## EKSISTENSI BUMN TIDAK MENGARAH PADA ETATISME

## Totok Dwinur Haryanto, SH. MHum. Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract : Engagement of the State into the economic activities comes out from the objective of the  State  to  reach  a  just  and  prosperous  society.  The  State  is  obliged  not  only  to maintain orderly society, but is has a task well to participate in every sector of public life. The development of economic policy concerning the role and status of the State within  the  economic  activities  gave  birth  the  idea  of  Etatism  Economic  Politics, economy politics with the Market Economy System or combination of both systems. Key words :State Owned Enterprise, Etisme.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  sebagai  Negara  hukum,  mempunyai  tujuan  untuk  mencapai  masyarakat adil  dan  makmur,  merata  material  dan  spiritual.  Negara  tidak  hanya  bertugas  memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih luas dari pada itu,  yaitu berkewajiban turut serta dalam semua  sector  kehidupan  masyarakat.  Keikutsertaan  Negara  dalam  segala  sektor  kehidupan masyarakat,  ditetapkan  sebagai  tujuan  Negara.  Alinea  keempat  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD 1945), menyebutkan:
Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  Negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
Keterlibatan  Negara  dalam  pembangunan,  khususnya  pembangunan  ekonomi,  dilandasi pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan:
(1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan  asas kekeluargaan.
(2).  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan  yang              menguasai  hajat  hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
(3).  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Inti  permasalahan  keterlibatan  Negara  dalam  aktivitas  ekonomi  bersumber  pada  politik perekonomian  suatu  Negara.  Munculnya  corak  sosial  ekonomi  dalam  konsep  Kedaulatan
berkaitan  dengan  munculnya  aliran  Sosialisme  dan  konsep  Negara  kesejahteraan.  Sebab  ada konstitusi  yang hanya memuat kedaulatan  rakyat di bidang politik atau konstitusi  yang memuat Kedaulatan  Rakyat  di  bidang  politik  dan  ekonomi.  Sedangkan  UUD  1945  menganut  paham Kedaulatan Rakyat di bidang Politik dan Ekonomi.
Format keterlibatan Negara  dalam aktifitas ekonomi bersumber pada politik ekonomi suatu Negara.  Sebagai  konsekuensi  perkembangan  Negara  hukum  formal  ke  Negara  hukum  material. Apakah  politik  ekonomi  menghendaki  atau  mengharuskan  keterlibatan  Negara  dalam  bentuk badan usaha Negara. Apabila pernyataan itu benar, apa secara keseluruhan atau terbatas, apabila terbatas, dimana batas-batasnya, apa saja yang boleh dan tidak boleh dimasukinya.
Perkembangan  perubahan-perubahan  politik  perekonomian    menyangkut  peranan  dan kedudukan Negara dalam kegiatan ekonomi, paling tidak terdapat tiga pemikiran :
1. Politik perekonomian Etatisme dimana Negara sebagai pelaku hampir pada semua sector perekonomian.
2. Politik  perekonomian  dengan  System  Ekonomi  Pasar,  system  ini  menghendaki masyarakat sebagai pemeran utama, sedangkan Negara terbatas sebagai pendorong.
3. Politik perekonomian yang hendak menciptakan keseimbangan antara keduanya.
Hukum,  ekonomi  dan  politik  saling  berhubungan  dalam  suatu  keterkaitan.  Jalinan hubungan yang erat di antaranya melahirkan suatu proses kemandirian masing-masing. Ekonomi berkembang  secara  otonom  dan  menjadi  factor  dominant  dalam  kehidupan  masyarakat. Berkaitan dengan hal –hal tersebut diatas untuk Indonesia “BENARKAH EKSISTENSI BUMN TIDAK MENGARAH PADA ETATISME”

## BADAN USAHA MILIK NEGARA
A. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969
Menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  740/  KMK  00/  1989 yang  dimaksud  Badan  Usaha  Milik  Negara          (BUMN)  adalah  Badan  Usaha  yang  seluruh modalnya dimiliki Negara atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara tetapi statusnya disamakan dengan  BUMN.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya tiga jenis BUMN, yaitu:
1. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan      pemerintah daerah.
2. BUMN yang merupaakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.
3. BUMN  yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan  swasta  nasional/ swasta asing dimana Negara memiliki saham        mayoritas minimal 51%.
BUMN  atau  public  enterprise  berisikan  dua  elemen  esensial  yakni  Unsur  pemerintah (public)  dan  unsur  bisnis  (enterprise).  BUMN  tidaklah  murni  pemerintah  100  persen  dan  tidak juga murni bisnis 100 persen. Seberapa besar persentase masing-masing elemen di suatu BUMN tergantung pada jenis atau tipe BUMN-nya.
Dalam  Perjan  unsur  pemerintah  lebih  besar  dari  unsur  bisnis,  sedangkan  untuk  Persero unsur  bisnisnya  lebih  dominan  dari  unsur  pemerintah.  Perum  boleh  dikatakan  fifty-fifty.  Yang pasti  di  setiap  jenis  BUMN  kedua  unsur  tersebut  pasti  harus  ada.BUMN  diciptakan  dengan undang-undang artinya pengadaannya diusulkan oleh pemerintah dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  maka  jadilah  BUMN  suatu  produk  politis.  Oleh  sebab  itu eksistensinya atau keberadaannya tergantung kepada pemerintah. Dengan demikian karena sejak dari  kandungan  sampai  lahirnya  dari  pemerintah,  sedangkan  pemerintah  itu  sendiri  adalah  alat politik, maka BUMN yang dilahirkanpun pasti mengandung unsure politis.
Itulah sebabnya dikatakan politik merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari BUMN. Dari itu, kalau ada usaha untuk memisahkan BUMN dari politik akan sia-sia, karena berlawanan dengan  kodratnya.  Dapat  disimpulkan  BUMN  dan  politik  adalah  bagaikan  keping  mata  uang yang  mempunyai  dua  muka,  dapat  dibedakan  tetapi  tidak  dapat  dipisahkan.  Apabila  elemen politik  dari  BUMN  sampai  ditiadakan,  maka  akan  hilanglah  relevansi  dari  keberadaan  BUMN itu.
BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak dipunyai oleh badan usaha lain, yang  dirumuskan  sebagai:  “suatu  badan  usaha  yang  berbaju  pemerintah  tetapi  mempunyai fleksibilitas  dan  inisiatif  sebagai  perusahaan  swasta”  (a  corporation  clothed  with  the  power  of government  but  possessed  the  flexibility  and  initiative  of  a  private  enterprise)  disinilah  letak keampuhan lembaga BUMN. Suatu kenyataan BUMN dipolitisasi karena dia produk politik. Itu terjadi  di  Negara  manapun,  hanya  saja  sistem  kontrol  yang  baik  dan  efektif  akan  mengurangi dampak negatinya.
Bentuk dan Karakteristik BUMN
1. Perusahaan Jawatan ( Departemen Agency ) dengan ciri-ciri:
a.    makna  usaha  adalah  public  service  artinya  pengabdian  serta    pelayanan  pada masyarakat. Usahanya dijalankan dengan memegang syarat-syarat efisien, efektivitas dan ekonomis dalam manajemen perusahaan dan pelayanan kepada  masyarakat yang baik dan memuaskan.
b.   bagian dari Departemen/ Dit Jen/ Direktorat/ Pemerintah  Daerah.
c.   bukan badan hukum.
d.    dipimpin  oleh  seorang  Kepala,  merup.akan  bawahan  suatu    bagian  dari  Departemen/ Direktorat Jenderal/ Direktorat/ Pemerintah Daerah.
e.   mempunyai dan memperoleh fasilitas Negara.
f.   pegawainya adalah pegawai negeri.
g.   ruang lingkup usaha  public utility yang bersifat vital dan  strategis.
2. Perusahaan Umum ( Public Corporation ) dengan cirri-ciri:
a. makna usaha adalah melayani kepentingan umum  produksi distribusi dan konsumsi. Usaha  dijalankan  dengan  prinsip  efisiensi,  efektivitas  dan  ekonomi  cost-accounting principles.
b. berstatus badan hukum diatur berdasarkan undang-undang
c. bergerak dibidang jasa-jasa vital ( public utilities ).
d. mempunyai nama dan kekayaan sendiri, bebas bergerak seperti perusahaan swasta.
e. modal seluruhnya dimiliki Negara.
f. dipimpin oleh seorang Direksi.
g. organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan cara          pertanggungjawabannya, pengawasan diatur secara khusus  sesuai undang-undang pembentukannya.
h. karena berupa public utility tariff dapat ditentukan oleh           pemerintah.
3. Perusahaan perseroan ( State Company ) dengan ciri-ciri:
a. makna  usahanya  untuk  memupuk  keuntungan,  pelayanan  dan  pembinaan  organisasi yang baik, efektif, efisien dan  ekonomis.
b. status badan hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas.
c. hubungan usaha diatur menurut hukum perdata.
d. modal  seluruhnya  atau  sebagian  merupakan  milik  Negara.                      Dimungkinkan adanya joint atau mixed enterprise dengan Swasta nasional atau asing.
e. tidak memiliki fasilitas Negara.
f. peranan pemerintah sebagai pemegang saham.
4. Perusahaan Bentuk Lain yaitu Pertamina dan Bank Negara  Ciri-ciri pokok PN Pertamina dalam Undang Undang No. 8      Tahun. 1971 adalah:
a. makna usaha untuk kepentingan umum dan kemakmuran rakyat
b. status badan hukum public, dilakukan oleh departemen/ instansipemerintah.
c. Modal  adalah  kekayaan  Negara  yang  dipisahkan  dari  APBN  dan  tidak  terbagi  atas saham-saham.
d. Dapat  melakukan  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  lain,  dalam  bentuk  Kontrak Production sharing.
e. Memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan Negara.
Bank  Negara  yang  berstatus  khusus,    sejak  tahun  1993  menjadi  Persero,  yaitu  BNI  1946, BDN, BRI, Bank Eksim, BBD, BTN dan Bapindo.  Bank adalah bidang usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkankepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tarap hidup rakyat.Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  harus  memperhatikan  aspek  –aspek  keserasian, keselarasan  dan  keseimbangan    unsur  pemusatan  pembangunan,  pertumbuhan  dan  stabilitas. Peran strategis  sesuai dengan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara efisien  dan  efektif,  mampu  mengadakan  persaingan  dalam  persaingan  global  dan  melindungi secara baik  dana yang dititipkan masyarakat.

## Peranan BUMN
Peranan  BUMN  erat  kaitannya  dengan  berbagai  tujuan  yang  hendak  dicapai  ,  seperti  yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983.  PP yang meliputi tiga BUMN, yaitu  Perusahaan  Perseroan    (Persero),  Perusahaan  Umum  (Perum)  dan  Perusahaan  Jawatan  ( Perjan ), menetapkan bahwa tujuan BUMN adalah:
1. memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi Negara pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya.
2. mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan.
3. menyelenggaraakan  kemanfaatan  umum  berupa  barang  dan  jasa  bermutu  dan  memadai  bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. menjadi  perintis  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  belum  dapat  dilaksanakan  oleh  sector  swasta dan koperasi.
5. menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  bersifat  melengkapi  kegiatan  swasta  dan koperasi  dengan  antara  lain  menyediakan  kebutuhan  masyaraakat,  baik  dalam  bentuk  barang maupun bentuk jasa dengan memberikan pelayanan ynag bermutu.
6. turut  aktif  memberikan  bimbingan  kepada  sektorm  swasta,  khususnya  pengusaha  golongan ekonomi lemah dan sector koperasi.
7. turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program dan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.
Menteri  keuangan  Republik  Indonesia,  pada  Seminar  Peranan  BUMN  dalam  Pelita  IV  di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1984 mengemukakan bahwa BUMN diharapkan berperan terutama dibidang-bidang:
1. sebagai  sumber  penerimaan  Negara  dalam  bentuk  berbagai  pajak  serta  balas  jasa  kepada Negara selaku pemilik.
2. untuk  memproduksi  berbagai  barang  dan  jasa  kebutuhan  masyarakat  sesuai  dengan  rencana- rencana  yang  tertuang  dalam  Pelita  IV,  seperti  listrik,  jasa  telekomunikasi  dan  perhubungan, perumahan rakyat.
3. sebagai  sumber  pendapatan  devisa  bagi  Negara,  seperti  perusahaan  perkebunan  dan pertambangan.
4. pembukaan lapangan kerja, terutama pada sector-sektor  yang padat karya, seperti perusahaan perkebunan dan industri.
5. usaha-usaha untuk mebantyu golongan ekonomi lemah dan koperasi.
6. pengembangan  wilayah  diluar  jawa  dengan  berbagai  proyek  di  bidang  perkebunan  dan industri.
7. hal-hal lain seperti misalnya alih tehnologi.
Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut,  ternyata  bahwa  BUMN  diharapkan  dapat  berperan  baik sebagai  perusahaan  biasa  yang  dituntut  menghasilkan  laba  yang  sebesar-besarnya  seperti perusahaan  swasta,  maupun  sebagai  bagian  aparatur  Negara  yang  dibebani  berbagai  tugas  oleh pemerintah  (  seperti  yang  tertera  dalam  tujuan-tujuan  yang  harus  dicapai  BUMN  ).  Dari    PP Nomor  3  Tahun  1983  dan  petunjuk  Menteri  Keuangan,  jelas  bahwa  peranan  BUMN  sebagai
Wahana  Pembangunan  (agent  of  development)  lebih  menonjol  dari  pada  peranannya  sebagai Perusahaan (bussines entity).
Ada beberapa sebab mengapa BUMN lebih banyak berperan sebagai wahana pembangunan, yaitu:
1. BUMN adalah alat vital yang efektif untuk melaksanakan pembangunan nasional.
2. pemerintah  selaku  pemilik  BUMN  mempunyai  wewenang  untuk  memberikan penugasan apapun juga kepada BUMN.
3. dalam  pelaksanaan  pembangunan  seringkali  dirasakan  perlu  untuk  melaksanakan proyek-protek tertentu yang tidak terdapat dalam rencana pembangunan .
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  BUMN  tidak  hanya  berperan  sebagai  usaha  bisnis  semata- mata,  akan  tetapi  juga  merupakan  bagian  dari  aparatur  Negara  yang  sering  kali  menyebabkan BUMN menjadi birokratis dan kehilangan keluwesan dan kegesitan usaha yang diperlukan untuk menghadapi  tuntutan  bisnis.  Oleh  karena  itu  tidak  mengherankan  bahwa  pada  umumnya  prestasi BUMN  sebagai  usaha-usaha  bisnis  kurang  memuaskan,  bahkan  sering  menderita  rugi,  sehingga harus diberikan subsidi oleh pemerintah.

## B. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menurut Pasal 1 angka  1  yang  dimaksud  Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang  selanjutnya  disebut  BUMN,  adalah badan usaha  yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.    Maksud  dan  tujuan pendirian BUMN adalah:
a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada         umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b) mengejar keuntungan;
c) menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
d) menjadi  perintis  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  belum  dapat  dilaksanakan  oleh  sektor swasta dan koperasi;
e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan        ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.      Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.
1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.  Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :
a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
2. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh      modalnya dimiliki  negara  dan  tidak  terbagi  atas  saham,  yang  bertujuan  untuk  kemanfaatan  umum  berupa penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan  sekaligus  mengejar  keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.  Maksud dan tujuan
Perum adalah:
a. menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau  jasa  yang  berkualitas  dengan  harga  yang  terjangkau  oleh  masyarakat  berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
b.Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam
badan usaha lain.
Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33
Undang-undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa.
Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  berasal dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan,  merupakan  salah  satu  pelaku  ekonomi  dalam  sistem perekonomian  nasional,  di  samping  usaha  swasta  dan  koperasi.  Dalam  menjalankan  kegiatan usahanya,  BUMN,  swasta  dan  koperasi  melaksanakan  peran  saling  mendukung  berdasarkan demokrasi ekonomi.

## EKSISTENSI BUMN TIDAK MENGARAH PADA ETATISME
Menurut  undang-undang  Nomor  9  Tahun  1969  tentang  Bentuk-bentuk  Usaha  Negara, merupakan kebijakan baru pemerintah tentang  Perusahaan Negara (yang sekarang dikenal dengan BUMN)  di  Indonesia.,  hal  ini  disebabkan  oleh  karena  Perusahaan  Negara  (PN)  yang  didasarkan UU  No.  19  Prp.  Tahun  1960  dirasakan  tidak  efisien,  sehingga  dipandang  perlu  untuk menertibkannya  kembali.  Pertimbangan  ini  tidak  saja  merupakan  pertimbangan  praktis,  tetapi justru merupakan pertimbangan ideologis.
Secara jelas Tap. No. XXIII/ MPRS/ 1966 menggambarkan sikap ini dalam pasal 40,  yang berbunyi:  “dalam  menjalankan  peranan  di  bidang  ekonomi  maka  pemerintah  harus  lebih menekankan  pengawasan  arah  kegiatan  ekonomi  dan  bukan  pada  penguasaan  yang  sebanyak
mungkin  dari  kegiatan-kegiatan  ekonomi.  Dalam  rangka  ini  sangat  perlu  diselenggarakan  de- birokratisasi  dari  system  pengawasan  dan  de-konsentrasi  dalam  manajemen  perusahaan  – perusahaan Negara.”
Pasal  inilah  kiranya  yang  dijadikan  dasar  bagi  kebijakan  baru  pemerintah  dalam keterlibatannya  pada  aktivitas  perekonomian  Indonesia.  Disamping  itu  juga  karena  mulai dianutnya politik pintu terbuka bagi masuknya  modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA).
Secara umum bisa dilihat bahwa pemerintah ingin suatu iklim yang lebih bebas, atau dengan kata lain pemerintah lebih menekankan pada pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan  yang  sebanyak  mungkin  dari  kegiatan-kegiatan  ekonomi.  Dengan  demikian diharapkan pemerintah tidak akan terlalu turut campur tangan dalam kegiatan ekonomi, sehingga ada rangsangan bagi modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Kebijakan  untuk  memberikan  kebebasan  bagi  masuknya  modal  asing  dan  bagi  tumbuhnya suatu  kompetisi  tersebut,  telah  pula  dilanjutkan  melalui  Tap  No.  IV/  MPR/  1973  tentang  Garis- garis Besar Haluan Negara (Repelita II Bab 5 hal Pengembangan Dunia Usaha). Garis Garis Besar Haluan  Negara  Tahun  1993,  menghendaki  keseimbangan  peranan  ke  tiga  pelaku  ekonomi (koperasi, usaha negara dan usaha swasta). Disebutkan:
Pengembangan dan pembinaan usaha nasional meliputi koperasi, usaha Negara, dan usaha swasta diarahkan  agar  tumbuh  menjadi  kegiatan  usaha  yang  mampu  menjadi  penggerak  utama pembangunan  ekonomi,  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  pemerataan  kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri.
BUMN sebagai organisasi, tidak berbeda dengan fungsi swasta dan koperasi, dengan fungsi tersebut  kurang  mengacu  kepada  Pasal  33  UUD  1945.  sehingga  peranannya  kurang  jelas  dan tanpa perbedaan secara spesifik, seperti menjadi rumit tatkala ketiga pelaku ekonomi dikukuhkan sebagai  kekhasan  Sistem  Ekonomi  Pancasila  oleh  para  ekonom  Indonesia.  Penciptaan  kondisi yang  demikian  dibenarkan  PP  No.  3  Tahun  1983,  yang  menyebutkan  bahwa  maksud  dan  tujuan dari BUMN adalah sama, yaitu:
a. memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian  Negara  umumnya  dan penerimaan Negara pada khususnya.
b. Mengadakan pemupukan keuntungan/ pendapatan.
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang / jasa yang bermutu/ memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
d. Menjadi  perintis  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  belum  dapat  dilaksanakan  oleh  sector swasta dan koperasi.
e. Menyelenggaraaakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swsta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai.
f. Turut  aktif  memberikan  bimbingan  kegiatan  kepada  sector  swasta,  khususnya  pengusaha golongan ekonomi lemah dan sector koperasi.
g. Turut  aktif  melaksanakan  dan  menunjang  pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.
Era globalisasi, mengakibatkan usaha nasional harus dibina dan dikembangkan, agar makin berperan dalam mendorong perkembangan pasar dalam negeri dan meningkatkan daya beli rakyat, serta  makin  mampu  menghadapi  arus  globalisasi  dan  regionalisasi  perekonomian  dunia.  Kerja
sama  antara  koperasi,  usaha  Negara  dan  swasta  perlu  lebih  ditingkatkan  dan  dikembangkan.
Peningkatan  peranan  BUMN,  terutama  yang  menyangkut  kepentingan  Negara  dan  menguasai hajat  hidup  orang  banyak,  dengan  meningkatkan  efisiensi  dan  produktifitas.  Sedangkan  koperasi harus  didukung  dengan  pemberian  kesempatan  berusaha  di  segala  sector  kegiatan  ekonomi,  baik di dalam maupun di luar negeri.  Penjelasan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan Dalam  sistem  perekonomian  nasional,  BUMN  ikut  berperan  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa yang  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan  sebesar-besarnya  kemakmuran  masyarakat.  Peran BUMN  dirasakan  semakin  penting  sebagai  pelopor  dan/atau  perintis  dalam  sektor-sektor  usaha yang  belum  diminati  usaha  swasta.  Di  samping  itu,  BUMN  juga  mempunyai  peran  strategis sebagai  pelaksana  pelayanan  publik,  penyeimbang  kekuatan-kekuatan  swasta  besar,  dan  turut membantu  pengembangan  usaha  kecil/koperasi.  BUMN  juga  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  negara  yang  signifikan  dalam  bentuk  berbagai  jenis  pajak,  dividen  dan  hasil privatisasi.
Pelaksanaan  peran  BUMN  tersebut  diwujudkan  dalam  kegiatan  usaha  pada  hampir  seluruh sektor  perekonomian,  seperti  sektor  pertanian,  perikanan,  perkebunan,  kehutanan,  manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.
Dalam  kenyataannya,  walaupun  BUMN  telah  mencapai  tujuan  awal  sebagai  agen pembangunan  dan  pendorong  terciptanya  korporasi,  namun  tujuan  tersebut  dicapai  dengan  biaya yang  relatif  tinggi.  Kinerja  perusahaan  dinilai  belum  memadai,  seperti  tampak  pada  rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN  belum  sepenuhnya  dapat  menyediakan  barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  bagi masyarakat  dengan  harga  yang  terjangkau  serta  belum  mampu  berkompetisi  dalam  persaingan
bisnis  secara  global.  Selain  itu,  karena  keterbatasan  sumber  daya,  fungsi  BUMN  baik  sebagai pelopor/perintis  maupun  sebagai  penyeimbang  kekuatan  swasta  besar,  juga  belum  sepenuhnya dapat dilaksanakan.
Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan  liberalisasi  dan  globalisasi  perdagangan  yang  telah  disepakati  oleh  dunia  internasional seperti  kesepakatan  mengenai  World  Trade  Organization  (WTO),  ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA),  ASEAN  Framework  Agreement  on  Service,  dan  kerjasama  ekonomi  regional  Asia

## Pacific (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC).
Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya  korporasi  dan  profesionalisme  antara  lain  melalui  pembenahan  pengurusan  dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Peningkatan  efisiensi  dan  produktifitas  BUMN  harus  dilakukan  melalui  langkah-langkah restrukturisasi  dan  privatisasi.  Restrukturisasi  sektoral  dilakukan  untuk  menciptakan  iklim  usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan  yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan  yang  meliputi  penataan  kembali  bentuk  badan  usaha,  kegiatan  usaha,  organisasi, manajemen,  dan  keuangan.  Privatisasi  bukan  semata-mata  dimaknai  sebagai  penjualan perusahaan,  melainkan  menjadi  alat  dan  cara  pembenahan  BUMN  untuk  mencapai  beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan  struktur  keuangan  dan  manajemen,  penciptaan  struktur  industri  yang  sehat  dan kompetitif,  pemberdayaan  BUMN  yang  mampu  bersaing  dan  berorientasi  global,  penyebaran kepemilikan  oleh  publik  serta  pengembangan  pasar  modal  domestik.  Dengan  dilakukannya
privatisasi  BUMN,  bukan  berarti  kendali  atau  kedaulatan  negara  atas  BUMN  yang  bersangkutan menjadi berkurang atau  hilang karena sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi  penguasaan  melalui  regulasi  sektoral  dimana  BUMN  yang  diprivatisasi  melaksanakan kegiatan usahanya.
Pentingnya  penataan  yang  berkelanjutan  atas  pelaksanaan  peran  BUMN  dalam  sistem perekonomian  nasional,  terutama  upaya  peningkatan  kinerja  dan  nilai  (value)  perusahaan,  telah diamanatkan  pula  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  melalui  Ketetapan  Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004. Tap MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan  kepentingan  umum  dan  berada  dalam  sektor  yang  telah  kompetitif  didorong  untuk privatisasi
Penataan  sistem  pengelolaan  dan  pengawasan  BUMN  telah  dilakukan  Pemerintah  pada waktu yang lalu dan kiranya akan terus berlanjut. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan  penataan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  BUMN.  Pada  tahun 1960,  telah  dikeluarkan  Undang  Undang  Nomor  19  Prp.  Tahun  1960  dengan  tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari badan usaha negara yang ada.
Pada tahun 1969, ditetapkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969. Dalam Undang-undang tersebut,  BUMN  disederhanakan  bentuknya  menjadi  tiga  bentuk  usaha  negara  yaitu  Perusahaan Jawatan  (Perjan)  yang  sepenuhnya  tunduk  pada  ketentuan  Indonesische  Bedrijvenwet  (Stbl. 1927:419), Perusahaan Umum (Perum)  yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor  19  Prp.  Tahun  1960  dan  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  yang  sepenuhnya  tunduk  pada
ketentuan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Dagang  (Stbl.  1847  :  23)  khususnya  pasal-pasal  yang mengatur  perseroan  terbatas  yang  saat  ini  telah  diganti  dengan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969,
Pemerintah  membuat  pedoman  pembinaan  BUMN  yang  mengatur  secara  rinci  hal-hal  yang berkaitan  dengan  mekanisme  pembinaan,  pengelolaan  dan  pengawasan  yang  tertuang  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000  tentang  Perusahaan  Jawatan  (PERJAN).  Berbagai  Peraturan  Pemerintah  tersebut memberikan  arahan  yang  lebih  pasti  mengenai  sistem  yang  dipakai  dalam  upaya  peningkatan kinerja  BUMN,  yaitu  berupa  pemberlakuan  mekanisme  korporasi  secara  jelas  dan  tegas  dalam pengelolaan BUMN.
Namun,  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  tersebut  masih  belum  memberi landasan  hukum  yang  kuat  di  dalam  pengembangan  badan  usaha  negara  sejalan  dengan perkembangan  dunia  korporasi  seperti  halnya  upaya-upaya  privatisasi  dan  pelaksanaan  prinsip- prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Berdasarkan  kenyataan  tersebut  diatas,  dan memperhatikan  amanat  ketetapan  MPR  Nomor  IV/MPR/1999,  maka  dipandang  perlu  untuk menetapkan  suatu  Undang-undang  baru  yang  mengatur  BUMN  secara  lebih  komprehensif  dan
sesuai dengan
perkembangan
dunia usaha.
Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan  datang  dan  meletakkan  dasar-dasar  atau  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik (good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di
berbagai  negara  termasuk  Indonesia,  antara  lain  disebabkan  perusahaan-perusahaan  di  negara tersebut  tidak  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (good  corporate
governance) secara konsisten.
Undang-undang  BUMN  dirancang  untuk  menciptakan  sistem  pengelolaan  dan  pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN,  serta  menghindarkan  BUMN  dari  tindakan-tindakan  pengeksploitasian  di  luar  asas  tata kelola  perusahaan  yang  baik  (good  corporate  governance).  Undang-undang  ini  juga  dirancang untuk  menata  dan  mempertegas  peran  lembaga  dan  posisi  wakil  pemerintah  sebagai  pemegang saham/pemilik  modal  BUMN,  serta  mempertegas  dan  memperjelas  hubungan  BUMN  selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.
Di  samping  itu,  Undang-undang  ini  mengatur  pula  ketentuan  mengenai  restrukturisasi  dan privatisasi  sebagai  alat  dan  cara  pembenahan  BUMN  untuk  mencapai  cita-citanya  serta  hal-hal penting  lainnya  yang  mendukung  dan  dapat  menjadi  landasan  bagi  upaya-upaya  penyehatan BUMN. Khusus mengenai program privatisasi, Undang-undang ini menegaskan bahwa privatisasi hanya  dapat  dilakukan  terhadap  BUMN  yang  berbentuk  Persero  sepanjang  dimungkinkan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  kegiatan  yang  dilakukan  Persero  tersebut. BUMN  Persero  dapat  diprivatisasi  karena  selain  dimungkinkan  oleh  ketentuan  di  bidang  pasar modal juga karena pada umumnya hanya BUMN Persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat.
BUMN  diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu  pelayanan  pada  masyarakat  sekaligus memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  membantu penerimaan  keuangan  negara.  Meskipun  maksud  dan  tujuan  Persero  adalah  untuk  mengejar keuntungan,  namun  dalam  hal-hal  tertentu  untuk  melakukan  pelayanan  umum,  Persero  dapat
diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
Dengan  demikian,  penugasan  pemerintah  harus  disertai  dengan  pembiayaannya  (kompensasi) berdasarkan  perhitungan  bisnis  atau  komersial,  sedangkan  untuk  Perum  yang  tujuannya menyediakan  barang  dan  jasa  untuk  kepentingan  umum,  dalam  pelaksanaannya  harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk  menyediakan  barang  dan/atau  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  namun  kegiatan tersebut  belum  dapat  dilakukan  oleh  swasta  dan  koperasi  karena  secara  komersial  tidak menguntungkan.  Oleh  karena  itu,  tugas  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  penugasan  kepada BUMN.  Dalam  hal  adanya  kebutuhan  masyarakat  luas  yang  mendesak,  pemerintah  dapat  pula menugasi  suatu  BUMN  yang  mempunyai  fungsi  pelayanan  kemanfaatan  umum  untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

## KESIMPULAN
Bahwa    tujuan  BUMN  menurut  UU  No.  19  Prp.  Tahun  1960,  adalah  public  service  dan membangun  ekonomi  nasional  dengan  mengutamakan  kebutuhan  rakyat  dan  ketenteraman  serta ketenangan  kerja  dalam  perusahaan  menuju    masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  materiel  dan spiritual.
Bahwa  tujuan  pendirian  BUMN  menurut  UU  No.  19  Tahun  2003  adalah    memberikan sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian  nasiona                pada  umumnya  dan  penerimaan negara  pada  khususnya;    mengejar  keuntungan;    menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan  memadai  bagi  pemenuhan  hajat  hidup orang banyak;  menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dap dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi.
Undang  Undang  Dasar  l945  dan  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2003  memungkinkan suatu  keterlibatan  total  atau  etatisme  dalam  politik  perekonomian  untuk  mencapai  kesejahteraan rakyat
-----------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Arief Budiman, 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta
Bachsan Mustafa, 1985. Sitem Hukum Indonesia, Remaja Karya, Bandung.
Ibrahim R, 1997. Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Adityabakti, Bandung.
Kansil CST, 1985. Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta. Mulya Lubis T, 1992. Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Pandji Anoraga, 1995. BUMN Swasta dan Koperasi, Pustaka Jaya, Jakarta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang  Badan Usaha Milik Negara.