## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 3, Oktober 2022, pp. 328 − 334 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i3.2345 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## Kebijakan Cina Melakukan Boikot Terhadap Ritel Fesyen Multinasional H&M Terkait Isu Perbudakan Kapas di Xinjiang

## Novi Ratna Cahyani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Depok Jl. Prof DR. Selo Soemardjan, 16424, Depok, Indonesia
Email: novi.ratna@ui.ac.id Email Penulis Korespondensi: novi.ratna@ui.ac.id Submitted: 10/10/2022 ; Accepted: 31/10/2022 ; Published: 31/10/2022
Abstrak− Ritel fesyen multinasional H&M menyatakan kekhawatirannya terkait dengan dugaan kerja paksa yang dilakukan oleh Cina terhadap Etnis Uighur di wilayah Xinjiang. Pemerintah Cina sebenarnya telah berulang kali menyangkal isu yang dituduhkan, namun kemarahan Cina terhadap H&M semakin memuncak setelah negara-negara lain turut menyampaikan hukuman terhadap Cina atas isu tersebut.  Kebijakan  boikot  kemudian  ditunjukkan  kepada  H&M  yang  selama  ini  turut  menyumbang  perekonomian  Cina  dengan investasinya pada lebih dari 500 gerai di seluruh Cina dan sebagai salah satu konsumen besar dalam industri garmen Cina. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab “mengapa Cina melakukan kebijakan boikot terhadap H&M terkait isu perbudakan kapas di Xinjiang?” dengan  menggunakan  kerangka  analisis Economic  coercion .  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  melalui analisis dan interpretasi dari data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan boikot terhadap H&M dijalankan oleh Cina sebagai upaya untuk menghukum H&M, merugikan H&M, dan memaksa H&M merubah kebijakannya setelah H&M mencederai kepentingan nasional Cina. Kesimpulan yang didapatkan adalah kebijakan koersif Cina melalui boikot terhadap H&M terbukti efektif memaksa H&M untuk tunduk terhadap Cina.
Kata Kunci: Cina; H&M; Boikot; Economic Coercion; Diplomasi Ekonomi
Abstract− Multinational fashion retailer H&M expressed concern over alleged forced labor carried out by China against ethnic Uighurs in the Xinjiang region. The Chinese government has repeatedly denied the allegations, but China's anger at H&M intensified after other countries sentenced China over the issue. Then the boycott policy was shown to H&M, which has contributed to the Chinese economy with its investment in more than 500 stores across China and as one of the major consumers of Chinese garment companies. This article aims to answer the question, "why is China boycotting H&M on the issue of cotton slavery in Xinjiang?" using the framework of economic coercion analysis. The research method used is qualitative through the analysis and interpretation of secondary  data. The results showed that China carried out the boycott policy against H&M to punish H&M, harm H&M, and force H&M to change its policy after H&M harmed China's national interests. The conclusion is that China's coercive policy through a boycott of H&M  has proven effective in forcing H&M to submit to China.
Keywords: China; H&M; Boycott; Economic Coercion; Economic Diplomacy

## 1. PENDAHULUAN
Globalisasi menjadi faktor utama yang mendorong beberapa perusahaan multinasional dapat melakukan ekspansi hingga memiliki peran yang menonjol dan kontroversional dalam perekonomian global. Thomas Oatley (2012) mendefinisikan bahwa sebuah perusahaan multinasional merupakan suatu badan usaha yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola perusahaan produksi di setidaknya dua negara. Terdapat beberapa perbedaan dalam memandang MNC. Pihak-pihak yang berpandangan liberal cenderung menempatkan MNC sebagai instrumen ekonomi produktif berdasarkan kemampuan  yang  dimiliki  perusahaan  untuk  mengirimkan  modal  ke  tempat  lain,  melakukan  transfer  teknologi  dan keahlian,  serta  mempromosikan  alokasi  sumber  daya  yang  efisien  dalam  ekonomi  global.  Namun,  beberapa  lainnya beranggapan  bahwa  MNC  merupakan  suatu  instrumen  kapitalis  yang  mampu  mengendalikan  sektor-sektor  penting ekonomi negara dimana mereka berada (Oatley 2012).
Dalam dinamikanya, hubungan antara MNC dan negara tempat mereka melakukan investasi tidak selalu berjalan dengan  mulus.  Pada  beberapa  kasus,  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh  MNC  seringkali  hanya  berorientasi  pada keuntungan perusahaan, bukan didasarkan atas kondisi negara tempat mereka menjalankan bisnisnya (Oatley 2012). Hal tersebut  justru  seringkali  mengarah  pada  gesekan  kepentingan  yang  berpotensi  menimbulkan  konflik  ekonomi  antara MNC dengan negara tempat mereka berinvestasi. Disisi lain, negara seringkali menggunakan MNC sebagai instrumen untuk  membantu  menaikkan  perekonomian  negara,  sehingga  negara  cenderung  tidak  akan  membiarkan  MNC mengganggu  kepentingan  nasionalnya  (Park  and  Vanhonacker  2007).  Dalam  beberapa  kasus,  terdapat  konsekuensi- konsekuensi tertentu yang harus di bayar oleh perusahaan apabila mereka membuat kesalahan dalam hubungannya dengan negara tempat mereka melakukan investasi.
Industri  fesyen  di  Cina  terus  berkembang  dalam  beberapa  dekade  terakhir  seiring  dengan  perkembangan  pada pertumbuhan ekonomi Cina. Menurut laporan McKinsey, sejak tahun 2019 Cina bahkan telah melampaui Amerika Serikat sebagai pasar mode terbesar di dunia. Perkembangan tersebut utamanya didukung oleh pertumbuhan ekonomi Cina yang berdampak  baik  terhadap  peningkatan  ekonomi  pada  kalangan  menengah.  Beberapa  merek  mewah  dan  industri fast fashion yang berada di Cina turut mendapat keuntungan untuk mempertahankan momentum yang baik dalam pasar Cina dan mendapatkan popularitasnya di  kalangan masyarakat  setempat  (Daxueconsulting  2021). Selain itu, perkembangan pasar  fesyen  di  Cina  juga  didukung  oleh  kemudahan  berbelanja  melalui  aplikasi e-commerce Cina  seperti  Alibaba, Tencent, dan Baidu, dimana dalam ketiga e-commerce tersebut penjualan fesyen termasuk kategori yang paling utama.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 3, Oktober 2022, pp. 328 − 334 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i3.2345 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Selain sebagai pasar potensial bagi industri fesyen, Cina juga unggul dalam industri garmen. Cina telah menjadi produsen sekaligus pengekspor pakaian jadi terbesar di dunia selama lebih dari satu dekade. Negara ini telah menyumbang lebih dari setengah produk tekstil dan pakaian untuk global. Lebih dari 30 persen produksi garmen Cina telah mengisi pasar  ekspor  pakaian  jadi  ke  seluruh  dunia  (Statista  2022).  Selain  itu,  selama  ini  pelanggan  produksi  garmen  Cina utamanya adalah berapa perusahaan fesyen kelas internasional seperti H&M, Uniqlo, dan Nike. Dengan demikian, tidak heran  apabila  sering  ditemukan  label  “Made  in  China”  dalam  produk-produk  yang  dijual  oleh  perusahaan  fesyen internasional.
Di tengah berjalannya hubungan bisnis yang terjadi antara Cina dengan beberapa perusahaan multinasional dalam industri  fesyen,  isu  perbudakan  dan  HAM  menjadi  ganjalan  diantara  keduanya.  Isu  tersebut  awalnya  muncul  setelah adanya  kebijakan  dari  Pemerintah  Cina  untuk  mendukung  relokasi  basis  produksi  ke  daerah  yang  lebih  miskin  untuk mempertahankan  keunggulan  kompetitif  dalam  produk  tekstil  padat  karya  (Pepermans  2019).  Sebagai  bentuk menjalankan kepentingan politik domestik terpenting gagasan Presiden Xi Jinping, Cina memang sudah lama menerapkan kebijakan  relokasi  kaum  miskin  pedesaan  untuk  memberikan  pekerjaan  dan  meningkatan  kesejahteraan  mereka. Kebijakan tersebut menyebabkan banyak dari kaum Uighur selaku minoritas muslim di Cina kemudian di arahkan untuk bekerja di pabrik-pabrik yang memproduksi pakaian dan barang-barang di daerah Xinjiang. Xinjiang merupakan daerah penghasil kapas utama di Cina dan merupakan bagian sentral dari rantai pasokan ritel global. Selain atas dasar ekonomi, program tersebut dibentuk dengan tujuan memberikan pendidikan kepada kaum minoritas muslim Uighur agar terhindar dari radikalisme (Sudworth 2020).
Seiring beberapa waktu, perusahaan ritel fesyen H&M menyatakan kekhawatiran atas dugaan kerja paksa kepada Etnis Uighur dalam produksi kapas di wilayah Xinjiang. H&M bahkan berkomitmen untuk tidak lagi membeli kapas dari Xinjiang sebagai bahan baku industrinya. Isu tersebut semakin memanas lagi di tahun 2021 setelah Amerika Serikat dan negara barat lainnya melakukan tekanan kepada Cina dengan tuduhan melanggar Hak Asasi Manusia (Kurniawan, 2021). Pemerintah Cina sebenarnya sudah berulang kali menyangkal tuduhan tersebut. Mereka menyebut bahwa pabrik-pabrik garmen dan pekerjaan memetik kapas di Xinjiang merupakan sebuah upaya “program besar pengentasan kemiskinan” yang diikuti oleh para Etnis Uighur secara sukarela. Merespon tuduhan dari para pelaku ritel, pemerintah  Cina melalui juru  bicara  pemerintah  Xinjiang  memperingatkan  perusahaan  multinasional  seharusnya  tidak  melakukan  politisasi ekonomi.  Tuduhan  yang  dilakukan  mereka  terhadap  apa  yang  terjadi  di  Xinjiang  akan  berujung  pada  kerugian  bisnis mereka sendiri (Zheng 2021).
Penggunaan instrumen-instrumen ekonomi yang koersif memang bukan merupakan kebijakan baru yang diambil oleh  pemerintah  Cina  dalam  diplomasinya  untuk  menjalankan  kepentingan  nasional.  Pemerintah  Cina  telah memanfaatkan berbagai liberalisasi perdagangan dan investasi asing, namun implementasi kebijakan nasionalistik yang keras  seperti  boikot  sebenarnya  sejak  lama  telah  dijalankan  oleh  Cina  untuk  melindungi  kepentingan  nasionalnya (Björkman and Osland 1998; Heilmann 2016). Tulisan dari Bjorkman dan Oslan (1998) memaparkan bahwa tidak heran bahwa Cina seringkali menggunakan perusahaan multinasional sebagai instrumen untuk menekan negara asalnya. Tulisan dari  Bland et all (2017) mengemukakan bahwa  Cina pernah melakukan pengiriman agen perjalanan ke Korea Selatan sebagai suatu balasan dari kebijakan ekonomi Korea Selatan yang melakukan kerjasama dalam pertahanan rudal dengan Amerika Serikat  untuk melindungi diri dari Korea Utara. Dalam  hal ini, efek negatif dari sanksi  Cina dapat  dirasakan Korea Selatan dengan berkurangnya jumlah wisatawan dari Cina yang turun drastis per harinya. Hal tersebut kemudian mempengaruhi  perekonomian  domestik  dan  pariwisata  Korea  Selatan.  Selain  dari  segi  pariwisata,  kebijakan  untuk melakukan sanksi ekonomi juga dilakukan pada industri  kendaraan mobil Korea yang juga mengalami penurunan drastis di pasar Cina (Ben Bland, Tom Hancock, and Bryan Harris 2017). Penelitian yang dilakukan Heilmann (2016) terhadap beberapa upaya boikot menunjukkan bahwa kebijakan boikot efektif untuk  memberikan efek negatif yang kuat  dalam perdagangan bilateral baik barang maupun jasa, dan cenderung maksimal jika dijalankan pada sektor barang-barang yang menunjang konsumsi. Penelitian terseubut juga menunjukkan bahwa dalam konflik bilateral Cina-Jepang pada tahun 2012 terkait  dengan  Pulau  Senkaku/Diaoyu,  upaya  boikot  Cina  terhadap  produk-produk  Jepang  menyebabkan  gangguan perdagangan sebesar 1,7% untuk Jepang (Heilmann, 2016).
Dalam tiga literatur yang disebutkan diatas, kebijakan-kebijakan ekonomi yang cenderung koersif melalui boikot telah dijalankan oleh Cina untuk mencapai kepentingannya. Namun, sejauh ini belum ditemukan tulisan terkait kebijakan boikot yang dilakukan oleh Cina terhadap perusahan multinasional di bidang retailer fesyen. Dengan demikian, tulisan ini  mencoba  menjawab  “mengapa  Cina  melakukan  kebijakan  boikot  terhadap  H&M  terkait  isu  perbudakan  kapas  di Xinjiang?”. Berdasarkan adanya celah tersebut, maka secara akademis tulisan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dan menambah pemahaman tentang kebijakan ekonomi Cina dan kaitannya dengan retailers multinasional dalam bidang  fesyen.  Tulisan  ini  memiliki  argumentasi  bahwa  upaya  boikot  yang  dilakukan  oleh  Cina  terhadap  H&M merupakan cara yang ditempuh untuk menghukum H&M, menunjukkan bahwa ancaman yang ditunjukan H&M terhadap Cina justru akan merugikan H&M, dan menekan H&M untuk merubah kebijakannya .

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Metode
Penelitian  ini  dijalankan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  untuk  memahami  fenomena  sosial  yang  terjadi. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah merumuskan  pertanyaan penelitian secara general, memilih  subjek yang

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 3, Oktober 2022, pp. 328 − 334 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i3.2345 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
relevan, mengumpulkan data yang relevan, melakukan intepretasi data yang telah ditemukan, membangun konsep, dan menulis  temuan  serta  kesimpulan  penelitian  (Bryman  2012).  Penggunaan  konsep Economic  coercion dari  Peksen  dan Peterson  (2016)  digunakan  sebagai  dasar  dalam  memahami  fenomena  dan  peristiwa  yang  terjadi.  Variabel  dalam penelitian  ini  diturunkan  dari  konsep Economic  coercion yang  menitikberatkan  pada  indikator:  bagaimana  kebijakan boikot  akan  menghukum  target,  merugikan  target,  dan  menyebabkan  terget  mengubah  kebijakannya.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, report, dan website terkait yang krediebel. Data-data yang didapatkan kemudian dianalisis secara interpretatif untuk  melihat  hubungan  antar  variabel.  Pengujian  data-data  yang  ditemukan  kemudian  dilakukan  melalui  teknik triangulasi  data  dengan  cara  membandingkan  beberapa  informasi  serupa  untuk  menggali  kebenaran  informasi  dalam melihat fenomena sosial.

## Gambar 1. Tahapan penelitian kualitatif dalam ilmu sosial

## 2.2 Konsep Economic Coercion
Economic coercion merupakan kebijakan yang dilakukan dalam sengketa ekonomi diantara dua aktor, dimana salah satu aktor menetapkan restriksi ekonomi terhadap aktor lain sebagai bagian dari strategi tawar menawar yang bersifat koersif (Peksen and Peterson 2016). Dalam hal ini, aktor pemberi sanksi seringkali lebih memiliki kapabilitas untuk mengancam karena  target  yang  dituju  memiliki  ketergantungan  ekonomi  terhadapnya.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam economic coercion adalah sebagai upaya menghukum target, memberikan tekanan bahwa ancaman yang dijalankan adalah kredibel dan  upaya  pembangkangan  dibayar  dengan  mahal,  dan  membuat  target  merubah  kebijakannya.  Tujuan-tujuan  dari penggunaan economic coercion akan tercapai ketika target memiliki potensi untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan pemberi sanksi, dibanding menjalankan pilihan-pilihan lain yang lebih rasional untuk dilakukan. Dengan adanya asumsi bahwa pola perdagangan yang terjadi selama ini antara pengirim sanksi dan target mencerminkan adanya kondisi pasar  yang  efisien  sebagai  mitra  dagang  untuk  komoditas  yang  diperdagangkan,  maka  seringkali  kebijakan economic coercion akan memaksa target untuk mempertimbangkan lagi relasi yang terjalin. Dalam  hal  ini,  Cina  dikategorikan  sebagai  negara  yang  melakukan  kebijakan economic  coercion dengan melakukan restriksi ekonomi terhadap perusahaan multinasional H&M terkait dengan pernyataan H&M Group tentang isu perbudakan kapas di Xinjiang. H&M merupakan salah satu merk fesyen internasional yang mengandalkan industri garmen Cina sebagai penghasil produk-produk yang dijualnya. Selain itu, Cina juga merupakan pasar yang besar untuk penjualan produk-produk H&M. Dengan asumsi  adanya ketergantungan H&M terhadap Cina terkait produksi  garmen dan sektor pasar, maka Cina merasa lebih memiliki power sehingga memutuskan untuk memberikan kebijakan boikot terhadap  H&M  yang  telah  dianggap  menciderai  kepentingan  nasionalnya.  Kebijakan  boikot  diharapkan  dapat menghukum  H&M,  menunjukkan  bahwa  ancaman  yang  dijalankan  H&M  terhadap  Cina  justru  akan  merugikan  pihak H&M, dengan demikian H&M akan merubah kebijakannya sesuai dengan keinginan Cina.
Gambar 2. Operasionalisasi Konsep Economic Coercion Gambar 3. Model Analisa Konsep Economic Coercion

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Boikot sebagai hukuman terhadap H&M
H&M  dan  Cina  telah  lama  menjalin  hubungan  yang  saling  menguntungkan  antar  keduanya.  H&M  merupakan  retail fesyen terbanyak kelima yang ada di Cina. Selain itu, H&M juga merupakan top fast fashion brands keempat terpopuler di China setelah Uniqlo, Zara, dan Handu Group (Sun and Shan 2020). Setidaknya sekitar 518 toko H&M telah di dirikan di  berbagai  wilayah  Cina  (Statista  2022).  Mengingat  bahwa  H&M  tidak  memiliki  pabrik,  selama  ini  H&M  sangat bergantung pada industri pakaian dan garmen Cina untuk produk-produk yang dijualnya (Rathore, Maheshwari, and Jain 2019).  Dalam  segi  pasar,  Cina  merupakan  pasar  terbesar  keempat  bagi  H&M  setelah  Jerman,  Amerika  Serikat,  dan Inggris. H&M juga sangat popular untuk masyarakat Cina dan angka penjualan produknya di Cina cukup tinggi dengan
Menyusun pertanyaan penelitian secara general Memilih subjek yang relevan Mengumpulkan data yang relevan Melakukan intepretasi data Membangun konsep
Merumuskan temuan dan kesimpulan penelitian

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 3, Oktober 2022, pp. 328 − 334 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i3.2345 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
menghasilkan  sekitar  5,2%  dari  pendapatannya  secara  global  dengan  keseluruhan  penjualan  bersih berkisar  US$  1,23 miliar (setara Rp. 16,4 Triliun) pada 2020.
Terlepas dari itu, hubungan antara H&M dan Cina sempat memburuk terkait isu hak asasi manusia. Hal tersebut dimulai  pada  tahun  2020  ketika  H&M  sempat  menulis  pernyataan  di website resmi  perusahaan  bahwa  mereka  ingin memutus  pembelian  pakaian  jadi  dan  material  lainnya  dari  pabrik-pabrik  manufaktur  garmen  di  Xinjiang.  Pernyataan tersebut dibuat oleh H&M sebagai bentuk  dukungan terhadap kampanye organisasi kapas Better Cotton Initiative (BCI) terkait produksi kapas yang lebih etis bagi masyarakat, lingkungan, dan sektor lainnya di masa depan. Sebagai anggota BCI, H&M group mencoba mengimplementasikan kampanye BCI dengan menyatakan keprihatinannya terkait laporan dari organisasi masyarakat sipil dan media atas tuduhan kerja paksa serta  diskriminasi etnis minoritas di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) (Wu 2021). Selain mendukung kampanye produksi kapas yang etis, kebijakan pemberhentian kerja  sama  dengan  produsen  kapas  di  Xinjiang  ditunjukkan  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  (Anjani  2021).  Disisi  lain,  fleksibilitas  rantai  pasokan  yang  ditunjang  dengan  popularitasnya  dalam  ritel fesyen menyebabkan H&M merasa bahwa perusahaannya mampu melakukan boikot terhadap kapas dan produk garmen dari Cina.
Pernyataan  H&M  tentang  memboikot  produk  Xinjiang  menyebabkan  kegemparan  di  dalam  dan  di  luar  negeri. Pernyataan tersebut juga bahkan melibatkan respon serupa dari merek-merek fesyen internasional lainnya seperti Nike, dan  Adidas  (Wu  2021).  Menanggapi  isu  tersebut,  Pemerintah  Cina  sebenarnya  sudah  berulang  kali  merespon  dengan menyangkal tuduhan H&M terkait pelanggaran HAM yang diarahkan terhadap negaranya. Terkait dengan isu kerja paksa, Cina  menyebut  bahwa  pabrik-pabrik  garmen  dan  pekerjaan  memetik  kapas  di  Xinjiang  merupakan  sebuah  upaya “program besar pengentasan kemiskinan” yang di ikuti oleh para Etnis Uighur secara sukarela. Pemerintah melalui media setempat juga gencar melakukan kampanye untuk menaikkan image Cina melalui penyebaran video yang menunjukkan realitas memetik kapas di Xinjiang dengan seorang petani Uyghur mengatakan bahwa mereka berebut untuk pekerjaan memetik kapas karena penghasilannya tinggi (Kurniawan 2021). Diketahui bahwa Cina memang sudah lama menerapkan kebijakan  relokasi  kaum  miskin  pedesaan  untuk  memberikan  pekerjaan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  kelompok. Upaya tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan kepentingan politik domestik terpenting gagasan Presiden Xi Jinping (Sudworth 2020). Selain atas dasar ekonomi, program tersebut dibentuk dengan tujuan memberikan pendidikan kepada kaum minoritas muslim agar terhindar dari radikalisasi.
Namun ternyata sangkalan dari pemerintah Cina tidak juga membuat permasalahan kunjung mereda. Isu Xinjiang justru semakin berkembang menjadi sorotan internasional yang lebih luas setelah peritel multinasional lain seperti Nike, Adidas, dan Puma turut mengikuti jejak H&M (Hutauruk 2021). Hal tersebut ditakutkan akan berdampak lebih luas pada kerugian perekonomian Cina menimbang selama ini Xinjiang memiliki posisi penting karena memproduksi 20% kapas untuk dunia dan 84% bagi Cina (Davidson 2020). Selain itu, penyuaraan H&M terkait isu tuduhan kerja paksa di Xinjiang lebih  jauh  ternyata  begitu  merusak  reputasi  bisnis  kapas  dan  garmen  Xinjiang  dengan  ikut  campurnya  negara-negara barat.  Tidak  hanya  protes  dari  perusahaan  multinasional  dan  NGO,  negara-negara  seperti  Amerika  Serikat,  Kanada, Inggris,  hingga  Uni  Eropa  turut  mengecam  Cina  dengan  mengancam  memberhentikan  impor  produk-produk  dari Xinjiang. Selain itu, negara-negara tersebut juga mengangkat isu ini untuk kepentingan politis mereka yang ditunjukkan dengan pemberian larangan bepergian dan pembekuan aset untuk 10 pejabar senior Cina yang dirasa bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Xinjiang (Fajrian 2021).
Sebagai  pemegang  tanggung  jawab  atas  keamanan  dan  peningkatan  perekonomian,  Pemerintah  Cina  tidak membiarkan  tuduhan  dan  saksi  terhadap  Xinjiang  berlarut-larut  mencederai  Cina  secara  ekonomi  dan  sosial-politik. Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Cina memberikan respon bahwa  tuduhan  “kerja paksa” di daerah otonomi Xinjiang adalah hal yang tidak berdasar sama sekali. Cina juga menentang campur tangan eksternal dalam urusan Xinjiang dan  urusan  internal  lain  dalam  negaranya.  Melalui  Asosiasi  Konsumen  Cina,  Pemerintah  Cina  menyerukan  bahwa perusahaan internasional harus berhenti menerapkan praktik propaganda palsu, diskriminasi perdagangan, serta perusakan terhadap  hak  dan  kepentingan  konsumen  (Wu  2021).  Sebagai  balas  dendam  terhadap  H&M,  Pemerintah  Cina    lalu mengeluarkan pernyataan bahwa tuduhan terhadap apa yang terjadi di Xinjiang akan berujung pada kerugian bisnis H&M itu sendiri (Zheng 2021). Setelahnya, pemerintah melalui media setempat menyuarakan secara tegas bahwa H&M telah salah perhitungan melalui upaya mereka untuk menjadi “pahlawan” dan mereka akan membayar mahal terkait tindakan yang dilakukannya (Kurniawan 2021).
Segera setelah Pemerintah Cina mengecam apa yang dilakukan oleh H&M, muncul berbagai respon yang serius dari masyarakat yang berada di Cina. Hal tersebut ditandai dengan adanya tagar “dukung kapas Xinjiang” yang kemudian muncul sebagai  topik teratas dalam platform  jejaring  sosial Cina Weibo. Unggahan di  Weibo  tersebut  cukup menarik simpati dari masyarakat setempat dan menjadi trending topic pada saat itu (Hutauruk 2021). Secara khusus, masyarakat Cina  berpendapat  bahwa  tuduhan  terkait  kerja  paksa  merupakan  kesalahan  memahami  daerah  otonomi  Xinjiang  dan dalam hal ini orang Cina juga sama-sama menjadi korban dan dirugikan dengan adanya image buruk tentang negaranya. Lebih  lanjut,  Masyarakat  Cina  memandang  apa  yang  dilakukan  oleh  H&M  dmelalui  penyebaran  desas-desus  untuk menyerang  Xinjiang  adalah  perilaku  yang  jahat,  sehingga  mereka  merasa  harus  membuktikan  bahwa  Xinjiang  bukan seperti apa yang dituduhkan. Masyarakat Cina juga menilai bahwa hak dan kepentingan Xinjiang harus dibela. Dibawah antusiasme patriotik dan kebanggaan nasional yang kuat, seluruh masyarakat kemudian menyerukan upaya boikot sebagai bentuk persatuan dan pembelaan terhadap Xinjiang dan Cina dari semua gerakan negatif yang ditunjukkan terhadapnya. Upaya  boikot  kemudian  dipilih  sebagai  cara  yang  dianggap  tepat  untuk  membuat  H&M  terlukai  secara  ekonomi  dan politik.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 3, Oktober 2022, pp. 328 − 334 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i3.2345 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## 3.2 Boikot untuk merugikan H&M
Beberapa waktu  setelah Pemerintah dan masyarakat  Cina bereaksi  terhadap pernyataan H&M, pencarian  untuk  merek fesyen H&M pun menghilang dari situs belanja online. Bahkan, kata kunci “H&M” di pencarian internet serta peta lokasi hanya menghasilkan halaman kosong. Lalu, sekitar 60 toko H&M yang mewakili sekitar 12 persen dari keseluruhan gerai di Cina ditutup secara paksa,  seperti yang dilaporkan terjadi di Provinsi Heilongjiang, Dazhou, Shanghai, Shandong, dan Mongolia  Dalam  (Bloomberg  News  2022).  Papan-papan  reklame  H&M  di  kota  Dazhou  yang  berada  pada  Provinsi Sichuan juga dibongkar secara paksa (Fajrian 2021; Mint 2021). Para selebriti Cina juga kemudian memutuskan kontrak dengan H&M dalam platform e-commerce Cina  Tmall. Salah satu  selebritis Cina yang merupakan brand ambassador H&M, bahkan mengeluarkan pernyataan resminya bahwa kepentingan negara merupakan hal yang lebih penting daripada apapun dan mereka secara tegas menyatakan kritik dengan strategi bisnis perusahaan yang memfitnah dan  menjelekkan negara Cina (Anjani 2021).
Tidak berselang lama, di tahun 2020 H&M mengalami penurunan penjualan setelah adanya boikot yang dijalankan oleh masyarakat Cina dengan anjuran dan dukungan Pemerintah Cina. Saham H&M sempat turun 2,4% dihari yang sama setelah  munculnya  isu  tersebut.  Dalam  laporan  kerugian  negara  triwulanan  H&M,  perusahaan  setidaknya  menerima kerugian  sekitar  159  juta  US  Dolar  atau  sekitar  Rp.  2,5  miliar  pada  periode  Desember  hingga  Februari  tahun  2020 (Ringstrom and Soderpalm 2021). Secara lebih detailnya, memburuknya penjualan H&M tergambar dalam statistik  di bawah ini.
Gambar 4. Performa Penjualan H&M di Cina pada kuartal 3 tahun 2018 hingga kuartal 1 tahun 2021
Statistik  di  atas  menunjukkan  bahwa  penjualan  H&M  di  tahun  2020  mengalami  penurunan  yang  signifikan dibanding  penjualan  di  tahun  2019.  Penjualan  terlihat  kembali  meningkat  di  tahun  2021  setelah  H&M  menyatakan kembali komitmennya untuk Cina. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya boikot efektif digunakan sebagai instrumen ekonomi Cina untuk  menghukum dan merugikan H&M karena menciderai  kepentingan nasional Cina.  Dalam hal  ini, Cina tentunya telah memastikan untuk tidak mengambil keputusan gegabah dan tetap memainkan tindakan penyeimbang yang halus untuk memastikan kebijakan boikotnya tidak merusak ekonomi Cina itu sendiri (Ben Bland et al. 2017). Apa yang dilakukan  oleh H&M terhadap Cina justru pada akhirnya hanya menjadi suatu bumerang untuk bisnis H&M itu sendiri. Secara keseluruhan, Cina ingin menunjukkan bahwa perusahaan multinasional haruslah mampu menyesuaikan model bisnis melalui pendekatan dan realitas lokal dengan menghormati budaya dan norma lokal, peka terhadap konteks politik lokal, dan mampu menjalankan peran yang diharapkan pemerintah Cina terhadap perusahaan multinasional yang ada di Cina (Park and Vanhonacker 2007).

## 3.3 Boikot untuk merubah kebijakan H&M
H&M kemudian meninggalkan idealismenya terhadap isu Xinjiang setelah terjadi penurunan drastis pendapatan akibat adanya boikot. Meski demikian, H&M tetap menilai hubungannya dengan Cina tetap menjadi sesuatu yang penting karena Cina menyumbang 3 persen dari penjualan secara global dan lebih dari 500 gerai H&M berdiri disana. Selain itu, Cina merupakan  pusat  manufaktur  terbesar  perusahaan  H&M  Group  dimana  lebih  sepertiga  pemasoknya  berasal  dari  sana. H&M  bahkan  menyatakan  bahwa  pihaknya  akan  kembali  berupaya  untuk  mendapatkan  kepercayaan  pelanggan  serta mitranya di Cina (Arbar 2021). Keseriusan H&M untuk membangun kembali kepercayaan pemerintah dan masyarakat Cina  ditunjukkan  dengan  pernyataan  H&M  bahwa  Cina  merupakan  pasar  yang  penting  bagi  bisnisnya  dan  komitmen bisnis terhadap Cina akan tetap kuat menimbang H&M telah hadir di Cina selama lebih dari 30 tahun (DW 2021).
Setelah  menyatakan  untuk  tetap  berkomitmen  ke  Cina,  H&M  cenderung  untuk  menunjukkan  sisi low-profile perusahaannya. Image tersebut digunakan oleh H&M untuk menjangkau masyarakat Cina secara lebih personal. Dalam strateginya,  H&M  kemudian  mempekerjakan  karyawan  lebih  banyak  dan  membangun  komunikasi  langsung  dalam mekanisme pembelian dan berbagi informasi terkait produk hingga diskon melalui Grup WeChat. Selain itu, H&M juga menyatakan  ingin  meningkatkan  program corporate  social  responsibility di  Cina.    Diketahui  bahwa  setelah  kejadian tersebut  H&M  memberikan  donasi  yang  mencapai  1  juta  yuan  untuk  pemulihan  banjir  di  Provinsi Henan  dan  adanya dukungan terhadap Wuhan selama pandemi. Selain itu, terlihat bahwa H&M ingin belajar dari perusahaan-perusahaan ritel fesyen lain seperti Nike, Uniqlo, dan Adidas yang  selama ini berupaya untuk menyelaraskan bisnis mereka dengan prioritas dan program yang sedang diagendakan oleh pemerintah Cina dalam kompetisi olahraga. H&M kemudian dengan
-50% -25% 0% 25% 2018 2019 2020 2021 K1 K2 K3 K4

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 3, Oktober 2022, pp. 328 − 334 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i3.2345 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
melakukan sponsor pada tim bola basket, atletik nasional, bahkan memberikan sponsor secara langsung kepada pemain tenis terbaik Li Na, dan berinvestasi dalam kemitraan yang dikelola oleh negara (Bloomberg News 2022).
Meski  telah  menyatakan  untuk  melakukan  pemulihan  hubungan  dengan  Cina,  namun  H&M  harus  tetap membutuhkan tindakan penyeimbangan yang hati-hati. H&M tentu perlu  meningkatkan penjualannya sambil  menjaga profil perusahaan agar tidak menimbulkan kemarahan lebih lanjut di media sosial. Selain itu, H&M dituntut untuk mampu memelihara hubungan dengan Pemerintah Cina, sekaligus menyeimbangkan hubungannya dengan Eropa dan Amerika Serikat  yang  cukup  memojokkan  Cina  terkait  dengan  isu  Hak  Asasi  Manusia  di  bawah  pemerintahan  partai  komunis (Bloomberg News 2022). Selain itu, H&M harus memiliki strategi di Cina agar dapat bersaing dengan merek dan produk lokal yang selama ini semakin tumbuh di Cina .

## 4. KESIMPULAN
Cina cenderung koersif setelah tuduhan ritel fesyen multinasional H&M terkait isu kerja paksa di Xinjiang memperpanas posisi  Cina  di  ranah  Internasional.  Terlihat  bahwa  kebijakan  ekonomi  yang  koersif  melalui  boikot  untuk  merespon tuduhan H&M terkait perbudakan kapas di Xinjiang telah berhasil menghukum, merugikan, dan memaksa H&M merubah kebijakannya. Dengan demikian, upaya boikot yang dilakukan oleh Cina dinilai efektif untuk  memaksa H&M  tunduk terhadap Cina dengan indikator bahwa H&M telah kembali menyatakan komitmennya terhadap Cina dan membatalkan keinginan  untuk  berhenti  menjadi konsumen  industri  garmen di  Xinjiang. Melalui  peristiwa ini, secara tidak langsung Pemerintah  Cina  juga  ingin  menjadikan  H&M  sebagai  peringatan  untuk  perusahan-perusahaan  lain  agar  mampu menempatkan diri dalam konteks dan budaya domestik Cina sehingga keberadaan MNC tidak mengganggu kepentingan nasional  Cina.  Secara  keseluruhan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangannya  terhadap  kajian  dan keilmuan ekonomi politik internasional terkhusus untuk hubungan negara dan perusahan multinasional. Beberapa kajian terdahulu telah menunjukkan bahwa Cina seringkali menjalankan kebijakan yang koersif melalui boikot terhadap negara lain, namun sejauh ini belum ditemukan kajian tentang penerapan kebijakan koersif berupa boikot untuk perusahaan ritel fesyen internasional. Selain mengisi kekosongan dalam kajian akademik, penelitian ini diharap dapat memberikan bahan pertimbangan untuk para pelaku bisnis multinasional agar lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih secara khusus ditunjukkan kepada Prof. dra. Evi Fitriani, M.A., Ph.D., atas  arahan dan ilmu yang diberikan terkait teknik dalam pembuatan dan penulisan artikel ilmiah.

## REFERENCES
Anjani, Rahmi. 2021. “Nike Dan H&M Diboikot Publik China Karena Isu Kerja Paksa Uighur Di Xinjiang.” Detik Wolipop . Retrieved September  13,  2022  (https://wolipop.detik.com/fashion-news/d-5507396/nike-dan-hm-diboikot-publik-china-karena-isu-kerja- paksa-uighur-di-xinjiang).
Arbar,  Thea  Fathanan.  2021.  “H&M  Diboikot  China,  Penjualan  Terjun  Bebas.” CNBC  Indonesia .  Retrieved  September  13,  2022 (https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20210702135552-33-257764/hm-diboikot-china-penjualan-terjun-bebas).
Björkman, Ingmar, and Gregory E. Osland. 1998. “Multinational Corporations in China: Responding to Government Pressures.” Long Range Planning 31(3):436–45. doi: 10.1016/S0024-6301(98)80010-1. Ben Bland, Tom Hancock, and Bryan Harris. 2017. “China Wields Power with Boycott Diplomacy | Financial Times.” Fp (May). Bloomberg News. 2022. “China Canceled H&M. Every Other Brand Needs to Understand Why.” Bloomberg . Retrieved July 27, 2022 (https://www.bloomberg.com/graphics/2022-china-canceled-hm/?leadSource=uverify wall).
Bryman, Alan. 2012. Social Research Methods . Vol. 4. 4th ed. New York: Oxford University Press.
Davidson,  Helen.  2020.  “Xinjiang:  More  than Half  a Million  Forced  to  Pick  Cotton,  Report  Suggests.” The  Guardian .  Retrieved September 13, 2022 (https://www.theguardian.com/world/2020/dec/15/xinjiang-china-more-than-half-a-million-forced-to-pick- cotton-report-finds).
Daxueconsulting. 2021. “Fashion Industry in China: Analysis of the World’s Largest Fashion Market.” Daxueconsulting . Retrieved June 6, 2022 (https://daxueconsulting.com/fashion-industry-in-china/).
DW.  2021.  “Diboikot  Dan  Merugi,  H&M  Bertekad  Raih  Kembali  Pasar  Cina.”  Retrieved  September  13,  2022 (https://www.dw.com/id/diboikot-dan-merugi-hm-bertekad-raih-kembali-pasar-cina/a-57061414).
Fajrian, Happy. 2021. “Boikot H&M Di Tiongkok Berlanjut Hingga Penutupan Toko Secara Paksa.” Katadata . Retrieved September 14,  2022  (https://katadata.co.id/happyfajrian/brand/6063117cbf3b7/boikot-hm-di-tiongkok-berlanjut-hingga-penutupan-toko- secara-paksa).
Heilmann, Kilian. 2016. “Does Political Conflict Hurt Trade? Evidence from Consumer Boycotts.” Journal of International Economics 99:179–91. doi: 10.1016/j.jinteco.2015.11.008.
Hutauruk, Dina Mirayanti. 2021. “Balas Dendam, China Hapus H&M Dari Pencarian Di Internet.” Kontan.Co.Id .
Kurniawan, Anto. 2021. “Kemarahan China Menyasar Nike Dan H&M Terkait Kapas Xinjiang.” Sindo News . Retrieved September 14, 2022 (https://ekbis.sindonews.com/read/376512/34/kemarahan-china-menyasar-nike-dan-hm-terkait-kapas-xinjiang- 1616684582#:~:text=Kemarahan China Menyasar Nike dan H%26M Terkait Kapas Xinjiang,-Anto Kurniawan&text=Ditambah platform e-commerce tidak,kepada China p).
Mint.  2021.  “H&M  Forced  to  Shut  20  Stores  in  China  over  Remarks  on  Xinjiang  Cotton.”  Retrieved  September  14,  2022 (https://www.livemint.com/companies/news/hm-forced-to-shut-20-stores-in-china-over-remarks-on-xinjiang-cotton-report- 11617523112144.html).

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 3, Oktober 2022, pp. 328 − 334 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i3.2345 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Oatley, Thomas. 2012. International Political Economy . Fifth. Park, Sh, and Wr Vanhonacker. 2007. “The Challenge for Multinational Corporations in China: Think Local, Act Global.” MIT Sloan Management Review (48402):1–12.
Peksen, Dursun, and Timothy M. Peterson. 2016. “Sanctions and Alternate Markets: How Trade and Alliances Affect the Onset of Economic Coercion.” Political Research Quarterly 69(1):4–16. doi: 10.1177/1065912915620049.
Pepermans, Astrid. 2019. “China as a Textile Giant Preserving Its Leading Position in the World , and What It Means for the EU *.” Political Science Series June 108(80):63–108. doi: 10.6166/TJPS.201906.
Rathore,  Manvinder  Singh,  Kriti  Maheshwari,  and  Shreyans  Jain.  2019.  “Fast  Moving  H&M:  An  Analysis  of  Supply  Chain Management.” Ijariie 5(4):1557–68.
Ringstrom, Anna, and Helena Soderpalm. 2021. “H&M Vows to Rebuild Trust in China after Xinjiang Backlash.” Reuters . Retrieved September 17, 2022 (https://www.reuters.com/article/us-h-m-results-idUSKBN2BN0LV).
Statista.  2022.  “Apparel  Industry  in  China - Statistics  &  Facts.” Statista . Retrieved June 6, 2022
(https://www.statista.com/topics/7494/apparel-industry-in-china/#topicHeader__wrapper).
Sudworth, John. 2020. “Bukti Baru ‘kerja Paksa’ Warga Uighur Di Ladang Kapas Ditemukan, Apa Dampaknya Bagi Industri Fesyen Global?” BBC News . Retrieved September 12, 1BC (https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55284733).
Sun, Xu Ran, and Hongzhong Shan. 2020. “Analysis on the Development Trend of Chinese Local Fast Fashion Brands under the Influence of the Epidemic.” Pp. 1–5 in E3S Web of Conferences . Vol. 218.
Wu,  Yanan. 2021.  “A  Fantasy  Theme Analysis  of  Chinese  Rhetorical  Vision  on Xinjiang  Cotton  Incident.” Scientific  and  Social Research 3(3):50–54. doi: 10.36922/ssr.v3i3.1146. Zheng, Sarah. 2021. “Xinjiang Cotton Dispute: The ‘Era of Bullying China’ Is over, Officials Warn the West.” South China Morning Post .