E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 230

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
POLIGAMI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Rahmayani Saragih
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Jl. Putri Hijau No. 4, Medan – Sumatera Utara.
Email: rahmayanisaragih@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  ketentuan  tentang perkawinan telah diatur yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang  merupakan  warga  negara  berstatus  pegawai  negeri  sipil.  Pegawai  negeri  harus memberikan  contoh  yang  baik  kepada  bawahan  mereka  dan  memberi  contoh  sebagai  warga negara  yang  baik  di  masyarakat,  juga  dalam  mengatur  kehidupan  keluarga.  Dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara laki-laki  dan  perempuan  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  /  rumah tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Satu Ketuhanan, dan dicatat sesuai dengan  yang berlaku  undang-undang  ".  Tentunya  pernikahan  abadi  adalah  impian  semua  keluarga.  Pada prinsipnya, dalam perkawinan seorang pria mungkin hanya memiliki seorang istri dan seorang istri mungkin hanya memiliki seorang suami, tetapi itu tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa  seorang  suami  memiliki  lebih  dari  satu  istri  (poligami)  bersamaan  dengan  kondisi- kondisi tertentu, ini juga berlaku untuk pegawai negeri sipil pria setelah persyaratan tertentu dipenuhi.

## Kata Kunci: Poligami, Aparatur, Sipil, Negara, Perkawinan

## Abstract
Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage,  provisions  concerning  marriage  have been regulated which apply to all Indonesian citizens, including those who are citizens of the status of civil servants. Civil servants must set a good example to  their subordinates and set an example as good citizens in the community, also in organizing family life. In Law No. 1 of 1974 stated "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and  wife  with the  aim  of forming  a  happy  and  eternal family  /  household  based  on  the  One Godhead,  and  recorded  according to  the  applicable  legislation".  Surely  eternal  marriage  is the dream of all families. In principle, in a marriage a man may only have a wife and a wife may only have a husband, but it does not rule out the possibility that a husband has more than one wife (polygamy) at the same time with certain conditions, this also applies to a male civil servant after certain conditions are met.

## Keywords: Polygamy, Government Employees, State, Marriage

## PENDAHULUAN
Masalah  poligami  selalu  menarik  perhatian.  Tidak  saja  bagi  kaum  laki-laki  yang sebagian  besar  menjadikan  poligami  sebagai  obsesinya.  Namun  juga  bagi  kaum  perempuan yang  tidak  menyukai  poligami  dan  menganggapnya  sebagai  suatu  yang  membahayakan kedudukan dan perannya sebagai seorang istri.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 231

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
Poligami kembali menarik perhatian ketika Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Khofifah  Indar  Parawangsa  (pada  masa  Beliau  menjabat  sebagai  Menteri  Pemberdayaan Perempuan)  menyatakan  perlunya  mengkaji  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun 1990  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  khususnya  mengenai  aturan  bagi pegawai  negri  untuk  berpoligami.  Ralitasnya  menunjukkan  kurang  efektifnya  ketentuan tersebut,  yaitu  meskipun  pegawai  negeri  diberikan  rintangan  untuk  berpoligami,  namun banyak penyimpangan dilakukan.
Undang-Undang  perkawinan  sebenarnya  menganut  asas  monogami  dalam  suatu perkawinan.  Di  sisi  lain,  jika  hukum  agama  mereka  memungkinkan  dan  para  pihak menghendaki,  poligami  diperbolehkan  dengan  syarat  yang  cukup  ketat.  Namun  akibat sulitnya  prosedur  yang  harus  dijalani,  tidak  jarang    mereka  melakukan  jalan  pintas  melalui pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.
Hal tersebut dianggap lebih mudah dari pada mengajukan permohonan berpoligami ke pengadilan dengan prosedur yang lebih rumit. Alternatif menikah siri yang memenuhi kaidah agama,  tetapi  tidak  diakui  secara  hukum,  dianggap  sebagai  jalan  keluar  termudah.  Tanpa disadari melalui pernikahan siri, seorang  perempuan tidak memperoleh perlindungan hukum atas ikatan perkawinan yang dilakukannya. Suatu perkawinan yang tidak dicatat pada kantor pencatatan nikah, baik Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama maka diianggap tidak sah oleh Negara walaupun perkawinan itu sudah sah menurut agama. Apabila hal itu terjadi, yang paling dirugikan tentu perkawianan itu dianggap tidak pernah terjadi oleh Negara.
Pada  dasarnya  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  menganut  asas  monogami, dengan  tetap  membuka  kemungkinan  peluang  dalam  hal  tertentu  diperbolehkannya berpoligami  dengan  syarat  yang  cukup  berat.  Penerapan  asas  tersebut  berdasarkan  pada keyakinan  yang  ada  dalam  masyarakat  bahwa  terdapat  agama  yang  secara  tegas  menganut asas monogami dan melarang tindakan poligami, tetapi ada pula agama yang memungkinkan tindakan  poligami  dalam  kondisi  tertentu  dengan  dengan  ketentuan  yang  ketat.  Pembuat undang-undang  berupaya  menangkap  aspirasi  yang  tumbuh  dimasyarakat.  Oleh  karena  itu hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyerap aspirasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
Sementara,  dalam    pandangan  lain  hal  ini  dianggap  sebagai  suatu  bentuk  ketidak- konsistenan  Undang-Undang  Perkawinan.  Diterapkannya  asas  monogami  dengan memungkinkannya kondisi tertentu membuat poligami dinilai sebagai wujud ketidak tegasan. Menurut  mereka,  poligami  mewujudkan  adanya  diskriminasi  karena  hal  itu  dinilai memposisikan  perempuan lebih  rendah  dari  pada  laki-laki  dalam  suatu institusi  perkawinan. Poligami dipandang sebagai bentuk pengunggulan laki-laki terhadap perempuan.
Pandangan  tersebut  tidak  sepenuhnya  benar.  Apabila  poligami  dilakukan  atas  dasar memperturutkan  hawa  nafsu,  hanya  sekedar  mewujudkan  egoisme  laki-laki,  berarti  benar telah  terjadi  pengunggulan  laki-laki  terhadap  perempuan.  Namun,  jika  tindakan  poligami dilakukan  sebagai  terakhir  dalam  penyelesaian  kasus  dalam  hal  agama  dan  kebaikan  kedua
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 232

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
belah pihak, maka pandangan tersebut kurang tepat. Poligami harus dipandang sebagai suatu kemungkinan yang dapat dilakukan secara selektif dan hati-hati.
Di  dalam  tulisan  ini  akan  dikaji  permasalah  poligami  ditinjau  dari  aspek  hukum normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu juga dengan  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  khusus  mengatur izin  poligami  bagi  pegawai  negeri  sipil.  Pengungkapan  beberapa  kasus  yang  terjadi  dalam masyarakat dimaksudkan untuk memperjelas uraian dalam bahasan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  kaedah-kaedah  hukum  atau norma-norma  (Jhony  Ibrahim,  2008,  h.  282)  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  aspek  hukum normatif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu juga dengan  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  khusus  mengatur izin poligami bagi pegawai negeri sipil.
Sifat  penelitian  ini  mempergunakan  metode  deskriptif  analisis,  dengan  pendekatan kualitatif.    Penelitian  deskriftif  analisis  adalah  penelitian  dengan  penelusuran  dokumen  atau lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada  di  perpustakaan. Penelitian  normatif  dapat  dikatakan  juga  dengan  penelitian  sistematik  hukum  sehingga bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni  masyarakat  hukum,  subyek  hukum,  hak  dan  kewajiban,  peristiwa  hukum,  hubungan hukum dan obyek hukum (Jhony Ibrahim, 2008, h. 282).
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pengumpulan data sekunder dari studi pustaka atau studi dokumen yang relevan  dengan  penelitian  ini  di  perpustakaan  dan  melakukan  indentifikasi  data.    Data  yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilih guna memperoleh peraturan-peraturan di dalam Undang-Undang terkait, yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  dan  disistematikakan  sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan penelitian ini

## PEMBAHASAN

## Asas Monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang  Dasar    Negara  Republik  Indonesia  1945  menegaskan  “Setiap  warga Negara  bersamana  dengan  kedudukannya  di  dalam  hukum  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum  dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari rumusan tersebut dimaksudkan  bahwa  setiap  warga  Negara,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  memiliki kedudukan sama dalam hukum tanpa kecuali.
Bersesuaian  dengan  ketentuan  UUD  1945  tersebut,  jika  dilihat  dari  ketentuan  dalam Pasal  1  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Tampak  bahwa kedudukan  hukum  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah  sama.  Ketentuan  tersebut menyatakan bahwa kedudukan hukum antara suami dan istri dalam keluarga adalah seimbang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 233

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
dan sederajat. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 30 dan Pasal 31 dari ketentuan tersebut yang  menunjukkan  adanya  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  suami  dan  istri  dalam rumah tangga dan tata pergaulan masyarakat.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tampak cukup mencerminkan asas non diskriminasi. Meskipun dalam beberapa hal,  ketentuan  tersebut  bagi  sebagian  pihak  masih  dianggap  menyiratkan  suatu  diskriminasi terhadap perempuan. Yaitu dalam kaitannya dengan masalah poligami. Berkenaan dengan hal itu,  beberapa  pandangan  menyatakan  perlunya  suatu  pedoman  pelaksanaan  dari  ketentuan tersebut agar lebih mewujudkan rasa keadilan.
Asas  monogami  dalam  ketentuan  perkawinan  menjadi  dambaan  kebanyakan perempuan. Sebab, asas tersebut dianggap mampu melindungi kepentingan kaum perempuan dari keinginan dan kesewenang-wenangan suami untuk menikah lagi. Oleh karena itu, dalam proses  penyusunan  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  kaum perempuan  meskipun  mendapat  tantangan  dari  pihak-pihak  yang  menganggap  dalam  hal-hal darurat  tertentu  harus  dimungkinkan  perkecualian  atau  diperbolehkan  berpoligami.  Dengan demikian,  ditetapkan asas  monogami  dalam  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  diperbolehkannya  suatu  poligami  dalam  keadaan  memaksa  dan  darurat memadukan dua pandangan yang ada dalam masyarakat.
Pada  dasarnya,  Undang-Undang  Perkawinan  menganut  asas  monogami,  bahwa  dalam suatu  perkawinan,  seorang  laki-laki  hanya  diperbolehkan  mempunyai  seorang  istri  dan seorang  perempuan  hanya  diperbolehkan  mempunyai  seorang  suami.  Namun,  ketentuan selanjutnya  membolehkan  adanya  suatu  poligami  apabila  para  pihak  menghendaki  dan karenanya  pengadilan  dapat  memberi  izin  kepada  suami  untuk  beristri  lebih  dari  seorang. Ketentuan yang membolehkan poligami tersebut sebenarnya disertai alasan yang cukup berat. Walaupun dalam peraktiknya ada kecendrungan bisa diperbolehkan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tampak  cukup  mencerminkan  asas  nondiskriminasi.  Meskipun  dalam  beberapa hal,  ketentuan  tersebut  bagi  sebagian  pihak  masih  dianggap  menyiratkan  suatu  diskriminasi terhadap perempuan. Yaitu dalam kaitannya dengan masalah poligami. Berkenaan dengan hal itu,  beberapa  pandangan  menyatakan  perlunya  suatu  pedoman  pelaksanaan  dari  ketentuan tersebut agar lebih mewujudkan rasa keadilan.
Asas  monogamy  dalam  ketentuan  perkawinan  menjadi  dambaan  kebanyakan perempuan. Sebab, asas tersebut dianggap mampu melindungi kepentingan kaum perempuan dari keinginan dan kesewenang-wenangan suami untuk menikah lagi. Oleh karena itu, dalam proses  penyusunan  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  kaum perempuan  meskipun  mendapat  tantangan  dari  pihak-pihak  yang  menganggap  dalam  hal-hal darurat  tertentu  harus  dimungkinkan  perkecualian  atau  diperbolehkan  berpoligami.  Dengan demikian,  ditetapkan asas  monogami  dalam  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  diperbolehkannya  suatu  poligami  dalam  keadaan  memaksa  dan  darurat memadukan dua pandangan yang ada dalam masyarakart.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 234

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
Pada dasarnya, Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  menganut asas  monogami,  bahwa  dalam  suatu  perkawinan,  seorang  laki-laki  hanya  diperbolehkan mempunyai  seorang  istri  dan  seorang  perempuan  hanya  diperbolehkan  mempunyai  seorang suami. Namun, ketentuan selanjutnya membolehkan adanya suatu poligami apabila para pihak menghendaki dan karenanya pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang. Ketentuan yang membolehkan poligami tersebut sebenarnya disertai alasan yang cukup berat. Walaupun dalam peraktiknya ada kecendrungan bisa diperbolehkan.

## Asas  Poligami  Dimungkinkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dengan Sistem Ketat
Sebagaimana  telah  disebutkan  bahwa  meskipun  Undang-undang  Perkawinan  pada dasarnya menganut asas monogami namun dalam  hal tertentu, yaitu jika kedua belah pihak menyetujuinya  dan  telah  dipenuhi  dengan  alasan  dan  persyaratan  yang  telah  ditentukan, poligami di perbolehkan, jika memenuhi syarat tertentu.

## Alasan Diperbolehkan Poligami
Prosedur untuk berpoligami sebenarnya sangat berat. Secara hukum, pengajuan kepengadilan untuk berpoligami harus disertai alasan.
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
b. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Ketiga  alasan  tersebut  bersifat  kumulatif.  Artinya,  seorang  suami  dibolehkan berpoligami jika istrinya memiliki salah satu kelemahan tersebut. Alasan pertama dan kedua saling berkaitan, yaitu dalam hal tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan adanya  cacat  badan  atau  penyakit  baik  jasmani  maupun  rohani  yang  dapat  disembuhkan sehingga tidak memungkinkan menjalankan kewajiban sebagai istri.
Beberapa  pandangan  menganggap  dasar  alasan  tersebut  bersifat  diskriminatif  dan memojokkan  posisi  perempuan  untuk  terpaksa  harus  menerima  poligami  jika  memiliki kelemahan  sebagai  mana  dinyatakan  dalam  pasal  tersebut.    Dari  alasan  yang  dikemukakann oleh  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut,  tersirat  bahwa  poligami  pada  hakekatnya merupakan  bentuk  pengunggulan  kaum  laki-laki  dan  penegasannya  bahwa  berfungsi  istri dalam perkawinan hanya untuk melayani suami.
Pandangan  tersebut  tidak  sepenuhnya  benar  karena  dasar  filosofi  dimungkinkannya poligami  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  lebih  mulia  dari  pada  sekedar  ke  egoisan pemuasan  hawa  nafsu.  Banyak  kasus  lolosnya  permohonan  izin  berpoligami  dengan mengabaikan  ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  bisa  dijadikan  alasan  menuding Undang-Undang  sebagai  diskriminatif,  tetapi  aspek  penegakan  hukumnya  yang  harus ditegakkan. Contohnya, pengadilan dan pejabat atasan harus benar-benar selektif dan hati-hati sebelum mengabulkan permohonan untuk berpoligami.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 235

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160

## Istri Tidak Dapat Menjalankan Sebagai Istri
Alasan  ini  tampak  seperti  sesuatu  yang  wajar.  Tetapi,  kalau  kita cermati  serasa  aneh  : seorang  istri  yang  terkait  pernikahan  mengalami  ketidak  mamouan  dalam  melaksanakan kewajiban  sebagai  seorang  istri.  Pasti  ketidak  mampuan  tersebut  diakibatkan  oleh  tif\dak adanya  suatu  penyakit,  trutama  atas  suatu  kejadian,  atau  hal  lain  yang  menakutkan.  Dasar bahwa  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  sebagai  istri  harus  dibuktikan  dengan  fakta, misalnya istri  sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melayani suami. Dengan demikian, hal tersebut tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh suami agar memungkinkan ia beristri lagi ataupun rekayasa kesepakatan kedua belah pihak.
Memang  realitasnya  menunjukkan  bahwa  sering  kali  ketentuan  tersebut  diterapkan secara serampangan dengan mengesampingkan rasa keadilan bagi pihak perempuan. Berbagai kasus  yang  ada  menampakkan  pemutarbalikan  fakta.  Misalnya  seorang  suami  yang meninggalkan  istri  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama  kemudian  menceraikan  sang  istri dengan alasan tidak menjalankan kewajiban memenuhi kebutuhan batin suami.
Kasus  lain,  seorang  istri  yang  merasa  sakit  hati  dan  kewalahan  menghadapi  tabiat suaminya yang terlalu “bermain-main” dengan perempuan lain. Akhirnya, dia tidak sanggup membiarkan kelakuan suaminya tersebut dan terpaksa merelakan suaminya menikah lagi atas dasar  alasan  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  sebagai  seorang  istri.    Meskipun ketidakmampuan  memenuhi  kewajiban  tersebut  lebih  didasarkan  pada  “kejijikan”  atau ketakutan tertular penyakit kotor, si istri terpaksa mengambil keputusan membolehkan suami berpoligami dan anak-anaknya yang membutuhkan figur seorang ayah.
Di  dalam  kasus  terakhir,  mestinya  pengadilan  tidak  serta  mengabulkan  permohonan poligami  tersebut.  Seharusnya,  hakim  secara  cermat  berhati-hati  sebelum  mengambil keputusan membolehkan seorang laki-laki berpoligami. Jika permasalahan sebenarnya adalah yang  “sakit”  dia  harus  mencoba  diembuhkan  lebih  dahulu.  Hal  ini  penting  agar  timbul pandangan yang menganggap alasan untuk berpoligami bisa diatur dengan mudah.

## Istri Memiliki Cacat Badan Atau Penyakit yang Tidak Dapat Disembuhkan
Alasan kedua membolehkan seoarang laki-laki berpoligami adalah jika si istri memiliki cacat  badan  atau  memiliki  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan  lagi.  Dari  perspektif perempuan,  sebenarnya  kenyataan  ini  menyakitkan  dan  dianggap  tidak  adil.  Pada  saat  ia mengalami  cobaan  besar  mengalami  kecelakaan  atau  penyakit  yang  mengakibatkan  cacat badan  atau  penyakit  yang  sulit  disembuhkan.  Istri  harus  merelakan  suami  yang  dicintainya menikmati kebahagiaan dengan perempuan lain.
Dilihat  dari  sisi  seorang  laki-laki,  dibolehkannya  berpoligami  berdasarkan  alasan  itu dianggap sebagai penyelesaian yang cukup adil dari melakukan zina. Meskipun seorang laki- laki  mampu  berempati  atas  musibah  yang  dialami  istrinya.  Baginya  terasa  sulit  memenuhi kebutuhan  biologisnya  tanpa  tahu  sampai  kapan  si  istri  mampu  sehat  kembali.  Untuk  itu, dibutuhkan  pengorbanan  seorang  istri  untuk  merelakan  suaminya  berpoligami  akibat kelemahan yang dia alami.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 236

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
Hal  yang penting adalah pengertian cacat badan harus diberi batasan yang jelas dalam kaitannya  dengan  ketidak  mampuan  istri  melaksanakan  kewajiban  terhadap  suaminya.  Jadi, harus  dikaitkan  dengan  alasan  pertama.  Pengertian  cacat  badan  tidak  boleh  diartikan  secara luas dan merugikan seorang istri hanya demi kepentingan suami beristri lagi.

## Istri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan
Memiliki  keturunan  dari  sebuah  pernikahan  merupakan  harapan  hampir  semua pasangan  suami  istri.melalui  kelahiran  seorang  anak  diharapkan  akan  menjadi  tali penyambung  keturunan  selanjutnya.  Selain  itu,  kelahiran  seorang  anak  dianggap  tali  kasih yang  erat  antara  suami-istri.  Oleh  karena  itu,  banyak  suami  atau  istri  kecewa  ketika mengetahui  pasangannya  tidak  mungkin  memberikan  anak  yang  akan  menjadi  tumpuan harapan  dan  kebahagiaan.  Dengan  demikian,  seakan  menjadi  wajar  jika  seorang  suami menunut diperbolehkan menikah lagi karena ketidak mampuan istri melahirkan seorang anak.
Meskipun  demikian,  patut  direnungkan  apakah  kebahagiaan  keluarga  tidak  mungkin tercapai tanpa kelahiran seorang anak langsung dari rahim istrinya? Banyak pasangan suami- istri yang kesulitan memperoleh anak. Tetapi dapat menikmati kebahagiaan dengan mengasuh anak orang lain atau tinggal berdua.
Tindakan mengasuh anak orang lain merupakan suatu perbuatan mulia dalam mengatasi pemasalahan kesulitan memperoleh keturunan. Tidak jarang terjadi, beberapa saat kemudian, si  istri  malah  melahirkan  buah  hati  yang  ditunggu-tunggu.  Dalam  tradisi  Jawa,  tindakan mengasuh  seorang  anak  bagi  suami-istri  yang  kesulitan  memproleh  keturunan  dimaksudkan untuk  “memancing”  dan  diharapkan  setelah  seorang  perempuan  merasakan  kasih  sayang mengasuh  anak  terseut  akan  menjadi  tenang  perasaannya  dan  tertular  sehingga  dia  dapat memiliki anak dari rahimnya.
Kasus  yang  ada  dalam  masyarakat  tak  jarang  membuktikan  kebenaran  tradisi “memancing” anak tersebut. Umumnya, mereka mengambil anak dari kalangan famili mereka yang  kurang  mampu  atau  dari  panti  asuhan.  Seperti  psikologis,  tindakan  mengasuh  anak „membuat pasangan suami-istri menjadi tenang „tidak ngoyo’ dan  mengurangi  beban  mental kesulitan mendapat anak yang mereka idamkan.
Hal ini yang perlu disoroti dalam kaitannya dengan alasan istri tidak dapat  melahirkan, selain upaya alrernatif yang harus dilakukan sebelum memutuskan berpoligami adalah aspek keadilan. Urgensi mengenai hal ini dimaksudkan untuk mencegah egoisme suami berpoligami dengan merugikan dan mengesampingkan perasaan keadilan seorang istri.
Contoh  kasus  menunjukkan  bahwa  ada  seorang  istri  dipaksa  menyetujui  permintaan suami  untuk  menikah  lagi  dengan  alasan  tidak  mampu  melahirkan  anak.  Padahal  menurut keterangan dokter, si istri dalam keadaan sehat dan sebenarnya kelemahan terletak pada diri suami,  menikah  berkali-kali  pun  akan  tetap  kesulitan  untuk  memprolh  anak,  kecuali  adanya keajaiban atas kuasa Allah SWT.
Di dalam kasus seorang istri dipaksa mengijinkan suaminya menikah lagi akibat cacat badan  atau  karena  penyakit  yang  sulit  disembuhkan.  Munculnya  pertanyaan  apakah  jika  hal
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 237

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
yang  sama  dialami  oleh  seorang  suami,  dalam  hal  dia  divonis  dokter  tidak  subur,  apakah tindakan  istri  meminta  cerai  dan  menikah  lagi  dengan  laki-laki  lain  dianggap  adil  dan  tidak pantas untuk dilakukan, Pada saat sang suami menderita cacat badan atau penyakit yang tidak tersembuhkan  yang  selayaknya  membutuhkan  uluran  tangan  istri,  tindakan  yang  dilakukan istri dalam menghadapi suatu cobaan bersama dalam meniti kehidupan rumah tangga.
Sesungguhnya,  dasar  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  adalah  ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Meniti  hidup  berdua  bail  pada  saat  tenang  maupun  sedih,  ringan  sama  dijinjing berat sama dipikul.

## Syarat-Syarat Diperbolehkannya Poligami
Pengajuan  permohonan  kepada  pengadilan  untuk  berpoligami  harus  disertai  dengan syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat yaitu :
a. Adanya persetujuan dari seorang istri atau istri-istri lain jika telah memiliki beberapa istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
c. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  melakukan  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak-anak mereka
Ketentuan  syarat-syarat  tersebut  bersifat  kumulatif  dalam  arti  bahwa  kesemua  syarat tersebut  harus  terpenuhi  dan  dibuktikan  dengan  persetujuan  untuk  diperbolehkannya berpoligami.  Agar  lebih  jelas,  setiap  syarat  tersebut  akan  diuraikan  satu  persatu  dalam pembahasan di bawah ini.

## Persetujuan Dari Istri atau Para Istri
Pada  hakekatnya,  sulit  bagi  seorang  perempuan  untuk  menerima  kenyataan  berbagi dengan  perempuan  lain  dalam  kehidupan  rumah  tangganya,  kenyataan  tersebut  sangat manusiawi  karena  hal  yang  sama  akan mengalami  pula  oleh  seorang  laki-laki.  Sebagaimana seorang perempuan, seorang laki-laki akan sulit menerima kenyataan hal yang  sama,  akibat kelemahan yang dia miliki, pasangan hidupnya berpaling kepada orang lain. Meskipun secara kodrat memang tidak dimungkinkan untuk berpoliandari. Poin yang ingin disampaikan adalah kesadaran  suami  untuk  berhati-hati  sebelum  mengambil  keputusan  dan  mampu  berempati memahami dan merasakan perasaan sang istri dalam hal dimadu.
Bahkan,  ada  kasus  yang  sampai  melakukan  ancaman  kekeraan  fisik  utuk  memperoleh persetujuan  dari  istrinya  agar  diperbolehkan  menikah  lagi,  kasus  lainnya  melalui  bentuk pemalsuan  surat  persetujuan  ataupun  mencuri  cap  jempol  sang  istri  saat  tidur.Meskipun demikian, bahkan berarti seorang perempuan harus bersikeras tidak mau memberi persetujuan kepada  suaminya  untuk  poligami  jika  mendapat  alasan  untuk  itu  dan  syarat-syarat  yang  di tentukan  telah  dianggap  terpenuhi.  Sebagai  contoh,  berikut  ini  sebuah  kasus  yang  dialami seorang  istri  yang  mendapati  kenyataan  bahwa  suami  memiliki  masalah  dalam  kehidupan seksualnya, yakni menderita hiperseks.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 238

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
Pada  awalnya,  si  istri  berusaha  memahami  tuntutan  suami  dalam  hal  berhubungan seksual.  Namun,  lama  kelamaan  sang  istri  merasa  tersiksa  dan  merasa  tidak  mampu memenuhi  hasrat  luar  biasa  sang  suami.  Kenyataan  lain,  si  istri  tetap  merasa  tidak  rela  dan tidak  memperbolehkan  suaminya  untuk  tidak  menikah  lagi.  Menurut  pandangan  sang  istri, lebih  baik  suaminya  melakukan  dengan  orang  lain  (berzina)  tanpa  harus  terikat  dalam  suatu pernikahan resi. Dengan tegas ia menyatakan, “lebih baik jajan diluaran, tetapi jangan bawa piringnya kerumah”.
Pada  akhirnya  ikatan  rumah  tangga  tersebut  benar-benar  tidak  dapat  dipertahankan karena  suami  menderita  penyakit  kotor  menular,  sang  istri  mengalami  depresi  berat  akibat perasaan tertekan, dan anak-anak menjadi broken home tidak memperoleh panutan kehidupan yang  baik  dari  orang  tuanya.  Kekerasan  sikap  istri  yang  egois,  kurang  mampu  memahami permasalahan  yang  terjadi,  menjadikan  perkawinan  mereka  kandas  ditengah  jalan.  Kasus tesebut  merupakan  bentuk  penyimpangan  komitmen  dalam  perkawinan,  kesepakatan  untuk mengangkatkan  diri  baik  lahir  maupun  batin  sebagai  suami  dan  istri  untuk  membentuk keluarga bahagia sesuai dengan tuntunan tuhan.

## Kepastian Jaminan Suami Terhadap Keperluan Hidup Istri-Istri dan Anak-Anak
Syarat ini mungkin tidak terlalu sulit kalau suami memiliki kemampuan dibidang materi yang cukup sehingga kemungkinan terus memberikan kewajiban nafkah untuk para istri dan anaknya. Namun, kasus yang ada dimasyarakat tidak demikian. Banyak suami dari kalangan menengah kebawah kurang berkecukupan memberanikan diri berpoligami. Hal tersebut pada akhirnya  memperparah  kondisi  ekonomi  istri  dan  anak-anak  sebelumnya  serta  membuat mereka  lebih  menderita.  Kadang  kala,  hal  tersebut  dianggap  sebagai  suatu  tantangan  bagi kaum  laki-laki  dengan  menyatakan  “kalau  seorang  tukang  becak,  tukang  parkir,  atau  petani mampu beristri lebih dari satu, mengapa saya tidak melakukannya?”
Masih  ingat  kasus  di  Sampang  yang  menghebohkan  masyarakat?  Sasudin,  seorang laki-laki muda asal Madura yang belum berpenghasilan tetap, langsung menikah empat orang perempuan  sekaligus  sebagai  istrinya  secara  siri.  Ketika  ditanya  alasannya  keinginannya menikahi empat orang perempuan sekaligus, dia menyatakan bahwa sudah menjadi tekadnya untuk  berpoligami.  Jika  ayahnya  mampu  menikah  sampai  27  kali,  mengapa  dia  tidak  bisa menikah  hanya  empat  orang  perempuan?  Dari  pernyataan  tersebut  tersirat  bahwa  tujuan dilakukan  tindakan  poligami  adalah  untuk  pemuasan  hawa  nafsu  dan  egoisme  semata.  Jauh menyimpang dari ketentuan-ketentuan UU Perkawinan.
Meskipun  kasus  poligami  tersebut  hanya  berdasarkan  hukum  agama,  menyimak  dari kasus itu, hikmah yang bisa diambil adalah pengadilan harus berhati-hati dalam mengabulkan izin berpoligami.Untuk itu,  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1975  menentukan  bahwa  pengadilan  dapat memeriksa  ada atau  tidak  adanya  kemampuan  suami  untuk  memenuhi  keperluan  hidup  istri-istri  dan  anak- anaknya  dengan  memperlihatkan;  surat  ketengan  mengenai  penghasilan  suami,  yang  ditanda tangani  oleh  bendahara  tempat  suami  bekerja,  surat  keterangan  pajak  penghasilan,  surat
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 239

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
Proses  pemeriksaan  pnghasilan  suami  oleh  pengadilan  ini  harus  dihadiri  oleh  istri pertama atau istri-istri dari pernikahannya sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan agar proses tersebut  bersifat  objektif  dengan  diketahui  oleh  pihak  yang  terlibat.  Memperhatikan kebutuhan hidup para istri dan anaknya adalah kewajiban suami yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya.
Kepastian jaminan dari suami untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya harus  ditegaskan  dalam  suatu  perjanjian.  Hal  itu  penting  karena  sering  terjadi  suami  ingkar janji,  tidak  terlaksanakan  kewajiban  terhadap  istri  dan  anak-anak  dari  perkawinan  terdahulu sesuai dengan kesepakatan, sehingga mengakibatkan istri  yang memiliki penghasilan sendiri menjadi  telantar  begitu  juga  dengan  anak-anak  mereka.  Rupanya,  setelah  menikah  lagi terdapat  kecendrungan  bahwa  suami  melupakan  istri  dan  anak-anak  dari  perkawinan sebelumnya karena sibuk mencukupi kebutuhan keluarga dari perkawinan terbaru.

## Adanya Jaminan Bahwa Suami Akan Berlaku Adil Terhadap Istri-Istri dan Anak-Anak Mereka
Syarat ketiga tentang keadilan ini sangat penting untuk menjaga perasaan istri-istri dan anak-anak  melalui  adanya  perlakuan  yang  tidak  diskriminatif.  Tindakan  adil  tersebut meskipun  mudah  diucapkan,  sangat  sulit  diwujudkan.  Kasus-kasus  yang  ada  membuktikan betapa sulitnya seorang suami mewujudkan keadilan bagi istri-istri dan anak-anaknya. Sering kali,  istri  dan  anak  anak  dari  perkawinan  dahulu  merasa  lebih  banyak  menjadi  korban diperlukan  tidak  adil  dibandingkan  dengan  perlakuan  pada  istri  dan  anak-anak  dari perkawinan kemudian.
Guna  mencegah  hal  tersebut  terjadi,  pengadilan  perlu  melakukan  pemeriksaan  adanya jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  dalam  memenuhi  kewajibannya  dengan memerintahkan suami membuat surat perjanjian tersebut secara tertulis. Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka tersebut dapat ditunjukkan dengan suatu surat pernyataan janji dari suami.
Apabila kesemua syarat tersebut dianggap cukup terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk  berpoligami,  pengadilan  akan  memberi  izin.  Namun,  dalam  praktiknya,  sering  kali syarat-syarat  yang  seharusnya  di  penuhi  tersebut  tidak  sepenuhnya  ditaati  oleh  suami. Sementara  itu,  juga  tidak  ada  control  dari  pengadilan  untuk  menjamin  bahwa  syarat  itu dijalankan.  Bahkan  dalam  beberapa  kasus,  meski  belum  atau tidak  ada  persetujuan  dari  istri sebelumnya, poligami tetap bisa dilakukan.

## Peraturan Poligami bagi Pegawai Negri Sipil
Di  Indonesia  pengaturan  poligami  bagi  pegawai  negri  diberi  kekhususan,  selain ketentuan  yang  secara  umum  berlaku  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  selain  harus memenuhi ketentuan umum yang berlaku terhadapnya, berlaku pula peraturan Pemerintah No. 10  tahun  1983  Tentang  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  tahun  1990  Tentang  Perubahan  Atas
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 240

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
Peratutan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi Pegawai  Negeri  Sipil    jo  Surat  Edaran  Badan  Administrasi  Badan  Kepegawaian  Negara Peraturan  Pemerintah  jo.  45  tahun  1990  dan  surat  Edaran  Badan  Administrasi  Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  08/SE/1983  dan  Nomor  48/SE/1990  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peratutan Pemerintah  Nomor  10  tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai Negeri Sipil.
Kekhususan  tersebut  dilandasi  pemikiran  bahwa  pegawai  negri  sipil  merupakan  abdi negara  yang  diharapkan  dapat  menjadi  teladan  dalam  masyarakat.  Seorang  pegawai  negri diharapkan  bertindak  hati-hati  sebelum  memutuskan  untuk  berpoligami.  Dalam  pengajuan izin  berpoligami  diperlukan  lebih  ahuli  izin  tertulis  dari  pejabat  atasannya  disertai  dasar alasan.  Untuk  itu,  harus  dipenuhi  adanya  syarat  alternatif  sebagai  dasar  alasan  berpoligami yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
Syarat  alternatif  merupakan  dasar  alasan  diperbolehkan  seorang  pegawai  negri  sipil laki-laki  untuk  menikah  lagi,  yaitu  sama  seperti  ketentuan  umum  dalam  UU  Perkawinan meliputi alasan bahwa:
a. Istri  pegawai  negeri  sipil  tersebut  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  sebagai  istri  akibat menderita penyakit jasmani ataupun rohani.
b. Istri  pegawai  negeri  sipil  tersebut  memiliki  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan
c. Istri  pegawai  negeri  sipil  tersebut  tidak  dapat  melahirkan  keturunan  setelah  menikah sekurang-kurangnya 10 tahun.
Sedangkan syarat kumulatif merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai  negeri  sipil  laki-laki  yang  berkeinginan  menikah  lagi,  sama  seperti  syarat-syarat umum  berpoligami,  tetapi  harus  disahkan  oleh  atasan  pegawai  negri  sipil  tersebut  dengan kriteria serendah-rendahnya pejabat esolan IV:
a. Adanya  persetujuan  tertulis  dari  seorang  istri  atau  istri-istri  lain  dari  pegawai  negeri  sipil kalau memiliki beberapa istri
b. Adanya  kepastian  bahwa  pegawai  negeri  sipil  yang  akan  menikah  lagi  mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hudup istri-istri dan anak-anak mereka. Kepastian  jaminan  penghasilan  tersebut  harus  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  pajak penghasilan
c. Adanya  jaminan  tertulis  bahwa  pegawai  negeri  sipil  yang  hendak  menikah  tersebut  akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
Sebelum  pejabat  atasan  pegawai  negeri  sipil  tersebut  mengambil  keputusan,  terlebih dahulu  dia  harus  memberikan  nasihat  kepada  pegawai  negeri  sipil  laki-laki  yang  hendak menikah  lagi  juga  kepada  istrinya.  Hal  itu  dimaksudkan  agar  setiap  pihak  berpikir  lagi  dan jika bisa dicarikan penyelessaian lain sehingga poligami sejauh mungkin dapat dihindari.
Jika  semua  upaya  telah  dilakukan  dan  pejabat  atasan  beranggapan  bahwa  tindakan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 241

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
poligami  tidak  akan  mengganggu  kelancaran  pelaksanaan  tugas  kedinasan,  permintaan  izin berpoligami  tersebut  dapat  diberikan.  Dari  apa  yang  telah  dipaparkan  tampak  bahwa  di Indonesia,  masalah  poligmi  mempunyai  suatu  landasan  hukum,  yaitu  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  pada  hakekatnya  menganut  asas  monogami, tetapi  memungkinkan  dilakukan  poligami.  Pengaturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1975  tentang pelaksanaan  UU  No.  1  tahun  1974  mengatur  prosedur  poligami  bagi  masyarakat  secara umum.  Sedangkan  peraturan  Pemerintah  No.  10  tahun  1983  peraturan  Pemerintah  No.  45 tahun  1990  serta  Surat  Edaran  No.  08/SE/83  khusus  mengatur  izin  poligami  bagi  pegawai negeri sipil. Selain itu, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berlaku khusus bagi masyarakat Muslim.
Masalah poligami merupakan masalah yang cukup controversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang pro mendasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk  pengunggulan  kaum  laki-laki.  Alasan  yang  dapat  dipakai  untuk  melakukan  poligami juga  ditentukan  secara  definitif  dan  sangat  bisa  gender,  yaitu  istri  tidak  dapat  menjalankan fungsi sebagai istri, tidak dapat melahirkan keturunan, sakit dan cacat fisik atau mental.
Menurut pandangan penulis, dianutnya asas monogami dalam ketentuan Pasal 3  ayat 1 Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mencerminkan  pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagai masyarakat muslim yang membolehkan poligami syarat harus mampu berlaku adil. Agama islam secara legal mengakui institusi poligami meskipun dengan pembatasan  yang  cukup  ketat.  Poligami  menjadi  bagian  konsep  yang  wajar  dan  tetap  ideal pada  setiap  jaman.  Namun,  penerapan  harus  memperhatikan  ketentuan  hadis  yang menyatakan bahwa Nabi melarang poligami jika melukai hati perempuan. Tindakan tersebut dibolehkan dengan syarat ketat, harus mampu menjaga perasaan istri-istrinya.
Dengan  demikian,  secara  filosofis  dicantumkan  ketentuan  yang  membolehkan  adanya poligami  dalam  Pasal  3  ayat  2  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan bukan  dimaksudkan  sebagai  bentuk  pelecehan,  diskriminasi  dan  pengunggulan  kaum  laki- laki.  Praktik  dalam  masyarakat  tentang  poligami  yang  sering  menampakkan  kesewenang- wenangan  suami  terhaddap  istri  tidak  dapat  digunakan  untuk  generalisasi  bahwa  poligami pasti diskriminatif wujud penindasan kaum suami terhadap istri.
Oleh karena itu  yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi akar permasalahan yang sebenarnya  terjadi  kemudian  mencari  alternatif  pemecahan  terhadap  masalah  tersebut. Dengan  demikian,  dari  aspek  ketentuan  hukumnya,  ketentuan  Undang-Undang    Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa  pada  asasnya  dianut  monogami.  Selain  itu,  penerapan  poligami  dimungkinkan  jika para  pihak  menyetujui  dan  tidak  lain  ditujukan  untuk  mengatasi  suatu  masalah  yang  tidak dapat  diselesaikan.  Di  dalam  pelaksanaan  memang  menjumpai  banyak  sekali  pelanggaran yang terjadi. Seperti tidak dipenuhinya dasar alasan atau tidak dipenuhinya semua persyaratan untuk menikah lagi, tetapi permohonan izin poligami bisa dikabulkan.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 242

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
Aturan hukum yang ideal harus diterapkan sering kali disampimgkan. Banyak poligami dilakukan dengan tidak memenuhi dasar alasan dan keseluruhan syarat  yang harus dipenuhi, disisi  lain,  akibat  ketatnya  prosedur  yang  harus  dilalui  untuk  berpoligami  mengakibatkan masyarakat  lebih  senang  memilih  menikah  siri  bahkan  hidup  bersama  tanpa  ikatan pernikahan.
Tudingan yang menyudutkan Indonesia bahwa sebagai bangsa beradap seharusnya tidak dibolehkan  adanya  poligami  tidak  dapat  dibenarkan  karena  pada  dasarnya  kemungkinan poligami  dibolehkan  adalah  ditujukan  untuk  kemaslahatan  para  pihak  yang  bersangkutan, bahkan  untuk  mengunungkan  kedudukan  kaum  laki-laki  dan  pelecehan  bagi  kaum perempuan.
Disisi  lain,  kita  melihat  bahwa  praktik  Negara-negara  yang  menerapkan  monogami tidak  jauh  lebih  baik  dari  pada  Negara  kita.  Poligami  dilarang,  tetapi  hidup  bersama  tanpa ikatan perkawinan yang sebenarnya mengingkari hakekat nilai kemanusiaan marak dilakukan. Seakan tidak ada perbedaan anatara manusia sebagai makhluk mulia dan binatang yang bebas berganti-ganti  pasangan.  Hal  yang  lebih  berbahaya  adalah  kemungkinan  penularan  penyakit kotor HIV/AIDS akibat pola ganti-ganti pasangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Di Indonesia, masalah poligami diatur dalam berbagai ketentuan hukum, seperti dalam Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah  Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang  mengatur  prosedur  poligami  bagi  masyarakat  secara  umum.  Sedangkan  peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 serta Surat Edaran Nomor 08/SE/83 khusus mengatur izin poligami bagi pegawai negeri sipil. Selain itu, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berlaku khusus bagi masyarakat Muslim. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan  pada  hakekatnya  menganut  asas  monogami,  tetapi  memungkinkan dilakukannya poligami dalam kondisi khusus dengan memenuhi dasar alasan dan keseluruhan persyaratan yang ditentukan.
Keseluruhan  persyaratan  untuk  berpoligami  menurut  UU  Perkawinan  cukup  berat. Apalagi  bagi  pegawai  negeri  sipil,  yaitu  adanya  persetujuan  dari  seorang  istri  atau  istri-istri jika telah memiliki beberapa istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup  istri-istri  dan  anak-anak  mereka.  Dalam  prakteknya,  adanya  kecendrungan  akibat sulitnya  prosedur  yang  harus  dilalui  untuk  berpoligami  mengakibatkan  pada  dilakukannya nikah siri ataupun hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

## Saran
Bahwasannya  Perlu  dikaji  lebih  lanjut  mengenai  berbagai  faktor  yang  berpengaruh  terhadap kurang  efektifnya  keyentuan  hukum  yang  mengatur  poligami.  Harus  diupayakan  penegakan hukum  secara  konsisten  dan  sosialisasi  hukum  ketentuan  UU  Perkawinan  secara berkelanjutan.  Pengadilan  atau  pejabat  atasan  yang  berwenang  memberi  izin  berpoligami
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 243

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
harus  selektif  dan  berhati-hati  sebelum  mengabulkan  permohonan  itu.  Dalam  hal  diberikan izin  berpoligami  harus  diupayakan  adanya  suatu  control  dari  pengadilan  atau  pejabat  atasan untuk menjamin bahwa syarat-syarat itu dijalankan. Bahwa perlu adanya suri teladan dari para pemimpin,  pemuka,  pramuka  atau  anutan  masyarakat  untuk  memberikan  contoh  yang  baik, poligami jangan dijadikan sesuatu yang dianggap mudah.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 244

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Poligami Bagi Aparatur...(Rahmayani Saragih) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 230-243 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160

## DAFTAR PUSTAKA
Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk  Keadilan.  Kelompok  Perempuan  untuk  pemantauan Pelaksanaan Konvensi. Pelaksanaan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap  Perempuan. Laporan  Independen  kepada  komite  PBB  untuk  penghapusan Diskriminasi  terhadap  perempuan,  Penyunting:  Nusyahbani  Katjasungkana,  Liza Hadiz .
Astute, Made  Sadhi.  (1998).  Selayang  Pandang  Peran  Wanita  Dalam  Pembangunan  Dan Perlimdungan Dalam Hukum. Arena Hukum No. 5 tahun 2 FH Unibraw, Malang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Rahmawati, Rasyidah. (2005). Wacana Poligami di Indonesia . Bandung: Mizan.
Surat Edaran Nomor 09/SE/83 Khusus Mengatur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Yayasan  Penyelenggara  Penerjemah/Penafsiran  Al-Quran . (1990) Al-Qur’an  dan terjemahannya . Jakarta: Pustaka Panjimas.