## PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP UUPKDRT SERTA TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP PENYALAHGUNAAN PREMI ASURANSI
Oleh :
Ineke Vanessa Priscilia Email : inevanessa@gmail.com Universitas Narotama Surabaya

## Abstrak
Setiap  orang  saat  ini  dituntut  untuk  selalu  dapat  bekerja  keras  dalam  segala  hal,  bekerja keras  untuk  melakukan  ini  adalah  agar  setiap  orang  dapat  hidup  layak  di  masa  depan. Terkait  dengan  kerja  keras  setiap  orang  akan  melihat  risiko  yang  akan  dihadapi  tanpa diketahui kapan dan bagaimana bentuk risiko ini muncul. Risiko-risiko ini akan dialami oleh semua  orang  dengan  berbagai  bentuk  dan  waktu,  mulai  dari  risiko  risiko  yang  mengancam jiwa hingga harta benda. Karena itu banyak orang melakukan perjanjian dengan pihak lain dalam  hal  pengalihan  risiko  tersebut,  salah  satunya  dengan  perjanjian  asuransi  atau perjanjian  asuransi.  Tertanggung atau  perjanjian asuransi  dilakukan sehingga  ada jaminan terhadap diri atau barang seseorang yang berisiko sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum  jelas.  Perjanjian  asuransi  kemudian  dilakukan  oleh  beberapa  pihak  dengan  hak  dan kewajiban yang dipegang oleh para pihak, dan pihak terkait dengan perjanjian tersebut tidak akan  diasuransikan  tidak  melakukan  kinerja  yang  disepakati  karena  akan  dianggap  telah melakukan tindakan wanprestasi.
Kata kunci: perjanjian asuransi, premi, penanggung

## Abstract
Everyone  at  the  present  time  are  required  to  always  be  able  to  work  hard  in  everything, working hard to do this is so that everyone can be a decent living in the future. Related to the hard work everyone is going to see the risks that would be faced by unnoticed when and how the shape of  these risks  arise. These risks will  be experienced by everyone with a variety of shapes  and  time,  ranging  from  the  risk  of  life-threatening  risks  through  the  belongings. Therefore  many  people  do  an  agreement  with  the  other  parties  in  terms  of  the  transfer  of these risks, one of them with the insurance agreement or the insurance agreement. Insured or the  insurance  agreement  is  done  so  that  there  is  a  guarantee  against  self  or  one's  goods  at risk as a result of an event that is not yet clear. The insurance agreement is then performed by several parties with the rights and obligations held by the parties, and any related party to the agreement is not to be insured do not perform the agreed performance as it will be deemed to have committed acts of default
Keywords: insurance agreement, the insured premiums, insurer

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Setiap orang pada masa sekarang ini dituntut  untuk  selalu  dapat  bekerja  keras dalam  segala  hal,  bekerja  keras  yang dilakukan  ini  dimaksudkan  agar  setiap orang  dapat  penghidupan  yang  layak  di masa  depan.  Terkait  dengan  bekerja  keras tersebut  setiap  orang  juga  akan  menemui risiko-risiko  yang  akan  dihadapi  tanpa diketahui  kapan  dan  bagaimana  bentuk risiko tersebut timbul. Risiko-risiko tersebut akan  dialami  oleh  setiap  orang  dengan berbagai  macam  bentuk  dan  waktunya, mulai dari risiko terhadap jiwa sampai pada risiko  yang  mengancam  barang  miliknya. Oleh  karena  itu  banyak  orang  melakukan suatu  perjanjian  dengan  pihak  lainnya dalam  hal  pengalihan  risiko-risiko  yang bertujuan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan dialami setiap orang tersebut.
Menurut  Agus  Yudha  Hernoko mengatakan  bahwa  “Perjanjian  adalah perbuatan  hukum,  dimana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  atau  saling mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang atau lebih” 1 . Perjanjian Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung  mengikatkan  dirinya  kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi
1 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial, Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta,  2014, hlm.16.
untuk  penggantian  risiko  yang  mungkin akan  terjadi  terhadap  suatu  peristiwa  yang tidak  dapat  diduga  sebelumnya.  Unsur- unsur  tersebut  diatas  menyatakan  bahwa asuransi ialah suatu perjanjian, yang artinya harus ada kata sepakat antara para pihak.
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak  menyebabkan  kedua  belah  pihak harus  melakukan  prestasinya  masing- masing  dan  oleh  karena  itu  perjanjian asuransi  dapat  dikatakan  sebagai  perjanjian timbal  balik,  yang  menurut  Abdulkadir Muhammad  mengatakan  bahwa  “karena perjanjian  ini  merupakan  perjanjian  timbal balik  maka  kedua  belah  pihak  berprestasi, penanggung menerima peralihan risiko atas benda  yang  dipertanggungkan  sedangkan tertanggung  harus  membayar  sejumlah premi sebagai imbalannya. 2

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah penanggung bertanggung jawab kepada  tertanggung  terkait  tindakan agennya  yang  menyalahgunakan  premi tertanggung?
2. Bagaimana  bentuk  tanggung  jawab penanggung  terkait  premi  tertanggung
2 Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan  Asuransi  Berdasarkan  Risk  Based Capital (RBC), BPFE-Yogyakarta, 2003, hlm.13
yang disalahgunakan oleh agen perusahaan?

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum.
Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud  adalah  mengenai  asas-  asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 3
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan  atau  statute  approach digunakan  jika  permasalahan  penelitiannya mempermasalahkan  konflik  norma  yang terjadi  secara  vertikal  maupun  horizontal. Dalam setiap penelitian atau survei terhadap sesuatu masalah dapatlah digunakan  bermacam-macam  cara  atau metode  seperti  melakukan  penelitian  atau survei  secara  kepustakaan,  melakukan interview dan sebagainya.
Pendekatan konseptual atau conceptual approach beranjak dari
3 I  Made  Pasek  Diantha,  2016,  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori  Hukum  (Jakarta:  Prenada  Media  Grup).
Hlm.12
pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum, sehingga  dapat  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi. 4

## PEMBAHASAN
3.1. Tanggung Jawab Penanggung Kepada Tertanggung Terkait Tindakan Agennya Yang Menyalahgunakan Premi Tertanggung
Asuransi jiwa ialah perjanjian tentang  pembayaran  uang  dengan  nikmat dari  premi  dan  yang  berhubungan  dengan hidup  atau  matinya  seseorang  termaksud juga  perjanjian  asuransi  kembali/uang dengan pengertian/catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termaksud perjanjian asuransi  kecelakaan,  dengan  kata  lain asuransi  jiwa  merupakan  pertanggungan jangka  waktu  panjang.  Premi  asuransi diatas  merupakan  kewajiban  tertanggung, sebagai imbalan dari kewajiban penanggung  untuk  mengganti  kerugian tertanggung.  Semua  premi  itu  ditentukan para  pihak  dengan  kesepakatan  yang dicantumkan  dalam  polis.  Jumlah  premi yang  dibayar  tersebut  selanjutnya  dihitung
4 Ibid, hlm. 159
dari  jumlah  pertanggungan,  contohnya pertanggungan jiwa berdasarkan usia tertanggung  dan  sebagainya  yang  menjadi acuan  premi  adalah  kemampuan  dari seseorang  penanggung  untuk  membayar ganti  rugi  dan  pembayaran  premi  tersebut merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi oleh tertanggung.
Dalam  hal  ini  tertanggung  selalu membayar  preminya  kepada  penanggung, ini  berarti  tertanggung  telah  melakukan kewajibannya sebagai tertanggung.
Pembayaran  premi  tersebut  dilakukan  oleh tertanggung  dengan  menggunakan  seorang agen  asuransi,  secara  yuridis  pembayaran premi melalui agen  asuransi  ini dibenarkan karena  menurut  Pasal  1  angka  28  UU  No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi menentukan  bahwa: Agen  Asuransi  adalah orang  yang  bekerja  sendiri  atau  bekerja pada  badan  usaha,  yang  bertindak  untuk dan  atas  nama  Perusahaan  Asuransi  atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi  persyaratan  untuk  mewakili Perusahaan  Asuransi  atau  Perusahaan Asuransi  Syariah  memasarkan  produk asuransi atau produk asuransi syariah.
Premi  dapat  dibayarkan  langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi selaku penanggung atau juga dapat dibayarkan  melalui  agen  asuransi,  akan tetapi  agen  asuransi  hanya  dapat  menerima pembayaran  premi  dari  pemegang  polis setelah  mendapatkan  persetujuan  dari
perusahaan  asuransi.  Persetujuan  yang berasal  dari  perusahaan  asuransi  atau penanggung  tersebut  merupakan  suatu perjanjian  antara  keduanya  yang  berbentuk hubungan  pemberian  kuasa  atau  dengan kata lain hubungan agen dengan perusahaan ini sama dengan hubungan subordinasi.
Berdasarkan kewajiban agen asuransi diatas, maka seluruh tindakan agen asuransi  terkait  dengan  pembayaran  premi tertanggung yaitu harus selalu menyetorkan premi  tersebut  ke  perusahaan  asuransi selaku  principal  dari  agen  asuransi.  Hal  ini tertuang  dalam  Pasal  28  ayat  6  UU  No.  40 Tahun 2014 tentang Asuransi yang menentukan bahwa: “Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dan  ayat  (2),  Agen  Asuransi  wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut  kepada  Perusahaan  Asuransi  atau Perusahaan  Asuransi  Syariah  dalam  jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”
Pembayaran  premi  asuransi  yang telah  diterima  tersebut  harus  segera disetorkan  karena  agen  asuransi  dilarang menahan  atau  mengelola  premi  dan  agen asuransi  dilarang  menggelapkan  premi. Pada  saat  agen  asuransi  menyalahgunakan premi  tertanggung  dengan  tidak  segera menyetorkannya kepada perusahaan asuransi  selaku  penanggung  maka  akan dapat menimbulkan kerugian bagi
tertanggung.  Kerugian  itu  salah  satunya adalah  dapat  berubahnya  status  polis asuransi  tertanggung  menjadi Lapse atau penghentian  masa  aktif  polis,  proses  ini biasanya karena premi tidak dibayar setelah melewati masa tenggang. Larangan terhadap  tindakan  agen  asuransi  yang menyalahgunakan  premi  tertanggung  ini, tertuang  dalam  Pasal  28  ayat  4  dan  5  yang menentukan bahwa:
1. Agen  Asuransi  dilarang  menahan  atau mengelola Premi atau Kontribusi.
2. Agen  Asuransi  dilarang  menggelapkan Premi atau Kontribusi.
Terkait  tindakan  agen  asuransi  yang melakukan  suatu  perbuatan  yang  dilarang diatas  khususnya  penggelapan,  maka  agen asuransi  tersebut  dapat  dijerat  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(selanjutnya  disebut  KUHP)  Bab  XXIV Pasal  372  tentang  Penggelapan  yang menentukan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja  dan  melawan  hukum  memiliki barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain, tetapi  yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,  dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Karena  agen  asuransi  merupakan perpanjangan  tangan  atau  perwakilan  dari perusahaan asuransi, apapun yang
dilakukan  agen  tersebut  juga  merupakan tindakan perusahaan asuransi atau penanggung  dan  karena  hubungan  antara perusahaan  asuransi  selaku  penanggung dengan agennya ialah perjanjian pemberian kuasa,  oleh  karena  itu  penanggung  harus bertanggung  jawab  terkait  hal  itu.  Pada dasarnya  kesalahan  yang  dilakukan  oleh agen  tidak  serta  merta  memutuskan hubungan pemegang polis dengan perusahaan, menurut ketentuan yang termuat  dalam  Pasal  1367  KUH  Perdata yang  menyatakan  bahwa:  “….Majikan- majikan  dan  mereka  yang  mengangkat orang-orang  lain  untuk  mewakili  urusan mereka,  adalah  bertanggung  jawab  tentang kerugian  yang  diterbitkan  oleh  pelayan- pelayan  atau  bawahan-bawahan  mereka didalam  melakukan  pekerjaan  untuk  mana orang-orang ini dipakainya”.
Dikarenakan kesalahan yang dilakukan  oleh  agen  tidak  serta  merta memutuskan  hubungan  pemegang  polis dengan  perusahaan,  maka  penanggung harus bertanggung jawab terhadap tertanggung  dan  tanggung  jawab  tersebut harus  dilakukan  oleh  penanggungkarena menurut  Pasal  28  ayat  7  UU  Asuransi menentukan bahwa : “Perusahaan Asuransi atau  Perusahaan  Asuransi  Syariah  wajib bertanggung  jawab  atas  pembayaran  klaim yang  timbul  apabila  Agen  Asuransi  telah menerima  Premi  atau  Kontribusi,  tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan
Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi  Syariah tersebut”.
Oleh  karena  itu,  maka  perusahaan asuransi  selaku  pemberi  kuasa  harus bertanggung  jawab  atas  kesalahan  yang dilakukan  oleh  agen  asuransinya  selaku penerima kuasa dari perusahaan asuransi itu sendiri.
3.2. Bentuk Tanggung Jawab Penanggung Terkait Premi
Tertanggung  Yang  Disalahgunakan Oleh Agen Perusahaan
Pada  dasarnya  bentuk  tanggung jawab  yang  diberikan  oleh  penanggung adalah  tetap  memenuhi  kewajibannya terhadap  pemegang  polis  yang  mengalami kerugian  karena  kesalahan  agen.  Apabila pemegang polis telah melakukan pembayaran  premi  kepada  agen  tetapi  oleh agen  yang  bersangkutan  tidak  disetorkan kepada  perusahaan,  dalam  hal  ini  agen menyalahgunakan  premi  tersebut  maka apabila  terjadi  klaim  oleh  tertanggung, Penanggung harus tetap bertanggung jawab memenuhi klaim tersebut sepanjang pemegang  polis  dapat  membuktikan  telah melakukan  pembayaran  premi  maupun syarat-syarat  lain  yang  telah  ditentukan. Karena  jika  penanggung  menolak  untuk bertanggung  jawab  terhadap  tindakan agennya, maka penanggung dapat dikatagorikan telah melakukan wanprestasi, dimana  menurut  Wirjono  Prodjodikoro
mengatakan  bahwa  wanprestasi  adalah “Ketiadaan  suatu  prestasi  didalam  hukum perjanjian,  berarti  suatu  hal  yang  harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian”. 5
Bentuk perjanjian antara ter- tanggung  dengan  penanggung  ialah  yang disebut  Polis  Asuransi,  artinya  antara penanggung  dengan  tertanggung  telah terjadi  kesepakatan  dan  menimbulkan perikatan  antara  keduanya,  akan  tetapi  jika penanggung  menolak  untuk  bertanggung jawab dan mengubah status polis tertanggung menjadi lapse karena berasumsi  bahwa  tertanggung  dinyatakan tidak  pernah  membayar  angsuran  premi  ke penanggung  maka  penanggung  telah  jelas melakukan  tindakan  wanprestasi . Terkait wanprestasi  tersebut  maka  selanjutnya Subekti  mengatakan  bahwa  “wanprestasi” itu  adalah  kelalaian  atau  kealpaan  yang dapat berupa 4 macam yaitu:
1. Tidak  melakukan  apa  yang  telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya,  tetapi  tidak  sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan  apa  yang  diperjanjikan tetapi terlambat,
5 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian,  Mandar Maju,  Bandung,  2011, hlm.17.
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. 6
Penanggung  telah  melakukan  wanprestasi dalam  bentuk  yang  pertama  yaitu  “tidak melakukan  apa  yang  telah  disanggupi  akan dilakukannya”, dengan wanprestasi tersebut maka penanggung harus mengganti kerugian  kepada  tertanggung  seperti  yang diatur dalam Pasal  1243 KUHPerdata  yang menentukan  bahwa:  Penggantian  biaya, rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya suatu  perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
Oleh karenanya secara lebih konkrit bentuk  ganti  rugi  yang  harus  dilakukan penanggung  kepada  tertanggung  yaitu seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1246 KUHPerdata  yang  menentukan  :  “Biaya, rugi  dan  bunga,  yang  oleh  si  berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah  pada  umumnya  atas  rugi  yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus  dapat  dinikmatinya,  dengan  tak mengurangi    pengecualian-pengecualian
6 Ibid,
serta  perubahan-perubahan  yang  akan disebut di bawah ini.”
Timbulnya ganti rugi yang diakibatkan  oleh  penanggung  dengan  tidak memenuhi  kewajibannya  dalam  suatu perjanjian  asuransi,  sehingga  kewajiban untuk  membayar  ganti  rugi  adalah  akibat dari ketentuan dalam perjanjian asuransi itu sendiri.    Pelaksanaan  ganti  rugi  merupakan hak tertanggung ketika ia merasa dirugikan akibat  dari  tindakan  agen  asuransi  maupun perusahaan asuransi, seperti yang diutarakan oleh M Suparman yang mengatakan bahwa :
1. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD) ;
2. Menuntut  agar  polis  segera  diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD) ;
3. Meminta ganti kerugian 7 .;
Kewajiban  penanggung  yang  harus mengganti rugi tersebut, dapat diminta oleh tertanggung dengan dua cara, yaitu:
1. Secara Sukarela;
Yang  dimaksud  secara  sukarela  adalah penanggung  secara  sukarela  mengganti kerugian  tertanggung  walaupun  yang berbuat kesalahan adalah agen asuransinya,  hal  ini  harus  dilakukan penanggung  karena  hubungan  antara penanggung  dengan  agen  asuransi
7M.  Suparman  Sastrawidjadja,, Aspek-Aspek  Hukum Asuransi dan Surat Berharga , Alumni, Bandung, 1997, hlm.10.
adalah  pemberi  kuasa.  Oleh  karena  itu setiap kerugian yang ditimbulkan karena  tindakan  agen  juga  harus ditanggung oleh principal  dalam hal ini penanggung.  Bentuk  ganti  kerugian  ini disebut dengan tanggung renteng.
Tanggung renteng adalah suatu perikatan tanggung menanggung diantara  orang-orang  yang  berhutang, yang  mewajibkan  mereka  melakukan suatu hak yang sama. Antara penanggung  dan  agen  asuransi  dapat dituntut untuk seluruhnya dan pemenuhan oleh salah seorang membebaskan  orang-orang  berutang yang lainnya terhadap si berpiutang. Yang  berpiutang  dalam  suatu  perikatan tanggung  menanggung  dapat  menagih piutangnya  dari  salah  seorang  berutang yang  dipilihnya  dengan  tidak  ada kemungkinan  bagi  orang  ini  untuk meminta supaya utang dipecah.
Tanggung  rentang  memberi  jaminan yang  kuat  kepada  tertanggung  terhadap kerugian  yang  dideritanya,  karena apabila  tertanggung  meminta  ganti kerugian  kepada  agen  asuransi  gagal, maka  tertanggung  dapat  meminta  ganti kerugian  kepada  penanggung  selaku pemberi  kuasa  dari  agen  asuransi  itu sendiri.
2. Secara Paksa;
Secara  paksa  disini  berbeda  dengan sukarela, karena secara paksa tertanggung  harus  membawa  tindakan wanprestasi  penanggung  ke  pengadilan agar  mendapatkan  suatu  putusan  yang berkekuatan hukum tetap dan penanggung dipaksakan untuk memenuhi  apa  yang  diperintahkan  oleh hakim,  dengan  kata  lain  secara  paksa untuk  memaksa  penanggung  untuk mengganti  seluruh  kerugian  yang  telah diderita  oleh  tertanggung.  Hukuman untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran  sejumlah  uang  ini,  juga dapat dilaksanakan dengan mengadakan penyitaan  barang  barang  bergerak maupun tidak bergerak milik penggugat,  kemudian  barang  tersebut dilelang  dan  hasilnya  digunakan  untuk pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang harus dibayar oleh tergugat.

## KESIMPULAN
Dalam  hal  ini  tertanggung  diharuskan membayar  preminya  kepada  penanggung, ini  berarti  tertanggung  telah  melakukan kewajibannya sebagai tertanggung.
Pembayaran  premi  tersebut  dilakukan  oleh tertanggung  dengan  menggunakan  seorang agen  asuransi,  secara  yuridis  pembayaran premi melalui  agen  asuransi  ini dibenarkan karena  menurut  Pasal  1  angka  28  Undang-
Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Asuransi.  Bentuk  tanggung  jawab  yang diberikan  oleh  penanggung  adalah  tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemegang  polis  yang  mengalami  kerugian karena  kesalahan  agen.  Apabila  pemegang polis  telah  melakukan  pembayaran  premi kepada  agen  tetapi  oleh  agen  yang bersangkutan  tidak  disetorkan  kepada perusahaan, dalam hal ini agen menyalahgunakan  premi  tersebut  maka apabila  terjadi  klaim  oleh  tertanggung, penanggung harus tetap bertanggung jawab memenuhi klaim tersebut sepanjang pemegang  polis  dapat  membuktikan  telah melakukan  pembayaran  premi  maupun syarat-syarat lain yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Prawoto,  Hukum  Asuransi  dan Kesehatan  Perusahaan  Asuransi Berdasarkan  Risk  Based  Capital (RBC), BPFE-Yogyakarta, 2003,
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian  : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2014
M. Suparman Sastrawidjadja,, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga , Alumni, Bandung, 1997
I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi  Teori  Hukum  (Jakarta: Prenada Media Grup).
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum Perjanjian,  Mandar Maju,  Bandung, 2011

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Ineke  Vanessa  Priscilia  Lulus  S-1  di Program  Studi  Ilmu  Hukum  Universitas Narotama  Surabaya  pada  tahun  2015. Pernah  menjabat  sebagai  Sekretaris  BEM Fakultas  Hukum  Universitas  Narotama pada tahun 2012-2013, dan Wakil Presiden BEM  Universitas  Narotama  Surabaya  pada tahun 2013-2014. Saat ini sedang menyelesaikan  pendidikan  S-2  Program Studi  Magister  Hukum  di  Universitas Narotama Surabaya.