## ISTI ṢḤ Ā B SEBAGAI SOLUSI PEMECAHAN MASALAH KEKINIAN

## Maskur Rosyid
Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Komplek Pendikan Islamic Village, Jl. Islamic Raya, Kelapa Dua, Klp. Dua, Tangerang, Banten 15810 e-Mail: Masykurxrejo@gmail.com
Abstrak: Dinamisasi  hukum  Islam  bisa  dicapai  dengan  menekankan  sisi kemaslahatan sebagai pertimbangan utama penetapan hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meninjau ulang isti ṣḥ ā b sebagai dalil hukum, yaitu menetapkan sesuatu berdasarkan status asal. Adakalanya asal segala sesuatu adalah mubah, bebas dari tuntutan, hukum asal masih relevan, dan adakalanya sifat asal adalah  tetap.  Isti ṣḥ ā b  dapat  diterapkan  pada  banyak  kasus,  baik  bidang  hukum keluarga, hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum ekonomi. Lebih dari itu, nilai penting dan kesesuaian prinsip isti ṣḥ ā b dengan asas hukum di Indonesia (asas praduga tak bersalah), asas legalitas, dan prinsip nullum delictum nulapoena sine praevia leg poenali menjadikannya penting untuk diketahui lebih lanjut.
Kata Kunci : isti ṣḥ ā b , Hukum Islam, asas hukum, kemaslahatan
Abstract : The dynamics of Islamic law can be achieved by emphasizing the benefit side as the main consideration in determining the law. One effort that can be done is to review isti ṣḥ ā b as a legal argument, which is to set something based on the status  of  the  origin.  Sometimes  the  origin  of  something  is  allowed  to  be  done ( mubah ), free from demands, the law of origin is still relevant, and sometimes the nature of origin is permanent. Isti ṣḥ ā b can be applied in many cases, both in the fields  of  family  law,  criminal  law,  civil  law  and  economic  law.  Moreover,  the conformity of the principle of istibāb with the principles of law in Indonesia (the principle of presumption of innocence), the principle of legality, and the principle of nullum  delictum  nulapoena  sine  praevia  leg  poenali are  making  it  important  to  be discussed further.
Keywords : isti ṣḥ ā b, Islamic law, legal principles, benefit

## Pendahuluan
Penunjukan Muadh bin Jabbāl oleh Nabi saw. untuk mengemban tugas ke Yaman 1 , dianggap  sebagai  dasar  utama  aktivitas ijtihad.  Rekomendasi  Nabi  saw.  tersebut
1 A ḥ mad ibn Hanb ā l, Musnad A ḥ mad Ibn Hanb ā l (Beirut:  Dār  al -Kutub  al- Islāmiyyah,  1993),  Vol.
IV, 252.
pada  perjalanannya  berpengaruh  besar terhadap  aktivitas  penalaran  atas  nash. Lebih  dari  itu,  Ibn  Rushd  pernah mengatakan  bahwa  problematika  sosial yang  dihadapi  manusia  kian  hari  kian banyak  sedangkan  secara  kuantitas,  ayat
dan  hadis  terbatas  jumlahnya. 2 Keadaan demikian,  sebagaimana  dilakukan  oleh Muadh,  menuntut  juris  muslim  untuk senantiasa  mengoptimalkan  peran  akal dalam  merumuskan  sebuah  hukum. Hukum  Islam  diproyeksikan  untuk kemaslahat-an,  kebaikan,  dan  keadilan manusia,  baik  di  dunia  maupun  di akhirat. 3
Hukum  Islam  menjawab  perubahan sosial.  Hal  ini  secara  nyata menghendaki ijtihad yang proporsional dan prefesional. Sehingga  hukum  Islam  tetap  dinamis, responsif,  tidak  keting-galan  jaman,  dan adaptif. 4 Sekali lagi, bahwa aktivitas ijtihad harus senantiasa digalakkan. Jargon Islam ṣ ā li ḥ li  kulli  zamān  wa  makān bisa  nyata terwujud dan tidak hanya menjadi pepatah kosong tanpa makna.
Ijtihad  dilakukan  dengan  tetap mengacu  kepada  sumber-sumbernya. Adapun  sumber  hukum  Islam  dalam kajian  usul  fikih  terbagi  menjadi  dua
2 Ibn  Rushd, Bidāyah  al - Mujtahid  wa  Nihāyah  al - Muqta ṣ id (T.tp: Dār al -Kutub al- ‘ Arabiyah, t.th), 2.
3 Mu ṣṭ af ā Za ’ id, al-Ma ṣ la ḥ ah fi al-Tashri ’ al-Isl ā m ī wa Najm al-D ī n al- Ṭ ū f ī (ttp: D ā r al-Fikr al- ‘ Ar ā b ī , 1954),  46. Ḥ usayn Ḥ amīd Ḥ asān, Na ẓ ariyah  al- Ma ṣ la ḥ ah (Kairo:  Dār  al -Na ḥḍ ah  al- ‘ Ar ā biyah, 1971), 529. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, Ma ṣ ādir al- Tashri' al-Isl ā m ī fi m ā l ā Na ṣṣ a fi h ā (Kairo: Ma ’ had al- Dirāsāt  al - ‘ Arabiyyah  al- ‘Āliyah,  1955),  185. Abū  Is ḥ aq  Ibr ā h ī m  ibn  M ū s ā al-Lakhmi  Al- Sh ā ṭ ib ī , Al- Muwāfaqāt  fi  U ṣ ū l  al-A ḥ k ā m (Kairo: Dār al -Fikr, 1341 H), I: 38.
4 Ridwan, “ Isti ṣḥ ā b  dan  Penerapannya  dalam Hukum  Islam ” , al- Manāhij  Jurnal  Kajian  Hukum
gradasi, muttafaq ‘ alayh dan mukhtalaf  fīh . Sumber yang muttafaq ‘ alayh terdiri dari Al- Qur ’ an, Hadis, Ijmā’ , dan Qiyās , sedangkan yang  dipersilihkan  penggunaannya  yaitu isti ḥ s ā n , isti ṣ l ā ḥ , isti ṣḥ ā b , ‘ urf , sadd  al- dharī’ ah , shar ’ man qablanā , madhhab ṣ a ḥ ab ī , dan sebagainya.
Isti ṣḥ ā b termasuk  salah  satu  dalil
hukum yang dipersilihkan
penggunaannya.  Bagi  para  pengguna isti ṣḥ ā b ,  mereka  beranggapan  bahwa isti ṣḥ ā b merupakan  alternatif  penentu hukum  ketika  sumber  yang  disepakati tidak dapat menjawab persoalan. Karena itulah, pada tulisan ini, akan dikemukakan nilai penting isti ṣḥ ā b sebagai dalil hukum dan bagaimana kesesuainnya dengan asas dan permasalahan kekinian.
Tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai  berikut. Pertama definisi iisti ṣḥ ā b . Hal ini dianggap penting agar tidak terjadi ambiguitas pemaknaan. Kedua pro-kontra aplikasi isti ṣḥ ā b , ketiga kaidah turunan dari
Islam, Vol. v. No. 1, Januari 2011, 1. Dinyatakan bahwa  lapangan  ijtihad  terbagi  menjadi  dua macam,  pertama;  persoalan  yang  sudah  ada ketentuan nashnya namun masih bersifat dugaan. Penalaran yng digunakan untuk macam ini adalah penelitian dalam rangka menemukan makna ayat, seperti ‘ am dan khā ṣ , al-mu ṭ laq  wa  al-muqayyad . Kedua;  persoalan  yang  sama  sekali  belum  ada ketentuan  nashnya.  Dalam  hal  ini  digunakan perangkan isti ḥ s ā n,  isti ṣ l ā ḥ ,  isti ṣḥ ā b, dan sebagainya.  Lihat  juga;  Mu ṣṭ af ā Mu ḥ ammad  al- Zarqā, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Jakarta: Rioracipta, 2000), 45.
dalil isti ṣḥ ā b ,  dan keempat isti ṣḥ ā b
menjawab problematika sosial kontemporer  dan  kesesuaiannya  dengan asas hukum positif di Indonesia.
Seluk Beluk Isti ṣḥ ā b Secara  lughawi, isti ṣḥ ā b dimaknai dengan
ةباحصلا بلط 5 ةباحصلا رابتعا 6 , لط ةبحصلا ب 7
Ṣ u ḥ bah dimaknai dengan membandingkan sesuatu  kemudian  mendekatkannya. Dengan  demikian,  berdasarkan  makna Bahasa tersebut, dipahami bahwa isti ṣḥ ā b yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya, sehingga  keduanya  dinilai  sama  status hukumnya.
Isti ṣḥ ā b secara  istilah  dimaknai  secara berbeda-beda  oleh  para  tokoh  sebagai berikut.  Al- Ghazzālī  memaknai  isti ṣḥ ā b dengan
اعجار سيل و يعرش وا يلقع ليلدب كسمتلا نع ةرابع
ا ءافتنلبا ملعلا عم لبلد لىا لب ليلدلبا ملعلا مدع لىا يرغلم
5 ‘Alī Ḥ asaball ā h, U ṣ ū l al-Tashr ī’ al-Isl ā m ī (Kuwait, Dār al -Ma ’ārif, t.th), 197.
6 ‘ Abd  al- Wahhāb  Khallāf, ‘ Ilm  U ṣ ū l  al-Fiqh (Jiddah, al- Ḥ aramayn, 2004), 91.
7 ‘ Abd al- ‘Azīz al -Rab ’ iyyah, Adillāt al - Tashrī’ al- Mukhtalaf  fi  al-I ḥ tij ā j  f ī h ā (Beirut:  Muassasāt  al - Risālāt, 1979), 275.
ثوحبلا  فى  دهلج  لاذب  دنع  يرغلما  ءافتنا  نظ  عم  وا بلطلا
8 .
Artinya,  tetap  berpegang  teguh  dengan dalil  akal  atau  dalil  syar ’ i,  bukan  karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui tidak adanya dalil yang mengubahnya  setelah  berusaha  keras mencari.
Sedangkan  menurut ‘ Abd  al- ‘Azīz  al - Bukhārī, isti ṣḥ ā b adalah
ناك هنأ ىلع ءانب يناثلا نمزلا يف رمأ توبثب مكحلا
لولأا نمزلا يف اتباث 9
yaitu  menyatakan  tetap  adanya  sesuatu pada masa kedua karena sesuatu tersebut memang ada pada masa partama. Ibn al- Qayyim  al-Jauziyyah  mengatakan  bahwa isti ṣḥ ā b sebagai
ايفنم ناك ام يفن وأ اتبثا ناك ام تابثإ ةمادتسا 10
Menetapkan  keberadaan  sesuatu  yang sudah  ada  sebelumnya  dan  meniadakan keberadaan  sesuatu  yang  memang  tidak ada sebelumnya. Sementara menurut ‘ Abd al- Wahhāb Khallāf, Isti ṣḥ ā b adalah
8 Abū Ḥ am ī d  Mu ḥ ammad  ibn  Mu ḥ ammad  al- Ghazz ā l ī , Al-Musta ṣ fā Min ‘ Ilm al-U ṣ ū l (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘ Ilmiyah, 1993), 410
9 ‘ Abd al- ‘Azīz ibn Mu ḥ ammad al-Bukh ā r ī , Kashf al- Asrār ‘ An U ṣ ū l Fakhr al-Isl ā m al-Bazdw ī (Beirut: Dār al - Kitāb al - ‘Arabī, t.th), Vol. 2, 377.
10 Ibn  Qayyim  al-Jawziyyah, I ’lām  al -Muwaqqi ’īn ‘ An  Rabb  al- ‘Ālamīn (Beirut:  al-Maktabah  al-
‘ A ṣ riyyah, 2003M), Vol. 1, 247.
لالحا في امئاق يضالما في ليلدب تبث يذلا مكلحا ءاقبتسا
هيرغي ليلد دجوي تىح 11
yaitu menetapkan suatu hukum yang telah ada dalilnya sejak dahulu sampai sekarang sampai  dengan  adanya  dalil  lain  yang mengubahnya.
Sedangkan  al- Shawkānī  mendefinisi - kan isti ṣḥ ā b sebagai  tetapnya  sesuatu selama  belum  ada  dalil  lain  yang mengubahnya. 12 Senada  dengan  itu definisi diberikan oleh ‘Alī ‘ Abd al- Kāfī al - Subkī  sebagai  menetapkan  hukum  atas masalah  hukum  yang  kedua  berdasarkan hukum  yang  pertama  karena  setelah dilakukan kajian yang komprehensif tidak ditemukan dalil yang mengubah-nya. 13
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat  dipahami  bahwa  prinsip isti ṣḥ ā b adalah  member-lakukan  hukum  lama selama  belum  ada  hal  lain  yang mengubahnya.  Sehingga  pola isti ṣḥ ā b bukan  menciptakan  hukum  baru, melainkan
memertahankan dan
melestarikan hukum lama.
Terdapat  tiga  unsur  pokok  dalam penerapan isti ṣḥ ā b ,  yaitu  segi  waktu,
11 ‘ Abd  al- Wahhāb  Khallāf, Ma ṣ ā dir  al-Tashri ’ al- Isl ā m ī f ī M ā L ā Na ṣṣ a f ī h ā , 151 12 Mu ḥ ammad  Ibn ‘Alī  Ibn  Mu ḥ ammad  al- Shawk ā n ī , Irshād al - Fukhūl ilā Ta ḥ q ī q ‘ Ilm al-U ṣ ū l (Beirut: Dār al -Fikr, 1992), Vol. 1. 396.
13 ‘Alī ‘ Abd al- Kāfī al - Subkī, al- Ibhāj (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘ Ilmiyyah, 1404 H), 173.
ketetapan hukum, dan dalil hukum. 14 Dari sisi waktu, isti ṣḥ ā b menghendaki keterhu- bungan  tiga  waktu,  masa  lalu,  masa sekarang,  dan  masa  yang  akan  datang. Hukum  pada  masa  sekarang  dan  yang akan  datang  akan  tetap  langgeng  selama hukum  pada  masa  lalu  tidak  ada  apapun yang  mengubahnya.  Oleh  karena-nya, ketiga  waktu  tersebut  saling  berkait.  Sisi ketetapan  hukum  menghendaki  dua  hal, menetapkan  ( ithbāt )  dan  melarang  ( nafy ).
Sementara  sisi  dalil  hukum,  berkaitan dengan sisi waktu sebagaimana disebut di atas. Dalil hukum pada masa lampau akan tetap dilestarikan pada masa sekarang dan akan  datang  manakala  tidak  ada  yang mengubahnya. Pengetahuan tentang dalil menjadi hal penting bagi aplikasi isti ṣḥ ā b .
Iti ṣḥ ā b ,  dalam  hal  ini  mengacu  pada definisi-definisi  di  atas,  menurut  A ḥ mad Mu ḥ ammad Musarawah mempunyai tiga rukun  (sesuatu  yang  wajib  ada),  sebagai berikut. 15
1. Yakin,  yaitu  keyakinan  terhadap keberadaan hukum yang telah ada.
14 Jaih  Mubarok, Metodologi  Ijtihad  Hukum  Islam (Yogyakarta: UII Press, 2002), 135.
15 ‘ Awni  A ḥ mad  Mu ḥ ammad  Musarawah, al- Isti ṣḥ ā b, Ḥ ujjiyyatuh  Wa  Athruh  Fi  al-A ḥ k ā m  al- Fiqhiyyah (Nablis: t.tp, 1424 H/2003 M), 28.
2. Ragu,  yaitu  ragu  terhadap  berlakunya hukum  tersebut  pada  masalah  yang ada.
3. Adanya  keterkaitan  antara  apa  yang diyakini dengan apa yang diragukan. Hal ini agak berbeda dengan pendapat
Mu ḥ ammad Taq ī al- Ḥ ā kim yang menyatakan  bahwa isti ṣḥ ā b mempunyai tujuh  rukun 16 yaitu,  1)  Yakin  terhadap realitas  hukum,  2)  adanya  keraguan sebagai  bandingan  atas  sifat  yakin,  3) adanya kesatuan keterikatan antara realitas yang  diyakini  dengan  realitas  yang diragukan,  4)  keraguan  dan  keyakinan tersebut  memang  benar  ada  (factual),  5) adanya  kesatuan  masalah  antara  yang diyakini dengan yang diragukan, baik dari sisi  tema,  obyek,  maupun  tingkatan permasalahan,  6)  adanya  pertaitan waktu antara  hal  yang  diyakini  dengan  yang diragukan, dan 7) keyakinan tersebut lebih dahulu ada sebelum keraguan.
Adapun  syarat-syarat isti ṣḥ ā b yang harus  ada  agar  dapat  digunakan  sebagai dalil, yaitu: 17
1. Pengguna isti ṣḥ ā b telah  mengerahkan seluruh kemam-puannya untuk
mencari bukti yang mengubah hukum yang semula ada.
16 Mu ḥ ammad Kamal al-D ī n Im ā m, U ṣ ū l al-Fiqh al-Isl ā m ī (Beirut:  Muassasah  al- Jāmi’ iyyah  li  al- dirāsah  wa  al -Shu ’ūn  wa  al -Tawzi ’,  1996),  237 - 238.
2. Setelah mengerahkan seluruh
kemampuannya,  pengguna isti ṣḥ ā b
tidak menemukan bukti yang mengubah hukum yang telah ada.
3. Hukum  lama  yang  dijadikan  sebagai pijakan isti ṣḥ ā b benar adanya, baik dari dalil  shar ‘ i  ataupun  dari  dalil  akal.
Artinya, bukan hanya sekedar dugaan.
4. Hukum  lama  yang  dijadikan  sebagai pijakan isti ṣḥ ā b bersifat  mutlaq
(umum).  Artinya,  dalil  lama  tersebut tidak menunjukkan keberlakuan dirinya  secara  terus-menerus,  tidak pula  menujukkan  ketidakberlakuan- nya  sampai  batas  waktu  tertentu.  Jika demikian halnya maka itu tidak disebut menggunakan isti ṣḥ ā b ,  melainkan mengunakan dalil tersebut.
5. Tidak  terjadi  kontradiktif  antara isti ṣḥ ā b dengan  nash  yang  ada.  Bila terjadi  kontradiktif  antara  keduanya, maka  yang  didahulukan  adalah  apa yang  tertera  pada  nash,  karena  nash memiliki  kekuatan  hukum  yang  lebih tinggi dibandingkan dengan isti ṣḥ ā b .
Sejarah Perkembangan Isti ṣḥ ā b
Secara de  facto ,  eksistensi  isti ṣḥ ā b  sudah ada  di  dalam  nash,  hanya  saja  tidak bernama.  Contoh isti ṣḥ ā b dalam  Al-
17 ‘ Awni  A ḥ mad  Mu ḥ ammad  Musarawah, al- Isti ṣḥ ā b, Ḥ ujjiyyatuh  Wa  Athruh  Fi  al-A ḥ k ā m  al- Fiqhiyyah , 19.
Qur ’ an  seperti  dalam  kasus  ditolaknya
kesaksian orang yang menuduh perempuan  baik-baik  ( mu ḥṣ an ā t )  berbuat zina,  tetapi  tidak  dapat  menunjukkan empat  orang  saksi,  Al-Qur ’ an  Surah  al- Nūr  Ayat  4  menyatakan  “… walā  taqbalū lahum shahādatan abadan …( janganlah kamu terima  kesaksian  mereka  untuk  selama- lamanya ”. Ayat  ini  menegaskan  bahwa kesaksian qādzif (si penuduh) tidak dapat diterima.  Masa  berlakunya  penolakan kesaksian  mereka,  menurut ‘ Abd  al- Wahhāb  Khallāf 18 ,  tidak  hanya  terbatas pada  saat  itu,  melainkan  berlaku sepanjang  masa.  Hal  ini  dipahami  dari kata abadan yang  berarti  selama- selamanya. Tentu saja selama tidak ada hal lain yang membatalkannya yakni melakukan  taubat  dan  memperbaiki  diri. Ayat  di  atas  juga  secara  tersirat menjelaskan bahwa seorang muslim pada dasarnya ‘ iffah ,  terjaga  dari  melakukan perbuatan  zina,  karena  akal  dan  agama yang  dimilikinya,  menahan  dirinya  dari melakukan  perbuatan  buruk  tersebut. 19
Jadi, jika orang yang menuduh tidak dapat mendatangkan saksi-saksi untuk memperkuat tuduhannya, maka selama itu pula  seorang  muslim/muslimah  tetap
18 ‘ Abd  al- Wahhāb  Khallāf, Ma ṣ ā dir  al-Tashri ’ al- Isl ā m ī f ī M ā L ā Na ṣṣ a f ī h ā , 151 19 Ḥ af ī ẓ al-D ī n al-Nusayf ī , Kashf al- Asrār (Beirut: Dār al -Kutub al-Ilmiyah, 1986), Vol II. 452.
pada  kondisinya  semula  yakni  terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang.
Contoh  lain  isti ṣḥ ā b,  seseorang  yang telah  berwudu,  menurut  Nabi  saw.  juga tetap  dalam  keadaan  semula,  yakni  suci dari  hadas,  selama  ia  tidak  mendengar “ suara ” atau  mencium “ bau ” (karena angin yang keluar dari lobang pelepasan). Lebih  lanjut  Nabi  saw.  menyatakan: “ Apabila  salah  seorang  diantara  kamu merasakan  sesuatu  pada  perutnya  kemudian merasa ragu apakah sudah keluar sesuatu atau tidak,  maka  janganlah  ia  keluar  dari  mesjid sampai ia benar-benar mendengar “ suara ” atau mencium “ bau ” yakni  ia  benar-benar  yakin dengan  keluarnya  sesuatu  dengan  terdengarnya suara yang keluar (angin) atau terciumnya bau (kentut) ” 20
Ayat  dan  hadis  di  atas  menjelaskan bahwa  terdapat  indikasi  bahwa isti ṣḥ ā b, dalam arti hakikat tanpa nama, sudah ada sejak masa Nabi saw., demikian pula pada masa berikutnya yakni masa sahabat dan tabi ’ in.  Ijtihad  sahabat  mengandung  arti luas yakni tidak terbatas pada qiyās , isti ḥ s ā n dan  maslahat an  sich ,  namun  juga mencakup sadd al- zarā’ i ’ , ‘ urf dan isti ṣḥ ā b . Hanya  saja,  dalam  hal  ini,  Mu ḥ ammad M ū s ā Tuwan ā tidak  menggunakan  kata
20 Al- Nawāwī, Sharh Muslim (Beirut: Dār al - Kutub al- ‘ Ilmiyah, 1986), Vol. IV. 45.
isti ṣḥ ā b ,  melainkan al- barā’ ah  al-a ṣ liyyah . 21
Mūsā Tuwanā menjelaskan bahwa dalam sebuah peristiwa di mana seorang wanita yang sedang dalam masa iddah, menikah dengan  lelaki  lain,  Umar  ibn  Khattab memberikan fatwa bahwa lelaki itu tidak boleh  menyetubuhi  wanita  tersebut (melakukan  hubungan  suami  isteri) selamanya  ( ḥ urmah  mu ’ abbadah ).  Hal  ini, menurut  Umar,  agar  tidak  terjadi penyimpangan  terhadap  perintah  Allah, sekaligus  menjaga  keturunan  ( ḥ ifdz  al- nasl ).  Sebaliknya, ‘Alī  ibn  Abī Ṭ ā lib memberikan fatwa yang  berbeda  dengan Umar. Menurutnya, lelaki tersebut boleh saja menggauli wanita itu jika ia mau, tentu saja  setelah  masa  iddahnya  berakhir. Umar,  dalam  menyelesaikan  kasus  ini, berpegang  pada al-maslahah  al-mursalah . 22
Sedangkan  Ali  berpegang  pada al- barā’ ah al-a ṣ liyyah . 23 Pendapat  Ali  ini  didasarkan pada keumuman Surah Al- Nisā’: 3 dan 24.
“… maka  nikahilah  wanita-wanita  lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat …” “… dan  dihalalkan  bagi  kamu  selain  hal yang  demikian  itu  (yaitu)  mencari  isteri-isteri dengan  hartamu  untuk  dinikahi  secara  sah bukan untuk berzina …”
21 Mu ḥ ammad  M ū s ā Tuwana, al- Ijtihād (Mesir, Dār al -Kutub al- Ḥ ad ī thah, 1971), 40.
22 Lebih  lanjut  lihat  Abū  Zahrah, Tārikh  al - Madhāhib al - Islāmiyah (Beirut: Dār al -Fikr, tt.), Vol. II. 20-21.
Pada  masa  setelah  sahabat,  sebagian besar  tabi ’ in  berpendapat  bahwa  segala sesuatu pada dasarnya adalah dibolehkan ( ibā ḥ ah ), selama tidak ada dalil nash yang melarangnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan sekaligus menghindarkan  kesulitan.  Pendapat  ini diambil dari perkataan mereka sendiri, di antaranya Said ibn al-Musayyab (w. 94 H), Salim  ibn  Umar,  Shuraih  al- Qā ḍ ī , ‘ A ṭ ā’ ibn Rib ā h, Zuhri, dan ‘ Umar ibn ‘ Abd al- ‘ Az ī z  (w.  101  H).  Mereka  menyatakan bahwa  mendengar  nyanyian  dan  alat musik  rebana  tidaklah  dilarang  (halal) selama  tidak  mengajak  dan  membawa kepada kemunkaran serta tidak memalingkan  diri  dari  melaksanakan kewajiban  seperti  halnya  nyanyian  yang dapat memalingkan hati dan menimbulkan  rangsangan.  Mendengar nyanyian itu dibolehkan selama tidak ada nash  yang  mengharamkannya.  Menurut Salam  Madkur,  pendapat  seperti  ini  juga telah  dianut  oleh  sebagian  sahabat sebelumnya.  Ibn  al-Musayyab  juga membolehkan  membaca  Al-Qur ’ an  bagi orang yang sedang dalam keadaan junub dengan syarat tidak menyentuh mushafnya. 24
23 Mu ḥ ammad M ū s ā Tuwana, al- Ijtihā d , 40.
24 Mu ḥ ammad Salam Madhk ū r, al- Ijtihād Fī Tashrī’ al- Islāmī (Kairo:  Dār  al -Nah ḍ ah  al- ‘ Arabiyah, 1992), Vol I. 69.
Isti ṣḥ ā b ,  sampai  pada  masa  Mālik (w.179  H),  belum  terkonstruksi  secara jelas. Sekalipun demikian, menurut Mūsā Tuwana,  salah  satu tarīqah  al - ijtihād yang dilakukan  Mālik  adalah  menggunakan isti ṣḥ āb . 25 Contoh  kasus  dalam  hal  ini adalah  masalah  talak.  Apabila  seorang suami  ragu,  apakah  ia  telah  menceraikan isterinya atau belum, maka diambil hukum asal  yakni  tetap  dalam  pernikahan. Maknanya, talak tidak terjadi. Namun, jika ia yakin telah menceraikan isterinya tetapi ragu apakah telah menjatuhkan talak satu, dua atau tiga, maka dihukumkan bahwa ia telah  menjatuhkan  talak  tiga. 26 Hal  ini karena talak terjadi dengan keyakinan. Di sisi  lain  diperoleh  keraguan  ( shakk ) tentang  tetapnya ruju ’ ,  sedangkan ruju ’ tidak  dapat  ditetapkan  dengan  keraguan. Apabila  dipertanyakan  lebih  jauh, bagaimana  konsep  baku isti ṣḥ ā b yang dimaksud oleh Mālik? Pertanyaaan seperti ini  tampaknya  memang  sulit  terjawab. Dari  beberapa  literatur  yang  ada,  tidak ditemukan secara jelas jawaban mengenai hal  ini.  Jika  demikian,  pada  masa  siapa isti ṣḥ ā b telah  mempunyai  bangunan sendiri? Menurut Noel J. Coulson, dalam
25 Mu ḥ ammad M ū s ā Tuwana, al- Ijtihād , 40. 26 Ibn Ḥ azm  al-Andalus ī , Al-I ḥ k ā m  F ī U ṣ ū l  al- A ḥ k ā m (Kairo: Dār al - Ḥ adis, 1992), Vol V. 7.
27 Noel  J.  Coulson, A  History  of  Islamic  Law (Edinburgh: University Press, 1987), 92.
menjawab  berbagai  persoalan  serta menghindari  segala  sesuatu  yang  dapat merusak  hukum  Tuhan,  al- Shāfi’ī  tidak menggunakan konsep isti ḥ s ā n dan isti ṣ l ā ḥ , melainkan isti ṣḥ ā b . Dengan konsep ini ia mencoba  mencari  suatu  hubungan  dan prinsip pembuktian dengan jalan mengukuhkan  peristiwa-peistiwa  yang dianggap  telah  memiliki  asal-usul  atau sumber yang sah menurut hukum disertai dengan  pengakuan  eksistensinya,  hingga terlihat  hal-hal  yang  berlawanan. 27 Salah satu  contoh  mengenai  hal  ini,  adalah pendapat  al- Shāfi’ī  mengenai  kebolehan dalam  penjualan ‘ araya (menjual  buah kurma  yang  masih  berada  di  pohon dengan pembayaran kurma kering seperti barter).  Al- Shāfi’ī  menggunakan isti ṣḥ ā b dalam  menyelesaikan  masalah  ini,  yakni tetap memberlakukan hadis yang diriwayatkan  Zaid  ibn  Thabit  mengenai kebolehan jenis barter ini sebagai sebuah pengecualian. 28 Penggunaan isti ṣḥ āb oleh al- Shāfi’ī  dalam  kasus  ini,  menurut A ḥ mad Ḥ asan, bukanlah dalam
pengertian  yang  baku  melainkan  dalam pengertian  non  teknis. 29 Bahkan  dalam kasus-kasus lain, al- Ghazzālī menyatakan
28 Al- Shāfi’ī, al-Umm (Kairo: tp, 1325), Vol. VII. 182.
29 Ahmad  Hasan, Pintu  Ijtihad  Sebelum  Tertutup (Bandung: Pustaka, 1984), 199.
bahwa  al- Shāfi’ i  berpegang  ( tamassak ) pada isti ṣḥ ā b dan dalil akal, tidak dengan dalil ijmā’ . 30 Hanya saja, apabila ditelusuri lebih  jauh,  tidak  ditemukan  kata isti ṣḥ ā b dalam al- Risālah nya.
Isti ṣḥ ā b dalam  arti  yang  jelas,  baru dijumpai  dalam  tulisan  Mu ḥ ammad  ibn ‘ Al ī al-Ba ṣ r ī (w.436  H).  Menurutnya, isti ṣḥ ā b  al- ḥ ā l adalah  hukum  yang  tetap pada  suatu  kondisi  dari  berbagai  kondisi yang  ada,  sampai  berubahnya  kondisi tersebut. Contoh isti ṣḥ ā b yang digunakan adalah mengenai kewajiban berwudu bagi orang  yang  melakukan  tayammum, apabila ia menemukan air. 31
Dalam  kitab al-Luma ’ ,  contoh  yang sama dengan di atas, juga dinyatakan oleh al- Fairuzabadī  (w.476  H).  Bahkan  ia menisbahkan hal ini sebagai perkataan al- Shāfi’ī. Lebih lanjut ia membagi isti ṣḥ ā b al- ḥ ā l menjadi dua bagian yakni isti ṣḥ ā b al- ḥ ā l al- ‘ aql dan isti ṣḥ ā b  al- ḥ ā l  al-ijm ā’ .  Ia menambahkan  bahwa isti ṣḥ ā b dapat dipakai  sebagai  dalil,  baik  dalam menetapkan  hukum  ( ithbāt )  maupun meniadakan  hukum  ( al-nafy ). 32 Sampel yang  kerap  dipergunakan  adalah  perihal
30 Abū Ḥ amid al-Ghazz ā l ī , al-Musta ṣ f ā F ī ‘ Ilm al- U ṣ ū l , 159. 31 Mu ḥ ammad  ibn ‘ Al ī al-Ba ṣ ri, al-Mu ’tamad  Fī U ṣ ū l al-Fiqh (Damshiq: Dār al -Fikr, 1965), Vol II. 884 32 Ibrāhīm ibn ‘Alī al - Fairuzabadī, al-Luma ’ Fi U ṣ ū l al-Fiqh (Beirut:  Dār  al -Kutub  al- ‘ Ilmiyah,  1985),
122.
orang  hilang  ( al- mafqūd ).  Orang  yang hilang dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sebaliknya, maka berdasarkan isti ṣḥ ā b , ia dihukumi masih hidup, selama tidak  ada  fakta  yang  menunjukkan kematiannya. Oleh karena itu, jika ada ahli warisnya  yang  meninggal  dunia,  maka  ia berhak  memperoleh  warisan.  Demikian pula  halnya  dengan  wasiat.  Di  sisi  lain, hartanya  masih  tetap  berada  dalam tanggungjawabnya, tidak boleh diwariskan. Bila ia mempunyai isteri, maka isteri  tersebut  tidak  boleh  dinikahi  oleh siapapun. 33 Menurut  al-Sarakhsi  (w.490 H), dalam kasus al-mafqud ini, orang yang hilang  tidak  dapat  menerima  warisan, karena  mereka  tidak  dapat  dipastikan hidup.  Alasan  mereka, isti ṣḥ ā b menjadi hujjah  bukan  dalam  bentuk  penetapan melainkan penolakan ( li al-daf ’ i ). Menurut Abu  Hanifah  (w.150  H),  seperti  yang dikutip  oleh  Sarakhsi,  jika  seseorang menuntut harta warisan dari ayahnya yang telah meninggal dunia dengan membawa dua  orang  saksi,  lalu  saksi  tersebut menyatakan bahwa lelaki itu adalah anak
33 Al- Bannanī, Ḥ ashiyah  al-Bannani ‘ al ā Matn  Jam ’ al-Jaw ā mi ’ (Semarang, Toha Putra, tt.) Vol. II. 349; Mu ḥ ammad Ab ū Zahrah, U ṣ ū l al-Fiqh (Mesir: Dār al-Fikr al- ‘ Arabi, 1958), 297; A ḥ mad ibn al-La ṭ ī f al-Ha ṭ ī b, al- Nafahāt  ‘alā  Shar ḥ al-Waraq ā t (Surabaya: Bungkul Indah, tt.), 150.
si  mayit,  maka  kesaksian  mereka  tidak dapat diterima. 34
Sementara  Sarakhsi  membagi  isti ṣḥ ā b menjadi empat macam. 35 Pertama, isti ṣḥ ā b hukm  al- ḥ ā l disertai  adanya  keyakinan tentang  tidak  adanya  dalil  lain  yang mengubahnya. Kedua, isti ṣḥ ā b ḥ ukm al- ḥ ā l setelah  adanya  dalil  yang  mengubahnya yang  bersifat  tetap,  dengan  jalan penyelidikan  dan  ijtihad  dengan  segenap kemampuan.  Ketiga, isti ṣḥ ā b ḥ ukm  al- ḥ ā l sebelum  adanya  penyelidikan  dan  ijtihad dalam  mencari  dalil  yang  mengubahnya.
Keempat, isti ṣḥ ā b ḥ ukm  al- ḥ ā l untuk menetapkan hukum awal ( ibtidā’ ). Isti ṣḥ ā b dalam  bentuk  ketiga  dan  keempat  ini, menurutnya, tidak dapat dijadikan hujjah.
Sedangkan  al- Ghazzālī  memba -gi isti ṣḥ ā b ke  dalam  empat  kategori. 36
Pertama isti ṣḥ ā b bar ā’ ah  al- ẓ immah ,  kedua isti ṣḥ ā b  al- ‘ umum  al-nash ,  ketiga isti ṣḥ ā b
ḥ ukm d ā l  al-shar ’ ‘ al ā thub ūtih wa dawāmih ,
dan  keempat isti ṣḥ ā b  al-ijm ā’ fi  ma ḥ ā l  al- khil ā f .  Al- Shawkānī  (w.1255  H),  sama seperti  al-Sarakhsi  dan  al- Ghazzālī,  juga
membagi isti ṣḥ ā b menjadi  empat  yakni isti ṣḥ ā b m ā d ā l al- ‘ aql wa  shar ’ ‘ al ā thubutih
34 Al-Sarakhsi, U ṣ ū l  al-Sarakhsi (Beirut:  Dār  al - Ma ’ rifah, 1372 H), 225-226.
35 Al-Sarakhsi, U ṣ ū l al-Sarakhsi , 225-226. 36 Abū Ḥ amid al-Ghazz ā l ī , al-Musta ṣ f ā F ī ‘ Ilm al- U ṣ ū l , 159-160.
wa dawamih , isti ṣḥ ā b al-a ṣ l , isti ṣḥ ā b al- ḥ ukm al- ‘ aql , isti ṣḥ ā b  al-dal ī l  ma ’ a  i ḥ tim ā l  al- mu ’ā ri ḍ . Pada akhirnya, isti ṣḥ ā b yang telah terkonstruksi  secara  jelas  dan  rinci  ini kemudian  melahirkan  beberapa  kaedah umum yaitu al- yaqīn lā yuzāl bi al -shakk , al- a ṣ l bar ā’ ah al-dhimmah , al-a ṣ l fi al- ashyā’ al- ibā ḥ ah ,  dan al-a ṣ l  baq ā’ m ā k ā na ‘ al ā m ā
k ā na .
Macam-Macam Isti ṣḥ ā b
Pembagian  isti ṣḥ ā b  ini  didasarkan  pada pembagian  yang  dilakukan  oleh  Ab ū Zahrah dan al-Sarakhsi sebagai berikut. 37
1. Isti ṣḥ ā b al-Ib ā ḥ ah al-Ashliyyah
Isti ṣḥ ā b yang  didasarkan  pada hukum asal suatu yaitu mubah. Hal ini didasarkan  pada  Surah  Al-Baqarah Ayat  29 “ Dialah  yang  menjadikan  segala yang ada di muka bumi ini untuk kalian ”.
Al- Ṭ ab ā r ī memaknai  ayat  tersebut bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini  diciptakan oleh  Allah  SWT.  untuk manusia agar digunakan demi kebaikan dan kemaslahatan mereka. 38 Dari ayat tersebut pula muncul kaidah
37 Mu ḥ ammad  Ab ū Zahrah, U ṣ ū l  Fikih (Beirut: Dār al -Fikr, t.th), 297-298. Lihat juga al-Sarakhsi,
U ṣ ū l al-Sarakhsi , 224.
38 Mu ḥ ammad Ibn Jar ī r al- Ṭ abar ī , Jāmi‘ al- Bayān fī Ta ’wīl  al -Qur ’ān (Beirut:  Mu ’ assasah  al- Risālah,
2000), 426.

## ةحبالاا ءايشلاا فى لصلاا
39 .
Pernyataan segala yang ada di bumi diperuntukkan  bagi  kebaikan  manusia dimaknai ‘ Abd  al- Wahhāb  Khallāf bahwa  segala  yang  ada  dibumi  boleh untuk dimanfaatkan. 40
Kata al-Ashya ’ dimaknai  lebih kepada  urusan  muamalah.  Sehingga dalam  hal  yang  bersifat  muamalah segala hal boleh dilakukan sampai ada dalil yang
menghendaki ketidakbolehannya. 41 Dapat  dipahami pula  bahwa  dalam  bidang  muamalah, hukum  Islam  lebih  bersifat  fleksibel dan lentur. Ijtihad terbuka lebar dalam ranah  ini.  Berbeda  dengan  ranah ibadah yang pada asalnya adalah haram dilakukan  sampai  ada  petunjuk  untuk melakukannya. 42 Dalam bidang ibadah tidak  ada  inovasi,  melainkan  tunduk dan patuh.
2. Isti ṣḥ ā b al-Bara`ah al-Ashliyyah
َةَأَرَ ب ِمِ يَقْلا ُنْبا اَهىَّمَسُيَو ،ٌةَّيِلْصَلأا ِةَأََبَلا  ُباَحْصِتْسِا ،ِةَّيِعْرَّشلا  ِتاَفْ يِلْكَّتلا َنِم ِةَّمِ ذلا ِةَأََبََك .ٌةَّيِلْصَلأا ِمَدَعْلا
39 ‘ Abd  al- Ghanī  Kafrāwī  dan  A ḥ mad  Mukht ā r Ma ḥ m ū d, Mu ḥ ā ḍ r ā t f ī U ṣ ū l al-Fiqh (Kairo: Jāmi’āt al- Azhār  Kuliyyāt  Dirāsāt al- Islāmiyyāt,  2002), 147. 40 ‘ Abd al- Wahhāb Khallāf, ‘ Ilm U ṣ ū l al-Fiqh , 92. 41 ‘Alī Ḥ asaball ā h, U ṣ ū l al-Tashri ’ al-Isl ā m ī , 197. 42 Kaidah yang menyatakan hal ini bahwa فى لصلاا ةدابعلا يمرحتلا .  Hal  senada  dikemukakan  al- Shā ṭ ib ī
ْنِإَف  ،ُفْيِلْكَّتلا  َكِلَذ  ىَلَع  ُلْيِلَّدلا  َمْوُقَ ي  َّتىَح
َناَك
.....ٍةَغْوُلُ بِبَف اًْيرِغَص
Isti ṣḥ ā b  al-bara ’ ah  al-a ṣ liyyah atau diistilahkan  Ibn  al-Qayyim  dengan bara ’ ah al- ‘ adam al-a ṣ liyah adalah seperti terbebasnya  manusia  dari  tuntutan syarak.  Sampai  ada  petunjuk  yang menghendaki  dilakukannya  perintah tersebut.  Hal  ini  sebagaimana  anak kecil yang tidak terkenan pembebanan apapun  sampai  ia  baligh.  Baligh merupakan
dalil terjadinya
pembebanan  sehingga  manusia  baligh disebut dengan mukallaf.
Isti ṣḥ ā b jenis  kedua  ini  pada prinsipnya menghendaki bahwa setiap orang  pada  dasarnya  terbebas  dari segala  jenis  beban  dan  tanggungan apapun. Kaidah yang muncul dari jenis ini adalah ةمذلا ةأرب لصلاا . 43 Dalam bidang ekonomi  misalnya,  setiap  orang terbebas  dari  utang,  sampai  ada  dalil yang menunjukkan bahwa ia berutang. Oleh karena itu, jika seseorang ditagih utang,  maka  pada  dasarnya  ia  berhak
bahwa
لصلاا فى تادابعلا نلبا ةتس لىا فلكلما دبعتلا نود تافتللاا لىا نىاعلما و لصا تاداعلا تافتللاا لىا نىاعلما .  Al- Shā ṭ ib ī , al- Muwāfaqāt fī U ṣ ū l al-A ḥ k ā m , 221.
43 Kaidah tersebut bermakna pada dasarnya setiap manusia  terbebas  dari  tanggungan.  Lihat  al- Shayrāzī, al- Lamh  fī  U ṣ ū l  al-Fiqh (Beirut:  Dār  al - Kutub al- ‘ Ilmiyyah, 1985), 123.
menolak  sampai  ada  bukti  bahwa penagih  membawa  bukti  bahwa  ia berutang.
3. Isti ṣḥ ā b  ma  dalla  al-Shar ’ aw  al- ’ Aqli ‘ al ā Wuj ū dih ِدوُجُو ىَلَع َلْقَعلا ِوَأ َعْرَّشلا  َّلَد اَم ُباَحْصِتْسِا .ِه ِهِئاَْنِْا ىَلَع ُلْيِلَّدلا َمْوُقَ ي َّتىَح ِحاَكِ نلا  ِفى ِلاَْلحا ِماَوَدَك
Isti ṣḥ ā b jenis ketiga ini seperti tetapnya status  perkawinan  seseorang  sampai ada  petunjuk  bahwa  perkawinannya telah selesai.
4. Isti ṣḥ ā b al- ḥ ukm َذَو  ،ِمْكُلحا  ُباَحْصِتْسِا ِعْوُضْوَمْلا  ِفى  َناَك اَذِإ  َكِل ُلْيِلَد َمْوُقَ ي  َّتىَح ُّرِمَتْسَي ُهَّنِإَف ،ِرْظَْلحا ْوَأ ِةَحَباِلإِبا ٌمْكُح ِرْظَلحا  ِلاَح  ِفى ُحْيِبُي ُلْيِلَدَو ِةَحَباِلإا  ِلاَح  ِفى ٍمَّرَُمُ
Menerapkan  hukum  pada  masa  lalu untuk  masa  sekarang,  sebelum  ada petuntuk untuk tidak menggunakannya lagi. 44 Kaidah  turunan  pada  macam yang keempat ini adalah ناك ام ءاقب لصلاا
ناك ام ىلع . 45 Status kepemilikan atas harta benda  tetap  pada  pemilik  semula sampai  ada  bukti  bahwa  harta  benda tersebut telah berpindah tangan.
5. Isti ṣḥ ā b al-Wa ṣ f
44 Al- Ghazzālī, al-Musta ṣ f ā , 159. 45 Al- Suyū ṭ ī , al- Ashbāh wa al -Na ẓ ā’ī r (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘ Ilmiyyah, 1403 H), Vol.1. 51.

## ُباَحْصِتْسِا
ِءاَمْلا  ُفْصَو  َكِلَذ  ْنِم  ِفْصَوْلا َهَّنِإَف ،ِةَراَهَّطلِبا ىَلَع ُلْيِلَّدلا َمْوُقَ ي  َّتىَح اًمِئاَق ُّرِمَتْسَي ،ِةَحاَّرلاَو  ِنْوَللا  ِفى  ٍُّيرَغَ ت  ْنِم ِهِتَساََنَ ...  ِهِر ِخَأ  َلىِإ ِص ُةَيِقَبا ِرَخَلأا ُلاَثِمَو ُلْيِلَّدلا َمْوُقَ ي  َّتىَح ،ْنَم ِةاَيَح ِةَف ..ِهِتاَفَو ىَلَع
Penetapan  hukum  atas  tetapnya  sifat yang ada sebelumnya. Misalnya air suci tetap  dihukumi  sebagai  air  suci sepanjang  tidak  ada  bukti  bahwa  ia telah berubah menjadi najis. Begitupula  tetap  dianggap  hidup seseorang yang hilang sampai ada bukti bahwa  orang  hilang  tersebut  telah meninggal.  Contoh  lainnya  adalah tidak  batalnya  wudu  seseorang disebabkan  keraguan  yang  muncul, apakah sudah batal ataukan belum.
Pada gradasi yang kelima ini muncul kaidah 46 كشلبا  لازي  لا  ينقيسلا bahwa keyakinan  tidak  bisa  dikalahkan  oleh keraguan. Dalam hal ini pula, al- Shāfi’ī mengeluarkan kaidah
ينقيب لاا عفتري لا ينقيب تبث ام نا 47
bahwa suatu hukum yang ditetapkan  berdasarkan  keyakinan tidak akan luntur kecuali telah muncul
46 Al- Suyū ṭ ī , al- Ashbāh wa al -Na ẓ ā’ī r , 51.
47 Al- Suyū ṭ ī , al- Ashbāh wa al -Na ẓ ā’ī r , 55.
keyakinan  baru  yang  mengubahnya. Arak  yang  semula  secara  meyakinkan dihukumi  haram  manakala  telah berubah  menjadi  cuka  maka  menjadi halal.  Berubah  menjadi  cuka  adalah keyakinan  baru  yang  mengubah keyakinan  lama  tentang  keharaman arak.48 Dalam hal ini pula ada kaidah امدع و ادوجو هببس و هتلع عم رودي مكلحا 49 .
Kehujjahan Isti ṣḥ ā b
M.  Abū  Zahrah  menyatakan  bahwa mayoritas  ulama  u ṣ ū l  menerima  tiga bentuk isti ṣḥ ā b , yaitu isti ṣḥ ā b al-ib ā ḥ ah al- a ṣ liyah , isti ṣḥ ā b  bara ’ ah  al-a ṣ liyah ,  dan isti ṣḥ ā b  al- ḥ ukm . 50 Sementara  macam isti ṣḥ ā b  al-wa ṣ f ,  terjadi  silang  pendapat sebagai berikut.
Pertama, ulama Mālikiyah, al - Shāfi’ iyah seperti al- Muzannī, al - Ṣ ayr ā f ī , al- Ḥ aramayn,  al-Ghazz ā l ī ,  dan Ḥ an ā bilah menyatakan  bahwa isti ṣḥ ā b  al-wa ṣ f dapat dijadikan  sebagai  dalil  hukum  secara mutlak,  baik i thbāt maupun daf ‘. 51
Contohnya  dalam  hal  orang  yang  hilang dan  tidak  diketahui  tempatnya.  Orang tersebut  tetap  dihukumi  hidup,  sehingga hak  warisnya  tetap  dilindungi  dan
48 Abū Zahrah, U ṣ ū l al-Fiqh , 304.
49 Mu ḥ ammad Ibn Ab ī Bakr al-Dimasyq ī , I ’lām al - Muwaqqi ’īn , 104. 50 Abū Zahrah, U ṣ ū l al-Fiqh , 299-300.
dianggap  ada,  baik  sebagai  pewaris maupun  ahli  waris.  Kedua,  ulama Mālikiyah dan Ḥ anafiyah hanya menerima isti ṣḥ ā b al-wa ṣ f dalam hal mempertahankan  hukum  yang  ada  ( daf ‘) namun menolak isti ṣḥ ā b al-wa ṣ f dalam hal menetapkan hukum ( ithbāt )
تابثلال لا عفدلل ةجح باحصتسلاا نا 52 .
Dalam kasus orang yang mafqūd di atas, menurut Mālikiyah dan Ḥ anafiyah ia tetap dianggap  hidup  sehingga  ia  masih dianggap sebagai suami atau istri dan harta benda masih dianggap miliknya. Sementara  jika  posisinya  sebagai  ahli waris,  ia  tidak  serta  merta  mendapatkan hak waris namun bagiannya ditangguhkan ( mauqūf )  sampai  benar-benar  diketahui kabar beritanya. Status hukum orang yang mafqūd diserahkan  sepenuhnya  kepada pengadilan.
Selain  kedua  pendapat  tersebut, menurut Mu ṣṭ af ā Sa ’ī d  al-Kh ā n terdapat kelompok lain yang terdiri dari sebagaian ulama Ḥ anafiyah dan ulama al-Sh ā fi ’ iyah,
Ab ū Husayn  al-Ba ṣ ri,  dan  sekelompok
ulama mutakallimin menolak menggunakan isti ṣḥ āb . 53 Mereka berargumen  bahwa  halal  haram  hukum
51 Al- Amidī, al-I ḥ k ā m  f ī U ṣ ū l  al-A ḥ k ā m (Beirut: Dār al -Kutub al- ‘ Ilmiyyah, 1983), Vol. 4, 172.
52 ‘ Abd al- Wahhāb Khallāf, ‘ Ilm U ṣ ū l al-Fiqh , 93. 53 Mu ṣṭ af ā Sa ’ī d al- Khanī, al- Kāfī wa al - Wāfī fī U ṣ ū l al-Fiqh , 203.
syarak  didasarkan  pada  teks  yang  nyata dalam  Al-Qur ’ an  dan  Hadis.  Bagi kelompok  ketiga  ini,  seseorang  yang beramal  menggunakan  isti ṣḥ ā b  sama dengan  beramal  tanpa  dalil,  sehingga tertolak. 54 Lebih dari itu, ‘ Abd al- Wahhāb Khalāf  menyatakan  bahwa  para  ulama yang  menolak isti ṣḥ ā b  al-wa ṣ f disebabkan karena isti ṣḥ ā b tersebut didasarkan asumsi spekulatif,  bukan  berdasarkan  fakta. Sedangkan para u ṣ ū liyy ū n yang menerima isti ṣḥ ā b sebagai dalil hukum, menempatkannya  pada  posisi  terakhir ketika  tidak  ditemukan  dalil  lain  yang menjelaskannya.  Hal ini  disebabkan  oleh karena  isti ṣḥ ā b  didasarkan  pada  status hukum  yang  sudah  ada  yang  bergerak dinamis mengikuti perubahan situasi dan kondisi,
Lebih  dari  itu,  menanggapai  pro- kontra  tersebut,  al- Amidī  lebih  memilih untuk menggunakan isti ṣḥ ā b sebagai dalil hukum.  Ia  berpendapat  bahwa  hukum pada masa lalu memunculkan dugaan kuat bahwa  hukum  tersebut  terus  berlaku hingga  sekarang.  Alasan  lain  ia menggunakan  isti ṣḥ ā b  yaitu  ketetapan ijmak  bahwa  jika  seseorang  ragu-ragu sudah  berwudu  atau  belum  maka  orang tersebut  tidak  boleh  melakukan  salat,
54 ‘ Abd al- ‘Azīz Ibn ‘ Abd al-R ḥ m ā n al-Rab ’ iyyah, Adillāt al - Tashrī’ , 283.
namun jika keraguan itu sudah batal atau belum maka yang diyakini adalah ia telah berwudu dan belum batal. Hal lain yang ia jadikan  alasan  adalah  adanya  kaidah bahwa dugaan akan tetapnya sesuatu lebih kuat  dari  pada  dugaan  akan  berubahnya sesuatu.
Al- Amidī kemudian
berkesimpulan bahwa asas isti ṣḥ ā b adalah asal sebuah hukum adalah ketiadaan dan tetapnya suatu menurut hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. 55
Isti ṣḥ ā b Dan

## Problematika Kontemporer
Aktualisasi dan reformulasi hukum Islam digalakkan oleh banyak tokoh Islam. Hal ini  dilakukan  dalam  rangka  menjawab tuntutan zaman yang senantiasa berubah. Jika hukum  Islam  tidak  dapat  menjawab kebutuhan  terebut  tentu  saja  berimbas pada ketidakterlananya cita-cita Islam yaitu ṣ ā li ḥ li kulli zam ā n wa mak ā n . Di sisi lain, pergerakan  itu  berada  di  ruang  lingkup yang bagaimana masih menjadi perdebatan sepanjang masa.
Al- Ṭ ū f ī misalnya  mengatakan  bahwa dalam  hal  ibadah mah ḍ ah ,  aturan  tunduk pada  nash-nash  yang  ada,  sementara dalam  bidang  muamalah,  kemaslahatan
55 Al- Amidī, al-I ḥ k ā m f ī U ṣ ū l al-A ḥ k ā m , 173-174.
menjadi  sumber  tertinggi. 56 Hal  senada
diungkapkan Sub ḥ i Mahmasan ī , pembaruan hukum Islam dapat dilakukan dalam  bidang  muamalah.  Sedangkan dalam  bidang ‘ ubūdiyyah ,  ketentuan  nash menjadi  mutlak  digunakan,  meskipun situasi  dan  kondisi  berubah  seperti apapun. 57
Seperti dikatahui, hukum Islam terbagi menjadi  dua  macam,  ibadah  dan muamalah. Dalam bidang ibadah bersifat ta ’abbudī dan ghayr  ma ’qūl  al -ma ’nā ,  tidak ada  perintah  maka  tidak  ada  ibadah. Dengan kata lain, ibadah hanya dilakukan jika ada perintah nyata dalam nash, dalam hal  ini  akal  menjadi  tidak  berlaku.  Yang berfungsi  adalah  ketunduk-pasarahan manusia  sebagai  hamba.  Kaidah  yang belaku adalah يمرحتلا ةدابعلا فى لصلاا . Sedangkan dalam  bidang  muamalah  ( ghayr  mah ḍ ah ) bersifat ta ’aqqulī ( ma ’qūl  al -ma ’nā ).
Sehingga tuntutan ijtihad dalam hal kedua ini  menjadi  perlu  untuk  dilakukan. Tujuannya  adalah  membumikan  syariat Islam  sehingga  Islam  tetap  responsive terhadap  perubahan  kondisi  dan  situasi. Adapun  aktivitas  ijtihad  yang  dilakukan didasarkan  perangkat  metode  yang  ada.
56 Najm al-D ī n al- Ṭ ū f ī , Shar ḥ al-Arba ‘ī n al-Naw ā w ī ta ḥ q ī q  Mu ṣṭ af ā Za ’ī d  dalam  Mu ā ṭ af ā Za ’ī d, al- Ma ṣ la ḥ ah  f ī al-Tashri ‘ al-Isl ā m ī wa  Najm  al-D ī n  al- Ṭ ū f ī (Kairo: D ā r al-Fikr al- ‘ Arab ī , 1964), 125-dst.
Kaidah  yang  berlaku  bagi  macam  yang kedua ini adalah
لاا فى لصلاا ةحبالاا ءايش .
Isti ṣḥ ā b sebagaimana dijelaskan di awal, dijadikan  sebagai  dalil  hukum  yang digunakan pula untuk menetapkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Berikut  beberapa  kasus  kekinian  yang dapat  diselesaikan  menggunakan  konsep isti ṣḥ ā b .

## Bidang  Hukum  Perkawinan  Dan Keluarga
Asal  hukum  seorang  laki-laki  dan perempuan adalah bebas, tidak ada ikatan hak  dan kewajiban.  Hal  tersebut  berlaku selama  tidak  ada  bukti  bahwa  status hukum  keduanya  berubah  yaitu  adanya akad  perkawinan  yang  dibuktikan  pula dengan  adanya  akte  perkawinan  (akta nikah). Berkaitan dengan UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah  secara  hukum  negara  dibuktikan dengan  akta  nikah  melalui  pencatatan perkawinan. 58 Munculnya akta pencatatan perkawinan  ini  sekaligus  sebagai  awal mula  terjadinya  hak  dan  kewajiban seorang  laki-laki  dan perempuan  (suami- isteri).  Dengan  demikian,  tanpa  adanya pencatatan perkawinan, perkawinan jenis apapun (kawin sirri, kawin kontrak, nikah
57 Subhi  Mahmasani, Filsafat  Hukum  Islam (Bandung: PT. al-Ma ’ arif, 1976), 118-119.
58 Lihat  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dan 2.
wisata)  dianggap  tidak  pernah  ada  (tidak sah).
Pencatatan  perkawinan  merupakan ijtihad  ulama  kontemporer  berupa pembaruan hukum dan sekaligus keberanjakan  dari  fikih  klasik. 59 Maksud dari  pada  pencatatan  perkawinan  adalah untuk mengeliminir terjadinya kemadaratan.  Hal  ini  pun  sesuai  dengan kaidah menolak madarat lebih didahulukan dari pada menarik kemasalahatan. 60
Hal  serupa  juga  dapat  dijumpai  pada masalah aturan batasan umur
perkawinan 61 dan pewaris atau ahli waris yang hilang. Keduanya dapat dianalisa dan dijawab dengan pendekatan isti ṣḥ ā b .
Bidang Hukum Pidana Sebagaimana dijelaskan di awal, isti ṣḥ ā b adalah  memberlakukan  hukum  lama untuk  diterapkan  pada  masa  sekarang selama tidak ada hal yang mengubahnya.
59 Anwar  Hafidzi,  “Eksistensi  Advokat  Sebagai Profesi  Terhormat  (Officium  Nobile)  Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia,” Khazanah: Jurnal  Studi  Islam  dan  Humaniora 13,  no.  1 (2015).
60 ‘Alī Ḥ asaball ā h, U ṣ ū l al-Tashr ī’ , 309. 61 Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan  Bab  2  Pasal  7  Ayat  (1),  Peraturan Menteri  Agama  No.11  Tahun  2007  tentang Pencatatan  Nikah  Bab  IV  Pasal  8,  Peraturan Menteri  Agama  No.11  Tahun  2007  tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 7 62 Lihat KUHAP Butir 3 Huruf c dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat (1).
Asal  segala  sesuatu  adalah  mubah  atau boleh  sehingga  tidak  ada  sesuatu  yang dapat  mencegah,  melarang,  atau  bahkan mewajibkannya.  Hal  ini  sejalan  dengan asas  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia, yaitu asas praduga tak bersalah. 62 Seorang terdakwa  yang  sedang  menjalani  proses persidangan  tidak  boleh  dihukumi bersalah sampai ada bukti dan diputusan oleh pengadilan bahwa ia telah melakukan tindak  pidana.  Asas  ini,  praduga  tak bersalah,  dalam  hukum  pidana  Islam dikenal dengan asas legalitas 63 , yaitu tidak ada hukum bagi perbuatan orang dewasa sebelum  ada  aturan  yang  mengaturnya. Hal  ini  pun  sejalan  dengan  asas nullum delictum nula poena sine praevia leg poenali. 64
Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri  yang  kerap  terjadi  di  Indonesia, baik secara hukum positif maupun isti ṣḥ ā b tidak  dapat  dibenarkan.  Contoh  kasus adalah  pengarakan  seorang  laki-laki  dan perempuan  yang  terjadi  di  Tangerang
63 Dalam  aturan  hokum  pidana  Islam,  asas legalitas ini dinyatakan
لا مكح لاعفلا ءلاقعلا لبق دورو صنلا .
Baca; ‘ Abd al- Qādir ‘ Awdah, al- Tashrī’ al- Jinā’ī fī al - Islām Muqāranan bi al - Qānūnī al -Wa ḍ ’ī (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘ Ilmiyyah, t.th), 122.
64 Artinya bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah  sebelum  pengadilan  menyatakannya. Baca; Abdul Ghani Abdullah, “ Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Hukum Nasional ” dalam  M.  Amin  Suma, Pidana  Islam  di  Indonesia, Peluang,  Prospek,  dan  Tantangan (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2001), 246.
beberapa  waktu  yang  lalu,  bahkan dilakukan  pula  oleh  apparat  negara.  Hal itu  terjadi  hanya  karena  asumsi  bahwa keduanya telah berbuat asusila, tanpa ada bukti dan bahkan saksi. 65
Pun pula dalam masalah ekonomi dan kehidupan  sosial.  Misalnya  ketika  terjadi sengketa,  maka  diterapkan  dalil isti ṣḥ ā b , yaitu  hukum  diberlakukan  sebagaimana keadaan semula kecuali ada hal lain yang menghendaki perubahan.
Seorang penggugat  harus  membawa  bukti,  sebab bagi tergugat hanya perlu mengingkarinya saja.  Jika  bukti  tidak  ada  maka  jelas tergugatlah yang menang. 66
Sikap tuduh-menuduh yang juga kerap terjadi  di  Indonesia,  bisa  dieliminasi dengan  pemahaman  yang  utuh  terhadap isti ṣḥ ā b .  Bahwa  pada  dasarnya  setiap orang  tidak  bersalah,  bahwa  pada dasarnya setiap orang adalah bebas untuk melakukan  apapun,  dan  bahwa  pada dasarnya  setiap  orang  tidak  mempunyai hak  dan  kewajiban  yang  melingkupinya. Menuduh  orang  lain  mencuri,  korupsi, dan  tuduhan  yang  lainnya  tanpa  bukti sama  saja  menciderai  asas  awal  hukum Islam.  Selain  juga  ia  melanggar  pasal
65 Lihat dalam http://www.tribunnews.com/metropolitan/201 7/11/14/heboh-pasangan-ditelanjangi-diarak- massa-inilah-6-fakta-sebenarnya-ternyata-tidak- berbuat-mesum https://www.republika.co.id/berita/nasional/jab odetabek-nasional/17/11/14/oze564-pasangan-
fitnah  dan  pasal  melakukan  perbuatan tidak  menyenangkan  yang  dapat  dijerat dengan hukum pidana.
Kesimpulan
Isti ṣḥ ā b adalah  pemberlakukan hukum  lama  pada  masa  sekarang,  sebab tidak  ada  dalil  hukum  lain  yang menghendaki perubahan. Penolakan atas isti ṣḥ ā b  terjadi  karena  isti ṣḥ ā b  masuk dalam  kategori  sumber  hukum  yang dipersilihkan.  Para  penolak  isti ṣḥ ā b mendasarkan  argumentasinya  bahwa menggunakan isti ṣḥ ā b sama saja beramal tanpa  dasar.  Meskipun  demikian, mayoritas  ulama  menggunakan  isti ṣḥ ā b sebagai  dasar  hukum  -terakhir-  setelah berusaha mencari ketentuan hukum pada sumber yang disepakati. Pada aplikasinya, melalui tulisan ini, terbukti bahwa isti ṣḥ ā b masih  sangat  relevan  diterapkan  sebagai alternatif  pemecahan  kasus  hukum,  baik dalam  bidang  hukum  keluarga,  hukum pidana, ekonomi, dan keperdataan.

## Daftar Bacaan
Al-Qur ’ an ‘ Awdah, ‘ Abd al- Qādir.  t.th. al- Tashrī’ al- Jinā’ī  fī  al - Islām  Muqāranan  bi  al -
diduga-berbuat-mesum-diarak-polisi-amankan-6- orang
66 dalam kaidah disebutkan ىلع ينميلا و ىعدلما ىلع ةنيبلا نم ركنا lihat pula al- Shāfi’ī, al-Umm (Beirut: Dār al - Ma ’ rifah, 1393), I: 56.
Qānūnī  al -Wa ḍ ’ī . Beirut:  Dār  al - Kutub al- ‘ Ilmiyyah.
Abdullah, Abdul Ghani. 2001. “ Eksistensi Hukum  Pidana  Islam  dalam Reformasi  Hukum  Nasional ” dalam  M.  Amin  Suma, Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan  Tantangan .  Jakarta:  Pustaka
Firdaus. al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. 2003. I ’lām al - Muwaqqi ’īn  ‘ An  Rabb  al- ‘Ālamīn .
Beirut: al-Maktabah al- ‘ A ṣ riyyah, Vol. 1.
Amidī,  Al -.  1983. al-I ḥ k ā m  f ī U ṣ ū l  al- A ḥ k ā m . Beirut: Dār al -Kutub al-
‘ Ilmiyyah, Vol. 4.
Andalusī, Ibn Ḥ azm al-.1992. Al-I ḥ k ā m F ī
U ṣ ū l  al-A ḥ k ā m .  Kairo:  Dār  al - Ḥ adis, Vol V.
Bannanī, Al -. t.th. Ḥ āshiyah al -Bannani ‘alā Matn  Jam ’ al- Jawāmi’ .  Semarang, Toha Putra, Vol. II.
Ba ṣ ri,  Mu ḥ ammad  ibn ‘ Al ī al-.  1965. al- Mu ’tamad  Fī  U ṣ ū l  al-Fiqh . Damshiq: Dār al -Fikr, Vol II.
Bukhārī, ‘ Abd al- ‘Azīz ibn Mu ḥ ammad al- .  t,th. Kashf  al- Asrār  ‘ An  U ṣ ū l Fakhr  al-Isl ā m  al-Bazdw ī .  Beirut:
Dār al - Kitāb al - ‘Arabī , Vol. 2
Coulson, Noel J. 1987. A History of Islamic Law .  Edinburgh:  University
Press.
Fairuzabadī, Ibrāhīm ibn ‘Alī al -. 1985. al- Luma ’ Fi U ṣ ū l al-Fiqh . Beirut: Dār al-Kutub al- ‘ Ilmiyah.
Ghazzālī,  Abū Ḥ am ī d  Mu ḥ ammad  ibn Mu ḥ ammad  al-.  1993. Al- Musta ṣ f ā Min ‘ Ilm al-U ṣ ū l . Beirut:
Dār al -Kutub al- ‘ Ilmiyah, Vol. 2 Hafidzi, Anwar. “ Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam
Sistem Negara Hukum Di Indonesia. ” Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 13, no.
1 (2015).
Hanbāl, A ḥ mad ibn. 1993. Musnad A ḥ mad Ibn Hanb ā l . Beirut: Dār al -Kutub al- Islāmiyyah, Vol. IV.
Ḥ asaball ā h, ‘Alī.  t.th. U ṣ ū l  al-Tashr ī’ al- Isl ā m ī . Kuwait, Dār al -Ma ’ārif.
Hasan, Ahmad. 1984. Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup . Bandung: Pustaka.
Ḥ as ā n, Ḥ usayn Ḥ am ī d. 1971. Na ẓ ariyah al- Ma ṣ la ḥ ah . Kairo: Dār al -Na ḥḍ ah al- ‘Arābiyah . Ha ṭ ī b,  A ḥ mad  ibn  al-La ṭ ī f  al-.  t.th. al-
Nafahāt  ‘alā  Shar ḥ al-Waraq ā t . Surabaya: Bungkul Indah.
http://www.tribunnews.com/metropolit an/2017/11/14/heboh- pasangan-ditelanjangi-diarak- massa-inilah-6-fakta-sebenarnya- ternyata-tidak-berbuat-mesum https://www.republika.co.id/berita/nasi onal/jabodetabek- nasional/17/11/14/oze564- pasangan-diduga-berbuat- mesum-diarak-polisi-amankan-
6-orang
Imām,  Mu ḥ ammad  Kamal  al-D ī n.  1996.
U ṣ ū l  al-Fiqh  al-Isl ā m ī .  Beirut: Muassasah  al- Jāmi’ iyyah  li  al- dirāsah  wa  al -Shu ’ūn  wa  al - Tawzi ’.
Kafrāwī,  ‘ Abd  al- Ghanī  dan  A ḥ mad Mukht ā r Ma ḥ m ū d. 2002. Mu ḥ ā ḍ r ā t  f ī U ṣ ū l  al-Fiqh .  Kairo:
Jāmi’āt al - Azhār Kuliyyāt Dirāsāt al- Islāmiyyāt.
Khallāf, ‘ Abd al- Wahhāb. 2004. ‘ Ilm U ṣ ū l al-Fiqh . Jeddah: al- Ḥ aramayn.
--------. 1955. Ma ṣ ā dir al-Tashri' al-Isl ā m ī fi m ā l ā Na ṣṣ a fi h ā . Kairo: Ma ’ had al- Dirāsāt a l- ‘ Arabiyyah al- ‘Āliyah.
KUHAP
Madhkūr,  Mu ḥ ammad  Salam.  1992. al- Ijtihād  Fī  Tashrī’ al- Islāmī .  Kairo: Dār al -Nah ḍ ah al- ‘ Arabiyah, Vol I. Mahmasani,  Subhi.  1976. Filsafat  Hukum Islam . Bandung: PT. al-Ma ’ arif.
Mubarok,  Jaih.  2002. Metodologi  Ijtihad
Hukum  Islam .  Yogyakarta:  UII Press.
Musarawah, ‘ Awni  A ḥ mad  Mu ḥ ammad.
2003. al-Isti ṣḥ āb, Ḥ ujjiyyatuh  Wa
Athruh  Fi  al-A ḥ k ā m  al-Fiqhiyyah . Nablis: t.tp.
Nawāwī, Al -. 1986. Shar ḥ Muslim . Beirut:
Dār  al -Kutub  al- ‘ Ilmiyah,  Vol. IV
Nusayfī, Ḥ af ī ẓ al-D ī n  al-.  1986. Kashf  al- Asrār .  Beirut:  Dār  al -Kutub  al- Ilmiyah, Vol II.
Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Rab ’ iyyah, ‘ Abd al- ‘Azīz al -. 1979. Adillāt al- Tashrī’ al-Mukhtalaf  fi  al-I ḥ tij ā j f ī h ā . Beirut: Muassasāt al - Risālāt. Ridwan. “ Isti ṣḥ ā b  dan  Penerapannya dalam Hukum Islam ”, al- Manāhij Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. v. No. 1, Januari 2011.
Rushd,  Ibn.  t.th. Bidāyah  al -Mujtahid  wa Nihāyah al -Muqta ṣ id . T.tp: Dār al -
Kutub al- ‘ Arabiyah.
Sarakhsi,  Al-.  1372  H. U ṣ ū l  al-Sarakhsi . Beirut: Dār al -Ma ’ rifah.
Shāfi’ī,  Al -.  1325  H. al-Umm .  Kairo:  tp,
Vol. VII.
Shā ṭ ib ī , Ab ū Is ḥ aq Ibr ā h ī m ibn M ū s ā al- Lakhmi  Al-.  1341  H. Al-
Muwāfaqāt  fi  U ṣ ū l  al-A ḥ k ā m . Kairo: Dār al -Fikr, Vol. I.
Shawkānī,  Mu ḥ ammad  Ibn ‘ Al ī Ibn Mu ḥ ammad  al-.  1992. Irshād  al - Fukhūl  ilā  Ta ḥ q ī q ‘ Ilm  al-U ṣ ū l . Beirut: Dār al -Fikr, Vol. 1 Shayrāzī, Al -. 1985. al- Lamh fī U ṣ ū l al-Fiqh .
Beirut: Dār al -Kutub al- ‘ Ilmiyyah.
Subkī,  ‘Alī  ‘ Abd  al- Kāfī  al -.  1404  H. al- Ibhāj .  Beirut:  Dār  al -Kutub  al-
‘ Ilmiyyah.
Suyū ṭ ī ,  Al-.  1403  H. al- Ashbāh  wa  al - Na ẓ ā’ī r . Beirut: Dār al -Kutub al-
‘ Ilmiyyah, Vol.1.
Ṭ abar ī ,  Mu ḥ ammad  Ibn  Jar ī r  al-.  2000. Jāmi‘ al- Bayān  fī  Ta’wīl  al -Qur ’ān .
Beirut: Mu ’ assasah al- Risālah.
Ṭ ū f ī ,  Najm  al-D ī n  al-.  1964. Shar ḥ al- Arba ‘ī n al-Naw ā w ī ta ḥ q ī q Mu ṣṭ af ā Za ’ī d  dalam  Mu ā ṭ af ā Za ’ī d, al-Ma ṣ la ḥ ah f ī al-Tashri ‘ al- Isl ā m ī wa  Najm  al-D ī n  al- Ṭ ū f ī . Kairo: D ā r al-Fikr al- ‘ Arab ī.
Tuwana,  Mu ḥ ammad  M ū s ā .  1971. al- Ijtihād . Mesir,  Dār  al -Kutub  al- Ḥ ad ī thah.
UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman
Za ’ id,  Mu ṣṭ af ā. 1954. al-Ma ṣ la ḥ ah  fi  al- Tashri ’ al- Islāmī wa Najm al - Dīn al - Ṭ ūfī . ttp: Dār al -Fikr al- ‘Arābī.
Zahrah,  Abū.  t.th. Tārikh  al - Madhāhib  al - Islāmiyah .  Beirut:  Dār  al -Fikr,
Vol. II.
--------. t.th. U ṣ ū l Fiqh . Beirut: Dār al -Fikr.
Zarqā,  Mu ṣṭ af ā  Mu ḥ ammad  al-.  2000. Hukum Islam dan Perubahan Sosial . Jakarta: Rioracipta.