Muhammadiyah Law Review  4 (2), Juli 2020, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
*Coresponding author. E-mail address: gigihsanjayaputra@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## IMPLIKASI TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DI INDONESIA

## Gigih Sanjaya Putra

## Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung

## ABSTRAK
Akhir-akhir ini profesi yang bergerak di bidang medis terutama  profesi sebagai dokter dan perawat banyak disoroti oleh  masyarakat,  khususnya  setelah  terjadi  beberapa  kasus  kelalaian,  kesengajaan  maupun  kurangnya  keahlian dalam  tindakan  Medis  dokter  dan  perawat  yang  merugikan  pasiennya,  seiring  dengan  keadaan  tersebut  maka berkembang istilah malpraktik medik. Permasalahan Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban tenaga  medis atas tindakan  malprektek  yang  dilakukan?  Bagaimanakah  implikasi  pertanggungjawaban  hukum  atas  terjadinya malprektek terhadap tenaga  medis dan pasien?. Metode yang di gunakan dalam penelitian adala  yuridis normatif, yaitu  dengan  mengkaji  ketentuan  perauran  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  ini  bentuk  tanggungjawab  yang dilakukan yaitu, tanggungjawab kode etik profesi dokter, tanggungjawab kode etik perawat, tanggungjawab secara hukum  administrasi,  tanggungjawab  secara  hukum  pidana,  dan  tanggungjawab  secara  hukum  perdata.  Dari keseluruhan  tanggungjawab  tersebut  harus  di  laksanakan  oleh  tenaga  Medis  yang  melakukan  malpraktek  yang diterjadi  di  rumah  sakit  umum  maupaun  rumah  swasta.  Implikasi  yang  timbul  akibat  adanya  tanggungjawab tersebut  adalah  secara  psikologis  dapat  mempengaruhi  tenaga  Medis  di  dalam  memberikan  pelayanan  medis  bagi masyarakat dapat bertindak kurang hati-hati bahkan dapat melakukan sesuatu hal di luar standar operasional rumah medis.
Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Malpraktek, Tenaga Medis.

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  tahun  2004  tentang  praktik kedokteran,  pembangunan  medis  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan  dan kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang  dalam  rangka  mewujudkan  derajat  medis  yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1
Berdasarkan  pasal  50  sampai  dengan  pasal  53  undang-undang  tersebut  menjelaskan mengenai  adanya  persetujuan  Medis  antara  dokter  dan  pasien  yang  melahirkan  hak  dan kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak.  Dalam  perjanjian  ini  dokter  harus  berusaha  dengan  segala ikhtiar  dan  usahanya,  mengerahkan  segenap  kemampuan,    keterampilan    dan      ilmu pengetahuannya      untuk  menyembuhkan  pasien.  Dokter  juga  harus  memberikan  perawatan dengan  hati-hati  dan  penuh  perhatian  sesuai  dengan  standar  pelayanan  Medis.sebab penyimpangan  dari  standar  berarti  pelanggaran  perjanjian. 2 Makna  dari  perjanjian  tersebut
1 Triwulan Tutik, dan Shinta Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien . (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2010), Hlm 72
2 Ngesti Lestari, ” Masalah Malpraktek Etik Dalam Praktek Dokter ”, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran diselenggarakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar , Malang, 2001
adalah  bahwa  dokter  harus  mengambil  alternatif  untuk  menunjuk  dokter  dan  atau  saran  medis lainnya manakala ia merasa tidak mampu untuk  melanjutkan upaya pengobatan dan perawatan pasien tersebut.
Dalam  pemberian  pelayanan  medis  oleh  rumah  sakit,  dokter  dan  perawat  merupakan tenaga  medis  yang  memegang  peranan  penting.  Dokter  berwenang  melakukan  tindakan  Medis tertentu  berdasarkan  ilmu  kedokteran,  sedangkan  perawat  adalah  orang  yang  di  didik  menjadi tenaga paraMedis untuk menyelenggarakan perawatan terhadap pasien atau secara khusus untuk mendalami  bidang  perawatan  tertentu,  seperti  ahli  anestesi  dan  ahli  perawatan  ruang  gawat darurat.
Perawat  dalam  melaksanakan  tugasnya  haruslah  selalu  di  bawah  pengawasan  dokter, sebab  dalam  praktik  keperawatan  terdapat  fungsi  depeden,  dimana  dalam  fungsi  ini  perawat bertindak  membantu  dokter  dalam  memberikan  pelayanan  Medis.  Perawat  membantu  dokter memberikan  pelayanan  dalam  hal  pengobatan  dan  tindakan  khusus  yang  menjadi  wewenang dokter  dan  seharusnya  dilakukan  oleh  dokter,  seperti  pemasangan  infus,  pemberian  obat  dan melakukan suntikan.
Akhir-akhir  ini  profesi  yang  bergerak  di  bidang  medis  terutama    profesi  sebagai  dokter dan  perawat  banyak  disoroti  oleh  masyarakat,  khususnya  setelah  terjadi  beberapa  kasus kelalaian,  kesengajaan  maupun  kurangnya  keahlian  dalam  tindakan  Medis  dokter  dan  perawat yang  merugikan  pasiennya,  seiring  dengan  keadaan  tersebut  maka  berkembang  istilah malpraktik medik.
Dalam  sengketa  medik,  ada  dua  hal  mendasar.  Pertama,  dari  pihak  pasien  atau  keluarga pasien  yang  kurang  mengerti  tentang  tindakan  atau  prosedur  medik  yang  kadang  dapat menimbulkan  resiko.  Kedua,  dari  pihak  dokter  yang  kurang  komunikatif,  tidak  memberikan penjelasan  yang  kuat  tentang  penyakit  ataupun  tindakan  medik  yang  dilakukannya.  Pengertian akan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam  hubungan  dokter  pasien,  serta  adanya komunikasi yang baik tentu dapat menghindarkan terjadinya sengketa itu. 3
Hubungan  antara  dokter  dan  pasien  yang  menghasilkan  persetujuan  karena  dalam memberikan  dan  menerima  perawatan  medis  sebagai  hal  yang  dapat  dibenarkan  dalam masyarakat. 4 Hubungan  kepercayaan  antara  dokter  dan  pasien,  yaitu  penyembuh  dan  yang disembuhkan.  Dalam  zaman  modern  hubungan  kepercayaan  tersebut  sebagai  hubungan “transaksi  terapeutik”.  Hubungan  “transaksi  terapeutik”  adalah  transaksi  antara  dokter  dengan pasien untuk mencari atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter. Menurut Muladi,” ada beberapa elemen malpraktek, diantaranya:
3 Nurhasan,  Melindungi  Diri  dari  Kesalahan  Dokter,  Menguak  Gunung  Es  Malpraktik  Kedokteran  dan Medis, Gramedia, Jakarta, 2003
4 Priharto,  Adi, Formulasai  Hukum  Penanggulangan  Malpraktik  Kedokteran, Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum, Nomor. 60. Th. XV, Edisi Agustus, Tahun 2013, Hlm. 267-281.
1) Merupakan kesalahan professional;
2) Termasuk ke dalam ketiada keahlian/ keteitian;
3) Tidak bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari profesinya;
4) Kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang bertindak di bawah standar yang diharapkan secara rata-rata dan layak dilakukan oleh dokter lain;
5) Kemampuan  profesional  tersebut  dapat  meliputi:  kekurangan  pengetahuan,  kekurangan pengalaman dan kekurangan pengertian;
6) Adanya hubungan antara dokter-pasien yang menimbulkan kewajiban dari dokter untuk berbuat  sesuai  dengan  normanorma  spesifik/  standar  yang  diciptakan  oleh  profesi  guna melindungi pasien dari resiko yang tidak layak;
7) Adanya  pembuktian  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dalam  bentuk kegagalan  dalam  bertindak  sesuai  dengan  norma-norma  di  atas  dalam  bentuk  berbuat/ tidak berbuat yang melanggar standar pelayanan;
8) Harus  dapat  dibuktikan  adanya  hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  dokter  tersebut dengan kerugian yang terjadi. 5
Elemen  malpraktek  di  atas  mengemukakan  hak-hal  yang  mirip  dengan  penentuan  tindak pidana seseorang dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka malpraktek merupakan kealpaan. Klasifikasi tindakan Malpraktek Medik selain masuk ke dalam lingkup etika profesi dan Hukum Pidana,  juga  masuk  ke  dalam  lingkup  Hukum  Perdata  yaitu  Perbuatan  Melawan  Hukum  dan wanprestasi  karena  dilanggarnya  suatu  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata.
Pertanggungjawaban  yang  di  berikan  kepada  tenaga  Medis  atas  malpraktek  yang  terjadi akan menimbulkan dampak bagi  kedua belah pihak baik  tenaga  Medis amupun  pasien sebagai korban. Dampak yang dapat dirasakan oleh pasien atau keluarga pesien adalah terutama dampak moril, lahir dan batin karena akibat terjadinya malpraktek tersebut. Bagi tenaga  Medis dampak dari  malpraktek  tersbut  tidak  jauh  beda  dengan  yang  dirasakan  pasien  namun  bahkan  tenaga Medis akan kehilangan pekerjaan bhakan prefesinya sebagai dokter. Berdasarkan uraian tersebut ditas,  dalam  makalah  ini  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  secara  normative  dengan judul implikasi pertanggung jawaban hukum atas tindakan malpraktik yang dilakukan ole tenaga Medis. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban tenaga Medis atas tindakan malprektek yang dilakukan?  Bagaimanakah  implikasi  pertanggungjawaban  hukum  atas  terjadinya  malprektek terhadap tenaga Medis dan pasien?
5 Endang Kusuma Astuti, 2009. Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit, Citra Aditya Bakti, hlm. 234-238. Bandung

## YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DI INDONESIA Gigih Sanjaya Putra

## 2. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian  literatur atau  penelitian  kepustakaan  ( literature  review atau literature  research )  merupakan  penelitian yang  menelaah,  meninjau  atau  mengkaji  secara  kritis  suatu  pengetahuan,  gagasan,  ide  atau temuan  yang  terdapat  dalam  suatu  literatur  dengan  berorientasi  akademik  ( academic-oriented literature ), serta merumuskan dan mengkonstruk kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik  tertentu. 6 Fokus  dari  kajian  literatur  adalah  menemukan  berbagai  gagasan,  prinsip,  dalil, teori,  atau  hukum  yang  digunakan  untuk  menelaah  dan  menganalisis  sebagai  upaya  dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Bentuk Pertanggungjawaban Tenaga Medis Atas Tindakan Malprektek
Dokter,  sebagaimana  profesi-profesi  lain  yang  banyak  di  butuhkan  jasanya  sudah  tentu memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan profesinya karena menyangkut  kepentingan dan kebutuhan  orang  lain,  dalam  hal  ini  adalah  medis,  sehingga  dibutuhkan  etika  moral  dan  kerja yang  professional  serta  bertanggung  jawab.  Majelis  Kehormatan  Etika  Kedokteran  (MKEK) merupakan  sebuah  badan  di  dalam  struktur  organisasi  profesi  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI). MKEK  ini  akan  menentukan  kasus  yang  terjadi  merpuakan  pelanggaran  etika  ataukah pelanggaran  hukum.  Selain  itu  ada  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI)  yang  berfungsi  juga  menegakkan  disiplin  yang  terkait  dengan  etika  profesi kedokteran. 7
Perbedaan  antara  MKEK  dan  MKDKI  adalah  MKEK  memiliki  tugas  menegakkan  etika profesi  kedokteran,  sedangkan  MKDKI  memiliki  tugas  menentukan  ada  tidaknya  kesalahan penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menjatuhkan sanksi atas itu. Secara lebih spesifik tugas dari  MKDKI  tersebut  adala  memeriksa  dan  memberikan  keputusan  terhadap  pengaduan  yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi (Pasal 67 Undang-undang Praktik Kedokteran). Adapun keputusan MKDKI itu sifatnya mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI yang isinya dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.
Upaya  pelayanan  medis  oleh  perawat  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  perawat  dalam  upaya pelayanan  medis  di  rumah  sakit.  Kemampuan  bertanggung  jawab  berkaiatan  erat  dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik,  bersifat  melawan  hukum  dan  dapat  dicela.  Dari  alasan  tersebut  terdapat  tiga  unsur perbuatan pidana, yaitu:
6 Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32.
7 Tommy Santoso Pohan. 2014. Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Malpraktek Berdasarkan Hukum Positif Indonesia . Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
1) Perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik,
2) Bersifat melawan hukum, dan
3) Dapat dicela.
Berdasarkan KUHP  seseorang  dipandang mampu  bertanggungjawab atas  perbuatan  yang dilakukan apabila:
1) Pada  waktu  melakukan  perbuatan  telah  berumur  18  tahun  (UU  No.3  Tahun  1997 Tentang Peradilan Anak);
2) Tidak terganggu/cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP);
3) Tidak terpengaruh daya paksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP);
4) Bukan karena melakukan pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP);
5) Tidak untuk melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
6) Tidak karena perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).
Apabila  ketentuan  tersebut  diberlakukan  pada  perawat  yang  bekerja  dirumah  sakit,  ketentuan usia 18 tahuntentulah terpenuhi karena perawat dengan pendidikan SPK pada umumnya sewaktu kelulusannya  berusia  18  tahun  dengan  asumsi  masuk  SD  pada  usia  16  tahun.  Di  dalam  Kode Etik Keperawatan, meskipun perawat telah memberikan asuhan keperawatan dengan baik, yang sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  asuhan  keperawatan,  tetapi  apabila  pasien  merasa tidak puas dan atau dirugikan atas pelayanan keperawatan  yang diterimanya, perawat  berdasar Kode Etik Keperawatan masih berkewajiban untuk menanggungnya. Wajib bagi perawat untuk memikul tanggung jawab karena Kode Etik Keperawatan menentukan demikian.
Faktor-faktor  yang  menentukan  kemampuan  pertanggung  jawaban  tersebut  menjadi  tolak  ukur atas  perbuatan  seseorang. 8 Ketidakmampuan  bertanggung  jawab  seseorang  merupakan  alasan penghapus  kesalahan  atau  alasan  pemaaf,  artinya  meskipun  perbuatan  pidana  telah  dilakukan, tetapi perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dalam dirinya terkandung salah satu dari enam hal yang menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang, sebagaimana ditentukan dalam buku  1  Bab  III  KUHP,  maka  berlaku  perbuatan  pidana  tidak  dipidana.  Perbuatan  pidana  dan tanggung  jawab  merupakan  unsur  yang  harus  dipenuhio  agar  terhadap  seseorang  yang melakukan kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana.
Terkait dengan fungsi perawat, maka perawat mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam  menjalankan  fungsi  yang  mandiri  dalam  asuhan  keperawatan,  sementara  dalam  fungsi kolaborasi  tanggung  jawab  pada  ketua  tim  medis  dan  dalam  fungsi  dependen  tanggung  jawab berada  pada  dokter  yang  berwenang  melakukan  tindakan  Medis  tertentu  pada  pasien.  Contoh tindakan malpraktek adminstratif yaitu: 9
8 Eko  Soponyono,  1997. Malpraktek  Dalam  Kajian  Hukum  Pidana .  Badan  Penerbit  FH  Universitas Diponegoro. Semarang
9 Muhammad  Irfan, Malpraktek  Perawat  dalam  Kajian  Hukum  Positif  di  Indonesia, Jurnal  Ilmu  Hukum, Fakultas Hukum Samarinda, Volume. 1, Nomo. 2, Edisi-Desember, Tahun 2018, hlm. 40-54.

## YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DI INDONESIA Gigih Sanjaya Putra
1) Menjalankan prakktek tanpa izin;
2) Melakukan tindakan di luar lisensi atau izin yang dimiliki;
3) Melakukan praktik dengan izin yang kadaluarsa.
Menurut  Sofyan  Dahlan, 10 Malpraktek  administratif  terjadi  apabila  petugas  melanggar hukum  administrasi  negara.  Pemerintah  memiliki  kewenangan  Police  Power  untuk mengeluarkan berbagai aturan di bidang medis. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka tenaga medis tersebut dapat dipersalahkan.
Kasus malpraktek administratif cukup menarik karena hakikat pelanggaran seperti contoh di  atas  masuk  ke  dalam  ranah  hukum  administrasi  negara  sehingga  sanksinya  adalah adminstrasi.  Akan  tetapi  di  dalam  Undang-undang  Praktek  kedokteran  pasal  76  ditegaskan, bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki  surat  izin  praktik  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  36  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  tiga  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah).
Dalam  malpraktek  medik  bisa  saja  diterapkan  dua  hukum  yang  berbeda  sebagai  sanksi terhadap pelanggar hukum administrasi yaitu sebagaimana yang teradapat dalam ketentuan pasal 76 Undang-undang tentang Praktek Kedokteran ditambah dengan sanksi administratif langsung dari  pemerintah  sebagai  pengawas  kebijakan  melalui  lembaga  terkait  dengan  pencabutan  izin praktek.
Menurut  Munir  Fuady, 11 agar  suatu  tindakan  dokter  dapat  digolongkan  sebagai  tindakan malpraktek haruslah memenuhi elemen-elemen yuridis sebagai berikut :
1) Adanya tindakan, dalam arti “berbuat” atau  “tidak berbuat” (pengabaian);
2) Tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  dokter  atau  oleh  orang  di  bawah  pengawasannya (seperti  oleh  perawat),  bahkan  juga  oleh  penyelia  fasilitas  medis,  seperti  rumah  sakit, klinik, apotik, dan lain-lain;
3) Tindakan tersebut  berupa tindakan medik, baik  berupa tindakan diagnostik,  terapi,  atau managemen medis;
4) Tindakan tersebut dilakukan terhadappasiennya;
5) Tindakan tersebut dilakukan secara :
a) Melanggar hukum, dan atau;
b) Melanggar kepatutan, dan atau;
c) Melanggar kesusilaan, dan atau;
d) Melanggar prinsip-prinsip profesionalitas.
10 Sofyan  Dahlan, Malpraktik  di  Tinjaun  dari  Hukum  Administrasi  Indonesia, Jurnal  Dinamika  Hukum, Volume.2, Nomor.1, Maret, 2019, hlm. 120-124.
11 Munir  Fuady, Tanggungjawab  Pidana  Terhadap  Malprakten  Tenaga  Medis, Jurnal  Medis,  Volume.1, Nomor.1, September, 2016, hlm. 100-115.
6) Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidak hati-hatian (kelalaian, kecerobohan);
7) Tindakan tersebut mengakibatkanpasiennya mengalami :
a) Salah tindak, dan atau;
b) Rasa sakit, dan atau;
c) Luka, dan atau;
d) Cacat, dan atau;
e) Kematian, dan atau;
f) Kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, dan atau;
g) Kerugian  lainnya  terhadap  pasien  yang  menyebabkan  dokter  harus bertanggungjawab secara administrasi, perdata, maupun pidana.
Malpraktek medik dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana apabila memenuhi syarat- syarat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:
1) Syarat sikap batin dokter
2) Syarat dalam perlakuan Medis, dan
3) Syarat mengenal akibat. Pada dasarnya
Syarat  dalam  sikap  batin  adalah  syarat  sengaja  atau  culpa  yaitu  wujud  perbuatan  dalam melakukan tindakan medik, syarat perlakuan Medis adalah perlakuan Medis yang menyimpang, dan  syarat  akibat  adalah  syarat  mengenai  timbulnya  kerugian  bagi  medis  atau  nyawa  pasien. Pasal-pasal  dalam  Hukum  Pidana  yang  relevan  dengan  pertanggungjawaban  pidana  dalam malpraktek medik adalah pasal 359, 360 dan 361.

## b).  Implikasi  Pertanggungjawaban  Hukum  Atas  Terjadinya  Malprektek  Terhadap Tenaga Medis Dan Pasien
Undang-undang  Rumah  Sakit  di  buat  untuk  lebih  memberikan  kepastian  hukum  dalam penyelnggaraan pelayanan  medis, maupun memberikan perlindungan bagi masyarakat  (pasien) dan  perlindungan  bagi  sumberdaya  yang  ada  di  rumah  sakit.  Dalam  UU  Rumah  Sakit  telah menentukan  bahwa  rumah  sakit  akan  bertanggungjawab  secara  hukum,  jika  terjadi  malpraktek tenaga  medis  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  pasien.  Dengan  ketentuan  demikian  menurut penulis  dapat  menimbulkan  banyak  implikasi  praktis  atau  implikasi  aplikasinya,  sehubungan dengan  ketentuan  Pasal  46  UU  Rumah  Sakit  tersebut.  Implikasi  yang  akan  ditimbulkan  dari ketentuan tersebut akan coba dijelaskan dibawah ini.
Adanya  ketentuan  rumah  sakit  bertanggungjawab  atas  kerugian  seseorang  akibat  dari tindakan  tenaga  Medis  dalam  hal  ini  malpraktek,  hal  ini  sebagai  implikasi  dari  adanya permintaan  agar  rumah  sakit  bertanggungjawab  atas  tindakan  malpraktek  yang  dilakukan  oleh petugas  profesi  bawahannya  baik  sebagai  setatus  tetap  maupun  tidak  tetap,  tetapi  bagi  mereka

## YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DI INDONESIA Gigih Sanjaya Putra
yang menjalankan profesi sebagai tamau ( visitor ). 12 Selain itu, ketentuan tentang tanggungjawab rumah sakit ini dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita dan  sebagai  control  agar  rumah  sakit  melakukan  upaya  pembaharuan  tindakan  dan meningkatkan  kehati-hatian.  Dengan  adaya  ketentuan  rumah  sakit  bertanggungjawab  terhadap malpraktek yang dilakukan oleh tenaga Medis ini, merupakan gendering pembuka bahwa rumah sakit  terbuka  bagi  masyarakat  atau  pasien  untuk  digugat  jika  pasien  merasa  di  rugikan  karena kelalaian tenaga medis tersebut,
Sebagai  tindak  lanjut  dari  ketentuan  ini,  maka  rumah  sakit  akan  melakukan  beberapa  al. Pertama, membentuk  seperangkat  pemebentuk  direktur sperti komisi  hukum,  untuk  menangani aspek-aspek  hukum  yang  berhubungan  dengan  urusan  kesalahan  profesi  atau  berbagai penyimpangan sebagai keadaan darurat. Kedua, melkaukan akrediatasi terhadap sumber-sumber daya  tenaga  profesi  dan  daya  medis.  Akreditasi  dilakukan  untuk  memberikan  suatu  masukan terhadap  rumah  sakit  dan  dilaksanakan  secara  terbuka  kepada  masyarakat  untuk  kepentingan pelayanan medis yang berkualitas. Ketiga memenuhi hak-hak asasi pasien yang terdiri dari hak informasi, hak untuk memeberikan persetujuan, ha katas rahasia kedokteran, dan hak pendapat kedua dan empat.
Pelaksanaan  doktrin  medis  merupakan  penegadaan  rekam  medik  ( medical  record), mengadakan  hak  persetujuan  tindakan  Medis  ( informed  concent) dan  penerbitan  rahasia kedokteran  ( medical  secrecy). 13 Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menentukan  kejelasan  dan standarisasi  bentuk  formulasi  yang  beranegaragam,  serta  dengan  pengecualiannya.  Kejelasan dalam  hal  rekam  medic  diperlukan  sehingga  diketahui  cara-cara  yang  dilakukan  dan  akan kelihatan  tindakan  kelalaian  yang  telah  terjadi  ataupun  telah  terjadi  tindakan  akibat  adanya risiko Medis.
Rumah sakit akan bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan kelalaian tenaga Medis  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  46  Undang-Undang  Rumah  Sakit.  Pasal  ini  dapat diterapkan apabila hubungan tenaga Medis dengan pihak rumah sakit tersbeut merupakn pekerja dan  majikan.  Artinya  tenaga  Medis  yang  bersangkutan  adala  pekerja/buruh  di  rumah  sakit tersebut.  Oleh  karena  itu  jika  tenaga  Medis  tersebut  bukan  pekerja,  maka  pihak  rumah  sakit dapat  mengelak  untuk  tidak  bertanggungjawab  atas  kelalaian  tenaga  Medis  di  rumah  sakit tersebut. Misalnya seorang dokter ikut berpraktek bersama dalam suatu rumah sakit.
Pihak rumah sakit dapat digugat sebagai akibat dari adanya perbauatan tenaga Medis yang merugikan, apabila terpenuhi beberapa syarat: 14
12 M, Nasser, Penyelesaian Sengketa Medik Melaui Mediasi, Jurnal Ckrawala Hukum, Volume.2, Nomor.2, Januari, 2016, hlm. 50-64.
13 Sudjito,  Atmoredjo, Kajian  Yuridis  Malprakteik  (Tanggungjawab  Dokter,  Rumah  Sakit  dan  Hak-Hak Pasien,) Jurnal Refleksi Hukum, Vol.1, Nomo. 2, Desember, 2013, hlm. 210-222.
14 Bambang Heyanto, Malpraktek Dokter dalam Perpspektif Hukum, JUrnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2, Mei, 2010, hlm. 40-55.
1) Tenaga  Medis  secara  priodik  digaji/honor  tetap  yang  dibayar  secara  priodik  dari  pihak rumah sakit;
2) Rumah  sakit  mempunyai  wewenang  untuk  memberikan  instruksi  yang  harus  ditaati  oleh bawahannya;
3) Rumah  sakit  mempunyai  kewenagan  untuk  mengadakan  pengawasan  terhadap  tenaga Medis;
4) Adanya  kesalahan  atau  kelalaian  yang  diperbuat  tenaga  Medis  di  rumah  sakit,  dimana kesalahan atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien;
5) Tindakan  tenaga  Medis  yang  dilakukan  dalam  kompetensinya  dan  di  bawah  pengawasan rumah sakit, maka rumah sakit akan bertanggungjawab atas tindakan tenaga Medis tersebut.
Namun  jika  tindakan  itu  di  luar  kompetensi  dan  tidak  dibawah  pwngawasan  rumah  sakit, maka pihak rumah sakit dapat mengelak untuk tidak bertanggungjawab.
Adanya  ketentuan  Pasal  46  Undang-Undang  Rumah  Sakit  ini,  secara  psikologis  dapat mempengaruhi  tenaga  Medis  di  dalam  memberikan  pelayanan  medis  bagi  masyarakat  dapat bertindak  kurang  hati-hati  bahkan  dapat  melakukan  sesuatu  hal  di  luar  standar  operasional rumah  medis.  Tenaga  Medis  bertindak  demikian  karena  beranggapan  bahwa  apabila  terjadi kelalaian  akan  menjadi  tanggungjawab  rumah  sakit.  Kesan  ini  dapat  dipahami,  karena  kita sering  melihat  dalam  praktik  pelayanan  medis  pada  rumah  sakit  pemerintah.  Tindakan  tenaga medis dalam bentuk criminal malpractice, maka akan tetap dipertanggungjawabkan pada tenaga Medis yang bersangkutan.
Selain  dampak  psikologis  yang  dialami  oleh  tenaga  Medis,  pasien  pun  akan  bertindak sewenang-wenang  karena  ada  cela  untuk  melakukan  gugatan  terhadap  rumah  sakit.  Dalam  hal ini  pasien  yang  menjadi  korban  dari  tindakan  tenaga  Medis  tersbut  akan  mengalami  beberapa hal  yang  tidak  disadari  oleh  si  pasien.  Oleh  karena  itu  dampaknya  sangat  signifikan  yang dialami  oleh  kedua  belah  pihak,  apabila  ruma  sakit  memberiksan  peratnggungjawaban  yang akan membawa malapetaka terhadapp pasien yang dalam hal ini menjadi korban.

## 4. PENUTUP

## a. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  penulis  dalam  makalah  ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Bentuk  tanggungjawab  yang  diberikan  oleh  dokter  dalam  melakukan  tindakan malpraktek  medik  adalah  hal  sangat  rentan  sekali  apabila  dilihat  dari  beberapa  sudut pandang.  Hal  ini  terjadi  karena  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  Medis  dalam pelayanan  keseatan  terhadap  masyarakat,  yang  dalam  hal  ini  pasien  yang  menjadi korban. Ada beberapa bentuk tanggungjawab yang dilakukan yaitu, tanggungjawab kode
etik  profesi  dokter,  tanggungjawab  kode  etik  perawat,  tanggungjawab  secara  hukum administrasi,  tanggungjawab  secara  hukum  pidana,  dan  tanggungjawab  secara  hukum perdata.  Dari  keseluruhan  tanggungjawab  tersebut  harus  di  laksanakan  oleh  tenaga Medis yang melakukan malpraktek yang diterjadi di rumah sakit umum maupaun rumah swasta.
2) Implikasi  yang  timbul  akibat  adanya  tanggungjawab  tersebut  adalah  secara  psikologis dapat  mempengaruhi  tenaga  Medis  di  dalam  memberikan  pelayanan  medis  bagi masyarakat dapat bertindak kurang hati-hati bahkan dapat melakukan sesuatu hal di luar standar operasional rumah medis. Tenaga Medis bertindak demikian karena beranggapan bahwa  apabila  terjadi  kelalaian  akan  menjadi  tanggungjawab  rumah  sakit.  Kesan  ini dapat  dipahami,  karena  kita  sering  melihat  dalam  praktik  pelayanan  medis  pada  rumah sakit pemerintah. Tindakan tenaga medis dalam bentuk criminal malpractice, maka akan tetap  dipertanggungjawabkan  pada  tenaga  Medis  yang  bersangkutan.  Selain  dampak psikologis yang dialami oleh tenaga Medis, pasien pun akan bertindak sewenang-wenang karena  ada  cela  untuk  melakukan  gugatan  terhadap  rumah  sakit.  Dalam  hal  ini  pasien yang  menjadi  korban  dari  tindakan  tenaga  Medis  tersbut  akan  mengalami  beberapa  hal yang tidak disadari oleh si pasien
b. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas,  dalam  makalah  ini  penulis  memberikan  saran kepada  tenaga  Medis  agar  lebih  hati-hati  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pelayan medis  bagi  masyarakt,  agar  tidak  terjadi  kesalahan  yang  akan  menimbulkan  kerugian  bagi kedua  belah  pihak  terutama  pada  pasien.  Pasien  dalam  meminta  pertanggungjawaban terhadap  rumah  sakit  harus  memiliki  bukti  yang  kuat,  dan  harus  menyadari  bahwa  tenaga Medis  dalam  melakukan  upaya  pertolongan  pertama  dan  tindakan  pertama  pasti  meminta persetujuan dari keluarga pasien. Jadi  hubungan  yang timbul disbebakan  adanya perjanjian bagi  kedua  belah  pihak,  namun  apabila  terjadi  malpraktek  di  upayan  agar  di  selesaikan sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang  disepakati  sebelum  terlaksanakan  tindakan  tenaga  Medis tersebut.

## DAFTAR PUSATAKA
Buku:
Ari  Yunanto  dan  Helmi.  2010. Hukum  Pidana  Malpraktek  Medik  Tinjauan  dan  Perspektif Medikolegal , Penerbit Andi, Yogyakarta.
Eko  Soponyono,  1997. Malpraktek  Dalam  Kajian  Hukum  Pidana .  Badan  Penerbit  FH Universitas Diponegoro. Semarang
Endang Kusuma Astuti,  2009. Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit, Citra Aditya Bakti, hlm. 234-238. Bandung.
Nurhasan,  2003.  Melindungi  Diri  dari  Kesalahan  Dokter,  Menguak  Gunung  Es  Malpraktik Kedokteran dan Medis, Gramedia, Jakarta.
Triwulan Tutik, dan Shinta Febriana, 2010. Perlindungan Hukum Bagi Pasien . (Jakarta: Prestasi Pustaka).

## Jurnal Ilmiah:
Priharto, Adi, Formulasai Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor. 60. Th. XV, Edisi Agustus, Tahun 2013, Hlm. 267-281.
Tommy  Santoso  Pohan.  2014. Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien  Korban  Malpraktek Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia .  Jurnal  Ilmiah.  Fakultas  Hukum  Universitas Mataram.
Muhammad  Irfan, Malpraktek Perawat  dalam Kajian Hukum Positif di  Indonesia, Jurnal  Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Samarinda, Volume. 1, Nomo. 2, Edisi-Desember, Tahun 2018, hlm. 40-54.
Sofyan  Dahlan, Malpraktik  di  Tinjaun  dari  Hukum  Administrasi  Indonesia, Jurnal  Dinamika Hukum, Volume.2, Nomor.1, Maret, 2019, hlm. 120-124.
Munir  Fuady, Tanggungjawab  Pidana  Terhadap  Malprakten  Tenaga  Medis, Jurnal  Medis, Volume.1, Nomor.1, September, 2016, hlm. 100-115.
M, Nasser, Penyelesaian Sengketa Medik Melaui Mediasi, Jurnal Ckrawala Hukum, Volume.2, Nomor.2, Januari, 2016, hlm. 50-64.
Sudjito,  Atmoredjo, Kajian  Yuridis  Malprakteik  (Tanggungjawab  Dokter,  Rumah  Sakit  dan Hak-Hak  Pasien,) Jurnal  Refleksi  Hukum,  Vol.1,  Nomo.  2,  Desember,  2013,  hlm.  210- 222.
Bambang  Heyanto, Malpraktek  Dokter  dalam  Perpspektif  Hukum, JUrnal  Dinamika  Hukum, Vol. 10, No. 2, Mei, 2010, hlm. 40-55.
Ngesti  Lestari,  ” Masalah  Malpraktek  Etik  Dalam  Praktek  Dokter ”,  Kumpulan  Makalah Seminar  tentang  Etika  dan  Hukum  Kedokteran  diselenggarakan  oleh  RSUD  Dr.  Saiful Anwar , Malang, 2001.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  116,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4431)
Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Medis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  153,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5072)
Undang-Undang  R.I.  Nomor.    36    Tahun    2014    Tentang    Tenaga  Medis.  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  298,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5607 )
Peraturan  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2013  tentang  Badan Pengawas Rumah Sakit.
Peraturan Menteri Medis Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
Keputusan Menteri Medis Negara Republik Indonesia Nomor 434/MenKes/SK/X/1983 tentang
Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODERSI)