## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
The Application of Restorative Justice for Children as Victims of Crime at The Makassar District Court
Radesyah Pratiwi Baharuddin¹*, Muhammad Arif Hanafi²
1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
*Email: radesya.pratiwi@umi.ac.id
Diterima: 10 januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Kasus  terhadap  anak  dewasa  ini  menjadi  perhatian  tersendiri  dalam  penegakkan  hukum  khususnya  di  Pengadilan  Negeri Makassar, tingginya angka kasus terhadap anak dan penyelesaian dengan penerapan restoratif justice membuat penulis tertarik meneliti  secara  mendalam  penerapan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penerapan Restorative Justice System dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan  Negeri  Makassar.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  atau  penelitian  nondoctrinal  yang berorientasi  pada  pendekatan  terhadap  perlindungan  anak  sebagai  korban  kejahatan  dengan  pendekatan Restorative  Justice System. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua data primer, dan data sekunder, demikian juga bahan pustaka, jurnal ilmiah hukum, dan peraturan yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak sebagai korban kejahatan dengan pendekatan Restorative Justice System. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Restorative Justice System dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar belum terlaksana secara efektif, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor trauma anak, struktur hukum, kesadaran hukum Masyarakat, budaya hukum,  dendam  keluarga  serta  sarana  dan  prasarana.  Rekomendasi  pada  penelitian  ini  adalah  perlu  diadakan  pendekatan psikologi  secara  khusus  kepada  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan,  agar  jiwa  dan  mental  yang  tadinya  terganggu  dapat dipulihkan kembali secara normal, demi masa depannya, agar sarana dan prasarana pendukung tugas para hakim, ditingkatkan sehingga dapat mendukung dan  menopang pelaksanaan tugasnya pada bidang Restorative Justice System , khusus kejahatan yang menimpa seorang anak, perlu dilakukan upaya penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga anak,  yang  berhubungan  penyelesaian  kasus  kejahatan  terhadap  anak  dan  kasus-kasus  tertentu  dengan Restorative  Justice System, agar  pendidikan  formal  dan  non  formal  pada  struktur  hukum  yakni  para  hakim  sebagai  mediator,  ditingkatkan pendidikannya baik secara formal maupun non formal melalui pelatihan, bimbingan teknis atau semacamnya, agar dapat lebih profesional dalam penyelesaian dengan Restorative Justice System .
Kata Kunci : Penerapan Restorative Justice, Anak Sebagai Korban Kejahatan

## ABSTRACT
Cases against children today are a separate concern in law enforcement, especially in the Makassar District Court, the high number of cases against children and the settlement with the application of restoratif justice makes the author interested in examining in depth the application. This study aims to determine and analyze the application of the Restorative Justice System in handling criminal cases involving children as victims of crime in the Makassar District Court and the factors that influence the  enforcement  or  application  of  the  Restorative  Justice  System  in  the  Makassar  District  Court.  This  type  of  research  is empirical legal research or non-doctrinal research oriented towards the approach to the protection of children as victims of crime  with  the  Restorative  Justice  System  approach.  The  data  analysis  method  in  this  research  uses  qualitative  analysis method. Qualitative data analysis is carried out on data that cannot be quantified, namely all primary data, and secondary data, as well as library materials, legal scientific journals, and regulations related to the issue of child protection as a victim of crime with the Restorative Justice System approach. The results of this study are the application of the Restorative Justice System in handling cases involving children as criminals in the Makassar District Court has not been implemented effectively, while  the  factors  that  influence  are  child  trauma  factors,  legal  structure,  public  legal  awareness,  legal  culture,  family resentment and facilities and infrastructure. The recommendations in this study are that a special psychological approach needs to be held to children who are victims of crime, so that the soul and mentality that was previously disturbed can be

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
restored normally, for the sake of their future, so that the facilities and infrastructure supporting the duties of judges, are improved so that they can support and sustain the implementation of their duties in the field of Restorative Justice System, especially  crimes  that  befall  a  child,  It  is  necessary  to  conduct  legal  counseling  efforts  to  all  levels  of  society,  especially children's families, relating to the settlement of crimes against children and certain cases with the Restorative Justice System, so that formal and non-formal education in the legal structure, namely judges as mediators, is improved both formally and non-formally  through  training,  technical  guidance  or  the  like,  so  that  they  can  be  more  professional  in  solving  with  the Restorative Justice System.
Keywords: Application of Restorative Justice, Children as Victims of Crime
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Sebagaimana  yang  dipahami,  anak  dianggap  sebagai anggota  masyarakat  yang  memiliki  hak-hak  dasar  yang  sama dengan  manusia  lainnya.  Hak-hak  asasi  manusia  merupakan hak-hak yang melekat pada kodrat manusia. Begitu seseorang lahir, hak-hak asasi tersebut melekat padanya sebagai manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Karena mencabut hak- hak asasi manusia berarti menghilangkan esensi kemanusiaan. Perlindungan  terhadap  korban  anak  sebagai  akibat  dari pelanggaran  hak-hak  anak  diatur  dalam  Undang-Undang  No. 22  Tahun  2002.  Undang-undang  tersebut  merujuk  pada Konvensi  Hak-hak  Anak  yang  disetujui  oleh  Majelis  Hukum PBB pada 20 November 1989, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), yang berlaku sebagai hukum internasional. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, konvensi hak anak  diratifikasi,  sehingga  efektif  berlaku  sebagai  instrumen hukum perlindungan anak di Indonesia.
Perlindungan  anak,  menurut  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencakup semua  upaya  untuk  menjamin  dan  menjaga  anak  serta  hak- haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  secara optimal  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan,  serta  terhindar dari kekerasan dan diskriminasi (Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. Journal of Lex Generalis (JLG), 4 (2), 217 – 234. Berdasarkan konsep ini,  kedudukan anak sebagai penerus cita-cita bangsa, calon  pemimpin  masa  depan,  dan  harapan  bagi  generasi sebelumnya,  harus  dipastikan  mendapat  kesempatan  penuh untuk  pertumbuhan  dan  perkembangannya  yang  seimbang secara spiritual, fisik, dan sosial. Perlindungan anak merupakan tanggung  jawab  semua  lapisan  masyarakat,  yang  menyadari pentingnya  peran  anak-anak  bagi  masa  depan  bangsa.  Ketika mereka  telah  mencapai  kematangan  fisik,  mental,  dan  sosial, mereka  akan  mengambil  alih  peran  generasi  sebelumnya. Menurut data faktual yang disampaikan oleh Komisi Nasional Anak (Komnas Anak), kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap  anak  menunjukkan  angka  yang  signifikan.  Dalam kurun  waktu empat tahun terakhir,  terdapat 21.689.797 kasus kekerasan  yang  dilaporkan  menimpa  anak-anak  di  Indonesia. Data tersebut mencakup periode dari tahun 2019 hingga 2023 dan mencatat kejadian tersebut tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Antara 42 hingga 58 persen dari pelanggaran hak  anak  tersebut  dikategorikan  sebagai  kejahatan  seksual, sementara  sisanya  meliputi  kekerasan  fisik,  penelantaran, penculikan,  eksploitasi  ekonomi,  perdagangan  anak  untuk eksploitasi seksual komersial, dan kasus-kasus perebutan anak (Laporan Komnas Anak 2023). Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kondisi Indonesia saat ini menghadapi
keadaan  darurat  terkait  pornografi  dan  kejahatan  online terhadap  anak.  Menurut  KPAI,  dari  tahun  2011  hingga  2019, tercatat  sebanyak  1.022  anak  menjadi  korban  pornografi  dan kejahatan  online.  Lebih  rinci,  sekitar  28  persen  dari  jumlah tersebut  adalah  anak  yang  menjadi  korban  pornografi  secara offline,  yang  dijelaskan  sebagai  materi  seperti  foto  atau gambar, kata Wakil Ketua KPAI Maria Advanti kepada CNN Indonesia di gedung KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sementara  itu,  kasus  pornografi  secara  online  mencapai  21 persen, prostitusi anak online 20 persen, penggunaan CD porno 15  persen,  dan  anak  korban  kekerasan  seksual  online  sebesar 11  persen.  Selain  itu,  sekitar  24  persen  anak  dilaporkan memiliki materi pornografi,” kata Maria (CNN Indonesia,  10 Pebruari 2015)
Data faktual lain yang menjadi dasar penelitian ini adalah hasil  SUSENAS  tahun  2008,  yang  mencatat  bahwa  dari penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Gowa, sekitar 168,86  persen  tidak  pernah  bersekolah,  18,82  persen  masih bersekolah,  dan  64,32  persen  sudah  tidak  lagi  bersekolah. Tingginya  jumlah  penduduk  yang  tidak  mendapatkan pendidikan  menyebabkan  rendahnya  pemahaman  masyarakat tentang  pentingnya  perlindungan  anak,  yang  pada  gilirannya meningkatkan  kasus  tindak  kejahatan  yang  mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kabupaten tersebut (Said, A., Thalib,  H.,  &  Syarifuddin,  S.  (2021).  Tinjauan  Yuridis Penegakan Hukum Pemidanaan Perlindungan Anak . Qawanin Jurnal  Ilmu  Hukum ,  2(1).  Berdasarkan  penelitian  yang melibatkan  Kantor  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sulawesi Selatan,  Dinas  Sosial  Kota  Makassar,  Polres  Kota  Makassar, serta  penelitian  lapangan,  didapatkan  data  mengenai  jumlah kejahatan atau kekerasan terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual, yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan dan khususnya  di  Kota  Makassar.  Data  tersebut  dapat  ditemukan dalam  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Sulawesi  Selatan (2005-2012), yang mencatat sebanyak 23 kasus. Data lapangan yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  Lembaga  Perlindungan Anak  Sulawesi  Selatan  tahun  2008  mencakup  eksploitasi, kekerasan  non-fisik,  penelantaran,  penculikan,  penipuan,  dan pemalakan.  Data  faktual  tentang  peningkatan  kejahatan  yang melibatkan anak sebagai korban di Kota Makassar merupakan alasan yang cukup untuk mendorong perubahan dalam sistem hukum,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana  (Fahrul,  M.,  Nawi,  S.,  & Badaru,  B.  (2022).  Analisis  Undang-Undang  No.  31  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Ditinjau  dari Aspek Justice Collabolator. Jornal of Lex Generalis (JLG), 3 (4), 726 – 742.
Sebagai  respons  terhadap  situasi  tersebut,  Konvensi Negara-negara di seluruh dunia telah menunjukkan paradigma
baru  dalam  penanganan  pemulihan  bagi  anak-anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  (UNICEF,  2003,  Perlindungan Anak  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tentang Perlindungan  Anak,  Unicef.)  Restorative  Justice  (keadilan restoratif)  muncul  sebagai  alternatif  yang  menarik  karena menawarkan  solusi  yang  komprehensif  dan  efektif.  Prinsip keadilan  restoratif  bertujuan  untuk  memberdayakan  korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki dampak dari  tindakan  melanggar  hukum,  dengan  mengutamakan kesadaran  dan  keinsyafan  sebagai  dasar  untuk  memperbaiki hubungan sosial. Konsep keadilan restoratif sederhana, di mana tujuannya bukanlah pembalasan seimbang dari korban kepada pelaku  (baik  secara  fisik,  mental,  atau  hukuman),  melainkan penyembuhan  dari  dampak  traumatis  bagi  korban  dengan memberikan  dukungan,  sementara  pelaku  diminta  untuk bertanggung  jawab  atas  perbuatannya,  dengan  dukungan keluarga  dan  masyarakat  jika  diperlukan.  (Agung  Wahyono, dkk. 2003).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  penerapan Restorative  Justice  System dalam penanganan  perkara  pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai korban tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  atau penerapan Restorative  Justice  System di  Pengadilan  Negeri Makassar.

## 2. METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian nondoktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap perlindungan anak  sebagai korban  kejahatan dengan pendekatan Restorative  Justice  System. Adapun  pendekatan yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  analisis kualitatif  untuk  melihat  secara  umum  wilayah  studi  guna mendapatkan  informasi  langsung  berdasarkan  teknik-teknik pengambilan data yang digunakan. Jenis atau strategi penelitian yang  digunakan  adalah  studi  kasus  tentang  penerapan Restorative  Justice  dalam  perkara  yang  melibatkan  anak sebagai  korban  di  Kota  Makassar.  Teknik  pengumpulan  data dengan  cara  observasi,  dokumentasi,  dan  Kuesioner.  Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 responden terdiri atas; Hakim anak 5 responden, Advokat 5 responden, Jaksa Penuntut Umum 5 responden, Lembaga Perlindungan Anak 5 responden, Masyarakat yang terkait 5 orang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  atau penerapan  Restorative  Justice  System  di  Pengadilan  Negeri Makassar. Berdasar hasil penelitian dapat dikemukakan antara lain;  Faktor  trauma  anak,  Struktur  hukum,  Faktor  Kesadaran Hukum  Masyarakat,  Faktor  Budaya  Masyarakat,  Dendam Keluarga, dan Sarana prasarana pendukung.
Keenam factor tersebut di atas akan dibahas satu persatu secara terperinci  dengan  dukungan  data  yang  telah  diolah  serta tergambar pada berbagai tabel hasil penelitian, sebagai berikut:

## 3.1. Faktor Trauma Anak
Tabel  berikut  menjelaskan  tentang  pendapat  responden mengenai  pengaruh  faktor  trauma  anak  terhadap  penegakan atau  penerapan Restorative  Justice  System di  Pengadilan Negeri Makassar.
Tabel 1. di bawah ini adalah hasil olahan data primer yang diperoleh  melalui  pengedaran  kuesioner  tertutup  yang diedarkan kepada setiap responden tentang sampel penelitian.

## Tabel 1 Pengaruh Faktor Trauma Anak Terhadap Penerapan
Restorative Justice System No Uraian Frekuensi Persentase 1 Berpengaruh 18 72 2 Kurang Berpengaruh 4 16 3 Tidak Berpengaruh 3 12 Jumlah 25 100
Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.
Tabel  1  di  atas  menggambarkan  tentang  pendapat responden  mengenai  pengaruh  faktor  trauma  anak  terhadap penegakan  atau  penerapan  Restorative  Justice  System  di Pengadilan Negeri Makassar.
Menyimak substansi tabel di atas, tergambar jelas bahwa 72% responden berpendapat bahwa faktor utama trauma anak berpengaruh  terhadap  penegakan  atau  penerapan  Restorative Justice  System  di  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Selanjutnya 16% responden berpendapat bahwa faktor trauma anak kurang berpengaruh  terhadap  penegakan  atau  penerapan  Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.
Tabel  di  atas  memaparkan  pula  bahwa  12%  responden berpendapat  bahwa  faktor  trauma  anak  tidak  berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasar pada uraian di atas, kiranya  jelas  bahwa  masalah  trauma  anak  berpengaruh terhadap  pelaksanaan  penegakan  atau  penerapan  Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.
Menurut  Carcello  (2010),  trauma  adalah  cedera  /  ruda paksa  atau  kerugian  psikologis  atau  emosional  yang  dialami oleh  seseorang,  sedangkan  menurut  Marlina  (2009),  trauma adalah  luka  atau  cedera  fisik  lainnya  atau  cedera  fisiologis akibat  gangguan  emosional  yang  hebat  yang  melanda seseorang.  Berdasar  pada  pandangan  Dorland  dan  Brooker tersebut di atas, kiranya dapat dipahami apabila seorang anak sulit  menerima  penyelesaian  perkara  melalui  pendekatan penerapan Restorative Justice System, karena luka atau cedera fisiologis dan gangguan emosional yang hebat.
Sejalan dengan itu menurut Asliana perlindungan hukum terhadap  anak  semestinya  mendapat  perhatian  lebih  karena pada  dasarnya  anak  lebih  rentan  secara  fisik  maupun psikologinya namun sangat besar dampaknya pada Pembangunan  dan  keberlanjutan  generasi  penerus  bangsa (Asliana,  N  Thalib,  H.,  &  Qahar,  A.  (2023).  Perlindungan Hukum  terhadap  Anak  sebagai  Korban  Tindak  Pidana Pencabulan. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(2), 428  – 435. http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1365/1557
Berdasar  pada  uraian  tersebut  di  atas  menyimpulkan bahwa  hasil  penelitian,  terbukti  kebenarannya  bahwa  faktor trauma anak berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.

## 3.2. Faktor Struktural Hukum
Tabel berikut menyangkut pendapat responden mengenai pengaruh faktor struktur hukum, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  (Restorative  Justice System).
Tabel 2 dibawah ini adalah hasil olahan data primer yang diperoleh  melalui  pengedaran  kuesioner  tertutup  yang diedarkan kepada setiap responden tentang sampel penelitian.
Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai… (Radesyah Pratiwi Baharuddin, Muhammad Arif Hanafi)
Tabel 2
Pengaruh Faktor Struktur Hukum Terhadap Penyelesaian
Dengan Upaya Restorative Justice System No Uraian Frekuensi Persentase 1 Berpengaruh 16 64 2 Kurang Berpengaruh 5 20 3 Tidak Berpengaruh 4 16 Jumlah 25 100
Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.
Tabel 2 tersebut di atas menyangkut pendapat responden mengenai  pengaruh  faktor  struktur  hukum,  terhadap penyelesaian  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Berdasar  pada  tabel  tersebut  tampak  jelas  bahwa  64% responden  berpendapat  bahwa  faktor  struktur  hukum, berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Selanjutnya  20%  responden  berpendapat  bahwa  faktor struktur  hukum,  kurang  berpengaruh  terhadap  penyelesaian dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Tabel  di  atas  juga  memaparkan  bahwa  16%  responden berpendapat  bahwa  faktor  struktur  hukum,  tidak  berpengaruh terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak pengadilan  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor struktur  hukum,  berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  (Restorative  Justice System).  Hal  tersebut  sangat  relevan  dengan  teori  sistem hukum  yang  dikemukakan  oleh  L.  M.  Friedman  (1971:7) bahwa pada sistem hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) sub sistem yakni  :  (1)  Legal  Substance,  (2)  Legal  Structure,  (3)  Legal Culture,  berdasar  hasil  penelitian  ini  pula  dapat  ditegaskan bahwa  teori  hukum  yang  dikemukakan  oleh  L.  M.  Friedman masih  layak  digunakan  dalam  mengamati  berbagai  penelitian yang berhubungan dengan efektivitas hukum.
Tabel  3  berikut  adalah  mengenai  pendapat  responden mengenai  pengaruh  faktor  pendidikan  mediator,  terhadap penyelesaian  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Tabel 3 Pengaruh Faktor Pendidikan Mediator Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System
No Uraian Frekuensi Persentase 1 Berpengaruh 17 68 2 Kurang Berpengaruh 5 20 3 Tidak Berpengaruh 3 12 Jumlah 25 100
Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.
Tabel  3  di  atas  memaparkan  mengenai  pendapat responden  mengenai  pengaruh  faktor  pendidikan  mediator, terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak pengadilan  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Berdasar  pada  isi  tabel  di  atas,  tampak  jelas  68% responden  berpendapat  bahwa  faktor  pendidikan  mediator, berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Selanjutnya  20%  responden  berpendapat  bahwa  faktor pendidikan mediator, kurang berpengaruh terhadap penyelesaian  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Berdasar  pada  uraian  tersebut  di  atas  menyimpulkan bahwa  hasil  penelitian,  benar  terbukti  kebenarannya  bahwa faktor  struktur  hukum  termasuk  kualifikasi  pendidikan berpengaruh  terhadap  penegakan  atau  penerapan  Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.
Berikut  adalah  pendapat  responden  tentang  pengaruh faktor kesadaran hukum, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus- kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak pelaku  kejahatan  terhadap  anak  (Restorative  Justice  System). Hal tersebut sangat relevan dengan yang dikemukakan Rahman bahwa  pengaruh  pendidikan  sangat  berpengaruh  terhadap penyelesaian tindak pidana anak (Abu, S., Rahman, S., Abbas, I.  (2022).  Efektivitas  Penanganan  dan  Perlindungan  Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru. Journal of Lex Philosophy (JLP), 3(2), 206 – 221. file://C:/users/Wn10/Downloads/1464-Articletext-6501-1-10- 20230601.pdf )

## 3.3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat
Faktor  kesadaran  hukum  masyarakat  berpengaruh terhadap penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.
Berikut ulasan mengenai data penelitian yang dipaparkan dalam Tabel 4 hasil olahan data primer  yang dijaring  melalui pengedaran  kuesioner  kepada  setiap  responden  yang  telah ditetapkan sebelumnya.

## Tabel 4
Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Terhadap Penyelesaian
Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System No Uraian Frekuensi Persentase 1 Berpengaruh 15 60 2 Kurang Berpengaruh 6 24 3 Tidak Berpengaruh 4 16 Jumlah 25 100
Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.
Tabel  4  di  atas  adalah  pendapat  responden  tentang pengaruh  faktor  kesadaran  hukum,  terhadap  penyelesaian dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Menyimak  isi  Tabel  4  di  atas  tampak  jelas  bahwa  60% responden  berpandangan  bahwa  faktor  kesadaran  hukum,
berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Selanjutnya  24%  responden  berpandangan  bahwa  faktor kesadaran  hukum,  kurang  berpengaruh  terhadap  penyelesaian dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Tabel  4  di  atas  juga  menggambarkan  bahwa  16% responden berpandangan bahwa faktor kesadaran hukum, tidak berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas  bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat, berpengaruh terhadap penyelesaian  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative  Justice  System).  Hal  tersebut  sangat  relevan dengan  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono Soekanto (1989:10) bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yakni: (1) substansi hukum, (2) struktur hukum, (3)  budaya  hukum,  (4)  kesadaran  hukum,  dan  (5)  sarana  dan prasarana.  Berdasar  hasil  penelitian  ini  pula  dapat  ditegaskan bahwa teori hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut  masih  layak  digunakan  dalam  mengamati  berbagai penelitian yang berhubungan dengan efektivitas hukum.
Berikut  Tabel  5.  mengenai  pendapat  responden  tentang pengaruh  faktor  pemahaman  hukum,  terhadap  penyelesaian dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Tabel 5 Pengaruh Faktor Pemahaman Hukum Terhadap Penyelesaian
Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System No Uraian Frekuensi Persentase 1 Berpengaruh 13 52 2 Kurang Berpengaruh 7 28 3 Tidak Berpengaruh 5 20 Jumlah 25 100
Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.
Tabel 5 di atas adalah tabel mengenai pendapat responden tentang  pengaruh  faktor  pemahaman  hukum,  terhadap penyelesaian  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Tampak jelas pada isi tabel di atas bahwa 52% responden berpandangan bahwa faktor pemahaman hukum, berpengaruh terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak pengadilan  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Selanjutnya  28%  responden  berpandangan  bahwa  faktor pemahaman hukum, kurang berpengaruh terhadap penyelesaian  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Tabel  juga  menegaskan  bahwa  20%  responden berpandangan  bahwa  faktor  pemahaman  hukum,  tidak berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Berdasar  pada  uraian  tersebut  di  atas  menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini, benar terbukti kebenarannya bahwa faktor  kesadaran  hukum  dan  pemahaman  hukum  masyarakat berpengaruh  terhadap  penegakan  atau  penerapan  Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.
Berikut  adalah  pendapat  responden  tentang  pengaruh faktor  budaya,  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System)

## 3.4. Faktor Budaya Masyarkat
Pada  penelitian  ini  dikemukakan,  bahwa  faktor  budaya masyarakat  berpengaruh  terhadap  penegakan  atau  penerapan Restorative  Justice  System  di  Pengadilan  Negeri  Makassar. Berikut  ulasan  mengenai  data  penelitian  yang  dipaparkan dalam  tabel  hasil  olahan  data  primer  yang  dijaring  melalui pengedaran kuesioner tertutup.
Tabel 6
Pengaruh Faktor Budaya Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System
No Uraian Frekuensi Persentase 1 Berpengaruh 17 68 2 Kurang Berpengaruh 5 20 3 Tidak Berpengaruh 3 12 Jumlah 25 100
Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.
Tabel  6  di  atas  adalah  pendapat  responden  tentang pengaruh faktor budaya, terhadap penyelesaian dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus- kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Berdasarkan  tabel  di  atas  tampak  jelas  bahwa  68% responden  berpendapat  bahwa  faktor  budaya  masyarakat, berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Selanjutnya  20%  responden  berpendapat  bahwa  faktor budaya masyarakat, kurang berpengaruh terhadap penyelesaian dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Tampak  pula  pada  tabel  tersebut  bahwa  12%  responden berpendapat  bahwa  faktor  budaya  masyarakat,  tidak berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Berdasar pada uraian di atas,  tampak jelas bahwa faktor budaya  hukum,  berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  (Restorative  Justice System). Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum yang dikemukakan  oleh  L.  M.  Friedman  bahwa  sistem  hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) sub sistem yakni: (1) Legal Substance,
(2)  Legal  Structure,  dan  (3)  Legal  Culture.  Berdasar  hasil penelitian  ini  pula  dapat  ditegaskan  bahwa  teori  hukum  yang dikemukakan  oleh  L.  M.  Friedman  masih  layak  digunakan dalam  mengamati  berbagai  penelitian  yang  berhubungan dengan efektivitas hukum.
Berikut  ulasan  mengenai  pendapat  responden  tentang pengaruh faktor kebiasaan  masyarakat, terhadap penyelesaian dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).

## 3.5. Faktor Dendam Keluarga
Berikut ulasan mengenai data penelitian yang dipaparkan dalam Tabel 7 hasil olahan data primer  yang dijaring  melalui pengedaran kuesioner tertutup kepada semua responden.
Tabel 7
Pengaruh Faktor Dendam Keluarga Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System
No Uraian Frekuensi Persentase 1 Berpengaruh 21 84 2 Kurang Berpengaruh 2 8 3 Tidak Berpengaruh 2 8 Jumlah 25 100
Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.
Tabel  7  di  atas  berisi  pendapat  responden  tentang pengaruh  faktor  dendam  keluarga,  terhadap  penyelesaian dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Menyimak  tabel  di  atas  tampak  jelas  bahwa  84% responden  berpendapat  bahwa  faktor  dendam  keluarga, berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Selanjutnya  8%  responden  berpendapat  bahwa  faktor dendam  keluarga,  kurang  berpengaruh  terhadap  penyelesaian dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Tampak  pula  pada  tabel  bahwa  8%  responden berpendapat bahwa faktor dendam keluarga, tidak berpengaruh terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak pengadilan  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Berdasar pada uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, benar  terbukti  kebenarannya  bahwa  faktor  dendam  keluarga berpengaruh  terhadap  penegakan  atau  penerapan  Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar.
Berikut  tabel  mengenai  pendapat  responden  tentang pengaruh  faktor  sarana  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus- kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
3.6. Faktor Sarana dan Prasarana Data  penelitian  yang  dipaparkan  dalam  Tabel  8  hasil olahan data primer yang dijaring melalui pengedaran kuesioner
tertutup kepada semua responden.
Tabel 8 Pengaruh Faktor Sarana Terhadap Penyelesaian Dengan Upaya Tindak Pidana Anak Secara Restorative Justice System
No Uraian Frekuensi Persentase 1 Berpengaruh 9 36 2 Kurang Berpengaruh 7 28 3 Tidak Berpengaruh 9 36 Jumlah 25 100
Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.
Tabel 8 di atas memaparkan tentang pandangan responden pengaruh  faktor  sarana  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus- kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Menyimak  tabel  tersebut  di  atas  kiranya  tampak  jelas bahwa  36%  responden  berpendapat  bahwa  faktor  sarana  dan prasarana  berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus- kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Selanjutnya  28%  responden  berpendapat  bahwa  faktor sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap penyelesaian  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative Justice System).
Tabel  di  atas  juga  memaparkan  bahwa  36%  responden berpendapat  bahwa  faktor  sarana  dan  prasarana  tidak berpengaruh  terhadap  penyelesaian  dengan  upaya  yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku kejahatan terhadap anak (Restorative Justice System).
Berdasar pada uraian di atas,  tampak jelas bahwa faktor sarana  dan  prasarana,  berpengaruh  terhadap  penyelesaian dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (Restorative  Justice  System).  Hal  tersebut  sangat  relevan dengan  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor  yakni:  (1)  substansi  hukum,  (2)  struktur  hukum,  (3) budaya  hukum,  (4)  kesadaran  hukum,  dan  (5)  sarana  dan prasarana.  Berdasar  hasil  penelitian  ini  pula  dapat  ditegaskan bahwa teori hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut  masih  layak  digunakan  dalam  mengamati  berbagai penelitian yang berhubungan dengan efektivitas hukum.
Berdasar  pada  uraian  di  atas  menyimpulkan  bahwa hipotesis  yang  dikemukakan  peneliti,  terbukti  kebenarannya bahwa  faktor  sarana  dan  prasarana  berpengaruh  terhadap penegakan  atau  penerapan  Restorative  Justice  System  di Pengadilan  Negeri  Makassar.  Akumulasi  pendapat  para responden  mengenai  pelaksanaan  restorative  justice  system (upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak)  di  Pengadilan  Negeri Makassar.
Tabel 9
Pelaksanaan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri
Makassar No Uraian Frekuensi Persentase 1 Sudah Efektif 9 36 2 Kurang Efektif 5 20 3 Tidak Efektif 11 44 Jumlah 25 100
Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.
Tabel  9  di  atas  berisi  mengenai  pendapat  responden mengenai  pelaksanaan  restorative  justice  system  (upaya  yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku kejahatan terhadap anak) di Pengadilan Negeri Makassar.
Menyimak  tabel  tersebut  di  atas  tampak  dengan  jelas bahwa  36%  responden  berpendapat  bahwa  pelaksanaan restorative  justice  system  (upaya  yang  dilakukan  pihak pengadilan  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana anak  secara  musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan terhadap anak) di Pengadilan Negeri Makassar, sudah efektif.
Selanjutnya 20% responden berpendapat bahwa pelaksanaan  pelaksanaan  restorative  justice  system  (upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus- kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak pelaku  kejahatan  terhadap  anak)  di  Pengadilan  Negeri Makassar, kurang efektif.
Tabel  di  atas  juga  memaparkan  bahwa  44%  responden berpendapat bahwa pelaksanaan pelaksanaan restorative justice system  (upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak) di Pengadilan Negeri Makassar, tidak efektif.
Berdasar  pada  uraian  di  atas,  kiranya  jelas  bahwa pelaksanaan  pelaksanaan  restorative  justice  system  (upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus- kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan  pihak pelaku  kejahatan  terhadap  anak)  di  Pengadilan  Negeri Makassar,  belum  sepenuhnya  terlaksana,  dalam  hal  ini  hanya 36% responden yang menjawab bahwa sudah terlaksana secara efektif.
Tabel  10  berikut  menyangkut  pendapat  responden mengenai  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak pidana  secara  musyawarah dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  (restorative justice  system).  Tabel  disusun  sebagai  hasil  pengolahan  data primer  yang  diperoleh  melalui  kuesioner  tertutup  yang diedarkan kepada semua responden yang telah ditetapkan.
Tabel 10
Upaya Pengadilan Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Tindak
Pidana Anak Secara Restorative Justice System No Uraian Frekuensi Persentase 1 Ada Upaya 8 32 2 Kurang Mengetahui 7 28 3 Tidak ada upaya 10 40 Jumlah 25 100
Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023.
Tabel  10  tersebut  di  atas  menggambarkan  pendapat responden  mengenai  upaya  yang  dilakukan  pihak  pengadilan dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (restorative justice system).
Hasil penelitian sebagai tergambar pada Tabel 10 di atas menegaskan  bahwa  32%  responden  menjawab  bahwa  ada
upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara  musyawarah  dengan pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  (restorative  justice system).
Selanjutnya  28%  responden  menjawab  bahwa  kurang mengetahui mengenai upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (restorative justice system).
Tabel  menunjukkan  bahwa  40%  responden  menjawab bahwa tidak ada upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam menyelesaikan  kasus-kasus  tindak  pidana  anak  secara musyawarah  dengan  pihak  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (restorative justice system).
Berdasar  pada  uraian  di  atas  menurut  pengamatan peneliti,  kiranya  tampak  jelas  bahwa  upaya  yang  dilakukan pihak  pengadilan  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak pidana anak secara musyawarah dengan pihak pelaku kejahatan terhadap anak (restorative justice system) di Pengadilan Negeri Makassar, belum sepenuhnya optimal, dalam hal ini hanya 32% responden  yang  menjawab  bahwa  sudah  ada  upaya  pihak pengadilan.
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas  kiranya  jelas  bahwa penerapan  Restorative  Justice  System  dalam  penanganan perkara  pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai  korban  tindak pidana  kejahatan  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  belum terlaksana secara efektif. Dengan demikian hipotesis dan hasil penelitian  menunjukan  benar  dan  terbukti  bahwa  Penerapan Restorative Justice  System dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar belum terlaksana secara efektif.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  atau penerapan  Restorative  Justice  System  di  Pengadilan  Negeri Makassar  adalah  faktor  trauma  anak,  struktur  hukum, kesadaran  hukum  masyarakat,  budaya  hukum,  dendam keluarga  dan  sarana  dan  prasarana  pendukung.  Penerapan Restorative Justice  System dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar belum terlaksana secara efektif.
Perlu  diadakan  pendekatan  psikologi  secara  khusus kepada  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan,  agar  jiwa  dan mental yang tadinya terganggu dapat dipulihkan kembali secara normal, demi masa depan sang anak Agar sarana dan prasarana pendukung  tugas  para  hakim,  ditingkatkan  sehingga  dapat mendukung dan menopang pelaksanaan tugasnya pada bidang Restorative  Justice  System,  khusus  kejahatan  yang  menimpa seorang  anak.  Perlu  dilakukan  upaya  penyuluhan  hukum kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  khususnya  keluarga  anak, yang berhubungan penyelesaian kasus kejahatan terhadap anak dan  kasus-kasus  tertentu  dengan  Restorative  Justice  System. Agar pendidikan formal dan non formal pada struktur hukum yakni para hakim sebagai mediator, ditingkatkan pendidikannya baik secara formal maupun non formal melalui pelatihan, bimbingan teknis atau semacamnya, agar dapat lebih profesional  dalam  penyelesaian  dengan  Restorative  Justice System

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Abu, S., Rahman, S., Abbas, I. (2022). Efektivitas Penanganan dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Anak  Pelaku  Tindak Pidana  pada  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Barru. Journal  of  Lex  Philosophy  (JLP),  3(2),  206  –  221. file://C:/users/Wn10/Downloads/1464-Articletext-6501- 1-10-20230601.pdf Agusnawan,  A.F.,  Thalib,  H.,  &  Mappaselleng,  N.F.  (2023). Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  sebagai  Korban Kejahatan  Eksploitasi  Secara  Ekonomi.  Journal  of  Lex
Generalis (JLG), 4(2), 217–234.
Asliana,  N  Thalib,  H.,  &  Qahar,  A.  (2023).  Perlindungan
Hukum  terhadap  Anak  sebagai  Korban  Tindak  Pidana Pencabulan. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(2), 428 – 435.
Aswar  Said,  Thalib,  H.,  &  Syarifuddin.  (2021).  Tinjauan
Yuridis  Penegakan  Hukum  Pemidanaan  Anak.  Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 1 – 16.
Agung Wahyono, dkk. 2003. Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
Carcello & Umbereit. 2010. Restorative Justice Dialogue: An
Essential  Guide  for  Research  and  ractice.  Paperback
Press.
Chairul Huda. 2005. Tindak
Pidana
dan Pertanggungjawabannya.  Penerbit  Kenjana  Prenada. Jakarta.
Fahrul,  M.  Nawi  &  Badaru,  B.  (2022).  Analisis  Undang-
Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban  ditinjau  Dari  Aspek  Justice  Collaborator. Journal of Lex Generalis (JLG) 3(4), 726 - 742.
Gultom,  Maidin,  2013.  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2023. Laporan Tahunan
Komnas Anak, Jakarta
L.  M.  Friedman  1971.  The  State  and  The  Rule  of  Law  in  A Mixed Economy. London, Steven & Son.
Masri  Singarimbun  dkk.  1989.  Metode  Penelitian  Survai,
Penerbit LP3S, Yogyakarta.
Marlina.  2009.  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice. Refika Aditama; Bandung.
Syahruddin  Nawi,  2019,  Penelitian  Hukum  Normatif  Versus
Penelitian Hukum Empiris, PT. Umi Toha, Sengkang
Syamsuddin  Pasamai,  2013,  Metodologi  Penelitian  &
Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Sengkang
Said, A., Thalib, H., & Syarifuddin, S. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan  Hukum  Pemidanaan  Perlindungan  Anak. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).
Theresia, Artha. 2005, Implementasi Model Restorative Justice di  Bandung,  Pedoman  Diversi  bagi  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum, Jakarta.
UNICEF,  2003,  Perlindungan  Anak  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, Unicef.