## KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN WAJIB HELM BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO. 22 TAHUN 2009

## TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Oleh:

## I Gede Ketut Suharta Yasa
Ni Made Rai Sukardi
Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(raisukardi@gmail.com)
ABSTRAK. Penelitian ini berjudul, “Kajian Yuridis Terhadap Ketentuan Wajib Helm Bagi  Pengendara  Sepeda  Motor  Berdasarkan  Undang-Undang  Ri  No.  22  tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini  adalah  Pengaturan  dan  Kriteria  penggunaan  wajib  Helm  bagi  pengendara  sepeda motor  menurut  Undang-Undang  No  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan jalan  dan  kendala  pengguna  wajib  helm  bagi  pengendara  sepeda  motor  yang  di kecualikan.Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  penelitian Normatif. Salah satu perubahan ketentuan yang mendasar dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas adalah diwajibkannya setiap pengendara sepeda motor untuk  mengenakan  helm  berstandar  nasional  Indonesia  (SNI).  Dari  hasil  kajian  yang dilakukan penulis tentang kewajiban pengendara sepeda motor untuk wajib menggunakan helm sebagaimana di atur dalam pasal 106 ayat 8 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  tidak  berjalan  efektif  dimana  seharusnya mewajibkan  bagi  semua  pengendara  sepeda  motor  untuk  menggunakan  helm.  Namun memang berbeda untuk Provinsi Bali karena adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor dan orang yang duduk di belakangnya atau dibonceng di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali memberikan toleransi kepada pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali.
Kata Kunci : Ketentuan wajib helm, Pengendara Sepeda Motor,
ABSTRACT. This research is entitled, "Juridical Study of Mandatory Helmet Provisions for  Motorcycle  Riders  Under  Ri  No.  Law.  22  of  2009  Regarding  Road  Traffic  and Transportation. "Problems discussed in this study are the Regulations and Criteria for the  mandatory  use  of  Helmets  for  motorcyclists  according  to  Law  No.  22  of  2009 concerning  Road  Traffic  and  Transportation  and  the  constraints  of  mandatory  helmet users  for  cyclists  excluded  motorcycles.  The  writing  method  used  in  this  study  is Normative research. One of the fundamental changes in provisions in Law No. 22 of 2009 concerning  Traffic  is  obligatory  for  every  motorcycle  rider  to  wear  a  helmet  with  an Indonesian national standard (SNI). From the results of a study conducted by the author about the obligation of motorcyclists to be obliged to use helmets as regulated in article 106  paragraph  8  of  Act  No.  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and  Transportation which is not effective where it should require all motorcyclists to use helmets . But it is indeed different for the Province of Bali because of the Governor's Decree of the Head of the Bali Region Number 217 of 1986 concerning the Requirement of the Use of a Helmet for  Motorbike  Drivers  and  the  person  sitting  behind  him  or  on  a  bicycle  in  the  Bali Province I tolerate drivers motorbikes that use traditional Balinese clothing.
Keywords: Mandatory provisions for helmets, Motorcycle Riders.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Dari  berbagai  macam  lembaga Negara  yang  diberi  wewenang  oleh Undang-Undang untuk menegakan hukum  di  Indonesia,  salah  satu  di antaranya  adalah  lembaga  Kepolisian yang  fungsi  dan  peranannya  adalah menyelenggarakan ketertiban pada masyarakat  dengan  mengatur  perilaku yang  dibolehkan  atau  dilarang,  dan mengatur tertib penguasa untuk menegakkan hukum untuk tidak menggunakan  kekuasaan  sewenang- wenang. Selain itu, lembaga ini mempunyai  tugas-tugas  tertentu  yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan  sebagai  lembaga pengayom,  pelayan  masyarakat  dan mempunyai kewajiban untuk memelihara  keamanan  dan  ketertiban, serta  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat hal ini sesuai dengan amanat yang  tercantum  dalam  UUD  1945  pada pasal  30  ayat  4  menyatakan  “.POLRI sebagai  alat  negara  yang  menjaga kamtibmas bertugas  melindungi,
31 Arif Budiarto dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas, (Surakarta : UNS Press, 2007), hal.1
32 http://bali.tribunnews.com/2017/11/19/mi
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Transportasi  adalah  pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat  ke  tempat  lain  dengan  aman, nyaman,  murah  dan  sesuai  dengan lingkungan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup manusia. 31 Timbulnya transportasi berdasarkan  pada  kebutuhan  manusia akan  barang,  jasa  dan  informasi  dalam kehidupannya  sedangkan  barang,  jasa dan  informasi  tersebut  tidak  berada dalam  satu  kesatuan  dengan  tempat tinggalnya. Kecelakaan lalu lintas di Bali Sejak Januari hingga Oktober 2017 atau kurun  waktu  10  bulan,  ada  422  korban jiwa  laka  lantas,  sedangkan  ada  186 korban luka berat. Pengendara  berusia 15  hingga  32  tahun  sering  menjadi korban baik itu luka ataupun meninggal dunia  Rata-rata  600  korban  jiwa melayang sia-sia di jalan setiap tahunnya,  65  persen  di  antaranya merupakan  pengendara  motor  yang masih  berusia  produktif  atau  anak muda. 32
ris-lakalantas-di-bali-tercatat-1-orang- eninggal-tiap-hari-10-bulan-terakhir-capai- 422- korban.Jumat, 07 Agustus 2018
Peningkatan  jumlah  kendaraan bermotor  di  Indonesia  juga  sangat berpengaruh  pada  masalah  lalu  lintas secara umum. Sebagian besar pengguna jalan  raya  di  kota-kota  di  Indonesia adalah  pengendara  motor,  sehingga pengendara motor adalah subjek hukum yang  paling  berpotensi  mengalami kecelakaan lalu lintas. Dengan kepadatan  penduduk  yang  meningkat, menyebabkan  banyak  penduduk  yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari.
Banyaknya  manfaat  yang  didapat  dari penggunaan  kendaraan  bermotor  inilah yang  membuat  semua  orang  mulai menggunakan untuk memudahkan melakukan  aktivitas  sehari-hari.  Jumlah kendaraan  bermotor  di  Indonesia  yang semakin  meningkat  tiap  tahunnya.  Hal ini  dikarenakan  pengguna  motor  tidak hanya  orang  dewasa  dan  tidak  hanya untuk  bekerja,  namun  mulai  dari  anak- anak  hingga  orang  tua  juga  lebih memilih  menggunakan  kendraan  roda dua ini, baik untuk bersekolah, mengantar sanak saudara, bepergian atau hanya  untuk  bersantai  menghabiskan waktu  luang.  Hal  ini  tentunya  memicu munculnya  berbagai  akibat,  mulai  dari akibat yang baik maupun yang buruk.
Undang-undang
Nomor 22
Tahun  2009  melihat  bahwa  lalu  lintas dan  angkutan  jalan  mempunyai  peran strategis dalam
mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan kesejahteraan  umum.  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  sebagai  bagian  dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan  potensi  dan  perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,  ketertiban,  dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi  dan  pengembangan  wilayah. Selanjutnya di dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai  oleh Undang-Undang ini adalah :
1. Terwujudnya  pelayanan  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan yang  aman,  selamat,  tertib, lancar,  dan  terpadu  dengan moda  angkutan  lain  untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh  persatuan  dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung  tinggi  martabat bangsa;
2. Terwujudnya  etika  berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat. 33
Dalam pasal 4 disebutkan bahwa Undang-Undang  ini  berlaku  untuk membina  dan  menyelenggarakan  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:
1. Kegiatan gerak pindah kendaraan,  orang,  dan/atau  barang  di Jalan;
2. Kegiatan  yang  menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan; dan
3. Kegiatan  yang  berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor  dan  Pengemudi, pendidikan berlalu lintas,
4. Manajemen  dan  Rekayasa Lalu  Lintas,  serta  penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 34
33 Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Undang-undang Nomor 22
Tahun  2009  secara  eksplisit  melakukan pengaturan mengenai tata cara berkendara  di  jalan  yang  salah  satu tujuannya adalah menjamin keselamatan pengguna  jalan,  yang  sebagian  besar adalah pengendara sepeda motor. Khusus  dalam  pasa  291  ayat  (1), Undang-undang  ini  mengatur  mengenai kewajiban  pengendara  sepeda  motor untuk  menggunakan  helm  berstandar nasional  Indonesia  sebagai  salah  satu alat  pengaman  dalam  mengendarai sepeda  motor.  Pasal  291  ayat  (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang yang mengemudikan  sepeda  motor tidak  mengenakan  helm  Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat (8)  dipidana  kurungan  paling lama  1  (satu)  bulan  atau  denda paling  banyak  Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. 35
Dalam  Pasal  106  ayat  (8)  disebutkan bahwa :
“Setiap orang yang mengemudikan sepeda  motor
34 Ibid.
dan  penumpang  sepeda  motor wajib  mengenakan  helm  yang memenuhi Standar Nasional Indonesia”. 36
Dari rumusan kedua pasal tersebut  terlihat  jelas  bahwa  kewajiban untuk mengenakan helm Standar Nasional Indonesia berlaku untuk setiap orang yang mengendarai sepeda motor di wilayah  Indonesia,  tanpa  terkecuali. Kepolisian
Republik
Indonesia merupakan  salah  satu  instansi  yang memiliki wewenang dalam menegakkan aturan-aturan  yang  ada  dalam  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Di dalam Undang-undang tersebut  segala  bentuk  pelanggaran memiliki  sanksi  pidana.  Namun  dalam kenyataannya, tidak semua aturan dalam Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009 diterapkan sebagaimana mestinya, karena  secara  sosiologi,  aturan  tersebut bukan  saja  tidak  sesuai  dengan  tujuan hukum  namun  juga  dapat  menimbulkan suatu  akibat  negatif  bagi  masyarakat yang pada akhirnya dapat
mempengaruhi ketertiban  masyarakat
36 Ibid 37 M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian),
setempat seperti contoh masyarakat yang hendak  melaksanakan  ibadah  dengan menggunakan  pakean  ibadah  seperti udeng di Bali, blangkon di Jogja maupun konde  bagi  para  wanita  yang  hendak ibadah yang tidak memungkinkan untuk menggunakan Helm pada saat berkendaraan motor. Dalam menanggapi adanya suatu pelanggaran hukum dalam lalu  lintas,  seorang  polisi  lalu  lintas dimungkinkan untuk memahami hakikat dari penegakan hukum, dan menganalisa dengan  cepat  berdasarkan  penilaian sendiri  sehingga  dimungkinkan  juga polisi lalu lintas tersebut dapat melakukan tindakan lian demi kepentingan umum. 37
Fenomena  adanya  pelanggran lalu  lintas  khususnya  berkaitan  dengan Pasal   291   ayat   (1)   Undang-undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terjadi di Bali merupakan  salah  satu  Provinsi  yang masih  sangat  mempertahankan  adat budayanya.  Dalam  kehidupan  sehari- hari  dapat  dilihat  bahwa  adat  budaya tersebut masih sangat kental dijalani oleh masyarakat  Bali  tersebut  semisal  masih banyak awig-awig dan aturan adat  yang
(Jakarta : PT. Pradnya Paramita,1991), hal. 15.
hidup di tengah-tengah masyarakat Bali. Salah  satu  adat  atau  kebiasaan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Bali  adalah mengenai penggunaan baju adat Bali.
Jika kita melihat dari masyarakat Bali  secara  umum  yang  sebenarnya sudah  menjadi  masyarakat  modern, penggunaan  baju  adat  tersebut  juga merupakan busana yang sering digunakan  untuk  kegiatan  sehari-hari khususnya  acara  keagamaan  maupun adat. Akan tetapi, jika kita melihat lebih dalam  lagi  ke  dalam  masyarakat  Bali yang berhubungan dengan Agama Hindu maupun  adat  Istiadat  Bali,  pemakaian busana  adat  Bali  merupakan  suatu kebiasaan  yang  dilakukan  sehari-hari. Dilihat  dari  segi  pragmatisnya,  maka pakean adat daerah Bali dapat diklasifikasikan  ke  dalam  dua  jenis, yaitu  busana  untuk  upacara  adat  dan busana  untuk  upacara  agama.  Pada hakekatnya  masalah  adat  dan  agama  di Bali merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan. 38 begitupun  Masyarakat  di Bali  yang  masih  memegang  erat  adat istiadat  Bali  dan  merupakan  salah  satu wilayah di Bali yang masih terdapat Pura terbesar di Bali yag sering di  kunjungi
setiap ada upacara keagaamaan maupun adat, dimana sebagian dari masayarakat Bali  tersebut  tidak  berdomisili  di  dekat Pura  Semisal  Pura  Ulun  Danu  Batur yang  terletak  di  pegunungan  Kintamani melainkan  berdomisili  di  luar  Wilayah Pura,  sehingga  untuk  melaksanakan persembahyangan  sebagai  umat  Hindu, para  masayarakat  Bali  yang  berada  di luar lingkungan Pura memerlukan suatu sarana transportasi.
Penggunaan  helm  merupakan kelengkapan berkendara yang wajib bagi pengendara  sepeda  motor  di  jalan.  Hal tersebut  telah  diatur  dalam  pasal  106 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Namun  suatu  hal  yang  berbeda jika  kita  melihat  beberapa  pengendara sepeda  motor  khususnya  pengendara yang  menggunakan  pakaian  adat  Bali maupun  pakean  adat  yang  ada  di Jogjakarta.  Masyarakat  di  Bali  yang memakai pakaian adat Bali dan masyarakat khususnya para Abdi Dalem keratin yang keseharianya menggunakan Blangkon  sangat  jarang  kita  lihat menggunakan helm. Pemandangan seperti  ini  sangat  sering  kita  jumpai  di
38 A.A  Ayu  Ketut  Agung,  Busana Adat  Bali,  (Denpasar  :  Pustaka  Bali  Post,
2004), hal. 8
Bali  maupun  di  Jogjakarta  pada  Abdi Dalem keratin jogja, baik itu anak muda maupun  orang  tua  mengendarai  sepeda motor  saat  menggunakan  pakaian  adat Bali tidak menggunakan helm. Biasanya penggunaan  pakaian  adat  di  Bali  ini karena  ada  upacara  adat  atau  upacara keagamaan  yang  memang  mewajibkan mereka  untuk  menggunakan  pakaian adat mereka.
Namun  yang  terjadi,  khususnya di  wilayah  Bali,  seringkali  terlihat seseorang  yang  memakai  busana  adat Bali termasuk Udeng dan sanggul  yang dikenakan di kepala, dapat mengendarai sepeda  motor  di  jalan  raya  tanpa mengenakan helm sebagai salah satu alat pengaman  dalam  mengendarai  sepeda motor. Fenomena tersebut tidaklah lepas dari  penglihatan  dan  pengamatan  pihak kepolisian  setempat.  Jika  melihat  dari angka  kecelakaan  yang  semakin  tinggi dan hampir sangat sulit untuk dikurangi, tentu membuat banyak pihak yang mulai melakukan penelitian kenapa dan bagaimana  seorang  pengendara  bisa mengalami sebuah kecelakaan yang bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian ini tentunya diharapkan dapat
memunculkan sebuah ide atau cara yang tepat  untuk  bisa  mengurangi  angka kecelakaan di jalan, atau meminimalisir korban meninggal.
Setelah dilakukan beberapa penelitian,  diketahui  bahwa  kecelakaan terjadi karena kesalahan pengguna motor itu  sendiri  (Human  Error)  yang  kurang berkonsentrasi dalam mengendarai serta kurang  mematuhi  rambu-rambu  lalu- lintas  yang  ada  di  jalan. 39 Sementara untuk  korban  yang  meninggal,  ini dikarenakan
korban kurang
memperhatikan keselamatan bagi dirinya  sendiri,  yaitu  dengan  tidak menggunakan  helm  atau  menggunakan namun tidak tepat.
Dengan adanya paradigma tersebut, diharapkan Polri dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangan, khususnya dalam penegakan hukum atas Undang-undang  RI  No.  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat  menjadi  sosok  penegak  hukum yang  ideal  di  masyarakat  yang  mampu mengakomodir  segala  nilai  adat  dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat
39 Subanindyo Hadiluih, Undang- undang Lalu-lintas Sebagai Regulasi Tertib Lantas Kota Medan, Jurnal, 2006

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Pengaturan dan
Kriteria  penggunaan  wajib Helm bagi pengendara sepeda motor menurut Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009
tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan jalan ?
2. Apakah yang menjadi kendala pengguna  wajib  helm  bagi pengendara sepeda motor
yang di kecualikan ?

## 1. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan  latar  belakang  dan pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  tujuan  penelitian ini  bermaksud  memperoleh  data  serta jawaban masalah-masalah yang
berkenaan dengan ketentuan wajib helm bagi pengendara sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan,  sehingga  dapat  dibuat suatu    deskripsi    secara    rinci    untuk
40 Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu
menjawab pertanyaan penelitian tersebut diatas.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini merupakan penelitian normatif.  Penelitian  hukum  normatif menemukan kebenaran berdasarkan logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya. 40
Namun demikian penelitian  ini  juga  didukung  dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif  digunakan  untuk  meneliti persoalan-persoalan  hukum  mengenai kewajiban pengguna Helm bagi pengendra  Sepeda  Motor.  Sedangkan pendekatan  empiris  digunakan  untuk meneliti  di  lapangan  tentang  hambatan dalam pengunaan helm bagi pengendara sepeda motor yang mengunakan pakean adat.
Di  dalam  metode  penelitian hukum  normatif,  terdapat  3  macam bahan  pustaka  yang  dipergunakan  oleh penulis yakni :
1. Bahan  Hukum  Primer  :  yaitu  bahan hukum  yang  mengikat  yang  terdiri dari  kaedah  dasar,  peraturan  dasar, peraturan perundang-undangan.

## Bahan hukum yang  tidak
Media Publishing Malang, Jawa Timur, hal. 57.
dikodifikasikan  seperti  hukum  adat, traktat  dan  bahan  hukum  dari penjajahan  Belanda  yang  masih berlaku. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer adalah :
1. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
2. Undang-undang  Nomor  1
Tahun  1946  tentang  Kitab
Undang-undang Hukum Pidana. 3. Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara .
4. Undang-Undang  No  22 Tahun  2009  tentang  lalu lintas dan Angkutan jalan.
2. Bahan  Hukum  Sekunder  :  yang
memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer,  seperti  hasil penelitian  atau  hasil  karya  ilmiah kalangan hukum dan data di lapangan serta hasil dari Wawancara.
3. Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang  mendukung  bahan  hukum primer dan bahan hukum  sekunder
dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan  hukum  yang  dipergunakan oleh  penulis  adalah  Kamus  Besar Bahasa Indonesia dan Kamus
Hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengaturan  Dan  Kriteria  Penggunaan Wajib Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Menurut Uu No 22 Tahun 2009 Ttg Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Pasal   1   angka   2   Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan medefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang  lalu  lintas  jalan.  Sedangkan Pasal  1  angka  11    Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan  Ruang  Lalu  Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan  bagi  gerak  pindah Kendaraan,  orang,  dan/atau  barang yang  berupa  jalan  dan  fasilitas  jalan. Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa  segala  sesuatu  yang  bergerak di  jalan  atau  fasilitas  jalan  harus mematuhi     peraturan     lalu    lintas.
Adapun  tujuan  dari  berlalu  lintas menurut  Pasal  3  huruf  (a)  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2009 sebagai berikut:
“Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas  dan  angkutan  Jalan yang  aman,  selamat,  tertib, lancar,  dan  terpadu  dengan moda  angkutan  lain  untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh  persatuan  dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung  tinggi  martabat bangsa”.
Dalam  pasal  105  Undang- undang No 22 tahun 2009 yaitu Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
- Berprilaku tertib; dan/atau
- Mencegah hal-hal yang dapat merintangi,  membahayakan keamanan  dan  keselamatan lalu  lintas  dan  angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
Kewajiban  menggunakan  helm standar nasional Indonesia bagi
pengendara  sepeda  motor  diatur  dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) Undang- undang  No.  22  Tahun  2009    tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang berbunyi :
1. Setiap  Kendaraan  Bermotor yang  dioperasikan  di  Jalan wajib  dilengkapi  dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
2. Perlengkapan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda  Motor  berupa  helm standar nasional Indonesia.
Selain  itu,  Pasal  106  ayat  (8)  22  Tahun 2009  tentang  Lalu    Lintas    dan Angkutan Jalan mengatur bahwa:
“Setiap  orang  yang  mengemudikan Sepeda  Motor  dan  Penumpang  Sepeda Motor  wajib  mengenakan  helm  yang memenuhi standar nasional Indonesia.”
Jadi,  berdasarkan  ketentuan  di atas  pengendara  motor  baik  pengemudi maupun penumpang diwajibkan menggunakan  helm  dengan  standar nasional  Indonesia.  Apabila  melanggar, ancaman  atas  pelanggaran  tersebut diatur dalam Pasal 291 Undang-undang
No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :
1. Setiap orang yang mengemudikan  Sepeda  Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  106  ayat  (8)  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling  banyak  Rp250.000,00
(dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)”
2. Setiap orang yang mengemudikan  Sepeda  Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  106  ayat  (8)  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling  banyak  Rp250.000,00 (dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah).
Undang-undang nomor 22  tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Bahwa  dari  ketentuan  pasal  316 ayat  (1)  Undang-Undang  nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  dapat  diketahui  jelas mengenai pasal-pasal  yang telah
mengatur  tentang  pelanggaran  Lalu Lintas, antara lain :
“Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275  ayat  (1),  Pasal  276,  Pasal 278, Pasal  279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal  282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286 , Pasal 287, Pasal  288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal  291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal  294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal  297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal  300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal  303, Pasal  304, Pasal 305, Pasal  306, Pasal 307, Pasal 308,  Pasal  309,  dan  Pasal  313 adalah Pelanggaran“. 41
Berdasarkan  penjelasan  yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:
1. Perbuatan  yang  bertentangan dengan apa yang secara  tegas dicantumkan  dalam  Undang- undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana  yang  lebih  ringan  dari kejahatan  baik  perbuatannya maupun hukumannya.
41 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan  telah  melanggar  apabila hakikat dari perbuatan itu  menimbulkan adanya  sifat  melawan  hukum  dan  telah ada  aturan  dan  atau  telah  ada  Undang- undang  yang  mengaturnya.  Walaupun perbuatan  itu  telah  menimbulkan  suatu sifat  yang  melanggar  hukum,  namun belum  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu bentuk  pelanggaran  sebelum  diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk  meminimalisir  dampak kecelakaan sepeda motor (terutama pada bagian  kepala),  mengenakan  helm  yang memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia saat  berkendara  merupakan  hal  yang wajib  mendapat  perhatian  khusus. Pengendara  sepeda  motor  yang  tidak menggunakan helm atau hanya menggunakan  helm  plastik/topi  proyek (tidak  memiliki  pelindung  dalam),  jika kecelakaan  akan  mempunyai  peluang luka otak tiga kali lebih parah dibanding mereka  yang  memakai  helm  yang memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia).  Sebagai  pengguna  jalan diharuskan untuk selalu menjaga keselamatan dalam berkendara.
Keselamatan diri anda berarti keselamatan  juga  buat  orang  disekitar anda. Khususnya untuk pengendara
sepeda  motor,  helm  adalah  perangkat wajib  untuk  menunjang  keselamatan. Pelindung  kepala  ini  amat  sangat disarankan,  sampai-sampai  pemerintah membuat peraturan tentang penggunaan helm dengan standar keamanan.
Helm  sebagai  alat  penunjang keselamatan  harus  memiliki  standar khusus.  Pabrikan  helm  dunia  terus menerus  membuat  riset  bagaimana  cara membuat helm yang paling aman untuk melindungi  pengendara  motor.  Helm yang  baik  adalah  helm  yang  memenuhi standar DOT ( departement of transportation ) atau lebih dikenal dengan  nama  SNI  (standar  nasional indonesia).
Adapun Kriteria Standar Helmet  adalah sebagai berikut :
Bahan  pembuat  helmet  harus kuat  dan  tahan  terhadap  benturan. Adapun  jenis  bahan  yang  masuk  dalam kriteria  kuat  adalah  campuran  plastik, fiber  glass,  fiber  carbon.  Untuk  jenis bahan yang terakhir fiber carbon adalah jenis  bahan  yang  paling  kuat  saat  ini. Kebanyakan  helm  jenis  carbon  fiber dipilih  sebagai  helm  balap  karena memiliki  tingkat  keselamatan  yang tinggi. Bagian dalam helm  memiliki
foam  khusus  yang  mampu  meredam benturan  bila  terjadi  kecelakaan.  Foam juga  dilapis  oleh  kain  yang  dapat menyerap  keringat.  Bahan  tersebut terasa lembut dikulit dan terasa nyaman bila  digunakan.  Bagian  dalam  helmet memiliki  sirkulasi  udara  yang  baik sehingga kulit  muka anda nyaman  pada saat  menggunakan  helm  meskipun berjam-jam.  Saat  ini  helm  bukan  saja berfungsi sebagai pelindung kepala, tapi juga  untuk  bergaya.  Banyak  helmet dengan berbagai motif. Pabrikan Helmet membuat  grafis  yang  menarik  sebagai salah  satu  cara  untuk  meningkatkan penjualan.
Dasar pemberlakuan standar Wajib  Helm  ber-SNI  adalah  Peraturan Menteri  Perindustrian  RI  No.  40/M- IND/PER/4/2009  tentang  Perubahan
Atas  Permen  Perindustrian  Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia  (SNI)  Helm  Pengendara Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  Secara Wajib.
Peraturan  ini  mulai  berlaku  pada tanggal  1  April  2010  Pasal  2  Peraturan Menteri  Perindustrian  RI  No.  40/M- IND/PER/4/2009 menyatakan bahwa:
(1) Memberlakukan secara wajib Standar  Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya  terhadap  Helm Pengendara Kendaraan Bermotor  Roda  Dua  SNI 1811-2007  dengan  pos  tarif HS 6506.10.10.00. (2) Pemberlakuan  secara  wajib SNI Helm Pengendara Kendaraan  Bermotor  Roda Dua  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  berlaku  pula bagi  helm  yang  digunakan pengendara kendaraan bermotor  roda  empat  atau lebih  yang  tidak  dilengkapi dengan rumah-rumah (terbuka). Peraturan ini mewajibkan perusahaan dan importir yang memproduksi  dan  memperdagangkan helm  di  dalam  negeri  untuk  memenuhi persyaratan  SNI.  Pasal  3  Peraturan Menteri  Perindustrian  RI  No.  40/M- IND/PER/4/2009  menyatakan  bahwa, Perusahaan  yang  memproduksi  Helm Pengendara Kendaraan Bermotor sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 wajib:
(1) Menerapkan  dan  memiliki sppt-sni  helm  pengendara kendaraan  bermotor  roda dua sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
(2) Membubuhkan  tanda  sni helm  pengendara  kendaraan bermotor  roda  dua  pada setiap produk sesuai ketentuan yang berlaku
b. Kendala Yang Mempengaruhi
Penggunaan Helm Bagi
Pengendara Sepeda Motor Yang Dikecualikan
Di Indonesia
kesadaran masyarakat untuk memakai helm standar masih  rendah,  disamping  juga  banyak beredar  helm  tidak  standar.  Pada kenyataannya  di  Indonesia  pengguna helm  standar Full  Face dan Open  Face atau Half  Face ( open  face sebutan  di Indonesia  dan half  face sebutan  diluar negeri)  yang  mengacu  pada  Standar Nasional Indonesia ( SNI 1811 – 2007 ) belum  sepenuhnya  mutlak  diterapkan.
Beberapa pengguna sepeda motor masih menggunakan  helm  Shorty  (  jenis  topi atau sering disebut juga helm cetok) dan juga dalam memproduksi dalam perancangannya  lebih  mengutamakan bentuk yang menarik dari pada kemampuannya untuk melindungi pengendara  sepeda  motor  ketika  terjadi benturan  karena  kecelakaan.  Namun demikian,  pengguna  helm  ini  sebagian hanya  sekedar  menutupi  kepala  agar tidak  ditilang  oleh  petugas  kepolisian. Undang-  Undang  No.  22  tahun  2009, Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  khususnya  pasal  57  ayat  2 menegaskan  bahwa  setiap  pengendara sepeda motor wajib memakai  helm
sesuai Standar Nasional Indonesia ( SNI )  dan  siapa  saja  yang  melanggar  aturan ini  akan  dikenai  sanksi  kurungan masikmal satu bulan atau
dendamaksimal Rp 250.000.
Dua   macam   jenis   helm  yaitu Full-Face dan
OpenFace wajib digunakan yang memenuhi SNI, sedangkan Helm Shorty ( helm jenis topi atau sering disebut helm cetok  ),  yaitu  bentuk  helm  yang menutupi kepala bagian atas saja sudah tidak berlaku lagi digunakan di jalan raya.
1) Helm Full-Face (  tertutup  ),
yaitu bentuk helm yang menutupi  kepala  atas,kepala belakang,  bagian  leher  dan bagian mulut.
2) Helm Open-Face (  terbuka  ),
yaitu bentuk helm yang menutupi  kepala  atas,kepala belakang  dan  bagian  leher serta telinga
Dengan  adanya  kebijakan  dari Pemerintah  dan  Kepolisian  tersebut, maka  akhirnya  masyarakat  berlomba membeli helm yang dikatakan Berstandar  SNI,  yaitu  diberlakukan pemakaian helm standar Full-Face dan

## Raad Kertha, Vol. 03, No. 01 Pebruari 2020 -
Juli 2020
Open-Face . Dengan diberlakuan pemakaian helm Full-Face dan Open- Face , merebak keluhan pemakai helm standar di kalangan masyarakat. Keluhan yang dirasakan     masyarakat    yang dikatakan standar tersebut terlalu berat hingga kepala rasa sakit, panas hingga pemakainya berkeri ngat, tidak mendengar karena tak ada lu ban angin dekat telinga, gatal-gatal dan lain sebagainya, serta pemakaian helm demikian dianggap sangat merepotkan apabila    pengendara sepeda motor seorang   wanita    yang   menggunakan sanggul atau jilbab tentu pemakaian helm standar yang agak tertutup itu menjadi masalah besar.
Belum  lagi  harga  sebuah  helm standar  yang  banyak  dijual  pasaran dinilai  relative  mahal,  sehingga  sangat memberatkan yang memiliki
penghasilan pas-pasan. Akibat
banyaknya  keluhan  tersebut,  maka beberapa  elemen  masyarakat  masih banyak  menggunakan Helm  Shorty (helm jenis topi atau sering disebut helm cetok). Kalau memang harus diberlakukan  juga,  maka  sebaiknya untuk  jalan  jalan  tertentu  saja  yang rawan  kecelakaan,  sementara  dijalan yang lenggang dan jaraknya agak pendek
maka  pemberlakuan  helm  standar  Full- Face dan Open-Face tidaklah mutlak.
Sebenarnya secara khusus di Bali terdapat  Keputusan  Gubernur  Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986  Tentang  Wajib  Pemakaian  Topi Pengaman  (Helm)  Bagi  Pengemudi Sepeda  Motor  Dan  Orang  Yang  Duduk Di  Belakangnya  Atau  Dibonceng  Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali dimana  memberikan  perlakuan  khusus bagi  pengendara  sepeda  motor  dalam rangka  kegiatan  agama  dan  kegiatan upacara tradisional dapat tidak menggunakan  helm.  Dimana  ketentuan tersebut tertulis jelas pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Gubernut  Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1989  Tentang  Wajib  Pemakaian  Topi Pengaman  (Helm)  Bagi  Pengemudi Sepeda  Motor  Dan  Orang  Yang  Duduk Di  Belakangnya  Atau  Dibonceng  Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Pasal tersebut berbunyi:
1) Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam  hal-hal  tertentu dapat memberikan dispensasi tidak memakai topi pengaman (helm).
2) Dispensasi  dimaksud  ayat (1)  pasal  ini  meliputi antara lain:
a. Keadaan  luka  bagi
kepala, yang tidak mungkin memakai topipengaman (helm). b. Menggunakan
pakaian, dalam rangka melaksanakan ibadah Agama atau upacara keagamaan dan upacara tradisional yang secara rasional dan  obyektif  dapat dipertanggung jawabkan atau dalam radius maksimum 10 Km dengan kecepatan maksimum 40 Km per jam. Kendala Yang Mempengaruhi
Penggunaan  Helm  Bagi  Pengendara Sepeda Motor Yang Dikecualikan untuk menggunakan helm SNI diantaranya :
➢ terlalu berat hingga kepala terasa sakit
➢ panas hingga pemakainya berkering at,
➢ tidak mendengar karena tak ada luba n angin dekat telinga,
➢ gatal-gatal dan lain sebagainya,
➢ serta  pemakaian  helm  demikian dianggap sangat merepotkan apabila pengendara sepeda motor seorang
wanita  yang  menggunakan  sanggul atau  jilbab  tentu  pemakaian  helm standar  yang  agak  tertutup  itu menjadi masalah besar.
➢ Belum  lagi  harga  sebuah  helm standar  yang  banyak  dijual  pasaran dinilai relative mahal.
➢ Adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah  Tingkat  I  Bali  Nomor  217
Tahun 1989 Tentang Wajib Pemakaian  Topi  Pengaman  (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah
Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali dimana memberikan perlakuan khusus  bagi  pengendara  sepeda motor dalam rangka kegiatan agama dan  kegiatan  upacara  tradisional dapat  tidak  menggunakan  helm. Dimana  ketentuan  tersebut  tertulis jelas  pada  Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2) Keputusan Gubernut Kepala Daerah Tingkat  I  Bali  Nomor  217  Tahun 1989  Tentang  Wajib  Pemakaian
Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi  Sepeda  Motor  Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah
Provinsi Daerah Tingkat I Bali
IV. PENUTUP

## 4.1  Simpulan
1. Pengaturan dan Kriteria penggunaan wajib Helm bagi pengendara sepeda motor  menurut  Undang-Undang  No 22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan  Angkutan  jalan  diatur  dalam Pasal  57  ayat  (1)  jo  ayat  (2),  Pasal 106  ayat  (8),  Pasal  291.  Adapun Kriteria Dasar pemberlakuan standar
Wajib Helm ber-SNI adalah Peraturan  Menteri  Perindustrian  RI No.  40/M-IND/PER/4/2009  tentang Perubahan Atas Permen Perindustrian Nomor 40/M- IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia  (SNI)  Helm  Pengendara Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua
Secara Wajib.
2. Kendala Yang Mempengaruhi Penggunaan Helm Bagi Pengendara
Sepeda Motor Yang Dikecualikan
untuk  menggunakan  helm    SNI diantaranya : terlalu berat hingga
kepala terasa
sakit, panas hingga pemakainya berkering at, tidak mendengar karena tak ada luba n angin dekat telinga, gatal-gatal dan lain  sebagainya,  serta  pemakaian helm demikian dianggap  sangat
merepotkan apabila pengendara sepeda  motor  seorang  wanita  yang menggunakan  sanggul  atau  jilbab tentu  pemakaian  helm  standar  yang agak  tertutup  itu  menjadi  masalah besar, belum lagi harga sebuah helm standar  yang  banyak  dijual  pasaran dinilai relative mahal.
4.2. Saran
1. Bagi  Pembuat  Undang-Undang  dan
Penegak Hukum
Hendaknya  untuk  merevisi  Undang- undang  No.  22  tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan khususnya  Pasal  106  ayat  8  agar mencantumkan
pengecualian
penggunaan  helm  ketika  masyarakat itu menjalankan
upacara Keagamaannya. Dan Penegak hokum untuk  mengahrgai  adat  yang ada dan hidup  di  tengah-tengah  masayrakat Bali.
2. Sebaiknya masyarakat tidak menggunakan  alasan  tidak  bisa memakai  helm  dikarenakan  terlalu berat,  harga  helm  yang  mahal  dan ada pula alasan tidak bisa menggunakan helm karena tidak bisa di  pakai  pada  saat  menggunakan sanggul maupun jilbab yang akan
merusak  rambut  dan  penampilan.
Selain  itu  ada  juga  yang  beralasan karena adanya dispensasi dari
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat  I  Bali  Nomor  217  Tahun
1986  Tentang  Wajib  Pemakaian Topi Pemangan (Helm) Bagi
Pengemudi  Sepeda  Motor  Dan
Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah
Provinsi Daerah Tingkat I Bali untuk tidak  menggunakan  helm.  Tetapi Masyarakat Bali pada umumnya juga harus  sadar  akan  pentingnya  fungsi helm  bagi  keselamatan  jiwa  kita sendiri

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  1998, Hukum
Pengangkutan Niaga, Citra
Aditya Bakti, Bandung
Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1983, Azas-Azas  Hukum  Tata
Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta. Adami chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, TindakPidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) ,
Bagian 1, Jakarta PT.Raja
Grafindo Persada.
Abrar  Yusra  dan  Ramadan  KH,  1993,
Hoegeng  antara  Polisi  Idaman dan  Kenyataan ,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta.
Amir  Ilyas,  2012, Asas-Asas  Hukum Pidana.  Rangkang Education  : Yogyakarta.
Ayu  Ketut  Agung,  A.A,  2004, Busana Adat  Bali ,  (Denpasar  :  Pustaka Bali Post)
Budiarto,  Arif  dan  Mahmudah,   2007,
Rekayasa Lalu Lintas , (Surakarta : UNS Press).
Cowenberg, S.W, 1981, Modern Constitueneel Recht en Emancipatie van de mens , Deel I, van Grocum, assen. Djoko  Prakoso,  1987, Polri  Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum , Bina Aksara, Jakarta Faal,  M.,  1991, Penyaringan  Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi  Kepolisian) ,  (Jakarta  : PT. Pradnya Paramita,).
Finer, Samuel Edward, 1995, Comparing Constitutions , Clandorn
Press, Oxport.
Friedman, M, 1969, Lawrence, Law and Behavioral Sciences . (Indianapolis : The Bobbs Herrin).
Hamid Attamimi, A, Peranan Keputusan  Presiden  Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara,  Suatu  Studi  analisis Mengenai  Keputusan  Presiden yang  berfungsi  Dalam  pelita  I- IV, Disertai Universitas Indonesia , Jakarta
Jimly Asshiddiqie & M Ali Safaat, 2006,
Teori  Hans  Kelsen  Tentang
Hukum, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan konstitusi RI, Jakarta
Johny  Ibrahim,  2006, Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif , Bayu Media Publishing Malang, Jawa Timur. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96
http://bali.tribunnews.com/2017/ 11/19/miris-lakalantas-di-bali-tercatat- 1-orang-eninggal-tiap-hari-10-bulan- terakhir-capai-422-korban.Jumat,