## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 19, Nomor 1, Februari 2019, (Halaman 168-173) DOI 10.33087/jiubj.v19i1.583 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print)

## Analisis Literasi Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Simpang Kawat Kota Jambi
Nina Marinda Dosen Akademi Keperawatan Jambi E-mail: nina.marinda@yahoo.com

## ABSTRACT
Health  literacy  determines  how  well  a  person's  health  information  to  process  in  achieving  desired  health outcomes.  In  the  implementation  of  the  National  Health  Insurance  socialization  felt  still  less  because  there  are participants  who  do  not  understand  about  the  National  Health  Insurance.  This  study  aims  to  determine  the participants'  health  literacy  analysis  of  National  Health  Insurance.  This  study  uses  a  Mix  Method  model  of sequential explanatory. Samples were JKN participants in the Puskesmas Simpang Kawat numbering 374 people with Simple random sampling. Where as research informants as many as 11 people were selected by purposive sampling.  Quantitative  research  is  known  to  most  of  the  participants  had  low  health  literacy.  Bivariate  analysis showed a significant correlation between access to health services with literacy health (OR: 4.258, 95% CI 2.756 to  6.579)  and  there  was  a  significant  correlation  between  access  to  health  information  literacy  health  (OR: 22.864, 95% CI 13.357 to 39.137). In-depth information is obtained that socialization is rarely done and there is no  schedule  arranged  at  the  center.  There  is  still  a  lack  of  understanding  of  respondents  JKN  information. Socialization  is  done  by  the  chief  officer  of  health  centers  and  PIC  BPJS.  Methods  through  debriefing  and counseling  to  participants  using  leaflets  media  are  limited.  Puskesmas  need  to  improve  understanding  JKN information  to  officers.  So  that  participants  can  receive  access  to  services  at  the  same  access  to  good information  about  JKN.  This  can  affect the  interaction  between the  participants  in the  health service  and  health centers.

## Keywords:
access to health care, access to health information, health literacy, participants of the National Health Insurance

## PENDAHULUAN
Peran  literasi  kesehatan  semakin  penting dalam bidang promosi kesehatan karena sangat berperan  dalam  pemberdayaan  masyarakat. Literasi  kesehatan  yang  tinggi  akan  membuat masyarakat  memiliki  kontrol  yang  lebih  besar atas  kesehatan  mereka  serta  memampukan masyarakat untuk menggunakan informasi kesehatan dalam meningkatkan dan mempertahankan  kesehatan  mereka.  Dalam sistem  pelayanan  kesehatan  yang  berlangsung saat ini, pasien dengan tingkat literasi kesehatan yang  rendah  akan  menghadapi  lebih  banyak tantangan dalam  mengakses dan menggunakan sistem  pelayanan  kesehatan.  Literasi  kesehatan menentukan  seberapa  mampu  seseorang  untuk memproses informasi kesehatan dalam mencapai hasil kesehatan yang diinginkan.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) penyelenggaraannya  dilaksanakan  oleh  Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  Kebijakan  pemerintah  tentang  JKN dan  BPJS  perlu  diketahui  dan  dipahami  oleh seluruh  masyarakat  Indonesia.  Untuk  itu  perlu dilakukan  penyebarluasan  informasi  kepada semua  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat pada umumnya.
Dalam  pelaksanaannya  sosialisasi  JKN dirasakan masih kurang. Dikarenakan masih ada peserta  dan  pemberi  pelayanan  kesehatan (puskesmas  dan  rumah  sakit)  yang  belum paham  tentang  regulasi  JKN.  Untuk  itu  BPJS
menyiapkan  satu  orang  staf  khusus  yang bertugas  memberikan  informasi  terkait  regulasi JKN  di  setiap  puskesmas  dan  rumah  sakit. Sesuai  pasal  15  UU  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  (SJSN)  No.  40  tahun  2004  bahwa BPJS  diwajibkan  untuk  memberikan  informasi tentang  hak  dan  kewajiban  peserta  dan  dalam pasal  16  berbunyi  bahwa  peserta  berhak memperoleh  manfaat  dan  informasi  tentang pelaksanaan  program  jaminan  sosial  yang diikuti.
Peserta  JKN  di  kota  Jambi  tahun  2017 berjumlah  522.206  jiwa  (73,25%).    Sedangkan jumlah  peserta  JKN  di  Puskesmas  Simpang Kawat sebanyak 17.795 jiwa (53,52%). Berdasarkan jumlah kunjungan peserta JKN dari 20 puskesmas di kota Jambi yang paling banyak pada  tahun  2016  adalah  puskesmas  Simpang Kawat dengan jumlah 56.436 kunjungan (11,09%).
Sosialisasi JKN kepada peserta di puskesmas  Simpang  Kawat  pernah  dilakukan, pada awal JKN kesehatan dilaksanakan, namun sejak  tahun  2016  puskesmas  menyisipkan penyampaian informasi JKN ketika ada kegiatan tertemtu dan jika dianggap perlu untuk disampaikan.  Selain  itu  melalui  wawancara dengan petugas PIC ( Personal in Charge ) BPJS puskesmas  Simpang  Kawat  mengenai  kegiatan sosialisasi  JKN  kesehatan  diperoleh  informasi bahwa sosialisasi jarang dilakukan oleh petugas
puskesmas karena sosialisasi menjadi tanggung jawab BPJS kesehatan.
Kepesertaan  BPJS  Kesehatan  wajib  bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang  program  JKN  tersebut.  Pemberian informasi  kepada  peserta  JKN  merupakan  hal penting untuk dilakukan oleh petugas kesehatan baik  petugas  di  puskesmas  maupun  petugas BPJS.  Pemahaman  suatu  informasi  kesehatan menggambarkan  bagaimana  keadaan  literasi kesehatan  seseorang  yang  terlihat  dari  dapat atau tidaknya seseorang menggunakan informasi  yang  diterimanya.  Literasi  kesehatan merupakan  isu  penting  bagi  peserta  JKN  yang melakukan kunjungan rawat jalan di Puskesmas Simpang  Kawat  dalam  memahami  apa  itu  JKN kesehatan.  Berdasarkan  masalah  tersebut, maka  peneliti  ingin  melakukan  analisis  literasi kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  di  puskesmas  Simpang  Kawat  Kota Jambi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan pendekatan cross sectional menggunakan metode  kombinasi  ( Mix  Methode )  model  urutan pembuktian  ( sequential  explanatory )  dimana pada  tahap  pertama  dilakukan  pengumpulan dan  analisis  data  secara  kuantitatif  di  ikuti dengan  pengumpulan  dan  analisis  data  secara
kualitatif.  Untuk  penelitian  kuantitatif,  populasi adalah seluruh peserta JKN yang memilih FKTP di  puskesmas  Simpang  Kawat  Kota  Jambi  yang berjumlah  17.795  orang,  dengan  jumlah  sampel 374 orang. Untuk pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik simple random sampling . Pengumpulan  data  dengan  menggunakaan kuesioner.
Pemilihan  informan  untuk  penelitian kualitatfif  secara purposive  sampling. Informan yan  terpilih  adalah  petugas  BPJS  Kesehatan kantor  cabang  Jambi,  kepala  Puskesmas Simpang Kawat kota Jambi, pemegang program PIC  BPJS  di  Puskesmas  Simpang  Kawat  kota Jambi  dan  peserta  JKN  kesehatan  dengan FKTP di Puskesmas Simpang Kawat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan FGD ( Focus Group Discussion ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Literasi Kesehatan
Literasi kesehatan diukur dengan menggunakan  kuesioner  yang  dimodifikasi  dari Health Literacy Quetionnaire (HLQ) . Dalam HLQ menyediakan  sembilan  skor  skala.  Setiap  skor memberikan  wawasan  ke  dalam  kekuatan  dan keterbatasan  dari  responden,  tapi  skor  yang paling  kuat  bila  dilihat  bersama-sama  untuk menunjukkan  melek  kesehatan  responden  atau masyarakat.
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  Skala Literasi kesehatan
Skala Literasi Kesehatan Rendah Tinggi f % f % Skala 1 Perasaan dipahami dan didukung oleh penyedia layanan kesehatan. 352 94,1 22 5,9 Skala 2 Memiliki informasi yang cukup untuk mengelola kesehatan. 35 9,4 339 90,6 Skala 3 Aktif mengelola kesehatan. 0 0 374 100 Skala 4 Dukungan sosial untuk kesehatan. 374 100 0 0 Skala 5 Menilai informasi kesehatan. 215 57,5 159 42,5 Skala 6 Kemampuan untuk secara aktif terlibat dengan penyedia layanan kesehatan. 86 23 288 77 Skala 7 Menjelajahi sistem kesehatan. 17 4,5 357 95,5 Skala 8 Kemampuan untuk menemukan informasi kesehatan yang baik. 22 5,9 352 94,1 Skala 9 Memahami informasi kesehatan cukup baik untuk tahu apa yang harus dilakukan. 40 10,7 334 89,3
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  ada  tiga skala literasi  kesehatan  responden  yang rendah yaitu  pada  skala  1  pernyataan  perasaan dipahami  dan  didukung  oleh  penyedia  layanan kesehatan  (94,1%),  skala  4  untuk  memiliki dukungan  sosial  (100%)  dan  skala  5  dalam menilai informasi kesehatan (57,5%). Berdasarkan distribusi frekuensi  diperoleh, paling  banyak  responden  memiliki  literasi kesehatan  rendah  (76,5%).  Hal ini dapat  terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Literasi Kesehatan Responden
Literasi Kesehatan f % Rendah 286 76,5 Tinggi 88 23,5 Akses Pelayanan Kesehatan Tabel 3. Distribusi Frekuensi Akses Pelayanan Kesehatan Responden Akses Pelayanan Kesehatan f % Sulit 172 46,0 Mudah 202 54,0 Tabel  3  menunjukan  separuh  lebih responden (54,0%)
menyatakan akses pelayanan kesehatan mudah.

## Akses Infomasi Kesehatan
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Akses Informasi Kesehatan
Akses Informasi Kesehatan f % Sulit 184 49,2 Mudah 190 50,8
Tabel  4  menunjukkan  persentase  akses Informasi  kesehatan  reponden  yang  sulit  dan mudah hampir sama.

## Hubungan Akses Pelayanan Kesehatan dan Akses Informasi Kesehatan dengan Literasi Kesehatan
Tabel 5. Tabulasi Silang Akses Pelayanan Kesehatan dengan Literasi Kesehatan Akses Pelayanan Kesehatan Literasi Kesehatan OR (95% CI) Nilai p
Rendah Tinggi f % f %
Sulit
Mudah 148 138 86,0 68,3 24 64 14,0 31,7 2,860 1,695 – 4,824 0,000
Persentase  literasi  kesehatan  rendah lebih  tinggi  pada  responden  dengan  akses pelayanan  kesehatan  sulit  (86,0%)  dibanding dengan  akses  pelayanan  kesehatan  mudah (68,3%).  Hasil  uji statistik  antara  akses pelayanan  kesehatan  dengan  literasi  kesehatan diperoleh nilai p = 0,000 (p < 0,05), yang berarti ada hubungan bermakna antara akses pelayanan kesehatan dengan literasi kesehatan. Dari  hasil  analisis  diperoleh  niai  OR=  2,860, artinya responden yang memiliki akses pelayanan kesehatan sulit berpeluang 2,860 kali memiliki literasi kesehatan rendah.
Tabel 6. Tabulasi Silang Akses Informasi Kesehatan dengan
Literasi Kesehatan Akses Informasi Kesehatan Literasi Kesehatan OR (95% CI) Nilai p Rendah Tinggi f % f %
Sulit
Mudah 176 110 95,7 57,9 8 80 4,3 42,1 16,000 7,447 – 34,378 0,000
Persentase  literasi  kesehatan  rendah lebih  tinggi  pada  responden  dengan  akses informasi  kesehatan  sulit  (95,7%)  dibanding dengan  akses  informasi  kesehatan  mudah (57,9%).  Hasil  uji  secara  statistik  antara  akses informasi  kesehatan  dengan  literasi  kesehatan diperoleh nilai p = 0,000 (p < 0,05), yang berarti ada hubungan bermakna antara akses informasi kesehatan  dengan  literasi  kesehatan.  Dari  hasil analisis  diperoleh  niai  OR=  16,000,  artinya responden  yang  memiliki  akses  informasi kesehatan  sulit  berpeluang  16  kali  memiliki literasi kesehatan rendah.
Berdasarkan FGD dan wawancara mendalam dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  sosialisasi  JKN  kepada  peserta jarang dilakukan dan tidak ada penetapan jadwal dari  puskesmas  sehingga  tidak  semua  peserta mendapatkan  informasi  JKN.  Hambatan  dalam pelaksanaan sosialisasi adalah masih kurangnya pemahaman  peserta  JKN  tentang  pelayanan kesehatan yang dijamin di puskesmas. Sosialisasi  sudah  menggunakan  sumber  yang
diperoleh dari BPJS kesehatan, namun sebagian besar peserta masih belum memahami kebijakan  baru  dari  BPJS.  Tenaga  pelaksana sosialisasi  JKN  di  puskesmas  adalah  petugas PIC  BPJS  dan  kepala  puskesmas  karena  tidak semua  petugas  pusksmas  memahami  informasi JKN.  Metode  sosialisasi  diakukan  dengan  tanya jawab  dan  penyuluhan.  Media  disediakan  oleh BPJS  berupa leaflet dan  poster  namun  jumlah terbatas. Poster jarang diperbaharui.

## Pembahasan
Literasi Kesehatan Ada tiga skala literasi kesehatan responden  yang  rendah.  Pertama,  hampir seluruh  responden  (94,1%)  memiliki  perasaan rendah  untuk  dipahami  dan  didukung  oleh penyedia  layanan  kesehatan  dalam  hal  ini puskesmas  Simpang  Kawat.  Dari  wawancara mendalam diperoleh adanya pelaksanaan sosialisasi  yang  tidak  terjadwal  dan  jarang dilakukan  sehingga  masih  ada  responden  yang tidak  tahu  jenis  pelayanan  yang  dijamin  oleh BPJS  di  puskesmas.  Hal  ini  menimbulkan kesalahpahaman  antara  responden  dengan petugas puskesmas dan mempengaruhi jalannya  pelayanan  kesehatan  di  puskesmas. Selama ini petugas puskesmas telah memberikan  kesempatan  pada  responden  yang datang ke puskesmas untuk mendapat informasi secara langsung. Namun tidak semua responden pernah memperoleh informasi. Padahal  sosialisasi  dapat  digunakan  sebagai sarana  penyampaian  berbagai  informasi  JKN sekaligus pendekatan kepada responden.
Kedua,  seluruh  responden  (100%)  tidak memiliki dukungan sosial. Dari informasi mendalam diperoleh bahwa beberapa responden  belum  pernah  mendapat  informasi JKN.  Untuk  meningkatkan  literasi  kesehatannya responden harus memiliki kemampuan mendapatkan serta memahami informasi kesehatan  yang  diperlukan  untuk  membuat keputusan  yang  tepat  mengenai  kesehatan. Responden  menganggap  mencari  informasi  ke puskesmas  lebih  mudah  karena  dirasa  lebih dekat. Ini bisa menjadi peluang bagi puskesmas mengembangkan  cara  untuk  meningkatkan literasi kesehatan responden. Melihat keberadaan responden yang tersebar di wilayah kerja  puskesmas,  tentunya  puskesmas  harus memikirkan  cara  lain  agar  informasi  JKN  dapat diperoleh seluruh peserta.
Ketiga,  separuh  lebih  responden  (57,5%) rendah  untuk  menilai  informasi  kesehatan.  Dari informasi  mendalam  di  peroleh  bahwa  ada responden yang ingin mendapatkan pemeriksaan  laboratorium  meskipun  tidak  ada indikasinya. Pentingnya informasi kepada responden dapat memberikan pemahaman yang
sama, sehingga memperlancar proses pemberian layanan kesehatan di puskesmas.
Dari  wawancara  mendalam  diketahui sosialisasi  dan  penyampaian  informasi  tentang Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  Puskesmas Simpang  Kawat  jarang  dilakukan.  Puskesmas tidak  menyusun  jadwal  untuk  melaksanakan sosialisasi,  jadwal  hanya  mengikuti  kegiatan tertentu  dan  menyisipkan  topik  JKN  jika  dirasa perlu  untuk  disampaikan.  Padahal  tidak  semua peserta  pernah  mendapatkan  informasi  JKN, ditambah  dengan  adanya  aturan-aturan  baru dari BPJS yang memang harus di sosialisasikan pada  peserta.  Kurangnya  sosialisasi  berdampak adanya  kebingungan  masyarakat  terkait  dengan pelaksanaan  pelayanan  kesehatan,  adanya pemahaman yang berbeda-beda, serta ketidaktahuan  yang  dapat  menimbulkan  peserta menunggak pembayaran iuran, tidak memahami jenis  pelayanan  yang  dijamin  dan  tidak  dapat menggunakan kartu peserta JKN. Untuk itu perlu adanya  penyampaian  informasi  yang  dilakukan secara  terjadwal  dan  merata.  Begitu  pula dengan  kebijakan  yang  digunakan  sebagai acuan  dalam  sosialisasi,  hendaknya  berbagai kebijakan  terkait  JKN,  baik  itu  kebijakan  yang masih  berlaku  ataupun  yang  baru,  hendaknya disampaikan  lebih  terbuka  kepada  puskesmas maupun  peserta.  Sesuai  hasil  wawancara diperoleh  masih  ada  peserta  yang  belum memahami kebijakan baru dari BPJS dan masih ada petugas puskesmas yang belum memahami kebijakan  BPJS  sehingga  kepala  puskesmas dan  petugas  PIC  BPJS  yang  menyampaikan informasi pada peserta.
Literasi  kesehatan  responden  mengenai JKN,  berdampak  pada  hubungan  timbal  balik antara  peserta  dengan  puskesmas  sebagai pemberi  pelayanan  kesehatan.  Dari  hasil wawancara  mendalam  diperoleh  bahwa  jika sosialisasi  tidak  diberikan  maka  peserta  mandiri akan  menunggak  dalam  membayar  iuran, peserta  tidak  paham  jenis  pelayanan  yang dijamin oleh BPJS dan tidak dapat menggunakan  kartu  peserta  JKN.  Hal  ini  akan menimbulkan masalah tersendiri bagi puskesmas selaku pemberi pelayanan kesehatan,  seperti  kurangnya  pemahaman peserta  yang  berobat  ke  puskesmas  tentang pelayanan  apa  yang  bisa  mereka  peroleh  di puskesmas  sesuai  ketentuan  BPJS  kesehatan. Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan  harus  memperbaiki  hasil  kesehatan (literasi kesehatan) dengan meningkatkan keterampilan dan berupaya memperbaiki komunikasi,  pengetahuan,  perilaku  dan  akses kesehatan.
Pelaksanaan  sosialisasi  dilakukan  sesuai peraturan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN di  dalam  pasal  16  berbunyi  setiap  peserta
berhak  memperoleh  manfaat  dan  informasi tentang  pelaksanaan  program  jaminan  sosial yang diikuti, dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS  tentang  pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan Nasional di dalam pasal 10 berbunyi tugas BPJS memberikan
informasi
mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada  peserta  dan  masyarakat.  Dari  kedua peraturan  ini  maka  sudah  seharusnya  BPJS melaksanakan  sosialisasi  kepada  peserta  dan masyarakat  pada  umumnya.  Diperlukan  juga pemerataan dalam pemberian sosialisasi dikarenakan  dari  FGD  diperoleh  informasi bahwa tidak semua responden pernah mendapatkan  informasi  tentang  JKN  dan pemberian  informasi  pada  responden  hanya dilakukan  saat  mendaftar  sebagai  peserta  JKN. Untuk  meningkatan  literasi  kesehatan  perlu sesering  mungkin  responden  terpapar  berbagai informasi  JKN.  Paparan  terhadap  informasi kesehatan  akan  membentuk  kemampuan  baru dan juga mempengaruhi literasi kesehatan.

## Hubungan  Akses  Pelayanan  Kesehatan  Dan Literasi Kesehatan Peserta JKN
Terdapat 86,0% responden dengan akses pelayanan  kesehatan  sulit  dan  memiliki  literasi kesehatan  yang  rendah.  Uji  statistik  diketahui ada hubungan bermakna antara akses pelayanan  kesehatan  dengan  literasi  kesehatan responden.  Akses  pelayanan  kesehatan  dapat mempengaruhi  kemampuan  seseorang  untuk mendapatkan informasi kesehatan. Akses pelayanan  bergantung  pada  lokasi  pelayanan, sarana transportasi dan adanya jaminan kesehatan.
Sebanyak  54,0%  responden  menyatakan akses  pelayanan  kesehatan  mudah.  Mudahnya akses  pelayanan  ini  di  sebabkan  karena responden  merasa  tidak  ada  kendala  terhadap jarak  rumah  ke  puskesmas,  biaya  untuk menjangkau  puskesmas,  petugas  puskesmas yang  selalu  ada  dan  tersedianya  loket  khusus pendaftaran  bagi  peserta.  Dari  hasil  wawancara diperoleh  bahwa  responden  lebih  cenderung untuk  mencari  informasi  ke  puskesmas.  Hal  ini memberikan peluang bagi puskesmas agar lebih mengoptimalkan  sosialisasi  kepada  peserta. Keberadaan  petugas  puskesmas  sebagai  garda depan  penyampaian  informasi  JKN  menjadi salah  satu  tolak  ukur  dalam  akses  pelayanan kesehatan.  Untuk  itu  keberadaan  petugas  ini hendaknya  didukung  dengan  kemampuannya sebagai pendidik kesehatan dalam menyampaikan  berbagai  informasi  JKN.  Seperti hasil  wawancara  bahwa  masih  ada  petugas puskesmas  yang  tidak  paham  informasi  JKN sehingga  kepala  puskesmas  dan  petugas  PIC BPJS  bertindak  sebagai  pemberi  informasi kepada  peserta.  Puskesmas  sebagai  salah  satu
wadah  berbagai  informasi  kesehatan  bagi masyarakat, hendaknya berupaya meningkatkan kemampuan petugasnya  untuk memahami berbagai informasi JKN, sehingga dapat meningkatkan literasi kesehatan kepada peserta dan masyarakat.
Akses  pelayanan  kesehatan  hendaknya bisa  terjangkau  oleh  seluruh  peserta  yang keberadaannya  tersebar,  maka  puskesmas melakukan  sosialisasi  tidak  hanya  berfokus  di puskesmas tetapi melibatkan semua unsur yang ada  di  wilayah  kerjanya.  Melibatkan  masyarakat seperti  kader  kesehatan  dapat  membantu menjangkau  masyarakat  yang  belum  terpapar informasi JKN. Diadakannya sosialisasi menggunakan  fasilitas  yang  ada  di  lingkungan masyarakat  seperti  menggunakan  posyandu, posbindu atau balai desa/ kelurahan yang dapat dijangkau  oleh  seluruh  peserta,  menggunakan peralatan  memadai,  serta  didukung  dengan tenaga  puskesmas  yang  berwawasan  JKN, dapat  menambah  wawasan  serta  pengetahuan peserta  sehingga  akan  lebih  peduli  dan  tertarik pada Jaminan Kesehatan Nasional.

## Hubungan  Akses  Informasi  Kesehatan  Dan Literasi Kesehatan Peserta JKN
Hasil  uji  statistik  diketahui  bahwa  ada hubungan yang bermakna antara akses informasi  kesehatan  dengan  literasi  kesehatan peserta  JKN.  Sebanyak  95,7%  responden dengan akses informasi kesehatan sulit memiliki tingkat literasi kesehatan yang rendah. Persentase akses informasi kesehatan yang sulit dan yang mudah hampir sama.
Akses informasi kesehatan sangat mempengaruhi  peningkatan  literasi  kesehatan responden.  Pengunaan  media  yang  memadai berperan  penting  dalam  proses  penyampaian informasi.  Saat  ini  lebih  besar  kecenderungan responden untuk mengakses informasi JKN  dari teknologi  terkini  yang  bersifat  audiovisual  misal televisi  dan  internet.  Penyampaian  suatu informasi  tidak  hanya  sekali  namun  hendaknya dilakukan  secara  terus  menerus  agar  peserta dan masyarakat lebih familiar terhadap JKN dan berpikir logis akan manfaat JKN.
Kemampuan  literasi  kesehatan  peserta membutuhkan pengalaman atau paparan terhadap  JKN  itu  sendiri.  Bahasa/  istilah  dan berbagai  informasi  yang  berhubungan  dengan JKN  hendaknya  lebih  sering  diterima  oleh peserta JKN. Penyampaian informasi hendaknya mengikuti pola perkembangan teknologi informasi  terkini.  Dalam  hal  ini  BPJS  kesehatan telah berupaya melakukan penyampaian informasi  melalui  berbagai  metode  dan  media. Terlebih  lagi  media  televisi,  koran/surat  kabar dan internet sudah banyak diakses oleh peserta JKN.  Paparan  terhadap  informasi  JKN  akan
membentuk kemampuan baru dibanding kemampuan  literasi  secara  umum.  Sehingga peserta JKN dapat memutuskan betapa pentingnya  dan  besarnya  manfaat  JKN  bagi seluruh peserta.
Semua  kegiatan  sosialisasi  memerlukan waktu,  anggaran  dan tenaga.  Menyusun  jadwal, menyediakan  anggaran  yang  cukup  untuk memenuhi  berbagai  media  pendukung  seperti leaflet dan  poster,  serta  kerjasama  yang  baik sebagai  mitra  antara  puskesmas  dan  BPJS kesehatan. Ketiga hal  ini memungkinkan sosialisasi JKN terlaksana dengan baik. Sebagai suatu  upaya  meningkatkan  literasi  kesehatan peserta  JKN  sehingga  kedepan  tujuan  JKN ditahun  2019  menjadikan  seluruh  masyarakat sebagai peserta JKN dapat terwujud.

## SIMPULAN
Dalam pelaksanaannya sosialisasi Jaminan  Kesehatan  Nasional  kepada  peserta jarang  dilakukan.  Informasi  yang  disampaikan pun  tidak  merata  kepada  seluruh  peserta  dan masyarakat. Sehingga masih kurangnya pemahaman  peserta  JKN  tentang  pelayanan kesehatan yang dijamin di Puskesmas. Kebijakan  yang  digunakan  sudah  bersumber dari  BPJS  kesehatan.  Namun  masih  ada beberapa kebijakan BPJS yang belum dipahami baik  oleh  petugas  puskesmas  dan  peserta. Sehingga  kebijakan  yang  diperoleh  terkadang tidak up  to  date dan  sosialisasi  menjadi  tidak maksimal. Puskesmas sudah melibatkan seluruh petugas  tapi  tidak  semua  petugas  puskesmas memahami  informasi  tentang  JKN.  Dalam penyampaian  informasi  dilakukan  melalui  tanya jawab  di  puskesmas  dan  penyuluhan  kepada peserta/masyarakat dengan menggunakan leaflet dan  poster . Namun jumlah  yang disediakan masih terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Nutbeam  D.  Health  Literacy  as  a  Public  Health Goal:  a  Challenge  for  Contemporary Health  Education  and  Communication Strategies  into  The  21 st Century.  Health Promotion  International  [Internet].  2000 [diakses  16  April  2017],15(3).  Diperoleh dari: http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/w ordpress/wp- content/uploads/2012/06/Health-literacy- as-a-public-health-goal.pdf
Sudore  RL,  Menta  KM,  Simonsick  EM,  Haris,
Newman,  Satterfield  S,  Yaffe  K.  Limited Literacy in Older People And Disparities in Health  and  Healthcare  Acces.  Journal  of America Geriatrics Society [Internet].2006. [diakses  8  April  2017];54(5),  770-6.
Diperoleh dari :
http://doi.org/10.111/j.15325415.2006.006
91.x.
Herlambang S.
Manajemen Pelayanan Kesehatan  Rumah  Sakit.  Yogyakarta. Gosyen Publishing. 2016. Kementerian Kesehatan
RI. Pegangan
Sosialisasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN)  Dalam  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN). 2014.
Dinas  Kesehatan  Kota  Jambi.  Profil  Kesehatan Kota Jambi.2016. Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen.
Bandung. Penerbit Alfabeta. 2016.
Dodson  S,  Good  S,  Osborne  R.  The  Health Literacy  Toolkit  for  Low  and  Middle Income Countries. Australia. Deakin University. 2014.
Bohlman  NL,  Panzier  AM,  Kindig  DA.  Health
Literacy : A Prescription to End Confusion.
The  Institute  of  Medicine  &  The  National Academic  Press  [Internet].  2004  [diakses 15  Mei  2017];  ISBN  978-0-309-09117-6/ DOI  :  10.17226/10883.  Diperoleh  dari  : http://nap.edu/10883 Ferguson  AL,  Pawlak  R.  Health  Literacy  :  The Road  to  Improved  Health  Outcomes.  The Journal  for  Nurse  Practitioners.  American College  of  Nurse  Practitioners.  [internet]. 2011  [diakses  18  Juni  2017];  Volume  7 Issue  2  page  123-129.  Diperoleh  dari  : http://www.npjournal.org/article/S1555- 4155(10)00551-9/fulltext
Santosa  KK.  Tingkat  Literasi  kesehatan  Pasien Di klinik Dokter Keluarga Fakultas Kedokteran  Universitas  Indonesia  Kiara, DKI  Jakarta.  [Tesis].  Depok.  Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia. 2012.