## PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG

## Putu Krisna Govinda
Jurusan Akuntansi Program Diploma III, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja govinda.krisna@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini bertujuan  untuk mengetahui  Perhitungan  Dan Pelaporan  PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai  Negeri  Sipil  Golongan  III  pada  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Buleleng.  Tehnik pengumpulan  data  menggunakan  2  metode  yakni;  Metode  dokumentasi,  Metode  Wawancara. Subjek  penelitian  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  Golongan  III  pada  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Buleleng  dan  obyek  perhitungan  dan  pelaporan  PPh  Pasal  21.  Data  yang    digunakan adalah    data    kuantitatif      dan    kualitatif.  Selanjutnya  data  akan  dianalisis  dengan  menggunakan analisis  deskriptif  kuanlitatif  dengan  cara  memaparkan  perhitungan  dan  pelaporan  pph  pasal  21 Atas Gaji Pegawai  Negeri Sipil Golongan III pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. Hasil    penelitian    menunjukkan    proses    perhitungan  PPh  Pasal  21  atas  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil Golongan III Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng tahun 2016 dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Dimana besar pajak terutang yang dilaporkan bendahara pengeluaran totalnya sebesar Rp29.750.604  sedangkan  jika  dihitung  bedasarkan  Undang-undang  No  36  Tahun  2008  totalnya sebesar Rp80.147. jadi ada selisih sebesar Rp29.590.301.
Kata Kunci : Penelitian Gaji Pegawai Negeri

## Abstact
This study aims to determine the Calculation and Reporting of Income Tax Article 21 on the Salaries of Civil Servants Group III on the National Land Agency of Buleleng Regency. Techniques of data collection using 2 methods namely; Documentation method, Interview Method. Research subjects are Civil Servants Group III on the National Land Agency of Buleleng Regency and the object of calculation and reporting of Article 21 Income Tax. Data used are quantitative and qualitative data. Furthermore, the data will be analyzed by using descriptive analysis kuanlitatif by describing the calculation and reporting pph Article 21 Upper Salary of Civil Servants Group III on the National Land Agency Buleleng Regency.
The result of the research shows that the calculation process of Article 21 Income Tax on the salary of Civil Servant of Group III of the National Land Agency of Buleleng Regency in 2016 is conducted by the treasurer of expenditure. Where the amount of tax payable reported by the treasurer of total expenses amounted to Rp29.750.604 whereas if calculated describing Act No. 36 of 2008 total of Rp80.147. So there is a difference of Rp29.590.301.
Keywords :Civil Servants Salary Research

## 1. Pendahuluan
Pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  menjadi  sangat  penting  bagi  para  wajib pajak  agar  bisa  menghitung  kewajiban  pajaknya  dengan  tepat,  karena  salah  satu  faktor yang  dapat  mempengaruhi  menurunkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  dan melaporkan  pajaknya  yaitu  kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan  akan  peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun masa secara benar dan tepat pada waktunya. Berdasarkan latarbelakang diatas dapat ditemukan beberapa rumusan masalah:
1.  Bagaimanakah  perhitungan      pajak      penghasilan      pasal      21      (PPh)      yang
dikenakan  atas  gaji  pegawai  negeri  sipil  golongan  III  pada  kantor  Badan  Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng apakah  sesuai  dengan  UU  No.  36 Tahun 2008 ?
2. Bagaimanakah  pelaporan  PPh pasal  21  yang  telah  dilakukan   atas gaji pegawai negeri sipil golongan III pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk  mengetahui  bagaimanakah  perhitungan  pajak  penghasilan  pasal  21 (PPh pasal  21)  yang  dikenakan  terhadap  gaji  pegawai  negeri  sipil  golongan  III  pada  kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng  sudah  sesuai dengan   UU N0. 36 Tahun 2008 PPh.
2.    Untuk  mengetahui  bagaimana  proses  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng  terhadap  pajak  terutang  PPh  pasal  21 yang  dikenakan  kepada pegawai.
Hasil    dari    penelitian    ini    diharapkan    dapat    menambah  referensi      di perpustakaan. Hasil  ini juga diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa  lain atau bagi peneliti lainnya  yang  ingin  meneliti  tentang  perhitungan  dan  pelaporan  PPh  pasal  21  untuk Peagawai  Negeri  Sipil  Golongan  III  khususnya  di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Buleleng.

## 2.  Metode Penelitian
Rancangan  penelitian  (Sugiyono,  2003:302)  adalah  pedoman  yang  berisi  langkah- langkah  yang  diikuti  oleh  peneliti  untuk  melakukan  penelitiannya.  Rancangan    penelitian harus  dibuat  secara  sistematis  dan  logis  sehingga  dapat dijadikan pedoman yang betul- betul mudah diikuti.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  perhitungan  dan pelaporan  PPh  pasal  21  atas  gaji  Pegawai  Negeri  Golongan  III  pada  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Buleleng  pada  bulan  April  2017.  Berdasarkan  judul penelitian,  maka  penelitian  ini  menggunakan  rancangan  penelitian  deskriptif,  karena penelitian  ini  menjelaskan  atau  memaparkan  apa  yang  terjadi  sesungguhnya  dilapangan. Penelitian  ini  didahului  dengan  mengunjungi  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Buleleng,  kemudian  melakukan  observasi  atas  permasalahan  yang  utamanya terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak PPh pasal 21. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan data primer yaitu  data  yang  dikumpulkan  secara  langsung melalui wawancara  seperti  cara  pelaporan  pajak.  Selain  data  primer  penulis  menggunakan  data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  dokumen  dan  catatan-  catatan  yang  berkaitan dengan  penelitian  yang  sudah  ada  seperti  data  gaji  Pegawai  Negeri  Golongan  III  pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng.  Teknik dalam pengumpulan  data yang  akan  digunakan  dalam  memperoleh  data –  data  tersebut  adalah  metode wawancara,  observasi  dan  metode  dokumentasi.  Data  yang  sudah  terkumpul  akan dianalisis  dengan  menggunakan  anilisis  deskriptif  kuantitatif  dan  deskriptif  kualitatif.  Dari teknik analisis yang digunakan diharapkan bisa  mengetahui dan menyimpulkan  bagaimana perhitungan dan  pelaporan terhadap  PPh  pasal  21  yang dikenakan terhadap gaji  Pegawai Negeri  Golongan  III  pada  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Buleleng. Penelitian  ini  dilakukan  pada  pada  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng yang  beralamat  di  jalan Jalan Dewi Sartika Selatan  No 24  Singaraja-Bali.
Adapun  subjek  dari  penelitian  ini  adalah  Pegawai  Negeri  Golongan  III  pada  Kantor Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Buleleng.  Sedangkan  objek  penelitian  ini  adalah perhitungan dan pelaporan terhadap PPh pasal 21

## Jenis dan Sumber Data
1. Berdasarkan Sifat Data
a)  Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, seperti  jumlah  penghasilan  bruto  dan  tarif  pajak  yang  dikenakan    terhadap  gaji
Pegawai  Negeri  Golongan  III  pada  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Buleleng.
b)  Kualitatif      yaitu      data      yang     diperoleh     berupa      uraian-uraian    atau  dokumen, seperti sejarah perusahaan, struktur  organisasi, daftar nama pegawai dan data-data lainnya yang mendukung penelitian.
2.   Bedasarkan Sumber Data
a)  Data  Primer  yaitu  data  yang  dikumpulkan  secara  langsung  melalui  wawancara atau  observasi,  cara  pelaporan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
b)  Data  Sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  laporan  yang  sudah  jadi dan  diolah  oleh  pihak  lain  atau  data  yang  lebih  dahulu  dikumpulkan  dan dilaporkan oleh  pihak  luar  dari  penulis  sendiri, contohnya adalah daftar perhitungan gaji.

## Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian adalah:
a)  Wawancara  yaitu  pengumpulan  data  melalui  tanya  jawab  yang  dilakukan  kepada bandahara  pemotong  pajak  untuk  penghasilan  Pegawai Negeri Golongan III pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
b)  Dokumentasi  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  studi  dokumen  atau  mencatat dokumen  yang  akan  dijadikan  data  dalam  penyusunan  penelitian  seperti  meminta data  slip gaji  Pegawai Negeri Golongan III pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng.
c)  Observasi dengan mengamati proses perhitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 21  terhadap  Pegawai  Negeri  Golongan  III  pada  Kantor Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Buleleng.

## Teknik Analisis Data
Setelah data-data  yang  diperlukan berhasil  dikumpulkan, maka  langkah selanjutnya adalah  penganalisisan  sebagai  upaya  dalam  pemecahan  atas  permasalahan  yang  telah diuraikan  sebelumnya.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tehnik  analisis  Deskriptif Kuantitatif. Untuk  mendiskripsi  bagaimana  perhitungan  dan  pelaporan  pajak  PPh  pasal  21apakah sudah  sesuai  dengan  undang-undang  No.  36  Tahun  2008,  peneliti  juga  menggunakan teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  untuk  mengetahui  bagaimana  perhitungan  dan pemotongan pajak PPh pasal 21 terhadap Pegawai Negeri Golongan III pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Hasil  Perhitungan :  Badan  Pertanahan  Nasional  memiliki  kelebihan  pembayaran PPh  Pasal  21  tahun  2016  sebesarRp  29.750.603 –Rp.80.147= Rp. 29.590.301. Kelebihan pembayaran tersebut disebabkan karena bendaharawan pemotong dalam menghitung PPh pasal  21  tidak  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  melainkan  hanya berpedoman  pada  tunjangan  pajak  penghasilan  yang  diberikan  oleh  Negara  terhadap Pegawai  Negeri  Sipil  Golongan  III  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Buleleng.  Jadi asumsi  bendahara  pengeluaran  adalah  PPh  Pasal  21  terutang  sama  besarnya  dengan tunjangan pajak penghasilan yang diterima pegawai.
Pelaporan: Untuk pelaporan SPT tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng dilakukan secara online, dimana pelaporan pajak secara  online  ini  merupakan  program  dari  pemerintah  yang  tujuannya  untuk  memudahkan wajib pajak khususnya Pegawai Negeri Sipil melaporkan pajak PPh Pasal 21 terutang setiap tahunnya.  Jadi  wajib  pajak  tidak  perlu  melakukan  pelaporan  secara  manual  ke  kantor pelayanan  pajak,  namun  dengan  mengisi  data-data  yang  diminta  dalam  formulir  yang tersedia  dalam  aplikasi  E-SPT.  Setelah  formulir  diisi  dengan  baik  dan  benar  maka  wajib pajak melaporkanya dengan mengirim melalui e-mail.

## Pembahasan
Perhitungan :  Untuk  perhitungan  PPh  Pasal  21,  yang  terlebih  dahulu  harus  benar perhitunggannya  adalah  perhitungan  gaji  bruto  pegawai.  Setelah  itu  gaji  bruto  dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun untuk mendapatkan penghasilan netto pegawai.sedangkan untuk  menghitung  PPh  Pasal  21  terutang  perhitungannya  adalah  (Penghasilan  Netto – PTKP)  x  Tarif  Undang-Undang  No  36  Tahun  2008.  kesalahan  bendahara  pengeluaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng Terletak pada perhitungan gaji  bruto dan perhitungan  PPh  Pasal  21.  Karena  bendahara  hanya  menambahkan  tunjangan  istri, tunjangan  anak,  tunjangan  struktural,  dan  tunjangan  beras  ke  dalam  gaji  pokok  untuk menghitung  gaji  brutonya.  Sedangkan  kalau  dilihat  dari  rekapan  gaji  yang  tersedia  dalam Lampiran 1, Pegawai Negeri Sipil Golongan III juga menerima Tunjangan Pajak Penghasilan yang  seharusnya  ditambahkah  dengan  gaji  pokok  untuk  mendapatkan  nominal  gaji  bruto. Sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 bendahara tidak mengikuti peraturan undang- undang  karena  bendahara  mencamtumkan  PPh  Pasal  21  berdasarkan  tunjangan  pajak penghasilan  yang  diterima pegawai.  Jadi  nominal  tunjangan  pajak penghasilan  merupakan nominal PPh Pasal 21 Terutang menurut bendahara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng.  Sedangkan  menurut  undang-undang  cara  menghitung  PPh  Pasal  21  adalah (Penghasilan Netto – PTKP)  x Tarif  Undang-Undang No 36 Tahun 2008. perhitungan yang sesuai  dengan  teori  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Jadi  hasilnya  adalah  hanya  1 pegawai  yang  memiliki  pajak  PPh  Pasal  21  Terutang,  sedangkan  perhitungan  bendahara Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Buleleng  seluruh  Pegawai  Dikenakan  PPh  Pasal 21.  Ini  berarti  bahwa  ada  perbedaan  antara  perhitungan  yang  dilakukan  oleh  bendahara Badan  Pertanahan  Nasional  dengan  perhitungan  yang  sesuai  dengan  UU  No  36  Tahun 2008.  Perbedaannya  terletak  pada  proses  perhitungan  gaji  bruto  yang  seharusnya ditambahkan tumjangan pajak penghasilan. Selain itu pada perhitungan pajak PPh Pasal 21 yang  dihitung  bendahara  pengeluaran  terdapat  kesalahan  karna  nominal  pajak  terutang disamakan  dengan  nominal  tunjangan  pajak  penghasilan,  sedangkan  menurut  Undang- Undang adalah (Penghasilan Netto – PTKP) x Tarif Undang-Undang No 36 Tahun 2008.
Pelaporan :  Pada  Badan  Pertanahan  Nasional  pelaporan  PPh  Pasal  21  dilakukan  secara online,  bendahara  pengeluaran  mengatakan  proses  dan  langkah-langkah  pelaporannya mengikuti cara yang terdapat pada website resmi Direktorat Jendral Pajak.

## Daftar Pustaka
Andriani, 1999, Perpajakan Indonesia . Jakarta. Diana, Anastasia,danLilisSetiawati,
2004. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta, Penerbit Andi
Ikatan  Akuntansi  Indonesia. 2002 .  Standar Akuntansi Keuangan per  1  April 20012 , Jakarta, Penerbit Salemba Empat
Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011 . Yogyakarta, Penerbit Andi.
Mardiasmo.   2011   :   2. Syarat   Pemungutan   Pajak,   Edisi   Revisi   2011 . Yogyakarta, Penerbit Andi.
Munawir, 2000. Pokok-pokok perpajakan. Yogyakarta, Penerbit Liberty.
Munawir.  2011:21. Ketentuan  Umum  dan  Cara  Perpajakan, Yogyakarta , Andi
PPh  pasal  21  terhadap pegawai negeri sipil (PNS), Tersedia pada (http://www.pphpasal21padaPNS.) Diakses tanggal 17 April 2017
Resmi, siti. 2005. Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi Kedua. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Sosrodjojo, Indra. 2011. Cara Mudah Menghitung PPh Pasal 21 . Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
Undang-undang PPh Pasal 21 tahun 2016. Tersedia pada http://www.pajak.go.id . Diakses tanggal 17 April 2017