Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 158/E/KPT/2021                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359

## DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA
Nadhif Zulfa Agustina nadhif.zulfa@gmail.com Djoni Hartono
Research Cluster on Energy Modeling and Regional Economic Analysis, Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to analyze the impact of corporate income tax (PPh badan) and Value Added Tax (VAT) reforms on macroeconomic variables such as GDP, private consumption, government consumption, and investment. In addition, it also analyzed the impact on household income and output per sector. In conducting the analysis, this study conducted a simulation using the Computable General Equilibrium (CGE) model with 2019 Social Accounting Matrix (SAM) data as a database. The simulation results show that a reduction in the corporate Income Tax rate from 25% to 22% and an increase in the VAT rate from 10% to 11% will simultaneously increase government consumption and investment but decrease private consumption, GDP, and incomes in all household groups with the largest decline in the rural household group. The policy of increasing the VAT rate has a stronger impact on the economy. Sectors that showed the greatest increase in output included the government administration, defense, and compulsory social security sectors, education services, mining and quarrying, and health services and social activities.
Key words: CGE, corporate income tax, VAT, GDP

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tarif Pajak Penghasilan badan (PPh badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap variabel ekonomi makro seperti PDB, konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan investasi.  Penelitian ini juga menganalisis dampak perubahan tarif PPh badan dan PPN terhadap pendapatan rumah tangga dan output per sektor. Penelitian ini melakukan simulasi dengan menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE)  dan data Sosial Accounting Matrix (SAM) 2019 sebagai database. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemotongan tarif Pajak Penghasilan badan sebesar 3% dan kenaikan tarif PPN dari sebesar 1% secara bersamaan akan meningkatkan konsumsi pemerintah dan investasi tetapi menurunkan konsumsi swasta, PDB, dan pendapatan rumah tangga baik di kelompok perdesaan maupun perkotaan dimana rumah tangga perdesaan mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar. Kebijakan kenaikan tarif PPN memberikan dampak yang lebih kuat terhadap perekonomian. Sektor yang menunjukkan peningkatan output terbesar antara lain sektor adminstrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, pertambangan dan penggalian, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Kata kunci: CGE, pajak penghasilan badan, PPN, PDB
PENDAHULUAN Setelah menjadi wacana bertahun- tahun, pemerintah Indonesia akhirnya mela- kukan reformasi pajak dengan memotong tarif Pajak Penghasilan badan (PPh badan) sebesar 3% di tahun 2020. Kebijakan ini dipercepat dari rencana awal karena adanya
ancaman stabilitas ekonomi yang datang akibat pandemi covid-19. Alasan utama pemerintah menurunkan tarif PPh badan adalah karena tarif sebesar 25% dianggap kurang kompetitif. Tarif baru PPh badan sebesar 22% menjadikan tarif Indonesia berada dibawah rata-rata dunia (23,64%) dan
Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan ...– Agustina, Hartono 457
beberapa negara Asia seperti India (25%), Filipina (30%), Myanmar (25%), dan Malaysia (24%). Tujuan pemerintah menu- runkan tarif PPh badan adalah untuk menarik investasi sehingga dapat mendo- rong perekonomian dan membantu dunia usaha agar tetap dapat menjalankan usaha dalam menghadapi krisis.
Krisis kesehatan dan ekonomi di tahun 2020 membuat kesehatan Anggaran Penda- patan dan Belanja Negara (APBN) tergang- gu, yang ditunjukkan dengan meningkatnya defisit anggaran menjadi 6,09% dari Produk Domestik Bruto (Kemenkeu, 2021). Mening- katnya defisit tersebut diakibatkan oleh me- ningkatnya belanja pemerintah yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penerima- an pemerintah. Menurut Kementerian Ke- uangan Republik Indonesia yang tertuang dalam laporan APBN Kita Januari 2021, belanja negara menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,15% di akhir tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Namun di saat yang sama, pendapatan negara justru menurun sebesar 16,68% dari tahun sebelumnya. Untuk memulihkan kesehatan APBN, pemerintah kembali melakukan kebijakan fiskal dengan menaikkan tarif Pajak Pertam- bahan Nilai  (PPN) sebesar 1% dari tarif sebelumnya sebesar 10%. Menurut Pemerin- tah Indonesia, PPN dapat menjadi sumber utama peningkatan penerimaan negara kare- na adanya peluang pertumbuhan konsumsi di masyarakat kelas menengah. Menurut laporan  World  Bank  (2019), konsumsi ma- syarakat kelas menengah Indonesia terus mengalami pertumbuhan sebesar 12% per tahun sejak tahun 2002. Pada tahun 2016, 43% persen dari total konsumsi rumah tangga merupakan konsumsi dari rumah tangga kelas menengah (World Bank, 2019). Dengan penerimaan pajak yang optimal, ketahanan fiskal dapat tercapai sehingga dapat mendorong kinerja perekonomian. Sebagian besar studi menunjukkan bahwa kebijakan penurunan tarif PPh badan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Amir et al ., 2013; Adejare, 2015; Bhattarai et al ., 2015; Annuar et al ., 2018).  Dampak
kebijakan menaikkan tarif PPN masih me- nimbulkan pro kontra diantara studi terda- hulu. Sebagian studi menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat mendorong per- tumbuhan ekonomi (Erero, 2015; Bhattarai, 2020; Nikus, 2021; Adejare dan  Akande, 2017; Hassan, 2015; Nguyen, 2019; Jalata, 2014;  dan Ayoub dan  Mukherjee, 2019). Namun sebagian yang lain menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN tidak dapat men- dorong pertumbuhan ekonomi (Sajadifar et al ., 2012; Roos et  al ., 2019; Bhattarai et al .,
2019; Semenova, 2020). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis bagaima- na dampak penerapan kedua kebijakan pa- jak tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Saat melakukan reformasi pajak, pe- merintah akan  dihadapkan pada dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Analisis yang tepat un- tuk memeriksa dampak kebijakan pajak terhadap perekonomian secara keseluruhan adalah dengan menggunakan model keseim- bangan umum karena dapat diketahui dam- paknya terhadap semua agen perekonomian (rumah tangga, perusahaan, pemerintah) secara sekaligus. Model Computable General Equilibrium (CGE) merupakan salah satu model keseimbangan umum yang sering digunakan oleh para peneliti untuk meng- analisis dampak suatu kebijakan. . Menurut Huang et al. (2020), model CGE mampu menggabungkan semua agen-agen pereko- nomian (perusahaan, rumah tangga, peme- rintah, sektor luar negeri) dalam cara yang terintegrasi dengan data dan teori ekonomi mikro . Model CGE merupakan alat analisis yang kuat dalam memberikan informasi tentang reformasi pajak. Hal ini dikarenakan reformasi pajak memiliki dampak terhadap ekonomi makro secara luas sehingga respon agen-agen dalam perekonomian harus diperhitungkan dalam melakukan analisis (Lemelin dan Savard, 2022). Berbeda dengan model keseimbangan umum lainnya seperti model Dynamic Sto- chastic General Equilibrium (DSGE), dimana biasanya agen-agen perekonomian ditetap-
458 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 4, Desember 2022 : 455 – 475
kan sebagai agen tunggal perekonomian, model CGE dapat mendisagregasi rumah tangga menurut tingkat pendapatannya dan perusahaan ke beberapa sektor usaha. Sehingga dengan menggunakan model CGE, dampak suatu kebijakan dapat diketahui di masing-masing kelompok rumah tangga dan sektor usaha.
Beberapa studi di luar negeri yang menggunakan model CGE dalam meng- analisis dampak kebijakan pajak pengha- silan badan dan PPN,  , antara lain, Bhattarai et al . (2018), yang menganalisis dampak proposal kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan yang diusulkan Donald Trump dan kenaikan tarif Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh OP) yang diusulkan Hillary Clinton ketika keduanya memperebutkan kursi presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, Nikus (2021), yang menganalisis kebijakan kenaikan tarif PPN di Ethiopia, Bhattarai et al .  (2019), yang menganalisis perubahan tarif PPh badan dan PPN di Vietnam, Erero (2015), yang melaku- kan simulasi kenaikan tarif PPN di Afrika Selatan, Roos et al . (2019), yang melakukan simulasi kenaikan tarif PPN di Afrika Selatan, dan Bhattarai (2020), yang menganalisis kebijakan pengenaan pajak penjualan di India.
Studi di Indonesia yang menganalisis kebijakan pajak dengan menggunakan mo- del CGE  adalah Amir et al . (2013).   Amir et al .  (2013) menggunakan model CGE untuk menganalisis dampak reformasi PPh Badan dan PPh OP di Indonesia pada tahun 2008 terhadap perekonomian dan distribusi pen- dapatan dengan menggunakan data SAM tahun 2005. Ketiga studi tersebut hanya menganalisis dampak dari kebijakan pajak penghasilan dan belum memasukkan kebija- kan PPN yang  merupakan kebijakan refor- masi pajak terkini di Indonesia. Selain itu, data SAM yang digunakan sebagai database adalah data SAM yang cukup lama sehingga kurang dapat merepresentasikan kondisi terkini perekonomian Indonesia. Tujuan studi ini adalah untuk meng- analisis dampak reformasi pajak berupa
penurunan tarif PPh badan dan kenaikan tarif PPN terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Indikator ekonomi ma- kro yang akan dianalisis antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, investasi, dan penda- patan rumah tangga. Selain itu juga akan dia- nalisis dampaknya terhadap output sektoral.
TINJAUAN TEORETIS Kinerja perekonomian suatu negara biasanya dilihat dari besarnya jumlah Pro- duk Domestik Bruto (PDB) yang juga me- nunjukkan besarnya output yang dihasilkan suatu negara. Pendekatan yang sering digu- nakan untuk menghitung nilai PDB adalah pendekatan pengeluaran. Menurut pende- katan ini, PDB dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:
𝑌𝑌 = 𝐶𝐶 + 𝐼𝐼 + 𝐺𝐺 + ( 𝑋𝑋 − 𝑀𝑀 ) (1)
Menurut persamaan (1), PDB ( 𝑌𝑌 ) terdiri dari permintaan akhir yang meliputi pengeluar-an konsumsi ( 𝐶𝐶 ), investasi ( 𝐼𝐼 ), pengeluaran pemerintah ( 𝐺𝐺 ) dan ekspor neto yang meru-pakan selisih antara pendapatan ekspor (X) dengan pengeluaran impor (M). Kebijakan fiskal khususnya kebijakan pajak dapat mempengaruhi PDB melalui variabel- variabel pengeluaran tersebut.
PPh badan merupakan pajak langsung yang dikenakan terhadap keuntungan per- usahaan. PPh badan dengan tarif sebesar 𝑡𝑡 akan mengurangi pendapatan perusahaan sebesar 𝑡𝑡𝑌𝑌 sehingga menghasilkan penda- patan disposable ( 𝑌𝑌 𝑑𝑑 ) sebagai berikut: 𝑌𝑌 𝑑𝑑 = 𝑌𝑌 − 𝑡𝑡𝑌𝑌

## (2)
Ketika pemerintah menurunkan tarif PPh badan, pendapatan disposable ( 𝑌𝑌 𝑑𝑑 ) perusa-haan, yang juga menunjukkan cash flow perusahaan akan meningkat. Menurut Rosen dan Gayer (2014), penurunan tarif PPh badan akan meningkatkan investasi karena meningkatnya cash flow perusahaan. Sehing- ga ketika investasi naik maka PDB akan naik. Bagi pemerintah, penurunan tarif PPh badan akan  mengurangi pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai penge- luaran pemerintah ( 𝐺𝐺 ). Sehingga kebijakan penurunan tarif PPh badan akan mempe-
Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan ...– Agustina, Hartono 459 ngaruhi output nasional melalui variabel in- vestasi ( 𝐼𝐼 ) dan pengeluaran pemerintah ( 𝐺𝐺 ). PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap komoditas. Menurut Rosen dan Gayer (2014), pengenaan pajak komoditas menyebabkan harga yang harus dibayar konsumen meningkat sedangkan harga yang diterima produsen menurun. Naiknya harga yang harus dibayar membuat konsumen mengurangi permintaan barang yang dikon- sumsi ( 𝐶𝐶 ), dan menurunnya harga yang diterima produsen menyebabkan kuantitas penawaran mengalami penurunan. Penuru- nan kuantitas barang yang ditawarkan akan mengurangi permintaan barang modal yang berarti juga menurunkan permintaan inves- tasi ( 𝐼𝐼 ). Namun di sisi pendapatan pemerin- tah, kenaikan tarif PPN akan meningkatkan pendapatan pemerintah yang kemudian akan digunakan untuk membiayai penge- luaran pemerintah ( 𝐺𝐺 ). Sehingga kebijakan kenaikan tarif PPN akan mempengaruhi output nasional melalui variabel konsumsi ( 𝐶𝐶 ), investasi ( 𝐼𝐼 ) dan pengeluaran pemerintah ( 𝐺𝐺 ). Penelitian ini menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE) yang dikembangkan berdasarkan teori keseim- bangan umum yang dikenalkan oleh Leon Walras.  Menurut Walras, seperti yang diku- tip oleh Komba (2020), teori keseimbangan umum terdiri dari tiga properti yaitu; per- tama, setiap perusahaan memaksimalkan keuntungan terhadap harga, kedua, setiap konsumen memaksimalkan utilitas terhadap batasan  anggaran, dan ketiga, pasar clear. Menurut hukum Walras, tidak ada excess demand dan excess supply karena ketika terja- di excess supply harga pasar akan meng- alami penurunan dan ketika terjadi excess demand harga pasar akan mengalami kenai- kan sampai terbentuk harga keseimbangan. Sehingga ketika terjadi keseimbangan di pasar ke n-1 maka dalam pasar ke n pasti juga terjadi keseimbangan.
Teori keseimbangan umum tersebut kemudian dikembangkan oleh para ekonom menjadi model Computable General Equili- brium (CGE) yang dapat menunjukkan peru- bahan kondisi keseimbangan jika terjadi
guncangan/ shock . Dalam model CGE, semua agen ekonomi saling berinteraksi, dimana produsen menjual semua produksinya, rumah tangga menyediakan faktor produksi primer dan membelanjakan pendapatannya, perusahaan membayar faktor produksi dan menerima transfer dari agen ekonomi lain- nya, pemerintah menerima pembayaran pajak dari agen ekonomi dan membelanja- kanya. Sisa pendapatan yang telah dibelanja- kan menjadi tabungan yang sepenuhnya digunakan untuk investasi.
Hasil studi terdahulu yang meng- analisis dampak kebijakan perubahan tarif PPh badan dan PPN terhadap perekonomian memberikan perspektif yang beragam. Sebagian besar studi menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh badan mendorong per- tumbuhan ekonomi karena meningkatnya investasi (Dobbins dan Jacob, 2016; Annuar et al ., 2018; Bhattarai et al ., 2015). , Dobbins dan Jacob (2016) menunjukkan bahwa setelah adanya kebijakan penurunan tarif PPh badan di Jerman pada 2008, investasi perusahaan domestik meningkat. Mening- katnya investasi membuat input tenaga kerja bertambah sehingga pada akhirnya output perekonomian juga mengalami peningkatan. Menurut Dobbins dan Jacob (2016), terdapat dua saluran yang membuat pe- nurunan tarif PPh badan meningkatkan investasi yaitu melalui saluran biaya modal dan arus kas. Dalam saluran biaya modal, rendahnya beban PPh badan mengurangi tingkat pengembalian investasi, sehingga perusahaan memiliki lebih banyak pilihan untuk investasi. Sedangkan pada saluran yang kedua, rendahnya beban pajak me- ningkatkan arus kas setelah pajak dimana hal ini penting bagi perusahaan yang lebih banyak mengandalkan dana internal untuk investasi. Terhadap penerimaan pemerintah, Annuar et al . (2018) yang menganalisis dam- pak penurunan tarif PPh badan di Malaysia menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh badan akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan hal ini akan memperluas basis pajak yang akan meningkatkan peneri- maan pajak dalam jangka panjang.
460 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 4, Desember 2022 : 455 – 475
Hasil studi yang disampaikan di  atas semuanya menggunakan analisis keseim- bangan parsial. Untuk menganalis dampak suatu kebijakan secara menyeluruh, diperlu- kan analisis dengan menggunakan model keseimbangan umum. Hal ini telah dilaku- kan oleh Bhattarai et al . (2015) yang melaku- kan simulasi kebijakan alternatif pemotong- an tarif PPh badan di Amerika Serikat dengan menggunakan model CGE. Simulasi Bhattarai et al .  (2015) menunjukkan bahwa pemotongan tarif PPh badan dapat men- dorong pertumbuhan PDB riil, investasi, ekspor, output dan tenaga kerja. Peningkatan PDB riil dimungkinkan karena adanya peningkatan investasi, akumulasi modal dan lapangan kerja dalam perekonomian. Akumulasi modal meningkatkan produkti- vitas tenaga kerja dan lapangan kerja meningkat karena permintaan tenaga kerja yang  meningkat. Dalam hal distribusi pendapatan, penurunan tarif PPh badan meningkatkan penghasilan rumah tangga. Sedangkan dalam hal penerimaan pemerin- tah, penurunan tarif PPh badan menurunkan penerimaan pemerintah tetapi di tahun- tahun berikutnya akan ditutupi oleh pene- rimaan dari peningkatan pajak lainnya kare- na adanya ekspansi ekonomi. Sektor yang menunjukkan peningkatan output dalam studi tersebut antara lain sektor mesin dan instrumen, real estate dan komputer. Sektor konstruksi menjadi sektor yang pertumbu- hannya paling kecil.
Temuan yang berbeda ditunjukkan oleh Li et al . (2021). Li et al . (2021) menunjukkan bahwa 1% penurunan tarif PPh badan mengurangi share tenaga kerja 1,07% poin karena penurunan beban pajak membuat perusahaan lebih menguatkan modal dibandingkan tenaga kerja.
Studi terdahulu yang menganalisis dampak kebijakan PPN terhadap perekono- mian juga masih memberikan hasil yang ambigu. Hasil simulasi kebijakan tarif PPN terhadap perekonomian Afrika Selatan yang dilakukan oleh Erero (2015) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan
redistribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena kenaikan tarif PPN mempengaruhi investasi melalui harga modal. Penyesuaian stok modal akibat perubahan investasi akan mempengaruhi produksi dan permintaan tenaga kerja sehingga hal ini akan berdam- pak pada kesejahteraan di semua kelompok pendapatan. Hasil temuan ini didukung oleh Nikus (2021) yang melakukan simulasi kebi- jakan PPN terhadap perekonomian Ethiopia. Nikus (2021) menunjukkan bahwa kebijakan pajak penjualan maupun PPN meningkat- kan pertumbuhan ekonomi, modal, inves- tasi, konsumsi dan tenaga kerja di perekono- mian. Selain itu distribusi pendapatan men- jadi lebih setara dan kesejahteraan rumah tangga meningkat. Adejare dan Akande (2017) merekomendasikan kepada pemerin- tah Nigeria untuk menaikkan tarif PPN karena menurut penelitiannya, 1% kenaikan PPN meningkatkan investasi swasta sebesar 0,015%. Menurut Adejare dan Akande (2017), pemerintah dapat menggunakan dana  dari penerimaan PPN untuk menye- diakan fasilitas sosial dan infrastruktur yang akan mendorong ekonomi melalui pening- katan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja. Studi lain yang menun- jukkan bahwa kebijakan PPN memiliki hubungan positif terhadap  pertumbuhan ekonomi antara lain studi yang dilakukan oleh Hassan (2015), Nguyen (2019), Jalata (2014), dan Ayoub dan Mukherjee (2019). Beberapa studi terdahulu seperti Sajadifar et al ., 2012, Roos et al . (2019), dan Bhattarai et al .  (2019) justru menunjukkan hasil yang berbeda. Sajadifar et al ., (2012) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menyebabkan PDB turun. Meskipun peneri- maan pemerintah naik, kesejahteraan rumah tangga menurun. Hal ini dikarenakan kenai- kan tarif PPN menyebabkan harga barang konsumsi naik sehingga permintaan barang konsumsi turun dan akhirnya aktivitas produksi dan output berkurang. Menurun- nya aktivitas produksi menaikkan biaya tenaga kerja sehingga mengurangi perminta- an tenaga kerja dan modal (Bhattarai et al ., 2019; Roos et al ., 2019).  Selain itu kenaikan
Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan ...– Agustina, Hartono 461 tarif PPN membuat jumlah wirausaha menurun karena beban usaha yang semakin meningkat (Semenova, 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi model CGE standar komparatif statis inter-regional Indonesia (IRSA-INDONESIA 5) yang telah diaplikasikan dalam studi Aissa dan Hartono (2016), Hartono et al . (2017), dan Sobri et al .  (2020). Model CGE IRSA- INDONESIA 5 mengasumsikan bahwa Indonesia mempunyai perekonomian ter- buka dan model tersebut berisi tentang persamaan-persamaan yang menjelaskan semua arus pembayaran yang terangkum dalam database SAM. Model ini dijalankan dengan software General Algebaric Modelling System (GAMS).
Secara garis besar, model CGE IRSA- INDONESIA 5 memiliki spesifikasi dasar sebagai berikut:
Struktur Produksi Perusahaan diasumsikan beroperasi di pasar persaingan sempurna yang bertujuan untuk memaksimalkan profit dan memini- misasi biaya produksi. Perusahaan menggu- nakan fungsi produksi Constant Elasticity of Substitution (CES) dan Leontief dalam tahap- an kegiatan produksi. Fungsi produksi CES digunakan saat melakukan optimisasi dalam memilih input antara dan input primer yang memberikan efisiensi biaya produksi. Sedangkan fungsi Leontief digunakan untuk melakukan agregasi input antara komposit dan input primer komposit.
Permintaan Rumah Tangga Permintaan rumah tangga terdiri dari permintaan setiap komoditas yang dijual di domestik maupun impor. Proses optimisasi rumah tangga dalam menentukan suatu komoditas dibeli dari domestik atau impor dilakukan berdasarkan fungsi utiliti CES yang polanya sama dengan optimisasi produsen dalam menentukan input antara. Kemudian rumah tangga melakukan maksi- misasi utiliti atas konsumsi komoditas ber- dasarkan fungsi utility Stone-Geary dengan
kendala anggaran yang dimiliki. Pendapatan rumah tangga bersumber dari kontribusinya sebagai pemilik faktor produksi dan transfer dari institusi yang lain.

## Permintaan Pemerintah
Pemerintah melakukan optimisasi da- lam menentukan kombinasi komoditas de- ngan kendala anggaran. Pendapatan peme- rintah bersumber dari penerimaan pajak tidak langsung, termasuk PPN, transfer dari perusahaan, termasuk didalamnya adalah pajak PPh badan, transfer dari rumah tang- ga, termasuk didalamnya adalah pajak peng- hasilan orang pribadi, pendapatan faktor, dan transfer dari luar negeri. Sedangkan pengeluaran pemerintah terdiri dari transfer ke institusi lainnya seperti rumah tangga, perusahaan, dan ke pihak luar negeri
Tabungan dan Investasi Tabungan agregat terdiri dari tabungan rumah tangga, tabungan pemerintah, ta- bungan luar negeri dan tabungan perusaha- an. Sedangkan investasi agregat merupakan penjumlahan dari permintaan barang inves- tasi dari semua komoditas. Permintaan investasi merupakan proporsi tertentu dari tabungan agregat.

## Keseimbangan dan Closure
Keseimbangan terjadi ketika permin- taan dan penawaran barang dan jasa di pasar komoditas dan permintaan dan penawaran faktor produksi di pasar faktor produksi adalah sama. Keseimbangan di pasar komo- ditas tersebut menunjukkan bahwa total output yang dihasilkan harus memenuhi permintaan barang domestik dan permin- taan ekspor. Sedangkan keseimbangan di pasar faktor menunjukkan permintaan fak- tor produksi sama dengan penawaran faktor produksi, sebelum melakukan simulasi, sejumlah asumsi harus dibuat di bagian closure yang juga menggambarkan jumlah variabel endogen dan eksogen di dalam model CGE. Hal ini dilakukan untuk menjamin sistem persamaan dapat disele- saikan. Dalam simulasi jangka pendek ( short
462 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 4, Desember 2022 : 455 – 475
run ), jumlah permintaan faktor modal bersifat eksogen atau bernilai tetap/ fixed . Hal ini karena adanya asumsi bahwa dalam short run masih terlalu singkat untuk menambah modal. Variabel eksogen lainnya dalam simulasi short run adalah harga faktor modal dan harga faktor tenaga kerja. Harga faktor tenaga kerja juga diasumsikan tetap karena dalam short run diasumsikan bahwa belum cukup waktu untuk dapat mengubah kontrak tenaga kerja. Sedangkan dalam simulai jangka panjang ( long run ), harga faktor modal, harga faktor tenaga kerja dan permintaan faktor modal bersifat endogen. Harga faktor tenaga kerja dapat berubah- ubah untuk menjaga perekonomian dalam kondisi full employment . Sedangkan variabel jumlah penawaran faktor modal dan tenaga kerja bersifat eksogen atau fixed . Terdapat beberapa variabel lain yang ditetapkan sebagai variabel eksogen baik untuk simulasi short run maupun long run , yaitu tingkat tabungan semua institusi, transfer antar institusi, harga impor dunia dan tarif pajak. Indeks harga output di- tentukan sebagai suatu numeraire, dimana indeks harga lainnya merupakan harga relatif terhadap harga output dan model ini menetapkan anggaran pemerintah yang seimbang.
Data yang dibutuhkan Dalam studi yang menggunakan model CGE, data utama yang diperlukan adalah data Social Accounting Matrix (SAM). SAM atau di Indonesia disebut sebagai Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), disusun untuk menyediakan informasi atau gambar- an menyeluruh mengenai berbagai interaksi yang penting dari agen-agen perekonomian dalam hal struktur produksi, input faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga, distribusi pendapatan faktor produksi, per- mintaan atas barang dan jasa untuk konsum- si akhir, serta tabungan yang digunakan untuk investasi (Badan Pusat Statistik, 2010).
SAM Indonesia terakhir yang diterbit- kan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah SAM 2008, dimana menurut peneliti data tersebut
kurang relevan untuk merepresentasikan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Data SAM yang digunakan dalam pe- nelitian ini adalah SAM 2019 updating . Langkah-langkah untuk menyusun data SAM 2019 updating tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Hartono et al .  (2020). Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan updating data Tabel Input Output 2016 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ke data  Tabel Input Output 2019 updating dengan menggunakan metode RAS. Langkah selanjutnya adalah memba- ngun data SAM 2019 updating berdasarkan data Tabel Input Output 2019 updating yang merupakan hasil langkah pertama dan dilengkapi dengan data SAKERNAS dan SUSENAS tahun 2019 serta data PDB per sektor yang diperoleh dari BPS. SAM 2019 updating tersebut terdiri dari 50 sektor lapangan usaha dan dua kelompok rumah tangga, yaitu rumah tangga perdesaan dan perkotaan, dimana masing-masing kelom- pok rumah tangga dibedakan ke  dalam 10 desil pendapatan rumah tangga. Selain itu diperlukan juga data penerimaan PPh badan dan PPN per sektor tahun 2019 dari Direk- torat Jenderal Pajak. Data penerimaan terse- but digunakan untuk menghitung besaran shock perubahan tarif PPh badan dan PPN.
Skenario Kebijakan Terdapat tiga skenario yang dilakukan simulasi untuk menganalis dampak kebi- jakan penurunan tarif PPh badan dan kenaikan tarif PPN, antara lain: pertama, dampak penuruanan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020, kedua, dam- pak kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dan ketiga, dampak dari penerapan kedua kebijakan secara simultan. Sebelum melakukan simulasi, perlu dilakukan perhitungan besaran shock dari masing-masing kebijakan. Dalam menghi- tung besaran shock perubahan tarif PPh ba- dan, penulis mengikuti cara yang dilakukan oleh Amir et al . (2013). Terdapat tiga langkah
Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan ...– Agustina, Hartono 463 yang dilakukan antara lain, pertama, meng- hitung proporsi jumlah penerimaan pajak langsung menurut data SAM yang terpe- ngaruh dengan adanya perubahan tarif PPh badan. Nilai ini diperoleh dengan cara mem- bagi jumlah penerimaan PPh badan menurut Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah pajak langsung dari perusahaan menurut data  SAM. Dari penghitungan diperoleh nilai proporsi sebesar 30,3%. Langkah kedua adalah menghitung tarif PPh badan efektif menurut data SAM yang diperoleh dengan membagi nilai pajak langsung dari perusa- haan dengan total pendapatan perusahaan. Dari penghitungan diperoleh nilai tarif efektif PPh badan menurut data SAM sebesar 23,2%. Dan langkah ketiga adalah mengestimasi besaran shock pemotongan tarif PPh badan dengan mengalikan nilai perubahan tarif pajak (-12%), nilai proporsi penerimaan pajak yang terpengaruh adanya penurunan tarif PPh badan (30,3%), dan tarif PPh badan efektif SAM 2015 (23,2%). Penghitungan ini menghasilkan nilai shock sebesar -0,844% untuk penurunan tarif PPh badan.
Berbeda dengan PPh Badan, penghi- tungan besaran shock kenaikan tarif PPN dilakukan di setiap sektor. Shock dihitung dengan mengalikan nilai perubahan tarif PPN (10%), nilai tarif PPN efektif per sektor dan cakupan PPN terhadap total pajak tidak langsung dalam data SAM. Tarif PPN efektif per sektor dihitung dengan cara  membagi nilai proyeksi penerimaan PPN dengan total konsumsi berdasarkan data Tabel Input Output 2019 updating . Perhitungan proyeksi penerimaan PPN menggunakan model peng- hitungan potensi penerimaan PPN yang disusun oleh Sugana dan Hidayat (2014) seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1. Dalam menghitung potensi penerimaan PPN dan PPnBM, Sugana dan Hidayat (2014) telah memperhitungkan proporsi kena pajak dan tingkat kepatuhan untuk menghitung basis PPN dan PPnBM efektif pada masing- masing sektor.
Dalam menghitung proporsi kena pajak input antara sektor ekonomi, input antara
yang digunakan oleh non PKP dan PPN masukan dari input antara yang digunakan dalam rangka memproduksi BKP dan/atau JKP yang tidak dikenakan atau dibebaskan PPN diperlakukan sebagai basis PPN. Selain itu, perhitungan proporsi kena pajak input antara juga telah mempertimbangkan pro- porsi PKP di bawah threshold yang diasum- sikan sebesar proporsi nilai tambah usaha mikro dan kecil di masing-masing sektor yang dihitung dari jumlah kontribusi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) terha- dap PDB yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
Pengeluaran usaha dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) biasanya berupa pembuatan bangunan tempat usaha, pembe- lian alat perlengkapan dan mesin dan seba- gainya. Namun pembelian BKP dan/atau JKP oleh non PKP dianggap sebagai basis PPN karena PPN yang dibayar tidak dapat dikreditkan. Seperti pengeluaran untuk pembangunan perumahan oleh rumah tang- ga yang termasuk dalam PMTB, merupakan basis PPN. Kemudian tingkat kepatuhan per sektor usaha dihitung dengan memban- dingkan penerimaan PPN riil menurut data DJP dengan estimasi potensi penerimaan PPN dan PPnBM menurut data Tabel input output 2019 updating. Dalam menghitung proporsi kena pajak seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis melakukan pemutakhiran data yang dibu- tuhkan, seperti data penjualan listrik, penju- alan mobil dan nilai konstruksi di tahun 2019. Sedangkan dalam hal nilai proporsi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di bawah threshold , penulis menggunakan nilai hasil perhitungan Sugana dan Hidayat (2014) karena tidak tersedianya data kontribusi Usaha Kecil Mikro dan Menengah terhadap PDB.
464 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 4, Desember 2022 : 455 – 475

## Tabel 1 Kerangka Proyeksi Penerimaan PPN/PPnBM
No Sektor Total Pengeluaran Proporsi Kena PPN Tingkat Kepatuhan Basis PPN/PPnBM Efektir Tarif PPN Proyeksi Penerimaan PPN/PPnBM (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) KONSUMSI RUMAH TANGGA 1 Sektor 1 2 Sektor 2 … … … … 50 Sektor 50 KONSUMSI PEMERINTAH 1 Sektor 1 2 Sektor 2 … … … … 50 Sektor 50 KONSUMSI LNPRT 1 Sektor 1 2 Sektor 2 … … … … 50 Sektor 50 PENGELUARAN USAHA A. Pengeluaran Usaha PMTB 1 Sektor 1 2 Sektor 2 … … … … 50 Sektor 50 B. Input Antara 1 Sektor 1 2 Sektor 2 … … … … 50 Sektor 50

## TOTAL
Sumber: Sugana dan Hidayat (2014)
Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan ...– Agustina, Hartono 465
Terdapat modifikasi yang dilakukan penulis dalam menghitung potensi PPN yang bersumber dari konsumsi pemerintah. Sugana dan Hidayat (2014) menghitung konsumsi pemerintah dengan mengelom- pokkan menjadi pengeluaran pusat, provinsi dan kabupaten/kota bukan per sektor. Dalam studi ini, pemerintah diperlakukan sama dengan rumah tangga sehingga nilai proporsi kena PPN atas konsumsi pemerin- tah dan rumah tangga sama di masing- masing sektor. Kemudian nilai konsumsi dan penerimaan PPN dikelompokkan men-
jadi per sektor menurut data Tabel Input Output 2019 updating dan tarif PPN efektif per sektor dihitung dengan cara membagi penerimaan PPN dengan total konsumsi pada masing-masing sektor seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2. Kemudian Shock kenaikan tarif PPN per sektor dihitung dengan mengalikan nilai tarif PPN efektif SAM, persentase kenaikan tarif PPN dan cakupan PPN terhadap total pajak tidak langsung dalam data SAM. Nilai shock kenaikan tarif PPN per sektor disajikan dalam tabel 3.
Tabel 2
Tarif PPN Efektif per sektor menurut Tabel Input Output 2019 updating No Nama Sektor Total Konsumsi menurut Tabel Input Output Total Penerimaan PPN & PPnBM Tarif Efektif PPN (1) (2) (3) (4) (5) = (4) / (3) 1 Sektor 1 2 Sektor 2 3 Sektor 3
… …
…
… 50 Sektor 50
Sumber: Hasil Olahan Penulis
Tabel 3 Besaran Shock Kebijakan Kenaikan Tarif PPN No  Nama Sektor Tarif PPN Efektif menurut Tabel IO Tarif PPN Efektif menurut SAM 2019 Persentase Kenaikan Tarif PPN Cakupan PPN Terhadap Pajak Tidak Langsung SAM 2019 Shock Kenaikan tarif PPN (1) (2) (3) (4)=(3)/0,1 (5) (6) (7)= (4)x(5)x(6) 1 Pertanian Tanaman Pangan 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000 2 Perkebunan Semusim dan Tahunan 0,001 0,01 0,010 0,806 0,00009 3 Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya 0,008 0,08 0,010 0,806 0,00062 4 Peternakan 0,006 0,06 0,010 0,806 0,00045 5 Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000 6 Perikanan 0,004 0,04 0,010 0,806 0,00029 7 Pertambangan Batubara dan lignit 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000 8 Pertambangan Biji Logam 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000 9 Minyak Bumi 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000
466 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 4, Desember 2022 : 455 – 475 10 Gas Bumi dan Panas Bumi 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000 11 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 0,011 0,11 0,010 0,806 0,00092 12 Industri Makanan dan Minuman 0,051 0,51 0,010 0,806 0,00413 13 Industri Pengolahan Tembakau 0,079 0,79 0,010 0,806 0,00633 14 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0,017 0,17 0,010 0,806 0,00140 15 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0,022 0,22 0,010 0,806 0,00174 16 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 0,018 0,18 0,010 0,806 0,00142 17 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 0,007 0,07 0,010 0,806 0,00057 18 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 0,028 0,28 0,010 0,806 0,00228 19 Industri Pengilangan Migas 0,032 0,32 0,010 0,806 0,00257 20 Industri Batubara 0,025 0,25 0,010 0,806 0,00204 21 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 0,024 0,24 0,010 0,806 0,00197 22 Industri Barang Galian bukan Logam 0,031 0,31 0,010 0,806 0,00247 23 Industri Logam Dasar 0,008 0,08 0,010 0,806 0,00061 24 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik 0,029 0,29 0,010 0,806 0,00235 25 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 0,018 0,18 0,010 0,806 0,00142 26 Alat Pengangkutan 0,076 0,76 0,010 0,806 0,00615 27 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan 0,023 0,23 0,010 0,806 0,00189 28 Ketenagalistrikan 0,001 0,01 0,010 0,806 0,00011 29 Pengadaan Gas dan Produksi Es 0,032 0,32 0,010 0,806 0,00262 30 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000 31 Bangunan 0,013 0,13 0,010 0,806 0,00107 32 Perdagangan Besar dan Eceran 0,065 0,65 0,010 0,806 0,00526 33 Penyediaan Akomodasi 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00002 34 Penyediaan Makan Minum 0,002 0,02 0,010 0,806 0,00016 35 Angkutan Rel 0,001 0,01 0,010 0,806 0,00009 36 Angkutan Darat 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00004 37 Angkutan Laut 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00001 38 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 0,001 0,01 0,010 0,806 0,00005 39 Angkutan Udara 0,029 0,29 0,010 0,806 0,00237 40 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir 0,023 0,23 0,010 0,806 0,00183
Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan ...– Agustina, Hartono 467 41 Jasa Informasi dan Komunikasi Swasta 0,028 0,28 0,010 0,806 0,00229 42 Bank Umum 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000 43 Asuransi dan Dana Pensiun 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000 44 Jasa Lembaga Keuangan Lainnya 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000 45 Real Estate 0,030 0,30 0,010 0,806 0,00242 46 Jasa Perusahaan 0,056 0,56 0,010 0,806 0,00454 47 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,002 0,02 0,010 0,806 0,00019 48 Jasa Pendidikan Swasta 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000 49 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Swasta 0,000 0,00 0,010 0,806 0,00000 50 Jasa Swasta Lainnya 0,032 0,32 0,010 0,806 0,00259 Sumber: Hasil Pengolahan Penulis ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Sebelum melakukan simulasi, penulis harus memastikan bahwa model CGE yang dibangun telah memiliki validitas dalam dua aspek, yaitu: (1) aspek komputasi dan (2) aspek teoritis. Untuk memenuhi validitas dalam aspek komputasi, penulis harus me- mastikan bahwa pada setiap penyelesaian perhitungan komputer dengan mengguna- kan software GAMS telah muncul “EXIT- SOLUTION FOUND” yang berarti bahwa solusi telah ditemukan dan jumlah iterasi untuk menghasilkan solusi tersebut harus sama dengan nol. Untuk memenuhi validitas dalam aspek teoritis, penulis melakukan dua tes yaitu pertama, tes nominal homogeneity dan kedua, tes real homogeneity . Kedua tes tersebut dilakukan untuk memastikan bah- wa model CGE telah memiliki spesifikasi yang benar atau correctly specified . Tes nomi- nal homogeneity dilakukan untuk memasti- kan bahwa ketika terjadi perubahan pada suatu numeraire, semua variabel nominal juga akan berubah dengan proporsi yang sama, sedangkan variabel riil atau kuantitas seharusnya tidak berubah.  Sedangkan tes real homogeneity dilakukan untuk memasti- kan bahwa asumsi constant return to scale terjadi dalam model CGE. Hasil tes validitas menunjukkan bahwa model CGE yang digunakan dalam studi ini telah memenuhi syarat validitas baik dalam aspek komputasi maupun aspek teoritis.
Dampak Reformasi Pajak Terhadap Variabel Ekonomi Makro Dampak kebijakan penurunan tarif PPh badan dan kebijakan kenaikan tarif PPN ter- hadap variabel ekonomi makro difokuskan pada Produk Domestik Bruto (PDB), kon- sumsi swasta, investasi, konsumsi pemerin- tah, dan pendapatan rumah tangga seperti yang disajikan dalam Tabel  4.Semua varia- bel ekonomi makro tersebut dinilai dalam bentuk riil.
Menurut Tabel 4, pemotongan tarif PPh badan menurunkan konsumsi pemerintah sebesar 0,367% dalam jangka pendek dan sebesar 0,294% dalam jangka panjang. Penu- runan konsumsi pemerintah mengakibatkan penurunan permintaan barang dan jasa seca- ra agregat. Penurunan permintaan barang dan jasa tersebut menurunkan pendapatan yang diterima perusahaan. Selain itu pe- rusahaan akan mengurangi barang yang diproduksi yang juga berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja.
468 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 4, Desember 2022 : 455 – 475
Tabel 4 Hasil Simulasi Kebijakan Terhadap Ekonomi Makro dan Pendapatan Rumah Tangga (% perubahan) Variabel Short Run Long Run SIM1 SIM2 SIM3 SIM1 SIM2 SIM3 PPh Badan PPN PPh Badan + PPN PPh Badan PPN PPh Badan + PPN PDB Riil -0,060 -0,187  -0,247 0,002 -0,008  -0,006 Konsumsi Swasta Riil -0,084 -0,471  -0,555 -0,025 -0,396  -0,420 Investasi Riil -0,102 -0,147  -0,248 -0,056 0,108  0,052 Konsumsi Pemerintah Riil -0,367 1,871  1,504 -0,294 2,266  1,973 Pendapatan Rumah Tangga: Perdesaan: Desil 1 -0,128 -0,208  -0,336 -0,079 -0,424  -0,503 Desil 2 -0,129 -0,227  -0,355 -0,079 -0,425  -0,503 Desil 3 -0,126 -0,275  -0,401 -0,075 -0,446  -0,521 Desil 4 -0,125 -0,318  -0,442 -0,072 -0,457  -0,529 Desil 5 -0,128 -0,315  -0,442 -0,074 -0,432  -0,506 Desil 6 -0,129 -0,336  -0,465 -0,074 -0,416  -0,489 Desil 7 -0,130 -0,351  -0,481 -0,073 -0,416  -0,489 Desil 8 -0,131 -0,380  -0,510 -0,072 -0,410  -0,482 Desil 9 -0,135 -0,379  -0,513 -0,074 -0,382  -0,456 Desil 10 -0,144 -0,349  -0,492 -0,080 -0,291  -0,371 Perkotaan: Desil 1 -0,125 -0,499  -0,624 -0,069 -0,425  -0,494 Desil 2 -0,129 -0,489  -0,617 -0,071 -0,392  -0,463 Desil 3 -0,131 -0,497  -0,627 -0,071 -0,378  -0,449 Desil 4 -0,135 -0,483  -0,617 -0,073 -0,357  -0,429 Desil 5 -0,135 -0,480  -0,614 -0,073 -0,351  -0,423 Desil 6 -0,137 -0,466  -0,603 -0,074 -0,331  -0,406 Desil 7 -0,138 -0,465  -0,602 -0,074 -0,327  -0,401 Desil 8 -0,140 -0,444  -0,583 -0,076 -0,309  -0,385 Desil 9 -0,140 -0,435  -0,575 -0,076 -0,303  -0,379 Desil 10 -0,142 -0,416  -0,557 -0,077 -0,287  -0,364 Sumber: Hasil Simulasi Model Penurunan permintaan tenaga kerja akan menurunkan pendapatan rumah tang- ga yang juga menyebabkan konsumsi swasta menurun sebesar 0,084% dalam jangka pendek dan sebesar 0,025% dalam jangka panjang. Penurunan pendapatan pemerin- tah, perusahaan dan rumah tangga menye- babkan turunnya tabungan dari ketiga insti- tusi tersebut. Penurunan tabungan tersebut
membuat investasi mengalami penurunan sebesar 0,102% dalam jangka pendek dan sebesar 0,056% dalam jangka panjang. Penurunan komsumsi swasta, investasi, dan konsumsi pemerintah tersebut menyebab- kan PDB turun sebesar 0,060% dalam jangka pendek.
Sedangkan dalam jangka panjang, varia- bel konsumsi pemerintah, investasi dan
Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan ...– Agustina, Hartono 469
konsumsi swasta masih menunjukkan penu- runan meskipun penurunannya lebih kecil. Membaiknya kondisi dalam jangka panjang diduga karena adanya tambahan penerima- an negara dari meningkatnya basis pajak. Tambahan basis pajak tersebut berasal dari pelaku usaha yang terdorong untuk melaku- kan usaha karena semakin rendahnya tarif PPh badan. Membaiknya ketiga variabel tersebut mampu meningkatkan PDB nasio- nal sebesar 0,002%. Simulasi kedua menun- jukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN meningkatkan pendapatan pemerintah se- hingga konsumsi pemerintah meningkat sebesar 1,871% dalam jangka pendek dan 2,266% dalam jangka panjang. Namun kenaikan tarif PPN menyebabkan penuru- nan pada konsumsi swasta sebesar 0,471% dalam jangka pendek dan 0,396% dalam jangka panjang. Penurunan konsumsi swas- ta disebabkan meningkatnya harga barang dan jasa. Penurunan konsumsi swasta me- nyebabkan penurunan pendapatan yang diterima perusahaan. Pendapatan rumah tangga juga mengalami penurunan karena perusahaan mengurangi permintaan tenaga kerja akibat berkuranganya output yang dihasilkan. Penurunan pendapatan perusa- haan dan rumah tangga mengurangi ta- bungan kedua institusi tersebut. Sedangkan peningkatan pendapatan menyebabkan ta- bungan pemerintah yang digunakan untuk investasi meningkat. Namun peningkatan investasi oleh pemerintah tersebut belum mampu menutupi penurunan investasi oleh perusahaan dan rumah tangga sehingga investasi nasional dalam jangka pendek mengalami penurunan sebesar 0,147%. Peningkatan konsumsi pemerintah belum mampu menutupi penurunan variabel eko- nomi makro lainnya sehingga PDB dalam jangka pendek menunjukkan penurunan sebesar 0,187%. Sedangkan dalam jangka panjang, investasi nasional mengalami peningkatan sebesar 0,108% karena investasi pemerintah meningkat lebih besar dan investasi perusahaan dan rumah tangga mengalami penurunan yang lebih kecil dibandingkan dalam jangka pendek.
Simulasi ketiga yaitu gabungan dari kebijakan pajak penghasilan badan dan PPN yang dilakukan secara simultan. Hasil simu- lasi ketiga menunjukkan bahwa dampak pengenaan dua kebijakan secara simultan terhadap setiap variabel makro memiliki arah yang sama dengan ketika hanya dilakukan kebijakan kenaikan tarif PPN tetapi dengan besaran perubahan yang berbeda. Dalam simulasi ketiga, konsumsi pemerintah meningkat sebesar 1,504% dalam jangka pendek dan 1,973% dalam jangka panjang. Persentase kenaikan kon- sumsi pemerintah tersebut lebih rendah di- bandingkan simulasi kedua karena tamba- han penerimaan PPN harus mengkompen- sasi penurunan penerimaan pajak yang bersumber dari PPh badan. Sedangkan kon- sumsi swasta mengalami penurunan yang lebih besar baik dalam jangka pendek mau- pun jangka panjang dibandingkan simulasi kedua yaitu turun sebesar 0,555% dalam jangka pendek dan 0,420 dalam jangka panjang. Begitu juga dengan investasi yang mengalami penurunan sebesar 0,248 dalam jangka pendek dan mengalami peningkatan sebesar 0,052% dalam jangka panjang. PDB mengalami penurunan dalam jangka pendek sebesar 0,247% dan jangka panjang sebesar 0,008%.
Dalam hal pendapatan rumah tangga, penurunan tarif PPh badan menurunkan pendapatan di semua kelompok rumah tangga perdesaan maupun perkotaan secara merata di semua periode waktu. Hasil ini mendukung studi Sajadifar et al .  (2012). Namun dalam jangka panjang, penurunan pendapatan rumah tangga akan semakin kecil. Penurunan pendapatan rumah tangga dikarenakan menurunnya permintaan tena- ga kerja oleh sektor usaha akibat menurun- nya kegiatan produksi. Penurunan kegiatan produksi tersebut dilakukan untuk meres- pon turunnya permintaan barang dan jasa oleh pemerintah. Kebijakan kenaikan tarif PPN juga menurunkan pendapatan di semua kelompok rumah tangga di semua periode waktu. Namun penurunan pendapatan rumah tangga di perdesaan dalam jangka
470 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 4, Desember 2022 : 455 – 475
pendek relatif lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Hal ini dikarenakan dalam jang- ka pendek terjadi penurunan permintaan tenaga kerja  di perkotaan yang lebih besar dibandingkan di perdesaan. Sedangkan da- lam jangka panjang, jumlah faktor tenaga kerja khususnya di bidang produksi, tenaga administrasi dan profesional di kelompok perdesaan mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan di kelompok perkotaan. Sehingga hal ini membuat pendapatan rumah tangga perdesaan mengalami penu- runan yang semakin besar. Hasil simulasi kedua ini mendukung studi yang dilakukan oleh Sajadifar et al .  (2012) dan Roos et al . (2019). Simulasi ketiga menunjukkan arah yang sama dengan simulasi kedua dalam hal penurunan pendapatan diantara kelompok rumah tangga perdesaan dan rumah tangga perkotaan. Dimana dalam jangka pendek dan jangka panjang, penerapan kedua kebi- jakan secara bersamaan menurunkan penda- patan di semua kelompok rumah tangga baik perdesaan maupun perkotaan. Namun dalam jangka pendek, penurunan pendapat- an rumah tangga perkotaan cenderung lebih besar dibandingkan di rumah tangga perde- saan. Sebaliknya dalam jangka panjang, penurunan pendapatan rumah tangga per- kotaan cenderung lebih kecil dibandingkan di rumah tangga perdesaan. Sehingga dalam jangka panjang, penerapan kebijakan penu- runan tarif PPh badan dan kenaikan tarif PPN secara bersamaan akan lebih merugi- kan rumah tangga perdesaan.
Dampak Reformasi Pajak Terhadap Output Sektoral
Hasil simulasi dari kebijakan perubahan tarif PPh badan dan PPN terhadap output per sektor dapat ditunjukkan dalam Tabel5. Untuk menyederhanakan analisis, jumlah sektor di database SAM dilakukan agregasi menjadi tujuh belas sektor utama yang pengelompokannya sesuai dengan tabel konkordansi BPS.
Menurut Tabel  5, SIM1 menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, kebijakan penurunan tarif PPh badan menurunkan
output semua sektor dalam perekonomian. Penurunan output terbesar berada di sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masing-masing menurun sebesar 0,303%, 0,220% dan 0,142%. Hal ini dikare- nakan ketiga sektor tersebut sangat tergan- tung dengan anggaran yang dimiliki peme- rintah. Dalam jangka panjang, ketiga sektor tersebut juga masih menjadi sektor yang mengalami penurunan output terbesar. Namun dalam jangka panjang, terdapat sembilan sektor dari tujuh belas sektor yang menunjukkan peningkatan output . Sektor tersebut antara lain sektor pertambangan dan penggalian (naik 0,093%), sektor penga- daan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang (naik 0,075%), sektor pengolahan (naik 0,040%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (naik 0,031%), sektor real estate (naik 0,031%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (naik 0,005%), sektor transportasi dan pergudangan (naik 0,003%), sektor jasa keuangan dan asuransi (naik 0,002%), dan sektor  pertanian, kehutanan dan  perikanan (naik 0,0004%).
Sedangkan hasil simulasi dua menun- jukkan bahwa dalam jangka pendek, kenai- kan tarif PPN yang meningkatkan konsumsi pemerintah hanya mampu meningkatkan output di tiga sektor bidang pemerintahan saja, yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan dan kegi- atan sosial yang masing-masing meningkat sebesar 1,391%, 0,673% dan 0,229%. Sedangkan sektor lainnya mengalami penu- runan output . Penurunan output terbesar dialami sektor industri pengadaan air, pe- ngolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor jasa lainnya, dan sektor industri pengolahan dengan penurunan masing- masing sebesar 0,499%, 0,485% dan 0,480%. Sektor industri pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang mengalami penurunan output terbesar karena menurut data Tabel Input Output 2019 updating , sektor
Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan ...– Agustina, Hartono 471 tersebut merupakan pemasok utama pada sektor industri pengolahan yang juga me- ngalami penurunan output terbesar ketika ada kebijakan kenaikan tarif PPN. Sedang- kan sektor jasa lainnya menurun dikarena- kan turunnya permintaan dari rumah tangga akibat turunnya pendapatan. Sedangkan sektor pengolahan mengalami penurunan output yang signifikan karena sektor pe- ngolahan merupakan sektor yang memiliki nilai tambah terbesar dalam perekonomian Indonesia.
Dalam jangka panjang, sektor adminis- trasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sek- tor kesehatan dan kegiatan sosial masih men- jadi sektor dengan peningkatan output ter- besar dengan peningkatan masing-masing
sebesar 1,844%, 0,968% dan 0,479%. Selain itu beberapa sektor lainnya juga menun- jukkan peningkatan output seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor kons- truksi, sektor jasa perusahaan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing meningkat sebesar 0,458%, 0,119%, 0,100%, dan 0,074%. Sedang- kan sektor-sektor yang mengalami penuru- nan output terbesar dalam jangka panjang antara lain sektor industri pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor industri pengolahan, dan sektor per- dagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan penurunan masing-masing sebesar 0,861%, 0,402% dan 0,334%.

## Tabel 5
Hasil Simulasi Kebijakan Terhadap Output Sektoral (% Perubahan) Komoditas/Industri Short Run Long Run SIM1  SIM2 SIM3 SIM1  SIM2 SIM3 PPh Badan PPN  PPh Badan + PPN PPh Badan PPN  PPh Badan + PPN Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  -0,025  -0,145 -0,170 0,0004  -0,077 -0,075 Pertambangan dan Penggalian -0,009  -0,028 -0,036 0,093  0,458 0,577 Industri Pengolahan -0,029  -0,480 -0,510 0,040  -0,402 -0,396 Pengadaan Listrik dan Gas -0,066  -0,186 -0,252 -0,013  -0,006 -0,017 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang -0,010  -0,499 -0,509 0,075 -0,861 -0,839 Konstruksi -0,099  -0,162 -0,260 -0,051  0,119 0,063 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -0,035  -0,444 -0,479 0,031 -0,334 -0,326 Transportasi dan Pergudangan -0,061  -0,317 -0,378 0,003  -0,124 -0,122 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -0,066  -0,210 -0,275 0,005  0,074 0,096 Informasi dan Komunikasi -0,061  -0,248 -0,309 -0,008  -0,053 -0,044 Jasa Keuangan dan Asuransi -0,060  -0,214 -0,274 0,002  -0,039 -0,036 Real Estate -0,023  -0,219 -0,241 0,031  -0,307 -0,255 Jasa Perusahaan -0,080  -0,096 -0,176 -0,023  0,100 0,095 Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib -0,303  1,391 1,090 -0,237 1,844 1,720 Jasa Pendidikan -0,220  0,673 0,453 -0,129  0,968 0,896 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial -0,142  0,229 0,088 -0,077  0,479 0,422 Jasa Lainnya -0,089  -0,485 -0,573 -0,008  -0,262 -0,268 Sumber: Hasil Simulasi Model
472 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 4, Desember 2022 : 455 – 475
Simulasi ketiga yang meliputi kebijakan penurunan tarif PPh badan dan kenaikan tarif PPN dalam jangka pendek juga menu- runkan output semua sektor kecuali sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan yang masing-masing me- ningkat sebesar 1,090%, 0,453% dan 0,088%. Sedangkan sektor yang mengalami penuru- nan output terbesar dalam jangka pendek berada di sektor jasa lainnya, sektor industri pengolahan dan sektor industri pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang yang masing-masing menurun sebesar 0,573%, 0,510% dan 0,509%. Sedangkan dalam jangka panjang, sektor yang meng- alami peningkatan output terbesar berada di sektor administrasi pemerintahan, pertaha- nan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor pertambangan dan penggalian dengan kenaikan masing-masing sebesar 1,720%, 0,896% dan 0,577%. Sedang- kan sektor yang mengalami penurunan output berada di sektor industri pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor industri pengolahan, dan sek- tor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan penurunan masing-masing sebesar 0,839%, 0,396% dan 0,326%.
SIMPULAN DAN SARAN Studi ini melakukan simulasi tiga ske- nario kebijakan reformasi pajak penghasilan badan dan PPN yang baru-baru ini dilaku- kan oleh pemerintah Indonesia untuk meng- evaluasi dampak yang ditimbulkan terha- dap perekonomian Indonesia. Skenario per- tama adalah adanya kebijakan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, skenario kedua adalah adanya kebijak- an kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpa- jakan dan skenario ketiga adalah gabungan kedua kebijakan tersebut. Masing-masing kebijakan memberikan pengaruh yang ber- beda terhadap variabel ekonomi makro dan
output sektoral baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam hal dampaknya terhadap ekono- mi makro, kebijakan penurunan tarif PPh badan dapat mendorong pertumbuhan eko- nomi dalam jangka panjang meskipun kon- sumsi swasta dan pemerintah serta investasi masih menunjukkan penurunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kebijakan kenaikan tarif PPN mampu  meningkatkan konsumsi pemerin- tah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan investasi dalam jangka panjang. Namun kenaikan konsumsi peme- rintah dan investasi dalam jangka panjang belum mampu meningkatkan PDB karena konsumsi swasta masih menunjukkan penu- runan yang signifikan. Sedangkan ketika kedua kebijakan diterapkan secara simultan, dampak yang ditimbulkan terhadap semua variabel makro sama ketika hanya diterap- kan kebijakan kenaikan tarif PPN saja, na- mun dengan besaran perubahan yang lebih kecil. Dimana peningkatan konsumsi peme- rintah dan investasi tidak sebesar ketika hanya kebijakan kenaikan tarif PPN saja yang diterapkan. Namun PDB dalam jangka panjang menunjukkan kondisi yang semakin membaik karena penurunan PDB menjadi tidak sebesar ketika hanya diterapkan kebijakan kenaikan tarif PPN.
Dalam hal pendapatan rumah tangga, kebijakan penurunan tarif PPh badan dalam jangka pendek menurunkan pendapatan se- mua kelompok rumah tangga perdesaan dan perkotaan secara merata. Namun dalam jangka panjang, penurunan pendapatan ter- sebut menjadi berkurang. Sedangkan kebi- jakan kenaikan tarif PPN dalam jangka pendek lebih merugikan kelompok rumah tangga perkotaan sedangkan dalam jangka panjang lebih merugikan kelompok rumah tangga perdesaan. Begitu juga ketika kedua kebijakan tersebut diterapkan, penurunan pendapatan kelompok rumah tangga perko- taan lebih besar daripada kelompok rumah tangga perdesaan dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, kondisi tersebut berbalik dimana penurunan penda-
Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan ...– Agustina, Hartono 473 patan rumah tangga perdesaan melebihi ru- mah tangga perkotaan. Sehingga kelom-pok rumah tangga perdesaan akan lebih dirugi- kan dari penerapan kedua kebijakan tersebut.
Dalam hal dampaknya terhadap output sektoral, kebijakan penurunan tarif PPh ba- dan dalam jangka pendek menurunkan out- put semua sektor dalam perekonomian se- dangkan dalam jangka panjang separuh dari seluruh sektor menunjukkan peningkatan output dengan peningkatan tertinggi berada di sektor pertambangan dan penggalian, sek- tor pengadaan air, pengolahan sampah, lim- bah dan daur ulang, dan sektor pengolahan. Kebijakan kenaikan tarif PPN dalam jangka pendek hanya meningkatkan output di sektor administrasi pemerintahan, perta- hanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan dalam jangka panjang terdapat tambahan empat sektor yang juga menunjukkan peningkatan output antara lain sektor pertambangan dan peng- galian, sektor jasa perusahaan, sektor kons- truksi dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sedangkan penurunan out- put terbesar dialami sektor industri penga- daan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
Ketika kebijakan  penurunan tarif PPh badan dan kenaikan tarif PPN diterapkan bersamaan, ini juga hanya akan meningkat- kan output di sektor administrasi pemerin- tahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan dalam jangka panjang, sektor pertambangan dan penggali- an, sektor jasa perusahaan, sektor konstruksi dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga menunjukkan pening- katan output . Sektor-sektor yang menunjuk- kan peningkatan/penurunan output ketika diterapkan kebijakan kenaikan tarif PPN juga menunjukkan peningkatan/penurunan output ketika kebijakan penurunan tarif PPh badan dan kenaikan tarif PPN diterapkan secara simultan. Sehingga kebijakan kenaik-
an tarif PPN lebih kuat dalam mempe- ngaruhi perubahan output sektoral. Keputusan pemerintah Indonesia untuk menurunkan tarif PPh badan dan menaikkan tarif PPN telah dtetapkan. Namun pemerin- tah Indonesia harus mempertimbangkan dengan hati-hati dampak negatif yang tim- bul dan melakukan langkah-langkah yang cermat untuk meminimalisir dampak negatif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan hasil simulasi, kelompok ru- mah tangga berpendapatan rendah di per- desaan menjadi kelompok yang paling diru- gikan atas diberlakukannya kedua kebijakan pajak di atas. Dampak negatif lain yang juga menjadi perhatian penting adalah menurun- nya output di sektor-sektor yang padat modal dan tenaga kerja seperti industri pe- ngolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pemerintah harus memikirkan dampak lanjutan akibat penurunan output di sektor- sektor tersebut seperti terjadinya pengang- guran dan berkurangnya potensi penerima- an pajak. Dengan demikian, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya lain untuk mengurangi dampak negatif atas diterap- kannya kebijakan pajak terhadap perekono- mian. Upaya tersebut dapat berupa meng- alokasikan peningkatan penerimaan PPN yang direncanakan akan mencapai sebesar Rp 554.383,14 Miliar pada tahun 2022 ke sektor-sektor yang bersifat padat modal dan tenaga kerja seperti industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi, sehingga diharapkan dapat men- dorong kembali pendapatan rumah tangga dan permintaan di sektor-sektor lain yang terlibat. Upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan distribusi pendapatan ke kelompok rumah tangga berpendapatan rendah melalui program subsidi langsung sehingga daya beli rumah tangga berpendapatan terbawah dapat terja- ga. Selain itu, pemerintah perlu meningkat- kan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak dapat dicapai secara optimal sehingga dapat meningkatkan kapasitas APBN.
474 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 4, Desember 2022 : 455 – 475

## DAFTAR PUSTAKA
Adejare, A. T. 2015. The Analysis of the Effect of Corporate Income Tax (CIT) on
Revenue Profile in Nigeria. American Journal of Economics 1(4): 312–319. Adejare, A. T.  dan  S. S. Akande. 2017. The Impact of Value Added Tax on Private Investment in Nigeria. Account and Financial Management Journal 2(4): 644-
651. https://doi.org/10.18535/afmj/
v2i4.03 Aissa, N. dan D. Hartono. 2016. The Impact of Geothermal Energy Sector Develop- ment on Electricity Sector in Indonesia Economy. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 19(2):  153–176. https://doi. org/10.21098/bemp.v19i2.628.
Amir, H., J. Asafu-Adjaye, dan T. Ducpham. 2013. The Impact of the Indonesian Income  Tax  Reform:  a  CGE  Analysis. Economic Modelling 31(1):  492–501.
https://doi.org/10.1016/j.econmod.201
2.12.018.
Annuar, H. A., K. Isa, S. A. Ibrahim, dan S. A.
Solarin. 2018. Malaysian Corporate Tax Rate and Revenue: the Application of Ibn Khaldun Tax Theory. ISRA Interna- tional Journal of Islamic Finance 10(2): 251- 262. https://doi.org/10.1108/IJIF-07- 2017-0011.
APBN. 2020. APBN KITA : Kinerja dan Fakta 2020. APBN Kita, 1–108. https://www. kemenkeu.go.id/apbnkita . Ayoub, Z. dan  S.  Mukherjee. 2019. Value Added Tax and Economic Growth: An Empirical Study of China Perspective. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi 8(2): 235– 242. https://doi.org/10.15408/sjie.v8i2. 10155.
Bhattarai, K. 2020. Impacts of GST Reforms on  Efficiency,  Growth and Redistri- bution of Income in India: a  Dynamic CGE Analysis. Journal of Development Economics and Finance 1(1): 93–133. Bhattarai, K, J. Haughton, M. Head, dan D. G.  Tuerck. 2015. Simulating  Corporate Income Tax Reform Proposal with a DCGE Model. Paper Research. Depart-
ment of Economic and Beacon Hill Institute at Suffolk University, 8. Bhattarai, K.,  P.  Bachman,  F.  Conte,  J.
Haughton, M. Head, dan D. G. Tuerck. 2018. Tax Plan Debates in the US
Presidential  Election: A Dynamic CGE Analysis of Growth and Redistribution Trade-offs. Economic Modelling 68:  529– 542. https://doi.org/10.1016/j.econ mod.2017.08.031.
Bhattarai, K., D. T. K. Nguyen, dan C. Van Nguyen. 2019. Impacts of  Direct and Indirect Tax Reforms in Vietnam: a CGE
Analysis. Economies 7(2). https://doi. org/10.3390/economies7020050.
Badan  Pusat  Statistik.  2010. Sistem Neraca
Sosial Ekonomi Indonesia 2008. https://www.bps.go.id/ .  Diakses pada tanggal 10 Mei 2022. Dobbins, L. dan M.  Jacob. 2016. Do Corporate  Tax  Cuts  Increase  Invest- ments? Accounting and Business Research 46(7):  731–759. https://doi.org/10. 1080/00014788.2016.1192985.
Erero, J. L. 2015. Effects of Increases in Value Added Tax: a Dynamic CGE Approach Effects of Increases in Value Added Tax: a  Dynamic  CGE  Approach. ERSA
Working Paper 558, November.
Hartono, D., S. H. Hastuti, A. Halimatussadiah, A. Saraswati, A. F. Mita, dan V. Indriani. 2020. Comparing the  Impacts of Fossil and Renewable Energy  Investments in Indonesia: a Simple  General  Equilibrium  Analysis.
Heliyon 6(6): e04120. https://doi.org/10. 1016/j.heliyon.2020.e04120. Hartono, D., W. W. Purwanto, Nurkholis, dan I. A. Rum. 2017. Impact analysis of natural gas policy in Indonesia. Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy 12(8):  699–706. https://doi.org/ 10.1080/15567249.2017.1289280. Hassan, B. 2015. The Role of Value  Added Tax in the Economic Growth of Pakistan. International Journal of Public Policy 11(4– 5): 204–218. https://doi.org/10.1504/ IJPP.2015.070554.
Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan ...– Agustina, Hartono 475
Huang, H., D. Roland-Holst, C. Wang, dan W.  Cai. 2020. China’s Income  Gap and Inequality under Clean  Energy  Trans- formation:  a  CGE  Model  Assessment.
Journal of Cleaner Production 251: 119626. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019. 119626.
Jalata, D. 2014. The Role of Value Added Tax on Economic Growth of Ethiopia. Science, Technology and Arts Research Journal 3(1):  156-161. https://doi.org/ 10.4314/star.v3i1.26.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2021. APBN KITA : Kinerja dan Fakta 2020 . APBN Kita: 1–108. Komba, C. C. 2020. Impact of Education Expenditure on Economic  Growth and Welfare in Tanzania: a Computable General  Equilibrium  Analysis. Dis- sertation . The University of Dodoma. Tanzania. Lemelin, A. dan L.  Savard. 2022. What do CGE Models have to Say about Fiscal Reform? Economic Analysis and Policy 74: 758–774. https://doi.org/10.1016/j.eap. 2022.04.003.
Li, B., C.  Liu,  dan S. T.  Sun. 2021. Do
Corporate  Income  Tax  Cuts  Decrease Labor  Share? Regression Discontinuity Evidence from China. Journal of Development Economics 150: 102624. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021. 102624.
Nguyen, H. H. 2019. Impact of Direct  Tax and Indirect Tax on Economic Growth in Vietnam. Journal  of Asian Finance, Economics and Business 6(4):  129–137. https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vo l6.no4.129.
Nikus, T. A. 2021. Economy-wide Impact of Tax  Reform in Ethiopia: a  Recursive Dynamic  General  Equilibrium  Model. Journal of Accounting and Taxation 13(2): 78-88.
Roos, E. L., J. M. Horridge, J. H.  Van Heerden, P. D. Adams, H. R. Bohlmann,
K. K.  Kobe,  dan B.  Vumbukani- Lepolesa. 2019. National and Regional Impacts of an Increase in Value-Added
Tax: A CGE Analysis for South Africa.
South African Journal of Economics 88(1): 90–120. https://doi.org/10.1111/saje.
12240.
Rosen, H.  S. dan  T.  Gayer.  2014. Public Finance .  Tenth Edition. McGraw-Hill.
New York.
Sajadifar, S. H., N.  Khiabani,  dan A.
Arakelyan. 2012. A Computable General Equilibrium  Model for Evaluating the Effects of Value-added  Tax  Reform in Iran. World Applied Sciences Journal 18(7): 918–924. https://doi.org/10.5829/idosi. wasj. 2012. 18.07.1772.
Semenova, G. 2020. Impact of Vat Raise on Russian  Economy. E3S Web of Conferences 210: 1–7. https://doi.org/10. 1051/e3sconf/202021013028. Sobri, A. R., D.  Hartono,  dan N. I.  Lestari.
2020. Energy Efficiency, Rebound Effect and  Environmental  Tax  Reform in Indonesia. International Journal of Energy Technology and Policy 16(2):  136–159.
https://doi.org/10.1504/IJETP.2020.10 5506. Sugana, R. dan A.  Hidayat.  2014. Analisis Potensi dan Kesenjangan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia
Tahun 2013. Jurnal Ekonomi dan Pem- bangunan Indonesia 15(1): 1-40.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pena- nganan Pandemi COVID-19 . Presiden Republik Indonesia, 2019(036088), 1–53.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. 2021.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoni- sasi Peraturan Perpajakan . World Bank.  2019. Aspiring Indonesia-
Expanding the Middle Class. https:// www.worldbank.org/en/country/indo nesia/publication/aspiring-indonesia expanding-the-middle-class.
Diakses pada tanggal 10 Mei 2022.