## LETTER OF CREDIT (L/C)
DALAM PERSPEKTIF  PEMIKIRAN ABDUL MANNAN

## Аbstrаct
Muhammad Nabhani, 1 Bustanul Arifin, 2
1 Institut Agama Islam Negeri Kediri. emаіl: nabhanim07@iainkediri.
ac.id
2 S ekolаh Tіnggі Аgаmа
Іslаm Аt-Tаhdzіb
Jombаng. emаіl: arifelbustany@gmail.co m
B аckgound. Given the existence of legal provisions regarding the implementation of L/C transactions, it is hoped that L/C will run smoother and increase so that it has a positive impact on the growth of international trade. PBI L/C provisions are made in line with UCP 500 provisions and international L/C law so that the material for PBI L/C is on an international scale. PBI L/C will not hamper L/C practices that have been carried out by banks and the business world so far. PBI L/C actually legally covers the practice of L/C.
Аіm. From the presentation of the above, it will give rise to a number of problems that need to be solved. First: what is the perspective of Islamic law regarding the implementation of L/C based on the concept of Sharia? .Second: how does  Abdul Mannan give his theoretical concept of the existence of L/C which is a service product in Sharia banking? This problem requires solving through a historical-philosophical approach.
Methods.  In this study, the authors used a qualitative approach in research procedures to produce holistic-descriptive data from the observed phenomena. The reason for choosing this qualitative method is to obtain a comprehensive description related to perceptions, actions, normative legal force and Islamic law which enforces L/C as a means of international payment that has developed to date.
Results. L/C syari'ah plays an important role in the international payment system when compared to other payment systems. The existence of  the application of shari'ah contracts included in the implementation of the shari'ah L/C implies the importance of the position of shari'ah L/C compared to conventional L/C. Thus, even though Mannan's opinion has not been fully implemented in Indonesia, Mannan's thoughts can be used as a comparative study against other models of economic systems.
Keywords:. Letter of Credit, Abdul Manan

## PENG АNTАR
Pilihan mengenai pembayaran Internasional telah mewarnai dunia bisnis sejak lama, diantaranya: secara kontan ( cash and carry ), 1 telegraphi transfer , 2 wesel ( commercial bill of exchange ), 3 dan yang terakhir, dengan menggunakan sistem pembayaran letter of credit atau L/C. Hingga saat ini, L/C masih menjadi primadona pembayaran transaksi Internasional dalam mengoptimalkan biaya ekspor impor salah satu metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam transaksi ekspor –  impor . Hal ini dikarenakan L/C menawarkan jaminan terbaik bagi pihak eksportir bahwa barang yang dijual secara internasional akan dibayar. Jaminan ini timbul dari kenyataan bahwa kewajiban membayar dengan L/C terletak ditangan bank pembeli bukan ditangan
1 Sistem pembayaran secara kontan yan dilakukan saat barang diserahkan dari eksportir kepada importir.
2 Sistem pembayaran melalui cek yang diteruskan dengan telegram dilakukan oleh bank di dalam negeri kepada pelanggan di luar negeri melalui transfer deposito.
3 Surat perintah dari penjual (eksportir) kepada pembeli (importir) untuk membayar sejumlah uang atas transaksi yang telah dilakukan.Lihat Andrian Sutedi, Hukum Ekspor Impor (RAS 2014)H.63 Lihat pula English Business Correspondence,(Yogyakarta: Kanisius,2006), h. 81
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
ISSN (Online)  : 2503-1929
pembeli. Sehingga L/C  bisa dijadikan sebagai alat pembayaran luar negeri yang telah diakui keberadaannnya. 4
Dikesempatan lain, pendukung diberlakukannya L/C pada perdagangan Internasional yaitu Agus  Martowardojo. Agus mengatakan penerapan L/C dalam dunia perdagangan Internasional akan menjadikan ekspor menjadi lebih akurat. 5 Agus menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Kemendag untuk menghindari gangguan lalu lintas devisa. Begitu pula dengan Sofyan Djalil menghimbau kepada pemerintah agar mengeluarkan produk hukum yang mewajibkan penyerahan L/C . 6
Masih berhubungan dengan  kredit, Abdul Wahab Ibrahim Abu mengemukakan kredit merupakan secarik kertas khusus yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah guna memperoleh barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu sehingga bank issuer bisa melunasi nilai barang dan jasa tersebut. 7 Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankkan dan Bank Indonesia menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Selanjutnya  tanggapan berkenaan dengan adanya L/C, Agoes Moerjono selaku praktisi asuransi dalam bidang pengembangan ekspor menanggapi,”L/C merupakan perikatan antara bank yang menerbitkan L/C dengan eksportir yang dapat menikmati manfaat guna L/C”. 8 Dari adanya pendapat tersebut, penggunaan L/C memang diperuntukkan bagi pelaku usaha dalam komoditas ekspor impor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, L/C dianggap sebagai sarana pilihan tepat dalam memudahkan jangkauan usaha bagi pelaku usaha berkala Internasional. Kemudian dilanjutkan oleh Emmy Panggaribuan Simanjuntak, L/C merupakan surat perintah membayar kepada seorang atau beberapa orang yang dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat perintah itu kepada seseorang tertentu. 9 Pendapat tersebut menunjukkan bahwa L/C tidak bisa terlepas dari kontrak penjualan, sebab kontrak penjualan menjadi kuasa diterbitkannya L/C.
Disisi lain, Emmy lebih menekankan penggunaan L/C tidak lagi berurusan dengan barang- barang melainkan pada dokumen-dokumen dari barang tersebut. Selanjutnya argumen dari Steven C. Rattner sarjana Amaerika bahwa L/C merupakan perjanjian tertulis mengenai pembayaran, dimana kewajiban pembayaran dapat difasilitasi dengan adanya kredit. Steven menilai bahwa mekanisme pembayaran dengan sistem tersebut jelas memiliki tingkat kerumitan yang tinggi didalam pengimplementasiannya, terlebih jika hal tersebut berlangsung pada lain negara

## PEMB АHАSАN
Mengingat L/C sebagai  salah satu produk jasa perbankan, maka dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No. 34 dan 35 mengenai letter of credit ( L/C ) dapat membantu Perbankan Syari’ah di Indonesia untuk menerapkan mekanisme L/C tanpa harus menyalahi ketetapan dari Fatwa tersebut.Dalam ranah yuridis normatif L/C memiliki pengaruh penting terhadap kelancaran pembayaran Internasional. L/C sendiri merupakan jaminan pembayaran kepada eksportir dan jaminan
4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankkan dan Bank Indonesia
5 Agus Martowardojo, BI Sebut Aturan LC Bikin Data Ekspor Lebih Akurat diakses pada 24 November 2015 dari http://bisnis.liputan6.com/read/2161115/bi-sebut-aturan-lc-bikin-data-ekspor-lebih-akurat
6 Lihat:  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551cf0e82975a/mendag-terbitkan-aturan-ketentuan- penggunaan-l-c-ekspor-barang-tertentu diakses pada 2 Desember 2015
` 7 Achmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), Cet.I, h.600
8 Agoes Moerjono, Melangkah Menuju Ekspor: Suatu Petunjuk Praktis (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1995), h.238
9 Emmy Pangaribuan Simanjutak, Pembukuan Kredit Berdokumen (Documentary Credit Opening) (T,tp:T,pn ,1979), h. 16
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 ISSN (Online)  : 2503-1929
pemenuhan dokumen untuk  kepentingan importir sesuai dengan  ketentuan Uniform Customs and Practicefor Documentary Credits (UCP) dengan tetap memperhatikan hukum nasional. 10
Komponen  dalam  L/C melibatkan para pihak yang terdiri dari importir, eksportir, bank penerbit dan bank  koresponden. Namun, L/C sendiri merupakan kontrak  antara bank penerbit dan eksportir.Dalam implementasinya L/C terdiri dari para pihak yang hanya berurusan dengan dokumen, tidak  dengan  transaksi barang, jasa atau pelaksanaan  lainnya. Dan, L/C merupakan kontrak yang independen terhadap kontrak terkait  seperti kontrak jual beli.Dimaksudkan agar L/C menjadi suatu perealisasian kontrak jual beli yang dianggap lebih aktual dan terpercaya.
Namun  dilihat dari realita yang ada, sebagian dari pelaku usaha, penggunaan L/C belum semuanya paham mengenai aturan hukum L/C yang disandarkan pada ketentuan UCP, sehingga hal tersebut dapat disalahgunakan dalam penggunaannya. Seperti halnya  kasus yang terjadi pada pengusaha  garmen di Bali. 11 Singkat cerita pengusaha garmen (penjual) di Bali menerima L/C dari pembeli di Jerman untuk pembelian pakaian dalam kapasitas relatif besar yang desainnya ditentukan sendiri oleh pembeli. Desain pakaian yang dibuat oleh pembeli belum pernah dibuat oleh para pengusaha garmen di Bali.
Pengusaha garmen kemudian melakukan penggandaan sejumlah pakaian sesuai permintaan pembeli dalam L/C.Akan tetapi, sebelum pengkapalan barang dilakukan oleh penjual, L/C yang bersangkutan dibatalkan oleh bank penerbit di Jerman secara sepihak atas permintaan pembeli, sementara penjual di Bali telah melakukan penggandaan barang sampai batas selesai. Demi mencegah resiko kerugian yang besar pada pihak penjual, penjual dan pembeli melakukan negosiasi harga kembali dan hasilnya dengan terpaksa penjual harus menyetujui untuk memberikan potongan harga kepada pembeli.
Dari pemaparan kasus diatas, dapat diketahui bahwa pergulatan hukum bisa terjadi pada pelaku  usaha yang awam mengenai berbagai macam indikasi  dalam ketetapan UCP. Padahal dalam kasus ini, L/C secara tidak langsung dapat diubah atau dibatalkan oleh bank penerbit setiap saat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penerima. Akan tetapi hal tersebut harus sesuai ketetapan dalam UCP, dimana bank penerbit harus melakukan pembayaran L/C kepada penerima atas dasar dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan L/C dan tidak menerima pemberitahuan perubahan dan pembatalan L/C sebelum dilakukan pembayaran. Sehingga penyelesaian pembayaran L/C dapat dilakukan dengan cara sight payment, acceptance, negotiotion, dan deferred payment.
Berdasarkan  pemaparan singkat mengenai teori L/C diatas, pastinya terdapat  perbenturan pendapat dalam kajian teori  L/C. Seperti halnya Bernard S. Wheble, ia mengangap bahwa L/C tersebut merupakan alat penjaminan atau sering pula disebut dengan Standby L/C dimana L/C tersebut harus memiliki persyaratan  terlebih dahulu sebelum L/C tersebut bisa diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu dan diketahui oleh semua pihak. Karena  bank penerbit mempunyai keterikatan pada nasabah (pembeli) untuk membayar atas pengajuan keterangan yang menyatakan adanya wanprestasi. Bernard melihat kegunaan Standby L/C dianggap sebagai instrumen yang mencerminkan inherent reliability, convenience, dan flexibility. 12 Sedangkan E.P Ellinger beranggapan bahwa hakikat Standby L/C yaitu agar bank penerbit bersiap-siap untuk melaksanakan  kewajiban dalam hal pemohonan wanprestasi. Disamping itu, Standby L/C dapat digunakan untuk menjamin pembayaran kembali kepada obligee (penerima) jika obligor (pemohon) gagal melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak dan menjamin kewajiban lainnya yang diperjanjikan dalam kontrak yang memungkinkan obligee memperoleh dana dalam hal terjadi wanprestasi.
10 Surat Edaran Bank Indnesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang Uniform CustomsAnd Practice For Documentary Credits  yang berisikan bahwa,” L / C   y a n g d it er bit kan  ban k umum  bol eh tun d uk atau tida k pada  UCP 1 993  Revi si on ,  ICC  Pu bli cat i on  No.500”. Tapi secara implisit Bank Indonesia tetap menginginkan agar semua L/C yang diterbitkan bank umum tunduk pada UCP sebab UCP merupakan satu-satunya ketentuan L/C yang berlaku secara Internasional.
11 Kasus tersebut disadur dari Ramlan Ginting, Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis
12 Brooke Wunnicke, Stanby Letter of Credit ( T.tp: T.pn, 1989), h.1 disadur dari Ramlan Ginting, Letter of  Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
ISSN (Online)  : 2503-1929
Standby L/C dapat pula digunakan sebagai alat penjamin dan dapat digunakan untuk jaminan pelaksanaan (performance guarantee) secara tidak terbatas. 13 Mengingat adanya ketentuan hukum mengenai pelaksanaan transaksi L/C, diharapkan  L/C akan semakin lancar dan meningkat sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan perdagangan internasional. Ketentuan PBI L/C dibuat sejalan dengan ketentuan UCP 500 dan hukum L/C Iinternasional sehingga materi PBI L/C berskala internasional.  PBI L/C tidak akan  menghambat praktik L/C yang selama ini  telah dilakukan oleh perbankan dan dunia usaha. PBI L/C justru memayungi secara hukum praktik L/C. PBI L/C mengatur prinsip-prinsip L/C, bank pelaksana L/C, biaya pelaksanaan L/C, dokumen L/C, cara pembayaran L/C, penggantian  pembayaran ( reimbursement ),    penipuan  dalam transaksi L/C, ganti rugi, pilihan  hukum dan pilihan forum.
Selanjutnya dari sisi yang berbeda, Abdul Mannan, selaku pemikir ekonomi Islam beraliran meanstream mencoba mengembangkan teori L/C dengan konsep ekonomi persaudaraannya. Dimana konsep Islam tentang persaudaraan merupakan salah satu pembeda sistem sosial  lain seperti dalam bidang moral, sosial dan ekonomi. Menurut Mannan, ciri khas konsep ekonomi persaudaraan Islam terletak dalam kenyataan bahwa Islam mengenyahkan semua kegiatan ekonomi anti sosial yang tidak mendorong pada kesejahteraan bersama. Hal tersebut dibuktikan dengan bermunculannya perusahaan monopoli dan spekulatif yang dilarang karena hal tersebut  tidak bermanfaat bagi pihak lain, dan hal itu justru mengambil keuntungan dari penderitaan sesama manusia.
Sehingga karakteristik pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan adalah merefleksikan keunikannya, dan dari keunikannya itu sekaligus sebagai kelebihannya dibandingkan dengan ekonom lainnya. 14 Hal tersebut dapat dilihat dari asumsi dasar ekonomi Islam yang telah dikemukannya, diantaranya:
Pertama , Mannan tidak percaya kepada “ harmony of interest “. Karena sejatinya harmony of interests hanyalah angan-angan pada naluri manusia untuk menguasainya.
Kedua , penolakannya pada Marxis tentang teori perubahan yang tidak akan pernah mengalami perbaikan. Teori Marxis dianggap sebagai reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan, lebih jauh lagi, teori inicenderung pada rasa ketidakmanusiawian, karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, dimana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dengan lainnya yang berhak mendapatkan reward yang berarti. Sehingga Mannan menganggap hanya ekonomi Islam yang dapat memberikan peubahan yang baik. Alasannya, karena ekonomi Islam memiliki nilai-nilai etika dan kemampuan motivasional tersebut dengan nilai-nilai Marxis beserta motivasinya.
Ketiga , Mannan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positivis, dengan menyatakan observasi harus  ditujukan kepada data historis dan wahyu. Argumen ini sebenarnya bertolak belakang dari argumennya sendiri untuk meninggalkan paradigma kaum neoklasik yang mendasarkan pada historis. 15 Hanya saja, mannan lebih jauh menampilkan “wahyu” sebagai penunjukkan dan pelengkap dalam arah observasi ekonomi. Jadi, rupanya Mannan sangat menaruh perhatian pada norma wahyu dalam setiap observasi ekonominya. Ini dapat dipahami bahwa ekonomi Islam dibangun dari fondasi utama yaitu dalil-dalil syara’ yang notabenya sebagai wahyu. Oleh karena itu, semua observasi ekonomi yang meninggalkan wahyu akan kehilangan ruh dari ekonomi Islam tersebut.
Perdebatan metodologi Islamisasi ekonomi ini selanjutnya terus terjadi. Tercatat pada tahun 1987 dalam International Conferenceon Islamic Metodologi and Behavioural and Education Science
13 Boris Kozolchyk,” The Emerging Law of Standby Letter of Credit and Bank Guarantee”’ 24 Arizona Law Review, 1982, h. 319
14 Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah Pengantar , (Yogyakarta: LPPI, 2001), h.53.
15 Menurut Abdul Hamid Abu Sulaiman, Krisis pemikiran ekonomi Islam terletak dalam karakter metode penelitian Islam yang dibatasii yang dibatasi pada studi tekstual atas bahasa, tradisi dan juga jurisprodensi ortodok. Lihat Abdul Hamid Abu Sulaiman, “ Islamization of Knoledge with Special Reference to Political Science”, dalam American Journal of Islamic Social Science, Vol. 2 No. 2, 1985, h. 263
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
ISSN (Online)  : 2503-1929
fourth yang diselenggarakan di Kartoum, Sudan, Muhammad Butty  menyampaikan bahwa objekfitas dan sifat metode ilmiah ditentukan oleh fungsinya. Karena metode ilmiah merupakan instrumen, yaitu skala untuk memastikan kekuatan dan kebenaran pemikiran, maka validitas mestinya terlepas dari proses berfikir itu sendiri. Oleh karena itu, Butty berkesimpulan bahwa metode ilmiah dapat dimodifikasi dan atau diubah oleh akal. 16
Keempat ,  Mannan menolak adanya gagasan kekuasaan. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi eksploitasi. Karena dalam realitanya, sistem ekonomi kapitalis 17 yang ada saat ini merupakan dikotomi dari kekuasaan. Oleh karena itu, Mannan mengusulkan perlunya keseimbangan antara kontrol pemerintah dan persaingan dengan menjunjung nilai-nilai dan norma- norma sepanjang diizinkan oleh syari’ah. Kelima , dalam hal kepemilikan individu dan swasta, Mannan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Keenam , dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama yang dilakukan Mannan yaitu menentukan basic economic functions.

## Konsep Pemikiran Abdul Mannan Tentang L/C

## Epistemologi Mannan Terhadap L/C
Ditinjau dari segi terminologis, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula suatu sumber, struktur, metode dan validitas (keabsahan) suatu pengetahuan. Dengan cara mengetahui unsur-unsur itulah kemudian suatu pengetahuan itu didapat kevaliditasnya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Lawan katanya adalah "doxa" yang berarti percaya, yakni percaya begitu saja tanpa menggunakan bukti (taken for granted). 18 Dengan begitu epistemologi  dianggap sebagai sikap skeptis-kritis terhadap pengetahuan, ini pertama kali dicetuskanoleh Plato (428-347 SM). Namun dalam sejarahnya epistemologi memiliki corak sendiri-sendiri karena perbedaan dalam menentukan standar validitas dan unsur-unsur di atas.
Sebenarnya dalam satu sisi ilmu ekonomi, terutama ekonomi Islam, biasanya menenjukkan pada pengertian yang sempit, yakni hanya mengenal orang-orang yang mengjmani ke-Esaan Allah dan ajaran moral-Nya, sebagaimana tercermin dalam al-Qur’an dan Sunnah, tetapi disisi lain juga mencakup dimensi yang luas karena ilmu ekonomi Islam ini mengambil pengetahuan dari faktor- faktor non-ekonomi, seperti faktor politik, sosial, etika dan moral yang semuanya merupakan sekumpulan unsur integratif yang berfungsi sebagai orientasi kesejahteraan umat secara umum.
Dari uraian di atas nampaknya eklusifitas Mannan dalam membatasi peran sistem ekonomi Islam hanya tertuju pada umat Islam saja, tidak ada gagasan yang segar agar bagaimana praktek ilmu ekonomi Islam ini bisa dikembangkan sayapnya ke daerah-daerah non-Muslim, meskipun dalam kemasan yang lebih membumi dan tidak harus membawa label Islam agar tidak nampak ideologis. Jadi dalam kerangka ini cukup dengan memasukkan ruh Islam, yaitu dengan menggunakan nilai-nilai etika Islam ke dalam konsep dan praktek institusional ekonomi konvensional. Hal ini perlu diingat, bahwa sistem ekonomi konvensional dengan kapitalis sebagai komandonya telah menguasai semua lini kehidupan ekonomi masyarakat dunia. Sementara umat Islam juga tidak dapat memisahkan diri sama sekali dari praktek sistem  ekonomi tersebut.
Selanjutnya Mannan menganggap bahwa sumber-sumber ilmu ekonomi Islam itu dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:
Pertama , sumber-sumber yang disepakati oleh para ulama (al-muttafaq 'alaiha). Sumber- sumber yang disepakati terdiri dari al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' dan Ijtihad atau Qiyas. Kedua
16 Lihat Louay Safi, The Foundation of Knowledge : a C omparative Study in Islamic and Western Methods of Linguiry (Malaysia: IIUM, 1996), h. 15
17 Sistem ekonomi kapitalis adalah  sebuah sistem ekonomi yang dicirikan dengan adanya hak milik privat  atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan, kereta api,dan sebagainya) dan pemanfaatannya dijadikan untuk mencari laba dalam keadaan yang sangat kompetitif. Lihat Muhammad Yulianto, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
18 Wiliam James Earle, Introduction to Philosophy dalam Fahrur Ulum, Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan, Jurnal al-Qanun, Vol.XXII, No.2(2009), h.....
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
ISSN (Online)  : 2503-1929
sumber-sumber yang belum disepakati para ulama (al-mukhtalaf 'alaihd). Sedangkan sumber-sumber kedua yang masih diperselisihkan oleh Mannan disebut dengan "prinsip-prinsip lainnya" adalah Istihsdh, Istislah dan Istishdb. Karena term-term tersebut mengandung pengertian sebagai teori dan sumber (produk dari kerja teoritiknya) maka yang dimaksud di sini  adalah pengertian yang kedua. Disamping itu, Mannan juga tidak menafikan urgensi fiqh para ulama, meskipun tidak dimasukkan secara kategorik dalam deretan sumber di atas.
Dalam urgensi fiqh 19 , sebagaimana ia sebutkan, terdapat perbedaan-perbedaan para ulama dalam menggali masalah furu'iyyah, yang tentu saja mencerminkan ciri khas hukum Islam yang luwes dan fleksibel dalam mengiringi dinamika sosial-budaya umat manusia. Dalam hal kehidupan berekonomi, mengingat persoalan ekonomi merupakan wilayah muamalat yang berjalan secara dinamis. Apalagi Nabi saw. sendiri pernah menegaskan: "Kamu sekalian yangpaling mengetahi urusan duniamu." Kalau dikembalikan kepada metode ijtihad para ulama mazhab nampak sekali Mannan mengadopsi semua metode ijtihad para ulama mazhab Sunni, yakni Imam Abu Hanifah (80- 150 H/699-767 M), Imam Malik Ibn Anas (95-179 H/713-795 M).
Imam Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i (150-204 H/ 767-820 M) dan Imam Ahmad Ibn Hanbal (169-241 H/780-855 M),"' meskipun ia masih membatasi dalil-dalil (sumber-sumber) lain yang diperselisihkan itu hanya tiga saja, 20 yakni istihsdh, istisldh dan istishdb. Sementara di kalangan empat mazhab Suraraf tersebut masih terdapat dalil-dalil lain lagi, yaitu dharifi' yang, dipegangi oleh mazhab Maliki dan Hanbali dan dalil 'urf (adat kebiasaan) yang dipegangi oleh tiga mazhab selain  mazhab Syafi'i. Sementara dua dalil tersebut tidak kalah pentingnya dalam rangka merekonstruksi konsep kehidupan sosial umat yang lebih fleksibel dalam mengiringi dinamika zaman, sebagaimana yang sebenarnya juga menjadi paradigmanya bahwa Islam harus dipahami secara kontekstual
Namun dengan demikian, dalam rangka merumsukan sumber hukum atau sumber ilmu ekonomi Islam ini, Mannan tidak hanya membatasi pada sumber-sumber pokok saja yang telah disepakati atau hanya berhenti pada qiyas saja, sebagaimana metode yang dipegangi oleh as-Syafi'i, tetapi ia juga memberi ruang gerak bagi peran rasio (ar-ra'yu) 21 dalam kerja metodologis ini. Tetapi di sisi lain ia juga mengadopsi istilah yang digunakan oleh as- Syafi'i, yaitu ketika menyebutkan "ijtihad atau qiyas", sebagai sumber keempat. As-Syafi'i mengidentikkan qiyas 22 dengan ijtihad karena menurutnya bahwa ijtihad itu identik dengan penyimpulan hukum dengan menggunakan rasio, sementara, menurutnya, penyimpulan hukum dengan rasio yang absah itu hanyalah metode qiyas (analogi). Oleh karena itu jika istilah ijtihad itu disamakan dengan qiyas tentu saja tidak lagi menambah sumber-sumber lainnya setelah qiyas, seperti istihsan dan istisldh.
Rupanya  dari sinilah Mannan nampak kurang konsisten dalam  mengadopsi sumber-sumber hukum Islam para ulama. Hal itu dipertegas lagi dalam generalisasinya terhadap fiqh para ulama yangmana sumber-sumber dan metode istimbatnya berbeda-beda dan masing-masing mempunyai kerangka teoritik yang integratif sendiri-sendiri, tanpa mengidentifikasikan karakternya masing- masing,Setelah menggunakan sumber-sumber hukum ekonomi Islam, kemudian Mannan menggunakan dua kajian metodologi dalam penuangan pemikirannya. Dimana ia menganggap bahwa kajian metodologi yang pertama tidak dapat dipisahkan dari kajian epistemologi yang berkembang dalam sejarah pemikiran Islam.
19 Fiqh dilihat dari segi etimologi bermakna faham, sedangkan menurut terminologi yaitu mengetahui hukum- hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Lihat..............
20 Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam , (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm.19
21 Muhammad Musa al- Tiwana, al-Ijtihad wa Mada Hajatina ilaih fi Haza Al’ ashr (T.tp: Dar al-Kutub al-Hadisah), h. 39 dalam Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh ( Yogyakarta :Ar-Ruzz  Media, 2011), h.178
22 Al-Syafi’i, al-Risalah (Beirut: al-Maktabah al-‘ilmiah, t.th),(tahqiq:Ahmad Muhammad Syakir), h.477
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
ISSN (Online)  : 2503-1929
Dilihat dari sejarahnya epistemologi terbagi atas tiga yakni epistemologi Islam, epistemologi burhani dan epistemologi irfani. 23 Dalam rangka kajian metodologi penggalian asas ini dapat digunakan dalam perspektif epitemologi Islam. Dengan alasan bahwa keabsahan penggunaan epistemologi agama dapat dijadikan sebagai rekonstruksi dan dapat diuji kevaliditasnya oleh ilmuwan terhadapat metodologi sejenis, apalagi ketiga model epistemologi tersebut juga bersumber dari Yunani Kuno dan dikenal di luar Islam. 24 Sehingga epistemologi Mannan dalam konsep pemikirannya dapat dilihat dalam metode elektik yang digunakannya.

## Prinsip Syari’ah tentang L/C
Kehadiran  L/C syariah memberikan angin segar bagi para pebisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional yang menginginkan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya 25 Melihat dari keberadaannya tersebut, L/C syari’ah yang telah menjamur diberbagai Perbankan Syari’ah dunia,  tidak lain adalah  hasil sumbangsih yang diberikan oleh pemikir ekonom-ekonom muslim, tak terkecuali Mannan. Mannan telah mengkombinasikan  sistem ekonomi persaudaraannya kedalam aplikasi produk perbankan syari’ah dunia terutama mengenai produk jasa perbankkan syari’ah yang berupa L/C. Dimana Mannan memformulasikan sistem ekonomi persaudaraan tersebut kedalam 3 komponen  penting, 26 yaitu: the universal brotherhood of the faithful,  brotherhood of mindkind dan toleration par excellence .
Berawal dari 3 komponen tersebut, Mannan juga telah membahas  kebaikan dari adanya prinsip kesejahteraan yang diselipkan dalam sistem ekonomi persaudaraan. Yangmana hal tersebut bisa dilihat dari semua isyarat-isyarat hukum Allah  yang semuanya dibuat untuk keseimbangan dan kesejahteraan mahkluknya. Mengingat, Mannan benar-benar melarang penggunaan riba dalam segala bentuk, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan faktor kesejahteraan bagi semua pihak.

## Aspek Hukum
Sebagai salah satu adalah sosok neo-klasik, 27 Mannan adalah pencerminan dari output pendidikan ekonomi konvensional yang ia terima. Mannan memilih metode elektik dalam pandangannya, dan bahkan "meminjam" gagasan dari mazhab-mazhab di dalam tradisi ekonomi barat yang lebih radikal dan terisolasi. Berbeda dengan pakar ekonomi Islam lainnya seperti, Siddiqi dan Kahf yang terlihat lebih suka menggabungkan fiqh dengan pendekatan neo-klasik. Pendekatan neo- klasik berbasis fiqh dapat digolongkan sebagai aliran mainstream dalam pemikiran ekonomi Islam.
Terlepas dari itu semua, dalam penuangan  aspek hukum L/C, Mannan menggunakan metode Qiyas 28 sebagai dasar acuan mekanisme L/C. Karena dalam hal ini, Mannan mengQiyaskan L/C sama dengan wakalah yang ditinjau dari kedudukan hukum penerapannya. Dengan melihat keberadaan  L/C sebagai salah satu bentuk dari pemberlakuan produk jasa perbankkan dalam pengambilalihan pembayaran internasional.

## Transaksi L/C
23 Moh Shofan, Jalan Ketiga Pemikiran Islam  (T.tp: IRCiSoD bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Gresik, 2006),h. 377
24 Abdul Mughits , Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam ( Kajian atas Pemikiran M. Abdul Mannan dalam Teori dan Praktek Ekonomi Islam), h.185
25 Alamsyah, Eksistensi Letter of Credit Syari’ah dan Permasalahan Hukumnya (T. Tp: T. pn, tt.), h. 8 26 Muhammad Abdul Mannan, Institutional Setting of Islamic Economic Order : A Comparative analysis of economic processes ( T.Tp: King Abdulaziz University Press, 1981), h. 15-17 27 Neo-klasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi  yang mencoba menjabarkan pembentukan harga,  produksi, dan distribusi pendapatan  melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Asumsi maksimalisasi utilitas mendekatkan mazhab ini pada aliran ekonomi marginalis yang lahir pada akhir abad 19 diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_neoklasik pada tanggal 3 Mei 2016
28 Qiyas adalah menyamakan kasus yang belum disebut  hukumnya secara eksplisit di dalam nash (al- Qur’an/Sunah) karena adanya kesamaan (‘illat) antara keduanya. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al- Islami (Beirut: Dar al-Fikri,1986), Juz I, H. 603
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
ISSN (Online)  : 2503-1929
Dalam konteks pemikiran Mannan, transaksi yang berlangsung dalam dunia perdagangan tidak dibenarkan terdapat  unsur riba 29 , maysir dan gharar. 30 Terlebih dari itu semua. Dalam konsep ekonomi Islam, pendapatan keuntungan melalui praktik riba ditiadakan, dan sebagai gantinya, bank akan mengambil keuntungan menggunakan sistem bagi hasil (profit loss sharing). Sistem bagi hasil ini dirasa lebih aman karena tidak berpengaruh terhadap dampak fluktuasi nilai tukar rupiah ataupun oleh nilai standar bunga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang dirasakan oleh bank-bank lain yang berbasis bunga (interest).  Sehingga  Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam. Dimana ia  memberikan alternatif lain dengan mengalihkan sistem bunga kepada sistem mudharabah, yang menurutnya, hal tersebut merupakan bagi hasil dan sekaligus sebagai bentuk partisipasi dalam berkeadilan. Dengan mudharabah, 31 tidak saja semangat Qur’ani akan lebih terpenuhi.
Disamping itu semua, Mannan juga telah memberikan tawaran lain selain penggunaan akad mudharabah 32 yakni dengan  menggunakan tawaran akad  transaksi lainnya, seperti  pada  akad transaksi musyarakah, akad tansaksi ijarah, akad transaksi kafalah, akad transaksi wakalah, dan lain sebagainya. 33 Terlepas dari itu semua, Mannan telah menjadikan akad-akad syari’ah sebagai alternatif untuk menjalankan semua aktivitas ekonomi perbankkan syari’ah tanpa mengabaikan syari’at Islam.

## KES ІMPULАN
Pendapat Mannan diatas, jika dihubungkan dengan tujuan L/C syari’ah dalam perekonomian Islam memang sedikit banyak, dapat membantu sirkulasi perekonomian dalam negara-negara sekuler. Seperti diketahui bahwa tujuan L/C syari’ah dalam perekonomian Islam adalah mencapaian nilai maslahah dan keadilan pada semua aspek dan semua pihak, bukan pencapaian benefit secara besar- besaran yang berorientasi pada dunia. Karena dalam perekonomian Islam, L/C syari’ah diharapkan mampu menjadi jalan penegah terhadap sirkulasi pembayaran perbankkan syari’ah yang berorientasi tidak hanya pada  dunia saja, melainkan berorientasi pada nilai akhirat pula. Mengingat L/C syari’ah mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, L/C syari’ah merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syari’ah termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pencapaian kemaslahatan umat. Bisa dikatakan, L/C syari’ah memegang peranan penting dalam sistem pembayaran internasional bila dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya

## D АFTАR PUSTАKА
Abdul Hamid Abu Sulaiman, “ Islamization of Knoledge with Special Reference to Political Science”, dalam American Journal of Islamic Social Science, Vol. 2 No. 2, 1985, h. 263 Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam , (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19
Abdul  Mughits , Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam ( Kajian atas Pemikiran M. Abdul Mannan dalam Teori dan Praktek Ekonomi Islam), h.185 Achmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), Cet.I, h.600 Agoes Moerjono, Melangkah Menuju Ekspor: Suatu Petunjuk Praktis (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1995), h.238
29 Dalam pengertian perspektif fiqh, riba diartikan sebagai tambahan atas harta pokok (modal) tanpa ada penyeimbang yang bernilai dalam kacamata syariat. Lihat Wahbah Azzuhaili, Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh (Beirut: Darul Fikr,1997), h.668, Cet. IV, Juz 4
30 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara.... h. 1 31 Darwin, Pemikiran M.A Mannan tentang Ekonomi Islam (T.tp:T.pn, 2012 ), h. 16
32 Pada dasarnya mudharabah dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk musyarakah, namun para cendikiawan fiqih islam meletakkan mudharabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri. Lihat Suyoto Arief, Bank Islam Sebuah Alternatif Terhadap Sistem Bunga (T. tp: T. pn, .....), h. 9
33 Fahrur Ulum, “ Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan” ,  Jurnal Al-Qanun, Vol. XXII, No. 2 (2009), h. 451
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 ISSN (Online)  : 2503-1929
Agus Martowardojo, BI Sebut Aturan LC Bikin Data Ekspor Lebih Akurat diakses pada 24 November 2015 dari http://bisnis.liputan6.com/read/2161115/bi-sebut-aturan-lc-bikin-data-ekspor-lebih- akurat
Alamsyah, Eksistensi Letter of Credit Syari’ah dan Permasalahan Hukumnya (T. Tp: T. pn, tt.), h. 8 Al-Syafi’i, al-Risalah (Beirut: al-Maktabah al-‘ilmiah, t.th),(tahqiq:Ahmad Muhammad Syakir), h.477 Andrian Sutedi, Hukum Ekspor Impor (RAS 2014)H.63 Lihat pula English Business Correspondence,(Yogyakarta: Kanisius,2006), h. 81 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara.... h. 1 Boris Kozolchyk,” The Emerging Law of Standby Letter of Credit and Bank Guarantee”’ 24 Arizona Law Review, 1982, h. 319
Brooke Wunnicke, Stanby Letter of Credit ( T.tp: T.pn, 1989), h.1 disadur dari Ramlan Ginting, Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis .............h. Darwin, Pemikiran M.A Mannan tentang Ekonomi Islam (T.tp:T.pn, 2012 ), h. 16 Emmy Pangaribuan Simanjutak, Pembukuan Kredit Berdokumen (Documentary Credit Opening) (T,tp:T,pn ,1979), h. 16 Fahrur Ulum, “ Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan” ,  Jurnal Al-Qanun, Vol. XXII, No. 2 (2009), h. 451 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551cf0e82975a/mendag-terbitkan-aturan-ketentuan- penggunaan-l-c-ekspor-barang-tertentu diakses pada 2 Desember 2015 Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah Pengantar , (Yogyakarta: LPPI, 2001), h.53.
Louay Safi, The Foundation of Knowledge : a C omparative Study in Islamic and Western Methods of Linguiry (Malaysia: IIUM, 1996), h. 15
Moh Shofan, Jalan Ketiga Pemikiran Islam (T.tp: IRCiSoD bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Gresik, 2006),h. 377
Muhammad Abdul Mannan, Institutional Setting of Islamic Economic Order : A Comparative analysis of economic processes ( T.Tp: King Abdulaziz University Press, 1981), h. 15-17
Muhammad Musa al- Tiwana, al-Ijtihad wa Mada Hajatina ilaih fi Haza Al’ ashr (T.tp: Dar al-Kutub al-Hadisah), h. 39 dalam Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh ( Yogyakarta :Ar- Ruzz  Media, 2011), h. 178
Surat Edaran Bank Indnesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang Uniform CustomsAnd Practice For Documentary Credits
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankkan dan Bank Indonesia Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikri,1986), Juz I, H. 603 Wahbah Azzuhaili, Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh (Beirut: Darul Fikr,1997), h.668, Cet. IV, Juz 4 Wiliam James Earle, Introduction to Philosophy dalam Fahrur Ulum, Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan, Jurnal al-Qanun, Vol.XXII, No.2(2009).