## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH
Oleh:

## Sari Damayanti
Email : sari.d@universitasmulia.ac.id Universitas Mulia Balikpapan
Okta Nofia Sari Email : Oktanofia@universitasmulia.ac.id
Universitas Mulia Balikpapan

## Kesuma Bagaskara
Email: kesumabagaskara@students.universitasmulia.ac.id
Universitas Mulia Balikpapan

## Abstrak
Perlindungan  Anak  merupakan  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  Anak  dan hak-haknya agar dapathidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Pelaksanaan  perlindungan  anak  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  tua  namun juga harus dilakukan oleh semua elemen dari pihak sekolah ataupun masayakat. Kerja sama dalam  melakukan  perlindungan  terhadap  anak  akan  memberikan  dampak  positif  dalam tumbuh  kembangnya.  Pihak  sekolah  juga  dapat  melakukan  pembentukan  karakter  terhadap siswanya serta  memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana  bullying agar pelaku jera da tidak mengulangi perbuatannya lagi.
Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Bullying

## Abstract
Child  Protection  is  all  activities  to  guarantee  and  protect  children  and  their  rights  so  that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and protection  from  violence  and  discrimination.  The  implementation  of  child  protection  is  not only  carried  out  by  parents  but  also  must  be  carried  out  by  all  elements  of  the  school  or community.  Cooperation  in  protecting  children  will  have  a  positive  impact  on  their  growth and development. The school can also build character for students and impose sanctions on perpetrators of criminal acts of bullying so that the perpetrators are deterred from repeating their actions.
Keyword : Protection, Children, Bullying

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Perkembangan  hukum  yang  terjadi  di Indonesia  sudah  sangat  bervariatif  dalam berbagai  bidang.  Melihat  perkembangan yang sudah ada maka bentuk kejahatan juga dimungkinkan  tidak  hanya  terjadi  di- lingkungan  masyarakat  akan  tetapi  juga masuk  kedalam  lingkungan  generasi  muda yang saat ini dikenal sebagai generasi muda milenial.  Kejahatan  yang  sangat  marak terjadi  dalam  lingkungan  remaja  adalah bullying .  Tindakan  bullying  yang  dapat dilakukan  oleh  pelaku  sangatlah  beragam mulai  dari bullying verbal,  bullying  fisik maupun  sampai  dengan  perkembangan teknologi yaitu cyber bullying .
Bullying verbal  merupakan  tindakan bullying  yang  dilakukan  dengan  cara  me- ngejek  fisik  seseorang,  merendahkan  mar- tabat  seseorang  hingga  dengan  menghina keluarga seseorang. Hal ini tanpa kita sadari sering  dilakukan  dalam  keadaan  bercanda atau  senda  gurau  namun  kita  juga  tanpa menyadari  telah  menyakiti  perasaan  atau psikis seseorang. Bullying Fisik merupakan tindakan  dengan  melakukan  kekerasan kepada  orang  yang  lebih  lemah  dengan sehingga  menimbulkan  rasa  sakit  atau cacat, sedangkan cyber bullying yang marak terjadi  di  dunia  maya  yaitu  dengan  cara berkomentar  pada  postingan  seseorang  di media  sosial. Cyber  bullying tidak  perlu
mengenal  secara  dekat  atau  memiliki hubungan  dengan  korbannya  namun  hanya sebatas  berteman  di  sosial  media  mereka dapat melakukan cyber bullying dimanapun dan kapanpun.
Kasus bullying sudah  banyak  sekali terjadi  di  negara  kita  hingga  yang  sangat menyedihkan  apabila  tindakan  bullying tersebut  dapat  merengut  nyawa  seseorang baik  itu  korban  maupun  pelaku  bullying. Pencegahan bullying harus  dilakukan  baik dimulai  dari  lingkungan  keluarga,  lingku- ngan sekolah, lingkungan pekerjaan sampai lingkungan  pertemanan.  Perlindungan  ter- hadap  anak  sangat  diperlukan  dikarenakan apabila terjadi tindakan yang dapat mempengaruhi  perkembangan  diri  pada anak.  Semua  lingkungan  harus  bersinergi untuk dapat menanamkan sikap yang terpuji dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia.

## 1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  karakteristik  tindakan bullying yang  dapat  terjadi  pada anak?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum yang  dapat  diberikan  kepada  korban bullying di lingkungan sekolah?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  sarana pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengeta- huan  maupun  teknologi,  hal  ini  disebabkan karena  penelitian  bertujuan  untuk  me- ngungkapkan  kebenaran  secara  sistematis dan  konsistensi. 1 Penelitian  hukum  adalah suatu  proses  untuk  menentukan  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum  yang  dihadapi. 2 Penelitian  untuk penulisan  ini  menggunakan  tipe  penelitian yuridis  normatif  ( Legal  Research ).  Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder belaka. Peneliti- an  hukum  normatif  atau  kepustakaan  ter- sebut  mencakup  penelitian  terhadap  asas- asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematik hukum,  penelitian  terhadap  taraf  sinkroni- sasi  vertikal  dan  horizontal,  perbandingan hukum dan sejarah hukum. 3
1 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) , RajaGrafindo  Persada,  cetakan  ke-16,  Jakarta, 2014, Hlm.1.
2 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, Hlm.35.
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , Op. cit .Hlm.
13.

## PEMBAHASAN
3.1 Karakteristik Tindakan Bullying Yang Dapat Terjadi Pada Anak
Perilaku  bullying  merupakan  tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh beberapa  oknum  yang  bersifat  menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pohak yang terlibat baik itu merupa- kan  serangan  emosional,  verbal  ataupun fisik.
A. Pihak  yang  terlibat  dalam  kasus Bullying
1. Bullies (Pelaku)
Pelaku  Bullying  yaitu  sesorang  yang secara fisik atau verbal melukai orang lain  yang  dilakukan  secara  berulang- ulang.  Pelaku  bullying  cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan  sosial  dan  pemahaman akan emosi orang lain yang sama.; Menurut Stephenson dan Smith (dalam  Sullivan,  2000),  tipe  pelaku bullying antara lain:
(1) tipe percaya diri, secara  fisik  kuat, menikmati agresifitas, merasa aman dan biasanya populer,
(2) tipe  pencemas,  secara  akademik lemah,  lemah  dalam  berkonsen- trasi,  kurang  populer  dan  kurang merasa aman, dan
(3) pada situasi tertentu pelaku bullying  bisa  menjadi  korban bullying.
Menurut Astuti (2008) pelaku bullying  biasanya  agresif  baik  secara verbal  maupun  fisikal,  ingin  popular, sering  membuat  onar,  mencari-cari kesalahan  orang  lain,  pendendam,  iri hati, hidup berkelompok dan mengua- sai  kehidupan  sosial  di  sekolahnya. Selain  itu  pelaku  bullying  juga menempatkan  diri  di  tempat  tertentu di sekolah atau di sekitarnya, merupa- kan  tokoh  popular  di  sekolahnya, gerak  geriknya  sering  kali  dapat  di- tandai  dengan  sering  berjalan  di depan,  sengaja  menabrak,  berkata kasar,  dan  menyepelekan/  meleceh- kan.
2. Victims (Korban)
Victims  adalah  korban  bullying  atau orang  yang  dibully  oleh  bullies. Menurut  Byrne  dibandingkan  dengan teman  sebayanya  yang  tidak  menjadi korban,  korban  bullying  cenderung menarik diri, depresi, cemas dan takut akan  situasi  baru 4 .  Seseorang  bisa menjadi  korban  bullying  karena sering  terlihat  sendiri  dan  punya kepercayaan diri rendah. Namun, hal- hal  lain  juga  bisa  menjadi  alasan, kenapa seseorang bisa menjadi korban  bullying.  Korban  bullying biasanya merupakan anak yang berbeda  dengan  anak  lainnya,  seperti
4 Haynie,  D.  L  dkk  ,  2001  ,  “Bullies,  Victims,  and Bully/Victims: Distinct Groupsof At-Risk Youth,
anak  yang  ras,  agama,  bahkan  orien- tasi  seksualnya  dipandang  inferior sehingga  layak  dihina,  anak  baru, anak termuda, atau bisanya lebih kecil disuatu  lingkungan  sekolah,  bahkan anak  cerdas,  berbakat,  atau  memiliki kelebihan  dijadikan  sasaran  karena  ia unggul.
3. Bystander (Orang  yang  menyaksikan bullying)
Bystander  adalah  orang  yang  me- nyaksikan perbuatan bullying. Bystander  bisa  dikelompokkan  men- jadi tiga, diantaranya :
a. Defender
Defender adalah orang yang menyaksikan  bullying.  Saat  me- lihat  perbuatan  bullying,  orang  ini membantu korban  agar  tidak dibully lagi oleh bullies.
b. Reinforce
Reinforcer  adalah  orang  yang menyaksikan  bullying.  Saat  meli- hat  perbuatan  bullying,  bukannya membantu  korban  ia  malah  mem- bantu  bullies  untuk  ikut membully korban.
c. Outsider Outsider adalah orang yang menyaksikan bullying. Saat melihat  perbuatan  bullying,  ia tidak membantu korban atau bahkan  ikut  membully  korban,
namun  ia  lebih  memilih  untuk diam dan pura-pura tidak tahu.

## B. Faktor Penyebab Terjadinya
Bullying
1.Keluarga Faktor terdekat dari penyebab terjadinya  bullying  yaitu  keluarga, biasanya  pelaku  bullying  seringkali berasal  dari  keluarga  yang  ber- masalah, seperti orang tua yang sering menghukum  anaknya  secara  berlebi- han, orang tua yang selalu bertengkar didepan  anaknya,  kemudian  anak akan  mempelajari  dan  mengamati perilaku  yang  dilakukan  oleh  orang tua  mereka  kemudian  menirunya terhadap teman-temannya.
2. Sekolah
Faktor  selanjutnya  yaitu  sekolah, karena  pihak  sekolah  sering  menye- pelekan  bahkan  mengabaikan  peri- laku bullying. Akibatnya, para pelaku bullying akan terus melakukan bullying  kepada  korban  karena  tidak adanya  sikap  tegas  terhadap  pihak sekolah  dan  tidak  ada  sikap  dalam melindungi para korban bullying.
3. Kelompok Bermain
Faktor  selanjutnya  yaitu  kelompok bermain,  karena  biasanya  anak  me- lakukan  bullying  dalam  usaha  untuk membuktikan  bahwa  mereka  bisa masuk  dalam  kelompok  bermain
tertentu,  meskipun  mereka  sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku bullying yang mereka lakukan.
4. Kondisi Lingkungan Sosial
Faktor  selanjutnya  yaitu  kondisi lingkungan sosial, salah satunya yaitu kemiskinan.  Bullies  atau  pelaku bullying  akan  melakukan  apa  saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya  seperti  pemalakan,  pe- merasan, dll.
5. Film dan Tayangan Televisi
Faktor selanjutnya yaitu dari film dan tayangan televisi. Para pelaku bullying  biasanya  meniru  adegan- adegan  kekerasan  yang  terdapat  pada film  dan  tayangan  televisi  entah  dari geraknya ataupun kata-katanya.

## C. Jenis-Jenis Bullying
1. Bullying Secara Emosional
Bullying  secara  emosional  biasanya dilakukan  pelaku  dengan  tujuan  agar korbannya  merasa  terganggu  secara mental.  Bullying  secara  emosional tidak  bisa  dianggap  sepele  karena perilaku  bullying  ini  dapat  membuat korbannya  depresi.  Contoh  bullying secara emosional diantaranya :
a. Menyebarkan Gosip
Perilaku  Bullying  ini  yang  sering ditemukan  di  seluruh  kalangan, termasuk di lingkungan anak, Biasanya  para  pelaku  menyebarkan
berita-berita  yang  tidak  benar  yang merujuk  kepada  korban.  Dampak- nya  korban  akan  dijauhi  dan  men- jadi bulan-bulanan.
b. Menghasut
Perilaku  Bullying  ini  juga  sering ditemukan,  biasanya  para  pelaku menghasut  korban  agar  terpancing dan marah. Dampaknya korban akan terpancing  dan  melakukan  tindakan yang tidak terpuji.
2. Bullying Secara Verbal Bullying  secara  verbal  atau  Verbal Bullying  biasanya  sering  ditemukan dilingkungan  anak,  dan  bahkan  tanpa sadar  dilakukan  oleh  pelaku.  Pelaku biasanya menggunakan kara-kata kasar  yang  merendahkan  dan  mem- buat  korban  menjadi  tidak  percaya diri  bahkan  depresi.  Contoh  bullying secara verbal diantaranya :
a. Menghina/Mengejek/Mencela
Pelaku  biasanya  secara  berlebihan mengatakan  hal  yang  merendah- kan,  dan  meremehkan  dengan maksud menyakiti perasaan korban atau mempermalukan korban didepan orang lain.
b. Memberi Panggilan Nama
Pelaku biasanya memberikan nama atau  julukan  kepada  korban  yang sifatnya  merendahkan  dan  mem- buat  malu  dan  sampai  tidak  per- caya diri kepada korban.
c. Mengintimidasi
Pelaku  biasanya  mengintimidasi dalam  artian  mengancam  korban agar  takut  bahkan  tunduk  kepada pelaku.
d. Memaki
Pelaku biasanya mengucapkan kata-kata  keji,  tidak  pantas  untuk menyatakan  kemarahan  atau  ke- jengkelan terhadap korban.
3. Bullying Secara Fisik
Bullying  secara  fisik  atau  Physical Bullying  adalah  jenis  perilaku  bull- ying  yang  paling  jelas  dan  dapat dilihat jika terjadi dilingkungan anak. Pelaku  biasanya  memberikan  kekera- san secara fisik yang membuat korban takut  dan  menuruti  apa  yang  pelaku inginkan.  Diantaranya  memukul,  me- nendang, mencakar, menggigit, melu- dah  kearah  korban  hingga  me- nimbulkan  luka  fisik  atau  cidera. Jenis  bullying  ini  paling  berbahaya karena  selain  memberi  dampak  ke fisik  korban  juga  dapat  memberi dampak  ke  psikis  korban,  dan  akan menimbulkan trauma terhadap korban.
3.2 Perlindungan  Hukum  Yang  Dapat Diberikan  Kepada  Korban Bullying di Lingkungan Sekolah Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum yang  berdasarkan  Pancasila  dengan  men- junjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  etika, akhlak  mulia,  dan  kepribadian  luhur bangsa,  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  menghormati kebinekaan  dalam  kehidupan  bermasyara- kat,  berbangsa,  dan  bernegara,  serta  me- lindungi  harkat  dan  martabat  setiap  warga negara. 5 Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana  biasanya  disebabkan  oleh  banyak faktor,  tidak  ada  faktor  penyebab  tunggal. Faktor  penyebabnya  dapat  bermacam- macam yaitu karena faktor ekonomi, rumah tangga,  dan  keluarga,  maupun  pengaruh lingkungan,  terutama  lingkungan  di  luar rumah. Kebanyakan anak sering bermain di luar  rumah,  berkumpul  dengan  teman- temannya  baik  teman  di  sekitar  rumah, teman  satu  sekolah  atau  teman  satu  ke- lompok.  Mereka  tidak  menyadari  bahwa  di dalam  pergaulannya  mereka  sering  me- lupakan  kaidah-kaidah  dan  hukum  yang berlaku dalam masyarakat, sehingga lahirlah  sifat-sifat  tidak  bermoral,  kejam dan jahat.
Upaya penanggulangan kejahatan secara  garis  besar  dapat  dibagi  dua  yaitu melalui  jalur penal (hukum  pidana)  atau
5 Gatot Soepromono, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak, PT Djambatan, Jakarta, , hlm.2
melalui  jalur nonpenal (bukan  atau  di  luar hukum  pidana).  Upaya  penanggulangan melalui  jalur penal lebih  menitik  beratkan pada  sifat  represif  (penindasan  atau pemberantasan  atau  penumpasan)  sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih  menitik  beratkan  pada  sifat  preventif (pencegahan  atau  pengendalian)  sebelum kejahatan terjadi.
Satjipto  Raharjo  mendefinisikan  Per- lindungan  Hukum  adalah  memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak yang  diberikan  oleh  hukum. 6 Menurut Philipus  M.  Hadjon  bahwa  Perlindungan Hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan hukum  dari  kesewenangan.  Menurut  CST Kansil  Perlindungan  Hukum  adalah  ber- bagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  mem- berikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai ancaman dari pihak manapun. 7
Upaya  untuk  mencegah  dan  menang- gulangi  tindak  pidana  atau  kejahatan  ini
6 Salim  HS,dkk, Penerapan  Teori  Hukum  Pada Tesis  dan  Desertasi ,Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 262
7 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan- hukum-menurut-para-ahli/  di  akses  pada  tanggal 24 Juli 2020 pada jam 12.39 wita
termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal ( criminal  policy )  terdapat  dua  masalah sentral  dalam  kebijakan  kriminal  dengan meng-gunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penuntuan tentang : 8
1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
2. Sanksi apa yang seharusnya dipergunakan  atau  dikenakan  kepada  si pelanggar.
Upaya  Pencegahan  terhadap  anak  se- bagai pelaku berkaitan dengan perlindungan hukum  sebagaimana  menurut  Lili  Rasjidi dan I.B Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum  dapat  difungsikan  tidak  hanya  me- wujudkan  kepastian  tetapi  juga  menjamin perlindungan  dan  keseimbangan  yang sifatnya  tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel namun  juga  prediktif  dan  antisipatif 9 .
Kebijakan  non  penal  merupakan  hal  yang sangat  tepat  untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak. Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa, untuk  itulah  anak  memperoleh  perhatian yang luar biasa tidak saja oleh negara akan tetapi  masyarakat  dunia. Begitu pentingnya anak  maka  semua  negara-negara  di  dunia berfikir  untuk  mencari  bentuk  alternatif penyelesaian  yang  terbaik  untuk  anak. Perhatian  terhadap  perlindungan  anak  di
8 Muladi  dan  Barda  Nawawi, Teori-Teori  dan Kejahatan  Hukum  Pidana ,  Alumni,  Bandung,
2005, Hlm.160
9 Abintoro  Prakoso, Hukum  Perlindungan  Anak, Fakultas  Hukum  Universitas  Jember,  Jember, 2015,Hlm.3
Indonesia sendiri dapat ditelusuri mulai dari apa  yang  telah  diamanatkan  pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  ke-4 (empat),  dari  rumusan  tersebut  diketahui perhatian  terhadap  anak  juga  merupakan bagian dari tujuan negara.
Kejahatan  saat  ini  sangat  marak  yang terjadi  dalam  lingkungan  anak-anak  dan yang  sering  kita  jumpai  saat  ini  adalah tindakan  bullying  atau  bisa  juga  dengan intimidasi  terhadap  orang  lain.  Pelaku korban  bullying  biasanya  melakukan  tidak sendiri  namun  bisa  berkelompok  karena mereka  merasa  dirinya  kuat  atau  berkuasa. Korban  yang  mereka  incar  adalah  mereka yang memiliki kelemahan pada dirinya atau tidak memiliki kekuatan dalam lingkungan. Korban  yang  menerima  tindakan  bullying mereka  biasanya  akan  merasa  minder  dan kurang percaya diri. Hal seperti inilah yang menjadi  tugas  para  penegak  perlindungan anak  untuk  memberikan  perlindungan kepada  korban.  Perlindungan  hukum  bagi anak yang meliputi berbagai aspek yaitu 10 : a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
Hak-hak anak merupakan bagian integral dari  Hak  Asasi  Manusia  berkaitan dengan  peranan  negara,  maka  tiap negara  mengembankan  kewajiban  untuk melindungi,  memenuhi,  dan  menghor-
10 Barda  Nawawi, Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 156.
mati  hak-hak  anak,  Berdasarkan  kewaji- ban  negara  dimaksud  maka  sistem  ke- sejahteraan  anak  dan  keluarga  di- implementasikan dalam kerangka kebijakan  yang  sifatnya  kontinum  dan tingkat makro sampai mikro. 11
b. Perlindungan anak dalam proses peradilan Anak-anak  memiliki  hak  untuk  tidak menjadi  korban  dalam  proses  peradilan pidana,  mempunyai  kewajiban  sebagai hak  untuk  ikut  serta  menegakkan keadilan  dalam  suatu  proses  peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka  masing-masing  untuk  dibina agar  mampu  melaksanakan  kewajiban- nya  sebagai  warga  negara,  anggota masyarakat  yang  baik  oleh  yang  ber- wajib  dalam  arti  luas;  untuk  melaksana- kan  kewajiban  membina,  mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksana- kan  hak  dan  kewajiban  mereka  secara rasional  positif,  bertanggungjawab  dan bermanfaat dalam proses tersebut 12 . c. perlindungan  kesejahteraan  anak  (dalam lingkungan  keluarga,  pendidikan  dan lingkungan sosial),
Sebagaimana diuraikan dalam Child and Family  Services  Review  process (Child
11 Mohammad  Taufik  Makarao  dkk,  2013, Hukum Perlindungan  Anak  dan  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 31
12 Abintoro  Prakoso,  2013, Pembaruan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak, Yogyakarta:  Laksbang Grafika, Hlm 21
Welfare,  For  The  Twenty-First  Century, 2005), tiga variabel kesejahteraan dikonseptualisasikan  dalam  kerangka yang  meliputi:  1)kesejahteraan  dalam arti  keluarga  memiliki  peningkatan kapasitas  untuk  memenuhi  kebutuhan anak-anak mereka; 2)kesejahteraan dalam  arti  anak-anak  dan  remaja  ter- penuhi  kebutuhan  pendidikannya,  dan 3)kesejahteraan  dalam  arti  anak-anak dan  remaja  terpenuhi  kebutuhan  fisik dan  kesehatan  mental  mereka.  Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Ke- sejahteraan  Anak  menyebutkan  bahwa anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawa- tan,  asuhan  dan  bimbingan  berdasarkan kasih  sayang  baik  dalam  keluarganya maupun  dalam  asuhan  khusus  untuk tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar dimana orangtua bertanggung jawab atas kesejahteraan  anak.  Lebih  lanjut  di- jelaskan  bahwa  kesejahteraan  anak adalah  suatu  tata  kehidupan  dan  peng- hidupan  anak  yang  dapat  menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan  wajar,  baik  secara  rohani,  jas- mani, maupun sosial.
d. perlindungan  anak  dalam  masa  penaha- nan dan perampasan kemerdekaan,
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Anak  dijelaskan  mengenai  prosedur penangkapan dan penahanan anak
dimana  anak  yang  ditangkap  wajib ditempatkan  dalam  ruang  pelayanan khusus anak yang apabila belum tersedia maka yang bersangkutan wajib dititipkan di LPKS dan diperluakan secara manusiawi  serta  memperhatikan  ke- butuhan  sesuai  umurnya.  Dan  apabila anak  memperoleh  jaminan  dari  orang tua/  wali  dan/atau  lembaga  bahwa  anak tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan  atau  merusak  barang bukti,  dana  tau  tidak  akan  mengulangi tindak pidana, maka penahanan terhadap anak  tidak  boleh  dilakukan.  Adapun penahanan hanya dapat dilakukan terhadap  anak  yang  telah  berusia  14 (empat  belas)  tahun  atau  lebih  dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun atau lebih.
e. perlindungan anak dari segala eksploitasi (perbudakan,  perdagangan  anak,  pelacu- ran,  pornografi,  perdagangan/  penyalah- gunaan  obat-obatan,  memperalat  anak dalam  melakukan  kejahatan  dan  se- bagainya).
Terres  des  Hommes,  sebuah  organisasi perlindungan  anak  internasional,  men- definisikan  eksploitasi  terhadap  anak secara  lebih  spesifik  yaitu:  “Anak-anak dianggap  dieksploitasi  ketika  adanya profit  yang  dihasilkan  dari  kerentanan dan  ketiadaan  kekuasaan  anak,  terlepas apakah  anak  tersebut  dipaksa  untuk
keuntungan  orang  lain  ataupun  berupa mereka  memulai  bekerja  di  usia  yang terlalu  muda  maupun  waktu  yang panjang.  Eksploitasi  juga  terjadi  ketika anak  bekerja  di  kondisi  berbahaya  dan tidak sehat, ketika mereka dibayar murah atau  dipaksa  untuk  menjadi  pekerja paksa,  terikat  hutang  maupun  per- budakan. 13
f. perlindungan terhadap anak-anak jalanan,
Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945  disebutkan  bahwa  fakir  miskin dan anak-anak yang terlantar  dipelihara oleh  negara.  Mengacu  pada  asas  ke- pentingan  yang  terbaik  bagi  anak 14 yaitu semua  tindakan  yang  menyangkut  anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,  badan  legeslatif,  dan  badan yudikatif.  Dalam  hal  ini,  anak-anak jalanan  maupun  anak  terlantar  memiliki hak  yang  sama  untuk  memperoleh perlindungan  dari  berbagai  pihak  guna menjamin tumbuh kembang serta kesehatan fisik dan mentalnya.
13 Deputi  Bidang  Perlindungan  Anak,  2019, Buku Panduan  Terminologi  Perlindungan  Anak  dari Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, Jakarta, Hlm.18
14 Andi  Muhammad  dan  Sofyan  Andi  Tenripadang, 2017, Ketentuan  Hukum  Perlindungan  Hak  Anak Jalanan  Bidang  Pendidikan,  Jurnal  Syari’ah  dan Hukum  Diktum, Volume  15,  Nomor  2,  Desember 2017,  Fakultas  Syariah  dan  Ilmu Hukum Islam Institut  Agama  Islam  Negeri  Parepare,  Pare-Pare, Hlm. 232
g. perlindungan  anak  dari  akibat-akibat peperangan  atau  konflik  bersenjata,  per- lindungan anak terhadap tindakan kekerasan.
Anak-anak  yang  semestinya  me- miliki  hak  untuk  tumbuh  kembang secara  wajar  ketika  perang  berkecamuk seluruh hak mereka bukan saja ditelantarkan,  tetapi  tak  jarang  bahkan dilanggar  begitu  saja  tanpa  sedikit  pun ada  rasa  belas  kasihan.  Perang,  apa  pun alasannya,  adalah  sebuah  tindak  ke- jahatan  kemanusiaan  dan  pelanggaran terhadap  hak-  hak  anak  yang  paling brutal. 15
Perlindungan  terhadap  anak  sebagai- mana  disebutkan  diatas  merupakan  per- lindungan  yang  tidak  hanya  diberikan  oleh orang  tua  tetapi  juga  melibatkan  berbagai unsur.  Berdasarkan  Pasal  20  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2020  tentang  Perlindungan  Anak bahwa  kewajiban  dan  tanggung  jawab- penyelenggara  Perlindungan  Anak  adalah diantara :
a. Negara
b. Pemerintah
c. Pemerintah Daerah
d. Mayarakat,
e. Keluarga
15 Khrisna  Bayu,  Anak-Anak  Korban  Perang,  artikel
24 Februari 2016, diakses dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/rea
d/31/614/anak-anak-korban-perang
f. Orang Tua atau Wali
Komponen  tersebut  harus  bersinergi dalam  memberikan  perlindungan  anak terutama  terhadap  anak  yang  terkena tindakan bullying. Corning  menjelaskan bahwa  sinergi  sesungguhnya  ada  dimana- mana  disekitar  kita  termasuk  di  dalam  diri kita  dan  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dihindari. 16
Sebagaimana bullying dipandang  se- bagai  tindakan  kekerasan  terhadap  anak, maka kekerasan tersebut dapat diklasifikasi sebagai  berikut:  1)  Kekerasan  fisik,  yang terkategorisasi  meliputi  menampar,  menen- dang,  memukul/meninju,  mencekik,  men- dorong,  menggigit,  membenturkan,  me- ngancam  dengan  benda  tajam  dan  sebagai- nya; 2) kekerasan psikis, kekerasan jenis ini tidak  begitu  mudah  untuk  dikenali  karena akibat  yang  dirasakan  oleh  korban  tidak tampak jelas bagi orang lain. Kekerasan ini akan  berpengaruh  pada  situasi  perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri  serta  martabat  korban;  3)  kekerasan ekonomi,  kekerasan  jenis  ini  sangat  sering terja didalam lingkungan keluarga.
Kekerasan  jenis  ini  sering  terjadi  ketika orang  tua  memaksa  anak  yang  masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan  kontribusi  ekonomi  keluarga, sehingga fenomena penjual korban,
16 Husaini  Usman.2011. Manajemen  Teori,  Praktik dan  Riset  Pendidikan  jilid  3 .  Jakarta  :  Bumi Aksara
pengamen jalanan, pengemis anak,dan lain- lain kian merebak terutama diperkotaan. 17
Hukum perlindungan anak di Indonesia khususnya  dalam  rangka  memberikan perlindungan  hak  asasi  anak  yang  menjadi korban kekerasan di Indonesia di masa yang akan  datang  harus  melakukan law  reform dengan  tujuan  untuk  memberikan  keadilan, kepastian,  dan  kemanfaatan  terhadap  anak di  Indonesia  khususnya  sehingga  dapat melindungi  sekaligus  menjamin  hak-hak asasi  anak  yang menjadi korban kekerasan. Pemberian  perlindungan  hukum  terhadap hak  asasi  anak  yang  menjadi  korban kekerasan  merupakan  perlindungan  ter- hadap  harkat  manusia,  sehingga  jaminan pemerintah  terhadap  pelaksanaan  hak  asasi anak yang menjadi korban kekerasan sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. 18
Bullying baik  dilakukan  oleh  orang dewasa  maupun  anak-anak  dimana  yang menjadi  korban  adalah  anak,  merupakan perbuatan  yang tidak dapat dibenarkan dari berbagai  sudut  pandang.  Secara  individu, pelaku bullying yang  dibiarkan  akan tertanam  menjadi  sifat  yang  membuat seseorang  terus-menerus  melakukan  ke- kerasan  terhadap  orang  lain.  Secara  sosial,
17 Bagong Suyanto, 20162016, Masalah Sosial Anak, cetakan ketigaJakarta: Kencana. Hlm 29-30
18 Zuraidah dan Muhamad Sadi Is, 2018, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Asasi  Anak Yang  Menjadi  Korban  Kekerasan,  Jurnal  Nurani, Vol. 18, No. 1 Edisi Juni 2018,  Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang,hlm 160
pembiaran  atas  perilaku bullying di- masyarakat  akan  menjadikan bullying sebagai  perilaku  yang  dinilai  normal dimasyarakat  dan  menjadi  hal  yang  biasa ketika  ada  seseorang  atau  kelompok  yang melakukan  kekerasan.  Secara  moral  dan agama,  perilaku bullying adalah  perbuatan yang  memiliki  nilai  negatif  dan  ber- tentangan  dengan  nilai  ketuhanan  sehingga dalam  kondisi  apapun  tidak  dapat  di- benarkan.
Dalam  penanganan  anak  yang  ber- hadapan  dengan  hukum  dalam  kasus bullying  dapat  dilakukan  upaya  diversi, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu upaya pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana.  Konsep  diversi  ini berlandas  pada  hukum  restoratif.  Anak sebagai  korban,  fokus  utama  pendekatan restoratif  terletak  pada  pemulihan  dan kompensasi kerugian. Dalam proses media- si,  korban  dan  pelaku  harus  didampingi orangtua  atau  wali,  pembimbing  ke- masyarakatan  (PK),  dan  pekerja  sosial profesional. Namun, penerapan atau pelaksanaan  proses  diversi  tidak  dapat terhadap  semua  anak  yang  melakukan  atau semua  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak,  sehingga  penyidik  dalam  me- lakukan  diversi  harus  memper-timbangkan kategori tindak pidana dan umur anak.
Dalam kondisi tersebut, hukum memegang  peranan  untuk  memberikan kepastian  hukum  terhadap  anak  yang menjadi  korban bullying .  Dengan  adanya ketentuan hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan  terhadap  kedua  pihak,  baik pelaku  maupun  korban,  dengan  tujuan memperoleh  keadilan  yang  sesuai  yang dapat  dimaknai  bahwa  korban  terlindungi dan  mendapatkan  kepastian  hukum.  Disisi lain,  pelaku  mendapatkan  sanksi  yang sesuai  atas  perbuatannya  namun  tetap terjamin  hak  asasinya  selama  menjalani hukuman yang ditetapkan atas per- buatannya.

## KESIMPULAN
Perkembangan  pergaulan  di  lingkungan remaja  saat  ini  perlu  perhatian  yang  sangat ketat.  Peran  keluarga  melalui  orang  tua, lingkngan  sekolah  bahkan  lingkungan masyarakat  merupakan  ujung  tonggak untuk  memberikan  perhatian  kepada  anak. Anak  terlah  dilindungi  oleh  peaturan perundang-undangan,  dimana  anak  tidak boleh  untuk  dilakukan  secara  diskriminasi dalam  lingkungan.  Pemenuhan  hak  anak saat  ini  masih  menjadi  masalah  besar dikarenakan  banyaknya  tindakan  diskrimi- nasi  atau  bahkan  tindakan  kekerasan. Tindakan  kekerasan  kepada  anak  yang sering  dikenal  dengan bullying banyak sekali  kejadian  di  lingkungan  anak.  Per-
lakuan  bullying  ini  dapat  mengakibatkan masalah  bagi  pelaku  ataupun  korban, dimana  pelaku  bullying  senantiasa  merasa bangga  karena  tindakannya  hal  ini  berbeda dengan  korban.  Korban  tindakan  bullying yang terjadi lingkungan sekolah maupun di sekolah  memberikan  dampak  baik  psikis maupun  fisik.  Korban  bullying  harus diberikan  perlindungan  agar  tidak  menjadi korban  lagi  sehingga  hukum  perlindungan anak  di  Indonesia  khususnya  dalam  rangka memberikan  perlindungan.  Hak  asasi  anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia  di  masa  yang  akan  datang  harus melakukan law reform dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan  terhadap  anak  di  Indonesia khususnya  sehingga  dapat  melindungi sekaligus  menjamin  hak-hak  asasi  anak yang menjadi korban kekerasan. Pemberian perlindungan  hukum  terhadap  hak  asasi anak  yang  menjadi  korban  kekerasan merupakan  perlindungan  terhadap  harkat manusia,  sehingga  jaminan  pemerintah terhadap  pelaksanaan  hak  asasi  anak  yang menjadi  korban  kekerasan  sudah  masuk  ke wilayah peradaban umat manusia

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro  Prakoso, Hukum  Perlindungan Anak, Fakultas  Hukum  Universitas
Jember, Jember, 2015.
Abintoro  Prakoso, Pembaruan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak ,  Yogyakarta,
Laksbang Grafika, 2013.
Andi  Muhammad  dan  Sofyan  Andi Tenripadang, Ketentuan Hukum
Perlindungan  Hak  Anak  Jalanan Bidang Pendidikan,
Bagong  Suyanto, Masalah  Sosial  Anak, cetakan  ketiga ,  Kencana,  Jakarta:.
2016.
Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan
Penegakan dan Pengembangan
Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1998.
Deputi Bidang  Perlindungan  Anak,  Buku
Panduan  Terminologi  Perlindungan Anak  dari  Eksploitasi,  Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak , Jakarta, 2019.
Gatot Soepromono, Hukum Acara Pengadilan  Anak, PT  Djambatan,
Jakarta, 2000.
Haynie,  D.  L  dkk,  “ Bullies,  Victims,  and Bully/Victims: Distinct  Groupsof  At- Risk Youth, 2001.
Husaini Usman.. Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan jilid 3 . Jakarta : Bumi Aksara, 2011.
Jurnal Syari’ah  dan  Hukum  Diktum , Volume 15, Nomor 2, 2017, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Pare-Pare,
Mallon,  Gerald  P  and  Peg  McCartt  Hess. (2005). Child  Welfare  For  The Twenty-First Century. A Handbook of Practices,  Policies,  and  Program. Columbia University Press.
Mohammad  Taufik  Makarao  dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
Muladi  dan  Barda  Nawawi, Teori-Teori dan Kejahatan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 2005.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
Salim  HS,dkk, Penerapan  Teori  Hukum
Pada Tesis dan Desertasi ,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) , RajaGrafindo
Persada, cetakan ke-16, Jakarta, 2014.
Zuraidah dan Muhamad Sadi Is,
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Asasi  Anak  Yang  Menjadi  Korban Kekerasan,  Jurnal  Nurani,  Vol.  18,
No.  1  Edisi  Juni  2018,  Universitas
Islam Negeri Raden Fatah, Palembang,
Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  4  Tahun  1979  tentang
Kesejahteraan Anak
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2020 tentang Perlindungan Anak
Internet :
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/pa ge/read/31/614/anak-anak-korban- perang
http://tesishukum.com/pengertian- perlindungan-hukum-menurut-para- ahli/

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Sari  Damayanti adalah  Dosen  di Program  Studi  S1  Ilmu  Hukum  Fakultas Humaniora  dan  Kesehatan  Universitas Mulia  Balikpapan  sejak  tahun  2019. Memperoleh  Gelar  Sarjana  bidang  Hukum di  Universitas  Balikpapan  tahun  2007  dan Memperoleh  Gelar  Magister  Hukum  di Universitas  Balikpapan  tahun  2017.  Sari Damayanti  dapat  di  hubungi  di  nomor 081254899699 email sari.d@universitasmulia.ac.id
Okta  Nofia  Sari adalah  Dosen  di Program  Studi  S1  Ilmu  Hukum  Fakultas Humaniora  dan  Kesehatan  Universitas Mulia  Balikpapan  sejak  tahun  2019. Memperoleh  Gelar  Sarjana  bidang  Hukum di  Universitas  Jember  tahun  2013  dan Memperoleh  Gelar  Magister  Hukum  di Universitas  Jember.  Okta  Nofia  Sari  dapat di  hubungi  di  nomor  081336524818  atau email Oktanofia@universitasmulia.ac.id
Kesuma  Bagaskara adalah  maha- siswa  Program  Studi  s1  Ilmu  Hukum Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas  Mulia  Balikpapan  angkatan 2019.  Kesuma  Bagaskara  dapat  di  hubungi di nomor 089686176545 atau emailkesumabagaskara@students.universita smulia.ac.id