Pengaruh tax equity terhadap tax compliance melalui trust in  government  (The  effect  of  tax  equity  on  tax  compliance through trust in government)
Viona Margaretha 1 , Friska Olivia Chandra 2 , Meco Sitardja 3
Universitas Agung Podomoro 1,2,3
vvmargareth@gmail.com 1 , friskaoliviac22@gmail.com 2 , meco.sitardja@podomorouniversity.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 7 November 2019 Revisi 1 pada 27 November 2019 Revisi 2 pada 18 December 2019 Revisi 3 pada 13 Januari 2020 Revisi 4 pada 14 Januari 2020 Revisi 5 Pada 15 Januari 2020 Disetujui pada 15 Januari 2020

## Abstract
Purpose: This research aims to examine the effect of tax equity on tax compliance through trust in government.
Research methodology: 102 respondents of Podomoro University students  and  Central  Park  Mall  Visitors  with  purposive  sampling and SEM-PLS method..
Results: This  result  indicate  that  tax  equity have  a  positive  effect on  trust  in  government  and  tax  compliance.  Last,  trust  in government have a positive effect on tax compliance.
Limitations: This  research  was  only  assessed  based  on  personal taxpayer ’ perspectives . Contribution: This  research  shows  level  of  taxpayer’  trust become main indicator for tax compliance.
Keywords: Tax awareness, Tax identity, Exchange fairness, Trust in government, Tax compliance How  to  cite: Margaretha,  Viona.,  Chandra,  F.  O.,  &  Sitardja, Meco.  (2020). Pengaruh tax  equity terhadap tax compliance melalui trust  in  government.  Jurnal  Akuntansi,  Keuangan,  dan Manajemen, 1(3), 155-168.

## 1. Pendahuluan
Ekonom  senior Institute  for  Development  of  Economics  and  Finance (INDEF)  mengatakan  bahwa tingkat penerimaan pajak masih rendah di Indonesia (Aviliani, 2019). Hal ini terbukti karena realisasi tingkat  kepatuhan  formal  tahun  2017  tercatat  72,64%  dan  di  tahun  2018  tercatat  71%  (DJP,  2019). Realisasi  rasio  pajak  cukup  rendah  sehingga  berimplikasi  terhadap  perekonomian  Indonesia  yaitu pajak  belum  mampu  memainkan  peran  dalam  mengefektifkan  program  defisit  belanja  dimana  rasio pajak  pada  tahun  2016  sebesar  10.8%;  tahun  2017  sebesar  10,7%;  dan  tahun  2018  sebesar  11,5% (Pajak, 2018).
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak  antara  lain  ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus  korupsi  yang  dilakukan  pejabat  tinggi.  Dalam  sesi  tanya  jawab  pada  beberapa  kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah  satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang  tidak  memadai  serta  kasus  korupsi  yang  kerap  mendera  pejabat  eksekutif  pemerintahan  baik pusat ataupun daerah (Pajak, 2019).
Dalam  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat,  DJP  melakukan  upaya  peningkatan  kinerja.  DJP melakukan  berbagai  upaya  seperti  memperbaiki  proses  bisnis  dan  IT,  penataan  organisasi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), pemutakhiran basis data, dan perbaikan regulasi. Tingkat kepuasan  yang  tinggi  otomatis  dapat  meningkatkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  DJP. Kepercayaan  masyarakat  merupakan  modal  utama  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  (KlikPajak, 2019).
Penelitian  ini  menganalisa:  1)  pengaruh tax  awareness , tax  identity dan exchange  fairness terhadap trust  in  government ;  dan  2)  pengaruh trust  in  government terhadap tax  compliance .  Kebaruan penelitian  ini  adalah  menganalisa  perseptif  wajib  pajak  terhadap  dimensi tax  equity Direktorat Jenderal Pajak. Tax equity merupakan variabel baru yang mencerminkan  nilai citra institusi pajak di dalam konsep wajib pajak (Aaker, 1991; Keller, 1993).

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis
Menurut teori agensi, wajib pajak selaku prinsipal memberikan kepercayaan pengelolaan penerimaan pajak  terhadap  pemerintah  dalam  hal  ini  Dirjen  Pajak  selaku  agen,  yang  bertanggung  jawab  dalam pengumpulan penerimaan  pajak.  Untuk meningkatkan  kepercayaan  dari  prinsipal,  maka  dirjen  pajak selaku  agen  perlu  meningkatkan  integritasnya  sebagai  institusi  yang  profesional  sehingga  proses pengumpulan  pajak  menjadi  transparan  dan  benar.  Menurut  teori  legitimasi,  integritas  dirjen  pajak dapat  ditingkatkan  melalui  melegitimasi  citra  institusinya  seperti  modernisasi  sistem  perpajakan sehingga sesuai dengan harapan dari wajib pajak.
Tax  Equity adalah  nilai  citra  institusi  pajak  di  dalam  konsep  wajib  pajak  atau  efek  diferensial  yang diberikan  oleh  kesadaran  citra  pada  respon  wajib  pajak  terhadap  citra  institusi  pajak  (Aaker,  1991; Keller, 1993). Tax Equity terdiri dari tax awareness , tax loyalty , tax association , tax identity dan tax perceived  value (yang  dikenal exchange  fairness ).  Di  dalam  penelitian  ini,  dimensi  dari  tax  equity yang memungkinkan diteliti adalah tax awareness , tax identity dan tax perceived value (yang dikenal exchange fairness ). Hal ini karena tax loyalty tidak mungkin diteliti karena institusi pajak hanya ada satu  yaitu  Dirjen  Pajak  sehingga  tidak  relevan  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu, tax  association tidak mungkin diteliti karena merupakan atribut dari pajak seperti PPN, PPN-BM, PBB, PPh, dan lain-lain dimana  dalam  penelitian  ini  kami  hanya  meneliti  pajak  penghasilan  dari  para  responden  sehingga tidak relevan dalam penelitian ini.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  diatas,  maka  dirumuskan  beberapa  hipotesis  yang  menganalisis keterkaitan antara Tax Equity , Trust in Government dan Tax Compliance .

## 2.1 Pengaruh tax awareness terhadap trust in government
Brand  awareness merupakan  suatu  pengenalan  merek  konsumen  dan  memiliki  dampak  positif terhadap  pengambilan keputusan  konsumen  (Aaker,  1991;  Macdonald  &  Sharp,  2000).  Dengan  kata lain, tax awareness merupakan suatu pengenalan kewajiban wajib pajak terhadap pajak dan memiliki dampak positif terhadap pengambilan keputusan wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak mengetahui adanya  kewajiban  untuk  membayar  pajak  dan  diikuti  dengan  sikap  yang  mendukung  dalam pelaksanaan pembayaran pajak.
Brand  awareness terbukti  berpengaruh  terhadap brand  trust .  Dengan  kata  lain,  faktor awareness terhadap  suatu  brand  akan  meningkatkan  kepercayaan  terhadap  brand  tersebut.  Hal  ini  pun  berlaku pada  perihal  pajak,  dimana  kesadaran  terhadap  pajak  akan  mendorong  tingkat  kepercayaan  terhadap institusi pajak selaku institusi penerimaan pajak (Mudzakkir & Nurfarida, 2015).
H1: Tax awareness berpengaruh secara positif terhadap trust in government

## 2.2 Pengaruh tax identity terhadap trust in government
Corporate  identity merupakan  total  dari visual dan non  visual yang  diimplementasikan  oleh perusahaan  untuk  mempresentasikan  dirinya  kepada  kelompok  target  yang  relevan  pada  basis perencanaan  identitas  perusahaan  (Balmer  &  Wilson,  1998).  Identitas  merupakan powerful  tools untuk  mempengaruhi  konten  strategi  dengan  menyediakan  sistem  komunikasi  terhadap  para pemangku  perusahaan  (He  &  Balmer,  2005).  Hal  ini  berlaku  pula  pada  pajak  dimana Tax  identity adalah  total  dari visual dan non  visual yang  diimplementasikan  oleh  institusi  pajak  untuk mempresentasikan  dirinya  kepada  wajib  pajak  dimana  digunakan  sebagai  alat  komunikasi  untuk mempengaruhi wajib pajak dalam hal kepatuhan pajak.
Corporate  identity terbukti  berpengaruh  secara  tidak  langsung  terhadap trust melalui controlled corporate  brand  communication (Melewar,  2003).  Hal  ini  diperkuat  oleh  (TheDrum,  2018),  yang menyatakan bahwa visual identitas dapat meningkatkan trust terhadap konsumen. Hal ini juga berlaku dengan pajak dimana tax identity memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

## H2: Tax identity berpengaruh secara positif terhadap trust in government

## 2.3 Pengaruh exchange fairness terhadap trust in government
Keadilan  timbal  balik  ( Exchange  Fairness )  berhubungan  dengan  manfaat  yang  diterima  oleh pemerintah  sebagai  imbalan  atas  pajak  penghasilan  yang  dibayar.  Keadilan  timbal  balik  akan mengukur  timbal  balik  atas  kontribusi  dan  manfaat  yang  didapatkan  di  antara  wajib  pajak  dan pemerintah. Keadilan ini menjabarkan bahwa seorang wajib pajak akan merasa adil jika manfaat yang diberikan pemerintah sebanding dengan kontribusi pajak yang telah dibayar (Gerbing, 1988; Gillingan & Richardson, 2005; Saad, 2009).
Keadilan  pajak  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap trust  in  government dalam  dimensi general fairness dan exchange  fairness (Sitardja  &  Dwimulyani,  2016).  Hal  ini  menyatakan  bahwa  semakin layak  ataupun  semakin  masyarakat  sejahtera  dan  hidup  nyaman  dengan  fasilitas  yang  disediakan pemerintah  terkait  kepentingan  publik,  maka  sistem  pajak  yang  ada  sudah  adil  dan  timbal  balik pemerintah  sudah  sampai  pada  tahap  maksimal,  tetapi  jika  masyarakat  belum  merasa  puas  bahkan selalu  melakukan  protes  atas  ketidaknyamanan  mereka  atas  penyediaan  kebutuhan  publik,  maka keadilan  timbal  balik  yang  sekarang  ini  belum  tercapai,  maka  akan  berpengaruh  secara  langsung terhadap perilaku kepatuhan pajak mereka.
H3: Exchange fairness berpengaruh secara positif terhadap trust in government

## 2.4 Pengaruh trust in government terhadap tax compliance
Trust-as-heuristic  theory menjelaskan  hubungan  penurunan trust terhadap  dukungan  individual terhadap  kebijakan  pemerintah.  Teori  ini  juga  menjabarkan  bahwa  individu  akan  menentukan  pola keputusan  untuk  memilih  mendukung  aktivitas  pemerintah  (Hetherington,  2005)  dalam  (Jimenez  & Iyer, 2016). Ini berarti bahwa ketika individu menganggap pemerintah dapat dipercaya, maka mereka akan mendukung aktivitas pemerintah dan sebaliknya. Kepercayaan kepada pemerintah juga memiliki konsekuensi yang positif dimana salah satunya adalah peningkatan kepercayaan wajib pajak. (Torgler, 2007) dalam (Jimenez & Iyer, 2016) menyatakan bahwa hubungan antara wajib pajak dan pemerintah dapat  dibentuk  melalui  kepercayaan  kepada  pemerintah  dimana  akan  berdampak  kepada  kepatuhan pajak secara sukarela.
Kepercayaan  kepada  pemerintah  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak  (Benk  & Budak, 2012; Jackson, Milliron, & Troy, 1986; Levi, 1998; Mayer & Schoorman, 1995). Dengan kata lain, trust menjadi  kunci  sukses  bagi  instansi  pajak  untuk  mencapai  kepatuhan  pajak. Trust akan mendorong  sikap  positif  terhadap  instansi  pajak  sehingga  berdampak  kepada  kepatuhan pajak  secara sukarela (Siahaan, 2012; Sitardja & Dwimulyani, 2016).

## H4: Trust in government berpengaruh secara positif terhadap tax compliance
Gambar 1
Rerangka konseptual
Tax awareness (X1) Exchange fairness (X3) Tax identity (X2) Trust in government (Y) H1 (+) H2 (+) H3 (+) Tax compliance (Z) H4 (+) Tax equity

## 3. Metode penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pengujian  hipotesis  antara  variabel  penelitian.  Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Podomoro University dan Pengunjung mall Central Park dimana unit analisis adalah individu. Time horizon dalam penelitian ini menggunakan cross sectional yaitu tahun 2019. Pemilihan sampel menggunakan convenience sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan di bawah ini:
Tabel 1 Pengukuran Variabel Fungsi variabel Variabel penelitian Skala Referensi Dependen Kepatuhan pajak Ordinal Jackson et al. (1986); Sitardja dan Dwimulyani (2016) Independen Tax awareness Ordinal dikembangkan Tax identity Ordinal dikembangkan Exchange fairness Ordinal Saad  (2009);  Sitardja  dan Dwimulyani (2016) Intervening Trust in government Ordinal Mayer et al. (1995); Benk and
Budak  (2012);  Sitardja  dan Dwimulyani (2016)
Sumber : dikembangkan dalam penelitian
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kuantitatif  dengan menggunakan model  SEM  ( Structural  Equation  Modeling )  atau  model  persamaan  struktural  dengan program SmartPLS 2.0 ( Partial Least Square ).
Berikut ini adalah model persamaan penelitian:
Y = α 0 + α 1 X 1 + α 2 X 2 + α 3 X 3 + ε   …………………………………………………………. 1.1
Z = α 0 + α 1 X 1 + α 2 X 2 + α 3 X 3 + α 3 Y + ε ……………………………………………………. 1.2
Keterangan:
α 0-3 = Koefisien
X 1 = Tax Awareness
X 2 = Tax Identity
X 3 = Exchange Fairness
Y   = Trust in Government
Z   = Tax Compliance
ε    =  estimasi kesalahan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Deskripsi Data/Objek Penelitian
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  mahasiswa  Podomoro  University  dan  pengunjung  Mal Central  Park  pada  tahun  2019.  Total  sampel  adalah  102  individu.  Berikut  ini  adalah  karakteristik responden:

## Karakteristik Responden
No Karakteristik responden Jumlah (perusahaan) Persentase (%) 1 Umur 18 – 26 tahun 73 71,6 27 – 35 tahun 19 18,6 36 – 44 tahun 5 4,9 45 – 53 tahun 3 2,9 ≥ 54 tahun 2 2.0 2 Jenis kelamin Pria 41 40,2 Wanita 61 59,8 3 Posisi pekerjaan Mahasiswa 58 56,9 Staff 28 27,4 Manajer 1 0,9 Pengusaha 9 8,8 Swasta 3 2,9 Ibu rumah tangga 1 0,9 Konsultan pajak 2 2,2 4 Pendapatan <2,5 41 40.2 2,5-5 30 29.4 5-10 15 14.7 10-20 8 7.8 >20 8 7.9 5 Npwp Ada 42 41.1 Tidak ada 60 58.9 6 Domisili Jakarta Barat 68 66.6 Jakarta Pusat 4 3.9 Jakarta Utara 16 15.6 Jakarta Timur 4 3.9 Jakarta Selatan 3 2.9 Bekasi 0 0 Bogor 1 0.9 Tangerang 3 2.9 Pontianak 1 0.9 Tangerang Selatan 1 0.9 Cibubur 1 1.5 7 Jumlah bayar pajak Tidak pernah 56 54.9 1 – 5 kali 34 33.3 6 – 10 kali 1 0.9 >10 kali 7 10.9 Sumber : Data primer olahan (2019)

## 4.2 Model pengukuran (outer model)
Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa  pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Berikut disajikan evaluasi hasil model dalam penelitian ini:
Gambar 2 Model pengukuran ( Outer Model )
Uji yang dilakukan pada outer model adalah sebagai berikut:

## 1. Validitas konvergen
Validitas  konvergen berhubungan  dengan  prinsip  bahwa  pengukur-pengukur  dari  suatu konstruk seharusnya  berkorelasi  tinggi.  Validitas  konvergen  terjadi  jika  skor  yang  diperoleh  dari  dua instrumen  yang  berbeda  yang  mengukur  konstruk  yang  sama  mempunyai  korelasi  tinggi (Jogiyanto,  2008b).  Nilai  yang  diharapkan  dalam  uji  berikut  adalah  >0.6.  Dari  gambar  di  atas dapat dilihat bahwa semua nilai loading factor dari setiap variabel laten sudah berada di atas 0.6. Selain  dilihat  dari loading  factor ,  validitas  konvergen juga  dapat  dilihat  dari  nilai Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE yang diharapkan adalah lebih besar dari 0.5.
Tabel 3
Penyajian Hasil convergen validity Ave Exchange fairness 0.568129 Tax awareness 0.687502 Tax compliance 0.757428 Tax identity 0.695301 Trust in government 0.635372
Sumber: Data diolah dengan menggunakan SmartPLS 2.0
Pada  penelitian  ini,  nilai  AVE  masing-masing  variabel  berada  diatas  0.5.  Oleh  karena  itu,  tidak terdapat permasalahan dalam validitas konvergen pada model yang diuji.
2. Validitas diskriminan
Validitas  diskriminan  berhubungan  dengan  prinsip  bahwa  pengukur-pengukur  konstruk  yang berbeda  seharusnya  tidak  berkorelasi  dengan  tinggi.  Validitas  diskriminan  terjadi  jika  dua instrumen  yang  berbeda  yang  mengukur  dua  konstruk  yang  diprediksi  tidak  berkorelasi menghasilkan  skor  yang  memang  tidak  berkorelasi  (Jogiyanto,  2008a).  Validitas  diskriminan dinilai dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika
akar  AVE  untuk  setiap  konstruk  lebih  besar  daripada  korelasi  antara  konstruk  dengan  konstruk lainnya dalam model (W.W. Chin, Gopal, & Salinsbury, 1997).
Tabel 4 Penyajian Hasil discriminant validity
Sumber: Data diolah dengan menggunakan SmartPLS 2.0
Variabel  dikatakan  valid  apabila  nilai  akar  kuadrat  AVE dari  masing-masing  item  terdapat konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk. Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa tidak terdapat permasalahan pada variabel tax awareness, tax identity, exchange fairness, trust in government dan tax compliance akan tetapi terdapat permasalahan pada variabel profitabilitas.
3. Uji reliabilitas
Reliabilitas  menunjukkan  pengertian  instrumen  dapat  dipercaya  sebagai  alat  pengumpul  data karena  instrumen  sudah  baik.  Uji  reliabilitas  dimaksudkan  mengukur  tingkat  konsistensi instrumen yang digunakan. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur  dalam  melakukan  pengukuran  (Jogiyanto,  2008a).  Uji  reliabilitas  dilakukan  dengan menggunakan  indikator Cronbach’s  Alpha dan Composite  Reliability .  Untuk  kedua  indikator tersebut  titik cut-off adalah  0.6  untuk Cronbach’s  Alpha dan  0.7  untuk Composite  Reliability . Dapat dilihat pada tabel 4.2.1 diatas bahwa indikator Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability sudah memenuhi syarat.
Tabel 5
Penyajian Hasil construct reliability Cronbachs alpha  Composite reliability Exchange fairness 0.848188 0.887329 Tax awareness 0.771598 0.868189 Tax compliance 0.892399 0.925698 Tax identity 0.853947 0.901015 Trust in government 0.885193 0.912520
Dari hasil analisa diatas, maka disimpulkan bahwa variabel tax awareness, tax identity, exchange fairness, trust in government dan tax compliance terbukti reliable.

## 4.3 Model struktural (Inner model)
Analisa inner  model (model  struktural)  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  model  struktural  yang dibangun akurat. Evaluasi inner model dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan melihat dari R 2 , Q 2 , dan GoF.
1. R- Square (R 2 )
Latents TA TI EF TG TC Akar kuadrat AVE Hasil pengujian Tax awareness (TA) 1.000 0.598 0.426 0.829 Valid Tax identity (TI) 0.612 1.000 0.834 Valid Exchange fairness (EF) 0.334 0.308 1.000 0.628 0.353 0.753 Valid Trust in government (TG) 0.626 1.000 0.797 Valid Tax  compliance (TC) 0.414 0.451 1.000 0.870 Valid
Nilai R- square sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat), 0.19 (lemah) (Wynne W. Chin, 1998; Ghozali & Latan, 2015).

## Tabel 6
Penyajian hasil R- Square R Square Tax compliance 0.203178 Trust in government 0.636427

## Sumber: Data diolah dengan menggunakan SmartPLS 3.0
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa tax  awareness,  tax  identity dan exchange  fairness mampu menjelaskan  variasi  pada trust  in  government sebesar  63.6%  sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh variabel  lain  di  luar  model.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  koefisien  determinasi  model moderat.
2. Q- Square
Uji  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kapabilitas  prediksi  dengan  prosedur blinfolding .  Apabila nilai  yang  didapatkan  0.02  (kecil),  0.15  (sedang),  0.35  (besar).  Uji  q- square hanya  dapat dilakukan  untuk  konstruk  endogen  dengan  indikator  reflektif.  Rumus  menghitung  Q 2 adalah sebagai berikut:
Q 2 = 1 − (1 − R 1 2 )(1 − R 2 2 ) … . (1 − R p 2 ) …. Q 2 = 1 − (1 − 0.636)(1 − 0.203) Q 2 = 0.709
Nilai tersebut mengartikan bahwa kapabilitas prediksi model ini besar.
3. Goodness of fit (GoF)
Uji ini dipergunakan untuk mengetahui kesesuaian model. Dalam GoF apabila nilai yang didapatkan 0.1 (rendah), 0.25 (sedang), 0.36 (tinggi). rumus untuk menghitung GoF adalah sebagai berikut:
GoF = √AVE
̅̅̅̅̅̅ × R 2 ̅̅̅ GoF = √ 0.68 + 0.69 + 0.57 + 0.64 + 0.76
5 × 0.636 + 0.203 2
GoF =   √0.668 x 0.419 GoF = 0.529 Nilai tersebut berada di tingkat tinggi, sehingga model ini dapat dikatakan baik untuk memprediksi. Oleh sebab itu pengujian hipotesa dapat dilakukan.
4.4 Uji hipotesis

## Gambar 3

## Hasil uji hipotesis

## Sumber: Data diolah dengan menggunakan SmartPLS 2.0
Uji hipotesis one-tailed dilakukan dengan melihat hasil nilai t pada tingkat  kepercayaan 95% (tingkat signifikansi  sebesar  0.5%)  dan path  coefficient (Beta)  dari  tiap  hubungan  antar  variabel  yang dihipotesiskan  Hipotesis one  tailed dinyatakan  signifikan  apabila  T-statistik >  1.64  (Hair,  Black, Babin, & Anderson, 2009). Selain itu, hipotesis ini memiliki nilai signifikansi ( p-value ) sebesar 0.003 (< 0.025 untuk one tailed ).

## Tabel 7

## Penyajian Hasil Total Effects
Original sample (O) Sample mean (M) Standard deviation (STDEV) T Statistics (|O/STERR|) Exchange fairness -> Tax compliance 0.199366 0.198869 0.044254 4.505035 Exchange fairness -> Trust in government 0.442297 0.430426 0.076068 5.814523 Tax awareness -> Tax compliance 0.107880 0.110221 0.036024 2.994705 Tax awareness -> Trust in government 0.239333 0.236513 0.064324 3.720763 Tax identity -> Tax compliance 0.155049 0.167125 0.041478 3.738064 Tax identity -> Trust in government 0.343979 0.360221 0.064592 5.325366 Trust in government -> Tax compliance 0.450752 0.462227 0.069188 6.514918
Sumber: Data diolah dengan menggunakan SmartPLS 2.0
Dapat dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengaruh tax awareness terhadap trust in government
Dari  tabel  diatas  nilai  t-statistik  untuk  pengujian tax  awareness terhadap trust  in  government menunjukkan nilai 3.72 dimana nilai t-statistik lebih kecil dari 1.64, sehingga dapat disimpulkan H 1 diterima.  Penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Mudzakkir dan Nurfarida (2015).
2. Pengaruh tax identity terhadap trust in government
Dari  tabel  diatas  nilai  t-statistik  untuk  pengujian tax  identity terhadap trust  in  government menunjukkan nilai 3.74 dimana nilai t-statistik lebih kecil dari 1.64, sehingga dapat disimpulkan H 2 diterima. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melewar, et al (2017).
3. Pengaruh exchange fairness terhadap trust in government Dari tabel diatas nilai  t-statistik untuk pengujian exchange fairness terhadap trust in government menunjukkan nilai 5.81 dimana nilai t-statistik lebih kecil dari 1.64, sehingga dapat disimpulkan H 3 diterima.  Penelitian  ini  mendukung hasil  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh  Sitardja dan Dwimulyani (2016).
4. Pengaruh trust in government terhadap tax compliance Dari  tabel  diatas  nilai  t-statistik  untuk  pengujian trust  in  government terhadap tax  compliance menunjukkan nilai 6.51 dimana nilai t-statistik lebih kecil dari 1.64, sehingga dapat disimpulkan H 4 diterima. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Siahaan (2012) dan Sitardja dan Dwimulyani (2016).
5. Pengaruh tax awareness , tax identity dan exchange fairness terhadap tax compliance melalui trust in government secara tidak langsung Dari tabel diatas nilai t-statistik untuk pengujian tax awareness, tax identity dan exchange fairness terhadap tax  compliance melalui trust  in  government menunjukkan  nilai  t-statistik  diatas  1.64, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh secara tidak langsung terhadap tax compliance .

## 4.5 Uji robustness
Uji robustness dilakukan untuk menguji apakah hasil analisis di atas konsisten dan berlaku pada sub- sampel  dengan  karakteristik  homogen.  Uji  robustness  dilakukan  pada  dua  kategori  yaitu  responden yang memiliki NPWP sebanyak 40 orang dan yang tidak memiliki NPWP sebanyak 62 orang. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa:
Tabel 8 Penyajian hasil uji robustness Kategori NPWP Kategori non NPWP Original Sample (O) T Statistics (|O/STERR|) Original Sample (O) T Statistics (|O/STERR|) Exchange fairness -> Tax compliance 0.094687 2.695331 0.263905 4.705740 Exchange fairness -> Trust in government 0.208455 3.627911 0.555820 6.188060 Tax awareness -> Tax compliance 0.175954 3.358989 0.049758 1.201413 Tax awareness -> Trust in government 0.387367 6.345115 0.104797 1.340097 Tax identity -> Tax compliance 0.205033 3.326976 0.163883 3.967151
Tax identity -> Trust in government 0.451386 9.532666 0.345159 5.134570 Trust in government -> Tax compliance 0.454231 3.662933 0.474803 6.510807

## Sumber: Data diolah dengan menggunakan SmartPLS 2.0
Dapat dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

## 1. Pengaruh Tax Awareness terhadap Trust in Government
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  kategori  NPWP  (6.34>1.64)  lebih  sadar  terhadap  pajak dibandingkan dengan kategori non NPWP (1.34<1.64). Karena responden kategori NPWP sudah memiliki kewajiban terhadap pajak sehingga mereka rutin melakukan pembayaran pajak.
2. Pengaruh Tax Identity terhadap Trust in Government
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  kategori  NPWP  (9.53>1.64)  dan  kategori  non  NPWP (5.13>1.64) terbukti bahwa tax identity berpengaruh positif terhadap trust in government . Karena adanya  sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  pada  semua  level  usia  seperti  pajak goescampus untuk mahasiswa dan sosialisasi di perusahaan.
3. Pengaruh Exchange Fairness terhadap Trust in Government
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  kategori  NPWP  (3.63>1.64)  dan  kategori  non  NPWP (6.18>1.64) terbukti bahwa exchange fairness berpengaruh positif terhadap trust in government . Dari  hasil  empiris  ditemukan  bahwa  kategori  non  NPWP  lebih  signifikan  daripada  kategori NPWP.  Hal  ini  karena  banyak  manfaat  pajak  yang  diterima  pada  kategori  non  NPWP  seperti Kartu Jakarta Pintar, Beasiswa Dikti, dan lain-lain.
4. Pengaruh Trust in Government terhadap Tax Compliance
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  kategori  NPWP  (3.66>1.64)  dan  kategori  non  NPWP (6.51>1.64)  terbukti  bahwa trust  in  government berpengaruh  positif  terhadap tax  compliance . Dari  hasil  empiris  ditemukan  bahwa  kategori  non  NPWP  lebih  signifikan  daripada  kategori NPWP. Hal  ini  karena  banyaknya  pembangunan  yang  dirasakan  dalam  beberapa  tahun  ini  oleh kategori  non  NPWP  yang  berasal  dari  hasil  pungutan  pajak  seperti  pembangunan  infrastruktur, LRT, MRT dan renovasi transportasi publik. Hasil kinerja pemerintah inilah yang meningkatkan kepercayaan kategori non NPWP terhadap pemerintah dibandingkan dengan kategori NPWP.
6. Pengaruh Tax Awareness , Tax Identity dan Exchange Fairness terhadap Tax Compliance melalui Trust in Government secara tidak langsung Dari tabel diatas ditemukan bahwa ada pengaruh secara tidak langsung tax awareness, tax identity dan exchange fairness terhadap tax compliance baik kategori NPWP maupun non NPWP.

## 5. Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tax awareness, tax identity dan exchange fairness terhadap trust in  government berpengaruh  secara  positif.  Selain  itu, tax  awareness,  tax  identity dan exchange fairness terhadap tax  compliance berpengaruh  secara  positif  dan  tidak  langsung  melalui trust  in government .  Dan trust  in  government terbukti  berpengaruh  positif  terhadap tax  compliance .  Namun dari  kategori  non  NPWP,  ditemukan  bahwa tax  awareness tidak  berpengaruh  terhadap trust  in government karena  belum  adanya  kewajiban pajak  di  pihak  mereka.  Selain  itu,  kategori  non  NPWP menunjukkan  bahwa  pengaruh  exchange  fairness  terhadap trust  in government lebih  signifikan dibandingkan  kategori  NPWP  karena  banyaknya  manfaat  pajak  yang  dirasakan  oleh  kategori  non NPWP dalam  pembangunan  beberapa  tahun ini.  Hasil  ini  juga  terbukti  sama  pada  pengaruh trust  in government terhadap tax compliance .

## 6. Limitasi dan studi lanjutan
Penelitian  ini  terbatas  pada  sampel  wajib  pajak  OP  dan  bersumber  dari  data  primer.  Selain itu,  penelitian  juga  sedikit  bias  karena  berdasarkan  perspektif  wajib  pajak  OP.  Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas sampel pada perusahaan dan menganalisa dampak tax equity terhadap tax avoidance .

## Ucapan terima kasih
Pada bagian ini disebutkan berbagai pihak yang membantu dalam penelitian ini, baik secara finansial maupun non-finansial.

## Referensi
Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name . New York: Free Press.
Aviliani. (2019). Kepatuhan pajak indonesia masih rendah. . Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan-pajak- di-indonesia-masih-rendah
Balmer,  J.  M.  T.,  &  Wilson,  A.  (1998).  Corporate  identity:  There  is  more  to  it  than  meets  the  eye.
International Studies of Management and Organisation, 28 (3), 12-31.
Benk,  S.,  &  Budak,  T.  (2012).  Power  and  trust  as  determinants  of  voluntary  versus  enforced  tax compliance:  Empirical  evidence  for  the  slippery  slope  framework  from  Turkey. African Journal of Business Management, 6 (4), 1499-1505.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In Modern methods  for  business  research. (pp.  295-336).  Mahwah,  NJ,  US:  Lawrence  Erlbaum Associates Publishers.
Chin, W. W., Gopal, A., & Salinsbury, W. D. (1997). Advancing the theory of adaptive structuration: The development of a scale to measure information faithfulness of appropriation. Information System Research, 8 (4), 342-367.
Gerbing, M. D. (1988). An empirical study of taxpayer perceptions of fairness : UMI.
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2015). Partial  least  squares  konsep,  teknik  dan  aplikasi  menggunakan program  smartpls  3.0  untuk  penelitian  empiris :  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Gillingan,  G.,  & Richardson,  G.  (2005). Perceptions  of  tax  fairness  and  tax  compliance  in  Australia and Hongkong. Journal of Financial Crime, 12 (4), 331 – 341.
Hair,  J.,  Black,  W.,  Babin,  B.,  &  Anderson,  R.  (2009).  Multivariate  data  analysis.  Prentice  Hall.
London .
He,  H.  W.,  &  Balmer,  J.  M.  T.  (2005).  The  saliency  and  significance  of  generic  identity:  an explanatory study of UK building societies. International Journal of Bank Marketing, 23 (4), 334-348.
Hetherington,  M.  (2005). Why  trust  matters:  Declining  political  trust  and  the  demise  of  American Liberalism . New Jersey: Princeton University Press.
Jackson,  B.,  Milliron,  V.,  &  Troy,  D.  (1986).  Tax  compliance  research,  findings,  problems  and prospects. . Journal of Accounting Literature, 5 , 125-166.
Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. Advances in Accounting, 34 , 17-26. Jogiyanto,  H.  M.  (2008a). Metodologi  penelitian  sistem  informasi .  Yogyakarta,  Indonesia:  Andi Offset.
Jogiyanto,  H.  M.  (2008b). Pedoman  survei  kuesioner:  mengembangkan  kuesioner,  mengatasi  bias dan meningkatkan respon . Yogyakarta, Indonesia: BPFE.
Keller,  K.  L.  (1993).  Conceptualizing,  measuring  and  managing  consumer-based  brand  equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
KlikPajak.  (2019).  Kenali  3  paradigma  pajak  untuk  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap DJP. Retrieved from https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/done-kenali-3-paradigma-pajak/ Levi, M. (1998). A state of trust. In trust & governance (V. Braithwaite & M. Levi Eds.). New York: Russell Sage Foundation.
Macdonald, E. K., & Sharp, B. M. (2000). Brand awareness effects on consumer decision making for a common, repeat purchase product: a replication. Journal of Business Research, 48 (1), 5-15. Mayer,  R.  C.,  &  Schoorman,  J.  H.  D.  F.  D.  (1995).  An  Integratif  Model  of  Organizational  Trust.
Academy of Management Review, 30 (3), 709-734.
Melewar,  T.  C.  (2003).  Determinants  of  the  corporate  identity  construct:  a  review  of  the  literature.
Journal of Marketing Communications, 9 (4), 195-220.
Mudzakkir,  M.,  &  Nurfarida,  I.  (2015).  The  influence  of  brand  awareness  on  brand  trust  through brand image. SSRN Electronic Journal . Retrieved from 10.2139/ssrn.2670597. Pajak. (2018). Rasio pajak (tax ratio) dari masa ke masa. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa Pajak. (2019).
Menakar kadar kepatuhan wajib pajak. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak
Saad,  N.  (2009).  Fairness  perceptions  and  compliance  behaviour:  the  case  of  salaried  taxpayers  in malaysia  after implementation of the self assessment system. Journal of Tax Research, 8 (1), 32-63.
Siahaan, F. O. P. (2012). The influence of tax fairness and communication on voluntary compliance : Trust as an Intervening Variable. International Journal of Business and Social Science, 3 (21), 191-198.
Sitardja, M., & Dwimulyani, S. (2016). Analysis about the influences of good public governance, trust toward tax compliance on public companies that listed in Indonesian Stock Exchange. OIDA International Journal of Sustainable Development, 9 (9), 35-42.
TheDrum.  (2018).  Building  customer  trust  though  strong  visual  identity.  Retrieved  from https://www.thedrum.com/news/2018/10/01/building-customer-trust-though-strong-visual- identity
Torgler,  B.  (2007). Tax  compliance  and  tax  morale:  A  theoretical  and  empirical  analysis . Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc.

## Lampiran
No Item Pertanyaaan Skala STS TS N S SS
Kepatuhan pajak
1 Saya mengisi formulir surat pemberitahuan (SPT) dengan benar.
2 Saya melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar.
3 Saya selalu menyetorkan pajak tepat waktu
4 Saya secara sukarela menghitung dan menyetor pajak
Exchange Fairness
5 Saya  merasa  bahwa  pemerintah  menggunakan  pendapatan  pajak untuk  mencapai  tujuan sosial seperti kebijakan yang bermanfaat bagi keluarga miskin.
6 Saya  percaya  bahwa  setiap  perusahaan  membayar  beban  pajaknya sesuai dengan sistem pajak penghasilan yang berlaku.
7 Saya  merasa  bahwa  pemerintah  menbelanjakan  pendapatan  pajak pada hal – hal yang tidak penting.
8 Saya  menerima  imbalan  yang  wajar  dari  pemerintah    atas  jumlah pajak yang telah kami bayar.
9 Hal  ini  adil  apabila  saya  yang  berpenghasilan  rendah  mendapatkan banyak manfaat dibandingkan orang yang beromset tinggi.
10 Beban pajak yang harus dibayar tidak sebanding (lebih tinggi) dengan manfaat yang saya dapatkan.
Trust in Government
11 Institusi pajak sangat adil dalam memberikan informasi
12 Institusi pajak dapat menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak.
13 Institusi pajak memiliki itikad yang baik untuk memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak
14 Institusi  pajak  tidak  akan  menyembunyikan  informasi  yang  penting bagi Wajib Pajak
15 Institusi pajak selalu menjaga reputasinya di mata Wajib Pajak.
16 Institusi  pajak  akan  memenuhi  apa  yang  diharapkan/dibutuhkan  oleh Wajib Pajak
Tax Awareness
17 Saya sadar akan pentingnya pajak
18 Saya memahami peraturan pajak dengan baik

## 19 Saya memiliki kewajiban untuk membayar pajak

## Tax Identity
20 Institusi  pajak  bertanggung  jawab  atas  penerimaan  Negara  dengan baik dan benar.
21 Institusi  pajak  melayani  wajib  pajak  dengan  sangat  baik  dan professional
22 Proses pelaporan dan pembayaran pajak memudahkan wajib pajak
23 Saya berkesan dengan pelayanan pajak dari Dirjen Pajak