Vol. 8, No. 2, 2023, pp. 252-262 DOI:https://doi.org/10.29210/30033306000
Daftar isi tersedia di Jurnal ICET
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) ISSN: 2502-079X (Cetak) ISSN:2503-1619 (Elektronik)
Beranda jurnal : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti
Analisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas impor ditinjau dari hukum positif dan pidana Islam
Riza Eldira Lubis *) , Ilhamsyah Pasaribuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Article Info ABSTRAK Article history: Received Aug 25 th , 2023 Revised Sept 27 th , 2023
Accepted Oct 29 th , 2023 Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  penerapan  hukum  terhadap penyelundupan  pakaian  bekas  ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  17  Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap  penyelundupan  pakaian  bekas  impor  di  Kantor  Bea  Cukai  Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  menunjukan  bahwa  penerapan sanksi  dalam  islam  atas  penyeludupan  yaitu  jarimah  sariqah.  Sedangkan penegakan  Hukum  Penyelundupan  Pakaian  Bekas  bisa  dilihat  dengan melakukan  pememberian  sanksi  terhadap  pelaku  berdasarkan  adanya  sanksi pidana dan sanksi administras. Dalam sanksi administrasi dibagi atas dua jenis yaitu  sanksi  administrasi  berupa  denda  dan  sanksi  administrasi  berupa pemblokiran, pembekuan, pencabutan izin. Namun untuk sanksi pidana saat ini belum  diatur  lebih  komplek  lagi.  Berdasarkan  Surah  Al-Maidah  ayat  32  dan Surah  An-Nisa  ayat  29,  jelas  bahwa  kegiatan  penyelundupan  pakaian  bekas impor  merupakan  suatu  tindakan  yang  melanggar  hukum  pidana  Islam  dan diharamkan dalam syara’. Upaya untuk mencegah terjadinya penyelundupan dan  pemasaran  pakaian  bekas  illegal  di  Kota  Tanjung  Balai  adalah  dengan preventif, dan represif.
Keyword:
Bea dan cukai Penegakan hukum Penyelundupan Pakaian Bekas Pidana Islam
© 2023 The Authors. Published by IICET. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)

## Corresponding Author:
Lubis, R. E., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: rizaeldira190@gmail.com

## Pendahuluan
Indonesia adalah salah satu negara berbentuk Republik yang mempunyai kemajemukan sebagai kekayaan yang dimilikinya, Indonesia juga merupakan negara dengan kompleksitas geografis, dimana terdiri dari ribuan gugus pulau-pulau  dengan  laut  sebagai  penghubungnya,  dan  situasi  geografis  khusus  ini  menjadikan  negara  yang dikelilingi oleh negara maju dan berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan pengawasan akan perlindungan terhadap masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. (Ali et  al.,  2022).  Kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki,  juga  mengakibatkan  keterbatasan  dalam memproduksi barang yang merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. (Benny, 2013)
Impor merupakan pembelian barang dan jasa dari luar negeri kedalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua Negara atau lebih. Impor juga bisa diartikan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari  luar  negeri  kewilayah  Indonesia  dengan  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku.  Impor  adalah  proses transportasi  barang  atau  komoditas  dari  suatu  Negara  ke  Negara  lain  secara  legal,  umumnya  dalam  proses
Analisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas …
perdagangan.  Salah  satu  permasalahn  hukum  yang  timbul  dari  barang  impor  illegal  berupa  penyelundupan barang. Biasanya penyelundupan dilakukan  melalui jalur laut karena muatan  barang yang dimiliki melebihi muatan barang yang dikirim melalui jalur darat. (Birahayu, 2020)
Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, yang akan bertambah seiring berputarnya waktu. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat dijadikan hibah untuk korban bencana alam atau perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan terjangkau. (Riana, 2018) Di Indonesia pakaian bekas masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai memiliki pelabuhan tertua  kedua  di  provinsi  Sumatera  Utara  sesudah  Pelabuhan  Belawan  yaitu  Pelabuhan  Teluk  Nibung. Keberadaan  Pelabuhan  Teluk  Nibung  sudah  dikenal  sejak  zaman  Kolonial  Belanda  sebagai  Pelabuhan Internasional yang memiliki kegiatan ekspor-impor yang cukup ramai dikunjungi karena berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura. (Sinamo et al., 2022)
Jual  beli  pakaian  bekas  impor  sudah  bertahun-tahun  digeluti  warga  Tanjung  Balai.  Sebab  banyaknya dermaga yang ada di kota Tanjung Balai rendah terhadap pengawasan sering digunakan oleh beberapa oknum untuk memudahkan penjualan pakaian bekas ke berbagai daerah. Meski pakaian bekas impor sudah dilarang keras, sampai sekarang di Tanjung Balai masih terdapat pasar khusus untuk menjual pakaian-pakaian impor bekas yang dikenal dengan TPO (Toa Pawong Tramsportation). TPO merupakan tempat pengangkatan barang dari kereta api ke kereta api lainnya. Sekarang TPO sering dikenal masyarakat sebagai tempat penjualan monza.
Dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai pasal 29 ayat (1)  diatur  bahwa  barang  kena  cukai  yang  pelunasan  cukainya  dengan  cara  pelekatan  pita  cukai  atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah  dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati  pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, 2007)
Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi menyekat penyebaran barang yang harus melunasi cukai, dengan konsekuensi bahwa cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berarti.  (Suroso, 2013) Indonesia merupakan negara berkembang dimana salah satu pendapatannya melalui pungutan Bea dan Cukai dengan pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Muladi & A., 2013)
Dikarenakan  luas  wilayah  pabean  Indonesia  yang  seluas  wilayah  kedaulatan  Republik  Indonesia, pemerintah tidak dapat menempatkan seluruh pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah  pabean  Republik  Indonesia  untuk  mengawasi  pemasukan  dan  pengeluaran  barang  dalam  rangka kegiatan ekspor dan impor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dimanfaatkan oleh penyelundup untuk melakukan kegiatanterkait dengan impor dan ekspor tanpa harus membayar bea masuk atau ekspor. (Wibowo, 2013)
Pada paparan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelundupan pakaian bekas impor di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

## Metode
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum epiris atau penelitian yurisid empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang  terjadi  pada  masyarakat,  yakni  mencari  fakta  permasalahan  dalam  penelitian.(Sukaniasa,  2019).  Atau meninjau  keadaan  melalui  permasalahan  dilapangan  yang  dikaitkan  dengan  aspek  hukum  yang  berlaku. (Wijayanti,  2020).  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  data  primer  yang  diperoleh  dengan wawancara pada pihak Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tentang penerapan hukum pada pelaku penyelundupan pakaian bekas impor dan tinjauan hukum pidana Islam tentang penyelundupan pakaian  bekas.  Dan  sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  jurnal-jurnal  hukum,  buku,  berita,  dan dokumentasi yang berhubungan dengan bea dan cukai. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu semua data yang diperoleh atau terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. (Tan, 2021)

## Hasil dan Diskusi

## Impor dan Penyelundupan
Impor  diartikan  sebagai  membelibarang-barang  dari  luar  negeri  sesuai  dengan  ketentuan  pemerintah  yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing. Dalam pelaksanaannya, terdapat beraneka perantara, perwakilan penjualan, agen-agen, pembeli, para penjual dan para distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri. Impor merupakan komponen dari pengeluaran atau konsumsi untuk barang-barang atau jasa  dari  luar  negeri.  Teori  konsumsi  menyebutkan  bahwa  konsumsi  ditentukan  oleh  tinkat  pendapatan. (Purnamawati,  2013)  Terdapat  faktor  yang  mempengaruhi  impor,  seperti  tingkat  pendapatan,  harga  relatif barang di dala negeri dan li luar negeri, dan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing.
Penyelundupan  berasal  dari  kata  selundup  artinya  masuk  dengan  sembunyi-sembunyi,  menyelunduk, menyuruk.  Jadi  penyelundupan  adalah  pemasukan  barang  secara  gelap  untuk  menghindari  bea  masuk  atau karena  menyelundupkan  barang-barang  terlarang.  Penyelundupan  merupakan  perbuatan  membawa  barang atau  orang  secara  illegal  dan  terseumbunyi.  Contohnya  seperti  narkoba,  imigrasi  dan  migrasi  illegal, menghindari  cukai,penyelundupan  barang  illegal  pada  tahanan  penjara,  dan  sebagainya.  Dalam  Pasal  102 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan penyelundupan adalah barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor dan mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang- undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan dena paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102 penyelundupan adalah setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2), membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepada kantor pabean, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pasal 7A ayat (3), membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan  barang  impor  yang  diselesaikan  kewajiban  pabeannya  dari  kawasan  pabean  atau  dari  tempat penimbunan atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pengutan negara berdasarkan undang-undang ini, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat mebuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannnya, serta dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah  barang impor  dalam pemberitahuan pabean secara salah dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Secara hukum, mengimpor pakaian bekas sangat bertentangan dengan Peraturan  Perundang-undangan  Republik  Indonesia,  Payung  hukum  tertinggi  diatur  dalam  Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.(Othman et al., 2022).
Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiel dan spirituel.(Wan Shawalluddin Wan Hassan et al.,  2020). Dalam Undang-Undang  No. 7 Tahun  2014  tentang Perdagangan dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 2014).
Pengawasan  di  bidang  cukai  adalah  pengawasan  yang  menjadi  tanggung  jawab  Direktorat  Jenderal  Bea Cukai meliputi mulai dari pengawasan prefentif, pengewasan represif, dan pengawasan fisik. (Saidi & Sarira, 2022).  Dalam  melaksanakan  ketiga  pengawasan  di  bidang  cukai  tersebut,  maka  diperlukan  profesionalitas pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Demi menunjang profesionalitasnya, maka pegawai Bea dan Cukai harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran di bidang cukai, pelanggaran-pelanggaran yang termasuk pelanggaran merugikan negara, yang termasuk tindak pidana di bidang cukai. (Wahyudi, 2015)
Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah di samping fungsi utamanya yaitu regulater yang pada dasarnya membatasi, mengurangi
Analisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas …
bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum juga berperan terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. (Panjaitan, 2022)
Menurut  WCO  Hanbook  for  Comercial  Fraud  Investigators  ada  enam  tipe  pelanggaran  utama  di  Bidang Kepabeanan  yaitu:  a.  Mengimpor  atau  mengekspor  di  luar  tempat  kedudukan  Bea  dan  Cukai  atau mengimpor/mengekspor  di  tempat  kedudukan  Bea  dan  Cukai  tetapi  dengan  cara  menyembunyikan  barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (concealment) di badan penumpang. b. Laporan barang yang tidak sesuai, dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masukyang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan. c. Memanipulasi nilai barang menjadi lebih rendahuntuk menghindari bea masuk atausengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (drawback) yang lebih besar. d. Memanipulasi negara asal barang, memberitahukan  negara  asal  barang  dengan  tidak  benar  misalkan  negara  asal  Jepang  namun  diberitahukan berasal  dari  Thailand  dengan  maksud  memperoleh  preferensi  tarif  di  negara  tujuan.  e.  Pelanggaran  fasilitas keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang  memperoleh  keringanan  bea  masuk.  f.  Pelanggaran  Impor  Sementar,  yaitu  tidak  mengekspor  barang seperti dalam keadaan semula. g. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor, misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sabagai barang komnsumsi. h. Pelanggaran Transit Barang, barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea. i. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota. J. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.(Teguh & Lubis, 2017).
Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengancara tidak membayar pajak.  Kalau  pajak  terhutang  sudah  menumpuk  kemudian  menyatakan  bangkrut  untuk  menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh importir yang sudah sering dikenakan tambahan pembayaran supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan yang perusahaan baru.

## Pakaian Bekas dan Penjualan Pakaian Bekas di Tanjung Balai
Tanjung Balai merupakan kota terkecil, yang memiliki beragam usaha, salah satunya mengimpor pakaian bekas. Masyarakat setempat bukan satu-satunya kelompok pembeli yang berkunjung. Banyak juga yang datang dari luar kota seperti Medan dan sekitarnya, karena kebanyakan mereka mengetahui sifat dari produk yang dijual disini. Bahkan, terkadang ada pembeli dari Medan yang khusus bepergian dengan kereta api pada hari Sabtu dan Minggu untuk mencari berbagai barang impor ke pajak.
Istilah pakaian bekas atau Monza yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat sudah dikenal sejak 1980 di Tanjung Balai. Monza berasal dari kepanjangan Mongonsidi Plaza, yakni pusat perbelanjaan pakaian bekas berkualitas di Medan, tapi satu decade setelah tahun 1990-an penjualan pakaian bekas di Mongonsidi Plaza surut dan perlahan mulai pindah ke Pajak Melati Medan.
Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, dan Korea mengimpor pakaian bekas ke Indonesia melalui pelabuhan swasta di kawasan Tanjungbalai yang secara geografis berbatasan dengan Malaysia. Impor pakaian bekas tiba melalui laut. Perahu kecil digunakan untuk mengangkut pakaian ke dermaga untuk mengelabui petugas Bea Cukai,  sebab  petugas  sering  melakukan  operasi  di  daerah  perbatasan.  Setelah  itu,  TPO  (Sale  Sales  Point) menurunkan  pakaian  bekas  impor  yang  kemudian  didistribusikan  ke  kota-kota  besar  seperti  Medan.  Fakta bahwa hampir 1.000 karung pakaian masuk ke Indonesia dalam sekali jalan bukanlah hal yang tidak berdasar. Pengusaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis tekstil dan garmen, mengalami kerugian  hingga  triliunan  rupiah  akibat  impor  pakaian  bekas.  Akibatnya,  para  pengusaha  menolak  keras pakaian bekas impor. (Kesuma, 2023)
Dari keterangan Bapak Fariz Fadhilah selaku Pelaksana Pemeriksa dari Seksi Penindakan dan Penyelidikan Kantor bea dan Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai, penyelundupan pakaian bekas impor didapati melalui kapal yang berangkat langsung ke Malaysia untuk menjemput barang-barang tersebut, juga ada beberapa barang yang merupakan milik para penumpang  asal  kapal  feri  dari  Malaysia  dimana  kapal-kapal  tersebut  biasa  bersandar  atau  bertujuan  ke  pelabuhan. (Arissaputra, 2019).
Pakaian  bekas  yang  masuk  ke  Indonesia  jelas  melanggar  prosedur  ekspor-impor  barang  yang  berlaku sehingga  menggangu  sebab  merusak  bea-bea  masuk  yang  telah  ditetapkan  negara  untuk  pembangunan infrastruktur  negara.  (Kemendag,  2015)  Dalam  UU  No.  7  Tahun  2014  disebutkan  bahwa  setiap  importir wajibmengimpor barang dalam keadaan yang baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang masuk dalam keadaan tidak baru. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 2014) Dalam UU ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar
negeri,  perdagangan  di  perbatsan,  perdagangan,  dan  kerja  sama  perdagangan  internasional.  (Kemendag, 2014)Pembentukan  UU  No.  7  Tahun  2014  dasar  bagi  kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  untuk menyusun  peraturan  menteri  keuangan  tentan  masuknya  pakaian  bekas  ke  wilayah  Indonesia.  Maka terbentuklah Peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. (Yaneski, 2018)
Namun di sisi lain, para pedagang pakaian bekas di Pasar TPO Tanjung Balai begitu banyak memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian para pedagang-pedagang Monza, jelas memberikan kemakmuran para  pedagang  yang  nampak  pada  rumah  huni  yang  mereka  tempati.  Selain  itu  juga  mereka  memiliki  alat transportasi dimana perlengkapan itu dapat terpenuhi jika tingkat perekonomian berkembang. Dengan adanya pedagang Monza, mereka memiliki pendapatan tetap dan mampu menyekolahkan anak-anak mereka.
Keterangan  utama  bagi  para  pelaku  penyelundupan  adalah  bahwa  disparitas  harga  yang  cukup  signifikan  dengan pakaian baru, dimana pakaian bekas impor bisa dijual dengan harga yang cukup murah dengan kualitas yang masih sangat layak untuk dipakai. Juga adanya trend dimana penggunaan pakaian bekas impor dan bermerk disenangi oleh beberapa kalangan masyarakat. Bahwa pakaian dengan merk tertentu jika dibeli secara resmi di outlet tersedia dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pakaian bekas impor yang dijual oleh para pedagang Monza.  (Munir et al., 2017).
Selain itu juga disebabkan  oleh  terus  berkembangnya pola penyelundupan yang dilakukan sehingga  Bea dan  Cukai Teluk Nibung terus berupaya memperdalami wawasan terkait pola penyelundupan tersebut untuk mengefektifkan proses penyidikan  yang  dilakukan,  masih  tingginya  minat  dan  daya  beli  masyarakat  terhadap  pakaian  bekas  asal  luar  negeri tersebut,  dan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  bahaya  penggunaan  pakaian  bekas  dari  sisi  kesehatan  juga kestabilan proses perekonomian pelaku usaha lokal di bidang pakaian. (Randy Krisna Putra Mandelly et al., 2022).
Tugas pokok dan fungsi dari keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni Direktort Jenderal Bea dan  Cukai  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Menteri  Keuangan  dan  dipimpin  oleh  Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk  fungsinya  yaitu  perumusan  kebijakan  di  bidang  penegakan  hukum,  pelayanan  dan  pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan  hukum,  pelayanan  dan  optimalisasi  penerimaan  negara  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengwasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan cukai. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan  optimalisasi  penenmaan  negara  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai.  Pelaksanaan  administrasi  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan terakhir pelasanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. (Fauziah, 2023).
Kepala  Kanwil  Bea  Cukai  Kalbagtim  Kusuma  Santi  Wahyuningsih,  mengatakan  bahwa  pakaian  bekas termasuk barang larangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspors dan Dilarang Impor, lebih jelasnya  beliau  mengtakan  hal  tersebut  menggangu  indsutri  dalam  negeri,  terutama  UMKM.  Hal  ini  bisa berdampak secara domino terhadap pengurangan tenaga kerja. Juga dari sisi kesehatan, pakaian-pakaian bekas yang tidak terjamin kebersihannya dikhawatirkan membawa penyakit bagi penggunanya. Lebih parahnya lagi bisa  menurunkan  harga  diri  bangsa  di  tingkat  internasional  yang  berkaitan  dengan  kemampuan  daya  beli masyarakat Indonesia. (Kemenkeu, 2023)
Di  tahun  2018  Aparat  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  menggagalkan  penyelundupan  sebanyak  226 karung  pakaian  bekas  yang  berasal  dari  luar  negeri  berkisar  miliaran  rupiah.  Kapolda  Sumut  tengah  gencar melakukan penegakan hukum di bidang ekonomi, pengungkapan penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  dan  polres  wilayat  Sumatera  Utara  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat dari barang-barang illegal dan tidak higenis. (Simatupang, 2018)

## Penerapan Hukum  Terhadap  Penyelundupan Pakaian Bekas ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial  menjadi  kenyataan.  Jadi  penegakan  hukum  pada  hakikatnya  adalah  proses  perwujudan  ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata  sebagai  pedoman  pelaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan
Analisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas …
bermasyarakat dan bernegara. (Saragih et al., 2023). Penegakan hukum dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat atau perbedaan yang tajam antara si kaya dan si miskin, suatu masyarakat yang  berada  kekuasaan  otoriter,  pada  masyarakat  yang  terbuka  dan  egaliter  sistem  penegakan  hukum  akan berbeda. Anggota masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan penegakan hukum yang benar dan adil, jadi penegakan  hukum  bukan  semata-mata  keinginan  pelaku  penegak  hukum.(Firmansyah,  2023).  Soerjono menegaskan  tentang  aplikasi  pendekatan  sistem  terhadap  penegakan  hukum  terletak  pada  beberapa  faktor, seperti f aktor  hukumnya  sendiri,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang,  mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan f aktor kebudayaan. (Tambunan et al., 2019).
Dalam menegakan hukum terhadap penyelundup pakaian bekas, Bea Cukai terus berupaya menindak tegas para pelaku impor baju bekas, pengawasan dilakukan di jalan-jalan, yang disinyalir menjadi jalur masuk pakaian bekas ke Indonesia akan semakin diperketat lagi. Hal ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada para pelaku penyelundupan.  Dan  bagi  masyarakat  luas,  Ditektorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  menghimbau  untuk  tidak mengkonsumsi  pakaian  bekas  demi  memajukan  industri  tekstil  dalam  negeri  dan  melaporkan  kepada  pihak berwenang indikasi penyelundupan pakaian bekas. (Kemenkeu, 2023)
Kerugian negara akibat penyelundupan pakaian bekas mencapai triliunan rupiah. Tindakan penyelundupan pakaian bekas bertuuan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur  ekspor-impor yang dibiarkan begitu saja. Pengaturan importasi pakaian bekas diatur pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum tertinggi diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan  peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  54/M-DAG/PER/10/2009  tentan  Ketentuan  Umum  di  Bidang Impor,  serta  Peraturan  menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  No.  51/M-DAG/PER/7/2015  tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Impor pakaian bekas diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas barang keluar masuk daerah pabean. (Hidayat & Bagio Kadaryanto, 2022).
Dari  tahun  2013,  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  menyetakan  bahwa  telah  terjadi  penangkapan penyelundupan pakaian bekas impor sebanyak 95 kasus. (Finance.detik.com, 2015) Sejak tahun 2018 sampai tahun 2019, perkembangan penggagalan penyelundupan pakaian bekas tercatat Bea Cukai senilai Rp 91 Miliar. Di tahun 2018, pihak Bea Cukai melakukan penindakan terhadap 349 kapal penyelundupan pakaian bekas, di tahun 2019 melakukan penindakan terhadap 311 kapal penyelundupan pakaian bekas. (Sidauruk, 2018)
Penyelundupan pakaian bekas merupakan tindak yang melanggar ketetuan hukum pidana, sesuai dengan UU  No.  10  Tahun  2005  yang  diubah  menjadi  UU  No.  17  tahun  2006  tentang  Kepabeanan  dan  Kepmen Perindak  No.  229/MPP/Kep/7/2007  tentang  Ketentuan  Umum  di  Bidang  Impor  dan  ditambah  dengan Peraturan Mentri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan impor Pakaian Bekas.
Untuk tindak pidana penyelundupan pakaian bekas saat ini yang sering terjadi di wilayah perbatasan terlihat belum  maksimal,  hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya  penjual  pakaian  bekas  yang  tersebar  di  wilayah pengawasan  kantor  Bea  dan  Cukai.  Dengan  memberikan  sanksi  atas  pelanggaran  yang  diatur  mungkin merupakan  penegakan  hukum  paling  efektif.  Terdapat  beberapa  peraturan  dan  juga  pasal  yang  mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran penyelundupan pakaian bekas yakni sanksi pidana dan saknsi administrasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang pidana kepabeanan lebih tepatnya terletak pada Bab XIV pada pasal 102 sampai dengan pasal 111 telah diatur tentang jenis sanksi yang dapat diberlakukan untuk pelaku. Jenis sanksi yang diatur terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administratif. Sedangkan dalam sanksi pidana cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam Bab XII pasal 50 sampai dengan pasal 62. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut secara tersurat tidak diatur  secara  spesifik  tentang  sanksi  pidananya.  Berbeda  dengan  sanksi  pidana,  sanksi  administrasi  lebih kompleks. Sanksi administrasi juga terbagi ke dalam dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi  berupa  selain  denda.  Sanksi  administrasi  selain  denda  ini  dapat  berwujud  pemblokiran, pembekuan,  pencabutan  izin  atau  sanksi  lain  serupa  itu.  Sanksi  administrasi  di  bidang  pabean  dan  sanksi administrasi di bidang cukai. (Sidauruk, 2018).
Pelaksanaan  proses penindakan sebagai upaya preventif Bea dan Cukai juga dilakukan dengan skema operasi patroli laut demi mencegah adanya penyelundupan pakaian bekas impor, dalam penindakan lebih lanjut para pelaku mendapat efek jera sanksi yang diberikan kepada para pelaku penyelundupan yang berhasil ditangkap oleh Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung  Kota Tanjung Balai adalah berupa sanksi pidana penjara. (Wawancara Fariz Fadhilah).
Pada tahun 2022, penerapan sanksi pidana untuk pelaku penyelundupan pakaian bekas impor sudah dilakukan dari dua kasus, namun untuk jumlah pakaian bekas impor yang dilakukan penindakan sampai tahun 2023 sebanyak kurang lebih 2763 ball, perlu diketahui bahwa setiap proses penindakan upaya penyelundupan dan peredaran pakaian bekas asal luar negeri tidak hanya dengan skema sanksi pidana. (Wawancara Fariz Fadhilah).
Bagaimana dengan dampak dari penyelundupan pakaian bekas impor yang berlangsung di Teluk Nibung? Jika dilihat dari segi sosial, peredaran pakaian bekas impor sedikit membengkak masyarakat sekitar yang notabenenya belum memiliki pekerjaan. Bisa memiliki pekerjaan tambahan dari proses pebongkaran sampai dengan penjualan pakaian bekas tersebut,  namun  tetap  haru  diketahui  bahwa  penyelundupan  pakaian  bekas  impor  memiliki  dampak  makro  terhadap kesehatan dan perekonomian. dari segi perekonomian, di sini negara lebih terdampak sebab tidak adanya pajak, sedangkan masyarakat  merasa  terbantu  dengan  barang-barang  tersebut  karena  jelas  harga  akan  terjangkau.  Sedangkan  dari  segi hukum, bahwa pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang untuk importesinya ke Indonesia sehingga peredaran pakaian bekas impor yang terjadi perlu tindakan hukum untuk mengarungi dan mengatasi pasalnya.
Solusi yang dilakukan agar tidak terjadinya fenomena penyelundupan pakaian bekas impor dari Bapak Fariz Fadhilah bahwa kita harus bersinergi dengan aparat penegak hukum terkait bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan yang  dilakukan  terhadap  penyelundupan  pakaian  bekas  impor,  dan  menghimbau  serta  mensosialisasikan  bahaya  dan dampak penggunaan pakaian bekas

## Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau dalam Hukum Pidana Islam
Pidana Islam dalam  istiah fikih  disebut jinayah, atau sering disebut jarimah  oleh para fuqaha.  Kata jinayah artinya  mengambil  atau  memetik.  Pengertian  secara  istilah,  jinayah  adalah  hasil  perbuatan  seseorang  yang dilarang  oleh  syara’  baik  perbuatan  terebut  mengenai  jiwa,  harta,  atau  lain  halnya.  (Berutu,  2019)  Jarimah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Terdapat beberapa  unsur  yang  menyebabkan  suatu  perbuatan  termasuk  perbuatan  jarimah  atau  perbuatan  yang melanggar, yaitu terpenuhinya unsur formal (rukun syar’i) seperti adanya nash yang melanggar suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Terpenuhinya unsur materiil (rukun madhi), seperti adanya tingkah laku yang membuat jarimah, baik suatu perbuatan positif atau negaitf. Serta terpenuhinya unsur moral (rukun adab) seperti bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.
Dari  segi  hukuman,  jarimah  terbagi  atas  jarimah  hudud,  jarimah  qishas  dan  diyat,  serta  jarimah  ta’zir. Jarimah  hudud  adalah  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  jenis  ancaman  hukumannya  ditentukan  oleh nash, yakni hukuman had (hak Allah SWT). hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi juga tidak dihapuskan oleh pelaku atau ulil amri.
Dalam jarimah hudud terdapat jarimah zina, jarimah gadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian (sariqah), jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al-bagyu (pemberontakan). (Muslich, 2014) Hukuman had adalah perangkat pengancam yang ditetapkan  oleh Allah SWT. agar orang tidak  mengerjakan sesuatu  yang dilarang-Nya.  Imam  Al-Mawardi  menjelaskan  bahwa  pembagian  hukum  had  ada  dua  yakni  hukum  yang merupakan hak Allah dan hukum yang berkaitan dengan hak manusia. (Listyarini & Saputra, 2023).
Kemudian jarimah qishas, yakni perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman berupa qishas atau hukuman diyat. Hukuman qishas adalah hukuman yang berupa pembalasan setimpal, artinya hukuman balas bunuh atas orang yang membunuh. Sedangkan hukuman diyat adalah hukuman ganti rugi, dengan memberikan sejumlah harta pada korban atau wali dari si pelaku melalui keputusan hakim. Hukuman qishas ataupun diyat merupakan hukuman yang sudah ditetapkan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, namun menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa seorang korban bisa memaafkan perbuatan si pelaku. Jadi sewaktu-waktu hukuman hilang atau dihapus jika itu menjadi keputusan si korban. Jarimah qishas dan diyat terbagi atas lima jenis yaitu pembunuhan sengaja (al-gathlul amd), pembunuhan semi sengaja (al-gathlul syibhul amd),  pembunuhan  sebab  keselahan  (al-gathlul  khatar),  penganiayaan  sengaja  (al-jurhul  amd),  dan penganiayaan tidak sengaja (al-jurhul khata). (Muslich, 2014)
Terakhir  jarimah  ta’zir,  yaitu  jarimah  yang  diancam  dengan  hukuman  ta’zir.  Ta’zir  artinya  memberi pelajaran  atas  dosa  yang  belum  ditentukan  hukumannya  dalam  syara’.  Dalam  menentukan  hukuman  pada jarimah  ta’zir  ulil  amri  hanya  menentukan  hukuman  secara  global.  Artinya  pembuat  undang-undang  tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan dari penentuan jarimah ta’zir adalah agar para ulil amri dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan- kepentingannya,  juga  bisa  menghadapi  dengan  sebaik-baiknya  setiap  keadaan  yang  bersifat  mendadak. (Muslich, 2014)
Hukum  Islam  penyelundupan  pakaian  bekas  termasuk  dalam  kategori  jarimah  sariqah  (pencurian).  Sebab  dalam penyelundupan mengandung unsur kejahatan, penipuan, penggelapan barang dan hal tersebut merupakan penghinaan pada negara yakni dalam hal bea dan cukai.(Aliffia et al., 2023). Sariqah terdapat dalam dua kategori, yaitu pencurian ringan dan berat. Pencurian pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta orang lain dengan
Analisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas …
cara kekerasan. Dalam hukum Islam pelaku dari jarimah sariqah harus dipotong tangan dengan ketentuan mengambil harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seseorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi, maka jika barang itu kurang dari sepuluh dirgam tidak dikategorikan sebagai pencurian yang hukumannya potongan tangan.
Menurut Imam Al-Mawardi, dalam perbuatan pidana terbagi atas had dan juga aturan penguasa yang diadaan dengan ta’zir. Dalam hal pencurian diancam dengan ta’zir ada dua macam, yaitu diancam dengan had namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had karena ada subhat, dan kedua mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya dengan tidak menggunakan kekerasan.
Penelitian ini hukuman pengelundupan adalah kejatan dengan adanya unsur perbuatan kotor, penipuan, penggelapan barang, dan penghinaan pada negara dengan lolos dari pajak atau bea cukai.  Dalam hukum Islam, hukuam pencurian adalah had, sedangkan hukuman penggelapan adalah ta’zir. Yang termasuk dalam jenis jarimah ta’zir yakni bentuk atau jenis kejahatannya ditentukan oleh ulil amri dimana artinya yang mempunyai otoritas untuk menetapkan sanksi pidana dalam hal ini adalah hakim atau pemerintah dimana keduanya mempresentasikan ulil amri.
Utusan  hukuman  ta’zir  menjadi  wewenang  pihak  berwenang  untuk  menentukannya.  Jika  negara  melarang  keras kegiatan impor/ekspor barang illegal dalam rangka membela kepentingan publik umat Islam, maka peraturan pemerintah tidak boleh dilanggar. Jika ditinjau dari segi sistem ekonomi Islam, perbuatan penyelundupan tidak sesuai dengan dasar Islam. (Anggraeni, 2016).
Dalam  Al-qur’an  kejahatan  penyelundupan  adalah  tindakan  yang  mengganggu  ketertiban  umum  dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain sebab dengan begitu manusia tidak merasa dijamin memiliki hak hidup karena merasa takut, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5 ayat 32:
َكِلٰذ ِلْجَا  ْنِم ۛ ِا  ْْۤيِنَب ىٰلَع اَنْبَتَك
ْي ِمَج  َس اَّنلا َلَتَق اَمَّن َاَكَف  ِض ْر َ ْلْا ىِف ٍد اَسَف  ْوَا  ٍسْفَن  ِرْيَغِ ب اًسْفَن َلَتَق  ْنَم ٗهَّنَا َلْيِءٓاَرْس
اًع ۛ
اَّنلا اَيْحَا ْۤاَمَّن َاَكَف اَهاَيْحَا  ْنَم َو اًعْيِمَج  َس ۛ َك  َّنِا َّمُث ِتٰنِ يَبْل اِب اَنُلُسُر ْمُهْتَءٓاَج ْدَقـَل َو
َن ْوُف ِرْسُمَل  ِض ْر َ ْلْا ىِف  َكِلٰذ َدْعَب ْمُهْنِ م اًرْيِث
Artinya: “Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh  semua manusia.  Barang  siapa  memelihara  kehidupan  seorang  manusia,  maka  seakan-akan dia  telah memelihara  kehidupan  semua  manusia.  Sesungguhnya  rasul  Kami  telah datang  kepada  mereka  dengan  (membawa) keterangan-keterangan yang jelas . Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi ".
Ayat tersebut menjelaskan praktik bisnis dan ekonomi yang dibenarkan oleh Al-qur’an, dan menekankan larangan  bisnis  yang  dilakukan  oleh  proses  kejahatan.  Penyelundupan  merupakan  salah  satu  prinsip  yang menguntungkan  kelompok  tertentu,  namun  mengaikan  kepentingan  masyarakat  luas.  Al-qur’an  bertujuan membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antar dunia dan akhirat, dengan menawarkan prinsip keadilan dari kesucian yaitu melarang pemilihan harta yang dilrang, dilarang metode dan proses memproses sesuatu yang haram, dan dilarang dampak manajemennya, jika merugikan pihak lain.
Penyelundupan mengahilangkan fungsi rezeki terbesar, yaitu perdagangan atau pertukaran manfaat sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak pendek atau jagka panjang. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 29:
َن ْوُكَت  ْنَا ْۤ َّلِْا ِلِط اَبْل اِب ْمُكَنْيَب ْمُكـَل ا َوْمَا ا ْْۤوُلُكْأَت  َلْ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَاـْٰۤي ْمُكْنِ م  ٍض ا َرَت  ْنَع ًةَر اَجِت ۛ ْمُكَسُفـْنَا ا ْْۤوُلُتْقَت  َلْ َو ۛ اًمْي ِحَر ْمُكِب َن اَك َ هاللّٰ  َّنِا
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan periagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
Ayat  tersebut  menjelaskan  dalam  melakukan  muamalah,  manusia  dilarang  melakukan  perbuatan  yang mengandung unstur batil, yang tidak sah. Termasuk dalam hal ini adalah penyelundupan karena tindak pidana penyelundupan jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, artinya melanggar pemerintah demi kepentingan diri sendiri. Bentuk dari penyelundupan yaitu penyelundupan yang bersifat administratif seperti importir, eksportir, nahkoda atau oknum-oknum lain yang memasukkan barang dan atau mengeluarkan barang melalui instansi resmi, tetapi sering terjadi manipulasi dokumen, manipulasi tersebut  dapat  berupa  manipulasi  kunatitas,  kualitas  dan  sebagainya.  (Saputri,  2022)  Orang  yang  sedang melakukan  jual  beli  tidak  dilihat  dari  seorang  yang  mencari  keuntungan  semata,  tetapi  dipandang  sebagai seorang yang membantu saudara sesamanya. (Wijayanti, 2020). Penjualan yang dilakukan dengan cara tidak terpenuhinya  rukun-rukun  dan  syarat-syarat  jual  beli  dengan  benar,  hal  tersebut  dapat  dikatakan  haram. Perdagangan  yang  mengandung  unsur  keidak  jujuran,  pemaksaan  atau  penipuan,  seperti  penyelundupan pakaian bekas impor dilarang dalam aturan Islam.
Rasulullah menegaskan dalam hadistnya tentang anjuran berdagang kepada umat Islam. Dalam berdagang terdapat etika yang harus dipegang oleh para pedagang. Dari Uqbah ibn ‘Amr, Rasulullah bersabdah: “Orang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak halal bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang terdapat cacatnya melainkan harus dijelaskan terlebuh dahulu kecacatan tersebut kepada pembelinya.” (H.R. Ibnu Majah). (Majah, 2013) Hadits tersebut menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk saling mendzalimi dalam bentuk apapun, sebab Rasulullah tidak mengajarkan sesuatu yang dzalim karena itu termasuk perbuatan tercela dan tidak disukai Allah SWT. Termasuk di dalamnya adalah melakukan penyelundupan.
Dengan demikian, berdasarkan ayat dan hadist di atas dan penjelasan dari  ayat-ayat dan hadist tersebut, tindak  penyelundupan  pakaian  bekas  dengan  cara  apapun  termasuk  tidak  dibenarkan  dalam  hukum  pidana Islam yang artinya diharamkan dalam Islam. Dan dilihat dari hukum asal pakaian bekas impor tersbut termasuk barang  illegal  yang  dilarang  keras  masuk  ke  wilayah  Indonesia  maka  kegiatan  termasuk  hukumnya  haram diperjual belikan.
Pada dasarnya menjual pakaian bekas hukumnya sah dengan ketentuan ketika seseorang membeli barang tersebut dijelaskan detail produk yang dijual. Rasulullah bersabda mengenai jual beli yang mengandung unsur gharar:  “Menawarkan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi, dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata telah bersabdah Rasulullah SAW: Janganlah kamu beli ikan yang berada di air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas”. (HR. Ahmad)
Adanya cela atau cacat dalam transaksi jual beli tidak memungkiri jika nantinya terjadi gharar. Maka dalam hal ini Imam Nawawi enjelaskan bahwa larangan Rasulullah atas transaksi gharar adalah suatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli, maka dari itu Imam Muslim menetapkan dalam Kitab shahihnya. Unsur gharar yang dimaksud adalah jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli yang tidak diketahui objeknya, jual beli yang tidak jelas asal usul barangnya.
Penjualan pakaian bekas impor di  Kota  Tajung Balai jika dilihat dari segi akah jual beli secara sifat dan hukumnya termasuk akad yang tidak sah, sebab tidak jelasnya asal usul barang tersebut, seperti kita ketahui barang tersebut termasuk barang selundupan. Pada ulama secara umum berpendapat bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur gharar yang banyak. Sedangkan kriteria gharar dalam praktik jual beli pakaian bekas ini tergolong sedikit dan tidak bisa diberi sanksi, dan untuk transaksinya sendiri diperbolehkan. (Munir et al., 2017)
Pada  hukum pidana Islam, hukuman ta’zir ditetapkan terhadap pelaku dalam penyelundupan sebab berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta. Hukuman ta’zir berkaitan dengan kemerdekaan seseorang diimplikasikan dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyelundupan. Bentuk hukuman penjara berupa hukuam penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Untuk  hukuman  ta’zir  yang  berkaitan  dengan  harta  diimplikasikan  dengan  penjatuhan  pidana  denda  dan penyitaan atau  perampasan  harta.  Sedangkan  bagi para  penjual pakaian bekas  impor atau  Monza, menurut Imam  Nawawi  dapat  keadaan  terdesak  dan  memaksa  yakni  demi  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari, walaupun barang tersebut tidak jelas asalnya jual beli dibolehkan.

## Simpulan
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Nibung dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Pakaian Bekas bisa dilihat dengan melakukan penggagalan penyelundupan pakaian bekas serta memberi sanksi terhadap pelaku penyelundupan pakaian bekas mulai dari adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dalam sanksi administrasi dibagi atas dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa pemblokiran, pembekuan, pencabutan izin. Namun untuk sanksi pidana saat ini belum diatur lebih komplek lagi. Berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 32 dan Surah An-Nisa ayat 29, jelas bahwa kegiatan penyelundupan pakaian bekas impor merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum pidana Islam dan diharamkan dalam syara’.  Ditinjau  dari  hukum  pidana  Islam,  penyelundupan  mengandung  unsur  kejahatan  seperti  penipuan, penggelapan barang, dan hal termasuk merupakan penghinaan kepada negara karena lolos dari pajak atau bea dan  cukai,  maka  merupakan  jarimah  sariqah  dengan  hukuman  ta’zir  ditetapkan  terhadap  pelaku  dalam penyelundupan sebab berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyelundupan. Bentuk hukuman penjara berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dan hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, diimplikasikan dengan penjatuhan pidana denda dan penyitaan atau perampasan harta. Sedangkan bagi para penjual pakaian bekas impor atau Monza, menurut Imam Nawawi dapat keadaan terdesak dan memaksa yakni demi memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari, walaupun barang tersebut tidak jelas asalnya jual beli dibolehkan.
Analisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas …

## Referensi
Ali, L. O. B., Mustafa, L. O. A., & Hidayat, R. (2022). Peranan Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana  Penyelundupan  Barang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  Tentang Kepabeanan (Studi Di Kantor Bea Dan Cukai Kota Baubau). Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, 3(1). Aliffia, D. A., Nugraha, A., & Fitriana, D. N. (2023). Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif. Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik, 1(3).
Anggraeni, N. (2016). Video Cctv. Al Mizan, 12, 226–244.
Arissaputra, R. T. (2019). Penyeludupan Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang (Issue 16). Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.29313/.V7i1.25040
Benny, J. (2013). Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(4).
Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law, 2(2).
Birahayu, D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas. , Perspektif Hukum, 20(1). Fauziah, S. U. (2023). Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Al-Jina’i Al-Islami –, 1(1), 37–48. Https://Doi.Org/10.15575/Jaa.V1i1.134
Finance.Detik.Com. (2015). Lagi, Bea Cukai Tangkap Penyelundupan Pakaian Bekas. Firmansyah, M. F. (2023). Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana. Ournal Of Islamic Law And Yurisprudance, 5(19), 48–57.
Hidayat, R., & Bagio Kadaryanto,  Dan. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Uu No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. National Conference On Social Science And Religion, 39, 275–282.
Kemendag. (2014). Indonesia Trade Insight. Publikasi Internal Kementerian Perdagangan. Kemendag.  (2015).  Laporan  Analisis  Impor  Pakaian  Bekas,  Pusat  Kebijakan  Perdagangan  Luar  Negeri  Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementrian Perdagangan. Kemneterian Perdagangan Republik Indonesia.
Kemenkeu. (2023). Bea Cukai Musnahkan Pakaian Bekas Dan Barang Illegal Lainnya.
Kesuma, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). Universitas Medan Area.
Listyarini,  N.  H.  K.,  &  Saputra,  A.  (2023).  Peran  Sipir  Terhadap  Penerapan  Aturan  Kementrian.  Collegium Studiosum Journal, 6(1), 233–240.
Majah, A. A. M. Bin Y. Al-Qazwini I. (2013). Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah. Almahira. Muladi, & A., B. N. (2013). Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Alumni.
Munir, A., Krim, M., &  Widarso, R. (2017). Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi  Wilayah  Hukum  Polres  Indragiri  Hilir).  Hukum  Dan  Peradilan,  5(6),  40–57. Http://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/4073
Muslich, A. W. (2014). Euthanasia: Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam. Rajawali Pers. Othman, I. W., Mokhtar, S., & Pullong, A. (2022). The Relevance Of Implementing Comprehensive Security Concept (Comsec) Towards The Endemic Era Of Covid-19. International Journal Of Law, Government And Communication, 7(29), 533–555. Https://Doi.Org/10.35631/Ijlgc.729038
Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  2007 Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor  18/Pid. Sus.  2020/Pn.  Mdn).  Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan  Masyarakat, 21(2).
Purnamawati, A. (2013). Dasar-Dasar Ekspor Impor. Upp Stim Ykpn.
Randy  Krisna  Putra  Mandelly,  Nanda  Wijayanto,  &  Beni  Agus  Saputro.  (2022).  Problematika  Penegakan Hukum  Terhadap  Penyeludupan  Yang  Dilakukan  Ketika  Menggunakan  Hak  Lintas  Damai.  J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah, 1(6), 870–885. Https://Doi.Org/10.56799/Jceki.V1i6.1302
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Atas  Uu  No.  11  Tahun  1995  Tentang  Cukai, (2007).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (2014). Riana. (2018). Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Tanjungbalai. Universitas Sumatera Utara.
Saidi, A., & Sarira, A. Pata. (2022). Peranan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  (Bp3tki)  Nunukan  Dalam  Menyalurkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (Pmi)  Ke  Malaysia. Fisipublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, 6(1), 1–16. Https://Doi.Org/10.24903/Fpb.V6i1.1256 Saputri, R.  D. (2022).  Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor. Unissula.
Saragih,  S.,  Studi,  P.,  &  Kewarganegaraan,  P.  (2023).  Upaya  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Menurut Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Pidana  Islam.  Journal  Of  Social  Science  Research,  3(2807–4246), 2790–2798. Https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative%0aupaya
Sidauruk, H. E. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Simatupang, S. (2018). Polisi Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Bernilai Miliaran.
Sinamo, T. N. E. P., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2022). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Journal Of
Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss), 4(4), 2506–2518. Https://Doi.Org/10.34007/Jehss.V4i4.1101
Sukaniasa, K. (2019). Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus  Penyelundupan  Emas  Oleh  Pejabat  Diplomatik  Korea  Utara  Di  Bangladesh).  Ganesha  Civic Education Journal, 1(1), 81–94. Https://Doi.Org/10.23887/Gancej.V1i1.66
Suroso. (2013). Bahan Ajar Teknis Cukai. Ghalia Indonesia.
Tambunan, R., Suhatrizal,  S., & Siregar,  T. (2019).  Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Kepabean Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/Pn.Tjb). Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2), 158–165. Https://Doi.Org/10.31289/Juncto.V1i2.196
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8).
Teguh,  M.,  &  Lubis,  S.  (2017).  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyeludupan Manusia. De Lega Lata, 2(1), 92–112. Https://Nugrohokriminolog.Blogspot.Co.Id Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. Jurnal Publiciana, 8(1), 1–15. Wan Shawalluddin Wan Hassan, Amrullah Maraining, & Ramli Dollah. (2020). Isu Penyeludupan Di Pulau Sebatik, Malaysia. Jurnal Kinabalu, 26(2), 355–380.
Wibowo, Y. (2013). Tindak Pidana Penyeludupan Di Indonesia. Sinar Grafika.
Wijayanti, H. A. M. A. (2020). Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh). Wijayakusuma Law Rewiew, 2(1), 38–43.
Yaneski, A. F. (2018). Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas Di Provinsi Riau, Indonesia. Journal Of International Relations, 4(2).