http://ejournal.stipjakarta.ac.id/index.php/meteor

## METEOR STIP MARUNDA

## JURNAL ILMIAH NASIONAL SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA
Analisis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Dan Pengakuan Disetarakan Dengan

## Kualifikasi KKNI Tertentu Di STIP Jakarta
Desamen Simatupang 1 , Jaja Suparman 2 , Sugiyanto 3 , Ferry Budi Cahyono 4
2 Program Studi Nautika, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta
1,4 Program Studi Teknika, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta
3 Program Studi Ketatalaksanaan dan Kepelabuhanan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta Jl. Marunda Makmur No. 1 Cilincing, Jakarta Utara. Jakarta 14150
disubmit pada : 16/07/17          direvisi pada : 21/9/17          diterima pada : 23/10/17
Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki  wawasan  pengetahuan  yang  luas,  trampil,  sehat  jasmani  dan  rohani,  berkepribadian  mantap,  Mandiri, bertanggung  jawab,  bermasyarakat  dan  berbangsa,  serta  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang    Dasar 1945.Kondisi  geografis  Indonesia  yang terletak  diantara dua  benua  dan  dua  samudra,  serta  warisan  historis  Bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim dengan jumlah penduduk yang besar yang terdiri dari 17.508 pulau, merupakan salah satu negara maritim terbesar. Indonesia adalah Negara Kepulauan (Archipelogic State) berdasarkan UNCLOS bahkan terbesar  di  dunia  dengan  2/3  wilayah  perairan.  Transportasi,  khususnya  laut  sangat  dominan  sebagai  penunjang pembangunan ekonomi nasional dan memperkokoh Negara Kesatuan. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan empat pilar adalah Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pelayaran dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab serta memenuhi standart nasional dan internasional.
Copyright © 2017, METEOR STIP MARUNDA , ISSN:1979-4746
Kata Kunci : RPL, Kesetaraan, Pendidikan

## 1. PENDAHULAN
Pembangunan  nasional  di  bidang  pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berbudi  pekerti  luhur, memiliki wawasan pengetahuan yang luas, trampil, sehat  jasmani  dan  rohani,  berkepribadian  mantap, Mandiri,  bertanggung  jawab,  bermasyarakat  dan berbangsa,  serta  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar 1945.
Kondisi  geografis  Indonesia  yang  terletak diantara dua benua dan dua samudra, serta warisan historis Bangsa Indonesia sebagai bangsa  maritim dengan  jumlah  penduduk  yang  besar  yang  terdiri dari  17.508  pulau,  merupakan  salah  satu  negara maritim terbesar.
Indonesia adalah Negara Kepulauan (Archipelogic State) berdasarkan UNCLOS bahkan  terbesar  di  dunia  dengan  2/3  wilayah perairan.  Transportasi,  khususnya  laut  sangat dominan sebagai penunjang pembangunan ekonomi  nasional  dan  memperkokoh  Negara Kesatuan.  Undang  –  Undang  Nomor  17  Tahun
*) Penulis Korespondensi : Email : desamen_simatupang@dephub.go.id
2008 tentang Pelayaran dengan empat pilar adalah :  Penyelenggaraan  dan  pengembangan  sumber daya  manusia  di  bidang  pelayaran  dilaksanakan dengan  tujuan  tersedianya  sumber  daya  manusia yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung  jawab  serta  memenuhi  standart nasional dan internasional.
Penyelenggaraan  dan  pengembangan  sumber daya  manusia  dilakukan  aparatur  pemerintah  dan masyarakat, meliputi:
a.  Sumberdaya  manusia  di  bidang  angkutan perairan b.  Sumberdaya manusia di bidang kepelabuhanan c.  Sumberdaya  manusia  di  bidang  keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
d.  Sumberdaya  manusia  di  bidang  perlindungan lingkungan maritim.
Penyelenggaraan  dan  pengembangan  sumber daya  manusia  mencakup  perencanaan,  penelitian, dan  pengembangan,  pendidikan  dan  pelatihan, penempatan,  pengembangan  pasar  kerja,  dan perluasan kesempatan berusaha.
Untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  tersebut, harus  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang berkualitas,  Kompetensi  profesional  sehingga peranan  lembaga  pendidikan  menjadi  sangat penting dan strategis.
Berdasarkan  undang  –  undang  no.12  tahun 2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  pasal  59  ayat  4 sebagai  berikut:  Sekolah  Tinggi  merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan  vokasi  dalam  satu  rumpun  Ilmu Pengetahuan  dan/atau Teknologi  tertentu  dan  jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan No:  KM.68 Th  2009  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat 3 sebagai berikut: 1.  Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang selanjutnya  dalam  Peraturan  ini  disebut  STIP adalah  Perguruan  Tinggi  di  lingkungan Departemen  Perhubungan  dipimpin  oleh seorang  Ketua  yang  berasa  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan 2.  Pembinaan teknis akademik STIP dilaksanaan oleh  Menteri  Pendidikan  Nasional  dan pembinaan teknis
fungsional STIP
dilaksanakan  oleh  Menteri  Perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.  Menteri perhubungan melimpahkan wewenang  kepada  Kepala  Badan  Pendidikan dan  Pelatihan  Perhubungan  untuk  melakukan pembinaan sehari-hari STIP.
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah perguruan  tinggi  yang  dapat  menyelenggarakan pendidikan  akademik  program  Sarjana,  Magister, Doktor  dan  pendidikan  vokasi  Program  Diploma IV, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan dalam rumpun ilmu pelayaran. Pendidikan vokasi  yang  mempersiapkan  peserta  didik/ taruna/taruni/mahasiswa  untuk  memiliki  keahlian penerapan ilmu pada lapangan pekerjaan sedangkan  pendidikan  akademik  adalah  program sarjana  yang  diarahkan  pada  penguasaan  dan pengembangan ilmu pelayaran.
Sejak  tahun  1953  Akademi  Ilmu  Pelayaran yang  menyelenggarakan  Program  Diploma  III (setara dengan BSc) dengan 2 jurusan antara lain: Nautika  dan  Teknika  (sertifikat  kompetensi  Klas III), lama pendidikan 3-4 tahun.
Pada tahun 1983 Akademi Ilmu Pelayaran berubah nama  menjadi  Pendidikan  dan  Latihan  Ahli Pelayaran  (PLAP)  dan  diberikan  lisensi  untuk melaksanakan  program  Strata  A,  Strata  B  dan Strata  C  dengan  4  jurusan:  Nautika,  Teknika, Telekomunikasi  Pelayaran  dan  Ketatalaksanaan dan  Kepelabuhanan  (KTK).  Pada  Strata  A merupakan  program  3  tahun  yang  setara  dengan BSc dengan sertifikat kepelautan kelas 3, Strata B merupakan  program  1  tahun  untuk  pelaut  yang memiliki  pengalaman  berlayar  2  tahun  setelah mengikuti  pendidikan  Strata  A  dan  memiliki sertifikat  kepelautan  kelas  2  dan  Strata  C merupakan  program  pendidikan  dengan  sertifikat kepelautan kelas 1. tahun 1995 PLAP mendapatkan lisensi untuk menyelenggarakan Program DiplomaIV dengan 3 Jurusan: Nautika, teknika dan Ketatalaksanaan  dan  kepelabuhanan  (KTK)  yang setara dengan Sarjana program kepelautan.
Pada bulan Maret 2000 Pendidikan dan Latihan Ahli  Pelayaran  (PLAP)  berubah  status  menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) menyelenggarakan pendidikan Diploma IV Jurusan  Nautika,  Teknika  dan  KALK.  Dengan struktur organisasi baru yang membuka kesempatan bagi STIP untuk menjawab tantangan
melaksanakan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sampai  ke  jenjang  S2  dan  S3,  namun  sampai  saat ini belum terselenggara.
Kondisi Perguruan Tinggi sampai saat ini yang ada  di  Indonesia  antara  lain  Sekolah  Tinggi, Politeknik  dan  Akademi  termasuk  AIP  sejak berdiri dari tahun 1957 baru dapat menyelenggarakan  jenis  Vokasi,  Diploma  III, Diploma  IV  dan  pendidikan  Nonformal  dengan Sertifikasi  Kompetensi  ANT  I,  ANT  II,  ANT  III DAN ATT I, ATT II, ATT III, sebagai mana pada Tabel dibawah ini.
Tabel 1. Jumlah Pelaut yang memiliki sertifikat kompetensi pelaut ANT dan ATT seluruh Indonesia sampai tahun 2010
Dari  data  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan  yang  dilaksanakan  di  indonesia  hanya pendidikan kompetensi kepelautan tingkat perwira deck (Deck Officer)  dan perwira mesin (Engineer Officer) yang memiliki sertifikat kompetensi ANT (Ahli  Nautika  Tingkat  I  s/d  Tingkat  III)  dan sertifikat kompetensi ATT (Ahli Teknika Tingkat I s/d  Tingkat  III)  dan  program  Diploma  IV  jurusan Nautika, Teknika dan KALK.
Untuk mewujudkan niat STIP menyelenggarakan  dan  mengembangkan  sumber daya manusia dibidang pelayaran melalui program Pendidikan  Akademik  dan  Vokasi  kejenjang Sarjana, Magister dan Doktor yang linier dibidang pelayaran melalui pemanfaatan Rekoknis Pembelajaran Lampau (RPL).
Dalam Peraturan  Presiden   Nomor   8   Tahun 2012   tentang   Kerangka   Kualifikasi   Nasional Indonesia      dan  dalam  Permendikbud  Nomor  73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi  telah  memberikan    akses  yang  lebih  luas kepada  masyarakat    yang  ingin  melanjutkan pendidikan  ke  perguruan  tinggi  dan  juga  kepada perguruan  tinggi  yang  memerlukan  dosen  melalui
penyetaraan    tenaga    ahli    yang    kualifikasinya setara  dengan  kualifikasi  magister  atau  doktor melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
RPL  adalah  proses  pengakuan  atas  capaian pembelajaran    seseorang    yang    dicapai sebelumnya  baik melalui pendidikan  formal, non- formal,    informal  atau  pelatihan-pelatihan    terkait dengan  pekerjaannya  maupun    dilakukan    secara otodidak    melalui    pengalaman    hidupnya. Pengakuan    atas    capaian  pembelajaran    ini dimaksudkan    untuk  menempatkan    seseorang pada  jenjang    kualifikasi    sesuai  dengan  jenjang pada KKNI.
Mengingat  dosen  adalah  salah  satu  unsur sumberdaya perguruan tinggi yang sangat penting dalam  menentukan      mutu,      efisiensi      dan efektivitas   penyelenggaraan   pendidikan   tinggi, maka      Direktorat  Jenderal      Pendidikan      Tinggi memberikan      kesempatan      kepada      perguruan tinggi      yang      memerlukan  pendidik  dengan keahlian  tertentu  yang  langka,  yang  keahliannya tidak  dapat  dihasilkan    oleh  program  studi    yang telah    ada    dan    memerlukan    pendidik    dengan pengalaman    praktis    yang    sangat    dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi  mahasiswa agar dapat  mengajukan  penyetaraan  dosennyakepada Direktorat    Jenderal  Pendidikan    Tinggimelalui RPL.  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi berharap  agar  program  ini  dapat  meningkatkan mutu,  efisiensi  dan  efektifitas  perguruan  tinggi yang bersangkutan.
Panduan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan petunjuk    kepada    perguruan    tinggi    yang memerlukan  pendidik  dengan  keahlian  tertentu yang  langka,  yang  keahliannya    tidak  dapat dihasilkan  oleh program studi  yang  telah  ada  dan memerlukan    pendidik    dengan    pengalaman praktis    yang    sangat    dibutuhkan  untuk pengembangan  kompetensi  mahasiswa  agar  dapat mengajukan penyetaraan dosennya kepada Direktorat  Jenderal  Pendidkan  Tinggi  melalui proses  Rekognisi  Pembelajaran  Lampau  (RPL) dosen.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  diatas, dapat kami identifikasi belum terlaksana Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dibidang pelayaran  melalui  penyelenggaraan  Rekomendasi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai berikut:
1. Belum  diselenggarakan  program  Rekognisi Pembelajaran  Lampau  (RPL)  di  STIP  untuk melanjutkan  pendidikan  Formal  yang  lebih tinggi  (tipe A).
2. Belum  diselenggarakan  program  Rekognisi Pembelajaran  Lampau  (RPL)  di  STIP  untuk mendapatkan  pengakuan  kesetaraan  dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B)
Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, maka  penulis  hanya  membahas,  mengkaji  dan menganalisa pemanfaatan RPL untuk melanjutkan pendidikan  formal  dan  pemanfaatan  RPL  untuk mendapat pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu.
Dari batasan masalah maka penulis merumuskan,  mengkaji/menganalisa  bagaimana menyelenggarakan:
1. Bagaimana menyelenggarakan program Rekognisi  Pembelajaran  Lampau  (RPL)  di STIP  untuk  melanjutkan  pendidikan  Formal yang lebih tinggi  (tipe A)?
2. Bagaimana menyelenggarakan program Rekognisi  Pembelajaran  Lampau  (RPL)  di STIP untuk mendapatkan pengakuan
kesetaraan  dengan  kualifikasi  level  KKNI tertentu (tipe B)
Tujuan  penelitian  penyelenggaraan  Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai berikut: 1.  Terselenggaranya  program  RPL  (Tipe  A)  di STIP  untuk  memberikan  kesempatan  bagi masyarakat mengikuti/masuk dalam
pendidikan  formal  atau  disetarakan  dengan kualifikasi tertentu yang berasal dari pendidikan  Formal, Nonformal, Informal dan pengamalan  kerja  pada  bidang  yang  sangat khusus  atau  langka  dan  dibutuhkan,  seperti Dosen,  dan  Tenaga  Profesi  yang  sangat spesifikasi.
2.  Terselenggaranya  program  RPL  (Tipe  B)  di STIP untuk memenuhi tersedianya kekurangan Dosen  pada  bidang  tertentu  dapat  merekrut praktisi ahli yang belum mempunyai kualifikasi  Magister,  Doktor  melalui  upaya Pembelajaran dari pendidikan Formal, Nonformal atau didunia industri. Manfaat penelitian: 1. Lulusan Program Pendidikan dan Pelatihan  dapat  menggunakan  RPL  untuk melanjutkan  pemdidikan  formal  guna
mengajukan permohonan pengakuan kredit  (satuan  kredit  semester  /  SKS) atas laporan pembelajaran (CP) atau pengalaman kerja yang dimilikinya umtuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang lebih  tinggi,  sehingga  yang  bersangkutan mengambil semua SKS, setelah menyelesesaijan sisa SKS-nya di Peruruan Tinggi yang bersangkutan dapat memperoleh ijazah. 2. Lulusan Program Pendidikan dan Pelatihan  dapat  menggunakan  RPL  untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan  kualifikasi  tertentu  sesuai  level KKNI  dapat  digunakan  Perguruan  Tinggi untuk melakukan Asesmen kepada individu,  untuk  mengetahui  pengalaman belajar  atau  kerjanya  yang  dimiliki mencapai  kesetaraan  dengan  Capaian Pembelajaran  (CP)  pada  program  studi tertentu  yang  berkembang  menjadi  dosen yang bekerja di Perguruan Tinggi.

## 2.   METODE
Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif. Proses  penelitian  dilaksanakan  tim  peliti  dalam kurun  waktu  3  (tiga)  bulan,  mulai  dari  persiapan penelitian  sampai  menyelesaikan  penyusunan penelitian. Tempat penulis melaksanakan penelitian  adalah  di  lingkungan  Sekolah  Tinggi Ilmu Pelayaran.
Adapun  sumber  data  yang  digunakan  adalah sebagai berikut :
1.  Data sekunder
Data  pemilik  sertifikat  kompetensi  ANT- I/ATT-I,  ANT-II/ATT-II,  ANT-III/ATT-III  yang diperoleh dari direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian  Perhubungan  dan  data  lulusan program Diploma IV jurusan Nautika, Teknika dan KALK diperoleh dari STIP, PIP Semarang dan PIP Makasar  Pusat  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Perhubungan Laut.
2.  Studi Kepustakaan (Library Research)
Yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti melalui  buku-buku  literature,  Undang  –  Undang No.20  Tahun  2003  tentang  Sistim  Pendidikan Nasional,  Undang  –  Undang  Nomor  12  Tahun 2012  tentang  Pendidikan  Tinggi,  Perpes  No.8
Tahun 2012 tentang KKNI Permendikbut, Nomor 73  Tahun  2013  tentang  Penerapam  KKNI, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Nomor  26  Tahun  2016  tentang  Rekognisi Pembelajaran  Lampau  (RPL) serta  media  internet yang memuat informasi-informasi yang berhubungan  dengan  objek  permasalahan  yang dikaji.

## 3.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  26 Tahun  2016    tentang     Rekognisi     Pembelajaran Lampau,      pasal      2      disebutkan      bahwa      RPL digolongkan menjadi 2 (dua) tipe:
1.  RPL  untuk  melanjutkan  pendidikan  formal
(tipe A)
Lulusan  pendidikan  dan  pelatihan  kepelautan pemilik  ANT  –  I/  ATT  –  I  ,  ANT  –  II/ATT  –  II, ANT  –  III/ATT  –  III,  dan  Diploma  IV  jurusan Nautika,  Teknika  dan  KALK  untuk  melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi (Tipe A) dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal  (tipe  A)  guna  mengajukan  permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) atas CP atau  pengalaman  kerja  yang  telah  dimilikinya untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang lebih  tinggi,  sehingga  yang  bersangkutan  tidak perlu mengambil semua sks. Setelah menyelesaikan  sisa  sks-nya  di  STIP  dapat memperoleh ijazah sesuai program yang
diikutinya.
2.  RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan  dengan  kualifikasi  level  KKNI tertentu (tipe B).
Lulusan  pendidikan  dan  pelatihan  kepelautan pemilik  ANT  –  I/  ATT  –  I  ,  ANT  –  II/ATT  –  II, ANT  –  III/ATT  –  III,  dan  Diploma  IV  jurusan Nautika,  Teknika  dan  KALK  untuk  mendapatkan pengakuan  kesetaraan  dengan  kualifikasi  level KKNI  tertentu  (Tipe  B)  RPL  untuk  mendapatkan pengakuan  kesetaraan  dengan  kualifikasi  tertentu sesuai dengan level KKNI (tipe B) dapat digunakan perguruan tinggi untuk melakukan asesmen kepada individu,  misalnya  untuk  mengetahui  apakah pengalaman belajar atau kerjanya selama ini telah mencapai  kesetaraan  dengan  CP  pada  program studi tertentu. RPL untuk mendapatkan pengakuan      kesetaraan      dengan      kualifikasi
tertentu   (Tipe   B)   ini diperuntukkan untuk dosen serta pemohon yang bekerja di STIP.
Gambar 1. Skematik RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A) dan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu Dari Gambar 1, nampak jelas bahwa pada RPL tipe A, seseorang tidak dapat langsung mendapatkan ijazah melalui RPL. Untuk memperoleh Ijazah, seseorang tetap harus  melalui pendidikan  tinggi  agar  yang  bersangkutan  dapat memperoleh    nilai  akademik  dan  CP  secara  utuh sebagaimana dipersyaratkan dalam Permenristekdikti  No.  44  Tahun  2015  tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pada  tipe  B,  individu  hanya  memperoleh pengakuan kesetaraan atas hasil belajar pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja yang dimilikinya terhadap  CP  yang  dimiliki oleh    sebuah    program    studi,    untuk    kebutuhan tertentu.
Misalnya, untuk menjadi dosen, instruktur atau tutor  di  perguruan  tinggi  dengan  kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan oleh
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang Guru dan Dosen. Perlu dipahami untuk RPL tipe B ini,  perguruan  tinggi  tidak  mengeluarkan  Ijazah. Institusi hanya mengusulkan calon dosennya untuk mendapatkan  surat  pengakuan  kesetaraan  kepada Menteri, dan ini hanya berlaku untuk institusinya. Dengan  demikian  surat  pengakuan  kesetaraan  ini tidak otomatis berlaku bagi institusi lain.
Pembeda  paling  signifikan  antara  RPL  untuk melanjutkan  studi  (tipe  A)  dengan  RPL  untuk pengakuan   kesetaraan   dengan   kualifikasi   level KKNI   tertentu   (tipe   B)   dapat disederhanakan sebagai berikut:
a.  RPL    Tipe    A    berbasis    pada    inisiatif individu    untuk  memperoleh  pengakuan dengan luaran akhir adalah ijazah.
b.  RPL  Tipe  B  berbasis  pada  inisiatif perguruan  tinggi  (untuk  dosen)  untuk memberikan  pengakuan  pada  individu dengan luaran akhir adalah SK Penyeteraan.
Dengan  demikian,  walaupun  RPL  tipe  A  dan tipe B berbasis pada inisiatif perguruan tinggi atau individu,  Menteri  dapat  menggunakan  kedua  tipe ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Persamaan  di  antara  kedua  jenis  RPL  terletak pada  prinsip  penyelenggaraan  yang meliputi: a.  Legalitas: perguruan tinggi sebagai penyelenggara  RPL  harus  memiliki  legalitas sebagai  penyelenggara  pendidikan  tinggi sebagaimana  ditentukan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
b.  Aksesibilitas:    perguruan    tinggi    sebagai penyelenggara  RPL  harus  menjamin  setiap individu    dalam    mengakses    kesempatan belajar   secara   berkeadilan    dan    inklusifitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang  sesuai  dengan  kebutuhannya  dengan capaian      pembelajaran  yang  memenuhi  SN
DIKTI.
c.  Kesetaraan pengakuan (equivalence): perguruan  tinggi  sebagai  penyelenggara  RPL harus  memberikan  penilaian  yang  setara  atas capaian  pembelajaran  yang  diperoleh  dari pendidikan  formal,  nonformal,    informal, dan/atau    pengalaman    kerja.    Akumulasi capaian  pembelajaran  setiap  individu  yang
diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus diperlakukan setara  dengan  mereka  yang  diperoleh  melalui pembelajaran formal.
d.  Transparan: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menyediakan informasi  mengenai  RPL  yang  diumumkan secara luas dan terbuka dengan  menggunakan bahasa  yang  jelas  dan  eksplisit  agar  dapat dipahami  oleh  semua  pemangku  kepentingan (pemohon,  perguruan  tinggi  penyelenggara, lembaga  akreditasi,  dan  pengguna  lulusan). Kebijakan,  proses,  dan  kriteria  sepenuhnya diungkapkan  secara  lengkap  akurat  dan terbuka bagi publik.
e.  Penjaminan  mutu:  perguruan  tinggi  sebagai penyelenggara  RPL  harus  menjamin  mutu seluruh    pelaksanaan    RPL.    Kriteria    dan prosedur    untuk    menilai    dan    memvalidasi capaian    pembelajaran    yang    diperoleh    dari pendidikan    formal,    nonformal,    informal, dan/atau  pengalaman  kerja  harus  relevan, terpercaya,  adil  dan  transparan.  Kebijakan, prosedur  dan  proses  penjaminan  mutu  RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.
f.  Kelembagaan: perguruan tinggi sebagai penyelenggara  RPL  harus  memiliki  senat perguruan tinggi telah berfungsi  dan berperan dengan baik;
1)  sistem  penjaminan  mutu  internal  (SPMI) yang telah berfungsi dengan baik;
2)  Tim  RPL  yang  dibentuk  pada  tingkat perguruan  tinggi/fakultas/  departemen /jurusan  yang  dapat  bersifat  ad  hoc  atau tetap, paling sedikit terdiri atas:
a)  penasehat akademik khusus RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan
RPL; dan
b)  asesor  RPL  yang  memahami  konsep,
paradigma,  peraturan  dan  mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan  (body  of  knowledge) sesuai  dengan  program  studi  dimana pengakuan capaian pembelajaran akan dilaksanakan. Asesor RPL adalah staf dosen  dan  dapat  melibatkan  praktisi industri  atau  anggota  asosiasi  profesi yang  sesuai  bidang  keahlian  yang
berhubungan  dengan  usulan  yang disampaikan pemohon.
g.  Implementasi  RPL  pada  pendidikan  tinggi
harus dilakukan hanya dalam konteks meningkatkan  mutu  dan  relevansi  pendidikan tinggi.  RPL  wajib  diselenggarakan  dengan sistem  penjaminan  mutu  yang  baik.  Seluruh proses    dan  luaran  dari  program  ini  wajib memenuhi  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi.  Oleh  karena  itu,  Perguruan  tinggi penyelenggara  harus  menyediakan  informasi sahih    yang          menunjukkan  kesiapan  dan akuntabilitas  sebagai  penyelenggara  RPL, meliputi:
1)  CP setiap program studi;
2)  Keterkaitan    yang    jelas    antara    mata kuliah    yang    diberikan    dengan pemenuhan    CP  program  studi  (peta keterkaitan mata kuliah dengan CP);
3)  Standar Pendidikan Tinggi yang mencakup RPL dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4)  Informasi  yang  cukup  dan  dapat  diakses dengan  mudah  oleh  pemohon  mengenai prosedur  RPL  dan  proses  asesmen  yang akan ditempuh;
5)  Prosedur operasional
baku
penyelenggaraan  RPL  sesuai  dengan kebutuhan  yang  ada  di  perguruan  tinggi yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai peraturan institusi serta disetujui oleh senat perguruan  tinggi.  Prosedur  operasional tersebut minimum meliputi proses rekrutmen,      asesmen,      pengakuan, kelanjutan      proses      pembelajaran,      dan pembiayaan;
6)  Metode  asesmen  dan  kriteria  capaian pembelajaran  dinyatakan  secara  jelas. Hasil  asesmen  RPL  disampaikan  kepada pemohon,  termasuk  kesenjangan  dan pencapaiannya, secara transparan;
7)  Peraturan  akademik  yang  telah  disetujui senat yang mencakup prosedur penerimaan mahasiswa    melalui  jalur  RPL,  termasuk jumlah  maksimum  kredit/sks  yang  bisa diakui;
8)  Manual  mutu  yang  menjadi  landasan operasional tim penyelenggara penjaminan mutu internal.
9)  Peraturan  akademik  yang  telah  disetujui senat yang mencakup prosedur penerimaan mahasiswa melalui jalur Rekognisi Pembelajaran  Lampau  (RPL),  termasuk jumlah  maksimum  kredit/sks  yang  bisa diakui.
1.  Rekognisi  Pembelajaran  Lampau  (RPL) untuk  melanjutkan  pendidikan  formal  di Perguruan Tinggi
Pembelajaran  dan/atau  pengalaman  masa lampau  yang  bisa  diakui  pada  RPL  tipe  A  dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari  sebuah  perguruan  tinggi  lain  (tipe  A1)  atau berasal  dari  pendidikan  nonformal,  informal dan/atau dari pengalaman kerja (tipe A2).
a.  Lingkup  dan  skema  RPL  dari  pendidikan formal
1)  RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari  pendidikan  formal  di  perguruan tinggi    (Tipe  A1)  sama  dengan  proses alih kredit (credit transfer). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa  yang  pindah  dari  satu program  studi  ke  program  studi  lainnya karena  alasan  perpindahan  lokasi  dan lainnya.
2)  RPL  Tipe  A1  dapat  dilakukan  oleh perguruan tinggi masing-masing melalui evaluasi  transkrip  dan  silabus.  Untuk melakukan  hal  ini,  perguruan  tinggi dipersilahkan mengatur proses ini dalam peraturan  akademik.  Walaupun  proses ini  sepenuhnya  diserahkan  kepada perguruan  tinggi,  penjaminan  mutu input, proses, output, dan outcomes RPL ini  wajib  diperhatikan  dan  harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Secara  keseluruhan,  proses  ini dinyatakan pada Tabel berikut.
Tabel 2. Skema proses RPL dari hasil belajar pendidikan formal di perguruan tinggi sebelumnya (Tipe A1)
3)  Setelah  memperoleh  pengakuan  atas jumlah  sks  yang  dapat  ditransfer  dan mata  kuliah  apa  saja  yang  dibebaskan, individu yang bersangkutan dapat melanjutkan  pendidikannya  di  program studi yang dilamar dan bila menyelesaikan pendidikan tersebut,
pemohon dapat memperoleh Ijazah.
b.  Lingkup  dan  skema  RPL  dari  pendidikan nonformal,  informal,  dan/atau  pengalaman kerja
1)  RPL terhadap hasil belajar yang berasal
dari  pendidikan  nonformal,  informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan  studi  di  perguruan  tinggi untuk  memperoleh  pengakuan  sebagian satuan  kredit  semester/sks  (Tipe  A2) dilakukan  dalam  dua  tahap  yaitu  proses asesmen dan rekognisi.
2)  Pada  RPL  terhadap  hasil  belajar  yang berasal  dari  pendidikan  nonformal, informal,  dan/atau  pengalaman  kerja untuk  melanjutkan  studi  di  Perguruan Tinggi  (Tipe  A2)  ini,  pemohon  harus terlebih  dahulu  proaktif  melakukan asesmen  mandiri  terhadap  kemampuan yang  dimilikinya  terhadap  sebuah  CP program  studi  tertentu,  khususnya  pada domain  keterampilan  khusus.  Apabila penyelenggara  program  studi  yang relevan  menyatakan  ada  11  (sebelas) kemampuan  khusus  yang  diperoleh mahasiswa  ketika  lulus  dari  program tersebut,  maka  pemohon  harus  mampu menilai  dirinya  terhadap  11  (sebelas) kemampuan  khusus  tersebut.  Pemohon
harus menunjukkan keterampilan khusus yang  telah  dimiliki  di  antara  daftar keterempilan  khusus  yang  ada  pada  CP tersebut.
3)  Pada  tahap  ini,  pemohon  memperoleh sebuah  surat  pernyataan  pengakuan sejumlah  sks  dari  program  studi  yang ingin  ditempuhnya  dan  tidak  berlaku untuk  perguruan  tinggi  lain.  Setelah memperoleh  pengakuan  ini,  pemohon dapat  melanjutkan  pendidikannya  di program studi yang dilamar dan apabila dapat menyelesaikan pendidikan
tersebut,  pemohon  memperoleh  Ijazah.
Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 3. Skema proses RPL dari  hasil belajar pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (Tipe A2)
4)  Secara    skematis    prosedur    RPL    hasil belajar    yang    berasal    dari    pendidikan formal,  nonformal,  informal,  dan/atau pengalaman  kerja  untuk  melanjutkan studi  di  Perguruan  Tinggi  (tipe  A1  dan A2)  ditunjukkan  pada  Gambar  4.1  di bawah ini:
Gambar 2. Skema RPL untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi (tipe A1 dan A2)
c.  Tahapan  RPL  untuk  melanjutkan  studi  di Perguruan Tinggi RPL untuk melanjutkan studi (Tipe A) bermula pada  inisiatif  individu  masing-masing,  sehingga pemohon harus proaktif mencari informasi tentang penyelenggara  program  studi  yang  paling  relevan untuk menilai kemampuan yang dimilikinya.
1)  Tahapan RPL dari pendidikan formal Tahapan lebih rinci proses RPL pendidikan formal untuk  melanjutkan  studi  di  perguruan  tinggi terakreditasi (tipe A1) sebagai berikut: TAHAP 1
a.  Melakukan  konsultasi  dengan  Tim  RPL  di Perguruan Tinggi: Pemohon melakukan
konsultasi  dengan  Tim  RPL  tentang  prosedur yang harus ditempuh.
b.  Tim RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi  pilihan  program  studi,  yang memungkinkan  mereka  menemukan  program studi  yang  sesuai  dengan  hasil  belajar  di perguruan tinggi sebelumnya.
c.  Tim    RPL    mengarahkan    pemohon    yang membutuhkan    pendalaman    substansial  lebih lanjut  kepada  penasehat  akademik  yang  ada di    fakultas/jurusan.    Hal  bertujuan    untuk memperoleh    penjelasan    secara    rinci mengenai    bukti    yang  diperlukan  untuk melengkapi  berkas  aplikasi  pengakuan  hasil pembelajaran  pendidikan  formal  selama  ini, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi sebelumnya.
TAHAP 2
Menyiapkan   transkrip   akademik:   Pemohon menyiapkan   transkrip   nilai   dari perguruan tinggi asal  disertai  keterangan  uraian  isi  masing  masing mata kuliah.
TAHAP 3
Mengajukan  lamaran  alih  kredit:  Pemohon mengisi  formulir  lamaran  yang  telah  disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan  bukti  pendukung  kepada  Tim  RPL Perguruan Tinggi.
TAHAP 4
Mengevaluasi  berkas  alih  kredit:  Tim  RPL menunjuk  Asesor  RPL  dari  fakultas/jurusan  yang memiliki  keahlian  sesuai  bidang  yang  diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi.
Evaluasi  berkas  alih  kredit  oleh  Asesor  RPL meliputi:
a.  Pemeriksaan  keotentikan  transkrip  akademik dari  perguruan  tinggi  asal  dan  status  dari perguruan tinggi asal;
b.  Penilaian  untuk  menilai  kesetaraan  isi  dan level  capaian  pembelajaran  mata  kuliah  dari perguruan  tinggi  asal  dan  perguruan  tinggi yang dituju. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada
pengetahuan dan keterampilan  yang  diperoleh  yang  tercakup dalam  suatu  mata  kuliah,  dan  penilaian  level didasarkan  kepada  keluasan  dan  kekinian pengetahuan,  pemahaman  berpikir  kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen,  kepedulian  terhadap  masalah sosial dan etika, dan inovasi.
Apabila dalam proses evaluasi alih kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan. TAHAP 5
Menerbitkan surat keputusan alih kredit: Asesor RPL  mengirimkan  keputusan  hasil  evaluasi  alih kredit,  lengkap  dengan  daftar  mata  kuliah  dan jumlah  kredit  yang    diperoleh    pemohon    kepada Tim    RPL    sebagai    dasar    penerbitan    surat keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, minimal setingkat Dekan.
TAHAP 6 Melaksanakan proses pembelajaran di perguruan tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh  hingga  lulus  sesuai  dengan  pemenuhan CP  program  studi.  Apabila  pemohon  tidak memenuhi syarat lulus maka proses dihentikan. TAHAP 7 Penerbitan ijazah
2)  Tahapan  RPL  dari  pendidikan  nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja
Tahapan  lebih  rinci  proses  RPL  dari  pendidikan nonformal,  informal,  dan/atau  dari  pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi minimal  terakreditasi  B  (tipe  A2)  adalah  sebagai berikut:
TAHAP 1
a.  Melakukan  konsultasi  dengan  Tim  RPL  di Perguruan Tinggi: Pemohon melakukan konsultasi  dengan  Tim  RPL  tentang  prosedur yang  harus  ditempuh.  Tim  RPL  membantu pemohon      dalam      mengidentifikasi      pilihan program   studi,   yang memungkinkan  mereka
menemukan    program    studi    yang    sesuai dengan  hasil belajar yang telah mereka peroleh dari  pendidikan  nonformal,  informal  dan/atau pengalaman kerja.
b.  Tim    RPL    mengarahkan    pemohon    yang membutuhkan    pendalaman    substansial  lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di fakultas/jurusan untuk memperoleh penjelasan secara  rinci  mengenai  bukti  yang  diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan. TAHAP 2
Menyiapkan bukti-bukti: Pemohon menyiapkan dokumen yang sahih, kredibel, dan relevan sebagai bukti  kemampuan/kompetensi  pemohon.  Proses pengumpulan  bukti  umumnya  memerlukan  waktu yang cukup lama dan wajib menjadi pertimbangan pemohon.
TAHAP 3
Mengajukan  lamaran  alih  kredit:  Pemohon mengisi  formulir  lamaran  yang  telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan  bukti  pendukung  kepada  Tim  RPL Perguruan Tinggi.
TAHAP 4
Mengevaluasi  berkas  usulan:  Tim  RPL menunjuk  asesor  RPL  dari  program  studi  yang memiliki  keahlian  sesuai  bidang  yang  diajukan pemohon  untuk  melakukan  evaluasi.    Apabila dalam  proses  evaluasi  alih  kredit  pemohon  tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan.
TAHAP 5
Menerbitkan    surat    keputusan    alih    kredit: Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah  kredit  yang    diperoleh    pemohon    kepada Tim    RPL    sebagai    dasar    penerbitan    surat keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, minimal setingkat Dekan.
TAHAP 6
Melaksanakan proses pembelajaran di perguruan tinggi: Pemohon melanjutkan
pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh  hingga  lulus  sesuai  dengan  pemenuhan CP program studi.
TAHAP 7 Penerbitan ijazah
3)  Metode asesmen  RPL untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi
a)  Metode  asesmen    RPL  dari  pendidikan formal.
RPL  dari  pendidikan  formal  untuk melanjutkan  studi  di  perguruan  tinggi terakreditasi  (Tipe  A1),  hanya  dilakukan evaluasi terhadap transkrip dari pendidikan yang  sebelumnya.  Metode  evaluasinya dapat melibatkan proses investigasi SPMI dari  pendidikan  sebelumnya,  misalnya melakukan  validasi  status  akreditasi program studi sebelumnya, data pemohon di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI),  wawancara  atau  tes  lisan  atau tertulis  untuk  menilai  kedalaman  dan keluasan  substansi  mata  kuliah  yang pernah diambil.
b)  Metode  asesmen    RPL  dari  pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.
RPL  pendidikan  nonformal,  informal, dan/atau  dari  pengalaman  kerja  untuk melanjutkan  studi  di  perguruan  tinggi dengan  akreditasi  program  studi  minimal B  (tipe  A2),  dilakukan  evaluasi  dengan menggunakan  metode  asesmen  yang berbeda. Apabila pemohon belum memiliki  transkrip,  maka  pemohon  wajib menyampaikan  kelengkapan  dokumen, paling sedikit mencakup:
(1)  Dokumen yang wajib yang disampaikan  oleh  setiap  calon  adalah sebagai berikut:
(a)  Surat pernyataan dari pemohon;
(b)  Daftar riwayat hidup;
(c)  Ijazah pendidikan formal minimal sma sederajat;
(d)  Surat keterangan berkelakuan baik
dari polisi;
(e)  Dokumen asesmen mandiri terhadap CP.
(2)  Dokumen  yang  dapat  disampaikan bagi calon yang profesinya sudah ada:
(a)  Sertifikat    kompetensi    yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya  yang  kredibel  dan  diakui secara nasional atau internasional,
baik  yang  diterbitkan  di  dalam negeri maupun di luar negeri;
(b)  Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya;
(c)  Surat  dukungan  dari  asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel  untuk  bidang    keahlian yang    sesuai    dengan    program studi,  dan  telah  memiliki  badan hukum  sesuai  dengan  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Tidak boleh  ada transaksi  jual  beli  surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL.
(3)  Bagi  calon  yang  memiliki  keahlian langka  dan  belum  ada  asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa  pernyataan  keahlian  dari sejawat  di  dalam  dan/atau  luar  negeri pada profesi yang relevan.
(4)  Dokumen  yang  harus  disampaikan oleh calon yang sudah bekerja:
(a)  Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
(b)  Buku catatan (log book);
(c)  Karya monumental; dan (d)  Dokumen lainnya yang membuktikan  bahwa  pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian,  dan/atau  pengetahuan tertentu  yang  relevan  dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.
(5)  Dokumen pendukung lain:
(a)  Sertifikat    kursus    atau    pelatihan yang    dikeluarkan    oleh    lembaga kursus    yang  dilengkapi  dengan tujuan  dan  jadwal  kursus  atau pelatihan;
(b)  Sertifikat  kursus  atau  pelatihan yang  dikeluarkan  oleh  industri dilengkapi  dengan  tujuan  dan jadwal kursus atau pelatihan;
(c)  Sertifikat  kehadiran  workshop,
seminar,
atau simposium
dilengkapi  dengan jadwal sebagai penyaji atau peserta;
(d)  Karya ilmiah yang dipublikasikan;
atau
(e)  Penghargaan  dari  industri  atau lembaga lainnya yang kredibel.
(6)  Dokumen asesmen mandiri digunakan untuk menilai kesesuaian hasil belajar yang telah diperolehnya dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau  pengalaman  kerja  dengan mata  kuliah  atau  modul  pada  suatu program studi yang akan dilamarnya. Sebagai contoh, pemohon mengajukan RPL untuk program D4 Prodi Teknika, maka  pemohon  menyatakan  dalam skala:
(1)  1 (tidak mampu);
(2)  2 (kurang mampu);
(3)  3 (mampu); dan
(4)  4 (sangat mampu)
atas  CP  prodi  yang  dilamar,  sebagaimana diilustrasikan di bawah ini:
Gambar 3. Ilustrasi Asesmen Mandiri oleh Pemohon sebagai dasar dari pengajuan RPL
Selanjutnya,  dari  informasi  yang  tertera  dalam asesmen mandiri pemohon, Tim RPL di perguruan tinggi  dapat  memperkirakan  mata  kuliah  apa  saja yang  berhubungan  dengan  butir-butir  CP  yang dinilai  mampu  dan  sangat  mampu  oleh  pemohon, dengan menggunakan peta keterkaitan antara mata kuliah  dengan  CP.  Dengan  demikian,  asesor  RPL dapat berkonsentrasi untuk meng-ases kemampuan pemohon secara lebih efektif dan efisien. Asesmen adalah  proses  mengumpulkan  bukti  dan  membuat penilaian  apakah  seseorang  telah  mencapai sebagian  atau  seluruh  capaian  pembelajaran  yang dimiliki.
c)  Evaluasi    pada  RPL   pendidikan    nonformal, informal,    dan/atau    dari    pengalaman    kerja untuk  melanjutkan  studi  di  Perguruan  Tinggi (RPL  Tipe  A2)  umumnya  menggunakan metode  asesmen,  dengan  asumsi  bahwa
pemohon  belum  tentu  memiliki  transkrip pendidikan  formal.  Bukti  untuk  proses asesmen  harus  sahih,  relevan,  memadai,  dan terkini. Bukti tersebut dapat bermacam-macam dan  dapat  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan  sumber  tambahan  lainnya.  Pengumpulan bukti-bukti  yang  diperlukan  sebagaimana dipersyaratkan  umumnya  merupakan  proses yang  sulit  dan  memperlukan  waktu  yang panjang.  Oleh  karena  itu,  informasi  tentang bukti  yang  diperlukan  harus  diinformasikan oleh Tim RPL perguruan tinggi dengan jelas. Cara   mengumpulkan   bukti   akan   menentukan bagaimana      metode      asesmen      akan  dilakukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut : Tabel 4. Jenis Bukti Pendukung Untuk Asesmen
d)  Pemilihan  metode  asesmen  tergantung  pada bagaimana  bukti  akan  dikumpulkan  dan kriteria  capaian  pembelajaran  atau  kriteria kompetensi  yang  akan  diases.  Pada Tabel  4.4 ditunjukkan  beberapa  jenis  metode  asesmen yang dapat dilakukan dan contohnya.
Tabel 5. Metode Asesmen
Asesmen    RPL    berbeda    dengan    sistem penilaian  di  pendidikan  tinggi  pada  umumnya
karena  asesmen  RPL  perlu  mempertimbangkan jenjang  literasi,  latar  belakang  budaya,  dan pengalaman pemohon.
Asesmen  RPL  dilakukan  oleh  panel  asesor  RPL yang memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara  kemampuan  yang  diklaim  oleh  pemohon dengan  struktur  dan substansi kurikulum program studi  secara  komprehensif.  Asesmen  RPL  harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan,  serta  dapat  dibandingkan  dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah atau suatu modul.
e) Secara  teknis,  proses  asesmen  RPL  terdiri atas:
(1)  Menyiapkan,memahami,  dan  mematuhi panduan penilaian yang baku;
(2)  Mengidentifikasi  dan  memilah  bukti- bukti yang relevan;
(3)  Menilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai  metode  asesmen  yang  sesuai dengan bukti;
(4)  Mengkompilasi  dan  menghitung  hasil penilaian dari semua aspek;
(5)  Mengkonversi  hasil  penilaian  dalam bentuk jumlah sks yang diakui;
(6)  Menyusun  berita  acara  sebagai  dasar penerbitan  surat  keputusan  oleh  pihak yang berwenang;
(7)  Menerbitkan surat keputusan; dan
(8)  Mengumumkan hasil dan surat keputusan secara transparan Dalam melakukan asesmen, asesor RPL dapat meminta  bukti  tambahan  dari  pemohon  untuk mendukung  pernyataan  pemohon  atas  capaian pembelajaran  yang  telah  diperoleh,  dengan  cara meminta  pemohon  untuk  mengikuti  ujian  lisan, ujian  tulis,  atau  memperagakan  pengetahuan  dan keterampilannya.  Pengakuan  CP  melalui  asesmen dan  rekognisi  dinyatakan  dengan  status  lulus atau gagal.
Surat  keputusan  hasil  asesmen  yang  memuat jumlah  sks  yang  diakui,  mata  kuliah  yang dibebaskan,  dan  mata  kuliah  yang  harus  diambil, merupakan  dasar  bagi  penyelenggara  program studi untuk menerima pemohon sebagai mahasiswa reguler.
Dalam  proses  pembelajaran  bagi  mahasiswa peserta  program  RPL,  penyelenggara  program studi  perlu  memperhatikan  perbedaan  usia,  latar
belakang,  profesionalisme,  kemampuan  dengan mahasiswa reguler pada umumnya.

## 4.  PENUTUP
Bardasarkan analisis penelitian yang dilakukan oleh  tim  peneliti,  STIP  sebagai  Perguruan  Tinggi belum  memfasilitasi  lulusan  pendidikan  pelatihan kepelautan  yang  memiliki  Diploma  III,  Diploma IV serta pemilik Sertifikasi Kompetensi Tingkat I, II,  III,  maka  tim  peneliti  menyimpulkan  sebagai berikut:
a.  Banyaknya  lulusan  pendidikan  kepelautan pemilik  Diploma  III  dan  Diploma  IV  dan pemilik Sertifikat Kompetensi belum memperoleh  kesempatan  untuk  melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi sampai kejenjang pendidikan program S1, S2, dan S3 dibidang pelayaran melalui Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL).
b.  Banyaknya  lulusan  pendidikan  kepelautan
Diploma  III  dan  Diploma  IV  serta  pemilik sertifikat kompetensi kepelautan belum mendapat kesempatan untuk pengakuan kesetaraan  dengan  kualifikasi  level  KKNI  7,8 dan 9.
Untuk  memfasilitasi  lulusan  pendidikan  dan pelatihan  program  Diploma  III,  Diploma  IV  dan pemilik Sertifikat Kompetensi ANT I/ ATT I, ANT II/ATT  II,  ANT  III/ATT  III  untuk  melanjutkan pendidikan  formal  di  Perguruan  Tinggi  sampai kejenjang  pendidikan  program  S1,  S2,  dan  S3 dibidang pelayaran melalui Rekognisi Pembelajaran  Lampau  (RPL),  disarankan  STIP sebagai  perguruan  tinggi  dibidang  pelayaran menyelenggarakan program RPL sebagai berikut:
1.  Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan formal di STIP
a.  Menyelenggarakan  program  pendidikan formal  melalui  program  study  ilmu pelayaran sampai kejenjang S1, S2, dan S3 melalui RPL (tipe A1) dengan proses alih kredit (Credit Transfer) untuk
memfasilitasi  mahasiswa  yang  pindahan dari  program  studi  ke  program  studi lainnya  karena  alasan  perpindahan  lokasi dan bidang prodi lainnya.
b.  Menyelenggarakan  program  pendidikan formal  melalui  program  studi  ilmu pelayaran    sampai  kejenjang  S1,  S2,  dan S3  melalui  RPL  (tipe  A2)  terhadap  hasil
pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja untuk memperoleh pengakuan sebagai  satuan  kredit  semester  (SKS) program studi yang diikutinya.
2.  Rekognisi  Pembelajaran  lampau  (RPL)  untuk mendapatkan  kesetaraan  dengan  kualifikasi KKNI level 7,8 dan 9
a.  Menyelenggarakan  Program  RPL  (Tipe B1)  terhadap  hasil  belajar  yang  diperoleh pemohon dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja  untuk  mendapatkan  pengakuan kesetaraan  KKNI  pada  level  7,8,9  yang bertujuan  untuk  memperoleh  penyetaraan terhadap CP program study ilmu pelayaran untuk menjalankan profesi dosen.
b.  Menyelenggarakan  Program  RPL  (Tipe B2)  terhadap  hasil  belajar  yang  diperoleh pemohon dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja  untuk  mendapatkan  pengakuan kesetaraan  KKNI  pada  level  7,8,9  yang bertujuan  untuk  memperoleh  penyetaraan terhadap CP program studi ilmu pelayaran untuk kebutuhan lain.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[2]   Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 Tentang Guru dan Dosen.
[3]   Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang Pelayaran.
[4]   Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
[5]   Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2012 Tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia.
[6]   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia.
[7]   Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan  Tinggi  Nomor  26  Tahun  2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
[8]   Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembelajaran dan  Kemahasiswaan  Kementerian  Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik
Indonesia  Nomor  123/B/SK/2017  Tentang
Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi  Pembelajaran  Lampau  Direktur Jenderal Pembelajaran. [9]   Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Tahun 2014  tentang  Panduan  Pengusulan  Ijin Penyelenggaraan  Rekognisi  Pembelajaran Lampau (RPL). [10]  Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Tahun 2014  tentang  Panduan  Pengusulan  Ijin
Pengakuan  Tenaga  Ahli  Sebagai  Dosen Melalui Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau.