## MIMBAR

## DESAIN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN FORMULASI KEBIJAKAN DANA DESA BERBASIS PENDEKATAN SYSTEMS THINKING
Alexsander 1)* , Rahiman Dani 1) , Harmiati 1) , Budiman Sakti 1)
1 Program Studi Administrasi Publik Universitas Prof Dr Hazairin SH *Email Korespondensi: alexsanderhasyim@yahoo.com

## Abstract
The Village Fund does not have a significant effect on reducing the poverty rate in rural areas in Indonesia.  The  misallocation  of  the  village  fund  budget  was  due  to  the  improper  village  policy planning  process.  The  key  solution  of  improving  policy  and  village  governance  is  a  rational problem-solving  and  decision-making .  The  method  of formulating  the  rational  aproach  is  meta- analysis  related to  meta  theory,  meta  methods  and  meta-data.  The  results  of  the literature  study formulated a systems thinking approach related to the formulation of a more participatory village policy  design.  Several  aspects  that  need  to  be  considered  in  the  design  of  village  fund  policies, namely; developing support capacity and preparing the process of village fund policy formulation as  a  critical  point  for  village  policy  practice,  integration  of  village  development  policies,  the importance  of  creating  agile-adaptive  governance,  operational  policy  design  and  causal relationships,  and  evaluation  of  several  districts  in Bengkulu  regarding  village fund  policies. All of those are formulated in a meta-analysis design in the form of a policy design flow chart that can be used as a researchguidance on the development of village fund policy formulations in Bengkulu Province.
Key Word : design, rural policy, system thinking

## Abstrak
Dana  Desa  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penurunan  angka  kemiskinan  wilayah pedesaan  di  Indonesia.  Kesalahan  fokus  anggaran  dana  desa  ini  disebabkan  karena  proses perencanaan  kebijakan  desa  yang  dilakukan  seadanya.  Kunci  meningkatkan  kebijakan  dan  tata- kelola  pemerintahan  desa  yaitu  pendekatan  berbasis  pemecahan  masalah  dan  pengambilan keputusan.  Metode  perumusan  pemikiran  yaitu  meta-analysis  terkait  meta  theory,  meta  methods dan meta-data. Hasil studi literatur merumuskan pendekatan Systems Thinking terkait perumusan desain kebijakan desa yang lebih partisipatif.Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam desain kebijakan dana desa yaitu; pengembangan daya dukung dan penyiapan  proses perumusan kebijakan dana desa sebagai titik kritis praktek kebijakan desa, integrasi kebijakan pembangunan desa,  pentingnya  menciptakan  teta  kelola  agile-adaptive,  desain  kebijakan  yang  bersifat operasional  dan  hubungan  kausal,  dan  evaluasi  beberapa  kabupaten  di  Bengkulu  terkait kebijakan  dana  desa.  Semua  itu  dirumuskan  dalam  desain  meta-analysis  berupa  diagram  alur desain  kebijakan  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  pedoman  riset  penelitian  mengenai pengembangan formulasi kebijakan dana desa di Provinsi Bengkulu .
Kata Kunci : desain, kebijakan desa, system thinking

## MIMBAR

## A. Pendahuluan
Dana  Desa  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  penurunan  angka kemiskinan wilayah pedesaan di Indonesia  (Lalira  et  al.,  2018)(Sari  & Abdullah,  2017).    Berdasarkan  data Kementerian  Desa  dan  PDT  yang diakses dari laman www.sipede.ppmd.kemendesa.go.id , Dana  Desa  yang  telah  diberikan  dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mencapai  Rp.  3.057.834.7477.000,00
pada  sembilan  kabupaten  di  Provinsi Bengkulu.  Sementara  itu  menurut  data BPS  (2019),    persentase  penduduk miskin  di  Provinsi  Bengkulu  tahun 2018  sebesar  15,43%  berada  jauh  di atas persentase penduduk miskin Indonesia  tahun  yang  sama  yaitu sebesar  9,82%.  Mirisnya,  persentase kemiskinan di Provinsi Bengkulu  lebih besar  berada  di  pedesaan  yaitu  sebesar 15,52%.
Belum efektifnya Dana Desa dalam menurunkan angka kemiskinan disebabkan fokus alokasi pembangunan infrastruktur  yang  besar  (84%)  dan untuk pemberdayaan
ekonomi masyarakat  hanya  6,5%  (Kurniawan  et al.,  2016).    Kesalahan  fokus  anggaran dana desa ini disebabkan karena proses perencanaan  kebijakan  desa  yang dilakukan  seadanya  (Cahyono  et  al., 2020). Hasil penelitian lainnya menunjukkan permasalahan terkait kebijakan  dan  tata  kelola  desa  yang terjadi yaitu; birokrasi desa berorientasi kepentingan  pribadi,  lebih  menerima pendapat  dari  orang-orang  terkemuka daripada
orang-orang
biasa, mengutamakan  keuntungan  finansial, dan bersifat formalistik daripada mengurusi permasalahan aktual  (Saich, 2007).
Padahal,  tantangan  pemerintahan desa  saat  ini  adalah  memberikan pelayanan  publik  yang  baik  dan  pada
saat yang sama mendapatkan kepercayaan pendanaan dari pemerintah  pusat  (Kennedy,  2013). Penelitian lainnya menunjukkan pentingnya  kapasitas  kebijakan  desa dalam  pengentasan  kemiskinan  (Darmi &  Mujtahid,  2019).  Dengan  demikian kebijakan  desa  haruslah  terintegrasi antara  program-program,  terintegrasi kebijakannya,  dan  terintegrasi  antara kebijakan desa dan wilayahnya (Jamaluddin et al., 2018). Terintegrasinya kebijakan desa akan meningkatkan kapasitas kebijakan desa. Hal ini berarti pula meningkatnya kapasitas  kelembagaan  desa  yang dicirikan atas;  meningkatnya kapasitas regulasi  desa  atau  kemampuan  desa mengatur  kehidupan  desa  beserta isinya, meningkatnya kapasitas ekstraksi  lembaga  desa  yaitu  kapasitas mengumpulkan  dan  mengerahkan  aset desa, meningkatnya kapasitas distributif desa atau kemampuan mengalokasikan  sumberdaya  sesuai kebutuhan masyarakat desa, dan terakhir, meningkatnya kapasitas responsif  atau  meningkatnya  kepekaan juga  daya  tanggap  atas  aspirasi masyarakat desa (Nurjaman & Antonius, 2018). Pengembangan kredibilitas kelembagaan desa memberikan  rekomendasi  tata  kelola desa  yang  diharapkan  yaitu;  Pertama, perangkat desa harus mampu mempromosikan fungsi, tata-kelola dan kebijakannya  sebagai  sesuatu  yang kredibel kepada pengguna dan stakeholdernya.  Kedua,  perangkat  desa harus mampu mengadopsi dan mengaplikasikan  kepemimpinan  yang memajukan ko-operasi, kolaborasi, dan koalisi  (Pero  &  Smith,  2008).  Untuk mengelola desa, perangkat desa berperan  dalam  mengatasi    keadaan kritis  dan  memediasi  kepentingan masyarakatnya (Beer, 2014).

## MIMBAR
Desain  perumusan  kebijakan  dana desa  dapat  dilihat  sebagai  desain strategis.  Desain  stategis  merupakan penyusunan  program  masa  depan  yang mengutamakan tindakan-tindakan  yang harus  dilakukan  (Johanson,  2019). Desain  strategis  perumusan  kebijakan dana  desa  dapat  dilihat  sebagai  sistem keputusan  (Grunig  &  Kuhn,  2005) yang terdiri dari; aktor, aliran informasi,  dan  situasi  pengambilan keputusan. Kunci meningkatkan kebijakan dan tata-kelola pemerintahan desa  yaitu  meninggalkan  pendekatan administrasi  publik  yang  tradisional menuju pendekatan berbasis pemecahan  masalah  dan  pengambilan keputusan  inter-juridiksi  stakeholder baik publik, private dan  non-profit  (Lu
&  Jacobs,  2013).  Pendekatan  Berpikir
Sistem  ( Systems  Thinking )  memiliki keunggulan karena berpikir komprehensif, berpikir dinamis, berpikir  operasional,  dan  berpikir sebab-akibat  (Maani  &  Cavana,  2008).
Dalam  praktek  perumusan  kebijakan, pendekatan  ini  membantu  aktivitas mendesain alternatif dan struktur kebijakan, mengedukasi dan mengkritisi kebijakan, serta mengimplementasi  koreksi  kebijakan (Snabe,  2007).  Sebagai  bagian  dari membangun  organisasi  pembelajar, mengeksplorasi konsep system thinking bermanfaat dalam membangun kelima disiplin dalam tata- kelola organisasi (Senge, 1996). Pendekatan System  Thinking telah diakui manfaatnya dalam kebijakan  dan  manajemen  publik. Namun  demikian  apa  peran  penting desain sistem thinking dalam perumusan  kebijakan  desa  masih  perlu diuraikan terutama dalam hal bagaimana  desain sistem  thinking
diimplementasikan dalam pokok-pokok kegiatan perencanaan dokumen
pembangunan dan dana desa.
Dalam keterkaitannya dengan orientasi tersebut, artikel ini dimaksudkan  untuk:  1)  memberikan argumentasi  pentingnya  pendekatan sistem  thinking  dalam  membangun sistem penelitian desain kebijakan dana desa yang tepat sasaran; 2) memberikan gambaran pola dan potensi titik ungkit ( leverage ) perumusan    kebijakan  desa  yang partisipatif  yang  diindikasikan  sebagai solusi  masalah  desa  secara  lebih efisien.
Beberapa  penelitian  terdahulu terkait  kebijakan  dana  desa    telah dilakukan. Penelitian tentang hasil/luaran  tata  kelola  dana  desa berupa kajian meningkatkan keunggulan  kompetitif  ekonomi  dan mengatasi  kemiskinan  (Cahyono  et  al., 2020)  (Sari  &  Abdullah,  2017)  (Lalira et  al.,  2018)  (Pramayoga  &  Ramantha, 2020) (Kalpika Sunu & Suyana Utama, 2019).  Penelitian  lain  menunjukkan pentingnya  manajemen  pengelolaan kelembagaan  desa  dengan  intervensi meritokrasi dan legal dalam meningkatkan  kebijakan  dana  desa (Moonti  &  Kadir,  2018)  (Setiawan  & Yuliani,  2017)  (Ismail  et  al.,  2016)
(Nahruddin, 2014). Beberapa penelitian mengenai  tata  kelola  pemerintahan desa menunjukkan pentingnya kolaborasi antar lembaga dan kebijakan deliberatif  yang  akan  meningkatkan partisipasi masyarakat (Boonstra, 2006)  (Saich,  2007)  (Winterton  et  al., 2014)  (falkowski,  2013)  (Wellbrock  et al., 2013) (Cloke et al., 2000) (Wang &
Yang,  2010)  (Jamaluddin  et  al.,  2018) (Darmi  &  Mujtahid,  2019)  (Kennedy, 2013).  Penelitian  mengenai  formulasi kebijakan  desa  terkait  RPJMDes, RKPDes,  dan  APBDes  membahas proses dan tahapan formulasi kebijakan desa  (Rohayatun,  2018)  (Dyah  et  al.,

## MIMBAR
2012)  (Zakaria  &  Setyoko,  2013)
(Baru,  2016)  (Toun  R  &  Candra, 2016).
Perumusan  kebijakan  publik dipengaruhi  perubahan  yang  hampir selalu  berlangsung  dan  perubahan  itu berasal  dari  luar  lingkungan  kebijakan bukan  dari  penyusun  atau  analis kebijakan  dan  karena  itu  dibutuhkan multi-metode disiplin untuk menganalisis  kebijakan  (Dunn,  2018). Hal  ini  memiliki  relevansi  dengan praktek  kebijakan  dan  tata  kelola pemerintahan  desa  yang  memiliki  dua dilema permasalahan yaitu permasalahan  bagaimana  menampung perbedaan nilai dari beragam kelompok masyarakat dan permasalahan kesepakatan politik kepentingan kelompok  desa  yang  bersifat  mal- fungsi (Boonstra, 2006) System thinking atau  cara  berpikir  sistem merupakan  pendekatan  cara  melihat diri  sebagai  bagian  dari  keterkaitan dunia  atau  melihat  satu  bagian  yang menyebabkan  bagian  lain  (Senge, 1996).  Tahapan  permodelan  system thinking  yaitu  artikulasi  permasalahan, perumusan hipotesis, perumusan model simulasi,  pengujian,  serta  perumusan dan evaluasi kebijakan (Sterman, 2000) Pemahaman cara berpikir sistem ( system thinking ) memberikan pemahaman  menyeluruh  dan  dialektis terhadap  multi-agen yang  terlibat dalam  suatu  permasalahan  (Hall  et  al., 2005)  (Yao  et  al.,  2012). System thinking mampu mengelola permasalahan dengan mengambil keputusan  secara  cepat,  rasional  dan layak (Zoller, 1990).
Jadi, desain strategis perumusan kebijakan  desa  sistem  merupakan sistem thinking yang merupakan fungsi dari forest  thinking  (ft),  dynamics thinking  (dt),  operational  thinking  (ot)
dan causal loop thinking (clt) . Berdasarkan asumsi itu dapat
dihipotesiskan bahwa : ST = (ft, dt, ot, clt)
Cara  berpikir  sistem yang dielaborasi dari referensi terkait (Maani &  Cavana,  2008)  konteks  desain perumusan kebijakan desa yaitu ;
1. Forest  Thinking :  Perangkat desa mampu berpikir menyeluruh  mengenai  aspek integritas kebijakan pembangunan  desa  (integritas antara kegiatan, integritas kebijakan antar desa, dan integritas kebijakan desa dengan  wilayahnya).  Hal  ini bertujuan  untuk  sinkronisasi program  desa  dengan  program daerahnya  (Jamaluddin  et  al.,
2018)
2. Dynamics  Thinking :  Perangkat desa menyadari perubahan yang secara  konstan  terjadi  terutama terkait  tantangan  era  disruptive 4.0, refomasi birokrasi,
ancaman  wabah  Covid  19, perubahan  arah  anggaran  2021 menuju  pencapaian  SDGs  desa dan lain-lain 3. Operational Thinking : Perangkat desa memahami secara  operasional  bagaimana mekanisme perencanaan pengambilan  keputusan  terjadi menyangkut penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
Causal  loop  Thinking :  Perangkat desa  mengenali  hubungan  sebab akibat dari  kondisi  yang  terjadi  dan  mampu memaknainya dalam konteks pemetaan faktor  dan  kondisi  kebijakan  publik desa.  Hal  ini  penting  karena  akan membangun tata kelola yang akuntabel,

## MIMBAR
partisipasi,  transparansi,  legal,  arus informasi  yang  lancar  (Cahyono  et  al.,
2020)

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan merupakansintesis  dari Meta-study. Meta-study sendiri  merupakan  metode penelitian yang mempelajari hasil-hasil studi  terdahulu  yang  terdiri  dari  tiga bentuk  analisis  yaitu meta-theory, meta-method, dan meta-data  analysis (Orr et al., 2001). Meta-theory merupakan  kajian  teoretis  mengenai teori-teori. Meta-method adalah metode yang mengkaji argumen untuk membenarkan pendekatan untuk melakukan penelitian. Meta-data analysis adalah kajian/analisis terhadap data  atau  kumpulan  data  yang  telah dianalisis. Sintesis dari meta-study atau meta-syntesis merupakan  proses  analisis  interpretatif kualitatif  yang  mengabungkan meta- theory,  meta-method ,  dan meta-data analysis (Lee  et  al.,  2015).  Tujuan akhirnya  adalah  merumuskan  riset  apa dan bagaimana yang seharusnya
dilakukan terkait objek penelitian yaitu formulasi  kebijakan  dana  desa.  Dalam meta-syntesis  peneliti  menggabungkan beberapa sumber data dan menterjemahkannya  dalam  kesimpulan atau  riviewer  dapat  memilih  sumber data  yang  sesuai  dengan  kondisi  serta melakukan  validasi  kesesuaian  sumber data dengan konteks lingkungan (Thomas & Harden, 2008). Lee  et  all  (2015  )  menyatakan
tahapan  dalam meta-syntesis yaitu menterjemahkan, melakukan
teoretisasi, merefleksikan, dan meriview hasil refleksi tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  metode analisis  yang dilakukan pada kajian  ini yaitu  :1)  menterjemahkan  kajian  dana desa  berdasarkan meta-theory,  meta method, dan meta-data  analysis ;  2) melakukan  proses  teoretisasi  berbasis system  thinking  mengenai  bagaimana proses  formulasi  kebijakan  dilakukan; 3)  merefleksikan  dan  menterjemahkan menjadi  desain  penelitian  perumusan system thinking (sintesis)
Analisis  data  dalam  artikel  ini dilakukan  dengan mengembangkan kerangka  kerja  syntesis  (Barnett-Page &  Thomas,  2009).  Kerangka  kerja sintesis meta-study dapat bersifat deduktif yaitu mengembangkan analisis dari  sumber  laporan,  indexs,  dan  hasil riset dan menterjemahkan dalam
tindakan khusus. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan . Meta-Theory
Penelitian  tersebut  berfokus  pada beberapa hal terkait: a) faktor determinan  dan  analisis  implikasi kebijakan  dana  desa  terhadap  kondisi ekonomi dan kesejahteraan; b) manajemen  pelaksanaan  tata  kelola dana  desa;  c)  kebijakan  deliberatif  dan pengembangan jaringan desa; d) proses dan  tahapan  formulasi  kebijakan  dana desa.    Penelitian-penelitian  tersebut berada  pada  proses  format  kebijakan (penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi), formal kebijakan (manajemen,  tata  kelola,  legal),  serta luaran dan capaian kebijakan (partisipasi,  jaringan,  kegagalan,  dan impak).  Penelitian  yang  belum  banyak

## MIMBAR
dilakukan yaitu mengenai aspek pengembangan daya dukung dan penyiapan proses perumusan kebijakan  dana  desa.  Penelitian  yang menyiapkan  daya  dukung  institusi  dan mekanisme kebijakan dana desa sangat penting  untuk  mendorong  tahap  tahap kebijakan  dana  desa.  Adapun  bagan dari state-of  the  art penelitian  ini disajikan dalam gambar 1. berikut ini ;
Sumber: Elaborasi Literatur Riview (2020) Gambar  1  menjelaskan  riset desain perumusan kebijakan  desa (area abu-abu) berperan penting dalam
menyiapkan tata kelola kebijakan  yang unggul.  Riset  ini  menjadi  kunci terlaksananya  perumusan  kebijakan yang  baik  dan  menjadi  alat  ukur evaluasi kebijakan dana desa nantinya.
Desain  Perumusan  Kebijakan Dana Desa Pengembangan strategi dari leverage  dimaksudkan  bahwa  titik ungkit  keberhasilan  strategi  berasal dari  variabel flow/rate .  Variabel  yang paling  mempengaruhi  dinamika  sistem disebut leverage dan  semakin  tinggi leverage -nya  makin  penting  essensial fungsinya  dalam  system  (Maani  & Cavana,  2008).  Kemudian  ukuran penguasaan  sistem  thinking  dalam proses  desain  perumusan  kebijakan desa  dalam  perspektif  administrasi
publik  (Johanson,  2019)  yaitu;  1) reputasi kelembagaan desa/ environmental  market ,  2)  hubungan antar  aktor  desa/ colaborative ,  3) sumber  keuangan/ financed  through budget ,  4)  Pengaruh  politis/ buffering to  deal  with  attempts  to  influence ,  5) proses dan pencapaian tujuan organisasi/ shifting,  complexity  and difficulties  to  specify ,  6)  pembatasan kekuasaan/ implementation on contingent stakeholders of management’s  control ,  7)  kinerja pemerintah dan harapan masyarakat/ vague and  in constant flux Berdasarkan  konsep  itu  maka harapan  besar  dari  penelitian  ini dideskripsikan    merupakan  rintisan dimana cara berpikir sistem diharapkan  dapat  mengikis  mentalitas silo dan fragementasi sehingga layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas akan terwujud sebagai tantangan era  disruptive  4.0.  (Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  25  Tahun 2020  Tentang Road  Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, 2020). Pandemi Covid 19 juga membawa urgensi kebutuhan keputusan pimpinan publik yang bersifat  heuristic  dan  rasional  menuju pemerintahan  yang  agile  dan  adaptive (Moon,  2020).  Dimana agile dan adaptive diterjemahkan sebagai pemerintah yang cepat tanggap (responsif)  karena  struktur  organisasi fleksibel,  keterlibatan  stakeholder  dan sumberdaya serta pengambilan keputusan yang efisien. Wabah
Pandemi  Covid  19  juga  membawa urgensi  kebutuhan  keputusan    publik yang  bersifat  heuristik  dan  rasional

## MIMBAR
menuju governansi yang agile-adaptive
(Moon,  2020).  Apalagi  berdasarkan
PERMENDESA  PDTT  Nomor  13 tahun  2021    mengenai  prioritas rancangan RKPDes harus mengakomodasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) .  Kondisi  tersebut  menjadikan respons  pemerintahan  masa  pandemik, pengambilan  keputusan  operasional yang  tepat,  jelas  dan  terdesentralisasi menjadi pilar untuk menjalankan tatanan era normal baru (Yang, 2020). Hasilnya  adalah  pemerintah yang mampu menyesuaikan diri dengan    lingkungan  kebijakannya (adaptive). Ukuran terhadap pemerintahan yang adaptive pada masa pandemik  saat  ini  yaitu  pemerintahan yang waspada wabah, mampu merumuskan petunjuk operasional menghadapi wabah, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi wabah, mampu menyeimbangkan antara tindakan desentralisasi dengan kewenangan pusat (koordinasi yang sentral), mampu merangkul  swasta  dalam  kerjasama mengatasi dampak wabah, dan pemanfaatan  teknologi  yang  sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat (Yang, 2020). Meta-Methods Pendekatan Forest Thinking Forest thinking atau cara berpikir  rimba  mengandung  pengertian pemikiran komprehensif yang mengubungkan sebab-akibat yang terkait  satu  sama  lainnya.  Kaitan  antar komponen tersebut kadang terlihat atau tidak  terlihat.  Dengan  berpikir  secara komprehensif  ini  maka  faktor-faktor
konteks  sistem  akan  teridentifikasi  dan dapat  dipetakan  (Sherwood,  2002) . Forest  thinking dapat  dilihat  dari  tiga dimensi  yaitu  apa  yang  ada  tapi kebanyakan  tidak  terlihat,  dukungan jaringan yang terselubung, dan hubungan  jaringan  yang  menjadi  akar dari mata rantai sistem.
Desain  perumusan  kebijakan desa  dalam  perspektif  meta-methods yang  mengacu  pada  pendekatan  sistem berarti  melihat  kebijakan  desa  dari konteksnya.  Dengan  demikian  perlu diketahui  mengenai  ;1)  bagaimana kebijakan desa berhubungan dan integral  dengan  kebijakan-kebijakan lainnya di desa, 2) bagaimana kebijakan desa berhubungan dan integral  dengan  kebijakan  desa-desa disekitarnya,  dan    3)  bagaimana kebijakan desa berhubungan dan integral dengan kebijakan di wilayahnya.
Integrasi  antara  program  satu dengan  program  lainnya  akan  menjadi sinergi  kebijakan  yang  pada  tahap selanjutnya  akan  meningkatkan  kinerja kebijakan  itu  sendiri.  Disamping  itu, kebijakan yang terintegratif akan mendukung  efisiensi  anggaran  karena akses  sumberdaya  dan mobilisasi sumberdaya yang lebih murah. Integrasi  program-program  desa  yang berbentuk  perencanaan  program  yang rasional, keberlanjutan program, pemanfaatan  sumberdaya  lokal,  dan pengelolaan program yang partisipatif.
Integrasi kebijakan desa dengan kebijakan-kebijakan  desa  yang  di wilayahnya  dapat  diartikan  sebagai sinergitas  kebijakan  desa  dalam  satu wilayah dalam ukuran minimal kecamatan.  Integrasi  ini  penting  untuk menciptakan sentra produksi dan mengembangkan  dukungan  kebijakan.
Spektrum  yang  luas  dan  atmosfer kebijakan yang mencukupi akan

## MIMBAR
menumbuhkan  jaringan  kebijakan  desa (stakeholder,  shareholder,  dan  broker kebijakan) Integrasi kebijakan desa dengan kebijakan  wilayah  (RPJMD  Provinsi dan Kabupaten) bertujuan mengembangkan  dukungan  kebijakan, mengembangkan  jaringan  kebijakan,
dan  mengembangkan  potensi  lokal daerah. Integrasi kebijakan desa dengan kebijakan wilayah sangat penting  karena  keberhasilan  daerah (kabupaten)  sebagian  besar  ditentukan oleh  keberhasilan  desa-desanya.  Jika program desa tidak memiliki sinkronisasi dengan arah pembangunan daerah  yang  akan  terjadi  adalah kesenjangan  kebijakan  atau  bahkan terjadi  dis-orientasi  terhadap  arah pembangunan wilayah.
Berdasarkan  uraian  tersebut maka pendekatan forest thinking berperan  membangun  desain  formulasi kebijakan  melalui  penentuan  integrasi antara  kebijakan  dalam  suatu  desa, integrasi  kebijakan  antar  desa,  dan integrasi kebijakan desa dengan kebijakan wilayahnya. Penentuan
tersebut didasarkan atas dimensi faktor-faktor determinan program  yang bersifat  terselubung,  hubungan  antara jaringan yang mempengaruhi kebijakan, dan mata rantai faktor/kunci hubungan antara program/kebijakan. Pendekatan Dynamics Thinking Meta-Methods merupakan kajian  yang  memberikan  argumen untuk suatu jenis pendekatan digunakan  dalam  penelitian.  Jenis penelitian  yang  digunakan  riset  ini adalah Case Study Research . Salah satu metode dalam  jenis penelitian  ini  yaitu analisis system  thinking  (Woodside, 2010).  Pen erapan  pendekatan  system thinking  menurutnya  penting  untuk mengambarkan  kajian  yang  integratif
yang  akan  mengemukakan  semua aspek  yang  mungkin  terjadi  terkait suatu  fenomena  daripada  riset  yang hanya memberikan anjuran (advokasi). Tahapan Proses System Thinking dan  Permodelan  (Coyle, 1996)  (Sterman,  2000)  (Coyle,  1996) terdiri  dari  ;  1)  Pengenalan  struktur permasalahan;  2)  Penyusunan  Model Kausal Loop ( Causal Loop Modelling );
3)  Permodelan  Dinamik  ( Dynamic Modelling ); 4) Pengembangan Skenario Perencanaan dan Permodelan; 5)  Implementasi  dan  Pembelajaran dalam  organisasi  ( Implementation  and Organizational  Learning ).  Tahapan Proses System Thinking dan Permodelan menurut Maani dan Cavana  (2007)  terdiri  dari  ;  1) Pengenalan  struktur  permasalahan;  2) Penyusunan Model Kausal Loop ( Causal Loop Modelling ); 3) Permodelan Dinamik ( Dynamic Modelling ); 4) Pengembangan Skenario Perencanaan dan Permodelan, 5)  Implementasi  dan  Pembelajaran dalam  organisasi  ( Implementation  and Organizational Learning).
Selanjutnya, fase proses System Thinking  dan  Permodelan  kemudian dikembangkan  dalam  langkah-langkah yang  walaupun  dapat  dilaksanakan secara  terpisah  (Maani  &  Cavana, 2008) tetapi  jika dilaksanakan bersama akan  memberikan  kekuatan  dalam penelitian,  adapun  langkah  tersebut adalah sebagai berikut :

## MIMBAR
Tabel 1. Lima Fase Proses

## System Thinking dan Permodelan
Sumber : Maani dan Cavana (2007;17) diterjemahkan
Asumsi tujuan identifikasi factor  dan  uji  hipotesis  dalam  rangka penemuan  model  utuh  perilaku  yang dikembangkan  dalam  penelitian  ini dilihat  pula  sebagai  pola  penelitian dengan  metode  pendekatan  campuran ( Mix  Method )  dengan system  dynamic sebagai  metodologi  analisis  datanya (Tedlie  & Tasshakori, 2010). Argumen akan  hal  ini  adalah  pentingnya  untuk menggunakan  multi  pendekatan  dalam permodelan system dynamic pada case study  research supaya  meningkatkan
pemahaman dan akurasi hasil penelitian  melalui  banyak  pola  dan stakeholder (Woodside, 2010).

## Pendekatan Operational Thinking
Konsep  Revolusi  Industri  4.0 berasal  dari  gagasan  Kementerian Federal  Pendidikan  dan  Riset  Jerman mengenai  proyek  teknologi  strategis
2020  dan  plat-form  tiga  perusahaan (Lasi  et  al.,  2014),  dengan  percepatan proses pada perubahan sosial, ekonomi,  dan  politik  yang  terwujud pada  beberapa  hal  berikut  yaitu  :1) memiliki  kapasitas  kecepatan  inovasi yang  tinggi,  2)  pembeli  menentukan pasar, 3) fleksibilitas dalam pengembangan produksi, 4) pengambilan  keputusan  yang  cepat (desentralisasi  organisasi),  5)  efisiensi sumber  daya  dibutuhkan.  Menurut Gerrikagoitia  et.al  (2019)  Praktek revolusi  industri  4.0  itu  terkait  dengan penggunaan  internet  of  things  (IoT), kecerdasan buatan ( Artificial Intillegence), Roboti c, dan penggunaan big data /komputasi awan ( Cloud ). Tata kelola pemerintahan dipengaruhi revolusi industri 4.0 karena  dinamika  dan  tantangan  baru yang  ditimbulkannya  dan  oleh  karena itu pemerintah harus melakukan tranformasi  digital  untuk  bertahan  di era 4.0 (Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  25  Tahun
2020  Tentang  Road  Map  Reformasi Birokrasi  2020-2024,  2020).  Peran governance dalam revolusi industry 4.0 dirumuskan dalam meta-model syntaksis (Kazantsev  et  al.,  2018)

## MIMBAR
seperti  disajikan  pada  gambar    3 berikut ini :
Bagan 3 Abstract syntax of a metamodel [6] to represent governance rules for demand-driven collaborations
Permintaan  yang  mendorong kolaborasi ( Demand Driven Collaborations/ DDC) merupakan meta model  tata  kelola  yang  mendorong
Role (peran)  kolaborasi  antar  aktor
dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa  publik.  Meta-konsep  ini terdiri  dari Document (berhubungan dengan  goal-out-put-produk), Rule (yang  berkaitan  dengan  meta  model tata-kelola/aturan), dan Deadlines (berkaitan momentum batas). Syntak juga menjelaskan pentingnya  mekanisme  pengambilan keputusan ( decision making mechanism )  dengan  memperhatikan preferensi  (rangking/pilihan),  aspek majority  (proporsi  dukungan  dalam pengambilan  keputusan),  dan  aspek
phase rule /tahapan aturan pengambilan keputusan. Kerangka pemikiran operasional itu menjelaskan tata perumusan kebijakan pemerintahan  (termasuk  pemerintah desa)  terdiri  dari  ukuran  hasil,  scope, arena,  tipe  aturan  yang  dihasilkan  dan wilayah kerja aturan. Faktor ketepatan/urgensi aturan dan pemegang peranan ( role ) juga merupakan hal penting untuk memastikan  dokumen  desa  menjadi layak dan bermanfaat. Meta-data Berdasarkan  data  BPS  tahun 2018,  penduduk  miskin  terbanyak  di
Kabupaten  Seluma  mencapai  22,98 persen,  tahun  2016  yaitu  21,68  persen, tahun  2017  menjadi  20,73  persen  dan tahun  2018    menurun  menjadi  19,6 persen,  sementara  penduduk  termiskin kedua adalah Kabupaten Kaur, persentase  penduduk  miskin  pada tahun  2015  mencapai  22,87  persen, tahun  2016  yaitu  22,36  persen,  tahun 2017 mencapai 21,54 persen dan tahun 2018    menurun  menjadi  19,4  persen, Kabupaten  yang  memiliki  penduduk miskin  terbanyak  ke  tiga  dari  tahun 2015  sampai  tahun  2018  adalah Kabupaten  Bengkulu  Selatan,  pada tahun 2015 persentase penduduk miskin  mencapai  22,76,  tahun  2016 turun  22,1  persen,  pada  tahun  2017 persentase  penduduk  miskin  21,06 persen dan pada tahun 2018 persentase penduduk miskin 18,65 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin yang terendah adalah Kabupaten  Bengkulu  Tengah,  pada tahun 2015 persentase penduduk miskin  hanya  8,93 persen, tahun 2016 hanya  8,71  persen,  tahun  2017  terjadi penurun  persentase  penduduk  miskin sehingga  menjadi  8,41  persen  dan tahun 2018 menjadi 8,2 persen.

## MIMBAR
Rendahnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Tengah karena jumlah penduduk  relatif  sedikit  dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Seluma,  Kaur  dan  Bengkulu  Selatan.
Secara  umum  persentase  penduduk miskin  di  seluruh  kabupaten  wilayah provinsi  Bengkulu  semakin  menurun pada tahun 2015 sampai 2018. Pengentasan  kemiskinan  dapat  diatasi dengan  memberikan  bantuan  baik material maupun non-materia Dana  Desa  sejak  tahun  2015
sampai tahun 2018 yang telah diberikan kepada desa-desa  sembilan kabuapen di Provinsi Bengkulu mencapai Rp. 3.057.834.7477.000,-
( www.sipede.ppmd.kemendesa.go.id )
Kabupaten  Bengkulu  Utara  menerima
Dana  Desa    terbesar  dengan  jumlah  Rp 431.153.089.000,-  selama  empat  tahun dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun 2018.  Kabupaten  yang  menerima  Dana
Desa  terbesar  kedua  adalah  Kabupaten Seluma dengan jumlah Rp. 424.570.302 . 000,-. Kabupaten yang menerima  dana  desa  terbesar  ketiga adalah Kabubaten Rejang Lebong
dengan  jumlah  Rp.371.471.441.000,-.
Sedangkan  Kabupaten  yang  menerima Dana  Desa  terkecil  adalah  Kabupaten Lebang  hanya  menerima  Dana  Desa Rp.223.328.420.000,-  dari  tahun  2015
sampai  dengan  tahun  2018.  Kemudian Kabupaten  yang  menerima  Dana  Desa terkecil kedua adalah Kabupaten Kepahiang dengan jumlah Rp 249.421.420.000,-  dan  Kabupaten  yang menerima  Dana  Desa  terkecil  ketiga adalah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah adalah Rp. 329.872.780.000,-.
Berdasarkan  analisis  metadata data  tersebut  penurunan  kemiskinan tidak  berkorelasi  dengan  pemberian Dana  Desa  di  seluruh  Kabupaten Provinsi  Bengkulu.  Pemberian  Dana
Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan,  peningkatan  ekonomi dan  kesejahteraan  masyarakat  desa belum behasil secara optimal, seharusnya Dana Desa mampu merangsang  dan  berkontribusi  dalam penurunan angka kemiskinan.
Untuk memahami proses, tahapan, capaian, dan peran peneliti maka meta- analysis  dirumuskan  pada  gambar  3 Diagram  desain  formulasi    sebagai berikut :

## MIMBAR

## MIMBAR
D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1) Aspek pengembangan daya dukung  dan  penyiapan    proses perumusan    kebijakan  dana desa  sebagai  titik  kritis  praktek kebijakan  desa.  Penelitian  yang menyiapkan daya dukung institusi dan mekanisme kebijakan  dana  desa  sangat penting untuk mendorong tahap tahap kebijakan dana desa. 2) Ukuran pemerintahan desa yang adaptive  pada  masa  pandemik saat  ini  yaitu  pemerintahan yang waspada wabah, mengembangkan partisipasi, mampu menyeimbangkan antara  tindakan  desentralisasi dengan kewenangan pusat (koordinasi yang sentral),

## MIMBAR
mampu merangkul swasta dalam kerjasama mengatasi dampak wabah, dan pemanfaatan  teknologi  yang sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa 3) Forest thinking berperan membangun  desain  formulasi kebijakan  melalui  penentuan integrasi antara kebijakan dalam  suatu  desa,  integrasi kebijakan antar desa, dan integrasi kebijakan desa dengan kebijakan wilayahnya. Penentuan  tersebut  didasarkan atas dimensi faktor-faktor determinan program yang bersifat  terselubung,  hubungan antara jaringan yang mempengaruhi  kebijakan,  dan mata rantai faktor/kunci hubungan antara program/kebijakan. 4) Pentingnya aplikasi dalam permodelan system  dynamic
pada pada perumusan kebijakan desa 5) Kerangka pemikiran operasional itu menjelaskan tata perumusan kebijakan pemerintahan (termasuk pemerintah  desa)  terdiri  dari ukuran  hasil, scope ,  arena,  tipe aturan  yang  dihasilkan  dan wilayah  kerja  aturan.  Faktor
ketepatan/urgensi  aturan  dan pemegang  peranan (role )  juga merupakan  hal  penting  untuk memastikan dokumen desa
menjadi layak dan bermanfaat.
6) Pemberian Dana Desa bertujuan
untuk pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa belum berhasil secara optimal, seharusnya Dana Desa  mampu  merangsang dan berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan Saran 1. Diperlukan pelatihan pengembangan  kapasitas  aparatur, perangkat dan anggota kelembagaan  desa  terkait  cara bepikir system ( system thinking ) 2. Perlu  dilakukan  penelitian  desain perumusan kebijakan yang menghasilakan  roadmap  kebijakan desa  khususnya  pada  wilayah  yang signifikan  tertinggal  di  Provinsi Bengkulu

## DAFTAR PUSTAKA
Barnett-Page, E., & Thomas, J. (2009).
Methods  for  the  synthesis  of qualitative  research:  A  critical review. BMC  Medical  Research
Methodology , 9 (1). https://doi.org/10.1186/1471- 2288-9-59 Baru,  B.  M.  (2016).  ANALISA FORMULASI KEBIJAKN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN  DESA. Sosial : Jurnal Penelitian iImu Ilmu Sosial , 17 (2 September), 93–115.
Beer,  A.  (2014).  Leadership  and  the governance  of  rural  communities. Journal of Rural Studies , 34 , 254– 262. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2 014.01.007
Boonstra,  W.  J.  (2006).  Policies  in  the polder:  How  institutions  mediate between  norms  and  practices  of rural governance. Sociologia Ruralis , 46 (4), 299–317. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9523.2006.00419.x
Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M.,  Rahman,  A.  R.,  &  Zuhro,  R. Si.  (2020).  Pengelolaan  Dana Desa  Studi  dari  Sisi  Demokratis dan Kapasitas Pemerintahan Desa.

## MIMBAR
In Proposal SIMLITAMAS . https://www.kemenkeu.go.id/medi a/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf Cloke, P., Milbourne, P., & Widdowfield, R. (2000). Partnership  and  policy  networks in rural local governance:
Homelessness  in  Taunton. Public Administration , 78 (1),  111–133. https://doi.org/10.1111/1467-
9299.00195
Coyle,  R.  .  (1996). System  Dynamics Modelling  A  Practical  Apporach (1st  ed.).  Chapman  and  Hall.
http://www.ghbook.ir/index.php?n ameDarmi,  T.,  &  Mujtahid,  I.  M. (2019).  Journal  of  Indonesian Public Administration and Governance  Studies  (JIPAGS)  p- issn:  2549-0435  e-issn:  2549- 1431. Journal  of  Indonesian Public Administration and Governance  Studies , 3 (2),  671–
683.
http://jurnal.untirta.ac.id/index.ph
p/JIPAGS/article/view/5484
Dunn,  W.  N.  (2018). Public  Policy Analysis  An  Integrated  Approach (6th ed.). Routledge.
Dyah,  A.,  Alokasi,  A.,  Desa,  D.,
Formulasi,  D.,  Anggaran,  K., Kebijakan, F., Desa, A. D., Dyah,
A., Alokasi, A., Desa, D.,
Formulasi,  D.,  &  Anggaran,  K. (2012). ANALISIS ALOKASI DANA DESA DALAM FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  JEMBER  TAHUN 2012 Pendahuluan .
falkowski,  J.  (2013). Journal  of  Rural Studies Volume 32 issue 2013 [doi 10.1016_j.jrurstud.2013.04.008] Fałkowski, Jan -- Political accountability  and  governance  in rural  areas-  Some  evidence  from
the  Pilot  Programme  LE(1).pdf (pp. 70–79). Elsevier Ltd. Gerrikagoitia,  J.  K.,  Unamuno,  G., Urkia,  E.,  &  Serna,  A.  (2019). Digital  Manufacturing  Platforms in  the  Industry  4.0  from  Private and  Public  Perspectives. Applied
Sciences , 9 (14), 2934. https://doi.org/10.3390/app914293 4 Grunig,  R.,  &  Kuhn,  R.  (2005).
Successful  Decision-making  tp Complex  Problems (1st  ed.).
Springer.
Hall,  D.,  Guo,  Y.,  Davis,  R.  A.,  &
Cegielski,  C.  (2005).  Extending Unbounded  Systems  Thinking with agent-oriented modeling: Conceptualizing a multiple perspective decision-making support  system. Decision  Support Systems , 41 (1), 279–295. https://doi.org/10.1016/j.dss.2004. 06.009 Ismail,  M.,  Widagdo,  A.  K.,  & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 19 (2), 323–340.
Jamaluddin,  Y.,  Sumaryana,  A.,  Rusli, B.,  &  Buchari,  R.  A.  (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan  Dana  Desa  terhadap Pembangunan  Daerah. JPPUMA: Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan Sosial  Politik  Universitas  Medan
Area , 6 (1), 14. https://doi.org/10.31289/jppuma.v 6i1.1520 Johanson, J.-E. (2019). Strategy Formation  and  Policy  Making  in Government. In Strategy
Formation  and  Policy  Making  in Government .
https://doi.org/10.1007/978-3- 030-03439-9 Kalpika  Sunu,  M.  K.,  &  Suyana

## MIMBAR
Utama, M. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan  Dan  Kesejahteraan Masyarakat  Di  Kabupaten/Kota Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi
Dan  Bisnis  Universitas  Udayana , 8 , 843. https://doi.org/10.24843/eeb.2019. v08.i08.p02 Kazantsev, N., Sampaio, P., Pishchulov,  G.,  Cisneros  Cabrera, S.,  Liu,  Z.,  &  Mehandjiev,  N. (2018).  A  governance  metamodel for industry 4.0 service collaborations. Proceedings - 2018  IEEE  World  Congress  on Services,  SERVICES  2018 , Ddc , 49–50. https://doi.org/10.1109/SERVICE S.2018.00037 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  25  Tahun  2020 Tentang  Road  Map  Reformasi
Birokrasi  2020-2024,  Pub.  L.  No. 4 Mei 2020 (2020).
Kennedy,  J.  J.  (2013).  Finance  and rural  governance:  centralization and  local  challenges. Journal  of
Peasant  Studies , 40 (6),  1009–
1026.
https://doi.org/10.1080/03066150. 2013.866096 Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). Jurnal  Riset  Mahasiswa
Akuntansi Unikama , 4 (1), 1–15.
Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan  Gemeh  Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala
Ilmiah Efisiensi , 18 (4), 62–72. Lasi,  H.,  Fettke,  P.,  Kemper,  H.  G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business and Information  Systems  Engineering , 6 (4), 239–242. https://doi.org/10.1007/s12599- 014-0334-4
Lee,  H.,  Tamminen,  K.  A.,  Clark,  A.
M.,  Slater,  L.,  Spence,  J.  C.,  & Holt,  N.  L.  (2015).  A  meta-study of  qualitative  research  examining determinants of children’s independent  active  free  play. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity , 12 (1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s12966- 015-0165-9 Lu,  M.,  &  Jacobs,  J.  C.  (2013).  Rural regional  governance  in  the  united states:  The  case  of  the  resource conservation  and  development program. Geographical  Review ,
103 (1),
80–99. https://doi.org/10.1111/j.1931- 0846.2013.00187.x Maani, K. E., & Cavana, R. Y. (2008). System Thinking, System Dynamics  managing  change  and complexity (I).  Open  University
Press McGraw-Hill Education. Moon,  M.  J.  (2020).  Fighting  COVID- 19  with  Agility,  Transparency, and  Participation:  Wicked  Policy Problems  and  New  Governance
Challenges. Public Administration
Review , 80 (4), 651–656. https://doi.org/10.1111/puar.1321 4 Moonti,  R.  M.,  &  Kadir,  Y.  (2018). Pencegahan Korupsi Dalam
Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal
IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 6 (3), 430. https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.5 83

## MIMBAR
Nahruddin,  Z.  (2014).  Akuntabilitas
Dan  Transparansi  Pengelolaan Dana  Alokasi  Desa  Di  Desa  Pao- Pao  Kecamatan  Tanete  Rilau Kabupaten Barru. Otoritas : Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 4 (2),
193–201.
https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2. 95 Nurjaman,  R.,  &  Antonius,  P.  G. (2018). Jurnal Borneo Administrator. Borneo Administrator , 14 (1), 35–52. https://doi.org/10.24258/jba.v14i1 .332 Orr,  M.,  Baker,  R.,  Blain,  M.,  & Patrick, S. (2001). Pacific Sociological  Association  Meeting .
8 (September 2000), 251–272. http://www.jstor.org/stable/13895 17 . Accessed: Pero,  L.  V.,  &  Smith,  T.  F.  (2008). Institutional credibility and leadership:  Critical  challenges  for community-based natural resource governance  in  rural  and  remote Australia. Regional Environmental  Change , 8 (1),  15–
29.
https://doi.org/10.1007/s10113- 007-0042-4 Pramayoga,  I.  bagus,  &  Ramantha,  W.
I.  (2020).  Pengaruh  Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa Ida. E-JA E-Jurnal Akuntansi , 30 (1), 226–237. http://www.ghbook.ir/index.php?n ame
Rohayatun, I. (2018). Formulasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. FISIP Universitas  Maritim  Ali  Haji ,
1 (naskah), 12. https://www.uam.es/gruposinv/me va/publicaciones jesus/capitulos_espanyol_jesus/20
05_motivacion para el aprendizaje Perspectiva alumnos.pdf%0Ahttps://www.rese archgate.net/profile/Juan_Aparicio 7/publication/253571379_Los_est udios_sobre_el_cambio_conceptu al_ Saich, T. (2007). Citizens’ Perceptions of Governance in Rural and Urban China. Journal of Chinese Political  Science , 12 (1),  1–28. https://doi.org/10.1007/s11366- 007-9003-5
Sari,  I.  M.,  &  Abdullah,  M.  F.  (2017).
Analisis Kebijakan Ekonomi Dana Desa  terhadap  Kemiskinan  Desa di  Kabupaten  Tulung  Agung. Ekonomi  Pembangunan , 5 (1),  34. http://ejournal.umm.ac.id/index.ph p/jep/article/view/4645/4799
Senge,  P.  (1996). The  Fifth  Dicipline (Terjemahan) (6th ed.). Bina Rupa Aksara.
Setiawan,  N.  D.,  &  Yuliani,  N.  L.
(2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran  Perangkat  Desa  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  (Studi  Pada  Desa  se- Kecamatan  Mungkid). Urecol , 205–210. http://journal.ummgl.ac.id/index.p hp/urecol/article/view/1410
Sherwood, D. (2002). Seeing the forest for  the trees.  In Seeing  the  Forest for  the  Trees  A  Manager’s  Guide to  Applying Systems Thinking (1st ed.,  Vol.  1, Issue  FEB.).  Nicholas
Brealey Publishing. Snabe,    birgitte.  (2007). the  Usage  of System Dynamics in Organizational  Interventions  A Participative  Modeling  Approach Supporting  Change  Management

## MIMBAR
Efforts (1st ed.). Deutscher Universitäts-Verlag. Sterman,    john  D.  (2000). Business Dynamics  System  Thinking  and Modelling  for  a  Complex  world (I). Irwin Mc Graw-Hill
Company.
Tedlie,  C.,  &  Tasshakori,  A.  (2010). Handbook  of  mixed  methods  in social  &  behavioral (6th  ed.).
pustaka Pelajar.
Thomas,  J.,  &  Harden,  A.  (2008).
Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research  Methodology , 8 ,  1–10.
https://doi.org/10.1186/1471- 2288-8-45 Toun  R,  N.,  &  Candra,  E.  S.  (2016). Model  Perumusan  Kebijakan  Elit Transformasional Pada Perencanaan Pembangunan Masyarakat  (Studi  Perencanaan Pembangunan  Di  Desa  Tumbang Liting). Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara , 3 (2), 9–18.
Wang,  S.,  &  Yang,  Y.  (2010). Grassroots  democracy  and  local governance:  Evidence  from  rural China. Procedia  -  Social  and Behavioral  Sciences , 2 (5),  7164–
7180.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20 10.05.069 Wellbrock,  W.,  Roep,  D.,  Mahon,  M., Kairyte, E., Nienaber, B.,
Domínguez García, M. D., Kriszan, M., & Farrell, M. (2013). Arranging public support to unfold  collaborative  modes  of governance in rural areas. Journal of  Rural  Studies , 32 ,  420–429.
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2 013.10.002
Winterton, R., Clune, S., Warburton, J., &  Martin,  J.  (2014).  Local governance  responses  to  social
inclusion for older rural Victorians:  Building  resources, opportunities and capabilities.
Australasian  Journal  on  Ageing , 33 (3), E8–E12. https://doi.org/10.1111/ajag.12015 Woodside,  A.  G.  (2010). Case  Study Research : Theory, Methods, Practice (1st ed.). Emerald Group Publishing Limited. http://www.ghbook.ir/index.php?n ame Yang, K. (2020). Unprecedented Challenges,  Familiar  Paradoxes:
COVID-19  and  Governance  in  a New  Normal  State  of  Risks.
Public  Administration  Review , 80 (4), 657–664. https://doi.org/10.1111/puar.1324 8 Yao,  L.,  Qi,  X.,  &  Yuan,  J.  (2012). Dialectic  analysis  model:  An approach to assist decision- making based on dialectic thinking. Proceedings  -  2012 International Conference on Intelligent  Systems  Design  and Engineering  Applications,  ISDEA 2012 , 235–242. https://doi.org/10.1109/ISdea.201 2.538 Zakaria,  Y.,  &  Setyoko,  P.  (2013). Pelibatan Masyarakat Sebagai
Etika  Salam  Formulasi  Kebijakan
Publik  Guna  Mencegah  Praktik
Korupsi. Journal  of  Chemical Information  and  Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Zoller,  U.  (1990).  Environmental
education and the university the “problem solving-decision making  act’  within  a  critical system-thinking framework. Higher  Education  in  Europe , 15 (4), 5–14. https://doi.org/10.1080/037977 2900150402