JIGE 5 (1) (2024) 92-104

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2107
Pemenuhan  Hak  Asasi  Politik  Para  Pemilih  Pemula  Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Warga Surabaya
Nany Suryawati 1* , Martika Dini Syahputri 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Surabaya, Indonesia * Corresponding author email: nany.suryawati@ukc.ac.id

## Article Info
Article history:
Received January 17, 2024
Approved February  5, 2024

## ABSTRACT
The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) Article 1 paragraph (2), states that sovereignty is in the hands of the people, which means  that  the  Indonesian  is  a  democratic  country  based  on  the constitution, because in paragraph (3) it is also said that Indonesia is a legal state. This popular sovereignty, especially in the political field, means that the people vote or elect their representatives to manage him government through  general  elections.  It  is  reaffovured  in  article  1  paragraph  (3)  and article  2  paragraphs  (1)  that  MPR<  DPR  and  DPRD  are  elected  through general elections. Likewise in article 27 paragraph (2), article 28 paragraph (1), article 28 E paragraph (2) and article 28 I paragraph (5). Therefore, thus research uses empirical juridical research methods, because it is related to legal  awareness  among  citizens,  especially  regarding  the  use  of  voting rights in general elections as an effort to increase the number of votes in the upcoming 2024 general elections. Especially for residents in one of the community  unit  in  Klampisngasem  sub-district,  Sukolilo  sub-district, Surabaya.  The  increasing  number  of  prospective  first-time  voters  since 2020 requires socializations regarding understands of voting rights so that citizens  have  legal  awareness  regarding  voting  rights  as  regulated  in  the 1945 NRI Constitution. This outreach s an effort to increase the number of first-time  voters  among  citizens  in  the  2024  general  elections.  Increasing the number of first-time voters shows that the process of implementing the principles  of  democracy  in  Indonesia  is  in  accordance  with  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

## ABSTRAK
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945) Pasal  1  ayat  (2),  menyatakan  bahwa  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat yang  berarti  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Demokrasi berdasarkan Konstitusi, karena dalam ayat (3) dikatakan juga bahwa Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Kedaulatan  rakyat  ini  khususnya dalam bidang  politik,  adalah  rakyat memberikan suara atau  memilih  wakil-wakil nya untuk mengelola pemerintahan, melalui pemilihan umum. Ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1), bahwa MPR, DPR dan DPRD dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Demikian  juga  dalam  Pasal  27  ayat  (1),

## Keywords:
Popular  Sovereignty,  Voting Rights,  First  Voters,  General Elections

## Suryawati et al. / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (1) (2024)
Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 E ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (5). Oleh karena itu, penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris,  karena terkait  dengan  kesadaran  hukum  pada  warga  masyarakat  khususnya tentang penggunaan hak pilih pada pemilihan umum, sebagai suatu upaya meningkatkan  jumlah  pemilih  pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2024 mendatang, khususnya pada warga di wilayah Rukun Warga 05 Kelurahan Klampisngasem  Kecamatan  Sukolilo,  Surabaya.  Meningkatnya  jumlah calon  pemilih  pemula  sejak  2020,  memerlukan  sosialisasi  tentang pemahaman  akan  hak  pilih  sehingga  warga  memiliki  kesadaran  hukum tentang hak pilih seperti yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Sosialisasi ini  merupakan  suatu  upaya  untuk  meningkatkan  jumlah  pemilih  pemula dari  warga  pada  pemilihan  umum  tahun  2024.  Meningkatkan  jumlah pemilih  pemula  ini  menunjukkan  bahwa  proses  pelaksanaan  asas demokrasi di Negara Indonesia telah sesuai dengan UUD NRI 1945.
Copyright © 2024, The Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How  to  cite: Suryawati,  N.,  &  Syahputri,  M.  D.  (2024)  Pemenuhan  Hak  Asasi  Politik  Para  Pemilih  Pemula Pemilihan  Umum  Tahun  2024  Pada  Warga  Surabaya. Jurnal  Ilmiah  Global  Education , 5 (1),  92–104. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2107

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia dengan UUD NRI 1945 nya, telah memberikan jaminan hak-hak warga negara  nya  dalam  pasal-pasalnya,  yaitu  :  Pasal  1  ayat  (2)  dan  ayat  (3);  Pasal  2  ayat  (1)  yang menegaskan  bahwa  asas  demokrasi  itu  diwujudkan  dalam  pemenuhan  hak  rakyat  dalam pemilihan  umum.  Di  samping itu, dalam  pasal-pasal  lainnya  yaitu  Pasal  27  ayat (1), Pasal  28 ayat (1), Pasal 28 E ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (5), menunjukkan bahwa hak-hak warga negara telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pemenuhannya pun telah dijamin oleh UUD NRI 1945, dengan terselenggaranya pemilihan umum setiap kurun waktu 5 (lima) tahun sekali.  Undang  Undang  No.  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  yang  dipergunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang. Di samping itu , ada Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Oleh  karena  itu, untuk  meningkatkan  jumlah  pemilih  pemula  pada  pemilihan  umum  tahun  2024  mendatang, perlu  diadakan  sosialisasi  pada  kelompok  masyarakat  pemilih  pemula  di  wilayah  tertentu (Rukun  Warga  05  Kelurahan  Klampisngasem  Kecamatan  Sukolilo,  Surabaya)  sebagai  upaya mempersiapkan  para  calon  pemilih  pemula  ini,  agar  menimbulkan  adanya  kesadaran  hukum akan hak pilih mereka dalam perwujudan asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat ini.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penelitian  ini  dilakukan,  untuk  memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada yaitu bagaimana pemahaman warga tentang hak pilih sebagai perwujudan asas demokrasi di Negara Indonesia dan apa upaya yang dilakukan untuk pemenuhan  hak  pilih  tersebut  pada  para  pemilih  pemula  warga  RW  05  Kelurahan Klampisngasem  Kecamatan  Sukolilo  Surabaya  sehingga  terjadi  peningkatan  jumlah  pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024.
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman warga  tentang  hak  pilih  yang  dimiliki  mereka  dan  untuk  mengetahui  apa  upaya  yang  harus dilakukan untuk menjamin pemenuhan akan hak pilih tersebut.
Urgensi  diadakannya  penelitian  ini  disebabkan  karena  adanya  beberapa  aspek  dalam meningkatkan  jumlah  pemilih  pada  tiap  pemilihan  umum,  yang  berasal  dari  pemilih  pemula yang  telah  mengerti  dan  memahami  tentang  pelaksanaan  asas  demokrasi,  khususnya pemenuhan hak pilih yang mendukung terwujudnya demokrasi di Negara Indonesia ini.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu  sebuah  penelitian  untuk mencermati  hak-hak  konstitusional  warga  yang  telah  dijamin  dalam  UUD  NRI  1945  dalam pemenuhan hak pilih warga negara, berdasarkan data yang akurat dari satu lokasi dan sosialisasi pemahaman asas demokrasi dan penggunaan hak pilih setiap warga negara.
Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :
1. Bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum nasional.
2. Bahan  sekunder  meliputi  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  kearifan  lokal,  artikel  ilmiah, khususnya yang mencermati penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.
Teknik  pengumpulan  data  diawali  dengan  pengumpulan  data  jumlah  pemilih  pemula sepanjang  kurun waktu  pemilihan  sebelumnya  hingga  pemilihan  yang  akan  datang, khususnya dalam wilayah Rukun Warga 05 Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo, Surabaya.
Analisis  data  dilakukan  secara  kuantitatif  dari  hasil  penelusuran  data  warga  yang  ada setelah bulan April 2019 dan sebelum bulan Februari 2024 yang akan menjadi pemilih pemula, dengan mensosialisasikan hak pilih tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  sosial  interaktif  terhadap  warga. Pendekatan  ini  juga  mengidentifikasi  permasalahan  yang  ada  terkait  dengan  tidak dipergunakannya  hak  pilih  tersebut.  Berdasarkan  masalah  ini,  maka  dapat  diupayakan  cara mengatasi masalah, sehingga hak pilih para pemilih pemula dapat di pergunakan sebagai suatu bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
Sedangkan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi:  sosialisasi  pemahaman  asas demokrasi  dan  penggunaan  hak  pilih  setiap  warga  negara  dengan  melakukan  pre  test  dan  post test, sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman pemilih pemula ini terhadap hak pilih mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tabel 1. Hasil Pre Test RT Jumlah Pemilih Pemula Paham Konstitusi Paham Hak Pilih 1 15 15 6 2 10 10 8 3 8 8 7 4 6 6 4 5 20 20 10 6 4 4 2 7 2 2 0 8 7 7 4 9 9 9 6 Total 81 81 47

## Suryawati et al. / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (1) (2024)
Tabel 2. Hasil Post Test RT Jumlah Pemilih Pemula Paham Konstitusi Paham Hak Pilih 1 15 15 15 2 10 10 10 3 8 7 7 4 6 5 5 5 20 14 14 6 4 3 3 7 2 2 2 8 7 6 6 9 9 8 8 Total 81 70 70
Keterangan : Aktif  = 70, Pasif  = 11 Diagram 1. Perbandingan Pemahaman Pemilih
Pembahasan Kedaulatan Rakyat Dalam UUD NRI 1945
Kedaulatan  Rakyat  atau  pelaksanaan  kekuasaan  di  tangan  rakyat  ( demos dan kratein) haruslah  dipahami  maknanya  yang  bersifat  simbolis  bahwa  suara  rakyat  itu  merupakan penjelmaan konkrit dari suara Tuhan Yang Maha Esa yang berkuasa atas manusia.
Negara Indonesia dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah menetapkan, mengakui, melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak rakyat, sebagai perwujudan demokrasi dan juga sebagai bagian dari hak asasi setiap rakyat. Karena itu muncul  adagium  yang  menyatakan  ;  “  Suara  rakyat  adalah  suara  Tuhan,  hal  ini  hanya  untuk menegaskan  bahwa  dalam  negara  demokrasi,  rakyatlah  yang  berkuasa,  rakyatlah  yang menentukan  nasibnya  sendiri,  dan  rakyat  pulalah  yang  menjalankan  aturan  yang  ditetapkan untuk  mengatur  diri  mereka.  Rakyat  pula  lah  yang  berhak  memilih  wakil-wakil  nya  untuk membantu rakyat mengelola pemerintahan dalam negara nya.
Hakekatnya,  setiap  individu  merupakan  makhluk  sosial  yang  memounyai  tatanan  hidup dalam bermasyarakat, dari tatanan hidup inilah dipilih individu-individu yang mengarahkan dan menjadi  wakil  dari  masyarakat  tersebut,  untuk  mencapi  tujuan  bersma  demi  kepentingan bersama. Hubungan antar indvidu ini didasari dengan aturan-aturan, dengan berpedoman pada peraturan/perundangan  yang  berlaku  yaitu  Undang  Undang  Dasar  dari  negara  yang  menjadi domisili  individu  tersebut.  Undang  Undang  dan  peraturan  perundangan  yang  ditetapkan pemerintah bersifat responsif, harus sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat, Oleh karena itu
aktif pasif
perlu  adanya  aturan  yang  mengutamakan  kepentingan  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan negara.

## Hak Pilih Sebagai Perwujudan Asas Demokrasi
Prinsip-prinsip  demokrasi  sudah  dipraktikkan  dalam  sejarah  Islam,  bahkan  dimulai  sejak zaman  Nabi  Muhammad  sendiri;  Nabi  Muhammad  tampil  sebagai  pemimpin  yang  tidak berdasar  atas  keturunan  dan  kemudian  diteruskan  oleh  pemimpin  lain  yang  juga  tidak berdasarkan  keturunan.  Nabi  Muhammad  pulalah  yang  pertama  kali  mempraktikkan  sistem permusyawaratan  berdasarkan  sistem  perwakilan  antar  suku.  Praktik  demokrasi  dari  Nabi Muhammad inilah yang menjadi pedoman dalam pemerintahan negara-negara yang lahir selama kurun waktu sejarah sampai saat ini.
Jadi,  Islam  mengajarkan  adanya  dua  pengertian yaitu :  imam  dan  pemimpin;  yang  lebih diutamakan adalah sistem aturan dan bukan persona. Prinsip inilah yang dalam tradisi ‘common law’ di sebut : ‘the rule of law, not for man’ pemerintahan oleh hukum bukan oleh orang per orang. Menurut  A.V.  Dicey  dalam  prinsip ‘the  rule  of  law’ itu,  terkandung  pengertian  adanya supremasi  hukum (supremacy  of  law) ,  persamaan  dalam  hukum (equality  before the law) dan penyelenggaraan  kekuasaan  menurut  prosedur  hukum (due  processof  law) .  Oleh  karena  itu,  hak pilih  menjadi  urgen  atau  penting  dalam  menentukan  nasib  negara  dan  pemerintahannya.  Hak pilih inilah yang harus dipahami sebagai suatu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan dengan memilih  wakil-wakil  nya  yang  akan  mengelola  pemerintahan  selama  kurun  waktu  5  (lima  ) tahun.
Pemahaman akan asas demokrasi dan dipergunakannya  hak pilih seluruh  persona dalam wilayah  suatu  negara,  yang  telah  memenuhi  persyaratan  umur,  menunjukkan  efektivitas pemilihan umum yang diselenggarakan. Demokrasi tidak boleh hanya dijadikan hiasan bibir dan bahan retorika belaka, dan juga bukan hanya menyangkut pelembagaan gagasan-gagasan luhur tentang  kehidupan  bernegara  yang  ideal,  melainkan  juga  merupakan  persoalan  tradisi  dan budaya poiltik yang egaliter dalam realita pergaulan hidup yang berkeragaman atau plural, oleh karena itu perwujudan demokrasi haruslah berdasar atas hukum.
Kelemahan demokrasi adalah antara lain terlalu mengutamakan kuantitas suara mayoritas, bukan  kualitas  keadilan;  sebaliknya  prinsip  negara  hukum  juga  memiliki  potensi  untuk disalahgunakan  oleh  penguasa  yang  cenderung  menggunakan  hukum  sekedar  sebagai  alat kekuasaan  belaka.  Tanpa  demokrasi,  hukum  hanya  berfungsi  sebagai  alat  kekausaan,  sehingga kekuasaan  negara  tidak  dapat  lagi  disebut  ‘ rule  of  law’ ,  tetapi  berubah  menjadi ‘rule  by  law’ , dimana hukum dimanfaatkan hanya sebagai alat kekuasaan belaka.
Oleh karena itu demokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tersebut bertujuan untuk  mengikat  publik,  dibuat  secara  demokratis  oleh  rakyat  sendiri  melalui  perwakilannya  di perlemen, bukan dibuat oleh penguasa secara sepihak. Di samping itu, penerapannya dilakukan secara  transparan  dan  akuntabel  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokratis.  Oleh  karena  itu pelembagaan kedaulatan  rakyat ini disalurkan melalui  sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sekarang istilah demokrasi ini sudah diterima umum sebagai gagasan yang ideal di seluruh dunia, bahkan lebih dari 90 persen Konstitusi negara-negara dunia mengklaim menganut sistem demokrasi, meskipun dalam praktinya semuanya berbeda-beda, tergantung ideologi dan Sejarah masing-masing negara; karena itu tidak perlu ada alasan bagi umat Islam dimanapun juga untuk menolak  istilah  demokrasi  hanya  karena  dia  berasal  dari  bahasa  Yunani;  justru  Islam  sejak zaman  Nabi  Muhammad,  saw  –  umat  Islam  sebagai  warga  dunia  justru  harus  tampil  dengan
kepeloporan yang pernah dilakukan di masa lalu untuk mengembangkan sistem demokrasi yang benar-benar  menjamin  kedamaian,  kebahagiaan,  dan  kemuliaan  hidupbersama  dalam  ruang- ruang  kebebasan  yang  teratur,  struktur  kehidupan  yang  berkeadilan  dan  kesejahteraan  yang merata, sebagai prasyarat untuk terus meningkatnya kualitas peradaban bangsa di masa depan.
Dibutuhkan partispasi masyarakat dalam rangka menggunakan hak nya sebagai salah satu stakeholder dalam kehidupan bernegara.
Pemaknaan  demokratis,  adalah  adanya  penjaminan  peran  seta  Masyarakat  dalam pelaksanaan  keberlanjutan  negara  terutama  dalam  pengalihan  kekuasaan  dalam  suatu kepemimpinan,  yang  pemimpin  nya  dipilih oleh  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan.  Adapun pemimpin  yang  dipilih  rakyat  ini  menjalankan  roda  pemerintahan  dengan  berdasarkan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Konstitusi yang demokratisadalah Konstitusi yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip mengenai ‘rule of law, separation of power dan independence of the judiciary’

## Budaya Sadar Konstitusi Sebagai Warga Negara
Hak Pilih rakyat ini merupakan hak asasi bidang politik setiap warga negara yang diakui dalam  UUD  NRI  1945,  sehingga  adalah  hak  yang  harus  dipergunakan  oleh  rakyat  sebagai bentuk  partisipasi  rakyat  dalam  pemerintahan,  karena  sebenarnya  negara  yang  berdasarkan kedaulatan rakyat merupakan negara yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. Agar supaya kepentingan rakyat ini dapat diutamakan, maka perlu adanya partisipasi rakyat untuk memenuhi kepentingannya.  Berdasarkan  hal  ini,  maka  sangatlah  penting  keikutsertaan  rakyat  dalam menentukan jalannya pemerintahan, dengan menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi, yaitu : pemilihan umum.
Pemilihan  Umum  tahun  2024  merupakan  pemilihan  umum  yang  diharapkan  dapat merubah  sistem  pemerintahan  ke-arah  yang  lebih  baik,  sehingga  diperlukan  keikutsertaan pemilih  pemula  yang  selama  kurun  waktu  dari  pemilu  2019  sampai  2024,  mengalami peningkatan  dari  segi  kuantita,  khususnya  di  wilayah  Rukun  Warga  05  Kelurahan Klampisngasem  Kecamatan  Sukolilo  Surabaya.  Untuk  itu  perlu  diupayakan  cara  mengatasi masalah,  sehingga  hak  pilih  para  pemilih  pemula  dapat  di  pergunakan  sebagai  suatu  bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
Konsep  hak  asasi  manusia  merupakan  implementasi  dari  konsep  negara  hukum  karena: dalam  sebuah  negara  hukum,  yang  memerintah  sesungguhnya  dalah  hukum,  bukan  manusia; hukum  dimaknai  sebagai  kesatuan  hirarkhis  tatanan  norma  hukum  yang  berpuncak  pada konstitusi  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  sebuah  Negara  Hukum,  konstitusi  sebagai  supremasi hukum  dan  pelaksanaan  demokrasi  sebagai  perwujudan  hak  konstitusional  warga  negara, sekaligus sebagai: wujud perjanjian sosial tertinggi.
Dengan  demikian,  negara  hukum  yang  di  kembangkan  bukan  ‘ absolute  rechtstaat’ , melainkan ‘ democratische rechtstaat ’. Negara demokrasi yang berdasar atas hukum sebagai sisi lain dari mata uang yang sama dengan prinsip Negara hukum yg demokratis (democratische rechtstaat). Berlakunya  suatu  konsritusi  sebagai  hukum  dasar  dalam  Negara  Hukum  di  dasarkan  atas kekuasaan  teringgi  atau  prinsp  kedaulatan  yang  dianut  suatu  negara,  jika  negara  itu  menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitus itu adalah rakyat. Rakyat lah yang menentukan  berlakunya  suatu  Konstitusi.  Oleh  karena  itu,  rakyat  wajib  berpartisipasi  dalam pemerintahan, minimal mejadi pemilih dalam pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum.
Terkait  dengan  kehidupan  bernegara,  maka  di  samping  memiliki  hak-hak  dasar  sebagai individu, maka setiap warga negara memiliki hak-hak politik; hak politik ini yang memberikan
kesempatan  bagi  setiap  warga  negara  untuk  ikut  secara  langsung  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.
Jika  rakyat  telah  memahami  norma-norma  dasar  dalam  konstitusi,  dan  menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pasti rakyat menggunakan hak nya  yang  telah  dijamin  dalam  UUD  NRI  1945,  sebagai  bentuk  partsipasi  rakyat  dalam pemerintahan  karena  rakyta  lah  yang  memilih  para  wakilnya  untuk  menjadi  anggota  badan legislative,  bahkan  rakyat  pula  lah  yang  memilihi  wakil  nya  untuk  menjadi  pemimpin  negara nya.  Pilihan  ini  dilakukan  melalui  mekanisme  pergantian  para  pejabat  pemerintahan  melalui pemilihan umum yang di selenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
Penggunaan  hak  pilih  ini  sebagai  salah  satu  bentuk  nyata  pentingnya  budaya  sadar berkonstitusi.  Budaya  sadar  berkonstitusi  ini  berbeda  dengan  budaya  politik,  karena  ide-ide normatif dalam konstitusi hendaklah akrab dengan realitas budaya yang hidup dan akrab dalam keseharian perilaku politik warganya/; karena itu kandungan isi konstitusi itu sudah seharusnya berasal  dari  rakyatnya  sendiri,  karena  memang  disusun  dan  dilembagakan  oleh  dan  untuk kepentingan rakyatnya sendiri pula.
Negara  demokrasi yang berdasar atas hukum  sebagai sisi lain dari mata uang yang sama dengan  prinsip  Negara  hukum  yg  demokratis (democratische  rechtstaat) .  Praktik  kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu di kembangkan dalam kehidupan seorang warga negara, karena konstitusi haruslah dipahami bukan saja sebagai suatu sumber hukum tertinggi, akan tetapi juga sebagai sumber norma tertinggi yang berisi baik norma hukum, maupun norma etika.
Kesadaran  hukum  dan  budaya  sadar  konstitusi,  dapat  dilakukan  apabila  ada  kesadaran akan  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara  untuk  turut  serta  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  dengan  cara  memahami  konstitusi  negaranya,  sehingga  tujuan negara  untuk  menegakkan  dan  menjamin  kebebasan  rakyatnya,  khususnya  kebebasan  dalam batas perundang-undangan, karena yang berhak membuat undang-undang adalah rakyat sendiri, melalui  perwakilan  nya,  denagn  demikian  rakyatlah  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi  atau kedaulatan dalam negara ini.
Undang  Undang  Dasar  NRI  1945  merupakan  Konstitusi  kemajemukan  berbangsa  dan bernegara.  Pasal  28H  ayat  (2),  mengatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan dan  perlakuan  khusus  dalam  memperoleh kesematan  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan, inilah yang disebut sebagai diskriminasi positif,, yaitu ‘affirmative action’ .

## Kesadaran Hukum Pemilih Pemula
Kesadaran  hukum  ini  masih  belum  di  maknai  sebagai  suatu  budaya  untuk  memahami konstitusi, walaupun  sudah  cukup  banyak  kaum  muda  yang  aktif  berpolitik,  akan  tetapi  masih lebih  banyak  lagi  kaum  muda  yang  belum  tergerak  untuk  menggunakan  hak  politiknya,  masih belum  berbanding  secara  signifikan,  padahal  negara  butuh  generasi  muda  untuk  aktif berpartisipasi dalam pemerintahan di negara ini.
Pemilik kekuasaan tertinggi dalam Negara Indonesia ini, adalah rakyat, dn harus disadari bahwa  kekuasaan  berasal  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat;  kekuasaan  dilaksanakan bersama-sama rakyat. Kekuasaan rakyat ini dilakukan meurut prosedur konstitusional yang telah ditetapkan dalam konstitusi (contitutional democracy) .
Prinsip  kedaulatan  rakyat (democratie) dan  kedaulatan  hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan dalam dua sisi mata uang yang sama, yang menjadikan Negara Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  yang  Demokrasi.  Oleh  karena  itu,  para  pemilih  pemula  ini
menjadi  unsur  terpenting  dalam  perwujudan  demokrasi  yang  berdasarkan  hukum  melalui pemenuhan hak politik rakyat dalam pemilihan umum.
Prinsip  hak  pilih  sebagai  hak  konstitusional  dalam  konteks  Konstitusi  Indonesia  berasal dari  penafsiran  Konstitusi;  dengan  penafsiran  itu,  maka  tuntutan  agar  negara-negara  pihak mengambil  Langkah-langkah  legislasi  dalam  rangka  melindungi  hak-hak  warga  negara  yang dijamin dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik - pasal 2, telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomrm5 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa ‘setiap negara pihak dalam Konvensi Hak Sipil berjanji untuk menghormati dan mejamin hak yang diakui dalam Kovenan’; salah satu hak yang dimaksud adalah hak pilih dalam pemilihan umum.
Di  samping  itu,  terdapat  prinsip  non  diskriminasi  yang  diberlakukan  pada  setiap  orang tanpa  ada  pembedaan  atas  dasar  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  agama,  bahasa,  asal  usul kebangsaan dan sosial, orientasi seksual, usia, kecakapan, kelompok minoritas/masyarakat adat. Bahkan  Mahkamah  Konstitusi  RI  dalam  Putusan  Nomor  011-017/PUU-I/2003,  telah menyatakan bahwa Hak Pilih merupakan bagian dari ha katas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
Adanya  putusan  MK  RI  ini,  maka  hak  pilih  itu  dijamin  dan  dilindungi  serta  dipenuhi dalam pelaksanaan tahapan dan persiapan pemilihan umum, yang merupakan ‘pesta demokrasi’ rakyat.  Pelanggaran  terhadap  hak  pilih  ini  berkonsekuensi  terhadap  dilanggranya  hak konstitusional warga negara.
Perlakuan  yang  sama  bagi  setiap  calon  pemilih  pemula  merupakan  instrument  keadilan dalam  penyelenggaraan  pemilu.,  artinya  :  perlakuan  yang  sama  merupakan  perwujudan  dari penghormatan  terhadap  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  pemerintahan  negaranya  dengan kesempatan yang sama; apabila terjadi perlakuan yang tidak sama, maka sesungguhnya keadilan pemilu  telah  dicederai,  karena  itu  prinsip  ini  merupakan  slah  satu  prinsip  dasar  keadilan penyelenggaraan pemiu yang demokratis.
Kesadaran  hukum  para  pemilih  pemula,  didasarkan  pada  pemahaman  akan  konstitusi negara dan keinginan berpartisipasi dari diri pemilih pemula. Para pemilih pemula ini bukan saja yang  baru  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun,  akan  tetapi  juga  para  pemilih  yang  belum  pernah menggunakan hak nya selama yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
Sehingga para pemilih pemula ini terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :
1. Pemilih Pemula yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ; dan
2. Pemilih  Pemula  yang  telah  berusia  >  17  (tujuh  belas)  tahun,  yang  belum  pernah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum sebelumnya.
Pemilih pemula kelompok (b) ini dapat diketgorikan sebagai kelompok ‘golput’ (golongan putih),  yang  dapat  menjadi  salah  satu  unsur  tidak  terpenuhinya  kejujuran  dalam  pemilihan umum.  Mekanisme  pemilihan  umum  yang  sangat  tertata  dan  tertib  adminstrasi,  menjadi  salah satu  alasan  tidak  dipergunakannya  hak  pilih  tersebut.  Demikian  juga  dengan  pelayanan  yang diberikan  belum  optimal  sehingga  dapat  terjadi  mal  adminstrasi  dalam  pendataan  pemilih berdasarkan daerah masing-masing.
Untuk  itu  para  pemilih  pemula  baik  yang  termasuk  dalam  kelompok  (a)  maupun  (b), haruslah  diberikan  pemahaman  akan  politik  praktis  sebagai  rakyat  yang  memegang  kekuasaan tertinggi  dalam  Negara  Indonesia  ini.  Pemahaman  terhadap  konstitusi  merupakan  suatu kesadaran akan budaya konstutusi, dengan merealisasikan nilai keadilan ; kejadian nyata dalam masyarakat  seperti  pemilihan  umum  menunjukkan  adanya  perubahan  dalam  sistem pemerintahan dengan adanya pergantian pemimpin pemerintahan.
Von  Savigny  berpendapat  bahwa  betapa  pentingnya  mencermatihubunganantara  huku dengan  struktur  masyarakat  beserta  sistem  nilainya,  sedangkan  Durkheim  menyatakan  bahwa hukum  merupakan  refleksi  sosial  dalam  Masyarakat.  Kesadaran  rakyat  akan  hukum  dan konstitusi negara nya merupakan sumber bagi hukum dan mencerminkan peradaban yang telah maju. Tugas hukum yang mengikuti evolusi peradaban dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada (social control) , maupun untuk menciptakan nilai-nilai baru (social engineering) guna perkembangan  dan  peningkatan  kekuasaan  manusia,  khususnya  manusia  sebagai  rakyat  suatu negara,  dengan social  engineering ini,  terjadi  peningkatan  kesadaran  akan  sistem  hukum  dan pemahaman  akan  konstitusi  semakin  menunjukkan  terwujudnya  demokrasi  dalam  negara tersebut.
Realisasi  nilai  keadilan,  berdasarkan  prinsip  keadilan  yang  disebut: ‘  justice  as  fairness’ . Ditegakkannya  2  (asas)  :  kebebasan  dan  persamaan  bagi  warga  negara,  adalah  telah  sesuai dengan  isi  konstitusi  negara  Indonesia.  Norma-norma  yang  diberlakukan  mengacu  pada  nilai- nilai  filosofis  kenegaraan,  karena  bersumber  pada  kedaulatan  negara  yang  berada  di  tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan.
UUD  NRI  1945  merupakan  kosntitusi  yang  benar-benar  dilaksanakan  dalam  praktik kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Pelaksana  Konstitusi  adalah  semual Lembaga  negara  dan  wraga  negara  sesuai  dengan  fungsi  masing-masing  berdasarkan  prinsip checks and balances . Demikian pula sebagai hukum tertinggi dari sistem hukum di Indonesia, maka pelaksanaan Konstitusi menyatu dnegan Pembangunan dan pelaksanaan sistem hukum nasional. Untuk  menumbuhkan  budaya  sadar  berkonstitusi,  diperlukan  pemahaman  terhadap  norma- norma dasar yang menjadi materi muatan Konstitusi.
Pemahaman  tersebut  menjadi  dasar  bagi  masyarakat  untuk  selalu  menjadikan  Konstitusi sebagai  rujukan  sekaligus  sebagai  pedoman  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  Apabila  Masyarakat  telah  memahami  norma-norma  dasar  dalam  Konstitusi  dan menerapkannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  maka  pastilah mengetahui dan dapat mempergunakan serta mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Selain itu, masayarakat dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan  negara.  Oleh  karena  itu  penting  dan  perlu  adanya  kesadaran  berkonstitusi, dengan berpartispasi dalam kehidupan berengara yaitu menggunakan hak pilih sebagai salah satu hak politik warga negara.
Proses pemahaman kosntitusi tidak hanya pada tingkat pengetahuan, tetapi lebih dari pada itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata dalam menerapkan kosntitusi melalaui praktik kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi sebagai suatu  proses  panjang  sepanjang  kehidupan  wraga  negara  itu  sendiri  dalam  keberlanjutan negaranya.
Para pemilih pemula sebagai warga negara dan calon pemimpin perlu mengetahui norma dasar  dalam  Konstitusi.  Untuk  itulah  penelitian  ini  dilakukan  sebagai  suatu  sarana  dalam menganalisa  karakteristik  para  pemilih  pemula  dalam  menggunakan  hak  konstitusional  bidang politik  yang  dimiliki,  khususnya  hak  pilih.  Penumbuhan  budaya  sadar  berkonstitusi  dapat dilakukan  melalui  materi  pembelajaran  di  sekolah  masing-masing,  di  samping  itu  diperlukan berbagai sarana informasi yang dapat di akses para pemilih pemula, secara mudah, terlebih di era teknologi 5.0 saat ini.
Prinsip pemilihan umm demokratis yang dikehendaki kosntitusi adalah:
1. Prinsip kebebasan dan kerahasiaan pilihan;
2. Prinsip kesetaraan hak pilih;
3. Prinsip suara terbanyak;
4. Prinsip kepastian dan kejujuran;
5. Prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban.
Dalam pemilihan umum, semua pemilih harus diperlakukan setara dan dijaga kerahasiaan piklihannya,  sehingga  setiap  pemilih  dapat  memilih  dalam  kontestasi  yang  bebas,  terbuka  dan transparan. Mencermati kajian dalam penelitian ini, maka terdapat 11 (sebelas) prinsip pemilihan umum yang demokratis, dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi RI, yaitu :
1. Hak pilih sebgai hak konstitusional;
2. Pembatasan hak pilih;
3. Non diskriminasi;
4. Perlakuan yang sama;
5. Persatuan;
6. Kepastian hukum;
7. Restriksi kebijakan administratif;
8. Kehati-hatian;
9. Kemandirian penyelenggara pemilu;
10. Keseimbangan antar penyelenggara pemilu;
11. Proporsional.
Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Partisipasi  Pemilih  Pemula  Dalam  Menggunakan  Hak Pilihnya
Berdasarkan  analisa  sosial  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  maka  terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terpenuhinya hak politik rakyat khususnya hak pilih pada pemilih  pemula  baik  yang  tergolong  kelompok  (a)  yang  baru  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun, maupun  pemilih  pemula  yang  belum  pernah  menggunakan  hak  pilih  nya  setelah  berusia  17 (tujuh  belas)  tahun  yang  masuk  dalam  kelompok  (b)  pada  warga  RW  05  Kelurahan Klampisngasem, dengan memberikan kuesioner berupa pre test dan post test pada 60 persen dari responden yang terdaftar sebagai pemilih pemula.
Faktor-faktor tersebut adalah :
1. Tidak ataupun kurang memahami kosnstitusi;
2. Tidak ataupun kurang memahami hak poltiksebagai warga negara;
3. Tidak ataupun kurang peduli terhadap pemerintahan yang ada;
4. Tidak mempunyai pengetahuan tentang para calon secara detail dan akurat;
5. Berita-berita di media sosial yang membingungkan;
6. Sibuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Tidak proaktif dalam mencari keterangan tentang politik praktis;
8. Lebih memilih kenyamanan diri daripada memikirkan politik;
9. Calon-calon  wakil  rakyat  tidak  ada  yang  bisa  di  pilih  karena  tidak  sesuai  kriteria  masing- masing;
10. Adminstrasi yang tidak mudah dan butuh waktu lama bagi pemilih yang berdomisili tidak tetap di suatu wilayah.
Kegiatan  yang  harus  dilakukan  dalam  menunjang  pemahaman  akan  kosntitusi  bagi  para pemilih  pemula,  yaitu  :  (a)  pemasyarakatan  dan  pendidikan  hukum  ( law  socialization  and  law education) secara  luas  dan  merata,  yang  juga  meliputi  (b)  pengelolaan  informasi  hukum (law
information  management). Mencermati  adanya  faktor-faktor  ini,  maka  dibutuhkan  ‘waktu’  untuk sosialisasi  tentang  hak  pilih  ini  kepada  kelompok  pemilih  pemula  yang  (a)  dan  butuh  diskusi terbuka  bagi  kelompok  pemilih  yang  (b).  Adapun  ‘waktu’  yang  dibutuhkan  dimulai  dari  tahun ini, 2023, setahun sebelum Pemilihan Umum 2024 terlaksana.
Melalui  kegiatan  sosialisasi  pemahaman  UUD  NRI  1945  dan  hak  warga  negara  yang tercantum dalam UUD NRI 1945, khususnya hak asasi warga negara di bidang politik, dengan menggunakan pre test, pada warga RW 05 sebanyak 107 (seratus tujuh orang dalam 3 (tiga ) kali pertemuan, dari 150 orang calon pemilih pemula, maka di peroleh suatu realita bahwa 30 persen peserta  belum  paham  akan  hak  asasi  bidang  politik  yang  dimiliki  tiap  individu  sebagai  warga negara.
Setelah  diberikan  pemahaman  secara  maraton,  dengan  banyak  pertanyaan  dari  peserta sosialisasi,  maka  dilakukan  post  test  terhadap  peserta  sosialisasi  yang  aktif  hadir  dan  bertanya sebanyak 81 orang, sebagai suatu indikator keberhasilan sosialisasi pemahaman akan UUD NRI 1945  dan  hak  asasi  warga  negara  bidang  politik,  maka  pada  akhir  sosialisasi,  ternyata membuahkan hasil yang cukup memuaskan dengan post test tersebut, dari 81 peserta yang aktif, sebanyak 70 peserta menjawab secaa benar dan tepat.
Berdasarkan  hasil  post  test  dari  kelompok  pemilih  pemula  ini,  maka  penelitian  akan kesadaran warga negara khususnya pemilih pemula cukup memenuhi harapan akan keberhasilan penelitian ini.

## KESIMPULAN
Pemilihan  Umum  sebagai  suatu  ‘pesta’  demokrasi,  sekaligus  sebagai  perwujudan  asas demkrasi  dalam  pemerintahan  suatu  Negara  Hukum  yang  berkedaulatan  rakyat  ( democratishe rechtstaats) dan  merupakan  puncak  dari  perubahan  terhadap  pemerintahan  dengan  adanya pergantian  pemimpin  dan  para  wakil  rakyat,  secara  periodik.  Rakyat  sebagai  pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya dalam membuat peraturan perundang-undangan melalui para  wakil  nya  di  Lembaga  Perwakilan  Rakyat,  dan  juga  rakyat  menggunakan  hak  pilihnya dalam  pemilihan  umum  secara  langsung  untuk  memilih  pemimpin  negaranya.  Setiap  individu dari  rakyat  ini  mempunyai  hak  pilih  yang  tidak  bisa  diwakilkan  ataupun  dicabut  oleh  negara kecuali ada ketentuan yang mengatur nya, bahkan rakyat memiliki juga hak untuk dipilih sebagai calon pemimpin dan calon legislatif secara aktif, dan terbebas dari larangan untuk dipilih, secara konstitusi, yang disebut hak konstitusional warga negara. Pemberian kesadaran akan hak untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pendidikan politik praktis bagi rakyat khususnya para  pemilih  pemula.  Untuk  meningkatkan  jumlah  pemilih  pada  pemilihan  umum  tahun  2024 mendatang,  diperlukan  pendekatan  sosial  terhadap  rakyat  dalam  2  (dua)  kelompok  pemilih pemula yang telah dicermati dalam uraian sebelumnya.
Pendekatan  sosial  secara  persuasif  yang  telah  dilakukan,  belum  dapat  dikatakan  telah membuahkan  hasil  yang  signifikan,  karena  masih  menunggu  penggunaan  hak  pilih  itu  pada pemilihan  umum  mendatang  (tahun  2024),  sehingga  pendekatan  inipun  harus  secara  berkala dilakukan dan diintensifkan menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024; dengan cara memberikan  pendidikan  politik  praktis  yang  dipelopori  oleh  partai-partai  politik  yang  menjadi peserta  pemilu.  Adalah  tugas  setiap  unsur  yang  ada  dalam  masyarakat  untuk  membantu pemerintah  dan  negara  ini,  untuk  menimbulkan  kesadaran  akan  budaya  konstitusi  dan pemahaman  akan  hak  pilih  ini,  bukan  hanya  mempengaruhi  dalam  memilih  calon-calon  yang ada. Penggunaan hak pilih ini juga akan menjadi suatu penghalang bagi terjadinya kecurangan
dalam  pemilihan  umum  yang  mungkin  saja  terjadi,  berdasarkan  pengalaman  dalam  pemilihan umum  sebelumnya.  Pemahaman  politik  praktis  ini  perlu  dukungan  dari  pemerintah  dalam rangka mencerdaskan bangsa dalam berpolitik, sehingga perwujudan asas demokrasi di Negara Indonesia ini dapat terpenuhi secara optimal. Sekaligus mempersiapkan generasi penerus dalam pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih, serta bertanggung jawab.
Diharapkan  generasi  penerus  menjadi  calon-calon  politikus  yang  memperhatikan kebutuhan  rakyat  dan  menjalankan  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat, sehingga  Negara  Indonesia  benar-benar democratische rechtstaats ,  bukan  hanya  tercantum  dalam konstitusi saja.

## DAFTAR PUSTAKA
---------------------------, 2016, Konstitusi Bernegara , Malang, Setara Press.
---------------------------,  2017, Konstitusi  Kebudayaan  dan  Kebudayaan  Konstitusi ,  Malang,  Intrans Publishing.
---------------------------,  2017, Perkembangan-Perkembangan  Baru  Tentang  Konstitusi  Dan Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik , Cisarua, Pusdik MKRI.
----------------------------,  2020, Pancasila  Identitas  Konstitusi  Berbangsa  Dan  Bernegara, Jakarta,  PT RajaGrafindo Persada.
Aditama,  M.  R.,  .,  P.,  &  .,  F.  (2013).  “Perilaku  Memilih  Masyarakat  pada  Pemilu  Kepala Daerah  Dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten  Kendal  2010”. Journal  of  Politic  and Government Studies, 2 (4), 31-45. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/3560 Asshiddiqie, Jimly, 2014, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika.
C, Anwar, 2011, Teori Dan Hukum Konstitusi , Malang, Intrans Publishing.
Hadi  Karyono,  Kunarto,  Saryana,  Purwanto,  Krismiyarsi,  &  Mahmudah  P.  F.  (2023). Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  dalam  Pemilihan  Umum  2024  di  Desa  Manggung Kecamatan  Ngemplak  Kabupaten  Boyolali. Jurnal  Suara  Pengabdian  45 , 2 (3),  87–92. https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i3.1238 Iskandar,  A.,  Mohammad  Tavip,  Arifin,  G.,  Utami,  F.  F.,  &  Friskanov  S,  I.  (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH PEMULA DALAM  PENYELENGGARAAN  PEMILU  DI  SMAN  1  PALU. Jurnal  Abdi Masyarakat , 7 (1), 47–54. https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.5137 Isra, Saldi dan Khairul Fahmi, 2019, Pemilihan Umum Demokratis , Jakarta, PT RajaGrafindo. Jurdi,  Fajlurrahman,  2018, Pengantar  Hukum  Pemilihan  Umum ,  Jakarta,  Kencana  Prenada Media.
MD, Mahfud, 2010, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
Pakazeni  F,  I.  .,  Kariem,  M.  Q.,  &  Isabella,  I.  (2022).  PERSEPSI  POLITIK  PEMILIH PEMULA  PADA  PEMILIHAN  UMUM  TAHUN  2024. The  Journal  Publishing , 3 (8), viii+120. Retrieved from
https://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/316
Palguna, IDG, 2019, Konstitusi Rakyat, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim, 2017, Filsafat, Teori & Imu Hukum , Depok, PT RajaGrafindo Rahadi Budi Prayitno, Arlis Prayugo, Susiana Setianingsih, Gede Wijaya Kusuma, Khair, O. I., Jovan  Prima  Firmansyah,  &  Wahyudi  Pramono.  (2023).  PARTISIPASI  PEMILIH PEMULA  DALAM  MENGHADAPI  PEMILU  2024  DI  SMAN  1  CISARUA  DESA
LEUWIMALANG  KABUPATEN  BOGOR. Jurnal  Gembira:  Pengabdian  Kepada
Masyarakat , 1 (02), 256–267. Retrieved from https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/38 Rotikan,  Karter  Jimmy,  dkk,  2022, Bunga Rampai Pengantar Ilmu Hukum ,  Purbalingga,  Jateng,
Eureka Media Aksara.
Suryawati,  Nany,  2022, Bunga  Rampai  Pengantar  Ilmu  Hukum  -  Bab7  -  Pembagian  Hak  Dalam Hukum, Purbalingga, Eureka Media Aksara.