INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2035-2050 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo)
Muhammad Rifky Santosa 1 ✉ , Sufirman Rahman 2 Nurul Qamar 3
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar Email : rifky.santosa@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  :  1).  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas  penerapan  sanksi pidana dalam pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo. Tipe penelitian ini adalah normatif- empiris,  data  yang diperoleh  penulis  dari  studi  dokumen  maupun  wawancara  dengan  pihak  yang berkepentingan  dalam  hal  ini  pihak  Pengadilan  Negeri  Sengkang  dan  Kepolisian  Resor  Wajo, kemudian  dilakukan  analisis  kualitatif.  Hasil  Penelitian  penulis  mendapatkan  bahwa:  1).  Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pencurian oleh anak  di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo kurang berjalan secara efektif. Tentunya ini berkaitan dengan tingkat profesionalisme serta pemahaman dari penyidik guna dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat berjalan secara efektif. 2). Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo yaitu: faktor internal dan eksternal terdiri atas, keluarga anak, psikologi anak, lingkungan pergaulan anak yang salah, pemakian alkohol.  Keempat  faktor  tersebut  saling  berhubungan  terhadap  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan oleh anak..
Kata  Kunci: Sanksi Pidana, Pencurian Anak, dan Wilayah Hukum;
Abstract
The research aims to: 1). To find out and analyze the effectiveness of applying criminal sanctions in theft by minors in the jurisdiction of the Wajo Resort Police, and 2). To find out and analyze the factors that influence the occurrence of criminal acts of theft by minors in the jurisdiction of the Wajo Resort Police. This type of research is normative-empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Sengkang District Court and the Wajo Resort Police, was then carried out qualitative analysis. Research results the authors find that: 1). The effectiveness of the application of criminal sanctions in theft by minors in the jurisdiction of the Wajo Resort  Police  has  not been  effective.  Of  course,  this  is  related to the  level  of  professionalism  and understanding  of  investigators  in  order  to  apply  criminal  sanctions  to  children  as  perpetrators  of criminal acts of theft to run effectively. 2). Factors that influence the occurrence of criminal acts of theft by minors in the jurisdiction of the Wajo Resort Police, namely: internal and external factors consisting of, the child's family, child psychology, the wrong social environment of the child, alcohol use. These four factors are interconnected with the crime of theft committed by children.
Keywords: Criminal Sanctions, Child Theft, and Jurisdiction;

## PENDAHULUAN
Pelaku tindak pidana pencurian saat ini telah dilakukan oleh anak dibawah umur, baik secara sadar maupun secara tidak sadar melakukan perbuatan tersebut. Tentunya berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja  keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan  di masa  depan.  Berbagai  faktor  tersebut  memungkinkan  bagi  anak  untuk  melakukan kenakalan  dan  kegiatan  kriminal  yang  dapat  membuat  mereka  terpaksa  berhadapan dengan  hukum.  Pada  umumnya  anak  ialah  seseorang  yang  dilahirkan  dan  juga merupakan cikal bakal lahirnya regenerasi baru yang dapat meneruskan harapan dan cita- cita  keluarga,  bangsa  dan  negara.    Demikianlah  kepada  anak  yang  melakukan  tindak pidana  dalam  konteks  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  tetap  harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat  pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya  dilaksanakan secara khusus. Hakikat anak sebagai individu yang labil, masa depan anak sebagai aset penerus bangsa  sekaligus  cermin  sikap  hidup  bangsa  pada  masa  mendatang,  dan  posisi  anak dalam masyarakat yang tetap membutuhkan perlindungan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari solusi alternatif untuk mencegah anak menjadi subjek hukum dari sistem peradilan  pidana  formal,  memenjarakan  anak  dan  stigmatisasi  status  anak  sebagai narapidana.  Maka  negara  Indonesia  telah  memberikan  perlindungan  hukum  dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam ketentuan ini, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi,  dan  memberdayakan  anak  yang  mengalami  tindak  perlakuan  salah  (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.
Pencurian  adalah  salah  satu  jenis  kejahatan  yang  tidak  saja  melanggar  norma- norma  sosial  yang  terbentuk  dalam  kehidupan  masyarakat,  tetapi  lebih  jauh  lagi, kejahatan ini juga bisa mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Pencurian dalam hukum positif  merupakan  perbuatan  mengambil  barang,  yang  sama  sekali  atau  sebagian kepunyaan  orang  lain  dengan  maksud  untuk  memiliki  barang  itu  dengan  melawan hukum. Pelaku pencurian dapat dituntut atau divonis hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana pencurian dapat saja terjadi di setiap tempat dalam waktu apapun yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak- anak  yang  menjadi  pelaku  dari  pencurian,  tanpa  memandang  siapapun  orang  yang melakukan pencurian akan diproses menurut hukum yang berlaku.
Tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  anak  sangat  membahayakan,  baik terhadap  masyarakat  maupun  terhadap  masa  depan  anak  itu  sendiri.  Karenna  itu, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menegaskan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas: perlindungan,  keadilan,  nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan  pembimbingan  anak,  proporsional,  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan sebagai  upaya  terakhir,  dan  penghindaran  pembalasan.  Selanjutnya  dalam  Pasal  69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan pula bahwa anak hanya dapat dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Ditinjau dari kebijaksanaan kriminal (criminal policy), tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya” dengan orang dewasa. Anak-anak yang belum dewasa masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari orang  tuanya  sehingga  apabila  dijatuhi  pidana  dikhawatirkan  akan  merusak  masa depannya  anak  tersebut  dan  mungkin  juga  anak  tersebut  tidak  akan  sembuh  dari
perbuatannya.  Seorang  anak  belum  dapat  mempertanggungjawabkan  semua kesalahannya  karena  lingkungan  sekitarnya  juga  memberi  peluang  untuk  melakukan pelanggaran hukum. Karena anak adalah sebagai generasi penerus, maka kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana sangat diharapkan supaya dapat secepatnya kembali  ke  jalan  yang  benar.  Penjatuhan  sanksi  merupakan  alat  kekuasaan  untuk menguatkan  berlakunya  suatu  norma  dan  untuk  mencegah  serta  memberantas tindakantindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat.
Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana,  yaitu  sanksi  pidana  dan  jenis  sanksi  tindakan.  Sekalipun  dalam  prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide  dasar  keduanya  memiliki  perbedaan  mendasar,  dimana  sanksi  pidana  bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar ”untuk apa diadakan pemidanaan itu.  Khusus mengenai penerapan sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 14 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat  ciri  dan  sifat  yang  khas  pada  anak  dan  demi  pelindungan  terhadap  anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum.
Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Jika harus dilakukan proses  hukum  terhadap  anak  maka  tentunya  kurang  adil  jika  kepada  terdakwa  anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak  merupakan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  sehingga  dalam  menanangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.
Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (lex specialis derogat legi generali). Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam  hukum  acara  maupun  ancaman  pemidanaannya.  Pembedaan  perlakuan  dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan  dan  pengayoman  terhadap  anak  dalam  menyongsong  masa  depannya yang masih  panjang. Selain itu,  pembedaan tersebut dimaksudkan  untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas  yang  dalam  kenyataan  tindak  pidana pencurian sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikat, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Pelaku tindak pidana pencurian juga tidak segan-segan melukai korbannya, bahkan menghilangkan nyawa korbannya. Tindak pidana pencurian sudah menjadi tindak kriminal  yang  cukup  menonjol  di  Kabupaten  Wajo.  Mengacu  dari  hal-hal  tersebut haruslah ada upaya untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi kejahatan sekecil mungkin  agar  dapat  terwujud  rasa  aman  dan  tentram  bagi  masyarakat  di  wilayah Kabupaten Wajo.
Akhir-akhir  ini  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  menunjukkan  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  anak  mengalami  peningkatan  dari  waktu-kewaktu  sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa  kejahatan  yang  pelakuknya  adalah  anak-anak.  Penyimpangan  perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak di sebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif  dari  perkembangan  pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang komunikasi  dan  informasi,  kemajuan  IPTEK,  serta  perubahan  gaya  hidup  telah membawaperubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sehingga akansangat berpengaruh pada nilai dan perilakuanak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan  disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat. Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik  untuk  meneliti  tentang  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  lalu lintas dengan judul: “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di
Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo)”.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum normatif-empiris yaitu  penelitian  hukum  yang  menggabungkan  unsur-unsur  hukum  normatif  yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris  yang  diperoleh  dari  wawancara  terkait  dengan  pokok  permasalahan  dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pencurian oleh anak di bawah umur, A. Muin Fahmal., & Askari Razak. (2021).

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  empiris  oleh  karena  itu  data  yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua jenis data sebagai berikut:
1. Data Primer, yaitu data empiris yang bersumber atau diperbolehkan. Seperti data dari Pengadilan Negeri Sengkang dan Kepolisian Resor Wajo.
2. Data Sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dan  mengkaji ketentuan perundang-undangan.

## Populasi dan Sampel
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah, Hakim di Pengadilan Negeri Sengkang, Penyidik di Kepolisian Resor Wajo, Pengacara dan Masyarakat. Melihat jumlah populasi sangat besar jumlahnya, maka untuk memudahkan penelitian ini, penulis menerapkan teknik penarik sampel dengan menggunakan metode purposive  sampling dengan pertimbangan bahwa hanya yang memenuhi unsur-unsur tertentu dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan  teknik  penarikan  sampel  tersebut,  maka  yang  dijadikan  sebagai  sampel penelitian ini adalah:
1. 3 (Tiga) orang Hakim di Pengadilan Negeri Sengkang.
2. 5 (Lima) orang Penyidik di Kepolisian Resor Wajo.
3. 2 (Dua) orang Pengacara di Wilayah Hukum Kabupaten Wajo.
4. 2 (Dua) orang Masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Wajo.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk membahas dan menganalisa permasalahan yang hendak dirumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan  teknik pengumpulan data sebagai
berikut:
Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang  belum  diolah  dan  diuraikan  orang  lain.  Untuk  memperoleh  data  primer  peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi lapangan dan wawancara (interview).

## Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang  sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Teknik Analisa Data
Setelah data-data terkumpul seperti data primer dan data sekunder maka dianalisis dengan menggunakan instrumen teori atau konsep untuk membahas atau memberikan jawaban  terhadap  permasalahan  dalam  penelitian  ini  sebagaimana  yang  telah dirumuskan  dalam  rumusan  masalah.  Mengingat  sasaran  data  bersifat  empiris,  maka analisis data tersebut merupakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak  Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wajo
Untuk  menerapkan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Ketentuan  Pidana  dan  Tindakan  meliputi  beberapa  pasal  di  dalam  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Di  dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan  sistem peradilan  pidana  anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan  sampai  dengan  tahap pembimbingan  setelah menjalani pidana. Dalam hal ini yang  dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan. Serta Bab XI tentang Sanksi Administratif. Maka dari itu dapat diketahui bahwa dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa sanksi  dalam Undang-Undang tersebut, terdiri atas, Sanksi Pidana, Sanksi Tindakan, dan Sanksi Administratif.
Dalam menjatuhkan  sanki pada  kasus  pencurian oleh  anak dibawah umur, tentu berbeda  dengan  sanksi  yang  didapat  pada  kasus  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa. Terdapat hal-hal khusus dan berbeda dalam persidangan kasus yang dilakukan oleh anak
dibandingkan dengan persidangan kasus yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat terdapat  hukum  perlindungan  anak  pula.  Hal-hal  khusus  tersebut  dijelaskan  dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan.
Hal  khusus  lainnya  terdapat  pada  Pasal  30  yaitu,  Penangkapan  terhadap  anak dilakukan guna kepentingan  penyidikan paling  lama 24 (dua  puluh empat)  jam; Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak; Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak di titipkan di LPKS; Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada Anggaran Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dan hal khusus lainnya yang ditemukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan  Anak,  terdapat  pada  Pasal  53  yaitu,  Anak  disidangkan  dalam  ruang  sidang khusus Anak; Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan  dari ruang tunggu sidang  orang dewasa; Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.
Pada  dasarnya  anak-anak  memiliki  kondisi  kejiwaan  yang  labil,  agresif  dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini  belum  dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan,  melainkan  kenakalan  yang  ditimbulkan akibat  dari  kondisi  psikologis  yang  tidak  seimbang  dan  si  pelaku  belum  sadar  dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), dimaknai sebagai seseorang yang  berusia  di  bawah  18  tahun  yang  berhadapan  dengan  sistem  peradilan  pidana dikarenakan  yang  bersangkutan  disangka  atau  dituduh  melakukan  tindak  pidana. Kenakalan anak disebut juga Juvenile Deliquency, yang menurut Kartini Kartono dalam bukunya Pathologi Sosial Kenakalan Remaja, menyebutkan bahwa Juvenile  Deliquency adalah perilaku jahat, dursila, kejahatan, kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara  sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh  suatu bentuk pengabaian sosial sehingga anak mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.
Kemudian Romli Atmasasmita memberikan pengertian tentang Juvenile Deliquency ialah, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta  dapat  membahayakan  perkembangan  peribadi  anak  yang  bersangkutan.    Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana. Faktor Intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang emosinya masih labil dan tidak  terkontrol.  Faktor  Intern  merupakan  faktor-faktor  yang  terdapat  pada  individu seperti  Psychise,  Sex  dan  jenis  Kelamin,  umur  atau  usia,  Fisik,  Flebleminded  (mental).
Psyical Handicaps, Twin (anak kembar), Ras dan keluarga. Faktor ekstern adalah faktor yang  berasal  dari  luar  diri  anak,  bisa  dari  lingkungan  keluarga,  pergaulan,  atau  faktor pengaruh budaya dan media sosial. Sehingga anak merasa perbuatan kekerasan ataupun kebebasan yang dilihat sehari-hari dirasakan adalah hal yang wajar.
Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Tindak  Pidana  Pencurian  Oleh  Anak  Di Bawah  Umur  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Wajo  Untuk  menerapkan  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  telah  memberikan  beberapa  petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Ketentuan Pidana dan Tindakan meliputi  beberapa  pasal  di  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Di dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan  sistem  peradilan  pidana  anak  adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap  penyelidikan  sampai  dengan  tahap  pembimbingan  setelah  menjalani  pidana. Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  sanksi  adalah  akibat  hukum  bagi  pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan. Serta Bab XI tentang Sanksi Administratif. Maka dari itu dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah ditentukan  bahwa  sanksi  dalam  Undang-Undang  tersebut,  terdiri  atas,  Sanksi  Pidana, Sanksi Tindakan, dan Sanksi Administratif.
Dalam menjatuhkan  sanki pada  kasus  pencurian oleh  anak dibawah umur, tentu berbeda  dengan  sanksi  yang  didapat  pada  kasus  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa. Terdapat hal-hal khusus dan berbeda dalam persidangan kasus yang dilakukan oleh anak dibandingkan dengan persidangan kasus yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat terdapat  hukum  perlindungan  anak  pula.  Hal-hal  khusus  tersebut  dijelaskan  dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan.
Hal  khusus  lainnya  terdapat  pada  Pasal  30  yaitu,  Penangkapan  terhadap  anak dilakukan guna kepentingan  penyidikan paling  lama 24 (dua  puluh empat)  jam; Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak; Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak di titipkan di LPKS; Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada Anggaran Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dan hal khusus lainnya yang ditemukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan  Anak,  terdapat  pada  Pasal  53  yaitu,  Anak  disidangkan  dalam  ruang  sidang khusus Anak; Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan  dari ruang tunggu sidang  orang dewasa; Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.
Pada  dasarnya  anak-anak  memiliki  kondisi  kejiwaan  yang  labil,  agresif  dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini  belum  dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan,  melainkan  kenakalan  yang  ditimbulkan akibat  dari  kondisi  psikologis  yang  tidak  seimbang  dan  si  pelaku  belum  sadar  dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), dimaknai sebagai seseorang yang  berusia  di  bawah  18  tahun  yang  berhadapan  dengan  sistem  peradilan  pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.
Kenakalan  anak  disebut  juga  Juvenile  Deliquency,  yang  menurut  Kartini  Kartono dalam  bukunya  Pathologi  Sosial  Kenakalan  Remaja,  menyebutkan  bahwa  Juvenile Deliquency  adalah  perilaku  jahat,  dursila,  kejahatan,  kenakalan  anak-anak  muda, merupakan  gejala  sakit  (patologi)  secara  sosial  pada  anak-anak  dan  remaja  yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga anak mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.  Kemudian Romli Atmasasmita memberikan pengertian  tentang  Juvenile  Deliquency  ialah,  setiap  perbuatan  atau  tingkah  laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan peribadi anak yang bersangkutan.  Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana. Faktor Intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang emosinya masih labil dan tidak terkontrol. Faktor Intern merupakan faktor- faktor yang terdapat pada individu seperti Psychise, Sex dan jenis Kelamin, umur atau usia,  Fisik,  Flebleminded  (mental).  Psyical  Handicaps,  Twin  (anak  kembar),  Ras  dan keluarga. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari lingkungan keluarga,  pergaulan,  atau  faktor  pengaruh  budaya  dan  media  sosial.  Sehingga  anak merasa  perbuatan  kekerasan  ataupun  kebebasan  yang  dilihat  sehari-hari  dirasakan adalah  hal  yang  wajar.  Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  peneliti  menguraikan berdasarkan  dari  hasil  kajian  dan  observasi  yang  dilakukan  dilapangan,  terkait  jumlah kenakalan (tindak pidana) anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Wajo, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:
Tabel III Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Pada Wilayah Hukum Kabupaten Wajo
No  Jenis  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan Anak Rekapitulasi Dalam Tiga Tahun Terakhir Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 2 3 4 5 Perkelahian Kelompok Pencurian (biasa dan berat) Pencabulan Penganiayaan Anak Pembunuhan 1 perkara 5 perkara 2 perkara 0 perkara 1 perkara 2 perkara 5 perkara 1 perkara 2 perkara 0 perkara 0 perkara 6 perkara 3 perkara 0 perkara 0 perkara Jumlah 9 perkara 10 perkara 9 perkara
Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023
Berdasarkan  data  di  atas  menggambarkan  bahwa,  dalam  tiga  tahun  ini  jumlah perkara  yang  telah  ditangani  oleh  penyidik  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak Kepolisian  Resor  Wajo  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  wilayah hukum Kabupaten Wajo, yaitu: pada tahun 2021 sebanyak 9 Perkara yang masuk, pada tahun 2022 sebanyak 10 Perkara yang masuk, dan pada tahun 2023 sebanyak 9 Perkara yang  masuk.  Di  tinjau  dari  proses  pelaksanaan  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan, hingga persidangan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan antara  satu  dengan  lainnya,  terutama  dalam  hubungannya  dengan  upaya  penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kabupaten Wajo.
Berdasarkan  pada  tabel 1,  data diatas  pada  point nomor 2 (dua) mengenai jenis tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  (tindak  pidana  pencurian)  sebanyak  16  kasus dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini. Sehingga penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Wajo menerapkan sanksi hukuman sesuai dengan Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 dengan masa hukuman paling lama lima tahun atau denda  paling  banyak  enam  puluh  rupiah.  Di  sini  disebutkan  paling  lama  jadi  tidak menutup  kemungkinan  hakim  akan  memberikan  sanksi  pidana  maksimal  dengan kurungan lima tahun penjara.  Terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada wilayah hukum Kabupaten Wajo, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mana telah diuraikan diatas secara umum oleh peneliti, berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Faktor Internal terdiri dari lingkungan keluarga anak (kurangnya  pengawasan  orang  tua)  dan  psikologi  anak,  Faktor  Eksternal  terdiri  dari lingkungan pergaulan anak yang salah dan pemakaian alkhol.
Faktor Internal
a. Keluarga Anak (Kurangnya Pengawasan Orangtua)
Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk  itu  tempat  pembentukan  karakter  pertama  kali  terdapat  pada  keluarga  sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Moelyatno, kondisi di mana ketika sebuah keluarga mengalami keretakan yang  berujung  pada  perpisahan  atau  perceraian  (broken  home)  menyebabkan  anak sebagian  besar  melakukan  kenakalan,  terutama  karena  perceraian  atau  perpisahan orangtua yang sangat memengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan di dalam broken home itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, di antaranya adalah, Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya  telah  meninggal;  Perceraian  dari  orangtua;  Salah  satu  dari  kedua  orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalam waktu yang cukup lama.  Dalam hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kenakalan seorang anak ataupun tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya dipengaruhi oleh keluarga.
Faktor  keluarga  juga  menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang  menyebabkan terjadinya  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  anak.  Keluarga  sebagai madrasah  utama  sangatlah  penting  dalam  penanaman  pendidikan,  moral  dan  agama bagi anak Hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan memudahkan orang tua dalam  mengawasi  dan  mengontrol  anaknya.  Sedangkan  hubungan  yang  tidak  baik dengan  keluarga  atau  keluarga  yang  broken  home  menyebabkan  kontrol  keluarga terhadap anak sulit untuk dilakukan. Hal ini menyebabkan anak akan lebih senang untuk berkumpul dan menghabiskan waktu dengan temannya di lingkungan pergaulannya. Jika anak berada di lingkungan yang menyimpang maka kemungkian anak akan melakukan penyimpangan juga akan tinggi.
b. Psikologi Anak
Psikologi merupakan sebuah gambaran yang terbentuk dari kondisi perilaku atau kondisi  kejiwaan  seseorang  yang  berhubungan  baik  langsung  maupun  tak  langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan beserta seluruh akibatnya. Faktor psikologis ini berasal  dari  dalam  jiwa  atau  keadaan  tertentu  yang  sedang  dialami  oleh  seseorang. Dengan  kata  lain  seseorang  yang  mengalami  gangguan  psikologis  sering  melakukan kejahatan-kejahatan,  tingkah  laku  dan  relasi  sosialnya  selalu  buruk,  suka  melakukan perbuatan  gila  dan  kurang  memiliki  kesadaran  sosial.  Selain  itu  seseorang  yang mengalami gangguan psikologis memiliki karakter yang egois, suka menentang norma lingkungan dan norma etis, sering berbuat kasar terhadap siapapun tanpa suatu sebab. Sikapnya senantiasa melukai orang lain dan seringkali berbuat kiminal. Semua perbuatan
tersebut  terjadi  akibat  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mengenal,  memahami, mengendalikan,  dan  mengatur  tingkah  laku  yang  salah  dan  jahat.  Sehingga  sering melakukan  kekerasan,  penyerangan  dan  kejahatan.  Seorang  anak  yang  melakukan kejahatan  khusunya  pencurian  menandakan  bahwa  anak  tersebut  sedang  mengalami konflik jiwa yaitu konflik yang disebabkan oleh kebencian terhadap orang lain. Kebencian itu lama mengendap dibawah alam sadar yang berkembang menjadi sebuah keinginan untuk  membalas  dendam.  Pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  terjadi  karena  adanya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh dorongan sikap agresif.
Faktor Internal
a. Lingkungan Pergaulan Anak Yang Salah
Lingkungan pergaulan anak yang salah turut mempengaruhi perkembangan jiwa serta kepribadian, karena sudah menjadi naluri, manusia untuk berkumpul, bermain dan bergaul  dengan  teman-temannya.  Dengan  adanya  pergaulan  menimbulkan  pengaruh baik-buruk bagi anak. Kebiasaan anak-anak jahat adalah pandai membujuk temannya, sehingga akan turut serta melakukan apa yang direncanakan. Menurut B. Simajuntak dan Soedjono D; Proses seseorang bertindak atau berbuat didasarkan pada tingkah laku itu dipelajari secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi sehingga atas dasar  itu tidak ada seorang yang menjadi  jahat  secara mekanis. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan atau komunikasi. Hubungan komunikasi itu dapat dilakukan dengan  lisan  atau  dengan  gerakan-gerakan  badan  yang  mengandung  sikap  tertentu. Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.  Dari penjelasan tersebut, seorang anak menjadi jahat tidaklah secara mekanis tetapi  lingkunganlah  yang  member  pelajaran.  Lingkungan  cukup  berpengaruh  dalam memberikan arah yaitu media massa, majalah, surat kabar, televisi, radio, internet dan lain-lain.  Pada  dasarnya  media  masa  memegang  peranan  yang  positif  dalam meningkatkan  ilmu  pengetahuan  masyarakat,  karena  dengan  alat-alat  tersebut  segala peristiwa didalam dan diluar negeri dapat diketahui. Apalagi dengan adanya internet atau warnet  yang  bertebaran  dimanamana,  menyebabkan  anak  dengan  mudah  menerima pengaruh buruk, yang tidak sesuai dengan tingkat usia, mental dan kepribadiannya. Hal ini disebabkan tingkat penerimaan anak dengan orang dewasa tidak sama, anak-anak hanya meniru apa saja yang bagus menurutnya, misalnya , silat, tinju, sadisme, bahkan pornografi. Dengan demikian faktor lingkungan juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah laku atau melakukan kejahatan.
Faktor  lingkungan  pergaulan anak yang  salah  dalam hal ini  sangat  berpengaruh terhadap perilaku anak. Lingkungan pergaulan yang menyimpang memberikan dampak yang buruk bagi kepribadian anak. Teman sangat berperan dalam pengaruh kepribadian
anak,  jika  anak  yang  pada  dasarnya  baik  budi  pekertinya  tapi  berteman  dengan kumpulan-kumpulan  teman  yang  tidak  baik  maka  anak  itu  akan  menjadi  pudar kebaikannya, tetapi sebaliknya jika pada dasarnya kurang baik berteman dengan teman yang baik insyaallah anak itu akan menjadi baik.

## b. Pemakaian Alkhol
Pemakaian  alkhol  dalam  waktu  yang  cukup  lama  membuat  ketergantungan terhadap  alkohol,  dan  apabila  orang  mulai  tergantung  pada  alkohol  maka  dapat mengakibatkan  Tindakan  alkoholisme.  Alkoholisme  yaitu  dimana  suatu  keadaan seseorang  individu  telah  tidak  mampu  lagi  mengontrol  banyaknya  alkohol  yang diminumnya dalam hal ini individu tersebut tidak mampu menjauhkan diri dari minuman keras  atau  menghentikan  minumannya  sesaat  sebelum  keracunan  alkohol.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  alkoholisme  adalah  kecanduan  minuman  keras sedemikian rupa sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan dirinya untuk menahan agar tidak minum. Hal tersebut sangat membahayakan bagi diri sendiri serta kehidupan sosial disekitarnya. Oleh sebab itu yang penting disini yaitu dituntutnya adanya  kontrol  atau  pengawasan  dan  pengendalian  diri  agar  menjaga  jarak  atau  bila perluh  menjauhkan  diri  dari  alkohol  terutama  pada  anak-anak  yang  mana  pada pengendalian diri anak tampa pengaruh alkhol belum maksimal mengendalikan dirinya, apa lagi anak tersebut dalam pengaruh alkhol.
Pengaruh  alkohol  dapat  mengakibatkan  seseorang  bisa  berbuat  agresif  dan melakukan  perbuatan  yang  berlebihan  tanpa  disadari  oleh  penggunanya  sendiri.  Usia anak  yang  masih  dalam  masa  peralihan  sangat  rentan  terhadap  minuman  yang beralkohol, mereka menganggap dengan meminum minuman beralkohol atau minuman keras dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Meningkatnya pemakaian alkohol terhadap  anak  pada  wilayah  hukum  Kabupaten  Wajo  menjadi  salah  satu  faktor  yang berpengaruh terhadap peningatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Akibat dari pemakaian  alkohol  terhadap  anak  dapat  menyebabkan  anak  tersebut  melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dikarenakan anak dalam pengaruh alkhol tidak dapat lagi mengotrol dirinya.

## SIMPULAN
Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Wajo  kurang  berjalan  secara  efektif.  Tentunya  ini berkaitan dengan tingkat profesionalisme serta pemahaman dari penyidik guna dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat berjalan secara efektif. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian
oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo yaitu: faktor internal dan  eksternal  terdiri  atas,  keluarga  anak  (kurangnya  pengawasan  orangtua),  psikologi anak, lingkungan pergaulan anak yang salah, pemakian alkohol. Keempat faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Baharuddin, A. A. L., Rahman, S., & Kamal, M. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di POLRESTABES Makassar.  Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  3(10),  1726 – 1742.  http://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1152/1293
Kuswara, Y., Abbas, I., & Djanggih, H. (2021). Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian. Toddopuli Law Review, 1(1), 1 – 15. https://jurnal.ahmar.id/index.php/toddopuli/article/view/415/295 Maidin  Gultom.  2015.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan.  Refika Aditama. Bandung.
Maidin  Gultom.  2015.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan.  Refika Aditama. Bandung.
Marlina. 2008. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Equality Vol. 13, (1). USU Press. Medan.
Marsaid.  2015.  Perlindungan  Hukum  Anak  Pidana  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam (Maqasid AsySyari’ah). NoerFikri. Palembang.
Muh  Rijal.,  Sufirman  Rahman.,  &  Baharuddin  Badaru.  (2020).  Implementasi  Konsep Keadilan  Restoratif  Dalam  Perkara  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Jurnal Ilmu Hukum : The Juris, 4(2), 87 – 101. https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/112/89
Muh. Wahyu Zhadiq S., Hambali Thalib., & Nasrullah Arsyad. (2021). Penerapan Sanksi
Pidana  terhadap  Perkosaan  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak.  Journal  of  Lex  Generalis (JLG), 2(3), 1357 – 1344. http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/438/498
Nellyati  Nellyati.,  A.  Muin  Fahmal.,  &  Askari  Razak.  (2021).  Konsep  Diversi  Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Anak Oleh Badan Pengawas  Pemilihan  Umum.  Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  2(8),  1884 – 1898. http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/573/633
Pratama  Areski  Arisal.,  Nurul  Qamar.,  &  Nur  Fadhilah  Mappaselleng.  (2021).  Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh anak  di  kota  makassar.  Qawanin  Jurnal  Ilmu  Hukum,  2(1),  1 – 11. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/342
Sukria Indah Lestari., Mulyati Pawennei., & Baharuddin Badaru. (2023). Penerapan Sanksi Pidana  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri Polewali.  Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  4(1),  91 – 106.  https://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1286/1470
Sukria Indah Lestari., Mulyati Pawennei., & Baharuddin Badaru. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(1), 91 – 106. https://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1286/1470