## Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Trisusanti Lamangida
Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Gorontalo Gorontalo,Indonesia
Email : tri.susanti@um-gorontalo.ac.id

## Abstract
Some  disadvantages  show  that  the  implementation  of  participation,  transparency  (transparency), responsiveness,  and  accountability  principles  in  Bone  Bolango  County  Government  Office  have  not fulfilled  the  public  expectation.  Whereas  the  implementation or  application  of  the  principles  of  good governance  is  an  important  aspect  in  supporting  the  achievement  of  the  objectives  of  the  Regional Government. The purpose of this research is to know the application of Good Governance principles in  Bone  Bolango  Regency  Government.  The  research  method  used  is  qualitative  approach  with descriptive research type. The results of this study indicate that the implementation of the principle of Good Goveranance on Regional Government of Bone Bolango Regency has been running well but not yet  maximal.  There  are  still  weaknesses  in  the  implementation  of  good  governance  namely  the transparency  principle  of  weaknesses  of  government  management  transparency  information  has  not been well developed.
Keywords: Implementation; Good governance; Government

## Abstrak
Beberapa  kelemahan  menunjukkan  bahwa  penerapan  prinsip  partisipasi  ( participation ),  transparansi ( transparancy ),  daya  tanggap  ( responsiveness ),  dan  akuntabilitas  ( accountability )  di  Kantor Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango belum memenuhi harapan masyarakat. Padahal implementasi atau  penerapan  prinsip-prinsip good  governance merupakan  aspek  penting  dalam  mendukung pencapaian  tujuan  Pemerintah  Daerah.  Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  penerapan prinsip-prinsip  Good  Governance  di  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango.  Metode  penelitian  yang digunakan  ialah  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  peelitian  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  prinsip  Good  Goveranance  pada  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Bone  Bolango  sudah  berjalan  dengan  baik  tetapi  belum  maksimal.  Masih  terdapat  kelemahan  dalam implementasi  good  governance  yakni  prinsip  transparansi  kelemahan  informasi  manajemen transparansi pemerintahan belum berkembang dengan baik.
Kata Kunci : Implementasi; Good Governance; Pemerintah

## PENDAHULUAN
Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan  nuansa yang cukup mewarnai pasca krisis multidimensi, seiring  dengan  tuntutan  era  reformasi. Dalam  konteks  Indonesia  yang  bergeliat dengan tuntutan reformasi, good governance tampil sebagai model transplantatif  baru  yang  diyakini  mampu mengobati  birokrasi  politik  yang  dinilai sarat  korupsi,  suap,  dan  penyalahgunaan kekuasan,  termasuk  berbagai  pelanggaran hak-hak asasi manusia (Prianto, 2011:2)
Hardjasoemantri (2003:2) mengemukakan bahwa Lima Tahun setelah dimulainya  reformasi,  keinginan  untuk memperoleh good  governace dan clean government masih  jauh  dari  harapan.
Berbagai  kendala  dalam  bentuk  gejolak politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  hukum, pemerintahan  yang  simpang  siur  serta timbulnya  ketidakpastian  yang  bermuara pada  keresahan  dan  letupan-letupan  yang justru membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berlakunya otonomi
daerah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Nomor 32  tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah,  membuat  perubahan  yang  sangat mendasar  dalam  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dalam  hal  ini menegaskan  bahwa  pemerintah  daerah bertanggung  jawab  sepenuhnya  dalam penyelenggaraan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sangat  tingginya  antusiasme  serta respon  positif  masyarakat  beberapa  tahun ini  terhadap  sistem good  governance menumbuhkan  harapan  terselenggaranya pemerintahan  yang  adil,  terbuka  dan bertanggung  jawab.  Hal  tersebut  sebagai akibat dari antara lain praktek
penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur  di  kantor  Pemerintahan  Daerah belum  optimal.  Kinerja  organisasi  kurang bahkan belum menggembirakan. Di samping  itu,  belum  efektifnya  perangkat hukum dan peraturan-peraturan
Pemerintahan  Daerah  menjadi  perhatian utama  para  akademisi  dan  praktisi  untuk membenahi  serta  menata  kembali  sistem pemerintahan.
Dalam  menjalankan  tugas-tugas pemerintahan,  Pemerintahan  Kabupaten Bone  Bolango  sebagai  bagian  dari  sistem pemerintahan  di  Indonesia  memiliki  tekad dan  spirit  untuk  melaksanakan  sistem pemerintahan berbasis prinsip good governance . Tekad dan spirit ini didukung oleh adanya beberapa wadah dan kelembagaan  Pemerintahan  Kabupaten yang  mendukung  pelaksanaan  prinsip- prinsip good governance , adanya
komitmen  elite  atau  pembuat  kebijakan untuk  mendukung  dilaksanakan  prinsip- prinsip good  governance dan  adanya tuntutan  warga  masyarakat  Kabupaten Bone  Bolango  untuk  terselenggaranya pemerintahan berbasis good governance . Namun  kenyataan  di  lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip- prinsip good  governance di  Kantor Pemerintahan  Kabupaten  Bone  Bolango masih  memiliki  kelemahan.  Diantaranya sebagian  masyarakat  belum  dilibatkan secara  aktif  dalam  pembuatan  keputusan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah. terdapat masyarakat yang masih mengalami  kesulitan  untuk  mengetahui informasi  tentang  kebijakan,  program,  dan kegiatan aparatur Pemerintah Daerah. Serta masyarakat  masih  menganggap  bahwa Pemerintah  Daerah  masih  lambat  dalam merespon  keluhan  masyarakat  terutama terkait dengan lambannya pengurusan surat izin.  Bahkan  masyarakat  menilai  bahwa
pemerintah daerah Kabupaten Bone
Bolango kurang akuntabel dalam melaporkan  harta  kekayaan  yang  dimiliki terutama  pada  saat  awal  memegang jabatan.
Beberapa  kelemahan  tersebut  di atas menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi ( participation ),
transparansi  ( transparancy ),  daya  tanggap ( responsiveness ), dan akuntabilitas
( accountability )  di  Kantor  Pemerintahan Kabupaten
Bone Bolango belum memenuhi  harapan  masyarakat.  Padahal implementasi  atau  penerapan  prinsip- prinsip good governance merupakan aspek penting  dalam  mendukung  pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Adanya kelemahan tersebut yang mendorong untuk dilakukan penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan
penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif, dengan  jenis  penelitian  deskriptif  yaitu memberikan gambaran tentang
implementasi prinsip-prinsip good
governance pada Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango.
Sumber  data  dalam  penelitian terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder. Informan  dalam  penelitian  ini  ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memahami  tentang  proses  implementasi good  governance pada  Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, yang dikonfirmasikan kepada informan
berjumlah  20  orang.  Teknik  analisis  data dengan  langkah-langkah  analisis  data sebagai berikut: Reduksi data, Display data dan  Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi Untuk  memberikan  gambaran  data tentang hasil  penelitian,  maka  dilakukan  prosedur sebagai  berikut:  tahap  penyajian  data, tahap  komparasi,  serta    tahap  penyajian hasil penelitian
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan telaah dokumen.
Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh Maleong  (2001:32),  yaitu  :  perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor  8  tahun 2010, penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone  Bolango dipimpin Bupati Kabupaten Bone Bolango. Secara organisatoris, Bupati membawahi Sekretariat  Daerah,  Sekretariat  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Dinas  Daerah, Lembaga  Teknis,  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah,  Inspektorat,  Satuan Polisi  Pamong  Praja,  Rumah  Sakit  Umum Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan,  Bupati  dibantu  oleh  Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hukum, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Visi  Kabupaten  Bone  Bolango yaitu: “Terwujudnya masyarakat Gorontalo yang  mandiri,  berbudaya  entrepeneur  dan bersandar  pada  moralitas  agama  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia”. Misi Kabupaten Bone Bolango yaitu: “Terwujudnya sistim demokrasi dan supremasi hukum melalui praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan professional, melakukan restrukturisasi, refungsionalisasi  dan  revitalisasi  lembaga- lembaga  pemerintahan,  kemasyarakatan, adat  sebagai  wahana  ke  arah  terwujudnya Entrepreneurial Government dan masyarakat  yang  mandiri  Meningkatkan peran masyarakat sebagai mitra dan pelaku utama pembangunan daerah.
Ada  3  (tiga)  sektor  fokus  yang diharapkan  dapat  menjadi  sektor  basis (base  sectors) pembangunan  daerah  dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu: sektor  pendidikan,  sektor  kesehatan  dan sektor
infrastruktur wilayah.
Pengembangan  ketiga  sektor  basis  ini diarahkan  untuk  menjadi  penopang  utama dan pembuka peluang bagi berkembangnya sektor-sektor pembangunan daerah lainnya.  Sedangkan  untuk  memperkuat daya  tumbuh  bagi  pembangunan  ekonomi daerah  dalam  5  (lima)  tahun  kedepan, program  strategis  yang  akan  menjadi program  unggulan (leading  program) , yakni:  1)  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia.  2)  Pengembangan  Pariwisata Daerah. 3) Pengembangan Usaha Pertanian dan  Perikanan.  4)  Pengembangan  Usaha Industri  Berbasis  Sumber  Daya  Lokal ( Resources Base ). Hasil wawancara tentang implementasi prinsip-prinsip good
governance di  Pada  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Bone  Bolango  dirangkum dalam uraian sebagai berikut: secara umum penerapan  prinsip  good  governance  pada pemerintahan  daerah  Kabupaten  Bone Bolango  sudah  berjalan  namun  belum efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat penerapan  prinsip  partisipasi, prinsip transparansi,  prinsip  daya  tanggap,  prinsip akuntabilitas di Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten  Bone  Bolango,  belum  sesuai harapan  masyarakat  dan  amanah  Undang
Undang otonomi daerah,
yakni terwujudnya  pemerintahan  yang  baik  dan bersih.
Good governance di Kantor Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango  merupakan  pelayanan  publik partisipatif,  transparan,  responsif  serta pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya.
Pada hakikatnya, penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Bone Bolango ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik ( publik  service ).  Pemerintahan  yang  baik cenderung  menciptakan  terselenggaranya fungsi  pelayanan  publik  dengan  baik  pula. Sebaliknya,  pemerintahan  yang  buruk mengakibatkan  fungsi  pelayanan  publik tidak  akan  dapat  terselenggara  dengan baik.
Prinsip  tata  kelola  Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  yang baik, tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang- undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik yang  tidak  hanya  melibatkan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  semata, tetapi  harus  melibatkan  sistem  birokrasi maupun ekstern birokrasi.
Good governance di Kantor Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango  bukan  semata-mata  mencakup relasi  dalam  pemerintahan,  melainkan mencakup relasi sinergis dan sejajar antara pasar,  pemerintah  dan  masyarakat  Bone Bolango.
Gagasan kesejajaran ini mengandung arti akan pentingnya redifinisi  peran  dan  hubungan  ketiga institusi  ini  dalam  mengelola  sumberdaya ekonomi,  politik,  dan  kebudayaan  yang tersedia dalam masyarakat Bone Bolango.
Prinsip  artisipasi  ( participation )  di Kantor  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Bone  Bolango  pada  hakikatnya  adalah keterlibatan  masyarakat  Bone  Bolango dalam  pembuatan  keputusan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  melalui lembaga perwakilan (legislatif) yang dapat menyalurkan  aspirasi  mereka.  Partisipasi tersebut  dibangun  atas  dasar  kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi  secara  konstruktif  melalui mekanisme  komunikasi  yang  dibangun
oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone
Bolango. Pemerintah Daerah Kabupaten
Bone  Bolango  harus  mampu  mendorong setiap masyarakat untuk menggunakan hak dalam  menyampaikan  pendapat  dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut  kepentingan  publik.  Dalam partisipasi  masyarakat, semua warga masyarakat  Bone  Bolango  mempunyai suara  dalam  pengambilan  keputusan,  baik secara  langsung  maupun  melalui  lembaga- lembaga  perwakilan  yang  sah  yang mewakili kepentingan mereka.
Partisipasi  menyeluruh  masyarakat Bone  Bolango  dibangun  berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif. Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan  keputusan  atas  kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Prinsip  transparansi  ( transparancy ) di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone  Bolango  pada  hakikatnya  dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan  kepentingan  masyarakat  bone Bolango  secara  langsung  dapat  diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone  Bolango  harus  mampu  menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan  untuk  mendapatkan  informasi. Wujud  nyata  prinsip  tersebut  antara  lain dapat  dilihat  apabila  masyarakat  Bone Bolango  mempunyai  kemudahan  untuk mengetahui  serta  memperoleh  data  dan informasi  tentang  kebijakan,  program,  dan kegiatan  aparatur  pemerintah,  baik  yang dilaksanakan  di  tingkat  pusat  maupun daerah.
Prinsip daya tanggap
( responsiveness )  di  Kantor  Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  pada hakikatnya mengandung arti bahwa Kantor Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango  pada  hakikatnya  harus  cepat  dan tanggap  dalam  melayani stakeholders dan masyarakat. Dalam hal ini bertujuan  untuk meningkatkan kepekaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango terhadap aspirasi  masyarakat  tanpa  pengecualian. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango  harus  cepat  tanggap  terhadap perubahan  situasi/kondisi  mengakomodasi aspirasi  masyarakat,  serta  mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah  yang  dihadapi  masyarakat  Bone Bolango.
Prinsip akuntabilitas   ( accountabili ty )  di  Kantor  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Bone Bolango pada hakikatnya merupakan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat  Bone  Bolango  atas  setiap aktivitas  yang  dilakukan,  bertujuan  untuk meningkatkan  akuntabilitas  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Para pengambil keputusan di Kantor
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango  bertanggungjawab,  baik  kepada masyarakat  maupun  kepada  lembaga- lembaga yang berkepentingan.
Akuntabilitas,  mencakup  eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional  maupun  keabsahan  dalam bentuknya) di Kantor Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  yang memberikan keyakinan kepada politisi dan pejabat pemerintahan di Kantor
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan  sumber-sumber  publik  dan performa perilakunya. Akuntabilitas di Kantor Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bone
Bolango  membutuhkan  keterbukaan  dan kejelasan  serta  keterhubungannya  dengan kebebasan  media.  Kantor  Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan  yang  diberikan  sesuai  dengan tugas  dan  fungsinya.  Demikian  halnya dengan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan yang dilakukannya.
Prinsip-prinsip good  governance di Kantor  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tersebut diatas hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh tiga domain yang melibatkan kepentingan  masyarakat  Bone  Bolango. Upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan  yang  baik  hanya  dapat dilakukan  apabila  terjadi  keseimbangan peran ketiga pilar yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten  Bone  Bolango,  dunia  usaha swasta,  dan  masyarakat  Bone  Bolango. Ketiga  unsur  tersebut  dalam  memainkan perannya  masing-masing  harus  sesuai dengan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  yang terkandung  dalam  tata  kepemerintahan yang baik.
Pemerintah Daerah Kabupaten
Bone  Bolango  dapat  menciptakan  kondisi politik,  ekonomi  dan  sosial  yang  stabil, membuat  peraturan  yang  efektif  dan berkeadilan,  menyediakan public  service yang efektif dan accountable , menegakkan
Hak
Asasi Manusia, melindungi lingkungan hidup,  serta mengurus standar kesehatan  dan  standar  keselamatan  publik. Sedangkan
sektor swasta dapat menjalankan industry, menciptakan
lapangan  kerja,  menyediakan  insentif  bagi karyawan,  meningkatkan  standar  hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, menaati peraturan, transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada
masyarakat,  dan  menyediakan  kredit  bagi pengembangan  usaha  kecil  menengah.
Sementara  itu,  masyarakat  madani  Bone Bolango  dapat  menjaga  agar  hak-hak masyarakat  terlindungi,  mempengaruhi kebijakan publik, sebagai sarana cheks and balances pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, mengembangkan sumber daya manusia  dan  sarana  berkomunikasi  antar anggota masyarakat.
Pada hakikatnya mewujudkan good governance sulit  dilaksanakan  dalam prakteknya di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Namun, dengan adanya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah,
terdapat  harapan  dan  cita-cita  untuk  bisa mewujudkan good  governance di  Kantor Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango.  Semangat  otonomi  daerah  yang luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  di bawah  kedua  Undang-Undang  tersebut secara ideal dapat mendorong terwujudnya good  governance pada  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  Kabupaten  Bone Bolango. Semangat otonomi daerah tersebut akan memacu pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bone
Bolango,  dan  mendorong  tumbuh  dan berkembangnya demokrasi.
Kondisi  tersebut  dapat  diwujudkan karena  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bone  Bolango  memiliki  kewenangan  yang luas  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  Bone  Bolango menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone  Bolango  memiliki  kewenangan  yang luas dan utuh.
Dalam  pengertian  di  atas,  maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Bolango tidak lagi menunggu lagi penyerahan  kewenangan  dari  pusat  tapi bisa  mengembangakan  kewenangan  yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang tersebut  sesuai  dengan  kondisi  riil  di Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan utuh artinya bahwa dalam melaksanakan kewenangan .yang telah diserahkan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten  Bone  Bolango  sepenuhnya.
Pemerintahan pusat tidak lagi mencampurinya.  Pemerintah  pusat  hanya memberikan  pedoman,  arahan,  bimbingan dan penentuan standarnya.
Implementasi  prinsip  partisipasi
( participation ),
transparansi ( transparancy ), daya tanggap ( responsiveness ), dan
akuntabilitas ( accountability ) di  Kantor  Pemerintahan Kabupaten  Bone  Bolango  sudah  menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Format dan konsep good governance yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  Kantor  Pemerintahan Kabupaten  Bone  Bolango  merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  azas-azas umum penyelenggaraan negara sebagaimana  diatur  oleh  Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Isu good  governance di  Kantor Pemerintahan  Kabupaten  Bone  Bolango didorong  oleh  adanya  dinamika  yang menuntut  perubahan-perubahan  di  sisi pemerintah  maupun  di  sisi  masyarakat Bone  Bolango.  Pemerintah  Kabupaten Bone  Bolango  diharapkan  menjadi  lebih demokratis,  efisien  dalam  penggunaan sumber  daya  publik,  efektif  menjalankan fungsi  pelayanan  publik,  lebih  tánggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum  yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial.
Agenda penciptaan good governance Kantor Pemerintahan Kabupaten  Bone  Bolango  memiliki  5 (lima)  sasaran  yaitu:  1)  Berkurangnya secara  nyata  praktek  korupsi,  kolusi  dan nepotisme di birokrasi Kantor Pemerintahan  Kabupaten  Bone  Bolango, yang  dimulai  dari  jajaran  pejabat  yang paling  atas  sampai  pada  staf  bawah.  2) Terciptanya  sistem  kelembagaan  dan ketatalaksanaan  pemerintah  yang  efisien, efektif  dan  profesional,  transparan  dan akuntabel.  3)  Terhapusnya  peraturan  dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap  masyarakat  Bone  Bolango.  4)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam  pengambilan  kebijakan  publik.  5) Terjaminnya  konsistensi  seluruh  peraturan pusat dan daerah.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut: Implementasi prinsip Good Goveranance  pada  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Bone  Bolango  sudah  berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Masih terdapat  kelemahan  dalam  implementasi good governance yakni prinsip transparansi kelemahan informasi manajemen transparansi pemerintahan belum berkembang dengan baik. Selanjutnya  implementasi  prinsip  daya tanggap  responsivitas  aparat  cenderung lambat  dengan  waktu  tunggu  penyelesaian sengketa  yang  dirasakan  lama.  Prinsip akuntabilitas  masyarakat  sangat  berharap agar bentuk laporan pertanggunganjawaban perlu untuk dipublikasikan melalui media
Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka beberapa saran yang dapat diberikan dalam  penelitian  ini  yaitu:  Dalam  upaya mengoptimalkan implementasi prinsip
partisipasi pada  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Bone Bolango, perlu melakukan  kegiatan  debat  publik  secara rutin dan terprogram setiap minggu sampai ke tingkat desa, dan membentuk lembaga- lembaga  advokasi  di  tingkat  kecamatan. Dalam upaya mengoptimalkan
implementasi  prinsip  transparansi  Pada Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango  perlu  mengembangkan  sistem informasi manajemen transparansi pemerintahan melalui E-government . Serta Dalam upaya mengoptimalkan implementasi  prinsip  daya  tanggap  perlu membentuk  Tim  Penyelesaian  Sengketa
Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Best,  John  W.  1982. Research  in
Education . Prentice-Hall.
Hardjasoemantri,  Koesnadi.    2003. Good Governance  Dalam  Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya
Pembangunan  Hukum  Nasional  ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003. Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Moleong,  Lexy  J.  2001. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung :
Rosdakarya Mustopadidjaja,  AR.  2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi Kinerja . Jakarta.: Penerbit
LAN,
Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah .  Jakarta    :  PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2010,
Kabupaten Bone Bolango
Sedarmayanti. 2003. Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah .  CV.  Bandung:  Mandar Maju Sugiyono,  2010. Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung.:  Penerbit CV Alfabeta. Tahir,  Arifin.  2011. Kebijakan  Publik  dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah .  Jakarta:  PT Pustaka Indonesia Press. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Pemerintahan  Daerah .  Jakarta.: CV. Eko Jaya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan  Daerah .  Jakarta.: CV. Eko Jaya