## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 10, No. 1 Juni 2024 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 214-222 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn
Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nurul Nikmatul Ula, Lukman Rais, Saiful Ikhwan

## DAMPAK OTONOMI KHUSUS PADA EKONOMI ORANG ASLI PAPUA SETELAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
Salmawati Salmawati 1 *, Arie Purnomo 2 , Siti Nurul Nikmatul Ula 3 , Lukman Rais 4 , Saiful Ikhwan 5 1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia
3,4 Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia
5 Program Studi Administrasi Negara, FISIP,Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia *Korespondensi: salmawawati@um-sorong.ac.id

## *** ABSTRAK
Ekonomi  Orang  Asli  Papua  masih  tergolong    rendah  padahal  dana  otonomi  khusus  setiap tahunnya  terus  di  berikan  kepada  pemerintah  daerah,  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui dampak otonomi khusus pada ekonomi orang asli papua setelah implementasi kebijakan  di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  Metodologi  kualitatif  menyajikan  strategi  penelitian  yang mengemukakan  data  deskriptif dalam bentuk pesan tertulis dan lisan dari subjek dan sikap mereka  yang  diamati.  Hasil  pada  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan Otonomi  Khusus  di  Papua  masih  memiliki  tantangan  yang  signifikan.  Faktor  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi  memiliki  peran  yang  penting  dalam keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Terdapat  kebutuhan  yang  mendesak  untuk meningkatkan  koordinasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta  melibatkan  semua elemen  masyarakat,  terutama  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan,  dalam  proses kebijakan,  kesimpulan  pada  penelitian  ini  adala  peningkatan  dalam  penerapan  kebijakan Otonomi  Khusus  untuk  memastikan  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  Papua. Langkah-langkah  strategis  perlu  diambil  untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  alam  dan manusia Papua, serta memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk pemahaman dan penanganan masalah yang ada dengan lebih efektif.
Kata kunci: Ekonomi Sosial; Otonomi Khusus; OAP

## ABSTRACT
The  economy  of  indigenous  Papuans  is  still  relatively  low  even  though  special  autonomy funds continue to be given to regional governments every year. The aim of the research is to determine  the  impact  of  special  autonomy  on  the  economy  of  indigenous  Papuans  after implementing  the  policy  in  Sorong  City,  Southwest  Papua.  This  research  uses  qualitative research methods with a descriptive approach. Qualitative methodology presents a research strategy that presents descriptive data in the form of written and verbal messages from the subjects  and  their  observed  attitudes.  The  results  of  the  research  show  that  the implementation  of  the  Special  Autonomy  policy  in  Papua  still  has  significant  challenges. Communication factors, resources, disposition and bureaucratic structure have an important role in the success of policy implementation. There is an urgent need to improve coordination between the central and regional governments, as well as involving all elements of society, especially those below the poverty line, in the policy process. The conclusion of this research is  an  increase  in  the  implementation  of  the  Special  Autonomy  policy  to  ensure  the development and welfare of the Papuan people. Strategic steps need to be taken to optimize Papua's natural and human resources, as well as improve economic and social conditions in the area. Thus, this research makes a valuable contribution to understanding and dealing with existing problems more effectively.
Keywords: Social Economic; Special Autonomy; OAP

## PENDAHULUAN

## Citation (APA):
Salmawati,  Salmawati,  Purnomo,  A., Nikmatul  Ula,  S.  N.,  Rais,  L.,  &
Ikhwan,  S.  (2024).  Dampak  Otonomi Khusus  Pada  Ekonomi  Orang  Asli Papua Setelah Implementasi Kebijakan Pemerintahan. Jurnal
Noken:  Ilmu-Ilmu  Sosial , 10 (1),  214 – 222. https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3461
Email Autors: salmawawati@um-sorong.ac.id arie_purnomo@gmail.com snn33@gmail.com lukmanrais28@gmail.com saifulichwan@gmail.com
Submitted: 31 Mei 2024
Accepted: 07 Juni, 2024
Published: 30 Juni, 2024
Copyright (c) 2024 Salmawati
Salmawati,  Arie  Purnomo,  Siti  Nurul
Nikmatul  Ula,  Lukman  Rais,  Saiful Ikhwan
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nurul Nikmatul Ula, Lukma Rais, Saiful khwan
Di Indonesia dinamika reformasi sedang berkembang dengan munculnya gagasan dan pengetahuan baru untuk memecahkan beberapa masalah besar dan memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan langkah positif pertama untuk meningkatkan  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sekaligus langkah-langkah strategis untuk membangun kerangka dasar yang kokoh untuk berbagai upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalahan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian berubah disahkannya Undang-undang No 2 Tahun 2021 yang akan menjadi badan pengatur untuk Papua dan  akan  memperkenalkan  otonomi  terutama  untuk  memastikan  bahwa  kelanjutan  hibah  untuk  Papua adalah dua puluh tahun berlari, kecuali untuk akselerasi proses pengembangan dan perbaikan pemerataan pembangunan di wilayah Papua. (Widjojo, 2017; Matza, 2020 ; Alim, 2021).
Selain  itu,  Untuk  memberikan  Otonomi  Khusus  kepada  Papua,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua mengubah beberapa Pasal dari Undang-Undang tersebut. menambahkan elemen baru ke dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik Papua berkembang. Otonomi khusus  diaktifkan dengan penerapan  metode  tetap  untuk  manajemen  dan  pelaksanaan  perang  di  Papua.  Akibatnya,  konflik  yang sudah lama terjadi antara Provinsi Papua dan wilayah lain  (Rochendi, 2017; Zulfia, 2023;). Menurut Badan Pusat  Statistik,  Ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  finansial  adalah  definisi  dari kemiskinan.seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  dan  non-pangan  mereka,  yang  diukur  dari outputnya  di Indonesia (Sinen, 2023 ; Frasawi, 2021).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2021,  Sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  otonomi khusus  Papua,  Papua  akan  memiliki  otoritas  eksklusif  dalam  hal  politik  dan  perbendaharaan  di perbendaharaan  Otonomi  khusus  Provinsi  Papua,  bersama  dengan  provinsi-provinsi  yang  mengalami pemekaran, Menerima manfaat dari sumber daya alam dan pajak sebagai berikut: Selama dua puluh lima tahun, mulai tahun 2001, terdapat pajak bumi dan bangunan sebesar 90%, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 80%, pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20%, dan pajak kehutanan sebesar 25%. Perikanan, pertambangan umum sebesar 80%, dan penambangan minyak bumi jumlah 70%. Selama dua puluh lima tahun, pertambangan gas alam naik 70%, selama 25 tahun mulai tahun 2001. Mulai tahun kedua puluh enam menjadi 5%. Sekurang-kurangnya 30% dari menghasilkan minyak bumi dan gas alam, biaya pendidikan dan perbaikan gizi, serta sekurang-kurangnya 15% untuk perbaikan gizi dan kesehatan. Peraturan perundang-undangan menetapkan  dana  hibah khusus  dan diprioritaskan  untuk Provinsi Papua (Lili,  2023;  Pamungkas,  2022).  OAP  dan  penduduk  Papua  secara  keseluruhan  menjadi  fokus  utama undang-undang  ini.  Pemerintah  negara,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota,  dan  organisasi yang dibawahnya dibuat untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberdayakan masyarakat. Selain itu,  undang-undang  ini  mencakup    Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  dibentuk  untuk  menyelesaikan masalah.  Tujuan  dari  Salah  satu  tujuan  komisi  ini  adalah  untuk  menyelesaikan  masalah  sebelumnya  di Provinsi Papua dan untuk memperkuat persatuan nasional Indonesia di sana.
Untuk  menunjukkan  pengakuan  negara  terhadap  Papua  sebagai  negara,  dana  otonomi  khusus dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  keselarasan  pembangunan  masyarakat  Papua dengan  meningkatkan  layanan  publik,  memperkuat  perekonomian  Papua,  mengatasi  perbedaan pembangunan  antara  Papua  dan  bagian  lain  dari  Indonesia.  Ini  cocok  dengan  Nawacita  ketiga,  yang bertujuan untuk memperkuat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan untuk membangun Indonesia dari
Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nurul Nikmatul Ula, Lukma Rais, Saiful khwan
pinggiran. Ditetapkan  sebesar  2%  dari  dana  otonomi  khusus  yang  termasuk  dalam  plafon  Dana  Alokasi Umum (DAU) untuk dialokasikan untuk keperluan bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua memperkirakan bahwa sebagian besar dari alokasi sebesar kurang lebih 1 triliun rupiah akan dialokasikan untuk pengelolaan daerah. Pemerintah daerah Papua membagi Provinsi Papua menerima  70%  dan  Provinsi  Papua  Barat  menerima  30%,  Sedangkan  90%  dibagi  untuk  kabupaten  dan kota,  dan  sepuluh  persen  dialokasikan  untuk  Provinsi  Papua  Barat  dan  Papua,  yang  digunakan  untuk menjaga kesejahteraan warga Papua. (Kum, 2015: 163).
Penerimaan  khusus untuk  penyelenggaraan pemerintahan  sendiri  khusus tersebut sebesar 2% dari pagudana  APBD, yang  terutama digunakan untuk  dana  pendidikan  dan  kesehatan,  dan berlaku  selama  dua  dekade.  bertahun-tahun.  lebih  banyak  dana  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  dan DPR untuk melaksanakan otonomi khusus . Anggaran tahunan didasarkan pada usulan provinsi, terutama untuk membiayai proyek infrastruktur, bukan hanya Papua dapatkan dana perimbangan serta pendapatan provinsi  dalam  rangka  otonomi  Khusus  (Ismail,  2018;  Muafa,  2020).  Kantor  pos  pendapatan  untuk pelaksanaan otonomi khusus adalah dana otonom khusus, yang merupakan dua persen dari Dana Alokasi Umum  Nasional  (DAU)  selama  dua  puluh  lima  tahun.  Pembiayaan  untuk  pendidikan  dan  perawatan kesehatan akan menjadi fokus utama. Diharapkan bahwa Dana Otsus akan meningkatkan ekonomi Papua dan  mewujudkan  keadilan  dalam  pemberdayaan  sumber  daya  manusia,  kesejahteraan  masyarakat,  dan pengelolaan produk daerah (Pahri, 2017; Kaisupy; 2021).
Upaya ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya alam di Papua dilakukan sesuai dengan hak-hak masyarakat  hukum  adat,  yang  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pengusaha,  serta  prinsip-prinsip perlindungan lingkungan  dan  pembangunan  berkelanjutan yang diatur dalam Perdasus. Masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.  Dana  otonomi  khusus  Papua  terus  meningkat  setiap  tahunnya,  menjadi  komponen  terbesar dalam APBD Papua. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri RI, dana otonomi khusus menyumbang 63,79% dari APBD Provinsi Papua pada tahun 2020. Dengan demikian, pemerintah terus mengalokasikan dana  untuk  pembangunan  dan  kesejahteraan  penduduk  Papua  yang  masih  belum  optimal,  meskipun program otonomi khusus telah dimulai secara bertahap. Meskipun IPM Provinsi Papua  pada tahun 2020 sebesar  60,44%,  IPM  Papua  Barat  sebesar  65,09%,  dan  IPM  nasional  sebesar  71,94%,  Papua  masih memiliki  tingkat  kemiskinan  tertinggi  di  Indonesia  (Surtiari,  2020;  Rahami,  2023).  data  dari  Badan  Pusat Statistik.
Orang asli Papua (OAP) masih dipandang secara ekonomi rendah. Kemungkinan bisnis OAP sangat terbatas; misalnya, mereka sering menghadapi kesulitan mendapatkan  pinjaman bank dan tidak memiliki dukungan  untuk  usaha  mikro  dan  makro.  Dengan  otonomi  ini,  OAP  percaya  bahwa  mereka  dapat membantu ekonomi mereka sendiri. Namun, banyak OAP saat ini masih diklasifikasikan sebagai ekonomi rendah.  Namun,  meskipun  Papua  memiliki  banyak  sumber  daya  alam,  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan sosialnya masih kurang   dibandingkan dengan negara lain yang memiliki sumber daya alam yang  kurang.  Itu  menunjukkan  bahwa  kekayaan  alam  belum  sepenuhnya  memberikan  dampak  positif terhadap kesejahteraan ekonomi Papua.
Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nurul Nikmatul Ula, Lukma Rais, Saiful khwan
Berdasarkan fenomena yang disebutkan di atas, tema penelitian ini adalah dampak otonomi khusus pada  ekonomi  Orang  Asli  Papua  setelah  penerapan  kebijakan  pemerintah.  Isu  ini  sangat  penting  dan memerlukan perhatian lebih kuat dari pemerintahan pusat dan daerah untuk membawa perubahan.  Studi kasus yang dilakukan di Kota Sorong akan memberikan wawasan khusus tentang dinamika dan tantangan yang  dapat  muncul  dalam   lingkungan  budaya  dan  geografis  yang  berbeda  ini.  Diharapkan  penelitian  ini akan membantu memahami dan memecahkan masalah ini.

## METODE
Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Menguraikan informasi dan fitur tertentu sistematis, pas, dan faktual adalah tujuan dari pendekatan deskriptif ini. Metodologi penelitian kualitatif  adalah  pendekatan  yang  menyajikan  data  deskriptif  dalam  bentuk  pesan  tertulis  dan  lisan  dari subjek dan sikap mereka yang diamati. Metode ini tidak membagi orang atau organisasi ke dalam kategori variabel atau hipotesis. Sebaliknya, itu melihat mereka sebagai bagian dari sesuatu yang kohesif. Subjek penelitian  adalah  orang  asli  Papua  yang  memiliki  penghasilan  di  bawah  sandar  ekonomi  rendah.  Data dikumpulkan  melalui  wawancara,  yaitu  wawancara  antara  dua  orang.  Di  sini,  peneliti  melakukan  tanya jawab  mendalam  secara  langsung  atau  tatap  muka  dengan  subjek.Selanjutnya,  ada  observasi,  yaitu pendekatan  untuk  mengumpulkan  data  yang  dilakukan  melalui  pengamatan  fenomema  yang  terjadi,  dan dokumentasi,  yaitu  metode  pengumpulan  data  di  mana  dokumen  atau  jurnal  yang  relevan  dikumpulkan untuk mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Analisis data akan dilakukan pada akhirnya dengan mengumpulkan, menyajikan, dan  mengambil  kesimpulan  atau  verifikasi.  Setelah  itu,  data  akan  divalidasi  dan  diperbarui  melalui pengujian kredibilitas, transferabilitas, depenabilitas, dan konfirmabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tidak ada hasil yang diharapkan dari implementasi otonomi khusus di Papua, termasuk di Kota Sorong. Dalam hal ekonomi, kebijakan otonomi khusus di Papua bertujuan untuk memberi provinsi di Papua kewenangan untuk  mengelola  sumber  daya  alam  dan  memanfaatkannya  untuk  keuntungan  masyarakat  Papua.  Namun, meskipun Papua memiliki banyak sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Papua masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dengan sumber daya alam yang lebih sedikit (Sangkek, Y., Amiruddin, A., & Purnomo, A.). Selain itu, ada keprihatinan tentang kemungkinan penduduk lokal menjadi miskin dan diancam oleh eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan oleh kebijakan otonomi khusus benar-benar mengalir ke masyarakat lokal dan  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Acosta  et  al.  (2017)  Oleh  karena  itu,  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat Daya masih menghadapi banyak masalah dan tantangan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur, serta pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua.
Kehadiran Undang-Undang Otonomi khusus di Provinsi Papua Barat  dan Papua  memberikan landasan legal yang kuat bagi pemerintah untuk memperbaiki dan memperbaiki kesalahan dan kelemahan sebelumnya agar masyarakat  Papua  memiliki  kehidupan  yang  lebih  baik,  maju,  dan  memperoleh  perlakuan  yang  adil  dan bermartabat  dalam  lingkungan  yang  aman  dan  bebas  dari  ketakutan.  Oleh  karena  itu,  ketersediaan  berbagai instrumen pelaksanaan Otsus dan optimalisasi dan efektivitas pelaksanaannya diperlukan. Perdasus dan Perdasi,
Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nurul Nikmatul Ula, Lukma Rais, Saiful khwan
kesiapan dan komitmen dari pihak yang bertanggung jawab atas otonomi khusus Papua, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota  (DPRP,  DPRD),  termasuk  MRP,  dan  dukungan  dari  berbagai  elemen  masyarakat  sipil  Papua. Untuk memastikan bahwa UU Otsus Papua diterapkan secara efektif, pemerintah pusat juga harus mendukung, mengawasi,  dan  mendampingi  kedua  provinsi  Papua  dengan  baik  dan  berdampak  nyata  pada  kemajuan  dan kesejahteraan.
Pada  dasarnya,  Otsus  Papua  berfungsi  sebagai  solusi  untuk  berbagai  masalah  yang  ada  di  Papua, termasuk masalah masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh karena itu, UU Otsus Papua berfungsi sebagai landasan  hukum  formal  untuk  memberikan  kewenangan  khusus  kepada  pemerintah  dan  penduduk  di  provinsi Papua  dan  provinsi  Papua  Barat,  serta  untuk  berkomitmen  untuk  memberikan  sumber  daya  keuangan  yang menguntungkan bagi kedua provinsi tersebut, sesuai dengan Pasal 34 s/d 36 UU Otsus Papua. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, tahap di mana kebijakan dibuat dan bagaimana kebijakan itu bekerja, atau bagaimana kebijakan itu keluar dan datang. Menurut Edwards III, ada Empat elemen yang saling terkait dalam implementasi kebijakan: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau karakteristik, dan Struktur Organisasi.

## Faktor Komunikasi
Komunikasi adalah aktivitas bisnis manusia untuk berbagi pikiran dan perasaan dengan orang lain. Karena  setiap  proses  kegiatan  melibatkan  setiap  elemen  orang-orang  dan  sumber  daya,  itu  dianggap sebagai  alasan  komunikasi  yang  sangat  penting  untuk  keberhasilan.  Perencanaan  dan  implementasi kebijakan publik membutuhkan pelaksana untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan kebijakan harus  dikomunikasikan  kepada  kelompok  sasaran  agar  mereka  dapat  mengambil  tindakan  untuk mengurangi  kesenjangan  antara  perencanaan  dan  implementasi  kebijakan.  Komunikasi  sangat  penting bagi pelaksana dan pembuat kebijakan. Makanya penting konsistensi komunikasi top-down yang kuat dan jelas,  sehingga  tidak  menimbulkan  kebosanan  bagi  pelaksana  untuk  menafsirkannya  dengan  cara  yang berbeda, kebutuhan akan ketepatan dan keakuratan informasi kebijakan, informasi tentang mekanisme dan aturan implementasi kebijakan ditransfer ke orang tepat. Banyak orang sudah tahu tentang tanah di Papua yang  memegangnya  sumber  daya  alam  yang  melimpah  namun  kemiskinan  masih  menjadi  ironi.  Tak terlupakan  ketika  Kemiskinan  adalah  penyebab  kerusuhan  di  Papua  (Vidriza,  2020;  zain,  2023).  Karena orang  tidak  bertahan  hidup  miskin  di  tengah  kekayaan  alam  yang  melimpah.  Menyelesaikan  Agenda Nasional Papua tidak dapat mempercayai sekelompok orang. Itu harus menjadi kebijakan memungkinkan semua kelompok sosial untuk berpartisipasi memfasilitasi pemulihan situasi Papua.
Pemerintah  daerah  mengeluarkan  program  pemberdayaan  masyarakat,  namun  tidak  melibatkan seluruh  elemen  masyarakat,  khususnya  masyarakat  miskin  di  Papua.  Angka  kemiskinan  tidak  stabil  dan kadang-kadang  meningkat  dan  kadang-kadang  menurun;  sebagai  akibatnya,  program  tidak  disukai  oleh kelompok  tertentu  yang  miskin.  Misalnya,  bantuan  sosial  dan  modal  usaha  tidak  diberikan  jumlah  yang sama untuk membangun rumah yang layak perumahan. Salah satu masalah adalah mengumpulkan data. Orang-orang tertentu belum termasuk, tetapi pihak Tentu harus mengatasi masalah tambahan dengan cara yang  wajar.  Selain  itu,  perlu  diperhatikan  bahwa  aturan  otonomi  khusus  yang  digunakan  tidak menghubungkan  kondisi  sosial  budaya  asli.  Akibatnya,  implementasinya  mungkin  tidak  sesuai  dengan harapan.  Dalam  masyarakat  pemerintah  yang  diatur  oleh  undang-undang  Otsus,  nilai-nilai  lokal  yang diasimilasi oleh masyarakat adat tidak disesuaikan. Wajar jika (Tryatmok, 2016) menilai pemerintah gagal
Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nurul Nikmatul Ula, Lukma Rais, Saiful khwan
menerapkan skema Otsus. Kebenaran karakter dan potensinya menjadi landasan utama pemerintah untuk membuat peraturan Otsus untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Cenderawasih. Patut  dicatat  bahwa  masyarakat  sangat  memahami  bahwa  Pemerintah  Pusat  memberikan  perhatian khusus kepada mereka melalui dana relatif Otsus meluap Namun kenyataannya tidak, kemiskinan masih menyelimuti kehidupan mereka. Konsisten dengan temuan (Yanuarti, 2016) Kemiskinan OAP bersifat relatif tidak terlalu mengesankan. Upaya Strategis Pembangunan Ekonomi Desa (RESPEK) ditangan pemerintah telah gagal meningkatkan pertumbuhan produktivitas di desa. Namun sayang, kesejahteraan umum yang menjadi impian besar masih belum sempurna menyadari pemerintah.

## Faktor Sumber Daya
Sumber  daya  adalah  bagian  penting  dari  penerapan  kebijakan.  bahkan  jika  aturan  dan  ketentuan jelas dan konsisten, dan komunikasinya akurat; namun, jika ada kekurangan karyawan yang bertanggung jawab  untuk  menerapkan  kebijakan  sumber  daya  untuk  menyelesaikan  tugas  mereka  dengan  baik, implementasi  kebijakan  itu  tidak  efektif.  George  Edward  III  mengatakan  bahwa  implementasi  kebijakan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya (manusia, material, dan metode). Implementasi kebijakan publik  sangat  penting  dilakukan  dengan  hati-hati,  jelas,  dan  konsisten;  namun,  ketika  pelaksana kekurangan sumber daya, implementasi kebijakan tidak mungkin dilakukan secara efektif (Grydehoi, 2023). Sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang relevan termasuk personel yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas, arahan, dan saran dari atasan. Selain itu, jumlah staf yang memiliki keterampilan yang diperlukan (Mollet, 2023; Bolgherini, 2023) sebanding. Termasuk latar belakang yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan, seperti kantor, gedung, peralatan, dan pembiayaan intensif. Semua ini menyediakan layanan untuk pelaksanaan kebijakan pribadi.
Sumber  daya  yang  memadai  secara  kualitas  dan  kuantitas  mendukung  keberhasilan  program, sehingga  sumber  daya  manusia  saat  ini  mencukupi  untuk  menjalankan  program.  Sumber  daya  yang diperlukan untuk menerapkan Kebijakan Otonomi Khusus Papua cukup berpendidikan dan berpengalaman, tetapi mereka memerlukan manajemen dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas. Menurut penelitian yang dilakukan  di  provinsi  Papua  dan  Papua  Barat,  sumber  daya  alam  sangat  penting  untuk  meningkatkan perekonomian,  dan  sumber  daya  manusia  juga  penting. Karena  itu,  banyak  imigrasi  datang  ke  Papua, dengan jumlah 61.203 orang per lima tahun (2017), sementara Papua Barat mencapai 59.777 orang per lima  tahun  (2017).  Ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  lokal  Papua  mengalami  kesulitan  karena kekurangan sumber daya manusia dan banyak imigrasi datang ke tempat yang buruk seperti rumah mereka sendiri.

## Faktor Disposisi
Disposisi adalah keinginan atau persetujuan untuk menerapkan kebijakan. Pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan efisien. Individu atau cara mereka melihat  pelaksanaan  kebijakan  publik  adalah  disposisi.  Keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi kebijakan  sangat  dipengaruhi  oleh  karakter  atau  sifat  para  pelaksana  kebijakan.  Semua  orang  memiliki perspektif dan perspektif unik. Oleh karena itu, menerapkan kebijakan berdasarkan perilaku dan persepsi adalah pilihan yang tepat untuk melaksanakan karena mereka memiliki karakteristik dan pandangan yang sama  dengan  pemimpin  dan  memiliki  pengalaman  yang  cukup  (sumskaya,  2022).Di  sini, disposisi  dapat diartikan  sebagai  pemerintahan  daerah  dan  komunitas  asli  Papua  yang  berperang  untuk  mengambil
Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nurul Nikmatul Ula, Lukma Rais, Saiful khwan
kebijakan mereka sendiri dengan mempertimbangkan situasi saat ini. Sebagai implementasi dari otonomi khusus Papua yang ditetapkan oleh UU No. 2 tahun  2021 Papua. Sehingga dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada. Masalah yang muncul dalam dekade terakhir ini sangat kompleks papua  membutuhkan  pemerintah  untuk  menyelesaikan  ini.  Otonomi  Khusus  menjadi  salah  satu  dari memilih  jalan  pemerintah  yang  akan  membawa  manfaat  bagi  kehidupan  Masyarakat.  Otonomi  khusus sehingga  mereka  ingin  memainkan  peran  besar  di  dalamnya  untuk  pengembangan  wilayah  Papua. Otonomi Khusus membuka jalan untuk membangun masyarakat papua tertunda Perlu adanya perubahan paradigma beberapa pihak terkait pemberian Otonomi Khusus pemerintah pusat ke wilayah Papua sebagai langkah  untuk  memperlambat  kegiatanatau  cara  pemerintah  membujuk  masyarakat  itu  sendiri.  Itu  keren sekali  bisa  menjadi  usulan  pemerintah  pusat  untuk  memberikan  perhatian  khusus  kepada  Papua  ingat, Papua adalah penyumbang pajak terbesar bagi pembangunan negara Indonesia.

## Faktor Struktur Birokrasi
Politisi saja sudah cukup dalam melaksanakan tujuan dan metodenya, dan mereka juga merasa ingin melakukannya,  tetapi  sistem  birokrasi  yang  ada  masih  gagal  melakukannya  dengan  baik.  Fragmentasi organisasi,  atau  fragmentasi  organisasi,  mungkin  menjadi  hambatan  untuk  koordinasi  yang  diperlukan untuk  pelaksanaan  kebijakan  yang  komprehensif.  Selain  itu,  ketidakefektifan  sistem  birokrasi  dapat menyebabkan sumber daya yang tidak teratur, kekacauan, dan kebingungan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan  penyimpangan  dalam pelaksanaan kebijakan yang dimaksud. Struktur birokrasi mencakup elemen  seperti  struktur  organisasi,  distribusi  tubuh,  hubungan  antara  komponen  organisasi  yang bersangkutan  dan  hubungan  dengan  organisasi  lain.  Pembuat  kebijakan  memiliki  sarana  untuk menerapkan  kebijakan  atau  sudah  tahu  apa  yang  harus  dilakukan,  tetapi  kekurangan  struktur  birokrasi menghalangi mereka untuk menerapkan pilihan mereka.
Pemerintah  mengeluarkan  program  pemberdayaan  masyarakat,  memberikan  modal  usaha  dan lainnya. Namun, setelah melaksanakan sampai mengevaluasi menemukan beberapa hal. Pertama, hanya beberapa masyarakar yang diberdayakan oleh pemerintah melalui berbagai skema yang dirancang. Kedua, program  bantuan  pemerintah  kurang  baik.  sehingga  bisnis  pemerintah  kota  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.  Ketiga,  modal  usaha  diberikan  kepada  sekelompok  orang,  itu  tidak  digunakan  dengan  benar. Keempat,  layanan  informasi  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  jumlahnya  sedikit,  jadi  mereka  harus menggunakan  sumber  daya  mereka  sendiri  Kelima,  pemerintah  tidak  cukup  siap  dalam  sumber  daya Manuasia,  Terutama  dalam  hal  tanggung  jawab  untuk  mengelola  program  otonomi  khusus  dan pendanaannya  terbatas.  Otonomi  Khusus  Papua  telah  menjauh  dari  nilai-nilai,  Sementara  itu  indikasi keberhasilan  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  sesuai  dengan  undang-undang  Nomor  2  Tahun  2021  yang menekankan pada pemajuan pemberdayaan masyarakat agar dalam waktu yang singkat berperan dalam pembangunan, sehingga dapat berkembang seperti daerah lain di Indonesia (rumere, 2020).

## SIMPULAN
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  masih  ada  banyak  tantangan  untuk  menerapkan  kebijakan Otonomi  Khusus  di  Papua.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  sangat  dipengaruhi  oleh  komponen seperti  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Sangat  penting  untuk  meningkatkan kolaborasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  melibatkan  setiap  anggota  masyarakat,  terutama
Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nurul Nikmatul Ula, Lukma Rais, Saiful khwan
mereka yang hidup  di bawah  garis kemiskinan, dalam proses kebijakan. Perlunya perubahan  paradigma dan  peningkatan  dalam  penerapan  kebijakan  Otonomi  Khusus  untuk  memastikan  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat Papua. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia Papua, serta memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk pemahaman dan penanganan masalah yang ada dengan lebih efektif. Saran kepada Pemerintah daerah mampu memfokuskan penggunaan dana Otsus untuk  pemberdayaan  ekonomi.  Ini  termasuk  program-program  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  taraf hidup  dan  kesejahteraan  Orang  Asli  Papua  melalui  dukungan  terhadap  usaha  kecil  dan  pengembangan pasar lokal. Undang-Undang Otonomi khusus terbaru diharapkan bisa memberikan  afirmasi dan  proteksi lebih baik bagi Orang Asli Papua. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan peningkatan taraf hidup, pemerataan pembangunan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat Papua. Selain itu, pemerintah berencana mempercepat pembangunan dengan proyek-proyek  besar seperti Trans Papua dan jembatan udara untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil Meski ada harapan baru dengan UU Otsus terbaru, tantangan besar tetap  ada. Salah satu isu utama adalah memastikan bahwa semua kebijakan dan dana benar-benar  mencapai  masyarakat  yang  paling  membutuhkan.  Dialog  dan  konsultasi  dengan  semua komponen masyarakat Papua menjadi kunci untuk keberhasilan kebijakan ini di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Widjojo,  M.  S.  (2017).  Perempuan  Papua  dan  peluang  politik  di  era  otsus  Papua. Masyarakat Indonesia, 38(2), 297-327.
Matza, S., Rahmawati, D. E., Nurmandi, A., & Suswanta, S. (2020). Corruption in Procurement of Goods and Services in Makassar City. Journal of Governance and Public Policy, 7(2), 128-138.
Alim, A. S., Salmawati, S., & Rahmawati, D. E. (2021). Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang). Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 7(1), 30-43.
Rochendi,  S.,  &  Saleh,  K.  A.  (2017).  Hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  otonomi  khusus  di Provinsi Papua Barat. POLITIK, 13(1).
Zulfia,  I.  H.,  Frinaldi,  A.,  &  Magriasti,  L.  (2023).  Problematika  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  di  Papua: Ditinjau  Dari  Indeks  Pembangunan  Manusia. Jurnal  Manajemen  Publik  dan  Kebijakan  Publik (JMPKP), 5(2), 137-147.
Sinen, K., Ningrum, A. S., & Kabes, O. A. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah  Otonomi  Baru  Papua  Barat  Daya  Pemekaran  Provinsi  Papua  Barat. JISIP UNJA  (Jurnal  Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 6(2), 45-54.
Frasawi, J. H., Tinangon, J., & Warongan, J. D. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah  Kabupaten  Sorong. JURNAL  RISET  AKUNTANSI  DAN  AUDITING"  GOODWILL", 12(2), 377-394.
Lili,  S.  (2023).  Keterlibatan  Elit  Pemerintahan  Lokal  dalam  Proses  Pembentukan  Provinsi  Papua  Barat Daya. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(1), 360-367.
Pamungkas,  C.,  Oktafiani,  I.,  &  Imbhiri,  L.  (2022).  Makna  Pembangunan  Bagi  Orang  Asli  Papua:  Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 16-38.
Pahri,  P.  (2017). Model  pemberdayaan  ekonomi  perempuan  Papua  melalui  majelis  Rakyat  Papua:  Studi Kasus  Masyarakat  Perempuan  Asli  Papua  di  Kota  Jayapura (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses negosiasi konflik papua: dialog Jakarta-Papua. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 10(1), 82-98.
Surtiari, G. A. K., Romdiati, H., Katherina, L. K., Kusumaningrum, D., & Prasojo, A. P. S. (2020). Memahami kualitas  sumber  daya  manusia  OAP  berdasarkan  pendekatan  people-centered:  Studi  di  Kabupaten Tambrauw dan Sorong. Masyarakat Indonesia, 46(1), 1-14.
Rahami, R., & Bahmani Ghajar, M. A. (2023). The Interaction of the Right to Self-Determination  and the Principle of Immunity of Territorial Integrity in Autonomous Region of South  Ossetia and  Autonomous Republic of Abkhazia. Central Eurasia Studies, 16(1), 197-221.
Vidriza,  U.,  &  Talmera,  D.  A.  (2022).  Implikasi  Dana  Otsus  dalam  Mengurangi  Kemiskinan  di  Papua: Dengan  Error  Correction  Model  (ECM). Governance,  JKMP  (Governance,  Jurnal  Kebijakan  & Manajemen Publik), 12(1), 20-33.
Zain, E. M., Kopong, A. H., & Banggu, M. (2023). The Implementation of Special Autonomy in Southwest Papua. Sospol: Jurnal Sosial Politik, 9(2), 235-246.
Tryatmoko,  M.  W.  (2016).  Politik  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  Papua. Jurnal  Penelitian Politik, 9(1), 18.
Grydehøj, A., Kim, S. P., & Su, P. (2023). INDIGENOUS ISLAND AUTONOMY AND SPECIAL ECONOMIC ZONE STATUS. Shima, 17(1).
Mollet, J. A., & Blesia, J. U. (2023). Economic Development Based On Adat In Indonesia’S Most Eastern Province Of Papua. Regional and Sectoral Economic Studies, 23(1), 15-32.
Bolgherini,  S.,  &  Klotz,  G.  (2023).  Proceed  with  caution:  Local  governance  and  municipal  horizontal strategies assessed by local elites in the Alpine area. disP-The Planning Review, 59(2), 53-75.
Sumskaya, T. V. (2022). Trends in Financial Support of the Budget Powers of the Authorities of Large Cities in the Russian Federation. Regional Research of Russia, 12(3), 271-282.
Rumere, V., Sugiyanto, C., & Sulistyaningrum, E. (2022). The impact of special autonomy on education and health outcomes. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 15(1), 114-138.

## PROFIL SINGKAT
Salmawati, lahir di Paraja Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Juni 1994. Menempuh Pendidikan  strata  satu  (S1)  di  Universitas  Muhammadiyah  Sidenreng  Rappang  dan  Pascasarjana  (S2) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat  ini,  penulis adalah  dosen  tetap  pada  Program  Studi Ilmu Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik.