ISSN: 2527-6387

## Jurnal Pembangunan Nagari
Vol. 6, No. 2, Desember, 2021, Hal. 189-202
DOI: 10.30559/jpn.v%vi%i.266
Copyright © Balitbang Provinsi Sumatera Barat
Analisis Keuangan Inklusif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
Willing Alih Maha Ratri 1
1 Badan Pusat Statistik, Pasaman Barat, Indonesia. Email: wiling@bps.go.id
Artikel Diterima: (20 September 2021)
Artikel Direvisi: (10 November 2021)
Artikel Disetujui: (18 November 2021)

## ABSTRACT
Affordable access to financial services is a driving force for the development of the financial industry, which in turn encourages the growth of the real sector. This study aims to measure the affordability of access to financial services through the regency/municipality Index of Financial Inclusion (IFI) in West Sumatra Province in 2020 using the concept developed by Sarma (2012). Three dimensions used to measure IFI are banking penetration, availability  of  banking  services,  and  use  of  banking  services.  Then  descriptive  analysis  was  carried  out  to evaluate  the  results  of  the  IKI  measurement.  The  results  of  the  IFI  measurement  show  that  the  average  IFI  of regency/municipality in West Sumatra is 0.35, including in the medium category, where Solok  Municipality has the highest IFI among other the regencies/municipalities, at 0.96, followed by Bukittinggi and Payakumbuh, are 0.82 and 0.58, respectively. In general, the level of financial inclusion in areas with municipality status is higher than  in  regency,  because,  in  a  municipality  area,  people  have  easier  access  to  financial  services.  IFI  can  be improved by educating the public about banking products, developing branchless banking to remote areas, and providing easily accessible credit.
Keywords: Financial Intermediation, Financial Service, Financial Inclusion

## ABSTRAK
Akses  layanan  keuangan  yang  terjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat  merupakan  pendorong  perkembangan industri  keuangan  yang  pada  akhirnya  mendorong  pertumbuhan  sektor  riil.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengukur  keterjangkauan  akses  layanan  keuangan  tersebut  melalui  Indeks  Keuangan  Inklusif  (IKI) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Perhitungan IKI dalam penelitian ini mengikuti konsep perhitungan  yang  dikembangkan  oleh  Sarma  (2012),  dimana  terdapat  3  (tiga)  dimensi  dalam  pengukuran  IKI yaitu  dimensi  penetrasi  perbankan,  ketersediaan  jasa  perbankan,  dan  kegunaan  jasa  perbankan.  Kemudian analisis  deskriptif  dilakukan  untuk  mengevaluasi  hasil  pengukuran  IKI.  Hasil  pengukuran  IKI  menunjukkan bahwa  rata-rata  IKI  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat  sebesar  0,35,  termasuk  dalam  kategori  sedang,  dimana Kota  Solok  memiliki  IKI  tertinggi  dintara  kabupaten/kota  lainnya,  sebesar  0,96,  disusul  oleh  Kota  Bukittinggi dan  Payakumbuh,  masing-masing  sebesar  0,82  dan  0,58.  Secara  umum  tingkat  inklusifitas  keuangan  di daerah yang berstatus kota lebih tinggi dari kabupaten, karena di daerah yang berstatus kota, masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan. Peningkatan IKI dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang  produk  perbankan,  mengembangkan branchless  banking sampai  ke daerah  terpencil,  dan  menyediakan kredit yang mudah diakses.
Kata Kunci: Intermediasi Keuangan, Jasa Keuangan, Keuangan Inklusif

## Pendahuluan
Sektor keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena sektor keuangan merupakan penyedia dana utama bagi pembiayaan perekonomian. Sektor keuangan menjadi penggerak pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Selain  sebagai  sumber  pembiayaan,  sektor  keuangan  juga  berperan  sebagai  sarana  bagi masyarakat  dalam  melakukan  investasi  dan  penyelenggara  industri  jasa  keuangan  dalam
menjalankan  fungsi  intermediasi.  Fungsi  intermediasi  ini  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  pemerataan  pendapatan,  pengentasan  kemiskinan  dan  pencapaian  stabilitas  sistem keuangan. Perkembangan industri keuangan belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai.  Padahal,  agar  masyarakat  luas  dapat  terlibat  dalam  sistem  perekonomian,  akses layanan  jasa  keuangan  tersebut  harus  dapat  menjangkau  ke  seluruh  lapisan  masyarakat. Kondisi  ketika  setiap  anggota  masyarakat  mempunyai  akses  terhadap  berbagai  layanan keuangan  formal  yang  berkualitas  secara  tepat  waktu,  lancar  dan  aman,  dengan  biaya terjangkau merupakan pencerminan keuangan inklusif.  Keuangan inklusif merupakan kondisi ketika  penduduk  dewasa  dapat  mengakses  dan  menggunakan  berbagai  macam  layanan keuangan formal secara efektif (Kunt, Klapper, & Singer 2017).
Untuk  mendukung  pengembangan  keuangan  inklusif,  pemerintah  telah  menetapkan Peraturan Presiden (PP) nomor 114 tahun 2020 tentang  Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)  yang  memuat  tujuan,  cara  mencapai  tujuan,  sasaran,  dan  target  keuangan  inklusif dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  percepatan  penanggulangan  kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah. Capaian SNKI diukur melalui Indeks  Keuangan  Inklusif  (IKI),  dengan  indikatornya  minimal  persentase  penduduk  dewasa yang menggunakan produk dan layanan keuangan formal. Berdasarkan hasil Survei Nasional dan  Literasi  Inklusi  Keuangan  (SNLIK)  yang  diselenggarakan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  indeks  keuangan  inklusif  Indonesia  meningkat  dari  67,8%  pada  tahun  2016  menjadi 76,2%  pada  tahun  2019  (OJK,  2019).  Sedangkan  berdasarkan  data Financial  Inclusion Insights  (FII) ,  kepemilikan  rekening  bank  di  Indonesia  meningkat  dari  35,1%  pada  tahun 2016  menjadi  55,7%  pada  tahun  2018.  Sesuai  arahan  Presiden  RI  Joko  Widodo  pada  Rapat Terbatas SNKI tanggal 28 Januari 2020, target keuangan inklusif Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 90%.
Studi terkait keuangan inklusif telah dilakukan oleh para peneliti baik di dalam maupun di  luar  negeri.  Sarma  (2012)  melakukan  studi  terkait  metode  pengukuran  indeks  keuangan inklusif.  Penelitian  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  pentingnya  keuangan  inklusif  yang  telah diakui  secara  luas,  tetapi  belum  terdapat  literatur  yang  komprehensif  yang  dapat  digunakan untuk  mengukur  sejauh  mana  inklusi  keuangan  di  seluruh  ekonomi.  Makalah  tersebut mencoba  mengisi  kesenjangan  ini  dengan  mengusulkan  metode  pengukuran  indeks  inklusi keuangan.  Indeks  yang  diusulkan  menangkap  informasi  tentang  berbagai  dimensi  keuangan yang bernilai antara 0 dan 1, di mana nilai IKI=1 menunjukkan suatu negara memiliki kondisi inklusi  keuangan  terbaik  di  antara  negara  lain.  Sedangkan  nilai  IKI=0  menunjukkan  negara tersebut  memiliki kondisi  inklusi  keuangan paling buruk. Tingkat inklusi  keuangan semakin baik jika nilai indeks inklusi keuangan mendekati 1.
Dimensi  keuangan  yang  digunakan  untuk  mengukur  IKI  antara  lain  dimensi  penetrasi perbankan,  ketersediaan  jasa  perbankan,  dan  kegunaan  jasa  perbankan.  Indeks  inklusi keuangan  dapat  dihitung  jika  masing-masing  dimensi  telah  dihitung  nilai  indeks  dimensi. Semakin tinggi nilai indeks suatu dimensi, semakin tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut. Misalkan, semakin tinggi indeks dimensi ketersediaan suatu  negara, semakin tinggi pula  jumlah  bank  yang  dapat  dijangkau  masyarakat  di  negara  tersebut.  Untuk  menghitung indeks  setiap  dimensi  memerlukan  bobot.  Bobot  ditentukan  berdasarkan  seberapa  besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi inklusi keuangan.
Pi˜neyro (2013) melakukan pengukuran indeks tingkat akses dan penggunaan jasa keuangan, edukasi  keuangan,  perlindungan  konsumen  dan  pembangunan  sosial  kota-kota  di  Meksiko. Seluruh kota diranking menurut hierarki tingkat inklusi dengan analisis cluster . Hasilnya 36% kota  di  Meksiko  memiliki  tingkat  inklusi  keuangan  tinggi,  sedangkan  29%  kota  memiliki tingkat inklusi keuangan rendah. Kota-kota dengan penduduk berpendidikan lebih tinggi dan pendapatan lebih besar mendapat manfaat yang lebih besar dari layanan lembaga keuangan.
Cámara  &  Tuesta  (2014)  mengukur  tingkat  inklusi  keuangan  di  82  negara  maju  dan kurang  berkembang  menggunakan  informasi  sisi  permintaan  dan  penawaran  jasa  keuangan. Dimana  tingkat  inklusi  keuangan  ditentukan  oleh  tiga  dimensi  yaitu  penggunaan,  hambatan, dan akses ke layanan keuangan formal, dengan metode Analisis Komponen Utama dua tahap. Tahap  pertama  menghitung  bobot  untuk  masing-masing  dimensi,  dan  tahap  kedua menghitung  tingkat  keuangan  inklusif.  Hasilnya,  dimensi  akses  merupakan  dimensi  yang paling  memengaruhi  keuangan  inklusif.  Negara-negara  maju  memiliki  tingkat  inklusifitas keuangan yang lebih tinggi dari negara kurang berkembang.
Ummah,  Nuryartono,  &  Anggraeni  (2014)  melakukan  penelitian  mengenai  inklusi keuangan  dan  ketimpangan  pendapatan  provinsi-provinsi  di  Indonesia  tahun  2007-2011. Penelitian  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  akses  dan  penggunaan  jasa  keuangan  lintas provinsi  di  Indonesia  dengan  IKI,  menganalisis  faktor-faktor  yang  memengaruhi  inklusi keuangan dengan regresi panel tobit, dan menggambarkan hubungan antara inklusi keuangan dan  distribusi  pendapatan  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  inklusi keuangan  di  Indonesia  tergolong  rendah.  Besar  kecilnya  perekonomian  dan  ketimpangan pendapatan  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  inklusi  keuangan.  Berlawanan  dengan hipotesis  penelitian,  melebarnya  ketimpangan  pendapatan  menyebabkan  inklusi  keuangan yang  lebih  tinggi  di  Indonesia.  Selain  itu,  jumlah  pengguna  telepon  seluler  dan  internet berpengaruh positif terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan dan inklusi keuangan memiliki hubungan satu arah, ketimpangan pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia tetapi tidak sebaliknya.
Metode pengukuran keuangan inklusif dengan menggunakan metode Sarma (2012) juga dilakukan oleh Atikah & Ma’ruf (2016) terhadap kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  (DIY).  Hasilnya  semua  kabupaten/kota  di  DIY  mempunyai  tingkat  IKI  yang rendah  kecuali  kota  Yogyakarta.  Azwar  (2017)  juga  melakukan  pengukuran  IKI menggunakan  metode  Sarma  (2012)  untuk  mengukur  inklusivitas  keuangan  syariah  pada  33 provinsi  di  Indonesia.  Hasilnya  indeks  inklusifitas  keuangan  syariah  di  Indonesia  secara umum  tergolong  rendah  dengan average  value sebesar  0,127.  Pada  tingkat  provinsi, ditemukan  bahwa  Provinsi  Bangka  Belitung  memiliki  indeks  inklusifitas  tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
Keuangan  inklusif  berperan  dalam  percepatan  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  dan  penurunan  kemiskinan  (Adriani  dan  Wiksuana  2018). Memperhatikan  pentingnya  keuangan  inklusif  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi, percepatan  penanggulangan  kemiskinan,  dan  pengurangan  kesenjangan  antar  individu  dan antar  daerah  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  penelitian  terkait inklusifitas  keuangan  perlu  dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  dan menganalisis indeks keuangan inklusif antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan metode yang dikembangkan oleh Sarma (2012). Penelitian ini mengkategorikan
kabupaten/kota  berdasarkan  IKI  dan  dimensi  penyusunnya  sehingga  dapat  diketahui kabupaten/kota  yang  memiliki  inklusifitas  keuangan  tinggi,  sedang,  dan  rendah.  Dengan adanya  pengkategorian  tersebut  akan  dapat  diberikan  rekomendasi  kebijakan  untuk kabupaten/kota  yang  memiliki  inklusifitas  rendah  maupun  sedang.  Penelitian-penelitian sebelumnya  fokus  pada  evaluasi  nilai  IKI  serta  faktor-faktor  yang  memengaruhi  tingkat inklusivitas  keuangan.  Sedangkan  pada  penelitian  ini  tidak  hanya  mengevaluasi  nilai  IKI, tetapi  juga  mengevaluasi  nilai  dimensi-dimensi  penyusun  IKI  (penetrasi  perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan kegunan jasa perbankan). Karena untuk mengetahui dimensi apa  yang  paling  menyebabkan  tinggi  atau  rendahnya  nilai  IKI  diperlukan  evaluasi  dimensi- dimensi penyusunnya agar dapat diketahui rekomendasi kebijakan yang tepat dari sisi dimensi tersebut.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan data cross section kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2020, berupa data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Data jumlah penduduk,  jumlah  kantor  cabang  bank  umum,  dan  PDRB  tahun  2020  berasal  dari  publikasi BPS  Sumatera  Barat,  yaitu  Sumatera  Barat  Dalam  Angka  Tahun  2021.  Sedangkan  untuk variabel  jumlah  rekening  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK),  jumlah  DPK  dan  kredit  tahun  2020 menggunakan  data  BI  yaitu  Statistik  Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah,  Provinsi  Sumatera Barat periode Desember 2020.
Perhitungan  IKI  dalam  penelitian  ini  mengikuti  konsep  perhitungan  yang  telah dikembangkan oleh Sarma (2012). Indeks inklusi keuangan ini mencakup tiga dimensi yaitu dimensi  penetrasi  perbankan,  ketersediaan  jasa  perbankan,  dan  kegunaan  jasa  perbankan. Dimensi penetrasi perbankan menggambarkan banyaknya pengguna jasa perbankan. Indikator yang  menggambarkan  dimensi  ini  adalah  jumlah  rekening  deposit.  Dalam  penelitian  ini, indikator  yang  digunakan  untuk  dimensi  penetrasi  perbankan  adalah  jumlah  rekening  Dana Pihak  Ketiga  di  bank  umum  di  setiap  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dibagi dengan jumlah populasi dewasa di kabupaten/kota tersebut.
Dimensi  kedua  dari  inklusi  keuangan  adalah  ketersediaan  jasa  perbankan  yang menggambarkan  jangkauan  perbankan  kepada  masyarakat.  Indikator  yang  menggambarkan dimensi  ini  dapat  berupa  outlet  dari  perbankan,  misalkan  jumlah  kantor  cabang  atau  ATM yang tersebar di suatu wilayah. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk dimensi ketersediaan  jasa  perbankan  adalah  jumlah  kantor  cabang  bank  umum  di  setiap kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Barat dibandingkan dengan jumlah populasi dewasa di kabupaten/kota tersebut.
Dimensi  ketiga  dari  inklusi  keuangan  adalah  kegunaan  jasa  perbankan  yang menggambarkan  manfaat  jasa  perbankan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat.  Indikator  yang digunakan  untuk  menggambarkan  dimensi  ini  dapat  berupa  jumlah  tabungan,  kredit, remitansi,  asuransi,  dan  jasa  lainnnya  yang  ditawarkan  oleh  perbankan.  Namun,  untuk mempermudah  dalam  perhitungan,  indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah jumlah DPK dan kredit yang disalurkan bank umum di setiap  kabupaten/kota dibagi dengan PDRB kabupaten/kota.
Indeks dari setiap dimensi, d i dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:
𝑑 𝑖 = 𝑤 𝑖 𝐴 𝑖 −𝑚 𝑖 𝑀 𝑖 −𝑚 𝑖 ; i = 1, 2, 3 ………………………………………...……………………….(1) dimana:
w i = bobot untuk dimensi i, 0 ≤ wi ≤ 1 A i = nilai terkini dari peubah i m i = nilai minimum (batas bawah) dari peubah i M i = nilai maksimum (batas atas) dari peubah i
Bobot  ditentukan  berdasarkan  seberapa  besar  dimensi  tersebut  dapat  memengaruhi  inklusi keuangan.  Dalam  penelitian  ini,  seluruh  dimensi  diamsusikan  memiliki  peranan  yang  sama penting  dalam  menentukan  tingkat  inklusi  keuangan,  sehingga  masing-masing  dimensi memiliki  bobot  sebesar  1.  Batas  bawah  atau  nilai  minimum  (m i )  setiap  dimensi  dalam penelitian  ini  adalah  0.  Sedangkan  batas  atas  atau  nilai  maksimum  (Mi)  setiap  variabel, ditentukan oleh sebaran masing-masing indikator.

## Tabel 1. Indikator untuk Pengukuran IKI
Dimensi (d i ) Bobot Batas Bawah Batas Atas Penetrasi Perbankan (d p ) 1 0 9,90604140 Ketersediaan Jasa Keuangan (d a ) 1 0 0,00060002 Kegunaan Jasa Perbankan (d u ) 1 0 0,92152033
Sumber: BI dan BPS, 2020 (data diolah)
Persamaan  (1)  akan  menghasilkan  nilai  0  <  d i <  1.  Jika  terdapat  3  dimensi  dari  inklusi keuangan  yang  dihitung,  yaitu  p  untuk  penetrasi,  a  untuk  ketersediaan,  dan  u  untuk penggunaan,  maka  perolehan  suatu  kabupaten/kota  dari  dimensi  tersebut  direpresentasikan dengan titik X= (d p , d a , d u ) pada ruang 3 dimensi (Gambar 1). Dalam ruang 3 dimensi, titik O = (0,0,0,) menunjukkan titik kondisi inklusi keuangan yang buruk, sedangkan titik W = (w p , w a , w u ) menunjukkan kondisi inklusi keuangan yang ideal dari setiap dimensi. Semakin jauh jarak  antara  titik  O  dengan  titik  X,  semakin  tinggi  pula  tingkat  inklusi  keuangan,  semakin dekat  jarak  antara  titik  X  dengan  titik  W,  semakin  tinggi  tingkat  inklusi  keuangan.  Kedua jarak tersebut dinormalisasi dengan jarak antara W dan O agar nilainya antara 0 dan 1.  Oleh karena itu, nilai indeks inklusi keuangan akan berada antara 0 dan 1. Jika jarak antara titik O dengan titik X dilambangkan dengan X 1 , yaitu:
X 1 = √𝑑 𝑝 2 +𝑑 𝑎 2 +𝑑 𝑢 2 √𝑤 𝑝 2 +𝑤 𝑎 2 +𝑤 𝑢 2 ………………………………………………………………………….…..(2)
Jarak antara titik X dengan titik W dilambangkan dengan X 2
X 2 = 1 - √(𝑤 𝑝 −𝑑 𝑝 ) 2 +(𝑤 𝑎 −𝑑 𝑎 ) 2 +(𝑤 𝑢 −𝑑 𝑢 ) 2 √𝑤 𝑝 2 +𝑤 𝑎 2 +𝑤 𝑢 2 ………………………………………..…………..…(3)
Setelah  masing-masing  indeks  dari  ketiga  dimensi  inklusi  keuangan  setiap  kabupaten/kota dihitung, IKI dihitung dengan persamaan 4 sebagai berikut.
IKI = 1 2 [X 1 + X 2 ] ……………………………...…………………………………………….(4)
Nilai  IKI=1  menunjukkan  kabupaten/kota  itu  memiliki  kondisi  inklusi  keuangan  terbaik  di antara  kabupaten/kota  yang  lain.  Sedangkan  nilai  IKI=0  menunjukkan  kabupaten/kota tersebut  memiliki kondisi  inklusi  keuangan paling buruk. Tingkat inklusi  keuangan semakin baik  jika  nilai  indeks  inklusi  keuangan  mendekati  1.  Dalam  penelitian  ini,  nilai  IKI  akan dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kategori.  Tingkat  inklusi  keuangan  tinggi  jika  nilai  indeks inklusi  keuangan  0,6<  IKI  ≤  1,  tingkat  inklusi  keuangan  sedang  jika  nilai  indeks  inklusi keuangan 0,3 ≤ IKI ≤ 0,6, dan tingkai inklusi keuangan rendah jika IKI < 0,3 (Sarma, 2012). Jika digambarkan ke dalam ruang tiga dimensi, maka IKI adalah sebagai berikut.
Grafik 1. Tiga Dimensi IKI
Sumber: Sarma, 2012

## Hasil dan Pembahasan
Dari ketiga dimensi IKI, dimensi kegunaan memiliki nilai rata-rata paling tinggi yaitu sebesar 0,47,  disusul  dimensi  ketersediaan  jasa  keuangan  dan  penetrasi  perbankan,  masing-masing sebesar  0,34  dan  0,24.  Setiap  dimensi  dalam  pengukuran  IKI  memiliki  bobot  yang  sama, sehingga dapat  disimpulkan bahwa  penetrasi  perbankan menjadi penyebab utama rendahnya IKI  di  kabupaten/kota  Sumatera  Barat.  Berdasarkan  penelitian  Wardhono,  Indrawati,  & Qori’ah  (2016)  inklusivitas  keuangan  yang  rendah  salah  satunya  disebabkan  oleh  tingkat literasi  keuangan  masyarakat  yang  rendah,  sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  produk- produk  perbankan  beserta  manfaatnya.  Selain  itu  dapat  juga  disebabkan  oleh  tingkat pendapatan  yang  rendah  sehingga  masyarakat  tidak  memiliki  uang  yang  dapat  ditabung sehingga mereka enggan membuka rekening tabungan.

## 1. Penetrasi Perbankan
Dimensi  penetrasi  perbankan  menggambarkan  persentase  penduduk  dewasa  yang  memiliki minimal  satu  jenis  rekening  simpanan  dan  minimal  satu  jenis  rekening  pinjaman.  Secara umum  dimensi  ini  menggambarkan  banyaknya  pengguna  jasa  perbankan,  baik  layanan simpanan  maupun  pinjaman.  Untuk  negara  yang  tidak  memiliki  data  tersebut,  dapat menggunakan jumlah rekening simpanan atau pinjaman per populasi penduduk dewasa. Jasa
keuangan  semakin  inklusif  jika  pengguna  jasa  perbankan  semakin  banyak.  Penelitian  ini menggunakan jumlah rekening DPK perbankan sebagai proksi dimensi penetrasi perbankan. Rata-rata  nilai  dimensi  penetrasi  perbankan  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat  sebesar  0,24, termasuk  dalam  kategori  rendah.  Dalam  penelitian  ini,  masing-masing  dimensi  dibagi kedalam  3  kategori,  yaitu  tinggi  (0,6  <  d i ≤  1),  sedang  (0,3  ≤  d i ≤  6)  dan  rendah  (d i <  3)  . Meskipun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki nilai dimensi penetrasi sedang dan tinggi. Kota Solok memiliki nilai dimensi penetrasi yang termasuk kategori tinggi, sedangkan  Kota  Padang,  Padang  Panjang,  Bukittinggi  dan  Payakumbuh  memiliki  nilai dimensi penetrasi perbankan dalam kategori sedang. Kota Padang memiliki jumlah rekening deposit terbanyak dibanding kabupaten/kota lain, yaitu sebesar 2,15 juta akun. Tetapi karena jumlah  penduduk  dewasa  juga  besar  maka  nilai  dimensi  penetrasi  menjadi  sedang.  Selain Kota Padang, Kota lain yang memiliki jumlah rekening deposit di atas 500 ribu adalah Kota Solok,  Bukittinggi,  dan  Payakumbuh.  Kota-kota  tersebut  memiliki  tingkat  penetrasi perbankan yang lebih tinggi karena aktivitas perekonomian di kota tersebut juga tinggi.
Daerah  berstatus  kota  cenderung  memiliki  luas  wilayah  yang  lebih  kecil  daripada kabupaten sehingga akses masyarakat kemana-mana dekat, dan infrastruktur daerah kota lebih baik  daripada  kabupaten  sehingga  masyarakat  mudah  untuk  menjangkau  lembaga  keuangan formal. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat kota cenderung lebih tinggi dari kabupaten, dimana  sesuai  dengan  penelitian  Vibriyanti  (2014)  dan  Susilowati  &  Leonard  (2019)  yang menyatakan  bahwa  tingkat  pendidikan  merupakan  faktor  penentu  kepemilikan  tabungan rumah  tangga.  Jika  pendidikan  tinggi  maka  literasi  keuangannya  juga  lebih  tinggi,  mereka lebih  mengetahui  produk-produk  perbakan  beserta  manfaatnya  sehingga  kecenderungan membuka  rekening  bank  juga  lebih  tinggi.  Rendahnya  akses  layanan  keuangan  formal disebabkan  karena  tingkat  pendapatan  yang  rendah,  tata  operasional  bank  rumit,  kurangnya edukasi  keuangan  dan  perbankan,  biaya  administrasi  bank  yang  tinggi  serta  jauhnya  lokasi bank  dari  tempat  tinggal  mereka  BI,  2014).  Berdasarkan  hasil  penelitian  Sanjaya  & Nursechafia  (2016)  aksesibilitas  merupakan  faktor  penentu  utama  inklusivitas  keuangan, dimana  kelompok  rumah  tangga  miskin  merupakan  kelompok  yang  memiliki  keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

## 2. Ketersediaan Jasa Perbankan
Dimensi  kedua  yaitu  ketersediaan  jasa  perbankan,  dimana  indikatornya  adalah  jumlah  akses poin  per  penduduk  dewasa.  Akses  poin  merupakan  tempat  transaksi cash  in/cash  out ,  dapat berupa bank, ATM,  dan  agen bank. Penelitian ini menggunakan jumlah kantor cabang bank umum sebagai  proksi dimensi  ketersedian jasa perbankan.  Adanya kantor cabang perbankan yang terjangkau masyarakat  luas menunjukkan penyebaran jasa perbankan. Semakin banyak jumlah  kantor  cabang  perbankan,  semakin  tinggi  inklusifitas  keuangannya.  Jumlah  kantor cabang perbankan terbanyak di Sumatera Barat terdapat di Kota Padang (172 kantor), disusul Kota  Bukittinggi  (52  kantor),  sedangkan  yang  paling  sedikit  adalah  Kabupaten  Kepulauan Mentawai (7 kantor).
Tabel 2. Nilai Dimensi Penetrasi, Ketersediaan, dan Kegunaan Jasa Perbankan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 2020
No Kabupaten/Kota Dimensi Penetrasi Ketersediaan Kegunaan 1 Kab. Kep. Mentawai 0.06 0.19 0.14 2 Kab. Pesisir Selatan 0.12 0.18 0.50 3 Kab. Solok 0.02 0.06 0.21 4 Kab. Sijunjung 0.23 0.22 0.41 5 Kab. Tanah Datar 0.17 0.19 0.35 6 Kab. Padang Pariaman 0.04 0.20 0.23 7 Kab. Agam 0.12 0.15 0.20 8 Kab. Lima Puluh Kota 0.08 0.15 0.19 9 Kab. Pasaman 0.22 0.29 0.47 10 Kab. Solok Selatan 0.16 0.21 0.72 11 Kab. Dharmasraya 0.12 0.24 0.36 12 Kab. Pasaman Barat 0.08 0.17 0.28 13 Kota Padang 0.32 0.42 0.74 14 Kota Solok 1.00 1.00 0.91 15 Kota Sawahlunto 0.25 0.48 0.45 16 Kota Padang Panjang 0.35 0.65 0.56 17 Kota Bukittinggi 0.59 0.96 1.00 18 Kota Payakumbuh 0.53 0.45 0.78 19 Kota Pariaman 0.17 0.24 0.41 Rata-Rata 0.24 0.34 0.47
Sumber: BI dan BPS, 2020 (data diolah)
Rata-rata  nilai  dimensi  ketersediaaan  jasa  perbankan  di  Sumatera  Barat  sebesar  0,34, termasuk dalam  kategori sedang. Tetapi seperti halnya dengan dimensi  penetrasi  perbankan, Kota  Solok  memiliki  dimensi  ketersediaan  jasa  perbankan  yang  termasuk  dalam  kategori tinggi.  Kota  Padang,  Padang  Panjang,  Bukittinggi,  Sawahlunto  dan  Payakumbuh  memiliki nilai  dimensi  ketersediaan  jasa  perbankan  kategori  sedang,  dan  kabupaten  lainnya  masuk dalam kategori rendah. Jumlah kantor cabang perbankan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 41  kantor,  lebih  banyak  dari  jumlah  kantor  cabang  perbankan  yang  ada  di  Kota  Solok  (32 kantor),  tetapi  karena  jumlah  penduduk  dewasa  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan  lebih  banyak dari pada Kota Solok, menyebabkan nilai dimensi ketersediaan jasa perbankan di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi rendah.
Jumlah  penduduk  dewasa  yang  semakin  besar  membutuhkan  kantor  cabang  perbankan yang lebih banyak juga, agar dapat memberikan pelayanan keuangan yang memadai.  Seperti pada  dimensi  penetrasi  perbankan,  dimensi  ketersediaan  jasa  perbankan  di  kota  lebih  tinggi daripada  kabupaten.  Jumlah  kantor  cabang  bank  di  kota  lebih  banyak  daripada  kabupaten karena  kota  memiliki  potensi  permintaan  pangsa  pasar  layanan  keuangan  yang  lebih  besar sehubungan  dengan  aktivitas  ekonomi  yang  lebih  tinggi.  Pendirian  kantor  cabang  bank  dan kantor cabang pembantu mempertimbangkan aspek jumlah dana yang dihimpun, kredit yang telah  disalurkan,  dll.  Sehingga  jika  jumlah  dana  yang  dihimpun  maupun  kredit  yang
disalurkan besar maka peluang pendirian kantor cabang maupun kantor cabang pembantu juga besar, hal tersebut akan meningkatkan nilai dimensi ketersediaan jasa perbankan.

## 3. Kegunaan Jasa Perbankan
Kepemilikan  rekening  perbankan,  baik  simpanan  maupun  pinjaman  saja  belum  dapat digunakan  untuk  menggambarkan  inklusifitas  keuangan.  Manfaat  dari  keberadaan  jasa keuangan  harus  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Pada  kenyataannya, penduduk dewasa yang memiliki akses terhadap layanan keuangan belum tentu menggunakan jasa  tersebut  karena  alasan  tertentu,  misalnya  kesulitan  transportasi  akibat  tinggal  di  daerah terpencil, jarak kantor bank yang jauh, produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan, dan lain- lain. Dengan demikian perlu memasukkan dimensi kegunaan jasa perbankan dalam mengukur indeks inklusi keuangan. Penelitian ini menggunakan rasio jumlah tabungan dan kredit yang disalurkan  oleh  perbankan  terhadap  PDRB  dalam  mengukur  dimensi  kegunaan  jasa perbankan, karena simpanan dan pinjaman merupakan layanan dasar perbankan.
Untuk  dimensi  ini,  rata-rata  nilainya  lebih  tinggi  dari  dua  dimensi  sebelumnya,  yaitu sebesar  0,47,  termasuk  dalam  kategori  sedang.  Terdapat  5  (lima)  kabupaten/kota  yang memiliki  nilai  dimensi  kegunaan  jasa  perbankan  termasuk  dalam  kategori  tinggi  yaitu Kabupaten  Solok  Selatan,  Kota  Padang,  Kota  Solok,  Bukittinggi,  dan  Payakumbuh. Sedangkan  kabupaten/kota  yang  termasuk  dalam  kategori  sedang  antara  lain  Kabupaten Pesisir  Selatan,  Sijunjung,  Tanah  Datar,  Pasaman,  Dharmasraya,  Kota  Sawahlunto,  Padang Panjang,  dan  Pariaman.  Kabupaten/kota  selain  itu  masuk  dalam  kategori  rendah.  Kegunaan jasa perbankan menggambarkan nilai simpanan yang dihimpun perbankan baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito berjangka, dan kredit yang disalurkan perbankan dalam suatu kabupaten/kota  dalam  proporsinya  terhadap  PDRB.  Semakin  besar  proporsi  simpanan  dan kredit  terhadap  PDRB  semakin  besar  pula  nilai  dimensi  kegunaan  jasa  perbankan.  Kota Bukittinggi memiliki nilai dimensi kegunaan jasa perbankan terbesar diantara kabupaten/kota lain  di  Sumatera  Barat.  Jumlah  DPK  di  Bukittinggi  sebesar  4,6  triliun  Rupiah,  sedangkan jumlah  kredit  sebesar  3,3  triliun  Rupiah,  dengan  PDRB  sebesar  8,6  triliun  Rupiah, menyebabkan nilai dimensi kegunaan jasa perbankan menjadi tinggi.

## 4. Indeks Keuangan Inklusif antar Kabupaten/Kota
Ketiga  dimensi  di  atas  merupakan  komponen  yang  digunakan  dalam  pengukuran  IKI, sehingga  semakin  besar  nilai  masing-masing  dimensi,  semakin  besar  pula  IKI  yang  dicapai suatu  kabupaten/kota.  Hasil  pengukuran  indeks  keuangan  inklusif  antar  kabupaten/kota menunjukkan  bahwa  terdapat  2  (dua)  kota  yang  memiliki  IKI  tinggi  yaitu  Kota  Solok  dan Bukittinggi,  6  (enam)  kabupaten/kota  yang  memiliki  IKI  sedang  yaitu  Kota  Payakumbuh, Padang  Panjang,  Padang,  Sawahlunto,  dan  Kabupaten  Solok  Selatan  dan  Pasaman,  dan  11 kabupaten  lainnya  memiliki  IKI  kategori  rendah.  Rata-rata  IKI  kabupaten/kota  di  Sumatera Barat  sebesar  0,35,  termasuk  dalam  kategori  sedang.  Tingkat  inklusi  keuangan  yang  rendah dapat disebabkan oleh banyaknya penduduk yang tidak dapat mengakses layanan perbankan. Selain itu bisa juga karena produk keuangan perbankan belum mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Secara umum tingkat inklusifitas keuangan di daerah yang berstatus kota lebih tinggi dari pada kabupaten. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ngasuko (2018) dimana kepala rumah
tangga  yang  tinggal  di  daerah  pedesaan  memiliki  peluang  0,73  kali  lebih  kecil  untuk membuka  rekening  tabungan  daripada  mereka  yang  tinggal  di  daerah  perkotaan.  Tingginya tingkat inklusifitas tersebut disebabkan karena nilai masing-masing dimensi penyusun IKI di daerah yang berstatus kota juga lebih tinggi. Di daerah berstatus kota masyarakat lebih mudah mengakses  layanan  keuangan.  Biasanya  daerah  berstatus  kota  memiliki  wilayah  yang  relatif lebih  kecil  dari  pada  kabupaten  dan  juga  tidak  adanya  daerah  terpencil,  sehingga  seluruh wilayah dapat terjangkau oleh kantor bank. Selain itu penduduk di daerah yang berstatus kota penduduknya  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  dari  pada  daerah  berstatus kabupaten.  Penduduk  dengan  pendidikan  lebih  tinggi  akan  memiliki  tingkat  pemahaman keuangan  (literasi)  yang  lebih  tinggi  pula.  Semakin  banyak  penduduk  yang  sadar  terkait produk  dari  jasa  keuangan,  maka  akan  semakin  meningkat  pula  transaksi  keuangannya. Peningkatan  transaksi  keuangan  inilah  yang  merupakan  salah  satu  penyebab  tingginya inklusifitas  keuangan,  baik  dari  sisi  kepemilikan  rekening,  dana  yang  disimpan,  maupun kredit  yang  disalurkan.  Selain  itu,  tingkat  aktivitas  perekonomian  kota  juga  cenderung  lebih tinggi  daripada  kabupaten.  Dengan  tingkat  perekonomian  yang  lebih  tinggi,  kebutuhan  akan pembiayaan  yang  dapat  membiayai  aktivitas  tersebut  juga  lebih  tinggi,  sehingga meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan perbankan.
Grafik 2. Nilai Indeks Keuangan Inklusif (IKI) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020
Sumber: BI dan BPS, 2020 (data diolah)
Kota Solok memiliki IKI tertinggi dintara kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, sebesar 0,96,  disusul  oleh  Kota  Bukittinggi  dan  Payakumbuh,  masing-masing  sebesar  0,82dan  0,58. Jumlah  DPK  yang  dihimpun  perbankan  di  wilayah  Kota  Solok  sebesar  1,96  triliun  Rupiah, dengan kredit sebesar 1,44 triliun Rupiah, sedangkan PDRB nya sebesar 4,04 triliun Rupiah. Sehingga rasio DPK ditambah kredit terhadap PDRB nya besar, mengakibatkan nilai dimensi
kegunaan  jasa  perbankan  menjadi  besar  pula.  Selain  itu  jumlah  rekening  deposit  dan  kantor bank di Kota Solok juga relatif lebih banyak, tetapi jumlah penduduk dewasa kecil, sehingga nilai  dimensi  penetrasi  dan  ketersediaan  jasa  perbankan  juga  besar.  Ketiga  dimensi  tersebut membentuk  IKI,  karena  ketiganya  bernilai  lebih  besar  dari  kabupaten/kota  lain,  secara otomatis nilai IKI Kota Solok menjadi tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya.
Sebaliknya untuk Kabupaten Solok, jumlah DPK dan kredit masing-masing sebesar 0,23 dan 2,34 triliun Rupiah, sedangkan PDRB nya sebesar 13,51 triliun Rupiah. Dengan demikian proporsi  layanan  keuangan  terhadap  PDRB  nya  kecil,  dan  memyebabkan  nilai  dimensi kegunaan jasa perbankan juga kecil. Hal tersebut berarti bahwa masyarakat Kabupaten Solok belum memanfaatkan produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh perbankan secara optimal. Jumlah  rekening  deposit  perbankan  wilayah  Kabupaten  Solok  adalah  yang  terkecil  kedua  di Sumatera Barat,  sebanyak 57 ribu akun. Kabupaten dengan jumlah rekening deposit  terkecil di Sumatera Barat  adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebanyak 38 ribu akun. Dimensi penetrasi dan ketersediaan jasa perbankan Kabupaten Solok juga kecil karena jumlah rekening perbankan dan jumlah kantor cabang perbankan kecil tetapi jumlah penduduk dewasa besar. Hal  tersebut  menyebabkan  IKI  Kabupaten  Solok  menjadi  terkecil  diantara  kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Dimensi  kegunaan  memiliki  nilai  rata-rata  paling  tinggi  dibanding  kedua  dimensi  lainnya yaitu  sebesar  0,47,  termasuk  dalam  kategori  sedang,  disusul  dimensi  ketersediaan  jasa keuangan  dan  penetrasi  perbankan,  masing-masing  sebesar  0,34  (kategori  sedang)  dan  0,24 (kategori  rendah).  Karena  masing-masing  dimensi  memiliki  bobot  yang  sama,  penetrasi perbankan menjadi penyebab utama rendahnya IKI di  kabupaten/kota Sumatera Barat. Rata- rata  IKI  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat  sebesar  0,35,  termasuk  dalam  kategori  sedang. Meskipun  masuk  kategori  sedang,  rata-rata  IKI  tersebut  hanya  0,5  poin  di  atas  batas  bawah kategori  sedang.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  masyarakat  Sumatera  Barat  belum dapat mengakses layanan keuangan formal secara optimal.
Terdapat 2 (dua) kota yang memiliki IKI tinggi yaitu Kota Solok dan Bukittinggi, enam kabupaten/kota yang memiliki IKI sedang yaitu Kota Payakumbuh, Padang Panjang, Padang, Sawahlunto, dan Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman, dan 11 kabupaten lainnya memiliki IKI  kategori  rendah.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  wilayah  berstatus  kota  cenderung memiliki IKI yang lebih tinggi dari pada wilayah berstatus kabupaten. Wilayah kota memiliki luas yang lebih besar dari pada kabupaten serta infrastruktur yang lebih lengkap dan banyak dibanding  kabupaten  sehingga  akses  masyarakat  ke  lembaga  keuangan  formal  lebih  mudah. Selain  itu,  tingkat  pendidikan  juga  merupakan  penentu  inklusivitas  keuangan  suatu  daerah, semakin  tinggi  pendidikan  semain  tinggi  pula  tingkat  inklusivitas  keuangan.  Tingkat pendidikan  masyarakat  kota  biasanya  lebih  tinggi  dari  pada  kabupaten,  sehingga  tingkat literasi keuangan juga lebih tinggi sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan inklusivitas keuangan. Rekeomendasi pada penelitian dapat lihat sebagai berikut:
1. Penetrasi  perbankan  dapat  ditingkatkan  melalui  peningkatan  pemahaman  terkait  jasa perbankan  dengan  melakukan  edukasi  jasa  keuangan  terutama  bagi  masyarakat  yang berpendapatan  rendah  dan  penduduk  daerah  tertinggal,  sehingga  pemahaman  tentang
manfaat  dan  risiko,  hak  dan  kewajiban  serta  keyakinan  masyarakat  bahwa  produk dan layanan  jasa  keuangan  oleh  masyarakat  meningkat,  agar  mereka  dapat  menentukan produk  dan layanan  jasa  keuangan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan,  dan  mereka  tertarik untuk  membuka  rekening  tabungan  maupun  mendapatkan  pelayanan  keuangan  lain  dari perbankan.  Selain  itu  juga  diperlukan  peningkatan  infrastruktur  fisik  misalnya pembangunan infrastruktur internet sampai ke nagari dan jorong terpencil, perbaikan dan pembangunan jalan, agar jasa keuangan dapat menjangkau seluruh masyarakat.
2. Ketersediaan  jasa  keuangan  dapat  ditingkatkan  melalui  penerapan  layanan  perbankan tanpa  kantor  ( branchless  banking )  atau  Laku  Pandai  dan  Layanan  Keuangan  Digital (LKD). Branchless  banking merupakan  inovasi  perbankan  dalam  menjangkau  layanan jasa  keuangannya  kepada  nasabah  tanpa  melalui  kantor  fisik  bank  melainkan  hanya memanfaatkan jasa agen atau teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga layanan jasa keuangan perbankan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Contoh layanan branchless  banking adalah mobile banking, internet  banking,  electronic money, mobile money, ATM, dll. Pengerahan agen Laku Pandai diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan jasa keuangan. Agen Laku Pandai bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku  Pandai  yang  menjadi  kepanjangan  tangan  bank  dalam  memberikan  pelayanan kepada  nasabah.  LKD  adalah  kegiatan  layanan  jasa  pembayaran  dan  keuangan  yang menggunakan  sarana  teknologi  digital  seperti  seluler  atau web melalui  pihak  ketiga sehingga masyarakat dapat melakukan belanja atau transaksi online dengan mudah, dapat melakukan transfer tanpa perlu datang ke kantor fisik untuk melakukan transaksi.
3. Kegunaan  jasa  perbankan  dapat  ditingkatkan  dengan  mengoptimalkan  peran  kantor cabang bank, peningkatan pendapatan, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
4. Sektor  perbankan  perlu  memberikan  sosialisasi  sampai  ke  daerah  terpencil  mengenai produk-produknya.  Belum  adanya  internet  di  daerah  tersebut  menyebabkan  minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait produk perbankan yang sudah disosialisasikan perbankan  melalui website resmi  maupun  sosial  media.  Untuk  itu,  agen  bank  yang berlokasi  di  daerah  selain  memberikan  layanan  perbankan  juga  diharapkan  memberikan sosialisasi  secara  langsung  atau  memberikan  booklet-booklet  produk  perbankan  kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang sebelumnya less  literate maupun not  literate menjadi well  literate ,  serta  meningkatkan  jumlah pengguna  layanan  perbankan  yang  akan  meningkatkan  nilai  dimensi  penetrasi  dan ketersediaan jasa perbankan.
5. Pemerintah  daerah  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  internet  yang  dapat menjangkau  daerah  terpencil,  sehingga  masyarakat  dapat  menggunakan  layanan mobile banking , online banking , maupun digital banking yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan  transaksi  keuangan  secara  mandiri.  Layanan  perbankan  mandiri  tersebut memudahkan nasabah dalam bertransaksi keuangan karena tidak terikat waktu dan tidak perlu  datang  ke  kantor  bank,  dengan  adanya  kemudahan  tersebut  maka  transaksi keuangan akan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan nilai dimensi kegunaan jasa perbankan.
6. Untuk  evaluasi  yang  lebih  mendalam  diperlukan  penelitian  mengenai  penentu  akses layanan keuangan formal di masing-masing kabupaten/kota, karena setiap kabupaten/kota
memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda  sehingga  strategi  kebijakan  untuk meningkatkan inklusifitas keuangan juga berbeda.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPS Provinsi Sumatera Barat yang telah merilis  publikasi  Provinsi  Sumatera  Barat  Dalam  Angka  2021  dan  kepada  Bank  Indonesia yang  telah  merilis  publikasi  Statistik  Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah,  Provinsi  Sumatera Barat periode Desember 2020.

## Konflik Kepentingan
Penulis  menyatakan  tidak  memiliki  konflik  kepentingan  dalam  penelitian  dan  penulisan artikel ini.

## Referensi
Adriani,  D.,  &  Wiksuana,  I.,  G.  (2018).  Inklusi  Keuangan  dalam  Hubungannya  dengan Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud 7(12):6420–44.
Atikah,  &  Ma’ruf,  A.  (2016).  Analisis  Keuangan  Inklusif:  Studi  Kasus  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan 17(1):31–45.
Azwar.  (2017).  Analisis  Empiris  Inklusifitas  Keuangan  Syariah  di  Indonesia. Jurnal  Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan 10(1):1–21. Bank  Indonesia.  (2014).  Booklet  Keuangan  Inklusif. Departemen  Akses  Pengembangan Keuangan dan UMKM.
BPS  Provinsi  Sumatera  Barat.  (2021).  Sumatera  Barat  Dalam  Angka  2021. BPS  Provinsi Sumatera Barat.
Cámara, N., & Tuesta, D. (2014). Measuring Financial Inclusion: A Multidimensional Index. Working Paper 14(26).
Kunt, D., A., Klapper, L., & Singer, D. (2017). Financial Inclusion and Inclusive Growth, A Review of Recent Empirical Evidence. Policy Research Working Paper 8040.
Ngasuko,  T.  A.  (2018).  Determinant  Factor  for  Household  to  Access  Formal  Financial Institution: The Study Case Susenas 2015. Jurnal Inovasi 15(1).
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019).  Siaran  Pers.  Survei  OJK  2019:  Indeks  Literasi  Dan  Inklusi Keuangan Meningkat. Otoritas Jasa Keuangan.
Pi˜neyro,  C.  M.  Z.  (2013).  Financial  Inclusion  Index:  Proposal  of  A  Multidimensional Measure for Mexico. Revista Mexicana de Econom´ıa y Finanzas 2:157–80.
Sanjaya,  I.  M.,  &  Nursechafia.  (2016).  Financial  Inclusion  and  Inclusive  Growth:  A  Cross- Province  Analysis  in  Indonesia. Bulletin  of  Monetary,  Economics  and  Banking 18(3):281–306.
Sarma,  M.  (2012).  Index  of  Financial  Inclusion  –  A  Measure  of  Financial  Sector Inclusiveness. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development 7. Susilowati,  E.,  &  Leonard.  (2019).  Factors  Influence  Financial  Inclusion:  Evidence  from Indonesian Micro Data. Etikonomi 8(1):121–32.
Ummah,  B.B.,  Nuryartono,  N.,  &  Anggraeni,  L.  (2014).  Analisis  Inklusi  Keuangan  Dan Pemerataan  Pendapatan  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan  Pembanguan 4(1):1–27.
Vibriyanti,  D.  (2014).  The  Effect  of  Socio-Demographic  Variables  on  Household  Saving  in Indonesia  (The  Analysis  of  the  2007  IFLs  Data). Developing  Country  Studies 4(1):73– 84.
Wardhono,  A.,  Indrawati  Y.,  &  Qori’ah,  C.,  G.  (2016).  The  Determinants  of  Financial Inclusion:  Evidence  from  Indonesian  Districts. International  Journal  of  Economic Perspectives 10(4):472–83.
Zins,  A.,  &  Weill,  L.  (2016).  The  Determinants  of  Financial  Inclusion  in  Africa. Review  of Development Finance 6:46–57.