Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)

## HUKUM ADAT KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

## (STUDI KASUS DI DESA PAKRAMAN PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG)
Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { sudiatmaka,niktsariadnyani,pgede5115}@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Landasan filosofi mengenai Kawin Lari di Desa Pekraman Pedawa,  (2)  Sistem  Perkawinan  Lari,  menurut  hukum  adat  di  Desa Pakraman Pedawa,  (3)  Syarat sahnya  Kawin  Lari  di  Desa Pakraman Pedawa  dalam  perspektif  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis  Empiris.  Teknik  penentuan  sampel menggunakan Purposive Sampling.  Subjek penelitian  ini  adalah Bendesa Adat,  Prajuru/Pengurus Adat, masyarakat  Desa Pakraman Pedawa,  dan  Objek  penelitian  ini  adalah  Instrumen  Hukum  adat  berupa awig-awig ,  lokasi  penelitian  di  Desa  Pedawa  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Teknik  Observasi,  Teknik  Studi  Dokumen,  dan  Teknik Wawancara  ( interview ).  Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan (1) landasan filosofi mengenai Kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa tidak lepas dari nilai Warisan  kebudayaan  turun  menurun  atau  beregenerasi  yang  di  yakini  sebagai  kebiasaan ajeg untuk tetep dilaksanakan, (2) Pengaturan Adat kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa berwujud dasar justifikasi Kawin Lari, dan (3) Wujud sahnya perkawinan yang bersifat unifikasi dalam sistem Hukum Nasional.
Kata Kunci : Hukum Adat, Kawin Lari, dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## ABSTRACT
This study was conducted in order to find out (1) The philosophical foundation of „Kawin Lari‟(elopement) in  Pedawa  Village,  (2)  The  customary  arrangement  of  the  „Kawin  Lari‟  system  in  Pedawa  village,  (3) Legal  Requirement  of  „Kawin  Lari‟  in  Pedawa  village  in  the  perspective  of  Law  no.  1  Year  1974  about Marriage. This  type  of  research  uses  the  Empirical  Juridical  Method.  The  technique  of  determining samples  using  Purposive  Sampling .  The  subject  of  this  research  were„Bendesa  Adat‟  (the  chief  of  the village), „Prajuru Adat‟ (the village authorities), and the local people in Pedawa village. The object of this research  is  the  village  customary  law,  „awig-awig‟,  and  the  research  location  is  in  Pedawa  Village, Buleleng District. The data were collected by using Observation Technique, Document Study Technique, and  Interview  Technique.  The  data  collected  were  analyzed  by  descriptive  qualitative  technique.  The result of the research showed (1) the philosophical basis for running marriage in the Pakraman Pedawa village is inseparable from the value of cultural inheritance descending or regenerating which is believed to  be  a  regular  habit  to  be  continued,  (2)  Customary  Arrangements  to  marry  Running  in  Pakraman Pedawa  Village  are  the  basis  of  justification  of  Running  Married  (3)  The  validity  of  marriage  which  is unified in the National Law system.
Keywords: Customary Law, „Kawin Lari‟ (elopement), and Law no. 1 Year 1974 about Marriage.

## PENDAHULUAN
Indonesia  terbentuk  dari  beberapa pulau-pulau  kecil.  Dari  beberapa  pulau tersebut  Indonesia  mempunyai  beragam suku,  budaya,  adat  istiadat,  ras  dan agama.  Sebagai  masyarakat  Indonesia, setiap  manusia  saling  membutuhkan  satu sama  lainnya  tentunya  dalam  hal  yang positif.  Saling  bersosialisasi  antara  satu sama lainnya membuat interaksi yang kuat untuk mengenal kepribadian manusia lain. Dengan  berlandaskan  Pancasila  manusia sebagai  mahluk  yang  sosial  dan  budaya disatukan  untuk  saling  menghormati  dan menghargai antara manusia yang memiliki budaya yang berbeda-beda.
Kondisi  indonesia  yang  multikultural kaya akan khasanah adat dan tradisi turut berpengaruh terhadap budaya masyarakat indonesia  tidak  terkecuali  untuk  daerah Bali.  Ketentuan  Pasal  18  Huruf  B  Ayat  2 Undang-undang Dasar Tahun 1945 disebutkan  bahwa  Negara  mengakui  dan menghormati  satu-kesatuan  masyarakat hukum  adat  serta  hak-hak  tradisonalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  NKRI,  yang  diatur  dalam  undang- undang. jadi secara substansi keberadaan Pasal  18  Huruf  B  ayat  2  UUD  1945 menjadi kontitusional terhadap pengakuannya  atas  masyarakat  hukum adat  sehingga  menjadikan  hal  tersebut patut  di  lindungi  dan  di  lestarikan. Dalam kehidupan manusia, ada beberapa  yang  menjadi  dasar  yaitu: Kelahiran,  Pekerjaan,  Perkawinan  dan Kematian.  Perkawinan  merupakan  salah satu  yang  sangat  di  nanti-natikan  oleh seluruh  manusia  semasa  hidupnnya  dan hal  ini  tentunya  harus  di  dukung  oleh setiap agama. Mengenai perkawinan telah di  aturan  kedalam  Undang-undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yaitu ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
Kata  adat  berasal  dari  bahasa  Arab yang  berarti  kibiasaan.  Kebiasaan  yang secara  berulang-ulang  yang  di  lakukan oleh  suatu  individu  maupun  kelompok.
Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat  Hukum  Adat  No.  52  Tahun 2014  dalam  Pasal  4  telah  mengatur tahapan  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi oleh  masyarakat  hukum  adat  sehingga memperoleh  kepastian  hukum  atas  hak- hak  tradisonal.  Dengan  kata  lain,  Hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma  dan  aturan-aturan  yang  saling berkaitan  satu  sama  lain  yang  denganya menjadi  satu  sistem  dan  memiliki  sanksi (Mustari pide, 2014 : 2).
Dalam  hukum  adat  bali  terdapat suatu  aturan  yang  mengatur  perkawinan sehingga  masyarakat  yang  beragama Hindu percaya bahwa hakekat perkawinan itu adalah sama dari waktu ke waktu, dan dari masa ke masa. Salah satu tradisi unik yang  berbeda  dengan  kebanyakan  Desa di  Bali  dan  masih  tetap  dipertahankan hingga kini  adalah  tradisi  pernikahan  atau pawiwahan. Upacara  pernikahan  atau pawiwahan, merupakan  upacara  yang dilakukan  apabila  sepasang  kekasih  ingin mengikat  janji  suci  pernikahan.  Upacara pernikahan  di  Desa  Pedawa  dikenal dengan  istilah melaib  ngemaling  atau sering  di  kenal  dengan  kawin  lari.  Melaib ngemaling merupakan upacara pernikahan  yang  dilakukan  atas  dasar cinta diantara kedua belah pihak.
Secara  tradisi  adat  Pedawa,  bahwa kawin lari tersebut sudah disahkan secara adat Pedawa. Di Desa Pakraman Pedawa, mengenai  perkawinan  lari  sudah  diatur  di dalam  awig-awig  Desa  namun  di  dalam ketentuan  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada aturan yang  secara  kusus  mengatur  mengenai kawin lari. Ditinjau dari proses pelaksanaannya kawin lari menurut hukum adat  di  Desa Pakraman Pedawa  kalau peneliti  cermati  kurang  sesuainya  dengan prosesi perkawinan pada ketentuan Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
Hingga  kini  keberadaan  kawin  lari masih  tetap  eksis  di  laksanakan  oleh masyarakat  Desa  Pedawa  Kecamatan Bajar  Kabupaten  Buleleng.  Sehingga Tradisi  Kawin  Lari  tersebut  menarik
peneliti  untuk  melakukan  penelitian  lebih jauh. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk  meneliti  masalah  tersebut  ke  dalam sebuah  skripsi  yang  berjudul  HUKUM ADAT KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF UU  NO.  1  TAHUN  1974  TENTANG PERKAWINAN.
Penelitian  ini  membahas  mengenai 1) landasan filosofi mengenai kawin lari di Desa Pekraman Pedawa,  2)  Sistem Perkawinan  Lari,  menurut  Hukum  Adat  di Desa Pakraman Pedawa,  3)  Syarat Sahnya  Perkawinan  hukum  Adat  di  Desa Pakraman Pedawa  dalam  Perspektif  UU No.  1  Tahun  1974.  Sesuai  rumusan masalah  tersebut  penelitian  ini  memiliki tujuan  khsusus  dan  umun,  adapun  tujuan umumnya adalah untuk untuk mengetahui hukum  adat  berupa awig-awig terhadap tradisi  Kawin  Lari  di  Desa Pakraman Pedawa  yang  di  kaitkan  dengan  undang- undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Sedangkan tujuan khususnya adalah  untuk  1)  Untuk  mengetahui landasan  filosofi  mengenai  kawin  lari  di Desa Pekraman Pedawa  Kecamatan Banjar  Kabupaten  Buleleng.  2)  Untuk mengetahui  pengaturan  adat  terhadap sistem  kawin  lari  yang  terjadi  di  desa Pakraman Pedawa  Kecamatan  Banjar Kabupaten Buleleng. 3) Untuk mengetahui syarat  sahnya  perkawinan  adat  Desa Pedawa  Kecamatan  Banjar  Kabupaten Buleleng  dalam  Perspektif  UU  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua,  yakni  manfaat  teoretis  dan  manfaat praktis.  Secara  teoretis,  mengaplikasikan berbagai  macam  teori-teori  yang  telah peneliti  dapatkan  di  bangku  perkuliahan dan  sekaligus  sebagai  media  untuk menambah  pengetahuan  yang  belum diperoleh  di  bangku  kuliah,  Selai  itu, penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat menjadi  bahan  refrensi  untuk  melakukan penelitian  tahap  lanjutan  dalam  kaitannya dengan  pengembangan  wawasan  hukum adat  secara  praktis  di  Desa  Pedawa  bagi mahasiswa  yang  lain  untuk  melakukan penelitian yang sejenisnya. Dan, penelitian
diharapkan dapat berguna untuk menambah pemahaman mengenai hukum adat kawin lari dalam perspektif UU No. 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Secara praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat  digunakan  sebagai  pedoman  bagi masyarakat  desa Pakraman Pedawa dalam melangsungkan kawin lari.

## METODE
Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan rasionalitas  untuk  mengkaji  Implementasi Awig-awig Desa Pakraman Pedawa terkait Tradisi  Kawin  Lari  dengan  ketentuan  UU No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Penelitian  ini  bersifat  Deskripsi.  Penelitian Deskripsi adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi  atau  daerah  tertentu  (Ali,  2014  : 10). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Pedawa terhadap Tradisi Kawin Lari  yang terakomodir  didalam Awig-awig Desa Pakraman Pedawa yang dikaitkan dengan Ketentuan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Data  yang  digunakan  dalam penulisan  skripsi  ini  bersumber  dari  data primer  dan  data  skunder.  Data  primer diperoleh  langsung  dari  sumbernya,  baik melalui  wawancara,  observasi,  maupun laporan  dalam  bentuk  dokumen  tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Sedangkan data skunder mencakup dokumen-dokumen  resmi,  buku,  hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.  Data  skunder  terdiri  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini yaitu, teknik observasi, teknik studi  dokumen,  dan  teknik  wawancara. Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi hukum  kawin  lari  di  Desa Pakraman Pedawa  dan  mengamati  keberadaan hukum  adat  di  desa  pekraman  pedawa. Teknik  Studi  Dokumen  merupakan  teknik awal  yang  dalam  setiap  penelitian  Hukum Normatif maupun dalam penelitian Hukum Empiris. Dan teknik wawancara ditujukkan
kepada  para  pihak  yang  ditetapkan sebagai informan penelitian yang terkumpul  dapat  meinterprestasikan  data temuan  yang  di  peroleh  langsung  dengan Bendesa  Adat, Prajuru atau  Pengurus Adat  dan  masyarakat  Desa Pakraman Pedawa,  serta  narasumber  lainnya  yang mendukung dan mengetahui tentang topik penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan Porposive
Sampling . Berdasarkan
kebutuhan  data  penelitian,  maka  subjek penelitian ini terdiri dari: (a) Bendesa adat dan Prajuru atau pengurus Desa
Pakraman Pedawa.  (b)  Masyarakat  Desa Pedawa yag mengetahui mengenai Tradisi Kawin  Lari  yang  termuat  di Awig-awig Desa Pakraman Pedawa.  Sedangkan Objek  Penelitian  ini  adalah  hukum  adat berupa Awig-awig terhadap  Tradisi  Kawin Lari  di  Desa Pakraman Pedawa  yang dikaitkan  dengan  ketentuan  Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini
menggunakan beberapa  tahapan-tahapan,  tahapan  ini adalah  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: (a)  Data  yang  di  kumpulkan  baik  adat primer  maupun  data  sekunder  diolah berdasarkan pola dan tema. (b) Selanjutnya  diklasifikasikan  antara  data yang  satu  dengan  data  yang  lain.  (c)
Melakukan
interprestasi dilakukan penafsiran menurut peneliti, untuk memahami  isi  data  keseluruhan.  (d) Disajikan  secara  deskriptif  kualitatif  dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan  Filosofi  mengenai  Kawin Lari di Desa Pekraman Pedawa
Desa  Pakraman  dalam  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  No.  3  Tahun  2001 tentang  Desa  Pakraman  Pasal  1  angka  4 yaitu  Desa  Pakraman  adalah  kesatuan masyakarat  hukum  adat  di  Provinsi  Bali yang  mempunyai  satu  kesatuan  tradisi dan tatakrama pergaulan hidup masyarakat  umat  hindu  secara  turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga dan harta  kekayaan  sendiri  serta  berhak mengurus rumah tangganya sendiri
(Suartha,  2015  :  45).  Sebuah  Desa Pakraman selalu terdiri dari tiga unsur:
1.  Unsur Parahyangan yaitu  ditunjukkan dalam  wujud  tempat  suci  sebagai tempat  persembahyangan  bersama ( kahyangan desa ) dan aktivitas keagamanaan  berdasarkan  agama hindu. 2.  Unsur Pawongan yaitu dapat ditampilkan dalam kesatuan masyarakat yang disebut krama desa.
3.  Unsur Palemahan yaitu  ditampilkan dalam  wujud  wilayah  desa,  berupa karang  ayahan desa  dan  atau karang gunakaya (Arka, 2016 : 77-78).
Selain  itu  Desa Pakraman secara umum  memiliki  struktur  Desa  Adat  dalam pengorganisasiannya  mempunyai  Kepala Desa Adat atau Bendesa Adat atau sering di kenal Kelihan Desa Adat. Bendesa adat atau  Kelihan  Desa  Adat,  demikian  pula Kelihan Banjar Adat atau Kelihan
Sukaduka  semua  para  pembantunya dinamakan  Prajuru  (Surpha,  2004  :  12- 14).
Tiap-tiap  Desa Pakraman yang  ada di  Bali  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dan memiliki  aturan  tatakrama  yang  berbeda antara Desa yang satu dengan Desa yang lain,  salah  satunya  di  bidang  perkawinan. Pada hakekatnya Perkawinan atau dikenal dengan  “ Pawiwahan ”.  menurut  Pasal  1 Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Perkawinan  ialah ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam  kitab Manawa  Dharmasastra juga  telah  disebutkan  tentang  adanya beberapa macam perkawinan yaitu:
1. Brahmana wiwaha yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh pihak keluarga  wanita  yang  mengawinkan anaknya  kepada  seorang  pria  yang berpendidikan dan berbudi luhur.
2. Dewa  wiwaha yaitu  suatu  bentuk perkawinan  dimana  seorang  lelaki mendapatkan  istri  karena  tindakan baik  yang  telah  dilaksanakan  oleh  si pemuda.
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
3. Arsa  wiwaha yaitu  suatu  bentuk perkawinan  yang  terjadi  karena  telah terjadi  pengertian  timbal  balik  antara kedua  keluarga  di  Bali  disamakan denga  perkawinan  mepandik  dengan pemberian mas kawin.
4. Prajapati Wiwaha , suatu bentuk perkawinan yang hampir sama dengan Brahma  Wiwaha namun bedanya  bahwa  keluarga  wanita melepaskan anaknya untuk dikawinkan  dengan  pemuda  yang disetujuinya  dengan  terlebih  dahulu memberikan restu dengan
mengucapkan mantra.
5. Asura  Wiwaha yaitu  suatu  bentuk perkawinan  dimana  si  pria  harus memberikan  sejumlah  uang  diminta oleh pihak wanita.
6. Gandharwa  Wiwaha suatu  bentuk perkawinan  dimana  pihak  laki  dan wanita saling suka sama suka namun pihak keluarga wanita tidak mengetahui  tentang  hal  ini.  Di  Bali perkawinan  semacam  ini  dikenal dengan  perkawinan  ngerorod  atau ngerangkad.
7. Raksasa  Wiwaha ,  suatu  perkawinan yang  dilakukan  dengan  memaksa  si wanita  walaupun  wanita  itu  menjerit dan sebagainya.
8. Paisacha Wiwaha , suatu bentuk perkawinan dimana pihak lelaki memperkosa  seorang  wanita  yang sedang tidur atau yang sedang mabuk atau  yang  sedang  bingung  bentuk perkawinan  ini  adalah  sangat  rendah dan penuh dengan dosa (sastra, 2005 : 9-11).
Bentuk-bentuk  perkawinan  di  Desa Pakraman Pedawa diatur di dalam Pawos 51  ayat  5,  yang  menyebutkan: Palih- Palihan  Pawiwahan  Ring  Desa  Pakraman Pedawa (Bentuk-bentuk  perkawinan  di
Desa
Pakraman Pedawa): melaib/ merangkad/ ngerorod (kawin lari), Pepadikan (memadik), Ngangken, Negteg, Mengkeb Mesase Tegeh .
Salah  satu  bentuk  perkawinan  yang termasuk kedalam kedalam Kitab Manawa Dharmasastra yaitu Gandarwa  Wiwaha
(Kawin  Lari).  Kawin  lari  bisa  terjadi  di karenakan:
1.  Perbedaan kasta atau Catur warna.
2.  Karena  calon  mempelai  belom  di ijinkan  menikah,  namun  keyakinan untuk  menikah  atas  kehendaknya sendiri.
3.  Karena orang tua mempelai perempuan  menolak  lamaran  dari calon  mempelai  pria,  sehingga  calon mempelai bertindak atas
keinginannya mereka bersama.
4.  Karena  calon  mempelai  di  jodohkan dengan  pilihan  orang  tua  yang  di kehendaki.
5.  Karena  keadaan-keadan  tertentu  dari calon mempelai perempuan (Hamil)
Adapun simbol-simbol yang dipergunakan oleh masyarakat dan Bendesa  Adat  Pedawa  yang  diyakini sebagai  sarana  dan  prasarana  dalam pengesahan  perkawinan  adat  setempat yaitu Wakul Dua  (Diibaratkan  Purusa  dan Predana)  dan Damar Tiga  (Diibaratkan Pejalan ). Hal tersebut diatas yang menjadi dasar  landasan  pilosofis  sehingga  Tradisi Kawin Lari tetap terjaga dan terlaksana di Desa Pakraman Pedawa.
Sistem  Perkawinan  Lari  yang  terjadi  di Desa Pakraman Pedawa
Secara  khusus  pada  masyarakat Hindu  Bali  hanya  mengenal  sistem Kekerabatan  Patrilineal  yaitu  masyarakat yang  menarik  garis  keturunan  hanya melalui garis ayah (laki-laki) saja (Simajuntak,  2016  :  108  ).  Dalam  sistem kekerabatan  ini  kedudukan  anak  laki-laki sangat  penting  baik  di  dalam  keluarga maupun di dalam Pura.
Jadi  pada  masyarakat  hindu  bali ketika sepasang suami istri tidak memperoleh anak atau tidak memiliki anak laki-laki  maka  diibaratkan  sebuah  pohon tanpa  akar  karena  anak  laki-laki  memiliki kewajiban untuk mengurus dan meneruskan
kelangsungan hidup keluarganya.  Sebelum  adanya  keturunan pasti ada suatu perkawinan yang dilaksanakan.  Bentuk-bentuk  perkawinan adalah sebagai berikut :
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
1. Mepadik yaitu bentuk perkawinan yang didasari  adanya  persetujuan  antara kedua  orang  tua  belah  pihak,  apabila mengacu kepada Kitab Manawa Dharmasastra perkawinan  sistem  ini disebut Arsa Wiwaha . 2. Ngerangkad atau ngerorod,
perkawinan ini ada juga yang menyebutkan  kawin  lari,  perkawinan ini  biasanya  dilakukan  oleh  seorang pria  dan  seorang  perempuan  yang saling  mencintai  yang  biasanya  tidak mendapat  restu  oleh  keluarga  pihak perempuan,  sistem  perkawinan  ini didalam  Kitab Manawa  Dharmasastra disebut Gandharwa Wiwaha.
3. Nyeburin atau  juga  disebut  kawin nyentana  yaitu  suatu  perkawinan dimana  pihak  si  laki  menjadi predana yang artinya bahwa si laki-laki akan di ajak  serta  di  upacarai  di  rumah  si gadis sehingga si gadis akan merubah statusnya menjadi purusa atau
menjadi pihak laki dan si pria berubah menjadi pradana atau pihak
perempuan.
4. Megelandang yaitu  perkawinan  yang dilakukan dengan pemaksaan, dimana pihak  perempuan  tidak  mencintai  atau belum  mengenal  pihak  laki-  laki. bentuk perkawinan melegandang dalam Manawa  Dharmasastra disebut sebagai Raksasa  wiwaha (Sastra, 2005 : 12-18). Jika  dilihat  di  Desa Pakraman
Pedawa ada beberapa bentuk perkawinan yang  di  atur  oleh awig-awig Desa Pekraman Pedawa yang tertuang di dalam Pawos 51  ayat  5,  yang  menyebutkan Palih-Palihan  Pawiwahan  Ring  Desa Pakraman  Pedawa  luire (Bentuk-bentuk perkawinan  di  Desa Pakraman Pedawa adalah
sebagai berikut): melaib/merangkad/ngerorod (kawin  lari), Pepadikan (memadik), Ngangken, Negteg, Mengkeb Mesase Tegeh .
Disamping  itu  jika  merujuk  pada Asas-Asas  Perkawinan  Adat  Bali  adalah sebagai berikut:
1.  Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan
kekerabatan  yang  rukun  dan  damai, bahagia dan kekal.
2.  Perkawinan  tidak  saja  harus  sah dilaksanakan  menurut  hukum  agama dan  atau  kepercayaan,  tetapi  juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat. 3.  Perkawinan  dapat  dilakukan  oleh seorang pria dengan beberapa perempuan sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing
ditentukan menurut hukum adat setempat.
4.  Perkawinan  harus  didasarkan  atas persetujuan  orang  tua  dan  anggota kerabat.
5.  Perkawinan  dapat  dilakukan  oleh  pria dan  perempuan  yang  belum  cukup umur  atau  masih  anak-anak.  Yang harus  berdasarkan  izin  orang  tua/ keluarga dan kerabat.
6.  Perceraian  ada  yang  dibolehkan  dan ada  yang  tidak  di  bolehkan.  Percerain suami  dan  isteri  dapat  berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak. (Hadikusuma, 1995 : 71). Sesuai dengan
asas-asas perkawinan yang sudah disebutkan diatas menunjukkan  bahwa  perkawinan  pada masyarakat  adat  pedawa  sudah  hampir sesuai  dengan  asas-asas  perkawinan  di Bali. Walaupun terdapat perbedaan antara Tatacara  Perkawianan  adat  Bali  Secara Umum  dengan  Tatacara  Perkawinan menurut Awig-awig Desa Pakraman Pedawa  pada Pawos 52  ayat  1  namun prosesi  upacara  pengesahannya  hampir sama  yaitu  adalah  1)  Ada Upacara Mebyakala yang  terdiri  dari Tri  Upasaksi : Dewa  Saksi (Ida  Sang  Hyang  Widhi Wasa), Bhuta  Saksi (saksi  kepada Bhuta Kala )  dan Manusia  Saksi (Prajuru,  Hulu Desa  dan  Ben  Desa  Adat),  2)  harus adanya  pejati,  3)  tidak  adanya  hambatan dari  pihak  orang  tua,  4)  sarana  dan prasarana perkawinan di Pedawa.  Sarana dan  prasarana  yang  di  maksud  yaitu: Wakul  Dua  (diibaratkan  purusa  dan predana), Damar Tiga (diibaratkan pejalan).  Dengan  adanya  perbedaan tersebut,  inilah  yang  menjadi  ciri  khas
tersendiri bahwa di setiap Desa-desa yang ada di Bali memiliki Aturan Adat tersendiri baik  secara  tertulis  ataupun  tidak  tertulis yang  sampai  kini  tetap  di  jaga  dan dilestarikan.  Selain  itu  juga  ada gugon tuwon seperti  ” nak  kadong  sube  dapet kene” (sudah  di  dapat  seperti  ini),
Disamping  itu  juga  kawin  lari  merupakan sistem  perkawinan  yang  dilakukan  atas dasar sama-sama suka antara Purusa dan Predana (Laki-laki  dan  Perempuan)  dan Awig-awig merupakan  pedoman  untuk dijadikan  acuan  oleh  masyarakat  adat Pedawa  agar  masyarakat  adat  pedawa patuh dan taat demi terciptanya kenyamanan  dalam  dunia skala dan niskala .
Syarat Sahnya Perkawinan Hukum Adat di  Desa Pakraman Pedawa  dalam

## Perspektif UU No. 1 Tahun 1974
Umat  hindu  di  Bali  secara  umum mengenal  perkawinan  adalah  titik  dari akhir kewajiban orang tua kepada anaknya  artinya  secara  umum  setelah anaknya  kawin,  maka  tanggung  jawab orang  tua  secara  moral  dan  materi  sudah selesai.  Pelaksanaan  perkawinan  umat hindu  berlandaskan  pada  2  Asas  Hukum, yaitu  secara  Hukum  Adat  dan  Hukum Nasional.
Menurut  Pasal  6  Udang-undang No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  di jelaskan  bahwa  syarat-syarat  perkawinan yaitu:
1.  Perkawinan  harus  didasarkan  atas persetujuan kedua calon mempelai.
2.  Untuk  melangsungkan  perkawinan, seorang  yang  belum  mencapai  umur 21  tahun  harus  mendapatkan  izin kedua orang tua.
3.  Dalam hal salah dari kedua orang tua telah  meninggal  dunia  atau  dalam kedaan  tidak  mampu  menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimasuk  ayat  (2)  pasal  inii  cukup diperoleh  dari  orang  tua  yang  masih hidup  atau  orang  tua  yang  masih mampu menyatakan kehendaknya.
4.  Dalam  hal  kedua  orang  tua  sudah telah  meninggal  dunia  atau  dalam keadan tidak mampu untuk
menyatakan  kehendaknya,  maka  izin diperoleh  dari  wali,  orang  yang memelihara atau keluarga yang mempunyai  hubungan  darah  dalam garis  keturunan  lurus  keatas  selama mereka  masih  hidup  dan  dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5.  Dalam  hal  ada  perbedaan  pendapat antara  orang-orang  yang  disebut dalam  ayat  (2),  (3),  dan  (4)  pasal  ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah  hukum  tempat  tinggal  orang yang akan melangsungkan perkawinan  atas  permintaan  orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
6.  Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu dari  orang  yang  bersangkutan  tidak mementukan  lain  (Simajuntak,  2016  : 49-64).
Melihat  dari  pada  Adat  Kawin  Lari yang  terdapat  pada  Desa Pakraman Pedawa yang tertuang di dalam awig-awig Desa Pakraman Pedawa. Secara tegas di katakan pada tatacara pawiwahan pemargi melaib, ngerangkat/Ngerorod ring Desa Pakraman Pedawa  diatur  dalam Pawos  52  ayat  1.  Selain  syarat-syarat yang  telah  disebutkan  diatas,  Pada  Pasal 7  ayat  1  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa  Perkawinan  hanya  di  izinkan bahwa  Jika  pihak  pria  sudah  mencapai umur  19  tahun  dan  wanita  sudah mencapai  umur  16  tahun.  Sedangkan  di Desa Pakraman Pedawa ketentuan mengenai batasan usia tidak diatur secara jelas dan tidak tertuang didalam Awig-awig Desa Pakraman Pedawa.  Tetapi  di  dalam kebiasaan yang berlaku di Desa Pakraman Pedawa  yang  dimana  suatu perkawinan dapat dilakukan apabila sudah melakukan  Upacara Raja  Sawala bagi Perempuan (dilakukan setelah perempuan memperoleh  menstruasi  untuk  pertama
kali)  dan  Upacara Raja  Singa bagi  Laki- laki (setelah tubuhnya jakun dan suaranya sudah  mulai  berat  dan  keras  atau ngembakin).  Berdasarkan  pendapat  R. Soepomo, Bahwa ciri-ciri seseorang dianggap  dewasa  dan  cakap  bertindak atau  cakap  hukum  sesuai  dengan  hukum adat:
1.  Kuwat  Gawe  (sudah  mampu  bekerja sendiri).
2.  Cakap  harta  mengurus  harta  benda dan lain-lain keperluannya sendiri.
3.  Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta
mempertanggung  jawabkan  sendiri segala-galanya  itu  (Winata,  2012  : 45).
Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  dengan awig-awig Desa Pakraman Pedawa terdapat perbedaan  terutama  di  dalam  syarat perkawinan antaran Undang-undang No. 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dengan awig-awig Desa Pakraman Pedawa  jika melihat  asas lex  specialis  derogat  legi generalis adalah  asas  penafsiran  hukum yang  menyatakan  bahwa  hukum  yang bersifat
khusus ( lex specialis ) mengesampingkan  hukum  yang  bersifat umum ( lex generalis ) ( https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis _derogat_legi_generali ).
Maka aturan perkawinan yang berlaku adalah Awig-awig Desa Pakraman Pedawa  Sehubungan  dengan  Ketentuan di  dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Menurut  Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yaitu Perkawinan sah,  jika  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agama
dan kepercayaanya. Sahnya perkawinan menurut  Desa  Adat  Pedawa  sesuai dengan  apa  yang  di  percaya  oleh masyarakat  pedawa  yaitu:  1)  Dengan ditandai  upacara mabyakala yang  terdiri dari Tri  Upasaksi yaitu Dewa  Saksi (Ida Shayang  Widhi), Bhuta  Saksi (saksi kepada  Bhuta  Kala),  dan Manusia  Saksi ( Prajuru,  hulu  desa dan Ben  Desa  Adat) .
2)  Harus  adanya  pejati,  3)  tidak  adanya
hambatan  dari  orang  tua  purusa  dan predana, 4) sarana dan prasarana
Perkawinan  di  Desa Pakraman Pedawa ( Wakul dua  (diibaratkan Purusa dan Predana ), Damar tiga (diibaratkan Pejalan ).
Jadi  secara  yuridis,  Hukum  adat  di Desa Pakraman Pedawa  Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sah. Selain itu mengenai  pencatatan  perkawinan  sesuai dengan  yang  sudah  di  jelaskan  dalam Pasal  2  ayat  2  Undang-undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yaitu Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa  pencatatan  perkawinan  adalah sama  halnya  dengan  peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan  dalam  surat-surat  keterangan suatu  akta  resmi  yang  juga  dimuat  dalam daftar  pencatatan.  Perbuatan  pencatatan tidak dapat menentukan sahnya perkawinan,  tetapi  menyatakan  bahwa peristiwa  itu  memeang  ada  dan  terjadi, jadi  semata-mata  bersifat  administrative (Saleh,  1976  :  16).  Kawin  lari  merupakan Tradisi  Adat  setempat  yang  patut  dijaga dan dilestarikan pada era moderneisasi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Landasan Filosofi kawin lari terdapat simbol-simbol  yang  dipergunakan  oleh masyarakat  dan  Bendesa  Adat  Pedawa yang diyakini sebagi sarana dan prasarana dalam perkawinan adat setempat  yaitu Wakul Dua  (Diibaratkan Purusa  dan  Predana)  dan Damar Tiga (Diibaratkan Pejalan ),  Pengaturan  Adat terhadap  Sistem  Kawin  Lari  di  Desa Pekraman Pedawa mengarah pada
Pararem dan  dasar  dari  perkawinan  lari diatur di dalam awig-awig Desa Pakraman
Pedawa yang tertuang di dalam Pawos 51 ayat 5 yang menyebutkan Pawiwahan ring Desa Pakraman Pedawa  dan  Pawos  52 ayat  1  yang  menyebutkan Tatacara Pawiwahan  melaib  ring  Desa  Pakraman Pedawa dan  Syarat  sahnya  kawin  lari  di Desa Pakraman Pedawa Dengan ditandai upacara mabyakala ,  Harus  adanya  pejati,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
tidak  adanya  hambatan  dari  orang  tua purusa dan predana, sarana dan prasarana  Perkawinan  di  desa  Pedawa ( Wakul dua  (diibaratkan Purusa dan Predana ), Damar tiga (diibaratkan Pejalan ). Bagi Bendesa Adat dan Prajuru /Pengurus  Adat  Desa Pakraman Pedawa  Kabupaten  Buleleng  Kecamatan Banjar disarankan untuk mensosialisasikan  isi  dari  peraturan  UU
No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, Bagi Masyarakat Desa Pakraman Pedawa Kabupaten  Buleleng  Kecamatan  Banjar lebih  mempertimbangkan  lagi  dampak yang  di  timbulkan  dan  masa  depan  anak dan  Bagi  peneliti  yang  sejenisnya,  karena keterbatasan waktu peneliti dalam penelitian  ini,  maka  disarankan  bagi peneliti  yang  selanjutnya  agar  meneliti masalah-masalah  yang  lainnya  yang memiliki hubungan dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka Buku
Aep S. Hamidin. 2012. Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara . Jogjakarta: DIVA Press. Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
------------------. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Arka, I Wayan. 2016. Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Perjanjian . Denpasar-Bali: Universitas Dwijendra dan bekerjasama dengan Udayana University Press Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
Hadikusuma, Hilman. 1995. Hukum Perkawinan Adat . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Prastowo, Andi. 2016. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian . Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
Prodjodikoro, Wirjono R. 1981 , Hukum Perkawinan Di Indonesia . Bandung:
Sumur Bandung.
Saleh, K. Wantjik. 1976. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sastra, Gede. 2005. Kala Badeg Sebuah Konsep Pendidikan Seks Pranikah Dalam Masyarakat Hindu . Surabaya: Paramita.
Simajuntak P.N.H. 2016 . Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Kencana Frenada Media Group.
Soekanto, Soerjono. 2013. Hukum adat Indonesia . Jakarta: Rajawali Press. Suartha, I Dewa Made. 2015. Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Suratma dan Dillah. 2015. Metode Penelitian Hukum . Bandung: ALFABETA. Surpha, I Wayan. 2004. Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali . Denpasar: Pustaka Bali Post. Syahuri, Taufiqurrohman. 2013 , Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Prokontra Pembentukannya hinggaPutusan Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Kencana Frenada Media Group. Wendra, I Wayan. 2016. Penulisan Karya Ilmiah . Singaraja : Undiksha. Wulansari, Dewi. 2012. Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar . Bandung: PT Refika Aditama. Jurnal Firmansyah,  dkk. Kedudukan  Anak  dalam Perkawinan  Adat  Ngerorod  (kawin lari)  Di  Desa  Padang  sambian  Kaje,
Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, vol.  6  No.  2  Tahun  2017
Diakses  29  Maret  2018  Pukul  10.00
Wita
Saladin,  Bustani. Taridisi  Merari  Suku Sasak  di  Lombok  Dalam  Perspektif Hukum Islam , vol. 8 No. 1 juni 2013,
Diakses  Selasa  20  Februari  2018 Pukul 08.00 Wita
Sari  Adnyani,dkk. Putusan  Desa  Adat sebagai  Legitimasi  Masyarakat  Adat terhadap Perkawinan Nyentana, Procceding  Senari  4  Tahun  2016,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
Diakses  Rabu  20  Juni  2018  Pukul 11.00 Wita

## Tesis
Winata, I Made Jaya. Batas Umur Dewasa Warga  Masyarakat  Hukum  Adat Desa  Adat  Sanur  Provinsi  Bali Dalam Pembuatan Akte Perjanjian Di Hadapan  Notaris ,  27  Maret  2012, Diakses  tanggal  Sabtu  4  agustus 2018 Pukul 09.00 Wib. Internet https://pedawabaliaga.wordpress.com/tag/ pedawa/ .  Diakses  pada  Senin  25 Februari 2018 Pukul 10.00 Wita. https://www.weddingku.com/blog/rangkaia n-prosesi-pernikahan-bali . Diakses pada  Selasa  22  Mei  2018  Pukul 11.30 Wita. https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_ derogat_legi_generali .  Diakses  pada Kamis  2  Agustus  2018  Pukul  10.00 Wita https://baliterkini.wordpress.com/2009/09/ 05/kabupaten-buleleng/ . Diakses pada Rabu 20 Juni 2018 Pukul 11.30 Wita. http://www.wacana.co/2014/12/masyaraka t-bali-aga/ .  Diakses  pada  Selasa  19 Juni 2018 Pukul 09.00 Wita Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara No. 309 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara No. 1 Tahun 1975. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat