## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1. 3295/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Menurut KUHPerdata
Meli Amelia 1 , Andri Wahyudi 2 1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Article Info Abstract Article history: Received : 26 April 2022 Publish : 05  Juli 2022 The division of inheritance in Islam is a must. The distribution of property left by the deceased is a manifestation of Islamic recognition of the existence of individual property  rights.  Individual  property  rights  will  end  when  a  person  dies,  and transfers to the heirs. The process of implementing the property until it becomes an inheritance which will  be distributed to the heirs, no one can postpone it. Since the determination of heirs to the part that must be obtained by each heir is a provision that must be implemented. The division of inheritance according to Islamic law is declared  to  exist,  if  the  inheritance  conditions  are  met.  The  fulfillment  of  the conditions  of  inheritance  can  entitle  a  person  or  heir  to  receive  an  inheritance. Between  the  conditions  of  "death  of  the  heir"  and  the  condition  of  "life  of  heirs" sometimes problems arise regarding inheritance issues, for example if someone dies leaving  several  heirs, and among the heirs there are people  who are not present. People who are not present (afwezig) as legal subjects do not lose their rights in the distribution of inheritance. The purpose of this study is to find out how the concept of  legal  protection  for  people  who  are  absent  (afwezig)  in  the  distribution  of inheritance according to the Civil Code is, and how the concept is implemented in society. The results of the study indicate that there is a concept of legal protection for absent heirs (afwezig) as regulated in Articles 490-492 of the Civil Code, namely the rights of absentees (afwezig) and their heirs cannot be eliminated. His right to inheritance will only be lost due to expiration. Legal protection for afwezig as heirs in the implementation of the distribution of inheritance in the community can only be carried out after a decision from the District Court stipulates that a person is not present.
Keywords:
Legal Protection, Afwezig,
Division of Inheritance
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima : 26 April 2022 Publis : 05  Juli 2022 Pembagian  warisan  dalam  agama  Islam  merupakan  suatu  keharusan.
Pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia merupakan manifestasi  pengakuan  Islam terhadap  adanya  hak  milik  perorangan.  Hak  milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris. Proses pelaksanaan dari harta kekayaan sampai menjadi harta warisan yang  akan  dibagi-bagi  kepada  ahli  waris,  tidak  ada  seorang  pun  yang  dapat menangguhkannya.  Sejak  penentuan  ahli  waris  sampai  pada  bagian  yang  harus diperoleh  masing-  masing  ahli  waris  merupakan  ketentuan  yang  wajib dilaksanakan. Pembagian warisan  menurut syariat Islam dinyatakan ada, apabila syarat-syarat  pewarisan  terpenuhi.  Terpenuhinya  syarat-syarat  pewarisan  dapat memberi  hak kepada seseorang atau ahli  waris untuk menerima warisan.  Antara syarat “matinya pewaris” dengan syarat  “hidupnya ahli waris” terkadang timbul permasalahan  terhadap  persoalan  kewarisan,  misalnya  apabila  seseorang  mati meninggalkan  beberapa orang ahli  waris, dan di antara para  ahli  waris tersebut ada  orang  yang  tidak  hadir.  Orang  yang  tidak  hadir  ( afwezig )  sebagai  subyek hukum  tidak  kehilangan  haknya  dalam  pembagian  harta  warisan.  Tujuan  dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah konsep perlindungan hukum bagi orang  yang  tidak  hadir  (afwezig)  dalam  pembagian  harta  warisan  menurut KUHPerdata,  dan  bagaimanakah  pelaksanaan  konsep  tersebut  di  masyarakat. Hasil penelitian  menunjukkan adanya konsep  perlindungan hukum terhadap ahli waris  yang tidak hadir ( afwezig )  yang diatur dalam Pasal 490-492 KUHPerdata, yaitu hak orang yang tidak hadir ( afwezig ) maupun para ahli warisnya tidak dapat
dihilangkan.  Haknya  atas  harta  warisan  hanya  akan  hilang  karena  daluwarsa. Perlindungan  hukum  bagi afwezig sebagai  ahli  waris  dalam  pelaksanaan pembagian  harta  warisan  di  masyarakat,  baru  dapat  dilakukan  setelah  ada penetapan  dari  Pengadilan  Negeri  yang  menetapkan  bahwa  seseorang  dalam keadaan tidak hadir.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Meli Amelia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Email: ameliameli3007@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  masih  banyak  terjadi  pluralisme  hukum    yang  menyangkut  mengenai pemasalahan  hukum  waris  (Bambang  Waluyo,2002). Akan  tetapi  secara  umum  dan  menyeluruh, pedoman  yang  digunakan  terhadap  permasalahan  mengenai  waris  adalah Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata atau dalam Bahasa Belanda disebut  Burgelijk Wetboek. Berbicara mengenai waris, hukum  waris  adalah  ketentuan- kentuan  yang  mengatur  nasib  kekayaan  orang  setelah  pemiliknya meninggal dunia (Djamali, 2010). Dalam pewarisan terdapat tiga unsur penting yaitu: peninggal harta warisan atau disebut pewaris, harta yang ditinggalkan atau disebut harta warisan, dan  si  penerima warisan atau disebut ahli waris (Artadi, 2012). Yang menjadi objek dalam hukum waris adalah harta kekayaan  si  pewaris  yang  nantinya  akan  dibagi bersama  antara  para  ahli  waris  baik  berdasarkan Undang-Undang atau berdasarkan wasiat.
Dalam Pasal 838 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada empat hal yang menyebabkan ahli waris tidak patut menerima warisan yaitu:
1. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris,
2. Ahli waris kerena putusan hakim dihukum karena  memfitnah pewaris melakukan kejahatan
3. Ahli waris yang dengan kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat wasiat, dan
4. Ahli waris yang memusnahkan surat wasiat.
Dari syarat tersebut tidak ada yang membahas mengenai ahli waris yang tidak dapat diketahui keberadaannya. Ahli waris yang tidak dapat diketahui keberadaannya dapat juga dikatakan sebagai ahli waris dalam keadaan tak hadir. Mengenai ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut diatur dalam Buku Kesatu BAB XVIII Pasal 463 tentang Keadaan Tak Hadir (Sihombing, 2016). Dalam hal  ini terjadi  suatu  kekaburan  norma.  Kekaburan  norma  hukum  artinya  adanya  suatu  norma yang tidak  jelas  yang  dapat  menimbulkan  pernafsiran  berbeda  dari  norma tersebut,  atau  aturannya  ada tetapi  keberadaan aturan tersebut tidak diterapkan secara baik. Berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata menentukan  bahwa  setiap  orang  dianggap  mempunyai  tempat  tinggal  di  mana  orang  tersebut menempatkan  pusat  kediamannya, jika  orang  tersebut  tidak  memiliki  tempat  tinggal  utama,  maka tempat  tinggalnya  yaitu  dimana  ia  menempatkan  pusat  kediamannya.  Tempat  tinggal  dalam pengertian yuridis adalah suatu tempat dimana seseorang dipenuhi  hak-haknya dan  melaksanakan kewajiban-kewajiban Hukumnya (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007). Kegunaan tempat tinggal antara lain untuk kepastian hukum, sehingga setiap orang harus memiliki tempat tinggal atau paling tidak  dapat  ditentukan  dimana  seseorang  tersebut bertempat  tinggal.  Menurut  Satrio,  afwezig mempunyai arti tidak hadir,  sehingga orang yang afwezig adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya. Setiap orang dimana saja ia berada, adalah subyek hukum atau pembawa hak (Subekti, 1996). Person atau subyek hukum adalah siapa saja  yang dapat menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum (Satrio, 1999).  Subyek  hukum  berupa  manusia  mempunyai  berbagai  hak  dalam kehidupannya. Misalnya;  hak  atas  kelangsungan  hidup  sejak  dalam  kandungan,  hak  atas  nama  baik,  hak  untuk
memiliki harta benda, baik karena usaha sendiri maupun dari harta warisan kerabatnya. Mulainya sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sejak lahir ke dunia. Pasal 2 KUHPerdata menentukan pengecualiannya,  seorang  bayi  yang  masih berada  dalam  kandungan  ibunya  dapat  dianggap mempunyai kewenangan hukum bila  ada  kepentingan  yang  menghendaki dan nantinya dilahirkan dalam keadaan hidup.
Hal  ini  merupakan  perkecualian  yang  ditentukan  dalam  Pasal  2  KUHPerdata  yang menyatakan “Anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggaptelah dilahirkan jika anak dalam kandungan tersebut mempunyai kepentingan. Anak yang meninggal dunia pada waktu dilahirkan, maka dianggap tidak pernah telah ada. Aturan yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdata tersebut  sering  dinamakan  rechtsfictie,  karena  hukum  membuat  fictie  atau  anggapan  bahwa  anak yang  masih  dalam  kandungan  ibunya  telah  dilahirkan  (Syahrani,  1992),  Seseorang  sebagai penyandang hak-hak maupun kewajiban- kewajiban akan berakhir jika ia telah meninggal dunia. Jadi selama seseorang masih hidup, selama itu pula  ia mempunyai kewenangan berhak. Dalam Pasal 3 KUHPerdata  ditentukan  bahwa “Tidak  ada  suatu  hukuman  apapun  dapat  menyebabkan  suatu kematian  perdata, atau kehilangan semua hak keperdataan”. Jadi orang yang dalam keadaan tidak hadir (afwezig) tidak  menghapuskan kedudukannya  sebagai  subyek  hukum,  dalam  arti  sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian orang yang tidak hadir (afwezig) tetap mempunyai kewenangan  hukum  maupun  kewenangan bertindak terhadap harta kekayaannya. Orang yang tidak hadir (afwezig) dalam kedudukannya sebagai subyek  hukum yang mempunyai kewenangan hukum, dapat menerima bermacam-macam hak keperdataan; seperti hak untuk melangsungkan perkawinan, hak mendapatkan  barang-barang  sebagai  hadiah,  hak  untuk  mendapatkan  wasiat  ataupun  barang- barang warisan dari kerabatnya.
Syarat untuk menjadi ahli waris adalah adalah harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini ditentukan dalam Pasal 836 KUHPerdata yang menentukan bahwa ”Agar dapat berkedudukan sebagai ahli waris, maka seseorang tersebut harus ada atau lahir ketika harta warisan telah  terbuka”. Artinya seseorang untuk dapat berkedudukan menjadi ahli  waris syaratnya harus ada yaitu telah dilahirkan dan masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Seseorang  yang tidak hadir (afwezig) sulit dipastikan masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Dalam pembagian harta warisan yang terjadi dalam praktek kehidupan masyarakat, kadangkala ada ahli warisnya yang tidak hadir (afwezig).
Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, jika diantara ahli waris ada yang tidak hadir (afwezig),  maka  dapat  menyebabkan  kesukaran  jika  tidak  menguasakan  kepada  orang  lain  untuk mewakilinya  dalam  mengatur  harta kekayaannya  dan  segala  urusannya.  Hal  tersebut  dapat menimbulkan hambatan pada saat keluarga melakukan pembagian harta warisan. Harta warisan yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris secara individual, masih merupakan hak kepemilikan bersama dari semua  ahli waris, sehingga termasuk kepemilikan bersama yang terikat atau gebonden mede eigendom (Satrio, 1999)
Jadi dalam mengurus pembagian harta warisan, membutuhkan persetujuan atau kerelaan dari para ahli waris. Semua ahli waris memberikan persetujuan dengan memberikan tanda tangan atau cap ibu jari tangan kiri dari masing-masing ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris dan dalam Surat  Pernyataan  Pembagian  Harta  Warisan.  Dalam  pembagian  harta  warisan,  semua  ahli  waris mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama.  Kewajiban  yang  harus  dipenuhi  ahli  waris  biasanya membayar pajak warisan, dan biaya pengurusan harta warisan.
Harta warisan yang dimiliki oleh para ahli waris yang belum dibagi dapat menjadi pemicu terjadinya berbagai permasalahan, antara lain;
1. Permasalahan diantara para ahli waris; misalnya dalam menentukan besarnya bagian hasil yang diperoleh dari barang warisan (panen padi/ hasil pertanian lain, hasil uang sewa rumah). Bagi ahli waris yang afwezig, berapa besar bagian yang harus diterima dan siapakah yang menerima bagiannya/haknya, atau siapakah yang harus menyimpannya.
2. Permasalahan ahli waris dengan anggota masyarakat  setempat. Harta warisan yang merupakan hak dari  ahli  waris  yang  tidak  hadir  (afwezig)  yang  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan penggunaannya,  dapat  menyebabkan  masyarakat yang  berada  di  sekitarnya  dapat  terganggu. Misalnya; harta warisan yang berupa tanah  pekarangan yang diterlantarkan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Demikian juga bila harta warisan berupa bangunan  yang  tidak  berpenghuni  dan  hanya  dibiarkan saja  jika  terjadi  kerusakan,  dapat menyebabkan masyarakat sekitarnya  terganggu  dengan  pandangan  yang  tidak  nyaman dan membuat lingkungan sekitar tidak sedap dipandang.
3. Permasalahan  antara  ahli  waris  dengan  pemerintah  setempat; misalnya  dalam  masalah  pajak. Pegawai dari kelurahan terkadang kesulitan dalam  menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB jika pemilik harta warisan yang berupa tanah dan bangunan tidak hadir/ tidak di tempat (afwezig).
Seseorang dalam praktek kehidupan masyarakat, dapat meninggalkan tempat tinggalnya  tanpa  ijin  keluarganya  terlebih  dahulu,  ataupun  memberikan  surat  kuasa  kepada kerabatnya agar dapat mewakili dirinya dalam mengurus harta benda dan segala kepentingannya. Hal  ini  biasanya  dikarenakan  berbagai  alasan,  misalnya  seseorang  tersebut  menderita  sakit  jiwa, sehingga  orang  tersebut  pergi  meninggalkan  tempat  tinggalnya  tanpa  menyadari  tempat  yang ditujunya. Selain itu ada juga yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan, tanpa memberikan  kabar  kepada  keluarganya dimana  telah  mendapatkan  pekerjaan.  Adanya  orang  yang tidak hadir (afwezig) dimungkinkan selalu dapat ditemui, dikarenakan negara Indonesia merupakan negara  yang  rawan  ditimpa  bencana  alam.  Gunung  meletus,  gempa  bumi  disertai  tsunami, kecelakaan  pesawat  terbang,  kapal  yang  karam,  banjir  bandang  maupun  tanah  yang  longsor. Berbagai bencana  alam  tersebut  apabila  terjadi  dapat menyebabkan  seseorang  dapat  terpisah  dari saudaranya, sehingga bagi kerabat yang ditinggalkan, kedudukannya menjadi orang yang tidak hadir ( afwezig ). Berkaitan  dengan  uraian  yang  telah dipaparkan  sebelumnya  maka  dapat  Rumusan Masalahnya yaitu:
a. Bagaimanakah  konsep perlindungan  hukum  bagi  ahli waris  yang  tidak  hadir  ( afwezig )  dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdata?
b. Apakah harta waris bisa dibagi ketika salah satu ahli waris tidak hadir ( afwezig )?

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1.Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  (Cholid  Narbuko  dan  Abu Achmadi,2003) Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian  yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  yang  merupakan  data  sekunder  atau  yang  disebut  penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif dikaji secara konseptual meliputi asas- asas, dan norma serta peraturan perundangan yang  berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ahli waris  yang  tidak  hadir (afwezig) dalam  pembagian  harta  warisan  yang  diatur  dalam KUHPerdata.
2.2.Data dan alat penelitian.
Data yang diperoleh meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari:
a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari: Kitab Undang- undang Hukum Perdata
b. Bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari: Kepustakaan  mengenai  Hukum  Orang,  Hukum Keluarga dan  Hukum Waris, Jurnal mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga dan  Hukum Waris, Makalah mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris
c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.
Dalam  penelitian  ini  alat  yang  dipergunakan  untuk memperoleh  data  dari penelitian kepustakaan adalah dengan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

## 2.3.Teknik Analisis Data
Data  dari  penelitian  kepustakaan  yang  merupakan  data  sekunder, disusun  secara sistematis,  sehingga  diperoleh  gambaran  menyeluruh  mengenai  asas-asas,  dan  ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dari hasil penelitian lapangan  yang  merupakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  wawancara  diteliti  mengenaip kelengkapan  jawabannya,  kemudian dikelompokkan  menurut  bagiannya masing-masing  untuk dicatat secara sistematis. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan hasil penelitian  lapangan  dianalisis  dengan menggunakan  metode  analisis  kualitatif,  yaitu  dengan memperhatikan  fakta-  fakta  yang  ada  dalam  praktek,  kemudian  dibandingkan  dengan  data sekunder, selanjutnya ditafsirkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Hasil
3.1.1. Pengertian Kewarisan / Mawaris
Secara  istilah,  kewarisan  adalah pengalihan  pemilikan  harta  benda dari  seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dasar hukum kewarisan dalam Islam ini tercantum dalam Alquran surah An-Nisa ayat 7: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian  dari  harta peninggalan  ibu-bapak  dan  kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita ada hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu- bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan,” (An-Nisa [4]: 7). Di Indonesia, hukum kewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mulai pasal 171 yang mengatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris.  Aturan  mengenai  kewarisan juga bersumber pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama.Karena pentingnya  urusan  kewarisan  ini,  terdapat  beberapa aturan  dasar  yang  harus  diketahui,  mencakup  syarat-syarat,  rukun  kewarisan,  serta manfaatnya dalam Islam.
3.1.2. Syarat-syarat Kewarisan
Terdapat  empat  syarat  dan  tiga rukun dalam ketentuan kewarisan dalam Islam sebagai berikut:
a. Yang  mewariskan  harta  sudah  meninggal  Kendati orang  yang  akan mewariskan hartanya sudah koma atau sakit keras berkepanjangan, namun jika belum benar- benar meninggal,  maka  hartanya  tidak  boleh  diwariskan.  Status  meninggal  ini  juga  bisa dinyatakan oleh hakim. Sebagai misal, jika seseorang telah lama hilang dan tidak ada kabarnya,  kemudian  atas  pengajuan pihak  keluarga  ke pengadilan,  lalu  hakim memutuskan bahwa orang tersebut meninggal dunia, maka setelah itu harta warisan boleh dibagikan.
b. Ahli  waris  masih  hidup  Jika yang  mewariskan  harta sudah  meninggal  dunia,  maka yang  berhak menerima warisan syaratnya  harus  dalam keadaan hidup. Setelah itu, barulah harta warisan bisa diatur pembagiannya Terdapat hubungan antara ahli waris dan pewaris harta Kewarisan dinyatakan sah jika terdapat hubungan antara si mayat dan ahli waris. Hubungan itu dapat berupa hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (wala').
c. Tidak  adanya  salah  satu  penghalang  dari    penghalang-penghalang  untuk mendapatkan warisan. Rukun-Rukun Kewarisan Selain syarat- syarat kewarisan, terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi agar  harta warisan dapat dibagi yaitu:
i. Terdapat orang yang mewariskan (Al- Muwarist) Orang yang mewariskan adalah si mayat yang memiliki harta warisan.
ii. Terdapat orang yang berhak mewarisinya (Al-Warist) Orang yang berhak menerima
warisan adalah orang yang memiliki hubungan dengan si mayat, baik itu hubungan kekerabatan, perkawinan, dan  lain sebagainya.
iii. Terdapat harta warisan (Al- Maurust) Rukun ketiga dari kewarisan adalah adanya harta yang diwariskan setelah kematian si mayat.
3.1.3. Kewarisan Menurut Hukum Islam
Waris  menurut  hukum  Islam  adalah hukum  yang  mengatur  tentang  peralihan  harta kekayaan  yang  ditinggalkan  seseorang  yang  meninggal  serta  akibatnya  bagi  para  ahli warisnya. perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sebab-sebab mewarisi dalam kajian fiqh Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi, yaitu :
1) Karena  hubungan  pertalian  darah  Ajaran Islam  mengaur  bahwa  hubungan kekerabatan  melalui pertalian  darah  merupakan factor  penyebab  antara seseorang dengan  orang lain saling mewarisi.Kekerabatan melaui hubungan darah  dapat  dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam  garis  lurus  ke  atas, atau  kekerabatan  dalm  garis lurus ke bawah serta  kekerabatan dalam   garis  menyamping.  Kekerabatan  dalam garis lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek, atau nenek  dari pihak ayah atau dari pihak ibu.Paman atau bibi dari ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Ketenuan ini dapat dilihat dalam al-Qur‟an surat an- Nisa (4)
2) Kompilasi Hukum Islam , pasal 171 huruf (a) Terjemahnya : Allah  mensyari'atkan kepadamu  tentang (pembagian  warisan  untuk)  anak-  anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
3) Dan  untuk  kedua  ibu-  bapak,  bagian  masing-  masing  seperenam  dari harta  yang ditinggalkan, jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak.Jika  orang yang  meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat  sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa  saudara, maka  ibunya mendapat  seperenam. (Pembagian  pembagian tersebut  di  atas)  setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya.
(Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.
3.1.4. Kewarisan menurut  KUHPerdata.
Berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Dalam hal ini, sejak kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan  kewajiban  pewaris  beralih  pada para  ahli  warisnya.  Beralihnya  para ahli  waris hanyalah  hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan  hukum  harta  kekayaan  Jadi,harta peninggalan  baru  terbuka  jika  si  pewaris  telah  meninggal  dunia  saat  ahli  waris  masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPer,  yaitu anak  yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah  dilahirkan  bila  kepentingan  si  anak  menghendakinya.  Mati  sewaktu dilahirkan dianggap  ia  tidak  pernah ada.  Jelasnya,  seorang  anak  yang lahir  saat  ayahnya  telah meninggal, berhak  mendapat  warisan.  Hal  ini diatur dalam Pasal 836, KUHPer,“Dengan mengingat  akan  ketentuan  dalam  Pasal  2  Kitab  ini,  suapaya  dapat  bertindak  sebagai waris,  seorang  harus  telah  ada  pada saat  warisannya  jatuh meluang”.Setelah  seorang dinyatakan meninggal dunia, maka muncullah beberapa  kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan
kepada ahli warisnya Kewajiban-kewajijban tersebut adalah sebagai berikut :
a. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman;
b. Membayar utang-utang si mayit, bila ada;
c. Menunaikan wasiat si mayit, bila ada.
Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu :
a. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang- undang) dalam pasal 832. Menurut ketentuan  undang-  undnag  ini,  yang  berhak menerima  bagian  warisan adalah  para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang  hidup terlama.Keluarga sedarah yang  menjadi  ahli  waris  ini dibagi dalam empat golongan yang masing-  masing  merupakan  ahli  waris  golongan pertama,kedua,  ketiga,  dan golongan keempat.
b. Secara testamentair (ahli waris karena ditujuk dalam wasiat = testamen) dalam Pasal 899.  Dalam  hal  ini  pemilik  kekayaan  membuat  wasiat  untuk  para  ahli  warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.
3.1.5. Adapun  hak-hak  yang  dipunyai  ahli  waris  dalam  KUH  Perdata  ialah  sebagai berikut :
a. Hak Saisine
Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : Selaian  ahli  waris  dengan  sendirinya  karena hukum  memperoleh  hak atas  segala barang, segala hak dan  segala  piutang  yang meninggal dunia. Kata saisine berasal dari bahasa Perancis “Le mort saisit le vit “ yang berati  bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah bahwa ahli waris segera  pada  saat  meninggalnya  pewaris mengambil  alih  semua  hak-  hak  dan kewajiban- kewajiban pewaris tanpa adanya  suatu  tindakan  dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.
b. Hak Hereditatis Petitio Hak ini diberikan oleh  undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas  dasar  suatu  titel atau  tidak  menguasai seluruh  atau  sebagian  dari harta peninggalan,  seperti juga  terhadap  mereka  yang secar  licik  telah menghentikan penguasaannya. Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834
c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan
Hak  ini  diatur  dalam  Pasal  1066  KUH  Perdata.  Hak  ini merupakan  hak  yang terpenting  dan  merupakan  ciri  khas  dari  Hukum  Waris.  Pasal  1066  menyatakan bahwa  : Tiada  seorangpun  yang mempunyai  bagian  dalam  harta  peninggalan diwajibkan  menerima   berlangsungya  harta peninggalan  itu  dalam  keadaan  tidak terbagi.  Pemisahan  ini  setiap  waktu  dapat  dituntut,  biarpun  ada  larangan  untuk melakukannya.  Namun  dapatlah  diadakan persetujuan  untuk  selama suatu  waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.
d. Hak untuk Menolak Warisan
Hak  untuk  menolak  warisan diatur  dalam  Pasal  1045  jo.  Pasal  1051  KUH  Perdata. Pasal 1051 berbunyi : Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan  dalam keadaan  tidak  terbagi.  Pemisahan  harta peninggalan  itu  dapat sewaktu waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi  dapat  diadakan  persetujuan  untuk tidak  melaksanakan pemisahan  harta peninggalan itu selama waktu tertentu.
3.1.6. Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW), yaitu menganut :
1) Sifat Pribadi : Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,
2) Sistem bilateral : Mewaris dari pihak ibu maupun bapak
3) Sistem  perderajatan  :  Ahli waris  yang  derajatnya  lebih  dekat  dengan  si  pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya Berdasarkan  hasil  penelitian,  mengenai rumusan  masalah  yang  telah  disebutkan peneliti maka mendapatkan hasil sebagai berikut;
1) Bagaimanakah  konsep perlindungan  hukum  bagi  ahli  waris  yang  tidak  hadir (afwezig) dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdata?
Perlindungan  hukum  terhadap  ahli  waris  yang  afwezig  terdapat  dalam  Pasal 490-492 KUHPerdata yang mengatur mengenai ‘Hak-hak yang beralih kepada orang yang tidak hadir yang tidak ada kepastian mengenai hidupnya ataupun kematiannya’. Pasal 490 KUHPdt menentukan:“Jika pada seorang tak hadir, yang disangsikan masih hidup  atau  tidaknya,  jatuh  sebuah  warisan  atau  suatu  hibah  wasiat,  yang  mana, sekiranya si  tak hadir di waktu itu telah tidak hidup, orang-orang lainlah  sedianya berhak  atas  warisan  atau  hibah  itu,  atau,  dengan  merekalah  barang- barang  itu sedianya  harus  dibaginya,  maka  bolehlah  mereka mengambil  dalam  kekuasaan mereka barang- barang itu, seolah- olah si tak hadir telah meninggal dunia, dengan tiada kewajiban membuktikan telah  meninggalnya si tak hadir, sementara itu harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya  terletak  rumah  kematiannya,  Pengadilan  mana  yang  harus memerintahkan  pemanggilan-  pemanggilan  umum  dan  memerintahkan  pula tindakan-  tindakan  pengamanan  secukupnya,  guna  keperluan  mereka  yang berkepentingan”.
a. Pasal 491 KUHPdt menentukan: Ketentuan- ketentuan dalam dua pasal yang lalu tak mengesampingkan hak menuntut warisan-warisan dan hak-hak lainnya, yang kemudian  kiranya  ternyata telah  tiba  pada  si  tak  hadir  atau  para  penggantinya. Hak-hak hanyalah akan menjadi hilang, karena perlewatan waktu yang diharuskan bagi kedaluwarsa.
b. Pasal 492  KUHPerdata menentukan: Jika kemudian si tak hadir pulang kembali, atau  atas  nama  dirinya haknya  dituntut,  maka  pengembalian  hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan boleh  diminta  terhitung  mulai  hari  tatkala  hak  itu  tiba padanya atas dasar dan menurut ketentuan dalam Pasal 482.
Dari  ketentuan  pasal  490- 492 KUHPerdata tersebut, dapat diketahui konsep perlindungan hukum terhadap ahli waris yang afwezig yaitu:
1. Jika  seorang   afwezig  yang disangsikan  masih hidup  atau  tidaknya, jatuh  sebuah warisan  atau  suatu  hibah  wasiat,  harus terlebih  dahulu   memperoleh  izin  dari Pengadilan  Negeri.  Pengadilan    sebelum  memberikan  ijin,  memerintahkan pemanggilan umum   dan tindakan pengamanan secukupnya,  guna keperluan mereka  yang berkepentingan.
2. Hak  orang  yang afwezig  dan  para   penggantinya  tidak dapat  dikesampingkan Haknya  hanya  akan  hilang karena  daluwarsa.
3. Jika kemudian si afwezig pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka  si  afwezig  dapat  menuntut pengembalian  hasil-  hasil  dan  pendapatan- pendapatan, terhitung  mulai  hari ketika  hak  itu  tiba padanya  atas  dasar ketentuan Pasal  482.  Adapun  menurut ketentuan  Pasal  482   KUHPerdata  apabila afwezig pulang  kembali  dalam  waktu  15  tahun sejak    keputusan pengadilan  tersebut, ahli warisharus mengembalikan1⁄2 bagian  dari   hasil/pendapatan  yangtelah  diterima. Apabila orang tersebut pulang kembalisetelah lewat15tahun tetapi kurang dari 30 tahun mak yang dikembalikan 1⁄4 bagiannya, dengan  mengingat banyak  sedikitnya harta  peninggalan yang  ditinggalkan, Pengadilan Negeri dapat menentukan  lain.
2) Apakah  harta  waris  bisa  dibagi  ketika  salah  satu  ahli  waris  tidak hadir (afwezig)
Selama  seseorang  masih  hidup  selama  itu  pula  mempunyai  kewenangan berhak. Dengan demikian keadaan tidak di tempat atau afwezing tidak menghilangkan statusnya  sebagai  penyandang  hak  dan  kewajiban.  Hal  tersebut  berarti  orang  yang afwezig tetap wenang berhak dan wenang berbuat atas harta bendanya. Orang  yang afwezig tetap penyandang hak, dapat menerima warisan dan keluarganya. Harta waris bisa dibagi ketika salah satu  ahli  waris  hilang  ( mafqud ) dengan asumsi  bahwa  pembagian warisan  telah  dapat  dilaksanakan  di kalangan  yang  sudah jelas  haknya  sambil  menunggu  kepastian selanjutnya  dalam  kemungkinan  bagian yang  paling  kecil  di  antara  beberapa  kemungkinan  (mafqud  hidup  atau  mati). Berdasarkan pendapat jumhur, hak ahli waris  yang hilang ( mafqud ) disisihkan dulu untuk  sementara.  Terkait  hal  ini,  pembagian  warisan  kepada  mafqud  hukumnya mauquf  (ditangguhkan)  sampai  keberadaannya  diketahui  secara  meyakinkan. Mengenai kepastian matinya ahli waris hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk menutup atau mengurangi hak ahli waris yang telah ada, karena haknya sudah pasti.  Kemungkinan  yang  terjadi  adalah menimbulkan  hak  baru  atau menambah bagian yang telah diterimanya. Penyelesaian perkara pembagian harta warisan ketika salah  satu  ahli  waris  ada  yang  hilang  (mafqud)  ini  merupakan  kompetensi  absolut pengadilan  di lingkungan  Peradilan  Agama dalam  perkara  kewarisan  Islam  yang dijumpai dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Kepada pemerintah dan DPR, hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur hak waris bagi ahli waris yang hilang (mafqud) menurut hukum waris Islam, baik dalam Al- Qur’an,  Al-Hadist,  maupun  dalam  undang-undang  yang  berlaku  di Indonesia. Terkait  itu,  penulis menyarankan  untuk  pemerintah  dan  DPR  agar  membuat  suatu peraturan  yang  relevan  tentang  mafqud  khususnya  dalam penyelesaian  perkara kewarisannya.  Sehingga  hal  ini  dapat  juga  dijadikan  sebagai  acuan  hakim  dalam memutuskan perkara untuk memberi perlindungan hukum bagi si mafqud.  Keadaan mafqud  seperti  ini  memang  perlu diperhatikan,  karena  bagaimanapun juga  mafqud tersebut harus dipenuhi haknya.

## 4. KESIMPULAN
Berawal  dari  rumusan  masalah  yang  ditetapkan,  dan  setelah  dilakukan  analisis  terhadap  hasil penelitian, maka kesimpulannya sebagai berikut:
1) Konsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir afwezig) dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdata, diatur  dalam Pasal 490- 492 KUHPerdata, yang menentukan bahwa:
2) Jika seorang  afwezig disangsikan apakah  masih  hidup atau sudah Meninggal dunia, terluang  suatu harta warisan  atau  suatu hibah wasiat, harus  terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri. Pengadilan  sebelum  memberikan  ijin,  memerintahkan  pemanggilan-  pemanggilan  dan memerintahkan pula tindakan pengamanan secukupnya.
3) Orang yang tidak hadir (afwezig) maupun ahli warisnya, hak nya  terhadap harta warisan tidak dapat dihilangkan. Keadaan daluwarsa yang hanya dapat menghapuskan haknya.
4) Orang yang tidak hadir  (afwezig)  jika kembali  pulang  ke tempat tinggalnya, maka dapat  menuntut pengembalian  harta warisannya  maupun     hasil  dan  pendapatannya  terhitung  sejak  saat ia memperoleh hak atas harta warisan keluarganya
5) Perlindungan  Hukum  bagi  afwezig  dalam  pembagian  harta warisan  Ternyata dalam  pembagian harta warisan dimana ada ahli waris yang tidak hadir  (afwezig), kawan warisnya, tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang afwezig. Jadi ahli waris yang afwezig tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

## SARAN
1. Perlu adanya penyuluhan dalam masyarakat yang mempunyai  keluarga yang hilang/meninggalkan tempat tinggalnya (afwezig) untuk mengajukan penetapan afwezig kepada hakim  agar  kedudukan  orang  yang  hilang/meninggalkan tempat  tinggalnya  menjadi  jelas, sehingga tidak menghambat dalam pembagian harta warisan.
2. Agar  pemerintah  mengeluarkan peraturan  mengenai  hak-hak  seorang  yang  telah  ditetapkan sebagai  orang  yang  afwezig,  yang  ternyata  kembali  ke  tempat  tinggalnya,  terhadap  harta peninggalannya yang telah diwaris oleh keluarganya, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi orang yang afwezig.
3. Hakim  seyogyanya  dalam  memberikan  penetapan  yang  berkaitan  dengan  afwezig memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, sehingga dapat ikut memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang afwezig dalam pembagian harta warisan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Artadi. Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya (VI). Denpasar: Pustaka Bali Post. 2012 Bambang Waluyo. “ Penelitian Hukum Dalam Praktek ”. Jakarta: Sinar Grafika. 2002 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. “Metodologi Penelitian ”. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003 Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010 Heriyani,  E.,  &  Yuniarlin,  P.  Perlindungan  Hukum  bagi  Ahli  Waris  yang  Tidak  Hadir  ( Afwezig ) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY. Transparansi Hukum, 2(1), 17–30. 2019 J Satrio. Hukum Perikatan. Perikatan Pada Umumnya. Alumni, Bandung. 1999 J. Satrio. Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1982
Sihombing. Peralihan Hak dan Kepemilikan Harta Kekayaan yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya  di  Balai  Harta  Peninggalan  Kota  Medan.  JOM Fakultas  Hukum  Universitas  Riau, 3(2), 1–15. 2016
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta. 2007
Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT Intermasa. Cetakan Kedua puluh. 1985. Syariffudin. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media Undang-Undang KUHPerdata