Volume : 22, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Di Sempadan Sungai (Suatu Penelitian Di Gampong Lam Ujong, Kabupaten Aceh Besar)
Ramadhan, Muhammad Yamin,

## Syafruddin Kalo

## Abstract
PT  Hadrah  Aceh  Pratama  has  established  a subsidized housing area in 2018 in Gampong Lam  Ujong,  BaitussalamSub-District,  Aceh Besar  Regency  by  doing  community  land acquisitionin  Gampong  Lam  Ujong  covering an area of 74,851 m2.The residential area is built bordering the river channel on the north, east  and  west  of  the  building,  while  in  the south  it  borders  on residents’  land.Based  on the  news  event  of  the  field  research  on  the construction  of  Hadrah  Regency  10  Lam Ujong housing, BaitussalamSub-District,
Aceh  Besar  Regency,  it  is  described  that  in RTRW map of Aceh Besar Regency which is contained  in  Qanun  Aceh  Besar  No.  4  year 2013  concerning  RTRW  of  Aceh  Besar Regency  2012-2032,  that  on  the  West  and North  sides  the  location  is  not  mapped  as  a river  area  and  river  border.However,  in reality,  currently  there  is  a  channel  that functions  as  a  channel  that  connects  the pond  area  around  the  location  with  the northern sea with varying channel widths.Previously, the channel had a width of ±3  meters,  but  due  to  the  earthquake  and tsunami  in  Aceh  in  2004,  the  channel  was slightly wider.
The  results  of  the  research  obtained  are  the status  of  SHGB  on  the  river  border  in Gampong  Lam  Ujong,  Aceh  BesarRegency, administrative  defects  occur  due  to  the RTRW  map  of  Aceh  Besar  Regency contained in the Qanun of Aceh Besar
Regency No. 4 year 2013 concerning RTRW of  Aceh  Besar  Regency  2012-2032,  that  on the  West  and  North  sides  the  location  is  not mapped  as  a  river  area  and  river  border.But in  reality,  currently  there  is  a  channel  that functions  as  a  channel  that  connects  the pond  area  around  the  location  with  the northern sea with varying channel widths.The SHGB  registration  procedure  is  submitted sporadically,  which  is  submitted  individually by PT. Hadrahacehpratama. The implementing  rules  follow  PP  Number  24- year1997  concerning  Land  Registration  (in the  research  process  this  regulation  has been changed to PP No. 18 year 2021) which includes  Preparation  of  Registration  Base Maps,  Determination  of  Boundaries  of  Land Fields,  Measurement  and  Mapping  of  Land Fields  and  Making  Registration  Maps, Preparation  of  land  registers,  preparation  for the  purposes  of  registration  of  rights,  and proof  of  new  rights.  The  legality  of  the certificate  of  right  to  use  the  building  on  the land  on  the  river  border  in  Gampong  Lam Ujongof  Aceh  BesarRegency  owned  by  PT. Hadrah  Aceh  Pratama  based  on  SHM  No. 00534  Lam  Ujong  is  legal  but  there  is  an administrative defect.

## Abstrak
PT  Hadrah  Aceh  Pratama  telah mendirikan  kawasan  perumahan  bersubsidi pada  tahun  2018  di  Gampong  Lam  Ujong Kecamatan  Baitussalam  Kab.  Aceh  Besar dengan melakukan pembebasan lahan tanah milik  masyarakat  di  Gampong  Lam  Ujong seluas  74.851  m 2 .  Kawasan  Perumahan tersebut  dibangun  berbatasan  dengan  alur sungai  di  sebelah  utara,  timur  dan  barat bangunan,  sedangkan  disebelah  selatan berbatasan dengan tanah penduduk. Berdasarkan berita acara penelitian lapangan pembangunan  perumahan  Hadrah  Regency 10  Lam  Ujong  Kecamatan  Baitussalam  Kab.
Aceh  Besar  diuraikan  bahwa  dalam  peta RTRW Kab. Aceh Besar  yang dimuat dalam Qanun  Aceh  Besar  No.4  Tahun  2013 Tentang RTRW Kab. Aceh Besar 2012-2032, bahwa  disisi  Barat  dan  Utara  lokasi  tersebut tidak  terpetakan  sebagai  kawasan  sungai dan sempadan sungai. Namun, pada kenyataannya,  saat  ini  terdapat  alur  yang berfungsi
sebagai saluran
yang menghubungkan  kawasan  tambak  di  sekitar lokasi dengan laut bagian utara dengan lebar alur  bervariasi.  Dahulu  alur tersebut  memiliki lebar ±3 meter, tetapi akibat musibah gempa dan  tsunami  Aceh  pada  Tahun  2004  telah membuat alur tersebut sedikit melebar.
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  adalah status  SHGB  di  sempadan  sungai  di Gampong Lam Ujong Kabupaten Aceh Besar terjadi  cacat  administrasi  dikarenakan  peta RTRW Kab. Aceh Besar  yang dimuat dalam Qanun  Kab.  Aceh  Besar  No.4  Tahun  2013 Tentang RTRW Kab. Aceh Besar 2012-2032, bahwa  disisi  Barat  dan  Utara  lokasi  tersebut tidak  terpetakan  sebagai  kawasan  sungai dan sempadan sungai. Namun pada kenyataannya,  saat  ini  terdapat  alur  yang berfungsi sebagai saluran
yang menghubungkan  kawasan  tambak  di  sekitar lokasi dengan laut bagian utara dengan lebar alur  bervariasi.  Prosedur  pendaftaran  SHGB diajukan secara sporadik yang pengajuannya dilakukan  secara  individual  oleh  PT.  Hadrah aceh pratama. Aturan pelaksanaannya mengikuti PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  tanah  (dalam  proses  penelitian peraturan ini telah dirubah menjadi PP Nomo 18  Tahun  2021)  yang  meliputi  Pembuatan Peta  Dasar  Pendaftaran,  Penetapan  Batas Bidang-Bidang  Tanah,  Pengukuran  dan Pemetaan  Bidang  Tanah  dan  Pembuatan Peta  Pendaftaran, Pembuatan  Daftar Tanah, Pembuatan  uintuk  keperluan  pendaftaran haknya, dan Pembuktian Hak Baru. Legalitas sertifikat  hak  guna  bangunan  atas  tanah  di sempadan  sungai  di  Gampong  Lam  Ujong Kab.  Aceh  Besar  yang  dimiliki  PT.  Hadrah Aceh  Pratama  berdasarkan  SHM  No.  00534 Lam  Ujong  adalah  sah  namun  terjadi  cacat administrasi.

## 1. PENDAHULUAN

## A.  LATAR BELAKANG
Permasalahan  di  bidang  pertanahan merupakan permasalahan yang secara empiris  sangat  kompleks.  Pada  masa
sekarang  masalah  pertanahan  merupakan masalah  yang  sangat  penting  peranannya guna  menunjang  pembangunan  seperti  yang telah  diuraikan  sebelumnya  sehingga mudah menarik  perhatian  sebagian  besar  orang. Didalam  Pasal  13  Peraturan  Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan  Tanah  ditentukan  mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  di kawasan  lindung  atau  kawasan  budidaya harus  sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang  Wilayah (RTRW).Salah  satu  kawasan  lindung  yang marak  disalahgunakan  adalah  kawasan sekitar  sungai.  Dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2011 Tentang  Sungai  disebutkan  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  bahwa  :  “Sungai  adalah  alur  atau wadah  air  alami  dan/atau  buatan  berupa jaringan  pengaliran  air  beserta  air  di dalamnya,  mulai  dari  hulu  sampai  muara, dengan  dibatasi  kanan  dan  kiri  oleh  garis sempadan”.  Pengertian  garis  sempadan dalam  pasal  1  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa :“Garis  sempadan  adalah  garis  maya  di  kiri dan  kanan  palung  sungai  yang  ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai”. Perubahan  kawasan  sempadan  sungai  yang seharusnya  berfungsi  sebagai  kawasan lindung  setempat  menjadi  kawasan  hunian akan berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air.
Penyerobotan daerah sempadan sungai  marak  terjadi  di  Kabupaten  Aceh Besar baik digunakan sebagai area berbisnis maupun  tempat  tinggal.  Pemanfaatan  tanah negara  ini  telah  dilakukan  penertiban  oleh pemerintah  setempat  dengan  aturan-aturan
yang terkait. Namun menurut hasil penelusuran  langsung  yang  dilakukan  oleh peneliti  ke  salah  satu  kawasan  sempadan sungai  di  Kabupaten  Aceh  Besar,  masih ditemukan penyalahgunaan kawasan tersebut. Penyalahgunaan tersebut diperparah  dengan  menjadikan  kawasan sempadan sungai sebagai kawasan perumahan yang bersertifikat hak atas tanah di  beberapa  Gampong  di  Kabupaten  Aceh Besar.Sesuai  dengan  arahan  peraturan zonasi  sempadan  sungai  dalam  Pasal  57 ayat  (5) Qanun  Aceh  Nomor  19 Tahun  2013 Tentang  RTRW  Aceh    Tahun  2013-2033 meliputi:
a)  pemanfaatan  ruang  untuk  jalan  inspeksi serta untuk RTH;
b)  penetapan lebar sempadan sungai sesuai
ketentuan Peraturan Perundang- undangan; c)  pengembangan struktur alami dan struktur  buatan  untuk  mencegah  erosi dan/atau  mempertahankan  bentuk  badan sungai dan aliran sungai;
d)  pelarangan  pendirian  bangunan  pada
sempadan sungai selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air sungai; dan
e)  pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan  pencemaran  terhadap  air sungai. Fakta adanya pelanggaran-
pelanggaran  di  kawasan  sempadan  sungai mungkin juga dipicu oleh peraturan perundang-undangan  dalam  jumlah  banyak secara  bersamaan  dalam  waktu  yang  sama dan  dalam  ruang  yang  sama  pula.  Hal  ini sudah barang tentu telah membawa konsekuensi  terjadinya  disharmoni  hukum.
Situasi  ini  perlu  segera  disikapi  dengan menyelaraskan  berbagai  peraturan  yang sudah  melalui  revisi-revisi,  pencabutan  atau penerbitan peraturan yang baru.

## B.  PERUMUSAN MASALAH
Beberapa masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini antara lain:
1.  Bagaimana  status  sertifikat  hak  guna bangunan atas tanah di sempadan sungai di  Gampong  Lam  Ujong  Kabupaten  Aceh Besar?
2.  Bagaimana prosedur pendaftaran sertifikat  hak  guna  bangunan  atas  tanah di  sempadan  sungai  di  Gampong  Lam Ujong Kabupaten Aceh Besar?
3.  Bagaimana  legalitas  sertifikat  hak  guna bangunan  atas  tanah  di  sempadansungai di  Gampong  Lam  Ujong  Kabupaten  Aceh Besar?

## C.  TUJUAN PENELITIAN
Berkaitan  dengan  rumusan  yang  telah disusun,  maka  tujuan  khusus  yang  ingin dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Mengetahui  status  sertifikat  hak  guna bangunan atas tanah di sempadan sungai di  Gampong  Lam  Ujong  Kabupaten  Aceh Besar.
2.  Menganalisis prosedur pendaftaran sertifikat  hak  guna  bangunan  atas  tanah di  sempadan  sungai  di  Gampong  Lam Ujong Kabupaten Aceh Besar.
3.  Menganalisis  legalitas  sertifikat  hak  guna bangunan atas tanah di sempadan sungai di  Gampong  Lam  Ujong  Kabupaten  Aceh Besar.

## 2. METODE PENELITIAN
Sifat penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif  empiris,  yaitu penelitian yang objek kajiannya pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan serta pelaksanaannya atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode penelitian hukum  normatif  empiris  ini  pada  dasarnya merupakan
penggabungan
antara pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi  ketentuan  hukum  normatif (undang-undang)  dalam  aksinya  pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam suatu  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  data primer  digunakan  sebagai  analisis/kajian empriris sedangkan data sekunder digunakan sebagai kajian normatif.
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis  yaitu  menggambarkan  hasil  analisis hubungan  antara  norma  dalam  peraturan perundangan-undangan  dan  pelaksanaan berbagai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  kajian  atau penelitian ini.
Penelitian deskriptif
dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan atau gejala-gejala lainnya sehingga mempertegas  hipotesa-hipotesa  agar  dapat membantu  di  dalam  memperkuat  teori-teori lama,  atau  didalam  kerangka  menyusun teori-teori baru.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Status Hak Guna Bangunan Atas Tanah  Di  Sempadan  Sungai Gampong  Lam  Ujong  Kabupaten Aceh Besar
Analisa kasus telah dilakukan terhadap bangunan  perumahan  subsidi  yang  didirikan oleh  pengembang  PT  HADRAH  ACEH PRATAMA di Gampong Lam Ujong
Kecamatan  Baitussalam  Kabupaten  Aceh Besar  dikenal  dengan  kawasan  Komplek Perumahan  Hadrah  Regency  10  Lam  Ujong. Perumahan  tersebut  dibangun  pada  tahun 2018, dengan melakukan pembebasan lahan tanah  milik  masyarakat  di  Gampong  Lam Ujong  Kecamatan  Baitussalam  Kabupaten Aceh Besar seluas 74.851 m 2 dengan status tanak  Hak  Milik  Adat  (HMA).  Penguasaan hak  atas  tanah  tersebut  oleh  pemilik  PT HADRAH  ACEH  PRATAMA  berdasarkan akta  jual  beli  (AJB)  No  101  s/d  130/2018 pada  tanggal  3  April  2018  dan  AJB  No.  160 s/d  164/2018  pada  tanggal  19  dan  20  April 2018  oleh  notaris  NOVAN  IRAWAN,  SH. M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar.
Kawasan Perumahan Hadrah Regency dibangun  berbatasan  dengan  alur  sungai  di sebelah  utara,  timur  dan  barat  bangunan, sedangkan  disebelah  selatan  berbatasan dengan tanah penduduk. Perumahan bersubsidi  berjumlah  430  unit  dan  yang sudah  ditempati  sekitar  380  unit,  sedangkan rumah  yang  berbatasan  langsung  dengan alur  sungai  yaitu  sebanyak  ±40  unit  yang sudah  dibangun  dan  ditempati.Berdasarkan berita acara penelitian lapangan
pembangunan  perumahan  Hadrah  Regency
10  Lam  Ujong  Kecamatan  Baitussalam Kabupaten  Aceh  Besar  diuraikan  bahwa dalam  peta  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Aceh  Besaryang  dimuat dalam  Qanun  Aceh  Besar  No.4  Tahun  2013 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Aceh  Besar  2012-2032, bahwa  disisi  Barat  dan  Utara  lokasi  tersebut tidak  terpetakan  sebagai  kawasan  sungai dan  sempadan  sungai.Pada  kenyataannya, saat  ini terdapat  alur  yang  berfungsi  sebagai saluran  yang  menghubungkan  kawasan tambak  di  sekitar  lokasi  dengan  laut  bagian utara  dengan  lebar  alur  bervariasi.  Dahulu alur  tersebut  memiliki  lebar  ±3  meter,  tetapi akibat  musibah  gempa  dan  tsunami  Aceh pada  Tahun  2004  telah  membuat  alur tersebut sedikit melebar
Penetapan garis sempadan seyogyanya perlu ditambah
karenaberdasarkanQanun  RTRW  Kab.  Aceh Besar  2012-2032pada  Pasal  6  disebutkan bahwa  Kecamatan  Baitussalam  termasuk kedalam  bagian  sistem  jaringan  SDA  pada
Wilayah Sungai Aceh – Meureudu.
Selanjutnya dalam Pasal 26 diuraikan bahwa kawasan  sempadan  sungai  yaitu  seluas 4.768 Ha, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan  sungai-sungai  besar  dan  sungai  kecil di Kabupaten Aceh Besar, terdiri atas :
a. untuk  sungai  besar  di  luar  kawasan permukiman  sempadan  sungainya  100 (seratus) meter; dan
b. untuk  sungai  kecil  di  luar  kawasan permukiman  sempadan  sungainya  50 (lima puluh) meter.
Hal ini  diatur  dalam Pasal  7  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
63/PRT/1993 tentang garis sempadan
sungai,  daerah  manfaat  sungai,  daerah penguasaan  sungai  dan  bekas  sungai  yang telah  dicabut  dan  diatur  kembali  pada  Pasal 6  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor  28/PRT/M/2015  Tentang  Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau. Menurut pengawas proyek  PT.  HADRAH  ACEH  PRATAMA, jarak  sempadan  (GSB)  yang  telah  diberikan yaitu  ±5  meter  dari    tepi  sungai  telah  cukup dan sesuai dengan arahan hasil survey BPN.
Kawasan sempadan sungai merupakan  zonasi  kawasan  perlindungan setempat  dan    Sungai  di  Gampong  Lam Ujong  termasuk  kedalam  sungai  kecil  yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan/permukiman  dan  harus  diberikan sempadan  sungai    minimal  50 meter.  Hal ini juga telah ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 48  ayat (4) butir l dalam Qanun RTRW Kab.
Aceh  Besar  2012-2032  mengenai  ketentuan umum  peraturan  zonasi  kawasan  sempadan sungai.
Sungai di Gampong Lam Ujong merupakan  sungai  yang  berasal  dari  muara Kuala  Gigieng,  Kecamatan  Baitussalam Kabupaten  Aceh  Besar  dan  termasuk  ke dalam  wilayah  pesisir.Berdasarkan  peta wilayah  sungai  Aceh-Meureudu,  kawasan tersebut  termasuk  DAS  Sibayang  dengan luas  112,  16  Km 2 dan  termasuk  ke  dalam kategori wilayah sungai strategis nasional.Dalam  Pasal  28  ayat  (4)  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  49 Tahun  2018  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan  Perbatasan  Negara  Di  Provinsi Aceh  Dan  Provinsi  Sumatera  Utara,  DAS Sibayang  termasuk  sumber  air  permukaan
pada  sungai.  Tanah  sempadan  sungai  di Gampong  Lam  Ujong  dalam  kawasan perumahan  tersebut  berjarak  ±5  meter  dari pagar rumah warga yang berbatasan langsung  dengan  perairan  tersebut.  Jika merujuk kepada peraturan perundang- undangan,  sungai  di  Gampong  Lam  Ujong termasuk  ke  dalam  sungai  kecil  (luas  DAS kurang  dari  atau  sama  dengan  500  Km 2 ) tak bertanggul di luar kawasan perkotaan/pemukiman.  Sehingga  penetapan garis  sempadan  sungai  paling  sedikit  50  m (lima  puluh  meter)  dari  tepi  kiri  dan  kanan palung  sungai  sepanjang  alur  sungai.Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang  penatagunaan  tanah  ditentukan mengenai  penggunaan  dan  pemanfaatan tanah  di  kawasan  lindung  atau  kawasan budidaya  harus  sesuai  dengan  fungsi kawasan  dalam  RTRW.  Berdasarkan  Qanun RTRW  Kab.  Aceh  Besar  2012-2032  pada Pasal  26  butir b disebutkan  dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai.
B.  Prosedur Pendaftaran Hak Guna Bangunan  Atas  Tanah  Di  Sempadan Sungai Gampong Lam Ujong Kabupaten Aceh Besar Definisi  Pendaftaran  Tanah  adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  dan penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan- satuan  rusun  termasuk  pemberian  surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas Satuan  Unit  Rumah  Susun  serta  hak-hak tertentu  yang  membebaninya.Pendaftaran tanah  untuk  pertama  kali  adalah  kegiatan pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah. Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  adalah kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama kali  yang  dilakukan  secara  serentak  yang meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah yang  belum  didaftar  dalam  wilayah  atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  mengenai  satu  atau beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.  Pemeliharaan  data  pendaftaran tanah  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  menyesuaikan  data  fisik  dan  yuridis dalam  peta  pendaftaran,  daftar  tanah,  daftar nama,  surat  ukur,  buku  tanah,  dan  sertifikat dengan  perubahan-perubahan  yang  terjadi kemudian. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
1. pengumpulan  dan  pengolahan  data fisik,.
2. pembuktian hak dan pembukuannya,.
3. penerbitan sertifikat,.
4. penyajian data fisik dan data yuridis;
5. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Pendaftaran  tanah  secara  sistematik didasarkan  pada  suatu  rencana  kerja  dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang
ditetapkan  oleh  Menteri.  Dalam  hal  suatu desa/kelurahan  belum  ditetapkan  sebagai wilayah  pendaftaran  tanah  secara  sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UUPA, pendaftarannya dilaksanakan melalui
pendaftaran tanah secara sporadik.
Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor  18  Tahun  2021  diatur  lebih  lanjut bahwa  pemberian  HGB  wajib  didaftarkan padaKantor  Pertanahan.  HGB  di  atas  Tanah Negara,  di  atas  Tanah  Hak  Pengelolaan, atau  di  atas  Tanah  hak  milik  terjadi  sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan. HGB di atas Tanah  hak  milik mengikat  pihak  ketiga  sejak didaftar  oleh  Kantor  Pertanahan.  Pemegang HGB  diberikan  sertipikat  Hak  Atas  Tanah sebagai tanda bukti hak.
Dasar hukum pendaftaran tanah secara sporadik adalah:
1.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Pasal 1 angka 11, Pasal 13-32
2.  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala BPN
No. 3 Tahun 1997
Tahapan  penerbitan  sertifikat  hak  atas tanah  ketentuannya  diatur  dalam  Bagian Keempat  Permen  ATR/BPN  Nomor  6  Tahun 2018.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Aceh Besar pada tahap penyerahan sertifikat tugas ini akan dikembalikan kepada Satgas Yuridis untuk membantu proses penyerahan sertifikat kepada pemilik tanah.
Penerbitan  sertifikat  dilakukan  untuk
kepentingan
pemegang hak yang
bersangkutan,  jika  adacatatan-catatan  maka penerbitan akan ditangguhkan.
- Individual di Tanda TanganKepala kantor,
- Massal  di  tanda  tangan  Kepala  seksi pengukuran  dan  pendaftarantanah  an, Kkan.
Menurut berita acara BPN Aceh Besar pada  hari  selasa  tangal  26  Juni  tahun  2018 telah  dilakukan  pemeriksaan  lapangan  oleh Bapak Irvandi, (Plt kasi Infrastruktur pertanahan),  Bapak  Azhari  (Kasi  Penataan Pertanahan)  dan  Bapak  Ramli  Yunus (Kepala  Desa  Lam  Ujong  2018)  dengan batas-batas tanah utara dan barat berbatasn dengan  sungai  sdangkan  timur  dan  selatan berbatasan  dengan  jalan  desa  dan  rumah warga.
Dalam  Pasal  38  ayat  (3)  dan  (4)  PP Nomor  18  Tahun  2021  disebutkan  HGB  di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian  hak  oleh  pemegang  hak  milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan akta yang  dibuat  oleh  PPAT  sebagaimana dimaksud  dapat  dibuat  secara  elektronik sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh Kantor  BPN  Kab.  Aceh  Besar.  Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau- pulaukecil, tanah timbul, tanah hasil reklamasi,  dan  bidang-bidang  tanah  yang berada di sempadan pantai, sempadandanau,
sempadan waduk,
dan/atau  sempadan  sungai,harus  memenuhi ketentuan meliputi:
1)  tidak  boleh  menutup  akses  masyarakat untukmencapai  pesisir,  pantai,  pulau- pulau  kecil,  tanahtimbul,  tanah  hasil reklamasi dan sungai;
2)  harus menyediakan dan/atau meningkatkankualitas sarana akses yang sudah ada;
3)  tidak boleh menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan pulau- pulau  kecil,  tanah  timbul,  tanah  hasil reklamasi secara keseluruhan; dan
4)  wajib  memelihara  bagian  wilayah  pulau- pulau  kecil,  tanah  timbul,  tanah  hasil reklamasi  yang  tidak  dikuasai  atau dimiliki sebagai bentuk partisipasi sosialnya;
Adapunsyarat-syarat  dalam  permohonan hak atas tanah sempadan sungai adalah:
1.  Syarat Umum
Persyaratan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pertanahan yang umum.
2.  Syarat Khusus
Persyaratan  yang  berlaku  karena kekhususan  sifat  dari  objek  hak  atas tanahtersebut.
a)  Adanya bangunan fisik, dilengkapi
dengan izin mendirikan bangunan.
b)  Peruntukkan sesuai dengan tata ruang.
c)  Tidak  mengganggu  fungsi  lindung  dari suatu  kawasan  yang  telahditetapkan sebagai kawasan lindung.
d)  Tidak mengganggu fungsi perairan disekitarnya yang telah ditetapkan olehLembaga Terkait.
e)  Tidak  mengganggu  keberadaan  alur- pelayaran  umum  dan  perlintasan,alur- pelayaran  masuk  pelabuhan,  serta  zona keamanan dan keselamaatansarana bantu  pelayaran  yang  terdapat  pada wilayah perairan tersebut.
Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  (HGB) adalah  jenis  sertifikat  yang  menyebutkan bahwa  pemegang  sertifikat  memiliki  hak
untuk  memiliki  dan  mendirikan  bangunan  di atas  tanah  yang  bukan  kepunyaan  pemilik bangunan.  Tanah  tersebut  dapat  berupa tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara, atau  tanah  yang  dikuasai  oleh  perorangan atau badan hukum.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria, jangka waktu maksimal HGB berakhir adalah 30 tahun dan dapat  diperpanjang  dengan  jangka  waktu maksimal  20  tahun.  Masa  berlaku  HGB  bisa berbeda-beda,  tergantung  dari  keputusan pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  ke pengembang.  Setelah  masa  perpanjangan habis,  pemilik  HGB  dapat  mengajukan perpanjangan  kembali  seperti  yang  telah diatur  dalam  PP  No.  18  tahun  2021. Perpanjangan  atau  pengajuan  pembaruan HGB  dapat  dilakukan  minimal  2  tahun sebelum jatuh tempo HGB habis.
C.  Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan  Atas  Tanah  Di  Sempadan Sungai Gampong Lam Ujong

## Kabupaten Aceh Besar
Dalam hal pembangunan di atas tanah sempadan  sungai    secara  yuridis  tidak dibenarkan,  hal  itu  jelas  tertuang  di  dalam Qanun  Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  4 Tahun  2013  Tentang  RTRW  Kabupaten Aceh Besar  Tahun 2012-2032. Namun pada kenyataan  di  lapangan  memang  masih banyak masyarakat yang mendirikan kawasan  di  atas  tanah  sempadan  sungai bahkan  wilayah  daerah  aliran  sungai  baik yang  sudah  terpetakan  maupun  yang  tidak terpetakan  dalam  Qanun  Aceh.  Didalam
Pasal  17  PP  Nomor  38  Tahun  2011  tentang Sungai  yang  disebutkan  dalam  hal  hasil kajian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 16  ayat  (2) menunjukkan  terdapat  bangunan dalam  sempadan  sungai  maka  bangunan tersebut  dinyatakan  dalam  status  quo  dan secara  bertahap  harus  ditertibkan  untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
Idealnya untuk mengembalikan kawasan  lindung  sempadan  sungai  menjadi sedia  kala  cara  pemerintah  yang  terbaik adalah  dengan  membeli  tanah-tanah  yang dikuasai  masyarakat  yang  ada  di  daerah aliran  sungai,  akan  tetapi  kendala  biaya untuk  ganti  rugi  dari  pembebasan  lahan tersebut  yang  belum  cukup memadai.  Solusi yang  sedang  dibahas  oleh  pemerintah kota/kabupaten  untuk  mengatasi  hal  ini adalah  akan  mengadakan  studi  tentang pemetaan garis sempadan sungai yang lebih detail dalam Qanun dan kedepannya diharapkan  terwujudnya  kawasan  lindung sempadan  sungai  yang  asri  dan  lestari sehingga  fungsi  sungai  yang  merupakan kawasan  penyangga  ekosistem  di  dalamnya akan tetap terjaga.
Berdasarkan penelusuran peneliti, informasi sertifikat hak guna  bangunan pada objek  penelitian  tidak  dapat  diakses  secara baik.  Hanya  terdapat  informasi  dari  warga setempat  yang  menyebutkan  bahwa  saat terjadi  akad  jual  beli  KPR,  para  pihak  yang terlibat menyerahkan SHGB tersebut kepada bank  yang  ditunjuk  berdasarkan  ketentuan yang  berlaku.  Ketika  ditelusuri  ke  kantor pertanahan kabupaten setempat, tidak adanya  permohonan  untuk  SHGB  di  daerah tersebut.  Dalam  hal  ini  peneliti  hanya mendapatkan informasi tentang SHM pemilik
perusahaan developer tersebut yang merupakan  sertifikat  induk  dari  pemecahan kapling-kapling  pada  komplek  perumahan PT. HADRAH ACEH PRATAMA.
Kantor  BPN  Kabupaten  Aceh  Besar menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan  kawasan  lindung  dan  merujuk pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  16  Tentang  Penatagunaan  Tanah, menyatakan  bahwa  terhadap  tanah  dalam kawasan  lindung  yang  belum  ada  hak  atas tanahnya  dapat  diberikan  hak  atas  tanah, kecuali  pada  kawasan  hutan.    Dalam Penjelasan  Pasal  4  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  tahun  2004  tentang Penatagunaan  Tanah  yang  menegaskan bahwa sempadan sungai dikategorikan sebagai kawasan lindung/kawasan perlindungan setempat. Secara  hukum  legalitas  penerbitan
sertifikat guna bangunan atas tanah sempadan  sungai  di  wilayah  Gampong  Lam Ujong  tetap  sah  namun  terjadi  cacat administrasi.  Hal  ini  dikarenakan  menurut kantor  BPN  Kabupaten  Aceh  Besar  dalam RTRW  Kabupaten  Aceh  Besar  2012-2032 tidak terpetakan sebagai kawasan sempadan sungai di  Gampong Lam ujong namun pada kenyataannya  terdapat  kawasan  sempadan sungai  disekitar  lokasi  perumahan  tersebut seperti  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  3. SHGB  sempadan  sungai  dapat  dibatalkan apabila ada tuntutan dari masyarakat dengan mengajukan  tuntutan  ke  Pengadilan  Tata Usaha Negara. Jumlah rumah yang mengenai  garis  sempadan  sungai  berjumlah ±40  unit  dari  430  unit  rumah  yang  telah dibangun oleh PT. HADRAH ACEH PRATAMA di kawasan Gampong Lam Ujong.
Timbulnya  masalah  cacat  administrasi dalam  bidang  pertanahan  bukan  karena peraturan  yang  tidak  memadai  melainkan
karena disebabkan oleh kurangnya penguasaan  dan  penghayatan  pada  sisi keagrariaan, sehingga
dalam
pengamalannya  terjadi  tumpang  tindih  dan minimnya  koordinasi  dalam  hal-hal  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 46 PP Nomor 18 Tahun  2021  dijelaskan  bahwa  HGB  dapat terhapus  salah  satunya  disebabkan  oleh cacat  administrasi.  Selanjutnya  dalam  Pasal 47, hapusnya hak guna bangunan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46 diatas  Tanah  hak  milik,  mengakibatkan tanahnya  kembali  ke  dalam  penguasaan pemegang  hak  milik.  Dalam  Pasal  64  PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur Pembatalan Hak  Atas  Tanah  karena  cacat  administrasi hanya dapat dilakukan:
a.  sebelum  jangka  waktu  5  (lima)  tahun sejak  diterbitkannya  sertipikat  Hak  Atas Tanah, untuk:
1. Hak  Atas  Tanah  yang  diterbitkan pertama  kali  dan  belum  dialihkan; atau
2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun  para  pihak  tidak  beriktikad baik  atas  peralihan  hak  tersebut sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan; atau b.  karena  adanya  tumpang  tindih  Hak  Atas Tanah.
Dalam  hal  jangka  waktu  5  (lima)  tahun sebagaimana  dimaksud  terlampaui  maka pembatalan  dilakukan  melalui  mekanisme peradilan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  dapat disimpulkan bahwa :
Status  penerbitan  sertifikat  hak  guna bangunan  atas  tanah  di  sempadan  sungai  di Gampong Lam Ujong Kabupaten Aceh Besar yang dimiliki PT. HADRAH ACEH PRATAMA adalah  sah  berdasarkan  sertifikat  Hak  Milik No. 00534 Lam Ujong yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar.  Status  SHGB  di  sempadan  sungai  di Gampong Lam Ujong Kabupaten Aceh Besar terjadi  cacat  administrasi  dikarenakan  peta RTRW Kab. Aceh Besar  yang dimuat dalam Qanun  Kab.  Aceh  Besar  No.4  Tahun  2013 Tentang RTRW Kab. Aceh Besar 2012-2032, bahwa  disisi  Barat  dan  Utara  lokasi  tersebut tidak  terpetakan  sebagai  kawasan  sungai dan sempadan sungai. Namun pada kenyataannya,  saat  ini  terdapat  alur  yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan  kawasan  tambak  di  sekitar lokasi dengan laut bagian utara dengan lebar alur bervariasi.
Prosedur pendaftaran hak guna bangunan  atas  tanah  di  sempadan  sungai  di Gampong Lam Ujong Kabupaten Aceh Besar diajukan secara sporadik yang pengajuannya dilakukan secara individual oleh PT.
HADRAH ACEH PRATAMA. Prosedur tersebut sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  tanah (dalam  proses  penelitian  peraturan  ini  telah dirubah  menjadi  PP  Nomo  18  Tahun 2021)HGB  di  atas  tanah  hak  milik  terjadi melalui  pemberian  hak  oleh  pemegang  hak
milik  dengan  akta  yang  dihuat  oleh  PPAT (Pasal  38  ayat  (3)  dan  (4)  PP  Nomor  18 Tahun 2021).
Legalitas sertifikat hak guna bangunan atas  tanah  di  sempadan  sungai  di  Gampong Lam  Ujong  Kabupaten  Aceh  Besar  yang dimiliki PT. HADRAH ACEH PRATAMA tetap sah  namun  terjadi  cacat  administrasi.  Dalam Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2011 tentang Sungai yang disebutkan dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
menunjukkan  terdapat  bangunan  dalam sempadan  sungai  maka  bangunan  tersebut dinyatakan  dalam  status  quo  dan  secara bertahap
harus ditertibkan untuk mengembalikan  fungsi  sempadan  sungai. Hal  ini  dilakukan  jika  ada  tuntutan  dari masyarakat  dengan  mengajukan  tuntutan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka SHGB sempadan sungai dapat dibatalkan.
Pembatalan  HGB  dapat  dilakukan  akibat cacat  administrasi  (Pasal  46  PP  Nomor  18 Tahun  2021)  dan  hapusnya  hak  guna bangunan diatas Tanah hak milik, mengakibatkan  tanahnya  kembali  ke  dalam penguasaan pemegang hak milik.
Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  karena  cacat administrasi diatur dalam Pasal 64 PP Nomor 18 Tahun 2021.

## B.  SARAN
Perlu  ditingkatkan  koordinasi  antara instansi  terkait  penerbitan  sertifikat  hak  atas tanah  di  Kabupaten  Aceh  Besar  dengan memperhatikan  dan  memahami  peraturan perundang-undangan  terkait  yang  berlaku
sehingga  tidak  terjadi  tumpah  tindih  dalam implementasinya.
Perlu  dilakukan  sosialisasi  terkait izin/peraturan perundangan-perundangan pembangunan  di  atas  tanah  sempadan sungai
Perlu  dalam  kepemilikan  tanah  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  tidak bertentangan  dengan  peraturan  hukum  yang mengatur lain, sehingga sah menurut hukum. Dan  sertifikat  hak  atas  tanah  sempadan sungai  sesuai  dengan  prosedur  maka sertifikat legal dan sah dimata hukum.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Ahmad.  2009. Menguak  teori  Hukum (Legal  theory)  dan  teori  Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) , Jakarta: Penerbit Kencana.
Abrar,  Husnul  Khatimah.  2015.  Tesis:
Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dalam Kawasan  Pariwisata  Tanjung  Bunga
Dan  Barombong ,  Program  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Anggraeni,  T.P.  2019.  Hak  Atas  Tanah  di Tepi  Sungai, Research  Gate  Journal , diakses 08 November 2020.
Anonim,  Dilema  Normalisasi  Krueng  Aceh dirilis  20  Agustus  2020  08:00  WIB, diakses 08 November 2020.
Bungin, Burhan. 2004. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis  dan  Metodologis  Kearah Penguasaan  Modal  Aplikasi .  Jakarta: Raja Grafindo Persada. Fabiolla, Putri Tasya. 2019. Tesis: Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara (Penelitian  pada  Kawasan  Sempadan
Sungai  Desa  Limpok  Kabupaten  Aceh Besar) , Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala.
Hutomo, Argo Sri. 2018. Legalitas Penerbitan
Sertifikat  Hak  Milik  Di  Sempadan Sungai  Dan  Akibat  Hukumnya  Di
Kabupaten  Sukoharjo ,  Tesis,  Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Ibrahim, dkk. 2018. Kearifan Lokal Terhadap Konservasi Lahan Mangrove Di Gampong  Lam  Ujong  Kecamatan Baitussalam  Kabupaten  Aceh  Besar ,
Prosiding  Seminar  Nasional  Biotik 2018.
Kecamatan Baitussalam Dalam Angka 2020. Kusumaningtyas,  Himawaty,  dkk.  t.t, Status Penguasaan  Tanah  Oleh  Masyarakat Di Sepanjang Daerah Aliran Sungai Di Kota Bandar Lampung , Jurusan Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas
Hukum  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung.
Lampiran  Surat  Edaran  Menteri  Pekerjaan Umum Tahun  2012, tentang  Pedoman
Kajian Penetapan Sempadan Sungai.
Liwupung, Felix Thadeus. No date .
Eksistentensi  Dan  Efektivitas  Fungsi Du’a
Lubis,  M.  Solly.  1994. Filsafat  ilmu  dan Penelitian . Bandung:Banda Maju.
Mapping online pada google earth, 2021.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2008. Pengantar
Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana Pranada Media Group. Nurhadi,  M.  Doddy.  2017.  “Analisis  Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Sempadan  Pantai  di  Daerah  Pantai Carita  Pandeglang  Banten  oleh  PT. Mutiara Hitam Pertiwi”. Tesis.
Program  Studi  Magister  Kenotariatan.
Medan: Universitas Sumatera Utara.
Peta  Wilayah  Sungai-Aceh  Meureudu,  Balai
Wilayah  Sungai-1  Sumatera,  diakses 15 Juni 2021.
Penjelasan  Pasal  31  ayat  (2)  Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997
tentang Pendaftaran Tanah
Penjelasan  umum  Peraturan  Pemerintah Tentang Sungai, https://www.jogloabang.com/lingkunga
n/pp-38-2011-sungai ,  15  Maret  2020,
diakses Januari 2021
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2004  Tentang penatagunaan tanah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan
Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan  Garis  Sempadan  Sungai Dan Garis Sempadan Danau.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
05/PRT/M/2008  Tentang Pedoman Penyediaan  Dan  Pemanfaatan  Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993  tentang  garis  sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah  penguasaan  sungai  dan  bekas sungai. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia  Nomor  12  /PRT/M/2014
Tentang Penyelenggaraan Sistem
Drainase Perkotaan. Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan
Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Pratiwi,  Nita.  2015.  Tesis:  Hak Penguasaan atas Tanah di Sempadan Sungai Code
Kota Yogyakarta . Program Studi Magister  Kenotariatan.  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Profil Gampong Lam Ujong, 2020.
Qanun  Aceh  Besar  Nomor  4  Tahun  2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar 2012-
2032. Qanun  Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  13 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung.
Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Aceh  Tahun 2013-2033.
Salim H.S & Erlis Septiana. 2013. Penerapan teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Edisi  Pertama,  Cet.  Kesatu,  Jakarta: Rajawali Press.
Suhadi.  2012.  Tesis: Analisis  Hukum  Atas Advis  Planing  Pengurusan  Hak  Di Jalur  Pinggiran  Sungai  Di  Medan , Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera
Utara, Medan. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan
Menteri  dalam  Negeri  No.  19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU.
124/KPTS/1984  Tahun  1984  tentang
Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka  Pengamanan  Daerah  Aliran
Sungai Prioritas
Syahrani,  Riduan.  1999. Rangkuman  Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Citra
AdityaUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok Agraria.