## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5790.417-422

## TINDAK PIDANA PELANGGARAN KESUSILAAN DI KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM
Agus Hindiana Christantino Mek, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Subamia
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia hindianameka@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com sbmnyoman@gmail.com

## ABSTRAK
Kejahatan dan pelanggaran kesusilaan seperti  berzinah akan dapat menimbulkan trauma dan kerusakan  mental pada korban, dan tidak jarang berujung dengan kekerasan fisik apabila ketahuan atau korban tidak mau menuruti permintaan pelaku untuk mendua. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan  tentang  pelanggaran  kesusilaan  di  Kepolisian  Resor  Karangasem  dan  bagaimana  sanksi  mengenai pelanggaran kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem. Metode penelitian yang digunakan adalah pengolahan data  dalam  hukum  normatif.  Dengan  tujuan  untuk  dapat  mengetahui  apa  saja  yang  termasuk  dalam  tindak kesusilaan di dalam pengaturan UU hukum pidana Sanksi pidana adalah hasil dari perbuatan dan akibat terhadap pelanggaran dari suatu tindakan yang melawan hukum. Sanksi pada umumnya merupakan alat untuk memaksakan seseorang agar mau mentaati aturan yang berlaku. Pengaturan tentang pelanggaran tindakan asusila sangat penting dimiliki oleh setiap kepolisian di Indonesia agar memberikan rasa aman dan rasa percaya terhadap pihak  yang berwenang dalam melindungi serta menjaga kedamaian dan kenyamanan di dalam lingkungan masyarakat saat ini yang mana sedang marak maraknya angka pelecehan seksual yang dialami oleh remaja hingga anak dibawah umur,  dan  menumbuhkan  rasa  percaya  dan  berani  untuk  melaporkan  tindak  kejahatan  asusila  tersebut,  karena pada dasarnya korban mendapatkan perlindungan secara hukum dan serta diperlakukan adil dimata hukum, yang mana  diharapkan  dengan  pengaturan  tentang  pelanggaran  kesusilaan  dapat  melindungi  harkat  dan  martabat generasi muda saat ini.Sehingga jika terjadi tindak kejahatan asusila maka harus ada sanksi yang menjerat pelaku tindak  kejahatan  tersebut  yang  mana  sanksi  tersebut  menjadi  alat  untuk  menertibkan  masyarakat  sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan asusila itu.
Kata kunci : Sanksi, Pemidanaan, kesusilaan

## ABSTRACT
Crimes and violations of decency such as adultery can cause trauma and mental damage to the victim, and often lead  to  physical  violence if  caught  or  the  victim does  not  want  to  comply  with  the  perpetrator's  request  to  be ambiguous. Based on this background, the formulation of the problem is how to regulate the violation of decency in the Karangasem Resort Police and how to sanction the violation of decency in the Karangasem Resort Police. The research method  used is data processing  in  normative law. With the aim of  being  able to find out  what  is included in the act of decency in the regulation of the criminal law, criminal sanctions are the result of actions and  consequences  for  violations  of  an  action  that  is  against  the  law.  Sanctions  are  generally  a  tool  to  force someone to obey the applicable rules. Regulations regarding violations of immoral acts are very important to be owned by every police in Indonesia in order to provide a sense of security and trust in the authorities in protecting and maintaining  peace and comfort  in today's society  where the number of sexual  harassment  experienced by teenagers is rampant. minors, and foster a sense of trust and courage to report these immoral crimes, because basically victims get  legal protection and are also treated fairly in the eyes of  the law,  which is expected  with regulations regarding decency violations can protect the dignity and dignity of today's young generation. Keywords: Sanctions, Sentencing, Decency

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
kejahatan dan pelanggaran kesusilaan seperti berzinah akan dapat menimbulkan trauma dan kerusakan mental pada korban, dan tidak jarang berujung dengan  kekerasan fisik  apabila  ketahuan atau  korban tidak mau menuruti permintaan pelaku untuk mendua. Ini juga harus menjadi fokus utama oleh seluruh pihak  untuk  memerangi  pelanggaran  kesusilaan  pada  semua  umur,  karena  konsentrasi  orang-orang
masih tertuju pada  kasus yang dialami oleh anak dibawah  umur,  hal  ini tidak salah namun alangkah baiknya kasus yang dialami oleh orang-orang yang sudah cukup umur juga perlu diperhatikan, karena kerusakan  mental  dan  fisik  juga  tidak  dapat  dipandang  remeh.  Seorang  yang  melakukan  tindakan kejahatan kesusilaan tidak pernah mengingat apakah ia berstatus sebagai seorang suami atau seorang istri  yang  pada  kenyataannya  didalam  hubungan  bersuami  istri  mereka  mampu  melampiaskan kebutuhan  seksual  mereka  tanpa  harus  melukai  orang  lain  dengan  melakukan  tindakan  kejahatan seksual.  Oleh  karenanya  sudah  menjadi  tugas  kepolisian  untuk  menjaga  kedamaian  di  dalam masyarakat,  yang  mana  sudah  diatur  di  dalam  UU  Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Kepolisian  Republik  Indonesia  memiliki  tugas,  yang  mana  diantaranya  ialah: Memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan, pengayoman serta memberikan pelayanan masyarakat.
Ketentuan yang bersifat mengatur dimaksud disebut sebagai kaidah sosial.Kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat dimanakata ‘kaidah’ itu sendiri berasal dari bahasa  Arab  dan  ‘norma’  berasal  dari  bahasa  Latin  yang  memiliki  arti  yaitu  ‘ukuran’  (Soeroso, 2013:216).
Secara umum prostitusi merupakansebuah jasa yang menawarkan pemenuhan kebutuhan seks atau disebut pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan pelacuran disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila didominasi oleh kaum perempuan sebagai penyedia jasaseks atau disebut juga sebagai pekerja seks komersial (selanjutnya disebut PSK). Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang. Pelacuran bertentangandengan  definisi  sosiologi  dari  kejahatan  (Sociological  Definition  of  Crime),  karena dikategorikan  sebagai  perbuatan  jahat  yang  bertentangan  dan  melanggar  norma-norma  dalam kehidupan bermasyarakat karena tidakhanya dilarang oleh norma hukum dan normaagama saja, tetapi juga bertentangan dengan(norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia (Aditya, 2016:2).
Penyimpangan  terhadap  norma  kesusilaan  yang  dianggap  sebagai  suatu  perbuatan  yang merugikan  kepentinganumum  dalam  hukum  pidana  terdapat  pada  Bab  XIV  tentang  Kejahatan Kesusilaan. Kejahatan yang istilah lainnya disebut dengan kriminalitas yang dilakukan oleh manusia. Moeljatno (2002)
Norma atau kaidah  adalah ukuran ataupun pedoman perilaku atau bertindak dalam hidupnya Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah peristiwa yang terjadi di Dusun Kecicang Islam Kabupaten Karangasem yang mana memiliki aturan jika diketahui melakukan perbuatan zinah baik itu masyarakat maupun  remaja,  maka  oleh  kepala  dusun  maupun  para  pemuka  agama  akan  diberikan  pembekalan kemudian diasingkan ke daerah lain.
Di dalam KUHP 284 Ayat 1 tentang kejahatan terhadap kesusilaan,yang mana membahas perihal laki-laki  maupun  wanita  yang  berstatus  menikah  lalu  melakukan  hubungan  suami  istri  namun  tidak dengan  pasangan  sahnya  maka  akan  dikenakan  putusan  pidana  penjara  oleh  hakim  namun  hal  itu dianggap  masih  banyak  memiliki  kekurangan  sehingga  pemerintah  berencana  untuk  melakukan pembaharuan  KUHP  tersebut  melalui  RKUHP,  yang  maksimal  kurungan  di  tambah  dari  9  bulan menjadi 5 tahun dan dalam RKUHP terbaru yaitu pasal 417 hukuman maksimal menjadi 1 tahun penjara saja dan dengan denda sebesar 10 juta Rupiah. Pada kenyataannya lapas di Indonesia masih jauh dari kata  lanyak  huni  perihal  fasilitas  untuk  para  narapidana  kasus  asusila  agar  mampu  dibina  menjadi seorang yang memiliki moral.
Ada  pula  hukum  adat  yang  mana  adalah  awig-awig  yang dapat  diartikan  sebagai  kesepakatan bersama mengenai aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri agar berperilaku baik dan sesuai  dengan  norma  kesusilaan.  Tentu  setiap  awig-awig dijunjung  tinggi  oleh  seluruh  masyarakat, namun seringkali sebagian masyarakat menjadikan awig-awig sebagai alat untuk main hakim sendiri dikarenakan mampu menjatuhkan hukuman tanpa perlu waktu yang panjang dalam proses hukumannya.
Dalam hal ini peran kepolisian tentu sangat penting dalam penanganan setiap kasus-kasus kejahatan dan  pelanggaran  kesusilaan,  yang  mana  kepolisian  memiliki  tugas  untuk  merangkul  dan  melindungi para korban, melakukan penyelidikan dan tentunya menangkap pelaku. Tugas tersebut harus dilakukan dengan  hati-hati  dan  penuh  perhitungan  yang  matang  sehingga  masalah  jelas  sehingga  tidak  ada kesalahan dalam penanganan sebuah perkara atau kasus asusila. Yang mana salah satunya adalah data kasus tindak pidana yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resor Karangasem dimana diketahui dalam kasus pelanggaran kesusilaan yang terjadi di Kabupaten Karangasem, didapati ada 9 kasus pelanggaran
kesusilaan yang terjadi dalam rentang 5 tahun terakhir di Kabupaten Karangasem dan paling banyak terjadi di tahun 2019 dengan 6 kasus, sedangkan kasus paling sedikit tahun 2020 dengan 1 kasus saja. Sedangkan tahun 2021 tidak terjadi pelanggaran. Walau mengalami penurunan bukan berarti semuanya baik-baik saja, seperti yang terjadi di tahun 2017 hanya terdapat 2 kasus namun melonjak di tahun 2019.
Dengan  data  yang  variabel  ini  artinya  tidak  dapat  dipastikan  kasus  pelanggaran  kesusilaan mengalami penurunan atau tidak. Berdasarkan hasil dari data di atas maka Banyak faktor yang harus diperhatikan agar kasus pelanggaran kesusilaan tidak terulang kembali, sebagai salah satu contoh faktor tersebut  adalah  hukum  yang  berjalan  dengan  seharusnya  yang  mana  apabila  hukum  tidak  berjalan dengan semestinya maka setiap korban yang mengalami tindakan kesusilaan akan berpikir untuk tidak melaporkan kejahatan tersebut ke Kepolisian Resor Karangasem karena mereka  berpikir hal itu akan membuang  waktu  dan  tenaga  hanya  untuk  perkara  hukum  yang  tidak  berjalan  dengan  seharusnya. Seperti  halnya  yang  dikatakan  oleh  Munir  Fuady  ,Dalam  menjalani  sebuah  kaidah  hukum  harus  ada jaminan perihal terciptanya kaidah hukum itu sehingga di dalam praktiknya akan terbentuk hukum yang adil oleh penegakan hukum yang baik (Fuady, 2007).
Dalam  menyelesaikan  masalah  perzinahan,  pihak  penegak  hukum  biasanya  lebih  mengutamakan Restorative Justice atau secara kekeluargaan. Salah satu contoh ialah, kasus yang terjadi di manggis, dimana dilakukan secara kekeluargaan. Walau hasil yang didapat buntu dan pelapor tetap melaporkan kasus  ini,  namun  bhabin  setempat  tetap  meyakinkan  bahwa  keputusan  pelaporan  tersebut  harus dipikirkan  matang-matang.  Artinya  ada  beberapa  kasus  dilapangan  dimana  pihak  kepolisian mengutamakan kasus dipecahkan dengan cara kekeluargaan.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  perlu  adanya  kajian  tentang  penegakan  hukum  pidana perzinahan  di  Daerah  Kabupaten  Karangasem,  sehingga  penelitian  ini  berjudul,  Tindak  Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Kepolisian Resor Karangasem.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah ditetapkan, maka dapat  dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian  ini,  yaitu  bagaimanakah  pengaturan  tentang  pelanggaran  kesusilaan  di  Kepolisian  Resor Karangasem?  dan  bagaimanakah  sanksi  mengenai  pelanggaran  kesusilaan  di  Kepolisian  Resor Karangasem?

## II. METODE PENELITIAN
Merujuk dari latar belakang dan tujuan dari penelitian maka penelitian ini berjenis hukum Normatif. Penelitian “Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder”(Soekanto,mamudji,2003).  Penelitian  hukum  normatif  mempunyai karakteristik  sebagai  penelitian  kepustakaan  artinya  lebih  menonjolkan  kajian  teoritis,  sedangkan metode  penelitian  empiris  memiliki  karakteristik  penelitian  lapangan.  Pendekatan  normatif  yang digunakan yaitu pendekatan kasus. “Intisari dari penelitian yang menggunakan pendekatan ini adalah melakukan  penelitian  dengan  mengidentifikasi  putusan  pengadilan  yang  sudah  terkualifikasi yurisprudensi  untuk dapat digunakan dalam  perkara  konkret yang sedang ditangani”  (Diantha,2016). Dengan  demikian  berarti  penelitian  ini  mengkaji  hukum  yang  ada  atau  yang  berlaku  kemudian membandingkannya  dengan  kenyataannya  di  masyarakat,  atau  secara  singkat  yaitu  penelitian  yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das sollen (teori) dengan das sein (kenyataan).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimanakah pengaturan tentang pelanggaran kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem. Kesusilaan  dalam  arti  luas,  bukan  hanya  mengenai  tentang  hawa  nafsu  seseorang  atau  berhubungan badan saja, namun juga mencakup semua gaya hidup yang sesuai dan berakal di dalam suatu lingkungan masyarakat  (tertentu)  yang  sesuai  dengan  karakter  dari  masyarakat  yang  bersangkutan.  Aturan  dari kesusilaan  itu  sendiri  di  dalam  lingkungan  masyarakat  tidak  sekedar  mengatur  perihal  tingkah  laku manusia saja, tetapi juga memiliki sanksi jika melanggar. Tindakan yang termasuk di dalam melanggar norma kesusilaan terkandung di dalam hukum perdata disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau  suatu  perbuatan  tindakan  kesusilaan  yang  mengakibatkan  dapat  dikenakan  hukuman.  Suatu perbuatan  yang  menyebabkan  tindakan  melanggar  kesopanan  ( zeden )  yang  tidak  termasuk  suatu perbuatan  tindak  kejahatan  asusila,  ialah  tidak  memiliki  kaitan  ataupun  hubungan  dengan  masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dikategorikan kedalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan
(diluar dari hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 547” (Prodjodikoro, 2003).
Tindak kejahatan asusila merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikatakan suatu tindak  pidana.  Sehubungan  dengan  maksud  dari  tindakan  yang  melanggar  tata  krama  yang  baik  dan berkaitan dengan perbuatan seksual atau dengan hasrat seksual orang tersebut, kemudian jika seseorang yang sudah melakukan tindakan melanggar kesusilaan tersebut melakukan suatu tindakan pidana lain berupa tindakan yang berkaitan dengan kontak badan yaitu melakukan pelanggaran kesusilaan terhadap korbannya  maka  tindakan  tersebut  dapat  dikatakan  dengan  perbuatan  yang  senonoh  dan  juga  dapat dikatakan suatu perbuatan pelecehan terhadap seseorang untuk meraih kepuasan diluar pernikahan yang bersifat pornografi.
Tindak  kejahatan  asusila  adalah  salah  satu  jenis  dari  kejahatan  pelecehan  seksual  yang  mana dimaksudkan  ialah  suatu  hubungan  badan  yang  dilakukan  tanpa  dasar  suka  sama  suka  namun berdasarkan paksaan terhadap salah satu pihak saja disini tentunya adalah wanita, yang mana bahkan diawali oleh niatan untuk melakukan kekerasan atau dengan kekerasan. Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab UU Pidana dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur di dalam KUHP yang membahas tentang kejahatan terhadap  kesusilaan.  Juga  diatur  dalam  Pasal  82  UU  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
Terdapat  beberapa  perbedaan  definisi  mengenai  pencabulan  di  berbagai  negara.  Amerika mendefinisikan pencabulan adalah “kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut  dipergunakan  untuk  stimulasi  seksual  oleh  pelaku  atau  orang  yang  berada  dalam  posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi, atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.
Pengaturan tentang pelanggaran tindakan asusila sangat penting dimiliki oleh setiap kepolisian di Indonesia  agar  memberikan  rasa  aman  dan  rasa  percaya  terhadap  pihak  yang  berwenang  dalam melindungi serta menjaga kedamaian dan kenyamanan di dalam lingkungan masyarakat saat ini yang mana sedang marak maraknya angka pelecehan seksual yang dialami oleh remaja hingga anak dibawah umur, dan menumbuhkan rasa percaya dan berani untuk melaporkan tindak kejahatan asusila tersebut, karena  pada  dasarnya  korban  mendapatkan  perlindungan  secara  hukum  dan  serta  diperlakukan  adil dimata  hukum,  yang  mana  diharapkan  dengan  pengaturan  tentang  pelanggaran  kesusilaan  dapat melindungi harkat dan martabat generasi muda saat ini.

## 2. Bagaimanakah sanksi mengenai pelanggaran kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem.
Sanksi  pidana  adalah  hasil  dari  perbuatan  dan  akibat  terhadap  pelanggaran  dari  suatu  tindakan  yang melawan  hukum.  Sanksi  pada  umumnya  merupakan  alat  untuk  memaksakan  seseorang  agar  mau mentaati aturan  yang berlaku, dan juga sanksi memiliki fungsi sebagai alat  kesakitan yang bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku.
Sanksi biasanya merupakan alat yang bersifat memaksa agar seseorang menaati aturan-aturan yang berlaku. Sanksi juga mengandung inti berupa suatu  ancaman pidana ( straf bedreiging ) dan memiliki tugas agar aturan yang sudah ditetapkan itu dapat ditaati. Hadirnya sanksi bertujuan untuk menciptakan keteraturan  dan  ketertiban  hidup  manusia  sehingga  mampu  terpelihara  dari  kerusakan,  selamat  dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan (Mustofa, 2013).
Kebijakan  penal  yang  bersifat  represif,namun  sebenarnya  juga  mengandung  unsur  preventif karena  dengan  adanya  penjatuhan  pidana  dan  acaman  terhadap  delik  diharapkan  adanya  efek penangkalan/pencegahannya.  Selain  itu,  kebijakan  penal  tetap  diperlukan  dalam  penanggulangan kejahatan,  karena  hukum  pidana  merupakan  salah  satu  sarana  kebijakan  sosial  untuk  menyalurkan kebencian sosial atau ketidaksukaan masyarakat yang sekaligus juga diharapkan bisa menjadi sarana perlindungan sosial. Maka dengan itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari“sosial defence policy” (Arief, 2008)
beberapa definisi daripadaprostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut: “Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian” (Kartini, 2011:214).
Sehubungan  dengan  implementasi  dari  sanksi  tindak  pidana  kesusilaan,  ada  beberapa  yang
seharusnya  menjadi  fokus  utama  dari  lembaga  pemerintah,  khususnya  perlunya  kesamaan  sudut pandang mengenai tindak pidana kejahatan asusila dan secara umum pemidanaan dalam kasus tindak pidana  asusila.  Perlunya  kesamaan  cara  memandang  pada  suatu  masalah  yang  mana  harus  lebih ditingkatkan lagi usaha-usaha penegakan atas tindak pidana asusila. Kemudian ada fungsi sanksi dalam hukum  pidana,  yang  mana  tidaklah  saja  menakut-nakuti  atau  mengancam  para  pelaku  tindak  pidana asusila.  Namun,  lebih  dari  itu  keberadaan  sanksi  tersebut  juga  mampu  memberikan  kesadaran  dan diharapkan dapat merubah si pelaku menjadi lebih baik kedepannya.
Pada perbuatan yang melanggar peraturan yang ada, yaitu khususnya tindak pidana asusila, maka wajib menerapkan tindakan tegas berupa hukuman bagi setiap pelaku kejahatan tersebut dan terlebih dahulu  dilihat  unsur-unsurnya,  apakah  mampu  dikelompokan  kedalam  tindakan  kejahatan  yang melanggar kesusilaan di dalam peraturan hukum perdata maupun tidak tercapainya unsur tindak pidana di dalam peraturan tersebut. Kandungan di dalam tindak pidana kesusilaan dalam hukum perdata terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan ketika tindak pidana itu dilakukan. Adapun unsur perbuatan kesalahan yang  dilakukan oleh si pelaku kejahatan dan juga adanya objek dari tindak pidana yang dilakukan.
Untuk  unsur  subjektif,  yaitu  unsur  yang  menempel  pada  diri  si  pelaku,  dengan  adanya  unsur kesalahan  yang  bersifat  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  tindak  pidana  tersebut  sudah diketahuinya  telah  melanggar  kesusilaan,  yang  merupakan  unsur  mutlak,dan  merupakan  unsur pembentuk  kejahatan  pornografi  yang  mana  untuk  diberlakukannya  sanksi  kepada  pelaku.  Mampu dibuktikan  kedua-duanya,  yang  objektif  dan  yang  subjektif  secara  bersamaan.  Tidak  mungkin  ada kejahatan  pornografi  yang  dilakukan  tidak  sengaja  pasti  sudah  direncanakan  dan  diniatkan  oleh  si pelaku, apabila tidak terdapat kesamaan antara keadaan sifat dari pelaku kesusilaan dengan kesadaran si pelaku.
Sanksi merupakan tindakan yang bersifat untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan asusila.  Dan  sangat  penting  dalam  penelitian  ini  karena,  diharapkan  setidaknya  dapat  mengurangi tindakan  kejahatan  asusila  yang  marak  terjadi  saat  ini  di  Indonesia  dan  yang  menjadi  korban  adalah anak-anak yang semestinya tidak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  tentang  pelanggaran  kesusilaan  di  Kepolisian  Resor  Karangasem,  ialah  membahas mengenai  tindak  pidana  asusila  yang  mana  adalah  tindak  kejahatan  yang  berhubungan  dengan pelecehan seksual yang mana sudah diatur didalam KUHP tentang Kejahatan terhadap kesusilaan dan diatur didalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang mana diketahui bahwa jika laki- laki atau wanita yang sudah menikah melakukan hubungan diluar pernikahan maka dapat dijatuhkan hukuman  pidana  penjara  oleh  hakim.  Dalam  fenomena  tindak  kejahatan  asusila  ini  polisi  sangat berperan penting, dimana pihak yang berwenang yaitu aparat penegak hukum harus mampu melindungi masyarakat  khususnya  orang-orang  yang  rentang  mengalami  tindakan  pelecehan  seksual  tersebut. Aparat  kepolisian  diharapkan  mampu  melindungi,  menindak  tegas  tindak  kejahatan  asusila  tersebut sehingga korban maupun masyarakat mau ataupun tidak lagi acuh terhadap fenomena kejahatan asusila yang  sedang  marak  terjadi  saat  ini.  Salah  satunya  ialah,  sanksi  mengenai  pelanggaran  kesusilaan  di Kepolisian  Resor  Karangasem,  yang  mana  dalam  pembahasan  tersebut  diketahui  bahwa  saksi merupakan  aturan  yang  buat  untuk  menimbulkan  efek  jera  terhadap  pelaku  kejahatan  asusila  dan diharapkan  menimbulkan  rasa  takut  bagi  orang  yang  ingin  melakukan  tindakan  kejahatan  asusila. Sehingga  akan  berkurang  yang  bersifat  merugikan  orang  lain  di  lingkungan  masyarakat  dan  mampu membuat  lingkungan  menjadi  aman  dan  nyaman.  Sanksi  juga  memiliki  sifat  yang  mengikat  bagi masyarakat karena jika dilanggar maka akan menimbulkan akibat bagi yang melanggarnya. Fenomena yang terjadi saat ini membuktikan bahwa sanksi yang ada masih kurang menimbulkan efek jera terhadap pelaku  kejahatan  asusila  sehingga  diharapkan  pemerintah  mampu  menyamakan  pendapat  dengan masyarakat bahwa sanksi harus memiliki sifat yang keras dan dapat melindungi korban yang mana pasti memiliki rasa traumatik yang  sangat besar terhadap tindakan tersebut. Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mampu menciptakan pandangan bahwa tindakan asusila itu bisa saja tanpa disadari sering terjadi dilingkungan masyarakat namun dikarenakan rasa takut yang tinggi menjadikan masyarakat maupun individu yang mengalami hal tersebut menjadi hal yang biasa dan lumrah.

## 2. Saran
Bagi  pemerintah  terutama  hakim  yang  menangani  kasus-kasus  tindak  pidana  kesusilaan  agar kedepannya saat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan asusila tidak ragu memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kesusilaan, karena perbuatan yang dilakukan pelaku sangat  merusak  masa  depan  serta  kesehatan  mental  korban  dari  kejahatan  tersebut.  Lalu  bagi masyarakat  diharapkan  untuk  lebih  hati-hati  dan  mampu  melihat  kondisi  lingkungan  sekitar  tempat tinggal ataupun tempat bermain sehingga dapat meminimalisir faktor-faktor penyebab timbulnya tindak kejahatan  kesusilaan.  Dan  bagi  korban  agar  kedepannya  menjadi  baik  kembali  secara  jasmani  dan rohani  dengan  pemerintah  dalam  hal  ini  Pihak  Kepolisian,  Badan  Pengawas  agar  selalu  hadir memberikan  pendampingan  serta  motivasi  yang  dilakukan  oleh  psikolog  dalam  proses  pemeriksaan, serta  kedepannya  agar  psikolog  juga  dapat  menghilangkan  trauma-trauma  korban  tersebut,  termasuk juga bekerjasama dengan RSU Pemerintah.

## DAFTAR BACAAN
Diantha I,M,P.,(2016), Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua , Prenada Media, Jakarta. Munir F., (2)007, Dinamika Teori Hukum , Cetakan Pertama, 978-979-450-531-1, Ghalia Indonesia, Bogor. Mustofa W,S,. (2013), Kode Etik Hakim , Kencana, Jakarta. Prodjodikoro W,. (2003), Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , Refika Aditama, Yogyakarta. Soekanto S., Mamudji S.,(2003), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soeroso R, 2013. Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke-13. Jakarta: Sinar Grafika. Aditya Lucky Elza, 2016. “ Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia” . (hlm. 2) Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta Kartini Kartono. 2011. Patalogi Sosial Jilid 1. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 12 Arief, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta:Kencana Prenada Media Group.