Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No.12 Desember 2018

## PANCASILA  SEBAGAI  SISTEM  FILSAFAT  DALAM  PENERAPAN  KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA

## Junaedi
Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI)  Cirebon Email: pascajunaedi@gmail.com

## Abstrak
Indonesia sebagai Negara Hukum telah ditegaskan dalam UUD Tahun 1945 pasal 1  ayat  3,  pandangan  ini  membawa  konsekuensi  bahwa  totalitas  dan  kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia harus sejalan dengan kaidah-kaidah hukum yang ada.  Pandangan  ini  pula  memberikan  arah  dan  tujan  bahwa  hukum  akan membatasi  kekuasaan  Negara,  agar  para  pemangku  jabatan  tidak  sewenang- wenang dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara. Begitu pula, rakyatnya tidak  semena-mena  dalam  menjalani  aktivitas  hidupnya,  guna  untuk  menghindari intervensi  antar  kepentingan.  Dalam  hal  yang  demikian  itulah,  konsep  Negara hukum  yang  diterapkan  harus  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Pancasila  sebagai manisvestasi dan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, manjadi penting  kedudukannya  dalam  penerapan  konsep  Negara  hukum  di  Indonesia. Dengan  demikian,  Pancasila  akan  menjadi  landasan  filosofis  dalam  penerapan Negara hukum di Indonesia.
Kata kunci : Pancasila, Filsafat, Negara Hukum.

## Pendahuluan
Sebuah  bangsa  yang  kuat  tidak    akan  terlepas  dari  dasar  dan  ideology  Negara yang  kokoh  dan  kuat.  Tanpa  itu,  Negara  tidak    akan  menjadi  bangsa  yang  kokoh  dan terombang  ambing    oleh  kerasnya  persaingan  global  dalam  hidup    berbangsa  dan bernegara. Dalam konsep ini memahami dasar Negara kita pancasila bukan hanya dalam ucapan belaka, melainkan jauh lebih dalam harus membuat kita lebih menyadari bahwa bangsa  kita memliki  jati  diri  bangsa  yang    kuat.  Oleh  karena itu  hendaknya  kita  harus menerapkannya  dalam  kehidupan  sehari  –  hari  untuk  mwujudkan  dan  menunjukkan akan  identitas  bangsa  kita  yang    lebih maju,  bermartabat,  dan  berbudaya  tinggi.  Dasar itulah yang kemdian diharpkan dari masyarakat bangsa ini untuk  menjelaskan tentang pancasila sebagai dasar dan ideology Negara, menguraikan nilai – nilai yang terkandung didalamnya,  dan  juga  memahami  bahwa  pancasila  sebagai  asas  hukum  bangsa.
Selanjutnya kita dituntut untuk lebih menunjukkan sikap positif kita terhadap Pancasila dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  serta  menampilkan  sikap  positif  terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
Pancasila  merupakan  dasar  falsafah  negara  Republik  Indonesia  yang  tercantum dalam  alinea  keempat  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945,  yang  telah  ditetapkan oleh  PPKI  pada  tanggal  18  Agustus  1945.  Sebagai  dasar  negara,  Pancasila  dijadikan pedoman  untuk  mengatur  penyelenggaraan  negara  dan  kehidupan  bangsa  Indonesia. Notonagoro  dalam  Rozikin,  (1995:10)  menjelaskan  bahwa  pancasila  sebagai  dasar negara mempunyai kedudukan yang istimewa dalam berbangsa Dan bernegara ( kaidah bangsa  yang bersifat fundamental). Selain sebagai dasar negara Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, juga pancasila sebagai ruh / jiwa bangsa.
Pancasila  sebagai  sistem  filsafat,  dimana  nilai  nilai  pancasila  yang  terkandung didalamnya  adalah  hasil    dari  pemikiran-pemikiran  para  pejuang  kemerdekaan  bangsa kita  terdahulu.  Dalam  penerapannya  Pancasila  digunakan  sebagai  paradigma pembangunan  tata  hukum  nasional.  Pancasila  merupakan  inti  dari  pembangun  tata hukum  nasional  dan  kesuksesan  pembangunan  tata  hukum  sendiri  juga  dilihat  dari seberapa  besar  akan  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  itu  sendiri.  Keterkaitan  aspek dalam  membangun  tata  hukum  bernegara    yang  harus  dijiwai  dan  diterapkan  nilai  – nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila merupakan aturan / norma-norma yang tidak bisa dipisahkan dalam berbagai kegiatan  penegakkan hukum agar sesuai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Cerminan dari Pancasila itu sendiri telah  tertuang  dalam  lima  sila  dan  sebagai  bangsa  yang  taat  hukum  Negara  kita  sudah sepatutnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  ada  bebearapa  permasalahan  yang  menjadi kajian  pada  penelitian  ini, pertma tentang  bagaimna  perwujudan  niali-nilai  Pancasila yang dijadikan sebagai  pokok kaidah Negara  yang fundamental dan kedua, bagaimana karakteristik  konsep  Negara  hukum  yang  bersendikan  Pancasila.  Dengan  pandangan yang demikian itu, penulis mencoba ingin mengetahui lebih lanjut dengan mengangkat sebuah  penelitian  tentang ,“  Pancasila  sebagai  Sistem  Filsafat  dalam  Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia.”

## Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  yakni  penelitian  hukum yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek  seperti  aspek  teori,  struktur, perbandingan,  sejarah,  filosofis,  komposisi  dan  kekuatan  –  kekuatan  yang  mengikat sistem peruandang – undangan yang digunakan, tetapi tidak menggunakan aspek kajian penerapannya  sehingga  penelitian  hukum  yuridis    normatif  sering  dikenal  dengan penelitian  hukum  teoritis  (Muhammad,  2004.101-102).  Penelitian  ini  menggunakan, pendekatan  analitis  Sejarah  ( approach  of  Historical  analysis ),  dan  pendekatan  analitis konsep hukum ( approach of legal conceptual analysis).

## Hasil dan Pembahasan
1. Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Secara  etimologis  sitilah  filsafat  berasal  dari  bahasa  yunani ”Philein” yang artinya  cinta  dan sophos yang  artinya  hikmah  atau  kebijaksanaan  atau wisdom . Dalam  pengertian  lain,  dijelaskan  bahwa  kata  filsafat  berasal  dari  bahasa  Yunani, Philosophia .  Terbentuk  dalam    dua  kata  yaitu philos dan sophos atau philein dan sophia . Philos dapat    diartikan "teman" atau “sahabat", sedang sophos berarti "kebijakan/kearifan” .  Sementara  itu, philein adalah "mencintai" dan Sophia adalah "kebijaksanaan"  .  Jadi,  berfilsafat  dapat  di  artikan  ”mencintai  kebijaksanaan”  atau ”bersahabat  dengan  kearifan  (Antoni,  2012.1).  Sistem  filsafat  merupakan  hakikat dari pancasila. Pengertian dari sistem itu sendiri adalah bagian  – bagian yang saling berkaitan  satu  sama  lain,  saling  bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama (Kaelan, 2000.154-155).
Pancasila  juga  hakikatnya  meruapakan  suatu  sistem  pengetahuan,  pedoman, dasar  hidup  bangsa  yang  mengandung  realitas  alam  semesta,  manusia,  masyarakat, bangsa  dan  Negara  serta  dijadikan  sebagai  dasar  dari  penyelesaian  masalah  bagi manusia.    Sebagaimana  yang  disampaikan  Abdulghani  (1986)  pancasila  sebagai sistem  filsafat  kemudian  menjelma  sebagai  suatu  ideologi  bangsa  yang  dijadikan pedoman  hidup  bagi  manusia  untuk  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam pendapat lain Sebagai sebuah sistem ideologi bangsa Wibisono (1996:3) menjelaskan pancasila mempunyai tiga unsur pokok didalamnya yaitu;
1) Rasionalitas,
2) Penghayatannya,
3) Kesusilaannya.
Sedang menurut pendapat Kaelan (2000:164)  pancasila sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi maka Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas yang paling utama kedudukannya adalah sebagai suatu sistem pengetahuan.
Pancasila  sebagai  dasar  filsafat  Negara, Philosofische  Gronslag dari  Negara mengandung  konsekuensi  bahwa  dalam  segala  hal  bentuk  penyelenggaraan  Negara hendaknya  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  pancasila  yang menyangkut hal ini seperti penetapan peraturan undang-undang   Negara, kekuasaan Negara,  pemerintahan,  yang  menyangkut    rakyat,  wawasan  nusantara  dan  aspek lainnya.
Pancasila sebagai sistem filsafat Bangsa dan Negara Indonesia, hal ini bahwa hakikatnya  Pancasila  bukan  hanya  hasil  dari  pemikiran  –  pemikrian  bagi  oleh seorang  kelompok  atau  seseorang  sebagaimana  ideologi  –  ideologi  lain.  Melainkan pancasila  berkembang  dari  hasil  nilai  –  nilai  adat  istiadat  yang  muncul,  nilai kebudayaan,  dan  unsur  –  unsur  religious  yang  terdapat  di  masyarakat  sebelum membentuk  sebuah  Negara.  Pancasila  berkedudukan  sebagai  dasar  negara  dan ideologi bangsa dan negara, serta falsafah bangsa Indonesia.
Abdurrahman  Wahid  (1991:163)  menjelaskan  Pancasila  sebagai  falsafah Negara  berkedudukan  sebagai  kerangka  berpikir  yang  wajib  diikuti  dalam  proses pmenyusunan  undang-undang  dan  produk  hukum  yang  lain,  dalam  merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan  perorangan  yang  hidup  dalam  kawasan  Negara  ini.  Dengan  maksud  bahwa pancasila  merupakan  sumber  hukum  dasar  Negara  Indonesia,  sehingga  semua  yang mengandung  peraturan  hukum  positif  Indonesia  akan  dijabarkan  dari  nilai-nilai Pancasila.
2. Negara Hukum dalam Sebuah Konsep
a. Secara embrionik, ide atau gagasan Negara hukum yang telah di kemukakan oleh Plato,  ketika  mengadopsi  konsep nomoi ,  sebagai  karya  tulis  ketiga  yang  dibuat pada  usianya  senjanya.  Sementara  itu,  dalam  dua  tulisan  pertama, politeia dan politicos ,  belum  muncul istilah  negara  hukum.  Dalam nomoi ,  Plato menjabarkan bahwa  segala  sutu  bentuk  penyelenggaraan  hukum  yang  baik  adalah

## Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia
penyelenggaraan  yang  didasarkan  pada  penerapan  kaidah  –  kaidah    hukum  yang baik pula. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya politica (Ridwan,
2006.2).  dari  zaman  dahulu  kala  banyak  orang  mencari  tau  tentang  apa sesungguhnyapengertian  dari  Negara  hukum,  Dan  saat  itu  aristoteles  telah memberikan penjelasannya.
b. Aristoteles  menyampaikan  pendapatnya  mengenai  pengertian  Negara  hukum bahwa  Negara  hukum  muncul  dari  polis  dalam  sebuah    wilayah  Negara  kecil, dengan penduduknya yang sedikit, tidak seperti jaman sekarang dimana Negara  – Negara  sekarang  mempunyai  wilayah  –  wilayah  yang  luas  Dan  berpenduduk padat (vlakte  staat) .  Dalam  polis  itu  segala  yang  berkaitan  dengan  masalah Negara  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  ( ecclesia ),  dimana  seluruh  warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan Negara (Kusnardi,1987.153). Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum adalah Negara yang didalam sistem kenegaraannya menjamin keadilan  bagi seluruh warga Negaranya.  Sistem Keadilan  inilah  yang  menjadi  syarat  penting  dalam  rangka  mencapai  tujuan kebahagiaan  hidup warga negaranya, kemudian yang menjadi dasar dari keadilan itu  sendiri  adalah  perlunya  pengajaran  tentang  rasa  susila  kepada  setiap  warga masyarakat  agar  kelak  menjadi  warga  Negara  yang  beradab,  bermoral  dan bersusila yang baik.
c. Dalam pengertian Negara Hukum Klasik terdapat dua tipe pokok Negara hukum, yaitu:  Pertama, Type  Eropa  Kontinental ,  yang  berdasarkan  pada  kedaulatan hukum ( rechtsouvereiniteit ), yang intinya Rechtstaat (Negara hukum). Rechtstaat merupakan  konsep  –  konsep  pemikiran  hukum  orang  Eropa  Kontinental  yang pada mulanya berasal dari hukum Jerman, kemudian diterjemahkan sebagai "legal state",  "state  of  law",  "state  of  justice",  or  "state  of  rights" dimana penyelenggaraan  tentang  kekuasaan  dan  kebijakan  pemerintahan  dibatasi  oleh hukum  (Hayek,1960.199).  Menurut  Frederich  Stahl  mengungkapkan  setidaknya terdapat  4  unsur  dari Rechstaat ,  yaitu:  1)  Jaminan  terhadap  HAM;  2)  Adanya pembagian  kekuasaan;  3)  Peraturan  perundang  –  undangan  menjadi  dasar pemerintah,;  dan  4)  Sistem  Peradilan  Administrasi  Negara  yang  ( independent ) (Sulistiyono, 2007:32).
d. Kedua, Type  Anglo  Saxon ,  yang  berintikan The Rule  of  Law ;  Istilah The Rule  of Law ditemukan dalam buku AV. Dicey yang berjudul Introduction To The Study Of  The  Constitution (1952).  Buku  yang  banyak  dijadikan  sebagai  bahan  kajian atau  rujuakan  konsep  Negara  hukum,  Dicey  memaparkan  mengenai  keunikan bagaimana cara bangs  inggris memakai hukum dengan menganut sistem common law .  Dicey  menarik  kesimpulan  dalam  buku  tersebut  bahwa  bagaimana  Negara dalam  berhukum  diamana  pemerintah  Dan  masyarakat  sangat  patuh  dan  taat terhadap  hukum,  sehingga  ketertiban  pun  dapat  dinikmati  dan  dirasakan  oleh warganya bersama – sama dan hal ini masih belum ditemukan di Negara – Negara eropa lainnya. A.V. Dicey juga menjelaskan tentang 3 unsur paling penting dalam setiap negara hukum yang sering disebut dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu (Hadjon, 2007:75) : 1) Supremacy of Law yaitu penegakkan hukum yang tertinggi dalam  pemerintahan;  2) Equality  Before  the  Law yaitu  persamaan  di  hadapan hukum;  dan  3) Due  Prosessof  Law atau  terjaminnya  hak-hak  manusia  oleh konstitusi.
e. Dalam  perkembangnya,  konsep  tentang  negara  hukum  mengalami  perumusan yang  berbeda-beda  (Daman,  1993.167).  Pemikiran  atau  konsepsi  manusia merupakan  anak  zaman  yang  lahir  dan  berkembang  dalam  situasi  kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya.  Konsep-konsep dan Pemikiran manusia mengenai Negara hukum juga terus berkembang dan lahir dari perjalanan historisnya. Oleh sebab itu, kalaupun konsep Negara hukum ini masih dianggap sebagai pandangan yang  umum,  ternyata  dalam  penerapannya  memiliki  banyak  karaketristik  yang bermacam  –  macam.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  faktor  sejarah  yang memepengaruhinya.  Atas  dasar  itulah,  secara  historis  dan  praktis,  konsep mengenai  negara  hukum  muncul  Dan  beragam  modelnya  seperti:  Negara  hukum Islam  ( nomokrasi ), Rechtsstaat,  Rule  of  Law,  socialist  legality ,  dan  Negara Hukum Pancasila.

## 3. Negara Hukum Indonesia
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( rechtsstaat ),  sebagaimana  yang tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Hal  ini  menunjukkan  Indonesia  dalam  penyelenggaraan  ketatanegaraan didasarkan  pada  hukum  yang  berlaku.  Konstitusi  mengatur  aspek  ketatanegaraan

## Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia
Indonesia  terkait  pembagian  kekuasaan  negara,  penyelenggaraan  kekuasaan  negara hingga  perwujudan  akan  tujuan  dan  cita-cita  bernegara.  Dapat  diartikan  bahwa hukum  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  pada  warga  negara  dan  hukum itu  harus  pula  bertumpu  pada  keadilan  ( justice ),  yaitu  asas-asas  keadilan  dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum (Kansil,1986.40-41). Oleh karena itu, hukum sebagai  koridor  yang  memberi  batasan  dan  arah  dalam  penyelenggaraan  kehidupan Negara.
Negara  hukum  Indonesia  adalah  suatu  organisasi  bangsa  Indonesia  yang  atas Rahmat  Allah  Yang  Maha  Esa  dan  di  dorong  oleh  keinginan  luhur  bangsa  untuk berkehidupan  kebangsaan  yang  bebas  berdasarkan  suatu  ketertiban  menuju  suatu kesejahtraan  sosial  (Wahyono,  1991.132).  Oemar  Seno  Adji  berpendapat  bahwa Negara  hukum  Indonesia  memiliki  ciri-ciri  khas  Indonesia.  Sebab  Pancasila dijadikan  sebagai  landasan  pokok  dan  sumber  hukum  utama,  maka  konsep  Negara hukum di Indonesia dapat diartikan sebagai Negara hukum Pancasila. Salah satu dari ciri  pokok  Negara  hukum  pancasila  ialah  adanya  kebebasan  beragama  ( freedom  of religion). Tetapi,  dalam  kebebasan  yang  dimaksud    adalah  kebebasan    dalam konotasi  positif  yang  artinya  tidak  ada  propaganda  anti  agama.  Hal  ini  sangat berbeda,  misalnya  dengan  di  Amerika  Serikat  yang  memahami  konsep freedom  of religion baik  dalam  arti  yang  positif  ataupun  negatif,  sebagaimana  dijabarkan  oleh Sir Alfred Denning, yakni:
Freendom of religion means that we are free to worship or not to worshsip, to affirm the existence of God or to deny, to believen in Christian religion or any other religion or in none, as we choose (Azhary,1991.69)
Sedangkan Padmo Wahyono menjelaskan Negara hukum Pancasila bersusmber pada asas kekeluargaan yang termaktub dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan rakyat  adalah titik  pusat  utama,  tetapi  harkat  dan  martabatnya  masih  tetap  dihargai. Seperti  dalam  Pasal  33  UUD  1945  menjelaskan  secara  khas  asas  kekeluargaan  ini. Padamo  menegaskan  kembali  ada  tiga  fungsi  hukum  (Negara  hukum)  dilihat  dari cara pandang asas kekeluargaan yaitu: (1) penegakkan sistem demokrasi yang sesuai dengan  rumusan  tujuh  pokok  sistem  Pemerintahan  Negara  dalam  penjelasan  UUD 1945; (2) m ewujudkan  asas  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakayat  Indonesia sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  33  UUD  1945;  dan  (3)  menegakkan perikemanusiaan  yang  adil  Dan  beradab  yang  dilandasi  dengan  Ketuhanan  Yang
Maha    Esa.  Padmo  Wahyono  memberikan  nama  bahwa  fungsi  hukum  di  Indonesia sebagai sumber payung hukum, Oleh sebab itu, sangat berbeda  dengan cara pandang orang  –  orang  liberal,  memandang  bahwa  hukum  dijadikan  sebagai  Dewi  Yustitia yang  memegang  pedang    dengan  matanya  yan  tertutup.  sehingga  memperlihatkan secara jelas  suatu citra bahwa keadilan yang tertinggi ialah suatu ketidakadilan yang paling besar. Sedangkan lambang hukum di Negara Indonesia  digambarkan dengan “pohon pengayoman” (Wahyono,1988.5-6).
Setelah  menjabarkan  dua  pandangan  yang  berbeda  oleh  pakar  hukum  megara tersebut,  akhirnya  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  walaupun  dalam  penjabaran UUD  1945  menggunakan  rechstsstaat,  tetapi  penerapan  konsep  Negara  hukum Indonesia  bukanlah  konep  Negara  hukum  seperti  yang  dianut  oleh  bangsa  Barat (Eropa Kontinental) juga bukan pula konsep rule of the law , melainkan konsep yang dimaksud  adalah  konsep  Negara  hukum  Indonesia  yang  berlandaskan  nilai  –  nilai pancasila  yang  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Adapun  unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia adalah (1) Pancasila; (2) MPR; (3) sistem konstitusi; (4) persamaan dam (5) peradilan bebas (Azhary,1991.71).
Konsep  Negara  hukum  di  Indonesia  adalah  konstitusional.  Dapat  diartikan bahwa  setiap  penyelenggaraaan  aspek  hukum  ketatanegaraan  hukum  apapun  di Indonesia  selalu  berdasrkan  pada  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara. Konstitusi merupakan dasar paling utama dan hasil dari representative kemauan Dan dukungan  dari  rakyat,  hendaknya  dijalankan  dengan  seyakin-yakinnya  dalam  setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, prinsip yang muncul ialah setiap  kegiatan,  prilaku,  perbuatan,  dan/atau  segala  peraturan  dari  semua  otoritas kebijakan konstitusi, seharusnya tidak boleh bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara dan tanggung jawab kosntitusi itu sendiri. Dengan kata lain, konstitusi harus  diutamakan,  dan  maksud  atau  kehendak  rakyat  harus  lebih  utama  daripada wakil-wakilnya. Serta Semua produk hukum dibawah UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD.
Negara  dalam  hal  memegang  kekuasaan  memiliki  arti  bahwa  fungsi  untuk membuat  suatu  masyarakat  yang  teratur,  serta  menegakkan  hukum  menjadi bermanfaat  dan  efektif,  serta  dibalik  itu  hukum  juga  dapat  menjadi  alat  untuk membatasi  tidakan  sewenang-wenang  oleh  negara.  Ini  adalah  sebuah  konsekuensi

## Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia
dari  sebuah  Negara  hukum,  bahwa  Negara  harus  menjamin  dan  melindungi  rakyat dalam segala aspek bidang kehidupan. Hukum menjadi kaidah-kaidah yang mengatur akan  kepentingan  warga  Negara  guna  untuk  menghindari  sikap  intervensi  antar kepentingan warga negara.
Dengan  demikian,  Pancasila  sebagai  sistem  filsafat  merupakan  sumber  atau kaidah  dasar  dalam  kerangka  pembentukan  dan  implementasi  Negara  hukum  di Indonesia.  Secara  yuridis,  Pancasila  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945, kemudian  untuk  mempertegas  bahwa  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  termaktub pada  Batang  Tubuh  UUD  1945  pasal  1  ayat  3.  Sedangkan  pasal-pasal  dalam  UUD 1945  adalah  inti  sari  nilai-nilai  luhur  Pancasila  yang  dijadikan  kaidah  dasar,  yang kemudian  diimplemtasikan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-udangan  yang kedudukannya dibahawa UUD 1945.
Konsep  Negara  hukum  yang  dianut  Indonesia  bukanlah  konsep rechtsstaat, rule  of  law,  socialist  legality bukan  pula nomokrasi  Islam .  Tetapi  sebuah  Negara hukum  yang  bersumber  dari  asas  kebhinekaan  masyarakat  Indonesia,  dimana  nilai- nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat  diangkat  menjadi  kaidah  dasar, yang  diwujudkan  dalam  sebuah  bentuk  hukum  tertulis  Negara  yakni  UUD  1945. Pancasila  adalah  manisfestasi  nilai-nilai  kebhinekaan  masyarakat  Indonesia  yang diangkat  menjadi  kaidah  dasar  Negara  sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan UUD 1945. Berangkat dari pemikiran ini, maka Negara hukum yang dikembangkan di  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  Pancasila  yang  berkarakter  kebhinekaan masyarakat  Indonesia  dengan  nilai-nilai  luhurnya,  budi  pekertinya,  moral  dan  etika luhurnya maupun kearifan lokal lainnya.

## Kesimpulan
Memahami  hasil  dan  pembahasan  dimuka,  maka  dapatlah  dihasilkan  sebuah kesimpulan  yang  sejalan  dengan  permasalah  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini, diantaranya  yakni: pertama; Pancasila  mengandung  nilai-nliai  yang  berasaskan  nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial, sehingga  keberadaan  Pancasila  dapat  digunakan  sebagai  penguji  dari  hukum  positif yang  ada  di  Indonesia,  yang  artinya  segala  pembentukan  hukum  serta  penerapan  dan pelaksanaannya  tidak  lepas  dari  nilai-nilai  Pancasila  sebagai Staatsfundamentalnorm .
Dan kedua, Negara  hukum  yang  hendak  diwujudkan  di  Indonesiia  adalah  Negara hukum  Pancasila  yang  berkarakter  dari  sifat  kemajemukan  masyarakat,  keragaman budaya,  kearifan  lokal,  kesantunan  dalam  beragama  dan  kesalehan  nilai-nilai  sosial lainnya.  Semua nilai itu diwujudkan dalam bentuk sebuah atauran hukum dasar Negara yakni  UUD  Tahun  1945  dengan  harapan  dapat  mewujudkan  pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia

## BIBLIOGRAFI
Antoni,  Condra.  2012. Filsafat  Pancasila  Sebagai  Basis  Pergerakan  Mahasiswa, Kehidupan Sosial, Dan Spirit Kewirausahaan, Politeknik Negeri Batam.
Asshiddiqie,  Jimly.  2010. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  cet.ke-2,  Jakarta: Rajawali Pres.
Attamimi, A,  Hamid S. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan  Pemerintah  Negara;  suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan  residen  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I- Pelita  IV ,  Desertasi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Pascasarjana  Universitas  Indonesia,
Jakarta.
Azhari. 1995. Negara Hukum Indonesia , Analisis Yuridis
Normatif Tentang Unsur ‐ unsurnya , Jakarta: Ul ‐ Press.
Azhary, Muhammad  Tahir. 1992. Negara  Hukum  (Suatu  Studi  Tentang  Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode Negara Madinah dan Masa Kini). Jakarta: Bulan Bintang.
Daman, Rozikin. 1993. Hukum Tata Negara , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Darmodihardjo,  D.  1979. Orientasi  Singkat  Pancasila.  Dalam  Santiaji  Pancasila , Surabaya: Usaha Nasional.
Dicey,  A.V.  1952. Intoduction  To  The  Study  of  The  Law  The  Constitution, Mc  Millan and Co, Limited St.Martin’s Street, London,Part II. Chapters IV-XII.
Hadjon,  Philiphus  M.  2007. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  sebuah studi  tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi, Perabadan.
Hayek, Friedrich. 1960. The Constitution of Liberty. USA: University of Chicago Press, Chicago.
Kansil,  C.S.T.  1986. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, cet.ke- 7,Jakarta: Balai Pustaka.
Kusnardi, Moh. 1987 . Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Sinar Bakti.
Magesti, Yovita A. dan Bernard  L Tanya. 2014. Moralitas Hukum . Yogyakarta:  Genta Publishing.
Notonogoro.  1983. Pancasila  Dasar  Falsafah  Negara,  kumpulan  tiga  uraian  pokok- pokok persoalan tentang Pancasila , Cet kelima, Jakarta: Bina Akasara.
Poespowardojo,  S.  1996. Pancasila  sebagai  Ideologi  Ditinjau  dari  Segi  Pandangan Hidup  Bersama . Dalam  Oetojo  Oesman  dan  Alfian  (Eds.),  Pancasila  sebagai Ideologi, Jakarta: PB-7 Pusat.
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Sulistiyono,  Adi.  2007. Negara  Hukum:  Kekuasaan,  Konsep,  dan  Paradigma  Moral, Cetakan I, Lembaga Pengembengan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta.