## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## PEMBATALAN  AKTA  PERJANJIAN  IKATAN  JUAL  BELI  TANAH KAVLING
Alfiddah a , Rizki Zahra Istanti b , Yuni Asih c , Saktia Lesan Dianasarid a Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia b Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
c Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia d Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

## Abstrak
Sektor  jasa  konstruksi  adalah  salah  satu  sektor  strategis  dalam  mendukung  tercapainya pembangunan  nasional.  Akan  tetapi,  walaupun  suatu  kontrak  konstruksi  telah  memenuhi syarat-syarat  sah  dan  memenuhi  asas-asas  suatu  kontrak,  dalam  pelaksanaannya  tidak menutup  kemungkinan  terjadinya  kegagalan  bangunan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut maka  timbul  pertanyaan,  siapa  yang  bertanggungjawab  terhadap  kegagalan  kontruksi mengacu  dari  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi.  Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas terjadinya kegagalan  bangunan  (studi  kasus  tergenangnya  Jalan  Tol  Ngawi  -  Kertosono  -  Kediri  Ruas Ngawi – Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis  penelitian  normatif.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  analisis  yuridis. Sumber  penelitian  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika terbukti adanya kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menyebabkan kegagalan serta menimbulkan kerugian maka tentu ada  sanksi  pidana  dan  perdata  untuk  pihak  yang  terbukti  merugikan.  Dalam  kasus tergenangnya Jalan Tol Ngawi – Kertosono - Kediri Ruas Ngawi – Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650, terjadinya kegagalan bangunan akibat banjir atau force majeure ,  PT. Adhi Karya selaku  penyedia  jasa  konstruksi  telah  melakukan  tanggungjawabnya  yaitu  mendesain  ulang saluran drainase.
Kata Kunci : Kegagalan Bangunan, Kontrak Konstruksi, Pertanggungjawaban Perdata

## Abstract
The  construction  service  sector  is  one  of  the  strategic  sectors  in  supporting  the  achievement  of national  development.  However,  even  though  a  construction  contract  has  fulfilled  the  legal requirements  and  fulfilled  the  principles  of  a  contract,  in  its  implementation  does  not  rule  out  the possibility of building failure. In connection with this, the question arises, who is responsible for the failure of construction refers to Law No. 2 of 2017 Regarding Construction Services. This research will  discuss  the  responsibility  of  construction  service  providers  for  building  failures  (case  study  of flooding  of  the  Ngawi  -  Kertosono  -  Kediri  Toll  Road  Ngawi  -  Kertosono  section  603  +  500  to  Km 604 + 650). This type of research in this study is a type of normative research. The approach in this research  is  the  analysis  approach.  The  sources  of  legal  research  in  this  study  are  primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that if  proven intentionally committed  by  one  of  the  parties  that  caused  failure  and  caused  losses  then  of  course  there  are criminal  and  civil  sanctions  for  the  party  proven  to  be  detrimental.  In  the  case  of  flooding  of  the Ngawi - Kertosono - Kediri Toll Road Ngawi - Kertosono Section Km 603 + 500 to Km 604 + 650, building  failure  due  to  flooding  or  force  majeure,  PT.  Adhi  Karya  as  the  provider  of  construction services has carried out its responsibility to redesign the drainage channel.

## Keywords: Building Failure, Construction Contracts, Liability.
Penulis : c advocate_yuniasih@yahoo.com
ISSN: 2355-1550c(online) , 1858-0246(Print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v17i1.1422 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## LATAR BELAKANG
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  terus  berusaha  melakukan pemerataan  pembangunan  diseluruh  wilayahnya.  Hasil-hasil  dari  pembangunan  tersebut harus  dapat  dinikmati  rakyat  secara  adil  dan  merata  sebagai  peningkatan  kesejahteraan. Pembangunan  yang  dimaksud  disini  adalah  pembangunan  dalam  arti  sesungguhnya  yaitu pembangunan  fisik  bangunan,  seperti  pembangunan  jalan,  jembatan,  irigasi,  gedung, perumahan,  serta  segala  sarana  dan  prasarana  berserta  infrastrukturnya.  Pembangunan tersebut tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan jasa konstruksi. 1
Perkembangan  pembangunan  infrastruktur  yang  semakin  meningkat  melahirkan pesatnya  perkembangan  perusahaan  jasa  yang  bergerak  dibidang  konstruksi. 2 Dalam  arti teknis, istilah konstruksi dipakai untuk menjelaskan suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi  yang  menyatu  dengan  lahan  tempat  kedudukannya,  baik  digunakan sebagai  tempat  tinggal  atau  sarana  kegiatan  lainnya.  Hasil  kegiatan  tersebut  antara  lain bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan  drainase,  bangunan  sanitasi,  landasan  pesawat  terbang,  dermaga,  bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. 3
Dalam pengelolaan keuangan negara/daerah salah satunya digunakan untuk proyek jasa konstruksi. proyek jasa konstruksi di Indonesia baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, terdiri dari proyek swasta dan proyek pemerintah. Proyek swasta dapat dilaksanakan dengan  cara  pelelangan  atau  penunjukan  langsung  yang  dananya  dibiayai  oleh  swasta. Sedangkan  pada  proyek  pemerintah  dapat  dilaksanakan  dengan  cara  pelelangan  atau penunjukan  langsung,  dengan  pembiayaan  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN)  atau  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Dearah  (APBD).  Dalam  pelaksanaan proyek  jasa  konstruksi  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  menggunakan  biaya APBN/APBD diperlukan aturan hukum sebagai dasar atau sarana pengatur agar pelaksanaan proyek  jasa  konstruksi  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  hasilnya  bermanfaat  bagi masyarakat.
Sektor  konstruksi  mempunyai  peran  penting  dalam  menggerakkan  sektor  riil  dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas  serta  daya  saing  konstruksi.  Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Pusat Statistik (BPS), nilai konstruksi yang terbangun di Indonesia pada Tahun 2015 hampir Rp 401 Triliun  dari total Rp 635 Triliun berada di Pulau Jawa,  belum  sejalan dengan arah kebijkan  pengembangan  kawasan  strategis  yaitu  percepatan  pengembangan  pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi  wilayah,  terutama  di  Luar  Jawa  (Sumatera,  Jawa,  Kalimantan, Sulawesi,  dan  Papua)  dengan  tujuan  Infastruktur  Untuk  Semua.  Salah  satu  penyebabnya adalah distribusi penduduk Indonesia masih belum merata, pulau Jawa (56,81%), Sumatera (19,76%), Kalimantan (5,95%). Sulawesi (7,33%), Papua (2,68%) diikuti dengan sarana dan prasarana tranportasi yang belum terkonektivitas baik antar pulau maupun antar perkotaan
1 Chyntia Damayanti, Najib Imanullah, Pranoto, Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Dengan CV. Metro Jaya Dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun , Jurnal Privat Law Edisi 07 Januari - Juni 2015, hlm. 8.
2 Fredy  Kurniawan,Diah  Ayu  Restuti  Wulandari,  dan  Lilian  Arlista  Ayu, Studi  Kasus  Keterlambatan Proyek Konstruksi Di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kontrak Kerja , Narotama Jurnal Teknik Sipil Volume 2 Nomor 2, November 2018, hlm 21.
3 Karolus E. Lature, Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia , Jurnal Legislasi Indonesia Volume 1 Nomor 3, November 2018, hlm. 212.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
ke pedesaan. 4 Selanjutnya berdasar data statistik yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS)  dalam  Berita  Resmi  Statistik  yang  dirilis  tanggal  5  November  2019,  Sumber Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Triwulan  III-2019  pada  sektor  konstruksi  menunjukkan angka peningkatan menjadi 0,56 dari Triwulan II-2019 yaitu sebesar 0, 55. 5
Sektor  jasa  konstruksi  adalah  salah  satu  sektor  strategis  dalam  mendukung tercapainya  pembangunan  nasional.  Posisi  strategis  tersebut  dapat  dilihat  dari  adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya  produk  konstruksi,  karena  jasa  konstruksi  menjadi  arena  pertemuan  antara penyedia  jasa  dengan  pengguna  jasa.  Pada  wilayah  penyedia  jasa juga  bertemu  sejumlah faktor  penting  yang  mempengaruhi  perkembangan  sektor  konstruksi  seperti  pelaku  usaha, pekerjanya  dan  rantai  pasok  yang  menentukan  keberhasilan  dari  proses  Penyediaan  jasa konstruksi yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi. Pengguna jasa konstruksi bisa berasal  dari  pihak  pemerintah  dengan  menggunakan  anggaran  APBN  atau  APBD, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan lain-lain. 6
Akan  tetapi,  walaupun  suatu  kontrak  konstruksi  yang  merupakan  dasar diselenggarakannya pekerjaan konstruksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah suatu kontrak, yaitu antara lain : 1. adanya kesepakatan kehendak kedua belah pihak, 2. adanya kecakapan berbuat menurut hukum, 3. adanya obyek / perihal tertentu, 4. adanya kausa yang diperbolehkan  /  halal  /  legalakan,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  tidak  menutup kemungkinan  terjadinya  suatu  akibat  yang  dapat  merugikan  pihak  lain,  antara  lain  yaitu mengenai kegagalan bangunan. Definisi kegagalan bangunan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian,  dari  segi  teknis,  manfaat,  keselamatan  kerja  dan  keselamatan  umum  sebagai kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Adapun definisi kegagalan bangunan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan  dan/atau  tidak  berfungsinya  bangunan  setelah  penyerahan  akhir  hasil  jasa konstruksi.
Salah  satu  contoh  kegagalan  bagunan  adalah  tergenangnya  Jalan  Tol  Ngawi  - Kertosono - Kediri Ruas Ngawi - Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650 yang disebabkan meluapnya  debit  air  sungai  Jeroan  pada  hari  Selasa,  5  Maret  2019  dan  berdampak  pada luapan air masuk ruas jalan tol, setelah turunnya hujan pukul 17.00 s/d 21.00 WIB. Dimana Jalan Tol Ngawi - Kertosono tersebut adalah hasil kontrak konstruksi antara PT. Adhi Karya selaku penyedia jasa konstruksi dan PT. Jasamarga Ngawi Kertosono selaku pengguna jasa konstruksi.  Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai  tanggung  jawab  hukum penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi atas terjadinya kegagalan bangunan ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan studi kasus pertanggungjawaban PT. Adhi Karya selaku penyedia jasa konstruksi kepada  PT. Jasamarga Ngawi Kertosono selaku pengguna jasa konstruksi atas tergenangnya Jalan Tol Ngawi  -  Kertosono  -  Kediri  Ruas  Ngawi  -  Kertosono  Km  603+500  s/d  Km  604+650  yang
4 Fence Stone, Daud O.S Hutagalung, Ferry Hermawan, Riqi Radian Khasani, Pengaruh Pola Kebijakan Produktivitas Konstruksi Indonesia Terhadap Daya Saing Infrastruktur ,  Jurnal Karya Teknik Sipil, Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017, hlm. 202.
5 https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20191105114507.pdf , diakses pada tanggal 05 Desember 2019 pukul 20.00 WIB.
6 Embun Nurani Wulandari, Pujiyono, Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Terhadap Klausula Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi Di Indonesia (Studi Pada PT. Hutama Karya (Persero) , Jurnal Privat Law Volume VI Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm.196.
disebabkan meluapnya debit air sungai Jeroan pada hari Selasa, 5 Maret 2019 akibat tidak berfungsinya sistem drainase.

## Permasalahan
Berdasar latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi atas terjadinya  kegagalan bangunan (studi kasus tergenangnya Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Ruas Ngawi - Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650) ?

## Metode Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti maka jenis penelitian dalam penelitian ini  adalah  jenis  penelitian  normatif.  Kemudian  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan analisis ditujukan untuk menelaah atau mengkaji tentang pelaksanaan peraturan mengenai tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi atas  terjadinya  kegagalan  bangunan  ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan fakta (fact approach.). Sumber  penelitian  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.    Teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  studi  keperpustakaan  dengan  untuk mencari bahan-bahan yang dilakukan dan selain itu untuk menjelaskan bahan-bahan pustaka tersebut  dilakukan  penelitian  lapangan  sebagai  bahan  tambahan.  Kemudian  analisis  data yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dan  menganalisis  semua  data  yang  diperoleh kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

## PEMBAHASAN
1.  Tanggung  jawab  Hukum  Penyedia  Jasa  Konstruksi  Atas  Terjadinya  Kegagalan Bangunan (Studi Kasus Tergenangnya Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Ruas Ngawi – Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650
Pesatnya pertumbuhan ekonomi melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis dalam berbagai  bidang,  baik  itu  menyangkut  barang  maupun  jasa.  Dalam  dunia  bisnis,  kontrak banyak  digunakan  dalam  melakukan  berbagai  kerjasama  bisnis.  Pembuatan  kontrak umumnya menjadi awal dalam kegiatan bisnis. Dalam praktek nasional maupun internasional, kontrak – kontrak yang melandasi kerja sama untuk perluasan bisnis tersebut sangat banyak macamnya.  Di  antaranya  yang  paling  sering  digunakan  adalah  kontrak –  kontrak  sebagai berikut : 1) kontrak lisensi, 2) kontrak franchise 3) kontrak distribusi 4) kontrak agensi dan 5) kontrak  lainnya. 7 Berdasar  hal  yang  dijanjikan  untuk  dilaksanakan  atau  prestasi,  perikatan dibagi  menjadi  tiga  macam  yaitu  :  1.  Kontrak  untuk  memberikan  atau  menyerahkan  suatu barang ; 2. Kontrak untuk berbuat sesuatu dan ; 3. Kontrak untuk tidak berbuat sesuatu. Suatu kontrak baru lahir karena ada sepakat diantara para pihak dan kesepakatan itu baru ada kalau kehendak para pihak yang dinyatakan tersebut telah saling bertemu. 8 Di dalam KUH Perdata
7 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis) ,  Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2001, hlm. 173.
8 Bambang Sutiyoso, Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis & Problematikanya Di Indonesia , Yogyakarta : UII Press, 2016, hlm. 4.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
tidak disebutkan secara jelas tentang momentum terjadinya kontrak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata hanya disebutkan cukup dengan adanya konsensus para pihak. 9
Salah satu perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum privat adalah melaksanakan kontrak  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  khususnya  kontrak  kerja  konstruksi  untuk memenuhi  kebutuhan  infrastruktur  pelayanan  publik.  Ketentuan  menyangkut  hubungan kontraktual antara pemerintah dengan pihak swasta tidak diatur dalam BW sehingga termasuk dalam  perjanjian  tidak  bernama (innominaat) ,  yaitu  perjanjian-perjanjian  yang  lahir berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak    Oleh  sebab  itu,  kontrak  kerja  konstruksi  antara pemerintah sebagai pengguna jasa dengan pihak swasta sebagai penyedia jasa konstruksi, berlaku  aturan  hukum  kontrak  pada  umumnya  dan  berlaku  juga  ketentuan  perundang- undangan yang terkait dengan jasa konstruksi. 10 Para pihak dalam kontrak konstruksi, yaitu pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa.  Penyedia  Jasa  terdiri  atas  perencana  konstruksi, pelaksana  konstruksi,  dan  pengawas  konstruksi.  Masing-masing  penyedia  jasa  ini  harus terdiri dari  orang perorangan atau badan usaha yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pengguna  jasa  mempunyai  hubungan  dengan  para  perencana  konstruksi,  pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
Dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  disebutkan bahwa  pihak  dalam  pekerjaan  konstruksi  terdiri  dari  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa terdiri atas orang perseorangan atau badan. Sedangkan pengertian  jasa  konstruksi  sendiri  menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  adalah  layanan  jasa  konsultansi konstruksi  dan/atau  pekerjaan  konstruksi.  Sedangkan  pengertian  kontrak  kerja  konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
Keberadaan  kontrak  konstruksi  sangatlah  penting  mengingat  pada  umumnya penyedia jasa  hampir selalu mempunyai kedudukan lebih lemah dari posisi pengguna jasa atau pengguna jasa  lebih dominan ketimbang pengguna jasa, dimana penyedia jasa hampir selalu harus memenuhi draft kontrak yang dibuat oleh pengguna jasa karena pengguna  jasa selalu menempatkan  dirinya lebih tinggi  daripada penyedia jasa. Dengan demikian, kontrak konstruksi merupakan  dokumen yang penting dalam  proyek,  dimana segala hal terkait hak dan  kewajiban  serta    alokasi  risiko  diatur  dalam  kontrak.  Sehingga    kontrak  dalam  suatu kegiatan  jasa  konstruksi  menjadi  dasar  dilaksanakannya  kegiatan  konstruksi  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan konstruksi. Demikian pentingnya kontrak, maka kerugian proyek terbesar adalah disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola kontrak konstruksi.  Oleh  karenanya  pemahaman  kontrak  mutlak  diperlukan  oleh  tim  proyek  dalam menjalankan  proyek  agar  semua  masalah  dan  risiko  yang  terkandung  di  dalamnya  dapat diatasi  dan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak dalam mengatasinya. 11 Pada hakikatnya, suatu proyek konstruksi timbul karena bertemunya dua kepentingan. Di satu sisi
9 Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm. 40.
10 Barnabas Dumas Manery, Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi , Jurnal SASI Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017, hlm.137.
11 Sri Redjeki Slamet, Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi  Menghindari Sengketa , Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3, Desember 2016, hlm. 192.
muncul  permintaan (demand) dari  pengguna  jasa,  di  sisi  lain  penyedia  jasa  menawarkan layanannya (offer). Karena  itu,  undang-undang  mendefinisikan  pengguna  jasa  sebagai pemilik  atau  pemberi  pekerjaan  yang  menggunakan  layanan  jasa  konstruksi,  sedangkan penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. 12
Kontrak  kerja  konstruksi  didefinisikan  sebagai  keseluruhan  dokumen  yang  mengatur hubungan  hukum  antara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  dalam  penyelenggaraan pekerjaan  jasa  konstruksi.  Dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa Konstruksi  menyebutkan  bahwa  kontrak  kerja  konstruksi  paling  sedikit  harus  mencakup uraian mengenai :
a)  Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
b)  Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
c)  Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
d)  Hak  dan  kewajiban  yang  setara,  memuat  hak  Pengguna  Jasa  untuk  memperoleh hasil  Jasa  Konstruksi  dan  kewajibannya  untuk  memenuhi  ketentuan  yang diperjanjikan,  serta  hak  Penyedia  Jasa  untuk  memperoleh  informasi  dan  imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
e)  Penggunaan  tenaga  kerja  konstruksi,  memuat  kewajiban  mempekerjakan  tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
f)  Cara  pembayaran,  memuat  ketentuan  tentang  kewajiban  Pengguna  Jasa  dalam melakukan  pembayaran  hasil  layanan  Jasa  Konstruksi,  termasuk  di  dalamnya jaminan atas pembayaran;
g)  Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggungjawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
h)  Penyelesaian  perselisihan,  memuat  ketentuan  tentang  tata  cara  penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
i)  Pemutusan  Kontrak  Kerja  Konstruksi,  memuat  ketentuan  tentang  pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
j)  Keadaan  memaksa,  memuat  ketentuan  tentang  kejadian  yang  timbul  di  luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
k)  Kegagalan  Bangunan,  memuat  ketentuan  tentang  kewajiban  Penyedia  Jasa dan/atau  Pengguna  Jasa  atas  Kegagalan  Bangunan  dan  jangka  waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
l)  Pelindungan  pekerja,  memuat  ketentuan  tentang  kewajiban  para  pihak  dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
m)  Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para  pihak  dalam  hal  terjadi  suatu  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian  atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
n)  Aspek  lingkungan,  memuat  kewajiban  para  pihak  dalam  pemenuhan  ketentuan tentang lingkungan;
12 Karolus E. Lature, Op.Cit, hlm. 215.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
o)  Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan  Pekerjaan  Konstruksi  atau  akibat  dari  Kegagalan  Bangunan;  dan pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

## a.  Standar  Keamanan,  Keselamatan,  Kesehatan,  dan  Keberlanjutan  Dalam  Kontrak Kerja Konstruksi
Belum  ada  peraturan  perundang-undangan  baku  yang  mengatur  hak-hak  dan kewajiban  para  pelaku  industri  jasa  konstruksi  sampai  lahirnya  Undang-undang  Nomor  18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 13 Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur secara jelas dan rinci mengenai Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan sebagai berikut :
1)  Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan.
2)  Untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, Pengguna  Jasa  dan/atau  Penyedia  Jasa  harus  memberikan  pengesahan  atau persetujuan  atas:  1)  hasil  pengkajian,  perencanaan,  dan/atau  perancangan;  2) rencana  teknis  proses  pembangunan,  pemeliharaan,  pembongkaran,  dan/atau pembangunan kembali; 3) pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; 4) penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; 5) hasil layanan Jasa Konstruksi.
3)  Standar  Keamanan,  Keselamatan,  Kesehatan  dan  Keberlanjutan  paling  sedikit meliputi: 1) standar mutu bahan; 2) standar mutu peralatan; 3) standar keselamatan dan kesehatan kerja; 4) standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; 5) standar mutu  hasil  pelaksanaan Jasa  Konstruksi;  6)  standar  operasi  dan  pemeliharaan;  7) pedoman  pelindungan  sosial  tenaga  kerja  dalam  pelaksanaan  Jasa  Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  8) standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## b.  Kegagalan Bangunan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi
Dalam  perkembangannya,  banyak  permasalahan  yang  timbul  seiring  dengan pelaksanaan  kontrak  jasa  konstruksi  dimana  salah  satunya  adalah  mengenai  kegagalan bangunan.  Pengertian  Kegagalan  Bangunan  menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau  tidak  berfungsinya  bangunan  setelah  penyerahan  akhir  hasil  jasa  konstruksi. Kegagalan  bangunan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dapat  terjadi  akibat  dari  suatu bentuk  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasa  konstruksi  karena  melaksanakan perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kontrak, selain itu dapat  terjadi  pula  akibat  dari  suatu force  majeure atau  keadaan  memaksa  dan  lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari  peristiwa  tersebut.  Oleh  karena  itu  hukum  sebagai  sarana  yang  mengatur  mengenai pertanggungjawaban  terhadap  permasalahan  tersebut.  Berdasarkan  Undang-undang  Jasa
13 Nazharkhan Yasin, Kontrak Konstruksi Di Indonesia , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 15
Konstruksi  Nomor  2  Tahun  2017,  tanggung  jawab  yang  dikenakan  kepada  pihak  yang dinyatakan bersalah dapat berupa tanggung jawab perdata, tanggung jawab administratif.
Dalam Undang-undang Jasa Konstruksi yang lama yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun  1999  yang  menentukan  kegagalan  bangunan  adalah  penilai  ahli,  dimana  belum dijelaskan secara gamblang tentang siapa penilai ahli yang menyatakan kegagalan bangunan tersebut ( Pasal 25 ) sedangkan dalam Undang-undang Jasa Konstruksi yang  baru ini yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menetapkan kegagalan bangunan adalah penilai ahli yang ditetapkan oleh Menteri dengan persyaratan-persyaratan yang lebih rinci ( Pasal 61 ), Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam  waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak  diterimanya  laporan  mengenai  terjadinya  kegagalan  bangunan  dan  melaporkan  hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas.

## c.  Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Bangunan
Dalam  pelaksanaan kontrak  pembangunan  proyek,  tanggung jawab  pihak  penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak  pemberi  tugas  atau  pengguna  jasa  yang  dalam  kontrak  ini  disebut  dengan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelah terjadinya perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa,  substansi  kontrak  tersebut  akan  membahas  berbagai  macam  hal  yang  akan  menjadi tanggung  jawab  pihak  kontraktor  atau  penyedia  jasa,  antara  lain  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  pekerjaan  tersebut  sesuai  dengan  kontrak  dan  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan antara pihak penyedia jasa dengan pengguna jasa. Tanggung jawab penyedia jasa dalam  hal  waktu  penyelesaian  pekerjaan  proyek,  pihak  penyedia  jasa  bertanggung  jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan dalam kontrak.

## d.  Pertanggungjawaban Perdata
Tanggung  jawab  secara  perdata  pelaku  jasa  konstruksi  dapat  dilihat  dari  perikatan yang  terjadi  antara  pengguna  jasa  (pemilik  Proyek)  dengan  penyedia  jasa  (konsultan  atau kontraktor). Perikatan yang berbentuk kontrak kerja konstruksi tersebut terkait dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1233, yaitu bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena  persetujuan,  dan  atau  karena  undang-undang.  Menurut  Hukum  Perdata,  perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam harta  kekayaan,  di  mana  pihak  yang  satu  berhak  atas  prestasi  dan  pihak  lainnya  wajib memenuhi prestasi tersebut. Semua hak dan kewajiban pelaksanaan jasa konstruksi tersebut telah tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut wanprestasi dan pihak yang  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  wanprestasi.  Sedangkan  pelanggaran  terhadap suatu  ketentuan  UU  dan  menimbulkan  kerugian  terhadap  orang  lain  disebut  Perbuatan Melawan  Hukum  (PMH),  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  perbuatan melawan hukum. 14 Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan  bahwa  :  dalam  hal  penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  tidak  memenuhi  Standar Keamanan,  Keselamatan,  Kesehatan,  dan  Keberlanjutan  sebagaimana  dimaksud  dalam
14 Rosa Agustina, Dkk, Hukum Perikatan (Law of Obligations) , Denpasar : Pustaka Larasan, 2012, hlm. 4.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Pasal  59  :  pengguna  jasa  dan/atau  penyedia  jasa  dapat  menjadi  pihak  yang  bertanggung jawab  terhadap  kegagalan  bangunan.  Pasal  63  :  penyedia  jasa  wajib  mengganti  atau memperbaiki  kegagalan  bangunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60  ayat  (1)  yang disebabkan kesalahan penyedia jasa.  Pasal 65 (1) : penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.  Kemudian  bahwa  dalam  hal  rencana  umur  konstruksi  tersebut  lebih  dari  10 (sepuluh)  tahun,  penyedia  jasa  wajib  bertanggung  jawab  atas  kegagalan  bangunan  dalam jangka  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  penyerahan  akhir layanan  jasa  konstruksi.  Selain  itu  pengguna  jasa  bertanggung  jawab  atas  kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Jasa Konstruksi tersebut.
Kemudian UU Jasa Konstruksi diatur  bahwa ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban  atas  kegagalan  bangunan  harus  dinyatakan  dalam  kontrak  kerja konstruksi. Pasal 66 ayat (1) Undang -undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 diatur bahwa : pengguna jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat kegagalan bangunan dapat melaporkan  terjadinya  suatu  kegagalan  bangunan  kepada  Menteri.  Pasal  67  ayat  (1) disebutkan bahwa : penyedia jasa dan/atau pengguna jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa baik pengguna jasa dan penyedia jasa semuanya  mempunyai  tanggung  jawab  hukum  terhadap  pekerjaan  yang  dimuat  dalam perjanjian  kerja,  artinya  apabila  terjadi    perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan  orang lain, mengakibatkan orang yang karena kesalahannya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.  Tanggung  jawab  perbuatan  melawan  hukum  hadir  untuk  melindungi  hak-hak seseorang.  Hukum  dalam  perbuatan  melawan  hukum  menggariskan  hak  dan  kewajiban seseorang yang karena kesalahannya telah merugikan orang lain.

## e.  Tanggung Jawab Pidana
Undang-undang Nomor  18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi membuka peluang sanksi  pidana  bagi  pelaku    jasa  konstruksi,  Tujuan  undang-undang  ini  adalah  untuk melindungi  masyarakat  yang  menderita  sebagai  akibat  penyelenggaraan  pekerjaan konstruksi  sedemikian  rupa.  Pada  pinsipnya  barang  siapa  yang  merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi (pada saat berlangsungnya pekerjaan konstruksi) atau kegagalan bangunan (setelah bangunan beroperasi), maka akan dikenai sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
Undang-undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan dalam suatu pasalnya  bahwa  ketentuan  pidana  terhadap  pihak  jasa  konstruksi.  Seperti  halnya  apabila seorang  konsultan  malakukan  kesalahan  dalam  suatu  kontrak  perjanjian  pembangunan konstruksi tersebut dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda. 15 Tetapi pada penjelasan Undang-undang  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  telah  menjelaskan  bahwa
15 Davin  Pramasdita,  Abdul  Madjid,  Bambang  , Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Penyedia  Jasa Konstruksi  Yang  Terkait  Dengan  Kegagalan  Dalam  Pembangunan ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya Malang, 2014, hlm 9.
adanya penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek  keperdataan  dalam  hal  terjadi  sengketa  antar  para  pihak.  Sanksi  administrasi  ini dijelaskan pada bab IX pada Pasal 98 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,  penyedia  jasa  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk  mengganti  atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dikenai sanksi administratif berupa : peringatan tertulis,  denda  administratif,  penghentian  sementara  kegiatan  layanan  jasa  konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin dan/atau, pencabutan izin.

## f.  Tanggungjawab Karena Keadaan Kahar/Force Majeure
Force  majeure atau  yang  sering  diterjemahkan  sebagai  “keadaan  memaksa” merupakan  keadaan  dimana  seorang  debitur  terhalang  untuk  melaksanakan  prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga paad saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa  tersebut  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  debitur,  sementara  debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. 16 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi  diluar  kehendak  para  pihak  dan  tidak  dapat  diperkirakan  sebelumnya,  sehingga kewajiban yang ditentukan didalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 17
Apabila  dilihat  dari  segi  jangka  waktu  berlakunya  keadaan  yang  menyebabkan terjadinya, force  majeure dibagi  ke  dalam  :  a. Force  majeure permanen,  yaitu  suatu force majeure dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit  dari kontrak  tidak mungkin  dilakukan  lagi; b. Force majeure temporer,  yaitu  bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. 18
Keadaan kahar/ force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu  kontrak  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban,  karena force  majeure membawa konsekuensi  hukum  bukan  saja  hilangnya  atau  tertundanya  kewajiban-kewajiban  untuk melaksanakan  prestasi  yang  terbit  dari  suatu  kontrak  melainkan  juga  suatu force  majeure dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan.
g.  Kasus Tergenangnya Jalan Tol Ngawi – Kertosono - Kediri Ruas Ngawi - Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650
Bahwa pada tanggal 9 September 2015 telah ditandatangani kontrak jasa pemborongan pembangunan Jalan Tol Solo - Ngawi - Kertosono Ruas Ngawi -Kertosono dengan Nomor  : 05/SPP/NKJ/IX/2015 di mana PT Adhi Karya selaku penyedia jasa konstruksi dan PT Jasa
16 Hero  Pandi, Penyelesaian  Ganti  Rugi  Karena  Force  Mejeure  Dalam  Kasus  Jasa  Pengangkutan , Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 25 Nomor 11, 2019, hlm. 7.
17 Pasal 91 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
18 Agri  Chairunisa  Isradjuningtias, Force  Majeure  (Overmacht)  Dalam  Hukum  Kontrak  (Perjanjian) Indonesia, Jurnal Veritas Et Justitia Volume 1 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 150.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Marga Ngawi Kertosono selaku pengguna jasa konstruksi. Dalam Kontrak tersebut mencakup pekerjaan  pembangunan jalan tol sepanjang ± 8 km, yang dilaksanakan selama 28 bulan (s.d Addendum Kontrak terakhir). Jalan tol tersebut mulai beroperasi pada awal Januari 2018.
Dalam proses pengoperasiannya, pernah terjadi banjir pada hari Selasa, 5 Maret 2019 yang mengakibatkan badan jalan tol tergenang air (Km 603+500 s.d. Km 604+650 Jalur B). Hal tersebut disebabkan karena luapan di Sungai Jeroan yang merupakan anak sungai dari Kali  Madiun  yang  sebelumnya  turunnya  hujan  pukul  17.00  s/d  21.00WIB  sehingga mengakibatkan Sungai Jeroan mengalami kenaikan tinggi muka air yang cukup drastis. Selain dari Sungai Jeroan mendapat suplai dari 8 anak sungai yaitu : Kali Duren, Kali Mejayan, Kali Klitik, Kali Sepat, Kali Kedungrejo, Kali Piring, Kali Sono dan Kali Uneng. Akibat curah hujan yang cukup tinggi tersebut, terjadilah banjir di sekitar Sungai Jeroan dan mengakibatkan 39 desa dari 8 kecamatan di Kabupaten Madiun tergenang serta ruas jalan tol sepanjang 0,4 km tergenang dan sawah tergenangan sekitar 253 Ha. Sungai Jeroan memiliki penampang basah alur sungai Q 2 =700 m3/dt dan prasarana parapet terpasang bervariasi dengan maksimum Q  5  =  894  m3/dt.  Namun,  pada  saat  banjir  berdasarkan  pemantauan  Stasiun  Pos  Hujan BBWS Bengawan Solo pada DAS Sungai Jeroan tercatat 61 mm s/d 150 mm dengan durasi 3  s/d  4  jam,  terhitung  mencapai  besaran  debit  1.060  m3/dt  melampaui  batas  penampang basah eksisting, artinya lebih besar dari Q 25.
Dari  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  di  lapangan,  banjir terjadi  akibat adanya  beda tinggi  antara  jalur  A  dan  B  sehingga  terjadi  banjir  hanya  terjadi  pada  jalur  B.  Hal  tersebut menyebabkan  perlunya  dilakukan  survey  dan  perhitungan  hidrologi  kembali  di  daerah tersebut. Dalam kasus ini pengguna jasa menunjuk konsultan independen (PT Virama Karya) untuk  melakukan  kajian  terhadap  peristiwa  tersebut.  Hasil  kajian  yg  dilakukan  PT  Virama Karya  adalah  untuk  dibuatkan cross  drain (saluran  drainase)  tambahan  agar  tidak  terjadi perbedaan tinggi muka air yang signifikan antara sisi utara dan selatan jalan tol. Hasil kajian PT Virama Karya ini menggunakan konsep water balance yang berfungsi mengalirkan dan mendistribusikan  debit banjir di luar jalan tol (mengalirkan debit air yang tertahan), dari sisi yang tertahan oleh konstruksi jalan tol ke sisi lain jalan, sehingga elevasi muka air banjir ke dua sisi jalan tol tidak terlalu signifikan (0.20 sd 0.30 m).
Berdasar  hasil  wawancara  dengan  pihak  PT.  Jasamarga  Ngawi-Kertosono-Kediri, secara terperinci PT Virama Karya menyebutkan bahwa penyebab terjadinya banjir tersebut adalah adanya tanggul yang jebol / overflow, di mana konstruksi tanggul direncanakan Q-20, dan  banjir  yang  datang  merupakan  Q-25,  maka  kelebihan  debit  banjir  ini  yang mensuplay banjir  ke  lokasi  jalan  tol.  Berdasar  hasil  wawancara  dengan  pihak  PT.  Jasamarga  Ngawi- Kertosono-Kediri disebutkan juga bahwa hasil perbaikan yang harus dilakukan oleh PT Adhi Karya selaku penyedia jasa adalah :
a.  pembuatan sudetan yang mengarah ke sungai Jeroan / sungai Glonggong;
b.  pembuatan cross drain di beberapa titik dilokasi terjadinya banjir;
c.  ukuran box cross drain sekitar 1,5 x 1,5 untuk memudahkan pemeliharaan.
Hal tersebut dilakukan karena masih dalam tanggung jawab PT Adhi Karya selaku penyedia jasa sesuai Pasal 7 ayat 3 Kontrak dimaksud.
h. Tanggungjawab PT. Ahi Karya Selaku Penyedia Jasa Konstruksi
Berdasar  hasil  wawancara  dengan  pihak  PT.  Jasamarga  Ngawi-Kertosono-Kediri, disebutkan  bahwa  menurut  hasil  rapat  koordinasi  tindak  lanjut  banjir  Km  603+500  s/d  Km 64+000  yang  di  selenggarakan  pada  Jumat,  08 Maret  2019,  dengan  pembahasan sebagai berikut :
1. Pengamatan  dilapangan  dikarenakan  beda  tinggi  antara  sisi  A  dan  sisi  B sehingga terjadi banjir di main road sisi B, sementara sisi A tidak terjadi banjir.
2. Agar ditindaklanjuti banjir yang terjadi waktu penurunan air banjir minimal sama dengan sebelum dibangunnya jalan tol.
3. Penjelasan dari konsultan perencanaan :
a.  bahwa  pihak  perencanaan  mendapatkan  data  dari  perencanaan  sebelumnya yaitu mott mcdonald sebagai konsultan perencanaan (DED).
b.  PT  Virama  karya  mennyelesaikan  pekerjaan  perencanaan  sebelumnya  untuk konsultasi ke BPJT.
c.  kontrak Virama Karya (RTA) hanya 3 bulan
d.  secara  Teknis  dapat  dijelaskan  :  PT  Virama  Karya    tidak  melakukan  survey lapangan karena pekerjaan konstruksi sudah mencapai 80 % dan pada dasarnya PT  Virama  Karya  melakukan  perencanaan  disesuaikan  dengan  kondisi dilapangan.
4. Memeriksa  elevasi  sisi  A  dan  sisi  B  untuk  mengetahui  arah  aliran  air  serta mengarahkan pembuangan air dari cross drain .
5. Koordinasi dengan BBWS perihal pelaksanaan pembuatan sudetan.
6. Melakukan  inventarisasi  bersama  antara  PT  Virama  Karya  (Konsultan Perencana), PT JNK dan Kontraktor PT Adhi Karya untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam mengatasi terjadi banjir dikemudian hari.
7. Solusi untuk penanganan banjir yang terjadi di Jalan Tol Ruas Ngawi Kertosono Kediri Km 603+600 s.d 604+000 antara lain :
a.  pembuatan sudetan yang mengarah ke sungai Jeroan / sungai Glonggong;
b.  pembuatan cross drain di beberapa titik dilokasi terjadinya banjir;
c.  ukuran box cross drain sekitar 1,5 x 1,5 untuk memudahkan pemeliharaan.
8. Untuk melaksankan penanganan banjir Km 603+600 s.d 604+000 tersebut ada beberapa mekanisme, diantaranya :
a.  PT  Virama  Karya  (Konsultan  Perencana)  agar  mereview  desain  cross  drain paling lama 10 hari (18 Maret 2019) sejak notulen rapat ini dibuat;
b.  data - data teknik yang dibutuhkan oleh PT Virama Karya (Konsultan perencana) akan disiapkan oleh PT JNK, untuk itu agar segera berkoordinasi;
c.  perhitungan Biaya pembuatan cross drain akan dibuat oleh PT JNK;
d.  pekerjaan pembangunan Cross drain akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya.
PT.  Adhi  Karya  selaku  penyedia  jasa  konstruksi  telah  melakukan  tanggungjawabnya yaitu  mendesain  ulang  saluran  drainase  dengan  memperhitungkan  luapan  air  sungai  yang menyebabkan  banjir,  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  PT.  Adhi  Karya  telah  sesuai dengan  ketentuan  kontrak  yang  telah  disepakati  dengan  PT.  JNK  selaku  pengguna  jasa konstruksi karena terjadinya genangan air dilokasi kejadian yaitu Jalan Tol Ngawi - Kertosono -  Kediri  Ruas  Ngawi  -  Kertosono  Km  603+500  s/d  Km  604+650  masih  dalam  masa pemeliharaan.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  Kontrak  Jasa  Pemborongan
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Pembangunan Jalan Tol Solo - Ngawi - Kertosono Ruas Ngawi -Kertosono dengan Nomor  : 05/SPP/NKJ/IX/2015 antara PT Adhi Karya dengan  PT Jasa Marga Ngawi Kertosono, pada bagian  Keadaan  Memaksa (Force  Majeure) bencana  alam  banjir  termasuk  dalam keadaan kahar/ force majeure . Akibat adanya keadaan memaksa/ force majeure maka kergian yang timbul ditanggung masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya. Namun dalam kasus ini, PT. Adhi Karya selaku penyedia jasa  konstruksi  melakukan  tanggungjawabnya  dengan  membuat  solusi  penanganan  banjir karena masih dalam masa pemeliharaan

## PENUTUP

## a.  Kesmipulan
Sektor  jasa  konstruksi  adalah  salah  satu  sektor  strategis  dalam  mendukung tercapainya  pembangunan  nasional.  Jasa  konstruksi  sesungguhnya  merupakan  bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Kontrak kerja konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa  dalam  penyelenggaraan  pekerjaan  jasa  konstruksi.  Dalam  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi dijelaskan berbagai hal yang harus tertera dalam kontrak, tetapi walaupun undang-undang tersebut telah sangat jelas mengatur hal-hal yang harus di tuliskan  dalam  kontrak  sering  kali  terjadi  hal-hal  diluar  keinginan  yang  mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Bahkan juga diatur tentang Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,  dan  Keberlanjutan  dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi  tetapi  kita  tidak  bisa menghindari  terjadinya  kegagalan-kegagalan  bangunan.  Terjadinya  kegagalan  tentu  akan menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak  bahkan  bisa  jadi  banyak  pihak.  Jika  terbukti adanya  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  yang  menyebabkan  kegagalan serta  menimbulkan  kerugian  maka  tentu  ada  sanksi  pidana  dan  perdata  untuk  pihak  yang terbukti merugikan.  Dalam  kasus tergenangnya Jalan  Tol  Ngawi  -  Kertosono  -  Kediri  Ruas Ngawi - Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650, kegagalan bangunan terjadi akibat force majeure yaitu  banjir  yang  diperkirakan  disebabkan  oleh  curah  hujan  tinggi  sehingga melampaui  batas  penampang  basah  eksisting  kondisi  tersebut  merupakan.  Pembangunan jalan  tol  seharusnya  memperkirakan  dampak  yang  lebih  panjang  terhadap  pertimbangan adanya bencana alam dan dampak lingkungan yang dapat terjadi, akan tetapi pihak penyedia jasa  dan  pengguna  jasa  telah  melakukan  pertanggungjawaban  melalui  rapat  internal  yang menghasilkan solusi untuk penanganan banjir yang terjadi di Jalan Tol Ruas Ngawi Kertosono Kediri Km 603+600 s.d 604+000 antara lain : pembuatan sudetan yang mengarah ke sungai Jeroan / sungai Glonggong, pembuatan cross drain di beberapa titik dilokasi terjadinya banjir, ukuran box cross drain sekitar 1,5 x 1,5 untuk memudahkan pemeliharaan.

## b.  Saran
Dalam kontrak kontruksi sebaiknya para pihak memperhatikan dan diatur lebih detail mengenai  aspek  wawasan  lingkungan  dan  pembangunan  berkelanjutan,  memperhatikan lebih detail tentang kemungkinan bencana alam yang bisa saja terjadi, juga memperhitungkan lebih rinci tentang dampak lingkungan sekitar lokasi pembangunan

## DAFTAR PUSTAKA
Agutina,  Rosa  Dkk.  2012. Hukum  Perikatan  (Law  of  Obligations) .  Denpasar  :  Pustaka Larasan.
Fuady, Munir. 2001. Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis) .Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
HS,  Salim.  2017. Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak .  Jakarta  :    Sinar Grafika.
Sutiyoso,  Bambang.  2016. Interpretasi  Putusan  Kontrak  Bisnis  &  Problematikanya  Di Indonesia . Yogyakarta : UII Press.
Yasin, Nazharkhan. 2014. Kontrak Konstruksi Di Indonesia . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

## Peraturan Perundangan :
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

## Jurnal :
Agri  Chairunisa  Isradjuningtias.  2015.  Force  Majeure  (Overmacht)  Dalam  Hukum  Kontrak (Perjanjian) Indonesia. Jurnal Veritas Et Justitia Vol.1 No.1 , hlm. 150.
Damayanti  C,  Najib  Imanullah,  Pranoto.  2015.  Kajian  Yuridis  Pelaksanaan  Kontrak  Kerja Konstruksi  Antara  Kepala  Bidang  Bina  Marga  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Kebumen Dengan CV. Metro Jaya Dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun. Jurnal Privat Law Edisi 07 , hlm. 8.
Dumas,  Manery  Barnabas.  2017.  Makna  Dan  Fungsi  Itikad  Baik  Dalam  Kontrak  Kerja Konstruksi. Jurnal SASI Vol.23 No.2 , hlm. 137.
Hero  Pandi.  2019.  Penyelesaian  Ganti  Rugi  Karena  Force  Mejeure  Dalam  Kasus  Jasa Pengangkutan. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 25, No.11 , hlm. 7.
Kurniawan,  Fredy,  Diah  Ayu  Restuti  Wulandari,  dan  Lilian  Arlista  Ayu.  2018.  Studi  Kasus Keterlambatan Proyek Konstruksi Di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kontrak Kerja. Narotama Jurnal Teknik Sipil Vol. 2 No.2, hlm.21.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Lature,  Karolus  E.  2018.  Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Konstruksi  Di  Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15 No. 3 , hlm. 212 .
Pramasdita,  Davin,  Abdul  Madjid,  Bambang.  2014.  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi Penyedia  Jasa  Konstruksi  Yang  Terkait  Dengan  Kegagalan  Dalam  Pembangunan.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
Slamet, Sri Redjeki . 2016.  Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi  Menghindari Sengketa.
Jurnal Lex Jurnalica Vol.13 No.3 , hlm.192.
Stone, Fence, Daud O.S Hutagalung, Ferry Hermawan, Riqi Radian Khasani. 2017. Pengaruh Pola Kebijakan Produktivitas Konstruksi Indonesia Terhadap Daya Saing Infrastruktur.
Jurnal Karya Teknik Sipil, Vol. 6 No. 4 , hlm. 202 .
Wulandari,  Embun  Nurani,  Pujiyono.  2018.  Implikasi  Pemberlakuan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi  Terhadap  Klausula  Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi Di Indonesia (Studi Pada PT. Hutama Karya (Persero). Jurnal Privat Law Vol. VI No. 2, hlm.196.
Website :
https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20191105114507.pdf,  diakses  pada tanggal 05 Desember 2019 pukul 20.00 WIB.
.