Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
Cindy Nabilla 1 *, M. Qur’anul Kariem 2 , Doris Febrianti 3
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri 3 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri 2018610063@students.uigm.ac.id

## Abstract
The province of South Sumatra is one of the largest palm oil producers in Indonesia. Oil palm plantations in South Sumatra are spread over several regencies and cities, one of which is Banyuasin Regency. This poten- tial encourages the Banyuasin district government to attract entrepreneurs to do business in the field of oil palm plantations and to build oil palm factories, especially in Gasing Village, Banyuasin Regency. On the other hand, oil palm plantation business activities in Gasing Village, Banyuasin Regency also have a negative impact, namely the occurrence of conflicts between the community and the company, namely conflicts over the legality of land ownership. The area of the problematic land is 110 hectares where there are several residents who claim that this 110 hectares of land is theirs. The method used is a qualitative research method. Data obtained through direct observation and interviews. The results show that the settlement of land disputes related to oil palm plantations has not been smooth and optimal because there are a number of obstacles although in the end it can be resolved. Recommendations from this research are socialization, creation of discussion forums on land/land protection, and education conducted by BPN.
Keywords : Rolle of Village Government, Conflict, Oil Palm Plantation.

## Abstrak
Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota, salah satunya adalah Kabupat- en Banyuasin. Potensi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Banyuasin menarik para pengusaha untuk melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit maupun membuat pabrik kelapa sawit, terutama di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin. Di sisi lain kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan yaitu konflik legalitas kepemilikan lahan. Luas lahan yang bermasalah tersebut sebesar 110 hektar dimana ada beberapa warga yang mengaku bahwa lahan 110 hektar ini adalah milik mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data di peroleh melalui observasi dan wawancara langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penyelesaian sengketa lahan terkait perkebunan kelapa sawit belum lancar dan optimal karena terdapat sejumlah kendala meskipun pada akhirnya dapat diselesaikan. Re- komendasi dari penelitian ini adalah adanya sosialisasi, pembuatan forum diskusi tentang perlindungan tanah, dan edukasi yang dilakukan oleh BPN.
Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Konflik, Perkebunan Kelapa Sawit.
* Corresponding Author : Cindy Nabilla . (2018610063@students.uigm.ac.id) . Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri. Jl. Jendral Sudirman No.629 Km.4 Palembang 30129.
Volume 5 No. 2 Tahun 2022 DOI: http://dx.doi.org/10.30742/jus.v5i2.2462
Received: 22 Agustus 2022
Accepted: 30 September 2022 Publish: 30 October 2022
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
Pendahuluan Usaha perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi yang di andalkan pemerintah karena kelapa sawit merupa- kan sumber kekayaan negara Indonesia selain karet dan kopi. Berdasarkan data badan pusat statistik di perkirakan pada tahun 2019, luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat sebesar 1,88 persen menja- di 14,60 juta hektar dengan peningkatan produksi CPO sebesar 12,92 persen menjadi 48,42 juta ton (bps.go.id), kemudian untuk luas tanaman perkebu- nan menurut Provinsi khususnya Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2019 sebesar 1191.40 ribu hektar dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi sebesar 1198.00 ribu hektar (bps.go.id).
Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Perke- bunan kelapa sawit di Sumatera Selatan tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota, salah satunya ada- lah Kabupaten Banyuasin, luas areal perkebunan di Kabupaten Banyuasin di tahun 2020 mencapai 27536.00 Ha dan produksi perkebunan kelapa saw- it di Kabupaten Banyuasin di tahun 2020 menca- pai 52513.00 ton (banyuasinkab.bps.go.id). Potensi tersebut mendorong pemerintah kabupaten Banyu- asin menarik para pengusaha untuk melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit maupun membuat pabrik kelapa sawit, terutama di Desa Gas- ing Kabupaten Banyuasin.
Di sisi lain kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin juga me- nimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya berb- agai  konflik  antara  masyarakat  setempat  dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan perkebunan maupun pembangunan perkebunan oleh perusahaan, konflik legalitas kepemilikan lahan antar masyarakat dan perusahan dan konflik pem - bangunan pabrik kelapa sawit yang dapat mence- mari  lingkungan  sekitar  desa.  Mayoritas  konflik perkebunan di Indonesia disebabkan karena adan- ya kesenjangan sosial ekonomi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat atau pekebun yang bertempat tinggal di sekitarnya. Selain itu, terjadinya konflik muncul karena kebijakan usaha perkebunan yang ada selama ini kurang relevan dengan kondisi dan karakteristik masyarkat yang ada di desa Gasing Kabupaten Banyuasin. Menurut Manager kebun PT. Sutopo Lestari Jaya dan salah satu warga yang berkonflik berdasarkan wawancara observasi yang peneliti lakukan, dalam 1 tahun terakhir ini terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan yaitu konflik legalitas kepemilikan lahan. Luas lahan yang bermasalah tersebut sebesar 110 hektar dimana ada
beberapa warga yang mengaku bahwa lahan 110 hektar ini adalah milik mereka.
Di samping konflik yang terjadi tersebut perlu dipahami bahwa konflik sebagai pertentangan atau perselisihan antar kelompok dan antar warga dalam kehidupan sosial dan politik karena berbagai sebab dan kepentingan-kepentingan. Konflik biasanya mel - ibatkan pertentangan antara dua pihak atau lebih mengenai nilai, atau anggapan yang dipandang ting- gi (Aziz SR, 2019). Selain itu juga konflik merupakan ketidaksesuaian antara nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik secara pribadi maupun dalam hubun- gannya dengan orang lain (Wahyudi, 2015).
Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mencegah dan menyelesaikan konf- lik, sebab pemerintah desa memiliki wewenang dan evaluasi untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di desa.
Kemudian dari beberapa tinjauan literatur yang dilakukan pertama berjudul Peran Pemerintah Daer- ah  dalam  Mencegah  Konflik  Horizontal  di  Sektor Kelapa Sawit (studi kasus di Kabupaten Ketapang) menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperba- rui kebijakan resolusi konflik dengan menciptakan lembaga independen di tingkat nasional dan daerah. Tingkat daerah dilengkapi dengan mekanisme dan prosedur  operasional  penyelesaian  konflik,  namun pemerintah belum maksimal dalam penyelesaian konflik  karena  konflik  telah  menimbulkan  banyak korban yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Chrisnawan, 2016). Kedua Peran Pemerintah  Daerah  dalam  Resolusi  Konflik  Lahan Perkebunan menghasilkan tercapainya kesepakatan batas-batas antara kedua desa yang menjadi dasar proses administrasi selanjutnya dalam pembukaan lahan di kedua desa tersebut. Dengan demikian se- gala aktivitas PT. BMPJ di lahan 700 Ha secara otom- atis harus berhenti. PT. BMPJ berdalih alasan Bupati Rokan Hulu untuk mencabut izin pencadangan lah- an An. PT. BMPJ tidak sah, karena dasar kesepakatan tapal batas tidak memiliki payung hukum yang mut- lak (Ninla Elmawati Falabiba, 2019). Ketiga Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konf- lik Agraria  (Studi  Kasus  Konflik  antara  PT.  PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba) melakukan upaya konsiliasi dan mem- bentuk  tim  verifikasi  penyelesaian  konflik  adapun kesepakatan dari hasil konsiliasi tersebut adalah menjamin kepada masyarakat bahwa tidak akan memberikan izin perpanjangan Hak Guna Usaha di atas lahan (Raja, 2019).

## 101

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
Dari uraian penelitian sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa penelitian ini menarik untuk di kaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana per- an pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik usaha perekebunan kelapa sawit karena pemer- intah desa mempunyai peran yang besar untuk mencegah  dan  menyelesaikan  terjadinya  konflik antara masyarakat sebagai regulator dan media- tor  dalam  konflik  lahan  tersebut.  terutama  pada penelitian peran pemerintah desa dalam menyele- saikan konflik lahan di PT. Sutopo Lestari Jaya Desa Gasing Kabupaten Banyuasin dengan melihat ber- dasarkan  aspek  teori  model-model  konflik  yang dikemukakan oleh Gary T. Furlong yaitu model ba- tas (The Boundary Model) dimana model tersebut menjelaskan  konflik  seringkali  di  pahami  sebagai bentuk pelanggaran terhadap batasan tertentu (Fajar Dewanto Putra, 2016) dan teori implemen- tasi kebijakan dikemukakan oleh George Edward III mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ What governmenst say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs ”. Maksudn- ya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program (Pujowati, 2021) yang memiliki variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasI (Riant, 2009) yang berhubungan dengan bagaimana peran pe- merintah desa dalam mengimplementasikan kebi- jakan dalam penyelesaian konflik tersebut dengan
melibatkan Kepala Desa Gasing Kabupaten Banyua- sin, Polsek Gasing Kabupaten Banyuasin serta mas- yarakat Desa Gasing Kabupaten Banyuasin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui per- an perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa tanah terkait perkebunan kelapa sawit. Hasil pene- litian ini akan bermanfaat dalam memberikan in- formasi dan gambaran kepada pemerintah sehing- ga dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik di sektor kelapa sawit.
Metode Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang secara khusus mengek- splorasi dan memahami makna yang dikaitkan oleh beberapa individu atau kelompok dengan masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017). Selanjut- nya pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang mencoba menggam- barkan fenomena atau peristiwa apa adanya.
Unit analisis dalam penelitian ini adalah PT. Su- topo Lestari Jaya serta masyarakat desa Gasing khu - susnya yang memiliki Konflik lahan dengan PT. Su - topo Lestari Jaya. Perangkat Desa yang menjadi unit analisis di sini adalah Kepala Desa yang merupakan bagian dari perangkat desa yang ada di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa orang yang akan di jadikan in- forman atau narasumber oleh peneliti  seperti Pol- sek Gasing, Warga yang terlibat konflik lahan, kepa - la desa dan perangkat desa lainnya.
No. Nama Identitas 1. Alex Nopen, S.H. Penasehat Hukum & Kepala Keamanan PT. SLJ 2. Abdul Gani Estate Manager 3. Deddyansyah Adlan Internal Audit Manager 4. Jamal Abdul Nasir Land Surveyor 5. Aiptu Yudi Kapolpos Gasing 6. Nurbaiti Apriani Kepala Desa Gasing Baru 7. Ahmad Tarmizi Kasi Pemerintahan Desa Gasing 8. Aryandi Sekretaris Desa Gasing 9. Wani Warga yang terlibat konflik 10. Siti Fatimah Warga yang terlibat konflik 11. Eli Warga yang terlibat konflik 12. Nanang Warga yang terlibat konflik 13. Emi Warga yang terlibat konflik 14. Slamet Warga yang terlibat konflik 15. Rukmini Warga yang terlibat konflik

## Tabel 1 : Nama-nama Informan Narasumber

## Sumber : Diolah Penulis, 2022
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
Data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan informan atau subjek penelitian dan data tambahan yang diper- oleh dari sumber kepustakaan seperti buku, jur- nal dan dokumen pihak terkait dapat menunjang kelengkapan data penelitian sehingga penelitian ini dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ken- yataan. Kemudian, data tersebut terus diolah dan dianalisis hingga komprehensif, mendalam dan di- tuangkan ke dalam sub-bab sehingga dapat menga- komodasi rumusan masalah penelitian (Creswell, 2017).

## Hasil dan Pembahasan
Konflik  lahan  memang  merupakan  sebuah permasalahan bagi masyarakat manapun. Apalagi bagi masyarakat dengan potensi sumber daya alam yang tinggi dan wilayah yang strategis untuk dijadikan kawasan industri. Namun demikian, kekayaan sumber daya alam dan kawasan yang strategis tersebut bisa menimbulkan potensi konflik yang luar biasa, lantaran perbedaan sudut pandang dalam memakai sesuatu dan mungkin berujung pada persengketaan. Dalam konteks ini adalah sangketa  lahan  atau  konflik  lahan  yang  terjadi antara PT. Sutopo Lestari Jaya dengan masyarakat Desa Gasing Kabupaten Banyusin.
PT.  Sutopo  Lestari  Jaya  merupakan  salah satu perusahaan yang berada di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu warga Desa Gasing, beliau  mengatakan  PT.  Sutopo  Lestari  Jaya selain  membuka  pabrik  kelapa  sawit  PT.  SLJ  juga membuka kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. PT. Sutopo Lestari Jaya membeli tanah atau lahan secara bertahap sedikit demi sedikit, kemudian barulah membuka perkebunan kelapa sawit, saat membuka perkebunan kelapa sawit tersebut PT. Sutopo  Lestari  Jaya  berpikir  untuk  memperluas kebunnya dengan membeli tanah atau lahan lainnya. Ternyata dari sebagian tanah atau lahan yang baru di beli tersebut terdapat 110 hektar lahan yang merupakan hutan konversi milik kementerian kehutanan, tetapi di lahan 110 hektar ini juga ada pengakuan dari warga sekitar bahwa lahan tersebut punya mereka. Karena tanah atau lahan tersebut merupakan hutan konversi jadi banyak warga desa gasing yang mengakui tanah atau lahan tersebut. Dalam  konflik  lahan  tersebut  PT.  Sutopo  Lestari Jaya meminta warga yang mengaku bahwa lahan tersebut punya mereka untuk memperlihatkan
bukti  surat  menyurat  dan  sertifikat  kepemilikan, tetapi  warga  yang  berkonflik  tersebut  tidak  bisa memperlihatkan bukti, sedangkan PT. Sutopo.
Lestari  Jaya  sudah  mendapatkan  izin  dan pengakuan oleh kementerian kehutanan untuk menggunakan lahan 110 hektar tersebut. Meskipun  demikian  warga  yang  berkonflik  tidak mau melepaskan lahan tersebut dengan cuma- cuma karena menurut mereka jauh sebelum PT. Sutopo Lestari Jaya mereka sudah terlebih dahulu menempati lahan tersebut. Warga yang berkonflik terus  mendesak  PT.  Sutopo  Lestari  Jaya  untuk meninggalkan lahan tersebut bahkan ada yang mengancam dan ada juga yang ingin melepaskan tetapi dengan kesepakatan dan syarat-syarat tertentu,  tetapi  PT.  Sutopo  Lestari  Jaya  juga  tidak mau melepaskan lahan tersebut.
Maka dari itu, diperoleh data dan informasi tentang peran pemerintah desa dalam menyelesaikan  konflik  lahan  di  PT.  SLJ  Desa Gasing kabupaten Banyuasin. Pertama, peneliti menggunakan teori dari Gery T. Furlong sebagai indikator untuk melihat modelmodel konflik yang terjadi di antara masyarakat Desa Gasing dengan PT. SLJ sejauh mana peran pemerintah desa dalam memahami konflik yang terjadi yaitu :

## 1. Model Batas (The Boundary Model)
Model  konflik  yang  menekankan  pada bentuk pelanggaran terhadap batasan tertentu seperti pelanggaran etika, norma, dan hukum yang  berlaku  di  masyarakat.  Konflik-konflik  yang muncul di masyarakat hasil dari pelanggaran hukum atau aturan-aturan kebijakan. Dalam hal ini pemerintah desa Gasing bisa menyelesaikan konflik  lahan  tersebut  dengan  menegakan  lagi aturan-aturan yang ada atau batas-batas yang telah disepakati kembali. Hal ini menunjukan bahwa keadilan dan penegakan hukum menjadi faktor yang  penting  dalam  menyelesaikan  konflik  lahan masyarakat  Desa  Gasing  dengan  PT.  SLJ  tersebut, sehingga memastikan siapa yang melanggar aturan kebijakan, serta siapa yang tetap berpegang pada aturan kebijakan tersebut.
Dari model batas konflik lahan PT.SLJ dengan masyarakat Desa Gasing Belum berjalan dengan baik karena terdapat pelanggaran etika dan norma dimana pihak penengah atau pemerintah desa leb- ih memihak ke PT. SLJ sehingga masyarakat merasa tidak adil dan tidak mau menerima kebijakan yang diberikan.
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi

## Sumber : Dokumentasi PT. SLJ Tahun 2020
PT. Sutopo Lestari Jaya membeli tanah atau lahan secara bertahap sedikit demi sedikit, kemu- dian barulah membuka perkebunan kelapa sawit, saat membuka perkebunan kelapa sawit tersebut PT. Sutopo Lestari Jaya berpikir untuk memperluas kebunnya dengan membeli tanah atau lahan lainn- ya. Ternyata dari sebagian tanah atau lahan yang baru dibeli tersebut terdapat 110 hektar lahan yang merupakan hutan konversi milik kementeri- an kehutanan, tetapi di lahan 110 hektar ini juga ada pengakuan dari warga sekitar bahwa lahan tersebut punya mereka. Karena tanah atau lahan tersebut merupakan hutan konversi jadi banyak warga desa gasing yang mengakui tanah atau lahan tersebut. Dalam konflik lahan tersebut PT. Sutopo Lestari Jaya meminta warga yang mengaku bahwa lahan tersebut punya mereka untuk menunjukan bukti  surat  menyurat  dan  sertifikat  kepemilikan, tetapi  warga  yang  berkonflik  tersebut  tidak  bisa menunjukan  bukti,  sedangkan  PT.  Sutopo  Lestari Jaya sudah mendapatkan izin dan pengakuan oleh kementerian kehutanan untuk menggunakan lah- an 110 hektar tersebut. Meskipun demikian war- ga  yang  berkonflik  tidak  mau  melepaskan  lahan tersebut dengan cuma-cuma karena menurut mer- eka jauh sebelum PT. Sutopo Lestari Jaya mereka sudah terlebih dahulu menempati lahan tersebut. Warga yang berkonflik terus mendesak PT. Sutopo Lestari  Jaya  untuk  meninggalkan  lahan  tersebut bahkan ada yang mengancam dan ada juga yang ingin melepaskan tetapi dengan kesepakatan dan syarat-syarat  tertentu,  tetapi  PT.  Sutopo  Lestari Jaya juga tidak mau melepaskan lahan tersebut. Kedua, peneliti menggunakan teori dari George Edward III untuk melihat sejauh mana pe-
merintah desa mengimplementasikan kebijakan dalam menyelesaikan konflik lahan tersebut den - gan 4 indikator implementasi kebijkan yaitu :

## 1. Komunikasi
Komunikasi menekankan bahwa setiap kebi- jakan akan dilaksanakan dengan benar jika ada ko- munikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran (masyarakat). Dalam penyelesaian sengketa tanah, komunikasi berper- an penting dalam menyampaikan segala informasi terkait sengketa tanah untuk menentukan keber- hasilan penyelesaian sengketa tanah perkebunan kelapa sawit.

## Gambar 2 : Pemdes, Masyarakat, dan Aparat Kepolisian
Dalam penyelesaian konflik lahan ini awal- nya pihak penengah atau pemerintah desa melakukan tindakan penyelesaian secara tidak adil terhadap masyarakat bahkan pemerin- tah setempattidak memberikan penyelesaian yang jelasatas tuntutan masyarakat terha- dapsengketa lahan tersebut, dengan hal terse- but masyarakat melakukan protes dan demo di kantor desa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian yang jelas akhirnya dengan aksi yang dilakukan masyarakat Desa Gasing tuntutan mereka ini mendapatkan tindakan kembali oleh Pemerintah Desa Gasing, dengan kesepakatan PT.  Sutopo  Lestari  Jaya  harus  mengganti  rugi lahan dan isinya yang sudah di tanami tumbu- han oleh masyarakat kemudian PT. SLJ juga ha - rus membuka perkebunan plasma yang akan di urus oleh masyarakat dan mempekerjakan mas- yarakat di perkebunan atau pabrik PT.SLJ.
Sumber : Dokumentasi PT. SLJ Tahun 2020
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
Penelitian ini melakukan wawancara kepada kelompok sasaran atau masyarakat dengan mem- berikan pertanyaan apa keinginan masyarakat mas- yarakat  yang  berkonflik  terhadap  sangketa  lahan dengan PT. Sutopo Lestari Jaya, kepada Ibu Siti Fati - mah selaku warga Desa Gasing dalam wawancara hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022:
“Kami inginnya dalam komunikasi seperti ini ter- lebih dahulu ada koordinasi dengan kami,  kepala desa atau staffnya datang kerumah membicarakan terlebih dahulu bahwa akan dilakukan pertemuan penyelesain konflik  jangan  tiba-tiba  kami  di  kirim  surat  panggi - lan, kemudian saat pertemuan seharusnya pemerin- tah desa sebagai penengah jangan membela sepihak, untuk ganti rugi yang di berikan kami inginnya Rp. 2.000.000/ha beserta isi lahan yang telah kami tana- mi”. Berdasarkan indikator komunikasi, komunikasi pemerintah desa kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan terdapat beberapa hambatan berupa sulit mempertemukan pihak yang berkonfik dan solusi jalan tengah dalam mengganti  rugi  lahan  dalam  penyelesaian  konflik lahan  tersebut.  Penyelesaian  konflik  lahan  ini  juga belum berjalan baik dan jelas karena masih banyak masyarakat yang belum menerima cara penyelesa- ian yang diajukan oleh pemerintah desa. Hal ini ter- lihat dari komunikasi yang dilakukan oleh pemer- intah desa kepada masyarakat desa masih lemah tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat dalam membahas penyelesain konflik la - han tersebut. Seharusnya pemerintah desa membu- ka pembicaraan tentang bagaimana tahapan-tahapan dan cara penyelesaian konflik yang baik agar kedua pihak sama-sama tidak di rugikan.

## 2. Sumber Daya
Sumber daya ini meliputi staf desa atau perang- kat desa yang memadai dan keterampilan yang ahli untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka, we- wenang dan fasilitas untu memberikan pelayanan publik. Sumber daya manusia yang sepadan dengan kualitas maupun kuantitas pemerintah desa dan kelompok sasaran. Selain itu, tingkat pendidikan dari sumber daya yang tersedia juga diperlukan dalam menunjang keberhasilan dari penyelesaian konflik. Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan, apakah sumber daya manusia yang ada dalam penyelesaian konflik lahan ini sudah tercuku - pi dan berapa banyak orang yang terlibat/mengurusi dalam penyelesaian konflik lahan ini, kepada Bapak Aryandi selaku Sekretaris Desa Gasing, berpendapat
dalam wawancara pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 : “Sejauh  ini  untuk  sumber  daya  manusia  dalam membantu  penyelesaian  konflik  lahan  ini  sudah  ter - cukupi, kita saling membantu satu sama lain. Ka- lau untuk berapa orangnya kira-kira ada dari kami perangkat desa, anggota kepolisian dari desa gasing, dan pihak-pihak yang berkonflik.
Adapun indikator sumb er daya yang tersedia dalam penyelesain konflik lahan di lihat dari sumber daya manusia bahwa dari pemerintah desa sudah mencukupi terlihat dari adanya perangkat desa, ang- gota kepolisian setempat dan orang-orang yang ber- sangkutan  dalam  penyelesaian  konflik  lahan  terse - but. Selanjutnya kemampuan pemerintah desa dalam penyelesaian konflik lahan sudah cukup terlihat dari cara penyelesainnya dan kemauan untuk menjadi penengah antara masyarakat desa dan PT. Sutopo Lestari Jaya, kemudian untuk tingkat pendidikan dari PT. Sutopo Lestari Jaya orang-orang yang menangani masalah lahan berpendidikan sarjana dan dari mas- yarakat desa berpendidikan ada yang SMA dan SMP tetapi dari jauhnya tingkat pendidikan antara pihak perusahaan dan masyarakat tidak menyebabkan ke- timpangan diantaranya atau dengan kata lain berim- bang selanjutnya sumber daya fasilitas yang di berikan pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian konflik  lahan  sudah  mencukupi  dari  fasilitasi  fisik/ peralatan kemudian fasilitas dari anggaran dana desa memang tidak ada karena bukan untuk keperluan desa dan fasilitas kewenangan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat dalam ganti rugi yang di inginkan sudah ada. dalam penyelesain konflik lahan tersebut.

## 3. Disposisi
Diposisi adalah ciri watak dan karakteristik Pemerintah Desa, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Faktor disposisi lebih fokus pada sikap dan perilaku Pemerintah Desa, suatu kebijakan atau program akan berjalan dengan baik jika Pemerintah Desa memiliki sikap dan komitmen yang tepat kepada para pengambil keputusan.
Penelitian ini melakukan wawancara kepa- da kelompok sasaran atau masyarakat dengan memberikan pertanyaan bagaimanakah watak dan karakteristik Pemerintah Desa Gasing dan bagaimanakah pendapat anda tentang kinerja Pe- merintah Desa Gasing kepada Bapak Slamet se- bagai warga yang berkonflik di Desa Gasing pada wawancara hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022:
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
“Watak atau karakteristik setiap perangkat desa beda-beda, contohnya antara kades lama dan kades baru, kalau yang lama dalam penyelesaian konflik lahan ada sifat tidak jujur dan mementing - kan keuntungan pribadi, tuntutan warga tidak mau di dengar, kalau yang sekarang sepertinya lebih mendengarkan aspirasi warganya”.
Dari indikator disposisi, untuk Pemerintah Desa  dalam  penyelesaian  konflik  lahan  perkebu - nan di desa Gasing terdapat penyimpangan pada watak dan karakterisktik yaitu sifat tidak jujur, mementingkan pribadi sendiri tanpa menden- garkan dan memperjuangkan hak dan kehendak masyarakat dan mengambil keuntungan pribadi. Dimana kepala desa yang lama mengambil kepu- tusan  penyelesaian  konflik  secara  sepihak  tanpa mementingkan masyarakat dan mengambil keun- tungan pribadi berupa uang dari hasil ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat dengan alasan ada biaya kepengurusan agar masalah lahan ini ce- pat selesai dan tidak membuat keributan di PT.SLJ maupun di Desa Gasing. Namun setelah mas- yarakat yang berkonflik protes di kantor desa akh - irnya tuntutan mereka mendapat tindakan kemba- li oleh pemerintah desa di bantu juga oleh pihak kepolisian setempat. Melalui proses yang panjang mulai dari mengadakan pertemuan penyelesaian konflik  kembali  sebanyak  3  kali,  membahas  satu persatu cara penyelesaian konflik yang di tawar - kan hingga menemukan solusi dari konflik lahan tersebut. Meskipun memakan waktu dan proses yang lama tetapi kejelasan dari penyimpangan watak yang dilakukan oleh kepala desa yang lama mendapatkan kebenaran bahwa memang men- gambil keuntungan pribadi karena telah bekerja sama dan mendapatkan tawaran dari pihak peru- sahaan.

## 4. Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu instansi yang sering menjadi pengambil kebijakan pada umum- nya. Menurut Edwards, birokrasi memiliki dua karakteristik, yaitu proses kerja, langkah-langkah dasar atau Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi birokrasi (Nugroho, 2009:641). SOP merupakan pedoman bagi aparat desa da- lam bertindak. Struktur birokrasi menjadi elemen penting dalam suatu organisasi yang memberikan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang berbe- da-beda.
Peneliti melakukan wawancara mengenai apa yang menjadi standar dalam pelaksanaan (SOP)
penyelesaian  konflik  lahan  perkebunan,  kepada Ibu Nurbaiti selaku Kepala Desa Gasing dalam wawancara Sabtu, 28 Maret 2022 :
“Menggunakan cara bertahap dari mediasi dipertemukan agar tau permasalahannya seperti apa dan keinginan dari kedua pihak seperti apa, kemudian negosiasi tawar menawar dalam ganti rugi lahan, fasilitas sebagai pihak ketiga ya seperti kami pemerintah desa, LSM, pihak kepolisian, dan lembaga lainnya yang berwenang sebagai penen- gah  dari  konflik  ini,  selanjutnya  arbitrase  sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 di- dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat se - cara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah dari  tahap  penyelesaian  konflik  ini  jika  memang dengan cara yang sudah disebutkan tidak bisa di- pakai maka akan ke tingkat pengadilan menempuh jalur hukum”. U ntuk indikator struktur birokrasi dalam penyelesaian  konflik  lahan  perkebunan  bahwa ketersediaan SOP yang ada dalam pelaksanaan penyelesaian  konflik  lahan  perkebunan  di  Desa Gasing telah berjalan dengan baik dengan berpe- doman pada tahap-tahap dan cara penyelesain konflik  serta  hukum  yang  berlaku.  Sedangkan untuk tugas dan wewenang dalam pelaksanaan penyelesaian konflik lahan perangkat Desa Gasing telah membagi tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah di tetapkan.
Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dari model batas konflik lahan PT. SLJ dengan masyarakat Desa Gasing belum berjalan dengan baik karena terdapat pelanggaran etika dan norma dimana pihak penengah atau pemer- intah  desa  lebih  memihak  ke  PT.  Sutopo  Lestari Jaya sehingga masyarakat merasa tidak adil dan tidak mau menerima kebijakan yang diberikan. Kemudian dari 4 indikator implementasi kebija- kan, pada indikator komunikasi terdapat beberapa hambatan terlihat dari komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa lemah terhadap masyarakat desa karena tidak ada koordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat dalam membahas penyelesain konflik  lahan  tersebut.  Selanjutnya  pada  indika - tor Disposisi terdapat penyimpangan pada watak dan karakteristik dari pemerintah desa yaitu sifat tidak jujur, mementingkan pribadi sendiri tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat, mengambil keputusan penyelesain konflik secara sepihak dan mengambil keuntungan pribadi berupa uang dari
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
hasil ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan indikator lainnya seperti Sumber Daya dari pemerintah desa sudah mencukupi karena baik dari sumber daya manusia yang memang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Sumber daya fasilitas seperti ketersediaan barang-barang di kantor desa yang diberikan kepada masyarakat dan PT.SLJ sebagai membantu menunjang penyele - saian konflik lahan. Kemudian indikator berikutn - ya yaitu Struktur Birokrasi sudah jelas karena SOP dari pemerintah desa dalam penyelesaian konflik lahan ini mempunyai tahap-tahap penyelesaian. Jadi, dapat disimpulkan dari 4 indikator tersebut adalah peran pemerintah desa dalam menyele- saikan  konflik  lahan  tidak  berjalan  dengan  baik atau gagal karena dari wawancara dan observasi yang dilakukan pernyataan dari masyarakat yang berkonflik  cenderung  bahwa  komunikasi  yang dilakukan pemerintah desa lemah terhadap mas- yarakat desa dan tidak adanya koordinasi yang jelas, kemudian watak dan karakteristik dari pe- merintah desa yang tidak jujur, mementingkan pribadi sendiri, mengambil keputusan penyelesa- ian  konflik  secara  sepihak  dan  mengambil  keun - tungan pribadi.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka pe- neliti dapat memberikan saran lebih lanjut menge- nai peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa lahan terkait perkebunan kelapa sawit di PT. Sutopo Lestari Jaya Kabupaten Banyuasin agar dapat beroperasi secara optimal dan apabila terja- di sengketa lahan serupa di kemudian hari, peneli- ti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Adanya sosialisasi atau penyuluhan oleh BPN bekerjasama dengan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa dan masyarakat yang mem- punyai permasalahan sangketa tanah tentang sertifikasi  tanah  melalui  program  LARASITA  ( Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) bertu - juan memberikan kemudahan pelayanan serta akses yang mudah, cepat dah murah dalam pen- gurusan sertifikasi tanah serta dapat member - ikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi masyarakat.
2. Pemerintah desa membuat forum diskusi per- lindungan lahan/tanah bekerja sama dengan LSM dan pihak terkait lainnya agar lebih meli - batkan masyarakat sehingga terjalin koordinasi yang baik dalam membahas konflik lahan yang terjadi, diskusi dilakukan setiap 1 bulan sekali. 3. Adanya edukasi yang dilakukan oleh BPN ten- tang  konflik  lahan  atau  penyelesain  konflik
lahan, bertujuan untuk mengetahui akar dan penyebab  konflik  dan  cara  mempermudah penyelesain konflik lahan.
4. Pemerintah desa membuat peraturan desa ten- tang konflik lahan yang bisa diperbarui setiap 1 tahun sekali agar setiap terjadinya konflik lah - an bisa di selesaikan dengan berpedoman pada peraturan desa yang ada.
5. Pihak perusahaan yang berada di wilayah desa harus memprioritaskan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa untuk pemenuhan kebu- tuhan hidup masyarakat desa secara berkelan- jutan dengan cara mempekerjakan masyarakat desa di perkebunan dan di pabrik milik perusa- haan
6. Adanya pengukuran lokasi kembali sebelum pemberian dan pendaftaran hak guna usaha perkebunan kelapa sawit oleh pihak perusa- haan yang telah di setujui oleh masyarakat desa dan disaksikan oleh pemerintah desa dan BPN.
7. Pihak perusahaan harus merealisasikan pelak- sanaan skema bagi hasil (plasma) seperti yang sudah di janjikan, keuntungan yang diberikan harus merata dan koperasi yang di bentuk un- tuk mengelola skema plasma harus trasnsparan kepada anggotanya.
8. Para perusahaan yang beroperasi di wilayah desa harus mengoptimalisasikan dana CSR den- gan program-program CSR untuk pembangunan desa yang lebih terarah, tepat dan berkelanju- tan. Misalnya untuk bidang lingkungan perusa- haan memfasilitasi berbagai program pelatihan bagi petani, program pelatihan itu dapat dimu- lai dari memfasilitasi petani untuk memanfaat- kan lahan yang bukan area perkebunan, mem- bina petani melalui program pendampingan untuk berkebun produk-produk unggulan desa hingga proses hilirisasi produk.Untuk bidang keterampilan perusahaan bisa membentuk Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) di desa yang menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang inginmendapatkanketer- ampilankewirausahaan dalam berbisnis. Untuk bidang pendidikan perusahaan bisa memban- tu fasilitas sekolah-sekolah yang ada di desa, memberikan beasiswa. Untuk bidang infras- truktur perusahaan bisa memberikan bantuan perbaikan jalan, irigasi, rumah ibadah. Untuk bidang kesehatan perusahaan bisa memberi- kan bantuan fasilitas ambulance dan kendaraan lainnya.

## Daftar Pustaka
Aziz SR, A. (2019). Transformasi Konflik Dan
Peran Pemerintah Daerah. Journal of Urban Sociology , 2 (1), 28. https://doi.org/10.30742/ jus.v2i1.609 Chrisnawan, B. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Horizon tal Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi di Kabupaten Ketapang). Jurnal Nestor
Magister Hukum , 1 (1), 19. https://media. neliti.com/media/publications/209821-per an-pemerintah-daerah-dalam-mencegah-t. pdf Creswell, J. W. (2017). RESEARCH DESIGN, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran . Fajar Dewanto Putra. (2016). Teori-Teori Komunikasi Konflik .
Ninla Elmawati Falabiba. (2019). Peran Pemerin tah Daerah. Jurnal Administrasi Publik , V ,
62–69.
Pujowati, Y. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kebersihan Di Kota Kediri. Journal of Urban Sociology , 4 (1). https://journal.uwks.ac.id/ index.php/sosiologi/article/view/1485 Raja, N. A. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam  Penyelesaian  Konflik  Agraria  (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 12 , 53–66. http://journal.unhas.ac.id/index.php/ government/article/view/8018 Riant, N. (2009). Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan) . Wahyudi,  A.  (2015).  Konflik,  Konsep  Teori  Dan Permasalahan. Jurnal Publiciana , 8 (1), 1–15. Diakses dari Internet https://www.bps. go.id/11/30/36cba77a73179202def4ba14/ st atistik-kelapa-sawit-indonesia-2019.html pada tanggal 14 November 2021. Diakses dari Internet https://www. bps.go.id/indicator/54/131/1/luas- tanamanperkebunan-menurut-provinsi.html pada tanggal 14 November 2021. Diakses dari internet https://banyuasinkab. bps.go.id/indicator/54/147/1/luas-areal- dan-produksi-perkebunan-kelapa-sawit- rakyat-menurut-kecamatan.html pada tanggal 14 November 2021.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi