Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK SERTIPIKAT ASLI ATAS DITERBITKANNYA SERTIPIKAT PENGGANTI SECARA MELAWAN HUKUM
Victoria Suryana 1* , Jur. Udin Silalahi 2
1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia victoriasuryana22@gmail.com 1* , jurudin@gmail.com 2
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024

## Abstract
The purpose of issuing a replacement certificate is to replace damaged land title certificates caused by accidental damage due to natural disasters or damage due to aging of the paper or  tearing  of  the  certificate  due  to  the  carelessness  of  the  holder,  which  makes  the certificate unusable. However, the issuance of a replacement certificate due to unlawful actions by the party claiming to be the land owner, creates a land dispute which results in losses  for  the  original  land  owner.  The  problem  in  this  research  is  how  is  the  legal protection  for  the  owner  of  the  original  certificate  from  the  unlawful  issuance  of  a replacement certificate? The results of the research show that the legal protection of the owner of the original certificate for the unlawful issuance of a replacement certificate is divided into 2 (two), namely, first, preventive legal protection through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases through amicable settlement between land rights holders and the local Land Office, so that when administrative defects are discovered, the issuance of a replacement certificate can be cancelled. The second legal protection is carried out repressively through a lawsuit to annul the decision of the Head of the Land Office to the State Administrative Court and a lawsuit for an unlawful act to the District Court.
Keywords: Legal Protection, Replacement Certificate, Against the Law
* Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan E-mail: victoriasuryana22@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Pada hakikatnya hak tanah merupakan hubungan hukum antara orang (termasuk badan hukum) dengan  tanah,  dimana  hubungan  tersebut  memperoleh  perlindungan  hukum.  Tujuan  dari  hak  tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman.
Adanya  hak  atas  tanah  tersebut  memberikan  wewenang  kepada  pemegang  haknya  untuk menggunakan  dan/atau  mengambil  manfaat  dari  tanah  yang  dihakinya.  Perkataan  “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan  perkataan  “mengambil  manfaat”  mengandung  pengertian  bahwa  hak  atas  tanah  itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikatan, peternakan, dan perkebunan.
Hak tanah berisi kewenangan-kewenangan untuk mempergunakan permukaan bumi, termasuk sebagian  tubuh  bumi  dan  ruang  di  atasnya  sekedar  diperlukan  bagi  keperluan  yang  berhubungan langsung  penggunaan  tanah  yang  bersangkutan  untuk  keperluan  sesuai  dengan  sifat  dan  tujuan penetapan haknya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian  hak  tanah  tidak  bersifat  mutlak,  karena  kewenangan  haknya  dibatasi.  Berkaitan  dengan adanya  kepemilikan  seseorang  atas  suatu  tanah,  biasanya  dibuktikan  dengan  adanya  kepemilikan sebuah sertipikat.
Sertipikat adalah surat tanda bukti hak, baik untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat hak tanah adalah suatu surat tanda bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah atau suatu bidang tanah tertentu.
Surat  tanda  bukti  hak  itu,  jika  tanahnya  sudah  dibukukan.  Buku  tanah  tersebut  merupakan lembaran-lembaran  daftar  isian,  dalam  mana  diisikan,  dan  dengan  demikian  merupakan  surat-surat bukti, mengenai macam-macam hak atau tanah yang dibukukan, subyek yang mempunyainya, tanah mana  yang  dihaki  (menunjuk  pada  surat  ukurnya  atau  gambar  situasinya),  dan  hak-hak  lain  yang membebani. Sertipikat hak atas tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu sampul.
Sebagai surat tanda bukti hak, maka fungsi sertipikat terletak pada bidang pembuktian. Dengan memiliki sertipikat hak atas tanah, maka dengan mudah dapat membuktikan berdasarkan yuridis, yaitu:
1. Status hukum tanah yang kita kuasai atau miliki, yaitu tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ataukah hak pengelolaan;
2. Bahwa nama yang tertulis dalam sertipikat itulah yang berhak atas suatu tanah;
3. Beban-beban  yang  mungkin  ada  diatas  tanah  tersebut,  misalnya  terdapat  hak  tanggungan  atau jaminan hutang atau tidak;
4. Peristiwa-peristiwa hukum apa yang pernah terjadi atas tanah tersebut, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, pewarisan, serta peristiwa lainnya yang tercatat dalam buku tanah dan sertipikat hak tanah tersebut.
Tanah  yang  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat  dan  negara,  harus  pula menyesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  serta  kepentingan  negara.  Dalam  rangka  memenuhi tuntutan diperlukan persediaan tanah untuk menampung dinamika perkembangan tersebut. Sementara untuk  menjamin  terlaksananya  fungsi  tanah  sebagai  sarana  pemenuhan  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat  dan  negara,  dituntut  adanya  kepastian  hukum  hak  atas  tanah,  sehingga  pelaksanaan kewenangan  dan  hak  tanah  tersebut  dapat  berlangsung  sebagaimana  mestinya.  Namun  demikian tuntutan akan kepastian hukum tersebut seringkali belum sesuai dengan harapannya. Hal ini tampak dari  banyaknya  sengketa  pertanahan  yang  timbul.  Salah  satu  sengketa  pertanahan  adalah  tentang sengketa penerbitan sertipikat pengganti secara melawan hukum.
Pasal  57  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah menyatakan:
”Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak; hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.”
Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka tujuan dari penerbitan sertipikat pengganti adalah mengganti rusaknya sertipikat hak  atas  tanah  yang  disebabkan  karena  kerusakan  tidak  di  sengaja  akibat  bencana  alam  ataupun
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kerusakan  karena  kertas  yang  termakan  usia  maupun  tersobeknya  sertipikat  karena  kecerobohan pemegangnya, yang menyebabkan tidak bisa terpakainya sertipikat tersebut. Selain rusaknya sertipikat masalah  lain  yang  dihadapi  pemegang  sertipikat  adalah  hilang  yang  tidak  diketahui  keberadaannya, sehingga hal tersebut sangat merugikan pemilik hak atas tanah.
Permasalahan timbul ketika dalam penerbitan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum dari pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah menyatakan bahwa sertipikat hak atas tanah yang dimilikinya telah hilang, padahal kenyataannya tidak, sehingga terjadilah gugatan hukum pembatalan sertipikat pengganti tersebut ke pengadilan dengan dasar bahwa sertipikat asli tidak hilang. Hal tersebut terjadi dalam kasus penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Semarang atas nama Rony Pinondang Sipahutar.
Dalam kasus tersebut, obyek sengketanya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1484, tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 110 m2 dengan Surat Ukur: 00212/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No.65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar, dan Sertipikat Hak  Milik  Nomor  1485  tanggal  26  Mei  2011,  luas  tanah  190  m2  dengan  Surat  Ukur 00213/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar.
Kedua SHM tersebut di atas merupakan sertipikat tanah baru yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan  Kota  Semarang  di  atas  sertipikat  tanah  lama  yaitu  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  327 Kelurahan  Krobokan  atas  nama  Adelberd  Sipahutar  yang  dinyatakan  hilang  oleh  Rony  Pinondang Sipahutar. Marice Lambok Hasoloan sebagai Penggugat mengatakan pada sekitar awal September 2011 mendapat informasi bahwa tanah warisan seluas 300 m2 yang berlokasi di Jalan Ayodyapala No. 65, Desa Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang tersebut terdapat papan tanda dijual, yang mana setelah Penggugat mendatangi lokasi tanah waris dimaksud mendapati kebenaran fakta tersebut.
Selanjutnya Penggugat meminta penjelasan tentang status tanah waris tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan melayangkan surat pada tanggal 5 September 2011 yang dijawab deh  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  dengan  Surat  Nomor  1698/300.7.33.74/K/2011,  tanggal  18 Oktober 2011, perihal Penjelasan Sertipikat tanah Hak Milik No. 327 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat berisi beberapa hal sebagai berikut:
1. Pada tanggal 15 November 2010 telah diterbitkan sertipikat kedua sebagai pengganti sertipikat yang hilang, Hak Milik No. 327 Kelurahan Krobokan tertulis atas nama Adel Sipahutar;
2. Pada  tanggal  22-02-2011  telah  beralih  kepada  Rony  Pinondang  Sipahutar  berdasarkan  surat pernyataan pewarisan tanggal 08-12-2010 yang dibuat oleh ahli waris dan diketahui oleh Lurah Hutatoruan X dan Camat Tarutung;
3.  Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2011, Hak Milik No. 327 Kelurahan Krobokan telah diajukan pemecahan oleh Sdr. Rony Pinondang Sipahutar menjadi 2 (dua) bidang yaitu Hak Milik No.1484 dan Hak Milik No. 1485 Kelurahan Krobokan tertulis atas nama Rony Pinondang Sipahutar. Awalnya  tanah  seluas  300  m2  yang  berada  di  Jalan  Ayodyapala  No.  65,  Desa  Krobokan,
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang adalah milik Hadi yang selanjutnya dibeli oleh Adelberd Sipahutar pada tanggal 19 Februari 1979 dengan bukti surat jual/beli rumah Nomor: 121B/.22/II/1979 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pensertipikatan Hak Milik Nomor: 327 tanggal 24-09-1986 dengan Surat Ukur tanggal 6-2-1980 No.763/1980, luas ± 300 m2 atas Adelberd Sipahutar.
Semenjak kematian Adelberd Sipahutar pada tanggal 9 Maret 1988 selaku pemberi waris hak atas tanah dan Timanur boru Hutapea selaku pembuat pernyataan waris dari Adelberd Sipahutar yang meninggal pada tanggal 26 Maret 2005, hingga sekarang tanah warisan seluas 300 m2 yang berlokasi di Jalan Ayodyapala No. 65, Desa Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, tidak pernah dilakukan pemecahan atau pembagian tanah sesuai yang diwasiatkan Adelberd Sipahutar (almarhum) sementara  sertipikat  tanah  tersebut  diserahkan  dan  disimpan  oleh  Marice  Lambok  Hasoloan  bow Sipahutar (Penggugat). Dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.1484 dan 1485 yang beralih dari sertipikat pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 327 yang dinyatakan hilang adalah tidak benar karena Sertipikat Hak Milik No. 327 tidak hilang dan ada pada Penggugat selaku ahli waris sejak bulan Desember 1986.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana perlindungan  hukum  pihak  pemilik  sertipikat  asli  atas  diterbitkannya  sertipikat  pengganti  secara melawan hukum?
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa ialah sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhannya yang beraneka ragam. Fungsi tanah bagi manusia antara lain: pertama, tanah dapat dijadikan sebagai lahan pertanian yang dapat digunakan oleh para petani dan para pengusaha untuk mencari nafkah melalui hasil panennya. Kedua, tanah sebagai tempat untuk berbagai macam aktivitas. Ketiga, tanah sebagai tempat usaha. Keempat, tanah sebagai bahan baku produksi bangunan dan pendukung pembentukan hasil tambang yang di dalamnya dapat terkandung bahan bakar seperti minyak, gas alam, batu bara. Oleh karena itu, tanah memiliki berbagai macam manfaat yang penting bagi kehidupan manusia. Begitu pentingnya manfaat atas tanah, maka kepemilikan atas tanah harus dibuktikan melalui sertipikat hak tanah.
Sertipikat hak tanah adalah suatu surat tanda bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai  suatu  hak  atas  tanah  atau  suatu  bidang  tanah  tertentu.  Ketentuan  tersebut  mengandung makna bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam  sertipikat  harus  diterima  sebagai  data  yang  benar,  baik  dalam  perbuatan  hukum  sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
Seiring  berjalannya  waktu  kepemilikan  pemegang  hak  atas  tanah  terhadap  sertipikat  tanah, seringkali  terjadi  permasalahan-permasalahan  tentang  sertipikat  yang  dimilikinya,  padahal  sertipikat tanah merupakan suatu alat bukti yang kuat terhadap kepemilikan hak atas tanah. Permasalahan tersebut misalnya rusaknya sertipikat hak atas tanah yang disebabkan karena kerusakan tidak disengaja akibat bencana  alam  ataupun  kerusakan  karena  kertas  yang  termakan  usia  maupun  tersobeknya  sertipikat karena kecerobohan pemegangnya, yang menyebabkan tidak bisa terpakainya sertipikat tersebut. Selain rusaknya sertipikat masalah lain yang dihadapi pemegang sertipikat adalah hilang yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga hal tersebut sangat merugikan pemilik hak atas tanah.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan sertipikat hak atas tanah, yaitu dengan adanya suatu sertipikat pengganti. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan:
”Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak; hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.”
Permasalahan timbul ketika dalam penerbitan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan terjadi karena  adanya  perbuatan  melawan  hukum,  sehingga  sertipikat  pengganti  tersebut  tidak  memiliki kepastian hukum. Hal tersebut terjadi dalam kasus penerbitan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Kota  Semarang  atas  nama  Adelberd  Sipahutar  yang  kemudian  beralih  kepada  Rony  Pinondang Sipahutar sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang.
Dengan  diterbitkannya  sertipikat  pengganti  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  Marice Lambok Hasoloan boru Sipahutar yang telah memegang sertipikat lama. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah  sebagai  pihak  yang  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas tanah,  sebagaimana  dipahami  bahwa  hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  ini  menyangkut bagaimana tugas, peran sekaligus tanggung jawab yang harus diemban kekuasaan beridentitas negara.
Setiap warga negara mempunyai hak yang bersifat asasi, yaitu hak keselamatan, keamanan dan perlindungan hukum. Konsekuensi dari diakuinya hak-hak tersebut, maka tidak diperbolehkan satupun anggota masyarakat sebagai warga negara mendapat pelayanan yang tidak adil dari kekuasaan Negara. Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum  dari  Philipus  M.  Hadjon,  maka  perlindungan  hukum  pihak pemilik sertipikat lama atas diterbitkannya sertipikat pengganti oleh kantor pertanahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1.   Perlindungan hukum preventif melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Namun bagi pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu dapat mengajukan keberatan dengan data yuridis selama jangka waktu yang telah ditentukan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penerbitan sertipikat pengganti dapat dilakukan atas sertipikat yang rusak maupun hilang. Ketika terbit sertipikat pengganti, dimana dalam proses penerbitannya dilakukan secara melawan hukum, maka pihak pemilik hak atas tanah akan melakukan pengaduan dan keberatan sebagai pihak yang dirugikan dengan munculnya sertipikat pengganti tersebut. Sertipikat pengganti tersebut terbit dengan obyek yang sama dengan nomor yang sama, termasuk pula gambar situasi dengan nomor dan tanggal yang sama, serta luas tanah yang sama. Namun perbedaan antara sertipikat pengganti dengan sertipikat lama adalah pengeluaran tanggal dan tahun yang berbeda.
Tujuan  dari  pihak  pemilik  hak  atas  tanah  yang  mengajukan  keberatan  dan  pengaduan tersebut  agar  pemilik  hak  atas  tanah  mendapatkan  penyelesaian  secara  administrasi  dengan  apa yang  disebut  koreksi  dari  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  karena  pemilik  hak  atas  tanah  merasa kepentingannya dirugikan.
Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  maka  kewenangan  untuk  melakukan  koreksi  ini  berada  pada Kepala  Kantor  Pertanahan.  Pembatalan  hak  atas  tanah  dapat  dilakukan  karena  adanya  cacat administrasi, salah satunya adalah pembatalan penerbitan sertipikat pengganti.
Dalam kasus penerbitan sertipikat pengganti yang kemudian timbul sertipikat baru, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1484, tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 110 m2 dengan Surat Ukur: 00212/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No.65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 tanggal 26 Mei 2011, luas  tanah  190  m2  dengan  Surat  Ukur  00213/Krobokan/2011  tanggal  9  Mei  2011,  lokasi  Jalan Ayodyapala  No.  65,  Kelurahan  Krobokan,  atas  nama  Rony  Pinodang  Sipahutar,  terdapat  cacat administrasi yang mengakibatkan cacat hukum pada sertipikat yang muncul pada tanggal 26 Mei 2011.
Dalam hal timbulnya sengketa akibat terbitnya sertipikat pengganti yang dilakukan secara melawan hukum, maka penyelesaian terhadap  Sertipikat Hak Milik Nomor 1484, tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 110 m2 dengan Surat Ukur: 00212/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan  Ayodyapala  No.65,  Kelurahan  Krobokan,  atas  nama  Rony  Pinondang  Sipahutar,  dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 190 m2 dengan Surat Ukur 00213/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar dapatlah dilakukan pembatalan terhadap sertipikat tersebut.
Penyelesaian terlebih dahulu dapat dilakukan secara musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan juga selaku penggugat dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang sebelum ditempuh jalur melalui Pengadilan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Tujuan dari penyelesaian kasus pertanahan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan  mengenai  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah.  Salah  satu penyelesaian  kasus  pertanahan  yang  menjadi  kewenangan  Kepala  Kantor  Pertanahan  adalah kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertipikat pengganti. Dalam hal penyelesaian kasus pertanahan  tentang  kesalahan  prosedur  dalam  proses  penerbitan  sertipikat  pengganti,  setelah menerima  pengaduan  dari  pemegang  hak  atas  tanah,  petugas  yang  bertanggungjawab  dalam menangani pengaduan melakukan pemeriksaan berkas pengaduan. Pemeriksaan berkas pengaduan tersebut  kemudian  diteruskan  untuk  dilakukan  pengumpulan  data  dan  analisis.  Data  yang dikumpulkan dapat berupa:
a. Data fisik dan data yuridis;
b. Putusan peradilan;
c. Data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
d. Data  lainnya  yang  terkait  dan  dapat  mempengaruhi  serta  memperjelas  duduk  persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau
e. Keterangan saksi.
Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani  Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  pada  Kantor  Pertanahan  melakukan  analisis.  Setelah menerima laporan, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil pengumpulan data dan analisis kepada Kepala Kantor Wilayah BPN untuk selanjutnya mengeluarkan keputusan pembatalan hak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
atas tanah yang menjadi objek Sengketa dan Konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, yaitu penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1484, tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 110 m2 dengan Surat Ukur: 00212/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No.65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 190 m2 dengan Surat Ukur 00213/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan  Ayodyapala  No.  65,  Kelurahan  Krobokan,  atas  nama  Rony  Pinondang  Sipahutar,  yang merupakan sertipikat baru yang beralih dari sertipikat pengganti yang diterbitkan dengan melawan hukum.
Penyelesaian kasus pertanahan yang diselesaikan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, yaitu  Marice  Lambok  Hasoloan  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2.  Perlindungan Hukum Represif Melalui Gugatan Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota  Semarang  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  ke Pengadilan Negeri
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik  Nomor  1484,  tanggal  26  Mei  2011,  luas  tanah  110  m2  dengan  Surat  Ukur: 00212/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No.65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 tanggal 26 Mei 2011, luas  tanah  190  m2  dengan  Surat  Ukur  00213/Krobokan/2011  tanggal  9  Mei  2011,  lokasi  Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinodang Sipahutar telah melanggar Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan  hukum  positif  di  Indonesia,  segala  Keputusan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara yang dirasa merugikan, maka dapat dimintakan pembatalan atau tidak sahnya keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 47 Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  Pasal  1  angka  (10)  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009, Majelis  Hakim  berwenang  untuk  memeriksa  apakah  surat  keputusan  objek  sengketa  telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana rumusan Pasal 1 angka  9  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  yang  merupakan  suatu  syarat  ( canditlo  sine quanon ) ada atau tidaknya suatu sengketa tata usaha negara dalam perkara tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  kasus  penerbitan  sertipikat  baru  di  Kantor Pertanahan  Kota  Semarang  atas  nama  Rony  Pinondang  Sipahutarn  yang  beralih  dari  sertipikat pengganti yang diterbitkan secara melawan hukum tersebut, dapat dilakukan gugatan pembatalan oleh  Marice  Lambok  Hasoloan  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Selain  melalui  gugatan pembatalan penerbitan sertipikat atas nama Rony Pinondang Sipahutar di Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Marice Lambok Hasoloan menderita kerugian atas penerbitan sertipikat pengganti yang  dilakukan  secara  melawan  hukum  tersebut,  maka  dapat  pula  dilakukan  gugatan  Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan di Pengadilan Negeri.
Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti  kerugian  tersebut.”  Hak  untuk  menuntut  ganti  rugi  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif, karena gugatan ganti rugi tersebut akan diselesaikan  pada  pengadilan.  Hak  semacam  ini  pada  dasarnya  serupa  dengan  hak  untuk mengajukan  sengketa  di  pengadilan.  Dengan  demikian,  bentuk  perlindungan  hukum  yang  nyata diberikan dalam hal kasus penerbitan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Kota Semarang atas nama Rony Pinondang Sipahutar adalah perlindungan hukum represif.
Dalam  hal  perlindungan  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Philipus  M.  Hadjon,  lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, yaitu perlindungan hukum baru terjadi ketika dalam tahap persidangan. Hal tersebut dikarenakan menurut Philipus M. Hadjon, di Indonesia sarana perlindungan hukum preventif belum ada pengaturannya secara khusus, walaupun
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menurut Penulis, saat ini perlindungan hukum preventif telah ada di Indonesia, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Munir  Fuady  berpendapat  sebagai  suatu  gugatan  perdata,  maka  tentu  saja  pihak  yang mengajukan gugatan perdata, dalam hal ini pihak korban dari perbuatan melawan hukum, harus membuktikan  banyak  hal,  termasuk  membuktikan  adanya  kesalahan  dari  pelaku  jika  perbuatan melawan hukum tersebut merupakan kelalaian atau kesengajaan. Pembuktian ini seringkali tidak mudah untuk dilakukan. Tidak selalu mudah untuk mendatangkan saksi-saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut.
Wirjono  Prodjodikoro  menyebut  istilah  perbuatan  melawan  hukum  dengan  istilah melanggar hukum. Istilah pebuatan melanggar hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya yaitu kalau perkataan ”hukum” dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut.
Belajar  dari  pengalaman  itu,  menurut  Penulis,  perlu  dipikirkan  upaya  peningkatan pelaksanaan kesepakatan yang dipilih oleh para pihak tersebut. Saat ini di bidang pertanahan, sudah ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan Alternative Dispute Resolution (Alternatif Penyelesaian Sengketa/ADR), yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Perlu dikembangkan lembaga ADR di bidang pertanahan. Hal tersebut dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu:
a. Di dalam setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan, hakim selalu mengusulkan untuk penyelesaian secara damai oleh para pihak (Pasal 130 HIR).
b. Secara  eksplisit  cara  penyelesaian  masalah  berkenaan  dengan  bentuk  dan  besarnya  ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah diupayakan melalui musyawarah.
Penanganan  masalah  pertanahan  terdiri  dari  beberapa  kegiatan  antara  lain:  melakukan identifikasi  terhadap  setiap  jenis  kasus  yang  dihadapi,  mengumpulkan  dan  mengolah  data  bahan keterangan yang dihasilkan dari koordinasi dan investigasi, untuk kemudian menguraikannya melalui analisis data forensik dengan metode-metode pendekatan tertentu.
Hasil  analisa  dan  pembahasan  menentukan  bentuk,  upaya  dan  cara  penyelesaian  masalah dengan  beberapa  alternatif  penyelesaian.  Di  dalam  melakukan  pembedahan  kasus  diperlukan  pisau- pisau analisis yang dilakukan dengan pendekatan hukum dan peraturan perundangan. Semakin banyak peraturan hukum yang digunakan sebagai referensi, maka semakin tajam analisis yang digunakan dan dengan demikian hasil pembedahan kasus semakin objektif dan transparan terhadap hasil yang dicapai. Oleh karena itu, peraturan perundangan pertanahan/agraria merupakan lingkungan yang menentukan dalam penanganan masalah pertanahan.
Menurut  Penulis,  berdasarkan  kasus  tersebut,  terdapat  ketidaktelitian  dan  ketidakcermatan kepada  para  pejabat  dan  petugas  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang.  Dengan  ketidakcermatan  dan ketidaktelitian tersebut, maka terbitlah sertipikat pengganti tersebut. Menurut Penulis, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam mencegah timbulnya sertipikat pengganti karena perbuatan melawan hukum di masa yang akan datang adalah:
1. Materi aturan hukum yang harus menjamin tidak adanya celah untuk menafsirkan hukum secara ambigu, sebab ketidakjelasan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum
Pasal  57  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  belum  memberikan kepastian  hukum  dalam  hal  permohonan  sertipikat  pengganti  yang  dapat  diajukan  oleh  ahli warisnya  dengan  menyertakan  surat  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris,  karena  Pasal  57  ayat  (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak menjelaskan apakah pemohon adalah semua ahli waris atau dapat diwakilkan oleh salah satu ahli waris saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap  Pasal  57  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dengan  memberikan penjelasan pemohon penerbitan sertipikat pengganti adalah semua ahli waris atau dapat dibuktikan dengan surat kuasa dari semua ahli waris, sehingga sertipikat pengganti tidak kehilangan marwah kepastian hukumnya.
2.  Peningkatan Kedisiplinan dan Ketelitian Petugas
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Seperti  diketahui,  penertiban  suatu  sertifikat  merupakan  suatu  proses  yang  memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak, misalnya surat keterangan Kepala Desa, keterangan warisan, segel jual beli dan sebagainya. Surat-surat keterangan tersebut tidak luput pula dari pemalsuan, kadaluwarsa. Bahkan, ada kalanya tidak benar atau fiktif.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu kedisiplinan, ketelitian, dan kecermatan petugas Kantor Pertanahan Kota Semarang ketika menerima permohonan penerbitan sertipikat pengganti. Bentuk  ketelitian  dan  kecermatan  itu  adalah  ketika  ada  pihak  ahli  waris  ingin  mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti, maka pejabat dan petugas Kantor Pertanahan Kota Semarang tidak hanya berpedoman pada surat pernyataan ahli waris saja, akan tetapi harus juga meminta silsilah keluarga dari pemegang hak asli serta meminta kuasa dari para ahli waris dalam pengurusan penggantian sertipikat yang dinyatakan hilang tersebut.
Hal tersebut diperlukan agar kejadian penerbitan sertipikat pengganti seperti dalam kasus penerbitan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Kota Semarang atas nama Rony Pinondang Sipahutar tidak terjadi lagi. Selain hal tersebut, diklat dan juga pelatihan untuk para pejabat dan petugas  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  perlu  diadakan  dan  dilakukan  terus  menerus  agar pengetahuan dan pengalaman para pejabat dan petugas Kantor Pertanahan Kota Semarang dapat ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penerbitan sertipikat pengganti.
3.  Kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku masyarakat Tidak  sahnya  secara  hukum  dalam  sertipikat  pengganti  yang  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan Kota Semarang atas nama Rony Pinondang Sipahutar adalah karena ketidakpatuhan dan ketidakjujuran  Rony  Pinondang  dalam  memberikan  pernyataan  di  bawah  sumpah  di  hadapan Kepala Kantor Pertanahan Semarang mengenai hilangnya sertipikat asli. Menurut Penulis, untuk itu perlu adanya itikad baik atau good faith dari pihak pemohon, yaitu ahli waris.
Itikad baik ini diperlukan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mentaati semua peraturan  yang  telah  dibuat  termasuk  peraturan  tentang  penerbitan  sertipikat  pengganti,  yang diantaranya adalah pernyataan di bawah sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Semarang mengenai hilangnya sertipikat asli.

## III. KESIMPULAN
Perlindungan hukum pihak pemilik sertipikat asli atas diterbitkannya sertipikat pengganti secara melawan  hukum  dilakukan  terbagi  menjadi  2  (dua),  yaitu  pertama  perlindungan  hukum  preventif melalui  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  dengan penyelesaian secara musyawarah antara pemegang hak atas tanah dengan Kantor Pertanahan setempat, sehingga  ketika  diketahui  adanya  cacat  administrasi,  maka  dapat  dilakukan  pembatalan  penerbitan sertipikat pengganti. Perlindungan hukum kedua dilakukan secara represif melalui gugatan pembatalan keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  gugatan  perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, upaya preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mencegah timbulnya sertipikat pengganti karena perbuatan melawan hukum di masa yang akan datang adalah perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan memberikan penjelasan pemohon penerbitan sertipikat pengganti adalah semua ahli waris atau dapat dibuktikan dengan surat kuasa dari semua ahli waris, dan perlu adanya peningkatan kedisiplinan  dan  ketelitian  petugas  Kantor  Pertanahan,  serta  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  serta perilaku masyarakat.

## REFERENSI
Antasena,  Nur  Triaji,  “Penerbitan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Pengganti  Yang  Hilang  Oleh  Badan Pertanahan Nasional,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 3 Nomor 2 Agustus 2019.
Candrawati, Vivi Ika, Azis Setyagama, “Prosedur Pelaksanaan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo,” Jurnal IUS Vol. VIII No.01 Maret 2020.
Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Murad, Rusmadi, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Bandung: Mandar Maju, 2007. Ningtyas,  Dina  Catur  Ayu,  “Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Dasar  Pembuktian  Bagi  Pemiliknya  Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA,” Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3, No. 1, Januari 2023.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  59  Tahun  1997,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3696).
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369).
Prodjodikoro, Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Bandung: Mandar Madju, 2000.
Santoso,  Urip,  Hukum  Agraria  dan  Hak-Hak  Atas  Tanah,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2005.
Setiawan, Yudhi, Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
Soetomo, Pembebasan Pencabutan Permohonan Hak Atas Tanah, Surabaya: Usaha Nasional, 1984. Syarief,  Elza,  Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus  Pertanahan,  Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
Syarifuddin, Muhammad, Febbi Rahma Yanti, “Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Karena Hilang,” Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio Volume 5, Issue 1, Januari 2024.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006).
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043). Winandra,  Desvia,  Hanafi  Tanawijaya,  “Penerapan  Asas  Terang  dan  TunaiI  dalam  Jual  Beli  Tanah Yang  Merupakan  Harta  Bersama  dalam  Perkawinan  Studi  Putusan  Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Lbt,” Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020.