Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 2, September 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index

## Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah
Surepno Institut Agama Islam Negeri Kudus surepno@iainkudus.ac.id
Abstract
The development of sharia-based products is increasingly prevalent in Indonesia, including pawnshops.  Perum  pawnshops  issued  sharia-based  products  called  sharia  pawnshops. Basically, sharia-based products have such characteristics, do not collect interest in various forms due to usury, determine money as a medium of exchange not as a commodity traded, and do business to obtain compensation for services and or profit sharing. This research includes the type of literature study by looking for theoretical references that are  relevant  to  cases  or  problems  found.  Theoretical  references  obtained  by  means  of literature study research and then used as the basic foundation and main tools for analyzing data. The type of data used by the authors in this study is secondary data obtained from journals, books, documentation and the internet. The data that has been obtained is then analyzed using descriptive analysis method
Islamic Pawnshop or known by the term rahn, in its operation using the Fee Based Income (FBI) or Mudharabah (profit sharing) method. Because customers in using UP (UP) have different objectives, for example for consumption, paying school fees or additional working capital,  the  use  of  the  Mudharabah  method  has  not  been  properly  used.  Therefore, pawnshops use the Fee Based Income (FBI) method.
Keywords: contract, rahn, Fee Based Income, Islamic financial institutions

## Abstrak
Perkembangan  produk-produk  berbasis  syariah  kian  marak  di Indonesia,  tidak terkecuali  pegadaian. Perum  pegadaian  mengeluarkan  produk  berbasis  syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah  memiliki  karakteristik  seperti,  tidak  memungut  bunga  dalam  berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.
Penelitian ini termasuk jenis  penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori  yang  diperoleh  dengan  jalan  penelitian  studi  literatur  dan  kemudian dijadikan fondasi dasar dan alat utama untuk menganalisis data. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari  jurnal,  buku,  dokumentasi  dan  internet.  Data-data  yang  sudah  diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif Pegadaian  syariah  atau  dikenal  dengan  istilah  rahn,  dalam  pengoperasiannya menggunakan  metode  Fee  Based  Income  (FBI)  atau  Mudharabah  (bagi  hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhum bih (UP) mempunyai tujuan yang

## Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah
berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharabah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode Fee Based Income (FBI).
Kata kunci: akad, rahn, Fee Based Income, lembaga keuangan syariah.

## PENDAHULUAN
Syari’at  Islam  memerintahkan  umatnya  agar  saling  tolong- menolong  dalam  segala  hal,  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.
Gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman  Rasulullah  Saw.  dan  Rasulullah  sendiri  pun  telah mempraktikkannya.
Tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, tetapi gadai juga masih berlaku  hingga  sekarang.  Terbukti  dengan  banyaknya  lembaga-lembaga yang  menaungi  masalah  dalam  gadai  itu  sendiri,  seperti  Pegadaian  dan sekarang muncul pula Pegadaian Syariáh. Di dalam Islam, pegadaian itu tidak  dilarang,  namun  harus  sesuai  dengan  Syariát  Islam,  seperti  tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan.
Terbitnya  PP  10  tanggal  1  April  1990  dapat  dikatakan  sebagai tonggak awal kebangkitan Pegadaian. PP10 menegaskan misi yang harus diemban  oleh  pegadaian  untuk  mencegah  praktik  riba.  Misi  ini  tidak berubah  hingga  terbitnya  PP103/2000  yang  dijadikan  sebagai  landasan kegiatan  usaha  Perum  Pegadaian  sampai  sekarang.  Banyak  pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra-Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis  anggapan  itu.  Berkat  Rahmat  Allah  SWT  dan  setelah  melalui kajian panjang, akhirya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai  Syariah  sebagai  langkah  awal  pembentukan  divisi  khusus  yang menangani kegiatan usaha syariah (Khaerul Umam, 2013: 356-357)

## KAJIAN LITERATUR Akad Rahn
Gadai dalam bahasa Arab disebut rahn, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan.  Secara  syara,  rahn  adalah  menyandera  sejumlah  harta  yang diserahkan  sebagai  jaminan  secara  hak,  tetapi  dapat  diambil  kembali sebagai tebusan.

## Surepno
Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang  mana  untuk  suatu  kepercayaan  dari  orang  yang  berpiutang,  maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang  berhutang)  tetapi  dikuasai  oleh  penerima  gadai  (yang  berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal  dengan istilah rahn atau gadai (Muhammad Firdaus, 2005: 68)
Akad  rahn  bertujuan  agar  pemberi  pinjaman  lebih  mempercayai pihak  yang  berutang.  Pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  gadaian pada  hakekatnya  adalah  kewajiban  pihak  yang  menggadaikan  (rahn), namun  dapat  juga  dilakukan  oleh  pihak  yang  menerima  barang  gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
Dalam  rahn,  barang  gadaian  tidak  otomatis  menjadi  milik  pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya.  Dengan  kata  lain  fungsi  rahn  di  tangan  murtahin  (pemberi utang)  hanya  berfungsi  sebagai  jaminan  utang  dari  rahin  (orang  yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.
Skema Rahn
(1)
(2)
(3)
Keterangan:
(1) Pemberi  pinjaman  menyepakati  akad  rahn/rahn  tajlisi  dengan pinjaman
(2) Pemberi pinjaman menerima barang/surat berharga atas barang (jika fidusia)
(3) Penerima  barang-barang  akan  mengembalikan  barang  yang dijaminkan ketika akad selesai (Sri Nurhayati Dan Wasilah, 2009: 256) Sebagaimana halnya instritusi yang berlabel syariah, maka landasan hukum  pegadaian  Syariah  juga  mengacu  kepada  syariah  Islam  yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah Quran Surat Al Baqarah ayat 283;
Pemberi Utang Pemberi Barang/Peminjam/Rah n Penerima Barang/Murtahin

## Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah
“Dan Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi,  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian,  karena  barangsiapa  yang  menyembunyikannya,  sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Hadist
1. Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari  seorang  yahudi  dan  meminjamkan  kepadanya  baju  besi.  HR Bukhari dan Muslim
2. Dari  Abu  Hurairah  r.a.  Nabi  SAW  bersabda  :  Tidak  terlepas kepemilikan  barang  gadai  dari  pemilik  yang  menggadaikannya.  Ia memperoleh  manfaat  dan  menanggung  risikonya.  HR  Asy’Syafii,  al Daraquthni dan Ibnu Majah
3. Nabi  Bersabda  :  Tunggangan  (kendaraan)  yang  digadaikan  boleh dinaiki  dengan  menanggung  biayanya  dan  bintanag  ternak  yang digadaikan  dapat  diperah  susunya  dengan  menanggung  biayanya. Bagi  yang  menggunakan  kendaraan  dan  memerah  susu  wajib menyediakan  biaya  perawatan  dan  pemeliharaan.  HR  Jamaah,  kecuali Muslim dan An Nasai
4. Dari  Abi  Hurairah  r.a.  Rasulullah  bersabda  :  Apabila  ada  ternak digadaikan,  maka  punggungnya  boleh  dinaiki  (oleh  yang  menerima gadai),  karena  ia  telah  mengeluarkan  biaya  (menjaga)nya.  Apabila ternak  itu  digadaikan,  maka  air  susunya  yang  deras  boleh  diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya.  Kepada  orang  yang  naik  dan  minum,  maka  ia  harus mengeluarkan  biaya  (perawatan)nya.  HR  Jemaah  kecuali  Muslim  dan Nasai-Bukhari (Khaerul Umam, 2013: 358-359)
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)   No.  25/DSN- MUI/III/2002  yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris  DSN  tentang  Rahn,  menentukan  bahwa  pinjaman  dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalambentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penerima  gadai  (Murtahin)  mempunyai  hak  untuk  menahan  barang jaminan (Marhun bih) sampai semua utang  nasabah (Rahin) dilunasi.
2. Barang  jaminan  (Marhun  bih)  dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik nasabah (Rahin).
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan  penyimpanan  tetap   menjadi kewajiban nasabah.

## Surepno
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang gadai
a. Apabila  jatuh  tempo,  pihak  pegadaian  harus  memperingatkan nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya
b. Apabila  nasabah  tetap  tidak  melunasi  hutangnya,  maka  barang gadai dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah
c. Hasil  penjulan  barang  gadai  tersebut  digunakan  untuk  melunasi hutangnya  nasabah,  yakni  melunasi  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjulan
d. Kelebihan hasil penjulan barag gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekuarangannya menjadi kewajiban nasabah (Hendi Suhendi, 2002: 107).

## Tujuan dan Manfaat Pegadaian
Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan  masyarakat  umum  dan  sekaligus  memupuk  keuntungan berdasarkan  prinsip  pengelolaan  yang  baik.  Oleh  karena  itu  Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut :
1. Turut melaksanakan  dan menunjang  pelaksanaan kebijaksanaan  dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hokum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak  wajar lainnya.
3. Pemanfaatan  gadai  bebas  bunga  pada  gadai  syariah  memiliki  efek jarring  pengaman  social  karena  masyarakat  yang  butuh  dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.
Adapun manfaat pegadaian antara lain :
1. Bagi nasabah : tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana  dan  dalam  waktu  yang  lebih  cepat  dibandingkan  dengan pembiayaan/kredit  perbankan.  Di  samping  itu,  nasabah  juga mendapat  manfaat  penaksiran  nilai  suatu  barang  bergerak  secara professional.  Mendapatkan  fasilitas  penitipan  barang  bergerak  yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian :
a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
b. Penghasilan  yang  bersumber  dari  ongkos  yang  dibayarkan  oleh nasabah  memperoleh  jasa  tertentu.  Bagi  bank  syariah  yang

## Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah
mengeluarkan  produk  gadai  syariah  dapat  mendapat  keuntungan dari  pembebanan  biaya  administrasi  dan  biaya  sewa  tempat penyimpanan emas.
c. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.
d. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, Laba yang diperoleh digunakan untuk :
1) Dana pembangunan semesta (55%)
2) Cadangan umum (20%)
3) Cadangan tujuan (5%)
4) Dana sosial (20%)

## Rukun dan Ketentuan Syariah
Rukun al-rahn ada empat, yaitu:
1. Pelaku, terdiri atas: pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin).
2. Objek  akad  berupa  barang  yang  digadaikan  (marhun)  dan  utang (marhun bih).
3. Ijab Kabul/serah terima.
Ketentuan syariah, yaitu:
1. Pelaku, harus cakap hokum baligh
2. Objek yang digadaikan (marhun)
a. Barang gadai (marhun)
1) Dapat dijual dan nilainya seimbang
2) Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
3) Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
4) Tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)
b. Utang (marhun bih), nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya.
3. Ijab kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondnsi  atau  menggunakan  cara-cara  komunikasi  modern  (Sri Nurhayati dan Wasilah, 258)

## Mekanisme Pegadaian Syariah
Mekanisme  operasional  Pegadaian  Syariah  dapat  digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan  kemudian  Pegadaian  menyimpan  dan  merawatnya  di  tempat  yang telah  disediakan  oleh  Pegadaian.  Akibat  yang  timbul  dari  proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat  penyimpanan,  biaya  perawatan  dan  keseluruhan  proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya

## Surepno
sewa  kepada  nasabah  sesuai  jumlah  yang  disepakati  oleh  kedua  belah pihak.
Pegadaian Syariah akan memperoleh keutungan hanya dari bea sewa tempat  yang  dipungut  bukan  tambahan  berupa  bunga  atau  sewa  modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai ‘lipstick’ yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

## Akad Perjanjian Gadai
Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu:
1. Akad  Rahn.  Rahn  yang  dimaksud  adalah  menahan  harta  milik  si peminjam  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya,  pihak yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk  mengambil  kembali seluruh  atau  sebagian  piutangnya.  Dengan  akad  ini  Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad Ijarah.Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan  atas  barangnya  sendri.  Melalui  akad  ini  dimungkinkan bagi  Pegadaian  untuk  menarik  sewa  atas  penyimpanan  barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  studi  literatur  dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.  Referensi  teori  yang  diperoleh  dengan  jalan  penelitian  studi literatur  dan  kemudian  dijadikan  fondasi  dasar  dan  alat  utama  untuk menganalisis data.
Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi dan internet. Data-data  yang  sudah  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Metode  analisis  deskriptif dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  fakta-fakta  yang  kemudian disusul dengan analisis, tidak sebatas menguraika, tetapi juga memberikan pemahaman dan pen jelasan dari permasalahan yang ditemukan.

## PEMBAHASAN Aplikasi Akad Rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dalam implementasi akad rahn di lembaga  keuangan syariah  ada dua jenis, yaitu  akad rahn dijadikan produk turunan berupa agungan atas pembiayaan, dan kedua akad rahn sebagai produk utama, dalam bentuk gadai.

## Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah
1. Akad Rahn sebagai Produk Turunan (Jaminan Pembiayaan)
Harta yang diagunkan disebut al-marhûn (yang diagunkan). Harta agunan  itu  harus  diserahterimakan  oleh  ar-râhin  kepada  al-murtahin pada saat dilangsungkan akad rahn tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu  termasuk  harta  yang  bisa  dipindah-pindah  seperti  TV  dan  barang elektronik,  perhiasan,  dan  semisalnya,  maka  serah  terimanya  adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan (al-murtahin). Bisa juga yang diserahterimakan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.
Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar‘i boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya.  Harta  hasil  curian  dan  gasab  juga  tidak  boleh  dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik ar-râhin karena  Rasul  saw.  telah  melarang  untuk  menjual  sesuatu  yang  bukan atau belum menjadi milik kita.
Dalam  akad  jual-beli  kredit,  barang  yang  dibeli  dengan  kredit tersebut  tidak  boleh  dijadikan  agunan.  Tetapi,  yang  harus  dijadikan agunan adalah barang lain, selain barang yang dibeli (al-mabî’) tadi.
Akad ar-rahn (agunan) merupakan tawtsîq bi ad-dayn, yaitu agar al-murtahin  percaya  untuk  memberikan  utang  (pinjaman)  atau bermuamalah  secara  tidak  tunai  dengan  ar-râhin.  Tentu  saja  itu dilakukan pada saat akad utang (pinjaman) atau muamalah kredit. Jika utang  sudah  diberikan  dan  muamalah  kredit  sudah  dilakukan,  baru dilakukan  ar-rahn,  maka  tidak  lagi  memenuhi  makna  tawtsîq  itu. Dengan  demikian,  ar-rahn  dalam  kondisi  ini  secara  syar‘i  tidak  ada maknanya lagi.
Pada  masa  Jahiliah,  jika  ar-râhin  tidak  bisa  membayar  utang (pinjaman)  atau  harga  barang  yang  dikredit  pada  waktunya,  maka barang  agunan  langsung  menjadi  milik  al-murtahin.  Lalu  praktik Jahiliah itu dibatalkan oleh Islam. Rasul saw. bersabda:
« ُهُم َرَغ ِهْيَلَع َو ُهُمَنَغ ُهَل ،ُهَنَه َر ْيِذَّلا ِهِب ِحاَص  ْنِم ُنُه َّرلا ُقَلْغُي َلا »
Agunan  itu  tidak  boleh  dihalangi  dari  pemiliknya  yang  telah mengagunkannya.  Ia  berhak  atas  kelebihan  (manfaat)-nya  dan  wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya. (HR  as-Syafii, al-Baihaqi, al- Hakim, Ibn Hibban dan ad-Daraquthni)
Karena itu, syariat Islam menetapkan, al-murtahin boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum  dibayar  oleh  ar-râhin)  dari  hasil  penjualan  tersebut.  Lalu kelebihannya  harus  dikembalikan  kepada  pemiliknya,  yakni  ar-râhin.

## Surepno
Sebaliknya,  jika  masih  kurang,  kekurangan  itu  menjadi  kewajiban  ar- râhin. Hanya saja, Imam al-Ghazali, menegaskan bahwa hak al-murtahin untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim, atau izin ar- râhin,  tidak  serta-merta  boleh  langsung  menjualnya,  begitu  ar-râhin gagal membayar utang pada saat jatuh temponya.
Atas  dasar  ini,  muamalah  kredit  motor,  mobil,  rumah,  barang elektronik,  dsb  saat  ini—yang  jika  pembeli  (debitor)  tidak  bisa melunasinya, lalu motor, mobil, rumah atau barang itu diambil begitu saja oleh pemberi kredit (biasanya perusahaan pembiayaan, bank atau yang  lain),  jelas  menyalahi  syariah.  Muamalah  yang  demikian  adalah batil, karenanya tidak boleh dilakukan.
2. Pemanfaatan al-marhun oleh al-Murtahin
Setelah  serah  terima,  agunan  berada  di  bawah  kekuasaan  al- murtahin. Namun, itu bukan berarti  al-murtahin boleh memanfaatkan harta  agunan  itu.  Sebab,  agunan  hanyalah  tawtsîq,  sedangkan manfaatnya, sesuai dengan hadis di atas, tetap menjadi hak pemiliknya, yakni  ar-râhin. Karena itu,  ar-râhin berhak  memanfaatkan tanah  yang dia  agunkan;  ia  juga  berhak  menyewakan  barang  agunan,  misal menyewakan  rumah  atau  kendaraan  yang  dia  agunkan,  baik  kepada orang  lain  atau  kepada  al-murtahin,  tentu  dengan  catatan  tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan (al-marhun). Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu, atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya,  baik  orang  tersebut  adalah  al-murtahin  (yang mendapatkan agunan) maupun bukan.
Hanya  saja,  pemanfaatan  barang  oleh  al-murtahin  tersebut hukumnya berbeda dengan orang lain. Jika akad ar-rahn itu untuk utang dalam bentuk al-qardh, yaitu utang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya. Misalnya, pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah,  atau  beras  1  ton  (dengan  jenis  tertentu),  atau  kain  3  meter (dengan  jenis  tertentu).  Pengembaliannya  harus  sama,  yaitu  50  juta rupiah,  atau  1  ton  beras  dan  3  meter  kain  dengan  jenis  yang  sama.6 Dalam  kasus  utang  jenis  qardh  ini,  al-murtahin  tidak  boleh mamanfaatkan  barang  agunan  sedikitpun,  karena  itu  merupakan tambahan  manfaat  atas  qardh.  Tambahan  itu  termasuk  riba  dan hukumnya haram.
Jika ar-rahn itu untuk akad utang dalam bentuk dayn, yaitu utang barang  yang  tidak  mempunyai  padanan  dan  tidak  bisa  dicarikan padanannya,  seperti  hewan,  kayu  bakar,  properti  dan  barang  sejenis yang  hanya  bisa  dihitung  berdasarkan  nilainya,8  maka  al-murtahin boleh memanfaatkan barang agunan itu dengan izin dari ar-râhin. Sebab, manfaat barang agunan itu tetap menjadi milik ar-râhin. Tidak terdapat

## Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah
nash yang melarang hal itu karena tidak ada nash yang mengecualikan al-murtahin dari kebolehan itu.
Ketentuan  di  atas  berlaku,  jika  pemanfaatan  barang  agunan  itu tidak  disertai  dengan  kompensasi.  Namun,  jika  disertai  kompensasi, seperti ar-râhin menyewakan agunan itu kepada al-murtahin, maka al- murtahin  boleh  memanfaatkannya baik dalam akad  al-qardh  maupun dayn.  Karena  dia  memanfaatkannya  bukan  karena  statusnya  sebagai agunan al-qardhu tetapi karena dia menyewanya dari ar-rahin. Dengan ketentuan, sewanya tersebut tidak dihadiahkan oleh ar-râhin kepada al- murtahin. Namun, jika sewanya tersebut dihadiahkan, maka statusnya sama  dengan  pemanfaatan  tanpa  disertai  kompensasi,  sehingga  tetap tidak  boleh  dalam  kasus  al-qardh,  dan  sebaliknya  boleh  dalam  kasus dayn. (Abdurrahman dan Hafidz Abdurrahman)

## Keistimewaan Gadai Syariah
1. Proses  cepat,  yaitu  nasabah  dapat  memperoleh  pinjaman  yang diperlukan dalam waktu yang relative cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya 15 menit.
2. Caranya  mudah,  yaitu  cukup  dengan  membawa  marhun  yang  akan digadaikan  dengan  bukti  kepemilikan,  serta  melampirkan  bukti identitas.  Tidak  perlu  membuka  rekening  atau  cara  lain  yang merepotkan.
3. Jaminan  keamanan  atas  barang,  yaitu  Pegadaian  syariah  akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
4. Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan marhun bih hingga 90% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, rahin tidak dirugikan oleh rasio  antara taksiran marhun dan marhun bih. Ini berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.
5. Jangka waktu pinjaman, yaitu rahin atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan.
6. Sumber pendanaan, sumber pendanaan Pegadaian Syariah berasal dari 100%  dari  Bank  Syariah  dari  Bank  Muamalat  Indonesia,  sehingga terjamin kemurnian syariahnya (Khaerul Umam, 363-364)
Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional Pegadaian  syariah  tidak  menekankan  pada  pemberian  bunga  dari barang  yang  digadaikan.  Meski  tanpa  bunga,  pegadaian  syariah  tetap memperoleh  keuntungan,  yaitu  dengan  cara  memberlakukan  biaya pemeliharaan  dari  barang  yang  digadaikan. Biaya  itu  dihitung  dari  nilai barang,  bukan  dari  jumlah  pinjaman.  Sedangkan  pada  pegadaian konvesional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.
Variabel biaya pegadaian konvensional meliputi :

## Surepno
1. Biaya administrasi yang ditetapkan sebesar 1% dari uang pinjaman.
2. Biaya sewa Modal yang dihitung sebagai berikut :
a. Pinjaman kurang dari Rp 20.000.000,- dengan masa pinjam setiap 15 hari sebesar 1,25%.
b. Pinjaman lebih dari Rp 20.000.000,- dengan masa pinjam setiap 30 hari (1 bulan) sebesar 1%.
Variabel biaya pegadaian syariah meliputi :
1. Biaya administrasi yang ditetapkan sebagai berikut :
Rp 20.000,- sampai dengan Rp 150.000,-                  = Rp   1.000,- Rp 155.000,- sampai dengan Rp 500.000,-                = Rp   3.000,- Rp 505.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-             = Rp   5.000,- Rp 1.050.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,-        = Rp 15.000,- Rp 10.050.000,- dan seterusnya                                 = Rp 25.000,-
2. Biaya jasa simpanan yang dihitung sebagai berikut :
Biaya Jasa Simpanan dihitung per 10 hari, dirumuskan dengan : Nilai Barang    x Tarif Rp 10.000,- Tarif yang dikenakan adalah : Emas                           = Rp 90,- Barang Elektronik       = Rp 95,- Motor                          = Rp 100,- Jika kita bandingkan pembebanan variabel biaya-biaya tersebut, maka kita dapat perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya barang jaminan berupa  emas  22  karat  seberat  60  gram  dengan  niai  taksiran  Rp 5.600.000,-. Perhitungannya adalah sebagai berikut :
Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional Besar Pinjaman  90% x Rp 5,6 juta = Rp 5,04 juta 89%  x  Rp  5,6  juta  =  Rp 4,98 juta Biaya Administrasi Rp 15.000,- 1%  x  Rp  4,98  juta  =  Rp 49.800,- Biaya Per 10 hari : Rp  5,6  juta  x  90  =  Rp 10.000,- Rp 10.000,- Per 15 hari : 1,25% x Rp 4,98 juta = Rp 62.250,- Biaya selama 4 bulan : Rp  50.400,-  x  12  =  Rp 604.800,- Biaya selama 4 bulan : 1,25% x 8 x Rp 4,98 juta = Rp 498.000,- Total Biaya Rp 619.800,- Rp 547.800,-
Sumber : Abdul Ghofur Ansori, Gadai Syariah,  hlm. 120
Berikut  disajikan  tabel  perbedaan  teknis  antara  pegadaian  syariah  dan pegadaian konvensional :

## Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah
No.  Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional 1. Biaya  Administrasi  menurut ketetapan berdasarkan golongan barang. Biaya  Administrasi  menurut prosentase berdasarkan golongan barang. 2. Jasa simpanan berdasarkan nilai taksiran. Sewa modal berdasarkan pinjaman. 3. Bila lama pengembalian melebihi  perjanjian,  barang dijual kepada masyarakat. Bila lama pengembalian melebihi  perjanjian,  barang dilelang kepada masyarakat. 4. Uang  pinjaman  90%  dari  nilai taksiran. Uang  pinjaman  golongan  A: 90% dari taksiran, Golongan B, C, dan D : 86% – 88% dari nilai taksiran. 5. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran. Sewa modal dihitung berdasarkan prosentase X uang pinjaman. 6. Maksimal  jangka  waktu  4 bulan. Maksimal  jangka  waktu  3 bulan. 7. Uang kelebihan = hasil penjualan  –  (uang  pinjaman  + jasa penitipan + biaya penjualan) Uang kelebihan = hasil lelang – (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang). 8. Bila uang kelebihan dalam satu tahun  tidak  diambil  oleh pemilik barang, maka diserahkan  kepada  lembaga ZIS. Bila uang kelebihan dalam satu tahun  tidak  diambil  oleh pemilik  barang,  maka  menjadi milik pegadaian (Abdul Ghofur
Ansori, 2006: 120-121)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang  berutang  menggadaikan  barangnya  sebagai  jaminan  terhadap utangnya itu. Berdasarkan dasar hukum di  atas, dapat  dikatakan bahwa Gadai dalam Islam diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Islam. Sebagai dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’.
Rahn  tidak  hanya  digunakan  dalam  perusahaan  umum  pegadaian saja, namun juga praktik rahn ini telah diterapkan atau diaplikasikan dalam perbankan syari’ah, tetapi bukan menjadi produk utama melainkan sebagai pelengkap. Salah satu manfaat yang dapat diambil pihak bank dari praktik rahn  ini  adalah  memberikan  keamanan  bagi  semua  penabung  dan

## Surepno
pemegang  deposito  bahwa  dananya  tidak  akan  hilang  begitu  saja  jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (marhun) jaminan  yang  dipegang  oleh  bank.  Penelitian  selanjutnya  dapat menggunakan metode penelitian studi kasus agar hasil penelitian bisa lebih empiris.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Ansori,  (2006),  Gadai  Syariah  di  Indonesia  :  Konsep, Implementasi  dan  Institusionalisasi,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Hendi Suhendi, (2002), Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Press. Khaerul Umam, (2013), Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia.
Muhammad Firdaus, dkk, (2005), Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, Jakarta: Renaisan, Cet 1.
Sri Nurhayati dan Wasilah, (2009), Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta:
Salemba Empat.
Harry Ahby, Pegadaian Syariah, diakses pada Minggu, 28 Mei 2017 pukul 21.16 WIB
Imron Al Hushein, Pegadaian  Syariah, diakses pada Minggu, 28 Mei 2017 pukul 21.18 WIB
Penerapan  Rahn  di  Perbankan  Syariah,  diakses  pada  Minggu,  28  Mei  2017 pukul 21.14 WIB
Yahya  Abdurrahman  dan  Hafidz  Abdurrahman,  Rahn  (Agunan)  dalam Perspektif Hukum Islam