p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang

## Muhammad Noupal
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: muhammadnoupal_uin@radenfatah.ac.id

## Erina Pane
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia Email: erinapane@gmail.com

## Abstrak
Paradigma integralistik dalam konteks kajian toleransi umat beragama, dimaknai sebagai paham  dan  konsep  hubungan  antar  umat  beragama  yang  toleran.  Dalam  paradigma integralistik,  upaya  mewujudkan  toleransi  umat  beragama  memerlukan  kerjasama  dan peran dari semua pihak, termasuk pemerintah dan tokoh agama. Hal ini karena, agama dan Negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat tidak dipisahkan. Keduanya merupakan dua  lembaga  yang  menyatu  (integrated).  Ini  juga  memberikan  pengertian bahwa  Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali  bahwa  Islam  tidak  mengenal pemisahan  antara  agama  dan  politik  atau  Negara. Konsep seperti ini sama dengan konsep teokrasi. Toleransi umat beragama dibangun dalam beberapa aspek paradigma integralistik. Aspek-aspek tersebut yakni: toleransi dalam aspek ekonomi. Toleransi dalam aspek budaya. Toleransi dalam aspek sosial keagamaan.
Kata Kunci: Toleransi, Peran Pemerintah, Integralistik
Studi  terhadap  paradigma  integralistik  ini  bermula  dari  keinginan memperoleh jawaban mengenai upaya untuk mencegah terjadinya konflik di daerah yang memiliki keragaman baik suku maupun agama, yang bila tidak disikapi secara bijak dapat memunculkan konflik komunal Sehubungan dengan itu, permasalahan yang ada dalam judul tersebut diidentifikasi sebagai berikut.
Untuk  mengamankan  masyarakat   pluralis  yang  rentan  terjadinya  konflik dan  membangun  toleransi  umat  beragama  melalui  paradigma  integralistik  dapat dikaji  dari  berbagai  aspek,  yakni Pertama ,  aspek  ekonomi,  dengan  melakukan upaya-upaya  yang  dapat  mensejahterakan  masyarakat,  seperti  pemberdayaan masyarakat berbasis keadilan dan kesejahteraan umat, dengan memberlakukan JPS
Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang
(Jaring Pengaman Sosial), memberikan bantuan bagi keluarga yang kurang mampu, mengadakan  pelatihan-pelatihan  kepada  masyarakat  yang  tidak  mempunyai pekerjaan  sehingga  ia  mempunyai  keterampilan  yang  dapat  menghasilkan  uang. Kedua ,  aspek  normatif  (dokrin  agama),  yakni  upaya  memberikan  kesadaran  dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya untuk hidup damai dan rukun, salah satu  caranya  dengan  mengadakan  kegiatan  pengajian  yang  materinya  seputar pentingnya  menciptakan  dan  memelihara  kerukunan  dan  keharmonisan  hidup beragama (pengajian agama berbasis pluralitas), peran serta dan kearifan pemuka agama untuk tidak melakukan dakwah standar ganda dalam masyarakat majemuk. Ketiga , aspek politik dan hukum, yakni dengan memberlakukan sangsi yang tegas dan  mengamankan  siapa  saja  yang  berbuat  sesuatu  hal  yang  dapat  menyebabkan terjadinya konflik.
Artinya,  untuk  mencegah  agar  tidak  terjadinya  konflik  yang  perlu diperhatikan,  yakni  bagaimana  kondisi  sosial  masyarakat  itu,  seperti  keadaan ekonomi,  situasi  politik,  sosial  budaya,  dll.  Disinilah  dituntut  sejauh  mana  peran pemerintah  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  ada.  Disamping  itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan semua pihak yang terkait, antara lain dengan  pemuka  agama,  agamawan  dan  para  cendikiawan  teologis.  Dalam  hal ini juga, banyak sudut pandang dan ilmu yang dapat dipakai dalam mengkaji masalah tersebut, antara lain: ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu psikologi dan lain-lain.
Melihat  begitu  kompleksnya  masalah  yang  dihadapi  dalam  upaya mencegah  agar  konflik  komunal  tidak  terjadi,  diperlukan  ilmu  pengetahuan  yang kompeten dan dapat diharapkan sanggup memecahkan masalah ini  dengan wajar. Teknologi,  teologi,  ilmu  ekonomi,  ilmu  politik,  ilmu  antropologi  budaya,  ilmu hukum harus bisa disinerjikan dan dikolaborasikan dengan efektif. Karena teologi saja  misalnya,  tidak  dapat  diharapkan  mampu  memecahkan  persoalan,  apalagi teologi yang masih berpegang pada pola tradisional dan biasanya kurang menguasai pengetahuan  sosiologis.  Munculnya  usaha  pengembangan  ke  arah  teoritis  dan praktis dalam teologi seperti teologi sosial, teologi bisnis, dewasa ini sesungguhnya merupakan jawaban dari kesempitan makna teologi yang sampai sekarang ini dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia. Dari teknologi pun juga belum cukup, karena teknik  pembangunan  dari  sarana-sarana  fisik  adalah  lain  dari  teknik  menangani masalah sosial. Masyarakat tidak dapat digerakkan dalam pembangunan ini dengan hanya  ditawari  teknologi-teknologi  canggih  melainkan  perlu  teknik-teknik penyadaran akan perlunya kehidupan yang lebih baik. Untuk itu butuh juga ilmu- ilmu, misalnya psikologi atau sosiologi umum.
Uraian di atas mendeskripsikan betapa pentingnya toleransi umat beragama, agar kerukunan selalu terpelihara. Dan hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena penulis mencoba menganalisa upaya terwujudnya toleransi umat beragama dengan menggunakan  paradigma  integralistik.  Sebelum  dideskripsikan  peran  pemerintah
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Kota  Palembang  dan  tokoh  agama  dalam  membangun  toleransi  umat  beragama melalui  paradigma  integralistik.  Akan  dijelaskan  terlebih  dahulu  konsep  dari paradigma integralistik.

## Konsep Paradigma Integralistik
Paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya  yang  akan  mempengaruhinya  dalam  berpikir  (kognitif),  bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi,  konsep,  nilai,  dan  praktik  yang  di  terapkan  dalam  memandang  realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual.
Kata  paradigma  sendiri  berasal  dari  abad  pertengahan  di  Inggris  yang merupakan  kata  serapan  dari  bahasa  Latin  di  tahun  1483,  yaitu  paradigma  yang berarti suatu model atau pola; bahasa Yunani paradeigma (para + deiknunai) yang berarti untuk "membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan (deik).
Secara  etimologis  paradigma,  berarti  model  teori  ilmu  pengetahuan  atau kerangka  berpikir.  Sedangkan  secara  terminologis  paradigma  berarti  pandangan mendasar para ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Jadi, paradigma ilmu pengetahuan adalah  model  atau  kerangka  berpikir  beberapa  komunitas  ilmuan  tentang  gejala- gejala  dengan  pendekatan  fragmentarisme  yang  cenderung  terspesialisasi berdasarkan langkah-langkah ilmiah menurut bidangnya masing-masing.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan paradigma berarti kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya. Sehingga akan  membentuk  citra  subjektif  seseorang  mengenai  realita  dan  akhirnya  akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu.
Selain dikaji mengenai konsep paradigma, dibahas juga mengenai defenisi integralistik.  Pengertian  integralistik  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia merupakan  satu  keseluruhan.  Sedangkan  menurut  Soepomo,  integralistik  adalah dimana semua kelompok sosial dan individu secara organis terkait satu dengan yang lainnya secara menyeluruh.
Bila konsep integralistik dilihat dalam konteks kehidupan umat beragama di Indoensia, berakar pada keanekaragaman budaya bangsa. Pancasila sebagai asas kerohanian  bangsa  dan  negara  Indonesia  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  asas kebersaman, asas kekeluargaan serta religius. Dalam pengertian inilah maka bangsa Indonesia dengan keaneka-ragamannya  membentuk suatu kesatuan yang integral, yang  disebut  Negara  Indonesia  sebagai  suatu  bangsa  yang  merdeka.  Bangsa Indonesia  yang  membentuk  suatu  persekutuan  hidup  dengan  mempersatukan keaneka-ragaman  yang  dimilikinya  dalam  satu  kesatuan  yang  integral.  Melalui sidang  BPUPKI  tanggal  31  Mei  1945.  Supomo  mengusulkan  paham  integralistik yang menurutnya paham ini berakar pada keanekaragaman budaya bangsa, namun
Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang
hal  itu justru  mempersatukan  dalam  suatu  kesatuan  integral  yang  disebut  Negara Indonesia.
Bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat  manusia  sebagai  makhluk  individu  dan  makhluk  sosial.  Dalam  pengertian yang demikian ini maka manusia pada hakikatnya merupakan manusia yang saling bergantung  antara  satu  sama  lain.  Sehingga  hakikat  manusia  itu  bukanah  total individu dan juga bukanlah makhluk total sosial. Relasi yang saling bergantungan tersebut  menunjukan  bahwa  manusia  adalah  merupakan  suatu  totalitas  makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun penjelmaan dalam wujud persekutuan hidup bersama  adalah  terwujud  dalam  suatu  bangsa  yang  memiliki  kesatuan  yang integralistik.
Dalam pengertian ini, paham integralistik memberikan suatu prinsip bahwa negara  adalah  suatu  kesatuan  yang  integral  dari  unsur-unsur  yang  menyusunnya, negara mengatasi semua golongan bagian-bagian yang membentuk negara, negara tidak memihak pada suatu golongan betapapun golongan tersebut sebagai golongan terbesar. Negara dan bangsa adalah untuk semua unsur yang membentuk kesatuan tersebut.
Dalam  hubungan  dengan  masyarakat,  maka  paham  integralistik menggambarkan  suatu  masyarakat  sebagai  suatu  kesatuan  organis  yang  integral yang setiap anggota, bagian, lapisan, kelompok,  golongan yang ada di dalamnya, satu sama lain saling berhubungan erat dan merupakan satu kesatuan yang hidup. Eksistensi  setiap  unsur  hanya  berarti  dalam  hubungannya  dengan  keseluruhan, setiap  anggota,  bagian,  lapisan,  kelompok  dan  golongan  dalam  masyarakat  itu memiliki tempat, fungsi, dan kedudukan masing- masing yang di akui, di hormati dan dihargai. Paham ini beranggapan bahwa setiap unsur merasa berkewajiban akan terciptanya keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.
Paham  integralistik  yang  terkandung  dalam  Pancasila  meletakkan  asas kebersamaan  hidup,  mendambakan  keselarasan  dalam  hubungan  antar  individu maupun  masyarakat.  Dalam  pengertian  ini  paham  negara  integralistik  tidak memihak  kepada  yang  kuat,  tidak  mengenal  dominasi  mayoritas  dan  juga  tidak mengenal  tirani  minoritas.  Maka,  di  dalamnya  terkandung  nilai  kebersamaan, kekeluargaan, ke “binneka tunggal ika” an, nilai religiusitas serta selaras.
Paradigma  integralistik  dalam  konteks  kajian  toleransi  umat  beragama, dimaknai sebagai paham dan konsep hubungan antar umat beragama yang toleran. Dalam  paradigma  integralistik,  upaya  mewujudkan  toleransi  umat  beragama memerlukan kerjasama dan peran dari semua pihak, termasuk pemerintah dan tokoh agama.  Hal  ini  karena,  agama  dan  Negara  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak dapat  tidak  dipisahkan.  Keduanya  merupakan  dua  lembaga  yang  menyatu ( interated ).  Ini  juga  memberikan  pengertian  bahwa  Negara  merupakan  suatu lembaga  politik  dan  sekaligus  lembaga  agama.  Konsep  ini  menegaskan  kembali
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
bahwa  Islam  tidak  mengenal  pemisahan  antara  agama  dan  politik  atau  Negara. Konsep seperti ini sama dengan konsep teokrasi.
Paradigma  ini  kemudian  melahirkan  konsep tentang  agama-negara.  Yang berarti  bahwa  kehidupan  kenegaraan  diatur  dengan  menggunakan  hukum  dan prinsip  keagamaan.  Dari  sinilah  kemudian  paradigma  integralistik  dikenal  juga dengan paham Islam: din wa dawlah. Yang sumber positifnya adalah hukum agama. Paradigma integralistik ini anatara lain dianut oleh kelompok Islam Syi’ah. Hanya saja Syi’ah tidak menggunakan term dawlah tetapi dengan term imamah.

## Aspek-Aspek Paradigma Integralistik dalam Membangun Toleransi Umat Beragama
Toleransi  umat  beragama  dibangun  dalam  beberapa  aspek  paradigma integralistik. Aspek-aspek tersebut yakni: pertama , toleransi dalam aspek ekonomi. Toleransi  umat  beragama  yang  diharapkan  adalah  saling  mengerti  antar  para pemeluk agama. Dalam arti saling memahami keadaan antar umat beragama baik masalah-masalah  sosial  masyarakat  (RI,  hal.  8).  Dengan  adanya  rasa  saling memahami  dalam  berinteraksi  akan  timbul  sikap  saling  tolong  menolong  dalam kegiatan perekonomian. Hal ini tidak hanya timbul sikap saling tolong menolong, melainkan juga  sikap  saling  menghormati  dan  saling  menghargai  dalam  aktivitas perekonomian dan peribadatan.
Kedua ,  toleransi  dalam  aspek  budaya.  Penduduk  Palembang  merupakan etnis  melayu  dan  menggunakan  bahasa  melayu  yang  telah  disesuaikan  dengan dialek  setempat  yang  kini  dikenal  sebagai  bahasa  Palembang.  Namun  para pendatang  seringkali  menggunakan  bahasa  daerahnya  sebagai  bahasa  sehari-hari, seperti  bahasa  Komering,  Rawas,  Musi  dan  Lahat.  Pendatang  dari  luar  Sumatera Selatan kadang-kadang juga menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari- hari  dalam  keluarga  atau  komunitas  kedaerahan.  Namun  untuk  berkomunikasi dengan  warga  Palembang  lain.  Penduduk  asli  umumnya  menggunakan  bahasa Palembang  sebagai  bahasa  pengantar  sehari-hari.  Selain  penduduk  asli,  di Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan, seperti dari Jawa, Minangkabau, Madura, Bugis dan Banjar. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah Tionghoa, Arab dan India. Kota Palembang memiliki beberapa wilayah yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas seperti Kampung Kapitan yang merupakan wilayah Komunitas Tionghoa serta Kampung Al Munawwar, Kampung Assegaf,  Kampung  Al  Habsyi,  Kuto  Batu,  19  Ilir  Kampung  Jamalullail  dan Kampung  Alawiyyin  Sungai  Bayas  10  Ilir  yang  merupakan  wilayah  Komunitas Arab.  Agama  mayoritas  di  Palembang  adalah  Islam.  Selain  itu  terdapat  pula penganut Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu (Laksono, 2016).
Dengan  demikian  bahwa  Kota  Palembang  bukan  hanya  beragam  agama namun  juga  beragam  budaya.  Maka  dengan  itu,  perlunya  mewujudkan  toleransi dalam  berbudaya.  Seperti  halnya  kebebasan  dan  menghormati  setiap  agama
Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang
merayakan atau menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan seni budaya  yang  bersumber  dari  tradisi  dan  kepercayaan  agama  masing-masing. Misalnya, adanya acara barongsai dari agama Budha, Maulid Nabi dari umat Islam, dan lain-lain.
Ketiga , toleransi dalam aspek sosial keagamaan. Toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau  sistem  keyakinan  dan  ibadah  penganut  agama-agama  lain.  Kebebasan beragama  pada  hakikatnya  adalah  dasar  bagi  terciptanya  kerukunan  antar  umat beragama.  Tanpa  kebebasan  beragama  tidak  mungkin  ada  kerukunan  antar  umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya.
Demikian juga sebaliknya, toleransi antarumat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat  diabaikan.  Namun  yang  sering  kali  terjadi  adalah  penekanan  dari  salah satunya,  misalnya  penekanan  kebebasan  yang  mengabaikan  toleransi  dan  usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk  dapat  mempersandingkan  keduanya,  pemahaman  yang  benar  mengenai kebebasan  beragama  dan toleransi antar  umat  beragama  merupakan  sesuatu  yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.
Berdasarkan pengertian toleransi, toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna  kulit,  bahasa,  adat-istiadat,  budaya,  bahasa,  serta  agama.  Ini  semua merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah dalam Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13. Toleransi  dalam  beragama  bukan  berarti  bebas  mengikuti  ibadah  dan  ritualitas semua  agama  tanpa  adanya  peraturan  yang  mengikat.  Akan  tetapi,  toleransi beragama  harus  dipahami  sebagai  bentuk  pengakuan  akan  adanya  agama-agama lain.  Selain  itu,  adanya  kebebasan  untuk  menjalankan  keyakinan  agama  masing- masing.
Konsep toleransi yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak  berbelit-belit.  Namun,  dalam  hubungannya  dengan  keyakinan  (akidah)  dan ibadah, umat Islam tidak mengenal kata kompromi. Ini berarti keyakinan umat Islam kepada  Allah  tidak  sama  dengan  keyakinan  para  penganut  agama  lain  terhadap tuhan-tuhan  mereka.  Demikian  juga  dengan  tata  cara  ibadahnya.  Bahkan  Islam melarang  penganutnya  mencela  tuhan-tuhan  dalam  agama  manapun.  Maka  kata tasamuh atau  toleransi  dalam  Islam  bukanlah  “barang  baru”,  tetapi  sudah diaplikasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir.
Karena itu, agama Islam menurut hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah saw. pernah ditanya tentang agama yang paling dicintai oleh Allah, maka beliau  menjawab: al-Hanafiyyah  as-Samhah (agama  yang  lurus  yang  penuh toleransi), itulah agama Islam.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Toleransi  sendiri  terbagi  atas  tiga  yaitu: pertama ,  negatif.  Isi  ajaran  dan penganutnya tidak dihargai. Isi ajaran dan penganutnya hanya dibiarkan saja karena menguntungkan  dalam  keadaan  terpaksa.Contoh  PKI  atau  orang-orang  yang beraliran  komunis  di  Indonesia  pada  zaman  Indonesia  baru  merdeka.  Kedua,  Isi ajaran ditolak, tetapi penganutnya diterima serta dihargai.Contoh Anda beragama Islam  wajib  hukumnya  menolak  ajaran  agama  lain  didasari  oleh  keyakinan  pada ajaran  agama  Anda,  tetapi  penganutnya  atau  manusianya  Anda  hargai.  Ketiga, ekumenis.  Isi  ajaran  serta  penganutnya  dihargai,  karena  dalam  ajaran  mereka  itu terdapat  unsur-unsur  kebenaran  yang  berguna  untuk memperdalam  pendirian  dan kepercayaan sendiri. Contoh Anda dengan teman Anda sama-sama beragama Islam atau  Kristen  tetapi  berbeda  aliran  atau  paham.  Dalam  kehidupan  beragama  sikap toleransi ini sangatlah dibutuhkan, karena dengan sikap toleransi ini kehidupan antar umat  beragama  dapat  tetap  berlangsung  dengan  tetap  saling  menghargai  dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.
Islam  adalah  agama  yang  toleran,  agama  yang  penuh  kasih  sayang  yang selalu  menghormati  antar  umat  beragama.  Bukankah  dalam  Al-Quran  dikatakan bahwa “Bagiku agamaku dan bagimu agamamu” (QS.Al-kafirun: 6) bukankah itu adalah  salah  satu  pengakuan  Islam  terhadap  keberagaman  agama,  bahkan Rasulullah  sendiri  mencontohkan  ketika  Rasul  berzakat  dia  juga  memberikan Zakatnya  kepada  orang  yahudi,  ketika  ditanya  orang  yahudi  mengapa  Rasulullah memberi  zakat  kepadanya  padahal  dia  bukan  seorang  muslim,  Jawab  beliau “Engkau  adalah  tetanggaku,  dan  aku  wajib  memuliakan  Saling  Menghormati Sesama”.
Sebagai  makhluk  sosial  manusia  mutlak  membutuhkan  sesamanya  dan lingkungan sekitar untuk melestarikan eksistensinya di dunia. Tidak ada satu pun manusia  yang  mampu  bertahan  hidup  dengan  tanpa  memperoleh  bantuan  dari lingkungan dan sesamanya.
Dalam konteks ini, manusia harus selalu menjaga hubungan antar sesama dengan sebaik-baiknya, tak terkecuali terhadap orang lain yang tidak seagama, atau yang lazim disebut dengan istilah toleransi beragama. Toleransi beragama berarti saling  menghormati  dan  berlapang  dada  terhadap  pemeluk  agama  lain,  tidak memaksa  mereka  mengikuti  agamanya  dan  tidak  mencampuri  urusan  agama masing-masing. Ummat Islam diperbolehkan bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam aspek ekonomi, sosial dan urusan duniawi lainnya.
Dalam sejarah pun, Nabi Muhammad Saw telah memberi teladan mengenai bagaimana hidup bersama dalam keberagaman. Teladan itu antara lain: tidak ada paksaan  dalam  beragama,  Dalam  soal  beragama,  Islam  tidak  mengenal  konsep pemaksaan  beragama.  Setiap  diri  individu  diberi  kelonggaran  sepenuhnya  untuk memeluk agama tertentu dengan kesadarannya sendiri, tanpa intimidasi. Di dalam al-Quran  pun  dijelaskan:      (QS.  Yunus;  99-100)  dan  juga  (QS.  Al  Kahfi;  29). Persoalan  keyakinan  atau  beragama  adalah  terpulang  kepada  hak  pilih  orang  per
Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang
orang,  masing-masing  individu,  sebab  Allah  Subhanahu  wata’ala  sendiri  telah memberikan  kebebasan  kepada  manusia  untuk  memilih  jalan  hidupnya.  Manusia oleh Allah Subhanahu wata’ala diberi peluang untuk menimbang secara bijak dan kritis antara memilih Islam atau kufur dengan segala resikonya. Meski demikian, Islam tidak kurang-kurangnya memberi peringatan dan menyampaikan ajakan agar manusia itu mau beriman.
Selain  itu,  Nabi  Muhammad  juga  mengajarkan  bahwa  dalam  hal  aqidah tidak  ada  toleransi.  Jika  dalam  aspek  sosial  kemasyarakatan  semangat  toleransi menjadi sebuah anjuran, ummat Islam boleh saling tolong menolong, bekerja sama dan saling menghormati dengan orang-orang non  Islam, tetapi dalam soal aqidah sama sekali tidak dibenarkan adanya toleransi antara ummat Islam dengan orang- orang non Islam.
Rasulullah  Shollallahu  alaihi  wasallam  tatkala  diajak  ber-toleransi  dalam masalah aqidah, bahwa pihak kaum Muslimin mengikuti ibadah orang-orang kafir dan  sebaliknya,  orang-orang  kafir  juga  mengikuti  ibadah  kaum  Muslimin,  secara tegas  Rasulullah  diperintahkan  oleh  Allah  Subhanahu  wata’ala  untuk  menolak tawaran  yang  ingin  menghancurkan  prinsip  dasar  Aqidah  Islamiyah  itu.  Allah Ta’ala berfirman: Katakanlah: “Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. Dan Aku  tidak  pernah  menjadi  penyembah  apa  yang  kamu  sembah,  Dan  kamu  tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.” (QS.al-kaffirun: 1-6)
Dalam setiap melaksanakan sholat, sebenarnya ummat Islam telah diajarkan untuk  selalu  berpegang  teguh  terhadap  aqidah  Islamiyah  dan  jangan  sampai keyakinan  ummat  Islam  itu  sedikit  pun  dirasuki  oleh  virus  syirik,  yaitu  dengan membaca: “Sesungguhnya  Aku  menghadapkan  diriku  kepada  Rabb  yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan Aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada yang menyekutui-Nya.” (Q.S.Ali Imran: 85) Siapa yang menginginkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan akhirat, tidak ada jalan kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wata’ala dan beribadah kepada-Nya.  Kemuliaan  itu  tidak  bisa  dicapai  dengan  menyembah  selain  Allah Ta’ala.  Kemuliaan  hanya  milik  Allah  semata.  “Barangsiapa  yang  menghendaki kemuliaan,  maka  bagi  Allah-lah  kemuliaan  itu  semuanya.  Kepada-Nyalah  naik perkataan-perkataan  yang  baik  dan  amal  yang  saleh  dinaikkan-Nya.  Dan  orang- orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.”
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017

## Peran Pemerintah-Ulama dalam Membangun Toleransi Umat Beragama Melalui Paradigma Integralistik
Sebelum mengkaji tentang peran pemerintah dalam membangun toleransi umat  beragama  melalui  paradigma  integralistik,  akan  dijelaskan  terlebih  dahulu makna  toleransi  umat  beragama.  Toleransi  umat  beragama  dimaknai  sebagai pemberian kebebasan pada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk  menjalankan  keyakinannya  atau  mengatur  hidupnya  dan  menentukan nasibnya  masing-masing,  selama  di  dalam  menjalankan  dan  menentukan  tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat (Hasyim, 1979, hal. 22). Toleransi juga dapat diartikan sebagai suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan  kebenaran  atas  perbedaan tersebut  sebagai  pengakuan  hak-hak  asasi manusia.
Pelaksanaan  sikap  toleransi  ini  harus  didasari  sikap  kelapangan  dada terhadap  orang  lain  dengan  berpedoman  kepada  prinsip-prinsip  yang  dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut (Ali, 1989, hal. 80). Hal ini  memperjelas  bahwa  toleransi  terjadi  dan  berlaku  karena  terdapat  perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip  sendiri  (Al-Munawar,  2005,  hal.  13).  Dengan  kata  lain,  pelaksanaannya hanya pada aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil.
Pemerintah  mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  dalam  terwujud  dan terbinanya kerukunan hidup umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas umat  beragama  di  Indonesia  belum  berfungsi  seperti  seharusnya,  yang  diajarkan oleh  agama  masing-masing.  Sehingga  ada  kemungkinan  timbul  konflik  di  antara umat beragama. Oleh karena itu dalam hal ini, pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau persoalan umat beragama tersebut.
Pada  prinsipnya,  umat  beragama  perlu  dibina  melalui  pelayanan  aparat pemerintah  yang  memiliki  peran  dan  fungsi  strategis  dalam  menentukan  kualitas kehidupan  umat  beragama,  melalui  kebijakannya.  Dalam  rangka  perwujudan  dan pembinaan  di  tengah  keberagaman  agama  budaya  dan  bangsa,  maka  Said  Agil Husin  Al  Munawar  mengungkapkan  bahwa  kerukunan  umat  beragama  memiliki hubungan yang sangat erat dengan faktor ekonomi dan politik. Di samping faktor- faktor lain seperti penegakkan hukum, pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat dan peletakkan sesuatu pada proporsinya. Dalam kaitan ini strategi yang perlu dilakukan, antara lain: pertama , memberdayakan institusi keagamaan. Artinya
Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang
lembaga-lembaga  keagamaan  di  daya  gunakan  secara  maksimal.  Sehingga  akan mempercepat  proses  penyelesaian  konflik  antar  umat  beragama.  Di  samping  itu, pemberdayaan  tersebut  dimaksudkan  untuk  lebih  memberikan  bobot/warna tersendiri  dalam  menciptakan ukhuwah (persatuan  dan  kesatuan)  yang  hakiki, tentang  tugas  dan  fungsi  masing-masing  lembaga  keagamaan  dalam  masyarakat sebagai perekat kerukunan antar umat beragama.
Kedua , membimbing umat beragama agar makin meningkat keimanan dan ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam suasana rukun baik intern maupun antar umat beragama. Ketiga , melayani dan menyediakan kemudahan bagi para penganut agama. Keempat , tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan ibadah sesuatu agama. Kelima , mendorong peningkatan pengamalan dan penuaian ajaran agama. Keenam , melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan. Ketujuh , mendorong  dan  mengarahkan  seluruh  umat  beragama  untuk  hidup  rukun  dalam bingkai  Pancasila  dan  konstitusi  dalam  tertib  hukum  bersama. Kedelapan , mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog dan kerjasama antara  pimpinan  majelis-majelis,  dan  organisasi-organisasi  keagamaan  dalam rangka untuk membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
Kesembilan , mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan  unsur  masyarakat  melalui  jalur  pendidikan,  penyuluhan  dan  riset  aksi.
Kesepuluh , meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (pemimpin agama dan  pemimpin  masyarakat  lokal)  untuk  ketahanan  dan  kerukunan  masyarakat bawah. Kesebelas ,  fungsionalisasi  pranata  lokal,  seperti  adat  istiadat,  tradisi  dan norma-norma  sosial  yang  mendukung  upaya  kerukunan  umat  beragama. Keduabelas ,  mengundang  partisipasi  semua  kelompok  dan  lapisan  masyarakat agama  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  masing-masing,  melalui  kegiatan- kegiatan dialog, musyawarah, tatap muka, kerjasama sosial dan sebagainya.
Ketigabelas , bersama-sama para pemimpin majelis-majelis agama, seperti Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  Persekutuan  Gereja-gereja  di  Indonesia  (PGI), Konfrensi  Wali  Gereja  Indonesia  (KWI),  Parishada  Hindhu  Dharma  Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia (MATAKIN), Departemen agama  melalui Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan melakukan kunjungan bersama-bersama ke berbagai daerah  dalam  rangka  berdialog  dengan  umat  di  lapisan  bawah  dan  memberikan pengertian  tentang  pentingnya  membina  dan  mengembangkan  kerukunan  umat beragama. Keempatbelas ,  melakukan  mediasi  bagai  kelompok-kelompok masyarakat  yang  dilanda  konflik,  (misalnya;  kasus  Ambon  dan  Maluku  Utara)
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
dalam rangka untuk mencari solusi bagi tercapainya rekonsiliasi, sehingga konflik bisa diberhentikan dan tidak berulang di masa depan.
Kelimabelas ,  memberi  sumbangan  dana  (sesuai  dengan  kemampuan), kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpaksa mengungsi dari daerah asal mereka, karena dilanda konflik sosial dan etnis yang dirasakan pula bernuansakan keagamaan. Keenambelas, membangun kembali sarana-sarana ibadah (Gereja dan Mesjid) yang rusak di daerah-daerah yang masyarakatnya terlibat konflik, sehingga mereka dapat mefungsikan kembali rumah-ruumah ibadah tersebut.
Sedangkan  peran  pemerintah  Kota  Palembang  dan  ulama  lebih  bersifat hubungan kerjasama dalam mewujudkan sikap toleran umat beragama yang ada di Kota Palembang. Masyarakat menjadikan tokoh agama/ ulama sebagai figur yang mampu berpartisipasi dalam menjaga kerukunan. Tokoh-tokoh agama berinteraksi saat perayaan hari raya, saling membantu tokoh agama lain, pekerjaan, pemimpin spiritual,  memberi  kebebasan  interen,  memberi  kebebasan  eksteren.  Hak  dan kewajiban  dalam  mejalankan  fungsi  sebagai  tokoh  agama  dapat  berjalan  dengan baik jika tokoh agama mengerti perannya.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa  untuk  menciptakan  dan memelihara  kerukunan  umat  beragama,  diperlukan  upaya  dan  usaha  yang sungguh-sungguh  dan  dibutuhkan  kerja  sama  dari  semua  pihak  baik  dari  umat beragama  itu  sendiri,  pemuka  agama  serta  pemerintah  yang  berwenang. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan ”Peraturan Bersama No. 9 dan No. 8 Tahun 2006  tentang  pedoman  pelaksanaan  tugas  kepala  daerah  dalam  pemeliharaan kerukunan  umat  beragama,  pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah. Peraturan bersama ini telah ditanda tangani dan disahkan pada tanggal 21 Maret 2006”.
Salah satu point dari peraturan bersama itu adalah pemberdayaan Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB).  Melihat  program  kerja  yang  menjadi agenda  kerja  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB),  maka  semua  upaya yang  menyangkut  kerukunan  umat  beragama  sudah  terangkum  dalam  program kerja  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB).  Dengan  demikian  melalui Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  ini  diharapkan  akan  tercipta keamanan dan ketertiban antar umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Dalam  rangka  mewujudkan  kerukunan  hidup  umat  beragama  agar senantiasa tetap terpelihara, maka masing-masing pihak baik dari umat beragama, tokoh agama/pemuka agama, maupun pemerintah setempat harus memperhatikan upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  demi  terwujudnya  kerukunan  hidup  umat beragama.
Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang
Upaya  yang  mendorong  terjadinya  kerukunan  umat  beragama,  yakni: pertama , memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta  antar  umat  beragama  dengan  pemerintah. Kedua ,  membangun  harmoni sosial dan persatuan nasional, dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh  umat  beragama  untuk  hidup  rukun  dalam  bingkai  teologi  dan implementasi  dalam  menciptakan  kebersamaan  dan  sikap  toleransi. Ketiga , menciptakan  suasana  kehidupan  beragama  yang  kondusif,  dalam  rangka memantapkan  pendalaman  dan  penghayatan  agama  serta  pengamalan  agama, yang  mendukung  bagi  pembinaan  kerukunan  hidup  intern  umat  beragama  dan antar umat beragama.
Keempat , melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan  dari  seluruh  keyakinan  plural  umat  manusia,  yang  fungsinya dijadikan  sebagai  pedoman  bersama  dalam  melaksanakan  prinsip-prinsip berpolitik  dan  berinteraksi  sosial  satu  sama  lainnya  dengan  memperlihatkan adanya  sikap  keteladanan. Kelima ,  melakukan  pendalaman  nilai-nilai  spiritual yang  implementatif  bagi  kemanusiaan  yang  mengarahkan  kepada  nilai-nilai ketuhanan,  agar  tidak  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  nila-nilai  sosial kemasyarakatan  maupun  sosial  keagamaan. Keenam ,  menempatkan  cinta  dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
Ketujuh ,  menyadari  bahwa  perbedaan  adalah  suatu  realita  dalam kehidupan  bermasyarakat,  oleh  sebab  itu  hendaknya  hal  ini  dijadikan  mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.
Dalam  upaya  memantapkan  kerukunan  itu,  hal  serius  yang  harus diperhatikan  adalah  fungsi  pemuka  agama,  tokoh  masyarakat  dan  pemerintah. Dalam  hal  ini  pemuka  agama,  tokoh  masyarakat  adalah  figur  yang  dapat diteladani  dan  dapat  membimbing,  sehingga  apa  yang  diperbuat  mereka  akan dipercayai  dan  diikuti  secara  taat.  Selain  itu  mereka  sangat  berperan  dalam membina  umat  beragama  dengan  pengetahuan  dan  wawasannya  dalam pengetahuan agama.

## Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Toleransi antar Umat Beragama
Implementasi  kebijakan  pemerintah  kota  Palembang  dalam  membangun toleransi umat beragama di kota ini tertuangkan dalam faktor pendukung program kerja, yakni membangun  solidaritas umat beragama yang kuat, umat Islam sebagai mayoritas di Kota Palembang, kuantitas konflik yang sedikit, adanya alokasi dana anggaran. Keempat poin di atas merupakan faktor pendukung program kerja yang dilakukan pemerintah Kota Palembang untuk mewujudkan toleransi umat beragama di  Kota  Palembang  yang  diuraikan  dalam  penjelasan  sebagai  berikut: pertama ,
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
solidaritas umat beragama yang kuat. Setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan yang hidup di dunia ini selalu mendambakan kerukunan dan perdamaian, demikian pula umat beragama di Kota Palembang. Bukan saja bagi diri atau kelompoknya tetapi bagi keseluhuran warga negara, bahkan seluruh penduduk dan lingkungannya.
Sejauh ini, kerukunan antar umat beragama di Kota Palembang sampai saat ini berjalan dengan kondusif. Hal ini didasarkan pada kebutuhan sosial dimana satu  sama  lain  saling  membutuhkan  agar  kebutuhan-kebutuhan  hidup  dapat terpenuhi.  Kerukunan  antar  umat  manusia  pada  umumnya  baik  seagama  maupun luar agama dapat diwujudkan apabila satu sama lain dapat saling menghormati dan menghargai.  Hal  inilah  yang dirasakan  masyarakat  beragama di  Kota  Palembang sampai saat ini.
Kenyataan ini didukung oleh kesadaran masyarakat Kota Palembang untuk menjaga  kerukunan  umat  beragama.  Sehingga  ketika  ada  perselisihan  baik disebabkan karena persoalan pribadi yang terkadang kemudian menjadi persoalan etnis dari pihak pemerintah, tokoh agama, dan tokoh etnis cepat meredamnya.
Meskipun pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kerukunan umat beragama.  Namun  bagi  pemerintah  Kota  Palembang  tumbuhnya  solidaritas  yang kuat dari masyarakat Kota Palembang sangat  menjadi prioritas demi terwujudnya serta terpeliharanya kerukunan umat beragama di Kota Palembang.
Tumbuhnya solidaritas yang kuat dari umat beragama merupakan menjadi prioritas  dan  pendukung  demi  terciptanya  kerukunan  umat  beragama.  Demikian pula suasana umat beragama di Kota Palembang saat ini yang senantiasa menjaga hubungan  harmonis  di  antara  umat  beragama  dan  memiliki  rasa  solidaritas  yang tinggi.  Karena  kerukunan  umat  beragama  dapat  terwujud  apabila  dilandasi hubungan  sesama  umat  beragama  yang  toleransi,  saling  pengertian,  saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.
Kedua ,      umat  Islam  sebagai  mayoritas.  Kota  Palembang  identik  dengan lebih  dari  satu  umat  beragama  dan  penduduk  Kota  Palembang  mayoritas penduduknya  beragama  Islam.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  faktor  pendukung  dari program yang dilakukan pemerintah Kota Palembang demi terciptanya kerukunan umat beragama. Salah satunya karena kerukunan antar umat islam yang didasarkan pada  akidah  islamnya,  serta    pemenuhan  kebutuhan  sosial  yang  digambarkan bagaikan satu bangunan. Dimana umat islam satu sama lain saling menguatkan dan juga digambarkan seperti satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit maka seluruh anggota  tubuh  merasakan  sakit.  Dari  dasar  pemahaman  inilah  dapat  mendukung program  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Palembang  untuk  mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Palembang.
Dengan begitu, umat Islam di Kota Palembang yang juga termasuk sebagai salah  satu  faktor  pendukung  dari  program  kerja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kota Palembang dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Hal itu diperkuat,
Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang
dengan  adanya  ajaran  dalam  Islam  bahwa  seorang  muslim  tidak  diperbolehkan merendahkan  diri  sendiri  apalagi  merendahkan  orang  lain.  Demikian  pula merendahkan  Tuhan  atau  peribadatan  agama  lain.  Sehingga  pemeluk  agama  lain pun menghargai dan menghormati agama Islam. Dengan demikian tidak akan terjadi konflik di antara umat beragama.
Ketiga ,  kuantitas  konflik  yang  sedikit.  Saat  ini, ini  nilai-nilai  kerukunan yang  dijaga  dengan  baik  oleh  masyarakat  mulai  terkikis,  semboyan  Bhineka Tunggal Ika sudah mulai luntur dalam pemahaman dan pengamalan masyarakat. Ini bisa  dilihat  berbagai  konflik  yang  terjadi  diberbagai  daerah  seperti  kasus  Poso, Ambon, Sampang yang mengatasnamakan agama yang berlindung dibalik simbol agama  dan  baru  baru  ini  kasu  bom  bunur  di  Solo.  Konflik-konflik  yang mengatasnamakan  agama  ini  seringkali  menimbulkan  terjadinya  disintegrasi (perpecahan)  bangsa.  Akan  tetapi  seiring  dengan  keadaaan  kerukunan  umat beragama seperti di atas. Patut disadari bahwa kondisi masyarakat yang majemuk kapan saja dapat memicu terjadinya konflik .
Kota Palembang sebagai kota yang identik dengan keanekaragaman agama dan budaya dapat dilihat kuantitas konflik umat beragamanya sangat sedikit sekali bahkan  tidak  terjadi  konflik  sama  sekali.  Hal  ini  berbagai  upaya  dan  peran pemerintah  Kota  Palembang  telah  dilakukan  demi  terwujudnya  serta  terpelihara kerukunan  umat  beragama.  Untuk  itu  perlu  senantiasa  dibangun,  dipertahankan, diperkuat  dan  dilestarikan  serta  dipelihara  kerukunan  umat  beragama  dengan berupaya  melakukan  beberapa  program  atau  agenda  penting  seperti  yang  telah dilakukan oleh pemerintaah Kota Palembang.
Kerukunan  umat  beragama  di  Kota  Palembang  hingga  saat  ini  berjalan dengan  kondusif,  rukun,  dan  damai.  Hal  ini  disebabkan  karena  peran  dan  upaya yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Palembang  demi  menciptakan kerukunan umat beragama pada masyarakat Kota Palembang dapat dikatakan sangat maksimal.
Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sikap yang toleran antar umat beragama, yakni: pada hari senin tanggal 11 Agustus 2016 pemerintah Kota  Palembang  menggelar  Halal  Bihalal.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  lebih mempererat kerukunan dan kebersamaan antar sesama umat beragama yang ada di Palembang.  Kegiatan  Halal  Bihalal  ini  dilaksanakan  di  Rumah  Dinas  Walikota Palembang  bersama  jajaran  PNS  Pemkot  Palembang.  Kegiatan  halal  bihalal  ini menjadi  momentum  yang  baik  untuk  bersilaturahmi  sesama  umat.  Palembang merupakan tempat tinggal dan pertemuan berbagai suku, agama dan ras, dari situlah tumbuh rasa kebersamaan antar sesama masyarakat (Sumsel, 2016).
Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan  (Kakanwil  Kemenag  Sumsel)  Drs.  Hambali  M.Si  juga  mengadakan silaturahim tokoh lintas agama, di Kanwil Kemenag Jalan Ade Irma Nasution, hari Senin 1  Agustus  2016.  Acara  yang  dihadiri  oleh  tokoh  lintas  agama  serta  Forum
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Komunikasi  Umat  Beragama  (FKUB)  baik  provinsi  Sumsel  ataupun  Kota Palembang.  Hambali  mengatakan,  ini  merupakan  aksi  dari  Kanwil  Kemenag menyikapi  kejadian  di Tanjung  Balai. Kejadian  dimana  saja  membangunkan  dari kekondusipan  kerukunan  umat  beragama.  “Kegiatan  ini  akan  rutin  kita  lakukan, tidak seperti pemadam kebakaran yang memadamkan api bila kebakaran tetapi kita cegah sejak awal dari awal dari mana api berasal,” katanya. Hambali berharap, di kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama, agar tidak ada kejadian lagi seperti di Tanjung Balai (Palembang, 2016).
Sehingga program kerja untuk mewujudkan sikap yang toleran antar umat beragama,  yang  kemudian  tercipannya  kerukunan  umat  beragama  di  Kota Palembang  berjalan  dengan  lancar  sesuai  dengan  rencana  pemerintah  Kota Palembang.  Didukung  kondisi  masyarakat  Palembang  yang  mempunyai  rasa solidaritas yang kuat sehingga kuantitas konflik sedikit. Meskipun Kota Palembang identik dengan kota yang beranekaragam agama dan budaya namun umat beragama di Kota Palembang tetap rukun dan harmonis.
Keempat ,  adanya  alokasi  dana  anggaran.  Salah  satu  faktor  pendukung program  kerja  pemerintah  Kota  Palembang  untuk  mewujudkan  kerukunan  umat beragama  adalah  adanya  alokasi  dana  anggaran.  Pemeliharaan  kerukunan  umat beragama  adalah  upaya  bersama  umat  beragama  dan  pemerintah  di  bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Oleh karena itu, segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  masalah  anggaran  kerukunan  umat  beragama semua ditanggung oleh beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

## Model Toleransi Umat Beragama Perspektif Paradigma Integralistik
Salah  satu  model  toleransi  umat  beragama  yang  dilakukakan  pemerintah Kota  Palembang,  yakni  diadakannya  berbagai  kegiatan  yang  bertujuan  untuk memperkuat  sikap  toleransi  antar  umat  beragama.  Kegiatan tersebut  diantara  nya Kodam II/Sriwijaya menggelar Komunikasi Sosial dan Silaturahmi dengan Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Sumsel,  kegiatan  ini  bertempat  di  Gedung Sudirman Makodam II/Swj Jln. Jend. Sudirman Km. 2,5 Palembang, pada hari Rabu tanggal  22  juli  2015.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  menyikapi  terjadinya  insiden konflik,  di  Tolikara  Papua  yang  bertepatan  dengan  hari  raya  Idul  Fitri  1  Syawal 1436  Hijriah  yang  lalu  agar  tidak  terulang  kembali,  tidak  berkembang  dan bertambah luas, termasuk di wilayah Sumbagsel.
Dalam acara ini hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Sumsel Bpk. Ishak Mekki beserta anggota FKPD Provinsi Sumsel, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Syaiful Zachri, Plt. Walikota Palembang Bpk. Harnojoyo beserta anggota FKPD Kota  Palembang,  Ketua  Forum  Komunikasi  Umat  Beragama  Provinsi  Sumsel, beserta para Pengurus, Para koordinator perwakilan lintas agama.
Dikatakan Pangdam bahwa, sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk memberikan  pemahaman  dan  membentengi  umat  agar  mampu  menahan  diri  dan
Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang
tidak terprovokasi. Forum-forum antar umat beragama dan kegiatan seperti ini perlu terus  kita  bangun,  agar  tidak  terjadi  miss  komunikasi  atau  kesalahpahaman dikalangan umat dalam menyikapi situasi yang berkembang.
Oleh  sebab  itu  sambung  Pangdam,  agar  seluruh  komponen  bangsa, khususnya kalangan pemuka agama harus terus meningkatkan upaya-upaya untuk membangun kebersamaan, semangat persatuan dan kesatuan serta menggelorakan kembali  kesadaran  dan  semangat  toleransi,  sikap  saling  menghormati,  mengasihi dan menghargai dalam kemajemukan dan keberagaman.
Selain  itu,  FKUB  juga  mengadakan  kegiatan  pertemuan  antara  pemuka agama dari berbagai agama yang ada di Kota Palembang. Acara ini diadakan Senin tanggal 1 Agustus 2016 bertempat di Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan Jalan  A.  Rivai.  Forum  ini  digelar  demi  menyikapi  kejadian  pembakaran  rumah ibadah yang berlokasi di Tanjung Balai, Kabupaten Asahan Medan Sumatera Utara, pada hari Jum’at 29 Juli 2016. Kejadian yang diduga berawal dari pengaduan salah satu warga Tionghoa yang mengeluhkan atas suara adzan yang dikumandangkan di masjid itu. Hingga alasan yang belum jelas pada dini harinya terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan lebih dari lima tempat ibadah Vihara.
Setelah  pertemuan  antara  umat  perwakilan  umat  muslim  dan  Budha  di Palembang mengalami kesepakatan dan membuahkan tujuh hasil kesepakatan, yang isinya  adalah  sebagai  berikut: pertama ,  berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya menjaga  stabilitas  keamanan,  ketertiban  dan  kerukunan  antar  umat  beragama  di Provinsi  Sumatera  Selatan. Kedua ,  menjadi  contoh/teladan  bagi  seluruh  jajaran, anggota,  masyarakat  dalam  upaya  menjaga  kerukunan  antar  umat  beragama  di Provinsi  Sumatera  Selatan. Ketiga ,  bersama-sama  menjaga  sarana  dan  prasarana rumah  ibadah  dari  gangguan  pihak  yang  tidak  bertannggung  jawab  di  Provinsi Sumatera Selatan. Keempat , bersedia menjadi penyampai informasi dan mengajak seluruh  jajaran/anggota/masyarakat  mengenai  arti  pentingnya  kerukunan  dan kebersamaan antar umat beragama. Kelima , mendukung proses penegakan hukum dalam  upaya  menjaga  stabilitas  keamanan  dan  ketertiban  di  Provinsi  Sumatera Selatan. Keenam , bersama-sama bertekad menjaga kondusifitas dan menolak segala bentuk  anarkisme  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Ketujuh ,  sepakat  mendukung implementasi layanan informasi kerukunan umat beragama berbasis informasi dan teknologi.  Kesepakatan  tersebbut  disahkan  oleh  perwakilan  umat  muslim  yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua FKUB Sumsel Tohlon Abdulrauf dan perwakilan Majelis Budhayana Indonesia Sumsel Indra Lily. Dengan kesepakatan ini menjadi langkah awal kerukunan umat beragama untuk saling menjaga stabilitas di wilayah Sumsel.
Ada juga  kegiatan  yang  diadakan  oleh  Humas  Provinsi  Sumatera  Selatan yang  diadakan  di  Hotel  Budi  Palembang  pada  tanggal  6  Juni  2016.  Kegiatan  ini diadakan dalam rangka menambah wawasan bagi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama  (FKUB)  Kabupaten/  Kota,  baru-baru  ini  Kantor  Kementrian  Agama
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Provinsi  Sumatera  Selatan.  Kegiatan  yang  dibuka  secara  langsung  oleh  Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, Drs, H.Najib Haitami, MM diikuti sebanyak 40 peserta utusan FKUB Kabupaten/Kota 15 peserta, Kankemenag Kab/Kota 15 peserta dan selebihnya dari Kanwil Kemenag Sumsel 3 peserta serta dari MTs dan MI 7 peserta. Kegiatan ini sebagai ajang silaturrahim antar pengurus FKUB, juga sebagai sarana informasi, dan evaluasi terhadap berbagai problematika yang  dihadapi  Pengurus  FKUB  dalam  melaksanakan  tugas  pokok,  maupun tantangan  yang  ada  dalam  mensosialisasikan  keberadaan  Peraturan  Bersama Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  dan  8  tahun  2006  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/  wakil  kepala  Daerah  Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama  dan  Pendirian  Rumah  Ibadah.Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Drs.H.Najib Haitami,MM dalam sambutannya mengatakan bahwa "FKUB merupakan mitra kerja Kementerian Agama, jadi kalau FKUB-nya  tidak  akur/rukun  dengan  Kementerian  Agama.  Maka,  kerukunan  dan kedamaian di Indonesia dapat terancam, karena tugas memelihara Kerukunan Umat Beragama merupakan tugas amat berat, sehingga bila dilakukan bersama-sama tentu akan terasa ringan. Oleh karena itu untuk merangsang dan menunjang kinerja FKUB di  daerah,  maka  Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Selatan  membantu  dana operasional  sebesar  Dua  Puluh  Lima  Juta  Rupiah".  Sedangkan  Ketua  Panitia, Saefuddin,S.Ag dalam laporannya mengharapkan agar para peserta workshop dapat mengikuti  secara  dengan  seksama,  karena  tujuan  diadakannya  kegiatan  ini  untuk menyatukan  misi,visi,  budaya  rukun  damai  untuk  meredam  konplik  yang  terjadi. Output  kegiatan  telah  menghasilkan  beberapa  rekomendasi  dari  peserta  yang diserahkan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumsel pada waktu penutupan kegiatan (Sumsel K. , 2016).
Selain kegiatan pertemuan dengan pemuka agama dari beragam agama yang ada  di  Palembang.  Pemerintah  juga  mengadakan  workshop  dengan  tema “Penguatan Kapasitas Bagi Pemuka Agama dan Dewan FKUB berbasis Toleransi”. Workshop  ini  diselenggarakan  oleh  The  Wahid  Institute  (Jakarta)  bekerjasama dengan  Lembaga  Kajian  Hukum  Islam  (LKHI)  Palembang,  Sumatera  Selatan. Dengan  tema  ini  diharapkan  dapat  memperkuat  pemahaman  dan  meningkatkan kesadaran  para  pemimpin  agama  tentang  jaminan  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan  di  Indonesia  agar  bisa  menghormati (to  respect), melindungi (to protect) , dan menjamin (to fulfill) sekaligus mengurangi rasa kecurigaan, prasangka, diskriminasi dan menemukan jalan untuk mewujudkan masyarakat Islam Indonesia, khususnya di Palembang yang cinta damai.
Kegiatan  ini  dimulai  dari  tanggal  24  Oktober  sampai  26  Oktober  2009 bertempat di Hotel Swarnadwipa Jl. Tasik No. 2 Palembang. Kegiatan ini diadakan selama dua hari. Setiap hari ada 3 jenis aktifitas utama, yaitu: presentasi, dialog, dan FGD.  Presentasi  mengenai  3  level  isu  terkait  dengan  kebebasan  beragama  dan
Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang
berkeyakinan,  antara  lain: regulasi  keagamaan  yang  diskriminatif, peran  negara dalam menjamin hak-hak Sipol, Jaminan Hak Sipol dalam Konstitusi dan ICCPR, dan  beberapa  tema  lain  terkait  dengan  beberapa  isu  sosial  keagamaan  disusul dengan  tanya-jawab  peserta-pembicara.  Sedangkan  materi  workshopnya  terdiri dari:  Islam,  toleransi  beragama  dan  berkeyakinan;  Islam,  ICCPR  dan  Konstitusi Indonesia;  regulasi  dan  peran  negara  dalam  menjamin  hak-hak  Sipol,  situasi toleransi beragama di Sumsel (Palembang).
Acara ini diharapkan bermanfaat untuk: pertama , memperkuat pemahaman dan  pengetahuan  para  pemuka  agama  dan  anggota  FKUB  tentang  isu  kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Kedua , meningkatkan kesadaran pemuka agama  dan  anggota  FKUB  tentang  jaminan  kebebasan  agama  dan  berkeyakinan berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Target  yang  dicapai  dalam  workshop  ini,  antara  lain:  1).  Terbentuknya jejaring  para  pemuka  agama  dan  para  anggota  FKUB  yang  cinta  damai,  baik  di tingkat nasional maupun internasional. 2). Terlahir para pemuka agama yang tidak hanya  memiliki  pengetahuan  tentang  ICCPR,  namun  juga  titik  temu  dengan konstitusi Indonesia dan ajaran agamanya masing-masing (Institute, 2016).
Kemudian, hari senin tanggal 5 Oktober 2015  Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengelar sosialisasi bersama forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan  forum  pemuda  lintas  agama  (FPLA)  di  kota  Palembang,  di  ruang  rapat Parameswara, Melalui sosialisasi FKUB dan FPLA, diharapkan agar seluruh umat beragama  di  Kota  Palembang  sejalan  dengan  arah  kebijakan  pemerintah  dalam pembangunan  nasional,  terutama  dibidang  agama,  dan  dapat  memberikan peningkatan  kualitas  pemahaman  agama  di  dalam  kehidupan  beragama,  serta meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama di segala bidang kehidupan bermasyrakat.
Ketua  FKUB  Kota  Palembang,  H.  Syairozi,  SH,  M.Hum  sebagai narasumber  mengatakan,  tujuan  daripada  sosialisasi  ini  guna  memberikan pemahaman  pada  masyarakat,  terutama  tokoh-tokoh  agama  tentang  peranan daripada  FKUB  menciptakan  kerukunan  antar  umat  beragama.  Karena  "Kita Indonesia ini bhnika tunggal ika, bermacam suku bangsa dan agama. Yang perlu kita bina adalah tetap rukun dalam kehidupan sehari hari,"
FKUB  sendiri  didirikan  oleh  pemerintah  untuk  menciptakan  kerukuanan umat beragama. Mengingat yang paling pontensial konflik itu sebagian didasari dari agama. "Kita bersyukur bahwa Palembang sejak zaman Sriwijaya selalu aman dan damai.  Tapi  jangan  sampai  ada  provokasi  dan  terjadi  konflik,".  Oleh  karena  itu, FKUB  didirikan  sebagai  fasilisator  dalam  memberikan  pemahaman  agar  tidak timbul  fanatisme,  dan  umat  beragama  itu  harus  kompak".  Untuk  sejauh  ini  Kota Paembang jauh dari permasalahan dan ketegangan antara umat beragama. Syaroni mengatakan “Sejauh ini isu sara aman, tidak ada persoalan, jangan sampai kita di propokasi oleh pihak lain," (Sumsel G. , 2016).
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
91

## Kesimpulan
Paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya  yang  akan  mempengaruhinya  dalam  berpikir  (kognitif),  bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi,  konsep,  nilai,  dan  praktik  yang  di  terapkan  dalam  memandang  realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual.
Sedangkan.toleransi diartikan sebagai suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Sehingga  toleransi mengarah  kepada  sikap  terbuka  dan  mau  mengakui  adanya  berbagai  macam perbedaan,  baik  dari  sisi  suku  bangsa,  warna  kulit,  bahasa,  adat-istiadat,  budaya, bahasa,  serta  agama.  Ini  semua  merupakan  fitrah  dan  sunnatullah  yang  sudah menjadi ketetapan Tuhan. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah dalam Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13.
Paradigma  integralistik  dalam  konteks  kajian  toleransi  umat  beragama, dimaknai sebagai paham dan konsep hubungan antar umat beragama yang toleran. Dalam  paradigma  integralistik,  upaya  mewujudkan  toleransi  umat  beragama memerlukan kerjasama dan peran dari semua pihak, termasuk pemerintah dan tokoh agama.  Hal  ini  karena,  agama  dan  Negara  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak dapat  tidak  dipisahkan.  Keduanya  merupakan  dua  lembaga  yang  menyatu ( interated ).  Ini  juga  memberikan  pengertian  bahwa  Negara  merupakan  suatu lembaga  politik  dan  sekaligus  lembaga  agama.  Konsep  ini  menegaskan  kembali bahwa  Islam  tidak  mengenal  pemisahan  antara  agama  dan  politik  atau  Negara. Konsep seperti ini sama dengan konsep teokrasi.
Toleransi  umat  beragama  dibangun  dalam  beberapa  aspek  paradigma integralistik. Aspek-aspek tersebut yakni: toleransi dalam aspek ekonomi, budaya dan sosial keagamaan.
Salah satu model toleransi umat beragama melalui paradigma integralistik yang  dilakukakan  pemerintah  Kota  Palembang,  yakni  diadakannya  berbagai kegiatan  yang  bertujuan  untuk  memperkuat  sikap  toleransi  antar  umat  beragama. Kegiatan tersebut diantara nya Kodam II/Sriwijaya menggelar Komunikasi Sosial dan Silaturahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumsel, Selain kegiatan  pertemuan  dengan  pemuka  agama  dari  beragam  agama  yang  ada  di Palembang.  Pemerintah  juga  mengadakan  workshop  dengan  tema  “Penguatan Kapasitas Bagi Pemuka Agama dan Dewan FKUB berbasis Toleransi”. Workshop ini  diselenggarakan  oleh  The  Wahid  Institute  (Jakarta)  bekerjasama  dengan Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Palembang, Sumatera Selatan.
Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang

## Daftar Pustaka
Ali, D. (1989). Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik. Jakarta: Bulan Bintang. Al-Munawar, S. A. (2005). Fikih Hubungan Antar Agama,. Jakarta: Ciputat Press. Hasyim, U. (1979). Toleransi Dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Agama. Surabaya: Bina Ilmu. Institute, W. (2016, Oktober 30). Wahid Institute . Retrieved from Wahid Institute: http://www.wahidinstitute.org/v1/Agenda/Detail Laksono, B. E. (2016, Oktober 20). Keanekaragaman Budaya Daerah (Sumatera Selatan - Palembang) . Retrieved from Bimbim Elevens:
http://bimbimelevens.blogspot.co.id/
Palembang,  D.  (2016,  Oktober  20). Detak  Palembang .  Retrieved  from  Detak
Palembang: http://detak-palembang.com, diakses tgl 20 Oktober 2016.
RI,  D.  A.  (n.d.). Kompilasi  Kebijakan  dan  Peraturan  Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama.
Sumsel,  C.  (2016,  Oktober  20). Click  Sumsel .  Retrieved  from  Pemerintah  Kota
Palembang  Gelar  Halal  Bihalal:  http://clicksumsel.com/pemerintah-kota- palembang-gelar-halal-bihalal/
Sumsel,  G.  (2016,  Juli  18). Gelagat  Sumsel .  Retrieved  from  Gelagat  Sumsel: http://gelagatsumsel.com/berita-2287
Sumsel, K. (2016, Oktober 30). Kemenag Sumsel . Retrieved from Kemenag Sumsel: https://sumsel.kemenag.go.id/berita