DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 27 Mei 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Tanggung Jawab Pidana Terhadap Notaris yang Telah Memalsukan Keterangan dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr)

## Dinda Khodijah Damayanti 1
1 Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia, dinda.khodijah@ui.ac.id
Corresponding Author: dinda.khodijah@ui.ac.id
Abstract: Notaries in carrying out their duties must adhere to existing laws, regulations, and the  professional  code  of  ethics.  However,  in  practice,  many  Notaries  engage  in  criminal activities such as making false statements, which are then included in authentic deeds, which are the product of the Notaries themselves. This behavior constitutes a criminal act classified as forgery of authentic deeds. This research aims to analyze the liability of Notaries involved in  making  authentic  deeds  based  on  false  statements.  The  focus  of  this  study  is  on  the elements  that  constitute  the  criminal  act  of  forging  an  authentic  deed  by  a  notary,  as illustrated  by  the  North  Jakarta  District  Court  Decision  Number  1362/Pid.B/2019/PN. Jkt.Utr,  which  decides  on  cases  of  authentic  deeds  forgery  committed  by  a  Notaries. According  to  the  court  decision,  the  Notary  was  found  guilty  of  deed  forgery  under  Article 264  Paragraph  (1)  of  the  Indonesian  Criminal  Code.  The  Notary  was  sentenced  to imprisonment  for  1  (one)  year.  Besides  criminal  penalties,  the  Notary  also  faced  other sanctions, both civil and administrative.

## Keyword: Notary, Crime, Forgery of Authentic Deed
Abstrak: Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman dan taat pada peraturan perundang-undangan  yang  ada  dan  kode  etik  profesi  yang  berlaku.  Namun  demikian,  pada praktiknya, banyak Notaris yang melakukan tindak pidana seperti membuat keterangan palsu dan  kemudian  keterangan  palsu  tersebut  dituangkan  didalam  akta  autentik  yang  merupakan produk dari seorang Notaris itu sendiri. Hal ini merupakan tindak pidana yang tergolong ke dalam  tindak  pidana  pemalsuan  surat  terhadap  akta  autentik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  tanggung  jawab  Notaris  yang  terlibat  dalam  pembuatan  akta  berdasarkan keterangan  palsu  dalam  akta  autentik.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  unsur-unsur  yang merupakan  tindak  pidana  pemalsuan  akta  otentik  oleh  Notaris,  sebagaimana  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor  1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr  yang  memutus  kasus pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris. Berdasarkan putusan, Notaris tersebut terbukti  telah  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  akta  dan  dikenakan  Pasal  264  Ayat  (1) KUHP.  Notaris  tersebut  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun.  Selain hukuman  pidana,  Notaris  tersebut  juga  dapat  dikenakan  sanksi  lain,  baik  secara  perdata maupun administratif.

## Kata Kunci: Notaris, Tindak Pidana, Pemalsuan Akta Autentik

## PENDAHULUAN
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diberikan  kewenangan  untuk  membuat  akta autentik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Sebelum menjalankan tugasnya, seorang Notaris diwajibkan  untuk  mengikrarkan  janji  atau  sumpah  jabatan  dihadapan  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar seorang Notaris menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatannya, karena pekerjaan seorang seorang Notaris menyangkut rasa kepercayaan dari masyarakat luas.
Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat menjadi alat bukti tertulis bagi para  pihak  yang  ada  dalam  akta  tersebut.  Akta  autentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang sempurna, yang artinya adalah kebenaran dari suatu akta autentik tidak dapat dibantah, kecuali  dapat  dibuktikan  sebaliknya.  Menurut  R.  Soesilo,  akta  autentik  adalah  akta  yang dibuat  oleh  Pejabat  umum  seperti  seorang  Notaris  dan  akta  tersebut  dibuat  berdasarkan bentuk dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. 1
Akta yang dibuat oleh seorang Notaris memiliki arti sebagai “akta autentik”, artinya adalah  suatu  akta  dibuat  oleh  dan/atau  di  hadapan  Notaris  berdasarkan  bentuk  dan  syarat yang  telah  ditetapkan  dalam  UUJN. 2 Akta  Notaris  disebut  sebagai  akta  autentik,  akta  ini dapat  memberikan status terhadap suatu  objek tertentu, dan memberikan suatu  hak dan/atau kewajiban  terhadap  suatu  hal  tertentu  yang  disepakati  oleh  para  pihak  yang  ada  dalam  akta tersebut.  Hal-hal  yang  ada  dalam  isi  akta  tersebut  dapat  dianggap  tidak  pernah  ada  jika Notaris tidak bekerja dengan cermat dalam pembuatannya. Hal ini dapat menimbulkan suatu kekeliruan dikemudian hari. Oleh karena itu, Notaris harus mematuhi ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik  Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Notaris  yang terbukti melanggar  ketentuan  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  pelanggaran  yang dilakukan.  Sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Notaris  yang  terbukti  melanggar  UUJN dan/atau Kode Etik Profesi dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administratif.
Berdasarkan  dengan  Pasal  15  UUJN,  selain  membuat  akta  autentik,  Notaris  juga berwenang  untuk  mengesahkan  dan  membukukan  surat-surat  yang  dibuat  dibawah  tangan, yaitu  surat  yang  dibuat  sendiri  oleh  perseorangan  atau  para  pihak  di  atas  kertas  yang bermeterai cukup. Hal ini dilakukan Notaris dengan cara mendaftarkan surat-surat tersebut ke dalam  daftar  buku  khusus  Notaris.  Buku  ini  kemudian  menjadi  pegangan  Notaris  dan  akan disimpan di dalam warkah Notaris.
Apabila Notaris terbukti telah membuat suatu akta autentik menggunakan keterangan palus, maka Notaris tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. 3 ertanggung jawaban Notaris yang telah mmasukkan keterangan palsu dianggap sebagai pemalsuan surat, terlebih  lagi  pemalsuan  tersebut  terhadap  suatu  akta  autentik.  Maka,  perbuatan tersebuthukumannya lebih berat dibandingkan dengan pemalsuan terhadap surat biasa.
Memasukkan  keterangan  palsu  dalam  suatu  akta  autentik  merupakan  kejahatan pemalsuan  surat.  Tindak  pidana  pemalsuan  surat    diatur  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  kitab
1 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal demi Pasal. (Bogor : Politeia, 1991). Hlm 195
2 Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris, UU  Nomor  30  Tahun  2004,  LN  Tahun  2004  No.  117  TLN  No. 4432, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491, selanjutnya disebut UUJN, Pasal 1 angka 7.
3 Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia. Tafsiran Tri seseuatu ematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Rifika Admitama, 2008), hlm 24
Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang berbunyi: “barang siapa  yang  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan  sesuatu hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  yang  diperuntukan  sebagai  bukti  daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu,  diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun” pemalsuan surat dalam akta autentik diatur  dalam  Pasal  264  KUHP,  yang  memberikan  hukuman  lebih  berat  dibandingkan  Pasal 263 karena pemalsuan tersebut dilakukan terhadap akta-akta autentik.
Pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat KUHP merupakan wujud yang reponsif. Hukum yang reponsif selalu didasarkan pada moralitas sipil yakni moralitas of cooperation. 4 Tindak  pidana  pemalsuan  bukan  hanya  pelanggaran  terhadap  norma  hukum, tetapi juga bertentangan dengan moralitas, moral dapat diartikan etika. 5 Ketidakbenaran yang dibuat dengan sengaja menjadi ciri betapa moralitas telah dilanggar oleh orang yang dengan sengaja melanggarnya.
Salah  satu  contoh  konkret  pemalsuan  akta  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris terdapat  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor:1362/Pid.B/2019/Jkt.Utr. (selanjutnya disebut Putusan). Dalam Putusan ini, seorang Notaris berinisial RU memasukkan keterangan  palsu  dengan  menyuruh  karyawannya  untuk  membuat  akta  yang  memuat informasi tidak benar atau keterangan palsu.  Keterangan palsu tersebut terdapat dalam Akta Pengikatan  Jual  Beli,  dimana  pihak  pertama  dalam  akta  tersebut  adalah  Almarhum  N  yang telah  meninggal  dunia  pada  tahun  2011,  dan  istrinya  Almarhumah  Hj.  NH  yang  telah meninggal dunia sejak tahun 2001, sedangkan pihak kedua di dalam akta tersebut adalah MS sebagai  pembeli.  Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  seharusnya Notaris  RU  membuat  akta  pengikatan  jual  beli  dengan  menempatkan  IH  dan  A,  yang merupakan  anak-anak  atau  ahli  waris  dari  Almarhum  N  dan  Almarhumah  HJ.  NH  sebagai pihak pertama. Dalam kasus ini, Notaris RU membuat akta tanpa melibatkan anak-anak dari Almarhum  N  dan  Almarhumah  Hj.  NH.    Akibatnya,  anak-anak  dari  Almarhum  N  dan Almarhumah  Hj.  NH  merasa  dirugikan  oleh  tindakan  Notaris  RU  yang  memasukkan keterangan palsu dalam Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  Penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih lanjut  mengenai  tanggung  jawab  Notaris  atas  permasalahan  di  atas,  maka  penelitian  ini berjudul  “Pertanggungjawaban  Notaris  yang  Turut  Serta  Memalsukan  Keterangan  Palsu dalam Akta Autentik (Studi Kasus  Putusan Nomor:1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr).”

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal sebagai  penelitian  untuk  keperluan  akademis.  yaitu  proses  untuk  mencari  aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang dibahas.  Sifat  penelitian  ini  bersifat  preskriptif,  artinya  memberikan  argumentasi  dari  hasil penelitian  untuk  memperoleh  solusi  dan  jawaban  ideal  dari  suatu  permasalan  hukum  yang timbul.
Metode  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  undang- undang yang mengkaji tentang tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta autentik. Teknik analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  melalui  jalan  logika  deduktif  yang  melibatkan serangkaian  langkah-langkah,  dimulai  dengan  pengenalan  sumber  data  yang  relevan, kemudian dilanjutkan dengan penyaringan informasi yang tidak berhubungan, pengumpulan berbagai  bahan  hukum  dan  non-hukum  yang  terkait  dengan  isu  yang  sedang  diselidiki,
4 Ali Zidin, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hlm 82.
5 A, Gunawan Setiaraja, Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Kamisus 1990), hlm 91.
analisis  isu  hukum  dengan  penjabaran  prinsip-prinsip  hukum  umum  dan  deduksi  untuk mencapai  kesimpulan  yang  spesifik,  menyusun  argumentasi  berdasarkan  hasil  analisis,  dan akhirnya, menyajikan rekomendasi atau pandangan berlandaskan argumentasi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Notaris  adalah  seorang  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuat akta autentik. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memberikan membuat akta autentik dan memberikan pelayanan atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, seorang Notaris memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan umum dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas. Di samping itu, Notaris harus bekerja dengan jujur, amanah, seksama,  teliti,  mandiri,  dan  tidak  berpihak,  sesuai  dengan  sumpah  jabatannya.  Apabila seorang  Notaris  tidak  mematuhi  UUJN  dan/atau  Kode  Etik  Organisasi  Notaris  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  maka  pemberian  sanksi  akan  menjadi  konsekuensi yang harus dihadapi oleh Notaris tersebut.
Black’s Law Dictionary memberikan pengertian Sanksi sebagai berikut: “a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery  abuse)” 6 yang  berarti  suatu  tindakan  atau  hukuman  yang  bersifat  memaksa bersumber dari sebuah kegagalan dalam mematuhi undang-undang. Pemberian sanksi kepada Notaris  adalah  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris dapat berupa sanksi administratif, perdata, atau pidana.  Pemberian  sanksi  administratif  dilakukan  oleh  MPW,  MPP,  dan/atau  Menteri,  yang dapat  berupa  peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat, pemberhentian  dengan  tidak  hormat. 7 Sanksi  administratif  biasanya  diberikan  secara berjenjang,  akan  tetapi  jika  pelanggaran  yang  dilakukan  sangat  berat,  maka  dapat  langsung diberikan sanksi administratif yang terberat, yaitu pemberhentian Notaris. Salah satu bentuk sanksi  terhadap  pelanggaran  berat  yang  dimaksud  adalah  pemberhentian  sementara  waktu dari  jabatan  Notaris.  Pemberhentian  sementara  ini  berarti  bahwa  hilangnya  kewenangan seorang Notaris untuk membuat suatu akta autentik dalam jangka waktu tertentu, maka dapat disimpulkan  bahwa  pemberhentian  sementara  ini  adalah  Notaris  tidak  dapat  membuat  suatu akta autentik dalam jangka waktu tertentu. 8
Dalam kasus yang sedang diteliti ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa Notaris RU terbukti bersalah karena telah melakukan pemalsuan terhadap suatu akta autentik. Notaris RU memasukkan  keterangan  palsu  ke  dalam  akta  yang  dibuatnya  dengan  menyuruh  orang  lain untuk  memasukkan  keterangan/informasi  palsu  kedalam  akta  tersebut.  Oleh  karena  itu, Notaris  RU  dikenakan  Pasal  264  KUHP  karena  telah  terbukti  bersalah  melakukan  tindak pidana pemalsuan surat.
Berdasarkan Putusan, pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris RU terhadap akta autentik  berawal  dari  Almarhum  N  yang  telah  meninggal  dunia  pada  tahun  2011.  Semasa hidupnya,  Almarhum  N  menikah  dengan  Almarhumah  Hj.  NH  yang  telah  meninggal  dunia lebih dahulu pada 2001. Almarhum N dan Almarhumah Hj. NH memilki 2 (dua) orang anak, yaitu IH dan A. Semasa hidupnya Almarhum N memilki sebidang tanah seluas 3.220M 2 yang berada  di  daerah  Jakarta  Utara,  dengan  bukti  kepemilikan  berupa  sertipikat  hak  milik  atas namanya.
Pada  bulan  April  2012,  IH  dan  A  sebagai  ahli  waris  menjual  sebagian  tanah  seluas 1.585  M 2 kepada  MS  dengan  harga  Rp  2.700.000.000  (dua  milyar  tujuh  ratus  juta  Rupiah). Transaksi ini dilakukan di kantor Notaris RU, di mana dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli
6 Black’s Law, hlm. 1341
7 Peratuan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Tentang  Tata  Cara  Penjatuhan  Sanksi  Administratif Terhadap Notaris , PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2016, Pasal 3
8 Fransiscus  Joel  Robert  Simarmata,  “Pelaksanaan  Sanksi  Bagi  Pejabat  Notaris  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Lex Et Scietatis , Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 102
(PPJB) tertanggal  25 April  2012 dan Akta Jual  beli (AJB) tertanggal  3 Mei  2012 antara  IH sebagai  penjual dan MS sebagai  pembeli.  Tanah  yang dijual  IH kepada MS hanya sebagian saja,  oleh  karena  itu  diperlukan  pemecahan  sertpikat  yang  akan  menghasilkan  2  (dua) sertipikat. Sertipikat pertama atas nama MS sebagai pembeli dan sertipikat kedua atas nama IH  dan  A  sebagai  penjual  yang  merupakan  ahli  waris  Almarhum  N.  Seluruh  urusan  terkait pemecahan sertipikat tersebut dilimpahkan kepada Notaris RU.
Pada  awal  tahun  2013,  A  sebagai  penjual  mendatangi  kantor  Notaris  RU  untuk menanyakan  status  pemecahan  sertipikat  yang  sedang  dikerjakan  oleh  Notaris  RU. Kemudian,  karyawan  Notaris  RU  memberitahu  bahwa  pemecahan  sertipikat  belum  selesai karena  ada  permasalahan  yaitu,  sebagian  tanah  milik  IH  dan  A  akan  digunakan  untuk pembangunan jalan tol dan saat ini sedang disengketakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada  bulan  Februari  2013,  tanpa  izin  dari  IH  dan  A,  MS  datang  ke  kantor  Notaris  RU meminta dibuatkan  akta PPJB dan AJB  seolah-olah Almarhum  N dan Almarhuman Hj. NH masih  hidup.  Hal  ini  dilakukan  MS  dengan  tujuan  agar  PPJB  dan  AJB  tersebut  dapat digunakan untuk pemecahan sertipikat dan menerima ganti rugi dari pihak Jasamarga.
Notaris  RU  memerintahkan  karyawannya  untuk  membuat  PPJB  dan  AJB  dengan keterangan  palsu,  yang  menyatakan  bahwa  Almarhum  N  dan  Almarhuman  Hj.  NH  telah menjual tanahnya kepada MS. Kemudian pada tahun 2018, karyawan Notaris RU membawa AJB  kepada  Notaris RU untuk  ditandatangani,  yang menunjukkan bahwa Almarhum  N dan Almarhumah Hj. NH sebagai penjual dan MS sebagai pembeli. AJB tersebut kemudian akan menjadi dasar peralihan hak sertipikat di Kantor BPN.
Kemudian, sertipikat hak milik untuk kedua tanah tersebut diterbitkan atas nama MS, padahal  seharusnya  sertipikat  tersebut  dipecah  menjadi  2  (dua),  dengan  salah  satunya  atas nama IH dan A. Lebih lanjut, MS menghadiri pertemuan untuk menerima ganti rugi terhadap tanah  yang  akan  digunakan  untuk  pembangunan  jalan  tol  tanpa  sepengetahuan  IH  dan  A. Berdasarkan AJB Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 MS berhasil menerima uang ganti rugi dari pihak Jasamarga sebesar Rp 2.344.791.775 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh  ratus  sembilan  puluh  satu  ribu  tujuh  ratus  tujuh  puluh  lima  Rupiah).  Kemudian,  pada bulan Januari 2018, IH dan A mengetahui bahwa sertipikat telah dialihkan atas nama MS dan fakta bahwa MS telah menerima unag ganti rugi dari Jasamarga. Oleh karena itu, IH dan A merasa telah dirugikan oleh tindakan MS dan  Notaris  RU, kemudian  IH  dan A melaporkan tindak pidana pemalsuan surat ini kepada pihak berwajib.
Dalam  Putusan,  Majelis  Hakim  menjatuhkan  hukuman  kepada  Notaris  RU  sebagai terdakwa  karena  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  tindak  pidana pemalsuan  surat  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  264  KUHP,  dengan  hukuman  pidana penjara  selama  1  (satu)  tahun  8  (delapan)  bulan.  Majelis  Hakim  menjatuhkan  vonis  kepada Notaris  RU  yang  terbukti  telah  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat,  dengan memfokuskan  pada  perbuatan  yang  dilakukan  maka  terbukti  adanya  pelanggaran  yang dilakukan sesuai dengan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat terhadap akta autentik.
Selain  sanksi  pidana,  Notaris  RU  juga  dikenakan  sanksi  administrasif  karena melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  dalam  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  a  UUJN.  Pasal  tersebut mengatur mengenai kewajiban seorang Notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terlibat  dalam  perbuatan  hukum.  Dalam menjalankan tugasnya, Notaris RU terbukti melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UUJN, Notaris RU yang terbukti melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf I UUJN dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
Dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan  Notaris  Ru  karena  telah  melakukan  tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta, hukuman yang didapat selain hukuman pidana ia juga mendapatkan  sanksi  pemberhentian  sementara,  dimana  pemberhentian  sementara  ini  adalah Notaris  tidak  dapat  menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris  yang  diberikan  kewenangan
untuk  membuat  suatu  akta  autentik    sebab  dikenakan  juga  pemberhentian  sementara  dari Menteri.

## KESIMPULAN
Seorang  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  wajib  mematuhi  prinsip- prinsip  yang  termaktub  di  dalam  sumpah  jabatan  Notaris.  Sebagai  pejabat  umum  yang diberikan  wewenang  untuk  membuat  suatu  akta  autentik,  Notaris  bertanggung  jwab  untuk memastikan bahwa pebuatan akta autentik dilakukan jujur, amanah, seksama, teliti, mandiri, dan  tidak  berpihak.  Hal  ini  karena  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  merupakan  alat bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Dalam  konteks  ini,  Notaris  RU  terlibat  dalam  pemalsuan  akta  autentik  dengan  cara memerintahkan  orang  lain  untuk  memasukkan  informasi  palsu  ke  dalamnya.  Tindakan pemalsuan  ini  mengarah  pada  pembuatan  akta  yang  dapat  merugikan  pihak  lain  dan melanggar  Pasal  264  KUHP.  Oleh  karena  itu,  Notaris  RU  dijatuhi  hukuman  pidana  atas perbuatannya yang melanggar hukum.

## REFERENSI
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan. Jakarta: Kanisius, 2013. Latipulhayat, Atip. “Hans Kelsen.” Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1. No. 1 (2014). Hlm. 196-208. Peratuan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Tentang  Tata  Cara  Penjatuhan  Sanksi Administratif Terhadap Notaris . PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2016. Simarmata,  Fransiscus  Joel  Robert.  “Pelaksanaan  Sanksi  Bagi  Pejabat  Notaris  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.” Lex  Et  Scietatis . Vol. 8, No. 2 (2020). Hlm. 99-106.
Soekanto, Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Ilmu Hukum. Jakarta: UI Press, 2020. Tobing, G.H.S Luman. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1982 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117  TLN  No.  4432,  sebagaimana  diubah  oleh  UU  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.