Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1207-1211 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1046

## Peraturan Perusahaan dan Peraturan Kerja Bersama Pada Perusahaan Manufaktur Di Kota Batam
1) Rano Ardiansyah, 2) Julius Kurnaedi, 3) Jimmy Lim, 4) Calvin, 5) Alden Nelson
1)2)3)4)5) Manajemen, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
Email Corresponding: ranoardian26@gmail.com

## I. PENDAHULUAN
Peraturan  Perusahaan  (PP)  dan  Peraturan  Kerja  Bersama  (PKB)  adalah  dua  dokumen  penting  dalam pengaturan  hubungan  antara  perusahaan  dan  karyawan  (Rochmawaty  et  al.,  2017).  PP  dan  PKB  diadopsi oleh  perusahaan  untuk  memastikan  adanya  aturan  yang  jelas  dan  transparan  dalam  lingkungan  kerja. Meskipun  saya  tidak  memiliki  informasi  spesifik  tentang  peraturan-peraturan  di  perusahaan  manufaktur  di Kota Batam, saya dapat memberikan informasi umum tentang PP dan PKB. Menurut (Purnama et al., 2021) peraturan Perusahaan (PP) adalah aturan-aturan internal yang ditetapkan oleh perusahaan yang harus diikuti oleh  semua  karyawan.  PP  mencakup  berbagai  hal,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  jam  kerja, kedisiplinan,  kode  pakaian,  cuti,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja,  dan  sanksi  bagi  pelanggaran  aturan.  PP bertujuan  untuk  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  tertib  dan  efisien  serta  memastikan  bahwa  semua karyawan memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan.
Peraturan  Kerja  Bersama  (PKB)  adalah  kesepakatan  antara  perusahaan  dan  serikat  pekerja  atau perwakilan  karyawan  yang  mengatur  berbagai  aspek  hubungan  kerja  (Mahfudhi  &  Perdana,  2022).  PKB melibatkan negosiasi antara kedua belah pihak dan biasanya mencakup isu-isu seperti upah, jaminan sosial,

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: Peraturan perusahaan, Perjanjian kerja bersama,
Pengusaha,
Karyawan, Hak dan kewajiban,
Hubungan industrial
Penelitian  ini  membahas  mengenai  peraturan  perusahaan  (PP)  dan  perjanjian  kerja  bersama (PKB) dalam hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. PP adalah peraturan tertulis yang dibuat  oleh  perusahaan  untuk  mengatur  kewajiban  dan  hak  perusahaan  serta  karyawan. Sedangkan  PKB  adalah  kesepakatan  yang  dicapai  antara  pengusaha  dan  serikat  pekerja mengenai kewajiban, hak, dan syarat kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  kuantitatif  dengan  analisis  data  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PP ditentukan  secara  sepihak  oleh  pengusaha,  sedangkan  PKB  melibatkan  negosiasi  antara pengusaha  dan  serikat  pekerja.  PP  berlaku  paling  lama  2  tahun  dan  harus  diperbaharui, sedangkan  PKB  berlaku  paling  lama  2  tahun  dan  dapat  diperpanjang.  Perusahaan  manufaktur menjadi  fokus  penelitian  ini,  dan  penyusunan  PP  diperlukan  untuk  menegakkan  tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. PKB menjadi acuan bagi serikat pekerja dan perusahaan dalam menentukan hak dan kewajiban. PP dan PKB memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan industrial yang baik dan harmonis .

## A B S T R A C T
Keywords:
Company regulation (PP)
Collective labor agreement
Businessman Employee Rights and obligations Industrial relations
This  study  discusses  company  regulations  (PP)  and  collective  labor  agreements  (PKB)  in employment relations between employers and employees. PP is a written regulation made by a company to regulate the obligations and rights of the company and employees. While PKB is an agreement  reached  between  employers  and  trade  unions  regarding  obligations,  rights,  and conditions  of  employment.  The  method  used  in  this  study  is  quantitative  method  with descriptive data analysis. The results showed that PP  is determined unilaterally by employers, while  PKB  involves  negotiations  between  employers  and  trade  unions.  PP  is  valid  for  a maximum of 2 years and must be renewed, while PKB is valid for a maximum of 2 years and can be extended. Manufacturing companies  are the focus of this study, and the preparation of PP  is  needed  to  enforce  the  level  of  compliance  with  laws  and  regulations.  PKB  becomes  a reference  for  trade  unions  and  companies in  determining  rights  and  obligations.  PP  and  PKB have an important role in creating good and harmonious industrial relations .
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1207-1211 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1046
kebijakan  cuti,  promosi,  pemutusan  hubungan  kerja,  dan  penyelesaian  sengketa.  PKB  bertujuan  untuk melindungi hak dan kepentingan karyawan, sementara juga mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Di Kota  Batam,  PP  dan  PKB  untuk  perusahaan  manufaktur  akan  disesuaikan  dengan  peraturan  perburuhan nasional, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Perusahaan juga mungkin  memiliki  kebijakan  dan  aturan  tambahan  yang  khusus  untuk  operasional  dan  kebutuhan  mereka sendiri.
Sebagai tenaga kerja, penting untuk memahami dan mematuhi PP dan PKB yang berlaku di perusahaan (Mahfudhi  &  Perdana,  2022).  Jika  ada  ketidakjelasan  atau  pertanyaan  mengenai  aturan-aturan  tersebut, disarankan  untuk  berkonsultasi  dengan  departemen  sumber  daya  manusia  atau  perwakilan  serikat  pekerja (jika ada) untuk mendapatkan klarifikasi. Menurut (Reichenbach et al., 2019) tenaga kerja merupakan salah satu masalah di tempat kerja karena dapat berpengaruh terhadap produktivitas di suatu perusahaan, salah satu masalahnya  tersebut  adalah  banyaknya  hak-hak  dan  kewajiban  yang  dinginkan  oleh  karyawan  dan pengusaha sehingga dapat menurunkan produktivitas perusahaan. Dalam rangka itu maka perlunya membuat peraturan  perusahaan  yang  jelas  dalam  suatu  perusahaan  yang  dapat  di  jadikan  sebagai  pedoman  untuk memberi  kepastian  terhadap  kewajiban  dan  hak-hak  yang  didapatkan  oleh  pengusaha  dan  karyawan  serta syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
Peraturan  perusahaan  ini  dibuat  dengan  berdasarkan  Pasal  108  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang ketenaga  kerjaan  yang  dimana  wajib  bagi  perusahaan  minimal  mempekerjakan  karyawan  didalam perusahaan  sebanyak  10  orang,  penyusunan  tersebut  telah  menjadi  tanggung  jawab  pengusaha,  dan  jika pengusaha telah memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama) maka PP tidak perlu digunakan lagi (Windi afdal, 2019).  Setelah  peraturan  perusahaan  telah  dibuat  atau  disahkan  perlunya  suatu  perusahaan  wajib memberitahukan  kepada  semua  karyawan  mengenai  hak-  hak  dan  kewajiban  yang  didapatkan  serta mengetahui  tata  tertib  perusahaan  karena  peraturan  tersebut  tidak  dapat  diperselisihkan  sehingga  masukan yang disampaikan oleh  karyawan maupun serikat pekerja hanya bersifat pertimbangan atau saran sehingga tidak dipermasalahkan.
Sedangkan  PKB  atau  perjanjian  kerja  bersama  ini  merupakan  peraturan  yang  dibuat  berdasarkan  hasil rundingan mengenai kemauan dan itikad baik antar perusahaan dengan serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang berisikan mengenai kewajiban dan hak hingga syarat kerja antara kedua belah  pihak (Umbas, 2014).  Yang  dimana  tanggung  jawab  PKB  ini  dilakukan  antar  serikat  pekerja  dengan  pengusaha  melalui musyawarah,  sehingga  ketika  ada  masukan  atau  saran  maka  PKB  ini  dapat  diperselisihkan  antara  kedua belah pihak dalam mencapai sepakatan.
Tujuan dari penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu 1)membandingkan perbedaan dalam tata cara  penetapan  antara  Peraturan  Perusahaan  (PP)  dan  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  pada  perusahaan manufaktur di Kota Batam, 2)menganalisis perbedaan durasi dan perpanjangan antara PP dan PKB, dengan fokus pada fakta bahwa  PP berlaku selama 2 tahun dan harus diperbaharui, sedangkan PKB memiliki batas waktu  2  tahun  dan  dapat  diperpanjang  1  tahun  berdasarkan  perjanjian  tertulis,  3)mengidentifikasi  peran penting  PP  dalam  menegakkan  tingkat  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  perusahaan manufaktur.

## II. PERMASALAHAN
Secara  umum  permasalahan  dalam  konteks  artikel  merujuk  pada  isu,  kesulitan,  atau  tantangan  yang diidentifikasi  dan  dibahas  dalam  sebuah  artikel.  Permasalahan  tersebut  mungkin  berkaitan  dengan  suatu topik tertentu, masalah sosial, isu kebijakan, atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Dalam penulisan artikel, permasalahan sering kali menjadi fokus utama yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian atau menyampaikan informasi yang relevan. Permasalahan dapat diangkat untuk meningkatkan pemahaman, mencari  solusi,  mengidentifikasi  penyebab,  atau  memberikan  perspektif  baru  terhadap  suatu  topik. Dengan begitu berikut adalah beberapa permasalahan yang ada :
1. Pengaruh  Tenaga  Kerja  terhadap  Produktivitas  Perusahaan:  Penelitian  ini  akan  mengeksplorasi bagaimana tenaga kerja dapat mempengaruhi produktivitas di suatu perusahaan. Banyaknya hak-hak dan kewajiban  yang  diinginkan  oleh  karyawan  dan  pengusaha  dapat  menjadi  faktor  yang  menurunkan produktivitas  perusahaan.  Penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  permasalahan  yang  timbul  akibat ketidakpastian dalam kewajiban dan hak-hak tenaga kerja.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1207-1211 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1046
2. Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Bersama (PKB): Peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama  (PKB)  merupakan  dua  pendekatan  yang  berbeda  dalam  mengatur  hubungan  antara  pengusaha dan  karyawan.  PP  ditentukan  secara  sepihak  oleh  pengusaha,  sedangkan  PKB  melibatkan  proses negosiasi antara pengusaha dan serikat pekerja. Penelitian ini akan membahas permasalahan yang muncul dalam implementasi PP dan PKB, serta perbedaan antara keduanya dalam menjamin hak dan kewajiban tenaga kerja.
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perusahaan: Penelitian ini akan melihat sejauh mana perusahaan mematuhi kewajiban untuk menyusun dan memperbarui peraturan perusahaan secara berkala. Beberapa perusahaan mungkin  belum  memenuhi  kewajiban  ini  atau  tidak  mengikuti  prosedur  yang  ditetapkan.  Hal  ini  dapat merugikan pekerja  dalam  hal  kepastian  hak dan  kewajiban mereka.  Penelitian  ini  akan  mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perusahaan.
4. Efektivitas  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB):  PKB  adalah  kesepakatan  antara  serikat  pekerja  dan pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana PKB  efektif  dalam  memastikan  perlindungan  hak  tenaga  kerja  dan  menjaga  hubungan  kerja  yang harmonis  antara  pengusaha  dan  serikat  pekerja.  Permasalahan  yang  muncul  dalam  implementasi  dan pelaksanaan PKB akan dikaji dalam penelitian ini.
5. Masalah  dalam  Hubungan  Industrial:  Penelitian  ini  akan  meneliti  masalah-masalah  yang  muncul  dalam hubungan industrial di perusahaan manufaktur. Masalah-masalah tersebut dapat meliputi ketidaksesuaian antara  hak  dan  kewajiban  pengusaha  dan  karyawan,  ketidakpastian  dalam  peraturan  perusahaan,  dan potensi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

## III. METODE
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang dimana penelitian digunakan untuk  menganalisis  dan  mengumpulkan  data  yang  berupa  dekskriptif  dan  non  numerik.  Adapun  data  yang dikumpulkan  dengan  mengumpulkan  informasi  melalui  website  dan  internet.  Tujuan  dari  observasi  untuk memahami lebih dalam tentang Peraturan Kerja mengenai potensi dan masalah yang dialami oleh perusahaan tersebut. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data deskriptif  kuantitatif  yang  dimana  merupakan  suatu  metode  untuk  memahami  suatu  masalah  dan mendeskripsikan suatu kejadian untuk memberi suatu gambaran pada suatu penelitian yang diteliti (Suradika, 2020).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Pasal  1(20)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  No.  13  Tahun  2003,  dijelaskan  bahwa peraturan  perusahaan  adalah  perintah  tertulis  dari  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat  kerja  dan peraturan perusahaan. Sedangkan kesepakatan bersama adalah kesepakatan hasil perundingan antara serikat pekerja  atau  serikat  pekerja  yang  terdaftar  di  dinas  ketenagakerjaan  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja, yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  terdapat  perbedaan tata  cara,  dimana  peraturan  perusahaan  hanya  ditentukan  secara  sepihak  oleh  pemberi  kerja,  sedangkan kesepakatan bersama dibuat atas pertimbangan pemberi kerja dan serikat pekerja. (Windi afdal, 2019)
Dalam  PP  tidak  ada  asas  kontraktual,  hanya  pengusaha  yang  harus  memperhatikan  saran  dan  komentar pekerja/perwakilan  pegawai  (Zulkarnaen,  2017).  Sebaliknya,  PKB  memiliki  kontrak  karena  melalui  proses negosiasi  di  mana  kedua  belah  pihak  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaannya.  Usulan  dan  pertimbangan yang disampaikan oleh serikat pekerja selama penyusunan PP tidak bersifat wajib dan karenanya tidak dapat dibantah  selama  penyusunan  PP.  Pada  saat  yang  sama,  selama  penyusunan  PKB,  pengusaha  dan  pekerja harus  menemukan  titik  temu  untuk  mencapai  kesepakatan,  dan  jika  tidak  tercapai  solusi,  prosedur penyelesaian  perselisihan  pasar  tenaga  kerja  akan  diterapkan.  PP  tersebut  berlaku  paling  lama  2  tahun, setelah itu harus diperbaharui, dan jika serikat pekerja  ingin melakukan negosiasi untuk dibuatkan perkiraan biaya,  maka pemberi  kerja  wajib  melakukannya. PKB  berlaku paling  lama 2  tahun dan dapat  diperpanjang paling lama 1 tahun berdasarkan perjanjian tertulis.
Penulis tertarik meneliti perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur industry, perusahaan manufaktur tidak asing lagi dikalangan dunia organisasi maupun perusahaan yang merupakan sebuah badan perusahaan atau  usaha  dengan  memproduksi  barang  dari  bahan  baku  mentah  menggunakan  alat,  mesin,  produksi,
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1207-1211 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1046
peralatan,  dan  sebagainya  dalam  jumlah  skala  yang  sanagt  besar.  Perusahaan  manufaktur  industry  selalu menyediakan  produk  yang  dibutuhkan  oleh  pasar.  Semakin  banyak  masukan  permintaan  dari  pasar,  maka akan semakin besar pula proses memproduksi yang akan dilakukan (Nura & Chariri, 2022).

## Peraturan Perusahaan
Pasal 108 (1) ayat 6 Kode Perusahaan:
“Pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/karyawan  sekurang-kurangnya  10  (sepuluh)  orang  wajib menyusun  peraturan  operasional,  yang  mulai  berlaku  setelah  mendapat  persetujuan  Menteri  atau  pejabat yang  ditunjuk.”  2  poin:  "Kewajiban  pengaturan  di  nomor  1  tidak  berlaku  untuk  perusahaan  yang  sudah memiliki kesepakatan bersama."
Menurut  (Meliana  &  Tan,  2021)  Penyusunan  peraturan  perusahaan  merupakan  salah  satu  cara  untuk menegakkan  tingkat  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia. Kenyataannya,  masih  banyak  perusahaan  yang  belum  memenuhi  kewajiban  peraturan  perusahaannya  dan selain itu, ada beberapa perusahaan yang telah menerbitkan peraturan perusahaan namun belum diperbaharui secara berkala dalam waktu 2 (dua) tahun. Hal ini merugikan kepentingan pekerja dalam  hal kepastian hak dan kewajibannya.
Perusahaan  yang  belum  memiliki  peraturan  perusahaan  menyangkut  sisi  hubungan  industrial,  yang menyangkut hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/karyawan berdasarkan standard yang diatur. Jadi jika ada  hak  dan/atau  kewajiban  yang  tidak  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak  dan/atau  salah  satu  pihak,  maka akan dikirim perkara untuk menyelesaikannya. Contoh hal hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain tata cara pembayaran gaji, penetapan jam kerja dan istirahat, tata cara pelaporan dan penjadwalan cuti,  peraturan  hari  libur  kerja  dan  batas  usia  pensiun.  Dengan  peraturan  perusahaan,  perusahaan menghindari  kemungkinan  kontradiksi  dan perselisihan  dan  menggunakannya  sebagai  alat  untuk  hubungan industry yang baik dan sangat bagus untuk masa kedepannya (Vivian & Rusdiana, 2022).

## Perjanjian Kerja Bersama
Posisi  di  atas  terkait  dengan  staf  dan  manajer  pengembangan  untuk  hubungan  kehidupan  kerja  dan jaminan  sosial  karyawan.  Dapat  dikatakan  bahwa  PKB  menjadi  acuan  bagi  serikat  pekerja  dan  perusahaan dalam  menentukan  hak  dan  kewajiban  semua  pihak.  Penyusunan  PKB  tentunya  memiliki  tujuan  tersendiri bagi  perusahaan  dan  karyawannya.  Salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  menonjolkan  hak  dan  kewajiban pekerja dan pengusaha. Jadi dua dasar tersebut berbanding lurus. Ketika kewajiban dipenuhi, hak diperoleh. PKB  juga  berupaya  membangun  hubungan  harmonis  di  dalam  perusahaan.  Situasi  ini  meminimalkan  akan munculnya  sebuah  konflik.  Terakhir,  PKB  berupaya  untuk  bersama-sama  mengidentifikasi  persyaratan ketenaga kerjaan yang tidak tercakup didalam peraturan perundang-undangan (Situmorang, 2019).

## Dasar Hukum PKB
1. UU No 13 Tahun 2003 tentang Pasal 116-135 KUHP
2.  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Imigrasi  PER.16/MEN/XI/2011  tentang  tata  cara  penyusunan  dan pengesahan peraturan perusahaan serta penyusunan dan pendaftaran perjanjian bersama, khususnya Pasal 12-29.  Menurut  Pasal  116  (2),  para  pihak  dalam  kesepakatan  bersama  adalah  pengusaha  dan  serikat pekerja yang bernegosiasi untuk mencapai keputusan bersama.

## V. KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini,  ditemukan  beberapa  kesimpulan  terkait  Peraturan  Perusahaan  (PP)  dan  Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada perusahaan manufaktur di Kota Batam. Perbedaan tata cara antara PP dan PKB menjadi salah satu poin penting, di mana PP ditetapkan secara sepihak oleh pemberi kerja, sedangkan PKB melibatkan  proses  negosiasi  antara  pengusaha  dan  serikat  pekerja.  PKB  juga  melibatkan  asas  kontraktual dengan adanya kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Durasi dan perpanjangan juga berbeda antara PP dan PKB, di mana PP berlaku selama 2 tahun dan harus diperbaharui, sementara PKB memiliki batas waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berdasarkan perjanjian tertulis.
Pentingnya  PP  dan  PKB  dalam  hubungan  industrial  juga  terungkap,  di  mana  PP  bertujuan  untuk menegakkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan PKB menjadi acuan bagi serikat pekerja dan perusahaan dalam menentukan hak dan kewajiban semua pihak. Penyusunan PP menjadi kewajiban  perusahaan  manufaktur  yang  mempekerjakan  setidaknya  10  orang.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan  kepastian  hak  dan  kewajiban  pekerja.  PKB  juga  memiliki  peran  penting  dalam  membangun
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1207-1211 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1046
hubungan  yang  harmonis  di  perusahaan  dan  mengidentifikasi  persyaratan  ketenagakerjaan  yang  tidak tercakup dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Mahfudhi,  M.  A.,  &  Perdana,  A.  (2022). The  Relationship  between  Civil  Society  Organization  and  Political  Party  in Legislative Election : The Case of of Fatayat and PKB in Indonesia (Hubungan antara Masyarakat Sipil Organisasi dan Partai Politik di Pemilu Legislatif: Kasus Fatayat dan PKB di In. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 12 (1), 105–126.
Purnama,  N.  S.,  Gunawan,  G.,  &  Ali  Ramdhani,  F.  A.  R.  (2021).  Efektivitas  Pengaturan  Upah  Tenaga  Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Pemuliaan Hukum , 4 (1), 63–82. https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1449
Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader,  E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson, S. H., Stefansson,  E.,  Yard,  W.  N.,  Newman, E.  A.,  &  Holmes,  D.  (2019).  PERJANJIAN  KERJA  BERSAMA  (PKB) TENTANG  PERLINDUNGAN  HUKUM  TENAGA  KERJA  UNIT  KEBUN  AJAMU  PT.  PERKEBUNAN NUSANTARA  IV DENGAN BASIS SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN (SPBUN). Progress in Retinal  and Eye Research , 561 (3), S2–S3.
Rochmawaty,  N.,  Sulton,  S.,  &  Asmaroini,  A.  P.  (2017).  IMPLEMENTATION  OF  POLITICAL  PARTY  AS FACILITY  OF  POLITICS  RECRUITMENT  (Cadre  Case  Study  at  DPC  PKB  Sub-Province  of  Ponorogo). Edupedia , 1 (1), 87. https://doi.org/10.24269/ed.v1i1.172 Suradika, A. (2020). Teknik analisis Data .
Hapsoro,  B.  B.,  Palupiningdyah,  &  Slamet,  A.  (2019).  Peran  Digital  Marketing  sebagai  Upaya  Peningkatan  Omset Penjualan Bagi Klaster UMKM di Kota Semarang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 23(2), 117–120.
Wardhana, A. (2022). Strategi Digital Marketing (Issue February).
Suradika, A. (2020). Teknik analisis Data. https://www.researchgate.net/publication/340654541_Teknik_Analisis_Data Manurung, M., Noviyana, E., Fauzi, A., Zaman, K., Harahap, F., Nurdin, A., Tanjung, A., Latsitarda, J., Asahan, K., & Utara,  S.  (2022).  Pengaturan  Hukum  Hubungan  Kerja  Antara  Pengusaha  Dan  Pekerja  Dalam  Kaitanya  Dengan Perjanjian Kerja Bersama (Pkb). Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 8(2), 252–261.
Meliana, & Tan, D. (2021). Pendampingan Perancangan Peraturan Perusahaan PT Pelangi Latex Batam. In ConCEPt- Conference on Community Engagement Project, 1(1), 449–467.
Nura, A., & Chariri, A. A. (2022). Determinan Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2019. Diponegoro Journal of Accounting, 11(1), 1–14.
Situmorang,  R.  L. (2013). Tinjauan  Yuridis  Tentang  Perjanjian  Kerja  Bersama  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Aspek Hukum Rahasia Bank Di Indonesia, Vol.I(1), 5–11.
(Umbas, 2014)(Windi afdal, 2019)Umbas, R. R. (2014). Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara
Karyawan Dengan Perusahaan. Lex Privatum, 2(3), 167–179.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6171/5697
Windi  afdal,  C.  tan.  (2019).  HUBUNGAN  HUKUM  PEKERJA  DAN  KEBERLAKUAN  PERATURAN PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN KONGLOMERASI. 2(2), 168–181. Vivian, F., & Rusdiana, S. (2022). Pendampingan Pembuatan Peraturan