## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X

## KEWENANGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PELANGGARAN ADMINISTRATIF

## Robert Hoffman
PENGARUH KEPEMIMPINAN

## KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS
PELAYANAN  PADA  MASYARAKAT  MENURUT  OTONOMI  DESA  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NO  6  TAHUN  2014  DAN  PERAN  PEMERINTAH  DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SEKADAU KALIMANTAN BARAT Genopepa Sedia
IMPLEMENTASI  PASAL  8  UNDANG-UNDANG  NOMOR  8  TAHUN  1999  TENTANG PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DALAM  UPAYA  PENCEGAHAN  BEREDARNYA TABUNG  GAS  LPG  3  KG  RUSAK  ATAU  BOCOR  OLEH  PIHAK  PANGKALAN  DI PINOH KOTA

## Redin
UPAYA  PEMERINTAH  DESA  MENDORONG  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM PEMBANGUNAN  DI  DESA  WANA  BAKTI  KECAMATAN  KETUNGAU  TENGAH KABUPATEN SINTANG
Antonius Erwandi
SISTEM  KEPEMILIKAN  TANAH  DALAM  MASYARAKAT  ADAT  DAYAK  DI KABUPATEN SINTANG
Sopian

## Diterbitkan oleh : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
PERAHU Volume 6 Nomor 2 Halaman 1 - 60 Sintang September 2018 ISSN 2338 – 333X

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 6 Nomor 2, September 2018 , Halaman 1 - 60

## DAFTAR ISI

## KEWENANGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PELANGGARAN ADMINISTRATIF
Robert Hoffman ...........................................................................................................................  1-26
PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT MENURUT OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SEKADAU KALIMANTAN BARAT Genopepa Sedia .........................................................................................................................  27-34
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UPAYA PENCEGAHAN BEREDARNYA TABUNG GAS LPG 3 KG RUSAK ATAU BOCOR OLEH PIHAK PANGKALAN DI PINOH KOTA Redin ..........................................................................................................................................  35-44
UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA WANA BAKTI KECAMATAN KETUNGAU TENGAH  KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi .......................................................................................................................  45-54
SISTEM KEPEMILIKAN TANAH DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SINTANG
Sopian ........................................................................................................................................  55-60

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal PERAHU, Volume 6 Nomor 2, September 2018 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administratif, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pelayanan Pada Masyarakat Menurut Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat, Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Upaya Pencegahan Beredarnya Tabung Gas LPG 3 Kg Rusak Atau Bocor Oleh Pihak Pangkalan Di Pinoh Kota, Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang, Sistem Kepemilikan Tanah Dalam Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Sintang.
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.
Redaksi

## KEWENANGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PELANGGARAN ADMINISTRATIF
Robert Hoffman Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : tobingunka@gmail.com dan tobing_unka@yahoo.com
Abstract After the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections was ratified by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, on August 15, 2017 and promulgated by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Yasonna Laoly, on August 16, 2017, there were changes to the regulation regarding the holding of general elections (Elections). One of these changes is the granting of authority to the Election Supervisory Body (Bawaslu), Provincial Bawaslu, and Regency / City Bawaslu in election administrative violations in the form of receiving, examining, reviewing and deciding election administrative violations. This is as stated in Article 461 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The approach method used in this study is normative juridical.
The results of this study indicate that the Election Supervisory Body (Bawaslu), Provincial Bawaslu, and Regency / City Bawaslu in election administrative violations have attribution authority in the form of receiving, examining, reviewing and deciding election administrative violations. Conclusions from the results of this study that the authority of election supervisors in administrative violations is based on the laws and regulations, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Republic of Indonesia Law Number 7 of 2017 concerning General Elections; and Regulation of the General Election Supervisory Agency Number 8 of 2018 concerning Settlement of Election Administration Violations and based on legal principles covering the principles of direct,  public,  free,  confidential,  honest  and fair; the principle is done openly; and fast, impartial, and open principles and obstacles to the authority of the electoral supervisor
in administrative violations are found in the components of substance, structure and legal culture, so that they have not been implemented effectively.
Abstrak Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Laoly, tanggal 16 Agustus 2017, terdapat perubahan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Salah satu perubahan tersebut adalah pemberian wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelanggaran administratif pemilu berupa menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelanggaran administratif pemilu memiliki kewenangan atribusi berupa menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Latar Belakang Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Laoly, tanggal 16
Agustus 2017, terdapat perubahan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Salah satu perubahan tersebut adalah pemberian wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelanggaran administratif pemilu berupa menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu), yang berbunyi : “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.” Perubahan yang memberikan kewenangan kepada pengawas pemilu dalam pelanggaran administratif mengartikan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota tidak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara, sebagaimana hal itu dikatakan Didik Supriyanto bahwa : “lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara.”1 Menurut Didik Supriyanto bahwa undang-undang pemilu sebelumnya menempatkan Bawaslu hanya sebagai bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi, sedang penuntasnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam praktik, Bawaslu melakukan rapat kajian tentang ada-tidaknya pelanggaran administrasi dari suatu laporan pengaduan. Jika ada, maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menuntaskan pelanggaran itu. Namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memperkuat wewenang Bawaslu. Bawaslu kini bukan sekadar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti
1 Supriyanto, Didik. 2017. Menyoal Bawaslu Penampilan Baru-Wewenang Baru Persoalan Baru . Kompas.com - 08/11/2017, 14:27 WIB. http:// nasional.kompas.com.
model persidangan.2 Atas perubahan wewenang pengawas pemilu tersebut dalam menyelesaikan pelanggaran administratif menurut Didik Supriyanto terdapat 3 (tiga) masalah yang harus diperhatikan, yaitu : 1). Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi pada saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Ini dobel fungsi yang bisa menimbulkan  konflik  kepentingan.  Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu sudah mempunyai penilaian tertentu atas suatu kajadian atau kasus pelanggaran administrasi. Padahal kemudian lembaga ini juga menyidangkan kasus tersebut.
Jelas, penilaiannya (ketika menjalankan fungsi pengawasan) akan memengaruhi putusannya (ketika menjadi lembaga peradilan); 2). Hadirnya (lembaga) peradilan pemilu untuk menangani pelanggaran administrasi, jelas menambah panjang proses administrasi pemilu, sehingga pemilu tidak hanya semakin mahal, tetapi juga semakin birokratis, bertele-tele, dan menjauhkan substansi demokrasi; 3). Khusus untuk Pemilu 2019, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota direkrut semata-mata sebagai pengawas pemilu. Mereka belum tentu memenuhi sebagai hakim peradilan administrasi pemilu, sehingga ke depan sangat mungkin akan banyak keputusan buruk yang merepotkan kerja KPU.3
Pembahasan A.  Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administratif
Setelah dilakukan penelitian yuridis normatif dari berbagai data sekunder sebagaimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa tentang kewenangan pengawas pemilihan umum dalam pelanggaran administratif maka dapat penulis kemukakan sebagai berikut :
1.  Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administratif Berdasarkan Penelitian Inventarisasi Hukum Positif.
2
Ibid . 3 Ibid.
Berdasarkan penelitian inventarisasi hukum positif maka diketahui bahwa kewenangan pengawas pemilihan umum dalam pelanggaran administratif diatur oleh Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dari undang-undang tersebut kemudian Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. a.  Tinjauan Umum Terhadap Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
1)  Sejarah Perkembangan Sebelum Terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kewenangan pengawas pemilihan umum dalam pelanggaran administratif sebagaimana dimuat dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017  Tentang Pemilihan Umum tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Sebelum terbentuknya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kewenangan pengawas pemilihan umum diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, kewenangan pengawas pemilihan umum diatur sebagai berikut :
(1) Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
(2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya
Pemilu yang demokratis.
(3) Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a.  Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas :
1.  Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2.  Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3.  Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4.  Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
5.  Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.  Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, terdiri atas :
1.  Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2.  Penetapan peserta Pemilu;
3.  Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4.  Pelaksanaan kampanye;
5.  Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6.  Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
7.  Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara,  dan  sertifikat  hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
8.  Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota; 9.  Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU
Kabupaten/Kota, KPU
Provinsi, dan KPU;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
11. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
12. Pelaksanaan putusan DKPP; dan 13. Proses penetapan hasil Pemilu.
c.  Mengelola, memelihara, dan
merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
d.  Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
e.  Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
f.  Evaluasi pengawasan Pemilu;
g.  Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
h.  Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang :
a.  Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu;
b.  Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
c.  Menyelesaikan sengketa Pemilu; d.  Membentuk Bawaslu Provinsi;
e.  Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
f.  Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dan sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diatur dalam undang-undang yang mengatur Pemilu.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif pemilu, kewenangan pengawas pemilihan umum hanya menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang (Pasal 73 ayat (4) huruf b). Dengan demikian dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lembaga pengawas pemilu pada saat itu hanya sebagai pengawas murni dan tidak diberikan untuk pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
Dalam perkembangannya, Bawaslu kemudian membentuk peraturan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan termasuk didalamnya menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu, yaitu : Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Muhammad dan telah diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin pada tanggal 12 Juni 2014 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792.
Ketentuan mengenai tugas Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam Pasal 41 Paragraf Kedua tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut :
(1) Pengawas Pemilu memutuskan Laporan atau Temuan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian.
(2) Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi terhadap Temuan atau Laporan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi Pemilu.
(3) Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan sebagaimana formulir Model A.10 pada lampiran Peraturan ini. (4) Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.
(5) Dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.
Berdasarkan hasil penelurusan penulis dari berbagai dokumen, diketahui adanya pihak yang menghendaki agar pengawas pemilu diberikan wewenang memutus dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu. Salah satu pihak tersebut berasal dari para penulis Buku Penanganan Pelangaran Pemilu, Seri Demokrasi Elektoral Buku 15 yang diterbitkan oleh Kemitraan bagi
Pembaruan Tata Pemerintahan, September 2011. Para penulis tersebut menyatakan sebagai berikut : ”Di dalam perkembangannya, Bawaslu menghendaki agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus menjatuhkan sanksi administrasi itu.... Aspirasi Bawaslu ini didasari pada kesulitan dalam praktik, di mana saat terjadi pelanggaran administrasi yang mestinya diselesaikan secara cepat, tidak bisa dilakukan karena proses penerusan laporan dari pengawas pemilu ke KPU/KPUD tidak segera cepat diproses dan diberi putusan serta tindakan...
Menurut hemat Penulis, Bawaslu atau Panwaslu dapat saja diberi wewenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu yang sifatnya tidak terlampau serius dan butuh penanganan segera.”4
Jadi para penulis tersebut menghendaki agar pengawas pemilu tidak hanya sebatas menerima, memeriksa dan mengkaji saja namun diberikan juga wewenang memutus dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu.Terjadinya dinamika politik pada saat itu menandakan bahwa tugas dan fungsi Bawaslu harus diperkuat dan diperjelas, sehingga pada akhirnya kebutuhan itupun menjadi salah satu pertimbangan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana tersirat dalam Alinea ke 6 Penjelasan, sebagai berikut : ”Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk 4 Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso. September 2011. Penanganan Pelangaran Pemilu, Seri Demokrasi Elektoral Buku 15 . Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan., hlm. 16-19.
dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum Undang- Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu.”
Pada penjelasan tersebut dinyatakan bahwa : ”KPU, Bawaslu, serta DKPP diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu.” Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa penambahan wewenang Bawaslu mengenai memutus pelanggaran administrasi pemilu merupakan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan hal itulah maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota memperoleh wewenang baru berupa menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2)  Terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UU Pemilu) merupakan pengganti dari 3 (tiga) undang-undang tentang pemilu yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, yakni :
1.  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
2.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan
3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Tujuan digantinya ketiga undang- undang tersebut dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimuat dalam konsiderans (menimbang) huruf d, adalah : ”bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.”
Selain dalam konsiderans, tujuan digantinya ketiga undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tercantum dalam alinea ke-5 Penjelasan, yang menyatakan sebagai berikut :
”Secara prinsipil, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang- Undang tentang Pemilihan Umum.”
Dasar hukum terbentuknya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu : Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bila dilihat dari kerangka peraturan perundang-undangan, maka Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat 6 (enam) buku yang masing-masing bukunya memuat bab, bagian, dan paragraf dengan keseluruhan pasalnya berjumlah 573 pasal. Adapun kerangka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : 1.  Judul yaitu : Pemilihan Umum;
2.  Pembukaan yang memuat :
a.  Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
b.  Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yaitu Presiden Republik Indonesia;
c.  Konsiderans (menimbang) terdiri dari 5 (lima) huruf mulai dari a, b, c, d, dan e.
d.  Dasar Hukum (mengingat) terdiri dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e.  Diktum memuat frasa kata ”Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA”
selanjutnya kata ”memutuskan” dan kata ”menetapkan”;
3.  Batang Tubuh yang memuat : a.  Buku Kesatu : Ketentuan Umum, dengan memuat 2 (dua) bab, yakni
: 1)  Bab I : Pengertian Istilah yang meliputi 1 (satu) pasal yakni Pasal 1,
2)  Bab II : Asas, Prinsip, dan
Tujuan, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 2 hingga Pasal 5.
b.  Materi Pokok yang diatur memuat 6 (enam) buku yakni :
1)  Buku Kedua : Penyelenggara Pemilu dengan memuat 3 (tiga) bab, yakni :
a)  Bab I : KPU yang memuat 10 (sepuluh) bagian, yakni :
i.  Bagian Kesatu : Umum yang memuat 2 Pasal yakni : Pasal 6 hingga Pasal 7, ii.  Bagian Kedua : Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 8 hingga Pasal 11), iii.  Bagian Ketiga : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban, yang memuat 3 (tiga) paragraf, yakni I.  Paragraf 1 : KPU, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni : Pasal 12 hingga Pasal 14, II.  Paragraf 2 : KPU
Provinsi, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 15 hingga Pasal 17, III.  Paragraf 3 : KPU Kabupaten/Kota, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 18 hingga Pasal 20. iv.  Bagian Keempat :
Persyaratan, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 21,
v.  Bagian Kelima : Pengangkatan dan Pemberhentian, yang memuat 5 (lima)
paragraf, yakni : I.  Paragraf 1 : KPU, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 22 hingga Pasal 26, II.  Paragraf 2 : KPU Provinsi, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 27 hingga Pasal 30, III.  Paragraf 3 : KPU Kabupaten/Kota, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 31 hingga Pasal 34, IV.  Paragraf 4 : Sumpah/Janji, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 35 hingga
Pasal 36,
V.  Paragraf 5 : Pemberhentian, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 37 hingga
Pasal 39,
vi.  Bagian Keenam : Mekanisme P e n g a m b i l a n
Keputusan, yang memuat 8 (delapan) pasal yakni Pasal 40 hingga Pasal 47, vii.  Bagian Ketujuh : Pertanggungjawaban dan Pelaporan, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 48 hingga
Pasal 50,
viii.  Bagian Kedelapan :
Panitia Pemilihan yang memuat 8 (delapan) paragraf, yakni : I.  Paragraf 1 : PPK, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni
Pasal 51 hingga Pasal 53,
II.  Paragraf 2 : PPS, yang memuat 5 (lima) pasal yakni Pasal 54 hingga Pasal 58, III.  Paragraf 3 : KPPS,
yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 59 hingga Pasal 62, IV.  Paragraf 4 :
PPLN, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 63 hingga Pasal 66,
V.  Paragraf 5 : KPPSLN, yang memuat 5 (lima) pasal yakni Pasal 67 hingga Pasal 71, VI.  Paragraf 6 : Persyaratan, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 72, VII.  Paragraf 7 : Sumpah/Janji, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 73. VIII.  Paragraf 8 : Pemberhentian, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 74. ix.  Bagian Kesembilan : Peraturan dan Keputusan KPU, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 75 hingga Pasal 76,
x.  Bagian Kesepuluh : Kesekretariatan, yang memuat 2 (dua) paragraf, yakni : I.  Paragraf 1 : Susunan, yang memuat 8 (delapan) pasal yakni Pasal 77
hingga Pasal 84, II.  Paragraf 2 : Tugas dan Wewenang, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 85 hingga Pasal 88, b)  Bab II : Pengawas Pemilu, yang memuat 9 (sembilan) bagian, yakni :
i.  Bagian Kesatu :
Umum, yang memuat 2 (dua) pasal yakni :
Pasal 89 hingga Pasal
90, ii.  Bagian Kedua :
Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 91 hingga Pasal 92, iii.  Bagian Ketiga : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban, yang memuat 7 (tujuh) paragraf, yakni : I.  Paragraf 1 : Bawaslu, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 93 hingga Pasal 96, II.  Paragraf 2 : Bawaslu Provinsi, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 97 hingga Pasal 100, III.  Paragraf 3 : Bawaslu Kabupaten/Kota, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 101 hingga Pasal 104, IV.  Paragraf 4 : Panwaslu Kecamatan, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 105 hingga Pasal 107, V.  Paragraf 5 : Panwaslu Kelurahan/Desa, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 108 hingga Pasal 110, VI.  Paragraf 6 :
Panwaslu LN, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 111 hingga Pasal 113, VII.  Paragraf 7 :
Pengawas TPS, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 114 hingga Pasal 116, iv.  Bagian Keempat :
Persyaratan, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 117, v.  Bagian Kelima : Pengangkatan dan Pemberhentian, yang memuat 6 (enam) paragraf, yakni :
I.  Paragraf 1 :
Bawaslu, yang memuat 6 (enam) pasal yakni Pasal 118 hingga Pasal 123, II.  Paragraf 2 : Bawaslu Provinsi, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 124 hingga Pasal 127,
III.  Paragraf 3 : Bawaslu
Kabupaten/Kota, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 128 hingga Pasal 131, IV.  Paragraf 4 : Panwaslu K e c a m a t a n , P a n w a s l u Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 132,
V.  Paragraf 5 : Sumpah/Janji, yang memuat 2 (dua) pasal yakni
Pasal 133 hingga Pasal 134, VI.  Paragraf 6 : Pemberhentian,
yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 135 hingga Pasal 138,
vi.  Bagian Keenam : Mekanisme P e n g a m b i l a n Keputusan, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 139 hingga Pasal 141,
vii.  Bagian Ketujuh :
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 142 hingga
Pasal 144), viii.  Bagian Kedelapan
: Peraturan dan Keputusan Pengawas
Pemilu, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 145 hingga Pasal
146,
ix.  Bagian Kesembilan :
Kesekretariatan, yang memuat 8 (delapan) pasal yakni Pasal 147
hingga Pasal 154,
c)  Bab III : DKPP, yang memuat 12 Pasal yakni
Pasal 155 hingga Pasal
166,
2)  Buku Ketiga : Pelaksanaan
Pemilu, yang memuat 18 bab,
yakni : a)  Bab I : Umum, yang memuat 2 (dua) pasal yakni : Pasal 167 hingga
Pasal 168,
b)  Bab II : Peserta dan
Persyaratan Mengikuti Pemilu, yang memuat 4 (empat) bagian, yakni : i.  Bagian Kesatu : Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 169 hingga Pasal 171, ii.  Bagian Kedua : Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, yang memuat 5 (lima) paragraf, yakni : I.  Paragraf 1 : P e r s y a r a t a n Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 172 hingga Pasal 175, II.  Paragraf 2 : P e n d a f t a r a n Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 176 hingga Pasal 177, III.  Paragraf 3 : Verifikasi  Partai Politik Calon Peserta Pemilu, yang memuat 1 (saytu) pasal yakni Pasal 178, IV.  Paragraf 4 : Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 179, V.  Paragraf 5 :
Pengawasan Atas

## P e l a k s a n a a n
Verifikasi  Partai Politik Calon Peserta Pemilu, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 180, iii.  Bagian Ketiga : Peserta
Pemilu DPD, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 181 hingga
Pasal 183, iv.  Bagian Keempat : Ketentuan Saat Pendaftaran Bagi Calon Peserta Pemilu Yang Kepengurusan Partai Politiknya Terjadi Perselisihan, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 184,
c)  Bab III : Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, yang memuat 5 (lima) bagian, yakni :
i.  Bagian Kesatu : Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, yang memuat 1 (satu) pasal yakni : Pasal 185, ii.  Bagian Kedua : Jumlah
Kursi dan Daerah
Pemilihan Anggota DPR, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 186 hingga Pasal 187, iii.  Bagian Ketiga : Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni : Pasal 188 hingga Pasal 190,
iv.  Bagian Keempat : Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang memuat : 5 (lima) pasal
yakni Pasal 191 hingga Pasal 195, v.  Bagian Kelima : Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD, yang memuat 2 (dua) pasal yakni : Pasal 196 hingga Pasal 197,
d)  Bab IV : Hak Memilih,
yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 198 hingga Pasal 200,
e)  Bab V : Penyusunan Daftar Pemilih, yang memuat 8 (delapan) bagian, yakni :
i.  Bagian Kesatu : Data Kependudukan, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 201,
ii.  Bagian Kedua : Daftar Pemilih, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 202 hingga Pasal 203, iii.  Bagian Ketiga : Pemutakhiran Data Pemilih, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 204, iv.  Bagian Keempat : Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, yang memuat 2 (dua) pasal yakni : Pasal 206 hingga Pasal 207, v.  Bagian Kelima : Penyusunan Daftar Pemilih Tetap, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 208 hingga Pasal 210, vi.  Bagian Keenam : Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Luar Negeri, yang memuat 6 (enam) pasal yakni Pasal 211 hingga Pasal 216, vii.  Bagian Ketujuh : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, yang
memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 217 hingga Pasal 218, viii.  Bagian Kedelapan
: Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam
Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar
Pemilih, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 219 hingga Pasal 220, f)  Bab VI : Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang memuat 2 (dua) bagian, yakni : i.  Bagian Kesatu : Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan Calon, yang memuat 5 (lima) paragraf, yakni :
I.  Paragraf 1 : Tata Cara Penentuan Pasangan Calon, yang memuat 5 (lima) pasal, yakni Pasal 221 hingga Pasal 225, II.  Paragraf 2 : P e n d a f t a r a n Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 226 hingga Pasal 229, III.  Paragraf 3 :
Verifikasi  Bakal
Pasangan Calon, yang memuat
5 (lima) pasal yakni Pasal 230 hingga Pasal 234, IV.  Paragraf 4 : Penetapan dan P e n g u m u m a n Pasangan Calon, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 235 hingga Pasal 238, V.  Paragraf 5 : P e n g a w a s a n Atas  Verifikasi K e l e n g k a p a n A d m i n i s t r a s i Pasangan Calon, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 239, ii.  Bagian Kedua : Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, yang memuat 11 paragraf, yakni : I.  Paragraf 1 : P e r s y a r a t a n Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 240, II.  Paragraf 2 : Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang memuat 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 241 hingga Pasal 247,
III.  Paragraf 3 : Verifikasi

## K e l e n g k a p a n
A d m i n i s t r a s i
Bakal Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni
Pasal 248 hingga Pasal 250, IV.  Paragraf 4 : P e n g a w a s a n Atas  Verifikasi K e l e n g k a p a n A d m i n i s t r a s i Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 251, V.  Paragraf 5 : P e n y u s u n a n Daftar Calon S e m e n t a r a
Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang memuat
4 (empat) pasal yakni Pasal 252 hingga Pasal 255, VI.  Paragraf 6 : Penetapan dan P e n g u m u m a n Daftar Calon
Tetap Anggota DPR dan DPRD, yang memuat 2 (dua) pasal yakni
Pasal 256 hingga Pasal 257, VII.  Paragraf 7 : Tata
Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD,
yang memuat
1 (satu) pasal yakni Pasal 258, VIII.  Paragraf 8 :
Verifikasi K e l e n g k a p a n A d m i n i s t r a s i Bakal Calon Anggota DPD, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 259 hingga Pasal 260, IX.  Paragraf 9 : P e n g a w a s a n Atas  Verifikasi K e l e n g k a p a n A d m i n i s t r a s i Bakal Calon Anggota DPD, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 261, X.  Paragraf 10 : Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 262 hingga Pasal 265, XI.  Paragraf 11 : Penetapan dan P e n g u m u m a n Daftar Calon Tetap Anggota DPD, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 266,
g)  Bab VII : Kampanye
Pemilu, yang memuat 11 bagian, yakni : i.  Bagian Kesatu : Umum, yang memuat 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 267 hingga Pasal 273, ii.  Bagian Kedua : Materi
Kampanye, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 274,

## 14 Perahu, Volume 6 Nomor 1, September 2018, Hlm 1-26
iii.  Bagian Ketiga : Metode Kampanye,
yang memuat 5 (lima) pasal yakni Pasal 275
hingga Pasal 279, iv.  Bagian Keempat
: Larangan Dalam Kampanye, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 280 hingga Pasal 283, v.  Bagian Kelima : Sanksi Atas Pelanggaran Larangan Kampanye, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 284 hingga Pasal 286, vi.  Bagian Keenam : Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye, yang memuat 4 (empat) paragraf, yakni : I.  Paragraf 1 : Umum, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 287 hingga Pasal 288, II.  Paragraf 2 : P e m b e r i t a a n Kampanye, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 289, III.  Paragraf 3 : Penyiaran Kampanye, yang memuat 1 (satu)
pasal yakni Pasal 290,
IV.  Paragraf 4 : Iklan Kampanye, yang memuat 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 291 hingga Pasal 297,
vii.  Bagian Ketujuh :
Pemasangan Alat
Peraga Kampanye, yang memuat 1 (satu)
pasal yakni Pasal 298,
viii.  Bagian Kedelapan : Kampanye Pemilu Oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya, yang memuat 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 299 hingga Pasal 305,
ix.  Bagian Kesembilan : Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 306,
x.  Bagian Kesepuluh : Pengawasan
Atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu, yang memuat 18 Pasal yakni Pasal 307 hingga Pasal 324, xi.  Bagian Kesebelas : Dana Kampanye Pemilu, yang memuat 4 (empat) paragraf, yakni : I.  Paragraf 1 : Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 325 hingga Pasal 328,
II.  Paragraf 2 : Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD P r o v i n s i , dan DPRD Kabupaten/Kota, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 329 hingga Pasal 331, III.  Paragraf 3 :
Dana Kampanye Pemilu Anggota
DPD, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal
332 hingga Pasal 333, IV.  Paragraf 4 : Laporan Dana K a m p a n y e , yang memuat 6 (enam) pasal yakni Pasal 334 hingga Pasal 339, h)  Bab VIII : Pemungutan Suara, yang memuat 2 (dua) bagian yakni : i.  Bagian Kesatu : Perlengkapan Pemungutan Suara, yang memuat 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 340
hingga Pasal 346,
ii.  Bagian Kedua : Pemungutan Suara, yang memuat 25 pasal yakni Pasal 347 hingga
Pasal 371,
i)  Bab IX : Pemungutan Suara
Ulang, Penghitungan Suara
Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang, yang memuat
2 (dua) bagian yakni :
i.  Bagian Kesatu : Pemungutan Suara
Ulang, yang memuat 2
(dua) pasal yakni Pasal 372 hingga Pasal 373, ii.  Bagian Kedua : Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang, yang memuat 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 374 hingga
Pasal 380,
j)  Bab X : Penghitungan
Suara, yang memuat 7 (tujuh) bagian yakni :
i.  Bagian Kesatu :
Umum, yang memuat 1 (satu) pasal yakni :
Pasal 381, ii.  Bagian Kedua :
Penghitungan Suara di TPS/TPSLN, yang memuat 11 Pasal yakni Pasal 382 hingga Pasal 392,
iii.  Bagian Ketiga : Rekapitulasi
P e n g h i t u n g a n Perolehan Suara di Kecamatan, yang memuat 5 (lima) pasal yakni Pasal 393 hingga Pasal 397, iv.  Bagian Keempat : Rekapitulasi P e n g h i t u n g a n Perolehan Suara di Kabupaten/Kota, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 398 hingga Pasal 401,
v.  Bagian Kelima : Rekapitulasi P e n g h i t u n g a n Perolehan Suara di Provinsi, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 402 hingga Pasal 404,
vi.  Bagian Keenam : Rekapitulasi P e n g h i t u n g a n Perolehan Suara Secara Nasional, yang memuat 5 (lima) pasal yakni Pasal 405 hingga Pasal 409, vii.  Bagian Ketujuh : Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi P e n g h i t u n g a n Perolehan Suara, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 410,
k)  Bab XI : Penetapan Hasil Pemilu, yang memuat 5 (lima) pasal yakni Pasal 411 hingga Pasal 415,
l)  Bab XII : Penetapan

## 16 Perahu, Volume 6 Nomor 1, September 2018, Hlm 1-26
Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, yang memuat 2 (dua)
bagian, yakni : i.  Bagian Kesatu :
Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 416 hingga
Pasal 417, ii.  Bagian Kedua : Penetapan Perolehan
Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang memuat 4 (empat) paragraf, yakni : I.  Paragraf 1 : Penetapan Perolehan Kursi, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 418 hingga Pasal 420, II.  Paragraf 2 : Penetapan Calon Terpilih, yang memuat 3 (tiga)
pasal yakni Pasal
421 hingga Pasal 423, III.  Paragraf 3 : Pemberitahuan Calon Terpilih, yang memuat 2
(dua) pasal yakni
Pasal 424 hingga Pasal 425,
IV.  Paragraf 4 :
P e n g g a n t i a n Calon Terpilih, yang memuat 1 (satu) pasal yakni
Pasal 426,
m)  Bab XIII : Pelantikan dan
Pengucapan Sumpah/Janji,
yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 427
hingga Pasal 430,
n)  Bab XIV : Pemilu Lanjutan
dan Pemilu Susulan, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 431 hingga Pasal 433,
o)  Bab XV : Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 434,
p)  Bab XVI : Pemantauan
Pemilu, yang memuat 8
(delapan) bagian, yakni :
i.  Bagian Kesatu :
Pemantau Pemilu, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 435, ii.  Bagian Kedua : Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 436 hingga Pasal 437, iii.  Bagian Ketiga :
Wilayah Kerja Pemantau Pemilu, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 438, iv.  Bagian Keempat : Tanda Pengenal Pemantau Pemilu, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 439, v.  Bagian Kelima : Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 440 hingga Pasal 441, vi.  Bagian Keenam : Larangan Bagi Pemantau Pemilu, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 442, vii.  Bagian Ketujuh : Sanksi Bagi Pemantau Pemilu, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 443 hingga Pasal 445, viii.  Bagian Kedelapan : Pelaksanaan Pemantauan, yang
Robert Hoffman, Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administratif 17
memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 446 hingga Pasal 447,
q)  Bab XVII : Partisipasi Masyarakat, yang memuat
3 (tiga) pasal yakni Pasal 448 hingga Pasal 450,
r)  Bab XVIII : Pendanaan, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 451 hingga
Pasal 453,
3)  Buku Keempat : Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses
Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu, yang memuat 3 (tiga)
bab, yakni :
a)  Bab I : Pelanggaran
Pemilu, yang memuat 3
(tiga) bagian, yakni : i.  Bagian Kesatu : Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilu, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 454 hingga Pasal 455,
ii.  Bagian Kedua : Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 456 hingga Pasal 459,
iii.  Bagian Ketiga : Pelanggaran
Administratif Pemilu, yang memuat 2 (dua) paragraf, yakni : I.  Paragraf 1 : Umum,
yang memuat 1 (satu) pasal yakni
Pasal 460,
II.  Paragraf 2 :
P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n
A d m i n i s t r a t i f
Pemilu, yang memuat 5 (lima) pasal yakni Pasal
461 hingga Pasal 465, b)  Bab II : Sengketa Proses
Pemilu, yang memuat 4
(empat) bagian, yakni : i.  Bagian Kesatu : Umum, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 466,
ii.  Bagian Kedua : Penanganan
P e r m o h o n a n Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 467, iii.  Bagian Ketiga : Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 468 hingga Pasal 469, iv.  Bagian Keempat : Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memuat 3 (tiga) paragraf, yakni : I.  Paragraf 1 :
Umum, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 470,
II.  Paragraf 2 : Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 471, III.  Paragraf 3 :
Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 472,
c)  Bab III : Perselisihan Hasil Pemilu, yang memuat 2 (dua) bagian, yakni :
i.  Bagian Kesatu : Umum, yang memuat 1
(satu) pasal yakni Pasal 473,
ii.  Bagian Kedua : Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilu, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 474 hingga Pasal
475,
4)  Buku Kelima : Tindak Pidana Pemilu, yang memuat 2 (dua) bab, yakni :
a)  Bab I : Penanganan Tindak Pidana Pemilu, yang memuat 3 (tiga) bagian, yakni :
i.  Bagian Kesatu : Tata Cara Penanganan
Tindak Pidana Pemilu, yang memuat 9 (sembilan) pasal yakni Pasal 476 hingga Pasal 484, ii.  Bagian Kedua : Majelis
Khusus Tindak Pidana Pemilu, yang memuat 1 (satu) pasal yakni
Pasal 485,
iii.  Bagian Ketiga : Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang memuat
2 (dua) pasal yakni Pasal 486 hingga Pasal 487,
b)  Bab II : Ketentuan Pidana Pemilu, yang memuat 67 pasal yakni Pasal 488 hingga Pasal 554,
5)  Buku Keenam : Penutup, yang memuat 3 (tiga) bab, yakni : a)  Bab I : Ketentuan Lain- Lain, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 555 hingga Pasal 558,
b)  Bab II : Ketentuan Peralihan, yang memuat 10 pasal yakni Pasal 559 hingga Pasal 568,
c)  Bab III : Ketentuan Penutup, yang memuat 5
(lima) pasal yakni Pasal 569 hingga Pasal 573,
4.  Penutup yang memuat :
a.  Rumusan perintah pengundangan dan penempatan undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
b.  Penandatanganan pengesahan undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia;
c.  Pengundangan undang-undang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
d.  Akhir bagian penutup yakni Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
5.  Penjelasan yang memuat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal dan memuat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109.
6.  Lampiran-lampiran yang berisi Lampiran I hingga Lampiran 4.
Berdasarkan kerangka UU Pemilu yang telah dikemukakan tersebut maka terlihat bahwa pengaturan tentang : ”Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu,” berada pada Buku Keempat tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu, Bab I tentang Pelanggaran Pemilu, Bagian Ketiga tentang Pelanggaran Administratif Pemilu dan Paragraf Kedua tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang memuat 5 (lima) pasal yakni Pasal 461 hingga Pasal 465, sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel. 4.1. Pengaturan tentang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Sumber Data : diolah penulis.
No Buku Bab Bagian Paragraf Pasal 1. Buku Keempat : Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu Bab I : Pelanggaran Pemilu Bagian Ketiga : Pelanggaran Administratif Pemilu. Paragraf Kedua : Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Pasal 461 hingga Pasal 465
Pengaturan tentang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017                    Tentang Pemilihan Umum, yang dimuat pada Pasal 461 hingga Pasal 465, adalah sebagai berikut : Pasal 461 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
(2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
(3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
(4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
(5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
(6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa :
a.  perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.  teguran tertulis;
c.  tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
d.  sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
Pasal 462 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.
Pasal 463 (1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
(4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. (5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.
(6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
(7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, dan Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden.
(8) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

## Pasal 464
Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.
Pasal 465 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.
Jadi, pengaturan tentang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota mengenai kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu tercantum dalam Pasal 461 hingga Pasal 465 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
c.  Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum merupakan peraturan untuk melaksanakan Pasal 465 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam konsiderans (menimbang) yang menyatakan bahwa : ”Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 465 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.”
Dasar hukum terbentuknya Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yaitu : Pasal 465 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109). Bila dilihat dari kerangka peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum memuat 16 Bab dan 69 pasal. Adapun kerangka Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
1.  Judul yaitu : Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
2.  Pembukaan yang memuat : a.  Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
b.  Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
c.  Konsiderans (menimbang) terdiri dari 1 (satu) konsiderans.
d.  Dasar Hukum (mengingat) terdiri dari 1 (satu) dasar hukum yakni Pasal 465 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109);
e.  Diktum memuat frasa kata”memutuskan” dan ”menetapkan”;
3.  Batang Tubuh yang memuat : a.  Bab I : Ketentuan Umum, yang memuat 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 1 hingga Pasal 3,
b.  Bab II : Wewenang, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 4,
c.  Bab III : Majelis Pemeriksa, Asas, Prinsip, dan Tujuan, yang memuat 14 pasal yakni Pasal 5 hingga Pasal 18.
d.  Bab IV : Objek Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 19 hingga Pasal 20.
e.  Bab V : Pelapor dan Terlapor, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 21 hingga Pasal 22.
f.  Bab VI : Temuan dan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 23 hingga Pasal 26. g.  Bab VII : Bukti, yang memuat 9
(sembilan) pasal yakni Pasal 27 hingga Pasal 35.
h.  Bab VIII : Sanksi, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 36 hingga Pasal 37.
i.  Bab IX : Tindaklanjut Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 38 hingga Pasal 39.
j.  Bab X : Pemeriksaan Pendahuluan, yang memuat 5 (lima) pasal yakni Pasal 40 hingga Pasal 44.
k.  Bab XI : Sidang Pemeriksaan, yang memuat 9 (sembilan) pasal yakni Pasal 45 hingga Pasal 53.
l.  Bab XII : Putusan, yang memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 54 hingga Pasal 57.
m.  Bab XIII : Pemeriksaan Dengan Acara Cepat, yang memuat 3 (tiga) pasal yakni Pasal 58 hingga Pasal 60.
n.  Bab XIV : Koreksi, yang memuat 6 (enam) pasal yakni Pasal 61 hingga Pasal 66.
o.  Bab XV : Ketentuan Lain-Lain, yang memuat 1 (satu) pasal yakni Pasal 67.
p.  Bab XVI : Ketentuan Penutup, yang memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 68 hingga Pasal 69.
4.  Penutup yang memuat :
a.  Rumusan perintah pengundangan dan penempatan undang-undang dalam Berita Negara Republik Indonesia;
b.  Penandatanganan penetapan peraturan oleh Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
c.  Pengundangan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan d.  Akhir bagian penutup yakni Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325.
Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dari inventarisasi hukum positif diketahui bahwa kewenangan pengawas pemilihan umum dalam pelanggaran administratif diatur oleh :
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 22 E);
2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109) (Pasal 461 hingga Pasal 465); dan
3.  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum telah dibuat berdasarkan kewenangan (atribusi) yang diberikan oleh Pasal 465 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga diletakkan pada tingkat ketiga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dibuat berdasarkan kewenangan (atribusi) yang diberikan oleh Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga diletakkan pada tingkat kedua, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan atau aturan dasar bagi pembentukan Undang-Undang Republik

## 22 Perahu, Volume 6 Nomor 1, September 2018, Hlm 1-26
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga diletakkan pada tingkat pertama.
2.  Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administratif Berdasarkan Penelitian Terhadap Asas-asas Hukum. Berdasarkan penelitian terhadap asas- asas hukum, maka asas-asas hukum yang terdapat di dalam Pasal 461 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif, meliputi : 1.  Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum);
2.  Asas dilakukan secara terbuka. (Pasal 463 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)
3.  Asas cepat, tidak memihak, dan dilakukan secara terbuka. (Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum).
Dari hasil penelitian terhadap asas- asas tersebut, maka asas-asas tersebut harus menjadi landasan atau dasar dari setiap tindakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif.
B.  Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administratif
a.  Komponen substansi. Keberadaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum relatif masih baru, yang mana saat ini baru berjalan 5 (lima) bulan sejak peraturan ini diundangkan,
sehingga Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota belum dapat maksimal mengimplementasikan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum mengenai kewenangannya menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif terutama dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 maupun pemilihan umum DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Oleh karena itu, maka Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum terus disosialisasikan oleh Bawaslu melalui kegiatan simulasi, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja sebagai berikut : ”Untuk itu, Bawaslu telah melakukan simulasi dari awal sampai penutupan persidangan.”5
b.  Komponen struktur. Kewenangan pengawas pemilihan umum dalam pelanggaran administratif sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terlepas dari keberadaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sejak undang- undang tersebut diundangkan hingga saat ini belum semua kabupaten dan kota memiliki Bawaslu namun masih berupa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Oleh karena itu, hingga Agustus 2018 mendatang, Bawaslu RI terus melaksanakan tugasnya dalam membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, sebagai berikut : ”Saat ini seluruh kelembagaan kepengurusan ditingkat kab/kota telah terbentuk dan baru akan disesuaikan menjadi permanen dalam waktu satu tahun. “Jadi masa transisi sesuai
5 M Yusuf Manurung dan Kodrat Setiawan. Bawaslu : Banyak Anggota Tak Tahu Tata Cara Sidang Https://pilkada.tempo.co ., Senin, 12
Februari 2018, Pukul 08:41 WIB.
UU 7/2017 memberikan aturan peralihan, selambatnya satu tahun kami menetapkan panwas yang adhoc menjadi bawaslu permanen, satu tahun,” jelas Abhan usai melantik 72 anggota Bawaslu provinsi di Jakarta, Rabu (20/9/2017). Abhan mengatakan, penyesuaian juga akan dilakukan pada komposisi keanggotaan Bawaslu ditiap tingkatan. Sesuai Pasal 92 UU 7/2017, Bawaslu diminta untuk menambah jumlah anggota dari 5 hingga 7 untuk Bawaslu Provinsi, serta 3 hingga 5 untuk Bawaslu kab/kota. “Jadi dua PR (pekerjaan rumah) kami, melengkapi jumlah bawaslu provinsi, kabupaten/ kota, juga menetapkan panwas kab/ kota yang adhoc menjadi permanen,” tutur Abhan. Abhan berharap dua tugas ini dapat segera diselesaikan sebelum 16 Agustus 2018 atau satu tahun sesudah UU pemilu disahkan. “Satu tahun artinya sebelum 16 Agustus 2018 kami harus melengkapi anggota bawaslu dari 3 ke 5, dari 5 ke 7. Demikian juga kami harus menetapkan panwas kab/ kota yang adhoc menjadi permanen,” pungkasnya.6
c.  Komponen budaya hukum Bila dilihat dari komponen budaya hukum bahwa anggota Bawaslu secara umum belum memiliki sikap serius dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sebagaimana dikatakan salah seorang komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja, sebagai berikut : ”Rahmat mengatakan Bawaslu sebenarnya telah melakukan pelatihan/bimbingan teknis (pimtek) untuk mengajarkan hal tersebut. Namun pimtek itu dinilai kurang efektif karena banyak yang tidur saat pembelajaran.”7
6 Dian Ramdhani . Transisi Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen Dilakukan Bertahap . https:// nasional.sindonews.com ., Rabu, 20 September 2017 - 16:53 WIB.
7 Ibid .
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap komponen substansi, struktur dan budaya hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengawas pemilihan umum dalam pelanggaran administartif belum efektif dilaksanakan. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :
a.  Kewenangan pengawas pemilu dalam pelanggaran administratif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum serta didasarkan pada asas-asas hukum meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; asas dilakukan secara terbuka; dan asas cepat, tidak memihak, dan dilakukan secara terbuka.
b.  Hambatan-hambatan dalam kewenangan pengawas pemilihan umum dalam pelanggaran administartif terdapat pada komponen subtansi, struktur maupun budaya hukum, sehingga belum dilaksanakan efektif.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam penelitian ini, saran penulis adalah sebagai berikut :
a.  Kewenangan pengawas pemilu dalam pelanggaran administratif harus maksimal dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum serta didasarkan pada asas-asas hukum meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; asas dilakukan secara terbuka; dan asas cepat, tidak memihak, dan dilakukan secara terbuka.
b.  Hambatan-hambatan dalam komponen subtansi, struktur maupun budaya hukum
terkait kewenangan pengawas pemilihan umum dalam pelanggaran administartif harus segera dievaluasi dan diperbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Ali, Achmad. 2008. Menguak Realitas Hukum. Jakarta : Prenada Media Group. Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Anwar, Dessy. 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya : Amelia. Ashshofa, Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2002. Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi. Semarang : Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
Denhard, Robert. 1994. Public Administration, Action and Orientation. Belmont : Wordworth Publicing Company.
Insani, Istyadi. 2011. Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jakarta : STIA LAN.
Manser, Martin H.. 1995. Oxford Leaners Pocked Dictionary. Oxford University Press : New Edition.
Poerwadarminta, W.J.S., 1975. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo. Sadjijono. 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta : LaksBang Pressindo.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. Studi Hukum dan Kemiskinan. Semarang : Tugu Muda.
.......................................... 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Soimin. 2010. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia. Yogyakarta : UII Press.
Solichin, Abdul Wahab. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : Suryandaru Utama.
Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan Dan Masalah. Malang : Bayumedia Publishing.
Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta : Med Press.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109).
Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Wewenang dan Tata Kerja Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187).
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792).

## Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325).
Sumber Internet :
Dian Ramdhani. Transisi Bawaslu Kabupaten/ Kota Permanen Dilakukan Bertahap. https://nasional. sindonews.com., Rabu, 20 September 2017 - 16:53 WIB.
M Yusuf Manurung dan Kodrat Setiawan. Bawaslu : Banyak Anggota Tak Tahu Tata Cara Sidang Https:// pilkada.tempo.co., Senin, 12 Februari 2018, Pukul 08:41 WIB.
Supriyanto, Didik. 2017. Menyoal Bawaslu Penampilan Baru-Wewenang Baru Persoalan Baru. Kompas.com - 08/11/2017, 14:27 WIB. http:// nasional.kompas.com.

## PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT MENURUT OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SEKADAU KALIMANTAN BARAT
Genopepa Sedia Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : genopepa@gmail.com Abstract
The main task of the Village government is to carry out part of the authority of the sub- district as a mandate given by the constitution and carry out other tasks based on applicable regulations. There are several inhibiting factors, but such things can still be anticipated by the government, which in this case is the head of the village or as another old law through motivations that are delivered directly and always increase the effectiveness of work and every government apparatus.
Abstrak
Tugas pokok pemerintahan Desa adalah menjalankan sebagian kewenangan dari kecamatan sebagai mandat yang diberi oleh konstitusi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor penghambat namun hal yang demikian masih dapat diantisipasi oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kepala Desa atau dengan sebutan lain hukum tua lewat motivasi-motivasi yang disampaikan langsung serta selalu meningkatkan efektifitas kerja dan setiap aparatur pemerintah.
Latar Belakang Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-royong dengan adat istiadat, tata norma dan mempunyai tata cara masing-masing dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Pada umumnya wilayah desa terdiri atas Daerah pertanian,perkebunan sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah sebagai seorang petani dan Desa di bawah pemerintahan Kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manusia tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi tetapi lebih dianggap sebagai aset organisasi yang penting. Keefektifan dan keunggulan organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara teoritis kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hal ini akan dapat tercipta dalam suatu lingkungan kerja yang kondusif yang dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia sehingga timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan atau kepemimpinan dalam suatu Negara, Desa, Kabupaten kota dan seterusnya. Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi atau lembaga, institusi dan konstutusi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor yang sangat penting efektivitas suatu organisasi. Bila  organisasi  dapat  mengidentifikasikan kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat. Dan apabila organisasi dapat  mengidentifikasikan  perilaku  dan teknik tersebut akan dapat dipelajari oleh siapa pun yang berkepentingan. Pada sebuah organsasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dipengaruhi oleh kepemimpinan melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai.
“Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia. (Istianto, 2009)”. Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan pelayanan pada masyarakat dengan maksimal. Dengan meningkatkan mutu pelayanan berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau aparatur Desa dalam mewujudkan tujuan organisasi. Tugaspokok pemerintahan Desa adalah menjalankan sebagian kewenangan dari kecamatan sebagai mandat yang diberi oleh konstitusi serta melaksanakan tugas- tugas lainnya berdasar peraturan yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi pemerintah di bawah Kecamatan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah terlaksananya berbagai fungsi kelurahan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan  efisien,  termasuk  di  dalamnya  adalah fungsi pelayanan administrasi aparat kepada masyarakat.
Pembahasan
A. Diskripsi Umum pengaruh kepemimpinan kepala Desa terhadap efektivitas pelayanan pada masyarakat menurut Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 dan peran Pemerintah dalam pembangunan Desa
Peraturan perundang-undang juga telah mengatur dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor.25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan Nasional kemudian undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan  Daerah serta undang-undang Nomor.33 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kemudian dengan munculnya atau berlakunya Undang-undang Desa Nomor.6 Tahun 2014 maka dengan jelas dan secara hukum desa memiliki kewenangan
secara penuh dalam proses pengelolaan pemerintahan dalam proses pembangunan Desa.   Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun dan Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuahan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa merupakan suatu proses yang berlangsung di Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembanguan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan dalam pemerintahan Indonesia di canangkan berbagai program diantaranya seperti program inpres Desa tertinggal, program pembangunan infrastruktrur pedesaan, program alokasi dana Desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di Daerah pedesaan.
Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka menyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat ada kegembiraan batin serta merasa tidak terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepempimpinan Kepala Desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di Desa. Untuk itu diharapkan pada era otonomi dan demokrasi sekarang ini, partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam proses pembangunan. Program pembanguanan dan patisipatif  memposisikan masyarakat Desa sebagai agen pembanguan yang otonom, mandiri mampu bekerja sama dan mempunyai potensi untuk bangkit dari ketidak berdayaan atau keterpurukan dengan mengandalkan pada kekuatan yang dimiliki.
Secara umum pembangunan masyarakat Desa berdampak pada perubahan tata kehidupan bermasyarakat yang meliputi dua aspek yaitu  perubahan  secara  fisik  dan  teknologi serta perubahan sistem nilai dan sikap. Jadi pembangunan bukan saja masalah penyedian pelayanan sosial akan tetapi juga tergantung pada faktor politik, ekonomi, kelembagaan dan budaya yang bersama-sama semakin penting perannya dalam pemberantasan kemiskinan. Dalam proses pembangunan masyarakat Desa lah yang paling tahu kebutuhan apa yang di perlukan sehingga perencanaan pembangunan di Desa haruslah dimulai dan di rencanakan oleh masyarakat Desa bottom up dan tidak top down. Sehingga kepala Desa dan perangkat Desa merupakan pelayanan dan pengayoman masyarakat yang mempunyai tipe kepemimpinan yang mana mampu mengundang partisipasi warga dalam memecahkan masalah melalui rembug Desa. Kepala Desa menjadi rujukan baik masalah pribadi maupaun kemasyarakatan dan pada saat-saat kritis kepala Desa dapat memberikan solusi damai bagi warganya. Keberasilan kepala Desa di dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat pada akhirnya nanti akan memberikan tingkat keberhasilan pada tingkat pemerintahan dan tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Sebagai tokoh di lingkungannya maka seorang kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat Desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat-semangat pembangunan. Pelayanan yang baik mengandung unsur pengertian bahwa pelayanan lebih menitik beratkan pada kualitas yang bermutu bagi masyarakat dan di dalamnya mengandung keseimbangan antara pelayanan dengan kebutuhan. Artinya bahwa pelayanan yang di berikan hendaknya bukan merupakan pelayanan yang bersifat administrasi semata tetapi juga memberikan pelayanan dalam arti luas seperti pemberdayaan kepada masyarakat, membantuk masyarakat di dalam mengelola lingkungan dan membangun serta mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di Desanya guna pelaksanaan pembangunan di Desa.
Dalam lingkungan Pemerintah Desa adalah bagian dari birokrasi Pemerintah
yang modern yang bertugas mengelola pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, Pemerintah Desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara Pemerintahan sehingga Desa memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (dalam buku otonomi Desa 2003). Lembaga musyawarah Desa merupakan wadah permusyawaratan atau mufakat dari pemuka- pemuka masyarakat yang ada di Desa dan di dalam mengambil keputusannya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh yang berkembang dalam masyarakat Desa. Dalam masyarakat tradisional untuk menggerakkan masyarakat Desa sangat berbeda dengan menggerakan masyarakat perkotaan.
Secara popular menjadi participation artinya peran atau ikut serta untuk mengambil bagian dalam kegiatan tertentu. Menurut partisipasi literature mengatakan bahwa ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama untuk memperjelas pengertian tersebut Bhattacharyya (Supriatna, 1985)”. Menurut Mubyarto (1984) mengatakan bahwa: “Kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Davis (dalam Ndraha, 1987)”.
Mengartikan partisipasi sebagai suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan mereka untuk bersama sama mencapai tujuan dan bersama sama bertanggungjawab.
Nelson (dalam Bryant & White, 1982) mengatakan bahwa:
1.1.1.1 Partisipasi antara ampon warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan antara klien dengan
patron atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama partisipasi ampong. 1.1.1.2 Cohen  dan  Uphoff,  (1977) menyatakan bahwa: “Partisipasi dapat merupakan keluaran pembangunan dan juga merupakan masukannya sebab apabila masyarakat yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di Desanya, maka proyek itu pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan Desa”.
Para ahli seperti MacIver. J. L. Gillin, dan J. P. Gillin mengatakan bahwa adanya sering bergaul atau interaksi karena mempunyai nilainilai, norma-norma, cara- cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang bersifat continue dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama masyarakat Desa di Desa Seburuk 1 kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau dalam Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari dusun-dususnnya di mana unsur masyarakat, meliputi pranata, status dan peranan masyarakat Mualang. Pranata sebagai wahana berinteraksi menurut pola resmi merupakan Mualang dengan norma khusus menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi kebutuhan khusus manusia. Status atau kedudukan Mualang dapat netral, tinggi, menengah dan atau rendah. Hubungannya dengan tindakan interaksi dikonsepsikan oleh norma yang mengatur seluruh tindakan tadi. Peranan Mualang adalah tindakan atau tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu, bersifat khas, tertentu dalam berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan lain. Istilah pembangunan juga menunjukan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi, membangun itu dilaksanakan berarti mendirikan. Menurut konsep di lihat
dari segi pembangunan meliputi ketiga arti. “Konsep itu menunjukan pembangunan adalah: “Masukan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa; Proses yaitu membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan bardasarkan nasional. Keluaran berbagai bentuk bangun sebagai hasil perjuangan dari fisik maupun non fisik (Taliziduhu Ndraha,1987)”.
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum Adat yang memiliki batas–batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah pola permukiman yang bersifat dinamis di mana para penghuninya senantiasa melakukan adaptasi spasial dan ekologis sederap kegiatannya berpangupajiwa agraris. Desa dalam arti ampongrative. Pengaturan mengenai pemerintahan Desa telah terjadi pergeseran kewenangan sehingga Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah tidak lagi ikut campur tangan secara langsung tetapi bersifat fasilitator yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan dan termsuk pengawasan presentatif terhadap peraturan desa dan APBD.
Efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa tidak terlepas dan dukungan atau partisipasi dari masyarakat untuk menaati atau melaksanakan peraturan yang ada. Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi dua aspek yakni bagi pemerintah Desa dan bagi masyarakat itu sendiri. Pembangunan Desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Dari uraian di atas  dapat kita ketahui karena begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga masyarakat terlebih dahulu diberikan dasar yang kokoh agar tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat bisa maksimal. Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan memberikan arti
bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis disamping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program yang dating dari pemerintah maupun program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.
Masyarakat untuk terus terlibat dalam program-program pembangunan di Desa bukanlah hal mudah. Hal ini karena masyarakat selalu beranggapan bahwa program-program pembangunan di Desa adalah pekerjaan pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program pembangunan tersebut. Oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan haruslah diberi upah. Masyarakat Desa Seburuk 1 utamanya para tokohnya senantiasa memikirkan tentang kebutuhan bersama warga Desa mereka yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan mereka yaitu kepala Desa untuk diperjuangkan pada tingkat kecamatan maupun kabupaten. Keinginan yang disampaikan oleh tokoh- tokoh masyarakat tersebut tentu bukan juga merupakan pemikiran dan keinginan mereka sendiri akan tetapi juga merupakan keinginan warga masyarakat. Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran yang disampaikan sebagai masukan, sebagian masyarakat sebagiam juga memberikan masukan pikiranpikiran teknis dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat Desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan Desa khususnya dalam pengerjaan  proyek-proyek  fisik.  Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia terutama mereka yang tinggal dipedesaan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan atas dasar gotong royong dan swadaya. Dengan dana yang terbatas  mereka mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan fisik yang mahal. Kenyataan seperti ini menunjukan bahwa mengarahkan masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desanya tidak semata-mata tergantung pada aspek anggaran. Kepemimpinan juga merupakan
faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat Desa. Artinya kepala Desa beserta aparat Desanya harus mampu menjalankan roda pemerintahan Desanya secara jujur, transparan, akuntabel dan religius. Dengan demikian masyarakat yang dipimpin akan cenderung mengikuti arahan dari pemerintah Desa guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan pembangunan di Desanya. Oleh karena itu walaupun tersedia anggaran untuk pembangunan namun mereka tidak berharap untuk dibayar. Namun jika kita lihat dil ain pihak maka. Menurut (MT, 40 Tahun) masayarakat mengatakan bahwa: “Pada dasarnya semua masyarakat Desa Seburuk 1 ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan terutama dalam bentuk partisipasi tenaga. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Seburuk 1 Kecamatan Belitang Hulu sangatlah baik (Agustus 2018)”.
B. Kemampuan Pemerintah dalam Pelaksanaan Kebijakan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Pemerintah dalam hal ini adalah aparatur pemerintah di Desa sebagai administrator di bidang pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal ini pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan program pembangunan yang dilaksanakan dalam tingkat Desa. Dapat dikatakan demikian karena Kepala Desa bersama dengan pemerintah Desa lainnya diharapkan mampu menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan. Peran serta masyarakat pada umumnya tentu tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan tidak hanya semata-mata berada di tangan pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dan pada pembangunan tersebut. Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat bahkan banyak kasus yang menentang pembangunan.

## 32 Perahu, Volume 6 Nomor 1, September 2018, Hlm 27-34
Menurut pendapat (N.Y 45 Tahun) selaku kepala Dusun mengatakan bahwa: “Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan bukan menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan; Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan diharapakan memahaminya tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut; Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak di ikutsertakan (Agustus 2018)”.
Sampai saat ini pembangunan Desa Seburuk 1 masih dalam tahap mengikuti program Pemerintah Desa dalam membuat kebijakan- kebijakan di rasa telah mampu dalam pelaksanaannya.
C. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemerintah di Desa
Kepala Desa selaku pemerintah di Desa harus selalu melakukan upaya yang tidak merugikan rakyat banyak seperti dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar- benar diperhatikan oleh pemerintah. Hal seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya karena dari segala bentuk pembangunan yang dilakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin maupun secara kemasyarakatan lewat aspirasi yang disampaikan atau diberikan oleh rakyat atau masyarakat bila dalam proses pelaksanaanya dilakukan secara terpadu dan mengenal atau sesuai dengan harapan maka pemerintah dalam hal ini kepala Desa dalam pelaksaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat. Keberhasilan pembangunan di Desa Seburuk 1 ditentukan oleh beberapa faktor antara lain Menurut pendapat Camat Belitang Hulu mengatakan bahwa: “Jika berhasil maka Keadaan desa yang meliputi keadaan sosial, budaya, keamanan, Rencana pembangunan yang meliputi rencana, tujuan, sasaran, target dan strategi pencapaian, Sarana pembangunan meliputi kelembagaan,
dana dan SDM serta SDA yang tersedia dan Pelaksanaan meliputi pelaksanaan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan serta pengaturan dan pelaksanaan rencana pembangunan (Juli,2018)”.
Untuk mengselerasikan pembangunan Desa Seburuk 1 dengan mencermati dan memperhitungkan potensi dan masalah maka ditetapkan 3 (tiga) program utama yang nantinya diharapkan dapat menjadi pengarah utama jalannya roda pemerintahan pembangunan Desa serta dapat memberikan akses penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dengan program dibidang lain.
Menurut kepala Dusun Randau (Y.A 54 Tahun) mengatakan bahwa:“Program pembangunan Sumber Daya Manusia; Program penyelenggaraan pemerintah Desa yang baik dan bersih dan Program pembangunan lingkungan hidup (Juli, 2018)”. Jika kita memperhatikan kondisi, kebutuhan, pelayanan masyarakat secara sistematik maupun komperhensif dalam satu kesatuan maka ada beberapa program pembangunan Desa yang merupakan penjabaran dari 3(tiga) program utama yan di atas yang meliputi : 1) Bidang pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Sarana dan prasarana.
Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan kepala Desa harus benar-benar dapat mensosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan terebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya sehingga kebijakan tersebut yang sudah dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan ataupun menghambat program pemerintah dan di lain pihak juga masyarakat merasa aspirasi mereka di dengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah setempat. Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan belum sepenuhnya terbuka dan transparan disamping itu juga pemerintah belum sepenuhnya bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan dalam memotivasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang sudah ada. Oleh karena itu kepala Desa sebagai pemerintah yang ada di desa untuk selalu
Genopepa Sedia, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pelayanan 33
melakukan kegiatan-kegiatan maupun selalu memperhatikan hal-hal seperti yang tersebut di atas.
D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Mengenai kemampuan pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan maupun dari kemampuan pemerintah Desa dalam menggerakkan partisipasi dari masyarakat maka dapatlah dipahami bagaimana luas dan kompleksnya permaalahan yang dihadapi oleh pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan. Harus diakui juga bahwa pemerintah Desa tidak akan sempurna apabila ia tidak memperhatikan kekurangan ataupun kendala ataupun kebiasaan yang dihadapi langsung oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan. Kendala-kendala ataupun kebiasaan- kebiasaan yang dihadapi oleh masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut 1) Tingkat Kesadaran Masyarakat Tingkat kesadaran dari seluruh komponen masyarakat umtuk berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan memang dapat dikatakan relatif karena setiap perencanaan yang ada untuk melaksanakan pembangunan maka masyarakat dengan tidak sendirinya berpartisipasi aktif tetapi selalu melalui paksaan ataupun panggilan langsung dari aparatur pemerintah Desa.
2) Tingkat Pendidikan Masyarakat Pendidikan merupakan faktor penting untuk dimiliki oleh seluruh komponen warga Negara karena dengan pendidikan waga Negara akan mampu merubah sikap dan perilaku bahkan hidup mereka yang lebih baik. Namun apabila kita melihat tingkat pendidikan yang ada di Desa Seburuk 1 kabupaten Sekadau. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang cukup lumayan karena kebanyakan dari mereka adalah lulusan SMP dan SMA bahkan ada yang S1 Untuk itu bagaimana seorang pemerintah untuk dapat menggali potensi-potensi pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa tersebut.

## 3) Sikap Mental Masyarakat
Faktor tradisi masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat memang selalu ada seperti berpesta. Memang kebiasaan- kebiasaan seperti itu sangat sulit untuk kita rubah karena sudah tertanam dalam jiwa mereka termasuk hal tersebut adalah budaya masyarakat Dayak tinggal bagaimana pemerintah Desa dapat memperhatikan hal- hal tersebut di atas dan apabila terdapat hal-hal yang positif atau faktor tradisi- tradisi positif masyarakat seperti kemauan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif maka pemerintah Desa dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk menunjang keberhasilan kepemimpinannya serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

## 4) Faktor Ekonomi
Pada umumnya masyarakat Desa Seburuk 1 memiliki mata pencaharian sebagai petani, dengan bertani mereka merasa kebutuhan masih belum mencukupi dan ada juga yang beberapa mengharuskan mereka agar bekerja di luar Desa.
Simpulan 1.  Peranan pemerintah Desa dalam menungkatkan partisipasi masyarakat bagi terlaksananya pembangunan sudah berperan dengan baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat,
2.  Kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah mampu dan sesuai dengan informasi yang ada. Terdapat beberapa faktor penghambat namun hal yang demikian masih dapat diantisipasi oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kepala Desa atau dengan sebutan lain hukum tua lewat motivasimotivasi yang disampaikan langsung serta selalu meningkatkan efektifitas  kerja  dan  setiap  aparatur pemerintah.
3.  Dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai administrator dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil karena para pemerintah Desa dan aparatur pemerintah
sering terjun langsung ke lapangan untuk memantau ataupun untuk mengawasi langsung setiap kegiatan pembangunan yang sementara dilaksanakan secara langsung.
4.  Khusus dalam pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan pembangunan, pemerintah desa juga dituntut untuk mengelolanya berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi Negara karena itu pengembangan kinerja pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanan serta sumber daya manusia pemberi pelayanan. Berdasarkna pada kesimpualan tersebut penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
1.  Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut.
2.  Bagi Desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh  Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa  Desa di Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat.
4.  Dalam konteks otonomi, Daerah dan Desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan di atas. Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama diseluruh Indonesia hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Bottomore T. B. 2004. Elit dalam Masyarakat. Gunung Agung. Jakarta. Colleta dan Kayam, 1987, Pengembangan Wilayah Pedesaan. Bina Aksara. Jakarta.
Karthohadikusumo S. 2000. Struktur Interaksi Kelompok Elit dalam Pedesaan. PT Prima. Jakarta.
Landis H. Paul, 2000. Emansipasi dan Demokrasi mulai dari Desa. LAPERA, Pustaka Utama. Jakarta.
Mubiyarto, 1984. Pembangunan Pedesaan dan masalah Kepemimpinan. LIBERTY. Yogyakarta.
Ndraha Taliziduhu, 1987. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan. Yayasan Karya   Dharma. Jakarta.
Sugiyono, 2003. Statistika untuk penelitian. Alfabeta. Bandung. Bryant and White, 1982. Pembangunan Masyarakat. LIBERTY. Yogyakarta. Supriyatna, 1985. Otonomi dan Pemberdayaan Desa. LAPERA, Pustaka Utama. Yogyakarta.
Suyanto M. 2002. Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sumardi and Evers, 1982. Kelompok Elit dan Hubungan sosial di Pedesaan. Pustaka Grafita Kita. Jakarta.
Siagian P. Sondang ,1983. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta. Thoa Miftah ,1986. Kepemimpinan dalam Manajemen. CV Rajawali. Jakarta. UU Desa No. 32 tahun 2004 dan UU Desa No. 6 tahun 2014 Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 Ugburn William, 1995. Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Masyarakat. Pustaka Grafita Kita. Jakarta.
Widjaja, HAW, 2003. Otonomi Desa. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

## IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UPAYA PENCEGAHAN BEREDARNYA TABUNG GAS LPG 3 KG RUSAK ATAU BOCOR OLEH PIHAK PANGKALAN DI PINOH KOTA
Redin

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : redin@gmail.com Abstract Conversion of kerosene to gas has a positive impact, because switching from kitchen fuel to gas or LPG causes an increase in demand for 3 kg LPG for households or small and medium enterprises. The magnitude of demand, has an impact on the emergence of 3 Kg LPG gas bases that sell gas directly to consumers. However, the base has responsibility in preventing the circulation of 3 kg broken / leaked LPG tubes before being sold to consumer consumers. The purpose of  this  study  is  to  find  out  and  examine  the implementation of Article 8 of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in an effort to prevent the circulation of LPG 3 gas cylinders kg was damaged / leaked by Pangkalan in Pinoh City of Melawi Regency and to find out the efforts made by the base in preventing the circulation of damaged / leaked 3 kg LPG gas cylinders to consumers in Pinoh Kota. The results of the study revealed that the implementation of Article 8 of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in an effort to prevent the circulation of damaged / leaked 3 Kg LPG gas cylinders by Pangkalan in Pinoh Kota Melawi Regency was properly implemented and in line with the mandate of the law. . It is evident from the absence of consumers who have bought or exchanged tubes in damaged / leaky conditions, meaning that the protection of consumers using 3 kg LPG in Pinoh City Melawi Regency has been carried out by the LPG 3 Kg base properly and responsibly. Thus, the 3 Kg LPG base has tried to prevent the circulation of damaged / leaked 3 kg LPG gas cylinders before arriving at consumers in Pinoh, Melawi Regency. This is evidenced by the examination effort every time there is a distribution of tubes from agents to the base before being marketed at the consumer level, the findings of damaged
/ leaked tubes are stored in special storage warehouses and not sold to consumers with the intention of providing security and safety for consumers user of 3 kg LPG in Pinoh, Melawi Regency.
Keywords: Prevention, Consumers, Base, 3Kg LPG Damaged / Leaked.
Abstrak Konversi minyak tanah ke gas memberikan dampak positif, sebab dengan beralihnya bahan bakar dapur ke gas atau LPG menyebabkan meningkatnya permintaan akan kebutuhan LPG 3 Kg bagi rumah tangga atau usaha kecil menengah. Besarnya permintaan, berdampak pada munculnya pangkalan gas LPG 3 Kg yang menjual langsung gas kepada konsumen. Namun demikian pihak pangkalan memiliki tanggjungjawab dalam mencegah beredarnya tabung LPG 3 Kg rusak/bocor sebelum dijual kepada konsumen pengguna. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Pasal 8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam upaya pencegahan beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/bocor oleh Pangkalan di Pinoh Kota Kabupaten Melawi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak pangkalan dalam mencegah beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/bocor  kepada konsumen di Pinoh Kota. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam upaya pencegahan beredarnya tabung gas LPG 3 Kg Rusak/Bocor oleh Pangkalan di Pinoh Kota Kabupaten Melawi sudah diimplementasikan dengan baik dan benar sejalan dengan amanat dari undang-undang tersebut. Terbukti dari tidak adanya konsumen yang pernah membeli atau menukarkan tabung dalam keadaan rusak/
bocor, artinya bahwa perlindungan terhadap konsumen pengguna LPG 3 Kg di Pinoh Kota Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan oleh pihak pangkalan LPG 3 Kg dengan baik dan bertanggungjawab. Dengan demikian maka pihak pangkalan LPG 3 Kg sudah berupaya melakukan pencegahan beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/bocor sebelum sampai kepada konsumen di Pinoh Kota Kabupaten Melawi. Hal tersebut terbukti dengan adanya upaya pemeriksaan setiap kali ada distribusi tabung dari agen ke pangkalan sebelum di pasarkan pada tingkat konsumen, hasil temuan tabung yang rusak/bocor di simpan di gudang penyimpanan khusus dan tidak di jual kepada konsumen dengan maksud memberikan keamanan dan keselamatan bagi konsumen pengguna LPG 3 Kg di Pinoh Kota Kabupaten Melawi.
Kata Kunci: Pencegahan, Konsumen, Pangkalan, LPG 3 Kg Rusak/Bocor.

## PENDAHULUAN
Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen.
Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan- perkembangan perekonomian terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat
digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi hampir semua kebutuhan, salah satunya adalah penggunaan produk tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Kepedulian terhadap nasib konsumen sudah dibuktikan dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973, dan berpuncak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pasal 1 butir 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “barang” adalah: “Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen” . Terbukanya pasar gas nasional sebagai akibat dari proses konversiminyak tanah ke gas untuk penggunaan tingkat rumah tangga harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar. Sebagaimana diketahui bahwa panjangnya rantai distribusi tabung gas LPG 3 kg dari Pertamina sampai tingkat Pangkalan dapat mengakibatkan tabung mengalami kerusakan atau bocor. Sebagai akibatnya akhir-akhir ini ada beredar tabung gas rusak/bocor di agen ataupun di tempat- tempat pangkalan gas LPG yang dapat membahayakan kehidupan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen sebagai pengguna. Sehingga pelaku usaha perlu memperhatikan ketersediaan, kondisi dan kelayakan dari suatu barang sebelum dijual kepada konsumen. Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan : “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi “. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka Pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. PT Pertamina Persero sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara dikatakan sebagai pelaku usaha utama dalam produksi gas LPG yang distribusinya kepada agen terlebih dahulu, baru kemudian ke tingkat pangkalan-pangkalan gas LPG sebelum masuk ke konsumen sebagai pengguna.
Dalam proses distribusi inilah pentingnya peran agen atau pangkalan gas LPG dalam melakukan pengecekan kembali kondisi tabung gas, sebelum dipasarkan kepada konsumen. Tujuannya adalah mencegah dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan hak-hak konsumen sebagaimana dengan tegas dilarang dalam Pasal 8 ayat 2 bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Karena konsumen tidak hanya sekedar pembeli, akan tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang menggunakan atau memakai barang dan/atau jasa. Konsumen juga disebut sebagai pemakai.Kata pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir (Ultimate Consumer). Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Maka kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu dan keselamatan di dalam menggunakan produk tersebut. Konsumen menjadi objek dari aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang
sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui cara-cara promosi, cara-cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang digunakan oleh konsumen.
Besarnya permintaan konsumen terhadap LPG 3 kg sejak Januari-Juli 2018, berdampak pada lemahnya kontrol pihak pangkalan dalam melakukan pengecekan dan pencegahan beredarnya tabung LPG 3 kg yang mengalami kerusakan atau bocor kepada konsumen. Untuk itu pentingnya dilakukan pencegahan ditingkat akhir distribusi tabung LPG 3 kg oleh pihak Pangkalan/Sub Agen dengan pengecekan secara cermat terhadap kondisi tabung LPG 3 kg sebelum di perjual- belikan kepada konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018  pada  Pangkalan  Liquefied  Petroleum Gas (LPG) 3 kg Bang Jeki dan Ashandi di PinohKota, Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam upaya pencegahan beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/bocor oleh Pangkalan.Subjek penelitian
ini terdiri dari Pemilik Pangkalan/Sub Agen Bang Jeki dan Pemilik Pangkalan/Sub Agen Ashandi serta 10 orang konsumen pengguna tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Subjek penelitian untuk konsumen ditentukan berdasarkan metode Incidental Sampling, yaitu metode pengambilan dengan memilih siapa yang kebetulan ada/dijumpai sedang membeli atau menukarkan tabung LPG 3 kg di dua pangkalan tersebut. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dari penelitian ini yang pertama melakukan pengamatan (observasi) terhadap distribusi tabung LPG 3 kg dari Agen ke pangkalan dan dari pangkalan ke konsumen, serta pengecekan tabung oleh pangkalan sebelum di jual kepada konsumen. Kedua, melakukan wawancara (interview) kepada pemilik pangkalan Bang Jeki dan pangkalan Ashandi berdasarkan daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan sesuai dengan aspek masalah yang diteli. Tujuan dari wawancara adalah untuk mencari informasi dari tentang implementasi Pasal 8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pencegahan beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/bocor oleh pangkalan dan upaya yang dilakukan oleh pangkalan dalam mencegah beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/bocor kepada konsumen. Ketiga, Studi Kepustakaan (Library Resarch), yaitu dengan meneliti atau menelaah undang- undang, buku-buku literatur dan referensi- referensi lain yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.
Analisis data, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa asas umum (pengetahuan baru).

## PEMBAHASAN
1.  Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam upaya pencegahan
beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/ bocor oleh Pangkalan di Pinoh Kota
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Bang Jeki pada tanggal 31 Juli 2018, diperoleh informasi bahwa pihak pangkalan LPG 3 Kg mengetahui tentang telah berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hasil wawancara dengan Pangkalan LPG 3 Kg Ashandi juga menyatakan telah mengetahui tentang berlakunya UUPK tersebut. Selanjutnya hasil wawancara dengan konsumen pengguna LPG 3 Kg, menyatakan bahwa sudah mengetahui terkait berlakunya UUPK tersebut.
Mengacu pada hasil wawancara tersebut diketahui bahwa, pihak Pangkalan LPG 3 Kg dan Konsumen pengguna LPG 3 Kg di Pinoh Kota Kabupaten Melawi sudah mengetahui tentang berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian maka, pihak Pangkalan LPG 3 Kg telah mengetahui tujuan dari perlindungan konsumen, termasuk di dalamnya adalah konsumen pengguna LPG 3 Kg. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan bahwa, perlindungan konsumen bertujuan : (a). Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (b). Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa; (c). Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d). Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (e). Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (f). Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Keenam tujuan di atas merupakan
sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Jadi semata-mata tujuan dalam perlindungan konsumen itu ialah untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Berdasarkan observasi lapangan terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah berupaya mensosialisasikan pentingnya pelaku usaha menghormati dan mengutamakan hak-hak konsumen dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk di dalamnya dalam kegiatan usaha LPG 3 Kg. Hal ini menunjukkan bahwa, perlindungan konsumen merupakan tujuan utama bagi pelaku usaha dalam memasarkan barang dan jasanya, sehingga hak-hak konsumen tidak terabaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Bang Jeki dan Pangkalan LPG 3 Kg Ashandi pada tanggal 31 Juli 2018, diperoleh informasi bahwa sebagai pelaku usaha pihak pangkalan berkewajiban melayani konsumen secara benar dan jujur serta memasarkan LPG 3 Kg berdasarkan ketentuan standar mutu barang. Bentuk pelayanan demikian sudah dilakukan sebagai upaya untuk menarik konsumen pengguna LPG 3 Kg, sisi lainnya hal tersebut merupakan kewajiban dari pada pihak Pangkalan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPK. Selanjutnya hasil wawancara dengan konsumen pengguna LPG 3 Kg, diperoleh informasi bahwa sebagian besar konsumen sudah mengetahui tentang hak-hak konsumen yang dilindungi, perlindungan hak-hak konsumen merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak pelaku usaha. Mengacu pada hasil wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa, pihak Pangkalan LPG 3 Kg dan Konsumen pengguna
LPG 3 Kg di Pinoh Kota Kabupaten Melawi sudah memahami dan mengetahui tentang norma-norma yang di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang hak-hak pengguna LPG 3 Kg dan kewajiban pihak Pangkalan LPG 3 Kg dalam memberikan pelayanan dan perlindungan konsumen. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan studi kepustakaan maka dalam Pasal 7 UUPK menyatakan kewajiban pelaku usaha adalah:
a.  Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b.  Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
a.  Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
c.  Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
d.  Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
e.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
f.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Atas dasar kewajiban secara normatif yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut di atas, maka sangat penting peran pelaku usaha dalam melakukan pengecekan dan pencegahan beredarnya  tabung  Liquefied  Petroleum  Gas (LPG) 3 kg dalam keadaan rusak atau bocor kepada konsumen pengguna yang dapat merugikan pihak konsumen pengguna tabung gas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Bang Jeki dan Pangkalan LPG 3 Kg Ashandi pada tanggal 31 Juli 2018, diperoleh informasi bahwa sebagai pelaku usaha pihak pangkalan LPG 3 Kg tidak
pernah menjual atau memasarkan dengan sengaja LPG 3 Kg dalam keadaan Rusak/ Bocor kepada konsumen. Sebelum LPG 3 Kg di jual kepada konsumen pihak pangkalan terlebih dahulu melakukan pengecekan secara keseluruhan kondisi tabung LPG 3 Kg yang baru diterima dari agen, hal tersebut untuk menghindari bahaya ledakan dari tabung LPG 3 Kg tersebut yang dapat merugikan konsumen. Untuk tabung yang diduga bocor dilakukan pengecekan dengan cara merendam tabung di dalam bak berisi air. Sebagaimana diketahui bahwa pangkalan LPG 3 Kg merupakan pelaku usaha terakhir sebelum tabung LPG 3 Kg sampai pada konsumen akhir sebagai pengguna. Untuk itu peran dari pangkalan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen menjadi sangat penting dengan cara melakukan pemeriksaan kondisi tabung untuk mengetahui adanya kerusakan dan kebocoran pada tabung LPG.Tujuannya adalah mengimplementasikan dengan baikamanat dari Pasal 8 UUPK di tingkat pelaku usaha khususnya pangkalan LPG 3 Kg di Pinoh Kota Kabuaten Melawi Hasil wawancara dengan dengan konsumen pengguna LPG 3 Kg menyatakan bahwa belum pernah membeli atau menukarkan tabung gas LPG 3 Kg dalam kondisi rusak/bocor dari Pangkalan LPG 3 Kg di Pinoh Kota Kabupaten Melawi. Mengacu pada hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa pihak pangkalan LPG 3 Kg telah melakukan pemisahan terlebih dahulu tabung yang rusak atau bocor dan tidak dijual kepada konsumen. Dengan demikian implementasi dari Pasal 8 ayat 4 UUPK sudah dilaksanakan oleh pihak Pangkalan LPG 3 Kg di Pinoh Kota Kabupaten Melawi.
Berdasarkan observasi lapangan terlihat bahwa pihak pangkalan pada saat tabung LPG 3 Kg masuk dari Agen LPG 3 Kg segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tabung, setiap tabung yang rusak/ bocor dilakukan pemisahan dan disimpan di gudang khusus yang sudah disediakan oleh Pangkalan Bang Jeki dan Pangkalan Ashandi, sehingga LPG yang dijual kepada konsumen adalah yang dalam kondisi baik dan aman. Untuk lebih menguatkan hasil wawancara dan observasi peneliti,
berdasarkan studi kepustakaan maka upaya pencegahan pada tingkatan pelaku usaha sangat dianjurkan oleh UUPK dalam Pasal 8 ayat (2) sebelum barang/jasa di pasarkan kepada konsumen “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.” Ayat 4 “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.
Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 ayat 1 yang menyatakan dengan tegas bahwa : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa : a. Perampasan barang tertentu; b. Pengumuman keputusan hakim; c. Pembayaran ganti rugi; d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. Pencabutan izin usaha.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan diperoleh hasil penelitian bahwa implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam upaya pencegahan beredarnya tabung gas LPG 3 Kg Rusak/Bocor oleh Pangkalan di Pinoh Kota Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sejalan dengan amanat dari undang-undang tersebut. Terbukti dari tidak adanya konsumen yang pernah membeli atau menukarkan tabung dalam keadaan rusak/bocor. Hal ini menegaskan bahwa UUPK berlaku efektif dalam melindungi konsumen pengguna LPG 3 Kg di Pinoh Kota Kabupaten Melawi.Pihak pangkalan LPG 3 Kg telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik dan bertanggungjawab dengan sampel Pangkalan Bang Jeki dan Pangkalan Ashandi.
Sumber : Pangkalan Ashandi, Tahun 2018 Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa dengan valume kontrak yang sama dengan pangkalan Bang Jeki, pangkalan Ashandi hanya mampu menjual 35.229 saja atau 99% saja pencapaian dari pada volume kontrak. Sepanjang Januari-Juli 2018 jumlah tabung rusak sebanyak 5 tabung, bulan Mei dan Juni tidak ada masuk tabung rusak dari agen. Sedangkan tabung bocor berjumlah 18 tabung, dengan jumlah tabung bocor terbanyak masuk pada bulan Juni berjumlah 5 buah. Jika diperhatikan dari kedua tabel di atas terlihat tabung bocor lebih banyak dari tabung yang rusak pada periode bulan yang sama dengan valume penjualan yang berbeda, artinya bahwa pihak Pertamina belum memeriksa dengan seksama kondisi tabung sebelum di distribusikan ke pihak agen yang menyuplai kebutuhan LPG 3 Kg di pangkalan-pangkalan LPG 3 kg di Pinoh Kota.
Berdasarkan observasi lapangan terlihat bahwa terdapat beberapa tabung LPG 3 Kg yang rusak, dengan kerusakannya terdapat pada Hand Guard, Footring, Valve, bocor bodi dan cat kusam/karatan. Dari beberapa macam bentuk kerusakan yang terjadi pada tabung, yang paling banyak ada pada cat kusam/ karatan. Berikutnya diikuti oleh handguard, footring, valve dan terakhir adalah bocor bodi (bocor tabung), bocor tabung inilah yang sangat berbahaya apabila terjual kepada konsumen dapat mengakibatkan ledakan yang menimbulkan kerugian materi ataupun korban jiwa bagi konsumen pengguna.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Bang Jeki dan Pangkalan LPG 3 Kg Ashandi pada tanggal 31 Juli 2018, diperoleh informasi bahwa cara pihak pangkalan dalam menangulangi tabung gas LPG 3 Kg yang rusak/bocor, memiliki beberapa tahapan berikut ini :
1.  Pemeriksaan dan inventarisir setiap tabung berdasarkan kerusakan yang terjadi
1.  Upaya Pihak Pangkalan dalammencegah beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/ bocor  kepada konsumen di Pinoh Kota Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Bang Jeki dan Pangkalan LPG 3 Kg Ashandi pada tanggal 31 Juli 2018, diperoleh informasi bahwa setiap 5.040 tabung LPG 3 Kg yang di distribusikan dari agen ke Pangkalan selalu terdapat tabung yang rusak atau bocor, walaupun dalam pengiriman dari agen terdapat laporan serah terima barang bahwa semua tabung dalam kondisi baik dan siap digunakan. Untuk mendukung keterangan dari narasumber, berikut diuraikan data dalam bentuk tabel di bawah ini :
Tabel 1 Tabung LPG 3 Kg Rusak/Bocor Pangkalan Bang Jeki Tahun 2018
Sumber : Pangkalan Bang Jeki, Tahun 2018 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa volume kontrak kerjasama pangkalan Bang Jeki LPG 3 Kg pada tahun 2018 sebesar 35.280 tabung dari Januari-Juli 2018, dengan valume penjualan sebesar 35.250 tabung. Artinya volume penjualan hampir sama dengan valume kontrak.Selanjutnya tabung rusak dari Januari-Juli 2018, hanya pada bulan Januari tidak ada tabung rusak, namun pada bulan yang sama terdapat tabung yang bocor. Jumlah tabung rusak Februari-Juli 2018 berjumlah 10 tabung, jumlah tabung tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah tabung bocor sebanyak 19 tabung. Banyaknya jumlah tabung yang rusak dan bocor mengindikasikan bahwa pentingnya tanggungjawab pihak pangkalan dalam mencegah beredarnya tabung yang rusak atau bocor kepada konsumen.
Tabel 2 Tabung LPG 3 Kg Rusak/Bocor Pangkalan Ashandi Tahun 2018
Bulan Volume Kontrak Volume Penjualan Tabung Rusak Tabung Bocor Januari 5.040 5.000 0 2 Februari 5.040 5.000 2 1 Maret 5.040 5.000 1 3 April 5.040 5.100 1 2 Mei 5.040 5.040 2 3 Juni 5.040 5.040 3 5 Juli 5.040 5.070 1 3 Jumlah 35.280 35.250 10 19
Bulan Volume Kontrak Volume Penjualan Tabung Rusak Tabung Bocor Januari 5.040 5.000 1 3 Februari 5.040 5.050 1 2 Maret 5.040 5.040 2 0 April 5.040 5.020 1 4 Mei 5.040 5.040 0 2 Juni 5.040 5.035 0 5 Juli 5.040 5.044 2 2 Jumlah 35.280 35.229 5 18
dilakukan pada saat tabung didistribusikan dari agen ke pangkalan.
2.  Khusus tabung yang rusak di atas 80% tetapi tidak bocor dimasukan ke gudang penyimpanan khusus.
3.  Tabung yang dinyatakan bocor atau mengeluarkan bau gas disimpan di gudang penyimpanan khusus.
Hasil wawancara dengan pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Bang Jeki dan Pangkalan LPG 3 Kg Ashandi pada tanggal 31 Juli 2018, menyatakan bahwa tidak ada alat khusus yang digunakan untuk mengetahui tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan rusak/ bocor, secara sederhana jika tabung rusak hanya diperiksa dan dikira saja persentase kerusakannya. Sedangkan untuk tabung yang bocor, mengandalkan indra penciuman dan merendamkan tabung ke dalam bak berisi air. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan konsumen pengguna LPG 3 Kg menyatakan bahwa tidak mengetahui upaya pihak pangkalan dalam mencegah beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/bocor kepada konsumen, secara sederhana konsumen bebas memilih setiap tabung yang dijual dan memeriksanya dengan seksama untuk mengetahui kondisi tabung sebelum membeli. Mengacu pada hasil wawancara tersebut diketahui bahwa, dalam sekali distribusi tabung LPG 3 Kg dari agen ke pangkalan dengan valume kontrak 5.040 tabung selalu terdapat tabung yang rusak atau bocor, sehingga menjadi sangat penting bagi pangkalan melakukan pengecekan kondisi tabung secara keseluruhan sebelum di jual kepada konsumen untuk mencegah beredarnya tabung yang rusak atau bocor, hal ini bertujuan agar hak-hak konsumen benar- benar terlindungi. Sebab konsumen sendiri tidak mengetahui secara nyata bahwa pihak pangkalan melakukan upaya pencegahan sebelum tabung-tabung dipasarkan kepada konsumen. Apabila sudah dipasarkan, pilihan ada pada konsumen untuk memilih dan memeriksa guna  pemakaian atau pemanfaatan barang, demi kemananan dan keselamatannya sendiri. Berdasarkan observasi lapangan terlihat bahwa setiap distribusi tabung LPG 3 Kg dari agen ke pangkalan, langkah utama yang dilakukan oleh pihak pangkalan adalah
melakukan pemeriksaan kondisi tabung. Sehingga tabung yang rusak atau bocor dapat diketahui sedini mungkin sebelum di jual kepada konsumen, pemeriksaan kondisi tabung dilakukan di dalam gudang penyimpanan, sehingga konsumen tidak mengetahui upaya dari pihak pangkalan dalam mencegah beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/ bocor sebelum dipasarkan kepada konsumen. Berdasarkan hasil observasi tersebut diketahui bahwa pihak pangkalan sebagai pelaku usaha telah berupaya untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 UUPK.
Selain pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 UUPK, konsumen sebagai pengguna LPG 3 Kg juga berkewajiban: a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, demi kemananan dan keselamatan; b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang; dan c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan diperoleh hasil penelitian bahwa pihak pangkalan LPG 3 Kg sudah berupaya melakukan pencegahan beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/bocor kepada konsumen di Pinoh Kota Kabupaten Melawi. Hal tersebut terbukti dengan adanya upaya pemeriksaan setiap kali ada distribusi tabung dari agen ke pangkalan sebelum di pasarkan pada tingkat konsumen, hasil temuan tabung yang rusak/bocor di simpan di gudang penyimpanan khusus dan tidak di jual kepada konsumen dengan maksud memberikan keamanan dan keselamatan bagi konsumen pengguna LPG 3 Kg di Pinoh Kota Kabupaten Melawitelah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## SIMPULAN
1.  Bahwa implementasi Pasal 8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam upaya pencegahan beredarnya tabung gas LPG 3 Kg Rusak/Bocor oleh Pangkalan di Pinoh Kota Kabupaten Melawi sudah diimplementasikan dengan baik dan benar sejalan dengan amanat dari undang-
undang tersebut. Terbukti dari tidak adanya konsumen yang pernah membeli atau menukarkan tabung dalam keadaan rusak/bocor, yang artinya perlindungan terhadap konsumen pengguna LPG 3 Kg di Pinoh Kota Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan oleh pihak pangkalan LPG 3 Kg dengan baik dan bertanggungjawab.
2.  Bahwa pihak pangkalan LPG 3 Kg sudah berupaya melakukan pencegahan beredarnya tabung gas LPG 3 kg rusak/ bocor kepada konsumen di Pinoh Kota Kabupaten Melawi. Hal tersebut terbukti dengan adanya upaya pemeriksaan setiap kali ada distribusi tabung dari agen ke pangkalan sebelum di pasarkan pada tingkat konsumen, hasil temuan tabung yang rusak/bocor di simpan di gudang penyimpanan khusus dan tidak di jual kepada konsumen dengan maksud memberikan keamanan dan keselamatan bagi konsumen pengguna LPG 3 Kg di Pinoh Kota Kabupaten Melawi. Berdasarkan pada Kesimpulan tersebut penulis menyarankan beberapa hal berikut ini :
1.  Agar implementasi Pasal 8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam upaya pencegahan beredarnya tabung gas LPG 3 Kg Rusak/Bocor tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak Pangkalan saja, melainkan menjadi tanggung jawab pihak agen dan Pertamina sebagai rantai utama distribusi LPG 3 Kg.
2.  Agar upaya pihak pangkalan dalam mencegah beredarnya tabung LPG 3 kg rusak/bocor kepada konsumenlebih efektif sebaiknya pihak Pertamina memberikan suatu alat khusus untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebocoran pada tabung.

## DAFTAR PUSTAKA
A.W. Troelsrup, 1974, The Consumer in American Soceity : Personal and Family Finance, ed. 5, New York : Merrow Hill Ade Maman Suherman, 2002, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Jakarta : Ghalia Indonesia
Ari Purwandi, Perlindungan Hukum Konsumen Dari Sudut Periklanan, Majalah Hukum Trisakti No. 21 Tahun XII/Januari 1996, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta Az. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta : Dana widya , 1995, Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Jakarta : Pustaka Sinar Harapan Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) : Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Konsumen Atas Kelalaian Produsen, Departemen Kehakiman RI, 1992 Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika Barda Nawawi Arief, Martini Hardadi, 1992, Instrumen Penelitian, Yogyakarta : University Press Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1992, Aspek Yuridis dan Cara Penanggulangan Persaingan Curang, Makalah, Yogyakarta.
Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Hadari Nawawi, 2007, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gajah Mada University Press Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta-FH UI Pascasarjana Koesnadi Hardjasoemantri, 1994, Hukum Tata Lingkungan, Cet. 11, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia
, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghaila Indonesia , 1989, Persfektif  Sosial dalam Pemahamam Masalah-Masalah Hukum, Semarang : Agung Press RUUPK di Mata Pakar Hukum Jerman,

## 44 Perahu, Volume 6 Nomor 1, September 2018, Hlm 35-44
Warta Konsumen Tahun XXIV No. 12 Desember, 1998
S. Nasution, 1998, Metode Penelitian
Naturalistik Kualitatif, Bandung : Tarsito
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta :
Grasindo Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universias Indonesia Struss. Anselm, Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Prosedur, Teknik dan Teori Grounded), Surabaya : Bina Ilmu Sudarsono, 1999, Kamus Hukum, Jakarta  : Rineka Cipta Sutan Remi Sjahdeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta :  Institut Bankir Indonesia Tatik Suryani, 2003, Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta  : Dana Widya Tria Sasangka Putra, 2006, Perlindungan Konsumen dalam Era Consumerism- Wise di Indonesia, Jakarta : Harian Pelita Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Abstract
The lower level of community participation today is because in the development the village government has managed  its  finances  autonomously  in  the form of a Village Fund Budget (ADD) so that development is generally financed from ADD in addition to project development patterns without involving the community. The research method used is a qualitative descriptive approach, the data analysis technique is qualitative, the tools used are the Observation Guide, interview guide and documentation. The research subjects were 8 people, namely the Village Head, BPD Chairperson, 5 Village Adat Village and Community Chairpersons. The results of the study showed that the form of community participation in the form of proposals was only delivered at the village development planning meeting. The motivation of the community in involvement is very low, namely as wage workers in the implementation of development project work by the village government and has never been done in mutual cooperation or in the form of community self-help. Human resources in the village government are in accordance with the standards of equivalent high school education, whereas as in Law Number 6 of 2014, they do not yet have an understanding in mobilizing local communities to participate in the development system. Keywords: Participation, Community, Development
Abstrak Semakin rendahnya partisipasi masyarakat dewasa ini karena dalam pembangunan pemerintah desa telah mengelola keuangan secara otonom dalam bentuk Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga pembangunan umumnya dibiaya dari ADD selain itu pola pembangunan berbentuk
proyek tanpa melibatkan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptip kualitatif, teknik analisis data adalah kualitatif, alat yang digunakan yaitu Panduan Observasi, Pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian sebanyak 8 orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Adat Desa dan Masyarakat sebanyak 5 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa usulan yang hanya disampaikan pada saat musrenbangdesa. Motivasi masyarakat dalam keterlibatan sangat rendah yaitu sebagai pekerja upahan dalam pelaksanaan kerja proyek pembangunan oleh pemerintah desa dan belum pernah di kerjakan secara gotong-royong atau dalam bentuk swadaya masyarakat. Sumber Daya Manusia pada pemerintah desa sudah sesuai dengan standar pendidikan SMA sederajat sedangkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 akan tetapi belum memiliki pemahaman dalam menggerakan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam sistem pembangunan.
Kata Kuncin : partisipasi, Masyarakat, Pembangunan Latar Belakang Pembangunan nasional merupakan keseluruhan dari pembangunan yang meliputi pembangunan daerah sehingga pembangunan daerah dapat dikatakan sebagai bagian dari pembangunan nasional itu sendiri. Pembangunan daerah tentunya sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan yang telah di musyawarahkan melalui tahapan- tahapan Musrenbang mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat Kabupaten. Didalam rencana pembangunan daerah khususnya pembangunan desa akan sangat terarah jika pembangunan tersebut mengacu pada pengembangan potensi yang dapat diarahkan

## UPAYA PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA WANA BAKTI KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG

## Antonius Erwandi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang Email: erwandi.unka@gmail.com
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah perdesaan tentunya akan sangat tergantung dari dukungan masyarakat setempat walaupun rencana dan pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik namun tidak melibatkan masyarakat akan dapat menimbulkan berbagai masalah dan kontroversi dalam proses pembangunan tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program kerja pembangunan pemerintah memegang peran dan kedudukan yang sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa kesadaran di dalam masyarakat terhadap rasa memiliki dari hasil pembangunan tersebut. Selain itu program pembangunan pemerintah tentunya harus semaksimal mungkin menyentuh aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling utama atau yang bersifat khusus bagi masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut akan sangat menunjang seluruh kegiatan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya. Adanya keterlibatan pemerintah yang sifatnya berkelanjutan terhadap   pembangunan di berbagai bidang yang kemudian didukung oleh segenap lapisan masyarakat maka program pembangunan akan dengan mudah dijalankan dan hasilnya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari., keterlibatan masyarakat juga sangat penting dimana potensi yang tersedia di daerah masih sangat melimpah untuk dapat dijadikan suatu prospek yang memberikan kontribusi positif bagi setiap orang. Partisipasi masyarakat sebagai bentuk kesadaran akan tanggungjawab bersama dalam mamajukan pembangunan dapat diwujudkan dengan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam setiap program pembangunan. Berdasarkan Undang- undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 menyebutkan : (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
a.  memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.  mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c.  memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d.  menetapkan Peraturan Desa; e.  menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f.  membina kehidupan masyarakat Desa; g.  membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h.  membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i.  mengembangkan sumber pendapatan Desa; j.  j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k.  mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l.  memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n.  mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o.  melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada amanat Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut tugas pelaksanaan pembangunan yang di emban oleh pemerintahan desa tentunya diarahkan pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga pembangunan dapat bermanfaat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu pada poin (2) huruf m yaitu mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dapat di tafsirkan bahwa harus ada keterlibatan masyarakat di dalam prosespembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan untuk itulah diperlukan adanya sutau strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 menyatakan : (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Mewujudkan pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan di dalam masyarakat tentunya secara konkrit dalam bentuk partisipasi menyeluruh, partisipasi yang bersifat menyeluruh memerlukan pendekatan yang intensif dari pemerintah desa melalui kerja yang lebih nyata dan lebih terarah dan yang paling penting yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa itu sendiri. Transformasi dalam struktur ekonomi, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Mengacu pada pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa pembangunan secara umum diarahkan pada seluruh aspek yang berkenaan dengan kepentingan  masyarakat  di  berbagai  sektor. Keberlanjutan pelaksanaan pembagunan pedesaan, pemerintah haruslah mendasarkan pada pengakuan akan peranan penting yang dimainkan oleh pedesaan sejak dahulu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa desa mempunyai makna yang strategis bagi setiap pertumbuhan. Menurut Soetrisno, (2001: 48) menegaskan pembangunan
masyarakat desa merupakan suatu proses dimana orang-orang yang ada di masyarakat tersebut pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama- sama memenuhi keinginan mereka. Jadi dalam pembangunan masyarakat desa merupakan tindakan kolektif, dalam artian material dan spiritual. Talidazuhu Ndraha (dalam Soetrisno, 2001: 51) memberikan beberapa kriteria yang terdapat dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu :
1.  Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembagunan
2.  Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan
3.  Kemampuan masyarakat desa untiuk berkembang telah dapat ditingkatkan
4. Prasarana  fisik  telah  dapat  dibangun dan dipelihara
5.  Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara Sedangkan Mely G. Tan dan Koentjaraningrat (dalam Soetrisno, 2001:37) memberikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan masyarakat desa, yaitu :
1.  Hasil usaha pembaharuan tersebut harus dapat dilihat secara konkrit dalam waktu yang singkat
2.  Usaha pembaharuan tersebut harus dapat bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan
3.  Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan sistem nilai budaya dan norma-norma yang masih berlaku di dalam masyarakat desa
Sejalan dengan pemaparan diatas, dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah; partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut Sahidu (1998 :147) terdapat tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:
1.  Learning process; Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati,
menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2.  Institusional development;
Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial. 3.  Participatory; Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat
Berdasarkan pada prinsip tersebut dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat akan aktif jika dilakukan berdasarkan adanya karakter sosial budaya di mana institusional masyarakat sudah lama terbentuk serta adanya fakta yang dapat terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Metode Penelitian Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk deskriptif analisis. Menurut Mardalis (2003 : 26) mengungkapkan defenisi penelitian deskriptif  bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa saja yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasi kondisi- kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Metode penelitian deskriptif yang secara teknis ini termasuk dalam bentuk penelitian kualitatif dengan mengandalkan observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai instrumen pengumpulan data. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Arikunto (2007 : 114) mengatakan bahwa ”penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan”. Lebih lanjut Nazir (2003:54) mengatakan bahwa:
”Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif  adalah suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara memberikan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan aktual pada saat penelitian dilakukan tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian dengan jenis deskriptif termasuk dalam pendekatan kualitatif, menurut Mardalis ( 2003 : 24 ) metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menurut Moleong (2005 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selanjutnya menurut Satori (2009 :22) penelitian kualitatif adalah ” penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting tersebut berupa kejadian/fenomena atau gejala sosial.
Berdasarkan pada beberapa pendapat tersebut, dapat di asumsikan bahwa pendekatan penelitian kualitatif berarti mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data, analisis data yang relevan dan diperoleh secara alamiah. Menurut Arikunto (2007 : 86) subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel tersebut melekat, tempat variabel berada dan
sebagai sumber data karena darinya dapat diperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu: 1. Kepala Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang sebagai kepala administratif di wilayah Desa Wana Bakti 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang selaku perwakilan masyarakat di pemerintahan
3. Ketua adat Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang
.4. Masyarakat Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah sebanyak 5 orang.
Pembahasan Menurut  Cohen  dan  Uphoff  (dalam Harahap 2001: 16), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan. Tjokrowinoto ( dalam Hasibuan, 2003:18), menyatakan alasan pembenar partisipasi masyarakat dalam pembangunan:
1.  Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2.  Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3.  Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi lokal yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4.  Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5.  Partisipasi memperluas wawasan penerima proyek pembangunan.
6.  Partisipasi akan memperluas
jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat. 7.  Partisipasi menopang pembangunan
8.  Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia
9.  Partisipasi merupakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
10. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan lokal.
11. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang mengemukakan bahwa nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat saat ini dirasakan sangat kurang terutama dalam aspek pembangunan. Selanjutnya Kepala Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang menceritakan sejarah secara singkat budaya kerjasama pada masyarakat sejak dahulu sebenarnya masih ada hal itu terlihat dari kegiatan masyarajat dalam berladangf atau berkebun masih dikerjakan bersama- sama. Budaya masyarakat tersebut biasa disebut Beduruk (Bahasa Dayak Ketungau) yang artinya pekerjaan di kerjakan beramai- ramai dalam beberapa hari secara bergiliran bagi yang memerlukan.
Selanjunya di kemukakan oleh Kepala Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dalam hasil wawancara bahwa saat ini terjadi perubahan cara pandang masyarakat terkait dengan kegiatan pemerintahan dalam aspek pembangunan. Hal ini disebabkan karena saat ini pemerintah desa sudah memperoleh secara langsung biaya-biaya pembangunan dalam bentuk ADD. Berbeda sekali dalam periode pemerintah desa yang belum di berikan ADD dimana pemerintah desa lebih banyak hanya mengerjakan administrasi pemerintah desa yang tidak langsung mengelola keuangan
desa. Dengan telah berlakunya sistem pemerintahan yang langsung mengelola keuangan tentunya berpengaruh pada cara pandang masyarakat yang seakan-akan setiap kegiatan pembangunan tentunya sudah memiliki biaya dan pekerjaannya dalam bentuk proyek-proyek pemerintah. Berikutnya hasil wawancara dengan kepala Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang diperoleh infromasi bahwa pemerintah desa sampai saat ini sudah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang tidak hanya sekedar terlibat di dalam proses perencanaan akan tetapi pelaksanaan dan juga evaluasi dari pembangunan tersebut. Adapun upaya- upaya yang dilakukan seperti memberikan kewenangan kepada kepala dusun untuk terlibat di dalam pembangunan diwilayahnya dengan mengorganisir masyarakat setempat untuk terlibat. dalam prosesnya walaupun ada biaya-biaya pembangunan akan tetapi biaya tersebut dapat di berikan kepada masyarakat yang bersama-sama bekerja sehingga biaya tidak hanya sekedar untuk para pekerja tukang akan tetapi juga dapat dirasakan bersama masyarakat.
Hasil wawancara dengan Kepala Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang mengatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang saat ini masih dilakukan yaitu dalam bentuk keterlibatan di dalam perencanaan pembangunan yaitu dalam kegiatan Musrenbang Desa. Bentuk partisipasi tersebut tentunya sebagai bagian dari sistem pembangunan yang bersifat Bottom-Up yang melibatkan masyarakat secara langsung. Bentuk partisipasi lainnya dalam bentuk tenaga dalam kegiatan sudah jarang dilakukan kecuali dalam kegiatan kerjabakti bersama. Kepala Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang juga menambahkan partisipasi yang sifatnya gotong royong untuk pembangunan terus diuoayakan pemerintah desa sehingga dapat mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat yang sejak dahulu sesungguhnya sudah dikenal dalam masyarakat kelompok etnik dayak pada umumnya. Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang diperoleh infromasi bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat selama ini jelas menjadi salah satu keinginan pemerintahan desa termasuk di dalam kegiatan pembangunan. Untuk menupayakannya tentunya tidaklah mudah karena sistem pembangunan saat ini sudah ada alokasi biaya yang tersedia yang dapat saja dilakukan dalam bentuk proyek kerja individu. Oleh karena itu sebagai unsur masyarakat di pemerintahan yaitu BPD sering memberikan masukan kepada pemerintah desa uintuk memulai langkah-langkah strategis dalam melibatkan masyarakat salah satunya dengan memberikan informasi yang transparan dalam bentuk pembangunan di desa ini.
Lebih lanjut di kemukakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dinamika bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dinilai sudah cukup baik dan beberapa keterlibatan masyarakat di dusun-dusun juga sudah mulai berjalan dengan baik. Hal itu tentunya tergantung pada pemerintah desa jika kegiatan pembangunan yang sifatnya swadaya tentunya tidak jadi masalah untuk memberikannya kepada masyarakat akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah desa. Pemerintah desa tentunya harus terus mempertahankan kepercayaan masyarakat sehingga peran masyarakat juga dapat meningkat karena masyarakat adalah sasaran dari pembangunan itu sendiri sehingga wajiblah bagi pemerintah desa meningkatkan kesejahteraan dan juga keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam setiap aspeknya.
Berdasarkan hasil wawancara yang terhimpun dari Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dapat dijelaskan bahwa saat ini terjadi perubahan cara pandang masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Perubahan tersebut karena adanya dana pembangunan dalam bentuk ADD untuk pemerintah desa sehingga terkesan pembangunan infrastruktur khususnya dilakukan berdasarkan nilai proyek kerja sesuai anggaran yang tersedia. Sistem pembangunan demikian tentunya memiliki
biaya akan tetapi dalam pelaksanaanya masyarakat dapatsaja terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut. Selain itu pandangan terhadap sistem pembangunan melalui ADD menjadi tanggungjawab pemerintah desa semata sehingga masyarakat enggan untuk terlibat. Dalam perencanaan masyarakat sudah aktif terlibat dalam bentuk memberikan aspirasinya secara langsung. Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua adat Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang diperoleh informasi bahwa dalam hal pembangunan pemerintah desa sudah menganjurkan kepada masyarakat untuk terus tetap aktif dalam berbagai prosesnya. Dilanjutkan oleh Ketua adat Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang anjuran tersebut sudah disosialisasikan dengan tokoh masyarakat dan sudah disampaikan kepada masyarakat setiap tahunnya. Keterlibatan dalam musrenbang desa selama ini menunjukan bahwa masyarakat sudah mulai peduli dengan pembangunan. Berikutnya dijelaskan oleh Ketua adat Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dalam hasil wawancara bentuk partisipasi masyarakat belumlah sepenuhnya mengikuti semua kegiatan pembangunan terutama dalam mengerjakan kegiatan pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan kerja selama ini yang ada di desa umumnya dilakukan berdasarkan pada sistem kerja borongan sedangkan untuk tenaga kerja memang diakui dari masyarakat. Pemahaman terhadap dinamika partisipasi tentunya berlandaskan pada kerja bersama tanpa adanya imbalan. Partisipasi masyarakat dapat saja dalam bentuk yang berbeda seperti partisipasi dalam menjaga dan memelihara infrastruktur yang sudah ada seperti balai dusun, sarana olah raga, jalan dusun dan jembatan serta berbagai fasilitas lainnya yang ada di desa. Lebih lanjut menurut Ketua adat Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang pemerintah desa harus terus mengupayakan partisipasi masyarakat walaupun saat ini dirasakan masih kurang akan tetapi diharapkan pada masa yang akan datang dapat meningkat agar tidak terjadi berbagai  konflik  yang  kurang  baik  antara masyarakat dan pemerintah desa. selain itu
bentuk partisipasi masyarakat yang langsung terlibat baik dalam skala kerja maupun dalam hal pemberian kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan adat harus juga di lakukan agar dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat.
Berdasarkan hasil wawwancara yang terhimpun dari Ketua adat Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dapat di deskripsikan partisipasi masyarakat dipahami dalam konteks keterlibatan langsung terutama pada kegiatan yang bersifat peningkatan infrastruktur. Upaya meningkatkan partisipasi dalam bentuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemeliharaan hasil- hasil pembangunan belum dipahami sebagai suatu bentuk partisipasi yang cukup penting dimana hasil-hasil pembangunan jika tidak di gunakan secara benar akan berampak pada kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah desa dalam memberikan arah- arah partisipasi suda berjalan dengan baik melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat serta melibatkan masyarakat untuk tetap aktif memberikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah desa.
Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Wana Bakti Kecamatan Ketungau Tengah yang ditemuai pada saat penelitian mengatakan bahwa di tingkat desa partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan belum maksimal karena program pembangunan lebih banyak dari pemerintah kabupaten sedangkan untuk pemerintah desa diarahkan ke daerah dusun. Bentuk partisipasi masyarakat yang secara nyata yang terlibat dalam proyek pembangunan umumnya dalam bentuk tenaga kerja yang mana kegiatan kerja langsung di peroleh oleh individu. Partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan kerja pembangunan kadang-kadang dalam bentuk kerja bakti yang dikordinir oleh perangkat desa atau kepala dusun. Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat yang ditemui pada saat peelitian juga menceritakan bahwa dalam setiap program pembangunan umumnya belum pernah melibatkan masyarakat secara langsung khususnya  yang  non  fisik  seperti  kegiatan- kegiatan pelatihan masyarakat atau kelompok masyarakat yang di danai dari pemerintah
desa. Dalam konteks partisipasi tentunya tidak hanya sebatas masalah kerja dan terlibat dalam pekerjaan akan tetapi juga dalam hal pengembangan kegiatan kepemudaan, olahraga dan juga kebudayaan dan hal itu masih belum terealisasi. Bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakaty saat ini tentunya dalam hal penyampaian program pembangunan melalui Musrenbangdesa yang mana kegiatan tersebut harus ada daftar hasir dari masyarakat setempat. Hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat juga mengatakan bahwa pemerintah desa sudah berupaya untuk menyampaikan peran penting masyarakat dalam setiap aspek pemabngunan akan tetapi dewasa ini sistem penilaian terhadap kerja pembangunan sangat tergantung pada aturan sehingga masyarakat tidak dapat langsung terlibat karena pemahaman terhadap dinamika pemeriksanaan administrasi yang masih relatif lemah. Banyaknya program pembangunan yang  bersifat  fisik  pada  saat  ini  tentunya menjadi kesempatan bagi pemerimtah desa untuk menemukan strategi agar masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam bentuk kerja secara bersama-sama dan hasilnya untuk kepentigan bersama. belum optimalnya fungsi operaturan desa yang dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat tentunya juga mempengaruhi dinamika pelibatan masyarakat dalam kegiatan kerja secara fisik. Selain itu dalam bentuk non fisik jelas belum pernah ada kreatifitas pemerintah desa untuk membuat perencanaan program kerja tahunan bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi yang terlihat pada kegiatan Musrenbang terdapat beberapa orang masyarakat ikut hadir dalam memberikan informasi terhadap perencanaan yang dilakukan pemerintah desa untuk diajukan pada Musrenbang tingkat kecamatan. Selain itu untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga khususnya secara sukarela dalam kegiatan gotong-royong belum pernah terlihat di desa tetapi ditingkat dusun-dusun pada saat kerja bakti bersama keterlibatan masyarakat cukup baik. Bentuk partisipasi untuk kegiatan kerja bakti di tingkat dusun berupa bantuan tenaga dalam bekerja seperti membersihkan jalan dusun dan juga balai dusun serta pemakaman pada saat menjelang
hari raya atau menjelang peringatan hari kemerdekaan bulan agustus. Hasil observasi juga terlihat pada saat pemerintah desa melaksanakan kerja pembangunan khususnya infrastruktur lebih mengarah pada pekerjaan yang bersifat proyek kerja yang dapat dikerjakan oleh individu masyarakat seperti perbaikan jembatan dan juga pekerjaan infrastruktur jalan desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini tidak ada sama sekali jikapun ada lebih bersifat kerja upahan sesuai dengan pekerjaan yang di kerjakan. oleh karena itu dalam konteks bentuk partisipasi yang terlihat belum ada kegiatan yang bersifat sukarela dalam setiap kegiatan pembangunan yang direalisasikan oleh pemerintah desa.
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini dapatlah disimpulkan bahwa Bentuk partisipasi masyarakat yang telah dilakukan selama ini berupa keterlibatan dalam proses Musrenbang pada tingkat desa dan belum pada proses pelaksanaan pembangunan. Dalam proses pelaksanaan pembangunan umumnya menggunakan sistem pelaksana kerja secara individu berupa proyek kerja. Berdasarkanpada kesimpulan tesebut penulis menyarankan agar dalam membangun kebersamaan dan nilai gotong-royong dalam masyarakat sistem kerja dapat berupa kerja bersama dengan membagi pola kerja sesuai dengan volume yang di kerjakan dan dalam pembiayaan dapat diberikan berupa gaji harian bagi yang terlibat di dalam pelaksanaan kerja. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S. (2007). Prosedur Penelitian. Jakarta : Renika Cipta. Harahap, Sofyan Safri, (2001), Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System), Jakarta : Quantum.
Hasibuan, Malayu S.P. (2003), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
Mardalis (2003). Metode Penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta : Rineka Cipta. Moleong, J Lexy (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Nazir  (2003). Metode Penelitian Jakarta : Ghalia Satori, Djama’an dan Aan Komariah (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung
: Alfabeta.
Sahidu, Arifudin. (1998). Partisipasi
Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Disertasi. Pascasarjana, IPB.
Sumardjo dan Saharudin, (2003). Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB.

## Soetrisno, Loekman, (2001). Pemberdayaan
Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan, Yogyakarta : Philosophy
Press.
Slamet, Y. (2003). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Syamsi, Ibnu (1986) Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Displin dalam Pembangunan Jakarta: Rineka Cipta.
Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. 2014. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
SISTEM KEPEMILIKAN TANAH DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SINTANG

## SOPIAN
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Email: sopianunka@ yahoo.com
Abstract
The Dayak Indigenous Peoples ownership system for land or land and growing crops on it lasts for a long time based on customary procedures and customs that apply and are in line with the laws and regulations that apply in this republic. The transfer of ownership, which ultimately resulted in the Dayak community being lost, ownership rights or management of the land or land they owned was thought to have occurred and even lasted, especially with the inclusion of large-scale plantation companies in this area. Land loss for Dayak people will sooner or later result in the fragility of food security resulting in weakening the potential for independent economic development. To deal with this reality Indigenous people must have a strategy of anticipating various possibilities, especially if there is a structured effort to defend their land or territory. Keywords: Ownership, Customary Land, Dayak Society
Abstrak
Sistem kepemilikan Masyarakat Adat Dayak terhadap tanah atau lahan dan tanam tumbuh di atasnya berlangsung lama diatur berdasarkan tata cara adat dan kebiasaan yang berlaku serta sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku di republik ini. Peralihan kepemilikan yang akhirnya mengakibatkan masyarakat Dayak menjadi hilang hak kepemilikan atau pengelolaannya terhadap tanah atau lahan yang dimiliki diduga telah terjadi bahkan berlangsung lama terutama dengan masuknya perusahaan- perusahaan perkebunan berskala besar di daerah ini. Kehilangan lahan bagi masyarakat Dayak cepat atau lambat akan berakibat pada rapuhnya ketahanan pangan yang mengakibatkan melemahnya potensi
pengembangan ekonomi yang mandiri. Untuk menghadapi kenyataan itu masyarakat Adat harus punya strategi antisipasi terhadap berbagai kemungkinan, khususnya harus ada upaya yang terstruktur dalam mempertahankan tanah atau wilayah mereka.
Kata Kunci: Kepemilikan, Tanah Adat, Masyarakat Dayak
Latar Belakang
Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang merupakan bagian dari warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak secara turun temurun atas tanah sebagaimana masyarakat adat di daerah lainnya di Wilayah Negara Indonesia ini. Sebelum terbentuknya negara Indonesia ini masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang telah lama ada dan memiliki sistem kepemiliki atas tanah yang diatur oleh tata cara adat setempat yang sebetulnya secara hukum nasional harus diakui keberadaannya. Setelah berdirinya Negara Republik Indonesia sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa tercinta ini diiringi oleh terbitnya berbagai regulasi yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terlepas aturan aturan hukum yang berkaitan dengan pertanahan atau kepemilikan atas tanah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria, menyebutkan pada Pasal 3, dengan mengingat ketentuan- ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa itu dari masyarakat- masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang- undang dan peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi. Hak kepemilikan masyarakat Adat Dayak di Wilayah Kabupaten Sintang saat ini terancam keberadaannya akibat berbagai kebijakan yang kurang populeh dan adanya oknum- oknum yang kurang bertanggung jawab serta kurang memperhatikan hak- hak masyarakat Adat di Kabupaten Sintang. Dalam praktek di lapangan masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang belum sepenuhnya memiliki hak sesuai yang diamanatkan dalam Undang- undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria seperti yang diuraikan sebelumnya dalam tulisan ini. Berdasarkan kenyataan yang ada berkaitan dengan hak kepemilikan masyarakat adat atas tanah di wilayah Kabupaten Sintang, menurut hemat penulis harus ada pemikiran dan terobosan nyata dari berbagai pihak terkait agar hak- hak masyarakat adat tidak dikesampingkan.
Pembahasan 1.  Masyarakat Adat dan Tanah Adat Dayak Berdasarkan Permen Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Thn. 1999  Tentang  Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dinyatakan pada pasal 1 ayat 2; Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Ayat 3; Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Dari point pasal 3 ini secara jelas menegaskan siapa sebenarnya yang disebut sebagai masyarakat adat pada suatu wilayah atau daerah tertentu.
Istilah Dayak digunakan pertamakali dalam literatur tahun 1790 oleh Rademaker (1780). Istilah Dayak, pada mulanya memang hasil rekontruksi kolonial untuk menyebut seluruh penduduk asli Pulau Borneo dalam rangka memudahkan proses administrasi mereka. Para peneliti Eropa sekitar tahun 1800-  an  mendefinisikan  Dayak  sebagai manusia pedalaman, non- Muslim, primitif dan berbagai citra negatif lainnya. Sumber lain lagi menyebutkan istilah Dayak berasal
dari istilah dayaka (dari bahasa kawi) yang berarti “suka memberi”, pengertian ini mungkin didasarkan pada sifat orang Dayak zaman dulu yang suka memberikan apa saja seperti ayam, beras, makanan, tanah dan lain- lain kepada pendatang (Lihat Simon- Takdir, 2002). Sementara itu ada yang menyebut Dayak berasal dari istilah daya yang berarti “kekuatan”.
Pada awalnya ada beberapa istilah yang maknanya merujuk pada orang- orang asli sebagai penduduk di Pulau Kalimantan. Istilah- istilah tersebut biasanya ditulis antara lain adalah Daya, Dyak, Dadjak, Dayaker dan Dayak. Di negara lain seperti Malaysia dan Brunai Darusalam juga terdapat komunitas Dayak, meskipun di kedua negara ini sekitar dekade 1940- an mereka belum mengenal istilah Dayak, tetapi mereka lebih mengenal istilah lain untuk menyebut penduduk asli Pulau Borneo ini. Istilah Dayak mulai dikenal pada kedua negara tersebut ketika peneliti Eropa masuk dan menerbitkan hasil penelitiaannya tentang kehidupan beberapa suku asli di Pulau Borneo atau Kalimantan tersebut.  Pada awalnya bukan hanya di Wilayah Borneo yang kini di sebut Malaysia (Serawak) dan Brunai Darusalam tapi di Indonesia juga menyebut suku asli Borneo (Kalimantan) dengan menyebut nama masing- masing sub suku Dayak, misalnya Suku Uud Danum, Suku Ngaju, Suku Kanayatn, Suku Iban, Suku Kayan, Suku Bidayuh dan sebagainya.
Seiring dengan perkembangan zaman, istilah Daya, Dyak, Dadjak atau Dayak semakin luas dikenal, manakala kisah perjalanan para imperialis dan para peneliti Eropa mulai dipublikasi baik dalam bahasa asing maupun terjemahan. Munculnya berbagai istilah ini menimbulkan perdebatan berbagai pihak, yang akhirnya menginisiatifi Institute Of Dayakology Research And Development (Pada tahun 1998 berubah nama menjadi Institute Dayakology), pada tahun 1992 untuk memprakarsai sebuah pertemuan di Pontianak yang dinamai Ekspo Budaya Dayak. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai utusan tokoh dan kaum intelektual Dayak dari berbagai wilayah di Pulau Kalimantan, termasuk dari Malaysia dan Brunai Darusalam. Salah satu hasil dari pertemuan ini menegaskan
istilah Daya; Dyak, Dadjak, Daya atau Dayak manjadi Dayak yang sebelumnya masih simpang siur baik dalam sebutan sehari- hari maupun dalam penulisan dan media massa. Selanjutnya dari hasil kesepakatan hanya ada satu istilah untuk menyebutkan penduduk asli Pulau Kalimantan ini adalah Dayak baik dalam penulisan maupun dalam pengucapannya. Dewasa ini, arti dan istilah Dayak semakin mengarah pada konotasi yang positif, sehingga tidak heran kalau semakin banyak orang Dayak yang bangga menjadi orang Dayak atau ada orang- orang Dayak yang dulunya keluar dari Dayak sekarang menjadi Dayak kembali (back to basic). Sillander, (1995:85) dalam Collins (1999).
2.  Sistem Kepemilikan atas tanah Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “systema” yaitu mengandung arti sehimpuan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (a whole). Dalam perkembangannya istilah itu kemudian mengalami pembiasaan sehingga memiliki banyak arti tergantung pada obyek dan cakupan pembicaraan.
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria, menyebutkan pada Pasal 3, dengan mengingat ketentuan- ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa itu dari masyarakat- masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang- undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 5 hukum agraria yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan negara. Pasal 16, hak- hak atas tanah terdiri dari:
1. Hak milik 5. Hak sewa 2. Hak guna usaha 6. Hak membuka tanah 3. Hak guna bangunan  7. Hak memungut hasil hutan 4. Hak pakai 8. Hak yang tidak termasuk dalam hak tersebut Selanjutnya masih berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria pasal 20, menyatakan bahwa; Hak milik adalah
hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6 (Fungsi sosial).
Berdasarkan kutipan dari beberapa pasal di atas telah menegaskan secara nyata bahwa hukum dan Undang- undang yang berlaku di negeri ini telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik masyarakat adat atas tanah sesuai dengan asal usul mereka. Secara hukum bahwa masyarakat adat memiliki kekuatan terhadap hak turun temurun atas tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.  Peralihan kepemilikan Atas Tanah Berdasarkan Pasal 3 Permen Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Thn. 1999  Tentang  Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, bahwa;
Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang- bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 : a.  sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;
b.  merupakan bidang- bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah yang  badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata caranya.
Berdasarkan UU. No. 5 Thn 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria, Pasal 27, menyatakan bahwa; Hak milik hapus bila: a.  Tanah jatuh kepada negara,
1.  Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UU. Ini.
2.  Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.
3.  Karena diterlantarkan.
4.  Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
b.  Tanahnya musnah.
Berdasarkan pasal- pasal yang tertera dalam Undang- undang ini Masyarakat Adat Dayak sering terjebak berkaitan dengan proses penyerahan lahan terutama dengan perkebunan kelapa sawit. Pada kenyataannya banyak kasus- kasus penyerahan lahan yang
secara administrasi di atas kertas adalah penyerahan secara sukarela namun kenyataan banyak diantaranya yang berpotensi dipaksakan.
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif. Menurut Sugiyono (2007: 54) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu. Dalam melakukan penelitian ini informan adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data dan informasi berkaitan dengan fokus penelitian. Informan dipilih dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui Wawancara, Observasi dan Studi Dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1995:3), sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini penulis lakukan di Wilayah Kabupaten Sintang. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan praktis dan metodologis serta asas manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum, dalam hal ini lebih khusus masyarkat Adat Dayak Kabupaten Sintang terutama berkaitan dengan Hak Kepemilikan Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang
1.  Masyarakat Adat dan Tanah Adat Berdasarkan berbagai ketentuan tentang  pendefinisiaan  masyarakat  adat, tanah adat dan hak ulayat seperti yang telah diuraikan dalam kajian pustaka maka sangat mudah ditentukan siapa itu masyarakat adat khususnya masyarakat adat di Kabupaten Sintang.  Berdasarkan  berbagai  definisi yang telah diurai terdahulu dalam tulisan ini menunjukan ada perbedaan mendasar antara masyarakat adat dengan penduduk asli, dimana Berdasarkan Permen Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Thn. 1999  Tentang  Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dinyatakan pada pasal 1 ayat 2; Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya
terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Ayat 3; Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
Dari uraian tersebut dapat diterjemahkan bahwa masyarakat adat yang memiliki hak ulayat itu tidak harus penduduk asli karena bisa terjadi atas kesamaan tempat tinggal, sedangkan penduduk asli itu sudah pasti sebagai pemilik hak ulayat atau tanah adat berdasarkan keturunan namun tentunya ia harus mempertahankan eksistensi tanda- tanda kepemilikan tersebut.
2.  Kepemilikan atas tanah Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang Kepemilikan atau hak pengelolaan atas tanah/ lahan di seluruh wilayah republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku adalah hak seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sejauh mana dan seperti apa sistem kepemilikan dan pengelolaannya. Masyarakat Dayak Kabupaten Sintang sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan warga kelompok lainnya dalam berbagai bidang khususnya hak kepemilikan dan pengelolaan tanah/ lahan. Pada sisi lain sebelum berdirinya Negara Indonesia masyarakat Dayak yang secara tidak sengaja berada di wilayah yang sekarang di sebut Kabupaten Sintang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah lama memiliki tatanan hidup terutama sistem kepemilikan tanah/ lahan berdasarkan adat istiadat secara turun temurun. Kita patut bersyukur bahwa berdirinya Negara Indonesia dengan berdasarkan pancasila ternyata sangat sesuai dengan tatanan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, berdirinya negara tidak banyak menghilangkan sistem yang berlaku pada masyarakat adat khususnya Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Sintang. Masyarakat Dayak Kabupaten Sintang selain sebagai bagian dari warga Negara Republik Indonesia mereka juga merupakan bagian dari Suku Dayak lainnya yang berdasarkan berbagai hasil penelitian
dan tulisan para peneliti dari Eropa menyebut mereka sebagai penduduk asli pulau Borneo/ Kalimantan, tegasnya dapat disebut Suku Dayak adalah Suku asli Borneo/ Kalimantan atau Suku asli Borneo/ Kalimantan adalah Suku Dayak. Sebagai penduduk asli maka Masyarkat Dayak Kabupaten Sintang telah secara turun temurun mengenal tatanan sistem kepemilikan tanah/ lahan berdasarkan adat istiadat mereka. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam melakukan penelitian ini bahwa Masyarakat Dayak Kabupaten Sintang ini terdiri dari berbagai sub suku yang memiliki berbagai adat istiadat dan tatanan hidup secara turun temurun. Adapun sub Suku Dayak di Kabupaten Sintang antara lain terdiri dari: Dayak Uud Danum, Dayak Desa, Dayak Lebang, Dayak Seberuang, Dayak Mualang, Dayak Sebaruk, Dayak Kebahan, Dayak Undau, Dayak Barai, Dayak Bugau dan masih banyak lagi yang lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa orang Dayak memiliki tanah/ lahan karena hal- hal berikut:
1.  Telah membuka/ mengelola lahan dari awal (hutan,semak belukar atau lain- lain).
2.  Telah memiliki tanam tumbuh di atas tanah
3.  Telah memiliki situs budaya, adat istiadat di atas tanah
4.  Telah membeli tanah/ lahan dari pemilik lain.
5.  Khusus untuk kepemilikan bersama misalnya masyarakat adat telah secara bersama- sama memelihara tempat atau wilayah tertentu seperti; hurung, tembawang, tempat keramat atau tempat usaha.
Sedangkan bukti- bukti kepemilikan atas tanah yang berlaku di kalangan Masyarakat Dayak adalah:
1.  Tanam tumbuh dan tanda- tanda secara fisik yang ada di atasnya
2.  Bangunan dan tanda- tanda pengelolaan di atasnya
3.  Situs- situs budaya dan benda- benda adat Sistem kepemilikan atas tanah yang penulis cantumkan di sinipun adalah bersipat umum yang sudah penulis tahu, karena penulis yakin masih banyak lagi sistem dan tanda- tanda kepemilikan Masyarakat Dayak Kabupaten Sintang atas tanah berdasarkan
kearifan lokal mereka secara turun temurun.
3.  Peralihan kepemilikan Peralihan kepemilikan tanah/ lahan disebabkan berbagai faktor sesuai ketentuan yang berlaku. Peralihan kepemilikan dalam hal ini penulis tegaskan bahwa sama artinya dengan hilangnya status kepemilikan seseorang terhadap tanah atau lahan. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa kehilangan hak adat, kehilangan lahan atas tanah atau lahan yang dialami oleh Masyarakat Dayak Kabupaten Sintang suadah sangat banyak terjadi bahkan nyaris sulit untuk dihitung lagi jumlahnya. Secara garis besar bahwa ancamanan kehilangan lahan, beralihnya hak kepemilikan tanah/ lahan (kehilangan hak) yang memposisikan Masyarakat Adat Dayak/ penduduk asli Kabupaten Sintang menjadi kelompok yang didiskriminasikan di tanahnya sendiri adalah:
1.  Akibat dari berbagai kasus perampasan lahan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadab tanah/ lahan yang telah dimiliki oleh Masyarakat Dayak secara turun- temurun.
2.  Adanya diskriminasi terhadap penduduk setempat melalui program transmigrasi, dimana ada warga negara yang diistimewakan pelayanannya dengan tanpa memperhatikan eksistensi dan keberlanjutan masyarakat setempat. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa ada beberapa penyebab utama yang mengakibatkan hilangnya hak atau beralihnya kepemilikan Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sintang terhadab tanah/ lahan miliknya adalah sebagai berikut:
1.  Kurangnya pengetahuan masyarakat Adat terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga membuat mereka tidak sadar atas kehilangan lahannya
2.  Sosialisasi yang dilakukan kepada Pemerintahan Desa dilakukan sepihak tanpa memberikan pengetahuan yang benar tentang hak- hak masyarakat.
3.  Adanya intervensi akibat kepentingan- kepentingan pihak tertentu dalam investasi perkebunan kelapa sawit.
Simpulan Setelah mengamati peristiwa dan
proses kehilangan tanah/ lahan Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Sintang sampai saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa patut menjadi perhatian khusus bagi pihak pemerintah agar kedepan tidak terjadi masalah sosial yang kronis. Berkaitan dengan berbagai rangkaian peristiwa peralihan/ kehilangan kepemilikan tanah/ lahan dimaksud maka dalam kesempatan ini penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:
1.  Telah terjadi berbagai peristiwa kehilangan tanah/ lahan Masyarakat Adat Dayak di Wilayah Kabupaten Sintang terutama akibat dirampas secara paksa dan bersifat terselubung oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.
2.  Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang belum ada upaya nyata untuk melindunggi hak masyarakat adat setempat.
3.  Tidak adanya sosialisasi yang imbang baik dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, maupun pihak perusahaan setiap kali mau berinvestasi perkebunan kelapa sawit.
Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis susun maka selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut:
1.  Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang bertanggung jawab memberikan penyuluhan kepada masyarakat, pengurus adat dan Pemerintahan Desa tentang investasi yang benar serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
2.  Pemerintah maupun perusahaan harus memberikan sosialisasi yang adil dan imbang sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam setiap masuknya investasi khususnya perkebunan kelapa sawit.
3.  Libatkan pihak- pihak LSM, Organisasi Kemasyarakatan, kemahasiswaan dan lain- lain yang netral/ imbang dan profesional dalam proses soaialisasi berkaitan penyerahan lahan
DAFTAR PUSTAKA
Permen Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1960 Tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah  Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Rademaker, 1790. Mazoik Dayak. Pontianak: Institute Dayakology. Simon- Takdi, 2002. Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Jakarta: CV. Alfabeta.