## Smart Maritime Diplomacy : Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia
Najamuddin Khairur Rijal Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRAK
Artikel ini mengkaji mengenai upaya diplomasi maritim Indonesia khususnya di Asia Tenggara dan ASEAN untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia (PMD). PMD adalah jargon unggulan pemerintahan Joko Widodo yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maritim maju, mandiri, kuat serta berkontribusi positif bagi dunia. Melalui pendekatan penelitian deskriptif- kualitatif, untuk menjawab bagaimana upaya diplomasi maritim Indonesia, data primer dikumpulkan melalui telaah terhadap laporan kinerja tahunan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur yang berkaitan dengan PMD dan diplomasi maritim Indonesia di Asia Tenggara dan ASEAN. Dengan menggunakan konseptualisasi diplomasi maritim Christian Le Miere, artikel ini menunjukkan bahwa upaya diplomasi maritim Indonesia mengintegrasikan antara pendekatan soft melalui kerja sama dan upaya persuasif dengan pendekatan hard melalui tindakan koersif. Oleh penulis, cara tersebut disebut sebagai Smart Maritime Diplomacy.
Kata-kata Kunci : diplomasi maritim, ASEAN, Asia Tenggara, poros maritim
This  article  examines  the  efforts  of  Indonesia’s  maritime  diplomacy,  especially  in Southeast Asia and ASEAN to realize the World Maritime Axis (WMA) vision. WMA is  the  “jargon”  of  the  Joko  Widodo  government  to  realize  Indonesia’s  ideals  as  an advanced, independent, and strong maritime state, and has positive contribution to the world. Through a descriptive-qualitative research approach, to answer the efforts of Indonesian maritime diplomacy, the primary data was collected through a review of the annual reports of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Maritime Affairs  and  Fisheries.  The  secondary  data  is  obtained  through  various  literature related to WMA and Indonesian maritime diplomacy in Southeast Asia and ASEAN. By  using  Christian  Le  Miere’s  conceptualization  of  maritime  diplomacy,  this  article shows that Indonesia’s maritime diplomacy efforts integrate the soft approach through cooperation and persuasive efforts with a hard approach through coercive action. By the author, this efforts is referred as Smart Maritime Diplomacy.
Keywords : ASEAN, maritime diplomacy, Southeast Asia, maritime axis
Artikel  ini  fokus  pada  bagaimana  pemerintahan  Joko  Widodo  (Jokowi)  melakukan upaya diplomasi maritim, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN, menuju perwujudan visi menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). Sebagaimana dipahami, sejak terpilihnya  Jokowi  sebagai  presiden  ketujuh  Indonesia,  diskursus  mengenai  PMD mengemuka  sebagai  jargon  unggulan  pemerintah.  Melalui  visi  PMD,  pemerintahan Jokowi-Jusuf  Kalla  bercita-cita  untuk  mengembalikan  kejayaan  maritim  Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, mandiri, kuat sekaligus berkontribusi  positif  bagi  keamanan  dan  perdamaian  dunia,  namun  dengan  tetap berorientasi pada kepentingan nasional.
Argumen  utama  artikel  ini  adalah,  bahwa  diplomasi  maritim  yang  dilakukan  oleh Indonesia di kawasan mengintegrasikan dua pendekatan diplomasi maritim. Pertama, upaya  diplomasi  dalam  bentuk soft maritime diplomacy melalui kerja sama dan persuasi.  Kedua,  upaya  diplomasi  dalam  bentuk hard maritime diplomacy melalui tindakan koersif dalam bentuk kebijakan tegas terhadap pelanggaran illegal fishing . Pengintegrasian dua bentuk diplomasi maritim pada saat yang bersamaan tersebut, oleh  penulis,  disebut  sebagai smart maritime diplomacy . Meminjam istilah smart power yang  diperkenalkan  oleh  Joseph  Nye, smart martime diplomacy dimaknai sebagai bentuk integrasi antara kekuatan atau pendekatan soft dan hard Indonesia dalam diplomasi maritim untuk mewujudkan visi PMD.
Untuk  menjabarkan  argumen  tersebut,  artikel  ini  dimulai  dengan  menggambarkan cita-cita  poros  maritim  dan  pemaknaannya.  Selanjutnya,  mengetengahkan  diskusi tentang  pentingnya  diplomasi  maritim  bagi  Indonesia  sekaligus  penjelasan  tentang konseptualisasi  diplomasi  maritim.  Pada  bagian  pembahasan  berikutnya,  penulis menjabarkan  tiga  bentuk  upaya  diplomasi  maritim  Indonesia  hingga  memberikan penegasan tentang smart maritime diplomacy sebagai pendekatan diplomasi maritim Indonesia dalam usaha perwujudan cita-cita PMD.

## Cita-Cita Poros Maritim Dunia
Gagasan  untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  PMD  dikemukakan  oleh Jokowi- Jusuf Kalla dalam kampanyenya pada pemilihan umum tahun 2014. Gagasan itu terangkum  melalui  paparan  visi  misi  dan  program  aksi  yang  disusun  setebal  41 halaman dengan judul Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Visinya adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, yang berusaha diwujudkan melalui sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan Nawa Cita (Widodo & Kalla 2014).
Kemudian dari pada itu, perwujudan visi tersebut melahirkan tujuh misi di mana pada misi ketiga dan keenam berkaitan dengan cita-cita untuk menjadi negara maritim. Misi ketiga adalah “Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.” Adapun misi keenam yakni “Mewujudkan Indonesia sebagai negara  maritim  yang  mandiri,  maju,  kuat,  dan  berbasiskan  kepentingan  nasional” (Jokowi and Kalla 2014). Hal  ini  setidaknya  memberi  isyarat  bahwa  arah  orientasi pembangunan yang hendak dilakukan adalah pembangunan berbasis maritim sejalan dengan kondisi alamiah Indonesia sebagai negara kepulauan ( archipelagic state ).
Selanjutnya,  setelah  ditetapkan  sebagai  pasangan  Presiden-Wakil  Presiden  terpilih oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Jokowi-Jusuf  Kalla  menyampaikan  pidato
kemenangan.  Menariknya,  pidato  tersebut  disampaikan  di  atas  kapal  pinisi  “Hati Buana Setia”, di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta pada 22 Juli 2014. Disampaikan di pelabuhan dan di atas kapal, pidato tersebut memberi isyarat untuk mengembalikan semangat  Indonesia  sebagai  negara  maritim  yang  pernah  berjaya  ( Jalesveva Jayamahe ). Dalam pidato kemenangannya yang berjudul “Saatnya Bergerak bersama”, Jokowi menegaskan pentingnya semangat gotong-royong untuk mewujudkan cita- cita Indonesia sebagai negara maritim. Kata Jokowi, “Semangat gotong-royong itulah yang  akan  membuat  bangsa  Indonesia  bukan  saja  akan  sanggup  bertahan  dalam menghadapi  tantangan,  tapi  juga  dapat  berkembang  menjadi  poros  maritim  dunia, locus dari peradaban besar politik masa depan” (Prasetya 2014).
Setelah  resmi  dilantik  pada  20  Oktober  2014,  dalam  pidato  perdananya  sebagai presiden, Jokowi kembali menegaskan visi maritimnya untuk mewujudkan Jalesveva Jayamahe ,  yakni  untuk  mengembalikan  kejayaan  Indonesia  di  masa  lalu  sebagai negara  maritim.  Samudra,  laut,  selat  dan  teluk,  menurutnya,  adalah  masa  depan peradaban  Indonesia.  Dalam  pidatonya  itu,  Jokowi  mengutip  pernyataan  Presiden Soekarno dengan menegaskan, “bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawati samudera;  jiwa  pelaut  yang  berani  mengarungi  gelombang  dan  hempasan  ombak yang menggulung” (Setiadji 2014). Pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa kebijakan  pemerintahan  Jokowi-Jusuf  Kalla  akan  diarahkan  pada  pengembangan dimensi maritim dengan segala potensinya. Salah satu langkah awal yang dilakukan ditunjukkan  dengan  pembentukan  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman, lembaga  kementerian  koordinator  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya,  setidaknya sebagai penegasan bahwa aspek maritim menjadi fokus utama pemerintahan.
Adapun  pada  level  internasional,  gagasan  PMD  pertama  kali  diperkenalkan  oleh Jokowi saat menyampaikan pidato di forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur ( East Asia Summit /EAS)  ke-9  pada  13  November  2014  di  Naypyidaw,  Myanmar. Jokowi menegaskan bahwa PMD ditopang oleh lima pilar utama (Kementerian Luar Negeri RI 2014). Kelima pilar tersebut adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia melalui pendefinisian kembali identitas nasional sebagai bangsa maritim; menjaga  dan  mengelola  sumber  daya  laut  dengan  fokus  membangun  kedaulatan pangan  laut;  mendorong  pengembangan  infrastruktur  dan  konektivitas  maritim; melakukan diplomasi maritim untuk membangun bidang kelautan; dan membangun kekuatan pertahanan maritim.
Melalui penyampaian konsep PMD di fora internasional, menurut Kementerian Luar Negeri  dalam  laporan  kinerjanya, Indonesia  telah  menegaskan  posisinya  yang  siap membuka kerja sama di bidang maritim dengan berbagai negara untuk mendukung kemajuan  perekonomian  Indonesia  (Kementerian  Luar  Negeri  RI  2015).  Kebijakan ini juga disebut terobosan baru dalam sejarah kebijakan luar negeri Indonesia. Sebab, selama  ini  aspek  maritim  belum  sepenuhnya  diposisikan  sebagai  fokus  utama,  dan pembangunan nasional selama lebih banyak berorientasi darat.
Konsepsi  poros  maritim  ini,  menurut  Lembong,  menunjukkan  adanya  upaya pengarusutamaan  pembangunan  nasional  di  laut  untuk  mewujudkan  Indonesia sebagai negara maritim (Lembong 2015). Gagasan ini kiranya menjadi seruan untuk kembali ke jati diri Indonesia dan identitas nasional sebagai negara kepulauan yang pernah berjaya di laut sebelum datangnya kolonialisme bangsa-bangsa Eropa memutus kejayaan itu. Karena Portugis, Spanyol, hingga terutama Belanda, menguasai kejayaan
laut  Indonesia  dan  memudarkan  jiwa  bahari  bangsa  Indonesia.  Praktis,  setelah merdeka,  masyarakat  maupun  pemerintah  lebih  berorientasi  pada  pembangunan berbasis darat dengan corak kehidupan pada budaya agraris.

## Memaknai Poros Maritim Dunia
Setelah  diperkenalkan  Jokowi,  istilah  PMD  kemudian  ramai  diperbincangkan  dari berbagai  spektrum  sudut  pandang  keilmuan.  Menurut  Suropati (2016) ,  gagasan Poros Maritim Dunia secara substantif mengandung dua aspek: poros maritim dan dunia. Pertama, poros maritim, secara tegas menunjukkan tekad pemerintah untuk mengubah paradigma berpikir bangsa dari yang selama ini sangat berorientasi pada pembangunan darat  menjadi berorientasi kelautan. Kedua, kata “dunia” dalam istilah Poros Maritim Dunia, menegaskan bahwa perwujudan visi maritim tidak sebatas pada lingkup  nasional,  melainkan  juga  pada  tataran  dunia  dan  global.  Pada  titik  inilah, gagasan PMD dipandang sebagai langkah awal upaya untuk meredefinisi kepentingan nasional Indonesia.
Akan tetapi, di sisi lain, gagasan PMD melahirkan perdebatan dan tarik ulur definisi. Terlebih  karena  konsepsi  PMD,  saat  itu  belum  memiliki  landasan  legal-formal  dan aturan  normatif  dalam  bentuk  undang-undang,  cetak  biru , ataupun masterplan . Karena  itu,  menurut  Suropati  dkk.,  PMD  menyisakan  perdebatan  terkait  definisi dan  tujuan  operasional  tentang  apa  dan  bagaimana  konsepsi  PMD  itu (Suropati et al. 2016). Akibatnya,  konsep  PMD  banyak  menimbulkan  misinterpretasi  karena tidak adanya dokumen tertulis dari kebijakan tersebut. Setiap instansi pemerintahan kemudian menerjemahkan PMD dan strategi turunannya sendiri-sendiri (Bayu 2016). Hingga tulisan ini ditulis, kiranya satu-satunya landasan normatif tentang PMD adalah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Dalam  berbagai  diskusi  dan  kajian  ilmiah,  bahkan  mengemuka  tiga  istilah  dalam mendefinisikan  PMD, terutama  tentang  definisi  “poros”  (Suropati  et  al.  2016). Kelompok pertama, memaknai kata “poros” sebagai pusat atau sumbu. Berarti, PMD sebagai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat dari aktivitas kelautan dunia. Kelompok ini menerjemahkan PMD ke dalam bahasa Inggris sebagai Global Maritime Fulcrum . Kelompok kedua, memaknai kata “poros” sebagai penjajaran, seperti pada tahun  1965,  Soekarno  membentuk  poros  politik  Beijing-Pyongyang-Hanoi-Jakarta. Melalui  PMD,  Indonesia  hendak  membangun  penjajaran  dengan  kekuatan  lain sehingga  dapat  menunjang  posisi  strategis  dan  kepentingan  nasional  Indonesia. Kelompok ini menerjemahkan PMD dalam bahasa Inggris menjadi Global Maritime Axis . Kelompok ketiga memahami kata “poros” sebagai jalur pelayaran maritim. Visi PMD bertujuan untuk menguasai jalur pelayaran maritim yang penting bagi dunia, yang melewati perairan Indonesia. Kelompok ini lebih menerjemahkan PMD dalam bahasa Inggris menjadi Global Maritim Nexus .
Dalam  konteks  tulisan  ini,  konsep  PMD  kemudian  dimaknai  sebagai  sebuah  cita- cita  untuk,  bukan  hanya  mengamankan  tetapi  juga,  menguasai  seluruh  perairan Indonesia, terutama perairan yang memiliki posisi strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Asumsi itu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 16  tahun  2017  tentang  Kebijakan  Kelautan  Indonesia.  Dalam  Lampiran Peraturan Presiden  tersebut, terdapat  tujuh  pilar  strategi  kebijakan  maritim  Indonesia  untuk
mewujudkan visi poros maritim. Perpres ini setidaknya menjadi satu-satunya rujukan tentang konsepsi kebijakan poros maritim. Adapun ketujuh pilar tersebut adalah: (i) pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia;  (ii) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; (iii) tata kelola dan  kelembagaan  laut;  (iv)  ekonomi  dan  infrastruktur  kelautan  serta  peningkatan kesejahteraan; (v) pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut; (vi) budaya  bahari;  dan  (vii)  diplomasi  maritim  (Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman RI 2017). Lebih lanjut, salah satu pilar dari visi PMD yang secara khusus berkaitan dengan posisi dan peran Indonesia di level internasional, dan terkait relasi Indonesia  dengan  negara-negara  lain  sebagai  realisasi  karakter  politik  luar  negeri yang  bebas-aktif,  adalah  diplomasi  maritim.  Pembahasan  mengenai  diplomasi maritim juga menjadi penting karena menjadi salah satu prioritas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni meneguhkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim, dengan memperkuat diplomasi maritim sebagai salah satu arah kebijakan dan strategi.

## Urgensi Diplomasi Maritim
Diplomasi  maritim  merupakan  soko  guru  politik  luar  negeri  Indonesia.  Menurut Madu (2014), melalui diplomasi maritim kebijakan luar negeri perlu diabdikan dan ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional sesuai dengan Trisakti. Salah satu tujuan dari pentingnya diplomasi maritim adalah untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga: Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Penyelesaian persoalan perbatasan menjadi sangat penting karena berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan integritas kedaulatan wilayah Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI 2015). Hal itu menjadi penegasan Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi bahwa kedaulatan Indonesia atas wilayah maritim harus ditegakkan tanpa dapat ditawar ( non-negotiable ). Sehingga ke depan, menurut Menlu, diplomasi dan kebijakan  luar  negeri  Indonesia  harus  menonjolkan  identitas  dan  karakter  sebagai negara maritim (Setiadji 2014).
Diplomasi maritim juga ditujukan untuk menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim  dan  keamanan/kesejahteraan  pulau-pulau  terdepan,  dan  mengamankan sumber daya alam dan ZEE (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2014). Melalui diplomasi maritim itu pula Indonesia mengedepankan penyelesaian masalah- masalah keamanan maritim dengan jalan bekerja sama. Hal itu tersirat dalam pidato yang disampaikan Joko Widodo di EAS ke-9, bahwa,
“Melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja  sama  di  bidang  kelautan  ini.  Bersama-sama  kita  harus  menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah,  perompakan,  dan  pencemaran  laut.  Laut  harus  menyatukan,  bukan memisahkan, kita semua” (Setiadji 2014).
Lebih lanjut, diplomasi yang dijadikan sebagai haluan politik luar negeri Indonesia adalah diplomasi kekuatan menengah. Maksud dari diplomasi kekuatan menengah adalah,  “menempatkan  Indonesia  sebagai  kekuatan  regional  dengan  keterlibatan global secara selektif, dan memberi prioritas pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia” (Widodo & Kalla 2014).
Pernyataan tersebut, menurut Rosyidin (2014), menunjukkan bahwa karakter politik luar  negeri  Jokowi  akan  cenderung  bersifat inward-looking ,  dengan  frasa  “ foreign policy begins at home ” sebagai platform politik luar negeri. Hal ini berbeda dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang cenderung lebih outward-looking dengan secara aktif berkiprah di pentas global melalui semboyan millions friends, zero enemy dan politik luar negeri ke segala arah ( all direction foreign policy ).
Kekuatan ekonomi menengah yang dimaksud di atas selanjutnya diwujudkan dengan memperluas keterlibatan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dengan mengintegrasikan dua  samudera,  yakni  samudera  Hindia  dan  samudera  Pasifik,  sebagai  lingkungan strategis  pelaksanaan  politik  luar  negeri  Indonesia  ke  depan.  Adapun  agenda aksi  untuk  mewujudkan  itu,  salah  satunya  adalah  dengan  mengonsolidasikan kepemimpinan  Indonesia  di  ASEAN  serta  memperkuat  kerja  sama  dan  menjamin sentralitas  ASEAN  (Widodo  &  Kalla  2014).  Hal  ini  karena  Indonesia  memandang dirinya sebagai “pemimpin alamiah” di kawasan. Pernyataan dalam visi-misi tersebut juga  menunjukkan  bahwa  sasaran  dan  arah  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  yang pertama adalah pada kawasan Asia Tenggara dan organisasi regional ASEAN.
Demikian halnya dalam konteks diplomasi maritim, sasaran orientasi dari diplomasi maritim Indonesia adalah kawasan Asia Tenggara dan ASEAN, sebelum mendorong keterlibatan  yang  lebih  luas  di  pentas  global.  Hal  itu  tidak  terlepas  dari  berbagai permasalahan maritim yang dialami Indonesia banyak bersentuhan dengan negara- negara tetangga di Asia tenggara, seperti sengketa batas maritim, klaim kepemilikan wilayah  maritim,  kasus illegal  fishing ,  perompakan,  penyelundupan,  batas  Zona Ekonomi  Eksklusif  (ZEE),  dan  lainnya.  Selain  itu,  penegasan  adanya  orientasi Indonesia untuk bekerja sama di bidang maritim dengan negara-negara di kawasan, baik  secara  bilateral  maupun  multilateral  ASEAN,  diungkapkan  dalam  pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada 28 Januari 2015 di Kinabalu (Arisandy 2017). Hal itu pernah pula ditegaskan oleh Jokowi pada forum KTT ASEAN ke-25 di Myanmar tahun 2014.

## Memahami Diplomasi Maritim
Secara  umum,  diplomasi  merupakan  manajemen  dalam  hubungan  antar  negara yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  untuk  mencapai  kepentingan  nasional  sebagai pelaksanaan dari politik luar negerinya. Konsep diplomasi kemudian mengalami perluasan, baik dalam hal isu maupun aktor, yang selanjutnya melahirkan berbagai bentuk  dan  jenis  diplomasi,  salah  satunya  adalah  diplomasi  maritim  ( maritime diplomacy ). Secara sederhana, diplomasi maritim merupakan manajemen hubungan antar negara melalui domain maritim. Menurut Miere, diplomasi maritim tidak hanya berarti penggunaan diplomasi untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara terkait permasalahan maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional. Tetapi diplomasi maritim juga merupakan penggunaan aset atau sumber daya dalam domain maritim untuk mengatur hubungan antar negara (Miere 2014). Jika umumnya diplomasi melibatkan diplomat sebagai representasi negara, diplomasi maritim tidak hanya melibatkan policy maker (aktor negara). Diplomasi maritim dapat melibatkan analis dan akademisi untuk mengkaji mengenai tren dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional dan keamanan global (Miere 2014).
Dalam  kaitannya  dengan  itu,  Miere  mengategorikan  diplomasi  maritim  ke  dalam tiga bentuk, yakni kooperatif, koersif dan persuasif (Miere 2014). Pertama, diplomasi maritim  kooperatif  meliputi  keterlibatan  berbagai  aktor  dalam  berbagai  aktivitas dengan negara lain. Diplomasi maritim yang kooperatif mensyaratkan kerja sama antar  aktor  dalam  menyelesaikan  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  aspek kemaritiman,  meliputi  pertukaran  personel,  program  pendidikan,  pertemuan kolaboratif, dan lainnya yang bertujuan untuk confidence-building . Kedua, diplomasi maritim  persuasif  berbeda  dengan  kooperatif  dalam  hal  kolaborasi  antar  aktor. Tujuan dari diplomasi persuasif adalah untuk meningkatkan pengakuan negara atau pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara sekaligus membangun wibawa negara tersebut dalam sistem internasional. Hal ini kemudian dapat mempengaruhi secara persuasif pihak lain terhadap kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Cara yang dapat dilakukan, salah satunya, adalah “ showing the flag ”. Showing the flag maksudnya adalah dengan mengerahkan komponen kekuatan maritim  dengan  mengibarkan  bendera  (seperti  kapal  patroli  berbendera  negara) sebagai penanda eksistensi negara di wilayah kedaulatan maritimnya.
Ketiga, diplomasi maritime koersif atau disebut juga dengan diplomasi kapal meriam. Dalam hal ini, diplomasi maritim dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer atau maritime forces (seperti angkatan laut dengan perangkat-perangkatnya) untuk  mengamankan  kepentingan  nasional  suatu  negara  di  perairan.  Negara, melalui personel militernya, kemudian akan melakukan penembakan, penyerangan, penyergapan,  dan  lainnya  terhadap  setiap  pihak  yang  dipandang  melakukan pelanggaran  di  teritorial  lautnya.  Oleh  Miere,  bentuk  ini  disebut  juga  dengan hard maritime diplomacy yang  melibatkan  penggunaan  senjata  atau  kekuatan  militer dalam  menghadapi  ancaman  keamanan  maritim.  Sementara  bentuk cooperative disebut juga soft maritime diplomacy yang menggunakan instrumen nonmiliteristik dan  mengedepankan  kerja  sama.  Ketiga  bentuk  diplomasi  maritim  tersebut  pada pembahasan selanjutnya menjadi kerangka untuk melihat bentuk diplomasi maritim menuju visi PMD yang dilakukan pemerintah Indonesia di Asia Tenggara dan ASEAN.

## Diplomasi Maritim Kooperatif
Diplomasi maritim Indonesia dalam upaya mewujudkan visi sebagai PMD dilakukan melalui  upaya  kerja  sama  guna  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  terkait kemaritiman dengan negara-negara tetangga, seperti masalah batas maritim maupun batas  ZEE.  Upaya  diplomasi  maritim  yang  bersifat  kooperatif  ini  dapat  dilihat  dari usaha Indonesia mendorong pembentukan berbagai forum kerja sama dan kesepakatan bilateral maupun trilateral dengan negara lain di kawasan. Menurut Kementerian Luar Negeri, “forum kerja sama kemaritiman merupakan lembaga, badan, atau wadah antar negara yang dibentuk untuk mengedepankan kerja sama dalam bidang kemaritiman antara lain bidang keamanan dan keselamatan laut, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengelolaan perbatasan” (Kementerian Luar Negeri 2016).
Pada tahun 2015, Indonesia berhasil mendorong terbentuknya dua forum. Pertama, forum  RI-Malaysia  tentang Technical Meeting on Maritime Delimitation . Hasil dari  forum  RI-Malaysia  ini  disepakati  perlunya  penunjukan  utusan  khusus untuk mempercepat  penyelesaian  masalah  perbatasan,  baik  batas  maritim  maupun  batas darat  dengan  Malaysia,  mengingat  permasalahan  perbatasan  antar  kedua  negara
cukup kompleks (Kementerian Luar Negeri 2016; Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2016). Kedua, forum Indonesia-Vietnam mengenai penetapan batas ZEE. Dalam berbagai pertemuan teknis yang telah digelar, hasilnya menunjukkan adanya indikasi perubahan  sikap  Vietnam  untuk  menjadikan  penyelesaian  penetapan  batas  ZEE sebagai prioritas dalam kerangka kemitraan strategis Vietnam. Selain itu, Vietnam juga menyetujui untuk menjadikan konvensi hukum laut UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum penarikan dan penentuan garis batas ZEE (Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2016). Ke depan, hasil perundingan dan kesepakatan dengan Vietnam ini, berarti akan memberikan kejelasan bagi Indonesia terkait batas hak berdaulat untuk pengelolaan sumber daya kelautan, khususnya perikanan.
Lebih  lanjut,  pemerintah  Indonesia  juga  mendorong  berbagai  kesepakatan  melalui perundingan.  Berdasarkan  Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Asia  Pasifik  dan Afrika Kemenlu RI, terdapat sebanyak 44 naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim, politik, keamanan, dan perbatasan yang berhasil dicapai Indonesia sepanjang tahun 2017 (Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2018). Salah  satunya  adalah  Indonesia  mengusulkan  pembukaan  jalur  konektivitas  laut dengan Filipina. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan Senior Officials’ Meeting (SOM) ke-25 Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA) dan Ministerial Meeting ke-20 BIMP EAGA, di Puerto Princesa,  Palawan,  Filipina  pada  2016.  Hasilnya  adalah,  Indonesia  dan  Filipina berhasil menyepakati pembukaan Jalur Konektivitas Laut Bitung-Davao. Kesepakatan itu ditegaskan melalui deklarasi bersama di Manila, pada 28 April 2017. Selain itu, Indonesia  juga  mendorong  untuk  mengaktifkan  forum  trilateral  bersama  Malaysia dan  Filipina  sebagai  tindak  tindak  lanjut dari Trilateral Cooperative Arrangement Indonesia-Malaysia-Filipina  yang  disepakati  pada  tahun  2016. Realisasi dari kerja sama  trilateral  itu  kemudian  adalah  dengan  terlaksananya  patroli  bersama,  yaitu trilateral maritime patrol di  Tarakan,  Indonesia; trilateral air patrol di  Subang, Malaysia; dan trilateral port visit di  Tawi-tawi,  Filipina  (Direktorat  Jenderal  Asia Pasifik dan Afrika 2018).

## Diplomasi Maritim Persuasif
Selain upaya kooperatif, diplomasi maritim Indonesia juga diimplementasikan melalui upaya  persuasif.  Upaya  persuasif  ini  dimaknai  sebagai  tindakan  Indonesia  yang berusaha mendorong pengakuan negara lain terhadap kontribusi dan kepemimpinan Indonesia dalam urusan kemaritiman. Salah satunya dilakukan dengan mendorong penguatan kerja sama maritim ASEAN melalui berbagai mekanisme, baik mekanisme internal  ASEAN  maupun  mekanisme  eksternal  ASEAN  yang  melibatkan  negara lain seperti forum EAS dan ASEAN Regional Forum (ARF). Melalui mekanisme ASEAN  yang  melibatkan  negara  lain,  misalnya,  Indonesia  secara  aktif  mendorong implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) dan diselesaikannya Code of Conduct in The South China Sea (CoC) (Kementerian Luar Negeri  2016).  Meskipun  Indonesia  bukan  negara  yang  terlibat  dalam  klaim  dalam konflik Laut China Selatan (LCS), namun masalah LCS mendapat perhatian Indonesia karena dinamika ketegangan di LCS juga berdampak terhadap kepentingan nasional Indonesia terkait aspek-aspek maritim. Karena itu, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara penengah yang tidak berpihak ( honest broker ). Kemudian, pada tahun 2015 melalui forum EAS, Indonesia mengusulkan perlunya kerja sama maritim antar
negara-negara  yang  tergabung  dalam  EAS  melalui  pembangunan  ekonomi  maritim berkelanjutan; pemajuan perdamaian, stabilitas dan keamanan; mengatasi berbagai tantangan lintas batas; konektivitas maritim; dan kerja sama antar lembaga penelitian (Kementerian Luar Negeri 2016). Gagasan ini mendorong lahirnya EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation. Gagasan Indonesia ini menjadi penting karena EAS melibatkan 10 negara ASEAN dan 8 negara non-ASEAN yang memiliki pengaruh dan kepentingan strategis di kawasan.
Lebih  lanjut,  dalam  berbagai  forum  seperti  EAS  maupun  ARF,  Indonesia  juga terus  mendorong  perlunya  tindakan  bersama  dalam upaya pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Secara aktif dan konsisten, Indonesia mendorong agar IUU Fishing dapat dimasukkan sebagai bagian dari kejahatan lintas batas ( transnational crimes ). Melalui ARF, Indonesia berhasil mendorong lahirnya kesepakatan ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing pada Agustus 2017 dalam 24th ARF Minister’s Meeting . Dalam forum EAS,
Indonesia mendorong pembentukan suatu instrumen ASEAN dalam pemberantasan IUU Fishing dan memasukkannya dalam kategori kejahatan transnasional (Kementerian Luar Negeri 2016). Kemudian, melalui kemitraan ASEAN-Uni Eropa, Indonesia juga mengusulkan agar IUU Fishing diakui secara global sebagai kejahatan transnasional dalam Pertemuan ke-4 ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security Cooperation (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2018).
Adapun melalui mekanisme internal ASEAN, dalam forum-forum yang dihadiri oleh sepuluh  negara  anggota,  Indonesia  mendorong  kesepakatan  kerja  sama  di  sektor perikanan untuk mencegah masuknya produk perikanan hasil IUU Fishing ke dalam regional supply chain , yang berhasil disepakati dalam the 37th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF). Indonesia juga memprakarsai ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain , yang selanjutnya disahkan dalam oleh Pertemuan Menteri Pertanian ASEAN di Filipina (Kementerian Luar Negeri 2016). Selanjutnya, pada tahun 2017, saat menjadi tuan rumah pertemuan ke-7 ASEAN Maritime Forum (AMF) di Jakarta, Indonesia mendorong beberapa isu penting seperti IUU Fishing, crimes in fisheries, bajak laut, dan perampokan bersenjata di laut agar diangkat dalam agenda  AMF  (Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  2018). Perhatian dan komitmen Indonesia pada persoalan IUU Fishing juga ditunjukkan dengan inisiatif untuk membentuk Konvensi Regional tentang IUU Fishing .
Upaya  mendorong  lahirnya  konvensi  tersebut  adalah  melalui  penyelenggaraan Regional Conference on the Establishment of a Regional Convention against IUU Fishing and Its Related Crimes secara berkala, yang pertama kali digelar di Bali pada tahun  2016.  Pada  tahun  yang  sama,  Indonesia  juga  menyelenggarakan  simposium internasional Symposium Fisheries Crime (FishCRIME) tentang kejahatan perikanan (Riska 2017).Capaian diplomasi Indonesia di bidang maritim juga ditunjukkan dengan dimasukkannya beberapa poin penting dalam High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Community’s Post-2015 Vision , seperti perluasan kerja sama maritim ASEAN untuk menanggulangi  terorisme,  kejahatan  lintas  negara  dan transboundary challenges di  wilayah  laut,  termasuk IUU  fishing ,  penyelundupan,  dan trafficking  in  persons . Pertemuan HLTF ini dipandang memiliki arti strategis karena akan melandasi arah kerja sama ASEAN pada periode 2016-2025 (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 2016).
Kemudian,  Indonesia  juga menginisiasi pembentukan ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) pada tahun 2015 yang selanjutnya didukung oleh seluruh negara ASEAN.  ASITF  menjadi  penting  bagi  Indonesia  karena  wilayah  perairan  Indonesia yang luas rawan bagi masuknya bagi berbagai produk ilegal, termasuk narkotika. Tidak hanya itu, dalam pertemuan ke-5 AMF di Vietnam, Indonesia juga mengajukan usulan tentang urgensi pembentukan ASEAN Coast Guard Forum (ACGF). Usulan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan pertemuan Experts’ Group Meeting (EGM) on the ACGF pada tahun 2015 di Filipina (Kementerian Luar Negeri 2016).
Upaya persuasif dalam diplomasi maritim Indonesia juga dilakukan Indonesia dengan mengambil  peran  penting  dalam  kepemimpinan  di  ASEAN.  Upaya  tersebut  dapat dilihat  sebagai  usaha  pemerintah  untuk  menunjukkan  wibawa,  yang  selanjutnya dapat menjadi sarana persuasi terhadap negara lain dalam pencapaian kepentingan nasional  di  bidang  maritim.  Misalnya,  pada  tahun  2017,  Indonesia mengusulkan dirinya sebagai Chair Marine Protected Area (MPA) Technical Working Group (TWG) sekaligus sebagai Co-Chair Threatened Species TWG periode 2018-2020. Indonesia juga mengajukan diri menjasi tuan rumah MPA Regional Exchange (REX), Q2 di Raja Ampat; Governance Working Group (CMWG dan FRWG) Meeting April 2018 ; CCA Blue Carbon Training, Q3 di Bali, serta Our Ocean Conference , di Bali. (Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2018).

## Diplomasi Maritim Koersif
Selain  dua  bentuk  diplomasi  maritim  yang  dipaparkan  di  atas,  upaya  diplomasi maritim  Indonesia  juga  ditunjukkan  melalui  cara-cara  koersif.  Cara  koersif  itu ditunjukkan melalui tindakan tegas penegakan hukum melalui kebijakan membakar dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sepanjang tahun 2015 penindakan hukum yang dilakukan oleh KKP berupa penenggelaman kapal, pemeriksaan, pemulangan anak buah kapal (ABK), dan penangkapan terhadap kapal ilegal. Pemerintah telah menenggelamkan sebanyak 113 kapal ilegal berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Papua Nugini, Tiongkok, Panama, dan lainnya ; memeriksa 23.041 kapal; memulangkan ABK asing sebanyak 1.020 orang atas kasus perbudakan; serta menangkap 157 unit kapal ilegal sepanjang tahun 2015 (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016).
Kemudian pada tahun 2016, penindakan hukum berupa proses lebih lanjut oleh aparat dilakukan terhadap 136 unit kapal dari 149 unit kapal ikan asing yang melakukan pelanggaran illegal  fishing (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017). Hingga Maret 2017, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) 511 telah menenggelamkan 317 kapal asing. Satgas 511 sendiri adalah kerja sama multi instansi antara Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  TNI  Angkatan  Laut,  Kepolisian  RI,  dan  Kejaksaan  Agung untuk pemberantasan illegal fishing . Satgas ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor  115  tahun  2015  (Yakti  and  Susanto  2017).  Selain  itu,  pemerintah  Indonesia juga secara aktif melakukan pengawasan melalui Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WWP-NRI) dengan rata-rata hari operasi sebanyak 277 hari layar di wilayah barat dan di wilayah timur sebanyak 257 hari layar. Tujuan pengawasan tersebut adalah dalam rangka mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh WWP-NRI (Kementerian Kelautan dan Perikanan
2016).  Hasilnya  adalah,  sepanjang  tahun  2016,  sebanyak  149  kapal  ikan  asing dihentikan dan diperiksa serta 140 kapal ditahan oleh kapal pengawas (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017).

## Smart Maritime Diplomacy
Paparan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mengupayakan diplomasi maritim dengan beragam cara. Hal itu menegaskan bahwa ide besar PMD benar-benar berusaha diwujudkan. Asumsi tersebut setidaknya didasarkan pada kenyataan bahwa untuk  pertama  kalinya  sejak  merdeka,  Indonesia  memiliki  Buku  Putih  Kebijakan Kelautan Indonesia ( Ocean Policy ) melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017. Kemudian, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Tata Ruang Laut Nasional. Kedua instrumen ini menjadi tonggak sejarah untuk mewujudkan visi PMD  sekaligus  menunjukkan  komitmen  pemerintahan  Jokowi  pada  pembangunan yang  berorientasi  maritim.  Kesungguhan  itu, menurut  Rustam,  dapat  dilihat  dari pembangunan tol laut guna menjamin konektivitas laut, wacana peningkatan armada laut untuk pengamanan di seluruh wilayah maritim Indonesia, dan promosi gagasan PMD secara bilateral, regional, dan multilateral (Rustam 2017).
Adapun  cara  yang  dilakukan  Indonesia,  sebagaimana  temuan  penelitian  ini, adalah  dengan  mengintegrasikan  tiga  bentuk  diplomasi  maritim  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Miere.  Pertama,  cara  kooperatif  yang  dilakukan  melalui diplomasi untuk mendorong kerja sama secara bilateral dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina serta trilateral antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Dengan tujuan untuk menyelesaikan  masalah  batas  maritim  dan  tumpang  tindih  ZEE  yang  diwujudkan melalui  melalui  pertemuan  teknis  dan  pertemuan  kolaboratif  dengan  Malaysia  dan Vietnam; menjalin konektivitas laut melalui deklarasi bersama dengan Filipina; serta menghadapi ancaman keamanan maritim bersama dengan agenda patroli bersama di wilayah perairan Indonesia-Malaysia-Filipina.
Kedua, diplomasi maritim dalam bentuk persuasif dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan pengakuan negara lain terhadap wibawa kedaulatan maritim Indonesia. Upayanya diwujudkan dengan menggagas kerja sama maritim di level regional melalui EAS  dan  ARF.  Selain  itu,  usulan  agar IUU Fishing dimasukkan  sebagai  kejahatan transnasional, perlunya penyusunan suatu mekanisme atau instrumen hukum guna memberantas IUU Fishing dan kesepakatan tentang IUU Fishing menunjukkan bahwa  Indonesia  berusaha  melakukan  persuasi.  Muaranya  berkaitan  erat  dengan kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan yang menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim. Sekaligus dapat dilihat sebagai upaya Indonesia untuk menegaskan kedaulatan  maritimnya,  integritas  teritorial,  identitas  nasional,  dan  wibawa  negara dalam  sistem  internasional.  Ketiga,  kebijakan  koersif  melalui  penindakan  terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah teritorial maritim Indonesia menunjukkan  bahwa  selain  cara-cara  yang  bersifat  lunak,  Indonesia  juga  mampu melakukan  tindakan  tegas  dan  keras.  Bentuk  koersif  ini  juga  menunjukkan  bahwa kedaulatan  maritim  adalah  hal  esensial  bagi  Indonesia  dan  karena  itu  pemerintah mengerahkan komponen kekuatan maritim sebagai bukti eksistensi negara di wilayah kedaulatan maritimnya.

## Tiga bentuk diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia menunjukkan bahwa
pemerintah mengintegrasikan cara-cara soft maritime diplomacy (koorperatif dan persuasif) dan hard maritime diplomacy (koersif). Jika hard maritim diplomacy dilakukan  Indonesia  sebagai  penegasan  independensi  negara  untuk  menjaga kedaulatan maritimnya dari segala bentuk ancaman, maka soft maritime diplomacy menuntut Indonesia untuk secara aktif mendorong kerja sama dan kolaborasi sinergis dengan berbagai aktor. Hal ini dapat dipahami mengingat ancaman keamanan maritim yang begitu kompleks tidak bisa dihadapi hanya dengan satu cara dan tidak bisa diatasi sendiri oleh satu negara. Karena itu, tindakan tegas negara dibutuhkan dan pada saat yang sama menuntut perlunya kolaborasi dan kerja sama berbagai aktor (baik antar negara, melalui organisasi regional/internasional, dan rezim internasional).
Dalam  konteks  ini,  Indonesia  menyadari  bahwa  visi  PMD  hanya  dapat  berusaha diwujudkan melalui partisipasi dan keterlibatan aktifnya untuk di fora internasional (regional)  melalui  bekerja  sama,  tetapi  juga  dengan  tidak  kehilangan  kepentingan nasionalnya dan dengan tetap menunjukkan wibawa dan integritas nasionalnya. Oleh penulis, kombinasi dua pendekatan ini ( soft dan hard maritime diplomacy ) disebut sebagai smart maritime diplomacy . Smart maritime diplomacy merupakan cara Indonesia  dalam  mewujudkan  visi  PMD  melalui  kombinasi  upaya  kerja  sama  dan persuasi (pendekatan soft) dan cara koersi (pendekatan hard ).
Istilah smart maritime diplomacy sendiri diadopsi dari terminologi smart power yang diperkenalkan oleh Joseph Nye. Menurut Nye, “ smart power as the combination of the hard power of coercion and payment with the soft power of persuasion and attraction ”  (Nye  2011).  Senada  dengan  itu,  Wilson  (2008)  mendefinisikan smart power sebagai  “ the capacity of an actor to combine elementer of hard power and soft power in ways that are mutually reinforcing such that the actor’s purposes are advanced effectively and efficiently .” Dengan demikian, smart maritime diplomacy merupakan diplomasi maritim yang mengombinasikan elemen atau cara-cara soft dan cara hard untuk menguatkan visi PMD Indonesia secara efektif dan efisien, khususnya di level kawasan Asia Tenggara dan organisasi regional ASEAN.

## Simpulan
Upaya  diplomasi  maritim  yang  dilakukan  Indonesia  untuk  mewujudkan  visinya menjadi  PMD  diimplementasikan  melalui  kerja  sama,  persuasi,  dan  koersif.  Ketiga cara atau bentuk tersebut mengandung dua dimensi kebijakan, yakni soft dan hard mengingat ancaman keamanan maritim membutuhkan upaya komprehensif. Namun demikian,  pendekatan hard juga  perlu  dilakukan  oleh  Indonesia  secara  hati-hati. Sebab,  pendekatan hard dapat  berpotensi  menjadi  sandungan  dalam  mencapai kepentingan  yang  berusaha  dipromosikan  melalui  upaya-upaya  kerja  sama  dan persuasi ( soft ).  Keaktifan  Indonesia  menyampaikan  gagasan,  usulan,  rekomendasi, dan lainnya di berbagai forum dan kesempatan di level bilateral, trilateral, maupun multilateral  menunjukkan  betapa  Indonesia  berusaha  menegaskan  kepentingannya terhadap aspek maritim. Namun pada saat yang bersamaan, sikap agresif Indonesia di laut teritorialnya melalui kebijakan membakar dan menenggelamkan kapal asing bisa mengusik hubungan baik Indonesia yang berusaha dibangun dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

## Selain itu, paparan data yang ditunjukkan terkait upaya diplomasi maritim melalui
kerja sama, persuasi, dan koersi menunjukkan bahwa domain dari diplomasi maritim bukan hanya angkatan laut ( naval maritime diplomacy ), tetapi melibatkan berbagai elemen  negara  dan  lembaga  pemerintahan.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  diplomasi  maritim  Indonesia  dilakukan  dengan  mengintegrasikan  berbagai cara dan dengan melibatkan berbagai aktor menuju pada satu visi dan cita-cita sebagai poros  maritim.  Temuan  penelitian  ini  berkontribusi  pada  pengembangan  kajian diplomasi maritim, memperkaya khazanah kajian politik luar negeri Indonesia serta kajian kawasan Asia Tenggara dan ASEAN.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM) UMM yang telah mendanai penelitian ini melalui skim Penelitian  Pengembangan  Ipteks  (P2I)  tahun  2018.  Perlu  penulis  sampaikan  pula, bahwa sebagian isi dari tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Pertemuan Akademik dan Forum Komunitas “Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Kontemporer” dalam Konvensi Nasional IX Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) tahun 2018 di Tanjungpinang.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Jokowi, and Jusuf Kalla. 2014. Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri,  Dan  Berkepribadian:  Visi  Misi  Dan  Program  Aksi .  Jakarta:  Tim Jokowi-JK.
Lembong, Bernhard. 2015. Poros Maritim . Jakarta: Pustaka Margaretha.
Miere,  Christian  Le.  2014. Maritime  Diplomacy  in  the  21st  Century:  Drivers  and Challenges . New York: Routledge.
Nye, Joseph S. 2011. The Future of Power . New York: Public Affairs.
Suropati, Untung, Yohanes Sulaiman, and Ian Montratama. 2016. Arungi Samudera Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia Dan Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21 . Jakarta: Elex Media Komputindo.S

## Jurnal dan Jurnal Daring
Madu, Ludiro. 2014. “Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019.” Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 9 (2): 104–17.
Riska, Ela. 2017. “Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan China Di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna.” Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan 3 (2): 33–47.
Rustam, Ismah. 2017. “Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi-Laut Sulu.” Jurnal Penelitian Politik 14 (2): 161–77.
Wilson,  Ernest  J.  2008.  “Hard  Power,  Soft  Power,  Smart  Power.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science 616 (March 2008). doi:10.1177/0002716207312618.
Yakti, Probo Darono, and Joko Susanto. 2017. “Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesinambungan Strategi ?” Global & Strategis 11 (2): 108–25. doi:10.20473/jgs. v11i2.5355.

## Artikel Daring
Arisandy, Yuni. 2017. “Indonesia Dorong Kerja Sama Maritim Di ASEAN.” Antaranews. com . https://www.antaranews.com/berita/476879/indonesia-dorong-kerja- sama-maritim-di-asean.
Bayu, Dimas Jarot. 2016. “Pemerintah Diminta Susun ‘Blueprint’ Poros Maritim Dunia.”
Kompas.com . http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/14033501/ pemerintah.diminta.susun.blueprint.poros.maritim.dunia .
Kementerian Luar Negeri RI. 2014. “Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.” Siaran Pers Kemlu.go.id . https://www.kemlu.go.id/id/ berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai- Poros-Maritim-Dunia.aspx.
Prasetya, Eko. 2014. “Ini Pidato Lengkap Jokowi Di Atas Kapal Pinisi.” Merdeka.com . https://www.merdeka.com/politik/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-atas-kapal- pinisi.html.
Setiadji, Agus. 2014. “Diplomasi Maritim Untuk Kedaulatan Indonesia.” Maritimnews.
com . http://maritimnews.com/diplomasi-maritim-untuk-kedaulatan-
indonesia/ .

## Dokumen Resmi Pemerintah
Direktorat  Jenderal  Asia  Pasifik  dan  Afrika.  2016. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik Dan Afrika 2015 . Jakarta.
———. 2018. “Laporan Kinerja 2017.” Jakarta.
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. 2016. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kerja  Sama  ASEAN  2015 .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Kerja  Sama  ASEAN Kementerian Luar Negeri.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. “Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015.” Jakarta.
———. 2017. Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2016 . Jakarta:

## Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  RI.  2017. Kebijakan Kelautan Indonesia .  Jakarta:  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  Republik Indonesia.
Kementerian Luar Negeri. 2016. Buku II Informasi Kinerja Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 . Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. Laporan Kinerja Tahun 2017 . Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
———. 2015. Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2014 . Jakarta.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Rancangan Awal Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019,  Buku  I:  Agenda Pembangunan Nasional .  Jakarta:  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional.

## Lain - Lain
Rosyidin,  Mohamad.  2014.  “Kembali  Ke  Masa  Depan?  Membaca  Arah  Politik  Luar Negeri Jokowi Dan Prospek Indonesia Menjadi Pemain Global”, dalam Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) “Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Jokowi: Agenda Dan Prioritas.” Jakarta: Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia.