Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5291/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Pada Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah)
1 Rani Mutihiawadi, 2 M. Ariy Dermawan S, 3 Iving Arisdiyoto
12 prodi Adiministrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram
3 prodi Adiministrasi Publik, Universitas Tanjungpura

## 1. PENDAHULUAN
Desentralisasi  Merupakan  Amanat  Yang  Terdapat  Dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014.  Dengan  Adanya  Desentralisasi,  Maka  Pemerintah  Daerah  Mempunyai Kewenangan Untuk Mengurusi Keperluan Dan Kebutuhan Daerah Itu Sendiri. Salah Satunya Adalah Bagaimana Pemerintah Daerah Dapat Memaksimalkan Anggaran Yang Dimilikinya. Termasuk  Dalam  Hal  Ini  Adalah  Bagaimana  Pemerintah  Daerah  Berupaya  Untuk Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Tersebut.  Upaya  Atau  Strategi  Yang Dimaksudkan  Ini  Menjadi  Hak  Bagi  Daerah  Yang  Kemudian  Antara  Satu  Daerah  Dengan Yang Lainnya Akan Berbeda-Beda.
Problematika Dewasa Ini Adalah Lemahnya Kemampuan Daerah  Untuk Memaksimalkan Pad. Adapun Penyebab Utama Rendahnya Pad Adalah; Pertama, Kurangnya Pendapatan  Dari  Perusahaan  Daerah;  Kedua,  Tingginya  Sentralisasi  Perpajakan;  Ketiga, Munculnya  Disintegrasi  Dan  Separatism  Jika  Pendapatan  Daerah  Tinggi;  Keempat,
Article Info Abstract Article history: Received : 03 Juny 2023 Publish : 05 July 2023 This Study Aims To Determine The Strategy Of The West Nusa Tenggara Provincial Government
In Increasing Local Own Revenue (Pad) Through Motorized Vehicle Taxes And To Determine The Supporting And Inhibiting Factors Of Motorized Vehicle Tax Revenue. The Type Of Research Used Is  Descriptive  With  A  Qualitative  Approach.  Source  Of  Data  Obtained  From  Primary  Data  And
Secondary  Data.  Data  Collection  Techniques  Used  Are  Observation,  Interviews  And Documentation. The Results Of The Study Show That The Strategy For Increasing Pad At The Ntb Province Regional Revenue Agency Is Carried Out In Several Stages, Namely 1) Intensification Of Local  Taxes  Starting  With  The  Application  Of  Guidelines,  Dissemination  Of  Regulations  Related To  Regional  Taxes,  And  Implementation  Of  Monitoring.  2)  Extensification  Of  Taxpayers  By Exploring  New  Tax  Objects  Or  Subjects  Or  Those  That  Have  Not  Been  Registered  With  The Administration. 3) Institutional Strengthening. As For The Inhibiting Factors Of Motorized Vehicle Tax Revenue, Namely Technical Gaps In Taxpayer Services, Payments Through Banks, Motorized Vehicle  Tax  Payments  With  An  Online  System,  Inaccurate  Data  On  Motorized  Vehicle  Tax Ownership Notification Letters (Spkpkb) And Lack Of Public Awareness In Paying Taxes.
Keywords: Strategi, Pemda, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bappenda Ntb
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 03 Juni 2023 Publis : 05 Juli 2023 Penelitian  Ini  Bertujuan  Untuk  Mengetahui  Strategi  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Melalui  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Serta Untuk  Mengetahui  Faktor-Faktor  Pendukung  Dan  Penghambat  Penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor.  Jenis  Penelitian  Yang  Digunakan  Adalah  Deskriptif  Dengan  Pendekatan  Kualitatif. Sumber  Data  Diperoleh  Dari  Data  Primer  Dan  Data  Sekunder.  Teknik  Pengumpulan  Data  Yang
Digunakan  Adalah  Observasi,  Wawancara  Dan  Dokumentasi.  Hasil  Penelitian  Menunjukkan Bahwa  Strategi  Peningkatan  Pad  Pada  Badan  Pengelola  Pendapatn  Asli  Daerah  Provinsi  Ntb Dilakukan  Dengan  Beberapa  Tahap,  Yaitu  1)  Intensifikasi  Pajak  Daerah  Dimulai  Dengan Penerapan Pedoman, Sosialisasi Peraturan Terkait Pajak Daerah, Dan Pelaksanaan Pemantauan. 2) Ekstensifikasi  Wajib  Pajak  Dengan  Menggali  Objek  Atau  Subjek  Pajak  Yang  Baru  Atau  Yang Belum Terdaftar Di Adiministrasi. 3) Penguatan Kelembagaan. Adapun Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Yaitu Kesenjangan Teknis Dalam Pelayanan Wajib Pajak, Pembayaran  Melalui  Bank,  Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dengan  Sistem  Online,  Data Surat Pemberitahuan Kepemlilikan Pajak Kendaraan Bermotor (Spkpkb) Yang Kurang Akurat Dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rani Mutihiawadi Universitas Muhammadiyah Mataram Email : Ariydermawan@Gmail.Com
Pemerintah  Memberikan  Subsidi  Yang  Sedikit  Kepada  Pemerintah  Daerah.  Lemahnya Kemampuan  Daerah  Dalam  Meningkatkan  Pad  Ini  Pada  Akhirnya  Akan  Dapat  Berdampak Secara Serius Pada Daerah Itu Sendiri. Di Saat Daerah Tidak Mampu Mendapatkan Pad Yang Besar,  Maka  Kemandirian  Daerah  Dapat Dipertanyakan.  Dengan  Kata  Lain  Ketergantungan Pemerintah  Daerah  Kepada  Pemerintah  Pusat  Sangat  Tinggi.  Di  Samping  Itu,  Kurang Maksimalnya  Pad  Juga  Dapat  Berpengaruh  Kepada  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Daerah. Buruknya  Pertumbuhan  Ekonomi  Tentunya  Merupakan  Permasalahan  Yang  Cukup  Serius Bagi Daerah.
Berdasarkan Penelitian Terdahulu (Rahmat Nur, 2020) Menyatakan Bahwa Peningkatan Pad  Merupakan  Concern  Daerah  Yang  Terus  Di  Upayakan.  Tidak  Sedikit  Daerah  Di Indonesia Memiliki Permasalahan Dalam Meningkatkan Pad Mereka. Hal Ini Senada Dengan Yang  Di  Jelaskan  Dalam  Penelitina  Terdahulu  Yang  Lainnya  (Ester  Rompis,  2015)  Bahwa Pemerintah  Memberikan  Perhatian  Terhadap  Pad.  Berbagai  Cara  Dilakukan  Pemerintah Daerah Agar Pad Mereka Dapat Ditingkatkan.
Kita  Ketahui Bersama Bahwa Sumber Dari Pad Adalah  Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah,  Dan  Semua  Hal  Yang  Diakui  Sebagai  Penambah  Nilai  Kekayaan  Bersih  Pada Periode Tertentu Di Daerah. Salah Satu Daerah Yang Turut Berupaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb). Provinsi Nusa Tenggara Barat  Dalam  Hal  Ini  Melaksanakan  Pungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Pajak  Kendaraan Bermotor  Sendiri  Adalah  Atas  Kepemilikan  Dan  Atau  Penguasaan  Kendaraan  Bermotor (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Pajak Kendaraan Bermotor Yang Di Pungut Pemerintah Nusa Tenggara Barat Ini Sejak Tahun  2016  Hingga  Tahun  2020  Selalu  Melampaui  Target  Yang  Ditetapkan.  Sebagai Gambaran Yang Lebih Jelas Berikut Tabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Ntb:

## Tabel 1
Capaian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Ntb Tahun 2016-2020
Tahun Target Realisasi Presentase 2016 248.153.000.000 269.187.973.631 108,48% 2017 311.893.723.935 324.423.070.254 104,02% 2018 362.500.000.000 389.092.415.685 107,34% 2019 407.690.000.000 437.162.593.976 107,23% 2020 407.690.000.000 520.080.000.000 112,99% Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah Prov. Ntb, Tahun 2020
Strategi-Strategi  Yang  Digunakan  Pemerintah  Ntb  Untuk  Mengumpulkan  Penerimaan Dari Pajak Kendaraan Bermotor Ini Antara Lain Adalah Samsat Seluler, Pengiriman Samsat, Serta  Samsat Zero  Waste .  Di  Samping  Itu  Pemerintah  Juga  Terus  Berupaya  Melakukan Sosialisasi  Kepada  Masyarakat  Untuk  Menumbuhkan  Kesadaran  Untuk  Membayar  Pajak Tersebut. Karena Masyarakat Merupakan Elemen Utama Dan Terpenting Dalam Penerimaan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor.
Berdasarkan  Uraian  Tersebut  Penelitian  Ini  Bertujuan  Untuk  Mengetahu  Bagaimana Strategi  Diterapakan  Oleh  Pemerintah    Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Dalam  Meningkatkan Pad Melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  Yang  Digunakan  Dalam  Penelitian  Ini  Adalah  Jenis  Penelitian Deskriptif,  Dengan  Pendekatan  Kualitatif.  Penelitian  Kualitatif  Adalah  Metode  Penelitian Yang  Digunakan  Pada  Kondisi  Obyek  Yang  Alamiah,  Dimana  Peneliti  Sebagai  Instrumen Kunci,  Teknik  Pengumpulan  Data  Dilakukan  Secara  Trianggulasi,  Analisis  Data  Bersifat
Induktif,  Dan  Hasil  Penelitian  Lebih  Menekankan  Makna  Daripada  Generalisasi  (Sugiyono, 2012).  Penggunaan  Metode  Kualitatif  Deskriptif  Bertujuan  Untuk  Memberikan  Deskripsi Serta  Mendapatkan  Gambaran  Yang  Jelas  Yang  Berguna  Untuk  Menjawab  Rumusan Masalah,  Yaitu  Mengenai  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat. Dalam Penelitian Ini, Peneliti Menggunakan Metode Wawancara Mendalam ( In  Depth  Interview )  Terhadap  Informan  Yang  Memiliki  Hubungan  Dengan  Penelitian  Ini (Sugiyono,  2012).  Pengumpulan  Data  Dilakukan  Melalui  Wawancara,  Observasi  Dan Dokumentasi.  Instrumen  Penelitian  Adalah  Peneliti  Sendiri,  Pedoman  Wawancara,  Cacatan Lapangan, Dan Alat Perekam. Analisis Data Menggunakan Model Interaktif Menurut Miles, Huberman  Dan  Saldana.  Model  Interaktif  Melalui  Empat  Tahap,  Yaitu  Pengumpulan  Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Dan Menarik Kesimpulan (Miles, Huberman Dan Saldana, 2014).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pad  Merupakan  Bagian  Penting  Dari  Apbd.  Jika  Pad  Terus  Meningkat,  Kemungkinan Besar  Apbd  Juga  Demikian.  Untuk  Memastikan  Bahwa  Pad  Terus  Memberikan  Kontribusi Yang  Berarti Bagi  Apbd Dari  Waktu Ke  Waktu,  Penting  Agar Daerah Bekerja Sama Untuk Meningkatkan  Tingkat  Pad  .  Terdapat  Tiga  Cara  Yag  Dilakukan  Pemprov  Ntb  Dalam Meningkatkan  Pad  Melalui  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Yaitu  Intensifikasi  Pendapatan, Ekstensifikasi Pendapatan Dan Penguatan Kelembagaan.

## Intensifikasi Pendapatan
Mengintensifkan  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Merupakan  Kegiatan  Yang  Bertujuan Untuk  Meningkatkan  Penerimaan  Dari  Wajib  Pajak  Terdaftar.  Proses  Pelaksanaan Intensifikasi  Pajak  Daerah  Dimulai  Dengan  Menerbitkan  Pedoman,  Mensosialisasikan Peraturan  Yang  Terkait  Dengan  Pajak  Daerah,  Mengawasi  Dan  Melakukan  Pemeriksaan Untuk  Memastikan  Wajib  Pajak  Mengikuti  Peraturan  Dan  Ketentuan  Yang  Terkait  Dengan Pajak  Daerahnya.  Dalam  Hal  Intensifikasi,  Bappenda  Provinsi  Ntb  Melakukan  Penelitian Yang  Hasilnya  Menunjukkan  Bahwa  Bahwa  Optimalisasi  Intensifikasi  Dapat  Berdampak Pada  Peningkatan  Jumlah  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Adapun  Pendukung Intensifikasi  Dalam  Peningkatan  Pad  Adalah;  Operassi  Gabungan  Di  Tiap  Uptb,  Surat Teguran, Meningkatkan Akses Dan Jam Layanan, Samsat Keliling Dan Samsat Zerowaste . Dari  Penelitian  Yang  Penulis  Lakukan,  Ditemukan  Bahwa  Efektifitas  Pungutan  Pajak Kendaraan  Bermotor  Di  Ntb  Cukup  Baik.  Hal  Ini  Tercermin  Dari  Capaian  Atau  Realisasi Atas  Target  Yang  Ditetapkan  Mulai  Tahun  2016  Sampai  Dengan  2020  Yang  Baik  (Lihat Tabel 1).

## Eksentifikasi Pendapatan
Ekstensifikasi  Merupakan  Kegiatan  Yang  Dilakukan  Untuk  Meningkatkan  Penerimaan Wajib  Pajak  Baru  Dengan  Melakukan  Penanaman  Modal  Bekerjasama  Dengan  Perusahaan Swasta  Dan  Pemerintah  Daerah.  Bappenda  Provinsi  Ntb  Mengkhususkan  Diri  Pada Optimalisasi Pemotongan Pajak Dengan Memperluas Subjek Wajib Pajak. Sehingga  Hal  Ini Berdampak Positif Pada Peningkatan Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## Penguatan Kelembagaan
Penguatan  Kelembagaan  Merupakan  Cara  Untuk  Meningkatkan  Kemampuan  Lembaga, Sistem,  Dan  Individu  Untuk  Meningkatkan  Kinerja  Organisasi.  Upaya  Penguatan Kelembagaan Oleh Bapenda Provinsi Ntb Agar Tejadinya Peningkatan Pelayanan Dilakukan Dalam  Berbagai  Bentuk,  Seperti  Perluasan  Jaringan  Pelayanan,  Pengembangan  Inovasi Pelayanan Baru, Dan Penambahan Petugas Pajak Ke Provinsi Setiap Tahunnya. Penulis Juga Menemukan  Bahwa  Penguatan  Bappenda  Pemprov  Ntb  Dilaksanakan  Inovasi  Dalam Penyelenggaraan  Pelayanan  Dan  Perluasan  Pelayanan  Yang  Telah  Dimutakhirkan  Menjadi Sistem  Online.  Sedangkan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Diprioritaskan  Dengan Pelatihan  Yang  Diberikan  Dan  Penambahan  Karyawan  Setiap  Tahunnya.  Dengan  Baiknya
Kelembagaan,  Maka  Kinerja  Dari  Birokrasi  Dapat  Meningkat.  Dalam  Hal  Ini  Akan Berdampak  Pada  Kemudahan  Yang  Di  Dapatkan  Oleh  Masyarakat,  Khususnya  Dalam Melakukan  Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Sehingga  Pada  Akhirnya  Akan Berdampak Pada Peningkatan Pad.

## Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Terdapat Dua Faktor Yang Menjadi Penghambat Penerimaan Pakak Kendaraan Bermotor, Yaitu Faktor Internal Dan Faktor Eksternal.

## Faktor Internal
Beberapa  Hal  Yang  Menjadi  Penghambat  Secara  Interbal,  Yaitu  Petama,  Kesenjangan Teknis  Dalam  Pelayanan  Wajib  Pajak.  Semua  Aspek  Pembayaran  Pkb  Septutnya  Ditangani Oleh  Komputer,  Termasuk  Input  Data,  Pengeditan,  Penetapan,  Pembayaran  Dan Pendistribusian  Serta  Pengarsipan.  Namun,  Pekerjaan  Manual  Masih  Dilakukan  Oleh  Mitra Kerja Polisi. Kedua, Pembayaran Melalui Bank. Wajib Pajak Dapat Melakukan Pembayaran Melalui  Bank  Atau  Sistem  Perbankan  Yang  Ditunjuk,  Seperti  Bank  Untuk  Membayar Pajaknya,  Namun  Pembayaran  Tersebut  Tetap  Harus  Dilakukan  Melalui  Uptd/Samsat Setempat.  Ketiga,  Pembayaran  Pkb  Dengan  Sistem Online .  Dengan  Adanya  Sistem  Online Dimana  Wajib  Pajak  Dapat  Membayar  Pkb  Di  Uptd/Samsat  Se-Ntb,  Merupakan  Langkah Maju  Dalam  Memberikan  Pelayanan  Yang  Nyaman  Dan  Efisien  Kepada  Masyarakat  Wajib Pajak. Namun Karena Terbatasnya Cakupan Layanan Pembayaran Pkb Online, Kebijakan Ini Dirasa Kurang Efektif Untuk Mencakup Semua Jenis Kebutuhan Pembayaran Pkb. Misalnya, Perubahan Stnk Wajib Pajak (Seperti Mengganti Stnk Lama Dengan Yang Baru) Tidak Bisa Dilakukan  Melalui  Sistem  Online.  Keempat,  Data  Surat  Pemberitahuan  Kepemilikan  Pajak Kendaraan Bermotor (Spkpkb) Yang Kurang Akurat. Spkpkb Adalah Surat Yang Dikirimkan Kepada  Wajib  Pajak  Yang  Memberitahukan  Jumlah  Pajak  Yang  Terutang,  Serta  Tanggal Jatuh Tempo. Terkadang Informasi Dalam Spkpkb Tidak Akurat, Karena Program Komputer Data Base Samsat Terkadang Kurang Sempurna Dalam Memproses Pembayaran Pajak.

## Faktor Eksternal
Faktor  Eksternal  Yang  Menghambat  Keberhasilan  Uptd  Bappenda  Provinsi  Ntb  Dalam Melaksanakan Pajak Kendaraan Bermotor, Yaitu Kesadaran Masyarakat Yang Masih Rendah Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  Yang  Dapat  Penulis  Berikan  Dari  Karya  Ini  Adalah  Bahwa  Terdapat Strategi  Yang  Dilakukan  Oleh  Bappenda  Provinsi  Ntb  Untuk  Meningkatkan  Pad  Melalui Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Yaitu  Intensifikasi,  Ekstensifikasi  Dan  Melakukan  Penguatan Kelembagaan. Dari Ketiga Hal Tersebut Menunjukkan Bahwa Telah Berhasil Meningkatkan Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Ntb.  Kemudian  Terdapat  Faktor  Penghambat  Dalam Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Ini,  Yaitu  Faktor  Internal  Dan  Faktor  Eksternal. Secara Internal Pertama Terdapat Kesenjangan Teknis Dalam Pelayanan Wajib Pajak, Kedua Pembayaran Pajak Tidak Tersentra Pada Bank Saja, Melainkan Masih Harus Melalui Kantor Samsat  Sehingga  Hal  Ini  Menjadi  Tidak  Efisien,  Ketiga  Terbatasnya  Cakupan  Layanan Pembayaran Pkb Online,  Keempat Informasi Dalam Spkpkb Tidak Akurat, Karena Program Komputer  Data  Base  Samsat  Terkadang  Kurang  Sempurna  Dalam  Memproses  Pembayaran Pajak. Adapun Faktor Eksternal Adalah Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

## Saran
Saran  Yang  Dapat  Penulis  Berikan  Adalah  Perlunya  Sosialisasi  Yang  Lebih  Baik  Dan Rutin Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Ntb Terkait Pajak Kendaraan Bermotor Tersebut. Selain Itu Diperlukan Juga Pemutakhiran Sistem Yang Digunakan Dalam Layanan Pajak Agar
Tidak Terjadi Lagi  Kesalahan Data Sehingga Dapat Mempermudah Yang  Lebih Egektif Dan Efisien.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Arenawati. 2014, Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah Konsep Dan Penatalaksanaan Di
Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta
Miles,  Mathew  B.,  Michael  Huberman  &  Johnny  Saldana  2014. Qualitative  Data  Analysis- Third Editioni . London: Sage Publication Ltd
Nur,  I.  R.  2020,  ‘Efektifitas  Program  Keringanan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Pulau Lombok  (Study  Di  Bappenda  Provinsi  Ntb)’  (Doctoral  Dissertation,  Universitas Mataram)
Rompis, N. E. 2015, ‘Analisis Kontribusi  Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  (Studi  Kasus  Pada  Samsat  Airmadidi)’, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Universitas Sam Ratulangi. Manado, Hal 1-12.
Sugiyono,  2014, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R Dan D, Alfabeta, Bandung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009