INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12887-12895 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Marito Sari Sihotang 1 ✉ , Fahmi 2 , Rudi Pardede 3
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: maritosaris@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Jurnal ini menyajikan analisis mengenai implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online  di  Provinsi  Riau,  dengan  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  regulasi  kesehatan  yang  ada diterapkan secara efektif untuk mengatasi permasalahan perdagangan kosmetik ilegal melalui platform online.  Metode  penelitian  ini  mencakup  studi  literatur  untuk  mengevaluasi  undang-undang  yang relevan, analisis kebijakan pemerintah terkait, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait implementasi larangan ini. Temuan penelitian menyoroti tantangan dalam mengawasi perdagangan kosmetik ilegal secara online, termasuk kurangnya pemahaman konsumen terhadap risiko kesehatan yang  terkait  dengan  produk  ilegal  tersebut.  Hasil  penelitian  juga  mengidentifikasi  upaya  yang dilakukan  pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  meningkatkan  penegakan  hukum  terkait  larangan  ini, termasuk  kolaborasi dengan pihak  berwenang dan edukasi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas jaringan perdagangan ilegal. Dalam  konteks  kebijakan,  penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  untuk  penguatan  regulasi, peningkatan  kerjasama  lintas  sektoral,  serta  peningkatan  kesadaran  masyarakat  terhadap  risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan produk kosmetik ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  dalam  pemahaman  lebih  lanjut  tentang  implementasi  larangan perdagangan  kosmetik  ilegal  secara  online  di  wilayah  Provinsi  Riau  dan  sejauh  mana  kebijakan kesehatan  dapat  mencapai  tujuan  perlindungan  masyarakat  dari  risiko  kesehatan  yang  tidak diinginkan.
Kata Kunci: Larangan Perdagangan, Kosmetik Illegal, Online.

## Abstract
This journal presents an analysis of the implementation of the ban on illegal online cosmetics trading in Riau Province, with reference to Law Number 36 of 2009 concerning Health. This research aims to understand how existing health regulations are implemented effectively to overcome the problem of illegal cosmetics trade through online platforms. This research method includes literature studies to evaluate  relevant  laws,  analysis  of  relevant  government  policies,  and  interviews  with  stakeholders regarding the implementation of this ban. The study findings highlight the challenges in policing the online  trade  of  illegal  cosmetics,  including  consumers'  lack  of  understanding  of  the  health  risks associated with these illegal products. The research results also identified efforts made by the Riau Provincial government to increase law enforcement regarding this prohibition, including collaboration with authorities and public education. However, there are still obstacles such as limited resources and the complexity of illegal trading networks. In a policy context, this research provides recommendations for strengthening regulations, increasing cross-sectoral cooperation, and increasing public awareness of health risks that may arise due to the use of illegal cosmetic products. It is hoped that this research can contribute to further understanding of the implementation of the ban on illegal online cosmetics trade  in  the  Riau  Province region  and  the  extent  to which  health  policies  can  achieve  the  goal of protecting society from unwanted health risks.
Keywords: Trade Prohibition, Illegal Cosmetics, Online.

## PENDAHULUAN
Kosmetik berasal dari kata Yunani "kosmetikos," yang artinya menghias atau mengatur. Kosmetik adalah campuran bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh, seperti kulit, kuku, rambut, bibir, dan gigi, dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik, melindungi, dan  memperbaiki  penampilan  .  Masyarakat  menggunakan  kosmetik  sebagai  pembersih, pelembab, pelindung, penipisan, riasan, dan wangi-wangian (Alison Haynes, 1997). Bahan utama dalam kosmetik mencakup bahan dasar, bahan aktif, serta bahan tambahan seperti pewarna  dan  pewangi.  Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No. 445/MenKes/Permenkes/1998, kosmetik adalah sediaan atau bahan yang siap digunakan pada  bagian  luar  tubuh,  gigi,  dan  rongga  mulut.  Fungsinya  meliputi  membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi, dan memberikan aroma, bukan untuk pengobatan penyakit (Retno Iswan Tranggono, 2007a).
Peraturan Kepala Badan  Pengawas  Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 menetapkan bahwa izin edar adalah persetujuan pendaftaran obat dan  makanan  yang  memungkinkan  distribusi  di  wilayah  Indonesia.  Selain  itu,  Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.23.3516 mengatur izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik,  suplemen  makanan,  dan  makanan  yang  bersumber  dari  bahan  tertentu  atau
mengandung  alkohol.  BPOM  secara  aktif  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran kosmetik ilegal dengan berbagai upaya, termasuk penyuluhan, talk show, sosialisasi, dan pameran. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik,  mengingat  maraknya  pemalsuan  dan  penjualan  ilegal  produk  kosmetik  yang terkenal.  Ahmad  Miru  menekankan  bahwa  kelemahan  perlindungan  konsumen  dapat menjadi peluang bisnis bagi pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk produk yang memiliki izin edar maupun yang tidak memiliki izin edar (Ahmad Miru, 2011).
Dari  2021  hingga  2023,  terjadi  peningkatan  kasus  perdagangan  kosmetik  ilegal, dengan 2 kasus pada 2021, 1 kasus pada 2022, dan tidak ada kasus dilaporkan pada 2023. Sebagai contoh, Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Pbr menunjukkan tindakan hukum terhadap Sri Rohana als Hui Ting yang dipenjara 2 bulan 20 hari karena memproduksi dan memperdagangkan kosmetik tidak sesuai standar. BPOM menindak tegas peredaran obat dan makanan ilegal online, khususnya di Shopee, dengan akun "apotik_resmi". Penindakan dilakukan di Cibinong, menyita barang senilai Rp10.218.000.000,00, termasuk obat-obatan khusus  lelaki,  produk  pelangsing,  suplemen  palsu,  kosmetika  ilegal,  dan  pangan  olahan palsu. BPOM mengimbau masyarakat melaporkan kegiatan ilegal ini. Pelaku usaha dapat dijerat dengan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009, serta Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (KADI SUKARNA, 2016).
BPOM  menggunakan  sistem  ceknie.pom.go.id  untuk  mencatat  produk  obat  dan makanan  yang  boleh  beredar.  Pasal  106  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 menyatakan sediaan farmasi hanya boleh beredar dengan izin edar, dan pelanggaran dapat dihukum maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. Di Provinsi Riau, peredaran kosmetik illegal secara online semakin marak. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 juga menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
harus memiliki izin berusaha, dengan sanksi pidana serupa.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam sebuah  tesis  dengan  judul  Implementasi  Larangan  Perdagangan  Kosmetik  Ilegal  Secara Online  Di  Provinsi  Riau  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal  (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Larangan  Perdagangan  Kosmetik  Ilegal  Secara  Online  Di  Provinsi  Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
BPOM  berperan  dalam  mengawasi  obat  dan  makanan,  termasuk  obat  tradisional, untuk melindungi masyarakat. Pengawasan dilakukan sejak pendaftaran hingga peredaran, melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. BPOM menjadi mitra bagi pelaku usaha  untuk  menyediakan  produk  yang  aman.  Peraturan  BPOM  mengatur  pengawasan produksi  dan  peredaran  kosmetika,  melarang  kosmetik  ilegal  yang  mengandung  bahan berbahaya.  Konsumen  perlu  waspada  terhadap  produk  ilegal  yang  dapat  merugikan Kesehatan (Niru Anita Sinaga & Nunuk Sulisrudatin, 2015b). Meskipun konsumen memiliki kebebasan  memilih  produk,  tantangan  timbul  karena  posisi  mereka  cenderung  lemah dibandingkan pelaku usaha. Perlindungan konsumen dan penegakan hukum menjadi kunci
untuk menjaga kesehatan masyarakat (Happy Susanto, 2008).
Kosmetik menjadi kebutuhan populer karena memberikan kepercayaan diri. Regulasi, seperti Peraturan Kepala Badan POM  RI No. 18 Tahun 2015, melarang  bahan berbahaya dalam kosmetik, termasuk merkuri, asam retinoat, hidrokinon, dan pewarna merah K3 dan K10.  Hal  ini  untuk  melindungi  kesehatan  masyarakat.  Dalam  meningkatnya  peredaran kosmetik  ilegal,  BPOM  berperan  dalam  menegakkan  regulasi.  Penyalahgunaan  bahan berbahaya dalam kosmetik dapat menyebabkan efek samping jangka pendek dan panjang, bahkan  membahayakan  organ  tubuh.  Regulasi  dan  penegakan  hukum  menjadi  penting untuk menjaga keamanan konsumen (Retno Iswan Tranggono, 2007b).
Bahan utama dalam kosmetik melibatkan bahan dasar yang berkhasiat, bahan aktif, dan tambahan seperti pewarna dan pewangi. Pemakaian kosmetik, terutama pemutih wajah, memiliki efek positif dan negatif. Banyak kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya, seperti  merkuri  dan  hidroquinon,  yang  dapat  menimbulkan  efek  samping  serius  seperti kanker  kulit  dan  iritasi.  Beberapa  bahan  kimia  berbahaya  dalam  kosmetik  melibatkan merkuri,  hidroquinon,  asam  retinoat,  pewarna  tertentu,  phytonadione,  dan  steroid triamsinolon asetonida. Pengertian "kosmetik ilegal" dapat merujuk pada produk yang tidak memenuhi  standar  keamanan,  manfaat,  dan  mutu,  membahayakan  pengguna,  dan melanggar regulasi yang berlaku.
Implementasi  larangan  perdagangan  kosmetik  ilegal  secara  online  di  Provinsi  Riau, berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  menunjukkan bahwa  perdagangan  kosmetik  ilegal  mudah  diakses  secara  online,  meningkatkan  risiko pengguna. Plt  Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Arnaldo  Eka  Putra,  menekankan kehati-hatian konsumen. Pihak Balai Besar POM di Pekanbaru, diwakili oleh Dra. Syelviyane Pelle, menyoroti bahwa kosmetik ilegal tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan kosmetik ilegal di Provinsi Riau telah memberikan efek jera, menurut Anggota Penyidik Polda Riau, Bripka Abdi B.K Siregar, dan Brigadir  Julu  Parningotan,  S.H.,  M.H.  Masyarakat,  termasuk  tokoh  masyarakat  seperti Musrianto, berpendapat bahwa kosmetik ilegal mudah ditemukan dan memiliki harga yang terjangkau. Namun, kesadaran tentang bahayanya masih rendah di kalangan konsumen. Sebagian  besar  masyarakat  tidak  menyadari  larangan  kosmetik  ilegal  dan  menganggap produk kosmetik online sebagai legal. Terdapat juga pandangan bahwa penerapan larangan harus  lebih  tegas  untuk  memberantas  kosmetik  ilegal  dan  memberikan  sanksi  sesuai peraturan yang berlaku.
2. Hambatan Dalam Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online Di  Provinsi  Riau  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan
Badan POM menjalankan sistem pengawasan yang komprehensif melalui SisPOM tiga lapis.  Pertama,  sub-sistem  pengawasan  produsen  dilakukan  oleh  produsen  melalui penerapan  cara  produksi  yang  baik  untuk  mendeteksi  penyimpangan  mutu  sejak  awal. Produsen  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  kualitas  produknya.  Kedua,  sub-sistem pengawasan konsumen melibatkan masyarakat konsumen dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang produk serta penggunaannya yang rasional. Ini melibatkan hak dan  kewajiban  konsumen  sesuai  UUPK.  Ketiga  (Niru  Anita  Sinaga  &  Nunuk  Sulisrudatin, 2015a),  sub-sistem  pengawasan  pemerintah  oleh  Badan  POM  melibatkan  pengaturan, standarisasi, penilaian keamanan, inspeksi, pengujian laboratorium, dan komunikasi kepada masyarakat.  Permasalahan  pengawasan  peredaran  kosmetik  adalah  tanggung  jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pengawasan adalah tindakan untuk meminimalisir penyimpangan dan mendukung kinerja efektif dan efisien  organisasi (Erlis Milta Rin Sondole, 2015).
Pengawasan  bertujuan  untuk  mencegah  penyimpangan  dalam  mencapai  tujuan, memastikan  proses  kerja  sesuai  prosedur,  mengatasi  hambatan,  dan  mencegah penyalahgunaan sumber daya serta otoritas. Terdapat pengawasan internal oleh badan atau organ  pemerintah  dan  pengawasan  eksternal  oleh  lembaga  di  luar  pemerintah,  seperti Badan  POM.  Jenis  pengawasan  juga  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  cara pelaksanaannya,  kewenangan,  dan  waktu  pelaksanaan.  Proses  pengawasan  terhadap peredaran  kosmetik  diatur  dalam  UUPK,  melibatkan  koordinasi  pemerintah  dan  upaya pembinaan  untuk  menciptakan  iklim  usaha  yang  sehat,  perkembangan  lembaga perlindungan  konsumen,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  kegiatan penelitian di bidang perlindungan konsumen.
BPOM  menyelenggarakan  forum  untuk  memberikan  pemahaman  tentang  tindak pidana obat dan makanan kepada 100 pelaku usaha. Tujuannya adalah mencegah kejahatan obat  dan  makanan  serta  meningkatkan  kesadaran  pelaku  usaha  dengan  dukungan  dari BPOM.  Hambatan  dalam  larangan  perdagangan  kosmetik  ilegal  online  di  Provinsi  Riau melibatkan minimnya pengawasan,  kurangnya  koordinasi antar instansi, dan kemudahan konsumen  menemukan  produk  kosmetik  ilegal.  Responden  menyoroti  pentingnya penegakan hukum, perluasan koordinasi, dan minimnya pengawasan produk kosmetik oleh pelaku  usaha.  Konsumen  yang  sengaja  membeli  obat  ilegal  secara  sadar  mungkin  tidak dapat menuntut ganti rugi, sedangkan bagi yang tidak sadar, dapat mengajukan tuntutan
ganti kerugian kepada pelaku usaha atau melapor ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesi (YLKI).  Hambatan  utama  dalam  mengimplementasikan  larangan  perdagangan  kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau adalah minimnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar instansi, dan kemudahan akses produk kosmetik ilegal secara online.
3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara  Online  Di  Provinsi  Riau  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009

## Tentang Kesehatan
Peningkatan kegiatan produksi, distribusi, dan penggunaan kosmetik membutuhkan pengendalian dan pengawasan yang lebih efektif, melibatkan pemerintah dan masyarakat. Dalam  pengawasan,  partisipasi  produsen  dan  masyarakat  memiliki  peran  kunci.  Upaya pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah dan Badan POM mencakup pendaftaran dan  pengujian  produk  kosmetik  sebelum  beredar,  pembinaan  dan  pemeriksaan  sarana produksi, penetapan spesifikasi dan pembakuan mutu, serta monitoring efek samping dan surveilan. Pemberian informasi dan penyuluhan kepada masyarakat juga dianggap penting untuk memastikan penggunaan kosmetik yang aman dan benar.  Terobosan dalam registrasi elektronik dan penguatan pengawasan terhadap sarana produksi serta distribusi menjadi fokus, sementara pemantauan efek samping produk yang beredar juga dilakukan bekerja sama dengan rumah sakit. Penyuluhan kepada masyarakat dan pihak terkait dalam industri kosmetik  juga  dianggap  sebagai  langkah  krusial  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan terkait kosmetik.
Menurut pemangku jabatan seperti Arnaldo Eka Putra, Alex Sander, Bripka Abdi B.K Siregar,  dan  Brigadir  Julu  Parningotan,  serta  masyarakat  seperti  Musrianto,  Tomas,  Neni Atmira,  Susan,  Surtinah,  dan  Mella  Purnama  Sari,  upaya  mengatasi  hambatan  dalam implementasi  larangan  perdagangan  kosmetik  ilegal  secara  online  di  Provinsi  Riau berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  memerlukan langkah-langkah  seperti  peningkatan  pengawasan  instansi  terkait,  penegakan  hukum terhadap  perdagangan  kosmetik  ilegal,  koordinasi  antar  instansi  terkait,  dan  pemberian sosialisasi  kepada  konsumen.  Perlunya  koordinasi,  penegakan  hukum,  dan  pengawasan merupakan  poin-poin  kunci  yang  disoroti  oleh  responden  untuk  menangani  hambatan tersebut.  Selain  itu,  sosialisasi  kepada  konsumen  dianggap  penting  untuk  membantu mereka  membedakan  kosmetik  legal  dan  ilegal.  Kosmetik  dibagi  menjadi  dua  golongan besar, yaitu kosmetik tradisional (alamiah) dan kosmetik modern (yang diproduksi secara pabrik  dengan  campuran  zat  kimia).  Izin  edar  atau  persetujuan  pendaftaran  dianggap sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar
keamanan dan kemanfaatan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan  menegaskan  bahwa sediaan farmasi, termasuk kosmetik, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan memenuhi  persyaratan  mutu,  keamanan,  dan  kemanfaatan.  Keputusan  Kepala  Badan Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.00.05.4.1745  menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kosmetik, termasuk penggunaan bahan berkualitas, metode produksi yang baik, dan pendaftaran serta izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Kosmetik ilegal adalah yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan, tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan lain, serta diproduksi tanpa  mengikuti  cara  pembuatan  kosmetik  yang  baik.  Upaya  mengatasi  hambatan perdagangan kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  melibatkan  pengawasan,  koordinasi  antar instansi, dan penegakan hukum terhadap perdagangan kosmetik ilegal secara online.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  dapat  dirangkum  sebagai  berikut.  Pertama, implementasi  larangan  perdagangan  kosmetik  ilegal  secara  online  di  Provinsi  Riau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, belum berjalan secara optimal. Praktik perdagangan kosmetik ilegal secara online masih mudah ditemui di masyarakat,  menyebabkan  banyak  individu  menggunakan  produk  tersebut  tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas guna memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi larangan tersebut di Provinsi Riau. Hambatan-hambatan tersebut mencakup minimnya pengawasan, kurangnya  koordinasi  antar  instansi  terkait,  dan  mudahnya  aksesibilitas  kosmetik  ilegal secara  online.  Ketiga,  sebagai  upaya  mengatasi  hambatan  dalam  implementasi  larangan perdagangan  kosmetik  ilegal  secara  online,  diperlukan  langkah-langkah  konkret.  Ini melibatkan  peningkatan  pengawasan,  peningkatan  koordinasi  antar  instansi  terkait,  dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap praktik perdagangan kosmetik ilegal secara online. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan regulasi dan kerjasama lintas sektoral dalam menanggulangi permasalahan perdagangan kosmetik ilegal  secara  online  di  Provinsi  Riau.  Selain  itu,  penegakan  hukum  yang  konsisten  perlu menjadi  fokus  utama  untuk  mencapai  tujuan  perlindungan  kesehatan  masyarakat  dari dampak negatif produk kosmetik ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Miru. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. PT.
Raja Grafindo Persada.
Alison Haynes. (1997). Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik. Penerbit Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
Erlis Milta Rin Sondole. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan  pada PT. Pertamina  (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung. Jurnal Emba, 3(2).
Happy Susanto. (2008). Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Visimedia.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
KADI  SUKARNA.  (2016).  PERAN  LEMBAGA  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA. Humani, 6(1).
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Niru  Anita  Sinaga,  &  Nunuk  Sulisrudatin.  (2015a).  PELAKSANAAN  PERLINDUNGAN KONSUMEN    DI  INDONESIA.  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara – Fakultas  Hukum Universitas Suryadarma, 5(2), 72.
Niru  Anita  Sinaga,  &  Nunuk  Sulisrudatin.  (2015b).  PELAKSANAAN  PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5(2).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Retno Iswan Tranggono. (2007a). Buku Pegangan Ilmu Kosmetik. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Retno Iswan Tranggono. (2007b). Buku Pegangan Ilmu Kosmetik. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.