JURNAL AKUNTANSI , 10  (2), 151-179.  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Gedung Karol Wojtyla, Jalan Jenderal Sudirman 51 Jakarta 12930

## RASIO PAJAK OPTIMAL DAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
DI INDONESIATAHUN 1970--2008
Andang Wirawan Setiabudi *

## ABSTRACT
Many economists have stated that the government through its either fiscal policies or  monetary  policies  has  an  important  role  in  supporting  economic  growth  of  a country. As the consequence of government’s role in the development process, the size  of  the  government  –  measured  as  the  ratio  of  total  spending  to  GDP  also expanded  along  with  the  economic  development.  This  is  the  fact  faced  by  any country  in  the  world.  However,  the  growth  of  government’s  size  implies  higher taxation,  and  thus,  it  sometimes  become  a  bad  sign  for  the  whole  economy.  The higher  tax  collected  by  the  government  the  more  productive  source  taken  by  the government  from  the  private  sector.  If  positive  impacts  of  government  spending cannot exceed negative impact caused by the lost of productive source of private sectors  deadweight  loss  of  economy  will  appear.  By  assuming  that  government runs  balanced  budget  in  which  all  of  the  government  expenditure  is  financed  by tax  revenue,  so  the  growth  maximizing  tax  ratio  can  be  estimated.  This  rate measures the ratio of tax revenue to GDP that is needed to achieve the high and stable growth rate. The  main  objective  of  this  study  are  to  find  the  growth maximizing  tax  ratio  for  Indonesia  and  to  analyze  whether  Indonesia  has achieved this optimum point, or has been operating below it or contrary above it. The regression result show that the growth maximizing tax ratio for Indonesia is 14,64%.
Keywords : optimum tax ratio, economic growth, tax revenue

## 1. PENDAHULUAN
Pada era sekarang ini, dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),  pemerintah  memberikan  beban  yang  berat  terhadap  sektor  pajak  dalam
* Unika Atma Jaya, Jakarta, andang.wirawan@atmajaya.ac.id
upaya  memberikan  kontribusi  pada  pembangunan.  Sadar  akan  fungsinya  sebagai tulang punggung dalam membiayai pembangunan,penerimaan pajak dari waktu ke waktu  terus  ditingkatkan  yang  dapat  dilihat  dari tax  ratio sebagai  indikatornya.
Grafik penerimaan pajak dapat dilihat sebagai berikut :
Sumber : Nota Keuangan 2005 -2008 (diolah)
Tax  ratio merupakan  perbandingan  antara  jumlah  penerimaan  pajak  dan Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  suatu  negara.  Rasio  itu  dipergunakan  untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Logikanya,  semakin  tinggi  nilai tax  ratio, semakin  patuh  wajib  pajak  dalam melakukan  kewajiban  perpajakannya  di  negara  tersebut.  Negara  maju  (OECD) memiliki rata-rata tax ratio di atas 30%, bahkan Swedia memiliki tax ratio sebesar 53%.
Data  empiris  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa tax  ratio cenderung meningkat  setiap  tahun,  tetapi  tidak  lebih  dari  15%.  Ketika  Presiden  SBY  baru menjabat  pada  tahun  2004 tax  ratio Indonesia  sebesar  12,3%  dan  pada  2005 terjadi  peningkatan  menjadi  12,7%.  Pada  tahun  2008,  dengan  asumsi  target penerimaan pajak tercapai Rp525,5 triliun dan PDB diperkirakan Rp3.500 triliun, diprediksi tax  ratio akan  mencapai  15,1%.  Apakah tax  ratio sebesar  itu  sudah
sesuai  untuk  dapat  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  diharapkan? Berapakah besaran tax ratio yang tepat bagi bangsa Indonesia?
Sebagai  konsekuensi  dari  peranan  pemerintah  dalam  pembangunan, pengeluaran pemerintah tumbuh dengan sangat pesat melebihi pertumbuhan PDB. Dengan kata lain, rasio jumlah pengeluaran pemerintah terhadap PDB atau biasa juga disebutukuran pemerintah ( the size of government) yang semakin membesar dari waktu ke waktu.  Hal ini wajar terjadi di negara manapun di dunia, terutama bagi negara yang sedang dalam proses pembangunan.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana pemerintah dapat membiayai  pengeluarannya  yang  semakin  membengkak  tersebut.  Dua  pilihan yang  tersedia  pada  saat  itu  adalah  bergantung  pada  pinjaman  luar  negeri  atau bergantung  pada  kemampuan  domestik.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pemerintah  Indonesiamemilih  untuk  mengurangi  ketergantungan  pada  bantuan asing  dan  mengusahakan  kemandirian  dalam  pembiayaan  pembangunan.  Ini terbukti  dengan  keluarnya  Indonesia  dari  keanggotaan  IGGI  dan  dilanjutkan dengan melepaskan diri dari IMF.
Dari  berbagai  sumber  penerimaan  domestik  yang  tersedia,  pemerintah menyadari bahwa penerimaan dari sektor perpajakan haruslah dijadikan tumpuan utama,  baik  penerimaan  pajak  hasil  minyak  (OTR/ oil  tax  revenue )  ataupun penerimaan  pajak  non  minyak  (NOTR/ on  oil  tax  revenue ) † .  Mengingat penerimaan  OTR  sangat  tergantung  pada  fluktuasi  harga  komoditi  tersebut  di pasaran dunia, pemerintah menekankan pada pentingnya peranan NOTR.
Meskipun  demikian,  bertambah  besarukuran  pemerintah  tidak  selalu berakibat positif bagi  pertumbuhan perekonomian. Sebagaimana dinyatakan oleh Gwartney (2000):
higher  taxes  and/or  additional  borrowing  will  impose  an  increasing burden  of  deadweight  losses  on  the  economy,  as  the  size  of  government expands .
† Sesuai dengan penyajian data secara internasional seperti tercantum dalam International Financial Statistics-IMF ataupun World Table-World Bank, bagi hasil minyak bumi dan gas juga dikategorikan sebagai penerimaan pajak khususnya OTR. Dalam  hal  ini  penulis  juga  menggunakan  pemakaian  istilah  yang  sama.  Sedangkan  NOTR  dimaksudkan  sebagai penerimaan  pajak  selain  bagi  hasil  minyak,  walaupun  pajak  yang  dimaksud  (mis:  PPh  21  atau  PPN)  dibayar  oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan minyak bumi atau perusahaan sejenis lainnya.
Pengeluaran  pemerintah  yang  semakin  besar  menuntut  pemerintah  untuk mengumpulkan  penerimaan  yang  lebih  besar  juga.  Apabila  penerimaan  pajak menjadi tumpuan utama, hal itu mengindikasikan pada makin besarnya pungutan pajak  kepada  warga  negara.  Hal  ini  berarti  bahwa  akan  semakin  banyak  sumber produktif  yang akan diambil  oleh pemerintah dari pihak swasta  yang seharusnya dapat  digunakan  untuk  kegiatan  investasi.  Jika  dampak  positif  yang  dihasilkan oleh  pengeluaran  pemerintah  tidak  mampu  menutupi  dampak  negatif  dari berkurangnya  sumber  daya  dimiliki  oleh  pihak  swasta,  akan  timbul deadweight loss .
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  oleh  para  ahli  ekonomi  untuk menemukan  hubungan  antara  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  dan ukuran  pemerintah  negara  yang  bersangkutan.  Dari  hasil  penelitian  tersebut ditemukan  bahwa  apabila  hubungan  antardua  variabel  tersebut  digambarkan dalam suatu kurva, akan didapatkankurva “U” terbalik sebagai berikut :
Gr owth R ate

## Ukuran  Pemerintah
Gambar 1. Kurva Hubungan antara Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah
Sumber : Gwartney (2000:418)
Kurva  pada  Gambar  1  menunjukkan  bahwa  pada  saat  ukuran  pemerintah masih kecil dan sebagian besar pengeluaran pemerintah ditempatkan pada sektor- sektor  yangmempunyai  keuntungan  komparatif,  ukuran  pemerintah  berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam kondisi tersebut, semakin besar  ukuran  pemerintah  semakin  besar  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  negara tersebut.  Meskipun  demikian,  seiring  dengan  semakin  besar  ukuran  pemerintah dan  pengeluaran  pemerintah  yang  banyak  ditempatkan  pada  sektor-sektor  yang tidak produktif, pertumbuhan ekonomi akan terganggu.
Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah  apakah  memungkinkan  untuk menemukan  tingkat  tertentu  dari  ukuran  pemerintah  yang  dapat  menghasilkan tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Dengan  mengasumsikan  bahwa pemerintah  menjalankan  suatu  sistem  anggaran  berimbang,  yang  didefinisikan sebagai  suatu  kondisi  seluruh  pengeluaran  pemerintah  dibiayai  oleh  penerimaan pajak,  ditemukanlah  suatu  tingkat  maksimum  yang  dikenal  dengan  istilah thegrowth  maximizing  tax  ratio (selanjutnya  disingkat  GMTR).  GMTR menunjukkan  rasiojumlah  penerimaan  pajak  terhadap  PDB  (selanjutnya  ditulis rasio  penerimaan  pajak/  PDB)  yang  harus  dicapai  sehingga  tingkat  pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diwujudkan.
Berdasarkan  data  yang  ada,  hubungan tax  ratio dengan  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  dalam  kurun  waktu  1970  sampai  dengan  2008  dapat digambarkan sebagai berikut:
Secara  umum  dari  grafik  diatas  ditunjukkan  bahwa  ketika  rasio penerimaan  pajak/PDB  tinggi,  tingkat  pertumbuhan  PDB  per  kapita  riil  juga tinggi.  Sebaliknya  pada  saat  rasio  penerimaan  pajak/PDB  masih  rendah,  tingkat pertumbuhan PDB per kapita riil juga cenderung rendah.
Oleh karena itu, penulis merasa bahwa sangat penting untuk melakukan penelitian dalam menemukan GMTR bagi Indonesiamengingat bahwa salah satu tujuan negara seperti yang tercantum dalam UUD 1945 adalah mensejahterakan kehidupan bangsa yang direpresentasikan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Grafik 2
Hubungan Tax Ratio dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1970--2008
Sumber : DJP dan Nota Keuangan RI
Di  sisi  lain  pemerintah  saat  ini  menunjukkan  ketergantungan  yang  tinggi pada  penerimaan  sektor  perpajakan.  Disamping  itu,  GMTR  juga  dapat  dijadikan acuan  dalam  merancang  berbagai  kebijakan  fiskal  pemerintah  pada  masa  yang akan datang.

## Identifikasi dan Perumusan Masalah
Beberapa  masalah  pokok  yang  dapat  dirumuskan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut.
1. Apakah  besaran tax  ratio memengaruhi  tingkat  pertumbuhan  ekonomi Indonesia?
2. Berapakah  besarnya  GMTR  untuk  Indonesia?  Apakah  saat  ini  Indonesia belum, sudah mencapai, atau bahkan melampaui tingkat maksimum tersebut?
3. Apakah  dampak  yang  akan  muncul  apabila  GMTR  tercapai,  apabila  saat  ini Indonesia belum atau telah melewati tingkat maksimum tersebut?
4. Kebijakan-kebijakan apakah yang dapat diambil berkaitan dengan jawaban no 1 dan 2 diatas?

## 2. TINJAUAN LITERATUR
Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi dan Peranan Pemerintah
Disamping  faktor  akumulasi  modal  dan  perkembangan  teknologi,  para  ahli ekonomi  juga  telah  mencatat  sumber-sumber  lain  yang  berperan  penting  dalam pertumbuhan  perekonomian  suatu  negara,  sepertitingkat  pertumbuhan  penduduk, tingkat  partisipasi  angkatan  kerja,  keterbukaan  dalam  perdagangan  internasional, dan  berbagai  kebijakan  pemerintah.  Untuk  kasus  Indonesia,  sebagaimana dinyatakan  oleh  Sundrum,  terdapat  tiga  faktor  utama  penyebab  pertumbuhan perekonomian yang pesat selama periode 1968—1991, yaitu “the improvement in the  terms  of  trade,  high  rate  of  technical  progress  especially  in  agriculture  and the  expansionary  domestic  fiscal  policy  of  government” (Sundrum,  Indonesia's Rapid Growth : 1968-1981, 1986).
Pentingnya  peranan  pemerintah  dalam  mendorong  pertumbuhan perekonomian  suatu  negara  juga  telah  diakui  oleh  para  ahli  ekonomi  dunia lainnya,  salah  satunya  adalah  Barro.  Menurutnya,  pemerintah  melalui  berbagai kebijakan  yang  diambil  baik  kebijakan  fiskal  maupun  kebijakan  moneter memberikan  sumbangan  yang  sangat  signifikan  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  dalam  jangka  panjang  (Barro,  1990).  Termasuk  dalam pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan jenis pengeluaran  yang  akan  dilakukan  dan  jenis  pajak  yang  akan  dibebankan  kepada warga  negara  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  tersebut.  Pada  tahun 1995, Barro bersama Martin  membangun suatu  model  yang menjadi  dasar untuk menemukan GMTR yaitu

## Y = AK ……………………………………..(2.1)
Model  tersebut  merupakan  model  paling  sederhana  dalam  kategori endogenous growth model (keterangan: Y = total produksi, K = kapital (modal), dan A = suatu konstanta  (A>0)  seperti  teknologi).    Dalam  model  ini  dinyatakan  segala  sesuatu yang  dapat  mengubah  level  teknologi  (A)  dikatakan  dapat  memengaruhi  tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah,  seperti  kebijakan  perpajakan,  dapat  dikategorikan  sebagai  salah  satu faktor  yang  dapat  memengaruhi  A  tersebut  sehingga  pemerintah  dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam modelnya ini, Barro  mengasumsikan  bahwa  pemerintah  tidak  terlibat  dalam  proses  produksi barang-barang  publik.  Pemerintah  hanya  membeli  barang-barang  dari  pihak swasta  dan  kemudian  menggunakannya  untuk  menyediakan  barang  publik  yang selanjutnya  akan  digunakan  oleh  pihak  swasta.  Asumsi  lainnya  adalah  bahwa pihak  pemerintah  dan  swasta  memproduksi  output  melalui  fungsi  produksi  yang sama.  Total  pembelian  pemerintah  bersifat non-rival dan non-excludable ,  yang berarti  penggunaan  barang  publik  oleh  satu  pihak  tidak  mengurangi  kuantitas barang yang tersedia untuk digunakan pihak lain. Fungsi produksi yang digunakan merupakan fungsi  produksi  Cobb-Douglas  yang  menunjukkan constant  return  to scale, sehingga
Y = A …………………………………….. (2.2)
Selanjutnya  juga  diasumsikan  bahwa  pemerintah  menjalankan  sistem anggaran  berimbang,  yaitu  seluruh  pengeluaran  pemerintah  dibiayai  oleh penerimaan  pajak  (G  =  T)  sehingga
.  Dengan  mensubstitusikannya  ke dalam  persamaan  (2.2)  serta  memodifikasinya  dan  memperhitungkan  kepuasan ( utility ) rumah tangga, model Barro jika digambarkan dalam bentuk kurva adalah sebagai berikut:
Barro menggambarkan hubungan ini dalam suatu kurva “U” terbalik untuk menunjukkan  bahwa  sampai  pada  titik  maksimum  tertentu,  tarif  pajak  maksimal akan  mendorong  laju  pertumbuhan  konsumsi;  konsumsi  merupakan  fungsi  dari utility yang menggambarkan welfare atau growth.
Laju Pertumb. Konsumsi
Gambar 2. Hubungan antara Tingkat Perpajakan dan Laju Pertumbuhan

## Konsumsi
Sumber : Barro (1995)
Dalam  suatu  pemerintahan, growth dapat diproksikan  sebagai pertumbuhan  PDB  per  kapita  riil  yang  akan  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  jumlah  pajak  yang  dapat  dikumpulkan  oleh  pemerintah.  Setelah melewati titik maksimum tersebut, meningkatnya jumlah pajak yang dikumpulkan oleh  pemerintah  justru  akan  mengakibatkan  menurunnya  tingkat  pertumbuhan PDB per kapita riil suatu negara.
Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan dalam mencari hubungan antara  penerimaan  perpajakan  dan  pertumbuhan  perekonomian  di  Indonesia dengan menggunakan fungsi kuadratik karena bentuk kurvanya menyerupai huruf “U” terbalik (Gujarati, 2003).
Dari Laffer Curve ke Growth MaximizingTax ratio
Salah  satu  hasil  penelitian  yang  sangat  fenomenal  di  bidang  perpajakan adalahdiperkenalkannya Laffer  Curve pertama  kali  oleh  Arthur  B.  Laffer  pada
tahun  1940  yang  menggambarkan  hubungan  antara  tarif  pajak  dan  jumlah  pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah ‡ .
Gambar 3. Laffer Curve
Sumber : Texas Public Policy Foundation
Dalam Laffer  Curve dijelaskan  apabila  tarif  pajak  adalah  nol  persen, otomatis tidak ada pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Hal yang sama akan  terjadi  apabila  tarif  pajak  yang  berlaku  adalah  seratus  persen.  Sangat  jelas bahwa  tidak  akan  ada  orang  yang  mau  bekerja  apabila  seluruh  penghasilannya ditarik  kembali  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  pajak.  Pada  saat  tarif  pajak bergerak  dari  titik  nol  persen,jumlah  pajak  yang  dapat  dikumpulkan  oleh pemerintah akan bertambah seiring dengan meningkatnya tarif pajak. Hal tersebit akan terus berlangsung sampai pada suatu titik maksimum. Setelah melewati titik maksimum,  peningkatan  tarif  pajak  akan  mengakibatkan  berkurangnya  jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah.
Berbagai  hasil  penelitian  empiris  yang  telah  dilakukan  dalam  bidang perpajakan  membuktikan  kebenaran  hipotesis  ini.  Tarif  pajak  yang  tinggi  tidak hanya memengaruhi perilaku kerja seseorang, tetapi juga dapat memicu terjadinya perpindahan  modal  dari  negara  dengan  tarif  pajak  tinggi  ke  negara  yang  tarif pajaknya  rendah.  Selain  itu,  tarif  pajak  yang  tinggi  juga  akan  mendorong  orang untuk tidak melaporkan sebagian atau keseluruhan pendapatan yang diterimanya.
‡ Yang  dimaksud  dengan  tarif  pajak  adalah  tarif  pajak  yang  digunakan  untuk  menghitung  pajak terutang. Sebagai contoh tarif PPh sebagaimana dimuat dalam pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008
Penelitian-penelitian  empiris  yang  terkait  dengan laffer  vurve sangat mendominasi  pada  periode  1980-an.  Pada  tahun  1990-an,  penelitian  yang dilakukan oleh para ahli lebih difokuskan untuk mencari hubungan antara the rate of  taxation (tingkat  perpajakan)  yang  didefinisikan  sebagai  rasio  penerimaan pajak/PDB  dan  tingkat  pertumbuhan  riil  PDB.  Hal  tersebut  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  pajak  dapat  memengaruhi  keseluruhan  sistem  perekonomian, sehingga Laffer  Curve dapat  diobservasi  dalam  kerangka  yang  lebih  luasuntuk mencari  hubungan  antara  tingkat  perpajakan  suatu  negara  dan  pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.
Scully  (1995)  menyatakan  bahwa  sampai  dengan  suatu  level  tertentu, jumlah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah yang kemudian digunakan untuk memproduksi  barang-barang  dan  jasa  dapat  membuat  keseluruhan  sistem perekonomianlebih  produktif.  Tanpa  adanya  peran  pemerintah  (misalnya  dalam menyediakan  infrastruktur  dan  memelihara  keamanan  nasional),  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  sulit  untuk  diwujudkan.  Artinya,  sampai  dengan  level tertentu,  berkurangnya  satu  unit  produksi  barang-barang  swasta  ( private  goods ) akibat  adanya  pajak  yang  dikenakan  oleh  pemerintah  justru  akan  menghasilkan lebih  dari  satu  unit  total  produksi  nasional.  Akan  tetapi,  diluar  level  tersebut, pemerintah menggunakan hasil penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran  yang  bersifat  tidak  produktif,  berkurangnya  satu  unit  produksi barang-barang  swasta  akan  mengakibatkan  berkurangnya  total  produksi  nasional lebih dari satu unit; dengan kata lain rusaknya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu titik optimal bahwaterdapat rasio penerimaan pajak/PDB  tertentu  yang  dibutuhkan  untuk  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi yang tinggi. Titik tersebut dikenal dengan growth maximizing tax ratio (GMTR).
Dalam  tataran  teoretis,  Robert  J.  Barro  dan  Xavier  Sala-I  Martin  dapat dipandang sebagai pioner yang secara teoretis memperkenalkan GMTR ini (Barro dan Martin, 1995) seperti dijelaskan diatas.
Selain  itu,  dalam tataran  empiris  berbagai  penelitian  juga  telah  dilakukan oleh  para  ahli  ekonomi,  diantaranya  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut.  Pertama, Gerald  W.  Scully  pada  tahun  1995  telah  melakukan  penelitian  empiris  untuk
menemukan  GMTR  bagi  Amerika  Serikat.  Metode  yang  digunakan  oleh  Scully adalah  metode  ekonometrik  berdasarkan  dua  persamaan  (model)  regresi.  Untuk model yang pertama, Scully melakukan regresi berdasarkan fungsi kuadratik yang dapat  dikatakan berdasarkanmodel teoretis  yang telah dikembangkan oleh Barro. Untuk  model  yang  kedua,  Scully  melakukan  regresi  berdasarkan  model  teoretis yang diciptakannya sendiri. Asumsi dasar model Scullyadalah bahwa terdapat dua sektor yang beroperasi dalam suatu sistem perekonomian, yaitu sektor swasta dan sektor  pemerintah.  Kedua  sektor  itu  berperan  dalam  menghasilkan  produksi nasional  melalui  suatu  bentuk  fungsi  produksi  yang  dikenal  dengan  istilah cobb douglass  production  function. Melalui  dua  model  regresi  tersebut,  Scully mengestimasi  GMTR  untuk  Amerika  Serikat  sebesar  22,9%.  Artinya,  jumlah penerimaan pajak yang seharusnya dikumpulkan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah  22,9%  dari  total  PDB  untuk  dapat  menghasilkan  tingkat  pertumbuhan ekonomi yang optimal bagi negara tersebut. Selanjutnya, Scully mengestimasikan bahwa  apabila  rasio  ini  dapat  dicapai,pertumbuhan  PDB  riil  Amerika  Serikat setiap  tahun  dapat  diperkirakan  akan  mencapai  5%.  Selain  itu,  Scully  juga menghitung deadweight loss yang munculakibat rasio penerimaan pajak terhadap PDB  Amerika  Serikat  saat  ini  jauh  diatas  GMTR,  yaitu  jumlah deadweight  loss tersebut mencapai $1.033 miliar per tahunnya.
Kennedy  (2000)  mengomentari  hasil  temuan  Scully  dengan  menyatakan bahwa  pada  satu  sisi  Kennedy  menyetujui  penggunaan  fungsi  kuadratik  sebagai alat  untuk  memperkirakan  GMTR.  Pada  sisi  lain,  Kennedy  menganggap  bahwa model  regresi  kedua  yang  dilakukan  Scully  tidak  dapat  dijadikan  patokan  untuk menentukan  GMTR,  karena  dalam  model  kedua  Scully  mengabaikan  peranan modal  sebagai  salah  satu  faktor  pendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Scully (1996)juga menggunakan dua model regresi ini untuk mengestimasi GMTR bagi Selandia  Baru.  Scully  menemukan  bahwa  untuk  kasus  Selandia  Baru,  GMTR berada  pada  kisaran  19,7%--20,2%.  Scully  juga  memperkirakan  bahwa  apabila GMTR ini dapat dicapai oleh Selandia Baru,  tingkat pertumbuhan PDB riil setiap tahun diharapkanmencapai angka 5%.
Penelitian empiris lainnya dilakukan oleh Chao dan Grubel  (1998) dalam menemukan GMTR  bagi Kanada dengan menggunakan metodologi  yang  hampir sama  dengan  yang  digunakan  Scully.  Perbedaan  di  antara  kedua  penelitian  ini adalah  Chao  dan  Grubel  menggunakan  data  rasio  jumlah  pengeluaran pemerintah/PDB  sebagai  estimator  variabel  tingkat  perpajakan.  Hal  tersebut berbeda  dengan  Scully  yang  menggunakan  rasio  jumlah  penerimaan  pajak/PDB. Namun, keduanya merupakan hal  yang sama karena adanya asumsi G = T. Chao dan  Grubel  menemukan  bahwa  GMTR  untuk  Kanadasebesar  34%.  Dasar  Chao dan Grubel menghitung GMTR Kanada adalah menggunakan Scully Curve yaitu
Gambar 4. Scully Curve
Sumber : Chao and Grubel (1998)
Scully  curve dapat  dijelaskan  sebagai  berikut.  Pada  saat  pengeluaran pemerintah  yang  diasumsikan  dibiayai  seluruhnya  dari  penerimaan  perpajakan berada  di  titik  nol,  pertumbuhan  ekonomi  berada  pada ,  yang  merupakan pertumbuhan  ekonomi  terendah  karenaperekonomian  mengalami  inefisiensi akibat  pemerintah  tidak  mempunyai  dana  untuk  menghasilkan  barang  publik. Dengan  asumsi  tidak  terjadi  perubahan  pada  sektor  swasta,  yaitu  pada supply kapital,  tenaga  kerja  dan  sumber  daya  lainnya,  pemerintah  melakukan spending
pada  titik .  pertumbuhan  ekonomi  akan  mengalami  kenaikan  menuju  titik karena  pemerintah  mulai  menyediakan  barang  publik  yang  akan  menstimulasi perekonomian.  Tingkat  pemerintah spending yang  optimal  berada  di  titik  T* karena pada titik tersebut pertumbuhan ekonomi berada pada titik tertinggi, yaitu
. Namun, apabila pemerintah terlalu besar melakukan pengeluaran yang berarti, hal  itu  akan  menggenjot  penerimaan  pajak  melalui  kenaikan  tarif  pajak.  Dalam kurva  Scully  digambarkan  pada  titik  sebelah  kanan  T*  justru  akan  menurunkan pertumbuhan  ekonomi  karena  tarif  pajak  yang  terlalu  tinggi  akan  menyebabkan sektor swasta mengalami penurunan aktivitas. Hal itu disebabkan penghasilannya berkurang akibat pajak yang tinggi.
Sebenarnya,konsep  GMTR  ini  mempunyai  kelebihan  dan  kelemahan  jika diterapkan  di  Indonesia.  Kelebihan  dan  kelemahan  tersebut  antara  lain  sebagai berikut.
1. Kelebihan
a. Dapat  menentukan  suatu  titik  optimal  (rasio  pajak  optimal)  yang selama  ini  belum  ditentukan  supaya  dapat  dijadikan  pedoman untuk  membuat  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  perpajakan agar  dapat  dipenuhi  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang diharapkan.
b. Karakteristik tax  ratio di  Indonesia  selama  tahun  1970  s.d.  2008 telah  menggambarkan  bentuk  kurva  U  terbalik  sesuai  teori  Barro dan  Laffer  Curve  sehingga  memungkinkan  ditentukan  suatu  titik optimal yang disebut GMTR.
2. Kelemahan
a. Asumsi  bahwa  pengeluaran  pemerintah  sepenuhnya  dibiayai  oleh penerimaan  perpajakan  (  G  =  T  )  kurang  memenuhi  di  Indonesia, karena  Indonesia  menganut  sistem  anggaran  defisit,  tetapi  untuk meminimalisasinya,  model  penelitian  ditambah  dengan  variabel independen  rasio  penerimaan  bukan  pajak  dan  rasio  utang  luar negeri.
Hubungan kausalitas penerimaan perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi Ada    dua  pendapat  yang  menyatakan  pengaruh  penerimaan  pajak  terhadap pertumbuhan  ekonomi.Pendapat  pertama  menyatakan  bahwa  penerimaan  pajak akan  mempunyai  pengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Pendapat kedua  menyatakan  sebaliknya  bahwa  penerimaan  pajak  akan  mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pendapat  yang  pertama  diusung  oleh  Keynes  yang  menyatakan  bahwa  Y (pendapatan  nasional)  merupakan  fungsi  dari  konsumsi  rumah  tangga  (C), pengeluaran pemerintah (G), investasi (I), dan net ekspor (NE), sedangkan pajak (T)  akan  mengurangi  konsumsi  rumah  tangga  (C).  Akibatnya,  semakin  besar pajak  yang  dikenakan,  C  akan  semakin  kecil,  efeknya  Y  juga  akan  menurun; apabila  Y  dapat  diproksikan  sebagai  pertumbuhan  ekonomi,  semakin  besar penerimaan pajak akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Pendapat  kedua  dikemukakan  antara  lain  oleh  Peacock  dan  Wiseman (1961)  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk membiayai pengeluaran tersebut  pemerintah  memerlukan  sumber  penerimaan  yang  besar,  antara  lain pajak.  Namun,masyarakat  juga  mempunyai  perilaku  yang  tidak  suka  membayar pajak  yang  semakin  besar  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  yang semakin  besar  tersebut.  Teori  Peacock  dan  Wiseman  merupakan  dasar  teori pemungutan  suara.  Peacock  dan  Wiseman  mendasarkan  teori  mereka  pada  suatu teori  bahwa  masyarakat  mempunyaitingkat  toleransi  pajak,  yaitu  suatu  tingkat bahwa  masyarakat  dapat  memahami  besar  pungutan  pajak  yang  dibutuhkan  oleh pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah.  Jadi,  masyarakat menyadari  bahwa  pemerintah  membutuhkan  dana  untuk  membiayai  aktivitas pemerintah  sehingga  mereka  mempunyai  tingkat  kesediaan  masyarakat  untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.
Selain  itu,  ada  John  Due(1968)  yang  mengemukakan  bahwa  pemerintah dapat memengaruhi tingkat PDB riil dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang  dapat  dipakai  dalam  produksi  melalui  program-program  pengeluaran
pemerintah,  seperti  pendidikan  dan  Steven  A.Y.Lin  (1994)  mengatakan  bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil.
Baik  Peacock  dan  Wiseman,  John  Due,  maupun  Steven  A.Y  Lin sebenarnya  mempunyai  pemikiran  yang  senada  dengan  Barro  dan  Laffer  yang pemikirannya telah dijelaskan diatas dan menjadi dasar penelitian empiris Scully serta  Chao  dan  Grubel  yang  menyadari  bahwa  terdapattitik  optimal  penerimaan pajak  yang  akan  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  optimal  pula.  Titik optimal  tersebut  disebut  GMTR.  Apabila  titik  tersebut  terlampaui,  justru  hal  itu akan  menyebabkan  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  karena  telah  melampaui batas  toleransi  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  sehingga  akan  menyebabkan masyarakat  berusaha  menghindari  pajak  melalui  berbagai  cara.Oleh  karena  itu, pemerintah  harus  berusaha  meningkatkan  penerimaan  pajak  melalui  berbagai kebijakan  yang tetap membuat masyarakat berada dalam batas toleransi tersebut; dengan kata lain agar tetap berada dalam titik GMTR.

## 3. METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Seperti  telah  dijelaskanterdahulu,  salah  satu  tujuan  penelitian  ini  adalah menemukan  GMTR  bagi  Indonesia.  Jadi,  ruang  lingkup  objek  penelitian  ini adalah  skala  nasional  dalam  arti  negara  Republik  Indonesia.  Hal  itu  perlu dilakukan agar disadari dan dipahami besar tax ratio yang optimal (GMTR) yang seharusnya  dicapai  dibandingkan tax  ratio Indonesia  saat  ini,  apakah  sudah mencapai level optimal atau belum.
Variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  variabel  tidak bebas  ( dependent )  dan  variabel  bebas  ( independent ).  Variabel  tidak  bebas  dalam penelitian  ini  adalah  tingkat  pertumbuhan  PDB  perkapita  riil  yang  merupakan proksi dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Variabel bebas yang digunakan adalah tax  ratio yang  merupakan  rasio  penerimaan  pajak/PDB,  kuadrat  dari tax  ratio tersebut,  rasio  Penerimaan Negara Bukan Pajak  terhadap PDB, rasio  Utang  Luar
Negeri terhadap PDB  serta variabel dummy reformasi perpajakan 1983 dan krisis ekonomi 1998.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan kuantitatif yang  bertujuanmemberikan  gambaran,  mengkaji,  dan  menguji  keberadaan  teori secara  empirik  dari  variabel-variabel  yang  telah  diformulasikan  ke  dalam hipotesis, yang selanjutnya akan dianalisis pengaruh atau hubungan antarvariabel tersebut berdasarkan data empirik dengan metode explanatory research .

## Penelitian terdahulu
A. Gerald W Scully
Scully  melakukan  dua  kali  penelitian.  Pertama,  pada  tahun  1995  ia mengestimasi  GMTR  bagi  Amerika  Serikat.  Kedua,  pada  tahun  1996  bagi Selandia Baru. Model yang digunakan adalah
1. model  yang  berdasarkan  fungsi  kuadratik  yang  pada  hakikatnya  berasal dari model yang dikembangkan Barro, yaitu
Keterangan:
Y : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
: Penerimaan Pajak/PDB
2. Model  Scully  yang  bersumber  pada  premis  dasar  bahwa  apapun  faktor yang  menjadi  sumber  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara,  pemerintah tetap  memegang  peranan  yang  sangat  penting  di  dalamnya.  Dengan demikian,  dalam  modelnya  Scully  mengasumsikan  bahwa  dalam  suatu perekonomian  terdapat  dua  sektor  yang  beroperasi,  yaitu  pemerintah  dan swasta.  Pemerintah  memberikan  pelayanan  publik  baik  yang  berasal  dari hasil  produksinya  sendiri  maupun  yang  dibelinya  dari  pihak  swasta  dan kemudian  membayarnya  dari  pajak  yang  dikumpulkan.  Diasumsikan bahwa  pemerintah  menjalankan  sistem  anggaran  berimbang  dengan  total keseluruhan  pengeluaran  pemerintah  sama  dengan  jumlah  penerimaan pajak. Dari hasil estimasi Scully disebutkan bahwa GMTR untuk Amerika
Serikat  adalah  22,9%,  sedangkan  untuk  Selandia  Baru  berkisar  19,7%-- 20,2%.
B. Johny C.P Chao dan Herbert Grubel (1998)
Dalam  penelitiannya  untuk  mengestimasi  GMTR  di  Kanada,  mereka menggunakan model dari Scully yang berupa fungsi kuadratik:
Y  : Tingkat pertumbuhan ekonomi
: Pengeluaran pemerintah/PDB
Berdasarkan  penelitian  tersebut,  estimasi  GMTR  untuk  Kanada  berada  pada level 34% dengan data pengeluaran pemerintah tahun 1929–1996.

## Model dan Desain Penelitian
Model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  model  empiris  yang bersumber  dari  penelitian  Gerald  Scully  (1995)  tentang  “ The  Growth  Tax  in United States ” dan pada tahun 1996 tentang “ Taxation and Economic Growth  in New  Zealand ”  serta  Johny  Chao  dan  Herbert  Grubel  (1997)  tentang  “ The Optimum  Levels  of  Spending  in  Canada ”  yang  disesuaikan  dengan  keadaan  di Indonesia untuk tahun 1970--2008. Adapun model yang digunakan penulis adalah
Keterangan:
Y = Tingkat pertumbuhan PDB perkapita riil
α = Konstanta
= Tax ratio (penerimaan pajak / PDB)
NT = Rasio penerimaan negara bukan pajak terhadap PDB
U = Rasio utang luar negeri terhadap PDB
D1
= Variabel dummy reformasi perpajakan 1983
= 0 untuk masa sebelum reformasi perpajakan 1983
= 1 untuk masa reformasi perpajakan 1983 dan setelahnya
D2 = Variabel dummy krisis ekonomi
= 0 untuk masa sebelum krisis ekonomi 1998
= 1 untuk masa krisis ekonomi 1998 dan setelahnya
= error term
Selanjutnya,  GMTR  dapat  dihitung  dari  turunan  pertama  dari  model  diatas  dan menetapkannya sama dengan nol sehingga
 =

##  dimana   = GMTR
Dengan  asumsi  bahwa  pengeluaran  pemerintah  dibiayai  sepenuhnya  dari penerimaan pajak,untuk mengakomodasinya penulis menambahkan variabel rasio PNBP terhadap PDB dan rasio Utang Luar Negeri terhadap PDB agar memenuhi asumsi  G  =T.  Adapun  variabel dummy reformasi  perpajakan  digunakan  untuk melihat adanya pengaruh perubahan kebijakan perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Seperti  diketahui  pada  tahun  1983  terjadi  reformasi  perpajakan  yang pertama kali,  yaitu diubahnya sistem official  assessment menjadi self assessment yang  menjadi  pondasi  perubahan  kebijakan  perpajakan  sampai  dengan  sekarang. Memang  setelah  itu  terjadi  reformasi  perpajakan  yang  kedua  tahun  1994  dan ketiga tahun 2000. Namun, hal itu tidak mengubah pola pembayaran wajib pajak dan lebih menitikberatkan disisi administrasi perpajakannya. Justru yang menjadi inti reformasi perpajakan adalah tahun 1983.
Variabel dummy krisis  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  krisis ekonomi  yang  melanda  Indonesia  dan  dunia  pada  tahun  1998  terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data tingkat pertumbuhan PDB perkapita  riil,  penerimaan  pajak,  dan  PDB  di  Indonesia  dari  tahun  1970  sampai dengan  2008    ( time  series ).  Penulis  memakai  data  dari  tahun  1970  karena  tahun tersebut  merupakan  awal  diberlakukanRencana  Pembangunan  Lima  Tahun (Repelita) yang mencerminkan perubahan perekonomian dari Orde Lama ke Orde Baru menuju lebih stabil dan terencana dengan baik.  Tahun 1970 sampai dengan
2000  menggunakan  tahun  anggaran  yang  tidak  sama  dengan  tahun  takwim, misalnya  tahun  anggaran  1970/1971  maka  dimulai  dari  1  April  1970  sampai dengan  31  Maret  1971,  sehingga  untuk  kepentingan  penelitian  ini,  berdasarkan contoh  diatas  penulis  menganggaptahun  data  1970  disandingkan  dengan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  tahun  1970.  Data  tersebut  dikumpulkan  melalui  kegiatan kompilasi  data  ( data  compilation )  dari  berbagai  sumber  yaitu  Departemen Keuangan, DJP, IMF, Nota Keuangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program MS Excel  dan Eviews  5.0  terutama  untuk  estimasi  dan  pengujian  model.  MS  Excel  digunakan untuk  entri  data  dan  pengolahan  data  dasar,  sedangkan  Eviews  digunakan  untuk menganalisis dan menguji data secara statistik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  estimasi  diperolehmenggunakan  metode Ordinary  Least  Square (OLS) dengan White  Heteroscedasticity  Standard  Error (WHSE)  guna  meminimalkan risiko atas asumsi klasik heteroskedastisitas yang mungkin terjadi, karena dengan menggunakan  WHSE,  terdapat  penyesuaian  terhadap  besaran  minimum  varian setiap koefisien variabel yang dianalisis.

## Hasil Estimasi Model
Bentuk persamaan dari model yang digunakan adalah:
+ NT + U + D1 + D2 +
Keterangan:
Y = Tingkat pertumbuhan PDB perkapita riil α = Konstanta
= Tax ratio (penerimaan pajak / PDB)
NT = Rasio penerimaan bukan pajak terhadap PDB
U = Rasio Utang luar negeri terhadap PDB
D1
= Variabel dummy reformasi perpajakan 1983
= 0 untuk masa sebelum reformasi perpajakan 1983
= 1 untuk masa reformasi perpajakan 1983 dan setelahnya
D2 = Variabel dummy krisis ekonomi
= 0 untuk masa sebelum krisis ekonomi 1998
= 1 untuk masa krisis ekonomi 1998 dan setelahnya
= error term
Setelah  diolah  dengan  menggunakan  Eviews  5.1  memakai  metode  OLS dengan WHSE, diperoleh hasil sesuai tabel sebagai berikut :

## Tabel 1. Hasil Uji t untuk Model GMTR
Variabel DF=(n-k)  t-tabel t-hitung Simpulan 32 5 % 2,042 2,093128 Signifikan 10 % 1,697 Signifikan 32 5 % 2,042 -1,745288 Tidak Signifikan 10 % 1,697 Signifikan 5% 2,042 Signifikan NT 32 10% 1,697 2,198981 Signifikan 5% 2,042 Tidak Signifikan U 32 10% 1,697 -1,447789 Tidak Signifikan D1 32 5 % 2,042 -1,919737 Tidak Signifikan 10 % 1,697 Signifikan D2 32 5 % 2,042 -0,492680 Tidak Signifikan 10 % 1,697 Tidak Signifikan
Sumber : Hasil pengolahan data

## Analisis Ekonomi dan Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil regresi dengan menggunakan metode OLS dan WHSEpada  Tabel 1 diperoleh  hasil  pengujian  koefisien  secara  parsial  dengan  uji  t  menunjukkan bahwa  rasio  penerimaan  pajak  terhadap  PDB  berpengaruh  positif  pada  tingkat pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  dengan  koefisien  regresi  sebesar  3,400972. Hasil tersebut memberi penjelasan bahwa setiap peningkatan 1% rasio penerimaan pajak  terhadap  PDB  akan  meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  sebesar
3,400972  %  ( ceteris  paribus ).    Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  Scully  di Amerika  Serikat  ataupun  Chao  dan  Grubel  di  Kanada  yang  menyatakan  bahwa kenaikan  rasio  penerimaan  pajak  terhadap  PDB  akan  berpengaruh  positif  pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Barro juga mengatakan hal yang sama bahwa pengeluaran pemerintah yang dibiayai  dari  penerimaan  pajak  akan  berpengaruh  positif  pada  kenaikan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  dengan  syarat  pengeluaran  pemerintah tersebut  dipergunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  yang  produktif,  seperti pembangunan  infrastruktur  yang  akan  mendorong  kegiatan  perekonomian  suatu negara.
Dari  persamaan  GMTR  Tabel  1  juga  disebutkan  bahwa  kuadrat  rasio penerimaan pajak terhadap PDB mempunyai koefisien negatif dan signifikan pada tingkat  10%.  Artinya,  pada  jangka  panjang  peningkatan  rasio  penerimaan  pajak terhadap  PDB  justru  akan  menyebabkan  penurunan  tingkat  pertumbuhan ekonomi.  Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  penelitian  Scully  serta  Chao  dan Grubel.  Fenomena  ini  juga  sesuai  menurut  Peacock  dan  Wiseman  (1961)  yang pada  intinya  menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  akan  mendorong  laju pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  untuk  membiayai  pengeluaran  tersebut pemerintah  memerlukan  sumber  penerimaan  yang  besar,  antara  lain  pajak. Namun,masyarakat  juga  mempunyai  perilaku  yang  tidak  suka  membayar  pajak yang  semakin  besar  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  yang  semakin besar  tersebut.  Teori  Peacock  dan  Wiseman  merupakan  dasar  teori  pemungutan suara.  Peacock  dan  Wiseman  mendasarkan  teori  mereka  pada  suatu  teori  bahwa masyarakat  mempunyai  suatu  tingkat  toleransi  pajak,  yaitu  suatu  tingkat  yang masyarakat  dapat  memahami  besarpungutan  pajak  yang  dibutuhkan  oleh pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah.  Jadi,  masyarakat menyadari  bahwa  pemerintah  membutuhkan  dana  untuk  membiayai  aktivitas pemerintah  sehingga  mereka  mempunyai  tingkat  kesediaan  masyarakat  untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.
Selain  itu,  John  Due(1968)  mengemukakan  bahwa  pemerintah  dapat memengaruhi tingkat PDB riil dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program-program pengeluaran pemerintah, seperti  pendidikan  dan  Steven  A.Y.Lin  (1994)  mengatakan  bahwa  pengeluaran pemerintah  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  (PDB)  dengan  laju  yang semakin mengecil.
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  telah  diungkapkan  bahwa  penulis menitikberatkanpengaruh  variabel  rasio  pajak  serta  cara  mendapatkan  GMTR, maka untuk variabel lainnya hanya dipergunakan untuk memenuhi asumsi G = T dan tidak dibahas pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, penulis menentukan besarnya GMTR bagi Indonesia berikut:
1. Hasil regresi model GMTR :
+ 0,962364 NT –
1,217723 U – 6,738500 D1 – 0,795604 D2
2. Optimal rasio pajak (GMTR) :
 = 3,400972
 = 14,64 %
Jadi, berdasarkan estimasi model GMTR diatas, dapat diperoleh besarrasio pajak optimal di Indonesia adalah 14,64%.
Apabila  dibandingkan  rasio  pajak  selama  periode  1970–2008  dengan GMTR  yang  seandainya  telah  dicapai  sejak  tahun  1970,  akan  terlihat  dalam Grafik 3 sebagai berikut :
Dari Grafik 3 dan berdasarkan data yang ada, terlihat dengan jelas bahwa rasio pajak dibawah GMTR. Secara umum rata-rata rasio pajakperiode 1970–2008 adalah 13,3%, masih berada di bawah GMTR. Hanya berdasarkan data yang ada, di tahun 1976, 1977, 1983, 1990, 1995, dan 1996  rasio pajak aktualberada diatas GMTR 14,64%.
Grafik 3

## Perbandingan Rasio Pajak Aktual dengan GMTR
Sumber : DJP, Nota Keuangan (diolah)
Hal itu mendukung hipotesis penulis bahwa pada saat ini rasio penerimaan pajak  terhadap  PDB  Indonesia  masih  berada  di  bawah  GMTR;  dengan  kata  lain saat  ini  Indonesia  masih  berada  di  sisi  kiri  kurva  “U”  terbalik  yang menggambarkan hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak.
Jika  GMTR  telah  tercapai  dari  tahun  1970  dan  dapat  dipertahankan seterusnya,  yang terjadi adalah total penerimaan pajak aktual periode 1970–2008 sebesar  Rp3.915,06  triliun  akan  meningkat  menjadi  Rp4.554,09  triliun  atau meningkat sebesar Rp 639,03 triliun. Sungguh suatu angka yang fantasis yang jika digunakan  dengan  benar  dan  produktif  dengan  memperhatikan  kemakmuran rakyat, bangsa Indonesia akan menjadi jauh lebih makmur daripada sekarang.
Indikator  lain  yang  dapat  diperkirakan  apabila  GMTR  telah  tercapai  dari tahun  1970  dan  dapat  dipertahankan  sampai  dengan  sekarang,  rata-rata  tingkat pertumbuhan ekonomi periode 1970--2008 sebesar 3,7% akan meningkat menjadi 7,3%  dengan  mensubstitusikan  GMTR  kedalam  persamaan  modelnya  dan
menganggap variabel lainnya tetap. Hal itu lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008 lalu  sebesar 4,7%.
Oleh  sebab  itu,  pemerintah  mempunyai  pekerjaan  rumah  yang  berat  agar bangsa Indonesia dapat mencapai GMTR  yang optimal sebesar 14,64% sehingga perekonomian dapat menjadi lebih maju dan kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi dengan baik.
Berdasarkan  teori  Barro  dan  Scully,  penerimaan  pajak  akan  mendorong tingkat  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  penerimaan  pajak yang digunakan untuk  melakukan proyek  yang produktif  yang akan berpengaruh positif pada  tingkat  pertumbuhan ekonomi, misalnya pembangunan infrastruktur. Sebaliknya,  penerimaan  pajak  akan  berpengaruh  negatif  pada  pertumbuhan ekonomi  apabila  digunakan  untuk  hal-hal  yang  tidak  produktif,  misalnya  untuk membayar  utang.  Apabila  penerimaan  pajak  sebagian  besar  dialokasikan  untuk membayar  utang,  porsi  pembangunan  hal-hal  yang  produktif  akan  berkurang sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi akan menurun. Oleh sebab itu, pemerintah harus  mengambil  kebijakan  yang  tepat  dalam  mengelola  penerimaan  pajak  ini agar dapat berpengaruh positif pada  tingkat pertumbuhan ekonomi.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkajibesarpenerimaan  pajak  yang digambarkan  dalam  bentuk  suatu  rasio  penerimaan  pajak  terhadap  PDB, menganalisisnya  dan  kemudian  melihat  pengaruhnya  terhadap  tingkat pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  serta  menentukan  nilai  rasio  pajak  yang optimal  agar  diperoleh  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  diharapkan.  Rasio pajak optimal tersebut adalah GMTR. Model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu time series model untuk wilayah negara Republik Indonesia dengan periode tahun  1970  –2008.  Berdasarkan  hasil  estimasi  persamaan  GMTR  dengan menggunakan metode OLS dan WHSE, dapat diambil beberapa simpulan berikut.
1. Variabel rasio penerimaan pajak terhadap PDB berpengaruh secara signifikan dan positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi.
2. Penerimaan pajak yang digenjot secara terus-menerus justru akan berpengaruh negatif pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu digambarkan melalui  variabel  kuadrat  rasio  penerimaan  pajak  terhadap  PDB  yang mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.
3. Besar  rasio  penerimaan  pajak  terhadap  PDB  yang  optimal  (GMTR)  adalah 14,64%. Besarrasio tersebut harus dipertahankan agar penerimaan pajak tetap memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.
4. Apabila  besaran  GMTR  tersebut  telah  terpenuhi  sejak  1970,total  penerimaan pajak  sejak  1970–2008  akan  meningkat  kurang  lebih  25%  dari  total penerimaan  pajak  aktual  sekarang.  Selain  itu,  rata-rata  tingkat  pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula menjadi dua kali lipat dari sekarang.

## Rekomendasi Kebijakan
Dari simpulan di atas dapat diajukan beberapa rekomendasi kebijakan:
A. Bagi  pemerintah  pusat,  khususnya  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan RI, penulis merekomendasikan berikut :
1. Besar  rasio  pajak  optimal  dapat  dijadikanacuan  untuk  menetapkan  target penerimaan pajak yang realistis dan kebijakan perpajakan yang efektif dan efisien untuk memenuhinya.
2. Untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak,  langkah  yang  harus  dilakukan adalahmeningkatkan  intensifikasi  perpajakan  melalui  menggali  potensi wajib pajak yang telah terdaftar agar membayar pajak dengan benar, serta ekstensifikasi  perpajakandengan  menarik  seseorang  atau  badan  hukum yang  belum  menjadi  wajib  pajak,  tetapi  disinyalir  telah  memenuhi  syarat untuk  menjadi  wajib  pajak  agar  ditetapkan  sebagai  wajib  pajak. Berdasarkan  pengalaman  penulis,  langkah  konkret  untuk  intensifikasi adalah  dengan  melakukan  pengamatan  dan  penelitian  terhadap  Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, kemudian dilakukan himbauan,  bukan dengan pemeriksaan karena hasilnya lebih efektif dan mengena. Kebijakan kenaikan  tarif  sebaiknya  dilakukan  sebagai  alternatif  terakhir  karena  tarif pajak  di  Indonesia  terutama  untuk  Pajak  Penghasilan  (PPh)  sudah
terlalutinggi.  Ada  pun  untuk  ekstensifikasi  adalah  melalui  koordinasi antarinstansi, misalnya menggolkan kebijakan single identification number (SIN)  sehingga  identitas  seseorang  hanya  tunggal  dan  ini  memudahkan pengawasan perpajakannya.
3. Mempermudah  administrasi  pembayaran  dan  pelaporan  pajak,  sehingga wajib pajak tidak merasa dipersulit saat membayar pajak, misalnya dengan melalui  ATM  perbankan  sehingga  tidak  perlu  antre.  Hal  itu  sudah dilakukan  untuk  pembayaran  PBB  atau  PPh  Final  UKM,  maupun  untuk jenis  pajak-pajak  yang  lain.  Hanya  perlu  lebih  ditingkatkan  kemudahan membuat e-billing agar  pembayaran  oleh  Wajib  Pajak  menjadi  lebih nyaman.
4. Meningkatkan  kualitas  kemampuan  teknis  dan  moral  sumber  daya manusia  DJP  agar  senantiasa update dengan  perkembangan  zaman  serta tetap menjalankan tugasnya dengan profesional.
5. Memberikan  kepastian  hukum  yang  dilakukan  dengan  sungguh- sungguh,misalnya  dengan  memberikan reward dan punishment kepada wajib  pajak  ataupetugas  pajak. Reward terhadap  wajib  pajak  misalnya dengan  adanya  kebijakan sunset  policy, yaitu  memberikan  pembebasan sanksi perpajakan apabila wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya pada waktu yang lalu yang pembayarannya tidak benar. Hal tersebut telah dilakukan  dan  mendapatkan  reaksi  yang  positif  dan  lebih  baik  jika dilanjutkan  secara  kontinu. Punishment dapat  diberikan  berupa  sanksi yang  tegas  baik  denda  maupun  kurungan  terhadap  wajib  pajak  yang melakukan tindak pidana perpajakan.
6. Meningkatkan  kerja  sama  pertukaran  data  dengan  pihak  ketiga  untuk menggali  potensi  perpajakan,  misalnya  data  pembelian  atau  penjualan rumah  melalui  notaris  atau  pembelian  dan  penjualan  mobil  dengan kepolisian.
7. Berdasarkan  hasil  regresi  model  GMTR,  disimpulkan  bahwa  kebijakan reformasi  perpajakan  tahun  1983  yang  mengubah  sistem official assessment ke self  assessment ternyata  berpengaruh  tidak  signifikan  pada
tingkat  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  itu  dapat  dijelaskan  bahwa  dengan perubahan sistem tersebut ternyata justru menimbulkan moral hazard bagi wajib  pajak  untuk  mengecilkan  penghitungan  pajaknya,  karena  dengan sistem self  assessment ,  wajib  pajak  diberikan  kewenangan  untuk menghitung  dan  melaporkan  pajaknya  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  menjadi warning bagi  pemerintah  untuk  menciptakansistem  yang  mampu mendeteksi  kecurangan-kecurangan  pembayaran  pajak  sehingga  risiko bahwa  wajib  pajak  tidak  melaporkan  pajak  yang  sebenarnya  dapat terdeteksi.  Serta  dibuat  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  tegas dalam  memberikan  sanksi  bagi  pelanggaran  dibidang  perpajakan  dan dilaksanakan  dengan  benar  dan  sungguh-sungguh  untuk  menjamin kepastian hukum.
8. Selalu melakukan evaluasi terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan apakah sudah tepat dengan situasi dan kondisi terkini atau belum.
B. Untuk Pengembangan Studi
Penulis  mengharapkan  penelitian  ini  dapat  dijadikandasar  informasi  bagi penelitian  selanjutnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  perpajakan.  Penelitian selanjutnya  dapat  mengkaji  lebih  luas  dan  mendalam,  sehingga  dapat memberikan  kontribusi  pengembangan  di  bidang  ilmu  ekonomi  subbidang keuangan negara dan daerah khususnya berkaitan dengan peranan pajak dalam menunjang  penerimaan  negara  dan  memajukan  pembangunan  ekonomi nasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Barro, R. J. and Sala-I Martin, X.(1995). Economic growth . New York: McGraw Hill.
Barro, R.J.(1993). Macroeconomics. John Wiley & Sons. Barro,  R.J.(1990).  Government  spending  in  a  simple  model  of  endogenous growth. Journal of Political Economy, 98, S103-S125.
Chao,  J.  C.P.  and  Grubel,H.(1998).  Optimal  levels  of  spending  and  taxation  in Canada.  In How  to  use  the  fiscal  surplus:  What  is  the  optimal  size  of government , Herbert Grubel (ed). Vancouver: Fraser Institute.
Due,  J.  F.(1968). Government  Finance:  Economics  of  the  Public  Sector. Illinois:Irwin.
Gujarati, D.(2003). Basic econometrics . New York: McGraw Hill. Gwartney,  J.  D.,  Stroup,  R.  L.and  Sobel,R.  S.  (2000). Economics:  Private  and public choice. The Dryden Press. Helms,  L.J.(1985).  The  effect  of  state  and  local  taxes  on  economic  growth  :  A time series cross section approach. The review of Economics and Statistics : 574-582 . Hill, H.(2001). Ekonomi Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kennedy,  P.  E.(2000).  On  measuring  the  growth  maximizing  tax  rate. Pacific Economic Review, 5 : 89-91.
Lin,  S.  A.  Y.(1994).  Government  spending  and  economic  growth. Applied Economics Journal, 26 :83-94.
Mansury, R. (1996). Pajak penghasilan lanjutan. Jakarta: Ind-Hill Co. Mansury,  R.  (1999). Kebijakan  fiskal. Yayasan  Pengembangan  dan  Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
Peacock,  A.  T.  danWiseman.  (1961).  The  growth  in  national  expenditure  and national income. National Bureau of Economic Research, 72. Scully, G. W. (1995). The growth tax in the United States. Public Choice, 85: 71- 80.
Scully,  G.  W.(1996).  Taxation  and  economic  growth  in  New  Zealand. Pacific Economic Review, 1: 169-177.
Sundrum,  R.M.(1986).  Indonesia’s  rapid  growth:  1968--1981. Bulletin  of Indonesian Economic Studies,22 : 40-69.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1983  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2000  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.