JIGE 4 (3) (2023) 1482-1489

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

## DALAM
PENERAPAN

## MORATORIUM DENGAN PEMEKARAN  PAPUA
Sufrin Ridja 1* , Hedwig Adianto Mau 2 , Umar Suryadi Bakry 3 1,2,3 Universitas Jayabaya, Indonesia

## History Article

## Article history:
Received July 3, 2023 Approved August 19, 2023

## ABSTRACT
The issues raised in this study are the division of D Papua and the implementation of the  moratorium. Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 2 of 2021 concerning  the  Second  Amendment  to  Law  Number  21  of  2001 concerning Special Autonomy for the Province of  Papua for the implementation of this Law  the government  issued Government Regulation  Number  106  of  2021  concerning  the  authority  and institutional  implementation  of  the  special  autonomy  policy  for the province of  Papua. In this research, Organ Theory and Legal Certainty  Theory  are  used  which  will  be  the  tools  of  analysis  to dissect existing problems.

## ABSTRAK
Dalam  permasahan  yang  diangkat  pada  penelitian  ini  adalah pemekaran    Papua  dan  penerapan  moratorium.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2021  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi    Papua  atas  pelaksanaan Undang-Undang  tesebut  pemerintah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  106  Tahun  2021  tentang  kewenangan  dan kelembagaan  pelaksanaan  kebijakan  otonomi  khusus  provinsi Papua. Dalam penelitian ini dipergunakan Teori Organ dan Teori Kepastian  Hukum  yang  akan  menjadi  pisau  analisis  guna membedah permasalahan yang ada.

## Keywords:
Policy, Moratorium and Expansion of Papua © 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: rijasuf6@gmail.com

## Ridja et al / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (3) (2023)

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pemerintah  pusat  tentang  moratorium  dengan  alasan  keuangan  negara  yang sampai  hari  ini  beberapa  daerah/provinsi  dan  kabupaten/kota  di  Indonesia,  mengusulkan daerah  otonomi  baru  (DOB)  yang  belum  disetujui  oleh  pemerintah  pusat,  namun  pada  saat negara  masih  menghadapi  Covid-19  pada  tahun  2021  yang  berdampak  terhadap  keuangan negara.  Di  tahun  yang  sama  pemerintah  pusat  bersama  DPR  membahas  dan  mengesahkan Undang Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi    Papua,  atas  dasar  itu  pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah atas Pelaksanaan UU. 2 Tahun 2021 tentang Otsus  Papua. Dari  peraturan  pemerintah  tersebut,  pelaksanaannya  sekaligus  bentuk  rancangan  undang- undang  pemekaran    Papua.  Pengesahan  RUU  tersebut  oleh  DPR  bersama  Presiden, diantaranya:  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Provinsi    Papua Selatan,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Provinsi    Papua Tengah,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Provinsi    Papua Pegunungan,  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Provinsi    Papua Barat Daya. Rancangan undang-undang tersebut, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan  Pasal    92  dan  Pasal  93  Peraturan  Pemerintah  Nomor  106  Tahun  2021  tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi  Papua.
Kebijakan  pemerintah  pusat  dengan  mengambil  langka  pemekaran    Papua  membuat provinsi lain di Indonesia bertanya dan menuntut keadilan politik, dikarenakan beberapa daerah yang di Indonesia mengajukan daerah otonomi baru (DOB)  atau pemekaran daerah terkecuali DKI Jakarta, Aceh dan Yogyakarta. Selain itu provinsi dan kabupaten/kota menuntut keadilan termasuk  provinsi  Jawa  Barat.  Beberapa  lembaga  negara  yang  memiliki  kewenangan  pada pemekaran  daerah  adalah  Dewan  perwakilan  Daerah  sebagai  penampung  aspirasi  daerah. Dewan  perwakilan  rakyat  sebagai  pembuat  peraturan  perundang-undangan  dan  pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan menjalankan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Salah  satu  peran  lembaga  DPD  adalah  perjuangan  pemekaran  daerah  di  Indonesia  atas dasar  pasal  22D  tentang  pengawasan  jalanya  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah  dan  pemekaran  daerah  di  Indonesia,  namun  kewenangan  DPD  hanya  menyampaikan pandangan dan pengajuan RUU terhadap DPR tidak mengikuti dalam pengambilan keputusan. Namun peran penting kewenangan DPD dalam UUD 1945, mengharuskan untuk pelaksanaan dan mengakomodir aspirasi rakyat di daerah dan diperjuangkan di tingkat nasional.
Dalam  pembahasan  pokok  permasalahan  ini  peran  DPD  sebagaimana  kewenangannya untuk  mengambil  langka  kongkret  meski  kewenangan  terbatas  dalam  pengambilan  keputusan tetapi DPD secara yuridis tidak menghilangkan mandatnya sebagai perwakilan daerah.

## METODE
Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu titik  fokus  kajiannya  norma-norma  hukum  yang  berlaku  yaitu  norma  hukum  positif  berupa perundang-undangan.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  merupakan  data  sekunder.    Dalam pendekatan penelitian  hukum  normatif,  secara  teknis  dapat di  jabarkan ke  dalam  enam  langka sebagai berikut di bawah ini:
1. Memaparkan  selengkap  mungkin  fakta-fakta  dari  peristiwa  yang  menimbulkan  masalah: membuat peta kasus posisi;
2. Mengidentifikasi sumber hukum yang aplikabel;
3. Menganalisis sumber-sumber hukum untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang aplikabel dan  kebijakan  ( policies, beleid ,  tujuan  kemasyarakatan)  yang  melandasi  aturan-aturan  hukum tersebut;
4. Menyintesiskan  aturan-aturan  hukum  yang  aplikabel  ke  dalam  suatu  struktur  yang  koheren yang  di  dalamnya  aturan  yang  lebih  spesifik  dikelompokkan  ke  bawah  aturan  hukum  yang lebih umum;
5. Menelah  fakta-fakta  yang  diperoleh  untuk  memilah,  menstrukturkan  dan  mengkualifikasi fakta-fakta yang relevan sehingga tampil peristiwa hukumnya;
6. Menerapkan struktur aturan-aturan tersebut tadi pada fakta-fakta relevan  untuk menerapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang di ciptakan oleh fakta-fakta tersebut, dengan mengacu pada kebijakan yang melandasi aturan-aturan tersebut.
Pendekatan  Penelitian  yang  digunakan  peneliti  dalam  mengkaji  dan  menganalisis penelitian ini di dasarkan pada pendekatan Perundang-Undangan ( statute-approach ), pendekatan analitis  ( analytical  approach ),  pendekatan  filosofis  ( philosopycal  approach ),  pendekatan  kasus  ( case approach )  dan  pendekatan  perbandingan  ( comparathive  approach )  yang  berkaitan  dengan  peran DPD atas pengawasan pelaksana otonomi daerah dalam pemekaran daerah di Indonesia ditinjau dari kepastian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan  analisis  proses  kebijakan  publik  bahwa  proses  politik  yang  menghasilkan kebijakan publik yang dibedakan atas dua cara. Pertama, kebijakan publik  didefinisikan sebagai interaksi  aktor  politik  bersama-sama  asosiasi  profesional,  media,  dan  kelompok  kepentingan dengan  partai  politik,  birokrat,  dan  kabinet.  Hal  tersebut  merupakan  proses  dalam  pengertian harafiah (literal) , yaitu suatu permainan yang kompleks tentang menarik dan mengangkut (pulling and hauling) yang menghasilkan kebijakan. Kedua, lebih tertarik pada fokus, kurang tertarik pada perilaku para pemain daripada struktur permainan di mana permainan itu dimainkan. Beberapa contoh ciri struktur utama sistem politik yang mengarahkan pada konsekuensi kebijakan tertentu berkaitan  dengan  subjektifitas  para  aktor,  struktur  partai  politik,  federalisme,  dan  presidensial versus  parlemen  eksekutif.  Perbedaan  struktur  eksekutif  presidensial  dengan  parlemen  dapat digambarkan  bahwa  struktur  eksekutif  parlemen  lebih  mengisolasikan (insulate) dari  tekanan politik  sehingga  dapat  meyakinkan  inisiatif  kebijakan  sesuai  dengan  pikiran  utamanya (single- mindelly) .
Kebijakan publik menurut Thtomas Dye yang kemudian mendefinisikan kebijakan publik bahwa  kebijakan  publik  segala  sesuatu  yang  dikerjakan  atau  tidak  dikerjakan  oleh  pemerintah, alasan  suatu  kebijakan  harus  dilakukan  dan  manfaat  bagi  kehidupan  bersama  harus  menjadi pertimbangan  yang  holistik  agar  kebijakan  tersebut  mengandung  manfaat  yang  besar  bagi warganya  dan  tidak  menimbulkan  kerugian,  di  sinilah  pemerintah  harus  bijaksana  dalam menetapkan suatu kebijakan.
Kebijakan  Publik  menunjuk  pada  keinginan  penguasa  atau  pemerintah  yang  idealnya dalam  masyarakat  demokratis  merupakan  cerminan  pendapat  umum  (opini  publik).  Untuk mewujudkan  keinginan  tersebut  dan  menjadikan  kebijakan  efektif,  diperlukan  sejumlah  hal diantaranya:
1. Adanya  perangkat  hukum  berupa  peraturan  Perundang-Undangan  sehingga  publik  dapat mengetahui kebijakannya yang telah diputuskan;
2. Kebijakan ini harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya;
3. Diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini yang dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Dalam konteks pemekaran  Papua peneliti menganalisis kebijakan pemerintah yang terlalu buru-buru pemekaran  Papua yang kurang mempertimbangkan Daerah yang lain dan juga tidak melibatkan Majelis Rakyat  Papua (MRP) serta tidak menggunakan penataan daerah lebih dulu atau daerah persiapan sebagaimana standar dan syarat yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU No 106 Tahun 2021 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Meski  Papua sebagai otonom Khusus yang sebelumnya masih pro-kontra terkait produk hukum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  dari  tahun  1999  hingga  kini  2022  tetap  tumpang tindih atas kebijakan pemerintah pusat tentang Otsus  Papua.
Untuk  kesejahteraan    Papua  mengapa dari  awal  tidak  dimekarkan  Sementara  pemerintah pusat  belum  memberikan  kesempatan  pada  provinsi  lain  untuk  dimekarkan  karena  kebijakan pemerintah  pusat  terkait  penundaan  pemekaran  daerah  yang  disebut  dengan  “moratorium”.
Kebijakan  Pemerintah  Pusat  mengambil  langka    Papua  dimekarkan  dengan  berdasarkan peraturan  di  atas. Analisis  secara  sosiologis  dan  yuridis    bahwa  Pemekaran    Papua  tidak mencerminkan  keadilan  kepada  Provinsi  lain  yang  semenjak  pemerintah  sebelumnya menerapkan  nomenklatur  moratorium/dan  atau  penundaan  pemekaran  daerah  di  seluruh Indonesia. Padahal sangat jelas dalam undang-undang Pemerintah daerah juga mengatur tentang pemekaran  daerah  dan  bahkan  beberapa  daerah  yang  suda  lama  mempersiapkan  serta mengajukan  pembentukan  dan  pemekaran  pada  daerahnya  namun  tetap  ditolak  oleh kementerian  dalam  negeri  dengan  alasan  keuangan  negara  serta  dampak  covit-19  yang  juga mempengaruhi keuangan Negara, akan tetapi pemerintah sahkan empat  satu  Undang-Undang Otsus  Papua, satu  PP tentang  pelaksana UU Otsus dan  empat Undang-Undang Pembentukan Provinsi    Papua.  Langka  kebijakan  pemerintah  pusat  ini  tidak  ada  kepastian  hukum  serta kemanfaatan terhadap Rakyat  Papua dan tidak ada kepastian hukum tentang pemekaran daerah di seluruh Indonesia.
Menurut  Maria  S.W.  Sumardjono  bahwa  tentang  konsep  kepastian  hukum  yaitu  bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang- undangan  yang  secara  operasional  maupun  mendukung  pelaksanaannya.    Secara  empiris, keberadaan  peraturan  perundang-undangan  itu  perlu  dilaksanakan  secara  konsisten  dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.

## Analisis kebijakan pemekaran dalam penerapan kepastian hukum
Pada  konteks  langka  kebijakan  pemerintah  terkait  pemekaran    Papua  bahwa  konsep moratorium atau penundaan atas pemekaran daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 56  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terkait pemekaran daerah  dan  Desain  Besar  Penataan  Daerah  yang  sementara  masih  berpatokan  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  Dan Penggabungan  Daerah    yang  sebenarnya  PP  itu  terbit  untuk  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor    32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  sebagaimana  sudah  dicabut  dan ganti  karena  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  daerah saat  itu,  maka  pada  tahun  2014 disahkan  kembali  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Untuk  itu  pasal  33  dan  pasal  56 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  sampai  sekarang belum  ada  Peraturan  Pemerintah  untuk  melaksanakan  pasal  tersebut,  justru  pemerintah memasukkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi    Papua,    ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan  Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonom Khusus Provinsi  Papua.
Peneliti  menilai  kebijakan  moratorium  dan  pemekaran    Papua  tidak  ada  keadilan  dan kepastian  hukum,  peneliti  menjelaskan  dengan  pendekatan  keadilan  dan  kepastian  hukum diantaranya:
1. Pemberlakuan Moratorium
Penerapan  moratorium  atau  penundaan  pembentukan  dan  pemekaran  daerah  artinya, yang  dimaksud  pemekaran  dan  pembentukan  daerah  itu  ditunda  untuk  sementara,  dengan pertimbangan dan memperhatikan faktor pembiayaan negara terhadap daerah atau Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  yang  menjadi  alasan  pemerintah  pusat,  dan  sangat  masuk  akal dan logis ketika Indonesia dan dunia dilanda bencana Covid 19 sehingga berpengaruh pada keuangan  negara  karena  negara  saat  itu  berfokus  penanganan  bencana  kesehatan,  dan  itu terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang masih penanganan Covid-19. Di sekitar Tahun 2021 Pemerintah  sahkan  UU  Otsus    Papua  dan  PP  atas  pelaksana  UU  Otsus    Papua  yang  juga memasukkan pasal 76 sebagai pelaksana yang tidak mempertimbangkan faktor di atas.
2. Pemekaran Daerah dalam Pendekatan Kepastian Hukum Bahwa Pemekaran daerah atau pembentukan otonomi baru yang disingkat DOB, menjadi kebijakan  politik  pemerintah dalam  hal  ini  pembagian  wilayah  administrasi,  antara  provinsi atau  kabupaten  kota  di  Indonesia  dengan  syarat  dan  prosedur  yang  diatur  dalam  peraturan
perundang-undangan. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan bahwa setelah undang- undang  yang  disahkan  presiden  bersama  DPR,  adanya  peraturan  pemerintah  untuk melaksanakan undang-undang tersebut.
Dalam masalah yang diangkat adalah pemekaran  Papua dan penerapan moratorium tidak ada kepastian bagi daerah lain setelah  Papua dimekarkan. Dalam pengertian moratorium adalah penundaan pemekaran yang tidak menunjukkan bagi otonomi khusus atau otonomi umum yang di  jelaskan  oleh  Filep  wamafma  di  atas.  Serta  tidak  ada  aturan  yang  menyebutkan  bahwa moratorium  itu  berlaku  hanya  yang  bukan  otonomi  khusus  dan  tidak  berlaku  bagi  daerah otonomi  khusus.  Bahwa  jika  moratorium  berlaku  semua  dan  ada  peraturan  yang  menjelaskan tentang penerapan moratorium yang berlaku semua dan atau dibuka untuk semua. maka daerah lain juga ikut dalam pemekaran hanya saja pemerintah belum siap dan belum mendesain daerah besar yang di jelaskan dalam UU No. 23/2014 tentang pemerintahan darah. Untuk menciptakan kepastian  hukum,  penerapan  moratorium  harus  dinyatakan  dalam  suatu  kebijakan  pemerintah yang tertulis atau dalam peraturan presiden, agar tercipta keadilan distributif yang merata pada otonomi  daerah  serta  tercipta  kesejahteraan  bersama  dan  terbentuknya  kemanfaatan  bersama. Sebagaimana makna moratorium di atas bahwa penerapan moratorium yang tentu berlaku bagi semua daerah.
Pertimbangan dan jalan tengah bagi pemerintah dengan kebijakan penerapan moratorium yang  tidak  ada  kepastiannya  bagi  daerah  lain,  menurut  peneliti  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  bahwa  jika  pemerintah  mempertimbangkan  bahwa    Papua harus  dimekarkan  maka  terlebih  dahulu  menjelaskan  kepada  publik  bahwa  penerapan moratorium hanya berlaku yang bukan daerah otonomi khusus.
Penerapan moratorium berlaku bagi semua daerah maka Pasal 33 dan Pasal 56 UU No. 23 Tahun  2014  dengan  Pasal  76  UU  No.  2  Tahun  2021  diatur  dalam  satu  Peraturan  Pemerintah atas dasar di atas. Olehnya itu pemerintah secepatnya menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Pasal 33 dan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2014. Agar menciptakan keadilan dan kemanfaatan pada daerah di seluruh Indonesia.

## KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Perjuangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  atas  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  serta Pembentukan Daerah Otonomi Baru sangat nyata bahwa langkah dan upaya kongkret DPD terlihat pada Rapat Kerja dengan Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR dan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dengan  tetap  mendorong  Penataan  Daerah  dalam  bentuk  Desain  Besar  Penataan  Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam hal ini memberikan ruang akselerasi pembangunan daerah sesuai kepentingan strategis nasional yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
B. Saran
1. Bahwa  Untuk  mengembalikan  Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Pada  Konstitusi Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dengan  melalui  Amandemen UUD 1945, dengan menambahkan kewenangan DPD ikut bersama DPR dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-undang tertentu dengan dapat persetujuan bersama .
2. Bahwa  Pemerintah  Pusat  harus  mengeluarkan  kebijakan  Peraturan  Pemerintah  untuk melaksanakan  Pasal  33  dan  Pasal  56  Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, agar terciptanya keadilan dan kemanfaatan kepada daerah di seluruh Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulhalid,  Bakri,  Rifjal,  Marno.  2020.  Peran  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  Dalam Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  Di  Wilayah  Provinsi  Maluku  Utara.  Jurnal Nahkoda Ilmu Pemerintahan Volume 19 Nomor 1.
Abdul, Manan. 2018. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kencana. Abdul  Majid  Hefzi.  2015.  “Peran  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia Dalam  Sistem  Bikameral  Yang  Efektif”.    Tesis  pada  Prodi  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Jayabaya – Jakarta.
Achmad,  Ali.  2002.  Menguak  Tabir  Hukum  (  suatu  kajian  filosofis  dan  sosiologis).  Jakarta: Gunung Agung.
Ace  Hasan,  Syadzily.  2019.  Desentralisasi  Otonomi  dan  Pemekaran  Daerah  di  Indonesia.
Jakarta: Kencana.
__________. 2018. Dinamika Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Akbar,  Patrialis.  2015.  Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD  NRI  Tahun  1945.  Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin, Zainal Asikin. 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pres. Amiruddin al Rahab. 2006.  Papua Menggugat. Lipi Jurnal Penelitian Politik, Volume 3 Nomor 1.
Asshiddiqie,  Jimly.  2006.  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press.
__________. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta:  BIP.
__________. 2022. Oligarki Dan Totalitarianisme Baru. Depok : LP3ES.
Astomo,  Putera.  2018.  Ilmu  Perundang-Undangan  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia.  Depok:
Rajawali Press.
__________. 2018. Konstitusi & Konstitusional Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Angger  Sigit  Pramukti  &  Meylani  C.  2018.  Pengawasan  Hukum  Terhadap  Aparatur  Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
__________. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Asosiasi  Pemerintah  Kabupaten  Seluruh  Indonesia  (APKASI).  2021.  Harapan  dan  Tantangan Penguatan Otonomi Daerah Perjalanan 20 Tahun Apkasi. Jakarta: Gramedia.
Budiardjo, Mariam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustka Utama. Beni Ahmad, Saebani. 2016. Perbandingan Hukum Tatanegara. Bandung: Pustaka Setia. Dicey, A. V. 2021. Hubungan Antara Kedaulatan Parlemen Dengan Rule Of Law Seri Pengantar Studi  Hukum  Konstitusi  (Judul  Asli:  A.  V.  Dicey,  Introduction  to  the  Study  of  the Constitution. McMillan and CO., Limited St. Martin’s Street, London, 1952)., Terjemahan Nurhadi, Penyunting Nurainun Mangunsong.  Nusamedia.
Dominikus,  Rato.  2010.    Filsafat  Hukum  Mencari  Memahami  dan  Memahami  Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Eka Nam, Sihombing. 2018. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media. Fatwa, A.M. 2009. Potret Konstitusi Pasca Amendemen UUD 1945. Jakarta: Kompas. Fautanu, Idzam. 2020. Filsafat Hukum. Bandung: IRIS Press. Fernando M, Manullang. 2017. Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum. Jakarta: Kencana. Filep Wamafma. 2021. Otonomi Khusus Sebuah Kajian Perbandingan Aceh, Yogyakarta, DKI
Jakarta,  Papua, Britania Raya dan Jepang.  Papua: STIH Manokwari Press.
Hujber, Theo. 1995. Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta: Kanisius. Hartati. 2018. Menatap Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah. Yogyakarta: Mitra Utama. Harkrisnowo, Harkristuti. 2020. Meretas Khazanah Ilmu Hukum Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal. Depok: Rajawali Press.
Irna Fitriana. 2017. Kajian Tentang Parlemen. Malang: UB Press. Isra, Saldi. 2020. Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitutional. Depok: Rajawali Perss.
Joko  Widodo. 2021.  Analisis  Kebijakan  Publik  konsep  dan  Aplikasi Analisis  Proses  Kebijakan Publik. Malang: MNC Publishing.
Juharudin.  2016.  “Efektivitas  Reses  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daera”.  Tesis  pada  Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya – Jakarta.
Lawls,  John.  2019.  Teori  Keadilan  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  Untuk  Mewujudkan
Kesejateraan  Sosial  Dalam  Negara,  (judul  asli  A  Theory  of  Justice),  Terjemahan  Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Latif,  Yudi.  2011.  Negara  Paripurna  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Akuntualitas  Pancasila.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Malaka, Tan. 1987. Parlemen Atau Soviet?. Jakarta: Yayasan Massa.
Muchtar  Hadi,  Saputra.  2020.  Konstitusi  Rakyat  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perubahan Undang-Undang Dasar. Depok: Rajawali Press.
Manan, Bagir, Magnar, Kuntanan. 2017.  Beberapa Masalah   Hukum   Tata   Negara. Bandung: PT. Alumni.
Mahmuzar.  2019.  Parlemen  Bikameral  Di  Negara  Kesatuan  Studi  Konstitusional  Kehadiran DPD di NKRI. Bandung: Nusa Media.
Mario J & Aditya. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstitusi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido Volume 1 Nomor 1.
Muhammad, Fahriza. 2019. Mandat Politik Membangun Daerah Rekam Jejak Kinerja Politik 5 Tahun  Komite  I  DPD  RI  (2014-2019).  Jakarta:  Sekertariat  Jenderal  Dewan  Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Moh, Kusnardi, Bintan R Saragih. 2018. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama. Martin,  Jimung.  2005.  Politik  Lokal  Dan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Prespektif  Otonomi Daerah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
Markus, Gunaawan. 2008. Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, &
DPD. Jakarta: Transmedia Pustaka.
Made,  Suwandi.  2017.  Reformasi  Otonomi  Daerah,  Alqaprint  Jatinagor.  Bandung  Jatinagor Bandung.
Pentrus,  Polyanto.  2020.  Jalan  Tengah  Desentralisasi  bagi  Daerah  Otonom  Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Putra Dekantara. 2018. “Optimalisasi Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Lembaga Perwakilan Di  Indonesia”.  Tesis  pada  Prodi  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia  – Yogyakarta.
Rosidin, Utang. 2019. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Lingkar Selatan: Pustaka Setia. Ruhenda.  2020.  Tinjauan  Trias  Politika  Terhadap  Terbentuknya  Sistem  Politik  dan Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal of Governance and Social Policy, Volume 1, Issue 2.
Sakar Banjaran Aji. 2019. Moratorium Sawit Jokowi Dalam Prespektif Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan Ala Politik Hijau. Jurnal Hukum Lingkungan   Indonesia, Volume 5 Nomor 2.
Sinamo,  Nomensen.  2012.  Hukum  Tata  Negara  Suatu  Kajian  Kritis  Tentang  Kelembagaan Negara. Jakarta: Permata Aksara.
Soemantri, Sri. 2014. Otonomi Daerah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Sulistyowati Irianto, Shidarta. 2013. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sahya, Anggara. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia. Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Sarman, Muhammad. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Trijono, Rachmat. 2020. Sistem Hukum Nasional Teori dan Praktik. Depok: Papas Sinar Jati. Tedi  Sudrajat.  2017.  Hukum  Birokrasi  Pemerintah  Kewenangan  &  Jabatan.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Teuku Saiful, Bahri Johan. 2018. Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta:  Deepublish.
Taufiqurrahman, Syahuri. 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta: Kencana. Yana,  Suryana.  (et.al,).  2018.  Ensiklopedia  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan Pancasila dan Konstitusi. Klaten: Cempaka Putih.
Yusmilarso.  1997.  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia  Kajian  Paradigmatik.  Jurnal  Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Prespektif, Volume 1 Nomor 3.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Pancasila; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; TAP  MPR  No.  XV/MPR/1998  Tentang  penyelenggara  Otonomi  Daerah,  Pengaturan,
Pembagian,  dan  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Nasional  yang  berkeadilan;  serta  pembagian Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
UU  No.  22  Tahun  1948  tentang  Penetapan  Aturan-Aturan  Pokok  Mengenai  Pemerintahan Sendiri  di  Daerah-Daerah  Yang  Berhak  Mengatur  Dan  Mengurus  Rumah  Tangganya Sendiri;
UU No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah; UU RIS No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah; UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi  Papua;
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi  Papua Selatan; UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi  Papua Tengah; UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi  Papua Pegunungan; UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi  Papua Barat Daya;
UU  No  2  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  No  17  Tahun  2014 tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
PP  No.  129  Tahun  2000  tentang  Persyaratan  Pembentukan  dan  Kriteria  Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
PP  No.  106  Tahun  2021  tentang  kewenangan  dan  Kelembagaan  Pelaksanaan  Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi  Papua;
PP  No.  78  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan  dan  Penggabungan Daerah;
Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Internet: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia