Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN NASABAH UMKM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  FASILITASI PEMBIAYAAN KOTA PAYAKUMBUH PADA MASA PANDEMI COVID-19

## Hamidah
Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Indonesia Email: hamidahhamidah663@gmail.com

## Abstract
The  outbreak  of  the  COVID-19  pandemic  that  emerged  in  Indonesia  caused  various changes in the order of social life. This phenomenon has a very bad impact on the economic sector,  especially  MSMEs.  As  a  result  of  the  quite  severe  impact  felt  by  MSMEs  is  the difficulty  in  making  payments  or  through  credit/credit.  This  study  discusses  how  to implement a relaxation policy for MSME customer financing at the UPTD of Financing Facilities  during  the  covid-19  pandemic.  The  approach  applied  in  this  research  is  a qualitative  approach  using  George  III  Edward's  policy  theory.  Data  was  collected  by means of interviews, Focus Group Discussions (FGD) and document studies. The results of the study: The implementation of the MSME financing relaxation policy in UPTD-FP which  has  not  run  as  expected.  Although  the  implementation  is  in  accordance  with  the existing  policies,  in  its  implementation  there  are  unsatisfactory  achievements.  Although internal communication between policy makers and policy implementers is good enough, communication  to  customers  is  considered  not  optimal.  The  socialization  program  to customers is uneven, resulting in not all customers getting information about the relaxation program. results, not many customers benefit from the program.
Keywords : Covis-19 Pandemic, MSMEs, Credit relaxation, Implementation

## Abstrak
Merebaknya  pandemi  COVID-19  yang  muncul  di  Indonesia  menyebabkan  berbagai perubahan  tatanan  kehidupan  sosial.  Fenomena  ini  berdampak  sangat  buruk  bagi  sektor ekonomi  khususnya  UMKM.  Akibat  dampak  yang  cukup  parah  yang  dirasakan  oleh UMKM  adalah  kesulitan  dalam  melakukan  pembayaran  atau  melalui  kredit/kredit. Penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  penerapan  kebijakan  relaksasi  pembiayaan nasabah  UMKM  di  UPTD  Fasilitas  Pembiayaan  selama  masa  pandemi  covid-19. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan menggunakan  teori  kebijakan  George  III  Edward.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  wawancara,  Focus  Group  Discussion  (FGD)  dan  studi  dokumen.  Hasil  penelitian: Implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM di UPTD-FP belum berjalan sesuai harapan. Meskipun pelaksanaannya sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat capaian yang kurang memuaskan. Meskipun komunikasi internal antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sudah cukup baik, namun komunikasi kepada  pelanggan  dinilai  belum  optimal.  Program  sosialisasi  kepada  pelanggan  tidak merata,  sehingga  tidak  semua  pelanggan  mendapatkan  informasi  tentang  program relaksasi. hasilnya, tidak banyak pelanggan yang diuntungkan dari program ini.
Kata Kunci : Pandemi Covis-19, UMKM, Relaksasi Kredit, Implementasi
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140

## PENDAHULUAN
Wabah  pandemi  COVID-19 yang  muncul  sejak  lebih  kurang  dua tahun yang lalu menimbulkan berbagai  dampak  perubahan  dalam tatanan  kehidupan  bermasyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada  sektor  kesehatan  saja.  Namum sektor ekonomi merupakan salah satu yang paling besar merasakan dampak dari  pandemi  ini.  Adanya  berbagai kebijakan  yang  membatasi  ruang gerak publik menjadikan perekonomian  masyarakat  kecil  kian memburuk. Diperlukan langkah-
langkah yang kongkrit untuk menghambat  laju  penyebaran  covid- 19  ini,  oelh  karenanya  pemerintah menciptakan  kebijakan  “Pembatasan Sosial  Berskala  Besar”  atau  PSBB. Selama kebijakan tersebut berlangsung hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti karena pemerintah mensosialisasikan gerakan Social  Distancing .  Tujuan
dari  gerakan  sosial  distancing  ini adalah untuk mengurangi laju penularan  virus  antara  orang  yang terinfeksi ke orang sehat yang belum terkena  paparan  covid-19.  Semua aktifitas  yang  memicu  terjadinya perkumpulan masa terkena imbasnya, seperti  :  penutupan  sekolah,  mesjid, perkantoran, mal-mal,  pasar,  stasiun, transportasi umum, tempat wisata dan kegiatan-kegiatan berupa pengumpulan  masa  lainnya.  Namun akibat dari kebijakan tersebut sangatlah  berdampak  besar  pada kinerja ekonomi, terutama UMKM.
Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif  perorangan  /  individu  atau badan  usaha  yang  berukuran  kecil. Sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan  oleh  masyarakat  kecil menengah kebawah. Tujuan
dibentuknya UMKM telah tercantum dalam  Undang-undang  Nomor  20 tahun  2008  tentang  usaha  mikro, kecil,  dan  menengah  pada  pasal  3 yaitu  bertujuan  untuk  menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka  membangun  perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Melihat  fenomena  ekonomi  ini yang  semakin  parah  akibat  pandemi covid-19  perlu  adanya  upaya  yang nyata  dari  pemerintah  agar  Usaha Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM) dapat  bertahan  dimasa  pandemi covid-19.  Dengan  adanya  himbauan dari  Presiden  Republik  Indonesia, maka lahirlah  kebijakan  pemerintah melalui OJK yaitu Peraturan Otoritas
Jasa  Keuangan (POJK) Nomor :11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak
Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Sebagai  tindak  lanjut  dari himbauan Presiden dan POJK Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai
Kebijakan Countercyclical yang melonggarkan  kredit  bagi  sektor- sektor  tertentu  dimana  usahanya terpuruk  akibat  pandemi  covid-19, maka penanganan pembiayaan bermasalah  juga  dilakukan  oleh UPTD-FP  Kota  Payakumbuh  karena terjadinya Covid-19. Perputaran uang yang  beredar  dimasyarakat  semakin lambat  hingga  menyebabkan  banyak terjadi  gagal  bayar  yang  dilakukan oleh Nasabah UPTD-FP Kota Payakumbuh. Mengikuti arahan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan,  maka  Pemerintah  Kota Payakumbuh  membuat  kebijakan melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 821.67/311/10/SK.2020 tentang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140
Penetapan  Restrukturisasi  Pinjaman Dana  Bergulir  Pada  Unit  Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Dampak  Penyebaran  Corona  Virus Disease 2019.
Berdasarkan  uraian  yang  telah penulis uraiankan diatas,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  penulis  ber  judul “Analisis  Implementasi  Kebijakan Relaksasi  Pembiayaan  Nasabah Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  Pada  UPTD-FP  Kota Payakumbuh  Pada  Masa  Pandemi Covid-19”.
TELAAH LITERATUR 1. Konsep Implementasi Kebijakan Suatu aktivitas yang terlihat  akibat  adanya  program atau  arahan  yang  lahir  dari sebuah  kebijakan  dan  meliputi beberapa upaya dalam mengelola input yang ada untuk melahirkan hasil atau outcome bagi masyarakat atau penerima kebijakan  merupakan  inti  dari implementasi kebijakan. Tahapan  pembuatan  kebijakan mempunyai  ciri  yang  berbeda dari tahap penerapan atau implementasi kebijakan itu sendiri.  Itu  dapat  terlihat  dari langkah-langkah atau proses bottom-up  dalam  pembuatan kebijakan yang dapat terlihat dan diawali  dari  adanya  usulan, permintaan atau adanya dukungan  dari  masyarakat  atau bahkan  pemerintah.  Top-down yang  dalam  artian  penurunan alternatif  dari  kebijakan  tersebut yang  bersifat  abstrak  atau  dapat terlihat  dan  menjadi  upaya  atau Tindakan yang kongkrit, merupakan ciri dari implementasi kebijakan (Wibawa, 1994). 2. Teori Implementasi Kebijakan George Edward III Pembahasan tentang temuan lapangan dilakukan berdasarkan indikator yang dipakai  dalam  penelitian  ini.
Teori  yang  dipakai  adalah  teori implementasi yang dikemukakan oleh  (Edward  III,  n.d.)  yang mengungkapkan  ada  4  (empat) indikator  implementasi  kritis  di dalam mengimplementasikan kebijakan  publik,  yaitu  :  faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.
3. Relaksasi Pembiayaan Relaksasi  kredit  adalah keringanan  pembayaran  kredit yang  diberikan  oleh  kreditur kepada  debitur  dalam  bentuk pengurangan jumlah angsuran/penurunan  suku  bunga termasuk perpanjangan tenor/jangka  waktu  angsuran (Asikin, 2015). Pengertian relaksasi kredit  perbankan secara hukum adalah pemberian kemudahan-kemudahan bagi nasabah dalam bentuk pelonggaran  persayatan  kredit, baik  itu  syarat  secara  finansial maupun non finansial. Istilah mengenai pembiayaan dapat dijumpai didalam  UU  no.  10  Tahun  1998 Tentang Perubahan Atas UU no. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan  dalam  Pasal  21  ayat 11 (Nomor, 10 C.E.) menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dan juga bentuk penagihan yang bisa dipersamakan  atas  persetujuan kedua  belah  pihak,  antara  pihak bank dengan pihak lain berdasarkan  kesepakatan  yang mewajibkan  pihak  peminjam mengembalikan  uang  tersebut
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140
atau  melunasinya  dalam  rentang waktu  yang  telah  disepakati dengan imbalan jasa/bunga.
Istilah  pembiayaan  adalah kepercayaan  ( I  Believe,  I  Trust) , “saya  percaya”  atau  “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), artinya sesorang diberikan kepercayaan  yang  penuh  oleh lembaga pembiayaan dalam mengelola dana yang diberikannya. Adapun penggunaan dana yang diberikan oleh Lembaga pembiayaan tersebut harus dapat dimanfaatkan  dengan  sebaik- baiknya  dan  harus  mempunyai ikatan  yang  jelas,  serta  saling menguntungkan  kedua  belah pihak  (Veithzal  &  Veithzal,
2008). Secara teori, menurut (Nurrahma, 2021), khusus mengenai pemberian kredit untuk membantu nasabah dalam mengembangkan  usaha  dalam prakteknya  banyak  mengalami persoalan,  salah  satu  persoalan yang sering dihadapi oleh perbankan  adalah  kredit  macet. Ada  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  menyelamatkan kredit  yang  sudah  dikategorikan macet, antara lain :
1. Penjadwalan Ulang kredit ( Rescheduling) Maksudnya adalah menjadwalkan  Kembali jangka waktu jatuh tempo pinjaman, yang didalamnya juga mencakup perubahan besaran angsuran cicilan. 2. Persyaratan  Ulang  kredit ( Reconditioning)
Maksudnya merubah sebahagian  atau  secara keseluruhan  isi  dari  akad perjanjian kredit, baik itu menyangkut, perpanjangan atau memperpendek jadwal pembayaran, ataupun perubahan  akan  besaran suku bunga, asuransi serta perubahan perjanjian lainnya. 3. Restructuring (Penataan Ulang.) Maksudnya adalah menata ulang persyaratan kredit pembiayaan bank/Lembaga pembiayaan dengan merubah  beberapa  point persyaratan, seperti penambahan dana pembiayaan,  penurunan suku bunga, memperpanjang waktu jatuh  tempo  pinjaman, pemberian  penghapusan denda keterlambatan serta perubahan  persayaratan kredit lainnya.
4. Liquidation (Likuidasi) Maksudnya adalah mengambil  atau  menyita barang  yang  dijadikan agunan,  baik  itu  berupa kendaraan ataupun berupa tanah, rumah, ruko dan lain sebagainya,
untuk  selanjutnya  dapat dilakukan  penjualan  oleh pihak bank/lembaga pembiayaan.
4. UMKM Umkm  merupakan  usaha produktif  perseorangan  yang dilakukan baik oleh individu/perorangan maupun yang dilakukan atau dikelola oleh
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140
badan usaha, seperti kriteria yang terdapat didalam UU Nomor : 20 tahun 2008; (R. Indonesia, 2008).
UMKM  artinya  usaha  dengan ukuran  kecil  yang  dikelola  oleh orang pribadi atau rumah tangga dengan badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan pada batasan omzet pendapatan per tahun,  jumlah  kekayaan aset, serta jumlah pegawai. 5. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan  Sebab  Pandemi Covid-19 Besarnya pengaruh pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi, pemerintah seiring dengan himbauan Presiden  agar  dilaksanakannya relaksasi  hutang,  OJK  telah merilis aturan POJK No.
11/POJK.03/2020 (Keuangan, 2020) tentang Stimulus Perekonomian  Nasional  sebagai Kebijakan Countercyclical yang melonggarkan kredit bagi sektor-sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19. Diatur  dalam  Pasal  5 POJK No. 11/POJK.03/2020(Keuangan, 2020) tentang Stimulus Perekonomian  Nasional  sebagai Kebijakan Countercyclical berbunyi sebagai berikut : a. Kualitas kredit/pembiayaan  yang direstrukturisasi
ditetapkan  lancar  sejak dilakukan restrukturisasi. b. Restrukturisasi kredit/pembiayaan seperti yang  terdapat  didalam ayat (1) ini dapat diberikan  kepada  debitur yang pemberian kreditnya dilakukan sebelum
maupun  setelah  debitur terkena dampak penyebaran pandemi Covid-19 termasuk debitur UMKM.

## METODELOGI PENELITIAN
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan yang diterapkan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan kualitatif . Berdasarkan  beberapa  pendapat ahli  maka  disimpulkan  bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan  data  pada  suatu latar  alamiah  dengan  maksud menafsirkan fenomena yang terjadi  dimana  peneliti  adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan  secara purposive dan snowball ,  teknik  pengumpulan dengan  trianggulasi  (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan  makna  dari  pada generalisasi. Jenis  penelitian  ini  adalah dengan  cara  deskriptif  analisis, yaitu menguraikan terlebih dahulu  data  yang  diperoleh  baik dari studi kepustakaan atau studi literatur  maupun  dokumen  lain dan kemudian penelitian  lapangan  dilakukan atas  data-data  sekunder  yang kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh  temuan-temuan  dan saran-saran  yang  diberikan  oleh penulis.  Maka  berdasarkan  hal tersebut penelitian ini menggambarkan  permasalahan dengan  secara  teliti  hingga mendapatkan gambaran terhadap objek  penelitian  tersebut  untuk
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140
kemudian  dilakukan  penilaian terhadap Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Nasabah  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  pada  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)  Fasilitasi  Pembiayaan Kota  Payakumbuh  Pada  Masa Pandemi Covid-19.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data yang  peneliti  gunakan  dalam penelitian ini diperoleh dengan 2 cara yaitu dengan cara penelitian lapangan dan literatur kepustakaan. 1. Teknik pengumpulan Data primer Diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan  ( field  research ). Teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam penelitian    ini  adalah sebagai berikut : a. Wawancara Upaya  peneliti  untuk mencari data dan informasi dari narasumber dan informan penelitian. Cara memperoleh data dan  informasi  yang diperoleh secara langsung dengan berdiskusi  mengenai permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. Narasumber yang akan diwawancarai sebagai berikut : 1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh; 2) Kepala UPTD- Fasilitasi Pembiayaan  Kota Payakumbuh; 3) Staf UPTD- Fasilitasi Pembiayaan  Kota Payakumbuh; b. Focus Group Discussion (FGD) Focus group discussion  yang  lebih terkenal dengan singkatannya FGD merupakan  salah  satu metode  riset  kualitatif yang  paling  terkenal selain teknik wawancara. FGD adalah diskusi terfokus  dari  suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal  dan  santai. Jumlah pesertanya bervariasi  antara  5-12 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Narasumber dari  FGD ini adalah  6 (enam)  orang  nasabah UPTD-FP Kota Payakumbuh yang tersebar  di  5  (lima) kecamatan. c. Studi Dokumen Menjadi  objek dalam  penelitian  studi dokumen adalah sejumlah  besar  fakta dan  data  tersimpan dalam bahan  yang berbentuk dokumentasi. 2. Teknik Pengumpulan Data sekunder
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140
Diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan  data  dan informasi  dari  literatur yang  mempunyai  kaitan dengan penelitian ini, serta didukung upaya pencarian  data  dengan menggunakan teknologi internet.
3. Analisis Data Analisis  data  kualitatif (Rukajat,  2018)  adalah  upaya yang  dilakukan  dengan  jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mensintesiskannya,  menemukan apa  yang  penting  dan  apa  yang perlu untuk dipelajari, dan memutuskan  apa  yang  dapat diceritakan  kepada  orang  lain. Setelah  data  dan  semua  bahan- bahan yang dibutuhkan terkumpul,  maka  penulis  akan memisahkan dan mengelompokkannya menurut jenisnya dan disajikan. Penelitian  kualitatif  ini merupakan penelitian yang menekankan  pada  pemahaman mengenai  masalah  berdasarkan kondisi  realitas  atau  natural setting yang holistis dan kompleks. Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi  yang  mempunyai  tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis  melalui  pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi kebijakan relaksasi  pembiayaan  bagi  nasabah UMKM di UPTD-FP Kota
Payakumbuh tentunya bukanlah tanpa dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa hal ini diawali karena pandemi Covid-19  yang  melanda  negeri  ini, yang  membawa  dampak  yang  cukup besar  bagi  kehidupan  masyarakat, termasuk  dalam  sektor  ekonomi. UMKM  yang  memiliki  usaha  bisa dikatakan hampir semuanya mengalami penurunan omzet/pemasukan jual  beli  bahkan
tidak  sedikit  yang  gulung  tikar. Melihat  fenomena  tersebut,  Bapak Presiden  Jokowi  dengan  tanggap langsung  mengeluarkan  kebijakan keuangan  melalui  OJK  yakni  POJK no.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus  Perekonomian  Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical.
Kebijakan melalui peraturan yang diterbitkan OJK tersebut menjadi landasan hukum bagi lembaga-lembaga terkait
pembiayaan  seperti  bank  termasuk juga  lembaga  pembiayaan  milik pemerintah semacam UPTD-FP yang memang  berperan  penting  dalam menyokong  perekonomian  usaha mikro kecil dan menengah. Meneruskan  peraturan  dari  pusat tersebut,  maka  pemerintah  Kota Payakumbuh membuat suatu
kebijakan  untuk  daerahnya  yaitu Keputusan  Walikota  Payakumbuh
No.821.67/311/WK.PYK-2020 tentang  Penetapan  Restrukturisasi Pinjaman  Dana  Bergulir  pada  Unit
Pelaksana  Teknis  Daerah  Fasilitasi Pembiayaan  Dampak  Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Peraturan walikota inilah yang menjadi  dasar  bagi  UPTD-FP  Kota Payakumbuh  dalam  melaksanakan program relaksasi atau restrukturisasi pembiayaan  bagi  nasabah  UMKM yang  ada  di  Kota  Payakumbuh.
Adapun jenis-jenis relaksasi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140
pembiayaan  yang  ditawarkan  adalah penghapusan  denda, rescheduling,
dan  penundaan  pembayaran  pokok pinjaman.
Dalam  pelaksanaan  atau implementasi suatu kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan tersebut tentu  dapat  diukur.  Berhasil  atau tidaknya  suatu  kebijakan  tersebut dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai  macam  faktor.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  mengacu kepada  teori  implementasi  kebijakan George III Edward yang mengemukakan  bahwa  ada  empat faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Faktor-faktor  tersebut  antara  lain adalah  faktor  komunikasi,  struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi.

## 1. Komunikasi
Untuk  hasil  komunikasi yang  efektif,  perlu  kiranya dibangun  dan  dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang baik.  Dengan  semakin  baiknya saluran komunikasi ini dibangun, maka semakin tinggi pula probabilitas perintah-perintah
tersebut diteruskan secara benar. Hasil  penelitian  di  UPTD- FP Kota Payakumbuh bisa mulai dijabarkan dengan alur komunikasi  dalam  implementasi kebijakan  relaksasi  pembiayaan. Dimana  UPTD-FP  mendapatkan mandat  dari  Bagian  Hukum Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut terhadap  nasabah-nasabah/mitra pemanfaat yang ada di UPTD-FP Kota  Payakumbuh.  Selanjutnya, Kepala UPTD-FP Kota Payakumbuh membawa kebijakan tersebut ke wilayahnya untuk segera diimplementasikan. Dalam hal ini, Kepala UPTD-FP mengkomunikasikan dan mensosialisasikan aturan tersebut kepada  para  staf  yang  akan melaksanakan kebijakan tersebut.  Sehingga  pelaksana kebijakan  yaitu  staf  UPTD-FP dapat menjalankan program restrukturisasi pembiayaan tersebut  dengan  baik  kepada nasabah/mitra pemanfaat. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yaitu mensosialisasikan kebijakan tersebut  kepada  nasabah  yang menjadi  penerima  kebijakan. Sosialiasi  kebijakan  relaksasi atau  restrukturisasi  pembiayaan dilakukan secara langsung kepada nasabah sebagai pemanfaat pinjaman yang datang ke kantor Uptd-fp serta menempelnya dipapan informasi . Penelitian kemudian dilakukan terhadap nasabah UPTD-FP  Kota  Payakumbuh mengenai paparan informasi dan sosialisasi kebijakan restrukturisasi tersebut. Dari hasil Focus  Group  Discussion (FGD) bersama  6  (enam)  orang nasabah yang tersebar di 5 (lima) kecamatan  yang  ada  di  Kota Payakumbuh, ternyata  4 (empat) orang diantaranya tidak mengetahui  mengenai  kebijakan restrukturisasi tersebut,
sementara  2  (dua)  orang  lainnya mendapatkan  informasi  dari  staf UPTD-FP.  Menurut  4  (empat) orang  tersebut,  mereka  tidak mendapatkan informasi mengenai kebijakan restrukturisasi  pembiayaan  di UPTD-FP. Sehingga bisa disimpulkan  bahwa  penyebaran
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140
informasi tidaklah merata kepada seluruh nasabah.
2. Sumber Daya
Sumber  daya (resources)
merupakan  hal  yang  cukup essensial  bagi  jalannya  program kerja  suatu  organisasi.  Tanpa sumber  daya,  suatu  badan  tidak mampu  menjalankan  tugas  dan fungsinya secara efektif. Sumber daya  yang  dimaksud  disini adalah seluruh hal yang dibutuhkan  untuk  menunjang proses manajemen sehingga output  yang  diharapkan  dapat tercapai.
Hasil  penelitian  di  UPTD-
FP  Kota  Payakumbuh,  dalam menjalankan  program  kebijakan restrukturisasi pembiayaan dibutuhkan  beberapa  staf  dan juga  dukungan  fasilitas.  Disini staf  yang  bertindak  langsung dalam pelaksanaan program kebijakan  relaksasi.  Dilihat  dari sisi sumber daya manusia, bagian yang  berperan  langsung  dalam implementasi kebijakan restrukturisasi  pembiayaan  di UPTD-FP Kota Payakumbuh ada tiga bagian, yaitu: a). Tim Survey dan  Tim  Analisa.  b).  Staf Sub.Urusan  Administrasi  dan Pelayanan dan c). Staf Sub.Urusan Penerimaan/kasir. Selain sumber daya manusia,  hal  yang  juga  sangat penting dalam mendukung implementasi  kebijakan  yaitu fasilitas  yang  akan  digunakan staf dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari hasil penelitian  dapat  di  simpulkan bahwa  seluruh  fasilitas  yang bersifat  fisik,  seperti  kendaraan untuk  urusan  transportasi  para
staf, serta perlengkapan administrasi serta alat tulis sudah cukup memadai dalam menunjang  pekerjaan  para  staf dalam pelaksanaan  program,
sebab  semua  sudah  disediakan oleh pihak kantor.
3. Disposisi (Sikap)
Hasil penelitian di UPTD-FP  Kota  Payakumbuh, bisa  disimpulkan  bahwa  seluruh petugas  yang  ada  memiliki respon yang baik terhadap program restrukturisasi pembiayaan.  Seluruh  staf  yang terlibat menerima program tersebut dan menjalankan tugasnya  masing-masing  dengan cukup  baik.  Staf  pelaksana  di UPTD-FP  Kota  Payakumbuh memiliki  harapan  yang  baik terhadap  program  kebijakan  ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki  sikap  yang  positif tentang program kebijakan. 4. Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan salah-satu  institusi  yang  paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan.
Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga  ada  dalam  organisasi- organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya  untuk  menjalankan  suatu kebijakan tertentu.
Hasil  penelitian  di  UPTD- FP  Kota  Payakumbuh  dalam implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan  didapatkan  bahwa tidak  ada  perubahan  struktur birokrasi  yang  khusus  untuk pelaksanaan program ini. Semua
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140
dijalankan seperti yang sudah ada sebelumnya  saja,  hanya  ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan.  Dalam  hal  SOP, juga  tidak  ada  yang  disusun khusus.  Semua  dilaksanakan sesuai  dengan  arahan  dalam aturan kebijakan saja.
Dari  Implementasi  kebijakan relaksasi/restrukturisasi  pembiayaan pada  nasabah  UMKM  di  UPTD-FP Kota Payakumbuh berdasarkan Keputusan  walikota  Payakumbuh Nomor 821.67/311/WK.PYK.2020 tentang  Penetapan  Restrukturisasi Pinjaman  Dana  Bergulir  pada  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Fasilitasi Pembiayaan  Dampak  Penyebaran Corona Virus Disease 2019, terungkap  beberapa  fakta  terkait implementasi  kebijakan  ini  antara lain: a. Bahwa yang berhak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan restrukturisasi pembayaran hanyalah nasabah yang sebelum masa pandemi covid-19 dengan status pembayaran cicilan lancar  saja  atau  tidak  pernah mengalami kredit macet.
b. Dari ketiga jenis restrukturisasi pembiayaan, untuk penghapusan denda semua nasabah mendapatkannya secara otomatis, karena program  ini  bersifat  mutlak. Seluruh  nasabah  dibebaskan biaya denda keterlambatan pembayaran  selama  8  bulan terhitung  dari  bulan  April sampai dengan Desember 2020.
c. Untuk  program  rescheduling, nasabah yang mengajukan hanyalah  10  (sepuluh)  orang. Dan satu diantaranya juga tidak lancar/macet dalam
pembayaran.  Sehingga  untuk program  ini  dinilai  kurang berhasil. d. Sementara untuk program
Penundaan  Pembayaran  Pokok Pinjaman tidak ada yang mengajukan,  karena  tidak  ada data  nasabah/mitra  pemanfaat UPTD  Fasilitasi  Pembiayaan Kota Payakumbuh yang melaporkan  terpapar  covid-19 dengan  status  ODP,  PDP  dan Positif covid-19. Sehingga untuk  program  ini  dinilai  tidak berjalan.
Selain  beberapa  fakta  diatas, peneliti juga mendapati bahwa dengan  adanya  kebijakan  relaksasi pembiayaan  ini,  tidak  membuat nasabah UMKM di Kota Payakumbuh  terlalu survive .  Hal  ini terlihat  dari  data  yang  diperoleh peneliti bahwa dari tahun 2018 hingga akhir  Desember  2020,  dilaporkan bahwa terjadi penurunan Pendapatan/penerimaan Jasa Layanan bagi UPTD-FP Kota Payakumbuh.
Pada  tahun  2018  penerimaan jasa  layanan  mencapai  angka  Rp 1.439.592.715,00-.  Sementara  pada akhir  tahun  2019  dan  tahun  2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan,  yang  mana  pada  tahun 2019 penerimaan jasa layanan sebesar
Rp.1.360.162.136,00,-,  dan  untuk tahun  2020  penerimaan  jasa  layanan sebesar Rp.1.008.866.338,00-.
Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa adanya kebijakan  relaksasi  pembiayaan  bagi nasabah  UMKM  di  UPTD-FP  Kota Payakumbuh  pada  masa  pandemi covid-19  tidak  membuat  kondisi aliran  kas  menjadi  lebih  baik  dari sebelumnya.  Sehingga  pada  masa pandemi  tersebut  terdapat  2  (dua) orang karyawan kontrak di UPTD-FP
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140
Kota  Payakumbuh  yang  terpaksa diberhentikan.  Hal  itu  disebabkan karena  UPTD-FP  Kota  Payakumbuh yang  merupakan  Badan  Layanan Umum Daerah (BLUD) harus menjaga  neraca  keuangan  tetap seimbang  antara  pendapatan  dan pengeluaran. Sebagai BLUD, UPTD- FP  Kota  Payakumbuh  berkewajiban mengatur  keuangan  sendiri.  Seluruh biaya operasional UPTD-FP dan juga gaji  pegawai  kontrak  di  UPTD-FP dibayarkan atau diambil dari pendapatan/penerimaan  jasa  layanan UPTD-FP. Karena terjadinya penurunan  penerimaan  jasa  layanan hingga  akhir  desember  tahun  2020 akibat pandemi covid-19, sudah tentu berdampak  terhadap  kemampuan operasional UPTD-FP yang mengakibatkan harus dipangkasnya 2 (dua) orang karyawan kontrak. Dampaknya UPTD-FP Kota Payakumbuh  kekurangan  anggota dalam melaksanakan program- programnya kedepan.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  ini  dapat penulis  simpulkan  bahwa  secara internal, semua sudah berjalan cukup baik. Untuk komunikasi antara pembuat  kebijakan  dan  pelaksana kebijakan sudah berjalan baik.
Namun  komunikasi  kepada  nasabah yang  kurang  baik  dan  tidak  merata atau tidak mencapai sasaran. Dari segi sikap (disposisi) pelaksana kebijakan juga terlihat positif dalam menjalankan program. Struktur birokrasi,  serta  sumber  daya  yang merupakan faktor internal dinilai juga sudah cukup memadai. Namun karena faktor  komunikasi  antara  pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan yang  tidak  berjalan  sesuai  dengan yang  diharapkan  sehingga  membuat capaian  dari  implementasi  kebijakan
relaksasi  pembiayaan  di  UPTD-FP
Kota Payakumbuh ini kurang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Adha, R. A., & Joesoef, I. E. (2021b). PENERAPAN RELAKSASI KREDIT BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN TERKAIT PANDEMI CORONA DI INDONESIA. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (2), 370–
376.
Agustino, L. (2006). Analisis kebijakan publik. Jakarta: Rineka Cipta .
Arikunto, S. (1997). Pengantar metodologi penelitian. Jakarta: PT. Rieneka Cipta .
Asikin, H. Z. (2015). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia .
Edward III, G. (n.d.). C, 1980, Implementation Public Policy . Congressional Quarterly Press, Washington.
Indonesia, R. (2008). Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara .
Keuangan, O. J. (2020). POJK No. 11/POJK. 03/2020. Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease .
Nomor, U.-U. (10 C.E.). tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 520-531 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.140
tahun 1992 tentang perbankan.
Lembaran Negara Nomor , 182 . Nurrahma, Z. N. (2021). Analisis
Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet
Sebagai Solusi Perjanjian
Kredit dalam Situasi Covid 19 .
Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif
(Qualitative research approach) . Deepublish.
Veithzal, R. H., & Veithzal, A. P. (2008). Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa . PT RajaGrafindo
Persada.
Wibawa, S. (1994). Kebijakan publik. Jakarta: Intermedia .
Winarno, R. (2005). Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal. Perspektif ,
10 (4), 385–398.
Surat Keputusan Walikota Payakumbuh, Nomor : 821.67/311/WK.PYK-2020 tentang Penetapan Restrukturisasi Pinjaman Dana Bergulir  pada  Unit  Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.