## NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan
Volume 4, Issue 3, Agustus 2023
DOI: https://doi.org/10.55681/nusra.v4i3.1293 Homepage: ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra
p-ISSN: 2715-114X e-ISSN: 2723-4649

## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AR-RISALAH KRUENG SABEE ACEH JAYA
Sariakin 1 , Cut Faizah 2
Universitas Bina Bangsa Getsempena, Aceh, Indonesia 1 , Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia 2
Email corespondence: sariakin@bbg.ac.id

## ABSTRACT Article History
The  study  is  intended  to  see  how  education  finance  is regulated  at  MAS  Ar-Risalah  Krueng  Sabee  Aceh  Jaya.
This study is a case study. Information is obtained through observation,  interviews,  and  information  storage. Furthermore,  so  that  the  data  can  be  trusted,  several stages  are  carried  out,  namely  the  data  source triangulation technique. The data analysis technique uses four stages, namely data  collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study  show  that:  (1)  The  implementation  of  education financing  management  includes  the  process  of  planning, using  funds,  monitoring  and  accountability.  (2)  Private Madrasahs cannot only depend on sources of funds from the government in fulfilling education funding. (3) Overall, the  implementation  of  education  financing  management has been  well implemented. The limitations in  managing education  financing  at  MAS  Ar-Risalah  Krueng  Sabee
Aceh  Jaya  include:  (a)  The  management  structure  in financing  management  is  still  under  the  auspices  of  the foundation's management, school principals and treasurers  so  that  there  is  no  adequate  supervision  and accountability for financing management; (b) Contributions for educational development are determined  collectively  and  adapted  to  the  needs  of students.
Keywords: Management, Financing, Education
Received: 24 July 2023 Approved: 5 August 2023
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## LATAR BELAKANG
Pendanaan adalah salah satu komponen  sumber  daya  institusi  pendidikan yang  termasuk  pendidikan.  Namun,  sumber daya  tersebut  mencakup  semua  hal  yang bersifat  material  dan  immaterial,  yang nilainya  dapat  jauh  lebih  besar  dari  uang. Pembiayaan sangat penting untuk keberlangsungan  pendidikan.  Pendidikan strategis  tidak  dapat  dilaksanakan  tanpa dukungan  keuangan  yang  memadai.  Dari perspektif ekonomi, setiap kegiatan pendidikan memerlukan biaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan  untuk  kelangsungan  pendidikan. (Sariakin, 2023).
Menurut  Anwar  (2013),  pembiayaan yang  baik  untuk  lembaga  pendidikan  adalah ketika lembaga tersebut dapat memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling efisien dan efektif. Efektifitas dan efisiensi manajemen pembiayaan adalah cara menggunakan biaya pendidikan tanpa mengabaikan  kualitas  pendidikan.  Efisiensi dapat  diukur  dengan  membandingkan  biaya satu  sekolah  dengan  sekolah  lain  dengan atribut  yang  sama.  Keefektifan  didasarkan pada  hasil  yang  diinginkan.  Pendidikan adalah  investasi  yang  berharga.  Pada dasarnya, kesadaran masyarakat untuk membayar  pendidikan  akan  mendorong mereka  untuk  bertanggung  jawab  atas pendidikan  itu  sendiri.  Proses  pendidikan akan  lebih  baik  jika  lembaga  pendidikan
menggunakan  semua  sumber  daya  yang tersedia.  Untuk  menghindari  pemborosan, lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun pihak lain, harus mempertimbangkan efisiensi  dan  keefektifan  saat  menggunakan berbagai sumber dayanya. Sistem pengelolaan  pembiayaan  harus  profesional dan  jujur.  Namun,  penyelenggara  lembaga pendidikan  harus  dapat  mengelola  sumber daya  secara  kreatif.  Lembaga  pendidikan harus mempertimbangkan keseimbangan pembiayaan mereka agar mereka tidak hanya bergantung  pada  bantuan  pihak  luar,  tetapi juga  mencoba  menghindari  ketergantungan. Institusi pendidikan harus memiliki kemampuan  untuk  memaksimalkan  potensi dan sumber daya mereka.
Institusi pendidikan  merupakan suatu wadah  sosial  yang  tujuan  besarnya  untuk melakukan  pembelajaran  (Sariakin,  2023). Institusi  pendidikan  bukanlah  perusahaan yang  bermaksud  menghasilkan  keuntungan. Meskipun  demikian,  ini  tidak  berarti  bahwa sekolah  tidak  berorientasi  pada  keuntungan, atau  berorientasi  pada  keuntungan.  Yang dimaksud dengan berorientasi pada keuntungan  adalah  bahwa  guru  memberi prioritas  kepada  keuntungan  dari  proses pendidikan  di  institusi  pendidikan.  Menurut Bernawi & Arifin (2013), lebih banyak lahan, lebih banyak fasilitas, lebih banyak arus kas, prestasi  akademik  yang  lebih  baik,  dan
karakter positif siswa adalah semua hasil yang menguntungkan bagi lembaga pendidikan.
Yayasan  adalah  badan  hukum  yang terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan  dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (UU  RI  No.  28,  2004).  Namun  demikian, yayasan seringkali mendapatkan permasalahan  yang  sering  membuat  yayasan tersebut terpuruk.
Ketidakjelasan dalam struktur manajemen lembaga adalah penyebab umum dari masalah yang muncul. Selama bertahun- tahun, banyak yayasan di Indonesia mengalami penyimpangan dari tujuan filosofis  awalnya.  Penyimpangan  tersebut disebabkan  oleh  fakta  bahwa  yayasan  sulit untuk  mendefinisikan  maksud  sebenarnya dari  kegiatan  sosial.  Pendidikan  terkadang terlibat dalam kegiatan sosial, tetapi sebagian besar  institusi  pendidikan  berfokus  pada keuntungan finansial.
Menurut  Pasal  48  dari  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  pengelolaan biaya  pendidikan  harus  didasarkan  pada prinsip  keadilan,  efisiensi,  tranfaransi,  dan akuntabilitas  publik.    Sehingga,  institusi pendidikan  wajib  diurus  dengan  sistem manajemen yang efektif untuk menghilangkan  berbagai  malfungsi  dan praktik pendidikan yang berbahaya.
Pembiayaan  tidak  dapat  dipisahkan dari  fungsi  pengelolaan  pendidikan  lainnya. Kiranya  bisa  dinyatakan  bahwa  pembiayaan menjadi persoalana utama dalam pengelolaan kegiatan  pendidikan.    Sebenarnya,  semua institusi pendidikan telah melakukan pengelolaan  keuangan  dengan  baik.  Salah satu hal yang membedakan lembaga yang satu dengan yang lainnya adalah tingkat substansi pelaksanaannya.  Kondisi  sosial  budaya bergantung pada besar kecilnya lembaga dan lokasinya. Manajemen pembiayaan pendidikan  masih  mudah  dilakukan  di lembaga  yang  daya  dukung  masyarakatnya masih rendah. Tidak diragukan lagi, lembaga yang mendapatkan dukungan dari masyarakat besar  memerlukan  manajemen  pembiayaan yang  lebih  rumit  untuk  dikelola.  Ini  karena lembaga  tersebut  harus  mampu  memenuhi kebutuhan  yang  semakin  meningkat  dari aktivitas masyarakat.
Sebagian  besar  biaya  pendidikan  di tingkat  sekolah  ditanggung  oleh  sumbangan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, dan iuran siswa. Sekolah swasta dapat mendapatkan  dana  bantuan  operasional  dari tingkat  sekolah  dasar  (SD)  atau  sederajat hingga  sekolah  menengah  atas  (SMA)  atau setingkatnya.   Pemerintah membantu sekolah swasta  dengan  biaya  bantuan  operasional. Untuk  memenuhi  biaya  investasi  dan operasional, lembaga pendidikan swasta yang mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah
pusat dan daerah dapat membayar pembinaan pendidikan.  Bantuan  ini  tidak  diberikan kepada  semua  lembaga  pendidikan  swasta. Oleh  karena  itu,  bantuan  operasional  adalah satu-satunya sumber pembiayaan madrasah.
Lembaga  pendidikan  yang  hanya bergantung pada bantuan operasional sekolah sebagai cara pembiayaan madrasah menghadapi masalah baru. Ini adalah masalah karena BOS untuk lembaga swasta diberikan setiap  tiga  bulan  sekali,  yaitu  dari  Januari hingga Maret, April hingga Juni, Juli hingga September,  dan  Oktober  hingga  Desember. Ini  sesuai  dengan  pedoman  yang  diberikan oleh  Dirjen  Pendidikan  Islam  Kementrian Agama RI pada tahun 2015.   Jika BOS belum diberikan  oleh  pemerintah,  semua  kegiatan operasional lembaga akan terhambat, termasuk  pembayaran  gaji  guru  yang  belum dibayarkan  oleh  lembaga.    Selanjutanya, jumlah program Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  yang  diterima  oleh  sebuah sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah siswa di sekolah tersebut (Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2015).
Menurut petunjuk teknis yang diberikan  oleh  Dirjen  Pendidikan  Islam Kementrian  Agama  RI  pada  tahun  2015, sekolah  dengan  banyak  murid  juga  akan banyak,  sedangkan  sekoah  dengan  sedikit murid juga akan sedikit, meskipun biaya yang harus dikeluarkan tidak  jauh  berbeda. Selain itu,  masalah  lain  adalah  dana  gi  BOS  yang
diterima  setiap  triwulan  seringkali  tertunda saat  pengelola  pendidikan  kekurangan  dana. Hal ini pasti sangat mempengaruhi keberlangsungan pendidikan.
Sekolah  swasta  mendapatkan  uang dari banyak sumber, seperti pemerintah pusat, orang  tua,  dan  orang  lain.  Ketika  dana masyarakat  atau  pihak  ketiga  datang  ke sekolah,  sistem  pengelolaan  keuangan  yang adil dan profesional harus dibuat. (Muhajirin, 2012).  Berdasarkan  pernyataan  Muhajirin tersebut, setiap dana yang ada harus dikelola dengan  baik  karena  setiap  dana  harus dilaporkan  kepada  pihak  yang  berwenang tentang  bagaimana  digunakan  sesuai  dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Karena  mereka  bertanggung  jawab atas  biaya  pendidikan,  kepala  sekolah  dan bendahara  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  manajemen  dana  pendidikan. Untuk  menghindari  perbedaan  persepsi  di antara  steakholder,  yaitu  komite/yayasan, guru, dan kepala madrasah, kepala madrasah harus melaksanakan manajemen pembiayaan yang terbuka (Muhajirin, 2012).
Perbedaan  persepsi  ini  sering  terjadi karena  anggapan  bahwa  kepala  madrasah mengelola keuangan dengan buruk, sehingga tidak transparan, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peraturan, struktur manajemen yang  tidak  jelas  yang  tidak  menjelaskan kewenangan  dan  tanggung  jawab  masing-
masing  karyawan,  dan  bahkan  lembaga swasta  yang  tidak  menggunakan  kontrak kerja.
Selanjutnya,  untuk  setiap  dana  yang diberikan  oleh  orang  tua,  masyarakat,  atau pihak  ketiga  lainnya,  harus  ada  sistem pengelolaan  pembiayaan  yang  adil  dan profesional. Pengelolaan mencakup perencanaan, penyusunan anggaran, penggunaan  anggaran,  dan  pengawasan  dan evaluasi serta tanggung jawab atas setiap dana yang  diterima  sekolah.  Sebenarnya,  semua sekolah telah melakukan pengelolaan keuangan  dengan  baik.  Namun,  tingkat substansi  pelaksanaannya  berbeda-beda  di antara  madrasah.  Keragaman  ini  bergantung pada seberapa besar atau kecil tiap madrasah dan di mana mereka terletak. Sekolah umum dengan daya dukung masyarakat yang rendah masih  memiliki  pengelolaan  pembiayaan yang  sederhana.  Namun,  di  sekolah  umum dengan daya dukung masyarakat yang besar, bahkan  mungkin  sangat  besar,  pengelolaan pembiayaan  cenderung  menjadi  lebih  rumit karena semua siswa harus dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini terjadi  karena  madrasah  harus  mampu menunjukkan  kualitas  pembelajaran  yang semakin dibutuhkan oleh masyarakatnya. Hal ini  menghasilkan hasil  yang  menguntungkan bagi  penyelenggara  pendidikan  dan  peserta didik.

## METODE PENELITIAN 1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menganalisis  data sekunder menggunakan pendekatan kualitatif dan  menggunakan  rancangan  studi  kasus. Menurut  Moleong  (2007),  salah  satu  cara analisis  data  kualitatif  adalah  kajian  kasus, yang  menekankan  pada  situasi  unik  yang terjadi pada objek analisis. Dalam pola pikir induktif, pencarian data tidak bertujuan untuk membuktikan  hipotesis  yang  telah  dibuat sebelumnya.  Sebaliknya,  pencarian  data dilakukan  untuk  kepentingan  penelitian, dengan  peneliti  bertindak  sebagai  alat  dan pengumpul data menuju objek penelitian.
Tujuan  kajian  ini  untuk  memperoleh gambaran  mendalam  bagaimana  metode manajemen pembiayaan pendidikan di MAS Ar-Risalah  Krueng  Sabee  Aceh  Jaya.  Data langsung  dikumpulkan  dari  latar  belakang alami.  Hanya  setelah  mengetahui  lebih banyak  tentang  fakta,  kita  dapat  memahami data. Diharapkan penelitian ini akan menemukan dan mendokumentasikan informasi tentang proses pengelolaan pembiayaan  pendidikan  di  MAS  Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya.
2. Sumber dan Data Penelitian
a. Sumber Data Penelitian
Menurut  Moleong  (2007),  kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama dalam penelitian  kualitatif.  Data  tambahan,  seperti
dokumen,  dan  lainnya,  menempati  sebagian besar. Sugiyono (2017) membagi sumber data menjadi  tiga  kategori:  (1)  orang,  yang memberikan data dalam bentuk jawaban lisan atau  tertulis;  (2)  tempat,  yang  memberikan gambaran  berupa  keadaan  tidak  bergerak, seperti  ruangan,  kelengkapan  alat,  dan sebagainya; dan (3) kertas, yang memberikan gambaran berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lainnya.
Sumber data penelitian ini terdiri dari: a.  Individu:  Kepala  dan  Wakil  Madrasah, Bendahara, dan Komite; b. Tempat: MAS Ar- Risalah  Krueng  Sabee  Aceh  Jaya,  serta aktivitas yang dilakukan; dan c. Bahan kertas: dokumen dan data tentang pembiayaan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan informasi tentang  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya, penelitian  ini  menggunakan  berbagai  teknik pengumpulan  data.  Teknik-teknik  yang digunakan meliputi:
1. Observasi
Peneliti  menggunakan  catatan,  alat elektronik  seperti  kamera,  fokus  pada  data yang  tepat,  dan  bahan  persepsi  untuk mempermudah pengamatan dalam penelitian ini.  Untuk  mengetahui  bagaimana  kepala madrasah memberikan instruksi kepada guru dan  staf  tentang  kebijakan  penglolaan pembiayaan  madrasah,  observasi  dilakukan saat  mengikuti  rapat  guru.  Observasi  ini
menggali  informasi  tentang  sarana  dan prasarana,  pemeliharaan  sarana  pendidikan, dan  fasilitas  lainnya  yang  ada  di  MAS  Ar- Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya.
2. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi  adalah  pencarian  data  tentang objek  atau  faktor  seperti  transkrip,  catatan, buku,  surat  kabar,  majalah,  notulen  rapat, agenda,  dan  lainnya.  Data  dari  dokumentasi dapat  mempercepat  proses  penelitian  karena dapat memperjelas identitas subjek penelitian.  Selain  itu,  data  dari  dokumentasi memiliki  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi akan kebenaran atau keabsahan data.
Dokumen  tertulis,  termasuk  surat keputusan,  arsip  madrasah,  dan  rencana anggaran pendapatan dan belanja, digunakan dalam  penelitian  ini  untuk  mendapatkan informasi  tentang  perencanaan  anggaran, penggunaan dana, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan madrasah. 3. Wawancara
Moleong  (2007)  menyatakan  bahwa wawancara  adalah  sebuah  proses  interaksi komunikasi antara setidaknya dua orang atas dasar  ketersediaan  dan  dalam  lingkungan alami.  Arah  pembicaraan  mengacu  pada tujuan  yang  telah  ditetapkan,  dan  proses pemahaman berpusat pada kepercayaan. Pada tahap awal penelitian, peneliti  menggunakan metode  wawancara  yang  tak  terstruktur;  ini berarti  wawancara  dilakukan  secara  bebas
dan santai, sehingga subjek memiliki banyak kesempatan  untuk  memberikan  informasi yang  tidak  terduga  dan  tidak  diketahui  jika wawancara  terstruktur  dilakukan.  Peneliti memberi  subjek  kebebasan  dan  kesempatan untuk mengungkapkan pikiran, pendapat, dan perasaannya tanpa terbatas.
Setelah  mendapatkan  pemahaman dasar tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya, peneliti kemudian menggunakan metode wawancara terstruktur untuk mempelajari  lebih  lanjut  tentang  masalah yang  dibahas  secara  khusus.  Dalam  proses wawancara ini, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang rinci dan menyeluruh kepada semua orang yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.
4. Keabsahan Data
Dalam kajian ini peneliti menggunakan  teknik  triangulasi.  Moleong (2007) menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  untuk pembanding  terhadap  data.  Sugiyono  (2017) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik  pemeriksaan  yang  memanfaatkan penggunaan  sumber  yaitu  metode,  penyidik, dan teori.
Peneliti  menggunakan  dua  metode triangulasi:  triangulasi  dengan  sumber  dan triangulasi dengan metode. Menurut Moleong (2007),  triangulasi  dengan  sumber  adalah
pemeriksaan  melalui  sumber  lain  yang dilakukan dengan cara-cara berikut: pertama, membandingkan  data  hasil  pengamatan dengan  data  hasil  wawancara;  kedua, membandingkan  apa  yang  dikatakan  orang secara  pribadi  tentang  situasi  penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; ketiga, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat  dan  perspektif;  dan  keempat, membandingkan  data  hasil  pengamatan dengan data hasil wawancara.  Menurut Miles dan  Huberman  dalam  Iskandar  dkk  (2010), triangulasi  dilakukan  untuk  mengevaluasi metode pengumpulan data. Ini mengevaluasi apakah  informasi  yang  diperoleh  dari wawancara  sama  dengan  informasi  yang diperoleh  dari  observasi  atau  apakah  hasil observasi  sesuai  dengan  informasi  yang diberikan selama wawancara.
Teknik  triangulasi  dengan  sumber  yang dilakukan peneliti yaitu: (1) peneliti membandingkan yang katakan oleh komite/orang  tua  siswa  dengan  kepala madrasah,  wakil  kepala  madrasah  dan bendahara;  (2)  peneliti  membandingkan pembiayaan  pendidikan  sekolah  di  Ar- Risalah  Krueng  Sabee  Aceh  Jaya  yang dikatakan oleh kepala madrasah, wakil kepala madrasah,  dan  bendahara  dengan  Yayasan; (3) peneliti membandingkan hasil wawancara yayasan dengan komite. (4) peneliti membandingkan  hasil  wawancara  antara
kepala madrasah, Wakil kepala madrasah dan bendahara.Secara  lebih  jelas  digambarkan dalam gambar berikut:
Gambar 1.  Triangulasi dengan sumber didaptasi dari Moleong (2007)
Teknik  triangulasi  dengan  metode yang  dilakukan  peneliti  yaitu:  (1)  peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan observasi; (2) peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan dikkumentasi; (3) peneliti membandingkan data hasil observasi dengan dokumentasi.

## 5. Teknik Analisis Data
Sugiyono  (2017)  mengatakan  bahwa metode analisis data adalah proses mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data kedalam  pola,  kategori  dan  satuan  uraian dasar  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  data  menurut Miles  &  Hubermen  dalam  Iskandar  dkk (2010)  dengan  menggunaan  empat  tahapan, antara lain:
1. Pengumpulan data
Peneliti menggunakan metode pengumpulan data untuk mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil  observasi  dan  wawancara  di  lapangan yang digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan  pembiayaan  pendidikan.  Selain itu,  peneliti  mendapatkan  dokumen  asli  dari data dalam bentuk gambar dan dokumen yang diperlukan.  Semua  hasil  pengumpulan  data dikumpulkan  untuk  mendukung  temuan penelitian ini.
2. Reduksi data
Untuk  memberikan  gambaran  yang jelas tentang hasil penelitian, data kasar yang dipilih  dan  difokuskan  tentang  pengelolaan pembiayaan pendidikan di Ar-Risalah Krueng  Sabee  Aceh  Jaya.  Data  yang  telah dipilih  dan  difokuskan  disusun  menjadi hubungan satu sama lain.
3. Penyajian data
Pendeskripsian sekumpulan data yang disusun  yang  memungkinkan  pengambilan kesimpulan  dan  tindakan  disebut  penyajian data.  Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ini, menyusun  informasi  tentang  pengelolaan pembiayaan pendidikan di Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya, penyajian dilakukan  dengan  menyusun  data  secara sistematis.
4. Kesimpulan
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih  tepat,  kesimpulan  yang  relevan  segera
diverifikasi dengan melihat dan mempertanyakan kembali catatan lapangan.
Kesimpulan  dari  analisis  data  ini didasarkan pada reduksi data, sajian data dan penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  data, yang  merupakan  jawaban atas  masalah  yang diangkat dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN a. Hasil
1. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di MAS  Ar-Risalah  Krueng  Sabee  Aceh Jaya a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan
Madrasah  Aliyah  Ar-Risalah  Krueng Sabee  Aceh  Jaya  adalah  madrasah  aliyah swasta  di  bawah  naungan  Yayasan  Ar- Risalah dalam  menjalankan seluruh kegiatan pendidikan  diperlukan  perencanaan  guna pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan seseuai  dengan  visi  dan  misi  madrasah. Penerapan perencaan pembiayaan pendidikan di MAS Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya bertujuan  agar  proses  pengalokasian  dana dapat  mencapai  sasaran  yang  ingin  dicapai secara efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pelaku dan pengelola  pendidikan  di  MAS  Ar-Risalah Krueng Sabee Aceh Jaya.
Madrasah  ini  adalah  lembaga  swasta yang  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah. Selain itu, orang tua siswa memberikan dana kepada  lembaga  ini  untuk  mendukung
kegiatan  pembelajaran  agar  berjalan  dengan baik. Hasil dari wawancara dengan narasumber  yang  telah  ditentukan  diperoleh informasi bahwa selain dari pemerintah, MAS Ar-Risalah Krueng  Sabee  Aceh  Jaya mendapatkan pembiayaan dari:
1. Biaya Penerimaan Siswa Baru
Sumber  pembiayaan  di  MAS  Ar- Risalah  Krueng Sabee  Aceh  Jaya  yang  yang utama  dari  siswa  yaitu  berupa  uang  masuk siswa  baru.  Besaran  dana  PSB  di  MAS  Ar- Risalah  Krueng  Sabee  Aceh  Jaya  bersifat temporer atau tidak tetap.
2. Biaya Pembangunan
Biaya pembangunan merupakan sumber dana yang diperoleh dari penerimaan siswa baru. Biaya pembangunan diperuntukan untuk pembagunan gedung atau fasilitas  baru.  Di  samping  itu,  biaya pembangan juga diperuntukan untuk pemeliharaan  gedung  dan  fasilitas  lainnya. Biaya pembangunan bisa berubah jumlahnya setiap  tahunnya.  Hal  ini  disesuaikan  dengan harga material bangunan dan biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas lainnya. 3. Biaya Tahunan
Sumber  biaya  lainnya  adalah  biaya tahunan.  Biaya  tahunan  ini  dipungut  diawal tahun ajaran  baru setiap tahun. Sumber dana ini dipungut dari setiap siswa dengan jumlah besaran sama.
4. Sumbangan Pembinaan Pendidikan
Pemasukan  terbesar  dari  orang  tua siswa adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan  yang  dibayarkan  secara  rutin setiap bulan dimana dana tersebut digunakan untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran  di  Ar-Risalah  Krueng  Sabee. Jumlah biaya sumbangan pembinaan pendidikan  yang  harus  dibayar  di  setiap tingkatan kelas baik tingkat tsanawiyah (kelas 1, 2, dan 3) dan tingkat aliyah (kelas 4, 6, dan 6) adalah sama.
Biaya sumbangan pembinaan pendidikan yang sudah ditetapkan tidak akan berubah  sampai  siswa  selesai  sekolah.  Ini membuat orang merasa nyaman bahwa biaya pendidikan  anak  mereka  tidak  akan  naik. Akibatnya, diharapkan tanggung jawab orang tua  dan  wali  siswa  akan  dikurangi  oleh kebijakan ini.
5. Sumbangan sukarela dari masyarakat Sumbangan ini yang diberikan secara sukarela, tulus, dan tidak mengikat, biasanya dalam bentuk infaq.
Menurut kepala madrasah, Ar-Risalah Krueng  Sabee  Aceh  Jaya  telah  memulai proses  perencanaan  pembiayaan  pendidikan sejak awal, yang meliputi:
a. Menentukan  tujuan  berdasarkan  tujuan dan visi sekolah;
b. Menentukan jumlah dana yang diperlukan untuk pendidikan. Siswa baru adalah satu- satunya  yang  harus  memutuskan  jumlah yang  harus  dibayar  untuk  sumbangan
pembinaan  pendidikan.  Ini  disebabkan oleh  fakta  bahwa  institusi  tersebut menggunakan  iuran  komite  tetap,  yang berarti  bahwa  iuran  akan  tetap  konsisten dari saat siswa masuk ke kelas satu hingga saat mereka masuk ke kelas enam.
c. Total penerimaan madrasah dapat dihitung berdasarkan jumlah komite yang disepakati.  Langkah  selanjutnya  adalah membuat  dan  memilih  rencana  tindakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam waktu dekat.
d. Penglokasian  anggaran  per  kegiatan. Pengalokasian  ini  dilakukan  berdasarkan jumlah total dana yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan.
Penyusunan  anggaran merupakan suatu  proses  yang  menyangkut  besarnya penerimaan  dan  pengeluaran  madrasah. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketua yayasan menyebutkan bahwa kepala madrasah  selaku  manager  akan  membuat usulan program kegiatan yang akan dilaksanakan.  Besarnya  alokasi  biaya  yang dibutuhkan  untuk  melaksanakan  program kegiatan tersebut kemudian dimusyawarahkan  dengan  yayasan,  komite, kepala  madrasah,  wakil  kepala  madrasah, bendahara  dan  seluruh  guru  dan  pegawai. Hasil  musyawarah  tersebut  akan  dipilih program kegiatan apa yang akan dilaksanakan kedepannya  kemudian  akan  ditentukan besarnya  alokasi  biaya  yang  dibutuhkan
dalam  melaksanakan  program  kegiatan  yang akan dilaksanakan kedepannya. Hasil musyawarah  inilah  yang  kemudian  akan menjadi  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Madrasah.  Rencana  ini    disusun setiap  awal  tahun  ajaran  dan  dihitung  pada saat  siswa  masuk  dan  diterima  di  madrasah. Anggaran disusun  berdasarkan  jumlah  siswa yang  kemudian  ditentukan  besarnya  iuran setiap  siswa.  Berdasarkan  iuran  per  siswa akan  dihitung  perkiraan  total  penerimaan madrasah  kemudian  ditentukan  alokasi anggaran  biayanya  sesuai  dengan  pogram kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.    Rencana yang  sudah  dimusyawarahkan  dan  sudah disepakati  berdasarkan  hasil  musyawarah tersebut kemudian mendapat pengesahan dari Yayasan  dan  komite  madrasah  kemudian akan dilaksanakan oleh kepala madrasah.

## b. Penggunaan Pembiayaan Pendidikan
Semua  proses  pemmbiayaan  dicatat dalam  buku  catatan  penerimaan  sumbangan pembinaan  pendidikan  harian.  Selanjutnya, buku catatan ini  dipindahkan ke dalam  buku pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan  per  kelasnya.  Buku  Kas  Umum madrasah digunakan untuk  mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran. Bendahara juga melakukan rekap penerimaan setiap bulannya untuk  mengetahui  berapa  dana  yang  sudah masuk/diterima dan untuk mengetahui persentase jumlah siswa yang sudah dan yang belum  membayar  sumbangan  pembinaan
pendidikan  .  Demi  keamanan  dana  yang sudah  diterima,  kemudian  dana  tersebut disimpan di bank dengan rekening atas nama sekolah dan yang bertanggung jawab sebagai penyinpanan  iuran  sumbangan  pembinaan pendidikan    tersebut  adalah  bendahara. Rekening  sekolah  tersebut  juga  sudah dipisahkan dengan rekening  yang digunakan untuk  menerima  dana  bantuan  opersaional sekolah  (wawancara  dengan  bendahara madrasah)
Iuran sumbangan pembinaan pendidikan    secara  umum  digunakan  untuk membayar  gaji  guru.    Selain  itu,  juga digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  – pengeluaran  lain  yang  harus  dikeluarkan sebelum  dana  bantuan  operasional  sekolah diperoleh.  Hal  ini  sering  terjadi  dikarenakan dana  bantuan  operasional  sekolah  sering mengalami keterlambatan dalam pencairannya.  Pembayaran  iuran  sumbangan pembinaan pendidikan  juga terkadang sering tersendat  dikarenakan  masih  banyak  siswa yang  menunggak  pembayaran.  Siswa  baru akan menyelesaikan tunggakan tersebut pada saat mendekati akhir semester yaitu pada saat siswa sudah akan melaksakan ujian semester (wawancara dengan kepala madrasah).
Pengeluaran madrasah  digunakan untuk  membiayai  komponen  –  komponen pembiayaan antara lain :
1. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi  biaya  pendidikan  penyediaan
sarana  dan  prasarana,  pengembangan sumber daya manusia.
2. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:  gaji  pendidik  dan  tenaga kependidikan  yang  tidak  bisa  digaji menggunakan  dana  bantuan  operasional sekola), bahan atau peralatan pendidikan habis  pakai,  pemeliharaan  sarana  dan prasaranadan sebagainya.
Proses pengeluaran dana di
Madarasah  Aliyah  Ar-Risalah  Krueng  Sabee dilakukan  secara  langsung  berdasarkan instruksi  kepala  sekolah.  Kepala  sekolah langsung menginstruksikan kepada bendahara  jika  akan  melakukan  pembayaran atau  pengeluaran.  Bendahara  kemudian langsung melakukan pembayaran.
Seringkali, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah mengabaikan pelaksanaan  dana.  Salah  satu  penyebab ketidaksesuaian  ini  adalah  fakta  bahwa banyak  siswa  masih  belum  membayar  iuran sumbangan pembinaan pendidikan.
Akibatnya, jumlah dana yang diterima selama periode  tersebut  hanya  digunakan  untuk membayar  guru,  tunjangan  kepala  sekolah, wakil  kepala  sekolah,  tunjangan  guru  kelas, dan  pembelian  bahan  habis  pakai  dan  alat tulis  kantor.  Jumlah  yang  dibayarkan  juga tidak sesuai dengan rencana karena banyaknya siswa yang belum membayar.
Sumbangan sukarela dari para donatur tidak selalu dalam bentuk tunai; mereka bisa
dalam  bentuk  barang,  seperti  perlengkapan olahraga  atau  bahan  bangunan.  Setiap sumbangan  yang  diterima  akan  secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktual madrasah, seperti perbaikan sarana prasaran, pembelian perangkat pembelajaran, dan lainnya. Setiap kontribusi, baik  dalam  bentuk  barang  atau  uang,  harus dicatat  untuk  mengetahui  jumlah  kontribusi selama periode tertentu.
c. Pengawasan dalam Penggunaan

## Pembiayaan Pendidikan
Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan bahwa dana digunakan atau digunakan sesuai dengan anggaran sekolah. Dana yang diterima dan  dikeluarkan  diawasi  setiap  enam  bulan sekali oleh yayasan, komite. Selain memeriksa Buku Kas Umum, juga memeriksa semua  bukti,  termasuk  bon,  kwitansi,  dan faktur.
Yayasan dan komite jarang memeriksa pembukuan madrasah. Ketika ada masalah atau kendala, yayasan biasanya akan melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan. Dalam kebanyakan kasus, pengawasan hanya berfokus  pada  kondisi  fisik  sekolah  dan perkembangan.  Selama  semua  proses  yang berkaitan  dengan  kegiatan  pembelajaran berjalan dengan baik, proses pengelolaan juga dianggap berjalan dengan baik.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh komite juga hampir tidak pernah dilaksanakan.  Hal  ini  dikarenakan  ketua
komite  berasal  dari  lingkungan  internal madrasah  yaitu  guru  yang  kebetulan  juga menjadi  wali  murid  sehingga  belum  benar- benar  mewakili  masyarakat  dan  cenderung kurang objektif dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
d. Pelaporan Pembiayaan Pendidikan dan

## Pertanggungjawaban
Setelah pengawasan dan pemeriksaan selesai, langkah berikutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan madrasah atas  penggunaan  dana  tersebut.  Bendahara membuat laporan  ini,  yang dilaporkan setiap enam  bulan  sekali.  Laporan  ini  untuk mengetahui  kondisi  dan  posisi  keuangan madrasah  yang  sebenarnya.  Selain  itu,  bisa mengkoreksi  dan  memeriksa  apakah  semua rencana  pembiayaan  yang  termasuk  dalam rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja madrasah  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang direncanakan.
Setelah tugas pengeluaran selesai dan dilaporkan,  yayasan  dan  komite  akan memeriksa laporan tersebut untuk memastikan  bahwa  dana  telah  digunakan sesuai  dengan  perencanaan.  Pada  periode berikutnya,  laporan  ini  akan  digunakan sebagai referensi untuk perencanaan keuangan.
2. Pembahasan
Di  MAS  Ar-Risalah  Krueng  Sabee Aceh Jaya, ada sistem manajemen pembiayaan yang sangat baik. Dalam struktur
manajemen di mana pengelolaan tidak berada di  pusat,  yayasan  hanya  berfungsi  sebagai pengawas yang memantau bagaimana pengelolaan  pembiayaan  dilakukan.  Kepala sekolah,  dibantu  oleh  bendahara  dan  wakil sekolah,  bersama  dengan  dewan  guru, bertanggung jawab  untuk menjalankan manajemen pembiayaan.
Secara keseluruhan, manajemen pembiayaan  di  MAS  Ar-Risalah  Krueng Sabee  Aceh  Jaya  berjalan  dengan  baik. Namun,  ada  beberapa  masalah  dengan manajemen  pembiayaan,  yaitu:  (1)  Struktur manajemen  memungkinkan  orang  dalam penyelenggara  madrasah  (yayasan)  untuk memegang  jabatan  dan  fungsi  manajemen pembiayaan, yang menghasilkan pengawasan dan  pemeriksaan  yang  tidak  objektif;  (2) Pembukuan,  di  mana  semua  uang  yang diterima oleh madrasah dimasukkan ke dalam pembukuan. Pencatatan dilakukan menggunakan  buku  kas  umum.  Bendahara seharusnya  langsung  memindahkan  semua transaski  yang  sudah  dacatat  dalam  buku penerimaan  ke  dalam  buku  kas    khusus misalnya buku kas iuran sumbangan pembinaan  pendidikan    dan  buku  kas tabungan dsb.
Beberapa  masalah  yang  terkadang muncul  dikarenakan  pencatatan  yang  tidak rapi dan teliti. Terkadang terjadi selisih antara catatan bendahara  dengan pembayaran iuran sumbangan pembinaan pendidikan. Orang tua
siswa  merasa  sudah  membayar  akan  tetapi dalam  catatan  bendahara  belum  tercatat. Sehingga  bendahara  akan  sangat  sulit melacak  transaksi  tersebut.  Untuk  itu sebaiknya  bendahara  mampu  melaksanakan pembukuan  yang  baik  sesuai  dengan  prinsip pembukuan dalam akuntansi. Masalah lainnya  adalah  dikarenakan  semua  transaksi pembayaran  iuran  sumbangan  pembinaan pendidikan    tidak  langsung  di  pindahkan  ke dalam buku besar umum penrimaan, bendahara cenderung sering terlambat dalam membuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran setiap bulannya.
Pengawasan  terhadap  pengeluaran akan sulit dilakukan yang dilakukan terutama pengeluaran untuk tiap komponennya.
Yayasan  dan  komite  yang  bertindak  sebagai pengawas  terhadap  penggunaan  keuangan oleh  kepala  madrasah,  Bendahara  hanya melakukan  pengawasan  secara  observasi fisik,  yaitu  selama  proses  pembelajaran terlaksana dengan baik, gaji guru dan pegawai terpenuhi,  sarana  dan  prasarana  terpenuhi, serta  prestasi  anak  meningkat  dianggap bahwa  semua  sudah  berjalan  dengan  yang direncanakan.  Dengan  cara  ini,    pihak madrasah dan pengelola kurang bisa mengevaluasi  kekurangan  dan  kelebihan terhadap  porses  yang  sedang  berjalan.  Di samping  itu  pihak  madrasah  dan  pengelola kurang  bisa  mengetahui  seberapa  besar manfaat  yang  diperoleh.  Padahal  seharusnya
hal  ini  bisa  dijadiakan  acuan  untuk menentukan  perencanaan  pada  periode mendatang.
Ada  baiknya  madrasah  swasta  tidak bergantung  hanya  pada  pemerintah  untuk membayarnya.  Mereka  harus  menghubungi orang  tua  dan  masyarakat  melalui  komite madrasah  untuk  mendapatkan  uang  untuk memperlancar  proses  pembelajaran.  Kepala madrasah harus mampu memanfaat peluang- peluang yang ada dan dapat memaksimalkan penggunaannya  guna  tercapainya  tujuan pendidikan yang diharapkan. Kepala madrasah  ldapat  meningkatkan  kompetesi manajerial agar dalam pengelolaan pembiayaan  pendidikan  dapat  dijalankan dengan baik dan lebih professional.
Sekolah seharusnya mempertimbangkan  kebutuhan  siswa  saat menentukan  jumlah  sumbangan  pembinaan pendidikan.  Untuk  menentukan  besarnya iuran  sumbangan  pembinaan  pendidikan berdasarkan  kebutuhan  siswa,  faktor-faktor berikut dipertimbangkan: (1) faktor kebutuhan  belajar,  yang  menunjukkan  apa yang  dibutuhkan  siswa  selama  pendidikan; (2)  faktor  standar  nasional  pendidikan,  yang merupakan  standar  atau  standar  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan kebutuhan  siswa di sekolah, (3) Faktor Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah, yang menjelaskan  tujuan  yang  ingin  dicapai
madrasah dalam melaksanakan pembelajaran; (4)  Masyarakat/Komite  Madrasah,  yang diharapkan  dapat  membantu  memenuhi kebutuhan  belajar  siswa;  dan  (5)  Faktor Program Kegiatan Pembelajaran, yang menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan  selama  pembelajaran;  dan  (6) Faktor  Alokasi  Anggaran  Dana,  yang menjelaskan  secara  rinci  tentang  apa  yang akan dilakukan selama pembelajaran. Sehingga  dana  didistribusikan  dengan  lebih efektif, guru harus menentukan program atau kegiatan  yang  menjadi  bagian  penting  dari proses pembelajaran, (7) Faktor peseta siswa adalah  faktor  yang  menentukan  berapa banyak  siswa  yang  mengikuti  pendidikan  di institusi pendidikan, dan (8) faktor sumbangan  pembinaan  pendidikan  adalah faktor  dari  proses  yang  mencakup  faktur sebelumnya yang diharapkan dapat menghasilkan  iuran  sumbangan  pembinaan pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan siswa.
Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja  madrasah  harus  sesuai  dengan  skala prioritas yang sudah ditetapkan, dan anggaran harus  disesuaikan  dengan  anggaran  tersebut. Untuk  memastikan  bahwa  dana  yang  ada digunakan dengan tepat, manajemen madrasah  harus  diawasi  secara  rutin  dan menyeluruh.  Laporan  pertanggungjawaban pembiayaan  madrasah  menjelaskan  uang yang diterima dan dikeluarkan.
Semua  langkah  yang  diambil  untuk mengelola pembiayaan pendidikan seharusnya menghasilkan hasil yang menguntungkan  dalam  jangka  pendek  dan jangka  panjang,  termasuk  peningkatan  hasil belajar  siswa  yang  memenuhi  kebutuhan pendidikan mereka dan memberikan akses ke jenjang pendidikan  yang  lebih tinggi dengan memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan  yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kemajuan secara keseluruhan.

## KESIMPULAN
Perencanaan  pembiayaan  Madrasah Aliyah  Ar-Risalah  Krueng  Sabee  Aceh  Jaya untuk  dana  pemerintah  dan  sumbangan pembinaan  pendidikan  telah  disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan siswa.
Setiap  enam  bulan  sekali,  yayasan, komite,  dan  guru  melakukan  pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan pendidikan yang  berasal  dari  sumbangan  pembinaan pendidikan.
Laporan dan pertanggungjawaban pembiayaan  dibuat  dan  dikirim  ke  yayasan dan  semua  pihak  yang  berwenang.  Ini dilakukan  dengan  membuat  laporan  yang menguraikan  semua  uang  yang  diterima  dan dikeluarkan  selama  enam  bulan  terakhir, dengan melampirkan semua bukti seperti bon, kwitansi,  dan  ransaksi  yang  menunjukkan bahwa uang telah dibayar.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG).  2013. Program Kemitraan  untuk  Pengembangan Kapasitas  dan  Analisis  Pendidikan (ACDP): Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di  Indonesia .
Jakarta: Badan Penelitian dan
Pengembangan (BALITBANG), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Barnawi  & Arifin, 2013. Mengelola Sekolah Berbasis Enterpreneurship . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI 2015: Petunjuk Teknis Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  Pada Madrasah dan PPS Education  Sector  Analytical  and  Capacity Development Pathership. 2013.
Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah  di  Indonesia .  Jakarta: BALITBANG, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Idhochi  Anwar,  M.  2013. Administrasi Pendidikan  dan  Manajemen  Biaya Pendidikan . Jakarta: Rajawali Pers.
Iskandar,  Rusman,  Maschandra,  dan  Ridvia
Lisa.  2010.  Analisis  Data  Kualitatif
Model Milles dan Huberman: Sebuah rangkuman dari Buku Analisis Data Qualitatif, Mathew B,
Milles  dan  A,  Michael  Huberman Terjemahan  Tjetjep  Rihindi  Rohidi,
UI-Press 1992.
Matin. 2014. Manajemen Pembiayaan
Pendidikan : Konsep
dan
Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi) .
Bandung: PT Remaja Rosdakarya Muhajirin.  2012.  Pengelolaan  Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat. Jurnal
Manajemen  Pendidikan Volume  1 No 2.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2005  Tentang Standar Nasional Pendidikan . 2005. Jakarta

## Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  44  Tahun  2012  Tentang Pungutan  dan  Sumbangan  Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar . 2012. Jakarta
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  48  Tahun  2008  Tentang
Pendanaan Pendidikan . 2008.
Jakarta
Poerwadarminta W.,J,.S. 2009. Kamus Besar Bahasa  Indonesia .  Balai  Pustaka.
Jakarta.
Sariakin. 2023. Kepemimpinan Dalam Dunia Pendidikan:  Tinjauan  Perspektif Manajemen  Pendidikan. Surabaya:
Pustaka Aksara.
Sugiyono.
2017. Metode Penelitian
Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D. Bandung:
Alfabeta
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor
20  Tahun  2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional . 2003. Jakarta. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor
28  Tahun  2004 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional . 2004. Jakarta.