Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance
Yopi Ferdiawan 1 , Amrie Firmansyah 2
Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, Indonesia
Abstract. This research is aimed to provide empirical evidence about relationship between political connection, foreign activity, and real earnings management on tax avoidance. Hanlon & Heitzman (2010) defines tax avoidance as a continuum tax planning strategis to reduce the explicit taxes. Using purposive sampling, this research selects manufacturing companies that are listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in the period 2010-2015 as samples. Selected  company  data  amounted  to  65,  so  the  total  observation  in  this  study  are  365  firm-years.  The  data examination in this study uses multiple regression analysis with dated panel.
The results of this study indicate that real earnings management has no significant effect on tax avoidance. These results  mean  that  real  earnings  management  conducted by  the  company  can  not  detect tax  avoidance activities undertaken by manufacturing firms in IDX. Meanwhile, political connections have a significant positive effect on tax  avoidance,  meaning  that  the  average  company  uses  its  political  connections  to  lower  tax  payments. Furthermore,  a  branch  or  subsidiary-like  company  can  be  used  by  companies  to  avoid  more  taxes  by  utilizing foreign activities stick to them to reduce taxes through profit shifting schemes as well as profit holding as evidenced by a significant positive effect.
Keywords: earnings management; foreign activity; political connection; tax avoidance.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait hubungan antara koneksi politik, aktivitas luar  negeri,  dan  manajemen  laba  riil  terhadap  praktik  penghindaran  pajak.  Hanlon  &  Heitzman  (2010) mendefinisikan  penghindaran  pajak  sebagai  perencanaan  pajak  yang  kontinu  untuk  mengurangi  pajak  eksplisit. Dengan menggunakan metode purposive sampling, penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  periode  2010-2015  sebagai  sampel.  Data  perusahaan  terpilih  berjumlah  65, sehingga total pengamatan dalam penelitian ini adalah 365 perusahaan-tahun. Metode pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba riil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen laba riil  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tidak  dapat  mendeteksi  kegiatan  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara itu, hubungan politik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk  mendapatkan  pembayaran  pajak  yang  lebih  rendah.  Perusahaan  cabang  atau  anak  perusahaan  dapat digunakan oleh perusahaan untuk lebih menghindari pajak dengan memanfaatkan aktivitas luar negeri yang melekat pada mereka untuk mengurangi pajak melalui skema profit shifting serta profit holding sebagaimana dibuktikan oleh hasil penelitian.
Kata Kunci: koneksi politik; aktivitas luar negeri; manajemen laba; penghindaran pajak.
Corresponding author. Email. amrie.firmansyah@gmail.com 1 , yopi.ferdiawan@gmail.com 2 How to cite this article. Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia , 5 (3),  1601–1624. https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223 History of article. Received: September 2017, Revision: November 2017, Published: Desember 2017 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI :10.17509/jrak.v5i3.9223 Copyright©2017. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI .

## PENDAHULUAN
Pendapatan  Perpajakan  merupakan tulang  punggung  negara  untuk  membiayai pembangunan.  Pada  Laporan  Keuangan Pemerintah  Pusat  (LKPP)  tahun  2015, sebanyak  69%  belanja  negara  dibiayai  oleh Pendapatan  Perpajakan.  Dalam  periode 2012—2015,  kebutuhan  belanja  pemerintah terus mengalami kenaikan sedangkan realisasi  pencapaian  penerimaan  dalam periode tersebut terus menurun dan mencapai titik  terendah  sebesar  85,61%  dari  target  di tahun  2015.  Di  sisi  lain,  defisit  APBN melebar  di  luar  kebiasaan  menjadi  2,58% dari PDB.
Defisit  APBN  yang  disebabkan  oleh deviasi pendapatan negara merupakan risiko fiskal  yang  menentukan  kredibilitas  APBN. Kenaikan  risiko  fiskal  tersebut  harus dimitigasi  salah  satunya  dengan  melakukan intensifikasi penerimaan terhadap jenis pajak yang dianggap paling signifikan menyumbang  penerimaan  negara.  Di  tahun 2015,  sebanyak  49%  penerimaan  pajak bersumber  dari  Pajak  Penghasilan  (PPh) yang  51%-nya  disumbangkan  oleh  Wajib Pajak  (WP)  Badan.  Atas  dasar  signifikansi dan kemudahan dalam hal  penagihan pajak, PPh  Badan  kemudian  mendapat  prioritas utama untuk dilakukan kegiatan pengamanan penerimaan  negara  melalui  pemeriksaan pajak tematik untuk mengantisipasi kebocoran  yang  ada  (Renstra  Direktorat Jenderal Pajak, 2015).
Nyatanya,  pelaksanaan  intensifikasi penerimaan  PPh  Badan  selalu  terbentur dengan  tingkat  partisipasi  WP  yang  rendah (Mustika,  2012).  Menurut  data  DJP,  hingga tahun  2015,  Wajib  Pajak  yang  terkumpul dalam  sistem  administrasi  mencapai  30,04 juta  di  mana  2,472  juta  di  antaranya merupakan  WP  Badan.  Ironisnya,  menurut data BPS di Tahun 2013, badan usaha  yang sudah  beroperasi  sekitar  3,441  juta.  Hal tersebut  mengandung  makna  bahwa  belum semua  WP  Badan  terdaftar  dan  memiliki NPWP.  Data  lain  terkait  tingkat  kepatuhan pajak  ( compliance  rate )  menunjukan  hanya 27%  saja  atau  sekitar  676  ribu  WP  Badan yang menyampaikan SPT (DJP, 2016). Oleh
sebab  itu,  menarik  untuk  dicermati  terkait alasan WP Badan yang cenderung menghindari pajak.
Pemungutan  pajak  oleh  pemerintah akan  menjadi  risiko  bagi  tujuan wealth maximization perusahaan yang akan dimitigasi sedemikian rupa melalui mekanisme penghindaran pajak, baik dengan cara-cara  yang  sehat  maupun  yang  tidak sehat. Cara-cara penghindaran pajak ini dapat dilihat dalam kasus yang ekstrim seperti rugi menahun  yang  diderita  oleh  perusahaan Penanaman  Modal  Asing  (Dwijugisteadi, 2016), terungkapnya skandal Panama Papers, atau kasus pajak Google Asia Pacific
Pte. Ltd di Indonesia. Hanlon dan Heitzman (2010)
memberikan  definisi  singkat  mengenai penghindaran pajak yang merupakan penurunan  dari  nilai  pajak  eksplisit  melalui strategi  penghematan  pajak  dalam  rentang legal sampai bersifat ilegal yang mana derajat agresivitas  ditentukan  sendiri  oleh  pihak yang  menguasai.  Dalam  konteks  ini,  status legal  dan  tidak  legal  bersifat  tidak  jelas pemisahnya  sehingga  lebih  ditentukan  oleh aksi dari otoritas pajak setelah terjadi (Lee et al.,  2015).  Walaupun  masih  belum  jelas, praktik  seperti  ini  kurang  berkenan  di  mata pemerintah  dalam  aspek  penerimaan  dan keadilan. Sebagai gambaran, DJP menyebutkan  potensi  hilangnya  penerimaan pajak 5,5 triliun rupiah akibat kasus Google. Hal  itu  belum  termasuk  tergerusnya  aspek keadilan  jika  ternyata,  perusahaan over  the top  company lainnya  taat  membayar  pajak. Adanya penghindaran pajak ini telah menjadi isu  yang  menantang,  terutama  di  level korporasi  (Hundal,  2011).  Terlepas  dari  hal tersebut,  determinan  untuk  memahami penghindaran  pajak  terbilang  sedikit  (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2007).
Faccio (2007) menemukan salah satu determinan untuk penghindaran pajak, yakni political connection (koneksi politik). Perusahaan  yang  memiliki  koneksi  politik cenderung membayar pajak lebih rendah ( tax discount ). Literatur ekonomi politik menunjukan bahwa koneksi politik merupakan valuable  resource untuk  sebuah
perusahaan  dan  mempengaruhi  pilihan strategi  perusahaan  (Goldman  et  al.,  2009). Koneksi  politik  dianggap  bernilai  karena dapat  menghadirkan  beberapa  manfaat, seperti adanya preferensi  akses  untuk  kredit (Johnson  dan  Mitton,  2003),  perlindungan terhadap  aturan  (Kroszner  dan  Stratmann, 1996), preferensi dalam memperoleh bantuan pemerintah dalam kesulitan keuangan (Faccio  et al., 2006), adanya akses terhadap legislasi, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik (Kim dan Zhang, 2016), kecenderungan  yang  tinggi  untuk  dibantu secara finansial/ corporate bail out (Faccio et al.,  2006),  preferensi  dalam  mendapatkan import  licences (Mobarak  dan  Purbasari, 2005)  sampai  rendahnya  kemungkinan pemeriksaan  pajak  dan  pengurangan  sanksi pajak  (Li  et  al.,  2008).  Adanya  kemudahan tersebut  menjadi  landasan  positif  untuk mendapatkan  preferensi  tertentu  dalam bidang  pajak,  seperti  pengawasan  yang longgar  dan  rendahnya probability  of detection dalam  pemeriksaan  pajak  seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-
71/PMK.03/2010  bahwa  salah  satu  kriteria Pengusaha  Kena  Pajak  berisiko  rendah adalah Wajib Pajak yang sahamnya dimiliki oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah. Erat kaitannya, (Faccio et al., 2006) menyebutkan ketidakseriusan dalam pendeteksian penghindaran pajak dan punishment terkait, dipengaruhi oleh keberadaan koneksi politik.
Faccio  (2007)  juga  menemukan bahwa  faktor  koneksi  politik  lebih  kentara jika sebuah negara mempunyai level korupsi yang  tinggi,  terlebih  di  Indonesia,  negara yang  menurut  Sudibyo  dan  Jianfu  (2015) memiliki kelemahan institutional environment .  Korupsi  merupakan  isu  yang serius menurut survey yang diselenggarakan oleh Transparency  International .  Hal  ini didukung dengan skor Corruption Perception  Index (CPI)  Indonesia  yang berada  di  bawah  rata-rata  skor  CPI  global walaupun  dalam  5  tahun,  indeks  CPI  terus mengalami  kenaikan.  Indonesia  berada  di angka  36  dengan  menempati  urutan  ke-88
dari 168 negara di bawah rata-rata global (43) dan  masih  kalah  dengan  Thailand  (76), Malaysia  (54),  dan  Singapura  (8).  Sektor politik dan perizinan memberikan hambatan yang  besar  dalam  kenaikan  indeks  CPI sehingga  memberikan  sinyalemen  bahwa sebenarnya praktek korupsi masih dipersepsikan biasa dilakukan di pemerintahan  (Transparency  International, 2015).
Menurut  Sudibyo  dan  Jianfu  (2016), eskalasi penghindaran pajak perusahaan yang terkoneksi  politik  akan  lebih  besar  jika mereka  mempunyai  aktivitas  luar  negeri sebagai  perusahaan  multinasional  (MNC). Ariffin (2013) menyebutkan bahwa perusahaan  yang  terikat  dengan foreign activity mungkin saja dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk melakukan  penghindaran  pajak,  misalnya dengan transfer  pricing (OECD,  2012). Leblang (1998) dengan asersinya menjelaskan  lebih  jauh  bahwa  MNC mempunyai kesempatan besar untuk menghindari  Pajak  Penghasilan  (PPh). Sejalan dengan itu, Rego (2003) mengemukakan bahwa dengan
menempatkan operasi mereka di negara yang mempunyai  tarif  PPh  rendah,  MNC  dapat mempunyai  beban  pajak  ( tax  burden )  yang lebih rendah. Mereka dapat menahan dividen dari  anak  usaha  di  luar  negeri  untuk mengecilkan  nilai  penjualan  global  yang dimitigasi oleh PMK-256/PMK.03/2008 dan juga  dapat  melakukan income  shifting dari negara dengan tarif PPh tinggi menuju negara dengan  tarif  PPh  rendah  melalui  eksploitasi perbedaan aturan perpajakan dan pengambilan keuntungan fasilitas perpajakan yang disediakan seperti dalam kasus Google Asia Pacific Pte. Ltd. di Indonesia.
Penelitian  sebelumnya  di  Indonesia yang  terkait foreign  activity dilakukan  oleh Dewi  dan  Jati  (2014)  yang  menemukan bahwa foreign  activity tidak  berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur selama 2009—2012. Namun,  Hidayah  (2015)  menemukan  hasil yang  berbeda  yang  mana foreign  activity memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap  penghindaran  pajak  menggunakan data seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI untuk  periode  2010—2012.  Untuk  itu, diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk mengetahui pengaruh foreign activity terhadap penghindaran pajak.
Selain political  connection dan foreign  activity ,  dalam  penelitian  ini  juga mengulas  dampak earnings  management terhadap  penghindaran  pajak.  Kim  dan Zhang  (2016)  menyebutkan  bahwa  koneksi politik  dapat  menyebabkan  manajer  untuk mengambil  keputusan  investasi  yang  lebih berisiko  diakibatkan  oleh  adanya  preferensi untuk dibantu secara finansial oleh pemerintah/ corporate bail out (Faccio et al., 2006).  Atas  dasar  itu,  investasi  berisiko melalui pendirian foreign subsidiary maupun penggunaan earnings  management untuk memanipulasi  kondisi operasional  normal perusahaan  (Roychowdhury,  2006)  menjadi rentan untuk dilakukan.
Praktek earnings management bertujuan  untuk  membuat  laba  akuntansi meningkat sehingga beban pajak seharusnya juga  meningkat.  Untuk  itu,  keduanya sebenarnya bersifat saling trade-off (Shackelford  dan  Shevlin,  2001).  Namun, Frank, Lynch, dan Rego (2005) menemukan bahwa earnings  management untuk  tujuan fiskal  dan  komersial  dapat  dilakukan bersamaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Geraldina  (2013)  yang juga menyimpulkan bahwa earnings management yang  dilakukan  meningkatkan kemungkinan  perusahaan  untuk  melakukan kegiatan tax  shelter .  Dengan  kata  lain, perusahaan yang melakukan earnings management yang  intensif  diduga  juga melakukan penghindaran pajak yang agresif.
Sejauh  ini,  ada  2  pendekatan  dalam mengenali earnings  management ,  yakni accrual dan real  manipulation (Schipper, 1986).  Walaupun  mempunyai  keterbatasan metode ini tidak secara langsung mengakibatkan  perubahan  dalam  arus  kas (Ruiz,  2016),  model accrual masih  sering digunakan  oleh  peneliti  (Ibrahim,  2009) terutama  sebelum  dimulainya Sarbanes— Oxley  Act (Cohen  et  al,  2008)  seperti  pada
kasus earnings  management PT  Indofarma Tbk  pada  tahun  2002  yang  menjadi  contoh bahwa  praktek  tersebut  secara  nyata dilakukan  dengan  adanya  temuan  dari Bapepam-LK  terkait overstated  net  income sebesar 28,87 miliar akibat accrual manipulation. Hanya saja, penelitian Graham et al. (2005) menunjukkan bahwa sebenarnya real earnings management secara luas lebih sering digunakan oleh para manajer (terlebih setelah  peristiwa Sarbanes—Oxley    Act ) dengan  berfokus  pada  3  hal,  yakni sales manipulation , over production , dan discretionary cost reduction yang mengakibatkan  perubahan  signifikan  dalam arus kas dengan ciri utama ketersediaan kas yang kecil walaupun laba akuntansi meningkat  (Cohen  et  al.,  2008).  Model  ini selain  lebih  etis  dari  persepsi  etika  juga menawarkan litigasi yang lebih rendah serta risiko  deteksi  yang  minim  dari  auditor  dan regulator (Kothari et al., 2016) sebagaimana dibuktikan  di  Indonesia  oleh  Ratmono (2010).  Di  sisi  lain,  adanya  fenomena manajemen laba riil setelah periode Sarbanes—Oxley  Act memberikan  dampak di  Indonesia  terjadinya  tunggakan  pajak perusahaan  masuk  bursa  sebanyak  4,94 triliun  rupiah  sebelum  dilakukannya tax amnesty (Tempo, 2016) padahal IHSG terus mengalami  kenaikan  dan  bahkan  mencetak rekor  menjadi  indikasi  adanya  manajemen laba  riil  untuk  tujuan  perpajakan.  Meski demikian, banyak peneliti di Indonesia masih menggunakan manipulasi laba akrual, termasuk  dengan  penelitian  yang  terkait dengan penghindaran pajak sehingga referensi manajemen laba riil terkait dengan penghindaran  pajak  cukup  terbatas.  Untuk itu, dalam penelitian ini akan diteliti kembali pengaruh real earnings management dengan menggunakan  proksi  pengukuran  variabel yang berbeda mengingat adanya keterkaitan dengan deductible dan nondeductible expense sesuai  pasal  6  dan  9  UU  Pajak Penghasilan.
Oleh dari itu, penelitian ini dilakukan untuk  menguji  pengaruh  koneksi  politik, aktivitas luar negeri, dan manajemen laba riil terhadap  penghindaran  pajak.  Pengukuran
dilakukan  dengan  menggunakan  variabel penghindaran  pajak  dengan  menggunakan Cash  Effective  Tax  Rate ( Cash ETR)  yang menunjukkan  rasio  pajak  yang  dibayar  per satu  rupiah income yang  didapat  (Cheng  et al.,  2012).  Variabel political  connection diukur  dengan dummy  variable sesuai dengan  definisi  Faccio,  (2007),  Adhikari  et al., (2006), serta Sudibyo dan Jianfu (2016). Sementara variable foreign activity menggunakan  pengertian  dari  Stopford  dan Wells (1972) serta Richardson et al. (2013), real  earnings  management diukur  dengan estimasi  model  dari  Roychowdhury  (2006) yang  telah  dimodifikasi  oleh  Cohen  et  al. (2008).

## KAJIAN LITERATUR
Dikembangkan  oleh  Watts  dan Zimmerman  (1990),  teori  akuntansi  positif menjelaskan  mengenai  kebijakan  akuntansi dan  praktiknya  dalam  perusahaan  serta bagaimana memprediksi kebijakan apa yang akan  dipilih  manajer  dalam  kondisi-kondisi tertentu  dimasa  yang  akan  datang.  Menurut teori  akuntansi  positif,  perusahaan  memiliki kebebasan  untuk  memilih  salah  satu alternatif kebijakan akuntansi untuk meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan  nilai  perusahaan.  Dengan adanya  kebebasan,  manajer  mempunyai kecenderungan  untuk  melakukan  suatu tindakan  yang  oportunis,  yakni  bersifat menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan (Scott, 2014).
Selanjutnya  mereka  memberikan  3  (tiga) jenis hipotesis, yakni terkait bonus plan, debt covenant,  dan  political  cost  hypotheis. Hipotesis political cost ini dapat menjelaskan mengapa  perusahaan  memilih  kebijakan akuntansi untuk meminimalkan beban pajak penghasilan.  Pajak  penghasilan  dianggap sebagai  biaya  politik  sehingga  perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan oportunis dalam memilih kebijakan akuntansi untuk menurunkan taxable income . Tindakan ini sesuai dengan definisi penghindaran  pajak  menurut  Hanlon  dan Heitzman (2010) yaitu upaya untuk mengurangi  besarnya  nilai  pajak  eksplisit
melalui  upaya  perencanaan  pajak  dalam rentang legal dan ilegal.
Selanjutnya,  terdapat  juga  masalah keagenan  yang  pada  awalnya  dieksplorasi oleh  Ross  (1973)  dan  kemudian  dijelaskan secara  mendetail  oleh  Jensen  dan  Meckling (1976) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak ( nexus of contract) antara pemilik  sumber  daya  ekonomi  ( principal ) dan  manajer  ( agent )  yang  mengurus penggunaan  dan  pengendalian  sumber  daya tersebut.  Dalam  kaitannya  dengan  kontrak tersebut,  Watts  dan  Zimmerman  (1990) mengajukan tiga hipotesis sesuai  penjelasan dalam  teori  akuntansi  positif  dan  secara implisit  mengakui  tiga  bentuk  keagenan, yaitu  antara  pemilik  dengan  manajemen, kreditor dengan manajemen, dan pemerintah dengan manajemen. Oleh karenanya, principal bukan  hanya  pemilik  perusahaan, tetapi  juga  bisa  berupa  pemegang  saham, kreditur, maupun pemerintah.
Hubungan  ini  menurut  Scott  (2014) mengakibatkan terjadinya conflict of interest dan information asymmetry. Adanya ketidaksamaan tujuan, yang mana agent tidak selalu bertindak sejalan dengan kepentingan principal menyebabkan conflict  of  interest. Di  sisi  lain,  terjadi information  asymmetry yang  mana principal tidak memiliki informasi  yang  cukup  tentang  kinerja agent karena  ketidakmampuan  mereka  memonitor aktivitas secara menyeluruh sedangkan agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai  kapasitas  diri,  lingkungan  kerja, dan perusahaan secara keseluruhan.
Dalam  ranah  penghindaran  pajak, manajemen  memiliki  kepentingan  untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi utang pajak yang ditanggung  oleh  perusahaan  dan  bisa  saja manipulasi  tersebut  tidak  diketahui  oleh principal .  Namun,  menurut  Blaylock  et  al. (2012),  penghindaran  pajak  justru  tidak diinginkan  oleh principal karena  berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum. Manipulasi  ini  dapat  dilakukan  karena adanya  asimetri  informasi  antara preparer (manajemen)  dan user ( principal )  laporan keuangan.
Adanya  teori  akuntansi  positif  dan masalah keagenan berkaitan dengan pengembangan  hipotesis  terkait  dengan koneksi politik, aktivitas luar negeri, maupun manajemen  laba  riil.  Dalam  koneksi  politik beberapa literatur menunjukan bahwa koneksi  politik  memberikan  nilai  tambah, misalnya  seperti  adanya  preferensi  akses untuk  kredit  (Johnson  dan  Mitton,  2003), perlindungan terhadap aturan (Kroszner and Stratmann,  1998),  adanya  akses  terhadap legislasi, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik (Kim dan Zhang, 2016). Selain itu, Faccio (2007) dan Kim dan Zhang (2016)  menemukan  bahswa  koneksi  politik berpengaruh terhadap aspek pajak perusahaan. Faccio (2007) memberi kesimpulan bahwa perusahaan yang terkoneksi  secara  politik  menikmati  pajak yang  lebih  rendah.  Senada  dengan  itu,  Kim dan Zhang (2016) juga menyebutkan bahwa koneksi  politik  berkaitan  positif  dengan derajat penghindaran pajak. Perusahaan yang mempunyai  agresivitas  penghindaran  pajak yang tinggi cenderung lebih berani mengambil  investasi  yang  lebih  berisiko. Misalnya, Kim et al. (2011) yang menemukan  hubungan  antara  penghindaran pajak  dan  risiko  kejatuhan  harga  saham ( stock price crash risk ) atau Rego dan Wilson (2012)  yang  menemukan  kaitan  antara insentif pengambilan keputusan berisiko oleh manajer yang berasosiasi terhadap penghindaran pajak yang lebih agresif. Oleh sebab itu, jika kemudian investasi gagal dan menyebabkan kebangkrutan, preferensi bantuan  keuangan  dari  pemerintah  melalui koneksi politik seakan menjamin keberlangsugan  perusahaan.  Hal  ini  juga yang menyebabkan perusahaan yang terkoneksi politik mempunyai nilai leverage yang  tinggi  dan  rentan  untuk  mengalami kesulitan  keuangan  ( financial  distress ). Selain itu, adanya preferensi dalam pengawasan dan lemahnya penegakan sanksi pajak membuat perusahaan yang mempunyai koneksi  politik  seperti  tidak  tersentuh ( untouchable )  sehingga  terdapat  kaitan positif antara koneksi politik dan
penghindaran  pajak.  Untuk  itu,  hipotesis yang pertama untuk penelitian ini ialah,
𝐻 1 = political  connection berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Dalam aktivitas luar negeri, Penelitian di negara maju menunjukan bahwa perusahaan yang mempunyai foreign activity melaporkan taxable  income yang  jauh  lebih rendah.  Hines  (1999)  memberi  bukti  bahwa U.S. multinationals menerapkan  berbagai strategi  untuk  menurunkan  pajak.  Menurut Rego  (2003),  perusahaan  yang  mempunyai foreign  activity mempunyai  kesempatan untuk  menurunkan  PPh  dengan  melakukan income  shifting menuju  negara  yang mempunyai  tarif  pajak  rendah.  Harris  dan Feeny (2003) menginvestigasi variasi ETR di Australia  dan  menemukan  bahwa foreign activity mempunyai tanda negatif signifikan. Mereka  berpendapat  bahwa  itu  merupakan bukti  bahwa  perusahaan  mungkin  saja menggunakan foreign  activity -nya  untuk mengurangi pembayaran pajak di negaranya. Terlebih di ASEAN, tarif pajak di Indonesia (25%) bisa dikatakan cukup tinggi dibanding Singapura  (17%),  Thailand  (20%),  bahkan Vietnam  (22%).  Gambaran  ini  memberikan indikasi  bahwa  bisa  saja  perusahaan memanfaatkan foreign activity untuk menurunkan pembayaran pajak di Indonesia. Dengan  demikian,  hipotesis  kedua  untuk penelitian ini, ialah
𝐻 2 = foreign  activity berpengaruh  positif terhadap penghindaran pajak.
Selanjutnya, Wilson (2009)
menemukan adanya pengaruh positif signifikan  antara  perbedaan  laba  akuntansi dan pajak terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas tax shelter . Perbedaan itu menyebabkan persepsi kualitas laba yang rendah  di  mata  pengguna  laporan  keuangan Hanlon et al. (2005). Rendahnya kualitas laba dapat  disebabkan  oleh  adanya earnings management oleh perusahaan, yang memiliki 2  dimensi  tujuan,  baik  secara  akuntansi maupun  pajak  (Frank  et  al.,  2009).  Untuk tujuan  pajak,  perusahaan  dapat  memilih metode  dan  estimasi  akuntansi  yang  dapat menyebabkan perbedaan temporer
( temporary  difference )  terhadap  biaya  yang
dapat dikurangkan ( deductible expense ) atau melakukan  transaksi  yang  bukan  pengurang ( nondeductible  expense )  atau  bukan  objek pajak  penghasilan  yang  disebut  dengan perbedaan permanen ( permanent difference ). Samingun  (2012)  menunjukkan  bahwa manipulasi akrual tidak berpengaruh signifkan  terhadap  penghindaran  pajak, tetapi  justru  yang  banyak  dipilih  dan signifikan  ialah real  earnings  management . Hal  ini  dibuktikan  juga  oleh  Dridi  dan Boubaker (2015) yang memenemukan bahwa terdapat  hubungan  negatif  signifikan  antara real earnings management dan penghindaran pajak  melalui sales , over  production ,  dan discretionary expense manipulation.
Dalam  menghitung  pajak,  semakin besar  nilai sales dapat  berimplikasi  pada semakin  besarnya  pajak  yang  terutang dengan  hubungan  yang  berbanding  lurus sehingga sales  manipulation sebenarnya mempunyai  dampak  terkait  dengan  pajak. Jika nilai sales tetap, penurunan nilai COGS melalui over  production dapat  menurunkan fixed cost dan meningkatkan margin. Namun, di  sisi  lain  terdapat  beban inventory tambahan  yang  timbul  sehingga  manipulasi produksi  mungkin  saja  digunakan  manajer untuk mengurangi pembayaran pajak. Hal ini berlaku  jika  beban-beban  yang  menjadi pengurang pajak tidak mengalami manipulasi dengan tujuan tertentu.
Perusahaan  dapat  saja  meningkatkan  beban diskresional  untuk  mengurangi  pajak  yang dibayar  mengingat  beban  tersebut  menjadi tax deductible sehingga hubungan keduanya tidak  berbanding  lurus.  Dengan  asumsi tersebut,  jika  dilakukan  agregasi,  maka  hal tersebut  akan  berdampak  pada  peningkatan laba kuntansi yang diiringi dengan bertambahnya  biaya  yang  terkait  dengan inventory dan noninventory sebagai tax deductible .  Maka,  hipotesis  ketiga  yang diusulkan dalam penelitian ini adalah :
𝐻 3 = real earnings management berpengaruh  positif    terhadap  penghindaran pajak.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif  yang  menggunakan  metode deskriptif  kuantitatif.  Objek  penelitian  yang digunakan  berupa  data  sekunder  yaitu laporan  keuangan  perusahaan  manufaktur yang  diperoleh  dari  Bursa  Efek  Indonesia (BEI).  Sektor  manufaktur  diambil  sebagai populasi  karena  adanya  komponen  biaya produksi  sebagai  basis  perhitungan real earnings  management .  Selain  itu,  sektor tersebut  tidak  terpengaruh  oleh  jenis  pajak final  yang  dapat  mengakibatkan  bias  dalam menghitung  pengaruh  penghindaran  pajak menggunakan  proksi  ETR  dan  sektor tersebut  merupakan  sektor  yang  paling dominan  di  BEI  dengan  jumlah  144 perusahaan (2016).
Beberapa  sampel  yang  representatif diambil  untuk  selanjutnya  diolah  dan dilakukan  analisis  sesuai  dengan  metode yang  telah  dipilih.  Sampel  ini  merupakan bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang dimiliki  oleh  populasi  tersebut  (Sugiyono, 2016). Adapun pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling ( judgement  sampling )  yang  merupakan bagian dari metode non-probability sampling ,  yaitu  pemilihan  sampel  secara tidak  acak  dengan  kriteria-kriteria  tertentu. Oleh karena itu, anggota populasi yang tidak memenuhi  syarat  tidak  akan  dipilih  sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel dilakukan  dengan  mengeliminasi  populasi yang  memiliki  kriteria-kriteria  sebagai berikut:
a. Perusahaan  dengan  tanggal  pencatatan saham setelah tahun 2010 karena periode pengambilan  sampel  diambil  selama  6 tahun  dimulai  dari  tahun  2010  sampai dengan tahun 2015.
b. Perusahaan  yang  membukukan  rugi ditahun berjalan karena berdampak pada nilai Cash ETR yang negatif.
c. Perusahaan  yang  mempunyai  net  sales tidak  melebihi  50  miliar  rupiah  karena mendapat  fasilitas  pengurangan  tarif pajak  Pasal  31E  UU  PPh  sehingga  akan mengakibatkan  bias  dalam  perhitungan proksi Cash ETR.
Dalam penelitian ini, proksi penghindaran  pajak  yang  digunakan  ialah Cash ETR. Cash ETR menggambarkan rasio pajak  yang  dibayar  per  rupiah  penghasilan yang diterima (Cheng et al. 2012). Pemilihan proksi ini dilandaskan pada beberapa kondisi, yakni:
a. nonconforming tax avoidance, diasumsikan  bahwa  motivasi  manajer untuk  meningkatkan  laba  akuntansi ( book  income )  dengan  mengurangi kewajiban  pajak  ( tax  liability ).  Keadaan ini banyak terjadi pada perusahaan  yang dipengaruhi  oleh  reaksi  pasar  terhadap laba  akuntansi  sehingga  manajer  akan berusaha untuk menaikan laba akuntansi daripada  menurunkannya  (Lee  et  al., 2015). Hal ini cocok dengan objek yang diteliti  mengingat  semuanya  merupakan perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Dalam  literatur  akademis, proksi nonconforming terdiri dari variasi BTD dan ETR.
b. capture  foreign  taxes, yang  mana Cash ETR mencerminkan worldwide  tax expense yang  tidak  hanya  terbatas  pada tarif  pajak  domestik  saja  tetapi  juga menangkap tarif pajak secara global (Lee et al., 2015). Hal ini berhubungan dengan variabel independen foreign income yang tentu  saja  terdapat  komponen  pajak  luar negeri  sehingga  menghindari missmatch apabila  menggunakan  proksi  BTD  yang hanya  memperhitungkan  tarif  pajak domestik ( statutory tax rate ). c. relevan dengan real earnings management, di  mana Cash  ETR tidak terpengaruh oleh perubahan dalam basis akrual  seperti  dalam  variasi  ETR  lain. Jika memakai long-run Cash ETR , maka pengaruh accrual akan  muncul  dalam pretax income (Lee et al., 2015) sehingga dalam hal ini tidak digunakan.
Untuk  variabel  koneksi  politik, dijelaskan  dengan  variabel dummy ,  yang diberi  kode  1  (satu)  jika  suatu  perusahaan mempunyai  koneksi  politik  dan  0  (nol)  jika sebaliknya.  Kriteria  yang  digunakan  untuk mendefinisikan political connection mengacu  kepada  penelitian  yang  dilakukan
oleh  Faccio  (2007),  Adhikari  et  al.  (2006) serta Sudibyo dan Jianfu (2016), yaitu:
a. jika  ada  salah  satu  direktur  atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif,  pejabat  dalam  salah  satu institusi  pemerintah  termasuk  militer, atau anggota partai politik,
b. jika  ada  salah  satu  direktur  atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet  eksekutif,  mantan  pejabat dalam  salah  satu  institusi  pemerintah termasuk militer,
c. jika  ada  salah  satu  pemilik/pemegang saham diatas 10% merupakan anggota partai  politik,  memiliki  hubungan dengan  politisi  top,  dan/atau  pejabat atau mantan pejabat pemerintah
termasuk militer. Foreign activity (FRGNACT) direpresentasikan
oleh perusahaan multinasional  (MNC)  sebagai  perusahaan yang  berlokasi  dalam  dua  negara  atau  lebih yang  mencerminkan  bentuk  organisasi  dari penanaman modal asing  (Way  et  al.,  1992). Untuk  mengukur foreign  activity dalam bukunya,  Kennely  (2016)  mengungkapkan beberapa proksi, diantaranya adalah:
a. foreign sales ratio yang menggambarkan  total foreign  sales dibagi dengan total global sales sesuai Ramaswamy (1992).
b. foreign asset ratio yang diukur dengan total  aset  luar  negeri  dibanding  total aset di dalam negeri (Sullivan, 1994),
c. number of foreign subsidiary (Stopford dan  Wells,  1972)  serta number  of foreign  nations (Morck  dan  Yeung, 1991)  yang  mencerminkan  persentase MNC suatu perusahaan.
Sejalan  dengan  itu,  Richardson (2013)  menggunakan  proksi  perbandingan antara  jumlah  anak  perusahaan  yang  berada di luar negeri dengan di dalam negeri untuk mengukur foreign activity sehingga penelitian ini akan menggunakan pengukuran menggunakan proksi tersebut.
Untuk manajemen laba riil, penelitian ini  akan  menggunakan  pendekatan  yang digunakan Roychowdhury sebagaimana yang  telah  dimodifikasi  oleh  Cohen  et  al.
(2008).  Pendekatan  Cohen  et  al.  dipakai karena perusahaan
yang melakukan menajemen laba untuk meningkatkan penghasilan  ( nonconformance )  memiliki kecenderungan arus kas dari operasi dan/atau beban  diskresionari  yang  luar  biasa  rendah sehingga  nilai  abnormal  keduanya  dikali minus satu (-1), dan/atau biaya produksi yang luar biasa tinggi sehingga untuk mengetahui pengaruh  secara  keseluruhan,  dilakukan penghitungan  agregasi  3 (tiga) variabel real earnings  management menjadi  1  (satu) variabel total saja yang mana tidak dilakukan oleh  Roychowdury.  Adapun  pendekatan perhitungan Cohen et al. (2008) masih serupa dengan Roychowdury (2006), yakni
𝐶𝐹𝑂 𝑖,𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 = 𝑘 1 1 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝑘 2 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝑘 3 ∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝜀 𝑖,𝑡
Dimana:
CFO = Arus kas dari aktivitas operasi Assets = Total aset Sales = Penjualan ΔSales = Perubahan penjualan i = perusahaan t =
tahun
Abnormal  CFO adalah CFO aktual dikurangi  dengan normal  CFO yang dihasilkan dari perhitungan tersebut.
Selanjunya,  biaya  produksi  didefinisikan sebagai  penjumlahan Cost  of  Goods  Sold (COGS) dan  perubahan  persediaan  selama satu tahun. Model pengukuran COGS adalah sebagai berikut:
𝐶𝑂𝐺𝑆 𝑖,𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 = 𝑘 1 1 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝑘 2 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝜀 𝑖,𝑡
Dimana: COGS = Harga pokok penjualan Assets = Total aset Sales = Penjualan i = perusahaan t = tahun Selanjutnya, model pengukuran perubahan  persediaan  sebagai  fungsi  linear adalah sebagai berikut:
∆𝐼𝑁𝑉 𝑖,𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 = 𝑘 1 1 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝑘 2 ∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝑘 3 ∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑡−1 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝜀 𝑖,𝑡

## Dimana:
ΔINV = Perubahan persediaan Assets = Total aset ΔSales = Perubahan penjualan i = perusahaan t = tahun Dengan  menggunakan  kedua  rumus tersebut,  persamaan  atas normal  production costs dinyatakan sebagai berikut:
𝑃𝑟𝑜𝑑 𝑖,𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 = 𝑘 1 1 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝑘 2 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝑘 3 ∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝑘 4 ∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑡−1 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝜀 𝑖,𝑡
Selanjutnya, normal level atas discretionary  expenses disajikan  sebagai fungsi  linear  atas  penjualan  dengan  model pengukuran sebagai berikut:
𝐷𝑖𝑠𝑐𝐸𝑥𝑝 𝑖,𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 = 𝑘 1 1 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝑘 2 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑡−1 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1 + 𝜀 𝑖,𝑡
Dimana: DiscExp
= total pengeluaran
diskresioner  (biaya  iklan,  biaya  penelitian dan pengembangan  serta biaya administrasi dan umum) Sales = Penjualan i = perusahaan t = tahun

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang digunakan meliputi seluruh data keuangan perusahaan
manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia.  Sebanyak  3  (tiga) layer kriteria sampel digunakan dengan mempertimbangkan aturan yang ada, dengan kriteria sesuai dengan tabel 1. Selanjutnya, analisis deskriptif dilakukan  untuk  menggambarkan  keutuhan data,  baik  dari  segi  pemusatan  maupun persebaran  data.  Titik  tengah  data  diambil dengan  menggunakan  pengukuran mean (nilai  rata-rata)  selama  periode  pengamatan yang mencerminkan bagaimana data terpusat di  titik  tertentu. Coverage atau  jangkauan persebaran data diukur dengan batas atas dan batas  bawah  berupa  nilai  maksimum  dan minimum  yang  mencerminkan  nilai  di  titik terjauh serta deviasi standar untuk menggambarkan  seberapa  dekat  masing- masing data individu ke pusat data.
Tabel 1 . Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian No Kriteria Total Ukuran 1 Perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI Tahun 2016 ( net delisting ) 144 Perusahaan 2 Perusahaan  yang  IPO  dan listing setelah  tahun 2010 (17) Perusahaan 3 Perusahaan  yang  mengalami  minimal  1  tahun kerugian (66) Perusahaan 4 Perusahaan  yang  memiliki  peredaran  bruto  tidak melebihi 50 miliar rupiah minimal dalam 1 tahun (1) Perusahaan Total Sampel 65 Perusahaan Tahun 6 Tahun Observasi 390 Perusahaan-Tahun Sumber: Diolah dari dari http://idx.co.id (2017) Sesuai tabel 2, nilai mean penghindaran  pajak  ( TCAETR )  berada  di angka  0,388297  dengan  nilai  tengah 0,270300.  Nilai  ini  menunjukan  seberapa besar pembayaran pajak perusahaan dibandingkan  dengan  laba  sebelum  pajak perusahaan.  Jika  dibandingkan  dengan  tarif pajak korporasi sebesar 25% dari penghasilan  kena  pajak,  terungkap  bahwa rata-rata  sampel  penelitian  selama  2010— 2015  membayar  pajak  lebih  besar  dari  tarif pajaknya. Variabel koneksi politik
( POLCON )  mempunyai  nilai mean sebesar 0.489744. Hal ini menggambarkan sebanyak 48,98%  perusahaan  yang  menjadi  sampel mempunyai  koneksi  politik.  Nilai  rata-rata operasi  luar  negeri  ( FRGNACT )  sebesar 0.136288 dengan 33,59% perusahaan sampel memiliki  aktivitas  luar  negeri,  sisanya sebanyak  66,31%  perusahaan  sampel  tidak mempunyai aktivitas luar negeri. Nilai rata- rata  dari  manajemen  laba  riil  ( RMPROXY ) menunjukan angka 5,67 x 10 -17 dengan nilai tengah sebesar 0.100971. Semakin besar nilai
agregat RMPROXY
yang positif menunjukkan  bahwa  perusahaan  semakin tinggi  melakukan  manajemen  laba.  Nilai rata-rata  yang  bernilai  positif  menunjukan bahwa secara keseluruhan, perusahaan  yang menjadi sampel penelitian melakukan
kegiatan manajemen laba riil untuk meningkatkan  laba  melalui  manipulasi penjualan,  peningkatan  biaya  produksi,  dan pengurangan pembebanan biaya diskresional. Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Mean Median Maksimum Minimum Standard Dev . TCAETR 0.388297 0.270300 5.861810 0.015540 0.486782 POLCON 0.489744 0.000000 1.000000 0.000000 0.500537 FRGNACT 0.136288 0.000000 1.000000 0.000000 0.255615 RMPROXY 5,67E-17 0.100971 1.840934 -1.842702 0.465319 SIZE 28.12012 27.85806 33.09497 20.60448 1.703245 LEV 0.416490 0.413434 0.881514 0.094302 0.170868 ROA 0.144153 0.106075 1.074870 0.003520 0.139011 Variabel Number %Value <> 0 %Value = 0 Total POLCON FRGNACT 390 390 48,97% 33,59% 51,03% 66,42% 100% 100% Sumber: Diolah dari http://idx.co.id (2017) Untuk  mengestimasi  model  regresi dengan  data  panel,dapat  menggunakan model Ordinary  Least  Square  (OLS) , Fixed Effect  Model  (FEM) ,  atau Random  Effect Model  (REM) .  Pemilihan  model  dalam penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  pada para  ahli  ekonometrika  maupun  melalui pengujian statistik. Pemilihan model menurut pertimbangan  ahli  ekonometrika  didasarkan pada kriteria pemilihan model Nachrowi dan Usman (2006) serta menurut Gujarati (2012). Sementara  itu,  pemilihan  model  dengan pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan  uji Chow ,  uji Breusch  & Pagan  Langrange  Multiplier ,  serta  uji
Hausmann. Berdasarkan  hasil  pengujian maka  diputuskan  bahwa  model  regresi  data panel  yang  paling  tepat  untuk  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan random effect model (model efek tetap).
Sesuai  dengan  tabel  3,  setelah  diuji signifikansi simultan nilai Prob. (F-statistic) yang  diperoleh,  yakni  sebesar  0,014141. Nilai  tersebut  berada  di  bawah  tingkat signifikansi  (α)  sebesar  0,05  sehingga  hal tersebut  dapat  diartikan  bahwa  secara bersama-sama (simultan) variabel independen            dalam  penelitian  ini berpengaruh  signifikan  terhadap  aktivitas penghindaran pajak
.
Tabel 3. Hasil Uji F

## Weighted Statistics
F-statistic 2.696484 Durbin-Watson stat 1.567758 Prob(F-statistic) 0.014141 Sumber: Diolah dari http://idx.co.id (2017) Hasil  analisis  regresi  data  panel dengan  menggunakan random  effect  model
ditunjukkan pada tabel 4.  Berdasarkan tabel 4,  nilai  koefisien  regresi  variabel  koneksi
politik  ( POLCON ),  aktivitas  luar  negeri ( FRGNACT )  dan  agregasi  manajemen  laba riil  ( RMPROXY) bernilai  negatif.  Koefisien yang  bernilai  negatif  menjelaskan  bahwa hubungan  fungsional  variabel  independen berbanding terbalik dengan koefisien variabel  dependen.  Hal  ini  berarti  setiap peningkatan variabel tersebut akan menyebabkan  peningkatan  penghindaran pajak  ( TCAETR )  yang  ditunjukkan  dengan pembayaran  pajak  yang  semakin  kecil. Dengan  demikian  hasil  pengujian  hipotesis dapat diketahui sebagai berikut:
H 1 : political connection berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Variabel political connection
(POLCON)  memiliki  nilai  koefisien  - 0,181855  dengan  nilai Prob. 0,0179.  Nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi (α)  sebesar  0,05  sehingga  H 0 1  ditolak  dan H 1 1  diterima.  Oleh  sebab  itu,  variabel political  connection berpengaruh  negatif signifikan terhadap Cash ETR . Dengan kata lain,  variabel  ini  berpengaruh  signifikan terhadap penghindaran pajak
.
Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. POLCON -0.181855 0.086309 -2.107026 0.0179 FRGNACT -0.233733 0.111454 -2.097117 0.0183 RMPROXY -0.108656 0.074487 -1.458733 0.0728 SIZE 0.031546 0.023850 1.322667 0.1867 LEV -0.197698 0.225438 -0.876951 0.3811 ROA -0.789744 0.323847 -2.438629 0.0152 C -0.181666 0.665000 -0.273181 0.7849 Sumber: Diolah dari http://idx.co.id (2017)
Penelitian ini juga sejalan dengan dua penelitian  terbaru  sebelumnya,  baik  di Indonesia dan internasional. Kim dan Zhang (2016)  dengan  proksi  yang  lebih  kompleks menemukan  hubungan  bahwa  semakin  kuat koneksi politik sebuah perusahaan berbanding lurus dengan tingkat penghindaran  pajak.  Di  Indonesia,  Sudibyo dan  Jianfu  (2016)  juga  menemukan  hasil yang sejalan dengan penelitian ini menggunakan  proksi long  run  Cash  ETR . Secara  umum  perusahaan  yang  mempunyai koneksi  politik  mampu  membayar  pajak lebih  rendah  dibanding  perusahaan  yang tidak  mempunyai  koneksi  politik.  Namun, hasil  penelitian  ini  berlawanan  dengan  3 penelitian  sebelumnya,  yakni  Pranoto  dan Widagdo (2014), Butje dan Tjondro (2014), dan Mulyani et al. (2013) yang menemukan bahwa koneksi politik mempunyai hubungan negatif  signifikan  terhadap  penghindaran
pajak.  Perbedaan  tersebut  terjadi  diduga karena  sempitnya  definisi  koneksi  politik yang  digunakan,  misalnya  Mulyani  et  al. (2013)  yang  hanya  menggunakan  aspek kepemilikan  pemerintah  sebagai  proksi koneksi  politik  atau  Pranoto  dan  Widagdo (2014)  yang  hanya  menggunakan  koneksi politik  di  lingkungan  dewan  komisaris  saja. Selain  itu,  periode  sampel  yang  kurang relevan  juga  mempengaruhi  hasil  penelitian di  mana  Butje  dan  Tjondro  (2014) mengambil  sampel  penelitian  hanya  sampai tahun 2013.
Sesuai dengan teori hubungan politik, hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa perusahaan menganggap perpajakan merupakan  suatu  penghalang  bagi  agenda mereka sehingga berupaya untuk menurunkannya dengan salah satunya menggunakan koneksi politik untuk mempengaruhi  pembayaran  pajak.  Bentuk
koneksi  yang  dibuat  cukup  beragam.  Jika melihat  kepada  sampel  penelitian,  diduga terdapat  2  jenis  koneksi  politik  perusahaan. Pertama,  koneksi  politik  yang  dibuat  oleh pemilik  ( owner )  dengan  turut  serta  menjadi bagian  partai  politik,  baik  itu  menjadi pengurus/anggota,  maupun  dengan  cara mendirikan  partai  politik  baru.  Untuk  dapat mendirikan partai politik atau menjadi bagian partai  politik  nampaknya  hal  tersebut  tidak melanggar aturan pasar modal. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK nomor 21/POJK/2015 yang  tidak  menyebutkan  larangan  bagi direksi maupun komisaris untuk mempunyai dualisme jabatan di partai politik. Hanya saja, sebagian  besar  perusahaan  masuk  bursa mencantumkan  larangan  tersebut  dalam aturan kode etik internal perusahaan. Namun, larangan  tersebut  hanya  berlaku  bagi  selain pemegang saham sehingga untuk dapat terjun ke  dunia  politik,  individu  tersebut  harus mengundurkan  diri  jika  menjabat  sebagai direksi  perusahaan  karena  melanggar  kode etik  yang  ada.  Kedua,  koneksi  politik  yang dibuat  secara  temporer  melalui  perekrutan komisaris yang mempunyai pengaruh politik, misalnya  seseorang  yang  terkait  dengan institusi  pemerintah,  baik  masih  aktif maupun sudah tidak lagi menjabat di institusi pemerintah.  Hal  ini  juga  tidak  bertentangan dengan  peraturan  yang  ada.  Selain  itu, adanya  kemungkinan  pergantian  dewan komisaris  setiap  tahun  melalui  RUPS menyebabkan  perusahaan  dapat  dengan leluasa  merekrut  individu  yang  terkoneksi politik.  Hal  ini  tercermin  dari  nilai mean varabel  POLCON  yang  naik  dari  tahun  ke tahun.
Sesuai  dengan  Faccio  (2006),  di Indonesia  nampaknya  terdapat  benefit  yang didapat  perusahaan  apabila  ia  mempunyai individu  yang  mempunyai  koneksi  politik. Dalam  bidang  pajak,  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  perusahan  mampu membayar  pajak  lebih  rendah.  Diduga, terdapat  beberapa  kondisi  yang  dapat menyebabkan  hal  tersebut.  Pertama,  khusus untuk  perusahaan  yang  dimiliki  oleh pemerintah, adanya preferensi dalam pemeriksaan  pajak  sesuai  dengan  PMK
nomor PMK-71/PMK.03/2010 yang menyebutkan  bahwa  perusahan  pelat  merah termasuk  Pengusaha  Kena  Pajak  berisiko rendah  sehingga  menyebabkan  menurunnya probability of detection dilakukannya pemeriksaan pajak. Kedua, adanya lobi-lobi yang  bersifat  menekan  otoritas  pajak  untuk mengurangi  jumlah  pajak  yang  dibayar. Upaya lobbying ini  dapat  berfungsi,  baik untuk  melancarkan  metode  penghindaran pajak yang dilakukan melalui akses legislasi yang  lebih  baik  serta  tekanan  transparansi pasar  modal  yang  lebih  rendah  (Kim  dan Zhang,  2016)  maupun  untuk  memperkecil punishment apabila  metode  penghindaran pajak  yang  dilakukan  terungkap  karena melanggar aturan perpajakan. Faktanya, baik dalam  kasus  pajak  grup  Bakrie,  maupun kasus  pajak  PT  EKP,  dapat  dilihat  adanya upaya lobbying yang  bertujuan  untuk mengurangi  jumlah  sanksi  pajak  secara signifikan diakibatkan oleh aktivitas penghindaran  pajak  perusahaan.  Adanya upaya lobbying tersebut  bahkan  dijadikan salah  satu  proksi  untuk  mengukur  variabel koneksi politik oleh Kim dan Zhang (2016). Hanya saja, saat ini sulit bagi otoritas pajak untuk dapat mengetahui keberpihakan perusahaan  dalam  dunia  politik.  Untuk perusahaan publik, hal tersebut mungkin saja lebih  mudah  diketahui  mengingat  adanya regulasi  yang  cukup  ketat  dari  OJK sedangkan  untuk  perusahaan  nonpublik,  hal tersebut cukup sulit untuk diketahui.
Minimnya pengungkapan keberpihakan  politik  suatu  perusahaan khususnya  perusahaan  privat  pada  akhirnya akan  menyebabkan  masalah agency  theory . Manajemen  bisa  saja  dengan  sengaja memanfaatkan koneksi politik untuk mengurangi  jumlah  pembayaran  pajak.
Tujuannya, manajemen ingin
memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan mencapai  target-target  perusahaan  yang mana cara-cara tersebut tidak diketahui oleh pemegang  saham  yang  sebenarnya  tidak diharapkan  karena  berisiko  tinggi  apabila diketahui  dan  terekspos  kepada  publik. Masalah keagenan ini juga didukung dengan
hasil penelitian yang memberikan kesimpulan yang sama.
H 2 : foreign  activity berpengaruh  positif terhadap penghindaran pajak
Variabel foreign activity
(FRGNACT)  memiliki  nilai  koefisien  - 0.233733  dengan  nilai Prob. 0,0183  Nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05 sehingga H 02 ditolak dan H 12 diterima.  Nilai  ini  menunjukan  bahwa variabel  FRGNACT  berpengaruh  signifikan terhadap  penghindaran  pajak  sesuai  dengan penelitian Rego (2003), Hidayah (2015), dan Hansson  et.  al  (2016).  Rego  (2003) menemukan bahwa perusahaan mutinasional yang lebih intensif beroperasi  di  luar negeri mempunyai world  wide  ETR yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  perusahaan domestik.  Sejalan  dengan  itu,  di  Finlandia, Hansson (2016) menemukan bahwa rata-rata perusahaan  manufaktur  yang  beroperasi  di luar negeri mempunyai kecenderungan untuk membayar  pajak  yang  lebih  rendah  dan memiliki  tingkat  hutang  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan perusahaan manufaktur domestik. Di Indonesia, Hidayah (2015)  juga  menemukan  hal  yang  serupa bahwa perusahaan manufaktur multinasional lebih  agresif  dalam  menghindari  pajak dibanding perusahaan lainnya. Sementara itu, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Dewi  dan  Jati  (2014)  dan  Arifin  (2013). Keduanya  menemukan  bahwa  perusahaan yang  mempunyai  operasi  di  luar  negeri cenderung tidak menghindari pajak dibanding yang lainnya. Untuk Dewi dan Jati (2014), perbedaan ini diduga disebabkan oleh relevansi  dan  rentang  waktu  pengambilan yang terbatas, yakni sampel penelitian Dewi dan  Jati  (2014)  diambil  pada  periode  tahun 2009-2012.  Selain  itu,  Arifin  (2013)  juga melakukan  hal  yang  sama  di  mana  periode pengambilan  sampel  sudah  kurang  relevan,
yakni  pada  tahun  2001—2005  yang  mana menurutnya  di  tahun  tersebut  tarif  pajak korporasi  Malaysia  (28%)  cukup  kompetitif dibandingkan  dengan  Indonesia  (30%), Thailand (30%) dan Filipina (35%).
Sesuai dengan teori foreign operation ,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  perusahaan  di  Indonesia  yang mempunyai  aktivitas  luar  negeri  cenderung mempertimbangkan  aspek  pajak  sebagai salah  satu  alasan  mereka  untuk  mendirikan operasi  di  luar  negeri.  Pendirian  operasi tersebut  juga  diduga  dimanfaatkan  untuk kesempatan  penggunaan  perencanaan  pajak ( tax management ) untuk mengurangi pembayaran  pajak  yang  dibuktikan  dengan hubungan  yang  bersifat  negatif  signifikan terhadap Cash  ETR. Untuk  hal  tersebut, perusahaan di Indonesia bisa saja menurunkan pembayaran pajak tanpa berinvestasi membuat basis produksi baru di negara  dengan low  taxation .  Diduga,  ada  2 cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pembayaran  pajak,  yakni  dengan profit shifting dan profit holding .
Umumnya,  upaya profit  shifting dilakukan  dengan  2  cara,  yakni  melalui transfer pricing atau dengan secara strategis menempatkan  struktur  hutang  perusahaan intragroup. Upaya transfer pricing melibatkan penggunaan intra-company sales yang  nilainya  jauh  dari  prinsip  kewajaran dengan  tujuan  untuk  menempatkan  biaya yang tinggi di negara dengan tarif pajak yang tinggi  ( high-tax  country )  dan  memperoleh keuntungan  maksimal  di  negara  lain  yang tarif pajaknya lebih rendah ( low-tax country ). Hal  ini  sesuai  dengan  fakta  mengenai tax competition di  Asia  Tenggara  di  gambar  1 dimana  posisi corporate  tax Indonesia  saat ini  berada  di  belakang  Malaysia,  Thailand, Vietnam  dan  Singapura  sehingga  Indonesia dapat diposisikan sebagai high-tax country .
Gambar 1. Corporate Tax di Negara ASEAN-6 Sumber: Diolah dari http://home.kpmg.com
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut, pemerintah telah membuat aturan yang dapat meminimalisasi  adanya transfer  pricing ,  di antaranya
PMK nomor PMK-
213/PMK.03/2016 yang mengatur mengenai informasi/dokumen  apa  saja  yang  wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi  dengan  pihak  yang  mempunyai hubungan istimewa dan  PMK nomor PMK- 7/PMK.03/2015  yang  mengatur  mengenai kesepakatan harga transfer transaksi intragrup  yang  menjadi  dasar  bagi  otoritas pajak untuk mengontrol transfer pricing serta pemberian  fasilitas  pengurangan  tarif  pajak sebesar  5%  sesuai  dengan  pasal  17  ayat  2b UU PPh yang diperuntukan bagi Wajib Pajak yang  40%  sahamnya  diperdagangkan  di bursa efek untuk menjaring dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan multinasional  yang  melantai  di  bursa  luar negeri  tetapi  menjadi  perusahaan  privat  di dalam negeri.
Untuk upaya pengurangan pembayaran  pajak  melalui  struktur  hutang internal,  perusahaan  yang  mempunyai  anak operasi  di  luar  negeri  diduga  dapat memberikan  pinjaman  intragrup.  Pinjaman tersebut  mempunyai  tingkat  bunga  yang besar dan diperuntukan bagi entitas usaha di Indonesia agar membayar beban bunga yang lebih  besar  sebagai tax  deductible- nya sehingga taxable  income entitas  tesebut berkurang lebih besar dari yang seharusnya. Hal tersebut akan berdampak pada
pengurangan pembayaran pajak di Indonesia dengan di sisi lain meningkatkan keuntungan entitas di low-tax country . Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan  aturan,  yakni  PMK  nomor PMK-169/PMK.010/2015  yang  mengatur mengenai batasan perbandingan antara utang dan  modal  yang  diperbolehkan  untuk menghitung besarnya pajak penghasilan.
Cara yang kedua yang dapat dilakukan  untuk  mengurangi  pembayaran pajak  di  Indonesia  selain profit  shifting adalah profit  holding .  Cara  ini  diduga dilakukan dengan secara sengaja menangguhkan pengakuan penghasilan anak usaha  di  luar  negeri  baik  itu  dalam  bentuk dividen  atau  hal  lain  yang  dipersamakan dengan  itu  untuk  mengurangi  penghitungan jumlah  basis  penghasilan  di  dalam  negeri. Hal  ini  ditunjang  dengan  kurang  ketatnya regulasi  pelaporan  perpajakan  di  mana penghasilan  anak  usaha  di  luar  negeri  tidak diwajibkan  untuk  dilaporkan  dalam  SPT Tahunan  karena  merupakan  suatu  entitas yang berbeda. Untuk memitigasi pengakuan dividen yang ditangguhkan, pemerintah telah mengeluarkan PMK nomor PMK- 256/PMK.03/2008 yang mengatur mengenai batas  penetapan  dividen  bagi controlled foreign corporation .
Selain menyebabkan masalah agency theory yang  menyebabkan  adanya  asimetri informasi  yang  diperoleh stakeholders , pengguna foreign activity sebagai fasilitator
25% 17% 20% 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2011 2012 2013 2014 2015 Filipina Indonesia Malaysia Singapura Thailand Vietnam
untuk  penghindaran  pajak  sejalan  juga dengan positif  theory .  Manajemen  dengan seninya  dapat  memilih  cara  yang  beragam untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Salah  satunya  dilakukan  dengan  melakukan penghindaran  pajak  melalui  mekanisme profit  shifting maupun profit  holding.
Masalah  keagenan  dan  seni  dari positive theory ini  juga  didukung  dengan  hasil penelitian  yang  memberikan  kesimpulan yang sama.
H 3 : real earnings management berpengaruh positif  signifikan  terhadap  penghindaran pajak
Variabel real  earnings  management (RMPROXY)  memiliki  nilai  koefisien  - 0.108656  dengan  nilai Prob. 0,0728.  Nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi (α)  sebesar  0,05  sehingga  H 03 diterima  dan H 13 ditolak.  Oleh  sebab  itu,  variabel real earnings  management tidak  berpengaruh terhadap Cash  ETR .  Dengan  kata  lain, variabel  ini  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan hasil pengujian pengujian hipotesis, diketahui nilai probabilitas dari variabel manajemen laba riil (RMPROXY)  sebesar  0,07275  lebih  tinggi dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) sebesar  0,05.  Nilai  ini  menunjukan  bahwa variabel  RMPROXY  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  penghindaran  pajak. Penelitian  ini  sejalan  dengan  Dridi  dan Boubaker  (2015)  yang  menemukan  bahwa manajemen  laba  riil  mempunyai  arah  yang negatif  signifikan  terhadap  penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa perusahaan lebih memilih  menggunakan  manajemen  laba  riil untuk tujuan akuntansi dengan meningkatkan laba  komersial  daripada  untuk  tujuan  pajak atau  juga  hal  ini  dapat  berarti,  untuk  tujuan pajak manajemen lebih memilih menggunakan manajemen laba akrual dibanding  dengan  manajemen  laba  riil.  Di sisi  lain,  penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian yang dilakukan Geraldina (2013). Geraldina menemukan bahwa sebagian besar aktivitas  manajemen  laba  riil,  yakni sales manipulation (AbnCFO)  dan production
manipulation (AbnPROD) berpengaruh positif  signifikan  terhadap  penghindaran pajak sedangkan discretionary cost reduction tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran  pajak.  Perbedaan  ini  diduga disebabkan oleh perbedaan periode penelitian  di  mana  Geraldina  menggunakan 10  tahun  (2001—2010).  Selain  itu,  terdapat perbedaan proksi rujukan di mana Geraldina menggunakan  proksi  manajemen  laba  riil dari  Roychowdury  (2006)  yang  berbeda dengan  penelitian  ini  dengan  menggunakan proksi  manajemen  laba  riil  Roychowdury (2006) yang telah dimodifikasi oleh Cohen et al. (2008). Manajemen laba riil versi Cohen et  al.  (2008)  mengelompokan  proksi manajemen laba riil secara agregasi (sebagaimana dilakukan juga oleh Dridi dan Boubaker) dengan terlebih dahulu mengalikan AbnCFO dan AbnDSC dengan - 1 (minus satu) karena salah satu karakteristik perusahaan  melakukan  manajemen  laba  riil adalah mempunyai nilai kas yang luar biasa kecil (mengurangi arus kas) sehingga kedua aktivitas abnormal tersebut bertanda negatif.
Selain  itu,  aktivitas real  earnings management diduga  belum  begitu  popular dilakukan di Indonesia. Perusahaan- perusahaan  di  Indonesia  lebih  cenderung melakukan aktivitas accrual earnings management dibandingkan real  earnings management .  Dari  hasil  penelitian  ini  juga menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia yang  melakukan real  earnings  management cenderung  memilih  tujuan  akuntansi  untuk meningkatkan  laba  komersial  dibandingkan dengan tujuan pajak. Perusahaan lambat laun cenderung  memilih  metode  manipulasi penjualan dan pengurangan beban diskresional untuk meningkatkan laba akuntansi.  Untuk  menaikan  laba  akuntansi melalui  AbnCFO,  perusahaan  berupaya meningkatkan nilai sales dengan memberikan diskon besar-besaran, misalnya volume  discount, sehingga  mengakibatkan adanya accelerated sales yang berujung pada meningkatnya  volume  penjualan.  Walaupun margin  laba  bersih  berkurang,  adanya kenaikan volume penjualan dapat mengakibatkan  keuntungan  secara  agregat
bertambah. Hal ini yang akan menyebabkan nilai pajak yang dibayar juga turut meningkat pada  akhirnya  sehingga  bernilai  tidak signifikan  dengan  prediksi  hasil  penelitian. Di  sisi  lain,  manajer  secara  diskresional mengurangi  beban-beban  penjualan,  umum, dan  administrasi  yang  dilakukan  beriringan dengan accelerated  sales untuk  semakin meningkatkan laba perusahaan yang berujung  pada  meningkatnya  jumlah  pajak yang dibayar. Terlebih, di Indonesia terdapat beberapa  jenis  beban  tertentu  yang  bersifat mengurangi  laba  akuntansi  tetapi  tidak mengurangi  laba  pajak  ( nondeductible expense ) seperti beban riset dan pengembangan  yang  di  luar  kewajaran, perbedaan  penghitungan  beban  depresiasi, beban  telepon  seluler,  biaya  promosi  diluar ketentuan  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  nomor SE-9/PJ/2010,  beban  sumbangan  di  luar ketentuan  Peraturan  Pemerintah  nomor  PP- 93/2010,  dan  sebagainya.  Untuk  AbnPROD terlihat  pada  gambar  tersebut  terdapat  tren penurunan  yang  mungkin  saja  disebabkan oleh  meningkatnya  pengawasan  manajemen atas produksi barang dagang.
Adanya masalah agency theory yang menyebabkan  adanya  asimetri  informasi yang diperoleh stakeholders , sejalan dengan penggunaan real  earnings  management sebagai fasilitator untuk  meningkatkan  laba akuntansi  juga  sesuai  dengan positif  theory . Manajemen dengan insentifnya dapat memilih cara yang beragam untuk meningkatkan  nilai  pemegang  saham.  Salah satunya dilakukan dengan melakukan manipulasi  penjualan,  manipulasi  biaya produksi dan pengurangan beban diskresional.  Sayangnya,  masalah  keagenan dan  insentif  ini  dari accounting  positive theory ini tidak dilakukan untuk tujuan pajak sesuai dengan hasil penelitian yang memberikan kesimpulan yang berbeda, yaitu dilakukan  hanya  untuk  tujuan  akuntansi. Diduga untuk tujuan pajak, manajemen lebih memilih  menggunakan  manajemen  laba akrual dibandingkan dengan manajemen laba riil di Indonesia.
SIMPULAN
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  dapat diketahui  bahwa real  earnings  management tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran  pajak.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  manajemen  laba  riil  yang  dilakukan oleh perusahaan tidak terlalu dapat mendeteksi  aktivitas  penghindaran  pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Di  sisi  lain, perusahaan  di  Indonesia  diduga  cenderung memilih  tidak  melakukan  manajemen  laba riil untuk menurunkan pajak tetapi manajemen laba akrual lah yang dipilih untuk menurunkan  pajak.  Selanjutnya,  koneksi politik  justru  berpengaruh  positif  signifikan terhadap penghindaran pajak yang mengandung arti rata-rata perusahaan menggunakan  koneksi  politiknya  untuk menurunkan pembayaran pajak baik melalui aktivitas  lobbying  maupun  pemanfaatan pengawasan  yang  lebih  longgar.  Hal  ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk semakin menghindari pajak dengan memanfaatkan  aktivitas  luar  negeri  untuk mengurangi  pajak  melalui  skema  profit shifting  maupun  profit  holding  yang dibuktikan  dengan  adanya  pengaruh  positif signifikan. Lebih jauh, dampak interaksi dari koneksi  politik  dan  pendirian  aktivitas  luar negeri  dapat  diteliti  dalam  riset  selanjutnya untuk  mengetahui  intensitas  penghindaran pajak.
Penelitian  ini  juga  memberikan implikasi yakni, pertama, dalam PMK nomor PMK-76/PMK.03/2011  tentang  tata  cara pencatatan  dan  pelaporan  sumbangan  yang dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto, terdapat jenis sumbangan tertentu yang dapat dibiayakan  untuk  mengurangi  penghasilan kena  pajak.  Agar  dapat  menjadi  pengurang, sumbangan  tersebut  harus  disertai  bukti- bukti yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hanya saja, sumbangan  yang  tidak  dapat  dikurangkan tidak diatur mekanisme pelaporannya sehingga  petugas  pajak  tidak  mengetahui kecenderungan  politik  suatu  perusahaan. Padahal  dalam  peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  nomor  PKPU-17/2014  telah disebutkan  bahwa  salah  satu  sumber  dana
kampenye  dapat  berasal  dari  sumbangan perusahaan yang jumlahnya dibatasi maksimal 5 (lima) miliar rupiah. Oleh karena itu,  disarankan  bagi  otoritas  pajak  untuk mewajibkan  perusahaan  melaporkan  biaya terkait  sumbangan  dan  peruntukannya,  baik yang dapat dikurangkan maupun tidak dapat dikurangkan  dari  penghasilan  bruto.  Hal  ini berguna,  baik  bagi  account  representatif dalam pembuatan profil Wajib Pajak maupun bagi pemeriksa ( tax auditor ) dalam penentuan analisis berbasis risiko.
Kedua,  sesuai  dengan  amanat  pasal 17 ayat 2b UU PPh  yang dituangkan dalam Peraturan  Pemerintah  nomor  PP-77/2013, pemberian  fasilitas  pengurangan  tarif  pajak sebesar  5%  diperuntukan  bagi  Wajib  Pajak yang  40%  sahamnya  diperdagangkan  di bursa  efek  (berstatus  perusahaan  terbuka). Hal  ini  untuk  menjaring  dan  meningkatkan akuntabilitas perusahaan multinasional yang melantai  di  bursa  luar  negeri  tetapi  menjadi perusahaan  privat  di  dalam  negeri.  Hanya saja,  tren  bertambahnya  anak  usaha  di  luar negeri sesuai analisis deskriptif tidak disertai dengan  naiknya  perusahaan  multinasional yang listed di BEI (Sulistiyo, 2016) padahal perusahan  yang  mempunyai  operasi  di  luar negeri  tersebut  sudah listing di  luar  negeri.
Hal  ini  diduga  diakibatkan  oleh  sulitnya birokrasi  untuk listing maupun  kurang menariknya  insentif  yang  diberikan.  Oleh karena itu, melalui penelitian ini disarankan untuk  meningkatkan  kemudahan  pemberian fasilitas  pengurangan  tarif  pajak  khususnya bagi  perusahaan  multinasional,  misalnya dengan menurunkan syarat jumlah persentase saham  yang  diperdagangkan,  misalnya menjadi hanya 25% saja. Hal ini diharapkan dapat membuat minat perusahaan multinasional untuk go public menjadi besar sehingga  perusahaan  akan  dituntut  untuk menghasilkan  laba  oleh  kepemilikan  publik sehingga  menjauhkan  kesan  bila  selama  ini perusahaan multinasional di Indonesia hanya ditujukan  sebagai cost  center seperti pernyataan  Dirjen  Pajak  yang  menyebutkan adanya  rugi  menahun  yang  dialami  2.000 perusahaan  multinasional  (dwijugisteadi, 2016).
Ketiga, Berdasarkan hasil penelitian, diketahui  bahwa real  earnings  management tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap tax avoidance perusahaan. Hal ini menimbulkan dugaan  bahwa  rata-rata  perusahaan  di Indonesia menggunakan manajemen laba riil untuk meningkatkan laba akuntansi dibanding  untuk  mengurangi  jumlah  pajak yang dibayar. Implikasinya, bagi perusahaan yang  tidak  melakukan real  earnings management dapat  diduga  hal  tersebut merupakan tanda bahwa perusahaan sebenarnya  sedang  melakukan  praktek penghindaran  pajak  dengan  secara  sengaja tidak  menaikan  laba  akuntansinya.  Hal  ini dapat  menjadi  salah  satu  kriteria  bagi pemeriksa  pajak  untuk  menentukan  titik kritis pemeriksaan, misalnya adanya kenaikan beban diskresional terkait deductible  expense secara  signifikan  yang dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan.  Untuk  itu  pelatihan  bagi fungsional pemeriksa untuk lebih memahami praktik  manajemen  laba  menjadi  penting untuk dilakukan.
Selanjutnya,  terdapat  keterbatasan dalam penelitian ini untuk dapat dipertimbangkan dilakukan dalam penelitian di masa mendatang yaitu :
Pertama,  untuk  variabel political connection, penelitian  ini  menggunakan proksi  yang  bersifat dummy sesuai  dengan definisi Faccio (2006), Adhikari (2006), serta Sudibyo dan Jianfu (2016). Untuk selanjutnya disarankan menggunakan proksi lain  yang  digunakan  oleh  Kim  &  Zhang (2016).  Mereka  mengukur  koneksi  politik dari  3  aspek  yang  lebih  luas  di  benua Amerika,  yakni campaign  contribution , lobbying ,  dan  CEO  yang  berlatar  belakang politik. Dalam penelitian ini tidak menggunakan proksi tersebut karena keterbatasan data. Selain itu, koneksi politik dapat  juga  dilihat  melalui  pendekatan  hasil penelitian  di  negara  yang kultur dan tingkat ekonominya  hampir  sama,  misalnya  di negara  berkembang  benua  Asia  sehingga lebih  representatif  dalam  ranah social science .
Kedua,  hasil  uji  regresi  menunjukan bahwa  variabel real  earnings  management tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap cash ETR. Untuk itu, disarankan untuk menggunakan  proksi  lain  misalnya  proksi yang  telah  dimodifikasi  oleh  Cohen  & Zarrowin  (2010)  yang  menganjurkan  untuk memakai  agregasi  dari abnormal  CFO dan abnormal discretionary  expense saja  dalam mengukur aktivitas real earnings
management .
Terakhir, Penelitian ini menggunakan proksi cash  ETR sebagai  proksi tax avoidance . Salah satu keterbatasan cash ETR adalah  nilainya  yang  tidak  mungkin  negatif dan  cukup  bervariasi  sehingga  dapat menyebabkan  nilai Jarque—Bera yang cukup  besar.  Selain  itu.  dalam  sampel penelitian,  masih  terdapat  sebagian  kecil sekali perusahaan yang melaporkan pembayaran  pajak  penghasilan  secara net dalam  arus  kasnya  sehingga  menimbulkan kerancuan definisi cash ETR . Atas permasalahan diatas, dalam penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi penghindaran pajak lain yang masih bersifat nonconformance ,  misalnya  proksi Book— Tax  Difference (BTD)  atau  menggunakan proksi Corporate  Tax  Turn  Over  Ratio (CTTOR)  yang  menunjukkan  besarnya  PPh yang terutang relatif terhadap nilai penjualan. Wajib  Pajak  dapat  dicurigai  melakukan praktik  penghindaran  pajak  apabila  rasio CTTOR  berada  di  bawah  satu  persen  (1%). Di sisi lain, penelitian ini tidak mengeluarkan data outlier sehingga  data  yang  dipakai dalam  penelitian  adalah  data  apa  adanya melalui purposive sampling. Dengan demikian,  dalam  penelitian  selanjutnya disarankan mengeluarkan data outlier dengan berbagai  teknik  sesuai  dengan  kaidah statistika.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal dan Buku Akademik
Adhikari,  A.,  Derashid,  C.,  &  Zhang,  H. (2006). Public policy, political connections,  and  effective  tax  rates: Longitudinal  evidence  from  Malaysia.
Journal  of  Accounting  and  Public
Policy , 25 (5), 574–595. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.20 06.07.001 Ajaz, T., & Ahmad, E. (2010). The effect of corruption  and  governance  on  tax revenues. Pakistan Development Review , 49 (4), 405–417.
Ariffin,  Z.  Z.  (2013).  Tax  planning  of  a company  operating  foreign  activity  in Malaysia. International  Journal  of Trade,  Economics  and  Finance , 4 (4), 209–212.
https://doi.org/10.7763/IJTEF.2013.V4. 287
Blaylock,  B.,  Shevlin,  T.,  &  Wilson,  R.  J. (2012).  Tax  Avoidance,  Large  Positive Temporary  Book-Tax  Differences,  and Earnings  Persistence. The  Accounting
Review , 87 (1), 91–120. https://doi.org/10.2308/accr-10158
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T.
J. (2007). Are Family  Firms More Tax Aggressive  Than  Non-Family  Firms? SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.1014280
Cheng,  C.  S.  A.,  Huang,  H.,  Li,  Y.,  & Stanfield,  J.  W.  (2012).  The  Effect  of Hedge Fund Activism on Corporate Tax Avoidance. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.1905544
Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T. Z. (2008). Management  in  the  Pre-  and  Post- Sarbanes-Oxley  Periods. Accounting Review , 83 (3), 757–787.
Desai,  M.  A.  (2003).  The  Divergence between Book Income and Tax Income. Tax Policy and the Economy , 17 , 169– 206.
https://doi.org/10.1086/tpe.17.2014050 8 Dewi,  N.  .,  &  Jati,  I.  .  (2014).  Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik
Perusahaan,  Dan  Dimensi  Tata  Kelola Perusahaan  Yang  Baik  Pada  Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ,
6 (2), 249–260.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2015). Annual Report DJP . Retrieved March 29, 2017,
from
http://www.pajak.go.id/content/laporan
-tahunan-djp-2015
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2016).  Refleksi
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
Retrieved  March  29,  2017,  from http://www.pajak.go.id/content/article/r efleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak
Dridi,  W.,  &  Boubaker,  A.  (2015).  The Difference  between  the  Accounting Result and Taxable Income in Detecting
Earnings Management and Tax Management:  The  Tunisian  Case. International  Journal  of  Business  and Management , 10 (7), 131–144. https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n7p13 1
Dumitrescu,  C.,  &  Scalera,  F.  (2012). Strategies of Multinational Enterprises. International  Journal  of  Business  and Commerce , 1 (7), 12–27.
Dwijugsteadi,  K.  (2016).  2.000  Perusahaan Asing  Gelapkan  Pajak  Selama  10
Tahun. Retrieved from http://bisnis.liputan6.com/read/246908 9/2000-perusahaan-asing-gelapkan- pajak-selama-10-tahun
Faccio,  M.  (2007).  The  characteristics  of politically connected firms. The Characteristics of Politically Connected Firms , 1–34.
Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J.
J.  (2006).  Political  Connections  and Corporate  Bailouts. The  Journal  of Finance , 61 (6), 2597–2635.
https://doi.org/10.1111/j.1540- 6261.2006.01000.x
Frank,  M.  M.,  Lynch,  L.  J.,  &  Rego,  S.  O.
(2005).  Does  Aggressive  Financial Reporting  Accompany  Aggressive  Tax Reporting  (and  Vice  Versa)? SSRN
Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.647604
García Lara, J. M., Garcia Osma, B., & Mora, A.  (2005).  Discussion  of  the  Effect  of Earnings Management on the Asymmetric  Timeliness  of  Earnings. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=708665
Geraldina,  I.  (2013).  Preferensi  Manajemen Laba Akrual Atau Manajemen Laba Riil Dalam  Aktivitas  Tax  Shelter. Jurnal Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia ,
10 (2),
206–224. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.11
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  IBM SPSS  23 (8th  ed.).  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do Politically  Connected  Boards  Affect Firm  Value? Review  of  Financial Studies , 22 (6), 2331–2360. https://doi.org/10.1093/rfs/hhn088
Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S.
(2005).  The  Economic  Implications  of
Corporate  Financial  Reporting. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.491627
Gujarati,  D.  N.  (2012). Basic  Econometric . Jakarta (Edisi  5).  Jakarta:  Salemba Empat.
https://doi.org/10.1126/science.118687
4
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics . McGraw-Hill Irwin.
Hanlon,  M.,  &  Heitzman,  S.  (2010).  A review  of  tax  research. Journal  of Accounting and Economics , 50 (2), 127– 178.
https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.0 9.002
Hanlon,  M.,  Maydew,  E.,  &  Shevlin,  T. (2005).  Book-Tax  Conformity  and  the Information Content of Earnings.
Hansson,  Å.,  Olofsdotter,  K.,  &  Thede,  S.
(2016).  Do  Multinationals  Pay  Less  in Taxes  than  Domestic  Firms?  Evidence
from the Swedish Manufacturing Sector Do multinationals pay less in taxes than domestic  firms?  Evidence  from  the Swedish manufacturing sector.
Harris,  M.  N.,  &  Feeny,  S.  (2003).  Habit persistence  in  effective  tax  rates. Applied  Economics , 35 (8),  951–958.
https://doi.org/10.1080/0003684032000
050577
Healy,  P.  M.  (1985).  The  effect  of  bonus schemes  on  accounting  decisions. Journal  of  Accounting  and  Economics ,
7 (1–3),
85–107. https://doi.org/10.1016/0165- 4101(85)90029-1
Healy,  P.  M.,  &  Wahlen,  J.  M.  (1999).  A
Review  of  the  Earnings  Management Literature  and  Its  Implications  for Standard Setting. Accounting Horizons ,
13 (4),
365–383. https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.
365
Hidayah,  N.  (2015).  Pengaruh  perusahaan keluarga,  multinational  company,  dan kepemilikan  institusional  terhadap  tax avoidance, Vol. 2 , No , 1–13.
Hundal,  S.  (2011).  Why  Tax  Avoidance  is among  the  biggest  issues  of  our generation | Liberal Conspiracy. Retrieved  March  29,  2017,  from http://liberalconspiracy.org/2011/03/29/ why-tax-avoidance-is-among-the- biggest-issues-of-our-generation/
Ibrahim,  S.  S.  (2009).  The  Usefulness  of
Measures of Consistency of Discretionary  Components  of  Accruals in the Detection of Earnings Management. Journal  of  Business Finance  &  Accounting , 36 (9–10),
1087–1116. https://doi.org/10.1111/j.1468- 5957.2009.02171.x
Jaggi,  B.,  &  Lee,  P.  (2002).  Earnings Management Response to Debt Covenant Violations and Debt
Restructuring. Journal  of  Accounting, Auditing  &  Finance , 17 (4),  295–324.
https://doi.org/10.1177/0148558X0201 700402
Johnson, S., & Mitton, T. (2003). Cronyism and  capital  controls:  evidence  from Malaysia. Journal of Financial Economics , 67 (2), 351–382. https://doi.org/10.1016/S0304- 405X(02)00255-6 Kim,  C.,  &  Zhang,  L.  (2016).  Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. Contemporary Accounting  Research , 33 (1),  78–114. https://doi.org/10.1111/1911-
3846.12150
Kim,  J.-B.,  Li,  Y.,  &  Zhang,  L.  (2011).
Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. Journal of  Financial  Economics , 100 (3),  639– 662.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.0
7.007
Kothari, S. P., Mizik, N., & Roychowdhury, S.  (2016).  Managing  for  the  Moment: The  Role  of  Real  Activity  Versus Accruals Earnings Management in SEO Valuation. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.1982826
Kroszner,  R.  S.,  &  Stratmann,  T.  (1996). Interest  Group  Competition  and  the Organization  of  Congress:  Theory  and Evidence  from  Financial  Services Political Action Committees. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=7358
Krueger,  A.  O.  (1974).  The  Political Economy  of  the  Rent-Seeking  Society. American  Economic  Review , 64 (3),
291–303. Retrieved from http://econpapers.repec.org/article/aeaa ecrev/v_3a64_3ay_3a1974_3ai_3a3_3a p_3a291-303.htm
Leblang,  S.  (1998).  International  Double Nontaxation. Taxnote .
Lee,  B.  B.,  Dobiyanski,  A.,  &  Minton,  S. (2015). Theories and Empirical Proxies for  Corporate  Tax  Avoidance. Journal
of  Applied  Business  and  Economics , 17 (3),
21–34. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108
/17506200710779521
Li,  H., Meng,  L., Wang, Q.,  &  Zhou,  L.-A.
(2008). Political connections, financing and  firm  performance:  Evidence  from Chinese  private  firms. Journal  of Development  Economics , 87 (2),  283– 299.
https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.
03.001
Lisowsky,  P.,  Robinson,  L.,  &  Schmidt,  A. (2013).  Do  Publicly  Disclosed  Tax Reserves  Tell  Us  About  Privately Disclosed Tax Shelter Activity? Journal of  Accounting  Research , 51 (3),  583– 629. https://doi.org/10.1111/joar.12003
Mahenthrian,  S.,  &  Kasipillai,  J.  (2012).
Influence  of  Ownership  Structure  and Corporate Governance on Effective Tax Rates  and  Tax  Planning:  Malaysian Evidence. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2384718
Mobarak,  A.  M.,  &  Purbasari,  D.  (2005).
Political Trade Protection in Developing Countries:  Firm  Level  Evidence  from Indonesia. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.770949
Mohd Ghazali, N. A., & Weetman, P. (2006). Perpetuating traditional influences:
Voluntary  disclosure  in Malaysia following  the  economic  crisis. Journal
of  International  Accounting,  Auditing and Taxation , 15 (2), 226–248. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2
006.08.001 Mulyana,  Ade.  (2012).  Terbukti,  Gayus
Terima  Suap  dari  Bakrie  Group.
Retrieved from http://www.rmol.co/read/2012/03/01/5 6361/Terbukti,-Gayus-Terima-Suap- dari-Bakrie-Group-
Mulyani, S., Darminto, & N.P, M. G. W. E.
(2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi
Perpajakan terhadap
Penghindaran  Pajak. A  Handbook  for Tax Simplification .
Mustika,  C.  (2012).  Pajak  Penghasilan  Di Indonesia  (Peraturan,Perhitungan  dan Upaya Peningkatan Potensi
Penerimaan)  dan  Kaitannya  Dengan Investasi di Indonesia, Vol. 1 , No , 227–
238.
OECD.  (2012).  Multi-Country  Analysis  of Existing Transfer Pricing Simplification Measures - 2012 Update, (May), 155.
Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and  Development. American  Political Science Review , 87 (3), 567–576.
https://doi.org/10.2307/2938736
Pranoto,  B.  A.,  &  Ari  Kuncoro  Widagdo. (2013).  Pengaruh  Koneksi  Politik  dan Corporate  Governance  Terhadap  Tax Aggressiveness. Seminar Nasional Dan The  3rd  Call  for  Syariah  Paper , 2 (2),
472–486.
Ratmono,  D.  (Universitas  D.  (2010). Manajemen  Laba  Riil  Dan  Berbasis
Akrual: Dapatkah Auditor Yang
Berkualitas  Mendeteksinya? SNA  XIII
Purwokerto , 1 (2005), 1–23.
Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. Contemporary
Accounting  Research , 20 (4),  805–833. https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB- GMFA-9E6W
Rego,  S.  O.,  &  Wilson,  R.  (2012).  Equity Risk  Incentives  and  Corporate  Tax Aggressiveness. Journal  of  Accounting
Research , 50 (3), 775–810. https://doi.org/10.1111/j.1475-
679X.2012.00438.x
Richardson,  G.,  Taylor,  G.,  &  Lanis,  R.
(2013). Determinants of transfer pricing agressiveness: Empirical evidence from Australian firms, 9 (2), 136–150.
Richter,  B.  K.,  Samphantharak,  K.,  & Timmons,  J.  F.  (2009).  Lobbying  and Taxes. American  Journal  of  Political
Science , 53 (4), 893–909.
https://doi.org/10.1111/j.1540- 5907.2009.00407.x
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management  through  real  activities manipulation. Journal  of  Accounting and Economics , 42 (3), 335–370.
https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.0
1.002
Ruiz,  C.  V.  (2016).  Literature  review  of earnings  management :  Who  ,  why  , when  ,  how  and  what  for ? Finnish
Business Review , 1–13.
Samingun.  (2012).  Manajemen  Laba  untuk Tujuan Pajak: Determinan, Metode, dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan. Disertasi Universitas Indonesia.
Schipper,  K.  (1986).  Commentary  on
Earnings  Management. Accounting, Organizations and Society . https://doi.org/10.1016/0361-
3682(86)90013-9
Scott,  W.  R.  (William  R.  (2014). Financial accounting theory .
Shackelford,  D.  A.,  &  Shevlin,  T.  (2001).
Empirical  tax  research  in  accounting. Journal  of  Accounting  and  Economics ,
31 (1),
321–387.
https://doi.org/10.1016/S0165-
4101(01)00022-2
Stigler,  G.  J.  (1971).  The  Theory  of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science ,
2 (1), 3. https://doi.org/10.2307/3003160
Stopford,  J.  M.,  &  Wells,  Jr.,  L.  T.  (1972).
Managing the Multinational Enterprise:
Organization of the Firm and Ownership of the Subsidiary. Retrieved from
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.
aspx?num=179
Sudibyo,  Y.  A.,  &  Jianfu,  S.  (2015).
Institutional  Theory  For  Explaining Corruption:  An  Empirical  Study  On Public  Sector  Organizations  In  China And  Indonesia. Corporate  Ownership
and Control , 13 (1).
https://doi.org/10.22495/cocv13i1c8p1
Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political Connections,  State  Owned  Enterprises and Tax Avoidance : an Evidence From Indonesia. Corporate  Ownership  and
Control , 13 (3), 1–6. https://doi.org/10.22495/cocv13i3c2p2 Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif,  kualitatif  dan  R  &  D. Bandung: Alfabeta , 90.
Sulistio, T. (2016). BEI  Dorong Perusahaan Multinasional  Masuk  Bursa.  Retrieved from
http://berita.suaramerdeka.com/smceta
k/bei-dorong-perusahaan- multinasional-masuk-bursa/
Sumantoro.  (1987). Kegiatan  Perusahaan Multinasional .
Tehupuring,  R.,  &  Rossa,  E.  (2016). Pengaruh  Koneksi  Politik  dan  Kualitas Audit  Terhadap  Praktik  Penhindaran Pajak  di  Lembaga  Perbankan  Yang Terdaftar  di  Pasar  Modal  Indonesia Periode  2012-2014. Prosiding  Seminar
Nasional INDOCOMPAC , 366–376. Transparency International. (2015). Corruption Perceptions Index 2015 .
Watts,  R.  L.,  &  Zimmerman,  J.  L.  (1990). Positive  Accounting  Theory:  A  Ten Year  Perspective. The  Accounting Review , 65 (1), 131–156. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/247880
Way,  M.,  Psychotherapies,  C.,  History,  M.
L., & Learnings, S. (1992). Multinational corporations. Scandinavian  International  Business Review , 1 (2), 70–71. https://doi.org/10.1016/0962-
9262(92)90023-Y
Wilson,  R.  J.  (2009).  An  Examination  of Corporate Tax Shelter Participants. The Accounting  Review , 84 (3),  969–999. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3. 969
Wooldridge,  J.  M.  (2002).  Econometric
Analysis  of  Cross  Section  and  Panel Data. Dokumentasi Publik dan Perundang- undangan Indonesia (2016). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 Audited.  ).  Jakarta:  Kementerian Keuangan. Atau http://www.kemenkeu.go.id/sites/defa ult/files/LKPP%202015%20Audited.p df, diakses 20 Maret 2017. Indonesia (2015). Rencana Strategis
Direktorat  Jenderal  Pajak  (Renstra DJP)  Tahun  2015—2019.  Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Indonesia (2014). Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor PKPU-17/2014 tentang Dana Kampanye  Peserta  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  Tahun 2014.  Jakarta:  Komisi  Pemilihan Umum. Indonesia (2011). Peraturan Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor  PMK- 76/PMK.03/2011  tentang  Tata  Cara Pencatatan  dan  Pelaporan  Sumbangan Penanggulangan  Bencana  Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan,  Sumbangan  Fasilitas Pendidikan,  Sumbangan  Pembinaan Olahraga,  dan  Biaya  Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan  Dari  Penghasilan  Bruto. Jakarta: Kementerian Keuangan. Indonesia (2010). Peraturan Menteri
Keuangan  (PMK)  Nomor  PMK-
71/PMK.03/2010  tentang  Pengusaha
Kena  Pajak  Berisiko  Rendah  Yang
Diberikan  Pengembalian  Pendahuluan Kelebihan Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan. Indonesia (2008). Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008 tentang  Pajak  Penghasilan.  Jakarta:
Kementerian Keuangan.
Indonesia (2008). Peraturan Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor  PMK- 256/PMK.03/2008  tentang  Penetapan
Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib
Pajak  Dalam  Negeri  Atas  Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Luar Negeri Selain  Badan  Usaha  Yang  Menjual Sahamnya  di  Bursa  Efek.  Jakarta: Kementerian Keuangan.
Indonesia (2008). Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.