TRANSAKSI PERDAGANGAN HAK CIPTA ( COPYRIGHTS ) DALAM KERANGKA LISENSI SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
Oleh:
Sukses M.P. Siburian 1)
Muhammad Hendra 2)
Universitas Prima Indonesia 1,2)
E-mail: suksesmarhasakpanungkunansiburian@unprimdn.ac.id 1)
muhammadhendra@gmail.com 2)

## ABSTRACT
Intellectual  Property  Rights  (HAKI)  which  are  also  called  Intellectual  Property  Rights  as  a result of ideas, ideas, creativity of humans and legal entities that have commercial value in fact grow and develop into several types of wealth, both Copyright (Copy Rights), Patents (Patent), Brand  (Trademark),  as  well  as  Industrial  Design  (Industrial  Design).  The intellectual  property rights holder in its development has made the registered intellectual property into a commodity that is suitable for trading both domestically and widely as international trade. Copyright as a part  of  Intellectual  Property  Rights  (HAKI)  which  specializes  in  the  fields  of  science,  art  and literature  is  currently  one  of  the  most  busy  intellectual  property  trades  in  the  intellectual property that it has registered. Call it the international music and film industry, which looks like a giant money-making business. The progress of the international music and film industry is in fact  motivated  by  a  concept  which  emphasizes  that  Copyright  (Copy  Rights)  as  a  part  of Intellectual  Property  Rights  (HAKI)  has  commercial  value,  meaning  that  Copyrights  (Copy Rights) can be traded, rented, traded, used en masse by the public as long as it gets permission from the holder of the Copyright (Copy  Rights). The permission given by the Copyright holder (Copy  Rights)  as  well  as  a  written  agreement  with  the  Copyright  buyer  is  also  known  as  a License  (Licence).  This  means  that  the  license  is  the  main  element  if  you  want  to  carry  out Copyright trade transactions as part of Intellectual Property Rights.
Keywords: Intellectual Property Rights (HAKI), Copyright (Copy Rights), License (Licence).

## ABSTRAK
Hak  Kekayaan Intelektual (HAKI)  yang  disebuat juga Intelectual Property Rights sebagai hasil dari  ide,  gagasan,  kreatifitas  manusia  maupun  badan  hukum  yang  bernilai  komersil  faktanya tumbuh  berkembang  menggurita  menjelma  menjadi  beberapa  jenis  kekayaan,  baik  Hak  Cipta ( Copy Rights ), Paten ( Patent ), Merek ( Trademark ), maupun Desain Industri ( Industrial Design ). Pemegang  hak  kekayaan  intelektual  tersebut  dalam  perkembangannya  menjadikan  kekayaan intelektual  yang  telah  didaftarkannya  menjadi  sebuah  komoditi  yang  pantas  untuk diperdagangkan baik cakupan dalam negeri maupun meluas sebagai perdagangan  Internasional. Hak  Cipta  sebagai  salah  satu  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Inletektual  (HAKI)  yang mengkhususkan dirinya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra saat ini menjadi salah satu kekayaan intelektual yang paling sibuk memperdagangkan kekayaan intelektual yang telah didaftarkannya. Sebut saja industri musik maupun perfilman internasional yang terlihat bagaikan
bisnis raksasa pencetak uang. Kemajuan industri musik maupun perfilman internasional tersebut faktanya dilatarbelakangi oleh sebuah konsep yang mengaskan bahwa  Hak Cipta ( Copy Rights ) sebagai  salah  satu  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Inletektual  (HAKI) memiliki  nilai  komersil , artinya  Hak  Cipta  ( Copy  Rights )  dapat  diperjualbelikan , disewakan,  diperdagangkan , digunakan  secara  massal  oleh  masyarakat  sepanjang  mendapat  izin  dari  pemegang  Hak Cipta ( Copy Rights ) tersebut. Izin yang diberikan pemegang Hak Cipta ( Copy Rights ) sekaligus kesepakatan  tertulis  dengan  pihak  pembeli  Hak  Cipta  tersebut  disebut  juga  sebagai Lisensi ( Licence ) .  Artinya  Lisensi  merupakan  unsur  utama  jika  ingin  melaksanakan  transaksi perdagangan Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.
Kata  Kunci:  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI),  Hak  Cipta  ( Copy  Rights ),  Lisensi ( Licence ).

## 1. PENDAHULUAN
Bahwa dalam  ilmu  hukum,  Hak  atas Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  masuk  dalam golongan  hukum  harta  kekayaan,  khususnya hukum  benda  ( zakenrecht )  yang  memiliki  objek benda  intelektual, yaitu  benda  yang  tidak berwujud. Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)  sendiri  merupakan  padanan  dari  istilah Intellectual Property
Rights (IPR)
sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Thomas W.  Dunfee dan Frank  F.  Gibson , yang  berarti “suatu  manifestasi  fisik  atas  suatu  gagasan praktis  kreatif  atau  artistik  serta  cara  tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum ”.
Bahwa
World Intellectual Property
Organization  (WIPO) merumuskan Intellectual Property  Rights  (IPR)    “sebagai  hasil  karya manusia  baik  hasil  karya  yang  berupa  aktifitas dalam  ilmu  pengetahuan,  industri,  kesusastraan dan  seni”. Ruang  lingkup  Hak  atas  Kekayaan Intelektual  (HAKI)  seperti  dirumuskan  oleh WIPO    tersebut  memiliki  pengertian  luas  yang mencakup, antara lain: kesusastraan, pertunjukan oleh  para  arti,  ilmu  pengetahuan  ( scientific ),
penyiaran audio visual artistik, penemuan ilmiah dan lain sebagainya.
Bahwa  dalam  Pasal  1.2  Perjanjian Internasional tentang Aspek-Aspek Perdagangan dari  HAKI  ( The  Trips  Agreement )  dijabarkan jenis-jenis HAKI, sebagai berikut:
1. Hak  Cipta  ( Copyrights ),  UU.  No.  28
Th.2014.
2. Paten (Patent ) , UU.No. 13 Th.2016.
3. Desain  Industri  ( Industrial  Design ),
UU.No. 31 Th.2000.
4. Merek (Trademark ) , UU.No. 20
Th.2016.
5. Rahasia Dagang (Undisclosed
Information), UU.No. 30 Th.2000.
6. Desain  Tata  Letak  (Topografi)  Sirkuit Terpadu (Layout  Design  of  Ingtegrated Circuits ) , UU.No. 32 Th.2000.
7. Perlindungan Informasi Rahasia.
8. Kontrol  Terhadap  Persaingan  Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi.
Bahwa  berdasarkan  jenis-jenis  HAKI diatas  ternyata  faktanya  terdapat  bisnis  raksasa
yang  bertujuan  memperdagangkan  kepemilikan atas  HAKI  tentunya  yang  telah  melalui  proses pendaftaran secara resmi. Sebagai contoh terkait ledakan  perdagangan  maha  dahsyat  bisnis  film Hollywood,  Bollywood,  South  Korea  Drama , maupun perfilman Indonesia yang diperkirakan  mampu  menghasilkan  milyaran Dollar Amerika  pertahunnya.  Maka  tidak mengherankan  jika  kemudian  pemegang  HAKI terkait  dalam  hal  ini  pemegang  Hak  Cipta ( Copyrights ) atas ribuan film tersebut ikut sibuk terlibat  dalam  lalu  lintas  perdagangan  dunia. Demikian  pula  halnya  pemegang  Hak  Cipta ( Copyrights )  atas  industri  musik  dunia  yang terlihat  tidak  mau  kalah  dengan  berupaya meraup  lebih  besar  dari  milyaran Dollar Amerika pertahunnya.
Bahwa kedua bidang industri diatas baik bisnis  perfilman  maupun  bisni  musik  pada khususnya  tentunya  membutuhkan  lembaga hukum Lisensi sebagai  dasar  hukum  bagi  para pihak untuk dapat memanfaatkan, menggunakan, memperbanyak, memperjualbelikan produk ciptaanya.  Oleh  sebab  itu  eksistensi  dan  posisi yang  dimiliki  Lembaga  Lisensi  begitu  penting hingga  dibutuhkan  para  pelaku-pelaku  bisnis dunia untuk dapat menyebarluaskan ciptaanya.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yang  berfokus  pada  norma- norma  hukum  yang  berlaku  dan  pengkajian norma-norma  hukum  tersebut  dilakukan  dengan cara  meneliti  data  sekunder  sebagai  data  utama,
sedangkan  data  primer  sebagai  data  penunjang. Teknik  pengumpulan  data  ditempuh  dengan metode penelitian kepustakaan ( library research )  yang  menggunakan  data  sekunder untuk  mendapatkan  konsepsi  teori  atau  doktrin, pendapat  atau  pemikiran konseptual dan penelitian  terdahulu  yang  berhubungan  dengan objek  telaahan  penelitian  ini  yang  dapat  berupa peraturan Perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perihal Mengenai Hak Cipta ( Copyright ).
Bahwa    terkait  defenisi  Hak  Cipta ( Copyrights ),  menurut Pasal  1 Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta ,  “ Hak  Cipta  adalah  hak eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”. Sementara  dalam Pasal  1  Ayat  (3) Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak Cipta ,  dijelaskan  lebih  lanjut  apa  yang  menjadi cakupan Hak Cipta, “ Ciptaan adalah hasil karya cipta  dibidang ilmu  pengetahuan,  seni,  dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan, ketrampilan,  atau  keahlian  yang  diekspresikan dalam bentuk nyata”.
Maka  dari  rumusan  pasal  diatas  secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah  hak  eksklusif  yang  dimiliki  atau dipegang  seseorang/badan  usaha  sebagai
pencipta  HAKI  atas  hasil  ciptaanya  yang khusus  dalam  bidang  Ilmu  Pengetahuan ( science ),  Seni  ( art ),  dan  Sastra  ( literature ).
Bahwa  beberapa  contoh  hasil  ciptaan  dari  para pemilik Hak Cipta yakni sebagai berikut: 1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan  ( lay  out ),  karya  tulis  yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah,  kuliah,  pidato,  dan  ciptaan  lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat  peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama  atau  drama  musikal,  tari,  koreografi, pewayangan, dan pantomin.
6. Seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seni  lukis, gambar,  seni  ukir,  seni  kaligrafi,  seni  pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Sinematografi .
12. Terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai, database, dan  karya  lain  dari  hasil pengalihwujudan.
Hak  Cipta  sebagai  hak  eksklusif  yang dimiliki  atau  dipegang  seseorang/badan  usaha sebagai  pencipta  HAKI  atas  ciptaanya  yang khusus dalam bidang Ilmu Pengetahuan ( science ),  Seni  ( art ),  dan  Sastra  ( literature ) melarang  pihak-pihak  lain  untuk  memanfaatkan atau  menggunakan  ciptaan2  tersebut”  kecuali telah mendapat izin terlebih dahulu,  artinya atas
hasil  ciptaan  dari  para  pemilik  Hak  Cipta tersebut  pihak-pihak  lain  tidak  diperbolehkan untuk:
1. Mengumumkan.
2. Memperbanyak.
3. Menerjemahkan.
4. Mengadaptasi.
5. Mengaransemen.
6. Mengalihwujudkan.
7. Mengimpor.
8. Mengekspor.
9. Memamerkan.
10. Mempertunjukan/Mempertontonkan.
11. Menyiarkan.
12. Merekam.
Dalam  yurisdiksi  tertentu,  agar  suatu ciptaan  seperti buku atau film mendapatkan  hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat  suatu  “pemberitahuan  hak  cipta” ( copyright  notice ).  Pemberitahuan  atau  pesan tersebut  terdiri  atas  sebuah  huruf  c  didalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata “ copyright”, yang diikuti dengan tahun hak cipta dan  nama  pemegang  hak  cipta.  Jika  ciptaan tersebut  telah  dimodifikasi  (misalnya  dengan terbitnya  edisi  baru)  dan  hak  ciptaannya didaftarkan  ulang,  akan  tertulis  beberapa  angka tahun.  Bentuk  pesan  lain  diperbolehkan  bagi jenis  ciptaan  tertentu.  Pemberitahuan  hak  cipta tersebut  bertujuan  untuk  memberi  tahu  calon pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.
Di Indonesia jangka waktu perlindungan hak  cipta  secara  umum  adalah  sepanjang  hidup
penciptanya  ditambah  50  (lima  Puluh)  tahun atau  50  tahun  setelah  pertama  kali  diumumkan atau  dipublikasikan  atau  dibuat,  kecuali  20  (dua puluh)  tahun  setelah  pertama  kali  disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak  moral  pencantuman  nama  pencipta    pada ciptaan dan untuk hak  cipta yang dipegang oleh negara  atas folklor dan  hasil  kebudayaan  rakyat yang menjadi milik bersama.

## 2. Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia
Di  Indonesia  pendaftaran  hak  cipta  bukan merupakan  suatu  keharusan  bagi  pecipta  atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu  ada  atau  terwujud  dan  bukan  karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan  dapat  sebagai  alat  bukti  awal  di pengadilan  apabila  timbul  sengketa  dikemudian hari  terhadap  ciptaan.  Sesuai  yang  diatur  pada Bab IV Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran hak  cipta  dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual  (Ditjen  HaKI),  yang kini  dibawah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia.  Pencipta  atau  pemilik  hak  cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun  melalui  konsultan  HaKI.  Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya.
Penjelasan  prosedur  dan  formulir  pendaftaran hak  cipta  dapat  diperoleh  di  kantor  maupun Ditjen  HaKI.  “Daftar  Umum  Ciptaan”  yang mencatat  ciptaan-ciptaan  terdaftar  dikelola  oleh Ditjen  HaKI  dan  dapat  dilihat  oleh  setiap  orang tanpa dikenai biaya.

## 3. Pengalihan Hak Cipta
Karena Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual  yang  dapat  dieksploitasi  hak-hak ekonominya seperti  kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas Hak  Cipta,  seperti  misalnya  dengan  cara penyerahan  ( assignment ) Hak  Cipta  tersebut. Pemegang  Hak  Cipta  juga  dapat  memberikan Lisensi untuk penggunaan karya Hak Cipta tadi.
Bila  pemegang  Hak  Cipta  menyerahkan  Hak Ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan  hak-hak  ekonomi  yang  dapat dieksploitasi  dari  suatu  ciptaan  yang  dialihkan kepada  penerima  hak/pemegang  Hak  Cipta dalam  jangka  waktu  yang  telah  disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan Hak Cipta dilakukan  dengan  Lisensi.  Dengan  pengalihan Hak  Cipta  secara  Lisensi,  Pencipta  masih memiliki  Hak-Hak  Ekonomi  tertentu  dari ciptaan  yang  dialihkan  kepada  pemegang  Hak Cipta.

## Gambaran Umum Tentang Sistem Lisensi

## 1. Defenisi Lisensi
Pada  dasarnya,  lisensi  didefinisikan berbeda-beda  di  setiap  undang-undang  yang mengatur  mengenai  kekayaan  intelektual,  di antaranya sebagai berikut:
1. Menurut Pasal  1  angka  20  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta (“UU HC”) : Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta  atau  Pemilik  Hak  Terkait  kepada pihak  lain  untuk  melaksanakan  hak
ekonomi  atas  Ciptaannya atau produk  Hak Terkait dengan syarat tertentu.
2. Menurut Pasal  1  angka  11  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang Paten  (“UU  Paten”) : Lisensi  adalah  izin yang diberikan  oleh  Pemegang  Paten,  baik yang  bersifat  eksklusif  maupun  non- eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan  perjanjian  tertulis  untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
3. Menurut Pasal  1  angka  18  Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  (“UU MIG”) : Lisensi  adalah  izin  yang  diberikan oleh  pemilik  Merek  terdaftar  kepada  pihak lain  berdasarkan  perjanjian  secara  tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
Menurut Pasal  1  angka  5  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang  (“UU  Rahasia  Dagang”) : Lisensi adalah  izin  yang  diberikan  oleh  pemegang  Hak Rahasia  Dagang  kepada  pihak  lain  melalui suatu  perjanjian    berdasarkan  pada  pemberian hak  (bukan  pengalihan  hak)  untuk  menikmati manfaat  ekonomi  dari  suatu  rahasia  dagang yang  diberi  perlindungan  dalam  jangka  waktu tertentu dan syarat tertentu .
Bahwa  berdasarkan  definisi-definisi  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  lisensi  adalah izin  yang  diberikan  pemegang  hak  kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan/menikmati  manfaat  ekonomi  atas
penggunaan kekayaan intelektual tersebut dalam jangka  waktu  dan  syarat  tertentu  berdasarkan perjanjian tertulis. Lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi  lisensi  (pemegang  hak  kekayaan intelektual) dan penerima lisensi. Jika perjanjian  lisensi  dibuat  dalam  bahasa  asing, maka  wajib  diterjemahkan  dalam  bahasa Indonesia.  Bahwa  lebih  lanjut  Perjanjian  lisensi setidaknya memuat:
1. Tanggal,  bulan,  tahun,  dan  tempat perjanjian lisensi ditandatangani;
2. Nama  dan  alamat  pemberi  lisensi  dan penerima lisensi;
3. Objek perjanjian lisensi;
4. Ketentuan  mengenai  lisensi  bersifat eksklusif  atau  noneksklusif,  termasuk sublisensi;
5. Jangka waktu perjanjian lisensi;
6. Wilayah  berlakunya  perjanjian  lisensi; dan
7. Pihak  yang  melakukan  pembayaran biauu ya tahunan untuk paten.
Patut  diperhatikan,  perjanjian  lisensi  dilarang memuat ketentuan yang dapat:
1. Merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia;
2. Memuat  pembatasan  yang  menghambat kemampuan  bangsa  Indonesia  dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi;
3. Mengakibatkan  persaingan  usaha  tidak sehat; dan/atau
4. Bertentangan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan,  nilai- nilai  agama,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum.
Selain  itu,  terhadap  kekayaan  intelektual  yang telah  berakhir  masa  perlindungannya  atau  telah dihapuskan  tidak  dapat  dilakukan  pemberian lisensi.
2. Pencatatan

## Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
Bahwa  terhadap  perjanjian  lisensi wajib  dilakukan  pencatatan  oleh  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”). Pencatatan  tersebut  dilakukan  terhadap objek kekayaan intelektual di bidang:
1. hak cipta dan hak terkait;
2. paten;
3. merek;
4. desain industri;
5. desain tata letak sirkuit terpadu;
6. rahasia dagang; dan
7. varietas tanaman.
Secara garis besar, prosedur pencatatan  linsensi  kekayaan  intelektual ialah sebagai berikut:
1. Pengajuan permohonan
Pemohon mengajukan permohonan pencatatan  perjanjian  lisensi  secara  tertulis dalam  bahasa  Indonesia  kepada  Menteri, yang  dapat  dilakukan  melalui  media elektronik  atau  nonelektronik.  Jika  pemberi
lisensi  dan/atau  penerima  lisensi  bertempat tinggal/berkedudukan  tetap  di  luar  wilayah Indonesia atau warga negara asing (“WNA”),  permohonan  pencatatan  lisensi harus diajukan melalui kuasa.
Permohonan  tersebut  harus  melampirkan dokumen, minimal:
1. Salinan perjanjian lisensi;
2. Petikan  resmi  sertifikat  paten,  sertifikat merek, sertifikat desain industri, sertifikat  desain  tata  letak  sirkuit terpadu,  bukti  kepemilikan  ciptaan  atau hak  terkait,  atau  bukti  kepemilikan rahasia  dagang  yang  dilisensikan  dan masih berlaku;
3. Surat  kuasa,  jika  permohonan  diajukan melalui kuasa; dan
4. Bukti pembayaran biaya.

## 2. Pemeriksaan permohonan
Terhadap  setiap  permohonan  pencatatan perjanjian lisensi wajib dilakukan pemeriksaan  mengenai  kelengkapan  dan kesesuaian  dokumen  yang  dilampirkan,  saat pengajuan permohonan diterima.
a. Pemeriksaan kelengkapa dokumen
Jika  dokumen  yang  dilampirkan  belum lengkap,  permohonan  dikembalikan  kepada pemohon untuk dilengkapi.
b. Pemeriksaan  kesesuaian  dokumen
Maksimal  5  hari  terhitung  sejak  dokumen dinyatakan  lengkap,  dilakukan  pemeriksaan permohonan  terhadap  kesesuaian  dokumen. Jika  dokumen  dinyatakan  tidak  sesuai, Menteri  memberitahukan  secara  tertulis kepada  pemohon  untuk  menyesuaikan dokumen  maksimal  30  hari  setelah  tanggal pengiriman  surat  pemberitahuan.  Jika  lewat dari  batas  jangka  waktu  tersebut,  Menteri memberitahukan  secara  tertulis  kepada pemohon  bahwa  permohonan  dianggap ditarik  kembali  dan  biaya  yang  telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

## 3. Pencatatan dan pengumuman
Menteri
menerbitkan surat
pencatatan perjanjian lisensi dan memberitahukan  kepada  pemohon  dalam jangka  waktu  maksimal  2  hari  terhitung sejak tanggal pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai.
Lalu,  perjanjian  lisensi  dicatat  dalam  daftar umum :
1. Desain industri.
2. Desain tata letak sirkuit terpadu.
3. Perjanjian lisensi hak cipta.
4. Perjanjian lisensi hak
kekayaan         intelektual lainnya.
Pencatatan perjanjian tersebut
kemudian diumumkan dalam:
1. Berita resmi desain industri;
2. Berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu;
3. Berita resmi rahasia dagang;
4. Berita resmi merek;
5. Berita resmi paten; atau
6. Daftar umum perjanjian lisensi hak cipta.
Penting untuk digaris bawahi, perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan  dan  diumumkan,  tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.
Transaksi
Perdagangan Hak Cipta ( Copyrights ) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Haki) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014.
Pertama-tama harus diketahui terlebih  dahulu  apa  yang  dimaksud  dengan Pemegang  Hak  Cipta. Pasal  1  angka  4 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  (“UU  Hak  Cipta”) mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan Pemegang Hak Cipta yaitu:
1. Pencipta  sebagai  pemilik  Hak  Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa  orang  yang  secara  sendiri- sendiri atau bersama-sama menghasilkan  suatu  ciptaan  yang bersifat  khas  dan  pribadi  (Pasal  1 angka 2 UU Hak Cipta).
2. Pihak  yang  menerima  hak  tersebut secara sah dari Pencipta.
3. Pihak  lain  yang  menerima  lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan hak  cipta  itu  sendiri  adalah  hak  eksklusif pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta). Hak Cipta merupakan  hak  eksklusif  yang  terdiri  atas hak  moral  dan  hak  ekonomi  (Pasal  4  UU Hak  Cipta).  Akan  tetapi,  perlu  diketahui bahwa  "hak  eksklusif"  adalah  hak  yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat memanfaatkan  hak  tersebut  tanpa  izin Pencipta.  Pemegang  Hak  Cipta  yang  bukan Pencipta  hanya  memiliki  sebagian  dari  hak eksklusif berupa hak ekonomi.
Pemegang  Hak  Cipta  yang  selain Pencipta,  bisa  mendapatkan  Hak  Cipta tersebut dari Pencipta dengan cara pengalihan  hak  cipta.  Hak  Cipta  dapat beralih  atau  dialihkan,  baik  seluruh  maupun sebagian karena ( Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta ):
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wakaf;
d. Wasiat;
e. Perjanjian tertulis;
f. Sebab  lain  yang  dibenarkan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  perlu  diketahui  bahwa yang  dimaksud  dengan  "dapat  beralih  atau dialihkan"  hanya  hak  ekonomi,  sedangkan hak  moral  tetap  melekat  pada  diri  Pencipta. Pengalihan  Hak  Cipta  harus  dilakukan secara  jelas  dan  tertulis  baik  dengan  atau tanpa akta notaris. Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta,  hak  moral  tidak  dapat  dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan  hak  tersebut  dapat  dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan setelah
Pencipta meninggal dunia. Kemudian mengenai Pemegang Lisensi,  Pemegang  Lisensi  adalah  pihak yang  diberikan  izin  tertulis  yang  diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait  untuk  melaksanakan  hak  ekonomi atas  Ciptaannya  atau  produk  Hak  Terkait dengan  syarat  tertentu  ( Pasal  1  angka  20 UU  Hak  Cipta ).  Pemberian  lisensi  ini dilakukan  melalui  perjanjian  lisensi  yang
berlaku  selama  jangka  waktu  tertentu  dan tidak  melebihi  masa  berlaku  Hak  Cipta  dan Hak  Terkait  ( Pasal  80  ayat  (2)  UU  Hak Cipta ).  Penerima  Lisensi  nantinya  akan memberikan  Royalti  kepada  Pemegang  Hak Cipta  atau  pemilik  Hak  Terkait  selama jangka  waktu  Lisensi,  kecuali  diperjanjikan lain ( Pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta ).
Pemegang  Lisensi  dapat  dikatakan juga  sebagai  Pemegang  Hak  Cipta  akan tetapi  sebagai  Pemegang  Hak  Cipta  untuk waktu  tertentu  dan  untuk  hal-hal  tertentu sebagaimana  yang  diperjanjikan  dalam perjanjian  lisensi.  Ketika  perjanjian  lisensi sudah  habis  jangka  waktunya,  maka  pihak tersebut  bukan  lagi  Pemegang  Hak  Cipta. Demikian  dikatakan  oleh Risa  Amrikasari ,
Konsultan  HKI  dari  IPAS  Institute  ketika dimintai  pendapatnya  lewat  telepon,  Selasa 31 Maret 2015. Mengenai hal-hal yang dapat diperjanjikan  dalam  perjanjian  lisensi,  perlu diketahui  juga  bahwa  pada  dasarnya Perjanjian  Lisensi  dilarang  menjadi  sarana untuk  menghilangkan  atau  mengambil  alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya ( Pasal 82  ayat  (3)  UU  Hak  Cipta ).Dalam urusannya  dengan  Hak  Cipta,  Pemegang Lisensi  merupakan  pemegang  hak  cipta dalam kurun waktu sesuai perjanjian lisensi. Berdasarkan Pasal  1  angka  20  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang
Hak  Cipta  dinyatakan  sebagai: pihak  yang diberikan  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh Pemegang  Hak  Cipta  atau  Pemilik  Hak Terkait  untuk  melaksanakan hak  ekonomi atas  Ciptaannya  atau  produk  Hak  Terkait dengan  syarat  tertentu. Hak  ekonomi  yang dimaksud  berupa  hak  untuk  memperoleh manfaat  ekonomis  dari  suatu  hak  cipta dengan cara mengumumkan dan memperbanyak.  Pemegang  Lisensi  melalui perjanjian  lisensi  dengan  pemegang  hak cipta  memiliki  jangka  waktu  penggunaan hak  cipta  dimana  dalam  pada  ini  Pemegang Lisensi akan memberikan imbal balik berupa royalti kepada  pemegang  hak  cipta  atau pemilik hak. Setelah habis masa waktu maka pemegang  lisensi  tidak  lagi  berhak  atas  hak cipta terkait.
Menurut Angka 20 Ketentuan Umum UUHC 2014, lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban dari  aktivitas  penggunaan  suatu  ciptaan. Intinya,  izin  tersebut  menyatakan  apa  yang boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh pengguna  ciptaan  terhadap  suatu  ciptaan. Bentuk  lisensi  hak  cipta  dapat  dipahami dengan membaginya ke dalam dua bentuk:
 Lisensi  ke  dalam  memiliki  bentuk yang  kurang  lebih  sama  dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Biasanya  lisensi  dengan  bentuk  ini aksesnya  tidak  terbuka.  Lisensi  ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang  dengan  terang  disebutkan  di dalam  perjanjian  lisensi  sebagai pihak  yang  terikat  dengan  ketentuan lisensi.  Karena  sifatnya  yang  privat, lisensi  dengan  bentuk  ini  biasanya hanya mengikat beberapa pihak saja.
 Lisensi ke luar dapat disebut sebagai lisensi  publik.  Akses  untuk  melihat ketentuan  lisensi  ini  terbuka  bagi pihak-pihak yang
hendak mengikatkan diri dalam suatu hubungan  hukum,  dalam  hal  ini aktivitas penggunaan ciptaan. Lisensi dengan  bentuk  ini  dapat  mengikat banyak pihak sekaligus karena
sifatnya  yang  terbuka.  Pada  intinya ketentuan lisensi ini mengikat pencipta  atau  pemegang  hak  cipta dengan  semua  pengguna  ciptaan yang  menggunakan  ciptaan  yang diumumkan dengan ketentuan lisensi ini.
Lisensi  hak  cipta  dapat  menjadi  alat penyederhana  bahasa  hukum  dari  UUHC.
Dengan  begitu  dialog  antara  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  akan  menjadi  semakin mudah.  Karena  tidak  semua  pihak-pihak terkait  dalam  hubungan  hukum  di  ranah perlindungan hak cipta memiliki pengetahuan atau dapat langsung memahami mekanisme  perlindungan  hak  cipta  dengan membaca  peraturannya.  Selain  itu  dengan mengetahui  perbedaan  jenis  lisensi  dan  isi ketentuannya, pengguna ciptaan dapat membedakan  mana  ciptaan  yang  dapat diakses  secara  gratis  saja  dan  mana  ciptaan yang dapat diakses secara gratis dan terbuka. Maksud  terbuka  dalam  hal  ini  adalah ciptaan-ciptaan tersebut selain dapat diunduh  dan  disebarluaskan  secara  gratis, juga    mengandung  izin  langsung  yang memungkinkan  pengguna  ciptaan  untuk menggubah  atau  menggunakan  ciptaan dalam kepentingan komersial.
Lisensi  hak  cipta  juga  dapat  dibagi berdasarkan sifat ketentuannya, yaitu:
 Lisensi
Tertutup
biasanya dinyatakan  dengan  ungkapan  “ all rights reserved ” (seluruh hak dipertahankan).
Artinya, pihak pencipta  atau  pemegang  hak  cipta sepakat dengan mekanisme perlindungan  hak  cipta  tradisional. Di  mana  seluruh  pengguna  ciptaan
yang  dapat  mengakses  ciptaannya harus  mendapatkan  izin  langsung atau  melakukan  interaksi  secara langsung  dengan  pencipta  atau pemegang hak cipta untuk kemudian menggunakan  ciptaan  sesuai  dengan kebutuhannya. Lisensi ini ada seketika  setelah  ciptaan  diciptakan dan diumumkan.
 Lisensi Terbuka
biasanya, meskipun  tidak  selalu,  dinyatakan dengan  ungkapan  “some  rights reserved” (beberapa hak
dipertahankan).  Sifat  terbuka  dari lisensi ini biasanya dinyatakan dengan  ketentuan  yang  langsung mengizinkan penggandaan dan penyebarluasan ciptaan oleh pengguna ciptaan. Lisensi ini biasanya dilengkapi dengan
ketentuan  pilihan  yang  nantinya ditentukan oleh pencipta atau pemegang  hak  cipta  untuk  mengatur hak  penggunaan  ciptaan  pengguna ciptaan.  Jenis  lisensi  ini  diterapkan oleh  pencipta  atau  pemegang  hak cipta  yang  ingin  memberikan  akses terbuka  dan legal kepada  pengguna ciptaan  dalam  aktivitas  penggunaan ciptaannya. Penentuan ketentuan
lisensi  hak  cipta  oleh  pihak  pencipta atau  pemegang  hak  cipta  sesuai dengan bunyi Pasal 81 UUHC 2014 . Sifat  pembuatanya  yang  mandiri menyebabkan  terciptanya  produk lisensi terbuka yang beragam, seperti GNU  General  Public  License,  Open Governmet  License ,  dan  termasuk Lisensi Creative Commons.

## Lisensi Creative Commons
Sebelum menerapkan lisensi CC, ada baiknya memahami beberapa pertimbangan  yang  harus  diketahui pencipta  atau  pemegang  hak  cipta (pemberi lisensi) sebelum menerapkan  lisensi  tersebut  pada ciptaanya,  yaitu  sebagai  berikut: (Daftar ini merupakan hasil pembaruan  yang  merujuk  ketentuan dari laman ini)
 Ketentuan lisensi yang diterapkan tidak dapat dicabut (irrevocable) ;
Misalnya,  ciptaan  yang  pertama  kali diumumkan  dengan  izin  penggunaan untuk  kepentingan  komersial  kepada pengguna  ciptaan  dicabut  ketentuan lisensinya dan diganti dengan ketentuan  lisensi  yang  bertolak
belakang  dari  ketentuan  lisensi sebelumnya.  Penerima  lisensi  dari ketentuan  sebelumnya  akan  terikat dengan  ketentuan  lisensi  yang  baru dalam  setiap  penggunaan  ciptaan setelah  ketentuan  tersebut  berlaku. Ketentuan ini ada untuk menghindari terjadinya  sengketa  dengan  asumsi bahwa  ciptaan  sudah  digunakan  dan disediakan  di  berbagai  tempat  yang berbeda  oleh  berbagai  pengguna. Pengguna  yang  merujuk  ketentuan lisensi  pada  saat  ciptaan  tersebut pertama  kali  diumumkan.  Asumsi lain ialah informasi tentang berubahnya  ketentuan  lisensi  belum tentu  sampai  ke  semua  pengguna ciptaan yang merujuk pada ketentuan lisensi sebelumnya.
Tentu  saja  risiko  sengketa  ini  tidak berlaku  pada  perbuatan  yang  terjadi di  masa  lampau  (sebelum  ketentuan lisensi  baru  berlaku).  Pembicaraan selesai karena dalam konteks hukum Indonesia  (asas  non-retroaktif)  tidak memungkinkan adanya gugatan
terhadap pelanggaran hukum sebelum sebuah peraturan atau suatu ketentuan  berlaku.  Maka  dari  itu,
pengubahan ketentuan lisensi
menghadirkan  risiko  nyata  bagi pengguna ciptaan yang tidak menerima informasi mengenai pengubahan ketentuan lisensi dengan baik.  Sengketa  yang  berakar  dari kesalahpahaman  sangat  bisa  terjadi apabila  pencipta  atau  pemegang  hak cipta menemukan penggunaan ciptaan  yang  menyalahi  ketentuan lisensinya yang baru karena pengguna  ciptaan  tersebut  masih merujuk  ketentuan  yang  lama  dari tempat ia mengakses ciptaan tersebut.
Hal  ini  menjadi  alasan  fundamental CC  untuk  tidak  merekomendasikan pengubahan/pencabutan ketentuan lisensi  CC  yang  sudah  diterapkan. Meskipun  bukan  berarti  pencipta atau  pemegang  hak  cipta  dilarang sama  sekali  untuk  mengubah  atau mencabut  ketentuan  lisensi  yang sudah  diterapkan  dengan  akibat hukum  sebagaimana  disebutkan  di atas. Namun yang menjadi pertimbangan  adalah  ketika  pemberi lisensi  mengganti  “isi  perjanjian” yang  mereka  perjanjikan  dengan penerima lisensi merupakan hal yang tidak  etis.  Kecuali,  pemberi  lisensi
dapat  menjamin  atau  mengurangi risiko  sengketa  dengan  menarik ciptaan  dari  peredaran  sama  sekali atau  mengumumkan  pengubahan ketentuan  lisensi  tersebut  seluas mungkin.
 Pastikan ciptaan dapat dilisensikan dengan lisensi CC ;
Lisensi  CC  hanya  berlaku  pada obyek  perlindungan  hak  cipta  saja (lihat  pasal  40  UUHC  2014). Meskipun  lisensi  CC  terinspirasi oleh  lisensi  seperti  GNU  General Public  License,  program  komputer dikecualikan sebagai obyek penerapan lisensi CC. Karena ketentuan  lisensi  CC,  baik  lisensi ringkas  maupun  lisensi  lengkap,
tidak  sesuai  untuk  diterapkan  pada program komputer.
Hal-hal mengenai ketentuan penggunaan
serta perlindungan program
komputer  sebagai  konten  terbuka secara spesifik dapat ditemukan pada lisensi  terbuka  yang  sebelumnya sudah populer diterapkan pada program komputer, contoh lain selain GNU  adalah  MIT  License.  Dalam lisensi-lisensi  tersebut  dipaparkan secara  spesifik  bagaimana  pengguna
program  komputer  sebagai  penerima lisensi  dapat  menggunakan  bagian- bagian  (misalnya,  kode  sumber porgram komputer) program komputer.
 Tandai ciptaan dengan
ketentuan lisensi yang sesuai ;
Seorang pencipta atau pemegang hak cipta  dapat  menerapkan  ketentuan lisensi  yang  berbeda  pada  ciptaan yang  berbeda  pada  satu  tempat  di mana  pihak  tersebut  menyediakan ciptaan.  Misalnya,  pihak  tersebut dapat  menerapkan  ketentuan  lisensi A  pada  ciptaan  teks  A,  kemudian lisensi B pada ciptaan karya fotografi A,  dan  ketentuan  lisensi  C  pada ciptaan  lain  yang  tersedia  di  tempat pihak  tersebut  menyediakan  ciptaan- ciptaannya.  Fungsi  dari  penandaan ini ialah untuk memberikan pemberitahuan ciptaan secara spesifik  bahwa  beberapa  ciptaan  di tempat  tersebut  dikecualikan  dari satu  ketentuan  lisensi  yang  pada dasarnya  diterapkan  pada  seluruh ciptaan di tempat tersebut. Selain itu, penandaan ini juga biasanya dilakukan sebagai penerapan atribusi
ciptaan  pihak  lain  yang  menerapkan ketentuan lisensi yang berbeda.
 Ciptaan yang dilisensikan harus merupakan ciptaan sendiri,  atau  diizinkan  oleh pencipta  atau  pemegang  hak cipta  lain  untuk  melisensikan ciptaan dengan lisensi CC ;
Seorang  pengguna  ciptaan  di  dalam jaringan bisa saja mengunggah suatu ciptaan  yang  bukan  miliknya  untuk diumumkan  melalui  suatu  situs  web. Jika  pencipta  atau  pemegang  hak cipta ciptaan tersebut belum
menyatakan  ketentuan  penggunaan dengan  suatu  ketentuan  lisensi, pengguna ciptaan tidak dapat menerapkan  suatu  ketentuan  lisensi pada  ciptaan  yang  diunggahnya. Untuk  dapat  melaksanakan  hal tersebut,  pengguna  ciptaan  harus memperoleh izin sekaligus pernyataan  terlebih  dahulu  dari pencipta  atau  pemegang  hak  cipta seperti  sistem  OTRS  di  Wikimedia Commons  berikut  ini.  Selain  itu, seseorang dapat menerapkan ketentuan  lisensi  pada  suatu  ciptaan selama  ciptaan  tersebut  merupakan ciptaannya.
 Tentukan ketentuan penggunaan ciptaan yang hendak diterapkan ;
Faktor ini merupakan hal yang mendasar sebelum  suatu  pihak  menjadi  pemberi lisensi  CC.  Calon  pemberi  lisensi  harus memahami  fungsi  pemilihan  ketentuan lisensi terlebih dahulu. Misalnya dengan membaca  laman  penjelasan  4  spektrum ketentuan  atau  hasil  kombinasinya  yaitu 6 pilihan lisensi CC. Dengan memahami hal ini, pemberi lisensi dapat menerapkan  ketentuan  lisensi  CC  yang sesuai dengan kemauannya pada ciptaannya.
 Setiap ciptaan berlisensi CC dapat langsung digandakan dan disebarluaskan ;
Hal ini sejalan dengan logika penyediaan ciptaan  di  dalam  jaringan.  Karena  pada dasarnya  setiap  ciptaan  yang  dapat diakses  secara  terbuka  di  ranah  daring dapat langsung digandakan dan disebarluaskan. Maka dari itu lisensi CC memberikan  legitimasi  secara  tertulis sebagai  landasan  hukum  pengguna ciptaan (penerima lisensi) pada aktivitas- aktivitas tersebut.
 Penerapan Digital Rights Management dilarang untuk ciptaan berlisensi CC ;
Sebagaimana  disebutkan  dalam  poin sebelumnya,  lisensi  CC  memungkinkan pengguna  ciptaan  untuk  memperoleh izin  langsung  untuk  menggandakan  dan menyebarluaskan ciptaan. Digital Rights Management (DRM) atau sarana kontrol teknologi  adalah  teknologi  perlindungan ciptaan yang dapat menghambat pengguna  ciptaan  untuk  menggunakan ciptaan, misalnya dalam hal penggandaan dan penyebarluasan
ciptaan. Misalnya,
pencipta atau
pemegang  hak  cipta  menutup  akses untuk pengunduhan ciptaan yang diunggah  di  dalam  jaringan.  Maka  dari itu, model perlindungan ini tidak relevan untuk  diterapkan  pada  ciptaan  berlisensi CC.  Lisensi  CC  terdiri  atas  4  spektrum pilihan  yang  dapat  dikombinasikan menjadi  6  pilihan  lisensi.  Selain  itu, terdapat  2  penanda  ciptaan  lain  dari  CC yaitu  CC0  Dedikasi  Domain  Publik  dan Tanda Domain Publik
Creative
Commons.  Dengan  tersedianya  pilihan ketentuan, maka pencipta atau pemegang hak  cipta  dapat  memilih  ketentuan lisensi  yang  paling  sesuai  dengan
maksud  penyediaan  ciptaannya.  Hal semacam  ini  diperlukan  karena  rasio atau  spektrum  dipilih  dan  diterapkan sesuai  dengan  motif  penciptaan  ciptaan dari masing-masing pencipta atau pemegang  hak  cipta.  Misalnya,  ia  ingin memberikan  izin  kepada  pengguna ciptaan untuk menggubah dan
memanfaatkan ciptaan dalam kepentingan  komersial,  maka  ia  dapat memilih  ketentuan  lisensi  yang  paling bebas. Di sisi lain pengguna ciptaan juga dapat  memilih  ciptaan  berdasarkan ketentuan  lisensi  yang  diterapkan  sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
1. Buku:
Tim  Lindsey,  Eddy  Daiman,  Simon Butt,  Tomi  Suryo  Utomo,  , diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
Worthy,  Jhon, Intelellectual  Property After  GATT  (1994)  5  European Intellectual  Property  Review (EIPR).
Christie,  Andrew, Patent  For  Plant Innovation  (1989),  11  European Intellectual  Property  Review (EIPR).
Correa,  Carlos, The  GATT  Agreement On  Trade-Related  Aspect  Of Intellectual  Property  Rights:
New  Standards  For  Patent  And International  Trade:  The  TRIP Agreement, London, Kluwer

## Law International.
Burgerlijk  Wetboek  terjemahan  oleh:  R.
Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,
Kitab Undang-Undang Hukum
2. Website:
a. https://www.hukumonline.com/kli
nik/detail/ulasan/lt60e82cbedde92 /3-langkah-pengajuan-pencatatan- perjanjian-lisensi/ .
b. https://bplawyers.co.id/2021/04/2
1/pemegang-hak-cipta-vs- pemegang-lisensi/
c. https://www.hukumonline.com/kli nik/detail/ulasan/lt550077782a2fb /pemegang-hak-cipta-dan- pemegang-lisensi/