## Implementasi Simple Additive Weight untuk Rekomendasi Jabatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

## Implementation of Simple Additive Weight for the Recommendation Position At the Regional Work Units
Ni Ketut Dewi Ari Jayanti
STMIK STIKOM Bali Jl. Raya Puputan No. 86 Renon Denpasar, telp. 0361 244445 daj@stikom-bali.ac.id

## Abstrak
Untuk  membantu  tugas  dari  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  tiap  empat tahun  ada  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam  jabatan  struktural  dari  masa  jabatan pegawai  masing-masing, antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan – undangan pemerintah  nomor  100,  tentang  pengangkatan  PNS  dalam  jabatan  struktural.  Kepala  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SPKD)  dalam  menentukan  status  jabatan  yang  akan  diberikan  kepada  PNS  yang pantas menduduki jabatan yang dimaksud dalam menentukan jabatan tersebut masih menggunakan cara manual.  Dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  perlu  dilakukan  penelitian  yang  hasilnya  dapat dijadikan  dasar  bagi  pengembangan  ke  tahap  implementasi  sistem.  Untuk  menentukan  rekomendasi jabatan seorang PNS, dalam penelitian ini penelitia menggunakan metode Simple Additive Weight (SAW) dalam  penentuan  rekomendasi  jabatan.  Dengan  diterapkannya  metode  SAW,  hasil  penelitian  ini  dapat dijadikan sebagai  dasar dalam memberikan solusi  bagi  Kepala  SKPD dalam menentukan jabatan  yang direkomendasikan.
Kata kunci: Sistem Informasi, Rekomendasi Jabatan, Simple Additive Weight

## Abstract
To  help  the  task  of  the  Head  Unit  (SKPD)  that  every  four  years  there  Appointment  of  Civil Servants (PNS) in the structural position of the tenure of employees respectively, among others, intended to build a career civil servant in the structural position and rank in accordance with the requirements set out  in  legislation  -  government  law  number  100,  on  the  appointment  of  civil  servants  in  structural positions. Head of the regional work units (SKPD) in determining the position status to be given to civil servants who deserve positions referred to in determining the positions are still using manual way. With the  development  of  science  is  necessary  to  study  the  results  of  which  can  be  used  as  a  basis  for  the development phase to the implementation of the system. To determine positions on a civil servant, in this study empirically using Simple Additive Weight (SAW) in the determination of positions recommendation. With  the  implementation  of  SAW  method,  the  results  of  this  study  can  be  used  as  a  basis  to  provide solutions for the Head SKPD in determining the recommended positions.
Keywords: Information System, Recomended Position, Simple Additive Weight

## 1. PENDAHULUAN
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SPKD)  merupakan  organisasi/lembaga  pada pemerintah  daerah  yang  bertangung  jawab  kepada  gubernur/bupati/walikota  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintah  yang  terdiri  dari  sekretaris  daerah,  dinas  daerah  dan  lembaga teknis  daerah,  kecamatan,  desa  dan  satuan  polisi  pramong  praja  sesuai  dengan  kebutuhan daerah[1].  Setiap  empat  tahun  ada  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam  jabatan struktural  dari  masa  jabatan  pegawai  masing-masing,  antara  lain  dimaksudkan  untuk  membina
karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan[2].
Peraturan  Pemerintah  Nomor  100,  tentang  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam Jabatan  Struktural,  Dalam  suatu  jabatan  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, jabatan  struktural  hanya  dapat  diduduki  oleh  mereka  yang  berstatus  sebagai  PNS.  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS),  Pegawai  Kontrak,  dan  Pegawai  honorer  tidak  dapat  diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional  Indonesia dan  Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan  lain  dalam  peraturan  perundangan  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil,  serendah- rendahnya  memiliki  pangkat  satu  tingkat  dibawah  jenjang  pangkat  yang  ditentukan,  memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir, memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, sehat jasmani dan rohani[3].
Berdasarkan penjabaran diatas di dapatkan beberapa masalah yang dialami oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) dalam menentukan status jabatan yang akan diberikan kepada  PNS  yang  pantas  menduduki  jabatan  yang  dimaksud  dalam  menentukan  jabatan tersebut. Seperti halnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Biro Perekonomian dan Pembangunan  (Biro  Ekbang)  Setda  Provinsi  Bali  masih  menggunakan  cara  manual.  Dalam memudahkan  pengambilan  keputusan  ini  peneliti  melakukan  penelitian  dimana  menggunakan Metode Simple  Additive  Weight (SAW)  dalam  menentukan  rekomendasi  jabatan  pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD).

## 2. METODE PENELITIAN
Adapun tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Alur Penelitian
2.1 Mendefinisikan Masalah
Mendifinisikan  masalah  merupakan  tahapan  menentukan  permasalahan  yang  ada berkaitan dengan penentuan rekomendasi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa definisi masalah yang diangkat  adalah  bagaimana  menggunakan  metode Simple  Additive  Weight (SAW)  dalam masalah penentuan rekomendasi jabatan.
2.2 Studi Literatur
Tahap  ini  melakukan  pengumpulan  materi  yang  berasal  dari  tulisan-tulisan  karya ilmiah,  artikel  populer,  serta  tanggapan  dari  praktisi  dan  profesional  mengenai  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SPKD) dan metode Simple Additive Weight (SAW). 2.2.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD)
Organisasi/lembaga  pada  pemerintah  daerah  yang  bertangung  jawab  kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari sekretaris daerah,  dinas  daerah  dan  lembaga  teknis  daerah,  kecamatan,  desa  dan  satuan  polisi  pramong praja sesuai dengan kebutuhan daerah[1]. 2.2.2 Kenaikan Pangkat PNS
Pangkat  adalah  kedudukan  yang  menunjukkan  tingkatan  seseorang  Pegawai  Negeri Sipil  berdasarkan  jabatannya  dalam  rangkaian  susunan  kepegawaian  dan  digunakan  sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian  Pegawai  Negeri  Sipil  terhadap  Negara,  serta  sebagai  dorongan  kepada  Pegawai Negeri  Sipil  untuk  lebih  meningkatkan  prestasi  kerja  dan  pengabdiannya.  Agar  kenaikan pangkat  dapat  dirasakan  sebagai  penghargaan,  maka  kenaikan  pangkat  harus  diberikan  tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya.
Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah  akan diberikan Nomor Induk Pegawai  atau NIP yang berjumlah 18 dijit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil.  Kenaikan  pangkat  dilaksanakan  berdasarkan  sistem kenaikan  pangkat  reguler  dan  sistem  kenaikan  pangkat  pilihan.  Kenaikan  Pangkat  Reguler Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural  atau  jabatan  fungsional  tertentu  dan  diberikan  sepanjang  tidak  melampaui  pangkat atasan  langsungnya.  Kenaikan  pangkat  reguler  ini  diberikan  sekurang-kurangnya  telah  4  tahun dalam  pangkat  terakhir  dan  pangkat  tertingginya  ditentukan  oleh  pendidikan  tertinggi  yang dimilikinya.
2.2.3 Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam  jabatan  struktural  antara  lain dimaksudkan  untuk  membina  karier  PNS  dalam  jabatan  struktural  dan  kepangkatan  sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengangkatan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam  suatu  jabatan  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk  jabatan  itu  serta  syarat  obyektif  lainnya  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  suku,  agama, ras atau golongan. Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS.  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  tidak  dapat  diangkat  dalam  jabatan  struktural.  Anggota Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Anggota  Kepolisian  Negara  hanya  dapat  diangkat  dalam jabatan  struktural  apabila  telah  beralih  status  menjadi  PNS,  kecuali  ditentukan  lain  dalam peraturan perundangan.
2.2.4 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Jabatan  fungsional  adalah  kedudukan  yang  menunjukkan  tugas,  tanggung  jawab, wewenang  dan  hak  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  suatu  satuan  organisasi  yang  dalam pelaksanaan  tugasnya  didasarkan  pada  keahlian/dan  atau  keterampilan  tertentu  serta  bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur  organisasi,  namun  sangat  diperlukan  dalam  tugas-tugas  pokok  dalam  organisasi Pemerintah.  Jabatan  fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil  terdiri  atas  jabatan  fungsional  keahlian dan  jabatan  fungsional  keterampilan.  Jabatan  fungsional  dan  angka  kredit  jabatan  fungsional ditetapkan  oleh  Menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  pendayagunaan  aparatur  negara dengan  memperhatikan  usul  dari  pimpinan  instansi  pemerintahan  yang  bersangkutan,  yang selanjutnya  bertindak  sebagai  pembina  jabatan  fungsional.  Jabatan  fungsional  terdiri  atas Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Fungsional Ahli [4].
Pembebasan  sementara,  pemberhentian  dari,  dan  pengangkatan  kembali  dalam  jabatan fungsional  ditetapkan  dengan  keputusan  pejabat  yang  berwenang  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Jabatan  fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil  dikelompokkan dalam  rumpun-rumpun  jabatan  fungsional.  Rumpun  jabatan  fungsional  adalah  himpunan jabatan-jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam  melaksanakan  salah  satu  tugas  umum  pemerintahan.  Rumpun  jabatan  fungsional ditetapkan  dengan  Keputusan  Presiden.  Jabatan-jabatan  di  dalam  suatu  rumpun  jabatan  dapat berkembang  sesuai  perkembangan  ilmu  dan  teknologi.  Rumpun  jabatan  fungsional  Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 [4].
2.2.5 Metode Simple Additive Weight (SAW)
Salah    satu    metode    penyelesaian    masalah  MADM  adalah  dengan  menggunakan metode Simple  Additive  Weighting (SAW).  Metode  SAW  sering  juga  dikenal  istilah  metode penjumlahan terbobot.   Konsep   dasar   metode   SAW   adalah mencari penjumlahan terbobot dari  rating  kinerja  pada  setiap  alternatif  dari  semua  atribut  [5].  Metode  SAW  membutuhkan proses  normalisasi  matriks  keputusan  (X)  ke  suatu  skala  yang  dapat  diperbandingkan  dengan semua rating alternatif yang ada [6]. Metode SAW diberikan persamaan sebagai berikut :
 Jika j adalah attribute keuntungan (benefit) …………………… (1)
 Jika j adalah attribute Biaya (Cost)……………… ……………...(2)
Dimana rij  adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif  Ai   pada  atribut  Cj  ;  i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai berikut:
…………………………………………………….…………..(3)
Keterangan: V 1 : nilai preferensi W j : bobot rangking R ij : rating kerja ternormalisasi Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa altenatif A1 lebih terpilih.
Langkah-langkah dari metode SAW adalah[6]:
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan  acuan  dalam      pengambilan keputusan, yaitu C.
2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif   pada  setiap  kriteria.
3. Membuat  matriks    keputusan  berdasarkan  kriteria  (C),kemudian  melakukan  normalisasi matriks  berdasarkan  persamaan  yang  disesuaikan  dengan  jenis  atribut  (atribut  keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga  diperoleh  matriks ternormalisasi  R.
4. Hasil  akhir  diperoleh  dari  proses  perankingan    yaitu    penjumlahan    dari  perkalian  matriks ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga  diperolehnilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik  (A)  sebagai     solusi .
Kelebihan    dari    model Simple    Additive Weighting (SAW)  dibandingkan dengan model  pengambilan  keputusan  yang  lain  terletak  pada  kemampuannya  untuk  melakukan penilaian  secara  lebih  tepat  karena  didasarkan  pada  nilai  kriteria  dan  bobot  preferensi  yang sudah  ditentukan,  selain  itu  SAW  juga  dapat  menyeleksi  alternatif  terbaik  dari  sejumlah alternatif  yang  ada  karena  adanya  proses  perankingan  setelah  menentukan  nilai  bobot  untuk setiap atribut [6].
2.3 Analisa Masalah
Melakukan  proses  analisa  terhadap  permasalahan  yang  dibahas,  dan  menentukan metode yang dipilih sebagai metode yang digunakan pada permasalahan penentuan rekomendasi jabatan.  Dalam  penelitian  ini,  studi  kasus  penentuan  rekomendasi  jabatan  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.
Saat ini masalah  yang dialami oleh Kepala Biro  adalah dalam menentukan  status jabatan  yang akan diberikan kepada PNS yang layak menduduki jabatan yang dimaksud. Dalam menentukan jabatan  tersebut  Kepala  Biro  masih  menggunakan  cara  manual.  Untuk  memudahkan pengambilan  keputusan  ini  diterapkan  suatu  algoritma  atau  metode  dalam  penentuan
rekomendasi  jabatan.  Metode  yang  diimplementasikan  adalah  metode Simple  Additive  Weight (SAW). 2.4 Implementasi Metode SAW Penerapan  metode Simple  Additive  Weight (SAW)  dilakukan  berdasarkan  hasil  yang  diperoleh dari  tahap  analisa  masalah.  Dalam  sub  bahasan  ini  akan  dibahas  mengenai  kriteria  yang digunakan  dalam  penentuan  rekomendasi  jabatan  serta  perhitungan  metode Simple  Additive Weight (SAW) berdasar pada kriteria tersebut. 2.4.1 Penetapan Kriteria Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan rekomendasi jabatan adalah sebagai berikut :
a. Kompetensi (C1) :  Berupa  Kemampuan  kerja  setiap  individu  yang  mencakup  aspek pengetahuan, keterampilan, yang di tuntut oleh jabatan tertentu.
b. Prestasi  Kerja  (C2)  :  Berupa  hasil  kerja  yang  di  capai  oleh  setiap  pegawai  dan  satuan organisasi  dengan  sasaran  dan  perilaku  kerja  di  sesuaikan  dengan  daftar  penilaian  kerja pegawai.
c. Jenjang Jabatan (C3): Berupa golongan yang menentukan jabatan itu
d. Test  Jabatan  (C4)  :  Adalah  menyediakan  pilihan  yang  lebih  luas  bagi  organisasi  untuk memperoleh kandidat yang kompeten dan memberi kesempatan kepada para pegawai untuk di  angkat  dalam  jabatan  struktural,  Berupa  Pilihan  antara  Sudah  atau  tidaknya  Melakukan test jabatan.
e. Masa Kerja PNS (C5) : Adalah masa  kerja yang di hitung  sejak diangkat menjadi CPNS s ampai dengan batas usia pensiun menjadi PNS.
Penetapan bobot untuk masing-masing kriteria ditetapkan berdasar pada tabel berikut :
Tabel 1 Bobot masing-masing Kriteria Kriteria Bobot C1 0.2 C2 0.25 C3 0.2 C4 0.2 C5 0.15

## 2.4.2 Perhitungan dengan Menggunakan Simple Additive Weight (SAW)
Sebagai  contoh,  akan  ditentukan  kenaikan  jabatan  suatu  SKPD  dan  terdapat  3  orang pegawai  yang  direkomendasikan,  dimana  representasi  dari  pegawai  dinyatakan  sebagai alternatif  maka  alternatif  pertama  adalah  A1,  alternatif  kedua  A2  dan  alternatif  ketiga  A3. Dengan  menggunakan Simple  Additive  Weight (SAW),  berikut  adalah  nilai-nilai  kriteria  dari setiap alternatif/ pegawai :
Tabel 2 Perhitungan Kriteria Pegawai/ Alternatif Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 A1 56 87 60 65 80 A2 67 87 83 67 80 A3 80 83 60 67 81
Berdasarkan  nilai  masing-masing  kriteria  dari  pegawai  yang  direkomendasikan, selanjutnya dilakukan normalisasi dengan rumus sebagai berikut :
 Jika j adalah attribute keuntungan ( benefit )
 Jika j adalah attribute biaya ( Cost )
Dimana  r ij adalah  rating  kinerja  ternormalisasi  dari  alternatif  Ai    pada  atribut  Cj    ; i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n. Berikut adalah hasil normalisasi :
r =
Selanjutnya  dihitung  nilai  preferensi  untuk  setiap  alternatif  (Vi)  dengan  rumus  sebagai berikut:
Keterangan: V 1 : nilai preferensi W j : bobot rangking R ij : rating kerja ternormalisasi
Nilai  Vi  yang  lebih  besar  mengindikasikan  bahwa  altenatif  A1  lebih  terpilih.  Berikut adalah perhitungan nilai preferensi untuk masing-masing alternatif.
1. Pegawai Pertama sebagai alternatif pertama (A1), maka nilai preferensinya (V1) adalah :
V1 = (0.7).(0.2) + (1).(0.25) + (0.72).(0.2) + (0.97).(0.2) + (0.99).(0.15) = 0.876 = 0.88
2. Pegawai Kedua sebagai alternatif kedua (A2), maka nilai preferensinya (V2) adalah : V2 = (0.84).(0.2) + (1).(0.25) + (1).(0.2) + (1).(0.2) + (0.99).(0.15) = 0.965 = 0.97 3. Pegawai Ketiga sebagai alternatif ketiga (A3), maka nilai preferensinya (V3) adalah :
V3 = (1).(0.2) + (1.95).(0.25) + (0.72).(0.2) + (1).(0.2) + (1).(0.15) = 0.933 = 0.93
Berdasarkan  nilai  preferensi  yang  diperoleh  oleh  masing-masing  alternatif  yang  dalam hal  ini  adalah  pegawai  yang  direkomendasikan,  maka  dapat  dilihat  bahwa  pegawai/  alternatif pertama memperoleh nilai 0.88, pegawai/ alternatif kedua memperoleh nilai 0.97 dan pegawai/ alternatif  ketiga  memperoleh  nilai  0.93.  Nilai  preferensi  tertinggi  diperoleh  oleh  pegawai/ alternatif  kedua,  sehingga  dari  tiga  pegawai  yang  direkomendasikan  untuk  kenaikan  jabatan, pegawai kedua dapat direkomendasikan untuk memperoleh kenaikan jabatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  dibahas  mengenai  tahap  perancangan  dan  impelementasi  sistem rekomendasi  jabatan  dengan  menerapkan  metode Simple  Additive  Weight .  Perancangan  terdiri atas  alur  sistem  menggunakan tools  flowchart ,  alur  proses  menggunakan tools  Data  Flow Diagram ,  perancangan  basis  data  menggunakan tools  Entity  Relationship  Diagram . Implementasi sistem menyajikan screenshoot sistem yang dibangun. 3.1 Perancangan Sistem
Seperti penjabaran sebelumnya, pada perancangan sistem terdiri atas alur sistem, alur proses dan perancangan basis data. Berikut penjabaran masing-masing. 3.1.1 Alur sistem
Sistem ini di mulai ketika pegawai memasukan biodata kemudian pimpinan memberikan bobot pada  setiap  kriteria  biodata  tersebut,  kemudian  diproses  mengunakan  metode Simple  Additive Weight maka  di  dapatkan  hasil  pegawai  yang  akan  di  rekomendasikan  jabatanya.  Berikut gambaran alur sistemnya.

## Gambar 2. Alur Sistem
3.1.2 Alur Proses
Diagram  Konteks  merupakan  titik  awal  dari  alur  proses.  Diagram  ini  dapat  memberikan gambaran  umum  sebuah  sistem  yang  akan  dibuat,  dan  menunjukkan  batasan  dari  sistem  [7]. Pada  gambar  diagram  konteks  terdapat  2  entitas  dan  1  proses  yaitu  entitas  pimpinan,  entitas pegawai dan 1 proses sitem pendukung keputusan. Entitas pimpinan memiliki 8 arus data yang menuju proses, dan dari proses menuju ke entitas pimpinan memiliki 8 arus data. Pada entitias pegawai memiliki 4 arus data yang menuju ke proses dan dari proses menuju ke entitas pegawai memiliki 4 arus data. Berikut gambaran Data Flow Diagram .
Gambar 3 Diagram Konteks
Selanjutnya  DFD  Level  0  merupakan  penjabaran  dari  diagram  konteks.  Pada  level  ini  dipecah menjadi 3 proses yaitu proses login, proses pengolahan data dan proses rekomendasi data. Data store  yang  terlibat  terdiri  atas  tb_login,  tb_pimpinan,  tb_pegawai,  tb_jabatan,  tb_kriteria, tb_alternatif, tb_normalisasi dan tb_rekomendasi. Berikut gambaran DFD level 0.
Gambar 4 DFD Level 0

## 3.1.3 Perancangan Basis Data
Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan relasi dari semua entitas yang ada menjadi  satu  kesatuan  yang  saling  berkaitan  [8].  ERD  sangat  membantu  dalam  menentukan seperti apa sistem yang akan kita buat nantinya dan juga memudahkan apabila terjadi perubahan aplikasi  yang  telah  dibentuk.  Adapun  perancangan  basis  data  dari  implementasi  sistem  dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 5 Entity Relationship Diagram Pada gambar di atas, Entity Relationship Diagram memiliki 5 entitas yaitu Tb_Jabatan, Tb_Normalisasi, Tb_Rekomendasi, Tb_Alternatif, Tb_Pegawai semuanya memiliki cardinality rasio constraint one to one . 3.2 Implementasi Sistem
Sesuai  dengan  apa  yang  sudah  direncanakan  pada  tahap  perancangan  sistem rekoemendasi jabatan mengunakan metode SAW ini di bagi menjadi 2 level user yaitu pegawai dan pimpinan. Berikut penjabaran hasil dari sistem yang dibangun.
Sebelum  mengunakan  sistem  ini  user  harus  melakukan  login  agar  dapat  menuju halaman  pimpinan  atau  pegawai  yang  membedakan  user  itu  pegawai  atau  pimpinan  adalah (Nomer Induk Pegawai) NIP. Berikut tampilan halaman login.
Gambar 6 Halaman Login
Jika  login  mengunakan  NIP    pegawai  maka  akan  menuju  ke  halaman  pegawai  di  situ  akan terlihat foto pegawai siapa yang login itu dimana di halaman pegawai ada empat menu halaman, profil  pegawai  ,halaman  kriteria  penilaian  ,dan  halaman  rekoemndasi  untuk  melihat  hasil rekoemendasi. Berikut tampilan halaman pegawai.

## Gambar 7. Halaman Pegawai
Untuk melihat kriteria dan nilai persentasi penilaian, pegawai dapat melihatnya melalui halaman kriteria penilaian. Sedangkan untuk menampilkan hasil dari proses perhitungan yang dilakukan oleh  pimpinan  pegawai  yang  mendapatkan  rekomendasi  jabatan  dapat  dilihat  melalui  halaman rekomendasi  pegawai.  Berikut  tampilan  halaman  kriteria  penilaian  dan  halaman  rekomendasi pegawai.
Gambar 8. Halaman Kriteria Penilaian dan Rekomendasi Pegawai
Selanjutnya  jika  user  melakukan  Login  dengan  NIP  pimpinan  makan  akan  masuk  ke  halaman pimpinan    tampilanya  hampir  sama  dengan  halaman  pegawai  cuma  ada  tambahan  menu  yaitu halaman  pengolahan  data  pegawai  dan  jabatan  untuk  menambah  dan  merubah  data  pegawai serta  jabatan,  halaman  penentuan  rekomendasi  untuk  melakukan  perhitungan  rekomendasi jabatan dengan metode SAW. Berikut tampilan  halaman pengolahan pegawai dan jabatan serta halaman penentuan rekomendasi.
Gambar 9. Halaman Pengolahan Data Pegawai dan Jabatan
Pada  halaman  penentuan  rekomendasi  Pimpinan  dapat  menambahkan  penilaian  pada  tambah alternatif,  dapat  melihat  nilai  pada  setiap  kriteria  pada  kriteria,  dan  melakukan  proses perhitungan pada proses penentuan rekomendasi jabatan.
Gambar 10. Halaman Penentuan Rekomendasi

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  yang  pertama,  berdasarkan  analisa permasalahan  yang  dilakukan  telah  berhasil  ditetapkan  5  kriteria  yang  dijadikan  sebagai  dasar dalam  penentuan  rekomendasi  kenaikan  jabatan  pada  SKPD.  Simpulan  kedua  adalah Simple Additive  Weight (SAW)  dapat  menyelesaikan  permasalahan  penentuan  rekomendasi  kenaikan jabatan dengan menghitung nilai preferensi  untuk masing-masing alternatif dan  alternatif yang memiliki  nilai  preferensi  paling  tinggi  mengindikasi  bahwa  alternatif  tersebut  lebih direkomendasikan untuk memperoleh kenaikan jabatan.

## 5. SARAN
Penelitian  ini  masih  memiliki  kekurangan  yang  dapat  diperbaiki  dan  dikembangkan  untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan  penelitian  adalah  perlu  ditambahkan  fitur  –  fitur  lain  agar  sistem  ini  lebih sempurna,  misalnya  mampu  mencetak  laporan  kenaikan  jabatan  ataupun  dapat  memberikan notifikasi pada pegawai jika beliau mendapat rekomendasi jabatan melalui sms. Selain itu saran yang dapat diberikan disini adalah menggunakan metode yang berbeda misalnya  TOPSIS, dan selanjutnya melakukan perbandingan hasil perhitungan berdasarkan metode SAW dan TOPSIS

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Pimpinan  STMIK  STIKOM  Bali yang telah memberi dukungan financial terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] http://pustaka.pu.go.id ,  Direktori  istilah  Bidang  Pekerjaan  Umum  :  SKPD,  diakses  pada tanggal 22 Juni 2015.
[2] http://www.bkn.go.id , Kenaikan Pangkat PNS , diakses pada tanggal 22 Juni 2015.
[3] http://www.bkn.go.id ,  Pengangkatan  dalam  Jabatan  Struktural  ,  diakses  pada  tanggal  22 Juni 2015.
[4] http://www.bkn.go.id ,  Pengangkatan  dalam  Jabatan  Fungsional  ,  diakses  pada  tanggal  22 Juni 2015.
[5] Fishburn,  P.  C.  ,  1967,  A  Problem-based  Selection  of  Multi-Attribute  Decision  Making Methods, Blackwell Publisihing, New Jersey.
[6] Kusumadewi,    Sri,    2006,  Fuzzy    Multi-Attribute    Decision    Making    (Fuzzy MADM),Graha Ilmu,Yogyakarta.
[7] Jogiyanto,  H.  2005,  Analisa  dan  Desain  Sistem  Informasi.  Yogyakarta. Penerbit  Andi Offset.
[8] Kusrini,  2007,  Strategi  Perancangan  dan  Pengolahan  Basis  Data.  Penerbit  Andi: Yogyakarta.