SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue III, September 2023; 688-704 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.35715 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 3, September 2023
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar; Analisis Qiyas Mazhab al-Syafi ’i dan Maslahah Mursalah Mazhab Maliki
Azfar Aswin Adhlil Pratama 1* , Fadli Andi Natsif 2 , Muhammad Anis 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: 1 azfar1602@gmail.com, 2 adlianfa66@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 28 October 2022] [Reviewed: 01 September 2023] [Revised: 07 September 2023] [Accepted: 07 September 2023] [Published: 31 September 2023]

## Abstrak
Dana di desa di setiap tahun telah teranggarkan, baik berasal dari pemerintah di atasnya maupun dari Badan usaha Desa itu sendiri. Pezgelolaan dana desa dengan baik akan berdampak kepada kepuasan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Pokok  masalah pada  penelitian  ini  adalah  Bagaimana strategi mengelola dana terhadap kepuasan masyarakat di Desa harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa serta bagaimana  pandangan  Maslahah  Syaf i’ iah  dan  Malikia  Dalam  Pengelolaan  Dana  terhadap kepuasan  masyarakat  Desa  Harapan,  Kecamatan  Bontosikuyu,  Kabupaten  Kepulauan  Selayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi mengelola dana terhadap kepuasan masyarakat di Desa harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa serta pandangan Maslahah Syafiah  dan Malikia Dalam Pengelolaan Dana terhadap kepuasan masyarakat Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten  Kepulauan  Selayar.  Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  kualitatif  yang berusaha  mendapatkan  informasi  tentang  objek  yang  diteliti  sesuai  realitas  yang  ada  dalam Lapangan  dengan  menggunakan  metode  wawancara,  dan  pengumpulan  data.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa strategi pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu menggunakan strategi musyawarah, transparansi, akuntabel dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat  desa  harapan.  Pandangan  Maslahah  Syafi ’ iah  dan  Malikiyah  mengedepankan kemaslahatan  untuk  kepentingan  umum  dan  termasuk  ke  dalam  kategori  mashlahah  dharuri. Pentingnya  pendekatan  kemaslahatan  mulai  dari  tahap  perencanaan  pembangunan  sampai  ke tahap  pembangunan  hingga  ke  tahap  evaluasi  impek  dari  pembangunan  yang  di  lakukan pemerintah desa harapan guna terwujudnya desa yang maju dan berkembang.
Kata Kunci: Dana Desa; Qiyas; Maslahah Mursalah; Mazhab al-Syafi'i, Mazhab Maliki.

## Abstract
Funds in the village every year have been explained, both from the government above it and from the  Village  business  entity  itself.  Good  management  of  village  funds  will  have  an  impact  on community  satisfaction  and  welfare.  The  main  problem  in  this  study  is  how  the  strategy  of managing  funds  for  community  satisfaction  in  Harapan  Village,  Bontosikuyu  District,  Selayar Islands Regency, Based on Law No.6 of 2014 concerning villages and how Maslahah Syafi'iah and Malikia views Fund Management on the satisfaction of the people of Harapan Village, Bontosikuyu District, Selayar Islands Regency. The purpose of this study is to determine the strategy of managing funds for community satisfaction in Harapan Village, Bontosikuyu District, Selayar Islands Regency,
Based on Law No.6 of 2014 concerning villages and the views of Maslahah Syafiah and Malikia in Fund  Management  on  the  satisfaction  of  the  people  of  Harapan  Village,  Bontosikuyu  District, Selayar Islands Regency. The method used is a qualitative research method that seeks to obtain information  about  the  object  under  study  according  to  the  reality  in  the  field  using  interview methods,  and  data  collection.  The  results  showed  that  the  ADD  management  strategy implemented by the government of Harapan Village, Bontosikuyu District, Selayar Islands Regency is using a strategy of deliberation, transparency, accountability and responsibility in increasing the satisfaction and welfare of the Harapan village community. The views of Maslahah Shafi'iah and Malikiyah prioritize the benefit of the public interest and are included in the category of mashlahah dharuri. The importance of the benefit approach starting from the development planning stage to the development stage to the impact evaluation stage of development carried out by the village government hopes for the realization of a developed and developing village Keywords: Village Fund; Qiyas; Maslahah Mursale;, Madhhab al-Syafi'i, Madhhab Maliki

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan suatu negara yang terdapat berbagai macam budaya, ras, agama, dan  berbagai  suku  bangsa.  Dengan  itu  kita  harus  saling  menghormati  dan  saling  menghargai walaupun  banyaknya  perbedaan.  Kehidupan  kelompok  sangat  kuat  di  kalangan  masyarakat. 1 Islam  adalah  agama  yang  senantiasa  memberikan  pedoman  kepada  pengikutnya  bagaimana kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu segala hal mulai dari hal kecil hingga hal besar diatur dalam agama Islam. Al- Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw adalah p egangan umat Islam dalam menjalankan kehidupannya dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan di dalam al- Qur’an dan Sunnah merupakan wujud keimanan terhadap Allah swt. dan Rasul - Nya. 2 Islam dapat dikategorisasikan ke dalam tiga konfigurasi yang saling memiliki hubungan yang harmonis. Ketiga bentuk konfigurasi tersebut adalah aqidah, ibadah dan muamalah. 3
Sumber  hukum  sekunder  dalam  Islam  adalah mashlahah  mursalah,  dimana  mashlahah mursalah merupakan hukum  yang  ditetapkan untuk  menerapkan  kaidah-kaidah  dan  perintah- Nya terhadap peristiwa baru  yang tidak  ada nashnya. 4 Kemashlahatan  dalam  Islam  digunakan sebagai petunjuk ketika ada musuh, dan harta sedikit yang dimiliki oleh sebuah negara, karena
1 Sri Rahayu Saharuddin and Hamzah Hasan, “Songkabala Di Kalangan Masyarakat Keluruhan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat),” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 541 – 57, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15456.
2 Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak- Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 255 – 69, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193.
3 Abdi  Wijaya,  “Hukum  Islam  Dan  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  (Telaah  UU  N0.  3/2006  Dan  UU  N0.  50/2009),” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 129 – 39, https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318.
4 Asriadi and Mulham Jaki Asti,  “Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota  Makassar: Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2023): 353 – 64, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.VI.26135.
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar; Analisis Qiyas Mazhab al- Syafi’i dan Maslahah Mursalah Mazhab Maliki Azfar Aswin Adhlil Pratama, et. al.
membelanjakan yang kurang urgent dan kurang manfaat. 5 Kemashlatahan seperti itu tidak ada penguatnya dan tidak ada dalil yang membatalkannya, namun termasuk ketentuan syariat dalam menjaga  agama. 6 Semua  kegiatan  ekonomi  adalah  bagian  dari  kehidupan  semua  orang. Kebahagiaan  merupakan  tujuan  kehidupan  manusia.  Manusia  akan  memperoleh  kebahagiaan ketika  semua  kebutuhan  baik  dhohir  maupun  bathin,  dan  segala  keinginan  terpenuhi.  Setiap waktu manusia membuat keputusan mengenai cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. 7
Seperti  halnya  Kebijakan  otonomi  daerah  yang  memberikan  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. 8 Desa memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahannya  sendiri  sesuai perundangan. 9 Dengan diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa  menjadi  semakin  kuat  ini  karena  pemerintah  desa  diyakini  lebih  mampu  prioritaskan kebutuhan  dan  kemaslahatan  masyarakat  dibandingkan  pemerintah  kabupaten  yang  secara nyata memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit.
Pengelolaan  ekonomi  pedesaan  merupakan  kegiatan  holistik  yang  meliputi perencanaan,  pengelolaan,  tata  kelola,  pelaporan  dan  pelaporan  ekonomi  pedesaan. 10 Pengelolaan  keuangan  yang  dimaksud  adalah  pengelolaan  belanja  desa  untuk  mendukung rancangan dan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Anggaran tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen APBD adalah ADD. Pengelolaan ekonomi pedesaan merupakan mandat
5 Muhammad Asbar and Abdi Wijaya, “Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, no. 2 (May 2021):  502 – 11, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18456.
6 Arif  Rahman,  “Al -Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama  Tentang  Makna Maslahat,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan
Mazhab
1, no. 1 (2019): 25 – 41, https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
7 Eka Rahayuningsih and M Lathoif Ghozali, “Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 1 (2021): 135 – 45, https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929.
8 Nengsi  Warnia,  “Pengelolaan  Alokasi  Dana  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Masyarakat  Desa  Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2021).
9 Sofyan Sofyan et al., “Islamic Law Legislation In An Effort To Reform Indonesia’s National Law,” Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 22, no. 1 (2022): 93 – 104, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369.
10 Nurjannah  Nurjannah  and  M  Wahyuddin  Abdullah,  “Cash  Waqf:  Economic  Solution  during  the  Covid -19 Pandemic,” FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 6, no. 2 (2020): 223 – 42, https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.3058.
yang  diberikan  kepada  pemerintah  desa  untuk  mendorong  tata  pemerintahan  yang  baik. Menurut  UNDP  (1997),  good  governance  ditandai  dengan  akuntabilitas,  transparansi, partisipasi, aturan hukum, tanggap, konsensus, pemerataan, efisiensi dan efektivitas, dan visi strategis. 11
Pengelolaan ADD seringkali tidak dapat dipisahkan dari APBD karena ADD merupakan bagian dari pendapatan daerah, seperti transfer pendapatan. Peraturan tentang pengelolaan ADD  tertuang  dalam  Permendagri  nomor  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan daerah. Tingkatan pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah  perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban. Umumnya  tahapan  perencanaan  dilakukan  pada  tahun  sebelumnya  yaitu  akhir  tahun  2016. Meskipun  proyek,  pengelolaan,  pertanggungjawaban  dan  pelaporan  dilakukan  pada  tahun berjalan
Kepulauan Selayar memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, termasuk potensi pariwisata dan pertanian, yang merupakan aset penting bagi kesejahteraan penduduknya. Dalam konteks  ini, maslahah  syafi'iyah dan malikiyah menjadi  dua  perspektif  penting  yang  dapat digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa. Berbagai kasus korupsi dan pengelolaan dana desa yang tidak efisien telah menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana dana desa dikelola di Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan sejauh mana pengelolaan tersebut memenuhi prinsip-prinsip maslahah syafi'iyah dan malikiyah. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat  desa  dan  mencapai  tujuan  pembangunan  yang berkelanjutan.  Melalui  pendekatan  yang  mengintegrasikan  prinsip-prinsip maslahah  syafi'iyah dan malikiyah ,  penelitian  ini  akan  memberikan  pemahaman  yang  lebih  holistik  tentang bagaimana  dana  desa  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa sambil memperhatikan nilai-nilai agama dan kepentingan dunia.
11 Muhadam Labolo, Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015). h. 82
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar; Analisis Qiyas Mazhab al- Syafi’i dan Maslahah Mursalah Mazhab Maliki Azfar Aswin Adhlil Pratama, et. al.

## 2. Literatur Review
Dalam  penelitian  terdahulu  ini  digunakan  beberapa  literatur  yang  masih  berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah: Pertama, Skripsi yang berjudul, Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur , disusun  oleh  Nur  Ainurrohma,  Universitas  Diponegoro  Semarang,  2015.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pembangunan  fisik  dan  pemberdayaan  dapat  meningkatkan  peranan BUMDes,  BUMDes  meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  pembangunan  fisik  tidak menyebabkan  peningkatan  pendapatan  masyarakat,  program  pemberdayaan  dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kedua, Penelitian  yang  berjudul,  Efektivitas  Dana  Desa  (DD)  Terhadap  Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kecamatan  Pineleng  Kabupaten  Minahasa.  disusun  oleh  Muh. Aditya, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang ada di Kecamatan Pineleng berkembang secara efektif dengan nilai diatas 100  persen  yang  menyatakan  bahwa  Dana  Desa  memiliki  tingkat  Efektivitas  serta  memiliki dampak  yang  positif  sesuai  dengan  hasil  penyuluhan  secara  langsung  kepada  masyarakat  di Kecamatan Pineleng.
Ketiga, Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah) , disusun oleh Widiyanti, Universitas Negeri Mataram, 2017. Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD 2016  - 2017 di Desa Rejosari Mataram sudah menggunakan asas adil dan merata di beberapa desanya yaitu Desa Rejo Katon dan Rejo Makmur. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD 2016 - 2017 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Perbedaan  dalam  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  yang  dilakukan  penulis diantaranya  terdapat  pada  tempat  penelitian,  namun  penelitian  ini  fokus  dalam  mengkaji pengelolaan dana Desa dari Penelitian terdahulu diatas semua menerapkan metode penelitian kualitatif, begitupun penelitian ini juga akan menerapkan metode kualitatif dalam menganalisis kemampuan  pemerintah  Desa  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  untuk  meningkatkan pendapatan masyarakat.
Konsep  Maslahah  mursalah  menjadi  landasan  teoritis  dalam  penelitian  ini.  Konsep Masalaha  mursalah  yang  dikemukakan  oleh  al-Ghazali,  yang  dijadikan  kriteria  untuk menentukan  kehidupan  adalah  kehendak  dan  tujuan  syara',  bukan  kehendak  dan  tujuan manusia,  karena  hidup manusia tidak  bergantung  pada  kehendak  syara'  tetapi  sering  sesuka hati.  Tujuan  syara'  yang  harus  dilindungi  adalah  perlindungan  iman,  perlindungan  jiwa, perlindungan  akal,  perlindungan  keturunan,  dan  perlindungan  harta.  Ketika  seseorang melakukan suatu perbuatan yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga lima sifat, itu disebut Maslahah. 12
Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:
a. Al-Maslahah al-Daruriyah , (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
b. Al-Maslahah  al-Hajjiyah ,  (kepentingan-kepentingan  esensial  di  bawah  derajatnya  al- maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah , (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka  tidak  akan  mengakibatkan  kesempitan  dalam  kehidupannya,  sebab  ia  tidak  begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. 13
Dengan  menggunakan pendekatan  maslahah  mursalah  makan  diharapkan  penggunaan dana  desa  sesuai  dengan  tujuan  dialokasikan  penggunaan  dana  desa  yang  tertuang  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
b. Meningkatkan  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  di  tingkat  desa  dan pemberdayaan masyarakat.
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
12 Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al - Ghazali,” Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 2, no. 1 (2018): 115 – 63.
13 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al- Fiqh, Terj. Saefullah Ma’shum , IX (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005). h. 426
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar; Analisis Qiyas Mazhab al- Syafi’i dan Maslahah Mursalah Mazhab Maliki Azfar Aswin Adhlil Pratama, et. al.
d. Meningkatkan  pengamalan nilai-nilai  keagamaan,  sosial  budaya  dalam  rangka  mewujudkan peningkatan sosial.
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  lapangan  atau  biasa disebut  dengan Field  Research  Kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sumber data  berasal  dari  sumber  data  primer  yakni  pihak  yang  berkaitan  langsung  dengan  objek penelitian, dan juga sumber data sekunder yakni tulisan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan  topik  penelitian.  Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data-data yang diperoleh diedit dan diklarifikasi secara sistematis untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar
Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa per  tahunnya.  Dana  tersebut  digunakan  untuk  pembangunan  desa  demi  tercapainya pembangunan  nasional.  Setiap  tahun.  Setiap  tahun,  desa  memperoleh  Dana  Desa  hingga 1.177.887.000.  Dalam  penggunaannya,  30%  dari  Dana  Desa  digunakan  untuk  operasional. Sedangkan  sisanya,  70%  digunakan  untuk  pembangunan.  Dana  Desa  dikatakan  efektif  apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan Dana Desa sendiri. Dana Desa  ada  untuk  mewujudkan  pembangunan-pembangunan  di  Desa.  Pengelolaan  dana  desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Di Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan  Selayar.  Upaya-upaya  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  sangat berkaitan  dengan  peran  pemerintah  itu  sendiri  dalam  proses  pembangunan.  Aktivitas pembangunan ini diharapkan  dapat  membantu masyarakat  desa  dalam bidang  perekonomian
dan kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktivitas pembangunan yang ada di desa bisa membawa perubahan bagi masyarakat dari segi kehidupannya. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan adalah sebagai berikut:
Pertama, Pembangunan  sektor  jalan  Dalam  pelaksanaan  di  bidang  pembangunan, pemerintah desa  harapan telah  melaksanakan beberapa  kegiatan  yaitu pembangunan  jalanan dan jalan tani. Dalam wawancara dengan bapak Haris, dikatakan bahwa:
“ kambe  inni  masyarakat  desa  harapan  attarima  kasihkang  mange  ri  pamarentah  desa saba’ labuakangkan Lalang mange ri koko surngan pole la la paka baji Lalang nu da’a injo mange ri dusun-dusun ” 14
Dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa harapan  itu  pasti  dari  permintaan  masyarakat.  Dan  pembangunan  jalan  yang  dilakukan  bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat di desa harapan.
Kedua, Pembangunan  Pos  Pelayanan  Terpadu  (POSYANDU),  mesjid,  sanggar  seni. Posyandu  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  kesehatan  bersumber  dari  masyarakat  yang dikelola  dan  diselenggarakan  dari,  oleh  dan  untuk  Bersama  yang  bertujuan  untuk memberdayakan  masyarakat  di  desa  harapan.  Mesjid  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya meningkatkan  pembangunan  yang  bersifat  islami  karena  dijadikan tempat untuk  beribadah  di desa harapan.
Ketiga, Pembangunan  Badan  usaha  milik  desa  (BUMDES)  Pemerintah  desa  melakukan pemberdayaan  di  bidang  ekonomi  yaitu  dengan  mengadakan  BUMDES  yang  bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, program ini salah satunya adalah pelatihan menjahit dan tempat wisata punagaan. Dalam kegiatan ini pemerintah mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa.
Adapun Hasil wawancara dengan pihak BPD yang mengatakan bahwa:
“ Pemerintah desa harapan sangat baik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa ini. Dalam LPJ yang di buat tidak pernah ada masalah yang di dapat oleh TIM BPD (Pemeriksa) ”. 15
Salah  satu  prinsip  pengelolaan  Dana  Desa  ini  bahwa  seluruh  kegiatan  harus  dievaluasi Bersama masyarakat. Hal ini diterapkan oleh pemerintah desa patilereng dalam mengevaluasi
14 Haris,  Masyarakat  Desa  Harapan  Kecamatan  Bontosikuyu  Kabupaten  Kepulauan  Selayar, Wawancara, Desa Harapan, 3 November 2022.
15 BPD,  Masyarakat  Desa  Harapan  Kecamatan  Bontosikuyu  Kabupaten  Kepulauan  Selayar, Wawancara, Desa Harapan, 3 November 2022
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar; Analisis Qiyas Mazhab al- Syafi’i dan Maslahah Mursalah Mazhab Maliki Azfar Aswin Adhlil Pratama, et. al.
laporan  pertanggungjawaban  guna  memberikan  informasi  terkait  pembangunan  yang  telah dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  Harapan.  Dengan  demikian  tahapan  pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa harapan berjalan baik karena melibatkan masyarakat selaku pekerja dan swasta sebagai pemberi bahan dalam pelaksanaan pembangunan  tersebut.  Tahapan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  sudah  efektif/baik, dimana penyusunan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) di susun oleh pemerintah desa yaitu TPK dibantu oleh siskudes dan kaur keuangan (bendahara) selanjutnya di verifikasi oleh sekdes selaku coordinator  PPKD  dan  disetujui  oleh  Kepala  Desa.  Maka  tahapan  pertanggungjawaban  yang dilakukan oleh pemerintah desa harapan dapat dikatakan efektif.
Strategi  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Harapan  Kecamatan  Bontosikuyu  Kabupaten Kepulauan  Selayar,  yang  baik  menunjukkan  keberhasilan  pengelolaan  dana  desa  dengan menjalankan  pengelolaan  dana  desa  sesuai  indikator  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu berdasarkan prinsip Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan Disiplin Anggaran. a. Transparansi
Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai laporan keuangan bahwa memang laporan  keuangan  tersebut  benar-benar  dibuat  secara  jujur  tanpa  ada  perubahan-perubahan yang berarti. Meskipun demikian, tetapi memang tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik seperti misalnya informasi yang dapat mengganggu keamanan dari organisasi itu sendiri. b. Akuntabel
Pemerintah desa melakukan prosedur dan mekanisme yang jelas, tepat, dan benar yang diatur  dalam  peraturan  perundang  undangan,  dengan  mengutamakan  pelayanan  kepada masyarakat,  mampu  mempertanggungjawabkan  hasil  kerja,  terutama  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat  umum,  memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  aparat  yang  melanggar hukum.
c. Partisipatif
Pemerintah desa sudah menjalankan partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat  ikut  berperan  aktif  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  karena  masyarakatlah  yang paling  mengerti  mengenai  permasalahan  yang  terjadi  di  lingkungannya.  dalam  pengelolaan keuangan  desa,  memang  tidak  melibatkan  seluruh  masyarakat  desa.  karena  tidak  semua masyarakat  desa  mengerti  dengan  pengelolaan  keuangan  dan  juga  jumlahnya  yang  cukup
banyak.  Setiap  desa  memiliki  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  lembaga  yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa.
d. Tertib dan Disiplin Anggaran
Pemerintah desa tertib dan disiplin anggaran dalam menulis rencana anggaran keuangan desa  pada  APBDes  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa).  APBDes  tersebut  berisi  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  juga  Rencana  Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya, RPJMDes dan RKPDes dibentuk dengan cara mengikut sertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya.
4.2. Analisis  Maslahah  Syafiah  dan  Malikia  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Harapan  di Kabupaten Kepulauan Selayar
4.2.1. Pandangan Imam Syafi ’i
Imam Syafi’i berpendapat  bahwa  semua  hukum  yang  dibebankan  manusia  telah terkandung di dalam al- Qur’an sebagai wahyu dari Allah SWT, sebagiannya disampaikan melalui penegasan yang pasti dan sebagian lainnya diberikan melalui ungkapan yang tidak tegas, tetapi disertai  dengan  petunjuk  yang  dapat  membimbing  para  mujtahid  untuk  menemukannya. Berkenaan  dengan  yang  kedua  inilah  para  ulama  diwajibkan  melakukan  pencarian ( Istinbath / ijtihad ) dengan mempedomani petunjuk- petunjuk yang ada itu. 16
Sebagai contoh Prinsip bahwa setiap kejadian menuntut ijtihad tersendiri tidak sejalan dengan kodifikasi hukum yang jelas mengekang kebebasan ijtihad para hakim. Menurut prinsip madzhab ini, seorang hakim haruslah mujtahid dan setiap mujtahid tidak boleh ber- taqlid . Jadi hakim tidak boleh ber- taqlid mengikuti pendapat orang lain, termasuk pendapat- pendapat yang telah  dikodifikasi. 17 Akan  tetapi,  karena  masalah  ini  berada  dalam  lingkup al-  Siyasah ,  maka pengaturannya  jelas  menjadi  wewenang  penguasa. 18 Tindakan  penguasa  harus  berorientasi kepada,  dan  ditujukan  untuk  kemaslahatan  umat.  Jadi,  bila  kodifikasi  sudah  dianggap  sebagai
16 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , 3rd ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).
17 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Makassar: Alauddin University Press, 2021).
18 Sulaeman Abdullah, Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam , ed. Pedoman Ilmu Jaya (Jakarta, 1996).
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar; Analisis Qiyas Mazhab al- Syafi’i dan Maslahah Mursalah Mazhab Maliki Azfar Aswin Adhlil Pratama, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 3, September 2023
kemaslahatan,  penguasa  boleh  melakukannya. 19 Walaupun  tidak  sesuai  dengan  pendirian madzhab, hal ini tidak dapat ditentang, demi kemaslahatan yang mengedepankan kepentingan umum.
Tetapi, apabila tidak ada kejelasan hukum di dalamnya maka ditempuh dilalah melalui jalan yang hak, yaitu dengan melakukan ijtihad , dan ijtihad itu adalah qiyas . Penggunaan qiyas yang  bertumpu  pada 'illat, sebagiannya  terkandung  dalam  maslahah  mursalah.  Di  sisi  lain, penggunaan  qiyas  yang  dilakukan  oleh  imam Syafi'i terkandung  upaya  untuk  mewujudkan kemaslahatan  umat  manusia.  Atas  dasar  itu,  penerapan  qiyas  sebenarnya  ditujukan  untuk kemaslahatan umat manusia tersebut, terutama untuk menjawab masalah-masalah yang tidak terdapat dalam nash. Berkaitan dengan hal ini, Husain Hamid Hassan tegas sekali menyatakan bahwa sesungguhnya al-mashlahah al-mursalah itu masuk ke dalam pengertian qiyas menurut pandangan Imam Syafi'i. 20
Argumennya didasarkan pada adanya persamaan antara unsur-unsur qiyas dengan unsur- unsur  yang  terdapat  di dalam al-mashlahah  al-mursalah .  Unsur  pada qiyas adalah:  1)  Adanya peristiwa yang tidak ada nash yang menentukan hukumnya secara jelas, 2) Adanya peristiwa yang terdapat  nash  yang  menunjukkan  hukumnya  yang  dapat  dikaitkan  peristiwa  yang  tidak  ada nashnya  tersebut  melalui  pengertian  maknawi,  3)  Peristiwa  yang  tidak  ada  nash  yang menunjukkan  itu  terkandung  di  dalam  suatu  kejadian  yang  ada  nashnya  secara  implisit. Sedangkan  unsur  yang  terdapat  dalam  maslahah  mursalah  adalah:  1)  Peristiwa  yang  ingin diketahui  hukumnya  melalui  al-maslahah  adalah  peristiwa  yang  tidak  ada  nash  yang menunjukkan  hukumnya  secara  jelas,  seperti  jaminan  atau  ganti  rugi  para  pekerja  apabila merusak barang yang dikerjakan, 2) Adanya nash yang menunjukkan hukum syariat atas suatu peristiwa yang maknanya dapat ditemukan oleh para mujtahid, 3) Peristiwa yang tidak ada nas secara  jelas  tersebut  memiliki  makna  yang  sama  dengan  makna  yang  terkandung  di  dalam peristiwa yang ada nashnya. Dengan demikian, maka ia menyatakan bahwa terdapat beberapa kesamaan  dalam  kegiatan  penetapan  hukum  melalui qiyas dan al-maslahah  al-mursalah. Sementara  itu al-  Ghazali ,  dalam  kitab Ushul Fiqihnya  membahas  persoalan mashlahah
19 Abdul Syatar et al., “Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID - 19 Fatwa; Indonesia Case,” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 20, no. 1 (2022): 48 – 59, https://doi.org/10.31941/PJ.V20I1.1717.
20 Arif Budiman Syahrir, “Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy - Syatibi” (IAIN Parepare, 2022).
mursalah .  Ia  mengatakan  ada  beberapa  syarat  yang  dapat  dijadikan hujjah dalam mengistimbatkan hukum, yaitu maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara ’. 21
Berdasarkan  teori  diatas,  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  Bersama masyarakat  merupakan  ijtihad  guna  terwujudnya  Desa  Harapan  untuk  lebih  maju  dan berkembang. Aktivitas pembangunan ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam bidang  perekonomian  dan  kepentingan  rakyat  desa  secara  umum.  Selain  itu,  segala  aktivitas pembangunan  yang  ada  di  desa  bisa  membawa  perubahan  bagi  masyarakat  dari  segi kehidupannya. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti;
a. Pembangunan  sektor  jalan Dalam pelaksanaan di  bidang pembangunan, pemerintah  desa harapan telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu pembangunan jalanan dan jalan tani bahwa  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  harapan  itu  pasti  dari permintaan  masyarakat.  Dan  pembangunan  jalan  yang  dilakukan  bisa  bermanfaat  bagi kehidupan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat di desa harapan.
b. Pembangunan  Pos  Pelayanan  Terpadu  (POSYANDU),  mesjid,  sanggar  seni.  Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber dari masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan  dari,  oleh  dan  untuk  Bersama  yang  bertujuan  untuk  memberdayakan masyarakat  di  desa  harapan.  Masjid  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  meningkatkan pembangunan  yang  bersifat  islami  karena  dijadikan  tempat  untuk  beribadah  di  desa harapan.
c. Pembangunan  Badan  usaha  milik  desa  (BUMDES)  Pemerintah  desa  melakukan pemberdayaan  di  bidang  ekonomi  yaitu  dengan  mengadakan  BUMDES  yang  bertujuan meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  program  ini  salah  satunya  adalah  pelatihan menjahit dan tempat wisata Punagaan. Dalam kegiatan ini pemerintah mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program Dana Desa  dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  menciptakan kemaslahatan  umat,  kemandirian  dan  kepribadian  yang  bertanggungjawab.  Pemerintah Desa Harapan sangat terbantu dengan adanya Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat.
21 Saepul Aziz, “Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam,” Kementrian Agama , 2020.
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar; Analisis Qiyas Mazhab al- Syafi’i dan Maslahah Mursalah Mazhab Maliki Azfar Aswin Adhlil Pratama, et. al.
Hal ini sejalan dengan proses al-mursalah imam syafiiyah yang mengedepankan prinsip kehati-hatian  dan  agar  terhindar  dari  kemudaratan  dan  mengedepankan  kemaslahatan  untuk kepentingan  umum  dan  termasuk  ke  dalam  kategori maslahah dharuri ,  baik  menyangkut kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.
Dalam  perspektif  Imam  Syafi ’i yang  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  dan mementingkan  kemaslahatan  serta  mengategorikan  dalam maslahah  dharuri pada pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  bersama  masyarakat  di  Desa  Harapan memiliki  nilai  yang  sangat  penting.  Pembangunan  ini  dianggap  sebagai  sebuah  ijtihad  yang diarahkan  untuk  terwujudnya  kemajuan  dan  perkembangan  Desa  Harapan.  Pengelolaan  dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di wilayah ini menjadi suatu langkah yang bijak, sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang dianjurkan oleh Imam Syafi'iyah. Upaya pemerintah desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  berperan  penting  dalam  memajukan  perekonomian masyarakat  desa  dan  kepentingan  rakyat  secara  umum.  Dengan  melakukan  pembangunan, diharapkan  akan  ada  perubahan  signifikan  dalam  kehidupan  masyarakat  desa,  seperti peningkatan pendapatan,  infrastruktur  yang  lebih baik, dan  akses  yang  lebih  mudah terhadap layanan publik. Semua ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan universal yang merata bagi semua orang. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa harus senantiasa memperhatikan  kehati-hatian  dan  memastikan  bahwa  pembangunan  yang  dilakukan  tidak menimbulkan kemudaratan. Keputusan yang diambil harus selalu didasarkan pada analisis dan pertimbangan matang untuk memastikan bahwa kemaslahatan umum dan kepentingan rakyat desa  selalu  diutamakan.  Dengan  demikian,  pembangunan  di  Desa  Harapan  diharapkan  dapat menjadi  contoh  nyata  dari  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dan  kemaslahatan  dalam  rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.
4.2.2. Pandangan Imam Malik
Imam  Malik  menjadikan ma ṣ la ḥ ah  mursalah sebagai  dalil  hukum  dan hujjah dalam menetapkan  hukum.  Imam  Malik  mengajukan  tiga  syarat  dalam  menggunakan ma ṣ la ḥ ah mursalah yaitu: Pertama , adanya persesuaian antara ma ṣ la ḥ ah yang dipandang sebagai sumber dalil  yang  berdiri  sendiri  dengan  tujuan-tujuan  syariat (maqāṣ id  al- sharī’ah) .  Dengan  adanya persyaratan  ini,  berarti  ma ṣ la ḥ ah  tidak  boleh  menegasikan  sumber  dalil  yang  lain  atau bertentangan  dengan  dalil  yang qa ṭ 'iy . Kedua, ma ṣ la ḥ ah harus  masuk  akal  (rasionable),
mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. Ketiga, penggunaan dalil ma ṣ la ḥ ah ini adalah dalam  rangka  meng-hilangkan  kesulitan  yang  mesti  terjadi  ( raf'u ḥ araj  lazim ). 22 Dalam pengertian,  seandainya  ma ṣ la ḥ ah  yang  dapat  diterima  akal  itu  tidak  diambil,  niscaya  manusia akan mengalami kesulitan. 23 Hal ini sesuai dengan QS. al-Hajj ayat 78.
Terjemahnya:
“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar -benarnya. Dia telah memilih kamu dan  tidak  menjadikan  kesulitan  untukmu  dalam  agama.  (Ikutilah)  agama  nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu  dan  (begitu  pula)  dalam  (kitab)  ini  (Al- Qur’an)  agar  Rasul  (Nabi  Muhammad) menjadi  saksi  atas  dirimu  dan  agar  kamu  semua  menjadi  saksi  atas  segenap  manusia. Maka, tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah.
Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.” Dari teori di atas dapat di lihat bahwa Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Di  Desa  Harapan  Kecamatan  Bontosikuyu  Kabupaten  Kepulauan Selayar  Upaya-upaya  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  sangat  berkaitan dengan  peran  pemerintah  itu  sendiri  dalam  proses  pembangunan.  Aktivitas  pembangunan  ini diharapkan  dapat  membantu  masyarakat  desa  dalam  bidang  perekonomian  dan  kepentingan rakyat desa secara umum.
Dalam  konteks penggunaan  ma ṣ la ḥ ah  mursalah dalam pembangunan di Desa  Harapan Kecamatan  Bontosikuyu  Kabupaten  Kepulauan  Selayar,  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Imam Malik. Tiga syarat yang diajukan oleh Imam Malik dalam menggunakan ma ṣ la ḥ ah mursalah tampak terpenuhi. Pertama , pembangunan  tersebut  selaras  dengan  tujuan-tujuan  syariat (maqāṣ id  al- sharī’ah )  dengan mengupayakan  peningkatan  kesejahteraan  dan  kemajuan  Desa  Harapan. Kedua ,  upaya pembangunan itu masuk akal ( rasionable) karena bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  secara  umum,  yang  merupakan  tindakan  yang  dapat diterima  secara  logis. Ketiga ,  penggunaan  ma ṣ la ḥ ah  dalam  konteks  ini  bertujuan  untuk menghilangkan  kesulitan  yang  mesti  terjadi,  seperti  kesulitan  ekonomi,  yang  dapat  dianggap sebagai  langkah  ijtihad  yang  sesuai  dengan  prinsip raf'u ḥ araj lazim.  Dengan  demikian,
22 Abdul Syatar et al., “Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Maslahah Mursalah,” KALOSARA: Family Law Review 2, no. 2 (2023): 84 – 97, https://doi.org/10.31332/KALOSARA.V2I2.4376.
23 Syahrir, “Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy - Syatibi.”
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar; Analisis Qiyas Mazhab al- Syafi’i dan Maslahah Mursalah Mazhab Maliki Azfar Aswin Adhlil Pratama, et. al.
penggunaan maslahah dalam pembangunan Desa Harapan sesuai dengan kerangka konseptual yang  diberikan  oleh  Imam  Malik  dan  dapat  dianggap  sebagai  upaya  yang  mendalam  dalam menerapkan prinsip-prinsip ma ṣ la ḥ ah dalam konteks pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan syariat Islam.

## 5. Kesimpulan
Pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Harapan  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  proses pengelolaan  dana  desanya  sudah  sesuai  dengan  tahapan  yang  ditetapkan.  Pada  Pengelolaan Dana Desa Harapan difokuskan kepada pembangunan desa seperti pembangunan fisik seperti jalan  tani,  jembatan,  posyandu,  dan  lainnya.  Dalam  segala  kegiatan  baik  dalam  perencanaan hingga pelaksanaan pemerintah desa turut melibatkan masyarakat desa sehingga pembangunan yang  berlangsung  sesuai  kebutuhan  masyarakat  desa.  Pengelolaan  dana  desa  dalam  upaya meningkatkan  pembangunan  di  wilayah  ini  menjadi  suatu  langkah  yang  bijak,  sejalan  dengan prinsip  kehati-hatian  yang  dianjurkan  oleh  Imam  Syafi'iyah.  Upaya  pemerintah  desa  dalam meningkatkan  pembangunan  berperan  penting  dalam  memajukan  perekonomian  masyarakat desa dan kepentingan rakyat secara umum. Dengan melakukan pembangunan, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat desa, seperti peningkatan pendapatan, infrastruktur yang lebih baik, dan akses yang lebih mudah terhadap layanan publik. Semua ini sejalan  dengan  prinsip  kemaslahatan  universal  yang  merata  bagi  semua  orang.  Penggunaan maslahah dalam pembangunan Desa Harapan sesuai dengan kerangka konseptual yang diberikan oleh Imam Malik dan dapat dianggap sebagai upaya yang mendalam dalam menerapkan prinsip- prinsip  ma ṣ la ḥ ah  dalam  konteks  pembangunan  desa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan syariat Islam.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Sulaeman. Dinamika  Qiyas  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Islam .  Edited  by  Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta, 1996.
Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. “ Konsep Ihtiy āṭ Imam Syafi ’ i Terhadap Anjuran  Menutup  Aurat  Bagi  Anak-Anak;  Analisis  Tindakan  Preventif  Pelecehan  Anak. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 255 – 69. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193.
Asbar, Muhammad, and Abdi Wijaya. “ Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat. ” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Dan Hukum 2, no. 2 (May 2021): 502 – 11. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18456.
Asriadi,  and  Mulham  Jaki  Asti. “ Peran  Pemerintah  Terhadap  Pekerja  Anak  Di  Wilayah  Kota Makassar: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. ” Shautuna: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 3,  no.  1  (2023):  353 – 64. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.VI.26135.
Aziz,  Saepul. “ Maslahah  Mursalah  Dalam  Kedudukannya  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam. ” Kementrian Agama , 2020.
Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh 1 . 3rd ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
Hidayatullah,  Syarif. “ Maslahah  Mursalah  Menurut  Al-Ghazali. ” Al-Mizan:  Jurnal  Hukum  Dan Ekonomi Islam 2, no. 1 (2018): 115 – 63.
Labolo, Muhadam. Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal . Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
Nurjannah, Nurjannah, and M Wahyuddin Abdullah. “ Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic. ” FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 6, no. 2 (2020): 223 – 42. https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.3058.
Rahayuningsih, Eka, and M Lathoif Ghozali. “ Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. ” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 1 (2021): 135 – 45. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929.
Rahman,  Arif. “ Al-Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama Tentang Makna Maslahat. ” Mazahibuna: Jurnal  Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41. https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
Saharuddin,  Sri  Rahayu,  and  Hamzah  Hasan. “ Songkabala  Di  Kalangan  Masyarakat  Keluruhan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat). ” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 541 – 57. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15456.
Sofyan, Sofyan, Lomba Sultan, Achmad Musyahid, and Mulham Jaki Asti. “ Islamic Law Legislation In  An  Effort  To  Reform  Indonesia ’ s  National  Law. ” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan Hukum 22,  no.  1  (2022):  93 – 104.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- risalah.vi.28369.
Syahrir,  Arif  Budiman. “ Konsep  Maslahah  Dalam  Ekonomi  Islam  Menurut  Asy-Syatibi. ” IAIN Parepare, 2022.
Syatar,  Abdul,  Achmad  Abubakar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  Chaerul  Mundzir,  and Muammar Bakry. “ Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case. ” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 20, no. 1 (2022): 48 – 59. https://doi.org/10.31941/PJ.V20I1.1717.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar; Analisis Qiyas Mazhab al- Syafi’i dan Maslahah Mursalah Mazhab Maliki Azfar Aswin Adhlil Pratama, et. al.
Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Makassar: Alauddin University Press, 2021. Syatar,  Abdul,  Rifaldi  Rifaldi,  Muammar  Bakry,  Zulhas ’ ari  Mustafa,  and  Mulham  Jaki  Asti. “ Pencantuman  Labelisasi  Halal  Bagi  Kepercayaan  Konsumen  Perspektif  Maslahah Mursalah. ” KALOSARA: Family Law Review 2, no. 2 (2023): 84 – 97. https://doi.org/10.31332/KALOSARA.V2I2.4376.
Warnia, Nengsi. “ Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Balambano  Kecamatan  Wasuponda  Kabupaten  Luwu  Timur  Tahun  2019. ” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2021.
Wijaya, Abdi. “ Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari ’ ah (Telaah UU N0. 3/2006 Dan UU N0. 50/2009). ” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 129 – 39. https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318.
Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma ’ shum . IX. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.