Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 2 (2019) 197-213

## Jurnal Ilmu Dakwah
Journal homepage

## Blaming the Victim:

## Alienasi Gender dalam Media Online
Anna Puji Lestari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Emal: annapujilestari@gmail.com

## Abstract
Rape victims in Central Java is very high, so that need to gain attention from various parties. Many rape news in Central Java have been reported by numerous mass media, Suaramerdeka.com  is  one  of  them.  Suaramerdeka.com  is  the  first  online  local  media based  on  printed  media  in  indonesia.  Based  on  that  reality,  this  researched  was conducted.  This  research  is  qualitative  with  critical  paradigm  on  Framing  Entman design.  This  research  results  show  that  many  sexual  assault  news  on Suaramerdeka.com  used  Blaming  the  Victim  point  of  view.  The  indication  is  Gender Alienation practice took place.  Gender Alienation is important concept based on this research which explain that the opinion of rape victims and the victim defenders were alienated as news resources. Beside that, bias diction was choosen on rape news that strengthen Blaming the Victim news on online media. Gender Alienation Practice and bias  diction  is  Cyber  Symbolic  Violence.  Cyber  Symbolic  Violence  picturized  violence that took place because of languange domination on online media.
Keywords: Gender Alienation, Cyber Symbolic Violence, Blaming the Victim, Online Media News.
***

## Abstrak
Kasus  pemerkosaan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  tergolong  tinggi,  sehingga  perlu mendapat  perhatian  dari  semua  pihak.  Informasi  kasus  pemerkosaan  di  Jawa Tengah  ditemukan  di  berbagai  media  massa,  salah  satunya  adalah Suaramerdeka.com,  Artikel  ini  menggambarkan  pemberitaan  kasus  pemerkosaan dengan  blaming  the  victime  dengan  menggunakan  model  analisis  isi  framing Entman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berita  kekerasan  seksual  di Suaramerdeka.com  banyak  menggunakan  sudut  pandang  Blaming  the  Victim, dengan indikasi terjadinya Alienasi Gender. Alienasi Gender dalam pemberitaan on line dibuktikan dengan penjelasan korban-korban kekerasan seksual ataupun pihak- pihak yang membela korban  yang tidak diindahkan dalam pemberitaan. Selain itu,
dalam  pemberitaan  kasus  pemerkosaan  terdapat  pemilihan  diksi  bias  yang memunculkan  Blaming  the  Victim  pada  pemberitaan  media  online.  Hal  ini merupakan  wujud  kekerasan  simbolik  siber.  Kekerasan  Simbolik  Siber menggambarkan  kekerasan  yang  terjadi  karena  dominasi  bahasa  berita  media  di dunia maya.
Kata Kunci: Alienasi Gender, Kekerasan Simbolik Siber, Blaming The Victim,

## Berita Media Online

## 1. Pendahuluan
Data  dari  Komnas  Perempuan  menyebutkan  bahwa  kekerasan  seksual, utamanya  pemerkosaan,  meningkat  setiap  tahunnya.  Tahun  2014  kasus  yang dilaporkan  adalah  293.22  kasus.  Tahun  2015  terdapat  16.217  kasus.  Tahun  2016 terdapat  326.742  kasus  sedangkan  tahun  2017  terdapat  259.150  kasus. Meningkatnya  kasus  kekerasan  tersebut  merupakan  sebuah  kenyataan  bahwa terdapat  banyak  faktor  yang  melingkupi  terjadinya  hal  tersebut  dan  perlu  untuk dicari pemecahan masalahnya.
Di  Jawa  Tengah,  kekerasan  seksual  yang  terjadi  didominasi  oleh pemerkosaan, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Legal Resources Center untuk  Keadilan  Gender  dan  Hak  Asasi  Manusia  (LRC-KJHAM).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pada  2016,  kekerasan  terhadap  perempuan  jumlahnya mencapai  871  kasus  yang  tersebar  di  35  Kabupaten/Kota  di  Jateng  dengan  kasus pemerkosaan  sebanyak  144  atau  29,3  persen.  Pelakunya  biasanya  adalah  orang terdekat yang kenal dengan korban.
Daerah dengan kasus pemerkosaan tertinggi adalah di Kota Semarang. Data LRC-KJHAM  pada  periode  Januari  sampai  Februari  2017  mencatat  sudah  ada  58 kasus  kekerasan  tehadap  perempuan  di  Jawa  Tengah  dengan  kasus  pemerkosaan sebanyak  12  kasus  atau  6,96  persen.  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  jumlah tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  (Jateng)  masih tergolong tinggi sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak.
Pada  kenyataannya,  data  tersebut  tidak  mewakili  jumlah  seluruh  korban kekerasan  seksual.  Survei  yang  dilakukan  Lentera  Sintas  Indonesia,  Majalah Magdalene dan situs petisi online Change.org menyatakan bahwa 90 persen korban pemerkosaan  di  Indonesia  bungkam  karena  rasa  malu  akan  tekanan  sosial.  Rasa malu  tersebut  semakin  diperkuat  dengan  pemberitaan  kekerasan  terhadap perempuan  yang  menyalahkan  korban  (blaming  the  victim)  yang  mengarah  pada sadisme  seksual.  Penyebaran  informasi  pemerkosaan  menjadi  vulgar  dengan dramatisasi  situasi  yang  justru  menyudutkan  dan  membuat  malu  korban.  Banyak pemberitaan  di  media  massa  menggiring  masyarakat  untuk  lebih  menyalahkan korban  pemerkosaan  dan  berempati  pada  pelaku  yang  berdalih  tak  mampu menahan  gairah  seksualnya  karena  ada  perempuan  berdiri  sendirian  di  tengah malam menunggu kendaraan umum.
Tingginya  kasus  kekerasan  seksual  di  Jawa  Tengah  harusnya  memang mendapat  perhatian  dari  berbagai  pihak,  terutama  media  massa  yang  umumnya digunakan  sebagai  kaca  mata  oleh  pembacanya  untuk  melihat  “realita.”  Namun, pada  kenyataannya,  praktik  jurnalisme  sensitif  gender  masih  belum  banyak diterapkan  oleh  media  massa.  Suaramerdeka.com  sebagai  salah  satu  media  online lokal di Jawa Tengah diharapkan mampu membuat berita sensitif gender sehingga
tidak  memicu  pembaca  menyalahkan  korban  pemerkosaan  dan  menyadarkan seluruh masyarakat untuk menekan angka pemerkosaan. Namun, Suaramerdeka.com  justru  turut  mengasilkan  berita  pemerkosaan  dengan  sudut pandang blaming the victim.
Misalnya saja pada berita yang tayang di Suaramerdeka.com tertanggal 1 Juni 2016, berjudul “Kasus Dugaan Pemerkosaan di Semarang Perlu Digali Lebih Dalam.” Lead dan potongan beritanya adalah sebagai berikut:
“SEMARANG,  suaramerdeka.com  –  Perlu  digali  lagi  apakah  kasus  dugaan pemerkosaan  kepada  anak  di  bawah  umur  yang  dialami  PL  (12)  di  daerah Plamongan Kota Semarang, murni pemerkosaan atau ada unsur lainnya.”
“Anak masih labil, akan mencoba menggali lagi. Jika suka sama suka, seperti apa.  Saya  masih  perlu  waktu  untuk  bersama-sama  psikolog  menggali  ada  apa sebenarnya. Jika ada.”
Berita  tersebut  mengindikasikan  mempersalahkan  korban  (blaming  the victim)  yang  mencurigai  korban  tidak  diperkosa.  Menurut  pandangan  narasumber berita yang dipilih Suaramerdeka.com, ada kemungkinan mereka berhubungan intim karena suka sama suka (sexual consent). Konsep blaming the victim yang digunakan sebagai  sudut  pandang  pemberitaan  bisa  dilihat  sebagai  kekerasan  simbolik  yang ditujukan  pada  korban  kekerasan.  Dari  sudut  pandang  gender,  hal  ini  tentu  saja merupakan ketidakadilan.
Arti  penting  pemberitaan  secara  berimbang  dan  berkeadilan  gender terdapat  pada  pasal  28-I  (Ayat  1  dan  2)  UUD  1945.  Selain  itu,  ketidakadilan representasi perempuan di media bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai landasan moral dan etika profesi wartawan pada Pasal 1. Selanjutnya, pada Pasal  2,  terdapat  kewajiban  bahwa  wartawan  harus  menghormati  pengalaman traumatik  narasumber  dalam  penyajian  gambar,  foto  dan  suara.  Selain  itu,  pada Pasal  4,  disebutkan  bahwa  wartawan  tidak  diperkenankan  cabul.  Cabul  berarti penggambaran  tingkah  laku  secara  erotis  dengan  foto,  gambar,  suara,  grafis  atau tulisan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Selain itu pada Pasal 8 juga menyatakan pelarangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
Di  dalam  Alquran  disebutkan  prinsip  pokok  ajaran  Islam  adalah  prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam Q.S. Al-Hujurat : 13 :
اي اهيأ سانلا انا مكانقلخ نم ركذ ىثنأو مكانلعجو ابوعث لئابقو اوفراعتل نا مكمركا دنع الله مكاقتا
“Hai  manusia  sesungguhnya  kami  menciptakan  kamu  dari  laki-laki  dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang bertaqwa diantara kamu.”
Ayat tersebut merupakan gambaran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial. Ayat tersebut juga menyatakan  bahwa  laki-laki dan perempuan  tidak  terdapat perbedaan  yang  dapat memarginalkan salah satu di antara keduanya. Keduanya mempunyai peran dan hak yang sama dalam menjalankan kehidupan. Yang membedakan hanya jenis kelamin saja, sementara keduanya mempunyai status dan peran yang sama.
Berdasarkan data kekerasan seksual di Jawa Tengah, khususnya Semarang, banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan, utamanya kasus pemerkosaan. Oleh
karena  itu,  Suaramerdeka.com  sebagai  koral  lokal  di  Jawa  Tengah  dipilih  dalam penelitian ini terkait konsep  blaming the victim pada berita pemerkosaan. Adapun tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  Mendeskripsikan  kekerasan  simbolik  berupa blaming  the  victim  di  suaramerdeka.com;  (2)  Mendeskripsikan  blaming  the  victim berupa alienasi korban kekerasan seksual di Suaramerdeka.com.
Studi  terdahulu  mengenai  blaming  the  victim  pernah  dilakukan  oleh  Laura Niemi  dan  Lianne  Young  (2014)  berjudul  “Blaming  the  Victim  in  the  Case  of  Rape” yang  menemukan  model  pemerkosaan  dengan  memetakan  terjadinya  serangan seksual  dan  pemerkosaan.  Model  tersebut  menggambarkan  bahwa  sebab pemerkosaan yang dilakukan pelaku dan adanya kultur yang melihat bahwa korban patut disalahkan mewujudkan seorang korban pemerkosaan disalahkan. Penelitian tersebut dalam ranah kajian psikologi. (Niemi: 2014: 23)
Dengan  demikian,  kebaruan  penelitian  ini  dibandingkan  dengan  penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian komunikasi yang fokus pada bahasa bias  gender  yang  menunjukkan  cara  mengenali  blaming  the  victim  di  media.  Pada akhirnya  penelitian  ini  akan  memunculkan  model  untuk  menganalisis  berita blaming  the  victim  di  media  massa,  khususnya  media  online.  Konsep  Blaming  the victim  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mendeskripsikan  bahwa  korban pemerkosaan  disalahkan  dan  dituduh  sebagai  penyebab  peristiwa  traumatis  yang menimpanya. Korban disalahkan karena dianggap pasif (pasrah dan menerima serta menikmati perlakukan seksual dari pemerkosa). Sedangkan penjahat dianggap tidak bersalah  karena  tidak  mungkin  bisa  menahan  hawa  nafsu.  Hawa  nafsu,  dalam pandangan  masyarakat  patriarki  merupakan  sesuatu  yang  dianggap  tidak  bisa dikontrol oleh manusia.
Penelitian  ini  fokus  mengenai  berita-berita  Suaramerdeka.com  yang mengandung unsur Blaming the Victim. Dilakukan analisis pada 5 berita kekerasan seksual yang memiliki derajat Blaming the Victim yang dinilai paling tinggi menurut penulis  selama  periode  Januari  2016  -  Desember  2017.  Tahapan  penelitian  ini dimulai  dengan  pengumpulan  bahan  berupa  teks-teks  berita  kekerasan  seksual  di Suaramerdeka.com  untuk  kemudian  dianalisis  dengan  metode  Framing  Entman. Analisis  framing  Entman  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  adanya  parktik penulisan berita blaming the victim.

## 2. Hasil Penelitian
Konsep  Blaming  the  Victim  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Ryan  William (1971).  Ryan  mengkritisi Iklan  poster sebuah  perusahaan farmasi  besar pada  saat itu.  Iklan  tersebut  memberikan  label  akan  kelalaian  para  ibu  dalam  menjaga balitanya karena dianggap tidak memberikan pengawasan terus-menerus. Para ibu dinilai  bersalah  karena  tidak  bisa  mencegah  balitanya  memakan  serpihan  krayon. (Ryan: 1971: 32)
Ryan menjelaskan, iklan tersebut membebankan kesalahan pada para ibu atas kematian  atau  sakit  parah  yang  menimpa  anak-anak  mereka  akibat  memakan krayon. Hal tersebut, menurut Ryan, merupakan distorsi realitas yang mengerikan. Menyalahkan  para  ibu  atas  kematian  anaknya  merupakan  kedok  bagi  perusahaan farmasi  seolah  memiliki  jiwa  kemanusiaan  dan  berpihak  pada publik.  Selanjutnya, oleh  Ryan,  fenomena  tersebut  diterjemahkan  sebagai  blaming  the  victim.(Ryan: 1971-35)
Ryan juga menjelaskan konsep blaming the victim dalam penerapannya pada masyarakat miskin di Amerika pada saat itu. Masyarakat miskin disalahkan karena
dinilai  miskin  motivasi  untuk  bekerja  dan  kekurangan  informasi  kesehatan.  Ryan menyatakan  bahwa  setiap  peristiwa  kejahatan,  sakit  mental,  penyimpangan masyarakat, pengangguran, selalu dibangun berdasarkan kerangka ideologi blaming the  victim.  Ryan  William  mendeskripsikan  blaming  the  victim  sebagai  sebuah  cara untuk mempertahankan kepentingan kelompok berkuasa.
Konsep blaming the victim kemudian diadopsi oleh para advokat untuk korban kriminal,  khususnya  kasus  pemerkosaan.  Konsep  blaming  the  victim  pada  korban kejahatan seksual adalah menyatakan bahwa korban pemerkosan dianggap sebagai pendosa (Schoellkopf, 2012: 34). Blaming the victim menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya. Lebih lanjut, korban pemerkosaan yang diserang oleh orang yang dikenal cenderung disalahkan  daripada  perempuan  yang  diperkosa  oleh  orang  yang  tidak  dikenal (Amir,1971: 65).
Terdapat  sejumlah  alasan  mengapa  orang-orang  menyalahkan  korban  atas tindak kriminal yang dialaminya. Menurut The Canadian Resource Centre for Victims of Crime (2009), alasan tersebut adalah berawal dari miskonsepsi mengenai peran korban  dan  pelaku  aksi  kekerasan.  Korban  seringkali  secara  salah  digambarkan sebagai individu pasif dan menerima kekerasan yang dialaminya. Sedangkan pelaku pemerkosaan  dianggap  sebagai  pihak  yang  melakukan  tindak  kekerasan  karena diarahkan  oleh  kekuatan  yang  tidak  dapat  dikontrol  olehnya,  misalnya  saja,  nafsu birahi.
Ryan  menyatakan  bahwa  sebab  korban  disalahkan  karena  erat  kaitannya dengan  mitos  (Ryan:  1971:  35).  Mitos  adalah  suatu  keyakinan  yang  beredar  luas menyangkut  suatu  hal  yang  belum  tentu  kebenarannya.  Menurut  Roland  Barthes, mitos berkaitan erat dengan sejarah dan bentukan masyarakat pada masanya, tetapi Barthes  memandangnya  sebagai  bentuk  pesan  atau  tuturan  (menyesatkan)  yang terus  diyakini  kebenarannya  walau  tidak  dapat  dibuktikan.  Barthes  (1972:  3-5) menyebutkan,  tuturan  mitologis  bukan  saja  berbentuk  tuturan  oral   melainkan dapat      pula    berbentuk      tulisan,      fotografi,    film,    laporan    ilmiah,    olah  raga, pertunjukan,    bahkan    iklan    dan    lukisan.
Mitos-mitos  tentang  pemerkosaan  mempunyai  sejarah  yang  panjang  dan berasal dari hukum-hukum yang berlaku di masa lalu. Pada masa lalu, pemerkosaan adalah sebuah ritual yang dilakukan laki-laki untuk memperoleh istri, apabila laki- laki  memerkosa  seorang  perempuan,  maka  ia  akan  mendapatkan  hak  untuk mengambil perempuan tersebut (Damayanti, 1999: 23).
Mitos  yang  hidup  dan  berkembang  selama  ribuan  tahun  menyatakan  bahwa perempuan  pada  dasarnya  adalah  penggoda  sebagaimana  Hawa  menggoda  Adam. Mitos  ini  terus  menerus  diyakini  masyarakat  sehingga  laki-laki  kemudian  tidak disalahkan  atas  tindak  pemerkosaan  yang  dilakukannya.  Mitos  yang  menyatakan bahwa  perempuan  menggoda  gairah  laki-laki  untuk  memerkosanya,  telah terbantahkan  oleh  berbagai  riset.  Faktanya,  ditemukan  bahwa  mayoritas pemerkosaan  direncanakan.  Dengan  demikian,  pemerkosaan  merupakan  tanggung jawab  pemerkosa,  bukan  korban.  Pemerkosalah  yang  seharusnya  disalahkan  atas tindak kejahatan yang dilakukannya.
Entman  menyatakan,  (1993:  52),  membingkai  atau  framing  berarti  memilih (seleksi)  beberapa  aspek  realitas dan  membuatnya  lebih  menonjol  (salient)  dalam mengomunikasikan  teks.  Hal-hal  tersebut kemudian  mengarahkan  kepada,  defined problems  (pendefinisian  masalah),  diagnose  cause  (memperkirakan  masalah  atau sumber  masalah),  make  moral  judgement  (membuat  keputusan  moral),  suggest
remedies (menekankan penyelesaian) yang pengungkapan treatment yang diberikan media terhadap korban.
Teks yang diteliti adalah berita kekerasan seksual dengan unsur blaming the victim yang diterbitkan di Suaramerdeka.com antara Januari 2016 hingga Desember 2017 (dua tahun). Jumlah berita tentang kekerasan seksual dengan unsur  blaming the  victim  pada  periode  tersebut  sebanyak  64  berita.  Dari  total  jumlah  berita tersebut, dipilih 5 (lima) berita untuk dianalisis secara mendalam dengan Framing Entman. Lima berita yang dipilih dengan pertimbangan memiliki derajat blaming the victim  tertinggi  menurut  penulis.  Blaming  the  victim  tinggi  adalah  menilai  aktor korban  menikmati  hubungan  seks  dengan  pemerkosa  (sexual  consent).  Berikut  ini tabel  analisa  teks  menggunakan  framing  Entman  yang  telah  peneliti  susun  untuk melihat kekerasan seksual dengan unsur blaming the victim;
Framing Berita 1 Berita 2 Berita 3 Berita 4 Berita 5 Define problem (penentua n masalah) Masalah pemerkosa an (P1,K1; P3,K6;dan P5,K12). Masalah pemerkosa an  (P1,K2; P2,K4;P4,K 11; P5,K13; dan P5,K12). Masalah pemerkosaan: pemelintiran makna  sexual consent (P1,K1;P1,K; P2,K3;P6,K8; dan P6, K9) Masalah pemerkosa an (P4, K9). Masalah pemerkosa an  (P1,  K1; P6,  K12;dan P2, K4).
Diagnose Causes (sebab pemerkosa an) Aktor korban dinilai bertanggung jawab atas serangan seksual yang menimpa nya. Pasalnya, aktor korban masih lugu (P5, K10); Dengan rayuan aktor pelaku (P5, K12; P7,K15); Dua aktor pelaku dan satu aktor korban tidak sadar (P6, K14); tidak ada paksaan dari aktor pelaku (P7, K16). Perempu an cantik sebagai obyek seks yang mengunda ng predator seksual. Aktor pelaku tertarik dengan kecantikan korban (P2, K6); aktor korban masuk perangkap (P4, K10). Aktor korban dituding menikmati hubungan seks dengan aktor pelaku. Dengan menyatakan aktor korban tidak kesakitan (P6, K9). Hubungan atas dasar suka sama suka, bujuk rayu aktor pelaku terhadap aktor korban (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8). Aktor korban dituding menikmati hubungan seks  dengan aktor pelaku. Diduga karena  suka sama  suka (sexual consent) (P3, K4). Sebab pemerkosa an adalah aktor korban yang berhasil diperdayai oleh aktor- aktor pelaku dengan dicekoki minuman keras (P2, K3). Make Moral Judgement (evaluasi peran aktor atau narasum ber dalam berita) -Aktor polisi: Menyatakan peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa asusila (P3; K6). -Aktor Pelaku 1: Menyatakan merayu aktor korban (P5, -Aktor polisi: Menyata kan bahwa aktor korban masuk perangkap aktor pelaku (P4, K10). -Aktor pelaku: Menyata kan bahwa Aktor polisi: berulangkali menyatakan bahwa aktor korban tidak diperkosa, hubungan didasari rasa suka sama suka karena bujuk rayu (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8); (P6, K9). Aktor Wakil Wali Kota Semarang: menyatakan bahwa ada kemungki nan hubungan seksual karena suka sama suka (P3, K4); (P3, K6). Aktor polisi: menyatakan bahwa telah melakukan penanganan (P4, K8); Berhasil menangkap lima dari delapan tersangka (P5, K9).
K12; P7,K15) dan tidak ada paksaan (P7, K16). -Aktor Pelaku 2: Menyatakan tidak memerkosa, melainkan menyentuh tubuh aktor korban (P8, K19). melakukan pemerkosa an karena tertarik dengan kecantikan aktor korban (P2, K6). Suggest Remedies (justifikasi media terhadap masalah pemerkosa an) Suaramerde ka.com melakukan blaming the victim (P5, K10; P5, K12; P7,K15; P6, K14; P7, K16). Suaramerd eka.com melakukan blaming the victim (P2, K6); (P4, K10). Suaramerde ka.com melakukan blaming the victim (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8); (P6, K9). Suaramerde ka.com melakukan blaming the victim (P3, K4); (P3, K6). Suaramerde ka.com melakukan blaming the victim (P2,
K3).
Keterangan : P = Paragraf; K = Kalimat.

## Tabel B.1
Hasil Analisis Teks dengan Framing Entman
Dalam  menentukan  berita  yang  tertulis  di  Suaramerdeka.com  sebagai pemerkosaan  (define  problem),  peneliti  berpedoman  pada  definisi  pemerkosaan oleh  beberapa  tokoh  yang  kompeten  mengenai  masalah  seksualitas  perempuan serta  nilai-nilai  kultural  yang  berlaku  di  masyarakat  mengenai  pemerkosaan. Sebagaimana  dinyatakan  Entman  bahwa  define  problem  biasanya  diukur berdasarkan nilai-nilai dalam budaya bersama (Entman: 1991: 52).
Berita-berita  yang  dianalisis  pada  tabel  tersebut  merupakan  berita pemerkosaan  dengan  sudut  pandang  Blaming  the  Victim.  Pemerkosaan  artinya pemaksaan  seksual  tanpa  persetujuan  aktor  korban  untuk  berhubungan  seks. Sebagaimana  dinyatakan  Carol  Hensell  bahwa  pemerkosaan  adalah  hubungan seksual  yang  dilakukan  tanpa  persetujuan  (consent),  termasuk  dalam  hubungan pernikahan (Carol Hensell, 2011: 115).
Lebih  lanjut,  Hensell  menjelaskan,  consent  adalah  kedua  belah  pihak  harus bersepakat  jika  mereka  ingin  berhubungan  seks.  Kedua  belah  pihak  harus sepenuhnya sadar dan waspada. Kedua pasangan sama-sama bebas untuk bertindak
dan  mengomunikasikan  dengan  jelas  keinginan  mereka  dan  meminta  izin.  Apabila hal  tersebut  tidak  dilakukan,  maka  terjadi  kekerasan  seksual.    Telaah  hasil penelitian apabila digambarkan adalah sebagai berikut:
Mitos Pemerkosa selalu menjadi narasumber berita Judgement oleh pihak yang memiliki otoritas Laki-laki tidak dapat mengendalikan nafsu birahi, perempuan (korban) dinilai makhluk lugu dan pantas diperkosa, perempuan menikmati diperkosa.
Polisi (menilai korban diperdaya dan masuk perangkap pelaku, hubungan didasari rasa saling suka, tidak ada pemerkosaan), tokoh masyarakat (menilai hubungan didasari rasa saling suka, tidak ada pemerkosaan). Narasumber adalah pelaku yang menyatakan hubungan didasarkan atas rasa saling suka, memerkosa karena tertarik dengan kecantikan korban, tidak bisa menahan hawa nafsu. Kekerasan Simbolik Korban dan pihak-pihak yang berpihak pada korban tidak dijadikan narasumber.

## Alienasi Gender

## Berita
Blaming the Victim Diksi Bias Gender
Dominasi Simbolik: Doxa
Gambar B.1. Alienasi Gender: Model Analisis Berita Blaming The Victim di Media Massa Online
Dari  gambar  di  atas  terlihat  bahwa  korban  ataupun  pihak  yang  berpihak terhadap  korban  tidak  dijadikan  narasumer  berita  atau  tidak  diberi  ruang  untuk membela korban di media. Pihak-pihak yang kerap dihadirkan sebagai narasumber justru  pelaku  dan  pihak  yang  dianggap  memiliki  otoritas,  yakni  tokoh  masyarakat dan polisi. Pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas ini menjalankan mekanisme dominasi  simbolik.  Mekanisme  dominasi  simbolik  nantinya  memuncak  pada pemikiran  Bourdieu  tentang  doxa.  Doxa  merupakan  pandangan  penguasa  yang dianggap  sebagai  pandangan  seluruh  masyarakat.  Masyarakat  tidak  lagi  memiliki sikap  kritis  pada  pandangan  penguasa  (Bourdieu,  1991).  Pandangan  penguasa  itu biasanya  bersifat    sloganistik,  sederhana,  populer,  dan  amat  mudah  dicerna  oleh rakyat  banyak,  walaupun  secara  konseptual  pandangan  tersebut  mengandung banyak  kesesatan.  Dalam  hal  ini,  misalnya  adalah  pandangan  penguasa  (ideologi dominan) bahwa korban turut menikmati berhubungan seks dengan pelaku.
Berita Blaming the Victim merupakan berita yang diawali dengan mitos yang banyak  berkembang  di  masyarakat  bahwa  perempuan  patur  diperkosa  dan menikmati  diperkosa.  Selanjutnya,  mitos  dalam  berita  dikukuhkan  dengan  moral judgement dari tokoh masyarakat ataupun polisi yang menilai bahwa  tidak  terjadi pemerkosaan  melainkan  hubungan  seksual  yang  didasari  perasaan  saling  suka, korban  (perempuan)  makhluk  lemah  dan  mudah  diperdayai,  korman  merupakan perempuan  cantik  dan  mengundang  birahi  pemerkosa.  kekerasan  simbolik. Kekerasan simbolik terjadi karena dominasi bahasa berita yang menyatakan bahwa korban pemerkosaan digilir setelah berhasil diperdayai oleh aktor pelaku.
Lebih  lanjut,  narasumber  yang  dihadirkan  jutru  pelaku  yang  membela  diri dengan  mengatakan  tidak  memerkosa  melainkan  hubungan  saling  suka  atau menyatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan nafsu birahi sehingga tidak dapat disalahkan  sepenuhnya  apabila  memerkosa  sedangkan  korban  dinilai  cantik  dan seksi sehingga mengundang nafsu birahinya.
Semua  pernyataan  narasumber  berita  yang  menyalahkan  korban  dan membela  pelaku  merupakan  kekerasan  simbolik.  Secara  spesifik,  kekerasan simbolik ini meniadakan pendapat korban atau pihak-pihak yang membela korban. Penyingkiran  pendapat  yang  membela  korban  ini  dimanakan  alienasi  gender. Alienasi  gender  merupakan  indikator  terjadinya  blaming  the  victim:  korban pemerkosaan patut disalahkan.
Alienasi  gender  bisa  dikatakan  sebagai  indikator  terjadinya  berita  blaming the  victim.  Alienasi  gender  terjadi  manakala  tidak  hadirnya  korban  sebagai narasumber  yang  membela  dirinya  atas  peristiwa  traumatis  yang  dialami.  Tidak hadirnya  aktor  korban  sebagai  narasumber  berita membentuk  opini  publik secara salah. Adapun istilah alienasi merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh Hegel.  Hegel  menyerap  konsep  alienasi  dari  teologi  Protestan  yang  biasanya digunakan berkaitan dengan alienasi seseorang dari Tuhan (Feuer, 1962: 117).
Alienasi (alienation) berasal dari kata berbahasa Latin alienatio. Kata benda ini menderivasi maknanya dari kata kerja alienare (untuk menjadikan sesuatu milik orang  lain,  membawa  pergi  melepaskan).  Salah  satu  penggunaan  pokok  dalam bahasa  Latin  terhadap  alienare  berhubungan  dengan  kepemilikan.  Dalam  konteks ini, alienare berarti ‘mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain’ (Kaufman, 1965: 143).
Selanjutnya,  Karl  Marx  menggunakan  konsep  alienasi  untuk  berbicara mengenai  eksistensi  hubungan  alienasi  antara  pekerja  dan  produknya  oleh kekuatan-kekuatan  ekonomi  asing  dan  bermusuhan.  Marx  memikirkan  antara  lain
dominasi terhadap produk yang merupakan dominasi terhadap pekerja itu sendiri karena  pekerja  tidak  bisa  menikmati  produk  tersebut.  Bagi  Marx,  seharusnya, karakteristik  esensial  manusia  adalah  individualitas,  sosialitas  dan  inderawi, bukannya dominasi (Marx, 1963: 122).
Konsep  alienasi  yang  dikemukakan  oleh  Marx  telah  memunculkan penggunaan  istilah  tersebut  oleh  sejumlah  besar  tokoh-tokoh  dalam  kaitannya dengan  ketidakmampuan  untuk  mengontrol  atau  bahkan  memahami  berbagai peristiwa  dan  struktur  sosial,  ekonomi,  dan  yang  paling  utama  politik  yang memengaruhinya (Richard Schaacht, 2009: 222).
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa berita-berita pemerkosaan di atas tidak  akurat.  Berita  tidak  akurat  adalah  mendistorsi  arti  penting  fakta  tertentu dengan menunjukkan suatu realitas yang sesungguhnya hanya detail tidak penting dan kurang penting atau “meremehkan” fakta penting (Rolnicki, Tate, Taylor, 2008: 4-5).    Tidak  disertakannya  korban  ataupun  pakar  pemerhati  gender  sebagai narasumber  merupakan  indikator  bahwa  berita  yang  ditulis  tidak  menggali  data mendalam.  Tidak  mendalamnya  data  yang  dihadirkan  dalam  berita  merupakan wujud  jurnalisme  yang  tidak  profesional  karena  berhenti  mencari  kebenaran sebelum  terungkap  sepenuhnya  (Schudson  dan  Anderson,  2009:  91-92).  Menurut Lippmann  seharusnya  berita  mengumpulkan  bukti  mendalam  dan  menyediakan informasi sebanyaknya bagi pembaca (dalam Schudson dan Anderson, 2009: 92).
Apabila  korban  tidak  mau  diwawancarai  karena  malu,  pada  prinsipnya untuk  mencapai  keberimbangan  berita  (cover  both  side),  dicari  narasumber  lain semisal  keluarga  korban  atau  KPAI  atau  Komnas  Perempuan  sebagai  pihak  yang mengerti  betul  bagaimana  membela  korban  kekerasan  seksual  sehingga  tidak terjadi  berita  Blaming  the  Victim.  Selain  itu,  pemilihan  diksi  bias  gender  juga menyumbang  terjadinya  blaming  the  victim.  Pada  berita  yang  dianalisis  di  atas, diketahui  wartawan  menggunakan  kata  “digilir”  pada  korban  pemerkosaan.  Kata digilir  memiliki  konotasi  bahwa  korban  kekerasan  seksual  merupakan  obyek  seks yang bisa digilir oleh para pelaku pemerkosaan. Dengan demikian, penggunaan kata “digilir”  memperteguh  gambaran  perempuan  di  media  massa  sebagai  obyek  seks. Sebagai obyek seks, perempuan korban pemerkosaan akan cenderung disalahkan. Gambaran  perempuan  dalam  lima  teks  berita  yang  dianalisis  di  atas,
membuktikan  bahwa  terdapat  praktik  blaming  the  victim  pada  berita  kekerasan seksual  di  Suaramerdeka.com.  Praktik  blaming  the  victim  ternyata  tidak  bisa  lepas karena berlangsungnya alienasi gender dan pemilihan diksi yang bermakna korban merupakan  obyek  seks.  Blaming  the  victim  yang  terjadi  karena  praktik  Alienasi Gender dan pemilihan diksi bias merupakan kekersan simbolik (Symbolic Violence). Symbolic  Violence  sendiri  bisa  terjadi  karena  adanya  kekuatan  simbolik  (symbolic power). Bourdieu menjelaskan bahwa power ada di mana-mana. Namun, ironisnya, kita  semua  tidak  bisa  mengenalinya.  Bourdie  menjelaskan,  kita  semua  dituntut untuk mengenali power yang tidak terlihat yang ia sebut  symbolic power.  Symbolic power  merupakan  power  yang  tidak  terlihat,  bahkan  oleh  subjek  power  tersebut (Bourdieu: 1991: 163-4).
Perempuan korban kekerasan seksual di media massa mengalami kekerasan simbolik  karena  disalahkan  atas  tragedi  pemerkosaan  yang  menimpanya.  Lewat bahasa yang mengintimidasi dan tidak sensitif gender, perempuan dituding sebagai pihak  yang  memprovokasi  terjadinya  pemerkosaan  yang  menimpaya  melalui kekuasaan simbolik bahasa. Bahasa menjadi bagian dari sistem simbolik selain seni, agama,  dan  mitos.  Bahasa  menjadi  instrumen  mempertahankan  dominasi  atau
instrumen  untuk  mendapatkan  kekuasaan  (power).  Bahasa  adalah  kekuasaan simbolik.  Pertukaran  bahasa  selalu  berhubungan  dengan  kekuasaan  simbolik (Bourdieu, 1991: 37).
Banyak  orang  tidak  sadar  akan  adanya  intimidasi,  kekerasan  simbolik  lewat dominasi  bahasa.  Ucapan  tidak  hanya  disampaikan  untuk  dipahami  tetapi  juga sebagai  tanda  otoritas  yang  harus  diyakini  dan  dipatuhi  (Bourdieu,  1991:  66). Selanjutnya,  mereka  yang  menguasai  kapital  yang  lebih  besar  (laki-laki)  akan menjadi  kelas  yang  dominan.  Menurut  hemat  peneliti,  Bourdieu  melihat  sistem simbolik  (melalui  bahasa)  sebagai  instrumen  dominasi.  Tradisi  fungsionalisme  ini menjelaskan  produksi  simbol  dengan  mengaitkannya  dengan  kepentingan  kelas dominan. Kepentingan kelas dominan mewakili ideologi kelompok tertentu yang di- share ke masyarakat luas.
Kultur dominan membentuk integrasi di antara kelompok atau kelas dominan. Budaya dominan juga berperan dalam membentuk integrasi masyarakat yang semu, kesadaran  palsu,  legitimasi  kepada  aturan  yang  sudah  mapan,  menciptakan perbedaan  hierarkhis  dan  melegitimasi  perbedaan  ini.  Kekerasan  simbolik  dalam arti tertentu jauh lebih kuat daripada kekerasan fisik karena kekerasan simbolik itu melekat  dalam  setiap  bentuk  tindakan  dan  struktur  kognisi  individual,  dan memaksakan legitimasi pada tatanan sosial.
Lebih  lanjut,  praktik  Alienasi  Gender  pada  media  massa  online  melanggar Pedoman  Pemberitaan  Media  Siber  yang  dibuat  oleh  Dewan  Pers  bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat. Yakni melanggar peraturan nomor  2  tentang  verifikasi  dan  keberimbangan  berita  butir  b,  sebagai  berikut: “Berita  yang  dapat  merugikan  pihak  lain  memerlukan  verifikasi  pada  berita  yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.”
Berita-berita yang mengandung praktik Alienasi Gender juga melanggar butir d  karena  tidak  menuliskan  berita  susulan  untuk  menunjung  verifikasi  berita sebelumnya. Bunyi  butir  d  adalah,  “Media  wajib  meneruskan  upaya  verifikasi,  dan setelah  verifikasi  didapatkan,  hasil  verifikasi  dicantumkan  pada  berita pemutakhiran  (update)  dengan  tautan  pada  berita  yang  belum  terverifikasi.” Artinya,  Suaramerdeka.com  memutus  berita  yang  belum  tuntas  dengan  tidak menulis berita lanjutannya untuk verifikasi dan keberimbangan berita.
3. Analisa
Penulisan  berita  dilakukan  oleh  aktor  untuk  suatu  tujuan  (Entman,  1991: 52).  Aktor  yang  dimaksud  adalah  aktor  dalam  newsroom  yang  memiliki  pengaruh pada  penulisan  dan  penayangan  berita.  Dalam  menuliskan  berita,  aktor-aktor tersebut pastilah menuliskan dan menayangkan berita dari sudut pandang tertentu, untuk  tujuan  tertentu.  Hal  tersebut  terjadi  karena  dalam  kerja  teknis  jurnalistik melibatkan aktor-aktor yang kemudian menentukan definisi suatu peristiwa. Aktor- aktor  tersebut  mendefinisikan  fakta  yang  dipandang  memiliki  kandungan  nilai berita,  yaitu  penting  dan  menarik  bagi  khalayak  (Siregar,  2008:  241).    Dengan demikian, tujuan “menarik perhatian khalayak” inilah yang semata dijadikan kunci bagaimana aktor-aktor wartawan menuliskan berita. Berita “menarik” tersebut abai dalam akurasi dan keberimbangan.
Penulisan  berita  “menarik”  yang  bertujuan  menarik  pembaca  untuk keuntungan  bisa  juga  dikategorikan  sebagai  banalitas  jurnalistik.  Dalam  sebuah proses  komunikasi,  banalitas  bisa  juga  dimaknai  sebagai  proses  pendangkalan makna  terhadap  substansi  pesan  komunikasi  sebagai  akibat  adanya  rekayasa informasi  dan  teknologi  media  yang  disebabkan  tumpang  tindihnya  berbagai
kepentingan  dari  fihak  pembuat  pesan,  baik  yang  berupa  kepentingan  estetika, kepentingan politik, maupun kepentingan ekonomi (Siti Solikhati dkk, 2015: 103-4).
Berita ditulis dengan pendefinisian fakta. Pendefinisian fakta ke dalam berita dipengaruhi  faktor-faktor  internal  dari  aktor  wartawan  dan  aktor-aktor  yang terlibat  dalam  newsroom.  Faktor-faktor  internal  aktor  menurut  Bourdieu  bisa diartikan sebagai  menalarkan  berbagai  peristiwa  yang  berakar dalam pengalaman sensoris, dari cara pandang seseorang yang disimbolkan (dalam Jenkins, 2016: 107- 8).  Artinya,  berita  Blaming  the  Victim  merupakan  simbolisasi  perempuan  sebagai korban  yang  erat  kaitannya  dengan  cara  pandang  aktor-aktor  yang  terlibat  pada penulisan berita.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  John  C.  Merrill  menyatakan  bahwa  seorang jurnalis  melakukan  proses  mengenai  cerita  apa  yang  akan  dihadirkan,  memilih mana yang akan digunakan dan mengekspresikannya ke dalam tulisan dipengaruhi oleh  karakter  moral  pekerja  media  (dalam  Gordon,  Kittross,  Reuss,  1996:  1-2). Karakter  moral  ini  kemudian  berpengaruh  pada  hasil  penulisan  berita.  Dalam banyak  kasus  pemberitaan  media,  terutama  yang  berhubungan  dengan  peristiwa yang  melibatkan  pihak  dominan,  umumnya  disertai  penggambaran  buruk  pihak yang kurang dominan.
Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada berita kekerasan seksual, posisi  korban  (victim)  disalahkan  (blaming).  Pasalnya,  korban  merupakan  pihak kurang  dominan  yaang  cenderung  digambarkan  serba  buruk  oleh  media.  Berita blaming  the  victim  sesungguhnya  menyalahi  demokrasi  komunikasi.  Demokrasi memang  mengandaikan  kebebasan  untuk  berfikir,  berbicara  dan  berkomunikasi tanpa  diskriminasi,  manipulasi  dan  represi  (Hardiman,  2010:  185).  Karenanya, sebagai pembaca kita dituntut bersikap kritis terhadap praktik bias gender media. Pembaca kritis harus memahami bahwa sebuah berita di media bukan hanya rangkaian  fakta  yang  tersusun  menjadi  sebuah  kalimat  dan  paragraf.  Berita merupakan perwujudan pemikiran dan sikap wartawan, editor, Redaktur Pelaksana, Pemimpin  Redaksi,  pemilik  media,  atau  bahkan  juga  stake  holder.  Media  massa merupakan  kombinasi  aksi  dan  pengambilan  keputusan  banyak  pihak.  Hasil tersebut kebanyakan berasal dan dilakukan dari sedikit individu. Dengan demikian, inti dari semuanya, adalah nilai individu. Keputusan bersama dibuat oleh para aktor yang bekerja untuk media berita, semuanya berasal dari nilai individu.
Individu-individu  dalam  struktur  newsroom  media,  sebagaimana  hasil penelitian  ini  masih  dipengaruhi  paham  dominan  (patriarki)  dalam mendeskripsikan  berita  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan.  Dari  sudut pandang  ekonomi  politik,  kuasa  media  bisa  dinilai  telah  mencederai  kepercayaan pembaca. Kepercayaan pembaca dicederai karena media belum bisa menghadirkan informasi yang benar dan mendidik.
Dengan demikian, berdasarkan pemahaman ekonomi politik, media membuat semacam hegemoni dengan membatasi agenda tertentu mengenai proses politik dan seluruh  bidang  kultural  yang  memungkinkan  representasi  yang  dilakukan  (Gaye Tuchman  dalam  Jensen,  2002:  81).  Semua  pemberitaan  dalam  media,  melibatkan simbol-simbol  dominan  dalam  masyarakat,  dibentuk  ulang  dan  dipertegas  melalui proses pemberitaan (Gaye Tuchman dalam Jensen, 2002: 81).
Pembentukan  ulang  simbol-simbol  dominan  dalam  masyarakat  oleh jurnalisme  online  terasa  sangat  cepat  penyebarannya.  Hal  tersebut  terjadi dikarenakan  proses  pemberitaan  jurnalisme  online  berbeda  dengan  jurnalisme cetak. Proses pemberitaan berbeda karena karakteristik media online berbeda dari
media cetak. Beberapa karakteristik media/jurnalisme online, antara lain:  Unlimited space  dan  Storage  and  Retrieval.  Jurnalistik  online  memungkinkan  berita  “abadi”, tersimpan, dan bisa diakses kembali dengan mudah kapan dan di mana saja.
Berdasarkan  dua  poin  di  atas,  seharusnya  berita  online  memiliki  ketegasan verifikasi data dan pembahasan mendalam baik dalam bentuk satu kali penayangan berita utuh atau dalam bentuk  follow up stories. Pentingnya verifikasi dalam berita online  karena  sifat  halaman  tak  terbatas  dan  abadi.  Namun,  ironisnya  fakta  di lapangan menyatakan sebaliknya.
Louis Althusser (dalam Al-Zastrouw, 2000: v-xii) menulis bahwa media, dalam hubungannya  dengan  kekuasaan,  menempati  posisi  strategis  terutama  karena anggapan  akan  kemampuannya  sebagai  sarana  legitimasi.  Media  massa, sebagaimana  lembaga-lembaga  pendidikan,  agama,  seni,  dan  kebudayaan merupakan  bagian  dari  alat  kekuasaan  negara  yang  bekerja  secara  ideologis  guna membangun  kepatuhan  khalayak  terhadap  kelompok  berkuasa  (ideological  state apparatus).
Berbagai  kepentingan  yang  sedang  “bermain”  ada  dalam  kerangka  kultur  di mana  media  tersebut  berada.  Sebagaimana  pernyataan  Siregar,  informasi didominasi  oleh  latar  kultural  dimana  media  itu  berada  (Siregar,  2014:  xxii). Suaramerdeka.com  berada  di  Jawa  Tengah  yang  masih  memegang  kuat  budaya patriarki  hingga  sekarang.  Dengan  demikian,  bisa  dikatakan  bahwa  bias  berita terjadi  karena  media  massa  berada  di  tengah  realitas  sosial  yang  sarat  dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Derajat bias media  ini,  setidaknya  dipengaruhi  oleh  tiga  hal:  kapasitas  dan  kualitas  pengelola media, kuatnya kepentingan yang sedang bermain dalam realitas sosial, serta taraf kekritisan dari masyarakat (Sobur, 2012: 35).
Bias  berita  bukanlah  persoalan  kecil.  Bahasa  tidak  netral  dan  tidak  pula sepenuhnya  dalam  kontrol  kesadaran.  Karena  itu,  bias  yang  berasal  dari  bahasa adalah bias yang sesungguhnya amat berbahaya, ibarat musuh yang menikam dari belakang  (Sobur,  2012:  35).  Dalam  kaitannya  dengan  konvergensi  media, Suaramerdeka.com  mengikuti  arus  menggabungkan  berbagai  platform  komunikasi menuju  dinamika  pasar.  Selain  memiliki  media  cetak,  Suara  Merdeka membarenginya  dengan  bentuk  barita  online,  e-paper  dan  live  streaming.  Suara Merdeka  sebagai  sebuah  industri  dituntut  mampu  menyesuaikan  perkembangan. Celakanya,  yang  diutamakan  adalah  perkembangan  pasar  (ekonomi  pasar),  bukan perkembangan  membangun  masyarakat  kecerdasan  masyarakat,  terutama kecerdasan gender.
Ekonomi pasar menurut Arendt cenderung mengikis habis solidaritas warga. Arent mengkritik kapitalisme dari perspektif demokrasi, dan kritik seperti itu juga dilakukan  Jurgen  Habermas  melalui  konsep  ruang  publik.  Habermas  menjelaskan, sistem  kapitalis  merupakan  ancaman  nyata  bagi  formasi  ruang  publik  otonom. (dalam  Hardiman,  2016:  186).  Kapitalis  menjadikan  masyarakat  menjadi  tidak berdaya. Keberdayaan dikembalikan kepada siapapun yang menguasai pasar. Modal yang dimilikinya dapat menggerakkan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Media  massa  cetak  pada  umunya  dan  media  massa  online  pada  khususnya,
dewasa  ini  tidak  menggambarkan  public  sphere  karena  opini  publik  akan terperangkap di dalam pertukaran komunikasi yang berciri massa (W. Kornhauser dalam Habermas, 2015: 343). Beberapa alasan yang mendasarinya adalah, pertama, proporsi masyarakat yang mengungkapkan opini jauh lebih sedikit ketimbang yang menerimanya. Komunitas publik dilihat tak lebih sebagai kumpulan abstrak individu
yang  menerima  semua  pemahaman  mereka  dari  media  massa.  Kedua,  komunikasi massa  adalah  komunikasi  yang  begitu  tertata,  sampai-sampai  sulit  atau  mustahil bagi  individu  untuk  menanggapi  dengan  cepat  dan  efektif.  Ketiga,  realisasi  opini dalam  tindakan  dikontrol  oleh  otoritas  yang  mengorganisasi  dan  mengontrol saluran-saluran tindakan tersebut.  Kelima, media massa tidak pernah otonom dari institusi-institusi  yang  ada.  Sebaliknya,  yang  terjadi  adalah  agen-agen  institusi otoritatif  malah  menginfiltrasi  massa,  mereduksi  otonomi  apa  pun  yang  dimiliki media massa dalam membentuk opini lewat diskusi (Miller dalam Habermas, 2015: 344). Sebenarnya,  media  bisa  saja  menjalankan fungsinya  sebagai  agent  of  change bagi  terwujudnya  gender  equality.  Media  dapat  berkembang  menjadi  kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia  representasikan  untuk  diletakkan dalam  konteks  kehidupan  yang  lebih  empiris. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  sebenarnya  media  berada  pada  posisi  mendua. Artinya, ia dapat memberikan pengaruh-pengaruh “positif” maupun “negatif”. Tentu saja,  atribut-atribut  normatif  ini  bersifat  sangat  relatif  tergantung  pada  dimensi kepentingan yang diwakili.
Memang  persoalannya  adalah  bahwa  media  tidak  bisa  bersifat  netral. Misalnya  atribut-atribut  tertentu  dari  media  dapat  mengkondisikan  pesan-pesan yang dikomunikasikan. Sebagaimana dikatakan oleh Marshal McLuhan, “the medium is  the  message”,  medium  itu  sendiri  merupakan  pesan.  “apa-apa  yang  dikatakan” ditentukan secara mendalam oleh medianya.
Sebagai  uraian  analisa  penulis,  dapat  dikatakan  sejauh  ini,  praktik jurnalisme di perusahaan media online lokal berbasis media massa cetak pertama di Indonesia,  Suaramerdeka.com,  masih  menggampangkan  keberimbangan  berita online.  Selama  ini,  berita-berita  kekerasan  seksual  di  Suaramerdeka.com  hanya memuat  satu  sudut  pandang  narasumber  yang  berkeyakinan  bahwa  korban pemerkosaan  bertanggung  jawab  atas  peristiwa  traumatis  yang  menimpanya (blaming  the  victim).  Artinya,  kultur  dominasi  patriarki  kental  hadir  dalam newsroom Suaramerdeka.com.
Disadari  atau  tidak,  langsung  atau  tidak  langsung,  yang  tersebar  dan  selalu lestari melalui media massa adalah ideologi gender dominan. Melalui media massa, masyarakat dapat  belajar  menyesuaikan diri  dengan  harapan-harapan  masyarakat agar  berperilaku  seturut  perbedaan  dan  stereotip  gender.  Seharusnya,  melalui media,  selain  lingkungan  keluarga,  sekolah,  dan  teman-teman  dekat,  media  massa merupakan  salah  satu  agen  sosialisasi  yang  sangat  menetukan  karena  mampu secara  khusus  berpengaruh  dalam  menyalurkan  keinsyafan  dan  penghargaan gender.
Alienasi  Gender  mencoba  menjawab  pandangan  ideologi  dominan  yang meniadakan  pendapat  korban  pemerkosaan  sebagai  narasumber  berita.  Ideologi dominan  dalam  berita  pemerkosaan  selalu  menghadirkan  narasumber  yang  tidak berpihak  pada  korban.  Seringkali  para  narasumber  yang  dihadirkan  justru menyatakan  bahwa  korban  pemerkosaan  bertanggung  jawab  terhadap  serangan seksual yang menimpanya (blaming the victim).
Konsep  Alienasi  Gender  menjelaskan realita  bahwa  korban  pemerkosaan teralienasi  (terasing,  hanya  dijadikan  obyek)  karena  ia  tidak  bisa  menjadi  subjek dan  menjelaskan  peristiwa  traumatis  yang  menimpanya  dari  sudut  pandangnya (Anna Puji Lestari, 2019a). Gambaran perempuan dalam lima teks berita yang telah dianalisis  membuktikan  bahwa  terdapat  praktik  blaming  the  victim  pada  berita
kekerasan  seksual di  Suaramerdeka.com.  Praktik  blaming  the  victim  ternyata  tidak bisa  lepas  karena  berlangsungnya  Alienasi  Gender  dan  pemilihan  diksi  yang bermakna korban pantas dijadikan obyek seks.
Perwujudan  diksi  bias  dan  praktik  Alienasi  Gender  yang  mengindikasikan terjadinya berita Blaming the Victim sesungguhnya merupakan kekerasan simbolik siber  (Cyber  Symbolic  Violence).  Istilah  tersebut  penulis  kemukakan  untuk menjelaskan banyaknya fenomena kekerasan simbolik yang dialami perempuan di dunia  maya,  baik  di  kanal Youtube,  Instagram,  Facebook,  Twitter,  maupun  media daring  lainnya  (Anna  Puji  Lestari,  2019b).  Kekerasan  Simbolik  Siber  banyak dialami  perempuan  dikarenakan  sejak  kecil  perlakuan  antara  laki-laki  dan perempuan  dibedakan,  dalam  akses  pendidikan  dan  sosial  kemasyarakatan perempuan cenderung dinomorduakan (Anna Puji Lestari 2018: 3).
Dengan  demikian,  cyber  symbolic  violence penting  untuk  diwaspadai mengingat dampaknya dua  kali  lipat  (two  folds) dibanding  kekerasan simbolik di dunia  nyata  atau  di  media  arus  utama  yang  tidak  melibatkan  internet.  Pasalnya, dalam  informasi  yang  melibatkan  internet,  ketika  suatu  konten  sudah  diunggah, tidak akan hilang walau sudah dihapus dan memiliki sebaran yang luas hingga bisa diakses ke penjuru negeri.

## 4. Kesimpulan dan Penutup
Terdapat  temuan  penting  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisa  terjadinya Blaming  the  Victim  berita  media,  yakni  dimunculkannya  konsep  Alienasi  Gender. Setelah  dilakukan  analisis  terhadap  lima  teks  berita  asusila  di  Suaramerdeka.com, diketahui bahwa berita blaming the victim terjadi karena korban kekerasan seksual tidak dihadirkan sebagai narasumber berita (Alienasi Gender). Jikalau korban tidak mau diwawancarai, pada prinsipnya, untuk mencapai keberimbangan berita (cover both  side),  seharusnya  dicari  narasumber  lain  semisal  keluarga  korban  atau  KPAI atau Komnas Perempuan sebagai pihak yang mengerti betul  cara membela korban kekerasan seksual.

## Daftar Pustaka

## Buku
Amir, M. (1971). Patterns in Forcible Rape. Chicago: University of Chicago Press. Al-Zastrouw Ng. (2000). “Membaca Berita yang Tidak Diberitakan.” Dalam Winarko,
H.  Mendeteksi  Bias  Berita:  Panduan  Untuk  Pemula.  Yogyakarta:  Kajian  dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIKR) untuk Garda Bangsa.
Barthes,  Roland.  (1972).  Mythologies.  Selected  and  translated  from  the  French  by Annette Lavers. New York: THE NOONDAY PRESS.
Bourdieu,  Pierre.  (1991).  Language  and  Symbolic  Power.  Translated  by  Gino Raymond and Mattew Adamson, Cambridge UK: Polity Press.
Damayanti, Yeni Rosa. (1999). “Ketika Korban Disalahkan, Membongkar Cara Pandang Tentang Perkosaan.” Dalam Perkosaan, Suatu Kajian Teoritik Kritis dan Empirik Kasus Tindak Perkosaan. ELSAPA.
Gordon, David A., John M. Kittross, Carol Reuss. (1996). Controversies in Media Ethics. USA: Longman.
Habermas, Jurgen. (2015). Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Hardiman, Budi F. (2010). Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari
Polis Sampai Cyberspace. Jakarta: PT Kanisius.
Hardiman,  Budi  F.  (2016).  Kritik  Ideologi:  Menyingkap  Pertautan  Pengetahuan  dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas. Yogyakarta: PT Kanisius.
Marx,  Karl.  (1963).  Early  Writings,  ed  dan  terj  oleh  T.B  Bottomore.  New  York: McGrawHill.
Michael  Schudson  dan  Chris  Anderson.  (2009).  “Objectivity,  Professionalism,  and Truth  Seeking  in  Journalism.”  Dalam  Karin  Wahl-Jorgensen  dan  Thomas Hanitzsch. The Handbook of Journalism Studies. New York: Routledge.
Jenkins,  Richard.  (2016).  Membaca  Pikiran  Pierre  Bourdieu.  Yogyakarta:  Kreasi Wacana.
Rolnicki, Tom E, C. Dow Tate, Sherri A. Taylor. (2015). Pengantar Dasar Jurnalisme, Scholastic Journalism. Jakarta: Prenada Media Group.
Ryan, William. (1971). Blaming the Victim. New York: Pantheon. Schaacht,  Richard.  (2009).  Alienasi:  Sebuah  Pengantar  Paling  Komprehensif  (terj.).
Yogyakarta: Jalasutra.
Siregar, Ashadi. (2008). Etika Komunikasi. Yogyakarta: Pustaka. Siregar, Amir Effendi. (2014). Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi,
Membangun Keberagaman. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Sobur,  Alex.  (2012).  Analisis  Teks  Media:  Suatu  Pengantar  Untuk  Analisis  wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Tuchman, Gaye. (2002). “The Production of News. Klaus Bruhn Jensen (eds.), A Handbook of Media and Communication Research. London: Routledge.

## Jurnal Dan Media Massa
Entman, Robert M. (1993).  Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, December.
Feuer, Lewis. (1962). What is Alienation? The Career of a Concept. ‘New Politics’, Vol
1, No. 3.
Kaufman, Arnolds S. (1965). On Alienation. ‘Inquiry, vol. 8, No.2. Lestari, Anna Puji. (2018). Digital Gender Gap Pattern in Indonesia. E3S W eb of Conferences 73, (2018) https://doi.org/10.1051/e3sconf/201873 ICENIS 2018.
Lestari, Anna Puji. (2019a). Saatnya Kampus Berpihak Kepada Korban Perkosaan. kepri.antaranews.com. diakses pada 1 Agustus 2019 pukul 01.00 WIB.
Lestari, Anna Puji. (2019b). Ikan Asin dan Kekerasan Simbolik Siber. www.antaranews.com . Diakses 1 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB. Niemi, Laura dan Lianne Young (2014). Blaming the Victim in the Case of Rape.
Psychological Inquiry: An International Journal for the Advancement of
Psychological Theory. Department of Psychology, Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts. Schoellkopf,  Julia  Churchill.  (2012).  Victim  Blaming:  A  New  Term  for  an  Old  Trend.
Jurnal  Lesbian  Gay  Bisexual  Transgender  Queer  Center  The  Community,
Equity, & Diversity.University of Rhode Island
Solikhati,  Siti,  dkk.  (2015).  Banalitas  Simbol  Keagamaan  Dalam  Sinetron  Religi:
Analisis  Tayangan  Sinetron  “Bukan  Islam  KTP”  di  SCTV.  JURNAL  ILMU DAKWAH, Vol. 35, No.1, Januari – Juni 2015 The Canadian Resource Centre for Victims of Crime. (2009). Kanada. Hensell,  Carol.  Jurnal  Perempuan  Nomor  71.  (2011).  Perkosaan  dan  Kekuasaan. Jakarta.