## DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAM

## Rahmat Efendy Al Amin Siregar
Lecturer of  Syari’ah Faculty at IAIN Ar-Raniry. Banda Aceh, Indonesian Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Email: rahmadefendi_siregar@yahoo.com

## Abstract
Basic rights are fundamental necessities of human beings. They are God’s natural gifts that  should  be respected  as  human  dignity.  In  law,  the criminal judicature  process is set  up  from  investigation,  prosecution  to  court  session.  Actually,  the  efforts  to implement human basic right into the law are to ensure the highest value of justice and humanity  in  accordance  with  the  dignity  of  free  people.  Even  though  in  the  due process of law, the police have been given special rights or privileges to implement the function  of  investigating  by  the  law  to  summon,  examine,  seize,  arrest,  search, confiscate  something  from  the  accused,  they  have  to  obey  the  due  process  of  law principle itself. The law enforcing people’s adherence to the right of due process of law makes the accused have the right to be investigated according to the law of procedure. To realize this concept of due process of law relating to human basic rights in handling the criminal act, nobody is or can place himself/herself above the law, but he/she has to uphold  the  law  supremacy  and  the  law  should  be  applied  to  anybody  based  on  the principle of similar and fair treatment.
Keywords : Criminal Justice System, Human Rights

## Abstrak
Hak-hak dasar adalah kebutuhan dasar manusia. Mereka adalah karunia alami Allah yang  harus  dihormati  sebagai  martabat  manusia.  Dalam  hukum,  proses  peradilan pidana diatur dari penyidikan, penuntutan ke persidangan. Sebenarnya, upaya untuk melaksanakan  hak  dasar  manusia  ke  dalam  hukum  adalah  untuk  memastikan  nilai tertinggi  keadilan  dan  kemanusiaan  sesuai  dengan  martabat  orang  bebas.  Meskipun dalam  proses  hukum,  polisi  telah  diberikan  hak  khusus  atau  hak  istimewa  untuk melaksanakan  fungsi  menyelidiki  oleh  hukum  untuk  memanggil,  memeriksa, menangkap,  menahan,  pencarian,  menyita  sesuatu  dari  terdakwa,  mereka  harus mematuhi  karena  proses  prinsip  hukum  itu  sendiri.  Penegak  hukum  patuh  terhadap masyarakat dalam kebenaran proses hukum membuat, terdakwa memiliki hak untuk diselidiki sesuai dengan hukum acara. Untuk mewujudkan konsep ini proses hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam menangani tindak pidana, tidak ada yang  dapat  menempatkan  dirinya  di  atas  hukum,  tetapi  ia  /  dia  harus  menegakkan supremasi hukum dan hukum harus diterapkan kepada siapa saja berdasarkan prinsip perlakuan yang sama dan adil.
Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah  Negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945,  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  serta menjamin  setiap  hak  warga  negara  terkait  kesamaan  kedudukannya  dalam  hukum  dan pemerintahan,  negara  wajib  menjunjung  hukum  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Suatu negara hukum menurut Mien Rukmini, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:
1. Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus  berdasarkan  atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembangian kekuasan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan terhadap badan-badan peradilan. 1
Berkaitan  dengan  pernyataan  tersebut,  khusus  mengenai  butir  2,  yakni  adanya jaminan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  dapat  diartikan  bahwa  dalam  setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia  (warga negara). Hal  ini  juga  terdapat  dalam  Undang-undang  Dasar  1945,  melalui  beberapa  Pasal-pasalnya yang  mengatur  mengenai  HAM.  Salah  satunya  ialah  Pasal  27  ayat  (1)  tentang  Asas Persamaan  Kedudukan  di  dalam  Hukum  (APKDH).  Pasal  27  ayat  (1)  tersebut diimplementasikan  dalam  proses  peradilan  pidana  sebagai  Asas  Praduga  Tidak  Bersalah (APTB)  yang  diatur  dalam  Pasal  8  Undang-undang  No.  14  Tahun  1970  jo  Pasal  8  undang- undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:
“Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  di  persidangan,  wajib dianggap  tidak  bersalah  sebelum  kesalahannya  dinyatakan  dalam  putusan  hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Asas  “praduga  tidak  bersalah  atau  ” presumption  of  innocent” dijumpai  dalam penjelasan  umum  butir  3  huruf  c.  Dengan  dicantumkannya  asas  praduga  tidak  bersalah dalam  penjelasan  KUHAP,  dapat  dipahami  bahwa,  pembuat  Undang-undang  telah menetapkannya  sebagai  asas  hukum  yang  melandasi  KUHAP  dan  penegakan  hukum  ( law enforcement ). 2 Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  penulis  perlu  memfokuskan  bahwa  yang menjadi  objek  penelitian  adalah  sistem  peradilan  pidana  tanpa  membahas  tentang  sistem pembinaan  pada  tahap  purnajudikasi,  yaitu  tahap  pelaksanaan  hukuman  di  Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  yang  akan dibahas  adalah: Pertama ,  bagaimana  pengaturan  dan  penerapan due  process  of  law dalam
1 Mien  Rukmini, Perlindungan  Ham  Melalui  APTB  dan  APKDH  Pada  Sistem  Peradilan  di  Indonesia , (Bandung: Alumni, 2003), hlm.1.
2 Yahya  Harahap, Pembahasan,  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan  Penuntutan ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.40.
penegakan hukum acara pidana di Indonesia, kedua, bagaimana perlindungan HAM dalam kaitannya dengan hak seorang korban dari peradilan yang tidak adil.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Due Process of Law
Pengertian Due  Process  of  Law adalah  proses  hukum  yang  benar  atau  adil  yang merupakan  prinsip  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia. 3 Banyak  keluhan  yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang  menyimpang  dari  ketentuan  Hukum  Acara,  atau diskresi yang  dilakukan  oleh penyidik maupun penyelidik yang sangat bertentangan dengan HAM yang semestinya ditegakkan  pada  saat  pemeriksaan  penyelidikan  atau  penyidikan.  Oleh  karena  itu, tujuan diangkatnya masalah ini, sebagai wacana yang berisi ajakan untuk meningkatkan ketaatan mematuhi dan menegakkan Due Process of Law.
2. Sejarah Due Process of Law
Secara  singkat  lahirnya Due  Process  of  Law tidak  lepas  dari  sejarah  Hak  Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya Magna Charta (1215), disusul dengan Bill of Rights (1689), Declaration  Des  Droit  De  L’Home  et  du  Citoyen (1789), Declaration  of Independen (1876)  dan Declaration  of  Human  Rights (1948).  Agar  supaya  perlindungan terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dapat  terlaksana  secara  efektif  dan  universal,  maka prinsip-prinsip  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  haruslah  diatur  secara  formal  dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi Manusia.  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  berlaku  mengikat  terhadap  setiap  orang dengan  juga  memperhatikan  keseimbangan  antara  hak  dan  kebebasan  individu  serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya.
3. Asas Dalam Hukum Acara Pidana
Dalam  Hukum  Acara  Pidana  terdapat  asas-asas  yang  mengatur  perlindungan KUHAP  terhadap  keluhuran  harkat  dan  martabat  manusia.  Adapun  asas  tersebut adalah:
a. Perlakuan sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
b. Praduga tidak bersalah;
c. Hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi dan rehabilitasi;
d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
e. Hak kehadiran terdakwa di pengadilan;
f. Peradilan yang bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana;
g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
3 Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, Kamus Hukum , (Jakarta: Quantum Media Press, 2010), hlm.105.
h. Pelanggaran terhadap hak-hak warganegara, penangkapan, penahanan, penggeledahan  dan  penyitaan,  harus  didasarkan  pada  undang-undang  dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
i. Kepada  tersangka,  sejak  saat  dilakukan  penangkapan  dan  atau  penahanan  selain wajib  wajib  diberitahu  dakwaan  dan  dasar  hukum  apa  yang  didakwakan kepadanya,  juga  wajib  diberitahu  haknya,  termasuk  haknya  untuk  menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.
Asas yang disebutkan diatas dibentuk untuk mencapai tujuan KUHAP yaitu Due Process  of  Law dan  kesepuluh  asas  itu  harus  dikembangkan  lebih  lanjut  dan  dijadikan pedoman bagi pelaksanaan KUHAP yang benar-benar memperhatikan dan melindungi has  asasi  manusia.  Inilah  yang  kemudian  akan  mendasari  diperhatikan  dan dilindunginya hak asasi manusia. 4

## 4. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  sangat  mengakui  adanya  hak- hak setiap orang, dinyatakan:
“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana  berhak  dianggap  tidak  bersalah,  sampai  dibuktikan  kesalahannya  secara  sah dalam  sautu  pengadilan  dan  diberikan  segala  jaminan  hukum  yang  diperlukan  untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 5
a. Penyelidikan
Penyelidikan  ialah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyelidik  yang  berarti serangkaian  tindakan  mencari  bukti  permulaan  dan  menemukan  sesuatu  keadaan atas peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran sebagai tindak pidana untuk dilanjutkan pada penyidikan. 6
b. Penyidikan
Penyidik  adalah  pegawai  negeri  sipil  tertentu  atau  pejabat  Polri  yang melakukan  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  pejabat  penyidik  sesuai  dengan yang  diatur  oleh  Undang-undang  untuk  mencari  atau  mengumpulkan  bukti-bukti dan bukti tersebut membuat terang tindak pidana. 7
c. Penangkapan
Wewenang  yang  diberikan  kepada  penyidik  sedemikian  rupa  luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi  kebebasan  hak  asasi  seseorang.  Asal  hal  itu  masih  berpijak  pada landasan hukum. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
4 Mien Rukmini, Perlindungan HAM… hlm.84.
5 Undang-Undang No..39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Pasal18.
6 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan…, hlm.101.
7 Ibid , hlm.109
sementara  waktu  kebebasan  tersangka  atau  terdakwa  apabila  terdapat  cukup  bukti untuk kepentingan penyidikan. 8
d. Penahanan
Dalam  pembahasan  penahanan,  penahanan  bukan  wewenang  yang  dimiliki penyidik  saja  tetapi  wewenang  yang  diberikan  oleh  undang-undang  yang  meliputi instansi  disemua  tingkat  peradilan.Yang  dimaksud  penahanan  adalah  penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dan dalam hal ini diatur oleh undang-undang. 9
e. Pemeriksaan Peradilan (terdangka atau terdakwa)
Pada  pemeriksaan  tingkat  peradilan  tresangka  berubah  status  menjadi terdakwa.  Seperti  dirumuskan  pada  Pasal  1  butir  14  dan  15  KUHAP,  yang menjelaskan:
1. Tersangka  adalah  seorang  yang  karena  perbuatannya  atau  keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Terdakwa  adalah  seorang  tersangka  yang  dituntut,  diperiksa,  dan  diadili disidang  pengadilan.  Dan  belum  dapat  dinyatakan  bersalah  sebelum  ada pembuktian dan putusan yang tetap yang menyatakan si terdakwa bersalah.

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan dan Penerapan Due Process of Law dalam Penegakan Hukum Acara Pidana Indonesia
Pengaturan  dan  penerapan due  Process  of  Law dalam  penegakan  hukum  acara pidana  di  Indonesiatermuat  dalam  KUHAP  karena  due  Process  of  law  merupakan tujuan dari KUHAP itu sendiri. Bukan hanya KUHAP saja yang menunjang terciptanya proses  peradilan  yang  adil  namun  juga  dapat  ditemukan  dalam  beberapa  undang- undang  dan  peraturan-peraturan  yang  mendukung  terciptanya  proses  peradilan  yang adil  serta  melindungi  hak-hak  asasi  manusia,  seperti  diatur  di  dalam  Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 pada Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap  orang  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  karena  disangka  melakukan  tindak pidana  berhak  dianggap  tidak  bersalah,  sampai  dibuktikan  kesalahannya  secara  sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan  hukum yang diperlukan untuk membelanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 10
Sebagaimana  telah  diutarakan  dalam  proses  peradilan  pidana,  asas  praduga tidak bersalah telah dimuat di dalam pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang
8 Ibid , hlm. 157.
9 Ibid , hlm. 164 10 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Pasal 18.
Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  jo  Undang-undang  No.35  Tahun 1999 jo Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan Kehakiman dimana dalam pasal 18 diuraikan secara jelas bahwa:
“Setiap  orang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  di  persidangan  wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah memperoleh hukum yang tetap”.
Apabila  dibandingkan,  perumusan  kedua  lebih  sempit  dari  perumusan  dalam Pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 1970. Mengenai isi kedua pasal tersebut, sejak dari kata  setiap  orang  dan  seterusnya…dapat  dipahami  bahwa  seharusnya  penerapan  asas praduga  tidak  bersalah  berlaku  tanpa  diskriminasi,  artinya  tidak  ada  pengcualian  dan tidak  ada  perbedaan  sesuai  dengan  asas  persamaan  kedudukan  dalam  hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. 11
Di  dalam  praktik,  pengertian  dan  tujuan  asas  praduga  tidak  bersalah  sering diartikan  secara  rancu.  Beberapa  pihak  mengartikan  bahwa  seseorang  tidak  dapat dijadikan  tersangka,  tidak  dapat  ditangkap,  ditahan  dan  seterusnya,  karena bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Tujuannya hanya untuk melindungi seseorang  dari  proses  pemeriksaan  oleh  penegak  hukum,  yaitu  kepolisian  dan kejaksaan.
Berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum, tujuan asas ini harus terpenuhi, sebab jelas bahwa setiap tersangka wajib mendapatkan  hak-haknya  tanpa  kecuali.  Sebagai  seorang  yang  belum  dinyatakan bersalah,  ia  seharusnya  mendapatkan  hak-haknya  seperti  hak  untuk  segera mendapatkan  pemeriksaan  dalam  tahap  penyidikan,  hak  segera  mendapatkan pemeriksaan  pengadilan  dan  mendapatkan  putusan  seadil-adilnya,  juga  hak  untuk diberitahu  tentang  apa  yang  disangkakan/didakwakan  kepadanya,  hak  untuk menyiapkan  pembelaannya,  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  hak  untuk mendapat kunjungan dari keluarga serta hak-hak lainnya sesuai dengan tujuan KUHAP yang terdapat dalam Undang-undang No.8 Tahun1981.
Secara  yuridis  formal  pemberian  perlindungan  hak-hak  dasar  kepada  setiap individu  sesuai  dengan  persamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  telah  diisyaratkan dalam  pasal  27  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  1945.Fenomena  menunjukkan  bahwa dalam  prakteknya  hak-hak  tersangka  dan  terdakwa  sering  terabaikan,  karena  pasal- pasal dalam KUHAP (Undang-undang No.8 Tahun 1981) belum dapat mengakomodasi perlindungan  HAM  terhadap  tersangka/terdakwa.  Artinya  pasal-pasal  di  dalam KUHAP  masih  banyak  yang  mandul  dan  tidak  efektif  untuk  mencapai  tujuan menjunjung  tinggi  HAM,  sesuai  dengan  tujuan  negara  Hukum,  terutama
11 Mien Rukmini, Perlindungan HAM…, hlm.7.
mengimplementasikan  asas-asas  hukum  pidana  pokok,  antara  lain  asas  praduga  tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum.
HAM  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kekuasaan  negara,  fungsi  negara,  cara penggunaan dan pembatasan kekuasaan negara. Secara historis, hakikat HAM berkisar pada  perhubungan  antara  manusia  individu  dengan  masyarakat  politik  yang  disebut negara. Hak asasi baru tumbuh dan muncul ketika manusia mulai memperhatikan dan memperjuangkan  kebebasan  dari  bahaya,  sebagai  akibat  yang  ditimbulkan  oleh kekuasaan negara.Perseteruan muncul antara dua kekuasaan yaitu kekuasaan manusia dan kekuasaan negara.
Negara  Republik  Indonesia  telah  mencantumkan  pengaturan  Hak  Asasi Manusia dalam Konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945.Di dalam Undang-undang Dasar  1945,  penegasan  HAM  jelas  diamanatkan  dalam  Pembukaan  dan  dijabarkan dalam  Batang  Tubuhnya,  yaitu  dalam  Pasal  27,  Pasal  28,  Pasal  29,  Pasal  30,  Pasal  31, Pasal 33 dan Pasal 34. 12 Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:
“Setiap  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”.
Terkait  pasal  perlindungan  terhadap  tersangka  melalui  Asas  Persamaan Kedudukan  dalam  Hukum  juga  diatur  dalam Universal  Declaration  of  Human  Right Tahun 1945 pada pasal 10 yang menyatakan bahwa:
“Setiap  orang  berhak,  dalam  persamaan  yang  sepenuhnya  didengarkan suaranya  di  muka  umum  dan  secara  adil  oleh  pengadilan  yang  merdeka  dan  tidak memihak,  dalam  hal  menetapkan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajibannya  dan  dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya”.
Baik  hukum  nasional  maupun  hukum  internasional  sangat  jelas  menetapkan adanya  perlindungan  hak  asasi  manusia  terhadap  tersangka  melalui  asas  persamaan kedudukan  dalam  hukum  dan  juga  asas  praduga  tidak  bersalah.  Dengan  demikian, konsep  persamaan  kedudukan  dalam  hukum  menurut  Undang-undang  Dasar  1945 adalah  suatu  mata  rantai  antara  hak  dan  kewajiban  yang  harus  berfungsi  menurut kedudukannya masing-masing.
Kesamaan  di  hadapan  hukum  berarti  setiap  warga  negara  harus  diperlakukan adil  oleh  pemerintah.  Di  sisi  lain,  warga  negara  wajib  pula  mematuhi  hukum  dan peraturan yang berlaku. Meskipun warga negara bebas menuntut haknya, kebebasan itu tidaklah  seperti  kebebasan  Demokrasi  Barat.  Bila  dibandingkan  dengan  filsafat  Barat
12 Antonio  Cassese, Hak-hak  Asasi  Manusia  di  Dunia  Yang  Berubah ,  Terjemahan  A.Rahman  Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 294.
yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas dan mempunyai persamaan hak dan seterusnya, terdapat perbedaan yang khas.
2. Perlindungan  HAM  dalam  kaitannya  dengan  Hak  Seorang  Korban  Ketidakadilan Peradilan
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan hak seorang korban dari  peradilan  yang  tidak  adil  sudah  diatur  antara  lain  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  No  8  Tahun1981  dimana  dikatakan  bahwa  jika  ada  korban ketidakadilan dari peradilan maka bisa diajukan praperadilan untuk mendapatkan ganti rugi  dan  rahabilitasi  nama  baik  sesuai  dengan  Pasal  95-101  KUHAP.  Salah  satu  Pasal mengatakan bahwa;
“Tersangka,  terdakwa  atau  terpidana  berhak  menuntut  ganti  rugi  karena ditangkap,  dituntut,  diadili,  atau  dikenakan  tindakan  lain,  tanpa  alasan  yang berdasarkan  undang-undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum yang diterapkan”.
Dalam sistem peradilan ada istilah tersangka dan terdakwa.Pengertian tersangka menurut  Undang-undang  No  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  diartikan seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga  sebagai  pelaku  tindaka  pidana.  Bahwa  tersangka  dan  terdakwa  merupakan sebutan  atau  status  bagi  pelaku  tindak  pidana  sesuai  tingkat  dan  tahap  pemeriksaan, dinyatakan oleh Pasal 1 butir 14 KUHAP.Bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya  atau  keadaaanya,  berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai pelaku  tindak  pidana.  Selanjutnya,  Pasal  1  butir  15  KUHAP  menyatakan  bahwa terdakwa  adalah  seorang  tersangka  yang  dituntut,  diperiksa,  dan  diadili  di  sidang pengadilan. 13
Dari  pengertian  tersebut,  dapat  difahami  bahwa  tersangka  adalah  sebutan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Terdakwa berada dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Apabila nantinya ada vonis penjatuhan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( vonis in kracht van  gewijsde )  baru  disebut  terpidana  atau  narapidana.  Terpidana  berarti  seorang  yang dipidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  memperoleh  kekuatan  hukum  yang tetap.  Sedangkan  narapidana  adalah  terpidana  yang  menjalani  pidanadengan dihilangkan  kemerdekaanya  di  lembaga  pemasyarakatan  (Vide  Pasal  1  butir  6  dan  7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995). Dalam perundang-undangan Indonesia secara nyata  sudah  diatur  hak-hak  dan  perlakuan  yang  sesuai  hukum  maupun  Hak  Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka-terdakwa.
13 Bambang  Waluyo, Komentar  terhadap  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana ,  (Semarang:  Aneka Ilmu. 1989), hlm.11.
Secara limitatif umumnya mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan  Pasal  88  KUHAP.  Sedang  pasal  lain  yang  masih  berhubungan  dengan  pra peradilan  tetapi  diatur  dalam  pasal  tersendiri  yaitu  mengenai  tuntutan  ganti  kerugian dan rehabilitasi sebagimana diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.
Kewenangan secara spesifik terhadap praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal  88 KUHAP  untuk memeriksa  sah  atau  tidaknya  upaya  paksa  (penangkapan  dan penahanan)  serta  memeriksa  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau penghentian  penuntutan,  jika  dikaitkan  Pasal  95  dan  97  KUHAP  menyangkut  arti bahwa kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi.  Ganti  kerugian  dalam  hal  ini  tidak  semata- mata  mengenai  akibat  kesalahan  upaya  paksa,  penyidikan  maupun  penuntutan,  tetapi dapat juga akibat adanya pemasukan rumah, penggeladahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dalam keputusan Menkeh  RI  No.  M.01.PW.07.03  tahun  1982,  praperadilan  dapat  pula  dilakukan  atas tindakan  kesalahan  penyitaan  yang  tidak  termasuk  alat  bukti,  atau  seseorang  yang dikenakan  tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  Undang-undang,  karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan. 14
Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP. Dalam Pasal1 butir 22  dinyatakan  bahwa  “Ganti  kerugian  adalah  hak  seseorang  untuk  mendapatkan pemenuhan  atas  tuntutannya  yang  berupa  imbalan  sejumlah  uang  karena  ditangkap, ditahan,  ataupun  diadili  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang-undang  atau  karena kekeliruan  orangnya  atau  hukum  yang  diterapkan  menurut cara  yang  diatur Undang- undang ini”. Beranjak dari bunyi pasal di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa ganti rugi  adalah  alat  pemenuhan  untuk  mengganti  kerugian  akibat  hilangnya  hak kemerdekaan  berupa  kebebasan  karena  adanya  upaya  paksa  yang  tidak  berdasar hukum. Sangat tepat jika negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, sebab tindakan upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum yang merupakan bagian dari negara.
Khusus  dalam  hal  praperadilan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  terhadap penghentian  penuntutan  atau  oleh  penuntut  umum  terhadap  penghentian  penyidikan harus  dipahami  bukan  untuk  mencampuri  urusan  kewenangan  masing-masing kelembagaan tetapi lebih dipahami sebagai mekanisme kontrol penegakan hukum acara pidana. 15 Peran  serta  masyarakat  baik  itu  melalui  LSM  maupun  secara  individu  juga mutlak  diperlukan  dalam  pengawasan  penegakan  hukum.  Dalam  Pasal  80  KUHAP, pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan tentang
14 Ibid , hlm.10
15 Ibid , hlm.11.
penghentian penyidikan atau penuntutan, sering diartikan hanya sebatas saksi pelapor atau  saksi  korban  tindak  pidana.  Kedepan  pengertian  itu  perlu  diperluas  dengan melibatkan  mayarakat  luas  yang  diwakili  oleh  LSM  atau  organisasi  kemasyarakatan. LSM  atau  organisasi  masyarakat  diberi  ruang  sebagai  pihak  untuk  mengajukan praperadilan. 16
Sebagai  lembaga  yang  bertujuan  mengawal  penegakan  hukum,  jika  tujuan mempraperadilankan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan adalah dalam  bentuk  mengkoreksi  atau  mengawasi  kemungkinan  kekeliruan  atau kesewenangan  atas  penghentian horizontal ,  cukup  alasan  untuk  dikatakan,  bahwa kehendak  untuk  melibatkan  masyarakat  luas  yang  di  wakili  LSM  atau  organisasi kemasyarakatan  dapat  di  terima  dalam  proses  pengajuan  praperadilan  karena  era sekarang banyak LSM yang memantau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
Pengajuan  praperadilan  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri,  dengan  membuat permohonan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  nantinya  di register dalam register khusus tentang praperadilan. Dari permohonan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara  praperadilan  dengan  dibantu  oleh  seorang  panitera.  Untuk  penetapan  hari sidang. Pasal 82 (1) huruf c mensyaratkan untuk segera bersidang 3 hari setelah dicatat dalam register dan  dalam  tempo  7  hari  perkara  tersebut  sudah  harus  dijatuhkan putusan.  Sedangkan  untuk  pemanggilan  para  pihak  dilakukan  bersamaan  dengan penetapan  hari  sidang  oleh  hakim  yang  ditunjuk.  Tata  cara  maupun  bentuk  putusan dalam praperadilan tidak diatur dalam ketentuan khusus dalam KUHAP.

## PENUTUP
Pengaturan dan penerapan due process of law dalam penegakan hukum acara pidana di  Indonesia  dapat  ditemukan  dalam  KUHAP  karena due  process  of  law merupakan penerapan  dari  KUHAP  itu  sendiri.  Bukan  hanya  di  dalam  KUHAP  saja  menginginkan terciptanya  proses  peradilan  yang  adil  tetapi  juga  terdapat  beberapa  Undang-undang  dan peraturan-peraturan  yang  menunjang  untuk  menciptakan  proses  peradilan  yang  adil  yang dapat melindungi Hak Asasi Manusia antara lain Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999. Dalam proses peradilan pidana, asas praduga tidak bersalah telah dimuat pada Pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18.
Tersangka/terdakwa  mempunyai  hak  untuk  diberitahu  tentang  apa  yang disangkakan/didakwakan  kepadanya,  hak  untuk  menyiapkan  pembelaan,  hak  untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga serta hak-
16 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan…, hlm.96.
hak  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  No.8  Tahun  1981.  Terhadap  hal  di atas,  penerapan  yang  salah  dapat  dijatuhkan  sanksi  bagi  yang  melanggarnya  dan merupakan pelanggaran terhadap due process of law yang memuat aturan:
a. Perlindungan dari kesewenang-wenangan pejabat negara;
b. Bahwa pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidaknya terdakwa;
c. Bahwa  sidang  pengadilan  harus  terbuka  (tidak  boleh  bersifat  rahasia);  dan  bahwa  hak tersangka dan terdakwa harus dijamin untuk dapat membela diri sepenuhnya.
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  kaitannya  dengan  hak  seseorang  korban dari peradilan yang tidak adil sudah diatur antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981, dimana dikatakan jika ada korban dari peradilan yang tidak adil maka bisa diajukan praperadilan untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik  sesuai  Pasal  95-101  KUHAP.  Ini  merupakan  akibat  logis  dari  asas-asas  Hukum  Acara Pidana yang apabila seorang warga negara diberi hak yang sama dan diperlakukan sama di muka  hukum,  maka  penegak  hukum  harus  memperlakukannya  dengan  praduga  tidak bersalah, dimana apabila terjadi kesewenang-wenangan, korban dari kesewenang-wenangan harus memperoleh kompensasi dan rehabilitasi.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  dalam  menjalankan  sistem  peradilan  harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan jika penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya, harus diberikan sanksi yang tegas aturannya.Perlu adanya pengawasan dari lembaga-lembaga  bantuan  hukum  untuk  mengawasi  jalannya  sistem  peradilan  yang ada.Kiranya perlu ditingkatkan lagi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia agar harga diri  bangsa  semakin  baik  dan  mendapatkan  perhatian  yan  lebih  positif  dari  dunia internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## DAPTAR PUSTAKA
Antonio  Cassese,  Hak-hak  Asasi  Manusia  di  Dunia  yang  Berubah,  Terjemahan  A.  Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994
Bambang Waluyo, Komentar terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Aneka Ilmu. Semarang, 1989
Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, Kamus Hukum, Quantum Media Press, Jakarta, 2010,
Mien  Rukmini,  Perlindungan  HAM  Melalui  APTB  dan  APKDH  Pada  Sistem  Peradilan  di Indonesia, Alumni, Bandung
Yahya  Harahap,  Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang Dasar 1945 dengan perubahan Amandemen keempat,Tahun 2010
Undang-undangRI  No.14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia