## Impact of Foreign Investment on Indonesia: Analysis of Socio-Legal Problems

## Dampak Penanaman Modal Asing terhadap Indonesia:Analisis Permasalahan Sosio-Legal
Ivanovenska Ardya Aqilla Yudhistira 1)
1,) Program Studi Magister Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: 1) ivanovenskayudhistira@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [14 September 2023] Revised [18 Oktober 2023]
Accepted [22 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  telah  menjadi  salah  satu  elemen  utama  dalam  perkembangan Indonesia  selama  beberapa  dekade  terakhir.  Kehadiran  modal  asing  di  Indonesia  telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, namun juga diiringi oleh sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi. Artikel ini bertujuan untuk melakukan  analisis  mendalam  tentang  dampak  PMA  terhadap  Indonesia  serta  merinci permasalahan  yang  muncul  dalam  konteks  sosio-legal.  Studi  ini  menggabungkan  pendekatan kualitatif  dan  kuantitatif  untuk  menganalisis  dampak  PMA  pada  konteks  sosio-legal,  seperti sektor  ekonomi,  sosiologis,  dan  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PMA  telah memainkan  peran  kunci  dalam  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  meningkatkan lapangan  kerja,  dan  mentransfer  teknologi.  Namun,  dampak  positif  ini  juga  diimbangi  oleh permasalahan,  seperti  ketidaksetaraan  pendapatan,  perubahan  lingkungan  sosial,  serta  isu-isu hukum dan regulasi. Artikel ini juga merinci beberapa prospek yang dapat memandu kebijakan di masa  depan.  Ini  termasuk  peningkatan  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  investor  asing, peningkatan  perlindungan  hak  pekerja,  serta  peningkatan  transparansi  dan  efisiensi  dalam perizinan  PMA.  Keberlanjutan  lingkungan  dan  inklusi  sosial  juga  menjadi  fokus  penting  dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan yang komprehensif  tentang  dampak  PMA  pada  perkembangan  Indonesia,  sambil  menyoroti permasalahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Studi ini berfungsi sebagai panduan bagi pembuat  kebijakan,  pemangku  kepentingan,  dan  peneliti  untuk  merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan manfaat PMA sambil mengatasi permasalahan yang timbul.

## ABSTRACT
Foreign Direct Investment (FDI) has become a pivotal element in Indonesia's development over the  past  few  decades.  The  presence  of  foreign  capital  in  Indonesia  has  made  a  significant contribution  to  economic  growth,  yet  it  has  also  been  accompanied  by  a  range  of  issues  and challenges  that  need  to  be  addressed.  This  article  aims  to  conduct  an  in-depth  analysis  of  the impact of FDI on Indonesia's economic growth and elaborate on the issues that arise within the context  of  socio-legal.  This  study  combines  qualitative  and  quantitative  approaches  to  analyze the  impact  of  FDI  across  various  socio-legal  context,  mainly  economics,  sociological,  and  legal aspects.  The  research  findings  indicate  that  FDI  has  played  a  pivotal  role  in  accelerating Indonesia's economic growth, generating employment opportunities, and transferring technology. However, these positive impacts are counterbalanced by issues such as income inequality, shifts in social dynamics, and legal and regulatory concerns. The article also outlines several prospects that  can  guide  future  policy  development.  These  include  enhancing  cooperation  between  the government  and  foreign  investors,  improving  workers'  rights  protection,  and  increasing transparency  and  efficiency  in  FDI  licensing.  Environmental  sustainability  and  social  inclusion also  constitute  critical  focal  points  in  addressing  the  challenges  at  hand.  Hence,  this  journal provides  a  comprehensive  insight  into  the  impact  of  FDI  on  Indonesia's  economic  growth  while highlighting the issues that demand further attention. This study serves as a roadmap for policy makers, stakeholders, and researchers to formulate a more effective strategies in maximizing the benefits of FDI while addressing the challenges that arise.
KEYWORDS Foreign Direct Investment, Issues, Socio - Legal.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  arus  globalisasi  dalam  bidang  ekonomi  yang  pesat,  kemajuan  teknologi  dan komunikasi  memberikan  implikasi  pada  kegiatan ekonomi  yang  tidak  lagi  terkungkung  oleh  batas-batas negara (Adolf, 2005).  Setiap negara membutuhkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk  negara  Indonesia.  Investasi  merupakan  suatu  keharusan  atau  keniscayaan  karena  investasi merupakan  salah  satu  penggerak  ekonomi  agar  negara  dapat  mendorong  pertumbuhan  dan perkembangan ekonomi yang selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Investasi di suatu negara yang berlangsung secara baik dan dapat bermanfaat bagi negara dan rakyatnya dimana negara mampu menerapkan dan menetapkan kebijakan investasi berdasarkan amanah konstitusi.
Penanaman Modal Asing (PMA) adalah suatu bentuk investasi yang melibatkan penyediaan dana dan sumber daya dari investor asing ke suatu negara. Di Indonesia, PMA telah berperan penting dalam
mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  lapangan  kerja,  menghadirkan  teknologi  dan  know- how  baru,  serta  memperkuat  keterlibatan  Indonesia  dalam  pasar  global.  Oleh  karena  itu,  PMA  telah menjadi komponen integral dalam strategi pembangunan ekonomi nasional (Arsyad, L. , 2010).
Namun,  keberhasilan  PMA  juga  diiringi  oleh  serangkaian  permasalahan  dan  tantangan  yang muncul  dalam  konteks  penanaman  modal  asing.  Beberapa  permasalahan  tersebut  termasuk ketidaksetaraan  pendapatan,  dampak  lingkungan,  perubahan  dalam  struktur  sosial,  isu-isu  hukum  dan regulasi,  serta  kebijakan  pembangunan  yang  kompleks.  Dalam  hal  ini,  peran  PMA  dalam  pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menjadi topik yang menarik dan sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut (Fazira, D. R., & Cahyadin, M. 2018). Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan analisis mendalam tentang dampak  Penanaman  Modal  Asing  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  dengan  fokus kontekstualitas  permasalahan  sosio –  legal  yang  timbul  seiring  dengan  pertumbuhan  PMA.  Dalam konteks  ini,  kami  menggabungkan  pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif  untuk  memberikan  pemahaman yang lebih lengkap tentang manfaat, tantangan, dan prospek yang terkait dengan PMA.
Artikel ini akan merinci dampak PMA di berbagai sektor yang terkait dalam konteks sosio – legal, seperti  sektor  ekonomi,  sosiologis,  dan  hukum.  Artikel  ini  selain  berusaha  untuk  mengidentifikasi permasalahan yang perlu diatasi akan berusaha juga untuk menguraikan prospek yang dapat memandu kebijakan  di  masa  depan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  berharga  bagi pembuat  kebijakan,  pemangku  kepentingan,  dan  peneliti  yang  tertarik  dalam  mengoptimalkan  manfaat PMA  sambil  mengatasi  permasalahan  yang  ada.Dalam  pandangan  terperinci  tentang  dampak  dan permasalahan  yang  muncul  sehubungan  dengan  PMA  di  Indonesia,  jurnal  ini  mengusahakan  untuk menjadi  panduan  bermanfaat  dalam  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  relevan  dan mengembangkan  strategi  yang  lebih  efektif  dalam  menghadapi  kompleksitas  investasi  asing  dalam pertumbuhan ekonomi negara.

## LANDASAN TEORI

## Dampak Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Indonesia (Sektor Ekonomi)
Hasil  analisis  data  ekonomi  makro  menunjukkan  bahwa  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya, ketika melihat data ekonomi makro  selama  periode  penelitian,  terlihat  bahwa  investasi  asing  ini  telah  memberikan  kontribusi  yang menguntungkan  bagi  ekonomi  Indonesia  secara  keseluruhan.  Dampak  positif  ini  terutama  tercermin dalam  peningkatan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  negara.  PDB  adalah  ukuran  dari  total  nilai  semua barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  dalam  sebuah  negara  selama  periode  tertentu.  Peningkatan  yang signifikan  dalam  PDB  menunjukkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  kuat.  Dalam  konteks  ini,  PMA  secara langsung  berkontribusi  pada  peningkatan  PDB  Indonesia.  Dalam  kata  lain,  investasi  asing  ini  telah mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan selama periode penelitian.
Selain  itu,  dalam  sektor  manufaktur,  PMA  telah  membantu  meningkatkan  produksi  dan  ekspor barang-barang manufaktur Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa investasi asing tidak hanya berdampak pada  pertumbuhan  ekonomi  secara  keseluruhan  tetapi  juga  secara  spesifik  memperkuat  sektor manufaktur. Investasi asing ini mendorong peningkatan  produksi barang-barang manufaktur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekspor produk-produk ini ke pasar internasional. Hal ini merupakan tanda positif bagi sektor manufaktur Indonesia dan ekonomi secara keseluruhan, karena meningkatnya ekspor dapat membuka peluang pendapatan dan pertumbuhan yang lebih besar (Tambunan, T. T. H. 2022).

## Dampak Penanaman Modal Asing terhadap Lapangan Kerja (Sektor Sosiologis)
Selain  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi,  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  juga  memiliki peran  penting  dalam  menciptakan  lapangan  kerja.  Hal  ini  berarti  bahwa  investasi  asing  ini  telah membantu  dalam  mengurangi  tingkat  pengangguran  di  Indonesia  dan  telah  memberikan  peluang pekerjaan  yang  signifikan  bagi  warga  lokal.  PMA  menciptakan  lapangan  kerja  dalam  berbagai  sektor ekonomi,  seperti  manufaktur,  jasa,  dan  infrastruktur.  Investasi  asing  ini  memerlukan  tenaga  kerja  untuk mengoperasikan  dan  mengembangkan  proyek-proyeknya.  Oleh  karena  itu,  perusahaan-perusahaan PMA seringkali merekrut pekerja lokal untuk mengisi posisi-posisi ini. Dengan demikian, PMA tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasinya tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada warga lokal dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka.
Selain  itu,  beberapa  perusahaan  PMA  juga  menerapkan  kebijakan  promosi  tenaga  kerja  lokal. Kebijakan  ini  berarti  bahwa  perusahaan-perusahaan  asing  tersebut  memberikan  pelatihan  dan  peluang karir kepada pekerja lokal untuk menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi dalam organisasi mereka. Hal ini  berdampak  positif  pada  partisipasi  pekerja  lokal  di  berbagai  sektor  ekonomi,  meningkatkan keterampilan  mereka,  dan  membantu  dalam  peningkatan  standar  hidup.  Dengan  demikian,  PMA  tidak hanya memberikan manfaat dalam hal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi penting
dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja lokal dalam ekonomi Indonesia.  Ini  mencerminkan  peran  positif  investasi  asing  dalam  menciptakan  peluang  kerja  dan meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia (Ghozali, I. , 2022).

## Transfer Teknologi dan Inovasi
Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  telah  memainkan  peran  penting  sebagai  sumber  utama  dalam mentransfer teknologi dan inovasi ke Indonesia. Artinya, ketika perusahaan asing melakukan investasi di Indonesia,  mereka  seringkali  membawa  dengan  mereka  teknologi  canggih,  praktik  terbaik,  dan pengetahuan  inovatif  yang  telah  diterapkan di  negara  asal  mereka.  Hal  ini  telah  memberikan  kontribusi signifikan  pada  peningkatan  produktivitas  dan  daya  saing  sektor-sektor  tertentu  di  Indonesia,  terutama dalam  industri  yang  berorientasi  pada  teknologi.  Investasi  asing  seringkali  berarti  bahwa  perusahaan asing  memperkenalkan  metode  produksi  baru,  teknologi  terbaru,  dan  inovasi  dalam  proses  bisnis mereka.  Mereka  mungkin  membawa  peralatan  produksi,  sistem  manufaktur  yang  efisien,  serta  praktik manajemen  terbaik  yang  telah  teruji  di  pasar  internasional.  Ini  berarti  bahwa  pekerja  Indonesia  dapat terlibat  dalam  proses  belajar  dan  beradaptasi  dengan  teknologi  dan  praktik  inovatif  ini  (Kotler,  P.,  & Keller, K. L. 2022).
Dampaknya  sangat  positif.  Ini  meningkatkan  produktivitas  di  sektor-sektor  yang  menerima investasi  PMA,  karena  teknologi  baru  sering  kali  lebih  efisien  dan  efektif.  Hal  ini  dapat  memungkinkan perusahaan  untuk  menghasilkan  lebih  banyak  produk  dengan  biaya  yang  lebih  rendah,  yang  pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Penyempurnaan dalam teknologi dan inovasi  juga  dapat  membuka  peluang  bisnis  baru  dan  menciptakan  ekosistem  yang  lebih  berorientasi pada  teknologi.  Dengan  demikian,  PMA  bukan  hanya  tentang  investasi  finansial,  tetapi  juga  tentang transfer  pengetahuan  dan  teknologi  yang  bernilai  tinggi.  Ini  memberikan  dampak  positif  pada perkembangan  ekonomi  dan  daya  saing  Indonesia,  khususnya  dalam  sektor-sektor  yang  bergantung pada teknologi tinggi (Lupiyoadi, R., & Hamdani, A. , 2022).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  Metode  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Penelitian hukum  empiris,  dalam  bahasa  Inggris  empirical  yang  berarti  nyata.  Pendekatan  empiris  memiliki maksud  sebagai  usaha  mendekati  masalah  yang  diteliti  dengan  sifat  hukum  yang  nyata  atau  sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat (Hadikusuma 2013). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  di  mana  peneliti  menggambarkan  gejala atau suatu keadaan dengan tepat dan jelas dari objek penelitian. Penelitian deskriptif mengungkapkan peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  teori-teori  hukum  sebagai  objek  penelitian. Demikian  juga  hukum  dalam  pelaksanaannya  di  dalam  masyarakat  (Ali,  2016)    Menurut  Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat  dan  teliti  tentang  manusia,  keadaan,  atau  gejala  lainnya,  serta  hanya  menjelaskan  keadaan objek pemasalahan tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Suratman dan Dillah, 2014)

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  hukum  empiris  merupakan  metode  penelitian  hukum  yang  mengkaji  ketentuan  hukum yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan  di  masyarakat  atau  penelitian  yang  dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang  dijadikan  data  penelitian  yang  kemudian  data  tersebut  dianalisis  untuk  mengidentifikasi  masalah yang  pada  akhirnya  menuju  pada  penyelesaian  masalah  (Waluyo,  2002).    Pendekatan  ini  digunakan untuk  menganalisis  dampak  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  di  Indonesia.  Pendekatan  ini  digunakan untuk  memahami  secara  mendalam  dan  menyeluruh  dampak  ekonomi,  sosial,  dan  hukum  PMA,  serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan peluang di masa depan (Sugiyono, 2022).

## Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  menggunakan  data  sekunder.  Data  Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan  hukum.  Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad.  (2019)      Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersumber  dari  berbagai  sumber,  termasuk  data  statistik  resmi,  laporan  industri,  studi kasus,  dan  literatur  akademik.  Data  statistik  ekonomi  makro  diperoleh  dari  lembaga  pemerintah  seperti
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia  dan  Bank  Indonesia.  Sementara  itu,  data  kualitatif  diperoleh melalui hasil wawancara dengan para pejabat pemerintah, perwakilan investor asing, dan pakar industri.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  melalui  kepustakaan  (  Library  Research),  dengan mengumpulkan perundangan – undangan yang termasuk dalam kasus, buku – buku, jurnal hukum, serta aturan – aturan yang terkait dengan wanprestasi atau kredit macet dengan jaminan hak tanggungan atas tanah serta artikel yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan di penelitian ini.

## Teknik Analisis Data
Untuk  menganalisis  dampak  PMA  dari  sudut  pandang  kualitatif,  data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis  menggunakan  metode  kualitatif  yang  menghasilkan  deskriptif  analisis,  yakni  apa  yang didapatkan  dari  responden  baik  itu  dalam  bentuk  lisan,  tulisan  maupun  perilakunya  akan  diteliti  dan dipelajari sehingga akan menghasilkan satu kesatuan yang utuh (Soekanto, 2015)  Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang diinginkan yakni mengetahui terkait dengan masalah – masalah dan tantangan –  tantangan  yang  di  hadapi  oleh  PMA  dalam  konteks  sosio  –  legal  yang  sering  dialami  dalam pelaksanaan PMA. Pada metode kualitatif dilakukan dengan content analysis method yaitu analisis ilmiah tentang  isi  pesan  suatu  komunikasi.  Menurut  (Mukadir,  1996), content  analysis  method mencakup klasifikasi  tanda-tanda  yang  dipakai  dalam  komunikasi,  menggunakan  kriteria  sebagai  dasar  kualifikasi, dan menggunakan teknis analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan  data  ekonomi  makro  dan  industri  yang  relevan.  Kami  menggunakan  metode  statistik, termasuk  analisis  regresi,  analisis  sektoral,  dan  pemodelan  ekonometri,  untuk  mengukur  dampak  PMA dalam  konteks  sosio –  legal,  untuk  analisis  kuantitatif  ini  berfokus  dalam  sektor  ekonomi,  yakni  yang terkait  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  lapangan  kerja,  dan  aspek  lainnya.  Data  kuantitatif  dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik yang relevan.
Hasil  analisis  kualitatif  dan  kuantitatif  akan  digabungkan untuk memberikan  gambaran  yang  lebih lengkap  dan  akurat  tentang  dampak  PMA  di  Indonesia.  Ini  akan  memungkinkan  kami  untuk mengidentifikasi permasalahan, tren, dan peluang yang muncul seiring dengan pertumbuhan PMA, serta merinci prospek kebijakan di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Permasalahan yang Muncul sehubungan dengan PMA
a.  Sektor Sosiologis
Dalam  segi  sektor  sosoiologis,  permasalahan  pertama  yang  muncul  adalah  adanya  ketidaksetaraan pendapatan.  Hal  ini  merupakan  dan  akan  tetap  menjadi  permasalahan  yang  signifikan.  Mengapa terjadi  hal  demikian?  Hal  ini  terjadi  karena  sebagian  besar  manfaat  PMA  masih  terkonsentrasi  di wilayah-wilayah tertentu dan kelompok tertentu dalam masyarakat. Kedua, yang menjadi concern dari khalayak umum adalah terjadinya perubahan lingkungan sosial yang telah muncul, terutama di daerah di sekitar proyek PMA besar, yang sering kali mengalami perubahan cepat dalam struktur sosial dan nilai budaya mereka.
b.  Sektor Hukum
Meskipun terdapat dampak positif, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah permasalahan terkait dengan  PMA  di  Indonesia.  Sebelum  kita  membahas  permasalahan –  permasalahan  yang  terjadi secara riil di lapangan, kita harus mempertanyakan landasan / alasan dibentuknya hukum, dalam hal ini  Undang –  Undang  dan  atau  peraturan  lain  terkait  Penanaman  Modal  Asing  itu  sendiri.  Menurut teori  Gustav  Radbruch  tentang  Tujuan  Hukum  (Santoso  2021),  hukum  dalam  tujuannya  perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu:
• Keadilan,
• Kemanfaatan, dan
• Kepastian (Validitas).
Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini, harus menggunakan azas prioritas, dimana prioritas pertama  selalu  keadilan,  kemudian  kemanfaatan,  dan  terakhir  barulah  kepastian  hukum.  Maka  dari  itu, apabila merujuk kepada azas prioritas teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch,  dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Radbruch, validitas hukum tidak menjadi fokus utama, namun lebih pada pemenuhan keadilan dan kemanfaatan. Lalu, apa yang menjadikan perlunya Undang – Undang atau peraturan terkait Penanaman  Modal  Asing  (PMA)?  Apabila  kita  merujuk  kepada  Konstitusi  kita,  yakni  UUD  1945,  maka kita dapat menemukan landasan perlunya dibentuk peraturan terkait Penanaman Modal Asing (PMA).
Dalam UUD 1945 Pasal 33 (ayat) 3, disebutkan bahwa:
“Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.”
Hal  ini  merupakan  landasan  filosofis  yang  fundamental  terkait  legitimasi  dibentuknya  Undang – Undang dan atau peraturan lainnya terkait dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Setelah menemukan dasar legitimasi ini, maka diperlukanlah standar pengukuran terhadap efektivitas hukum tersebut.  Maka dari  itu,  kita  dapat  menggunakan  teori  dari  Soerjono  Soekanto  terkait  Efektivitas  Hukum.  Efektivitas hukum  sendiri  adalah  suatu  kemampuan  hukum  untuk  menciptakan  atau  melahirkan  keadaan  atau situasi yang  dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum (Yudho & Tchandrasari, 1987). Teori efektivitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (Soekanto, 2021)
i.  Faktor hukumnya sendiri (undang-undang):
Hal  ini  dapat  mengenai  adanya  peraturang  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dan dengan tujuan agar undang-undang tersebut  mempunyai dampak yang positif.  Oleh karena itu, agar mencapai  tujuan  yang  efektif  maka  undang-undang  tersebut  harus  dijalankan.  Soerjono  Soekanto menyatakan  bahwa  di  dalam  undang-undang  sendiri  masih  terdapat  permasalahan-permasalahan sehingga menimbulkan gangguan terhadap penegakan hukum, yaitu:
a)  Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
b)  Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
c)  Ketidakjelasan  arti  kata-kata  di  dalam  undang-undang  yang  mengakibatkan  kesimpangsiuran  di dalam penafsiran serta penerapannya (Soekanto, 2021).
ii.  Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum:
Istilah penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang  penegakan  hukum  (Soekanto,  2021),  seperti  di  bidang  kehakiman,  kejaksaan,  kepolisian, kepengacaraan  hingga  permasayarakatan.  Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  bagi masyarakat.  Namun,  penegak  hukum  sebagai  panutan  bagi  masyarakat  mungkin  menjumpai halangan-halangan  dalam  melaksanakan  perannya,  halangan  tersebut  menurut  Soerjono  Soekanto antara lain :
a)  Keterbatasan  kemampuan  untuk  menempatkan  diri  dalam  peranan  pihak  lain  dengan  siapa  dia berinteraksi,
b)  Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi,
c)  Kegairahan  yang  sangat  terbatas  untuk  memikirkan  masa  depan,  sehingga  sulit  sekali  untuk membuat suatu proyeksi,
d)  Belum  adanya  kemampuan  untuk  menunda  pemuasan  suatu  kebutuhan  tertentu,  terutama kebutuhan materiel,
e)  Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme (Soekanto, 2021).
iii.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum:
Tanpa  tersedianya  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung,  maka  penegakan  hukum  tidaklah  akan dapat  berlangsung  dengan  lancar  hal  ini  disebabkan  perkembangan  suatu  tindak  pidana  akan  terus meningkat  seiring  dengan  perkembangan  zaman.  Menurut  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto, guna  melengkapi  sarana  dan  fasilitas  dalam  penegakan  hukum,  diperlukan  jalan  pikiran  sebagai berikut:
a)  Yang tidak ada, harus diadakan yang baru dengan betul,
b)  Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan,
c)  Yang kurang, harus ditambah,
d)  Yang macet, harus dilancarkan,
e)  Yang mundur atau merosot, harus dimajukan atau ditingkatkan. iv.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan:
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat  kepatuhan.  Derajat  kepatuhan  baru  dapat  diukur  jika  telah  ada  pengetahuan  masyarakat terhadap  hukum.  Bila  suatu  peraturan  perundang-undangan  telah  diundangkan  dan  diterbitkan menurut  prosedur  yang  sah  dan  resmi,  maka  secara  yuridis  peraturan  perundang-undangan  itu berlaku.  Kemudian  timbul  asumsi  bahwa  setiap  warga  masyarakat  dianggap  mengetahui  adanya undang - undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya (Ali, 2006).
v.  Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa:
Kebudayaan  menurut  Soerjono  Soekanto,  mempunyai  fungsi  yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan masyarakat,  yaitu  mengatur  agar  manusia  dapat  mengerti  bagaimana  seharusnya  bertindak  dan menentukan  sikapnya  kalau  mereka  berhubungan  dengan  orang  lain,  dan  apa  yang  dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku  di  kalangan  rakyat  terbanyak.  Di  samping  itu,  berlaku  pula  hukum  tertulis  (perundang- undangan)  yang  timbul  dari  golongan  tertentu  dalam  masyarakat  yang  mempunyai  kekuasaan  dan wewenang  yang  resmi.  Hukum  perundang-undangan  tersebut  harus  mencerminkan  nilai-nilai  yang menjadi  dasar  dari  hukum  adat  supaya  hukum  perundang-undangan  tersebut  dapat  berlaku  secara efektif (Soekanto, 2021).
Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lainnya,  oleh  karena    merupakan  esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
Setelah  menyelesaikan  permasalahan  hukum  terkait  legalitas  pembentukan  peraturan  itu  sendiri, mari  kita  melanjutkan  ke  dalam  permasalahan –  permasalahan  riil  yang  berada  di  lapangan.  Isu-isu hukum  dan  regulasi  seperti  perizinan  proyek  PMA,  kebijakan  kepemilikan  saham,  dan  hak  kekayaan intelektual  juga  memerlukan  perhatian  lebih  lanjut  (Cahyanto,  2012).Isu-isu  hukum  dan  regulasi  terkait dengan  Penanaman Modal  Asing  (PMA)  adalah  hal  yang  tidak  dapat  diabaikan.  Pertama,  isu  perizinan proyek PMA sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dan bisa menjadi hambatan dalam proses investasi.  Proses  perizinan  yang  lambat,  birokrasi  yang  rumit,  dan  aturan  yang  ambigu  dapat memperlambat  investasi  asing  dan  mengurangi  daya  tarik  Indonesia  sebagai  tujuan  investasi.  Oleh karena  itu,  perlu  ada  reformasi  dalam perizinan proyek PMA,  yang  lebih  transparan,  cepat, dan  mudah dipahami  oleh  para  investor  (Sukirno,  2022).Kedua,  kebijakan  kepemilikan  saham  juga  merupakan  isu penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Indonesia memiliki regulasi yang membatasi kepemilikan saham  asing  di  beberapa  sektor  ekonomi.  Meskipun  tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah  melindungi kepentingan  nasional,  mereka  juga  dapat  mempengaruhi  daya  tarik  investasi  asing.  Oleh  karena  itu, perlu  adanya  evaluasi  ulang  terhadap  kebijakan  kepemilikan  saham  dengan  mempertimbangkan perubahan yang mungkin diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menguntungkan (Dewi &  Triaryati,  2015).Ketiga,  hak  kekayaan  intelektual  adalah  isu  yang  semakin  relevan  dalam  investasi asing.  Investasi  dalam  sektor  berorientasi  teknologi  seringkali  melibatkan  transfer  teknologi  dan pengetahuan  yang  melibatkan  hak  kekayaan  intelektual.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hak  kekayaan intelektual yang efektif adalah kunci dalam memastikan bahwa investasi asing memberikan manfaat yang adil kepada Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan hak kekayaan intelektual berada dalam kerangka hukum yang sesuai dan bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual ditangani secara serius.
Keempat, terkait dengan  sengketa  apabila  ada  sengketa  terkait  Penanaman  Modal  Asing  (PMA). Setiap  negara  memiliki  undang-undang  penanaman  modalnya  masing-masing.  Indonesia  memiliki Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yang  juga  mengatur  tentang penyelesaian sengketa yang termuat dalam Pasal 32 yangberbunyi,
“(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal,  para  pihak  terlebih  dahulu  menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  musyawarah  dan  mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau pengadilan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  (3)  Dalam hal  terjadi  sengketa  di bidang  penanaman  modal  antara  Pemerintah  dengan  penanam  modal  dalam  negeri,  para  pihak  dapat menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  arbitrase  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak,  dan  jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di  pengadilan.  (4)  Dalam  hal  terjadi  sengketa  di  bidang  penanaman  modal  antara  Pemerintah  dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus dis epakati oleh para pihak.” (UU No. 5 Tahun 2007).
Cara-cara penyelesaian sengketa penanaman modal dapat berbentuk sebagai berikut: 1.  Musyawarah dan Mufakat:
Musyawarah  dan  mufakat  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dikatakan  sebagai khas Indonesia, dan sesuai dengan Pancasila. Apabila cara ini ditempuh,  maka tidak ada pihak yang kalah  dan  menang.  Kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  duduk  bersama,  membicarakan  pokok sengketa  untuk  menghasilkan  kesepakatan  yang  dirasa  adil  bagi  keduanya.  Hal  ini  selaras  dengan sifat bangsa Indonesia yang pada umumnya cenderung menghindari konflik terbuka (Rustanto, 2012).
2.  Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)
Alternatif  penyelesaian  sengketa  menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  adalah  lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau  penilaian ahli.  ADR  merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  diluar  pengadilan  (ordinary court) melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
3.  Pengadilan
Penyelesaian  sengketa  investasi  melalui  pengadilan  dilakukan  apabila  cara  penyelesaian  sengketa melalui  musyawarah  dan  mufakat  tidak  tercapai.  Cara  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan kurang dirasakan adil dan kurang dipercaya oleh investor. Para investor cenderung menganggap cara penyelesaian  melalui  pengadilan  tidak  efektif  dan  efisien  sehingga  menimbulkan  ketidakpuasan. Huala  Adolf menyatakan,  bahwa  sesuai  dengan bunyi  Pasal  32  Piagam  PBB  ada  beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan penanaman modal asing yaitu melalui  negosiasi,  penyelidikan,  mediasi,  konsiliasi,  arbitrase,  pengadilan  nasional  dan  internasional, badan-badan regional, dan cara damai lainnya yang para pihak sepakati. (Adolf, 2011). Lebih lanjut, menurutnya,  bahwa  pengadilan  nasional  adalah  forum  yang  paling  tepat  dalam  menyelesaikan sengketa.  Negara  berkembang  umumnya  berpendirian  bahwa  wewenang  mengadili  sengketa  di bidang  ekonomi  (termasuk  penanaman  modal)  berada  pada  pengadilan  nasional  dari  negara  yang bersangkutan.
4.  Arbitrase
Cara  penyelesaian  sengketa  di  bidang  investasi  melalui  arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian sengketa  yang  populer  di  bidang  investasi  dan  hampir  semua  negara  memilih  cara  penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase. Hal ini karena penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah. Di samping itu, karena arbitrase memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak  dimiliki  peradilan  umum  yaitu  pertama  kebebasan,  kepercayaan,  dan  keamanan.  Adapun keunggulan  penggunaan  arbitrase  sebagai  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa,  yaitu  sebagai berikut:
a)  Arbitrase  memberikan  kebebasan  otonomi  yang  sangat  luas  kepada  para  pelaku  bisnis  (pihak yang  bersengketa)  dan  memberikan  rasa  aman  terhadap  keadaan  tak  menentu  atau  kepastian berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah.
b)  Keahlian arbiter, para arbiter merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan.
c)  Cepat dan hemat biaya, proses pengambilan keputusan cepat, tidak terlalu formal dan putusannya bersifat  final  dan  banding.  Permasalahan  baru  muncul  jika  pihak  yang  kalah  tidak  mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.
d)  Bersifat  confidential,  yaitu  arbitrase  bersifat  rahasia  dan  tertutup,  oleh  karenanya  pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup termasuk pengucapan keputusannya.
e)  Bersifat  non  preseden,  artinya  putusan  arbitrase  tidak mempunyai  preseden,  maka mungkin  saja dengan masalah yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda di masa dating (Khairandy Et Al, 1999).
f)  Independen,  artinya  pemeriksaan  arbitrase  dilakukan  oleh  para  arbiter  yang  dipilih  oleh  kedua belah pihak dan dalam memberikan putusannya arbiter tidak dipengaruhi oleh pihak luar termasuk pemerintah.
g)  Final dan binding, artinya putusan arbitrase merupakan putusan terakhir yang mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana atas keputusan tersebut tidak dapat banding.
h)  Kepekaan  arbiter,  arbiter  menerapkan  hukum  yang  berlaku  dalam  menyelesaikan  masalah  dan akan lebih memberikan perhatian privatterhadap keinginan, realitas,dan praktik para pihak.
Untuk  memperkuat  keberadaan  lembaga  arbitrase  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa khususnya  di  dalam  penanaman  modal,  Pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasi  Convention  on  the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other states dengan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1968. 1 Khusus  antara  sengketa  antara  pemerintah  dengan  penanaman  modal  asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang sudah disepakati. Dengan memperhatikan isu- isu  hukum  dan  regulasi  ini,  Indonesia  dapat  menciptakan  iklim  investasi  yang  lebih  menarik  dan mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  melalui  Penanaman  Modal  Asing.  Ini memungkinkan  investasi  asing  untuk  memberikan  kontribusi  yang  lebih  besar  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  perkembangan  sektor-sektor  tertentu  di  negara  ini.  Oleh  karena  itu,  reformasi  dan perbaikan  dalam  isu-isu  hukum  dan  regulasi  terkait  PMA  adalah  langkah  yang  sangat  penting  untuk meningkatkan manfaat investasi asing bagi Indonesia.

## Prospek dan Rekomendasi Kebijakan
Untuk  mengatasi  permasalahan  yang  muncul  dalam  konteks  Penanaman  Modal  Asing  (PMA), perlu  diambil  sejumlah  langkah  strategis.  Ini  adalah  langkah-langkah  yang  diharapkan  akan  membantu menciptakan  iklim  investasi  yang  lebih  menguntungkan  dan  berkelanjutan  sambil  mengatasi  tantangan yang timbul. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah tersebut (Fahrika, 2016).
I. Meningkatkan Kerja Sama antara Pemerintah dan Investor Asing: Kerja sama yang erat dan terbuka antara pemerintah dan investor asing sangat penting. Ini mencakup dialog  teratur,  komunikasi  yang  efektif,  serta  pemahaman  bersama  mengenai  tujuan  dan  harapan. Kerja  sama  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  investasi  yang  berkelanjutan,  memberikan  manfaat ekonomi yang lebih merata, dan meminimalkan dampak negatif.
II. Perlindungan Hak Pekerja:
Perlindungan  hak  pekerja,  termasuk  dalam  hal  upah  yang  adil  dan  kondisi  kerja  yang  layak,  adalah penting.  Hal  ini  termasuk  menjaga  kesejahteraan  dan  keamanan  para  pekerja  serta  memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kontribusi mereka dalam perusahaan. Ini berkontribusi pada inklusi sosial dan meningkatkan standar hidup pekerja.
III. Peningkatan Transparansi dan Efisiensi dalam Proses Perizinan PMA:
Proses  perizinan  yang  transparan  dan  efisien  akan  membantu  mengurangi  hambatan  administratif dan  birokrasi  yang  memperlambat  investasi.  Dengan  penyederhanaan  dan  percepatan  proses perizinan, investor asing akan lebih termotivasi untuk berinvestasi di Indonesia.
IV. Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Alam:
Investasi asing harus sejalan dengan keberlanjutan lingkungan. Ini berarti bahwa proyek PMA harus memperhatikan  dampak  lingkungan  dan  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk
meminimalkan dampak negatif pada lingkungan alam. Ini mencakup praktik-praktik ramah lingkungan dan pematuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.
Dengan  mengambil  langkah-langkah  ini,  pemerintah  Indonesia  dan  investor  asing  dapat  bekerja sama  untuk  menciptakan  lingkungan  investasi  yang  saling  menguntungkan.  Investasi  asing  yang berkelanjutan,  melindungi  hak  pekerja,  transparan,  dan  ramah  lingkungan  akan  memberikan  manfaat yang lebih besar bagi ekonomi Indonesia dan masyarakatnya secara keseluruhan.

## KESIMPULAN
Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  telah  memberikan  dampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  melalui  peningkatan  PDB,  penciptaan  lapangan  kerja,  dan  transfer  teknologi.  Namun, permasalahan  seperti  ketidaksetaraan  pendapatan,  perubahan  lingkungan  sosial,  dan  isu  hukum  dan regulasi  juga  timbul.  Dengan  mengambil  langkah-langkah  yang  tepat,  PMA  dapat  terus  menjadi  motor pertumbuhan ekonomi Indonesia sambil mengatasi tantangan yang muncul.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala. (2005) Hukum Ekonomi Internasional, Cetakan keempat. Rajawali Pers, Bandung. -----, ----- (2011) Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. Keni Media: Bandung. Ali, Zainuddin. (2006) Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. ---, ------------. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
Yogyakarta.
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Penanaman Modal Asing. Jakarta: BPS.
Cahyanto, Arief Bagus. (2012). Analisis Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia tahun 2005 QI - 2011 QII. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 17(1), 1-12.
Dewi, P. K., & Triaryati, N. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan pajak terhadap investasi asing langsung (Udayana University).
Fahrika, A. I. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Melalui Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. EcceS (Economics, Social, and Development Studies), 3(2), 43-70.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2019) Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hadikusuma, Hilman, 2013, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi, Bandung: PT Mandar Maju.
Fazira, D. R., & Cahyadin, M. (2018). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 23(1), 1-12.
Ghozali, I. (2022). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 27. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Khairandy, Ridwan, dkk. (1999) Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Gama Media: Yogyakarta.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). Marketing management. Harlow, England: Pearson Education.
Meleong, Lexy J. (2012) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Mandar Maju. Mukadir, Noeng. (1996) Metode Penelitian Kualitatif Edisi III. Yogyakarta: Rekasarasin. Lupiyoadi, R., & Hamdani, A. (2022). Manajemen pemasaran jasa. Jakarta: Salemba Empat. Rustanto. (2012). Hukum Nasionalisasi Modal Asing. Kuwais: Jakarta Timur Santoso, Agus Hari. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu.
Nusa Tenggara Barat: Badan Penerbit Jurnal Jatiswara Universitas Negeri Mataram Vol. 36 No. 3 Soekanto, Soerjono. (2015) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
-----------, --------. (2021) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers. Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Supancana, Ida Bagus Rahmadi. (2006) Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia: Bogor
Suyanto dan Sutinah. (2006) Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Prenada Media Group.
Sukirno, S. (2022). Makroekonomi: Teori, Aplikasi, dan Kebijakan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Tambunan, T. T. H. (2022). Investasi asing langsung di Indonesia: Permasalahan dan prospek. Jakarta:
Erlangga.