Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….                                            Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk.
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 61

## PENGGUNAAN JILBAB BAGI POLWAN PERSPEKTIF PEMBERITAAN HARIAN REPUBLIKA
EDISI JUNI-DESEMBER 2013
Riya Riya Riya Riyadhotul Munawaroh, Rustini Wulandari, Hasyim Hasanah dhotul Munawaroh, Rustini Wulandari, Hasyim Hasanah dhotul Munawaroh, Rustini Wulandari, Hasyim Hasanah dhotul Munawaroh, Rustini Wulandari, Hasyim Hasanah
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang e-mail: riyadhotul91@gmail.com, rustini_wulandari@yahoo.co.id, hasyimhasanah_82@yahoo.co.id

## Abstrak
Fokus  penelitian  pada  pemberitaan  penggunaan  jilbab  bagi polisi  wanita  dalam  Surat  Kabar  Harian Republika ,  dengan jenis  berita straight  news. Penelitian  bertujuan  untuk  menge- tahui,  mendeskripsikan,  dan  menganilisis  konstruksi  wacana Surat  Kabar  Harian Republika mengenai  pemberitaan  peng- gunaan  jilbab  bagi  polisi  wanita.  Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode  analisis  wacana Teun  A  van  Dijk.  Teknik pengumpulan data  penelitian  meng- gunakan  dokumentasi  teks  berita  dalam  Surat  Kabar  Harian Republika edisi Juni-Desember  2013. Penelitian  menghasilkan simpulan  mengenai  konstruksi  wacana  dalam  pemberitaan penggunaan  jilbab  polwan  yaitu, pertama , Republika tidak setuju  saat  Kapolri  belum  mengizinkan  penggunaan  jilbab polwan, alasannya  bertolak belakang  dengan  Undang-Undang Dasar  1945  dan  perintah  agama  untuk  menutup aurat. Kedua , Republika mendukung sikap  Kapolri saat  memberi  izin  secara lisan kepada polwan untuk berjilbab dan menghendaki  segera ada peraturan yang memperkuat  kebijakan. Ketiga , Republika tidak  setuju  adanya  peraturan  penundaan  penggunaan  jilbab polwan,  menganggap  ganjil  kebijakan  tersebut,  dan  me- mandang  terdapat  kelompok  antijilbab  di  tubuh  kepolisian. Republika terlihat  mengharapkan  polwan  dapat  bebas  ber- jilbab  saat  bertugas  tanpa  perlu  mengkhawatirkan  adanya teguran. Hal tersebut terlihat dari pemilihan narasumber berita yang  kebanyakan  memiliki  harapan  sama  dengan Republika . Kutipan  wawancara  narasumber  yang  menginginkan  polwan berjilbab  diberi  porsi  lebih  banyak  dan  ada  yang  diletakkan pada  awal  serta akhir  berita. Penulis memberikan  saran bagi wartawan  untuk  lebih  berimbang  dalam  meyajikan  berita, baik  dari  pemilihan  narasumber,  peletakan  kutipan  wawan- cara, maupun pengambilan sudut  pandang,  agar  tidak  terlihat berpihak  dan  menjadi  berita  provokasi.  Penulis  memberi rekomendasi  kepada  Polri  untuk  memasukkan  jilbab  dalam
Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….

## SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016
62
standard  operating  procedure seragam  dinas  kepolisian.  Hal tersebut dimaksudkan agar polisi wanita tidak terlalu lama me- nunggu  Parlemen  menyetujui  anggaran  penyediaan  jilbab, karena  menutup aurat  menjadi  hak  yang dilindungi konstitusi. Bagi  DPR,  seharusnya  membuat  kebijakan  atau  undang- undang yang  menjamin penggunaan jilbab dan berlaku di ting- kat nasional.
Kata Kunci: penggunaan jilbab; polwan; Harian Repubika
A. A. A. A.     Pendahuluan

## Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  dengan  jumlah  Muslim  terbesar  di dunia.  Fitriyan  Zamzani  dalam  artikelnya  di  Surat  Kabar  Republika, menyatakan jumlah Muslim di Indonesia sebanyak 86 persen, lebih banyak dari  negara  lain. 1 Indonesia  menjamin  hak  warga  negaranya  untuk  ber- agama. Meliputi hak memilih agama dan beribadah menurut agama serta kepercayaannya.  Jaminan  hak  tersebut  tertuang  dalam  Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945  pasal  29,  serta  Pancasila  sila  pertama  Ketuhan  Yang Maha  Esa  Terdapat  permasalahan  dalam  penerapannya,  yaitu  jaminan tersebut belum  sepenuhnya  dirasakan  sebagian  wanita  Muslim  Indonesia, diantaranya mereka yang ingin mengenakan jilbab sebagai perintah agama. Contohnya  pada  karyawan  bank,  pegawai  pabrik,  perusahaan,  bahkan institusi kepolisian  pun mengalami kendala dalam  penggunaan jilbab bagi polisi  wanita  (polwan)  saat  bekerja.  Permasalahan  tersebut  menjadi  topik hangat  yang  diperdebatkan  berbagai  media  massa  pada  Juni  2013.  Per- masalahan  itu  muncul  ketika  Majelis  Ulama  Indonesia  mendapat  peng- aduan  dari  seorang  polwan  yang  tidak  diperbolehkan  mengenakan  jilbab saat  bertugas.  Terdapat  anggapan,  bahwa  jilbab  mengganggu  kinerja  pol- wan saat bekerja di lapangan, selain itu dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor Pol.: Skep/ 702/IX/2005. Jilbab  tidak  termasuk  dalam Standard  Operating  Procedure (SOP)  seragam yang harus dipakai, dan terdapat sanksi bila melanggar peraturan tersebut. 2
Penerapan  peraturan  Surat  Keputusan  Kapolri  mengenai  seragam  dinas polisi tidak berlaku di Nangroe Aceh Darussalam. Sejak tahun 2004 institusi
______________
1 Fitriyan  Zamzani,  “Momen  Polri  Merengkuh  Kemanusiaan”. Republika. No. 155 Tahun 21. Edisi 14 Juni 2013.
2 Rosita  Budi  Suryaningsih,  “Polwan  Minta  Izin  Berjilbab”. Republika. No. 147 Tahun 21. Edisi 5 Juni 2013.
Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….                                            Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk.
kepolisian  Aceh  memperbolehkan  polwan  Muslim  mengenakan  jilbab. Alasannya,  memakai  jilbab  sudah  menjadi  peraturan  daerah  yang  harus dipatuhi.  Negara  Kanada,  Jerman,  dan  Denmark  yang  mayoritas  non Muslim juga sudah memperbolehkan seragam berjilbab bagi polwan. 3
Bagi  sebagian  polwan  Muslim,  menutup  aurat  merupakan  hal  yang ingin  dilakukan,  karena  itu  adalah  perintah  agama.  Pemakaian  jilbab  di- harapkan  mengurangi  pelecehan  seksual  yang  terjadi  pada  polwan  dari sesama  anggota  polisi  dan  pihak  lain  karena  berpakaian  cenderung  ketat. Salah  satu  contoh  kasus  tersebut  terjadi  pada  Brigadir  Polisi  Satu  (Briptu) Rani  Indah  Yuni  Nugraeni.  Briptu  Rani  mendapat  pelecehan  saat  peng- ukuran seragam dinas yang dilakukan atasannya, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)  Mojokerto,  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Eko  Puji Nugroho. AKBP Eko mengukur baju Briptu Rani langsung ke badannya. Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dengan meleceh- kan  anak  buah  yang  tidak  sepatutnya  dilakukan  pimpinan  (Pitakasari, diakses 18 November 2013). 4
Perizinan  penggunaan  jilbab  bagi  polwan  mendapat  titik  terang. Kapolri  Jenderal  Sutarman  memberikan  izin  secara  lisan  pada  polwan untuk menggunakan jilbab mulai 20 November 2013, tanpa perlu menung- gu  keluarnya  peraturan  Kapolri  (perkap)  darinya.  Syaratnya,  membeli sendiri jilbab yang sama dengan model dan warna seragam polwan Aceh, karena  Polri  belum  menganggarkan  dana  penyediaan,  akan  tetapi pelaksanaannya masih mengalami kendala (Prambadi, edisi 20 November 2013). 5 Pada 28 November 2013 terdapat kebijakan penundaan jilbab yang termuat  dalam  telegram  rahasia,  ditandatangani  oleh  Wakil  Kepala  Polri Komisaris  Jenderal  Oegroseno.  Telegram  rahasia  tersebut  berisi  enam imbauan  kepada  polwan  untuk  menunda  penggunaan  jilbab  ketika  ber- dinas.  Berlaku  hingga  parlemen  menyepakati  anggaran  penyediaan  jilbab dan  terbitnya  aturan  mengenai  seragam  tersebut.  Perubahan  kebijakan  itu dikarenakan banyaknya polwan yang mengenakan jilbab warna-warni saat bertugas  (Prambadi,  edisi  30  November  2013). 6 Kebijakan  tersebut  dinilai ______________
3 Gilang  Akbar  Prambadi  dan  Alicia  Saqina,  “Jilbab  tak  Ganggu  Polwan”. Republika. No. 149 Tahun 21. Edisi 8 Juni 2013.
4 Ibid . 5 Ibid . 6 Ibid .
Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….
berlawanan  dengan  syariat  Islam.  Islam  menganjurkan  wanita  Muslim melaksanakan  hal  yang  Allah  wajibkan,  berupa  ibadah  dan  amal  saleh seperti perintah menutup aurat dengan jilbab agar terjaga kehormatannya. 7 al-Qur’an juga telah menjelaskan perintah Allah tentang kewajiban wanita menutup aurat serta menggunakan jilbab demi menjaganya saat berada di luar rumah dalam surat al-Ahzab ayat 59. Ayat tersebut berbicara mengenai fungsi pakaian sebagai pembeda antara seseorang dengan orang lain dalam sifat  atau  profesinya.  Jilbab  dalam  al-Ahzab  diartikan  sebagai  sejenis  baju kurung yang lapang, dapat menutup kepala, muka, dan dada. 8
Menurut  al-Asymawi  dari Tafsir  al-Qurthubi (dalam  Shihab),  surat  al- Ahzab ayat 59 berkaitan dengan kebiasaaan wanita-wanita Arab pada masa turunnya  al-Qur’an,  yakni  kurang  memperhatikan  kesopanan  berpakaian dan  bertingkah  laku.  Ketika  wanita  mukmin  atau  merdeka  itu  hendak buang  air  di  padang  pasir,  mereka  mendapat  gangguan  dari  laki-laki jahil karena  membuka  wajahnya  dan  diduga  sebagai  wanita  tidak  terhormat. Wanita merdeka mengadu perihal kejadian tersebut pada Nabi, lalu turun- lah  ayat  tersebut  sebagai  pembeda  antar  mereka. 9 Para  ulama  memiliki perbedaan  pendapat  mengenai  penerapan  ayat  tersebut  dalam  kehidupan umat Muslim setelah zaman Nabi. Sekarang ini tempat untuk membuang air  telah  tertutup,  tetapi  konteks  penerapan  pembeda  tersebut  tidak  harus saat buang air saja. Banyak wanita Muslim yang diganggu dan mendapat tindak  pelecehan  seksual  dari  lelaki  jahil  karena berpakaian  kurang  sopan serta  tidak  pada  tempatnya.  Pemakaian  jilbab  sesuai  syariat  memiliki banyak  manfaat  daripada  kejelekannya,  sehingga  baik  digunakan  untuk polwan Muslim yang sering mendapat tindak pelecehan karena berpakaian cenderung ketat. Melihat hal tersebut, seharusnya tidak ada permasalahan mengenai  penggunaan  jilbab,  sebab  berjilbab  adalah  hak  bagi  manusia. Jilbab  disyariatkan  untuk  menyempurnakan  pribadi  wanita  ketika  keluar rumah, dengan manfaat sebagai pembeda, penjaga diri, dan penghormatan, meskipun  konsep  jilbab  sendiri  bukan  milik  Islam.  Amin  (dalam  Shihab) menjelaskan jilbab atau hijab merupakan pakaian yang dikenal karena adat ______________
7 Kholid  Mustafa, Manajemen  Wanita  Salehah ,  (Yogyakarta:  Diva  Press.  2009),  h.
175.
8 Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita , (terj) As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 57.
9 M.  Quraish  Shihab, Jilbab  Pakaian  Wanita  Muslimah ,  (Jakarta:  Lentera  Hati, 2005), h. 143-144.
Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….                                            Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk.
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016
65
kebiasaan, lahir akibat pergaulan masyarakat Mesir (Islam) dengan bangsa- bangsa  lain,  kemudian  mereka  anggap  baik,  meniru  serta  menilainya sebagai tuntunan agama. 10
Jilbab telah dipakai kaum wanita di zaman Jahiliah, akan tetapi cara memakainya tidak seperti jilbab sekarang ini yang menutup seluruh kepala, leher, dan dada. Wanita Jahiliah hanya menutup kepala, sementara rambut dan  leher  mereka  masih  terlihat  karena  berbahan  tipis  serta  terpengaruh kebiasaannya menonjolkan perhiasan. Dasar tujuan pemakaian jilbab juga karena adat kebiasaan, yang kemudian diteruskan wanita pada zaman se- lanjutnya. 11 Model  jilbab  yang  dipakai  wanita  Muslim  sekarang  bukan berarti  meniru  kebiasaan  wanita  Jahiliah.  Islam  mewajibkan  para  wanita menutup aurat, sebagai identitas Muslimah. Salah satu sifat wanita teladan, tunduk secara total kepada Allah dalam segala hal, artinya segala sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tuntunan Islam, tidak melakukan suatu amal kecuali  berdasarkan  petunjuk  Islam  dan  tidak  meniggalkan  suatu  amal kecuali  berdasarkan  ajaran  Islam. 12 Hal  tersebutlah  yang  ingin  dikerjakan sebagian polwan Muslim Indonesia, menutup aurat dengan menggunakan jilbab saat bardinas.
Tema  penggunaan  jilbab  bagi  polisi  wanita  telah  menjadi headline di media massa, salah satunya pada Surat Kabar Harian Republika awal Juni 2013. Republika biasa  disebut  koran  hijau  karena  pembacanya  mewakili golongan  Muslim  Indonesia,  sehingga  permasalahan  terkait  keislaman  se- perti  penggunaan  jilbab  lebih  tepat  sasaran. Republika menerapkan  kaidah pemberitaan  yang  profesional  tanpa  meninggalkan  misi  keislaman  dalam konteks  jurnalisme. 13 Republika merupakan  surat  kabar  berideologi  Islam, wartawan  media  tersebut  minimal  memiliki  pengetahuan  mengenai masalah keislaman. Penulis memilih tema berita penggunaan jilbab karena menyangkut  kepentingan  berbagai  kalangan  masyarakat,  khususnya  pol-
______________
10 Ibid . 11 Muchlis  Muhammad  Hanafi,  dkk., Kedudukan  dan  Peran  Perempuan  (Tafsir  al- Qur’an  Tematik) ,  Jakarta:  Lajnah Pentashihan  Mushaf  al-Qur’an Badan  Litbang  dan Diklat Departemen Agama RI., 2009), h. 157.
12 Abdul  Mu’min  Ibrahim, Mendidik  Anak  Perempuan .  (terj)  Abdul  Hayyie  al- Kattani dan Mujiburrahman Subadi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 173.
13 Suf Kasman, Pers  dan  Pencitraan  Umat  Islam di  Indonesia  (Analisis  Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika) . (Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI,  2010), h.  167-171.
Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….
wan  Muslim.  Tidak  hanya  polwan  yang  merasa  dibatasi  haknya  untuk berjilbab,  sebagian  wanita  pekerja  diharuskan  melepas  jilbab  saat  bekerja, akan  tetapi  masalah  itu  belum  direspon  oleh  pihak  yang  menjamin  ke- bebasan  menjalankan  syariat  agama. Republika menyajikan  banyak  berita mengenai tema penggunaan jilbab bagi polisi wanita, pendapat narasumber dari  berbagai  kalangan  juga  dituangkan  untuk  megimbangi  informasi. Terdapat  lebih  dari  30  berita  yang  dimuat Republika pada  bulan  Juni- Desember  2013,  di  antaranya  berjudul  “Polwan  Minta  Izin  Berjilbab”, “Jilbab Polwan Ditunda”, dan lainnya. Peran wartawan sebagai orang yang mengumpulkan, mengolah berita, serta harus menyajikan sesuai fakta dan bersifat netral diperlukan dalam permasalah ini. Berita muncul tidak dengan sendirinya,  terdapat  sebuah  proses  yang  melibatkan  kognisi  seorang wartawan. Wartawan harus menggali berita sesuai kebenaran kejadian yang dihimpun  dari  narasumber  terkait  peristiwa  tersebut.  Proses  penyeleksian juga  harus  dilakukan  karena  tidak  semua  informasi  narasumber  bersifat benar,  baik,  dan  bermanfaat  bagi  pembaca,  oleh  karena  itu  wartawan diharuskan  melakukan check  and  recheck terhadap  berita  yang  didapat  agar tidak  menyebabkan  fitnah. 14 Berita  dikatakan  benar  jika  memuat  laporan secara  tepat  tentang  apa  yang  terjadi  di  lapangan.  Jika  terdapat  liputan mengenai pertikaian warga, wartawan tidak diperbolehkan memihak salah satu  pihak  bertikai.  Wartawan  seharusnya  memberi  perspektif  baru  ber- kaitan  dengan  konflik  yang  terjadi,  jika  membela  salah  satu  pihak,  maka sudah  tidak  objektif  lagi.  Berita  bukanlah  kejadiannya  sendiri,  tetapi  me- rupakan  kejadian  aktual  yang  dikelilingi  banyak  persoalan.  Objektivitas murni  tidaklah  ada,  kejadian  merupakan  fakta  objektif,  tetapi  bagaimana kejadian  itu  dipilih,  dipilah,  diberi  makna,  diinterpretasi,  dan  bagaimana cara melaporkannya adalah suatu yang subjektif. Sudut pandang wartawan yang berbeda-beda dan media tempat wartawan bekerja bisa mempengaruhi tingkat subjektivitas. Media seringkali berperan dalam penyajian teks berita wartawan. Pembaca bisa mengamati hal tersebut dari penulisan berita yang terkesan  memihak  salah  satu  pihak,  padahal  tugas  wartawan  yaitu  me- nyampaikan peristiwa sesuai fakta dengan tidak ada faktor keberpihakan di dalamnya. Penulis tertarik meneliti permasalahan yang telah dipaparkan di atas,  bertema  penggunaan  jilbab  bagi  polisi  wanita  dan  menganalisisnya ______________
14 Ahmad Y. Samantho, Jurnalistik Islami; Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim . (Jakarta: Harakah, 2002), h. 68.
Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….                                            Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk.
67
menggunakan  pendekatan  analisis  wacana.  Melalui  analisis  wacana  akan diketahui  konstruksi  pemberitaan  tema  tersebut,  sehingga  memperoleh suatu  pengetahuan  mengapa  teks  bisa  memiliki  makna  beragam,  dan selanjutnya  mendeskripsikan,  dan  menganalisis  konstruksi  wacana  pem- beritaan penggunaan jilbab.
B. B. B. B.     Pembahasan
Pembahasan Pembahasan Pembahasan
Republika adalah  koran  komunitas  Islam.  Ciri  khas  tersebut  men- jadikan pasar Republika lebih segmentatif. Republika berusaha agar produk- nya tidak hanya ditujukan untuk mendukung partai politik atau orang saleh, tetapi  untuk orang-orang yang belum mantap  imannya dan  segan dengan seruan moralistik. Kehadiran Republika bukan hanya menjadi saluran bagi aspirasi  umat  Islam,  melainkan  mendorong  tumbuhnya  pluralisme  infor- masi  di  masyarakat. Republika memberikan  informasi  komprehensif  bagi segmen  pembaca  dengan  strategi  pengembangan  produk,  yaitu  berusaha menyajikan  berita  umum  dan  nuansa  keislaman  secara  lengkap  serta  se- imbang. Dari segi prospek dan potensi pembaca, pelanggan harian Republika telah  menyebar  ke  seluruh  tanah  air.  Sebagian  besar  pelanggan  tersebut adalah  umat  Islam,  dengan  motivasi  berlangganan  untuk  menyalurkan aspirasi keagamaan. 15
Republika memiliki perbedaan dengan surat kabar lain, misalnya dalam pengemasan, pendalaman, dan penyajian. Republika cenderung menyajikan berita secara atraktif, jelas, dan tuntas, sehingga tidak memerlukan banyak energi untuk memahaminya. Bahasa dan gaya penuturan bersifat populer, renyah, dan tidak kaku, tanpa mengabaikan kaidah bahasa Indonesia. Pada bagian  desain  dan  visualisasi, Republika menonjolkan  unsur  grafis  yang informatif  berupa  gambar,  foto,  dan  tabel,  terdapat  pula  eksplorasi  warna dalam  penyajian  berita.  Ciri  tersebut  menjadi  kekuatan  Surat  Kabar Republika untuk menarik pembaca. 16
Republika menyediakan  berbagai  rubrik  yang  mewakili  berbagai  usia guna memenuhi kebutuhan pembaca. Seperti rubrik Gen: I berisi komuni-
______________
15 Suf Kasman, Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia..., h . 170-175.
16 Darmanto,  “Pemberitaan  Media  Massa  tentang  Pengakuan  Lembaga  Inter- nasional  Worldhelp  yang  Membawa  300  Anak  Korban  Bencana  Alam Tsunami di Aceh  (Analisis  Framing  Harian Republika dan  Kompas)”, Skripsi (tidak dipublikasikan.), Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2005, h. 53.
Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 68
tas,  musik dan  film, rubrik Leasure  yaitu  suplemen Republika tentang tren gaya hidup, tips yang bisa dinikmati segala usia. Terdapat pula rubrik Islam Digest,  hadir  setiap  hari  Ahad  berisi  informasi  yang  dikemas  untuk  me- nambah wawasan dan pengetahuan sejarah peradaban Islam, selain itu ter- dapat  hiburan  cerpen  dan  kisah  Muslim. Republika memiliki  kolom bercirikan keislaman, yaitu kolom Hikmah berupa kolom tentang persoalan terhangat  yang  mengaitkannya  dengan  pelajaran  agama,  disertai  ayat  al- Qur’an  dan  Hadis.  Berita  bertema  penggunaan  jilbab  bagi  polisi  wanita (polwan) muncul secara rutin serta mendapat tanggapan secara serius oleh berbagai kalangan, mulai awal Juni 2013 di Surat Kabar Harian Republika . Pada  bulan  tersebut  terdapat  banyak  berita  mengenai  keinginan  polwan menggunakan  jilbab  yang  tidak  didukung  oleh  peraturan  seragam  dinas polwan.  Surat  Keputusan  (SK)  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia (Kapolri)  No  Pol:  Skep/702/IX/2005  tidak  menjelaskan  adanya  seragam jilbab  untuk  polwan.  Jilbab  tidak  termasuk  dalam Standard  Operating Procedure (SOP)  seragam yang  harus  dipakai. Polwan, dan terdapat  sanksi bila melanggar SK tersebut. 17
Menggunakan  jilbab  adalah  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  cara melaksanakan perintah Allah utuk menutup aurat, sehingga banyak pihak yang  menyayangkan  kebijakan  tersebut.  Berbagai  kalangan  narasumber berita  ikut  menaggapi  hal  tersebut,  baik  dari  institusi  kepolisian,  lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, hingga angota Dewan Perwakilan Rakyat. Permintaan izin polwan berjilbab sudah muncul pertengahan 2012, tetapi  baru  mendapat  respon  secara  serius  setahun  kemudian.  Terdapat desakan dari berbagai pihak untuk meninjau surat keputusan seragam dinas polwan, tujuannya agar memperbolehkan penggunaan jilbab saat bertugas.
Pada  tanggal  20  November  2013,  perjuangan  polwan  dan  berbagai pihak  agar  memperoleh  izin  berjilbab  mendapat  titik  terang.  Kapolri Jenderal  Sutarman  memberi  izin  secara  lisan  penggunaan  jilbab  bagi  pol- wan,  kebijakan  tersebut  mendapat  respon  positif  dari  berbagai  kalangan. Perizinan tersebut memiliki persyaratan, yaitu polwan harus membeli jilbab sendiri  karena  Polri  belum  menganggarkan  penyediaan  seragam  jilbab. Model dan warna jilbab juga harus sama dengan polwan di Aceh. Polwan
______________
17 Rosita  Budi  Suryaningsih,  “Polwan  Minta  Izin  Berjilbab”, Republika. No. 147 Tahun 21. Edisi 5 Juni 2013.
Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….                                            Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk.
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 69
Aceh  sudah  diizinkan berjilbab  sejak  tahun  2004,  sehingga  dapat menjadi contoh  polwan  di  luar  daerah  tersebut.  Perasaan  gembira  polwan  tidak bertahan  lama,  pada  tanggal  28  November  2013,  terbit  telegram  rahasia yang  ditanda  tangani  oleh  Wakil  Kepala  Polri  Komisaris  Jenderal Oegroseno.
Telegram  rahasia  tersebut  berisi  penundaan  penggunaan  jilbab  bagi polwan,  karena  pada  pelaksaannya  polwan  menggunakan  jilbab  dengan warna  dan  model  tidak  seragam.  Selain  itu  belum  terdapatnya  anggaran pengadaan seragam jilbab bagi polwan menjadi alasan penundaan. Polwan harus  menunggu  peraturan  resmi  yang  menjamin  jilbab  dapat  digunakan saat  bertugas.  Kebijakan  tersebut  terkesan  mendadak  dan  ganjil,  karena dalam kurun waktu satu minggu Kapolri mengganti keputusannya, setelah sempat mengijinkan secara lisan. Melalui kronologi tersebut, penulis meng- ambil sampel masing-masing dua berita untuk dianalisis pada bab selanjut- nya. Substansi dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya ketika belum meng- izinkan,  saat  mengizinkan,  dan  menunda  penggunaan  jilbab  bagi  polisi wanita.

## Tabel 1 Substansi Berita Untuk Dianalisis
No. Sunstansi Judul Berita Edisi Halaman Polwan Minta Izin Berjilbab 5 Juni 2013 26 1 Belum Mengizinkan Pimpinan Polri tak Berhak Larang Polwan Berjilbab 16 Juni 2013 2 Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab 20 Nov. 2013 1 2 Mengizinkan Kapolri Janji Terbitkan Perkap Jilbab 21 Nov. 2013 1 Jilbab Polwan Ditunda 30 Nov. 2013 1 3 Menunda Kapolri Harus Revisi Telegram Jilbab 2 Des. 2013 2

## 1.  Belum Mengijinkan Polwan Menggunakan Jilbab Saat Bertugas
Isi  berita  mengenai  aduan  beberapa  polisi  wanita  kepada  Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ustadz, tentang keinginannya memakai jilbab
Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….

## SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 70
saat  bertugas  yang  terbentur  dengan  aturan  seragam  dinas  dari  Polri. Terdapat  Surat  Keputusan  (SK)  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia (Kapolri) No Pol: Skep/702/IX/2005, di dalamnya, jilbab tidak termasuk dalam Standard  Operating  Procedure (SOP),  jika  tetap  memakainya  akan mendapat  sanksi.  Banyak  pihak  yang  menanggapi  persoalan  tersebut, seperti Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnaen. Menurutnya alasan pelarangan penggunaan jilbab bagi polwan bertolak  belakang  dengan  Undang-  Undang  1945  yang  menjamin  ke- bebasan menjalankan ibadah sesuai ajarannya, dan syariat Islam mewajib- kan  wanita  menutup  aurat.  Pada  akhir  berita,  muncul  pendapat  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  dari  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS), Zainuddin, yang berjanji menindaklanjuti keluhan polwan tersebut. Kutipan pendapat  narasumber  terkait  permasalahan  tersebut  lebih  terfokus  pada pihak  yang  menyayangkan  peraturan  tersebut,  di  antaranya  berasal  dari Wakil  Sekretaris  Jenderal  MUI  yang  permasalah  jilbab,  Polwan  selaku orang yang meminta izin berjilbab, Ustaz sebagai ahli agama, dan anggota DPR  dari  Partai  Keadilan  Sejahtera  salah  satu  perwakilan  untuk  me- nampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
Berita  berjudul  “Polwan  Minta  Izin  Berjilbab”,  merupakan  tindak lanjut dari pengaduan salah seorang polwan yang tidak diizinkan berjilbab saat  bertugas.  Permasalahan  tersebut  sudah  lama  muncul,  tetapi  baru mendapat  tanggapan  serius  oleh  berbagai  pihak  yang  memperdulikan. Berbeda  halnya  dengan  polwan  di  Aceh,  yang  telah  sudah  diperbolehkan berjilbab, karena menutup aurat dengan jilbab merupakan peraturan daerah yang wajib dipatuhi seluruh wanita Aceh.

## 2.  Pengijinan Penggunaan Jilbab bagi Polwan
Isi  berita  mengenai  sikap  MUI  yang  menegaskan  syariat  Islam  me- wajibkan  semua  wanita  Muslim  untuk  menutup  aurat,  salah  satunya dengan menggunakan jilbab. Melalui Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah,  menegaskan  kembali  bahwa  Polri  tidak  berhak  melarang  polwan berjilbab  atas  dasar  syariat  Islam  tersebut.  Amir  meminta  peninjauan kembali surat keputusan Kapolri yang tidak memasukkan jilbab ke dalam seragam dinas polwan. Menurutnya, seragam jilbab yang nantinya dipakai oleh  polwan  tidak  harus  terlalu  longgar,  tetapi  tetap  menutupi  aurat. Perizinan  penggunaan  jilbab  mendapat  sambutan  positif  dari  berbagai
Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….                                            Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk.
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016
instantsi  kepolisian,  seperti  di  Polres  Bekasi,  sebanyak  91  anggota  polwan bersyukur atas kebijakan tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kom- bes Awi Setiyono juga mendukung penuh jika ada polwan yang ingin me- ngenakan jilbab, karena berjilbab merupakan hak asasi manusia.

## 3.  Penundaan Ijin Memakai jilbab
Penundaan ijin jilbab kembali terjadi pada 30 Nopember 2013. Berita menjadi headline di  halaman  pertama,  dengan  sudut  pandang  sikap  tidak konsisten  Polri  merusak  sukacita  polwan.  Terdapat  foto  polwan  berjilbab untuk  mendukung  berita.  Berita  yang  dimuat  berisi  informasi  mengenai penggunaan  jilbab  tampak  polwan  yang  kurang  beraturan,  sehingga  perlu ditunda  ijinnya.  Banyak  polwan  menggunakan  jilbab  dengan  warna  dan tata cara tidak sesuai polwan di Aceh. Rupa-rupa jilbab tersebut mengurangi konsep kekompakan Polri dalam berbusana, oleh karena itu Polri menerbit- kan  telegram  rahasia  agar  menunda  penggunaan  jilbab  bagi  polwan. Kebjiakan  penundaan  penggunaan  jilbab  termuat  dalam  telegram  rahasia (TR)  yang  ditandatangani  Wakil  Kepala  Polri  Komisaris  Jenderal Oegroseno, bertanggal Kamis, 28 November 2013. TR berisi enam imbauan kepada  polwan  untuk  menunda  penggunaan  jilbab  saat  berdinas  hingga terbit peraturan dan perlemen menyepakati anggaran penyediaan jilbab.
C. C. C. C.     Analisis Analisis Analisis Analisis Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Media Mengenai Media Mengenai Media Mengenai
Media Mengenai ijin jilbab ijin jilbab ijin jilbab ijin jilbab
Penulis  dalam  hal  ini  menggunakan  analisis  media  menurut  konsep Van Djik. Van Dijk menggambarkan wacana ke dalam tiga dimensi, yaitu teks,  kognisi  sosial,  dan  konteks  sosial. Pertama, dimensi  teks,  van  Dijk melihatnya  sebagai  suatu  bangunan  yang  terdiri  atas  tiga  struktur  saling mendukung  dan  di  dalamnya  terdapat  elemen-elemen  lebih  kecil. Kedua, dimensi  konteks  sosial,  mempelajari  bangunan  wacana  yang  berkembang dalam masyarakat mengenai suatu masalah. Ketiga , dimensi kognisi sosial, mempelajari  proses  produksi  teks  berita  yang  melibatkan  kognisi  individu wartawan. 18 Dimensi teks meliputi tematik,  skematik, dan  semantic.  Pada aspek tematik terdapat tiga kategori yaitu belum mengizinkan penggunaan jilbab, mengizinkan  penggunaan  jilbab,  dan  menunda  penggunaan  jilbab bagi polwan.
______________
18 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media , (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 224.
Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 72
Topik yang ingin disampaikan dalam berita yakni pengaduan seorang polisi wanita (polwan) yang tidak diperbolehkan mengenakan jilbab kepada MUI.  Wartawan  menggunakan  kata  perempuan  yang  mengandung konotasi  untuk  menunjuk  pada  polwan.  Wartawan  menginginkan  publik mengetahui bahwa polwan tidak mendapat izin untuk memakai jilbab saat bertugas. Tujuannya agar pihak yang berkompeten seperti MUI, DPR, dan Polri segera menanggapi hal itu. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pada kasus pelarangan penggunaan jilbab siswi sekolah negeri pada tahun 1980-an  sudah  menemukan  solusi.  Berupa  penyempurnaan  peraturan  se- ragam  sekolah  dan  memasukkan  seragam  jilbab  dalam  SK.100/C/ Kep/D/1991,  setelah  terjadi  pembicaraan  intensif  antara  MUI,  Departe- men  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  serta  dukungan  dari  berbagai  pihak. 19
Kasus  tersebut  menguatkan  bahwa  jilbab  menjadi  suatu  keharusan  yang dijamin  dalam  surat  keputusan  dan  konstitusi. Republika seolah  berharap polwan  akan  mendapat  izin  berjilbab  jika  berbagai  pihak  membantu memperjuangkan hal tersebut, seperti siswi sekolah negeri saat itu.
1. 1. 1. 1.     Aspek Aspek Aspek Aspek Skematik Skematik Skematik Skematik
Skematik merupakan strategi wartawan untuk mendukung topik yang ingin disampaikan, dengan memberi penekanan bagian yang didahulukan lalu mana untuk selanjutnya. Republika mengawali berita berjudul “Polwan Minta Izin Berjilbab”, dengan mengatakan MUI mendapatkan pengaduan dari  polwan  yang  tidak  diperbolehkan  mengenakan  jilbab.  Selanjutnya, Republika menuliskan  pendapat  Wakil  Sekretaris  Jenderal  MUI  Tengku Zulkarnaen,  bahwa  alasan  melarang  polwan  memakai  jilbab  bertolak belakang  dengan  Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945.  Pada  pertengahan berita, Zulkarnaen terkesan mengancam, jika kepolisian tidak megeluarkan peraturan  perizinan  polwan  berjilbab,  maka  jalan  yang  ditempuh  yaitu datang  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  untuk  membatalkan  pelarangan. Dilanjutkan  pendapat  polwan  Kepolisian  Daerah  Jawa  Tengah  (Polda Jateng)  yang  mengadu  kepada  Ustaz  Wahfiudin  tentang  keinginannya berjilbab saat berdinas. Ustaz Wahfiudin juga terlihat mendukung keinginan polwan.  Selanjutnya,  wartawan  menjelaskan,  polwan  Jateng  pernah
______________
19 M.  Syamsudini,  “Kasus  Jilbab  di  Sekolah-sekolah  Negeri  di  Indonesia”. dalam  laman  blog http://mydetik.blogspot.com/2011/06/kasus-jilbab-di-sekolah- sekolah-negeri.html. diakses 9 Juni 2013.
Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….                                            Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk.
73
menulis  surat  permintaan  izin  berjilbab,  namun  tidak  dikabulkan,  bahkan keluar. Peraturan yang menegaskan polwan berjilbab hanya diperbolehkan di Polda Aceh. Pada akhir berita, wartawan menuliskan pendapat anggota DPR  dari  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  Zainuddin,  yang  berjanji menindaklanjuti keinginan polwan mengenakan jilbab.
Republika mengawali berita dengan menuliskan hal-hal yang dilanggar Polri  jika  melarang  penggunaan  jilbab  bagi  polwan,  baru  dilanjutkan  kro- nologi  dan  pendapat  polwan  yang  menginginkan  berjilbab.  Susunan  ter- sebut  terkesan  mebangun  citra  negatif  kepolisian  sebagai  instansi  penegak hukum,  yakni  jika  tidak  mengizinkan  polwan  berjilbab,  maka  Polri  akan melanggar  UUD  1945.  Dipertegas  dengan  pemilihan  narasumber  kontra terhadap  tidak  diizinkannya  polwan  berjilbab.  Seperti  pemilihan  pendapat MUI,  diletakkan  pada  awal  berita  dan  diberi  porsi  banyak,  sehingga  me- ngesankan tidak perlu ada pelarangan karena lembaga pemberi fatwa per- masalahan  keagamaan  sudah  menegaskan  Polri  akan  melanggar  hak menjalankan ibadah.
2. 2. 2. 2.     Aspek Aspek Aspek Aspek Semantik Semantik Semantik Semantik
Semantik  mempelajari  makna  apa  yang  ditekankan  dalam  teks,  ter- dapat beberapa elemen elemen yang diamati, yaitu latar, detil, maksud, dan pra  anggapan.  Latar  dapat  menjadi  alasan  pembenaran  gagasan  yang diajukan suatu teks, dipakai untuk menyediakan latar belakang akan dibawa kemana  makna  teks  tersebut.  Kata  sudah  pernah,  pada  awal  kalimat menjadi  titik  berat  yang  ingin  disampaikan  wartawan.  Dilanjutkan  peng- gunaan koherensi atau kepaduan makna, pada kata tetapi, yang menyata- kan  pertentangan.  Berfungsi  menambah kejelasan  suatu  pemaparan,  yaitu surat permohonan izin berjilbab tidak dikabulkan Kapolri. Wartawan juga member  penekanan  menggunakan  kata  hubung  bahkan.  Bermaksud  me- nunjukkan akibat dari permohonan izin berjilbab yaitu keluar surat edaran Kapolri  yang  menegaskan  seragam  jilbab  Polri  hanya  untuk  polwan  di Polda  Aceh.  Alasan  tersebut  menjadi  latar  belakang  polwan  Jateng mengadu mengenai tidak diizinkannya berjilbab. Republika ingin mengata- kan bahwa  sejumlah polwan  sudah berusaha meminta  izin berjilbab  pada Kapolri,  akan  tetapi  hasilnya  tidak  sesuai  harapan.  Akan  lebih  efektif jika masyarakat dari berbagai kalangan ikut bertindak dan mendukung perizinan pemakaian jilbab bagi polwan.
Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….
3. 3. 3. 3.     Aspek Aspek Aspek Aspek Detail Detail Detail Detail
Elemen  wacana  detil  berhubungan  dengan  kontrol  informasi  yang ditampilkan  wartawan  dalam  berita,  diuraikan  secara  panjang  atau  tidak Penggunaan  kata  jaminan  dalam  kutipan  tersebut  menunjukkan  telah  ada lindungan  hak  menjalankan  ibadah  dalam  UUD  1945,  dasar  dari  semua undang-undang. Kata syariat dan dasar hukum jilbab terkesan dipengaruhi ideologi keislaman Republika . Republika menampilkan pendapat secara detail, dimulai dari pasal dan isi undang-undang yang menjamin kebebasan men- jalankan  ibadah,  hingga  hukum  jilbab  dalam  Islam  bagi  wanita.  Strategi tersebut membangun wacana bahwa sebagai lembaga penegak hukum, Polri telah  mengabaikan  jaminan  hak  dalam  UUD  1945,  bahkan  melanggar konstitusi apabila tidak mengizinkan polwan berjilbab.
4. 4. 4. 4.     Aspek Maks Aspek Maks Aspek Maks Aspek Maksud ud ud ud
Elemen maksud menunjukkan bagaimana secara implisit dan eksplisit wartawan  menggunakan  praktik  bahasa  tertentu  untuk  menonjolkan kebenaran dan menyembunyikan kebenaran tersebut Republika menjelaskan secara  implisit  mengenai  jumlah  polwan  yang  ingin  berjilbab,  hanya menuliskan  cukup  banyak.  Selanjutnya,  secara  eksplisit  menuliskan  alasan terhalangnya  keinginan  polwan  menggunakan  jilbab  saat  berdinas  karena belum ada peraturan Kapolri tentang penggunaan seragam jilbab polwan di luar Polda Aceh. Penulisan tersebut terkesan memberi maksud tidak sedikit polwan  yang  ingin  berjilbab,  namun  terhalang  dengan  belum  adanya peraturan  seragam  jilbab  di  luar  polda  Aceh.  Paragraf  tersebut  memper- lihatkan  ekspresi  kecewa Republika terhadap  Polri,  dan terkesan  menunggu langkah Polri mengeluarkan peraturan seragam jilbab polwan.

## 5. 5. 5. 5.     Aspek
Aspek Aspek Aspek Pra Anggapan Pra Anggapan Pra Anggapan Pra Anggapan
Elemen  wacana  pra  anggapan  merupakan  upaya  mendukung  pen- dapat  dengan  memberikan  premis  yang  dapat  dipercaya  kebenarannya. Republika menggunakan kata seandainya untuk memandang peristiwa yang mungkin terjadi. Penempatan kata seandainya, pada awal kalimat terkesan menghakimi  jika  pengandaian  terjadi.  Aspek  sintaksis.  Sintaksis  mem- pelajari bagaimana pendapat narasumber ditampilkan dalam berita. Elemen yang diamati sintaksis, meliputi kata ganti, koherensi, dan bentuk kalimat. Elemen kata ganti digunakan untuk menunjukkan di mana posisi seseorang
Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….                                            Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk.
dalam  wacana  atau  berita.  Kata  ganti  kami  menunjukkan  orang  pertama jamak yang menyatakan kelompok di luar pembaca, sehingga menumbuh- kan jarak antara  pembaca dan  narasumber berita.  Kata  ganti kami  dalam berita tersebut, mewakili Zainuddin dan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai politik berbasis Islam. Pemilihan tersebut tentunya mengandung  maksud, Republika memandang  DPR  sebagai  dewan  yang berwenang  membuat  undang-undang.  Setidaknnya,  menyampaikan  per- masalahan mengenai tidak diizinkannya polwan berjilbab kepadanya, akan membawa  perubahan,  ditambah  dengan  PKS  sebagai  partai  Islam,  tentu aspirasi polwan akan mendapat respon serius.
6. 6. 6. 6.     Aspek Aspek Aspek Aspek Koherensi Koherensi Koherensi Koherensi
Koherensi merupakan pertalian antarkata, proposisi atau kalimat, yang ditampilkan dalam bentuk sebab akibat, bisa juga sebagai penjelas. Republika menggunakan  koherensi  pertentangan  dengan  kata  penanda  tetapi,  untuk memperjelas  pemaparan.  Kalimat  kedua  menduduki  posisi  lebih  penting daripada  yang  pertama  Terdapat  penekanan  yang  ingin  diperlihatkan Republika , yaitu Kapolri tidak mengabulkan keinginan polwan Polda Jateng untuk  berjilbab.  Kalimat  tersebut  menggambarkan  usaha  polwan  yang belum mendapatkan hasil. Republika terkesan ingin menunjukkan usaha ter- sebut kepada publik, dan mengharapkan dukungan agar polwan mendapat izin  berjilbab.  Bentuk  kalimat  menentukan  apakah  subjek  diekspersikan secara  eksplisit  atau  implisit  dalam  teks  berita. Republika menggunakan kalimat aktif untuk menuliskan isi berita. Kalimat aktif memberi penekanan pada  siapa  yang  melakukan.  Pada  kalimat  tersebut,  wartawan  meng- gunakan kata mengadu, dengan menjelaskan secara eksplisit bahwa polwan menyampaikan  keinginannya  mengenakan  jilbab  kepada  ustaz.  Subjek dalam  kalimat  tersebut  adalah  polwan  yang  mengadukan  keinginannya berjilbab.  Stilistik  mempelajari  pilihan  kata  apa  yang  dipakai  dalam  teks. Elemen  yang  diamati  adalah  leksikon,  mengenai  pemilihan  kata  atas berbagai  kemungkinan  kata  yang  tersedia.  Wartawan Republika memilih kata  “melarang”  untuk  menuliskan  pendapat  Zulkarnaen.  Kata  lain  yang memiliki makna hampir sama dengan melarang, yaitu menghalangi, mem- batasi,  tidak  memperbolehkan.  Kata  melarang,  menggambarkan  terdapat pihak yang tidak memperbolehkan penggunaan jilbab bagi polwan, dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah Polri. Polri terkesan mengabaikan hak
Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….
menjalankan  ibadah  sesuai  agama,  yang  dilindungi  dalam  UUD  1945, dengan tidak memperbolehkan polwan berjilbab saat bertugas.
7. 7. 7. 7.     Aspek Re Aspek Re Aspek Re Aspek Retoris toris toris toris
Retoris  berhubungan  mengenai  bagaimana  dan  dengan  cara  apa  pe- nekanan dilakukan dalam teks. Elemen yang diamati, yaitu grafis, metafora, dan  ekspresi. Republika menaruh  perhatian  besar  pada  berita  berjudul “Polwan  Minta  Izin  Berjilbab”,  dengan  menonjolkan  kutipan  wawancara dari  anggota  DPR  fraksi  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  Zainuddin. Kutipan  tersebut  ditulis  dalam  bentuk capture dengan  warna  latar  hitam, tulisan  putih,  dan  berbentuk  lingkaran  sehingga  terlihat  menonjol.  Warna hitam menyimbolkan kekuasaan, putih melambangkan harapan, sedangkan lingkaran  menggambarkan  kesatuan  utuh.  Maksud  dari  gambar  tersebut, yaitu Republika , polwan, dan narasumber berharap agar DPR serta Kapolri, selaku pihak yang berkuasa, segera menangani permasalahan penggunaan jilbab polwan.
Metafora  digunakan  sebagai  ornamen  dari  buku,  bisa  disampaikan lewat kiasan, ungkapan sehari-hari, pepatah, sebagai alasan pembenar atas pendapat  tertentu  kepada  publik  Makna  yang  dimaksud  dalam  kalimat yakni rasa ingin melawan atau memberontak terhadap peraturan Polri yang tidak  memperbolehkan  polwan berjilbab.  Polwan  tersebut  ingin  mengena- kan  jilbab  semenjak  pulang  menunaikan  ibadah  haji,  untuk  melengkapi ketaatan  terhadap  perintah  agama  Islam.  Elemen  ekspresi  bertujuan  me- meriksa  apa  yang  ditekankan  oleh  seseorang  dalam  teks.  Ekspresi  ke- kecewaan ditunjukan dalam berita penyesalan Zulkarnaen terhadap kebijak- an seragam jilbab polwan, dengan mengatakan, “Jika alasannya kebijakan otonomi khusus, mengapa kebijakan ini tidak bisa diperlebar pada tingkat nasional?”  Zulkarnaen  menunjukkan  kekurangpuasan  terhadap  kebijakan perizinan  berjilbab  hanya  diterapkan  di  Polda  Aceh,  bukan  di  seluruh Indonesia. Republika memandang permasalahan tersebut sebagai persoalan Nasional,  karena  masyarakat  Indonesia  mayoritas  Muslim,  sehingga pemakaian jilbab harus diizinkan.
D. D. D. D.     Ke Ke Ke Kesimpulan simpulan simpulan simpulan
Republika terlihat  mengharapkan  polwan  dapat  bebas  berjilbab  saat bertugas  tanpa  perlu  mengkhawatirkan  adanya  teguran.  Terlihat  dari  pe- milihan  narasumber  berita  yang  kebanyakan  memiliki  harapan  sama
Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….                                            Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk.
SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 77
dengan Republika .  Kutipan  wawancara  narasumber  yang  menginginkan polwan  berjilbab  diberi  porsi  lebih  banyak  dan  ada  yang  diletakkan  pada awal  serta  akhir  berita.  Wartawan  menyusun  serta  memilih  kutipan  pen- dapat  narasumber  berdasarkan  kerangka  acuan  yang  telah  dibuat,  dengan memperhatikan  aspek  penting  tidaknya  pendapat  tersebut  ditempatkan  di bagian atas, tengah, atau akhir berita.[]

## Daftar Pustaka Daftar Pustaka Daftar Pustaka Daftar Pustaka
Darmanto,  “Pemberitaan  Media  Massa  tentang  Pengakuan  Lembaga Internasional Worldhelp yang Membawa 300 Anak Korban Bencana Alam Tsunami di Aceh (Analisis Framing Harian Republika dan Kompas)”. Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2005.
Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS, 2001.
Fahmiarto, Anjar. Staf redaksi/editor berita Republika . Pada 3 Juli 2014.
Hanafi,  Muchlis  Muhammad,  dkk., Kedudukan  dan  Peran  Perempuan  (Tafsir  al- Qur’an  Tematik) .  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan  Mushaf  al-Qur’an  Badan
Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
Ibrahim, Abdul Mu’min, Mendidik Anak Perempuan . (terj) Abdul Hayyie al-Kattani dan Mujiburrahman Subadi. Jakarta: GemaInsani Press, 2007.
Kasman,  Suf, Pers  dan  Pencitraan  Umat  Islam di  Indonesia (Analisis  Isi  Pemberitaan Harian Kompas dan Republika) . Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementrian
Agama RI, 2010.
Mustafa, Kholid, Manajemen Wanita Salehah , Yogyakarta: Diva Press, 2004.
Nurudin , Jurnalisme Masa Kini . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Prambadi,  Gilang  Akbar  dan  Alicia  Saqina.  “Jilbab  tak  Ganggu  Polwan”.
Republika. No. 149 Tahun 21. Edisi 8 Juni 2013.
Prambadi,  Gilang Akbar.  “Jilbab Polwan  Ditunda”. Republika. No. 248 Tahun
21. Edisi 30 November 2013.
Prambadi,  Gilang  Akbar.  “Mulai  Hari  Ini  Polwan  Bebas  Kenakan  Jilbab”.
Republika. No. 238 Tahun 21. Edisi 20 November 2013.
Priboemi.  “Jilbab  Sudah  Ada  Ribuan  Tahun”.  http://zangpriboemi.blogspot. com/2012/09/mendalami-sejarah-jilbab.html. Diakses 17 Juli 2013.
Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Riyadhotul Munawaroh, dkk. Penggunaan Jilbab bagi Polwan ….

## SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016
78
Republika Online.  “About  ROL  ( Republika Online)”. Web. Lihat  dalam: http://www. Republika .co.id/page/about#. Diakses 9 Desember 2013.
Sabiq,  Zamzami.  “Kognisi  Sosial  (Social  Cognition)”. Blog .  Lihat  dalam: http://zamzamisabiq.blogspot.com/2012/09/kognisi-sosial-social- cognition.html. Diakses 17 Maret 2013.
Samantho, Ahmad Y., Jurnalistik Islami; Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim . Jakarta: Harakah, 2002.
Shihab, M. Quraish, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah . Jakarta: Lentera Hati, 2005.
Syamsudini,  M.  “Kasus  Jilbab  di  Sekolah-sekolah  Negeri  di  Indonesia”.  Lihat dalam:    http://mydetik.blogspot.com/2011/06/kasus-jilbab-di-  sekolah- sekolah-negeri.html. Diakses 9 Juni 2013.
Syuqqah, Abdul Halim Abu, Kebebasan Wanita . (terj) As’ad Yasin. Jakarta: Gema
Insani Press, 1997.
Suryaningsih,  Rosita  Budi.  “Polwan  Minta  Izin  Berjilbab”. Republika. No.  147 Tahun 21. Edisi 5 Juni 2013.
Wikipedia.  “ Republika (Surat  Kabar)”.  dalam:  http://id.wikipedia.org/wiki/ Republika _(surat_kabar). Diakses 9 Desember 2013.
Zamzani, Fitriyan. “Momen Polri Merengkuh Kemanusiaan”. Republika. No. 155 Tahun 21. Edisi 14 Juni 2013.