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

## Abstrak
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  merupakan  sebuah  jabatan  yang  mana  masyarakat  membantu negara  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangan  pada  pelaksaaan  fungsi  pemerintahan. Pasal 202 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pengisian jabatan Sekretaris Desa diisi dengan jabatan PNS, tentu ini menjadi kabar gembira bagi Sekretaris Desa yang ada karena berpeluang  menjadi  PNS.  Seiring  berjalannya  waktu  dasar  hukum  penyelenggaraan  Pe- merintahan Daerah yang lama telah dicabut dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  pemberlakuan  Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah  yang  baru  ini  tentu  memiliki  dampak  terhadap  beberapa aspek  pengaturan  dalam  hukum  pemerintahan  daerah,  tidak  terkecuali  jabatan  sekdes  yang dapat diangkat menjadi PNS.
Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa

## Abstrak
Civil  servants  are  a  position  when  the  community  assists  the state  in  carrying  out  its  duties and authorities in the implementation of goverment fungtions. Article 202 paragraph 3 of the republik of Indonesia law number 32 of 2004 concering regional goverment mandates filling the position of village secretary to be filled by civil servant, of course this is good news for the exiting  village  secretaries  because  they  have  the  opportunity  to  became  civil  servant.  Over time the old legal basis for the adminstration of regional goverment has been revoked and the Republik  of  Indonesia  law  No.23/2014  on  regional  governance  has  been  enacted.  The enactment of this new regional goverment law certainly has an impact on several regulatory aspects  in  regional  goverment  law,  including  the  position  of  village  secretary  who  can  be appointed as a civil servant.
Keyword: Civil Servant, village secretary

## PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara yang ter- diri  dari  susunan-susunan  kewilayahan. 1
Secara  konstitusional  hal  tersebut  dinyata- kan  tegas  bahwa  wilayah-wilayah  tersebut terdiri  dari  wilayah  provinsi,  kemudian wilayah provinsi dibagi  atas kabupaten dan kota. Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjut- nya dalam tulisan ini akan ditulis UUD NRI Tahun  1945)  hanya  menyebutkan  secara tegas  sampai  pada  wilayah  kabupaten  kota saja,  namun  nyatanya  ada  pemerintahan yang  berada  pada  wilayah  kabupaten  kota tersebut yakni Pemerintahan Desa. 2
1 Lihat  Pasal  18  Ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945. “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan undang-undang ” Pasal 18 Ayat (2) ini merupakan hasil  perubahan  UUD  kedua  yang  dilakukan  oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Indonesia  dan disyahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
2 Keadaan  tersebut  ditandai  dengan  fakta  hukum dalam  Peraturan  Perundang-undangan yakni adanya  UU  tersendiri  yang  mengatur  tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem NKRI.  Selanjutnya  lihat  Pasal  1  Angka  (3) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  “ Pemerintah  Desa adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa”. Pasal 2 Ayat (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. “ Daerah  Kabupaten/Kota  dibagi  atas  kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/desa ”.
Keberadaan  Desa  merupakan  entitas penyelenggara  urusan  pemerintahan terkecil  dalam  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  NKRI.  Bagi  Indonesia, penyelenggaraan  pemerintahan  Desa yang berkualitas berpotensi  mendorong kesejahteraan  masyarakat  Desa,  seka- ligus  meningkatkan  kualitas  hidup  di Desa.  Sebagai  strata  pemerintahan  ter- kecil,  Desa  memainkan  peran  sentral dalam agenda pembangunan nasional di mana  sebagian  masyarakat  Indonesia hidup di pedesaan. 3
Pemerintahan  Desa  sendiri  merupakan ujung  tombak  pembangunan  yang  secara langsung  berhubungan  dengan  masyarakat, oleh  karenanya  dari  sudut  pandang  ilmu pemerintahan  dirasa  perlu  struktur  dari pemerintahan  desa  yang  lengkap,  rep- resentatif serta negara/pemerintah ikut hadir secara langsung melalui aparatur negaranya dalam  struktur/aparatur  pemerintahan  desa. Dari  sudut  pandang  ilmu  hukum  struktur/ aparatur  perangkat  pemerintahan  desa tersebut  menjadi  bagian  tidak  terpisahkan dari  ilmu  peraturan  perundang-undangan/ aspek  hukum  guna  mencapai  kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan.
3 Irwan  Tahir, Sejarah  Perkembangan  Desa  di Indonesia,  Desa  di  Masa  Lalu,  Masa  Kini  dan bagaimana  Masa  Depannya, Jurnal  MIPI,  Edisi 38 tahun 2013, Jakarta, hlm. 17 Lihat juga Sutrino Purwohadi  Mulyono, Sinergitas  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa , Jurnal MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, hlm. 430.
Mengutip pendapat Dadang Sufianto, bahwa  secara  pendekatan  historis  ilmu pemerintahan  (dalam  konteks  tulisan  ini yakni  mencakup  pemerintahan  desa)  tidak dapat  dipisahkan  oleh  hukum/peraturan perundang-undangan.
Dilihat  dari  pendekatan  historis,  ilmu pemerintahan  tidak  dapat  dipisahkan dari  aspek  peraturan/  hukum  yang mengatur  tata  laksana  pemerintahan. sejarah  pemerintahan  dijalankan  sesuai dengan  peraturan/  hukum  yang  telah ditetapkan,  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis. 4
Dalam penelitian ini secara tegas secara prinsip  sangat  setuju/sependapat  dengan apa  yang  disampaikan  oleh  Dadang Sufianto  tersebut,  dalam  kontek  ini  berarti penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tentu tidak  lepas  dari  aturan/peraturan  sebagai tata  laksana  pemerintahan  desa.  Dengan aturan  tersebut  maka  diharapkan  penye- lenggaraan  pemerintahan  desa  dapat  ber- jalan  dengan  efektif,  efisien,  akuntabilitas, transparansi serta pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pe- merintahan  desa  merupakan  ujung  tombak pembangunan  dan  bersinggungan  langsung dengan  kebutuhan  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Dengan  begitu  tentunya  di- butuhkan  sebuah  pemerintahan  desa  yang
4 Dadang  Sufianto, Pengantar  Ilmu  Pemerintahan , Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 31
dapat  memberikan  pelayanan  yang  prima bagi  masyarakatnya,  salah  satu  bentuk intervensi  dari  negara  (pemerintah)  guna pemberian  pelayanan  yang  prima  tersebut ditetapkan  ketentuan  Pasal  202  Ayat  (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerin- tahan Daerah 5 (selanjutnya dalam tulisan ini akan ditulis UU Pemda lama/terdahulu).
Pemerintahan  desa  dilihat  dari  sudut pandang  ilmu  pemerintahan  termasuk dalam  ruang  lingkup  ilmu  pemerintahan, khususunya  pada  bidang  ketatalaksanaan (administrasi  pemerintahan  desa). 6 Dengan begitu  kajian  atas  penyelenggaraan  pe- merintahan  desa  dalam  kajian  tulisan  ini akan  bersinggungan  baik  langsung  atau tidak  langsung  dengan  ilmu  pemerintahan yang selalu mengedepankan clean and good governance /pemerintahan  yang  baik  dan bersih.
Rezim  UU  Pemda  terdahulu  menga- manatkan  agar  pengisian  jabatan  Sekretaris Desa  diisi  dari  PNS,  tentu  ini  merupakan kabar  gembira  bagi  pemerintahan  desa khususnya  bagi  mereka  yang  saat  itu menjabat  sebagai  Sekretaris  Desa  karena
5 Pasal  202  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  “ Pemerintah  desa  terdiri atas  kepala  desa  dan  perangkat  desa”. Ayat  (2) “ Perangkat  desa  terdiri  dari  Sekretaris  Desa  dan perangkat  desa  lainnya”. Ayat  (3)  “ Sekretaris Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disisi dari  pegawai  negeri  sipil  yang  memenuhi persyaratan.
6 Taliziduhu  Ndraha, Metodologi  Ilmu  Pemerin- tahan, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 31
dengan  ketentuan  tersebut  dirinya  sangat memungkinkan  diangkat  menjadi  PNS. Terlepas dari ini hal  tersebut,  kajian ilmiah ini  menganggap  hal  tersebut  sangatlah beralasan  menurut  hukum  sebab  dengan diisinya  jabatan  Sekretaris  Desa  dengan jabatan  PNS  ini  menandakan  pemerintah serius hendak ikut andil dalam menjalankan pemerintahan yang clean and good governance .
Pemerintah  kemudian  dengan  amanat ketentuan  Pasal  202  Ayat  (3)  UU  Pemda terdahulu  tersebut  dengan  sigap  menge- luarkan  aturan  lebih  lanjut  untuk  mengatur tata  cara  pengangkatan  Sekretaris  Desa menjadi  PNS  yakni  dengan  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  45 Tahun  2007  tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara Pengangakatan Sekretaris Desa Menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil.  Selanjutnya melalui Kementerian Dalam Negeri saat itu telah  dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  Nomor  50  Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2007  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pengangakatan  Sekretaris  Desa  Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Menurut  Sadu  Wasistiono,  pengisian jabatan  Sekretaris  Desa  oleh  PNS  dilatar belakangi oleh Ketentuan Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  IV/MPR/2000  tentang
Rekomendasi
Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  khusus- nya  rekomendasi  Nomor  7  yang  substansi isinya  adalah  kemungkinan  pemberian otonomi  bertingkat  terhadap  Propinsi, Kabupaten/Kota, serta Desa/Nagari/ Marga, dan sebagainya. 7
Menarik untuk dikaji dan diteliti, sebab keberlakuan  UU  Pemda  terdahulu  tersebut sudah  dinyatakan  tidak  berlaku  dengan diberlakukannya  UU  pemerintahan  Daerah yang  baru  yakni  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah. 8 setelah  dilihat kembali  dan  ditelaah  tidak  ada  satu  ke- tentuanpun  didalam  UU  tersebut  yang mengatur  mengenai  pemerintahan  desa. Dengan  begitu  pemerintahan  desa  sendiri memang sengaja dihilangkan oleh pembentuk UU (Presiden dan DPR) karena terkait  pemerintahan  desa  sendiri  pe- merintah  (Presiden)  bersama-sama  dengan DPR  telah  menetatpkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014
7 Sadu  Wasistiono  dan  M.  Irwan  Tahir, Prospek Pengembangan  Desa, Fokus  Media,  Bandung, 2007, hlm. 33 lihat juga Didik Chusnul Yakin dkk, Pengaruh  Implementasi  Kebijakan,  Karakteristik Individu,  Karakteristik  Organisasi  Terhadap Motivasi  Kerja  dan  Kinerja  Sekretaris  Desa  di Kabupaten Mojokerto. Jurnal Adminsitrasi Publik, Juni 2013, Vol. 11, No.1, hlm.129.
8 Dalam  Perkembangannya  UU  Pemerintahan Daerah  tersebut  telah  mengalami  perubahan, ketentuan terakhir yang digunakan dan diberlakukan  terkait  hukum  pemerintahan  daerah yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
tentang Desa (selanjutnya dalam tulisan ini akan ditulis UU Desa).
Penuluran  lebih  lanjutpun  dilakukan pada  UU  Desa,  namun  tidak  didapati  dasar hukum  mengenai  jabatan  Sekretaris  Desa diisi  dengan  PNS.  Dengan  begitu  rezim atau  pengaturan  pengisian  jabatan  Sek- retaris  Desa  yang  semula  diisi  dengan jabatan  PNS  saat  ini  sudah  tidak  berlaku lagi  atau  dengan  kata  lain  hukum  pe- merintahan  daerah  termasuk  pula  UU  desa tidak  ada  pengaturan  mengenai  jabatan Sekretaris Desa diisi oleh jabatan PNS.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut tentunya  dari  sudut  pandang  ilmu  hukum terkait kepastian hukum pengangkatan PNS bagi Sekretaris Desa. Beberapa faktor  yang menjadi bahan kajian termasuk diantaranya bagaimana  keberlakukan  PP  45  Tahun 2007,  Permendagri  Nomor  50  Tahun  2007 dari sudut ilmu perundang-undangan.
Kajian  dan  penelitian  ini  juga  akan menyinggung  seberapa  penting  jabatan PNS perlu diadakan/dihadirkan pada pemerintahan desa.

## 1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian/paparan dalam latar belakang  tersebut  maka  dapat  ditaruk sebuah  rumusan  masalah  yang  akan  dikaji dan  diteliti  lebih  lanjut  yakni. Pertama, bagaimana  kepastian  hukum  Sekretaris Desa  saat  (yang  menjabat  saat  ini)  dengan
keberlakuan  UU  Nomor  9  Tahun  2015.
Kedua, Bagaimana  pengaturan  kedepan terkait jabatan Sekretaris Desa di masa yang akan datang.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan  dalam penelitian  karya  tulis  ilmiah  ini  ialah metodologi  penelitian  hukum  normatif, yakni sebuah penelitian ilmiah pada bidang ilmu  hukum  yang  mengkaji  hukum  positif dan  berbagai  macam  asas-asas/  prinsip- prinsip hukum yang berkembang pada ilmu hukum.  penelitian  ini  melakukan  peng- kajian  terhadap  berbagai  macam  regulasi yang  ada/peraturan  perundang-undangan baik  vertikal  maupun  horizontal  yang memiliki  keterkaitan  dengan  tema  pene- litian dalam karya tulis ini.

## PEMBAHASAN
Pertama , atas  kajian  rumusan  pertama ini  maka  pada  mulanya  akan  diawali mengenai  tidak  terlepasnya  tujuan  umum dari  hukum  itu  sendiri  yakni  tujuan  ke- adilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. kepastian  hukum  memang  menempati urutan  ketiga  atau  terakhir  dalam  tujuan hukum,  namun  pada  dasarnya  atau  pada akhirnya dengan kepastian hukumlah sebuah  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum dapat dirasakan/ terlaksana.
Pada  mulanya  sejak  diundangkan  UU Pemda  lama/terdahulu,  tidak  serta  merta ketentuan  Pasal  202  Ayat  (3)  yang  me- ngamanatkan  pengisian  jabatan  Sekretaris Desa  diisi  oleh  PNS  langsung  terlaksana, setidaknya terdapat jeda waktu kurang lebih 3  tahun  peraturan  pelaksana  atas  ketentuan pasal  tersebut  terbit. 9 Tepatnya  sejak diterbitkannya    Peraturan  Pemerintah  (PP) 45  Tahun  2007  tentang  Persyaratan  dan Tata  Cara  Pengangakatan  Sekretaris  Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan (Permendagri)  Nomor  50  Tahun  2007 tentang  ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2007  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pengangkatan Sekretaris  Desa  Menjadi  Pegawai  Negeri Sipil.
Sejak  tahun  2007  itulah  pemerintah melalui  Kemendagri  dan  kementerian  ter- kait 10 melakukan  inventarisasi  dan  pe- ngangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi  PNS. Namun  dalam  kenyataannya  tidak  sedikit pula  dari  daftar  inventarisasi  tersebut terdapat  Sekretaris  Desa yang  tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi  PNS,  sehingga  untuk  mengatasi
9 Syarat dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tidak masuk dalam kajian tulisan ini. Selengkanya terkait syarat dan tata cara pengangkatan  Sekretaris  Desa  dapat  diangkat menjadi PNS dapat dilihat pada ketentuan tersebut diatas.
10 Kementerian terkait tersebut antara lain Kementerian  Pendayaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi kemenpan RB, serta pemerintah daerah kabupaten/kota.
keadaan  tersebut  pemerintah  melalui  ke- mendagri  mengeluarkan  kembali  aturan/ produk  hukum  berupa  Permendagri  Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2007  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pengangkatan  Sekretaris  Desa  Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Sekretaris  Desa  yang  menurut  ke- tentuan  dan  syarat  pengangkatan  tidak dapat  diangkat  sebagai  PNS  diberhentikan oleh  bupati/walikota  setelah  masa  jabatan- nya  habis/selesai  serta  diberikan  kom- pensasi  atas  pengabdian  yang  telak  dilak- sanakan  selama  bertugas. 11 Dengan  de- mikian  bahwa  fenomena  pengangkatan Sekretaris  Desa  pada  saat  itu  terdapat  2 (dua)  kemungkinan  yakni  yang  memenuhi syarat dan ketentuan diangkat menjadi PNS dan  bagi  yang  tidak  memenuhi  syarat  dan
11 Pasal  7  Ayat  (1)  Permendagri  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  50  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  2007  tentang  Persyaratan  dan Tata  Cara  Pengangkatan  Sekretaris  Desa  Menjadi Pegawai Negeri Sipil. “ Sekretaris Desa yang tidak memenuhi  persyaratan  untuk  diangkat  menjadi PNS,  diberhentikan  oleh  bupati/walikota  setelah habis  masa  jabatannya”. Ayat  (2)  “ Sekretaris Desa yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan kompensasi: a. Masa kerja 1  (satu) tahun sampai dengan  5  (lima)  tahun  diberikan  sebesar RP.5.000.000  (lima  juta  rupiah).  b.  masa  kerja lebih  dari  5  (lima)  tahun  dihitung  sebesar Rp.1.000.000  (satu  juta  rupiah)  per  tahun  dan jumlah kompensasi secara komulatif paling tinggi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
ketentuan  diangkat  menjadi  PNS  akan diberhentikan  dari  masa  jabatannya  apabila telah  habis  oleh  bupati/walikota  serta mendapatkan  kompensasi  yang  dihitung dari masa kerjanya.
Kepastian  hukum  bagi  Sekretaris  Desa yang  menjabat  saat  ini  tentu  sudah  tidak termasuk  lagi  dan  terikat  pada  ketentuan Pasal 202 Ayat 3 UU Pemda yang terdahulu tersebut,  sebab  UU  tersebut  telah  dicabut dan  diberlakukan  UU  Pemda  yang  baru. Tidak  ada  ruang  dan  kesempatan  bagi Sekretaris  Desa  yang  menjabat  saat  ini untuk  dapat  diangkat  menjadi  PNS  karena dasar  hukumnyapun  sudah  tidak  berlaku lagi.  Jabatan  Sekretaris  Desa  dalam ketentuan  yang  baru  UU  Nomor  9  Tahun 2015  tentang  Pemda  maupun  didalam ketentuan  pada  UU  Desa  tidak  ada  satu pasal/ayat/muatan  dalam  peraturan  tersebut yang  memerintahkan  jabatan  Sekretaris Desa diisi oleh PNS, dengan begitu jabatan Sekretaris Desa diisi oleh PNS dengan kata lain  sudah  terputus  sejak  diundangkannya UU  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya  timbul  pertanyaan  hukum lainnya,  lantas  bagaimana  keberlakuan  PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan  Tata  Cara  Pengangkatan  Sekretaris Desa  Menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan bagaimana keberlakuan Permendagri Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  50  Tahun  2007  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 45  Tahun  2007  tentang  Persyaratan  dan Tata  Cara  Pengangkatan  Sekretaris  Desa Menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  dilihat  dari sudut pandang ilmu perundang-undangan.
Terhadap  pertanyaan  hukum  tersebut tentu  harus  dijawab  dengan  lugas  dan mendasar,  secara  doktrin  dalam  Peraturan Perundang-undangan  menyatakan  bahwa Pertama, sebuah  peraturan  perundang- undangan  hanya  bisa  dicabut  atau  tidak berlaku lagi apabila telah dinyatakan secara tegas  ketentuan  tersebut  mencabut  ke- tentuan  oleh  produk  hukum  yang  selevel (horizontal).  Misalnya  dalam  hal  ini  ialah UU  32  Tahun  2004  telah  dicabut  dan dinyatakan  tidak  berlaku  dengan  diundang- kannya  UU  23  Tahun  2014  tentang  Pe- merintahan  Daerah 12 . Kedua, Termasuk pula  ketidak-berlakuan  sebuah  norma hukum  secara  hukum  tidak  berlaku  apabila
12 Lihat  Konsiderat  menimbang  huruf  d  UU  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. “ bahwa  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan, dan  tuntutan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  sehingga  perlu  diganti ”  lihat  juga ketentuan  pasal  409  huruf  b  “ Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
dicabut  oleh  peraturan  yang  lebih  tinggi. lalu  yang  terakhir  ialah  sifat  dan  karakter dari PP dan Permendagri tersebut termasuk dalam kategori delegated legislation .
Delegated legislation merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat  delegasi  dari  peraturan  yang  lebih rendah untuk didelegasikan kepada pejabat/ organ/lembaga  lain  yang  secara  struktur berada  di  bawah  pembuat  peraturan  asal untuk  menindaklanjuti/  membuat  bentuk aturan delegasi lanjutan guna melaksanakan isi/norma  yang  lebih  tinggi  tersebut.  dalam hal  ini delegated  legislation ialah  UU Pemda  lama  (Pasal  202)  melahirkan delegated  legislation bagi  Pemerintah (Presiden)  dengan  dikeluarkannya  PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan  Tata  Cara  Pengangkatan  Sekretaris Desa  Menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  dilihat dari  sudut  pandang  ilmu  perundang-unda- ngan,  termasuk  pula  melahirkan delegated legislation bagi lembaga kemendagri dengan  mengeluarkan  Permendagri  Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2007  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pengangkatan  Sekretaris  Desa  Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

## Delegated Legislation

## Delegated Legislation
PP  Nomor  45  Tahun  2007  dan  Per- mendagri  Nomor  21  Tahun  2018  merupa- kan delegated  legislation dari  UU  Pemda terdahulu,  khususnya  pelaksanaan  atas ketentuan Pasal 202 Ayat (3). PP Nomor 45 Tahun  2007  dan  Permendagri  Nomor  21 Tahun  2018  menjadi  tidak  berlaku  secara otomatis  tatkala  cantolan  pasal  (termasuk UU  Induknya)  sudah  dinyatakan  dicabut dan  tidak  berlaku  lagi.  Jadi  dari  sudut pandang  ilmu  Perundang-undangan  kedua peraturan perundang-undangan tersebut (demi hukum) secara otomatis tidak berlaku lagi meskipun secara nyata kedua peraturan tersebut tidak dicabut oleh pejabat/lembaga yang menerbitkannya, atau dengan kata lain tidak  perlu  tindakan  pencabutan  secara formil  oleh  Presiden  atas  keberlakuan  PP Nomor 45 Tahun 2007 dan tidak diperlakukan pencabutan secara formil oleh Mendagri  atas  keberlakuan  Permendagri Nomor 21 Tahun 2008.
Alasan  yuridis  lain  yang  dapat  me- nunjudkan  bahwa  PP  tersebut  secara
Pasal 202 Ayat (3) UU 32 Tahun
2004/ UU Pemda lama/terdahuhulu PP Nomor 45 Tahun 2007
Pasal 202 Ayat (3) UU 32 Tahun 2004/ UU Pemda lama/terdahuhulu
PP Nomor 45 Tahun 2007
Permendagri Nomor 21 Tahun 2008
otomatis  tidak  berlaku  lagi  ialah  dengan merujuk pada pengertian dari PP itu sendiri, Peraturan  Pemerintah  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh Presiden  untuk  menjalankan  Undang- Undang  sebagaimana  mestinya. 13 Atas dasar tersebut secara tegas pemaknaan yang dapat  dipahami  ialah  lahirnya  sebuah produk  hukum  berupa  PP  tersebut  lahir karena untuk menjalankan perindah UU.
Merujuk  pada  PP  45  Tahun  2007  ter- sebut,  maka  secara  tegas  pula  dinyatakan bahwa  diterbitkannya  PP  tersebut  karena terdapat  alas  dasar  yang  kuat  yakni keberlakuan Pasal  202 pada UU Nomor 32 Tahun  2004/UU  Pemda  lama/terdahulu. 14
Atas  ketentuan  dasar/cantolan  hukum terbitnya PP tersebut maka apabila UU/termasuk  pasal  yang  dirujuk  telah dinyatakan  dicabut  dan  tidak  berlaku  maka secara  hukum  (demi  hukum)  pula  PP tersebut tidak berlaku.
13 Lihat Pasal 1  Angka 5 Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
14 Lihat konsiderat menimbang a dan b PP 45 Tahun 2007  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pengangkatan  Sekretaris  Desa  Menjadi  Pegawai Negeri  Sipil. a.  Bahwa  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Sekretaris  Desa yang  memenuhi  persyaratan  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  akan  diangkat secara bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a,  perlu  menetapkan Peraturan  Pemerintah  tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Perundang-undangan  mem- berikan  kepastian  hukum  yang  lebih  nyata karna  kaidah-kaidahnya  mudah  diiden- tifikasi  dan  mudah  diketemukan  kembali. 15
Kepastian  hukum  pengangkatan  Sekretaris Desa  diisi  oleh  PNS  (bagi  yang  menjabat saat  ini)  dengan  diberlakukannya  UU  23 Tahun  2014  (sebagaimana  telah  diubah dengan  UU  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  UU  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah)  terin- dikasi  tertutup/  kepastian  hukum  bahwa jabatan  Sekretaris  Desa  tidak  diisi  dari jabatan PNS.
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan tersebut  diatas  maka  Sekretaris  Desa  yang menjabat  saat  ini  sudah  tidak  memiliki peluang  lagi  untuk  bisa  diangkat  menjadi PNS.  Peluang  tersebut  sudah  tertutup karena alas dasar hukum sebelumnya yakni ketentuan  Pasal  202  ayat  (3)  pada  UU  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah/UU  Pemda  lama/terdahulu  sudah resmi  dicabut  dan  tidak  diberlakukan  lagi, sebagai gantinya pemerintah telah mengeluarkan  UU  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  daerah  (terakhir  diubah dengan  UU  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
15 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, IND-HILL, Jakarta, 1992, hlm. 8
Kedua, untuk  membahas  secara  kom- prehensif atas rumusan masalah yang kedua ini  yakni  terkait  bagaimana  pengaturan kedepan  terkait  jabatan  Sekretaris  Desa, tentu  tulisan/kajian  ini  mempunyai  pan- dangan  sendiri  dan  alasan-asalan  ilmiah yang  akan  dikemukakan  dan  diulas  dalam pembahasan  kedua  dalam  penelitian  ini yang  akan  dikaitkan  dengan  sebuah  penye- lenggaraan  pemerintahan  desa  yang  bersih dan  baik/ clean  and  good  governance .
Untuk  memulai  pembahasan  tersebut  maka akan  di  awali  dari  pengertian  dari  jabatan PNS itu sendiri.
PNS  sendiri  diatur  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara (selanjutnya akan ditulis UU 5 Tahun 2014/ UU  ASN),  dalam  ketentuan  tersebut pemerintah membangun apartur sipil negara yang  memiliki  integritas,  profesionalitas, netral, dan bebas dari intervensi politik dan sebagainya. Berikut pengertian dari PNS itu sendiri.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat  ASN  adalah  profesi  bagi pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pe- merintah  dengan  perjanjian  kerja  yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara    yang selanjutnya  disebut  Pegawai  ASN  ada- lah  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja yang  diangkat  oleh  pejabat  pembina
kepegawaian  dan  diserahi  tugas  dalam suatu  jabatan  pemerintahan  atau  di- serahi  tugas  negara  lainnya  dan  digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya disingkat  PNS  adalah  warga  negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan pemerintahan.
Pemerintah  membagi  ASN  menjadi  2 (dua)  yakni  PNS  dan  Pegawai  Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja,  namun  yang menjadi  fokus  bahasan  disini  ialah  PNS. PNS  dari  pengertian  tersebut  memiliki tugas  yang  diberikan  negara  serta  digaji oleh  negara  (tentu  dengan  APBN  atau dengan  APBD  jika  statusnya  berada  pada lingkungan  pemerintahan  daerah)  guna menjalankan tugas pemerintahan.
Dalam  menjalankan  tugasnya  tersebut PNS  terikat  pada  fungsi,  tugas  dan  peran yang  menjadi  pegangan  bagi  seorang PNS. 16 Dengan begitu Sekretaris Desa yang
16 Fungsi, tugas dan Peran PNS selaku ASN tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Apratur  Sipil Negara.  Pasal  10.  “ Pegawai  ASN  berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik;  dan  c.  perekat  dan  pemersatu  bangsa ”. Pasal 11 “ Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh Pejabat  Pembina  Kepegawaian  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  b. memberikan  pelayanan  publik  yang  profesional
jabatannya  diisi  dari  jabatan  PNS  juga  ter- masuk  menjunjung  tinggi  serta  melaksana- kan  seluruh  fungsi  dan  tugas  Sekretaris Desa  selaku  PNS  yang  ditempatkan  pada pemerintahan  desa.  Namun,  seperti  ulasan dalam  pembahasan  sebelumnya,  saat  ini jabatan Sekretaris Desa tersebut sudah tidak bisa  lagi  diisidari  kalangan  PNS  karena regulasinya/pengaturannya sudah berubah.
Terhadap  keadaan-keadaan  yang  saat ini  tersebut,  penelitian  ini  mendorong kepada  pemerintah  untuk  melakukan  per- baikan  terhadap  perubahan  UU  Desa. Struktur aparatur pemerintahan desa sendiri saat ini memang diatur seluruhnya pada UU Desa, namun pengadobsian jabatan Sekretaris  Desa  diisi  oleh  PNS  tidak  ada pada  UU  ini,  oleh  karena  itu  penelitian  ini mendorong  agar  dapat  kembalikannya aturan  pengisian  jabatan  Sekretaris  Desa diisi oleh PNS.
Terdapat  nuasa  yang  sangat  positif tatkala  pengisian  jabatan  Sekretaris  Desa diisi  oleh  PNS/kembalipada  pengaturan terdahulu,  beberapa  alasan  yuridis  akan dipaparkan sebagai berikut:
Pertama, Sebagaimana  telah  dijelaskan di  awal  bahwa  pemerintahan  desa  merupa-
dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia ”. Pasal  12  “ Pegawai  ASN  berperan  sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan  dan pembangunan  nasional  melalui  pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas  dari  intervensi  politik,  serta  bersih  dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ”.
kan  pemerintahan  terbawah  dalam  sistem NKRI  yang  mana  pemerintahan  desa  ini langsung  berhubungan  langsung  dengan pelaksanaan  pelayanan  kepada  masyarakat. Secara  gambaran  besar  disini  bahwa pemerintahan  itu  dapat  di  bagi  menjadi  4 (empat)  yakni  Pemerintah  Pusat,  Pemerin- tah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Walikota, dan Pemerintahan Desa. 17
Pada  tiap-tiap  jenjang  pemerintahan tersebut  hampir  didominasi  jabatan  dari pemerintahan tersebut diisi oleh ASN/PNS. Misalnya  saja  dalam  Pemerintahan  Pusat pada  kementerian  mulai  dari  Direktorat Jenderal  pada  masing-masing  kementerian jabatannya  diisi  oleh  kalangan  PNS  dari atas  sampai  bawah.  Pemerintahan  Provinsi selain  kepada  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerahnya  (Sekretaris  Daerah  Provinsi  dan Satuan  Organisasi  Perangkat  Daerahnya juga diisi oleh PNS). Pemerintah Kabupaten/Kota selain Bupati dan/Walikota
17 Pemerintah  Pusat  (Presiden  dan  Wakil  Presiden, Kementerian  dan  Lembaga  Negara  Struktural  dan Non  Struktural).  Pemerintah  Provinsi  (Gubernur dan  Wakil  Gubernur  dan  Perangkat  Daerah Provinsi).  Pemerintah  Kabupaten/Kota  (Bupati dan  Wakil  Bupati,  Walikota  dan  Wakil  Walikota dan  Perangkat  Daerah  Kabupaten/Kota).  Dalam konteks ini tidak berarti menghilangkan eksistensi keberadan  dari  DPR  RI,  DPRD  Provinsi,  DPRD Kabupaten/Kota  sebagai  perangkat  dan  mitra  dari tiap-tiap  jenjang  pemerintahan,  (lembaga  tersebut DPRD Provinsi/Kabupaten Kota dalam rezim UU pemerintahan Daerah merupakan unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah)  namun untuk  memudahkan  dalam  penelitian  ini  lembaga tersebut  tidak  diikutsertakan  karena  penelitian  ini fokus  pada  bidang  eksekutif/bidang  pemerintahan atau  pemerintah  daerah  bukan  pemerintahan daerah.
(Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota  dan Satuan  Oraganisasi  Perangkat  Daerahnya juga diisi oleh PNS).
Pemerintah  Desa  sendiri  atau  jenjang pemeirntahan keempat/terakhir ini tidak ada jabatan  satupun  yang  dapat  diisi  oleh  PNS apabila  pengisian  jabatan  PNS  itu  sendiri tidak  diisi  oleh  PNS.  Tidak  ada  satupun jabatan  ASN  yang  mewakili/  menduduki jabatan  tertentu  pada  Pemerintahan  Desa, padahal sudah ditegaskan pada pembahasan diawal  jika  pemerintahan  desa  ini  sendiri merupakan  bagian  dari  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  yang  langsung  ber- hubungan  dengan  rakyat  /  masyarakat. Dengan alasan-alasan yuridis tersebut maka sebenarnya  patut  dipertimbangkan  kembali memasukkan  pengaturan  terkait  jabatan Sekretaris Desa diisi oleh PNS.
Kedua, jabatan-jabatan  yang  diisi dengan status PNS maka akan memberikan beban dan amanah yang berat bagi pemang- kunya (orang yang memegang jabatan PNS tersebut). jabatan yang berstatus PNS secara otomatis  akan  meningkatkan  kinerja  dari seseorang yang menjabatnya tersebut, sebut saja  yang  termudah  terkait  jam  kerja  PNS yang  tertib  dan  berkepastian,  PNS  juga terikat  pada  kode  etik,  dan  yang  terpenting apabila  Sekretaris  Desa  diisi  oleh  PNS maka  pemangku  jabatan  tersebut  akan terikat  pada  fungsi,  tugas  dan  peran  yang sangat  membantu/mendorong  terciptanya pelayanan  prima  kepada  masyarakat  dan
menciptakan clean  and  good  governance / pemerintahan yang baik dan bersih.
Sekretaris  Desa  dalam  perumpamaan merupakan  otak/prosesor  dalam  manage- ment  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, sekretaris  desa  merupakan  jabatan  yang harus  diisi  oleh  kalangan  yang  terdidik, proporsional,  mampu  melaksankan  tugas secara  efektif  dan  efisien,  keterbukaan, memiliki  kemampuan  profesionalitas,  dan dapat menjalankan pekerjaan secara transparan. Tuntutan-tuntutan tersebut  akan lebih  mudah  dicapai  dengan  label  jabatan PNS  yang  secara  vertikal  akan  memdapat- kan  advokasi  dari  Komisi  Aparatur  Sipil Negara,  dengan  begitu  pelayanan  kepada masyarakat  akan  benar  berjalan  dengan baik.
Sekretaris  Desa  yang  diisi  oleh  PNS akan mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan  (diklat),  tentu  diklat  yang  akan didapatkan  oleh  Sekretaris  Desa  yang  diisi oleh PNS ini akan menambah wawasan dan pengalaman  guna  mendukung  tugas  dan kewajiban dari Sekretaris Desa. Diklat PNS sendiri memiliki tujuan sebagai berikut.: 1). Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan,  dan  sikap  perilaku  untuk dapat  melaksanakan  tugas  jabatan  secara profesional  dengan  dilandasi  ke-pribadian dan  etika  PNS  sesuai  dengan  kebutuhan instansi.  2).  Menciptakan  aparatur  yang mampu  berperan  sebagai  pembaharuan  dan perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  3).
Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman  dan pemberdayaan masyarakat. 4). Menciptakan kesamaan visi dan  dinamika  pola  piker  dalam  melaksana- kan  tugas  pemerintahan  umum  dan  pe- ngembangan  demi  terwujudnya  kepemerin- tahan yang baik. 18
Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi  yang  di  bangun  tersebut  maka kedepan,  pengaturan  pengisian  jabatan Sekretaris  Desa  diisi  oleh  PNS  perlu diadakan  kembali/Jabatan  PNS  diisi  oleh PNS  diatur  dalam  UU  Desa.  Terdapat  2 tindakan hukum pemerintah melalui bidang Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan  perubahan  atas  UU  Desa. Pertama  adobsi  Ketentuan  Pasal  202  UU Pemda  lama/terdahulu,  kedua  hapus  aturan Pasal 48 dan Pasal 49 dalam UU Desa yang pada  intinya  Sekretaris  Desa  diangkat  oleh Kepala  Desa,  penghapusan  pasal  tersebut sangat  dibutuhkan  dan  relevan  agar kedepan  pengisian  jabatan  Sekretaris  Desa diisi  oleh  PNS  (yang  memenuhi  syarat untuk diangkat menjadi PNS).
Pasal  48  dan  Pasal  49  UU  sejak  di- undangkan  dan  diberlakukan  dan  mengikat pada penyelenggaraan urusan pemerintahan desa  tentu  memiliki  dampak  atas  ke- beradaan  beberapa  jabatan  Sekretaris  Desa
18 Lihat  Pasal  2  Huruf  a,  b,  c,  d  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
yang telah disisi oleh PNS, Sekretaris Desa yang  diisi  oleh  PNS  pada  akhirnya Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  me- lakukan  tindakan  mutasi  ke  satuan/SKPD/ instansi  lain  atau  tidak  lagi  menjabat sebagai  Sekretaris  Desa  karena  proses mutasi tersebut. 19 Hal ini disebabkan karena regulasi  dalam  UU  desa  mengamanatkan pengisian  jabatan  Sekretaris  Desa  dipilih oleh Kepala Desa Setempat
Pengisian  jabatan  Sekretaris  Desa  diisi oleh  PNS  ini  tentu  juga  perlu  kajian  yang komprehensif  terutama  kajian  terkait  ke- kuatatan  keuangan  negara  untuk  menggaji- nya.  Jika  melihat  hasil  lansiran  dari  Badan Pusat  Statistik,  dalam  wilayah  NKRI sendiri  setidak-tidaknya  memiliki  sekitar 9.020  Desa 20 (yang  artinya  akan  ada  calon Sekretaris  Desa  sebanyak  9.020  yang menjadi  pertimbangan  perhitungan  jika memang  status  jabatannya  tersebut  diisi
19 Dari  berbagaimacam  wilayah  di  indonesia,  salah satu  contoh  ialah  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur Jawa  Barat  melakukan  mutasi  atas  182  Sekretaris Desa  yang  berstatus  PNS  dimutasi  di  Organisasi Perangkat  Daerah  atau  Ke  Kantor  Kecamatan sesuai kebutuhan. Selengkapnya lihat http://m.mediaindonesia.com/nusantara/209698/rat usan-pns-penjabat-sekdes-dimutasi .  Diakses  pada 22 Januari 2021.
20 Data tersebut merupakan data lansiran resmi yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik,  bisa  saja jumlah  sekdes  tidak  sebanyak  data  tersebut  diatas karena angka tersebut(9.020) merupakan gabungan antara desa dan kelurahan, sebagaimana telah  diketahui  bahwa  khusus  untuk  wilayah kelurahan  pengisian  jabatan  sekretaris  lurah statusnya  memnag  sudah  diisi  oleh  PNS. selengkapnya
lihat http://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/18%2 000:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut- provinsi-dan-letak-geografis-2003---2018.html diakses pada 22 Januari 2021.
oleh  PNS,  atau  sebagai  pertimbangan  atas jabatan  PNS  yang  telah  diangkat  PNS  dan belum  memasuki  masa  pensiun  dapat ditarik kembali pada desa asal/desa pertema kali  yangbersangkutan  diangkat  menjadi Sekretaris Desa dengan status PNS.

## KESIMPULAN
Kepastian  hukum  pengisian  Jabatan Sekretaris  Desa  yang  isi  oleh  PNS  bagi mereka  yang  menjabat  sebagai  Sekretaris Desa  saat  ini  menurut  ilmu  hukum  dan Peraturan Perundang-undangan sudah tertutup/tidak  dimungkinkan  lagi.  Hal tersebut diakibatkan karena cantolan hukum (pasal  202  Ayat  (3)  UU  Pemda  lama/ terdahulu) telah dicabut dan diganti dengan UU  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Peruba- han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. UU  Pemda  yang  baru  tersebut  didalam keseluruhan  isi  materiilnya  tidak  ada  satu- pun  yang  mengamanatkan  agar  sekretaris desa diangkat menjadi PNS. Termasuk pula dalam  UU  Desa  ketentuan  tersebut  tidak ada, sehingga status Sekretaris Desa saat ini tetaplah  Aparat/Perangkat  Pemerintahan Desa  bersama-sama  dengan  Kepala  Desa yang  pengisiannya  jabatannya  ditentukan oleh Kepala Desa.
Kedepan  pengaturan  hukum  terkait pengisian jabatan Sekretaris Desa diisi oleh PNS perlu dipertimbangkan kembali/ kembai diisi oleh PNS mengingat Sekretaris Desa berada pada pemerintahan desa/pemerintahan  yang  langsung  ber- hubungan  kepada  masyarakat  untuk  mem- berikan pelayanan. Disamping itu pengisian Jabatan  PNS  bagi  Sekretaris  Desa  akan mendorong  sebuah  pelayanan  yang  prima, menciptakan pemerintahan  yang bersih dan baik,  serta  secara  filosofis  dengan  adanya ASN/PNS  yang  dijabat  oleh  Sekretaris Desa maka pemerintah hadir pada pemerin- tahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Bagir  Manan, Dasar-Dasar  Perundang- undangan  di  Indonesia, IND-HILL,
Jakarta, 1992.
Dadang Sufianto, Pengantar Ilmu Pemerintahan , Pustaka Setia,
Bandung, 2015.
Taliziduhu Ndraha, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Rineka  Cipta,  Jakarta, 1997.

## Jurnal-Jurnal
Didik  Chusnul  Yakin  dkk, Pengaruh
Implementasi Kebijakan, Karakteristik  Individu,  Karakteristik Organisasi  Terhadap  Motivasi  Kerja dan  Kinerja  Sekretaris  Desa  di Kabupaten Mojokerto. Jurnal
Adminsitrasi  Publik,  Juni  2013,  Vol. 11, No.1.
Irwan  Tahir, Sejarah  Perkembangan  Desa di  Indonesia,  Desa  di  Masa  Lalu,
Masa  Kini  dan  bagaimana  Masa Depannya, Jurnal  MIPI,  Edisi  38 Tahun 2013, Jakarta.
Sadu  Wasistiono  dan  M.  Irwan  Tahir,
Prospek  Pengembangan  Desa, Fokus Media, Bandung, 2007.
Sutrino  Purwohadi  Mulyono, Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun
2014  tentang  Desa ,  Jurnal  MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014.

## Peraturan Perundang-undagan
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan  Pemerintah  (PP)  45  Tahun  2007 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pengangakatan Sekretaris Desa Menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan (Permendagri) Nomor 50 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45
Tahun  2007  tentang  Persyaratan  dan
Tata  Cara  Pengangkatan  Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipi.
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia  Nomor  101  Tahun  2000
tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  2007  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

## Website
http://m.mediaindonesia.com/nusantara/209 698/ratusan-pns-penjabat-sekdes- dimutasi . Diakses pada 22 Januari 2021
http://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09 /18%2000:00:00/906/jumlah-desa- kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-
geografis-2003---2018.html
diakses pada 22 Januari 2021

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Dr.  Muhammad  Hoiru  Nail,  S.H., M.H. adalah  Dosen  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Jember.  Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  Jember  Tahun  2012  dan memperoleh  gelar  Magister  Hukum  (M.H.) dari    Fakultas  Hukum  Universitas  Jember Tahun  2015.  Gelar  Doktor  diselesaikan pada fakultas yang sama pada tahun 2020.
Suphia,  S.H.,  M.Hum. adalah  Dekan Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Jember.
Memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  pada Fakultas Hukum Universitas Jember
(UNEJ)  dan  memperoleh  gelar  Magister Humaniora  (M.Hum.)  dari    Program  Pasca Sarjana  Universitas  Merdeka  (Unmer) Malang.