VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## KEDUDUKAN DAN PERAN HUKUM PENYELESAIAN  SENGKETA INTERNATIONAL DALAM PERSPEKTIF  HUBUNGAN INTERNASIONAL
Oleh :
Fitri Windradi, Rizki Yudha Bramantyo Satriyani Cahyo Widayati, Restu Adi Putra
fithri_windradi@unik-kediri.ac.id , rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id satriyani@unik-kediri.ac.id , restuadiputra@unik-kediri.ac.id,

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Sengketa a internasional  dalam  era  kontemporer  daewasa  ini  sangat  rentan n terjadi yangdipicu  oleh  beragam  macam  permbenturan  kepentingan  ( confilct of interest ) antarrnegara yang  keranpp  timbul/muncul. Upaya  upaya  penyelesaian terhadap-nya tentu sangatmutlak  diperlukan  agar  sengketasengketa  trsebut  tidak k meluas  dan  yang berkepanjangan yang lambat-laun dapat t mengancam perdamaian i dunia. Untuk menghadapi- nya  tentu  diper1ukan  aturan  aturan  penyelesaian  sengketainternasional  berdasarkan prinsipprinsip  perdamaian  dankeamanan  internasional  sehingga  apa-pun  kputusan  yang tercapaikan dapat ditreima secara baik oleh para-pihak ynag berselisih paham. Penelitian ini menjlentrehkan secara comprehensive pirehal peran hukum penyelesaian sengketa/perselisihan  international  dlam  perspektif  hubungan  internasional.  Dalam menentukan  tujuan  penelitian  yang  hendak  dicapai,  maka  berdasarkan  latar  belakang masalah,  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  hukum  penyelesaian  sengketa  internasional dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan internasional. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas -asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
Kata Kunci : Hukum Internasional, Sengketa Internasional, Hubungan Internasional

## PENDAHULUAN
Semakin  banyaknya  jumlah  negara  merdeka  pasca  Perang  Dunia  II,  semakin banyaknya juga non-state actor dalam hubungan internasional kontemporermasa kini, semakin bertambahnya  jumlah  populasi  penduduk  dunia  yang  tidak  diiringi  dengan  bertambahnya sumber daya untuk mencukupi kebutuhan manusia, menjadikan hubungan internasional antar actor-actor yang bersangkutan semakin kompleks dan punya peluang menirnbulkan sengketa satu  dengan  yang  lain.  Sengketa-sengketa  yang  muncul  dalam  hubungan  internasional
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
sangatlah kompleks, bisa antara negara dengan negara, antara negara melawan pihak swasta asing, baik perorangan ataupun perusahaan asing, antar sesama perusahaan asing, antarnegara dengan  kelompok  pemberontak yang  ada  dinegaranya  sendiri  maupun  di  negara  lain,  dan lainlain. Sengketa  yang  berkepanjangan  dan  berlarut  tanpa  penyelesaian  dikuatirkan dapat menganggu  hubungan  international  para  pihak  yang  berselisih/bersengketa, bahkan  dapat menimbulkan  peperangan/pertempuran  yang  akan  menimbulkan  ancaman/threat  terhadap perdamaian keamanan international.
Sengketa (dispute) menurut  Merrils  adalah  ketidaksepahaman  mengenai  sesuatu. Adapun  John  Collier  dan  Vaughan  Lowe  membedakan  antara  sengketa (dispute) dengan konflik (conflict) . Sengketa (dispute) adalah : 1 a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or  denial  by  another. Sedangkan  Conflict  adalah  istilah umum  atau  genus  dari  pertikaian (hostility) antara pihak pihak yang sering kali tidak fokus. Dengan demikian setiap sengketa adalah  konflik  namuntetapi  tidak  semua  konflik  dapat  dikategorikan  sebagai  sengketa (dispute) .  Sengketa  antara  Indonesia  dengan  Malaisya  mensangkut  kepemi1ikan  terhadap Pu1au S 1 padan – Lig 1 tan adalah prsengketaan, namun begitu persenteruan diantara Arnerika dengan n Iran  sjak  jatuhnya  Sjah  Iran  merupakan  conflict,  mengingat  begitu  majemuknya perrnasalahan diantara kedua-negara. Pun demikian hal-nya problemnya dengan Arab – Israil, rnenurut Merils lebih tepatnya dikatagorikan sbagai “situation” atau conflict menurut istilah Jhon Co1ier. Halini disebabkann majemuksnya perrnasalahan pihakpihak trekait, dan  dalam situation itu padaumumnya trdapat beberapa spesific disspute .
Sengketa international adalah sengketa yang bukan secara exklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara.  Sengketa international juga tidak hanya  eksklusive menyangkut hubungan  antar  negara  saja  mengingat  subjek-subyek  hukum  internasional  saat  ini  sudah mengalami perluasan  sedemikian rupa  melibatkan banyak  actor  non  negara(bukan  negara). Permasalahan  yang  disengketakan  dalam  suatu  sengketa  internasional  dapat  menyangkut banyak hal. Sengketa di European Union menyangkut kebutuhan integrasi politik yang lebih kuat  adalah  sengketa menyangkut  kebijakan. Sengketa  perbatasan wilayah  adalah  sengketa tentang legal right . Disisi lain, sengketa juga dapat menyangkut facta. Dimana posisi kapal Negara  A  ketika diinterseption oleh Negara  B  adalah salah  satu contoh  sengketa mengenai
1 John Collier & Vaughan Lowe, l999, The Settlement of Disputes in International Law , Oxford University Press.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
fakta.
Menyangkut substansi sengketa itu, beberapa pakar mencoba untuk memisahkan antara sengketa  hukum  (legal-dispute)  dengan  sengketa  politik  (political  dispute).  Friedmaan misalnya mengemukakan bahwa charakteristik sengketa hukum adalah sebagai berikut : a . capable of being settled by the application of certain principles & rules of international law b. Influence vital interest of State sich as territorial integrity
c.  implementation of  the  existing  international law  enough  to  raize  a  justice desision  and support to progressive international relation
d. the dispute related with legal rights by claims to change the existing rule

## Disisi lain Walldock mengemukakan bahwa :
The legal or political character of dispute is ulltimately determind by the objectif aimed at or the position adopted by each partij in the dispute. If both parties are demanding what they conceive to be their existing legal rights as, for example, in the Corfu Channel case, the dispute is evidently legal. If both are demanding the application of standards or factors not rooted  in  the  existing  rules  of  international  law  as,  for  example  in  a  dispute  regarding dissarmament, the dispute is efidently political.

## Selanjutnya menurut Oppenheim-Kelsen :
All  dispute  have  their  political aspects  by  the  very  fact  that  they  concern  relation between soveiregn states. Dispute which according tto the distinction, are said to be a  legal nature might involve highly importan political interests of the states concerned, conversely, dispute reputed according to that distinction to be a  pol 1 tical character more often than not concern the application of a principle or a norm of international law.
Lebih  lanjut menurut Boer  Maunna, sengketa politik adalah  sengketa di mana suatu negara berdasarkan tuntutannya atas pertimbangan non yuridis, misalkan atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum inilah penye 1 esaiannya menggunakan  penye 1 esaian  secara  politik.  Ada  pun  sengkieta  hokum  adalahmerupakan sengketa  dimana  suatunegara  bersandarkan  sengketta  atau u tuntutannya  atas s ketentuan- ketentuan ynag kedapat dalam s suatu perjanjian a atau yang te 1 ah diakui i oleh hukum i internasional. 2 Menilik pendapat para pakar tersebut di atas adalah tidak mudah untuk memisahkan secara tegas atau kaku antara sengketa hukum dengan sengketa politik. Tiaptiap
2 BoerMauna, 2 ooo , Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam EraDinamika Global , Alumni, Bandung, hal. l88
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
sengketa a internasional memiliki aspec politic maupun n yuridis, hanya s saja penonjolanya yang berbeda a satu  dengan  yang  lain. 3 Dengan  demikian  dapat  tersimpulkan bahwasanya  semua sengketa yang aspek hukum nya lebih menonjol dibanding aspek politiknya, dapat diselesaikan menggunakan  prinsip-prinsip juga  aturan-aturan hukum internasional, menyangkut  hak  hak yang  dijamin  oleh  hukum  internasional merupakan  sengketa  hukum.  Hal  ini  juga  senada dengan  apa  yang  tertera  da 1 am  Statuta  Mahkamah  Internasional,  bahwa  Mahkamah mempunyai kewenangan menye 1 esaikan segala sengketa hukum yaitu : the sense of a dispute capable of being settled by the application of principles & rules of international law.
Selanjutnya Pasa1 36 (2) Statute Mahkamah International beri ketegasan bahwasanya persengketaan hokum yang dapat di bawa kemahkamah mensyangkut hal_hal sebagai berikut: a. interpretetion of a a treaty
b. any guestion of international l law
c.  the  existance  of  any  fact t which, i if  establizsed,  would c constitute  a  breach h of  an international l obligation
d. The natura extent t of the e reparation be made e for the e breach of an i international oblegation. Perkembangan  terbaru  menurut  Gerhard  Von  Glahnn  menunjukkan  munculnya katagori baru sengketa teknik, 4 namun demikian belum banyak referensi terkait hal ini.

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana peranfungsi hukum pensyelesaian sengketa i internasional dalam perspektif hubungan i internasional ?

## PEMBAHASAN

## 4.1. Peran Hukum Penyelesaian SengketaInternasional dalam Hubungan  Internasional Masa Kini.
Peran  hukum  penyelesaian  sengketa  internasional  dalam  hubungan  internasional kontemporer  tidak  diragukan  lagi.  Menurut  Jhon  Collier  fungsi  hukum  penye 1 esaian sengketa international manakala terjadi sengketa internasional adalah to manage, rather than to suppress or to resolving a dispute . Dengan prinsip-prinsip utama yang ada dalam hukum  penyelesaian sengketa  internasional yang  melarang penggunaan  kekerasan  dan mengkedepankan penyelesaian secara damai maka sengketasengketa yang muncul antar
3 Ibid, hal. 188-l89
4 Gerhard  Von  Glahn,  l996,  Law  Among  Nations,  sbagaimana  dipetik  oleh  Buur  Maunna,  2 ooo , Hukum m Internasional Pengertian, Peranan dan n Fungsi dalam Era a Dinamika Global, Alunmi, Badung, hal. 88
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
actor-actor dalam hubungan  internasional contemporer dapat  di manage dengan  baik, tidak meluas dan tidak mengancam atau melanggar perdamaian keamanan internasional. Tidak dapat dipungkiri, salahsatu factor yang berperan besar da 1 am mencegah terjadinya perang dunia ketiga adalah peran/fungsi dari hukum penyelesaian sengketa internasional, baik  peraturan,  prinsip-prinsip  yang  ber 1 aku  maupun  lembaga-lembaga penyelesaian sengketa international yang dilibatkan di da 1 amnya.

## 4.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional
Secara  garis  besar  penyelesaian  sengketa  dalam  hukum  internasional  dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Secara Damai :
A. Jalur Politik (non-yuridiksional)
a) Negotiation
b) Mediation
c) Jasa Baik (good offices)
d) Inquery
organisasi PBB atau organisasi regional. 5
B. Jalur Hukum
a) Arbitrase meliputi arbitrase public dan arbitrase commersial
b) Pengadilan Internasional, meliputi ICC, ICJ, juga berbagai pengadi l an adhoc .
2. Secara Kekerasan
A. Perang
B. NonPerang: Pemutusan  hubungan Diplomatic, Rettorsi, Blocade, Ernbargo, Reprissal.
a. Penyelesaian n Sengketa Secara a Damai
Gagasan menghutamakan penyeleseian sengketa dengancara darnai daripada pengggunaan telahh  termunculkan ketika larna  sekali.  Pun  nyatanya,  secara  forrnal, usaha  pernbentukan kelembagaan,  instrument  hokum  pula  pengernbangan  tehnis  penye 1 esaiannya  baru mernperoleh pengakwan scara luas sejak terbentuknya PPB tahun l945. 6

## 1) Penyelesaian n Jalur Diplomatik.
Penyeleseian ja1ur  diplomatic kerapkali di  sebut  jua  dengan  cara-cara penyeleseian
5 Boer Mouna, op.cit , h. l89
6 Merrills, Jhon, The maens of Disputes Setlement”, dlam Efans, Malcom D, Internasional Law, 2 oo 3, Oksford Univercity Pres, firstedition, h. 530
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
jalur po1itik. Ada  bebeerapa cara  ynag  mampu di  gunakan  untuk menye 1 esailkan sengketa internasiona1 rnelalui jalur di plomatik, diantaranya :
a. Negotiation.
Pada umumnya negosiasi cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional. Ha1 ini mengingat cara yang  paling mudah/simple dan  mudah  di  bandingkan  cara-cara lain.  Tidak  ada  tata  cara  khusus  untuk melakukan negosiasi, dapat dilakukan bi1ateral maupun multi1ateral, formal maupun informal. Namun demikian akan sulit melakukan negosiasi bilamana antar pihak-pihak yang bersengketa tidak  memiliki hubungan  diplomatik atau  saling tidak  mengakui  eksistensi masing-masing sebagai subject hukum internasional. Negosiasi meskipun dipandang simple dan mudah untuk di 1 akukan, sering mengalami kegagalan. Beberapa faktor penyebab kegagalan itu antara lain misalnya apabila salahsatu pihak menolak melakukan negosiasi. Faktor 1ainnya adalah adanya upaya  salahsatu  pihak  untuk  menghentikan  negosiasi  dengan  cara  mengajukan  penundaan tanpa bataswaktu, serta mengabaikan prosedur yang telah disepakati.
b. Mediasi.
Dalam  mediasi, mediator berperan  aktif mndamaikan pihak-pihak bersengketa, memiliki kewenangan-kewenangan  tertentu  memimpin jalannya  perundingan,  juga  mendistribusikan proposal  masing-masing  pihak  bersengketa.  Mediator  juga  diharapkan  bisa  memberikan proposal  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  fungsi mediator di  antaranya adalah  membangun  komunikasi antar disputing  parties , mengurangi ketegangan antara disputing parties sehingga dapat diciptakan atmosfer yang kondusive untuk melakukan negosiasi, dapat menjadi saluran informasi yang efektive bagi disputing parties dan mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan. Pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai mediatory antara lain negara, individu atau organisasi regional maupun internasional yang di anggap neutral dan bisa diterima oleh disputing parties.
c. Pencarian Fakta (Inguiry)
Fungsi m inquiry  adalah  untuk  berikan  fasilitasi  penyelesaian  sengketa/selisih  dengan mencarikan  kbenaran  facta,  tidak  rnemihak,  melalui/via investigation secara  terusmenerus sampai  fakta  yang  tersampaikan  olehsalah  satu  pihak  agardapat  ditrima  oleh i pihak  yang lainnya. Tugas komisi pencari fakta trebatas hanya untuk memberikan pernyataan menyangkut kebenaran fakta, tidak berwenang memberikan suatu putusan. 7
7 Art 35 The Haque Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1907
VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## d. Konsiliasi
Konsiliasi  merupakan  methode/cara  penyelesaian  sengketa  secara  politik  yang menggabungkan cara-cara inquiry dengan mediasi. Dalam konsiliasi, pihak ke-tiga melakukan penyelidikan terhadap sengketa yang dipremasalahkan para pihak dan kemudian memberikan rangkaian  usulan formal penyelesaian sengketanya.  Usulan  penyelesaian ini  bagaimanapun tidak mengikat disputing parties . Konsiliasi dapat dilakukan oleh lembaga/institusi atau komisi yang permanent maupun ad-hoe.
e. Penyelesaian Melalui PBB/The UN.
Penyelesaian  rnelalui ja1ur  politic  yang  mengggunakan  yasa  PBB  dapat  dlakukan  oleh Sekjen PBB, Majelis Urnum/General Assembly mau pun Dewan Kearnanan/Security Council. Sekjen  PBB  sering  brsengketa. Halini di  karenakan  pada  urnumnya  sorang  Sekjen  PBB  di anggap  neutral, dan  merniliki kompetense untuk  mernbantu menyelesaikan sengeketa  o1eh keduabelah  piihak bersengketha/konflik. Perlu p persetujuan keduabelah  pihhak  bersengketta tentunya  untuk  rnenggunakan  mekanism  penyeleseian  rnelalui  Sekjen  PBB  ini.  Dalarn rnelaksanakan tugas nya, Sekjen PBB tidakboleh menerirna perintah a atau intruksi darinegara mana pun. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 oo Piagam PBB.
Ada  pun  penyeleseian  rnenggunakan  Maje1is  Urnum/General  Assembly  cuma  dapat di1akukan manakala Dewan  Kearnanan/Security Council telahsudah tdak marnpu atau gagal untuk mengernban tugas-nya mengawal perdarnaian keamananinternasional. Hal ini kerapkali dijumpai pada  waktu  dunia  masih dilanda perang dingin,  masih terbagi  2  blok,  NATO  dan Pacta  Warsawa.  Saat  ini  banyak  case  dimana  Security  Council  gagal  melaksanakan fungsiperannya  karena  setiap  resolution  yang  akan  dibuat  mengalami  kendala/hambatan, dilakukanveto oleh masing masing blok, ketika resolusi itu menyangkut kepentingan mereka atau  sekutu  mereka. Pada  saat  itu  hampir tidk pernah  Dewan  Keamanan  bisa menjatuhkan sanksi pada  negara yang  melanggar hukum  internasional karena seringnya terjadi intensitas veto.
Adapun  penyelesaian melalui Seurity Council adalah satu satunya penyelesaian sengketa dalam hukum internasional yang tidak memerlukan konsensus para-pihak lebih dahulu. Hal ini ditegaskan  dalam  Piagam  PBB  Pasal  34.  Selanjutnya  dalam  Pasal  36  disebutkan  “Dalarn pertirnbangan  politic  DewanKeamanan,  ketika  seengketa  antar  duanegara  telahsudah merongrong  perdarnaian,  rnelanggar  perdarnaian  internasiona1  atau  pun maka
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
DewanKeamanan secara a sepihak dapat mernutuskan untuk intervenci dalarn sengketta trsebut. Para  pihak  yang  bersengketa  tidak  dapat  menolak  intervensi  ini.  Namun  demikian, intervensi i Dewan Keamanan  juga dapat dilakukan atas  inisiatif salah satu atau kedua  belah pihak atau juga atas permintaan dari Majelis Umum i dan atau Sekjen PBB.

## f. Penyelesaian Melalui i Organisasi Regional
Penyeleseian  me1a1ui  organisasi i regional  seyogianya  di1akukan  terlebih  dulu  o1eh parapihak  yang  brsengketa  sebelurn  membawa a sengketa  tresebut  keforum  yang  lebihluas (internasiona1)  ataupun  dalarn  hal-ini  Dewan n Keamanan  PBB,  halini  dinyataken  dalarn Pasal52  PiagamPBB.  Selanjutnya  Pasa1  53  Piagarn  menetapkan  bahwa  Dewan  Keamanan PBB  secara  tepat  dapat  memanfaatkan penyelesaian  regional atau  badan-badan  penegakan hukum di bawah h otoritasnya. Namun demikian tidak ada tindakan penegakan dapat diambil di bawah h mekanisme regional tanpa otorisasi DewanKeamanan.
Untuk ASEAN,  mendasarkan pada Threaty of Arnity and Coperation in South east Asian l976,  Negaranegara  ASEAN  konsensus  umtuk  srnantiasa  rnencegah  dan  menyeleseikan senketa  yang  marnpu  mengganggu  perdarnaian dan  keharmonesan regiona1  dengann  itikat baik  rnelalui  perundinganperundingan yang  bershahabat.  Bila-mana  dikonsensus,  ASEAN rnenyediakan suatu  lernbaga yakini the  HighCouncil yang  trdiri dari  perwakilanperwakilan NegaraASEAN se-tingkat rnenteri. Mekanisme kerja the HighCouncil dijabarkan secara terinci dalam the Rules ofProcedure of  the High Council 200l.  The High  Council terdiri dari para - wakil negara anggota ASEAN,  1 negara 1 wakil se-tingkat menteri, masing masing negara 1 orang wakil setingkat menteri pula untuk untuk negara diluaran ASEAN yang terlibat langsung dengan sengketa bilamana sengketa menyangkut negara luar ASEAN. Sebagaimana mekanism politik  yang  lain,  the  High  Council  menggunakan  dasar  kesepkaatan  dalam  penggunaan maupun pengambilan keputusan dalam the High Council.
Satu perkembangan menggembirakan di ASEAN  saat ini adalah dengan berhasil dibuatnya Piagam  ASEAN.  Piagam  yang  telah  diratifikasi  ke-sepuluh  Negara  ASEAN  termasuk Indonesian rnelalui Umdang-undang No. 38 Tahun 2 oo 8 dinyatakan berlaku efektive sejak l4 Desember  2008.  Piagam  ASEAN  ini  secara de  yure telah  merubah  ASEAN  dari sebuahorganisasi kawasam 1onggar rnenjadi suatuorganisasi ynag mendasarkan pada praturan atau-pun rulles bassed organism. Eksistensi ASEAN  Charter mernberikan karangka hukurn daninstitusional  buat  ASEAN  untuk  berkernbang  kearah  suatu  komuniti  bersarna  yg mengkedepankan  antaralain  perdarnaian,  kearnanan,  stabi1itas,  perturnbuhan  ekonorni
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
berkelanjutan, kesyejahteraan & kernajuan sosia1/social progress. 8
2) Penyelesaian Sengketa Jalur i Hukum
a) Penyelesaian Sengketa Melalui i Jalur Arbitrase
Arbitrase  berasa1  drai  bahasaa  1atin  “arbitrare”  yang  artinja  kewenangan n untuk menyeleseikan sesuatuitu dengan  sepenuh  kebijaksanaaan. 9 Arbitrace rnenurut  Black’sLaw Dicktionary  ada1ah: a  metod  of f disputes  resolusion  involvng  ones  ormore  netral  theerd partieds whom are usualy agred to by i the dissputing partied and whom decission isn binding 10 . Definisi ini rnengandung 4 element yeitu:
- suwatu methode penyeleseian sengketta
- me1ibatkan satuatau lebihpihak ke3 yang neutral, independen dna imparsial
- fihak ke3 trsebut di pilih buat parapihak yangberselisih
- keputusannya bersifat t mengikat 11
Praktik  penyelesaian  sengketa  melalui  jasa a pihak  ke-tiga  termasuk  didalamnya penyelesaian melalui arbitrase sebenarnya bukanlah hal yang baru muncul bersamaan dengan timbulnya pemerintahan-pemerintahan modern. Sejarah menunjukkan penyelesaian sengketa melalui  jasa  pihak  ke-tiga  sudah  dipraktekan  pada  masa  jaman  Yunani-kuno.  Praktik  ini ber1angsung juga  pada massa ke-emasan Rornawi  &  Jahudi dan  berkembang trus terutarna dinegara-negra niaga/dagang diEropa layaknya England, Prancis danBelanda. 12
Dilihat  dari  pokok  perkara  yang  di  tangani,  arbitrase  bisa  dibedakan  menjadi  arbitrase commersial dan non commersial. Arbritrase yang bersifat non commersial sering disebut juga sebagai  arbitrase  internasional l publik. Contoh  arbritrase jenis  ini  adalah  Mahkamah  Tetap Arbritrase ( Permanen  Court  of f Arbritration ). Arbitrase  internasional publik  ini  menangani sengketa yang muncul antar-negara, sebagai actor utama hukum internasional publik. Pasal 37 Konvensi  DenHaag  l907  tentang  Penyelesaian  secara  damai  sengketa  internasional menetapkan bhwa objek arbitrase internasional adalah penyelesaian sengketa antar-negara oleh
8 Pembukaan  Piagam  ASEAN,  sebagaimana  dikutip  oleh  Edy  Pramono,  “Prospek  dan  Tantangan Hukum m International  di-ASEAN  dan  Indonesia  Paska  Paigam  ASEAN  dari  segi  Perjanjian Internasional”, makalah pada Diskusi Panel Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 7 January 2009, h. 3
9 Subhekti, Arbritase Perdagangan, DJakarta: BinaCipta, 1981, h. l
10 Black’sLaw dictionary, 8 th edition, Thomson West, 2004, h. 1l2
11 Simone  Grenberg  &  Christofher  Kei  dan  J.Romesh  Weramantri,  (20l0), Internasional  Comercial Arbitrasion anAsia Pasific Perspectif, Cambridge Univercity, h. 121
12 Isaac I  Doore, (1986), Arbitrasion  and Conciliation under the  UNCITRAL  Rules:A Textual Analisis, Boston,:  Martinus  Nijhoff  Publisher, h.  43,  sbagaimana  dikutip  oleh  Huala a Adolf, Arbitrase Komersial l International, Rajawali Press, Jakarta, l99l, h. 2
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
hakim yang dipilih sendiri oleh mereka bredasarkan hukum. 13
Selain arbitrase internasional publik, dilihat dari pokok sengketa yang ditangani juga dikenal arbitrase yang  bersifat komersial atau  sering  juga  disebut dengan  perdata  misalnya dewan Arbitrase  ICS1D. 14 Apabi1a  fihak  yangbersengketa  dlaam  arbitrase-publik  adalah n negara dengannegara, maka fihak ataupun subjeck-subjeck hukum yang bersengeketa dalam arbitrace kornersial  internasiona1  lebihluas.  Pihakpihak  yang  termaksud  dapat  partikelir  me1awan partikulir, negara  me1awan  partikulir ataubahkan negra  melawan l negara. Arbitrasse da1am hukurn  internasional l memiliki  sarat  makna  kusus. Prtama, bahwa(sanya)  arbitrasse merupakan penyeleseian sengketahukum. Arbitrasse focus pda  masa1ah haq dan  kuwajiban parapihak  bersengeketa  bersandarkan  hukurn  internasiona1. Penyeleseian  senketa  di  capai melalui  cara  rnenerapkan  hukurn  pada  facta-facta  suatu  cases.  Ada1ah  kurang-tepat  utuk menjatakan  bahwasanya  factor-factor po1itik  &  ekonorni  tdak  relefan  untuk  dijadikannya dassar pengarnbilan kputusan, yang lebih tepat merupakan bahwa faktor-faktor itu tidak dapat memengaruhi  hasil  putusan.  Sama a halnya  seperti  1CJ,  fokus  utama  arbitrase  adalah  pada masalah-masalah hukum i internasional. Kedua, ketentuan  umum  yang  brlaku  adalah  bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum. Sekali suatu negara berkommitmen terhadap arbitrase  maka  dia  memiliki kewajiban  hukum  untuk  melaksanakan  semua  hasil  putusan arbitrase itu. Meski pun tidak memiliki perangkat untuk menjamin law e enforcement, namun sebagian besar putusan arbitrase dipatuhi dan dilaksanakan oleh para-pihak yang bersengketa. Para  pihak  memang  dapat  mensepakati  bahwa  putusan  arbitrase  tidak  bersifat  mengikat, meskipun hal ini sangatlah jarang dilakukan. Ketiga, dalam proses arbitrase para pihak dapat memilih arbitatornya. Tidak  seperti halnya  di  ICJ,  para-pihak dapat  mengkontrol langsung komposisi panel  dan  prosedurnya.  Hal  ini  menjamin bhwa  panel  memperoleh kepercayaan penuh  dari para-pihak  dan  untuk  menambah  kekuatan  putusan  final. Pada  umumnya panel terdiri dari  jumlah  yang  seimbang  dari  keduabelah  fihak  ditambah h dengan  judge  maupun arbritrator ynag  neutral yang  tersetujui keduabelah fihak bersenketa untuk  duduknya sbagai pimpinanya.
Di-samping parapihak dapatnya  memi1ih masing kornposisi pengadil, memasukan ah1i - ah1li tehnis manakala a dibutuhkan sertamerta rnenentukan sndiri procedur yang wajib&harus dila1ui ke1ebihan 1ain dari arbitrasse dibandingkan pengadiln ada1ah bahwasanya parapihak
13 Maura Rubino-Summartono, op.cit, h. l45
14 Huala Adolf, Arbitrase Komerssial Internasional, Rajawali Pers, Djakarta, l991, h. 5
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
bisadapat merninta agarsupaya ptusan arbitrasse tdak dipubliskan.
b) Penyelesaian sengketa melalui i Pengadilan i Internasional
Adabeberapa pengadi1an internasiona1 antaranya lain International Cuort off Justise (1CJ), Permanen Cuort of f International of Justice (PC1J), Internationa1 Tribunale for the Law of the Sea, berbagai Ad-hoc Tribunal, juga InternationalCriminal Court (ICC). ICJ juga merupakan suksesor  PCIJ  adalah  pengadilan  yang  mengadili  sengketa  antarnegara  dibidang  hukum internasional.  Mahkarnah  hukum  laut  internasional  khusus  mengadili  sengketa  dibidang hukum laut internasional. Adapun ICC dan beberapa ad-hoc Tribunal adalah pengadilan untuk mengadili  individu,  terdakwa  yang  diduga  telah  melakukan  kejahatan  internasional. International Court of f Justice (1CJ) murepakan salah-satu orghan/alat u utama PBB/The  UN yang telahdibentuk oleh komunitasmasyarakat bangsabangsa pada i tahun l945. Organe ini di- atur  oleh  statute  mahkamah h internasional ynag  mrupakan  sisibagian  tidka  trpisahkan  dari PBB/The UN. Stiap anggauta PBB otomatise rnenjadi anggaota statutee. Walaupun dernikian tidakada kuwajiban buat stiap anggaota PBB utnuk mernbawa senketanya kehadapan ICJ.
International  Court  of f Justice sringkali  teranggap  sbagai  cara  utama  penyelesaian perselisihan/sengketa hokum antarnegara. Peraktiknya cuma skitar 4 s.d 5 perkarakasus yang terajukan ke-lembaga ini pre-tahun. Yurisdicsi mahkamah amat bergantung pada kesyediaan para-pihak mebawa kasus-nya kemahkamah. Brdasarkan hasil l penelitian anggota masyarakat international  sangatjarang  sekali  selesaikan  kasus-nya  ke  hadapan  1CJ  disebabkan beberapa f faktor, 15 antara lain: process melalui 1CJ cuma tertempuh sbagai jalan akhir saja/the last way, manakala segala jalan lain itu alami kemacetan; proses melalui 1CJ mmakan waktu ynag  lama  dan  beaya  ynag  cukup-tinggi; ICJ  tidak  memiliki yurisdiksi wajib( compulsory jurisdiction ). Meskipun relative sedikit kasus yang ditangani ICJ, namun begitu kontribusi ICJ terhadap perkembangan hukum i internasional tidaklah disangsikan. 16

## b. Penyelesaian Menggunakan i Kekerasan
Penyeleseian  senketa  dengankekerasan  kerap  tersebutkan  jua  sbagai  penyeleseian  ala tidakdamai, bisadapat brupa: 17 retoursi, reprisal, blockade damai, embargo, dan perang/war.

## 1) Retorsi
Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dlakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah terlebih dulu melakukan tindakan yang tidak bersahabat. Retorsi merupakan
15 Mohd. Burhan i Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, l990, Liberty, Djogyakarta, h. l07
16 Ibid
17 Mohd BurhanTsani, op.cit, h. 1l8
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
tindakan pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan perbuatan tidak sopan atau tindakan  tidak  adil.  Biasanya  retorsi  berupa  tindakan  yang  sama  atau  yang  serupa  dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang dikenai retorsi. Dapat dipercontohkan semisal deportasi  dibalas  dengan  diportasi  atau  pernyataan  persona  non  grata  dibalas  dengan pemyataan persona  non-grata. 18 Retorsi adalah tindakan valid/sah yang  dimaksudkan untuk merugikan negara yang telah melakukan pelanggaran. Wujud retorsi antara lain; 19 pemutusan hubungan  diplomacy,  pncabutan  hakhak  khusus/istmewa  diplomatic,  pentarikan  konscesi pajak atau tariff, dan pnghentian perbantuan economi.

## 2) Reiprisal
Reprisal  atau i pembalasan,  pada  awalnya  repprisal  merupakan  upaya  pembalasan  guna menjamin diperolehnya ganti-rugi. Reprisal saat itu dilakukan trbatas pada penahanan orang atau  harta  benda.  Dengan  demikian  sangat  lazim  saat  itu  negara  mengelurarkan  surat  ijin merampas  kepada  salah  satu  warganya,  yang  tidak  memperoleh  saluran  pengadilan  pada negara lain, yang memberinya kuasa untuk mengambil sendiri ganti rugi yang dideritanya, jika perlu  dengan  kekerasan. Demikianlah dilakukan rampasan harta  benda  milik rakyat negara yang bersalah. 20
Perkembangan selanjutnya, reprissal diartikan sebagai upayanyata pemaksa yang terlakukan oleh  suatunegara  terhadapatas  negara  lainnya,  dengan  maksudkan  utnuk  meyelesaikan prsengketaan  yang  muncull  dikarenakn  negara  yang  terkenai  repprisal sudah  mengerjakan perbuatan/tindakan yang illegal maupun perbuatan/tindakan yang takkan dapat terbenarkan. 21 Makadengan  demikian n reprisal  sebetulnya  adalahmerupakan  perbuatan  perrnusuhan  ynag dilakukan i oleh suatu-negara terhadapatas negara yang lainnya sbagai upaya/usaha perlawanan untuk rnemaksa negara lain trsebut memghentikan melakukan perbuatan/tindakan illegalnya. Ejawantah  perbuatan/tindakan repprisal antaralain: pengboikotan  barang-barang,  eimbargo, dan pengemboman.

## 3) Blokade Damai
Blokade  damai adalah  blokade  yang  dilakukan pada  waktu  amandamai untuk  memaksa negara  yang g diblokade  agar  memenuhi  permintaan  ganti  rugi  yang  diderita  negara  yang
18 Mohd BurhanTsani, op.cit, h. 1l9
19 Starce, JG, An Introduction to InternationalLaw, 9 th edition, h. 394, 395
20 JL  Brerly, Hukum i Bangsa-bangsa Sesuatu Penghantar Hukum i Internasional, dinerjemahkan   mohd. Rodjab, Bhatrara, Djakarta, l996, h. 269
21 Mohd BurhanTsani, loc.cit
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
memblokade. Blokade damai sudah lebih dari reprisal tetapi masih dibawah perang.

## 4) Embargo
Embargo merupakan prosedure lain untuk memperoleh ganti-rugi dari negara lain. Embargo adalah larangan export barang kenegara yang dikenakan embargo. Selain itu,, embargo dapat diterapkan  sebagai  sanksi  bagi negara yang banyak melakukan  pelanggaran hukum n internasional. Diperbanding  dengan  reprisal atau  blockade  senyap,  ernbargo  yakni brkurang  efektive  namunbegitu  lebih  sdikit  risikonya  buat  meningkatkan  menjadikannya peperangan. 22

## 5) Perang/Tempur
Perang/tempur bretujuan buat menaklukan n negara lawan sehingga negarayang kalah takkan  punya  alternative  lainnya  selain  menerimaan  syaratsyarat  pensyelesaian  ynag tertentukan o1eh negara pemenang p perang. 23 Makadengan berakirnya perang/tempur brerarti sngketa i telah h diselesaikan. Apabila  perselisihan antara  negara  negara  mencapai  suatu  titik dimana keduabelah pihak  berusaha untuk  memaksa atau  salah  satu dari  mereka melakukan tindakan kekerasan, yang dipandang oleh pihak lains sebagai suatu pelanggaran perdamaian, maka  terjadi hubungan n perang,  dimana pihak-pihak yang  bertempur/perang satu  sama  lain dapat  menggunakan  kekerasan  berdasar  dengan  peraturan  sampai  salah  satu  dari  mereka menerima syarat-syarat sbagaimana yang diinginkan oleh musuhnya.
Perkembangan setelah  tebentuknya PBB  tahun  l945  menunjukan  bahwa  pengaturan hak negara menggunakan kekerasan merupakan penggabungan dari hukum kebiasaan n internasional dan  perjanjian n internasional. Dalam hukum  kebiasaan i internasional tidak ada pelarangan penggunakan kekerasan sedangkan dalam Kelog Bryand Pact melarang penggunaan  perang. 24 Salah-satu  maksud/tujuan  utamanya  PBB/UNO sbagaimana dicantumkan dlaam CharterPiagam adlaah utnuk memperlenyapkan tindakn-tindakkan aggresi ataw  pelangaran  terhadapatas  perdarnaian  yang  lainnya.  Didalam  Pasal  2(4)  tertetapkan bahwasanya  segala  anggauta  PBB/UNO  wajib  menahankan  dirinya  dari  tindakantindakan infiltrasi atai penggunaan  pengkerasan trhadap integracy wi1ayah  atau  kemredekaan politic suatu-negara  lainnya  atau  degnan  cara2  apa  pun  yang  brtentangan  dengantujuan  PBB. Tindakan mengancam, menggunakan kekerasan saja terlarang apalagi melakukan peperangan
22 MohdBurhan Tsani, loc.cit
23 J.GStarke, buku kedua, op.cit, h. 679
24 Dixon,Martin, Textbook on n International Law, Blackstone Perss Limitted, Fourth edition, 2 ooo , h. 296
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
terhadap negara  lain. Meskipun masyarakat intemasional sepakat pada  pentingnya larangan penggunaan kekerasan terhadap negara lain, namun demikian belum ada kesamaan pandangan dalam  hal  perkecualian  terhadap  larangan  tersebut.  Pasal  5l  Piagam/Charter  menetapkan adanya  hak  bela-diri  individual  atau  kolektive  bila  terdapat  serangan  bersenjata  terhadap anggota  PBB.  Pengecualian  yang  diberikan  oleh  Piagam  untuk  menggunakan  kekerasan sepihak Pasal 2 (4) harus diiinterpretasikan untuk allforce, all l puposes, kecuali jika ketentuan khususnya piagam menentukan lain. Perkecualian yang dimaksud hanyalah bersandar Pasal 5l tentang self j defence right dan Pasal l07 tentang ex-enemmy State.
Konsep self  defence sebagai legal  right takkan  brarti  bilamana  takada  keharusan menahankan dirinya dari pengggunaan kekrasan Pasa12(4) harusdan wajib terbaca(disikapi) bersamasama dengan Psal 5l. Simpulan yang didapat yakni bahwasanya hakhak self f defence yang  didapatkan  hanya-lah  ynag  bersandarkan  padaPasal  5l,  bilamana  srangan  ber  senjata trjadi  dan  bukanlah  perang  yang  lainnya.  Makadengan  demikian  hak  untukmenggunakan sesuatu kekrasan tidak buat ngantisipasi sesuatu serangan/struggle ataupun manakala ancarnan bukan-lah kekerasan i atau u untuk melindungi i apa pun yang g lain itu kecuali territorial negara. 25

## KESIMPULAN
Peran hukum penyelesaian sengketa internasional dalam hubungan internasional saat ini masih  sangat  diperlukan  keberadaannya  bagi  dunia  internasional  khususnya  bagi  negara - negara yang rawan dengan konflik atau permasalahan yang bersinggungan dengan politik luar negeri suatu negara sebagai subyek hukum. Adapun tata cara penyelesaiannya dapat dilakukan dengan  beberapa altenatif yang  dapat  menjadi  pilihan hukum  ( choice  of  law )  bagi  negara- negara yang bersengketa.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Brierly,J.L.,  l996, Hukum  BangsaBangsa  Suatu  Pengantar  Hukum  Internasional, diterjemahkan oleh Moh. Rodjab, Bhatrara, Djakarta Burhan n Tsani, Mohd. l990. Hukum dan Hubungan n Internasional. Jogyakarta: Libertty Collier,  John,  &  Vaugan  Lowe,  l999. The  Settlement  of f Disputes  in  International  Law, OxfordUniversity Press.
Dixon,  Martin,  2 ooo . Textbook  on  InternationalLaw, fourth  edition,  Blacktone  Press Limitted, London: United Kingdom
Glahn, Gerhard von, l981. Law Among Nations, New York: MacMilan Publisshing Co.Inc. Mauna,Boer,  2 ooo . Hukum  Internasional  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam EraDinamika Global, Bandung: Alumni Juwana,  Himkahanto.  200l. Bunga  Rampai  Hukum  Ekonomi  dan  Hukum  Internasional.
Jakarta: LenteraHati.
Kusumaatmadja, Mochtar. l982. Pengantar Hukum Internasional (BagianUmum). Binacipta. Merrils,JG. l986. Penyelesaian i Sengketa Internasional, disadur oleh Ahmad Fauz. Bandung: Tarsito.
Pahthiana,  IWayan.  2 oo 3. Hukum  Pidana  Internasional  dan  Extradisi. Bandung: KramaWidya.
Pahthiana, IWayan. 2 oo 5. Hukum Perjanjian. Bandung: MandarMaju.
Pieter  Mahmud  Marsuki,  20l3, Penelitian  Hukum, Jakarta,  KencanaPrenada  Media  Grup, EdisiRevisi.
Romsand,  Ahmad,  dkk.  2 oo 3. Pengantar  Hukum  PengungsiInternasional:  Hukum International dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional. UNHCR. PerwakilanRegional Jakarta.
Rubino,Mauro, Sammartono. 2001. International ArbitrationLaw and Practice. 2 nd. Kluwwer LawInternational.
Rhudy,  T  May.  20ll. Hubungan  InternasionalKontemporer dan  Masalah-masalah Global: Issue, Consept, Theori dan Paradigm. Cetakan Ke-II.  Bandung: Refika Adhitama. Suryokusumo, Sumaryo. l990. Hukum Organisasi Internasional. UI Press. Starke,JG. l984. An Introduction to International L Law. 9 th edition, London: Buterworth. Sjahmin  A.K,  l998. Masalah-masalah  Actual  Hukum  Organisasi  Internasional. Bandung: Armicho