JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12 (2) (2020): 516-526 DOI:
10.24114/jupiis.v12i2.20156

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

## RENCANA PELAJARAN (LEER PLAN) 1947 DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA KEMERDEKAAN 1945 – 1950
Abd. Haris Nasution 1
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan 1
abdharisnasution@unimed.ac.id 1
Diterima: 15 Oktober 2020          Diterima: 20 Nopember 2020      Dipublish: 7 Desember 2020

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan sebelum berlakunya Rencana Pelajaran 1947, bagaimana proses terbentuknya Rencana Pelajaran 1947 dan bagaimana implementasi  Rencana  Pelajaran  1947  sebagai  kebijakan  publik  dibidang  pendidikan.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan Metode Heuristik . Untuk memperoleh data, peneliti melakukan studi kepustakaan ( library research ) dengan menganalisis literatur-literatur yang berkenaan dengan sejarah Pendidikan di Indonesia Era awal Kemerdekaan, serta studi arsip ( archieve study ) yaitu dengan mengumpulkan arsip-arsip tentang kebijakan pemerintah dibidang pendidikan tahun 1945-1950 dan Leer Plan 1947 di Gedung Arsip Nasional dan Pusat Kurikulum Nasional. Hasil penelitian ini antara lain; bahwa setiap kebijakan di bidang pendidikan yang diimplementasikan pada masa awal kemerdekaan tujuannya antara lain untuk menanamkan nilai-nilai Nasionalisme dan Patriotisme. Penanaman nilai-nilai tersebut dianggap urgent mengingat Indonesia pada saat itu merupakan bangsa yang baru merdeka, sehingga melalui pendidikan diharapkan mampu membangkitkan martabat bangsa Indonesia yang sebelumnya terjajah.
Key Word : Leer Plan 1947, Pendidikan, dan Kebijakan
How to Cite: Nasution, A. H. (2020). Rencana Pelajaran (Leer Plan) 1947 dan Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan Pasca Kemerdekaan 1945-1950. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12 (2): 516-526
* Corresponding author: abdharisnasution@unimed.ac.id
ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu komponen  kehidupan  yang  paling urgent. Pendidikan  merupakan  saluran  bagi  suatu negara  untuk  tumbuh  maju  dan  berkembang. Oleh  karena  itu  berbagai  kebijakan  seringkali diambil oleh pemerintahan suatu negara dalam rangka  mewujudkan  harapan  untuk  menjadi negara  maju  tersebut.  Kebijakan  diambil meliputi beberapa aspek seperti pengembangan kurikulum, pengembangan sarana dan prasarana,  pengembangan  sistem  pendidikan dan sebagainya.
Kebijakan  pendidikan  merupakan kebijakan publik, yaitu dimana suatu kebijakan yang dirumuskan oleh stake holder pendidikan wajib  untuk  diimplementasikan  oleh  setiap golongan  masyarakat  yang  terlibat  dalam proses  pendidikan  tersebut.  Dalam  Rohman (2002:14)  dikatakan  bahwa  adapun  beberapa pendekatan  yang  digunakan  dalam  kebijakan publik antara lain; (1) Social Demand Approach dan; (2) Man-power Approach.
Pada umumnya, kebijakan pendidikan yang  diambil  oleh  pemerintahan  suatu  negara cenderung  dijadikan  alat  intervensi  negara kepada  warga  negaranya  dalam  rangka membangun  karakter  kebangsaan  dan  kualitas individu.  Bentuk  intervensi  itu  dapat  berupa justifikasi  (diakui/tidaknya)  ilmu  pengetahuan tertentu,  pengaturan  kelembagaan  sekolah, lama  pendidikan  dan  gelar  serta  kualifikasi pendidikan  yang  dikaitkan  dengan  posisi jabatan.  Pada  tataran  pendidikan  tertentu biasanya akan lebih mudah untuk dilaksanakan intervensi tersebut. (Wulandari, 2008:1)
Di  Indonesia,  kurikulum  pendidikan sebagai kebijakan publik telah ada sejak zaman kolonial.  Ketika  VOC  menguasai  nusantara, kebijakan publik dibidang pendidikan dirumuskan  oleh  dewan  gereja  untuk kepentingan penyebaran agama Kristen. Ketika masa  Hindia-Belanda,  pemerintah  membuat kebijakan memisahkan pendidikan untuk anak- anak  keturunan  Eropa,  China  dan  pribumi. Namun  ketika  Jepang  menduduki  Indonesia, kebijakan tersebut dihapuskan dan setiap orang memiliki  hak  dan  porsi  yang  sama  dibidang pendidikan,  selain  itu  Jepang  juga  turut
memodifikasi  kurikulum  buatan  pemerintahan Belanda tersebut sesuai dengan kebutuhan Jepang.
Adapun  tujuan  daripada  perubahan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh bangsa- bangsa  penjajah  tersebut  tersebut  ialah  untuk membangun kualitas dan mental masyarakat yang mudah untuk dipengaruhi dan di tundukkan oleh bangsa penjajah. Jika ditinjau dari sisi pendekatan, kebijakan  publik  tersebut  cenderung  mengarah kepada pendekatan man-power approach, dimana terlihat  adanya  cara-cara  otoriter  dalam  hal perumusan  sampai  pada  implementasi  kebijakan pendidikan tersebut.
Di  masa-masa  awal  kemerdekaan, pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari nilai- nilai dan kebijakan-kebijakan peninggalan bangsa penjajah.  Oleh  sebab  itu,  nilai-nilai  pendidikan Indonesia  juga  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai pendidikan  warisan  bangsa  penjajah.  Melalui artikel  ini  penulis  berusaha  untuk  menganalisis kebijakan pendidikan dimasa-masa awal kemerdekaan  yaitu  pasca  proklamasi  hingga lahirnya Rencana Pelajaran 1947 serta implementasinya di Indonesia. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan  Kualitatif  melalui  Metode  Penelitian Sejarah. Langkah-langkah  yang  digunakan  dalam penelitian ini antara lain heuristik (mengumpulkan sumber), kritik sumber, interpretasi, historiografi. Adapun hal yang di cari pada tahap ini yaitu sumber, informasi dan jejak- jejak sejarah pada masa lampau baik dalam bentuk data  maupun  dokumen  yang  berkaitan  dengan Pendidikan Indonesia di era 1947-1950.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia  Pra Kemerdekaan
Kurikulum  yang  digunakan  di  Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Negara-negara  penjajah  yang  mendiami  wilayah Indonesia  ikut  juga  mempengaruhi  sistem pendidikan  di  Indonesia.  Pada  masa  penjajahan Belanda,  setidaknya  ada  dua  sistem  pendidikan dan  pengajaran  yang  berkembang  saat  itu. Pertama, sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan pesantren. Kedua, sistem
pendidikan Kolonial. (Tim Puskur, 2010)
Menurut  Sanjaya  (2007:207)  dalam
Puskur  (2010),  sistem  pendidikan  Belanda diatur  dengan  prosedur  yang  ketat  dari  mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya.  Sistem  pendidikan  Belanda  pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan  membedakan  pendidikan  antara  anak Belanda,  anak  timur  asing,  dan  anak  pribumi. Golongan  pribumi  ini  masih  dipecah  lagi menjadi  masyarakat  kelas  bawah  dan  priyayi. Susunan  persekolahan  zaman  kolinial  adalah sebagai berikut:
a. Persekolahan  anak-anak  pribumi  untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa  3  tahun.  Mereka  yang    berhasil menamatkannya  boleh  melajutkan  ke Sekolah Sambungan (Vervolg School) selama 2  tahun.  Dari  sini  mereka  bisa  melanjutkan ke Sekolah Guru atau Mulo Pribumi selama 4 tahun,  inilah  sekolah  paling  atas  untuk bangsa  pribumi  biasa.  Untuk  golongan pribumi  masyarakat  bangsawan  bisa memasuki  His  Inlandsche  School  selama  7 tahun,  Mulo  selama  3  tahun,  dan  Algemene Middlebare School (AMS) selama 3 tahun.
b. Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti  Sekolah  Cina  5  tahun  dengan pengantar  bahasa  Cina,  Hollandch  Chinese School (HCS) yang berbahasa Belanda selama 7  tahun.  Siswa  HCS  dapat  melanjutkan  ke Mulo.
c. Sedangkan  untuk  orang  Belanda  disediakan sekolah  rendah  sampai  perguruan  tinggi, yaitu Eropese Legere School 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3 dan 5 tahun Lyceum 6 tahun, Maddelbare  Meisjeschool  5  tahun,  Recht Hoge  School  5  tahun,  Sekolah  kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5 tahun.
Bangsa Indonesia baru memiliki sistem pendidikan  sendiri  pada  tahun  1947.  Namun istilah kurikulum belum digunakan pada waktu itu.  Adapun  istilah  yang  digunakan  ialah Rencana  Pelajaran  ( Leer  Plan ).  Istilah  ini  terus digunakan selama masa pemerintahan Presiden Soekarno sampai tahun-tahun awal
pemerintahan presiden Soeharto tahun 1968. Baru setelah  masa  orde  baru  istilah  kurikulum diberlakukan untuk menggantikan istilah Rencana Pelajaran.
A. Rencana Pelajaran ( Leer Plan ) 1947
Menurut  Hamid  Hasan  (2005:5),  sejak awal kemerdekaan pemerintah sudah memberikan  perhatian  yang  cukup  besar  pada dunia  pendidikan.  Kesadaran  akan  adanya  suatu pendidikan  nasional  dirasakan  sebagai  sesuatu yang mendesak sehingga secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 1
Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945
menyebutkan  ”tiap-tiap  warga  negara  berhak mendapatkan pengajaran”. Semangat kebangsaan yang sangat kuat dalam perjuangan kemerdekaan dan adanya kesadaran bahwa pendidikan sebagai upaya  utama  dalam  membangun  jiwa  bangsa menjadi penyebab perhatian besar para pemimpin bangsa pada waktu itu terhadap dunia pendidikan. Oleh  karena  itu  tidaklah  mengherankan  ketika suasana  politik  masih  belum  stabil,  perjuangan untuk eksistensi bangsa masih dalam suasana yang kritis  karena  Belanda  belum  rela  melepaskan wilayah  yang  menjadi  tambang  emasnya, pemerintah Republik Indonesia yang masih muda itu  mengagendakan  pengembangan  undang- undang tentang pendidikan nasional.
Namun  perumusan  kebijakan  pendidikan tersebut  tidaklah  berjalan  lancar  dan  mulus mengingat  situasi  negara  yang  sedang  krisis dimana  Belanda  masih  berusaha  untuk  kembali menguasai  tanah  air.  Oleh  karena  itu,  model pendidikan  di  Indonesia  pada  masa-masa  awal kemerdekaan  cenderung  masing  mengadopsi model  pendidikan  bangsa  Belanda  dan  Jepang. Hingga  pada  akhirnya  sebelum  undang-undang pendidikan  dibuat,  Ki  Hadjar  Dewantara  sebagai Menteri  Pendidikan  pertama  memberikan instruksi  kepada  setiap  sekolah  dan  guru  untuk mengganti pendidikan kolonial dengan pendidikan yang lebih bersifat nasional. Kebijakan tersebut  ialah  kebijakan  publik  di  bidang pendidikan  pertama  yang  diberlakukan  di Indonesia,  yang  kemudian  dikenal  dengan  nama Instruksi Umum . Dalam Sjamsuddin, (1993:13)
dikemukakan bahwa adapun tujuan khusus dari Instruksi  Umum ini  antara  lain  agar  para  guru merubah  sistem  pembelajaran  model  kolonial dengan materi-materi pembelajaran yang dapat membangun semangat nasionalisme kebangsaan  dan  patriotisme.  Artinya  setiap materi  pembelajaran  disesuaikan  dengan kebutuhan  bangsa  atau  jiwa  zaman  pada  saat itu, yaitu membangun kesadaran berbangsa.
Disamping  pemberlakuan  kebijakan Instruksi umum tersebut, pemerintah Indonesia pada saat itu menyadari akan perlunya landasan hukum nasional untuk pengembangan pendidikan  bangsa.  Untuk  itu  pada  tanggal  1 Maret  1946,  melalui  Surat  Keputusan  No. 104/Bhg.0/1946  Menteri  Pengajaran  dan Kebudayaan  (PPK),  Mr.Soewandi  membentuk panitia  penyelidik  pengajaran  yang  di  pimpin oleh mantan menteri PPK sebelumnya Ki Hadjar Dewantara dengan sekretaris Panitia Soegarda Poerbakawatja.  Kemudian  panitia  penyelidik pengajaran  merumuskan  tujuan  pendidikan nasional, sebagai berikut:
a. Perasaan  bakti  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa.
b. Perasaan cinta kepada alam.
c. Perasaan cinta kepada negara.
d. Perasaan  cinta  dan  hormat  kepada  ibu dan bapak.
e. Perasaan  cinta  kepada  bangsa  dan kebudayaan.
f. Perasaan berhak dan wajib memajukan negaranya  menurut  pembawaan  dan kekuatannya.
g. Keyakinan bahwa orang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat.
h. Keyakinan  bahwa  orang  yang  hidup dalam  masyarakat  harus  tunduk  pada tata tertib.
i. Keyakinan  bahwa  pada  dasarnya manusia  itu  sama  derajatnya  sehingga sesama  anggota  masyarakat  harus saling  menghormati,  berdasarkan  rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri.
j. Keyakinan  bahwa  negara  memerlukan warga  negara  yang  rajin  bekerja, mengetahui  kewajiban,  dan  jujur  dalam pikiran dan tindakan.
(Sjamsuddin, 1993:13)
Pada  tanggal  4  s.d  7  April  1947 mengadakan  kongres  pendidikan  di  Surakarta yang membahas masalah pendidikan bagi bangsa yang merdeka dilihat dari berbagai sudut pandang. Kongres ini dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Prof. Dr. Soepomo, Dr. Wedyodiningrat dan sebagainya. (Ismaun, 2012:37)
Adapun  kongres  pendidikan  tersebut menghasilkan  beberapa  RUU  program  baru dibidang pendidikan tanah air, antara lain:
a. Merencanakan  susunan  baru  untuk  tiap- tiap macam sekolah.
b. Menetapkan bahab-bahan pengajaran dan menimbang  keperluan    yang  praktis  dan tidak terlalu berat.
c. Menyiapkan  rencana-rencana  pelajaran untuk  tiap-tiap  sekolah  dan  tiap-tiap kelas,termasuk untuk perguruan tinggi.
Pada  tahun  1948,  Rancangan  Undang- undang  tersebut  kemudian  diserahkan  kepada Menteri  pendidikan  Mr.  Ali  Sastroamijoyo.  Hasil kerja  tim  perancang  yang  telah  menjadi  Rencana Undang-undang  (RUU)  tersebut  kemudian diserahkan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat  pada  tahun  1948.  Namun,  ditengah-tengah pembahasan  RUU  tersebut,  kota  Yogyakarta  di Serang oleh Belanda dan Sekutu secara mendadak sehingga  pembahasan  RUU  tersebut  terpaksa  di tunda.
Dalam  suasana  kenegaraan  yang  kritis tersebut kegiatan panitia mempersiapkan undang- undang  pendidikan  tetap  berjalan.  Perubahan pemerintahan  dan  sistem  kenegaraan  yang melanda  negara  baru  Republik  Indonesia  tidak menjadi  hambatan  kerja  panitia.  Ketua  BP-KNIP, Mr  Assaat,  menyelesaikan  tugasnya  dengan  baik sampai  sidang  terakhir  BP-KNIP  pada  tanggal  29 Oktober 1949.
Rancangan  Undang-Undang  ini  disyahkan pada tanggal 2 April 1950 oleh Mr. Assaat sebagai Presiden Republik Indonesia dan S. Mangoensarkoro  sebagai  Menteri  Pendidikan,
Pengadjaran,  dan  Kebudayaan.  Ini  merupakan gambaran  tekad  yang  kuat  untuk  menjadikan pendidikan  sebagai  upaya  utama  membangun bangsa baru yang terbentuk dengan dasar yang berbeda  dari  bangsa  mana  pun  di  dunia  ini. Bangsa  yang  terbentuk  dengan  inisatif  para pemuda  dan  pelajar  bukan  oleh  kesepakatan pemimpin  politik  negara-negara  tradisional bangsa  yang  ada  di  Nusantara  sebelumnya. Seolah-olah  ada  kekuatan  magnit  besar  yang menarik  para  penguasa  yang  memang  sudah lemah  dibawah  penjajahan  Belanda  dan kemudian  luluh  lantak  dibawah  kekuasaan pendudukan  meliter  Jepang,  untuk  mengikuti keinginan  melahirkan  suatu  bangsa  baru  yang dinamakan  Indonesia  tersebut.  Reakasi  para penguasa  negara  tradisional  bangsa-bangsa  di Indonesia  tersebut  muncul  dalam  gerakan  RIS tidaklah  cukup  kuat  sehingga  dalam  waktu singkat  dibawah  kharisma  pemimpin  bangsa seperti  Soekarno  dan  Hatta  akhirnya  lebur menjadi  suatu  bangsa  baru  yaitu  bangsa Indonesia.
(Hamid Hasan, 2005:8-9) Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan  sekolah-sekolah  pada  1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari
Kurikulum  1947  ini.  Adapum  bentuk  dari kurikulum  tersebut  memuat  dua  hal  pokok, antara lain:
a) Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya b) Garis-garis besar pengajaran (GBP)
Undang-undang  pendidikan  pertama disahkan  pada  tanggal  5  April  1950  yang dituangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  4 tahun  1950  tentang  Dasar-dasar  Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang-undang ini merupakan  kebijakan  publik  di  bidang pendidikan  yang  pertama  kali  diberlakukan  di Indonesia.
Soemantrie  (2010:76)  mengemukakan beberapa  aspek  penting  yang  dimuat  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1950  tentang Dasar-dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  di Sekolah antara lain adalah sebagai berikut: Aturan Umum :
1. Undang-undang  ini  berlaku  untuk  pendidikan dan pengajaran di sekolah, dan tidak berlaku di sekolah-sekolah  agama  dan  pendidikan masyarakat, dan;
2. Yang  dimaksud  dengan  pendidikan  dan pengajaran  di  sekolah  ialah  pendidikan  dan pengajaran  yang  diberikan  bersama-sama kepada  murid-murid  yang  berjumlah  sepuluh orang atau lebih.
Tujuan  Pendidikan  Dan  Pengajaran .  Tujuan pendidikan  dan  pengajaran  ialah  membentuk manusia  yang  cakap  dan  warga  negara  yang demokratis  serta  bertanggung  jawab  tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
Dasar-dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran . Pendidikan  dan  pengajaran  berdasar  atas  yang termaktub  dalam  “Pancasila”,  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia,  dan  atas  kebudayaan  kebangsaan Indonesia.
Berikut ini ciri-ciri Rencana Pelajaran 1947 dalam Ismaun (2012:69) :
a. Sifat kurikulum Separated Subject.
b. Menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah.
c. Jumlah mata pelajaran: (1) Sekolah Rakyat: 16 Bidang Studi; (2) SMP: 17 Bidang Studi; (3) SMA jurusan B:19 bidang studi.
Undang-Undang hubungan Nomor 4 tahun 1950  berkenaan  dengan  ketetapan  tentang kurikulum,  guru,  persekolahan,  uang  sekolah, pengawasan,  libur  sekolah,  hubungan  antara sekolah  dengan  orang  tua  murid.  Mengenai kurikulum ditetapkan dalam pasal-pasal mengenai tujuan pendidikan, pengajaran agama, pendidikan jasmani, penggunaan bahasa Indonesia. Sedangkan  mata  pelajaran  lain  tidak  dinyatakan dalam  Undang-  Undang  nomor  4  tahun  1950 tersebut.  Bab  II  pasal  3  menyatakan  tujuan pendidikan  dan  pengajaran  ”ialah  membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara jang demokratis  serta  bertanggung  djawab  tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air”. Tujuan ini  jelas  menggambarkan  kualitas  manusia Indonesia  yang  diharapkan  yaitu  manusia  yang susila,  cakap,  demokratis,  dan  peduli  pada kesejahteraan bangsa. Tujuan ini jelas
menggambarkan  keinginan  yang  kuat  agar pendidikan  mengembangkan  keempat  kualitas sebagai  manusia  Indonesia  baru  yang diharapkan.  Undang-undang  No.4  tahun  1950 sebagai  kebijakan  publik  dibidang  pendidikan dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.
Khusus  untuk  kebijakan  di  bidang pendidikan
Agama, perumusan dan pengembangan kurikulum dilakukan
berdasarkan pedoman dari Departemen Agama. Untuk itu maka ditetapkan keputusan bersama antara  Menteri  PPK  dan  Menteri  Agama  pada tanggal  20  Januari  1951  melalui  Peraturan Bersama  nomor  1432/Kab.  (pendidikan)  dan nomor  K.I./651  (agama)  yang  merupakan penyempurnaan  dari  Penetapan  bersama sebelumnya  yang  tertuang  dalam  surat  nomor 1142/Bhg.A  (pendidikan)  tanggal  2  Desember 1946 dan nomor 1285/K-7 (agama) tanggal 12 Desember 1946. Agama diajarkan mulai di kelas 4  untuk  SD  sedangkan  di  sekolah  lanjutan dimulai  dari  kelas  pertama.  Guru  agama diangkat  dan  digaji  oleh  Departemen  Agama, mengajar di kelas paling sedikit terdiri dari 10 orang yang menganut agama tersebut. (Susanto, 2009:17)
1. Landasan Filosofis Leer Plan 1947 Setelah  proklamasi  kemerdekaannya, Indonesia  mengalami  masa  peralihan  yang cukup pelik atau kompleks karena dari semula sebagai  bangsa  yang  terjajah  dan  tertindas menjadi  bangsa  yang  berdaulat  penuh  untuk mengurus  dan  menentukan  sendiri  nasibnya. Dalam  masa  peralihan  ini,  banyak  momen- momen  kritis  yang  dihadapi  oleh  bangsa Indonesia  yang  sekaligus  sebagai  ancaman terhadap  keberadaan  bangsa  dan  negara Indonesia  yang  baru  saja  memerdekakan dirinya. (Soemantrie, 2010:73)
Kondisi  negara  yang  baru  merdeka tersebut dipandang oleh Kartini Kartono (1997) dengan  mengatakan  bahwa  kemerdekaan politik sesudah penjajahan Belanda dan Jepang itu memang lebih mudah dicapai, dibandingkan dengan usaha rekonstruksi kultural masyarakat dan renovasi sistem pendidikan nasional. Hal itu dikarenakan  oleh  banyak  faktor  atau  kejadian
yang memperlambatnya.
Kesulitan  yang  sebenarnya  dihadapi  oleh bangsa  ialah  membangun  mental  dan  watak bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah lama terjajah  menjadi  bangsa  yang  merdeka  dan berdaulat. Maka pendidikan merupakan jalur yang potensial untuk membangun dan membangkitkan dampak  traumatis  bangsa  yang  telah  lama tertindas. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia pada  masa  awal  kemerdekaan  cenderung bertujuan untuk membangun rekonstruksi sosial. Hal  ini  terbukti  dengan  komposisi  pendidikan  di Indonesia  pada  waktu  itu  yang  cenderung  lebih mengutamakan pengembangan watak, kesadaran bernegara  dan  bermasyarakat  daripada  materi yang  mengembangkan  kemampuan  berfikir. Kebijakan  tersebut  tergambar  dari  materi pelajaran  yang  dihubungkan  dengan  kejadian sehari-hari,    agar  siswa  perduli  terhadap kebudayaannya dan kesehatan jasmaninya.
Begitu  juga  jika  ditinjau  dari  rumusan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan oleh Panitia  Penyelidik  Pendidikan  tahun  1946,  dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia lebih ditujukan  pada  pembentukan  manusia  sebagai pribadi  untuk  hidup  sebagai  manusia  yang bertaqwa,  hidup  dengan  hormani  di  lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, manusia, alam, serta mampu mengembangkan diri, masyarakat, bangsa, dan  umat  manusia.  Manusia  menjadi  pusat perhatian  dan  kepedulian  utama  pendidikan. Pengembangan perasaan cinta mulai dari zat yang paling  tinggi  (Tuhan)  sampai  kepada  dirinya menjadi  landasan  dasar  dalam  pengembangan kepribadian  peserta  didik.  Tujuan  pendidikan mengarah kepada pembentukan kepribadian dan banyak  dikenal  dengan  istilah  pendidikan  afektif (affective  education)  atau  juga  disebut  dengan istilah pendidikan character (character building).
Namun jika ditinjau dari aspek pengembangan kurikulum, Hamid Hasan (2005:8) mengemukakan bahwa pendekatan yang digunakan  dalam  pengembangan  kurikulum (rencana pelajaran) adalah pendekatan ”discrete” yang  menjadi  ciri  khas  dari  pendekatan esensialisme. Dalam pendekatan ini tidak dikenal adanya  korelasi  apalagi  fusi  antara  berbagai disiplin ilmu. Integrasi dan fusi dianggap sebagai
tabu karena disiplin ilmu harus diajarkan dalam bentuk  aslinya.  Pertimbangan  pedagogis  yang didasarkan pada kemampuan peserta didik dan hakekat perkembangan kejiwaan peserta didik tidak  mendapat  tempat  dalam  pendekatan pengembangan kurikulum yang demikian.

## B. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan
Tingkat  Sekolah  Dasar  dan  Menengah Era 1945-1950

## 1. Kebijakan di Tingkat Sekolah Rakyat (SR)
Undang-undang  No.4  Tahun  1950 memuat sebuah kebijakan bahwa setiap rakyat diberikan  kesempatan  yang  sama  dalam memperoleh  pendidikan.  Untuk  itu,  UU menetapkan  pendidikan  di  Sekolah  Rakyat sebagai  pendidikan  wajib.  Wajib  belajar  ini berlaku  untuk  6  tahun  selama  sesuai  dengan jenjang SR. Kebijakan ini merupakan kebijakan wajib  belajar  pertama  yang  diberlakukan  di Indonesia.
Struktur mata pelajaran di SR juga tidak jauh berbeda dengan struktur sekolah dasar di zaman  Jepang.  Hanya  saja  pelajaran  bahasa Jepang  di  rubah  menjadi  pelajaran  bahasa Indonesia. Selain itu, setelah melalui perdebatan yang  panjang  akhirnya  pendidikan  agama  juga diberlakukan  untuk  siswa  kelas  4  melalui instruksi dari Departemen Agama.
Mata  pelajaran  Ilmu  Alam  baru diajarkan di kelas 5 dan 6 bahkan dalam rencana pelajaran SR untuk kelas sore, ilmu alam tidak diberikan.  Tentu  saja  hal  ini  sulit  dikatakan dapat  mendukung  tujuan  pengembangan perasaan  cinta  kepada  alam.  Pengembangan perasaan  cinta  kepada  negara,  bangsa, kebudayaan  masih  dapat  dikatakan  mendapat dukungan  yang  kuat  dari  rencana  pelajaran yang  berlaku.  Ilmu  Bumi  baru  diajarkan  mulai kelas 3 sedangkan sejarah mulai kelas 4. Cukup waktu  untuk  mengembangkan  perasaan  cinta yang  dimaksudkan.  Suatu  pertimbangan pedagogis yang dapat membenarkan kebijakan kurikulum  tersebut  adalah  pengembangan ketrampilan  dasar  yaitu  berhitung,  menulis, membaca  diperlukan  untuk  mempelajari  hal lain seperti Ilmu Hayat, Ilmu Alam, Sejarah, Ilmu
Bumi.  Sementara  pekerjaan  tangan,  pekerjaan keputrian,  gerak  badan,  dan  seni  suara  dapat diajarkan tanpa ada syarat-syarat tertentu.
Table 1. Struktur Mata Pelajaran Sekolah Rakyat.
No Mata Pelajaran Kelas 1 2 3 4 5 6 Jumlah Jam 1 B. Indonesia - - 8 8 8 8 2 B. Daerah 10 10 6 4 4 4 3 Berhitung 6 6 7 7 7 7 4 Ilmu Alam - - - - 1 1 5 Ilmu Hayat - - - 2 2 2 6 Ilmu Bumi - - 1 1 2 2 7 Sejarah - - - 1 2 2 8 Menggambar - - - - 2 2 9 Menulis 4 4 3 3 - - 10 Seni Suara 2 2 2 2 2 2 11 Pekerjaan Tangan 1 1 2 2 2 2 12 Pekerjaan kepurtian - - - 1 2 2 13 Gerak Badan 3 3 3 3 3 3 14 Kebersihan dan kesehatan 1 1 1 1 1 1 15 Didikan  budi pekerti 1 1 2 2 2 3 16 Pendidikan agama - - - 2 2 2 JUMLAH 28 28  35  38  40  41

## Sumber: ANRI (2013)

## 2. Kebijakan  di  Tingkat  Sekolah  Menengah Pertama (SMP)
Di  SMP  kurikulum  telah  diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam kelompok bahasa, ilmu pasti, pengetahuan alam,  pengetahuan  sosial,  dan  ekonomi.  Peserta didik  dikelompokkan  ke  dalam  salah  satu kelompok tersebut pada waktu mereka akan naik ke  kelas  III  yang  disebut  dengan  kelas  III  A (kelompok  Sosial  dan  ekonomi),  dan  kelas  IIIB (kelompok Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam).
Pembagian  ini  terasa  sangat  cepat melngingat  mereka  masih  dalam  usia  remaja (teenagers) dan hanya mementingkan kepentingan lain di luar kepentingan peserta didik. Tetapi tampaknya kondisi masyarakat pada waktu itu  menuntut  mereka  untuk  bisa  terjun  ke masyarakat  segera  dengan  bekal  kemampuan bekerja yang layak. Adanya sekolah kejuruan pada
tingkat  sekolah  menengah  pertama  juga mendukung  kepentingan  masyarakat  lebih  di atas kepentingan paedagogik.
Pikiran bahwa mereka dianggap sudah cukup matang untuk memasuki dunia kerja baru berubah sekitar 20 tahun kemudian yaitu ketika sekolah  kejuruan  tingkat  sekolah  lanjutan pertama dihapus. (Hamid Hasan, 2005:7)

## Tabel 2. Struktur Mata Pelajaran SMP
In do ne sia Mata Pelajaran Kelas I II III-A III-B 1 Bahasa Indonesia 5 5 6 5 2 Bahasa Inggris 4 4 4 4 3 Bahasa Daerah 2 2 2 1 4 Berhitung dan Aljabar 4 3 2 4 5 Ilmu Ukur 4 3 - 4 6 Ilmu Alam / Kimia 2 3 2 2 7 Ilmu Hayat 2 2 2 2 8 Ilmu Bumi 2 2 3 3 9 Sejarah 2 2 2 2 10 Hitung Dagang - 1 2 - 11 Pengetahuan Dagang - - 2 - 12 Seni Suara 1 1 1 1 13 Menggambar 2 2 2 2 14 Pek. Tangan/Ker. Wanita 2 2 2 2 15 Pendidikan Jasmani 5 5 5 5 16 Budi Pekerti - - - - 17 Agama 2 2 2 2
Sumber: ANRI (2013), Susanto (2009).

## 3. Kebijakan di Tingkat Sekolah Menengah Atas
Di tingkat pendidikan SMA, sebenarnya kebijakan  pendidikan  tidak  jauh  berbeda dengan  kebijakan  yang  diberlakukan  oleh Belanda  dam  Jepang  ketika  masih  menduduki tanah air. Mengingat kondisi  yang masih serba darurat,  sebenarnya  kurikulum  SMA  belum memperoleh  perhatian  yang  cukup  pada  masa perang  kemerdekaan. Hal itu  terjadi mengingat bahwa  pada  masa  ini  masih  dipenuhi  dengan peristiwa  perjuangan  untuk  mempertahankan kemerdekaan,  sehingga  kurikulum  yang digunakan  pada  masa  ini  masih  meneruskan pola kurikulum yang dibuat pada masa Kolonial Belanda dan Jepang. (Soemantrie, 2010:77) Pada  masa  perang  kemerdekaan, Kurikulum Sekolah Menengah Tinggi atau SMA hanya dirubah pola pembagiannya, yakni:
1. Bagian A – Alam dan Pasti, dan
2. Bagian B – Budaya.

## Tabel 3. Struktur Mata Pelajaran SMA
Indonesia Mata Pelajaran Kelas I- A I- B II- A II- B III- A III- B 1 PKN 1 1 1 1 1 1 2 Bahasa Indonesia   9 5 9 5 9 5 3 Bahasa Daerah 4 4 10 9 10 9 4 Geometri/Aljabar   2 6 2 5 2 4 5 Teknik Matematika - - - 2 - 2 6 Fisika/IPA - 3 - 3 - 4 7 Kimia 2 2 2 3 2 4 8 Flora dan Fauna - 2 - 1 - 2 9 Ekonomi 2 1 2 1 3 1 10 Geogerafi 2 1 2 1 2 - 11 Sejarah 2 1 2 1 2 1 12 Gambar Peta 2 2 2 2 1 1 13 Musik - - - - - - 14 Olahraga 5 5 5 5 5 5 15 Bahasa Inggris 3 3 3 3 3 3 16 Budi Pekerti 5 5 5 5 5 5 17 Agama 2 2 2 2 2 2 18 Pekerjaan Tangan 1 1 1 1 1 1 19 Pengetahuan Dagang - 5 - 5 - 5
Sumber: ANRI (2013)

## KESIMPULAN
Kebijakan  publik  merupakan  kebijakan  yang berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat secara umum dan wajib untuk dipatuhi oleh setiap orang didalam  masyarakat.  Kebijakan  publik  berfungsi untuk  mengatur  perilaku  masyarakat  agar senantiasa  bertindak  dalam  tatanan  yang  telah ditetapkan dan disepakati. Oleh karena itu, tujuan dari  pemberlakuan  suatu  kebijakan  ialah  untuk mencapai keteraturan dalam masyarakat, dimana masyarakat  mampu  untuk  menempatkan  diri mereka  sebagai  sebuah  bagian  dari  suatu  fungsi sosial.
Dibidang pendidikan, kurikulum merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan  publik yang  berfungsi  untuk  mencapai  tujuan  suatu bangsa  dalam  hal  pembangunan  sumber  daya manusia  generasi  penerus.  Kurikulum  memuat hal-hal  pokok  yang  harus  di  tanamkan  kepada generasi  muda  bangsa  meliputi  pembangunan kemampuan pada aspek paedagogis, kepribadian, sosial  dan  sebagainya.  Kebijakan  pendidikan  dan Kurikulum  menunjukkan  karakter  kepribadian suatu bangsa.
Kurikulum  ialah  suatu  bentuk  kebijakan yang  bersifat  dinamis.  Perubahan  seringkali terjadi  didalam  tubuh  kurikulum  suatu  bangsa seiring  dengan  perkembangan  iptek,  kebutuhan
dan  kondisi  suatu  bangsa  sesuai  dengan  jiwa zamannya. Oleh karena itu, bukan hal yang baru jika kurikulum kerap kali mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu.
Di  Indonesia  pasca  kemerdekaan, kebijakan publik dibidang pendidikan pertama kali  di  cetuskan  oleh  Ki  Hadjar  Dewantara selaku  menteri  PPK  pertama  tahun  1945. Kebijakan itu dikenal dengan sebutan Instruksi Umum , yaitu suatu kebijakan yang mengharuskan
setiap sekolah untuk menghilangkan  nilai-nilai  pendidikan  yang berbau  kolonial  di  setiap  daerah.  Sebelum  era kemerdekaan,  kebijakan  pendidikan  yang berlaku  tentunya  kebijakan  yang  disesuaikan oleh kepentingan bangsa penjajah. Oleh karena itu,  pada  masa  awal  kemerdekaan  diperlukan reformasi  yang  signifikan  dibidang  pendidikan dengan  mengganti  konten  pembelajaran  yang mengandung nilai-nilai yang berbau kolonialisme dengan konten pembelajaran yang mengandung
nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme  dan  patriotisme.  Nilai-nilai tersebut  tentunya  sangat  urgent  untuk ditumbuh  kembangkan  didalam  jiwa  setiap masyarakat  untuk  merubah  mental  bangsa terjajah  menjadi  mental  bangsa  merdeka  dan berdaulat.
Pada  masa-masa  awal  kemerdekaan sebenarnya  pemerintah  Indonesia  menyadari akan  perlunya  suatu  kebijakan  dibidang pendidikan yang memiliki landasan filsafat dan yuridis sebagai penunjang tumbuhnya identitas nasional.  Namun,  proses  perumusan  kebijakan pendidikan tersebut tentunya tidak berlangsung secara  instan.  Bangsa  harus  berjuang mempertahankan  kemerdekaan  dari  Sekutu yang  berusaha  menguasai  kembali  Indonesia ditengah-tengah  perumusan  suatu  kebijakan pendidikan.
Oleh  sebab  itu,  kurikulum  yang  telah mulai  dirumuskan  dari  tahun  1947  baru  di implementasikan di tahun 1950. Kurikulum ini diperkuat  dengan  diberlakukannya  Undang- undang  pendidikan  pertama  yang  disahkan pada  tanggal  5  April  1950.  Kebijakan  ini dituangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  4 tahun  1950  tentang  Dasar-dasar  Pendidikan
dan  Pengajaran  di  Sekolah.  Undang-undang  ini merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang pertama kali diberlakukan di Indonesia.
Adapun  dasar-dasar  Pendidikan  dan Pengajaran  di  Sekolah  menurut  UU  No.4  tahun 1950 antara lain adalah sebagai berikut:
Aturan Umum :
1.Undang-undang  ini  berlaku  untuk  pendidikan dan pengajaran di sekolah, dan tidak berlaku di sekolah-sekolah  agama  dan  pendidikan masyarakat, dan;
2. Yang  dimaksud  dengan  pendidikan  dan pengajaran  di  sekolah  ialah  pendidikan  dan pengajaran  yang  diberikan  bersama-sama kepada  murid-murid  yang  berjumlah  sepuluh orang atau lebih.
Tujuan  Pendidikan  Dan  Pengajaran .  Tujuan pendidikan  dan  pengajaran  ialah  membentuk manusia  yang  cakap  dan  warga  negara  yang demokratis  serta  bertanggung  jawab  tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
Dasar-dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran . Pendidikan  dan  pengajaran  berdasar  atas  yang termaktub  dalam  “Pancasila”,  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia,  dan  atas  kebudayaan  kebangsaan Indonesia.
Undang-Undang hubungan Nomor 4 tahun 1950  berkenaan  dengan  ketetapan  tentang kurikulum,  guru,  persekolahan,  uang  sekolah, pengawasan,  libur  sekolah,  hubungan  antara sekolah  dengan  orang  tua  murid.  Mengenai kurikulum ditetapkan dalam pasal-pasal mengenai tujuan pendidikan, pengajaran agama, pendidikan jasmani, penggunaan bahasa Indonesia. Sedangkan  mata  pelajaran  lain  tidak  dinyatakan dalam  Undang-  Undang  nomor  4  tahun  1950 tersebut.  Bab  II  pasal  3  menyatakan  tujuan pendidikan  dan  pengajaran  ”ialah  membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara jang demokratis  serta  bertanggung  djawab  tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air”. Tujuan ini  jelas  menggambarkan  kualitas  manusia Indonesia  yang  diharapkan  yaitu  manusia  yang susila,  cakap,  demokratis,  dan  peduli  pada kesejahteraan bangsa. Tujuan ini jelas menggambarkan  keinginan  yang  kuat  agar pendidikan  mengembangkan  keempat  kualitas
sebagai  manusia  Indonesia  baru  yang diharapkan.  Undang-undang  No.4  tahun  1950 sebagai  kebijakan  publik  dibidang  pendidikan dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

## REFERENCE LIST
Anderson,  James.  E.  (2000). Public  Policy Making . Boston: Houghton Mifflin.
D. Lasswell, Harold., & Kaplan, Abraham. (1970). Power  and  Society .  New  Haven:  Yale University Press. Easton, David. (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science , New York: Knopf. Hamid,  Hasan.  S.  (2005 ).  Perkembangan Kurikulum:  Perkembangan  Ideologis  dan Teoritik  Pedagogis .  Bandung:  Universitas Pendidikan Indonesia. Ismaun. (2012). Handbook Kebijakan-kebijakan Pemerintah  dalam  Pendidikan    Sejarah . Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Jenkins,  W.I.  (1978).  Policy  Analysis.  Oxford: Martin Robertson. Kartika, I Made. (2010). Pengertian, peranan dan Fungsi  Kurikulum .  Denpasar:  Universitas Dwijendra. Nasution,  A.H  &  Flores  Tanjung.  (2020). Kurikulum  dan  Pembelajaran  Sejarah. Medan: Yayasan Kita Menulis. Tim  Puskur.  (2010). Sejarah  Perkembangan Kurikulum di Indonesia . Jakarta: Kemendiknas.
Rohman,  Arif,  (2002). Akar  Ideologis  Problem Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia .  Jurnal Fondasia Vol.II No.2, Yogyakarta: UNY Press. Sjamsuddin, H. Kosoh Sastradinata, Said Hamid Hasan  (1993). Sejarah  Pendidikan  di Indonesia  Zaman  Kemerdekaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sukirman, Dadang. (___). Landasan Pengembangan Kurikulum . Bandung: ___
Susanto, Edi. (2009 ). Pendidikan Agama Dalam Sistem  Pendidikan  di  Indonesia:  Survey Historis  Era  Pemerintahan  Soekarno .  Jurnal Tadris Volume 4 Nomor 1. Soemantrie,  Hermana.  (2010). Perkembangan Kurikulum  Sekolah  Menengah  Atas  di Indonesia:  Suatu  perspektif  dari  masa  ke masa . Jakarta: Puskur Kemendiknas. Wulandari,  Tata,  (2008). Kebijakan  Pendidikan di Amerika Serikat . Jurnal Istoria Pendidikan dan Ilmu Sejarah Vol.1 No.1, Yogyakarta: UNY Press.