Abstrak —Rencana  pengembangan  angkutan  lyn  di  Surabaya sebagai angkutan feeder melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah direncanakan sejak tahun 2008. Rencana tersebut dilandasi oleh keterkaitan kebutuhan antara pemerintah  dan  badan  organda  lyn  dalam  mengembangkan sistem pelayanan angkutan lyn. Untuk mempercepat pelaksanaan  kerjasama  tersebut,  diperlukan  identifikasi preferensi  pihak  pemerintah  dan  badan  usaha  selaku  pelaku kerjasama.  Penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis  AHP ( Analytical  Hierarchy  Prosess )  untuk  memberikan  bobot besaran  pengaruh  tiap  faktor  berdasarkan  preferensi stakeholder dan  alat  analisis  Kuadran  untuk  menyusun  faktor prioritas pendorong keberhasilan KPBU berdasarkan preferensi stakeholder . Hasil dari penelitian ini adalah, Bentuk dan Pola KPBU merupakan faktor yang prioritaskan oleh pihak pemerintah dan badan usaha dalam melaksanakan kerjasama.
Kata  Kunci —Transportasi,  Kerjasama  Pemerintah  Badan Usaha, KPBU,  Pembiayaan.

## I. PENDAHULUAN
RANSPORTASI  berkelanjutan  adalah  pengelolaan sistem  transportasi  yang  terjangkau,  dapat  beroperasi secara  efisien,  memberikan  pilihan  moda-moda  transportasi dan  mendukung  perkembangan  ekonomi  [1].    Sistem transportasi  berkelanjutan  merupakan  tatanan  baru  yang diterapkan dalam sistem transportasi di masa kini [2]. Dalam pembangunannya, diperlukan revitalisasi dalam semua aspek yang  berkaitan  dengan  transportasi  publik  [2].  Angkutan Kota termasuk salah satunya.
Sesuai  dengan  salah  satu  misi  yang  tercantum  dalam RTRW  Kota  Surabaya  tahun  2014-2034,  pembangunan transportasi umum yang saling terintegrasi telah direncanakan di Kota Surabaya [3]. Rencana pengembangan angkutan lyn  merupakan salah satu program  yang berupaya dilaksanakan  dengan  menggunakan  skema  Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Skema KPBU sendiri adalah salah  satu  bentuk  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur umum  oleh  pemerintah  yang  melibatkan  intervensi  pihak swasta dengan memperhatikan pembagian resiko didalamnya.
Pengembangan lyn dilatar belakangi oleh kebutuhan moda transportasi  umum  yang  layak  serta  terintegrasi  dengan rencana  pembangunan  angkutan  massal  cepat  di  Surabaya. Fenomena  menunjukkan  turunnya  tingkat  penggunaan  lyn berakibat  pada  penurunan  pendapatan  bagi  badan  usaha organda lyn.
Melihat  urgensi  diatas,  kerjasama  pemerintah  dan  badan usaha dalam mengembangkan lyn sebagai angkutan feeder di
Surabaya  sangat  diperlukan.  Namun  karena  rencana  ini belum  juga  terlaksana,    maka  dibutuhkan  suatu  penelitian untuk  melihat  bagaimana  preferensi  dari  dua  pelaku kerjasama,  sehingga  rencana  pengembangan  lyn  sebagai angkutan feeder di Surabaya dapat segera terlaksana.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendefinisikan preferensi  pemerintah  dan  badan  usaha  dalam  menentukan faktor prioritas yang mempengaruhi keberhasilan Kerjasama Pemerintah  dan  Badan  Usaha,  dalam  mengembangkan  lyn sebagai angkutan feeder di Surabaya.

## II. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan positivistik,  dimana  pendekatan  bersumber  dari  suatu kebenaran  yang  berdasarkan  dari  fakta-fakta  [4].  Metode penelitian  menggunakan  proses  penalaran  secara  induktif, yaitu  proses  penggambilan  data  secara  umum  lalu  diolah menjadi  hipotesis  dan  mem-verivikasi  hipotesa  tersebut sehingga  menghasilkan  acuan  yang  dapat  berlaku  secara umum.  Berdasarkan  tujuan,  penelitian  ini  menggunakan kerangka penelitian berjenis kuantitatif.

## B. Populasi, Sampel dan Metode Pengumpulan Data
Populasi dari penelitian ini adalah pemangku kepentingan dalam bidang kerjasama infrastruktur di Kota Surabaya dan pengelola sistem transportasi pelayanan angkutan lyn di Kota Surabaya.  Sedangkan  sampel  yang  digunakan  adalah  1) Bidang Prasarana Perhubungan-Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur;  2)  Bagian Perencanaan  Angkutan  Massal,  Bidang  Angkutan-Dinas Perhubungan  Kota  Surabaya;  3)  Ketua  Paguyuban  Lyn  S Surabaya; dan 4) Ketua Paguyuban Lyn G Surabaya.
Metode pengumpulan data menggunakan survey sekunder dan  primer,  dimana  survey  primer  dilakukan  dengan  teknik wawancara  dan  survey  sekunder  dilakukan  dengan mengumpulkan  data  dari  literatur  dan  kebijakan,  serta  dari instansi terkait.

## C. Metode Analisa
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  yakni  mendefinisikan preferensi  pemerintah  dan  badan  usaha  dalam  menentukan faktor  prioritas  yang  mempengaruhi  keberhasilan  KPBU, penelitian  ini  dilakukan  melalui  dua  tahap  analisis  sasaran. Tahapan  pertama  yakni  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang memepengaruhi implementasi KPBU berdasarkan preferensi pemerintah  dan  preferensi  badan  usaha.Tahap  selanjutnya melakukan penyusunan hasil preferensi stakeholder tersebut

## Preferensi Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Pengembangan Lyn Sebagai Angkutan Umum Feeder di Surabaya Melalui Skema Kpbu
Adhisty Syamshabrina dan Putu  Gde Ariastita Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : ariastita@gmail.com
T
menjadi  faktor  prioritas  yang  mendorong  keberhasilan KPBU.
Identifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  KPBU diolah  menggunakan  teknik  analisa Analytical  Hierarchy Process (AHP).  Dalam  analis  AHP  proses  analisa  yang pertama  adalah    menentukan  hirarki  permasalahan  dengan menyusun  pohon  AHP  yang  berasal  dari  indikator  dan variabel sebagai berikut:
Tabel 1. Indikator dan Variabel yang Mempengaruhi Implementasi KPBU dalam Pengembangan lyn di Surabaya Indikator Variabel Landasan Proyek Dasar Hukum dan Regulasi Kebutuhan Publik Kelayakan Proyek Kemampuan Finansial Penanggulangan Resiko Kelembagaan dan Operasional Proyek Bentuk dan Pola KPBU Pemilihan Mitra Kerjasama Implementasi yang jelas dan terukur

## Gambar  1. Pohon AHP
Didalam  pohon  AHP  tersebut  terdapat  kriteria  dan alternatif  untuk  mencapai  tujuan  permasalahan.  Untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  berpengaruh,  dilakukan nilai  pembobotan  pada  tiap  variabel  atau  alternatif  oleh stakeholder pemerintah dan stakeholder badan usaha, dengan mengisi  kuisioner  perbandingan  berpasangan.  Selanjutnya, hasil  pembobotan  tiap  responden  digabungkan  menurut lembaganya  sehingga  menjadi  preferensi  pihak  pemerintah, dan preferensi pihak badan usaha.
Tahap  penyusunan  faktor  prioritas  diolah  dengan menggunakan teknik analisis Kuadran. Penyusunan dilakukan  dengan  memetakan  hasil  pembobotan  dari preferensi  pemerintah  dan  preferensi  badan  usaha  kedalam bentuk  kuadran  atau  yang  sering  disebut  dengan  Diagram Kartesius. Diagram Kartesius terbagi menjadi empat kuadran berdasarkan  tingkat  prioritasnya,  yakni  Kuadran  I  atau Kuadran prioritas, Kuadran II atau Kuadran prioritas sedang sumbu y, Kuadran III atau Kuadran prioritas sedang sumbu x dan  Kuadran  IV  atau  Kuadran  tidak  prioritas  atau  prioritas rendah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penentuan  Faktor  yang  Mempengaruhi  Implementasi KPBU dalam Pengembangan lyn Sebagai Angkutan Feeder di Surabaya, Berdasarkan Preferensi Pemerintah

## Gambar  3. Hasil Pembobotan Variabel Pemerintah
Hasil  pembobotan  variabel  yang  telah  dilakukan  oleh stakeholder pemerintah  menunjukkan  bahwa  pemerintah lebih memperhatikan  faktor mengenai landasan proyek dan kelayakan proyek. Dari Gambar.3 terlihat bahwa tiga faktor yang  memiliki  bobot  paling  tinggi  adalah  1)  DHR  (Dasar Hukum dan Regulasi), 2) BP (Bentuk dan Pola KPBU) dan 3)  IJK  (Implementasi  yang  jelas  dan  terukur).  Setelahnya disusul dengan faktor 4)KF (Kemampuan Finansial), 5)MTR (Pemilihan mitra kerjsama). Adapun 2 faktor yang mendapat prioritas  terendah  oleh  pemerintah  adalah  faktor  6)  RSK (Penanggulangan Resiko) dan 7) PBL (Kebutuhan Publik).
B. Penentuan  Faktor  yang  Mempengaruhi  Implementasi KPBU dalam Pengembangan lyn Sebagai Angkutan Feeder di Surabaya, Berdasarkan Preferensi Badan Usaha

## Gambar  4. Hasil Pembobotan Variabel Badan Usaha
Dari  hasil  pembobotan  faktor  yang  telah  dilakukan  oleh stakeholder badan  usaha,  menunjukkan  bahwa  dalam melakukan  kerjasama,  badan  usaha  lebih  memprioritaskan faktor mengenai kelembagaan dan operasional proyek.  Dari Gambar 4 terlihat bahwa faktor utama yang diperhatikan oleh badan  usaha  adalaj  1)  IJK  (Implementasi  yang  jelas  dan terukur).  Disusul  dengan  faktor  2)  BP  (Bentuk  dan  Pola KPBU), 3) PBL (Kebutuhan Publik), 4) RSK
0 0,1 0,2 0,3 Category 1 PBL RSK MTR KF IJK BP DHR 0 0,2 0,4 Bobot DHR KF MTR RSK PBL BP IJK
(Penanggulangan  Resiko),  dan  5)  MTR  (Pemilihan  Mitra Kerjasama). Adapun dua faktor yang mendapatkan prioritas terrendah  dari  badan  usaha  adalah  6)KF  (Kemamouan Finansial) dan 7) DHR (Dasar Hukum dan Regulasi)

## C. Penyusunan  Faktor  Prioritas  Pendorong  Keberhasilan
KPBU  dalam  Mengembangkan  Lyn  Sebagai  Angkutan Feeder di Surabaya
Hasil pembobotan faktor oleh pemerintah dan badan usaha akan  dipetakan  menjadi  satu  dalam  bentuk  penggambaran Diagram Kartesisus dari hasil pemetaan tersebut akan terlihat faktor  apasaja  yang  diprioritas  kan  oleh  kedua  belah  pihak, faktor apa saja yang diprioritaskan oleh salah satu pihak, dan faktor  apa  saja  yang  tidak  prioritaskan  oleh  keduanya. Adapun hasil pemetaan dapat dilihal dalam gambar berikut :
Gambar  5. Diagram Kartesius Distribusi Faktor Prioritas
Dari hasil pemetaan tersebut,  terdapat 3 kelompok faktor berdasarkan tingkat prioritasnya, yakni :

## 1) Kelompok Faktor Diprioritaskan / Tinggi
Kelompok  faktor  priotitas  tinggi  merupakan  faktor  yang dinilai  penting  berdasarkan  hasil  preferensi  pemerintah  dan badan  usaha.  Kelompok  faktor  prioritas  tinggi  diisi  oleh faktor nomor 5, yakni Bentuk dan Pola Kerjasama. Sehingga, faktor  Bentuk  dan  Pola  Kerjasama  merupakan  faktor  yang paling  berpengaruh  dalam  mendorong  implementasi  KPBU dalam  mengembangkan  angkutan  lyn  sebagai  angkutan feeder di  Surabaya  berdasarkan  preferensi  pemerintah  dan badan usaha.

## 2) Kelompok Faktor Prioritas Sedang
Kelompok  faktor  prioritas  sedang  adalah  faktor-faktor yang  diprioritaskan  oleh  salah  satu  pihak  saja.  Didalamnya terdapat  empat  faktor.  Faktor  yang  diprioritaskanoleh pemerintah  adalah  faktor  no.  1  yakni,  Dasar  Hukum  dan Regulasi, sedangkan badan usaha memprioritaskan faktor no. 7  yakni  Implementasi  yang  jelas  dan  terukur,  faktor  no.  2 yakni  Kemampuan  Publik,  dan  faktor  no.  4  yakni Penanggulangan  Resiko.  Sehingga  dalam  pelaksanaan rencana  kerjasama,  tiap  pelaku  harus  memperhatikan kebutuhan  yang  diprioritaskan  oleh  pelaku  yang  lain, sehingga  rencana  kerjasama  dapat  mewadahi  semua kebutuhan.

## 3) Kelompok Faktor Tidak di Prioritaskan/Rendah
Kelompok faktor tidak diprioritaskan adalah faktor-faktor yang mendapatkan nilai kepentingan terakhir dari pemerintah dan  badan  usaha.  didalamnya,  terdapat  dua  faktor  yakni faktor no.3, Kemampuan Finansial dan faktor no.4, Pemilihan Mitra Kerjasama

## IV. KESIMPULAN
Faktor  yang  diprioritaskan  oleh  pemerintah  dan  badan usaha dalam mengembangkan lyn sebagai angkutan feeder di Surabaya  melalui  skema  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan Usaha  adalah  faktor  Bentuk  dan  Pola  KPBU.  Sedangkan faktor yang hanya diprioritaskan oleh salah satu pihak adalah faktor  Implementasi  yang  jelas  dan  terukur,  faktor  Dasar Hukum  dan  Regulasi,  faktor  Kebutuhan  Publik  dan  faktor Penanggulangan  Resiko.  Adapun  faktor  yang  tidak diprioritaskan  oleh  kedua  belah  pihak  adalah  faktor Kemampuan  Finansial  dan  faktor  Pemilihan  Mitra Kerjasama.
DAFTAR PUSTAKA [1]
A.  Sjafruddin,  “Pembangunan  Infrastruktur  Transportasi  untuk
Menunjang Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ilmu Pengetahuan.” [2]
S.  Amina, Transportasi  Publik  dan  Aksesibilitas  Masyarakat Perkotaan . 2007.
[3] “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034.” .
[4]
Rohman, Cours de Philosophic Positive . 2012.