## ASAS KEADILAN SEBAGAI SALAH SATU LANDASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN PERCERAIAN
Muhammad Husni Abdulah Pakarti 1, , Diana Farid 2, Sofyan Mei Utama 3 , Otong Syuhada 4 , Hendriana 5
1 Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
2 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia
4 Universitas Majalengka, Indonesia
5 Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
* Correspondence: husnipakarti@umbandung.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the role of the principle of justice as one of the foundations for judges in deciding divorce decisions. In the context of family law, divorce is a complex issue that affects the lives of many individuals. Therefore, it is important for judges to consider various aspects, including the principle of justice, in making fair and just decisions. The research method uses a qualitative approach with the method of analyzing literature and literature studies. Data will be collected from various sources, including books, scientific journals, laws and regulations, court decisions, and other related documents. Data analysis will be carried out by identifying the main themes related to the principle of justice in divorce decisions. The results of the study show that the principle of justice has a very important role in deciding divorce decisions. The principle of justice provides a basis for judges in assessing various factors related to divorce, such as the rights of spouses, children's welfare, distribution of joint assets, and financial obligations. In addition, the Judge must be fair in considering the interests and needs of each partner, as well as the rights of the children involved. In this case, the judge must consider factors such as income, role in marriage, ownership of property, and physical and mental health conditions. In conclusion, the principle of justice plays an important role in deciding on a divorce decision. Judges must consider various factors and principles of justice in ensuring a fair decision for all parties involved. This research makes an important contribution to our understanding of the principle of justice in the context of family law, and provides useful guidance for judges in making fair decisions in divorce.
Keywords : Principle of Justice, Principle of justice, Law enforcement .
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas keadilan sebagai salah satu landasan bagi hakim dalam memutuskan putusan perceraian. Dalam konteks hukum keluarga, perceraian merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi
Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian
kehidupan banyak individu. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk asas keadilan, dalam membuat keputusan yang adil dan berkeadilan.  Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kepustakaan. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data akan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan asas keadilan dalam putusan perceraian.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan putusan perceraian. Asas keadilan memberikan landasan bagi hakim dalam menilai berbagai faktor yang terkait dengan perceraian, seperti hak- hak pasangan, kesejahteraan anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban finansial. Selain itu, Hakim harus adil dalam mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pasangan, serta hak-hak anak yang terlibat. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghasilan, peran dalam pernikahan, kepemilikan harta, dan kondisi kesehatan fisik dan mental. kesimpulannya, asas keadilan memainkan peran penting dalam memutuskan putusan perceraian. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dan prinsip keadilan dalam memastikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang asas keadilan dalam konteks hukum keluarga, dan memberikan panduan yang bermanfaat bagi hakim dalam membuat keputusan yang adil dalam perceraian.
Kata Kunci : Asas Keadilan, Prinsip keadilan, Penegakan hukum.

## Pendahuluan
Pada sistem hukum keluarga Islam, putusan perceraian merupakan salah satu isu yang kompleks dan sensitif. Perceraian merupakan proses yang penuh dengan emosi, konflik, dan kepentingan yang bertentangan antara pasangan yang bercerai. Oleh karena itu, peran hakim dalam menerapkan asas keadilan dalam putusan perceraian sangatlah penting. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan perceraian yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip- prinsip hukum keluarga Islam, dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. 1
Pada tulisan ini, kami akan menjelaskan peran hakim dalam menerapkan asas keadilan dalam putusan perceraian dalam hukum keluarga Islam. Kami akan membahas tentang asas-asas keadilan yang menjadi landasan dalam hukum keluarga Islam, serta peran hakim dalam menerapkan asas keadilan tersebut.
1 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Penelitian Hukum . (Jakarta: UI Press, 2010), 25.
Selain itu, kami juga akan menghadirkan beberapa referensi yang relevan untuk memperkuat argumen yang disampaikan. 2
Sebelum membahas peran hakim dalam menerapkan asas keadilan dalam putusan perceraian, penting bagi kita untuk memahami asas-asas keadilan yang menjadi dasar dalam hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Prinsip-prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam menekankan perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua pihak yang terlibat. 3
Salah satu asas keadilan yang fundamental dalam hukum keluarga Islam adalah keadilan antara suami dan istri. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19 menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, kamu tidak boleh mewarisi wanita dengan paksa, dan janganlah kamu mempersempitkan (hati) mereka supaya kamu mengambil sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan yang terang-benderang keji." Ayat ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap istri dalam hal warisan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. 4
Selain itu, asas keadilan juga meliputi perlakuan yang adil terhadap anak- anak dalam proses perceraian. Hukum keluarga Islam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Sebagai contoh, dalam kasus perwalian anak setelah perceraian, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh dan kewajiban finansial dari masing-masing orang tua. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 yang menyatakan, "Hendaklah mereka berlaku adil terhadap anak-anak yatim, jika kalian mendapatkan mereka dalam keadaan lemah. Dan berpegang teguhlah kepada hak mereka."
Dalam sistem peradilan hukum keluarga Islam, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan asas keadilan dalam putusan perceraian. Hakim bertindak sebagai penengah yang netral dan berkomitmen untuk mencari solusi terbaik yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian. 5
Pertama, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses perceraian berjalan secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan. Hakim harus memastikan bahwa kedua belah pihak diberikan
2 Muhadi Sudikno, Hukum Acara Perdata . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 45.
3 Mahmud Marzuki Peter, Penelitian Hukum . (Jakarta: Kencana 2015), 56.
4 Payaman J. Simanjuntak, Pembaharuan Hukum Perdata Nasional. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 67.
5 Andi Hamzah, Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum di Indonesia . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 98.
Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian
kesempatan yang sama untuk mengemukakan argumen dan membela diri mereka. Hakim juga harus memastikan bahwa semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipertimbangkan dengan objektif.
Kedua, hakim harus mempertimbangkan asas keadilan dalam mengambil keputusan mengenai hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan perceraian. Hakim harus mengedepankan kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dengan adil. Hakim juga harus mempertimbangkan situasi ekonomi dan sosial kedua belah pihak dalam menentukan hak asuh dan kewajiban finansial.
Selain itu, hakim juga memiliki peran penting dalam memastikan penyelesaian sengketa perceraian dilakukan dengan cara yang menghormati martabat dan kehormatan semua pihak yang terlibat. Hakim harus menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan jenis kelamin, agama, atau faktor lainnya. Keputusan hakim harus didasarkan pada hukum dan bukti yang ada, bukan prasangka atau preferensi pribadi.  Maka dari itu menarik dibahas bagaimana asas keadilan bisa hadir dalam setiap keputusan hakim guna memberikan kemaslahatan yang baik untuk semuanya.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kepustakaan. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah,  peraturan  perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data akan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan asas keadilan dalam putusan perceraian.

## Hasil dan Pembahasan Definisi Asas Keadilan Dan Penerapannya Dalam Konteks Hukum
Asas keadilan dapat didefinisikan sebagai prinsip moral dan etis yang mendasari pemahaman dan pelaksanaan hukum yang adil. Konsep keadilan memiliki kaitan erat dengan konsep kesetaraan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Berbagai filsuf dan teori hukum telah memberikan kontribusi dalam mengembangkan definisi asas keadilan. 6
6 Rawls, J. (1971). A Theory of Justice . Harvard University Press.
Salah satu pendekatan yang umum dalam mendefinisikan asas keadilan adalah pendekatan utilitarianisme. Pendekatan ini menekankan pada konsep kesejahteraan sosial dan memandang keadilan sebagai pengaturan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut pandangan utilitarianisme, keadilan tercapai ketika hukum dan kebijakan yang diterapkan menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. 7
Pendekatan lain yang umum dalam mendefinisikan asas keadilan adalah pendekatan deontologi. Pendekatan ini menekankan pada prinsip moral yang tidak dapat dikompromikan, di mana hukum dan kebijakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang objektif. Dalam pendekatan deontologi, keadilan dicapai ketika hukum dan kebijakan didasarkan pada prinsip universal yang menghormati martabat dan hak asasi manusia. 8
Selain itu, terdapat juga pendekatan yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan kontraktualisme. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman asas keadilan melalui kontrak sosial yang dibuat oleh  individu-individu dalam masyarakat. Dalam pandangan kontraktualisme, keadilan tercapai ketika hukum dan kebijakan didasarkan pada persetujuan kolektif dan pemenuhan hak-hak yang disepakati bersama. 9
Selain itu, penerapan asas keadilan dalam konteks hukum  melibatkan berbagai aspek, termasuk perumusan hukum, penegakan hukum, dan proses peradilan. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan asas keadilan dalam praktik hukum 10 : pertama ,  Asas kesetaraan merupakan salah satu prinsip dasar dalam penerapan keadilan. Semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara di dalam sistem hukum. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau karakteristik pribadi lainnya. Penerapan asas kesetaraan ini terlihat dalam berbagai aspek hukum, termasuk dalam hak asasi manusia, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan.
Kedua ,  Asas keadilan juga melibatkan penerapan hukuman yang proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ini berarti bahwa hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Penerapan asas proporsionalitas ini memastikan bahwa hukuman tidak terlalu berat atau terlalu ringan, sehingga memberikan efek jera yang memadai dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu.
7 Mill, J. S. (1861). Utilitarianism. Parker , Son, and Bourn.
8 Kant, I. (1785). Groundwork of the Metaphysics of Morals . Cambridge University Press.
9 Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously . Harvard University Press.
10 Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia . Basic Books.
Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian
Ketiga ,  Asas keadilan juga mencakup prinsip keadilan proses, di mana individu memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil dan objektif. Ini termasuk hak atas pembelaan yang kompeten, hak atas pengadilan yang independen, dan hak atas persidangan yang terbuka dan transparan. Penerapan asas keadilan proses ini penting dalam memastikan bahwa individu tidak dianiaya atau diperlakukan secara sembarangan oleh sistem peradilan.
Keempat , Penerapan asas keadilan juga terkait dengan pembagian sumber daya dalam masyarakat. Hukum harus mengatur pembagian sumber daya secara adil dan merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang berlebihan. Ini melibatkan pengaturan redistribusi kekayaan dan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan masyarakat lainnya. Penerapan asas keadilan dalam pembagian sumber daya ini dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.
Teori-Teori Keadilan Yang Relevan Dalam Konteks Perceraian Teori-teori keadilan yang relevan dalam konteks perceraian adalah konsep- konsep yang digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah keadilan yang  muncul dalam proses perceraian. Perceraian adalah situasi yang penuh dengan ketidakharmonisan dan konflik, dan masalah keadilan sering kali muncul dalam hal pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan dukungan finansial.
Dalam menjelaskan teori-teori keadilan yang relevan dalam konteks perceraian, kita dapat mengacu pada beberapa pendekatan yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa teori keadilan yang relevan dan penjelasan mereka dalam konteks perceraian.
Teori keadilan retributif, berfokus pada pemulihan keadilan melalui hukuman bagi pelaku tindakan yang melanggar hukum atau aturan. Dalam konteks perceraian, teori ini dapat digunakan untuk memutuskan konsekuensi bagi pasangan yang melanggar komitmen pernikahan atau menyebabkan kerusakan pada pasangan mereka. Misalnya, jika salah satu pasangan terbukti berselingkuh, teori keadilan retributif mungkin menyarankan hukuman atau pembatasan tertentu sebagai bentuk pemulihan keadilan. 11 Teori keadilan restoratif, fokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang melanggar. Dalam konteks perceraian, teori ini menekankan pentingnya pemulihan dan rekonsiliasi setelah perceraian terjadi. Pendekatan restoratif melibatkan mediasi, pertemuan kelompok, atau proses lain yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan dan mempromosikan kerjasama antara
11 Roach, K. (2010). Retributive Justice. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2010 Edition). Diakses pada tanggal 03 Juni 2023, https://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/justice-retributive/
pasangan yang bercerai. Tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai keadilan dengan cara memperbaiki dan memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh perceraian. 12 Teori keadilan distributif, berfokus pada pembagian sumber daya yang adil dan merata di antara individu-individu dalam suatu masyarakat. Dalam konteks perceraian, teori ini dapat diterapkan dalam hal pembagian harta bersama pasangan yang bercerai. Prinsip keadilan distributif mengharuskan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing pasangan selama pernikahan. Pendekatan ini memastikan bahwa kedua pihak menerima bagian yang adil dari aset bersama yang diperoleh selama pernikahan. 13
Teori keadilan, proses menekankan pentingnya proses yang adil dan transparan dalam mencapai keadilan. Dalam konteks perceraian, teori ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap pihak memiliki akses yang  sama terhadap proses hukum, mendapatkan kesempatan untuk mengajukan argumen mereka, dan mendapatkan keputusan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang relevan. Prinsip keadilan proses penting dalam menjamin bahwa proses perceraian dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. 14
Teori keadilan komutatif atau keadilan transaksional berkaitan dengan pertukaran yang adil dan saling menguntungkan antara individu atau pihak yang terlibat. Dalam konteks perceraian, teori ini dapat berlaku dalam hal pembagian tanggung jawab finansial, pembayaran dukungan anak, dan perjanjian lainnya yang melibatkan pertukaran sumber daya antara pasangan yang bercerai. Prinsip keadilan komutatif menuntut bahwa pertukaran ini harus menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. 15 Dalam konteks perceraian, berbagai teori keadilan tersebut dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami dan memecahkan masalah keadilan yang muncul. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap situasi perceraian unik, 16 dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai keadilan harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan khusus pasangan yang bercerai. 17
Proses Hukum Perceraian Dan Peran Hakim Dalam Putusan Perceraian Proses hukum perceraian adalah rangkaian prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin bercerai. Dalam proses ini, hakim
12 McCold, P., & Wachtel, T. (2002). Restorative justice theory validation. In C. Alder & J. Wundersitz (Eds.), Family conferencing and juvenile justice: The way forward or misplaced optimism? (pp. 23-35). Monsey, NY: Criminal Justice Press.
13 Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Belknap Press.
14 Tyler, T. R. (2003). Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law. Crime and Justice , 30(1), 283-357.
15 Cohen, G. A. (1988). On the currency of egalitarian justice. Ethics , 99(4), 906-944.
16 Fineman, M. A. (Ed.). (2008). The public nature of private violence: The discovery of domestic abuse. New York, NY: Routledge.
17 Folberg, J., Milne, A., & Salem, P. (Eds.). (2004). Divorce and family mediation: Models, techniques, and applications . New York, NY: Guilford Press.
Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian
memiliki peran penting dalam mengambil keputusan akhir terkait perceraian. Proses ini melibatkan berbagai aspek hukum dan melibatkan pengadilan untuk memutuskan hal-hal seperti pembagian harta, aspek keuangan, hak asuh anak, dan dukungan anak. 18
Proses hukum perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan perceraian oleh salah satu pasangan ke pengadilan. Gugatan ini harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Persyaratan ini dapat mencakup syarat tinggal, persyaratan pemisahan hidup, atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh hukum setempat. 19
Setelah gugatan perceraian diajukan, proses pengadilan dimulai. Pihak yang mengajukan gugatan harus memberikan bukti yang meyakinkan kepada pengadilan mengenai alasan yang mendasari perceraian tersebut. 20 Alasan yang dapat diterima untuk perceraian bervariasi dari yurisdiksi ke yurisdiksi, tetapi beberapa alasan umum meliputi ketidakcocokan, pengkhianatan, kekerasan dalam rumah tangga, atau pemisahan yang berkelanjutan. 21
Selama proses pengadilan, hakim berperan sebagai pengambil keputusan. Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, mendengarkan argumen hukum, dan mengacu pada undang-undang yang berlaku dalam menentukan putusan perceraian. 22 Peran hakim ini sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum dan keadilan. 23
Dalam putusan perceraian, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan. Faktor-faktor ini mungkin mencakup:
Pembagian Harta: Hakim akan mempertimbangkan bagaimana harta bersama akan dibagi antara kedua pasangan. Mereka akan mempertimbangkan aset dan utang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan selama pernikahan, serta faktor-faktor lain
18 Whitehead, B. D. (1997). The divorce culture: Rethinking our commitments to marriage and family . Vintage. 19 Coltrane, S. (2004). Research on household labor: Modeling and measuring the social embeddedness of routine family work . Journal of Marriage and Family, 66(4), 1200-1217.
20 Wallerstein, J. S., Lewis, J. M., & Blakeslee, S. (2000). The unexpected legacy of divorce : A 25-year landmark study. Hyperion.
21 Fineman, M. A. (2004). The vulnerabilities of fairness: The domestic relations court and the need for an integrated approach to gender justice . Journal of Law and Family Studies, 6(1), 1-30.
22 Williams, S. K., & Foshee, V. A. (2010). Community disadvantage and intimate partner violence trajectories among young couples . Journal of Marriage and Family, 72(4), 866-883.
23 LaRossa, R., & Reitzes, D. C. (1993). Symbolic interactionism and family studies. In P. G. Boss, W. J. Doherty, R. LaRossa, W. R. Schumm, & S. K. Steinmetz (Eds.), Sourcebook of family theories and methods: A contextual approach (pp. 135-160). Springer.
seperti pendapatan, penghasilan masa depan, dan kontribusi finansial masing-masing pasangan terhadap perkawinan. 24
Aspek Keuangan: Hakim juga akan mempertimbangkan aspek keuangan lainnya, seperti dukungan finansial yang harus diberikan oleh salah satu pasangan kepada pasangan lainnya setelah perceraian. Hal ini terutama berlaku jika ada perbedaan signifikan dalam pendapatan atau kemampuan finansial kedua pasangan.
Hak Asuh Anak: Dalam kasus di mana pasangan memiliki anak, hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh. Mereka akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan antara orang tua dan anak, kemampuan orang tua dalam merawat anak, dan lingkungan yang paling stabil dan mendukung untuk perkembangan anak. 25
Dukungan Anak: Hakim juga akan memutuskan jumlah dan jenis dukungan finansial yang harus diberikan kepada anak-anak dari pasangan yang bercerai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan dukungan finansial yang cukup untuk kebutuhan mereka setelah perceraian.
Persyaratan lain: Terkadang, hakim juga akan mempertimbangkan persyaratan lain yang relevan berdasarkan undang-undang setempat atau keadaan khusus dalam kasus tersebut. Misalnya, hakim dapat memerintahkan salah satu pasangan untuk menjalani program terapi, menjaga jarak dari pasangan mereka, atau mengikuti tindakan lain yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan salah satu pihak atau anak-anak. 26 Proses hukum perceraian merupakan proses yang kompleks dan penting dalam sistem hukum di banyak negara di seluruh dunia. Dalam proses ini, hakim memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa antara pasangan yang bercerai dan mengeluarkan putusan yang adil dan berkeadilan. Peran hakim dalam putusan perceraian mencakup tugas-tugas seperti mendengarkan argumen dari kedua pihak, menilai bukti-bukti yang disajikan, dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.
Dalam proses hukum perceraian, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Mereka harus mendengarkan dengan seksama argumen yang disampaikan oleh kedua pihak dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan. Hakim juga harus
24 Kepmenkumham. (2016). Peran Hakim dalam Proses Perceraian. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. diakses pada 03 Juni 2023, https://jdih.kemenkumham.go.id/produk_hukum/view/53%20TH%202016%20KMK%20TA TA%20CARA%20PROSES%20PERCERAIAN.html.
25 Law Reform Commission of Canada. (2015). The Role of the Judge in Family Court. diakses pada 03 Juni 2023, http://www.ulcc.ca/en/annual-meetings/372-1994-fredericton-new- brunswick/1423-the-role-of-the-judge-in-family-court-1994
26 https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/law_related_edu cation_network/how_courts_work/judge-role/.  American Bar Association. (2019). The Role of the Judge in Divorce Cases. diakses pada 03 Juni 2023.
Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian
menjaga netralitas dan objektivitas dalam memutuskan kasus perceraian, tanpa memihak kepada salah satu pasangan.
Selain itu, hakim juga bertugas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku dalam kasus perceraian. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga dan hukum perceraian, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Hakim harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan dan memastikan bahwa putusan yang mereka keluarkan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Proses perceraian sering kali melibatkan berbagai masalah yang kompleks, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan dukungan finansial. Dalam kasus-kasus seperti ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat. Mereka harus memutuskan tentang bagaimana harta bersama akan dibagi secara adil antara kedua belah pihak dan bagaimana keputusan mengenai hak asuh anak akan diambil. Hakim juga dapat memberikan arahan tentang dukungan finansial yang harus diberikan oleh salah satu pasangan kepada pasangan yang lain. 27
Peran hakim dalam proses hukum perceraian juga mencakup memfasilitasi mediasi antara kedua pihak. Mediasi adalah proses alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bercerai mencoba untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di bawah bimbingan seorang mediator yang netral. Hakim dapat mendorong pasangan yang bercerai untuk mencoba mediasi sebagai cara untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik daripada menghadapkan kasus ke pengadilan. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai fasilitator dalam mencapai penyelesaian yang berkeadilan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

## Peran Asas Keadilan dalam Putusan Perceraian
Perceraian merupakan proses hukum yang terjadi ketika suatu pernikahan diakhiri secara resmi. Putusan perceraian adalah hasil dari proses pengadilan yang memutuskan tentang pemisahan legal dan hak-hak yang terkait dengan pernikahan tersebut. Dalam proses pengadilan perceraian, peran asas keadilan memainkan peran yang sangat penting.
Asas keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan hukum
27 Diana Farid el at. 2023. “Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law”. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang- Undangan 10 (1), 65-78. https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5673.
terhadap individu-individu. Dalam konteks putusan perceraian, asas keadilan berarti bahwa pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak kedua pihak yang terlibat dalam perceraian dengan cara yang adil dan seimbang. 28
Salah satu aspek penting dari asas keadilan dalam putusan perceraian adalah pembagian harta bersama. Ketika pasangan bercerai, harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi secara adil di antara mereka. Prinsip ini dikenal sebagai komunitas harta bersama atau harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Prinsip ini menjamin bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan, baik oleh suami maupun istri, dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi secara adil ketika perceraian terjadi. 29
Pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi finansial masing-masing pasangan selama pernikahan, pengorbanan yang dilakukan oleh salah satu pasangan untuk kepentingan keluarga, dan kebutuhan ekonomi masing-masing pasangan setelah perceraian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak adil. 30
Selain pembagian harta bersama, asas keadilan juga berperan dalam menentukan hak asuh anak. Ketika pasangan bercerai, pengadilan harus memutuskan tentang hak asuh anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak tersebut. Asas keadilan memastikan bahwa keputusan tentang hak asuh anak didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan anak-anak, bukan kepentingan individu pasangan yang terlibat.
Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan dan keinginan anak, hubungan anak dengan setiap orang tua, kemampuan masing-masing orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak secara fisik, emosional, dan finansial, serta adanya kekerasan atau penelantaran dalam hubungan yang terkait dengan anak. Prinsip ini menjamin bahwa keputusan
28 Setyawati, R. (2017). Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Cerai (Studi Putusan No. 498/Pdt.G/2012/PA.Bks). Jurnal Hukum Yuridika, 3(2), 275-289.
29 Saragih, S. R. (2018). Asas Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 98/Pdt.G/2012/PA.Med). Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2(2), 111-127.
30 Hadi, P. S. (2019). Asas Keadilan dalam Penetapan Hak Asuh Anak pada Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1173/Pdt.G/2016/PA.Sm). Jurnal Hukum Argentum, 1(2), 195-208.
Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian
tentang hak asuh anak didasarkan pada pertimbangan yang adil dan seimbang untuk kepentingan anak-anak yang terlibat. 31
Selain itu, asas keadilan juga berperan dalam penentuan nafkah setelah perceraian. Ketika pasangan bercerai, salah satu pasangan mungkin membutuhkan dukungan keuangan  dari pasangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Prinsip keadilan memastikan bahwa jumlah nafkah yang ditentukan adalah adil dan memadai untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan.
Pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendapatan dan sumber daya finansial masing-masing pasangan, kemampuan untuk mendapatkan penghasilan yang memadai, serta kebutuhan hidup dan standar hidup yang dijalani selama pernikahan. Prinsip ini memastikan bahwa pihak yang membutuhkan mendapatkan dukungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka setelah perceraian.
Dalam proses pengadilan perceraian, asas keadilan juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap pasangan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap pasangan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumennya, menghadirkan bukti, dan mendapatkan keadilan yang layak.
Pada intinya, asas keadilan berperan dalam memastikan bahwa putusan perceraian didasarkan pada pertimbangan yang adil, seimbang, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Prinsip ini memastikan bahwa perceraian diputuskan dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan bagi kedua pasangan, serta kepentingan anak-anak yang terlibat.

## Kesimpulan
Asas keadilan mencakup beberapa prinsip penting. Pertama, hakim harus mempertimbangkan keadilan substansial, yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Keadilan substansial memperhitungkan faktor-faktor seperti kebutuhan finansial, hak asuh anak, pembagian aset, dan keseimbangan kekuatan antara suami dan istri. Hakim perlu melakukan penilaian yang cermat dan teliti dalam menentukan putusan agar memastikan keadilan substansial tercapai. Selain itu, asas keadilan juga mencakup aspek prosedural. Hakim harus memastikan bahwa proses
31 Suhendro, E. (2020). Asas Keadilan dalam Penetapan Nafkah Setelah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1491/Pdt.G/2018/PA.Jem). Jurnal Hukum Magistra, 2(1), 89-102.
persidangan berjalan dengan adil dan tidak memihak. Semua pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan bukti-bukti yang mendukung argumen mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan akhir didasarkan pada informasi yang lengkap dan tidak ada kekeliruan prosedural yang signifikan.  Selain asas keadilan, hakim juga harus mempertimbangkan asas kepentingan anak dalam putusan perceraian. Kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama dalam memutuskan hak asuh, pemeliharaan, dan akses terhadap anak. Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan anak dengan kedua orang tua, lingkungan yang stabil dan aman, serta kebutuhan emosional dan pendidikan anak.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Boedi. “Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf.” Asy-Syari‘ah 20, no. 1 (2018): 1–14.
American Bar Association. (2019). The Role of the Judge in Divorce Cases. https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/law_r elated_education_network/how_courts_work/judge-role/.  diakses  3 Juli 2023.
Khairuddin, Khairuddin. “Alasan Perceraian Luar Pengadilan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.” Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) 5, no. 1 (2022): 43–58. https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9356.
Cohen, G. A. (1988). On the currency of egalitarian justice. Ethics, 99(4), 906-
944.
Coltrane, S. (2004). Research on household labor: Modeling and measuring the social embeddedness of routine family work. Journal of Marriage and Family, 66(4), 1200-1217.
Damayanti, R. (2018). Asas Keadilan dalam Putusan Perceraian. Jurnal Hukum Respublica, 5(1), 63-74.
Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Harvard University Press. Farid, D., Pakarti, M. H. A., Fathiah, I., Hendriana, H., & Nu'man, M. H. (2023). Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang- Undangan, 10(1), 65-78.
Fineman, M. A. (2004). The vulnerabilities of fairness: The domestic relations court and the need for an integrated approach to gender justice. Journal of Law and Family Studies, 6(1), 1-30.
Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian
Fineman, M. A. (Ed.). (2008). The public nature of private violence: The discovery of domestic abuse. New York, NY: Routledge.
Folberg, J., Milne, A., & Salem, P. (Eds.). (2004). Divorce and family mediation: Models, techniques, and applications. New York, NY: Guilford Press.
Hadi, P. S. (2019). Asas Keadilan dalam Penetapan Hak Asuh Anak pada Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1173/Pdt.G/2016/PA.Sm). Jurnal Hukum Argentum, 1(2), 195-208.
Hamzah, Andi. (2018). Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum di Indonesia.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Kant, I. (1785). Groundwork of the Metaphysics of Morals. Cambridge University Press.
Kerry, Whigham. “‘Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies.’” Disertasi, New York University, 2016.
Kepmenkumham. (2016). Peran Hakim dalam Proses Perceraian. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. https://jdih.kemenkumham.go.id/produk_hukum/view/53%20th%20201 6%20kmk%20tata%20cara%20proses%20perceraian.html. diakses 3 Juli 2023.
LaRossa, R., & Reitzes, D. C. (1993). Symbolic interactionism and family studies. In P. G. Boss, W. J. Doherty, R. LaRossa, W. R. Schumm, & S. K. Steinmetz (Eds.), Sourcebook of family theories and methods: A contextual approach (pp. 135-160). Springer.
Law Reform Commission of Canada. (2015). The Role of the Judge in Family Court. http://www.ulcc.ca/en/annual-meetings/372-1994-fredericton- new-brunswick/1423-the-role-of-the-judge-in-family-court-1994. diakses 3 Juli 2023.
Makmur, M. (2020). Asas Keadilan dalam Putusan Perceraian menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal Hukum Lex Respublica, 7(2), 183-197.
Marzuki, Peter Mahmud. (2015). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. McCold, P., & Wachtel, T. (2002). Restorative justice theory validation. In C. Alder & J. Wundersitz (Eds.), Family conferencing and juvenile justice: The way forward or misplaced optimism? (pp. 23-35). Monsey, NY: Criminal Justice Press.
Mill, J. S. (1861). Utilitarianism. Parker, Son, and Bourn. Noguchi, K., & Gelman, S. R. (2019). Divorce in the United States. In Handbook of Divorce and Relationship Dissolution (pp. 19-32). Routledge. Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Basic Books.
Pakarti, M. H. A., Farid, D., & Fathiah, I. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi tentang Stereotip, Prasangka, dan Dukungan Sosial dalam Konteks Multireligius. el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2).
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Belknap Press. Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press. Roach, K. (2010). Retributive Justice. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2010 Edition). https://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/justice-retributive/. diakses 3 Juli 2023.
Saragih, S. R. (2018). Asas Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 98/Pdt.G/2012/PA.Med). Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2(2), 111-127. Setyawati, R. (2017). Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Cerai (Studi Putusan No. 498/Pdt.G/2012/PA.Bks). Jurnal Hukum Yuridika, 3(2), 275-289.
Suhendro, E. (2020). Asas Keadilan dalam Penetapan Nafkah Setelah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1491/Pdt.G/2018/PA.Jem). Jurnal Hukum Magistra, 2(1), 89-102.
Simanjuntak, Payaman J. (2011). Pembaharuan Hukum Perdata Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerjono. (2010). Pokok-pokok Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Sudikno, Muhadi. (2012). Hukum Acara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti. Tyler, T. R. (2003). Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law.
Crime and Justice, 30(1), 283-357.
Wallerstein, J. S., Lewis, J. M., & Blakeslee, S. (2000). The unexpected legacy of divorce: A 25-year landmark study. Hyperion.
Whitehead, B. D. (1997). The divorce culture: Rethinking our commitments to marriage and family. Vintage.
Williams, S. K., & Foshee, V. A. (2010). Community disadvantage and intimate partner violence trajectories among young couples. Journal of Marriage and Family, 72(4), 866-883.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian