Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.1, Juli 2023, Hal. 52 - 75 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## HASIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A
(Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
Fina Alfiyani, Afif Muamar Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email : finaalfiani2000@gmail.com, afif_muamar@syekhnurjati.ac.id

## ABSTRAK
Peneliti  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  hasil  putusan  Pembagian  Harta  Bersama  dalam Pengadilan Agama Sumber kelas 1A  dalam peraktek di Pengadilan Agama Sumber  nomor perkara 7680/Ptd.G/2022/PA  Sbr.  Dengan  Pengugat  dan  Tergugat  sebagai  Pemohon  yang  dalam  rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat mengenai Harta bersama/ gono gini yang diperoleh selama  perkawinan,  nafkah  iddah  dan  mut’ah.  Rumusan  maslah  adalah  bagaimana  kajian  hukum pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sumber pada perkara nomor 7680/Pdt.G/2022/pa Sbr?. Bagaimana  penyelesaian  pemabagian  harta  bersama  nomor  perkara  7680/Ptd.G/2022/PA  Sbr,  di Pengadilan Agama Sumber? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini adalah:  (1)  Pembagian  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama  Sumber  pada  perkara  Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA  Sbr.  Dilakukan  atas  dasar  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat  adanya  harta  bersama,  maka  Hakim  disini  memberikan  putusan  mengenai  besarnya  bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut seperdua untuk penggugat dan  seperdua  untuk  tergugat.    Pelaksanaan  eksekusi  pembagian  harta  bersama  pada  perkara  Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr.
Kata kunci : Hukum, Pembagian harta bersama, Pengadilan Agama.

## ABSTRACT
This researcher aims to analyze the results of the decision on the Division of Joint Assets in the Sumber Religious Court class 1A in practice at the Sumber Religious Court case number 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr.  With  the  Plaintiff  and  Defendant  as  Petitioners  who  in  reconstitution  filed  a  lawsuit  for reconstitution  against  the  Defendant  regarding  joint  assets/gono  gini  obtained  during  the  marriage, iddah  and  mut'ah  living.  The  formulation  of  the  problem  is  how  to  study  the  legal  division  of  joint property  in  the  Sumber  Religious  Court  in  case  number  7680/Pdt.G/2022/pa  Sbr?.  How  is  the distribution of joint assets resolved in case number 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr, at the Sumber Religious Court? This type of research is empirical legal research. The results of this research are: (1) Division of joint assets at the Sumber Religious Court in case Number 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Carried out on the basis of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, assets obtained from either the husband or wife become joint rights as long as it is not specified otherwise in the  marriage  agreement  and  if  the  marriage  breaks  up,  each  is  entitled  to  1/2  (half)  of  the  assets, because during the marriage there were joint assets, the judge here makes a decision regarding the size of their respective shares. The court determines the division of joint assets in half for the plaintiff and half for the defendant. Execution of the division of joint assets in case Number 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr.
Keywords: Law, Division of joint property, Religious Court.
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Bab  I  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  menyebutkan  bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya  mereka  mendefinisikan  perkawinan  sebagai  akad  yang  membawa kebolehan  (bagi  seorang  laki-laki  untuk  berhubungan  badan  dengan  seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. 1 Sedang dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  kuat  atau  mitsaqan  ghalizan  untuk  mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 2
Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak  yang  melangsungkan  perkawinan.  Dengan  perkataan  lain  suatu  perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang terikat perkawinan tersebut. 3
Salah satu akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya tertuju pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua suami istri (Hartanto, 2017). Hukum Perkawinan di Indonesia, menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut sebagai harta bersama.
Harta bersama ada pada saat perkawinan berlansung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-
1 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 14, No. 2 – 2016, hlm.186
2 Moh  Ali,  Menakar  Asas  Peradilan  Sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  Pengajuan  Gugatan Kumulasi  (Samenvoeging  Van  Vordering)  di  Pengadilan  Agama,  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata Adhaper, Vol. 3, No. 2 Juli Desember 2017, hlm. 262.
3 Astriani  Van  Bone,  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  Berstatus  Agunan  Dalam  Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri, Lex Administratum, Vol. V/No.5/Jul/2017, hlm.80

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu  masih  nampak,  akan  tetapi  pada  usia  perkawinan  yang  sudah  tua,  harta  bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.
Hal  yang  paling  sering  terjadi  pada  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas beragama  Islam  saat  ini  adalah  setelah  terjadinya  perceraian,  mengenai  kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat  yang  memilih  Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan  pertikaian pembagian  harta  bersama.  Pembagian  harta  bersama  menurut  ketentuan  Pasal  37 Undang-  Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  ditetapkan  secara tegas  berapa  bagian  masing-masing  suami  atau  istri  yang  bercerai  baik  cerai  hidup maupun cerai mati.
Selain  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  di Indonesia juga berlaku  Kompilasi  Hukum Islam, yang berkaitan dengan  pembagian harta  bersama  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  96  dan  97  Kompilasi  Hukum  Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai  mati  ini,  masing-masing  mendapat  setengah  dari  harta  bersama  tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :
a. Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.
Sedangkan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan:  "Janda  atau  duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
Dari  uraian  diatas,  dapat  diambil  pengertian  bahwa  pembagian  harta  bersama karena  cerai  hidup  dapat  dilakukan  secara  langsung  antara  bekas  istri  dan  suami dengan  pembagian  masing-masing  separo  bagian.  Perkara  yang  menyangkut perceraian  dan  kemudian  berlanjut  dengan  pembagian  harta  bersama  ini  terjadi  di seluruh wilayah Indonesia termasuk di kota Cirebon masyarakatnya beragama Islam dan  tentunya  penyelesaian  kasus  pembagian  harta  bersama  ini  berada  dalam kewenangan Pengadilan Agama.
Berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian ini penulis ingin mengkaji  lebih  jauh  yakni  dengan  melakukan  penelitian  tentang  Pelaksanaan Pembagian  Harta  Bersama  dalam  Prakteknya  di  Pengadilan  Agama  Sumber  dalam nomor  perkara    7680/Pdt.G/2022/PA  Sbr.  dengan  pemohon  sebagai  termohon  yang dalam  rekonpensi  mengajukan  gugatan  rekonpensi  kepada  pemohon  mengenai pembagian harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama perkawinan.
Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perkara harta bersama di Pengadilan Agama Sumber kelas 1A. Berikut karya terdahulu yang terdokumentasi sebagai acuan pembeda dalam penelitian antara lain Siti Rahmi Fadila, dalam  jurnalnya  berjudul  “Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Sukabumi  pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah’’ . Dalam jurnalnya menjelaskan sebagai Upaya Legalitas Kepemilikan Harta Bersama atau di  Indonesia disebut juga dengan harta gono-gini dimana hal  tersebut merupakan  kekayaan  seluruhnya  secara  bulat  yang  diperoleh  selama  masa perkawinan. Permasalahan ini merupakan salah satu akibat hukum yang selalu hadir pasca  perceraian  adapun  pengalihan  hutang  dalam  harta  bersama  merupakan  kasus yang jarang terjadi maka dari itu penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai harta  bersama  yang  mengandung  Hawalah  atau  pengalihan  utang-piutang  seperti gugatan  yang  masuk  ke  Pengadilan  Agama  Sukabumi  pada  perkara  nomor. 0493/Pdt.G/2020/PA.Smi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif. Sumber  dan  jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yang
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
didukung  bahan  hukum  sekunder  kemudian  analisis  dengan  menggunakan  metode normatif kualitatif dalam bentuk uraian untuk dapat ditarik kesimpulan agar mendapat kejelasan  mengenai  permasalahan  yang  diteliti.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu, Pertama Pada pertimbangan hakim dalam perkara  Nomor.  0493/Pdt.G/2020/PA.Smi.  ini  menggunakan  pasal  97  Kompilasi Hukum  Islam  sebagai  landasan  hukum.  Kedua,  Pengalihan  utang  dalam  upaya legalitas  kepemilikan  harta  bersama  tidak  dapat  dikabulkan  oleh  majelis  hakim dikarenakan  harta  bersama  tersebut  belum  dibagi  secara  rill.  Ketiga,  gugatan dikabulkan  sebagian  dikarenakan  penggugat  tidak  sepenuhnya  memberikan pembuktian hukum atas dalil-dalil gugatannya. 4
Penulis menyertakan hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis  saat  ini,  yaitu  antara  lain:    Syaiful  Muda’I,  dalam  jurnal  berjudul  “Kajian Hukum Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk (Studi Perkara  Nomor  338/Pdt.G/2008/Pa.Ngj)’’.  Dalam  jurnalnya  menjelaskan  sebagai Pembagian  Harta  Bersama  dalam  Praktek  di  Pengadilan  Agama  Nganjuk  nomor perkara 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ dengan pemohon Abdussalam bin Kohar melawan Nur  Hayati  binti  Abu  Bakar  sebagai  termohon  yang  dalam  rekonpensi  mengajukan gugatan rekonpensi kepada pemohon mengenai pembagian harta bersama / gono-gini yang  diperoleh  selama  perkawinan,  nafkah  iddah  dan  mut‟ah.  Rumusan  masalah adalah: 1. Bagaimana kajian hukum pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Nganjuk  pada  perkara  nomor  Nomor  338/Pdt.G/2008/PA.NGJ?  2.  Bagaimana pelaksanaan/eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian  ini  adalah:  (1)  Pembagian  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama  Nganjuk pada  perkara  nomor  Nomor  338/Pdt.G/2008/PA.NGJ  dilakukan  atas  dasar  Undang-
4 Siti  Rahmi  Fadila,  “Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Sukabumi  pada  Perkara  Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi  Perihal  Harta  Bersama  yang  Mengandung  Hawalah’’, jurnal  Riset  Hukum Keluarga Islam, Volume 1, No. 2, Tahun 2021.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan  dan  jika  perkawinan putus,  masing-masing  berhak  1/2  (seperdua)  dari  harta  tersebut,  karena  selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama  tersebut  seperdua  untuk  penggugat  dan  seperdua  untuk  tergugat.  2. Pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ  adalah  dilakukan  dengan  sukarela  oleh  para  pihak  karena mereka tidak begitu mempermasalahkan putusan pengadilan Agama Nganjuk, karena tujuan utama mereka (penggugat dan tergugat) adalah bercerai. 5
Penulis menyertakan hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis  saat  ini,  yaitu  antara  lain:  Agus  Suprianto,  dalam  jurnal  berjudul  “Mediasi Pembagian  Harta  Bersama  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Sleman  Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn “,Dalam jurnalnya menjelaskan sebagai penyelesaian harta bersama  dibagi  masing-masing  setengah  bagi  janda  dan  duda.  Kompetensi  absolut untuk  penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  Agama.  Kajian  putusan  sengketa  harta bersama  ini  didasarkan  pada  keberhasilan  melalui  kesepakatan  perdamaian  dari Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn di Pengadilan Agama Sleman. Kesimpulannya, amar  putusan  yang  berbunyi:  “menyatakan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah terjadi  perdamaian.  Menghukum  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  mentaati  isi perdamaian”.  Kesepakatan  perdamaian  itu  bersifat  mengakhiri  sengketa,  putusan perdamaian mengikat bagi para pihak dan pihak terkait, putusan perdamaian bersifat eksekutorial,  proses  mediasi  membuktikan  sebagai  bentuk  alternatif  penyelesaian sengketa yang cepat, putusan perdamaian memiliki rasa keadilan substantif, mediasi
5 Syaiful  Muda’I,  “KAJIAN  HUKUM  PEMBAGIAN  HARTA  BERSAMA  DI  PENGADILAN AGAMA  KABUPATEN  NGANJUK  (Studi  Perkara  Nomor  338/Pdt.G/2008/PA.NGJ)’’, jurnal Journal Diversi, Volume 1, Nomor 2, September 2015.
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
mencerminkan  perilaku  iktikad  baik  para  pihak,  mediasi  mengedepankan  proses perundingan, kesepakatan perdamaian tertulis yang terdokumentasi dan ditandatangani,  kesepakatan  perdamaian  dikuatkan  dengan  putusan  pengadilan, kesepakatan perdamaian mengurangi dampak negatif bagi anak pasca perceraian dan memperbaiki  silaturahmi,  dan  perdamaian  relevan  dengan  ketentuan  al-Qur’an  dan hadits. 6
Dari  hasil  pembahasan  diatas,  terdapat  persamaan  pembahasan  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  membahas  tentang  Analisis  Hasil  Putusan  Harta Bersama Dalam Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  kualitatif.  penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). 7 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 8
Dalam  penelitian  ini  penulis  mendekati  masalah  berdasarkan  pada  tata  aturan perundang  undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  yang  mengatur  masalah  tentang sengketa harta bersama.  Pada penelitian hukum  normatif dapat  disebut juga dengan
6 Agus  Suprianto,  “Mediasi  Pembagian  Harta  Bersama  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn “, jurnal Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan Volume 1 Nomor 2, Tahun 2022.
7 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.4.
8 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metelodogi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 295
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
penelitian  doctrinal  dimana  penelitian  dilakukan  atau  ditunjukkan  hanya  pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. 9
Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer,  data sekunder dan data tersier. Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan tekhnik dokumentasi, yaitu suatu proses penelitian yang di dalamnya meliputi  kegiatan untuk  mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data data, serta Penelitian dan penjelasan atas data yang berkaitan dengan putusan  dalam  Perkara  Nomor  7680/Pdt.G/2022/PA  Sbr.  tentang  harta  bersama  di Pengadilan  Agama  Sumber.  Selain  itu,  penulis  juga  melakukan  pengumpulan  data dengan cara Wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

## C. HASIL DAN ANALISIS

## 1. Pengertian Harta Bersama
Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia , harta bersama tediri dari  dua  kata  yaitu,  harta  dan  bersama. 10 Harta  adalah  barang-barang,  uang  dan sebagainya  yang  menjadi  kekayaan. 11 Sedangkan  bersama  adalah  seharta,  semilik. Selanjutnya  mengenai  pengertian  harta  secara  terminologis  adalah  barang-barang, uang  dan  sebagainya  yang  menjadi  kekayaan  yang  diperoleh  suami  istri  secara bersama-sama dalam perkawinan. 12 Dalam hukum positif di Indonesia, masalah harta bersama  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Cetakan  ke-8  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.
10 W.J.S, Poerwadarminta, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hlm. 359
11 Kholil Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,Jurnal Ilmu Syariah Mizan, Volume 1, No.1, Juni 2013, hlm.
12 Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet I edisi IV, hlm. 52.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) mendefinisikan harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan. 13 Ini  berarti  bahwa terbentuknya  harta  bersama  dalam  perkawinan  ialah  sejak  tanggal  terjadinya perkawinan  sampai  perkawinan  tersebut  putus  karena  perceraian  atau  karena kematian. Dalam Komnpilasi Hukum Islam, harta bersama diatur lebih rinci. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan  terdaftar  atas  nama  siapapun”.  Sedangkan  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata,  Pasal  119  menyatakan:  “Sejak  saat  dilangsungkan perkawinan,  maka  menurut  hukum  terjadi  harta  bersama  menyeluruh  antara  suami istri,  sejauh  hal  itu  tidak  diadakan  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  perjanjian perkawinan”.
Berdasarkan pada definisi harta bersama dalam hukum positif di atas, maka para ahli  hukum  di  Indonesia  sepakat  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  harta bersama  adalah  semua  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung,  tanpa mempersoalkan  siapa  diantara  suami  istri  yang  mencarinya  dan  juga  tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. 14 Bersama Suami Istri di Indonesia,  memberikan  suatu  pengertian  tentang  harta  bersama  yaitu  harta  yang diperoleh  bersama  oleh  suami  istri  selama  mereka  terikat  oleh  tali  perkawinan  atau dengan kata lain harta yang diperoleh dari hasil perkongsian antara suami istri. 15 Harta Gono Gini adalah harta yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan dimana  kedua-duanya  bekerja  untuk  kepentingan  hidup  rumah  tangga.  Bekerja  ini hendaknya diartikan secara luas, hingga seorang istri yang pekerjaannya tidak nyata-
13 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), hlm. 276.
14 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.2, hlm.108
15 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1978), hlm. 55

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara anaknya dianggap sudah bekerja, dan harta yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.
Istilah  yang  sering  disebut  untuk  merujuk  pada  harta  bersama  adalah  marital property,  matrimonial  property,  atau  marriage  property.  Marriage  property  adalah property  acquired  during  the  course  of  a  marriage  (harta  benda/kekayaan  yang diperoleh  selama  perkawinan).  Pengertian  ini  selaras  dengan  makna  harta  bersama yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (UUP) bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (property produced during the marriage between a husband and wife).
Tidak  jarang  dijumpai,  pemahaman  umum  dalam  masyarakat  bahwa  harta bersama  hanya  mencakup  harta-harta  yang  diperoleh  semata  (aktiva).  Padahal, sejatinya harta bersama juga melingkupi utang-utang yang timbul untuk kepentingan dan  atas  persetujuan  bersama  suami  istri  selama  dalam  perkawinan  (pasiva). Pemahaman  ini  merupakan  perluasan  makna  dari  Pasal  35  ayat  (1)  UUP  yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-utang bersama  yang  timbul  selama  dalam  perkawinan  mereka.Pemahaman  ini  juga  sudah menjadi  pemahaman  umum  dalam  banyak  Negara  bahwa  harta  bersama  mencakup aktiva dan pasiva.
Sebagai  contoh, Andvsa ( Alaska  Network  on  Domestic  Violence  &  Sexual Assault )  mendefinisikan  marital  property  sebagai  berikut:  “ Marital  property  is  the property and debt that a husband and wife acquire during marriage for the benefit of the marriage and may include property acquired when the couple lived together before marriage ” (harta perkawinan/harta bersama adalah harta dan utang yang dihasilkan oleh  suami  dan  istri  selama  perkawinan  untuk  kepentingan  bersama  dapat  pula mencakup harta-harta yang diperoleh pasangan tersebut saat hidup bersama sebelum mereka menikah). Perluasan makna harta bersama hingga mencakup aktiva dan pasiva merupakan konsekuensi dari fakta bahwa dalam suatu hubungan perkawinan, hampir pasti  setiap  pasangan  pernah  melakukam  utang  atau  pinjaman  tertentu  untuk

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
memenuhi kebutuhan bersama. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan keluarga sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan yang signifikan, sehingga hal  ini  lah  yang  mendorong  pasangan  suami  istri  sering  kali  melakukan  pinjaman- pinjaman guna memenuhi kebutuhan dimaksud. Dari sini, masing-masing (suami-istri) memiliki  sejumlah  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang.  Dimana  hak  terkait  dengan aktiva, sementara kewajiban terkait dengan pasiva (utang).

## 2. Dasar Hukum Harta Bersama
a. Harta Bersama Dalam Hukum Positif
Pengaturan  harta  bersama  dalam  hukum  positif  termaktub  dalam  setidaknya tiga  perundang-undangan,  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer), Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  (UUP),  dan  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).
a. Harta  Bersama  dalam  KUH    Perdata  Pengaturan  harta  bersama  dalam  KUH Perdata terdapat pada Buku I tentang Orang, Bab VI dan Bab VII (Pasal 119-167). Harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan kata lain, bahwa sejak seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum  berlaku  kesatuan  (percampuran)  harta  benda  suami  dan  istri  sepanjang tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan menjadi  instrument  yang  dapat  digunakan  oleh  suami  dan  istri  jika  ingin mengadakan  dan/atau  melaksakan  ketentuan  lain  perihal  percampuran  harta  di antara mereka.
b. Harta  Bersama  dalam  UUP  Dalam  UUP  Nomor  1  Tahun  1974,  harta  bersama diatur dalam Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35-37. Yang dimaksud dengan “harta benda dalam perkawinan” menunjukkan bahwa selama
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
perkawinan  berlangsung,  masing  masing  suami  istri  dapat  memperoleh  harta bersama  sebagai  hasil  dari  usaha  bersama  mereka  berdua.  Hal  ini  juga mengandung makna bahwa di samping harta bersama, ada kemungkinan masing- masing  memiliki  harta  bawaan  di  samping  harta  bersama,  ada  kemungkinan masing-masing  memiliki  harta  bawaan  maupun  harta  yang  diperoleh  dalam perkawinan namun tidak dikategorikan sebagai harta bersama. Pengaturan harta bersama dalam Pasal 35-37 UUP:
Pasal 35 berbunyi:
1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

## Pasal 36 berbunyi:
1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2) Mengenai  harta  bawaan  masing-masing,  suami  dan  istri  mempunyai  hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal 37 berbunyi:
Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut hukumnya masing-masing. Pengaturan-pengaturan harta bersama dalam UUP tersebut  di  atas  mengatur  setidaknya  tiga  tema  pokok  harta  bersama,  yaitu cakupan  harta  bersama  dan  pengecualiannya,  kewenangan  melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, dan pembagian harta bersama.
c. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
KHI  yang  secara  khusus  merupakan  sumber  hukum  materil  dalam  hukum perdata Islam, pengaturan harta bersama termaktub dalam Bab XIII (Harta Kekayaan dalam Perkawinan). Pasal 85 menyatakan: “ Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.” Kemudian dalam Pasal  86 dinyatakan: “(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan; (2) “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”
KHI mengambil jalan tengah dari kesenjangan antara tidak adanya pengaturan tegas mengenai harta bersama dengan kebutuhan akan lembaga harta bersama dalam perkawinan. KHI meletigimasi adanya percampuran harta benda sebagai hasil usaha atau  perolehan  bersama  suami  istri.  Namun  demikian,  KHI  tetap  mempertahankan norma  dasar  terkait  tidak  adanya  percampuran  harta  pribadi  suami  dan  istri,  yaitu terhadap harta-harta yang diperoleh dari perolehan sebelum menikah, maupun warisan dan/atau hibah yang diperoleh dalam masa perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 87:  “(1)  Harta  bawaan  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah  penguasaan  masing masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan; (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya.”
Dari pengaturan pasal 85-87, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang “diperoleh bersama” dari “usaha bersama” atau “kerjasama suami istri”. Diperoleh bersama dari usaha bersama bermakna bahwa harta yang dihasilkan benar benar berasal dari kerja keras dan kerjasama keduanya dalam pengertian menyeluruh. Jika suami istri berbagi  peran dimana suami bekerja mencari nafkah sementara istri menyiapkan  semua  keperluan  rumah  tangga  suami,  maka  disini  terjadi  kerja  sama suami istri. Sebab seorang suami tidak mungkin dapat bekerja dengan baik jika ia tidak mendapat dukungan dan pelayanan dari istrinya. Dukungan dan pelayanan dari istri
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
lah yang mampu member energi tambahan dan semangat, sehingga suami lebih giat bekerja dan kreatif dalam mengusahakan nafkah (penghasilan) yang lebih baik.
Sementara  itu,  harta  yang  diperoleh  dari  warisan  atau  hadiah  tetap  menjadi harta pribadi masing-masing. Hal ini dikarenakan harta tersebut diperoleh tanpa usaha apa pun dari pihak suami atau istri. Harta warisan misalnya, datang dengan sendirinya karena adanya peristiwa kematian dari kerabat suami atau istri sementara ia menurut syara’ berhak atas harta warisan tersebut. Demikian pula dengan hadiah, tanpa usaha berarti, suami atau istri mendapatkan hadiah dari pihak ketiga dan harta benda ini juga menjadi harta bersama

## b. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama
Menurut  kamus  umum  Bahasa  Indonesia,  sengketa  adalah  pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; percederaan, dan perkara. Konflik sendiri secara etimologi berasal dari kata conflict, yang dari bahasa latinnya confligere yang berarti: “saling  mengejutkan”  atau  konflik  terjadi  karena  ada  pihak-pihak  yang  ‘saling mengejutkan’  dengan  kata  lain  kekerasan.  Selain  itu,  kata  ‘konflik’  juga  memiliki beberapa definisi, di antaranya: “a fight, a collision; a struggle, a contenst; opposition of  interest,  opinions  or  purposes;  mental  strife,  agony”  (suatu  pertarungan,  suatu benturan; suatu pergulatan; pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini, atau tujuan-tujuan;  pergulatan  mental,  penderitaan  batin). 16 Jadi,  penyelesaian  sengketa adalah  penyelesaian  pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  berawal  dari persepsi  yang  berbeda  tentang  suatu  kepentingan  atau  hak  milik  yang  dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan Harta Bersama adalah harta yang di dapat suami istri selama perkawinan.
Berkaitan  dengan  adanya  sengketa  harta  bersama  apabila  tidak  dapat diselesaikan  secara  damai  dan  kekeluargaan  maka  penyelesaiannya  adalah  melalui
16 Ahmad Mirza Cholilulloh, Skripsi: “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Putusan Nomor 2984 /PDT.G/2017/PA/SMG0” (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
lembaga  Peradilan  Agama.  Berdasarkan  KHI  pasal  88,  berbunyi:  “Apabila  terjadi perselisihan antara suami tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.’’ 17
Penyelesaian  sengketa  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama  mengacu  pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. 18
Penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI mencakup dua aspek yaitu:
a) Ajudikasi ( adjudication ) adalah prosedur pemeriksaan di persidangan pengadilan oleh  Hakim  yang  meliputi  pemeriksaan  jawab-menjawab  dan  pembuktian  oleh para pihak beperkara yang selanjutnya diputuskan oleh Hakim pemeriksa perkara ( the  legal  process  by  which  an  arbiter  or  judge  reviews  evidence  and argumentation, including legal reasoning set forth by opposing parties or litigants to come to a decision which determines rights and obligations between the parties involved ). Putusan Hakim mengenai sengketa harta bersama mencakup penentuan siapa yang berhak dan berapa porsi bagiannya terhadap harta bersama.
b) Tindakan  Pencegahan  Tindakan  pencegahan  adalah  tindakan  yustisial  terkait upaya  menjaga  keutuhan  harta  bersama  dari  kemungkinan  tindakan-tindakan salah  satu  pihak  suami  atau  istri  yang  berpotensi  menyebabkan  berkurang  atau hilangnya  harta  bersama,  sehingga  merugikan  suami  atau  istri.  Terkait  hal  ini, Pasal 95 KHI menegaskan: “(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah  satu  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  dan  membahayakan  harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya; (2) Selama masa sita dapat
17 Rinnanik, Penyelesaian Sengketa Harta Besama Melalui Putusan Hakim, Jurnal Hukum, Volume 13, No. 2, November 2016, hlm. 242.
18 M.  Natsir  Asnawi,HUKUM  HARTA  BERSAMA  Kajian  Perbandingan  Hukum,  Telaah  Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 72.
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
dilakukan  penjualan  atas  harta  bersama  untuk  keperluan  keluarga  dengan  izin Pengadilan Agama.” 19
Tindakan pencegahan dalam Pasal 95 tersebut adalah sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama. Salah seorang suami atau istri yang terindikasi melakukan hal  hal  yang  mengancam  keutuhan  harta  bersama  dapat  menjadi  alasan  bagi pasangannya untuk mengajukan permohonan sita ke Pengadilan Agama. Permohonan sita ini merupakan perkara tersendiri dan bukan dalam konteks sebagai permohonan acessoir gugatan harta bersama (setelah terjadinya perceraian).
Sebagai  tindakan  pencegahan,  sita  jaminan  dalam  konteks  ini  murni  sebagai prevensi atas tindakan-tindakan yang berpotensi mengancam keutuhan harta bersama. Sangat  berbeda  konteksnya  dengan  sita  jaminan  dalam  pemeriksaan  gugatan  harta bersama. Sita jaminan dalam gugatan harta bersama bertujuan menjaga keutuhan harta bersama agar kelak putusan dapat dieksekusi (putusan tidak ilussoir).
Perkara Nomor 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr.

## a) Duduk Perkara
Bahwa  pengugat  di  dalam  surat  gugatannya  yang  telah  di  daftrakan  di Kepaneitiraan Peradilan Agama Sumber dalam register Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Tanggal 14 Desember 2022, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pada awalnya  Pengugat  adalah istri sah Tergugat  yang telah melakukan pernikahan  di  kantor  urusan  Agama  (  KUA  )  Kecamatan  Kota  Cirebon  Utara Barat, Kotamadya Cirebon pada hari kamis tanggal 30 November 1978 dengan Kutipan Akta Nikah No 621/2/KS/X1978;
2. Bahwa pada tanggal  14 Novembar 2022 antara Penggugat  dan Tergugat  terjadi perceraian  di  Peradilan  Agama  Sumber  berdasarkan  Akta  Cerai  No.
19 Asnawi,HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum, hlm. 72.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
6151/AC/2022/PA Sbr. Tanggal 14 November 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetep;
3. Bahwa  belum  bercerai,  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  berjalan  selama kurang lebih 44 Tahun telah memiliki 5 (lima) orang anak yang semuanya sudah dewasa dan berkeluarga;
4. Bahwa  disamping  telah  memiliki  anak-anak,  selama  berumah  tangga  anatara Penggugat dan Tergugat juga telah mendapatkan harta bersama dalam perkawinan (gono gini) yaitu :
a. Sebidang  rumah  2  (dua)  lantai  yang  berdiri  di  atas  tanah  seluas  +/-152  m berlokasi  di  GRIYA  CEMPAKA  ARUM  A-64,  Kelurhan/Desa  Cempaka, kecamatan  Talun,  Kabupaten  Cirebon,  atas  nama  Tergugat,  dengan  batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan  : bangunan rumah milik Bapak R.
- Sebelah Barat     : bangunan rumah milik Bapak A.
- Sebelah Utara    : jalan Gang.
- Sebelah Timur   : bangunan rumah milik Bapak H. S.
Harga taksiran Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
b. Bangunan rumah kontrkan yang berdiri di atas tanah seluas +/- 396 m yang terletak di, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan : tanah kososng
- Sebelah Barat  : tanah kosong
- Sebalah Utara  : tanah milik Bapak M
- Sebelah Timur  : jalan raya
Hagar taksiran Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahawa  apabila  dijumlahkan  maka  taksiran  harta  gono  gini  Pengugat  dan Tergugat adalah sebersar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliyar tiga ratus juta rupiah);
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
6. Bahwa samapai saat ini seluruh harta bersama dalam perkawinan (gono gini) baik fisik maupun dokumen kepemilikan atas tanah dan bangunan seluruhnya dikuasai oleh tergugat;
7. Bahwa setelah bercerai,  harta bersama dalam perkawina (gono gini) Penggugat dan Tergugat samapai saat ini belum pernah dibagi;
8. Bahwa  Penggugat  sudah  secara  baik-baik  meminta  kepada  Tergugat  agar  harta bersama dalam perkawinan (gono gini) dibagi secara adil anatara Penggugat dan Tergugat, akan tatapi tergugat menolak kenginan Penggugat;
9. Bahwa  karena  Tergugat  tidak  ada  keinginan  baik  memberikan  harta  bersama dalam  perkawinan  (gono  gini)  kepada  Penggugat,  maka  Penggugat  terpaksa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumber;
10. Bahwa sesusai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta berbeda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian maka sesuai dengan  ketentuan  pasal  97  kompilasi  hukum  islam,  janda  atau  dud  cerai  hidup masing-masing  berhak  ½  (seperdua)  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan lain dalam perjajian perkawinan;
12. Bahwa  oleh  karena  seluruh  harta  bersama  dalam  pekawinan  (gono  gini) Penggugat dan Tergugat keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat mohon  kepada  Pengadilan  Agama  Sumber  untuk  memerintahkan  Tergugat menyerahkan ½ (seperdua) harta bersama kepada Penggugat;
13. Bahwa  untuk  mengantisipasi  apabila  terjadi  kebutuhan  dalam  pembagian  harta bersama (gono gini) antara Pengugat dan Tergugat baik dari sisi harga maupun obyek  harta  gono  gini,  maka  untuk  lebih  memudahkan  dalam  pembagian  harta bersama  (gono  gini)  adalah  tidak  berlebihan  apabila  penggugat  mohon  kepada Pengadilan  Agama  Sumber  agar  dapat  terhadap  harta  gono  gini  Pengugat  dan Tergugat dilakukan lelang melalui kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
(KPKNL)  Cirebon  dan  hasilnya  dibagi  dua  yaitu  Penggugat  mendapat  ½ (seperdua) dan Tergugat medapat ½ (seperdua);
14. Bahwa oleh karena Penggugat didukung olej bukti-bukti yang otentik dan tidak dapat  dibantah  kebenarannya,  maka  untuk  menjamin  dilaksanakan  putusan  ini, Penggugat  mohon  kepada  Pengadilan  Agama  Sumber,  agar  putusan  dapat dilaksankan  terlebih  dahulu  meskipun  ada  upaya  hukum  banding,  kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya ( uitvoorbarbijvoorad );
15. Bahwa Penggugat mohon agar menetapkan biaya perkara yang ditibulkan dalam gugatan ini menurut hukum;
b) Putusan Hakim
Pada hari selasa, 9 Mei 2023 M./ 19 Syawal 1444 Hijriah. Dalam sidang terbuka untuk  umum  beserta  para  hakim  Drs.  H.  Nashruddin,S.H.,  ketua  majelis,  Drs. H.M.Moenawar Subkhi,M.H, dan Drs. Seno, hakim-hakim anggota. Dan dibantu oleh Mukholik, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya,  Tergugat  I/Kuasanya  dan  Tergugat  II/Kuasanya.  Akhirnya memutus perkara Nomor 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr. Sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

## Monolak esksepsi tergugat
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulakan gugatan Penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan objek harta bersama Penggugat dan Tergugat, adalah
a. Sebuah  rumah  2  (dua)  lantai  yang  berdiri  di  atas  tanah  seluas  +/-  152  m² berlokasi  di  GRIYA  CEMPAKA  ARUM  A-64  RT.  001  RW  003, Kelurahan/Desa  Cempaka,  Kecamatan  Talun,  Kabupaten  Cirebon,  dengan batas-batas sebagai berikut:
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
- sebelah Selatan  : bangunan rumah milik Bapak R.
- sebelah Barat      : bangunan rumah milik Bapak A.
- sebelah Utara       :  jalan Gang.
- sebelah Timur     :  bangunan rumah milik Bapak H. S.
b. Sebidang  tanah  seluas  +/-  397  m2  yang  terletak  di  RT  002  RW  003,  Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Selatan  : tanah kosong
- sebelah Barat     : tanah kosong
- sebelah Utara    : tanah milik Bapak. M
- sebelah Timur    : tanah kosong
3. Menyatakan ½ bagian dari harta bersama tersebut (diktum angka 2.a. dan 2.b.) di atas jatuh menjadi bagian Penggugat dan ½ bagian lainnya jatuh menjadi bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2.a. dan 2.b tersebut di atas kepada Penggugat, apabila tidak  dapat  dilaksanakan  secara  natura  karena  suatu  hal,  maka  pembagiannya dilaksanakan dengan cara dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan melalui kantor  lelang  Negara  yang  hasil  penjualan/lelang  tersebut  di  bagi  dua,  atau  1/2 (seperdua)  bagian  untuk  Penggugat  dan  ½  (seperdua)  bagian  lainnya  untuk Tergugat.
5. Menolak selebihnya.
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.745.000,00 (tiga juta tuju ratus empat puluh ribu rupiah).
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )

## D. PENUTUP
Penyelesaian  sengketa  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama  mengacu  pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penyelesaian perkara di selesaikanmelalui prosedur pemeriksaan di persidangan oleh Hakim yang meliputi pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian oleh para pihak berperkara yang selanjutnya diputuskan oleh Hakim pemeriksa  perkara  Nomor    7680/Ptd.G/2022/PA  Sbr.  Perkara  ini  diselesaikan  oleh Majelis Hakim melalui putusan akhir yang menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selainnya. Hal ini di karenakan dalam  proses  persidangan  Penggugat  hanya  mampu  membuktikan  sebagian  dari gugatannya.
Harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan kata lain, bahwa sejak seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  menikah  secara  sah,  maka  saat  itu  juga  secara  hukum berlaku  kesatuan  (percampuran)  harta  benda  suami  dan  istri  sepanjang  tidak ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan  menjadi instrument yang dapat digunakan oleh suami dan istri jika ingin mengadakan dan/atau melaksakan ketentuan lain perihal percampuran harta di antara mereka.
Pasal  85  menyatakan:  “Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.” Kemudian dalam Pasal 86 dinyatakan: “(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan; (2) “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”  KHI  mengambil  jalan  tengah  dari  kesenjangan  antara  tidak  adanya pengaturan  tegas  mengenai  harta  bersama  dengan  kebutuhan  akan  lembaga  harta bersama dalam perkawinan.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
KHI  meletigimasi  adanya  percampuran  harta  benda  sebagai  hasil  usaha  atau perolehan bersama suami istri. Namun demikian, KHI tetap mempertahankan norma dasar terkait tidak adanya percampuran harta pribadi suami dan istri, yaitu terhadap harta-harta yang diperoleh dari perolehan sebelum menikah, maupun warisan dan/atau hibah yang diperoleh dalam masa perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 87: “(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing, sepanjang para  pihak  tidak  menentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan;  (2)  Suami  dan  istri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  masing- masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya”.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).
Jhonny Ibrahim, Teori dan Metelodogi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) Cetakan ke-8.
W.J.S, Poerwadarminta, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007).
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet I edisi IV.
M. Natsir Asnawi, Hukum Herta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Norma,
Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum, Kencana,( Jakarta, 2020).

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990).
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2008), cet.2.
Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) Cet. II.

## Jurnal
Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam’’, (Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim, Vol. 14, No. 2 – 2016).
Moh Ali, “Menakar Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama”, (Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 3, No. 2 Juli Desember 2017).
Astriani Van Bone,” Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri, Lex Administratum”, ( jurnal Vol. V/No.5/Jul/2017).
Siti Rahmi Fadila, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah’’, (jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Volume 1, No. 2, Tahun
2021) .
Syaiful Muda’I, “KAJIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK (Studi Perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ)’’, (jurnal Journal Diversi, Volume 1, Nomor 2, September 2015).

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Fina Alfiyani, Afif Muamar: Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam  Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr )
( studi Kasus Perkara Nomer. 7680/Pdt.G/2022/PA Sbr )
Agus Suprianto, “Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn “,( jurnal Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan Volume 1 Nomor 2, Tahun 2022).
Kholil Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, (Jurnal Ilmu Syariah Mizan, Volume 1, No.1, Juni 2013).
Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati, Luh Putu Suryani,
“Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian”,(Jurnal HukumAnalogi Hukum, Vol. 2,
No. 2, 2020).
Ahmad Mirza Cholilulloh, Skripsi: “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Putusan Nomor 2984 /PDT.G/2017/PA/SMG0” (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).
Rinnanik, “Penyelesaian Sengketa Harta Besama Melalui Putusan Hakim”, (Jurnal Hukum, Volume 13, No. 2, November 2016).