Kesesuaian  Pemanfaatan  Ruang  Dan  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  Di Koridor Jalan Teuku Nyak Arief Kota Banda Aceh
Deny Chandra a,* , Teuku Budi Aulia b , Izziah Izziah c a, Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
b,c Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, e mail address: deny_eagleeye@yahoo.com
ARTICLE  INFO ABSTRACT Article History: Teuku Nyak Arief road corridor is a secondary arterial road that is included in the planned pattern of protected area and cultivation area (City of Banda Aceh  Qanun  Number  2  of  2018).  The  use  of  space  along  the  Teuku  Nyak Arief road corridor was found by several misuse of the activity function. In this  case  the  protected  area  has  the  blame  for  the  function  of restaurants/cafes  in  the  non  green  open  space  zone,  and  in  the  cultivation area  there  is  a  misuse  of  the  function  of  the  processed  metal  product industry,  and  the  wood  industry  in  the  trade  and  service  zones.  This  study aims to identify the suitability of space utilization in the Teuku Nyak Arief road  corridor,  the  form  of  spatial  planning  in  the  corridor  desired  by  the building  owner,  and  the  policy  in  controlling  space  utilization  so  that  the corridor  is  in  accordance  with  the  spatial  detail  plan.  This  study  uses quantitative  methods  through  questionnaires  and  qualitative  methods through  observation  and  interviews.  The  level  of  suitability  of  space utilization  reviewed  is  the  classification  of  unauthorized  space  utilization activities (X). Respondents were addressed to the building owners located in the  Teuku  Nyak  Arief  Banda  Aceh  road  corridor  with  87  people.  Spatial utilization in the corridor of the river border subzona, funeral subzone, green belt  subzona,  education  subzone,  sports  subzone,  non  green  open  space zone, and defense and security subzone have a suitability level of 100%, city park  subzone  has  a  suitability  level  of  0%,  Trading  sub-zones  and  series services have a suitability level of 99%, and office zones have a suitability level of 57%. The dominant form of spatial planning desired by the building owner in the spatial planning aspect is that regulations need to be prepared by involving the community, in the aspect of spatial planning development is  the  existence  of  media  in  socialization,  while  in  the  spatial implementation aspect is the loss caused by the cancellation of permits can be  requested  proper  loss  to  the  licensing  agency.  The  policy  in  the  control model  of  spatial  utilization  is  through  the  imposition  of  administrative sanctions, and proper compensation
Received 17 May 2018 Received in revised form 20 July 2018 Accepted 27 July 2018

## Keywords:
Control U tilization S pace C orridors R oads P olicies © 2019 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  lahan  di  kawasan  perkotaan  semakin meningkat  seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk dan kegiatan sosial ekonomi yang mengiringinya. Peningkatan kebutuhan lahan merupakan implikasi dari semakin beragamnya fungsi pada suatu kawasan, terutama kawasan perkotaan seperti fungsi pemerintahan, permukiman,  perdagangan  dan  jasa,  pendidikan,  kesehatan,  industri  serta  fungsi  publik  lainnya.  Terkait dengan  keterbatasan  lahan,  dinamika  perkembangan  kegiatan  di  kawasan  perkotaan  dapat  menimbulkan persaingan  dalam  pemanfaatan  lahan  yang  mengarah  pada  perubahan  fungsi  kawasan  dengan  intensitas tinggi,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  fungsi  campuran  dalam  kawasan  dengan  berbagai  kegiatan ( aglomerasi ). Permasalahan yang mucul adalah terjadinya perubahan peruntukan dalam pemanfaatan lahan untuk pembangunan, sehingga berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)
Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index

## ISSN: 2088-9860
Journal homepage: http://jurnal.unsyiah.ac.id/aijst
ISSN: 2088-9860
Journal homepage: http://jurnal.unsyiah.ac.id/aijst
peruntukan. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif baik secara fisik, lingkungan maupun sosial. Untuk menghindari dampak negatif dari konflik ruang serta untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
Sebagai  ibu  kota  Provinsi  Aceh,  Kota  Banda  Aceh  telah  mempunyai  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2009-2029 berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan  Atas  Qanun  Kota  Banda  Aceh  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota  Banda  Aceh  tahun  2009-2029.  Semangat  pembangunan  Kota  Banda  Aceh  terletak  di  sepanjang koridor  Jalan  Teuku  Nyak  Arief.  Jalan  tersebut  merupakan  jalan  arteri  sekunder  yang  masuk  dalam rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung pada koridor Jalan Teuku Nyak  Arief  meliputi  zona  perlindungan  setempat  dengan  subzona  sempadan  sungai,  dan  zona  ruang terbuka hijau, sedangkan kawasan budidaya meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona ruang terbuka non hijau, dan zona khusus.
Pemanfaatan  ruang  pada  sepanjang  koridor  Jalan  Teuku  Nyak  Arief  ditemukan  beberapa penyalahan fungsi kegiatan. Dalam hal ini kawasan lindung terdapat penyalahan fungsi restoran/kafe pada zona  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH),  dan  pada  kawasan  budidaya  terdapat  penyalahan  fungsi  industri produk  logam  olahan,  dan  industri  kayu  pada  zona  perdagangan  dan  jasa.  Penyalahan  fungsi  kegiatan tersebut perlu diambil kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kebijakan pembangunan berkelanjutan tentu tidak bisa terlepas dari  instrumen  penyelenggaraan  penataan  ruang.  Berbagai  kepentingan  pembangunan  baik  antara  pusat dan  daerah,  antar  daerah  kabupaten/kota,  antar  sektor,  maupun  antar  pemangku  kepentingan (stakeholders)  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  ruang  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna,  serasi, selaras,  seimbang,  dan  terpadu  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  yang  telah  disahkan.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di koridor jalan, bentuk  penyelenggaraan  penataan  ruang  di  koridor  jalan  yang  diinginkan  oleh  pemilik  bangunan,  dan bagaimanakah  kebijakan  dalam  pengendalian  pemanfaatan  ruang  agar  koridor  jalan  sesuai  dengan rencana tata ruang.

## 2. KAJIAN PUSTAKA Ruang, Tata Ruang dan Penataan Ruang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 1 disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai  satu  kesatuan  wilayah,  tempat  manusia  dan  makhluk  lain  hidup,  melakukan  kegiatan,  dan  memelihara kelangsungan  hidupnya.  Tata  ruang  adalah  wujud  struktur  ruang  dan  pola  ruang.  Penataan  ruang  adalah  suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## Penyelenggaraan Penataan Ruang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 1 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
1. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
2. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
3. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
a. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
b. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya; dan
c. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
4. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  pasal  35 disebutkan  bahwa  pengendalian  pemanfaatan  ruang  dilakukan  melalui  penetapan  peraturan  zonasi, perizinan, pemberian insentif, serta pengenaan sanksi.
1. Peraturan zonasi
Peraturan  zonasi  disusun  sebagai  pedoman  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Peraturan  zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang
2. Perizinan
Ketentuan perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing- masing  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Izin  pemanfaatan  ruang  yang tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  dibatalkan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah daerah  menurut  kewenangan  masing-masing  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
3. Pemberian insentif atau disinsentif
Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif atau  disinsetif oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata  ruang.  Disinsentif merupakan  upaya  untuk  mengurangi  kegiatan  yang  tidak  sejalan dengan rencana tata ruang.
4. Pengenaan sanksi
Pengenaan  sanksi  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  terhadap  pemanfaatan  ruang  yang  tidak sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  dan  peraturan  zonasi.  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan dalam  pemanfaatan  ruang,  dikenai  sanksi  administratif.  Sanksi  administratif  adalah  peringatan tertulis,  penghentian  sementara  kegiatan,  penghentian  sementara  pelayanan  umum,  penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan denda administratif.

## Pelanggaran Terhadap Dokumen Tata Ruang
Ibrahim  (1991)  menyebutkan  bahwa  dalam  perencanaan  di  tingkat  kabupaten/kota  terdapat  tiga jenis pelanggaran/perubahan terhadap dokumen rencana tata ruang, yaitu sebagai berikut.
1. Perubahan fungsi, yaitu perubahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan yang telah ditetapkan dalam rencana, yaitu fungsi yang ditetapkan dalam rencana umum tata ruang.
2. Perubahan blok peruntukan, yaitu pemanfaatan yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan yang telah ditetapkan, yaitu perubahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tiap blok yang ditetapkan dalam rencana detail tata ruang.
3. Perubahan persyaratan teknis, yaitu pemanfaatan sesuai fungsi dan peruntukan, tetapi persyaratan teknis bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan peraturan bangunan setempat, yaitu persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rencana tapak kawasan dan perpetakan yang menyangkut tata letak dan tata bangunan beserta sarana lingkungan dan utilitas umum.

## Koridor Jalan
Darmawan  (2003)  berpendapat  bahwa  koridor  adalah  sebuah  jalan  yang  diapit  oleh  dinding  dari sebelah  kiri  maupun  kanan  yang  merupakan  ruang-ruang  di  sekitar  jalan.  Jalan  dianggap  sebagai  area komunikasi  yang  menghubungkan  satu titik  dengan titik lainnya,  yang  mempunyai  fungsi  saling terikat satu  sama  lain.  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan,  disebutkan  bahwa  jalan  adalah seluruh  bagian  jalan,  termasuk  bangunan  pelengkap  dan  perlengkapannya yang diperuntukkan bagi  lalu lintas  umum,  yang  berada  pada  permukaan  tanah,  di  atas  permukaan  tanah,  di  bawah  permukaan  tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

## 3. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  berada  di  koridor  Jalan  Teuku  Nyak  Arief,  Kota  Banda  Aceh.  Kawasan
sepanjang  koridor  jalan  ini  berfungsi  sebagai  jalan  utama/arteri  sekunder,  yang  harus  dikendalikan pemanfaatan  ruang  pada  setiap  kegiatan  pembangunan.  Dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kota Banda Aceh, kawasan tersebut telah di qanunkan masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kecamatan Kuta Alam berfungsi sebagai wilayah pengembangan pusat kota lama  dan  sebagai  pusat  kegiatan  perdagangan  regional  dan  pemerintahan.  Kecamatan  Syiah  Kuala berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lain yang komplementer.

## Menentukan Populasi dan Sampel
Populasi dimaksudkan kepada pemilik bangunan yang berada di koridor  Jalan Teuku Nyak Arief. Berdasarkan pengamatan, jumlah bangunan pada koridor Jalan Teuku Nyak Arief diperoleh sebanyak 656 bangunan. Adapun sampel penelitian dapat diketahui melalui rumus Slovin.
n = ) ( 1 2 e x N N + = ) 1 , 0 656 ( 1 656 2 x + = 86,77 ≈ 87 Pemilik bangunan
Proporsi sampel pada setiap pemilik bangunan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah populasi dan sampel penduduk No. Fungsi Kegiatan Populasi Pemilik Bangunan Sampel 1  Zona perdagangan dan jasa (K) a Perdagangan dan jasa deret (K3) 629 (629/656) x 87 = 83 2  Zona perkantoran (KT) 21 (21/656) x 87 = 3 3  Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) a Pendidikan (SPU1) 4 (4/656) x 87 = 1 b  Olahraga (SPU4) 1 (1/656) x 87 = 0 4  Zona khusus (KH) a Pertahanan dan keamanan 1 (1/656) x 87 = 0 Jumlah 656 87
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling , dengan pertimbangan pemilik bangunan yang dapat memahami kuesioner, dengan latar belakang pendidikan SMA ke atas.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Observasi
Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pemanfaatan ruang di koridor Jalan Teuku Nyak Arief pada setiap zona di Kecamatan Kuta Alam dan Syiah Kuala. Zona pada kecamatan tersebut meliputi zona Perlindungan Setempat (PS), Ruang Terbuka Hijau (RTH), perdagangan dan jasa (K), perkantoran (KT), Sarana Pelayanan Umum (SPU), Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), dan zona khusus (KH). Penilaian observasi dilakukan dengan mengisi jumlah bangunan tidak sesuai pemanfaatan ruang pada setiap zona yang ada. Alat bantu yang digunakan dalam observasi ini adalah kamera digital, kertas, dan bolpoin.
2. Kuesioner
Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui persepsi responden terkait dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di koridor Jalan Teuku Nyak Arief. Kuesioner penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Kuesioner bagian A, menanyakan tentang karakteristik responden mulai dari jenis kelamin, umur,  pendidikan  terakhir,  pekerjaan,  dan  status  kepemilikan  bangunan.  Pengukuran jawaban sesuai dengan karakteristik masing-masing responden.
b. Kuesioner bagian B, menanyakan tentang aspek-aspek penyelenggaraan penataan ruang di koridor  Jalan  Teuku  Nyak  Arief.  Pengukuran  jawaban  menggunakan  skala Likert ,  seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Kategori jawaban kuesioner bagian B
No. Kualifikasi Jawaban Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2 Tidak Setuju (TS) 2 3 Kurang Setuju (KS) 3 4 Setuju (S) 4 5 Sangat Setuju (SS) 5
Setelah kuesioner selesai disusun, maka langkah berikutnya menyiapkan kuesioner sebanyak 87 examplar untuk responden. Kemudian mencari waktu yang tepat untuk menyebarkan kuesioner. Kriteria pengisi kuesioner adalah pemilik bangunan pada koridor Jalan Teuku Nyak Arief, yang memiliki latar belakang pendidikan SMA ke atas. Kuesioner yang telah diisi oleh responden selanjutnya dikumpulkan kembali.
3. Wawancara
Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi dari narasumber terkait dengan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan penataan ruang, dan kebijakan yang perlu dilakukan. Narasumber dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  Kepala  Bagian  Monitoring  Evaluasi  dan  Pengendalian  Administrasi Pembangunan, Kepala Bidang Tata Ruang, dan Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan  ruang  di  koridor  Jalan  Teuku  Nyak  Arief  adalah  penggunaan  bangunan  oleh  pemilik bangunan pada setiap zona dan subzona, dengan memperhatikan fungsi kegiatan yang ditetapkan oleh  Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pemanfaatan ruang pada koridor Jalan Teuku Nyak Arief di Kecamatan Kuta Alam dan Syiah Kuala terdapat beberapa zona. Berdasarkan peta RDTR tahun 2015, Kecamatan Kuta Alam dan Syiah Kuala pada koridor Jalan Teuku Nyak Arief mempunyai pemanfaatan ruang untuk zona Perlindungan Setempat (PS), Ruang Terbuka Hijau (RTH), perdagangan dan jasa (K), perkantoran (KT), Sarana Pelayanan Umum (SPU), Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), dan zona khusus (KH). Zona tersebut terdiri dari banyak bangunan dengan berbagai  kegiatan  yang  memenuhi  fungsi  dan  menyalahi  fungsi.  Adapun  kondisi  pemanfaatan  ruang  yang menyalahi fungsi, dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3.Jumlah bangunan tidak sesuai pemanfaatan ruang No. Zona/Kegiatan PS RTH K KT SPU RTNH KH PS1  RTH2  RTH4  RTH5  K3 SPU1  SPU4 KH1 1 Perumahan a Rumah tunggal - - - - - 5 - - - - 2 Perdagangan dan jasa a Toko - - - - - 4 - - - - b Restoran/kafe - 11 - - - - - - - - 3 Industri a Industri produk logam olahan - - - - 2 - - - - - b Kayu - - - - 2 - - - - - Total - 11 - - 4 9 - - - - Keterangan subzona: PS1 :  Sempadan sungai K3 :  Perdagangan dan jasa deret RTH2 :  Taman kota SPU1 :  Pendidikan RTH4 :  Pemakaman SPU4 :  Olahraga RTH5 :  Sabuk hijau KH1 :  Pertahanan dan keamanan
Tabel  3 memperlihatkan  bahwa  dengan  adanya  penyalahan  fungsi  kegiatan, maka  menunjukkan  koridor Jalan  Teuku  Nyak  Arief  belum  ada  kesesuaian  pemanfaatan  ruang  pada  beberapa  zona  dan  subzona.  Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di koridor Jalan Teuku Nyak Arief pada setiap zona dan subzona dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang
Zona/Kegiatan PS RTH K KT SPU RTNH KH PS1  RTH2  RTH4   RTH5 K3 SPU1  SPU4 KH1 Jumlah bangunan tidak sesuai pemanfaatan (A) - 11 - - 4 9 - - - - Jumlah peruntukan blok/bangunan (B) 3 11 1 2 629 21 4 1 1 1 Persentase tingkat ketidaksesuaian (C) = (A)/(B) x 100% 0%  100% 0% 0% 1%  43%  0% 0% 0% 0% Persentase tingkat kesesuaian (D) = 100%-C 100%  0% 100% 100%  99%  57%  100%  100%  100%  100%
Tabel 4 memperlihatkan pemanfaatan ruang pada subzona sempadan sungai (PS1), subzona pemakaman (RTH4),  subzona  sabuk  hijau  (RTH5),  subzona  pendidikan  (SPU1),  subzona  olahraga  (SPU4),  zona  Ruang Terbuka  Non  Hijau  (RTNH),  dan  subzona  pertahanan  dan  keamanan  (KH1),  mempunyai  tingkat  kesesuaian sebesar 100%. Pemanfaatan ruang pada subzona taman kota (RTH2) mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 0%. Dalam arti lain pemanfaatan ruang pada subzona taman kota sepenuhnya tidak sesuai, dimana terdapat penyalahan fungsi restoran/kafe sebanyak 11 bangunan. Pemanfaatan ruang pada subzona perdagangan dan jasa deret (K3) mempunyai  tingkat  kesesuaian  sebesar  99%,  dimana  terdapat  penyalahan  fungsi  industri  produk  logam  olahan sebanyak 2 bangunan, dan penyalahan fungsi industri kayu sebanyak 2 bangunan. Pemanfaatan ruang pada zona perkantoran (KT) mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 57%, dimana terdapat penyalahan fungsi rumah tunggal sebanyak 5 bangunan, dan penyalahan fungsi toko sebanyak 4 bangunan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  narasumber  dari  pihak  pemerintah,  bahwa  dasar  hukum  untuk  melihat tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang adalah Qanun No. 4 Tahun 2009, tentang RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029, sebagaimana yang telah dirubah dengan Qanun No. 2 Tahun 2018. Fungsi kegiatan di koridor  Jalan Teuku  Nyak  Arief  didominasi  oleh  zona  perdagangan  dan  jasa,  dan  perkantoran.  Secara  kondisi  eksisting fungsinya  telah  sesuai.  Penyimpangan  fungsi  saat  ini  belum  ada  pada  koridor,  namun  secara  intensitas  kecil penyimpangan  yang  terjadi  seperti  Garis  Sempadan  Bangunan  (GSB),  dan  pembatasan  area  publik. Penyimpangan  fungsi  tidak  terjadi,  karena  dari  pihak  pemerintah  intens  dalam  mengawasi  fungsi  kegiatan bangunan, dan bila ada pelanggaran dari masyarakat, izin tidak akan diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, mengingat sanksinya jelas dalam tata ruang.
Hasil wawancara dari pihak pemerintah, bertolak belakang dengan hasil wawancara dari pihak akademisi dan juga hasil penelitian. Hasil wawancara dengan pihak akademisi disebutkan bahwa pada koridor Jalan Teuku Nyak  Arief  masih  terdapat  beberapa  fungsi  kegiatan  yang  belum  sesuai  dengan  RDTR,  yaitu  pada  zona  RTH terdapat  bangunan  restoran/kafe,  dan  pada  zona  perkantoran  terdapat  fungsi  bangunan  toko.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemilik  bangunan  pada  koridor  Jalan  Teuku  Nyak  Arief  belum  sepenuhnya  menjalankan fungsi kegiatan sesuai dengan RDTR yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Sepanjang koridor tersebut  ditemukan  24  bangunan,  yang  telah  menyalahi  fungsi  kegiatan  pada  zona  dan  subzona.  Pemanfaatan ruang pada subzona taman kota mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 0%, subzona perdagangan dan jasa deret mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 99%, dan zona perkantoran mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 57%.

## Bentuk Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penyelenggaraan penataan ruang di koridor Jalan Teuku Nyak Arief adalah adalah upaya dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang. Hal ini bertujuan untuk  mewujudkan  ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan.  Bentuk penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan penataan ruang yang dominan diinginkan oleh pemilik bangunan adalah sebagai berikut.
1. Peraturan  walikota  terkait  pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  koridor  Jalan Teuku  Nyak  Arief,  perlu  disusun  dengan  pelibatan  masyarakat.  Indikator  ini  diperoleh mean sebesar 4,563, sehingga menduduki peringkat pertama sebagai indikator dominan. Bila dicermati lebih mendalam pada  Undang-undang  No.  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  disebutkan  bahwa  penataan  ruang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penataan ruang tidak akan dapat diimplementasikan jika tidak melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Oleh karena itu pelibatan masyarakat  dalam  pengaturan  penataan  ruang,  merupakan  suatu  keharusan  dan  menjadi  prinsip  dasar yang harus diterapkan oleh pihak pemerintah. Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan peraturan ini  dapat  dilakukan  melalui  penjaringan  opini  publik,  forum  diskusi,  dan  diskusi  publik.  Peran  serta
masyarakat  dapat  berbentuk  pemberian  saran,  pertimbangan,  pendapat,  tanggapan,  keberatan  serta pemberian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak lanjud dari masukan tersebut, menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dilakukan pembahasan melalui forum pertemuan yang lebih luas, dengan melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masukan dari masyarakat dapat diwujudkan melalui hasil pertimbangan forum. Instansi yang terkait selanjutnya menyempurnakan peraturan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sesuai dengan hasil pembahasan dalam forum pertemuan.
2. Rencana  detail  tata  ruang  sebagai  dasar  dalam  pemberian  izin  dan  pemanfaatan  ruang  perlu  pelibatan masyarakat.  Indikator  ini  diperoleh mean sebesar  4,540,  sehingga  menduduki  peringkat  kedua  sebagai indikator  dominan.  Masyarakat  dapat  berperan  dalam  memantau  dan  mengawasi  pelaksanaan  RDTR yang telah ditetapkan. Dalam hal ini masyarakat dapat melakukan pelaporan kepada instansi atau pejabat yang berwenang bila menemukan dugaan penyimpangan kegiatan pemanfaatan ruang.
Bentuk penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pembinaan penataan ruang yang dominan diinginkan oleh pemilik bangunan adalah sebagai berikut.
1. Media  yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan tatap muka (dialog/seminar/lokakarya/diskusi),  media  cetak  (surat  kabar/baliho/  brosur),  serta  media  elektronik (radio/TV/internet). Indikator ini diperoleh mean sebesar 4,563, sehingga menduduki peringkat pertama sebagai  indikator  dominan.  Sosialisasi  melalui  berbagai  media  ini  bertujuan  untuk  penyebarluasan informasi dalam pembinaan penataan ruang kepada masyarakat. Sosialisasi dari pihak pemerintah ini juga dapat  menjadikan  pengembangan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  dari  masyarakat  untuk  menata bangunannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Peraturan yang telah disahkan terkait dengan rencana tata ruang Kota Banda Aceh, harus disosialisasikan kepada  masyarakat.  Indikator  ini  diperoleh mean sebesar  4,460,  sehingga  menduduki  peringkat  kedua sebagai  indikator  dominan.  Dalam  Undang-undang  No.  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang, disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mensosialisasikan seluruh proses penataan ruang baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, bagian kota, dan kawasan tertentu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran dalam perbaikan proses penataan ruang.  Sosialisasi  peraturan  dimaksudkan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang substansi peraturan RDTR, peraturan perundang-undangan serta pedoman dalam bidang penataan ruang.
Bentuk penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan penataan ruang yang dominan diinginkan oleh pemilik bangunan adalah sebagai berikut.
1. Kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  pembatalan  izin,  dapat  dimintakan  ganti  rugi  yang  layak  kepada instansi pemberi izin. Indikator ini diperoleh mean sebesar 4,713, sehingga menduduki peringkat pertama sebagai indikator dominan. Pembatalan ini dapat terjadi bila izin pemanfaatan ruang yang diperoleh telah melalui  prosedur  yang  benar,  akan  tetapi  tidak  relevan  lagi  dengan  RDTR  pada  suatu  waktu  bila  ada pembaharuan.  Dalam  hal  ini  koridor  Jalan  Teuku  Nyak  Arief  masuk  dalam  wilayah  administrasi Kecamatan Kuta Alam dan Syiah Kuala. RDTR Kecamatan Kuta Alam dan Syiah Kuala diterbitkan pada tahun  2015  oleh  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh.  Sebagian  besar  pemberian  izin  telah  diberikan  oleh Pemerintah  Kota  Banda  Aceh,  kepada  pemilik  bangunan  di  sepanjang  koridor  yang memenuhi  fungsi kegiatan  pada  masing-masing  zona  dan  subzona.  Oleh  karena  itu  bila  pemerintah  membatalkan  izin pemanfaatan ruang pada suatu waktu, maka pemerintah harus memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik bangunan.
2. Setiap  orang  yang  mendirikan  bangunan  di  koridor  Jalan  Teuku  Nyak  Arief  wajib  memiliki  izin. Indikator  ini  diperoleh mean sebesar  4,667,  sehingga  menduduki  peringkat  kedua  sebagai  indikator dominan. Penggunaan lahan sering menimbulkan persoalan, karena setiap orang berusaha mengutamakan kepentingan masing-masing. RDTR diharapkan dapat mencegah gejala-gejala tersebut, sehingga ruang yang digunakan oleh berbagai pihak dapat menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kepentingan bersama secara menyeluruh melalui perizinan. Izin mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan
Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 2(3),214-223 (2019) https;//doi.org/10.24815/jarsp.v2i2.13458
oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB  diberikan  sesuai  dengan  peruntukan  lahan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh. IMB diharapkan dapat menjadi tolak ukur dari keberhasilan sebuah produk  tata  ruang  ditinjau  dari  kesesuaian  peruntukan  lahan,  jumlah  lantai,  garis  sempadan,  Koefisien Dasar  Bangunan  (KDB),  Koefisien  Lantai  Bangunan  (KLB),  Koefisien  Daerah  Hijau  (KDH),  dan persyaratan-persyaratan bangunan gedung.
Berdasarkan  wawancara  dengan  narasumber  dari  pihak  pemerintah,  bahwa  bentuk  penyelenggaraan penataan ruang di koridor Jalan Teuku Nyak Arif dari pemerintah yang sudah pernah dilakukan adalah melalui penerapan  IMB  dalam  penentuan  sempadan  jalan,  dan  penerapan  IMB  berdasarkan  advice  planning  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR).  Penyelenggaraan  penataan  ruang  di  koridor  Jalan  Teuku  Nyak  Arif, seluruhnya sama dengan jalan lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan tata ruang, dan ketentuan tata bangunan. Khusus Jalan Teuku Nyak Arief yang merupakan klasifikasi jalan arteri  sekunder (jalan nasional), pengawasan dilakukan  secara  rutin  dari  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh.  Metode  pengawasan  terdapat  beberapa  unsur  yaitu Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  dan  tim  kecamatan.  Setiap  ada  informasi,  unsur  tersebut  langsung memantau  ke  lapangan.  Berdasarkan  wawancara  dengan  narasumber  dari  pihak  akademisi  disebutkan  bahwa secara umum penyelenggaraan penataan ruang untuk koridor Jalan Teuku Nyak Arif masih kurang bagus, karena terdapat bagunan yang menyalahi fungsi kegiatan pada beberapa zona dan subzona.
Penyelenggaraan penataan ruang dapat mewujudkan pembangunan kota yang sistematis dan terintegrasi. Aspek-aspek dalam penataan ruang akan efektif dan efisien, apabila proses penyelenggaraannya dilakukan secara terpadu  dengan  seluruh  pelaku  pembangunan  ( stakeholder )  di  suatu  kawasan.  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh, sebagai  fasilitator  perlu  melakukan  pelibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang.  Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui seluruh substansial dari peraturan RDTR, sehingga kegiatan penyalahan fungsi kegiatan pada zona dan subzona dapat dihindari.

## Kebijakan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor Jalan Teuku Nyak Arief perlu dilakukan untuk 24 bangunan, yang telah menyalahi fungsi kegiatan pada zona dan subzona. Perubahan fungsi, yaitu perubahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan yang telah ditetapkan dalam rencana, yaitu fungsi yang ditetapkan dalam rencana umum tata ruang (Ibrahim, 1991). Oleh karena itu, setiap penyalahan fungsi pada zona dan sub zona perlu diambil kebijakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang pada subzona taman kota di Kecamatan Syiah Kuala, terdapat  penyalahan fungsi  restoran/kafe sebanyak  11  bangunan.  Dalam ketentuan  RTDR,  subzona  taman  kota tidak diperbolehkan mendirikan bangunan untuk fungsi apapun karena merupakan kawasan milik umum. Taman kota  yang  didirikan  bangunan  ini,  berbatasan  dengan  sungai  Krueng  Titi  Panjang.  Berdasarkan  pengamatan, seluruh  bangunan  restoran didirikan  secara  semi  permanen.  Adapun  beberapa  bangunan  restoran  ini,  pada  area belakangnya sudah didirikan bangunan permanen yang menjorok ke sungai. Kondisi sungai Krueng Titi Panjang sudah  tercemar  dari  limbah  dan  sampah  pemilik  bangunan  restoran.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setelah menyalahi  fungsi  kegiatan,  pemilik  restoran  juga  mempunyai  tingkat  kesadaran  yang  rendah  dalam  mengatasi sampah,  sehingga  sungai  menjadi  dangkal  dan  kumuh.  Kebijakan  yang  perlu  dilakukan  dalam  pengendalian pemanfaatan ruang subzona taman kota, agar sesuai dengan RDTR adalah melalui pengenaan sanksi administratif. Pemilik bangunan restoran dapat diberikan sanksi administratif melalui peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, dan pemulihan fungsi ruang.
Pemanfaatan ruang pada subzona perdagangan dan jasa deret, terdapat penyalahan fungsi industri produk logam olahan sebanyak 2 bangunan, dan industri kayu sebanyak 2 bangunan di Kecamatan Syiah Kuala. Dalam ketentuan  RTDR,  seluruh  zona  dan  subzona  tidak  diperbolehkan  menjalankan  fungsi  kegiatan  industri  produk logam olahan, dan industri kayu. Kegiatan industri ini dapat menimbulkan polusi suara (kebisingan), yang dapat mengganggu  kenyamanan  lingkugan  perkotaan.  Kebijakan  yang  perlu  dilakukan  dalam  pengendalian pemanfaatan  ruang  subzona  perdagangan  dan  jasa  deret,  agar  sesuai  dengan  RDTR  adalah  melalui  pengenaan sanksi  administratif.  Pemilik  bangunan  industri  produk  logam  olahan  dan  industri  kayu  dapat  diberikan  sanksi administratif  melalui  peringatan  tertulis,  penghentian  sementara  kegiatan,  penutupan  lokasi,  pembongkaran bangunan, dan pemulihan fungsi ruang.
Pemanfaatan  ruang  pada  zona  perkantoran,  terdapat  penyalahan  fungsi  rumah  tunggal  sebanyak  5 bangunan  di  Kecamatan  Kuta  Alam,  dan  penyalahan  fungsi  toko  sebanyak  4  bangunan  di  Kecamatan  Syiah Kuala.  Dalam  ketentuan  RTDR,  zona  perkantoran  tidak  diperbolehkan  menjalankan  fungsi  kegiatan  rumah
tunggal dan toko. Rumah tunggal sebanyak 5 unit ini dibangun pada tanah milik pemerintah dengan luas luas area + 2000 m 2 . Kebijakan yang perlu dilakukan dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk rumah tunggal pada zona perkantoran, agar sesuai dengan RDTR adalah melalui sanksi administratif. Pemilik bangunan rumah tunggal dapat diberikan sanksi administratif melalui peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pembongkaran  bangunan,  dan  pemulihan  fungsi  ruang.  Kebijakan  yang  perlu  dilakukan  dalam  pengendalian pemanfaatan ruang untuk toko pada zona perkantoran, agar sesuai dengan RDTR adalah melalui ganti rugi secara layak. Ganti rugi ini dimaksudkan agar dapat dilakukan pembebasan lahan toko, dan instansi pemberi izin dapat memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Pemanfaatan ruang di koridor Jalan Teuku Nyak Arief pada subzona sempadan sungai, subzona pemakaman,  subzona  sabuk  hijau,  subzona  pendidikan,  subzona  olahraga,  zona  ruang  terbuka non hijau, dan subzona pertahanan dan keamanan mempunyai tingkat  kesesuaian sebesar 100%, subzona  taman  kota  mempunyai  tingkat  kesesuaian  sebesar  0%,  subzona  perdagangan  dan  jasa deret  mempunyai  tingkat  kesesuaian  sebesar  99%,  dan  zona  perkantoran  mempunyai  tingkat kesesuaian sebesar 57%.
2. Bentuk penyelenggaraan penataan ruang di koridor Jalan Teuku Nyak Arief yang diinginkan oleh pemilik bangunan:
a. Aspek  pengaturan  penataan  ruang,  pemilik  bangunan  menginginkan  peraturan  walikota terkait  pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  koridor  Jalan  Teuku Nyak Arief, perlu disusun dengan pelibatan masyarakat, dan RDTR sebagai dasar dalam pemberian izin dan pemanfaatan ruang perlu pelibatan masyarakat.
b. Aspek  pembinaan  penataan  ruang,  pemilik  bangunan  menginginkan  media  yang digunakan  dalam  pelaksanaan  sosialisasi  dilakukan  dengan  tatap  muka,  media  cetak, serta  media  elektronik,  dan  peraturan  yang  telah  disahkan  terkait  dengan  rencana  tata ruang Kota Banda Aceh, harus disosialisasikan kepada masyarakat.
c. Aspek  pelaksanaan  penataan  ruang,  pemilik  bangunan  menginginkan  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  pembatalan  izin,  dapat  dimintakan  ganti  rugi  yang  layak  kepada instansi pemberi izin, dan setiap orang yang mendirikan bangunan di koridor Jalan Teuku Nyak Arief wajib memiliki izin.
3. Kebijakan  dalam  pengendalian  pemanfaatan  ruang  agar  koridor  Jalan  Teuku  Nyak  Arief  sesuai dengan  rencana  detail  tata  ruang  adalah  untuk  penyalahan  fungsi  kegiatan  restoran/kafe  pada subzona taman kota melalui pengenaan sanksi administratif, penyalahan fungsi kegiatan industri produk  logam  olahan  dan  industri  kayu  pada  subzona  perdagangan  dan  jasa  deret  melalui pengenaan sanksi administratif, penyalahan fungsi rumah tunggal pada zona perkantoran melalui sanksi administratif, serta penyalahan fungsi toko pada zona perkantoran melalui ganti rugi secara layak.

## Saran
1. Disarankan  kepada  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh,  dalam  melakukan  penyelenggaraan  penataan ruang  perlu  melakukan  sosialisasi  dan  pelibatan masyarakat,  agar masyarakat  dapat mengetahui seluruh  substansial  dari  peraturan  RDTR,  sehingga  kegiatan  penyalahan  fungsi  pada  zona  dan subzona dapat dihindari.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk menerapkan kebijakan pengenaan sanksi administratif secara konsisten kepada setiap pemilik bangunan yang menyalahi fungsi kegiatatan, agar pemanfaatan ruang koridor Jalan Teuku Nyak Arief sesuai dengan RDTR.
3. Disarankan  kepada  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh,  perlu  membuat  peraturan  izin  pemanfaatan bangunan  untuk  menghindari  penyalahan  fungsi  kegiatan  pada  zona  yang  telah  ditetapkan,  dan membuat Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk membentuk jati diri kota yang produktif dan efisien.
4. Disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya,  untuk  meninjau  pemanfaatan  ruang  di  koridor  Jalan Teuku  Nyak  Arief  pada  klasifikasi  kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang  diizinkan  secara  terbatas (T), dan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat (B).

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawan, E 2003, Teori dan Kajian Ruang Publik Kota Semarang , Universitas Diponegoro, Semarang. Ibrahim, 1991, Perencanaan di Tingkat Kabupaten Kota . Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang . Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan .