## DINAMIKA INTERAKSI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI PULAU MOROTAI (Mengurai Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif)
Alwadud Lule*
alwadud_lule@yahoo.co.id Indra Lesang, S.I.Kom., M.IP*
indralesang03@gmail.com
Dosen Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai

## Abstrak
Studi ini menguraikan fenomena interaksi antara lembaga legislatif dan eksekutif di Pulau Morotai pasca perhelatan demokrasi elektoral tahun 2017. Dalam catatan konfigurasi,  interaksi  antara  kedua  lembaga  tersebut  terlihat  tidak  demokratis melainkan  berada pada  relasi  yang  bersifat  konfliktual  meskipun  pada  akhirnya interaksi  kuasa  dalam  arena  tertentu  berakhir  dengan  konsensus. Relasi  kuasa yang  konfliktual menstimuluskan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan memakai  jalan  yang  tidak  demokratis,  sehingga  dapat  mengancam  stabilitas demokrasi  lokal.  Resiko  lain  dari  instabilitas  demokrasi  lokal  adalah memungkinkan adanya ekspansi kekuatan Pemerintah Daerah secara kelembagaan ke  tubuh  DPRD  untuk  membentuk  faksi  politik  mayoritas  dengan  orientasi mengamankan berbagai opsi kepentingan, baik  yang berkorelasi dengan  masalah kinerja  pemerintahan  daerah  maupun  ekonomi-politik  di  daerah. Dari  rangkaian konfliktual  dalam  kerja  relasional  DPRD  dan  Bupati  selalu  saja  berakhir  dengan politik  consensus. Pasca politik consensus  hingga  saat  ini  relasi  kedua  lembaga tersebut terlihat lebih stabil dan oposisi secara politik lenyap dari arena persaingan di legislatif.
Kata  Kunci:  Dinamika  Interaksi, Konfigurasi  Politik, Legislatif  Daerah, dan Eksekutif Daerah.

## Abstract
This  study  outlines  the  phenomenon  of  interaction  between  the  legislative  and executive  institutions  on  Morotai  Island  after  the  electoral  democracy  event  in 2017. In the configuration note, the interaction between the two institutions does not  appear  to  be  democratic  but  is  in  a  conflictual  relationship,  although  in  the end  the  interaction  of  power  in  certain  arenas  ends  with  consensus.  Conflictual power  relations  stimulate  the  administration  of  regional  government  by  using undemocratic paths, which can threaten the stability of local democracy. Another risk  of  the  instability  of  local  democracy  is  the  possibility  of  institutional expansion of the Regional Government's power into the body of the DPRD to form a majority political faction with an orientation to secure various interest options, both correlated with issues of regional government performance and the political
economy  in  the  region.  From  a  series  of  conflicts  in  the  relational  work  of  the DPRD and the Bupati always ends with a political consensus. After the political consensus  up  to  now  the  relations  between  the  two  institutions  seem  to  be  more stable  and  political  opposition  disappears  from  the  arena  of  competition  in  the legislature.
Keywords:  Dynamics  of  Interaction,  Political  Configuration,  Regional Legislature, and Regional Executive.

## PENDAHULUAN
Dinamika  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pasca  reformasi  dengan gaung  UU  No 23 Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  bagian dari  dimensi  perkembangan  kebijakan  hukum  otonomi  daerah  di  Indonesia. Perubahan  signifikan  dan  menarik  untuk  dikaji  dalam  dinamika  tersebut  adalah mengenai diskursus seputar penerapan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala  daerah  secara  langsung  dan  relasi  kewenangan  antara  legislatif  dan eksekutif  daerah.  Tentunya,  penerapan  sistem  ini  tidak  dengan  alasan  melainkan mengupayakan  agar  kedaulatan  rakyat  secara  substansi  terinstitusionlitas  dalam setiap  kewenangan  kelembagaan.  Selain  itu,  penerapan  sistem  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  merupakan  sebuah  konsekuensi  logis  dari  amanah  UUD 1945 pasca amandemen.
Signifikansi  penerapan  sistem  pemilihan  langsung  juga  berkonsekuensi terhadap  legitimasi  politik  kepala  daerah  dalam  melaksanakan  aktifitas  publik. Dimana kepala daerah merasa punya keabsahan  yang kuat karena kedudukannya ditentukan langusng oleh kehendak rakyat mayoritas. Tidak hanya kepala daerah, DPRD secara konstitusional juga mempunyai legitimasi kuat dalam menjalankan tugas  dan  kewenangannya  karena  kedudukan/kekuasaannya  bersumber  dari kedaulatan  rakyat.  Dengan demikian,  kedua  penyelenggara pemerintahan  daerah (pemerintah  daerah  dan  DPRD)  merupakan  manifestasi  kedaulatan  rakyat  di daerah.
Dari  rasionalitas  tersebut  diatas,  kemudian  dipandang  perlu  merumuskan mekanisme  hubungan  kewenangan  antara  legislatif  (DPRD)  dan  eksekutif (pemerintah daerah) untuk menciptakan stabilitas demokrasi lokal dan efektifitas
birokrasi.  Desain  kelembagaan  antara  legislatif  dan  eksekutif  di  daerah dikonstruksikan secara yuridis sebagai mitra kerja dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Mekanisme  kelembagaan  seperti  itu  lah  yang  memberikan konstribusi  terhadap  stabilitas  demokrasi  lokal,  karena  setiap isu  yang berkembang ditengah penerapan sistem pemerintahan daerah dapat diminimalisir melalui mekanisme persetujuan bersama dan mengutamakan aspek kerja sama.
Perkembangan  literatur  seputar  relasi  legislatif-eksekutif  di  daerah  dalam bingkai hubungan kewenangan dapat diidentifikasi dan dipetakan dalam dua pola. Pola  pertama  memberikan  artikulasi  bahwa  relasi  legislatif-eksekutif  daerah secara  politik  hukum  menampilakan  aspek  determinasi  oleh  salah  satu  lembaga. Hal  tersebut  pernah  tercatat  dalam  lembaran sejarah  Orde  Baru,  dimana Pemerintah  Daerah  selalu  determinan  terhadap  DRPD  dalam  setiap  aktifitas pemerintahan daerah. Karena kepala daerah domainnya tidak hanya menjalankan fungsi  sebagai  kepala  daerah  melainkan  melaksanakan  sebagian  tugas pemerintahan  dengan  kapasitasnya  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah. Sehingga  hal  ini  telah  membuahkan  justifikasi  bahwa  relasi  legislatif-eksekutif daerah di jaman Orde Baru bersifat dominatif.
Pola  kedua,  secara  politik  hukum  menguatkan  kedua  lembaga  dengan tugas  dan  kewenangan  masing-masing  yang  didasarkan  pada  relasi  yang  bersifat demokratis.  Pola  demokratis  ini  dipengaruhi  oleh  konfigurasi  politik  dan  hukum di  era  reformasi  yang  menghendaki  adanya  penerapan  sistem check  and  balance dalam  hubungan  kewenangan  antara  legislatif  dan  eksekutif  daerah.  Perubahan paradigma tersebut kemudian melahirkan interaksi kewenangan antara Pemerintah Daerah dan DPRD  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  meliputi  tiga aspek,  yakni  (i) pembentukan Peraturan  Daerah,  (ii)  penentuan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan (iii) pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.
Sebagaimana  juga  dialami  oleh  daerah-daerah  yang  baru  selesai melaksanakan  demokrasi  elektoral  (Pilkada),  interaksi  antara  lembaga  legislatif dan  eksekutif  Pulau Morotai  pasca  perhelatan  pesta  elektoral  tahun  2017 dipandang  relatif  dinamis  dengan  ragam  variabel  politik. Fakta  menunjukan
bahwa  keperpihakan  sebagian  anggota  DPRD  terhadap  Pemerintah  Daerah (Bupati)  dalam  berbagai  isu  merupakan  bentuk  dukungan  terhadap  argumentasi politik dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah.
Tercatat  ada  sekian  isu  dalam  wacana  interaksi  legislatif  dan  eksekutif Pulau  Morotai telah  menambah  dinamika  interaksi  kedua  lembaga  tersebut. Terutama berkaitan  dengan  relasi pembentukan  peraturan  daerah  dan  penentuan APBD.  Karena  jauh  sebelumnya  interaksi  legislatif  dan  eksekutif  Pulau  Morotai berada  pada  posisi  kontradiksi  dan  tidak  demokratis,  maka  penentuan alokasi APBD selalu menuai perdebatan dan konflik kepentingan. Meski demikian, pasca Pilkada  2017  hingga  saat  ini,  praktik  pembahasan  anggaran  tidak  ada  silang pendapat  yang  berakhir deadlock anggaran. Namun  kekuasaan  merumuskan anggaran  tersebut  menjadi  sumber  polemik  yang  menambah  intensitas  dinamika kerja  relasional  antara  DPRD  dan  Bupati  karena  praktik-praktik  informal  seperti perdebatan kepentingan dan upaya mendeligitamasikan anggaran.
Perdebatan  yang  muncul  dalam  rapat  pembahasan  merupakan  dinamika yang  lazim  terjadi  hampir  disetiap  tahun  anggaran.  Karena  mekanisme  interaksi antar  DPRD  dan  Bupati  dalam  kondisi  tertentu  saling  mendominasi  ketimbang bersifat check  and  balance. Tindakan  mendominasi  antara  kedua  kekuasaan  ini masing-masing  diorientasikan  untuk  memobilisir  kepentingan  dan  program  agar dapat terakomodir saat proses penentuan dan alokasi anggaran.
Meski  demikian,  interaksi  antara  DPRD  dan  Bupati  di  Pulau  Morotai khusunya  pada  proses  pembahasan  rancangan  Perda  relatif  jauh  lebih  dinamis, daripada  pembahasan  rancangan  Perda  APBD  yang  menyumbangkan  begitu tinggi  kedinamisan  interaksi.  Namun,  tidak  bisa  dipungkiri  ada  beberapa  hal memang terjadi konflik tetapi sejauh ini kita tidak menemukan adanya kebuntuan kerja  relasional.  Selama  periode  2017-2019,  rancangan  Perda  yang  dibahas  oleh kedua  lembaga  tersebut  tidak  pernah  menemui  kebuntuan.  Rancangan  Perda Pembiayaan  Kontrak  Tahun  Jamak  Kabupaten  Pulau  Morotai  2019-2021 merupakan  satu  diantara  rancangan  Perda  yang  sempat  mengalami  perdebatan panas walaupun pada akhirnya berhasil diundangkan.
Kerja  relasional  antara  DPRD dan  Bupati  Pulau  Morotai  selalu mengkonfirmasi  perdebatan  walaupun  pada  akhirnya  bermuara  pada  konsensus. Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  desain  kelembagaan  eksekutif  dan  legislatif daerah  memiliki  mekanisme  yang  interdependensi.  Sehingga  kebuntuan  dalam proses  kerja  relasional  antara  kedua  lembaga  tersebut,  baik  dalam  perumusan anggaran maupun proses legislasi dapat terhindarkan. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri beberapa konflik telah menambah dinamika interaksi antara DPRD dan Bupati.  Dinamika  tersebut  juga  telah  membentuk  pola  interaksi  konfliktual  dan tidak demokratis.
Sekarang kita bisa mendiskripsikan pola interaksi DPRD dan Bupati dalam mekanisme kerja  relasional dengan  mengembangkan  argument  bahwa,  interaksi kedua  kekuasaan  ini  berjalan  dibarengi  dengan  perdebatan  kepentingan  dan akhirnya terlihat tidak demokratis  melainkan  berada  pada  relasi  yang  bersifat konfliktual. Selain itu, manuver politik adalah kunci utama dalam menyelesaikan debat  kepentingan.  Karena  interaksi  antar  DPRD  dan  Bupati  dalam  lingkup maneuver politik memperlihatkan dinamika yang menarik. Dinamika ini tentunya bersumber  dari  inkonsistensi  sikap  “anggota  DPRD”  yang  dalam  lembaga memiliki  posisi  kunci  dan  berpengaruh.  Kita  temukan  ada  upaya  pemerintah daerah  mencari  jalan  alternative  untuk  menstabilkan  interaksi  dengan  DPRD melalui sikap kompromistis.
Jika  interaksi  legislatif  dan  eksukutif  daerah  berada  pada  pola  yang  tidak demokratis  seperti  uraian  diatas,  maka  pada  aras  program  dan  penentuan  politik anggaran  akan  memicu  potensi  saling  sandra  antara  pemerintah  daerah  dengan DPRD.  Geliat  demikian  menstimuluskan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dengan memakai  jalan  yang  tidak  demokratis,  sehingga  dapat  mengancam stabilitas  demokrasi  lokal.  Resiko  lain  dari  instabilitas  demokrasi  lokal  adalah memungkinkan adanya ekspansi kekuatan Pemerintah Daerah secara kelembagaan ke  tubuh  DPRD  untuk  membentuk  faksi  politik  mayoritas  dengan  orientasi mengamankan berbagai opsi kepentingan, baik  yang berkorelasi dengan  masalah kinerja pemerintahan daerah maupun ekonomi-politik di daerah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diguanakan  adalah  deskrptif  kualitatif.  Tipe penelitian  ini  akan  memberikan  deskripsi  tentang  hubungan  atau  interaksi legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah daerah) di Pulau Morotai. Selain itu, penelitian  ini  berusaha  mengungkap  konfigurasi  politik  yang  berkembangan dalam ruang lingkup relasi eksekutif-legislatif di Pulau Morotai pasca perhelatan demokrasi elektoral tahun 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Interaksi DPRD dan Bupati
Interaksi  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  merupakan  komponen  kunci dalam  memberikan  jaminan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  efektif  dan stabil. Konklusi demikian berdasar pada konsepsi bahwa efektifitas dan stabilitas politik dan demokrasi ditentukan oleh institusi-institusi politik yang berada dalam struktur ketatanegaraan, baik secara mandiri oleh institusi maupun dalam lingkup relasi antar sesama institusi. Diantara interaksi kuasa dalam struktur politik yang dianggap penting untuk mendapatkan perhatian, terutama dalam rezim demokrasi adalah relasi antara eksekutif dan legislatif daerah (Bupati dan DPRD).
Sebagian  kalangan  memfokuskan  pembahasan  mengenai  relasi  eksekutif (Presiden)  dan  legislatif  (DPR)  dalam  bingkai  presidensialisme  multi  partai. Namun  pembahasan  interaksi  eksekutif  dan  legislatif  di  daerah  dengan pendekatan multi  partai  sama sekali  tidak  masuk  dalam  daftar  isu  krusial. Mungkin  karena  variable  pengaruhnya  terletak  pada  pilihan  keputusan  yang diambil  oleh  anggota  partai  politik  dalam  parlemen  tidak  ditentutakan  oleh instrument ideologi partai melainkan lebih pada  isu politis  yang diperankan oleh personal anggota DPRD. Sehingga kekuatan partai politik dalam arena parlemen lokal tidak menjadi variable determinan.
Interaksi  DPRD  dan  Bupati  Pulau  Morotai  dikonstruksikan  melalui  relasi kewenangan  antar  kedua  lembaga  tersebut.  Mekanisme  yang  mengatur kerja relasional  antara  DPRD  dan  Bupati  dibagi  ke  dalam  beberapa  fungsi  utama
DPRD,  yaitu  pembahasan  mengenai  anggaran,  pembentukan  peraturan  daerah, dan pengawasan.

## Dinamika Interaksi dalam Dimensi Politik Anggaran
Argumentasi mengenai politik anggaran didasarkan atas beberapa isu yang telah memberikan kontribusi terhadap dinamika kerja relasional antara DPRD dan Bupati  Pulau  Morotai. Pertama, siapa  yang  memiliki  kewenangan  lebih  dalam merumuskan  anggaran,  apakah  DPRD  ataukah  Bupati? Kedua, apakah  dalam proses  pembahasan  anggaran  relasi  kedua  lembaga  tersebut  bersifat  konfliktual, atau  sebaliknya,  setiap  keputusan  politik  anggaran  bermuara  pada  tindakan kompromistis.
Undang-undang pemerintahan daerah mengatur mekanisme interaksi antar DPRD  dan  Bupati  dalam  proses  pembahasan  anggaran  dengan  menempatkan kedua  lembaga  tersebut  sebagai  mitra  kerja  yang  sejajar.  Meskipun  dilain  sisi, eksekutif  daerah  diberikan  keistimewaan  karena  memiliki  kekuasaan  insiatif  dan kecakapan  mumpuni  dalam  mendesain  anggaran.  Sedangkan  DPRD,  dalam membangun  mitra  kerja,  memiliki  wewenang  untuk  mengubah  anggaran  melalui persetujuan bersama. Mekanisme demikian merupakan pola yang saling mengunci antara DPRD dan Bupati, sehingga dalam proses pembahasan anggaran, walaupun praktik  informal  dan  perkembangan  dinamika  terus  berlanjut,  akan tetapi  proses penentuan  dan  alokasi  anggaran  setiap  tahun  antara  DPRD  dan  Bupati  relatif berjalan baik.
Selama  berjalannya  pemerintahan  Benny  Laos,  praktik  pembahasan anggaran  dari  2017  hingga  saat  ini,  tidak  ada  silang  pendapat  yang  berakhir deadlock anggaran. Namun  kekuasaan  merumuskan  anggaran  tersebut  menjadi sumber  polemik  yang  menambah  intensitas  dinamika  kerja  relasional  antara DPRD dan Bupati karena praktik-praktik informal seperti perdebatan kepentingan selalu mewarnai proses pembahasan hingga mendeligitimasi anggaran.
Perdebatan  yang  muncul  dalam  rapat  pembahasan  merupakan  dinamika yang  lazim  terjadi  hampir  disetiap  tahun  anggaran.  Karena  mekanisme  interaksi antar  DPRD  dan  Bupati  dalam  kondisi  tertentu  saling  mendominasi  ketimbang
bersifat check  and  balance. Tindakan  mendominasi  antara  kedua  kekuasaan  ini masing-masing  diorientasikan  untuk  memobilisir  kepentingan  dan  program  agar dapat terakomodir saat proses penentuan dan alokasi anggaran.
Rumusan  anggaran  atau  rancangan  APBD  yang  telah  diseain  oleh Pemerintah  Daerah  tidak  secara  langsung  dipandang  ideal  oleh  DPRD.  Karena DPRD  juga  memiliki  kepentingan  relasional  dengan  konstituen  untuk memenifestasikan hasil identifikasi masalah yang dijaring melalui program reses. Dalam proses pembahasan APBD, DPRD berupaya agar aspirasi masyarakat yang dijaring  melalui  program  reses  tersebut  dapat  terakomodir dalam  postur  APBD. Sehingga  hal  ini  menimbulkan  perdebatan  antara  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah saat proses pembahasan anggaran. Argument perdebatan tidak keluar dari hal-hal yang  bersifat  prinsipil.  Bahkan  DPRD  baik  secara  pribadi  maupun  kelembagaan selalu  mengingatkan  kepada  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  agar tidak  melakukan  pemangkasan  terhadap  anggaran  yang  dianggap  memberikan jaminan  kesejahteraan  terhadap  masyarakat  terutama  anggaran  pemberdayaan masyarakat.
Pemangkasan anggaran atau “rasionalisasi anggaran” di masa pemerintahan  Bupati  Beny  Laos  telah  memberikan  stimulus  terhadap  atmosfir interaksi yang bersifat konfliktual. Karena politik anggaran secara tidak langsung di dominasi  oleh  eksekutif-Bupati.  Dominasi  Bupati  diperlihatkan  melalui mekanisme  normative,  misalnya,  perencanaan  dan  pengajuan  anggaran sepenuhnya  menjadi  otoritas  Bupati.  Sedangkan  DPRD  memiliki  peluang  sangat minim  dalam  merencanakan  pokok-pokok  pikiran  atau  masalah  yang diidentifikasi melalui program reses untuk bisa terakomodir dalam postur APBD. Karena  DPRD  tidak  memiliki  pengaruh  determinan  seperti  Bupati  khususnya otoritas  perencanaan  dan  pengajuan  anggaran.  Disisi  lain,  DPRD  juga  tidak memiliki  kapasitas  yang  memadai  untuk  mengkritisi  anggaran  secara  rinci  dan menyeluruh.
Meski demikian, DPRD mengandalkan fungsi anggaran untuk menerobos batas  kemampuan  argument  pemerintah  daerah  untuk  mempengaruhi  postur APBD. Selain itu, ada factor yang lebih determinan dalam politik anggaran, yaitu
tidak  semua  kepentingan  DPRD  dapat  tercover  secara  keseluruhan  dalam  postur APBD,  karena  secara  substansial  APBD  merupakan  anggaran  daerah  yang memilik  daya  dan  kapasitas  mobilir  kepentingan  dan  program  terbatas  pada  satu tahun  anggaran.  Sehingga  kepentingan  dan  program  Bupati  maupun  DPRD diseting  seproporsional  dan  serasional  mungkin  agar  APBD  terlihat  lebih proporsional dan demokratis.
Namun,  upaya  mendesain  anggaran  lebih  rasional  oleh  Pemda  ternyata berpotensi  memicu  ketidak  stabilan  interaksi  Bupati  dan  DPRD. Pembahasan anggaran tahun 2018, misalnya, Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  mengambil  langka  kebijakan  efesiensi  dengan  cara  melakukan rasionalisasi  (pemangkasan)  anggaran  disetiap  SKPD  dan  DPRD.  Hal  penting yang  harus  diketahui  adalah kebijakan  rasionalisasi  anggaran,  satu  diantaranya dilakukan  terhadap  biaya  perjalanan  dinas  baik  pegawai/pejabat  yang  ada  di SKPD  maupun  perjalanan  dinas  Anggota  DPRD.  Kebijakan  tersebut diorientasikan untuk mengefektifkan atau didistribusikan secara proporsional pada program  pemberdayaan  masyarakat  khususnya  pemberian  tunjangan  kepada lansia, imam, pendeta, janda, yatim-piatu, cacat/disabilitas, dll.
Kebijakan efesiensi anggaran tidak langsung diputuskan secara consensus oleh “sebagian Anggota DPRD”, wala upun pada akhirnya kedua lembaga tersebut mendaptkan  kata  sepakat.  Akan  tetapi,  praktik-praktik  informal  seperti mendeligitimasi  anggaran  membuat  dinamika  terus  berlanjut  diluar  lingkup pembahasan  anggaran.  Faktanya,  “sebagian  anggota  DPRD”  mengembangkan argument  bahwa  Pemkab  Pulau  Morotai  terindikasi  melakukan  perubahan  atas Dokumen  APBD  Tahun  2018.  Artinya  bahwa  anggaran  tahun  2018  dipandang tidak  memiliki  keabsahan  secara  konstitusional.  Sehingga  tidak  layak  diterapkan untuk membiayai segala program dan kebijakan pemerintah daerah.
Atmotsfir kemitraan yang bersifat konfliktual telah memberikan celah bagi oknum Anggota DPRD untuk terus berupaya melakukan praktik-praktik informal. Ketua DPRD berargumen bahwa ada indikasi Pemkab Morotai merubah dokumen APBD 2018 (Indotimur.com, 25 Januari 2018). Menurut Wakil Ketua II, Rasmin Fabanyo,  APBD  yang  disampaikan  ke  Pemprov  untuk  di  evaluasi  merupakan
APBD  yang tidak  melalui  persetujuan  bersama (I-malut.com,  6  Februari  2018). Atmosfir konfliktual ini tercipta, menurut Bupati karena sebagian Anggota DPRD tidak  menerima  adanya  pemangkasan  atau  rasionalisasi  anggaran  DPRD (Inspiratormedia.id, 20 Desember 2018). Namun hingga berakhirnya APBD 2018, argument  APBD  manipulatif  atau  fiktif  yang  didengungkan  oleh  beberapa “ Anggota DPRD ” seakan mendapat legitimasi dan dianggap sah secara formil.
Meskipun  pada  sesi  berbeda  Ketua  DPRD  membangun  opini  tentang indikasi  fiktifnya  dokumen  APBD  2018,  tapi  disesi  argument  yang  lain,  Ketua DPRD  juga  mengakui  bahwa  APBD  2018  memiliki  kebasahan  yuridis  karena sudah  dibahas  dan  disetujui  oleh  kedua  lembaga,  DPRD  dan  Bupati.  Bahkan angka-angka  yang  terdapat  dalam  postur  dokumen  APBD  pun  tidak  berubah (Wawancara, 3 September 2019).
Sekarang kita bisa mendiskripsikan pola interaksi DPRD dan Bupati dalam mekanisme  pembahasan  anggaran  dengan  mengembangkan  argument  bahwa, interaksi  kedua  kekuasaan  ini  berjalan  dibarengi  dengan  perdebatan  kepentingan dan akhirnya terlihat tidak demokratis melainkan berada pada relasi yang bersifat konfliktual. Relasi konfliktual ini dikonstruksikan melalui perdebatan kepentingan konstituen  selain  praktik- praktik  informal  seperti:  “sebagian  anggota  DPRD” membuat konklusi mengenai ketidakabsahan anggaran  yang secara  formal sudah disepakati bersama oleh kedua lembaga tersebut.

## Dinamika Interaksi dalam Agenda Legislasi
Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  bahwa  hubungan kerja  antara  DPRD  dan  kepala  daerah  didasarkan  atas  kemitraan  yang  sejajar. Relasi kemitraan dimanifestasikan dalam berbagai macam bentuk kerja relasional, salah satu diantaranya adalah persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah.
Berdasarkan  Pasal  26  ayat  (2)  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  Perda  dibentuk  oleh  DPRD  dengan  persetujuan  bersama Kepala  daerah.  Kekuasaan  membentuk  Perda  tidak  lagi  melekat  kepada  Kepala daerah  melainkan  DPRD.  Sedangkan  Kepala  daerah  diberikan  kekuasaan
mengajukan  rancangan  Perda.  Hal  ini  sejalan  dengan  logika  UUD  1945,  yang melegitimasikan  DPR  sebagai  pemegang  kekuasaan membentuk  undang-undang dan  Presiden  mempunyai  kekuasaan  mengajukan  rancangan  undang-undang. Pembentukan  Perda  pada  prinsipnya  dimulai  dengan  sebuah  perencanaan  yang dapat  berasal  dari  Pemerintah  Daerah  maupun  DPRD,  yang  dikemas  dalam bentuk  program  legislasi  daerah  (Prolegda).  Secara  yuridis,  Prolegda diterminologikan  sebagai  suatu  instrument  perencanaan  program  pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis (Alwadud, 2018:111).
Perihal  penting  untuk  mengevaluasi  interaksi  DPRD-Bupati  adalah  kerja relasional  khususnya  agenda  legislasi.  Sebagaimana  tercantum  dalam  undang- undang  pemerintahan  daerah  yang  mengatur  relasi  antara  DPRD  dan  Bupati, program  pembentukan  peraturan  daerah  disetujui  dan  dilaksanakan  setiap  tahun. Dalam  program  pembentukan  peraturan  daerah,  rancangan  Perda  dapat  berasal dari inisiatif Bupati dan DPRD.
Selama periode 2017-2019, kerja relasional DPRD dan Bupati khususnya pembentukan  peraturan  daerah  telah  berhasil  menerbitkan  20  peraturan  daerah dari  39 rancangan  Perda  yang  terencana  dalam  program  pembentukan  perda (prolegda/insidentil), yang pertahunnya berfariatif, yaitu 2017 berjumlah 6 Perda, 2018  berjumlah  13  Perda  dan  1  Perda  ditahun  2019  (hingga  pelaksanaan penelitian selesai).
Selama  periode  2017-2019,  dari  20  rancangan  Perda  yang  berhasil  di disahkan menjadi Perda, 18 diantaranya merupakan hasil inisiasi Bupati. Selama tiga  tahun  itu,  DPRD  dengan  kamampuan  legislasinya  menghasilkan  2  inisiatif pembentukan  Perda.  Sedangkan  dari  39  rancangan  Perda  yang  telah  ditargetkan dalam  program  pembentukan  Perda  (prolegda/insidentil),  inisiatif  Bupati  jauh lebih dominan, yaitu 37 rancangan Perda dan 2 rancangan Perda oleh DPRD. Dari hasil  identifikasi  menunjukan  bahwa  interaksi  antara  DPRD  dan  Bupati khususnya pembentukan Perda jauh lebih produktif Bupati ketimbang DPRD.
Namun,  dominasi  inisiatif  rancangan  Perda  bukanlah  determinasi kekuasaan  Bupati  atas  kewenangan  DPRD.  Melainkan  produktifitas  legisalasi
Bupati  merupakan  respon  atas  kebijakan  dan  pembangunan  daerah  yang membutuhkan  landasan  hukum  yang  kuat.  Karena  Bupati  adalah  kepala  daerah yang  memiliki  tugas  sebagai  pelaksana  kebijakan  atau  peraturan  perundang- undangan. Selain itu, produktifitas legislasi Bupati juga didukung oleh perangkat sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  (satuan  kerja  perangkat  daerah).  Sehingga kemajuan  dan  produktifitas  legislasi  Bupati  harus  dibaca  sebagai  kelaziman  atau keniscayaan dalam membangun dan melaksanakan kebijakan daerah.
Menurut Jimly Asshiddiqie, DPRD Kabupaten/Kota yang terdiri atas para politisi  lokal  yang  hanya  dipersyaratkan  minimum  lulusan  SLTA,  dan  hanya bekerja  untuk  masa  kerja  lima  tahunan,  tentu  tidak  dapat  diandalkan  untuk mempersiapkan  bahan  rancangan  dan  data-data  pendukung  dalam  proses pembentukan  peraturan  daerah itu  melebihi  kemampuan  yang  dapat  dilakukan oleh  aparat  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  peran  yang  perlu  diperkuat  dari  DPRD adalah  fungsinya  sebagai  pengontrol  atau  pengendali  proses  pembentukan peraturan  daerah  daripada  mengutamakan  peran  sebagai  inisiator (Jimmly, 2006:298).
Ada  variable alternatif lain  yang  mempengaruhi  kenapa  produktifitas legislasi DPRD berada dibawah dominasi Bupati. Salah satu diantaranya, interaksi antara DPRD dan Bupati tercipta tidak secara formal-prosedural khususnya pada tahap awal pembentukan Perda (prolegda). Selama ini (periode 2017-2019) proses pembentukan Perda tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Dalam  artian  bahwa  kedua  lembaga  tersebut  tidak  memiliki instrument  perencanaan  program  pembentukan  Perda  yang  disusun  secara terencana,  terpadu  dan  sistimatis.  Sehingga  DPRD  hanya  mengandalkan kemampuan legislasi Bupati yang bersifat insidentil untuk memenuhi ketercapaian fungsi  legislasi.  Prospek  pembangunan  produk  hukum  daerah  seakan  tidak memiliki  nilai  urgensitas  untuk  menciptakan  instrument  kebijakan  dan pembangunan daerah.
Tradisi  program  pembentukan  Perda  selama  ini  yang  dipakai  kedua lembaga,  DPRD  dan  Bupati  hanya  berdasar  pada  kebutuhan  yang  bersifat insidentil.  Apabila  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  Bupati
melaksanakan  kebijakan  tertentu  yang  membutuhkan  unstrumen  hukum  daerah (Perda),  maka  Sekretaris  daerah  melalui  perangkat  daerah  yang  membidangi bagian  hukum  mengirimkan  surat pengantar  penyampaian  rancangan  Perda kepada  DPRD dan  selanjutnya  dijadwalkan  untuk  dibahas  secara  bersama. Akhirnya,  dengan  praktik  tersebut,  instrument  hukum  daerah  tidak  terencana, terpadu dan sistimatis.
Meski  demikian,  interaksi  antara  DPRD  dan  Bupati  di  Pulau  Morotai khusunya  pada  proses  pembahasan rancangan  Perda  relatif  jauh  lebih  dinamis, daripada  pembahasan  rancangan  Perda  APBD  yang  menyumbangkan  begitu tinggi  kedinamisan  interaksi.  Namun,  tidak  bisa  dipungkiri  ada  beberapa  hal memang terjadi konflik tetapi sejauh ini kita tidak menemukan adanya kebuntuan kerja  relasional.  Selama  periode  2017-2019,  rancangan  Perda  yang  dibahas  oleh kedua  lembaga  tersebut  tidak  pernah  menemui  kebuntuan.  Rancangan  Perda Pembiayaan  Kontrak  Tahun  Jamak  Kabupaten  Pulau  Morotai  2019-2021 merupakan  satu  diantara  rancangan  Perda  yang  sempat  mengalami  perdebatan panas walaupun pada akhirnya berhasil diundangkan.
Perdebatan  tidak  hanya  melibatkan  anggota  DPRD  sebagai  personal, namun  hal  menarik  yang  menambah  potensi  dinamika  kerja  relasional  kedua lembaga  tersebut  adalah mengenai  pokok  pikiran  alat  kelengkapan  DPRD khususnya  Fraksi.  Dalam  pembahasan  mengenai  rancangan  Perda  Pembangunan Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract tahun 2019-2021 empat fraksi (Fraksi Golkar,  Fraksi  PDIP,  Fraksi  Pembangunan  Amanat  Demokrasi  dan fraksi Kebangkitan  Nurani  Nasional)  menyetujui  format  penganggaran  melalui pembiayaan Kontrak Tahun Jamak (multy years contract) untuk beberapa program dan Fraksi PKS abstain dari rapat pembahasan.
Kerja  relasional  antara  DPRD  dan  Bupati  Pulau  Morotai  selalu mengkonfirmasi  perdebatan  walaupun  pada  akhirnya  bermuara  pada  konsensus. Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  desain  kelembagaan  eksekutif  dan  legislatif daerah  memiliki  mekanisme  yang  interdependensi.  Sehingga  kebuntuan  dalam proses  kerja  relasional  antara kedua  lembaga  tersebut,  baik  dalam  perumusan anggaran maupun proses legislasi dapat terhindarkan. Meski demikian, tidak bisa
dipungkiri beberapa konflik telah menambah dinamika interaksi antara DPRD dan Bupati.  Dinamika  tersebut  juga  telah  membentuk  pola  interaksi  konfliktual  atau tidak demokratis.
Jika  interaksi  legislatif  dan  eksukutif  daerah  berada  pada  pola  yang  tidak demokratis,  maka  pada  aras  program  dan  penentuan  politik  anggaran  akan memicu  potensi  saling  sandra  antara  pemerintah  daerah  dengan  DPRD.  Geliat demikian  menstimuluskan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan memakai  jalan  yang  tidak  demokratis,  sehingga  dapat  mengancam  stabilitas demokrasi  lokal.  Resiko  lain  dari  instabilitas  demokrasi  lokal  adalah memungkinkan adanya ekspansi kekuatan Pemerintah Daerah secara kelembagaan ke  tubuh  DPRD  untuk  membentuk  faksi  politik  mayoritas  dengan  orientasi mengamankan berbagai opsi kepentingan, baik  yang berkorelasi dengan  masalah kinerja pemerintahan daerah maupun ekonomi-politik di daerah.
Dalam membaca interaksi politik dan hukum itu, dalam rumpun Peraturan Daerah  ini  ada  kesamaan  dengan  rumpun-rumpun  sebelumnya.  Kesamaan  itu nampak  dalam  Pada  saat  rapat  kerja  dengan  Perangkat  Daerah  inilah  interaksi sistem  politik  yang  sebenarnya  terjadi.  Dalam interaksi  tersebut  akan  terjadi proses tawar-menawar dan adu argumentasi dalam rangka memperoleh kesamaan persepsi  antara  Panitia  Khusus  dengan  Perangkat  Daerah  terhadap  substansi Rancangan  Peraturan  Daerah.  Dengan  tawar  menawar,  saling  adu  argumentasi, dan  saling  pengaruh-mempengaruhi  tersebut  akan  dapat  dicapai  kesepakatan- kesepakatan terkait apakah Rancangan Peraturan Daerah layak dilanjutkan, tidak dilanjutkan, atau ditunda pembahasannya (Isharyanto & Adriana, 2013:40).

## Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif
Secara etimologi, konfigurasi (configuration) diartikan sebagai bentuk atau susunan. Dalam tafsir semantic, menurut Suparman Marjuki, “konfigurasi politik” adalah  susunan  atau  tata  letak  atau  konstalasi  kehidupan  politik yang  terdapat pada suatu masa, yang menggambarkan suatu keadaan politik pada masa tersebut (Suparman Marzuki, 2011:149). Sementara Mahfud MD mengartikan konfigurasi politik sebagai susunan atau konstalasi kekuatan politik (Mahfud, 2014:30).
Konfigurasi  politik  diarena electoral  tahun  2017 terlihat dinamis  dan kompetitif karena masing-masing  partai  pengusung memainkaan peran  dan strategi  untuk memenangkaan  pasangan  calon. Pasangan  Benny  Laos-Asrun Padoma  diusung  oleh  mayoritas partai  politik,  yaitu PDI  Perjuangan,  Golkar, Gerindra,  Demokrat,  PKB,  dan  Nasdem dengan  presentasi  perolehan  suara 49.74%. Sedangkan  pasangan  Ali  Sangaji-Yulce  Makasarat  diusung  oleh PKS, PPP  dan PAN dengan  presentase  perolehan  suara  34.49%. Dalam  arena  yang sama, rivalitas politik tidak hanya melibatkan elit partai politik, karena disisi lain, ada pasangan Ramli Yaman-Adjan Djaguna yang tampil melalui jalur independen dengan presentase perolehan suara 15.77%.
Tahap  awal  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2017  merupakan permulaan sensasi pembentukan konfigurasi politik diarena electoral. Hal menarik yang perlu dikuliti dalam  lingkup  konfigurasi  adalah  mengenai  kekuatan  partai  pengusung minoritas dan mayoritas. Partai politik pengusung minoritas secara politik ternyata memiliki kekuatan determinasi dalam menyedot suara dibasis masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa relasi partai yang berhasil dalam arena pemilu legislatif 2014 kekuatan politiknya relatif dialektis dan tidak konstan. Sehingga basis masyarakat yang termobilisasi dalam  arena  pemilu, lebih  dari seratus  persen,  basis  tersebut memberikan sumbangsi pengaruh terhadap keberhasilan diarena Pilkada.
Fakta menunjukan, partai pengusung minoritas (PKS, PPP dan PAN) yang mengusung  Ali  Sangaji-Yulce  Makasarat mendapatkan  suara  7.409 (akumulasi suara partai pengusung) pada Pemilu 2014, mampu memobilisasi kekuatan suara diarena electoral tahun 2017 dengan perolehan suara 13.221. Hal tersebut berbeda dengan  presentasi  kemenangan  partai  pengusung  mayoritas  (PDI  Perjuangan, Golkar,  Gerindra,  Demokrat,  PKB,  dan  Nasdem) yang mengusung Benny  Laos- Asrun  Padoma. Kemenangan  diarena  pemilu  2014  tidak  secara  signifikan memberikan dampak intensitas mobilisasi  suara pada  arena  electoral. Jika diakumulasi perolehan suara diarena Pemilu, partai pengusung mayoritas tersebut, mendapatkan  22.743  suara,  sedangkan  pada  arena  electoral tahun  2017 berhasil memobilisasi 19.069 suara.
Meskipun partai  pengusung  mayoritas  berhasil  memenangkan  pesta electoral  tahun  2017,  namun koalisi  dalam  arena  persaingan  electoral  tidak bersifat  parmanen.  Karena perilaku  partai  politik selalu berbeda  diarena persaingan politik  yang  lain. Partai  politik  mungkin  berprilaku  berbeda  diarena politik yang berbeda bukan merupakan hal baru. Robert Dhal dengan penelusuran diberbagai  negara  menungkapkan  bahwa  jenis  interaksi  partai  politik  berbeda diarena  legislative  tapi  kompetitif  diarena  elektoral.  Begitu  juga  sebaliknya, kompetitif  diarena  electoral  namun  sampai  tingkat  tertentu  bersifat  kooperatif diarena  legislative (Ambardi,  2009:13). Dalam  catatan  konfigurasi, fakta politik telah  memberikan  sebuah  justifikasi jika  perilaku  partai  politik/anggota  DPRD diarena  electoral  (pilkada) berbeda  dengan  arena  pemerintahan/kebijakan. Argument  tersebut dikonstruksikan  berdasarkan  kasuistik kebijakan  yang melibatkan DPRD dan Bupati dalam pusaran perdebatan dan konflik kepentingan, meskipun  pada  akhirnya debat  kepentingan  disudahi  dengan jalan  politik consensus.
Pasca perhelatan demokrasi electoral tahun 2017, polemik kebijakan telah memberikan  stimulus  terhadap  tumbuhnya  sikap  oposisi ditubuh  legislative. Menariknya, pembentukan  oposisi  diarena  persaingan  legislative  tidak  berbasis partai  politik  melainkan berbasis  kolegial,  sehingga  kekuatan  oposisi diarena legislative tidak memiliki daya mobilisir yang kuat untuk mendebatkan kebijakan Bupati yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum.
Tercatat  ada  sekian  isu  dalam  wacana  interaksi  legislatif-eksekutif  Pulau Morotai telah memberikan konstribusi  terhadap dinamika konfigurasi  politik. Namun konfigurasi  politik  mengenai  isu reformasi  birokrasi hususnya mendisiplinkan  honorer dan  rasionalisasi (pemangkasan) anggaran  DPRD merupakan dua  isu  yang  menambah  daya  konfliktual  dalam  kerja  relasional Bupati  dan  DPRD. Kebijakan mendisiplinkan  honorer tidak  dengan  alasan melainkan  Pemerintah  Daerah  dengan  segudang  argumen  berdalil  bahwa pemberhentian  honorer yang  tidak  disiplin merupakan  rasionalitas  kebijakan untuk mengstabilkan APBD disatu sisi dan menciptakan serta meningkatkan etos kerja disiplin dilain sisi.
Meski  demikian, DPRD  dengan  wibawa  politiknya  berupaya  melakukan resisten  terhadap  kebijakan  tersebut melalui  basis  argumen  bahwa  jauh sebelumnya  isu  honorer  tidak  menjadi  polemik  utama  dalam  wacana pemerintahan daerah terutama berkaitan dengan instabilitas APBD. Namun untuk mengakhiri polemic tersebut, DPRD dan Bupati mencari jalan kompromi dengan menyeleksi ulang tenaga honorer melalui seleksi Tenaga Kontrak Daerah (TKD), yang masa kontraknya terbatas (1 tahun).
Hal  penting  yang  harus  diketahui  juga  adalah  kebijakan  rasionalisasi anggaran,  satu  diantaranya  dilakukan  terhadap  biaya  perjalanan  dinas baik pegawai/pejabat  yang  ada  di  SKPD  maupun  perjalanan  dinas  Anggota  DPRD. Kebijakan  efesiensi  anggaran  tidak  langsung  diputuskan  secara  consensus  oleh “sebagian  Anggota  DPRD”,  walaupun  pada  akhirnya  kedua  lembaga  tersebut mengakhiri debat dengan jalan kompromis. Akan tetapi, praktik-praktik informal seperti  mendeligitimasi  anggaran  membuat  dinamika  terus  berlanjut  diluar lingkup pembahasan anggaran. Faktanya, “sebagian anggota DPRD” mengembangkan  argument  bahwa  Pemkab  Pulau  Morotai  terindikasi  melakukan perubahan  atas  Dokumen  APBD  Tahun  2018  yang  telah  disepakati  bersama. Artinya bahwa anggaran tahun 2018 dipandang tidak memiliki keabsahan secara konstitusional. Sehingga tidak layak diterapkan untuk membiayai segala program dan kebijakan pemerintah daerah.
Kita berhasil mengidentifikasi kerja relasional DPRD dan Bupati khusunya lingkup  politik  anggaran  maupun  agenda  legislasi serta  mengurai  konfigurasi politik  yang  berkembang  dalam  kerja  relasional, yang  mengkonstruksikan pola relasi  yang  bersifat konfliktual  namun  berakhir dengan politik consensus. Mekanisme  interaksi  kedua lembaga  tersebut  secara  normatif memang  di  desain untuk tidak saling menjegal sehingga seberapa besar konflik yang tercipta dalam proses kerja relasional tidak berakhir deadlock. Namun ada penjelasan alternative yang  mendeskripsikan kenapa  kerja  relasional-konfiliktual DPRD  dan  Bupati selalu berakhir dengan consensus dan tidak berakhir deadlock?.
Manuver  politik  adalah  kunci  utama  dalam  menyelesaikan  debat kepentingan.  Karena  interaksi  antar  DPRD  dan  Bupati  dalam  lingkup  maneuver
politik memperlihatkan dinamika yang menarik. Dinamika ini tentunya bersumber dari inkonsistensi sikap “anggota DPRD” ya ng dalam kelembaga memiliki posisi kunci  dan  berpengaruh.  Inkonsistensi  tersebut,  jika  kita  kembali  pada  kontruksi analisis awal, kita temukan ada upaya pemerintah daerah mencari jalan alternative untuk menstabilkan interaksi dengan DPRD melalui sikap kompromistis. Hal ini teridentifikasi  dari  sikap  Ketua  DPRD  yang  semula  mengeluarkan  pernyataan bahwa  APBD  2018  fiktif,  kemudian  dikesempatan  yang  lain,  dengan  pernyataan yang berbeda menyatakan bahwa APBD itu sudah dibahas dan memiliki daya ikat konstitusional.
Inkonsistensi  sikap  dalam  debat  kepentingan,  jika  ditelisik  menggunakan teisis  kartel maka  kita  bisa  membangun  dalil  bahwa kerja  relasional  eksekutif- legislatif  daerah yang bersifat konfliktual  dan  berakhir dengan konsensus  atau kompromistis  serta  terlampau  stabil dalam  arena  kebijakan eksekutif, karena legislatif  dan  eksekutif  daerah  melakukan kongkalikong  untuk  mendapatkan sumber finansial politik dalam berbagai bentuk, seperti proyek pemerintahan, atau politik  patronase lainnya. Menurut  logika  kartel, debat  kepentingan atau persaingan antara eksekutif dan legislatif daerah tidak diperlukan lagi dalam kerja relasional  karena anggota  legislative  tidak  terlalu  peduli  dengan  kebijakan pemerintah daerah selama mereka mendapatkan sumber finansial politik.
Meskipun  penjelasan  kartelisasi  tidak  memuaskan  sebagai  analisi  umum, namun  saya  sedikit  mengamini  karena  dari  rangkaian  konfliktual  dalam  kerja relasional DPRD dan Bupati selalu saja berakhir dengan politik consensus. Tidak hanya  itu,  pasca  politik  consensus  hingga  saat  ini  relasi  kedua  lembaga  tersebut terlihat lebih stabil dan  oposisi  baik  berbasis  partai  maupun  kolegial  lenyap  dari arena  persaingan  di  legislatif. Menurut  Slater (dalam  Djayadi,  2014:76),  tanpa adanya oposisi  di  legislative  tidak  mungkin  ada akuntabilitas  yang  sejajar  antara legislative dan eksekutif. Jika dinamika itu yang terjadi, maka dalam istilah Slater disebut “Jebakan Akuntabilitas”.

## KESIMPULAN
Dalam catatan konfigurasi, interaksi antara kedua lembaga tersebut terlihat tidak demokratis melainkan berada pada relasi yang bersifat konfliktual meskipun pada  akhirnya  interaksi  kuasa  dalam  arena  tertentu  berakhir  dengan  konsensus. Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  desain  kelembagaan  eksekutif  dan  legislatif daerah  memiliki  mekanisme  yang  interdependensi.  Sehingga  kebuntuan  dalam proses  kerja  relasional  antara  kedua  lembaga  tersebut,  baik  dalam  perumusan anggaran  maupun  proses  legislasi  dapat  terhindarkan. Penjelasan  alternative menunjukan  bahwa  dari rangkaian  konfliktual  dalam  kerja  relasional  DPRD  dan Bupati  selalu  saja  berakhir  dengan  politik  consensus. Pasca politik  consensus hingga  saat  ini  relasi  kedua  lembaga  tersebut  terlihat  lebih  stabil  dan  oposisi secara politik lenyap dari arena persaingan di legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambardi,  Kuskridho, Mengungkap  Politik  Kartel:  Studi  tentang  Sistem Kepartaian  di  Indonesia  Era  Reformasi. Cetakan  Pertama.  Jakarta:  KPG, 2009.
Asshiddiqie,  Jimly, Perkembangan  dan  Konsulidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi. Cetakan  Pertama.  Jakarta:  Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan MK RI, 2006.
Hanan,  Djayadi, Menakar  Presidensialisme  Multi  Partai  Di  Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: Al-Mizan, 2014.
Isharyanto  & Adriana  Grahani  Firdausy,  “Interaksi  Politik  dan  Hukum  dalam Pembentukan Legislasi Daerah”, Jurnal Yustisia, Vol.2, No.3, 2013.

## Lule,  Alwadud, Problematikan  dan  Idealitas  Pengawasan  Produk  Hukum
Daerah. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Marzuki, Suparman, Tragedi Politik Hukum HAM. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Yogyakarta, 2011.
MD,  Mahfud, Politik  Hukum  Di  Indonesia.  Edisi  Revisi.  Cetakan  Keenam. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.

## Koran dan Internet
Indotimur.com. (25 Januari 2018). Pemkab Pulau Morotai Diduga Rubah  APBD
2018 Tanpa Persetujuan DPRD.
I-malut.com.  (6  Februari  2018).  Presidium  Koalisi  Masyarakat  Bersatu  Desak DPRD Morotai Gunakan Hak Interpelasi.
Inspiratormedia.Id.  (20  Desember  2018). Dugaan  APBD  Bodong  Di  Morotai,
Bupati Beny Laos Salahkan DPRD.