HUBUNGAN STATUS KEPESERTAAN, DAN PROVINSI DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN PROMOTIF DAN PREVENTIF BPJS KESEHATAN DI INDONESIA (Menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015-2018)
THE RELATIONSHIP PARTICIPATION STATUS AND PROVINCE WITH THE USE OF BPJS KESEHATAN PROMOTIVE AND PREVENTIVE SERVICES IN
INDONESIA (Using BPJS Health Sample Data for 2015-2018)
Rudiansyah, Depi Yulyanti, Siti Kodijah Nurhalimah, Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu, Jalan Wirapati – Sindang Kabupaten Indramayu, 45222 Indonesia
E-mail: rudiansyah@gmail.com , HP : 081321111885

## ABSTRAK
JKN merupakan salah satu program dari pemerintahan  yang diselenggarakan oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosisal  Kesehatan  untuk  menyelenggarakan sistem  pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan derajat  kesehatan  masyarakat  melalui  kesehatan  yang  diberikan  kepada  peserta untuk  memperoleh  manfaat pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk menganalisis  faktor  yang  mempengaruhi  pemanfaatan  pelayanan  promotif  dan preventif  dari  BPJS  Kesehatan  di  Indonesia  pada  Tahun  2015-2018.  Metode penelitian  ini  menggunakan  metode  Analitik  kuantitatif  dengan  pendekatan Cross Sectional.  Populasi  dalam  penelitian  ini  merupakan  peserta  BPJS  Kesehatan Indonesia  tahun  2015-2018  yang  berjumlah  200.259.147  jiwa,  dan  menggunakan sampel  dari  website  BPJS  Kesetan  tahun  2015-2018  sebanyak  4.317.826  peserta. Uji  hipotesis  pada  penelitian  ini  menggunakan  uji  Chi-Square  karena  data  yang digunakan adalah data kategorik. Variabel independen antara lain status kepesertaan dan provinsi sedangkan variabel dependen adalah Aksesibilitas pelayanan promotif dan preventif. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  ada  hubungan  antara  status Ekonomi  dengan  aksesibilitas  pelayanan  promotif  dan  preventif  dengan p-value 0.000 ≤  0.05,  dan,  ada  hubungan  pula  antara  letak  Geograf is  dengan  aksesibilitas pelayanan promotif dan preventif dengan p-value 0.000 ≤ 0.05. Simpulan penelitian ini adalah faktor status kepersertaan dan provinsi berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan promotif dan preventif oleh peserta BPJS Kesehatan di Indonesia. FKTP Perlu  memperbanyak  sosialisasi  dan  promosi  kesehatan  terhadap  pelayanan program  BPJS  Kesehatan  kepada  seluruh  masyarakat  program  BPJS  Kesehatan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat.
Kata Kunci : Akesesibilitas, BPJS Kesehatan, Promotif  dan Preventif

## ABSTRACT
JKN  is  one  of  the  government  programs  organized  by  the  Health  Social Security  Administering  Body  to  organize  a  health  service  system  for  the  entire community  in  order  to  improve  the  health  status  of  the  community  through  health provided  to  participants  to  obtain  health  care  benefits  and  protection  in  meeting basic  health  needs.  This  study  is  to  analyze  the  factors  that  influence  the  use  of promotive and preventive services from BPJS Health in Indonesia in 2015-2018. This  study  uses  a  quantitative  method  with  a  cross  sectional  research  design.  The population in this study were participants of the 2015-2018 BPJS Health Indonesia, amounting  to  200,259,147  people,  and  using  samples  from  the  2015-2018  BPJS Kesehatan  website as  many  as  4,317,826  participants.  The  hypothesis  test  in  this study  uses  the  Chi-Square  test  because  the  data  used  is  categorical  data.  The independent variables include membership status and province while the dependent variable is the accessibility of promotive and preventive services.The results of this study  indicate  that  there  is  a  relationship  between  membership  status  and accessibility  of  promotive  and  preventive  services  with  a  p-value  of  0.000 ≤  0.05, and,  there  is  also  a  relationship  between  province  and  accessibility  of  promotive and preventive services with a p-value of 0.000 ≤ 0.05.The conclusion of this study is  that  membership  status  and  province  are  related  to  the  utilization  of  promotive and  preventive  services  by  BPJS  Health  participants  in  Indonesia.  FKTP  It  is necessary to increase socialization and promotion of health for the services of the BPJS  Health  program  to  the  entire  community.  The  BPJS  Health  program  can  be utilized as well as possible by the community.
Keywords : Accessibility, BPJS Health insurance, Promotive and Preventive

## PENDAHULUAN
Jaminan  Kesehatan  Nasional  ialah salah  satu  rancangan  pemerintah  yang diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan dalam menyelenggarakan
sistem
Pelayanan kesehatan bagi seluruh tatanan masyarakat, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perlindungan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN akan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan  dasar  kesehatan (Undang- undang Nomor 40 Tahun, 2014)
Berdasarkan  PP  No.  12  Tahun 2013  Tentang  Jaminan  Kesehatan  pasal 20:1  menjelaskan  bahwa  setiap  peserta berhak  mendapatkan  manfaat  jaminan
kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif serta  rehabilitative  termasuk  pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. (Perpres,  2013) Pelayanan promotif  dan  preventif  harusnya  lebih diperhatikan  terutama  untuk  mendukung berlakunya  JKN  yang  diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Manfaat pelayanan  promotif  dan  preventif  yang dapat diperoleh peserta Jaminan Kesehatan  Nasional  tertuang  dalam Peraturan Menteru Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi, penyuluhan perorangan, imunisasi dasar,
keluarga  berencana,  dan  pelayanan skrining kesehatan. (Kementerian Kesehatan, 2014) berdasarkan dari data BPJS
kesehatan  tahun  2015 - 2018  diketahui bahwa  kunjungan  sehat  pada  Fasilitas kesehatan tingkat  pertama  di  seluruh
Indonesia sebesar 29,4 % dan kunjungan sakit  sebesar  70,6%.  Dari  data  di  atas dapat  di  simpulkan  bahwa  masyarakat masih banyak menganggap bahwa pemanfaatan  pelayanan  BPJS  Kesehatan kefasilitas  kesehatan  tingkat  pertama hanya  pada  saat  sakit.  Sedangkan  BPJS Kesehatan memiliki program yang berfokus  pada  preventif  dan  promotive namun  masyarakat  kurang  termotivasi untuk memanfaatkannya.
Implementasi  pelayanan  promosi kesehatan  dan  pencegahan  di  era Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) masih  kurang  optimal  dan  belum berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Infomasi  ini  dilansir  oleh  seorang informan dari Puskesmas Helvetia Medan  dimana  pemanfaatan  pelayanan promotif  dan  preventif  di  era  JKN masyarakat kurang merasakan dampaknya,  khusunya  peserta  BPJS Kesehatan.  Pemeriksaan  kesehatan  yang dibiayai  dari  dana  non  kapitasi  berupa pap  smear  ini  belum  dilakukan  di Puskesmas  Helvetia  Medan  karena  alat dan tenaga kesehatan  yang ahli dibidang ini belum tersedia di Puskesmas (Lawolo, 2016). Dilihat  dari dampaknya  uraian permasalahan  yang  telah  dijabarkan  di atas  bahwa  rendahnya  angka  kunjungan sehat pada program BPJS, menimbulkan dugaan  bahwa  layanan  kunjungan  sehat
belum  dikenal  atau  dimanfaatkan  oleh peserta  BPJS.  Tentunya  setiap  peserta JKN  harus  mengetahui  manfaat  serta jaminan  kesehatan  yang  disediakan dalam  program  JKN.  Dari  uraian permasalahan di atas menunjukan bahwa pelayanan  promotif  dan  preventif  dalam program BPJS Kesehatan belum berjalan sesuai  harapan.  Maka  sebab  itu,  perlu dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui bagaimana pemanfaatan pelayanan promotif  dan  preventif  BPJS  Kesehatan di Indonesia pada tahun 2015-2018.

## TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan status Kepersertaan dan Provinsi dengan pemanfaatan  pelayanan  promotif  dan preventif  dari  BPJS  Kesehatan  di Indonesia berdasarkan data BPJS Kesehatan Tahun 2015-2018.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif  dengan  pendekatan Cross Sectional.
Populasi dalam penelitian  ini  merupakan  peserta  BPJS Kesehatan  Indonesia  tahun  2015-2018 yang  berjumlah  200.259.147  jiwa,  dan menggunakan sampel dari website BPJS Kesetan  tahun  2015-2018  sebanyak 4.317.826  peserta.  Uji  hipotesis  pada penelitian  ini  menggunakan  uji  Chi- Square  karena  data  yang  digunakan adalah data kategorik. Variabel independen antara lain status
kepersertaan  dan  Provinsi,  sedangkan variabel  dependen  adalah  Aksesibilitas pelayanan promotif dan preventif.

## HASIL
1. Hubungan  Status  Kepesertaan  dengan  Aksesibilitas  Pelayanan  Promotif  dan Preventif di BPJS Kesehatan Tahun 2015-2018
Tabel 1
Hubungan Status Kepesertaan dengan Aksesibilitas Pelayanan Promotif dan Preventif di BPJS Kesehatan Tahun 2015-2018
Status Kepesertaan Aksesibilitas Total p Valu e Kunjungan Sakit Kunjungan Sehat n % n % Bukan pekerja 187.755 85.7 31.386 14.3 219.141 0.000 PBI APBN
879.090
68.9 397.240 31.1 1.276.330 PBI APBD 204.341 70.6 84.939 29.4 289.280 PBPU 717.704 90.2 77.892 9.8 795.596 PPU 1.487.87 3 85.6 249.605 14.4 1.737.478 Total 3.476.76 80.5 841.062 19.5 4.317.825
Keterangan : Uji Pearson Chi Square
Dari  tabel  1  di  atas,  diketahui bahwa  sebanyak  31.1  %  pengguna layanan promotive dan preventif merupakan Penerima bantuan Iauran dari APBN,  hasil  analisis  didapatkan  nilai  p
sebesar 0.000 (< alpha: 0.05), artinya ada hubungan  status  kepersertaan  BPJS Kesehatan  dengan  pemanfaatan  layanan promotive  dan  preventif  di  FKTP seluruh Indonesia.

## 2. Hubungan Provinsi dengan Aksesibilitas Pelayanan Promotif dan Preventif di BPJS Kesehatan Tahun 2015-2018
Tabel 2 Hubungan Provinsi dengan Aksesibilitas Pelayanan Promoti dan Preventif di BPJS Kesehatan Tahun  2015-2018 Provinsi
Aksesibilitas
Total P Value Kunjungan Sakit Kunjungan Sehat
n % n % Aceh 9.446 100.0 3 0.0 9.449
0.000 Sumatera Utara 23.552 100.0 0 0.0 23.552 Sumatera Barat 11.214 99.9 9 0.1 11.223
Riau 12.729 100.0 2 0.0 12.731 Jambi 6.136 100.0 3 0.0 6.139 Sumatera Selatan 15.677 99.9 10 0.1 15.687 Lampung 8.904 100.0 0 0.0 8.904 Kep. Bangka Belitung 2.233 99.9 2 0.1 2.235 Kepulauan Riau 5.348 100.0 0 0.0 5.348 DKI Jakarta 16.734 99.7 55 0.3 16.789 Jawa Barat 60.358 100.0 13 0.0 60.37 Jawa Tengah 59.872 100.0 24 0.0 59.896 D.I. Yogyakarta 14.536 100.0 5 0.0 14.541 Jawa Timur 58.780 100.0 21 0.0 58.801 Banten 15.444 100.0 6 0.0 15.450 Bali 8.597 100.0 0 0.0 8.597 Nusa Tenggara Barat 3.968 100.0 0 0.0 3.968 Nusa Tenggara Timur 2.450 100.0 1 0.0 2.451 Kalimantan Barat 5.282 100.0 0 0.0 5.282 Kalimantan Tengah 3.129 100.0 0 0.0 3.129 Kalimantan Timur 8.489 100.0 0 0.0 8.489 Kalimantan Utara 1.160 100.0 0 0.0 1.160 Sulawesi Utara 5.422 100.0 0 0.0 5.422 Sulawesi Tengah 3.064 100.0 0 0.0 3.064 Sulawesi Selatan 14.225 99.9 16 0.1 14.241 Sulawesi Tenggara 4.288 100.0 1 0.0 4.289 Gorontalo 1.520 100.0 0 0.0 1.520
Keterangan : Uji Pearson Chi-Square
Berdasarkan  tabel  2  di  atas, didapatkan nilai p sebesar 0.000 (< alpha :0.05),  artinya  ada  hubungan  provinsi dengan pemanfaatan pelayanan promotive dan preventif BPJS Kesehatan di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Hubungan Ekonomi dengan Aksesibilitas  Pelayanan  Promotif  dan Preventif  di  BPJS  Kesehatan  Tahun 2015-2018 Pertumbuhan ekonomi di Indonesia  tahun  2018  sebesar  5,17%, sedikit  meningkat  jika  dibandingkan dengan  pertumbuhan  ekonomi  tahun 2017  sebesar  5,07%.  Hal  tersebut disebabkan  masih  terjadi  krisis  pada perekonomian global, walaupun pemulihan  terus  berlangsung  diberbagai ekonomi  utama  dunia  namun  dengan kecepatan  yang  tidak  sesuai  dengan harapan dan tidak merata, dan diperberat dengan  bebagai  permasalahan  struktural pada  perekonomian. (Profil  Kesehatan Indonesia, 2019)
Kehidupan ekonomi manusia tidak terlepas dari pendapatan dan
pengeluaran, kemampuan ekonomi
masyarakat menjadi faktor penting untuk memutuskan  penggunaan  layanan  BPJS Kesehatan.  Kemampuan  ekonomi  ini digunakan  sebagai  pertimbangan  atas manfaat  yang  akan  diterima  dengan kemampuan ekonomis masyarakat terhadap produk BPJS Kesehatan.
(Khritiana, Yenni; Iskandar, 2016)
Pada  tahun  2019,  pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia telah memasuki tahun keenam.
Hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakannya program JKN, yakni mendekatkan  akses  masyarakat  terhadap pelayanan  kesehatan  dan  memberikan perlindungan  finansial.  Akan  tetapi, sebagaimanan pengalaman berbagai negara  yang  telah  mencapai  jaminan semesta  (Universal  Health  Coverage/ UHC),  pelaksanaan  JKN  di  Indonesia pada  masa  awal  juga  menghadapi berbagai  tantangan.  Tantangan  tersebut antara  lain  adalah  adaptasi  peserta  dan pemberi pelayanan terhadap sistem baru, keseimbangan sisi suplai pemberi pelayanan  kesehatan,  adaptasi  terhadap strukturisasi pelayanan kesehatan berjenjang, penyesuaian pengolaan program  publik  oleh  BPJS  Kesehatan, dan kesinambungan finansial dari Sulawesi Barat 1.231 100.0 0 0.0 1.231 Maluku 1.351 100.0 0 0.0 1.351 Maluku Utara 1.210 100.0 0 0.0 1.210 Papua Barat 521 100.0 0 0.0 521 Papua 1.440 100.0 0 0.0 1.440 Tidak Dirujuk 3.075.1 02 78.5 840.886 21.5 3.915.9 88 Total 3.476.7 63 80.5 % 841.062 19.5 % 4.317.825
program JKN.(Profil Kesehatan Indonesia, 2019) Berdasarkan  dari  analisis  Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019, diketahui    permasalahan yang  berkaitan dengan capaian Universial Health Coverage di  Indonesia  terdapat  kendala dikarenakan  ada  beberapa  permasalahan yang  memunculkan    isu-isu    antara  lain adalah ketidak akurtan sasaran kelompok
PBI,  peningkatan  cakupan  kepesertaan kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang mempunyai resiko kesehatan  yang  besar  tetapi  dengan kesinambungan pembayaran iuran kepesertaan yang rendah, luasnya cakupan  manfaat  dibandingkan  dengan besaran iuran, pertanyaan tentang besaran tarif INA-CBG untuk RS swasta, dan  pentingnya  penguatan  pelayanan kesehatan  primer  serta  isu  mengenai fraud/  kecurangan. (Profil  Kesehatan Indonesia, 2019).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan teori  di  atas  bahwa  peserta  BPJS
Kesehatan PBI APBN banyak melakukan kunjungan sehat dikarenakan peserta  PBI  APBN  merupakan  peserta penerima bantuan iuran masyarakat yang tidak mampu untuk membayar iuran dan iurannya  dibiayai  oleh  pemerintah  pusat melalui  APBN,  sehingga  peserta  dapat memanfaatkan
kesempatan untuk melakukan  kunjungan  sehat  dari  iuran yang ditanggung oleh pemerintah, namun  tidak  sedikit  peserta  yang memanfaatkan  kesempat  tersebut  dilihat dari  kunjungan  sakitnyapun  peserta  PBI APBN mencapai nilai yang sangat tinggi sebanyak  879.090  (68.9%),  sedangkan angka  kunjungan  sehat  yang  paling sedikit yaitu pada peserta bukan penerima upah.
Menurut  peneliti  hal  ini  diduga bahwa  peserta  bukan  penerima  upah
merupakan  seseorang  dengan  tingkat pendapatan oleh penghasilan sendiri atau tidak bekerja dengan orang lain sehingga peserta tersebut tidak memiliki keinginan atau  memanfaatkan  kunjungan  sehat dikarenakan  peserta  BPU  beranggapan bahwa  kebutuhan  kehidupan  sehari-hari yang menjadi prioritas utama saja masih sedikit kesulitan apalagi untuk memenuhi  kebutuhan  proteksi  diri, Sehingga  mereka  berpikir  bahwa  hanya mengakses  pada  pelayanan  kunjungan sakit  sudah  mencakup  semua  pelayanan kesehatan  dari  kunjungan  sakit  maupun kunjungan sehat.
Namun menurut teori hirarki kebutuhan dari Maslow. Kebutuhan akan rasa  aman  (safety  needs)  berada  pada tingkat  yang  kedua,  setelah  kebutuhan fisiologis  seperti  makan  dan  minum. Kebutuhan rasa aman, termasuk rasa dari kerugian  finansial  akibat  sakit,  hanya akan  muncul  jika  kebutuhan  fisiologis terpenuhi.  Hal  ini  semakin  diperkuat oleh  penelitian (Halwi,  2016) bahwa besaran  jumlah  pendapatan  berpengaruh terhadap konsep prioritas anggaran  yang disediakan untuk kesehatan, dimana pada kalangan  masyarakat  dengan  status kesejahteraan  yang  kurang  baik  sebagai akibat  dari  tingkat  pendapatan  yang rendah  cendrung  lebih  memprioritaskan kebutuhan logistik sehari-hari dibandingkan  dengan  penyediaan  dana untuk  pemeliharaan  kesehatan  (health maintenance).  Status  ekonomi  yang dimiliki sebuah masyarakat akan berdampak  kepada  pelayanan  kesehatan yang akan digunakannya. (Halwi, 2016)
Maka  hal ini  perlu  adanya meningkatkan  level  motivasi  terhadap penyelenggara  BPJS  Kesehatan  untuk lebih intens dalam  melakukan  promosi kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan  dengan  cara  menanggapi
setiap  keluhan  peserta  dengan  responsif dan  sesuai  dengan  standar  pelayanan yang ditetapkan agar peserta mendapatkan  kebutuhan  dan  pelayanan yang  baik  oleh  petugas  kesehatan.  Hal ini  tentunya  akan  membuat  peserta secara  tidak  langsung  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  sehingga peserta  tersebut  akan  menyebarkan informasi dalam bentuk cerita dari mulut ke  mulut  terkait  pelayanan  kesehatan terutama  pada  pelayanan  promotif  dan preventif.
Hubungan Provinsi dengan Aksesibilitas  Pelayanan  Promotif  dan Preventif  di  BPJS  Kesehatan  Tahun 2015-2018 Pemerataan  pelayanan  kesehatan merupakan salah satu tujuan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bentuk nyata dari  tujuan  tersebut  adalah  negara menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan  di  seluruh  wilayah  Indonesia yang bertujuan untuk memberikan jaminan  pemerataan  kesehatan  bagi seluruh  masyarakat  khususnya  peserta BPJS  Kesehatan.(Halwi,  2016) Akses geografis
didefinisikan sebagai kemudahan  akses  terhadap  pelayanan kesehatan  yang  diukur  dari  jarak,  waktu tempuh, jenis transportasi, dan prasarana jalan.  Kondisi  geografis  Indonesia  yang mempunyai  banyak  wilayah  dengan karakteristik  yang  beragam,  menghadapi tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan. Tidak dapat dipungkiri, beberapa permasalahan kesehatan masyarakat
yang tidak kunjung selesai salah satunya adalah  permasalahan  akses. (Laksono  & Sukoco, 2016)
Menurut data DJSN setiap Provinsi mempunyai  komposisi  masing-masing,
pada  tahun  2019  Provinsi  yang  berhasil telah  mencakup  kepesertaan  JKN  100% adalah  DKI  Jakarat  dan  Provinsi  Papua. Namun memiliki komposisi yang berbeda untuk setiap segmen kepesertaan,  DKI  Jakarta  didominasi oleh PPU, dan Provinsi Papua didominasi oleh PBI pusat. Namun, pada umumnya  kepesertaan  JKN didaerah didominasi oleh pembiayaan dari pemerintah  yang  disalurkan  melalui  PBI Pusat/  APBN.  (Dewan  Jaminan  Sosial Nasional RI, 2020). Berdasarkan penelitian ini ditemukan  bahwa  ada  5  Provinsi  yang memiliki  angka  kunjungan  sehat  yang tinggi  yaitu  Provinsi DKI  Jakarta,  Jawa
Tengah,  Jawa  Barat,  Jawa  Timur  dan Sumatera Selatan, kelima provinsi tersebut merupakan provinsi yang memiliki  nilai  Indeks  Pembangunan Manusia  yang  tinggi  terutama  Provinsi DKI  Jakarta  selalu  memiliki  nilai  IPM paling  tinggi  diantara  provinsi  lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta  kemudahan  akses  terhadap  semua sarana  tersebut  membuat  Provinsi  DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah  lain  di  Indonesia.  Sedangkan Provinsi yang memiliki angka kunjungan sehat  terendah  yaitu  Provinsi  Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat  dan  Nusa  Tenggara  Timur,  dari beberapa Provinsi tersebut termasuk juga kedalam  Indeks  Pembangunan  Manusia terendah terutama Provinsi Papua dikarenakan  Provinsi  Papua  tersebut memiliki  presentase  angka  kemiskinan tertinggi  mecapai  angka  sebesar  26.80 %,  angka  harapan  hidup  ,  tingkat  melek huruf  penduduk,  tingkat  partisipasi sekolah dan presentasi balita kurang gizi membuat  Provinsi  Papua  berada  di  IPM paling rendah.
Hal  tersebut  dibenarkan  dari  data Riskesdas  tahun  2018,  bahwa  indeks pengetahuan rumah tangga terkait kemudahan  akses  ke  rumah  sakit berdasarkan tempat tinggal yaitu penduduk  yang  tinggal  diperkotaan sebanyak  53.9  %  mudah  mengakses fasilitas kesehatan, 32.8% sulit mengakses fasilitas kesehatan dan 13.3% sangat sulit masyarakat untuk mengakses fasilitas  kesehatan,  sedangkan  penduduk yang tinggal dipedesaan sebanyak 14.6% mudah  untuk  mengakses  kefasilitas pelayanan  kesehatan,  42.4%  sulit  untuk mengakses fasilitas kesehatan dan 43.0% sangat sulit untuk mengakses ke fasilitas kesehatan. (Kemenkes RI, 2018).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan teori  di  atas  peneliti  berpendapat  bahwa letak  geografis  dengan  aksesibilitas pelayanan promotif dan preventif menjadi  suatu  pertimbangan  peserta BPJS  kesehatan  dalam  memilih  fasilitas kesehatan,  hal  tersebut  dikarena  jarak, waktu  dan  tempuh  masyarakat  dalam mengakses  ke  fasilitas  kesehatan  sangat dipengaruhi  oleh  letak  geografis  dimana dalam penelitian ini dan sudah dijelaskan diatas  bahwa  angka  kunjungan  sehat yang  paling  tinggi  itu  ada  di  Provinsi DKI  Jakarta  di  karenakan  provinsi  DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki  letak  geografis  yang  strategis untuk  mengkases  semua  sarana  dan prasarana  yang  dibutuhkan.  Sedangkan angka  kunjungan  sehat  yang  paling sedikit yaitu Provinsi Papua dikarenakan
Provinsi Papua memiliki tingkat kesehatan, pendidikan dan standar hidup
yang  layak  saat  ini  paling  rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. . Maka  hal  tersebut  harus  ditingkatkan kembali  kepada  penyelenggara  BPJS Kesehatan  untuk  pembaharuan  dan meningkatkan kerja sama dengan
fasilitas  kesehatan  seluruh  Indonesia mulai  dari  provinsi  yang  maju  dengan keadaan  sarana  dan  prasana  atau  akses jalan  yang  memadai  sampai  provinsi yang  terpencil  yang  kesulitan  dalam mengakses fasilitas kesehatan, dilakukannya  peningkatan  kerjasama tersebut  agar  peserta  atau  masyarakat dapat  merasakan  manfaat  dari  program BPJS Kesehatan.
Hal  ini  juga  akan  mendapatkan keuntungan  atau  manfaatnya  dirasakan bukan hanya untuk peserta namun FKTP dan BPJS Kesehatan juga dapat merasakan  dampaknya.  FKTP  dapat meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan  yang  lebih  baik  lagi  sehingga memberikan  kepuasan  atau  akses  untuk masyarakat agar mencapai derajat kesehatan  yang setinggi-tingginya. BPJS Kesehatan  dapat  memberikan  capaian pelayanan kesehatan kepada FKTP  yang ada di seluruh Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
Ada  hubungan  yang  signifikan  antara status  kepesertaan  dengan  aksesibilitas pelayanan promotif dan preventif dikarenakan p – value 0.000 ≤ 0.05.
Ada  hubungan  yang  signifikan  antara provinsi  tempat  tinggal  perserta  dengan aksesibilitas  pelayanan  promotif  dan preventif  dikarenakan p – value 0.000 ≤ 0.05.

## SARAN

## Bagi  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama (FKTP)
Puskesmas  khususnya  pemegang program  promosi  Kesehatan  diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat  bahwa  BPJS  Kesehatan
memiliki program promotif dan preventif baik secara langsung
maupun menggunakan  media  promosi  Kesehatan yang ada di Puskesmas. Bagi BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan diharapkan memberikan tanggungjawab kepada FKTP  agar  lebih  aktif  melakukan promosi program promotif dan preventif yang  didanai  oleh  BPJS  Kesehatan  agar dimanfaatkan secara luas
oleh
masyarakat. Serta melakukan monitoring dan  evaluasi  mengenai  pemanfaatan program ini setiap triwulan.

## Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Diharapkan masyarakat lebih mengutamakan pencegahan penyakit dari pada  pengobatan,  sehingga  datang  ke fasilitas  Kesehatan  bukan  semata  karena sedang  sakit  namun  lebih  ke  konsultasi mengenai cara
mempertahankan kesehatannya.

## Bagi Peneliti Lain
Jika  peneliti  ingin  menggunakan data  sekunder  dari  BPJS  Kesehatan dipastikan peneliti bisa mendapatkan hak akses  dengan  membuat  akun  terlebih dahulu  dengan  mengunjungi  web  dari BPJS Kesehatan yaitu data.bpjs- kesehatan.go.id  dan  harus  menggunakan data  yang  terupdate  berdasarkan  tahun penelitiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arini,  K.  N.  (2020).  Pemanfaatan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) oleh Peserta BPJS Kesehatan  di  Kota Denpasar. Bali Medika  Jurnal, 7(2),  206 – 214. https://doi.org/10.36376/bmj.v7i2.15 6 BPJS  Kesehatan.  (2022). Puskesmas
Berperan  Penting  dalam  Penguatan Promotif dan Preventif Peserta JKN. https://www.bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/ 2240/Puskesmas-Berperan-Penting- dalam-penguatan-Promotif-dan
Preventif-Peserta-JKN Halwi,  S.  (2016). Prefensi  Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Oleh Peserta BPJS Mandiri Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2016. Kemenkes. (2020). Infodatin tetap produktif,  cegah,  dan  atasi  Diabetes Melitus  2020.  In Pusat  Data  dan Informasi Kementrian Kesehatan RI (pp. 1 – 10). https://pusdatin.kemkes.go.id/resour ces/download/pusdatin/infodatin/Inf odatin-2020-Diabetes-Melitus.pdf
Kemenkes  RI.  (2018).  Hasil  Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018.
Kementrian  Kesehatan  RI, 53(9), 1689 – 1699. Kementerian Kesehatan. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun  2013  Tentang  Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Kementerian Kesehatan. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik
Indonesia.  (2014). Seri  Buku  Saku - 4:  Paham  JKN  Jaminan  Kesehatan Nasional.  https://library.fes.de/pdf- files/bueros/indonesien/11205.pdf Khritiana,  Yenni;  Iskandar,  D.  (2016).
Buana  Akuntansi  Prediksi  Minat Kepesertaan  Sektor  Informal  atas

## Kemampuan  Ekonomi  dalam  BPJS
Kesehatan  Buana  Akuntansi. Jurnal Buana Akuntansi, 5(2), 57 – 68. Laksono, A. D., & Sukoco, N. E. (2016). Studi  kasus  aksesibilitas  pelayanan kesehatan  di  Kabupaten  Maluku
Tenggara  Barat  [Case  study  of health  care  accessibility  in  West South  East  Maluku  District.  In Aksesibilitas  Pelayanan  Kesehatan di Indonesia [Healthcare Accessibility in Indonesia]. https://www.researchgate.net/public ation/315892278_Aksesibilitas_Pela yanan_Kesehatan_di_Indonesia Lawolo, E. (2016). Analisis Pelaksanaan Pelayanan  Promotif  dan  Preventif dalam  Era  Jaminan  Kesehatan Nasional  di  Puskesmas  Helvetia Kota Medan Tahun 2016.
Patimah,  R.  (2019).  Upaya  Bpjs- Kesehatan  Dalam  Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui  Pelayanan  Promotif  Dan Preventif  Di  Kecamatan  Babulu Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. E
Journal  Ilmu  Pengetahuan, 7(3), 1155 – 1168. Permenkes  RI  No  9.  (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisa  Nomor  9  Tahun  2014 Tentang Klinik.
Perpres.  (2013). Perpres  No  12  Tahun 2013.pdf (pp. 1 – 37).
Profil  Kesehatan  Indonesia.  (2019).
Profil  Kesehatan  Indonesia  Tahun 2019 Kementerian Indonesia. Undang-undang Nomor 40 Tahun.
(2014). Undang-Undang  Nomor  40
Tahun 2014 Tentang Perasuransian. UU  No  44.  (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.