Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA OLEH KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN CIAMIS
Ina Loriana Lorenza 1 , Aan Anwar Sihabudin 2
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia 1,2
E-mail: lorenza.ina3@gmail.com

## ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini adalah pembinaan Prestasi Olahraga Oleh Komite Olahraga  Nasional  Indonesia  di  Kabupaten  Ciamis  mengalami  pasang  surut, adanya cabang olahraga yang kurang pembinaan fisik dan strategi kemenangan, sistem administrasi terbatas dan sedikit cabang olahraga yang meraih prestasi di tingkat  propinsi.  Hal  ini  disebabkan  keterbatasan  sumber  anggaran  dan minimnya  tenaga  terlatih  yang  tersertifikasi,  Lemahnya  pembinaan  secara terstruktur  (pembibitan)  pada  sejumlah  cabang  olahraga  dan  belum  optimalnya evaluasi  terhadap  pembinaan  yang  telah  dilaksanakan  serta  lemahnya pengawasan  dalam  pembinaan  olahraga.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  implementasi  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Pembinaan Prestasi  Olahraga  oleh  Komite  Olahraga  Nasional  Indonesia  di  Kabupaten Ciamis.  Desain  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  teknik pengumpulan  data  yaitu  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi,  teknik pengolahan/analisis  data  penelitian  ini  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga oleh Komite Olahraga  Nasional  Indonesia  di  Kabupaten  Ciamis  kurang  optimal.  Hal  ini ditunjukan  dengan  adanya  hasil  temuan penelitian,  seperti  kurangnya  dukungan sumber  daya,  anggaran,  pembinaan  secara  khusus,  terstruktur  seperti  fisik  dan strategi kemenangan, evaluasi, sistem administrasi dan data/dokumen pembinaan atlet dan lemahnya pengawasan pada pelatih setiap cabang olahraga.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembinaan.

## ABSTRACT
The background of this research is that the development of sports achievements by the  Indonesian  National  Sports  Committee  in  Ciamis  Regency  has  experienced ups  and  downs,  the  existence  of  sports  that  lack  physical  development  and winning  strategies,  a  limited  administrative  system  and  few  sports  that  achieve achievements at the provincial level. This is due to limited budget resources and the  lack  of  certified  trained  personnel,  weak  structured  coaching  (nursery)  in  a number  of  sports  and  not  yet  optimal  evaluation  of  the  coaching  that  has  been
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)
carried  out  as  well  as  weak  supervision  in  sports  coaching.  The  purpose  of  this study  is  to  determine  the  implementation  of  local  government  policies  in  the development of sports achievements by the Indonesian National Sports Committee in Ciamis Regency. This research design uses qualitative research methods, data collection  techniques,  namely  interviews,  observation  and  documentation,  data processing/analysis  techniques  in  this  research,  namely  data  reduction,  data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research that the implementation  of  local  government  policies  in  the  development  of  sports achievements by the Indonesian National Sports Committee in Ciamis Regency is less than optimal. This is indicated by the results of research findings, such as the lack  of  support  for  resources,  budgets,  special,  structured  coaching  such  as physical  and  winning  strategies,  evaluations,  administrative  systems  and data/documents  for  coaching  athletes  and  weak  supervision  of  coaches  for  each sport.
Keywords : Implementation, Policy, Coaching.

## PENDAHULUAN
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan meliputi pemekaran fasilitas  olahraga  pembinaan  atlet berpotensi pada tiap-tiap cabang olahraga,  peningkatan  dan  pembinaan sistem kepelatihan yang sesuai kemajuan perkembangan ilmu teknologi  terbaru  dibidang  olahraga, pengelolaan manajemen organisasi olahraga  secara  terstruktur  (Nugroho, 2016:1).
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  13  Tahun 2019  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten Ciamis  Tahun  2019-2024  bahwa  arah Kebijakan  adalah  rumusan  kerangka pikir  atau  kerangka  kerja  untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan  dan  mengantisipasi  isu strategis  daerah/  Perangkat  Daerah yang  dilaksanakan  secara  bertahap sebagai penjabaran strategi.
Dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menegah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Ciamis  Tahun  2019-2024 merupakan  pelaksanaan  pembangunan dari  RPJPD  periode/tahap  keempat (2019-2024),  prioritas  pembangunan pada  tahapan  pembangunan  keempat diantaranya adalah pengembangan pembinaan profesionalisme atlet daerah.  Strategi  pemerintah  daerah yaitu  meningkatkan  kapasitas  atlet olahraga  dan  pelaku  seni,  budaya,
sementara arah kebijakan yaitu meningkatkan pemasyarakatan dan pembinaan atlet olahraga. Kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Ciamis yang terkait anggaran dan metoda atau strategi yang akan  dijalankan,  dengan  membuat rancang  bangun  program  untuk  empat tahun  ke  depan.    (Peraturan  Daerah Kabupaten  Ciamis  Nomor  13  Tahun 2019  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024).
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)
Oleh karena itu dalam pembinaan olahraga di Ciamis diharapkan ada riset pembinaan  yang  jelas  sasarannya mengingat banyak atlet muda potensial yang  berprestasi.  Untuk  itu  telah melakukan  berbagai  upaya  pembinaan terhadap  atlet  di  berbagai  cabor
(cabang olahraga) dalam rangka menghadapi  Porda  Jabar  tahun  2022 mendatang. KONI melakukan pembinaan yang unggul, sesuai dengan potensi atlet yang ada di Kabupaten Ciamis, sehingga bisa mendongkrak  prestasi  di  Porda  2022 mendatang. KONI Ciamis berkordinasi bersama  dengan  seluruh  pelatih  atau pembina  seluruh  cabor.  Sehingga, pembinaan yang bersinergi akan menghasilkan  atlet-atlet  handal  dan mampu berprestasi pada berbagai ajang kejuaraan. Salah satu cabang oleh raga yang  mendapat  prestasi  di  ajang  Porda
Jabar  yaitu  dari  cabang  olahrara  Voli
Pantai. Menurut Nugroho (2016:1) Pembinaan  atlet  berprestasi  dapat dilakukan dengan pemberian penghargaan, penyediaan sarana prasarana  olahraga,  dan  pelatihan peningkatan  SDM  olahraga  disertai pemenuhan  anggaran  untuk  Pemkab.
Pembinaan  pelatih  dilakukan  dengan pemenuhan fasilitas kepelatihan olahraga  dan  apresiasi  terhadap  pelatih berprestasi  dan  pelatih  berserifikat provinsi, nasional, serta internasional. Winarno, (2016:102) mengatakan:
Proses  implementasi  kebijakan  publik baru  dapat  dimulai  apabila  tujuan-
tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat,  dan  dana  telah  dialokasikan untuk  pencapaian  tujuan  kebijakan tersebut,  Implementasi  kebijakan  bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan  alat  administrasi  hukum dimana  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur,  dan  teknik  yang  bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan  guna  meraih  dampak  atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan  alat  administrasi  hukum dimana  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur,  dan  teknik  yang  bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan  guna  meraih  dampak  atau tujuan  yang  diinginkan.  (Yuliani, 2015:256).
Jika  semua  kepentingan  benar- benar  diperhitungkan  dan  diakomodasi maka suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan relatif berhasil.  Suatu  kebijakan  juga  relatif mudah diimplementasikan jika kebijakan tersebut memberikan
manfaat  kolegial  dan  dapat  langsung dirasakan  daripada  kebijakan  yang hanya  memberikan  manfaat  kepada kelompok  tertentu  dan  hasilnya  baru bisa  dinikmati  dalam  jangka  panjang. Selain  itu,  semakin  luas  derajat perubahan  yang  diupayakan  oleh  suatu kebijakan maka semakin sulit kebijakan tersebut diimplementasikan. Pembinaan Prestasi Olahraga Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia  Di  Kabupaten  Ciamis  dalam
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)
penyelenggaraan  pada  Tahun  2017 mengalami  pasang  surut  dari  segi anggaran,  dengan  minimnya  anggaran KONI  pada    Tahun  2017  membuat sejumlah  atlet  yang  berprestasi  di Kabupaten Ciamis terancam terbengkalai.  KONI  menilai  dengan anggaran  minim  tersebut  tidak  akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beberapa  program  dan  pembinaan untuk  23  cabang  olahraga  di  Ciamis. dengan  kondisi  anggaran  tersebut sangat  berat  untuk  menghadapi  pra kualifikasi  untuk  Porda  2018  di  Bogor (KONI  Ciamis,  2017).  Dengan  dana yang  minim  ini  kemungkinan  tidak akan  tercukupi,  dan  terpaksa  ada program yang akan diamputasi.
Termasuk salah satu program beasiswa bagi  siswa  berprestasi  untuk  tahun 2017 terpaksa ditangguhkan. Pada  tahun  2018  pemerintah Kabupaten Ciamis memberikan beasiswa  bagi  atlet  yang  berprestasi pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XII Jawa BARAT, yang diselenggarakan  di  Kabupaten  Bogor 2018.  Penyerahan  beasiswa  khusus untuk pelajar dan maasisiwa, sedangkan atlet lain mendapatkan uang kadeudeuh. Beasiswa untuk atlet
berprestasi  yang  baru  pertama  kali dilakukan  itu  langsung  diserakan  ole Wakil  Bupati  Ciamis,  disaksikan  oleh Ketua  KONI  Ciamis  serta  Ketua  dan
Pengurus cabang olahraga.
Hasil penelitian Ernitaslim. (2017)  bahwa  implementasi  kebijakan perlu  dukungan  sumberdaya  baik sumberdaya manusia ( human
resources )  yakni  para  pelatih  dan pengelola  maupun  sumberdaya  non- manusia  ( non-human  resources )  yaitu anggaran, fasilitas dan wewenangnya
Oleh karena itu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)  Kabupaten Ciamis selaku organisasi yang berwenang  dan  bertanggung  jawab mengelola,  membina,  mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan  kegiatan  olahraga  prestasi setiap anggota di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan  hasil  observasi
yang  dilakukan  pada  Komite  Olahraga Nasional Indonesia (KONI)  Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari permasalahan dan ditemukan fenomena yang menunjukkan bahwa Implementasi  Kebijakan  Pemerintah Daerah  Dalam  Pembinaan  Prestasi
Olahraga  belum  optimal,  hal  ini ditunjukan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Keterbatasan  sumber  anggaran dan  minimnya  tenaga  terlatih yang tersertifikasi sehingga belum  semua  cabang  olahraga mendapatkan  pembinaan  khusus secara optimal
2. Lemahnya pembinaan secara terstruktur (pembibitan) pada sejumlah  cabang  olahraga  seperti kurangnya pembinaan fisik maupun jasmani serta pembinaan strategi untuk mencapai kemenangan 3. Belum optimalnya evaluasi terhadap  pembinaan  yang  telah dilaksanakan, seperti sistem administrasi KONI sehingga
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)
data/dokumen mengenai pembinaan  atlet  sangat  terbatas padahal dokumen tersebut merupakan  hal  penting  untuk menggambarkan kemajuan/perkembangan atlet. 4. Lemahnya  pengawasan  dalam pembinaan  olahraga  terutama pada pelatih masih-masing cabang  olahraga  sehingga  hanya sedikit  cabang  olahraga  yang meraih prestasi di tingkat propinsi.
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu: “Bagaimana  implementasi  kebijakan
Pemerintah  Daerah  dalam  Pembinaan Prestasi Olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis?”.

## KAJIAN PUSTAKA
Implementasi  merupakan  salah satu  tahap  dalam  proses  kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan  setelah  sebuah  kebijakan dirumuskan  dengan  tujuan  yang  jelas yang  menghantarkan  kebijakan  kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat  membawa  hasil  sebagaimana yang diharapkan. Menurut Sunarti (2016:790) bahwa: Hakekat implementasi merupakan  rangkaian  kegiatan  yang terencana dan  bertahap  yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan  pada  kebijakan  yang  telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.
Menurut  Goggin  et,al  dalam
Purwanto  dan  Sulistyastuti  (2015:  89), faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah :
Kebijakan  diasumsikan  sebagai
suatu  “pesan”  dari  pemerintah  federal (pusat)  kepada  pemerintah  daerah, keberhasilan implementasi tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok :
1. Isi  kebijakan  ( the  content  of  the policy massage ),
2. Format  kebijakan  ( The  from  of the policy message )
3. Reputasi  aktor  ( the  reputation  of
the communicator )
Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa isi  kebijakan  meliputi  sumberdaya, manfaat  kebijakan,  serta  keterlibatan publik.  Format  kebijkan  terdiri  dari kejelasan  kebijakan  ( policy  clarity ), konsistensi kebijakan ( policy consistency ), frequensi serta penerimaan  isi  kebijakan  ( Receipt  of massage ).  Sedangkan reputation  of commincator terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah. Wahab, (2012: 64-65) menjelaskan  makna  implementasi  ini dengan mengatakan bahwa: Memahami  apa  yang  senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan- kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)
mengadministrasikannya maupun untuk  menimbulkan  akibat/dampak nyata  pada  masyarakat  atau  kejadian- kejadian. Kebijakan publik merupakan salah  satu  program  yang  menyertakan sarana  dan  prasarana  dibuat  oleh  sutau organisasi  atau  institusi  publik  yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan  berbagai  hal  yang menghambat dan mendukungnya.
Menurut  Wahab  (Gifari  dan Vestikowati, 2016:39) bahwa kebijakan itu adalah:
Suatu  tindakan  yang  mengarah pada  tujuan  yang  diusulkan  oleh seseorang,  kelompok  atau  pemerintah dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan dengan  adanya  hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang- peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Implementasi  kebijakan  publik merupakan  salah  satu  tahapan  penting dalam  siklus  kebijakan  publik  secara keseluruhan.  Untuk  itu,  dapat  dilihat dari  beberapa  pendapat  di  bawah tentang implementasi kebijakan publik.
Proses  implementasi  kebijakan publik  baru  dapat  dimulai  apabila tujuan-tujuan  kebijakan  publik  telah ditetapkan, program-program telah dibuat,  dan  dana  telah  dialokasikan untuk  pencapaian  tujuan  kebijakan tersebut. Waluyo, (2007:49) menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar
bersangkut  paut  dengan  mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran  birokrasi,  melainkan lebih  dari  itu,  ia  menyangkut  masalah konflik,  keputusan  dari  siapa  yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah Pasal  1  Ayat  2  dan  3  menyebutkan bahwa:
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945
Pemerintah  Daerah  adalah  kepala daerah  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah  Daerah  merupakan suatu  sub  sistem  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  dimana  tugas- tugas  negara/  pemerintah  diserahkan kepada  daerah  dengan  pertimbangan keadaan  dan  kemampuan  daerah  serta kepentingan nasional.
Menurut  Slamet  (2010  :  130  ) bahwa :
Pembinaan  adalah  suatu  proses, hasil  atau  pertanyaan  menjadi  lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)
perubahan,  kemajuan,  peningkatan, pertumbuhan,  evaluasi  atau  berbagai kemungkinan  atas  sesuatu.  Pembinaan juga  merupakan  suatu  proses  atau pengembangan yang mencakup urutan- urutan  pengertian,  diawali  dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Dengan demikian bahwa pembinaan  yaitu  usaha  yang  dilakukan oleh seorang pemimpin untuk membimbing  dan  mengarahkan  kearah yang  lebih  baik  dengan  cara-cara  baru dan  menerapkannya  ke  dalam  praktek yang dilakukan dalam organisasi.
Lutan,  (2013:57)  mengemukakan :  “Prestasi  olahraga  sendiri  merupakan suatu tolok ukur kesuksesan pembinaan suatu cabang olahraga yang dikembangkan  atau  dibina  dengan baik”. METODE Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,  hal  ini  karena  penelitian  ini untuk mempertegas permasalahan sehingga  diketahui  cara  pemecahan masalahnya. Dalam hal ini masalahnya sudah  jelas,  akan  tetapi  langkah  yang terpenting  adalah  penegasan  konsep- konsep yang relevan.
Jumlah informan dalam penelitian  ini  sebanyak  15  orang. Dalam penelitian ini,
teknik pengumpulan data meliputi wawancara,
observasi  dan  dokumentasi.  Teknik pengolahan/  analisis  data  penelitian ini yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan penaarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isi  kebijakan  ( the  content  of  the policy massage )
Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi    isi  kebijakan  ( the  content  of the  policy  massage ) bahwa  KONI Kabupaten  Ciamis  dalam  pembinaan prestasi  olahraga  telah  menetapkan sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam kegiatan  pembinaan  prestasi  olahraga tersebut.  KONI  dalam  melakukan pembinaan terhadap para atlet berbagai cabang  olahraga  yang  dipertandingkan dalam  ajang  Porda  berharap  dalam meraih  juara  dan  medali  emas,  hal  ini yang  menjadi  sasaran  dari  KONI Kabupatan  Ciamis.  Kemudian  KONI Kabupaten  Ciamis  telah  memberikan manfaat  bagi  pemerintah  Kabupaten
Ciamis dengan
dilaksanakannya pembinaan  prestasi  olahraga,  manfaat tersebut  seperti  dapat  mengangkat nama  baik  daerah  di  tingkat  nasional maupun  internasional  mempererat  dan membina  persatuan  dan  kesatuan, memperkukuh  ketahanan,  mengangkat harkat,  martabat,  dan  kehormatan khususnya daerah dan bangsa.
Selanjutnya  KONI  Kabupaten Ciamis dalam
melaksanakan pembinaan  prestasi  olahraga  belum optimal  dalam  mengawasi  kegiatan tersebut,  pihak-pihak  yang  terlibat masih belum dapat mengawasi kegiatan yang  dilaksanakan.  Hal  ini  disebabkan oleh  berbagai  faktor  seperti  belum
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)
optimalnya  komunikasi  dan  koordinasi KONI dengan pihak-pihak yang terlibat dan  keterbatasan  sumber  daya  yang dimiliki.  Pengambilan  keputusan  telah dilakukan  oleh  KONI Kabupaten Ciamis  dalam  membina  prestasi  atlet untuk  menghadapi  kegiatan  dalam Porda.  Keputusan  yang  telah  diambil oleh  pihak  KONI  seperti  verifikasi kesiapan cabang  olahraga,  peningkatan sdm  kepelatihan  dan  peningkatan dukungan  fasilitas latihan,  peningkatan komunikasi  dengan  pengprov  cabang olahraga,  upaya-upaya  non  teknis untuk  cabang  olahraga  penilaian  dan peningkatan motivasi atlet dan pelatih Terkait dengan dukungan sumber
daya dalam pembinaan prestasi olahraga  ini,  KONI  Kabupaten  Ciamis masih  belum  mendapat  dukungan sumber  daya  yang  memadai  baik sumber daya manusia berupa kemampuan  dan  pemahaman  pengurus yang belum memadai, dukungan sumber  anggaran  yang  masih  relatif minim  dan  dukungan  sarana  dan fasilitas olahraga yang belum memadai sehingga  fasilitas  cabor-cabor  belum terlihat merata.
Implementasi  kebijakan yang ditentukan  oleh  isi  atau  konten  dan lingkungan atau konteks yang diterapkan,  maka  akan  dapat  diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat  sebuah  kebijakan  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan,  juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi  oleh  suatu  lingkungan, sehingga tingkat perubahanyang diharapkan terjadi.
Uraian  di  atas  sejalan  dengan yang  dikemukakan  Mulyadi  (2015:12),
bahwa: Implementasi mengacu pada tindakan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu keputusan.  Tindakan  ini  berusaha untuk  mengubah  keputusan-keputusan tersebut  menjadi  pola-pola  operasional serta  berusaha  mencapai  perubahan- perubahan besar atau kecil sebagaimana  yang  telah  diputuskan sebelumnya. Implementasi pada
hakikatnya  juga  merupakan  upaya pemahaman  apa  yang  seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan teori di atas bahwa dalam isi kebijakan berupaya  untuk  menunjukan  atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat  yang  menunjukan  dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian  kebijakan  yang hendak dilaksanakan, derajat perubahan yang ingin dicapai.
Format  kebijakan  ( the  from  of  the policy message )
Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi  Format  kebijakan  ( the  from  of the  policy  message )  bahwa  pemerintah daerah  Kabupaten  Ciamis  dan  KONI dalam menyampaikan  informasi terkait dengan  kebijakan  pembinaan  prestasi olahraga  telah  memiliki  kejelasan informasi  untuk  dapat  dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  KONI sebagai  pelaksana  kebijakan  dalam pencapaian  sasaran  dan    kebijakan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)
dimaksud,  KONI  Kabupaten  Ciamis melaksanakannya dalam
bentuk
Program  /  kegiatan.  Kemudian  KONI
Kabupaten  Ciamis  telah  melaksanakan kebijakan  pemerintah  daerah  dalam pembinaan  prestasi  olahraga  secara konsisten  dalam  bentuk  program  dan kegiatan-kegiatan rutin kesekretariatan, kegiatan  rutin  perbendaharaan  dan kegiatan  persiapan  dan  pelaksanan Porda.
KONI  Kabupaten  Ciamis  dalam menyampaikan informasi dari kebijakan  telah  dilaksanakan  dengan rutin.  Informasi  yang  disampaikan tersebut berupa maksud dan tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut sehingga pengetahuan dan pemahaman para atlet dalam  meningkat  dan  memotivasi  atlet untuk  mampu  meraih  prestasi  dalam bidang  olahraga.  KONI  Kabupaten Ciamis  dalam  mengimplementasikan kebijakan  pembinaan  prestasi  olahraga telah  dilaksanakan  secara  terbuka  dan transparan sehingga akuntabilitas KONI  dapat  meningkat,  keterbukaan menjadi  hal  yang  sangat  penting,  oleh karena itu keterbukaan kebijakan dalam pembinaan  prestasi  olahraga  telah berikan  oleh  KONI  yang  mampu meningkatkan nama baik organisasi.
Implementasi  merupakan  salah satu  tahap  dalam  proses  kebijakan publik. Biasanya implementasi
dilaksanakan  setelah  sebuah  kebijakan dirumuskan  dengan  tujuan  yang  jelas yang  menghantarkan  kebijakan  kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat  membawa  hasil  sebagaimana
yang  diharapkan.  Winarno,  (2016:102) menyatakan bahwa:
Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan  alat  administrasi  hukum dimana  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur,  dan  teknik  yang  bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan  guna  meraih  dampak  atau tujuan yang diinginkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan teori  di  atas  bahwa  implementasi kebijakan  merupakan  suatu  tahapan kebijakan  publik,  antara  pembentukan kebijakan  dan  konsekuensi-onsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.  Jika  suatu  kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah  yang  merupakan  sasaran  dari kebijakan,  maka  kebijakan  itu  dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan  itu  telah  diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu suatu kebijakan  yang  telah  direncanakan dengan  sangat  baik,  dapat  mengalami kegagalan  jika  kebijakan  tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.
Reputasi aktor  ( the  reputation  of  the communicator )
Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi  Reputasi  aktor  ( the  reputation of the communicator ) bahwa KONI dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan  prestasi  olahraga  telah mendapat  legitimasi  dari  pemerintah dengan diterbitkannya aturan perundang-undangan. Kemudian KONI Kabupaten  Ciamis  telah  mendapat kepercayaan  dari  pemerintah  daerah
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)
untuk  membina  prestasi  olahraga, kepercayaan ini diberikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya  KONI  Kabupaten Ciamis  untuk  menjaga  nama  baik  dan kredibilitasnya  dalam  melaksanakan berbagai  kegiatan  dan  programnya dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan  yang  berlaku  sehingga  sesuai dengan  harapan  dari  pemerintah  dan masyarakat.
Peran  aktor  dalam  pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi  oleh  kekuatan  ( power )dan kepentingan (interest )  yang  dimiliki oleh  aktor  tersebut,  aktor  dengan tingkat  kepentingan  (interest)  yang tinggi tetapi memiliki kekuatan ( power )yang  rendah  diklasifikasikan sebagai  Subyek  ( Subjects ).  Aktor  ini memiliki  kapasitas  yang  rendah  dalam pencapaian  tujuan,  akan  tetapi  dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya.  Aktor  ini  sering  bisa  sangat membantu  sehingga  hubungan  dengan aktor ini harus tetap dijaga nama baik.
Uraian  di  atas  sejalan  dengan pendapat  yang  dikemukakan  Horn (Tahir, 2014:55), bahwa:
Implementasi  sebagai  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  baik individu-individu/pejabat-pejabat  atau kelompok-kelompok  pemerintah  atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan dalam kebijakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan teori  di  atas  bahwa  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  tidak  hanya
ditujukan  dan  dilaksanakan  untuk intern  pemerintah  saja,  akan  tetapi ditujukan  dan  harus  dilaksanakan  pula oleh  seluruh  masyarakat  yang  berada dilingkungannya.  Keterlibatan  aktor dalam  proses  kebijakan  tidaklah  bebas Nilai atau bebas dari kepentingan. Nilai adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Para aktor baik  yang  berasal  dari  kalangan pemerintah atau non pemerintah terlibat  dengan  persoalan  nilai  dalam proses kebijakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  mengenai  implementasi kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam Pembinaan  Prestasi  Olahraga  oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi  kebijakan  Pemerintah Daerah  dalam  Pembinaan  Prestasi Olahraga oleh Komite Olahraga Nasional  Indonesia  di  Kabupaten Ciamis  masih  dilaksanakan  kurang optimal.  Hal  ini  ditunjukan  dengan ditemukannya  beberapa  hasil  temuan penelitian, seperti belum adanya dukungan  sumber  daya  yang  dimiliki KONI Kabupaten Ciamis yang disebabkan  oleh  keterbatasan  sumber anggaran dan minimnya tenaga terlatih yang  tersertifikasi.  Sehingga  belum semua  cabang  olahraga  mendapatkan pembinaan  khusus  secara  optimal. Belum  optimalnya  pembinaan  secara terstruktur  pada  sejumlah  cabang olahraga  seperti  kurangnya  pembinaan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)
fisik  maupun  jasmani  serta  pembinaan strategi  untuk  mencapai  kemenangan yaitu kurangnyakemampuan pelatih.Belum optimalnya evaluasi terhadap pembinaan yang telah dilaksanakan,  yang  disebabkan  sistem administrasi  KONI  belum  tersusun dengan  baik.  Sehingga  data/dokumen mengenai  pembinaan  atlet  sangat terbatas.  Padahal  dokumen  tersebut merupakan hal penting untuk menggambarkan kemajuan/ perkembangan  atlet  dan  lemahnya pengawasan dalam pembinaan olahraga terutama  pada  pelatih  masih-masing cabang  olahraga.  Sehingga  hanya sedikit  cabang  olahraga  yang  meraih prestasi di tingkat provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ernitaslim. (2017). Implementasi Kebijakan  Peningkatan  Prestasi Atlet  Pusat  Pembinaan  Dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Dinas  Dan  Olahraga  Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah . Jurnal Katalogis,  Volume  5  Nomor  12, Desember 2017 Gifari Fajar, Endah Vestikowati. (2015). Implementasi  Kebijakan
Peraturan  Desa  Nomor  6  Tahun 2008 Tentang Penarikan Retribusi  Jalan  Desa  (Portal)  Di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas  Kabupaten  Ciamis . Jurnal  Moderat Ilmiah  Ilmu
Pemerintahan. Vol 1 No 1 (2015)
Lutan,  Rusli.  (2013). Self    Esteem: Landasan  Kepribadian.  Jakarta:
Bagian Proyek Peningkatan Mutu
Organisasi dan Tenaga Keolahragaan .  Dirjen  Olahraga Depdiknas Mulyadi , Deddy, ( 2015). Study Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan Publik , Bandung: Alfabeta Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis Nomor  13  Tahun  2019  Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah  Daerah  Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
Purwanto Agus, Erwan dan Dyah Ratih
Sulistyastuti. (2015). Implementasi  Kebijakan  Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia .  Yogyakarta  :  Gava Media Slamet . (2010) .  Belajar  &  faktor  – faktor yang mempengaruhi .
Jakarta: PT. Rineka Cipta Sunarti  Neti.  (2016). Implementasi Kebijakan  Pemerintah  Dalam Melaksanakan Program Pembangunan .    Jurnal  Moderat
Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan.  Vol  2 No 2 Mei 2016
Tahir  Arifin,  (2014). Kebijakan  Publik dan Transparansi Penyelenggaraan.  Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah
Wahab, Abdul Solichin. 2012. Analisis Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke penyusunan Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik .
Jakarta: PT. Bumi Aksara Waluyo.  (2007). Manajemen  Publik (Konsep, Aplikasi, Dan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (856-867)
Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah .Bandung: Mandarmaju Nugroho Waskito Budi. (2016). Kebijakan  Pemerintah  Daerah Tentang Pembinaan Sumber Daya  Manusia  Bidang  Olahraga Prestasi (Studi Deskriptif Tentang Pembinaan  Atlet,  Pelatih,  dan Pengurus Organisasi Olahraga di Kabupaten  Sukoharjo). Progdi. Ilmu Keolahragaan- A.1214080383-2016 Winarno,  Budi.  (2016). Kebijakan publik  era  globalisasi  (teori, proses dan studi
kasus
kompratif), Yogyakarta  :  CAPC (Center  Of  Academic  Publishing Service)
Yuliani  Dini.  (2015). Implementasi Peraturan  Daerah  Kabupaten Ciamis  Nomor  4  Tahun  2011 Tentang  Pajak  Hotel  Oleh  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD) Pengelolaan  Pendapatan  Dan Aset  Daerah  (PPKAD)  Wilayah Pangandaran. Jurnal  Moderat Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan.  Vol  1 No 2 (2015) )