Partisipasi Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014
PARTISIPASI MASYARAKAT GAMPONG DALAM PEMBANGUNAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG
DESA NO. 6 TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH BARAT
Veni Nella Syahputri, S.Pd., M.Pd Universitas Teuku Umar, email: veninellaputri@ymail.com Cut Irna Liyana, S.Pd I., MA
Universitas Teuku Umar, email: cut.irnaliyana88@gmail.com

## Abstract
The  aims  of  this  study  are  to  describe  and  to  explain  the  community participation  in  development  after  existing  and  implementing  Village Constitutions No. 16, 2014 in Aceh Barat, especially in Gampong Langung and Gampong Peunaga Rayeuk. Method used in this research is  qualitative by  data  collecting  techniques  are  depth  interview,  observation  and documentation.  This  data  is  analyzed  by  using  participation  theory  of Arnstein. The result of research shows that the  community participation  in these two gampongs, has been running in “partnership” level. This is sixth level of eight stages of participation. This  level shows that community have had  the  power.  Community  in  both  gampong  has  been  involved  in development  planning  processes  throuht  meeting  and  musrenbang,  in  the implementation of development programs, also in monitoring and evaluating which  are  done  informally  by  community  and  formally  by  gampong government. The partnership in Gampong Langung has been realized in the community  entrepreneurship  supported  by  gampong  fund,  that  is  the cultivation  of  catfish  with  the  profit  sharing  system  with  gampong government.  Another  partnership  is  a  tender  process  for  infrastructure development  that  involves  communities  to  participate  in  development. Gampong Langung also have an excellent product “Kue Khas Aceh” which has got a champion at the local, provincial and national levels. The Gampong Langung government also provides a revolving fund for business actors "Kue Khas Aceh" to support community efforts. While Gampong Peunaga Rayeuk with the planning of "catfish smoke" as well as cultivation of catfish as raw material.  Catfish  cultivation  is  focused  on  housewives  as  partners  of gampong. Infrastructure development is also carried out by a tender process at Gampong Peunaga Rayeuk that involves the community.
Keywords : Development, Participation
Volume 11, Nomor 2, Desember 2017

## A.   Pendahuluan
Globalisasi  dan  kapitalisme  telah  berdampak  pada  kehidupan masyarakat  Indonesia  dalam  berbagai  aspek,  baik  aspek  ekonomi, sosial,  politik,  budaya  dan  agama.   Dampak  globalisasi  dirasakan  di berbagai level, baik level elit maupun di level grass root. Sebagian level elit  mungkin  saja  merasa  diuntungkan  untuk  kepentingan  bisnis mereka,  namun  level grass  root justru  merasa  dirugikan,  karena  elit akan terus menekan masyarakat kelas bawah (grass root) .
Negara  dan  bangsa  ini  sepertinya  sulit  sekali  untuk  terlepas dari  jeratan  globalisasi  dan  kapitalisme.  Globalisasi  dan  kapitalisme diibaratkan  sebagai    rentenir  yang    telah    „mencekik  leher‟  bangsa Indonesia tanpa kita sadari. Hingga saat ini, hutang luar negeri belum berakhir.  Di  satu  sisi,  hutang  luar  negeri  ini  dapat  dimanfaatkan untuk  pembangunan  di  Indonesia,  namun  disisi  yang  lain  justru membawa  dampak  yang  buruk  bagi  masyarakat  Indonesia.  Hutang Indonesia  terhadap  luar  negeri  akan terus bertambah seiring  dengan pembangunan  yang  sedang  berjalan  di  Indonesia.  Ungk apan   “tidak ada   makan  siang   gratis”  pun    terus    bergulir  menanggapi  isu   ini. Hutang  diberikan  oleh  asing  untuk  bangsa  Indonesia,  namun  hasil bumi dan tambang akan di kuasai oleh asing dan untuk kepentingan asing  pula.  Hanya  sebagian  kecil  saja  masyarakat  Indonesia  yang dapat merasakan hasil bumi dan tambangnya.
Jika  kita  menganalisis  dalam  konteks  lokal,  Aceh  juga  tidak dapat  melepaskan  diri  dari  globalisasi  dan  kapitalisme.  Persoalan konflik  yang  berjalan  hampir  30  tahun,  tentu  saja  berdampak  pada masyarakat  Aceh,  baik  psikis,  pendidikan  ekonomi,  politik, kesehatan, sosial. Ditambah lagi, Aceh juga mengalami bencana alam gempa  dan  gelombang  tsunami  yang  sangat  dahsyat.  Tentu  saja persoalan yang dirasakan begitu kompleks. Upaya-upaya pemulihan telah  dilakukan  baik  pembangunan  infrastruktur  dan  non infrastruktur.   Namun,   untuk   menyelesaikan   persoalan-persoalan sosial  tentu  saja  tidak  mudah.  Persoalan-persoalan  sosial  akan  terus bertambah seiring dengan pembangunan dan kemajuan suatu daerah ataupun gampong.
Undang-Undang  Desa  No.6  tahun  2014  merupakan  salah  satu langkah  pemerintah  untuk  menjawab  persoalan  tersebut.  Pada  BAB IX   Pembangunan   Desa   dan   Pembangunan   Kawasan   Perdesaan, Bagian  ke  Satu  tentang  Pembangunan  Desa  Pasal  78  disebutkan “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Partisipasi Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014
dan   kualitas   hidup   manusia   serta   penanggulangan   kemiskinan   melalui pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. 1
Pemerintah  melalui  Undang-Undang  Desa  berupaya  untuk membangun  negara  melalui  gampong  (desa).  Dengan  asumsi  bahwa jika gampong sejahtera, maka negara secara otomatis menjadi negara yang  sejahtera  pula.  Lahirnya  Undang-Undang  Desa  menimbulkan pro  dan  kontra,  baik  dari  kalangan  akademisi,  praktisi  dan  juga masyarakat. Sebagian menyambut positif dan tidak sedikit pula yang mengkritisinya.  Terlepas  dari  dinamika  tersebut,  negara  melalui Undang-Undang  Desa  ingin  melakukan  perubahan  yang  besar  yaitu menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera (Civil Society).
Program  pemerintah  di  era  sekarang  ini  melalui  Undang- Undang  Desa  diharapkan  tidak  mengalami  kegagalan  seperti  pada masa lalu. Pemerintah saat ini telah mulai merubah konsep top down menjadi bottom up . Jika pada masa orde baru begitu banyak program- program   pembangunan   yang   diimplementasikan,   maka   begitu banyak  pula  program-program  pembangunan  yang  mengalami kegagalan secara proses. Kegagalan salah satunya adalah akibat tidak mendapatkan  partisipasi  yang  sesungguhnya  dari  masyarakat penerima manfaat. Masyarakat hanya dimobilisasi dan menjadi objek dari  setiap  program-program  pembangunan.  Padahal  jika  merujuk pada   teori-teori   pembangunan   masyarakat,   maka   setiap   program pembangunan harus      berorientasi pada proses, sekaligus mendapatkan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dan bukan berorientasi pada hasil yang terkesan dipaksakan.
Masyarakat  merupakan  subjek  dari  pembangunan.  Suksesnya pembangunan  di  gampong  tentu  tidak  terlepas  dari  peran keuchik (Kepala  Desa),  perangkat  gampong  dan  sekaligus  mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan yang dimaksud tidak hanya pembangunan berupa fisik (infrastruktur) semata, namun juga   melihat   pada   pembangunan   non   fisik,   yaitu   pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya.
Implementasi  Undang-Undang  Desa  No.  6  tahun  2014  ibarat bayi yang baru lahir. Undang-Undang yang baru saja diimplementasi
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf  di   akses 1 tanggal 11 November 2017.
di  gampong  pada  tahun  2015  ini,  tentu  saja  harus  didukung  oleh semua  pihak  agar  implementasinya  dapat  berjalan  sesuai  dengan yang  diharapkan,    termasuk  salah  satunya  adalah    partisipasi masyarakat.  Pada  tahun  2015,  masyarakat  Indonesia  dan  khususnya Aceh,  telah  merasakan  dampak  dari  implementasi  Undang-Undang ini.  Pembangunan  gampong  yang  dilaksanakan  melalui  kebijakan Undang-Undang  yang  dimaksud  telah  diimplementasikan  secara nasional,  termasuk  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Pemerataan  dan distribusi  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  hari  ini  telah menunjukkan  tidak  ada  diskriminasi  kedaerahan  dan  telah  sesuai dengan porsi/kebutuhan.
Pembangunan tanpa partisipasi yang baik tidak akan berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, penelitian terkait partisipasi dirasa penting  untuk    dilakukan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk tentang mendeskripsikan,  mengungkapkan  dan  menjelaskan partisipasi    masyarakat  dalam    pembangunan    pasca    lahir  dan implementasi Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh  Barat  tepatnya  di  Gampong  Langung  dan  Gampong  Peunaga Rayeuk.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sebagai  salah  satu bentuk  evaluasi  terhadap  program  pembangunan  yang  dijalankan oleh  pemerintah  melalui  Undang-Undang  Desa  No  6  Tahun  2014. Evaluasi  program  pembangunan  penting  untuk  dilakukan  agar pembangunan tidak kembali pada kegagalan.

## Teori Pemberdayaan Masyarakat
Istilah  pemberdayaan  berasal  dari  kata “power” yang  dapat diartikan  sebagai    “tenaga,  kemampuan   atau    kekuasaan” .  Namun sec ara  harfiah, “pemberdayaan”  dapat  diartikan  sebagai   peningkatan tenaga,  kemampuan,  kekuatan,  atau  kekuasaan. 2 Pemberdayaan merupakan   salah   satu   pendekatan   untuk   mengatasi   persoalan kemiskinan,  ketidakberdayaan,     dan     kerentanan  masyarakat. Pemberdayaan   merupakan   proses   yang   terencana   dan   sistematis, yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, baik bagi  individu  dan  masyarakat,  bertujuan  untuk   mengembangkan
2 Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut . Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia . Wetlands International - Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. hlm. 51
Partisipasi Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014
potensi  dan  kemampuan  yang  terdapat  dalam  diri  sendiri  sehingga mampu melakukan transformasi sosial. 3
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan,      sekaligus memperkuat  posisi  tawar  masyarakat  level  bawah  terhadap kekuatan-kekuatan penekan di berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat   melalui   pengalihan   pengambilan   keputusan   kepada masyarakat  agar  mereka  terbiasa  dan  mampu  bertanggung  jawab terhadap    segala    sesuatu    yang    dipilihnya.    Dalam    konteks    ini, pemberdayaan     masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  proses pengembangan   masyarakat   yang   bertujuan   untuk   memandirikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sendiri. 4

## Teori Partisipasi
Uphoff    dan    Cohen 5 memberi    makna    partisipasi    adalah masyarakat  memiliki  peran  dalam  pengambilan  keputusan. Selanjutnya, Paul (1987) 6 berpendapat bahwa dalam partisipasi harus mencakup    kemampuan    rakyat    untuk    mempengaruhi    kegiatan- kegiatan  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraannya. Brannstom 7 mengemukakan partisipasi masyarakat adalah  suatu  proses  sosial  yang  terjadi  dalam  suatu  daerah  tertentu, yang  para  penduduknya  menangani  keperluan  dan  kebutuhannya melalui  partisipasi  aktif  dalam  praktek  maupun  dalam  pengambilan keputusan.
Memberikan peranan dan partisipasi yang lebih besar kepada suatu  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  setiap  proses  pembangunan, akan  memberikan  dampak  yang  positif,  karena  masyarakat  tidak menjadi  tergantung  kepada  program-program  pemerintah  yang bersifat menunggu instruksi atau top down . Masyarakat yang sifatnya
3 Ibid . hlm.52 4 Ibid. hlm 52
5 Dikutip  oleh  Ife,  Jim,  dan  Frank  Tesoriero.  2008. Community  Development: Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi. Pustaka  Pelajar.  Yogyakarta. hlm. 296. 6 Disitir dalam Kannan 2002 dikutip oleh Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. 2008. Community   Development:   Alternatif   Pengembangan   Masyarakat   di   Era   Globalisasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 297.
7 Dikutip  oleh  Soedibyo,  D  dan  F.  H.  Habibie.  2005. “Bentuk  Partisipasi Masyarakat Pada   Pembangunan  Daerah Wisata,   Bintara   (Bina  Wisata   Nusantara).”
Jurnal Ilmiah Pariwisata STP Trisakti, Vol. 10, No. 3, pp. 264-275.,hlm. 266
tergantung,    hanya    akan    melaksanakan    kegiatan    pembangunan apabila   masih   ada   program   dari   pemerintah.   Setelah   program pembangunan berakhir, masyarakat tidak lagi melaksanakan kegiatan pembangunan dan program akan berhenti dan tidak berkelanjutan. 8
Menurut   Bracht,   ada   beberapa   indikator   untuk   mengukur keterlibatan  atau  partisipasi  masyarakat.  Pengukuran  tersebut  dapat dilakukan  terhadap  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  partisipasi itu sendiri, yaitu: 9
1.  Memiliki  kesempatan     untuk  memberikan  saran  dan pengambilan keputusan.
2.  Besarnya dan lamanya waktu yang diberikan untuk  kegiatan- kegiatan yang diarahkan pada sasaran.
3.  Perwakilan   penduduk   dan   kumpulan-kumpulan   pimpinan yang terbentuk.
4.  Tahap kepemilikan sosial yang dicapai,
5.  Kepuasan atas proses-proses partisipasi,
6.  Penilaian   pencapaian   maupun   pengaturan   sasaran-sasaran jangka panjang.
Menurut  Marisa  B.  Guaraldo  Chougil 10 ada  delapan  tangga partisipasi  masyarakat  di  negara-negara  yang  kurang  berkembang yaitu:  Pemberdayaan (Empowerment) ,  Kemitraan  ( Partnership ), Mendamaikan (Conciliation), Dissimulasi/Pura-pura (Dissimulation),
8 Soetomo,  2008. Strategi-Strategi  Pembangunan  Masyarakat. Pustaka  Pelajar. Yogyakarta. hlm 354-355.
9 Dikutip  oleh  Soedibyo,  D  dan  F.  H.  Habibie.  2005. “Bentuk  Partisipasi Masyarakat Pada   Pembangunan  Daerah Wisata,   Bintara   (Bina  Wisata   Nusantara).”
Jurnal Ilmiah Pariwisata STP Trisakti, Vol. 10, No. 3, pp. 264-275., hlm. 267 10 Dikutip oleh Kristianto, AW. 2009. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan  InfrastrukturJalan  ((Studi  Kasus  Pelaksanaan  Program  Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di  Desa  Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik . hlm. 3
Partisipasi Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014
Diplomasi (Diplomation) ,  Memberikan  Informasi (Informing) , Konspirasi (Conspiration) , Management Diri Sendiri (Self Management).
Gambar 3.
Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat (Arnstein 1969 dalam Fegence, 1977) 11
Arnstein  mengungkapkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  akan mengikuti alur secara bertingkat, dari tangga pertama hingga tangga delapan, dengan logika sebagai berikut:
Tangga  pertama  adalah “ manipulasi ” atau  penyalahgunaan serta  tangga  kedua  adalah “ terapi ” (perbaikan).  Manipulasi  dan terapi  sesungguhnya  tidak  termasuk  di  dalam  konteks  partisipasi. Masyarakat  pada  posisi  ini  hanyalah  menjadi  objek  program  yang telah  dirancang  dan  diimplementasikan  oleh  pemerintah.  Tangga ketiga  adalah  pemberian “ informasi ” ,   dilanjutkan  tangga  keempat “ konsultasi ”.  Pemberian  “informasi”  dan     “konsultasi”  hanya formalitas  semata,  hanya  untuk  mendapatkan  legitimasi  publik  saja.
11 Sulistiyanti, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan . Gava Media. Yogyakarta. hlm.79.
Manipulasi Terapi Non Partisipasi Menyampaikan informasi Konsultasi Tokenisme Peredaman kemarahan Kemitraan Pendelegasian kekuasaaan Kekuasaan Masyarakat Pengawasan Masyarakat
Volume 11, Nomor 2, Desember 2017
Tangga kelima “ penentraman ” , merupakan suatu bentuk usaha untuk menampung  ide,  saran,  masukan  dari  masyarakat,  untuk  sekedar meredam  keresahan.  Tangga  keenam  baru  dapat  terjadi  apa  yang dikatakan  dengan  kemitraan  dengan  masyarakat,  masyarakat  telah mendapat  tempat  dalam  suatu  program  pembangunan.  Pada  tangga ketujuh   telah   terjadi   pelimpahan   kewenangan   oleh   pemerintah kepada  masyarakat.  Terakhir,  tangga  kedelapan  masyarakat  telah mampu  melakukan  kontrol.  Ketiga  tangga  tersebut  termasuk  dalam kategori tingkat kekuasaan masyarakat. Menurut taksonomi Arnstein tersebut,  sebuah  kemitraan  untuk  pemberdayaan  masyarakat hendaknya sampai menyentuh tangga 6,7, dan 8. 12

## B.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kabupaten  Aceh  Barat,  dengan  lokasi  dua  gampong, yaitu  Langung  dan  Peunaga  Rayeuk  yang  berada  di  Kecamatan Meureubo.  Selanjutnya,  subyek  penelitian  adalah  sumber-sumber untuk memperoleh informasi atau data-data penelitian. Adapun yang dijadikan  subyek  penelitian  dalam  penelitan  ini  adalah  informan  di dua  gampong,  yaitu  Gampong  Langung  dan  Peunaga  Rayeuk. Sedangkan  obyek  penelitian  ini  adalah  partisipasi  masyarakat gampong   dalam   pembangunan   pasca   lahir   dan   implementasi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014.
Dalam   mengumpulkan   data,   penulis   melakukan   empat tahapan.  Tahapan  pertama  yaitu  observasi  yang  merupakan  proses pengumpulan data dimana peneliti melihat dan mengamati langsung di  lokasi  penelitian. 13 Dalam  hal  ini,  Peneliti  mencoba  mengamati situasi  sosial  dan  pola  kehidupan  masyarakat  gampong  dalam keseharian mereka, termasuk mata pencaharian mereka.
Selanjutnya    adalah    dokumentasi.    Dokumentasi    merupakan cara  mengumpulkan   bahan-bahan  dalam  bentuk  dokumen  yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu dengan melakukan penelusuran dan  penelaahan  bahan-bahan  pustaka  berupa  buku-buku,  jurnal, surat  kabar,  dan  karya  ilmiah  lainnya  yang  relevan  dengan  topik
12 Sulistiyanti, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan . Gava Media. Yogyakarta. hlm 79.
Basrowi  dan  Suwandi.  2008. Memahami  Penelitian  Kualitatif. Rineka  Cipta. 13 Jakarta. hlm 81
Partisipasi Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014
penelitian. 14 Tujuan   dan   perlunya   dokumentasi   ini   adalah   agar peneliti   terbantu   dalam   menyiapkan   data   dengan   baik   dan   ada referensi  yang  mendukung  yang  sesuai  untuk  topik  penelitian. Dokumen-dokumen   yang   digunakan   adalah   dokumen-dokumen yang  ada  di  dua  gampong  yaitu  Gampong  Langung  dan  Gampong Peunaga   Rayeuk.   Adapun   dokumen-dokumennya   berupa   profil gampong dan dokumen kegiatan gampong lainnya.
Berikutnya,   dilakukan   wawancara    secara    mendalam   dan bersifat  terbuka  dengan  informan.  Tim  peneliti  telah  menyiapkan sejumlah     pertanyaan  sebagai  patokan  dalam  mewawancarai informan,   namun   sejumlah   pertanyaan   akan   muncul   pertanyaan- pertanyaan  yang  baru  dan  dapat  menyesuaikan  dengan  kebutuhan penelitian.
Untuk  menentukan  informan,  penulis  menggunakan  teknik purposive .  Penelitian  ini  mendapatkan  sebanyak  mungkin  informasi yang  mendalam  dari  berbagai  informan  tanpa  berpatokan  kepada besarnya jumlah informannya. Tujuannya bukanlah memusatkan diri pada  adanya  perbedaan-perbedaan  yang  nantinya  dikembangkan  ke dalam  generalisasi.  Adapun  informannya  adalah  Keuchik  Gampong Langung,  Keuchik  Gampong  Peunaga  Rayeuk,  Sekretaris  Gampong Langung, Sekretaris Gampong Peunaga Rayeuk, Tuha Peut Gampong Langung,   Tuha   Peut   Gampong   Peunaga   Rayeuk   dan   tokoh masyarakat di dua gampong yang dianggap layak untuk memberikan informasi.
Sedangkan  dalam  menganalisis  data,  ada  tiga  tahapan  dalam menganalisis  data  penelitian  kualitatif:  (1)  Reduksi  data,  (2)  display data, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi. 15
Tahapan di atas untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Reduksi  data .  Tim  peneliti  mengumpulkan  informasi  sebanyak- banyaknya  dari  para  informan  tanpa  harus  membatasi  informan untuk  memberikan  informasinya,  semua  informasi  dicatat  pada buku  catatan  dan  direkam  dengan  menggunakan  alat  perekam suara.  Berikutnya  tugas  peneliti  adalah  mengelompokkan informasi  yang  diperoleh  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian.
14 Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Penelitian. Andi Offset. Yogyakarta. hlm. 2 15 Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosda Karya. Bandung. hlm. 7
Pada proses ini peneliti juga melakukan pemilihan dan pemilahan antara informasi yang relevan dengan penelitian.
Display  data  adalah  penyajian  data  dan  informasi  yang  telah terkumpul  dalam  bentuk  matrik  atau  uraian  yang  memberikan b)
kemudahan  dalam  memberikan  kemungkinan  penarikan kesimpulan dan  pengambilan tindakan yang diperlukan.  Terkait dengan  penelitian  ini  data-data dalam   bentuk   uraian   setelah diperoleh  akan  peneliti  sajikan melalui   proses   reduksi   data.
Penyajiannya  dikelompokkan  berdasarkan  informasi  yang peneliti  dapatkan  dilapangan.  Sehingga  peneliti  dapat  dengan mudah menganalisis dan melihat apa yang sedang terjadi.
Penarikan  kesimpulan  (verifikasi),  proses  pencarian  arti/makna c) dari  data  yang  terkumpul.    Kesimpulan  yang  diperoleh memerlukan   verifikasi   selama   penelitian   dilakukan.   Terkait dengan   penelitian   ini,   peneliti   selanjutnya   berusaha   untuk menarik  kesimpulan  dari  berbagai  informasi  yang  telah dihimpun.    Melakukan cross-chek kembali    dengan    berbagai sumber.  Peneliti  akan  mengkonfirmasi  kembali  dengan  berbagai pihak  tentang hasil  penelitian.  Peneliti  meminta  pendapat,  saran serta   pendapat   tentang   kesimpulan   sementara.   Tetapi   bukan berarti  menghilangkan  unsur  obyektifitas  hasil  temuan  peneliti dilokasi  penelitian.  Tanggapan  berupa  masukan,  peneliti masukkan sebagai tambahan informasi.

## C. Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  dua  gampong  di  Kabupaten Aceh Barat, yaitu Gampong Langung dan Gampong Peunaga Rayeuk yang  terletak  di  Kecamatan  Meureubo.  Peneliti  memiliki  alasan tersendiri   mengapa   memilih   dua   gampong   ini   untuk   fokus melakukan  penelitian.  Menurut  tim  peneliti,  dua  gampong  ini  tentu saja  memiliki  keunggulan-keunggulan  yang  nantinya  akan  peneliti jelaskan  pada  paragraf  berikutnya.  Menurut  penjelasan  kepala  desa (Keuchik)  dari  dua  gampong  ini  mereka  sama-sama  mendapatkan dana desa/gampong dari pemerintah pusat dengan jumlah bervariasi yang disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing gampong sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014.
Kecamatan  Meureubo  juga  merupakan  salah  satu  kecamatan yang  paling  tinggi  angka  penduduknya  di  Aceh  Barat  yaitu  berada pada   peringkat   yang   kedua   setelah   Kecamatan   Johan   Pahlawan.
Partisipasi Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014
Kecamatan   Johan   Pahlawan   yang   menjadi   ibukota   Aceh   Barat, berpenduduk 63,975 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Meureubo sebesar 30,253  jiwa.  Dua  kecamatan  ini  berdekatan  dengan  Kota  Meulaboh sebagai pusat kota di Aceh Barat. 16
Tim  peneliti  menilai  penduduk  dengan  jumlah  yang  angka yang  tinggi  tentu  saja  memiliki  dinamika  dan  situasi  sosial  yang beragam dan unik. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk fokus di Kecamatan  Meureubo  dengan  memilih  dua  gampong  yang  telah peneliti  sebutkan  di  atas,  yaitu  Gampong  Langung  dan  Gampong Peunaga  Rayeuk.  Alasan  memilih  lokasi  ini  sudah  sangat  jelas: pertama ,  masing-masing  gampong  memiliki  keunggulan-keunggulan masing-masing; kedua, jumlah angka penduduk yang tinggi kemudian memiliki  dinamika  sosial  dan  situasi  sosial  yang  beragam  dan  unik. Berikut  jumlah  kepadatan  penduduk  yang  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini:
Tabel:   1   Distribusi   dan   Kepadatan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 2016. 17 Penduduk   Menurut
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015
16 https://acehbaratkab.bps.go.id/admin1107/pdf_publikasi/Kabupaten-Aceh-Barat- Dalam Angka-2017.pdf hal. 56 https://acehbaratkab.bps.go.id/admin1107/pdf_publikasi/Kabupaten-Aceh-Barat-
17
Dalam-Angka-2017.pdf ,  diakses tanggal 5 Juni 2017. Kecamatan Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk Per km2 Johan Pahlawan Samatiga Bubon Arongan Lambalek Woyla Woyla Barat Woyla Timur Kaway XVI Meureubo Pante Ceureumen Panton Reu Sungai Mas 32.32
7.67
3.71 6.03 6.85 3.92 2.34 10.94
15.29 5.80
3.22
1.92 1.425 108 57 92 54 63 35 42 268 23
77
5
Aceh Barat 100.00 68

## Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat di Gampong Langung
Aceh   memiliki  kekhususan  dalam  penyebutan  nama   “ d esa” . Semenjak  berlakunya  otonomi  khusus  di  Aceh, “ d esa”  kemudian disebut   dengan   “ g ampong”,  dan    kepala  desanya  disebut  dengan “ k euchik”.  Desa  Langung  maka    akan    disebut  dengan  “Gampong Langung” dan kepala  desanya  akan    disebut  dengan  “ k euchik”. Gampong  Langung  ini  terletak  di  Kecamatan  Meureubo  yang  tidak jauh  dari  pusat  kota  Aceh  Barat  yaitu  Kota  Meulaboh.  Langung merupakan  gampong  penghasil  kue  khas  Aceh.  Bagi  masyarakat Kabupaten Aceh Barat dan sekitarnya, mereka sudah tidak asing lagi dengan  Gampong  Langung.  Ketika  disebut  dengan  kata  Langung, masyarakat  akan  terbayang  di  sana  terdapat  produk  unggulan  yaitu kue  khas  Aceh.  Kue  khas  Aceh  akan  selalu  menjadi  kebutuhan masyarakat  Aceh.  Mengapa  demikian?  Bagi  masyarakat  Aceh  Barat dan sekitarnya, kue khas Aceh akan menjadi kebutuhan saat adanya “kenduri  perkawinan”,  “kenduri  kematian”  dan   berbagai  kegiatan adat  lainnya.  Tersedianya  kue  khas  Aceh  merupakan  sebuah kehormatan  dan  kemuliaan  bagi  masyarakat  Aceh  Barat  dan sekitarnya disaat pelaksanaan kenduri dan pelaksanaan kegiatan adat lainnya.
Di  Gampong  Langung,  para  wanita  dan  ibu-ibu  disibukkan dengan proses pembuatan kue khas Aceh dengan toko-toko kue khas Aceh  berjejeran  di  Gampong  tersebut  tepatnya  di  pinggir  jalan negara. Mereka menjual berbagai varian kue khas Aceh dengan harga yang  varian  pula.  Menurut  penjelasan  keuchik  setempat,  semangat berwirausaha  masyarakat  di    Gampong    Langung,  khususnya perempuan   telah   berlangsung   sejak   lama.   Potensi   yang   dimiliki kemudian  terus  dikembangkan  di  Gampong  Langung  untuk menghasilkan  produk  unggulan  yaitu  kue  khas  Aceh.  Hal  ini  sesuai dengan  harapan  pemerintah,  bahwa  setiap  gampong  harus  memiliki produk  unggulan  masing-masing  yang  kemudian  dapat  bermanfaat bagi   masyarakat   gampong   sendiri   dan   juga   masyarakat   luar gampong. Perputaran ekonomi akan berjalan dengan baik, kemudian masyarakat juga akan menjadi sejahtera.
Menurut  penjelasan  keuchik  yaitu  bapak  Muhammad  Nur, Gampong  Langung  mendapatkan  anggaran  desa  sejumlah Rp.700.000.000,-    yang Gampong     Langung. akan    dimanfaatkan    untuk    pembangunan Jumlah  anggaran  yang  diberikan     oleh pemerintah  pusat  akan  bervariasi  dengan  gampong-gampong  yang
Partisipasi Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014
lain,   jumlah   anggaran   yang   diberikan   akan   disesuaikan   dengan jumlah  penduduk  yang  ada.  Jumlah  penduduk  Gampong  Langung adalah  650  KK  (kepala  keluarga).  Pembangunan  Gampong  Langung akan  dibagi  ke  dalam  dua  kategori,  yaitu:  kategori  pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial dan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan yaitu:
1.  Pembangunan ruko (rumah toko) milik gampong yang kemudian dapat  disewakan,  pendapatan  dari  biaya  sewa  dapat  kembali untuk kas gampong, penyewa ruko diutamakan bagi masyarakat Gampong  Langung  sendiri  dengan  tujuan  untuk  dapat membantu masyarakat gampong.
Pembangunan   rumah   sewa   milik   gampong,   pendapatan   dari biaya sewa juga dapat kembali untuk kas gampong. Rumah yang 2.
dibangun mahasiswa, dapat  disewakan  untuk  para  pendatang  atau mengingat  di  Kecamatan  Meureubo  terdapat beberapa kampus (Universitas Teuku Umar, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen  dan  Sekolah  Tinggi  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh). Pembangunan pintu gerbang/gapura gampong. Pintu gerbang ini berfungsi  untuk  memberikan  tanda  gampong,  agar  bagi  para pendatang untuk tidak sulit menemukan Gampong Langung. Pembangunan jalan gampong. Pembangunan drainase gampong. Rehabilitasi gedung PAUD, TK dan Posyandu.
Dana   “desa”  yang   dikucurkan  oleh  pemerintah  kepada  setiap
3. 4. 5. 6.
gampong yang ada di Aceh dan seluruh Indonesia, tidak hanya fokus pada  pembangunan  infrastruktrur  semata,  namun  juga  fokus  pada pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Masalah dan situasi sosial dan  ekonomi  terkadang  tidak  kasat  mata,  hanya  bagi  masyarakat yang  jeli  saja  yang  mampu  melihat  kondisi  sosial  dan  ekonomi masyarakat. Berikut beberapa program sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan di Gampong Langung, yaitu:
1.  Program pemberdayaan masyarakat, berupa program
memberikan    dukungan    dana    bagi    perempuan    yang    telah memiliki   usaha   sekaligus   memiliki   semangat   berwirausaha. Seperti  yang  telah  peneliti  jelaskan  di  atas,  Keuchik  Gampong Langung  juga  fokus  memberdayakan  masyarakat  gampong khususnya  perempuan  yang  memilik  usaha  sekaligus  memiliki semangat berwirausaha. Gampong Langung memiliki usaha kue
khas  Aceh  yang  menjadi  produk  unggulan  Gampong  Langung. Keuchik   telah   mengupayakan   anggaran   desa   untuk   mereka dengan  sistem  dana  bergulir.  Pada  Tahun  2017,  keuchik  telah menganggarkan     untuk     usaha  kue  khas     Aceh  sebanyak Rp.30.000.000,-     untuk  30     orang;  artinya  masing-masing mendapatkan  Rp.1.000.000,-.  Secara  matematis  jumlahnya memang sedikit, namun sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki  usaha  kue  khas  Aceh.  Dana  Rp.30.000.000,-  ini  akan terus  berputar  di  Gampong  Langung  yang  dikelola  oleh  pihak Gampong  Langung.  Menurut  keuchik,  kegiatan  wirausaha  ini sebenarnya adalah untuk memperkecil  angka pengangguran dan angka kemiskinan di gampong, kegiatan ini langsung dibina oleh PKK Gampong Langung.
Kegiatan  lainnya  adalah  berupa  pelatihan-pelatihan,  misalnya pelatihan menjahit.  Kegiatan ini juga untuk membina masyarakat gampong yang memiliki minat di bidang menjahit atau yang telah memiliki  usaha  di  bidang  menjahit.  Kegiatan  ini  juga  berguna untuk  membangkitkan  semangat  berwirausaha  di  masyarakat gampong  dengan  menjual  jasa  dan  juga  untuk  meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Langung.
Gampong  Langung  juga  telah  bekerjasama  dengan  masyarakat yang  memiliki  usaha  budidaya  ikan  lele  yang  ada  di  Gampong Langung.  Pihak  gampong  mencoba  untuk  memfasilitasi  usaha mereka  dengan  mendukung  dengan  pendanaan  dari  gampong dengan  perjanjian  bagi  hasil  yang  disepakati.  Program  seperti merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  baik  untuk  menciptakan kemandirian  gampong.  Pendapatan  dari  bagi  hasil/keuntungan dapat  menjadi  kas  gampong  yang  kemudian  dapat  digunakan untuk  pembangunan  gampong,  jika  sewaktu-waktu  pendanaan dari  pemerintah  pusat  dihentikan.  Program  kerjasama  ini  akan terus  berjalan,  jika  dilakukan  dengan  manajemen  yang  baik  dan juga dapat dikembangkan ke program-program yang lain.
Gampong  Langung  telah  mengukir  beberapa  prestasi  pada
2. 3.
kegiatan   “Lomba   Desa    tahun   2014”    baik    ditingkat   kabupaten, provinsi dan pusat. Untuk ditingkat kabupaten tahun 2014 gampong Langung  mendapatkan  juara  pertama  dan  untuk  tingkat  provinsi tahun  2014   juga  mendapatkan   juara  pertama,   sedangkan   untuk tingkat  nasional  tahun  2014  gampong  Langung  mendapatkan  juara harapan  II.  Salah  satu  produk  unggulan  yang  diunggulkan  saat diadakan  perlombaan  desa  adalah  kue  khas  Aceh.  Prestasi  yang
Partisipasi Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014
dicapai oleh Gampong Langung adalah berkat kerja keras masyarakat gampong dalam mengembangkan potensinya dan juga atas kerjasama berbagai  elemen  masyarakat  baik  di  level  elit  gampong  maupun anggota masyarakat di gampong.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  pasca  lahirnya Undang-Undang  Desa  No.6  Tahun  2014,  menunjukkan  pada  level kemitraan.  Masyarakat  gampong  Langung  telah  mendapat  tempat pada  program  pembangunan.  Menurut  Arnstein,  ada  delapan  level partisipasi: pertama ,  manipulasi; kedua, terapi; ketiga, menyampaikan informasi; k eempat, konsultasi; k elima, peredaman kemarahan; keenam, kemitraan ; ketujuh ,  pendelegasian  kekuasaan;  dan kedelapan , pengawasan masyarakat .
Masyarakat gampong telah mampu menjadi mitra pemerintah gampong.   Masyarakat dengan pemerintah dapat bekerjasama untuk melaksanakan  berbagai  kegiatan  pembangunan.  Masyarakat gampong Langung       telah mendapatkan prestasi       yang
menggembirakan  pada  saat  perlombaan  gampong,  baik  di  tingkat kabupaten,  provinsi  dan  nasional  pada  tahun  2014.  Masyarakat gampong  mampu  menunjukkan produk  unggulan gampong.  Hal  ini merupakan   bukti   kemitraaan   yang   dibangun   antara   masyarakat dengan pemerintah gampong jauh sebelum Undang-Undang Desa itu lahir. Adanya partisipasi masyarakat gampong dalam setiap program pembangunan, sehingga menghasilkan prestasi yang baik.
Jika dilihat      dari segi kerjasama dalam bidang dengan dengan bisnis/wirausaha, pemerintah Gampong      Langung
masyarakat  yang  memiliki  usaha/bisnis  dapat  bekerjasama baik,   misalnya   saja    pada   program   budidaya   lele.   Pemerintah gampong  menyediakan  modal  dan  pelaksanaannya  dapat  dilakukan oleh    masyarakat    sendiri    dengan    perjanjian    bagi    hasil    usaha. Keuntungan dari kemitraan seperti ini adalah gampong mendapatkan pemasukan atau kas untuk gampong, masyarakat juga di untungkan dari hasil usaha mereka sendiri.
Kemitraan  lainnya  adalah  saat  pembangunan  infrastruktur gampong.  Pembangunan  infrastruktur  gampong  ditender  kepada masyarakat   gampong   sendiri   yang   dikelola   oleh   kaur   (Kepala Urusan)  pembangunan  gampong.  Hal  ini  merupakan  salah  satu bentuk  kemitraan  dan  pembangunan  yang  berbasis  pada  partisipasi
masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, maka pembangunan tidak akan   berjalan   dengan   baik.   Pembangunan   di   gampong   harus didukung   oleh   segala   pihak   baik   eksternal   maupun   di   internal gampong.
Masyarakat  gampong  Langung  telah  dilibatkan  pada  proses perencanaan  pembangunan  melalui  rapat-rapat  gampong  dan musrenbang.  Masyarakat  telah  dilibatkan  dalam  implementasi program,  misalnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembangunan infrastruktur gampong dan berbagai program pemberdayaan lainnya yang  telah  penulis  sebutkan  diatas.  Keterlibatan  masyarakat  pada monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  secara    informal  dengan dibangunnya   sistem   kontrol   sosial   yang   telah   ada   di   gampong. Sedangkan  monitoring  dan  evaluasi  secara  formal  dilakukan  oleh pihak pemerintah gampong.

## Pembangunan  dan  Partisipasi  Masyarakat  di  Gampong  Peunaga Rayeuk
Peunaga  Rayeuk  merupakan  gampong  yang  letaknya bersebelahan  dengan  Gampong  Langung.  Secara  geografis,  keadaan antara   Peunaga   Rayeuk   dan   Langung   dapat   dikatakan   sama. Demikianpula  dengan  kondisi  sosial  dan  budaya,  mayoritas masyarakat di sini berbahasa Aceh dan Aneuk Jamee (Bahasa Aneuk Jamee  adalah  bahasa  yang  mirip  dengan  Bahasa  Minang,  sehingga Bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa  pemersatu  bagi  masyarakat  yang berbeda  suku  di  dua  gampong  ini).  Ditinjau  dari  mata  pencaharian, masyarakat  gampong  ini  bekerja  sebagai  petani,  nelayan,  pedagang, pegawai  pemerintah dan swasta.  Gampong  Peunaga  Rayeuk  saat  ini dipimpin  oleh  Azhari  Rahman.  Keuchik  Gampong  Peunaga  Rayeuk saat  ini  telah  membangun  komunikasi  dan  kerjasama  dengan  PT. Nasa  (Natural  Nusantara).  Perusahaan  ini  bergerak  di  bidang penyediaan  obat-obat  organik  di  bidang  pertanian,  perkebunan  dan peternakan  yang  tidak  merusak  dan  mencemarkan  lingkungan.  PT. Nasa  ini  berpusat  di  Kabupaten  Sleman,  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Komunikasi  dan  kerjasama  ini  mengantarkan  pada  beberapa uji  coba  pada  lahan  pertanian  dan  perikanan  milik  pribadi  keuchik Gampong  Peunaga  Rayeuk,  misalnya  saja  keuchik  secara  pribadi telah  mencoba  untuk  perawatan  pada  tanaman  cabe  dan  kolam  lele. Angka  kerusakan  pada  lahan  cabe  dapat  diminimalisir  dan  angka
Partisipasi Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014
kematian   pada   budidaya   Ikan   Lele   juga   lebih   sedikit   dibanding sebelumnya.   Menurut   Keuchik   Gampong   Peunaga   Rayeuk,   obat- obatan organik ini sangat bermanfaat bagi masyarakat gampong yang bergerak  di  bidang  usaha  pertanian,  perikanan,  peternakan  dan perkebunan.  Angka  gagal  panen  dapat  diminimalisir  dan  tentu  saja keuntungan jauh lebih besar.
Menurut  keuchik,  beliau  mencoba  membangun  kerjasama  ini untuk kepentingan gampong, tidak hanya untuk lahan pertanian dan perikanan  dirinya  sendiri.  Sebelum  beliau  mensosialisasikan  secara formal kepada masyarakat gampong, beliau telah melakukan uji coba di usaha pertanian dan perikanan sendiri. Menurut beliau masyarakat akan sulit menerima sesuatu hal yang baru, jika kita sebagai pimpinan gampong tidak memberikan bukti dan contohnya.
Berikutnya  tim  peneliti  juga  mencoba  wawancara  dengan Sekretaris Gampong dan Tuha Peut Gampong Peunaga Rayeuk. Tuha Peut merupakan perangkat gampong yang berfungsi sebagai legislatif di  gampong,  layaknya  anggota  DPR  (Dewan  Perwakilan  Rakyat). Menurut  Edi  Zulmaidi  sebagai  Sekretaris  Gampong  saat  ini,  beliau memberikan  informasi  bahwa  program  pembangunan  gampong  saat ini  dibagi  pada  dua  bagian,  yaitu:  pembangunan  infrastruktur  dan pembangunan sosial ekonomi.
Pembangunan  Infrastruktur  saat  ini  telah  dilakukan  di gampong adalah sebagai berikut:
1.
2. 3.
4.
Pembangunan jalan gampong.

## Pembangunan Drainase.
Rehab gedung PAUD. Pembangunan  rumah  sewa  milik  gampong  sejumlah  empat rumah. Pembangunan rumah sewa ini sangat bermanfaat bagi gampong.  Hasil  atau  biaya  sewa  dapat  menjadi  kas  untuk gampong  yang  kemudian  dapat  bermanfaat  bagi pembangunan   gampong,   jika tidak   lagi   memberikan   dana sewaktu-waktu   pemerintah yang   begitu   besar   untuk pembangunan  gampong.  Artinya  gampong  telah  memiliki pendapatan   sendiri   sekaligus   mandiri   dan   tidak   terlalu berharap pada bantuan pemerintah.
Program  pembangunan  di  gampong  ini  dikendalikan  oleh Kaur  (Kepala  Urusan)  pembangunan  melalui  proses  tender  yang dilakukan  di  Gampong  Peunaga  Rayeuk.  Yang  berhak  ikut  tender
adalah  masyarakat  Gampong  Peunaga  Rayeuk.  Hal  ini  dilakukan untuk    memberdayakan    masyarakat    gampong,    sekaligus    dapat masyarakat  berpartisipasi  dan  bermitra  dalam  pembangunan infrastruktur di gampong tersebut. Untuk Gampong Peunaga Rayeuk, anggaran    yang    diberikan    oleh    pemerintah    secara    keseluruhan berjumlah Rp.952.600.000,-. Anggaran ini disesuaikan dengan jumlah penduduk   yang   ada,   semakin   tinggi   jumlah   penduduk,   maka anggaran yang di berikan akan semakin tinggi mencapai Rp.1 Milyar.
Terkait  program  pemberdayaan  masyarakat,  keuchik  bersama aparatur  gampong  sedang  mengembangkan  usaha  budidaya  Ikan Lele.  Jika  di  Langung  ada  kue  khas  Aceh,  maka  di  Peunaga  Rayeuk dikembangkan  program  budidaya  Ikan  Lele  yang  di  fokuskan  pada ibu-ibu  rumah  tangga.  Untuk  tahun  ini,  Gampong  Peunaga  Rayeuk memilih 27 ibu rumah  tangga untuk pelaksanaan program budidaya ikan  lele  ini.  Pemerintah  gampong  sedang  berencana  untuk mengembangkan  “lele   asap”    yang   akan   dijadikan  sebagai    produk unggulan  gampong,  seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  Gampong Langung dengan Kue Khas Aceh sebagai produk unggulannya.
Sebelum dikembangkan ke program “lele  asap”,   maka  terlebih dahulu  akan  dikembangkan  budidaya  Ikan  Lele  sebagai  bahan bakunya,  sekalipun  saat   ini  program   “lele  asap”   masih   pada  tahap wacana  gampong,  namun  telah  disosialisasikan  kepada  masyarakat. Budidaya  Ikan  Lele  akan  dikembangkan  tahun  ini,  mengingat permintaan  pasar  terhadap  kebutuhan  Ikan  Lele  di  wilayah  Aceh Barat masih tergolong tinggi. Mengenai kebutuhan obat-obatan untuk budi daya lele, keuchik telah membangun jaringan dengan PT.NASA. Obat-obatan  dari  PT.  NASA  merupakan  obat-obat  natural  yang ramah terhadap lingkungan.

## Partisipasi Masyarakat

## Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  di  gampong
Peunaga Rayeuk   dinilai   baik  yaitu   telah  mencapai level  “kemitraan” . Kemitraan  yang  terbangun  juga  dapat  dinilai  saat  pembangunan infrastruktur. Pemerintah gampong melalui kaur pembangunan telah membuka  tender  untuk  pembangunan  infrastruktur  gampong, masyarakat  gampong  dapat  berpartisipasi  untuk  membangun gampong  mereka  sendiri,  selain  itu  masyarakat  gampong  juga terberdayakan  dengan  adanya  proses  tender  yang  mengutamakan masyarakat   sendiri.   Artinya,   pemerintah   gampong   sangat   besar
Partisipasi Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014
harapannya  agar  masyarakat  dapat      berpartisipasi      dalam pembangunan.   Proses   pembangunan   yang   dilakukan   juga   dapat menguntungkan  berbagai  pihak,  yaitu  pelaksana  pembangunan, pemerintah  gampong  dan  juga  masyarakat  umum.  Kontrol  sosial dalam  setiap  pembangunan  dilakukan  oleh  masyarakat  gampong sendiri  secara  informal  sekalipun  tidak  melupakan  monitoring  dan evaluasi  dari  pemerintah  gampong  secara  formal,  karena  anggaran yang  digunakan  dalam  pembangunan  merupakan  anggaran/dana publik, tentu saja harus ada keterbukaan terhadap publik pula.
Kemitraan  lainnya     adalah     keuchik  telah  membangun komunikasi   dengan   para   ibu-ibu   rumah   tangga   terkait   dengan program “lele  asap”, namun  ter lebih  dahulu akan dibangun program “budi daya  lele”  sebagai   bahan bakunya. Selain  itu  kebutuhan lele  di wilayah Aceh Barat juga sangat tinggi. Program ini akan dikelola oleh para  ibu-ibu  rumah  tangga.  Mengapa  harus  ibu-ibu  rumah  tangga? Menurut  Keuchik, Pertama, program  khusus  untuk  ibu-ibu  rumah tangga    merupakan    salah    satu  upaya    untuk    memberdayakan perempuan  sekaligus  untuk  keterlibatan  perempuan  dalam  setiap program  pembangunan. Kedua, ibu-ibu  rumah  tangga  biasanya  akan banyak  menghabiskan  waktu  di  rumah  dan  menurutnya  akan  lebih fokus dalam mengelola budi daya lele.
Pada proses perencanaan pembangunan juga tidak melupakan keterlibatan   masyarakat   gampong,   masyarakat   dilibatkan   melalui rapat-rapat  gampong  dan  musrenbang,     begitu     juga  pada implementasi  pembangunan,  masyarakat  ikut  terlibat  dan  menjadi subjek  dari  pembangunan,  misalnya  pada  pembangunan infrastruktur   dan   berbagai   program   pemberdayaan   lainnya   yang sedang  diwacanakan  oleh  pihak  pemerintah  gampong.  Mengenai evaluasi   dan   monitoring   masyarakat   dapat   melakukan   secara informal seperti yang telah penulis sebutkan diatas.

## D.   Kesimpulan
Kemandirian gampong merupakan harapan dari semua pihak. Program  pembangunan  yang  di  wujudkan  oleh  pemerintah  melalui kebijakannya  yaitu  Undang-undang  Desa  No  6  tahun  2014  patut  di apresiasi  dan  didukung.  Negara  telah  mulai  membangun  dari gampong  (desa),  karena  gampong  sesungguhnya  memiliki  potensi yang  besar  untuk  mengembangkan  dirinya.  Hanya  saja  perlu pembinaan-pembinaan  untuk  mengungkap  dan  mengembangkan potensi-potensi  yang  telah  ada.  Mengembangkan  potensi  tersebut

## 108 | Jurnal Sosiologi USK
Volume 11, Nomor 2, Desember 2017
dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan masyarakat salah satu melalui kebijakan Undang-Undang Desa.
Ada    hal   yang    penting    untuk    tidak    kita  lupakan,    bahwa program  pembangunan  harus  mengacu  pada  partisipasi  masyarakat. Dukungan  dari  berbagai  pihak  menjadi  sangat  penting.  Tanpa partisipasi  masyarakat,  maka  pembangunan  tidak  akan  berjalan dengan  baik  dan  kemandirian  masyarakat  gampong  juga  tidak  akan terwujud. Masyarakat hanya akan menjadi objek dari sebuah program pembangunan,  padahal  konsep  pembangunan  adalah  masyarakat harus menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Jika kemandirian telah  terbentuk  digampong,    maka    negara  tidak  perlu  lagi mengucurkan   anggaran   yang   begitu   besar   untuk   pembangunan gampong.
Mengapa? Karena
gampong telah       mampu
mengembangkan   potensinya.   Badan-badan   usaha   milik   gampong telah   mampu   menjalankan   usahanya,   masyarakat   gampong   telah memiliki  usaha-usaha  sendiri,  maka  kesejahteraan  masyarakat  telah terwujud.
Gampong  Langung  memiliki  potensi  yang  besar.  gampong yang  berada  di  wilayah  pedesaan  pesisir  ini,  memiliki  keunggulan- keunggulan yang sedang dikembangkan dan diwacanakan, program- program  pembangunan  telah  dijalankan     baik  pembangunan infrastruktur  desa  maupun  non  infrastruktur.  Mengenai  partisipasi, telah    terjalin    kemitraan    antara    pemerintah    gampong    dengan masyarakat  gampong.  Masyarakat  mampu  bekerjasama  dengan pemerintah  gampong,  salah  satunya  dalam  bidang  usaha  perikanan dengan  menerapkan  konsep  bagi  hasil  usaha.  Masyarakat  menjadi mitra   dalam   pembangunan   infrastruktur   di   gampong,   misalnya dalam  proses     tender.     Selain     itu,  masyarakat  juga  terus mengembangkan  potensi  usahanya  di  bidang  pembuatan  kue  khas Aceh.  Pemerintah  gampong  mendukung  dengan  pemberian  dana pinjaman  secara  bergilir.  Hal  ini  menunjukkan  kerjasama  yang  baik antara pemerintah gampong dengan masyarakat.
Begitu  juga  yang  telah  dilakukan  oleh  Gampong  Peunaga Rayeuk  yang  lokasinya  bersebelahan  dengan  gampong  Langung. Kemitraan telah terbangun dengan baik, misalnya pada proses tender pembangunan  infrastruktur  di  gampong  yang  melibatkan masyarakat. Wacana prog ram  “lele  asap”   yang  telah  di  sosialisasikan kepada   masyarakat   dengan   terlebih   dahulu   akan   dikembangkan program  budi  daya  lele  yang  melibatkan  perempuan  yaitu  ibu-ibu
Partisipasi Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014
rumah   tangga.   Gampong   Langung   dan   Peunaga   Rayeuk   telah melibatkan  masyarakat  pada  perencanaan  program  pembangunan melalui rapat-rapat gampong, implementasi program pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan secara informal.

## Daftar Rujukan
Basrowi  dan  Suwandi.  2008. Memahami  Penelitian  Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta. Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Penelitian. Andi Offset. Yogyakarta. Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. 2008. Community Development: Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi. Pustaka  Pelajar.
Yogyakarta.
Kristianto,  AW.   2009.  “Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam
Pembangunan Infrastruktur Jalan ((Studi       Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan   (PPIP)   di   Desa   Campurejo   Kecamatan   Panceng
Kabupaten Gresik).”
Moleong,  Lexy  J.  2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Remaja  Rosda Karya. Bandung.
Najiyati,   S.,   Agus   Asmana,   I   Nyoman   N.   Suryadiputra.   2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut . Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in     Indonesia .  Wetlands
International   -   Indonesia   Programme   dan   Wildlife   Habitat Canada. Bogor
Soedibyo, D dan F. H. Habibie. 2005. “Bentuk Partisipasi Masyarakat Pada   Pembangunan   Daerah   Wisata,   Bintara   (Bina   Wisata Nusantara).” Jurnal  Ilmiah  Pariwisata  STP  Trisakti, Vol.  10,  No. 3, pp. 264-275. Soetomo,   2008. Strategi-Strategi   Pembangunan   Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Sulistiyanti,  Ambar  Teguh.  2004.
Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan . Gava Media. Yogyakarta.