Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## Art Performances in the Malam Bujang Gadis Tradition of Lahat Regency after the Abolition of the Marga System (1983-2008)
Pagelaran Seni dalam Tradisi Malam Bujang Gadis di Kabupaten Lahat Pasca- penghapusan Sistem Marga (1983-2008)
Susanto Jumaidi 1a (*) Hamdan Tri Atmaja 2b
12 Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229
a jumaidisusanto@gmail.com
b Hamdanta@mail.unnes.ac.id
(*) Corresponding jumaidisusanto@gmail.com
How to Cite: Susanto Jumaidi (2024). Pagelaran Seni dalam Tradisi Malam Bujang Gadis di Kabupaten Lahat Pasca- penghapusan Sistem Marga (1983-2008)                                                                                         doi : 10.36526/js.v3i2.3946 Received: 18-04-2024
Revised  : 11-04-2024
Accepted: 30-06-2024
Keywords:
Malam Bujang Gadis Tradition, Lahat Regency, art performance Abstract Art performance in the Malam Bujang Gadis tradition is a culture of clan communities in Lahat Regency  which  was  full  of  values,  functions,  and  goals.  However,  the  clan  system  was abolished through the  Decree of the Provincial Governor of South Sumatra on March 24,
1983, No. 142 KPTS/1/1/1983. This research aims to describe the art performances process during the clan system, the socio-political dynamics after the abolition of the clan system, and its  influence  on  the  existence  of  art  performances.  Using  historical  methods,  including heuristics, source criticism, source interpretation, and historiography, this study drew from sources  like  Clan  Traditional  Meeting  Reports,  Central  Bureau  of  Statistics  data  of  Lahat Regency, visual materials, and oral history. The research results revealed that during the clan system, art performances reflected values, norms, and social ethics, including regional dance and literary arts, traditional entertainments, and local arts preservation forums. However, after the abolition, socio-political changes affected daily life, leading to shifts in art performances. As  a  result,  the  bachelors  and  girls  adapted  these  changes  influencing  art  performance elements such as norms, ethics, functions, forms of art, as well as models and practices of art performances in the Malam Bujang Gadis tradition in Lahat Regency.

## PENDAHULUAN
Kabupaten Lahat merupakan daerah peradaban tua di dataran tinggi Sumatera Selatan yang  memiliki  banyak  wujud  kebudayaan  (Utomo,  2016).  Di  antaranya  dapat  ditilik  dari  prosesi pernikahan masyarakatnya yang memiliki beragam ritus seperti Ngayikka, Tari Pembuka, Pantauan Bunting,  termasuk  juga  Malam  Bujang  Gadis yang  merupakan  ritus  khusus  dilaksanakan  oleh kalangan muda-mudi di Kabupaten Lahat (Charina et al., 2021; Istiawati et al., 2023). Keseluruhan ritus-ritus tersebut memiliki kekhasan dan fungsinya masing-masing bagi masyarakat. Salah satu ritus dalam prosesi pernikahan yang masih eksis dan kuat mentradisi di masyarakat Kab. Lahat saat ini adalah Malam Bujang Gadis.
Malam Bujang Gadis adalah sebuah tradisi berkumpulnya bujang dan gadis pada momen malam pernikahan masyarakat di Kabupaten Lahat. Dalam momen tersebut, bujang dan gadis akan mendatangi  rumah  pengantin  untuk  membantu  persiapan-persiapan  acara  pernikahan  dengan membuat kue, merias, mendekorasi rumah, kamar pengantin, serta pelaminan (Charina et al., 2021; Hestiana,  2019;  Rumodhon,  2018;  Yustisio,  2022).  Pada  puncaknya,  bujang  dan  gadis  akan melaksanakan  pagelaran  seni  sastra.  Menurut  Rusli  (2023),  pagelaran  seni  ini  menjadi  wadah silahturahim bujang dan gadis, semacam suatu ajang yang memiliki diantara tujuan membangun dan mempererat hubungan, juga sebagai media hiburan rakyat yang sarat akan nilai dan norma sosial bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Secara simbolik dan filosofis, pagelaran dalam tradisi Malam Bujang Gadis ini juga nampak sebagai wadah pelestarian kesenian sastra daerah.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Menjadi suatu keniscayaan bilamana pagelaran ini dalam arus sejarahnya dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti modernisasi dan globalisasi yang berpotensi mempengaruhi esensi dan eksistensinya. Sebagaimana dikatakan Sztompka (2017), keberadaan teknologi kuat mempengaruhi pelbagai dimensi masyarakat; organisasi sosial, kehidupan politik, corak kultur, perilaku sehari-hari, keyakin  dan  serta  sikap.  Secara  psikologi  pikiran,  manusia  juga  selalu  berupaya  mencari kesenangan  baru,  mewujudkan  kreativitas  baru  dan  selalu  diiringi  semangat  pembaruan  yang terkoneksi dengan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya (Sztompka, 2017). Akibatnya tidak sedikit pagelaran seni tradisional dalam dinamikanya mengalami perubahan fungsi dan kehilangan sakralistasnya (Mursidi, 2018). Akan tetapi, menurut Huntington  (dalam Alamsyah & Syarifuddin, 2022) perubahan sosial budaya masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh teknologi, psikologi pikiran, dan kontak kultural, namun dinamika politik yang terjadi juga menjadi pemicu munculnya ketidakstabilan di masyarakatnya yang berlabuh pada suatu perubahan. Selaras dengan itu, di Kab. Lahat pada tahun 1983 mengalami peristiwa penghapusan sistem kemargaan yang menjadi basis otoritas masyarakatnya.
Beberapa  kajian  tentang  dinamika  budaya  di  Kab.  Lahat  dan  sekitarnya  di  antaranya dilakukan oleh  Firamadhan (2015) yang meneliti musik rejung di masyarakat Kota Pagaralam. Kajian tersebut mengemukakan bahwa perkembangan zaman memunculkan banyak ragam aliran musik modern dan populer di Pagaralam yang berakibat ditinggalkannya kesenian tradisional rejung oleh masyarakatnya.  Penelitian  Habiburrahman  (2018) tentang budaya begareh di  Desa  Ujung  Pulau Kecamatan  Tanjung  Sakti  Pumu,  Kab.  Lahat,  juga  mengemukakan  bahwa  budaya begareh di masyarakat Desa Ujung Pulau telah mengalami pergeseran yang disebabkan oleh para perantau di perkotaan  yang  membawa  budaya  baru  dalam  bergaul.  Penelitian  yang  dilakukan Sudawan  & Sunarti (2022) terhadap tradisi Ningku’an di masyarakat Suku Komering juga menyimpulkan bahwa kehadiran teknologi dan model interaksi modern telah merubah perwujudan budaya Ningku’an di Komering. Demikian juga dengan penelitiannya Sukma (2020) tentang kesenian Senjang di Suku Komering,  mengemukakan  bahwa  modernisasi  teknologi  telah  banyak  mempengaruhi  kesenian Senjang yang  merubah  beberapa  elemen,  instrument,  dan  fungsi  pada  kesenian  tersebut. Keseluruhan  kajian  di  atas  nampaknya  luput  dalam  melihat  kemungkinan  adanya  pengaruh penghapusan sistem marga terhadap budaya. Sehingga ruang-ruang yang belum disentuh tersebut penting untuk dikaji supaya dapat melihat fenomena budaya tersebut secara utuh.
Berangkat dari latar masalah di atas, menarik tentunya mengkaji eksistensi pagelaran seni dalam  arus  dinamika  sosial  politik  di  Kabupaten  Lahat.  Karena  itu  tulisan  ini  bertujuan mendeskripsikan bagaimana proses pagelaran seni sebelum penghapusan sistem marga, dinamika sosial politik yang terjadi pascapenghapusan sistem marga, dan pengaruhnya bagi pagelaran seni dalam tradisi malam bujang gadis di Kab. Lahat. Penelitian ini akan dimulai dari awal penerapan sistem  pemerintahan  desa  pada  tahun  1983,  dan  diakhiri  pada  tahun  terbitnya  Perda  Provinsi Sumatera Selatan No. 22 tentang Lembaga Adat Kecamatan pada tahun 2008. Dalam menganalisis peristiwa  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  sejarah.  Penggunaan  pendekatan  ini  selain didasarkan  pada  belum  adanya  kajian  tentang  topik  tersebut  dalam  perpektif  sejarah,  juga memungkinkan  untuk  melihat  suatu  fenomena  secara  runtut  dan  kronologis.  Karenanya  penting untuk menggunakan pendekatan  sejarah guna memahami masalah secara utuh dan menambah perbendaharan pustaka sejarah lokal di Kab. Lahat, sumatera Selatan.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  sejarah.  Meliputi upaya pengumpulan sumber , dilanjutkan dengan kritik sumber, kemudian tahapan interpretasi fakta- fakta, lalu diakhiri dengan tahapan penulisan sejarah (Kartodirdjo, 1992; Kuntowijoyo, 2018). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dokumen Hasil Rapat Adat Eks. Marga VII Pucukan Suku Bungamas tahun 1998, laporan statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat tahun 1992, dokumen  perundang-undangan  dan  peraturan  terkait  sosial  budaya,  Undang-Undang  Simbur Cahaya sebagai pokok aturan adat istiadat, dan dua sumber visual yang berkaitan dengan aktivitas
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
sosial masyarakat setempat pada tahun 1996 dan 1997. Penelitian ini juga ditunjang dengan sejarah lisan dari dua orang penyaksi dan pelaku pagelaran seni dalam tradisi malam bujang gadis di Kab. Lahat.  Sejarah  lisan  merupakan  kesaksian  dari  penyaksi  atau  pengikut  dalam  sebuah  peristiwa sejarah  yang  kedudukannya  sah  digunakan  sebagai  sumber  penulisan  sejarah  (Darban,  1997). Sejarah lisan pertama berasal dari Rusli (76 tahun) sebagai mantan pejabat Marga VII Putjukan Suku Bungamas  tahun  1970-1983  sekaligus  sebagai  mantan  pelaku  pagelaran  tahun  1960-an  dan penyaksi pagelaran hingga kini. Wawancara bersamanya dilaksanakan pada 4 September 2023. Sejarah lisan kedua berasal dari Dodi (43 tahun) yang merupakan mantan pelaku pagelaran tahun 1996-2008, wawancara dilaksanakan pada 7 Sepetember 2023.
Sumber-sumber primer di atas telah dilakukan uji validitas melalui proses kritik sumber baik secara  internal  dan  eksternal.  Semisal  pada  sumber  visual  tahun  1996  yang  digunakan  dalam penelitian ini, secara eksternal, karakter atau kualitas gambar menunjukkan kesesuaian dengan hasil jepretan alat potret tahun demikian (buram) yang masih menggunakan kamera sejenis Kodak, selain itu  juga  terdapat  bercak-bercak  kelunturan  warna  foto  dan  kekusaman  pada  kertas  foto  yang meyakinkan bahwa foto tersebut memang berasal dari zamannya. Secara internal, model busana yang dikenakan oleh objek di dalam foto baik perempuan maupun laki-laki, menggunakan busana acara hiburan pernikahan yang khas pada zamannya dan memiliki kecocokan dengan model busana yang penulis temukan pada foto-foto serupa di tahun yang sama. Sumber visual ini memuat informasi pentas orkes dangdut dalam momen hiburan pernikahan di salah satu eks. marga di Kabupaten Lahat. Dari sumber visual ini dapat ditafsirkan bahwasannya model busana perempuan (penyanyi) telah  nampak  modern,  namun  busana  laki-lakinya  nampak  tidak  mengalami  banyak  perubahan. Artinya, dari segi berbusana, masyarakat Kab. Lahat khususnya bagi perempuan, telah mengalami proses modernisasi budaya berbusana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pagelaran Seni dalam Tradisi Malam Bujang Gadis pada Masa Sistem Marga Pagelaran  seni  merupakan  kegiatan  yang  menjadi  bagian  dari  rangkaian  tradisi Malam Bujang Gadis di Kabupaten Lahat . Sebagaimana disinggung di awal, tradisi malam bujang gadis merupakan  kegiatan  berkumpulnya  muda-mudi  pada  momen  malam  pernikahan  masyarakat  di Kabupaten Lahat. Tradisi ini berlangsung dalam 3-4 hari sebelum hari akad pengantin. Dalam tradisi tersebut, bujang (pemuda) dan gadis (pemudi) beramai-ramai mendatangi rumah pengantin untuk membantu  persiapan  acara  pernikahan  pengantin.  Mereka  akan  membantu  segala  yang  bisa dibantu, namum umumnya mereka membantu membuat kue, merias, mendekorasi rumah, kamar pengantin dan pelaminan (Charina et al., 2021; Hestiana, 2019; Rumodhon, 2018; Yustisio, 2022). Sebetulnya tidak ada jadwal dan indikator kegiatan yang jelas dalam rangkain tradisi ini, namun yang pasti, pagelaran seni adalah kegiatan terakhir dalam rangkaian tradisi malam bujang gadis yang dilaksanakan  pada  malam  sebelum  besok  paginya  dilangsungkan  akad  pengantin.  Menurut penuturan Rusli (2023), tidak dapat dipastikan kapan awal munculnya pagelaran ini dalam tradisi tersebut, akan tetapi pagelaran ini sudah eksis pada tahun 1960-an dengan sebutan Presidenan . Konsep  pagelarannya  menggunakan  sistem  permainan,  dalam  permainan  ini  nantinya  seluruh peserta adalah bujang dan gadis. Tidak ada syarat khusus bagi pesertanya, selama ia berstatus bujang  dan  gadis,  maka  ia  sah-sah  saja  menjadi  peserta  pagelaran.  Demikian  juga  dengan penontonnya, tidak ada juga syarat khusus, siapa saja boleh menikmati pagelaran ini baik dari bawah panggung atau dari samping panggung. Pagelaran ini akan dimulai pada pukul 19.00 WIB, dan akan diakhiri pada kisaran pukul 23.00 WIB.
Masih menurut Rusli (2023), sebelum pagelaran dimulai, para bujang gadis akan berkumpul di rumah tumpakan (rumah singgah besan) , atau bisa juga di panggung yang telah disediakan tuan rumah yang mengadakan pernikahan. Mereka akan duduk melingkar dengan membentuk pola saling berhadapan antara kelompok bujang dan gadis, setiap batas persinggungan gadis dan bujang akan diberi batas jarak kira-kira 2-3 meter, lalu akan ada 2-3 orang pemuda dusun setempat yang akan memandu jalan permainan. Masing-masing peserta akan mendapatkan nomor sebagai identitasnya.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Setelah itu, moderator akan memutar musik sebagai penanda dan pengiring permainan sembari menyebutkan 1 nomor peserta, maka peserta pemilik nomor tersebut harus menyebutkan nomor peserta lainnya secara cepat dengan syarat tidak boleh menyebut nomor yang sudah disebut peserta lainnya.  Bagi  peserta  yang  gagal,  mereka  akan  disisihkan  dan  akan  diadili  setelah  moderator memberikan  aba-aba  putaran  permainan  selesai.  Setelah  proses  pengadilan  selesai,  maka moderator akan kembali melanjutkan permainan dengan pola yang sama hingga usainya pagelaran pada pukul 23.00 WIB.
Bentuk  pengadilan  peserta  kala  itu  adalah  merayu  lawan  jenisnya  melalui  kesenian tradisional seperti berejung (syair pantun), betembang (bertembang), bepantun (berbalas pantun), atau menari jika semua peserta terhukum adalah gadis. Jika peserta yang diadili meliputi bujang dan gadis,  biasanya  mereka  akan  dibariskan  secara  berhadapan  dengan  jarak  2-3  meter,  kemudian diperintahkan  merayu  lawan  jenisnya  dengan  kesenian  tradisional  tersebut.  Bila  hukuman  yang diberikan  adalah bepantun ,  bujang akan  memberikan  pantun  pembuka  kepada  gadis,  dan  gadis harus membalas pantun tersebut dengan pantun pula. Demikian juga dengan hukuman berejung dan betembang , kedua belah pihak akan saling berbalas merayu. Namun jika peserta yang dihukum adalah  bujang  semua,  maka  hukumannya  tetap  sama  akan  tetapi  dengan  muatan  makna  yang berbeda,  biasanya  bermuatan  candaan  yang  mengundang  gelak  tawa  peserta  atupun  tamu undangan yang menyaksikan (wawancara Rusli, 2023).
Meskipun  proses  pagelaran  sebagai  media  penghubungan  antar  individu  berlangsung dalam model permainan yang cenderung bernuansa santai penuh hiburan, akan tetapi ada norma dan etika yang diberlakukan dalam rule permainanannya. Misalnya, peserta dianggap melanggar norma bila  memegang anggota  tubuh  perempuan, bersiul dengan  maksud  menggoda, berbicara kasar atau merendahkan lawan jenisnya, termasuk juga duduk berdekatan dan bermesra-mesraan. Sementara  itu  juga  ada  etika  berbusana,  umumnya  gadis  menggunakan  kebaya  dengan  kain panjang,  demikian  juga  dengan  para  bujang  yang  umumnya  mengenakan  busana  kemeja  dan celana  dasar  (wawancara  Rusli,  2023).  Bila  menimbang  pernyataan  Sztompka  (2017),  bahwa terbentuknya model budaya penghubung antarindividu itu dipengaruhi oleh dua aspek inti, yaitu ideal (keyakinan  atau  pendirian)  dan  normatif  (nilai,  norma,  dan  cita-cita  kolektif),  nampaknya  ada keselarasan dengan norma dan etika yang hidup dalam budaya pagelaran seni ini. Ditelaah lebih dalam, sebetulnya norma dan etika yang tersemat tersebut memiliki korelasi dengan pranata sosial dalam kehidupan  masyarakat  bujang  gadis  marga  di  Kabupaten  Lahat.  Arti  kata  lainnya,  bahwa aspek-aspek dalam pagelaran ini masih berpijak di atas budaya-budaya dasar dalam membangun interaksi sosial sehari-hari dalam masyarakat marga.
Masyarakat  kemargaan  di  Kabupaten  Lahat  memiliki  seperangkat  aturan  yang  cukup komplit dalam mengatur perilaku bergaul di kalangan bujang dan gadisnya. Aturan bergaul ini diatur secara tertulis maupun tidak tertulis. Pedoman tertulisnya termuat dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang menempatkan topik bujang gadis dalam sebuah bab hukum khusus, yaitu di Bab 1 Adat Bujang Gadis dan Kawin. Dalam pasal 18 bab tersebut misalnya, “ Djika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda (janda) “naro gawe” namanja ia kena denda 2 ringgit djika perempuan itu mengadu di rapat dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu “tekap malu” namanja dan 1 ringgit djatuh pada rapat”. Bila memegang lengan gadis atau janda didenda 4 ringgit (pasal 19), pegang di atas siku denda 6 ringgit (pasal 20), didenda 12 ringgit bila memeluk badan (pasal 21) dan merebut kemban (pasal 22), denda 4 ringgit bagi laki-laki yang mengintai gadis mandi (pasal 29). Tidak saja sekedar tindakan fisik, bila laki-laki berkata yang tidak pantas saja pada gadis dapat dikenai denda 2 sampai 12 ringgit sesuai dengan timbangan beratnya dalam rapat adat (Pasal 19 Bab 5), bahkan sekedar bersiul saja dapat didenda sebesar 4 ringgit (pasal 31 Bab 1).
Sementara itu, dalam aturan pergaulan yang tidak tertulis, interaksi bujang dan gadis harus mendapat  izin  dan  dibawah  pengawasan  orang  tua  khususnya  dari  pihak  gadis.  Secara  adat, lazimnya  interaksi  bujang  gadis  berlangsung  di  rumah  pihak  gadisnya,  artinya  bujang  harus bertandang  ke  rumah  gadis,  itu  pun  dengan  etika-etika  tertentu  (Hestiana, 2019). Menurut  Rusli (2023), ketika bujang akan bertandang ke rumah gadis, mereka harus mendapat izin bapak dan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
saudara laki-laki gadis. Pemberian izin ini disimbolkan dengan turunnya bapak dan atau saudara laki-laki dari rumah panggungnya. Setelah keluarga laki-laki gadis telah turun dari rumah, ibu gadis akan mempersilahkan bujang naik ke rumah dan memberikan pesan supaya jalannya interaksi ini tidak  melanggar  adat.  Setelah  itu,  barulah  bujang  boleh  berkomunikasi  dengan  gadis.  Namun, proses interaksi ini berlangsung dalam jarak beberapa 2-3 meter, komunikasinya pun melalui model rekisan (bersurat). Namun, sesekali terjadi interaksi secara lisan dengan model berbalas pantun. Sebetulnya tidak semua wilayah di Kab. Lahat melaksanakan pagelaran Presidenan dalam rangkaian tradisi malam bujang gadis . Misalnya, masyarakat di dataran tinggi sebelah barat Kab. Lahat seperti Pagaralam, Jarai, dan Tanjung Sakti, memiliki cara sendiri dalam memeriahkan malam bujang gadis yang disebut begarehan . Dalam model begarehan ini, unsur kesenian juga muncul dalam pelaksanannya, namun tidak dalam bentuk permainan sebagaimana Presidenan. Di lain itu seperti norma, etika, dan adat istiadat dalam berinteraksi tetap sama berasas pada tradisi marga pada  umumnya.  Secara  fungsinya  juga,  kegiatan  ini  sama-sama  sebagai  alternatif  menjalin hubungan  sosial,  mencari  pasangan,  sebagai  alat  legitimasi  pranata  sosial,  sebagai  hiburan, sekaligus secara tidak langsung sebagai upaya pelestarian kesenian tradisional (Firamadhan, 2015; Hestiana, 2019; Rumodhon, 2018).
Dinamika Sosial-Politik Pascapenghapusan Sistem Marga Terbitnya  amanat  Undang-Undang  No.  5  tahun  1979  tentang  Desa  menjadi  dasar  dari dihapusnya  sistem  kemargaan  di  Kab.  Lahat.  Sebetulnya  undang-undang  tersebut  tidak  secara terang-terangan  dan  tegas  mengintruksikan  penghapusan  sistem  marga  di  Sumatera  Selatan. Regulasi tersebut sebatas menginginkan adanya sebuah sistem pemerintahan paling dasar setelah camat  diterapkan  dengan  susunan  perangkat  yang  ideal  dalam  menyokong  semangat pembangunan Orde Baru. Baik nama, bentuk, masyarakat hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan- kebiasaan  yang  berlaku  pada  masyarakat marga  tetaplah diakui  oleh pemerintah  Indonesia  dan dianggap sebagai bagian dari pembangunan dan ketahanan nasional (Istianda et al., 2023).
Akan  tetapi,  dalam  proses  realisasi  UU  tersebut  oleh  Pemerintah  Daerah  Tingkat  1 Sumatera Selatan, telah mengambil langkah jauh dari apa yang diinstruksikan UU No. 5 tahun 1979 melalui SK Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumsel tanggal 24 Maret 1983 No. 142 KPTS/1/1/1983. Dalam keputusan tersebut, pemerintah daerah rupanya menyikapi instruksi UU No. 5 tahun 1979 dengan menghapus sitem pemerintahan marga hingga ke akar-akarnya dan mengangkat dusun- dusun yang berada di bawah naungan eks. Marga menjadi wilayah otonom desa. Langkah jauh yang diambil ini pun didasari atas pendapatan untung dari Bantuan Presiden (Banpres) yang menghitung berdasarkan banyaknya jumlah desa yang ada (Istianda et al., 2023).
Langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  daerah  ini  berarti  secara  langsung  telah menghilangkan  otoritas  tradisional  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakatnya.  Sebagaimana dikemukakan  Syawaludin  (2015),  sistem  marga  yang  berlaku  di  Sumatera  Selatan  memiliki wewenang  sebagai  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  hak  mengurus  dan  mengatur  rumah tangganya sendiri sesuai pondasi hukum adat yang diberlakukan, dan berhak menetapkan sanksi atas setiap pelanggaran adat yang telah diatur. Sementara hak dan wewenang ini telah diapuskan, dalam regulasi penghapusan marga dan pembentukan pemerintah desa di Sumatera Selatan juga tidak memiliki perangkat mekanisme yang berupaya mencadangkan adat istiadat lama tetap eksis (lihat; SK Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumsel tanggal 24 Maret 1983 No. 142 KPTS/1/1/1983). Artinya, pada fase awal penghapusan marga ini, kedudukan masyrakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lama masyarakat eks. Marga berada di ambang ketidakpastian hukum. Adanya  celah-celah  kekosongan  dalam  mekanisme  pelestarian  budaya  lokal  dalam regulasi  yang  mengatur  sistem  kelembagaan  di  eks.  marga  ini  kemudian  memunculkan kekhawatiran bagi para mantan pejabat marga (elit lokal tradisional) mengenai kelangsungan adat istiadat. Kekhawatiran ini kemudian mendorong lahirnya Perda Sumatera Selatan No. 12 tahun 1988 tentang Rapat Adat, Pemangku Adat, dan Pembina Adat di Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini menginstruksikan pembentukan lembaga adat yang terstruktur dari provinsi hingga ke tataran eks.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
marga sebagai badan yang bertanggung jawab mengawal jalannya adat istiadat. Melalui Perda ini, para mantan pejabat marga yang memahami perihal adat dibebani tugas kerjasama dengan para kepala desa untuk mempertahankan eksistensi adat istiadat di Kab. Lahat, serta sebagai wadah konsultasi kepala desa dalam pembentukan kebijakan supaya selaras dengan adat istiadat (Istianda et  al.,  2023).  Seiring  dengan  hilangnya  otoritas  tradisional  melalui  penghapusan  sistem pemerintahan marga ini, periode-periode tersebut juga merupakan arus modernisasi dan globalisasi budaya  anak  muda  di  Indonesia.  Gelombang  modernisasi dan  globalisasi  dipicu  oleh  fenomena pendobrakan kemapanan budaya oleh muda-mudi di Amerika dan Eropa sepanjang tahun 1970- 2000-an.  Gerakan  pemuda  yang  berorientasi  pada  kebebasan  menjalani  kehidupan  sosial budayanya  melalui  semangat Do  it  Yourself (DIY),  menginginkan  adanya  kebebasan  berpikir, berkarya, dan ekspresi lainnya. Gerakan pemuda ini dalam perkembangannya melahirkan aliran hippies dan punk dengan budaya yang khas akan semangat kebebasan dalam banyak aspek seperti pergaulan, berpakaian, bermusik, dan sosial budaya lainnya (Ardivitiyanto, 2015).  Selaras dengan pernyataan Jenks (2007), budaya sebagai hasil kerja kognitif dan kolektif suatu masyarakat bertalian dengan perkembangan pikiran manusia dalam memaknai kondisi dan peristiwa pada suatu interaksi dengan lingkungannya. Pengaruh budaya muda-mudi Amerika dan Eropa di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan aliran musik rock yang menjadi basis budaya muda-mudi modern. Sepanjang tahun tersebut lahir beberapa band rock tanah air di berbagai daerah seperti God Bless di Jakarta, Lost  Angels  (Boomerang)  asal  Surabaya,  Voodoo  Child  dari  Bandung,  Spider  asal  Semarang, termasuk juga band-band rock negara tetangga yang familiar adalah Iklim dan Slam dari Malaysia. (Ardivitiyanto, 2015).
Aliran musik dari barat ini sebetulnya bersaing dengan popularitas musik asli nusantara kala itu, Dangdut, sebuah aliran musik yang dengan irama yang menggugah hasrat penikmatnya untuk  berjoget.  Dangdut  lebih  dulu  eksis  di  masyarakat  remaja  Indonesia  yang  menuai  puncak kejayaannya pada rentang tahun 1975-1980-an (Kesumah et al., 1995). Aliran musik yang memiliki penggemar  mayoritas  remaja  ini  berkembang  di  masyarakat  pinggiran  kota  seperti  Jakarta. Penggemar musik ini bukanlah kaum elit, melainkan mereka yang tergolong masyarakat ekonomi bawah dan masyarakat yang menurut Kesumah et al., (1995) tergolong kurang terdidik, masyarakat yang orientasinya selalu pada hasrat kesenangan semata. Aliran musik ini membawa gaya baru dalam menikmati musik saat pertunjukan (berjoget), demikian juga dengan model berpakaian yang meniru model penyanyinya. Menurut Heryanto (2012), aliran dangdut dalam periode tahun 2000-an berkembang memunculkan kesan budaya muda-mudi yang jauh dari adab kesopanan. Titik vokal penyebab  berkembangnya  budaya ini  adalah  peranan  dari  tokoh  masyarakat yang mentoleransi pergeseran norma-norma tersebut, perilaku-perilaku berjoget, berbusana yang seksi, dan berbicara kasar di kalangan muda-mudi . Bahkan, mantan presiden ketiga Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, juga mendukung pergeseran demikian ini melalui pembelaannya terhadap gaya pedangdut Inul Daratista yang memamerkan joget erotis ketika manggung.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Gambar  1. Pentas  dangdut  di  masyarakat  Eks.  Marga  VII  Putjukan  Bungamas  tahun  1996 (Dokumen Penulis)
Dinamika  budaya  muda-mudi  yang  diteropong  melalui  aliran  musik  khususnya  yang berlangsung  di  masyarakat  perkotaan,  pada  akhirnya  juga  sampai  pengaruhnya  di  masyarakat tradisional  Kabupaten  Lahat.  Baik  selera  musik,  berbusana,  pola  interaksi  sosialnya,  ataupun perilaku berjoget telah mewarnai budaya muda-mudi di Kabupaten Lahat termasuk dalam malam pernikahan masyarakatnya. Hal ini dapat diamati pada Gambar 1 di atas, gambar yang diambil pada momen malam pernikahan itu memperlihatkan bagaimana model busana yang seksi, berjoget, telah hidup  dalam  budaya  hiburan  masyarakatnya.  Meskipun  dangdut  telah  dan  masih  eksis  dalam budaya hiburan masyarakatnya, aliran rock juga sudah membumi di sana. Dalam gambar tersebut, terlihat  nama  sebuah  band  rock  asal  Jakarta,  God  Bless,  yang  terpampang  di  layar  dekorasi panggung.
Bias dari perkembangan aliran musik ini juga berpengaruh luas bagi tradisi interaksi bujang gadisnya. Budaya sastra lisan yang sebelumnya melekat dalam budaya sehari-hari masyarakatnya juga  memudar.  Misalnya  pada  kesenian  rejung,  globalisasi  musik  modern  dan  populer  mulai mempengaruhi  minat  musik  bujang  gadis  yang  fatalnya  mereka  mulai  meninggalkan  kesenian- kesenian lisan tradisional sebagai bagian dari budaya mereka. Imbasnya, golongan bujang gadis sudah tidak akrab lagi dengan kesenian-kesenian lisan tradisional (Firamadhan, 2015). Dodi (2023) dalam wawancaranya juga mengungkap serupa perihal budaya bujang gadis pada tahun 1990-an akhir,  kesenian  sastra  tradisional  seperti bepantun dan berejung yang  dalam  dekade  1970-an menjadi bagian dari budaya sehari-hari bujang gadis, sudah jarang muncul dalam tahun 1990-an akhir hingga tahun 2000-an awal. Budaya bujang gadis di tahun-tahun demikian lebih akrab dengan seni musik modern dan popular.
Masuknya pengaruh budaya dangdut dan rock ke masyarakat secara luas tidak dapat juga dipungkiri oleh peranan teknologi media massa (Ardivitiyanto, 2015). Akan tetapi, khususnya pada masyarakat  di  kaupaten  Lahat,  para  perantau  juga  memainkan  peranan  penting  dalam penyberluasan  budaya  tersebut.  Merantau  ke  suatu  tempat  dengan  maksud  untuk  mencari kehidupan baru atau hal-hal tertentu adalah kebiasaan umum Kabupaten Lahat, merupakan suatu budaya yang telah berlangsung sejak dari leluhur-leluhur mereka (Sakai, 2017). Dalam tahun 1990- an,  banyak  kelompok  muda-mudi  yang  merantau  ke  kota  besar,  mereka  biasanya  hidup berkelompok berdasarkan identitas desa, kecamatan, namun sering berinteraksi dengan perantau dari kecamatan lainnya, sehingga membentuk suatu ikatan  kedaerahan (Dodi, 2023). Fenomena merantau  ini  bisa  dilacak  dari  laporan  statistik  Kab.  Lahat tahun  1992, jumlah  angkatan  kerja  di Kabupaten Lahat tahun 1992 mencapai hampir setengah dari jumlah penduduk di Kabupaten Lahat (281.150/617.137  jiwa),  108.545  jiwa  dari  angkatan  kerja  adalah  usia  muda  (16-30  tahun), sementara jumlah buruh di sektor usaha Kab. Lahat hanya sebanyak 6.974 jiwa. Artinya, sangat rasional  bagi  angkatan  kerja  khususnya  usia  muda  merantau  mencari  suaka  di  kota-kota  besar terlepas pastinya ada juga yang memilih petani, usaha mandiri, atau tidak bekerja sama sekali (BPS Kab. Lahat, 1992).
Kelompok  perantauan  ini  sudang  barang  tentu  sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh  budaya bergaul dan berinteraksi sebagaimana berlaku di perkotaan. Menurut Habiburrahman (2018), para perantau  Kabupaten  Lahat  yang  melihat  corak  modern  dalam  proses  pergaulan  muda-mudi  di perantauan, merasa bahwasannya apa yang berlaku di tempat asalnya terkesan ketinggalan zaman. Budaya-budaya pergaulan di perkotaan yang mereka anggap modern inilah kemudian dibawa dan disebarkan melalui kebiasaan-kebiasaan sehari-hari di Kab. Lahat yang kemudian norma sosial baru di  kalangan  bujang  gadis  di  Kabupaten  Lahat.  Pulangnya  kelompok  perantau  muda-mudi  ini nyatanya membawa perubahan sosial yang jauh lebih besar bagi tatatan di Eks. Marga-marga di Kabupaten  Lahat.  Menurut  penuturan  Rusli  (2023),  bahwasannya  tahun-tahun  1990-an  ke  atas, norma pergaulan muda-mudi hampir di berbagai desa bahkan kecamatan-kecamatan lainnya yang pernah ia kunjungi sudah mulai mengalami pergeseran. Ia merasakan bahwasannya jika pada masa tahun  1980-an  awal  atau  sebelum  marga  dibubarkan,  bujang  gadis  benar-benar  diawasi
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pergaulannya oleh orang tua marga supaya tidak melanggar adat, namun pada tahun 1990-2000- an, budaya bergaul tanpa pengawasan orang tua secara langsung sudah menjadi hal yang lazim kala itu. Lebih jauhnya lagi, gelombang modernisasi dan globalisasi ini membuat norma dan adat bergaul  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  dilupakan  oleh  masyarakatnya (Rumodhon, 2018).
Dinamika sosial budaya yang terjadi di masyarakat Kab. Lahat ini dalam realitasnya tidak mampu dikontrol oleh lembaga adat sebagaimana amanat dalam Perda Tk. I Sumatera Selatan No. 12  tahun  1988  tentang  Rapat  Adat,  Pemangku  Adat,  dan  Pembina  Adat  di  Sumatera  Selatan. ketidakmampuan lembaga adat dalam mengontrol dan melestarikan adat istiadat setempat rupanya dalam proses kerjanya mendapati tantangan berupa intervensi dari pemerintah daerah mengenai hak dan wewenang dalam menindaklanjut pelanggaran adat, serta ketidakoperatifan kepala desa dalam  upaya  melestarikan  adat  istiadat  setempat.  Hal  ini  nampak  selaras  dengan  pernyataan Huntington (dalam Alamsyah & Syarifuddin, 2022), bahwa kondisi perpolitikan juga menjadi faktor terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat.
Lembaga adat yang diinstruksikan oleh Perda Tk. I Sumatera Selatan No. 12 tahun 1998 secara struktur terpisah dengan pemerintahan di tingkat desa, akibatnya lembaga ini tidak memiliki wewenang yang kuat untuk memaksakan tegaknya adat istiadat. Sebagaimana dikatakan Istianda et  al.  (2023),  lembaga  ini  tidak  lebih  sekadar  sebagai  fasilitas  konsultasi  pemerintah  desa  jika membutuhkan.  Disamping itu,  bila  menelaah  Surat  dari  Bupati  Kepala  Daerah  Tingkat  II  Lahat  / Pembina  Adat  Daerah  Tingkat  II  Lahat  No.  147/330/x/1996  perihal  Tugas-tugas  Rapat Adat/Pemangku Adat, pada huruf B angka 9 berbunyi demikian, Dalam menyelesaikan urusan adat istiadat  sebagai  tugas  pokok  Rapat  Adat,  dijalankan  secara  kekeluargaan  untuk  mencapai perdamaian  tanpa  menjatuhkan  hukuman. Secara  juridis,  lembaga  adat  sejatinya  tidak  memiliki landasan hukum yang kuat untuk memaksakan tegaknya adat istiadat sebagaimana lazimnya pada masa sistem marga.
Rusli (2023) dalam wawancaranya menyatakan bahwasannya adat istiadat kala itu (sistem marga)  tidak  berani  dilanggar  karena  memang  sanksi  atas  pelanggaran  adat  tersebut  masih ditegakkan. Semisalnya dalam kasus muda-mudi, mereka tidak boleh berdua-duan, bahkan ketika berinteraksi  secara  kelompok  pun  harus  berinteraksi  dengan  jarak  beberapa  meter  (sekitar  2-3 meter).  Ketika  sepasang  muda-mudi  melakukan  pelanggaran  adat  berupa begubalan (berzina), sanksi  adatnya  sangat  berat  yaitu  harus  melakukan  ritual mbasuh  dusun (pembersihan  dusun) dengan  menyembelih  kerbau,  kemudian  sepasang  bujang  gadis  yang  melanggar  diarak  keliling dusun, lalu belum lagi ditambah dengan denda, dan sanksi sosialnya. Senada dengan pandangan Soekanto  (2017),  lembaga  dan  institusi  sosial  berperan  sebagai  penopang  dan  pedoman  bagi masyarakat  dalam  menjalankan  tingkah  laku  dan  mengurai  masalah-masalah  yang  menyangkut hubungan  dalam  bermasyrakat.  Tentunya  dengan  tidak  adanya  sebuah  lembaga  sosial  yang memiliki pondasi hak dan wewenang yang kuat khususnya dalam menegakkan adat istiadat, maka tak dapat dipungkiri bila masyarakatnya akan mengalami perubahan-perubahan karena tidak adanya suatu pedoman yang kuat dalam mengontrol kehidupan sosialnya.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Gambar 2. Dokumen Laporan Rapat Adat eks. Marga VII Putjukan Suku Bungamas tahun 1998 (Dokumen Penulis)
Lemahnya  lembaga  adat  juga  dipengaruhi  oleh  tindakan  non-kooperatiof  kepala  desa dalam upaya pelestarian adat istiadat. Dokumen pada Gambar 2 di atas mengungkap bagaimana konflik antara pemangku adat dan pemerintah desa perihal penegakan adat istiadat. Dalam hasil rapat tersebut dikatakan bahwasannya pemangku adat menyesalkan segala tindakan oknum kepala desa yang tidak mengindahkan adat marga lagi, mereka tidak mau melibatkan para pemangku adat, mantan pasirah, atau tua-tua adat dalam kasus-kasus yang terjadi di tingkat desa padahal kasus- kasus tersebut berkaitan dengan hukum adat. Dicontohkan juga sebuah kasus pelanggaran adat bujang  gadis  yang  dalam  penanganannya  tidak  melalui  perundingan  dengan  lembaga  adat, melainkan  langsung  diproses  secara  hukum  di  kantor  kepolisian.  Temuan  ini  tentunya  memberi sinyal bahwa lembaga adat telah kehilangan maruahnya.
Tentunya dinamika sosial dan politik ini bak menjadi gerbang awal bagi agen perubahan mengembangkan model interaksi dan budaya yang sebelumnya dikekang oleh pranata sosial lama (marga). Pola semacam ini juga dapat dilihat dalam contoh kasus lain yang terjadi pada masyarakat etnis  Bali  di  Lombok  Barat  pascakemerdekaan  Indonesia.  Etnis  Bali  di  Lombok  ketika  masa penjajahan kesulitan untuk keluar dari zona tradisional karena adanya pengekangan dari kekuasaan kolonial di Lombok Barat. Namun, setelah Indonesia merdeka dan penjajah angkat kaki dari tempat tersebut, barulah transisi masyarakat tradisonal ke modern berlangsung secara deras (Sopyan et al., 2017). Dinamika sosial dan budaya yang berlangsung pasca-penghapusan sistem marga telah merubah  tatanan  sosial  budaya  masyarakat  Kabupaten  Lahat  khususnya  golongan  muda-mudi. Mereka  dalam  menjalani  kehidupan  sosial  sudah  tidak  berpegang  teguh  pada  norma  dan  adat istiadat  kemargaan,  melainkan  membumikan  model  interaksi  sosial  yang  modern  sebagaimana diadopsi dari budaya sosial muda-mudi di perantauan. Norma batas jarak interaksi, perilaku, tutur kata, berbusana, termasuk juga pelibatan kesenian sastra tradisional dalam membangun komunikasi antarkeduanya, sudah dikesampingkan keberadaannya dalam kontruksi sosial budaya bujang gadis di Kab. Lahat.
Pengaruh  Dinamika  Sosial-Politik  Terhadap  Pagelaran  Seni  dalam  Tradisi Malam  Bujang Gadis
Adanya  dinamika  sosial  yang  menerpa  kehidupan  masyarakat  di  Kabupaten  Lahat pascapenghapusan  sistem  marga,  dan  didukung  pula  dengan  ketidakmampuan  otoritas  modern dalam mengawal dan mengatur kehidupan masyarakat eks. marga yang sesuai adat istiadat, telah mengilhami terjadinya perubahan sosial budaya masyarakatnya. Dampaknya, kesenian, norma, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dalam kehidupan sehari-hari bujang dan gadis pada masa sistem marga digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang didapatkan dari modernisasi teknologi  dan  globalisasi  budaya.  Kebiasaan-kebiasaan  baru  dalam  kehidupan  sehari-hari  ini kemudian secara bertahap dibawa oleh bujang dan gadis dalam proses pagelaran seni pada Malam Bujang Gadis. Sebagaimana dikatakan Hauser (dalam Hera, 2014), bahwa kesenian adalah produk
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
masyarakat,  maka  ketika  masyarakatnya  mengalami  perubahan,  sedikit  banyaknya  keseniannya juga turut mengalami perubahan dan pergeseran.
Gambar 3. Potret bujang gadis mendekorasi pelaminan tahun 1997 (Dokumen Penulis) Wujud kecil pengaruh dinamika sosial dan politik yang terjadi pascapenghapusan sistem marga dapat diamati pada Gambar 3 di atas. Pada gambar itu memperlihatkan bagaimana momen bujang dan gadis mendekorasi pelaminan sebagai rangkaian tradisi malam bujang gadis . Jika pada masa sistem marga norma interaksi bujang dan gadis harus ada batas jarak, etika berbusana, dan lain  sebagainya,  nampak  pada  foto  tersebut  hal-hal  demikian  itu  sudah  tidak  ada  lagi.  Contoh perubahan  awal  tersebut  mengindikasikan  adanya  perubahan-perubahan  secara  luas  dalam rangkain tradisi malam bujang gadis secara utuh termasuk pada prosesi pagelaran seninya.
Pengaruh awal dinamika sosial dan politik dalam pagelaran seni dapat dilacak pada tahun 1990-an.  Menurut  penuturan  Rusli  (2023),  pada  tahun  1990-an  pagelaran  seni  telah  mengalami beberapa perubahan dan perkembangan baik segi busana, bentuk hukuman, momen pelaksanaan, maupun praktiknya yang dikenal dengan nama pagelaran Selendangan . Dari segi busana, mereka sudah perlahan beranjak dari model busana formal dan tradisional (kebaya dan kemeja), melainkan mengikuti trend busana yang sedang berlangsung; mengenakan kaos dan celana pendek. Jika pada era  pagelaran Presidenan menggunakan  medium  nomor,  pada  era selendangan telah  berganti menggunakan medium selendang.
Dodi (2023) juga menjelaskan, teknis permainnya dengan cara moderator memberikan satu selendang  kepada  kelompok  laki,  dan  moderator  akan  memutar  musik  sebagai  penanda  bahwa selendang  itu  harus  dikalungkan  kepada  lawan  jenis  selama  musik  itu  berputar.  Musik  ini  akan berhenti pada detik-detik tertentu, peserta yang memegang selendang ketika musik berhenti akan dihukuman untuk unjuk diri. Tempo musik berhenti ini sudah diatur oleh moderator untuk mencari peserta terhukum yang berlawanan jenis supaya proses pertunjukan berjalan lebih hidup dan seru. Wujud penghukuman yang menjadi basis dari pertunjukan kesenian pada masa ini sudah bertambah dan berkurang. Peserta terhukum tidak saja mementaskan kesenian tradisional, namun mulai ada upaya-upaya  merambah  ke  model  pertunjukan  hiburan  yang  modern  seperti  menyenandungkan lagu-lagu Thomas Arya, God Bless, dan lagu milik band yang sezaman dengan itu. Pada akhir 1990- an menurut Rusli (2023), wujud hukuman berjoget juga sudah mulai terlihat. Memasuki tahun 2000- an, waktu atau momen pelaksanaan pagelaran juga meluas, tidak saja digelar pada momen malam pernikahan saja. Pagelaran pada tahun-tahun ini sudah mulai banyak dilaksanakan pada acara- acara  lain  seperti  ulang  tahun.  Akan  tetapi,  pagelaran  di  luar  tradisi malam  bujang  gadis ini menurutnya lemah dalam hal pengawasan orang tua atau tua-tua adat (Dodi, 2023).
Model pagelaran yang menggunakan selendang sebagai medium permainan eksis cukup lama di masyarakat Kab. Lahat, bahkan di beberapa desa masih eksis hingga saat ini (Dodi, 2023). Akan tetapi, di beberapa kecamatan lainnya mengalami perkembangan dan perubahan lebih lanjut. Misalnya, menurut penuturan Dodi (2023), pada tahun 2008 terjadi perubahan model di Kecamatan Kikim yang dikenal dengan pagelaran Ningku’an . Perubahan model pagelaran ini menurut penuturan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Rusli  (2023)  dipengaruhi  oleh  kritik  dari  masyarakat  khususnya  golongan  tua  tradisional. Menurutnya, golongan tua menilai proses pengalungan selendang antarlawan jenis dalam proses pagelaran terlalu kasar dan tak selaras dengan norma dan etika sosial. Mereka menentang praktik tersebut dan menginginkan para muda-mudi untuk mengganti model permainan selendang dengan model permainan yang lebih ramah dan tetap memperhatikan norma dan etika khususnya dalam berinteraksi  dengan  perempuan.  Perubahan  serupa  dalam  perkembangannya  juga  terjadi  di Kecamatan Merapi (Yulianti, 2020).
Model pagelaran Ningku’an secara konseptual teknis permainannya sebetulnya tidak jauh berbeda  dengan  pagelaran  model  Selendangan.  Hanya  saja  dalam  model  perkembangan  ini mengganti medium selendang dengan medium gelas berisi beras yang diletakkan terbalik di atas sebuah  piring.  Sementara  alur  permainannya  tetap  sama  dengan  model  selendangan,  jika selendang  dikalungkan,  maka  medium  baru  ini  cukup  diletakkan  di  hadapan  peserta  pagelaran. Medium permainan ini secara praktik nampak berupaya memperhalus proses interaksi antarlawan jenis dalam proses berlangsungnya permainan (Dodi, 2023). Kendati pun demikian, pada periode ini aspek hukumannya berkembang cukup jauh. Kesenian-kesenian tradisional seperti rejung, tembang, pantun,  dan  lain  sebagainya  telah  jarang  muncul  dalam  pagelaran Ningku’an .  Pagelaran  lebih banyak menampilkan pertunjukan yang lebih modern; menyanyikan lagu-lagu modern dan booming seperti rock dan dangdut, termasuk pula duet joget antarlaan jenis. Faktor penyebab berubahnya model hukuman ini tentunya berkaitan erat dengan modernisasi sosial yang terjadi di masyarakatnya melalusi saluran teknologi maupun dari adopsi budaya-budaya luar daerah seperti yang diterangkan oleh Heryanto (2012) terkait normalisasi budaya penikmat dangdut di Indonesia.
Disamping  itu  juga  menurut  penuturan  Dodi  (2023),  seni  tutur  rejung,  pantun,  dan sejenisnya yang merupakan bagian dari budaya komunikasi sehari-hari bujang dan gadis, sudah meredup  di  tahun  2000-an.  Meredupnya  seni  tutur  dalam  budaya  komunikasi  inilah  yang menyebabkan muda-mudi tidak lagi bisa menembangkan seni tutur sehingga jarang muncul dalam pagelaran seni di tahun 2000-an. Adanya teknologi komunikasi yang modern juga tak lepas sebagai faktor pendorong redupnya seni tutur dalam pagelaran seni tradisi malam bujang gadis di Kabupaten Lahat.  Kondisi yang terjadi pada pagelaran seni dalam tradisi malam bujang gadis ini sebetulnya tidak saja terjadi di Kabupaten Lahat. Sudawan & Sunarti (2022) yang meneliiti tradisi Ningku’an di masyarakat Komering juga mengungkapkan hal yang sama.
Pengaruh dinamika sosial dan politik terhadap pagelaran seni dalam tradisi Malam Bujang Gadis  di  atas,  menyebabkan  adanya  perubahan  dan  perkembangan  dalam  beberapa  aspek pagelaran seninya. Pertama , model dan praktik pagelaran ini mengalami perubahan yang diawali secara  menyeluruh  di  masyarakat  Kab.  Lahat  pada  kisaran  tahun  1990-an  dan  dikenal  dengan pagelaran  Selendangan.  Perbedaannya  dengan  pagelaran  sebelumnya  (Presidenan)  yaitu penggunaan medium  permainannya  yang  dari model  nomor  menjadi  selendang.  Sementara  dari aspek  hukumannya  terjadi  perkembangan  ditandai  munculnya  lagu-lagu  modern  dan  hukuman berjoget  oleh  peserta  yang  terhukum.  Memasuki  tahun  2000-an,  kesenian  sastra  daerah  benar terasa meredup dan jarang dipertunjukkan oleh peserta pagelaran Selendangan. peserta pagelaran lebih banyak mempertunjukkan lagu-lagu modern dan berjoget. disamping itu, pagelaran seni juga tidak saja digelar pada momen malam ujang gadis saja, tapi juga dalam momen lainnya seperti khitanan  dan  ulang  tahun.  Hingga  pada  tahun  2008,  pagelaran  Selendangan  mengalami perkembangan dan perubahan lagi seca ra model praktinya yang dikenal dengan Ningkuk’an. Dalam periode  perkembangan  kedua  ini,  musik  modern,  dangdut,  termasuk  juga  duet  berjoget  telah menguasai pentas dalam pagelaran seni.
Kedua, norma dan etika, kedua aspek dalam perkembangan pagelaran seni mengalami distorsi yang cukup signifikan. Semulanya peserta mengenakan busana kebaya bagi perempuan dan kemeja bagi laki- laki, dalam pagelaran Selendangan dan Ningku’an nampak sudah berangsur ditinggalkan oleh peserta pagelaran. Sejalan dengan itu, norma dan etika dalam berinterkasi juga turut meredup. Bujang dan gadis yang semula berinteraksi dalam batas jarak 2-3 meter nampak sudah tidak berlaku lagi dalam setiap periode perkembangan pagelaran. Lebih jauh dari itu, norma
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dan  etika  dalam  berperilaku  juga  mulai  lengah  dalam  pengawasan  adat  yang  dapat  dilihat  dari normalisasi hukuman joget duet antara bujang dan gadis.
Ketiga,  fungsi  pagelaran,  meskipun  tidak  semua  fungsinya  hilang,  setidaknya perkembangan dari pagelaran ini telah menghilangkan fungsi pelestarian kesenian sastra daerah walaupun  secara  budaya  sehari-harinya  mereka  sudah  meninggalkan  sastra  daerah  dalam berkomunikasi.  Di  samping  fungsi pelestarian,  pagelaran  ini  juga  kehilangan fungsi  hiburan  bagi golongan-golongan tua pada masa marga yang menganggap praktik pagelaran seni sudah tidak menarik  lagi,  sebab  pelanggaran  norma  dan  etika  yang  berlaku  pada  masanya  muda  (marga) nampak bukan sebagai hal yang tabu seolah juga dinormalisasi dalam pergaulan bujang gadis tahun 2000-an.  Alasan  lain  dari  golongan  tua  kurang  tertarik  karena  pagelaran  juga  jarang mempertunjukkan kesenian sastra daerah yang sebetulnya menjadi daya tarik dari pagelaran itu sendiri.  Tiga  aspek  ini  menjadi  fundamental  dari  dinamika  perkembangan  pagelaran  seni pascapenghapusan sistem marga di Kab. Lahat sepanjang 1983-2008.

## PENUTUP
Praktik pagelaran seni pada masa sistem marga dilaksanakan dengan berpegangan pada norma dan etika yang ketat sesuai dengan pranata sosial masyarakat kemargaan. Antara bujang dan  gadis  dalam  berinteraksi  selama  pagelaran  mempertimbangkan  norma  batas  jarak,  etika berperilaku dan berbusana, serta mempertunjukkan ragam kesenian sastra daerah seperti rejung, pantun,  tembang,  dan  seni  sastra  daerah  lainnya.  Pagelaran  ini  memiliki  fungsi  menjembatani hubungan antara bujang dan gadis, sebagai wadah silahturahmi, sebagai alat legitimasi pranata sosial masyarakat kemargaan, dan sebagai wadah pelestarian kesenian sastra daerah. Akan tetapi, pascapenghapusan  sistem  marga  tahun  1983,  masyarakat  marga  mengalami  perubahan  sosial budaya ke arah yang lebih modern dan berangsur meninggalkan pranata sosial yang berlaku pada masa sebelumnya. Sementara itu, penerapan sistem pemerintahan desa sebagai pengganti sistem marga  belum  siap  untuk  mengemban  amanat  pelestarian  adat  dan  istiadat.  Sekali  pun  didirikan Lembaga Adat pada tahun 1988, rupanya lembaga  tersebut tidak memiliki wewenang yang kuat untuk menegakkan adat istiadat termasuk memberikan sanksi kepada pelanggar adat. Akibatnya, perubahan sosial dan budaya dalam membangun hubungan sosial antarbujang dan gadis dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dikontrol dan berubah secara tak teratur. Dinamika ini kemudian mempengaruhi pagelaran seni dan memantik perubahan. Norma dan etika dalam berinteraksi, etika berbusana, termasuk juga model dan praktiknya berkembang yang dapat dilihat dari Presidenan ke Selendangan, lalu berangsur beranjak ke model Ningku’an . Lebih jauh lagi, pagelaran ini kemudian kehilangan sebagaian fungsinya yang tidak lagi sebagai wadah pelestarian kesenian sastra daerah, tidak lagi sebagai alat legitimasi pranata sosial, dan kehilangan fungsi hiburan bagi golongan tua.
DAFTAR PUSTAKA Alamsyah, & Syarifuddin. (2022). Modernisasi Perspektif Samuel P. Huntington. SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya , 1 (2), 145 – 155. Ardivitiyanto, Y. (2015). Perkembangan Musik Rock di Kota Malang Tahun 1970 – 2000-an: Kajian Globalisasi dan Eksistensi Sosial-Budaya. Jurnal Kajian Wilayah , 6 (1), 53 – 69. BPS Kab. Lahat. (1992). Kabupaten Lahat dalam Angka 1992 .
Charina,  L.,  Sumarto,  &  Taufik.  (2021).  Analisis  Manfaat  Adat  Begarehan  dalam  Masyarakat Besemah  (Etnografi  Komunikasi  Masyarakat  Kecamatan  Jarai  Kabupaten  Lahat). Jurnal Pendidikan IPS , 4 (3), 302 – 309. https://doi.org/10.30998/herodotus.v4i3.10941 Darban,  A.  A.  (1997).  Sejarah  Lisan  Memburu  Sumber  Sejarah  dari  Para  Pelaku  dan  Penyaksi Sejarah. Humaniora , 4 , 1 – 4. Firamadhan, A. W. (2015). Musik Rejung dalam Sastra Lisan Etnis Besemah Kabupaten Pagar Alam [Skripsi]. Institus Seni Indonesia.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3946
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Habiburrahman, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Menurut Adat Begareh Di Desa  Ujung  Pulau  Kecamatan  Tanjung  Sakti  Pumu  Kabupaten  Lahat  Sumatera  Selatan [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
Hera,  trany.  (2014).  Perubahan  Bentuk  Pertunjukan  Tari  Sembah  dalam  Konteks  Pariwisata  di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Gelar: Jurnal Seni Budaya , 12 (2), 209 – 219. Heryanto,  Ariel.  (2012).
Budaya  populer  di  Indonesia :  mencairnya  identitas  pasca  orde  baru .
Jalasutra. Hestiana. (2019). Tradisi Begareh Dan Implikasinya Pada Akhlak Remaja Di Desa Pematang Bango Kota Pagar Alam Sumatera Selatan [Skripsi]. IAIN Bengkulu. Istianda, M., Irwanto, D., & Giyanto. (2023). Jalan Kembali ke Sistem Marga di Sumatera Selatan . Aksara Pena. www.aksarapena.com Istiawati, N. F., Lestari, M. A., & Widodo, S. (2023). Keterkaitan Jarak Geografis Terhadap Eksistensi Tradisi  Pantauan  Bunting  (Konstruksi  Sosial  Suku  Besemah,  Lahat,  Indonesia). JAMBURA
GEO EDUCATION JOURNAL , 4 (1), 35 – 48. https://doi.org/10.34312/jgej.v4i1.17355 Jenks, C. (2007). Budaya . jogja Istimewa. Kartodirdjo, S. (1992). Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah . Gramedia Pustaka Utama. Kesumah, D., Puma, I. M., & Sukiyah. (1995). Pesan-Pesan Budaya Lagu-Lagu Pop Dangdut dan Pengaruhnya  Terhadap  Perilaku  Sosial  Remaja  Kota .  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan RI. Kuntowijoyo. (2018). Pengantar Ilmu Sejarah . Tiara Wacana.
Mursidi, A. (n.d.). Gandrung Seni Pertunjukan di Banyuwangi . Rumodhon,  B.  (2018). Pertunjukan  Rejung  dalam  Tradisi  Begareh  Malam  Bujang  Gadis  pada Masyarakat Pagar Alam (Vol. 19, Issue 1). http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/aksara Sakai, M. (2017). Identitas Gumay, Islam, dan Merantau di Sumatra Selatan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Soekanto, S. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar (48th ed.). Rajawali Press.
Sopyan,  M.,  Kesuma,  A.  I.,  &  Sahabuddin,  J.  (2017).  Etnis  Bali  dI  Lombok  Barat  (1942-2002). Historical Studies Journal , 1 (1), 103 – 112. Sudawan, S., & Sunarti. (2022). Tradisi Ningkuk Masyarakat Komering . 79 – 94. Sukma, I. (2020). Pergeseran Fungsi Kesenian Senjang pada Masyarakat Musi Banyuasin Sumatera Selatan: “Antara Tradisi dan Modernisasi dalam Arus Globalisasi.” Jurnal Pakarena , 4 (2), 1 – 8. Syawaludin,  M.  (2015).  Kontribusi  Teori  Fungsionalisme  Struktural  Parsons:  Pengelolaan  Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan. Sosiologi Reflektif , 10 (1), 175 – 198. Sztompka, P. (2017). Sosiologi Perubahan Sosial . Kencana.
Utomo, B. B. (2016, March 22). Kawasan Kota Pendukung Sriwijaya di Pedalaman . Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. https://arkenas.kemdikbud.go.id/contents/read/article/oz108w_1459822140/kawasan- pendukung-kota-sriwijaya-di-pedalaman#gsc.tab=0 Yulianti. (2020). Fenomena Budaya Lingku’an di Kalangan Muda Mudi: Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat [Skripsi]. Universitas Sriwijaya. Yustisio,  Y.  (2022). Komunikasi  Ritual  dalam  Tradisi  Pantawan  Bunting  Suku  Besemah  Di  Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan [Skripsi].
UIN Fatmawati Sukarno