Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Mifthahul Jannah miftahul0108@gmail.com
Raffles Raffles@unja.ac.id
Evalina Alissa evalin_alissa@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 20 Maret 2021; Accepted: 14 Juni 2021; Published: 14 Juni 2021

## Abstract
This  study  aims  to  indentify  and  analyze  (1)  the  arrangements  regarding  the  form  of  legal protection for depositors at Sharia MFIs, (2) the limitations regarding the authority of OJK to depositors  at  Sharia  MFIs.  The  research  method  used  is  juridical  normative  using  a  statute approach,  conceptual  approach  and  case  approach.  The  results  of  this  research  are  (1) Regulations  regarding  the  form  of  legal  protection  for  depositors  in  the  form  of  preventive protection are clearly contained in the laws regarding MFIs. Meanwhile, repressive protection in the form of dispute resolution is carried out at the Religious Court,and it can be resolved through  other  means  based  on  the  agreement  of  the  disputing  parties  if  it  is  stated  in  the agreement. Legal protection regarding depositing customer funds in the form of LPS can be found in Article 19 of the laws regarding MFIs, government regulations that further explain the LPS rules for this Sharia MFIs do not yet exist, so it can be said that this LPS has not yet been  formed,  (2)  The  limitations  of  the  OJK's  authority  are  include  about  regulation, supervision  and  settlement  of    Sharia  MFIs,  especially  in  terms  of  solvency  and  liquidity difficulties  which  are  assisted  by  the  Regency/City  Government  or  other  appointed  parties. Furthermore,  the  Ministry  of  Cooperatives  conducts  the  inspection  with  the  Ministry  of Internal Affairs and OJK on Sharia MFIs in terms of licensing and guidance.
Keywords: Legal Protection, Depositor, Sharia MFIs.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  (1)  pengaturan  mengenai bentuk  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  penyimpan  pada  LKM  Syariah,  (2)  batasan mengenai  kewenangan  OJK  kepada  nasabah  penyimpan  pada  LKM  Syariah.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ) dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  Pengaturan
Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 261 - 280 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
mengenai bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan berupa  perlindungan preventif sudah secara jelas terdapat pada undang-undang mengenai LKM. Sedangkan perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui cara lain berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa bila dicantumkan pada  perjanjian.  Perlindungan  hukum  mengenai  dana  nasabah  penyimpan  berupa  LPS dapat ditemukan pada undang-undangan mengenai LKM Pasal 19, peraturan pemerintah yang  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  aturan  LPS  pada  LKM  Syariah  ini  belum  ada sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  LPS  ini  belum  dibentuk,  (2)  Batasan  kewenangan  OJK diantaranya mengenai pengaturan, pengawasan serta penyelesaian terhadap LKM Syariah terutama  dalam  hal  kesulitan  solvabilitas  dan  likuiditas  yang  dibantu  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  atau  kepada  pihak  lain  yang  ditunjuk.  Sedangkan  Kementerian Koperasi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan OJK pada LKM Syariah dalam hal perizinan dan pembinaannya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyimpan, LKM Syariah.

## A. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  adalah  kegiatan  usaha  yang berpengaruh  besar  terhadap  kontribusi  perekonomian  di  Indonesia  yang  dijalankan menggunakan  modal  kecil  yang  dilakukan  pula  oleh  pengusaha  kecil.  Salah  satu  upaya pendorong dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan  menengah  ke  bawah  dan  UMKM  dalam  menjalankan  usahanya  adalah adanya dukungan yang komprehensif dari Lembaga Keuangan yang bersifat formal seperti Perbankan.  Namun  realitas  dalam  pelaksanaannya,  akses  dalam  penyediaan  dana  untuk UMKM  ini  sering  kali  mengalami  kendala  dikarenakan  permasalahan  jaminan  dan permasalahan  kelembagaannya  seperti  badan  hukum,  perizinan  serta  identitas  pribadi dalam menjalankan usahanya. Meskipun begitu, masalah tersebut dapat diatasi oleh adanya suatu  Lembaga  Keuangan  yang  dikategorikan  non-Bank  yang  mana  dalam  menjalankan kegiatannya  ia  memberikan  jasa  untuk  mengembangkan  usaha  serta  memberdayakan masyarakat  yang  dalam  pendiriannya  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  masyarakat  yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
LKM  mulai  berkembang  sejak  akhir  tahun  1990-an. Seiring  dengan perkembangannya  yang  sangat  pesat  di  Indonesia,  masyarakat  dapat  menerima  dengan mudah keberadaan LKM ini terutama LKM dengan sistem syariah. LKM Syariah tentunya dapat  diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat  karena  mayoritas  penduduknya  menganut agama Islam. Hal ini tentunya membuat LKM Syariah dijadikan sebagai pilihan yang tepat oleh masyarakat karena mampu menarik minatnya dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Sehingga  tidak dapat dipungkiri bahwa LKM Syariah memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan perekonomian nasional yang secara tidak langsung berdampak terhadap pertumbuhan Lembaga Keuangan di Indonesia.
Perkembangan yang terjadi pada LKM tentunya tidak lepas dari problematik hukum yang  ada.  Hal  ini  diawali  oleh  LKM  yang  melakukan  kegiatan  penghimpunan  dana simpanan/tabungan  pada  masyarakat  yang  menyebabkan  timbulnya  permasalahan mengenai  kelegalitasannya  karena  bertentangan  dengan  undang-undang  mengenai Perbankan  Pasal  16.  Pasal  tersebut  menyatakan  pelarangan  mengenai  adanya  kegiatan penghimpunan dana simpanan lain pada masyarakat, kecuali ada peraturan tersendiri yang mengaturnya.  Terkait  masalah  itulah  pemerintah  terdorong  untuk  membentuk  suatu peraturan mengenai  LKM.  Peraturan  tersebut  tentunya  dibentuk    dengan melalui  proses yang tidak mudah. Sehingga pada tahun 2013 hal tersebut baru bisa direalisasikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. 1 Adanya  undang-undang  tentang  LKM  ini  tentunya  sangat  membantu  dalam memberikan  kepastian  hukum  mengenai  perlindungan  hukum  yang  nantinya  akan diberikan kepada nasabah LKM baik yang konvensional ataupun syariah. Hanya saja dengan adanya  peraturan  itu  membuat  terjadinya  dualisme  pengaturan  bagi  LKM  Syariah.  LKM Syariah  di  Indonesia  lebih  dikenal  dengan Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT)  yang  pada umumnya  memilih  koperasi  sebagai  badan  hukumnya.  Secara  tidak  langsung  dapat dikatakan  bahwa  LKM  Syariah  yang  berbadan  hukum  koperasi  akan  diatur  oleh  dua regulasi  negara.  Yang  pertama  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  LKM  dan  yang  kedua  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai Perkoperasian. 2
Di  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  LKM  Pasal  5  ayat  (1) ditemukan bahwa LKM dapat memilih badan hukumnya yaitu berbadan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Pasal tersebut tenetunya membuat LKM memiliki masalah tersendiri  mengenai  izin  dan  pengawasannya  karena  keberagaman  status  hukumnya. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, izin dan pengawasan LKM yang berbentuk koperasi berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini tentunya  menyebabkan  kewenangan  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  pada  LKM  Syariah menjadi  tereduksi  oleh  OJK.  Mengingat  peraturan  tersebut  telah  mengamanatkan  OJK sebagai  lembaga  yang  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  pada  LKM  baik  yang beroperasioanal secera konvensional ataupun syariah.
1 Muhammad Muhtarom, “Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia”, Jurnal Studi Islam , 1, 7, (2016), hlm. 91. 2 Muhammad  Amin,  "Implementasi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi", Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 1, 10, (2019), hlm. 80.
Berlakunya undang-undangan mengenai LKM ini secara  tidak langsung memaksa LKM Syariah yang sudah ada termasuk BMT untuk  menyesuaikan diri  dengan  ketentuan yang ada pada peraturan tersebut. Hal ini didasari oleh pernyataan yang ada pada Pasal 39 ayat  (1).  Mereka  yang  tidak  dapat  menyesuaikan  diri  tentunya  dikategorikan  menjadi illegal.  Kelegalan  pada  LKM  ini  tentunya  berpengaruh  dalam  perlindungan  hukum  bagi nasabah penyimpannya. LKM Syariah yang telah mempunyai badan hukum dan memiliki izin usaha yang dapat dikatakan legal pun belum bisa menjamin bahwa nasabahnya akan mendapat  perlindungan  hukum  yang  memadai  secara  utuh.  Banyaknya  ketentuan  yang harus  diikuti  tentunya  menimbulkan  kesulitan  tersendiri  bagi  LKM  Syariah  untuk menyesuaikan  diri  pada  peraturan  tersebut.  Sehingga  tidak  jarang  untuk  ditemukan pelanggaran-pelanggaran  dan  penyimpangan  pada  LKM  Syariah  yang  menyebabkan banyaknya kasus-kasus yang terjadi.
Kasus-kasus  yang  terjadi  tersebut  dapat  kita  lihat  contohnya  pada  LKM  Syariah khususnya BMT, yaitu kasus pada BMT Fi Sabilillah di Wonogiri, BMT Perdana Surya Utama di  Malang,  BMT  Global  Insani  di  Cirebon,  BMT  Amanah  Ray  di  Medan,  BMT  Insan  Bina Mandiri di Banyumas, BMT Dana Mulya Syariah di Lampung, BMT Lestari Muamalat di Tegal serta  kasus  lainnya.  Kasus  tersebut  pada  umumnya  mengenai  nasabah  penyimpan  yang mengalami kesulitan untuk mengambil simpanannya yang berakhir dengan pengurus dari BMT tersebut yang memilih untuk kabur karena kasus penggelapan dana ataupun penipuan yang jumlahnya tidak sedikit yang mana mencapai puluhan miliar.
Adanya permasalahan tentu ada pula penyelesaiannya atau dapat dikatakan adanya sengketa  tentu  ada  pula  penyelesaian  sengketanya  dan  hal  ini  tentu  berkaitan  dengan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK terhadap nasabah LKM  yang  bersifat  pencegahan  (preventif)  dapat  dilihat  pada  peraturan  perundang- undangan  mengenai  LKM  yang  terdapat  pada  Bab  VIII  Pasal  24,  Pasal  25  dan  Pasal  26. Sedangkan untuk pemberian sanksi ataupun pidana (represif) dapat ditemukan pada Bab XI Pasal 33 dan Bab XII Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38.
Perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah penyelesaian sengketa. Pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  belum ditemukan pasal yang menyebutkan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pada LKM baik konvensional maupun syariah. Pada kasus yang telah disebutkan di atas, berdasarkan peraturan  tersebut  tentunya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  nasabah penyimpan berupa hukuman pidana penjara kepada tersangka penggelapan uang ataupun berupa sanksi administrasi kepada BMT itu sendiri berupa likuidasi ataupun pailit. Hanya
saja  perlindungan  mengenai  dana  nasabah  penyimpan  akibat  kerugian  yang  dialaminya karena kasus-kasus tersebut belum dipaparkan bagaimana kejelasannya.
Pada  Perbankan  Syariah,  apabila  terjadi  kasus  seperti  pada  LKM  Syariah  di  atas yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian pada dananya hal tersebut dapat teratasi karena adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan menjamin dana nasabahnya. Karena  tidak  berada  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  sama  sehingga  tidak diketahui  apakah  LKM  Syariah  ini  juga  memiliki  LPS  seperti  pada  Perbankan  Syariah. Apakah nantinya ada peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai hal ini karena jika kita melihat pada peraturan LPS pada Perbankan Syariah sudah dijelaskan secara rinci mulai dari  pembentukannya,  status,  tempat  kedudukan,  fungsi,  tugas,  wewenang  dan  lain sebagainya.  Kegunaan  LPS  sebagai  lembaga  yang  menjamin  dana  nasabah  ini  tentunya sangat diperlukan oleh LKM Syariah mengingat banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada LKM  Syariah  khususnya  BMT  yang  menimbulkan  kerugian  finansial  yang  tidak  sedikit kepada nasabah penyimpannya.
Ada  pula  permasalahan  lain,  yaitu  pada  kasus  BMT  Perdana  Surya  Utama.  Pada kasus itu dikatakan bahwa yang berhak mengawasi BMT PSU adalah Pemda bukan OJK. Hal tersebut didasari oleh kelembagaan BMT PSU yang berbadan hukum koperasi sehingga OJK tidak  berhak  mengawasinya.  Jika  melihat  pada  undang-undang  mengenai  LKM  Pasal  28, dikatakan  bahwa  OJK  telah  diamanatkan  untuk  melakukan  pembinaan,  pengaturan,  dan pengawasan LKM baik yang beroperasional secara konvensional ataupun syariah dilakukan oleh OJK.
Dari  penjelasan  pasal  tersebut  tentunya  dapat  dikatakan  bahwa  OJK  memiliki kewenangan  terhadap  permasalahan  pada  LKM  Syariah,  hanya  saja  mengenai  batasan- batasan  kewenangan  OJK  pada  LKM  baik  konvensional  ataupun  syariah  tidak  dijelaskan secara  rinci  karena  mengingat  adanya  dualisme  mengenai  aturan  yang  mengatur  LKM Syariah khususnya BMT.
Berdasarkan  uraian  latar belakang diatas, tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  dan  menganalisis  (1)  bentuk  pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  nasabah  penyimpan  pada  LKM  Syariah  terutama  terkait  dana  kerugian  yang dialaminya,  (1)  batasan  mengenai  kewenangan  Otoritas  Jas  Keuangan  terhadap  nasabah penyimpan pada LKM Syariah.
Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang dalam  pengertiannya  mempunyai  tujuan  untuk  mengkaji  bahan-bahan  hukum  yang  ada, baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder.  Sedangkan  untuk pendekatannya,  akan  digunakan  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( normatif  approach ),
Pendekatan  Konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  Pendekatan  Kasus  ( Casus  Approach ). Untuk proses analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi gramatikal  yaitu  metode  yang  digunakan  untuk  menafsirkan  makna  dalam  perundang- undangan  secara sederhana menurut bahasa sehari-hari, selanjutnya metode interpretasi sistematis  ini  digunakan  untuk  menafsirkan  perundang-undangan  yang  saling berhubungan antara satu dan yang lainnya.

## B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Mengenai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah
LKM Syariah pada masyarakat Indonesia biasa lebih dikenal dengan Baitul Maal wa Tamwil. LKM  Syariah ini  tentunya  beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah. Pembentukan dan perkembangannya disesuaikan dengan kondisi hukum serta kebutuhan yang  ada  pada  masyarakat.  Dengan  adanya  BMT  ini,  derajat  dan  marbatabat  serta kepentingan  kaum  fakir  miskin  menjadi  terangkat  karena  tumbuh-kembangnya  bisnis usaha mikro syariah dan kecil. 3 Nasabah pada BMT ini tentunya mereka yang membutuhkan bantuan dana yang dapat berasal dari golongan masyarakat menengah kebawah.
Pada umumnya BMT memilih Koperasi sebagai bentuk badan hukumnya. Dengan status  badan  hukum yang dipilih BMT tentunya  membuat ia tunduk pada dua  peraturan perundang-undangan  diantaranya,  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  dan  tentang Koperasi. BMT yang ada baik sebelum ataupun sesudah undang-undangan mengenai LKM ini berlaku harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada pada peraturan tersebut untuk menjadi bagian dari LKM agar mempunyai payung hukum yang jelas. 4
Pengaturan mengenai  bentuk perlindungan hukum  terhadap  nasabah penyimpan pada  LKM  Syariah  nantinya  dapat  menyesuaikan  dengan  peraturan-peraturan  yang mengatur  tentang  LKM/LKM  Syariah  tersebut.  Meskipun  telah  ada  peraturannya,  masih juga  terdapat  beberapa  poin-poin  penting  mengenai  perlindungan  nasabah  penyimpan pada LKM Syariah yang tidak ada didalamnya.
Banyaknya  kasus  yang  terjadi  seperti  kasus  BMT  Fi  Sabilillah  di  Wonogiri,  BMT Perdana Surya Utama di Malang, BMT Amanah Ray di Medan, BMT Global Insani di Cirebon,
3 Tita Novitasari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani”, Jurnal Hukum, 1, 2, (2019), hlm. 118.
4 Lincolyn Arsyad, Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustanbilitas, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2008), hlm. 10.
BMT Insan Bina Mandiri di Banyumas, BMT Dana Mulya Syariah di Lampung, BMT Lestari Muamalat  di  Tegal  serta  kasus  lainnya  tentunya  sangat  diperlukan  perlindungan  hukum mengenai dana nasabah penyimpan.
Seperti  contoh  pada  kasus  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah  BMT  Fi Sabilillah,  beralamat  di  Ngerjopuro,  RT/RW:  001/003,  Kelurahan  Slogohimo,  Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. BMT Fii Sabillah merupakan badan usaha yang bergerak pada  bidang  Koperasi  Jasa  Keuangan Syari’ah  dengan  lingkup  usaha  Penyimpanan  Dana, Investasi  ( Mudharabah dan Musyarakah ),  Jual-Beli  ( Murabahah,  Istishna,  Salam ),  Jasa
(Pinjaman Kebajikan ( Al Qord) , Sewa ( Ijarah ), Hawalah ).
Selama beroperasional ada di satu waktu keadaan BMT Fii Sabilillah tidak seperti biasanya.  Dimana  pada  saat  itu  nasabah  mengalami  kesulitan  dalam  hal  penarikan  dana simpanannya. Hal ini tentunya membuat nasabah penyimpan melaporkan dirinya sebagai korban BMT Fii Sabilillah atas dasar kerugian secara finansial yang dialaminya. Akibatnya BMT  Fii  Sabillah  dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Niaga  tertanggal  23 Oktober  2017  Nomor:  12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.SMG. 5 Selain  itu  terdapat  pula kasus lain yang terjadi pada BMT Amanah Ray di Medan. Puluhan nasabah serta karyawan yang  menjadi  korban  BMT  tersebut  mendatangi  Polrestabes  Medan  untuk  melaporkan direktur  BMT  Amanah  Ray  yang  melarikan  uang  nasabah  maupun  karyawan  yang berjumlah lebih dari Rp30 miliar. 6
Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menyebutkan mengenai perlindungan hukum yaitu  seluruh  upaya  dalam  memenuhi  hak  serta  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi dan/atau korban yang dirugikan sebagai bagian dari perlundungan terhadap masyarakat yang  perwujudannya  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  diberikannya  restitusi, kompensasi,  pelayanan  medis,  dan  bantuan  hukum. 7 Selain  itu  Satjipto  Raharjo  juga mengemukakan  pengertian  dari  perlindungan  hukum  sebagai  pemberian  pengayoman kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh hukum itu sendiri untuk melindungi hak asasi  manusia  yang  mengalami  kerugian  akibat  ulah  orang  lain  sehingga  mereka  dapat menikmati hak-hak tersebut secara utuh. 8
Dalam melakukan perlindungan hukum tentunya diperlukan kepastian hukum guna menjamin  terlaksananya  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  penyimpan  yang
5 Danur  Lambang  Pristiandaru,  “PERBANKAN  WONOGIRI:  Dana  Nasabah  Rp6,8  Miliar Tertahan di BMT Sabilillah Slogohimo”, Solo Pos, 28/2/2017.
6 Miftahul Ulum, “Dana  Nasabah  Rp30  Miliar BMT  di Medan  Diduga Dilarikan”, Bisnis.com , 10/9/2019.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 130.
8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52.
mengalami  hal-hal  seperti  contoh  pada kasus-kasus yang telah  dikemukakan diatas yang telah  menyebabkan  mereka  mengalami  kerugian  finansial. Sarana  perlindungan  hukum tentunya  sangat  diperlukan karena  untuk  melaksanakannya,  perlindungan  hukum  ini membutuhkan  suatu  tempat  atau  wadah  dalam  merealisasikannya  dalam  rangka. menegakkan  peraturan  hukum  itu  sendiri.  Philiphus  M.  Hadjon  membedakan  sarana perlindungan hukum tersebut menjadi 2 macam,diantaranya:
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif . Subyek hukum dalam perlindungan hukum preventif  ini  adalah  memberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini mendasari kebebasan dalam bertindak sehingga berpengaruh  besar  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Adanya perlindungan  hukum  preventif  tentunya  mendorong  pemerintah  untuk memberikan  keputusan  yang  berdasarkan  pada  diskresi  agar  dilakukan  dengan memperhatikan sifat kehati-hatian. 9
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif . Subyek hukum dalam perlindungan hukum represif  ini  adalah penyelesaian  sengketa.  Pengadilan  Umum  dan  Pengadilan Administrasi  di  Indonesia  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  menangani penyelesaian suatu sengketa termasuk ke dalam kategori perlindungan hukum ini. Tidak  hanya  penyelesaian  sengketa,  pemberian  sanksi  baik  secara  administratif ataupun  pidana  juga  termasuk  ke  dalam  lingkup  perlindungan  hukum  ini. Pemerintah  melakukan  tindakannya  dengan  menjadikan  konsep  mengakui  dan melindungi  hak  asasi  manusia  sebagai  tumpuannya.  Konsep-konsep  tersebut  ada karena berdasarkan pada batasan-batasan serta letak kewajiban antara masyarakat dan pemerintah. 10
a. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Nasabah  Penyimpan  Dana  Pada  LKM  Syariah  (BMT)
Secara Preventif
Dalam  melaksanakan  perlindungan  hukum  serta  memberikan  kepastian  hukum secara preventif kepada nasabah penyimpan dana pada LKM/LKM Syariah (termasuk BMT) terhadap kerugian  finansial, pemerintah  telah mengupayakan terwujudnya  perlindungan tersebut pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
9 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  (Surabaya:  Bina  Ilmu, 1987), hlm. 3.
10 Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, hlm. 5.
Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan (preventif)  yang  terdapat  pada  bagian  yang  mengatur  mengenai  Perlindungan  Pengguna Jasa LKM yaitu Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.
Perlindungan hukum secara preventif pada nasabah penyimpan ini tentunya sudah jelas terdapat pada undang-undang mengenai LKM. Pada Pasal 24 dan 25, yang mana untuk meningkatkan  transparasi,  mengungkapkan  risiko  kerugian  serta  memudahkan  nasabah penyimpan dalam bertransaksi di LKM digunakan sebagai tindakan pencegahan terjadinya kerugian  ataupun  pencegahan  untuk  terjadinya  sengketa.  Sedangkan  Pasal  26  dapat digunakan sebagai dasar tentang pelayanan pengaduan yang dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan  apabila  mereka  mengalami  kesulitan  dalam  hal  penarikan  dana  yang menyebabkan  hak  mereka  menjadi  tidak  terpenuhi. 11 Hanya  saja  masyarakat  kurang mengetahui  hal  ini  yang  terkadang  membuat  nasabah  penyimpan  lebih  memilih mengadukan  permasalahannya  pada  pihak  kepolisian  seperti  pada  kasus  yang  telah dicontohkan sebelumnya. Padahal jika mengikuti ketentuan pada peraturan mengenai LKM, mereka dapat mengadukan permasalahannya terutama yang membuat mereka mengalami kerugian kepada OJK.
Dari penjelasan di atas tentunya akan lebih baik jika OJK mengadakan edukasi yang lebih  kepada  masyarakat  khususnya  nasabah  penyimpan  ini,  agar  mereka  menyadari mengenai tupoksi OJK terhadap LKM Syariah terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak  bagi  nasabah  penyimpan.  Penulis  juga  mengharapkan  mekanisme  pengaduan nasabah  penyimpan  tersebut  dibuat  khusus  untuk  LKM,  pembuatan  mekanismenya mempertimbangkan  mengenai  kemudahan  penjangkauan  oleh  pengguna  jasa  LKM terutama nasabah penyimpan yang merupakan dari kalangan ekonomi rendah dan UMKM.
a. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Nasabah  Penyimpan  Dana  Pada  LKM  Syariah  (BMT)
Secara Represif
Perlindungan hukum  represif ini dapat berupa pemberian  sanksi ataupun pidana yang  dapat  ditemukan  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga Keuangan Mikro pada bagian yang mengatur mengenai Sanksi Administratif yaitu Pasal 33 dan mengenai Ketentuan Pidana terdapat pada Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal  38.  Sedangkan  untuk  penyelesaian  sengketanya  pada  undang-undang  ini,  belum
11 Ringkasan Pasal 24, 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
ditemukan  pasal  yang  secara  jelas  menyebutkan  mengenai  bagaimana  penyelesaian sengketa yang terjadi pada LKM Syariah.
Terkait penyelesaian sengketa, Marwan Mas menyebutkan hal itu terdiri atas dua jenis,  yaitu  litigasi  dan  nonlitigasi.  Penyelesaian  secara  litigasi  dapat  dilakukan  melalui pengadilan.  Sedangkan  untuk  penyelesaian  secara  nonlitigasi,  dapat  dilakukan  diluar pengadilan  yang  terbagi  atas  empat  jenis,  yaitu  Perdamaian,  Mediasi,  Konsiliasi  dan Arbitrase. 12
Selain  itu,  Rachmadi  Usman  dalam  bukunya  juga  mengatakan  bahwa  proses penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  proses.  Yang  pertama,  dikenal sebagai  proses  litigasi  yaitu  penyelesaian  sengketa  tertua  yang  dilakukan  di  Pengadilan. Pada proses litigasi ini nantinya menghasilkan kesepakatan adversarial yang belum mampu merangkul  kepentingan  bersama,  sehingga  terkadang  memunculkan  permasalahan  yang baru seperti penyelesaiannya yang cenderung lambat, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit alias  mahal,  tidak  responsif,  dan  menimbulkan  permusuhan  di  antara  pihak  yang bersengketa.  Yang  kedua,  dikenal  sebagai  proses  nonlitigasi  yaitu  penyelesaian  sengketa yang dilakukan melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Sebaliknya, pada proses di  luar  pengadilan  dihasilkan  kesepakatan  yang  bersifat  “ win-win  solution ”,  terjaminnya kerahasiaan  antara  pihak  yang  bersengketa,  terhindarnya  kelambatan  yang  diakibatkan karena  procedural  dan  administrative,  permasalahan  diselesaikan  secara  komprehensif sehingga hubungan baik dan kebersamaan yang terjalin antar para pihak tetap terjaga. Di negara-negara  tertentu  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dengan  proses  ini  dapat selesai  dengan  lebih  cepat.  Sifat  kerahasiaan  yang  dimiliki  terkait  persidangan  bahkan putusannya yang tidak dipublikasikan merupakan kelebihan dalam proses nonlitigasi ini. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ini  umumnya  dinamakan  dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). 13
Perkembangan  sistem  ekonomi  syariah  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan keadaan  perekonomian  yang  terjadi  tidak  lepas  dari  permasalahan-permasalahan  yang mengikutinya.  Tentunya  diperlukan  pemikiran-pemikiran  yang  memadai  untuk menyelesaikan  masalahan  perekonomian  tersebut.  Sistem  ekonomi  syariah  sendri  dapat dikatakan sebagai sistem ekonomi baru sehingga harus lebih diperhatikan dan diperkuat
12 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 112. 13 Rachmadi  Usman, Pilihan Penyelessain  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan ,  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, cetakan kedua, 2003), hlm. 3.
apabila dibandingkan dengan industri-industri keuangan dan bisnis konvensional yang ada di Idonesia. 14
Adanya prinsip syariah pada perekonomian ini awalnya diawali dengan penegasan yang  terdapat  dalam  undang-undang  mengenai  Perbankan.  Peraturan  tersebut memberikan  perbedaan  antara  Bank  Konvensional  dengan  Bank  Syariah.  Mengenai penyelesaian sengketa antara keduanya juga dibedakan di dalamnya. Selama ini, Perbankan Syariah dalam  menyelesaikan sengketanya  dilakukan  dengan memilih tiga  lembaga yang berkompetensi  untuk  menanganinya.  Lembaga  tersebut  diantaranya  adalah  Arbitrase, Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Agama.  Lembaga pertama,  penyelesaiannya  dilakukan  di luar pengadilan (nonlitigasi). Sedangkan dua lembaga terakhir penyelesaiannya dilakukan di  Pengadilan  atau  biasa  dikenal  dengan  litigasi.  Terkait  permasalahan  pada  ekonomi syariah tentunya tidak lepas dari hukum Islam yang ada di dalamnya. Dalam Islam pihak- pihak  yang  bersengketa  (berselisih)  ini  dianjurkan  untuk  melakukan  perdamaian. Musyawarah  dan  negosiasi  merupakan  penyelesaian  sengeketa  antara  pihak  yang berselisih  yang  termasuk  ke  dalam  penyelesaian  secara  perdamaian.  Diselesaikannya sengeketa melalu cara ini dianggap paling baik karena dari segi sosialnya nama baik para pihak yang berselisih dapat terjaga serta dari segi ekonominya yang efisien. 15
Sebelum  keluarnya  peraturan  perundang-undangan  baru  mengenai  Peradilan Agama,  banyak  sengketa  yang  terjadi  diselesaikan  di  Pengadilan  Negeri,  karena kewenangan  pada  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa  ini  sangat terbatas. Pada peraturan perundang-undangan lama mengenai Peradilan Agama Pasal 49 hanya beberapa bidang saja yang disebutkan bahwa penyelesaian sengketanya dilakukan di  Pengadilan  Agama,  diantaranya  bidang  Perkawinan,  Kewarisan  (yang  meliputi  juga wasiat  dan  hibah)  dan  Wakaf  dan  Shadaqah.  Karena  hal  itulah  peraturan  perundang- undangan lama mengenai Pengadilan agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen  pemerintah  dan  DPR  dengan  undang-undang  yang  baru  yakni  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006.  Pada  Pasal  49  point  i  disebutkan  dengan  jelas  bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang di bidang ekonomi syariah yang mana antara orang-orang beragama Islam untuk melakukan pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa pada tingkat pertama, yang kemudian bidang ekonomi syariah diartikan sebagai perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah,  antara  lain
14 Osman  dan  Kudrat  Abdillah,  “Hukum  Materiil  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah (Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam)”, Al-Huquq , 1, 1, (2019), hlm. 33. 15 Ahmad Khotibul Umam, “Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia”, Jurnal Risalah Pendidikan Dan Studi Islam , 1, 1, (2016),  hlm. 2.
Bank  Syariah,  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,  Asuransi  Syariah,  Reasuransi  Syariah, Reksa  Dana  Syariah,  Obligasi  Syariah  Dan  Surat  Berjangka  Menengah  Syariah,  Sekuritas Syariah,  Pembiayaan  Syariah,  Penggadaian  Syariah,  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan Syariah, Dan Bisnis Syariah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka penyelesaian  kasus  sengketa  ekonomi  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dapat dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama,  kecuali  apabila  para  pihak  sepakat  untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga arbitrase. 16
Dari  penjelasan  yang  telah  dipaparkan,  dapat  dikatakan  bahwa  sengketa  yang terjadi  di  LKM  Syariah,  penyelesaian  sengketanya  juga  dapat  dilakukan  di  Pengadilan Agama  karena  LKM  Syariah  adalah  bagian  dari  bidang  ekonomi  syariah.  Penyelesaian sengketa tersebut juga dapat diselesaikan melalui cara lain berdasarkan kesepakatan para pihak  yang  bersengketa  bila  dicantumkan  pada  perjanjian,  mengingat  permasalahan pengaduan nasabah penyimpan saja tidak di cantumkan.
Pada kasus BMT Fii Sabilillah yang sebelumnya telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa BMT yang pailit ini salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran hukum serta pengawasan  terhadap  kepengurusan  BMT  dalam  menjaga  kepercayaan  para  nasabahnya pada  LKM  Syariah.  Kurangnya  kesadaran  hukum  serta  pengawasan  ini  tentunya  dapat menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut pada  LKM Syariah. Belum lagi ditambah dengan  ketidak  mampuan  SDM  dalam  segi  operasionalnya  mengenai  sistem  syariah sehingga dapat menyebabkan LKM Syariah mengalami kesulitan dalam pengelolaan dana serta ketidak mampuan dalam memenuhi semua kebutuhan nasabah  yang  akan  menarik dana simpanannya yang menyebabkan permasalahan tersebut diselesaikan di pengadilan yang berimbas kepailitan pada BMT Fii Sabilillah.
Mengenai  lembaga  penjamin  yang  menjamin  simpanan  nasabahnya  dapat ditemukan pada Perbankan Syariah. Pada Perbankan Syariah lembaga ini disebut dengan Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  yang  mempunyai  fungsi  untuk  menjamin  simpanan apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan risiko kerugian pada nasabahnya.
Pada  undang-undang  tentang  LKM  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013 aturan mengenai LPS ini dapat ditemukan pada Bab V Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan dalam  rangka  terjaminnya  simpanan  masyarakat  pada  LKM,  agar  dapat  membentuk lembaga  penjamin  simpanan.  Dalam  ayat  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa  mengenai pembentukan LPS pada LKM Syariah ini dapat dijadikan pilihan untuk dibentuk atau untuk
16 Umam, “Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, hlm. 2-3.
tidak  dibentuk.  Apabila  pembentukan  mengenai  LPS  pada  LKM  hendak  dilaksanakan, nantinya  hal  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan/atau  oleh  LKM  itu sendiri. Dalam hal yang diperlukan, ayat (2) menyatakan bahwa pembentukan LPS ini dapat juga  dilakukan  secara  bersama-sama  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  LKM. Selanjutnya  pada  pasal  itu  juga  menyebutkan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai bagaimananya LPS dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
LPS pada Perbankan Syariah telah memiliki peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai LPS nya. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang LPS yang sekarang telah  di  ubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2009.  Pada  kanal  LPS  dapat ditemukan  mengenai  fungsi,  tugas  dan  wewenangnya.  LPS  berfungsi  untuk  memberikan jaminan pada simpanan nasabah serta turut aktif untuk memelihara stabilitas pada sistem Perbankan.  Untuk  tugasnya  LPS  dapat  merumuskan,  menetapkan,  dan  melaksanakan terkait penjaminan simpanan serta dapat pula melaksanakan penanganan mengenai Bank Gagal  yang  berdampak  sistemik.  Selain  itu,  untuk  kewenangan  yang  ada  pada  LPS diantaranya adalah menetapkan dan memungut premi penjaminan, melakukan pengelolaan kekayaan, mendapatkan laporan mengenai data-data bank yang diperlukan dengan tidak melanggar prinsip kerahasiannya serta dapat pula menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melakukan pelanggaran. 17
Pada  LKM  Syariah  peraturan  mengenai  hal  yang  telah  disebutkan  diatas  serta bagaimana prosedur pendaftaran LKM atau BMT menjadi anggota LPS pada LKM Syariah belum  dapat  ditemukan.  Jika  kita  melihat  lagi  pada  pernyataan  Pasal  19  ayat  (3)  bahwa apabila nanti LPS dibentuk hal itu nantinya akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Hanya saja bagaimana LPS dapat dibentuk apabila Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait LPS  pada  LKM  Syariah  ini  belum  ada.  Kita  tidak  mengetahui  apakah  nantinya  mengenai tugas,  wewenang  serta  fungsinya  sama  dengan  LPS  pada  Perbankan  Syariah.  Banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada LKM Syariah ini terutama terkait nasabah yang mengalami kerugian pada dana simpanan tentunya hal ini dapat dijadikan alasan yang urgent untuk dibentuknya LPS pada LKM Syariah. Oleh karena itu diharapkan agar pasal mengenai LPS ini  segera  direalisasikan  serta  dibuat  dan  disahkannya  Peraturan  Pemerintah  yang mengatur  mengenai  penjelasan  lebih  lanjut  tentang  LPS  pada  LKM  Syariah  sehingga nantinya dana nasabah penyimpan pada LKM Syariah dapat lebih terjamin.
17 Lembaga  Penjamin  Simpanan,  “Fungsi,  Tugas  dan  Wewenang  Lembaga  Penjamin Simpanan (LPS)”, https://www.lps.go.id/web/guest/fungsi-tugas-wewenang , diakses 15/3/2021.
2.  Batasan  Mengenai  Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Nasabah

## Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Data  pada  bulan  September  tahun  2020  menunjukkan  sebanyak  223  Lembaga Keuangan  Mikro  yang  mendaftarkan  lembaganya  kepada  OJK.  Sedangkan  untuk  LKM Syariah hanya terdapat sekitar 80 saja yang mendaftarkan lembaganya kepada OJK. 18 Hal ini  tentunya  menimbulkan  kejanggalan  karena  pada  realitasnya  LKM  khususnya  LKM Syariah ada lebih dari ratusan bahkan mecapai ribuan di luaran sana. Bisa dikatakan bahwa masih  banyak  LKM/LKM  Syariah  yang  belum  berstatus  badan  hukum.  Tidak  hanya permasalahan  status  badan  hukum  saja,  adapula  permasalahan  lain  terkait  LKM  Syariah khususnya BMT yang mana tidak semata-mata hanya tentang syariahnya saja tetapi juga tentang  operasional bisnisnya. Terkadang masih banyak yang mendaftarkan lembaganya sebagai LKM dengan prinsip syariah tetapi tidak memahami mengenai bagaimana sistem operasional syariah itu. Adanya permasalahan tersebut tentu berpengaruh terhadap tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap nasabah pada LKM Syariah khususnya nasabah penyimpan dalam hal kerugian finansial.
Kehadiran  OJK  selaku  lembaga  pengawas  LKM  Syariah  yang  sebelumnya  berada dinaungan Kementerian Koperasi dan UKM berimplikasi pula terhadap kewenangan dari kedua  lembaga  ini  terhadap  LKM  Syariah.  Mengenai  kewenangan  OJK  terhadap  LKM Syariah dapat dilihat dalam undang-undang mengenai LKM yang menyatakan bahwa OJK mempunyaiu  kewenangan  terhadap  LKM  dari  segi  pembinaan,  pengaturan  serta pengawasannya.  Pada  Peraturan  OJK  yang  mengatur  mengenai  Pembinaan  dan Pengawasan pada LKM, disebutkan dalam Pasal 5 bahwa pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  atau  pihak  lain yang  ditunjuk diantaranya  meliputi  penerimaan  dan  pelaksanaan  analisis  laporan  keuangan,  tindak lanjutan  atas  laporan,  penyusunan  rencana  mengenai  pemeriksaan,  pemberian  sanksi administratif kepada LKM  serta pelaksanaan langkah-langkah penyehatan  terhadap  LKM yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya.
Apabila LKM Syariah mengalami kesulitan dalam hal likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, OJK dapat melakukan beberapa upaya seperti:
a. Pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal;
18 Otoritas Jasa Keuangan, “Data dan Statistik”, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data- dan-statistik/direktori/direktori-lkm/Pages/-Direktori-Lembaga-Keuangan-Mikro-September- 2020.aspx , diakses 26/10/2020.
b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
c. LKM  menghapus  bukukan  Pinjaman  atau  Pembiayaan  yang  macet  dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
e. Kepemilikan  LKM  dialihkan  kepada  pihak  lain  yang  bersedia  mengambil  alih seluruh kewajiban;
f. LKM  menyerahkan  pengelolaan  seluruh  atau  sebagian  kegiatan  LKM  kepada pihak lain; atau
g. LKM  menjual  sebagian  atau  seluruh  harta  dan/atau  kewajiban  LKM  kepada LKM atau pihak lain.
Dari  penjelasan  undang-undang  mengenai  LKM  Pasal  23  ayat  (1),  diatas  dapat diketahui  apabila  LKM  Syariah  mengalami  kesulitan  dalam  masalah  perkembangan usahanya, dapat meminta alternatif untuk diberikan bantuan oleh OJK agar dapat teratasi. Hal ini dapat diartikan bahwa OJK mempunyai kewenangan membantu LKM Syariah untuk mengatasinya.  Namun  jika  melihat  realitasnya  terutama  pada  contoh  kasus  yang disebutkan  sebelumnya,  kebanyakan  LKM  Syariah  saat  mengalami  kesulitan  likuiditas ataupun solvabitias yang membahayakan keberlangsungan usahanya tersebut membiarkan saja hal itu terjadi dikarenakan pemahaman yang kurang terhadap sistem yang ada pada LKM  Syariah  itu  sendiri.  Jadi  tidak  mengherankan  jika  LKM  Syariah  tidak  melaporkan kesulitan  yang  dialaminya  kepada  OJK,  sehingga  terkadang  saat  mengalami  kesulitan banyak pengurus mereka yang memilih untuk tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada nasabah mengenai hal tersebut.
Seperti  yang  dijelaskan  pada  Pasal  23  ayat  (2)  bahwa  dalam  hal  tindakan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  jika  upaya  yang  telah  diberikan  belum  juga memungkinkan  LKM  Syariah  dalam  mengatasi  kesulitan  likuiditas  dan  solvabilitas  yang dialami oleh LKM Syariah, maka OJK memiliki kewenangan untuk mencabut izin usahanya dan setelah itu OJK juga berwenang untuk memerintahkan pihak yang terkait pada LKM ini untuk membentuk tim likuidasi.
Kekhususan  mengenai  aturan  yang  mengatur  kewenangan  OJK  pada  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  ini  mempunyai kewenangan  yang  bersifat  atribusi.  Kewenangan  OJK  dalam  melakukan  pengaturan terhadap  LKM  memiliki  cakupan  yang  sangat  luas,  mulai  dari  masalah  penerbitan  dan pecabutan izin usaha, pengaturan  besaran modal, pengaturan kegiatan usaha, pengaturan cakupan  wilayah  usaha,  pengaturan  kerahasiaan  informasi  penyimpan  dan  simpanan,
pengaturan  mengenai  kegiatan  penggabungan,  peleburan,  dan  pembubaran  LKM, pengaturan  mengenai  upaya  mengatasi  likuiditas  dan  solvabilitas,  serta  pengaturan pembubaran  LKM.  OJK  melakukan  pengawasan  dengan  pemeriksaan onside dan offside . Pemeriksaan onside ini dilakukan setahun sekali dengan melakukan kunjungan ke kantor pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan kebenaran laporan dan memastikan jalannya SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan baik. Pemeriksaan offside yaitu pemeriksaan laporan keuangan triwulan yang dikirimkan pelaku usaha melalui aplikasi SILKM (Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro). 19
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengenai  Pembinaan dan  Pengawasan  Lembaga  Keuangan  Mikro,  Pasal  2  ayat  (2)  dan  (3),  pembinaan  dan pengawasan  LKM  didelegasikan  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  dan  apabila pemerintah  kabupaten/kota  belum  siap,  Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Dalam prakteknya saat ini OJK melakukan pembinaan dan pengawasan langsung tanpa pendelegasian. 20
Selain  peraturan  perundang-undangan  mengenai  LKM,  bagi  BMT  yang  memilih badan  hukumnya  berbentuk  koperasi,  tentunya  akan  berlaku  juga  ketentuan-ketentuan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perkoperasian. Kedudukan koperasi sebagai badan hukum tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian,  yaitu  badan  usaha  yang  beranggotakan orang-seorang  atau  badan  hukum  Koperasi.  Sebagai  badan  hukum  koperasi,  Pasal  9 menyatakan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.
Peraturan  perundang-undangan  mengenai  Perkoperasian  menyatakan  adanya organ internal yang dikenal sebagai pengawas yang termuat dalam Pasal 38. Mengenai apa saja tugas dari pengawas, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 39. Kementerian Koperasi dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  (selanjutnya  disebut  Kemenkop)  ditunjuk  sebagai  pengawas eksternal  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Dan  Menengah Republik  Indonesia  Nomor  17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi  dan Peraturan  Presiden  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun  2015  Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk perizinan baru bagi LKM yang berbadan  hukum  koperasi  yaitu  langkah  awalnya  adalah  pengesahan  badan  hukum
19 Diah  Ayu  Oktriningsih,  et  al.,  “Analisis  Hukum  Terhadap  Kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi”, USU Law Journal , 7, 7, (2019), hlm. 36. 20 Oktriningsih, et al., “Analisis Hukum”, hlm. 36.
koperasi bedasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Setelah adanya  pengesahan  sebagai  badan  hukum  yang  berbentuk  koperasi  dari  Kemenkop, kemudian  LKM  tersebut  harus  melakukan  pengurusan  terkait  perizin  usaha  yang dikeluarkan  oleh  OJK.  Untuk  mendapatkan  izin  usaha  Direksi  LKM  mengajukan permohonan  izin  usaha  kepada  OJK  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  5  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  yang  mengatur  mengenai  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Lembaga Keuangan Mikro. 21
Pada  dasarnya  Kemenkop  melalui  Dinas  Koperasi  melakukan  pembinaan  dan pengawasan sesuai peraturan yang ada yaitu berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992  tentang  Perkoperasian,  Peraturan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah yang mengatur mengenai Pengawasan Koperasi dan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan  Rapat  Anggota  Koperasi. 22 Dalam  Lembaga  Keuangan  Mikro  izin  usaha dikeluarkan  OJK,  Kemenkop  tetap  memeriksa  masalah  kelembagaannya.  Kewenangan Kemenkop terhadap LKM dengan badan hukum koperasi yaitu mengesahkan badan hukum koperasinya.  Kewajiban  LKM  untuk  melaporkan  Rapat  Anggota  Koperasi  kepada  Dinas Koperasi adalah sesuai dengan pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M/KUKM/IX/2015 Tentang
Penyelenggaraan Rapat Anggota. 23
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  lahir dengan  menginstruksikan  OJK  untuk  mengawasi  LKM  berbadan  hukum  koperasi.  OJK memiliki  kewenangan  yang  bersifat  atribusi  karena  sumber  kewenangan  OJK  dalam mengawasi  LKM  adalah  berasal  dari  Undang-Undang.  Sedangkan  ketentuan  umum  bagi pengawasan  badan  hukum  koperasi  diawasi  oleh  Kemenkop  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  koperasi  yaitu,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian  dan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi. Kewenangan Kemenkop ini juga bersifat  atribusi, karena atribusi merupakan  wewenang untuk  membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Dua kewenangan ini sama- sama  bersifat  atribusi,  namun  demikian  melihat  dualisme  pengaturan  itu  bukan  berarti bahwa dua aturan itu adalah bertentangan. Dapat digunakan asas hukum yaitu lex specialis derogat  legi  generali (hukum  khusus  menyampingkan  hukum  umum).  Sehingga
21 Oktriningsih, et al., “Analisis Hukum”, hlm. 37.
22 Oktriningsih, et al., “Analisis Hukum”, hlm. 37.
23 Oktriningsih, et al., “Analisis Hukum”, hlm. 37.
pengawasan  LKM  berbadan  hukum  Koperasi  oleh  OJK  adalah  aturan  khusus  yang mengenyampingkan pengawasan badan hukum koperasi oleh Kemenkop. 24
Pada uraian di atas dapat dikatakan bahwa Pada dasarnya Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan yang ada yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Terkait permasalahan  perizinan, hal  tersebut  nantinya  dikeluarkan  OJK  yang  mana Kementerian Koperasi  tetap melakukan permeriksaan  terhadap kelembagaannya. Seperti yang tertera pada  Pasal  28  Undang-Undang  LKM  bahwa  OJK  bersama-sama  dengan  Kementerian Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi dalam hal pembinaan LKM. Sedangkan  untuk  pembinaan  dan  pengawasan  OJK  dapat  mendelegasikannya  kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk.

## C.  KESIMPULAN
1. Pengaturan  mengenai  bentuk  perlindungan  hukum  nasabah  penyimpan  pada  LKM Syariah  terbagi  menjadi  2,  yaitu  perlindungan  preventif  dan  perlindungan  repsesif.
Perlindungan  hukum  nasabah  penyimpan  yang  bersifat  pencegahan  (preventif)  ini tentunya telah dijelaskan dan terdapat pada Undang-Undang tentang LKM. Pada Pasal 24  dan  25,  yang  mana  untuk  meningkatkan  transparasi,  mengungkapkan  risiko kerugian  serta  memudahkan  nasabah  penyimpan  dalam  bertransaksi  di  LKM  baik konvensional  maupun  syariah  digunakan  sebagai  tindakan  pencegahan  terjadinya kerugian  ataupun  pencegahan  untuk  terjadinya  sengketa.  Sedangkan  Pasal  26  dapat digunakan  sebagai  pelayanan  pengaduan  penyimpan  apabila  mereka  mengalami kerugian  yang  menyebabkan  hak  mereka  menjadi  tidak  terpenuhi  seperti  kesulitan dalam  hal  penarikan  dana.  Sedangkan  Perlindungan  hukum  represif  dapat  berupa pemberian sanksi ataupun pidana yang dapat ditemukan pada Bab XI tentang Sanksi Administratif Pasal 33 dan Bab XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal  37 dan Pasal 38. Untuk penyelesaian  sengketanya dilakukan di Pengadilan Agama,  karena  LKM  Syariah  merupakan  bagian  dari  bidang  ekonomi  syariah.  Dapat pula  diselesaikan  melalui  cara  lain  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  yang bersengketa  bila  hal  tersebut  dicantumkan  pada  perjanjian.  Perlindungan  hukum mengenai  dana  nasabah  penyimpan  berupa  adanya  LPS  ini  dapat  ditemukan  pada Undang-Undang yang mengatur mengenai LKM yaitu Pasal 19, Peraturan Pemerintah
24 Oktriningsih, et al., “Analisis Hukum”, hlm. 37.
yang  mengatur  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  rincian  bagaimana  LPS  pada  LKM Syariah ini belum ada sehingga dapat dikatakan bahwa LPS ini belum dibentuk.
2. Mengenai  batasan  kewenangan  OJK  pada  dasarnya  adalah  pengaturan,  pengawasan serta  penyelesaian  terhadap  LKM  Syariah  terutama  dalam  hal  kesulitan  solvabilitas dan  likuiditas  yang  dibantu  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  atau  kepada pihak lain yang ditunjuk. Sedangkan dalam permasalahan perizinan yang dikeluarkan oleh  OJK,  Kementerian  Koperasi  tetap  melakukan  pemeriksaan  terhadap permasalahan  kelembagaannya.  Selain  itu,  Kementerian  Koperasi  dan  Kementerian Dalam  Negeri  melakukan  koordinasi  bersama-sama  dengan  OJK  pada  LKM  Syariah dalam hal pembinaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolyn. Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustanbilitas. Yogyakarta: Andi Publisher, 2008.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1984.
Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelessain Sengketa Di Luar Pengadilan . Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan kedua, 2003.
Amin,  Muhammad.  "Implementasi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Terhadap Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Yang  Berbadan  Hukum  Koperasi". Jurisdictie:  Jurnal Hukum dan Syariah, 2019.
Muhtarom, Muhammad “Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia”. Jurnal Studi Islam, 2016.
Novitasari, Tita. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani”. Jurnal Hukum , 2019.
Oktriningsih,  Diah  Ayu  et  al.  “Analisis  Hukum  Terhadap  Kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi”. USU Law Journal , 2019.
Osman  dan  Kudrat  Abdillah,  “Hukum  Materiil  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah (Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam)”. Al-Huquq , 2019.
Umam,  Ahmad  Khotibul. “Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah Di  Indonesia”. Jurnal Risalah Pendidikan Dan Studi Islam , 2016.
---------,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
---------,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
Lembaga Penjamin Simpanan, “Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)”, https://www.lps.go.id/web/guest/fungsi-tugas-wewenang , diakses pada 15 Maret 2021.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Data  dan  Statistik”. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/direktori/direktori-lkm/Pages/-Direktori-Lembaga-Keuangan-Mikro-September- 2020.aspx , diakses pada 26 Oktober 2020.