1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN HIBAH SEBAGAI ASET DAERAH

## Fitri Hardini, Ngadino
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: fitrihardinifh@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research are: to know about the title to the authority of the land by regional governments as regional assets; and to know the procedure for the Transfer of land rights through grants as regional assets. This study uses normative juridical methods. The results of the research that has been done are: Local governments can control land with use rights and management rights. The Right to Use is granted to lands held by the Regional Government for the implementation of its duties, while the Right to Management is given to the Regional Government with the intention to  be transferred  to  a third  party;  and  Management of  regional  assets  in  general  is  regulated  in Government  Regulation  Number  27  of  2014  concerning  Management  of  State  /  Regional Properties.

## Keyword: transfer; rights; land; assets

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  alas  hak  penguasaan  tanah  oleh  Pemerintah  Daerah sebagai aset daerah dan untuk mengetahui prosedur peralihan hak atas tanah melalui hibah sebagai aset daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil yang telah diperoleh dari penelitian  ini  yaitu  Pemerintah  Daerah  dapat  menguasai  tanah  dengan  Hak  Pakai  dan  Hak Pengelolaan.  Hak  Pakai  diberikan  terhadap  tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah untuk  pelaksanaan  tugasnya,  sedangkan  Hak  Pengelolaan  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah dengan maksud untuk diserahkan kepada pihak ketiga dan pengelolaan barang milik daerah secara umum  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah.  Mengenai  pemindahtanganan  barang  milik  daerah  secara  khusus berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## Kata Kunci: peralihan; hak; tanah; aset

## A. Pendahuluan
Tanah  merupakan  salah  satu  sumber  kehidupan  yang  sangat  penting  bagi  manusia karena  tanah  dapat  mensuplai  hampir  seluruh  kebutuhan  manusia.  Tanah  juga  mempunyai nilai  yang  sangat  tinggi  baik  berupa  nilai  ekonomis  maupun  nilai  kemanfaatannya(Rubaie, 2007).  Melihat  pentingnya  tanah  bagi  kehidupan  manusia,  maka  Negara  di  dalam konstitusinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)  menyebutkan  bahwa  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut merupakan suatu landasan untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Tanah  adalah  aset  bangsa  Indonesia  yang  merupakan  modal  dasar  pembangunan menuju  masyarakat  adil  dan  makmur  (Hutagalung  &  Gunawan,  2008).  Semakin meningkatnya  jumlah  penduduk  di  Indonesia  membuat  keberadaan  tanah  menjadi  semakin penting.  Hal  ini  juga  dikarenakan  semakin  banyaknya  kebutuhan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan, namun sebagaimana yang diketahui bahwa tanah bersifat statis atau tidak dapat bertambah  bahkan  cenderung  berkurang.  Tidak  hanya  orang-perorangan,  bahkan  Badan Hukum dan Instansi Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah  juga  memerlukan tanah baik untuk pelaksanaan tugasnya maupun untuk kepentingan lain.
Berdasarkan  subyek  hukumnya,  hak  atas  tanah  dapat  dimiliki  atau  dikuasai  oleh perseorangan atau badan hukum. Subyek hukum yang berbentuk perseorangan dapat berasal dari  warga  Negara  Indonesia  atau  orang  asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia.  subyek hukum  yang  berbentuk  badan  hukum  dapat  berupa  badan  hukum  privat  atau  badan  hukum publik,  badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di Indonesia  atau  badan  hukum  asing  yang  mempunyai  perwakilan  di  Indonesia.  Salah  satu badan  hukum  yang  dapat  menguasai  tanah  yaitu  Pemerintah  Daerah,  yaitu  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Santoso, 2012).
Dalam hukum tanah nasional terdapat berbagai cara untuk memperoleh hak atas tanah salah  satunya  melalui  peralihan  hak.  Peralihan  hak  atau  pemindahan  hak  merupakan perbuatan  hukum  yang  tujuannya  untuk  memindahkan  hak  atas  tanah  kepada  pihak  lain (penerima  hak).  Dalam  pelaksanaan  peralihan  hak  atas  tanah  ini  masih  banyak  ditemui permasalahan  yang  ada  baik  itu  diakibatkan  oleh  pelaksanaan  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang ada maupun karena faktor lain.
Untuk memperoleh  hak-hak atas tanah  haruslah dilakukan  berdasarkan pada alas hak dan menurut tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sauni, 2016). Proses  peralihan  hak  atas  tanah  dikatakan  tuntas apabila  penerima  hak  dapat  membuktikan kepemilikannya  atas  tanah  tersebut  secara  sah.  Kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  sah dibuktikan dengan adanya sertipikat yang sah atas tanah tersebut yang dapat diperoleh setelah dilakukan  pendaftaran  oleh  Kementerian  Agraria  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN) wilayah setempat. Hal  ini dilakukan  demi tercapainya  salah satu tujuan pokok
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA) yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi
seluruh rakyat
Indonesia. Berdasarkan latarbelakangdiataspenulistertarikmenulissebuahtulisanilmiah  yang  berjudul  “Peralihan  Hak Atas Tanah dengan Hibah sebagai Aset Daerah”.
Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana alas hak penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah sebagai aset daerah?
2. Bagiamana prosedur peralihan hak atas tanah melalui hibah sebagai aset daerah?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  mengenai  alas  hak penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah sebagai aset daerah dan untuk menjabarkan beserta dasar  hukumnya  mengenai  prosedur  peralihan  hak  atas  tanah  sebagai  aset  daerah  melalui hibah.
Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis di media internet maupun di Perpustakaan, belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai Peralihan Hak Atas Tanah dengan Hibah sebagai Aset Daerah. Terdapat beberapa penelitian dengan permasalahan yang hampir sama namun dengan obyek penelitian yang berbeda, yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian  dengan  judul  “PERALIHAN  HAK  ATAS  TANAH  PENJASKES  DARI PEMERINTAH  PROVINSI  BENGKULU  KEPADA  UNIVERSITAS  BENGKULU” yang  ditulis  oleh  peneliti  sendiri  pada  tahun  2018,  dan  dipublikasikan  oleh Repository Universitas Bengkulu;
2. Penelitian dengan judul “PERALIHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  TANAH  DALAM  PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  SMA/SMK  DI PROVINSI  LAMPUNG”  yang  ditulis  oleh  Syuratul  Kahfi  pada  tahun  2016,  dan dipublikasikan di Jurnal Fiat Justisia Vol.10 No.4 Oktober-Desember 2016;
3. Penelitian  dengan  judul  “PENGELOLAAN  BARANG  MILIK  DAERAH BERDASARKAN  PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  27  TAHUN  2014 TENTANG  PENGELOLAAN  BARANG  MILIK  NEGARA/DAERAH”  yang  ditulis oleh  Era  Nandya  Febriana,  Jayus,  dan  Rosita  Indrayanti  pada  tahun  2017,  dan dipublikasikan di e-Journal Lentera Hukum Vol.4 Issue 2 2017.
Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah dalam penelitian ini penulis meneliti secara normatif mengenai peralihan hak atas tanah sebagai aset daerah melalui proses hibah.

## B. Metode Penelitian
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Metodepenelitian  yang  digunakanadalahpenelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  kepustakaan  (Fajar  &  Achmad, 2013).Denganspesifikasipenelitiannyasecaradeskriptifanalitis. Sumberdanjenisdatanyaberupa data primer dan data sekunder, laluteknikpengumpulan data diperolehmelaluistudikepustakaan.Teknikanalisadatanyamenggunakananalisiskualitatifdenga npemikiransecaradedukatif-indukatif.

## C. Hasil Dan Pembahasan
I. Alas Hak Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Daerah Sebagai Aset Daerah
Hakatastanah adalahhak yang memberiwewenangkepadaseseorang yang mempunyaihakuntukmempergunakanataumengambilmanfaatatastanahtersebut(Santoso, 2015). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan:
“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal yang  sebagai  dimaksud  dalam  Pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”
Hak menguasai dari Negara atas tanah bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah,  yang  hakikatnya  merupakan  penugasan  pelaksanaan  tugas  kewenangan  bangsa yang mengandung unsur publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan  sendiri  oleh  seluruh  Bangsa  Indonesia,  maka  dalam  penyelengaraannya, Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut pada tingkatan tertinggi  dilaksanakan  oleh  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  organisasi  kekuasaan seluruh rakyat. Isi wewenang hak menguasai dari Negara atas tanah, yaitu:(Bakri, 2007)
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan pemeliharaan tanah;
b. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan tanah;
c. Menentukan dan  mengatur hubungan-hubungan  hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.
HakatastanahbersumberdarihakmenguasaidariNegaraatastanahdapatdiberikanke pada: perseorangan, baikwargaNegara Indonesia maupunwargaNegaraAsing, sekelompokorangsecarabersama-sama;
danbadanhukumbaikbadanhukumprivatmaupunbadanhukumpublik.Hak-hakatastanahme mberiwewenangkepadapemeganghaknyauntukmempergunakanataumengambilmanfaatd aritanah  yang  dihakinya(Perangin,  1994).  Dengandiberikannyahakatastanahtersebut,
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
makaantaraorangataubadanhukumitutelahterjalinsuatuhubunganhukumdengantanah yang bersangkutan.
Salah satu badan hukum yang diberikan hak untuk dapat memiliki hak atas tanah Negara yaitu Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah Daerah dapat diberikan hak pakai. Untuk  Hak  Pakai  yang  diberikan  di  atas  tanah  Negara:  Jika  pemegang  Hak  Pakainya adalah  Departemen,  Lembaga  Pemerintah  Non-Departemen,  dan  Pemerintah  Daerah; Perwakilan  Negara  asing  dan  perwakilan  badan  internasional;  Badan  keagamaan  dan badan  sosial,  maka  Hak  Pakai  dapat  diberikan  untuk  jangka  waktu  yang  tidak terbatas(Muljadi & Widjaja, 2004).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun  1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah bahwa Hak pakai yang diberikan atas tanah Negara  dapat  beralih  dan  dialihkan  pada  pihak  lain.  Peralihan  Hak  Pakai  dapat  terjadi karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan pewarisan. Peralihan Hak Pakai ini wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan(Ismaya, 2011). Hak Pakai atas tanah Negara yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah inilah yang kemudian menjadi barang milik Daerah atau disebut juga tanah sebagai aset daerah. Tanahsebagaiasetdaerahadalahtanah-tanahdalampenguasaan Daerah (Supriyadi, 2010).Menurutkonsephukumtanahdi
Indonesia saatini, Pemerintah Daerah dapatmenguasaitanahdenganHakPakaidanHakPengelolaan.HakPakaidiberikanterhadapta nah-tanah yang dikuasaiolehPemerintah Daerah untukpelaksanaantugasnya,
sedangkanHakPengelolaandiberikankepadaPemerintah
Daerah denganmaksuduntukdiserahkankepadapihakketiga(Supriyadi, 2010).
Istilah  Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah  awalnya  terdapat  pada  ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah yang saat ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah.  Pengelolaan  barang  milik  daerah  diberikan kepada  pemegang  kekuasaan  yakni  Kepala  Daerah  yang  diberikan  kewenangan  dan tanggung jawab untuk mengelola barang milik daerah, diantaranya:
1. menetapkankebijakanpengelolaanBarangMilik Daerah;
2. menetapkanPenggunaan, Pemanfaatan, atauPemindahtangananBarangMilik Daerah berupatanahdan/ataubangunan;
3. menetapkankebijakanpengamanandanpemeliharaanBarangMilik Daerah;
4. menetapkanpejabat yang mengurusdanmenyimpanBarangMilik Daerah;
5. mengajukanusulPemindahtangananBarangMilik Daerah yang memerlukanpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Daerah;
6. menyetujuiusulPemindahtanganan,  Pemusnahan,  danPenghapusanBarangMilik Daerah sesuaibataskewenangannya;
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 7. menyetujuiusulPemanfaatanBarangMilik Daerah berupasebagiantanahdan/ataubangunandanselaintanahdan/ataubangunan; dan 8. menyetujuiusulPemanfaatanBarangMilik Daerah dalambentukKerjaSamaPenyediaanInfrastruktur.
Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menetapkan bahwa barang milik Negara atau daerah yang tidak  diperlukan  bagi  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  Negara  atau  daerah  dapat dipindahtangankan. Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  menetapkan  bahwa pemindahtanganan  barang  milik  Negara  atau  daerah  dilakukan  dengan  cara  penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Pusat atau Daerah.

## II. Prosedur  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Melalui  Hibah  Sebagai  Aset  Daerah  dan Pelaksanaannya.
Sebagai  suatu  hak  yang  bersifat  kebendaan,  hak  atas  tanah  dapat  beralih  dan diperalihkan.  Suatu  hak  atas tanah  akan  beralih  jika  kepemilikannya  berpindah  kepada orang  lain  tanpa  melalui  suatu  perbuatan  hukum,  tetapi  beralih  akibat  terjadinya  suatu peristiwa  hukum  tertentu.  Suatu  hak  atas  tanah  dapat  diperalihkan  jika  melalui  suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah tersebut(Hartanto, 2015). Peralihan hak atas tanah secara yuridis dilakukan secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pada Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional  setempat.  Langkah  tersebut  terkait  erat  dengan  prosedur  pengalihan  hak  atas tanah,  karena  prosedur  menentukan  legalitas  dari  peralihan  hak.  Dengan  demikian legalitas peralihan hak atas tanah sangat ditentukan oleh syarat formil maupun materiil, prosedur,  dan  kewenangan  bagi  pihak-pihak  terkait,  baik  kewenangan  mengalihkan, maupun kewenangan pejabat untuk bertindak.Peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Daerah disebut juga pemindahtanganan tanah aset daerah.
Pemindahtanganan merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan barang milik daerah.  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah dilaksanakan  berdasarkan  teknis  dengan  memperhatikan  kepentingan  daerah  dan kepentingan umum(Febriana, 2017).Pengelolaan barang milik daerah secara umum diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah.  Mengenai  pemindahtanganan  barang  milik  daerah  secara  khusus berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Pemindahtanganan  tanah  sebagai  aset daerah  adalah  pengalihan  kepemilikan  sebagai  tindak  lanjut  dari  penghapusan.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pemindahtanganan  tanah  sebagai  aset  daerah  ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala Daerah  setelah  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). Bentuk-bentuk  pemindahtanganan  barang  milik  daerah  diatur  dalam  Pasal  329  ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan:
(2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
a. Penjualan;
b. Tukar menukar;
c. Hibah; atau
d. Penyertaan modal pemerintah daerah.
Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan melalui penilaian terlebih dahulu dengan  tujuan  untuk  medapatkan  nilai  wajar.  Namun  ketentuan  tersebut  tidak  berlaku untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.Ketentuan mengenai peralihan barang milik daerah diatur dalam Pasal 331 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan:
(1) Pemindahtangananbarangmilikdaerahyang dilakukansetelahmendapatpersetujuan DPRD untuk:
a. tanahdan/ataubangunan;atau
b. selaintanahdan/ataubangunan yang bernilailebihdariRp 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah).
(2) Pemindahtangananbarangmilikdaerahberupatanahdan/ataubangunansebagaiman adimaksudpadaayat (1) huruf a tidakmemerlukanpersetujuan DPRD, apabila:
a. sudahtidaksesuaidengantataruangwilayahataupenataankota;
b. harusdihapuskankarenaanggaranuntukbangunanpenggantisudahdisediakand alamdokumenpenganggaran;
c. diperuntukkanbagipegawainegerisipilpemerintahdaerahyang bersangkutan;
d. diperuntukkanbagikepentinganumum; atau
e. dikuasaipemerintahdaerahberdasarkankeputusanpengadilan
yang telahmemilikikekuatanhukumtetapdan/atauberdasarkanketentuanperundang- undangan, yang jika status kepemilikannyadipertahankantidaklayaksecaraekonomis. Selanjutnya pada Pasal 336 menyatakan lebih lanjut bahwa Pemindahtangananbarangmilikdaerahberupatanahdan/ataubangunansebagaimanadimaks uddalamPasal  331  ayat  (2)  dilakukanolehPengelolaBarangsetelahmendapat  persetujuan gubernur/walikota(Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  2016).Dalam  bentuk  pemindahtangan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan  modal  Pemerintah  Daerah.  Pada  dasarnya  hibah  tanah  adalah  perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah untuk selama-lamanya oleh pemilik tanah atau
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pemegang  hak  atas  tanah  kepada  pihak  lain  tanpa  pembayaran  sejumlah  uang  dari penerima hak atas tanah kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah (Santoso, 2015).
Hibah  barang  milik  daerah  diatur  dalam  Pasal  396  sampai  dengan  Pasal  410 Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang  Milik  Daerah.  Barangmilikdaerahdapatdihibahkanapabilamemenuhipersyaratan. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud yaitu: a). bukanmerupakanbarangrahasiaNegara; b). bukanmerupakanbarang yang menguasaihajathiduporangbanyak; atau c). tidakdigunakanlagidalampenyelenggaraantugasdanfungsipenyelenggaraanpemerintahan daerah.  Hibah barang  milik daerah  yang berada pada pengelola barang dapat dilakukan berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota atau permohonan dari  pihak yang dapat menerima hibah.
Perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang-perorangan atau badan hukum dapat menerima  pemberian  hak  atas  tanah  milik  daerah  ini.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pihak-pihak yang dapat menerima hibah barang milik daerah diantaranya:
(1) Pihak yang dapatmenerimahibahadalah:
a. lembagasosial, lembagabudaya, lembagakeagamaan, lembagakemanusiaan,ataulembagapendidikan yang bersifat non komersialberdasarkanaktapendirian,
anggarandasar/rumahtangga,
ataupernyataantertulisdariinstansiteknis  yang  kompetenbahwalembaga  yang bersangkutanadalahsebagailembagadimaksud;
b. pemerintahpusat;
c. pemerintahdaerahlainnya;
d. pemerintahdesa;
e. peroranganataumasyarakat yang terkenabencanaalamdengankriteriamasyarakatberpenghasilanrendah (MBR)
sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan; atau
f. pihak lain sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.
Prosedur  hibah  barang  milik  daerah  pada  pengelola  barang  diawali  dengan pembentukan tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian. Penelitian yang  dimaksud  berupa  penelitian  administratif  dan  penelitian  fisik.  Penelitian administratif dilakukan untuk mengetahui beberapa hal yaitu:
a. statusdanbuktikepemilikan,  gambarsituasitermasuklokasitanah,  luas,  kodebarang, kode register, namabarang, nilaiperolehan,danperuntukan, untuk data barangmilikdaerahberupatanah;
b. tahunpembuatan,  konstruksi,  luas,  kodebarang,  kode  register,  namabarang, nilaiperolehan, nilaibuku,dan status kepemilikanuntuk data barangmilikdaerahberupabangunan;
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
c. Tahunperolehan,  spesifikasi/identitasteknis,  buktikepemilikan,  kodebarang,  kode register, namabarang, nilaiperolehan, nilaibuku,danjumlahuntuk data barangmilikdaerahberupaselaintanahdan/ataubangunan; dan
d. datacalonpenerimahibah.
Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Selanjutnya hasil dari penelitian dituangkan dalam  berita  acara  penelitian.  Apabila  hibah  dapat  dilaksanakan,  selanjutnya Gubernur/Buapati/Walikota
melalui Pengelola Barang
memintasuratpernyataankesediaanmenerimahibahkepadacalonpenerimahibah. Kemudian, pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.  Dalam  hal  hibah  memerlukan  persetujuan  DPRD,  maka Gubernur/Bupati/Walikota  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  persetujuan  hibah kepada  DPRD.  Pemindahtangananbarangmilikdaerah  memerlukan  persetujuan  DPRD untuktanahdan/ataubangunan atau selaintanahdan/ataubangunan yang bernilailebihdariRp. 5.000.000.000,-(lima miliar
rupiah). Namun pemindahtangananbarangmilikdaerahberupatanahdan/ataubangunantidakmemerlukanper setujuan DPRD, apabila:
a. sudahtidaksesuaidengantataruangwilayahataupenataankota;
b. harusdihapuskankarenaanggaranuntukbangunanpenggantisudahdisediakandalamdok umenpenganggaran;
c. diperuntukkanbagipegawainegerisipilpemerintahdaerahyang bersangkutan;
d. diperuntukkanbagikepentinganumum; atau
e. dikuasaipemerintahdaerahberdasarkankeputusanpengadilan yang
telahmemilikikekuatanhukumtetapdan/atauberdasarkan ketentuanperundang-undangan, yang jika status kepemilikannyadipertahankantidaklayaksecaraekonomis.
Apabila permohonan hibah tersebut telah disetujui maka Gubernur/Bupati/Walikota  menetapkan  keputusan  pelaksanaan  hibah.  Berdasarkan keputusan tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani  naskah  hibah.  Berdasarkan  naskah  hibah  tersebut  pengelola  barang melakukan  serah  terima  barang  milik  daerah  kepada  penerima  yang  dituangkan  dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut selanjutnya pengelola barang  mengajukan  usulan  penghapusan  barang  milik  daerah  yang  telah  dihibahkan. Untuk  pelaksanaan  hibah  barang  milik  daerah  yang  didasarkan  pada  permohonan  dari
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pihak yang dapat menerima hibah, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Lalu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah, terdapat pada Pasal 405 yang menyatakan:
(1) Pelaksanaanhibahbarangmilikdaerahpadapengelolabarang yang didasarkanpadapermohonandaripihak yang dapatmenerimahibahsebagaimanadimaksudPasal 401huruf b, diawalidenganpenyampaianpermohonanolehpihakpemohonkepadaGubernur/Bu pati/Walikota.
(2) Permohonansebagaimanadimaksudpadaayat (1) memuat:
a. Datapemohon;
b. alasanpermohonan;
c. Peruntukanhibah;
d. jenis/spesifikasi/namabarangmilikdaerahyangdimohonkanuntukdihibahkan;
e. jumlah/luas/volumebarangmilikdaerahyang dimohonkanuntukdihibahkan;
f. lokasi/data teknis; dan
g. suratpernyataankesediaanmenerimahibah.
Lalu berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk  tim  untuk  melakukan  penelitian.  Selanjutnya  dilakukan  penelitian administratif  dan  penelitian  fisik,  lalu    dilanjutkan  dengan  prosedur  seperti  yang  telah dijelaskan  di  atas  sampai  dengan  melakukan  serah  terima  barang  milik  daerah  kepada penerima  yang  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST).  Berdasarkan BAST  tersebut  selanjutnya  pengelola  barang  mengajukan  usulan  penghapusan  barang milik daerah yang telah dihibahkan.
Prosedur yang telah penulis uraikan di atas merupakan langkah hukum yang harus dilakukan  untuk  menghibahkan  tanah  atau  barang  sebagai  aset  daerah.  Namun  dalam pelaksanaannya,  berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  sebelumnya  pada tahun  2018  bahwa  masih  ada  pelaksanaan  hibah  barang  milik  daerah  yang  terkendala karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti halnya hibah tanah aset  daerah  dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bengkulu  kepada  Universitas  Bengkulu, yang  pelaksanaannya  terkendala  karena  pihak  DPRD  Provinsi  Bengkulu  merasa  perlu memberikan persetujuan, namun ternyata bila dilihat  lebih  jauh  mengenai prosedurnya seperti  yang  telah  penulis  uraikan  sebelumnya  bahwa  untuk  hibah  tanah  yang diperuntukkan  bagi  kepentingan  umum  tidak  memerlukan  persetujuan  dari  anggota DPRD. (Penjelasan lebih lanjut lihat Jurnal “Peralihan Hak Atas Tanah Penjaskes dari Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  kepada  Universitas  Bengkulu”  dari  Fitri  Hardini  tahun 2018).
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702

## D. Simpulan
Berdasarkanuraianpadapembahasandi
atas, makadaripenelitianinidapatdisimpulkanbahwa  tanah  sebagai  aset  daerah  adalah  tanah-tanah dalam  penguasaan  Daerah.  Menurut  konsep  hukum  tanah  di  Indonesia  saat  ini,  Pemerintah Daerah dapat menguasai tanah dengan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Hak Pakai diberikan terhadap  tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  pelaksanaan  tugasnya, sedangkan  Hak  Pengelolaan  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah  dengan  maksud  untuk diserahkan kepada pihak ketiga.
Pengelolaan  barang  milik  daerah  secara  umum  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah.  Mengenai pemindahtanganan  barang  milik  daerah  secara  khusus  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah. Dalam  bentuk  pemindahtangan  barang  milik  daerah  dapat  dilakukan  dengan  cara  penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bakri, M. (2007). Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria) . Yogyakarta: Citra Media.
Fajar, Mukti & Achmad, Y. (2013). , Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hartanto, J. A. (2015). Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah . Surabaya: Laksbang Justitia.
Hutagalung, Arie Sukanto & Gunawan, M. (2008). Kewenangan Pemerintah Bidang Petanahan . Jakarta: Rajawali Pers.
Ismaya, S. (2011). Pengantar Hukum Agraria . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Muljadi, Kartini & Widjaja, G. (2004). Hak-Hak Atas Tanah . Jakarta: Prenada Media.
Perangin, E. (1994). 401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rubaie, A. (2007). Hukum Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Malang: Bayumedia. Santoso, U. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah . Jakarta: Prenadamedia Group.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Supriyadi. (2010). Aspek Hukum Tanah Aset Daerah . Jakarta: Prestasi Pustaka.

## Jurnal
Febriana, E. N. (2017). Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lentera Hukum ,
4 (2), 137.
Santoso, U. (2012). Kewenangan pemerintah daerah terhadap hak penguasaan atas tanah. Dinamika Hukum , 12 (1), 186–196.
Sauni, S. (2016). Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan. UBELAJ , 1 (1), 45–67.

## PeraturanPerundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah.
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 19 Tahun 2016 tentangPedomanPengelolaanBarangMilik Daerah.