Article Info Submitted: 28 April 2021 | Reviewed: 4 July 2021 | Accepted: 13 July 2021

## EFEKTIVITAS KEPOLISIAN SEBAGAI LEMBAGA RULE OF LAW DALAM MENGEMBAN NILAI-NILAI DEMOKRASI
Sandy Kurnia Christmas 1 , Piramitha Angelina 2

## Abstract
As a law enforcement agency, the police have duties and responsibilities in realizing the democratic  values  of  the  community.  One  form  of  democracy  that  is  often  done  by  the community  is  demonstration.  However,  democracy  is  often  interpreted  as  unlimited freedom,  even  though  the  freedom  of  association  and  assembly,  expressing  thoughts verbally and in writing which are our human rights as humans are indeed guaranteed and protected by law, even as stated in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and specifically regulated in the Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express  Opinions  in  Public,  so  that  basically,  demonstrations  are  legally  permitted,  but must be carried out in a civilized manner and not by violating the law. Related to this, how the effectiveness of the role of the police as a rule of law institution which is a means of social control in carrying out democratic values will be studied in this study, with the aim of analyzing  it.  The  research  method  used  is  the  juridical-normative  method,  with  the assessment using a conceptual and case approach. The results of this study explain that the role of the police is still not effective, especially as a means of social control. In this case, preventive measures to prevent demonstrations that lead to anarchy, such as holding educational activities and legal socialization, have so far been lacking, both in intensity and creativity.

## Keywords: effectiveness; police; rule of law

## Abstrak
Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan  dihidupinya  nilai-nilai  demokrasi  oleh  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  cara berdemokrasi  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  adalah  demonstrasi.  Namun, demokrasi  seringkali  dimaknai  sebagai  kebebasan  tanpa  batas,  padahal  kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang merupakan hak  asasi  kita  sebagai  manusia  memang  dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum,  bahkan tercantum pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan secara khusus diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,  sehingga  pada  dasarnya,  demontrasi  diizinkan  secara  hukum,  namun  harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan tidak dengan melanggar hukum. Terkait hal tersebut,  bagaimana  efektivitas  peran  kepolisian  sebagai  lembaga  rule  of  law  yang merupakan sarana kontrol sosial dalam mengemban nilai-nilai demokrasi akan dikaji dalam penelitian ini, dengan tujuan menganalisis hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-normatif, dengan pengkajian menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran kepolisian masih belum efektif, khususnya sebagai sarana kontrol sosial. Dalam hal ini, tindakan-tindakan preventif untuk mencegah agar tidak ada lagi demonstrasi yang berujung anarkis, seperti dengan
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  OSO,  Jln.  Untung  Suropati,  No.99,  Pontianak,  78124,  Kalimantan Barat, Indonesia, email : ch.sandykurnia@gmail.com
2 Fakultas  Hukum,  Universitas  OSO,  Jln.  Untung  Suropati,  No.99,  Pontianak,  78124,  Kalimantan Barat, Indonesia, email : angelinapiramitha@gmail.com
mengadakan kegiatan pendidikan dan sosialisasi hukum, selama ini masih kurang, baik secara intensitas maupun kreativitas.
Kata Kunci: efektivitas; polisi; rule of law

## I. Pendahuluan
POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) merupakan suatu lembaga penegak hukum yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Dalam tubuh POLRI tersusun kerangka ataupun struktur kepengurusan dengan dipimpin oleh seorang Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Kapolri).  Berdasarkan  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  “Fungsi  Kepolisian  Indonesia adalah salah  satu  fungsi  pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.”  Polisi sebagai  aparatur  penegak  hukum  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ada di wilayah hukumnya, polisi juga di dituntut agar dapat mengimbangi perkembangan modus-modus kejahatan yang selalu berkembang dari waktu kewaktu.
Menurut  pendapat  Soerjono  Soekanto,  “Secara  konsepsional  penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-jaidah yang mantap dan menejawatah dan sikap tindak sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 3 ”
Konsep Rule of Law sebagai penegakan hukum merupakan sarana untuk menciptakan  tujuan  hukum,  maka  sudah  semestinya  seluruh  energi  dikerahkan agar  hukum  mampu  bekerja  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  moral  dalam  hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasinya terhadap  nilai-nilai  moral  akan  berjarak  serta  terisolasi  dari  masyarakatnya. Keberhasilan  penegakan hukum  akan menentukan  serta  menjadikan  barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya. 4
Penegakan  hukum  juga  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  melindungi  hak asasi  manusia,  dimana  salah  satunya  berkaitan  dengan  demokrasi.  Meskipun demokrasi  berkaitan  dengan  kemerdekaan  dalam  bebas  memilih  pemilihan
3 Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum . Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 5.
4 Satjipto  Rahardjo.  2009. Penegakan  Hukum,  Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta  :  Genta Publishing. hlm.8
seorang  pemimpin  atau  kepala  pemerintahan  maupun  wakil  rakyat,  namun demokrasi juga berkaitan dengan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di  muka  umum  yang  dijamin  oleh  UUD  NRI  1945.  Keterbukaan  akan  kritik merupakan syarat dalam menjalankan demokrasi, sehingga aspirasi masyarakat dapat didengar sampai ke pemerintahan dan dapat digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah demi kemakmuran nasional. 5
Kegiatan demokrasi dalam mengemukakan pendapat di muka umum identik dengan istilah demonstrasi, dimana kegiatan demonstrasi terkadang tidak berjalan sebagaimana  mestinya  dan  cenderung  mengarah  kepada  tindakan-tindakan anarkis. Seperti contoh demonstrasi saat menolak UU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 yang berujung pada kericuhan dan pengrusakan fasilitas umum. Hal inilah yang  mendasari  dibutuhkannya  peran  kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya tindakan-tindakan tersebut, dimana berakibat kegiatan demokrasi yang dilakukan dengan demonstrasi berpotensi mengarah ke unsur pidana.
Tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata  berbuat  apa  saja  boleh  asal  keamanan  terpelihara  dan  asal  tidak melanggar hukum itu sendiri. Standar pekerjaan polisi menurut Satjipto Rahardjo mensyaratkan: pertama, latihan, keterampilan, dan keterampilan khusus; kedua, anggota  kepolisian  harus  mempunyai  komitmen  terhadap  pekerjaannya;  serta ketiga, dalam  menjalankan  pekerjaannya,  polisi  membutuhkan  suatu  tingkat otonomi tertentu. 6
Upaya Preventif dilakukan  dengan  4  kegiatan  pokok;  mengatur,  menjaga, mengawal  dan  patroli.  Patroli  merupakan  kegiatan  yang  dominan  dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak  terjadi  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  atau  pelanggaran Hukum  dalam  rangka  upaya  memelihara  atau  meningkatkan  tertib  hukum  dan upaya  membina  ketentraman  masyarakat  guna  mewujudkan  atau  menjamin keamanan  dan  ketertiban  masyarakat. 7 Patroli,  pengaturan,  penjagaan  dan pengawalan  serta  pelayanan  masyarakat  adalah  tugas-tugas  essensial  dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-
5 Heru  Nugroho.  2012.  “Demokrasi  dan  Demokratisasi  :  Sebuah  Kerangka  Konseptual  Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia”. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 1 (1): 1-15.
6 Satjipto  Rahadjo.  2002. Polisi  Sipil,  Dalam  Perubahan  Sosial  di  Indonesia. Jakarta  :  Buku Kompas. hlm.127.
7 Yoyok Ucuk Suyono. 2013. Hukum Kepolisian , Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 69.
kurangnya  meminimalisir  bertemunya  niat  dan  kesempatan  terjadinya pelanggaran atau kejahatan.
Penelitian ini pada dasarnya meneliti tentang efektivitas kepolisian sebagai lembaga rule  of  law yang  merupakan  sarana  kontrol  sosial dalam  mengemban nilai-nilai  demokrasi,  terkait  dengan  salah  satu  bentuk  cara  berdemokrasi  yang sering  dilakukan  oleh  masyarakat  yaitu  demonstrasi,  yang  seringkali  berujung pada  aksi-aksi  anarkis,  akibat  kurangnya  pemahaman  tentang  demokrasi konstitusional. Berdasarkan pembahasan penelitian ini, penulis melihat penelitian ini sebagai penelitian yang terbarukan dan belum pernah dibahas pada penelitian hukum  lainnya.  Adapun  beberapa  penelitian  hukum  mengenai  kepolisian  oleh Muradi berjudul “Polri dalam Pusaran Penilaian Publik” membahas dalam konteks pendapat  masyarakat  mengenai  penilai  publik  terhadap  kepolisian. 8 Penelitian oleh  Guntur  Priyantoko  berjudul  “Penerapan  Diskresi  Kepolisian  Dalam Penanganan Unjuk Rasa” membahas mengenai penerapan dalam pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian dan tindakan diskresi yang dilakukan kepolisian. 9
Penelitian oleh Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono berjudul “Tugas dan Fungsi  Polisi  Sebagai  Penegak Hukum  dalam  Perspektif  Pancasila”  membahas mengenai  tugas  pokok  dan  dungsi  Polri  sebagai  pengayom  masyarakat  serta sebagai penegak hukum. 10 Penelitian oleh Dwi Indah Widodo berjudul “Penegakan Hukum  terhadap  Anggota  Kepolisian  Yang  Menyalahgunakan  Narkotika  dan Psikotropika”  membahas  mengenai  penegakan  hukum terhadapp  anggota yang menyalahgunakan narkotika, dimana meninjau tentang bagaimana sanksi pidana dan  kode  etiknya. 11 Penelitian  oleh  Yosua  Eurico  Warenstein  Carlos  berjudul “Peran  Kepolisian  Dalam  Menjaga  Keamanan  Objek  Vital  di  Kota  Manado” membahas mengenai  peran kepolisian dalam menjaga keamanan di objek vital dan mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak  mentaati  peraturannnya.  Peran  kepolisian  tersebut  seperti  memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. 12
Berdasarkan  uraian  diatas,  terdapat  beberapa  rumusan  masalah  yang
8 Muradi. 2015. “Polri Dalam Pusaran Penilaian Publik”. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2): 240-248.
9 Guntur  Priyantoko.  2016.  “Penerapan  Diskresi  Kepolisian Dalam  Penanganan  Unjuk  Rasa”. De Lega Lata, 1 (1): 109-136.
10 Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono. 2020. “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2 (3): 359-372.
11 Dwi  Indah  Widodo.  2018.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Anggota  Kepolisian  Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika”. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 (No.1). pp.1- 10.
12 Yosua Eurico Warenstein Carlos, Michael S. Mantiri, & F. Singkoh. 2020. “Peran Kepolisian Dalam Menjaga Kemanan Objek Vital di Kota Manado”. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2 (5): 1-9.
dibahas dalam penelitian ini yang bekaitan dengan efektivitas kepolisian sebagai pengendali  sosial  dimasyarakat  yaitu  mengkaji  mengenai  peran  polisi  sebagai sarana  kontrol  sosial  di  masyarakat,  faktor  yang  menghambat  polisi  sebagai kontrol sosial di masyarakat, serta efektivitas peran kepolisian sebagai lembaga rule  of  law  yang  merupakan  sarana  kontrol  sosial  dalam  mengemban  nilai-nilai demokrasi?
II. Metode
Penelitian  mengenai  efektivitas  kepolisian  sebagai  lembaga rule  of  law dalam mengemban nilai-nilai demokaris ini dikaji menggunakan metode penelitian yuridis  normatif,  dimana  pendekatan  yang  digunakan  berdasarkan  Pendekatan Konseptual (Conceptual  Approach) dan  Pendekatan  Kasus (Case  Approach).
Metode ini digunakan untuk mengkaitkan kaidah-kaidah atau norma hukum dalam pendekatan doktrinal. 13
Kajian  penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  analisa berdasarkan sumber-sumber hukum primer maupun sekunder, serta bahan hukum laiiinya baik yang terdapat di jurnal maupun sumber online. Berdasarkan bahan primer,  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  bahan  hukum  seperti,  UUD  NRI Tahun  1945,  UU  No.2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia,  UU Nomor  9 Tahun  1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka Umum, Ketetapan MPR Republik Indonesia No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia,  serta  Ketetapan MPR  Republik  Indonesia  No.VII/MPR/2000  tentang  Peran  Tentara  Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
III. Analisis dan Pembahasan

## A. Efektivitas Peran Polisi Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat
Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal . 14 Pada satu sisi, penegak hukum di tuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan
13 Jhonny  Ibrahim.  2006. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang  :  Bayumedia Publishing. hlm. 23.
14 Thumas Barker & David L. Carter. 1999. Police Deviance . Cincinati : Anderson Publishing Co. p.3
ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman. 15
Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena  polisi  merupakan  garda  terdepan  dalam  penegakan  hukum  pidana, sehingga  tidaklah  berlebihan  jika  polisi  dikatakan  sebagai  hukum  pidana  yang hidup, 16 yang menerjemahkan dan menafsirkan law in the book menjadi law in action . Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai  kewenangan  yang  disebut  diskresi.  Paradigma  kepolisian  sebagai “alat  negara:  dan  bukan  alat  penguasa  atau  golongan,  saat  ini  mendapat tantangan  nyata  yang  hanya  dapat  dijawab  dengan  perubahan  kultur  dan mentalitas  kepolisian  itu  sendiri  dengan  tetap  menjaga  jarak  terhadap  kegiatan politik praktis. 17
Berkaitan  dengan  polisi  sebagai  kontrol  sosial  masyarakat,  dalam  hal  ini kontrol sosial berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama, dalam compultion  (compultion atau  koreksi  adalah  praktik  memaksa  pihak  lain untuk  berperilaku  secara  spontan  baik  melalui  tindakan  atau  tidak  bertindak dengamm menggunakan ancaman,  imbalan,  atau  intimidasi  atau tindakan  yang biasanya  dilakukan  secara  berulang  untuk  mengurangi  kecemasan) diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatutan secara  tidak  langsung.  Pada pervasion  (pervasion adalah  pengendalian  sosial yang dilakukan tanpa kekerasan) norma atau nilai yang masuk dibawah sadar.
Alat  kontrol  sosial menjadi  bagian  kemasyarakat  maupun  diluarnya perwujudan  dari  kontrol  sosial ialah  : Pertama, pemindanaan  berupa  larangan, yang  apabila  dilanggar  akan  mendapatkan  penderitaan  bagi  pelanggarnya; Kedua, kompensasi standar, adalah kewajiban dimana inisiatif untuk memproses ada  pihak  yang  dirugikan.  Pihak  yang  dirugikan  meminta  ganti  rugi  oleh  pihak lawan,  sifatnya akusator; serta, Ketiga, terapi  atau  konsilasi,  bersifat  reimidal artinya  bertujuan  mengembalikan  situasi  pada  keadaan  semula.  Dengan  cara masing-masing  pihak  yang  bersengketa  mencari  upaya  untuk  menyelesaikan secara kompromisstis ataupun mengundang pihak ketiga.
15 Agus Raharjo. 2006. “Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik”, Jurnal Hukum Pro Justitia, 24 (1): 12-26.
16 Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis . Op.cit. hlm.113.
17 Kabib Nawawi. 2010. “Progresifitas Polisi menuju Polisi Profesional”. Jurnal Ilmu Hukum Inovatif. 2 (3): 55-69.
Dengan  adanya  norma-norma  tersebut,  akan  setiap  masyarakat diselenggarakan kontrol sosial atau pengenadalian sosial. Apabila prilaku manusia diatur  oleh  hukum  tertulis  dan  perundang-undangan  yakni  keputusan penguasayang bersifat resmi dan terulis serta mengikat umum. Diselenggaranya kontrol sosial formal (formal social control) artinya, norma-norma terulis tersebut berasal  dari  pihak  yang  mempunyai  kekuasaan  dan  wewenang  formal.  Kontrol sosial informal ( informal social control ) melaui pendidikan, agama, seminar, dan penyebarluasaan  pemahaman  hukum.  Lazimnya,  yang  ditempatkan  terlebih dahulu  adalah  kontrol  sosial  yang  dianggap  paling  lunak  berupa  nasihat  yang mengikat, selanjutnya menerapkan kontrol sosial yang lebih ketat. Dalam proses tesebut, apabila sarana lain tidak menghasilkan tujuan yang dicapai norma hukum diterpkan pada tahap terakhir. 18
Membahas mengenai peran Polisi maka dapat di jelaskan bahwa Kepolisian adalah  salah  satu  organ  pemerintahan  yang  dibentuk  dalam  rangka penyelenggaraan  negara  karena  itu  keberadaanya  tidak  dapat  dipisahkan  dari pemerintahan atau negara tersebut. Berdasarkan uraian pada Pasal 1 angka 5 UU Kepolisian,  Kepolisian  NRI  yang  berperan  sebagai  pemelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Kepolisian NRI dalam menjalankan peran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat harus memiliki kemampuan membina serta mengembangkan  potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal, mencegah,  dan  menanggulangi  segala bentuk  pelanggaran hukum  dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam pasal 2 UU No.  2  tahun  2002  bahwa  :  Fungsi  Kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi pemerintahan  negara  dibidang  pemeliharaan  kamtibmas,  penegakan  hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat . Kepolisian dalam suatu negara tidak sama dengan negara lain karena kepolisian pada suatu negara sangat  terkait  dengan  tujuan  negara,  falsafah  negara  ,  sistem  pemerintahan, bentuk negara , sejarah negara, dan aspirasi pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban,  tidak  terkecuali  kepolisian  Indonesia.  Dimana  falsafah  akan  sangat menentukan  tujuan  negara  yang  dituangkan  dalam  tujuan  nasional,  tujuan nasional inilah yang menentukan tujuan kepolisian, demikian pula untuk falsafah negara  yang  memberikan  warna  terhadap  perilaku  dan  budaya  kepolisian  baik
18 Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Penghantar . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm.
205-209.
tingkah laku pribadi maupun organisasi serta karakter kepolisian, hal inilah yang sangat mempengaruhi terbentuknya konsepsi kepolisian.
Berdasarkan  pasal  4  UU  No.  2  tahun  2002  bahwa  :  “Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  bertujuan  untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselengaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bahwa dilihat dari dimensi yuridik , fungsi kepolisian terdiri atas Fungsi Kepolisian Umum dan Fungsi Kepolisian khusus.”
Fungsi  Kepolisian  Umum berkait  dengan  kewenangan  kepolisian  yang berlandaskan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan meliputi semua  lingkungan  kuasa  hukum  yaitu  :  Lingkungan  kuasa  soal-soal  ( Zaken Gebied ) yang termasuk dalam kompetensi hukum publik; Lingkungan kuasa orang ( Personen Gebied ); Lingkungan kuasa tempat ( Ruimte Gebied ); dan Lingkungan kuasa waktu ( Tjids Gebied ).
Fungsi  Kepolisian  umum  diemban  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  sehingga  tugas  dan  wewenangnya  akan  menyangkut  ke  empat lingkungan kuasa tersebut.  Kewenangan Kepolisian  Negara  Republik Indonesia akan mencakup tataran represif, preventif dan pre-emtif. Tataran represif adalah dimana  pada  waktu  melaksanakan  tugas  dan  kewenanganya  selalu mengutamakan asas legalitas , hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, sedangkan  tataran  preventif  dan  preemtif  adalah  dimana  dalam  melaksanakan tugas dan kewenanganya selalu mengutamakan asas preventif, asas partisipatif (memberikan kesempatan terhadap peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya),  dan  asas  subsidiaritas  (asas  yang  mewajibkan  Polri  melakukan tindakan  yang  perlu  sebelum  instansi  tekhnis  yang  berwenang  hadir  di  tempat kejadian dan selanjutnya menyerahkan keapda istansi yang berwenang).
Dari  penjelasan  tersebut  diatas,  secara  substantif  dimaksudkan  bahwa dalam setiap kehadiran Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya harus dirasakan  adanya  nuansa  dan  karakter  Polri  selaku  sarana  kontrol,  pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Berkaitan  dengan  peran  polisi  sebagai  sarana  kontrol  sosial,  maka  polisi dituntut untuk memiliki profesionalitas. Dalam hal ini perlu dijelaskan profesi berarti bidang  pekerjaan  yang  dilandasi  pendidikan  keahlian  (keterampilan,  kejujuran, dsb)  tertentu; profesional berarti  bersangkutan  dengan  profesi;  memerlukan
kepandaian khusus untuk menjalankannya; profesionalisme berarti mutu; kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional; serta perofesionalitas berarti perihal profesi; keprofesian; kemampuan untuk bertindak secara profesional. 19
Menurut Affandi  ada  empat  ciri-ciri  yang  bisa  ditengarai  sebagai  petunjuk atau  indikator  untuk  melihat  tingkat  profesionalitas  seseorang,  yaitu  :  (1) Penguasaan  ilmu  pengetahuan  seseorang  dibidang  tertentu  dan  ketekunan mengikuti perkembangan ilmu yang dikuasai; (2) Kemampuan seseorang dalam menerapkan  ilmu  yang  dikuasai,  khususnya  yang  berguna  bagi  kepentingan sesama; (3) Ketaatan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi etika keilmuan serta kemampuannya untuk memahami dan menghormati nilai-nilai soosial yang berlaku dilingkungannya; dan (4) Besarnya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan, bangsa dan negara, mmasyarakat, keluarga, serta diri sendiri atas segala tindak tanduk dan perilaku dalam mengemban tugas berkaitan dengan penugasan dan penerapan bidang ilmu.
B. Faktor Yang Menghambat Kepolisian Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat
Pada hakaekatnya, objek yang menyeluruh dari kontrol sosial di masyarakat merupakan pencerminan dari adanya sistem sosial. Institusi Kepolisian NRI dalam menjalankan  tugasnya  membentuk  kesadaran  hukum  masyarakat  tentunya memiliki faktor pendukung dan kendala baik internal, maupun eksternal. Kendala - kendala ini dapat dilihat dari masih banyaknnya pelanggaran - pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat termasuk pelanggaran lalu lintas. Faktor pendukung dan kendala yang dialami oleh aparat kepolisian ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor intern dan faktor ekstern.
Dilihat dari faktor internal gaji aparat kepolisian, khususnya polisi lalu lintas masih sangat rendah. Hanya berkisar 2-3 juta. Hal ini menjadi salah satu faktor yang  membuat  beberapa  oknum  polisi  lalu  lintas  memberikan  peluang  untuk terjadinya penyuapan terkait kasus pelanggaran lalu lintas.
Secara  umum  terkait  peningkatan  kesadaran  hukum,  kurangnya pemahaman hukum aparat kepolisian dalam menangani perkara hukum. Dimana Polisi itu pihak yang paling depan dan berhadapan langsung dengan pelanggar hukum,  tapi  yang  turun  ke  lapangan  biasanya  yang  paling  kurang  pendidikan hukumnya.  Jadi  seperti  dilapangan  ketika  melihat  polisi  yang  memiliki  pangkat masih rendah, dengan tingkat pendidikan hukum yang masih kurang berhadapan
19 Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga . Jakarta : Balai Pustaka.
langsung dengan pelanggar hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sehingga sangat tidak  mungkin  diperoleh  kinerja  yang  maksimal  dalam  menanamkan  dan meningkatkan  kesadaran  hukum  kepada  masyarakat.  Kesadaran  hukum  pihak kepolisian juga dapat dipandang sebagai salah satu faktor internal yang dapat saja mendukung atau sebaliknya menjadi kendala.
Dalam hal kesadaran hukum pihak kepolisian masih sangat rendah, maka hal ini tentu akan menjadi sebuah kendala. Berdasarkan fakta yang ada kesadaran hukum pihak kepolisian masih sangat rendah. Hal ini dapat dinilai dari kurangnya pemahaman hukum pihak kepolisian. Pemahaman hukum yang rendah tersebut dinilai  dari  kurangnya  pendidikan  hukum  yang  diterima  pihak  kepolisian.  Kaitan antara  pendidikan  hukum  yang  melahirkan  pemahaman  hukum,  kemudian menumbuhkan kesadaran hukum ini sesuai dengan teori empat unsur kesadaran hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto. 20 Selain  itu  kepolisian  juga harus  senantiasa  terus  menerus  mereformasi  dirinya,  mengingat  tuntutan masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan secara tidak menentu. Salah satu  hal  yang  menarik  adalah  terkait  strategi  Polmas.  Polmas  adalah  sebuah kebijakan dan strategi mengenai hubungan polisi dengan warga komuniti menjadi dekat  dan  adanya  peran  serta  warga  dalam  polisi  dengan  masyarakat  adalah saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan sehingga polapola pemolisiannya bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sistem Polmas itu akan lebih mengutamakan penyelesaian dengan model restorative justice, bukan pada criminal justice system.
Sederhananya  penyelesaian  masalah  dengan  kearifan  lokal,  namun  tetap ada  unsur  kepolisian.”  Polmas  sebagai  strategi  Polri  dalam  menyelenggarakan tugasnya  merupakan  suatu  langkah  penting  dan  mendasar  untuk  mengubah paradigma konvensional menjadi paradigma kontemporer yang lebih menekankan pada  kemitraan,  pemecahan  masalah,  upaya  pencegahan,  dan  peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konsep polmas, polisi sebagai katalisator yang  mendukung  masyarakat  untuk  membangun  dan  menjaga  keamanan  di lingkungannya.
Konsep  ini  bukan  untuk  melawan  kejahatan,  tetapi  untuk  mencari  dan melenyapkan penyebab kejahatan di suatu masyarakat tertentu. Negara-negara modern  dan  demokratis  pada  saat  ini  menerapkan  sistem  Polmas,  sebagai
20 Fadjar Mukti. 2002. Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar . Yogyakarta : Liberty. hlm.
51.
alternatif pemolisiannya, yang dilaksanakan secara proaktif dalam memecahkan masalah dan berorientasi pada masyarakat dalam memelihara keteraturan sosial. Polmas dilakukan dengan strategi polisi bersama masyarakat mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah di tengah masyarakat, senantiasa mengurangi ketakutan masyarakat akan gangguan kriminalitas, dan berusahan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Berdasarkan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  kinerja  polisi  dalam menegakkan dan menerapkan kesadaran hukum adalah masyarakat. Terkadang oknum-oknum  tertentu  yang  selalu  melakukan  pelanggaran  hukum  pada umumnya,  pelanggaran  lalu  lintas  pada  khususnya,  merupakan  penghambat dalam menerapkan kesadaran hukum di masyarakat. Ketika seseorang tersebut sudah melanggar lalu lintas, ditambah lagi mereka mau menyuap polisi lalu lintas, ini artinya pelanggaran mereka ganda. Jadi memang tidak ada kesadaran hukum dari  oknum  pelanggar  tersebut.  Hal  ini  tentu  mempengaruhi  persepsi  anggota masyarakat  lainnya,  sehingga  sangat  dimungkinkan  terjadinya  pelanggaran hukum yang lebih banyak.
Terkait  pelanggaran  lalu  lintas,  faktor  insfrastruktur  jalan  juga  ada  yang beberapa  tidak  mendukung  kelancaran  lalu  lintas.  Sehingga  terkadang,  dalam kondisi tertentu, polisi lalu lintas harus mengabaikan rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran  lalu  lintas.  Selain  masyarakat  secara  umum, stakeholder yang berperan  penting  di  dalam  masyarakat  juga  harus  melakukan  pengawasan terhadap perilaku masyarakat di lingkungannya dan membantu pihak kepolisian dalam  menanamkan  nilai-nilai  kesadaran  hukum  terhadap  anggota masyarakatnya.

## C. Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi.
Dengan  menggunakan  sosiologi  hukum  dan  filsafat  hukum,  Skolnick berkesimpulan,  bahwa  polisi  di  negara-negara  yang  demokratis  bertugas  untuk memelihara  tata  tertib  di  bawah  naungan rule  of  law .  Sebagai  petugas  yang memelihara  ketertiban,  mereka  merupakan  bagian  dari  birokrasi.  Ideologi  suatu birokrasi yang demokratis, menekankan pada inisiatif daripada disiplin terhadap peraturan. Sebaliknya, rule of law menekankan pada hak-hak asasi manusia serta membatasi  inisiatif  petugas  hukum.  Pertentangan  antara  pelaksanaan  ide-ide ketertiban, efisiensi, dan inisiatif di satu pihak, dengan prinsip-prinsip hukum di lain pihak, merupakan problematika prinsipil yang dihadapi polisi sebagai suatu badan atau lembaga hukum.
Berkaitan  dengan  praktik  demokrasi,  adapun  yang  menjadi  nilai-nilai demokrasi  yang  hidup  ditengah  masyarakat  yaitu  :  (1)  Demokrasi  berupaya menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan terlembaga, artinya didalam demokrasi,  perbedaan  pendapat  ataupun  kepentingan  dianggap  sebagai  hal wajar,  dan  adanya  perselisihan  diantara  perbedaan tersebut  harus  diselesaikan dengan cara damai seperti perundingan, dialog, kompromi, konsensus, mufakat, atau  cara  lain  yang  dianggap  damai  dalam  menyelesaikan  perselisihan.  (2) Demokrasi  harus  menjamin  terselenggaranya  perubahan  dalam  masyarakat secara  damai  atau  tanpa  gejolak,  artinya  dalam  demokrasi,  pemerintah diharapkan  harus  dapat  menyesuaikan  kebijaksanaannya  terkait  perubahan- perubahan  yang  ada  dan  mampu  mengendalikan  situasi  dan  kondisi  ditengah masyarakat. (3) Demokrasi mampu menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara  teratur,  artinya  dalam  masyarakat  yang  demokratis,  pergantian kepemimpinan atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, maupun kudeta dianggap tidak benar. (4) Demokrasi menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin, artinya demokrasi harus berjalan dengan damai dan melibatkan semua unsur  golongan  masyarakat.  (5)  Demokrasi  mengakui  dan  menganggap  wajar keanekaragaman,  artinya  dalam  mewujudkan  demokrasi  ditengah  masyarakat terbuka adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan politik sebagai alternatif tindakan  politik.  (6)  Demokrasi  menjamin  tegaknya  keadilan,  artinya  dalam berdemokrasi keadilan merupakan cita-cita bersama seluruh lapisan dan golongan masyarakat.
Skolnick membahas bagaimana pertentangan nilai-nilai ( conflict of values ) di  dalam  negara  demokratis  mempengaruhi  kemampuan  polisi  dalam melaksanakan rule  of  law .  Pembahasannya  didasarkan  pada  korelasi  antara hubungan lingkungan pekerjaan ( occupational environment ) polisi dengan rule of law ,  hubungan  antara  profesi  polisi  dengan  tingkah  laku,  dan  hubungan masyarakat dengan tingkah laku polisi.
Penelitian semacam yang dilakukan oleh Skolnick akan sangat berguna bagi Indonesia di mana sepanjang pengetahuan penulis, penelitian semacam itu belum pernah  ada.  Sebaliknya,  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Skolnick  belum cukup  untuk  dapat  menjelaskan  latar  belakang  dari  organisasi  kepolisian  di Indonesia serta  hubungannya  dengan  penegak  hukum  lainnya  seperti  misalnya hakim  dan  jaksa.  Untuk itu diperlukan penelitian-penelitian  dari  sudut  lain,  yaitu penelitian  terhadap  occupation  dan  peranan,  juga  dari  sudut  hubungan  antara
organisasi kepolisian dengan keadaan sekitarnya, yaitu masyarakat di mana polisi itu bertugas dan berada. Hal yang terakhir ini akan dapat mengungkapkan bahwa kedudukan polisi semakin penting sehubungan dengan meningkatnya diferensiasi sosial, aneka ragamnya penduduk dan stratifikasi sosial, karena hal itulah yang boleh  dikatakan  agak  mengurangi  konsensus  masyarakat  terhadap  nilai-nilai sosial  yang  penting  dan  pokok.  Di  sini  polisi  sebagai  penegak  hukum  bertugas untuk  sekurang-kurangnya  menciptakan  ketertiban  walaupun  dalam  arti  yang minimal. 21
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3) Amandemen  ketiga  Undang-undang  Dasar 1945  ialah  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  bukan  negara  kekuasaan, prinsip  dasar  yang  dianut  dalam  hukum  dasar  tersebut  memberikan  gambaran hukum  menjadi  landasan  kehidupan  bermasyarakat.  Hukum  yang  ditegakan dalam negara kita adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang normal dan tertulis saja.
Penegakan hukum dilakukan untuk melindungi HAM (Hak Asasi Manusia), khususnya  HAM  warga  negara  Indonesia,  dimana  HAM  erat  kaitannya  dengan demokrasi.  Demokrasi  yang  artinya  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat,  atau pemerintahan  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat,  masih  sering  disalahpahami  oleh masyarakat  sehingga  diwujudkan  dengan  perbuatan-perbuatan  tanpa  Batasan hukum  atau  perbuatan-perbuatan  melanggar  hukum,  seperti  demonstrasi  yang dilakukan dengan cara-cara anarkis, seperti yang terjadi pada aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu, yang berujung pada kericuhan  dan  pengrusakan  fasilitas-fasilitas  umum. Tercatat,  1.192  orang  yang diamankan  di  berbagai  wilayah  Jakarta  berkaitan  dengan  aksi  tersebut.  Dari
21 Soerjono Soekanto. 2006. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm.198.
jumlah itu, setelah dilakukan pendalaman dengan mengumpulkan dan memeriksa barang-barang bukti, 43 dijadikan tersangka.
Dalam  mewujudkan  dihidupinya  nilai-nilai  demokrasi  oleh  masyarakat, Kepolisian  perlu  lebih  mengutamakan  tindakan-tindakan  preventif  untuk mencegah,  agar  tidak  terjadi  aksi  demonstrasi  atau  unjuk  rasa  yang  seringkali berujung anarkis karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, dimana adanya kebebasan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik  lisan  maupun  tulisan,  memang  merupakan  hak  asasi  kita  sebagai  warga negara Indonesia, yang bahkan dijamin dan dilindungi oleh hukum, baik di dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, dan lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, oleh karena itu harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan tidak dengan melanggar hukum.
Tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh kepolisian adalah dengan lebih intensif melakukan pendidikan dan sosialisasi hukum, terkait hak untuk melakukan demontrasi,  beserta  cara-cara  berdemokrasi  yang  konstitusional  kepada masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, dengan cara-cara yang lebih kreatif dan  menarik,  sesuai  kelompok  masyarakat  yang  dituju,  sehingga  tujuan  dari kegiatan tersebut dapat dicapai secara optimal, karena selama ini yang menjadi akar  masalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  demokrasi  yang konstitusional, salah satunya karena kepolisian masih dirasa kurang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, baik secara intensitas maupun kreativitas. Padahal ini bisa menjadi cara yang efektif, agar efektivitas kepolisian sebagai lembaga rule of law  dapat  dirasakan  selaras  dan  sejalan  dengan  tanggung  jawab  untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi.

## IV. Penutup
Merujuk pada polisi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, menurut pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum, terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat,  serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peranan  Kepolisian  NRI  dalam membentuk  kesadaran  hukum  masyarakat  dapat  dibagi  menjadi  faktor  internal dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  yang  menghambat  peran  kepolisian  terkait
kesadaran  hukum  pertama  adalah  gaji  aparat  kepolisian,  kedua  kurangnya pemahaman  hukum  aparat  kepolisian  dalam  menangani  perkara  hukum. Sedangkan faktor internal yang mendukung adalah adanya sistem Polmas, yaitu sistem  yang  lebih  mengutamakan  model restorative  justice ,  daripada criminal justice system . Sebuah penyelesaian masalah dengan kearifan lokal, namun tetap terdapat  unsur  kepolisian.  Adapun  faktor  eksternal  yang  menghambat  peran kepolisian  dalam  meningkatkan  dan  menanamkan  kesadaran  hukum  adalah oknum  masyarakat  yang  merupakan  pelanggar  hukum.  Sedangkan  faktor eksternal  yang  mendukung  adalah  kontrol  sosial  dari  masyarakat,  tokoh masyarakat, dan media massa.
Peran  kepolisian  masih  belum  efektif,  khususnya  sebagai  sarana  kontrol sosial. Dalam hal ini, tindakan-tindakan preventif untuk mencegah agar tidak ada lagi  demonstrasi  yang  berujung  anarkis,  seperti  dengan  mengadakan  kegiatan pendidikan dan sosialisasi hukum, selama ini masih kurang, baik secara intensitas maupun  kreativitas.  Sehingga  masih  banyak  demonstrasi  yang  berujung  pada aksi-aksi  anarkis  akibat  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  demokrasi konstitusional.

## Bibliografi
Buku-Buku :
Barker, Thumas    &  David L.  Carter.  1999. Police  Deviance .  Cincinati: Anderson Publishing Co.
Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga . Jakarta: Balai Pustaka.
Fadjar Mukti. 2002. Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Jhonny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayumedia Publishing.
Satjipto Rahadjo. 2002. Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia. Jakarta: Buku Kompas.
2009. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta : Genta Publishing.
Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Penghantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soerjono  Soekanto.  2006. Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Yoyok Ucuk Suyono. 2013. Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

## Artikel Jurnal :
Agus  Raharjo.  2006.  “Hukum  dan  Dilema  Pencitraannya  (Transisi  Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik”, Jurnal Hukum Pro Justitia, 24 (1): 12- 26.
Dwi Indah Widodo. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan  Narkotika  dan  Psikotropika”. Jurnal  Hukum  Magnum Opus, 1 (1): 1-10.
Guntur  Priyantoko.  2016.  “Penerapan  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Penanganan Unjuk Rasa”. De Lega Lata, 1 (1): 109-136.
Heru  Nugroho.  2012.  “Demokrasi  dan  Demokratisasi  :  Sebuah  Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia”. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 1 (1): 1-15.
Kabib Nawawi. 2010. “Progresifitas Polisi menuju Polisi Profesional”. Jurnal Ilmu Hukum Inovatif. 2 (3): 55-69.
Muradi. 2015. “Polri Dalam Pusaran Penilaian Publik”. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2): 240-248.
Ryanto  Ulil Anshar  &  Joko  Setiyono.  2020.  “Tugas  dan  Fungsi  Polisi  Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2 (3): 359-372.
Yosua Eurico Warenstein Carlos, Michael S. Mantiri, & F. Singkoh. 2020. “Peran Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Objek Vital di Kota Manado”. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2 (5): 1-9.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan MPR Republik Indonesia No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
Ketetapan  MPR  Republik  Indonesia  No.VII/MPR/2000  tentang  Peran  Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).