Volume 2  Issue 1,  March 2018:  pp.  291-305.  Copyright  ©  2018  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan

## Mediation As an Alternative in Managing and Ordering of Bankrupt Treasures by the Bankruptcy Curator

## Raden Besse Kartoningrat
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya E-mail: radenbessekartoningrat@gmail.com

## Isetyowati Andayani
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Abstract: Mediation is one of the efforts to resolve disputes in which the disputing parties or disputes agree to present an independent third party to act as mediator (mediator). Mediation is also an alternative to dispute resolution outside the court, since court settlement through courts is considered very slow, time consuming and expensive and complicated. In the bankruptcy is known as a Curator according to Article  1  number  5  of  Act  no.  37  of  2004  concerning  with  Bankruptcy  and Postponement of Debt Payment Obligations, curator have an important role in the management and disposition of bankrupt debtors' assets for the benefit of debtors and creditors. The curator who is appointed in the management and disposal of the bankrupt  property  shall  be  an  independent  person  and  shall  have  no  conflict  of interest  with  the  debtor  or  creditor.  This  research  is  a  normative  research  with conceptual approach. The result of this research is that mediation is a positive effort in  resolving  disputes  more  economically  in  terms  of  cost  and  time.  Curator  as  a profession also has the duty and function to divide the bankrupt property and also can be functioned as a mediator in the bankruptcy process.
Keyword: mediation, curator, arrangement, ordering of bankrupt property.
Abstrak: Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak  yang  berselisih  atau  bersengketa  bersepakat  untuk  menghadirkan  pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi juga merupakan  suatu  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  mengingat penyelesaian  perkara  melalui  pengadilan  dianggap  sangat  lambat,  membuang waktu dan mahal serta berbelit-belit. Di dalam Kepailitan dikenal adanya Kurator yang  menurut  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator memiliki peran penting dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit untuk kepentingan
debitor maupun kreditor. Kurator yang diangkat dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus seorang yang mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian  normatif  dengan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ).  Hasil  dari penelitian ini adalah bahwa mediasi merupakan upaya positif dalam penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis dari segi biaya maupun waktu. Kurator sebagai suatu profesi  yang  juga  mempunyai  tugas  dan  fungsi  untuk  membagi  harta  pailit  juga dapat di fungsikan sebagai mediator dalam proses kepailitan.
Kata kunci: kurator, mediasi, pemberesan harta pailit, pengurusan.

## PENDAHULUAN
Mediasi  merupakan  salah  satu  upaya  penyelesaian  sengketa  dimana  para  pihak  yang berselisih  atau  bersengketa  bersepakat  untuk  menghadirkan  pihak  ketiga  yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi juga merupakan suatu alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  mengingat  penyelesaian  perkara melalui pengadilan dianggap sangat lambat, membuang waktu dan mahal serta berbelit- belit.  Semakin  lama  para  pencari  keadilan  semakin  tidak  percaya  kepada  kinerja peradilan 1 .
Mediation is a process in which the parties to a dispute with the assistance of a neutral third  party  (the  mediator),  identify  the  disputed  issues,  develop  options,  consider alternatives and endeavor to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative  role  in  regard  to  the  content  of  the  dispute  or  the  outcome  of  its resolution,  but  may  advise  on  or  determine  the  process  of  mediation  whereby resolution is attempted 2 .
Mediasi  sebagai  salah  satu  mekanisme  penyelesaian  sengketa  alternatif  di  luar pengadilan  sudah  lama  dipakai  dalam  berbagai  kasus-kasus  bisnis,  lingkungan  hidup, perburuhan,  pertanahan,  perumahan,  dan  sebagainya  yang  merupakan  perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien 3 .
Mediasi  berasal  dari  bahasa  Inggris  “ mediation ”  atau  penengahan,  yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa  secara  menengahi.  Sedangkan  secara  etimologi,  istilah  mediasi  berasal  dari bahasa Latin “ mediare ” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran
1 Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI , Naskah Akademis: Mediasi , 2007, hlm. 1.
2 The Alternative Dispute Resolution Advisory Council, NADRAC, Australia.
3 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , Yogyakarta: Guna Media, 2008, hlm. 56.
yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan ( trust ) dari pihak yang bersengketa 4 . Pihak ketiga yang disebut mediator atau penengah, mempunyai  tugas  membantu  pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam  menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan 5 .
Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang selama ini sudah dipraktikkan di pengadilan  memiliki  kekhasan,  yaitu  dilakukan  ketika  perkara  sudah  di  daftarkan  di pengadilan ( connected to the court ). 6 Landasan hukum dalam mediasi diawali sejak tahun 2002 dan kemudian mengalami perbaikan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No.  2  Tahun  2003,  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  1  Tahun  2008  dan  Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Di dalam Kepailitan dikenal adanya Kurator yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang- Undang No.  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU) pengertiannya yaitu Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta  pailit 7 .  Kurator  mempunyai  kewajiban  untuk  melaksanakan  tugas  pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat 1 UUK PKPU).
Kurator memiliki peran penting dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit  untuk  kepentingan  debitor  maupun  kreditor.  Kurator  yang  diangkat  dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus seorang yang mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan  dengan  debitor ataupun  kreditor.  Penunjukan kurator dapat diajukan oleh kreditor atau debitor dalam permohonan kepailitan. Apabila tidak  ada  permintaan,  maka  Balai  Harta  Peninggalan  yang  akan  ditunjuk  oleh  Hakim Pengadilan Niaga untuk bertindak sebagai Kurator.
4 Syahrial Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 1-2.
5 Bambang Sutiyoso, Op.Cit ., hlm. 58
6 Terkait dengan kewenangan hakim di dalam menyelesaikan kasus sengketa, lihat Muhammad Zamroni,
“ Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak ”, Halu Oleo Law Review (HOLREV) , Volume 1, Issue 1, March  2017,  http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2353/3130,  diakses  pada  tanggal  28 Januari 2018, hlm. 115-119.
7 Imran  Nating, Peranan  dan  Tanggung Jawab  Kurator  dalam  Pengurusan  dan  Pemberesan  Harta  Pailit , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 70.
Lebih lanjut Jerry Hoff 8 menjelaskan mengenai tugas-tugas kurator yaitu:
a. Dalam  waktu  5  (lima)  hari  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  kepailitan diucapkan,  kurator  memberitahukan  kepailitan  dengan  mengumumkan beberapa hal yang berhubungan dengan kepailitan di dalam Berita Negara dan dalam dua atau lebih surat kabar harian setempat yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
b. Putusan  harus  dikirimkan  melalui  jasa  pos,  sehingga  korespondensi  yang dialamatkan kepada debitor yang pailit disampaikan kepada kurator. Kurator berhak untuk membuka korespondensi yang dialamatkan kepada pihak yang pailit.  Ini  memungkinkan  kurator  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  jelas mengenai besarnya harta pailit.
c. Segera  setelah  diangkat,  kurator  harus  mengambil  semua  langkah  yang diperlukan  untuk  mengamankan  harta  pailit  seperti  mempersiapkan  daftar inventaris,  menyegel  harta  kekayaan  jika  diperlukan  dan  menguasai  hak kepemilikan atas barang berharga.
d. Dalam kapasitasnya, kurator harus mempunyai hak untuk membuat perjanjian (seperti  dengan  seorang  akuntan,  penilai  atau  dengan  sebuah  bank).  Suatu pihak  yang  menjadi  kreditor  berdasarkan  perjanjian  tersebut  mempunyai tuntutan penuh langsung terhadap harta kepailitan. Pihak ini menjadi kreditor atas  kekayaan.  Utang  harta  pailit  mempunyai  prioritas  di  atas  utang  yang terjadi sebelum permohonan pailit diajukan.
e. Setelah  melakukan  konsultasi  dengan  hakim  pengawas,  kurator  dapat memutuskan apakah ia untuk sementara akan melanjutkan bagian usaha yang pailit.  Hal  ini  dilakukan  hanya  bila  terdapat  harapan  adanya  kegiatan  usaha yang jelas menguntungkan. Jika kegiatan usaha tidak dilanjutkan, kurator dapat menjual  aset  dengan  ketentuan  bahwa  hal  ini  tidak  berlawanan  dengan  hak agunan kreditor.
f. Karena  kurator  (setidak-tidaknya  untuk  sementara  waktu)  berwenang melanjutkan  usaha  debitur,  maka  kurator  mempunyai  hak  untuk  meminjam dana,  walaupun  harus  dijamin  dengan  bagian  dari  harta  pailit  yang  belum dibebani.  Hal  ini  dirasakan  penting  agar  supaya  dapat  membayar  kembali tagihan kreditor secara maksimal.
g. Kurator  juga  mempunyai  kewenangan  yang  khusus  menurut  perundang- undangan untuk mengakhiri sewa, hubungan kerja dan perjanjian lain.
h. Kurator  harus  secara  teratur  mempersiapkan  laporan  mengenai  (i)  status kepailitan,  yang  merinci  aset  dan  tanggung  jawab  harta  kepailitan  dan  (ii) kemajuan kegiatan kurator. Laporan ini terbuka untuk diperiksa oleh umum di kantor  kurator.  Disarankan  untuk  mengajukan  laporan  pertama  secepat mungkin setelah putusan pernyataan kepailitan diucapkan. Dalam laporan ini, kurator harus memberikan informasi kepada kreditor mengenai latar belakang kepailitan, apa yang telah ia lakukan untuk mengalihkan aset debitur, jumlah utang  kepada  kreditor  yang  berbeda  tingkatnya  dan  harapan  untuk  dibayar kembali.
i. Kurator  mempunyai  hak  untuk  menjual  aset  sebelum  diadakan  rapat  para kreditor,  jika  hal  ini  diperlukan  untuk  memenuhi  biaya  kepailitan  atau  jika
8 Jerry  Hoff, Undang-Undang  Kepailitan  Indonesia, Penerjemah  Kartini  Muljadi,  Untuk  Pusat  Pengkajian Hukum, Jakarta: Tatanusa, Oktober, 2000.
biaya  pemeliharaan  aset  debitur  menjadi  terlalu  mahal.  Akibatnya  kurator tidak wajib menunggu sampai seluruh proses pencocokan (verifikasi) selesai.
j. Kurator dapat meminta agar para pihak debitur (direksi) ditahan, baik di dalam penjara ataupun di dalam rumahnya sendiri di bawah pengawasan pihak yang berwajib,  terutama  jika  debitur  tidak  memberikan  semua  informasi  yang diminta oleh Hakim Pengawas, kurator atau panitia kreditor.
Kurator  mempunyai  banyak  kewenangan  yang  sangat  berisiko  untuk  dapat  di salahgunakan.  Pelimpahan  kewenangan  ke  kurator  yang  besar  tersebut  adalah  bentuk konsekuensi  tugas  kurator  dalam  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit 9 .  Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil  dikumpulkan  untuk  kemudian  dibagikan  kepada  para  kreditor  tapi  sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Dengan demikian, kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika.
Berdasarkan pada hal di atas, mediasi merupakan salah satu alternatif dari tugas kurator yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit agar pembagian harta pailit kepada para  kreditor  dari  debitur  pailit  ini  mendapatkan  keadilan  dengan  keberadaan  kurator yang berfungsi sebagai mediator. Sehingga mendasarkan atas permasalahan tersebut di atas,  timbul  rumusan  masalah  yaitu:  Peranan  Kurator  sebagai  Mediator  dalam  Tugas Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  merupakan  penelitian  Normatif  dengan  menggunakan  metode pendekatan  masalah  yaitu  Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan konseptual dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang akan diteliti. Oleh karena itulah dibangun suatu konsep yang menjadi acuan dalam penelitian tersebut.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Teori Mediasi
Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani  antara  dua  pihak  yang  bersengketa  guna  menghasilkan  kesepakatan
9 Prosiding, Kewajiban dan Standar Pelaporan Dalam Kepailitan & Perlindungan Kurator dan Harta Pailit, Lokakarya Dua Hari, Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 & 19 November 2003, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. xii.
( agreement ) 10 . Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.
Mediasi  adalah  proses  negosiasi  pemecahan  masalah  dimana  pihak-pihak  yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan  yang  memuaskan.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  proses  litigasi  ataupun arbitrase,  mediator  hanya  membantu  para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang dipercayakan kepadanya.
Unsur-unsur dari mediasi yaitu:
1. Mediasi  adalah  sebuah  proses  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  asas kesukarelaan melalui suatu perundingan;
2. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
3. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung;
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat  diterima  pihak-pihak  yang  bersengketa  dengan  tujuan:  menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para  pihak  yang  bersengketa,  Mempersiapkan  para  pihak  yang  bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat dan mengurangi  kekhawatiran  dan  dampak  negatif  lainnya  dari  suatu  konflik dengan  cara  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai penyelesaian secara konsensus.
Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  MA  RI  No.  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan,  Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan  Mediator  adalah  Hakim  atau  pihak  lain  yang  memiliki  Sertifikat  Mediator sebagai Pihak Netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari
10 Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeon (edc . ), Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition ,  Great  Britain:  Harper  Collins  Publishers,  2007,  hlm.  510.  Lihat  juga  Martin  H.  Manser, Oxford Leaner’s Pocket Dictonary , New Edition, Oxford: Oxford University Press, 1995, hlm. 259.
berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  cara  memutus  atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Alasan pemikiran pokok mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia ada 2 (dua) yaitu:
1. Dalam masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat konsensus, cara penyelesaian  sengketa  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  netral  (mediasi)  ini mempunyai basis sosial yang kuat, baik di pedesaan ( rural community ) maupun perkotaan ( urban community );
2. Dengan melihat  pengalaman yang terjadi di Amerika sebagai negara dimana masyarakatnya dikenal kecenderungan menggunakan pengadilan cukup tinggi ( litigation  mided ),  ternyata  mediasi  perkembangannya  sangat  pesat.  Dimana hingga tahun 1996 telah tercatat sebanyak 220 jaringan umum mediasi ( public mediate  network )  yang  beroperasi  di  seluruh  40  negara  bagian,  yang menangani sekitar 250.000 kasus per tahun, dengan jumlah 1,5 juta orang yang terlibat di dalamnya.
Sedangkan  mediasi  dalam  hukum  Islam  disebut Ishlah (mendamaikan).  Secara istilah,  term ishlah dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  terpuji  dalam  kaitannya  dengan perilaku  manusia 11 .  Karena  itu,  dalam  terminologi  Islam  secara  umum, ishlah dapat diartikan  sebagai  suatu  aktivitas  yang  ingin  membawa  perubahan  dari  keadaan  yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata ishlah diartikan sebagai  perdamaian,  yakni  suatu  perjanjian  yang  ditetapkan  untuk  menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok 12 .
Prinsip  dasar  dalam  mediasi  menurut Tony  Whatling 13 adalah Voluntary participation (partisipasi sukarela), partisipasi dalam mediasi harus selalu sukarela. Para Pihak  yang  termasuk  dalam  mediasi  harus  bebas  dari  keinginan  dan  setelah melakukannya,  para  pihak  termasuk  mediator  bebas  untuk  menarik  diri  dalam  proses mediasi  tersebut, Neutrality (Netralitas)  Mediator  harus  tetap  netral  sampai  pada  hasil dari  mediasi.  Mediator  biasanya  membantu  para  pihak  untuk  mengidentifikasi  dan mengeksplorasi pilihan-pilihan yang ada dan kemungkinan dari pilihan tersebut dan bila
11 E. Van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), Encyclopedia of Islam, Jil. IV , Leiden: E.J. Brill, 1990, hlm. 141.
12 Abu  Muhammad  Mahmud  Ibn  Ahmad  al-Aynayni, al-Bidayah  fi  Syarh  al-hidayah ,  Beirut:  Dar  al-Fikr, hlm.3.
13 Tony  Whatling, Mediation  Skills  and  Strategies  a  Practical  Guide ,  London  and  Philadelphia:  Jessica Kingsley Publishers, 2012, hlm. 22-23.
sudah sesuai, mediator dapat menawarkan informasi, tetapi bukan nasehat, Impartiality
(Ketidakberpihakan) Mediator harus selalu tidak memihak kepada para pihak. Mediator harus mengadakan suatu  proses yang  adil dan dengan  cara yang umum, Confidentiality (Kerahasiaan)  Mediasi  adalah  proses  kerahasiaan  dan  tunduk  pada  apapun  yang menawarkan  keamanan  terlebih  dahulu,  mediator  harus  tidak  membuka  informasi apapun, Privilege and Legal Proceeding (Hak istimewa dan Proses Hukum) dalam proses diskusi  dan  negosiasi  dalam  mediasi  harus  mengandung  sebuah  dasar  keistimewaan hukum, para pihak harus setuju bahwa diskusi dan negosiasi dalam mediasi tidak harus dirujuk sampai proses hukum selanjutnya.

## Teori Kepailitan
Dalam Pasal 1 angka 1 UUK PKPU dijelaskan pengertian dari Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang ini.
Kata  Pailit  berasal  dari  bahasa  Perancis “failite” yang  berarti  kemacetan pembayaran.  Dalam  bahasa  Belanda  digunakan  istilah “failliet” .  Sedang  dalam  hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan Bankcruptcy Act 14 .
Sedangkan pengertian pailit atau bankrupt dalam Black’s Law Dictionary adalah:
The state or condition of person (individual, partnership, corporation, municipality) who  is  unable  to  pay  its  debt  as  they  are  become  due  the  term  includes  a  person against whom an involuntary petition has been filled, or who has been adjudged a bankrupt.
Tujuan  utama  kepailitan  adalah  membagi  harta  debitur  pailit  kepada  para kreditornya  yang  dilakukan  oleh  kurator  setelah  adanya  putusan  pailit.  Untuk menghindari  terjadinya  sitaan  terpisah  yang  dilakukan  oleh  kreditor  maka  kepailitan merupakan proses yang dapat mengganti sitaan terpisah tersebut menjadi sitaan bersama sehingga harta kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak  masing-masing. 15 Menurut Harold  F.  Lusk 16 menggambarkan  fungsi  kepailitan sebagai berikut:
14 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press, 2007, hlm. 4.
15 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 10.
16 Harold F. Lusk, Bussiness Law: Principle and Cases , Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc., hlm. 1076-
The purpose of the bankruptcy act is (1) to protect creditors from one another, (2) to protect  creditors  from  their  debtor,  and  (3)  to  protect  the  honest  debtor  from  his creditors. To accomplish the objectives, the debtor is required to make disclosure of all his property and to surrender it to the trustee. Provisions are made for examination of  the  debtor  and  for  punishment  of  the  debtor  who  refuses  to  make  an  honest disclosure  and  surrender  of  his  property.  The  trustee  of  the  bankruptcy’s  estate administers, liquidates, and distributes the proced of the estate to creditor. Provisions are made for determination of creditor rights, the recovery of preferential payments, and the disallowance of preferential liens and encumbrances. If the bankcrupt  has been  homest  in  his  business  transaction  and  his  bankcruptcy  proceedings,  he  is guaranted a discharge.
Selanjutnya  pada Pasal 2  ayat (1) UUK PKPU menyebutkan bahwa  Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri atau lebih Kreditornya.
Kurator memiliki peran penting dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit  untuk  kepentingan  debitur  maupun  kreditor.  Kurator  yang  diangkat  dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus seorang yang mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan  kepentingan dengan debitur ataupun kreditor.  Penunjukan kurator dapat diajukan oleh kreditor atau debitur dalam permohonan kepailitan. Apabila tidak  ada  permintaan,  maka  Balai  Harta  Peninggalan  yang  akan  ditunjuk  oleh  Hakim Pengadilan Niaga untuk bertindak sebagai Kurator.
Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar mengatakan bahwa “ De kurator is belast, Aldus de wet, met her beheer en de vereffening van de failliete boedel ” (kurator adalah bertugas, menurut Undang-Undang, mengurus, dan membereskan harta pailit 17 ).
Syarat Kurator menurut Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 01 – HT. 05. 10 Tahun  2005  tentang  Pendaftaran  Kurator  dan  Pengurus,  yang  di  tetapkan  dan  di berlakukan pada tanggal 24 Januari 2005, adalah sebagai berikut:
1. Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi;
17 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 108.
5. Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh  Organisasi  profesi  Kurator  dan  Pengurus  bekerja  sama  dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman  pidana  5  (lima)  tahun  atau  lebih  berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
8. Membayar pendaftaran; dan
9. Memiliki keahlian khusus.
Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan). Sehingga dari tugas tersebut timbul wewenang kurator yaitu:
1. Tidak  diharuskan  memperoleh  persetujuan  dari  atau  menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur atau salah satu organ Debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
2. Dapat  melakukan  pinjaman  dari  pihak  ketiga,  hanya  dalam  rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kurator perlu membebani harta pailit dengan lembaga jaminan (gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan,  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya),  maka  kurator  harus mendapat  persetujuan  Hakim  Pengawas  terlebih  dahulu.  Harta  pailit  yang dimaksud  adalah  harta  pailit  yang  belum  dijadikan  jaminan  utang  pada kreditor separatis.
Prinsip-prinsip utama dalam hukum kepailitan menurut M. Hadi Shubhan 18 adalah prinsip paritas  creditorium ,  prinsip pari  passu  prorata  parte ,  dan  prinsip structured prorata . Prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa  para  kreditor  mempunyai  hak  yang  sama  terhadap  semua  harta  benda  debitur. Apabila  debitur  tidak  dapat  membayar  utangnya,  maka  harta  debitur  menjadi  sasaran kreditor. Prinsip paritas creditorium memiliki makna bahwa semua kekayaan debitur baik barang  bergerak  ataupun  barang  tidak  bergerak  maupun  harta  yang  sekarang  telah
dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.
Prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan  bersama  untuk  para  kreditor  dan  hasilnya  harus  dibagi  secara  proporsional antara  mereka,  kecuali  jika  antara  para  kreditor  itu  ada  yang  menurut  undang-undang harus  didahulukan  dalam  menerima  pembayaran  tagihannya.  Prinsip  ini  menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (pond-pond gewijs ) dan bukan dengan cara sama rata.
Prinsip structured creditors atau ada yang menyebutnya prinsip structured prorata adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam  debitur sesuai  dengan  kelasnya  masing-masing.  Dalam  kepailitan  kreditor  diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu, kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

## Peranan Kurator sebagai Mediator dalam Tugas Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit
Kepailitan adalah sebagai pranata hukum untuk melakukan pendistribusian aset Debitur terhadap semua Kreditornya, sehingga akan menghindari perebutan harta  Debitur oleh para Kreditornya dan kepailitan juga sebagai pranata hukum untuk menyelesaikan utang- utang  Debitur  yang  karena  kesulitan  keuangan  tidak  mampu  melakukan  kewajiban pembayaran  utang,  dalam  hal  ini  Pengadilan  Niaga  biasanya  menunjuk  Balai  Harta Peninggalan atau orang perseorangan sebagai Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Berkaitan  dengan pendistribusian/pembagian harta pailit tersebut sangat riskan untuk terjadi perselisihan atau sengketa. Sehingga, independensi seorang kurator sangat dibutuhkan  dan  kurator  juga  dapat  berfungsi  sebagai  mediator  untuk  memfasilitasi pembagian harta pailit tersebut antara  debitur dan para kreditornya  agar semua pihak mendapatkan haknya secara adil dan proporsional.
Menjadi mediator harus mempunyai kemampuan ( skills ) dan strategi ( strategies ). Mediation is a process in which third person assist those involved in conflict to communicate effectively  with  one  another  and  to  reach  their  own  agreed  and  informed  decisions
concerning some, or all, of the  issues in dispute 19 . Karena seorang mediator harus dapat berkomunikasi dengan efektif agar dapat menyampaikan informasi secara tepat kepada para pihak.
Peran Mediator dalam proses mediasi secara deskripsi meliputi:
1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar;
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi;
3. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak;
4. Menerangkan  proses  dan  mendidik  para  pihak  dalam  hal  komunikasi  yang baik;
5. Menguatkan suasana komunikasi;
6. Membantu para pihak untuk menghadap situasi & kenyataan;
7. Memfasilitasi creative problem solving di antara para pihak;
8. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.
Oleh  karena  itu  maka  Mediator  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa haruslah orang atau lembaga yang netral yang mampu menjembatani para pihak. Karena peranan dan fungsi mediator sangat penting, maka mediator harus mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dan harus mendapatkan pelatihan oleh suatu lembaga yang khusus mempersiapkan tenaga ahli untuk menjadi mediator. Peran mediator diwujudkan dalam  tugas  mediator  yang  secara  aktif  membantu  para  pihak  dalam  memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.
Tidak  mudah  menciptakan  suatu  sistem  penyelesaian  sengketa  yang  diinginkan dunia bisnis. Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal dan pemecahan masalah menuju masa depan.
Pada dasarnya kurator wajib bertindak secara transparan di hadapan para pihak yang  terlibat  dalam  penugasannya.  Kurator  juga  wajib  memberikan  informasi  material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Terlepas dari kewajiban  transparansi  tersebut  pada  beberapa  masalah  tertentu  yang  tidak  disebut secara  eksplisit  oleh  undang-undang  maka  kurator  tetap  wajib  mempertahankan kerahasiaan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  penugasannya  kecuali  mendapatkan persetujuan  terlebih  dahulu  dari  Debitur.  Kurator  tidak  diperbolehkan  untuk
19 Tony Whatling, Op.Cit.
menunjukkan dan atau menyampaikan pada pihak ketiga mana pun setiap informasi yang bersifat rahasia yang diperolehnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai kurator.
Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan kurator memang juga harus transparan dan  independen  serta  menjaga  kerahasiaan  hal-hal  berkaitan  dengan  penugasannya adalah  sama  dengan  tugas  mediator  yang  harus  menjunjung  tinggi  netralitas,  tidak memihak dan kerahasiaan proses dan pihak-pihak dalam mediasi.
Di  dalam  proses  mediasi  kurator  dalam  pembagian  harta  pailit,  kurator  sebagai mediator harus dapat menentukan prinsip hukum kepailitan mana yang akan digunakan di dalam mediasi tersebut. Karena dalam kepailitan terdapat 3 prinsip dasar yang berlaku untuk  proses  pembagian  harta  pailit  debitur  kepada  para  kreditornya.  Mediasi  yang dilakukan oleh kurator mempunyai maksud dan tujuan agar para pihak dalam kepailitan yaitu  debitur  dan  kreditor  dapat  duduk  bersama,  berdiskusi  dan  membicarakan kepentingan  masing-masing  pihak  agar  proses  akhir  dari  kepailitan  tersebut  dapat berjalan dengan baik dan proporsional.

## KESIMPULAN
Bahwa  mediasi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa,  termasuk  di dalamnya adalah persengketaan dalam pembagian harta pailit oleh kurator sebagai organ yang  bertugas  untuk  mengurus  dan  membereskan  harta  pailit  debitur  kepada  para kreditornya.  Mediasi  yang  merupakan  suatu  proses  adalah  sangat  bermanfaat  untuk proses  kepailitan  tersebut  meskipun  teori  tentang  mediasi  terhadap  kurator  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  belum  banyak  digunakan  dan  dipahami  oleh kurator.
Mediator  sebagai  orang  yang  melakukan  mediasi  haruslah  netral,  independen, imparsial dan menjaga kerahasiaan sengketa para pihak juga sama dengan tugas kurator yang harus independen dan transparan, sehingga kurator dengan sendirinya juga dapat dikatakan sebagai mediator hanya saja seorang kurator harus juga paham dan mengetahui dasar, teori dan praktik tentang mediasi.
Rekomendasi  yang  dapat  penulis  sampaikan  adalah  perlu  ada  pengaturan  lebih lanjut mengenai mediasi oleh kurator tersebut agar proses pembagian harta pailit dalam pengurusan maupun pemberesannya dapat menjadi acuan bagi kurator untuk dapat lebih profesional dalam menjalankan profesinya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abbas, Syahrial, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , Jakarta: Kencana, 2011.
Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bidayah fi Syarh al-hidayah , Beirut: Dar al-Fikr,
Donzel, E. Van, B. Lewis, dkk (ed), Encyclopedia of Islam, Jil. IV , Leiden: E.J. Brill, 1990.
Gilmour, Lorna, Penny Hand, dan Cormac McKeon (edc . ), Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition , Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007.
Hartini, Rahayu, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press, 2007.
Hoff, Jerry, Undang-Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Muljadi, Untuk Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta: Tatanusa,  Oktober 2000.
Lusk, Harold F., Bussiness Law: Principle and Cases , Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc.
Manser,  Martin  H., Oxford  Leaner’s  Pocket  Dictonary ,  New  Edition,  Oxford:  Oxford University Press, 1995.
Nating, Imran, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
Prosiding, Kewajiban dan Standar Pelaporan Dalam Kepailitan & Perlindungan Kurator dan Harta Pailit, Lokakarya Dua Hari, Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 & 19 November 2003,
Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI , Naskah Akademis: Mediasi , 2007. Shubhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Sutiyoso,  Bambang, Hukum  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  Yogyakarta: Guna Media, 2008.
Whatling, Tony Mediation Skills and Strategies a Practical Guide , London and Philadelphia:
Jessica Kingsley Publishers, 2012.

## Jurnal
Muhammad Zamroni, “ Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak ”, Halu Oleo Law
Review (HOLREV) , Volume 1, Issue 1, March 2017,
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2353/3130,  diakses  pada tanggal 28 Januari 2018.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  01  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan