## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.146

## Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Limbah Usaha Batik di Kota Jambi
Mhd Ansori 1 , Nuraini 2
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 Correspondence email: mhd.ansori@unbari.ac.id
Abstrak . Industri besar, menegah dan kecil telah berkembang si kota Jambi. Salah satunya adalah batik tekstil dengan industri pola tradisional yang unik. Industri batik ini tidak luput dari pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terutama terkait limbah batik.  Pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  tugasnya  di  bantu  oleh  dinas/badan,  kemudian  dibentuk  peraturan  daerah  untuk menjalankan  pemerintahan  daerah.  Pemerintah  Kota  Jambi  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  sebagai  Dinas  yang bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  lingkungan  hidup,  telah  melakukan  berbagai  upaya  pengelolaan  dan  pengendalian lingkungan  hidup  yang dilakukan  setiap tahunnya  secara langsung ataupun tidak langsung. Pengawasan oleh Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Jambi  terhadap  usaha  batik  di  Kota  Jambi,  pengawasan  adalah  upaya  untuk  menghindari  terjadinya  kekeliruan- kekeliruan,  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja,  sebagai  usaha  itu  preventif,  atau  juga  untuk  memperbaikinya  apabila  sudah terjadi  kekeliruan  itu,  sebagai  usaha  represif.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengawasan  pemerintah daerah  terhadap  limbah  batik  di  kota  Jambi.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  penelitian  ini menggunakan” pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah.
Kata kunci : Pengawasan, Pemerintah Daerah, Limbah
Abstract. Large, medium, and small industries have been developed in Jambi City. One of these is a batik  – textile with unique traditional pattern – industry . T he batik industry is not spared from the supervision of the Jambi City Environment Office, especially related to batik waste. Regional governments in carrying out their duties are assisted by agencies, then regional regulations are formed to carry out regional government. The Government of the City of Jambi through the Office of the Environment of the City of Jambi as the Office responsible for environmental management, has made various efforts to manage and control the environment which  is  carried  out  annually  directly  or  indirectly.  Schematically,  supervision  is  divided  into  two  types,  namely  firstly administrative  supervision  in  the  form  of  inherent  supervision  and  functional  supervision,  and  secondly  oversight  by  judicial authority, both civil and administrative. This paper aims to determine and analyze local government supervision of batik waste in the  city  of  Jambi.  This 1 type  of 1 research  used 1 is  normative 1 juridical 1 research,  this 1 research 1 uses  "conceptual 1 approach, legislation approach, and historical approach.
Keywords: 1 Supervision, Local 1 Government, Waste 1

## PENDAHULUAN
Bermacam industri terus berkembang di Kota Jambi selama ini baik berskala besar, menegah dan kecil. Industri ini selain membuka lapangan kerja juga menjadi devisa bagi Kota Jambi, tetapi juga membuka peluang bertambahnya beban pencemaran, sebagaimana hasil analisa kualitas air Sungai Batanghari yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi pada tahun  20  6,  memperlihatkan sumber  pencemar terdiri  dari limbah  industri dan  limbah domestik,  oleh  karena itu dibutuhkan cara pengelolaan limbah berwawasan lingkungan sehingga tersedia air dalam jumlah yang cukup serta baik kuantitas dan kualitasnya. 1
Salah  satu  industri  yang  berkembang  di  sekitar  sungai  Batanghari  adalah  industri  batik,  sebagaimana  hasil penelitian Syarifa Mahila. 2
Bermacam tempat  pembuangan limbah  cair secara sembarangan,  namun yang sering  menjadi tempat pembuangan limbah cair adalah sungai, sehingga sungai paling sering tercemar. 3 Tentunya industri batik ini tidak luput dari pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja 20 9 Dinas Lingkungan Hidup  Kota Jambi  yang menyatakan  bahwa dalam  melaksanakan tugas  Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai fungsi  yaitu:  a.  Perumusan Kebijakan  di bidang  lingkungan hidup;  b.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup; c. Penataan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan perlindungan dan
1 Erna  Rahayu  Eko  Wiriani  dkk,  Analisis  Kualitas  Air  Sungai  Batanghari  Berkelanjutan  Di  Kota  Jambi,  Jurnal Pembangunan Berkelanjutan Volume 1. No (1), 2018, Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi, hal.125
2 Syarifa  Mahila,  Keberadaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Seni  Batik  Jambi  di  Kota  Jambi,  Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi Vol.18 No.3, 2018, LPPM Universitas Batanghari, hal.573
3 Iys Syabilla Rusda, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan Pada Tahun 2010-2014, Hal.2
pengelolaan lingkungan hidup dan hal perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak suatu lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; d. Pengelolaan sampah yang meliputi: pengurangan sampah dan penanganan sampah; e. Pengelolaan limbah berbahaya dan sangat beracun; f. Pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi: taman,  hutan kota,  pohon pelindung  dan jalur  hijau; g.  Pengendalian pencemaran  dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan  hidup serta  pemantauan lingkungan hidup;  h.  Penataan lingkungan  hidup yang meliputi: penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum; i. Pengawasan di bidang lingkungan hidup;  j.  Penyelenggaraan Unit  Pelaksana Teknis (UPT)  Dinas Lingkungan Hidup;  k.  Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup; l. Pelaksana program strategis bidang  lingkungan hidup  antara lain:  Adipura, Adiwiyata, SLHD,  Proklim,  Car Free Day, Mitigasi  dan Adaptasi  Perubahan Iklim,  Langit Biru  dan PROPER;  dan m.  Pelaksanaan tugas  lain yang diberikan  oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam Rencana Kerja 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, mengusung Visi “Terwujudnya Kota Jambi Menjadi Kota  Ekologis Sebagai  Pusat Perdagangan dan Jasa”,  diharapkan mewujudkan enam  Misi yaitu:  1) Mewujudkan aparatur yang berkualitas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan pelayanan masyarakat.  2)  Meningkatkan penatan  sanitasi kawasan daerah perkotaan.  3)  Meningkatkan keseimbangan pembangunan dengan  daya dukung  dan  daya tampung lingkungan.  4)  Meningkatkan kinerja  dan peran  instansi pemerintah  dalam perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.  5)  Mewujudkan masyarakat  yang peduli  dan berbudaya lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 6) Meningkatkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.

## Rumusan masalah
Dari uraian tulisan di atas maka penulis membatasi permasalahan terkait “Bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap limbah usaha batik di Kota Jambi?”
Teori
Pendapat  dari  Paulus  Efendi  Lotulung  “pengawasan  adalah  upaya  untuk  menghindari  terjadinya  kekeliruan- kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif”. 4

## METODE PENELITIAN
Dalam tulisan ini  tipe  penelitiannya adalah  penelitian yuridis normatif,  atau dengan  pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan” 5 .  Identifikasi bahan  hukum secara  kritis, logis,  dan sistematis,  dikumpulkan berdasarkan sistem kartu ( card system ), “yang memuat sumber yang tepat dari mana catatan itu diambil, informasi atau pendapat yang digunakan, pokok masalah serta kartu yang digunakan adalah kartu kutipan, kartu ulasan, kartu ikhtisar” 6 . Kemudian dianalisa dengan cara :
1) Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
2) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3) Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh dinas/badan, kemudian dibentuk peraturan daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai Dinas yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian  lingkungan hidup  yang dilakukan  setiap tahunnya secara  langsung ataupun  tidak langsung sebagaimana tertuang  didalam Rencana Strategis, penjabaran  Rencana Strategis adalah  Rencana Kerja  (Renja)  yang disusun setiap tahun oleh dinas, Rencana Kerja merupakan penghubung antara Renstra dengan perencanaan operasional yang  lebih terinci  serta merupakan  alat untuk  monitoring dan  evaluasi kinerja,  dengan Rencana  Kerja Tahunan diupayakan untuk itu  mengadakan perencanaan,  penataan dan pengendalian  lingkungan sehingga  pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan. 7
Dinas Lingkungan Hidup  Kota Jambi  mempunyai tugas  membantu Walikota Jambi  dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup dan tugas perbantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai beberapa fungsi yaitu : a. Perumusan Kebijakan di bidang
4 Paulus Effendie Lotulung dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 89.
5 Bahder 1 Johan 1 Nasution, Metode 1 Penelitian 1 Ilmu 1 Hukum, (Bandung: Mandar 1 Maju,2008), hlm. 92.
6 Ibid, 1 hal. 106.
7 Rencana Kerja 2019 1 Dinas 1 Lingkungan 1 Hidup Kota 1 Jambi, Dinas 1 Lingkungan 1 Hidup Kota 1 Jambi, 2018, hal.2
lingkungan hidup; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup; c. Penataan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanan kajian lingkungan hidup haruslah strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; d. Pengelolaan sampah yang meliputi : pengurangan sampah dan penanganan sampah; e. Pengelolaan suatu limbah berbahaya dan beracun; f. Pengelolaan ruang  terbuka hijau meliputi:  taman,  hutan kota,  pohon pelindung  dan jalur  hijau;  g.  Pengendalian pencemaran  dan kerusakan lingkungan,  pemeliharaan lingkungan hidup  serta pemantauan lingkungan hidup;  h. Penaatan sebuah lingkungan hidup yang meliputi : penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum; i. Pengawasan di bidang lingkungan hidup; j. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup; k. Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup; l. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proklim, Car Free Day, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru dan PROPER; dan m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kontribusi utama DLH Kota Jambi adalah meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Dengan memperhatikan tersebut, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah” Terwujudnya Kota Jambi Menjadi Kota Ekologis Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa”. Untuk dapat mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi trsebut telah ditetapkan misi-misi pembangunan lingkungan hidup seperti berikut:  1. Mewujudkan aparatur yang berkualitas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan pelayanan  masyarakat.  2.  Meningkatkan penataan sanitasi kawasan wilayah perkotaan.  3. Meningkatkan keseimbangan pembangunan itu dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 4. Meningkatkan kinerja  dan peran  instansi pemerintah  dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup.  5.  Mewujudkan masyarakat  yang peduli  dan berbudaya lingkungan dalam  perlindungan dan serta  pengelolaan lingkungan hidup.  6. Meningkatkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota. Adapun Sasaran  yang akan  dicapai sebagai berikut:  1.  Meningkatnya adminisrasi  perkantoran.  2. Membudayakan hidup  bersih dan  sehat kepada masyarakat.  3. Meningkatnya  pengendalian kerusakan  lingkungan hidup.  4.      Menurunnya beban  pencemaran lingkungan.  5.  Meningkatnya hal pengawasan  dan penegakan  hukum lingkungan hidup. 6. Terintegrasinya rencana kegiatan antar instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup. 7. Tersedianya informasi kondisi lingkungan hidup Kota Jambi. 8. Tersedianya kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang representative.
Program merupakan implementasi dari strategi organisasi, yaitu proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut:  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan suatu kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Suatu Perencanaan SKPD.  7.  Program Penurunan Beban  Pencemaran.  8.  Program Peningkatan  Pengelolaan Lingkungan, RTH,  Ruang Publik dan juga  Kenaekaragaman Hayati.  9.  Program Pengendalian  Kerusakan Lingkungan  dan Pengelolaan Persampahan.
Konsep pengawasan secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu: a. Pengawasan preventif, yaitu berupa  hak memberikan pengesahan  terlebih dahulu terhadap  semua keputusan  daerah sebelum peraturan  daerah dijalankan. b. Pengawasan represif, berupa hak menunda atau membatalkan sesuatu keputusan daerah (yang belum atau sudah berjalan) yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang, peraturan-peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. 8
Pengawasan secara Preventif salah satunya, dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencemaran dan juga Kerusakan Lingkungan Hidup, telah ditentukan terkait Pengendalian Kerusakan  Lingkungan  Hidup,  untuk menentukan terjadinya  kerusakan lingkungan hidup,  ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, meliputi v kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim  yang ditetapkan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Tata cara  pengukuran kriteria  baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa meliputi kegiatan entifikasi kondisi awal tanah, analisis sifat dasar tanah, dan evaluasi untuk  penetapan status  kerusakan tanah  yang bertujuan  untuk memberikan pedoman bagi Walikota  dalam melakukan suatu hal pengukuran kerusakan tanah untuk produksi biomassa kemudian diatur lebih lanjut dlam Peraturan Walikota. Walikota menetapkan sebuah kondisi dan status kerusakan tanah di Kota Jambi berdasarkan hasil pengukuran kriteria  baku kerusakan tanah  untuk produksi  biomassa kemudian  diumumkan melalui  media massa  lokal dan/atau media elektronik dan/atau papan pengumuman dan/atau website.
Kemudian  Pengawasan  represif  adalah  pengawasan  dengan  melakukan  penegakan  hukum  yang  bisa memulihkan  kembali  lingkungan  yang  mengalami  kerusakan  melalui  tindakan  kongkret  dalam  penerapan  sanksi
8 B. N. Marbun, Otonomi 1 Daerah 1945-2005 1 Proses dan 1 Realita, (Jakarta: Pustaka 1 Sinar 1 Harapan, 2005), hlm. 59.
terhadap pengusaha batik yang membuang limbah tidak pada tempat yang sudah ditentukan. 9 Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan  Daerah Kota  Jambi Nomor 3  Tahun 2016  Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, telah ditentukan terkait pengawasan dan sanksi administrasi : Walikota melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penangungjawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup, hal ini  dapat didelegasikan kepada dinas  terkait atau  yang ditunjuk  dan selain  itu Walikota  wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil investigasi DPRD di bidang Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan pengawasan, Walikota berhak menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup.
Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; j. menghentikan pelanggaran tertentu, serta dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota. Walikota dalam menerapkan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran, dapat menerapkan sanksi yang terdiri dari:  a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintahan; c. denda administrasi d. pembekuan izin; e. pencabutan izin. Apabila teguran  tertulis tidak  dilaksanakan,  maka dilanjutkan  dengan sanksi  paksaan pemerintahan dengan  biaya dibebankan pada pelanggar. Keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintahan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan. Apabila paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pembekuan izin dan atau pencabutan izin. Sanksi administratif tidak melepaskan seseorang atau badan hukum dari suatu gugatan perdata dan tuntutan pidana serta pemulihan lingkungan.
Selain itu  ada  pula Perda  Nomor 7  Tahun 2017 Tentang Pengelolaan  dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,  Walikota  itu  melakukan Pembinaan  yang berguna  untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 dan melakukan Pengawasan untuk melihat bagaimana kondisi pengelolaan limbah B3 dilapangan serta menemukan adanya pelanggaran terkait dengan pengelolaan limbah B3. Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian limbah B3 dan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah tertentu.
Pembinaan  meliputi  :  a.  sosialisasi  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  limbah  B3;  b.  mendorong  upaya  reduksi  limah  B3;  c.  mendorong  upaya  penerapan  teknologi  sesuai perkembangan  ilmu  dan  teknologi;  d.  menyelenggarakan  pelatihan,  mengembangkan  forum  bimbingan  dan/atau konsultasi  teknis  dalam  bidang  pengelolaan  limbah  B3;  e.  menerapan  kebijakan  insentif  dan/atau  disentif  dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan sertifikat petingatan sebagai bukti bahwa penghasil limbah B3 belum dilakuakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan meliputi: a. persyaratan yang tercantum dalam izin; b. persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan; dan c. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan  pengeloalaan  lingkungan  hidup.  Pelaksanaan  pengawasaan  dapat  didelegasikan  kepada  PPLHD  yang  ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Walikota.
Berdasarkan hasil  analisa kualitas   air Sungai  Batanghari yang dilakukan  oleh DLH  Kota Jambi  pada tahun 2016, diketahui telah melampaui baku mutu yang ditetapkan, hasil analisis tersebut menunjukkan sumber pencemar terindikasi dari limbah industri dan limbah domestik, sehingga diperlukan sebuah  strategi pengelolan yang berwawasan lingkungan agar tersedia air dalam jumlah yang aman baik secara kuantitas maupun kualitasnya. 10
Dalam melakukan pengawasan limbah batik Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu : a. Perumusan Kebijakan  di bidang  lingkungan hidup;  b.  Penyelenggaraan urusan  pemerintahan dibidang  lingkungan hidup; c. Penataan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian hal  lingkungan hidup strategis,  kajian dampak  lingkungan hidup  dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;  d.  Pengelolaan sampah  yang meliputi  :  pengurangan sampah dan serta  penanganan sampah;  e. Pengelolaan limbah  berbahaya dan  beracun;  f.  Pengelolaan ruang  terbuka hijau meliputi  :  taman,  hutan kota,  pohon pelindung dan jalur hijau; g. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup; h. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum; i. Pengawasan di bidang lingkungan hidup; j. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis  (UPT)  Dinas Lingkungan Hidup;  k.  Pelaksana dana dekonsentrasi,  tugas pembantuan dan  Dana
9 Iys Syabilla Rusda, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan Pada Tahun 2010-2014, Hal.8
10 Erna  Rahayu  Eko  Wiriani,  Hutwan  yarifudin,  Jalius,  Analisis  Kualitas  Air  Sungai  Batanghari  Berkelanjutan  Di  Kota Jambi, jurnal pembangunan berkelanjutan Volume 1. no (1), Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi, 2018, hal. 126
Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup; l. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proklim, Car Free Day, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru dan PROPER; dan m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 11
Disampaikan oleh Ardi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bahwa tim terpadu Pemkot Jambi sudah turun  langsung  melakukan  pengecekan  limbah  B3  kemudian  pembinaan  dan  pengawasan  akan  terus  kami  lakukan 12 sebagaimana telah diberikan  peringatan dan pembinaan sejak 2017 lalu terhadap industri kecil, menengah maupun besar tidak  boleh  langsung  membuang  limbah  mereka  harus  dilakukan  pengelolaan  sebelum  dibuang. 13 Hal  senada disampaikan  Junedi  Singarimbun,  Ketua  Komisi  III  DPRD  Kota  Jambi  meminta  DLH  terus  intens  melakukan pengawasan terhadap limbah industri. 14

## SIMPULAN
Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  telah  menerbitkan  Peraturan  Daerah  terkait  pengawasan  limbah,  kemudian ditindaklanjuti melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melakukan pengawasan terhadap limbah, termasuk limbah batik di Kota Jambi.

## Saran
Semoga pengawasan dilakukan lebih baik lagi agar tercapai lingkungan yang bersih dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju,2008 B. N. Marbun. 2005. Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Erna Rahayu, Eko Wiriani dkk. 2018. Analisis Kualitas Air Sungai Batanghari Berkelanjutan Di Kota Jambi, Jurnal Pembangunan Berkelanjutan Volume 1. No (1), Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi. Iys Syabilla Rusda, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan Pada Tahun 2010-2014. Jambi-independent.co.id, edisi 25 April 2018 dan  7 Juni 2019 Muchsan,  2007.  Sistem Pengawasan Terhadap  Perbuatan Aparatur  Pemerintah dan  Peradilan Tata  Usaha Negara  di Indonesia, Yogyakarta. Liberty.
Paulus Effendie  Lotulung dalam  Irfan Fachruddin,  2004.  Pengawasan Peradilan  Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung. PT. Alumni.
Syarifa Mahila. 2018. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 8 No.3, LPPM Universitas Batanghari.
Rencana Kerja 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018.
11 Rencana Kerja 2019 1 Dinas Lingkungan 1 Hidup Kota 1 Jambi, Dinas 1 Lingkungan 1 Hidup Kota 1 Jambi, 2018.
12 jambi-independent.co.id edisi 17 Juni 2019, diakses pada 10 April 2020
13 jambi-independent.co.id edisi 25 April 2018, diakses pada 10 April 2020
14 jambi-independent.co.id edisi 25 April 2018, diakses pada 10 April 2020