Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015

## PENAFSIRAN DALAM HUKUM PAJAK DAN KETETAPAN PAJAK
Oleh : Muhammad Yusuf Siregar, SHI, MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu Rantauprapat

## ABSTRAK
Pajak  pada  dasarnya  adalah  merupakan  suatu  (pemberian  secara  cuma-cuma)  namun sifatnya  suatu  kewajiban  yang  dapat  dipaksakan  dan  harus  dilaksanakan  oleh  rakyat  (masyarakat) kepada  seorang  raja  atau  penguasa.  adapun  penafsiran  dalam  hukum  pajak  tersebut  ialah  sebagai berikut:
1. Penafsiran Histories
2. Penafsiran Sosiologis
3. Penafsiran Sistematis
4. Penafsiran Autentik
5. Penafsiran Tata Bahasa
6. Penafsiran Analogi
7. Penafsiran A Contrario
Sedangkan  untuk  mengetahui  adanya  kewajiban  wajib  pajak  (WP)  adalah  berupa  surat ketetapan pajak terdiri atas 6 (enam) macam yaitu:
1. Surat tagihan pajak (STP).
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat ketapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT)
4. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB)
5. Surat ketetapan pajak nihil (SKPN)
6. Surat Pemberitahuanpajak Terutang (SPPT)
Kata Kunci : Penafsiran, Ketetapan, Hukum Pajak,

## I. PENDAHULUAN
Negara  pelayanan  dan  pelayanan umum  yang  telah  diberikan  negara terhadap  masyarakat  merupakan  ikatan yang  saling  ketergantungan  dalam  segala hal,  baik  dalam  pelayanan  publik  (public sevice)  berupa  pemungutan  pajak  negara dan pajak daerah yang dilakukan pemerintah  kabupaten  dan/atau  kota kepada  masyarakat  yang  memiliki  harta bendanya.
Prof.  M.  Solly  Lubis,  SH, 1 mengutarakan  bahwa  Public  service (penyelenggaraan  kepentingan  umum) adalah  istilah  cakupan  yang  meliputi seluruh  peranan  dan  fungsi  pemerintah baik  sebagai  legal  state  (negara  hukum) maupun sebgai administrative state (negara  administrasi).  Sebagai  political state (semata-mata negara politik) pemerintah  menjalankan  4  fungsi  (the clasical  functions  of  government)  yaitu:
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
1).  Maintenance  of  peace  and  order (memelihara  ketertiban  dan  ketenangan) yaitu mengatasi gangguan terhadap ketertiban  baik  gangguan-gangguan  yang datang  dari  warga  masyarakat  sendiri maupun  dari  sumber-sumber  lainnya,  2). Fungsi  pertahanan  dan  keamanan,  3). Fungsi diplomatik, 4). Fungsi perpajakan.
Pajak pada dasarnya adalah merupakan suatu (pemberian secara cuma- cuma)  namun  sifatnya  suatu  kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan  oleh  rakyat  (masyarakat) kepada  seorang  raja  atau  penguasa. Rakyat  ketika  itu  hanya  memeberikan upetinya kepada raja atau kepada penguasa  yang  berbebtuk  natura  berupa padi, ternak atau hasil tanam lainnya yang mungkin  dapat  dijadikan  penghasilan. Pemberian  yang  dilakukan  rakyat  ketika itu    digunakan  untuk  keperluan  dan kepentingan raja atau pengguasa setempat. Sedangkan  imbalan  atau  prestasi  yang diberikan  kepada  rakyat  tidak  ada,  sebab memang sifatnya hanya untuk
kepentinggan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan  raja  yang  lebih  tinggi  status sosialnya dibandingkan rakyat 2 .
Namun dalam perkembangan, sifat upeti  yang  telah  diberikan  rakyat  tidak lagi  hanya  untuk  kepentingan  raja-saja, tetapi  sudah  untuk  mengarah  kepentingan
2 http://ekaperiaman.blogspot.com/2011/12/maka lah-pjk.html, diakses: Senin, 28 Januari 2013
rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan  oleh  rakyat  kepada  raja  atau pengguasa  digunakan  untuk  kepentinggan umum  seperti  untuk  menjaga  keamanan rakyat. Seperti memelihara jalan, memebanggun salauran air untuk penggairan  sawah,  membanggun  sarana sosial lainnya seperti taman,  serta kepentingan umum lainnya.
Dengan  adanya  perkembangan dari masyarakat, maka sifat upeti (pemberian)  itu  yang  semula  dilakukan dengan Cuma-Cuma dan sifatnya memaksa,  kemudian  dibuat  suatu  aturan- aturan  yang  lebih  baik  agar  sifatnya memaksa  tersebut,  namun  unsur  keadilan tersebut lebih diperhatikan. Dengan demikianlah  masyarat  diikut  sertakan dalam membut aturan-aturan dalam pemungutan  pajak,  yang    nantinya  akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri 3 .
Dasar  pertimbangan  pemerintah daerah memungut pajak. Sebagai konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah, maka  daerah  mempunyai  hak  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan- urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya. Untuk
menjalankan  otonomi  tersebut,  akan menimbulkan  pembagian  kewenangan pada  sektor  keuangan  untuk  membiayai
3 http://citizen.kuningannews.com/index.php?opt ion=com_content&view=article&id=85%3Atindak, diakses: Senin, 28 Januari 2013
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
penyelenggaraan  urusan  rumah  tangga (otonomi)  pada  pemerintahan  daerah tersebut 4 .
Dengan  adanya  perkembangan masyarat yang akhirnya membentuk suatu negara  dan  dengan  dilandasinya  unsur keadilan  dalam  pemungutan  pajak,  maka dibuatlah suatu ketentuan berupa perundang-undangan yang mengatur bagaimana  tata  cara  pemungutan  pajak, serta  ketetapan  pajak  dalam  priendsif pelaksanannya yang mungkin sudah diatur didalam undang-undang.
Sesuai  dengan  paparan  diatas, maka  ada  baiknya  penulis  akan  meng- eksplor dan  melihat dengan  dekat  tentang penafsiran  dalam  hukum  pajak  dan  juga memaparkan  sejauh  mana  peranan,  guna, dan fungsi pemerintah terhadap penetapan pajak  yang  akan  menjadi  penentu  dalam mencari kebenaran dan keadilan.
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas dapat  diambil  suatu  rumusan  masalah sebagai bentuk pembatasan dalam pembahasan  karya  ilmiah  ini.  adapun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  suatu  tindakan  yang  dapat diberikan  dalam  ketetapan  pajak  itu sendiri ?
2. Bagaimana  interpretasi  dalam  hukum pajak tersebut ?
4 Faisal  Akbar    Nasution ,  disampaikan  pada perkuliahan  Keuangan  Negara  Program  Pasca  Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012

## II. PENAFSIRAN HUKUM PAJAK
2.1 Sekilas Tentang Pengertian Pajak
Secara  konstitusional  pajak diatur  dalam  pasal  23A  UUD  1945 yang  menytakan  bahwa  “  pajak  dan pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa untuk  keperluan  negara  diatur  dengan undang-undang:. Dari ketentuan tersebut,  tersimpul  suatu  pengertian yang  tersirat  bahwa  pajak  merupakan suatu  kewajiban  yang  harus  dipikul serta dipenuhi oleh setiap  rakyat  yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana  yang  akan  diatur  dalam bentuk undang-undang, untuk nantinya  membiayai  penyelenggara kehidupan  bernegara,  baik  dalam bentuk pelaksanaan jalannya administrasi pemerintahan yang dijalankan oleh setiap aparatur pemerintahan maupun untuk
pelaksanaan  jalannya  pembangunan guna meningkatkan kesejahtraan rakyat 5 .
Beberapa uraian diatas belumlah  dapat  dikategorikan  sebagai penjelasan yang secara konkrit tentang defenisi  pajak  tersebut.  Maka  untuk lebih  terperincinya  dapat  diuraikan melalui para ahli dibawah ini:
Menurut  Rochmat  Soemitro mengutarakan  pengertian  pajak  yaitu,
5 Faisal  Akbar  Nasution,  “Pemerintahan Daerah Dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah”,  Jakarta:  PT.  Sofmedia,  2009,  Cetakan Pertama. Hal. 36
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
iuran  rakyat  kepada  kas  negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan  undang-undang  (dapat dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat jasa  timbal  balik  yang  langsung  dapat ditunjuk  dan  digunakan  sebagai  alat pencegah atau pendorong untuk mencapai  tujuan  yang  ada  diluar bidang keuangan. Menurut M.
Suparmoko,  Pembayaran  iuran  oleh rakyat  kepada  pemerintah  yang  dapat dipaksakan  dengan  tanpa  balas  jasa yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk. Sedangkan menurut  B.  Usman dan  K. Subroto,  Pemungutan  yang  dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan
peraturan  perundang-undanga,  yang hasilnya
dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum
pemerintah,  yang  balasjasanya  tidak secara  langsung  diberikan  kepada pembayarnya, sedangkan pelaksanaannya  dimana  perlu  dapat dipaksakan. Menurut Josef Riwu Kaho Pajak  daerah  adalah  sebagai  bagian dari  pajak  negara  yang  diserahkan kepada  daerah  untuk  di  pungut berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  dipergunakan  guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum public 6 .
6 ibid
Maka dapat disimpulkan bahwa  secara  umum  pajak  yaitu pembayaran berupa iuran yang dilakukan  oleh  masyarakat  kepada negara  yang  sifatnya  memaksa  sesuai yang  ditetapkan  didalam  peraturan perundang-undangan.
Menurut  The  Liang  Gie  “Pada prinsipnya setiap daerah otonom harus dapat membiayai sendiri semua kebutuhannya  sehari-hari  yang  rutin. Apabila  untuk  kebutuhan  itu  daerah masih mengandalkan bantuan keuangan dari pusat, maka sesungguhnya daerah itu tidak otonom lagi. Otonomi yang diselenggarakannya  tidak  ada  artinya karena  umumnya  akan  mengikuti irama  datangnya  dan  banyak-nya bantuan pusat, serta syarat-syarat yang diikatkan  pada  bantuan  itu.  Dengan demikian  daerah  itu  tidak  dapat dikatakan mempunyai kehidupan sendiri”.
Dasar  hukum  pengenaan  pajak diatur  dalam  Pasal  23  A  UUD  1945, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa  untuk  keperluan  negara diatur dengan undang-undang”. Dengan  demikian  pajak  merupakan suatu  kewajiban  yang  harus  dipikul serta  dipenuhi  oleh  seluruh  rakyat yang  telah  memenehui  kewajiban sesuai dengan syarat-syarat  yang akan diatur dengan undang-undang.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
Kewajiban  membayar  pajak  adalah
dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan
bernegara.
2.2 Penafsiran Dalam Hukum Pajak
Suatu  peraturan  adakalahnya tidak  dimengerti  secara  jelas  atau kurang jelas sehingga perlu suatu cara atau  upaya  penafsiran  (interpretasi) untuk menerobos peraturan yang tidak jelas  tersebut.  Ketidak  jelasan  suatu peraturan  bisa  di  jelaskan  karna adanya  kesenjangan  antara  peraturan yang sifatnya tertulis dengan kesadaran  hukum  suatu  masyarakat yang  ada,  atau  karna  memeang peraturan tertulis tidak dapat dimengerti  atau  bahkan  memepunyai pengertian  yang  bermacam-macam menurut  bahasa  yang  ada  (secara tertulis)  yang  dibaca  oleh  pembaca peraturan tersebut.
Suatu  cara  integrasi  yang
terdesentralisasi tidak dapat dihindarkan, karena
untuk memaksimalkan  rasionalitas  satu  sub- sistem  berarti  menciptakan  masalah yang  tak  terselesaikan  dalam  sistem- sistem  fungsional  yang  lain,  untuk menghindari  ini  batasan-batasan  yang berhubungan  harus  dibuat  kedalam struktur  bayangan  setiap  sub-sistem politik    fungsional.  Struktur  bayangan merupakan  kunci  untuk  menentukan
bagaimana  hukum  responsif  dapat memainkan  peran  pentingnya  dalam masyarakat yang terdiferensiasi.
Menurut Luhman 7 setiap subsitem  terbuka  bagi  tiga  oreantasi yang berbeda antara lain:
1. Kearah  keseluruhan  sistem  sosial dalam istilah fungsinya.
2. Kearah sub-sistem masyarakat lainnya dalam istilah berformance, inpun dan output; dan
3. Kearah  dirinya  sendiri,  dalam istilah  “Reflextion”.  Bila  oreantasi ini tidak sesuai, makabisa menimbulkan masalah.
Dibawah ini dijelaskan berbagai penafsiran (interpretasi)
yang sering digunakan dalam lapangan  hukum  perdata,  namun  juga dapat  digunakan  dalam  lapangan hukum publik, termasuk dalam hukum pajak  sebagai  alat  untuk  mencoba memahmi  peraturan  (undang-undang). Dalam  hal  ini  adapun  penafsiran dalam  hukum  pajak  tersebut  ialah sebagai berikut: 8

## 1. Penafsiran Histories
Penafsiran  histories  adalah penafsiran  atas  suatu  undang- undang  dengan  melihat  pada sejarah  dibuatnya  suatu  undang- undang.  Untuk  dapat  memeahami
7 Alvi  Syahrin,  “Beberapa  Masalah  Hukum”, Jakarta: PT. Sofmedia , Cetakan Pertama. 2009. Hal. 9 8 Wirawan B Ilyas  dan  Richard Burton,  Hukum Pajak, edisi 3, Jakarta: Empat Salemba, 2007. Hal. 33
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
penafsiran  histori  yang  demikian, tentu  hanya  dapat  diketahui  dari dokumen-dokumen rapat pada waktu  dibuatnya  undang-undang. Misalanya  dokumen  rapat  para pembut  undang-undang,  dokumen rapat pembahasan antara pemerintah  dengan  DPR  dan dokumen  surat-surat  lainnya  yang dibuat  secara  resmi  baik  oleh pemerintah maupun pemerinta
dengan DPR. Dengan mengunakan
penafsiran histories dapat
diketahui  maksud  dari  pembut undang-undang  atas  isi  dari  suatu undang-undang.
2. Penafsiran Sosiologis
Penafsiran sosiologis
adalah penafsiran atas suatu ketentuan  dalam  Undang-Undang
yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Seperti diketahui bahwa kehidupan suatu masyarakat  selalu  berkembang (sipat dinamis) sedangkan
Undang-Undang  yang  bentuknya tertulis tidak bisa selalu mengikuti kehidupan  masyarakat  yang  selalu lebih cepat perkembangannya.
Oleh karena, perlu adanya penyesuaian antara Undang- Undang  yang  sifatnya  tertulis dengan perkembanggan
(perubahan) kehidupan suatu masyarakat.
3. Penafsiran Sistematis
Penafsiran sistematis
adalah penafsiran atas suatu ketentuan  dalam  UU  mengkaitkan dengan  ketentuan  (Pasal-Pasal) lain  dari  UU  dimaksud  (dalam suatu UU) atau dengan mengaitkannya  dengan  ketentuan (pasal-pasal)  lain  dari  UU  yang lainnya.
Karena  suatu  UU  terdiri dari  pasal-pasal,  maka  ketentun atau  suatu  pasal  yang  tidak  jelas dapat diketahui dengan melihat/mengaitkannya dengan arti  atau  maksud  dari  pasal-pasal lainnya  atas  suatu  UU  yang lainnya, sehingga merupakan suatu system yang saling berhubung.
4. Penafsiran Autentik
Penafsiran  autentik  adalah suatu  penafsiran  ketentuan  dalam Undang-Undang  dengan  melihat apa  yang  telah  dijelaskan  dalam Undang-Undang tersebut.
Biasanya  dalam  suatu  Undang- Undang  terdapat  berupa  pasal mengenai  ketentuan  umum  yang isinya menjelaskan arti atau maksud  dari  ketentuan  yang  telah diatur.  Ketentuan  umum  yang demikian  sering  disebut  dengan terminologi  untuk  menjelaskan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
hal-hal  yang  dianggap  perlu.
Terminologi inilah yang dimaksudkan  dengan  penafsiran autentik. Sedangkan penjesan suatu  pasal  yang  dimuat  dalam tambahan lembaran Negara (TLN) bukanlah  merupakan  penafsiran autentik, tetapi hanya suatu penjelasan  semata  atas  isi  suatu pasal,  yang  sering  kali  dalam penjelasan masi menimbulkan ketidak jelasan.
5. Penafsiran Tata Bahasa Penafsiran tata bahasa merupakan  penafsiran  atas  suatu ketentuan  dalam  Undang-Undang berdasarkan bunyi kata-kata secara keselirihan  dalam  kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat
Undang-Undang. Dari semua penafsiran  yang  ada  penafsiran menurut  tata  bahasa  merupakan penafsiran  yang  paling  penting dibandingkan penafsiran- penafsiran  lainnya,  sebab  apabila kata-kata  dalam  kalimat  suatu pasal dalam Undang-Undang telah jelas maksudnya, maka tidak boleh lagi dipergunakan cara-cara penafsiran lainnya. Inilah pentingnya pembuat Undang-
Undang  untuk  memilih  kata-kata dalam  menyusun  suatu  kalimat menjadi  suatu  aturan  agar  tidak menimbulkan salah  pengertian
bagi masyarakat yang membacanya.
6. Penafsiran Analogi
Dalam  penafsiran  ini adalah merupakan  suatu  ketentuan dalm Undang-Undang dengan cara memberi  kiasan  (ibarat  analog) pada  kata-kata  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  sehingga suatu  peristiwa  yang  sebenarnya tidak termasuk dalam suatu ketentuan. Jadi termasuk
berdasarkan anolog yang dibuat 9 .
Menurut Prof. Scolten, penafsiran analogis ini sama dengan  penafsiran  secara  luas (ekstensif)  yang  memperluas  arti sutu ketentuan.
R. Santoso Broto Dihardjo, SH. 10 , memberikan contoh penafsiran analogis dengan mengambil kata “penjualan” dijadikan  menjadi  “pemindahan ketangan  lain”  (dari  peraturan yang  ada  ditarik  keperaturan  ynag bersifat  umum)  selanjutnya  kata “pemindahan ketanggan lain” ditarik suatu kesimpulan yang juga termasuk khibah, pemasukan harta (inbreng) dan wasiat.
Penafsiran analogis ini adalah  sama  dengan  penafsiran
9 Ibid. Hal. 34
10 R.  Santoso  Brotodihardjo,  Pengantar  Ilmu Hukum Pajak, Jakarta: Rajawali Pers, 2004. Hal. 57
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
secara  ekstensif  yang  maksudnya memperluas  suatu  aturan  sehingga suatu  peristiwa  menjadi  termasuk dalam aturan  yang ada.  Penafsiran analogis  ini  tidak  boleh  dipakai dalam Undang-Undang pajak, karna dapat merugikan wajib pajak dan tidak adanya kepaastian
hukum  terhadap  peristiwa  yang terjadi.  Aturan  umum  yang  tidak ditulis dalam Undang-Undang pajak (sebagai aturan yang bersifat khusus)  menjadi  berlaku  padahal pasal 23 (2) UUD 1945 menegaskan bahwa segala pemungatan pajak harus berdasarkan Undang-Undang
(Tentunya  UU  pajak  yang  bersifat khusus).
7. Penafsiran A Contrario Penafsiran a contrario suatu  ketentuan  dalam  Undang- Undang  yang  didasarkan  pada perlawanan  pengertian  antara  soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal Undang-
Undang.  Berdasarkan  perlawanan pengertian itu ditarik suatu kesimpulan  bahwa  soal  yang dihadapi  itu  tidak  diatur  dalam pasal  Undang-Undang  nya  atau dengan  kata  lain  soal  yang dihadapi  berada  diluar  ketentuan pasal suatu Undang-Undang.
Seperti hal nya penafsiran
analogis,  penafsiran  a  countrario didalam  bidang  hukum  pajak  juga tidak  diperbolehkan  karena  akan merugikan wajib pajak dan menimbulkan ketidak pastian dalam  hukum  yang  sudah  jelas mengaturnya 11 .

## III. KETETAPAN PAJAK
3.1 Macam-Macam Ketetapan Pajak
Reformasi didalam manajemen keuangan  negara  diawali  dengan diberlakukannya  UU  No.  17  tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  dan UU  No.  01  tahun  2004.  Paradigma baru  pengelolaan  keuangan  negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan  negara  meliputi  UU  No.  17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU  No.  01  tahun  2004  tentang Pembendaharaan Negara, dan UU No. 15  tahun  2004  tentang  pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan negara setidaknya mengandung  tiga  kaedah  manajemen keuangan  negara,  yaitu  orentasi  pada hasil,
Profesionalitas, serta Akuntabilitas dan Transparansi.
Berbagai  produk  hukum  yang dapat  diterbitkan  direktorat  jendral pajak  dalam  hal  ini  Kantor  Pelayanan Pajak  atau  Kantor  Pelayanan  Pajak
11 Wirawan  B  Ilyas  dan  Richard  Burton,  Opcit, Hal. 36
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
Bumi  dan  Bangunan  (KPP/KPPBB) untuk  mengetahui  adanya  kewajiban atau  wajib  pajak  (WP)  adalah  berupa surat  ketetapan  pajak  terdiri  atas  6 (enam) macam 12 yaitu:
1. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat  tagihan  pajak  adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan  tagihan  pajak  dan  atau sanksi  administrasi  berupa  bunga atau  denda.  surat  tagihan  pajak diatur  dalam  pasal  14  Undang- Undang  No.  06  Tahun  1983 tentang  ketentuan  umum  dan  tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang No.16  tahun  2000  (selanjutnya disebut  UU  KUP).  Surat  tagihan pajak  dapat  diterbitkan  dalam  hal- hal sebagai berikut:
a) Apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Apabila  dari  hasil  penelitian surat  pemberitahuan  terdapat kekurangan  pembayaran  pajak sebagai  akibat  salah  tulis  dan salah hitung;
c. Apabila wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa
denda atau bunga;
12 H.  Hadi  Moeljo,  Dasar-Dasar  Penagihan Pajak  Negara,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, Cetakan Pertama. 2007. Hal. 17
d. Apabila  pengusaha  dikenakan pajak  berdasarkan  UU  PPN
dan perubahannya tidak
melaporkan kegiyatan usahanya untk dikukuhkan sebagai pengusaha kenak pajak (PKP);
e. Apabila  pengusa  yang  tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kenak  pajak  tetapi  memebuat faktur pajak;
f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kenak  pajak  tidak  membuat atau  membuat  factor  pajak, tetapi  tidak  tepat  waktu  atau tidak  mengisi  selengkapnya faktor pajak;
Penerbit surat tagihan pajak  akan  ditambah dengan sanksi  administrasi  berupa  bunga sebesar  2%  sebulan  untuk  paling lama  24  bulan  dihitung  sejak terutangnya  pajak  atau  bagian tahun  pajak  atau  tahun  pajak sampai  dengan  diterbitknnya  surat tagihan pajak 13 .
2. Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang
Bayar (SKPKB)
SKPKB adalah surat ketetapan  pajak  yang  diterbitkan untuk menentukan besarnya
13 Hariadi,  Pramono,  et.all,  “Pengelolaan Keuangan  Daerah”,  Jakarta:  Salemba  Empat,  2012. Hal. 7
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
jumlah  pokok  pajak  jumlah  kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya  sanksi  administrasi,  dan jumlah pajak yang harus dibayar.
SKPKB  diatur  dalam  pasal
13 UU KUP yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun  sesudah  terutangnya  pajak, berakhirnya  masa  pajak,  bagian tahun pajak atau tahun pajak  yaitu hal - hal sebagai berikut 14 :
a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan  atau  keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
b) Apabila  surat  pemberitahuan tidak disampaikan dalam
jangka waktu yang telah
ditetapkan  dan  telah  ditegur secara tertulis, tidak disampaikan juga seperti ditentukan dalam surat teguran.
c) Apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan  atas  PPN  dan PPnBM ternyata tidak seharusnya  di  konpensasikan selisih  lebih  pajak  atau  tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
d) Apabila  wajib  pajak  tidak
melakukan kewajiban
14 Sudjarwadi Djangkung, Pemberdayaan
Peradilan  Pajak  Menuju  Supremasi  Hukum  Di Indnesia, Jakarta: makalah 2007. Hal. 57
pembukaan dan tidak memenuhi  permintaan  dalam pemeriksaan  pajak,  sehingga tidak  dapat  diketahui  besarnya pajak yang terutang.
Berdasarkan  sistem  yang dianut Undang - Undang perpajakan, bahwa seharusnya setiap  wajib  pajak,  wajib  bayar pajak  yang  terutang  berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat  ketetapan  pajak.  Adanya batasan  jangka  waktu  10  tahun adalah batas waktu untuk menentukan adanya kepastian hukum dalam menerbitkan ketetapan  pajak  tersebut,  artinya fiksus dalam kurun waktu 10 tahun diberi kesempatan untuk menerbitkan  SKPKB  sepanjang dalam pemeriksaan diketahui wajib  pajak  masi  mempunyai utang pajak. Bahakan SKPKB juga masi  dapat  diterbitkan  oleh  fiksus setelah  lewat  jangka  waktu  10 tahun,  ditambah  sanksi  bunga sebesar  48%  dari  jumlah  yang tidak  atau  kurang  dibayar,  apabila diketahui  wajib  pajak  tersebut terbukti  telah  melakukan  tindak pidana  dibidang  perpajakan  dan telah  diputus  oleh  hakim  serta
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
mempunyai ketetapan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
3. Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) SKPKBT adalah surat ketetapan  pajak  yang  diterbitkan untuk  menentukan  tambahan  atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam  SKPKBT.  SKPKBT  diatur dalam  pasal  15  UU  KUP  yang diterbitkan untuk menampung beberapa kemungkinan yang
terjadi seperti :
a) Adanya  SKPKBT  yang  telah ditetapkan ternyata lebih rendah  dari  pada  perhitungan yang sebenarnya.
b) Adanya  proses  pengembalian
pajak  yang  telah  ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan. c) Adanya  pajak  terutang  dalam surat  ketetapan  pajak  nihil (SKPN) yang ditetapkan ternyata lebih rendah. Penerbitan SKPKBT
dilakukan  apabila  datemukan  data baru  (movum)  atau  data  yang semula  belum  terungkap  yang dapat  menyebabkan  bayaran  pajak yang terutang. Penjelasan pasal 15 Undang-Undang
KUP
menegaskan  apa  yang  dimaksud dengan  data  baru  dan  data  yang semula  belum  terungkap  yaitu
bahwa  data  baru  adalah  data  atau keterangan mengenai segala sesuatu  yang  diperlukan  untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang  yang  oleh  wajib  pajak belum  diberitahukan  pada  waktu penetapan  semula,  baik  dalam surat pemberitahuan dan lampiran- lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan data yang semula  belum  terungkap  adalah data atau keterangan lain mengenai segala  sesuatu  yang  diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah  pajak  yang  terutang,  yang menyangkut: a) Tidak  diungkapkan  oleh  wajib pajak dalam surat pemberitahuan beserta
lampirannya (termasuk laporan keuangan).
b) Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan  semula  wajib  pajak tidak mengungkapkan data atau  memberikan  keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan  fiksus  dapat menetapkan ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
Penerbitan  SKPKBT  juga dapat  dilakukan  setelah  lewat jangka  waktu  10  tahun  ditambah sanksi  bunga  sebesar  48%  dari jumlah  yang  tidak  atau  kurang dibayar apabila wajib pajak terbukti  telah  melakukan  tindak pidana  dibidang  perpajakan  dan telah  diputus  oleh  hakim  serta mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap (in kracht pandewijt).
4. Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih Bayar (SKPLB)
SKPLB adalah surat ketetapan  pajak  yang  diterbitkan untuk menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena  jumlah  kredit  pajak  lebih besar  dari  pada  pajak  yang terutang  atau  tidak  seharusnya terutang.  SKPLB  diatur  dalam pasal  17  Undang-Undang  KUP yang  diterbitkan  untuk  hal-hal sebagai berikut:
a) Untuk pajak penghasilan
(PPh),  jumlah  kredit  pajak lebih  besar  dari  jumlah  pajak yang terutang atau telah
dilakukan  pembayaran  pajak yang seharusnya tidak
terutang.
b) Untuk pajak pertambahan nilai
(PPN)  jumlah  kredit  pajak lebih  besar  dari  jumlah  pajak yang terutang, atau telah
dilakukan  pembayaran  pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak  terutang  yang  dipungut oleh  pemungutan  oleh  PPN, maka  yang  dimaksud  dengan jumlah  pajak  terutang  adalah jumlah pajak pengeluaran setelah  dikurangi  pajak  yang dipunggut  oleh PPN tersebut.
c) Untuk  pajak  penjualan  atas barang mewah (PPnBN), jumlah  pajak  yang  dibayar lebih  besar  dari  jumlah  pajak yang terutang atau telah dilakukan  pembayaran  pajak yang tidak seharusnya terhutang.
SKPLB  akan  diterbitkan jika ada permohonan tertulis wajib pajak,  kepada  kantor  pelayanan pajak (KPP) harus sudah menerbitkan SKPLB paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima  kecuali  kegiatan  tertentu akan  ditetapkan  oleh  direktur jendral  pajak,  apabila  jangka waktu  12  bulan  telah  lewat,  maka permohonan  wajib  pajak  diterima dan wajib pajak berhak mwemperoleh  pengembalian  atas kelebihan pajaknya.
Apabila  berdasarkan  hasil pemeriksaan  ternyata  pajak  yang lebih  dibayar  pajaknya  lebih  besar
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
dari  kelebihan  pembayaran  pajak yang telah ditetapkan, maka
SKPLB  masi  dapat  diterbitkan lagi.
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil
(SKPN) SKPN, adalah surat
ketetapan  pajak  yang  diterbitkan untuk  menentukan  jumlah  pokok pajak  sama  besarnya  dengan jumlah  kredit  pajak  atau  pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak SKPN ini diatur dalam pasal 17  A  Undang-Undang  KUP  yang akan diterbitkan sebagai berikut:
a) Untuk  PPh,  jumlah  kredit pajak  sama  dengan  pajak  yang terutang  atau  pajak  yang  tidak terutang  dan  tidak  ada  kredit pajak.
b) Untuk  PPN  jumlah  kredit pajak  sama  dengan  jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak  terutang  dan  tidak  ada kredit  pajak.  Apabila  ada terdapat  pajak  terutang  yang dipunggut  oleh pemunggut PPN,  maka  yang  dimaksud dengan  jumlah  yang  terutang adalah  jumlah  pajak  keluaran setelah  dikurangi  degan  pajak yang dipungut oleh pemungutan PPN tersebut.
c) Untuk  PPMBN  jumlah  pajak yang  dibayar  sama  dengan
jumlah  pajak  yang  terutang dan  tidak  ada  pembayaran pajak.
d) Surat  Pemberitahuan  Pajak
Terutanag (SPPT) SPPT adalah yang
diterbitkan  oleh  direktur  jendral pajak untuk memeberitahukan besarnya  pajak  yang  terutang kepada  wajib  pajak.  SPPT  diatur dalam  pasal  10  ayat  (1)  Undang- Undang No.12 tahun 1994 tentang pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB). SPPT  merupakan  dokumen  yang berisi  besarnya  hutang  atas  pajak bumi  dan  bangunan  yang  harus dilunasi  oleh  wajib  pajak  pada waktu  yang  telah  ditentukan. SPTT diterbitkan berdasarkan surat  pemberi  tahuan  objek  pajak (SPOP)  dan  telah  disampaikan oleh  wajib  pajak  atau  berdasarkan data  objek  pajak  yang  telah  ada dikantor pelayanan PBB.
SPTT yang diterbitkan oleh KPPBB  harus  dilunasi  paling lambat  enam  bulan  sejak  tanggal diterimanya  SPPT.  Apabila  SPTT tidak  dilunasi,  akan  dikenakan sanksi  denda  administrasi  sebesar 2%  sebulan  sejak  dihitung  dari saat  jatuh  tempo  sampai  hari pembayaran  untuk  jangka  waktu paling lama 24 bulan.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
Maka  yang  menjadi  unsur- unsur  yang  melekat  pada  pajak yaitu antara lain sebagai berikut 15 :
a) Pajak dipungut oleh pemerintah  berdasarkan  atas undang-undang  kepada  rakyat yang berkewajiban untuk membayarnya  berupa  iuran kepada kas negara,
b) Hasil-hasil pajak dipergunakan untuk  membiayai  pengeluaran umum  (rutin)  yang  dilakukan pemerintah,  dan  bila  terdapat sisa  (surplus)  dapat  digunakan untuk membiayai investasi pembangunan,
c) Pemerintah tidak secara langsung  memberikan  balas jasa  kepada  pembayar  pajak, seperti pemeliharaan
keamanan dan ketertiban umum,  pembangunan  sarana- sarana  umum  dan  sebagainya. Oleh  sebab  itu  tidak  terdapat kontra  prestasi  terhadap  wajib pajak  atas  iuran  pajaknya kepada negara,
d) Pelaksanaannya dapat dipaksakan,
e) Pajak  dapat  juga  dipergunakan sebagai sarana untuk pencapaian tujuan tertentu
15 Faisal Akbar, 2012, Opcit
diluar bidang keuangan (fungsi reguleren dari pajak).
Maka  dasar  pertimbangan pemerintah daerah memungut pajak  yaitu,  sebagai  konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah  mempunyai  hak  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan-urusan  pemerintahan  yang telah diserahkan kepadanya. Untuk menjalankan  otonomi  tersebut, akan menimbulkan pembagian kewenangan pada sektor keuangan untuk  membiayai  penyelengga- raan urusan rumah tangga (otonomi) pada pemerintahan daerah tersebut.
3.2 Daluarsa Penetapan
Daluarsa penetapan merupakan suatu  batasan  waktu  yang  ditentukan Undang-Undang untuk dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atas utang pajak wajib pajak, yang tujuannya  tidak  lain  agar  wajib  pajak memperoleh  kepastian  hukum  atas hutang  pajaknya.  Pasal  13  Undang- Undang  KUP  menetapkan  daluarsa penetapan  adalah  selama  sepuluh  (10) tahun.  Artinya,  direktorat  jendral pajak  (fiskus)  diberikan  batas  waktu sampai  degan  sepuluh  (10)  tahun sesudah  saat  terutangnya  pajak  untuk menerbitkan SKPKB.
Apabila  dalam  waktu  sepuluh (10)  tahun  fiskus  tidak  memberikan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
SKPKB,  maka  penerbit SKPKB setelah lewat batas daluarsa penetapan tidak  dapat  lagi  dilakukan  dan  atas hutang  pajak  wajib  pajak  menjadi daluarsa 16 .
Namun  demikian  fiskus  masi tetap  dapat  menerbitkan  SKPKB sekalipun  jangka  waktu  sepuluh  (10) tahun  yang  telah  lewat  yaitu  apabila wajib  pajak  setelah  jangka  waktu sepuluh  (10)  tahun  tersebut  dipidana karena  melakukan  tindak  pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (in cracht vandewijet).

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas  maka  dapat  dismipulkan  bahwa berbagai  penafsiran  (interpretasi)  yang sering  digunakan  dalam  lapangan  hukum perdata,  namun  juga  dapat  digunakan dalam  lapangan  hukum  publik,  termasuk dalam  hukum  pajak  sebagai  alat  untuk mencoba  memahmi  peraturan  (Undang- Undang). Dalam hal ini adapun penafsiran dalam hukum pajak tersebut ialah sebagai berikut:
1. Penafsiran Histories
2. Penafsiran Sosiologis
3. Penafsiran Sistematis
4. Penafsiran Autentik
16 Soemitro,  Rachmat,  Asas-Asas  Hukum
Perpajakan, Bandung: PT Eresco, 1998. Hal. 23
5. Penafsiran Tata Bahasa
6. Penafsiran Analogi
7. Penafsiran A Contrario
Berbagai  produk  hukum  yang dapat  diterbitkan  direktorat  jendral  pajak dalam hal ini kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan pajak bumi dan banggunan (KPP/KPPBB) untuk mengetahui  adanya  kewajiban  atau  wajib pajak (WP) adalah berupa surat ketetapan pajak terdiri atas 6 (enam) macam yaitu:
1. Surat tagihan pajak (STP).
2. Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar (SKPKB)
3. Surat  ketapan  pajak  kurang  bayar tambahan (SKPKBT)
4. Surat  ketetapan  pajak  lebih  bayar (SKPLB)
5. Surat ketetapan pajak nihil (SKPN)
6. Surat  Pemberitahuan  pajak  Terutang (SPPT)
.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Brotodihardjo,  R.  Santoso,  Pengantar  Ilmu Hukum  Pajak,  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2004.
Djangkung, Sudjarwadi, Pemberdayaan
Peradilan  Pajak  Menuju  Supremasi Hukum  Di  Indnesia,  Jakarta:  makalah 2007.
Hariadi, Pramono, et.all, “Pengelolaan Keuangan  Daerah”,  Jakarta:  Salemba Empat, 2012.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
Ilyas,  B  wirawan,  dan  Burton,  Richard,
Hukum  Pajak,  edisi  3,  Jakarta:  Empat Salemba, 2007.
Lubis,  M.  Solly,  “Kebijakan  Publik”, Bandung: Mandar Maju, 2007.

## Nasution,  Akbar,  Faisal,  “Pemerintahan
Daerah Dan Sumber-Sumber Pendapatan  Asli  Daerah”,  Jakarta:  PT.
Sofmedia, Cetakan Pertama. 2009
------------------, Slaide Materi Sumber- Sumber Penerimaan Negara/Daerah yang  disampaikan  pada  perkuliahan Hukum  Keuangan  Negara  PPS.  IH-
USU 2012.
-------------------, disampaikan pada perkuliahan Keuangan Negara Program Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum  Universitas
Sumatera Utara, 2012.
Moeljo,  H.  Hadi,  Dasar-Dasar  Penagihan Pajak  Negara,  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo  Persada,  Cetakan  Pertama.

## 2007
Soemitro, Rachmat, Asas-Asas Hukum Perpajakan, Bandung: PT Eresco, 1998.
Syahrin,  Alvi,  “Beberapa  Masalah  Hukum”,
Jakarta:  PT.  Sofmedia  ,  Cetakan Pertama. 2009
Undang-Undang dan Situs Internet:
Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Perubahan http://ekaperiaman.blogspot.com/2011/12/ma kalah-pjk.html,  diakses:  Senin,  28  Januari 2013
http://citizen.kuningannews.com/index.php?o ption=com_content&view=article&id=85%3 Atindak, diakses: Senin, 28 Januari 2013