Rismantika,D, J.,  Djanuardi, Mantili, R., (2022) Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam, (4) 10 ,
https://10.36418/syntax-idea.v4i10.1927
E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 10, Oktober 2022

## ITSBAT  NIKAH  TERHADAP  PERKAWINAN  DI  BAWAH  UMUR  TANPA DISPENSASI  KAWIN  DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG  PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

## Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Jawa Barat, Indonesia Email: dinadajnr@gmail.com, djanuardi@unpad.ac.id, rai@unpad.ac.id

## Abstrak
Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  bahwa  perkawinan  yang  dilangsungkan harus dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Perkawinan yang belum dilakukan  pencatatan,  maka  dapat  mengajukan  permohonan  itsbat  kepada Pengadilan  Agama  bagi  yang  beragama  Islam.  Undang-Undang  Perkawinan menentukan  syarat  usia  perkawinan  sebagai  salah  satu  syarat  perkawinan. Perkawinan  di  bawah  umur  yang  hendak  dilaksanakan  harus  mendapat  izin dispensasi  dari  Pengadilan.  Pada  kenyataannya  seringkali  terjadi  perkawinan  di bawah  tangan  dengan  tidak  memperhatikan  syarat-syarat  perkawinan.  Sebagai contoh  permohonan  itsbat  nikah  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur  tanpa dispensasi  kawin  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan dan akibat hukum dari  itsbat  nikah  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur  tanpa  dispensasi  kawin ditinjau  dari  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Hukum  Islam.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu dengan  melakukan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  melalui  wawancara dengan  narasumber  terkait.  Metode  analisis  yang  digunakan  yaitu  secara  yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa ketiadaan dispensasi kawin  tidak  mempengaruhi  keabsahan  suatu  perkawinan  di  bawah  umur. Perkawinan  di  bawah  umur  tanpa  dispensasi  kawin  dapat  di  itsbat  kan  di Pengadilan  Agama  dengan  memperhatikan  syarat-syarat  itsbat  nikah.  Perkawinan di  bawah  umur  tanpa  dispensasi  kawin  yang  telah  di  itsbat  kan  di  Pengadilan Agama  akan  berakibat  hukum  sama  dengan  perkawinan  pada  umumnya.  Status perkawinan  tersebut  akan  berkekuatan  hukum  tetap  yang  dibuktikan  dengan diperolehnya Kutipan Akta Nikah.
Kata kunci : Itsbat nikah; dispensasi kawin; perkawinan di bawah umur

## Abstract
The  Marriage  Law  stipulates  that  marriages  that  occur  must  be  recorded  by  an authorized  official.  If  you  have  not  registered  your  marriage,  you  can  apply  to  the Religious Courts for Muslims. The Marriage Law stipulates the age requirement for marriage as one of the requirements for marriage. Underage marriages to be carried out must obtain dispensation permission from the Court. Marriages are often carried out  under  the  hands  without  regard  to the  terms  of the  marriage.  For  example, the
application  for  itsbat  marriage  against  underage  marriages  without  a  marriage dispensation  that  occurs  in  the  Religious  Courts.  The  purpose  of  this  study  was  to determine  and  analyze  the  validity  and  legal  consequences  of  itsbat  marriage  on underage marriages without a marriage dispensation in terms of Marriage Law and Islamic  Law.  This  study  uses  a  normative  juridical  approach  with  analytical descriptive  specifications.  The  data  collection  technique  used  is  by  conducting library  research  and  field  studies  through  interviews  with  related  sources.  The analytical  method  used  is  juridical  qualitative.  The  absence  of  a  marriage dispensation  does  not  affect  the  validity  of  an  underage  marriage.  Underage marriages without a marriage dispensation can be legalized in the Religious Courts by  taking  into  account  the  conditions  for  itsbat  marriage.  Underage  marriages without a marriage dispensation that have been legalized in the Religious Courts will have  the  same  legal  consequences  as  marriages  in  general.  The  marital  status  will have  permanent  legal  force  as  evidenced  by  obtaining  a  Marriage  Certificate Quotation

## Keywords: marriage itsbat; marriage dispensation; underage marriage

## Pendahuluan
Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat yang ketika dilangsungkan  akan  menimbulkan  berbagai  akibat  hukum  bagi  para  pihak  yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut  Undang-Undang  Perkawinan)  dibentuk  dalam  rangka  me-unifikasi  hukum perkawinan  di  Indonesia  tanpa  menghilangkan  unsur  kebhinekaan  yang  ada  di  dalam hukum  yang  hidup  di  masyarakat (Mangku  &  Yuliartini,  2020) .  Setelah  Undang- Undang  Perkawinan  terbentuk,  kemudian  dibentuk  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dengan  maksud  untuk  melancarkan  dan  memastikan  Undang-Undang Perkawinan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  di  Indonesia.  Pada  perkembangannya dibentuk  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Muchimah, 2018).
Perkawinan  di  bawah  umur  merupakan  perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh seseorang  yang  belum  memasuki  kategori  usia  perkawinan,  sebagaimana  Undang- Undang  Perkawinan  mengatur  syarat  batas  usia  minimal  perkawinan.  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa batas usia minimal dilangsungkannya perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.  Ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  ini  mengalami perubahan  melalui  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  batas minimal  usia  perkawinan  menjadi  19  (sembilan  belas  tahun)  tahun  baik  bagi  pria maupun  wanita.  Perkawinan  di  bawah  umur  yang  terjadi  di  Indonesia  umumnya disebabkan  karena  berbagai  faktor  seperti  kehamilan  di  luar  nikah,  budaya,  ekonomi, dan pendidikan (Muchimah, 2018).
Undang-Undang Perkawinan juga memberikan alternatif bagi pasangan di bawah umur  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan,  yaitu  dengan  cara  mengajukan permohonan  dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan  mengemukakan  alasan  mendesak dan  disertai  dengan  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup.  Undang-Undang  Perkawinan tidak memberikan definisi dari dispensasi itu sendiri. Hilman Hadikusuma mengartikan dispensasi  kawin  sebagai  suatu  perkawinan  yang  terjadi  dimana  mempelai  atau  salah satunya  belum  mencapai  umur  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang. 1 Berdasarkan Pasal  1  angka  5  PERMA  No.  5  Tahun  2019,  dispensasi  merupakan  pemberian  izin kawin  oleh  Pengadilan  kepada  calon  suami/istri  yang  belum  berusia  19  tahun  untuk melangsungkan perkawinan.
Pada  kenyataannya  seringkali  perkawinan  dilaksanakan  dengan  menyimpangi ketentuan  hukum  perkawinan,  baik  penyimpangan terhadap  hukum  agamanya  maupun Undang-Undang  Perkawinan.  Seperti  halnya  praktik  perkawinan  di  bawah  umur  tanpa terlebih  dahulu  memperoleh  izin  dispensasi  dari  pengadilan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan.  Perkawinan  di  bawah  umur  tanpa  izin dispensasi  dari  Pengadilan akan  berakibat  pada  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan atau perkawinan bawah tangan (Handayani, 2016).
Pencatatan  perkawinan  sama  saja  dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting yang  terjadi  dalam  kehidupan  seseorang,  seper  ti  halnya  pencatatan  terhadap  suatu kelahiran dan kematian seseorang yang kemudian dinyatakan di dalam surat keterangan atau akta dan juga dimuat di dalam daftar pencatatan. Pencatatan perkawinan termasuk dalam  unsur  deklaratif  administratif,  yaitu  sebagai alat  bukti  yang  berkekuatan  hukum untuk  dapat  membuktikan  status  mereka  sebagai  sepasang  suami  istri  yang sah. 2 Terhadap  orang-orang  yang  beragama  Islam  maka  pencatatan  perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi orang-orang yang beragama selain Islam,  maka  pencatatan  perkawinan  dilakukan  di  Kantor  Catatan  Sipil.  Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebab perkawinan hanya dapat  dibuktikan  dengan  kepemilikan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah.
Perkawinan  yang  sudah  dilangsungkan  secara  sah  menurut syari’at agama  Islam namun  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  maka  terhadap  perkawinan  tersebut dapat  diajukan  permohonan  itsbat  nikah  (pengesahan  perkawinan)  ke  Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Sementara bagi orang-orang yang beragama selain  Islam, maka  permohonan  pengesahan  perkawinan  dilakukan  melalui  Pengadilan Negeri. Dengan adanya pengakuan secara hukum atas status hukum suatu perkawinan, maka  secara  otomatis  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  dalam  perkawinan  akan dilindungi oleh hukum.
Sebagai  contoh  kasus  permohonan  itsbat  nikah  yang  terjadi  di  Kota  Waingapu, Nusa  Tenggara  Timur  pada  tahun  2019.  A  dan  B  sebagai  para  Pemohon  mengajukan permohonan  pengesahan  pernikahan  yang  telah  dilangsungkan  menurut  hukum  agama
Islam  pada  tahun  2017.  Permohonan  pengesahan  pernikahan  para  Pemohon  diajukan dengan  alasan  bahwa  sejak  para  Pemohon  menikah  hingga  pada  saat  permohonan tersebut  diajukan,  para  Pemohon  tidak  mempunyai  kutipan  akta  nikah  dari pernikahannya  tersebut.  Pernikahan  para  Pemohon  tidak  terdaftar  di  Kantor  Urusan Agama Kecamatan setempat, sebab calon mempelai laki-laki (Pemohon I) pada saat itu masih  berusia  17  tahun.  Sedangkan  syarat  usia  perkawinan  yaitu  19  (sembilan  belas) tahun  bagi  pria  dan  16  (enam  belas)  tahun  bagi  wanita  sebagaimana  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang Perkawinan.
Meskipun  para  Pemohon  tidak  memiliki  izin  dispensasi  kawin  dari  Pengadilan, majelis hakim berpendapat hal tersebut merupakan kesalahan yang bersifat administratif dan  tidak  berpengaruh  pada  keabsahan  pernikahan  secara syar’i .  Kesalahan administratif  dalam  perkawinan  dapat  diperbaiki  secara  administratif  juga.  Diaturnya mengenai  batas  usia  pernikahan  oleh  Undang-Undang  adalah  untuk  memastikan kematangan  psikologis  seseorang  dalam  berumah  tangga.  Tujuan  dalam  membangun rumah  tangga  yaitu  terwujudnya  rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah dan warrahmah .  Permohonan  itsbat  nikah  kemudian  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Agama Waingapu dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.WGP.
Kasus  lain  mengenai  permohonan  itsbat  nikah  di  bawah  umur  terjadi  di Pengadilan Agama Bontang. Pada tahun 2012 Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bontang. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya  menurut  ketentuan  agama  Islam  pada  tanggal  10  September  2005. Permohonan  pengesahan  nikah  tersebut  ditujukan  untuk  keperluan  pembuatan  buku nikah  dan  akta  kelahiran  anak-anak  Para  Pemohon.  Majelis  hakim  dalam pertimbangannya  menyatakan,  perkawinan  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  laki-laki yang  berumur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  wanita  berumur  16  (enam  belas)  tahun sebagaimana  syarat  perkawinan  pada  Pasal  7  Undang-Undang  Perkawinan jo Pasal  15 Kompilasi  Hukum  Islam.  Dan  apabila  mempelai  belum  cukup  umur,  maka  harus  ada dispensasi  dari  pengadilan.  Usia  pemohon  II  pada  saat  dilangsungkannya  pernikahan secara  agama  masih  berumur  14  (empat  belas)  tahun,  dan  para  Pemohon  tidak  dapat menunjukkan  izin  dispensasi  dari  pengadilan.  Majelis  hakim  dalam  amarnya menyatakan  menolak  permohonan  para  Pemohon  dengan  Penetapan  Nomor 19/Pdt.P/2012/PA.Botg.
Kedua  contoh  kasus  di  atas  merupakan  peristiwa  permohonan  itsbat  nikah terhadap  perkawinan  di  bawah  umur  yang  tidak  didahului  izin  dispensasi  dari Pengadilan. Dari kedua kasus tersebut memiliki perbedaan dalam pertimbangan hakim di  Pengadilan  Agama  dalam  menetapkan  permohonan  itsbat  nikah.  Berdasarkan  hal tersebut  akan  diraikan  lebih  lanjut  terhadap  permasalahan  keabsahan  itsbat  nikah terhadap  perkawinan  di  bawah  umur  tanpa  dispensasi  kawin  dan  akibat  hukum  yang ditimbulkan  dari  penetapan  itsbat  nikah  pada  perkawinan  di  bawah  umur  tanpa dispensasi kawin.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  di  dalamnya  mengacu  pada  norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan nasional, doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu  hukum.  Dalam  penelitian  ini  akan  mengkaji  pada  berbagai  peraturan  perundang- undangan  seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  beserta perubahannya  dalam  Undang-Undang  16  Tahun  2019,  dan  peraturan  perundang- undangan  terkait  lainnya.  Selain  itu,  pada  metode  pendekatan  ini  juga  dilakukan penelitian  terhadap  bahan  kepustakaan  berupa  data  sekunder  sebagai  sumber  data utama.  Penulisan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  spesifikasi penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  dengan  memusatkan  peraturan perundang-undangan  yang  dihubungkan  dengan  asas-asas  dan  teori-teori  hukum,  dan kemudian mengkaji terhadap permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini perkawinan dan itsbat nikah.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Analisis data secara yuridis, yaitu penelitian didasarkan pada peraturan yang ada  sebagai  norma  hukum  positif,  sementara  kualitatif  artinya  penelitian  didasarkan pada  asas-asas  dan  informasi  guna  mengetahui  keterkaitannya  dengan  permasalahan yang akan dikaji, dan kemudian akan ditarik ke dalam suatu kesimpulan yang objektif. 3

## Hasil dan Pembahasan
A. Keabsahan  Itsbat  Nikah  terhadap  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Tanpa Dispensasi  Kawin  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Hukum Islam.
Perkawinan  merupakan  perjanjian  suci  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita dengan maksud membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah . Perkawinan di Indonesia diatur menurut ketentuan hukum agama yang dianutnya  masing-masing  dan  sebagai  unifikasi  hukum  perkawinan,  maka perkawinan  secara  umum  diatur  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam  bagi  yang  beragama  Islam.  Perkawinan  yang  dilaksanakan  akan menimbulkan perubahan status dan akibat hukum bagi seseorang, sehingga patutnya perkawinan  dilaksanakan  sebagaimana  ketentuan  hukum agama  dan  hukum  positif yang berlaku.
Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:  “Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut.”. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Perkawinan  ini  menegaskan  bahwa  sahnya  suatu  perkawinan dilihat  jika  perkawinan  tersebut  dilakukan  sesuai  dan  memenuhi  ketentuan  hukum dan  kepercayaan  yang  dianut  pihak-pihak  yang  melangsungkan  perkawinan. Sebagai  contoh  calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  yang  beragama  Islam
apabila  hendak  melaksanakan  perkawinan  maka  yang  berlaku  adalah  ketentuan hukum  Islam,  yakni  Al-Qur’an  dan  Hadits  sebagai  sumber  hukum  utama  umat Islam.
Dalam Hukum Islam, Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan apabila mampu dan telah siap dalam melaksanakannya. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bilamana rukun dan syarat perkawinan tersebut tidak terpenuhi  maka  perkawinan  yang  telah  dilaksanakan  menjadi  tidak  sah.  Rukun perkawinan  menurut  hukum  Islam  di  antaranya  yaitu,  adanya  mempelai  laki-laki, mempelai  perempuan,  wali  nikah,  dua  orang  saksi  dan ijab  qabul. 4 Syarat perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh mempelai  laki-laki,  mempelai  perempuan,  wali  nikah,  dua  orang  saksi,  dan  dalam ijab  qabul. Sementara  itu  Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan.
Pasal  7  Undang-Undang  Perkawinan  juga  mengatur  syarat  usia  perkawinan dengan  sebagai  berikut:  “(1)  Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  tahun;  (2) Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  meminta  dispensasi kepada  Pengadilan”.  Ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  dan  (2)  tersebut  kemudian mengalami  perubahan  menjadi  sebagai  berikut:  “(1)  Perkawinan  hanya  diizinkan apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun;  (2)  Dalam  hal  terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua  pria  dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada Pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang cukup”.  Dalam  Hukum  Islam  sendiri  tidak  ditentukan  mengenai  batas  usia  untuk dapat melangsungkan  perkawinan.  Hukum  Islam  hanya  mengatur  mengenai baligh (kedewasaan) seseorang dengan melihat pada tanda-tanda ihtilam pada pria dan haid pada wanita.
Selain  memperhatikan  rukun  dan  syarat  perkawinan,  perkawinan  yang dilaksanakan  harus  dilakukan  pencatatan  perkawinan  oleh  pegawai  pejabat  nikah yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan. Terhadap perkawinan yang  belum  dilakukan  pencatatan  dapat  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah kepada  Pengadilan  Agama  bagi  yang  beragama  Islam  dengan  memperhatikan syarat-syarat permohonan itsbat nikah.
Permohonan itsbat nikah  salah  satunya  terjadi  di  Pengadilan  Agama Waingapu  pada  tahun  2019  dan  Pengadilan  Agama  Bontang  pada  tahun  2012. Permohonan itsbat nikah pada kedua kasus tersebut adalah permohonan itsbat nikah yang  dilakukan  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur  tanpa  memperoleh  izin dispensasi kawin dari Pengadilan sebelumnya. Perbedaan pada kedua kasus tersebut terletak pada pertimbangan hakim dan putusan hakim, bahwa di Pengadilan Agama
Waingapu  majelis  hakim  mengabulkan  permohonan  itsbat  nikahnya,  sedangkan  di Pengadilan Agama Bontang majelis hakim menolak permohonan itsbat nikahnya.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  bagaimana  keabsahan  itsbat  nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa didahului izin dispensasi dari Pengadilan. Menanggapi permasalahan tersebut, H. Ohan selaku Komisi Fatwa MUI Jawa Barat berpendapat  sebagai  berikut.  Bahwa  dalam  suatu  pernikahan  adalah  sah  apabila dilaksanakan  menurut  hukum  agamanya  masing-masing.  Dalam  kaidah-kaidah keislaman  suatu  pernikahan  harus  dilakukan  dengan  memenuhi  rukun  dan  syarat nikah yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, ijab  qabul dan  mahar.  Hukum  Islam  tidak  menentukan  adanya  batas-batas  usia perkawinan  layaknya  Undang-Undang  Perkawinan,  hanya  ditandai  pada  kondisi baligh nya  seseorang.  Seseorang  dikatakan  sudah baligh jika  telah  mengalami menstruasi  pada  perempuan  dan  keluarnya  air  mani  pada  laki-laki,  yang menandakan  bahwa  ia  harus  melakukan  tuntutan  kewajiban-kewajibannya  dalam beribadah  sehingga  diperbolehkan  untuk  kawin  guna  menghindari  terjadinya perzinaan  atau  hubungan  seksual  di  luar  perkawinan.  Majelis  Ulama  Indonesia sendiri pada prinsipnya mengikuti pada ketentuan hukum negara, dan terhadap izin dispensasi kawin diserahkan kepada Putusan Pengadilan (Rahman, 2017)
Menurut  Ade  Mulyana  selaku  penghulu  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan  Ujung  Berung,  dikatakan  bahwa  apabila  terdapat  warga  yang  hendak melaksanakan  pernikahan  maka  pihak  KUA  akan  menanyakan  dan  memeriksa segala  berkas  yang  diperlukan  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan. Syarat-syarat  tersebut  diperlukan  baik  untuk  keperluan  administrasi  maupun  untuk memastikan  bahwa  perkawinan  yang  akan  dilaksanakan  telah  sesuai  dengan ketentuan  hukum  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan.  Tidak  ada  persyaratan tertentu  yang  harus  dipenuhi  dalam  melangsungkan  perkawinan  di  bawah  umur terkecuali harus melampirkan izin dispensasi dari Pengadilan. Calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur atau meminta agar perkawinan di  bawah  umur  yang  telah  dilaksanakan  agar  dicatatkan,  maka  pihak  KUA  akan meminta  untuk menunjukan izin dispensasi dari Pengadilan. Dalam hal pihak yang bersangkutan  tidak  dapat  menunjukan  izin  dispensasi  tersebut,  maka  pihak  KUA akan  melakukan  penolakan  untuk  ke  Pengadilan,  dan  selanjutnya  Pengadilan  yang menentukan apakah akan diberi dispensasi atau tidak. Setelah diberi dispensasi dari Pengadilan,  pihak  yang  bersangkutan  dapat  mendatangi  KUA  kembali,  dan  KUA akan  mengurus  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan.  Terhadap perkawinan di bawah tangan maka secara otomatis tidak tercatat di KUA, sehingga bagi  suami  istri  yang  ingin  mendapatkan  legislasi  buku  nikah  harus  mengajukan permohonan  itsbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama.  Setelah  dilakukan  itsbat  nikah  di Pengadilan  Agama,  para  pihak  tersebut  dapat  mengajukan  kembali  kepada  KUA untuk mendapatkan buku nikah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  H.  Mhd  Dongan  selaku  Hakim  pada Pengadilan  Agama  Bandung  bahwa  perkawinan  yang  sudah  memenuhi  syarat  dan
rukun  perkawinan  dalam  Islam  maka  perkawinan  tersebut  tetap  sah.  Dispensasi bukan termasuk rukun nikah, dan pendaftaran nikah pada Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang  Perkawinan  hanya  merupakan  kewajiban  sebagai  penduduk  Indonesia  dan dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan. Perkawinan yang akan di itsbat kan dapat diajukan  setelah  usia  yang  melangsungkan  perkawinan  diperbolehkan  untuk menikah,  artinya  pada  saat  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  para  pihak  yang bersangkutan telah berusia 19 tahun (Yunus, 2020)
Melihat  contoh  kasus  permohonan  itsbat  nikah  yang  terjadi  di  Pengadilan Agama  Waingapu  pada  Penetapan  Nomor  4/Pdt.P/2019/PA.WGP  bahwa  A  dan  B (para  Pemohon)  telah  melaksanakan  perkawinannya  secara  sah  menurut  agama Islam  yaitu  dengan  terpenuhinya  rukun  nikah.  Perkawinan  dilaksanakan  di  rumah orang  tua  B  (Pemohon  II)  di  Kota  Bima,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  yang dihadiri oleh kedua calon mempelai (para Pemohon), ayah kandung B (Pemohon II) sebagai wali nikah, dua orang saksi, ijab qabul antara wali dan A (Pemohon I) dan dengan  maskawin  berupa  cincin  emas  3  (tiga)  gram  dibayar  tunai.  Perkawinan antara  A  dan  B  tidak  didasarkan  adanya  hubungan  nasab,  semenda  maupun sepersusuan,  dan  tidak  termasuk  ke  dalam  bentuk  larangan  perkawinan  lainnya sebagaimana  syariat  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan.  Permohonan  itsbat nikah  tersebut  juga  sesuai  dengan  salah  satu  alasan  itsbat  nikah  di  Pengadilan Agama  sebagaimana  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  (e)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu: “Permohonan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  memiliki  halangan perkawinan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974”.  Para  Pemohon dalam  persidangan  telah  membuktikan  dalil-dalilnya  dengan  mengajukan  kedua orang  saksi  dalam  perkawinannya  dengan  memberikan  keterangan  yang  sesuai dengan dalil-dalil para Pemohon (Putri, 2021)
Melihat  dari  fakta-fakta  kejadian  pada  perkara  tersebut,  dapat  dibuktikan bahwa  perkawinan  antara  A  dan  B  adalah  sah  menurut  hukum  agama  Islam meskipun  secara  hukum  positif  perkawinan  tersebut  melanggar  ketentuan  Pasal  7 ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan  di  mana  A  (Pemohon  I)  pada  saat  perkawinan dilangsungkan secara agama masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan para Pemohon tidak dapat menunjukkan izin dispensasi tersebut (Ahyani, 2016)
Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon  tanpa  mengajukan  permohonan  dispensasi  terlebih  dahulu  merupakan kesalahan  yang  bersifat  administratif  yang  dapat  diperbaiki  juga  secara administratif. Meskipun perkawinan para Pemohon dilakukan ketika masih di bawah umur,  namun  hingga  saat  permohonan  itsbat  nikah  diajukan  para  Pemohon  masih hidup rukun. Dapat disimpulkan bahwa tujuan-tujuan perkawinan yaitu membangun rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah dan warrahmah telah  terwujud.  Terlebih diketahui  B  (Pemohon  II)  pada  saat  permohonan  diajukan  sedang  dalam  keadaan hamil  6  bulan  dari  perkawinan  tersebut.  Majelis  hakim  menilai  bahwa  para Pemohon  telah  mempunyai  kesiapan  mental  untuk  membentuk  dan  melanjutkan
rumah tangganya. Atas hal ini maka tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah para Pemohon.
Sementara  pada  kasus  permohonan  itsbat  nikah  lainnya  yang  terjadi  di Pengadilan Agama Bontang pada Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2012/PA.Botg bahwa para  Pemohon  dalam  dalil-dalilnya  menyatakan  telah  melangsungkan  perkawinan sesuai  dengan  tata  cara  agama  Islam.  Menurut  para  Pemohon  perkawinan dilaksanakan  dengan  wali  nikah  Pemohon  II,  dengan  berwakil  kepada  imam kampung, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa seperangkat alat sholat dan  uang  tunai  sebesar  Rp.  50.000,-  (lima  puluh  ribu  rupiah).  Para  Pemohon mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  dikarenakan  untuk  mengurus  Buku  Kutipan Akta  Nikah  dan  untuk  kepentingan  pembuatan  Akta  Kelahiran  kedua  anaknya. Diketahui  para  Pemohon  datang  sendiri  menghadap  persidangan  dan  tidak menghadirkan dua orang saksi dalam perkawinannya. Selain itu para Pemohon juga tidak dapat menunjukkan izin dispensasi atas perkawinan di bawah umur yang telah dilaksanakannya.  Melihat  pada  fakta-fakta  tersebut,  maka  para  Pemohon  tidak benar-benar  dapat  membuktikan  perkawinannya  sehingga  majelis  hakim  dengan pertimbangan hukumnya sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon.
Menurut.  H.  Mhd  Dongan  selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Bandung, bahwa  ditolaknya  permohonan  itsbat  nikah  dimungkinkan  terjadi  karena  beberapa faktor, di antaranya:
1. Pada saat itsbat nikah usia para pihak yang perkawinannya hendak di itsbat kan belum  memenuhi  syarat  untuk  di  itsbat  kan,  yaitu  belum  mencapai  umur  19 (sembilan belas) tahun.
2. Bukti-bukti  yang  diajukan  para  Pemohon  setelah  dianalisa  ternyata  tidak memenuhi rukun dan syarat sah nikah.
3. Majelis  hakim  berpendapat  dengan  melihat  kondisi  suatu  daerah.  Sebagai contoh  di  daerah  tersebut  sudah  terlalu  banyak  perkawinan  di  bawah  tangan dengan  kondisi  usia  para  mempelai  tidak  memenuhi  batas  usia  perkawinan. Ketika  hakim  berpendapat  demikian,  maka  dimungkinkan  permohonan  itsbat nikah  akan  ditolak,  misalnya  dengan  maksud  membuat  trauma  di  masyarakat agar tidak menormalisasi perkawinan di bawah umur.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  dispensasi  kawin bukan merupakan syarat dan rukun pernikahan dalam syariat Islam. Dalam hal perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang telah dilaksanakan secara syariat  Islam  namun  tidak  dicatatkan  atau  tidak  dilaksanakan  melalui  Kantor Urusan Agama, maka perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan siri dan perkawinannya  adalah  sah  apabila  sudah baligh ,  meskipun  tidak  didasarkan pada  izin  dispensasi  kawin  atas  perkawinan  di  bawah  umur  tersebut. Dispensasi  berfungsi  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak dan melindungi anak dari perlakuan sewenang-wenang orang tua atau walinya untuk menikahkan anaknya.
Perkawinan  di  bawah  umur  tanpa  dispensasi  tersebut  adalah  sah  dan sama  seperti  perkawinan  siri  lainnya,  tetapi  kurang  sempurna,  maka  perlu untuk  mengajukan  itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  agar  perkawinannya dapat  dicatatkan  dan  mendapatkan  Kutipan  Akta  Nikah.  Para  pihak  yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah apabila telah berusia sekurang-kurangnya  19  (sembilan  belas)  tahun  sebagaimana  syarat  minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini. Para pihak juga se dapat mungkin untuk membuktikan  bahwa  perkawinannya  benar-benar  telah  dilaksanakan  serta memenuhi ketentuan hukum agama Islam.
Dalam  contoh  kasus  permohonan  itsbat  nikah  yang  ditolak  oleh Pengadilan Agama, bukan berarti perkawinan yang telah dilaksanakan menjadi tidak  sah,  sebab  hakikatnya  keabsahan  suatu  perkawinan  kembali  pada ketentuan hukum agamanya masing-masing. Hanya saja perkawinan di bawah tangan  yang  tidak  di  itsbat  kan  berakibat  pada  tidak  adanya  buku  nikah sehingga perkawinan menjadi tidak tercatat dan status perkawinan tidak diakui oleh negara.
B. Akibat  Hukum  yang  Ditimbulkan  dari  Penetapan  Itsbat  Nikah  terhadap Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Tanpa  Dispensasi  Kawin  Ditinjau  dari  Undang- Undang Perkawinan dan Hukum Islam.
Perkawinan  sebagai  peristiwa  hukum  akan  menimbulkan  akibat-akibat hukum  baik  bagi  para  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  (suami  dan  istri), anak-anak  yang  dilahirkan,  maupun  pihak  ketiga  yang  memiliki  kepentingan. Akibat-akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dalam  perkawinan  akan  dilindungi  oleh hukum  apabila  perkawinan  tersebut  dilaksanakan  sebagaimana  ketentuan  hukum yang  berlaku.  Ketentuan  hukum  perkawinan  yang  berlaku  saat  ini  merujuk  pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dengan  beberapa perubahan pada pasalnya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perbuatan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Di mana  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  merupakan undang-undang unifikasi yang mengatur mengenai perkawinan beserta akibat-akibat hukumnya (Safira, Judiasih, & Yuanitasari, 2021).
Perkawinan  yang  dilaksanakan  menurut  hukum  tercantum  secara  eksplisit dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  yaitu  perkawinan  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  hukum  agamanya,  kemudian  perkawinan  tersebut  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  perkawinan  di  bawah  umur tanpa  dispensasi  kawin  yang  telah  dilaksanakan  hendak  mendapat  legalitas  maka harus dilakukan itsbat nikah terhadap perkawinan tersebut. Perkawinan yang telah di itsbat  kan  oleh  Pengadilan  maka  akibat  hukumnya  sama  dengan  perkawinan  pada umumnya.  Bahwa  setelah  perkawinan  di  bawah  umur  telah  di  itsbat  kan  maka perkawinannya berkekuatan hukum tetap dan akan memperoleh Kutipan Akta Nikah
sebagai jaminan terhadap akibat hukum  yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut (Oktafia & Sudarsono, 2022)
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Ade  Mulyana  selaku  perwakilan  dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung, bahwa setelah perkawinan di bawah umur di itsbat kan oleh Pengadilan Agama, maka pihak yang bersangkutan dapat  mendatangi  Kantor  Urusan  Agama  setempat  dengan  menunjukan  bukti penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, dan kemudian pihak Kantor Urusan Agama  dapat  menerbitkan  buku  nikah.  Buku  nikah  yang  telah  diperoleh  dapat dipergunakan untuk mengurus segala dokumen kependudukan lainnya (Amir, 2008) Meskipun  hukum  Islam  tidak  menjadikan  pencatatan  perkawinan  sebagai syarat  sahnya  perkawinan,  namun  dapat  diqiyaskan  dengan nash pada  muamalah hutang  piutang,  sebab  terdapat  kesamaan illah dari  keduanya  yakni  bukti  sahnya perjanjian  atau  transaksi  muamalah.  Sebagaimana  diqiyaskan  pada  perintah pencatatan akad hutang piutang, maka pencatatan akad pada perkawinan merupakan anjuran  menurut  hukum  Islam,  yang  mana  kaidah  fikihnya  menyatakan  bahwa  : “Sesuatu  yang telah  ditetapkan  berdasarkan  bukti atau  keterangan  sepadan  dengan yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  kenyataan”    Selain  itu  pencatatan  perkawinan bertujuan  untuk  tertib  administrasi,  memberikan  jaminan  atas  kepastian  dan perlindungan  hukum  status  suami,  istri,  anak-anak  yang  dilahirkan,  serta  hak-hak yang ditimbulkan seperti halnya hak nafkah, hak harta bersama, hak waris,  dan hak atas identitas hukum seperti memperoleh akta kelahiran dan kartu keluarga (Oktafia & Sudarsono, 2022)
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  setelah  dilakukan  itsbat  nikah  terhadap perkawinan  di  bawah  umur  tanpa  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  di antaranya sebagai berikut :
1. Status Perkawinan
Setelah  perkawinan  di  itsbat  kan  melalui  penetapan  Pengadilan  Agama yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  para  pihak  dapat  memperoleh  buku nikah  sebagai  bukti  status  perkawinannya. 5 Buku  nikah  merupakan  bukti keabsahan  perkawinan  menurut  hukum  dan  dapat  digunakan  untuk  mengurus berbagai  dokumen  kependudukan  sebagai  hak-hak  administratif  yang  dimiliki para  pihak,  seperti  Kartu  Keluarga,  Akta  Kelahiran  Anak,  dan  surat  penting lainnya. Selain itu buku nikah (Kutipan Akta Nikah) dapat dijadikan sebagai alat bukti  autentik  yang  dapat  melindungi  hak-hak  para  pihak  yang  menyangkut status perkawinan tersebut (Soemitro, 1990)
2. Hubungan Suami Istri
Dalam  suatu  ikatan  perkawinan  yang  sah  akan  menimbulkan  hubungan hukum  antara  suami  dan  istri.  Hubungan  hukum  antara  suami  dan  istri  dalam suatu ikatan perkawinan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban sebagai seorang  suami  maupun  seorang  istri  sebagaimana  ketentuan  Pasal  30  sampai
dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Di mana suami istri harus saling setia, mencintai, tolong menolong dan saling memberikan bantuan lahir bathin. Seorang  suami  juga  berkewajiban  untuk  memberikan  nafkah  kepada  istrinya. Mengenai  pewarisan,  bahwa  kedudukan  istri  sebagai  ahli  waris  suami  maupun kedudukan  suami  sebagai  ahli  waris  istri  menjadi  terang.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  kepemilikan  buku  nikah  sebagai  bukti  status  perkawinan  di antara mereka (Chand, 2021)
3. Anak Yang Dilahirkan
Anak  sebagai  anugerah  dari  Allah  SWT  yang  dititipkan  kepada  kedua orang  tua  untuk  dirawat  dan  dibesarkan  dengan  penuh  cinta  dan  kasih  sayang. Sebagaimana  salah  satu  tujuan  dari  perkawinan  dalam  Q.S  An-Nisa  (4)  ayat  1 ialah  untuk  menghasilkan  dan  melanjutkan  keturunan.  Berdasarkan  Pasal  42 Undang-Undang  Perkawinan,  bahwa  seorang  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  yang  sah  akan  memperoleh  status  sebagai  anak  sah (Oktafia  & Sudarsono, 2022)
Ketentuan  Pasal  43  Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  bahwa  anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan dengan  ibu  dan  keluarga  ibu (Julir,  2018) Status  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  yang  telah  di  itsbat  kan  selain  memiliki  hubungan  keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayah. Kemudian hubungan hukum yang ditimbulkan antara orang tua  dan  anak  yaitu  bahwa  orang  tua  bertanggung  jawab  untuk  memelihara  dan memenuhi  hak-hak  anak  seperti  hak  untuk  mendapatkan  kasih  sayang, perlindungan,  pendidikan,  kesejahteraan  dan  sebagainya.  Seorang  anak berkewajiban untuk taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  orang  tua dan anak dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan (Aripin, 2009) .
Kewajiban  seorang  anak  dalam  menghormati  kedua  orang  tuanya tercantum dalam Q.S Al-Isra: 23 yang artinya sebagai berikut:
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan  hendaklah  berbuat  baik  kepada  ibu  bapak.  Jika  salah  seorang  di  antara keduanya  atau  kedua-duanya  sampai  berusia  lanjut  dalam  pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan  janganlah  engkau  membentak  keduanya,  dan  ucapkanlah  kepada  keduanya perkataan yang baik ” (Sulaikin Lubis, 2018)
Dalam  hal  pewarisan  seorang  anak  dapat  menjadi  ahli  waris  bagi  ayah dan  ibunya,  maupun  ayah  dan  ibunya  dapat  menjadi  ahli  waris  bagi  anaknya. Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pewarisan antara orang tua dan anak merupakan mengelompokkan ahli waris menurut hubungan darah (Manan & SH, 2017)
4. Harta Benda Perkawinan
Harta  benda  perkawinan  merupakan  semua  harta  yang  dikuasai  oleh masing-masing  suami  istri  maupun  secara  bersama-sama  dalam  ikatan perkawinan. Di Indonesia mengenai harta benda perkawinan telah diatur dalam Pasal  35  sampai  dengan  Pasal  37  Undang-Undang  Perkawinan.  Menurut  Pasal 35  Undang-Undang  Perkawinan  bahwa  harta  benda  dalam  perkawinan  terbagi menjadi  dua  macam  yaitu  harta  bersama dan  harta  bawaan.  Setelah  Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan itsbat nikah, maka dapat dibedakan antara harta benda  perkawinan  yang  diperoleh  selama  ikatan  perkawinan,  apakah  termasuk ke dalam harta bersama maupun harta bawaan terkecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Ali, 2021)
Menurut  H.  Mhd  Dongan  selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Agama Bandung  bahwa  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  apabila  perkawinan  di  bawah umur tersebut tidak segera di itsbat kan, maka akan berakibat pada beberapa hal yaitu:
a. Kesulitan dalam mengajukan perceraian karena tidak dapat menunjukan bukti status  perkawinannya.  Sebab  perkawinan  yang  telah  dilaksanakan  rakibat pula pada secara di bawah tangan tidak dapat memperoleh buku nikah, yang beperkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dan  tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan Agama.
b. Berpoligami tanpa prosedur. Sebagai contoh suami yang hendak menikah lagi dengan  wanita  lain  atau  berpoligami,  maka  istri  pertama  tidak  dapat menghalangi  suami  sebab  perkawinan  mereka  dilakukan  dengan  di  bawah tangan  dan  belum  di  itsbat  kan,  sehingga  perkawinan  tersebut  tidak  dapat dibuktikan.
c. Anak  yang  dilahirkan  tidak  dapat  didaftarkan  dalam  kartu  keluarga  sebab tidak  memiliki  buku  nikah  orang  tuanya,  sehingga  tidak  terlihat  siapa  ayah dari anak yang dilahirkan tersebut. Akibatnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan  tersebut  tidak  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ayah  dan keluarga dari ayah, melainkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibu.
d. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat menjadi ahli waris bagi ayahnya.
e. Ayahnya  tidak  dapat  menjadi  wali  nikah  bagi  anak  perempuan  yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan.
f. Kesulitan  dalam  menentukan  kedudukan  harta  bersama.  Terhadap perkawinan  di  bawah  umur  yang  tidak  di  itsbat  kan  maka  harta  bersama tersebut  dianggap  tidak  ada  dan  hanya  berlaku  harta  masing-masing (Nurmalasari et al., 2016)
Melihat  pada  berbagai  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  tersebut  maka  terlihat urgensi  dari  suatu  perkawinan  agar  dilakukannya  itsbat  nikah  untuk  mendapatkan jaminan  dan  perlindungan  hukum.  Suatu  perkawinan  di  bawah  umur  tanpa dispensasi  kawin  yang  tidak  segera  diajukan  permohonan  itsbat  nikah  maka  akan berakibat  pada  hilangnya  hak-hak  yang  sepatutnya  dimiliki  para  pihak  yang bersangkutan. Terlebih dalam hal ini pihak perempuan dan anak yang paling banyak mendapatkan kerugian apabila perkawinan di bawah umur tersebut tidak dilakukan itsbat nikah (Judiasih, Suparto, Afriana, & Yuanitasari, 2018) .

## Kesimpulan
Keabsahan  perkawinan  di  bawah  umur  tanpa  dispensasi  kawin  pada  dasarnya kembali kepada ketentuan hukum agama yang dianutnya, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Perkawinan.  Sementara  itu  dispensasi  kawin  bukan  sebagai  syarat sahnya  perkawinan.  Keabsahan  perkawinan  ditentukan  pada  ketentuan  hukum agamanya  masing-masing.  Dalam  hukum  Islam,  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan  yang  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan,  serta  tidak  melanggar larangan-larangan  perkawinan.  Maka  ketiadaan  dispensasi  kawin  tidak  mempengaruhi keabsahan  suatu  perkawinan  di  bawah  umur.  Perkawinan  di  bawah  umur  tanpa dispensasi  kawin  yang telah  di  itsbat  kan  di  Pengadilan  Agama akan  berakibat  hukum sama dengan perkawinan pada umumnya. Akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya: (1)  Status  perkawinan  yang  telah  di  itsbat  kan  melalui  penetapan  Pengadilan  Agama yang telah berkekuatan hukum tetap akan memperoleh buku nikah sebagai bukti status perkawinannya;  (2)  Menimbulkan  hubungan  hukum  antara  suami  dan  istri.  Hubungan hukum tersebut diantaranya hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta kedudukan ahli  waris  antara  suami  dan  istri;  (3)  Anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu dan keluarga ibu serta ayah dan keluarga ayah,  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  orang  tua  dan anak,  dan dapat mendudukkan anak sebagai ahli waris bagi ayah dan ibunya maupun sebaliknya; dan (4) Dapat  dibedakan  kedudukan  harta  benda  perkawinan  yang  termasuk  ke  dalam  harta bersama maupun harta bawaan.

## BIBLIOGRAFI
Ahyani, Sri. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini  Akibat  Kehamilan  Di  Luar  Nikah.  Jurnal  Wawasan  Yuridika,  34(1),  31– 47. Google Scholar
Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika. Google Scholar
Amir,  Syarifuddin.  (2008).  ushul  fiqh  jilid  2.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group.

## Google Scholar
Aripin, H. Jaenal. (2009). Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia. Prenada Media.
Google Scholar
Chand, Gambhir Bahadur. (2021). Challenges Faced by Bachelor Level Students While Speaking  English.  IJELTAL  (Indonesian  Journal  of  English  Language  Teaching and Applied Linguistics), 6(1), 45–60. Google Scholar
Handayani,  Yunita.  (2016). Analisis  Terhadap  Dispensasi  Pengadilan  Negeri  dalam Memberikan  Izin  Perkawinan  Kepada  Anak  di  Bawah  Umur  (Studi  Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 168/Pdt. P/2012/PN. Mgl). Google Scholar
Judiasih,  Sonny  Dewi,  Suparto,  Susilowati,  Afriana,  Anita,  &  Yuanitasari,  Deviana. (2018).  Dispensasi  Pengadilan:  Telaah  Penetapan  Pengadilan  Atas  Permohonan Perkawinan  Di  Bawah  Umur.  Adhaper:  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata,  3(2),  191– 203. Google Scholar
Julir,  Nenan.  (2018).  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia  Perspektif  Ushul  Fikih. JURNAL  ILMIAH  MIZANI:  Wacana  Hukum,  Ekonomi,  Dan  Keagamaan,  4(1), 53–62. Google Scholar
Manan, H. Abdul, & SH, S. (2017). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Prenada Media. Google Scholar
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika,  &  Yuliartini,  Ni  Putu  Rai.  (2020).  Diseminasi  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum  Masyarakat  Di  Desa  Sidetapa  Terkait  Urgensi  Pencatatan  Perkawinan Untuk  Memperoleh  Akta  Perkawinan. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138–155. Google Scholar
Muchimah,  Muchimah.  (2018).  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 1 (2), 157–171. Google Scholar
Nurmalasari,  Trisna,  Zahara,  Sita,  Arisanti,  Nisa,  Mentari,  Putri,  Nurbaeti,  Yulia, Lestari,  Tresna,  &  Rahmiyani,  Ira.  (2016).  Uji  aktivitas  antioksidan  ekstrak  buah kupa  (Syzygium  polycephalum)  terhadap  radNurmalasari,  Trisna,  Zahara,  Sita, Arisanti, Nisa, Mentari, Putri, Nurbaeti, Yulia, Lestari, Tresna, & Rahmiyani, Ira.
(2016).  Uji  aktivitas  antioksidan  ekstrak  buah  kupa  (Syz.  Jurnal  Kesehatan  Bakti Tunas  Husada:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keperawatan,  Analis  Kesehatan  Dan  Farmasi, 16(1), 61–68. Google Scholar
Oktafia,  Yeni,  &  Sudarsono,  Sudarsono.  (2022).  Sudarsono.  (2005).  Hukum Perkawinan  Nasional.  Jakarta:  Rineka  Cipta.  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6(2), 462–469. Google Scholar
Putri,  Inayah  Alicia.  (2015).  Analisis  Yuridis  Upaya  Hukum  Pencatatan  Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Google Scholar
Rahman,  Faizel.  (2017).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Dispensasi  Kawin Dibawah  Umur  Ditinjau  Dari  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Pengadilan  Agama Rengat (Studi Kasus Perkara Nomor: 0133/Pdt. P/2015/PA Rgt). Universitas Islam Riau. Google Scholar
Safira,  Levana,  Judiasih,  Sonny  Dewi,  &  Yuanitasari,  Deviana.  (2021).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Perkawinan  Bawah  Umur  Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan,
4(2), 210–225. Google Scholar
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  (1990).  Metodologi  penelitian  hukum  dan jurimetri.  Ghalia Indonesia, Jakarta, 167. Google Scholar
Sulaikin  Lubis,  S.  H.  (2018).  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia.
Kencana. Google Scholar
Yunus, Ahyuni. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. Humanities Genius. Google Scholar

## Copyright holder:
Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: