## PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI)

## Oleh : Mochammad Soleh Alaidrus

## Abstrak
Dalam  hal  seorang  laki-laki  yang  memiliki  istri  lebih  dari  seorang  maka  akan  timbul suatu  masalah  mengenai  harta  bersama,  sehingga  diperlukanlah  suatu  aturan  yang  jelas mengenai pembagian harta tersebut.
Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing  terpisah  dan  berdiri  sendiri.  Istri  pertama  dari  suami  yang  berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya  berhak  atas harta  gono-gininya bersama dengan suaminya  sejak perkawinan  mereka berlangsung.Istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. KHI menyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan  berdiri  sendiri,  pemilikan  harta  bersama  dari  perkawinan  seorang  suami  yang  mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat penting  dalam  penentuan  harta  bersama  dalam  perkawinan  poligami.  Hal  ini  akan  menjadi hambatan  dalam  pembagian  harta  bersama,  khususnya  menyangkut  masalah  pembuktian  harta bersama tersebut.
Kata Kunci: Harta Perkawinan, Poligami

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra.  Poligami sendiri mempunyai arti suatu  sistem  perkawinan  antara  satu  orang  pria  dengan  lebih  dari  seorang  istri.  Pada  dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang  Perkawinan)  menganut  adanya  asas  monogami  dalam  perkawinan.  Hal  ini disebut  dengan  tegas  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  pada  asasnya  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Akan  tetapi  asas  monogami  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya  hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan  monogami  dengan  jalan  mempersulit  dan  mempersempit  penggunaan  lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.
Ketentuan  adanya  asas  monogami  ini  bukan  hanya  bersifat  limitatif  saja,  karena  dalam
Pasal 2 ayat  (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin  pada  seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  para  pihak yang  bersangkutan.  Ketentuan  ini  membuka  kemungkinan  seorang  suami  dapat  melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama  Islam  harus  mendapat  ijin  dari  pengadilan  agama  sesuai  dengan    Pasal  51  ayat  (1) Kompilasi  Hukum  Islam dan  yang  beragama  selain  Islam  harus  mendapat  ijin  dari  pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama  yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.
Untuk  mendapatkan  ijin  dari  pengadilan  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pengadilan  baru  dapat  memberikan  ijin  kepada  suami  untuk  berpoligami  apabila  ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Di  samping  syarat-syarat  tersebut  yang  merupakan  alasan  untuk  dapat  mengajukan poligami  juga  harus  dipenuhi  syarat-syarat  menurut  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan, yaitu :
1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu  juga  dengan  seorang  wanita,  namun  dalam  keadan  tertentu  lembaga  perkawinan  yang berasaskan  monogami  sulit  dipertahankan.sehingga  dalam  keadaan  yang  sangat  terpaksa dimungkinkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.
Pasal  35  Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  tentang  harta  benda  dalam  perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Pasal 37  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur  apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  dibagi  antara  suaml  istri dengan  pembagian  yang  sama.    Dalam  hal  seorang  laki-laki  yang  memiliki  istri  lebih  dari seorang  maka  akan  timbul  suatu  sengketa  mengenai  harta  bersama  tersebut,  sehingga diperlukanlah  suatu  aturan  yang  jelas  mengenai pembagian  harta  tersebut.  Berdasarkan  hal-hal tersebut  di  atas,  permasalahan  yang  muncul  adalah  bagaimana  pelaksanaan  pembagian  harta perkawinan  dalam  perkawinan  poligami  setelah  berlakunya  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  hambatan-hambatan  apa  yang  terdapat  dalam  pembagian  harta perkawinan dalam perkawinan poligami dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

## Metode Penelitian

## 1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan  yang digunakan  adalah  metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan  yuridis  empiris  merupakan  cara  prosedur  yang  dipergunakan  untuk  memecahkan masalah  penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Sesuai apa yang dikemukakan Abdul Kadir Muhammad bahwa pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (kodifikasi,  undang-undang,  atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 1

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  memaparkan,  atau menggambarkan  peraturan  hukum  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  praktek  pelaksanan  hukum positif  yang  menyangkut  dengan  permasalahan  penelitian  ini.  Deskriptif  maksudnya  dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  diperoleh  gambaran  secara  menyeluruh  mengenai  pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami. Sedangkan analitis, yaitu akan dilakukan analisis terhadap  berbagai  aspek  hukum  yang  mengatur  tentang  pembagian  harta  perkawinan  dalam perkawinan poligami.

## B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Perkawinan  dalam  Perkawinan  Poligami  Setelah Berlakunya Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Perkawinan  adalah  salah  satu  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia.  Akibat  perkawinan  itu  tidak  hanya  menyangkut  hubungan  hukum antara calon suami isteri, tetapi juga dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga.-keluarga kedua belah pihak.
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Perkawinan  adalah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  tersebut  menyebutkan  bahwa  perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,  sedangkan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan tersebut  di  atas,  maka  tiap-tiap  perkawinan  diharuskan  adanya  pencatatan  perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat  sebagaimana  di  maksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk,  sedangkan  pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang perkawinannya  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam  dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
1 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.
Pencatatan  perkawinan  ini  juga  diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  2  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:
a. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
b. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut agama  dan  kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  sebagaimana  di  maksud  dalam  berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan  berdasarkan  berbagai  peraturan  yang  berlaku,  tata  cara    pencatatan perkawinan  dilakukan  sebagaimana  di  tentukan  dalam  Pasal  3  sampai  dengan  Pasal  9 Peraturan Pemerintah ini.
Pencatatan perkawinan ini berguna sebagai suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh Negara,  dan  lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan  pencatatan  pernikahan  ini  adalah Kantor  Urusan  Agama  dan  Kantor  Catatan  Sipil.  Lembaga  pencatat  perkawinan  ini mempunyai 4 (empat) tujuan, yaitu:
1. Untuk mewujudkan kepastian hukum
2. Untuk membentuk ketertiban hukum
3. Untuk pembuktian
4. Untuk  memperlancar  aktivitas  Pemerintah  di  bidang  kependudukan  atau  administrasi kependudukan. 2
Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut diakui oleh negara dan hal ini akan mempunyai akibat hukum yang pasti bagi yang bersangkutan. 3
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur  mengenai larangan  seorang  laki-laki  melangsungkan  perkawinan  dengan  lebih  dari  seorang perempuan  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Hal  ini  secara  tegas  disebutkan  dalam  Pasal  3 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan bahwa  pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya, Pasal 3 ayat  (2)  Undang-Undang Nomar 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Pengadilan  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan bahwa  untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan,  seorang  laki-laki  yang akan  melangsungkan  perkawinan  lebih  dari  satu  wanita  ini  harus  memenuhi  beberapa syarat  yaitu  adanya  persetujuan  dari  isteri/isteri-isteri,  adanya  kepastian  bahwa  suami mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka  dan adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anak mereka. Persetujuan dari isteri/isteri-isteri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2
2 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia , (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 13.
3 Ibid , hal. 14.
(dua)  tahun,  atau  karena  sebab-sebab  lainnya  yang  perlu  mendapat  penilaian  dari  Hakim Pengadilan. 4
Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari  seorang  apabila  isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri,  isteri mendapat  cacat  badan  atau penyakit  yang tidak  dapat disembuhkan  dan isteri tidak  dapat melahirkan  keturunan.  Hal  yang  paling  penting  bagi  Pengadilan  dalam  memberikan putusan apakah seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang atau tidak adalah apakah  ketentuan-ketentuan  hukum  perkawinan  dari  calon  suami  mengizinkan  adanya poligami (beristeri lebih dari satu). 5
Praktik yang terjadi di masyarakat, banyak terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya  tidak  mengajukan  permohonan  izin  kepada  Pengadilan. 6 Dalam  hal  ini, harus mengacu  pada  Pasal  2 ayat  (1)  dan ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Tiap-tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan ini,  apabila  terjadi  kasus  perkawinan  poligami  yang  pelaksanaannya  tidak  mengajukan permohonan  izin  kepada  Pengadilan,  maka  perkawinan  poligami  itu  di  anggap  sebagai perkawinan  yang  tidak  sah  menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  karena  secara  administratif  tidak  tercatat  menurut  hukum  negara, sehingga  akibat  hukum  yang  timbul  apabila  terjadi  kasus  perkawinan  poligami  yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut  tidak bisa  dicatatkan  pada  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  dan tidak bisa diterbitkan Akta Nikah.
Fenomena poligami semakin  marak  akhir-akhir  ini, terutama karena dipertontonkan secara  vulgar  oleh para tokoh panutan di  kalangan birokrasi,  politisi, seniman, dan bahkan agamawan.  Poligami  menurut  Siti  Musda  Mulia  sesungguhnya  merupakan  akumulasi  dari sedikitnya  tiga  factor; pertama, lumpuhnya  sistem  hukum  kita,  khususnya  Undang-Undang Perkawinan. kedua, masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah konco  wingking , harus  ikut  apa  mau  suami  dan  tidak  boleh  menolak;  dan  ketiga, kuatnya  interpretasi  agama  yang  bias  jender  dan  tidak  akomodatif  terhadap  nilai-nilai kemanusiaan.  Interpretasi  agama  yang  memposisikan  isteri  hanya  sebagai  obyek  seksual, tidak  memiliki  kemandirian  sebagai  manusia  utuh.  Realitas  sosiologis  di  masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. 7
Dalam  aspek  hukum  poligami  tentunya  juga  membawa  konsekuensi  tertentu,  di antaranya  menyangkut  hak  dan  kewajiban suami  dan  istri  maupun  yang  menyangkut  harta kekayaan dalam perkawinan. 8
1. Kedudukkan Suami isteri
Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  suami  adalah  kepala  rumah  tangga  dan  isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga
4 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
5 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
6 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
7 Siti Musda Mulia, ICRP Blog , 27 Maret 2009.
8 Loc. Cit
maupun  di  dalam  masyarakat.  Di  samping  itu,  masing-masing  pihak  berhak  unluk melakukan perbuatan hukum.
2. Kewajiban bersama suami isteri
a. Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah
b. Saling  menghormati,  mencintai,  dan  memberi  bantuan  baik  secara  lahir  maupun batin.
c. Mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya.
d. Saling memelihara kehormatan.
3. Kewajiban Suami
a. Membimbing isteri dan rumah tangganya
b. Melindungi dan memberikan keperluan isteri sesuai kemampuannya.
c. Memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat.
d. Sesuai kemampuannya menanggung:
1) nafkah, kiswah, tempat kediaman isteri;
2) biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anaknya;
3) biaya pendidikan anak;
4) menyediakan  tempat  kediaman  bagi  isteri  dan  anaknya  atau  mantan  isteri  yang masih dalam iddah.
Catatan: Kewajiban suami mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
4. Gugurnya kewajiban suami.
a. Isteri nusyuz (pembangkangan  isteri  terhadap  kewajiban-kewajiban  dalam  hidup perkawinan).
b. Dibebaskan dari isteri dari kewajiban tersebut.
5. Kewajiban isteri
a. Berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;
b. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga; Selain  hal  tersebut  di  atas  salah  satu  hal  yang  krusial  dalam  perkawinan  poligami adalah  tentang  harta  benda  dalam  perkawinan.  Pembagian  harta  perkawinan  setelah berlakunya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dalam  realitas  hukum  positif  di  Indonesia masih  terdapat  pluralisme  hukum  yang  mengatur  tentang  harta  kekayaan  dalam perkawinan. 9
Harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat di dalam suatu perkawinan, yang merupakan  gabungan  dari  harta  asal  suami,  harta  asal  isteri  dan  harta  bersama.  Pasal  35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Harta  bawaan  dari  masing- masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan  lain,  sedangkan  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyatakan  bahwa  mengenai harta  bersama,  suami  atau  isteri  dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 10
Pasal  113  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyatakan  bahwa  perkawinan  dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang
9 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
10 Hasil wawancara dengan Tamah, SH,, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 11
Berdasarkan  Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  maka  perceraian  dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :
1. salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. kedua,  salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya;
3. ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. keempat,  salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak yang lain;
5. kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. keenam, suami melanggar taklik talak dan;
7. ketujuh,  peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga. 12
Dengan  adanya  perceraian  ini,  maka  secara  otomatis  akan  berpengaruh  terhadap harta  bersama  suami  isteri  selama  perkawinan  itu  berlangsung.  Pasal  37  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  bila  perkawinan  putus karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Berdasarkan pada  ketentuan  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  ini, dapat dikatakan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama menurut Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  harta  bersama  tersebut  diatur  menurut hukumnya  masing-masing.  Ini  artinya,  apabila  terjadi  perceraian,  maka  harta  bersama tersebut di bagi 2 (dua) antara suami dan isteri. Adapun maksud dari perkataan "hukumnya masing-masing" di sini adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perkawinan. 13
Apabila terjadi perceraian, maka separuh harta bersama manjadi hak pasangan yang hidup  lama.  Pembagian  harta  bersama  bagi  seorang  suami  atau  isteri  yang  isteri  atau suaminya  hilang  harus  ditangguhkan  sampai  adanya  kepastian  matinya  yang  hakiki  atau matinya  secara  hukum  atas  dasar  putusan  Pengadilan  Agama.  Ketentuan  ini  berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 14
Putusnya  perkawinan  karena  perceraian,  maka  tentu  akan  sangat  berpengaruh terhadap harta bersama suami isteri selama perkawinan itu berlangsung. Akibat perceraian terhadap  harta  bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah  harta  bersama antara  suami  isteri  tersebut  di  bagi  2  (dua)  atau  masing-masing  suami  isteri  mendapat bagian  setengah.  Bagian  setengah  ini  merupakan  bagian  tak  terpisah  ( onverdeeld aandeeo ),  artinya  tidak  mungkin  masing-masing  suami  atau  isteri  minta  pembagian kekayaan  itu,  kecuali  jika  perkawinan  itu  putus  (termasuk  putus  karena  perceraian).
11 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
12 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
13 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
14 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa  janda  atau  duda  cerai  hidup  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 15
Pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak (dalam hal ini suami-istri yang akan atau  telah  bercerai)  dalam  porsi  pembagiannya.  Permohonan  pembagian  harta  dalam perkawinan melalui pengadilan agama, dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan  perceraian  (kumulatif)  atau  dapat  pula  digugat  secara  terpisah  setelah  putus perceraian.  Apabila  gugatan  cerainya  ditolak,  maka  permohonan  pembagian  harta bersamanya  dapat  ditolak.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  pembagian  harta  perkawinan tersebut  bagian  dari  gugatan  cerai.  Syarat-syarat  untuk  dapat  mengajukan  gugatan permohonan pembagian harta dalam perkawinan ialah :
1. Mendaftarkan  perkara  yang akan diajukan berikut  dengan  surat  gugatan  ke  pengadilan agama;
2. Identitas  Kependudukan  seperti  foto  copy  KTP  yang  menunjukkan  sebagai  Warga Negara Indonesia.
3. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
4. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai)
5. Mengajukan biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.
6. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pernbagian harta dalam perkawinan baru dapat diproses di pengadilan agama. 16
Di  dalam  Pasal  94  ayat  (1)  disebutkan,  “Harta  bersama  dari  perkawinan  seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. Berdasarkan  ketentuan  ini,  harta  gono-gini  dalam  perkawinan  poligami  tetap  ada,  tetapi dipisahkan  antara  milik  istri  pertama,  kedua,  dan  seterusnya.  Ketentuan  yang  mengatur tentang  masa  penentuan  kepemilikan  harta  gono-gini  dalam  hal  ini,  "Pemilikan  harta bersama dari perkawinan seorang  suami yang mempunyai  istri  lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat". 17
Ketentuan  harta  gono-gini  dalam  juga  diatur  dalam  UU  Perkawinan.  Pasal  65  ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami.
1. Suami wajib menberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
3. Semua  istri  mempunyai  hak  yang  sama  atas  harta  gono-gini  yang  terjadi  sejak perkawinan masing-masing.
Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya  bersama  dengan  suaminya.  Istri  kedua  dan  seterusnya  berhak  atas  harta  gono- gininya  bersama  dengan  suaminya  sejak  perkawinan  mereka  berlangsung.  Kesemua  istri memiliki  hak  yang  sama  atas  harta  gono-gini  tersebut.  Namun,  istri-istri  yang  kedua  dan seterusnya  tidak  berhak  terhadap  harta  gono-gini  istri  yang  pertama.  Ayat  (2)  pasal  yang sama  mengatur  jika  pengadilan  yang  memberi  izin  untuk  beristri  lebih  dari  seorang,  dan
15 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
16 Hasil wawancara dengan Drs. Mahbub, Panitera Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 23 Februari 2009
17 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
undang-undang ini tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal 65 ini. 18
Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pembagian  harta  bersama  akibat perceraian  dalam  perkawinan  poligami  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan isteri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami  akibat  perceraian  tidak  mempunyai  hak  atas  harta  bersama  dari  perkawinan suami  dengan  isteri  yang  pertama,  isteri  ketiga  dan  keempat  tidak  mempunyai  hak  atas harta  bersama  dari  perkawinan  suami  dengan  isteri  pertama  dan  kedua,  sedangkan  isteri keempat  tidak  mempunyai  hak  atas  harta  bersama  dari  perkawinan  suami  dengan  isteri pertama,  kedua  dan  ketiga.  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  37  K/AG/1995 tanggal 28 September 1995 telah dinyatakan bahwa jika di antara para pihak telah  terjadi kesepakatan  untuk  menyelesaikan  perkara  harta  bersama  secara  damai,  maka penyelesaiannya  harus  didasarkan  pembagian  yang  sama  rata  atas  kesepakatan  tersebut dan secara damai mengikat pihak-pihak yang mengadakannya. 19
Berdasarkan  Pasal  65  ayat  (1)  Huruf  c  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  penghasilan  suami  yang  melakukan poligami,  selama  tidak  terdapat  putusnya  perkawinan  harus  dibagi  rata  kepada  semua isterinya,  karena  semua  isterinya  tersebut  mempunyai  hak  yang  sama  atas  harta  bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. 20
Berdasarkan  Pasal  65  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  ketentuan  Pasal  65  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dapat  dikesampingkan  oleh Pengadilan,  jika  menurut  penilaian  Hakim,  ada  keyakinan-keyakinan  lain  yang  lebih  adil dalam  memutuskan  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  dalam  perkawinan poligami  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  karena Hakim  sebagai  penegak  hukum  dan keadilan wajib  mengenali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 21
Pada  prinsipnya,  ketentuan  tentang  harta  gono-gini  dalam  perkawinan  model poligami  adalah  untuk  menentukan  hukum  yang  adil  bagi  kaum  perempuan.  Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal, Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan  istri  dan  anak-anaknya  karena  mereka  adalah  bagian  dari  tanggung  jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. An-Nisa' ayat 9 mengajarkan, "hendaklah orang- orang itu merasa khawatir  jika meninggalkan keturunan  yang  lemah di belakang hari  yang sangat  mereka  takutkan.  Hendaklah  mereka bertakwa  kepada  Allah dan  hendaklah  mereka bertutur kata yang baik".
Pembagian  harta  gono-gini  sebaiknya  menurut  penulis  dilakukan  secara  adil, sehingga  tidak  menimbulkan  ketidakadilan  antara  mana  yang  merupakan  hak  suami  dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan menurut Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  istri  tentang  harta  bersama,  maka  penyelesaian
18 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
19 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
20 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
21 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
perselisihan itu diajukan  kepada pengadilan agama".  Penyelesaian melalui  jalur  pengadilan adalah sebuah pilihan.
Secara umum pembagian harta gono-gini baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai  atau  perkawinan  bubar  karena  kematian.  Artinya,  daftar  harta  gono-gini  dan  bukti- buktinya  dapat  diproses  jika  harta  tersebut  diperoleh  selama  perkawinan  dan  dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan  tentang  pembagian  harta  gono-gini.  Untuk  itu,  pihak  suami/istri  perlu mengajukan  gugatan  baru  yang  terpisah  setelah  adanya  putusan  yang  dikeluarkan pengadilan.  Ketentuan  tentang  pembagian  harta  gono-gini  didasarkan  pada  kondisi  yang menyertai  hubungan  suatu  perkawinan,  seperti  kematian,  perceraian,  dan  sebagainya. Pembagian  harta  gono-gini  karena  adanya  perkawinan  poligami,  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a. Cerai Mati.
Cerai  mati  biasanya  dipahami  sebagai  bentuk  perpisahan  hubungan  suami  istri  karena meninggalnya  suami/istri.  Pembagian  harta  gono-gini  untuk  kasus  cerai  mati  dibagi menjadi  50  :  50.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  KHI  Pasal  96  ayat  (1)  bahwa,  "Apabila terjadi  cerai  mati,  maka  separuh  harta  bersama  menjadi hak  pasangan  yang hidup  lebih lama".
Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri, harus jelas terlebih dahulu agar penetuan tentang pembagian harta gono-gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang,  harus  ada  ketentuan  tentang  kematian  dirinya  secara  hukum  melalui  pengadilan agama.  Hal  ini  diatur  dalam  KHI  Pasal  96  ayat  (2),  "Pembagian  harta  bersama  bagi seorang  suami  atau  istri  yang  istri  atau  suaminya  hilang  harus  ditangguhkan  sampai adanya  kepastian  matinya  yang  hakiki  atau  matinya  secara  hukum  atas  dasar  putusan pengadilan agama".
b. Cerai Hidup.
Jika  pasangan  suami  istri  terputus  hubungannya  karena  perceraian  di  antara  mereka, pembagian  harta  gono-gini  diatur  berdasarkan hukumnya  masing-masing.  Ketentuan  ini diatur dalam  UU Perkawinan  Pasal 37,  "Jika perkawinan putus  karena perceraian,  harta bersama diatur  menurut  hukumnya  masing-masing".  Yang  dimaksud  dengan  hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta gono-gini diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdata.
Berdasarkan KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa, "janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".  Artinya,  dalam  kasus  cerai  hidup,  jika  tidak  ada  perjanjian  perkawinan, penyelesaian  dalam  pembagian  harta  gono-giniditempuh  berdasarkan  ketentuan  di dalamnya.  Jika  tidak  ada  perjanjian  perkawinan,  penyelesaiannya  berdasarkan  pada ketentuan dalam Pasal 97 di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta gono-gini.
Ketentuan  pembagian  harta  gono-gini  bagi  penganut  agama  selain  Islam  adalah berdasarkan  KUHPer  Pasal  128  yang  menyebutkan  bahwa,  "Setelah  bubarnya  persatuan, maka  harta  benda  kesatuan  dibagi  dua  antara  suami  dan  istri,  atau  antara  para  ahli  waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang- barang itu diperoleh". Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bersecerai,
harta  gono-gini  mereka dibagi  dua (50  :50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI Pasal 97.
Apabila dicermati lebih lanjut, pada dasarnya dua sumber hukum tersebut, baik KHI maupun  KUHPerdata  sama-sama  mengatur  bahwa  jika  terjadi  perceraian,  harta  gono-gini dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50 : 50. Pembagian harta gono-gini ini bisa diajukan  bersamaan  dengan  gugatan  cerai,  tidak  harus  menunggu  terlebih  dahulu  putusan cerai dari pengadilan.
Pembagian  harta  gono-gini  dalam  perkawinan  yang  kedua  kalinya  (poligami)  tidak semudah dalam  perkawinan  monogami.  Namun  demikian,  pada dasarnya  pembagian  harta gono-gini  dalam  perkawinan  poligami  adalah  sama  dengan  pembagian  harta  gono-gini  di perkawinan  monogami,  yaitu  masing-masing  pasangan  mendapatkan  bagian  seperdua. Hanya  saja,  pembagian harta gono-gini di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan ini.
2. Hambatan-hambatan  yang  Terdapat  dalam  Pembagian  Harta  Perkawinan  Poligami dan Upaya Penyelesaiannya
Fenomena poligami semakin  marak  akhir-akhir ini, terutama karena dipertontonkan secara  vulgar  oleh para tokoh panutan di  kalangan birokrasi,  politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Poligami sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor:
a. lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang Perkawinan.
b. masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat  yang memandang isteri hanyalah konco wingking, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak;
c. kuatnya  interpretasi  agama  yang  bias  jender  dan  tidak  akomodatif  terhadap  nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan isteri hanya sebagai obyek seksual, tidak  memiliki  kemandirian  sebagai  manusia  utuh.  Realitas  sosiologis  di  masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. 22
Pasal  65  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan memberikan  kemungkinan  perkawinan  poligami  itu  didasarkan  atas  hukum  lama,  di samping  ketentuan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  namun  pembuat  Undang-Undang  tidak  memberikan penjelasan  mengenai  apa  yang  di  maksud  dengan  hukum  lama  tersebut.  Sesuai  dengan ketentuan  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  bahwa yang di maksud dengan hukum lama adalah ketentuan-ketentuan hukum baik yang tertulis, misalnya  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), Huwelijke  Ordonantie Christen Indonesier S. 1933 Nomor 74 (HOCI, Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op de gemengde Huwehjke S. 1898 Nomor 158), yang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku, maupun hukum yang tidak tertulis yaitu ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum adat.
Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tersebut  di  atas  adalah  sebagai  konsekuensi  dari  syarat-syarat  poligami sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Huruf  b  dan  c  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa adanya kepastian bahwa suami mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka  dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adi terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Terhadap  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Huruf  b  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
22 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , PT Gramedia, 2005, hal. 8
tentang  Perkawinan  ini,  bagi  Hakim  adalah  sulit  untuk  menentukan  secara  konkret mengenai  adanya  jaminan  yang  pasti,  maka  yang  dapat  dipakai  oleh  Hakim  untuk menentukan  ukuran  yang  obyektif  adalah  jumlah  kekayaan  yang  ada  pada  saat permohonan  poligami  diajukan.  Jumlah  kekayaan  ini  dapat  didasarkan  pada  surat-surat keterangan  penghasilan  suami  yang  ditandatangani  oleh  bendaharawan  tempat  suami bekerja,  atau  dapat  di  lihat  dari  pajak  penghasilannya,  sedangkan  untuk  menentukan adanya jaminan yang adil dari suami terhadap isteri-isterinya tentunya adalah sangat sukar diambil ukuran/patokannya. 23
Perkawinan  poligami  sebagai  suatu  perbuatan  hukum  tentunya  akan  membawa konsekuensi  hukum  tertentu  diantaranya  dalam  lapangan  harta  kekayaan  perkawinan,  yang apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh  karena perceraian ataupun kematian. Pasal  1  huruf  f  Ketentuan  Umum  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  harta  kekayaan dalam  perkawinan  atau  syirkah  adalah  harta  yang  diperoleh  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas nama  siapa.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep  Hukum  Islam  mengatur  sistem  pemisahan  harta suami dan isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain atau diperjanjikan dalam perjanjian  kawin,  Hukum  Islam  memberikan  kelonggaran  kepada  suami  dan  isteri  untuk membuat  perjanjian  kawin  sesuai  dengan  keinginan  mereka  berdua  dan  perjanjian  itu mengikat secara hukum. Pembagian harta bersama ini dalam Islam disebut syirkah.
Suami  yang  menerima  pemberian  baik  hibah,  warisan  dan  sebagainya  berhak menguasai  sepenuhnya  harta  yang  diterimanya  itu  tanpa  harus  masuk  ke  dalam  harta percampuran perkawinan. Demikian juga sebaliknya bagi isteri yang menerima hibah, warisan atau lainnya berhak menguasai sepenuhnya, hal ini juga berlaku bagi harta bawaan yang ada sebelum  perkawinan  kedua  belah  pihak  juga  berhak  memiliki  sendiri-sendiri  tanpa  campur tangan pihak lain. 24
Pandangan  Hukum  Islam  yang  memisahkan  harta  kekayaan  suami  isteri  tersebut sebenarnya memudahkan pemisahan harta, yang mana harta suami dan mana harta isteri, mana harta  bawaan  yang  ada  sebelum  perkawinan  serta  manakah  harta  yang  diperoleh  secara bersama-sama  selama  perkawinan  berlangsung,  hat  ini  sangat  berguna  saat  terjadinya perceraian. Ketentuan hukum Islam tersebut di atas, akan terus berlaku sampai perkawinan itu putus,  baik  karena  perceraian  maupun  salah  satu  pihak  meninggal  dunia,  harta  yang  akan dibagi  baik  untuk  warisan  ataupun  untuk  perceraian  adalah  harta  bersama  suami  atau  isteri dalam  mewaris  tetap  memiliki  harta  pribadinya  dan  juga  berhak  mewaris  atas  harta peninggalan suaminya.
AI,  Quran  dan  Hadist  tidak  memberikan  ketentuan  secara  tegas  bahwa  harta  benda yang  diperoleh  suami  selama  berlangsung  perkawinan  sepenuhnya  menjadi  hak  suami  akan tetapi sang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. AI, Quran juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan harta itu secara langsung isteri juga berhak terhadap harta tersebut. 25
Ayat-ayat Al Quran tentang hukum kewarisan seperti  tersebut dalam Surat An Nissa' ayat  11-12  dapat  juga  menunjuk  kepada  adanya  persekutuan  milik  antara  para  ahli  waris terhadap harta  warisan yang belum dibagi, isteri berhak setengah dari harta  yang didapatkan sepanjang perkawinan.
23 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
24 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadinya Perceraian , Visimedia, Jakarta 2008 hal. 51.
25 Ibid , hal. 52.
Surat  An  Nissa'  ayat 21  menyatakan perkawinan  sebagai suatu perjanjian  yang  suci, kuat  dan  kokoh.  Artinya  perkawinan  yang  melalui  ijab  kabul  dan  memenuhi  syarat  serta rukunnya  merupakan  syirkah  antara  suami  isteri,  oleh  karena  itu  segala  sesuatu  yang berkenaan  dengan  hubungan  perkawinan  mereka  termasuk  harta  benda  menjadi  milik bersama,  mereka berdua  wajib  memegang  teguh janji suci  tersebut sebagaimana  bunyi  akad nikah dan jika perkawinan mereka putus harus ada yang dibagi termasuk harta bersama atau syirkah tersebut. 26
Suatu  harta  dikatakan  harta  bersama  atau  syirkah,  adalah  dengan  melihat  asal  harta tersebut  dan  kapan  waktu  memperoleh  harta  tersebut,  jika  harta  tersebut  diperoleh  selama waktu perkawinan maka dapat dikatakan ini adalah harta bersama atau syirkah  kecuali harta itu didapat dari hibah, warisan dan wasiat. Jika perkawinan putus maka keberadaan syirkah ini haruslah  dibagi  dengan  adil untuk  masing-masing pihak,  jika  tidak bisa  dibagi  dengan  jalan damai maka suami atau isteri yang bercerai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. 27
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  di  Pengadilan  Agama  Bekasi  tidak ditemukan  kendala  yang  signifikan  dalam  pembagian  harta  bersama  dalam  perkawinan poligami. Kendala-kedala yang ditemukan adalah sebagai berikut:
1. Pasal  86  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa  pada  prinsipnya  tidak  ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Namun suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas  nama  suami  atau  istri.  Lebih  lanjut  Pasal  94  ayat  (1)  kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan  harta  bersama  dari  perkawinan  seorang  suami  yang  mempunyai  istri  lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta  bersama  dari  perkawinan  seorang  suami  yang  mempunyai  isteri  lebih  dari  seorang dihitung  pada  saat  berlangsungnya  akad  perkawinan  yang  kedua,  ketiga  dan  keempat. Dengan  demikian  momentum  pelaksanaan  perkawinan  merupakan  hal  yang  sangat signifikan  dalam  penentuan  harta  bersama  dalam  perkawinan  poligami.  Hal  ini  menurut penulis  akan  menjadi hambatan  dalam  pembagian  harta  bersama,  khususnya  menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut.  Hal ini dapat terjadi  apabila penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas. Pembuktian harta bersama yang penulis maksud, dapat diuraikan sebagai berikut:
Dalam perkawinan pertama seorang suami membeli sebuah rumah dan tanah, yang belum disertipikatkan oleh karena sesuatu dan lain hal. Kemudian suami tersebut melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya, dalam perkawinan yang kedua ini suami tersebut barulah mendaftarkan  tanah  tersebut  di  atas  di  instansi  yang  berwenang,  kemudian  diterbitkan sertipikat  tanah  atas  namanya.  Tanggal  diterbitkannya  sertipikat  tanah  tersebut  adalah dalam  perkawinan  yang  kedua,  maka  apabila  mengacu  kepada  Pasal  94  ayat  (2)  di  atas sebidang  tanah  dan  rumah  tersebut  di  atas  adalah  harta  bersama  dari  perkawinan  yang kedua, walaupun sejatinya harta tersebut diperoleh dalam perkawinan pertama, hal ini jelas sangat  bertentangan  dengan  asas  keadilan,  walaupun  secara  pembuktian  formil  harta tersebut  adalah  harta  bersama  dari  perkawinan  kedua.  Dalam  konteks  inilah  menurut penulis  hakim  perlu  menggali  lebih  jauh  dalam  melakukan  pembuktian  materiil  adalah harta bersama, agar putusan yang diputuskan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.
26 Ibid , hal. 55.
27 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
2. Pembagian  harta  perkawinan dalam perkawinan  poligami  dalam bentuk  tanah  berbidang- bidang  atau satu bidang  yang  luas, sangat sulit menentukan bagian  masing-masing,  tanah yang  berbeda-beda  letaknya  akan  kesulitan  membagi  separohnya,  jika  sudah  dibagi biasanya salah satu pihak ada yang merasa kurang puas, sementara kalau satu bidang yang besar saja maka langsung dibagi akan tetapi pada saat sudah dibagi para pihak sering kali ingin bagian yang lebih baik dan melihat faktor ekonomis dari tanah tersebut.
3. Pembagian  harta  perkawinan  dalam  perkawinan  poligami  dapat  berupa  benda  berwujud atau  tidak  berwujud.  Harta  bersama  yang  berwujud  dapat  meliputi  benda  tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga sedangkan harta bersama  yang tidak berwujud  dapat  berupa  hak  maupun  kewajiban.  Dalam  praktik,  apabila  terdapat  harta bersama yang berwujud yang meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat- surat  berharga,  untuk  memudahkan  pembagian  harta  bersama  yang  berwujud  tersebut, maka kesemuanya harta bersama itu harus diuangkan terlebih dahulu. 28

## C. PENUTUP

## Simpulan
1. Harta  bersama  dari  perkawinan  seorang  suami  yang  mempunyai  istri  lebih  dari  seorang, masing-masing  terpisah  dan  berdiri  sendiri.  Pemilikan  harta  bersama  dalam  perkawinan poligami  dihitung  pada  saat  berlangsungnya  akad  perkawinan  yang  kedua,  ketiga,  atau  yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya  bersama  dengan  suaminya.  Istri  kedua  dan  seterusnya  berhak  atas  harta  gono- gininya  bersama  dengan  suaminya  sejak  perkawinan  mereka  berlangsung.  Kesemua  istri memiliki  hak  yang  sama  atas  harta  gono-gini  tersebut.  Namun,  istri  istri  yang  kedua  dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Berdasarkan Pasal 97  KHI  dinyatakan  bahwa,  janda  atau  duda  cerai  hidup  masing-masing  berhak  seperdua  dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta  suami  dan  istri  karena  perkawinan.    suatu  harta  dikatakan  harta  bersama  apabila  harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih  lanjut  Pasal  94  ayat  (1)  kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  harta  bersama  dari perkawinan  seorang  suami  yang  mempunyai  istri  lebih  dari  seorang,  masing-masing  terpisah dan  berdiri  sendiri,  ayat  (2)  menyebutkan  pemilikan  harta  bersama  dari  perkawinan  seorang suami  yang  mempunyai  isteri  lebih  dari  seorang  dihitung  pada  saat  berlangsungnya  akad perkawinan  yang  kedua,  ketiga  dan  keempat.  Dengan  demikian  momentum  pelaksanaan perkawinan  merupakan  hal  yang  sangat  signifikan  dalam  penentuan  harta  bersama  dalam perkawinan  poligami.  Hal  ini  akan  menjadi  hambatan  dalam  pembagian  harta  bersama, khususnya  menyangkut  masalah  pembuktian  harta  bersama  tersebut.  Hal  ini  dapat  terjadi apabila  penentuan  harta  bersama  dalam  perkawinan  poligami  semata-mata  disandarkan  pada ketentuan Pasal 94 di atas.

## Saran
Poligami  bukanlah  suatu perbuatan  yang  dilarang  baik dari  sisi  agama  maupun  hukum  positif di negara  ini,  namun  tidak  berarti  seseorang  dapat  melakukan  poligami  dengan  mudah  tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif, seperti perlindungan hukum bagi hak anak-
28 Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009
anak Pembagian harta perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian,  pada  dasarnya  pembagian  harta  bersama  dalam  perkawinan  poligami  adalah  sama dengan  pembagian  harta  gono-gini  di  perkawinan  monogami,  yaitu  masing-masing  pasangan mendapatkan  bagian  seperdua.  Hanya  saja,  pembagian  harta  gono-gini  di  perkawinan  poligami juga  harus  memperhatikan  bagaimana  nasib  anak-anak  hasil  perkawinan  poligami  ini.  Dengan demikian  diharapkan  pembagian  harta  perkawinan  poligami  sebaiknya  dilangsungkan  secara kekeluargan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Afandi, Ali. 2000. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata , Bina Aksara, Jakarta.
Basyir, Ahmad Azhar. 1978. Hukum Perkawinan Islam , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
Dharmabrata,  Wahyono.  2003. Tinjauan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan Beserta Peraturan Penjelasannya , CV Girama Jaya, Jakarta.
Djais,  Mochammad.  2006. Hukum  Harta  Kekayaan  Dalam  Perkawinan ,  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
Hadikusumo, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
Harahap,  M.  Yahya.  1975. Pembahasan  Hukum  Perkawinan  Nasional .  Zahir  Trading  Co., Medan.
Hazairin. 1975. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 . Tinta Mas, Jakarta.
Muhammad, Abdul Kadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mulia, Siti Musdah. 2005. Islam Menggugat Poligami , PT Gramedia, Jakarta.
Mulyadi,  1997. Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro. Semarang.
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo.  1961. Pluralisme  Dalam  Perundang-undangan  Perkawinan  di Indonesia , Tirtamas, Jakarta.
Prodjodikoro, Wirjono. 1974. Hukum Perkawinan di Indonesia , Sumur, Bandung.
S, Nasution. 1992. Metode Penelitian Kualitatif , Tarsito, Bandung.
Saleh, K. Wantjik. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Satrio, J. Hukum Harta Perkawinan , Cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sing, Ko Tjay. 1981. Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, Itikad Baik, Semarang.
Situmorang Victor M. dan Sitanggang,Cormentyna..  1996. Aspek  Hukum  Akta  Catatan Sipil di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Soebekti,  R.  dan  Tjitrosudibio,  R.  2001. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Cet.  31,  PT Pradnya Paramita, Jakarta.
Soebekti, R. 1976. Pokok-pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri.  1995. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Cet. 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum, Cetakan  2,  Penerbit  Universitas Indonesia, Jakarta.
Soemiyati,  1986. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Liberty, Yogyakarta.
Sudarsono, 1984. Hukum Perkawinan Nasional , Rineka Cipta, Jakarta.
Sudiyat, Imam.1981. Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional . Liberty, Yogyakarta.
Susanto,  Happy.  2008. Pembagian  Harta  Gono-gini  Saat  Terjadinya  Perceraian ,  Visimedia, Jakarta.
Syahrani, Riduan. 1985. Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung.
Voolmar, H. F.A. 1983. Pengantar Studi Hukum Perdata , Rajawali, Jakarta.
Waluyo, Bambang 1991, Penelitian Hukum Dalarn Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
Wibisono, Yusuf. 1980. Monogami atau Poligami Sepanjang Masa. Bulan Bintang, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.