Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 346-352| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3439.346-352

## PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI DI KOTA DENPASAR
Gede Putu Oka Brahma Adhi, I Wayan Rideng, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali gedeputuoka@yahoo.com, wyrideng@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar berinisiatif untuk menyelamatkan Pulau Bali yang dikenal sebagai  Pulau  surga  terakhir,  “The  Last  Island  Paradise”  dengan  harapan  berdampak  terhadap pelestarian  alam  semesta.  Reaksi  masyarakat  terhadap  terbitnya  Peraturan  Daerah  Nomor  97  Tahun 2018  sangat  beragam.  Ada  yang  setuju  lalu  memberikan  dukungan  dengan  tindakan  nyatga  tidak memakai  wadah  berbahan  dasar  plastik.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkap  faktor penghambat  pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  97  Tahun  2018  terhadap  pembatasan kantong  plastik  sekali  pakai  di  Kota  Denpasar  dan  dampak  pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Bali Nomor  97  Tahun  2018  terhadap  Perkembangan  Pariwisata  di  Kota  Denpasar.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  peneltian  ini,  adalah  jenis  penelitian  hukum  emperis.  Berdasarkan  penelitian  yang telah dilakukan adalah faktor penghambat terlaksananya Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang  Pengurangan  Penggunaan  Kantong  Plastik,  antara  lain:  kurangnya  kesadaran  masyarakat, minimnya fasilitas untuk mengelola sampah, budaya masyarakat menggunakan kantong plastik masih tinggi,  penegakan  hukum  terhadap  Peraturan  Wali  Kota  Denpasar  Nomor  36  Tahun  2018  masih lemah.
Kata Kunci : Peraturan Gubernur, Kantong Plastik, Kota Denpasar

## Abstarct
The community and the Government of Denpasar City took the initiative to save Bali Island, which is known as the last paradise island, "The Last Island Paradise" with the hope of having an impact on preserving the universe. Public reactions to the issuance of Regional Regulation Number 97 of 2018 are very diverse. There are those who agree and then provide support with the real action not to use plastic-based  containers.  The  purpose  of  this  study  is  to  reveal  the  inhibiting  factors  for  the implementation of Bali Governor Regulation Number 97 of 2018 against the restriction of single-use plastic bags in Denpasar City and the impact of implementing Bali Governor Regulation Number 97 of  2018  on  Tourism  Development  in  Denpasar  City.  The  type  of  research  used  in  this  research  is empirical  law  research.  Based  on  the  research  that  has  been  done,  it  is  an  inhibiting factor  for the implementation of Governor Regulation Number 97 of 2018 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, among others: lack of public awareness, lack of facilities to manage  waste, the culture of the community using plastic bags is still high, law enforcement of Denpasar Mayor Regulation Number 36 of 2018 is still weak.
Keywords: Governor Regulation, Plastic Bags, Denpasar City.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  yang  akan  masuk  ke  dalam  kelompok  negara  yang  sedang  berkembang  dituntut  memiliki persyaratan yang sangat banyak dan sulit untuk dilaksanakan, salah satunya adalah harus mempunyai lingkungan  alam  yang  lestari,  indah,  dan  terjaga  dengan  baik.  Namun  apapun  itu  negara  dan masyarakat Indonesia wajib bekerja keras untuk mewujudkan lingkungan daerah yang semakin bersih dan lestari, alam laut dan pegunungan yang indah akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan  bangsa  dan  negara.  Alam  yang  sehat  akan  membantu  masyarakat  dalam  berbagai  sektor, seperti  sektor  ekonomi,  pariwisata,  hingga  ketahanan  pangan.  Sektor  ekonomi  dapat  kita  lihat  pada daerah  pesisir,  yang  menggantungkan  harapan  hidupnya  pada  keberadaan  ikan  di  lautan.  Sektor pariwisata terlihat pada turis-turis asing yang banyak berkunjung ke daerah yang lebih asri dari hiruk pikuk perkotaan. Sektor ketahanan pangan berkaitan erat dengan sektor ekonomi. Keberadaan pangan di alam  yang sehat akan terpaut erat dengan permintaan konsumen  di pasar. Maka dari itu, menjaga alam tetap sehat dan lestari memunculkan banyak keuntungan di pelbagai sektor.
Tak  hanya itu, kehidupan bermasyarakat di  Bali  erat pula kaitannya  dengan  filsafat Tri Hita Karana. Filsafat ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap budaya dan lingkungan. Filsafat ini  berisikan  ajaran  bagaimana  hubungan  manusia  dengan  manusia  lainnya,  manusia  dengan lingkungannya,  dan  manusia  dengan  Tuhan.  Hubungan  manusia  dengan  lingkungan  memicu masyarakat  untuk  bertindak  menghargai  lingkungan  sebagai  objek  yang  dapat  hidup  berdampingan dengan manusia karena dalam filsafat Tri Hita Karana berpandangan bahwa jika manusia dapat hidup berdampingan  dengan  alam,  maka  masyarakat  akan  mendapatkan  manfaat-manfaatnya.  Jika  filsafat ini  dipegang teguh  oleh  masyarakat, tak  hanya  masyarakat sendiri yang akan  menerima  dampaknya. Lingkungan akan  menjadi  lebih lestari sehingga akan kembali  memberikan timbal balik  yang serupa kepada  masyarakat.  Serta,  dalam  filsafat  ini  masyarakat  diajak  untuk  dapat  memandang  lingkungan sebagai  objek  yang  memiliki  kehidupan  alamiahnya.  Maka  dari  itu,  selain  menjaga  lingkungan penting  untuk  kehidupan  bermasyarakat,  hal  itu  selaras  pula  dengan  ajaran  Tri  Hita  Karana  yang diyakini  masyarakat  Bali.  Beberapa  ilmuwan  juga  memberikan  definisinya  terkait  alam  Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk mencapai kehidupan yang lebih damai.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  juga  dikenal  sebagai  Nusantara,  sungguh  sangat mempesona keindahannya. Bagaikan untaian zambrud yang membentang di garis khayal khatulistiwa, sangat indah, elok, nan menawan dipandang mata. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini, memang tidak ada duanya di dunia, sehingga sekaligus menjadi amanah yang wajib dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia ( Gunawan, 2016 ).
Nuansa alam  Nusantara yang  indah  nan permai  ini  menjadikan bangsa lain berdecak  kagum dan  iri  hati,  lalu  berlomba-lomba  dengan  berbagai  cara  berusaha  mengusai  dengan  cara  menjajah rakyat Nusantara. Sejarah kelam selama tiga ratus lima puluh tahun Nusantara dijajah kaum kolonial adalah  bukti  keelolakan  dan  melimpah  ruahnya  kekayaan  alam  Nusantara  yang  tidak  ada  duanya  di dunia  sehingga  selalu  menjadi  rebutan  negara  lain  untuk  melakukan  penjajahan  dengan  cara neokolonialisme (Janin, 1957)
Menjaga  Nusantara  adalah  amanah  Tuhan  yang  wajib  untuk  dilaksanakan  oleh  seluruh “tumpah darah” Indonesia.  Hal ini sangat penting dilestarikan keelokannya, jangan sampai Nusantara nan elok permai menjadi kurang nyaman dipandang mata karena masyarakatnya tidak memperhatikan tata  cara  membuang  sampah.  Tumpukan  sampah  yang  menggunung  di  setiap  Tempat  Pembuangan Akhir  sampah  atau  TPA,  sungguh  memilukan  hati  dan  sangat  mengganggu  keindahan  dan kenyamanan  masyarakat.  Lebih  menyedihkan  lagi,  ada  perilaku  masyarakat  yang  tidak  perduli terhadap  bahaya  dari  sampah  plastik  yang  tidak  bisa  terurai  selama  ratusan  tahun.  Secara sembarangan oknum-oknum tertentu membuang sampah dengan tanpa memilah terlebih dahulu mana sampah  plastik  yang  dikenal  sebagai  non  organic  dan  mana  sampah  organik  yang  bisa  diurai  oleh bakteri.
Menjaga alam Indonesia menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat dalam hal ini adalah pula mencakup pemerintah sebagai pembuat aturan di Indonesia. Masyarakat dan pemerintah  harus  secara  proaktif  dan  sadar  dalam  menjaga  kelestarian  alam  Indonesia.  Dalam kehidupan  bernegara  pula,  himbauan  yang  dilayangkan  pemerintah  Indonesia  dalam  rangka melestarikan alam Indonesia harus berupa peraturan tertulis, lengkap dengan sanksi-sanksi tegas yang tertuang  di  dalamnya.  Hal  itu  menjadi  sebuah  keharusan  karena  jika  masyarakat  tak  diawasi  dengan aturan-aturan  yang  ada,  mereka  akan  bertindak  bebas  sesuai  kepentingannya.  Sehingga,  cita-cita Indonesia dalam melestarikan alamnya akan menjadi semakin sulit untuk terealisasikan
Karena  itulah  masyarakat  dan  Pemerintah  Kota  Denpasar  berinisiatif  untuk  menyelamatkan wilayah  Pulau  Bali  yang  dikenal  sebagai  pulau  surga  terakhir,  The  Last  Island  Paradise  dengan harapan  berdampak  terhadap  pelestarian  alam  semesta.  Gagasan  untuk  memberikan  jaminan keindahan  dan  kenyamanan untuk  masyarakat dan wisatawan yang berkunjung  menjadi turis ke Bali dituangkan  dalam  bentuk  regulasi  yaitu,  Peraturan  Derah  Bali  Nomor  97  Tahun  2018  tentang Pengurangan  Penggunaan  Kantong  Plastik.  Reaksi  masyarakat  terhadap  terbitnya  Peraturan  Daerah Nomor 97 Tahun 2018 sangat beragam. Ada yang setuju lalu memberikan dukungan dengan tindakan nyaga tidak memakai wadah berbahan dasar plastik. Namun demikian tidak sedikit juga yang kurang sependapat  dengan  diterbitkannya  aturan  ini  karena  masyarakat  telah  terbiasa  dengan  penggunaan plastik  sebagai  kantong  belanja.  Upaya  Pemerintah  Kota  Denpasar  dalam  rangka  untuk mensosialisasikan  ketentuan  ini  sangat  banyak,  mulai  sosialisasi  ke  banjar-banjar,  melalui  radio, media massa cetak berupa koran, sampai juga dengan menggunakan media elektronik berupa reklame di  televisi.  Semuanya  sudah  dilakukan  untuk  tujuan  agar  masyarakat  mengetahui,  memahami,  lalu muncul kesadaran sendiri untuk bersama mengurangi sampah plastik. Kalau diteliti dari kewenangan Gubernur  Bali  untuk  mengeluarkan  regulasi  tentang  pengurangan  penggunaan  kantong  plastik, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 secara limitatif ditegaskan dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik. Selain itu untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik  oleh  konsumen  maupun  oleh  palaku  usaha.  Hal  ini  penting  untuk  dilakukan  agar  masyarakat dan  pelaku  usaha  wajib  mempergunakan  kantong  plastik  alternatif  yang  ramah  lingkungan  untuk keperluan membawa barang belanjaan.
Indonesia adalah negara kedua terbesar setelah Tiongkok penyumbang sampah plastik yang di buang  ke  laut. Sampah plastik  merupakan sampah  yang paling banyak  dibuang  oleh  manusia  karena banyak  orang  yang  menggunakan  plastik  untuk  keperluannya  sehari-hari  baik  perorangan,  toko, maupun  perusahaan  besar.  Pembuangan  sampah  plastik  ke  dalam  air  dan  tanah  telah  menambah tingkat pencemara alam. Apabila ditimbun dalam tanah, butuh waktu berjutajuta tahun hingga sampah plastik  tersebut  dapat  diuraikan.  Apabila  dibakar  berpotensi  mengeluarkan  dioksin  yang  berbahaya bagi  kesehatan,  residu  plastik  akan  menjadi  gumpalan,  dan  butuh  waktu  lama  untuk  mengurainya ( Nazaruddin  Lathif,  2019 ).  Dalam  sebuah  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  sebelumnya menemukan  sebuah  fakta  bahwa  pada  tahapan  komunikasi,  Pemerintah  Kota  Bogor  telah melaksanakan  program  yang  cukup  baik  sehingga  kebijakan  Peraturan    Walikota  Nomor  61  tahun 2018  ini  tersebar  massif  dimasyarakat  dan  juga  dilaksanakan  oleh  para  pelaksana  usaha  toko  ritel modern  (swalayan).  Melalui  sebuah  wawancara  dengan  salah  satu  staf  pegawai  Dinas  Lingkungan Hidup  dan  kebersihan  Kota  Bogor,  beliau  memaparkan  bahwa  :  “Kalau  untuk  proses  implementasi kebijakan  Peraturan  Walikota  Bogor  Nomor  61  Tahun  2018  tentang  Pengurangan  Penggunaan Kantong Plastik di kota Bogor ini sebenarnya bertujuan untuk  mengurangi dampak sampah terutama sampah  plastik  di  kota  Bogor,  di  mana  sasarannya  ditujukan  kepada  pelaku  usaha  toko  ritel  modern atau  swalayan  sebagai  penyedia  kantong  plastik  sekali  pakai  dan  juga  masyarakat  agar  dapat mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja”( Harfin Nurulhaq, 2020 ). Implementasi hukum terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 belum dapat dilakukan dengan baik yang dimana  pada  pelaku  usaha  di  pasar  tradisional  tidak  semua  pelaku  usaha  dapat  melakukan  kegiatan jual  beli  tersebut,  hal  ini  dikarenakan  tidak  semua  barang  yang  diperjual  belikan  dapat  dikemas
menggunakan  kantong  alternative.  Sebagai  contoh  pelaku  usaha  daging  segar.  Pada  pelaksanaannya pelaku  usaha  daging  tersebut  biasanya  menggunakan  kantong  plastik  sebagai  sarana  untuk mengkemas  daging  yang  di  perjual  belikan.  Karena  dalam  hal  ini,  tidak  mungkin  dalam  proses  jual beli  daging  tersebut  pelaku  usaha  menggunakan  tote-  bag  ataupun  paper  bag  sebagai  sarana  untuk mengkemas daging tersebut ( I Gede Druvananda Abhiseka, & Nengah Suharta, 2019 ).
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 terhadap pembatasan  kantong  plastik  sekali  pakai  di  Kota  Denpasar  dan  mengetahui  dampak  pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 terhadap Perkembangan Pariwisata di Kota Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  peneltian  ini,  adalah  jenis  penelitian  hukum  emperis.  Jenis penelitian  hukum  emparis  yang  dipilih  karena  dianggap  sangat  relevan  untuk  meneliti  kesenjangan apa  yang  seharusnya  terjadi  sebagaimana  norma  yang  mengatur  prilaku  manusia,  dengan  kenyataan atau  fakta  hukum  di  masyarakat.  Secara  normatif,  seharusnya  orang  tidak  mempergunakan  kantong plastik  lagi  sebagai  wadah  belanjaan  sehari-hari  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  97 Tahun 2018, namun kenyataannya masih saja ada oknum anggota masyarakat yang memakai kantong plastik  sebagai  tempat  membawa  barang  belanja  sehari-hari.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan adalah  sumber  data  hukum  primer  dimana  teknik  pengumpulan  datanya  bersumber  dari  jurnal, literature atau buku. Setelah data terkumpul maka dianalisis secara kualitatif.

## III. PEMBAHASAN

## 1.  Pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  97  Tahun  2018  Tentang  Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kota Denpasar
Pariwisata yang tak dapat dipisahkan dari Pulau Bali dan Kota Denpasar sebagai kota terpadat di Bali, dengan  berbagai  persoalan  kompleksnya  membawa  dampak  buruknya.  Seperti  harga  tanah  yang meninggi  hingga  enam  kali  lipat,  melambungnya  tingkat  pengangguran,  merebaknya  pekerja  sektor informal  dan  PKL,  hingga  permasalahan  lalu  lintas  yang  hingga  saat  ini  belum  dapat  diatasi  oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
Idealnya,  perbandingan  wilayah  di  suatu  daerah  yang  terbangun  dan  yang  tak  terbangun adalah 40:60. Namun, perbandingan daerah yang terbangun di Kota Denpasar mencapai 70:30 dengan wilayah  yang  belum  terbangun,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  peta  wilayah  dalam  RTRW.  Walaupun demikian,  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kota  Denpasar,  merupakan  yang  tertinggi kedua  di  Provinsi  Bali.  Maka  dari  itu,  pemberlakuan  otonomi  daerah  dapat  diberikan  kepada  Kota Denpasar jika dilihat dari kesiapan finansialnya.
Pulau Bali yang dikenal akan pariwisatanya berusaha untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Salah  satu  aksi  nyata  yang  dilakukan  Pemerintah  Bali  adalah  dengan  mengeluarkan  Peraturan Gubernur  Nomor  97  Tahun  2018  perihal  penggunaan  kantung  plastik  sekali  pakai.  Peraturan Gubernur  ini  muncul  akibat  dampak  negatif  dari  penggunaan  plastic  yang  harus  ditanggung  alam karena  keberadaannya.  Sebagaimana  diketahui,  sekitar  50  tahun  silam  plastik  mulai  digunakan  oleh sebagian  besar  masyarakat  dunia.  Sekitar  500  juta  hingga  1  milyar  kantong  plastik  digunakan masyarakat dunia dalam satu tahun. Untuk membuat kantong plastik diperlukan 12 juta barel minyak per tahun dan 14 juta pohon yang harus ditebang.
Peraturan  Gubernur  ini  mewajibkan  setiap  pelaku  usaha  hingga  produsen  dan  distributor untuk  menyediakan  pengganti  kantong  plastik  sekali  pakai.  Peraturan  ini  juga  melarang  untuk memproduksi,  mendistribusikan,  memasok,  dan  menyediakan  kantong  plastik  sekali  pakai.  Para pelaku  usaha,  baik  produsen  hingga  pemasok  diberikan  waktu  selama  6  bulan  terhitung  sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan peraturan ini. Tak hanya
pelaku  usaha,  instansi  pemerintah,  BUMD,  swasta,  lembaga  keagamaan,  desa/adat,  hingga masyarakat juga dilarang untuk menggunakan kantong plastik sekali pakai.
Gubernur Bali, Wayan Koster turut meyakinkan dan mengajak pemerintah daerah lain untuk membuat regulasi dan  kebijakan  yang sama. Hal itu ia sampaikan  demi terwujudnya alam  Indonesia yang  terbebas  dari  sampah  plastik.  Menurut  Koster,  penerbitan  peraturan  ini  sebagai  aksi  menjaga lingkungan.  Hal  ini  dilakukannya  agar  sampah  plastik  tak  menumpuk  di  TPA.  Dalam  rencananya, Koster  akan  melanjutkan  kebijakan  ini  sebagai  bentuk  pelestarian  lingkungan  di  Bali.  Ia  berharap persoalan sampah dapat terselesaikan di hulu, sehingga TPA tak lagi menampung banyak sampah

## 2. Dampak Penggunaan Kantong Plastik Terhadap Perkembangan Pariwisata Di Kota Denpasar
Suatu himpunan bidang usaha  yang  memproduksi berbagai  macam jasa serta benda  yang  diperlukan oleh  mereka  yang  melakukan  ekspedisi  wisata  dikenal  dengan  Industri  pariwisata.  Berbagai  produk, baik  yang  nyata  maupun  maya  disajikan  guna  memenuhi  kebutuhan  manusia  dapat  dinilai  sebagai produk  industri.  United  Nations  World  Tourism  Organization  (UNWTO),  dalam  International Recommendations  for  Tourism  Statistics  2008,  mengemukakan  bahwasannya  industri  pariwisata meliputi;  Akomodasi  bagi  wisatawan,  aktivitas  layanan  santapan  serta  minuman,  angkutan penumpang, agen ekspedisi wisata, aktivitas reservasi, aktivitas budaya, aktivitas berolahraga, hingga aktivitas hiburan.
Sampah  plastik  yang  sulit  diurai  oleh  alam  menjadi  ancaman  bagi  lingkungan,  khususnya lingkungan  alam  Pulau  Bali.  Musababnya  tentu  pada  sampah  plastik  telah  menyebar  di  berbagai daerah,  baik  daerah  pesisir  maupun  daerah  dataran  tinggi.  Hal  ini  menjadi  ancaman  bagi  Pulau  Bali yang menjadi zona destinasi wisata di Indonesia.
Diterbitkannya  peraturan  ini  berguna  untuk  pembatasan  sampah  plastik  di  wilayah  Bali. Pemerintah  daerah  pun  merespon  positif  dengan  terbitnya  Peraturan  Gubernur  ini,  ialah  Wali  Kota Denpasar yang menandatangani Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang pemakaian sampah plastik di Denpasar.  Terdapat  tiga  bahan  yang  dilarang  dalam  Peraturan  Gubernur  Bali  ini,  ialah  kantong plastik,  polysterina  ataupun  Styrofoam,  serta  sedotan  berbahan  dasar  plastik.  Koster  pula  telah menginstruksikan  pihak  terkait  melalui  surat  edaran  mengenai  Peraturan  Gubernur  tentang pembatasan sampah plastik. Musababnya karena sampah non-organik telah mengancam kelestarian di Pulau Bali
Sebagai wujud apresiasi kepada lembaga pemerintahan, BUMD, swasta, lembaga keagamaan, lembaga  sosial,  desa  adat  maupun  pekraman,  hingga  masyarakat,  Pemerintah  Bali  hendak membagikan  penghargaan  untuk  mereka  yang  taat  menjalankan  Peraturan  Gubernur  tersebut.  Kadis Area  Hidup  serta  Kebersihan  (DLHK)  di  Kota  Denpasar,  Ketut  Wisada  menerangkan  bahwa  ia bersama  staff  DLHK  menggencarkan  sosialisasi  kepada  pedagang  di  pasar  tradisional  dan  toko modern  untuk  mempersiapkan  kantong  ramah  lingkungan,  serta  terkhusus  untuk  swalayan  agar mempersiapkan kantong tersebut jika ada konsumen yang tidak membawa kantong dari rumah.
Begitu pula sebaliknya, Pemerintah Bali hendak memberikan sanksi tegas untuk mereka yang tidak  mematuhi  syarat  dalam  Peraturan  Gubernur  tersebut.  Bagi  mereka  yang  tidak  mematuhi peraturan  ini  akan  dikenakan  sanksi  tertulis  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Sekretaris  DLHK  Kota Denpasar,  Ida  Bagus  Putra  Wirabawa  berkata  bahwa  timnya  sudah  melaksanakan  sosialisasi pengurangan kantong plastik dengan cara memfasilitasi pembeli dengan tas belanja ramah lingkungan di Denpasar, salah satunya Pasar Kreneng. Hal itu dilakukan oleh Wirabawa dalam rangka menunjang sosialisasi serta pelaksanaan Perwali Kota Denpasar. Ia berkata bahwa staffnya telah membagikan tas belanja  kepada  masyarakat  yang  belum  mematuhi  peraturan  ini.  Sedikitnya,  sekitar  400  kantong belanja  ramah  lingkungan  telah  dibagikan  oleh  DLHK  Kota  Denpasar.  Sosialisasi  ini  Ia  lakukan dengan tujuan membimbing warga untuk turut mengurangi sampah plastik dan menggantinya dengan
bahan  yang  dapat  didaur  ulang.  Tak  hanya  hal  itu,  pemakaian  tas  belanja  ramah  lingkungan  dapat mengurangi pemakaian kantong plastik.
Manajer  Alfamart, Mohammad Sofii  mengatakan  juga bahwa  staffnya sedang  melaksanakan sosialisasi kepada pengunjung toko mengenai pemberlakuan Perwali Kota Denpasar bahwa terhitung sejak  tanggal  1  Januari  2019,  Pemerintah  Kota  Denpasar  melarang  penggunaan  kantong  plastik  di toko-toko modern sebagai upaya pengurangan sampah plastik. Pemerintah Kota Denpasar telah secara proaktif untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Caranya pun beragam hingga memasang baliho atau spanduk mengenai Perwali tersebut. Dampak pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun  2018  kepariwisataan  di  Bali  sangat  baik.  Adapun  indikatornya  adalah:  Kebersihan  dan keindahan  Kota  Denpasar  semakin  bersih  karena  sampah  plastik  secara  signifikan  berkurang. Kunjungan  wisatawan  jumlahnya  semakin  meningkat  untuk  berkunjung  ke  Kota  Denpasar  karena wajah  kota  semakin  bersih,  asri,  dan  indah.    Pembangunan  insfrastruktur  semakin  meningkat, terutama  fasilitas  kepariwisataan  untuk  memberikan  jaminan  kenyamanan  dan  keamanan  bagi  para wisatawan.
Investasi  semakin  meningkat  karena  iklim  yang  sudah  tercipta  semakin  kondusif  karena  adanya pengurangan sampah berbahan dasar plastik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berhubungan  dengan paparan di atas, maka disimpulkan faktor penghambat terlaksananya Peraturan Gubernur  Nomor  97  Tahun  2018  tentang  Pengurangan  Penggunaan  Kantong  Plastik,  antara  lain: Kurangnya kesadaran masyarakat, karena kurang beratnya sanksi  yang  diberikan dan beberapa dinas sosial masih kurang tegas dalam menindaklanjuti pelaku.Minimnya fasilitas untuk mengelola sampah. Budaya masyarakat menggunakan kantong plastik masih tinggi. Penegakan hukum terhadap Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018  masih  lemah. Dampak Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor  97  Tahun  2018  kepariwisataan  di  Kota  Denpasar  sangat  baik.  Adapun  indikatornya  adalah: Kebersihan  dan  keindahan  Kota  Denpasar  semakin  bersih  karena  sampah  plastik  secara  signifikan berkurang. Kunjungan wisatawan jumlahnya semakin meningkat untuk berkunjung ke Kota Denpasar karena wajah kota semakin bersih, asri, dan indah.  Pembangunan insfrastruktur semakin meningkat, terutama  fasilitas  kepariwisataan  untuk  memberikan  jaminan  kenyamanan  dan  keamanan  bagi  para wisatawan.  Investasi  semakin  meningkat  karena  iklim  yang  sudah  tercipta  semakin  kondusif  karena adanya pengurangan sampah berbahan dasar plastik.

## 2. Saran
Berhubungan dengan simpulan tersebut di atas maka dapat disampaikan saran  yaitu masyarakat Kota Denpasar,  serta  pengunjung  atau  wisatawan  yang  datang  ke  Kota  Denpasar  untuk  berperan  aktif mengurangi  sampah  kantong  plastik.  Sehingga  lingkungan  Kota  Denpasar  tetap  bersih  dan  asri. Kepada  Walikota  Denpasar  agar  melibatkan  seluruh  komponen  masyarakat  untuk  melakukan penyuluhan  dan  sosialisasi  secara  terencana,  sistematis,  dan  masif  tentang  pengelolaan  sampah, terutama yang berbahan dasar plastik. Hal ini penting dilakukan agar tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik  dapat terwujud dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abhiseka,  I.  G.  D.,  &  Suharta,  N.  (2018).  Implementasi  Peraturan  Walikota  Denpasar  Nomor  36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik. Kerta Negara , Vol. 7 (6).
Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2007). Pengantar Metode Penelitian Hukum . PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta.
Asikin, A. dan Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Gunawan. (2016). Ilmu Pengetahuan Sosial . Percetakan Pariwara. Surakarta. Hadi, S. (1979). Metodelogi Reserch .  Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi  Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Hanitijo, R. (1988). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia. Jakarta.
Lathif, N. (2019). Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik Di Wilayah Kota Bogor. Jurnal Gagasan Hukum , Vol 1 (1). N, K, K., & A, A. (2020). Implementation of plastic bag reduction policy in Bogor city . Universitas Sriwijaya (UNSRI). Palembang.
Muhammad, J. (1957). Sejarah Indonesia (Cet.3). Balai Pustaka. Jakarta. Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Graha Ilmu. Yogyakarta. Syamsudin. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Tejo, S. (2019). Gajah laut Menagih Janji . Jawa Pos Group.Jakarta.