Volume 5, Nomor 2, Juli - Desember 2023 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6294

## DETERMINASI KINERJA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN WIDANG  KABUPATEN TUBAN
Devia Ratna Sari 1 , Fajar Syaiful Akbar 2
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 1,2
fajarsa.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menunjukkan  serta  mengevaluasi  dampak  keterbukaan  dan keterlibatan masyarakat terhadap efektivitas pemerintahan desa di Kecamatan Widang- Tuban. Purposive  sampling yaitu  metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini,  dan dilakukan  dengan  memakai  seperangkat  kriteria.  Model  pengujian  ( outer  model )  serta model struktural (inner model) ialah dua dari sub-bab model  yang membentuk metode analisis  (SEM).  Di  luar  model  Validitas  konvergen,  validitas  diskriminatif,  dan reliabilitas  ialah  tiga  tes.  Tes  model  R,  Q,  dan  FIT  membentuk  model  bagian  dalam, sebaliknya.  Hasil  penelitian.  Simpulan,  bahwasanya  transparansi  berpengaruh  positif terhadap kinerja pemerintah desa dan kedua partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Kinerja Pemerintah

## ABSTRACT
This  research  aims  to  show  and  evaluate  the  impact  of  openness  and  community involvement  on  the  effectiveness  of  village  government  in  Widang-Tuban  District. Purposive sampling is the method used in this research, and was carried out using a set of criteria. The testing model (outer model) and structural model (inner model) are two of  the  model  sub-chapters  that  form  the  analysis  method  (SEM).  Outside  the  model, convergent validity, discriminative validity, and reliability are three tests. The R, Q, and FIT  model  tests  form  the  inner  model,  conversely.  Research  result.  The  conclusion  is that  transparency  has  a  positive  effect  on  the  performance  of  the  village  government and  secondly  community  participation  has  a  positive  effect  on  the  performance  of  the village government.
Keywords: Community Participation, Transparency, Government Performance

## PENDAHULUAN
Kinerja  pemerintah  desa  yaitu  ukuran  kesuksesan  sebuah  organisasi  dalam mewujudkan tujuannya, disertai visi misi pemerintah desa yang sudah ditetapkan untuk meberikan pelayanan terhadap masyarakan. Menurut pengamatan peneliti memilih studi kasus Desa di Kecamatan Widang karena terjadi kurangnya transparansi terkait kinerja pemerintah  desa.  Dibuktikan  dengan  masih  ada  beberapa  desa  yang  belum  membuat papan  informasi  pemasukan  dan  pengeluaran  dana  desa.  Kemudian  masih  sedikit  desa yang  belum  bisa  menggali  potensi  sumber-sumber  untuk  Pendapatan  Asli  Desa.  Serta masih  sedikit  penelitian  yang  dilakukan  di  Desa  Kecamatan  Widang  terkait  penelitian ini.  Dalam  penelitian  ini  memakai  objek  16  desa  dalam  satu  kecamatan  sementara penelitian  terdahulu  hanya  memakai  satu  desa  sebagai  objek  penelitian.  Kemudian
penelitian  terdahulu  memakai  teknik  analisis  SPSS  v.20  for Windows sementara penelitian ini memakai teknik analisis Partial Least Square (PLS).
Dalam  memenuhi  syarat  transparansi  pemerintah  desa  diharapkan  bisa  terbuka terhadap  informasi  dalam  pengelolaan  keuangn  desa  terhadap  semua  kegiatan  dan program  yang  dilaksanakan.  Menurut    Djamiraga  dan  Widajantie,  (2022)  transparansi diperlukannya  masyarakat  dalam  memberikan  pengawasan  secara  langsung  terhadap kegiatan  yang  diselenggarakan  pemerintah.  Dengan  adanya  sikap  keterbukaan  dari aparatur  pemerintah  desa  dapat  mewujudkan  hubungan  timbal-balik  yaitu  antara pemerintah  desa  dan  masyarakat,  sehingga  menumbuhkan  tingkat  kepercayaan masyarakat  dan  bisa  menambah  pengetahuan  masyarakat  dalam  pelaksanaan pemerintahan serta meminimalisir pelanggaran  yang sudah ditetapkan dalam  peraturan perundang-undangan.  Menurut  Firdaus  et  al.,  (2020)  dalam  mewujudkan  good governance. Masyarakat sipil mempunyai peran penting dalam mencapai pemerintahan yang  efektif,  khususnya  dalam  hal  keterlibatan.  Partisipasi  ialah  keterlibatan masyarakat, individu, atau kelompok dalam inisiatif pembangunan. Untuk mewujudkan pemerintahan  yang  menganut  asas  pemerintahan  yang  baik,  maka  masyarakat  desa dituntut untuk bergantung pada pengelolaan uang desa dan perumusan kebijakan.
Aparat desa harus tampil dengan fokus pada kebutuhan masyarakat karena mereka bekerja  untuk  organisasi  sektor  publik.  Mereka  juga  harus  mendorong  ketanggapan pemerintah  desa  terhadap  lingkungan  dengan  berusaha  memberi  pelayanan  maksimal secara  transparan  dan  bermutu  serta  mempunyai  pembagian  kerja  yang  baik  di  antara perangkat desa. Kinerja pemerintah desa yaitu indikator seberapa baik pengelolaan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu (Nurhazizal  et  al.,  2019).  Sebagai  tujuan  penelitian  dipilih  seluruh  desa  yang  ada  di Kecamatan  Widang  Kabupaten  Tuban.  Ada  masalah  dengan  perilaku  inkonsisten pejabat  pemerintah  desa  Kecamatan  Widang  sehubungan  dengan  hasil  kinerja  yang diharapkan. Lalu ada fenomena atau kasus yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Widang, dimana kepala desa menyalahgunakan anggaran desa untuk melakukan tindak pidana  korupsi.  Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Wardiyanti,  T. K. & Budiwitjaksono, G. S. (2021).
Tabel 1. Tingkat Rasio Kemandirian Desa di Kecamatan Widang Tahun 2021 No. Desa Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Rasio Kemandirian 1. Desa Simorejo 136.351.500,00 1.321.524.981,00 10,3% 2. Desa Tegalrejo 15.000.000,00 1.512..422.539,00 0,9% 3. Desa kedungharjo 569.764.100,00 1.235.130.934,00 46,1% 4. Desa Tegalsari 716.600.000,00 1.307.362.153,00 54,8% 5. Desa Banjar 150.000.000,00 1.184.453.286,00 12,6% 6. Desa Ngadirejo 511.000.000,00 1.574.509.483,00 32,4% 7. Desa Ngadipuro 631.400.000,00 1.319.124.395,00 47,8% 8. Desa Bunut 91.278.000,00 774.698.000,00 11,7% 9. Desa Patihan 158.135.500,00 1.356.997.692,00 11,6% 10. Desa Widang 405.260.000,00 1.623.645.967,00 24,9%
11. Desa Kujung 88.600.000,00 1.478.695.487,00 5,9% 12. Desa Mlangi 706.988.000,00 1.446.693.560,00 48,8% 13. Desa Sumberjo 336.000.000,00 1.376.914.702,00 24,4% 14. Desa Minohorejo 56.000.000,00 1.397.631.515,00 4% 15. Desa Mrutuk 382.600.000,00 1.356.067.384,00 28,2% 16. Desa Compreng 125.900.000,00 1.352.255.470,00 9,3%
Pada  umumnya  ada  keterkaitan  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat  dengan kinerja  pemerintah  desa,  yakni  jika  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat  dilakukan dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  maka  akan  menghasilkan kinerja pemerintah yang efisien dan efektif. Akan tetapi jika transparansi dan partisipasi masyarakat  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  maka  akan  menghasilkan  kinerja pemerintah desa yang rendah. Oleh karena itu pemerintah desa harus meningkatkan atau konsisten terhadap prinsip transparansi  dan partisipasi masyarakat agar tercipta kinerja yang  baik.  Namun  kenyataanya  jika  dilihat  dari  tabel  diatas  hasil  rata-rata  rasio kemandirian pada desa di Kecamatan Widang masih tergolong rendah yaitu dikarenakan adanya  pendapatan  transfer  yang  begitu  tinggi  dibandingkan  dengan  pendapatan  desa tersebut.  Bisa  ditarik  simpulan  bahwa  masih  minimnya  kapasitas  dalam  menemukan potensi berbagai sumber PAD yang bisa terlihat dari total pendapatan desa lebih rendah dibandingkan  pendapatan  transfer.  Disebabkan  oleh  PADes  yang  rendah,  mengartikan bahwa  ada  kecenderungan  yang  masih  belum  terampil  serta  usaha  desa  dalam melaksanakan  penggalian  serta  manajemen  sumber  pendapatan.  Kemudian  terdapat kasus dari salah satu kepala desa  yang korupsi penyalah gunaan Anggaran Pendapatan Belanja  Desa  tentunya  prinsip  transparansi  masih  kurang  dikarenakan  tidak  bisa mempertanggungjawabkan  dan  transparan  terhadap  amanah  yang  telah  diberikan. Sehingga  kinerja  tersebut  belum  maksimalnya  dalam  menjalankan  pemrintah  desa. Maka  penelitian  ini  tujuannya  adalah  untuk  membahas  transparansi  serta  partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

## KAJIAN TEORI

## Steewardship Theory
Teori Stewardship yaitu  situasi  kepemimpinan  diarahkan  untuk  mencapai prestasi  yang  pada  akhirnya  akan  menguntungkan  organisasi  daripada  kepentingan individu.  Secara  teoritis,  stewardship  Steward  akan  menjaga  dan  memaksimalkan kekayaan  organisasi  dengan  kinerja  perusahaan,  dengan  asumsi  terdapat  korelasi  yang signifikan  antara  keberhasilan  organisasi  dan  kebahagiaan  pemilik.  Ini  akan memaksimalkan fungsi utilitas. Sebagai pelayan masyarakat (steward), pemerintah desa didorong  oleh  kepentingan  bersama  dan  merasa  berkewajiban  untuk  mengelola  uang desa  secara  transparan  dan  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  secara  keseluruhan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## Transparansi
Secara  umum,  transparansi  yaitu  sarana  yang  begitu  penting  dalam  memenuhi kebutuhan  publik  akan  keingintahuannya  terkait  pelaksanaan  pemerintahan  di daerahnya  sendiri  dan  guna  memberikan  informasi  yang  diperlukan  oleh  publik. Transparansi  ialah  keterbukaan  informasi  yang  mudah  dipahami  oleh  public
(Wulandari, T. A. & Handayani, N. 2019). Ada publikasi terkait rincian anggaran desa dan  laporan  berkala  terkait  pengelolaan  anggaran  kepada  publik.  Masyarakat mendapatkan  akses  terhadap  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  transparan, partisipatif, dan sederhana dalam perwujudan good governance. Mewujudkan beberapa metrik lainnya akan tergantung pada seberapa mudah dan transparan informasi tentang manajemen pemerintahan dapat diakses oleh publik.

## Partisipasi Masyarakat
Agar masyarakat mendapatkan manfaat dari suatu kebijakan program, maka harus ada  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  program  atau  pengambilan keputusan.  Semua  warga  mempunyai  hak  suara  dalam  pengambilan  keputusan,  baik secara  langsung  ataupun  dengan  lembaga  yang  bertindak  sebagai  perantara  dan mewakili  kepentingannya  (Kumalasari,  D.  R.  &  Widajantie,  T.  D.  2022).  Partisipasi dipandang dan dipakai sebagai cara untuk mengkomunikasikan kebijakan publik kepada masyarakat  umum.  Tingkat  keterlibatan  masyarakat  yang  tinggi  bisa  menciptakan pemerintahan  desa  yang  demokratis  yang  berfungsi  sebagaimana  mestinya  dan  dapat mendongkrak potensi yang melekat pada masyarakat desa.

## Kinerja Pemerintah Desa
Kinerja  ialah  hasil  dari  program  atau  kegiatan  yang  telah  ataupun  akan diselesaikan  berkaitan  dengan  pemakaian  anggaran  serta  telah  dapat  diukur  secara kuantitas  dan  kualitas.  Kinerja  pemerintahan  atau  organisasi  desa  yaitu  tolak  ukur seberapa  berhasil  suatu  entitas  mencapai  tujuannya,  serta  visi  dan  tujuan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  atau  entitas  desa.  Pencapaian  atau  kegagalan  tujuan organisasi yang ditetapkan dengan demikian dapat ditentukan oleh kinerja organisasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian kuantitatif ialah metode yang dipakai dalam penelitian ini. Pemerintah Desa  di  Kecamatan  Widang  akan  menjadi  subjek  penelitian  untuk  penelitian  ini. Pemerintah  desa  yaitu  Variabel  Dependen  (Dependent  Variable).  Efektivitas  operasi administrasi  dan  keuangan  organisasi  atau  lembaga,  mulai  dari  perencanaan, penganggaran,  administrasi,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan,  disebut sebagai  kinerja.  variabel  tidak  bias  (variabel  tidak  bias).Dalam  penelitian  ini,  dipakai dua  variabel  independen:  partisipasi  masyarakat  (X2),  yang  memastikan  bahwa  setiap warga  mempunyai  suara  dalam  pengambilan  keputusan,  baik  secara  langsung  ataupun melalui  mediasi  lembaga-lembaga  yang  sah  yang  mewakili  kepentingannya. Transparansi  (X1)  ialah  asas  yang  memungkinkan  masyarakat  mengetahui  atau memperoleh  akses  informasi  yang  seluas  mungkin  terkait  pelaksanaan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Jenis  keterlibatan  ini  didasarkan  pada  prinsip kebebasan  berbicara,  kebebasan  berserikat,  dan  keterlibatan  konstruktif.  Skala  Ordinal dipakai  sebagai  skala  pengukuran  dalam  penelitian  ini.  Skala  Likert  kemudian  dipakai sebagai metode untuk menilai sikap.
Kecamatan  Widang  berjumlah  16  desa,  antara  lain  Simorejo,  Tegalrejo, Kedungharjo,  Tegalsari,  Banjar,  Widang,  Ngadirejo,  Ngadipuro,  Bunut,  Patihan, Kujung,  Mlangi,  Sumberjo,  Minohorejo,  Mrutuk,  dan  Compreng  yang  berpenduduk penelitian ini. Teknik  yang  dipakai dalam  penelitian ini  ialah purposive sampling, dan persyaratan pertama ialah setiap desa diwakili oleh 5 orang, termasuk kepala, sekretaris, perencanaan,  keuangan,  dan  umum  dan  administrasi.  Terdapat  80  responden  dalam penelitian  ini  yang  memenuhi  persyaratan  tersebut  karena  masa  kerja  minimal  kepala
desa,  sekretaris  desa,  petugas  perencanaan,  dan  petugas  keuangan  ialah  dua  tahun. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  memakai  pendekatan  kuesioner.Perangkat  desa Kecamatan  Widang  mengisi  kuesioner  yang  disediakan  oleh  peneliti  untuk  penelitian ini. Pendekatan ini dianggap sebagai wawancara tertulis. Metode analisis penelitian ini memakai software Partial Least Square (PLS) WarpPLS 7.0. pendekatan analitis Model persamaan  struktural  (SEM)  terdiri  atas  dua  sub-bab  model,  model  pengukuran  dan model  struktural,  yang  juga  dikenal  sebagai  inner  model  dalam  publikasi  tertentu (Abdillah, W.  & Hartono, J. 2015).

## HASIL PENELITIAN
Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Konvergen Outer Loading Tahap 1 Transparansi (X1) Partisipasi Masyarakat (X2) Kinerja Pemerintah Desa (Y) X1.1 (0.818) 0.214 -0.079 X1.2 (0.800) 0.057 -0.025 X1.3 (0.710) -0.471 0.178 X1.4 (0.797) 0.189 -0.079 X1.5 (0.748) 0.146 -0.130 X1.6 (0.533) -0.275 0.221 X2.1 0.242 (0.803) 0.014 X2.2 0.256 (0.739) -0.111 X2.3 -0.443 (0.751) 0.214 X2.4 0.456 (0.719) -0.146 X2.5 -0.547 (0.691) 0.022 Y.1 -0.154 0.226 (0.719) Y.2 -0.399 0.188 (0.629) Y.3 0.304 -0.321 (0.712) Y.4 0.139 0.031 (0.744) Y.5 0.054 -0.097 (0.779)
Terdapat  tiga  bendera  merah  dengan  nilai  pembebanan  luar  di  bawah  0,70  pada tahap  pertama.  Karena  ketidakmampuan  indikator  untuk  mencapai  kriteria  batas pengukuran  minimum,  maka  harus  dihilangkan.  Akibatnya,  pengujian  validitas konvergen dilakukan lagi dengan memakai outer loading tahap kedua.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Konvergen Hasil Outer Loading Tahap 2 Transparansi (X1) Partisipasi Masyarakat (X2) Kinerja Pemerintah Desa (Y) X1.1 (0.829) 0.310 -0.086 X1.2 (0.784) 0.129 0.009 X1.3 (0.708) -0.640 0.228 X1.4 (0.814) 0.002 -0.049 X1.5 (0.781) 0.119 -0.074
X2.1 0.091 (0.849) 0.018 X2.2 0.073 (0.777) -0.101 X2.3 -0.496 (0.700) 0.229 X2.4 0.282 (0.756) -0.129 Y.1 -0.095 0.177 (0.768) Y.3 -0.545 0.317 (0.700) Y.4 0.371 -0.165 (0.704) Y.5 0.245 0.306 (0.788)
Semua  indikator  masih  valid  setelah  dua  fase  eliminasi,  sesuai  dengan pembebanan luar Tabel 3 pada langkah kedua. Karena semua nilai loading factor lebih dari  0,70  dan  semua  konstruk  dipertahankan  dalam  model,  maka  indikator  tersebut dapat dinyatakan valid.
Tabel 4.
Hasil Average Variance Extracted (AVE) Variabel AVE Transparansi (X1) (0.784) Partisipasi Masyarakat (X2) (0.772) Kinerja Pmerintah Desa (Y) (0.741)
Untuk  menunjukkan  bahwa  tanggapan  dari  responden  yang  mendasarkan tanggapan  mereka  pada  komentar  tentang  variabel  laten  lainnya  tidak  dikacaukan, validitas  diskriminan  dipakai.  Jika  varians  rata-rata  diekstrak  (AVE)  untuk  semua konstruksi  lebih  besar  dari  atau  sama  dengan  0,5  dan  sesuai  dengan  pedoman  yang ditetapkan  atau  disarankan,  validitas  diskriminan  ditetapkan.  Akibatnya,  karena  setiap variabel mempunyai nilai lebih besar dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa semua data dari variabel akurat dan dapat diandalkan.

## Tabel 5.
Composite Reliability Coefficient dan Cronbach’s Alpha Coefficient
X1 X2 Y Kriteria Keterangan Composite Reliability 0.888 0.855 0.829 > 0.7 Reliable Cronbach' sAlpha 0.843 0.773 0.725 > 0.6 Reliable
Masing-masing  nilai Composite  Reliability untuk  variabel  X1,  X2,  dan  Y  ialah 0,888,  0,855,  dan  0,829.  Sementara  masing-masing  variabel  untuk  Cronbach's  Alpha dievaluasi memakai X1, X2, dan Y yang mempunyai nilai masing-masing senilai 0,843, 0,773,  dan  0,725.  Semua  variabel  memenuhi  kriteria  uji  reliabilitas,  sesuai  dengan temuan Composite Reliability dan Cronbach's Alpha.
Tabel 6.
Hasil Output Model Fit Indeks P-Value Kriteria Keterangan APC 0.249 0.005 P < 0,05 Diterima ARS 0.218 0.010 P < 0,05 Diterima AVIF 2.390 Good if < 5 AVIF < 5 Diterima
Berdasarkan  temuan  di  atas,  APC  mempunyai  indeks  0,249  dan  nilai  p  0,005 sementara ARS mempunyai indeks 0,218 dan nilai p 0,010 sesuai dengan kriteria APC, dan  ARS  sudah  memenuhi  persyaratan  karena  mempunyai  nilai  p  -nilai  0,05.  Dan berdasarkan data, nilai AVIF yang seharusnya 5 sudah terpenuhi karena menjadi 2.390.
Tabel 7.
R Square
X1 X2 X3 Y R Square 0,218
Evaluasi model struktural pada tabel 7 dengan variabel Kinerja Pemerintah Desa (Y)  nilai  R-square  senilai  0,218.  Akibatnya,  pengaruh  transparansi  dan  partisipasi masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  dipengaruhi  oleh  variabel  independen senilai 0,218 atau 21,8, sementara sisanya senilai 78,2 dipaparkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Tabel 8. Q Square X1 X2 X3 Y Q Square 0,222
Kinerja  Pemerintah  Desa  (Y),  variabel  nilai  Q-square,  dengan  nilai  0,222  pada evaluasi model struktural Tabel 8 Q 2 . Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  yaitu  variabel  dependen,  dan  besarnya  hubungan antara  keduanya  ialah  0,222  yang  menunjukkan  bahwa  hubungan  tersebut  mempunyai nilai predictive  relevance karena  nilai  Q 2 >0.  Konsekuensinya,  dapat  dikatakan  bahwa prediksi model mempunyai kebaikan yang baik.

## Tabel 9.
Path Coefficient, P – Values, Dan Effect Sizes For Path
Kriteria Variabel X1 X2 Y Path Coefficients X1 - - - X2 - - - X3 - - - Y 0.251 0.246 P-Value X1 - - - X2 - - - X3 - - - Y 0.009 0.010 - Effect sizes for path X1 - - - X2 - - - X3 - - - Y 0.110 0.108 -

## Gambar 1. Hasil Penelitian
Sumber: Data diolah Peneliti 2023
Persamaan Struktural: Y = (0.251)(X1) + 0,246 (X2)
Keterangan: Y : Kinerja Pemerintah Desa X1 : Transparansi X2 : Partisipasi Masyarakat
Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Hipotesis Pernyataan Hasil H1 Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dikecamatan widang Diterima H2 Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dikecamatan widang Diterima

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Diakui bahwa keterbukaan berdampak pada seberapa baik kinerja pemerintah desa berdasarkan  temuan  uji  untuk  model  luar  dan  dalam.  Diterimanya  hipotesis  kedua  ini mungkin disebabkan oleh persepsi masyarakat desa terhadap transparansi di Kecamatan Widang  yang  begitu  baik  karena  menunjukkan  bahwa  masyarakat  desa  di  Kecamatan Widang mungkin percaya bahwa semakin terbuka pemerintah desa kepada masyarakat, semakin  baik  pula  kinerja  perangkat  desa  akan  Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Dewi  (2022)  yang  menemukan  bahwa  transparansi  berdampak  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa,  kemudian  penelitian  yang  dilakukan Yuliana  et  al.  (2022)  yang  menemukan  bahwa  transparansi  berdampak  signifikan terhadap  kinerja  instansi  pemerintah,  dan  selaras  dengan  penelitian  Jatmiko  (2020) menemukan  bahwa  transparansi  berdampak  positif  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  desa.  Namun  bertolak  belakang  dengan  penelitian  Sukmawati,  F.  & Nurfitriani,  A.  (2019),  menyatakan  bahwa  keterbukaan  tidak  berdampak  pada pengelolaan keuangan desa bertentangan dengan pernyataan tersebut.

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Kinerja pemerintah desa diakui dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, menurut temuan  pengujian  outer  model  dan  inner  model.  Masyarakat  dapat  mendorong partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa jika premis ketiga diterima, yang
menunjukkan  bahwa  masyarakat  sadar  akan  perlunya  berpartisipasi  dalam  kegiatan pemerintahan  desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Wardiyanti,  T.  K.  & Budiwitjaksono,  G.  S.  (2021) yang  menemukan  bahwa  keterlibatan  masyarakat mempengaruhi  kinerja  pemerintahan  desa  di  Panglungan,  dan  dengan  penelitian Kumalasari  &  Widajantie,  (2022)  yang  menemukan  bahwa  keterlibatan  masyarakat berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintahan  desa  di  Kebalandono.  Namun  berbeda dengan penelitian Dewi, F. G. R. (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

## SIMPULAN
Kesimpulan  berikut  dapat  ditarik  dari  pengujian  dan  pembahasan  temuan  bab sebelumnya  tentang  dampak  pelibatan  masyarakat,  akuntabilitas,  dan  transparansi terhadap  fungsi  pemerintahan  desa  di  Kecamatan  Widang:  (1)  Pemerintah  desa Kecamatan  Widang  berkinerja  lebih  baik  ketika  ada  transparansi.  (2)  Di  Kecamatan Widang, pemerintahan desa berjalan lebih baik dengan adanya partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Djamiraga  dan  Widajantie.  (2022). Pengaruh  Kompetensi,  Akuntabilitas  Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Kelurahan Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya . 4 (11), 4806–4814.
http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2318
Dewi.  (2020).  Pengaruh  akuntabilitas  alokasi  dana  desa,  transparansi,  kebijakan  desa, partisipasi  masyarakat  terhadap  pembangunan. Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi . http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2881
Permata  Sari,  A.  D.  (2022).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  Pengawasan  Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa  Se-Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten  Kampar).  ECOUNTBIS:  Economics,
Accounting and Business Journal, 2(1), 86–96. Retrieved from https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/218
Firdaus,  A.  et  al.  (2020).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas  Dan  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 15 (3), 291–300. https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3692
Jatmiko,  B.  (2020).  Pengaruh  Pengawasan  Internal,  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  (Survei  Pada  Seluruh Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sleman). Jurnal  Akuntansi  Trisakti , 7 (2), 231–246. https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446
Kumalasari,  D.  R.,  &  Widajantie,  T.  D.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi,  Akuntabilitas, Pengendalian  Internal  dan  Partisipasi  Masyarsakat  terhadap  Kinerja  Pemerintah Desa  Kebalandono. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 22 (2),  1116. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2318
M,  N.  et  al.  (2019).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Budaya  Organisasi,  Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi  Sdm  Terhadap Kinerja Pemerintah  Desa:  Good Governance Sebagai Pemediasi. Jurnal Akuntansi , 8 (1), 80–92.
https://www.neliti.com/publications/34024/pengaruh-corporate-social- responsibility-leverage-likuiditas-dan-ukuran-perusaha
Sukmawati,  &  Nurfitriani.  (2019).  Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut ).
Jurnal  Ilmiah  Bisnis,  Pasar  Modal,  Dan  UMKM , 2 (1),  52–66.  https://ibn.e- journal.id/index.php/JIBPU/article/view/120
Wardiyanti,  T.  K.,  &  Budiwitjaksono,  G.  S.  (2021).  the  Effect  of  Competence,
Transparency,  Accountability,  and  Participation  on  Village  Government Performance. Jurnal Proaksi , 8 (2), 469–483.
https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2104
Wulandari,  T.  A.,  &  Handayani,  N.  (2019).  Pengaruh  transparansi  dan  akuntabilitas keuangan dana desa untuk mendorong kemandirian masyarakat pedesaan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 (11), 1–19. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2714 Yuliana, Y. et al. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Desa- Desa Pada Kabupaten …. Jurnal Sistem Informasi … , 2 (1). https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai/article/view/254