ISSN 1979-5572 (print) | ISSN 2541-6480 (online) http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas
KURIOSITAS
Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Volume 14 No.1, Juni 2021 Halaman  74-89
Nganjuk’s Inter -Religious Harmony Forum (FKUB) in Handling House of Worship Permit Disputes of Gereja Sidang Jemaah Allah (GSJA) in Kanakan, Nganjuk
Gita Ajeng Effendy 1 , Agus Mahfud 2
1,2 Universitas Negeri Surabaya gitajeng870@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  the  description  of  conflict  resolution  in  the construction of houses of worship which is handled under the auspices of the  FKUB  (Fokum  Kerukunan  Umat  Beragama).  This  research  uses descriptive  qualitative  method  by  using  purposive  sampling.  The  theory used is Talcot Parson's perspective on the theory of action which is focused on the structural-functional. By this theory, it is connected to the theory of action that members of FKUB are trying to become volunteers who are able to  solve  problems  by  mutual  consensus.  Members  of  FKUB,  in  resolving also use several ways that do not violate the norms and rules that apply in the community. The existence of FKUB is able to provide answers that are sufficient for deliberation for the community.
Keywords : Religion;  FKUB; norm

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  gambaran  dalam  dilapangan penyelesaian konflik pembangunan rumah ibadah yang ditangai dibawah naungan  FKUB  (Fokum  Kerukunan  Umat  Beragama).  Penelitian  ini menggunakan metode kuaitattid deskriptif, dengan menggunakan perpose sampling untuk penelitian. Teori yang digunakan perpektif Talcot Parson mengenai  teori  aksi  yang  tertuju  pada  struktural  fungsional.  Parson, melihat  dengan  teori  aksi  bahwa  anggota  dari  FKUB  berupaya  menjadi seorang volunter yang mampu menyelesaikan masalah dengan  konsensus bersama.  Anggota  FKUB,  dalam  menyelesaikan  juga  menggunakan beberapa  cara  yang  tidak  menggar  norma  dan    aturan  yang  berlaku
dimasyarakat. Adanya  FKUB  mampu  memberikan  jawaban  penyelesaian yang cukup musyawarah bagi masyarakat.
Kunci : Agama; FKUB; norma

## PENDAHULUAN
Keberagaman  agama  cukup  diketahui  oleh  semua  masyarakat Indonesia.  Kehadiran  agama  di  Indonesia  sejatinya  adalah  bentuk  dari kekayaan bangsa. Perkembangan agama di Indonesia yang diakui meliputi: Islam,  Kristen  Protestan,  Katholik.  Budha,  Hindhu,  Khong  Hu  Chu  dan Penghayat akses  pada  11  maret  2020  pukul  19.27.  Adanya  bermacam- macam  agama,  menjadikan  setiap  masyarakat  ikut  andil  dalam  menjaga kekayaan tersebut. Pada Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  28E  ay at  1  bahwa  ”Setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya  dan beribadat menurut agamannya, memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggalnya,  serta berhak  kembali.  Dari  paparan  Undang-Undang  tersebut,  terselip  arti bahwa  pemerintah  ikut  andal  dalam  kepedulian  agama  yang  ada  di Indonesia.
Termasuk, perihal kebebasan beragama. Pendapat Yinger, mengenai bahwa  manusia  memerlukan  adanya  nilai-nilai  mutlak  yang  brguna sebagai  pegangan  hidup  hingga  mati  itu  adalah  agama. Sehingga, disimpulkan  bahwa  adamya  sikap  ketergantungan  manusia  terhadap agama (Madigan 1959). Keberagaman agama, harus diikuti dengan adanya rasa  toleransi  yang  kuat  antara  penganutnya.  Rasa  toleransi  dapat menghadirkan kerukunan umat beragama di Indonesia yang saling peduli dan menjaga satu  sama lain. Sebuah  kerukunan dapat dikatakan sebagai bentuk usaha atau perjuangan dari setiap masyarakat. Sehingga, berbicara kerukunan  bukan  hal  yang  begitu  saja  “ taken  for  granted ”  terjadi  di lingkungan  yang  heterogen.  Perjuangan  yang  dilakukan  untuk
menciptakan kerukunan memerlukan waktu yang berkelanjutan dan terus menerus  dalam  memelihara  keberagaman  agama.  Sehingga, menjaga kerukunan  itu  ternyata  tidak  semudah  membangun  kerukunan.  Hal  ini dikarenakan,  perlukannya  usaha  yang  terus-menerus  dalam  menjaga kerukunan (Syarif Ahmad 2017).
Proses munculnya kerukunan umat beragama haruslah mematahkan  perbedaan  ras,  suku,  agama,  dan  budaya  yang  sering  kali menjadi  streotipe  setiap  masyarakat  untuk  bertindak  menghakimi  atau berprasangka buruk sebagai “unity of human kind”. Berbicara mengenai agama  memang  tertuju  pada  hal  yang  konterversi,  hal  yang  berkaitan dengan perselisihan. Apalagi pada saat ini, globalisasi mampu membawa setiap masyarakat sebagai “homo homini lupus” (manusia menjadi hewan yang  ganas  bagi  manusia  yang  lain).  Sehingga,  setiap  individu  mampu menyakiti atau membahayakan orang lain. Jika, merefleksikan kebelakang mengenai kasus intoleransi agama cukup pesat terjadi di Indonesia.
Seperti,  kasus  mengenai  kelayakan  tempat  ibadah    Gereja  Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, pendirian rumah ibadah umat Ahmadiah di Sukabumi dan penganut Hindu di Bekasi.  (Wijaya 2019). Kasus tersebut, mengenai  maslaah  pendirian  rumah  ibadat  yang  mengalami  kendala. Selain  itu,  terjadi  di  Bantul  mengenai  diberhentikannya  ritual  doa  umat Hindu  (Mohammad  2019)  .  Kasus  tindak  kekerasan  dan  penyerangan  di Solo kepada sekelompok masyarakat yang melakukan upacara midodareni dengan meneriakan bahwa Syiahnya bukan Islam (Hanif, n.d.) .
Kasus intoleransi tersebut, menunjukkan bahwa agama sebenarnya dapat  menjadi  penyemarak  perdamian  dan  kebrutalan.  Menjadi penyemarak perdamaian, dapat terjadi dengan adanya kesepakatan dalam menjunjung  tinggi  rasa  toleransi.  Berbeda  hal,  dengan  agama  menjadi
kebrutalan terjadi pada deskriminasi, penumpahan darah, dan kurangnya rasa  empati  antar  agama.Sangat  disayangkan,  konteks  menghargai  dan menjalin  kerukunan  tersebut  sering  disalahgunakan.  Hingga,  menjadi perbuatan yang buruk dan menakutkan yang dilakukan oleh penganutnya.
Keberadaan  penganut  agama,  sering  kali  menunjukkan  “ cover eklusif ” disertai klaim kebenaran ( claim of truth) yang berujung seenaknya dan  tertuju  intoleransi  (Moerdiono  1966). Konflik  selalu  berkaitan  erat dengan ketidakpahaman mengenai suatu hal, termasuk agama. Sering kali, dari  setiap  individu  tidak  mengetahui  dan  langsung  menjustifikasi  yang berujung  kesalahpamahaman  agama  (Laporan  Inventarisasi  Fakta  dan Masalah  Pengrusakan  Gereja-gereja  di  Jawa  Barat  dan  DKI  Jakarta,5-12 Januari 2008). Menurut Paul F, Knitter, bahwa agama sebenarnya bersifat relatif.  Pemaknaan  yang  ada  pada  setiap  agama  bersifat  terbatas,  parsial dan  tidak  lengkap  (Moerdiono  1966). Munculnya,  kasus  intoleransi  di Indonesia  sebenarnya  bukan  murni  dari  agama  itu  sendiri.  Akan  tetapi, adanya faktor dari luar jugs seperti politik, ekonomi, dan sebagainya yang membuat masalah menjadi besar.
Terbukti  dengan  adanya  survei  yang  dilakukan  di  LSI Denny  JA bahwa adanya kasus intoleransi disebabkan oleh politik (Duski 2020). Pada sekitar  59% dari  1520  responden  bisa  mentolier  kekuasaan  yag  berkaitan dengan agama . Selain itu, adanya politik toleransi mampu membuat dan memperkuat hak-hak sipil bagi kelompok agama tertentu dalam menjalin kerukunan  (memahami  kebencian  dan  kekerasan  atas  nama  agama). Fenomena  intoleransi  ternyata  dapat  berujung  SARA  yaitu  deskriminasi dan  subordinasi.Kerukunan  umat  beragama  harus  mendapatkan  ruang dan gerak yang fair. Pada ruang dan gerak dapat ditemui dengan adanya Undang-Undang  Pemerintah  yang  ikut  andil  dalam  menjaga  kerukunan
umat beragama (memahami kebencian dan kekerasan atas nama agama).
Keberagaman  atau  yang  sering  disebut  sebagai  pluralistik  suatu keniscayaan yang ada dalam sebuah komunitas.
Demikian, dengan adanya sikap untuk menyeragamkan perbedaan agama  (pluralisme)  hal  yang  mengundang  konflik.  Konflik  agama  yang sering  kali  berdampak  besar  bagi  setiap  penganutnya  adalah  perihal pendirian  tempat  ibadah.  Pendirian  tempat  ibadah  bagi  setiap  penganut agama  menjadi  hal  pokok  dan  penting.  Namun,  terkadang  sering  terjadi penolakan  ataubahkan  ketidaksesuaian  dalam  mendapatkan  izin  dari lingkungan ekternal.
Alasan  dari  kelompok  ekternal  merasa  meresahkan  masyarakat sekitar, merasa terganggu dan adanya sikap tidak ingin tersaingi dengan pendirian  rumah  ibadah.  Terkadang  penolakan  pendirian  rumah  ibadah disebabkan ketidaksesuaian dengan syarat yang ada di Peraturan Bersama Mentri No 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengatur mengenai pendirian rumah ibadah (Kustini, dkk 2009) .
Sehingga,  adanya  konflik  penolakkan  ini  berdampak  pada kehidupan  bermasyarakat  yang  berujung  kontra.  Padahal,  jika  berkaitan dengan  hukum  pendirian  rumah  ibadah  termasuk  dalam  kebebasan beragama Hak Asasi Manusia (HAM).
Pembangunan  rumah  ibadah  memiliki  tujuan  yang  berguna  bagi setiap  proses  peribadatan  bagi  penganut  agama.Dengan  adanya  rumah ibadah memudahkan penganutnya untu memenuhi kebutuhan spritualnya kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Kebutuhan  rumah  ibadah  dinilai  satu kesatuan  dengan  penganut  agama.  Definisi  dari  tempat  ibadah  menurut Treoltsch  sebagai  corak  atau  simbol  yang  digunakan  oleh  para  pengikut
kegaamaan  (Hague  1958).Adanya  tempat  ibadah  menjelaskan  bahwa keorganisasian agama bersifat komprehensi f (Ware 1936).
Menyikapi  adanya  tindakan  penganut  agama  yang  semakin berkembangannya globalisasi yang menakutkan, Pemerintah ternyata juga ikut  andil  dalam  menjaga  kerukunan  umat  bergama,  Melalui  adanya Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB).  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  (FKUB)  ini  memiki  tugas  dan  tanggung  jawab  kepada pemerintah  dalam  membantu  proses  kerukunann  umat  dan  menjadi penenggah dalam konflik yang ada pada masyarakat mengenai masalah- masalah pluralisme.
Ternyata,  kasus  konflik  agama  mengenai  pembangunan  rumah ibadah juga trejadi di banyak daerah di Indonesia. Salah satunya, terjadi di Nganjuk,  Jawa  Timur.  Kasus  tersebut  terjadi  pada  tahun  2018,  Gereja Sidang  Jemaat  (GSJA)  Nganjuk  yang  berlokais  di  Loceret,  Kecamatan Loceret,  Kabupaten  Nganjuk  sempat  mengalami  kesulitan  dalam pembangunan  gereja.  Oleh  karena  itu,  peneliti  ingin  mengetahui  secara rasional dan benar adanya konflik agama. Serta, ingin mengetahui adanya FKUB  Nganjuk  dalam  memberikan  penyelsaian  yang  diberikan  kepada GSJA (Gereja Sidang Allah) Nganjuk.
Beberapa  riset  yang  telah  ada  sebelumnya  mengenai  Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diantaranya: jurnal pendidikan agama islam  yang  ditulis  oleh  Arsip  Widodo  yang  berjudul “Moderation  Of Islamic Education As An Effort To Prevent Radicalism (Case Study of FKUB Singkawang,  City  Kalimantan,  Indonesia” (Arsip  2019) . Jurnal  ini memberikan  gambaran  mengenai  adanya  upaya  deradikalisasi  holistik yang  dilakukan  oleh  elemen  FKUB  dalam  menjaga  kerukunan  umat beragama.  Proses  yang  dilakuakn  dalam  mencapai  tujuan  FKUB
melakukan  kampanye  moderasi  pemdidikan  islma  bagi  masyarakat Singkawang.    Penelitian  yang  kedua,  berjudul “Minoritas  dan  Politik Kerukunan (FKUB, Ideologi, dan Realsi Muslim- Kristen Aceh Tamiang)”, ditulis  oleh  Ismail  Fahmi  Arrauf  dari  Fakultas  Usuluddin  Adab  dan Dakwah  IAIN  Cot  Kala  Langsa(Ismail  2017).  Penelitian  ini  menjelaskan mengenai  proses  rukunnya  kelompok  Muslim  dan  Kristen  di  Aceh. Menurut  penulis,  bahwa  agama  dapat  disebut  sebagai  simbol  identitas. Adanya simbol identitas ini dilakukan untuk melabeli setiap pengikutnya. Adanya  FKUB  di  Aceh  menjadikan  adanya  identitas  tersebut  menjaid masalah intoleransi yang berkenjangan. Masyarakat Aceh hubungan antar agama betjalan harmonis , memberikan ruang gerak yang seimbang antar agama, dan saling membantu pada saat hari raya setiap agama.
Penelitian  yang  ketiga  mengenai  “ Pola  Kerukunan  Antar  Umat Beragama  Dalam  Perpektif  FKUB  Sumatra  Utara ”  oleh  Manshurudiin, Universitas Pembangunan Panca Budi (Manshuruddin 2017). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui adanya dinamika perihal kerukunan umat berahama FKUB Sumatra. Penelitian ini memaparkan bahwa dalam agama  sering  sekali  adanya  sikpa  justifikasi  satu  sama  lain.  Sehingga berdampak  pada  adanya  kasusu  intoleransi  yang  bermunculan.  Secara sosial, kebenaran teologis setiap indvidu tidak dapat dibatasi alias bersifat kemerdekaan.
Pemaparan penelitian terdahulu diatas, sebagai landasan perbedaan aspek.  Selain  itu,  dalam  pengambilan  lokasi  yang  peneliti  lakukan  serta sudut  pandang  yang  berbeda-beda.  Peneliti,  menggunakan  perpektif bahwa penelitian ini melihat hadirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  Nganjuk  sebagai  wabah  dalam  penyelesaian  masalah-maslaah sosial – agama  dalam  kehidupan  masyarakat,  terutama  dalam  hal
pembanguan  rumah  ibadah.  Setiap  konflik,  membutuhkan  penyelesaian yang  mampu  memberikan  dampak  yang  baik  setelah  konflik  tersbeut selesai.  Sehingga,  peneliti  ingin  mengetahui  mengenai  bagaimana penyeliesaian  yang  dilakukan  oleh  FKUB  sebagai  lembaga  naungan pemerintah yang diberi mandat untuk menjaga kerukunan umat beragama di Nganjuk.
Peneliti  menggunakan  perpektif    struktural  fungsional  Talcott Parsons.  Peneliti  memilih  kualitatif  sebagai  pendekatan  penelitian  yang melihat  fenomena  dalam  masyarakat  melalui  pengamatan  terhadap perilaku  maupun  kata-kata  yang  nantinya  akan  menghasilkan  sumber berupa  data  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  merujuk  pada  riset  yang mendalam dalam memperoleh pemaknaan yang baik dan kompleks yang berkaitan serta dengan interaksi manusia (Sarwono 2006). Alasan peneliti, mengambil  fokus  ini  memperdalam peneliti  untuk  memahami  mengenai fenomena  agam  yang  ada  dimasyarakat.  Sesuai  dengan  tema  skripsi peneliti yang bertema agama. Oleh kerena itu, ilmu yang dapat diperoleh peneliti bersifat melengkapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil  FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Nganjuk
Masalah  sosial  mengenai  kurukunan  umat  beragama,  sering  kali menjadi tugas dan tanggung jawab dari FKUB. Berdirinya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) ini didasari oleh Praturan Bersama mengenai kerukunan umat beragama sebagai lembaga yang digunakan pemerintah merawat  keberagaman.  Berlandaskan  Peraturan  Bersama  Mentri  Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang tugas dan pelaksaan  Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat Beragama.
Setiap  FKUB  (Forum  Kerukunan  Umat  Beragama)  yang  ada  di provinsi  dan  kabupaten/kota,  dibawah  naungan  Pemerintah  daerah masing-masing. .
Termasuk  dalam  setiap  keputusan  yang  dalam  menyelesaikan konflik agama tidak lupa menyertakan persertujuan Pemerintah.
Tujuan dari dibentuknya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama didaerah masing-masing, sebagai berikut :
1.Berdirinya  FKUB  guna  untuk  memfasilitasi  masyarakat,  dan  sebagai anggota dari FKUB berhak menjdi fasilitator bagi masyarakat
2.FKUB sebgaai lembaga yang konsultatif. Artinya dalam hal pengambilan keputusan FKUB harus mampu mempertimbangkan, dan meengkonsultasikan kepada pihak-pihak yang berkewajiban termasuk Pemerintah.
Tugas yang dilakukan oleh FKUB kabupaten/kota sebagai berikut:
1. berdialog dengan pemuka agama dan masyarakat yang meliputi, Islam,
Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Penghayat
2.Melakukan kegiatan yang dapat menampung ide atau masukan dari para organisasi masyarakat yang bertema keagamaan
3.Adanya ide dan masukan dari organisasi masyarakat keagamaan, FKUB memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditinjaklanjuti
4.Mengadakan  sosialisasi  kepada  publik  perihal  pemahaman  mengenai Peratiran Pemerintah bersifat keagamaan
5. Membantu proses rekomendasi atau proses pembangunan rumah ibadat.
Ini  berarti  adanya  tugas  FKUB  menjadi  lembaga  yang  memiliki peran  dalam  pemeliharaan  yang  melingkupi  aspek  hidup  rukun
dimasyarakat.  Sehngga,  FKUB  dapat  bekerja  secara  terintergrasi  dengan sadar telah membangun pada kehidupan kerukunan masyarakat.
Struktur  yang  dimiliki  setiap  lembaga  FKUB  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah, meliputi :
a. anggota FKUB terdiri dari pemuda agama dari semua agama yang ada di Indonesia
b. jumlah keanggotaan terdiri dari 17 orang
c. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) ketua, 2  (dua) wakil  ketua, 1 (satu) sekretaris. Metode yang diguankan dalam proses pemilihan kepenggurusan  menggunakan  musyawarah.  Selain  itu,  yang  menjadi anggota  dari  FKUB  adalah  mereka  yang  terdiri  atas  pemuka  agama. Pemuka agama tersebut, dipastikan memiliki spirit kebangsaan yang tinggi dan tidak terjalin menjadi aktivis politik. Terakhir, tidak memiliki tujuan yang bebas demi untuk kepentingan individu.

## Pendirian Rumah Ibadah
Persoalan  mengenai  rumah  ibadah  juga  sering  menjadi  konflik beragama.  Beberapa  adanya  konflik mengenai  rumah  ibadah  disebabkan adanya  kurang  paham  mengenai  PBM  (Peraturan  Bersama  Mentri). Kekurangan  tersebut,  tertuju  kepada  persyaratan  admistrasi  yangd igunakan  sebagai  hal  penting  dan  kurangnya  dukungan  terhadap  warga masyarakat. Serta, kurangnya pemahaman perihal rumah ibada sementara, atau penggunaan rumah yang digunakan tempat ibadah.
Kasus-kasus  pembangunan  rumah  ibadah  sering  menghantarkan masyarakat sulit memelihara kerukunan dimasyarakat.
Berikut aturan di PMB (Peraturan Bersama Metri)  pasal 13 mengenai pendirian rumah ibadah, yaitu :
1.  pengajuan  pendiirian  rumah  ibadah  harus  mempunyai alasanyang tepat, seperti pendirian rumah ibadah benar-benar dibutuhkan dan berguna untuk pelayanan
2.  pendirian  rumah  ibadah  digunakan  untuk  menjaga  kehidupan beragama,  tidak  menganggu  ketentraman  mayarakat,  dan  ketertiban umum
3. pertimbangunan jumlah penduduk yang akan beribadah ditempat tersebut.

## Upaya FKUB Menyelesaikan Kasus Pembangunan Rumah Ibadah
FKUB  termasuk  dalam  lembaga  yang  ada  dalam  sistem  sosial masyarakat.  Oleh  karena  itu,  FBU  mempunyao  4  hukum  yang  harus diterapkan, antara lain :
1.  Prinsip  kelembagaan  :  pada  prinsip  ini  menjadi  bekal  awal  setiap anggota  FKBU  sebagai  pendorong  untuk  melalui  tantangan  dalam lembaga
2. Prinsip aksi dan reaksi : prinsip ini menekankan pada setiap diri untuk berupaya mengimbangi antara tindakan dan respon
3. Prinsip upaya ; kegiatan yang mampu memberikan perubahan yang dipipih  oleh  anggota  lembaga  untuk  menyelesaikan  hambatan  atau tugas lembaga
4. Prinsip sistem integrasi : sistem integrasi dibutuhkan sebagai menjalin kebersamaan dan persatuan dalam keanggitaan lembaga .
Dari, 4 hukum tersebut dapat direalisasikan kepada FKUB Nganjuk bawasanya  lembaga  tersebut  mampu  memeunuhi  hukum  itu.  Prinsip keimbangan ini digunakan FKUB Nganjuk sebagai alat pengingat kepada anggota untuk terstrutural dan fungsional. Prinsip aksi dan reaksi, FKUB memilik  aksi-akis  yang  nyata  dalam  mengupayakan  kedamaian  umat
beragama. Pada tindakan pengupayaan tersebut, FKUB juga harus bersikap open (menerima) respon masyarakat atau kelompok yang berkecimpung di hal  yang  sama.  Demikian,  dengan  prinsip  upaya  dijadikan  tugas  dan tanggung jawab FKUB Nganjuk dalam berupaya untuk menjadi pelopeor atau memberikan penyelesaian mengenai masalah konflik agama. Dengan begitu,  ttidak  merujuk  pada  dampak  atau  masalah  yang  menjadi  besar. Terakhi. Sebagai lembaga sangat dibutuhkan adanya integrasi. Integrasi ini dibutuhkan dalam keorganisaan yang terstruktur. Sehingga, setiap anggota dapat dipastikan mampu menjaga kebersamaan dan kerja sama yang ada di FKUB Nganjuk dalam mencapai tujuan yang sama.
Hadirnya  FKUB  Nganjuk  jika  dilihat  dengan  perpektif  teori  aksi menurut Talcot Parsons tertuju pada tindakan struktural fungsional. Proses pencapain  tindakan  tersbut,  melalui  teori  aksi  tindakan  sosial.  Menurut Parson,  melihat  adanya  fenomena  penyelesaian  konflik  rumah  ibadah secara subjektif. Hal ini, berkaitan dengan adanya FKUB yang secara tidak langsung  adalah  volunteer  sosial  itulah  masuk  dalam  kajian  teori  aksi. Struktur  sosial  melihat  FKUB  memiliki  nilai,  norma,  dan  aturan  yang melekat  dalam  menyeleusaikan  konflik  pembanguan  rumah  ibadah  di GSJA Kanaan, Loceret. Adanya tindakan sosial yang dipilih anggota FKUB sebagai aktor volunter memiliki tujuan yang tidak lepas dari nilai, norma, dan aturan yang  berlaku. Pada proses penyelesaian konflik pembangunan rumah  ibadah,  anggota  FKUB  berhak  untuk  membuat  beberapa  pilihan yang digunakan dalam proses penyelesaian kasus.
Berikut  upaya  yang  dilakukan  FKUB  dalam  menanggani  kasus konflik  pembangunan  ibadah  di  GSJA  Kanaan,  kec.  Loceret,  Kabupaten Nganjuk:

## Silahtrahmi
Kegiatan  silahturami  ini  mejadi  salah  satu  pilihan  FKUB  Nganjuk dalam  proses  penyelesaian  pembangunan  rumah  ibadah.  Silahturahmi dianggap  mampu  dijadikan  media  menjalin  hubungan  kedekatan  pihak gereja dengan FKUB Nganjuk. Silahturami ini, diadakan oleh para anggota FKUB, pihak gereja, dan beberapa pemuda agama yang berkompeten pada bidang tersebut

## Dialog Lintas Iman
Upaya  yang  kedua,  dilakukan  dialg  lintas  iman.  Metode  mereka siapa saja yang ikut menghadiri sama seprti silahturahmi. Hanya, saja pada kegiatan  pilihan  ini  FKUB  mengajak  pihak  lebih  berdiskusi  mengenai keberadaan  hubungan  masyarakat.  Proses,  dialog  ini  dilakukan  dengan meminimalisir  ego  masing-masing,  hal  ini,  dikarenakan  dapat  membuat jalannya dialog menjadi pro kontra.

## Komunikasi
Pilihan  terakhir,  FKUB  memilih  untuk  menggunakan  media komunikasi.  Kegaitan  ini,  dalam  bentuk  mediasi  dimana  mencarai  jalan tengah  tanpa  merugikan  pihak  mana  pun.  Selain  itu,  melaui  bentuk musyawarah yang diadakan oleh FKUB Nganjuk.
Menurut,  perspektif  aksis  Parson  FKUB  sebagai  lembaga  yang terstruktur  telah  mengguankan  3  (tiga)  untuk  menyelesaikan  konflik pembanguan  rumah  ibadah.  Pemilihan  3  (tiga)  terssebut  tentu  tetap memperhatikan  nilai,  norma,  dan  aturan.  Hal  ini,  dapat  ditegaskan kembagai  mengenai  FKUB  dibawah  naungan  pemerintahan.  Sehingga, setiap  keputuasan  termasuk  pilihan  tetap  harus  didiskusiakn  terdahulu. Pada penyelesaian tersebut, antara FKUB, tokoh agama, dan pihak gereja diperlukan  adanya  kesepakatan  (konsensus  bersama  )  untuk  mencapai tujuan bersama. Pencapaian tujuan, juag bermanfaat bagi lembaga FKUB,
tokoh  agama  yang  terlibat,  dan  geraja  sebagai  satu  kesatuan  yang terintergarsi  dalam  fokus  kerukunan  beragama.  Dengan  begitu,  adanya kontrol sosial antara masyarakat yang berbeda agama untuk menjadi tokoh perdamian dilingkungan.
Tujuan  tersebut  sama-sama  menjaga  kerukunan  umat  beragama. Hadirnya  FKUB  menjadi  lembaga  yang  struktural  fungsional.  FKUB Nganjuk dapat menajdi lembaga yang berfungsi dengan setiap keputuasan atau pilihan memperhatikan nilai, norma, dan aturan yang berlaku.

## SIMPULAN
Kasus  mengenai  konflik  beragama  akan  terurs  terjadi  seiring berjalanya  waktu.  Manusia  dengan  agamanya  sering  merasa  bahawa kelompoknya  paling  terbaik.  Meilhat  realitas  yang  seperti  ini,  masalah agama bukan sekedar hal kecil yanhg dibiarkan begitu saja.
Seperti kasus, adanya penolakan tempat ibadah kelompok tertentu. Hal  ini,  juga  dapat  menjadi  masalah  besar  dan  bverdampak  bagi lingkungan internal dan ektrenal. Oleh  karena itu, Pemerintah ikut andil dalam  membuat  aturan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  tempat ibadah.  Lahirlah,  FKUB  pada  setiap  wilayah.  Organisasi  ini  memiliki tanggungjawab  dalam  menyelesaikan  kasus  konflik  antar  agama. Termasuk  dengan  pembangunan  tempat  ibadah.  Parson,  melihat dengan teori  aksi  bahwa  anggota dari  FKUB berupaya  menjadi  seorang volunter yang  mampu  menyelesaikan  masalah  dengan    konsensus  bersama. Anggota  FKUB,  dalam  menyelesaikan  juga  menggunakan  beberapa  cara yang  tidak  menggar  norma  dan    aturan  yang  berlaku  dimasyarakat. Adanya  FKUB  mampu  memberikan  jawaban  penyelesain  yang  cukup musyawarah bagi masyarakat.

## REFERENCES
(1) Arsip,  Widodo.  2019.  “Moderation  Of  Islamic  Education  As  An Effort  To  Prevent  Radicalism  (Case  Study  of  FKUB  Singkawang  City, Kalimantan,  Indonesia).” Pendiidikan  Islam Vol.  13,  N  (Kerukunan  Umat Beragama).

## (2) Asiati. 2014. “OPTIMALISASI PERAN FKUB DALA M
MENCIPTAKAN  TOLERANSI  BERAGAMA  DI  KOTA  PEKANBARU.”
Media Komunikasi 6 No 2.
(3)
Duski, Samad. 2020. Best Practice Toleransi . I. Padang: Duskisamad Institut Publishing.
(4) Hague. 1958. “State and Religion.” Journal of Compartive Studies in Society and History .
(5) H anif, Gusman. n.d. “Menilik Situasi Kasus Diskriminasi Terhadap Minoritas Di Indonesia.” Tirto.Id.
(6) Ismail, Fahmi. 2017. “MINORITAS DAN POLITIK PERUKUNAN (FKUB,  Ideologi  Toleransi  Dan  Relasi  Muslim- Kristen  Aceh  Tamiang).” Fakultas  Ushuluddin  Adab  Dan  Dakwah  IAIN  Zawiyah  Cot  Kala  Langsa ,  no. Kerukunan Umat Beragama.
(7) Kustini,  dkk.  2009. Elektivitas  Sosialisasi  PBM  NO  8  Dan  9  Tahun 2006 . Jakarta: CV. Prasati.
(8) Madigan, Francis C. 1959. “Religion, Society and the Individual.” JSTOR.
(9) Manshuruddin.  2017.  “POLA  KERUKUNAN  ANTAR  UMAT

## BERAGAMA  DALAM  PERSPEKTIF  FORUM  KERUKUNAN  UMAT
BERAGAMA (FKUB) SUMATERA UTARA.” MIQOT XLI No 2.
(10) Moerdiono. 1966. Makna Kerukunan Hidup Umat Beragama Menurut Tinjauan Paham Negara Kesatuan Republik Indonesia: Beberapa Pokok Pikiran . jakarta: Sarasehan Sehari Majlis Ulama Indonesia.
(11) Mohammad, Hamzah. 2019. “Upacara Doa Umat Hindu Di Bantul Dihentikan  Paksa,  Wakil  Bupati:  ‘Ini  Masalah  Komunikasi  Saja,  Jangan Dibesar-Besarkan Seolah- Olah Kasus Intoleransi.’” BBBC N ew Indonesia. 2019.
(12) Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.
(13) Syarif Ahmad. 2017. “Ngaji Toleransi.” In , I, 11. jakarta: Gramedia. https://doi.org/717101722.
(14)
Ware. 1936. The Orthodox Church . U.S.A.
(15) Wijaya,  C.  2019.  “Pembangunan  Gereja  Dan  Pura  Masih  Kerap
Ditolak, Pemerintah Klaim Angka Kerukunan Umat Beragama Indonesia
‘Tinggi.’” BBBC New Indonesia. 2019.
(16) Yasser. 2019. “IMPLEMENTASI

## KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN POSO STUDI ATAS KEGIATAN FKUB. ” Admistratie 13 No 1.