## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LOGO OJK PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING ILEGAL
Michael Rizky Saputra E-mail: michaelrizkysaputra@gmail.com Staff PT. BRI Makasar Sulawesi Selatan
Pranoto
E-mail: Maspran7@gmail.com
(Penulis Korespondensi)
Kukuh Tejomurti
E-mail: kukuhfhuns@gmail.com (Penulis Korespondensi)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Article Information

## Abstract
Keywords: Illegal FinTech Peer to Peer Lending; OJK logo inclusion; consumer protection
Kata  Kunci :  FinTech  Peer  to
Peer  Lending  ilegal;  pencantu- man  logo  OJK; perlindungan konsumen This article examines two main issues, the first is related to the consumer protection ofcompanies illegal FinTech Peer to Peer Lending that carry the OJK logo on their platforms. Second, Sanctions Inclusion of the Financial Services Authority Logo on FinTech Peer to Illegal Lending. The research method is normative legal research. Data collection techniques used are the study of literature or study of documents that is collecting data by reading, reviewing, and making notes from books, laws and regulations, documents and writings related to FinTech peer to peer lending, then analysis techniques used. used is a deductive method. The results showed that there was a violation of the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01/ 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services conducted by Companies illegal FinTech Peer to Peer Lending. The violation is the inclusion of the Financial Services Authority logo and the statement has been registered and monitored by the Financial Services Authority on its platform. This Financial Services Authority is obliged to impose sanctions on Companies illegal Peer to Peer Lending FinTech so that no similar problems occur in the future.

## Abstrak
Artikel ini mengkaji dua pokok permasalahan, pertama terkait perlindungan konsumen perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal yang melakukan pencantuman logo
OJK dalam platform nya. Kedua, Sanksi Pencantuman Logo OJK pada FinTech Peer to Peer Lending Ilegal. Metode Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang- undangan, dokumen serta tulisan yang berhubungan
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Konsumen terhadap... 85
dengan FinTech peer to peer lending , selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pelanggaran Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal . Pelanggaran tersebut yaitu pencantuman logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pada platformnya . Hal ini OJK wajib memberikan sanksi kepada Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal sehingga tidak terjadi permasalahan serupa dikemudian hari.

## A.  Pendahuluan
Pada era teknolog informasi sekarang segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitupun dengan sektor jasa keuangan yang sekarang terintegrasi dengan platform dengan sistem internet. Salah satu kemajuan dalam sektor jasa keuangan yaitu adalah FinTech atau yang sering disebut Tekfin. FinTech merupakan sebuah inovasi yang dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman (Chrismastianto,2017:4).
Salah satu platform jasa keuangan yang sangat berkembang di Indonesia yaitu FinTech Peer to Peer Lending atau dalam arti lain yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. FinTech Peer to Peer Lending berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan FinTech Peer to Peer Lending mencapai Rp 22 triliun (Budiyanti,2019:14). Di Indonesia terdapat 508 perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal dan terdapat 168 perusahaan FinTech Peer to Peer lending yang terdaftar dan berizin.
Seiring dengan besarnya potensi kegiatan usaha jasa keuangan pinjaman online, maka banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan usaha FinTech Peer to Peer Lending di Indonesia. Untuk melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan maka, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas yang independen telah mengeluarkan Peaturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berfungsi untuk  mengatur  kegiatan  usaha FinTech  Peer  to  Peer  Lending di  Indonesia. Namun dalam perkembangan di Indonesia masih banyak perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal dibandingkan perusahaan FinTech Peer to Peer Lending yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Salah satu keuntungan dari perusahaan FinTech Peer to Peer Lending yang telah terdaftar dan berizin di OJK yaitu dapat mencantumkan logo OJK di dalam platform nya sesuai dengan pasal 35 Peraturan
86
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Konsumen terhadap...
OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang dijelaskan sebagai berikut “Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas :
a.  Nama dan/atau logo penyelenggara; dan b.  Pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Namun dalam realita terdapat perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal terdapat pencantuman logo OJK. Sebagai contoh perusahaan yang mencantumkan logo OJK yaitu Dynamic Credit Asia. Dynamic credit Asia merupakan perusahaan FinTech Peer to Peer Lending yang pernah terdaftar dalam OJK, namun karena suatu permasalahan pada tahun 2018 yang mengakibatkan OJK mencoret Dynamic Credit Asia, namun perusahaan tersebut masih beroperasi dan dalam platform Dynamic Credit Asia masih mencantumkan logo OJK dan tertulis telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang akan menggunakan jasa keuangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi karena perusahaan tersebut telah memberikan  informasi  yang  fiktif  kepada    konsumen.  Konsumen  ditipu  oleh perusahaan  padahal konsumen telah menanamkan uang atau meminjam uang kepada perusahaaan FinTech Peer to Peer Lending tersebut.
OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawasan yang memiliki tugas untuk mengawasi sektor jasa keuangan salah satunya FinTech Peer to Peer Lending hal ini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen untuk menggunakan jasa tersebut serta membuat iklim jasa keuangan lebih baik. OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, maka mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut juga memuat untuk perlindungan konsumen dalam menggunakan jasa keuangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam Kasus Dynamic Credit Asia tersebut OJK wajib menindaklanjuti terkait pencantuman logo OJK tersebut. Karena Dynamic Credit Asia telah menipu konsumen dalam hal ini pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman karena menggunakan logo OJK dengan kalimat telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Artikel ini membahas terkait pelanggaran pencantuman logo OJK pada platform Dynamic Credit Asia yang merupakan FinTech Peer to Peer Lending ilegal sehingga dapat merugikan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dalam menggunakan jasa keuangan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka artikel ini menganalisis perlindungan bagi konsumen yang telah menggunakan jasa keuangan FinTech Peer to Peer Lending Ilegal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan, dan Sanksi yang dikenakan oleh OJK selaku lembaga pengawas pada FinTech Peer to Peer Lending tersebut dalam permasalahan Dynamic Credit Asia tersebut.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Perlindungan Konsumen terhadap...

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif (memberikan rekomendasi) untuk memecahkan masalah pencantuman logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pada platform . Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
Jenis dan sumber bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal, skripsi, dan thesis atau artikel-artikel, hasil karya ilmiah, dan bahan-bahan dari media internet dan sumber lainnya yang berkaitkan dalam penulisan jurnal ini. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang- undang ( statue approach) dengan menggunakan undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji.. Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan interpretasi gramatikal.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Perlindungan Hukum Konsumen perusahaan FinTech Peer to Peer Lending Ilegal yang mencantumkan logo OJK pada platform
Penggunaan jasa keuangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau FinTech Peer to Peer Lending semakin marak pada saat ini. Kemudahaan yang ditawarkan oleh perusahaan FinTech Peer to Peer Lending yang menjadi salah satu kelebihan dibandingkan perbankan. Konsumen dapat meminjam uang pada perusahaan tersebut dalam hitungan hari dan tanpa repot-repot memberikan jaminan seperti bank konvensional.
Dalam perkembangan FinTech Peer to Peer Lending memilki banyak permasalahan yaitu adanya penyalahgunaan data konsumen, penagihan utang dengan cara meneror teman atau keluarga konsumen, hingga adanya  pemberian  informasi  yang  fiktif  oleh  pihak  penyelenggara platform . Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal . Tentunya praktik tersebut merugikan konsumen sebagai pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Konsumen dalam menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal tentunya memberikan dampak negatif, antara lain :
a.   Bisnis FinTech Peer to Peer Lending ilegal dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
b.  Penyalahgunaan data dan informasi konsumen. Konsumen tidak sadar bahwa perusahaan FinTech Peer to Peer Lending juga mencatat berbagai data pribadi yang ada di smartphone konsumen pada saat mendaftar.
88 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Perlindungan Konsumen terhadap...
c.  Kehilangan potensi penerimaan pajak. Hal ini sesuai karena di Indonesia perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal lebih banyak dibandingkan yang telah terdaftar oleh OJK.
d.   Kurangnya edukasi konsumen dalam menggunakan bisnis FinTech Peer to Peer Lending , sehingga konsumen pada saat melakukan transaksi kredit tidak melihat secara detail isi dan ketentuan dalam perjanjian kredit.
e.   NPL dalam bisnis FinTech Peer to Peer Lending di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 3,1% (  https://keuangan.kontan.co.id/news/ ojk-catat-npl- fintech-pada-februari-2019-seb esar-31 diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 12.10 WIB). Yang dapat diartikan bahwa bisnis FinTech Peer to Peer Lending memiliki resiko yang tinggi.
f.   Banyak laporan dari masyarakat sebagai korban penagihan utang tidak beretika oleh perusahaan FinTech Peer to Peer Lending .
g.   Banyaknya  perusahaan FinTech  Peer  to  Peer  Lending yang  tidak menerapkan prinsip Transparansi informasi Layanan/produk yang dipasarkan.
Dari penjelasan diatas, bahwa perusahaan
FinTech Peer to Peer
Lending ilegal memilki resiko yang sangat besar. Dari beberapa dampak tersebut salah satunya praktik pelanggaran yang dilakukan oleh FinTech Peer to Peer Lending ilegal yaitu memberikan informasi fiktif ke konsumen. Konsumen dalam hal ini merupakan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Informasi fiktif yang sering dilakukan oleh Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal yaitu terkait bunga yang ditanggung oleh Penerima Pinjaman dan juga terkait informasi layanan. Namun, terdapat suatu permasalahan yang baru yaitu pencantuman logo OJK dalam platform dan tertulis bahwa terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perusahaan  yang telah melakukan  pelanggaran dalam pemberian informasi  fiktif  yaitu  Dynamic  Credit  Asia.  Dalam platform Dynamic Credit Asia telah mencantumkan logo OJK dan tertulis telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sedangkan apabila kita melihat dalam daftar FinTech Peer to Peer Lending yang telah terdaftar OJK, Dynamic Credit Asia tidak ditemukan dalam daftar tersebut. Dengan kata lain, Dynamic Credit Asia merupakan FinTech Peer to Peer Lending ilegal serta telah mempublikasikan informasi yang fiktif. Hal ini sangat merugikan bagi konsumen karena telah ditipu dengan informasi yang tidak sesuai sehingga konsumen merasa meminjam pada platform FinTech Peer to Peer Lending yang telah terdaftar oleh OJK sedangkan perusahaan tersebut merupakan FinTech Peer to Peer Lending ilegal . Walaupun pada pasal 20 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tertulis “ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan :
Perlindungan Konsumen terhadap...
a.   Nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan
b.   Pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Tetapi peraturan ini tidak ditujukan untuk perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal , hal ini dijelaskan pada pasal 20 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tertulis “ Dalam hal penjualan produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan yang terdaftar di OJK, dalam penawaran atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan pernyataan bahwa orang perorangan dimaksud terdaftar dan diawasi oleh OJK”. Sehingga yang diperbolehkan untuk mencantumkan logo OJK dan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan FinTech Peer to Peer Lending yang legal. Dynamic  Credit  Asia  telah  melakukan  pelanggaran  Peraturan  OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada pasal 43 huruf yang tertulis “ Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan”. Karena dapat merugikan dan menyesatkan konsumen dalam penggunaan layanan ternyata perusahaan tersebut merupakan FinTech Peer to Peer Lending ilegal .
2. Sanksi Pencantuman Logo OJK pada FinTech Peer to Peer Lending Ilegal Industri FinTech Peer to Peer Lending merupakan sebuah inovasi bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang tanpa melalui bank konvensional sepertinya akan memilki masa yang panjang (Subhan Zein,2019 :120). Karena dalam perkembangan FinTech Peer to Peer Lending banyak sekali menuai permasalah hukum. Permasalahan tersebut mulai dari suku bunga yang tinggi, praktik penagihan yang bermasalah, dan lain sebagainya.
OJK merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pengatur dan pengawasan pada kegiatan FinTech Peer to Peer Lending . Pengawasan adalah suatu pola pikir dan tindakan yang memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau kelompok yang diberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang merugikan pada pihak lainnya (Hani Handoko, 1999 : 360). Serta dalam pengawasan OJK memiliki wewenang dalam memberikan sanksi kepada perusahaan FinTech Peer to Peer Lending yang telah melakukan pelanggaran. Pengaturan mengenai sanksi tertulis pada pasal 47 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa “Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa :
90 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Konsumen terhadap...
a.    Peringatan tertulis b.    Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.    Pembatasan kegiatan usaha; dan
d.    Pencabutan izin
Pada Kasus Dynamic Credit Asia dalam pencantuman logo OJK dan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK merupakan pelanggaran, maka OJK berwenang memberikan sanksi pada Dynamic Credit Asia. Walaupun dalam artikel yang ditulis oleh OJK menyatakan “segala mekanisme pinjam meminjam yang dilakukan dan pengaduan  pengguna di  luar  dari  kewenangan  OJK.  Risiko  penagihan  dan penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK” apabila konsumen menggunakan FinTech Peer to Peer Lending ilegal (https://www.ojk.go.id/ id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/ FAQ%20Fintech%20Lending.pdf diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 12.51). Hal ini tentu merugikan bagi konsumen karena OJK sebagai  lembaga  independen  yang  berfungsi  untuk  mengatur  dan mengawasi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh FinTech Peer to Peer Lending ilegal . Karena apabila terdapat banyak perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal yang mencantumkan logo OJK dan juga memberikan pernyataan bahwa telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, maka banyak sekali masyarakat yang dapat terkecoh oleh perusahaan Financial Peer to Peer Lending ilegal tersebut. Hal ini OJK wajib untuk memberikan sanksi pencabutan izin usaha kepada perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal yang mencantumkan logo OJK dan memberikan pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sanksi tersebut merupakan upaya represif dari OJK untuk melindungi konsumen serta upaya preventif untuk menghindari permasalahan lain yang dapat timbul. OJK seharusnya perlu meregulasi untuk mereviu semua ketentuan draf kontrak berklausula baku  dari  fintech-fintech  yang  terdaftar  maupun  fintech  dalam  proses pendaftaran sesuai fungsinya sebagai pelindung masyarakat dalam industri jasa keuangan (Priskarini, Intan Audia, and Kukuh Tejomurti, 2019: 556-575). Apabila OJK tidak memberikan sanksi kepada perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal yang mencantumkan logo OJK serta pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK tersebut, maka masyarakat yang merupakan konsumen memiliki kemungkinan untuk tidak percaya dengan lembaga  OJK sebagai pengatur dan pengawas FinTech Peer to Peer Lending di Indonesia. Dan dapat berakibat dengan kegiatan usaha FinTech Peer to Peer Lending yang terkena dampak atas ketidakpercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan tersebut. Yang akibatnya kegiatan usaha FinTech Peer to Peer Lending akan mati di Indonesia. Maka, diperlukannya sanksi yang tegas dari OJK yaitu pencabutan izin usaha kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran seperti Dynamic Credit Asia.
Perlindungan Konsumen terhadap...

## D.  Simpulan
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1.   Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat perusahaan FinTech Peer to Peer Lending Ilegal yang mencantumkan logo OJK serta menyatakan bahwa telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perusahaan tersebut adalah Dynamic Credit Asia. Perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut dapat memberikan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen karena seolah olah perusahaan tersebut merupakan FinTech Peer to Peer Lending legal . Hal ini telah  melanggar  Pasal  20  Peraturan  OJK  Nomor  1/ POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengenai pencantuman logo OJK dan pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Serta telah melanggar Pasal 43 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Kuangan mengenai mempublikasikan informasi yang fiktif dan menyesatkan.
2.  Dalam permasalahan pencantuman logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal . Sebagai langkah upaya preventif dan represif OJK memberikan sanksi pada perusahaan  tersebut.  Sanksi  yang dikenakan oleh OJK kepada perusahaan tersebut yaitu pencabutan izin usaha dikarenakan perusahaan tersebut merupakan FinTech Peer to Peer Lending Ilegal dan telah melakukan pelanggaran yang berat hingga dapat memberikan kerugian kepada konsumen.

## E.   Saran
1.    OJK sebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan terutama FinTech Peer to Peer Lending di Indonesia hendaknya memperketat pengawasan dalam FinTech Peer to Peer Lending ilegal di Indonesia, bukan hanya yang legal . Disamping itu, sebaiknya OJK memberikan edukasi pada konsumen yang mengggunakan jasa FinTech Peer to Peer Lending agar tidak tertipu dengan Fintech Peer to Peer Lending ilegal yang sengaja mencantumkan logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi OJK.
2.    OJK  sebagai  lembaga  yang  mengatur  sektor  jasa  keuangan  terutama FinTech Peer to Peer Lending seiyogyanya memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha kepada Dynamic Credit Asia. Sanksi tersebut diberikan untuk melindungi konsumen yang menggunakan jasa keuangan FinTech Peer to Peer Lending . OJK sebaiknya juga memberikan perlindungan pada konsumen yg telah tertipu oleh FinTech Peer to Peer Lending ilegal sehingga konsumen merasa aman dalam menggunakan sektor jasa keuangan tersebut.
92 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Perlindungan Konsumen terhadap...

## F.   Daftar Pustaka Jurnal
Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto. 2017. “Analisis Swot Implementasi Teknologi   Finansial   Terhadap   Kualitas   Layanan   Perbankan   di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol. 20, No.1, Tangerang:Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan.
Eka  Budiyanti. 2019.  “Upaya  Mengatasi  Bisnis  finansial  teknologi  Ilegal”. Jurnal Info Singkat , Vol XI, (No.04/II/Puslit), Jakarta:Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Subhan Zein. 2019. “Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik ( Peer to Peer/Crowdfunding ) Di Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi , Vol.4, No.2, Jakarta: UNSURYA.
Priskarini, Intan Audia, and Kukuh Tejomurti. 2019. “The Role of The Financial Services Authority in The Legal Protection of Privacy Rights in Connection with Personal Data of Fintech Lending Debtor in Indonesia.” Padjadjaran Journal of Law 6.3 : 556-575,  Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.

## Buku
Hani  Handoko,1999. Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia . Jakarta: PT Rafika Aditama
Internet https://keuangan.kontan.co.id/ne ws/ojk-catat-npl-fintech-pada-februari -2019- sebesar-31 diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 12.10 WIB.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan statistik/direktori/fintech/ Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 12.51 WIB.
https://www.dynamiccredit.co.id/ diakses pada tanggal 21 April 2020 pukul 11.10 WIB