Model Pengembangan Kelembagaan Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua
Institution Development Model Forest Management Unit in Papua Province
Karsudi 1* ,  Rinekso  Soekmadi 2 ,  dan  Hariadi  Kartodihardjo 3
1 Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor
2 Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor
3 Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

## Abstract
The implementation of forestry policy in Papua Province has not been significantly optimal as indicated by the high poverty rate around and within the region and the increasing rate of forest degradation. To overcome the problems of the forestry sector, a policy is introduced in the form of Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) or Forest Management Units. This policy is an enabling condition for the realization of sustainable forest resources and community welfare. The success of KPH is largely determined by the capacity of local stakeholders that includes understanding, coordination and cooperation, and readiness of the organizations that manage KPH. Therefore, this research was conducted to design an institutional model of establishing the region of KPH and formulate organizational structure of KPH. The study was conducted in Jayapura of Papua Province and Regency of Yapen Islands by the use of purposive sampling method for data/information collecting and  decision-making tool of Analytical Hierarchy Process (AHP) for data analyzing, which was then analyzed descriptively.  The results showed that the performance in establishing the KPH regions in Papua Province was at the medium level of achievement or approximately 29.50% of the criteria and indicators for the formation of KPH regions. This condition was considered low as result of the poor understanding and ineffective cooperative relationships and coordination among stakeholders. Thus, the formulation of the institutional model should be directed to increase the role, capacity, and effectiveness of stakeholder relations. Regarding to the findings, a state owned enterprise is viewed as highly feasible to manage KPH in Papua Province.
Keywords:  performance, forest management unit, organization, Papua Province
* Penulis untuk korespondensi, email: sudipapua@yahoo.co.id

## Pendahuluan
Salah satu kebijakan bidang kehutanan di Provinsi Papua adalah kebijakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Sistem pengusahaan hutan yang telah berjalan lebih  dari  3  dekade  tersebut  diakui  berdampak  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  nasional, pembukaan isolasi daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ini, sektor kehutanan telah menyumbang 5,14% bagi  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Provinsi Papua (BPS Provinsi Papua 2008).  Tetapi sistem ini tidak men gar ah   pada  ter wujudn ya  pen gelolaan   h utan berkelanjutan  karena  dampak  terhadap  peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan kurang dirasakan. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan mencapai 38% atau sekitar 793.400  jiwa  dengan  pendapatan  perkapita  sebesar Rp225.195 per bulan (BPS Provinsi Papua 2008).  Kondisi tersebut telah menempatkan Provinsi Papua sebagai daerah termiskin  di  Indonesia  dengan  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  rata-rata pada  tahun 2008 sebesar 64,00 (BPS Provinsi Papua 2010).   IPM  merupakan gambaran
komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia  di  suatu  daerah,  sebagai  dampak  dari  kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut.
Belum optimalnya kebijakan di sektor kehutanan tersebut disebabkan pemerintah saat ini hanya melaksanakan fungsi administrasi pengurusan hutan dan belum melaksanakan pengelolaan hutan secara fungsional sehingga sebagian besar kawasan hutan yang ditetapkan tidak memiliki kelembagaan pengelola pada  tingkat tapak  ( on  site ).  Untuk  mengatasi masalah  pengelola  pada  tingkat  tapak,  pemerintah mengeluarkan kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berfungsi sebagai lembaga pengelola kawasan hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi.  KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Dephut  2007).    Menurut  Ngakan et  al. (2008)  KPH merupakan konsep perwilayahan pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
Kehadiran KPH tersebut merupakan konsekuensi logis dari  struktur  aturan  main  penguasaan  hutan  dan  situasi
interdependency para aktor dalam pengelolaan sumber daya hutan  (SDH)  saat  ini  (Baplan  2006c).  Kebijakan  KPH diharapkan berfungsi sebagai enabling condition terhadap upaya  memperbaiki  tatakelola  hutan,    memperkecil  laju degradasi,  mempercepat  rehabilitasi    hutan  dan  lahan, pelaksanaan  perlindungan  dan  pengamanan  hutan, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan hutan, meningkatkan stabilitas supply hasil  hutan,  dan  menyediakan  data  dan informasi kawasan hutan (Ngakan et al. 2008; Kartodiharjo 2006) .
Pembangunan KPH adalah proses penguatan KPH mulai dari penetapan KPH oleh Menteri Kehutanan sampai dengan terbangunnya  kapasitas  dan  kapabilitas  KPH  (Baplan 2006c). Kinerja pembangunan KPH merupakan cerminan tingkat  capaian  pembangunan  KPH  (Baplan  2006c). Terdapat  2  prinsip  yang  harus  dipenuhi  oleh  kinerja pembangunan KPH yaitu efektifitas pengelolaan dan efisiensi organisasi  KPH.    Efektifitas  pengelolaan  sangat  terkait dengan  tujuan  pembentukan KPH  (produksi,  konservasi, lindung)  dan  proses  pengelolaan  KPH  (tata  hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan perlindungan dan konservasi). Sedangkan efisiensi organisasi KPH sangat terkait dengan model kelembagaan yang dibangun serta dukungan sumber daya yang tersedia.
Penilaian kinerja dilakukan dalam rangka menilai tingkat kesiapan  untuk  membangun  wujud  riil  di  tingkat  tapak. Pembangunan KPH meliputi tingkat wilayah pengelolaan provinsi, kabupaten, dan unit pengelolaan. Dengan demikian, penilaian kinerja pembangunan KPH ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat capaian pembangunan KPH yang akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat capaian pembangunan KPH di tingkat wilayah pengelolaan provinsi, kabupaten/ kota,  dan  unit  pengelolaan,  serta  sebagai  dasar  untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk intervensi yang diperlukan (Baplan 2006c).
Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana kelembagaan pemerintah daerah Provinsi Papua melakukan pemenuhan  kriteria  dan  indikator  pembentukan  wilayah KPH.  Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan model kelembagaan  pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  dalam pembentukan  wilayah  KPH  dan  merumuskan  model organisasi pengelola KPH.

## Metode
Penelitian dilaksanakan di Kota Jayapura Provinsi Papua pada instansi Dinas Kehutanan dan Konservasi, Bappeda, UPT Departemen Kehutanan, dan intansi terkait  lainnya untuk mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan KPH pada tingkat provinsi.  Penelitian juga dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen  pada  instansi  Dinas  Kehutanan  dan Bappeda  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  untuk  melihat pelaksanaan kebijakan KPH.
Pengukuran tingkat kinerja pembentukan wilayah KPH dan perumusan organisasi pengelola KPH dilakukan dengan alat Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan perangkat
lunak Expert  Choice  2000 .  Model  penilaian  kinerja pembentukan wilayah KPH disajikan pada Gambar 1.  Model kriteria dan indikator penentuan organisasi pengelola KPH disajikan pada Gambar 2.

## Hasil  dan  Pembahasan
Kinerja  pembentukan  wilayah  KPH Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.  481/Menhut-II/2009  tentang  Penetapan  Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  Provinsi  Papua,  di Provinsi Papua telah ditetapkan 56 unit KPH yang terdiri dari  31 unit KPHP dan 25 unit KPHL seluas 18.180.201 hektar  atau  58,49%  dari  luas  kawasan  hutan di  Provinsi Papua.
Berdasarkan  hasil Focus  Group  Discussion dengan peserta  yang  berasal  dari  institusi  Dinas  Kehutanan  dan Konservasi Provinsi Papua, Bappeda Provinsi Papua, Badan Pengembangan Sumberdaya Alam Papua, Unit Pelaksana Teknis  Departemen  Kehutanan  di  Provinsi  Papua,Dinas Kehutanan  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  dan  Bappeda Kabupaten Kepulauan Yapenan hasil AHP, diketahui bahwa dengan nilai kinerja adalah sebesar 29,50%.  Hal ini berarti bah wa  Pemer in tah   Daer ah   Provinsi  Papua  telah melaksanakan kriteria dan indikator pembentukan wilayah KPH sebesar 29,50% (Tabel 1).
Tingkat capaian ini memposisikan Pemerintah Provinsi Papua berada pada tingkat capaian sedang (interval kinerja 25–50%).  Indikator yang telah dilaksanakan dengan baik adalah terjadinya pembentukan wilayah kerja KPH (tahap perencanaan)  sebagaimana  ketetapan  Surat  Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  SK.481/Menhut-II/2009. Indikator yang belum dipenuhi diantaranya adalah dukungan RTRW dalam perencanaan, tata hubungan kerja, institusional program KPH, konvergensi program KPH, pengerahan dana, pendayagun aan   potensi  SDM,  hibah  kompetitif pembangunan  KPH,  serta  pembentukan,  penataan,  dan pemantapan kelembagaan KPH.  Selain itu juga ditemukan indikator yang telah dilaksanakan namun tidak optimal yaitu sosialisasi  program KPH,  pembentukan Tim Pokja  KPH, pengerahan dana, dan pendayagunaan personel.  Rendahnya kinerja  pembentukan  wilayah  KPH  disebabkan  oleh lemahnya pemahaman stakeholders tentang konsep KPH, rendahnya  peran stakeholders dalam  perencanaan pembentukan wilayah KPH, serta tidak efektifnya hubungan antar stakeholders dalam  pelaksanaan  koordinasi  dan kerjasama pemenuhan kriteria dan indikator pembentukan wilayah KPH.
Untuk mengatasi permasalahan lemahnya pemahaman dan  peran  dalam  pemenuhan  kriteria  dan  indikator pembentukan wilayah KPH perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan stakeholders berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholders dalam pemenuhan kriteria dan indikator  pembentukan  wilayah  KPH.  Pemetaan  hasil penilaian  analisa stakeholders berdasarkan  tingkat
Kinerja pembentukan wilayah KPH Sistem pengurusan hutan Dukungan regulasi Internalisasi program KPH Mobilisasi sumber daya Pembentukan wilayah KPH Dukungan RTRW Terbentuknya sekretariat pokja KPH Pendayagunaan potensi personel Tata hubungan kerja Standar dan hubungan kontraktual Pengerahan dana
Sosialisasi program KPH
Hibah kompetitif
Institusional program KPH Sistem insentif
Konvergensi program KPH
Pembentukan kelembagaan Penataan kelembagaan
sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang baik Level 1: Tujuan Level 2: Kriteria Level 3: Indikator Level 4: Skala intensitas Percepatan pembangunan Pemantapan kelembagaan
Gambar 1 Model penilaian kinerja pembentukan wilayah KPH.
kepentingan dan tingkat pengaruh disajikan pada Gambar 3 Berdasarkan matriks integrasi tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pada Gambar 3 diketahui bahwa stakehold- ers yang menempati kuadran I ( key players ) adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Stakehold- ers dalam kuadran I merupakan stakeholders kunci dalam pelaksanaan pemenuhan kriteria dan indikator pembentukan wilayah KPH.  Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pembentukan wilayah KPH, strategi pemberdayaan
yang  dapat  dilakukan  yaitu  strategi  kolaborasi  dalam pengambilan keputusan.
Stakeholders pada kuadran II merupakan stakeholders yang memiliki  tingkat kepentingan tinggi  dan  pengaruh rendah yang digolongkan sebagai stakeholders primer (sub- ject ).  Strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu pen guatan   kelembagaan ,  kompeten si  tekn is,  dan keterwakilannya  dalam  proses  pemenuhan  kriteria  dan indikator  pembentukan  wilayah  KPH.  Pada  kuadran  III teridentifikasi stakeholders yang  memiliki  tingkat
Organisasi Pengelola KPH Jaminan kemantapan kawasan Jaminan kesehatan finansial Jaminan kemampuan organisasi Jaminan hubungan pemerintahan Legalitas Legitimasi Tidak rawan konflik Ketepatan lokasi Optimasi produktivitas Peningkatan pendapatan Penurunan risiko Pengalaman Profesionalisme Sarana prasarana Penyatuan areal hutan Kepastian hak dan kewenangan Kebijakan optimalisasi produktivitas
Kebijakan pengamanan hutan BUMN, BUMD, BUMS, UPT Dephut, UPTD Pemda, Kopermas sangat tinggi , tinggi, sedang, kurang, s angat kurang Level 1: Tujuan Level 2: Kriteria Level 3: Indikator Level 4: Alternatif pelaku Skala intensitas Kebijakan insentif investasi
Gambar 2 Model perumusan organisasi pengelola KPH di Provinsi Papua.

## Tabel 1 Hasil Penilaian kinerja pembentukan wilayah KPH
Kriteria/Indikator Bobot Nilai Kinerja Sistem pengurusan hutan Terjadi pembentukan satuan wilayah KPH 0,1436 1,000 0,144 Dukungan RTRW dalam perencanaan 0,1211 0,065 0,008 Terbentuknya secretariat Pokja KPH 0,0341 0,252 0,009 Dukungan regulasi Tata hubungan kerja 0,0325 0,164 0,005 Standar dan hubungan kontraktual 0,0325 0,111 0,004 Internalisasi program KPH Sosialisasi program KPH 0,0456 0,362 0,017 Institusional program KPH 0,2281 0,131 0,030 Mobilisasi sumber daya Konvergensi program pembangunan KPH 0,0168 0,065 0,001 Pemberian sistem insentif finansial dan non finansial 0,0209 0,111 0,002 Pengerahan dana APBN/APBD/Donor 0,0808 0,202 0,016 Pendayagunaan potensi personel 0,0995 0,464 0,046 Percepatan penetapan pembangunan KPH Hibah kompetitif pembangunan KPH 0,0532 0,131 0,007 Terjadi pembentukan kelembagaan KPH 0,0243 0,098 0,002 Terjadi penataan kelembagaan KPH 0,0532 0,065 0,003 Terjadi pemantapan dan peningkatan kelembagaan KPH 0,0138 0,065 0,001 Jumlah 1,0000 0,295 Tingkat capaian 29,50%
kepentin gan  rendah   dan   tin gkat  pen garuh  tinggi. Berdasarkan  analisis  tingkat  kepentingan  dan  tingkat pengaruh stakeholders terhadap pemenuhan kriteria dan indikator  pembentukan  wilayah  KPH  diketahui  bahwa dalam stakeholders yang dianalisa tidak terdapat stakehold- ers yang termasuk dalam kuadran III ( context setters ).  Tidak adanya stakeholders yang masuk dalam kategori kuadran III  menurut stakeholders yang  dianalisis  dikarenakan kebijakan  KPH  merupakan  kebijakan  yang  sifatnya multistakeholders sehingga  setiap stakeholders tidak memiliki pengaruh dominan baik dalam proses perencanaan maupun implementasi kebijakan KPH.
Stakeholders yang termasuk dalam kuadran IV ( crowd ) merupakan stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan rendah dan tingkat pengaruh rendah. Salah satu instansi yang termasuk dalam kelompok kuadran crowd adalah instansi Bappeda Provinsi Papua.  Kondisi ini disebabkan instansi Bappeda dikategorikan bukan merupakan kategori stake- holders kunci  atau  subyek  dalam  pelaksanaan  proses perencanaan maupun implementasi kebijakan.  Alasannya karena  pengelolaan  hutan  merupakan  domain  instansi kehutanan, sedangkan instansi Bappeda berfungsi sebagai in stitusi  pen dukun g  un tuk  sin kron isasi  pr ogr am pembangunan daerah.  Berhubung stakeholders ini bukan key  players dan  bukan  pula  subyek  dalam  pelaksanaan kebijakan  KPH  maka  keberadaannya  dapat  di  abaikan. Namun demikian, mengingat kebijakan KPH merupakan kebijakan yang sifatnya multistakeholders maka stakehold- ers bukan  subyek  dapat  diberdayakan  untuk  mendukung pelaksanaan kebijakan KPH.
Pengkajian  menggunakan  AHP  menunjukkan  bahwa
berdasarkan kriteria jaminan kemantapan kawasan, jaminan kesehatan finansial, jaminan kemampuan organisasi, dan jaminan hubungan dengan pemerintahan diperoleh derajat inconsistensi ratio sebesar 0.06.  Hal ini menunjukkan bahwa stakeholders daerah  konsisten  dalam  pemberian  nilai pembobotan dengan tingkat penyimpangan kecil (di bawah derajat inconsistensi ratio 0.10).  Adapun pengaruh masing- masing kriteria terhadap model organisasi pengelola KPH dapat diketahui dari nilai dynamic sensitivity yang disajikan pada Gambar 4.
Hasil AHP terhadap penentuan organisasi pengelola KPH di  Provinsi Papua  disajikan pada Tabel  2.   Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa BUMN sangat layak sebagai pengelola KPH di Provinsi Papua disebabkan karena BUMN memiliki kemampuan sangat tinggi untuk indikator optimasi produktivitas pada kriteria jaminan kesehatan finansial dan memiliki kemampuan tinggi  pada indikator peningkatan pendapatan  dan  penurunan  resiko  kegagalan  usaha pengelolaan kawasan hutan.
Analisis  juga  menunjukkan  bahwa  BUMN  memiliki kemampuan  tinggi  pada  kriteria  jaminan  melakukan hubungan  dengan  pemerintahan yang  meliputi  indikator kepastian  hak  dan  kewenangan,  kebijakan  optimalisasi produktivitas, kebijakan pemantapan wilayah pengelolaan, kebijakan  insentif  investasi,  dan  jaminan  kemantapan kawasan dan kepastian berusaha.  Namun demikian, yang menjadi kelemahan organisasi BUMN mengelola KPH di Pr ovin si  Papua  adalah  kelemahan  dalam  jaminan kemantapan kawasan yang  meliputi  legalitas, legitimasi, kemampuan  menangani  konflik, dan  kemampuan  dalam penentuan  lokasi.    Kelemahan  ini  disebabkan  organisasi
BUMN memiliki keterbatasan informasi karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sehingga secara psikologis keeratan hubungan dengan komunitas masyarakat adat dan pengambil  keputusan  politisi  daerah  kurang  signifikan terhadap aspek legalitas, legitimasi, kemampuan mengatasi konflik,  serta  kemampuan  dalam  menentukan  lokasi pengelolaan kawasan dengan konsep KPH.

## Rancangan model kelembagaan pembentukan wilayah
KPH Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah yang dalam kondisi tertentu  dapat  dilimpahkan kepada  perorangan,  koperasi BUMS, BUMN, dan BUMD yang bergerak dalam bidang kehutanan, baik berbentuk Perum, Perjan, maupun Persero yang pembinaannya di bawah Menteri.  Saran masing-masing stakeholders terhadap organisasi pengelola KPH disajikan pada Tabel 3.
Sebagian  besar stakeholders daerah  menunjukkan persepsi setuju apabila KPH dikelola oleh BUMD dengan alasan bahwa BUMD lebih memahami kondisi karakteristik daerah dan kondisi tersebut akan memudahkan controlling . Stakeholders daerah memilih BUMN karena BUMN lebih
memiliki  kemampuan  dalam  hal  dukungan  SDM  dan anggaran serta lebih berorientasi bisnis.  Sedangkan setuju apabila  dikelola  UPTD  karena  wilayah  KPH  merupakan wilayah  pemerintah  daerah  maka  harus  dikelola  oleh per an gkat  daerah .    Un tuk  yan g  setuju  dikelola comanagement karena  manajemen  KPH  merupakan manajemen kolaborasi maka lembaga pengelola sebaiknya berasal  dari  perwakilan  pemerintah  pusat,  provinsi, kabupaten, dan masyarakat.
Ren dahn ya  kin er ja  pemben tukan  wilayah  KPH disebabkan  oleh  rendahnya  kapasitas  dan  lemahnya hubungan antar stakeholders dalam pemenuhan kriteria dan indikator yang dipersyarakatkan dalam pembentukan wilayah KPH.  Untuk itu dibutuhkan suatu model pengembangan dan penguatan institusi yang sudah ada agar kebijakan KPH mendapatkan  dukungan dari  para stakeholders sehingga tujuan  pengelolaan  hutan  yang  efektif  dan  efisien  dapat dicapai. Model didefinisikan sebagai suatu deskripsi yang mengekspresikan  alternatif-alternatif mengenai  beberapa aspek dalam kondisi nyata yang disederhanakan (Hokey & Zeckhauscer 1978 dalam Pratiwi 2008).  Secara konseptual, model yang akan dibangun disajikan pada Gambar 5.
50 high 48 Subject Key players 46 1 44 42 40 10 6 38 36 11 7
34
32 15 8 4 30 28 9 12 26 14 13
24 16
22
20 5
18
16 14 2 3 12 10 8 Crowd/ bukan subjek/penonton
Context setters/
6
penghubung antar stakeholder 4 K ep e ntin gan/ Interest 2 low high 2 4 6 8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40  42  44  46  48  50
Pengaruh/ Influence / Power
1:  Kepala  Dinas  Kehutanan  dan  Konservasi  Prov.  Papua;  2:  Kepala  Bappeda  Prov.  Papua;  3:  Kepala  Bappeda  Kab. Kep. Yapen; 4: Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kep. Yapen; 5: Sekretaris Dishutkov Papua; 6: Kabid Perencanaan dan Program Dishutkov Papua; 7: Kabid Produksi dan Peredaran Dishutkov Papua; 8: Kabid Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dishutkov  Papua; 9: Kabid Perlindungan dan Konservasi Dishutkov  Papua; 10: Kabid Perencanaan Dishut  Kab.  Kep. Yapen;  11:  Sekretaris  Dishut  Kab.  Kep.  Yapen;  12:  Kabid  Peredaran  Hasil  Hutan  Dishut  Kab.  Kep.  Yapen;  13: Lembaga Dewan Adat Papua; 14: Masyarakat Adat; 15: Perguruan Tinggi; 16: Lembaga Swadaya Masyarakat
Gambar 3 Matriks integrasi tingkat kepentingan dan pengaruh pada analisis stakeholders pembentukan wilayah KPH.
Dalam  kon sep  model  pada  Gambar  5  ter sebut digambarkan  bahwa  kinerja  pembentukan  wilayah  KPH salah satunya dipengaruhi oleh kapasitas stakeholders dan hubungan  antar stakeholders dalam  menjalankan  peran sesuai dengan kewenangan masing-masing.  Kapasitas stake- holders juga dapat mempengaruhi perilaku stakeholders dan men ghasilkan  kinerja  di  antaranya  ber upa  kinerja pembentukan wilayah KPH (A).  Untuk memperbaiki kinerja kelembagaan tersebut diperlukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang ada sehingga diperoleh kinerja yang lebih   baik  ber upa  men ingkatn ya  capaian   kin er ja pembentukan  wilayah  KPH  (A’).    Perubahan  yang  perlu dilakukan dari stakeholders adalah peningkatan peran dan kapasitas stakeholders , serta peningkatan koordinasi dan ker jasama  an tar   stakeholder   dalam  pelaksanaan pembentukan wilayah KPH.
Peningkatan  peran stakeholders Kriteria  1  Sistem pengurusan hutan Sebagai sponsor, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten  dapat  mengambil  peran  penting  dalam  hal mengorganisir pembentukan satuan wilayah KPH masing- masing, mengupayakan agar wilayah KPH diakomodir dalam Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (Provinsi  dan  Kabupaten/ Kota),  serta  menginisiasi  pembentukan Tim  Pokja  KPH. Sedangkan peran penting Kepala Bappeda Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai koordinator pembentukan wilayah KPH dengan berbagai kepentingan penggunaan lahan, inisiator untuk mengakomodir wilayah KPH  sebagai  bagian  dari  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Dynamic sensitivity (%)
Jaminan  hubungan dengan pemerintahan Jaminan kemampuan organisasi Jaminan  kesehatan finansial Jaminan kemantapan  kawasan 16,20 22,30 48,70 12,70
Gambar 4 Dynamic sensitivity kriteria mod el organisasi pengelola KPH.
H ubungan antar stakeholder (Koordinasi dan kerjasama )
Kapasitas stakeholder (Pengetahuan dan peran ) K o ndi s i kel em baga an K iner ja kel em baga an Optimalisasi pengelolaan ekowisata Perilaku stakeholder A A’ A A A A’ A’ A’ A = kondisi kelembagaan saat penelitian A' = kondisi kelembagaan saat dikembangkan
A  A'   = kinerja pembentukan wilayah KPH meningkat
Gambar 5 Konsep pengembangan model kelembagaan pembentukan wilayah KPH.
(Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan sebagai pembina dalam Tim Pokja KPH.
Dalam  rangka  optimalisasi  sistem  pengurusan hutan, selain  sponsor  tersebut,  Gubernur  Provinsi  Papua  dapat berperan sebagai  wakil  pemerintah di  daerah.    Peran ini sangat  penting  dalam  merumuskan political  will untuk melaksanakan  kebijakan  KPH.    Peran  gubernur  tersebut dapat  diwujudkan  dengan  menjadikan  kebijakan  KPH sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kelestarian hutan di  Papua.   Upaya  peningkatan  kinerja  pemenuhan kriteria  sistem  pengurusan  hutan  sangat  ditentukan  oleh pelaku perubahan ( change agent ). Dengan demikian, dalam rangka peningkatan kinerja pembentukan wilayah khususnya kriteria sistem pengurusan hutan perlu pemberdayaan pelaku perubahan, yang antara lain terdiri atas para kepala bidang pada Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, para kepala bidang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen,    Kepala  Bidang  Perencanaan  Bappeda  Provinsi Papua, staf ahli Gubernur Provinsi Papua, para kepala bidang pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua, serta para kepala bidang pada Badan Pengelola SDA Papua.
Pelaksanaan  kriteria  sistem  pengurusan  hutan  harus mendapatkan legitimasi dari partisipan perubahan ( partici- pant agent ), dalam hal ini adalah masyarakat adat pemilik hak ulayat. Dengan pelibatan secara aktif masyarakat dalam pemenuhan kiteria sistem pengurusan hutan maka kebijakan KPH akan mendapatkan legitimasi dari seluruh stakehold- ers .  Kondisi  ini  akan  mengurangi  munculnya  sengketa kehutanan. Pelibatan yang dimaksudkan adalah pelibatan dalam  pembentukan  satuan  wilayah  KPH,  perencanaan
Tabel 4    Persepsi stakeholder terhadap organisasi pengelola KPH Organisasi Jumlah (Orang) Persen Alasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2 11,1 BUMN memiliki kemampuan dalam hal dukungan SDM dan Anggaran serta lebih berorientasi bisnis. Badan usaha Milik Daerah (BUMD) 8 44,4 BUMD lebih memahami kondisi karakteristik daerah dan memudahkan dalam hal controlling. Unit Pelaksana Teknis Dephut RI - - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 5 27,8 Wilayah KPH merupakan wilayah Pemerintah Daerah maka harus dikelola UPTD sebagai perangkat daerah dan akan memudahkan dalam hal controlling. Comanagement 3 16,7 Manajemen KPH merupakan manajemen kolaborasi maka lembaga pengelola sebaiknya mewakili pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat. Jumlah 18 100 Tabel 5   Model organisasi pengelola KPH di Provinsi Papua Alternatif pengelola Total nilai Peringkat Mutu Inconsistency ratio BUMN 0,580 I Sangat layak 0,06 BUMD 0,538 III Cukup layak BUMS 0,564 II Layak UPT DEPHUT 0,347 IV Kurang layak UPTD PEMDA 0,283 V Sangat kurang layak KOPERMAS 0,241 VI Sangat kurang layak sekali
partisipatif, dan pelibatan sebagai anggota Tim Pokja KPH.
Kriteria  2  Dukungan  regulasi Rendahnya  kinerja pembentukan wilayah khususnya dukungan regulasi, dalam rangka meningkatkan kinerja pembentukan wilayah maka sebagai sponsor Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten agar segera merumuskan aturan main tata hubungan kerja antar stakeholder dan tata hubungan kontraktual kemitraan KPH dengan mitra kehutanan dan calon mitra. Untuk merumuskan kedua  aturan  tersebut,  kepala  dinas  dapat  bekerjasama dengan  institusi  Biro  Hukum  Setda  Provinsi  Papua  dan perguruan tinggi untuk menyusun akademik paper sebagai dasar dalam perumusan regulasi dimaksud.
Upaya pelaksanaan kriteria dukungan regulasi sangat ditentukan oleh kinerja pelaku perubahan ( changing agent ).
Untuk  meningkatkan  kinerja  dukungan  regulasi  perlu dilakukan pemberdayaan pelaku perubahan yang meliputi para kepala bidang pada Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, para kepala bidang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan kepala bidang pada Biro Hukum  Setda  Provinsi  Papua.  Masing-masing  pelaku perubahan berperan dalam hal mendukung kebijakan spon- sor dalam merumuskan regulasi sebagai dasar aturan main implementasi kebijakan KPH.
Regulasi dirumuskan dalam rangka mengatur hubungan antara pemerintah-pemerintah daerah-KPH serta mengatur hubungan kontraktual antara KPH dengan mitra kehutanan
(IUPHHK,  industri,  dan  izin  sah  lainnya).    Selanjutnya, dalam  hal  dukungan  regulasi  perlu  diatur  hubungan fungsional antara KPH dengan masyarakat selaku pemilik hak  ulayat.   Dengan demikian,  untuk  memenuhi  kriteria dukungan regulasi maka perlu adanya pelibatan secara aktif masyarakat dalam perumusan regulasi kebijakan KPH.
Kriteria  3  Internalisasi  program  KPH Sebagai  sponsor, Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen dapat berperan lebih mengoptimalkan program sosialisasi dalam rangka meningkatkan kinerja internalisasi program KPH. Selanjutnya, selaku sponsor kepala dinas kehutanan dapat melakukan penyusunan rencana strategis pembangunan KPH sebagai  dasar  pengalokasian  sumber  daya  dan  keuangan dalam rangka  program institusionalisasi  kebijakan KPH. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kriteria internalisasi program KPH, Gubernur Provinsi Papua dapat membentuk Tim Pokja KPH dan memobilisasi sumberdaya keuangan dan personil untuk melaksanakan program internalisasi pro- gram KPH.  Peran institusi lain dalam program internalisasi program KPH yaitu Universitas Cenderawasih dan Univer- sitas Negeri Papua untuk berperan dalam hal standarisasi materi  sosialisasi  dan  standarisasi  Tim  Pendamping Kebijakan KPH.
Pelaksanaan  kriteria  internalisasi  program  KPH ditentukan oleh kinerja pelaku perubahan ( change agent ). Pelaku  perubahan  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja
kriteria internalisasi program KPH antara lain adalah para kepala  bidang  pada  Dinas  Kehutanan  dan  Konservasi Provinsi Papua, para kepala bidang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan para kepala bidang pada Bappeda  Provinsi  dan  Kabupaten  Kepulauan  Yapen. Masing-masing pelaku perubahan tersebut berperan dalam hal  mendukung  kebijakan  sponsor  dalam  menjalankan internalisasi program KPH.
Internalisasi program KPH dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman stakeholders terkait dengan kebijakan KPH.  Keberhasilan internalisasi program KPH sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat sebagai pihak yang akan mendapatkan pelayanan dalam kebijakan KPH. Dengan demikian, perlu pelibatan secara aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan kebijakan KPH.  Masyarakat dapat dilibatkan sebagai peserta sosialisasi dan diklat.
Kriteria 4 Mobilisasi sumber daya Sebagai sponsor, Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dan Kepala Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  dapat melakukan  usaha  berupa  menyusun  rencana  strategis pembangunan  KPH  sebagai  dasar  dalam  perencanaan anggaran pembangunan KPH, melakukan koordinasi dengan pihak Bappeda Provinsi terkait pengembangan kebijakan insentif dan disinsentif finansial dan non finansial bagi daerah yang  telah  melakukan  kebijakan  pembangunan  KPH, melakukan penggalangan dana untuk proses perencanaan KPH dengan cara melakukan kerjasama kemitraan calon mitra usaha KPH, dan melakukan analisis kebutuhan personil dan  mengupayakan  berbagai  alternatif  untuk  memenuhi kebutuh an per son il apabila kebijakan KPH diimplementasikan.
Dalam  rangka  optimalisasi  pelaksanaan  kriteria pembentukan wilayah khususnya mobilisasi  sumberdaya, dapat  diberdayakan  sponsor  yang  lain  seperti  kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten untuk terlibat aktif dalam peran  program  konvergensi  KPH  dan  Kepala  Badan Pen gembangan  SDM  Papua  terkait  dengan   upaya penyediaan dan pemberdayaan SDM Papua untuk mengisi formasi personil dalam struktur organisasi KPH, serta Rektor Universitas  Cenderawasih  dan Universitas  Negeri  Papua untuk berperan dalam hal penyediaan personil berdasarkan standar kompetensi.
Pelaksanaan  kriteria    mobilisasi  sumberdaya  sangat ditentukan oleh kinerja pelaku perubahan.  Dalam rangka meningkatkan kinerja mobilisasi sumber daya diperlukan pemberdayaan pelaku perubahan  yang antara lain meliputi para kepala bidang pada Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, para kepala bidang pada Dinas Kehutanan Kabupaten  Kepulauan  Yapen,  para  kepala  bidang  pada Bappeda Provinsi dan Kabupaten, kepala bidang pada Badan Pengembangan SDM Papua, dan para dekan pada Univer- sitas  Cenderawasih  dan  Universitas  Negeri  Papua Manokwari.    Masing-masing  pelaku  perubahan  tersebut berperan  dalam  mendukung  kebijakan  sponsor  dalam menjalankan mobilisasi sumber daya.  Mobilisasi sumber
daya dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat proses pelaksanaan kebijakan KPH dengan upaya konvergensi pro- gram pembangunan kehutanan dalam wilayah kelola KPH dan  pemberdayaan  personil.    Dalam  hal  pemberdayaan person il,  pemerintah  dapat  melakukan  rekr uitmen masyarakat adat sebagai pelaksana dalam kebijakan KPH.
Kriteria  5  Percepatan  penetapan  pembangunan  KPH Sebagai sponsor, Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua  dan Kepala  Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan  Yapen  dapat  melakukan  kajian  potensi  dan rencana  pengelolaan  untuk  mendapatkan  dana  hibah kompetitif  pemban gun an   KPH,  melakukan  kajian kelembagaan bagi lokasi yang belum ada pengelolaanya, menyusun rekomendasi sebagai dasar Menteri Kehutanan menetapkan lembaga Taman Nasional Wasur dan Taman Nasional Lorentz sebagai pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan   Kon ser vasi  (KPHK),  dan   men gemban gkan manajemen kolaborasi untuk pemantapan dan peningkatan kelembagaan  KPH  untuk  wilayah  yang  sudah  ada  dan terdapat sengketa kehutanan.  Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten  Kepulauan  Yapen  dapat  berperan  dalam mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan percepatan penetapan  pembangunan  KPH  khususnya  dalam  rangka mengurangi konflik antar sektor dalam pemanfaatan ruang kelola KPH.
Pelaksanaan kriteria percepatan penetapan pembangunan KPH  ditentukan  oleh  kinerja  pelaku  perubahan.  Dalam rangka meningkatkan kinerja kriteria percepatan penetapan pembangunan KPH perlu dilakukan pemberdayaan pelaku perubahan yang antara lain meliputi para kepala bidang pada Dinas  Kehutanan  dan  Konservasi  Provinsi  Papua,  para kepala bidang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan para kepala bidang pada Bappeda Provinsi dan Kabupaten  Kepulauan  Yapen.    Masing-masing  pelaku perubahan  tersebut  berperan  dalam  hal  mendukung kebijakan sponsor dalam menjalankan kriteria percepatan pembangunan KPH.
Percepatan penetapan pembangunan KPH dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat menghadirkan pengelola pada tingkat tapak.  Kehadiran pengelola pada tingkat tapak harus memperoleh legitimasi dari masyarakat adat pemilik hak ulayat.  Untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat adat dalam setiap aktifitas kebijakan KPH.  Peran masyarakat perlu ditingkatkan perannya misalnya sebagai fasilitator di antara anggotanya dan pembuat kebijakan dan mengambil keputusan ditingkat lokal untuk mendukung pelaksanaan kebijakan KPH.
Peningkatan kapasitas stakeholders Hasil analisis kinerja pembangunan  KPH yang  meliputi  pembentukan  wilayah KPH  mengindikasikan  bahwa  salah  satu  faktor  yang menyebabkan tidak optimalnya  institusi yang ada adalah lemahnya  kapasitas  sumberdaya  manusia  baik  aparatur pemerintah  maupun  masyarakat.    Hasil  observasi  dan wawancara menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan
pemahaman stakeholders di luar institusi kehutanan tentang kebijakan KPH merupakan kondisi yang cukup menonjol. Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pemahaman mengen ai  pentingnya  mempelajari  koneksitas  atau keterkaitan kebijakan  KPH dengan  kebijakan sektor  lain sehingga sinergitas kebijakan dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan.
Berdasarkan analisis kriteria dan indikator pembangunan KPH  yang  meliputi  pembentukan  wilayah  KPH,  dapat disimpulkan ada bias pemahaman mengenai konsep KPH. Hal  ini  diindikasikan  dari  adanya  gap  informasi  yang diberikan oleh responden dengan informasi yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang kebijakan KPH.  Berdasarkan hasil analisis tersebut terdapat 3 substansi pokok yang perlu dipahami oleh para stakehold- ers untuk meningkatkan kapasitas.  Ketiga hal tersebut adalah pemahaman mengenai peraturan perundangan yang terkait baik di tingkat pusat maupun lokal, pemahaman terhadap konsep kebijakan KPH,  dan pemahaman terhadap teknis operasional KPH.
Program  peningkatan  kapasitas  ini  dapat  dilakukan melalui  kegiatan  sosialisasi,  pelatihan,  pendampingan, penyuluhan, pembinaan, serta pelibatan stakeholders secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan.  Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh instansi pemerintah, LSM lokal maupun internasional,  lembaga  diklat,  dan  lembaga  pendidikan. Sumber pendanaan kegiatan ini dapat diperoleh dari APBN, APBD, maupun anggaran dari pemberi dana.
Peningkatan  efektifitas  hubungan  antar stakeholders Hasil analisis situasi menunjukkan bahwa rendahnya kinerja pembangunan  KPH yang  meliputi  pembentukan  wilayah KPH  dan  pembangunan  unit  KPH  disebabkan  oleh rendahnya kapasitas stakeholders dan lemahnya hubungan antar stakeholders dalam pemenuhan kriteria dan indikator yang dipersyaratkan dalam perencanaan pembangunan KPH. Untuk mengatasi lemahnya hubungan antar stakeholders dapat dilakukan pembentukan Tim Antar Stakeholders untuk pembangunan KPH (TAS-KPH), yang berfungsi dalam hal sosialisasi,  konsultasi,  mediasi,  dan  dukungan  anggaran pelaksanaan kebijakan KPH.
Berdasarkan pertimbangan efektifitas pelaksanaan tugas untuk meningkatkan hubungan antar stakeholders , susunan TAS-KPH yang disarankan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Bappeda Provinsi Papua, Badan Keuangan Daerah Provinsi  Papua,  Badan  Pengelola  Sumber  Daya  Alam Provinsi  Papua,  Badan  Pengelola  Sumberdaya  Manusia Papua, Badan Kepegawaian dan Diklat Aparatur Provinsi Papua,  Badan Pertanahan Nasional, Dewan Adat Papua, LSM lokal, LSM internasional, dan perguruan tinggi.

## Kesimpulan
Rumusan  model  kelembagaan  pemerintah  daerah diarahkan pada usaha meningkatkan kinerja pembentukan wilayah KPH melalui peningkatan kapasitas dan efektivitas hubungan antar stakeholders dalam pemenuhan kriteria dan
indikator yang dipersyaratkan dalam pembentukan wilayah KPH  sebagai  wadah  untuk  pengelolaan  hutan  lestari. Berdasarkan  kriteria  jaminan  kemantapan  kawasan, kesehatan finansial, kemampuan organisasi, serta hubungan dengan pemerintahan diketahui bahwa organisasi BUMN sangat layak berperan sebagai pengelola KPH di Provinsi Papua.  Namun demikian, dengan pertimbangan strategis dan aspirasi dari stakeholders daerah, pemerintah daerah dapat membentuk UPTD atau memberdayakan organisasi BUMD sebagai pengelola KPH di Provinsi Papua.

## Daftar  Pustaka
Babbie E. 1998. The practice of social research . Belmont,
CA: Wadsworth Publishing Company.
[Baplan] Badan Planologi Departemen Kehutanan. 2006a. Penyusunan Kriteria dan Standar Pembentukan KPH. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Baplan] Badan Planologi Departemen Kehutanan. 2006b. Penyusunan Kriteria dan Standar Pembentukan KPH. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Baplan] Badan Planologi Departemen Kehutanan. 2006c. Kriteria dan Indikator serta Sistem Penilaian Kinerja Pembangunan KPH. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
Binswanger  HP,  Ruttan  VW.  1978. Induced  Innovation: Technology, Institutions and Development . Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
[BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. 2010. http:// p a p u a . b p s . g o . i d / i n d e x . p h p ? option=com_content&task=view&id=375&Itemid=33
[Dephut]  Departemen  Kehutanan.  2009.  Eksekutif  Data Strategis Kehutanan. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
Paul  M,  John  R.    1992. Economics,  Organization  & Management . New Jersey: Prentice Hall
Pakpahan A.  1989.  Perspektif  Ekonomi  Institusi  dalam Pengelolaan  Sumber   Daya  Alam  Ekonomi  dan Keuangan  Indonesia.  Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Pertanian.
Reed  MS et  al .  2009. Who’s  in  and  why? A  typology  of stakeholder  analysis  methods  for  natural  resource management. Journal of Environmental Management 90: 1933  1949.
Saaty  TL.  1993.  Pengambilan  Keputusan  bagi  Para Pemimpin. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Uphhof  N.  1986. Local  Institutional  Development:  An Analytical Sourcebook with Cases . Sterling: Kumarian Press.