@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 152 - 160 (2021)
Yulianty,  dkk

## ANALISIS KESENJANGAN IMPLEMENTASI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) DAN MANFAAT EKONOMI BAGI MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN SARMI
(Gap Analysis of the Implementation of Forest Product Harvesting Permit and Its Beneficial Economic to Indigenous Peoples of Sarmi Regency)
ASIH YULIANTY 1 , BAMBANG NUGROHO 1,2 , OBED NEDJO LENSE 1,2 
1 Program Studi Kehutanan Sekolah Program Pasca Sarjana Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314
2 Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314. Tlp/Fax: +62986211065.
 Penulis Korespondensi: Email: o.lense@unipa.ac.id
Diterima: 24 Mei 2021 | Disetujui: 07 Agus 2021
Abstrak. Kebijakan  IPHHK  di  Kabupaten  Sarmi  dilaksanakan  sesuai  Peraturan  Gubernur  Papua Nomor  18  Tahun  2010,  dan  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan  harapan  yang  termuat  dalam kebijakan.  Termuat  10  Bab,  19  Pasal  dan  (59)  Ayat  di  dalam  Peraturan  Gubernur  ini  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemegang  Izin.  10  (sepuluh)  Bab  yang  termuat  adalah  Ketentunan  Umum, Permohonan  IPHHK,  Penilaian  Permohonan  dan  Pemberian  Izin,  Penatausahaan  Hasil  Hutan, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Hapusnya Izin, Sanksi, dan Ketentuan Penutup. Hasil skoring implementasi IPHHK oleh masyarakat adat pemegang  izin di  Kabupaten Sarmi berada pada  skor  nilai  rata-rata  2,37,  artinya  implementasi  IPHHK  berjalan  buruk.  Manfaat  ekonomi  dari Implementasi IPHHK terhadap masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi berada pada skor nilai  rata-rata  2,31,  artinya  manfaat  ekonomi  yang  diterima  masyarakat  adat  pemegang  izin  adalah buruk. Berdasarkan nilai harapan dan nilai persepsi/implementasi dari kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi  dari  kebijakan  IPHHK,  maka  ditemukanlah  nilai  kesenjangan.  Nilai  kesenjangan  dari implementasi  kebijakan  IPHHK  adalah  2,39,  artinya  adalah  implementasi  kebijakan  IPHHK  belum berhasil sesuai dengan rencana. Kesenjangan terbesar terjadi pada pelaksanaan kewajiban dan larangan (2,94), dan kesenjangan terkecil terjadi pada pelaksanaan permohonan IPHHK (1,93). Sedangkan untuk manfaat  ekonomi, nilai kesenjangannya adalah 1,89, artinya adalah belum  terdapat  manfaat ekonomi dari  implementasi  kebijakan  IPHHK  terhadap  masyarakat  adat  pemegang  izin  di  Kabupaten  Sarmi. Terdapat  hubungan  (korelasi)  antara  implementasi  kebijakan  IPHHK  dan  manfaat  ekonomi  yang diterima  oleh  masyarakat  adat  pemegang  izin  di  Kabupaten  Sarmi.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  uji koefisien kontigensi antara ke dua variable dengan nilai C = 0,0627.
Kata kunci: Kesenjangan implementasi, IPHHK, masyarakat adat, keuntungan ekonomi
Abstract. The implementation of Governor Regulation 18 of 2010 regarding IPHHK has not been fully on  track  and  still  far  from  regulation  what  have  stated  in  this  regulation.  It  contains  numbers  of compulsory activities stated in 10 Chapter, 19 articles, and 59  verses. There are ten chapters about general  rules,  IPHHK  application,  reviewing  of  application,  and  issuing  permit,  forest  product administration,  obligation  and  prohibition, guidance  and  supervision,  elimination  of  Permits, sanctions,  and  closing  Provisions.  Results  show  that  the  implementation  of  IPHHK  to  the  holders permit  (indigenous  people)  has  been  poor  with  average  score  of  2.37.    Economic  beneficial  of  this policy has also been poor to the permit holders with average score 2.31. The study also indicated that
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 152 - 160 (2021)
Yulianty,  dkk
there  was  a  gap  between  IPHHK  policy  and  its  implementation  with  gap  value  of  2.39  meaning  the implementation of IPHHK has been far away from its initial planning. The biggest gap occurred in its implementation of obligation and prohibition (2.94), whereas implementation of applying IPHHK was the  smallest  one  (1.93).  Furthermore,  gap  value  of  economic  benefit  was  1.89,  meaning  that  permit holders  do  not  receive  economic  benefit  from  this  policy  yet.    Interestingly,  there  was  a  correlation between the implementation of IPHHK and economic beneficial received by permit holders in Sarmi Regency.
Keywords: Gap implementation, IPHHK, indigenous people, economic beneficial

## PENDAHULUAN
Harapan  menjadi  tuan  di  negeri  sendiri masih menjadi mimpi bagi sebagian masyarakat adat  pemilik  hutan  (hak  ulayat)  di  Kabupaten Sarmi.  Tercatat  pada  tahun  2017  dan  2018, sebanyak 43 orang masyarakat adat memperoleh  Izin  Pemungutan  Hasil  Hutan Kayu  (IPHHK)  oleh  Gubernur  Papua. Pemegang/pemilik IPHHK berlokasi di Kampung Tetom Jaya Distrik Bonggo, Kampu- ng  Arare,  Bagaiserwar,  Nengke,  Beneraf,  dan Betaf di Distrik Pantai Timur Bagian Barat, dan Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat.
Pelaksanaan  IPHHK  oleh  masyarakat  adat pemegang  izin  di  Kabupaten  Sarmi,  belum sepenuhnya  berjalan  sesuai  harapan  yang tertuang  dalam  Bab/Pasal/Ayat  Pergub  Papua Nomor  18  Tahun  2010.  Ada  Pasal/Ayat  yang telah dilaksanakan, tetapi ada juga yang belum dilaksanakan. Hal ini terlihat pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (pembayaran Provisi Sumber  Daya  Hutan,  pembuatan  Daftar  Kayu Bulat/Olahan,  pembuatan  dan  penyampaian laporan  penerbitan  Faktur  Angkutan  Kayu Olahan),  pelaksanaan  kewajiban  dan  larangan yang  tentunya  terjadi  karena  kurang  adanya pembinaan,  pengawasan  dan  pengenaan  sanksi secara  tegas  kepada  pemegang  IPHHK.  Selain pelaksanaan  kebijakan  IPHHK  yang  belum sepenuhnya  berjalan  sesuai  harapan,  pelaksan- aan  kebijakan  IPHHK  juga  dipandang  belum mampu meningkatkan ekonomi
masyarakat  adat  pemegang  izin  di  Kabupaten Sarmi.
IPHHK  adalah  izin  untuk  melakukan pengambil hasil hutan kayu meliputi pemanenan,  pengolahan,  pengangkutan  dan pemasaran  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan volume  tertentu  di  dalam  hutan  produksi  dan atau  kawasan  budidaya  non  kehutanan/areal penggunaan lain. IPHHK di Provinsi Papua jika ditinjau  dari  tahun  penerbitannya,  maka pelaksanaannya  sudah  berlangsung  selama  10 (sepuluh)  tahun.  IPHHK  dilaksanakan  hampir diseluruh  Kabupaten  di  Provinsi  Papua,  yang memiliki  hutan  produksi  dan  atau  kawasan budidaya non kehutanan/areal penggunaan lain.
Kebijakan  IPHHK  sendiri  telah  ada  sejak tahun  2010,  menjadi  salah  satu  Peraturan Gubernur  Papua  di  dalam  Peraturan  Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan  Hutan  Berkelanjutan  di Provinsi Papua. Adapun Perdasus ini bertujuan untuk  mewujudkan  sebesar-besarnya  kema- kmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  hukum adat  Papua  pada  khususnya  dan  rakyat  Papua pada  umumnya;  mewujudkan  peningkatan kapasitas  ekonomi  dan  sosial  budaya  masy- arakat  hukum  adat  Papua;  menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berus- aha  dan  meningkatkan  pendapatan  daerah; mengembangkan  keanekaragaman  hasil  hutan yang  menjamin  kelestarian  fungsi  hutan; menjamin  kelestarian  dan  keseimbangan ekologi; mempertahankan dan mengembangkan keanekaragaman hayati; dan mengurangi emisi
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 152 - 160 (2021)
Yulianty,  dkk
karbon  dan  mencegah  perubahan  iklim  global (Perdasus  Papua,  No.21,  2008).  Adapun Peraturan  Gubernur  Papua  Nomor:  18  Tahun 2010  adalah  peraturan  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Izin  Pemungutan  Hasil  Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua.
Pelaksanaan  IPHHK  oleh  masyarakat  adat pemegang  izin  di  Kabupaten  Sarmi,  belum sepenuhnya  berjalan  sesuai  harapan  yang tertuang  dalam  Bab/Pasal/Ayat  Pergub  Papua Nomor  18  Tahun  2010.  Ada  Pasal/Ayat  yang telah dilaksanakan, tetapi ada juga yang belum dilaksanakan. Hal ini terlihat pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (pembayaran Provisi Sumber  Daya  Hutan,  pembuatan  Daftar  Kayu Bulat/Olahan,  pembuatan  dan  penyampaian laporan  penerbitan  Faktur  Angkutan  Kayu Olahan),  pelaksanaan  kewajiban  dan  larangan yang  tentunya  terjadi  karena  kurang  adanya pembinaan,  pengawasan  dan  pengenaan  sanksi secara tegas kepada pemegang IPHHK.  Selain pelaksanaan  kebijakan  IPHHK  yang  belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, pelaksana- an  kebijakan  IPHHK  juga  dipandang  belum mampu  meningkatkan  ekonomi  masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi. Untuk mengetahui pelaksanaan
kebijakan  IPHHK  dan  manfaat  ekonomi  yang diterima  oleh  masyara-kat  adat  pemegang  izin dari  kebijakan  IPHHK  di  Kabupaten  Sarmi, maka  perlu  dilakukan  kajian  atau  evaluasi. Tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui implementasi kebijakan IPHHK di Kabupaten Sarmi.
2. Mengetahui  manfaat  ekonomi  dari  imple- mentasi kebijakan IPHHK bagi masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi.
3. Mengetahui  hubungan  kebijakan  IPHHK dengan  manfaat  ekonomi  yang  diterima oleh  Masyarakat  Adat  pemegang  izin  di Kabupaten Sarmi.

## METODE PENGAMATAN
Kajian  ini  merupakan  hasil  penelitian  tesis yang dilaksanakan di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua pada tahun 2020. Penentuan wilayah dan responden dilakukan dengan purposive sampling (sengaja)  sesuai  dengan  kriteria sampel yag diinginkan.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  metode    pengamatan  langsung,  wawa- ncara  semi  structural  dan  mendalam  serta penelusuran dokumen.
Tabel  1.  Skor  implementasi  kebijakan  IPHHK  dan  manfaat  ekonomi  bagi  masyarakat  adat  di Kabupaten Sarmi
Variabel Skor 1  2 3 4 5 Permohonan IPHHK Penilaian Permohonan dan Pemberian Izin
Penatausahaan Hasil Hutan Kewajiban dan Larangan Pembinaan, pengawasan dan Sanksi Penjelasan Skor : Skor dengan nilai 1, implementasi sangat buruk; Skor dengan nilai 2, implementasi buruk; Skor dengan nilai 3, implementasi cukup; Skor dengan nilai 4, implementasi baik; dan Skor dengan nilai 5, implementasi sangat baik.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 152 - 160 (2021)
Yulianty,  dkk Untuk wawancara semi structural, dilakukan  juga  wawancara  mendalam  pada responden  kunci/pakar  dengan  menggunakan arahan  daftar  pertanyaan  yang  berisikan kajian  khusus  men-genai  implementasi kebijakan  IPHHK  di  lapangan  hingga ditemukan kesenjangan ( gap ) antara kebijakan  dan  implementasinya  di  lapangan. Dalam  melakukan  wawancara,  peneliti  telah menyiapkan  instrumen  penelitian  berupa pertanyaan-pertanyaan yang alternatif jawabannya    telah  disiapkan.  Hasil  wawancara tentang  implementasi  kebijakan  IPHHK selanjutnya dikategorikan (dikelompokan) dalam skor sebagai berikut: (Salim et al., 1999) (Tabel 1):
Penentuan Responden Contoh Penentuan  responden  dalam  penelitian  ini ditentukan secara sengaja ( purposive ) . Mengacu  pada  pendapat  Sugiyono,  (2006) purposive  sampling adalah  teknik  penentuan sampel  yang  dilakukan  secara  sengaja  dengan pertimbangan  tertentu.  Penentuan  responden dilakukan  secara  bertahap  dengan  rangkaian sebagai berikut :
Tahap Kesatu (penetuan responden utama) Responden utama (primer), yaitu responden yang  terkena  dampak  langsung,  baik  positif maupun negative oleh suatu program/proyek/kebijakan  serta  mempunyai kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut.  Responden  utama  adalah  masyarakat adat  pemegang  IPHHK.  Jumlah  responden secara  keseluruhan  ditentukan  dengan  jumlah sampling sebesar 100% dari jumlah pemegang IPHHK.  Dengan  demikian,  maka  jumlah responden  utama  untuk  pemegang  IPHHK  di Kabupaten  Sarmi  sebesar  43  pemegang IPHHK.
Tahap kedua (penentuan responden kunci) Responden  kunci  adalah  responden  yang memiliki  kewenangan  legal  dalam  hal pengambilan  keputusan.  Penentuan  responden
kunci  dengan  pertimbangan  bahwa  responden kunci  adalah  pelaku  (individu  atau  lembaga) yang  mempengaruhi  pengambilan  kebijakan, baik  langsung  maupun  tidak  langsung, responden  yang  memiliki  keahlian  khusus, memiliki reputasi jabatan dan telah menunjukkan  kredibilitasnya  sebagai  ahli  atau pakar  pada  bidang  yang  diteliti,  memiliki pengalaman  dalam  bidangnya,  dan  yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti  permasalahan  terkait  dengan  Hutan. Responden  kunci  yang  akan  di  wawancarai bertujuan  untuk  memberikan  pendapat/info- rmasi  tentang  implementasi  kebijakan  IPHHK di Provinsi Papua.

## Analisis Data
Analisis Kesenjangan ( Gap Analysis ) 1. Analisis  kesenjangan  digunakan  untuk mengetahui  apakah  implementasi  kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi yang diterima oleh  masyarakat  adat  pemegang  izin  di lapangan sudah berjalan sesuai (sangat baik) dengan harapan dari kebijakan IPHHK. Adapun  formula  yang  digunakan  (Wijaya, 2011) : Q  =  E  ( Expected  Policy )  –  P  ( Perceivep Policy ) Dimana: Q = Kualitas Pelaksanaan Kebijakan; E = Harapan Pelaksanaan Kebijakan; P = Persepsi Pelaksanaan Kebijakan.
Jika  nilai gap (Q  =  kualitas  pelaksanaan kebijakan) positif, maka kualitas
pelaksanaan  kebijakan  kurang  memuaskan. Nilai gap negatif maka kualitas pelaksanaan kebijakan memuaskan.
Uji Chi-square Uji  Chi-square  ( χ² ) adalah  pengujian hipotesis  dengan  cara  perbandingan  antara frekuensi  observasi/yang  benar-benar  terja- di/aktual dengan frekuensi harapan/ekspektasi. Nilai χ² adalah nilai kuadrat, karena itu nilai χ² selalu positif.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 152 - 160 (2021)
Yulianty,  dkk
Frekuensi  observasi  nilainya  diperoleh  dari hasil  percobaan/penelitian  (o),  sedangkan frekuensi  harapan  nilainya  diperoleh  dari  hasil hitungan secara teoritis (e). Rumus Chi-square (Chi-kuadrat) sebagai berik- ut:
k
χ² = ∑ ( fo - fe )² Fe i=1
dimana: k  = banyaknya kategori/sel, 1,2,3,…k fo = frekuensi observasi fe = frekuensi ekspektasi Uji Koefisien Kontigensi Uji  koefisien  kontigensi  adalah  uji  korelasi antara dua variable yang berskala data nominal. Uji  ini  paling  sering  atau  lazim  digunakan dibandingkan  uji  koefisien  korelasi  data nominal  lainnya.  Uji  ini  sangatlah  erat kaitannya  dengan  uji  Chi-square.  Sebab berdasarkan  rumus  uji  koefisien  ini,  bahwa tidaklah  mungkin  koefisien  ini  dapat  dihitung tanpa terlebih dahulu mengetahui nilai dari Chi- square.  Untuk  mengetahui  derajat  keeratan hubungan antara variabel bebas  (implementasi kebijakan  IPHHK)  dengan  variabel  terikat (manfaat  ekonomi)  maka  digunakan  uji
koefisien  kontingensi  dengan  rumus  Sudjana, (1996) dalam Yudilastiantoro, (2005):
dimana : C   = koefisien kontingensi
X2 = nilai X2 hitung n    = jumlah responden Nilai  C  berkisar  antara  0-1,00  dan  semakin besar  nilai  C  berarti  hubungan  antara  dua variabel makin erat (Salampessy 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kesenjangan Implementasi Kebijakan IPHHK Regulatory Gap Analysis
(analisis kesenjangan  kebijakan)  adalah  suatu  alat analisis  yang  digunakan  untuk  menilai  kinerja pemerintah  dalam  hal  kebijakan/pelayanan publik. Kesenjangan diperoleh dari selisih nilai rata-rata,  dari  harapan  kebijakan  ( expected policy )  dan  persepsi/pelaksanaan  kebijakan ( perceivep policy ). Menurut Wijaya, (2011) Jika nilai gap (Q = kualitas  pelaksanaan  kebijakan)  positif,  maka kualitas pelaksanaan kebijakan kurang memuaskan.  Nilai gap negatif  maka  kualitas pelaksanaan kebijakan memuaskan.
Tabel 2. Kesenjangan antara harapan dan persepsi/implementasi kebijakan IPHHK
Variabel Harapan Persepsi Gap Mean Mean Mean Permohonan IPHHK 4.90 2.97 1.93 Penilaian Permohonan dan Pemberian Izin 4.60 2.38 2.22 Penatausahaan Hasil Hutan 4.80 2.54 2.26 Kewajiban dan Larangan 4.90 1.96 2.94 Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi 4.60 2.10 2.50 Jumlah 23.80 11.95 11.85 Rata-rata 4.76 2.37 2.39
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 152 - 160 (2021)
Yulianty,  dkk
Kesenjangan  dari  keseluruhan  nilai  harapan dan  nilai  implementasi  kebijakan  IPHHK  oleh masyarakat  adat  pemegang  izin  di  Kabupaten Sarmi  adalah  2,39.  Artinya  adalah  implemen- tasi  kebijakan  IPHHK  belum  berhasil  sesuai dengan  rencana.  Kesenjangan  terbesar  terjadi pada  pelaksanaan  kewajiban  dan  larangan (2,94), yaitu kesenjangan pada pelaksanaan: a. Kewajiban  menyampaikan  laporan  kegiatan IPHHK  kepada  pemberi  izin  dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, Kepala Dinas  Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  Kepala Balai oleh pemegang IPHHK;
b. Kewajiban melindungi hutan dari kerusakan akibat  perbuatan  manusia,  ternak  dan kebakaran;
c. Kewajiban  menanam  dan  memelihara  seba- nyak  10  (sepuluh)  anakan  untuk  setiap pohon  yang  ditebang  pada  areal  di  sekitar tempat penebangan;
d. Larangan menebang pohon di bawah ukuran diameter 50 (lima puluh) cm di lahan kering dan 40 (empat puluh) cm di lahan rawa;
e. Larangan  menebang  pohon  yang  berada disekitar  mata  air  dengan  radius  200  meter dan pinggir sungai dengan jarak 100 meter.
f. Larangan menebang pohon yang dilindungi;
g. Larangan mengangkut dan memperdaga-
ngkan  hasil  hutan  kayu  ke  Provinsi  lain, menerima  hasil  hutan  kayu  yang  tidak berasal  dari  perizinan  yang  sah  dan menerbitkan  FAKO  IPHHL/Nota  atas  hasil hutan kayu yang tidak berasal dari perizinan yang sah.
Sedangkan  rata-rata  nilai  kesenjangan terkecil  terjadi  pada  pelaksanaan  permohonan IPHHK (1,93), yaitu kesenjangan pada pelaksa- naan:
a. Kelengkapan  persyaratan  administrasi  dan teknis pada saat permohonan diajukan;
b. Lokasi/areal  mana  saja  yang  dapat dimohonkan;
c. Mengetahui status kawasan/lokasi/areal;
d. Tata  cara  pengajuan  permohonan  IPHHK (setelah adanya UU 23 tahun 2014); dan
e. Peruntukan IPHHK.

## Kesenjangan Manfaat Ekonomi dari Implementasi Kebijakan IPHHK
Kesenjangan  dari  nilai  harapan  dan  nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat  adat  pemegang  izin  di  Kabupaten Sarmi  adalah  1,89  (Tabel  3).  Artinya  adalah belum  terdapat  manfaat  ekonomi  dari implementasi  kebijakan  IPHHK  terhadap masyarakat  adat  pemegang  izin  di  Kabupaten Sarmi.
Tabel 3. Kesenjangan antara harapan dan persepsi manfaat ekonomi dari kebijakan IPHHK
Variabel Harapan Persepsi Gap Mean Mean Mean Manfaat Ekonomi 4.20 2.31 1.89 Jumlah 4.20 2.31 1.89 Rata-rata 4.20 2.31 1.89
Sebanyak  21  orang  pemegang  izin  tidak mengusahakan  IPHHK  yang  diterbitkan  atas namanya,  tetapi  diserahkan  kepada  pihak  lain untuk  mengusahakan  izin  tersebut.  Pemegang izin  menerima  nilai  bersih  Rp.  300.000,-  per meter  kubik  kayu  olahan  yang  dijual. Sedangkan  22  orang  pemegang  izin  lainnya
mengusahakan  IPHHK  dengan  kemampuan sendiri.  Modal  usaha  diperoleh  dari  pihak swasta,  sedangkan  alat-alat  pemungutan  kayu ( chain saw dan portable sawmill ) diperoleh dari belanja hibah Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Walaupun  memiliki  modal,  tetapi  masih  saja terjadi kesenjangan karena jatah produksi kayu
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 152 - 160 (2021)
Yulianty,  dkk
bulat/olahan sebesar 20 meter kubik kayu bulat (10 meter kubik kayu olahan) per tahun, terlalu kecil nilai jualnya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga selama 1 tahun.
Wijaya,
(2011) berpendapat bahwa kesenjangan  dapat  terjadi  karena  manajemen (pembuat  kebijakan)  tidak  selalu  merasakan dengan  tepat  apa  yang  diinginkan  pelanggan (pelaksana  kebijakan).  Pembuat  kebijakan mungkin dapat merasakan keinginan pelaksana kebijakan dengan tepat, tetapi tidak menetapkan standar  kiberja  yang  spesifik.  Pelaksana kebijakan mungkin tidak memiliki keterampilan dan  pengetahuan  yang  baik  atau  tidak  mampu memenuhi  standar  atau  dihadapkan  kepada standar yang bertentangan.

## Korelasi antara Implementasi Kebijakan IPHHK dan Manfaat Ekonomi
Untuk  melihat  hubungan  (korelasi)  antara implementasi  kebijakan  IPHHK  dan  manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adat di Kabupaten  Sarmi,  maka  uji  Chi-square  ( χ² ) terhadap  hipotesis  dengan  cara  perbandingan antara  frekuensi  observasi/yang  benar-benar terjadi/actual  dengan  frekuensi  harapan/eks- pektasi.
Adapun hipotesis yang diajukan adalah:
1.  Implementasi  kebijakan  IPHHK  belum berjalan  sesuai  peraturan  yang  berlaku  dan belum  meningkatkan  ekonomi  masyarakat adat di Kabupaten Sarmi.
2.  Terdapat hubungan (korelasi) antara
implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi  masyarakat  adat  pemegang  izin  di Kabupaten Sarmi.
Hasil  uji  Chi-square  terhadap  implementasi kebijakan  IPHHK  dan  manfaat  ekonomi  oleh masyarakat  adat  di  Kabupaten  Sarmi  adalah 0,17,  artinya  hipotesis  diterima.  Nilai χ² pada uji  chi-square  adalah  nilai  kuadrat,  karena  itu nilai χ² selalu positif. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar (derajat) hubungan antara kedua variable  tersebut, maka  dilakukan uji koefisien kontigensi, yaitu uji korelasi antara dua variable yang  berskala  data  nominal.  Fungsinya  adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut.
Hasil  uji  koefisien  kontigensi  terhadap  dua variable,  diperoleh  nilai  koefisien  kontigensi sebesar  0,0627,  artinya  terdapat  hubungan  erat antara  implementasi  kebijakan  IPHHK  dan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat  adat  pemegang  izin  di  Kabupaten Sarmi. Tabel 4. Hasil uji chi-square menggunakan CHITEST Variabel Nilai Nilai yang Diinginkan Chi-square Kebijakan IPHHK 2.37 4.76 0.17490384 Manfaat Ekonomi 2.56 4.20
Menurut  Salampessy,  (2010),  jika  nilai  C berkisar  antara  0-1,00  dan  semakin  besar  nilai C  berarti  hubungan  antara  dua  variabel  makin erat.
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa keeratan hubungan  antara  dua  variabel  dapat  bernilai positif maupun negatif. Implementasi kebijakan IPHHK  yang  negatif,  mengakibatkan  manfaat ekonomi  yang  diterima  oleh  masyarakat  adat pemegang  izin  pun  negatif.  Tetapi  juga,
implementasi  kebijakan  IPHHK  yang  positif belum  tentu  dapat  memberikan  manfaat ekonomi  yang  positif  bagi  masyarakat  adat pemegang izin, begitu pula sebaliknya.
Hal  ini  terlihat  pada  pelaksanaan  kebijakan IPHHK,  mulai  dari  permohonan  IPHHK  (49% pelaksanaan  oleh  pemegang  izin  adalah  buruk sampai  cukup,  dan  51%  pelaksanaan  oleh pemegang  izin  adalah  cukup  sampai  baik), penilaian permohonan dan pemberian izin (49% pelaksanaan  oleh  pemegang  izin  adalah  sangat
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 152 - 160 (2021)
Yulianty,  dkk
buruk,  28%  pelaksanaan  oleh  pemegang  izin adalah  buruk  sampai  cukup,  dan  23% pelaksanaan  oleh  pemegang  izin  adalah  cukup sampai  baik),  penatausahaan  hasil  hutan  (35% pelaksanaan  oleh  pemegang  izin  adalah  sangat buruk,  28%  pelaksanaan  oleh  pemegang  izin adalah  baik  sampai  cukup,  dan  37%  pelaksa- naan oleh pemegang izin adalah  cukup sampai baik),  kewajiban dan larangan (100% pelaksa- naan  oleh  pemegang  izin  adalah  sangat  buruk sampai  cukup),  dan  pembinaan,  pengawasan dan  sanksi  (100%  pelaksanaan  oleh  pemegang izin adalah sangat buruk sampai baik).
Sedangkan untuk manfaat ekonomi, sebanyak  49%  pemegang  izin  memperoleh manfaat  ekonomi  dengan  kategori  buruk,  dan 51%  pemegang  izin  memperoleh  manfaat ekonomi dengan kategori cukup.
Pelaksanaan  kebijakan  IPHHK  oleh  49% pemegang  izin  dengan  kategori  buruk, berdampak  pada  penerimaan  manfaat  ekonomi yang buruk pula. Demikian juga untuk pelaksa- naan  kebijakan  IPHHK  oleh  51%  pemegang izin  yang  dalam  pelaksanaannya  berkriteria cukup  sampai  baik,  berdampak  pada  peneri- maan manfaat ekonomi yang cukup.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Implementasi  kebijakan  IPHHK  oleh  MA belum  berjalan  sesuai  dengan  harapan kebijakan  IPHHK.  Skor  bobot  nilai  dari variable diamati berada pada skor nilai rata- rata  2,37,  artinya  implementasi  IPHHK berjalan buruk.  Nilai kesenjangan kebijakan IPHHK  oleh  MA  pemegang  izin  adalah 2,39.  Artinya  implementasi  kebijakan IPHHK  belum  berjalan  sesuai  dengan harapan.  Kesenjangan  ( gap )  implementasi kebijakan  IPHHK  terbesar  terjadi  pada pelaksanaan kewajiban dan larangan dengan nilai  kesenjangan  2,94,  dan  kesenjangan terkecil terdapat pada pelaksanaan
Permohonan IPHHK dengan nilai kesenjangan 1,96. 2. Manfaat ekonomi dari implementasi kebijakan  IPHHK  terhadap  MA  pemegang izin,  berada  pada  skor  nilai  rata-rata  2,31, artinya manfaat ekonomi yang diterima MA pemegang  izin  adalah  buruk.  Nilai kesenjangan  ( gap )  manfaat  ekonomi  adalah 1,89.  Artinya  manfaat  ekonomi  yang diterima  MA  pemegang  izin  belum  sesuai dengan harapan.
3. Ada keeratan hubungan antara implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi. Hal ini  dibuktikan  dengan  uji  koefisien kontigensi, dimana nilai C = 0,0627.

## Saran
1. Peningkatan  pembinaan,  pengawasan,  dan penerapan pemberian sanksi kepada pemegang IPHHK maupun pemula pemegang  IPHHK  dalam  rangka  tertib pelaksanaan  kewajiban  dan  larangan  bagi pemegang IPHHK.
2. Sosialisasi  aturan  IPHHK  pada  masyarakat adat di kampung - kampung yang berpotensi diberikan IPHHK.
3. Sebelum  IPHHK  diberikan,  Dinas  Provinsi melakukan  identifikasi  pemohon  IPHHK, potensi  areal/kawasan,  peralatan,  GANIS yang  dapat  membantu  pelaksanaan  IPHHK, kesanggupan  membayar  lunas  PSDH  dan PAD, dan pasaran produk IPHHK.
4. Pelaksanaan  pendidikan  dan  latihan  oleh Pemerintah Daerah (Pemda), terkait kegiatan teknis  pemungutan  hasil  hutan  dan manajemen bisnis sederhana kepada masyarakat adat yang areal/kawasan hutannya berpotensi diberikan IPHHK.
5. Penganggaran  belanja  daerah  secara  rutin dari  Pemda  guna  mendukung  Peraturan Gubernur dimaksud.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 152 - 160 (2021)
Yulianty,  dkk

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan banyak  terima  kasih  kepada  Masyarakat  Adat dalam  hal  ini  para  pemegang  ijin  IPHHK  di Kabupaten  Sarmi  yang  telah  memberikan kesempatan  kepada  penulis  untuk  proses pengumpulan  data  dan  informasi.  Ucapan terima  kasih  juga  penulis  sampaikan  kepada pihak  instansi  terkait  dalam  hal  ini  Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan jajarannya yang telah berkontribusi dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Salampessy,    M.N.,  Nugroho,  B.,  &  Nugroho, H.  (2010).  Partisipasi  kelompok  masyarakat dalam  pengelolaan  kawasan  hutan  lindung: Kasus di Hutan Lindung    Gunung    Nona
Kota  Ambon    Propinsi    Maluku. Jurnal Perennial , 6(2), 99-107.
Salim,  A.D.  (1999). Panduan  cara  pemberian skor dan analisis untuk menilai kesejahteraan manusia . Bogor: CIFOR. Sudjana.  (1996). Metode  statistika .  Bandung:
Sinar Baru Algasindo. Sugiyono. (2006). Metode penelitian
kuantitatif . Wijaya,  T.  (2011). Manajemen  kualitas  jasa .
Jakarta: PT. Indeks.
Yudilastiantoro,
C. (2005). Partisipasi masyarakat    terhadap    pengelolaan  hutan Llindung   di   DAS   Palu  (Hulu), Sulawesi Tengah .      Info  Sosial    Ekonomi,    Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor. http://www.puslitsosekhut.web.id .