PERGESERAN LINGKUNGAN BISNIS DAN AREA PERBATASAN

## SHIFTING BUSINESS ENVIRONMENT AND BORDER AREAS
(Business Environment Transformation and Border Area)
Agustian Budi Prasetya agustian.prasetya@binus.ac.id Universitas Bina Nusantara
Abstract: Business environment transformation drives by the growth of internet- based technology and movement of goods and people migration across borders.
The  digital  technology  connects  all  nations,  business  actors  and  netizen  within network ecosystem that make migrants across border engaged to the jurisdiction and nation sovereignty as well as engage to the similar civil rights, worker right and  human  rights  and  the  global  netizen.    This  article  examines    business competitiveness in Indonesia through borders management area. Method is desk research, utilizing academic references data. The discussion and analysis cover the  ideas  of  managing  synergetic  multistakeholders  in  border  area,  positioning migrants as research, primary stakeholder that entitled for border area services and  sources  for  investment  opportunities,  and  conduct  governance  based  on universal human rights, Indonesian national interest, as well as providing business certainty and security protection for migrants and foreigners.
Keywords: border area, mutlystakeholders, governance
Abstract  : Pergeseran    lingkungan  bisnis  didorong  oleh    teknologi  berbasis internet  dan  lalu lintas manusia dan barang antar negara yang semakin terbuka. Teknologi digital  menghubungkan  negara, pelaku bisnis dan  warga dunia  dalam suatu ekosistem  ketegantungan  yang membuat pelintas antar negara  tidak hanya terikat  kepada yuridiksi dan kedaulatan negara  namun juga   terikat satu sama lain oleh kesamaan  hak sipil, hak pekerja,  hak asasi sebagai warga net dunia. Artikel  kajian  ini  menjawab  pertanyaan  bagaimana      menciptakan  daya  saing usaha  di Indonesia melalui pengelolaan   kawasan  perbatasan yang  bersentuhan dengan negara asing. Metode penelitian desk research dengan  pengumpulan data kepustakaan.  Pembahasan dan analisis menjelaskan perlunya pengelolaan  multi pemangku  kepentingan  di  perbatasan  secara  sinerjetik  menjalankan  tugas  dan fungsi    pelayanan  pada  pelintas  batas,  memposisikan  sumberdaya  manusia sebagai  pemangku    utama  untuk  mewujudkan          investasi  dan  pelayananan  di wilayah perbatasa,  dan mewujudkan  tatakelola atas dasar   hak asasi universal, kepentingan nasional Indonesia, memberikan kepastian bisnis,  dan memberikan keamanan  kepada pelintas dan  orang asing.
Keywords: area perbatasan, multistakeholders, tatakelola

## 1. PENDAHULUAN
Globalisasi  dalam  terminologi  bisnis  merujuk  kepada    fenomena perdagangan,  investasi,  informasi,  aspirasi  sosial-budaya,  dan  kerjasama politik  antar  negara.  Konsekwensi  dari  situasi  bisnis  yang  menglobal  ini adalah  menyatunya jejaring negara, pelaku bisnis dan  warga dunia  dalam suatu  ekosistem ketegantungan (Daft, 2014). Meskipun  kajian globalisasi ini  sudah  menggejaln  semenjak  tahun  1970an,  namun  bagaimana perusahaan  swasta  melihat  kesempatan  bisnis    pada  tingkat  global  demi kemajuan  usahanya  ,  nampak  dominan  dengan  proses  transformasi teknologi informasi. Teknologi berbasis internet  utamanya saat ini dengan e-commerce marketplace telah menciptakan peluang dan tantangan  bisnis. Ekosistem  bisnis  saat  ini  membuka  peluang  kerjasama  baik  C2C,  B2C maupun B2B, dan berbagai varian hiperkoneksi di pasar industri maupun konsumen  antar  negara  (  Laudon,  2014). Uber ,  perusahaan  taksi  dunia, tidak  memiliki    armada  transportasi  sendiri. Facebook ,  atau Meta , perusahaan digital media, nyaris tidak memiliki konten sendiri melainkan melibatkan jutaan pengguna Faceboo k untuk mengisi pesan pesan di media nya. Demikian pula perisahaan perdagnagan online Alibaba di China  atau GoTo (Gojek dan Tokopedia) di Indonesia tidak memiliki sediaan barang.
Tren  kemajuan teknologi berbasis internet ini juga menciptakan tatakelola baru  di  bidang  ketenagakerjaan  dan  lalulintas  sumberdaya  manusia  antar negara.      Sebuah    badan  aliansi  nasional  pekerja  migran  dari  Amerika menyebutkan  bahwa  pekerja  yang  memegang  visa  kerja    temporer    akan mewakili  kelompok  kerja  yang  menopang      ekonomi  dunia    ke  depan (Halber  dan  Inguli,  2018).  Hal  ini  diargumentasikan      Halber  dan  Inguli bahwa  ekonomi  ke  depan    bergeser  menuju    tipe  pekerjaan  dan  pekerja yang  hanya sedikit terikat pada satu tempat saja atau satu perusahaan saja. Mereka, para pekerja tidak hanya  terikat kepada batas negara, yuridiksi dan kedaulatannya  namun juga   akan terikat satu sama lain oleh sebuah hak hak sipil, hak pekerja,  hak asasi sebagai wara dunia.
Tekonologi  berbasis  internet  saat  ini,  dengan  demikian    membuat  dunia bisnis    tanpa  batas,  dimana  konsekwensinya  antara  lain  perusahaan menjalankan  usahanya  dengan    tatanan  baru    beserta    kebutuhan  dan harapan  baru  para  konsumen  warga  net  dunia.  Demikian  pula  muncul kebutuhan  pemangku  kepentingan  bisnis,    baik  pemangku    utama lingkungan  usaha,  seperti  jejaring  konsumen  dan  produsen,  namun  juga pemangku      sekunder  seperti  pemerintah,  masyarakat  umum,  kelompok masyarakat  yang memiliki kepentingan seperti hak asasi, lingkungan hijau, maupun  keselamatan  pekerja  (  Weiss,  2009).  Singkatnya  terdapat
pergeseran lingkungan bisnis global yang menuntut  pengelolaan  jejaring multistaholders .
Pelaku  bisnis  dan  pemerintah  nasional  negara  manapun,  saat  ini      juga memiliki kebutuhan dan harapan baru  untuk mencapi tujuan bermasyarakat dan bernegaranya.  Dalam perspektif kebutuhan dan harapan  masyarakat Indonesia,  perkembangan  dunia  bisnis  yang  makin  terbuka  diperlukan pengelolaan    daya  saing    bangsa  Indonesia,    utamanya  ditujukan  untuk melindungi  bangsa dan rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan  andil  menciptakan  perdamain  kehidupan  global.    Sehingga    artikel kajian  atau  karya  tulis  pendek  ini  ditujukan  untuk  menjawab  pertanyaan bagaimana      pemangku  kepentingan  mencitakan  daya  saing  di  Indonesia melalui pengelolaan   kawasan  perbatasan yang  bersentuhan dengan negara asing?  Metode  penelitian  artikel  ini  adalah desk  research dengan pengumpulan data kepustakaan.  Pembahasan dan analisis  berdasarkan atas argumentasi  bahwa    perlu  segenap  pemangku  kepentingan  di  perbatasan perlu  bersinerji  mengelola    potensi      investasi  dan  pelayananannya,
pengelolaan  perubahan  lingkungan  bisnis  dan  teknologi    khususnya menyangkut lalu lintas barang dan manusia, dan tatakelola kepentingan atas dasar   hak asasi universal,  kepentingan nasional,  kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## 2. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 2.1 Teknologi , Mobilitas  danWarga Net
Menurut  David  Lester  (2012),  perkembangan  teknologi  berbasis  internet dimulai dari awal  2000an  hingga saat  ini. Berikut  beberapa  perusahaan rintisan yang menonjol menurut Lester dan tahun berdirinya. Sebagian  kini mereka  telah    menjadi  perusahaan unicon bahkan tetracorn .      Amazon
(1994),   e-buy (1995), Netflix, (1997),   Google ( 1998), Wikipedia (2000), Flicker (2004),  Facebook (2004),  Dropbox (2007), Twitter (2006),  Spotify (2008).    Perusahaan  digital  ini    memperkuat  ekosistem  bisnis  digital bersama pemain dunia teknologi digital Apple ,  yang berdiri  tahun 1976. Google masuk di  pasar modal, sebagai perusahaan terbuka di tahun 2004, dan  saat  itu      dunia  dan  teknologi  digital    berubah  lebih  cepat  dengan sebelumnya.    Proposisi  nilai  dari  perusahaan    digital    tersebut  adalah berkisar  pada  peran  mereka  sebagai  platform  aplikasi  digital.  Menyiasati keterbatasan ruangan fisik dan  terbatasnya jumlah barang yang bisa dijual. Namun, dengan hadirnya internet, semuanya dapat diabaikan karena tidak adanya lagi  batasan fisik dalam skala ruang baik untuk bisnis perdagangan maupun industri  (Radovilsky, 2015). Penggunaan  teknologi bisnis yang juga menonjol adalah hadirnya telepon genggam (handphone yang dikenal sebagai smartphone.) Bukan  cuma  tersambung  ke  jaringan  informasi raksasa  sedunia,  perusahaan,  konsumen  dan  warga  net    menggunakan smartphone  dapat  tersambung dan menggunakan teknologi baru. Beberapa
teknologi  digital  yang  baru  antara  lain, Internet  of  Things , Big  Data, Artificial Intellegent dan Blockchain( Adiningsih, 2019) .
Ekonomi ke depan dengan membuka peluang  migrasi sumbedaya manusia dengan visa kerja  temporer  dimana  perusahaan   memakai  tenaga kerja kontrak di bidang  keuangan dan IT, misalnya.   Mereka,  meskipun berstatus tenaga kerja kontrak, namun terlibat secara intensif dalam rutin sehari-hari lembaga  dan  mempengaruhi  kinerja  perusahaan.    Mereka  juga mempengaruhi    penyebaran  informasi  di  korporasi  dan  kapasitas  pekerja untuk membangun  proses kerja di dalam organisasi maupun secara korporat di  tingkat  dunia.  Demikian  pula  lalulintas  barang  dan  manusia  yang difasilitas  sistem ride-sharing seperti Go-Jek, Uber, dan Grab . Juga AirBnB dengan  pemesanan online jaringan  independen  rumah  dan  penginapan.
Pengelolaan akomodasi RedDoorz. Demikian pula  kian terbuka kerjasama perusahaan  unicorn  tingkat  dunia,  dengan  perusahaan  digital  Indonesia seperti Bukalapak,  Tokopedia-Gojek,  Blibli, dan  berbagai  situs  belanja online  lainnya.  Dengan  demikian  perkembangan  bisnis  dengan menggunakan    teknologi  berbasis  internet    secara  tidak  langsung memunculkan mobilitas sumberdaya manusia dan barang di seluruh dunia. Pelaku  bisnis  di  setiap  negara    akan      terhubungkan  dengan  jaringan informasi dan komunikasi berskala global.  Warga net dunia, atau netize n, saling  berjejaring  bertransaksi  tanpa  batasa  fisik  dan    mengetahui  suatu peristiwa  bersamaan  waktunya  dengan  terjadinya  peristiwa  itu  sendiri.
(Prasetya,  2019).  Lalulintas  barang  dan  sumberdaya  manusia  singkatnya, akan berkembang seiring dengan kebutuhan dan harapan kesempatan bisnis di seluruh dunia.   Namun di sisi lain, kesempatan bisnis digital saat  ini juga mencatat pergerakan  data diri,  transaksi dan privasi dan   jejak digital  yang mudah  diakses  dan  diolah  tanpa  pemahaman  resiko  ke  depan  bagi  pihak pihak yang memiliki data bersangkutan . Sehingga mobilitas  manusia dan barang di seluruh dunia   memerlukan  norma moral baru dalam pengelolaan kerjasama bisnis berbasis jejaring digital, seperti hak privasi, keamanan dan proteksi melalui tatakelola yang diterima secara universal  (Laudon, 2014). Dengan  teknologi,  kini  perusahaan  bisa  melacak  data . Memotret  dan membuat  video  tentang  apa  saja  yang  dirasa  menarik  menarik  untuk masyarakat,      menjadi  modus    instan  baru  dalam  adopsi  selera  baru, pengalaman    yang  mewabah  ke  segala  lapisan  masyarakat.  Seiring keterbukaan    kerjasama  bisnis  dan  teknologi,  dengan  demikian      dapat disimpulkan  muncul  tuntutan  perubahan    berbagai  nilai  dan  norma fundamental dalam masyarakat. Misalnya, selain privasi, dan keselamatan publik,      juga  hak  moral  keberadaan  sumberdaya  manusia  dimanapun  di dunia , seperti  hak asasi  manusia  hidup  aman, diperlakukan secara adil sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  menetapnya.  Status  tenaga  asing pemegang visa kerja temporer. Sumberdaya manusia  yang bekerja  kontrak ini akan diisi oleh arus migrasi mereka yang memiliki keterampilan tinggi,
pengetahuan dan kecakapan yang tidak dimiliki oleh karyawan yang sudah ada,  dan  mungkin  sulit  didapatkan  dalam  jenjang  organisasi  (Harvey
Sterling  Indonesia,  2019).  Meskipun  secara  demografis  mobilitas  dan migrasi sumberdaya manusia tidak terampil juga mengarus mencari negara dengan  kesempatan  ekonomi  lebih  baik  di  negara  lain  (Santoso,  2014). Kehadiran mereka memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, profesi  baru  yang  tak  terpikirkan  sebelumnya  Namun  kemunculan  jasa layanan  marketplace  online  itu  merubah  bergerakan  barang,  jasa  dan sumberdaya manusia  antar daerah dan antar negara (Laudon, 2014) . Arus migrasi warga dunia ini  membuka  kesempatan besar bagi siapa saja yang jeli dan mampu memanfaatkan kedatangan era digital.  Pelaku bisnis  mikro perorangan,  pengusaha  kecil    hingga  korporat  di  seluruh  dunia  dapat mengadopsi      strategy  bisnis  digital click-and-brick untuk  memperluas pasar  di  dunia.    Demikian  pula  perusahaan  saat  ini  juga    membangun hubungan dari satu pihak dengan segenap baik pergerakan barang maupun pergerakan  sumberdaya  manusia one-to-  many maupun many-to-  many
dalam  jejaring  online  dunia  (  Radovilsky,  2015).  Fenomena  bisnis    tetap dimaknai  bahwa  aktivitas  bisnis  digital    berjalan  dalam  koridor    batas yuridiksi dan kedaulatan suatu negara (Santoso, 2014). Meskipun  banyak pandangan awam  memandang  masyarakat digital tanpa batas negara  di dalam satu   ekosistem bisnis yang  terbuka,   namun  norma bisnis digital dalam literatur multistakehoders justru memandang pentingnya  kedaulatan negara  ,  relasi  bisnis  dan  masyarakat  dan  tatakelola  berkeadilan,  adanya keamanan  publik  atau public  safety dalam  penyelenggaraan  bisnisnya (Weizz, 2009 ),  serta  keselamatan  dan protokol  pengaduan pelanggaran prinsip bisnis ( Stubben, 2018).

## 2.2 Kawasan Perbatasan
Beberapa  wilayah  di  Indonesia    memiliki    kekhususan  geografis bersentuhan dengan  negara tetangga, misalnya  Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan  Utara,  Papua.  Mengambil  contoh  Provinsi  Kepulauan  Riau (Kepri) , wilyah perbatasan ini bersinggungan dengan aktivitas bisnis dan manusia  dari  negara  negara  seperti      Singapura,  Malaysia  atau  bahkan Vietnam.    Sehingga  Provinsi  Kepri  dapat  disebutkan  salah  satu      pintu mobilitas  warga  dunia    masuk  dan  keluar    Indonesia.    .  Dengan  potensi kewilayahnnya,  Provinsi  Kepri  juga    memiliki  potensi  ekonomi  untuk memberikan  kesejahteraan  masyarakatnya,    mengingat  sebagai  wilayah perbatasan, Kepri  merupakan daerah  lintasan strategis jalur perekonomian, perdagangan, pariwisata, industri dan investasi.  Kepri memiliki   Kawasan Ekonomi  Khusus  (KEK)  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan
Bebas (KPBPB). Tiga kawasan terbesar Kepri, yaitu :    Batam, Bintan dan Karimun  (BBK)  merupakan  kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.  Kawasan  Natuna,  Anambas,  dan  Lingga  (NAL)  sebagai  pusat pengembangan  kelautan  dan  perikanan,  pertanian  dan  pariwisata  serta connectivity . (UU No. 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan  Bebas  (FTZ),    PP  No.  46,  47,  48  Tahun  2007  Tentang Pembentukan  Kawasan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas).  Provinsi  Kepri,
dengan wilayah Batam, dirujuk sebagai  Pusat Kegiatan Nasional, atau salah satu kawasan perkotaan di Kepri yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala  internasional,  nasional,  atau  provinsi.  Batam  juga    Pusat  Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) atau kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong  pengembangan  kawasan  perbatasan.  Oleh  karena  itu pengelolaan  Batam, sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus di Kepri, tidak  terlepas    dari  perkembangan    global  dan  keterbukaan  pasar,
berkembangnya teknologi  berbasis internet yang  menembus batas wilayah kenegaraan.  Merujuk  kepada  contoh    Kepulauan  Riau,        pengelolaan wilayah perbatasan, yang memiliki  potensi ekonomi,   kiranya  memerlukan perhatian  untuk mengelola   pelayanan dan pengawasan mobilitas penduduk masuk dan keluar di Indonesia  sebagai bagian dari peningkatan daya saing ekonomi di wilayah perbatasan, sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia.
Sebagai    wilayah  terluar  yang  berbatasan  dengan  negara-negara  lain, mobilitas  penduduk  daerah  daerah  perbatasan,  seperti  Kepulauan  Riau tersebut   menembus batas wilayah kenegaraan, hingga menyentuh  aspek hubungan  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu  pelayanan  di  daerah  perbatasan menuntut  terwujudnya  tingkat  kesetaraan  dalam  perlakuan  arus  mobilitas penduduk berdasarkan asas kemanusiaan. Adalah kewajiban setiap negara,
yang  memiliki    wilayah  terluar  dan  perbatasan,    untuk  menghormati  dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal. Dengan demikain pengelolan daya saing sebuah wilayah, tidak terlepas dari pengeloaan  keamanan  pada  satu  pihak  untuk  mewujudkan  kedaulatan wilayah  Indonesia,  di  sisi  lain  pengelolaan  daya  saing  ditujukan    untuk memfasilitasi  mobilitas  manusia  dan  barang  untuk      meningkatkan kesejahteraan  warganegara Indonesia.
Dampak  era  globalisasi  telah  memengaruhi  sistem  perekonomian  negara Republik  Indonesia  dan  untuk  mengantisipasinya    negara  mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan,  transportasi.  ketenagakerjaan,  maupun  peraturan  di  bidang lalu lintas orang dan barang. Beberapa dari peraturan perundang-undangan tersebut  diperlukan  untuk  meningkatkan  intensitas  hubungan  negara Republik Indonesia dengan dunia internasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia, termasuk konsekwensi  mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi  antar  negara.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  berbagai  peraturan untuk  daya saing dan aktivitas ekonomi antar negara  misalnya memerlukan sinerjitas  berbagai  instansi  yang  berwenang,  khususnya    terhadap pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pelayanan,  pengawasan  dan  keamanan mobilitas penduduk dari dan keluar Indonesia.
Di  dalam  pergaulan  internasional  telah  berkembang  hukum  baru  yang diwujudkan  dalam  bentuk  konvensi  internasional.    Negara  Republik Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  peserta  yang  telah  menandatangani konvensi  tersebut,  antara  lain  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa
melawan  Kejahatan  Transnasional  yang  Terorganisasi,  2000,  atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000. yang telah  diratifikasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009  dan protokolnya. Demikian pula hal international Convention on the Protection of the Rights of All Migran Workers and Members of Their Families atau Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan  Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya,  yang disyahkan melalui UU No 6 tahun
2012  (Santoso, 2014).  Beberapa konvensi internasional tersebuat kiranya memerlukan peran aktif  instansi pemerintah, utamanya  di kawasan bisnis di area perbatasan, bersinerji dengan  instansi terkait    untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut. Antara lain, upaya meningkatkan daya saing  dengan  mendorong  kelengkapan  infrastruktur  yang  dapat memfasilitasi  dan  mempermudah  investor  dalam  mendapatkan  pelayanan yang  mudah,  murah,  cepat    dan  pasti,  serta  menjamin  hak-hak  tanpa diskriminasi  penduduk  yang  masuk,  keluar  dan  menetap.  Upaya  tersebut dapat    menjadi  salah  satu  pertimbangan  daya  saing  sebuah  wilayah perbatasan dan investasi di Indonesia.
Berbagai  pintu masuk mobilitas penduduk masuk dan keluar di  Indonesia, wilayah  perbatasan  dengan  status  ekonomi  khususnya    juga  memerlukan perhatian  terhadap    pengawasan  orang  asing,  sebagai  bagian  dari mewujudkan kedaulatan wilayah, keamanan untuk kepastian berusaha, dan citra  wilayah  yang  ramah  terhadap  orang  asing  penetap.      Daya  saing wilayah  sebagai kawasan ekonomi khusus  perlu  memperhatikan mobilitas penduduk sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional  yang  terorganisasi,  perdagangan  wanita  dan  anak-anak, pencucian  uang,  imigran  illegal    hingga  terorisme  internasional. Pengawasan terhadap orang asing di wilayah-wilayah tertentu di kawasan ekonomi perbatasan,  tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga  selama  mereka  berada  di  Wilayah  Indonesia,  termasuk  kegiatannya.
mencakup  penegakan  hukum    baik  yang  bersifat  administratif  maupun tindak pidana keimigrasian.
Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau, dan khususnya beberapa wilayah di Indonesia  yang  mempunyai  jarak  yang  dekat  atau    berbatasan    dengan negara  tetangga.  Dengan  demikian  pengelolaan    aktivitas  ekonomi  dan mobilitas penduduk  di sepanjang garis perbatasan merupakan aspek daya saing   instansi yang berwenang dalam hal ini dapat memfasilitasi sinerjitas antar  fungsi    pengawasan,  pelayanan  dan  penegakan  keamanan  dari berbagai instansi.  Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan    upaya-upaya  instansi  terkait  untuk  mencegah  orang  masuk
atau  keluar  wilayah  Indonesia  di  luar  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi, pengelolaan  lalulintas  tradisional  masuk  dan  keluar  warganegara merupakan  bagain  dari    mewujudkan  kedaulatan  wilayah  Indonesia,  dan memfasilitasi  kesejahteraan  masyarakat    pada  umumnya.  Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap  Orang  Asing  memerlukan  juga  partisipasi  masyarakat  untuk melaporkan  Orang  Asing  yang  diketahui  atau  diduga  berada  di  Wilayah Indonesia  secara  tidak  sah  atau  menyalahgunakan  perizinan  di  bidang
Keimigrasian.    Untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,    instansi pemerintah khususnya Imigrasi dapat membina sinerjitas dengan komunitas bisnis,  para  pengusaha,    bahkan  perwakilan  negara    asing    untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Berdasarkan  kebijakan  selektif (selective  policy) yang  menjunjung  tinggi nilai  hak  asasi  manusia,  diatur  masuknya  orang  asing  ke  dalam  kawasan ekonomi  khusus,  demikian  pula  bagi  orang  asing  yang  memperoleh  Izin Tinggal  di  wilayah    ekonomis  khusus  seperti  Batam  dan  sekitarnya.
Berdasarkan  kebijakan  dimaksud  serta  dalam  rangka  melindungi kepentingan nasional  hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan  berada  di  Wilayah  Batam  atau  Kepulauan  Riau  pada  umumnya.
Terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di Batam misalnya,  berlaku prinsip  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  untuk  keluar  atau masuk Wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka  waktu  tertentu  warga  negara  Indonesia  dapat  dicegah  keluar  dari Wilayah Indonesia.

## 2.3 Sinerjitas Pemangku Kepentingan di Kawasan Perbatasan
Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan daya saing wilayah perbatasan, tulisan  ini  berargumentasi  bahwa  pengelolaan  lalu  lintas    sumberdaya manusia  dan  barang  di  perbatasan  merupakan  sumberdaya  saing  suatu negara  dengan  memanfaatkan  berbagai  peluang  teknologi,  sinerjitas segenap pemangku kepentingan di perbatasan mengelola  potensi   investasi dan pelayananannya.  Selain itu diperlukan tatakelola menghormati    hak asasi universal, kedaulatan negara,   kepentingan nasional Indonesia.  Dalam hal  ini  perlu  ditekankan        pentingnya  negara  hadir  melalui  tugas  pokok fungsi pelayanan    dan kepemimpinan yang melayani segenap pemangku kepentingan wilayah perbatasan  sebagai  platform kinerja.  Argumen ini sedikit banyak terinspirasi  pemikiran salah seorang pioner  dalam digital bisnis  Don  Tapscott  (1996).    Dalam  buku  klasik  mengenai The  Digital Economy , bahwa pemerintah adalah pelaku utama di dalam ekonomi baru (digital),  khususnya  kemampuannya    mendorong  iklim  usaha  yang kondusif  bagi    penciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Tapscott “Government can  act as deadening hand on change or to be the catalyst for creativity. They can cause economic stagnation through runaway deficit,
or they can set a climate for growth. They can be blind to the challenges of transformation… or they can provide leaderhip ( hal. 159).
Mengelola sinerjitas pemangku kepentingan merupakan aktivitas pemimpin untuk    mendorong    iklim  penciptaan  kesejahteraan.    Pemimpin  instansi pemerintah  turut    menciptakan  dan  mempengaruhi  terwujudnya    situasi- situasi internal organisasi  maupun ekternal  yang kondusif, sehingga sebuah wilayah perbatasan antar negara terjaga  kepentingannya sebagai   kawasan tujuan  investasi  yang  berdayasaing  .  Misalnya  di  wilayah  Kepri,  sebagai pintu  lalu  lintas  barang  dan  manusia,  beberadaan      manusia  tersebut diposisikan  sebagai pemangku kepentingan utama  (primary stakholders) di dalam multistakholders ekosistem  bisnis  wilayah  perbatasan.  Dengan harapan  kawasan  perbatasan  dapat    tumbuh  ekonomi,  investasi, perdagangan  dan  wisatanya.    Dengan  demikian,  pelintas  perbatasan merupakan “ konsumen ” dalam  perspektif  multi  pemangku  kepentingan, utamanya di   kawasan perbatasan. Mereka,   pelaku bisnis  daring maupun luring,  mendapatkan  pelayanan  yang  adil  dan  transparan  ketika  mereka sebagai  bagian  pelaku  lalu  lintas  masuk  dan  keluar  negara. Customer experience atau  testimoni atas pelayanan yang adil dan transparan sebagai pelintas  perbatasan,  misalnya  merupakan  jejak  digital  pelayanan  yang menentukan  sejauh  mana  sinerjitas  pemangku  kepentingan  di    dalam ekosistem  wilayah  perbatasan.  Sinerjitas  pemangku  kepentingan,  dapat digarisbawahi  sebagai    upaya  ko-kreasi  penciptaan  kesejahteraan masyarakat,  melindungi  bangsa  Indonesia  melalui  melalui  pelayanan  dan menjembatani  kepentingan  pengusaha  dan  netizen  yang  melintas. Berbagai    instansi  yang  memiliki  kecakapan  pengelolaan  kawasan  dan sumberdaya  organisasi,  terpercaya  untuk  mencari  penyelesaian  bersama bilamana      beroperasi  secara  transparan  dan  akuntabel,  serta    dapat diandalkan    untuk  menciptakan  kepastian    bagi    investor.    Instansi menempatkan pelintas sebagai “customer”, pemangku kepentingan utama, yang berhak mendapatkan layanan pada tingkat  yang terstandarisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diharapakan dengan memperhatikan      sinerjitas  pemangku  kepentingan  untuk      tugas  tugas pelayanan  lalulintas  manusia  dan  barang,    instansi  pemerintah  semakin terpercaya  dan  dapat    menjalankan  undang-undang  secara  efektif,  turut menciptakan  pengelolaan kawasan investasi  terbaik  dan menjadi bagian yang  terintegrasi  untuk  menciptakan  kawasan    regional  dan  internasional yang aman, bermartabat dan bermanfaat secara langsung kepada masyarakat dan internasional pada umumnya .

## 3. KESIMPULAN
Pergeseran teknologi berbasis internet mendorong lalu lintas manusia dan barang  semakin terbuka masuk dan keluar dari satu negara ke  negara lain. Pengelolaan  dayasaing    kawasan  perbatasan  yang  bersentuhan  dengan
negara  lain    oleh  karena  itu  merupakan  upaya  pelayanan  dan  penegakan hukum  untuk  menjaga  kedaulatan  wilayah,  sekaligus  memfasilitasi pembangunan  ekonomi  untuk  kesejahteraan  warga.  Letak  geografis Indonesia dan wilayah perbatasan,   dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas  antarnegara,terkait  erat  dengan  aspek  kedaulatan  negara  dalam hubungan  dengan  negara  lain.  Sebagai  bagian  dari  wilayah  di  Indonesia terdepan  dan  berbatasan  dengan  negara  asing,    Indonesia  tidak  terlepas dengan  perjanjian  internasional  atau  konvensi  internasional  yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan pengawasan dan pelayanan mobilitas penduduk untuk kegiatan ekonomi.  Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional,  merupakan masalah yang perlu dikelola  sebagai  bagian  dari  memelihara  citra    pengelolaan  wilayah  oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk memberikan kepastian  terhadap bisnis, ramah kepada  pelaku bisnis dan memberikan keamanan  orang asing.

## Dr. Agustian Budi Prasetya, MPA
Dosen Magister Manajemen Universitas Bina Nusantara. Lulusan dokter dari  Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Master dari Drake University, Iowa Amerika Serikat, dan sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Adiningsih.  Sri, Indonesia’s Digital Based Economic Transformation . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019
Daft.Richard, New Era of Managegement . Cengage Learning. 2014
Harvey  Sterling Indonesia, "Change Management For Professionals", Seminar, Agustus 2019.
Halbert. Terry, Ingulli. Elaine, Law and Ethics in the Business Environment . Cengage, Boston, 2018.
Laudon. Kenneth, Carol Traver, E-commerce 2020-2021: Business.
Technology.Society. Pearson, 2021
Lester. David, Carol Tice, How They Started Digital.  Crimson, 2012 Publishing Services Private Ltd, 2015.
Prasetya. Agustian B, Managemen Pengetahuan Konsep Dasar dan Aplikasi , Tangerang: Mahara Publishing2019
Radovilsky. Zinovy, Business Models for E-Commerce. Chennai: Carlisle
Santoso. Iman M, Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.
Stubben, Stephen, Welch “ Whistleblowers Are a Sign of Healthy Companies ” https://hbr.org/2018/11/research-whistleblowers-are-a-sign-of-healthy-companies
Tapscott. Don,. The Digital Economy :  Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw Hill, 1996 .
Weiss. Joseph H, Business Ethics:  a Stakeholders and Issues Management Approach,   Mason: South-Western Cengage Learning, 2009