## PENGAWASAN PELAKSANAAN ‘UQŨ BAH CAMBUK
Oleh: Jabbar & Zulfa Hanum

## ABSTRAK
Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  di antaranya mengatur tentang pelaksanaan putusan Mahkamah yang diatur pada bab XIX.  Dalam  bab  tersebut  terdapat  Pasal  262  ayat  (2)  yang  menjelaskan  tentang pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18  (delapan  belas)  tahun.  Akan  tetapi  di  dalam  praktiknya  berbeda  dengan ketentuan yang diatur di dalam Hukum Acara Jinayat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan  bentuk  pengawasan  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  di  Kota  Banda Aceh  dan  faktor  penghambat  pengawasan  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk. Untuk menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode penelitian  lapangan (field  research), juga  penelitian  kepustakaan (library research) berdasarkan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan  paparan  di  lapangan  dan  kemudian  gambaran  tersebut  akan dianalisa  dari  segi  hukum. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk pengawasan pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk di Kota Banda Aceh adalah kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk untuk  mengawasi  agar  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  berjalan  sesuai  dengan prosedur  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat. Dan adanya  himbauan  (pengumuman)  di  lokasi  pencambukan yang  dilakukan berulang-ulang  dengan  tujuan  agar  setiap  masyarakat  yang  hadir  menyaksikan ‘uqũ bah cambuk  mengetahui  dan  mendengar  serta  menaati  himbauan  tersebut. Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  aparatur  hukum  untuk  mengantisipasi hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk tidak dilaksanakan pada  hari  libur.  Karena  kegiatan  anak-anak  pada  selain  hari  libur  sibuk melanjutkan  pendidikannya  di  sekolah  walaupun  masih  ada  anak-anak  yang menyaksikan  proses  pencambukan  tetapi  tidak  berada  di  garda  terdepan. Faktor penghambat  pengawasan  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  adalah  aparatur  hukum tidak  patuh  hukum,  kurangnya  pemahaman aparatur  hukum  terhadap  Hukum Acara  Jinayat,  dan  aparat  penegak  hukum  lebih  mementingkan  keinginan masyarakat  dari  pada  menegakkan  Pasal  262  ayat  (2)  Qanun  Hukum  Acara Jinayat.
Kata kunci: Pengawasan-Pelaksanaan - Cambuk
A. ‘Uqũ bah Cambuk dan Dasar Hukumnya
‘Uqũ bah cambuk berasal dari dua kata  yaitu ‘uqũ bah dan cambuk.  Lafaz ‘uqũ bah menurut bahasa berasal dari kata: ‘aqaba yang sinonimnya khalafahu wa
jā’a bi‘aqabihi , artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya. 1
Kata ‘uqũ bah berasal  dari  kata  kerja ‘aqaba - ya‘qubu atau  bentuk ma ṣ darnya ‘aqbā, berarti  balasan  atau  hukuman  digunakan  dalam  kasus  jinayat. Kata ‘uqũ bah diartikan  balasan  karena  melanggar  perintah  syarak  yang  telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat. 2
‘Uqũ bah adalah  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap pelaku jarimah. 3 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukuman adalah siksa dan  sebagainya  yang  dikenakan  kepada  orang  yang  melanggar  Undang-Undang dan sebagainya. 4
Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:
.ِعِرﺎﱠﺸﻟا ِﺮْﻣَا ِنﺎَﯿْﺼِﻋ ﻰَﻠَﻋ ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠﻟْا ِﺔَﺤَﻠْﺼَﻤِﻟ ُرﱢﺮَﻘُﻤﻟْا ُءاَﺰَﺠْﻟَا َﻲِھ ٌﺔَﺑْﻮُﻘُﻌْﻟَا
5
1 Ahmad  Wardi  Muslich, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam  Fikih  Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.
2 Dedy Sumardi, Hudud dan Ham dalam Pidana Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.
3 Dinas  Syariat  Islam, Hukum  Jinayat  dan  Hukum Acara  Jinayat, (Banda  Aceh:  Naskah Aceh, 2015), hlm. 6.
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 511.
5 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. x.
Artinya: “Hukuman  adalah  pembalasan  yang  ditetapkan  untuk  kemaslahatan masyarakat,  karena  adanya  pelanggaran  atas  ketentuan-ketentuan syarak.”
Dari  definisi  tersebut,  dapat  kita  kemukakan  bahwa  hukuman  merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain  menjadi  korban  akibat  perbuatannya.  Dalam  ungkapan  lain,  hukuman merupakan  penimpaan  derita  dan  kesengsaraan  bagi  pelaku  kejahatan  sebagai balasan  dari  apa  yang  telah  diperbuatnya  kepada  orang  lain  atau  balasan  yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syarak.
Sedangkan  cambuk  yang  dimaksud  di  dalam  Qanun  adalah:  suatu  alat pemukul  yang berdiameter antara 0,75  cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.
‘Uqũ bah cambuk  adalah  sejenis  hukuman  badan  yang  dikenakan  atas terhukum  dengan  cara  mencambuk  badannya. 6 Sedangkan  hukuman  cambuk dalam bahasa Arab disebut jald berasal dari kata jalada yang berarti memukul di kulit  atau  memukul  dengan  cambuk  yang  terbuat  dari  kulit.  Jadi,  hukuman  ini terasa  di  kulit  meskipun sebenarnya  ia  lebih  ditujukan  untuk  membuat  malu  dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan dari pada menyakiti dirinya.
Dasar hukum ‘uqũ bah cambuk
Ada beberapa ayat Alquran yang menyebutkan tentang hukuman cambuk, seperti yang terdapat pada beberapa ayat di bawah ini, yaitu:
6 Muslim  Zainuddin, Problematika  Hukuman  Cambuk  di  Aceh, (Banda  Aceh:  Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 59.
Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:
                                                                                                                                                                           
                                       
“ Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  maka  deralah tiap-tiap  seorang  dari  keduanya  seratus  kali  dera,  dan  janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang- orang yang beriman.”
Surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi:
                                                                                     
                                                                                     
“ Dan  orang-orang  yang  menuduh  wanita-wanita  yang  baik-baik  (berbuat zina)  dan  mereka  tidak  mendatangkan  empat  orang  saksi,  maka  deralah mereka  (yang  menuduh  itu)  delapan  puluh  kali  dera,  dan  janganlah  kamu terima  kesaksian  mereka  buat  selama-lamanya,  dan  mereka  itulah  orang- orang yang fasik.”
Hukuman  cambuk  juga  terdapat  dalam  beberapa  Hadis  Nabi  saw.  yang penulis kutip dari Shahih Mukthashar Muslim yang bunyinya:
ِﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯَﻧ َنﺎَﻛ :  َلﺎَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪّﻠﻟا  َﻲِﺿَر  ِﺖِﻣﺎﱠﺼﻟا ِﻦْﺑ َةَدﺎَﺒُﻋ  ْﻦَﻋ – ﻰﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ٍمْﻮَـﻳ َتاَذ ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َلِﺰْﻧُﺎَﻓ :  َلﺎَﻗ ،ُﻪُﻬْﺟَو ٌﻪَﻟ َﺪﱠﺑَﺮَـﺗَو ،َﻚِﻟ ﺬِﻟ َبِﺮُﻛ ُﻲْﺣَﻮْﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َلِﺰْﻧُأ اَذِإ ﻢﻠﺳو ﱠﻦَُﳍ  ﷲا  َﻞَﻌَﺟ  ْﺪَﻘَـﻓ  اوُﺬُﺧ  ﱢﲎَﻋ  اوُﺬُﺧ    :  َلﺎَﻗ  ُﻪْﻨَﻋ  َيﱢﺮُﺳ  ﺎﱠﻤَﻠَـﻓ  ،َﻚِﻟ  َﺬَﻛ  َﻲِﻘُﻠَـﻓ ُﺐْﻴﱠـﺜﻟا، َﻼْﻴِﺒَﺳ ُﺮْﻜِﺒْﻟاَو ،ِةَر ﺎَﺠِْﳊ ﺎِﺑ ٌﻢْﺟَر ﱠُﰒ ،ٍﺔَﺋﺎِﻣ ُﺪْﻠَﺟ  ُﺐْﻴﱠـﺜﻟا ،ِﺮْﻜِﺒْﻟ ﺎِﺑ ُﺮْﻜِﺒْﻟاَو ، ِﺐْﻴﱠـﺜﻟﺎِﺑ .( ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور) .ٍﺔَﻨَﺳ ُﻰْﻔَـﻧ ﱠُﰒ ٍﺔَﺋ ﺎِﻣ ُﺪْﻠَﺟ 7
7 Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Mukhtashar  Shahih  Muslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 732.
“Dari Ubadah bin Shamit r.a. dia berkata, “Setiap kali turun wahyu kepada  Rasulullah  saw.  maka  beliau  terlihat  sangat  susah  dan wajahnya  berubah  menjadi  pucat.  Pada  suatu  ketika  wahyu  turun kepadanya, dan beliau terlihat sangat susah. Setelah tenang kembali, beliaupun  bersabda, ikutilah semua ajaranku Allah telah menentukan hukum  bagi  kaum  wanita,  hukuman  seorang  perempuan  yang bersuami adalah sesuai statusnya sebagai perempuan yang bersuami dan  hukuman  seorang  perawan  juga  sesuai  statusnya  sebagai perawan.  Hukuman  bagi  perempuan  yang  bersuami  adalah  didera seratus  kali  dan  setelah  itu  dirajam  atau  dilempari  dengan  batu. Sedangkan hukuman bagi seorang perawan adalah didera seratus kali serta dikeluarkan dari daerahnya selama satu tahun.”(H.R. Musli m)
Hukuman cambuk juga mempunyai dasar yang kuat dalam penerapannya. Baik  dalam  Alquran  maupun  Hadis  sebagaimana  yang  penulis  sebutkan  di  atas. Namun  hukuman  cambuk  yang  terdapat  di  dalam  Alquran  hanya  untuk  orang yang  berzina.  Dalam  beberapa  Hadis  hukuman  cambuk  juga  ditujukan  kepada orang yang meminum khamar dan termasuk ke dalam hukuman takzir.
Sebagaimana Hadis Nabi saw.  yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas ibn Malik yang berbunyi:
َﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ َِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَا :  َلﺎَﻗ  ٍﻚِﻟ ﺎَﻣ ِﻦْﺑ  ِﺲَﻧَأ ْﻦَﻋ َﺮْﻤَْﳋا  َبِﺮَﺷ ْﺪَﻗ  ٍﻞُﺟ َﺮِﺑ َ ِﰐَأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴ َسﺎﱠﻨﻟا َرﺎَﺸَﺘْﺳا ُﺮَﻤُﻋ َنﺎَﻛ ﺎﱠﻤَﻠَـﻓ ،ٍﺮْﻜَﺑ ْﻮُـﺑَأ ُﻪَﻠَﻌَـﻓ َو : لﺎَﻗ ،َْﲔِﻌَﺑْرَأ َﻮَْﳓ ِْﲔَـﺗ َﺪْﻳِﺮَِﲜ ُﻩَﺪَﻠَﺠَﻓ
،
َﺄَﻓ ،َْﲔِﻧ ﺎََﲦ ِدْوُﺪُﳊا ﱠﻒَﺧَأ :  ْفْﻮﻋ ﻦﺑ ِﻦَْﲪﱠﺮﻟا ُﺪْﺒَﻋ َلﺎَﻘَـﻓ ﻖﻔﺘﻣ) .ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺮَﻤُﻋ ِﻪِﺑَﺮَﻣ
ﻪﻴﻠﻋ
(
“Diriwayatkan  dari  Anas  bin  Malik  r.a.  katanya:  “Sesungguhnya seseorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi saw.,  kemudian  beliau  memukulnya  dengan  dua  pelepah  kurma sebayak  empat  puluh  kali.  Anas  berkata  lagi  “Hal  tersebut  juga dilakukan  oleh  Abu  Bakar.”Ketika  Umar  meminta  pendapat  dari orang-orang  (mengenai  hukuman  tersebut),  Abdurrahman  bin  Auf berkata  “Hukuman  yang  paling  ringan  (menu rut  ketetapan  Alquran) adalah  delapan  puluh  pukulan.”Kemudian  Umar  pun  menyuruhnya demikian.”(H.R. Bukhari -Muslim)
Namun  hukuman  cambuk  yang  sedang  dilaksanakan  di  kota  Banda  Aceh bukanlah  termasuk  kedalam  hukuman had tetapi  merupakan  hukuman  takzir, yaitu  hukuman  yang  ditetapkan  oleh  penguasa  dan  merupakan  perbuatan  yang diancam  dengan  hudud, kisas/diat  dan  kafarat.  Jenis  jarimah  takzir  tidak ditentukan banyaknya hukuman tergantung dari ijtihad penguasa.

## B. Mekanisme Pelaksanaan ‘Uqũ bah Cambuk
Berdasarkan  penelitian  lapangan  ada  beberapa  mekanisme  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  yang  berbeda  dengan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  Qanun Hukum Acara Jinayat, diantaranya sebagai berikut:

## a) Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat
Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur delapan belas tahun dan hal ini tidak dijalankan  oleh  aparat  yang  bertugas  sebagai  pengamanan  di  lokasi  pelaksanaan eksekusi  pidana  cambuk. Banyak  anak-anak  yang  hadir  di  lokasi  kejadian  dan melihat langsung proses pencambukan.
Seperti  kasus  di  Lamgugop  pada  saat  pelaksanaan  eksekusi  cambuk terhadap  pelaku  liwat,  sudah  ada  himbauan  dari  petugas  keamanan  tetapi  masih ada anak-anak yang menyaksikan proses pencambukan walaupun tidak berdiri di garda terdepan.
Menurut  pemaparan  dari Zamzami 8 sesuai  dengan  amanah  Qanun sebenarnya  tidak  boleh  hadirnya  anak-anak  untuk menyaksikan proses
8 Wawancara  dengan  Zamzami,  Anggota  Wilayaul  Hisbah  Kota  Banda  Aceh,  pada tanggal 13 Juli 2017.
pencambukan karena  akan  berdampak  pada  psikologis  anak,  tetapi  merujuk kepada  dasar-dasar  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  pada  masa  Rasulullah.  Dalam Hukum  Islam  pelaksanaan  hukuman  cambuk  dilaksanakan  di  depan  khalayak ramai agar disaksikan oleh seluruh kaum muslimim tanpa ada batasan umur.

## b) Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat
Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu jarak antara tempat berdiri terhukum dengan  masyarakat  penyaksi  paling  dekat  12  (dua  belas)  meter jauh  berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan. Tidak efektifnya tata letak pangggung utama eksekusi  cambuk  dengan  masyarakat  yang  menyaksikan.  Hal  ini  terlihat  pada eksekusi  cambuk  di  kota  Banda  Aceh  yaitu  di  Peuniti  di  mana  penempatan panggung  eksekusi  cambuk  sangat  dekat  dengan  masyarakat  yang  menyaksikan proses pencambukan.
Menurut Zamzami 9 sulit untuk melakukan pemisahan jarak 12 (dua belas) meter antara masyarakat dengan area eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal  262  ayat  (4) Qanun  Hukum  Acara  Jinayat  karena  ketersedian  tempat  yang sempit. Seperti pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk yang dilaksanakan di depan Mesjid Peuniti Kota Banda Aceh jika dilakukan pemisahan minimal 12 meter maka posisi masyarakat  akan  berada  luar  jalan  Mesjid  tersebut,  dan  hal  ini  tidak memungkinkan untuk dilakukan.

## c) Pasal 272 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat
Dilihat  dari  bunyi  Pasal  tersebut  yaitu  Hakim  Pengawas  wajib memperingatkan  Jaksa  untuk  menunda  pelaksanaan  hukuman  cambuk,  apabila ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  262  tidak  terpenuhi,  dan  hal  ini
9 Ibid.
tidak  pernah  dilakukan  penundaan  pelaksanaan  hukuman  cambuk  oleh  pihak terkait meskipun ketentuan di dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.
Menurut  Yusri 10 berdasarkan  prakteknya  Jaksa  tidak  pernah  melakukan penundaan  pelaksanaan  eksekusi  cambuk  meskipun  pelaksaan  cambuk  yang berlangsung berbeda dengan apa yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat seperti banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menghadiri proses pencambukan, dan jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat yang menyaksikan  sangat  dekat.  Walaupun  di  dalam  Qanun  sangat  memungkinkan untuk  dilakukan  tetapi  belum  pernah  ditunda  dikarenakan  menunda  itu  butuh biaya, waktu dan tenaga.
Ridwan  Ibrahim 11 mengatakan  bahwa  pernah  dilakukan  penundaan pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  untuk  beberapa  menit  bukan  beberapa  hari  tetapi bukan  karena  tidak  terpenuhinya  Pasal  262  melainkan  siterhukum  terlambat datang pada saat proses pencambukan.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  ada  beberapa  hambatan  yang  menjadi penyebab  pengawasan  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  di  Kota  Banda  Aceh  tidak sesuai  dengan  mekanisme  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  di  dalam  Hukum  Acara Jinayat, diantaranya sebagai berikut:
1. Aparatur hukum tidak patuh hukum
Kepatuhan hukum adalah ketaatan terhadap hukum, patuh terhadap hukum yang berlaku bukan hanya kewajiban masyarakat, tetapi juga kewajiban  aparatur
10 Wawancara  dengan  Yusri,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh, pada tanggal 16 Juni 2017.
11 Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam, pada tanggal 13 Juli 2017.
hukum. Aturan  yang  sudah  dibuat  dan  diatur  sedemikian  rupa  gunanya  untuk menciptakan keadilan dan untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Namun dalam praktiknya  sering  sekali  terjadi  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  aturan  yang berlaku.
Banyak ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat yang dilanggar  oleh  aparatur  hukum.  Seperti  hadirnya  anak-anak  di  bawah  umur  18 (delapan  belas)  tahun  menyaksikan  proses  pencambukan  secara  langsung. Walaupun  demikian  namun  aparatur  hukum  tetap  melanjutkan  proses  eksekusi jika  terjadi  hal  tersebut  dan  ini bertentangan  dengan  Pasal  262  ayat  (2)  Qanun Hukum  Acara  Jinayat.  Dimana  pengawasan  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  di lokasi pencambukan diabaikan oleh aparatur hukum. Ketidakpatuhan hukum oleh aparatur  hukum  menjadi  faktor  penghambat  pengawasan  pelaksanaan ‘u q ũ bah cambuk di Kota Banda Aceh.
2. Kurangnya pemahaman aparatur hukum terhadap Hukum Acara Jinayat
Ridwan Ibrahim 12 mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus benar- benar  memahami  apa  yang  diatur  dalam  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat.  Karena kurangnya  pemahaman  aparatur  hukum  akan  menimbulkan  banyak  masalah ketika  proses  pencambukan.  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  yang  terdapat  dalam Qanun  Hukum  Acara  Jinayat  tidak  akan  pernah  bisa  diterapkan  sebagaimana mestinya apabila aparatur penegak hukum tidak memahami eksistensi dari hukum itu  sendiri.  Karena  berhasilnya  suatu  proses  pencambukan  sangat  bergantung terhadap pemahaman dari aparatur hukum terhadap hukum itu sendiri.
Kurangnya  pemahaman  aparatur  hukum  terhadap  Hukum  Acara  Jinayat sehingga ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat kurang. Hal ini terlihat pada sikap  masyarakat  yang  sangat  tidak  menghargai  hukum  dan  menganggap  bahwa hukum  bukan  suatu  hal  yang  penting.  Pemahaman  terhadap  hukum  tidak  hanya ditujukan terhadap aparatur hukum tetapi pemahaman terhadap hukum juga harus dimiiki oleh masyarakat yang berada di negara hukum. 13
Setiap  warga  negara  harus  mengetahui  hukum  dan  menaatinya. Pelanggaran akan tetap terjadi apabila masyarakat tidak memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Seperti dalam pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk di Kota Banda Aceh, masih  banyak  masyarakat  yang  mengikutsertakan  anak-anak  di  bawah umur untuk menyaksikan proses pencambukan.
3. Aparat penegak hukum lebih mementingkan keinginan masyarakat
Menurut  Yusri 14 animo  masyarakat  untuk  menyaksikan  langsung  proses pencambukan  cukup  besar.  Padahal  terkait  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  ada ketentuan  tersendiri  dalam  Pasal  262  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat.  Tetapi  jaksa lebih bersikap lunak terhadap animo masyarakat dari pada menegakkan Pasal 262 itu.  Akibatnya  muncul  permasalahan  yang  terjadi  terkait  pelaksanaan  eksekusi cambuk  seperti banyaknya  anak-anak  di  bawah  umur  18  (delapan  belas)  tahun yang  hadir  menyaksikan  secara  langsung  proses  pencambukan dan  keinginan masyarakat untuk menyaksikan eksekusi cambuk secara dekat. Dikarenakan Jaksa
13 Ibid.
14 Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahk amah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Juni 2017.
dan aparat penegak hukum tidak tegas dalam menjalankan ketentuan dari Hukum Acara Jinayat.
C. Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqũ bah Cambuk
Pengawasan  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  agar  tidak  dihadiri  dan disaksikan  secara  langsung  oleh  anak-anak  di  bawah  umur  delapan  belas  tahun sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  262  ayat  (2)  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat tidak  dijalankan  oleh  aparat  yang  bertugas  sebagai  pengamanan  pada  lokasi pelaksanaan  pidana  cambuk. Tidak  jarang  kita  melihat  anak-anak  yang  masih  di bawah umur berada di lokasi kejadian dan mengikuti proses pencambukan.
Menurut pemaparan dari Antoni Sanjaya 15 sebenarnya anak-anak dilarang hadir  dan  menyaksikan  secara  langsung  proses  pencambukan,  tetapi  susah dikontrol karena eksekusi cambuk dilakukan di tempat umum seperti di Mesjid, di mana jumlah masyarakat yang datang lebih banyak dibandingkan jumlah personil yang  bertugas  mengawasi  pelaksanaan  eksekusi  cambuk  di  lokasi.  Meskipun sudah  diberitahukan  dan  diumumkan  agar  anak-anak  tidak  boleh  hadir  dan menyaksikan secara langsung proses pencambukan, tetapi masih ada anak-anak di lokasi  yang  melihat.  Adapun  tugas  dari  kepolisian  hanya  mengamankan pelaksanaan  eksekusi  cambuk,  untuk  pengawasan  agar  anak-anak  tidak  boleh melihat langsung proses pencambukan itu sepenuhnya tanggung jawab Jaksa dan Wilayatul Hisbah.
15 Wawancara  dengan  Antoni  Sanjaya,  Penyidik  Polresta  Banda  Aceh,  pada  tanggal  14 Juni 2017.
Mursyid 16 mengatakan  bahwa  masih  banyak  anak-anak  di  bawah  umur yang  hadir  dan  menyaksikan  proses  pencambukan  secara  langsung.  Sulit  untuk mengontrol  anak-anak  agar  jangan  melihat  eksekusi  cambuk  secara  langsung karena proses pencambukannya di depan umum, kecuali proses pencambukannya dilakukan  di  tempat  tertutup.  Hal  ini  selain  disebabkan  oleh  kurangnya pengawasan  dari  aparatur  hukum  juga  karena  tidak  adanya  aturan  khusus  yang mengatur  tentang  sanksi,  baik  terhadap  anak-anak  yang  menyaksikan  eksekusi cambuk  maupun  sanksi  terhadap  pihak  penyelenggara  eksekusi  cambuk.  Begitu juga  dengan  pengawasan,  Qanun  hanya  mengatur  tentang  pengawasan  proses pencambukan sedangkan pengawasan terhadap yang hadir menyaksikan eksekusi cambuk  tidak  diatur  sedemikian  rupa.  Ini    merupakan  ketidakjelasan  dan kekurangkelengkapan  dari  norma  peraturan  di  bidang  Qanun  Hukum  Acara Jinayat.
Maulijar 17 mengatakan  bahwa  setiap  peraturan  yang  dibuat  oleh  manusia itu  pasti  ada  efek  sampingnya,  namanya  juga  buatan  tangan  manusia  mana  ada yang sempurna. Terkait Pasal 262 ayat (2) tentang pelaksanaan hukuman cambuk tidak  boleh  dihadiri  dan  disaksikan  oleh  anak-anak  di  bawah  umur  18  (delapan belas) tahun. Jika kita fokuskan pada Pasal tersebut untuk melakukan pengawasan seketat mungkin agar tidak ada satupun anak-anak di bawah umur  yang melihat, maka tidak akan berjalan proses pencambukan. oleh sebab itu berjalannya proses pencambukan lebih diutamakan dari pada terlaksananya Pasal 262 ayat (2), karena
16 Wawancara dengan Mursyid, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 juni 2017.
17 Wawancara dengan Maulijar, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 juni 2017.
ketidaksesuaian  peraturan  di  dalam  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat  Pasal  262  ayat (2) dengan praktek  yang terjadi di lapangan tidak membuat proses pencambukan batal demi hukum, karena ini adalah hukum formil. 18
Syarifuddin 19 mengatakan  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  anak- anak  di  bawah  umur  delapan  belas  tahun  tidak  takut  menyaksikan  eksekusi cambuk  dikarenakan:
1. Tidak adanya sanksi tetapi hanya himbauan kepada anak-anak di bawah umur delapan belas tahun agar tidak melihat proses pencambukan.
2. Rasa  penasaran  yang  tinggi  dari  anak-anak  untuk  menyaksikan  proses pencambukan secara langsung.
3. Kurangnya pengawasan di lokasi pencambukan dari aparatur hukum
4. Kurangnya alat pengamanan yang dapat dijadikan senjata untuk menghindari datangnya anak-anak ke lokasi pencambukan
Zamzami 20 mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparatur hukum untuk mengantisipasi hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan  proses  pencambukan  yaitu  dengan  cara  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk tidak dilaksanakan pada hari libur. Seperti pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk pada  tanggal  23  Mei  2017  hari  Selasa  saat-saat  aktif  sekolah  di  Mesjid  Gp. Lamgugop  gunanya  supaya  anak-anak  tidak  sempat  menyaksikan  karena  sibuk melanjutkan pendidikan di sekolah. Ini merupakan salah satu usaha dari aparatur
19 Wawancara dengan Syarifuddin, Penyidik Polresta Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2017.
20 Wawancara  dengan    Zamzami, Wilayatul  Hisbah  Kota  Banda  Aceh,    pada  tanggal  13 Juli 2017.
hukum  untuk  meminimalisir  hadirnya  anak-anak  di  bawah  umur  di  lokasi pencambukan,  walaupun  masih  ada  anak-anak  yang  menyaksikan  proses pencambukan  tetapi  tidak  berada  di  garda  terdepan.  karena  kegiatan  anak-anak pada selain hari libur sibuk melanjutkan pendidikannya di sekolah.
Ridwan  Ibrahim 21 mengatakan  bahwa  Bentuk  pengawasan  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk di Kota Banda Aceh yaitu:
1. Kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan
Kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  merupakan  salah  satu  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh aparatur  hukum  untuk  mengawasi  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk  agar  berjalan sesuai  dengan  prosedur  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Qanun  Hukum  Acara Jinayat.
1. Adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan
Setiap  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk,  selalu  ada  himbauan  dari  aparatur hukum  di lokasi pencambukan yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar setiap  masyarakat  yang  hadir  menyaksikan ‘uqũ bah cambuk  mengetahui  dan mendengar serta mentaati himbauan tersebut.
D. Tindak Lanjut Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqũ bah Cambuk
Tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk di Kota
Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih baik diantaranya yaitu :
1. Meningkatkan  Proses  Sosialisasi  Mengenai  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
21 Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam, pada tanggal 13 Juli 2017.
Idris mengatakan  bahwa  sosialisasi  merupakan suatu  proses untuk memperkenalkan  hal-hal  baru  yang  belum  diketahui  oleh  masyarakat  dan membuat  masyarakat  paham  dan  mengetahui  hal  tersebut. Sepertinya  sosialisasi terhadap  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat  perlu  ditingkatkan  lagi  dalam  masyarakat agar  masyarakat  akan  mengetahui  isi  dari  Hukum  Acara  Jinayat  tersebut. Sehingga  pelaksanaannya  akan  terasa  mudah  dan  akan  berjalan  sesuai  dengan yang  diharapkan,  jadi  sosialisasi  merupakan  cara  yang  paling  efektif  dan  harus dilakukan secara terus menerus. 22
Menurut  Antoni  Sanjaya seharusnya  pihak  yang  bertugas  mengawasi eksekusi  cambuk  agar  tidak  dihadiri  dan  disaksikan  secara  langsung  oleh  anak- anak  tidak  hanya  dengan  modal  microfon  untuk  mengumumkan,  tetapi  adanya papan pengumuman di lokasi pencambukan. Hal ini agar orang tua dari anak anak tersebut mengetahui dan  melarang  anaknya  untuk  datang  dan  melihat  langsung proses  pencambukan.  Karena  anak-anak  masih  dalam  pengawasan  dan  tanggung jawab orang tua. 23
2. Meningkatkan  Proses  Evaluasi  yang  Dilakukan  oleh  Aparatur  Penegakan Hukum
Meningkatkan  proses  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  aparatur  penegak hukum sangat penting guna meningkatkan efektifitas terhadap proses pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk.  Ketika  setiap  pihak  pengawasan  pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk melakakukan  evaluasi  terhadap  proses pencambukan,  maka  secara  otomatis
22 Wawancara dengan Idris, Hak im Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Juni 2017.
23 Wawancara  dengan  Antoni  Sanjaya,  Penyidik  Polresta  Banda  Aceh,    pada  tanggal  14 Juni 2017.
mereka telah menemukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan jika terjadi hal hal yang  menyimpang  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Qanun  Hukum  Acara Jinayat.  Dan  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  memperbaiki  kesalahan- kesalahan  yang  sering  muncul  di  lapangan  dan  lebih  disiplin  lagi  melakukan pengawasan sehingga masyarakat dapat mematuhi dan mentaati semua peraturan yang sudah ditetapkan.
3. Meningkatkan  Penegakan  Hukum  Mengenai  Pengawasan  Pelaksanaan ‘Uqũ bah Cambuk
Penegakan  hukum  penting  dilakukan  dalam  hal  menangani  dan menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada proses pelaksanaan hukuman cambuk diantaranya seperti banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menghadiri proses pencambukan sebagaimana hal ini  bertentangan  dengan  Pasal  262  ayat  (2)  Hukum  Acara  Jinayat,  jarak  antara tempat  berdiri  terhukum  sangat  dekat  sebagaimana  hal  ini  bertentangan  dengan Pasal  262  ayat  (4)  Hukum  Acara  Jinayat,  serta Hakim  Pengawas  wajib memperingatkan  Jaksa  untuk  menunda  pelaksanaan  hukuman  cambuk,  apabila ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  262  tidak  terpenuhi,  hal  ini bertentangan dengan Pasal 272 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat.
Zamzami 24 mengatakan bahwa meningkatkan penegakan hukum mengenai pengawasan pelaksanaan ‘uqũ bah cambuk dengan menjalankan dan memberlakukan  aturan  hukum  yang  sudah  diatur  dengan  sebaik-baiknya,  karena ketika  aturan  hukum  sudah  dijalankan  dalam  masyarakat  maka  akan  jarang  kita
24 Wawancara dengan Zamzami, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Juli 2017.
melihat perbuatan yang melanggar aturan dan bahkan masyarakat yang melanggar hukum  itu  akan  berkurang.  Karena  penegakan  hukum  yang  baik  akan  membuat masyarakat  belajar  dan  menjauhi  tindak  pidana  yang  hendak  dilakukan  oleh masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Syarifudin Tippe, Aceh di Persimpangan Jalan, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
Saifuddin Bantasyam, Aceh Madani dalam Wacana, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009.
Dinas  Syariat  Islam  Aceh, Hukum  Jinayah  dan  Hukum  Acara  Jinayah,  Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
Muslim Zainuddin, Problematika Hukum Pidana Cambuk di Aceh, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
Khairani, Dkk, Riset Analisis Kebijakan Publik, Banda Aceh: Pusham Unsyiah,
2009.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet IV,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Al – Yasa’ Abu Bakar, Hukum Pidana Islam di Aceh, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,
Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Dedy Sumardi, Hudud dan Ham dalam Pidana Islam, Banda Aceh: Dinas
Syariat Islam Aceh, 2011.
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Pustaka Setia: Bandung, 2000.
Dinas  Syariat  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, Himpunan  Undang- Undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi Gubernur,  Edaran  Gubernur  Berkaitan  Pelaksanaan  Syariat  Islam, Edisi Keenam,  Banda Aceh:  Dinas  Syariat  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, 2008.
Syahrizal Abbas, Syari’at Islam di Aceh , Ancangan Metodologis  dan Penerapannya, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.

## Satuan Kerja  BRR, Catatan Memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang  Pemerintahan  Aceh  Menuju  Era  Baru  Aceh,  Badan  Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Topo  Sontoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syariat  dalam Wacana dan Agenda, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Syahrizal  Abbas, Maqashid  Al-Syariah  dalam  Hukum  Jinayah  di  Aceh,  Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
Muhammad  Ali  As-Syaukani, Nail  al-Awthar  min  Asrari  Muntaqal  Akhbar,
Juz.13.
Al  Yasa’  Abu  Bakar  dan  Marah  Halim, Hukum  Pidana  Islam  di  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam, Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam    Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
Ahmad  Al  Faruqy, Qanun  Khalwat  dalam  Pengakuan  Hakim  Mahkamah Syar’iyah, Banda Aceh: 2011.
Ahmad  Sudirman  Abbas, Qawa’id  Fiqhiyyah  dalam  Perspektif  Fiqh ,  Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004.
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqasid Syariah, Jakarta: Amzah, 2009.
Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
Abu  Hanifah  dan  Munawar  Sholeh, Psikologi  Perkembangan  Untuk  Fakultas Tarbiyah Ikip Sgplb Serta Para Pendidik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

## Singgih  D.  Gunarsa, Bunga  Rampai  Psikologi  Anak:  Dari  Anak  Sampai  Usia
Lanjut, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2004
Tim Mitra Guru, Sosiologi, Penerbit Erlangga, 2006.
Jabbar  Sabil, Disertasi  Validitas  Maqasid  Al-Khalq  (Kajian  Terhadap Pemikiran  Al-Ghazali,  Al-Syatibi  d an  Ibn  ‘Asyur), Banda  Aceh:  Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2013.
Madiasa Ablisar, Relevansi Hukuman Cambuk sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana, Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.14  No.  2  Mei  2014,    Medan:  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara, Diakses pada tanggal 9 Juni 2017.