## PERAN KPK DENGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Oleh: Agus Zaini Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193

## Abstrak
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran strategis dalam penanggulangan korupsi. Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di  masyarakat.  Perkembangannya  pun  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  baik dari  jumlah  kasus  yang  terjadi  maupun  jumlah  kerugian  keuangan  negara. Kualitas  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  juga  semakin  sistematis  dengan lingkup  yang  memasuki  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat.  Kondisi  tersebut menjadi  salah  satu  faktor  utama  penghambat  keberhasilan  untuk  mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur  sebagaimana  diamanatkan  oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci: Kejaksaan, korupsi, penanggulangan, hukum

## Abstract
The Prosecutors' Office and the Corruption Eradication Commission (KPK) have a  strategic  role  in  tackling  corruption.  Corruption  in  Indonesia  has  become widespread.  Its  development  continues  to  increase  from  year  to  year,  both  from the  number  of  cases  that  occur  and  the  amount  of  state  financial  losses.  The quality of corruption committed is also more systematic  with a scope that enters all aspects of people's lives. This condition is one of the main factors hampering success in realizing a just and prosperous Indonesian society as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Prosecutors, corruption, countermeasures, law

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  pijakan  berperilaku.  Setiap  warga  Negara  yang  hidup di  Negara  Republik  Indonesia  ini  diatur  menurut  hukum  yang  berlaku.  Hukum dinyatakan  berlaku  sebagai  norma  yang  mengikat  setiap  sikap  dan  perilakunya. Mereka  dituntut  oleh  norma  hukum  untuk  menjadi  warga  yang  patuh. Kepatuhannya  akan  dapat  memberikan  banyak  manfaat  baik  bagi  diri,  sesama, masyarakat  maupun  bangsanya.  Hal  ini  menuntut  konsekuensi,  bahwa  setiap warga negara wajib patuh hukum, apalagi di negara hukum seperti Indonesia ini.
Dala m  dasar  pert imbangan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, bahwa  dala m  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil,  makmur,  da n se jahtera  berdasarkan  Panca sila  dan  Undang Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang
terjadi  sampai  sekarang  belum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal.  Oleh karena  itu  pe mberantasan  t indak  pidana  korupsi  perlu  dit ingkatkan secara  profesional,  intensif,  dan  berkesinambungan  karena  korupsi  telah merugikan  keuangan  negara,  perekonomian  negara,  dan  menghambat pembangunan nasional;
Negara  hukum  tidak  bisa  dilepaskan  dari  bangunan  negara  demokrasi. Hukum  yang  adil  hanya  ada  dan  bisa  ditegakkan  di  negara  yang  demokratis. Dalam  negara  yang  demokrasi,  hukum  diangkat,  dan  merupakan  respon  dari aspirasi rakyat. Oleh sebab  itu  hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. 1 Jika  substansi  hukumnya  demikian,  maka  kita  tidak  akan  banyak  menyaksikan berbagai perilaku kesia-siaan atau kehilangan makna yang ditunjukkan elitis atau pilar negara yang
Mohammad  Yamin  dalam  bukunya  yang  cukup  populer  berjudul Proklamasi  dan  Konstitusi juga  menyebutkan  bahwa  di  negara  kita  (Indonesia) undang-undanglah (peraturan perundang-undangan) dan bukannya manusia  yang harus  memerintah.  Undang-undang  yang  memerintah  haruslah  undang-undang yang  adil  bagi  rakyat. 2 Yamin  menghendaki  suatu  produk  yuridis  yang  menjadi “panglima  utama”  yang  memerintah  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara, dan bukan manusia-manusianya.
Secara  tidak  langsung,  Friedrich  Julius  Stahl  mengingatan  bahwa  negara hukum      harus  memenuhi    (memiliki)  empat  unsur    (elemen)  yaitu:  (1) terjaminnya  Hak  Asasi  Manusia    (HAM),    (2)  pembagian  kekuasaan,  (3) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan  (4) peradilan tata usaha  negara.  Unsur  yang  diajukan  Julian  Stahl  ini  memberikan  beban  pada pembentuk hukum, bahwa terdapat banyak kepentingan strategis yang direlasikan dengan  produk  yuridis.  AV.  Dicey  membenarkan  bahwa    negara  hukum  terdiri atas  unsur:  (1) supremacy  of  law ,    (2) equality  before  the  law ,  dan  (3) human rights . 3 Beberapa  unsur  ini  mengingatkan  kalau  setiap  elitis  negara  yang mendapatkan kepercayaan membentuk norma yuridis tidak boleh main-main atau membuat  norma  yuridis  dengan  sedekar  “asal  punya”  produk  yuridis  berlabel nasionalistik,  karena  norma  yuridis  yang  diproduk  ini  menentukan  kualitas konstruksi  negara hukum.
Tidak  ada  manusia  atau  masyarakat  yang  tidak  berambisi  dalam mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya, apalagi setiap manusia hidup  di  muka  bumi  ini  mempunyai  keinginan  yang  berbeda-beda.  Pilihan manusia terkadang ada yang sama antara satu dengan lainnya, namun tidak sedikit pula  yang  berbeda.  Perbedaan  pilihan  ini  terkadang  didasari  oleh  perbedaan kepentingan  atau  latar  belakang  kehidupannya.  Bagi  orang  yang  hidup berkecukupan,  pilihan  hidupnya  bisa  lebih  dari  satu,  sedangkan  bagi  seseorang
1 Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, Disiplin Hukum , Alumni,  Bandung, 1986, 18-24.
2 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum ,  Alumni, Bandung, 1983, hal.
21-22.
3 Umar Kasim, Negara Hukum  (Teori-teori yang dapat dikembangkan ), Jakarta: Intan Pustaka,  2010,  hal.14.
yang secara ekonomi kurang mampu atau berstatus miskin, pilihan hidupnya pun terbatas atau tidak banyak. 4

## METODE PENELITIAN
Penelitian  juga  bersifat  deskriptif  ini,  sebagaimana  ditulis  oleh  Soerjono Soekanto 5 dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. Berdasar pengertian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang kedudukan peran  KPK  dalam  penanggulangan  tindak  pidan  akorupsi  di  Indonesia  dan kedudukan  peran  kejaksaan  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia.
Penelitian  hukum  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan dan  konsepsional.  Penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 6
Di  dalam  penelitian  hukum  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber data, yang terdiri dari:
1) Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat, diantaranya  seperti,  UU  No.20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  UU No.31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Undang-undang  No  32  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi, serta Undang-undang Kejaksaan.
2) Bahan  hukum  sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang hukum pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3) Bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder;  seperti  kamus, baik kamus  hukum  maupun kamus  lain  yang relevan, ensiklopedi  hukum ataupun  ensiklopedi  lainya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  dan seterusnya.
Penulis  menggunakan  teknik  analisis  isi  dalam  membahas  masalah  ini , yaitu suatu analisis terhadap isi dari bahan hukum yang diperoleh.

## PEMBAHASAN
Di  Indonesia  ini,  sudah  banyak  lembaga-lembaga  strtaegis  yang didirikan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, yang hal ini mengesankan bahwa  negara  tidak  ingin  kasus  korupsi  terus  berkembang,  sehingga  harus diperangi atau ditanggulangi dengan berbagai cara. Mendirikan lembaga strategis di  lingkungan  peradilan  adalah  salah  satu  cara  yang  dianggap  tepat  oleh  negara guna  menghadapi  kasus  korupsi  yang  sepertinya  pelakunya  tidak  kenal  takut dengan kinerja aparat penegak hukum.
Hal itu menandakan bahwa urusan korupsi bukanlah urusan yang ringan. Banyak kekuatan  yang dibentuk oleh  negara untuk  mengatsi para koruptor, yang
4 Mohammad Hilman, Manusia, Kekuasaan,  dan  Etika , Permata, Jakarta, 2007, hal 45.
5 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hal.  9.
6 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,    Rajagrafindo  Persada (Rajawali Grup), Jakarta, 2003, hal. 13-14.
demikian  ini  menunjukkan  bahwa  kouptor  itu  sangat  kuat.  Problem  korupsi merupakan  problem  yang  bisa  disebut  sebagai  masalah  yang  sejalan  dengan kehidupan  manusia.  Tidak  ada  dalam  kehidupan  manusia  yang  tidak  ada korupsinya.  Kejahatan  ini  memberikan  gambaran  tentang  kondisi  manusia    dan bangsa  di  dunia,  bahwa  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  membutuhkan penangan atau perhatian serius.
Bangsa  manapun  di  dunia  ini  secara  umum  tidak  ada  yang  menyukai kalau  dalam  dirinya  banyak  terjadi  kejahatan.  Mereka  tidak  ingin  dalam kehidupan  masyarakat  atau  pemerintahan  dirugikan  akibat  ulah  para  penjahat. Kita  sendiri  tahu  atau  paham,  bahwa  masalah  korupsi  telah  menjadi  masalah global.  Tidak  ada  negara  di  muka  bumi  yang  tidak  sedang  menghadapi  masalah korupsi. 7 Korupsi  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  perbuatan  atau  perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dan bahkan jelas-jelas  disebut  sebagai  perbuatan  melanggar  hukum. 8 Korupsi  menjadi penyakit  yang  dibenci,  tapi  juga  selalu  hadir  dalam  kehidupan  masyarakat  dan bangsa manapun di muka bumi ini,
Salah satu yang dibenci  masayarakat adalah korupsi, tetapi korupsi juga menjadi  bagian  dari  kondisi  riil  masyarakat.  Korupsi  menjadi  penyakit  laten bangsa  ini  yang  membuat  wajah  bangsa  terkoyak  sana-sini.  Korupsi  telah membuat  bangsa  ini  menjadi  kehilangan  kredibilitasnya  di  mata  bangsa-bangsa lain. Negara lain melihat dan menempatkan Indonesia sebagai kumpulan manusia- manusia serakah yang tidak paham dengan tatanan yang mengaturnya 9
Penyikapan  manusia terhadap keberadaan uang  juga bermacam-macam, meskipun  uang  ini  kedudukannya  sebagai  uang  negara.  Uang  negara  dalam bahaya, tidak  hanya di pusat, tetapi  juga di  berbagai daerah.  Ancaman tidak  lagi datang  dari  para  koruptor  yang  berusaha  bersembunyi  di  balik  "tameng"  yang mereka bangun, tetapi ancaman makin berani, dari para perampok.
Dalam  acara  pelantikan  menteri  dan  wakil  menteri  hasil  perombakan kabinet, yang juga dihadiri seluruh menteri dan wakil menteri yang tidak terkena reshuffle,  SBY  saat  menjadi  presiden  pernah  menyatakan  bahwa  uang  negara dirampok  koruptor  di  pusat  dan  di  daerah.  Kemudian  dia  menekankan, pemberantasan  korupsi  jadi  prioritas  dan  agenda  utama.  Menurutnya,  tidak  adil saat sebagian orang  bekerja keras untuk  meningkatkan ekonomi rakyat, di pihak lain ada yang mengorupsinya. 10
Sebetulnya apa yang dinyatakan oleh SBY  itu bukan kejutan, bukan hal baru. Bangsa ini telah terlalu biasa mendengar bagaimana koruptor bebas, leluasa, melakukan  tindak  kejahatan  menyelewengkan  kekayaan  negara.  Apalagi  secara berkala berbagai organisasi/LSM di luar negeri mengeluarkan hasil survei mereka tentang posisi Indonesia dalam hal korupsi. 11
7 Abu Sufyan K, Korupsi Mematikan Ekonomi Bangsa , Makalah disampaikan dalam Yayasan  Mandiri, 2011, hal. 3,
8 Moh. Fahmi, Korupsi dan KerapuhanNegara Hukum , Aksara Baru, Jakarta, 2009, hal. 2.
9 Abu Sufyan, Op.Cit , hal. 4.
10 Suara  Karya, Rampok  Teriak  Rampok ,    22  Oktober  2011,  Dalam  Muhammad  Hilman, Op.Cit , hal. 5. 11 Ibid .
Di  tengah  pergaulan  hidup  manusia  di  dunia  ini,  manusia  banyak macamnya.  Ada  seseorang  yang  punya  ketahanan  mentalitas  yang  tinggi  dan stabil,  meskipun  kondisi  ekonominya  sulit,  sehingga  tidak  sampai  menempuh jalan  yang  menyimpang  dan  melanggar  hukum  untuk  menghadapi  pergaulan sosialnya,  akan  tetapi  ada  yang  gagal  menyesuaikan  diri  dengan  norma-norma positip,  sehingga  untuk  menyesuaikan  dengan  pergaulan  sosial,  digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum seperti korupsi. 12
Predikat  sebagai  negara  terkorup  untuk  berbagai  tingkatan  di  dunia sudah  merupakan hal  biasa. Karena  itu, ketika presiden SBY  menyatakan  bahwa uang negara-baik di pusat maupun daerah-dirampok mereka yang tak bertanggung jawab, wajar bila bangsa ini tidak terkejut. Yang terkejut mungkin koruptor, atau rampoknya  sendiri,  khawatir  segera  disikat.  Di  Indonesia  bukan  hal  aneh  lagi maling teriak maling, koruptor berteriak koruptor, atau rampok berteriak rampok. Koruptor  berjamaah,  berbagi  hasil  korupsi,  sudah  merupakan  hal  biasa.  Bahkan bukan  aneh  jika  sereoang  koruptor  mendapat  vonis  bebas  murni  dari  majelis hakim. Hukum begitu mudah dibeli, hakim dan jaksa berkolusi dengan terdakwa. Jaksa penuntut  mengatur siasat bersama terdakwa di sebuah rumah  makan sudah biasa.  Bukan  hal  tidak  mungkin  anggota  DPR,  pejabat  pemerintah,  mendapat "uang  terima  kasih"  dari  pemenang  tender,  atau  seorang  pejabat  memberi  uang tip. 13
Masalah  korupsi  sudah  demikian  sering  dibicarakan  publik,  terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya  tentang  masalah  korupsi  ini.  Pada  dasarnya,  ada  yang  pro  adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan  bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu  sosial”  yang  merusak  struktur  pemerintahan,  dan  menjadi  penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. 14
Dalam  prakteknya,  korupsi  sangat  sukar  bahkan  hampir  tidak  mungkin dapat  diberantas,  oleh  karena  sangat  sulit  memberikan  pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hokum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi  merupakan  bahaya  latent  yang  harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. 15
Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai  uang  sebagai  standard  kebenaran  dan  sebagai  kekuasaaan  mutlak. Sebagai  akibatnya,  kaum  koruptor  yang  kaya  raya  dan  para  politisi  korup  yang berkelebihan  uang  bisa  masuk  ke  dalam  golongan  elit  yang  berkuasa  dan  sangat dihormati.  Mereka  ini  juga  akan  menduduki  status  sosial  yang  tinggi  dimata masyarakat.  Korupsi  sudah  berlangsung  lama,  sejak  zaman  Mesir  Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan  sampai  sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun.
Di  negara  Amerika  Serikat  sendiri  yang  sudah  begitu  maju  masih  ada praktek-praktek  korupsi.  Sebaliknya,  pada  masyarakat  yang  primitif  dimana
12 Moh. Fahmi, Op.Cit , hal. 3
13 Mohammad  Hilman, Op.Cit , hal. 6.
14 Erika Revida, dalam Moh. Fahmi, Op.Cit , hal. 11.
15 Ibid
ikatan-ikatan  sosial  masih  sangat  kuat  dan  kontrol  sosial  yang  efektif,  korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik  serta  semakin  majunya  usaha-usaha  pembangunan  dengan  pembukaan- pembukaan  sumber  alam  yang  baru,  maka  semakin  kuat  dorongan  individu terutama di kalangan pegawai negari untuk melakukan praktek korupsi dan usaha- usaha penggelapan.
Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan  yang  diinginkan,  sedangkan  proses  birokrasi  relatif  lambat, sehingga  setiap  orang  atau  badan  menginginkan  jalan  pintas  yang  cepat  dengan memberikan imbalanimbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek  ini  akan  berlangsung  terus  menerus  sepanjang  tidak  adanya  kontrol  dari pemerintah  dan  masyarakat,  sehingga  timbul  golongan  pegawai  yang  termasuk OKB-OKB  (orang  kaya  baru)  yang  memperkaya  diri  sendiri  (ambisi  material secara berlebihan). 16
Korupsi  menjadi  masalah  yang  paling  serius  yang  harus  dihadapi  oleh banyak negara di dunia, terutama menyangkut kepentingan politik dan ekonomi . Korupsi  menjadi  indikator  atas  tata  kelola  yang  tidak  sehat  dan  berkembang menjadi isu penting dalam lingkungan politik dan ekonomi global. Secara konsep, korupsi  menjelaskan  mengenai  bagian  dari  suatu  sistem  yang  tidak  memenuhi kewajiban seperti yang telah menjadi tujuan, atau memenuhinya dalam cara yang tidak benar; dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi tujuan organisasi secara keseluruhan.
Secara  umum  kita  paham,  bahwa  pada  dasarnya,  semua  bentuk pemerintahan di dunia sama beresikonya terhadap praktik-praktik korupsi, hanya tergantung  kepada  seberapa  kuatnya  penegakan  hukum  di  tiap  negara.  Hal  ini berarti  semakin  kuat  penegakan  hukum  di  suatu  negara,  maka  pemberantasan korupsi  di  negara  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik,  atau  setidaknya  menekan praktik korupsi dalam lembaga pemerintahan. 17
Peraturan  yang  mengatur  mengenai  praktik-praktik  ilegal,  seperti korupsi,  diterapkan  dengan  cara  yang  berbeda  pada  negara  yang  satu  dengan negara  yang  lain,  tergantung  pada  pemegang  otoritasnya.  Misalnya,  dalam  suatu sistem  politik  terdapat  pos  pendanaan  yang  legal  menurut  suatu  negara,  tetapi dapat  dianggap  ilegal  di  negara  lain.  Bahkan,  pada  beberapa  negara,  praktik korupsi  merupakan  kebiasaan  yang  dilakukan  ketika  terjadi  kesepakatan  bisnis atau  interaksi  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  yang  menyangkut  birokrasi. Salah  satunya  adalah  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sudah  merupakan  suatu kewajiban  bagi pemerintah atau parlemen untuk membangun  sistem anti korupsi yang  kredibel,  yang  dimulai  dari  diri  mereka  sendiri  dan  tunjukkan  kepada masyarakat  bahwa  aturan  anti  korupsi  tersebut  juga  berlaku  bagi  diri  mereka. 18 Artinya ada suatu konsistensi dan konsekuensi diberlakukannya suatu hukum.
Hingga  dewasa  ini,  korupsi  masih  menjadi  problem  di  negara-negara berkembang.  Korupsi  memang  sudah  menjadi  penyakit  sosial  di  negara-negara
16 Ibid.
17 http://sai.ugm.ac.id/site/artikel/korupsi-definisi-dan-jenisnya ,  diakses  tanggal  7  Juni 2019.
18 Ibid.
berkembang dan sangat sulit diberantas. Untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata  juga  sangat  banyak  hambatannya.  Makanya,  bagaimanapun  kerasnya usaha  yang dilakukan oleh pemerintah  melalui  lembaga-lembaga  negara ternyata korupsi  juga  tidak  mudah  dikurangi  apalagi  dihilangkan.  Bahkan  secara  seloroh bisa  dinyatakan  bahwa  korupsi  tidak  akan  pernah  bisa  untuk  dihilangkan. Kenyatannya  memang  tidak  ada  suatu  negara  di  dunia  ini  yang  memiliki  indeks persepsi  korupsi  (IPK)  yang  berada  di  dalam  angka  mutlak  10,  paling  banter adalah mendekati angka mutlak tersebut. 19
Dalam berbagai artikel  yang beredar di internet, korupsi identik dengan tindakan  penyalahgunaan  wewenang,  kekuasaan  dan  jabatan  untuk  keuntungan pribadi.  Dalam  prakteknya,  tindakan  korupsi  bisa  dilakukan  secara  pribadi maupun melibatkan banyak pihak terkait sesuai jalur birokrasi dan distribusi yang disepakati.  Betapa  rumit  mengurai  akar  kejahatan  korupsi  karena  tindakan  ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi budaya. 20
Praktek  korupsi  bisa  tidak  dilepaskan  dari  dua  tindakan  kriminalitas lainnya, yaitu kolusi dan nepotisme. Sehingga kita mengenal istilah KKN sebagai satu  paket  kejahatan  intelektual  yang  mencederai  kepercayaan  rakyat.  Mengapa dikatakan  merusak  kepercayaan?  Karena  pelaku  korupsi  pada  umumnya  adalah orang-orang yang memiliki pengaruh atas keputusan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Kerja  sama  melakukan  korupsi  secara  berjamaah  konon  telah membudaya  sejak  era  Orde  Baru.  Baik  pejabat  tingkat  tinggi  maupun  yang menduduki level rendah di masyarakat, kalau tidak korupis seolah dianggap tidak berkuasa.  Bidang-bidang  pengaruh  tindakan  korupsi  telah  meluas  ke  berbagai sektor  penting.  Misalnya  pendidikan  dasar  dan  menengah,  pengadilan  tinggi, jaminan  kesehatan  masyarakat,  layanan  pengurusan  surat-surat  penting  dan  lain- lain.  Contoh  paling  sederhana  adalah  korupsi  pembagian  jatah  beras  miskin (raskin)  yang  selama  ini  berlangsung  di  kalangan  masyarakat  menengah  ke bawah.  Kegiatan  subsidi  raskin  ini  diyakini  banyak  pihak  rentan  adanya penyalahgunaan wewenang dari pejabat kepala desa, kepala dusun, ketua RW dan ketua  RT.  Masing-masing  pihak  seolah  ingin  mendapat  bagian  jatah  berlebih, padahal  tujuan  subsidi  raskin,  sesuai  namanya,  adalah  untuk  membangkitkan ekonomi masyarakat miskin. 21
Korupsi jelas merupakan kejahatan moral yang paling mengkhawatirkan di  setiap  negara  dan  perlu  penanganan  serius  agar  tidak  mengganggu  kestabilan ekonomi  satu  bangsa.  Bahkan  agama  pun  mewajibkan  setiap  pemimpin  mampu bersikap  amanah  dan  tidak  khianat  terhadap  kepercayaan  kaum  yang  dipimpin. Boleh  jadi  para  pelaku  korupsi  telah  lupa  untuk  apa  mereka  dipilih  dan  diberi kepercayaan. Sedanglkan untuk itu korupsi adalah kriminalitas yang penangannya melibatkan banyak pihak. 22
19 Nur Syam, Penyebab Korupsi,  http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=526, diakses 7 Juni 2019.
20 Ahmad Zaki, dalam Mohammad Hilman, Op.Cit , hal. 12.
21 Ibid.
22 Ibid.
Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu  negara  berdasarkan  hukum,  bahkan  merupakan  tolak  ukur  keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam  suatu  negara  adalah  perang  terhadap  korupsi,  karena  korupsi  merupakan penyakit  kanker  yang  imun,  meluas,  permanen  dan  merusak  semua  sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.  Di  Indonesia  Korupsi  dikenal  dengan  istilah  KKN  singkatan  dari korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Korupsi  sudah  menjadi  wabah  penyakit  yang menular di setiap aparat negara dari tingkat  yang  paling rendah hingga tingkatan yang  paling  tinggi.  Berdasakan  laporan  tahunan  dari  lembaga  internasional ternama, Political  and  Economic  Risk  Consultancy (PERC)  yang  bermarkas  di Hongkong,  Indonesia  adalah  negara  yang  terkorup  nomor  tiga  di  dunia  dalam hasil  surveinya  bersama  dengan  Uganda.  Indonesia  juga  terkorup  nomor  4  pada bersama dengan Kenya. Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia.
Pada  bulan  November  tahun  2005,  sebuah  survey  yang  dilakukan  oleh Transparancy International dan Indonesian Corruption Watch (ICW)
menempatkan  korupsi  di  Indonesia  pada  peringkat tiga  negara  paling  korup  dari 158  negara  di  dunia.  Pencapaian  ini  sejajar  dengan  Ethiopia,  Kamerun,  Irak  dan Liberia.  Sedangkan  secara  kelembagaan,  pemeringkatan  tindak  korupsi menempatkan  partai  politik  dan  DPR  di  posisi  paling  atas.  Disusul  Dirjen Imigrasi, Perpajakan, Bea dan Cukai, BUMN dan Polri. 23
Hal  itu  menunjukkan,  bahwa tindak pidana  Korupsi di Indonesia sudah meluas  di  masyarakat.  Perkembangannya  pun  terus  meningkat  dari  tahun  ke tahun,  baik  dari  jumlah  kasus  yang  terjadi  maupun  jumlah  kerugian  keuangan negara.  Kualitas  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  juga  semakin  sistematis dengan  lingkup  yang  memasuki  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat.  Kondisi tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  utama  penghambat  keberhasilan  untuk mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur  sebagaimana diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Ketidakberhasilan  Pemerintah  dalam  memberantas  korupsi  juga  semakin memperburuk citra Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan  masyarakat terhadap hukum.  Apabila tidak ada  perbaikan  yang  berarti,  maka  kondisi  tersebut  akan  sangat  membahayakan kelangsungan hidup bangsa. 24
Sulit  untuk  membantah  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  bangsa  ini telah sangat terpuruk. Salah satu penyebab keterpurukan bangsa ini adalah akibat praktek-praktek  korupsi,  yang  hingga  hari  ini  belum  juga  bisa  teratasi.  Bahkan korupsi di negeri ini sudah sampai pada titik nadir, sudah sampai pada titik yang tidak  dapat  ditolerir  lagi.  Korupsi  telah  begitu  mengakar  dan  sistematis,  bahkan seperti sudah menjadi budaya bangsa. Ironis memang, tetapi itulah kenyataannya. Negara  yang  menjadikan      Pancasila  sebagai  dasar  Negara,  yang  menjadikan Keadilan  Sosial  sebagai  tujuan  yang  harus  dicapai  untuk  seluruh  rakyatnya,
23 Ahmad Zaki, dalam Moohammad Hilmanm, Op.Cit . hal. 13.
24 http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, 7 Juni 2019.
ternyata  menjadi  ladang  subur  koruptor  selama  lebih  dari  setengah  umur kemerdekaan negeri ini. 25
Misalnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat selama semester pertama  tahun  2010  ada  176  kasus  korupsi  yang  statusnya  ditingkatkan  ke penyidikan  oleh  aparat  penegak  hukum.Dari  kasus  ini,  Maluku  ranking  empat kasus  korupsi  yang  paling  banyak  merugikan  uang  negara  sebesar  Rp118,87 miliar  dengan  hanya  enam  kasus.  Lima  daerah  yang  memiliki  potensi  kerugian negara  yang paling  besar ditimbulkan dalam kasus korupsi, adalah DKI Rp709,5 miliar  (12  kasus),  Lampung  Rp408,3  miliar  (kasus),  NAD  Rp275,1  miliar  (14 kasus), Maluku Rp118,87 miliar (6 kasus), Riau 117,75 miliar (3 kasus). 26
Dari 176 kasus jajaran kejaksaan yang paling dominan menangani kasus korupsi  di  berbagai  daerah  dengan  137  kasus,  kepolisian  25  kasus  dan  KPK sebanyak  14  kasus.  Potensi  kerugian  negara  yang  terjadi  pada  176  kasus  itu, rinciannya, yang ditangani kejaksaan pada 137 kasus potensi kerugian negaranya mencapai  Rp1,576  triliun,  yang  ditangani  kepolisian  dari  25  kasus  sebesar Rp327,513  miliar,  dan  yang  ditangani  KPK  dari  14  kasus,  senilai  Rp  198,86 miliar. 27
Ada  yang  menilai  secara  pesimis,  bahwa  praktek  korupsi  ini  dilakukan pada  masa  pemerintahan  soeharto  yang  sampai  sekarang  masih  belum  menemui titik  temu  hingga  polemik  kasus  Gayus  Tambunan  yang  sampai  sekarang menjadikontrofersi.  Akibatnya  masyarakat  kita  menjadi  sangat  skeptis,  sinis bahkan  bersikap  masa-bodoh,  terhadap  setiap  usaha-usaha  Pemerintah  untuk melakukan  pemberantasan  korupsi.  Masyarakat  melihat  dan  menilai,  semua tindakan  pemerintah  itu  tidak  akan  membawa  hasil  apapun,  alias  sia-sia  belaka, sebab  walaupun  Pemerintah  telah  berusaha  memperbaiki  peraturan  perundang- undangan  untuk  memberantas  korupsi  serta  mendirikan  yaitu  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi korupsi tidaklah berhenti atau surut, bahkan semakin menggila. 28
Ada  yang  menyebut  KPK  yang  pada  awalnya  adalah  sebuah  lembaga yang  sangat  ditakuti  oleh  kalangan  pejabat  tinggi  Negara,  kini  sudah  hilang taringnya.  Dinamika  lembaga  yang  dihadapi  kini  seakan  menjadikannya  tertidur pulas  menunggu  ada  yang  membangunkannya.  Sehingga  menimbulkan pertanyaan  apakah  KPK  yang  sekarang  ini  adalah  sebuah  solusi  pemberantasa kasus  korupsi  atau  hanyalah  sebuah  tunggangan  politik? 29 .  Asumsi  demikian sudah  banyak  dilontarkan  oleh  kalangan  ahli  hukum,  bahwa  KPK  sedang  diuji kompetensinya.
KPK telah  menjadi  lembaga  strategis  yang dibutuhkan oleh  masyarakat dan bangsa ini dalam upaya penanggulangan korupsi. KPK telah menjadi lembaga pilihan  diantara  lembaga-lembaga  penegakakan  hukum  lainnya.  Meskipun
25 Eko  Syamsuharlin,  KPK  versus  Korupsi,  Solusi  atau  Tunggangan  Politik, http://us.mc1900.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1320145072, 7 Juni  2019.
26 http://www.balagu.com/Soal%20Kerugian%20Negara%20Akibat%20Korupsi%20%20% 20Maluku%20Ranking%20Empat%20Terbesar, 7 Juni  2019.
27 Ibid.
28 Eko Syamsuharlin, Op.Cit
29 Ibid.
lembaga ini dibutuhkan oleh masyarakat dan faktanya sudah menunjukkan kinerja keras  dalam  menjaring  koruptor,  namun  perannya  dalam  penanggulangan koruptor dinilai oleh banyak pihak masih belum maksimal, sehingga perlu banyak belajar pada Lembaga-lembaga negara lain.

## PENUTUP
Peran  KPK  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  korupso  dimulai  dari langkah pencegahan, yakni memberikan teladan diri sebagai apparat yang bersih, kapabel,  dan  independent  atau  model  penegak  hukum  yang  memiliki  integritas, profesionalitas,  dan  berkinerja  yang  tinggi,  serta  memberikan  sosialisasi  ke berbagai  pihak  mengenai  urgensi  tidak  melakukan  korupsi,  khususnya  melalui kampanye  anti  korupsi  di  sekolah-sekolah  atau  Lembaga-lembaga  Pendidikan maupun lainnya. Langkah Pendidikan anti korupsi ini juga beberapa sama dengan yang dilakukan sejumlah Lembaga anti korupsi di  negara  lain. Sedangkan dalam hal  penindakan,  KPK)  merupakan  lembaga  negara  yang  dalam  melaksanakan tugas dan wewenangnya  bersifat  independen dan  bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.  Peran  yang  dilaksanakan  dalam  sistem  peradilan  pidana  adalah  peran sebagai  penyelidik,  penyidik,  dan  penuntut  umum  terhadap  perkara    atau  tindak pidana korupsi.
Kedudukan  kejaksaan  dalam  penannggulangan  tindak  pidana  korupsi adalah,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2004  tentang  keJaksaan  secara eksplisit telah  menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan  memiliki kewenangan dalam  penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  30  ayat  (1) huruf  d  yaitu  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu.  Dalam penjelasannya  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara juridis formil kejaksaan telah memiliki  kewenangan  dalam  hal  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan makalah
Abi Manaf, Tidak Boleh Lelah Melawan Korupsi , Sanggar Ilmu,  Jakarta, 2015. Ali Hamid. Korupsi dalam Pusaran Sejarah , LIngkar Baca, Solo, 2015. Abu  Sufyan  K,  Korupsi  Mematikan  Ekonomi  Bangsa,  Makalah  disampaikan dalam Yayasan  Mandiri, 2011.
Anwar Sadat, Membaca Jaringan Koruptor , Barometer-Pres, Jakarta, 2011 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
Gusmian Mawas, Kejahatan dan Negara, Pembaruan-Press, Jakarta,hal. 2. Hermawan, Korupsi  Tanpa  Tanding,  Episode  Keberlanjutan  Keterpurukan Indonesia , LPKI-Pembebasan Indonesia, Jakarta, 2010. Mahfud  MD, Penegakan  Hukum  dan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik , Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
Moh.  Fahmi, Korupsi  dan  Kerapuhan  Negara  Hukum ,  Aksara  Baru,  Jakarta, 2009.
Mohammad Hilman, Manusia, Kekuasaan,  dan  Etika , Permata, Jakarta, 2007.
Muladi & Barda  Nawawi  Arief , Bunga  Rampai  Hukum  Pidana ,  Bandung;. Alumni, 1992.
Ninik  Widiyanti, Perkembangan  Kejahatan  dan  Masalahnya.  Bina  Aksara , Bandung, 1987.
Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, Disiplin Hukum , Alumni,  Bandung, 1986. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum ,  Alumni, Bandung, 1983. Soerjono Soekanto,  Metode Penelitian Hukum,  Sinar Grafika, Jakarta, 1986 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,    Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup), Jakarta, 2003.
Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum , Rajawali, Jakarta, 2002.
_______________, Faktor-Faktor    yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Rajagrafindo Persada, Jakarta,  2001.
Sudarto, Hukum Pidana 1 , Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
Sunardi  dan  Fanny  Tanuwijaya., Tindak  Pidana  Nyawa  Badan ,    Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2001.
Umar  Kasim, Negara  Hukum    (Teori-teori  yang  dapat  dikembangkan ),  Jakarta: Intan Pustaka,  2010.

## Internet/makalah
Ahmad  Zaki,  Korupsi  adalah  Tindakan  Kriminal  yang  Melanggar  Kepercayaan Rakyat, http://ogaloogi.com/korupsi-adalah/,  akses 7  Juni 2019.
Bagus Anwar, Peran KPK dan Dampak Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, http://bagusanwar.blogspot.com/2011/03/peran-kpk-dan- dampak-korupsi-di.html, akses 7  Juni 2019.
Eko  Syamsuharlin,  KPK  versus  Korupsi,  Solusi  atau  Tunggangan  Politik, http://us.mc1900.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1320145072,  dakses tanggal akses 7  Juni 2019
http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, diakses tanggal 7 Juni  2019. Romli Atmasasmita, KPK dan Korupsi Birokratis,
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=3878&coid=4&caid=9& gid=2, diakses tanggal akses 7  Juni 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Undang-Undang    Republik  Indonesia    Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab UNdang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang    Republik  Indonesia    Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi