## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 1, 2022, pp. 123-134
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Persepsi mahasiswa tentang pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi: Penting dan relevansi
Zulqarnain Zulqarnain 1, a , Muhammad Ikhlas 1, b *, Rosita Ilhami 2, c 1 Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang Hari, Batang Hari 36612, Indonesia 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul Ulum, Jambi 36135, Indonesia a zulqarnain.jbi@gmail.com; b muhammadikhlas@iainbatanghari.ac.id ; c rositailhamioci621@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak : Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya ekstra untuk penanganannya. KPK  mengambil  langkah  ekstra  dalam  menangani  perilaku  korupsi,  yaitu  dengan  melakukan  tindakan preventif  melalui  lembaga  pendidikan.  Di  perguruan  tinggi,  KPK  bekerja  sama  dengan  pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa. Penelitian ini menggali persepsi  awal  mahasiswa  terhadap  pendidikan  kewarganegaraan  dan  antikorupsi.  Metode  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus  telah  digunakan  sebagai  metode  penelitian  ini.  Temuan  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  mahasiswa  memandang  pendidikan  kewarganegaraan  dan  antikorupsi  sangat penting untuk dipelajari dan relevan dengan kondisi bangsa saat ini.
Kata Kunci : Pendidikan Anti Korupsi; Pendidikan Kewarganegaraan; Pentingnya Anti Korupsi; Relevansi Anti Korupsi; Pencegahan Perilaku Korupsi
How  to  Cite :  Perception  of  college  students  on  civic  and  anti-corruption  education: Importance  and  relevance. Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi,  8 (1),  123 – 134. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.854

## Pendahuluan
Korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  karena  telah  merampas  hak-hak  rakyat  terutama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (1999),  bahwa  korupsi  merupakan  kejahatan  khusus  yang  sangat  merugikan  keuangan  dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional.
Korupsi memiliki  dampak  yang  sangat  luar  biasa  bagi suatu  negara.  Korupsi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, merusak demokrasi, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan,  dan  dapat  meningkatkan  ketimpangan  pendapatan  (Dridi,  2013;  Glaeser  &  Saks, 2006; Kubbe & Engelbert, 2018; Maiyaki, 2010; Ugur & Dasgupta, 2011). Korupsi bahkan dapat menurunkan  tingkat  kebahagiaan  masyarakat  di  suatu  negara  (Q.  Li  &  An,  2020).  Selain  itu, korupsi juga berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan (Rothstein, 2010; Rothstein & Eek, 2009; Tay et al., 2014). Korupsi di Indonesia digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  karena  bukan  hanya  telah  merusak  keuangan  dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah menghancurkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan ketertiban hukum serta keamanan nasional (Isra et al., 2017).
Dalam memerangi dan menangani tindak korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga independen yang menangani ka- sus korupsi, melakukan tindakan preventif terhadap perilaku korupsi, yaitu dengan memasukkan atau  mengintegrasikan  pendidikan  antikorupsi  ke  dalam  dunia  pendidikan,  mulai  dari  tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Tindakan preventif terhadap upaya penanganan perilaku korupsi dalam bidang pendidikan didukung oleh pemerintah. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa regulasi, mulai dari  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014 (2012), yang merupakan salah satu rencana aksi strategi pendidikan dan budaya antiko- rupsi, melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu,
dalam  peraturan  terbaru  tentang  KPK,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2019,  terdapat  tindakan  preventif  atau  pencegahan  perilaku  korupsi  melalui  penerapan Pendidikan Anti Korupsi (PAK).
Pendidikan antikorupsi merupakan upaya pencegahan tindakan korupsi melalui pemahaman tentang  tindak  pidana  korupsi  dan  dampaknya  terhadap  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara (Arif  et  al.,  2019).  Pelaksanaan  PAK  memiliki  tujuan  untuk  membentuk  dan  mempersiapkan generasi  penerus  bangsa  yang  bebas  dari  perilaku  koruptif.  Hal  ini  karena  PAK  dilaksanakan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dalam penegakannya,  penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dapat dirinci dalam satu mata kuliah PAK, disisipkan pada mata kuliah tertentu melalui kajian nilai, atau dari sisi muatan yang berdekatan, misalnya penyisipan melalui mata kuliah Pancasila (filsafat politik) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  salah  satu  mata  kuliah  yang  memiliki  tujuan  pem- belajaran untuk menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan cerdas (Levinson, 2014), dan menciptakan masyarakat yang sejahtera (Jamieson, 2013), dianggap tepat untuk mata kuliah yang materi ajarnya terintegrasi tentang pendidikan anti korupsi, karena mata kuliah ini merupakan  mata  kuliah wajib  di  seluruh  perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  Pen- didikan  Kewarganegaraan  merupakan  mata  kuliah  yang  strategis  dalam  hal  membina  peserta didik untuk memiliki  nilai  dan perilaku  antikorupsi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya sadar pemerintah dalam menanamkan konsep kebangsaan yang multidimensi terkait de- ngan dasar-dasar pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai kewarganegaraan atau kebangsaan (Cuga,  2018).  Dengan  adanya  nilai-nilai  kewarganegaraan  dan  kebangsaan  yang  ditanamkan melalui pendidikan kewarganegaraan, maka tidak heran jika mata kuliah ini sangat relevan dan sejalan untuk  diinsersi nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, korupsi juga merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan.
Dalam kurikulum yang berlaku di Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang Hari, imple- mentasi pendidikan antikorupsi berupa penyisipan PAK pada mata kuliah pendidikan kewargane- garaan,  dimana  terdapat  satu  mata  kuliah  khusus  yaitu  pendidikan  kewarganegaraan  dan antikorupsi.
Ditinjau  dari  kompetensi  lulusan  yang  diharapkan  dari  pendidikan  kewarganegaraan  dan antikorupsi, terdapat beberapa kompetensi yang diharapkan, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus. Aspek sikap  dan  keterampilan  umum  didasarkan  pada  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  (Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2015). Sedangkan aspek keterampilan khusus  dan  diberikan  kewenangan  kepada  program  studi  di  lingkungan  universitas  (Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2018). Selanjutnya, insersi pendidikan antikorupsi  pada  pendidikan  kewarganegaraan  memiliki  tiga  tujuan,  yaitu  menggali  potensi peserta didik dalam pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari mewujudkan pembentukan war- ga negara yang baik; mengembangkan keterampilan intelektual dan sosial peserta didik tentang Pendidikan Anti Korupsi dalam ranngka pembentukan warga negara yang baik; dan membentuk pola  kepribadian  peserta  didik  yang  dapat  menanamkan  nilai-nilai  antikorupsi  di  perguruan tinggi (Arif et al., 2019).
Dilihat dari pelaksanaannya, pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi merupakan mata kuliah yang baru dan wajib. Mata kuliah ini juga tersedia pada semester pertama, dimana target- nya adalah mahasiswa baru yang baru saja lulus SMA. Selain itu, mata kuliah ini diajarkan pada awal  semester  dalam  rangka  memberikan  wawasan  awal  dan  menanamkan  sikap  antikorupsi pada mahasiswa sejak dini.
Pola pikir dan pemahaman mahasiswa baru khususnya yang baru lulus SMA tentunya berbeda dengan mahasiswa tingkat lanjut. Pemikiran dan pemahaman tersebut merupakan bentukan pola hidup dan pembelajaran yang dimiliki oleh para siswa tersebut dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Pemikiran ini sangat menarik untuk dikaji, yang merupakan pemikiran awal mahasiswa  terhadap  pendidikan  kewarganegaraan  dan  antikorupsi  itu  sendiri.  Berdasarkan penjelasan yang diberikan, penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi dan pola pikir awal mahasiswa terhadap penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan kewar- ganegaraan, yang terbatas pada penting dan relevansinya mata kuliah ini untuk saat ini.

## Metode
Penelitian ini berfokus untuk melihat persepsi awal mahasiswa terhadap pendidikan kewarga- negaraan dan antikorupsi. Berdasarkan hal tersebut digunakan metode kualitatif dengan pende- katan studi kasus. Studi kasus biasanya digunakan oleh para peneliti ilmu-ilmu sosial (Thomas, 2011)  dan  membatasi  studi  mereka  pada  area  tertentu,  sehingga  dapat  fokus  pada  area  yang ditekankan (Crowe et al., 2011). Selain itu, studi kasus juga dapat digunakan untuk fokus melihat peristiwa,  kegiatan,  dan  program  dalam  kelompok  tertentu  (Baskarada,  2014;  Simons,  2009). Dalam hal ini, penelitian ini dibatasi untuk melihat persepsi mahasiswa tahun pertama terhadap mata  kuliah  baru  yang  memasukkan  nilai-nilai  antikorupsi,  yaitu  mata  kuliah  pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi.

## Partisipan
Pemilihan sampel dalam penelitian ini mengikuti teknik purposive sampling, yaitu berdasar- kan  kriteria  yang  diberikan  oleh  peneliti  (Campbell  et  al.,  2020;  Etikan,  2017),  seperti:  (1) mahasiswa baru, yang baru saja memasuki masa perkuliahan atau universitas dan; (2) mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi. Berdasarkan kriteria yang diberikan, terdapat 23 mahasiswa semester pertama yang terlibat dalam penelitian ini. Tabel 1 menunjukkan demografi partisipan.
Table 1. Demografi dari partisipan Demografi Frekuensi (%) Jenis kelamin • Perempuan 23 (100%) • Laki-Laki 0 (0%) Jenis lulusan SMA/yang setara • Sekolah Menengah Atas (SMA) 11 (47.83%) • Madrasah Aliyah (MA) / Pesantren 7 (30.43%) • Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5 (21.74%) Daerah Asal • Kabupaten Batang Hari 21 • Luar Kabupaten Batang Hari 2

## Prosedur Pengambilan Data
Pertanyaan terbuka (Open-ended question) telah digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Daftar pertanyaan terbuka diberikan oleh peneliti untuk melihat persepsi maha- siswa terhadap pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi, yang merupakan salah satu teknik yang  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif (McGuirk  &  O’Neill,  2016) .  Pertanyaan-pertanyaan terbuka  tersebut  memberikan  keleluasaan  bagi  peserta  untuk  mengungkapkan  pendapat  dan persepsi  mereka  terhadap  mata  kuliah  pendidikan  kewarganegaraan dan antikorupsi. Namun, peneliti membatasi pertanyaan yang diberikan. Keterbatasan pertanyaan ini berfokus pada pen- ting dan relevansinya dari pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi.
Dalam menyebarkan daftar pertanyaan, peneliti menggunakan google form , yang menanyakan tentang  sosio-demografi  seperti  jenis  kelamin,  asal  usul  SMA,  dan  tempat  asal  serta  beberapa pertanyaan terbuka terkait pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi yang berfokus kepada penting dan relevansinya dari mata kuliah tersebut. Semua pertanyaan terbuka dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab semua pertanyaan terbuka adalah sekitar 60 menit untuk setiap peserta. Lembar persetujuan diberikan untuk melindungi hak-hak peserta.  Dalam  pertanyaan  terbuka  yang  diberikan,  peneliti  tidak  memaksa  partisipan  untuk menjawab,  tetapi  merupakan  hak  partisipan  sendiri  untuk  memberikan  jawaban  atau  tidak. Setelah  data  terkumpul,  semua  partisipan  setuju  bahwa  semua  pernyataan  mereka  dapat dilaporkan sebagai naskah akademik. Peneliti dan partisipan sepakat untuk tidak menunjukkan nama asli mereka, sehingga peneliti menggunakan nama samaran sebagai bentuk perlindungan identitas masing-masing partisipan. Oleh karena itu peneliti menggunakan S1, S2, S3, hingga S23 sebagai kode peserta.

## Perangkat analisis data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pertanyaan  terbuka  sebagai  instrumen  untuk memperoleh data. Pada jawaban yang diberikan oleh peserta, banyak ditemukan teks yang tidak berpola. Peneliti menggunakan Microsoft Excel dan Word sebagai aplikasi untuk mempermudah dalam hal pengkodean data yang diperoleh (Amozurrutia & Servós, 2011; McAlister et al., 2017). Microsoft  Word  digunakan  untuk  pengkodean,  sedangkan  Microsoft  Excel  digunakan  untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran.

## Kerangka Teori
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak kritis bagi negara. Berdasarkan Data Transparency International (2021), mengenai indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2021, Indone- sia menempati urutan ke-96 dari 180 negara, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski peringkat  Indonesia mengalami  peningkatan,  namun  skor  IPK  Indonesia  (38)  masih  di  bawah rata-rata skor IPK global secara keseluruhan (43). Artinya, penanganan dan pencegahan korupsi di Indonesia masih sangat perlu dilakukan dan ditingkatkan.
Dalam upaya pencegahan korupsi, berbagai tindakan telah dilakukan. Upaya terbaru di bidang pendidikan  adalah  kerjasama  KPK  dengan  kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan,  dengan mengadakan atau memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan Indonesia (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun  2019).  Oleh  karena  itu,  sangat  penting untuk mengevaluasi dan merefleksikan keberadaan program ini.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan  terkait  pendidikan  antikorupsi,  seperti evaluasi  program  pendidikan  antikorupsi  dalam  pembelajaran  melalui  pendekatan  evaluasi formatif di sekolah (Hambali, 2020); evaluasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn (Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan) melalui nilai kejujuran (Halimah et al., 2021); dan studi literatur terkait pendidikan antikorupsi di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan negara (Rinenggo et al., 2022). Selain itu, sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara eksplisit mengkaji tentang penyisipan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, teruta- ma terkait dengan persepsi mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, kami memandang perlu untuk melakukan  penelitian  terkait  untuk  melihat  secara  langsung  bagaimana  persepsi  mahasiswa tentang insersi dari pendidikan antikorupsi melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
Persepsi  adalah  sudut  pandang  atau  pemikiran  seseorang  terhadap  orang  lain,  objek,  atau peristiwa  yang  ada.  Dalam  melihat  persepsi  mahasiswa  terhadap  insersi  program  pendidikan antikorupsi, kami menggunakan kerangka kerja Robbins dan Judge (2010), dimana dalam teori yang  mereka  kembangkan  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  persepsi  seseorang, yaitu perseptor (orang yang mempersepsi), target (yang dipersepsi), dan situasi. Pertama, persep- tor  merupakan  faktor  penting  dalam  melihat  suatu  persepsi.  Faktor  perseptor  berkaitan  erat dengan bagaimana seseorang mencoba menginterpretasikan sesuatu yang dipersepsikannya, dan hal ini dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti sikap, motif, minat, pengalaman, perhatian, pengetahuan, dan harapan. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan karakter setiap mahasiswa yaitu  persamaan  tingkat  pendidikan  (mahasiswa  semester  I)  yang  dapat  mempengaruhi  pola berpikirnya.  Kedua, sasaran atau target persepsi dianggap mempengaruhi persepsi seseorang. Sasaran  persepsi  dapat  berupa  orang,  benda,  atau  peristiwa.  Dalam  penelitian  ini,  sasaran persepsi  adalah  program  pendidikan  antikorupsi  yang  diikuti  oleh  mahasiswa  di  perguruan tinggi, melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi. Ketiga, terkait dengan situasi, persepsi harus dilihat secara kontekstual, artinya situasi di mana persepsi itu muncul dan terjadi. Beberapa contoh situasi adalah waktu, pekerjaan, dan pengaturan sosial. Dalam penelitian ini  situasi  yang  terjadi  difokuskan  pada  mahasiswa  yang  baru  masuk  perguruan  tinggi  dan pelaksanaan program pendidikan anti korupsi.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Berdasarkan persepsi peserta yang diperoleh  melalui pertanyaan terbuka online,  tiga topik utama dilaporkan dalam penelitian ini (Tabel 2). Topik pertama, yaitu berhubungan dengan pen-
tingnya pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi, yang dibagi menjadi dua bagian berdasar- kan pernyataan peserta, yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan pentingnya pendi- dikan anti korupsi. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI; dapat menumbuhkan karakter; mendidik masya- rakat menjadi warga negara yang baik; dasar pengetahuan; dan komitmen sebagai agen perubah- an. Sedangkan pentingnya pendidikan antikorupsi terdiri dari, apa yang dapat mengembangkan karakteristik antikorupsi; mengurangi perilaku korupsi; membangun basis pengetahuan/budaya antikorupsi;  dan  penolakan  terhadap  perilaku  korupsi.  Topik  kedua,  relevansi  pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi, juga dibagi menjadi dua bagian, termasuk pemetaan persepsi secara positif dan negatif.
Tabel 2. Cabang topik dan persepsi Topik Pemetaan persepsi (f) Kode samaran 1. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi a) Pendidikan kewarganegaraan • Dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (1) S2 • Dapat menumbuh karakter (2) S3; S12 • Mendidik menjadi warga negara yang baik (1) S5 • Dasar pengetahuan (6) S9; S13; S21; S23; S22; S11 • Komitmen sebagai agen perubahan (1) S17 b) Pendidikan antikorupsi • Bisa menciptakan karakter antikorupsi (2) S4; S17 • Menurunkan perilaku korupsi (4) S2; S5; S15; S20 • Membangun budaya antikorupsi (1) S6 • Dasar pengetahuan (5) S9; S10; S13; S19; S23 • Menolak perilaku korupsi (3) S18; S22; S11 2. Relevansi dari pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi a) Relevansi positif • Dapat meningkatkan moral dan karakter (1) S1 • Dapat menjadi panduan bernegara dan berbangsa (8) S2; S4;S5;S6; S8; S12; S17; S27 • Dapat mengembangkan karakter (2) S3; S10 • Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara (4) S14; S15; S16; S21 • Mendukung perilaku antikorupsi (1) S18 • Mengantisipasi berkurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara (2) S9; S22 b) Relevansi negatif • Masih banyak terdapat perilaku korupsi (2) S13; S23

## Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dan antikorupsi
Berdasarkan temuan yang ada, seluruh peserta menjelaskan bahwa pendidikan kewarganega- raan dan antikorupsi sangat penting untuk dipelajari. Pentingnya mata kuliah tersebut dapat dije- laskan menjadi dua bagian berdasarkan penjelasan masing-masing peserta. Penjelasan tersebut dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu  pentingnya  pendidikan  kewarganegaraan,  dan  pentingnya pendidikan anti korupsi.

## Pendidikan kewarganegaraan
Pentingnya  pendidikan  kewarganegaraan  diasumsikan  sangat  penting  bagi  setiap  peserta untuk mempelajari dan menghayatinya. Ada beberapa kategori persepsi utama yang diperoleh berdasarkan pernyataan partisipan (Tabel 2). Jika dipetakan dan disajikan, diagram yang diper- oleh dari persepsi peserta tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Persepsi Partisipan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan
Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dianggap oleh sebagian besar peserta sangat pen- ting. Diantaranya ada seorang peserta yang menyatakan bahwa dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, kita sebagai warga negara Indonesia dapat menjaga keutuhan NKRI.
“Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting untuk dipelajari karena banyak sekali manfaatnya, seperti menjaga keutuhan NKRI” (S2).
Selanjutnya ada dua peserta (S3, S12) yang berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat  membentuk  karakter  warga  negara.  Karakter  yang  dapat  dibentuk  dapat  berupa  meng- hargai hak orang lain dan tidak melakukan pelanggaran.
“Sangat penting karena bisa menumbuhkan karakter agar k ita bisa menghargai hak orang lain dan juga bisa menahan diri dari segala tindakan yang dianggap melanggar aturan” (S12).
Pendidikan kewarganegaraan juga dianggap penting karena dapat mendidik peserta menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik diketahui menjadi tujuan utama diada- kannya pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan.
“Ya sangat penting, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan landasan untuk mendi - dik seseorang menjadi warga negara yang baik seperti yang diinginkan n egara kita” (S5). Setelah itu, sebagian besar partisipan memberikan alasan pentingnya pendidikan kewargane- garaan, khususnya sebagai dasar pengetahuan. Dasar pengetahuan yang dimaksud disini adalah pengetahuan tentang bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik. Beberapa contoh ilmu yang didapat dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah peserta dapat menge- tahui hak dan kewajiban warga negara, memahami etika, dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.
“Karena  kita  harus  tahu  mana  yan g  benar  dan  mana  yang  salah,  memahami  etika,  dan mempelajarinya agar kita tahu apa hak orang lain dan apa hak kita…” (S21).
Alasan lain mengapa pendidikan kewarganegaraan dianggap penting, adalah sebagai komit- men dari agen perubahan. Mahasiswa sebagai pembelajar tentunya memiliki kekuatan untuk ikut mengisi peradaban dan hal ini dapat dilakukan dengan peran mahasiswa sebagai agen perubahan.
“Sangat penting, karena dapat membangun kompetensi dan komitmen sebagai agen perubah - an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara…” (S17).

## Pendidikan antikorupsi
Pendidikan anti korupsi dianggap sangat penting oleh setiap partsipan, dan ditemukan bebe- rapa kategori yang dianggap sebagai kelompok utama persepsi, seperti dapat mengembangkan karakter anti korupsi, mengurangi perilaku korupsi, membangun budaya anti korupsi, mencipta- kan dasar pengetahuan, dan penolakan terhadap perilaku korupsi (Tabel 2). Gambar 2 menunjuk- kan hasil pemetaan dan persentase masing-masing kelompok utama persepsi tentang pentingnya pendidikan antikorupsi.
Dapat menjaga keutuhan NKRI
9 % menumbuhkan karakter 18%
Mendidik menjadi warga negara yang baik 9% Dasar pengetahuan 55% Komitmen sebagai agen perubahan
9% Pentingnya pendidikan kewarganegaraan
Gambar 2. Persepsi partisipan tentang pentingnya pendidikan antikorupsi
Berdasarkan hasil pertanyaan terbuka yang diberikan, sebagian besar partisipan berpendapat bahwa  pendidikan  antikorupsi  sangat  penting.  Dari  berbagai  alasan  pentingnya  pembelajaran pendidikan antikorupsi, peneliti mengkategorikannya ke dalam beberapa subpersepsi. Pertama, ada empat partisipan yang berpendapat bahwa mempelajari antikorupsi dapat mengurangi peri- laku korupsi. Mengurangi perilaku korupsi ini sangat penting bagi generasi mendatang karena pendidikan anti korupsi bisa menjadi aset yang baik untuk generasi mendatang dalam penolakan perilaku korupsi.
“…Pendidikan antikorupsi juga merupakan tindakan pengendalian dan pengurangan korupsi berupa upaya menyeluruh untuk mendorong generasi penerus membangun sikap penolakan yang tegas terhadap segala bentuk korupsi” (S 2).
Lebih lanjut, ada dua peserta yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi dapat memban- tu mengembangkan karakter antikorupsi.
“Penting, karena dapat membangun karakter antikorupsi pada diri sendiri atau pada generasi baru” (S4).
“Sangat  penting  untuk  m embangun  kepribadian  antikorupsi  pada  setiap  individu maha siswa....” (S17).
Setelah itu, ada seorang mahasiswa yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi, dapat membentuk budaya antikorupsi. Budaya anti korupsi yang terbentuk diharapkan dapat berkem- bang  di  lingkungan  mahasiswa,  dimana  mahasiswa  merupakan  generasi  penerus  bangsa Indonesia.
“Sangat  penting  karena  kita  sebagai  penerus  bangsa  membangun  budaya  antikorupsi  di kalangan pelajar dan penerus bangsa” (S6).
Membentuk dasar pengetahuan dikategorikan sebagai subpersepsi dari pentingnya pendidik- an antikorupsi yang paling banyak disebutkan. Dengan adanya dasar pengetahuan ini, kita dapat mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan untuk memberantas perilaku korupsi, baik secara preventif  maupun  represif.  Selain  itu,  dengan  pendidikan  anti  korupsi,  kita  dapat  mengetahui akibat dari melakukan tindak pidana korupsi.
“Ya  sangat  penting  karena  kita  bisa  mengetahui  tindakan  apa  yang  bisa  dilakukan  untuk memberantas korupsi” (S19).
“Ya penting sek ali untuk dipelajari karena kita bisa mengetahui apa akibat dari korupsi karena korupsi dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain” (S10).
Dan, subpersepsi terakhir, bahwa relevansi pendidikan antikorupsi adalah penolakan terha- dap  perilaku  antikorupsi.  Penolakan  terhadap  perilaku  korupsi  diharapkan  menjadi  karakter generasi penerus bangsa.
Dapat mengembangkan karakter anti korusi 13% Menurunkan perilaku korupsi 27%
membangun budaya antikorupsi 7% Dasar pengetahuan 33% Menolak perilaku korupsi 20% Pentingnya pendidikan antikorupsi
“Pendidikan anti korupsi ini merupakan sikap dan perilaku kita agar kita mendukung untuk tidak melakukan tindakan korupsi” (S18).
“…dan pendidikan antikorupsi juga penting agar generasi mendatang dapat tegas menolak tindakan korupsi untuk kesejahteraan masyarakat dan memajukan negara” (S22).

## Relevansi dari pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi
Relevansi yang dimaksud adalah hubungan yang ada antara konten dalam pendidikan kewar- ganegaraan  dan  antikorupsi  dengan  kehidupan  yang  dihadapi  partisipan  saat  ini.  Dalam  hasil pertanyaan  terbuka  yang  diberikan  kepada  peserta,  ditemukan  dua  sub-relevansi  utama  yang dikategorikan yaitu relevansi positif dan negatif.
Relevansi  positif  didasarkan  pada  persepsi  positif  peserta  terhadap  adanya  pembelajaran kewarganegaraan  dan  antikorupsi.  Relevansi  positif  juga  berarti  bahwa  para  peserta  berpikir bahwa pembelajaran kewarganegaraan dan antikorupsi sangat relevan. Sebagian besar peserta beranggapan bahwa pembelajaran kewarganegaraan dan pendidikan antikorupsi memiliki rele- vansi positif dengan kondisi Indonesia saat ini. Persepsi yang diperoleh dikategorikan ke dalam beberapa persepsi utama (Tabel 2). Gambar 3 menunjukkan bagaimana hasil pemetaan dan per- sentase  masing-masing  persepsi  utama  tentang  relevansi  pendidikan  kewarganegaraan  dan antikorupsi.
Berdasarkan Gambar 3, sebagian besar partisipan berpendapat bahwa pendidikan kewargane- garaan dan antikorupsi sangat relevan saat ini karena dianggap sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sebagai pedoman men- jadi warga negara yang baik, diharapkan warga negara Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya bangsa lain yang berdampak negatif dan dapat mempertahankan jati diri bangsanya.
“Relevansi pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi di era sekarang ini sangat penting. Karena kehidupan bernegara di era sekarang ini membutuhkan pedoman yang jelas bagi jati diri kita sebagai bangsa, dan itu tercermin dalam Pancasila. Ini berguna agar kita tidak ter- bawa arus pengaruh asing yang masuk ke negeri ini” (S2).
“Sangat relevan, karena saat ini kehidupan bernegara membutuhkan pedoman yang jelas bagi jati diri kita sebagai bangsa” (S8).
Gambar 3. Persepsi peserta terhadap relevansi pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi
Setelah itu, kesadaran akan berbangsa dan bernegara dikategorikan sebagai persepsi partisi- pan tertinggi kedua dari relevansi pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi.
“ Dengan pendidikan kewarganegaraan, menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara,  cinta  tanah  air,  dan  menjadi  warga  negara  yang  aktif  dalam  membangun  negara berdasarkan Pancasila” (S16).
Persepsi  partisipan  tertinggi  ketiga  didapatkan  dua  kategori,  yaitu  dapat  membangun karakter; serta mengantisipasi berkurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara.
dapat meningkatkan moral dan karakter 6%
Dapat menjadi panduan berbangsa dan bernegara 44% Dapat membentuk karakter 11% Menumbuhkan kesadaran akan berbangsa dan bernegara 22%
Mendukung perilaku antikorupsi
6% Mengantisipasi berkurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara 11% Relevansi positif pada pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi
“Di era globalisasi saat ini, pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk generasi muda, memiliki karakter sosial yang baik, dan tidak pernah berpikir untuk melakukan korupsi” (S3).
“Pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting karena saat ini masyarakat kita masih belum sadar akan nilai- nilai Pancasila” (S22).
Oleh  karena  itu,  dukungan  terhadap  perilaku  antikorupsi  dan  asumsi  akan  meningkatkan moral dan karakter, menjadi dua  persepsi lainnya mengapa  pendidikan kewarganegaraan  dan antikorupsi sangat relevan untuk dipelajari.
“Saya kira pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting untuk dipelajari saat ini, karena saat ini moral dan karakter masyarakat, khususnya pemuda, mulai menurun. De- ngan adanya pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi diharapkan dapat meningkatkan moral dan karakter generasi muda” (S1).
“Menurut  saya,  hubungan  pendidikan  kewarganegaraan  dan  antiko rupsi  saat  ini  sangat mendukung dalam upaya tindakan antikorupsi” (S8).
Selanjutnya  ada  dua  partisipan  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan  kewarganegaraan  dan pendidikan antikorupsi tidak relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, yang dikategori- kan sebagai relevansi negatif (Tabel 2). Relevansi negatif yang dimaksud bukanlah tidak relevan- nya  mata  kuliah  kewarganegaraan  dan  antikorupsi  itu  sendiri,  melainkan  karena  alasan  lebih lanjut yang diberikan oleh para peserta, yaitu masih banyaknya perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.
“Menurut saya tidak relevan karena masih banyak pejabat yang tidak tahu apa kewajibannya sebagai warga negara dan ini mengakibatkan banyak pejabat kita tersangkut kasus korupsi” (S13).
Dapat dicatat bahwa penjelasan S13 menggambarkan bahwa relevansi yang dimaksud adalah karena masih banyak ditemukan perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi atau pejabat negara.

## Pembahasan
Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara holistik memiliki tujuan agar setiap warga negara, khususnya warga negara muda, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam kon- teks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia  (dikenal  sebagai  Undang-Undang  Dasar  atau  UUD  1945),  nilai-nilai  dan  komitmen Bhineka  Tunggal  Ika,  dan  komitmen  terhadap  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran PKn sangat cocok untuk dimasukkan ke dalamnya pembel- ajaran  atau  nilai-nilai  antikorupsi.  Berdasarkan  temuan  yang  diperoleh,  umumnya  mahasiswa yang telah mengikuti studi ini menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat  penting  untuk  dipelajari,  dan  memiliki  relevansi  yang  baik  dengan  kondisi  bangsa Indonesia saat ini.
Pentingnya pendidikan kewarganegaraan erat kaitannya dengan harapan dan tujuan pendidik- an kewarganegaraan itu sendiri. Penciptaan basis pengetahuan diperoleh sebagai persepsi ter- tinggi dari mahasiswa yang terlibat. Setelah itu, alasan lainnya adalah mendidik generasi muda menjadi warga negara yang baik, yang secara definisi tidak jauh  berbeda  dengan alasan sebe- lumnya. Pengetahuan yang dimaksud adalah bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan itu sendiri  dalam  mendukung  terbentuknya  masyarakat  yang  cerdas,  dan  memahami  bagaimana menjadi warga negara yang baik  (H. Li et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, warga negara yang cerdas dan baik adalah mereka yang mentaati hukum yang berlaku di Indonesia dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, yang dikenal sebagai masyarakat Pancasilais (Komara, 2017; Nurdin, 2015). Dalam perjalanannya, pendidikan kewarganegaraan dalam konteks modern memiliki tujuan menjadi basis pengetahuan yang lebih luas, seperti pengetahuan politik, sehingga setiap warga negara, terutama warga negara muda, dapat cerdas dan secara sadar berpartisipasi dalam demokrasi (Yoldaş, 2015) .
Pendidikan  kewarganegaraan  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  yang  dapat  menumbuhkan karakter peserta didik dan inilah alasan pentingnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter yang baik pada warga negara, terutama warga negara muda. Selain itu, alasan lain terkait pemben- tukan karakter yang baik adalah untuk membangun komitmen warga negara muda sebagai agen perubahan. Warga negara muda, khususnya mahasiswa, adalah pemacu perubahan ke arah yang lebih baik, melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimiliki mahasiswa dapat menjadi lokomotif kemajuan. Jika mahasiswa sebagai warga negara muda membentuk karakter yang baik dan memahami perannya sebagai agen perubahan, maka nantinya warga tersebut akan berperan aktif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebenarnya jika kita  melihat  lebih  jauh,  Polri  dan  TNI  memiliki  tugas  khusus  untuk  menjaga  keutuhan  negara Indonesia,  terutama  dalam  hal  keamanan  dan  menjaga  kedaulatan.  Namun  dalam  praktiknya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara (Constitution of Indonesia, 1945; UU RI No. 3 Tahun 2002). Dengan upaya bela negara yang ada,  pendidikan  kewarganegaraan  bisa  memiliki  dampak  terhadap  terpeliharanya  keutuhan NKRI.
Pentingnya pendidikan antikorupsi tidak jauh berbeda dengan pentingnya pendidikan kewar- ganegaraan karena keduanya saling berkaitan. Sebagai dasar pengetahuan masih menjadi aspek terpenting dari pendidikan antikorupsi dalam persepsi mahasiswa. Menciptakan dasar pengeta- huan juga berarti bahwa dengan dimasukkannya nilai-nilai antikorupsi pada pendidikan kewar- ganegaraan,  mahasiswa  sebagai  warga  negara  muda  dapat  mengetahui  nilai-nilai  antikorupsi. Tidak sebatas mengetahui nilai-nilai antikorupsi, mahasiswa beranggapan bahwa dengan disisip- kan antikorupsi akan menerapkan nilai antikorupsi dan mengembangkan karakter antikorupsi. Setelah terbentuknya karakter antikorupsi pada mahasiswa, perilaku korupsi di Indonesia secara otomatis akan berkurang dan mahasiswa akan berani menolak berbagai perilaku korupsi. Dengan berbagai pengetahuan, serta penerapan nilai-nilai antikorupsi yang ada, otomatis budaya anti- korupsi akan terbentuk. Lebih lanjut, alasan-alasan mengapa pendidikan antikorupsi itu penting untuk  dipelajari  saling  berkaitan  satu  sama  lain  dalam  upaya  memerangi  perilaku  korupsi  di Indonesia.
Pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat relevan dengan kondisi politik dan buda- ya bangsa Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan masih adanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah dan juka sector swasta di Indonesia saat ini (Mietzner, 2015; Prabowo, 2014).  Dengan  berbagai  perilaku  korupsi  yang  ada,  maka  pendidikan  kewarganegaraan  dan antikorupsi harus menjadi pedoman bagi mahasiswa sebagai warga negara muda dalam berbang- sa dan bernegara. Tidak sebatas sebagai pedoman, pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi memiliki relevansi dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara serta dapat melawan penurunan kesadaran tersebut. Selanjutnya, dengan bekal pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, mahasiswa dapat menumbuhkan dan meningkatkan karakter antikorupsi serta mendukung perilaku antikorupsi.

## Simpulan
Penyisipan  nilai-nilai  antikorupsi  dalam  pendidikan  kewarganegaraan  perlu  dilakukan  dan merupakan langkah yang baik dalam upaya pencegahan perilaku korupsi, khususnya melalui lem- baga pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memandang bahwa pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi sangat penting untuk dipelajari dan juga relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Berbagai alasan telah diberikan oleh mahasiswa, diantaranya dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan anti korupsi, terutama sebagai war- ga negara muda, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan PAK yang ada dapat membangun karakter,  dapat  menjaga  keutuhan  Indonesia,  menciptakan  basis  pengetahuan  untuk  menjadi warga negara yang baik, bisa mengurangi dan bahkan menolak perilaku korupsi, membangun budaya anti korupsi, dan menjadi haluan untuk berbangsa dan bernegara. Selanjutnya penelitian ini  dibatasi  pada  persepsi  awal  mahasiswa  tahun  pertama  terhadap  pelaksanaan  pendidikan kewarganegaraan  dan  antikorupsi,  penelitian  selanjutnya  dapat  lebih  difokuskan  pada  maha-
siswa yang lebih tua atau mahasiswa tahun atas yang sudah terbiasa dengan kondisi akademik universitas. Setelah itu, penelitian ini juga berfokus pada melihat persepsi mahasiswa, yang hanya terbatas  pada  aspek  penting  dan  relevansinya  mata  kuliah  kewarnageraan  dan  PAK,  untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan lebih banyak aspek persepsi.

## Refleksi
Penelitian  yang  telah  dilakukan  merupakan  cara  bagi  peneliti  untuk  melihat  implementasi program  pendidikan  antikorupsi  berdasarkan  persepsi  mahasiswa.  Penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencegahan perilaku korupsi di Indonesia, khususnya di Tingkat  Pendidikan  Tinggi.  Kami  berasumsi  bahwa  perlu  adanya  penelitian  yang  berkesinam- bungan terhadap penerapan Program Pendidikan Antikorupsi. Kajian berkelanjutan dapat berupa evaluasi, pengembangan bahan ajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik, pengamatan nilai-nilai  antikorupsi  peserta  didik,  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan dan peningkatan Program Pendidikan Anti Korupsi yang sedang dijalankan.

## Ucapan Terimakasih
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak IAI Nusantara Batang Hari dan semua peserta yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Amozurrutia, J. A., & Servós, C. M. (2011). Excel spreadsheet as a tool for social narrative analysis. Quality & Quantity , 45 (4), 953 – 967. https://doi.org/10.1007/s11135-010-9406-
9
Arif, D. B., Aulia, S. S., Supriyadi, S., & Asmorojati, A. W. (2019). Panduan insersi pendidikan antikorupsi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan . Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baskarada, S. (2014). Qualitative case study guidelines. The Qualitative Report , 19 (40), 1 – 25. Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. Journal of Research in Nursing , 25 (8), 652 – 661. https://doi.org/10.1177/1744987120927206 Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. BMC Medical Research Methodology , 11 (1), 100. https://doi.org/10.1186/1471- 2288-11-100
Cuga, C. (2018). Civic education as vehicle of multicultural education in building democratic citizen. Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018) . https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.40
Dridi, M. (2013). Corruption and economic growth: the transmission channels. Journal of Business Studies Quarterly , 4 (4), 121 – 152.
Etikan, I. (2017). Sampling and sampling methods. Biometrics & Biostatistics International Journal , 5 (6). https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149
Glaeser, E. L., & Saks, R. E. (2006). Corruption in America. Journal of Public Economics , 90 (6 – 7), 1053 – 1072. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2005.08.007
Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah Pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ,
5 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.31571/pkn.v5i1.2561 Hambali, G. (2020). Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (1), 31 – 44. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.621 Isra, S., Yuliandri, Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. International Journal of Law, Crime and Justice , 51 , 72 – 83.
https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.07.001
Jamieson, K. H. (2013). The challenges facing civic education in the 21st century. Daedalus , 142 (2), 65 – 83. https://doi.org/10.1162/DAED_a_00204 Komara, E. (2017). Curriculum and civic education teaching in Indonesia. EDUCARE , 10 (1). https://doi.org/10.2121/edu-ijes.v10i1.929
Kubbe, I., & Engelbert, A. (2018). Corruption and the impact of democracy. Crime, Law and Social Change , 70 (2), 175 – 178. https://doi.org/10.1007/s10611-017-9732-0 Levinson, M. L. (2014). Citizenship and civic education. In D. C. Phillips (Ed.), Encyclopedia of educational theory and philosophy . SAGE. http://nrs.harvard.edu/urn- 3:HUL.InstRepos:12701475
Li, H., Kuang, X., & Liang, M. (2020). The changes in Hong Kong students ’ perceptions of the ‘ good citizen ’ : Implications for implementing civic education curriculum. Educational Studies , 1 – 16. https://doi.org/10.1080/03055698.2020.1852072
Li, Q., & An, L. (2020). Corruption takes away happiness: Evidence from a cross-national study.
Journal of Happiness Studies , 21 (2), 485 – 504. https://doi.org/10.1007/s10902-019- 00092-z
Maiyaki, A. A. (2010). The effects of corruption on the Nigerian economy. IBA Business Review , 5 (2).
McAlister, A., Lee, D., Ehlert, K., Kajfez, R., Faber, C., & Kennedy, M. (2017). Qualitative coding: An approach to assess inter-rater reliability. 2017 ASEE Annual Conference & Exposition Proceedings . https://doi.org/10.18260/1-2--28777 McGuirk, P. M., & O ’ Neill, P. (2016). Using questionnaires in qualitative human geography. In I. Hay (Ed.), Qualitative Research Methods in Human Geography . Oxford University Press. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi (No. 44).
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi .
Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia.
Critical Asian Studies , 47 (4), 587 – 610. https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991 Nurdin, E. S. (2015). The policies on civic education in developing national character in indonesia. International Education Studies , 8 (8), 405 – 411. https://doi.org/10.5539/ies.v8n8p199
Prabowo, H. Y. (2014). To be corrupt or not to be corrupt. Journal of Money Laundering Control ,
17 (3), 306 – 326. https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2013-0045 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, (2012).
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sekretariat Jenderal MPR RI.
Rinenggo, A., Kusumawati, I., Stiyawan, Z., & Sutiyono, S. (2022). Anti-corruption education in the family, community, school, and state. Academy of Education Journal , 13 (1), 84 – 102. https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.975 Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2010). Essentials of organizational behavior (11th ed.). Pearson Education Inc.
Rothstein, B. (2010). Corruption, happiness, social trust and the welfare state: A causal
mechanisms approach (2010:09; Working Papers 2010:09). http://hdl.handle.net/2077/39057 Rothstein, B., & Eek, D. (2009). Political corruption and social trust. Rationality and Society , 21 (1), 81 – 112. https://doi.org/10.1177/1043463108099349 Simons, H. (2009). Case study research in practice . SAGE publications.
Tay, L., Herian, M. N., & Diener, E. (2014). Detrimental effects of corruption and subjective well- being. Social Psychological and Personality Science , 5 (7), 751 – 759. https://doi.org/10.1177/1948550614528544
Thomas, G. (2011). A typology for the case study in social science following a review of definition, discourse, and structure. Qualitative Inquiry , 17 (6), 511 – 521. https://doi.org/10.1177/1077800411409884 Transparency International. (2021). Corruption perception index . Transparency International. https://www.transparency.org
Ugur, M., & Dasgupta, N. (2011). Evidence on the economic growth impacts of corruption in low- income countries and beyond: a systematic review . EPPI-Centre Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London.
Yolda ş , Ö. B. (2015). Civic education and learning democracy: Their importance for political participation of young people. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 174 , 544 – 549. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.703