## Sosialisasi Panduan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
Socializing Halal Certification Guidelines for MSMEs in Pucangan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency
Nurkholish Majid 1 , Angga Dwi Prasetyo 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah
1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2 Institut Agama Islam Negeri Surakarta
1 Jl. Rungkut Madya No.1, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Indonesia
2 Jl. Pandawa, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Indonesia nurkholish.majid.ma@upnjatim.ac.id; angga.dwiprasetyo@iain-surakarta.ac.id correspondence: nurkholish.majid.ma@upnjatim.ac.id Received: 01/02/2021 Revised:   23/03/2021 Accepted: 07/04/2021
DOI:doi.org/10.25170/mitra.v5i1.2186

## ABSTRACT
The  halal  certification  is  important  to  ensure  the  public  and  business  owners  regarding  halal products. However, the implementation of the halal certification program has faced some problems, such as the lack of facilitation for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and the high cost  of  halal  certification.  This  activity  is  to  socialize  the  importance  of  halal  certification  and provide  assistance  regarding  the  procedures  and  documents  required  in  obtaining  the  halal certification. This activity targets the MSMEs actors who have their businesses around the IAIN Surakarta College and was carried out by socializing halal certification to the participants. During the preparation phase, we examine the participants’ understanding of halal product assurance and looked for information about the procedures of obtaining halal certification from LPPOM MUI dan BPJPH. Th socialization activity was carried out in one day at Gedung Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta. The certification guidelines socialization was attended by MSMEs owners around the  IAIN  Surakarta  College.  Based  on  the  pretest  and  posttest  results  and  the  enthusiasm  of  the participants during the question-answer session, we could conclude that the activity has met our goals. This activity will benefit the MSMEs owners around IAIN Surakarta College in developing halalan toyyiban products’ assurance.
Keywords: LPPOM MUI; halal certification; MSMEs

## ABSTRAK
Sertifikasi halal menjadi hal penting bagi kepastian masyarakat dan pelaku usaha terhadap transaksi produk halal. Namun, dalam pelaksanaannya program sertifikasi halal mengalami berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas bagi UMKM dan tingginya biaya sertifikasi halal. Kegiatan ini berupaya menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal serta memberikan bantuan bagaimana prosedur dan dokumen yang dibutuhkan dalam sertifikasi halal. Sasaran kegiatan adalah pelaku usaha UMKM di sekitar  kampus  IAIN  Surakarta.  Metode  pelaksanaan  berupa  sosialisasi  kepada  peserta  kegiatan. Sebelum  sosialisasi,  dilakukan  persiapan,  yakni  mengenali  pemahaman  peserta  tentang  jaminan produk halal serta pencarian informasi mengenai alur sertifikasi halal melalui lembaga terkait, yakni LPPOM  MUI  dan  BPJPH.  Kegiatan  sosialisasi  dilaksanakan  di  Gedung  Pusat  Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta selama satu hari. Kegiatan yang diikuti oleh para pelaku usaha UMKM IAIN Surakarta ini berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak dari perbedaan hasil prates dan postes serta  antusiasme  peserta  pada  sesi  tanya  jawab.  Dengan  demikian,  kegiatan  ini  diharapkan memberikan  manfaat  bagi  UMKM  di  sekitar  kampus  IAIN  Surakarta  dalam  mengembangkan jaminan produk halalan toyyiban .

## Kata kunci: LPPOM MUI; sertifikasi halal; UMKM

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Jumlah umat muslim di Indonesia mencapai 87% dari total populasi penduduk (BPS, 2012). Besarnya jumlah populasi muslim di Indonesia tersebut menghasilkan tingkat religiusitas  masyarakat  yang  berpengaruh  pada  setiap  aspek  kehidupan.  Negara  sebagai penyelenggara pemerintahan perlu mengatur aspek religiusitas masyarakat tersebut melalui lembaga yang memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan. Lembaga negara yang memiliki peran  dalam  menjalankan  fungsi  keagamaan  tersebut  adalah  Kementerian  Agama  dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
MUI  sebagai  sebuah  organisasi  yang  berperan  dalam  masyarakat,  khususnya penganut agama Islam, memiliki tugas mengkaji hukum Islam dan syariat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (MUI, 2015). Pengkajian yang tertuang dalam fatwa serta berbagai  kebijakan  menjadi  rujukan  bagi  masyarakat  dalam  menjalankan  syariat  Islam. Salah satu tugas MUI yang berperan sebagai rujukan masyarakat adalah mengawasi dan mengatur  pola  peredaran  makanan  yang  bersifat halalan  toyyiban melalui  program sertifikasi halal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang melingkupi program  kehalalan  suatu  usaha  atau  produk  makanan  dan  minuman  harus  mendapat persetujuan MUI.
MUI  dalam  penerapan  program  kehalalan  produk  makanan  dan  obat-obatan dilaksanakan oleh Lembaga Pengawas Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI)  yang  bertugas  mengawasi  peredaran  serta  pendaftaran  administratif  program sertifikasi  halal.  Dalam  perkembangannya,  LPPOM  MUI  juga  dibantu  Badan  Jaminan Produk  Halal  (BPJPH)  yang  dinaungi  oleh  Kementerian  Agama  dalam  melaksanakan sertifikasi  halal  di  lapangan.  Sertifikasi  halal  menjadi  sesuatu  yang  penting  guna menghilangkan keraguan masyarakat atas berbagai makanan yang dirasa tidak memenuhi syariat Islam (Agustina et al., 2019) . Sertifikasi halal penting manakala pelaku usaha ingin mendapatkan  pengakuan  dan  masyarakat  ingin  memperoleh  kepastian  hukum  syariat terhadap produk makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kesadaran masyarakat yang semakin  tinggi  terhadap  produk  halal  merupakan  faktor  religiusitas  yang  memberikan dampak pada pengambilan putusan pembelian (Setiawan & Mauluddi, 2019).
Namun  pada  kenyataannya,  sertifikasi  halal  tidak  dapat  dijangkau  oleh  semua pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Maryati et al. (2016) menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas dalam pengajuan sertifikasi halal menjadi salah satu kendala. Selain itu, kewajiban sertifikasi halal dinilai terlalu memberatkan dari segi biaya dan waktu, yaitu hanya berlaku dalam kurun waktu empat tahun  (Praja & Kurniaty, 2017). Meskipun terdapat berbagai kendala, sertifikasi halal perlu tetap diterapkan pada berbagai  lapisan  pelaku  usaha  guna  menjamin  kelayakan  dan  kehalalan  produk  yang diperdagangkan.  Pelaku  usaha  UMKM  menganggap  bahwa  mendaftarkan  usaha  mereka guna  memperoleh  sertifikasi  halal  memerlukan  biaya  cukup  tinggi  sehingga  perlu dijembatani dan dibantu dalam memudahkan sertifikasi halal melalui kegiatan sosialisasi. Kebutuhan  akan  sertifikasi  halal  dan  pemenuhan  syarat  dokumen  yang  lengkap  mampu mendorong  masyarakat  untuk  mendaftarkan  usaha  mereka  dalam  sertifikasi  halal (Muhamad, 2020). Oleh karena itu, perlu ada koneksi yang menghubungkan gap persepsi masyarakat  tentang  sertifikasi  halal  dengan  kebijakan  yang  sudah  diterapkan  oleh  MUI melalui BPJPH.
Jaminan kehalalan produk diperlukan bagi para pelaku usaha, baik di tingkat mikro maupun  menengah  ke  atas,  yang  berada  di  sekitar  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)
Surakarta mengingat kampus tersebut memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki profesionalitas berlandaskan nilai-nilai keislaman (Iain-surakarta.ac.id, 2021). Oleh karena itu, citra kampus sebagai sebuah institusi yang menghasilkan lulusan berlandaskan nilai- nilai keislaman harus didukung oleh ketersediaan produk atau layanan di sekitar kampus yang  memiliki  jaminan  kehalalan  produk.  Kenyataannya,  para  pelaku  usaha  di  sekitar kampus IAIN Surakarta hanya memiliki pemahaman sedikit sekali tentang jaminan produk halal. Para pelaku usaha kecil dan mikro di IAIN Surakarta kurang memahami pentingnya jaminan produk halal serta tidak mau mempertanggungjawabkan kehalalan produk mereka meskipun secara tidak resmi dicantumkan di banner atau di menu makanan yang disediakan (Prasetyo et al. , 2020). Tidak memahami pentingnya jaminan produk halal merupakan ironi mengingat  bahwa  IAIN  Surakarta  memiliki  tugas  pengabdian  kepada  masyarakat  untuk menyampaikan pentingnya jaminan produk halal.
Permasalahan  terkait  dengan  jaminan  produk  halal  menyangkut  bagaimana memperoleh  sertifikasi  halal.  Para  pelaku  usaha  di  IAIN  Surakarta  belum  memikirkan upaya  memperoleh  sertifikasi  halal  karena  hingga  saat  ini  masih  mengedepankan pencapaian profit, belum sampai pada pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Para  pelaku  usaha  menilai  pemberlakuan  sertifikasi  halal  justru  memunculkan  biaya tersendiri sehingga cenderung mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. Namun, dari hasil survei tim Center of Halal Research (CHR) IAIN Surakarta, jaminan produk halal untuk pelaku UMKM tidaklah menerapkan biaya yang cukup tinggi. Salah satu biaya yang dipungut  dalam  pengurusan  sertifikasi  halal  ialah  biaya  pengujian  laboratorium  untuk UMKM  sebesar  Rp220.000,00  (LPPOM,  2020).  Dengan  demikian,  perlu  diberikan pemahaman  secara  mendalam  bagaimana  alur  sertifikasi  halal  kepada  para  UMKM  di sekitar kampus IAIN Surakarta guna mengurangi gap atau kesenjangan pemahaman tentang biaya dan kesulitan dalam memperoleh sertifikasi halal.
Tujuan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  tim  pengabdian,  yang  merupakan anggota Center of Halal Research (CHR) IAIN Surakarta, adalah memberikan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan tata cara memperoleh sertifikat halal bagi UMKM. Sosialisasi ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pemahaman UMKM di sekitar kampus  IAIN  Surakarta  tentang  pentingnya  jaminan  produk  halal  serta  bagaimana  alur sertifikasi halal, yang meliputi dokumen yang harus dipersiapkan serta prosedur hingga biaya yang harus dipersiapkan ketika akan mengajukan sertifikasi halal melalui MUI.

## METODE PELAKSANAAN
Sosialisasi  sertifikasi  halal  dilaksanakan  pada  07  Maret  2020  di  Gedung  Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) IAIN Surakarta yang terletak di Jalan Pandawa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Peserta kegiatan adalah pelaku usaha UMKM yang berjualan di sekitar Kampus IAIN Surakarta. Ada sepuluh pelaku UMKM, yang terdiri atas pelaku usaha kuliner dan minimarket yang menyediakan kebutuhan mahasiswa IAIN Surakarta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama satu hari dengan berbagai macam materi, di  antaranya  penjelasan  tentang  pengertian  produk  halal  dalam  syariat  Islam,  prosedur pengajuan, hingga pemerolehan sertifikasi halal.
Kegiatan  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan. Pertama ,  tahap  persiapan,  yakni melakukan  pencarian  informasi  tentang  kondisi  mitra  di  lapangan.  Sebelum  diadakan kegiatan,  tim  melakukan  survei  kepada  pedagang  di  sekitar  kampus.  Umumnya,  mitra belum mengetahui tata cara pengajuan label halal untuk usaha kecil menengah meskipun sebagian besar mitra menyatakan bahwa jaminan kehalalan produk mereka penting untuk dilaksanakan. Kedua, tahap  pencarian  informasi  terkait  proses  sertifikasi  halal  melalui perwakilan  BPJPH  di  Surakarta  serta  pendalaman  materi  dari  LPPOM  Kabupaten
Sukoharjo.  Berbagai  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  BPJPH  dan  LPPOM dipersiapkan sebagai materi sosialisasi kepada pelaku usaha UMKM di Desa Pucangan.
Ketiga, tahap  penyampaian  materi  tentang  sertifikasi  halal  serta  lembaga  yang terlibat di dalamnya, yaitu LPPOM MUI dan BPJPH. Sebelum memulai tahap ini, peserta diberikan  prates mengenai  prosedur  sertifikasi  halal.  Setelah  itu,  disampaikan  materi tentang persyaratan dokumen yang dipersiapkan ketika mengajukan sertifikasi halal melalui BPJPH,  khususnya  untuk  usaha  kecil  dan  mikro.  Terakhir  adalah  prosedur  pendaftaran sertifikasi halal secara daring melalui situs CEROL LPPOM MUI. Tahap akhir kegiatan adalah melakukan postes guna mengetahui pemahaman peserta setelah diberikan sosialisasi sertifikasi halal dan meminta masukan peserta mengenai saran terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan agar masa mendatang dapat mengadakan kegiatan yang lebih baik.

## HASIL DAN DISKUSI
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  bersama  tim  Center  of Halal Research IAIN Surakarta mengusung pentingnya sertifikasi halal ditinjau dari syariat Islam  serta  manfaat  bagi  pelaku  usaha  tersebut.  Sebelum  dilaksanakan  kegiatan,  peserta terlebih  dahulu  diberikan  kuesioner  tentang  pemahaman  sertifikasi  halal  bagi  UMKM dengan pilihan jawaban ya, tidak, dan ragu-ragu. Setiap jawaban diberikan skor penilaian: tidak=1, ragu-ragu= 2, dan ya = 3.

## Gambar 1. Pengisian kuesioner prates
Beberapa  peserta  mengungkapkan  bahwa  pengajuan  sertifikasi  halal  belum menjadi bagian dalam rencana usaha mereka. Sertifikasi halal selama ini belum terpikirkan karena  kegiatan  usaha  dilakukan  untuk  mencapai  keuntungan  yang  diharapkan  dapat memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Melalui  kegiatan  sertifikasi  halal,  mereka  lebih memahami  pentingnya  jaminan  produk  halal  serta  peran  mereka  untuk  mendukung mahasiswa  IAIN  Surakarta  sebagai  lulusan  yang  memiliki  landasan  nilai-nilai  Islami melalui jaminan produk halal di tingkat UMKM.
Antusiasme  peserta  ditunjukkan  dengan  adanya  beberapa  pertanyaan  terkait dokumen yang harus disiapkan oleh pelaku usaha. Salah satu pelaku usaha  yang tergolong usaha mikro menanyakan tidak memiliki salah satu persyaratan pengajuan, yakni Surat Izin Usaha  Perdagangan  (SIUP).  Tim  pun  memberikan  pengarahan  bahwa  dalam  pengajuan dokumen  untuk  pelaku  usaha  mikro  tidak  perlu  menggunakan  SIUP,  tetapi  boleh menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana  proses  audit  atau  penilaian  kehalalan  produk  yang  dijual  oleh  pelaku  usaha, apakah  dinilai  dari  pemasok  yang  juga  memiliki  permasalahan  ketidakhalalan  produk. Pelaku  usaha  kuliner  di  bidang  makanan  hasil  olahan  ayam    menjelaskan  bahwa
penyembelihan ayam di pasar umumnya hanya mengucapkan basmalah satu kali, padahal ayam  yang  disembelih  jumlahnya  mencapai  puluhan  ekor.  Anggota  tim,  yang  memiliki pemahaman kaidah fikih dan hukum Islam,  menjelaskan jika membaca basmalah satu kali saja  di  awal  penyembelihan,  pekerjaan  untuk  menyembelih  beberapa  ekor  ayam diperbolehkan.

## Gambar 2. Sosialisasi panduan sertifikasi halal
Hasil  prates  menunjukkan  bahwa  peserta  mayoritas  menjawab tidak terhadap beberapa pertanyaan, dari pemahaman tentang sertifikasi halal hingga prosedur pengajuan sertifikasi halal. Pada pertanyaan A, yakni apakah Anda memahami sertifikasi halal, 50% menjawab tidak dan  sisanya  menjawab ragu-ragu. Pada  pertanyaan  B,  apakah  Anda memahami  pentingnya  sertifikasi  halal,    50%  peserta  menjawab tidak ,  sisanya  30% menjawab ragu-ragu ,  dan  20%  menjawab ya .  Pertanyaan  C,  apakah  Anda  memahami lembaga sertifikasi halal,  50% menjawab tidak dan 50% menjawab ragu-ragu . Pertanyaan D,  apakah  Anda  memahami  dokumen  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam  sertifikasi  halal, 100% menjawab tidak tahu . Terakhir, apakah Anda memahami bagaimana prosedur dalam melakukan sertifikasi halal secara daring, seluruh peserta menunjukkan jawaban tidak tahu . Hasil prates ini ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Hasil prates pemahaman sertifikasi halal 50% 50% 50% 100% 100% 50% 30% 50% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% A B C D
E Tidak Ragu-ragu Ya
Peserta  diberikan  materi  terkait  dengan  bagaimana  dokumen  yang  dibutuhkan dalam  mengajukan  jaminan  sertifikasi  halal  serta  prosedur  mengajukan  sertifikasi  halal secara daring. Hasil sosialisasi ditunjukkan dengan hasil postes (Gambar 4).
Gambar 4. Hasil postes pemahaman sertifikasi halal
Gambar  4 menunjukkan  bahwa  mayoritas  peserta  menjawab tidak terhadap beberapa pertanyaan, dari pemahaman tentang sertifikasi halal hingga prosedur  pengajuan sertifkasi halal secara daring. Pada pertanyaan A, yakni apakah Anda memahami  sertifikasi halal,    70%  menjawab ya dan  sisanya  30%  menjawab ragu-ragu .  Pada  pertanyaan  B, apakah Anda memahami pentingnya sertifikasi halal, 80% peserta menjawab ya , sisanya 20%  menjawab ragu-ragu .  Pertanyaan  C,  apakah  Anda  memahami    lembaga  sertifikasi halal, 90% menjawab tahu dan 10% menjawab ragu-ragu . Pertanyaan D tentang apakah Anda memahami dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam sertifikasi halal, sebanyak 50% menjawab tahu ,  sisanya  30% ragu-ragu, dan  20% tidak tahu .  Terakhir,  apakah  Anda memahami  bagaimana  prosedur  dalam  melakukan  sertifikasi  halal  secara  daring,  60% peserta menjawab tahu , sisanya 30% ragu-ragu , dan 10% tidak tahu . Berdasarkan hasil postes, peserta lebih memahami  bagaimana sertifikasi halal dari peran pentingnya hingga prosedur pengajuannya secara daring daripada sebelum mengikuti sosialisasi. Hasil prates dan postes dijelaskan pada Gambar 5.
Gambar 5. Hasil prates dan postes pemahaman sertifikasi halal
0% 0% 0% 20% 10% 30% 20% 10% 30% 30% 70% 80% 90% 50% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% A B C D E Tidak Ragu-ragu Ya 70% 26% 4% 6% 24% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tidak Ragu Ya Pre Test Postest
Gambar 5 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap pengajuan  sertifikasi  halal.  Dari  hasil  prates, jawaban tidak awalnya  rata-rata  70%, kemudian menurun menjadi 6%. Lalu, untuk jawaban ya mengalami peningkatan: awalnya rata-rata hanya 4% menjadi 70%. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi memberi manfaat dan  pemahaman  kepada  mitra  bagaimana  mempersiapkan  dokumen  untuk  mengajukan sertifikasi halal sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pengadian  kepada  masyarakat  ini  telah  terlaksana  dengan  baik.  Terbukti  dengan kehadiran peserta 100% dan antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan hingga akhir. Selain  itu,  dilihat  dari  hasil  prates  dan  postes, terdapat  peningkatan  pemahaman,  yaitu semula peserta tidak mengetahui bagaimana pengurusan sertifikasi halal, dari pengajuan hingga  dokumen  yang  dibutuhkan,  akhirnya  memahami  dengan  baik  setelah  diberikan sosialisasi. Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi pedoman bagi UMKM di Desa Pucangan untuk mengajukan sertifikasi halal guna memenuhi produk halalan toyyiban.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Centre of Halal Research, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), IAIN Surakarta, yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada pelaku usaha UMKM di Desa Pucangan atas partisipasi dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan ini.

## DAFTAR REFERENSI
Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). Jurnal Graha Pengabdian , 1 (2), 139–150. BPS.  (2012). Kewarganegaraan  suku  bangsa  agama  dan  bahasa  sehari-hari  penduduk Indonesia . Jakarta: Badan Pusat Statistik. Iain-surakarta.ac.id. (2021). Visi dan misi IAIN Surakarta . https://iain- surakarta.ac.id/profil-iain/visi-misi-dan-tujuan/ . Diakses 3 April 2021.
LPPOM. (2020). SK LPPOM MUI tentang biaya analisa laboratorium . Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.
Maryati,  T.,  Syarief,  R.,  Hasbullah,  R.,  Bisnis,  M.,  Pascasarjana,  S.,  Pertanian,  F.  T.,  & Pertanian,  F.  T.  (2016).  Analisis  faktor  kendala  dalam  pengajuan  sertifikat  halal. (Studi  kasus   pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  makanan  beku  di Jabodetabek). Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan , 04 (3), 364– 371.
Muhamad, M. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam , 2 (2), 1–26. https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1- 26.
MUI. (2015). Pedoman pelaksanan tugas komisi hukum dan perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia . Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
Praja, C. B. E., & Kurniaty, Y. (2017). Kendala dan upaya pemerintah dalam penerapan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang. The  6th  University  Research  Colloquium  2017  Universitas Muhammadiyah Magelang , 547–552.
Prasetyo, A. D., Taufik, M., & Yahya, I. (2020). Sosialisasi kriteria sistem jaminan halal pada  pedagang  warung  makan  sekitar  kampus  IAIN  Surakarta. Jurnal  Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNSIQ , 7 (2), 143–148.
https://doi.org/10.32699/ppkm.v7i2.893.
Setiawan, S., & Mauluddi, H. A. (2019). Perilaku konsumen dalam membeli produk halal di Kota Bandung. At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam , 5 (2), 232– 246. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i2.1849.