## KONSTRUKSI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBATALAN DAN PENCABUTAN WASIAT
Oleh :
Nurnazli 

## Abstract
Washiyah (will, testament) is the message delivered by someone before his death with a wealth legacy or other messages outside wealth legacy. Washiyah is  one  of  the  ways  used  by  the  Muslims  to  get closer  to  Allah  at  the  end  of  his  life,  so  that goodness increases. Washiyah can be done without the presence of the recipient, and even carried out in  writing,  hence washiyah is  part  of  the  contract unilaterally. In the construction law, a washiyah can be  revoked  or  canceled.  Revocation  and cancellation, in construction law, are two different things.  Revocation  will  typically  be  done  before the intestate dies because there are certain reasons that  urge washiyah revocation.  While  the cancellation  will  usually  occur  when  non- fulfillment  of  the  terms  that  are  subjective  or objective  related  to  the washiyah .  On  the  other hand,  the  cancellation  will  be  done  with  the procedure that conform with the law.  This article will further explore this focus .
Kata Kunci : Pembatalan, Pencabutan, Wasiat.

## A. Pendahuluan
Wasiat merupakan pernyataan seseorang kepada orang lain  untuk  memberikan  hartanya,  membebaskan  utang  atau
 Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung. Email: nurnazli@radenintan.ac.id
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia. 1 Inisiatif  untuk  berwasiat  biasanya  bersifat  sepihak, artinya  kehendak  untuk  memberikan  harta,  membebaskan utang  atau  memberikan  manfaat  dari  suatu  barang  tersebut datang  dari  pihak  pewasiat.  Sejalan  dengan  pandangan  ilmu hukum,  bahwa  wasiat  merupakan  perbuatan  hukum  sepihak (merupakan  pernyataan  sepihak),  jadi  dapat  saja  wasiat dilakukan  tanpa  dihadiri  oleh  penerima  wasiat,  dan  bahkan dapat  saja  dilakukan  dalam  bentuk  tertulis.
2 Olehkarenanya wasiat ini dapat digolongan pada akad yang bersifat sepihak. Motivasi pewasiatmemberikan wasiat kepada seseorang  bermacam-macam,  seperti  berwasiat  kepada  orang yang telah banyak berjasa kepadanya dan membantu usahanya selama  pewasiat  hidup  sementara  orang  tersebut  bukanlah bagian  dari  keluarga  yang  memperoleh  bagian  harta  warisan. Dengan  demikian  faktor  yang  paling  memotivasi  seseorang memberikan  wasiat  adalah  faktor  kemanusiaan,  keikhlasan dan ketulusan dari orang yang berwasiat.
Namun  demikian,  dalam  pelaksanaannya  adakalanya tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan  pewasiat.  Bukan  suatu yang  tidak  mungkin  dalam  kehidupan  manusia  seseorang berubah  pikiran  yang  menimbulkan  keinginan  untuk mencabut  wasiat  yang  telah  dinyatakan  sebelumnya  atau membatalkan  wasiat  yang  dipandang  tidak  memenuhi persyaratan secara normatif. Melalui makalah singkat ini akan dikaji  dan  diuraikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pencabutan  dan  pembatalan  wasiat  dengan  menelaah  dari aspek  kajian  normatif.  Adapun  permasalahan  yang  akan dianalisis  adalah  :  bagaimanakah  perbedaan  pencabutan  dan pembatalan  wasiat  dalam  perspektif  normatif  dan  apakah urgensinya  pencabutan  dan  pembatalan  wasiat  tersebut.
1 Sayuti  Thalib, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Sinar Grafika, 2000), h. 104
2 Suhrawardi  K.  Lubis,  dan  Komis  Simanjuntak, Hukum  WarisIslam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 44
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Adakah  hal-hal  yang  perlu  dipertimbangakan  dalam melakukan pencabutan dan pembatalan wasiat.

## B. Pembahasan
1. Pengertian,  Dasar  Hukum,  Syarat  dan  Rukun
Wasiat
Wasiat diambil dari kata washshaitu al syaia , uushihi yang bermakna aushaituhu yaitu aku menyampaikan sesuatu. 3 Muushi yaitu yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan di  waktu  hidupnya  untuk  dilaksanakan  sesudah  ia  mati.  Jadi wasiat  adalah  pemberian  seseorang  kepada  orang  lain  baik berupa  barang,  piutang  ataupun  manfaat  untuk  dimiliki  oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. 4 Makna  tersebut  mencakup  seluruh  bentuk  wasiat,  seperti pemilikan  harta,  pembebasan  seseorang  dari  utangnya, pembagian  harta  bagi  ahli  waris  yang  ditinggalkan,  wasiat berupa pemberian manfaat, dan mencakup pula wasiat berupa pesan  untuk  melaksanakan  kewajiban  yang  masih  tersangkut pada  harta  yang  ditinggalkan.  Adapun  klausula  wasiat  adalah suatu  pemberian  yang  baru  akan  berlaku  (mempunyai kekuatan  hukum  tetap)  setelah  pewasiat  meninggal  dunia. Dengan  demikian  wasiat  merupakan  pemberian  yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat. 5
Secara etimologi, para ahli hukum Islam
mengemukakan  bahwa  wasiat  adalah  pemilikan  yang didasarkan  pada  orang  yang  menyatakan  wasiat  meninggal dunia, dengan tujuan untuk jalan kebajikan tanpa mengharap imbalan. 6
3 Ibid , h. 44 4 M.  Fahmi  Al  Amruzi, Rekonstrusi  Wasiat  Wajibah  Dalam  Kompilasi Hukum Islam , (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2000), h. 124.
5 Amir  Hamzah,  dan  A.  Rachmad  Budiono, Hukum  Kewarisan  dalam Kompilasi Hukum Islam , (Malang, IKIP, 1994), h. 66 6 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  di  Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 149
80 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Menurut  Mazhab  Syafi’i  wasiat  adalah  amal  sedekah dengan sesuatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah meninggal dunia, baik cara menyandarkannya itu dengan cara ucapan atau tidak. 7 Kalangan Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa wasiat itu adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa kebendaan  maupun  manfaat  secara  sukarela  tanpa  imbalan yang  pelaksanaannya  ditangguhkan  sampai  terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.
Menurut  A.  Hanafi,  wasiat  adalah  pesan  seseorang untuk  menyisihkan  sebagian  harta  bendanya  untuk  orang yang  ditentukannya  dan  pelaksanaannya  terjadi  sesudah  ia meninggal  dunia. 8 Dengan  kata  lain  wasiat  itu  adalah pemberian yang ditangguhkan.
Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam  di  Indonesia  merumuskankan  bahwa  yang  dimaksud dengan  wasiat  adalah  pemberian  suatu  benda  dari  pewaris kepada  orang  lain  atau  lembaga  yang  akan  berlaku  setelah pewaris  meninggal  dunia  (Pasal  171  huruf  f).  Ketentuan tentang  wasiat  ini  terdapat  dalam  Pasal  194  sampai  dengan Pasal 209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.
Wasiat juga dikenal dalam hukum Perdata Barat (KUH Perdata). Menurut Pasal 875 KUH Perdata,wasiat merupakan akta  yang  memuat  pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang dikehendakinya  akan  terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia,  dan olehnya  dapat  dicabut  kembali. 9 Dalam  Hukum  perdata  di
Indonesia  dikenal  tiga  bentuk  wasiat,  yaitu  (1)  wasiat olografis; (2) wasiat umum; dan (3) wasiat rahasia. 10
7 M. Zuhri, Fiqh Empat Mazhab , Jilid IV (Semarang: Asy Syifa, 1994), h. 485
8 A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 37
9 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , (Jakarta: Prandya Paramita, 1990), h. 194
10 Lihat Pasal 931 KUH Perdata, Ibid, h. 204
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Wasiat  olografis  merupakan  wasiat  yang  seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh pemberi wasiat, lalu  surat  wasia  tersebut  diserahkan  untuk  disimpan  pada seorang  notaris.  Penyerahan  kepada  notaris  dapat  dilakukan dengan dua cara yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka dan  bisa  juga  diserahkan  dalam  keadaan  tertutup.  Jika diserahka dalam keadaa tertutup maka surat wasiat baru dapat dikethui  isinya  seketika  setelah  pewasiat  meninggal  dunia, karena notaris sendiri dilarang membuka surat  wasiat  sampai pewasiat meninggal dunia. Setelah surat dibuka barulah dapat dilaksanakan.  Wasiat  umum,  yaitu  surat  wasiat  yang  dibuat oleh  seorang  notaris,  dengan  cara  orang  yang  akan meninggalkan wasiat itu Menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan  mohon kepada notaris agar dibuatkan akte notaris dengan dihadiri dua orang saksi, pembuat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi dan tidak boleh diwakilkan. Harus dibuat dengan bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya  dengan  syarat  bahwa  saksi-saksi  dan  notaris mengerti juga bahasa si pewaris tersebut.
Wasiat  rahasia,  yaitu  wasiat  yang  ditulis  sendiri  atau ditulis orang lain yang digunakan untuk memenuhi kehendak terakhirnya. Surat wasiat ini harus ditandatangani sendiri oleh yang  berwasiat.  Kemudian  surat  wasiat  disampul  dan  disegel yang  dilakukan  dihadapan  notaris  dan  empat  orang  saksi. Pembuat  wasiat  harus  membuat  keterangan  di  hadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah  surat  wasiatnya  yang  ia  tulis  sendiri  atau  ditulis  orang lain  dan  ia  menandatangani.  Selanjutnya  notaris  membuat keterangan yang isinya membenarkan
Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa wasiat  merupakan  usaha  sukarela  dengan  memberikan  harta atau  manfaat  lainnya  yang  dilakukan  seseorang  ketika  masih hidup  untuk  mengalihkan  kepemilikan  harta  agar  dapat dimiliki  oleh  penerima  wasiat  setelah  meninggal  dunianya  si pewasiat dengan mengharapkan ridha Allah Swt.

## 82 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Dasar  hukum  wasiat  dalam  Hukum  Islam  terdapat dalam  al  Qur’an  dan  Sunnah.  Ayat -ayat  tentang  perintah untuk  memberikan  wasiat  dan  yang  berhubugan  dengan wasiat di antaranya terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 180:
َينِبَرْ قلأاَو ِنْيَدِلاَوْلِل ُةَّيِصَوْلا اًرْ يَخ َكَرَ ت ْنِإ ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكْيَلَع َبِتُك
َينِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح  ِفوُرْعَمْلاِب
Artinya:
Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di  antara  kamu kedatangan  (tanda-tanda)  maut,  jika  ia  meninggalkan  harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara  makruf,  (ini  adalah)  kewajiban  atas  orang-orang  yang bertakwa”.
Kemudian  juga  terdapat  dalam  QS  al  Maidah  ayat  106 sebagai berikut :
ِةَّيِصَوْلا َينِح ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكِنْيَ ب ُةَداَهَش اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي ِضْرلأا  ِفِ ْمُتْ بَرَض ْمُتْ نَأ ْنِإ ْمُكِْيَْغ ْنِم ِناَرَخآ  ْوَأ ْمُكْنِم  ٍلْدَع اَوَذ ِناَنْ ثا ُسِبَْتَ ِتْوَمْلا ُةَبيِصُم ْمُكْتَ باَصَأَف ِنِإ ِهَّللاِب ِناَمِسْقُ يَ ف ِةلاَّصلا ِدْعَ ب ْنِم اَمُهَ نو اًذِإ اَّنِإ ِهَّللا َةَداَهَش ُمُتْكَن لاَو  َبَْرُ ق اَذ َناَك  ْوَلَو اًنََثَ ِهِب يَِتَْشَن لا ْمُتْبَ تْرا
َينِِثَلآا َنِمَل
Artinya:
“Hai orang -orang  yang  beriman,  apabila  salah  seorang  kamu menghadapi  kematian,  sedang  dia  akan  berwasiat,  maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara  kamu,  atau  dua  orang  yang  berlainan  agama  dengan kamu,  jika  kamu  dalam  perjalanan  di  muka  bumi  lalu  kamu ditimpa  bahaya  kematian.  Kamu  tahan  kedua  saksi  itu sesudah  sembahyang  (untuk  bersumpah),  lalu  mereka
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu: "(Demi  Allah)  kami  tidak  akan  menukar  sumpah  ini  dengan harga  yang  sedikit  (untuk  kepentingan  seseorang),  walaupun dia  karib  kerabat,  dan  tidak  (pula)  kami  menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

## Asbabun Nuzul QS Al Maidah ayat 106 adalah: “Pada
suatu ketika pergilah Budaill Maula Amar Ibn Ash membawa barang  dagangannya  ke  Madinah.  Di  kota  itu  ia  berjumpa dengan  Tamim  ad  Dary  dan  ‘Adi  bin  Bada’,  dua  orang Nasrani  yang  tinggal  di  Mekkah,  lalu  mereka  bersama-sama pergi  ke  Syam.  Di  tengah  perjalanan  Budail  menderita  sakit, lalu dia menulis surat wasiat dan ia memasukkan surat itu ke dalam  barang-barang  dagangannya.  Kepada  dua  orang  tadi Budail  berwasiat  agar  menyampaikan  barang  dagangannya kepada  keluarganya.  Budail  pun  meninggal  dunia  dalam perjalanan. Sebelum barang diterima oleh keluarga Budail, dua orang  Nasrani  tadi  membuka  ikatan  barang-barang  tersebut dan  mengambil  sebagiannya.  Setelah  itu  dibungkus  kembali dan diserahkan kepada keluarg Budail.
Keluarga  Budail  terkejut  ketika  bungkusan  dibuka jumlah barang  tidak sesuai degan  yang tertera  di dalam surat yang ditulis Budail, yang diletakkan di dalam bungkusan tanpa diketahui  oleh  kawan  Budail  yang  dititipi  tadi.  Dua  orang kawan  Budail  tadi  tidak  mengakui  dan  berdalih  tidak mengetahui barang dalam bungkusan itu berkurang. Keluarga Budail  mengataka  bahwa  jumlah  barang  tidak  sesuai  dengan isi surat wasiat. Untuk menyelesaikan kasus tersebut keluarga Budail mengadu kepada Rasulullah Saw,maka turunlah QS Al Maidah ayat 106.
Adapun rukun wasiat terdiri dari :
1) Mushi yaitu orang yang berwasiat;
2) Musha, yaitu orang yang diwasiatkan;
84 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
3) Musha  bihi  yaitu  barang/harta  yang  diwasiatkan (objek wasiat);
4) Shighat, yaitu ijab dan qabul. Orang  yang  berwasiat  disyaratkan  harus  orang  yang ahli  kebaikan,  yaitu  orang  yang  mempunyai  kompetensi (kecakapan)  yang  sah  menurut  hukum.  Menurut  Pasal  194 ayat  (1)  KHI  dinyatakan  bahwa  sekurang-kurangnya  ada  dua syarat  kumulatif  agar  seseorang  dapat  mewasiatkan  harta bendanya.  Syarat  tersebut  adalah  :  (1)  telah  berumur sekurang-kurangnya  21  tahun,  dan  (2)  berakal  sehat.  Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. 11
KHI  menggunakan  batasan  umur  untuk  menentukan bahwa  seseorang  telah  mampu  melakukan  perbuatan- perbuatan  hukum,  yaitu  sekurang-kurangnya  berusia  21 tahun,  atau  belum  21  tahun  tetapi  sudah  menikah.  Apabila telah  melangsugkan  perkawinan,  meskipun  belum  berusia  21 tahun,  maka  harus  dianggap  telah  dewasa  dan  cakap melakukan perbuatan hukum untuk membuat wasiat.
Imam  Malik  memperbolehkan  wasiat  orang  yang lemah  akal  dan  anak  kecil  yang  memahami  makna mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT.  Imam  Malik  berkata  : “yang  kami  sepakati  ialah  bahwa  orang  yang  lemah  akal, orang  yang  dungu  dan  orang  yang  menderita  penyakit  ayan yang  terkadang  sadar,  wasiat  mereka  diperbolehkan,  bila mereka  mempunyai  akal  yang  dapat  mengetahui  apa  yang mereka wasiatkan.
Sayyid Sabiq, mengemukakan bahwa orang yang lemah akal  (idiot),  orang  dungu,  dan  orang  yang  menderita  akibat sakit  ayan  yang  kadang-kadang  sadar,  wasiat  mereka diperbolehkan  sekiranya  mereka  mempunyai  akal  yang  dapat mengetahui  apa  yang  mereka  wasiatkan.Demikian  pula  anak kecil,  bila  ia  mengetahui  apa  yang  dia  wasiatkan  dan  tidak
11 Amir Hamzah, dan A. Rachmad Budiono, Op. Cit , h. 66
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
mengucapkan  kata-kata  yang  mengingkari  wasiatnya,  maka wasiatnya itu diperbolehkan dan dilaksanakan. 12
Muhammad  Jawad  Mughniyah, 13 mengemukakan bahwa di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan orang safih (idiot) tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tetapi boleh dalam  soal  yang  lainnya.  Jika  ia  menunjuk  seseorang berhubungan  dengan  anak-anaknya  maka  wasiatnya  sah, tetapi  jika  ia  berwasiat  untuk  memberikan  sesuatu  dari hartanya, maka wasiatnya tidak sah dan batal. Demikian juga dengan  orang  mabuk,  kehilangan  kesadaran,  bermain-main dalam wasiat, keliru, dan juga dipaksa melakukan wasiat, maka wasiatnya  tersebut  tidak  sah.  Ketentuan  terakhir  ini  juga dipegang  oleh  para  ahli  hukum  Islam  di  kalangan  mazhab Maliki,  Hambali,  dan  Hanafi.  Sedangkan  mazhab  Syafi’i mengatakan  bahwa  wasiat  orang  yang  hilang  kesadarannya adalah tidak sah, tetapi wasiat orang yang mabuk sah.
Dengan demikian untuk sahkan wasiat, maka pemberi wasiat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;
2) Berakal sehat;
3) Dengan  sukarela  atas  kemauan  sendiri  atau  tanpa paksaan;
4) Ia  tidak  mempunyai  hutang  yang  menghabiskan seluruh hartanya;
5) Ia  tidak  menjadi  pewaris  diwaktu  matinya  meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris;
6) Bukan budak walaupun bukan mukatab kecuali bila ia menggantungan  wasiat  dengan  keadaan  setelah merdeka, maka sahlah wasiatnya;
7) Orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya. 14
12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung, al Ma’ar if, 1987), h. 242 13 Muhammad  Jawaz  Mughniyah, Al  Fighu  al  Mazahibi  al  Khamsah , Terjemahan Afif Muhammad, (Basrie Press, 1994), h. 240.
14 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Jilid 5, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995), h. 6
86 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Terkait  dengan  syarat  penerima  wasiat,  para  ahli hukum  Islam  sepakat  bahwa  orang-orang  atau  badan  yang menerima  wasiat  adalah  bukan  ahli  waris  dan  secara  hukum dapat  dipandang  cakap  untuk  memiliki  sesuatu  hak kebendaan.  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  rumusan  Pasal  171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) KHI.
Menurut  para  ahli  hukum  Islam  dari  kalangan Hanafiyah, 15 orang  yang  menerima  wasiat (muushaa  lahu) disyaratkan harus :
1) mempunyai  keahlian  memiliki,  jadi  tidak  sah  berwasiat kepada orang tidak bisa memiliki; 2) orang  yang  menerima  wasiat  itu  masih  hidup  ketika dilangsungkan  upacara  wasiat,  meskipun  dalam perkiran,  karena  itu  bisa  memasukkan  wasiat  kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab bayi itu dalam  perkiraannya  sebagai  orang  yang  masih  hidup. Oleh  sebab  itu,  sah  berwasiat  yang  ditujukan  kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan; 3) Penerima  wasiat  itu  tidak  melakukan  pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang telah diwasiati itu melakukan pembunuhan  terhadap  orang  yang  berwasiat  setelah wasiat  diucapkan,  maka  menjadi  batal  wasiat  itu. Demikian  pula  jika  seseorang  memukul  orang  lain dengan  pukulan  yang  mematikan,  lalu  orang  yang dipukul  itu  berwasiat  lalu  ia  mati,  maka  wasiatnya  bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperboleh-kannya;
4) orang yang diwasiati itu tidak disyari’atkan harus orang
Islam,  oleh  karena  itu,  sah  saja  wasiat  orang  muslim
15 Abdurrahman al Jaziri, Al Fiqhu ‘ala Mazahib arba’ah , Terjemahan ole Moh. Zukri, Jilid 4, (Semarang Asy Syifa, 1994), h. 527-528
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
kepada  orang  kafir  zimmi,  kecuali  kepada  orang  yang kafir harbiyang berada di kawasan perang musuh;
5) wasiat  tersebut  tidak  ditujukan  kepada  orang  yang murtad,  sedangkan  wasiat  orang  kafir  zimmi  yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.
Objek  wasiat  memiliki  beberapa  persyaratan,  di antaranya  adalah  berupa  benda-benda  atau  manfaat  yang dapat  digunakan  bagi  kepentingan  manusia  secara  positif. Seseorang  yang  mewasiatkan  sesuatu  menfaat  atas  suatu benda adalah sah, karena wasiat itu boleh berupa pembebasan atau  pengurangan  hutang  dan  dapat  pula  memberikan manfaat  dari  harta  yang  dipunyai  pihak  yang  berwasiat. Adapun  persyaratan  yang  terkait  dengan  objek  wasiat  dapat dijabarkan sebagai berikut :
1) Harta  dapat  diwariskan  atau  berupa  barang-barang bernilai;
2) Sudah ada ketika yang berwasiat meninggal dunia dan dapat pula dialihkan kepemilikannya kepada penerima wasiat;
3) Harta  yang  diwasiatkan  adalah  hak  milik  penuh  dari pihak  yang  berwasiat,  bukan  harta  yang  di  dalamnya belum dipisahkan dengan hak orang lain;
4) Harta  yang  diwasiatkan  haruslah  harta  yang  tidak dilarang oleh agama;
5) Kadar  harta  yang  diwasiatkan  tidak  boleh  lebih  dari sepertiga  peninggalan  pihak  berwasiat.  Jika  melebihi sepertiga  maka  wasiatnya  tidak  sah,  kecuali  ada  izin dan persetujuan dari seluruh ahli waris. 16
Menurut  ulama  fiqh,  harta  yang  diwasiatkan  adalah harta yang bernilai secara syara ( al-mutaqawiman ). Apabila harta yang  diwasiatkan  itu  tidak  bernilai  harta  menurut  syara’, seperti  minuman  keras,  babi  dan  lain-lain,  maka  wasiatnya tidak sah. Secara lahir, babi merupakan harta, tetapi bagi umat
16 Ibid , h. 7.
88 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Islam benda ini tidak terasuk harta yang halal, sehingga tidak sah dijadikan objek wasiat. 17 Selain itu juga ditentukan bahwa jumlah  harta  yang  boleh  diwasiatkan  adalah  tidak  melebihi 1/3 (sepertiga) harta pewasiat. Hal ini mengingat kepentingan ahli waris yang ditinggalkan harus diperhitungkan, agar wasiat tidak  menjurus  kepada  malapetaka  bagi  ahli  waris  yang ditinggalkan. Dasarnya adalah hadis Sa’ad bin Abi waqash Ra.
Harta  yang  diwasiatkan  merupakan  sesuatu  yang  bisa dijadikan  milik,  baik  berupa  materi  maupun  manfaat.  Ulama fiqh  membolehkan  wasiat  sesuatu  yang  akan  ada,  sekalipun ketika  akan  dibuat,  materi  yang  diwasiatkan  belum  ada. Misalnya  mewasiatkan  buah-buahan  dari  sebidang  kebun. Ketika wasiat di buat pohon itu baru berputik apabila pemilik kebun  berwasiat  “apabila  saya  wafat,  buah -buahan  di  kebun ini saya wasiatkan untuk si fulan”, maka wasiatnya sah.

## 2. Konstruksi  HukumPembatalan  dan  Pencabutan Wasiat
Wasiat  dipandang  sah  dan  mempunyai  akibat  hukum manakala  telah  memenuhi  rukun  dan  persyaratan  yang  telah ditentukan  dalam  aturan  hukum.  Apabila  tidak  memenuhi rukun  dan  persyaratannya,  maka  wasiat  dianggap  batal  dan tidak  sah  sehingga  tidak  menimbulkan  akibat  hukum. Demikian  pula  halnya,  wasiat  yang  tidak  memenuhi  syarat- syarat subjektif, seperti : orang yang berwasiat masih di bawah umur  atau  seseorang  yang  dipaksa  untuk  membuat  surat wasiat,  maka  kasus  seperti  ini  dapat  dilakukan  pembatalan wasiat.
Menurut  ketentuan  Pasal  197  ayat  (1)  dan  Pasal  198 KHI, wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat dapat dinyatakan gugur  apabila  calon  penerima  wasiat  berdasarkan  putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
17 Abdul  Azis  Dahlan, Ensiklopedia  Hukum  Islam ,  (Jakarta;  PT  Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1928.
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
1) Disalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewasiat;
2) Dipersalahkan  karena  memfitnah,  telah  mengajukan pengaduan  bahwa  pewasiat  telah  melakukan  kejahatan yang  diancam  hukuman  lima  tahun  penjara  atau hukuman yang lebih berat;
3) Dipersalahkan  dengan  kekerasan  atau  ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah  surat  wasiat  untuk  kepentingan  calon penerima wasiat.
4) Menggelapkan  merusak  atau  memalsukan  surat  wasiat dari pewasiat.
Adapun  masalah  pencabutan  wasiat  boleh  dilakukan oleh  pemberi  wasiat  sendiri  selama  ia  masih  hidup,  jika dipandang  ada  yang  lebih  berhak  atas  harta  yang  menjadi objek wasiat itu. Karena wasiat adalah suatu pemberian yang hanya  boleh  dilaksanakan  jika  pemberi  wasiat  meninggal dunia.
Menurut Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia  bahwa  :  (1)  Pewasiat  dapat  mencabut  wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya  atau  menyatakan  persetujuannya  tetapi kemudian  menarik  kembali;  (2)  Pencabutan  wasiat  dapat dilakukan  secara  lisan  dengan  disaksikan  dengan  dua  orang saksi  atau  tertulis  dengan  dua  orang  saksi  atau  berdasarkan akta  notaris;  (3)  Bila  wasiat  dilakukan  secara  tertulis  maka pencabutannya  hanya  dapat  dilakukan  secara  tertulis  dengan dua  orang  saksi  atau  dengan  akta  notaris;  (4)  Apabila  wasiat dilakukan  dengan  akta  notaris,  maka  pencabutannya  hanya dilakukan dengan akta notaris.
Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya  atau  tidak  menarik  kembali  persetujuannya maka  wasiat  tidak  dapat  dicabut,  karena  KHI  memandang bahwa  jika  telah  terjadi  persetujuan,  maka  wasiat  tidak  lagi dipandang  sebagai  perbuatan  hukum  sepihak  melainkan  dua
90 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
pihak layaknya sebuat perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan  dan  dicabut  manakala  telah  ada  persetujuan  dari keduabelah pihak.
Selanjutnya dalam Pasal 203 ayat (2) dijelaskan  bahwa wasiat  yang  telah  dilaksanakan  itu  dicabut  maka  surat  wasiat yang  dicabut  diserahkan  kembali  kepada  pewasiat. Pembahasan  tentang  pencabutan  wasiat  yang  dikemukakan dalam KHI ini lebih banyak menyangkut masalah administrasi bukan substansi.
3. Pencabutan dan Pembatalan Wasiat dalam Perspektif Normatif Menurut  fiqh  bahwa  wasiat  dapat  saja  dibatalkan melalui  proses  pembatalan  jika  orang  yang  memberi  wasiat tidak  cakap  melakukan  tindakan  hukum,  atau  orang  yang memberi  wasiat  tersebut  tidak  berhak  atas  barang  yang diwasiatkan.  Wasiat  juga  dapat  batal  jika  orang  yang menerima  wasiat  itu  lebih  dulu  meninggal  dunia  daripada orang  yang  memberi  wasiat,  atau  wasiat  dapat  juga  batal  jika objek  wasiat  tersebut  musnah  sebelum  barang  tersebut diterima oleh orang yang menerima wasiat.
Sehubungan  dengan  pembatalan  wasiat,  Sayyid  Sabiq merumuskan  hal-hal  yang  dapat  membatalkan  wasiat  yaitu  : (a) jika orang yang memberi wasiat menderita sakit gila hingga meninggal  dunia;  (b)  Jika  orang  yang  menerima  wasiat  itu meninggal  dunia  sebelum  orang  yang  memberi  wasiat meninggal  dunia;  (c)  jika  benda  yang  diwasiatkan  itu  rusak sebelum  diterima  oleh  orang  atau  badan  yang  menerima wasiat  itu.  Orang  yang  berwasiat  itu  boleh  saja  menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkaitan dengan  kekuasaan  atau  wilayah.  Orang  yang  memberi  wasiat itu  boleh  saja  menarik  kembali  wasiat  yang  dinyatakan,  baik itu  wasiat  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  atau  wilayah. Pencabutan  kembali  wasiat  itu  dapat  dilaksanakan  dengan lisan atau dengan perbuatan.
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Apabila  seseorang  berwasiat  untuk  orang  yang  adil, kemudia  orang  itu  berubah  menjadi  fasik,  maka  wasiat tersebut hendaknya dicabut atau dibatalkan, sebagaimana jika seseorang menyandarkan wasiat kepadanya, maka hal itu tidak sah  karena  ia  tidak  dapat  dipercaya  untuk  mengurusnya.

## Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi’i.
Mayoritas  ulama  fiqh  menyatakan  bahwa  apabila wasiat  telah  memenuhi  rukun  dan  syaratnya  maka  wasiat dianggap sah dan harus dilaksanakan terhitung sejak wafatnya al  mushii ,  namun  mereka  sepakat  bahwa  akad  wasiat  bersifat tidak mengikat, al mushii boleh membatalkan wasiatnya selagi ia  masih  hidup,  kapan  saja  ia  mau  baik  dibatalkan  seluruh wasiat  maupun  sebagiannya  dan  pembatalan  itu  dapat dilakukan dalam keadaan sehat ataupun sakit. 18 Hal ini berarti bahwa  wasiat  yang  diucapkan  seseorang  bisa  batal  dan dibatalkan oleh pemberi wasiat secara sepihak.
Umar  bin  Khathab  juga  pernah  mengatakan  bahwa, “seseorang  boleh  membatalkan  atau  mengubah  wasiatnya”. Diperbolehkannya  membatalkan  wasiat  karena  wasiat  hanya sekedar  pemberian  atau  hadiah  yang  baru  bisa  dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu al  mushii boleh  saja  membatalkan  pemberiannya  sebelum  ia meninggal dunia. 19
Pembatalan  wasiat  menurut  kesepakatan  ulama  fiqh boleh  dilakukan  dengan  ucapan  yang  jelas  atau  dengan tindakan.  Contoh  ucapan  yang  jelas  dari al  mushii adalah,  “ saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan untuk si fulan “ atau al  mushii mengatakan  “  harta  ini  untuk  ahli  warisku  “ dengan menunjuk harta yang sebelumnya diwasiatkan kepada si  fulan  atau al  mushii menyembelih  hewan  yang  telah diwasiatkan  atau  menjual  dan  menghibahkannya  kepada orang  lain.  Hanya  saja  ulama  mazhab  Maliki  berpendirian
18 Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008 ), h.76
19 Ibid , h. 77
92 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
bahwa melakukan tindakan hukum terhadap harta yang telah diwasiatkan  harus  bersifat  menyeluruh  seperti  menjual  harta itu  keseluruhannya  atau  menghibahkannya  kepada  orang lain. 20
Menurut ketentuan Pasal 198 KHI wasiat batal apabila orang  yang  ditunjuk  untuk  menerima  wasiat  tersebut  :  (1) tidak  mengetahui  adanya  wasiat  sampai  penerima  wasiat meninggal  sebelum  pewasiat  meninggal;  (2)  mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak  untuk  menerimanya;  (3)  mengetahui  adanya  wasiat tetapi  tidak  pernah  menyatakan  menerima  atau  menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
Dari  ketentuan  dalam  Pasal  199  ayat  1  tersebut Kompilasi  Hukum  Islam  ternyata  memandang  wasiat  bukan merupakan  perbuatan  hukum  sepihak  melainkan  dua  pihak sebagaimana  layaknya  suatu  perjanjian  yang  hanya  dapat dibatalkan  apabila  mendapat  persetujuan  kedua  belah  pihak. Menurut  Pasal  203  ayat  (2)  KHI,  apabila  wasiat  yang  telah dilaksanakan  itu  dicabut  maka  surat  wasiat  yang  dicabut  itu diserahkan  kembali  kepada  pewasiat.  Dalam  masalah pencabutan  wasiat  ini  lebih  banyak  berkaitan  dengan persoalan  administratif.  Cara  lain  untuk  mencabut  wasiat adalah  dengan  cara  pembatalan.  Adapun  prosedur pembatalan  wasiat  ini  dapat  dilakukan  dengan  pernyataan penarikan kembali wasiatnya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan  atau  dapat  dilakukan  dengan  perbuatan.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  jo  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama, permohonan pembatalan wasiat dapat diajukan ke pengadilan agama oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya wasiat yang  dipandang  bertentangan  dengan  aturan  yuridis.  Pihak yang  merasa  dirugikan  karena  wasiat  tersebut  mengajukan permohonan  pembatalan  wasiat  dengn  mengemukakan alasan-alasan yang dibenarkan secara yuridis.
20 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan , Op.Cit, h.77
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Menurut  jumhur  ulama  seseorang  dibolehkan  untuk mencabut,  mengubah  ataupun  membatalkan  kembali wasiatnya  melalui  ucapan  ataupun  perbuatan.  Sayyid  Sabiq mengatakan  bahwa  wasiat  itu  termasuk  ke  dalam  perjanjian yang  dibolehkan  oleh  hukum,  tetapi  di  dalam  perjanjian  itu orang  yang  memberi  wasiat  itu  boleh  saja  mengubah wasiatnya atau menarik kembali apa yang dikehendakinya baik secara lisan ataupun perbuatan. Termasuk sebagai pembatalan wasiat  menurut  ulama  mazhab  Hanafi  adalah  sikap mengingkari  wasiat  yang  telah  diakadkan.  Jika  pencabutan wasiat dilakukan dengan ucapan, maka harus ada ucapan yang tegas  dalam  pencabutan  ataupun  pembatalan  wasiat  tersebut dan  dilakukan  dihadapan  saksi-saksi.  Sedangkan  wasiat  yang dibatalkan  melalui  perbuatan  adalah  melalui  tulisan  ataupun perbuatan-perbuatan  yang  menunjukkan  penarikan  kembali wasiat dan dilakukan dihadapan saksi-saksi.
Adapun  pencabutan  wasiat  menurut  Pasal  992  KUH Perdata  dilakukan  dengan  wasiat  baru  atau  dengan  akta notaris  yang  khusus  dengan  mana  yang  mewasiatkan menyatakan  kehendaknya  akan  mencabut  wasiat  itu seluruhnya  atau  sebagian.  Pencabutan  wasiat  dapt  dilakukan dengan  cara  tegas  dan  dapat  pula  dilakukan  dengan  diam- diam.  Apabilla  wasit  dicabut  dengan  tegas,  maka  menurut ketentuan  Pasal  992  KUH  Perdata,  pencabutan  itu  harus dengan  surat  wasiat  baru  atau  dengan  akta  notaris  khusus. Berisi  pernyataan  pewasiat  yang  akan  mencabut  wasiat  itu seluruhnya  atau  sebagian,  pencabutan  dengan  teas  terjadi dengan dibuatnya testamen yang dulu ditarik kembali. 21 Jadi dalam  surat  wasiat  yang  baru  itu  harus  diungkapkan  secara tegas tentang penarikan wasiat yag telah dibuat terdahulu.
Pencabutan  wasiat  secara  diam-diam  terjadi  dengan dibuatnya  testamen  baru  yang  memuat  pesan-pesan  yang bertentangan  dengan  testamen  lama.  Menurut  Pasal  994 KUH Perdata wasiat yang baru tidak dengan tegas mencabut
21 R. Subekti, Aneka Perjanjian , (Bandung; Alumni, 1978), h. 111
94 Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
wasiat  terdahulu,  maka  hanya  membatalkan  ketetapan- ketetapan  yang  termuat  dalam  wasiat  dahulu,  tidak  dapat disesuaikan  dengan  ketetapan  wasiat  yang  baru,  atau sepanjang dengan wasiat yang terdahulu bertentangan dengan wasiat  yang  baru,  wasiat  yang  baru  ini  mestilah  sebagai  akta notaris yang sah dan memenuhi syarat.
Berdasarkan  ketentuan  KUH  Perdata  di  atas,  dapat dipahami bahwa pada prinsipnya pencabutan wasiat itu tidak diperbolehkan,  hal  ini  berlaku  untuk  sebagian  atau  seluruh harta  yang  diwasiatkan  sebagaiamana  yang  tertuang  dalam Pasal  992  KUH  Perdata.  Pembatalan  wasiat  hanya  dapat dilakukan  dengan  dibuatnya  surat  wasiat  baru  dimana  di dalam wasiat yang baru ini diterangkan dengan tegas maksud pencabutan wasiat yang terdahulu.
Pada  pembatalan  wasiat  baik  dalam  hukum  Islam maupun  hukum  perdata,  diharuskan  adanya  saksi  guna menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dikemudian  hari dan  untuk  memberikan  kekuatan  hukum  yang  kuat  sebagai bukti  pada  pelaksanaan  pembatalan  maupun  mencabutan wasiat tersebut.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pembatalan  dan  pencabutan  wasiat  dalam  konstrusi  hukum merupakan  dua  hal  yang  berbeda.  Pembatalan  wasiat  dalam konstruksi  hukum  adalah  sesuatu  yang  berkaitan  dengan gugurnya  wasiat  yang  dibuat  oleh  pewasiat  karena  tidak memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  secara  yuridis dan  normatif,  baik  syarat  bagi  si  pewasiat,  orang  yang menerima wasiat maupun bagi objek (harta) yang diwasiatkan. Pembatalan dapat dilakukan sendiri oleh orang yang berwasiat ketika  ia  masih  hidup,  atau  dengan  penetapan  hakim manakala  pewasiat  telah  meninggal  dunia,  dikarenakan  ada kepentingan  ahli  waris  yang  dirugikan,  misalnya:  pewasiat mewasiatkan  lebih  dari  sepertiga  atau  seluruh  harta  miliknya
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
kepada  orang  lain.Pihak  ahli  waris  dapat  mengajukan permohonan pembatalan wasiat tersebut.
Sedangkan pencabutan wasiat terkait dengan kepentingan  subjektivitas  dari  pewasiat.  Adapun  pembatalan wasiat  dijelaskan  dalam  Pasal  197  dan  Pasal  198 KHI.Pencabutan  wasiat  hanya  diperbolehkan  manakala terdapat alasan tertentu yang dibenarkan oleh syara’ maupun peraturan  perundang-undangan  di  Indonesa.  Allh  Swt mengancam  siapa  saja  yang  mengabaikan  wasiat  atau menggantinya  dengan  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  oleh syara’  sebagaimana  yang  ditegaskan  Allah  Swt  dalam  QS  al Baqarah ayat 181.

## Daftar Pustaka
Abdul  Azis  Dahlan, Ensiklopedia  Hukum  Islam ,  Jakarta;  PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia,
Jakarta: Prenada Media Grup, 2008 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam, Jakarta:  Akademika Presindo, 1992 Abdurrahman  al  Jaziri, Al  Fiqhu  ‘ala  Mazahib  arba’ah , Terjemahan  ole  Moh.  Zukri,  Jilid  4,  Semarang  Asy Syifa, 1995 A.Hanafi, Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Bulan
Bintang, 1970
Amir  Hamzah,  dan  A.  Rachmad  Budiono, Hukum  Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam , Malang, IKIP, 1994 Andi  Syamsu  Alam  dan  M.  Fauzan, Hukum  Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Jilid 5, Jakarta, Pustaka Amani,
1995
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
M.  Fahmi  Al  Amruzi, Rekonstrusi  Wasiat  Wajibah  Dalam Kompilasi Hukum Islam , Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2000
Muhammad  Jawaz  Mughniyah, Al  Fighu  al  Mazahibi  al Khamsah ,  Terjemahan  Afif  Muhammad,  Basrie  Press, 1994
M.  Zuhri,  1994, Fiqh  Empat  Mazhab ,  Jilid  IV  Semarang:  Asy Syifa.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Bandung: Prandya Paramita, 1990
R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1978 Sayyid Sabiq, 1987, Fiqh Sunnah,
Bandung, al Ma’arif, 1987
Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar
Grafika, 2000 Suhrawardi  K.  Lubis,  dan  Komis  Simanjuntak, Hukum
WarisIslam , Jakarta: Sinar Grafika, 2009