## KOALISI TRANSAKSIONAL PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI LAMPUNG
Oleh: Hertanto * dan Nidzammuddin Ahmad Sulaiman **

## ABSTRACT
This paper aims to explain why most political parties, particularly the  Prosperous Justice  Party  (PKS),  the  coalition  tend  to  behave  pragmatically,  ie,  do  not  form  a  stable coalition  party/firm  to  win  mass  support.  The  findings  of  the  study  explained  that  the attitude  and  behavior  of  this  coalition  further  highlight  the  principle  of  pragmatism transactional, ie the act of looking for a great opportunity to win a pair of candidates who are  influenced  by  the  politics  of  money  and  also  for  the  purpose  of  raising  funds  for  the party's survival and existence it self.
Key Words: Coalition, political parties, elections, pragmatism, transactional.

## Pendahuluan
Lampung  disebut  sebagai  “Indonesia Mini” karena kemajemukan masyarakatnya.  Sebagian  besar  suku-suku seperti  Lampung  (Saibatin  dan  Pepadun), Jawa, Sunda, Minang, serta etnis-etnis lain yang  berasal  dari  Sumatera  Selatan, Sumatera  Utara,  Sulawesi,  Bali,  dan lainnya  ada  dalam  komposisi  penduduk Provinsi  Lampung,  termasuk  keturunan Tionghoa dan Arab.
Secara tidak langsung, struktur kemajemukan  ini  ikut  memberi  pengaruh terhadap  perolehan  suara  partai-partai politik  (parpol)  yang  cenderung  tidak mengelompok  secara  mayoritas  pada  satu parpol  saja  dalam  setiap  pemilihan  umum (pemilu). Sehingga walaupun Partai Demokrat  berhasil  menang  dalam  Pemilu 2009  di  Lampung,  tetapi  tidak  memiliki
suara  mayoritas  (lebih  dari  50%)  termasuk jumlah  wakilnya  di  DPRD  (Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah)  Provinsi  dan kabupaten/kota.  Partai  Demokrat  (PD) hanya  memiliki  15  wakil  (20%)  di  DPRD Provinsi  Lampung  dari  75  jumlah  anggota DPRD; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDIP)  memiliki  11  wakil (14,67%); dan Partai Golkar (PG) memiliki 10  wakil  (13,33%);  serta  sisanya  hanya memiliki kurang dari 10 wakil atau kurang dari 10% (Lampung Post 2010: 31-105).
Konsekuensi  itu  menjadikan  partai- partai  politik  harus  berkoalisi  untuk mengusung  dan  mendukung  pasangan calon  dalam  pemilihan  umum  kepala daerah (pemilukada/pilkada), baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota di  Lampung.  Walaupun  Partai  Demokrat memiliki  kursi  lebih  dari  15%  (syarat  bisa
* Dosen  pada  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  (FISIP)  Universitas Lampung  (Unila),  dan  kandidat  doktor  Sains  Politik  pada  Fakulti  Sains  Sosial  dan  Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia.
**  Associate  Professor  pada  Jabatan  Sains  Politik,  Fakulti  Sains  Sosial  dan  Kemanusiaaan,  dan  peneliti senior pada Pusat Kajian Etnik Malaysia (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
mengusung sendiri pasangan calon menurut  Undang-undang  nomor  32  tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  junto UU  nomor  12  tahun  2008)  di  DPRD provinsi, namun di kabupaten/kota tertentu suara/kursi  PD  ada  yang  kurang  dari  15%. Oleh  karena  itu,  partai  politik  senantiasa harus berkoalisi dalam setiap pilkada sejak diberlakukan  tahun  2005  untuk  bisa mengusung/mendukung pasangan calon.
Secara  teoritis,  partai-partai  akan membangun  koalisi  berdasarkan  ideologi atau  program  partainya.  Atas dasar ideologis ini, koalisi partai akan mengusung  pasangan  calon  kepala  daerah untuk  bertanding  secara  kompetitif  dalam pilkada.  Pemilahan  partai  berdasarkan ideologi  era  reformasi  adalah  partai keagamaan  dan  partai  sekuler  (Ambardi, 2009: 1-6). Partai keagamaan yang mempunyai  wakil/kursi  di  DPRD  Provinsi Lampung  adalah  PKS  dan  PPP  (Partai Persatuan  Pembangunan)  yang  berasaskan Islam  (Hertanto  2012).  Sedangkan  parpol- parpol  lainnya  tergolong  partai  sekuler berdasarkan  pemilahan  Ambardi  tersebut. Partai-partai sekuler ini umumnya berasaskan Pancasila.
Namun  dalam  kenyataan,  pada  setiap pilkada  di  Lampung,  partai-partai  tidak membentuk koalisi dalam ikatan kesamaan ideologis.  Partai-partai  melakukan  koalisi secara  bebas,  longgar,  lintas  ideologi,  dan tidak  permanen,  pada  setiap  arena  pilkada
yang  berbeda.  Partai  politik  kerapkali berkoalisi  dengan  partai-partai  lain  tidak dengan  yang  mempunyai  ideologi  sama. Koalisi partai pun seringkali tidak mencalonkan  kadernya  sendiri  dalam pilkada  tetapi  mencalonkan  kandidat  yang berasal  dari  luar  partai.  Koalisi  partai sering  lebih  tertarik  mendukung  calon petahana ( incumbent ). Langkah yang ditempuh  oleh  partai-partai  karena  partai lebih mementingkan kemenangan persatuan  gabungan partai. Faktor ideologi dan  besarnya  basis  massa  dan  konstituen yang  dimiliki  partai  tidak  menjadikannya “percaya  diri”  untuk  maju  dengan kadernya sendiri dalam Pilkada.
Pertanyaannya,  mengapa  partai  tidak melakukan  koalisi  dengan  dasar  ideologi yang  sama?  Apa  yang  menjadi  dasar koalisi  partai-partai  dalam  pilkada  di Lampung?  Tulisan  ini  akan  menjelaskan mengapa  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS) dalam  berkoalisi  cenderung  berperilaku pragmatis,  yakni  tidak  membentuk  koalisi partai  Islam  yang  mantap/kukuh  dalam pilkada  di  Lampung  untuk  memenangkan dukungan dari massa.

## Koalisi  Partai  Politik  dalam  Tinjauan Teoritik
Koalisi  dapat  didefinisikan  sebagai satu  jalinan  kerjasama  yang  dibentuk antara dua atau lebih pihak yang berkongsi kepentingan  untuk  mencapai  suatu  tujuan
yang  sama  (Boissevain  dalam  Nidzam 2006:33).  Selain  partai  politik,  koalisi dapat  dilakukan  oleh  sesama  individu, kelompok,  atau  antarkeduanya.  Ketika dibentuk,  anggotanya  saling  bekerja  sama antara  satu  dengan  yang  lain  untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam koalisi partai  politik,  anggotanya  terdiri  dari  dua atau  beberapa  partai  politik  sebagaimana yang  umumnya  terdapat  dalam  demokrasi permufakatan/konsensus.  Selain  berada  di dalam  koalisi,  partai  politik  itu  masih  bisa bertindak atas nama kepentingannya sendiri  asalkan  tidak  bertentangan  dengan tujuan bersama dari koalisinya. Jika terjadi pertentangan  maka  koalisi  tersebut  bisa pecah  dan  dengan  demikian  koalisi  itu bersifat  sementara.  Bila  kepentingan  atau sumber kebutuhan berubah maka kombinasi  dalam  koalisi  ini  bisa  berubah. Perilaku keluar masuk koalisi ini menyebabkan  posisi  anggotanya  bersifat tidak permanen (Boissevain dalam Nidzam 2006:33).
Penjelasan  teoritis mengasumsikan bahwa  perilaku  parpol  bersifat  konsisten dari waktu ke waktu dan dari satu arena ke arena  lain,  yakni  arena  legislatif  dan pemerintahan (Ambardi 2009:4-5).
Persaingan  dan  perbedaan  ideologis  atau programatis antarpartai akan menjadi basis perilaku  mereka  di  setiap  arena  politik (pemilu,  parlemen,  birokrasi,  pemda),  dan partai politik akan menjaga tingkat
persaingan di arena yang berbeda-beda itu. Apakah mereka terus-menerus memperlihatkan tingkat persaingan tertentu di  semua  arena?  Dalam  kenyataan,  sangat mungkin berbagai partai politik memperlihatkan polarisasi ideologis di satu arena  dan  kemudian  bersekutu  di  arena lain.  Ada  kemungkinan  jarak  ideologis  di antara  berbagai  partai  menghilang  dan persaingan  berhenti  begitu  pemilu  usai (Ambardi 2009: 12-13).
Muller  dan  Storm  (Ambardi  2009:14) menggambarkan  dilema  partai  politik dalam  membuat  berbagai  keputusan  yang melibatkan konflik tujuan. Demi memelihara  dukungan  elektoral  dalam pemilu, suatu partai mungkin mengorbankan  salah  satu  tujuan  politik dengan  memilih  tetap  setia  pada  pilihan kebijakan yang sejak awal dirumuskan atau memilih mendapatkan jabatan di kabinet/pemerintahan  dengan  konsekuensi mengabaikan pilihan kebijakan atau ideologinya.  Dilema  ini  muncul  ketika partai itu membutuhkan mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan (atau mendukung  calon  dalam  pilkada),  namun calon  mitra  dengan  ideologi  yang  serupa tidak  tersedia.  Dilema  juga  bisa  berupa pilihan  antara  tetap  memegang  komitmen pada kebijakan ideologis atau mendapatkan jabatan. Pilihan pertama bisa menyebabkan hilangnya  pilihan  kedua  dan  sebaliknya. Dalam situasi dilematis ini, suatu pimpinan
partai dan partai politik mungkin mengubah  perilakunya  demi  mencapai tujuan yang berbeda (Ambardi 2009:14).
Persaingan  antarpartai  muncul  dalam bentuk  persaingan  kepentingan  kolektif  di arena  pemilu.  Sistem  kepartaian  yang kompetitif  harus  menunjukkan  adanya tautan elektoral (Ambardi 2009:26).
Pertama, ideologi dan program partai harus mewarnai  perilaku  koalisi  partai  di  arena pemerintahan dan legislative. Kedua, hasil- hasil  pemilu  berdampak  kepada  perilaku partai  di  arena-arena  persaingan  yang  lain. Jika  tidak,  berarti  persaingan  antarpartai berakhir  setelah  pemilu,  atau  sistem kepartaian tidak kompetitif. Terkait dengan ini ada tiga teori pembentukan koalisi.
Pertama  teori  koalisi  berbasis  ideologi ( ideologically  connected  coalition )  yang menekankan  pentingnya  ideologi  partai dalam pembentukan ideologi (Swaan dalam Ambardi 2009:26). Pada tipe koalisi ini,  tujuan  akhir  politisi  partai  bukan semata-mata  mendapatkan  kekuasaan  di pemerintahan, melainkan untuk menjalankan program ideologis dan menerapkan  berbagai  kebijakan  yang didasarkan pada ideologi. Interaksi ideologis merupakan kriteria utama pembentukan  koalisi  bagi  pembentukan pemerintahan yang kompak.
Kedua,  teori  koalisi  kemenangan minimal ( minimal winning coalition ), yaitu pembentukan  koalisi  yang  semata-mata
untuk  memenangi  pertarungan  politik (Ryker  dalam  Ambardi  2009:27).  Karena itu, pemilihan mitra koalisi ditentukan oleh besarnya  perolehan  suara  dalam  pemilu atau  jumlah  kursi  dalam  parlemen.  Parpol akan  berhenti  mencari  mitra  tambahan ketika  batas  kemenangan  50  persen  plus satu telah dicapai.
Kedua tipe koalisi di atas menunjukkan bahwa persaingan antarpartai akan  terjaga  pada  setiap  arena.  Keduanya juga  menempatkan  siapa  “yang  di  dalam” dan “siapa yang di luar” sebagai pemegang kekuasaan  pemerintahan.  Koalisi  yang  “di dalam”  pemerintahan  sebagai  pemenang pemilu  dan  “yang  di  luar”  sebagai  pihak yang  kalah  dan  akan  menjadi  oposisi. Inilah ciri persaingan yang sangat elementer dan kompetitif (Ambardi 2009:26).
Ketiga, koalisi turah ( oversized coalition ),  yaitu  koalisi  yang  merangkul semua  partai  untuk  bergabung  (Ambardi 2009:28-29).  Jenis  koalisi  ini  menandai beberapa  ciri  khas  sistem  kepartaian nonkompetitif atau sistem kepartaian berbasis  kartel.  Pertama,  ideologi  partai bukan  menjadi  faktor  dalam  menentukan perilaku  partai.  kedua,  dalam  membentuk koalisi,  partai  bersikap promiscuous alias serba  boleh.  Ketiga,  opisisi  tidak  bisa diidentifikasi.  Keempat,  hasil-hasil  pemilu memiliki  dampak  minimal  atau  bahkan tidak  memiliki  dampak  sama  sekali  dalam
membentuk  perilaku  partai.  Dalam  koalisi ini,  partai-partai  cenderung  bertindak sebagai satu kelompok.
Ciri-ciri koalisi turah seringkali tumpang tindih dengan karakteristik koalisi besar  ( grand  coalition )  dalam  demokrasi konsensus atau permufakatan ( concociational  democracy ).  Koalisi  besar pertama  kali  dikemukakan  oleh  Arend Lijphart (Ambardi 2009:29) saat mengamati kestabilan demokrasi di negara- negara  yang  bermasyarakat  majemuk. Koalisi  besar  merangkum  seluruh  segmen sosial  masyarakat,  yakni  semua  kelompok mayoritas  dan  minoritas,  ke  dalam  koalisi pemerintahan.  Dilihat  dari  segi  jumlah segmen  yang  bisa  diwakili  oleh  partai politik,  koalisi  ini  mirip  dengan  koalisi turah  yang  menjadi  salah  satu  ciri  sistem kepartaian  terkartelisasi.  Namun  logika pembentukan kedua koalisi ini sama sekali berbeda.  Koalisi  turah  tidak  bertolak  dari dikotomi mayoritas-minoritas dan penciptaan  hak  veto  untuk  kelompok minoritas  agar  tidak  tertindas  secara politik; seperti pada koalisi besar.
Koalisi  Partai  Politik  dalam  Pilkada  di Lampung
PKS  ikut  terlibat  secara  aktif  dalam tujuh  pilkada  di  Lampung  pada  tahun 2010,  yaitu  pemilihan  walikota  dan  wakil walikota di Bandar Lampung dan di Metro Lampung,  pemilihan  Bupati  dan  wakil
Bupati    di  Lampung  Selatan,  Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, dan di  Pesawaran  (KPU  Lampung  2010).  Pada tujuh  pilkada  di  Lampung  tersebut,  PKS mendukung  pasangan  calonnya  dengan cara berkoalisi dengan parpol yang lainnya karena  suara  dan  kursi  yang  dimiliki  di DPRD  tidak  mencapai  15  persen  (KPU Lampung  2010).  Dari  7  pilkada  tersebut, PKS  berkoalisi  dengan  parpol  yang  sama berasas  Islam  pada  4  pilkada,  yaitu berkoalisi  dengan  PPP  (dan  6  parpol sekuler) pada pilkada Kota Bandar Lampung;  PKS  berkoalisi  dengan  PBR (dan 4 parpol sekuler) di pilkada Lampung Selatan  dan  Lampung  Tengah  (ditambah satu  parpol  sekuler);  serta  berkoalisi dengan  PPP  dan  PBB  (dan  3  parpol sekuler)  di  pilkada  Lampung  Timur. Sedangkan  pada  tiga  pilkada  lainnya,  PKS hanya  berkoalisi  dengan  partai-partai sekuler saja (PD, PG, Gerindra, PKPI, dan PKB)  tanpa  ada  parpol  Islam  (keagamaan) lain  sebagai  anggota  koalisi  (Hertanto 2012).
Dengan demikian, PKS tidak berkoalisi  secara  khusus  dengan  partai- partai  yang  berasas  Islam  tetapi  lebih banyak  berkoalisi  dengan  partai-partai berasas  kebangsaan  (Pancasila),  seperti Partai  Demokrat  dan  Partai  Golkar.  PKS pada tujuh pilkada tahun 2010 tidak pernah bergabung  dengan  PDIP.  Artinya,  tidak ada  sekutu  PKS  dan  partai  lain  yang  tetap
( permanent )  dalam  koalisi  pada  setiap pilkada.  Ikatan partai  pendukung  pasangan calon  sangat  bebas,  terbuka,  dan  longgar. Dari  semua  (7)  pilkada  di  Lampung  tahun 2010,  PKS  bukanlah  partai  utama  yang memimpin  koalisi  partai  yang  mengusung pasangan  calon.  PKS  hanya  sebagai pengusung  utama  pasangan  calon  pada pilkada  di  Kabupaten  Lampung  Tengah, Lampung  Selatan,  Pesawaran,  dan  Kota Bandar Lampung. Koalisi partai pun bukan ditentukan  oleh  pimpinan  partai,  tetapi lebih  banyak  berdasarkan  atas  kehendak dan  kepentingan  pasangan  kepala  daerah bagi kemenangannya (Hertanto 2012).
Berdasarkan tujuh pelaksanaan Pilkada di  Lampung  tahun  2010  tersebut,  ada beberapa temuan sebagai berikut:
1. Koalisi PKS dengan partai lainnya lebih banyak memilih calon incumbent dalam
Pilkada, yaitu 4 calon incumbent dalam pelaksanaan  7  pilkada.  PKS  lebih memilih  calon  yang  masih  menduduki jabatan bupati atau walikota ( incumbent ) yang dianggap lebih populer, bermodal keuangan, dan mempunyai  pendukung  para  PNS  di pemerintahan daerah.
2. Semua  calon  walikota  dan  bupati  yang didukung  bukan  berasal  dari  kader partai  koalisi  tetapi  4  calon  wakil bupati/walikota berasal dari kader PKS, namun  4  calon  kader  PKS  ini  semua tidak terpilih. PKS Lampung
menganggap  belum  ada  calon  dari kader PKS yang cukup mampu (keuangan dan popularitas) untuk mencalonkan  kadernya  sebagai  bupati atau walikota.
3. Semua  pasangan  calon  yang  direkrut koalisi  beragama  Islam  dan  hampir semua komposisi pasangan calon berasal  dari  etnis  Lampung  dan  Jawa. Hanya  ada  satu  perempuan  yang direkrut  oleh  koalisi  partai  yang melibatkan  PKS,  yaitu  Yurida  Erwin sebagai calon Bupati Lampung Tengah, tetapi kalah dalam pilkada tahun 2010.
4. Lima pasangan calon koalisi PKS kalah dalam  pilkada  dan  hanya  dua  calon yang  menang  dan  dilantik  sebagai walikota Metro dan bupati Way Kanan. Tetapi  keduanya  bukan  berasal  dari kader  partai  PKS  dan  PKS  bukan sebagai partai pendukung utama.
Dalam  konteks  pilkada  di  Lampung, PKS  dan  partai-partai  Islam  kurang  berani memanfaatkan  jumlah  penduduk  Lampung yang  mayoritas  beragama  Islam  (97%) untuk  membangun  koalisi  partai-partai Islam.  Padahal  sebagai  partai  Islam terbesar  di  Lampung  dalam  perolehan suara  pada  Pemilu  2009,  mestinya  PKS bisa  menggalang  kesatuan  partai-partai Islam  lain  yang  perolehan  suaranya  lebih kecil,  seperti  PPP,  PBB,  PBR,  PKNU, PNUI,  dan  PMB  (nonparlemen).  Apalagi
bila  mampu  menggalang  dukungan  juga dari PAN dan PKB yang dikenal mayoritas pundukungnya berasal dari massa Islam.
Ada beberapa fakta yang mungkin bisa menjelaskan  fenomena  di  atas.  Pertama, berbeda  dengan  pemilu  legislatif  yang berbasis  partai  politik,  pilkada  berbasis pada  individu  calon.  Dengan  demikian, ketokohan  seorang  figur  calon  sangat menentukan tingkat keterpilihannya.
Karena  itu,  sosok incumbent menjadi rebutan partai-partai untuk
mencalonkannya  kembali,  terlepas  dari kebijakan  dan  ideologi  partai.  Selain karena  sosok incumbent dianggap  sudah sangat  populer,  kedudukannya  sebagai pejabat  diduga  bisa  dimanfaatkan  untuk memobilisasi  dana  maupun  dukungan  dari masyarakat.  Apabila  mereka  memenangi pilkada  maka  para  bupati  dan  walikota terpilih itu akan dijadikan sebagai operator penggalangan  dana  dan  massa  di  daerah untuk memenangi Pemilihan Umum (Pemilu)  dan  Pemilihan  Presiden  (Pilpres) 2014.
Kedua,  faktor  popularitas  saja  belum cukup  untuk  memenangi  pilkada.  Faktor modal  finansial  juga  sangat  menentukan dalam pilkada. Hal ini berarti, bahwa partai yang besar ataupun kandidat yang terkenal, harus  didukung  pula  oleh  dana  yang memadai.  Para  kandidat  membutuhkan biaya  yang  besar  untuk  membangun  citra diri  agar  bisa  meraih  simpati  massa
sekaligus memobilisasi para pemilih tersebut.  Artinya,  kalau  tidak  harus memilih incumbent, partai  harus  mencari calon  yang  memiliki  sumber  dana  besar. Ketiga, persepsi tentang pemilih tradisional yang berlandaskan pada primordialisme  masih  kuat  pada  sebagian besar  pimpinan  partai.  Oleh  karena  itu, koalisi  partai  dalam  menentukan  pasangan calon  pun  sangat  mempertimbangkan faktor agama dan etnis.

## Koalisi Politik Pragmatis Transaksional
Perilaku  parpol  di  Lampung  tidak konsisten  dari  satu  arena  pilkada  ke  arena pilkada  yang  lain.  Pertama,  ideologi  dan program  partai  tidak  mewarnai  perilaku koalisi partai di arena pilkada, pemerintahan,  dan  legislatif.  Kedua,  hasil- hasil  pilkada  tidak  berdampak  kepada perilaku  partai  di  arena-arena  persaingan yang  lain.  Artinya,  persaingan  antarpartai berakhir  setelah  pemilukada,  karena  itu sistem kepartaian yang ada tidak kompetitif.
Persaingan  dan  perbedaan  ideologis atau  programatis  antarpartai  tidak  menjadi basis  perilaku  mereka  di  setiap  arena pilkada yang berbeda-beda. Dalam kenyataan, berbagai partai politik memperlihatkan  polarisasi  ideologis  dan bersaing  di  satu  arena  pilkada  tetapi kemudian  bersekutu  di  arena  pilkada  yang lain.  Koalisi  tidak  terkait  dengan  arena
pilkada  yang  satu  dengan  pilkada  yang lain.  Artinya,  keanggotaan  koalisi  bisa berubah  pada  setiap  arena  pilkada  yang berbeda. Jarak ideologis di antara berbagai partai seakan-akan menghilang dan persaingan  berhenti  begitu  pilkada  usai. Fenomena  ini  seakan-akan  meneguhkan bahwa  “di  dalam  politik  tidak  ada  kawan atau  musuh  yang  abadi,  yang  abadi  ialah kepentingan"  (Joy  dalam  Nidzam  2006: 33).  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  koalisi parpol  yang  berbasis  ideologi  dalam pilkada di Lampung.
Peranan  partai  dalam  pilkada  selesai pada  tahap  pencalonan  pasangan  kandidat kepala daerah yang akan diusung/ didukung.  Koalisi  akan  berhenti  ketika pasangan  calon  telah  didaftarkan  ke KPUD.  Setelah  itu,  mereka  tidak  lagi terlibat aktif baik dalam perumusan isu-isu kampanye  calon,  pelaksanaan  kampanye calon, maupun pembentukan kabinet setelah calonnya menang. Peranan dominan dalam pemenangan calon diprakarsai  oleh  pasangan  calon  bersama tim  suksesnya,  baik  yang  tidak  terdaftar (“tim  siluman”)  maupun  yang  resmi terdaftar di KPUD. Oleh karena itu, koalisi partai  hanyalah  sekedar  kumpulan  atau pengelompokan  partai  untuk  keperluan proses  pencalonan  pasangan  calon  dalam pilkada.
Dengan  demikian,  nampaknya  periode pemilahan  atau  dikotomi  ideologis  antara
partai  keagamaan versus partai  sekuler mulai memudar, kalau tidak bisa dikatakan sudah  selesai.  Sehingga  tidak  laku  lagi sebagai isyu  dalam kampanye  calon dalam pilkada.  Di  samping  itu,  tidak  ada  ciri khusus (misalnya, visi/misi, agama) sebagai  pembeda  antara  pasangan  calon yang  diusung  oleh  koalisi  partai  yang  satu dengan yang lainnya.
Pimpinan  partai  dan  koalisi  partai politik lebih memilih mendapatkan kemenangan  pasangan  calon  untuk  jabatan di pemerintahan dengan konsekuensi mengabaikan pilihan kebijakan atau ideologinya.  Padahal  peluang  untuk  saling berkoalisi  dengan  mitra  dalam  ideologi yang  serupa  cukup  tersedia.  Oleh  karena itu,  pembentukan  koalisi  semata-mata untuk  memenangkan  pertarungan  politik. Dengan  demikian,  koalisi  partai-partai dalam  pilkada  di  Lampung  lebih  mirip dengan  tipe  koalisi  turah  ( oversized coalition ),  yaitu  koalisi  yang  merangkul semua  partai  untuk  bergabung.  Ciri-ciri koalisi  ini,  pertama,  ideologi  partai  bukan menjadi faktor dalam menentukan perilaku partai.  Kedua,  dalam  membentuk  koalisi, partai bersikap permissive atau promiscuous alias  serba  boleh.  Ketiga, dalam  koalisi,  partai-partai  cenderung bertindak sebagai satu kelompok.
Sikap  dan  perilaku  koalisi  partai  ini lebih menonjolkan asas pragmatisme transaksional,  yaitu  tindakan  mencari
peluang yang paling besar untuk memenangkan  calon  yang  dipengaruhi imbalan  uang  untuk  memenangkan  calon tersebut  atau  juga  untuk  keperluan  dana partai.  Aktivitas  dan  cara  bertindak  ini dilaksanakan  dengan  melakukan  transaksi politik  antara  elit  pimpinan  partai  politik dan  dengan  pasangan  calon  kepala  daerah. Elit  pimpinan  partai  dan  pasangan  calon saling menegosiasikan kepentingannya dan menawarkan  suatu  kompensasi  dalam bentuk  uang,  fasilitas,  barang,  dukungan, perlindungan,  janji,  dan  sesuatu  yang penting  atau  bernilai.  Dengan  kata  lain, pragmatisme transaksional lebih bernuansa " political  trading "  (Yulianto  2011:5), artinya  politik  sebagai  wujud trading atau jual  beli  kesempatan  dan  kepercayaan antara calon dengan elit pimpinan parpol.
Dengan demikian pragmatisme menjadi dasar perilaku kebanyakan pemimpin  partai  politik,  apalagi  dalam masyarakat  lokal  yang  sedang  mengalami transisi politik dan membangun demokratisasi  dan  masih  belum  cukup matang kesadaran politiknya. Sehingga ada banyak  norma  dan  institusi  yang  masih tidak konsisten perkembangannya (Nidzam 2006,  Prakata).  Pada  umumnya,  perilaku parpol sangat pragmatis dalam memandang politik persaingan elektoral sehingga persaingan dan pengawasan berubah menjadi  kolusi.  Sikap  pragmatis  parpol  ini menyebabkan  mereka  secara  instan  dan
irrasional memilih kandidat yang menguntungkan  mereka,  khususnya  yang memberi  uang  (sewa  perahu,  mahar politik),  atau  dalam  bentuk  bungkusan stimulan (ongkos penggerak organ parpol); bantuan  amal,  dan  bantuan  pembangunan kantor  partai  yang  berupa  barang  material. Hal  ini  menyebabkan  biaya  pemilukada menjadi mahal dan selanjutnya yang terjadi adalah politik transaksional. Watak pragmatisme  menjadi  negatif  jika  proses- proses  perekrutan  calon  dipengaruhi  uang untuk  memenangkan  pasangan  calon  atau untuk  keperluan  pengumpulan  dana  partai (Marijan dalam Mahadi 2011:7).
Keperluan  untuk  menggalang  dana segar,  menyebabkan  parpol  bertindak pragmatis transaksional. Menurut Ambardi,  partai-partai  memburu  rente (riba,  keuntungan)  untuk  menghidupi dirinya  dengan  cara  memiliki  akses  dalam jabatan  pemerintahan  (kepala/wakil  kepala daerah)  dan  parlemen.  Jabatan-jabatan  ini terutama  sebagai  gerbang  utama  untuk perburuan rente, bukan untuk mewujudkan tujuan  partai  yang  bersifat  ideologis  atau programatis.  Semua  itu  dijalankan  oleh partai-partai untuk menjamin kelangsungan hidup  mereka,  yaitu  kemampuan  jangka panjang  untuk  bersaing  dalam  pemilu  dan memegang jabatan (Ambardi 2009:6).

## Kesimpulan
Perilaku  parpol  di  Lampung  tidak konsisten  dari  satu  arena  pilkada  ke  arena pilkada  yang  lain.  Pertama,  ideologi  dan program partai tidak menjadi basis perilaku koalisi  partai  di  arena  pilkada.  Artinya, tidak  ada  koalisi  parpol  yang  berbasis ideologi  dalam  pilkada  di  Lampung. Kedua, hasil-hasil pilkada tidak berdampak kepada  perilaku  partai  di  arena-arena persaingan  yang  lain.  Artinya,  tidak  ada persaingan  antarpartai  dan  karena  itu sistem kepartaian yang ada tidak kompetitif.
Koalisi  partai-partai  yang  dibangun dalam  pilkada  di  Lampung  lebih  mirip dengan  tipe  koalisi  turah  ( oversized coalition ),  yaitu  koalisi  yang  merangkul semua  partai  untuk  bergabung.  Pertama, ideologi partai bukan menjadi faktor dalam menentukan  perilaku  partai.  Kedua,  dalam membentuk koalisi, partai bersikap permissive atau promiscuous alias  serba boleh.  Ketiga,  dalam  koalisi,  partai-partai cenderung bertindak sebagai satu kelompok.  Tujuan    pembentukan  koalisi semata-mata untuk memenangi pertarungan  politik  pasangan  calon  kepala daerah  untuk  mendapatkan  jabatan  politik di pemerintahan daerah.
Oleh  karena  itu,  sikap  dan  perilaku koalisi  partai  ini  lebih  menonjolkan  asas pragmatisme  transaksional,  yaitu  tindakan mencari  peluang  yang  paling  besar  untuk
memenangkan  calon  yang  dipengaruhi uang  untuk  memenangkan  calon  tersebut atau  juga  untuk  keperluan  dana  partai untuk  menghidupi  dirinya.  Kepentingan penggalangan  dana  parpol  ini  antara  lain melalui perburuan rente (riba, keuntungan) dengan  cara  memiliki  akses  dalam  jabatan pemerintahan  (kepala  dan  atau  wakil kepala daerah). Sikap pragmatis transaksional  parpol  ini  menyebabkan mereka  secara  instan  (sesaat,  sekali  jadi) memilih  kandidat  yang  dianggap  paling berpeluang menang dan paling menguntungkan secara ekonomis, khususnya  yang  memberi  uang  (sewa perahu,  mahar  politik),  atau  dalam  bentuk bungkusan kompensasi lainnya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Fakhrurrazi  Amir.  2011.  “Memutus  Pola Politik Berorientasi Rente”. Kompas ,
6 Juli 2011. Halaman 6.
Helmi  Mahadi.  2011.  “Pragmatisme
Politik: Studi Kasus
Proses
Rekrutmen Politik PDI-P pada Pilkada  Kabupaten  Sleman. Jurnal Studi Pemerintahan . Volume 2 Nomor  1  Februari.  Yogyakarta:
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halaman 1-33. Hertanto.  2012.  “Transactional  Politics  in the  Coalition  of  Islamic  Parties  in Local Elections ( Pilkada ) in Lampung,  Indonesia”. Proceedings of  the International  Conference  on Social  Sciences  and  Humanities (ICOSH). Bangi,  December  12-13,
2012. Universiti Kebangsaan Malaysia. Page 880-892.
Kacung  Marijan.  2010. Sistem  Politik
Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi Pasca-Orde Baru . Jakarta: Kencana.
Kuskridho  Ambardi.  2009. Mengungkap Politik  Kartel:  Studi  tentang  Sistem
Kepartaian di Indonesia Era Reformasi . Jakarta: Kepustakaan
Populer  Gramedia  dan  Lembaga Survei Indonesia.
Lampung  Post.  2010. Apa  &  Siapa  550 Wakil  Rakyat  Lampung .  Bandar Lampung: Lampost.
Muchamad Yulianto. 2011. “Pilkada dalam Politik
Transaksional: Mencari
Pemimpin  Masa  Depan”.  Kertas kerja  tidak  diterbitkan.  Semarang: FISIP Undip: 1-11.
Nidzammuddin  Ahmad  Sulaiman.  2006. Pakatan  dalam  Politik  Sarawak . Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.