Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2146-2150
Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah
Muhammad Hibatullah Huwaidi Magister Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email korespondensi: hibatullahwaidi@gmail.com

## Abstract
This study aims to find the meaning and pattern of the ombengan tradition in Karanganyar village, Paiton sub- district, Probolinggo district, then look at the terms of the contract based on the rules of al-'adah al-muhakkamah. The approach used in this study is ethnographic which aims to explore the meaning and patterns of the ombengan tradition that prevails in this village community. The result of this research is that ombengan is categorized as debt if the nominal is more than 100 thousand and becomes a grant if it is less than that nominal. And this tradition is in accordance with the rules of al-'adah al-muhakkamah so that it can be used as a basis for sharia law.

## Keywords; tradition, meaning, pattern, contract
Saran sitasi: Huwaidi, M. H. (2023). Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-‘Adah Al- Muhakkamah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (02), 2146-2150. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8617
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8617

## 1. PENDAHULUAN
Tradisi  pemberian  dalam  acara  pernikahan  di beberapa wilayah indonesia masih banyak dipraktekkan  oleh  masyarakat  kita.  Tradisi  ini  di daerah  jawa  lebih  dikenal  dengan  istilah Buwuhan (Rachmawati  &  Anwar,  2022).  Pemberian  ini sebenarnya  salah  satu  bentuk  manifestasi  dari  kultur gotong  royong  yang  sangat  mengakar  dalam  bangsa kita. Walaupun budaya modern sudah banyak masuk dalam  beberapa  golongan  masyarakat  kita  seperti yang terjadi di perkotaan, akan tetapi budaya gotong royong  masih  sangat  kental  terasa  pada  masyarakat pedesaan (Derung, 2019).
Buwuhan  memiliki  beberapa  praktik  yang berbeda-beda  di setiap  daerah.  Di  daerah  Situbondo, tradisi  buwuhan  biasanya  berupa  uang  ataupun barang-barang  lainya.  Saat  Buwuhan  itu  telah diberikan  pada  petugas  khusus  yang  ada  saat  acara pernikahan berlangsung, maka petugas akan mengumumkan  nama  pemberi  dan  jumlah  atau nominal  pemberian  dengan  menggunakan  pengeras suara ditengah-tengah acara (Tohir 2007). Sedangkan di daerah kedungkandang, Malang, ditemukan praktik yang sedikit berbeda yang mana undangan diharuskan membawa kado atau nominal uang yang sangat tinggi dan mewajibkan pihak pengundang untuk
mengembalikan pemberian tersebut dikemudiaan hari (Bukhori, 2016).
Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa terdapat  beberapa  konsepsi  tentang  akad  apa  yag berlaku dalam pemberian ini. Pemberian dalam akad ini  dapat  diartikan  sebagaim  pemberian  murni  yang termasuk  dalam  akad hibah ,  infaq,  atau  shodaqoh (Aufillah, 2021). Namun, bentuk pemberian ini dalam sebagain  praktik  Buwuhan  di  beberapa  daerah  bisa berarti  akan  hutang  yang  wajib  untuk  dikembalikan (Yusuf,  2021).  Sekilas  pemberian  dalam  tradisi  ini lebih dekat pada akad hibah mengingat filosofi awal tradisi ini yang belandaskan rasa gotong royong antar sesama. Akan tetapi apabila kita melihat pada kaidah dasar  akad  muamalah,  penentuan  akad  yang  terjadi adalah  berdasarkan  apa  yang  terjadi  sesungguhnya, bukan  berlandaskan  pada  dugaan  semata  (Saputri  & Ashari,  2019).  Maka  dari  itu,  penentuan  akad  pada tradisi buwuhun akan sangat bergantung pada praktik lapangan  dan juga  kacamata  hukum  yang  digunakan untuk menentukan akad yang terjadi.
Adat  dalam  masyarakat  dalam  kacamata  syariat dapat  menjadi  landasan  hukum  bagi  masyarakat  itu sendiri. Kaidah fiqih telah mengakomodir hal tersebut dengan salah satu butir kaidah di dalamnya, yakni al- ‘adah muhakkamah . Sejarah juga telah menunjukkan
bahwa  adat  masyarakat  juga  telah  mewarnai perkembangan hukum islam (Haq, 2017). Adat yang dimaksud  di  dalamnya  tentunya  adalah  adat  yang tidak bertentangan dengan aturan islam (Hidayat et al., 2016).
Penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan tradisi  buwuhan  seperti  yang  dilakukan  Thohir  dan Bukhori  hanya  tebatas  pada  aspek  akadnya. Sedangkan  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Putri mencoba  melihat  tradisi  ini  dari  perspektif  ‘ Urf . Berbeda  dengan  beberapa  penelitian  tersebut, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengamati  akad  yang ada  dalam  tradisi  ini  melalui  kaidah  al-‘adah muhakkamah.  Dan  penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan  etnografi  guna  mengungkap  makna sebenarnya  mengenai  pemberian  dalam  tradisi buwuhan  di  desa  Karanganya,  Kecamatan  Paiton, Kabupaten  Probolinggo  yang  memiliki  keunikan karna  terdapat  perpaduan  kebiasaan  yang  ada  di daerah Situbondo dan juga tradisi buwuhan dibelahan daerah Jawa Timur bagian barat.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif dengan pendekatan etnografi. Dengan pendekatan ini nantinya akan ditemukan bagaimana makna pemberian dalam tradisi buwuhan berdasar pengungkapan dari masyarakat itu sendiri. Kata kunci pada  pendekatan  etnografi  ialah  menemukan  makna yang  muncul  dari  sebuah  kesepakatan  (Kamayanti 2021).  Karena  pemberian  yang  ada  dalam  tadisi  ini merupakan bentuk kesepatan masyarakat dalam suatu daerah, maka akan sangat cocok apabila menggunakan  pendekatan  etnografi  dalam  rangka mencari makna yang sesunggungnya dalam pemberian tersebut (Sukadari et al., 2015).
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.  Lokasi  ini  dipilih  karena  memiliki keunikan  berupa  perpaduan  antara  tradisi  buwuhan yang ada di daerah situbondo dan sekitarnya dengan tradisi buwuhan yang ada di daerah jawa timur bagian barat.  Sehingga  nantinya  akan  diperoleh  gambaran tradisi  buwuhan  yang  ada  di  daerah  ini  dengan kacamata  kaidah  fiqih  al-‘adah  muhakkamah. Gambaran mengenai makna pemberian dalam tradisi Buwuhan  dapat  diketahui  melalui  pengamatan  dan juga  wawancara  terhadapa  masyarakat  terkait,  baik masyarakat  yang melaksanakan  pernikahan  dan juga wawancara  terhadap  masyarakat  yang  menghadiri
acara  tersebut  atau  dalam  hal  ini  dapat  kita  sebut dengan  pemberi  buwuhan.  Kemudian  penelitian  ini mencoba mendeskripsikan makna pemberian tersebut dengan kacamata kaidah al’ada al-muhakkamah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Makna dan Pola Buwuhan
Dalam tradisi masyarakat jawa, Buwuhan adalah istilah yang paling maklum dikenal untuk menggambarkan  sebuah  tradisi  pemberian  dalam pernikahan  sebagai  bentuk  tolong-menolong  antar masyarakat. Namun sedikit berbeda dengan masyarakat  Desa  Karanganyar  Kecamata  Paiton Kabupaten  Probolinggo,  dikarenakan  masyarakat Probolinggo  secara  umum  memiliki  kaitan  erat dengan  masyarakat  madura  dan  Bahasa  yang  paling banyak  digunakan  adalah  Bahasa  madura.  Jadi masyarakat  di  daerah  ini  lebih  mengenal  istilah Buwuhan  dengan  ‘Ompangan’.  Seperti  yang dijelaskan oleh bapak Imron Syukur :
“kalo di daerah saya sendiri (Tuban) menyebut tradisi  ini  dengan  ‘Buwoh’,  akan  tetapi  kalo masyarakat sini ya menyebutnya Ompangan…”
Bapak  Imron  sendiri  lahir  di  Tuban  kemudian menetap  di  Desa  Karanganyar  ini.  Jadi  beliau mengenal  bagaimana  perbedaan  tradisi  Buwuhan yang ada di daerah Tuban dan juga di Desa ini. Beliau juga  mengimbuhkan  bahwa  nilai  yang  mendasari tradisi Ompangan ini  adalah  tanggung  jawab  sosial sebagai sesama warga. Karena masyarkat dipedesaan biasanya  adalah  merupakan  masyarakat  kelas menengah  kebawah,  jadi  nilai-nilai  gotong  royong memang sangat melekat yang ditunjukan dengan terus berlangsungya  tradisi  ini  hingga  kini.  Hal  ini  juga diterangkan  oleh  bapak  Sab’un  yang  baru  beberapa bulan menyelenggarakan pernikahan anak kedua.
“ jet  bender  cong,  mun  tradisi  engak  reyah  cet ejegenah  bik  masyarkat  dinnak.  Polanah  mun reng  disah  kan  rata-rata  tak  endik,  kalaben bedenah  Ompangan  reyah  makle  tak  maberrek ka tetanggeh. Ye tolong menolong ruwah lah..”
Apabila  diterjemahkan  dalam  Bahasa  indonesia; ‘ya memang  benar  nak,  tradisi  seperti  ini  memang sangat  dijaga  oleh  masyarkat  disini.  Karena memang  pada  umumnya  masyarakat  pedesaan adalah orang tidak mampu, jadi dengan adanya tradisi ini untuk membantu meringankan sesama. Ya sebagai bentuk tolong menolong ‘
Dapat kita simpulkan bahwa tradisi ompangan ini juga  merupakan  wujud  dari  tanggung  jawab  sosial untuk saling membantu pada sesama khususnya pada penyelenggaran acara pernikahan.
Bentuk ompangan sendiri pada umumnya berupa barang atau uang. Akan tetapi kadang ada juga yang berbentuk  tenaga.  Barang  biasanya  mayoritas pemberian yang berasal dari kerabat dekat. Sedangkan uang  diberikan  oleh  masyarakat  pada  umumnya. Kerabat  biasanya  memberikan  barang  ataupun  uang yang  nilainya  lebih  besar  dari  pada  masyarakat lainnya.  Hal  ini  diawali  dengan  musyawarah  yang dilakukan pemilik acara dengan mendatangi kerabat- kerabatnya  kemudian  mencatat  apa  saja  yang  akan diberikan untuk menyelenggarakan acara pernikahan nantinya.
“mun tretan biasanah eyentaren ka bungkonah, pas arembek nyobengah apah. Make la tak padeh bik Ompanganah ye se argenah padeh..”
Apabila  diterjemahkan  dalam  Bahasa  indonesia;
“kalau saudara biasanya kita datang kerumahnya,  kemudian  bermusyawarah tentang apa  yang  akan  mereka  berika.  Walupun  tidak sama  dengan  Ompangan  yang  mereka  berikan dulu tidaknya maka akan diberikan barang yang seharga…” Imbuh Bapak Sab’un.
Senada  dengan  apa  yang  dijelaskan  Bapak Sab’un, Ibu Rokayyah, istri beliau juga menambahkan bahwa besaran dari Ompangan ini juga harus sangat diperhatikan.  Pencatatan  sebagaimana  yang  sudah dilakukan dalam tradisi pemberian dalam pernikahan di  berbagai  daerah  ini  juga  termasuk  bagian  dari Ombengan. Karna jumlah yang dikeluarkan nantinya juga harus dikembalikan dengan besaran yang sama . “mun tak nemu berengah ye nyareh se laen se argenah padeh..”  (kalu tidak  menemukan  barang  yang  sama ya digantikan dengan barang lain yang senilai). Hal ini  harus  dicatat  dengan  teliti  karna  nantinya pengembalian  yang  kurang  atau  bahkan  tidak meberikan  apapun  maka  akan  mendapatkan  sanksi sosial.  Sanksi  tersebut  tidak  harus  berupa  tindakan secara langsung, akan tetapi berupa pengkucilan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya.
Ombengan  memiliki  kisaran  nilai  yang  nanti akan  memberikan  konsekuensinya  masing-masing. Uang  atau  barang  yang  bernilai  dibawah  100  ribu adalah termasuk remeh, sementara yang bernilai 100 ribu  keatas  adalah  sebaliknya.  Hal  ini  seperti  yang dijelaskan bapak Imron;
“orang yang memberikan barang atau uang yang nilainya  dibawah  100  ribu  biasanya  tidak mengharapkan kembali karna terkadang amplopnya tidak tertera nama pemberi. Sedanganya  yang  nilanya  lebih  dari  100  ribu amplonya tertera nama pemberi, hal ini berarti ada tanggung jawab dari si pemilik acara untuk nantinya  mengembalikan  dengan  nilai  yang sama”
Bapak  Imron  menuturkan  bahwa  sebenarnya ompangan  ini  mirip  dengan  arisan  yang  biasa dilakukan  masyarakat.  Akan  tetapi  hal  ini  berbeda dalam  pengembaliannya  sesuai  dengan  pihak  yang memiliki  acara  pernikahan.  Beliau  menyeburnya sebagai  ‘Arisan  Sosial’  yang  bertujuan  untuk meringankan tanggungan pihak yang sedang mengadakan  acara  pernikahan.  Arisan  sendiri merupakan asosiasi tabungan kredit bergilir (Rozikin, 2018).  Bapak  sab’un  menambahkan ,  “engkok  pas makabin  anak  cek  terbantunah,  ye  mun  tadek  engak riyah  tak  mampu  kok  cong..”  (pada  saat  saya menikahkan anak saya merasa sangat terbantu, kalua saja  tidak  ada  tradisi  semacam  ini  ya  saya  tidak mampu nak.).
Dengan  pola  yang  mirip  dengan  bentu  arisan, dengan  sendirinya  tradisi  ini  akan  terus  berjalan hingga  semua  anggota  masyarakat  menerima pengembalian.  Akan  tetapi  bisa  jadi  tradisi  akan senantiasa  ada  selama  masyarakat  itu  sendiri  masih eksis.

## 3.2. Ombengan Dalam Kaidah Fiqih
Qawaid adalah  jamak  dari  kata Qaidah .  Dan secara etimologi bermakna asas yang berarti pangkal, dasar, asas dari segala sesuatu.
Fiqih adalah  faham  atau  tahu.  Menurut  istilah yang digunakan para ahli Fiqh (fuqaha). Fiqh itu ialah ilmu  yang menerangkan  hukum syariah  diambil  dari dalil-dalilnya yang terperinci.
Menurut  al-Zarqa,  fiqih  secara  istilah  adalah putusan-putusan  umum  yang  biasanya  mencakup sebagian besar dari bagian-bagiannya.
Sedangkan  muamalah  artinya  adalah  saling bertindak,  saling  berbuat  dan  saling  mengamalkan. Sedangkan  menurut  istilah  Muamalah  adalah  tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan  cara  yang  ditentukan.  Bila  dihubungkan dengan  lafaz  fiqh,  mengandungarti  aturan  yang mengatur  hubungan  antara  seseorang  dengan  orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.
Dalam kehidupan muamalah maliyah, pemakaian qawaid  fiqih  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting. Seiring  perkembangan  zaman,  keperluan  adanya qaidah  yang  lebih  banyak  tampaknya  tidak  dapat dihindarkan.
Banyak sekali usaha manusia yang berhubungan dengan  barang  dan  jasa.  Sudah  tentu  dengan perkembangan  ilmu  dan  teknologi,  serta  tuntutan masyarakat  yang  semakin  meningkat,  melahirkan model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya  dari  sisi  hukum  Islam  yang bersumber  dari  al-quran    dan    sunah.  Pemikiran  lain sumber  hukum  Islam  sesudah  as-sunah  adalah  ijma. Sesudah  ijma’  adalah  qiyas  yang  kemudian  lahir kaidah-kaidah fiqih untuk menjawab dan menyelesaikan  persoalan-persoalan  kehidupan  yang terus berkembang seiring perkembangan zaman.
Ombengan di  de  Karanganyar  berdasar  makna dan  pola  yang  telah  kita  gali  melalui  etnografi  bisa memiliki  dua  arti.  Hal  ini  tergantung  besaran  yang diberikan  dalam  tradisi tersebut.  Apabila  besarannya mencapai  100  ribu  atau  atau  lebih  makan  itu  akan bermakna  wajib  untuk  adanya  pengembalian  selama tidak  ada  pernyataan  jelas  dari  pemberi  untuk  tidak adanya kewajiban mengembalikan pemberian tersebut. Arisan sosial seperti yang disebutkan bapak Imron berarti akad yang berlaku di dalamnya adalah akad  hutang.  Sedangkan  apabila  nominalnya  tidak sampai  100  ribu,  terlebih  apabila  tidak  tertera  nama pemberi pada amplop atau barang pemberian lainnya maka yang semacam ini dianggap sebagai pemberian yang  tidak  mengharap  pengembalian.  Atau  dalam akad kita bisa menebutnya dengan akad Hibah. Inilah praktik ombengan yang  di  temukan  dalam  adat masyarakat  Desa  Karanganyar.  Adat  ini  diterima dengan  sadar  oleh  seluruh  masyarakat  dan  bahkan sudah  menjadi  tanggung  jawab  bersama  sebagai sesama anggota masyarakat.
Adat  merupakan  apa  yang  dianggap  baik  dan benar oleh manusia secara umum dan juga dilakukan secara  berulang-ulang  sehingga  menjadi  kebiasaan. Ulama menetapkan ‘urf atau ‘adah sebagai dalil dalam menetapkan  hukum  bertujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  dan  memenuhi  kebutuhan  manusia. Dengan  alasan  tersebut,  banyak  kaidah  fikih  yang dirumuskan  berlandaskan  pada  ‘urf  atau  adat  yang berkembang  dalam  masyarakat.  Kebiasaan  tersebut telah  teruji  dan  dipraktikkan  secara  terus  menerus. Karena ombengan sudah  memenuhi  kriteria-kriteria
ini, maka adat ini juga sudah sesuai dengan kaidah Al- ‘adah al-muhakkamah.
Adat  ini  dapat  dijadikan  landasan  hukum,  dan sesuai dengan syarat-syarat berikut :
a. Adah  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  dalil- dalil syar’i yang lebih kuat.
b. Adah  tersebut  lebih  sering  dilakukan  dari  pada ditinggalkan, atau yang melakukan „adah tersebut lebih banyak dari pada yang tidak melakukannya.
c. Adah tersebut bernilai maslahat.
d. Adah  tersebut  berlaku  secara  umum  di  kalangan orang-orang yang berada pada lingkungan tertentu
Maka  dari  itu,  dapat  kita  mengatakan  bahwa ombengan ini sudah dapat dijadikan landasan hukum dan akad yang berlaku di dalamnya dapat berupa akad hutang dan juga hibah.

## 4. KESIMPULAN
Ombengan bagi  masyarkat  desa  Karanganyar kecamatan  Paiton  Kabupaten  Probolinggo  berarti tanggung jawaba sosial yang diwujudkan dalam betuk arisan sosial. Dimana dalam kacamata akad islam hal ini  menggunakan  akad  hutang.  Akan  tetapi  dalam beberapa  keadaan  tradisi  ini  bisa  juga  berarti  akad hibah atau pemberian tanpa mengharap pengembalian. Ditinjau  dari  kaidah  al-‘adah  al-muhakkamah, ombengan juga sudah sesuai dengan kategori adat atau tradisi yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum legas syariah. Sehingga tradisi ini juga sesuai dengan aturan syariah.
Penelitian  ini  karena  menggunakan  pendekatan etnografi,  maka  fokus  pembehasannya  hanya  pada penemuan  makna  atau  pola  tradisi  pemberian  dalam pernikahan yang ada di Desa Karanganyar kecamatan Paiton  kabupaten  Probolinggo.  Maka  dari  itu, penelitian  ini  dapat  dijadian  landasan  oleh  peneliti selankutnya  untuk  dapat  menggali  makna  atau  pola semacam  ini  di  daerah  lainnya  yang  tentunya  akan melahirkan  makna  dan  pola  lainnya  dan  juga  akan berimplikasi  terhadap  aspek  akad  yang  berlaku  di dalamnya.

## 5. REFERENSI
Aufillah, Muhammad. 2021. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Tradisi  Buwuh  Pada  Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.”
Bukhori,  A.  Imam.  2016.  “TRADISI  BUWOH

## DALAM WALIMAH DITINJAU DARI
MAZHAB  SYAFI’I  (Studi  Dusun  Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab.
Pasuruan).”  Angewandte  Chemie  International Edition, 6(11), 951–952.
Derung, Teresia Noiman. 2019. “Gotong Royong Dan Indonesia.” SAPA, Jurnal Kateketik & Pastoral 4 (1): 5–13.
Haq, Husnul. 2017. “Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’  Dalam  Tradisi  Pernikahan
Masyarakat Jawa.” Ahkam: Jurnal Hukum Islam
5 (2): 295–320. https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-
320.
Hidayat, Fatmah Taufik, Mohd Izhar, Ariff Bin, and Mohd Qasim. 2016. “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam  Pandangan  Islam  (Sebuah  Tinjauan Sosiologi  Hukum).”  Jurnal  Sosiologi  USK (Media Pemikiran & Aplikasi) 9 (1): 67–83. Rachmawati,  Shafiya  Aurelia,  and  Moch.  Khoirul Anwar.  2022.  “Budaya  Dan  Tradisi  Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya.” Jurnal Ekonomika  Dan  Bisnis  Islam  4  (3):  69–83. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83.
Rozikin,  Mokhamad  Rohma.  2018.  “Hukum  Arisan Dalam Islam.” NIZHAM 4 (1): 88–100.
Saputri, Eviana Dwi, and Muhammad Hasyim Ashari. 2019.  “Tradisi  Buwuh  Dalam  Perspektif Akuntansi  Piutang  Dan  Hibah  Di  Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.” Prive 2 (2): 16–25.
Sukadari,  Sukadari,  Suyata  Suyata,  and  Shodiq  A. Kuntoro.  2015.  “Penelitian  Etnografi  Tentang Budaya Sekolah Dalam Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar.” Jurnal Pembangunan
Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi 3 (1): 58–68. https://doi.org/10.21831/jppfa.v3i1.7812.
Yusuf,  Helmi.  2021.  “Fenomena  Tradisi  Menjatoh Hibah  Berbalut  Hutang:  Studi  Kasus  Tradisi Masyarakat Di Kota Sulussalam, Aceh.” Qonuni 1 (2): 67–75.