## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN SATWA LANGKA DI INDONESIA

## Novarisa Permatasari
Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.
Correspondent email : novarisapermatasari@yahoo.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved :
: : :
25 April 2021
22 Juni 2021
25 Juni 2021 29 Juni 2021

## Abstract
Protection and management of conservation, biodiversity and ecosystems in Indonesia is very necessary,  one  of  that  is  the  protection  of  endangered  species.  The  existence  of  endemic species in a conservation area can be an indicator that the protection and management of the area  is  running  well  and  sustainable.  The  area  of  Indonesia's  original  natural  forests  is currently shrinking rapidly. So now animals life is increasingly threatened because of human growth  that  is  more  rapidly  and  human  civilization  that  more  sophisticated.  Therefore,  this journal aims to analyze the protection and preservation of endangered species in Indonesia’s by using normative legal research methods. The approach method in this research is a statute approach with secondary data sources. The secondary data referred to include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.
Keywords: Protection; Management; Rare Animal; Law Policy; Government.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  luas  dan  memiliki  sumber  daya  alam  dengan keanekaragaman hayati berlimpah atau sering dikenal sebagai negara mega biodiversity. Sehingga  perlindungan  dan  pengelolaan  konservasi  dan  keanekargaman  hayati  serta ekosistemnya  sangat  diperlukan,  salah  satu  pilar  penting  adalah  perlindungan  terhadap jenis  satwa  langka.  Terdapatnya  jenis  endemik  dalam  satu  kawasan  konservasi  ataupun kawasan  lainnya  bisa  menjadi  indikator  bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan  kawasan tersebut  berjalan  dengan  baik  dan  berkelanjutan.  Menurut  catatan  pusat  monitoring konservasi dunia ( the World Conservation Monitoring Centre ) kekayaan keanekaragaman hayati  Indonesia  antara  lain  3.305  spesies  amphibi,  burung,  mamalia  dan  reptil. Diantaranya, 31,1% nya endemik yang artinya, hanya terdapat di Indonesia dan 9.9% nya terancam punah. 1
Pada  era  tahun  1970-an,  hutan  Indonesia  menginjak  babak  baru.  Masa  era  ini, deforestasi  (menghilangnya  lahan  hutan)  mulai  menjadi  masalah  serius.  Penebangan hutan komersial mulai dibuka secara besar – besaran. Konsesi pembalakan hutan ( illegal logging )  yang  mulanya  bertujuan  untuk  mengembangkan  sistem  produksi  kayu  untuk kepentingan masa depan, pada akhirnya melaju menuju degradasi hutan yang serius. Luas hutan  alam  asli  Indonesia  pun  menyusut  dengan  kecepatan  yang  sangat mengkhawatirkan.  Sehingga  saat  ini  kehidupan  satwa  semakin  terancam  karena pertumbuhan manusia semakin pesat dan peradaban manusia semakin canggih.
Salah  satu  cara  untuk  mengatasinya  adalah  dengan  peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah.  Hal  itu  dilakukan  agar  satwa  langka  mendapatkan  perlindungan  guna mempertahankan  habitatnya  secara  berkesinambungan.  Sehingga  keberadaan  satwa tersebut  lebih terjaga dan  juga dapat meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  larangan  perdagangan satwa  yang dilindungi, dewasa ini dengan perkembangan teknologi  yang semakin pesat, pemerintah  melalui  Badan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  menemukan  pelanggaran penjualan satwa langka melalui media internet yang memanfaatkan jejaring sosial seperti facebook  dan  twitter.  Keberadaan  jejaring  sosial  yang  melakukan  perdagangan  illegal dapat  membahayakan  kelestarian  satwa  langka  seperti  Burung  elang  dan  Kukang  yang dengan  sengaja  dicuri  dan  diperjualbelikan  secara  illegal.  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya, perdagangan hewan  yang dilindungi tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor  7  Tahun  1999  Tentang  Pengawetan  Jenis  Satwa  dan  Tumbuhan.  Perdagangan hewan  yang  dilindungi  yang  dilakukan  melalui  media  internet  seharusnya  dapat
1 Fathi  Hanif,  “Upaya  Perlindungan  Satwa  Liar  Indonesia  Melalui  Instrumen  Hukum  Dan  Perundang- Undangan,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 2, no. 2 (2021): 30, https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24.
dikenakan  pula  hukuman  menurut  UndangUndang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berkurangnya  luas  hutan  menjadi  faktor  penting  penyebab  terancam  punahnya satwa  liar  Indonesia,  karena  hutan  menjadi  habitat  utama  bagi  satwa  liar  itu.  Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun  kini  pemerintah  menyebutkan  bahwa  luasan  hutan  Indonesia  sekitar  138  juta hektar.  Namun  berbagai  pihak  menyebutkan  data  yang  berbeda  bahwa  luasan  hutan Indonesia  kini  tidak  lebih  dari  120  juta  hektar. 2 Diikuti  dengan  permasalahan  konversi hutan  hingga  penyusutan  kuantitas  dan  kualitas  satwa  langka  yang  terjadi  juga  menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa langka.
Berdasarkan  pernyataan  diatas  maka,  segala  daya  upaya  yang  di  lakukan  secara sadar  oleh  setiap  orang  maupun  lembaga  pemerintah,  swasta  yang  bertujuan mengusahakan  pengamanan,  penguasaan  dan  pemenuhan  kesehjahteraan  hidup  atau dengan  kata  lain  perlindungan  hukum  dapat  diaartikan  sebagai  suatu  gambaran  dari fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan  dan ketertiban.  Sehingga,  majunya  negara  yang  berhukum  dapat  diupayakan  dengan pemerintah  yang  tidak  membiarkan  aturan-aturan  hukum  yang  sudah  diatur,  tetapi  juga menjalankan  aturan  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  dibuat  untuk  mendapatkan kepastian hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  dapat  mengetahui  dan  membahas  permasalahan  yang  ada  diperlukan adanya pendekatan dengan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statue  approach ). 3 Serta,  jenis  dan  sumber  data  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menunjang penelitian  ini  adalah  data  yang  dikumpulkan  berasal  dari  data  sekunder.  Data  sekunder dimaksud  antara  lain  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tertier. 4

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan dan Pelestarian Satwa Langka di Indonesia
Suatu  jenis  satwa  dapat  digolongkan  sebagai  satwa  yang  dilindungi  apabila telah  memenuhi  tiga  kriteria  yaitu  pertama  memenuhi  populasi  yang  kecil,  kedua adanya  penurunan  yang  tajam  pada  jumlah  individu  di  alam  dan  ketiga  daerah penyebaranya  terbatas  (endemik).  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)
2 ProFauna, “No Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia,” www.profauna.net, 2003.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2008) Hlm. 29
4 Zainal  Asikin.  Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum , Raja  Grafindo  Persada (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004) Hlm. 30.
Peraturan  Pemerintah  No.  7  Tahun  1999  tentang  Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan Satwa.  Pernyataan  tersebut  penting  untuk  diketahui  untuk  mempermudah  dalam menentukan jenis satwa langka dilindungi dan kepunahan satwa langka dapat dicegah dengan  diciptakannya  perlindungan  hukum  dan  konservasi  terhadap  satwa  langka yang  ada.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak yang diberikan oleh hukum. 5
Selanjutnya  menurut  Phillipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi rakyat  sebagai  tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  resprensif. Perlindungan  Hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa, yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan keputusan  berdasarkandiskresi  dan  perlindungan  yang  resprensif  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  sengketa,  termasuk  penanganannya  di  lembaga  peradilan. 6 Ada terdapat beberapa penyebab terkait kepunahan satwa langka, yakni:
a. Perburuan Ilegal
Perburuan  ilegal  yang  semakin  marak  terutama  dengan  majunya teknologi.  Modus  dan  taktik  pemburu  beserta  pedagang  ilegal  terus berkembang. Dwi Adhiasto, peneliti dan ahli biokriminologi program Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Berkelanjutan (BIJAK) USAID mengatakan bahwa  di  antara  mereka  melakukan  simbiosis  mutualisme,  yakni  saling mendukung  demi  ketersediaan  pemasokan  barang  dagangan.  Pemetaan  rantai kejahatan  pemburu  hingga  pedagang  dan  penampung  besar. 7 Direktur Lingkungan  Hidup  USAID,  Mattew  Burton  juga  mengatakan  bahwa perdagangan  satwa  ilegal  tidak  hanya  merugikan  keseimbangan  ekosistem, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada hutan juga sektor pariwisata dan lainnya.
b. Penyakit genetik
Penyakit genetik yang mematikan yang dapat menyebabkan kepunahan pada  satwa  yang  terlanjur  memiliki  populasi  berukuran  kecil.  Kurangnya alternatif  pasangan  kawin  baik  di  alam  maupun  penangkaran  meningkatkan kecenderungan  perkawinan  sekerabat.  Karena  kerabat  cenderung  memiliki komposisi  genetik  serupa,  perkawinan  sekerabat  menurunkan  variasi  genetik yang  diperlukan  untuk  memperluas  spektrum  kerja  sistem  imun  tubuh.
5 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) Hlm.69.
6 Ibid , Hlm. 54.
7 Asti. Dian, “Perdagangan Satwa Ilegal Ada Di Sekitar Kita Begini Kondisinya,” www.mongabay.co.id, 2018.
Terakumulasinya  mutasi  berbahaya  akibat  perkawinan  sekerabat  juga  dapat menurunkan tingkat harapan hidup suatu populasi. 8
Pada  sebagian  besar  hewan  bertulang  belakang,  termasuk  manusia, fungsi  tubuh  sangat  bergantung pada gen-gen  yang membawa informasi yang diperlukan untuk menjaga sel tubuh tetap sehat. Gen biasanya mempunyai dua salinan dalam sel, dan setiap salinan bisa saja memiliki variasi. Variasi dalam salinan  gen  ini  disebut  alel.  Alel-alel  ini  dapat  mengalami  mutasi  yang merusak  fungsi  sel.  Ketika  satu  salinan  mengalami  mutasi  dan  salinan  lain tidak,  gen  tersebut  biasanya  masih  dapat  berfungsi.  Ketika  perkawinan sekerabat terjadi, peluang bertemunya dua salinan yang membawa mutasi yang dapat  mengganggu  fungsi  gen  semakin  besar.  Mutasi  gen  yang  merusak biasanya  dapat  terkumpul  dalam  suatu  populasi  dikarenakan  tidak  berhasil dieleminasi  oleh seleksi  alam. Seleksi  alam tidak dapat  bekerja karena fungsi tubuh tidak langsung terganggu. 9
Dengan  demikian,  mutasi  tersebut  berpeluang  besar  diturunkan  ke generasi  selanjutnya.  Jika  tidak  ada  variasi  baru  dan  perkawinan  sekerabat terus  terjadi,  mutasi-mutasi  berbahaya  ini  dapat  terkumpul  sampai  ke  taraf yang  mematikan.  Analisis  terhadap  genom  mammoth  berbulu  ( Mammuthus primigenius ),  kerabat  gajah  yang  sudah  punah  pada  Zaman  Es,  menunjukkan bahwa  individu  terakhir  spesies  ini  menyimpan  banyak  mutasi  berbahaya sebelum  akhirnya  mati.  Analisis  genomik  terhadap  hewan-hewan  terancam punah  semisal  cheetah  Afrika  ( Acinonyx  jubatus ),  serigala  abu-abu  ( Canis lupus ), dan burung ibis endemik Jepang ( Nipponia nippon ) juga menunjukkan tren yang serupa. 10
c. Konversi hutan
Hutan  yang  terus  dieksploitasi  secara  berlebihan  serta  hutan  yang dibakar  guna  dijadikan  pemukiman  merupakan  salah  satu  ancaman berkurangnya populasi satwa langka tersebut. Selanjutnya, illegal logging yang merupakan suatu aktivitas penebangan liar yang telah berkembang pesat sejak tahun 1970-an. Dimana pada masa ini mulai bertumbuhnya industri perkayuan di  Indonesia.  Industri  –  Industri  perkayuan  ini  awalnya  dimaksudkan  untuk mengembangkan  produksi  kayu  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang.  Namun pengembangan  produksi  kayu  ini  malah  mengarah  pada  munculnya  praktik illegal logging yang mengakibatkan terjadinya degradasi hutan yang serius.
Kondisi semakin parah dengan adanya kegiatan konversi hutan menjadi perusahaan maupun untuk kegiatan tambang dalam skala besar. Cukup banyak
8 Sabhrina Aninta, “Mengapa Satwa Langka Rentan Punah? Genetika Jelaskan,” www.sains.kompas.com, 2019.
9 Ibid.
10 Ibid.
fakta di  lapangan tentang nasib  satwa dilindungi  yang terekspos  media  massa cetak,  elektronik,  maupun  media  sosial.  Sementara  itu  di  habitatnya  mereka juga  semakin  terjepit,  akibat  pembabatan  kawasan  hutan  untuk  perkebunan, pertambangan, maupun alih fungsi lain.
Hingga  saat  ini,  Indonesia  telah  memasuki  situasi  krisis  yang  mengancam keberlangsungan hidup satwa-satwa langka di habitatnya. Setiap tahun, satwa-satwa kehilangan ratusan hektar hutan  yang menjadi tempat tinggal dan habitatnya seperti halnya  penggunaan  kawasan  hutan  non-prosedural,  perluasan  permukiman  dan kebakaran  hutan.  Mengikuti  perkembangan  tersebut,  tentunya  pemerintah  belum maksimal  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hewan  langka  yang mendapatkan  perlakuan  tidak  wajar  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung jawab. Sebagaimana Fitzgerald yang mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond  bahwa  hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dam  mengkoordinasikan berbagai  kepentingan  dalam  masyrakat  karena  dalam  suatu  lalulintas  kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai  kepentingan  di  lain  pihak.  Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak  dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
Perlindungan  hukum  harus  melihat  tahapan  yakni  perlindungan  hukum  lahir dari  suatu  ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh masyarakat  yang  pada  dasarnya  merupkan  kesepakatan  masyarakat  tersebut  untuk mengatur  hubungan  perilaku  antara  anggota-anggota  masyarakat  dan  antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 11 Konsep perlindungan hukum terhadap satwa langka menurut Muchsin  perlindungan hukum  merupakan  suatu  hal  yang  melindungi  subjek-subjek  hukum  melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
a) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam  peraturan  perundang undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-batasan  dalam  melakukan  suatu kewajiban.  Salah  satu  bentuk  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  yakni
11 Satjipto Raharjo, Op.cit. , Hlm. 53
terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 12
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  tidak  secara  eksplisit  dijelaskan  secara langsung  di  dalam  peraturan  tersebut.  Namun,  merujuk  pada  Undang-undang ini terdapat kaitannya pada :
Pasal 19:
1) Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (  1)  tidak  termasuk kegiat  an  pembinaan  Habitat  untuk  kepentingan  satwa  di  dalam suaka marga satwa.
3) Perubahan  terhadap  keutuhan  kawasan  suaka  alam  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  meliputi  mengurangi,  menghilangkan fungsi  dan  luas  kawasan  suaka  alam,  serta  menambah  jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

## Pasal 21 ayat 2:
“ Setiap orang dilarang untuk :
a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut,  dan  memperniagakan  satwa  yang  dilindungi  dalam keadaan hidup;
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. memperniagakan,  menyimpan  atau  memiliki  kulit,  tubuh,  atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat  dari  bagian-bagian  tersebut  atau  mengeluarkannya  dari suatu  tempat  di  Indonesia  ke  tempat  lain  di  dalam  atau  di  luar Indonesia;
e. mengambil,  merusak,  memusnahkan,  memperniagakan,  menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.”
Pasal 22 :
1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya  dapat  dilakukan  untuk  keperluan  penelitian,  ilmu pengetahuan,  dan/atau  penyelamatan  jenis  tumbuhan  dan  satwa yang bersangkutan.
2) Termasuk  dalam  penyelamatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  adalah  pemberian  atau  penukaran  jenis  tumbuhan  dan  satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
12 Safrizal, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019) Hlm. 17.
3) Pengecualian  dari  larangan  menangkap,  melukai,  dan  membunuh satwa yang dilindungi dapat  pula  dilakukan dalam hal  oleh  karena suatu  sebab  satwa  yang  dilindungi  membahayakan  kehidupan manusia.
4) Ketentuan lebih lanjut  sebagaimana diinaksud dalam ayat  (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 23 :
1) Apabila  diperlukan,  dapat  dilakukan  pemasukan  tumbuhan  dan satwa  liar  dari  luar  negeri  ke  dalam  wilayah  Negara  Republik Indonesia.
2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 24 :
1) Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  larangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  21,  tumbuhan  dan  satwa  tersebut  dirampas untuk negara.
2) Jenis  tumbuhan  dan  satwa  yang  dilindungi  atau  bagian-bagiannya yang  dirampas  untuk  negara  dikembalikan  ke  habitatnya  atau diserahkan  kepada  lembaga-lembaga  yang  bergerak  di  bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

## Pasal 25 :
1) Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.
2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 33 :
1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan  perubahan  terhadap  keutuhan  zona  inti  taman nasional.
2. Perubahan  terhadap  keutuhan zona  inti taman  nasional sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  meliputi  mengurangi, menghilangkan  fungsi  dan  luas  zona  inti  taman  nasional,  serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Terlihat dari aturan diatas bagaimana pemerintah Indonesia yang dengan seksama  memperhatikan  keberadaan  satwa  yang  langka.  Sehingga  secara
preventif pemerintah telah mengambil tindakan untuk melakukan perlindungan terhadap  satwa  langka  yang  terdapat  dalam  lingkungan  Indonesia.  Dengan demikian keberadaan satwa langka menjadi tanggungjawab pemerintah melalui regulasi  yang  ada  untuk  menjaga  kelestarian  satwa  baik  melalui  perlindungan tempat tinggal maupun melalui konservasi.
b) Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu  pelanggaran. 13 Ketentuan ancaman  hukuman  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 40 sebagai berikut ini.
1) Barangsiapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah).
2) Barangsiapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)  serta  Pasal  33  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah). 3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat  (1) dipidana dengan pidana  kurungan paling lama 1 (satu) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah).
4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  adalah  kejahatan  dan  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  adalah pelanggaran.
Perlindungan  hukum  represif  dimaksudkan  dengan  penegakkan  sanksi bagi  siapapun  yang  melakukan  pelanggaran  dan/atau  perbuatan  yang  dilarang berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan.  Dengan  demikian,  pemerintah memberikan  peringatan  sekaligus  ancaman  bagi  para  pelaku  tindak  kehajatan terhadap  perlindungan  satwa  langka  dengan  penerapan  sanksi  pidana.
13 Ibid.
Peraturan  perundang-undangan  merupakan  salah  satu  instrument  kebijakan negara    yang    dibuat    untuk    menyelesaikan    masalah  baik    yang    sudah, sedang,  atau kemungkinan terjadi di masa depan yang bersifat antisipasi  atau prospektif. 14 Konsespsi  Negara  hukum  memberikan  jaminan  perlindungan secara preventif yaitu terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan  dengan peraturan  hukum  formil  yang  ditetapkan  oleh  Negara.  Sedangkan  secara represif,  bentuk  perlindungan  hukum  berupa  penegakkan  hukum  terhadap perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan. 15

## 2. Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Satwa Langka
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  pada  dasarnya  segala  tingkah  laku manusia  haruslah  diatur  berdasarkan  dengan  adanya  hukum  yang  ada  hal  tersebut sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang  - Undang dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang  menyatakan  Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Oleh  karena  itu  hukum bekerja  dengan  cara  memberikan  petunjuk  tentang  tingkah  laku  setiap  manusia  dan karena  itu  pula  hukum  berupa  norma  yang  hidup  dan  berkembang  didalam masyarakat. 16
Saat  ini  perlindungan  satwa  langka  sangat  ketat  dilakukan  oleh  pemerintah maupun masyarakat yang terkait dalam lembaga konservasi. Akibat dari kegiatan yang dilakukan  oknum,  dapat  dipastikan  setiap  tahunnya  keberadaan  satwa-satwa  tersebut semakin menurun jumlah populasinya dan sulit ditemui di habitat aslinya. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut maka kelangkaan dan kepunahan satwa langka dilindungi tidak dapat terelakkan sehingga keberagaman satwa di Indonesia hanya akan menjadi cerita bagi  anak cucu kita nantinya, serta  akan memberikan dampak negatif terhadap ekosistem yang alami.
Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan  dilakukan  dengan  dikeluarkannya  peraturan  perundang-undangan  yang telah  disebutkan  sebelumnya  yakni  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya di ikuti dengan ditetapkanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  1994  tentang  Perburuan  Satwa Buru,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1994  tentang  Pengusahaan  Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
14 Rokilah  Rokilah,  “The  Role  of  the  Regulations  in  Indonesia  State  System,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 1 (2020): 29–38, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216.
15 Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan  Dalam  Kerangka  Kemerdekaan  Pers  Nasional,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.3,  No.  1 (2019): 75, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
16 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Cetakan 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm. 179.
1998  tentang  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan  Pelestarian  Alam,  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa, serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Pemanfaatan  Jenis Tumbuhan  dan  Satwa.  Dengan  adanya  aturan  yang  jelas  penegakan  hukum  dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khusunya satwa langka.
Untuk  melestarikan keberadaan satwa langka tersebut,  pemerintah melakukan upaya  konservasi  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  disebutkan  dalam  Pasal  1 ayat (2) sebagai berikut :
“Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati  yang  pemanfaatannya  dilakukan  secara  bijaksana  untuk  menjamin kesinambungan  persediaannya  dengan  tetap  memelihara  dan  meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. ” 17
Konservasi ini dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu: 18
a. perlindungan sistem penyangga kehidupan,
b. pengawetan  keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan  satwa  beserta ekosistemnya, dan;
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Selain itu, masyarakat pun memiliki andil yang besar dalam upaya pemerintah melindungi dan melestarikan satwa langka serta habitat alaminya sehingga kepunahan satwa  langka  dapat  teratasi.  Peran  masyarakat  pun  menjadi  elemen  yang  paling penting  karena    kekuatan    pemerintah  semata  sangatlah  kecil  jika  dibandingkan dengan    tantangan    yang    begitu    besar.  Secara  hukum  upaya  pemerintah  Indonesia dalam  melindungi  satwa  langka  dari  ancaman  kepunahan  sudah  dilakukan  dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang juga mengatur terkait sanksi yang akan  diberikan  bagi  oknum  maupun  pelaku  tindak  kejahatan  terhadap  satwa  langka. Menurut peneliti dengan adanya berbagai macam bentuk hukum yang sudah terbentuk, maka dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 seharusnya penegak hukum harus bertindak tegas dan adil terhadap satwa langka. Jika tidak secepatnya dilakukan maka  bukan  hanya  satwa  langka  saja  yang  akan  punah,  tetapi  juga  berbagai  spesies tumbuhan dan binatang liar lainnya. Jika hal ini terjadi maka manusia akan mengalami kerugian  yang  sangat  besar  karena  ketika  terjadi  kepunahan  maka  tidak  akan  pernah dapat dimunculkan lagi.
17 Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.
18 Ibid, Pasal 5.
Selain  itu,  sebagaimana  yang  kita  ketahui,  adanya  kebijakan  hukum  yang dibuat  pemerintah  yakni  sistem Online  Single  Submission (OSS)  sebagai  usaha peningkatan  keterpaduan  dan  digitalisasi  perizinan  berusaha  juga  menimbulkan permasalahan  baru.  Dengan  berpayung  hukum  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Adapun konsep yang diusung dalam PP ini adalah mengubah rezim perizinan terdahulu dengan cara  menerbitkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  Izin  Usaha,  dan  Izin  Lokasi  (tanpa komitmen)  di  awal.  Kemudian  komitmen  dasar  seperti  IMB,  Izin  Lingkungan (AMDAL), dan izin lainnya dipenuhi secara bertahap sesuai jangka waktu yang diatur dalam PP OSS. 19
Sistem terbaru tersebut  masih banyak terdapat kendala apalagi dengan adanya omnibus  law yang memangkas aturan-aturan  yang menghambat.  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dalam pelaksanaan  OSS  banyak  kritik  yang  datang  dari  berbagai  pihak  yang  berujung  pada judicial  review ke  Mahkamah  Agung  (MA).  Uji  materi  tersebut  dilayangkan  oleh Koalisi  Masyarakat  Sipil  Tolak  Perizinan  Ngawur,  seperti  ICEL,  Walhi,  YLBHI, Sawit  Watch,  Solidaritas  Perempuan,  KNTI,  Kaoem  Telapak,  JATAM  Kaltim  dan sejumlah  lembaga  serta  individu  ini  mendaftarkan  uji  materi  terhadap  PP  tersebut. 20 Beberapa organisasi masyarakat sipil yang fokus membidangi isu lingkungan hidup itu menilai PP No. 24 Tahun 2018 dalam percepatan izin usaha berbasis komitmen yang diterbitkan  melalui  mekanisme  OSS  mengabaikan  perlindungan  lingkungan  hidup. Padahal di Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  ditegaskan  bahwa  izin  lingkungan  merupakan  syarat  untuk mendapat  izin  usaha  dan/atau  kegiatan.  Tapi  melalui  OSS,  izin  lingkungan  itu  hanya sekedar komitmen dari pelaku usaha untuk memenuhinya yang bisa diurus setelah izin usaha  terbit.  Peletakkan  wajib  AMDAL  setelah  terbitnya  NIB  justru  melemahkan posisi AMDAL yang selama ini berfungsi sebagai pengambil keputusan.
Sistem  OSS  yang  diluncurkan  oleh  Pemerintah  sebagai  suatu  sistem  yang masih hijau, tentu memiliki kekurangan di sana-sini, baik dalam melihat OSS sebagai suatu sistem yang ideal, maupun dalam melihat OSS sebagai suatu sistem praktis yang telah diterapkan oleh Pemerintah sebagai regulator. Tumpang-tindih kewenangan (atau persepsi  mengenai  hal  itu)  juga  membingungkan  beberapa  pihak  pemangku kepentingan. Sehingga perlu adanya reformasi perizinan usaha yang lebih dalam lagi.
Hal  diatas  tentunya  dapat  semakin  memperparah  keadaan  salah  satunya keberadaan lingkungan hidup yang dimana banyak menjadi rumah bagi satwa langka.
19 Fitria Novia Heriani, “Sejumlah Hambatan Yang Perlu Disempurnakan Dalam OSS,” www.hukumonline.com, 2019.
20 Ibid.
Sehingga  kepastian  atas  kebijakan  hukum  yang  telah  dibuat  masih  dipertanyakan hingga saat ini. Sebagaimana  yang kita ketahui,  hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian  juga  menjadikan  hukum  itu  lebih  ditaati.  Untuk  mewujudkan  adanya kepastian  maka  hukum  itu  harus  diciptakan  terlebih  dahulu  sebelum  perbuatan- perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau  mereka  berbuat  bertentangan  atau  melawan  hukum.  Kepastian  memiliki  arti “ketentuan;  ketetapan”  sedangkan  jika  kata  “kepastian”  digabungkan  dengan  kata “hukum”  maka  menjadi  kepastian  hukum,  yang  diartikan  sebagai  perangkat  hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. 21
Hukum  mengandung  kepastian  manakala  hukum  itu  dapat  menyebabkan perilaku  manusia,  baik  individu,  kelompok,  maupun  organisasi  terikat  dan  berada dalam  koridor  yang  sudah  digariskan  oleh  aturan  hukum  itu  sendiri.  Nilai  kepastian inilah  yang  harus  ada  dalam  setiap  hukum  yang  dibuat  sehingga  dapat  memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan  dari  hukum,  terutama  yang  merupakan  hukum  positif  atau  peraturan perundang-undangan  atau  hukum  tertulis.  Hukum  tanpa  nilai  kepastian  akan kehilangan  makna  karena  tidak  dapat  lagi  digunakan  sebagai  pedoman  perilaku  bagi setiap  orang.  Kepastian  mengandung  beberapa  arti,  diantaranya  adanya  kejelasan, tidak  menimbulkan  multitafsir,  tidak  menimbulkan  kontradiktif,  dan  dapat dilaksanakan.  Hukum  harus  berlaku  tegas  di  dalam  masyarakat,  mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum  yang  satu  dengan  yang  lain  tidak  boleh  kontradiktif  sehingga  tidak  menjadi sumber keraguan. 22
Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi satwa langka sudah baik tetapi masih  kurang, mengingat  kondisi  geografis  Indonesia serta  modus perdagangan  yang sangat  licin.  Karena  perdagangan  liar  tidak  hanya  berdampak  langsung  secara ekonomis  tapi  juga  pada  kedaulatan  Indonesia.  Maka,  dari  penjelasan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  perlindungan  satwa  di  Indonesia  belum  sesuai  dengan  kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga kepastian dalam hukum belum terbentuk secara sempurna. Selain itu, akan sangat lebih baik jika peraturan mengenai Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau Online  Single  Submission (OSS) di evaluasi ulang sistemasinya. Serta, akan sangat mengganggu dan bertabrakan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya karena sampai saat ini keberadaan
21 Nyoman  Gede  Remaja,  “Makna  Hukum  Dan  Kepastian  Hukum,” Kertha  Widya:  Jurnal  Hukum 2,  no.  1 (2014): 1–26.
22 Ibid.
satwa  langka  sangat  rentan  beresiko  akibat  adanya  kegiatan  manusia  maupun  oknum yang tidak bertanggungjawab.

## D. KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  dirangkum  penulis  berdasarkan  pembahasan  di  atas yakni:
1. Kepunahan satwa langka di Indonesia saat ini dapat dicegah dengan diciptakannya perlindungan  hukum  dan  konservasi  terhadap  satwa  langka  yang  ada.  Penyebab terkait  kepunahan  satwa  langka  berupa  a)  Perburuan  Ilegal;  b)  Penyakit  genetik; dan c) Konversi hutan.  Satwa-satwa kehilangan ratusan hektar hutan yang menjadi tempat  tinggal  dan  habitatnya  seperti  halnya  penggunaan  kawasan  hutan  non- prosedural, perluasan permukiman dan kebakaran hutan. Mengikuti perkembangan tersebut,  pemerintah  sendiri  memberikan  upaya  perlindungan  hukum  terhadap hewan  langka  yang  mendapatkan  perlakuan  tidak  wajar  oleh  oknum-oknum  yang tidak bertanggung jawab yang terdiri dari :
a) Perlindungan  hukum  preventif  terdapat  dalam  peraturan  perundang  undangan dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikan  rambu- rambu  atau  batasan-batasan  dalam  melakukan  suatu  kewajiban.  Salah  satu bentuk  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  yakni  terdapat  pada  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. dan;
b) Perlindungan  Hukum  Represif  yang  berupa  perlindungan  akhir  (sanksi) terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Upaya  pemerintah  Indonesia  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  yang  telah dibuat  belum  berjalan  secara  sempurna.  Salah  satu  contoh    dengan  adanya  sistem Online  Single  Submission (OSS),  yang  dianggap  mengabaikan  perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dalam kententuan yang ada dalam Undang-Undang No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Maka  dari  itu,  perlindungan  satwa  di  Indonesia  belum  sesuai  dengan  kebijakan yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah.  Sehingga  kepastian  dalam  hukum  belum terbentuk secara sempurna sebagaimana yang diketahui bahwa hukum mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok,  maupun  organisasi  terikat  dan  berada  dalam  koridor  yang  sudah digariskan  oleh  aturan  hukum  itu  sendiri.  Nilai  kepastian  inilah  yang  harus  ada dalam  setiap  hukum  yang  dibuat  sehingga  dapat  memberikan  rasa  keadilan  dan menciptakan ketertiban.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal :
Amiruddin,  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum . Raja  Grafindo  Persada . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Aninta,  Sabhrina.  “Mengapa  Satwa  Langka  Rentan  Punah?  Genetika  Jelaskan.” www.sains.kompas.com, 2019.
Dian,  Asti.  “Perdagangan  Satwa  Ilegal  Ada  Di  Sekitar  Kita  Begini  Kondisinya.” www.mongabay.co.id, 2018.
Fuqoha,  Fuqoha,  Indrianti  Azhar  Firdausi,  and  Arga  Eka  Sanjaya.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Intervensi  Pemberitaan  Dalam  Kerangka  Kemerdekaan  Pers  Nasional.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 (2019): 75. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
Hanif,  Fathi.  “Upaya  Perlindungan  Satwa  Liar  Indonesia  Melalui  Instrumen  Hukum  Dan Perundang-Undangan.” Jurnal  Hukum  Lingkungan  Indonesia 2,  no.  2  (2021):  30. https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24.
Heriani,  Fitria  Novia.  “Sejumlah  Hambatan  Yang  Perlu  Disempurnakan  Dalam  OSS.” www.hukumonline.com, 2019.
Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum . Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2008.
ProFauna. “No Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia.” www.profauna.net, 2003. Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Remaja,  Nyoman  Gede.  “Makna  Hukum  Dan  Kepastian  Hukum.” Kertha  Widya:  Jurnal Hukum 2, no. 1 (2014): 1–26.
Rokilah, Rokilah. “The Role of the Regulations in Indonesia State System.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 1 (2020): 29–38. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216. Safrizal. “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di  Aceh  Timur)  Menurut  Hukum  Pidana  Islam.”  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry, 2019.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  No.5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.
Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia