## Kebijakan Operasional Praktik Khitan Perempuan di Kabupaten Brebes

## Istiana Kusumastuti
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Email: istianaku@hotmail.com

## Abstrak
Khitan perempuan secara umum sebanding dengan khitan terhadap laki-laki. Hanya saja, karena secara anatomis antara keduanya berbeda, maka tata caranya juga berbeda. Khitan laki-laki dilakukan dengan membuang kulup yang menutupi penis, sedangkan pada perempuan dilakukan denga membuang “kulup” yang menutupi klitoris. Tujuan  penelitian  ini  untuk  menyusun  kebijakan  operasional  praktik  khitan  perempuan  di  Kabupaten  Brebes tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif melalui pendekatan observational serta  metode  pengumpulan  data  menggunakan indepth  interview (wawancara  mendalam)  yang dilakukan  kepada  sumber  informasi  (informan)  yang  berhubungan  dengan  praktik  khitan  perempuan.  Hasil penelitian didapatkan bahwa bentuk kebijakan operasional praktik khitan perempuan berisi tentang status hukum khitan perempuan, tenaga pelaksana khitan perempuan, peralatan khitan perempuan,  metode khitan perempuan dan  prosedur  khitan  perempuan.  Di  Kabupaten  Brebes  kebijakan  operasional  praktik  khitan  perempuan  belum dapat direalisasikan pelaksanaannya. Jadi dapat disimpulkan belum membudayanya praktik khitan perempuan di Kabupaten  Brebes.  Disarankan  bentuk  Kebijakan  Operasional  Praktik  Khitan  Perempuan  sebaiknya  lebih dipahami  dan  ditelaah  agar  dapat  digunakan  seoptimal  mungkin,  bagi  pemerintah  sebaiknya  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  khitan  perempuan  yang  lebih  tepat,  selanjutnya  Kepala  Dinas Kesehatan,  Ketua  IBI  dan  petugas  KIA  hendaknya  meningkatkan  pemahaman  terkait  khitan  perempuan, kemudian MUI dan Ulama Kabupaten Brebes dapat mengoptimalkan sosialisasi praktik khitan perempuan agar masyarakat memahami manfaat khitan perempuan.
Kata Kunci : kebijakan operasional, khitan perempuan

## Abstract
Female  circumcisionis  generallyproportional  to  thecircumcision  of  males.  However,  due  tothe  anatomical between two different, then the systemis also different way. Male circumcisionis performed by removing the for eskin  that  coversthe  penis,  whereasin  womenbeing  done  withwasting"foreskin"  that  coversthe  clitoris.  The purposeof  this  research  to  develop  operational  policies  practices  of  female  circumcision  in  Brebes  2015.  The method  used  in  this  study  used  a  qualitative  design  through  observational  approaches  and  methods  of  data collection using depth interviews (in-depth interviews) were conducted to resources (informant) associated with the  practice  of    female  circumcision.  The  results  showed  that  the  shape of  the  practice of  female  circumcision operational policies  contain  the  legal  status  of    female  circumcision,  circumcision  permpuan  executive  power, equipment  female  circumcision,  female  circumcision  methods  and  procedures  of  female  circumcision.  Brebes operational  policy  practices  of  female  circumcision  can  not  be  realized  implementation.  So  it  can  be concludedyetun  supported  practice  of  female  circumcision  in  Brebes.  Suggested  form  of  Operational  Policy Practice Female Circumcision should be under stood and analyzed in order to be used as optimally as possible, for the government should be to disseminate to the public about female circumcisionis more appropriate, then Chief  Medical  Officer,  Chairman  of  the  IBI  and  KIA  officers  should  improve  under  standing  of  female circumcision-related,  then  MUI  and  Scholars  Brebes  can  optimize  the  socialization  practices  of    female circumcision so that people under stand the benefits of female circumcision.
Keywords : operational policies, female circumcision

## ARTIKEL PENELITIAN

## Pendahuluan
Isu  pelanggaran  khitan  perempuan menjadi  polemik  dan  muncul  menjadi  isu publik  yang  kontroversial  seiring  dengan adanya  kampanye  sistemik,  yang  mengaitkan praktik khitan perempuan dengan isu perlindungan hak asasi manusia, hak anak dan juga  hak  perempuan  dalam  melakukan reproduksinya. Gagasan dan semangat perlindungan  hak  asasi  manusia,  menjadi komitmen  semua  bangsa.  Praktek  khitan perempuan  yang  sering  disebut  sebagai pemotongan  atau  mutilasi  alat  kelamin perempuan  merupakan tradisi yang telah lama dikenal  dalam  masyarakat  dan  diakui  oleh agama-agama  di  dunia  seperti  Yahudi,  Islam dan sebagian pengikut Kristen. 1
Pelaksanaan  khitan  perempuan  telah tersebar diberbagai belahan dunia dan terdapat pada  berbagai  suku  dan  ras.  Namun  asal- usulnya  masih  sangat  sulit  dipaparkan.  Bukti- bukti  menunjukkan  khitan  perempuan  sangat terkenal  dikalangan  masyarakat  Mesir  kuno dan  merupakan  acara  ritual  bagi  masyarakat Mesir  yang  terjadi  sebelum  abad  ke  dua  belas Masehi.  Khitan  perempuan  dianggap  sebagai salah  satu  tradisi  pada  masa  nabi  Ibrahim  dan diikuti  oleh  Nabi  Muhammad  bersama umatnya. 1
Praktik  sunat  perempuan  atau  sering disebut  juga  dengan  istilah  khitan  perempuan adalah  semua  prosedur  yang  melibatkan pengangkatan  sebagian  atau  seluruh  dari bagian luar genital perempuan atau menggores genital  perempuan  dengan  alasan  budaya  atau yang lainnya.Secara Internasional sunat perempuan  dikenal  dengan  beberapa  istilah yang dipakai untuk menyebut sunat perempuan, diantaranya adalah Female Genital Cutting (FGC), Female  Genital  Mutilation (FGM) dan Female Circumision (FC) 2 .
Masalah  khitan  terhadap  perempuan menjadi  isu  publik  setelah  adanya  berbagai penelitian, baik yang dilakukan secara independen  maupun  karena  ada  sponsor,  yang menemukan  adanya  berbagai  dampak  negatif yang ditimbulkan dari penyimpangan pelaksanaan  khitan  terhadap  perempuan  di beberapa negara. 3
Pelaksanaan khitan perempuan adalah kemuliaan, dilakukan dengan  cara  yang  baik  tidak  boleh  menyakiti dan tidak boleh berlebihan. Berkhitanlah
dengan  tidak  melakukan  perbuatan  yang diharamkan (mengkhitan dengan cara
menganiayanya).  Orang  yang  melakukannya tidak boleh menganiaya anak perempuancukup dengan memotong sedikit (mengurangi) bagian klentit farjinya. 4
Data  tahun  2013  menyebutkan  sekitar 125  juta  anak-anak  perempuan  telah  dikenai tindakan  FGM.  Sebagian  besar  praktek  FGM terjadi  dinegara-negara  Afrika  dan  Timur Tengah. Di negara seperti Amerika dan Eropa, aktivitas FGM banyak dilakukan oleh kelompok  migran  asal  Afrika  dan  Asia.  Di Amerika,  Eropa,  Kanada  dan  Australia tindakan FGM dikategorikan kriminal. Di Asia Tenggara,  Malaysia  dan  Indonesia  adalah  dua negara  terbanyak  pelaku  FGM. 5 Studi  Eldin dkk,  di  Mesir  menunjukkan  bahwa  mereka disunat  ketika  berumur  8-12  tahun.  Prevalensi murid-murid perempuan di Mesir yang disunat adalah  50,3%,  yang  tersebar  di  sekolah pemerintah  di  perkotaan  46,2%,  sekolah swasta 9,2%, dan sekolah di pedesaan 61,7%. 6
WHO  telah  melakukan  klasifikasi praktik  sunat  perempuan  ke  dalam  empat  tipe yaitu    (i)  pemotongan  “ prepuce ”  dengan  atau mengiris/  menggores  bagian  atau  seluruh klitoris,  (ii)  pemotongan  klitoris  dengan disertai  pemotongan  sebagian  atau  seluruh labia  minora,  (iii)  pemotongan  bagian  atau seluruh  alat  kelamin  luar  disertai  penjahitan atau  penyempitan  lubang  vagina  ( infibulasi ), dan (iv) tidak terklasifikasi, yakni: penusukan, pelubangan,  pengirisan  atau  penggoresan terhadap klitoris dan/  atau  labia,  pemotongan vagina,  pemasukan  bahan  jamu  yang  bersifat korosif ke dalam vagina. 3
Pada  dunia  medis  memang  tidak dikenal  sunat  perempuan,  bahkan  dalam pendidikan  dokter,  bidan  dan  perawat  tidak pernah ada pelajaran tentang sunat perempuan. Kemenkes  telah  menerbitkan  surat  edaran sejak tahun 2006 tentang Larangan Medikalisasi  Sunat  Perempuan  bagi  Petugas Kesehatan. Surat edaran ini telah dilaksanakan di lapangan. Untuk melindungi kesehatan bayi perempuan  serta  lebih  menguatkan  keputusan tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes) No.
1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat
Perempuan yang dikeluarkan November 2010. 7
Adanya  Permenkes  Sunat  Perempuan ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari sunat ilegal yang membahayakan jiwa dan sistem reproduksinya.  Peraturan Menteri Kesehatan  (Permenkes)  tersebut  melegistimasi praktik  perusakan  alat  kelamin  perempuan hingga  pada  mutilasi  atau  pemotongan  alat kelamin yang selama ini dikenal dengan istilah khitan perempuan. Peraturan Menteri Kesehatan  (Permenkes)  itu  juga  memberikan otoritas  kepada  pekerja  medis  tertentu  seperti dokter,  bidan  dan  perawat  untuk  melakukan prosedur sunat perempuan. 7
Prinsip dari pelaksanaan khitan ibadah yang  dogmatik  adalah  ketundukan.  Sekalipun tidak  ditemukan  manfaat  medis  sekalipun, sepanjang  dalil  agama  menunjukkan  adanya pensyariatan.  Dapat  dipahami  bahwa  segala upaya  pelarangan  terhadap  hal  yang  diyakini norma agama adalah inkonstitusional, melawan  hukum,  dan  pelanggaran  terhadap hak asasi manusia yang paling asasi, yakni hak beragama  dan  menjalankan  ajaran  agama sesuai  dengan  keyakinannya.  Penghargaan terhadap nilai agama dan keberagaman budaya merupakan  prinsip  universal  yang  harus diperhatikan dalam penetapan setiap kebijakan publik. 3
Kebijakan  publik  adalah  alat  ( tool ) dari  suatu  komunitas  yang  melembaga  untuk mencapai social  beliefs , about  goodness -nya. Keberhasilan  dan/  atau  kegagalan  kebijakan publik dalam mencapai goodness secara efektif akan  melahirkan  kepercayaan  sosial  baru. Disatu sisi, keberhasilan kebijakan publik akan memperkuat ( strengthening ) kepercayaan sosial  yang  dipegang,  disisi  lain  kegagalan kebijakan  publik  akan  melemahkan,  bahkan dapat  meruntuhkan,  keyakinan  sosial  yang ada. 8 Hal  ini  menjadi  penting  untuk  ditegaskan terkait  dengan  adanya  kesalahpahan.  Khitan tidak  hanya  sekedar  kebutuhan  medis,  namun merupakan bentuk ibadah yang “dogmatik”. 3
Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang telah  dilaksanakan  pada  10  ibu-ibu  di  wilayah Kabupaten Brebes, diperoleh bahwa 100% dari 10 ibu yang memiliki anak perempuan usia 0-1 tahun  tidak  melakukan  khitan  perempuan. Sebagian  besar  ibu-ibu  tidak  mengetahui tentang  khitan  perempuan  dan    beranggapan bahwa  khitan  itu  hanya  untuk  laki-laki  dan untuk  perempuan  tidak,  banyak  dari  mereka yang  justru  berbalik  bertanya  tentang  khitan perempuan dan bagian mana yang dikhitan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah Menyusun kebijakan operasional praktik khitan  perempuan  di  di  Kabupaten  Brebes Tahun 2015.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan observational. Metode kualitatif sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  dan  lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  orang  diamati, yang  diarahkan  pada  latar  individu  tersebut secara menyeluruh (holistik) dan utuh. 9 Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  subjek  penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan  lain-lain,  secara  holistic  dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa, pada  satu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 10
Pendekatan kualitatif dipandang mampu  untuk  menggambarkan  kejadian  dan situasi  sosial  dari  subjek.  Definisi  situasi tersebut  meliputi  perilaku,  motif  subjektif, perasaan  dan  emosi  dari  orang-orang  yang diamati. 11 Dari  beberapa  pengertian  di  atas, dapat  dipahami  bahwa  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk memahami  fenomena  pada  subjek  penelitian secara  deskriptif  dalam  konteks  alamiah, dengan mengumpulkan data secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah  yang ada dengan peneliti sebagai intrumen kunci.
Penelitian  studi  kasus  adalah  studi yang  mengeksplorasi  suatu  masalah  dengan batasan  terperinci,  memiliki  pengambilan  data yang  mendalam,  dan  menyertakan  berbagai sumber  informasi.  Penelitian  ini  dibatasi  oleh waktu  dan  tempat,  dan  kasus  yang  dipelajari berupa  program,  peristiwa,  aktivitas  atau individu. 12
Berbeda  dengan  penelitian  kuantitatif yang  menggunakan  istilah  populasi,  tetapi dinamakan “social  situation” atau  situasi sosial  yang  terdiri  dari  tiga  elemen,  yaitu tempat,  pelaku  dan  aktivitas  yang  terintegrasi secara  sinergis.  Sedangkan  sampel  pada penelitian kualitatif tidak dinamakan responden,  tetapi  sebagai  nara  sumber,  atau
partisipan atau informan. 13 Rancangan penelitian  dengan  metode  yang  digunakan adalah  analisis  kebijakan/ Policy  Analytical Process versi  Patton  Savicky,  dan  rancangan analisis  dengan  pendekatan  Michael  Hill ( Analysis  of  Policy dan  bagian analysis  for policy )  dalam  analisis  kebijakan  operasional praktik khitan perempuan di Kabupaten Brebes Tahun 2015.
Analisis  kebijakan  merupakan  proses evaluasi  alternatif  kebijakan  dari  sisi  teknis, ekonomi dan politik dikaitkan dengan implementasinya.  Sehingga  dalam  kerangka konsepnya  dijelaskan  tahapan-tahapan  yang sangat  sederhana,  dengan  harapan  bisa menghasilkan good governance yakni pemerintah  tau  apa  yang  harus  dilakukan  dan melakukannya  dengan  efisien  dan  mencapai hasil  yang  dikehendaki  oleh  publiknya.  Di Indonesia  dikenal    dengan  musyawarah  untuk mufakat. 8
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan Januari-Maret  2015  di  Kabupaten  Brebes. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi Wilayah  di  Kabupaten  Brebes  sebagai  lokasi penelitian  karena  wilayah  tersebut  hampir seluruh masyarakat tidak melaksanakan khitan perempuan.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah ibu-ibu  yang  mempunyai  anak  perempuan  0-1 tahun  sebagai  informan  utama,  sedangkan informan pendukung terdiri dari: Kepala Dinas Kesehatan,  petugas  KIA,  bidan,  dukun  Bayi dan  Tokoh  Agama.  Lama  waktu  yang dibutuhkan dalam wawancara kurang lebih 60- 90  menit  dan  apabila  kurang  jelas  akan dilengkapi pada kesempatan lain yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  teknik  wawancara  mendalam sebagai sumber data primer. Sedangkan teknik melihat  isi  dokumen  yang  berkaitan  sebagai sumber  data  sekunder. 14 Data  primer  diperoleh dari  hasil  wawancara  mendalam  yang  bersifat terstruktur  dengan  menggunakan  pedoman wawancara  mengenai  indikator  dari  kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
Sedangkan  data  sekunder  atau  telaah dokumen  diperoleh  dari  data  yang  dimiliki oleh  Dinas  Kesehatan,  studi  kepustakaan, literatur,  jurnal  penelitian  terdahulu  dan majalah-majalah  yang  behubungan  dengan
masalah  yang  diteliti.Prosedur  pengumpulan data  Dimulai  dengan  menyusun  panduan wawancara  dan  catatan  lapangan.  Panduan wawancara  mencakup:  perkenalan  nama  dan institusi,  menjelaskan  tujuan  studi,  latar belakang, bagaimana responden terpilih, kerahasiaan  responden  akan  dijamin,  serta menjelaskan keuntungan dari hasil penelitian. 11
Dari  uraian  di  atas,  maka  keabsahan data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan teknik Triangulasi.
Perpanjangan  keikutsertaan,  dan  pemeriksaan sejawat  melalui  diskusi  dimana  peneliti melakukan  penelitian  di  lapangan  sampai memperoleh  data  sebanyak-banyaknya  maka derajat  kepercayaan  data  yang  dikumpulkan dapat ditingkatkan. 15
Pengolahan data dengan menggunakan manual yang digunakan peneliti untuk mengklasifikasi proses transkripsi dan pembuatan  matriks  untuk  pengelompokkan jawaban  responden  atas  pertanyaan  yang diberikan.Analisis data kualitatif adalah proses mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah  dipahami,  dan  ditemukannya  serta dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain. Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan  sejak  sebelum  memasuki  lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.
Data  yang  terkumpul  dari  hasil rekaman  wawancara  mendalam  selanjutnya dibuat  transkip,  dari  transkip  yang  ada  lalu disederhanakan  dalam  bentuk  matriks  yang kemudian  dicari  kata  kuncinya.  Namun  tetap peneliti  menggunakan  teknik  analisa  secara umum  pada  pendekatan  Kualitatif  yaitu: setelah semua data terkumpul dan diolah, maka tahapan  selanjutnya  adalah  melakukan  analisa data  dengan  teknis  analisis  isi  ( content analysis).
Analisis  data  kualitatif  adalah  proses mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah  dipahami,  dan  ditemukannya  serta dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain. Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan  sejak  sebelum  memasuki  lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.  Aktifitas  analisis  data  yang  akan
dilakukan yaitu data collection, data reduction,  data  display  dan  conclusion drawing/verification . 16
Dari  setiap  variabel  diidentifikasikan sesuai dengan analisis versi Hill dan Patton & Savick.Setelah  itu  dilakukan  validitas  data dengan  melakukan  triangulasi  sumber  dengan cross  check dengan  sumber  lain,  triangulasi metode  dengan  melakukan  pengumpulan  data wawancara  mendalam  dengan  informan  dan telaah dokumen kebijakan, dan triangulasi data melakukan cross check dengan data yang ada.

## Hasil dan Pembahasan
Setelah  Peneliti  melakukan  perizinan dari  Institusi,  Peneliti  menetapkan  informan yang  akan  diwawancarai  secara  mendalam guna mengetahui hal-hal yang peneliti butuhkan dalam membuat Kebijakan Operasional  Praktik  Khitan  Perempuan,di Kabupaten Brebes kemudian Peneliti membuat jadwal observasi sekaligus melakukan wawancara secara mendalam kepada informan.
Daftar pertanyaan yang sudah disiapkan  oleh  peneliti  ditelaah  kembali apakah  pertanyaan  yang  digunakan  dapat menjawab  tujuan  penelitian.  Peneliti  harus berhati-hati  dalam  melakukan  wawancara, karena  dikhawatirkan  ada  pihak  yang  dapat tersinggung  maupun  merasa  malu  karena menyangkut kelamin wanita.
Hasil  wawancara  direkam  dengan  alat perekam suara harus ditranskip agar memudahkan peneliti dalam menelaaah informasi  yang  telah  didapat,  transkip  disusun agar  sesuai  dengan  orang  yang  dituju,  setelah dibuat  transkip,  peneliti  membuat  matrix  hasil wawancara,  peneliti  mengelompokkan  kata kunci  yang  ditanyaakan  kepada  informan  lalu menuangkan satu persatu pembicaraan informan  ke  dalam  matrix  sesuai  kata  kunci, peneliti  juga  menampilkan  hasil  observasi sebagai  triangulasi  jawaban  informan  dengan hasil yang ditemukan.
Informan  dalam  penelitian  initerdiri dari  3  ibu-ibu  yang  memiliki  anak  perempuan usia  0-1  tahun,  ketua  IBI  Kabupaten  Brebes, petugas  KIA,  Kepala  Dinas  Kesehatan,  2 dukun  bayi,  MUI  Kabupaten  Brebes  dan Dokter Bedah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  di  lapangan  di  temukan  informasi
bahwa  mayoritas  penduduk  di  Wilayah Kabupaten  Brebes  beragama  Islam.  Dalam ajaran  agama  Islam  yang  terkandung  dalam Fatwa  MUI  khitan  perempuan  termasuk  fitrah (aturan)  dan  syiar  Islam,  hukum  khitan perempuan  adalah  makrumah,  pelaksanaannya sebagai  salah  satu  bentuk  ibadah  yang dianjurkan,  tetapi  kenyataan  di  lapangan sebagaian besar masyarakat wilayah Kabupaten Brebes tidak banyak yang mengerti tentang  khitan  perempuan.  Pengakuan  mereka tentang  hal  tersebut  dapat  dilihat  sebagai berikut:
“Gak  ngerti,  gak  ada  sama  sekali,  pernah krungu  tapi  wong  Sunda,  akehe  wong Sunda....”
(tidak  tahu,  tidak  ada  sama  sekali,  pernah dengar  tapi  orang  Sunda  kebanyakan  orang Sunda.....)
Dari perolehan data di lapangan ketika wawancara  dengan  informan  tentang  khitan perempuan  banyak  dari  mereka  yang  tidak tahu,  mereka  hanya  tahu  khitan  laki-laki sedangkan perempuan tidak. Mereka tidak tahu bagian  alat  kelamin  mana  yang  dikhitan, mereka  beranggapan  bahwa  khitan  perempuan hanya dilakukan oleh masyarakat Sunda.
Setelah  mencermati  berbagai  fatwa maka  dapat  disimpulkan  tidak  didapati  dari ulama  fikih  yang  menyatakan  bahwa  khitan perempuan  itu  hukumnya  haram,  makruh tahrim (mendekati  haram),  ataupun tanzih (penyucian).  Justru  yang  ada,  mereka  sepakat bahwa  bagi  perempuan  itu  disyariatkan  dan boleh  melakukannya.  Namun  beberapa  ulama di  wilayah  Kabupaten  Brebes  tidak  begitu banyak berperan dalam penyebarannya, mereka  hanya  memberikan  informasi  tentang khitan perempuan kepada anak didiknya saja.
Dalam  memberikan  alternatif  program kita terlebih dahulu harus mengetahui pelaksanaan  di  lapangan,  sehingga  tidak  akan salah  dalam  memberikan  alternatif  tersebut. Dalam  pelaksanaannya  harus  ditunjang  oleh sumber  daya  yang  baik  dan memadai,  baik dari   sumber  daya  manusia,  maupun  sumber daya  lainnya  seperti  material  dan  peraturan/ pedoman.
Perintah  mengurangi  bagian  yang menonjol  pada  kelaminnya  adalah  bertujuan untuk  menjaga  nafsu  seks,  menyelamatkan kenikmatan  dalam  bersenang-senang  dengan
pasangannya, serta jangan sampai merusak dan menghilangkan  sumber  kenikamatan,  dengan demikian ini adalah syariat untuk penyeimbang (balance). Tidak  dirusak  dan  dihilangkan, karena ia sumber kenikmatan
Pelaksanaan  khitan  perempuan  harus dilaksanakan  dengan  mematuhi  aturan-aturan yang  berlaku  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI  /2010. 17 Namun  di lapangan tidak banyak orang yang tahu tentang Permenkes tersebut. Mereka justru malah balik bertanya.Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua  IBI  Kabupaten  Brebes  dan  Petugas KIA sebagai berikut:
“Saya  tidak  tahu,  coba  mana  kapan,  mana permenkesnya saya belum pernah baca”.
“saya gak tau kalau ada Permenkes....Permenkes Nomor berapa ya?
Khitan  perempuan  dalam  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/XI/2010  pada  bab  1  pasal  1 adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.
Jika menengok dimensi historis, khitan memang  ada  pada  rosul,  beliau  sendiri  pun pernah mengkhitan putinya. Dan rosul memang  tidak  pernah  mengingkari  tradisi  ini. Sesuai lima fitrah manusia yang terdapat dalam sebuah  hadis  adalah  khitan,  mencukur  bulu kemaluan, bulu ketiak, menggunting kuku dan memendekkan kumis.
Mencermati berbagai fatwa maka tidak didapati  dari  ulama  fikih  yang  menyatakan bahwa khitan perempuan itu hukumnya haram, makruh  (mendekati  haram),  ataupun  makruh tanzih  (penyucian).  Justru  yang  ada,  mereka sepakat bahwa khitan perempuan itu disyariatkan dan boleh melakukannya.
Dalam  pelaksanaan  khitan  perempuan harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan- aturan  yang  ada  dalam  Permenkes  Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010  bab  II  pasal  4 pelaksanaan khitan perempuan harus dilakukan dengan prosedur tindakan yang benar yaitu (a) cuci  tangan  dengan  sabun  dan  air  bersih  yang mengalir  selama  10  (sepuluh)  menit,  (b) gunakan  sarung  tangan  steril,  (c)  pasien berbaring  terlentang,  kaki  direntangkan  secara hati-hati,  (d)  fiksasi  pada  lutut  dengan  tangan, vulva  ditampakkan,  (e)  cuci  vulva  dengan
povidon  iodin  10%,  menggunakan  kain  kasa, (f)  bersihkan  kotoran  ( smegma )  yang  ada diantara frenulum  klitoris dan glans  klitoris sampai  bersih,  (g)  lakukan  goresan  pada  kulit yang menutupi bagian depan klitoris ( frenulum klitoris )  dengan  menggunakan  ujung  jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa  ke  arah  kulit,  tanpa  melukai  klitoris, (h) cuci ulang daerah tindakan dengan povidon iodin10%,  (i)  lepas  sarung  tangan  dan  (j)  cuci tangan  dengan  sabun  dengan  air  bersih  yang mengalir.  Dari  informasi  yang  didapat  di lapangan  banyak  informan  yang  tidak  tahu bahkan melakukan pembohongan dengan pura- pura mengkhitan.
“ bayi baru lahir dibuka pura-pura pake bisturi atau  apa  gitu,  kapas  dan  kasa  yang  ada betadinnya, trus sudah bu, gitu
Dari  ungkapan  informan  di  atas tampak  bahwa  pelaksanaan  khitan  perempuan di Kabupaten Brebes belum berjalan, kebanyakan  tenaga  kesehatan  lebih  memilih tidak  melakukan  praktik  khitan  perempuan mereka  beranggapan  belum  ada  teori  yang diajarkan tentang khitan perempuan.
Diantara  manfaat  khitan  perempuan adalah memotong klitoris dan menyeimbangkan  libido  seks,  yang  jika keduanya  tidak  terawat  akan  mengakibatkan berbagai  jenis  peradangan.  Memenej  dan memperindah syahwat yang suci, terhindar dari besar atau penyempitan klitoris, meminimalisir radang  saluran  kencing  dan  radang  organ kelamin.  Bahwa  penyebab  terjadinya  radang saluran  kencing  dan  radang  kelamin  adalah karena  dekatnya  klitoris  dengan  lubang keduanya.Kedekatannya ini menimbulkan berakumulasinya  bakteri-bakteri.  Apabila  hal ini  terjadi  maka  dengan  sendirinya  bakteri tersebut  akan  berkembangbiak  dan  berpindah tempat  ke  lubang  saluran  kencing  dalam vagina. 4 Hal  seperti  ini  juga  diutarakan  oleh dokter bedah sebagai berikut:
“Ada batang dan kepala klitoris seperti penis. Dan  seperti  penis,  kepala  kulit  juga  sangat sensitif.  Kalau  dikhitan  (frenulum  dipotong sedikit  sehingga kepala  klitoris terbuka)  maka saat  hubungan  suami  istri  kepala  klitoris terkena  rangsangan  sehingga  cepat  “panas” dan  cepat  orgasme.Kalau  kepala  masih tertutup  maka  rangsangan  kurang  dan  lambat orgasmenya.  Apalagi  kalau  dipotong  banyak termasuk  klitoris  dibuang  maka  rangsangan
amat sangat berkurang sekali. Orgasme makin lambat.Kalau wanita kan proses perangsangan,  lubrikasi  sampai  orgasme memang  lama.  Sebaliknya  laki-laki  lebih cepat.  Jadi  untuk  mengimbangi  suaminya wanita harus dikhitan, dibuka klitorisnya.”
Perintah  mengurangi  bagian  yang menonjol  pada  kelaminnya  adalah  bertujuan untuk  menjaga  nafsu  seks,  menyelamatkan kenikmatan  dalam  bersenang-senang  dengan pasangannya, serta jangan sampai merusak dan menghilangkan  sumber  kenikamatan,  dengan demikian ini adalah syariat untuk penyeimbang (balance). Tidak  dirusak  dan  dihilangkan, karena ia sumber kenikmatan, begitu pula tidak dibiarkan  karena  akan  menjadi  petaka  bagi kaum  hawa  agar  tidak  „memerkosa‟  hawa nafsu  serta  agar  tidak  bertindak  sewenang- wenang  dalam  berhubungan  badan  sebagai kodrat seorang wanita. 18 Manfaat khitan perempuan  juga  diutarakan  oleh  dokter  bedah hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
“Manfaat  agama:  celah  antara  frenulum  dan kepala klitoris sempit dan tertutup. Kalau ada percikan  urin  yang  masuk  di  situ  tidak  hilang saat  disiram/  cebok.  Adanya  urin  di  situ berarti  ada  najis.  Kalau  gerak  bisa  netes  ke luar  mengenai  celana.  Najis,  wudhu  batal, sholat batal.Manfaat kesehatan: kalau terbuka berarti  bersih.  Tidak  ada  urin,  keringat, smegma  dll.  Urin  dan  kotoran  menyebabkan iritasi dan infeksi... “
Dalam  tinjauan  ilmu  anatomi  (tentang anggota  badan)  sesungguhnya  batang dzakar berhimpun (berhadap-hadapan) dengan klitoris .  Bila  di  perhatikan,  sesungguhnya klitoris bukanlah kulit. Ia adalah pembentukan dari  rangkaian  organ  kelamin  yang  terbentuk sama  dengan  batang dzakar .  Adapun  kulup yang  terdapat  pada  pada  ujung dzakar ( foreskin )  adalah  yang  dipotong  ketika kemaluan  laki-laki  dikhitan.  Sedangkan  kulup perempuan    ( clitoral  hood )  terdapat  pada bagian klitoris . 19 Adapun fungsi organ tersebut, sesungguhnya batang zakar dan klitoris adalah organ  ereksi  untuk cavernous ,  yaitu  organ yang  akan  mendapatkan  kenikmatan  disaat bersetubuh.  Adapun  kulup  yang  menutupi batang dzakar begitu  pula  yang  terdapatpada klitoris,  keduanya  belum  diketahui  fungsi  dari keduanya. Bahkan dalam keduanya berkumpul dan  berakumulasi  kotoran-kotoran  ( smegma ) yang membahayakan. 20
Diantara  manfaat  khitan  perempuan adalah memotong klitoris
dan menyeimbangkan  libido  seks,  yang  jika keduanya  tidak  terawat  akan  mengakibatkan berbagai  jenis  peradangan.  Memenej  dan memperindah syahwat yang suci, terhindar dari besar atau penyempitan klitoris , meminimalisir radang  saluran  kencing  dan  radang  organ kelamin.  Bahwa  penyebab  terjadinya  radang saluran  kencing  dan  radang  kelamin  adalah karena  dekatnya klitoris dengan  lubang keduanya.  Kedekatannya  ini  menimbulkan berakumulasinya  bakteri-bakteri.  Apabila  hal ini  terjadi  maka  dengan  sendirinya  bakteri tersebut  akan  berkembangbiak  dan  berpindah tempat  ke  lubang  saluran  kencing  dalam vagina. 21
Khitan  perempuan  dilakukan  dengan menggores  kemaluan  wanita  juga  merupakan suatu  simbol  bahwa  banyak  sekali  dosa  yang dilakukan oleh umat manusia karena kemaluan (seksual).  Dengan  penggoresan  kemaluan mengandung makna bahwa manusia hendaknya  ingat  untuk  mengendalikan  hawa nafsunya  dan  dengan  penggoresan  merupakan suatu  isyarat  bahwa  manusia  telah  disucikan, untuk itu ia harus senantiasa menjaga kesucian dirinya  dengan  menjaga  kemaluan  dan keturunannya.
Khitan bagi anaklaki-laki adalah untuk menyucikan  najis  yang  terpendam  dalam klintit.  Adapun  khitan  bagi  perempuan  untuk menyeimbangkan  nafsu  seksnya.  Perempuan yang  tidak  dikhitan  ia  cenderung  memiliki nafsu  seks  yang  tinggi  (hiper  seks).  Khitan termasuk  hal  yang  mudah  dan  gampang,  di dalamnya terkandung tujuan yang banyak.
Anak yang dikhitan akan memudahkan membersihkan organ-organ kelamin dan terjaganya dari bakteri-bakteri kotor membahayakan  yang  berkumpul  pada  bagian klentit.  Anak  yang  tidak  dikhitan  lebih  rentan dengan penyakit radang klentit dan penyempitan klentit dibandingkan dengan anak yang dikhitan.
Sebelum  perusahaan  dapat  memulai perumusan strategi, manajemen harus mengamati lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi  kesempatan  dan  ancaman yang mungkin terjadi. Pengamatan lingkungan alat  manajemen  untuk  menghindari  kejutan strategis dan memastikan kesehatan manajemen  dalam  jangka  panjang  Penelitian
Vol.8. No.1, Maret 2018                               Kebijakan Operasional Praktik Khitan Perempuan di Kabupaten Brebes
menunjukkan  hubungan  yang  positif  antara pengamatan lingkungan dengan laba.
Analisis  lingkungan  internal  disebut juga analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan,  analisis  jati  diri  organisasi/ perusahaan  merupakan  analisis  mengenai sumberdaya  perusahaan  dan  peluang-peluang industri.
Untuk  mengembangkan  strategi  yang memertimbangkan  profil  SWOT,  SWOT matriks  (juga  dikenal  dengan  TOWS  Matrix). Analisis SWOT yang peneliti lakukan berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara mendalam mengenai praktik khitan perempuan di Kabupaten Brebes.
Analisis  SWOT  adalah  identifikasi berbagai  faktor  secara  sistematis  untuk merumuskan  strategi  perusahaan.  Analisis  ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan  kekuatan  ( Strengths )  dan peluang ( Oppprtunities ), namun secara bersamaan  dapat  meminimalkan  kelemahan ( Weaknesses ) dan Ancaman ( Threats ). 22
Analisis SWOT ( Strengts, Weakness, Opportunity,  Threaths )  merupakan  cara  untuk mengamati  lingkungan  pemasaran  eksternal dan  internal. 23 Kata  SWOT  merupakan pendekatan sari
Strengts, Weakness,
Opportunityand Threats, yang dapat diterjemahkan menjadi: Kekuatan, Kelemahan, Peluang  dan  Ancaman.  Terjemahan  tersebut sering disingkat menjadi “KEKEPAN”. Dalam metode  atau  pendekatan  ini  kita  harus memikirkan  tentang  kekuatan  apa  saja  yang kita  miliki,  kelemahan  apa  saja  yang  melekat pada  diri  atau  perusahaan  kita  kemudian  kita juga harus melihat kesempatan atau opportunity yang  terbuka  bagi  kita  dan akhirnya  kita  harus  mampu  untuk  mengetahui ancaman,  gangguan,  hambatan serta tantangan (AGHT) yang menghadang di depan kita. 24
Analisis  SWOT  yang  dilakukan  oleh peneliti  berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara mendalam mengenai praktik khitan perempuan di Kabupaten Brebes menunjukkan strategi  S-T  yaitu  mengoptimalkan  sosialisasi tentang khitan perempuan di masyarakat. Oleh karena  itu  diperlukan  analisis  kebijakan berdasarkan observasi dan wawancara mendalam  dengan  menggunakan  metode  Hill, yang  menghasilkan analysis  of  policy yang terdiri  dari  empat  komponen  mengenai kebijakan operasional praktik khitan perempuan di Kabupaten Brebes.
Meskipun khitan perempuan di Kabupaten  Brebes  terancam  dalam  proses pelaksanaannya karena belum adanya dukungan  dari  Kepala  Dinas  Kesehatan  dan Ketua  IBI  di  Kebupaten  Brebes,  namun  disisi lain  peneliti  meyakini  bahwa  pelaksanaan khitan  perempuan  di  Kebupaten  Brebes  dapat terlaksana  dengan  memberikan  penjelasan kepada  pihak  Dinas  Kesehatan  dan  ketua  IBI di Kabupaten Brebes bahwa secara komprehensif,  baik  dari  segi  kesehatan, kenikmatan  hubungan  suami  istri,  budaya  dan agama    bahwa  pelaksanaan  khitan  perempuan adalah  agar  tercapaianya  peningkatan  pribadi dan kebahagiaan Rumah Tangga. 25
Kesimpulan  hasil  dari  analisis  SWOT menggunakan  strategi  S-T  ( Strength-Threats) yaitu  dengan  mengoptimalkan  sosialisasi khitan  perempuan  di  masyarakat  Kabupaten Brebes  yang  mayoritas  masyarakatnya  tidak melakukan  bahkan  memahami  tentang  khitan perempuan, peran tokoh agama lebih dibutuhkan untuk mengoptimalkan
sosialisasinya tentang khitan perempuan kepada  masyarakat  dan  tenaga  kesehatan khususnya  Kepala  Dinas  Kesehatan  agar Kepala Dinas Kesehatan mengerti dan memahami tentang khitan perempuan kemudian  dapat  menyarankan  kepada  seluruh tenaga  kesehatan  untuk  ikut  berperan  dalam melaksanakan khitan perempuan.
Berdasarkan  tujuan    penelitian,  maka penelian  ini  menggunakan  model  analisis proses  dengan  sebuah  konsep analysis  off dan analysis  for ,  sedangkan  pendekatan  yang digunakan adalah analytical policy proses yang digambarkan  oleh  Michael  Hill.  Untuk membedakan  antara  analisis  kebijakan  dan monitoring  kebijakan,  evaluasi  kebijakan,  dan dengan  penelitian  kebijakan.  Konsep  yang cukup  relevan  untuk  memasuki  pemahaman tentang  penelitian  kebiakan,  dan  membedakan dengan yang lain adalah konsep Michael Hill.
Hill  mengemukakan  ada  dua  jenis analisis  kebijakan  yaitu  analisis  tentang  suatu (atau beberapa) kebiajakan ( studies of policies ). 8 Analisis  kebijakan  metode  Hill, menghasilkan analysis  of  policy yang  terdiri dari  empat  komponen  yaitu  Isi  kebijakan praktik khitan perempuan, Implementasi Kebijakan,  Kinerja  (hasil)  dan  Lingkunagn mengenai  kebijakan  operasional  praktk  khitan perempuan  di  Kabupaten  Brebes.  Analysis kebijakannya adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Formulasi Strategi SWOT
Eksternal Faktor Internal Faktor Opportunities (Peluang) Banyaknya tenaga kesehatan Threats (Ancaman) Masyarakat tidak tahu tentang khitan perempuan Strength (Kekuatan) Dukungan dari MUI dan Ulama Strategi S-O Optimalkan kerjasama Tokoh Agama dengan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan khitan perempuan Strategi S-T Optimalkan sosialisasi  khitan perempuan di masyarakat Weakness (Kelemahan) Dokter bedah bekerja di luar daerah Kabupaten Brebes Strategi W-O Tingkatkan kapasitas SDM yang telah memiliki pengetahuan tentang khitan perempuan Strategi W-T Tingkatkan jumlah SDM yang kompeten agar mampu mensosialisasikan khitan perempuan.

## Tabel 2. Pemilahan Analisis Kebijakan
ANALYSIS  OF ANALYSIS FOR Isi  Kebijakan  Praktik  Khitan  Perempuan  di Kabupaten Brebes 1. Kebijakan mengenai status hukum khitan perempuan
2. Kebijakan  mengenai  tenaga  pelaksana  khitan perempuan
3. Kebijakan mengenai peralataan khitan perempuan
4. Kebijakan mengenai metode khitan perempuan
5. Kebijakan mengenai prosedur khitan perempuan
Evaluasi Kebijakan: Belum terdapat kebijakan mengenai khitan perempuan Implementasi Kebijakan
1. Status  hukum  khitan  terdapat  di  hadist  dan  fatwa MUI
2. Perencanaan  pelaksanaan  khitan  perempuan  oleh tenaga  kesehatan  kurang  mendapat  respon,  tenaga kesehatan keberatan melakukan khitan perempuan
3. Pengaturan  peralatan  khitan  perempuan  tidak  bisa diterapkan
4. Pengaturan metode pelaksanaan khitan perempuan dinilai  terlalu  berbahaya  ditakutkan  terjadi penyimpangan
5. Perencanaan prosedur pelaksanaan khitan perempuan dinilai tidak pernah diajarkan sebelumnya.
Rekomendasi  untuk  Kepala  Dinas  Kabupaten Brebes  untuk  menetapkan  Kebijakan  Operasional praktik khitan perempuan di Kabupaten Brebes. Kinerja (hasil) : Hasil  yang  dicapai  untuk  kebijakan  no  1  sampai  5 pelaksanaannya tidak bisa terlaksana. Tidak  membudaya  khitan  perempuan  di  Kabupaten Brebes

## Lingkungan Kebijakan
Lingkungan  terhadap  rencana  pengadaan  khitan perempuan  di  Kabupaten  Brebes  tidak  kondusif, walaupun  mayoritas  penduduk  beragama  Islam  tapi pengetahuan  tentang  khitan  perempuan  masih  sangat rendah. Belum adanya sosialisasi yang optimal di Kabupaten Brebes Rekomendasi  ini  dibentuk    dalam sebuah  kerangka  kebijakan  berupa  rumusan strategi  kebijakan  S-T  yang  tersusun  pada
analisis tentang kebijakan. Adapun rekomendasi  kebijakan  sebagai  alternatif adalah  dengan  menyusun  draf  kebijakan
operasional  untuk  pelaksanaan  praktik  khitan perempuan.  Berikut  ini  adalah  usulan  draf kebijakan operasional
praktik khitan
perempuan  yang  terdiri  dari  6  Bab  dan disampaikan pada tabel  di bawah ini:

## Usulan Draf Kebijakan Operasional Praktik Khitan Perempuan di Kabupaten Brebes
Menimbang:
a. Bahwa di Kabupaten Brebes sebagian besar perempuan tidak dikhitan.
b. Bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Brebes tidak tahu tentang khitan perempuan
c. Bahwa  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Brebes  tidak  menjalankan  Permenkes  RI  Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010.
d. Bahwa  organisasi  Ikatan  Bidan  Indonesia  (IBI)  tidak  pernah  mendapat  informasi  atau sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Khitan Perempuan
e. Bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan  a,b,c,dan  d  perlu  ditetapkan  standar  kebijakan operasional praktik khitan perempuan, sehingga perlu diterbitkan.
Mengingat:
1. Alqur‟an dan hadist tentang Khitan Perempuan
2. Fatwa MUI tentang hukum Khitan Perempuan
3. Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  116,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  144,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1996  Nomor  49,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3637).
7. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1575/Menkes/Per/XI/2005  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Departemen  Kesehatan  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 430/Menkes/Per/2000).
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis
9. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290/Menkes/Per/III/2008  tentang  Persetujuan Tindakan Kedokteran.
10. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  1636/MENKES/PER/XI/2010  tentang  Sunat Perempuan
Memutuskan: Menetapkan Kebijakan Operasional Praktik Khitan Perempuan

## BAB I KETENTUAN UMUM
1. Dinas  Kesehatan  adalah  unsur  pelaksana  otonomi  daerah  dalam  bidang  kesehatan  yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas (Kadin).
2. IBI  adalah  organisasi  profesi  bidan,  wadah  bidan  dalam  mencapai  tujuan  melalui  kebijakan peningkatan  profesionalisme  anggota  guna  menjamin  masyarakat  mendapat  pelayanan berkualitas.
3. Khitan Perempuan adalah tindakan menggores sedikit kulit atau selaput yang menutupi bagian depan klitoris.

## BAB II TUJUAN
Standar  kebijakan  operasional  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  pedoman  pada  pelaksanaan teknis  praktik  khitan  perempuan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  pada  perempuan  yang dikhitan.

## BAB III PELAKSANAAN KHITAN PEREMPUAN
Pertama:     Status Hukum Khitan Perempuan
1. Khitan perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam
2. Khitan  terhadap  perempuan  adalah  makrumah,  pelaksanaannya  sebagai  salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.
Kedua:       Tenaga Pelaksana Khitan Perempuan
1. Khitan perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan
2. Tenaga kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan khitan perempuan yaitu  dokter,  bidan  dan  perawat  yang  berjenis  kelamin  perempuan  dan  telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja.

## Ketiga:        Peralatan Khitan Perempuan
Peralatan yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan praktik khitan perempuan antara lain: sarung tangan steril, povidon iondin  10%, kain kasa, jarum steril sekali pakai ukuran 20G-22G.

## Keempat:    Metode Khitan Perempuan
1. Khitan  perempuan  dilakukan  cukup  dengan  hanya  menghilangkan  selaput ( jaldah/colum/praeputium ) yang menutupi klitoris .
2. Khitan  perempuan  tidak  boleh  dilakukan  secara  berlebihan  seperti  memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi).
3. Khitan  perempuan  dilakukan  di  ruangan  yang  bersih,  alat  yang  steril, pencahayaan yang cukup dan ada air bersih yang mengalir.
Kelima:       Prosedur Khitan Perempuan
a. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir selama 10 menit.
b. Gunakan sarung tangan steril
c. Pasien dibaringkan kaki direntangkan secara berhati-hati
d. Fiksasi pada lutut dengan tangan, vulva ditampakkan
e. Cuci vulva dengan povidon iodin 10% menggunakan kain kasa
f. Bersihkan kotoran (smegma) yang ada diantara frenulum klitoris dan glans klitoris sampai bersih
g. Lakukan  goresan  pada  kulit  yang  menutupi  bagian  depan  klitoris  ( frenulum klitoris ) dengan menggunakan ujung jarum steril
h. Cuci ulang daerah tindakan dengan povidon iodin 10%
i. Lepas sarung tangan
j. Cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir
k. Melakukan pencatatan

## BAB IV REKOMENDASI
1. Meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes untuk menjadikan kebijakan operasional ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan tentang praktik khitan perempuan.
2. Menganjurkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan  kepada  tenaga  kesehatan  medis  dalam  melakukan  khitan  perempuan  sesuai  dengan kebijakan ini.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Brebes  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  dengan melibatkan anggota profesi sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Vol.8. No.1, Maret 2018                               Kebijakan Operasional Praktik Khitan Perempuan di Kabupaten Brebes
2. Pembinaan  dan  pengawasan  diarahkan  untuk  menjamin  hak  dan  melindungi  keselamatan pasien yang dikhitan dalam pelaksanaan khitan perempuan oleh tenaga kesehatan.
3. Dalam  rangka  pembinaan  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Brebes  dapat  mengambil tindakan  administratif  terhadap  tenaga  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.

## BAB VI PENUTUP
Standar kebijakan operasional ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan praktik khitan perempuan di Kabupaten Brebes.
Proses penyusunan kebijakan mengacu kepada  cara  bagaimana  kebijakan  dimulai, dikembangkan  atau  disusun,  dinegosiasikan, dikomunikasikan, dilaksanakan dan dievaluasi. Penelitian  tentang  proses  kebijakan  berkenaan dengan  bagaimana  suatu  kebijakan  berproses secara  kelembagaan.  Dalam  dimensi  praktis, kunci  pokok  untuk  melaksanakan  penelitian kebijakan  yang  terbaik  adalah  dengan  melihat dari mana hendak  memahami suatu kebijakan. Pendekatan yang paling sering untuk memahami  proses  kebijakan  adalah  dengan menggunakan  apa  yang  disebut  sebagai  “ tahapan  Heuristik”  Yaitu  membagi  proses kebijakan menjadi serangkaian tahapan sebagai alat teoritis. Serangkaian tahapan ini membantu  untuk  memahami  penyusunan kebijakan dalam tahapan-tahapan yang berbeda.
Ada beberapa anggapan yang dipercaya  masyarakat  tentang  manfaat  khitan perempuan yaitu: mengurangi dan menghilangkan  jaringan  sensitif  dibagian  luar kelamin  terutama  klitoris  agar  dapat  menahan keinginan  seksualitas  perempuan,  memelihara kemurnian dan keperawanan sebelum menikah,  kesetiaan  di  dalam  pernikahan  dan menambah  kenikmatan  seksual  laki-laki. Namun  manfaat  tersebut  tidak  didasari  fakta ilmiah
Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Brebes menanggapai Draf usulan kebijakan ini kurang begitu baik dikarenakan khitan perempuan  tidak  ada  dalam  kurikulum pembelajaran  dan  tidak  membudaya  di Kabupaten  Brebes,  jadi  untuk  menerapkan kebijakan  operasional  khitan  perempuan  sulit untuk  diterapkan  di  Kabupaten  Brebes  dan untuk menjalankannya takut terjadi
penyimpangan karena mayoritas tenaga kesehatan  tidak  ada  yang  tahu  tata  cara pelaksanaannya .

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  hasil penelitian  tentang  “  Kebijakan  Operasional Praktik  Khitan  Perempuan  di  Kabupaten Brebes Tahun 2015” maka peneliti menemukan hal-hal sebagai berikut:
Pertama , bentuk kebijakan operasional Praktik Khitan Perempuan berisi tentang status hukum  khitan  perempuan,  tenaga  pelaksana khitan perempuan, peralatan khitan perempuan,  metode  khitan  perempuan  dan prosedur khitan perempuan. Kedua , di Kabupaten  Brebes  Kebijakan  Operasional praktik  khitan  perempuan  belum  dapat direalisasikan  pelaksanaannya. Ketiga ,adapun hambatan yang mendasari belum terealisasinya pelaksanaan kebijakan praktik khitan perempuan  di  Kabupaten  Brebes  ialah  tidak adanya dukungan dari Kepala Dinas
Kabupaten  Brebes  dan  Ketua  IBI  Kabupaten Brebes. Keempat ,
faktor-faktor yang mendukung dalam mengimplementasikan pelaksanaan  kebijakan  opersional  praktik khitan perempuan di Kabupaten Brebes, yaitu: adanya  dukungan  dari MUI  dan  dokter  bedah. Namun  demikian  faktor  yang  mendukung  di atas tidak memberi pengaruh dalam merealisasikan  pelaksanaan  praktik  khitan perempuan  di  Kabupaten  Brebes.Berdasarkan pembahasan  dan  hasil  temuan  yang  telah dijabarkan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Belum  membudayanya  praktik  khitan perempuan di Kabupaten Brebes.

## Daftar Pustaka
1. Jendrius. Rekontruksi Peran Perempuan dalam Politik. Jurnal Antropologi Volume 8, 2004.
2. WHO.  Female  Genital  Mutilation.  Geneva: Student Manual; 2001.
3. Sholeh  M.A.Ni‟am.  Fatwa  MUI  tentang Khitan  Perempuan.  Ahkam.  Volume  XII, 2012.
4. Syafrudin  P. Khitan Dalam Perspektif Syariat dan  Kesehatan.  Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar; 2010.
5. Listiorini  D.  Pertarungan  Wacana  Sunat Perempuan  di  Internet,  Siapa  yang  menang?. Yogyakarta: Bernas Jogja; 2014.
6. Notoatmodjo, dkk. Promosi Kesehatan Global. Jakarta: Rineka; 2013.
7. Oktariana. Permenkes Sunat
Kaum Perempuan Pro dan Kontra Antara Tradisi dan Perlindungan  Kepentingan  Perempuan.  Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Volume 14,
2011.
8. Nugroho,  R.  Public  Policy.  Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo; 2011.
9. Moleong  l.J.  Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya; 2001.
10. Moleong  L.J.  Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Rosdakarya;2010.
11. Chadwick.  B.A.  Metode  Penelitian  Ilmu Pengetahuan Sosial, diterjemahkan oleh
Sulistia  M.  Semarang:  IKIP  Semarang  Tax
Center; 2008.
12. Sugiyono.  Memahami  Penelitian  Kualitatif. Bandung. Alfabeta; 2010.
13. Sugiyono.  Memahami  Penelitian  Kualitatif. Bandung. Alfabeta;2011.
14. Bugin  B.  Penelitian  Kualitatif,  Komunikasi Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu  Sosial Lainnya.  Jakarta:  Penerbit  Prenada  Media Group; 2008.
15. Sugiyono.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  Kombinasi  (Mixed  Methode). Bandung: ALFABETA; 2014.
16. Afrizal  M.A.  Metode  Penelitian  Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2014.
17. Kemenkes
RI. Permenkes No. 1636/MENKES/PER/XI/2010  tentang  Sunat Perempuan. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi; 2011.
18. Gitosudarmo  I dan Mulyono A. Prinsip Dasar Manajemen. Yogyakarta: BPFE; 2001.
19. Sumarni  D.  Perempuan  DI  Bawah  Bayang- Banyang Tradisi. Yogyakarta: UGM; 2005.
20. Gani  A.A.  Khitan  Pada  Perempuan.  Jakarta: Universitas Pasundan Fakultas Hukum; 2007.
21. Waliko.  Telaah  Atas  Konsep  Khitan  Bagi Wanita. Yin Yang. Volume 4, 2009
22. Mustaqim,  M.  Sirkumsisi  Perempuan:  Antara
Tradisi Keberagamaan dan Kekerasan Gender.
PALESTRen. Volume 3, 2010.
23. Rangkuti, F. Measuring Custumer Satisfaction:  Teknik  Mengukur  dan  Strategi Meningkatkan  Kepuasan  Pelanggan.  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2009.
24. Kotler,P  dan  Keller,  K.L..  Manajemen Pemasaran. Jakarta: PT Indeks; 2009.
25. Umar,  N.  Argumen  Kesetaraan  Jender, Perspektif  Al-Qur‟an.  Jakarta:Paramadina; 2001.