Vol. 3 No. 2. pp. 302-311. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## Sistem Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari
Ragita Ayu Kartini 1 , Mustakim 2 dan Liwaul 3
1 Mahasiswa dan 2,3 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, Indonesia mustakim@uho.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  Land  and  Building  Tax  Management System  in  increasing  Regional  Original  Revenue  and  Land  and  Building  Tax Contributions  to  Regional  Original  Revenue  in  the  Tax  Management  Agency  and Regional Retribution of Kendari City. This study used a qualitative approach with the number of informants 5 people. The results of the study show that there are five systems  of  land  and  building  tax  management  in  increasing  Regional  Original Revenue  in  the  Regional  Tax  and  Retribution  Management  Agency  of  Kendari, namely Registration, Data Collection, Assessment, Determination and Collection .
Keywords: Keywords: Land and Building Tax Management System;  Regional Original Revenue

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Sistem  Pengelolaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan  Retribusi  Daerah  Kota  Kendari.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  jumlah  informan  5  orang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa ada  lima  sistem  pengelolaa  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota Kendari yaitu Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Penagihan.
Kata Kunci: Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan; Pendapatan Asli Daerah.

## I. PENDAHULUAN
Pajak  sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan  yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara  secara  langsung,  untuk  memelihara  kesejahteraan  umum  (Djajadiningrat dalam Resmi, 2014:1).
Kota  Kendari  adalah  salah  satu  Kota  di  provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang Pemerintah  Daerahnya  senantiasa  berupaya  meningkatkan  pembangunan  dan
Vol. 3 No. 2. pp. 302-311. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Pendapatan  Daerahnya  dari  tahun  ke  tahun  sesuai  dengan  kebijakan-  kebijakan yang  telah  ditetapkan  baik  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Kendari  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  maupun  oleh  Pemerintah  Pusat.  Adapun  upaya peningkatan  daerah  tersebut  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan pendapatan  asli  daerah  melalui  penerimaan  pajak.  Pajak  memiliki  potensi  untuk memberikan sumbangan pendapatan  asli  daerah yang  besar, salah  satu  sektornya adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan akan besar  bila  objek  pajak  dikelola  secara  maksimal  melalui  pemungutan  yang  lebih ketat dan teliti.
Masalah  yang  tengah  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  adalah  masih lemahnya  kemampuan  Pendapatan  Daerah  untuk  menutupi  biaya  dalam melaksanakan  belanja  pembangunan  daerah  yang  setiap  tahunnya  semakin meningkat. Adapun permasalahan lain yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan  Retribusi  Daerah  Kota  Kendari  yaitu  adanya  wajib  pajak  yang  belum menaati pembayaran PBB Dimana pendapatan daerah suatu Kota tergantung pada besarnya  pajak  yang  diterima  daerah.  Salah  satu  sumber  perolehan  pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di  atas,  maka  rumusan  masalah penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut;  1)  Bagaimana  Sistem  Pengelolaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  Badan Pengelola  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Kota  Kendari?  Dan  2)  Bagaimana Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Konsep Pajak
Biaya  hidup  individu  menjadi  beban  dari  individu  yang  bersangkutan  dan berasal  dari  penghasilannya  sendiri.  Biaya  hidup    negara  adalah  untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara  dan seterusnya dan  harus  dibiayai  dari  penghasilan  negara.  Penghasilan  itu  untuk  membiayai kepentingan  umum  yang  akhirnya  juga  mencakup  kepentingan  pribadi  individu seperti  kesehatan rakyat,  pendidikan,    kesejahteraan  dan  sebagainya.  Jadi  dimana ada  kepentingan  masyarakat,  disitu  timbul  pungutan  pajak  sehingga  pajak  adalah senyawa kepentingan  umum.
Andriani  dalam  Waluyo  (2013:2),    Pajak  adalah  iuran  kepada  Negara  (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan,dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk, dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan Pemerintah.
Menurut  Mardiasmo  (2006:2)  agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan hambatan  atau  perlawanan,  maka  pemungutan  pajak  harus  memenuhi  syarat sebagai berikut:
a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem  pemungutan  pajak  menurut  Mardiasmo  (2006:7) terdiri dari:
Vol. 3 No. 2. pp. 302-311. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
a. Official  Assessment  System adalah  suatu  sistem  pemungutan  yang  memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak  yang terutang oleh wajib pajak. Cri-cirinya adalah:
1. Wewenang  untuk menentukan besarnya  pajak terutang  ada  pada fiskus.
2. Wajib pajak bersilat pasif.
3. Utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan  surat  ketetapan  pajak  oleh fiskus.
b. Self Assessment  System adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:
1. Wewenang  untuk  rnenentukan  besarnya  pajak  terutang  ada  pada  Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib  Pajak  aktif,  mulai  dari  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan sendiri pajak yang teutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With  Holding  System adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  Wajib  Pajak  yang bersangkutan)  untuk  mementukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## B. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang- Undang No. 12  tahun  1985  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  12  tahun 1994.  Sedangkan  asas Pajak  Bumi  dan Bangunan  menurut Mardiasmo (2006:295) adalah sebagai berikut:
a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
b. Adanya kepastian hukum.
c. Mudah dimengerti dan adil.
d. Menghindari pajak berganda. Pengertian  bumi  menurut  Mardiasmo  (2006:295)  adalah  sebagai  berikut:
Bumi  adalah  permukaan  bumi  dan  tubuh  bumi  yarg ada di  bawahnya. Permukaan bumi  meliputi  tanah  dan  perairan  pedalaman  (termasuk  rawa-rawa,  tambak, perairan)  serla  laut  wilayah   Republik Indonesia.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  pajak  negara  yang  sebagian  besar penerimaann  merupakan  pendapatan  daerah  yang  antara  lain  dipergunakan  untuk penyediaan  fasilitas  yang  juga  dinikmati  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.  Oleh  sebab  itu  wajar  Pemerintah  Pusat  juga  ikut  membiayai  penyediaan fasilitas tersebut  melalui pembayaraa Pajak Bumi dan Bangunan.

## C. Konsep Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  daerah  menurut  Ketentuan  Urnum  Undang-Undang  No.  32 Tahun 2004 Pasal  1 poin 15 adalah:  "Pendapatan daerah adalah  semua  hak daerah yang  diakui  sebagai  penambahan  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun anggaran  yang  bersangkutan.  Sedangkan  pendapatan  menurut  Abdul  HaIim (2004:69)  adalah:  "Pendapatan  adalah  semua  penerimaan  daerah  dalam  bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan".
Atau      dengan      kata      lain      pendapatan      daerah      merupakan      semua penerimaan  kas  yang  menjadi  hak daerah  sebagai penambah  nilai kekayaan bersih
Vol. 3 No. 2. pp. 302-311. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  pemerintah. Struktur pendapatan daerah terdiri dari:
a. Fendapatan Asli Daerah.
b. Dana Perimbangan.
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

## D. Konsep Pengelolaan
Secara  umum  pengelolaan  merupakan  kegiatan  merubah  sesuatu  hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga  diartikan  sebagai  untuk  melakukan  sesuatu  agar  lebih  sesuai  serta  cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.
Nugroho  (2003:119)  mengemukakan  bahwa  Pengelolaan  merupakan  istilah yang diapakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari  kata  kelolah  (tomanage)  dan  biasanya  merujuk  pada  proses  mengurus  atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.
Jadi  pengelolaan  merupakan  ilmu  manajemen  yang  berhubungan  dengan proses  mengurus  dan  menangani  sesuatu  untuk  mewujudkan  tujuan  tertentu  yang ingin dicapai.
Sedangkan  Admosudirjo  (2005:160)  mendefinisikan  bahwa  Pengelolaan adalah  pengendalian  dan  pemanfaatan  semua  faktor  sumberdaya  yang  menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.
Dari  pengertian  diatas  Admosudirjo  menitik  beratkan  pengelolaan  pada proses  mengendalikan  dan  memanfaatkan  semua  faktor  sumber  daya  untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

## E. Kerangka Pikir
Dalam  penelitian  ini  akan  dibahas  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  menitik beratkan  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  Pajak  Bumi Bangunan.  Adapun  faktor-faktornya  yaitu  pendaftaran,  pendataan,  penilaian, penetapan  dan  penagihan.  Pendaftaran  merupakan  proses,  cara  dan  pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam daftar. Pendataan merupakan proses mendata. Penilaian merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dan dalam  hal  apa,  bagaimana  ketercapaian  tujuan,  apa  dan  bagaimana  yang  belum tercapai dan apa sebabnya, serta apa tindak lanjutnya. Penetapan merupakan proses cara perbuatan  menetapkan dan  juga  merupakan  penentuan. Penagihan  merupakan proses  cara  perbuatan  menagi  dan  juga  merupakan  permintaan  atau  peringatan. Dalam  hal  ini  jika  faktor-faktor  tersebut  berpengaruh  baik  terhadap  pengelolaan Pajak  Bumi  Bangunan  maka  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  pajak  akan meningkat.  Kerangka  pikir  penelitian  selengkapnya  dapat  digambarkan  seperti bagan berikut ini :
Vol. 3 No. 2. pp. 302-311. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## (Sumber : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari)

## Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

## III. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini dilakukan  di  kantor Pemerintah  Kota Kendari  yang khususnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari yang berlokasi di Kota Kendari.

## B. Informan Penelitian
Informan  adalah  orang  yang  berada  pada  lingkup  penelitian,  artinya  orang yang  dapat  memberikan  informasi  tentang  situasi  dan  kondisi  latar  penelitian. Untuk  memperoleh  data  secara  representatif,  maka  diperlukan  informan  kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Informan  penelitian  yang  di  ambil  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pegawai  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari yang berjumlah 5 orang.

## C. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  pengamatan secara  langsung terhadap aktivitas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari yang erat kaitannya dengan dokumen yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan  antara  lain  mengenai  pengelolaan  PBB  dan  besarnya  Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

## 2. Wawancara
Wawancara  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  tanya  jawab  langsung dengan pejabat atau pegawai  yang berwenang  yang ada kaitannya dengan objek penelitian,  yaitu  Kepala  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota Kendari.  Penulis    mengumpulkan  data  mengenai  Dinas  Pendapatan  Daerah untuk  memperoleh  gambaran  secara  umum  dan  masalah  khusus  yang  diteliti. Adapun data  yaug diperoleh diharapkan dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang  mempengaruhi  pengelolaan  PBB  pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi Daerah Kota Kendari.
Vol. 3 No. 2. pp. 302-311. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## 3. Dokumentasi
Dokumentasi  yaitu  mengkaji  dokumen-dokumen  baik  berupa  buku  referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang diteliti adalah pengelolaan PBB dan besarnya Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

## D. Jenis dan Sumber Data

## 1. Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pedekatan  kualitatif  dimana  dalam penelitian  yang  dilakukan  besifat  deskriptif  yaitu  untuk  mengetahui  atau menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti  sehingga  memudahkan penulis  untuk  mendapatkan  data  yang  objektif  dalam  rangka  untuk  mengetahui pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari.

## 2. Sumber Data
Data yang diambil dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  tempat  atau  lokasi penelitian  yaitu  kantor  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota Kendari.  Data  ini  diperoleh  melalui  penyebaran  kuisioner  (membuat  daftar pertanyaan), dan observasi.
b. Data Sekunder Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  media perantara seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian dan sumber-sumber lainnya.

## E. Teknik Analisis Data
Metode  yang  digunakan  dalam  mengevaluasi  data  adalah  metode  analisis diskriptif  yaitu  mendiskripsikan  apa  yang  diperoleh  dari  lapangan  dalam  bentuk paparan.  Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  membandingkan antara  hasil  dokumentasi  yang  diperoleh  dengan  fakta  yang  sesungguhnya  di lapangan. Dari kesimpulan yang didapat maka langkah  terakhir adalah menyetujui atas permintaan yang diajukan dengan masalah yang diteliti.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sistem  Pengelolaan  PBB  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola proses melakukan  kegiatan  tertentu  dengan  menggerakkan  tenaga  orang  lain  proses  yang membantu  merumuskan  kebijaksanaan  dan  tujuan  organisasi  proses  yang memberikan  pengawasan  dan  pencapaian  tujuan  sebagai  perangkat  unsur  yang secara  teratur  yang  saling  berkaitan  sehingga  membentuk  suatu  totalitas,  susunan yang teratur.
Vol. 3 No. 2. pp. 302-311. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## a. Pendaftaran
Pendaftaran  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  menghimpun  informasi  secara komprehensif  terkait  objek  dan  subjek  PBB  dengan  cara  mengisi  formulir isian tertentu.
Jumlah  wajib  pajak  tidak  lapor  dihitung  dengan  mengurangkan  jumlah wajib  pajak  terdaftar  dengan  jumlah  wajib  pajak  yang  melapor  SPPTnya. Berikut data jumlah wajib pajak tahun 2015-2017:
Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (persentase jumlah pelapor SPPT di banding  jumlah  WP terdaftar) sudah cukup patuh dengan tingkat  persentase  dari  tahun  2015-2016  yaitu  66%  sedangkan  tahun  2017 mengalami  penurunan  sebesar  4%  dengan  jumlah  Wajib  Pajak  62%.  Pada  tahun 2015-2016  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  mencapai  66%  walaupun  masih tergolong  cukup  efektof,  pencapaian  itu  merupakan  tingkat  kepatuhan  tertinggi selama periode 2015-2016.
Penurunan  tingkat  kepatuhan  tahun  2017  kareba  jumlah  wajib  pajak  pada periode  tersebut  mengalami  kenaikan,  namun  tidak  diikuti  oleh  kenaikan  jumlah pelapor SPPT. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap  kewajiban  perpajakan,  sehingga  jumlah  wajib  pajak  yang  tidak  lapor menjadi meningkat.

## b. Pendataan
Pendataan  adalah  semua  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  memperoleh, mengumpulkan,  melengkapi  dan  menatausahakan  data  objek  dan  subjek  PBB sebagai  salah  satu  bahan  yang  digunakan  dalam  menetapkan  besarnya  PBB terutang.

## c. Penilaian
Penilaian  objek  PBB  adalah  kegiatan  guna  menentukan  nilai  ekonomis  atas suatu  properti  pada  saat  tertentu  atau  NJOP  yang  akan  dijadikan  dasar pengenaan  pajak,  dengan  menggunakan  pendekatan  data  pasar,  pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan dalam bentuk pendapat tertulis. Dalam  menentukan  NJOP  sebagai  dasar  pengenaan  PBB,  dilakukan  kegiatan penilaian. Berdasarkan UU 28/2009, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari  transaksi  jual-beli  yang  terjadi  secara  wajar,  dan  bilamana  tidak  terdapat transaksi  jual  beli,  NJOP  ditentukan  melalui  perbandingan  harga  dengan  objek lain  yang  sejenis,  atau  nilai  perolehan  baru,  atau  NJOP  pengganti.  NJOP meliputi  nilai  jual  permukaan  bumi  (tanah,  perairan  pedalaman,  serta  laut wilayah Kabupaten/Kota) dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.
Vol. 3 No. 2. pp. 302-311. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## d. Penetapan
Penetapan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  fiskus  untuk  menentukan besaran  pajak  terutang  antara  lain:  Penetapan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP), Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT),  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah (SKPD), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

## e. Penagihan
Penagihan  adalah  tindakan  penagihan  yang  dilaksanakan  oleh  fiskus  atau  juru sita  pajak  kepada  penanggung  pajak  tanpa  menunggu  jatuh  tempo  pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

## 2. Pengelolan Piutang PBB
Piutang PBB yang diserahkan oleh Ditjen Pajak terdiri atas piutang netto dan penyisihan  piutang  PBB  yang  tidak  tertagih  beserta  dokumen  pendukungnya. Dokumen  pendukung  tersebut  dapat  berupa  daftar  SPPT  yang  belum  lunas,  SKP, STP,  dokumen  penagihan  yang  sedang  dilakukan  penagihan  aktif,  atau  Kertas Kerja Penyisihan Piutang PBB yang tidak tertagih.
Dalam  penyerahan  data  piutang  PBB,  Ditjen  Pajak  mempunyai  tanggung jawab  untuk  menyerahkan  data  dan  saldo  piutang  PBB  yang  seakurat  mungkin. Untuk  itu,  sebelum  penyerahan  data  piutang,  Ditjen  Pajak  telah  melaksanakan kegiatan  pemeliharaan  basis  data  PBB.  Maksud  dilakukannya  kegiatan  ini  adalah untuk pemutakhiran data  pembayaran PBB dan memverifikasi  data objek dan/atau subjek PBB pada basis data PBB yang diindikasi tidak benar.

## A. Timbulnya piutang PBB
Dalam  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharan Negara, Piutang Negara didefinisikan sebagai  jumlah uang  yang wajib  dibayar  kepada  Pemerintah  Pusat  dan/atau  hak  Pemerintah  Pusat  yang dapat  dinilai  dengan  uang  sebagai  akibat  perjanjian  atau  akibat  lainnya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  atau  akibat  lainnya  yang  sah. Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  piutang  negara  merupakan  sejumlah  uang yang  wajib  dibayar  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  negara  sehingga negara wajib mengupayakan untuk menagihnya.

## B. Kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak
Pembayaran pajak erat kaitannya dengan kesadaran/kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin kecil tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak,  maka  semakin  besar  pula  jumlah  pajak  terutang  yang  tidak dilunasi/dibayar, yang pada akhirnya akan menimbulkan piutang pajak.

## C. Kurang akuratnya penetapan pajak terutang
Sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan,  PBB merupakan  jenis  pajak  yang  dipungut  berdasarkan  sistem  official  assessment. Dalam  sistem  ini,  pajak  yang  terutang  ditetapkan  oleh  fiskus  melalui  kegiatan pendataan yang dilakukan secara berkala.

## D. SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak
Vol. 3 No. 2. pp. 302-311. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Sebagai  sarana  pemungutan  PBB,  SPPT  harus  disampaikan  langsung  kepada wajib pajak yang bersangkutan. Dalam menyampaikan SPPT, Ditjen Pajak akan melakukan    kerjasama  dengan  kelurahan/kantor  desa  dimana  objek  pajak berada  untuk  menyampaikan  SPPT  kepada  wajib  pajak.

## E. Kurang optimalnya tindakan penagihan pajaak
Penagihan  pajak  merupakan  suatu  proses  agar  wajib  pajak  melunasi  utang pajaknya.  Proses  penagihan  menjadi  proses  yang  penting  dalam  alur pemungutan  PBB.  Agar  penerimaan  PBB  optimal,  maka  penagihan  juga  harus berjalan optimal.

## F. Permasalahan administrasi pembayaran PBB
Dalam hal pembayaran, wajib pajak dapat membayar sendiri ke bank atau kantor pos  dan  giro  yang  ditunjuk  atau  membayar  melalui  aparat  pemungut  PBB kelurahan/desa yang resmi.

## G. Tidak lancarnya eksekusi penghapusan piutang PBB
Sebelum  piutang  PBB  dihapuskan,  maka  piutang  tersebut  harus  memenuhi persyaratan  yang  diatur  dalam  ketentuan  perpajakan.  Untuk  memastikan keadaan  wajib  pajak  atau  piutang  pajak  yang  tidak  dapat  ditagih  lagi  dan memenuhi  persyaratan,  maka  Ditjen  Pajak  wajib  melakukan  penelitian administrasi atau penelitian setempat.
3. Kontribusi   Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah  pajak  negara  yang  sebagian  besar penerimaannya   merupakan  pendapatan  daerah   yang  antara  lain   dipergunakan untuk  penyediaan  fasilitas  yang  juga  dinikmati  oleh  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah.  Oleh  sebab  itu  wajar  Pemerintah  Pusat  juga  ilmt  membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  tentang  identifikasi  masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Sitem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah  pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Kendari terdapat  5  sistem  pengelolaannya  yaitu  pendaftaran,  pendataan,  penilaian, penetapan dan penagihan.
2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari  yaitu  Kontribusi  selama  3  tahun  mengalami  fluktuasi  turun  naik dikarenakan  realisasi  yang  dicapai  tidak  sesuai  dengan  PAD  yang  ditetapkan dan  kinerja  pihak  yang  berwenang  dalam  melakukan  tugasnya,  sehingga presentase  tidak  mecapai  50%  dari  PAD  hanya  mencapai  40%  dari  yang diinginkan Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari
Vol. 3 No. 2. pp. 302-311. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## B. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan saran yang dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Kendari yaitu:
1. Perolehan  Pendapatan  Daerah  khususnya  dari  PBB  secara  nominal  memang sangat  kurang,  dengan  demikin  diadakan  upaya  peningkatan  yang  didukung dengan program sosialisasi penerimaan PBB dan peningkatan kesadaran wajib pajak  sehingga  penerimaan  PBB  dapat  dioptimalkan  dan  ditunjang  dengan kebijakan yang bersifat ekstensifikasi sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan PBB terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.
2. Salah  satu  aspek  yang  akan  menunjang  keberhasilan  pembangunan  daerah melalui peningkatan penerimaan pendapatan adalah meningkatkan kinerja dan produktivitas  dinas  pendapatan  yang  antara  lain  unsur  penunjangnya  adalah Sumber Daya Manusia.
3. Masyarakat  luas  diharapkan  lebih  mampu  memberikan  kontribusi  pemikiran dan  partisipasi  langsung  (taat  sebagai  wajib  pajak  daerah)  bagi  upaya  yang dilakukan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Kendari  dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah Kota Kendari.

## DAFTAR PUSTAKA
Resmi Siti. 2014. Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4 . Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Edisi Revisi . Andi : Yogyakarta Undang  Undang  No.  12  Tahun  1994  Tentang Dasar  Hukum  Pajak  Bumi  dan Bangunan.
Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Abdul, Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat. Jakarta. Nugroho. 2003. Pengelolaan Dalam Ilmu Manajemen . No. 119.
Atmosudirdjo,Prajudi.  2005. Manajemen  Dasar  Pengertian  dan  Masalah. Melayu: Rineka Cipta.
Pemerintah  daerah  Kota  Kendari.  Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  No.311  Tahun 2004  Tentang Tugas  Pokok,  Fungsi  ,  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pendapatan Daerah Kota Kendari
Pemerintah  Daerah  Kota  Kendari.  Selayang  Pandang  Kota  Kendari  Tahun  2011 Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari .
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara