## TINJAUAN HUKUM MENGENAI SOSIALISASI, EDUKASI DAN INFORMASI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA BANDUNG

## (1) Febilita Wulan Sari
Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia Email : febilita.wulan.sari@email.unikom.ac.id
(2) Rino Adibowo
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia Email : rino.adibowo@email.unikom.ac.id

## Abstract
Protection  of  children  is  a  duty  and  things  that  should  be  prioritized  in  the establishment  of  a nation and state. As it is  known that the child is  the future of the  nation  and  state,  therefore  the  obligation  of  child  protection  is  an  absolute must  be  fulfilled,  especially  related  to  the  many  cases  of  sexual  violence  that occur  in  children  today.  The  obligation  is  not  only  in  the  hands  of  the  central government,  but  also  attached  to  the  local  government.  Based  on  that  Bandung City Government  seeks  to  fulfill obligations in  the protection of  children's rights through  the  establishment  of  Local  Regulation  No.  10  of  2012  on  the Implementation  of  Child  Protection.  The  problem  is  the  extent  of  socialization efforts  undertaken  by  the  Government  of  Bandung  on  Local  Regulation  no.  10 Year 2012 on the implementation of child protection related to sexual violence in children  and  how  the  synergy  of  related  parties  in  providing  education  to  the community about child sexual abuse in Bandung and what actions can be done so that information related to child sexual violence can increase child protection in Bandung.  The  method  used  is  analytical  descriptive  with  normative  juridical approach and data collection technique is done through library research and field research  through  interview.  The  results  of  the  study  found  that  socialization efforts so far have been done but only recently are global about child protection, not specific related to sexual violence against children. Synergy of related parties has  not  been  optimal  by  involving  the  cooperation  of  higher  education institutions. Actions that can be done is by applying various preventive measures such  as  packaging  of  child-friendly  information  media  and  parent's understanding,  as  well  as  the  need  to  implement  educational  information programs involving the role of parents, children, and teachers.
Keywords : Child, Education, Information, Sexcual Violence, Sociszation.

## A. Pendahuluan
Kekerasan  seksual  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  menjadi perhatian tidak hanya nasional tapi juga dunia internasional. Di  Indonesia sendiri dalam  kurun  waktu  2011  sampai  dengan  2016  banyak  kasus  kekerasan  seksual
yang  menjadi  sorotan,  bahkan  ada  beberapa  kasus  yang  menimbulkan  gerakan masa  secara  nasional.  Hal  yang  paling  mengerikan  adalah  bilamana  fenomena kekerasan  seksual  tidak  hanya  orang  dewasa  yang  menjadi  korban,  akan  tetapi juga  anak-anak.  Anak dianggap sebagai  kelompok umur  yang rentan dan  mudah menjadi  korban  kekerasan  seksual,  karena  posisinya  yang  masih  memiliki ketergantungan atau selalu membutuhkan orang-orang dewasa di sekitarnya. 1
Kekerasan seksual pada anak dewasa ini menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual yang  merupakan  penerus  bangsa  akan  menerima  dampak  baik  secara  fisik  dan psikis. Fenomena ini tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak yang meluas pula bagi masyarakat. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin  memperlihatkan  bahwa  pemenuhan  hak  anak  atas  perlindungan  dari kekerasan  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  tentu  saja  sangat mengkhawatirkan,  apalagi  bila  dilihat  dari  segi  regulasi,  Indonesia  sudah meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  dan  sudah  lebih  dari  seperempat  abad berkewajiban  kepada  dunia  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  anak-anak  di Indonesia  terpenuhi  berdasarkan  prinsip-prinsip  dalam  Konvensi  Hak  Anak. Terdapat  empat  prinsip  pokok  dalam  Konvensi  Hak  Anak  yaitu  prinsip  non diskriminasi; prinsip yang terbaik bagi anak; prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan; serta prinsip penghargaan atas pendapat anak. 2
Persetujuan  internasional  tersebut  dibuat  salah  satunya  juga  untuk memajukan Hak Asasi Manusia. 3 Hal ini dikarenakan hak atas perlindungan yang dimiliki oleh anak merupakan salah satu kajian atas hak asasi manusia pula. Hak asasi  manusia  sebagaimana  diketahui  dalam  berbagai  ketentuan  baik  nasional maupun  internasional  merupakan  hak  dasar,  pemberian  Tuhan  dan  dimiliki manusia  selama  hidup  serta  tidak  dapat  dicabut  dengan  semau-maunya. 4 Oleh
1 Ivo  Noviana, Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  Dan  Penanganannya ,  Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015 , Hlm. 14
2 Supriyadi  W.  Eddyono,  Pengantar  Konvensi  Hak  Anak,  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat, hlm. 2-3
3 David P. Forsythe, Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia , Angkasa, Bandung, 1993, Hlm.58
4 A.  Masyhur  Effendi, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum  Nasional  dan  Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm.58
karenanya  perhatian  akan  penyelenggaraan  perlindungan  anak  tidak  hanya merupakan fokus perhatian nasional akan tetapi juga internasional.
Selain  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak,  Indonesia  pun  telah memiliki  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yang  tentu  saja  regulasi  ini merupakan aspek yuridis dari pemenuhan hak anak. Sadar bahwa pemenuhan hak anak  bukan  saja  tugas  negara  ataupun  pemerintah  pusat  akan  tetapi  tugas  semua pihak,  maka  melalui  peraturan  daerahnya  Pemerintah  Kota  Bandung mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan  Anak.  Dengan  berbagai  ketentuan  tersebut  baik  yang  bersifat internasional,  nasional  maupun  lokal,  hal  ini  tidak  menjadikan  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  menurun.  Akan  tetapi  justru  perkembangan  yang  ada sekarang ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan.
Peran  yang  optimal  dari  negara  maupun  pemerintah  daerah  baik  dalam pencegahan  maupun  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  menjadi sangat  penting.  Langkah  yuridis  formil  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kota  Bandung  dengan  mengesahkan  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2012 Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Anak  merupakan  salah  satu  langkah positif  yang  diambil  dari  segi  regulasi.  Hal  ini  pun  harus  didukung  pula  dengan langkah  nyata  berikut  membangun  struktur  dan  prosedurnya.  Langkah  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  dari  segi  pembentukan  regulasi  masih belum bisa meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak  yang terjadi di Kota  Bandung.  Jumlah  korban  kekerasan  seksual  di  berbagai  daerah  di  Kota Bandung  masih  banyak  bermunculan,  ini  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat kendala dalam hal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandung. Berbagai kendala tersebut diantaranya disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan orang tua dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak,  masyarakat  masih  menganggap  tabu  masalah  kekerasan  seksual  pada  anak sehingga  enggan  melakukan  pelaporan,  kurang  maksimalnya  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  mengenai  informasi  bahaya  kejahatan  seksual  pada anak, dan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu perlu adanya  solusi  dan  upaya  yang  tepat  guna  dan  tepat  sasaran  terkait  dengan
penyelenggaraan  perlindungan  anak  khususnya  perlindungan  dari  kekerasan seksual, kajian ini dikhususkan di daerah Kota Bandung berhubung terkait dengan studi  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan  yaitu  sejauh  mana  upaya  sosialisasi  yang  dilakukan  Pemerintah Kota  Bandung  mengenai  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terkait kekerasan  seksual pada anak. Selain itu upaya untuk menghilangkan kekerasan seksual terhadap anak harus melibatkan peran  berbagai  pihak,  oleh  karenanya  perlu  dikaji  bagaimana  sinergitas  pihak- pihak  terkait  dalam  memberikan  edukasi  terhadap  masyarakat  mengenai kekerasan seksual pada  anak di  Kota Bandung serta  tindakan apakah  yang dapat dilakukan  agar  informasi  terkait  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dapat meningkatkan perlindungan anak di kota Bandung.

## B. Analisis dan Pembahasan
1. Upaya  Sosialisasi  yang  Dilakukan  Pemerintah  Kota  Bandung Mengenai  Perda  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terkait Kekerasan Seksual Pada Anak
Komitmen  Pemerintah  Kota  Bandung  untuk  menegakkan perlindungan terhadap anak dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya upaya  regulasi,  struktur  penegakan,  serta  peningkatan  kesadaran  hukum masyarakat.  Dari  segi  regulasi  Pemerintah  Kota  Bandung  mengeluarkan khusus  Peraturan  Daerah  mengenai  penyelenggaraan  perlindungan  anak yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2012.  Peraturan  Daerah  yang dibentuk  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  merupakan  suatu  kebijakan dalam  ranah  kebijakan  publik,  terutama  karena  perlindungan  terhadap anak  merupakan  kebutuhan  publik.  Kebijakan  itu  sendiri  secara  umum oleh Siagian diartikan sebagai serangkaian keputusan. 5
5 Sondang P. Siagian, Sistem Informasi Manajemen , Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 42.
Secara  yuridis  formil,  perlindungan  terhadap  anak  di  Kota Bandung  sudah  dipenuhi  dengan  keberadaan  Peraturan  Daerah  tersebut, akan  tetapi  hal  ini  pun  tidak  menjadikan  kasus  kekerasan  terhadap  anak menurun  khususnya  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  justru  tiap tahun  mengalami  peningkatan.  Data  yang  diperoleh  dari  Lembaga Perlindungan  Anak  (LPA)  Jawa  Barat  bahwa  pada  tahun  2015  jumlah kasus  yang  masuk  LPA  Jabar  untuk  wilayah  Kota  Bandung  sebanyak  3 kasus  dengan  spesifikasi  kasus  pencabulan  sebanyak  2  kasus  dan pemerkosaan  1  kasus.  Satu  tahun  berikutnya  yaitu  di  tahun  2016,  data kasus  yang  masuk  LPA  Jabar  Wilayah  Kota  Bandung  untuk  kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  mencapai  13  kasus  dengan  spesifikasi kasus  pencabulan  sebanyak  6  kasus  dan  pemerkosaan  sebanyak  7  kasus. Data  ini  baru  merupakan  data  dari  satu  sumber,  belum  disatukan  dengan data  dari  sumber  lain  seperti  dari  UPT  P2TP2A  Kota  Bandung,  dan  Unit PPA  Polrestabes  Bandung.  Dengan  demikian  bisa  dipastikan  bahwa  data kasus bisa jauh lebih banyak dari data yang ada.
Data  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Bandung yang mengalami peningkatan memperlihatkan bahwa upaya pembentukan regulasi terkait penyelenggaraan perlindungan anak yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2012 di Kota Bandung belum dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi. Pembentukan regulasi tersebut belum dimaksimalkan dengan  adanya  sosialisasi  yang  optimal  kepada  masyarakat  terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual  terhadap anak.  Sosialisasi yang  saat  ini  sudah  dilakukan  yaitu  sosialisasi  terkait  perlindungan  anak secara  global,  belum  spesifik  sosialisasi  mengenai  kekerasan  seksual terhadap anak. 6
Bentuk sosialisasi yang Pemerintah Kota Bandung dilakukan yaitu dengan  menggunakan  media  informasi  visual  dan  cetak  melalui  berbagai kegiatan  dan program.  Media informasi  cetak berupa penyebaran pamflet
6 Hasil Wawancara dengan Ibu Christine Hartini (Kasi Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Anak) serta Bapak Iip Saripudin (Kasi Pemenuhan Hak Anak) DP3APM Kota Bandung, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017.
yang  menginformasikan  mengenai  sekolah  ramah  anak  yang  dibuat  oleh Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Pemberdayaan Masyarakat  (DP3APM)  Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Media  informasi  tersebut  menjelaskan  mengenai  konsep  sekolah  ramah anak  (SRA),  definisi  SRA,  Komponen  dalam  mewujudkan  SRA,  Tujuan SRA,  Penanganan  bila  terjadi  kasus  pelanggaran  hak  anak,  Tahapan pembentukan  SRA  mulai  dari  persiapan,  perencanaan,  pelaksanaan  serta pemantauan.  Selain  itu  juga  terdapat  media  informasi  cetak  lainnya  yang dibuat  oleh  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana (BPPKB)  yang  mensosialisasikan  mengenai  pemenuhan  hak  anak diantaranya hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan serta hak partisipasi.
Selain  melalui  media  informasi  cetak,  bentuk  sosialisasi  pun diadakan  dengan  berbagai  kegiatan  kunjungan  ke  kecamatan  yang melibatkan berbagai pihak diantaranya DP3APM, tokoh masyarakat, tokoh agama,  aparat,  LSM,  dan  masyarakat  serta  melalui  pula  gerakan Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  (PATBM)  serta  gugus tugas  Kota  Layak  Anak  (KLA)  di  Kelurahan.  Akan  tetapi  sejauh  ini berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari  DP3APM  Kota  Bandung, sosialisasi berupa kunjungan ke masyarakat yang dilakukan baru diadakan di  dua  kecamatan  yaitu  kecamatan  Bojong  Loa  Kaler  dan  Kecamatan Coblong. 7
Sarana  dan  prasarana  yang  sudah  dibangun  oleh  Pemerintah  Kota Bandung dalam rangka sosialisasi maupun penanganan kekerasan seksual terhadap  anak  yaitu  dengan  membuka  sistem  call  center  di  08001000425 untuk pengaduan masyarakat, serta untuk mobilitas disediakan pula mobil pemberdayaan perempuan dan anak yang dilengkapi sarana perawatan. 8
7 Hasil Wawancara dengan Ibu Christine Hartini (Kasi Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Anak) serta Bapak Iip Saripudin (Kasi Pemenuhan Hak Anak) DP3APM Kota Bandung, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017.
8 https://news.detik.com, Diakses pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 13.00 WIB
Kendala-kendala  dalam  upaya  sosialisasi  yang  dilakukan  yaitu kurangnya  kerjasama  dengan  pihak-pihak  maupun  lembaga-lembaga  di luar  badan  dan  dinas  dari  pemerintah  kota  Bandung  dalam  upaya mewujudkan  diseminasi  sosialisasi  perlindungan  anak  khususnya mengenai  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  sebagai  contoh  misalkan dengan  institusi  pendidikan  tinggi.  Dengan  makin  melibatkan  banyak pihak  maupun  lembaga  baik  formal  maupun  informal  diharapkan  upaya sosialisasi  makin  ditingkatkan  terutama  tidak  hanya  sosialisasi  secara global mengenai perlindungan anak, akan tetapi juga lebih spesifik kepada kekerasan seksual terhadap anak.
2. Sinergitas  Pihak-Pihak  Terkait  Dalam  Memberikan  Edukasi Terhadap  Masyarakat  Mengenai  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  di Kota Bandung
Pemenuhan  hak  dan  perlindungan  terhadap  anak  telah  menjadi program pemerintah baik pusat maupun daerah. Negara ingin mewujudkan komitmennya  untuk  menciptakan  Dunia  Layak  Anak  ( World  Fit  for Children )  melalui  upaya  Indonesia  Layak  Anak,  oleh  karenanya diupayakan sebelumnya  untuk  mewujudkan Kabupaten/Kota  Layak Anak (KLA).  Bagi  Pemerintah  Kota  Bandung  predikat  sebagai  Kota  Layak Anak diwujudkan dengan komitmen Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
Pemerintah  kota  Bandung  melalui  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Keluarga  Berencana  mengembangkan  perwujudan  kelurahan  layak  anak, diantaranya  juga  membentuk  Gugus  Tugas  KLA  di  Kelurahan, Kecamatan,  sampai  tingkat  Kota.  Pembentukan  Gugus  Tugas  KLA  ini termasuk  ke  dalam  aspek  struktur  penegakan  Pemerintah  Kota  Bandung dalam  perwujudan  sistem  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Selain  itu aspek  struktur  penegakan  termasuk  juga  di  dalamnya  melibatkan  pihak- pihak terkait lainnya dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat.
Program  edukasi  terhadap  masyarakat  belum  sepenuhnya dilakukan  Pemerintah  Kota  Bandung  spesifik  mengkhususkan  kepada
kekerasan seksual terhadap anak, akan tetapi hal ini pun tidak menjadikan hilangnya  edukasi  terkait  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Penyampaian edukasi  terhadap  masyarakat  mengenai  kekerasan  seksual  pada  anak  di Kota Bandung tetap disalurkan walaupun hanya  sebagian dari pemaparan yang tergabung secara global dalam edukasi perlindungan anak.
Pihak-pihak  terkait  yang  terlibat  dalam  memberikan  edukasi terhadap  masyarakat  mengenai  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota Bandung diantaranya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (DP3APM),  lembaga  desa  atau perangkat desa, Unit Pelayanan PPA Polrestabes Bandung, Unit Pelaksana Teknis  (UPT)  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar Wilayah  Kota  Bandung,  LSM,  Forum  Anak,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama, serta pemerhati perlindungan anak.
Kegiatan  yang  dilakukan  para  pihak  terkait  itu  diantaranya melaksanakan  berbagai  program  yang  mendukung  pemenuhan  hak  dan perlindungan  terhadap  anak.  Kaitannya  dengan  memberikan  edukasi, peran  pihak-pihak  terkait  tersebut  yaitu  dengan  mengadakan  kampanye- kampanye  gerakan  perlindungan  anak,  mengadakan  bentuk  kegiatan pemaparan  kepada  masyarakat  terkait  perlindungan  anak  yang  di dalamnya  menyinggung  mengenai  kekerasan  seksual  terhadap  anak. DP3APM dalam hal ini berperan untuk memprakarsai program kegiatan di masyarakat  dalam  memberikan  edukasi,  tentu  saja  bekerja  sama  pula dengan UPT P2TP2A dalam memberikan edukasi terkait pengaduan kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  serta  proses  penyelesaiannya.  Selain  itu aparat  kepolisian  berperan  memberikan  pemaparan  edukasi  terkait penanganan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  melalui  proses pelaporan ke kepolisian. Hal  ini mengingat  banyak pula masyarakat  yang enggan  melakukan  pelaporan  ke  kepolisian  mengenai  kasus  kekerasan seksual  yang  dialaminya  atau  yang  terjadi  di  lingkungannya,  karena
beranggapan  bahwa  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  tabu  dan  merusak nama baik keluarga.
Lembaga  desa  atau  perangkat  desa  terlibat  dalam  memberikan edukasi terhadap masyarakat terutama dalam memaparkan peran lembaga desa/aparat  desa  bilamana  ditemukan  kasus  kekerasan  seksual  di wilayahnya, hal  ini terkait pula dengan Gugus Tugas KLA dimana  Lurah merupakan  pembina  Tim  Kerja  atau  Gugus  Tugas.  Sejauh  ini  sinergitas pihak-pihak  terkait  yang  terlibat  dalam  memberikan  edukasi  terhadap masyarakat  mengenai  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  kota  Bandung sudah berjalan cukup sinergis, akan tetapi sinergitas pihak-pihak terkait ini masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya koordinasi masing-masing pihak dalam pendataan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pendataan kasus  berpengaruh  besar  kepada  pemberian  edukasi  kepada  masyarakat, karena  dengan  adanya  data  yang  akurat,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam meberikan  edukasi  terkait  kekerasan  seksual  terhadap  anak  bisa memetakan  prioritas  wilayah  yang  nantinya  menjadi  target  ataupun sasaran  edukasi  terkait  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Sejauh  ini  data yang  dikumpulkan  oleh  DP3APM  mengenai  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak  belum  secara  rutin  dilaporkan  oleh  masing-masing  pihak terkait. 9 Padahal  keakuratan  data  dibutuhkan  pula  dalam  pelaksanaan program  edukasi  kepada  masyarakat.  Selain  itu  perlu  adanya  kegiatan edukasi  terhadap  masyarakat  yang  rutin  dilaksanakan  atas  kesepakatan pihak-pihak  terkait  sehingga  dapat  meminimalisir  jumlah  daerah  yang belum mendapat edukasi terkait kekerasan seksual terhadap anak. Edukasi bisa  diterapkan  sebagai  langkah  prevensi  dini  terkait  kekerasan  seksual pada  anak.  Banyak  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  bahkan pelaku  kekerasan  seksual  terjadi  dikarenakan  ketidaktahuan  masyarakat bagaimana memberikan edukasi yang tepat terhadap anak-anak. Selain itu
9 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Ade  Satyagraha,  Operator  SIGA  DP3APM  Kota  Bandung, Pada hari Senin tanggal 25 September 2017.
juga berdasarkan data  yang dihimpun  dari berbagai  kasus,  sebagian besar pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang dikenal anak. 10
Selain  itu  pentingnya  edukasi  terhadap  masyarakat  dikarenakan anak  korban  kejahatan  seksual  membutuhkan  perlakuan  yang  berbeda dibandingkan  dengan  korban  kejahatan  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  anak korban kejahatan seksual mengalami tingkat dan bentuk trauma besar yang berdampak  sepanjang  hidupnya,  selain  itu  hubungan  dekat  antara  korban dan  pelaku  sering  juga  menambah  kompleksitas  penanganan  kasus kejahatan seksual terhadap anak. 11
3. Tindakan  Preventif  dan  Represif  Agar  Informasi  Terkait  Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dapat Meningkatkan Perlindungan Anak Di Kota Bandung
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus tertinggi dalam data kasus kekerasan di  Kota Bandung. Lebih mengkhawatirkan lagi data angka  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Bandung  yang  dihimpun baik oleh Lembaga Perlindungan Anak ataupun DP3APM bisa saja dalam kenyataannya lebih banyak dari data yang tertulis. Karena kasus kekerasan seksual  terhadap  anak  seperti  fenomena  gunung  es  dimana  dari  6  korban kasus kekerasan seksual yang muncul di permukaan, di belakangnya tidak menutup kemungkinan ada 15 kasus kekerasan seksual yang tidak muncul ke  permukaan.  DP3APM  dalam  hal  ini  mencoba  untuk  meminimalisir kasusu  kekerasan  seksual  dengan  mendirikan  pusat  layanan  informasi perlindungan  perempuan  dan  anak  untuk  memberikan  informasi  hingga penyuluhan kepada masyarakat. 12
Berbagai  peningkatan  dan  tidak  terselesaikannya  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  bisa  dikarenakan  tindakan  baik  preventif  maupun represif  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  tidak  terlaksana  dengan  efektif.
10 Lukman  Hakim  Nainggolan, Bentuk-bentuk  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  di  Bawah Umur , Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, Hlm. 74
11 Diesmy  Humaira  B,  dkk, Kekerasan  Seksual  Pada  Anak:  Telaah  Relasi  Pelaku  Korban  Dan Kerentanan Pada Anak , Jurnal Psikoislamika Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015, Hlm. 7
12 https://news.detik.com, Diakses pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 13.00 WIB
Oleh  karena  itu  perlu  adanya  tindakan  preventif  dan  represif  agar informasi  terkait  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dapat  meningkatkan perlindungan  anak  di  Kota  Bandung.  Tindakan  Preventif  yang  dapat dilakukan diantaranya yaitu :
a. Mendesain program informasi terkait kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dalam bentuk media informasi cetak maupun visual, akan tetapi  bisa  juga  dengan  bentuk  media  program  informasi  yang disesuaikan dengan umur peserta maupun masyarakat. Sebagai contoh untuk  program  media  informasi  kepada  orang  tua  dibuat  dengan bahasa  yang  mudah  dipahami  dan  diberikan  kesempatan  seluas- luasnya  untuk  berkonsultasi  atau  sekedar  adanya  tanya  jawab. Sedangkan  untuk  program  media  informasi  yang  ditujukan  kepada anak  dibuat  selain  melalui  media  cetak  maupun  visual,  akan  lebih mengena pula apabila media informasinya dibuat semenarik mungkin misalkan  dengan  menggunakan  program  animasi,  film  pendek, storytelling ataupun kreasi lainnya.
b. Pemaparan informasi tidak hanya disampaikan dalam kegiatan formal saja  di  berbagai  kecamatan,  akan  tetapi  bisa  juga  diselipkan  dalam kegiatan nonformal misalkan dalam pertunjukan seni.
c. Pemaparan  informasi  dibuat  pula  dengan  agenda  rutin  yang melibatkan  sinergitas  berbagai  pihak  baik  yang  terkait  dengan pemerintahan  daerah  maupun  di  luar  instansi  pemerintahan  daerah, seperti  LSM,  institusi  pendidikan  tinggi,  ahli  psikologi,  ahli kesehatan, ahli hukum, aparat, maupun pemerhati perlindungan anak.
d. Adanya upaya jemput bola ke masyarakat maksudnya informasi yang disampaikan apabila belum menjangkau semua lini masyarakat, maka diupayakan  agenda  untuk  langsung  mengunjungi  masyarakat  yang belum mendapatkan informasi.
e. Evaluasi setiap program pemaparan informasi yang dilakukan kepada masyarakat,  agar  ke  depannya  bisa  menciptakan  upaya  pemaparan informasi yang memenuhi target sasaran.
f. Mengupayakan  penyuluhan  hukum  maupun  keagamaan  yang memberikan  kajian  interaktif  terkait  perlindungan  anak,  khususnya kekerasan seksual terhadap anak.
Tindakan preventif sebenarnya tidak hanya dari segi agar informasi terkait kekerasan seksual dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak, kan  tetapi  bisa  juga  dilakukan  tindakan  preventif  yang  lebih  luas  yaitu diantaranya :
a. Adanya pendidikan seks bagi anak
Umur anak adalah fase dimana anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan berbagai hal yang ada di lingkungan sekitarnya maupun  yang ada  pada  dirinya.  Pada  fase  ini  anak  akan  mulai  mengajukan  pertanyaan- pertanyaan  yang  diajukan  berkaitan  dengan  seksualitas,  misalkan pertanyaan  mengapa  jenis  kelamin  perempuan  dan  laki-laki  berbeda ataupun  hal  lainnya.  Orang  tua  pun  dalam  hal  ini  harus  memberikan informasi  yang  tepat  dan  efektif  serta  mudah  dipahami  oleh  anak.  Selain itu terdapat  pula program  yang dinamakan underwear rules yang digagas oleh salah satu peneliti Pendidikan Usia Dini. Program underwear rules ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap  anak.  Program  ini  memberikan  panduan  kepada  orang  tua ataupun guru dalam memberikan pendidikan seks secara dini kepada anak, diantaranya  memberikan  aturan  sederhana  bahwa  anak  tidak  boleh disentuh  orang  lain  pada  bagian  tubuhnya  yang  ditutupi  pakaian  dalam ( underwear) serta  anak  pula  tidak  boleh  menyentuh  bagian  tubuh  orang lain yang ditutupi pakaian dalam. 13 Pendidikan seks kepada anak memang diperlukan  sebagai  upaya  prevensi  dini,  akan  tetapi  harus  dilihat  pula waktunya  yg  tepat  karena  setiap  anak  memiliki  perkembangan  yang berbeda. 14
13 Risty  Justicia, Program  Underwear  Rules  untuk  Mencegah  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak Usia Dini , Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2 November 2016, hlm. 224
14 Ira  Paramastri,  dkk, Early  Prevention  Toward  Sexual  Abuse  on  Children ,  Jurnal  Psikologi Volume 37, No. 1, Juni 2010:, hlm. 10
b. Adanya policy community dalam hal perencanaan kebijakan di  daerah  yang  terkait  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  yang  nantinya selain  berperan  dalam  upaya  perencanaan  pembentukan  kebijakan  juga berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan daerah tersebut.
Sedangkan  tindakan  represif  terkait  kekerasan  seksual  terhadap anak  sebagai  bentuk  dari  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  setelah tindak  pidana  terjadi  yaitu  dengan  pemberian  sanksi.  Secara  represif diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  kekerasan  seksual berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan oleh  para  penegak  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Penjatuhan  sanksi  hukum  pada  pelaku,  maka  akan  memberikan perlindungan  secara  tidak  langsung  kepada  korban  kekerasan  seksual ataupun perlindungan terhadap calon korban kekerasan seksual. 15

## C. Kesimpulan
1. Upaya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung mengenai Perda  No.  10  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan Anak  terkait  kekerasan  seksual  terhadap  anak  masih  bersifat sosialisasi  secara  global mengenai  perlindungan  anak, belum spesifik sosialisasi  yang  dilakukan  khusus  mengenai  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Selain  itu  sejauh  ini  sosialisasi  yang  dilakukan  pun masih belum berjalan meluas ke berbagai kecamatan.
2. Sinergitas  pihak-pihak  terkait  yang  terlibat  dalam  memberikan edukasi  terhadap  masyarakat  mengenai  kekerasan  seksual  terhadap anak di kota Bandung sudah berjalan cukup sinergis, hanya saja masih terdapat  kelemahan  yaitu  kurangnya  keterlibatan  pihak-pihak  di  luar instansi  pemerintah  dalam  memberikan  edukasi  tersebut,  sebagai contoh keterlibatan institusi pendidikan tinggi.
3. Tindakan  preventif  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  mengemas media informasi baik cetak maupun visual yang lebih menarik dengan
15 Lukman  Hakim  Nainggolan, Bentuk-bentuk  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  di  Bawah Umur , Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, Hlm. 79
memperhatikan  siapa  sasaran  dari  program  pemaparan  informasi. Informasi  yang  mudah  dipahami  oleh  orang  tua  serta  menarik  pula bagi  anak-anak,  sebagai  contoh  bentuk  pengemasan  media  informasi menggunakan  program  animasi,  film  pendek, story  telling ataupun bentuk kreatif lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
David  P.  Forsythe,  1993, Hak  Asasi  Manusia  dan  Politik  Dunia ,  Bandung: Angkasa.
Masyhur  Effendi,  1994, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum  Nasional  dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1995, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sondang P. Siagian, 2014, Sistem Informasi Manajemen , Jakarta: Bumi Aksara.
Supriyadi  W.  Eddyono,  Pengantar  Konvensi  Hak  Anak,  Lembaga  Studi  dan Advokasi Masyarakat

## B. Jurnal Ilmiah
Diesmy  Humaira  B,  dkk, Kekerasan  Seksual  Pada  Anak:  Telaah  Relasi  Pelaku Korban  Dan  Kerentanan  Pada  Anak ,  Jurnal  Psikoislamika  Volume  12 Nomor 2 Tahun 2015
Ira  Pramastri,dkk, Early  Prevention  Toward  Sexual  Abuse  on  Children ,  Jurnal Psikologi, Volume 37, No. 1, Juni 2010
Ivo Noviana, Kekerasan  Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya , Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015
Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur , Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, Hlm. 74
Risty  Justicia, Program  Underwear  Rules  untuk  Mencegah  Kekerasan  Seksual Pada  Anak  Usia  Dini ,  Jurnal  Pendidikan  Usia  Dini  Volume  9  Edisi  2 November 2016
C. Website
https://news.detik.com, Diakses pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 13.00 WIB