MODEL PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERRBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN PANGANDARAN
Mamay Komariah *) mamaykomariah@unigal. ac. id
Evi Noviawati *) evinoviawati@unigal. ac. id
(Diterima 07-08-2019, disetujui 19-08-2019)

## ABSTRAK
Penanganan  perkara  anak  di  Indonesia  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Tentang  Pedoman  Penanganan Anak  Korban  Kekerasan.  Kekerasan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  anak  di  bawah umur tentunya akan berdampak pada aspek psikologis maupun perkembangan lainnya dari  anak  tersebut.  Data  dari  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pangandaran menunjukan  jumlah  korban  pelecehan  seksual  anak  2  tahun  terakhir  mengalami peningkatan,rata-rata  korbannya  2-3  orang  dalam  setiap  kasus.  Penelitian  bertujuan untuk : (1) mengetahui model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang  telah  diterapkan  di  Kabupaten  Pangandaran,  (2)  mengetahui  upaya-upaya  yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pangandaran, (3) mengetahui kendala-kendala dalam penerapan  model  penanganan  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di Kabupaten Pangandaran, dan (4) merumuskan pengembangan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai-nilai kearifal lokal di Kabupaten Pangandaran.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Model  penanganan  anak  sebagai  korban  yang  dilakukan  di Kabupaten Pangandaran salah satunya  adalahdengan model pendekatan secara intens dengan metode sharing sebagai bentuk dari penanganan kepada anak korban kekerasan seksual. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah diantaranya yakni dengan upaya preventif  yakni  sebuah  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  hal  pencegahan  dan upaya  represif  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  berupa memberi penanganan assessment dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual.  Kendala  yang  dihadapi  bahwa  keterbatasan  dalam  pemberian  rehabilitasi, masih  sulitnya  menghadirkan  psikolog  karena  terbentur  dengan  alokasi  dana,  adanya sikap tertutup dari keluarga korban. Rumusan pengembangan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran yakni dengan Trauma Healling dan Family Healing dan dilakukan dengan cara  paling  pertama  yaitu  dengan  mendekatkan  dengan  anggota  keluarga  agar  anak dapat berkomunikasi dengan baik sebagai sarana melepaskan beban akibat dari korban kekerasan seksual.
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis
Kata Kunci : Penanganan; Anak; Korban; Kekerasan Seksual; Kearifan Lokal.

## ABSTRACT
The handling of cases of children in Indonesia is based on the Regulation of the State Minister  for  Women  Empowerment  and  Child  Protection  Regarding  Guidelines  for Handling  Child  Victims  of  Violence.  Sexual  violence  committed  against  minors  will certainly have an impact on psychological aspects and other developments of the child. Data  from  the  Population  Control  Department  for  Family  Planning  for  Women's Empowerment for Child Protection of Pangandaran Regency shows that the number of victims of child sexual abuse in the last 2 years has increased, with an average of 2-3 victims in each case. The research aims to: (1) find out the model of handling child victims of sexual violence that has been applied in Pangandaran Regency, (2) know the efforts made  by  the  Pangandaran  Regency  government,  (3)  find  out  the  obstacles  in  the application  of  the  model  of  handling  child  victims  of  acts  of  violence  sexual  violence crimes in Pangandaran Regency, and (4) formulating the development of a model for the handling of child victims of sexual violence based on local wisdom values in Pangandaran Regency. This research was conducted using qualitative descriptive research methods. One  of  the  models  of  handling  children  as  victims  in  Pangandaran  Regency  is  an approach model with an intense method of sharing as a form of  treatment  for children victims  of  sexual  violence.  Efforts  that  have  been  made  by  the  government  include preventive efforts, namely an effort made by the government in terms of prevention and repressive efforts are efforts made by law enforcement officials in the form of providing assessment handling and assistance to children victims of sexual violence. Constraints faced  are  limitations  in  the  provision  of  rehabilitation,  it  is  still  difficult  to  present  a psychologist  because  it  collided  with  the  allocation  of  funds,  the  closed  attitude  of  the victim's  family.  The  formulation  of  the  development  model  of  handling  child  victims  of sexual violence based on the values of local wisdom in Pangandaran Regency namely by  Trauma  Healing  and  Family  Healing  and  carried  out  in  the  very  first  way  by approaching  family  members  so  that  children  can  communicate  well  as  a  means  of releasing the burden resulting from victims of sexual assault.
Keywords: Handling; Child; Victim; Sexual Violence; Local culture.

## I. Pendahuluan
Penanganan  perkara  anak  di  Indonesia  berdasarkan  Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 Tentang  Pedoman  Penanganan  Anak  Korban  Kekerasan.  Penanganan  Anak Korban Kekerasan meliputi: (a) pelayanan identifikasi; (b) rehabilitasi kesehatan; (c) rehabilitasi sosial; (d) pemulangan; (e) bantuan hukum; dan (f).  reintegrasi sosial.
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  berdampak  pada  aspek psikologis maupun perkembangan lainnya dari anak tersebut. Dampak psikologis pada  anak  melahirkan  trauma  berkepanjangan,  minder,  takut  berlebihan,
perkembangan  jiwa  terganggu,  dan  keterbelakangan  mental.  Peran  aktif  dari penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perlindungan  anak  adalah  pemerintah, sekolah,  komunitas  masyarakat,  anak  itu  sendiri  dan  lembaga  swadaya masyarakat.  (Lena Morgon Banks dkk, 2017: 3) Upaya perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah dinilai masih sangat kurang (Iqbal, 2011: 105).
Kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kabupaten  Pangandaran menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.  Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 tercatat 14 korban, tahun 2017  tercatat  28  korban  dan  data  awal  tahun  2018  hingga  pertengahan  2018  di kepolisian  pada  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  Polres  Ciamis (Kabupaten Pangandaran sampai dengan tahun 2018 belum memiliki Polres, masih bergabung  kepada  Polres  Ciamis)menunjukkan  jumlah  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak  sebanyak  5  kasus  dimana  rata-rata  korbannya  2-3  orang  dalam setiap kasus.  Melihat kondisi ini, keberadaan anak menjadi bahasan yang harus dituntaskan. Dunia anak seharusnya tidak dinodai oleh pengalaman traumatis yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Trauma terhadap anak korban pelecehan seksual menyebabkan ketidakseimbangan jiwa anak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  :  (1) mengetahui model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah  diterapkan  di  Kabupaten  Pangandaran,  (2)  mengetahui  upaya-upaya  yang dilakukan  pemerintah  dalam  penanganan  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan seksual  di  Kabupaten  Pangandaran,  (3)  mengetahui  kendala-kendala  dalam penerapan  model  penanganan  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di Kabupaten Pangandaran, dan (4) merumuskan pengembangan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pengembangan model pananganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran berdasarkan model yang telah ada.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2014),  metode  penelitian  kualitatif  adalah
metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat positivisme ,  digunakan  untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball , teknik pengumpulan data dilakukan dengan  trianggulasi  (gabungan)  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.
Sampel  penelitian  ini  adalah  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (PPA) Polres  Ciamis,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Pangandaran,  dan  orang  tua  korban  tindak  pidana kekerasan seksual.

## II. Tinjauan Pustaka
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya perlindungan  hukum  terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak (fundamental  rights  and  freedoms  of  children) serta  berbagai  kepentingan  yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Nashriana, 2011).
Hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar  sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan nama dan identitas diri serta status kewarganegaraan, beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya.    Anak  juga  berhak untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial  sesuai  dengan kebutuhan  fisik,  mental,  spiritual  dan  sosial,  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran.   Anak  berhak  untuk  didengar  pendapatnya  serta menerima,  mencari dan memberikan informasi sesuai usia dan tingkat  kecerdasannya, nilai kepatutan dan kesusilaan (Nursiti, 2011: 145-146).
Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berhubungan dengan tangan  sebagai  alat  untuk  melakukan  pekerjaan  sehingga  mengandung  arti penyelesaian atau serangkaian proses pekerjaan (Pieter Andreas dkk, 2017: 269- 275).
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.    Jaminan  perlindungan  dan pemenuhan  hak  anak  ini  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.  Jaminan ini dikuatkan melalui  ratifikasi  konvensi  internasional  tentang  hak  anak,  yaitu  pengesahan Konvensi  Hak  Anak  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  tahun  1990  tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak ( Convention on The Rights of The Child) (Ayu Amalia Kusuma, 2015: 64).
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan  sebagai  akibat  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  yang memerlukan  perlindungan  fisik  dan  mental  dari  ancaman,  gangguan,  teror  dan kekerasan dari pihak manapun (Laras Astuti, 2017: 152-153).
Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang  berarti  ilmu.    Secara  terminologi,  viktimologi  berarti  suatu  studi  yang mempelajari  tentang  korban,  penyebab  timbulnya  korban  dan  akibat-akibat penimbulan  korban  yang  merupakan  masalah  manusia  sebagai  suatu  kenyatan sosial(Ario  Ponco  Wiguno,  2013). Victim adalah  orang  telah  mendapatkan penderitaan  fisik  atau  penderitaan  mental,  kerugian  harta  benda  atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya (Bambang Waluyo, 2011).
Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak  korban,  adalah  anak  yang  belum  berusia  18  tahun  yang  membuat  anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana (Nurini Aprilianda, 2017: 321).
Tindak  kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  contoh  pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  khususnya  hak  asasi  anak (right  of  child). Fakta mengenai  banyaknya  kasus  pelecehan  seksual  yang  menimpa  anak mengindikasikan  bahwa  mereka  cenderung  kurang  mendapatkan  perhatian, perlindungan,  serta  seringkali  terabaikan  keberadaannya  (Nyoman  Mas  Aryani, 2016: 19).
Kekerasan  terhadap  anak  dapat  dikelompokkan  menjadi  empat,  yaitu kekerasan  fisik,  psikologis,  seksual  dan  ekonomi.  Kekerasan  fisik  adalah  setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik  seperti  menampar,  memukul,  memutar  lengan,  menusuk,  mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan.
Kekerasan  fisik  dapat  menyebabkan  anak  menjadi  sakit,  luka,  kehilangan  fungsi biologis,  cedera,  patah  tulang,  sakit  kepala,  keguguran,  cacat  bahkan  bunuh  diri. Kekerasan  psikologis  meliputi  perilaku  yang  ditujukan  untuk  mengintimidasi  dan menganiaya,  mengancam  atau  menyalahgunakan  wewenang,  membatasi  keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi,  agresi  verbal  dan penghinaan  konstan(Wiwid  Noor  Rakhmad, 2016: 54-55).
Kekerasan  seksual  berhubungan  mengakibatkan  depresi,  keinginan  untuk bunuh  diri,  keguguran,  penularan  penyakit  seksual,  susah  tidur,  dan  konsumsi alkohol  (Avid  Reza  dkk,  2009).    Dampak  traumatik  yang  dialami  anak  korban kekerasan  seksual  begitu  mendalam  dan  sulit  untuk  disembuhkan.    Trauma psikologi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual sulit untuk dihilangkan dari  ingatan  anak,  terutama  jika  pelaku  masih  berada  dan  tinggal  tidak  jauh  dari lingkungan  anak.    Dengan  kondisi  tersebut,  orang  tua  menjadi  sangat  kuatir terhadap  keselamatan  anak.    Bahkan  anggapan  sekolah  sebagai  tempat  yang aman bagi anak tidak sepenuhnya benar, karena banyak kasus kejahatan seksual anak  pelakunya adalah guru, pegawai sekolah, atau teman sekolah (Siti Hikmah, 2017:  189).  Pengalaman  traumatik  mempengaruhi  keseluruhan  pribadi  anak. Bagaimana  anak  berpikir,  belajar,  mengingat,  mengembangkan  perasaan  diri sendiri  tentang  orang  lain,  juga  bagaimana  ia  memahami  dunia,  semuanya  tidak dapat dilepaskan dari pengalaman traumatiknya.  Keadaan ini akan mempengaruhi kepribadian  anak  kelak.    Pengalaman-pengalaman  masa  kecilnya  adalah pengalaman  yang  paling  berharga  dalam  hidupnya,  dan  pengalaman  ini  akan dijadikan referensi dalam mengatasi problem- problem hidup ketika mereka dewasa kelak.  Anak akan selalu merasa bersalah sehingga memiliki konsep diri yang salah (Dedeh Fardiah dan Rini Rinawati, 2016: 117-118).

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1.  Model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diterapkan di Kabupaten Pangandaran
Masalah  anak  memang  bukan  suatu  masalah  kecil,  akan  tetapi  anak adalah  sebagai  generasi  penerus  bangsa  dan  negara.    Faktor  yang mendukung  pelayanan  terhadap  anak  korbankejahatan,  ini  dipertegas  lagi oleh Arif Gosita (1996: 241)  adalah sebagai berikut:
a. Keinginan  untuk  mengembangkan  perlakuanadil  terhadap  anak  dan peningkatankesejahteraan anak.
b. Hukum  kesejahteraan  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan  pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
c. Sarana  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  melaksanakan  pelayanan terhadap anakkorban kejahatan .
Oleh  karena  itu,  merupakan  kewajiban bagi  generasi  terdahulu  untuk menjamin,memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.  Pemeliharaan, jaminan,  dan  pengamanan  kepentingan  tersebut  selayaknya  dilakukan olehpihak-pihak  yang  mengasuhnya  yaitu  keluarga.  Dilihat  dari  Teori Perlindungan Hukum bahwa Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban  anak  secara  manusiawi.  Implementasi  perlindungan  hukum bagianak  sebagai  korban  ternyata  belum  maksimal  sebagaimana  yang diberikan  oleh  undang-undang.    Walaupun  belum  maksimal,  namun  ada beberapa  bentuk  perlindungan  hukum  yang  sudah  diberikan  kepada  anak sebagai korban sesuai Pasal 64 ayat (3)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,    bahwa  anak  sebagai  korban mendapatkan:
1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya  perlindungan  dan  pemberitaanidentitas  melalui  media  massa untukmenghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksikorban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkaninformasi mengenai perkembangan perkara (Yulia, 2010 : 196).
Anak  seringkali  mendapatkan  kekerasan  dalam  kehidupannya. Kekerasan dalam arti luas menurut Galtung sebagai suatu  penghalang yang seharusnya  dapat  dihindari  yang  menyebabkan  seseorang  tidak  dapat mengaktualisasikan dirinya secara wajar.
Galtung juga melihat kekerasan sebagai setiap kondisi fisik, emosional, verbal,  institusional,  struktural  atau  spiritual;  selain  sebagai  perilaku,  sikap,
kebijakan, atau kondisi yang melemahkan, mendominasi, atau menghancurkan diri sendiri dan orang lain.
Berdasarkan  definisi  dari  Galtung  tersebut,  terlihat  bahwa  kekerasan mempunyai  berbagai  bentuk.  Sejalan  dengan  pendapat  Galtung  tersebut, Peter  memberikan  berbagai  bentuk  kekerasan  khususnya  terhadap  anak dapat berbagai macam, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional atau psikologis dan penelantaran.  Kekerasan tidak hanya terjadi karena  adanya  pelaku  kekerasan  itu  sendiri,  kekerasan  juga  dapat  terjadi karena adanya struktur yang salah serta kultur yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
Beberapa dimensi kekerasan menurut Galtung adalah sebagai berikut
:
1.  Kekerasan  fisik  dan  psikologis.    Kekerasan  fisik  berkaitan  dengan tersakitinya  jasmani,  sementara  kekerasan  psikologis  berkaitan  dengan adanya tekanan yang dapat meredusir kemampuan otak atau mental.
2.  Pengaruh  positif  dan  negatif.  Sistem  orientasi  imbalan  yang  sebenarnya terdapat  “pengendalian”,  tidak  bebas,  kurang  terbuka,  cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan.
3.  Ada  obyek  atau  tidak.  Dalam  tindakan  tertentu  ada  ancaman  kekerasan fisik  dan  psikologis  meskipun  tidak  memakan  korban,  tetapi  membatasi aktivitas manusia.
4.  Ada subyek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya  dan  jika  kekerasan  tidak  ada  pelakunya  maka  kekerasan tersebut  tidak  langsung  atau  struktur.  Dengan  struktur  yang  tidak  baik dapat menyebabkan peluang hidup setiap orang tidak sama.
5.  Disengaja atau tidak. Dari sisi korban disengaja atau tidak kekerasan yang diterimanya tetap sebagai suatu kekerasan.
6.  Nampak atau tersembunyi. Kekerasan yang nampak baik secara personal maupun  struktur  dapat  dilihat  meskipun  tidak  langsung.  Sementara  itu kekerasan  yang  tesembunyi  tidak  terlihat  dan  meledak.  Kekerasan tersembunyi ini dapat terjadi jika situasi sudah tidak terkendali.  (Santoso: 2017)
Kekerasan  terhadap  anak  dapat  dilihat  dari  beberapa  perspektif, diantaranya adalah sebagai berikut:
1.  Perspektif  psikologis  yang  melihat  bahwa  kekerasan  terjadi  pada  anak diakibatkan  oleh  kurang  baiknya  aspek  psikologis  orang  tua  atau  pun pengasuh;
2.  Perspektif sosiologis yang memberikan perhatian kepada konteks sosial dari  kekerasan  dibandingkan  dengan  kepribadian  orang  tuanya. Akumulasi lingkungan seperti kemiskinan, pengangguran, kondisi tempat tinggal,  keterasingan,  dan  faktor-faktor  lain  dapat  menyebabkan kekerasan;
3.  Perspektif sosio-situasional yang melihat interaksi antara anak dan pelaku sebagai  penentu  kekerasan.    Perspektif  ini  melihat  atribut  khusus  anak seperti  kecacatan,  temperamen,  atau  perilaku  anak  sebagai  tekanan orang  tua  yang  menghalangi  ikatan  yang  positif  antara  orang  tua  dan anak-anak;
4.  Perspektif  interaktif  yang  menyatakan  bahwa  semua  perspektif  di  atas saling  terkait  dalam  peristiwa  kekerasan  terhadap  anak  (Agus Wahyudi, 2017: 56-58).
Kekerasan  terhadap  anak  akan  mempunyai  dampak.  Dampak  yang muncul  akibat  dari  kekerasan  terhadap  anak  ini  tergantung  dari  jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat ada beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak menjadi pendiam, berusaha menjadi  baik  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  pelaku  untuk  melakukan kekerasan fisik.
Namun bagi beberapa yang lain dapat menjadi agresif, memperlihatkan perilaku yang bermasalah dan bertentangan dengan orang dewasa.  Perilaku agresif  ini  sebagai  bentuk  pertahanan  dan  perlindungan  anak-anak  dari kekerasan  orang  lain.    Perilaku  agresif  ini  menjadi  bagian  dari  anak-anak belajar  dalam  “ social  learning ”  karena  orang  dewasa  telah  menjadi  model bahwa agresi dan kekerasan adalah cara untuk menghadapi dunia (Nandang dkk: 2016).
Dampak lainnya dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya  sendiri  atas  kekerasan  yang  terjadi.    Anak  membuat  rasionalisasi
bahwa  perilaku  kekerasan  orang  dewasa  merupakan  respon  yang  perlu dilakukan terhadap “anak  nakal”(Badhi Wibhawa, Nandang Mulyana: 2017). Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang mengalami kekerasan memiliki konsep diri yang buruk dan kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya.
Kekerasan fisik akan menyebabkan keterlambatan perkembangan.  Hal ini disebabkan anak-anak akan menghabiskan perhatian dan energinya untuk menghadapi situasi yang dihadapinya(Zastrow dan Karen: 2007).
Selain  itu,  bentuk  kekerasan  lain  selain  kekerasan  fisik  adalah penelantaran anak.  Anak yang diterlantarkan dapat terluka secara psikologis, fisik  dan  perkembangannya,  bahkan  dapat  berujung  kematian.    Anak  yang mengalami penelantaran, setelah dewasa cenderung menjadi orang yang
Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling  menderita  pada  suatu  tindak  pidana,  justru  tidak  mendapatkan perlindungan  sebanyak  yang  diberikan  undang-undang  pada  pelaku  suatu kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, “Dalam membahas hukum  acara  pidana  yang  khususnya  yang  berkaitan  pada  hak-hak  asasi manusia,  ada  kecenderungan  untuk  mengupas  mengenai  hal-hal  yang berkaitan  dengan  hak-hak  tersangka  tanpa  memperhatikan  pula  hak-hak korban  suatu  tindak  pidana.  ”  Rendahnya  kedudukan  korban  suatu  tindak pidana  dalam  penanganan  perkara  pidana,  hal  ini  juga  dikemukakan  oleh Prassell yang menyatakan: “ Victim  was  a  forgotten  figure  in  study  of  crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators ”.
Masa  kanak-kanak  adalahmasa  dimana  anak  sedang  dalam  proses tumbuh  kembangnya.    Oleh  sebab  itu,anak  wajib  dilindungi  dari  segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual.  Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan.  Upaya perlindungan terhadap anak harus  diberikan  secara  utuh,  menyeluruh  dan  komprehensif,  tidak  memihak kepadasuatu golongan atau kelompok anak.  Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat  haknya  untuk  hidup  dan  berkembang,  serta  tetap  menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  Kabupaten  Pangandaran  dalam rentan  waktu  tahun  2016  sampai  dengan  pertengahan  tahun  2018  bahwa anak  korban  kekerasan  seksual  mengalami  peningkatan  yakni  pada  tahun 2016 sebanyak 15 anak sebagai korban kekerasan seksual, 2017 sebanyak 36  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual  dan  sampai  pertengahan  2018 sebanyak 8 kasus anak sebagai korban kekerasan.  Sedangkan berdasarkan hasil  penelitian,bahwa  selama  tahun  2018  Polres  Ciamis  mengungkap  26 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten  Pangandaran,  Jawa  Barat.    Dari  26  kasus  tersebut,  18  kasus terjadi di Kabupaten Ciamis dan 8 kasus lainnya di Kabupaten Pangandaran. Dengan  begitu,  data  menunjulkan  bahwa  kasus  kekerasaan  dan  pelecehan seksual  lebih  banyak  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Ciamis,  dari  26  kasus tersebut, dibagi ke dalam tiga kategori, yakni 21 kasus cabul, 2 kasus sodomi dan  2  kasus  penganiayaan  anakdan  25  kasus  sudah  selesai  ditangani  dan satu  kasus  lagi  masih  dalam  proses  penyidikan.    Sementara  jumlah  korban sebanyak 26 anak dan tersangka sebanyak 25 orang.
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  korban  anak akibat  dari  kekerasan  seksual  semakin  banyak,  sehingga  pemerintah  harus semakin  antusias  dalam  menangani  anak  korban  kekerasan  seksual  agar anak tidak mengalami trauma berkepajangan.
Model penanganan anak sebagai korban yang dilakukan di Kabupaten Pangandaran salah satunya dengan model pendekatan secara intens dengan metode sharing sebagai  bentuk  dari  penanganan  kepada  anak  korban kekerasan  seksual,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan:  pertama, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. Kedua,  penanganan  kesehatan,  berkaitan  dengan  reproduksinya  maupun psikisnya, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya.  Tidak  sedikit  dari  korban  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang mengalami  kesulitan  untuk  melakukan  interaksi  sosial  dengan  baik.    Hal  ini dikarenakan  anak  korban  kekerasan  seksual  mengalami  ketakutan  yang mengakibatkan  dirinya  susah  bergaul  dengan  lingkungan  sekitarnya  lagi. Selain itu juga dampak yang paling umum dialami oleh anak korban kekerasan
seksual adalah kegelisahan yang berlebih, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi itu menuntut semua pihak untuk  memberi  penanganan  terhadap  korban.  Sangat  disayangkan,  para aparatur dan penegak keadilan, sering bertindak menyudutkan korban.

## 3.2.  Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran
Secara umum memang kenyataan selama ini, perempuan dan anak-anak perempuan  korban  kekerasan  baik  itu  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis, kekerasan  seksual  maupun  kekerasan  ekonomi,  berada  pada  posisi  yang marginal  dan  selalu  disudutkan.  Dalam  kasus  kejahatan  seksual  hal  yang demikian  sering  terjadi  dalam  banyak  kasus,  korban  selalu  disudutkan  dan disalahkan sebagai penyebab adanya kejahatan seksual tersebut.
Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai kewajiban dan tanggung  jawab  Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  untuk menghormati  pemenuhan  hak  anak  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras, golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa,  status  hukum,  urutan kelahiran,  dan  kondisi  fisik  dan/atau  mental.    Untuk  menghormati dan  pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor35  tahun  2014  tersebut,  Pemerintah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran diantaranya yakni dengan upaya preventif yakni  sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan.  Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian.  Upaya preventif meliputi pengembangan strategi- strategi  dan  program-program  yangdapat  digunakan  untuk  mencoba mengantisipasi dan menghindari resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi, di mana  pemerintah  mempunyai  kekuasaan  dan  wewenang  lebih  tinggi  dari masyarakat  dan  bertangung  jawab  atas  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara
yang aman dan sejahterah.  Hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya penanggulangankekerasan  terhadap  anak  adalah  mengadakan  penyuluhan kepada  masyarakat  dan  para  orang  tua  bahwa  kekerasan  terhadap  anak  itu merupakan  perbuatan  melawan  hukum  serta  berdampak  bahaya  bagi  korban kekerasan tersebut.  Upaya penanganan Penanggulangan yang dilakukan cara represif  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  berupa memberi sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak.  Penanggulangan yang  dilakukan  secara  represif  harus  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan  dan  atas  perintah  peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Penanggulangan  yang  dilakukan  secara  represif  di  Kabupaten  Pangadaran diantaranya dengan adanya pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

## 3.3.  Kendala-kendala dalam penerapan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan  hasil    penelitian,  bahwa  kendala  yang  dihadapi  oleh pemerintah  dalam  penanganan  anak  korban  kekerasan  seksual  yakni  bahwa pemberian  rehabilitasi  pemerintah  kabupaten  Pangandaran  masih  mengalami keterbatasan.  Hal inidisebabkan belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemulihan  anak  korban  kekerasan  seksual,  masih  sulitnya  menghadirkan psikolog  yang  bertujuan  untuk  membantu  pemulihan  trauma  pada  anak  akibat dari  kekerasan  seksual  hal  ini  karena  terbentur  dengan  alokasi  dana,  adanya sikap  tidak  terbuka  dari  keluarga  korban  kekerasan  seksual  sehingga  pihak pemerintah sulit untuk melakukan proses pemulihan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  peneliti  dapat  merumuskan pengembangan  model  penanganan  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan seksual  berbasis  nilai-nilai  kearifan  lokal  di  Kabupaten  Pangandaran  yakni dengan Trauma Healling dan Family Healing dan dilakukan dengan cara paling pertama  yaitu  mendekatkan  dengan  anggota  keluarga  agar  anak  dapat berkomunikasi  dengan  baik  sebagai  sarana  melepaskan  beban  akibat  dari korban kekerasan seksual.

## IV.  Kesimpulan
Model  penanganan  anak  sebagai  korban  yang  dilakukan  di  Kabupaten Pangandaran  salah  satunya    adalahdengan  model  pendekatan  secara  intens dengan  metode sharing sebagai  bentuk  dari  penanganan  kepada  anak  korban kekerasan  seksual.    Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dalam penanganan  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  Kabupaten Pangandaran diantaranya yakni dengan upaya preventif yakni  sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan.  Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah- masalah  kejiwaan  karena  kurangnya  perhatian.    Upaya  preventif  meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yangdapat digunakan untuk mencoba  mengantisipasi  dan  menghindari    resiko-resiko  hidup  yang  tidak  perlu terjadi di mana pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang lebih tinggi dari masyarakat dan bertangung jawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman  dan  sejahterah.    Hal  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  sebagai  upaya penanggulangankekerasan  terhadap  anak  adalah  mengadakan  penyuluhan kepada  masyarakat  dan  para  orang  tua  bahwa  kekerasan  terhadap  anak  itu merupakan  perbuatan  melawan  hukum  serta  berdampak  bahaya  bagi  korban kekerasan  tersebut.    Upaya  penanganan  Penanggulangan  yang  dilakukan  cara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa memberi snksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak.  Kendala yang dihadapi oleh pemerintah  dalam  penaganan  anak  korban  kekerasan  seksual  yakni  bahwa pemberian rehabilitasi Yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih mengalami  keterbatasan  sebab  belum  memadainya  sarana  dan  prasarana  bagi pemulihan anak korban kekerasan seksual, masih sulitnya menghadirkan psikolog yang  bertujuan  untuk  membantu  pemulihan  trauma  pada  anak  akibat  dari kekerasan seksual hal ini karena terbentur dengan alokasi dana, adanya sikap tidak terbuka  dari  keluarga  korban  kekerasan  seksual  sehingga  pihak  pemerintah  sulit untuk melakukan proses pemulihan.  Rumusan pengembangan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran yakni dengan Trauma Healling dan Family Healing dan dilakukan dengan cara paling pertama yaitu dengan mendekatkan dengan anggota keluarga agar anak dapat berkomunikasi dengan baik sebagai sarana melepaskan beban akibat dari korban kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreas, Pieter dkk. 2017.  Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali. Jurnal Humanis Unud, 18 (1).
Aprilianda,  Nurini.    2017.    Perlindungan  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Jurnal Arena Hukum , 10(2).
Aryani,  Nyoman  Mas,  2016,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan  Seksual  dI  Provinsi  Bali ,  E-Journal  Bagian  Hukum  Bisnis  Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar , 38(1).
Astuti, Laras.   2017.  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Justitia Jurnal Hukum, 1(1).
Charles Zastrow dan Karen K.  Kirst Ashman, Understanding Human Behavior and Social Environment 7 th edition (Thomson Brook/Cole, 2007).
Fardiah,  Dedeh.    dan  Rini  Rinawati.    2016.    Komunikasi  Antarpersona  Anak  Dengan Orangtua Dalam Mencegah Kekerasan. Jurnal Visi Komunikasi , 15(01).
Gosita, Arif, 1996, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta
Hikmah,  Siti.    2017.    Mengantisipasi  Kejahatan  Seksual  Terhadap  Anak  Melalui Pembelajaran “Aku Anak Berani Melindungi Diri SendirI”:  Studi di Yayasan al- Hikmah Grobogan. Jurnal Sawwa, 12(2).
Iqbal.    M.    2011.    Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban Tindak  Pidana. Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 54(XIII): 105.
Kusuma,  Ayu  Amalia.    2015.    Efektivitas  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. Journal Lex et Societatis, III(1).
Lena Morgon Banks,Susan A.  Kelly, Nambusi Kyegombe,Hannah Kuper,Karen Devrie.
2017.  “If he could speak, he would be able to point out who does those things to him”:Experiences of violence and access to child protection among children with disabilities  in  Uganda  and  Malawi.    12(9):  3.    https://doi.  org/10.  1371/journal. pone. 0183736
Mulyana,  Nandang  dan  Hetty  Krisnani.    2016 .    Intervensi  terhadap  Remaja  Pelaku Kriminal , Bandung: Widya Padjadjaran.
Wibhawa, Badhi dan Nandang Mulyana.  2017. Masalah Sosial Kontemporer .  Bandung: Niaga Muda.
Nashriana.  2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nursiti.  2011.  Mengagas  Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 54(XIII).
Sugiyo.    2014. Metode    Penelitian    Kuantitatif,    Kualitatif,    dan    Kombinasi    (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Waluyo, Bambang.  2011. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan . Jakarta:Sinar Grafika.
Wiguno, Ario Ponco Wiguno.  2013.  Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 1(1).
Rakhmad,  Wiwid  Noor.    2016.    Kekerasan  Terhadap  Anak  Dalam  Konstruksi  Koran Tempo. Jurnal Ilmu Sosial , 15(1).
Reza,  Avid, Matthew J Breiding,  Jama Gulaid,  James A Mercy,  Curtis Blanton,  Zodwa Mthethwa,  Sapna  Bamrah,  Linda  L  Dahlberg,  Mark  Anderson.    2009.    Sexual violence and its health consequences for femalechildren in Swaziland: a cluster survey study.   London: The Lancet .
Riana, Agus Wahyudi.  2017. Masalah Sosial .  Bandung: Niaga Muda.
Santoso,  Thomas.    “Kekuasaan dan  Kekerasan”, Jurnal  Masyarakat  Kebudayaan  dan Politik , tahun XIV No.  4 Oktober 2001, 93 diakses 24 September 2017
Yulia,  Rena.    2010. Viktimologi  Perlindungan  Hukum  TerhadapKorban  Kejahatan . Bandung: Graha Ilmu .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun  2011 Tentang Pedoman  Penanganan  Anak Korban Kekerasan