## DIKOTOMI ILMU PERSPEKTIF IMAM GHAZALI DAN PENGARUHNYA TERHDAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

## Agus Salim
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto agussalimsiogut@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  scientific  dichotomy  of  Imam  Ghazali  and  its influence  on  education  policies  in  Indonesia.  In  Indonesia,  there  are  two formal  breeding  institutions,  namely  religious education  under  the  Ministry of  Religion  and  general  education  under  the  Ministry  of  Culture,  Research and  Technology  of  the  Republic  of  Indonesia.  When  there  are  scientific dichotomies  and  different  academic  degrees,  this  will  affect  the  publics’ confidence in the ability of religious college graduates, this of course will not be in accordance with the goals of education in Indonesia which is just and equalizes religious education and general education. To show whether or not there is a dichotomy of science by Imam Ghazali, this  research is carried out on Imam Ghozali's statements about the dichotomy of science, either in his work  or  in  quotes  from  other  people's  works  about  Imam  Ghazali.  This research method uses Library Research, where the data presented is based on the related literature of the literatur of Imam Ghazali's thoughts on science. The  findings  of  this  study  stated  that  Imam  Ghazali  did  not  dichotomy  of science,  Imam  Ghazali  only  classified  which  science  was  the  first  to  be studied. The classification of knowledge carried out by Ghazali according to the needs and benefits of science for the students’ knowledge and al-Ghazali's thoughts  did  not  have  a  significant  influence  on  education  policy  in Indonesia.
Keywords : Imam Ghazali, Dichotomy of Science, Education, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  dikotomi  keilmuan  Imam  Ghazali  dan pengaruhnya  terhadap  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia.  Di  Indonesia terdapat dua lembaga pendidkan formal yakni pendidikan Agama di bawah kementrian Agama dan pendidkan umum di bawah kementrian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ketika ada dikotomi keilmuan dan gelar  akademik  yang  berbeda,  maka  hal  ini  berpengaruh  pada  kepercayaan

## Agus Salim
masyarakat  terhadap  kemampuan  sarjana  perguruan  tinggi  Agama,  hal  ini tentunya  akan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  di  Indonesia  yang berkeadilan  dan  mensederajatkan  pendidikan  agama  dan  pendidikn  umum.
Untuk  menunjukan  ada  atau  tidaknya  dikotomi  terhadap  keilmuan  oleh Imam  Ghazali  dilakukan  penelusuran  statemen-statemen  Imam  Ghozali tentang  dikotomi  ilmu  baik  dalam  karyanya  atau  kutipan  karya  orang  lain menganai  Imam  Ghazali.  Metode  penelitian  ini  menggunakan Library Research, dimana  data  yang  disajikan merupakan  data  yang  diambil  dari literatur    kepustakaan  terkait  tentang  pemikiran  Imam  Ghazali  tentang keilmuan.  Hasil  temuan  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  Imam  Ghazali tidak  mendikotomi  ilmu  pengetahuan,  Imam Ghazali  hanya  mengkasifikasi ilmu mana yang lebih dulu untuk dipelajari. Klasifikasi ilmu yang dilakukan oleh  Ghazali  disesuikan  kebutuhan  dan  kemanfaatan  ilmu  bagi  penuntut ilmu  dan  pemikiran  al-Ghazali  terebut  tidak  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia.
Kata Kunci : Imam Ghazali, Dikotomi Ilmu,  Pendidikan, Indoneisa

## Pendahuluan.
Ada  dua  tipe  lembaga  pendidikan  formal  di  Indonesia,  yakni lembaga  pendidikan  formal  keagamaan  di  bawah  wilayah  Kementerian Agama  Republik  Indonesia  (Kemenag  RI),  dan  ada  pula  lembaga pendidikan  formal  Umum  di  bawah  wilayah  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI). Kedua lembaga lembaga pendidikan formal di bawah dua kementrian tersebut  memiliki  kesetaraan  yang  sama,  karena  keduanya  diakui  sebagai lembaga  pendidikan  yang  legal  di  Indonesia.  Lembaga  pendidikan  formal keagamaan  maunpun  lembaga  pendidikan  formal  umum  memiliki tingkatan  yang  sama,  dimulai  dari  tingkat  dasar  hingga  tingkat  perguruan tinggi.  Pendidkan  formal  umum  biasanya  menggunkan  Istilah  Sekolah  di tingkat  dasar  samapai  menengah,  dan  pendidikan  formal  keagamaan menggukan istilah Madrasah dingkat dasar hingga menengah. 1
1 Lihat istilah Sekolah dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) untuk istilah formal umum. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk pendidikan formal keagamaan
Ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kelahiran Madrasah formal di Indonesia; Pertama , adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam pesantren dan madrasah tradisional dianggap tidak dapat  memenuhi  kebutuhan  pragmatis  masyarakat. Kedua ,  adanya kekhawatiran  atas  kecepatan  perkembangan  lembaga  pendidikan  kolonial Belanda  akan  menimbulkan  pemikiran  sekuler  di  masyarakat.  Untuk mengimbangi  perkembangan  sekulerisme,  para  reformis  memasukkan pendidikan Islam dalam sekolah melalui pembangunan madrasah formal. 2
Dua  alasan  tersebut  membangnkan  pemikiran  cendikiawan  muslim  dan ulama  untuk  mendirikan  lembaga  pendidikan  formal  di  pesantren  yang disebut  Madrasa  Formal.  Lahirlah  lembaga  Madrasah  formal  dari  tingkat SD  hingga  perguruan  tinggi  setelah  kemerdekaan.  Lembaga  pendidikan Madrasah  formal  itu  disebut  dengan  Madrasah  Ibtidiyah,  Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah tinggi Islam, Institut Agama Islam dan Universitas Islam. 3
Adanya  transformasi  system  dan  Kurikulum  yang  dikembangkan oleh  pemerintah,  pengelolaan  pesantren  dan  madrasah  yang  mendirikan lembaga formal menjadi sebuah terstruktur, pengelolaan madrasah diawasi oleh  pemerintah,  dan  kurikulum  di  lembaga  pendidkan  formal  pesantren tidak  lagi  hanya  mempelajari  materi  keagamaan  sebagaimana  pesentren dan  madrasah  tradisional.  Madrasah  telah  menambahkan  kurikulum dengan  menambah  mata  pelajaran  umum  sebagai  suatu  keahlian  di  luar keahlian keagamaan. Di bawah pengawasan  Kementerian Agama struktur organisasi  pesantren  dan  madrasah  mengembangkan  peran  dan  mutu pendidikanya  sehingga  pada  dewasa  ini  peran  pesantren  dan  madrasah dapat disetarakan dengan lembaga pendidikan lainya.
Upaya  reformasi  system  dan  kurikulum  pendidikan  pesantren  dan madarasah tradisional lebih tampak dilakukan setelah kemerdekaan negara Indonesia,  terutama  sejak  transisi  orde  lama  ke  Orde  Baru  dan  ketika
2 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 183
3 Hasri , Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Al-Khwarizmi  Vol 2, No 1 (2014)hlm.74

## Agus Salim
pertumbuhan ekonomi betul-betul membaik, pendidikan pesantren menjadi semakin  terstruktur  dan  kurikulum  pesantren  menjadi  lebih  tetap.  Selain kurikulum  agama,  pesantren  juga  menawarkan  kurikulum  non  agama dengan menambah mata pelajaran umum dengan menggunakan kurikulum ganda,  yaitu  kurikulum  Kemendikbudristek  RI  dan  kurikulum  Kemenag RI. 4
SKB  2  Menteri,  antara  Kemendikbudristek  RI  dan  kurikulum Kemenag RI No. 0299/U/1984 (DikBud); 045/1984 (Agama) tahun 1984 tentang  Pengaturan  Pembakuan  Kurikulum  Sekolah  Umum  dan Kurikulum  Madrasah  telah  menjadi  dasar  untuk  memperkuat  kebaradaan Madrasah formal. Substansi dan pembakuan kurikulum sekolah umum dan Madrasah dalam SKB  tersebut berisikan antara lain: 1) Kurikulum sekolah umum  dan  Madrasah  terdiri  dari  program  inti  dan  program  khusus.  2) Program  inti  untuk  memenuhi  tujuan  pendidikan  sekolah  umum  dan madrasah  secara  kualitatif  sama.  3)  Program  khusus  (pilihan)  diadakan untuk  memberikan  bekal  kemampuan  siswa  yang  akan  melanjutkan  ke Perguruan  Tinggi  bagi  sekolah  dan  madrasah  tingkat  menengah  atas.  4) Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah dan madrasah mengenai sistem kredit,  bimbingan  karier,  ketuntasan  belajar  dan  sistem  penilaian  adalah sama.  5)  Hal-hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  guru  dan  sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama  oleh  kedua  departemen  tersebut. 5 Dorongan  lahirnya  SKB  2 menteri  ini  adalah  akibat  kehawatiran  masyarakat  muslim  Indonesia tentang  pendidikan  madrasah  yang  diprediksi  akan  berada  dibawah kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan.  Keresahan  yang  dialami masyarakat muslim kian menjadi tatkala Presiden Soeharto mengeluarkan keppres  No.  34  tahun  1972,  dan  diperkuat  dengan  Inpres  No.  15  tahun
4 Imam Syafi’i. Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8 (1),  2017 . hlm.86 5 Hasri, Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Al-Khwarizmi …hlm.75-76
1974, yang isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. 6
Pada tahun selanjutnya pemerintah menaruh perhatian lebih kepada kurikulum  yang  berlaku  di  Madrasah  formal  dengan  mengelurakan keputusan menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk madrasah Ibtidaiyah. No. 100 tahun 1984 untuk madrasah Tsanawiyah, dan No. 101 tahun 1984 untuk  madrasah  Aliyah.  Dengan  demikian  kurikulum  1984  tersebut mengacu  kepada  SKB  2  Menteri,  baik  dalam  susunan  program,  tujuan, maupun  bahan  kajian  dan  pelajarannya.  Khusus  kurikulum  MI  dan  MTs tahun  1984  ini  terjadi  penyesuaian  dan  penyempurnaan  struktur programnya, yakni melalui SK Menteri Agama No. 45 tahun 1987 tentang Penyesuaian  Struktur  Program  Kurikulum  MIN  dan  MTsN  dan  berlaku sampai datangnya kurikulum 1994. 7
Meskipun ada banyak upaya  untuk menyeimbangkan dua lembaga pendidikan formal yakni antara lembaga pendidikan formal di lingkungan Kementerian  Agama  dan  lembaga  pendidikan  formal  di  Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi,  tetep  saja  pendidikan masih tampak jelas perbedaan keduanya. Perbedaan yang sangat jelas pada tingkat pendidikan tinggi. Pada pendidikan tingggi pada kedua kementrian baik  kemenag  ataupun  Kemendikristek  menyematkan  gelar  akademik. Pada  konteks  ini  gelar  akademik  dari  kedua  lembaga  pendidikan  dua kementrian tersebut dibedakan, sehingga dapat diketahui mana saraja dari perguruan tinggi keagaman dan mana mahasiswa dari perguruan tinggi dari lembaga umum. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan semangat kesamaan dan  kesetaran  hak  ataupun  juga  tidak  sesuai  dengan  spirit  lahirnya  ilmu yang hakikatnya bersumber dari Allah. Ketidak sesuaian dan tidak setaraan ini kemudian dianggap sebagai suatu kelemahan dalam pendidikan, karena hakikat  pendidikan  di  sebuah  negara  harus  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa dan negara. Belum lagi terkait tentang kesiapan kerja dan penempatan kerja
6 Sudarsono. Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah (Pra Dan Pasca Skb 3 Menteri Tahun 1975 Dan Dalam Uu Sisdiknas No 20 Tahun 2003) . hlm. 7 7 Hasri , Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Al-Khwarizmi …hlm.76

## Agus Salim
alumni  perguruan  tinggi  agama.  Alumni  perguruan  tinggi  agama  tidak mendapat tempat di lembaga dan tempat kerja, karena masih menyandang gelar  akademik  Islam.  Hal  ini  berbeda  dengan  alumni  perguruan  tinggi umum  yang  gelar  akademiknya  sesuai  dengan  bidang  di  lembaga  dan ditempat kerja.
Adanya  pembedaan  gelar  akademik  dalam  bidang  keilmuan  yang sama,  namun  beda  lembaga  pendidikan  ini  seolah  telah  terjadi  dikotomi ilmu dalam pendidika di Indonesia. Terjadinya dikotomi ilmu di Indonesia dikaitkan  dengan  pengaruh  pemikiran  Imam  Ghazali  yang  seolah mendikotomi ilmu, yakni ilmu Islam dan ilmu bukan Islam.
Bukan tidak beralasan, pengaruh kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren  dan  Madrasah,  terutama  di  pesantren-pesantren  di  pulau  Jawa menentukan  pemilihan  ilmu  yang  harus  dipelajari  para  santri.  Kitab Ihya’ ulumudin karya  Imam  Ghazali  mengajarkan  sufisme,  dan Ta’lim  Muta’lim karya Imam az Zarnuji menjadi kitab utama. 8 Dua kitab ini diduga banyak mempengaruhi  pemikiran  ulama  untuk  kemudian  mendikotomikan  ilmu pengetahuan. Sehingga dari tahun 500 H – periode modern perkembangan keilmuan  Islam  stagnan.  Pengaruh  pemikiran  Ghazali  dianggap  sangat besar  pada  apa  yang  telah  ditulis  oleh  az  Zarnuji  dalam kitab  Ta’lim Muta’lim nya  pada  abad  13.  Hal  ini  menurut  Noer  Farida,  kontek penyusunan kitab Ihya’ ulumudin Imam Ghazali dan kitab Ta’lim Muta’lim az  Zarnuji dilakukan pada masa akhir periode kemajuan dan awal periode kemunduran  keilmuan  di  dunia  Islam  dengan  ditandai  adanya  dikotomi keilmuan oleh ulama masa itu. 9
Menurut  Amin  Abdullah  dalam  dunia  pendidikan,  pemisahan antara  ilmu  umum  dan  Islam  ini  berakibat  pada  rendahnya  mutu pendidikan  dan  kemunduran  dunia  Islam  pada  umumnya. 10 Masyarakat muslim akan meninggalkan ilmu-ilmu yang dianggap ilmu Islam dan hanya
8 Martin Van Bruinessen. Kitab Kuning Pesantren dan tarikat . (Bandung, Mizan, 1999) 163-165
9 St. Noer Farida. Dikotomi Keilmuan Dalam Islam Abad Pertengahan Telaah Pemikiran al Ghazali dan az Zarnuji . Jurnal Dinamika Penelitian, Vol . 16. No. 2 Nov 2016. hlm. 386
10 Amin Abdullah , Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integrarif- Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).hlm. 5
mencukupkan ilmu Islam. Dalam ajaran Islam tetang ilmu tidak dubedakan mana ilmu  agama, semua ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan  menjadi  wasilah  kebaikan  adalah  boleh  dipelajari.  Selian  itu  ajaran Islam mendorong untuk mengembangkan ketersediaan kebutuhan manusia dari apa yang Allah telah sediakan, dimana ini semua harus didasiri dengan ilmu.  Jika  manusia  membutuhkan  teknologi,  maka mempelajari  teknologi hukumnya boleh, wajib kifayah atau wajib ‘ ain tergantung pada kebutuhan dan  kemanfaatan.  Jika  manusia  membutuhkan  suplai  cadangan  makanan yang  berlimpah  maka  mempelajari  argoteknologi  hukumnya  boleh,  wajib kifayah atau  wajib  ‘ ain tergantung  pada  kebutuhan  dan  kemanfaatan.  Hal ini sesuai Isyarat Allah dalam Qur’an surat ar Ra’ad ayat 11 “ Sesungguhnya Allah  tidak  akan  mengubah  keadaan  suatu  kaum  sebelum  mereka  mengubah keadaan diri mereka sendiri ”. Upaya mengubah keadaan dalam melaksankan kehidupan  dunia  untuk  akhiratnya  tentunya  harus  disertai  dengan  ilmu pengetahuan  yang  mendukung  kebutuhan-kebutuhan  yang  di  butuhkan manusia, baik primer, sekunder atau pun tersier.

## Biografi Dan Latar Belakang Pemikiran Imam Ghazali
Sebelum  menganalisa  pemikiran  Ghazali  tentang  dikotomi  ilmu pengetahuan,  penting  kiranya  menelusuri  biografi  lmam  Ghazali  dan genologi  keilmuanya.  Ghazali  bernama  lengkap  Abu  Hamid  al  Ghazali dilahirkan  pada  pertengahan  abab  ke-5  H,  tepatnya  pada  tahun  450  H  di sebuah kota kecil bernama Thus diwilayah Khorasan. 11 Julukan Al-Ghazali diambil dari nama kota Ghazaleh di dekat kota Thus di wilayah Khurasan. Ayahnya  berkerja  sebagai  seorang  penenun  wol.  Ayah  al-Ghazali meninggal  ketika  al-Ghazali  dan  saudaranya  masih  kecil,  sepeninggal ayahnya a1-Ghazali dan  adiknya dititipkan pada seorang teman ayahnya, seorang  sufi  yang  hidupnya  sederhana. 12 Di  tangan  seorang  sufi  itu  imam Ghazali masuk ke sekolah khusus anak tidak mampu. Meski begitu Ghazali
11 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. Tahafut al Falasifah , Ahmad Maimun Ter, (Bandung, Penerbit Marja,
2016). Cet V. hlm.17
12 M. Bahri Ghazali, Epistemologi al-Ghazali . aL-QALAM, Vol. XVIII No.90-91. hlm. 176

## Agus Salim
kecil  tidak  melewatkan  masa  kecilnya  begitu  saja,  di  sekolah  ini  ia  dapat menguasai berbagai ilmu dasar.
Imam  Ghazali  tak  putus  asa  dengan  keadaanya,  setelah menyelesaikan studynya di Thus ia belajar di Jurjan lalu ke Naisabur. Saat Imam  al  Jurjani  menjabat  sebagai  kepala  madrasah  Nidzamiyah,  Ghazali bersama  al  Jurjani  belajar  banyak  ilmu,  seperti  ilmu  Ushul  Fikih,  Fikih, Mantiq dan ilmu Kalam. Saat Imam al Jurjani meninggal pada tahun 478 H, Ghazali keluar dari Naisaburi menuju ke Mu’askar, ia menetap di sana sampai  kemudian  diangkat  menjadi  tenaga  pengajar  di  Madrasah Nidzamiyah  di  Baghdad  pada  tahun  484  H.  Di  tempat  ini  keilmuan Ghazali mencapai puncak prestisius, kuliah keilmuanya dihadiri lebih tiga ratus  peserta. 13 Ghazali  dilembaga  ini  diangkat  menjadi  guru  besar  berkat kejeniusannya.  Kegiatan  pokok  yang  dilakukan  Ghazali  sebelum  terjun menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah adalah mengikuti pertemuan- pertemuan  ilmiyah  yang  dilakukan  oleh  wazir  istana  (perdana  mentri) Nizhamul  Mulk,  seorang  negarawan  bani  Saljuk  yang  ketika  itu  adalah seorang penguasa yang sebenamya dalam pemerintahan Baghdad. 14
Karena suatu persoalan ia keluar dari lembaga tempat pertama kali ia mendapatkan puncak keilmuanya, ia mengasingkan diri di padang pasir, dan  kemudian  melakukan  perjalanan  ke  beberapa  wilayah  seperti  Syam, Hijaz  dan  Mesir  dan  selanjutnya  kembali  ke  Naisaburi  dan  terakhir  ia kembali  kekampung  halamanya  Thus  dan  meninggal  di  sana. 15 Keilmuan berkembang  didasari  dengan  sikap  ingin  tahu  dan  keingian  menyingkap sesuatu.  Hal  ini  yang  kemudian  mendasari  sikap  Ghazali  mengapa  ia memiliki  sikap  tertentu  pada  suatu  keilmuan,  dalam  potongan  kalimat dalam tulisannya ia mengatakan;
Saya  menyelami  doktrin  kaum  Bathiniyah  karena  tertarik menyingkap  kedalam  aspek  bathiniyah.  Saya  mendalami  doktrin zahiriyah  untuk  mengukur  kemampuan  pangannya  yang  berdasar aspek  dzahir.  Saya  merambah  dunia  teologi  (kalam)  karena  ingin
13 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. Tahafut al Falasifah , Ahmad Maimun Ter... hlm.17
14 M. Bahri Ghazali, Epistemologi al-Ghazali ... hlm.177 15 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. Tahafut al Falasifah , Ahmad Maimun Ter… hlm.17
tahu  puncak  kecanggihan  logika  dan  pola-pola  debat  yang digunakan,  saya  memasuki  dunia  tasawuf  karena  ingin  tahu kesufian.  Saya  mencermati  para  ahli  ibadah  karena  ingin  melihat apa yang didapat dari ibadah yang mereka lakukan. 16
Dalam potongan kalimat ini, Ghazali memiliki pengalaman pindah- pindah  keilmuan  yang  ia  tekuni  untuk  sekedar  mengetahui  apa  hakikat kebenaran  yang  ada  dalam  ilmu  tertentu.  Bukan  karena  kebingungan menentukan  ilmu  dan  menafikan  ilmu  yang  lain  yang  ia  tinggalkan  dan tidak pelajari. Karena menurutnya hakikat tujuan keilmuan harusnya dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menambah keimanan. Jika dalam ilmu kalam  memikirkan  tuhan  dengan  bukti  Qur’an  dan  alam  malah  justru membentuk asumsi dan kebenaran individu, menurut Ghazali hal ini akan membawa ke perdebatan dan perdebatan tidak akan mendekatkan diri pada Allah. Namun bukan berarti ilmu kalam tidak dapat dipelajari, melainkan setelah  mempelajari  ilmu  kalam  dengan  sempurna,  maka  imam  Ghazali berpindah pada ilmu lainya yang dibutuhkan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah.
Lahirnya  gejolak  keilmuan  dan  meninggalkan  ilmu  yang  telah ditekuni  oleh  imam  Ghazali  bukan  tidak  beralasan,  pada  masa  hidupnya konteks masyarakat baik secara keilmuan dan keberagamaan aliran teolog sangat  majmuk.  Lahirnya  ilmu  dan  aliran  keagamaan  baru,  lahirnya perbedaan  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan  beragama,  baik  dalam konteks  normatif  maupun  dalam  wacana  deskriptif  akademik  yang menyeret pada menajamnya pandangan yang beragam dalam madzhab dan kelompok aliran dengan ciri-ciri tersendiri. 17 Madzhab dan aliran pemikiran Islam  tersebut  merupakan  latar  belakang  pemikiran  al-Ghazali,  artinya pemikiran  al-Ghazali  terpengaruhi  dengan  adanya  keragaman  aliran  dan madzhab,  tetapi  mungkin  pemikiran  Ghazali  saat  itu  juga  merupakan reaksi  terhadap  beragamnya  pemikiran  dalam  Islam  yang  mendorong  al-
16 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. Tahafut al Falasifah , Ahmad Maimun Ter... hlm.19
17 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. Tahafut al Falasifah , Ahmad Maimun Ter... hlm.19

## Agus Salim
Ghazali  kepada  pencarian  kebenaran  ilmu  secara  akademik. 18 Wajar kiranya  Ghazali  memiliki  keingin  tahuan  atas  hakikat  kebenaran  ajaran aliran agama, keilmuan, dan ajaran madzhab yang ada pada saat itu.
Dalam kaitan pembuktian yang dilakukan oleh Imam Ghazali pada kitab Tahafut  al  Falasifah bukan  menafikan  ilmu  filsafat  dan  ilmu  sekuler lainya.  Lahirnya Tahafut  al  Falasifah adalah  upaya  Ghazali  dalam membuktikan ada beberapa pemikiran filsafat yang tidak dapat dibuktikan sesuai dengan apa yang didambakan dan menggunakan standart kebenaran yang ia tetapkan. Upaya pembenaran  yang dilakukan oleh Ghazali dalam tulisan  pada  kitab Tahafut  al  Falasifah didasari  pada  pengetahuanya terhadap  ilmu  filsafat  yang  lama  ia  gandrungi  sebelum  bertitik  henti  pada ilmu tasawuf.
Standart  kebenaran  ilmu  menurut  Imam  Ghazali,  menurutnya kebenaran ilmu haruslah mendatangkan keyakinan dan ilmu pengetahuan. Ilmu  pengetahuan  juga  harus  dapat  menyingkap  objek  ilmu  pengetahuan, bukan  hanya  sekedar  hasil  hipotesis  dan  spekulatif  semata. 19 Upaya membuktikan  kebenaran  suatu  ilmu  pengetahauan  dapat  diinvetigasi menggunakan  akal  dan  indra  dalam  menyingkap  makna  yang  lahir  dari Qur’an  dan  hadist.  Dalam  mencari  kebenaran  tidak  cukup  taklid  pada tokoh  besar,  tapi  kebenatan  harus  digali  sedalam  mungkin  hingga ditemukan  kebenarannya. Membiarkan  taklid  dalam  mencari  kebenaran sejatinya membodohkan dan mendewakan para tokoh besar saja. 20
Selian itu kebenaran menurut Imam Ghazali hanya bersumber dari Allah, dan segala kebenaran yang bersumber dari Allah disebut kebenaran mutlak. 21 Sebaliknya  kebenaran  yang  hanya  menurut  manusia  adalah kebenaran yang subjektif dan bias, hal ini karena cara pandang berbeda dan juga kemampuan  yang berbeda pula.
ُّ قَحْلَا ُّ ُّْن ِم ُّ َُّكِ ب َّر ُّ َُّلَف ُّ َُّّنَن ْوُكَت ُّ َُّن ِم ُّ ُّْي ِرَتْمُمْلا َُّن ُّࣖ 18 M. Bahri Ghazali, Epistemologi al-Ghazali .... 178-179 19 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. Al Munqid mina ad Dzalal wa Mushil ila Dzi Izati wa al Djalal . (Pasuruan, an Najah Pondok Pesantren Sidogiri. 2002).hlm.5
20 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. Tahafut al Falasifah , Ahmad Maimun Ter ... hlm 20-26
21 M. Bahri Ghazali, Epistemologi al-Ghazali ... hlm.182
Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.(QS.al Baqarah 147).
Pencapaian kebenaran mutlak harus melalui ma'unah (pertolongan) Allah, yakni berupa hidayah (petunjuk) yang diberikan oleh Allah. Ghazali berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya lahir dan bersumber dari Allah.  Dunia  sufi  mendorong  pemikiran  Ghazali    memikirkan  semua hakikat, dan hakikat dari pada ilmu pengetahuan bersumber dari Allah. Di sinilah letak pemahaman "monokotomiknya", hingga tidak ada pemisahan antara  Islam  dengan  yang  lain.  Monokotomik  al-Ghazali  juga  diperoleh dari  sikap  dan  pengakuannya  terhadap  Allah  sebagai  sumber  ilmu,  tidak ada sumber lain di dunia secara hakiki, dan tidak ada sumber ilmu bersifat dikotomik  (mendua). 22 Dari  sini  kita  dapat  menarik  kesimpulan  bahwah sejatinya  Imam  Ghzali  tidak  mendikotomi  ilmu  pengatahuan,  Imam Ghazali  hanya  mengklasifikasi  ilmu  pengathuan  dan  tidak  menunjukan pelarangan  terhadap  mempejari  ilmu  mana  kala  ilmu  tersebut  dapat mendekatkan diri pada Allah dan memberi kemnafaatan.
Argumentasi  ini  didasarkan  pada  beberapa  klasifikasi  ilmu pengetahuan  yang  dilakukan  imam  Ghazali,  yakni  klasifikasi  ilmu pengetahuan  tersebut  dilihat  dari  hukum  mempelajarinya,  dilihat  dari menjelaskan  syari’at  atau  tidak,  dan  dilihat  dari  manfaat  dan  fungsi  ilmu pengetahuan.  Klasifikasi  ilmu  pengetahauan  menurut  Ghazali  jika  ditilik dari  hukum  mempelajarinya,  ia  mengklasifikasi  ilmu  pengetahuan  sesuai hukum mempelajarinya menjadi dua bagian yakni, ilmu Fardhu al ‘Ain dan ilmu Fardhu  al  Kifayah . 23 Ilmu Fardhu  al  ‘Ain adalah  ilmu  yang  wajib dipelajari  bagi  individu  seseorang,  karena  kebutuhan  dan  kepentingannya sebagai hamba atau sebagai manusia yang bersinggungan dengan manusia yang  lain  untuk  bergaul  dan  memenuhi  kebutuhan  hidup  dunia.  Ilmu  ini seperti  ilmu shalat ,  puasa,  zakat  dan  haji,  beberapa  ilmu  terkait  untuk menjalankan  kewajiban  individu  kepada  pencipta.  Sedangkan  ilmu
22 M. Bahri Ghazali, Konsep ilmu Menurut al-Ghazali; Tinjauan Psikologik dan Pedagogik , (Jakarta: Pedoman
IlmuJaya, 1991), hal. 99
23 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. Ihya ‘Ulumudin …hlm26-27

## Agus Salim
perdagangan,  teknologi  dan  juga  ilmu  kedokteran  merupakan  ilmu  yang digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  duniawiyah.  Selanjutnya  ilmu dilihat  dari  apakah  ilmu  itu  membahas  syari’at  Islam  atau  tidak  imam Ghazali mengklasifikasi menjadi dua macam, yakni ilmu syari’ah dan ghoiru syari’ah . 24 Ilmu  syariah  adalah  ilmu  yang  mempelajari  syariat  islamiyah, ilmu  ini  membahas  tentang  ibadah,  hukum,  teologi  atau  pun  akhlak. Sedangkan ilmu ghoiru syari’ah adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu yang  tidak  bersinggung  langsung  dengan  ajaran  syariat  Islamiyah,  seperti teknik mesin, elektronik dan lain sebagainya.
Selain    itu  Imam  Ghazali    juga  mengklasifikasi  ilmu  pengetahuan ditinjau  dari  manfaat  dan  fungsinya  bagi  pemiliknya  dan  masyarakatnya, ilmu ini menurutnya ada tiga macam: Pertama , al Ilmu al Mahmudah (ilmu Yang terpuji), ilmu pengetahuan yang bersifat mahmudah ini adalah segala ilmu  yang  bermanfaat  bagi  dunia  dan  akhirat  seorang  atau  dapat dikategorikan  Ilmu  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kehidupan  dunia  dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu ini dianggap baik pada tatanan kehidupan social dan juga baik menurut tatanan spiritual. Kedua , al Ilmu al madzmumah (ilmu  pengtahuan  yang  tercela),  ilmu  yang  tergolong  ilmu tercela  manakala  ilmu  tersebut  dapat  mencelakakan  pemiliknya  dan mencelakakan  orang  lain,  ilmu  ini  tidak  dapat  mendekatkan  diri  pada Allah,  dan Ketiga , al  Ilmu  al  Mubahah (ilmu  pengetahuan  yang  boleh dipelajari),  Ilmu  dapat  dikategorikan  sebagai  ilmu  yang  mubah  dipelajari adalah  ilmu  pengetahuan  yang  tidak  tercela  dan  ilmu  yang  tidak dibutuhkan  dalam  waktu  dekat  atau  ilmu  yang  tidak  dibutuhkan  dalam kondisi mendesak. 25
Hal  yang  menguatkan  bahwa  Ghazali  bukanlah  ulama  yang mendikotomikan  ilmu  menurut  hemat  peneliti  adalah: Pertama ,  jika Ghazali  mendikotomi  ilmu  pengetahuan  Islam  dan  non  Islam,  maka  ia tidak akan belajar dan menekuni ilmu filsafat dan ilmu umum lain. Imam Ghazali  adalah  ulama  yang  gandrung  dengan  ilmu  filsafat,  sebagaimana
24 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. Ihya ‘Ulumudin ...hlm 30 25 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. Ihya ‘Ulumudin ... hlm.26-27
pengakuanya  dalam  kitab Tahafudz  Al  Falasifah . Kedua ,  jika  Ghazali mendikotomi  ilmu  pengetahuan  maka  ia  tidak  memerintahkan  menjauhi taklid dalam ilmu pengetahuan, larangan taklid tanpa menggali dan melihat kebenaran apa yang diikuti adalah hal yang dilarang imam Ghazali dalam kitab Tahafut  al  Falasifah . Ketiga ,  jika  imam  Ghazali  medikotomi  ilmu pengetahuan,  maka  tidak  membagi  ilmu  kedalam  beberapa  hukum  untuk mempelajarinya,  menurutnya  ilmu  dilihat  dari  hukum  mempelajarinya terbagi menjadi dua yakni ilmu Fardhu al ‘Ain dan ilmu Fardhu al Kifayah .
Di  karya  yang  lain,  Imam  Ghazali  membagi  ilmu  menjadi  lima bagian,  yaitu:  a  )  ilmu  pokok  (ilmu  ush ū l  )  yang  wajib  diketahui,  seperti iman terhadap  eksistensi  Allah, para  Malaikat, para Rasul, kitab dan hari kiamat;  b)  ilmu  ibadah  yang  berkaitan  dengan  badan  dan  harta;  c  )  ilmu yang  berhubungan  dengan  panca  indera,  lisan,  kemaluan,  perut, pendengaran  dan  penglihatan;  d)  ilmu  akhlak  tercela  yang  wajib dihilangkan  dari  lubuk  hati;  dan  e  )  ilmu  akhlak  terpuji  yang  wajib menghiasai dalam  hati sanubari. 26
Dari paparan beberapa klasifikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh  Imam  Ghazali  diatas  menguatkan  argumentasi  bahwa  Ghazali  tidak mendikotomi  ilmu  pengetahuan  melainkan  mengintregasikan  bukti. Pertama, adalah adanya pengalaman Imam Ghazali menekuni ilmu syariat, ilmu  kalam  (filsafat)  dan  Ilmu  Tasawuf,  ia  tidak  menafikan  satu  sama lainya semua ia pelajari dan memahami hakikat dari pada ilmu itu, setelah memahami  hakikat  ilmu  itu  ia  jadikan  pemahamanya  sebagai  penggugat argumentasi  filosof  di  masanya. Kedua, Intregasi  keilmuan  Imam  Ghazali dapat  diamati  dalam  argumentasinya  saat  ia  menolak  pemahaman  filosof bahwa  sifat  ilmu  Allah  berbilangan,  menurutnya  ilmu  satu  namun memancarkan  ilmu  yang  tak  terhingga,  Imam  Ghazali  mengkritik pemahaman filosof seraya mengatakan :
ia  mengetahui  keberadaanya  sebagai  yang  mengetahui  dengan pengetahuan  yang  lain  dan  berakhir  pada  pengetahuan  yang
26 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali, Raudhah al-Th ā lib ī n wa ‘Umdah al-S ā lik ī n, dalam majm ū ’ah Ras ā `il al- Im ā m al-Ghaz ā l ī (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2011) hlm.77.

## Agus Salim
dilalaikan  dan  tidak  diketahui.  Kami  tidak  mengatakan  bahwa  itu akan  membentuk  rangkaian  yang  tak  berujung,  tetapi  itu  terputus pada  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  objek  pengetahuanya, sementara  ia  lupa  terhadap  pengetahuan  tersebut  bukan  terhadap objek pengetahuan. 27
Beberapa  merupakan  bukti  ini  membuktikan  Imam  Ghazali  tidak mendikotomi  ilmu  pengetahuan,  sebab  jika  ia  mendikotomi  ilmu pengetahuan, beberapa bukti di atas tidak akan diketemukan. Mendikotomi ilmu  pengetahuan  sangat  bertentangan  dengan  semangat  keilmuan  Imam Ghazali yang memiliki keingian untuk menemukan hakikat setiap ilmu lalu ia terdorong mempelajarinya. Terbukti upaya pembuktian hakikat ilmu dan juga  keinginan  mempelajarinya  telah  melahirkan  karya  dan  pemikiran Imam  Ghazali  yang  tidak  hanya  di  nikmati  oleh  cendikiawan  muslim, tetapi  dinikmati  oleh  ilmuwan  dunia  dan  mereka  menyanjung  Imam Ghazali.

## Kebijakan Pendidikan Dan Intregrasi Gelar Akademik Di Indonesia
Munculnya  perguruan  tinggi  agama  adalah  hasil  dari  kelanjutan lembaga pendidikan keagamaan Islam tradisional yang telah lahir sebelum kemerdekaan  negara  Indonesia.  Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan keagamaan  tradisonal  Islam  masyarakat  muslim  Indonesia  telah  jauh berdiri  sebelum  lahirnya  lembaga  pendidikan  formal. 28 Selain  pesantren sebagai  lembaga  pendidikan  masyarakat  muslim,  lahir  pula  lembaga pendidikan  keagamaan  Islam  yang  disebut  dengan  Madrasah.  Madrasah pertama kali berdiri di wilayah pulau Sumatera, beberapa madrasah berdiri di  Sumatera  diawali  pada  tahun  1908  dimotori  Abdullah  Ahmad  berdiri Madrasah  Adabiyah.  Tahun  1910  dimotori  oleh  Syaikh  M.  Taib  Umar berdiri  madrasah Schoel di  Batusangkar,  kemudian  M.  Mahmud  Yunus pada  1918  mendirikan  Diniyah  Schoel  sebagai  lanjutan  dari  Madrasah schoel, pada tahun 1907 Madrasah Tawalib didirikan Syeikh Abdul Karim
27 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. Tahafut al Falasifah , Ahmad Maimun Ter…hlm.163
28 Hasri , Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Al-Khwarizmi , Volume 2, Edisi I, Maret 2014, Hlm. 71
Amrullah di Padang Panjang. Lalu, Madrasah Nurul Uman didirikan H. Abdul Somad di Jambi. 29
Madrasah  berkembang  di  Jawa  mulai  1912.  Ada model  madrasah- pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Mu’allimin Ulya (mulai 1919); ada Madrasah yang mengapropriasi  sistem  pendidikan  Belanda  plus,  seperti  Muhammadiyah (1912)  yang  mendirikan  Madrasah  Ibtidaiyah,  Tsnawiyah,  Mu’allimin, Muballighin,  dan  Madrasah  Diniyah.  Ada  juga  model  Al-Irsyad  (1913) yang  mendirikan  madrasah  Awaliyah,  Ibtidaiyah,  Madrasah  Tajhiziyah, Mu’allimin  dan  Tahassus;  atau  model  madrasah  PUI  di  Jabar  yang mengembangkan madrasah pertanian. 30
Lembaga pendidikan non formal baik pesantren ataupun Madrasah memiliki kurikulum yang sama yakni mengkaji tentang ajaran-ajaran Islam. Referensi  yang  digunakan  identik  dengan  kitab-kitab  klasik  yang muatannya  hukum  syari’ah,  ahlak  tasawuf,  metodologi  istimbath  hukum dan juga gramatika bahasa arab sebagai pendukung memahami Qur’an dan kitab klasik. 31 Hal ini karena ulama berpendapat pendidikan pertama untuk anak-anak adalah agama, dan selain itu pendidikan pada masa penjajahan masih dikuasai dan didominasi pendidikan penjajah. Ulama pada saat itu sangat anti dengan hal yang berbau penjajah, sehingga ulama menganggap apa yang sama dengan penjajah, maka hakikatnya ia merupakan mengikuti penjajah,  dari  pemikiran  ini  pendidikan  di  pesantren  dan  madrasah tradisonal  tidak  mengenal  ilmu  selain  ilmu  agama.  Namun  dalam perkembangannya,  ulama  menyadari  adanya  perkembangan  zaman menuntut  adanya  transformasi  system  dan  juga  kurikulum  di  dunia pesantren dan madrasah tradisional.
Pada tanggal 09 Agustus 2016 lahir sebuah peraturan menteri, yakni peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia    Nomor  36  tahun  2016 Tentang Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan. Ada dua pertimbangan yang
29 https://www.duniapgmi.com/2020/04/sejarah-berdirinya-madrasah-di-indonesia.html
30 https://www.duniapgmi.com/2020/04/sejarah-berdirinya-madrasah-di-indonesia.html
31 Imam Syafi’i. Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter , Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Mei 2017. Hlm

## Agus Salim
menyebabkan  lahirnya  peraturan  ini. Pertama Bahwa  dengan  adanya perkembangan  lembaga  dalam  perguruan  tinggi  keagamaan,  perlu pengintregasian  bidang-bidang  keilmuan  dan  pengaturan  mengenai  gelar akademik. Kedua .  Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a,  perlu  menetapkan  Peraturan  Menteri  Agama tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. 32
Pada hakikatnya gelar akademik merupakan aspek pendidikan yang menjadi  ukuran  output  dari  sebuah  proses  pendidikan.  Dengan menyandang  gelar  akademik  seorang  sarjana  dapat  diketahui  telah mengikuti,  mengkaji,  dan  mendalami  proses  pendidikan  tinggi  di  bidang ilmu  tertentu  yang  direpresentasikan  oleh  gelar  akademiknya. 33 Gelar akademik  bersifat  akomodatif  terhadap  perkembangan  ilmu.  Gelar akademik sebagaimana dimaksud, diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program  studi  dan  dinyatakan  lulus  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan. 34
Upaya  pengintegrasian  gelar  akademik  dari  SHI/S.Sy  menjadi  SH untuk  alumni  Jurusan  Fakultas  Syariah  baik  hukum  keluarga  Islam ataupun  hukum  ekonomi  syraiah  tidak  lepas  dari  pengaruh  dunia  pasar kerja dan profesi berbasis hukum, yaitu jaksa, hakim, panitera, notaris, dan advokat. 35 Selain itu hemat saya, upaya pengitregasian gelar akademik juga sebagai  upaya  penafian  dikotomi  keilmuan,  dimana  ilmu  yang  serumpun diperguruan  tinggi  agama  dan  perguruan  tinggi  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  dapat  disetarakan  dan  dikaitkan  satu sama lainya. Pengitregasian rumpun ilmu tersebut dapat dikasifikasikan ke dalam rumpun ilmu pendidikan, ilmu social, humaniora, dan ilmu hukum.
32 Lihat Pertimbangan Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia  Nomor 36 tahun 2016 Tentang Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan
33 Mohamad Nur Yasin. Politik Hukum Pemberlakuan Gelar “Sarjana Hukum” Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah . Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016. hlm. 171
34 Lihat pasal 2 Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia  Nomor 36 tahun 2016 Tentang Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan
35 Mohamad Nur Yasin. Politik Hukum Pemberlakuan Gelar “Sarjana Hukum” Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah ... hlm.172
Sehingga alumni Fakultas tarbiyah, pendidikan madrasah ibtidaiyah yang dulu begelar SPdi kini menjadi S.Pd, Alumni Ilmu seni dan arsitektur Islam yang dulu bergelar S.Ag kini menjadi S.Hum, Alumni dakwa prodi komunikasi dan penyiaran Islam, memiliki gelar S.Sos, dan alumni hukum syariah  baik  hukum  keluarga  Islam  ataupun  hukum  ekonomi  Islam  yang dulunya S.Sy dan S.Hes kini melebur menjadi S.S. Sedangkan Ilmu agama dan teologi tetap dengan gelar sama, yakni disamakan satu rumpun sarjana agama atau S.Ag dan S.Th. 36

## Analisis  Hubungan  Pemikiran  Al-Ghazali  Tentang  Diokotmi  Ilmu Dengan Kebijakan Pendidikan Integrative di Indonesia
Ratusan  tahun  lamanya  masyarakat  muslim  secara  tidak  sadar mendikotomikan ilmu Islam dan Ilmu umum, parahnya perilaku dikotomi tersebut  menyebabkan  digradasi  yang  mengarah  kepada  kejumudan  dan stagnasi  keilmuan  di  dunia  Islam.  Dikotomi  sendiri  dimaknai  sebagai pembagian  atas  dua  kelompok  yang  saling  bertentangan. 37 Dikotomi  ilmu pengetahuan  juga  dapat  diartikan  sebagai  pembagian  dua  kelompok  ilmu pengetahuan  yang  menyebabkan  sistem  pendidikan  menjadi  beda  dan terkelompok,  dan  akhirnya  melahirkan  klaim  ilmu  agama  berasal  dari Islam, sementara ilmu umum diklaim berasal dari Barat. 38
Dijelaskan  sebelumnya,  ada  dugaan  lahirnya  kitab Tahafut  al Falasifah dan Ihya’ Ulumudin karya Imam Ghazali memiliki pengaruh besar dalam  upaya  dikotomi  keilmuan  di  Indoneisa  yang  notabenya  pendidkan Indonesia dipengaruhi kebardaan pendidikan pesantren. Setelah menelusuri pernyatan  Imam  Ghazali  dari  beberapa  kitab  dan  penelitian  sebelumnya pada pembahasan sebelumnya peda penelitian ini, dapat disimpulkan, pada dasarnya  Imam  Ghazali  tidak  pernah  mendikotomi  keilmuan,  ia berpandangan  bahawa  segala  ilmu  bersumber  dari  Allah.  Karena  setiap
36 Lihat lampiran I-II Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia  Nomor 36 tahun 2016 Tentang Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan
37 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
38 Abdul Wahid, Dikotomi Ilmu Pengetahuan Science Dichotomy ,Jurnal Istiqra’, Volume I Nomor 2 Maret 2014. hlm. 279

## Agus Salim
ilmu  bersumber  dari  Allah,  maka  semua  boleh  dipelajari  dan dikembangkan sesuai dengan kemanfaatan dan kebutuhan.
Dalam  pemanfaatan  ilmu  dan  pengembanganya  harus  didasarkan pada kebutuhan dan juga kemaslahatan bersama. Jika suatu ilmu dianggap dibutuhkan  oleh  pemiliknya  dan  masyarakat,  maka  ilmu  seperti  ini  wajib hukumnya  didahulukan  untuk  dipelajari  dan  dikembangakan  agar bermanfaat  bagi  pemiliknya  dan  lingkungnya.  Namun  jika  ilmu  itu  tidak dapat  melahirkan  manfaat  dan  membahayakan  iman  dan  jiwa  raga  maka hukumnya tidak boleh di pelajari.
Boleh tidaknya ilmu dipejari dalam pandangan Imam Ghazali tidak hanya berdasarkan kemnafaatan bagi pemiliknya dan masyakatnya,  tetapi juga  ilmu  wajib  atau  tidak  dipelajari  juga    harus  didasarkan  kepada maslahah dan mafsadat. Dengan ilmu yang mendatang kemaslahatan baik untuk  bagi  orang  yang  memiliki  atau  masyarakatnya,  maka  hukumnya bolah  bahkan  menjadi  wajib  mempelajarinya.  Namun  jika  ilmu  itu mendatangkan mafsadat (kerusakan)  bagi  diri  pemiliknya  atau  orang  lain, maka haram hukumnya mepelajari dan mengembangkannya.
Islam  tidak  mengklasifikasi  ilmu  pengetahuan  untuk  saling berlawanan  satu  sama  lainya,  melainkan  tetap  mengaitkan  ilmu  satu dengan  ilmu  lain  dan  mendahulukan  mana  yang  lebih  dibutuhkan  oleh pemilik ilmu dan masyarakat disekitarnya. Para hukama’ menjelaskan, ilmu yang  lebih  dulu  dipelajari  disebut  ilmu  yang  wajib ‘ain untuk  dipelajari, sedang  ilmu  yang  akan  dipelajari  selanjutnya  adalah  ilmu  yang  wajib kifayah, sunnah dan mubah dipelajari. Kewajiban mempelajari suatu ilmu pengetahuan  didasarkan  pada  kebutuhan  mendasak  individu, kepentingan masyarakat dan Negara. 39
Ilmu  pengetahuan  yang  pertama  kali  dibutuhkan  oleh  setiap individu  muslim  adalah  ilmu  pengetahuan  tentang  ibadah  wajib,  akhlak dan  juga  ilmu  yang  mendorong  untuk  menjaga  jiwa  raganya  dari kemaksiatan  dan  dari  hal  yang  membahayakan  jasad,  akal  dan  harta bendanya.  Mempelajari  ilmu  ibadah,  akhlak,  dan  ilmu  yang  mendorong
39 Burhanudin az Zarnuji. Ta’limutalim . (Surabaya, al Hidayah, TT).hlm.3
untuk  menjaga  jiwa  raganya  dari  kemaksiatan  dan  dari  hal  yang membahayakan jasad, akal dan harta  bendanya hukumnya wajib ‘ain , hal ini  dikarenakan  ilmu  tersebut  berhubungan  langsung  dengan  kewajiban kepada  tuhan  dan  kewajiban  menjaga  diri.  Selain  itu  Ilmu  pengetahuan yang dibutuhkan dalam bermasyarakat, seperti ilmu pengetahuan transkasi jual  beli  dan  ilmu  social  yang  lain,  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang wajib pula dipelajari secara individu. Sedangkan ilmu pengetahuan tentang kesehatan, ilmu pengetahuan tentang astrologi dan ilmu nuklir merupakan ilmu yang hukum mempelajarinya wajib kifayah, artinya andai salah satu dari  orang  muslim  telah  mempelajari  ilmu  tentang  kesehatan  dan  ilmu astrologi, maka yang sebaigan orang yang lain tidak wajib mempelajarinya. Selanjutnya  ilmu  yang  boleh  dipelajari,  tergolong  dalam  ilmu  ini  adalah segala ilmu pengetahuan yang tidak dibutuhkan dalam waktu singkat dan tidak  mendorong  kepada  suatu  kemaksiatan.  Seperti  ilmu  Biologi  bagi pelajar  yang  akan  menekuni  ilmu  kesehatan  pada  masa  dewasanya,  Ilmu astrologi  bagi  pelajar  yang  ingin  menekuni  ilmu  perbintangan  dan  benda alam di masa dewasanya, dan hukumnya dan mempelajari ilmu elektronik bagi  pelajar  yang  akan  mengembangkan  teknologi  terkait  elektronik  di masa  dewasanya,  ilmu  ini  boleh  dipelajari  karena  bermafaat  untuk  haris dewasa  pelajar  tersebut.  Dikategorikan  sebagai  ilmu  yang  boleh  dipelajari dikarenakan  kebutuhan  terhadap  ilmu  itu  tidak  dibutuhkan  dalam  waktu dekat,  atau  pun  juga  dalam  bidang  ilmu  tersebut  sudah  ada  yang membidanginya.
Selain  adanya  ketetapan  wajib  mendahulukan  ilmu  pengetahuan yang  bersifat  dibutuhkan  oleh  individu,  masyarakat,  serta  Negara  dalam waktu dekat, ulama juga menganjurkan kepada pelajar hendaklah memilih ilmu  yang  ditekuni  dan  dicintai.  Selain  itu,  dalam  upaya  memilih  ilmu pengetahuan  hendaknya  pelajar  memilih  ilmu  yang  paling  baik  atau  yang paling cocok dengan kemampuan, kebutuhan dan juga minatnya. 40
Selanjutnya  terkait  tentang  pemisahan  lembaga  pendidikan  formal umum dan lembaga pendidikan keagamaan bukanlah implikasi dari dugaan
40 Burhanudin az Zarnuji. Ta’limutalim ...hlm. 16

## Agus Salim
adanya  dikotomi  keilmuan  menurut  imam  Ghazali,  hal  ini  dapat  dilihat; Pertama .  Hasil  penelitian  ini  telah  menyebutkan  imam  Ghazali  tidak mendikotomi  keilmuan  sebagaiamana  yang  diduga.  Imam  Ghazali  hanya mengklasifikasi  keimuan  sesuai  dengan  manfaat  dan  mafsadat,  dan mengkasifikasi mana ilmu yang wajib dipelajari terlebih dahulu dan mana yang  dipelajari  selanjutnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemanfaatan. Kedua .    Lahirnya  pendidikan  formal  umum  dan  agama  bukan  untuk mendikotomikan  pendidikan  di  Indonesia,  melain  karena  alasan kencederungan  masyarakat  mengenyam  pendidikan  di  pesantren  namun pendidikan  di  pesantren  dianggap  tidak  memiliki  model  yang  tetap,  dan Ketiga,  lahirnya  pendidkan  formal  kegaamaan  dapat  menghalau Perkembangan  perkembangan  sekulerisme  dan  pergerakan  para  reformis yang  seolah-olah  akan  mendukung  keberadaan  system  pendidikan  barat yang tidak mengenal kearifan local dan budaya.
Upaya  menjadikan  pendidikan  pesantren  menjadi  lembaga pendidikan  formal  keagamaan  bertujuan  agar  proses  pendidikan  yang mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  yang  dibutuhkan  hamba  Allah  (anak didik)  dengan  berpedoman  pada    ajaran  Islam. 41 Dalam  pendidikan  Islam tidak  hanya  tentang  ibadah maghdhah saja  tapi  juga  berkait  tentang  ilmu segala kehidupan yang dibutuhkan hamba Allah. Pendidikan Islam bukan hanya pada materi agama saja tapi bagaimana pendidikan Islam juga di isi dengan materi non agama dan di intregasikan dengan asas ajaran Islam.
Mempertimbangkan  pendidikan  Islam  harus  mencakup  seluruh aspek kehidupan, maka upaya dikotomi keilmuan dalam dunia pendidikan menjadi ilmu umum dan ilmu agama, telah mengantar dunia pendidikan di Indonesia  menjadi  suatu  pendidikan  yang  mandul  dan  menghasilkan ilmuwan-ilmuwan  yang  tidak  bertanggungjawab  terhadap  kehidupan kemasyarakatan dan lingkungan. 42 Untuk merespon kelemahan-kelemahan tersebut  penting  adanya  upaya  mengubah  kebijakan  terkait  tentang  gelar
41 Kasful Anwar Us dan Kompri. Kebijakan Pendidikan Islam Indoneisa, Dahulu, Saat Ini Dan Masadepan , (Jambi.
Pusaka, 2017) hlm. 168
42 M. Hasan Bisyri. Mengakhiri Dikotomi Ilmu Dalam Dunia Pendidikan . Juranal Forum Tarbiyah Vol. 7, No. 2, Desember 2009.hlm. 181
akademik,  guna  menafikan  adanya  dikotomi  keilmuan  di  lembaga pendidikan  kementrian  Agama  ataupun  juga  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi.  Dan  upaya  itu  setidaknya  telah dilakukan  dengan  lahirnya  kebijakan  mentri  menseragamkan  gelar akademik dan juga hasil luaran lembaga pendidkan formal keagamaan dan lembaga  pendidikan  formal  umum.  Hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia    Nomor  36  tahun  2016 Tentang Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan.

## Penutup
dari  penelusuran  leteratur  dan  telaah  yang  telah  peneliti  telusuri terhadap pemikiran Imam Ghazali dalam beberapa karya dan juga tulisan tentang  pemikiran  Imam  Ghazali.  Imam  Ghazali  tidak  mendikotomi keilmuan dengan menetapkan mana yang boleh dipelajari mana yang tidak dipelajari, hal ini karena hakikat ilmu dari Allah dan harus diupayakan dan dikembangkan  selagi  ilmu  pengetahuan  bermanfaat  bagi  manusia.  Imam Ghazali  hanya  mengklasifikasi  ilmu  pengetahuan  dengan  mendahulukan beberapa  ilmu  dibutuhkan  oleh  pemiliknya.  Jika  pemilik  ilmu membutuhkan ilmu untuk ibadah shalat yang dilakukan setiap hari, maka sebaiknya ia mempelajari ilmu shalat terlebih dahulu di banding ilmu yang lain. Setelah mengetahui ilmu shalat maka selanjutnya ilmu yang lain yang dibutuhkan orang banyak, seperti ilmu kedokteran dan ilmu yang lain. Hal ini  dapat  dilihat  dari  uraian  Imam  Ghazali  mengklasifikasi  ilmu  menjadi Ilmu  ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah, Ilmu syariah dan ilmun non syariah,  dan  terkait  penggunaan  ilmu  ghazali  mengklasifikasi  ilmu  dalam dua hal yakni ilmu mahmudah dan ilmu al Ilmu al madzmumah.
Pendidikan  di  Indonesia  adalah  pendidikan  yang  dinamis,  hal  ini terlihat  dengan  lahirnya  beberapa  undang-undang  dan  peraturan  terkait pendidikan  dan  juga    upaya  pengintregasian  dan  penyeimbangan  output pendidikan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun di lingkungan Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi.  Upaya  ini dilakukan  bukan  tanpa  dasar,  mendasari  upaya  tersebut    adalah  untuk

## Agus Salim
mencapai cita-cita bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia agar sejajar  dengan  Negara  lain.  Dari  upaya  ini  dapat  disimpulkan  tidak  ada pengaruh  pemikiran  Imam  Ghazali  terhadap  kebijakan  pendidikan  Islam terkait dugaan adanya dikotomi keilmuan dalam pemikiran Imam Ghazali. Hal ini dapat dilihat latar belakang lahirnya pendidikan formal keagamaan (Madrasah) di lingkungan Kementrian Agma.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Amin, Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi:  Pendekatan  Integrarif- Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
al Ghazali,  Abu Hamid bin Muhammad. Al Munqid mina ad Dzalal wa Mushil ila Dzi Izati wa al Djalal . (Pasuruan, an Najah Pondok Pesantren Sidogiri. 2002). al Ghazali. Abu Hamid bin Muhammad, Raudhah al-Th ā lib ī n wa ‘Umdah al-S ā lik ī n, Fii  majm ū ’ah  Ras ā `il  al-Im ā m  al-Ghaz ā l ī (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiah,
2011).
al Ghazali. Abu Hamid bin Muhammad, Tahafut al Falasifah, Ahmad Maimun Ter,
(Bandung, Penerbit Marja, 2016). Cet V.
Bisyri.  M.  Hasan. Mengakhiri  Dikotomi  Ilmu  Dalam  Dunia  Pendidikan .  Juranal Forum Tarbiyah Vol. 7, No. 2, Desember 2009.
Bruinessen.  Martin  Van, Kitab  Kuning  Pesantren  dan  tarikat .  (Bandung,  Mizan,
1999) 163-165
az Zarnuji. Burhanudin. Ta’limutalim . (Surabaya, al Hidayah, TT).
Farida. St. Noer, Dikotomi Keilmuan Dalam Islam Abad Pertengahan Telaah Pemikiran al Ghazali  dan az Zarnuji . Jurnal Dinamika Penelitian, Vol . 16. No. 2 Nov
2016.
Ghazali. M. Bahri, Epistemologi al-Ghazali . aL-QALAM, Vol. XVIII No.90-91.
Ghazali.  M.  Bahri, Konsep  ilmu  Menurut  al-Ghazali;  Tinjauan  Psikologik  dan Pedagogik , (Jakarta: Pedoman IlmuJaya, 1991).
Hasri  ,  Madrasah  Sebagai  Lembaga  Pendidikan  Islam.  Jurnal  Al-Khwarizmi, Volume 2, Edisi I, Maret 2014.
https://www.duniapgmi.com/2020/04/sejarah-berdirinya-madrasah-di- indonesia.html
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kasful Anwar Us dan Kompri. Kebijakan  Pendidikan  Islam Indoneisa, Dahulu, Saat Ini Dan Masadepan , (Jambi. Pusaka, 2017)
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan  Agama Islam di  Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
Peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia    Nomor  36  tahun  2016  Tentang
Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan
Sudarsono. Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Madrasah  (Pra  Dan  Pasca  Skb  3  Menteri Tahun 1975 Dan Dalam Uu Sisdiknas No 20 Tahun 2003) .
Syafi’i.  Imam,  Pondok  Pesantren: Lembaga  Pendidikan  Pembentukan  Karakter ,  Al- Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Mei 2017.
Wahid  Abdul, Dikotomi  Ilmu  Pengetahuan  Science  Dichotomy ,Jurnal  Istiqra’, Volume I Nomor 2 Maret 2014.
Yasin.  Mohamad  Nur, Politik  Hukum  Pemberlakuan  Gelar  “Sarjana  Hukum”  Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah . Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016.

## Agus Salim