Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105
Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu

## Obligation of Notary to Read Authentic Deeds for People with Deaf Disability
Adam Jose Sihombing 1 , Gede Wahyu Adipramartha 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia adamjshb@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  article  is  to  analyze  the  regulations  on  the  Notary's  obligations  in reading  an  authentic deed for a client or hearing person who is deaf, based on the regulations in  force in Indonesia. In addition, this  research  was  conducted  to  find  out  and  examine  the  legal  formulation  regarding  the  obligation  to  read authentic documents that are relevant to the situation of clients or speakers who are deaf. Remembering Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the position of notaries and the legal formulation regarding the obligation to read authentic deeds relating to the situation of deaf disabled persons Normative  legal  research  is  carried  out  by  examining  various  formal  legal  rules,  such as  laws,  regulations, and literature containing theoretical concepts that are related to problems. The results of this study show that in the regulations regarding the obligation of notaries to read authentic deeds for deaf persons in the Notary Position Law in Indonesia, there is still a vacuum in norms and only regulates the reading of deeds intended for non-disabled persons or normal persons only. The Law on Notary Positions in Indonesia was amended to include provisions regarding sign language interpreters for deaf people, provided they have passed the sign language  interpreter  qualification  exam  held  by  the  Professional  Certification  Institute  established  by  a professional  organization  or  university.  This  legal  formulation  answers  the  obligation  to  read  authentic documents that are relevant to the situation of deaf people in the future.
Keywords : Deaf Disabilities; Deed Reading; Notary

## Abstrak
Tujuan  artikel  ini  ialah  menganalisis  pengaturan  kewajiban  Notaris  dalam  halnya  membacakan  suatu  akta autentik  bagi  klien  atau  penghadap  yang  mengalami  disabilitas  rungu  jika  dilandasi  oleh  peraturan  yang berlaku di  Indonesia.  Ditambah  lagi, penelitian  ini diteliti  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  formulasi  hukum terkait  kewajiban  membacakan  akta  autentik  yang  relevan  dengan  keadaan  klien  atau  penghadap  yang mengalami  disabilitas  rungu.  Mengingat  UU  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.30  Tahun 2004 mengenai Kedudukan Notaris dan rumusan hukum mengenai kewajiban membacakan akta autentik yang berkaitan dengan keadaan penyandang disabilitas tunarungu. Penelitian hukum normatif yang pelaksanaannya dengan  dilakukannya  pengkajian  berbagai  aturan  hukum  yang  bersifat  formal  seperti  undang-undang, peraturan-peraturan  serta  literatur  yang  berisi  konsep  teoritis  yang  dihubungkan  dengan  permasalahanHasil dari kajian ini memperlihatkan kalau dalam pengaturan perihal kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi  penghadap  disabilitas  rungu  dalam  UU  Jabatan  Notaris  di  Indonesia  masih  ada  kekosongan  norma  dan hanya  mengatur  perihal  pembacaan  akta  yang  ditujukan  bagi  penghadap  non  disabilitas  atau  Penghadap normal  saja.  UU  Jabatan  Notaris  di  Indonesia  diubah  sehingga  mencakup  ketentuan  mengenai  juru  bahasa isyarat  bagi  penyandang  tuna  rungu,  dengan  syarat  telah  lulus  ujian  kualifikasi  juru  bahasa  isyarat  yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh organisasi profesi atau perguruan tinggi. Rumusan  hukum  ini  menjawab  tentang  kewajiban  membacakan  akta  autentik  yang  relevan  dengan  keadaan penyandang tuna rungu di kemudian hari.
Kata kunci: Disabilitas Rungu; Membacakan Akta; Notaris
Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas)  merujuk  pada  keseluruhan  perundang-undangan  yang  melakukan  pengaturan kerangka  hukum  guna  merealisasikan  hak-hak  penyandang  disabilitas. 1 Sebagai  jenis diskriminasi  disabilitas  yang  spesifik,  UU  ini  membantu  memastikan  kalau  mereka  punya kesempatan yang sama dan melawan segregasi, pelembagaan, dan pengucilan. 2 Melalui UU ini,  diakui    penyandang  disabilitas  merupakan  subjek  hukum  yang  mempunyai  atau memiliki  tanggung  jawab  serta  hak  yang  sama  dengan  orang  lainnya. 3 Hak  mereka diberikan hak yang sama seperti mendapatkan pekerjaan, hak menjalankan bisnis, termasuk pula hak untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan fungsi Notaris.
Notaris  diberikan  wewenang  selaku  pejabat  umum  berlandaskan  ketentuan  UU Jabatan  Notaris  guna  melangsungkan  fungsi  publik  dari  negara,  dibidang  hukum  perdata terkhusus  diranah  pembuktian. 4 Wewenang  Notaris  selain  membuat  akta  autentik,  juga berperan dalam kewajibannya guna menjamin terkait apa yang dimuat di aktanya itu sudah dipahami  dan  selaras  dengan  yang  dikehendaki  para  pihak 5 yang  menghadap  dengan  cara membacakannya.  Pembacaan  akta  tersebut  tidak  sekadar  bermanfaat  bagi  Notaris  seperti masih  dimilikinya  kesempatan  untuk  memperbaiki  kesalahan  baik  minor  maupun  mayor pada  akta  yang  dibuatnya.  Dengan  kata  lain,  pembacaan  akta  memungkinkan  kesempatan terakhir baginya guna memeriksa akta yang sudah dibuat. Ini adalah proses pembacaan akta kepada  para  penyaji,  yang  memberikan  mereka  kesempatan  untuk  mengklarifikasi  poin- poin  yang  kurang  jelas  dan  memastikan  mereka  memahami  secara  spesifik  dokumen tersebut.
Menurut  Undang-Undang  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  jo. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN-P),  Pasal  16  ayat (1)  huruf  m,  menetapkan  kalau  sebelum  suatu  akta  ditandatangani  oleh  penyampai,  saksi, dan  Notaris,  akta  tersebut  harus  dibacakan  dihadapan  penyampai  dan  sekurang-kurangnya dua  orang  saksi  atau  empat  orang  jika  berkaitan  dengan  wasiat.  Selain  itu,  ayat  (1)  pada Pasal 44 menyatakan akta harus dilakukan penandatanganan oleh tiap saksi, penghadap, dan Notaris  segera  setelah  dibacakan.  Jikalau  ada  penghadap  yang  tidak  bisa  menandatangani, maka harus disebutkan alasannya. Namun demikian jika dibaca, aturan tersebut seolah-olah hanya  ditujukan  kepada  penghadap  yang  normal  atau  non  disabilitas.  UUJN-P  hanya
1 R.  H.  Alfikri  et  al.,  “Pembangunan  Aplikasi  Penerjemah  Bahasa  Isyarat  Dengan  Metode  CNN  Berbasis Android,” Jurnal Teknoinfo 16, no. 2 (2022): 183–97, https://doi.org/10.33365/jti.v16i2.1752.
2 Mhd Yadi Harahap and Aula Mashuri Siregar, “Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus Saat Pandemi Covid-19 Sesuai Perspektif Hukum Islam,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 9, no. 2 (2021): 574, https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2059.
3 Harahap and Siregar.
4 Dewi Oktavia, “Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum,” Recital Review 3, no. 1 (2021): 150–57, https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044.
5 Azzah  Safira  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  “Kekuatan  Pembuktian  Salinan  Akta  Auntentik  Yang Dikeluarkan  Oleh  Notaris  Pemegang  Protokol,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  584, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5242.

## Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik
Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105
mengakomodir bagi disabilitas fisik yang muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan ataupun penyakit  semisalnya  kehilangan  tangan  akibat  diamputasi  yaitu  dengan  menggunakkan pengganti tanda tangan tersebut ( surrogaat ). 6 Dalam melaksanakan tugas jabatannya, tidak menutup  kemungkinan  bagi  Notaris  berhadapan  dengan  penghadap  yang  mengalami disabilitas dikarenakan banyaknya jumlah penyandang disabilitas terutama di negara-negara berkembang.  Dengan  demikian  perlu  suatu  kajian  hukum  yang  harus  dilakukan  guna menyetarakan  penghadap  disabilitas  rungu  agar  memiliki  hak  yang  sama  sesaat  ingin melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian khususnya dihadapan Notaris.
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  yang  dikaji  ini. Penelitian oleh Hariss, hasil penelitian membahas secara yuridis, diperlukan penetapan dari pengadilan  negeri  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  mengenai ketidakcakapan  seorang  penyandang  disabilitas.  Namun  topik  penelitian  ini  terfokus  pada situasi dimana penghadap menyandang disabilitas terkhususnya adalah disabilitas autisme . 7 Penelitian  selanjutnya  oleh  Merlyani  menyimpulkan  bahwa  Notaris  berwenang  dalam kewajibannya  melakukan  pembacaan  akta  autentik  dihadapan  para  penghadap,  namun kewajiban  Notaris  dalam  penelitian  ini  berpaku  pada  situasi  dimana  Notaris  melakukan pembacaan  akta  autentik  jika  dilakukan  dengan  konsep cyber  notary melalui video conference . 8 Terakhir  penelitian  oleh  Wardani  yang  menyimpulkan    ada  dua  jenis perlindungan  hukum  terhadap  individu  penyandang  disabilitas  ketika  membuat  akta  di depan  Notaris,  yaitu  perlindungan  normatif  dan  perlindungan  empiris. 9 Selain  itu,  ada inisiatif  yang  sedang  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  penyandang disabilitas  ketika mereka membuat  dokumen  di  depan  Notaris. Salah satu inisiatif tersebut adalah  pengampunan,  yang  memerlukan  penetapan  pengampunan  dari  pengadilan  negeri. Dalam  penelitian  ini  berfokus  pada  pengampuan  dan  pendamping  bukan  pada  tata  cara Notaris yang perlu menyampaikan informasi isi akta kepada penyandang disabilitas.
Peraturan  perundang-undangan  belum  mengatur  mengenai  penghadap  yang mengalami  disabilitas  rungu  sehingga  terdapat  kekosongan  norma  yang  mengakibatkan terjadi nya ketidakpastian hukum. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut pengaturan kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi Penghadap disabilitas rungu berdasarkan  UU  No.2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  30  Tahun  2004 Mengenai  Jabatan  Notaris,  perlu  formulasi  hukum  terkait  kewajiban  membacakan  akta autentik  yang  relevan  dengan  keadaan  penghadap  disabilitas  rungu  di  masa  yang  akan
6 D  Atriani  and  A  Yustikaningtiyas,  “Pemenuhan  Hak  Aksesibilitas  Pelayanan  Jasa  Perbankan  Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Membuka Rekening Bank Di Yogyakarta,” Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 3 (2023): 168–80, https://doi.org/10.47709/jhb.v12i03.3291.
7 Abdul Hariss and Nur Fauzia, “Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21, no.3 (October 11, 2021): 943, https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675.
8 Dwi Merlyani et al., “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary,” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2020): 36–47, https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358.
9 M.  K.  Wardani,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Pembuatan  Akta  DiHadapan Notaris” (Universitas Islam Indonesia, 2021).
Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105
datang  yang  tentunya  harus  mendapat  perhatian  khusus. 10 Penelitian  yang  menjadi  upaya pengembangan  keilmuan,  khususnya  di  bidang  hukum  kenotariatan  yaitu  dengan memberikan  pemaparan  yang  komprehensif  mengenai  pengaturan  kewajiban  Notaris membacakan  akta  autentik  bagi  penghadap  disabilitas  rungu.  Penelitian  yang  diangkat  ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  kewajiban  Notaris  dalam  halnya  membacakan suatu  akta  autentik  bagi  klien  atau  Penghadap  yang  mengalami  disabilitas  rungu  jika dilandasi  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ditambah lagi, penelitian ini diteliti untuk  mengetahui  dan  mengkaji  formulasi  hukum  terkait  kewajiban  membacakan  akta autentik  yang  relevan  dengan  keadaan  klien  atau  penghadap  yang  mengalami  disabilitas rungu.

## 2. METODE
Artikel  ialah  bersumber  dari  hasil  kajian,  metode  kajian  ditulis  menggunakkan penelitian  normatif  yuridis,  ialah  sebuah  kajian  pada  kaidah  hukum  tersebut  (peraturan perundang-undangan,  yurisprudensi,  serta  asas-asas  hukum).  Penelitian  hukum  pada umumnya  digunakan  sebagai  pisau  belah  melahirkan  teori,  argumentasi,  ataupun  konsep baru  jadi  preskripsi  dalam  kaidahnya  untuk  menuntaskan  problematika  yang  dilalui  dan dihadapi. Hal ini disebabkan pada keilmuan yang sifatnya deskriptif sehingga jawaban yang dikehendaki ialah true atau false , dilain sisi jawaban yang dikehendaki pada kajian hukum ialah appropriate,  right,  inappropriate, atau wrong .  Dengan  demikian  bisa  dinyatakan mengenai output yang diperoleh pada kajian hukum sudah mengandung nilai. 11
Kajian ini menggunakkan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan komparatif  ( comparative  approach) dan conceptual  approach .  Pendekatan  UU  digunakan pada  melakukan  penelaahan  dari  aspek  pengaturan  kewajiban  Notaris  membacakan  akta autentik  bagi  penghadap  disabilitas  rungu.  Pendekatan  konseptual  dipakai  guna mengungkap dan mengkaji dari latar belakang teoritis yang menjadi dasar mengenai konsep pengaturan kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu. Pendekatan  perbandingan  dilakukan  dengan  cara  melakukan  perbandingan  peraturan  pada suatu sistem hukum lain yakni peraturan hukum lain. 12

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Pengaturan  Kewajiban  Notaris  Membacakan  Akta  Autentik  Bagi  Penghadap Disabilitas Rungu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 Mengenai Jabatan Notaris
Tanggung jawab dan wewenang Notaris ialah membacakan akta dan mengkonfirmasi kalau  para  pihak  dan  saksi  yang  disebutkan  didalamnya  telah  memahami  dan menandatanganinya.  Hal  ini  merupakan  ciri  khas  yang  menjadi  pembeda  akta  autentik Notaris dengan akta bawah tangan yang merupakan langkah penting prosedur lahirnya akta
10 Siti Komariah and Kayus Kayowuan Lewoleba, “Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 586, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058.
11 Sulaiman Tripa, Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019).
12 Sulaiman Tripa.
Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105
notariil. 13 Kewajiban  Notaris  yang  mana  termaktub  di  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  (m) mengindikasikan  akan  pembacaan  akta  menyesuaikan  situasi  jika  penghadap  tidak memahami  isi  akta  terkait  bahasa  yang  dipergunakan  dalam  akta,  dengan  jalan  lain  maka Notaris  harus  melakukan  terjemahan  isi  akta  yang  bersangkutan  sesuai  pengaturan  dalam UUJN mengenai penerjemahan yang pada Pasal 43 menyatkan  : a) Dokumen tersebut harus dibuat  dalam  bahasa  tersebut;  b)  Notaris  wajib  menafsirkan  atau  menjelaskan  isi  akta dengan bahasa yang dapat dipahami oleh yang hadir  jikalau tidak memahami bahasa yang digunakan dalam akta tersebut; c) Jika para pihak menghendakinya; d)  Jikalau akta dibuat sesuai  dengan  ketentuan  pada  ayat  (3),  Notaris  harus  menafsirkan  akta  tersebut  kedalam bahasa  Indonesia;  e)  Jikalau  Notaris  tidak  mampu  menafsirkan  akta  atau  memberikan penjelasan, maka akta tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia; f) Jikalau terjadi perselisihan mengenai  isi  akta  seperti  dimaksud  dalam  ayat  (2),  maka  yang  dipakai  ialah  akta  yang dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  para  pihak  dapat  menentukan  dengan  bebas  untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. Maka akta- akta  dibuat  atas  dasar  permintaan  para  pihak,  tanpa  adanya  permintaan  para  pihak,  sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan  para  pihak,  agar  notaris  mencatat  atau  menuliskan  segala  sesuatu  hal  yang dibicarakan  oleh  pihak  berkaitan  dengan  tindakan  hukum  atau  tindakan  lainnya  yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris.
Akta  Notaris  lahir  sebagai  produk  seorang  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  pejabat  umum.  Tentu  harus  terkandung  dan  mengutamakan  prinsip  kehati-hatian dalam membuat suatu akta yang asli dan dapat diterima sepenuhnya, 14 prinsip iktikad baik sebagai  landasan  perjanjian  dilakukan  agar  terhindar  dari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan. 15 Notaris  punya autohority atau  wewenang  yang  tampak  diuraikan  diperaturan  perundang- undangan, yang memberikan mereka peran penting pada kehidupan publik. Pasal 15 ayat 3 UUJN  menyebutkan  jikalau  Notaris  juga  punya  berbagai  wewenang  yang  dimuat  pada undang-undang.  Secara  khusus,  peraturan  atau  asas-asas  hukum  yang  mengatur  proses pembuatan akta autentik, seperti diuraikan dalam UUJN, harus menjadi dasar kewenangan Notaris di bidang ini. 16
13 Multazam M. T and Purwaningsih S. B, “Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo),” Res Judicata 1, no. 1 (2018): 19–33, https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1036.
14 Brilian Pratama, Happy Warsito, and Herman Adriansyah, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris,” Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, no. 1 (2022): 24–33, https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640.
15 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 66, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
16 Satrio  Abdillah,  “Batasan  Kewenangan  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris-PPAT  Dalam  Edukasi  Prosedur Pembuatan  Akta  Otentik  Ditinjau  Dari  Pasal  51  KUHP,” Journal  of  Education  Research 4,  no.1  (2023):  67–72, https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125.
Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105
Profesi  Notaris  mempunyai  tanggung  jawab  melaksanakan  tugas  menyajikan  akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 17 Pasal yang mengindahkan salah satu kewajiban Notaris  ialah  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN  yang  menyatakan  seorang  Notaris  wajib membacakan akta dihadapan umum dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi atau empat orang saksi khusus jika suatu wasiat dibuat dibawah tangannya. Selanjutnya, Pasal 44 ayat (1) UUJN menyatakan setelah akta dibacakan maka segera akta tersebut ditandatangani oleh setiap  penghadap,  saksi,  dan  Notaris,  kecuali  apabila  ada  penghadap  yang  tidak  dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutka alasannya. Pasal ini jika di artikan melalui penjelasan  UUJN,  tidak  menjelaskan  lebih  rinci  kepada  siapa  saja,  berkondisi  seperti  apa para pihak yang berhadapan dengan Notaris. Hal ini bisa menjadi ketidakadilan bagi mereka yang mengalami disabilitas terkhususnya disabilitas rungu.
Pasal 44 ayat (1) UUJN lebih lanjut menyatakan semua pihak yang terlibat (termasuk saksi  dan  Notaris)  harus  menandatangani  akta  segera  setelah  dibacakan,  dengan pengecualian bagi mereka yang tidak dapat melakukannya karena alasan-alasan yang harus dijelaskan.  Kewajiban  Notaris  guna  melakukan  pembacaan  akta  dimuka  para  pihak  yang hadir  ialah  salah  satu  wujud  peresmian  akta.  Nasib  berbeda  jika  masih  ada  norma  kosong yang  tidak  melindungi  penghadap  disabilitas  rungu.  Karena  hukum  membutuhkan kewenangan  yang  dinamis,  yaitu  kemampuan  untuk  menjembatani  perkembangan masyarakat yang kompleks, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU Jabatan Notaris agar  tercipta  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sekaligus  meminimalisir  terjadi  nya permasalahan  di  kemudian  hari. 18 Kekosongan  norma  mengenai  pengaturan  kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu akan berdampak pada tidak  terpenuhinya  jaminan  bagi  para  penghadap  disabilitas  rungu  maupun  Notaris  itu sendiri  dan  dapat  juga  mengakibatkan  tidak  mengetahui  apa  yang  boleh  di  lakukan  dan tidak  boleh  dilakukan  serta  tidak  memahami  tentang  apa  yang  merupakan  hak  dan kewajiban  dalam  isi  akta,  sehingga  tidak  terciptanya  kepastian  hukum  bagi  masyarakat Indonesia khususnya penghadap disabilitas rungu. Keadaan yang berbeda jika dibandingkan dengan negara Jepang dan Korea Selatan.
Di  negara  Jepang,  kewajiban  Notaris  dalam  hal  melakukan  pembacaan  akta terkandung dalam Pasal 39 UUJN, yang terjemahannya adalah, “Notaris harus membacakan akta  yang  dibuatnya  kepada  mereka  yang  hadir  atau  menyuruh  mereka  memeriksanya, memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  membuat  titipan  atau  wakilnya  dan  menyatakan dalam  akta  itu  untuk  itu”.  Dipertegas  dengan  Pasal  29  yang  diartikan  bahwa,  ”Dalam pembuatan suatu akta di mana klien tidak mengerti Bahasa Jepang atau klien tuli/bisu, atau orang  yang  tidak  mampu  berbicara  dengan  bahasa  apapun  dan  tidak  mengerti  kata-kata tertulis,  Notaris  wajib  menghadirkan  seorang  penerjemah  pada  saat  pembuatan  akta”.
17 Habib  Adjie, Penafsiran  Tematik  Hukum  Notaris  Indonesia  Berdasarkan  UU  No.  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2015).
18 Mohammad  Kamil  Ardiansyah,  “Pembaruan  Hukum  Oleh  Mahkamah  Agung  Dalam  Mengisi  Kekosongan Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 14,  no.  2  (2020):  361–84, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384.

## Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik
Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105
Dengan  situasi  demikian,  Jepang  mengundangkan  bahwa  bilamana  penghadap  mengalami disabilitas khususnya disabilitas rungu, maka suatu kewajiban Notaris untuk menghadirkan penerjemah.
Membandingkan dengan negara lainnya, yaitu Korea Selatan  yang menganut  hukum civil  law sebagaimana  halnya  dengan  Notaris  di  Indonesia  dan  Jepang.  Dalam melaksanakan  kewajibannya  Notaris  berjalan  dengan  landasan Notary  Public  Act  No. 11823,  May  28,  2013 (selanjutnya  disebut  UUN  Korea).  Pada  Pasal  28  UUN  Korea menyatakan jika penghadap tidak dapat memahami  bahasa Korea atau tuli, bisu atau tidak dapat berbicara sebagai orang yang tidak dapat berkomunikasi secara lisan dan tidak dapat membaca, maka Notaris harus mempekerjakan seorang juru bahasa untuk membuat akta.
Komparasi  dua  negara  tersebut  menampakkan  perbedaan  jika  dibandingkan  dengan UUJN  di  Indonesia  yang  mana  kedua  negara  tersebut  mewajibkan  jika  situasi  penghadap tidak  mampu  berbicara,  Notaris  wajib  menghadirkan  penerjemah  saat  pembuatan  akta.  Di Indonesia,  pengakuan  terhadap  kelompok  disabilitas  rungu,  pada  UUJN-UUJN-P penyediaan penerjemah bagi penghadap disabilitas rungu pada saat proses pembuatan akta belum  diatur.  Dengan  demikian,  perlu  formula  terkait  undang-undang  yang  mewajibkan Notaris  dalam  membacakan  akta  yang  dibuatnya  agar  pihak-pihak  yang  berkemungkinan menghadap dengan kondisi disabiilitas rungu memperoleh keadilan dan transparan.
Dengan memperhatikan  hak dan tanggung jawab yang telah disebutkan sebelumnya, jelaslah    Notaris  memiliki  peran  penting  dalam  menjamin  keabsahan  tindakan  yang  telah disepakati  secara  hukum  diantara  para  pihak  yang  terlibat,  yang  kemudian  diformalkan dalam  akta  autentik. 19 Dalam  konteks  ini,  "penghadap"  merujuk  pada  individu  yang  hadir secara  fisik  ketika  Notaris  membacakan  akta  autentik  yang  mencerminkan  hal  yang dingingkan penghadap dan bukan hal yang diinginkan Notaris itu sendiri.
Pembacaan  akta  itu  tentulah  ada  hal  baiknya,  bagi  Notaris,  ini  adalah  kesempatan terakhir guna membetulkan hal salah yang tersembunyi, dan bagi pihak-pihak yang terlibat, ini adalah kesempatan untuk mengklarifikasi apa pun yang tidak jelas. Idealnya, hal ini akan memastikan  tidak  ada  masalah  di  kemudian  hari. 20 Para  penghadap  jikalau  tidak  paham dengan  bahasa  yang  dipakai  diisi  akta  maka  Notaris  wajib  menafsirkan  isi  akta  itu, penyediaan  penerjemah  dalam  UUNJ  termuat  di  Pasal  29  yang  bunyinya  seperti  berikut: "Notaries  are  required  to  have  an  interpreter  present  when  creating  an  instrument  for clients  who  do  not  understand  Japanese,  are  deaf  or  mute,  or  are  unable  to  speak  any language and cannot comprehend written words.", Berikut terjemahannya kedalam Bahasa Indonesia:  Jikalau  klien  tidak  bisa  berbahasa  Jepang,  tuli  atau  bisu,  atau  tidak  dapat memahami  bahasa  tulis,  maka  Notaris  wajib  membawa  juru  bahasa  pada  upacara pembuatan akta.
19 Kerina  Maulidya  Putri,  Ichsan  Anwary,  and  Diana  Haiti,  “Kewajiban  Notaris  Melakukan  Pembacaan  Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama,” NoLaJ 1 (2022): 157–75, https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21.
20 Gania Fasya, “Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi,” Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia 2, no. 1 (2022): 318–32, https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1246.
Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105
Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut,  hukum  Jepang  mengamanatkan  Notaris  harus membacakan  akta  autentik  kepada  penyandang  disabilitas  tunarungu,  yang  harus melakukannya dengan membawa penerjemah bahasa isyarat  ketika mereka membuat akta. Jika  dibandingkan,  dapat  dilihat  kondisi  dimana  penerjemah  disediakan  untuk  Notaris Penyandang  Disabilitas  Tuli  dalam  UUJN  berbeda  dengan  UUNJ.  Dalam  UUJN/UUJN-P, hal ini dilakukan ketika Notaris yang bersangkutan tidak memahami bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta; sedangkan dalam UUNJ, hal ini dilakukan dalam dua hal: pertama, ketika  Notaris  yang  bersangkutan  tidak  memahami  bahasa  Jepang  yang  digunakan  dalam akta;  dan  kedua,  ketika  Notaris  yang  bersangkutan  menyandang  disabilitas  Tuli,  atau mereka  yang  tidak  dapat  berbicara  atau  membaca  dan  menulis.  Meskipun  UUJN/UUJN-P mengakui  keberadaan  kelompok  disabilitas  tuli,  tidak  ada  peraturan  yang  mewajibkan Notaris untuk menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli yang membutuhkan bantuan selama proses pembuatan akta, berbeda dengan UUNJ.
Berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  UUJN,  maka  ditarik  kesimpulan  belum adanya pengaturan secara tegas terkait kewajiban Notaris dalam membacakan akta autentik bilamana  penghadap  mengalami  keadaan  disabilitas  rungu.  Pembacaan  yang  diartikan dalam  UUJN  mengacu  pada  penghadap  yang  non-disabilitas  atau  mereka  yang  dalam keadaan  normal.  Di  samping  itu,  UUJN/UUJN-P  mengatur  terkait  penerjemah  akta  bila tidak mengerti bahasa yang tertuang ke dalam isi akta saja.
3.2  Pengaturan  Kewajiban  Notaris  Membacakan  Akta  Autentik  yang  Relevan  bagi Penghadap Disabilitas Rungu
Melakukan formulasi ketentuan peraturan terkait kewajiban dalam membacakan akta autentik 21 oleh  Notaris  harus  mengacu  pada  kesetaraan  yang  diartikan  dalam  HAM.  Pasal 28D  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan  setiap  individu  memiliki  hak  untuk  mendapatkan pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil,  serta  perlakuan  yang sama  dihadapan  hukum. 22 Prinsip  itu  mengutamakan  HAM  bahkan  jika  dihubungkan dengan  keterkaitannya  pada  transparansi  isi  akta  agar  mereka  yang  disabilitas  rungu memperoleh informasi isi akta secara jelas.
Berdasarkan  kriteria  yang  tercantum  di  Pasal  4  UU  Penyandang  Disabilitas,  jelas kalau  tidak  semua  disabilitas  merupakan  gangguan  mental  atau  rasional,  hingga  beberapa penyandang  disabilitas  bisa  turutserta  secara  penuh  dalam  masyarakat  sebagai  warga negara.  Salah  satu  definisi  dari  "kapasitas  untuk  bertindak"  adalah  kemampuan  untuk melaksanakan  tugas-tugas  yang  sah.  Seseorang  dianggap  cakap  secara  hukum  dalam konteks  hukum  perdata  jika  mereka  memenuhi  kriteria  yaitu 23 a)  Orang  dewasa  berdasar
21 Dimas  Almansyah  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  “Tanggungjawab  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Para Pihak Di Bawah Tekanan  Dan  Paksaan,” Jurnal USM Law Review 5,  no. 2 (2022): 754–66, https://doi.org/10.53333/ijicc2013/10503.
22 Amalia Alia and Aisyah Ayu Musyafah, “Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan Oleh  Notaris/PPAT  Dihadapan  Para  Pihak,” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 689, https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6850.
23 Gelora  Martanti,  “Perlindungan  Konsumen  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Pada  Sektor  Perdagangan  Online Berbasis Aplikasi Marketplace,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 242, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387.

## Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik
Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105
hukum  jikalau  sudah  mencapai  usia  21  tahun;  b)  Orang  itu  sudah  menikah  meski  usianya belum  cukup  21  tahun;  c)  Individu  yang  tidak  ada  dibawah  pengampuan;  dan  d)  Individu yang tidak dalam gangguan jiwa. Hal ini berarti penghadap sebagai penyandang disabilitas rungu  pun  punya  akses  guna  menjalankan  birokrasi  selayaknya  individu  dengan  kondisi “non disabilitas” atau kondisi dimana mereka dalam keadaan normal.
Pasal 433 KUHPer melanjutkan dengan mendefinisikan "dibawah pengampuan" pada intinya tiap individu dewasa yang berada pada kondisi dungu, lumpuh otak, atau buta secara terus  menerus  wajib  diletakkan  di  bawah  pengampuan,  meskipun  ia  terkadang  mampu mamakai  pikirannya.  Orang  dewasa  bisa  pula  diletakkan  dibawah  pengampuan  sebab pemborosannya.  Berdasarkan  penjelasan  pasal  itu  dan  persyaratan  bagi  penyandang disabilitas, dapat disimpulkan seorang tuna grahita dapat menjadi klien atau perwakilan dari Notaris. Orang tersebut tidak perlu berada dibawah pengampuan untuk bertindak, dan yang terpenting  adalah  mereka  dianggap  dewasa  menurut  peraturan  perundang-undangan  ketika mereka melakukan tindakan hukum yang akan dicatatkan dalam akta autentik.
Kekosongan norma perihal pengaturan kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi  penghadap  disabilitas  rungu  akan  berdampak  pada  tidak  terpenuhinya  jaminan  bagi para penghadap disabilitas rungu atau Notaris itu sendiri dan bisa juga mengakibatkan tidak mengetahui apa yang dibolehkan dan dilarang, juga tidak paham perihal apa yang ialah hak dan  kewajiban  dalam  isi  akta,  hingga  tidak  terciptanya  kepastian  hukum  bagi  masyarakat Indonesia khususnya penghadap disabilitas rungu.
Peraturan perundang-undangan merupaka suatu produk hukum yang mengikat secara umum.  Adanya  peraturan  ini  mengindikasikan  efektivitas  dalam  penerapannya,  karena dengan  itu  dalam  pembuatan  dan  pembentukannya  harus  memperhatikan  persyaratan yuridis yakni: a) dibuat instansi yang memiliki kewenangan; b) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan yang telah ditetapkan; dan c) tidak bermengenaian dengan peraturan yang memiliki tingkatan hierarki yang lebih tinggi. 24
UUJN  menegaskan  kembali  tugas  Notaris  untuk  membacakan  akta,  dengan menyatakan  semua  pihak  yang  terlibat  (penghadap,  saksi,  dan  Notaris)  harus menandatanganinya  segera  setelah  dibacakan,  kecuali  jika  penghadap  menjelaskan alasannya  tidak  menandatangani.  Pasal  ini  menyatakan  Notaris  diharuskan  untuk membacakan akta dengan lantang kepada klien atau kuasa para pihak sebelum mereka dapat menandatanganinya,  dan  istilah  "segera  setelah  akta  dibacakan"  menggambarkan  skenario yang tepat.
Keadaan dapat menyulitkan apabila komunikasi antara Notaris dengan klien/penghadap  yang  mengalami  disabilitas  rungu  tersendat  akibat  penyampaian  isi  akta tak  dapat  dilakukan.  Dalam  kenyataannya  dapat  dipergunakan  juru  bahasa  isyarat  yang mampu mengindahkan dan menyampaikan isi akta yang akan disampaikan Notaris kepada
24 Pahlevi  K,  Prananingtyas  P,  and  Lestari  S.  N,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Penggunaan  Saham  Pinjam  Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang– Undangan Di Indonesia,” Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017): 1–19, https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15544.

## Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik
Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105
penghadap  disabilitas  rungu.  Juru  bahasa  isyarat  ialah  orang  yang  memiliki  kemampuan menjurubahasakan bahasa isyarat secara langsung, tepat, dan akurat, yang telah diakui  dan telah  tersertifikasi. 25 Hal  ini  seyogyanya  dapat  dijadikan  landasan  agar  penyampaian informasi terkait akta Notaris dapat tersampaikan kepada klien yang mengalami disabilitas rungu.
Membuat  suatu  formulasi  tentang  tanggung  jawab  dalam  membacakan  akta  autentik yang  dilakukan  oleh  Notaris  kepada  penghadap  disabilitas  rungu,  sudah  seyogyanya mengacu pada prinsip yang terkandung di dalam HAM Dimana pasal 28D ayat (1) Undang- Undang  Dasar  1945  menyatakan,  ”setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum”.  Hal  tersebut  dapat  diimplementasikan  dengan  contoh  cara  kesetaraan  bagi penghadap  disabilitas  rungu  yang  belum  diatur  perlindungannya  apabila  Notaris  akan membacakan kepada mereka yang telah dewasa di mata hukum.
Berkaitan  dengan  pengaturan  kewajiban  Notaris  membacakan  akta  autentik  bagi penghadap  disabilitas  rungu, 26 dengan  berpedoman  pada  teori  legislasi  maka  formulasi hukum  terkait  kewajiban  membacakan  akta  autentik  yang  relevan  dengan  keadaan Penghadap  disabilitas  rungu  dimasa  mendatang  yaitu  dilakukan  suatu  penambahan  norma atau  Pasal  didalam  UUJN.  Jika  dibandingkan  dengan  negara  Jepang  dan  Korea  Selatan maka, UUJN perlu menambahakn pasal yang mengundangkan dengan maksud mewajibkan Notaris  untuk  menyediakan  juru  bahasa  isyarat,  untuk  memfasilitasi  penggunaan  bahasa isyarat  oleh  para  professional  dalam  bidang  bahasa  isyarat  yang  berkualifikasi  selama proses  pembuatan  akta,  hingga  individu  atau  kelompok  dengan  gangguan  pendengaran dapat menerima jaminan dan lebih mudah dalam mengikuti prosedur.

## 4. PENUTUP
Sebuah konsep perlindungan hukum bagi penghadap disabilitas terkhusus tuna rungu sebagai  pihak  yang  juga  berpotensi  jadi  klien/penghadap  Notaris  sangat  diperlukan  pada pembuatan  akta  autentik.  Seorang  penerjemah  yang  berpengalaman,  yaitu  penerjemah bahasa isyarat, diperlukan jika Notaris tidak memiliki kemampuan bahasa isyarat. Individu ini  dapat  berkomunikasi  secara  langsung  dengan  klien  atau  individu  yang  bersangkutan melalui  bahasa  isyarat.  Namun,  saat  ini  belum  ada  norma  yang  melakukan  pengaturan perihal ini sebab UU Jabatan Notaris belum mencakup bagaimana Notaris harus menangani penyediaan  juru  bahasa  isyarat  untuk  klien  atau  perwakilan  yang  merupakan  penyandang tuna rungu. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan masalah dimasa kini dan dimasa depan, yang dapat mengganggu keaslian akta yang bersangkutan. Pengaturan mengenai kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu di UU Jabatan Notaris diIndonesia  masih  ada  kekosongan  norma  dan  hanya  mengatur  perihal  pembacaan  akta yang  ditujukan  bagi  penghadap  non  disabilitas  atau  penghadap  normal  saja.  UU  Jabatan
25 Ida  Ayu  Putu  Kurnia  Pradnyadewi  and  I  Gusti  Agung  Mas  Rwa  Jayantiari,  “Pengaturan  Juru  Bahasa  Isyarat Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Bagi Penghadap Tuna Rungu,” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 17,  no. 1 (2023): 81–96, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.81-96.
26 Wardani, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris.

## Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik
Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105
Notaris  di  Indonesia  diubah  sehingga  mencakup  ketentuan  mengenai  juru  bahasa  isyarat bagi penyandang tuna rungu, dengan syarat telah lulus ujian kualifikasi juru bahasa isyarat yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  yang  didirikan  oleh  organisasi profesi  atau  perguruan  tinggi.  Rumusan  hukum  ini  menjawab  tentang  kewajiban membacakan  akta  autentik  yang  relevan  dengan  keadaan  penyandang  tuna  rungu  di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Satrio.  “Batasan  Kewenangan  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris-PPAT  Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP.” Journal of Education Research 4, no. 1 (2023): 67–72. https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125. Adjie, Habib. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris . Bandung: Refika Aditama, 2015.
Alfikri, R. H., M. S. Utomo, H. Februariyanti, and E. Nurwahyudi. “Pembangunan Aplikasi Penerjemah  Bahasa  Isyarat  Dengan  Metode  CNN  Berbasis  Android.” Jurnal Teknoinfo 16, no. 2 (2022): 183–97. https://doi.org/10.33365/jti.v16i2.1752. Alia, Amalia, and Aisyah Ayu Musyafah. “Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris/PPAT Dihadapan Para Pihak.” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 689. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6850. Almansyah,  Dimas,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Tanggungjawab  Notaris  Dalam Pembuatan  Akta  Para  Pihak  Di  Bawah  Tekanan  Dan  Paksaan.” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 2 (2022): 754–66. https://doi.org/10.53333/ijicc2013/10503.
Arifin,  Miftah.  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam  Hukum
Perjanjian.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 66. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
Atriani,  D,  and  A  Yustikaningtiyas.  “Pemenuhan  Hak  Aksesibilitas  Pelayanan  Jasa Perbankan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Membuka Rekening Bank Di  Yogyakarta.” Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 3 (2023): 168–80. https://doi.org/10.47709/jhb.v12i03.3291.
Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo. “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban.” Share : Social Work Journal 13, no. 1 (2023): 82. https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543.
Fasya, Gania. “Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi.” Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia 2, no. 1 (2022): 318–32. https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1246.
Harahap, Mhd Yadi, and Aula Mashuri Siregar. “Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus  Saat  Pandemi  Covid-19  Sesuai  Perspektif  Hukum  Islam.” Al-Mashlahah: Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial  Islam 9,  no.  2  (2021):  574. https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2059.
Hariss,  Abdul,  and  Nur  Fauzia.  “Kecakapan  Bertindak  Penyandang  Disabilitas  Autisme Menurut  Hukum  Perdata.” Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi 21,  no.  3 (October 11, 2021): 943. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675.
K,  Pahlevi,  Prananingtyas  P,  and  Lestari  S.  N.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Penggunaan Saham  Pinjam  Nama  (Nominee  Arrangement)  Ditinjau  Dari  Peraturan  Perundang–
Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Adam Jose Sihombing, Gede Wahyu Adipramartha
e-ISSN: 2621-4105
Undangan  Di  Indonesia.” Diponegoro  Law  Journal 6,  no.  1  (2017):  1–19. https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15544.
Komariah,  Siti,  and  Kayus  Kayowuan  Lewoleba.  “Penerapan  Konsep  Diversi  Bagi  Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.” Jurnal USM  Law Review 4, no. 2 (2021): 586. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058.
Kusters, Annelies. “International Sign and American Sign Language as Different Types of Global  Deaf  Lingua  Francas.” Sign  Language  Studies .  Gallaudet  University  Press, June 1, 2021. https://doi.org/10.1353/sls.2021.0005.
M.  T,  Multazam,  and  Purwaningsih  S.  B.  “Verlijden  Pada  Jabatan  Notaris  Di  Indonesia (Bukti Di Sidoarjo).” Res Judicata 1, no. 1 (2018): 19–33. https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1036.
Martanti,  Gelora.  “Perlindungan  Konsumen  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Pada  Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 242. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387.
Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, Wilayah Provinsi, and Sumatera Selatan. “Kewajiban  Pembacaan  Akta  Otentik  Oleh  Notaris  Di  Hadapan  Penghadap  Dengan Konsep  Cyber  Notary.” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 9,  no.  1  (2020):  36–47. https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358.
Mohammad  Kamil  Ardiansyah.  “Pembaruan  Hukum  Oleh  Mahkamah  Agung  Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14,  no.  2  (2020):  361–84.  https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361- 384.
Oktavia, Dewi. “Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap  Akta Yang Batal
Demi Hukum.” Recital Review 3, no. 1 (2021): 150–57. https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044.
Pradnyadewi,  Ida Ayu Putu  Kurnia,  and  I Gusti  Agung Mas Rwa Jayantiari. “Pengaturan Juru  Bahasa  Isyarat  Dalam  Pembuatan  Akta  Otentik  Oleh  Notaris  Bagi  Penghadap Tuna  Rungu.” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 17,  no.  1  (2023):  81–96. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.81-96.
Pratama, Brilian, Happy Warsito,  and Herman  Adriansyah. “Prinsip  Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris.” Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, no. 1 (2022): 24–33. https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640.
Putri, Kerina Maulidya,  Ichsan Anwary, and  Diana Haiti.  “Kewajiban Notaris  Melakukan Pembacaan  Dan  Penandatanganan  Akta  Di  Depan  Semua  Pihak  Secara  Bersama- Sama.” NoLaJ 1 (2022): 157–75. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21.
Safira,  Azzah,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Kekuatan  Pembuktian  Salinan  Akta Auntentik  Yang  Dikeluarkan  Oleh  Notaris  Pemegang  Protokol.” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 2 (2022): 584. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5242. Sulaiman  Tripa. Diskursus  Metode  Dalam  Penelitian  Hukum .  Banda  Aceh:  Bandar Publishing, 2019.
Wardani,  M.  K.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris.” Universitas Islam Indonesia, 2021.