## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 No. 1, Juni 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 KONTRAK KARYA TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PT NEWMONT NUSA TENGGARA

## Sahruddin, Djumardin & Zainal Arifin Dilaga
Corresponding email : sahruddin@unram.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis tentang (1) pelaksanaan Pasal 13 KK yang berkaitan dengan kewajiban pajak, dan (2)  faktor-faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan Pasal 13 KK  yang berkaiatan dengan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dikatakan penelitian hukum empiris karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan-hambatan dalam implementasi Pasal 13 PT Newmont Nusa Tenggara, yang berkaitan dengan kewajiban pajak Pendekatan  yang digunakan adalah sosiologis.  Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, disajikan berikut ini. 1. PT Newmont Nusa Tenggara telah melak-sanakan kewajiban pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Kontrak Karya. Kewajiban itu, meliputi iuran tetap,  iuran eksploitasi/produksi  (royalty) untuk mineral yang diproduksi perusahaan, pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan atau yang diperoleh perusahaan, pajak penghasilan perorangan, PPh badan, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lainnya. Jumlah kewajiban pajak yang telah disetorkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp31.350.362.855.316. Kewajiban itu, telah dilakukan sejak 1997 sampai dengan tahun 2012. 2. Faktor penyebab rendahnya penyetoran PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 adalah karena (1) berkurangnya pendapatan perusahaan, (2) berkurang jumlah emas, tembaga, dan perak yang dieskport ke luar negeri, (3) rendahnya kualitas emas, tembaga dan perak yang dieksport,  dan (4) adanya hambatan dari aspek hukum, yaitu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.
Keyword : Pajak ( tax ) dan corporate social responcibility

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam tambang, yang meliputi emas, tembaga dan perak. Salah satu lokasi sumber daya alam itu, yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat. Sumber daya alam itu, dikelola oleh PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada dokumen kontrak karya, ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 dengan Pemerintah Indonesia. Dalam dokumen itu, diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Salah satu hak PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi dan eksploitasi mineral di dalam wilayah kontrak karya. Sedangkan kewajibannya, meliputi (1) kewajiban-kewajiban yang
berkaitan dengan pajak 1 dan  (2) kewajiban yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 2 Yang menjadi pertanyaan kini, apakah PT Newmont Nusa Tenggara telah melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13 Kontrak Karya yang berkaitan dengan  pajak dan Pasal 27 Kontrak Karya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan?
Dari hasil pengamatan sementara, menunjukkan bahwa PT Newmont Nusa Tenggara belum melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13 Kontrak Karya dengan baik dan secara transparan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kewajiban yang setiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008, jumlah kewajiban pajak yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp 4.215.347.831.042, namun pada tahun 2011, jumlah kewajiban pajak yang disetornya sebesar Rp1.364.104.509.575. Apabila diperhatikan data tersebut, ternyata bahwa kewajiban pajak yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara mengalami penurunan sebesar 309%. Begitu juga di bidang pemberdayaan masyarakat. PT Newmont Nusa Tenggara belum optimal dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang berada di lingkar tambang. Hal ini dapat dilihat, masih tingginya angka kemiskinan di daerah lingkar tambang, yang mencapai sekitar 30% dari total jumlah penduduk.
Apabila diperhatikan paparan di atas, maka pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 27 Kontrak Karya belum dikatakan efektif atau berhasil karena PT Newmont Nusa Tenggara  sendiri belum  melaksanakan kewajibannya dengan baik.

## B. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang (1) pelaksanaan Pasal 13 KK yang berkaitan dengan kewajiban pajak, (2) pelaksanaan Pasal 27 Kontrak Karya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial PT Newmont Nusa Tenggara, (3) faktor-faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan Pasal 13 KK yang berkaiatan dengan pajak dan Pasal 27 KK yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial PT Newmont Nusa Tenggara.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dikatakan penelitian hukum empiris karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan- hambatan dalam implementasi Pasal 13 PT Newmont Nusa Tenggara, yang berkaitan dengan kewajiban pajak Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis.  Analisis data menggunakan analisis kualitatif.
1 Pasal 13 Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara 2 Pasal 27 Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 44~59

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Pasal 13 KK yang Berkaitan dengan Kewajiban Pajak PT Newmont Nusa Tenggara
Salah satu kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu membayar pajak kepada negara.  Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3 Di dalam Pasal 13 Kontrak Karya telah ditentukan sebelas kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Negara, namun dalam kajian ini, hanya disajikan tujuh macam kewajiban, yang meliputi: (1) iuran tetap, (2) iuran eksploitasi/produksi  (royalty) untuk mineral yang diproduksi perusahaan, (3) pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan atau yang diperoleh perusahaan, (4), pajak penghasilan perorangan, (5) PPh badan, (6) PPh atas Bunga, Deviden dan Royalty - PPh 26,  dan (7) pajak bumi dan bangunan (PBB). Ketujuh hal itu, disajikan berikut ini.

## 1. Uran Tetap untuk Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan
Salah satu hak negara terhadap pengelolaan sumber daya alam, yaitu menerima iuran tetap ( land-rent ). Istilah iuran tetap berasal dari bahasa Inggris, land rent , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan vaste vergoedingen . Iuran tetap ( land-rent ) diatur di dalam Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Iuran tetap ( land-rent ) adalah:
“Iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja”. 4
Konsep iuran tetap dalam definisi ini, ditujukan pada kewajiban perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di dalam bidang pertambangan umum. Pertam- bangan umum, meliputi perusahaan yang mengelola emas, tembaga, perak, nikel, dan lainnya. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bagian yang diterima oleh masing-masing pemerintah terhadap kewajiban iuran tetap yang disetorkan oleh perusahaan tambang. Pembagian itu, meliputi:
1.  Pemerintah Pusat mendapat bagian 20% (dua puluh persen); dan
2.  Pemerintah Daerah, bagiannya 80% (delapan puluh persen). 5
Dari pembagian 80% untuk  Pemerintah Daerah, maka akan dibagi menjadi:

## 1. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
3   Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
4   Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
5    Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil. 6
Salah satu perusahaan tambang yang telah menyetorkan iuran tetapnya kepada negara, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara telah menyetorkan iuran tetapnya, sejak tahun 1977 sampai dengan 2013. Namun, jumlah iuran tetap yang disajikan berikut ini, yaitu iuran tetap yang telah disetorkan dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2012, hal ini dapat dilihat  dalam tabel berikut ini.
TABEL 1  Iuran Tetap No. Iuran Tetap Jumlah Persentase 1. 1977-2001 7.001.198.500 18 2. 2002 3.083.820.000 8 3. 2003 2.602.800.000 7 4. 2004 2.602.800.000 7 5. 2005 2.612.831.670 7 6. 2006 4.546.270.440 12 7. 2007 2.363.580.000 6 8. 2008 2.363.580.000 6 9. 2009 2.626.200.000 7 10. 2010 3.807.990.000 10 11. 2011 2.363.580.000 6 12. 2012 2.363.580.000 6 Total 38.338.230.610 100

## Sumber Data: PT Newmont Nusa Tenggara
Jumlah iuran tetap yang telah disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Negara, sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012, sebesar Rp38.338.230.610. Iuran tetap yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Negara, yaitu setoran pada tahun 1997-2001, dengan jumlah  Rp7.001.198.500 (18%). Setoran sebanyak itu, merupakan setoran yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara selama 5 tahun. Sementara itu, iuran tetap yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Negara setiap tahunnya, yaitu  setoran yang dilakukan pada tahun 2010, dengan jumlah setoran Rp3.807.990.000. Faktor penyebab besarnya setoran itu, yaitu karena luas tanah yang digunakan cukup luas. Sementara itu, setoran yang paling kecil, yaitu setoran pada tahun 2002-2003, dengan jumlah Rp2.602.800.000.
Iuran tetap itu, disetorkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Negara, melalui Rekening Menteri Keuangan. Setelah itu, iuran tetap yang disetorkan tersebut,  diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bagian Pemerintah Pusat sebesar 20%, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 16%, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 64%. Pemerintah Pusat telah menerima iuran, dari sejak tahun 1997 sampai dengan 2012, sebesar Rp766.764.612.200. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara telah menerima iuran tetap sebesar Rp613.411.689.800, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menerima sebesar Rp245.364.675.900.
6    Pasal 17 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

## 46~59

## 2.  Iuran Eksploitasi/Produksi (Royalty) Untuk Mineral Yang Diproduksi

## Perusahaan
Iuran eksploitasi (royalti) merupakan “Iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (royalti) satu atau lebih bahan galian”. 7 Penerimaan negara dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi ( Royalti ) telah ditentukan dalam Pasal 14 dan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan negara dari royalty dibagi antara (1) Pemerintah Pusat, dan (2) Pemerintah Daerah.
Bagian yang diterima oleh Pemerintah Pusat dari royalty pertambangan umum, yaitu sebesar 20% dari total penyetoran kewajibannya. Sedangkan bagian yang diterima oleh Pemerintah Daerah  sebesar 80%. Dari pembagian 80% yang diterima oleh Pemerintah Daerah, dibagi dengan rincian:
a.  Pemerintah Provinsi mendapat bagian sebesar 16% (enam belas persen);
b.  Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen); dan
c.  Pemerintah Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan mendapat bagian sebesar 32% (tiga puluh dua persen). 8
Bagian yang diterima setiap Pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan mendapat  porsi yang sama besar di antara pemerintah kabupa- ten/kota tersebut. Royalti yang telah disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 2  Iuran Eksploitasi No. Iuran Eksploitasi Jumlah (Rp) Persentase 1. 1977-2001 301.816.219.060 14 2. 2002 164.222.670.090 7 3. 2003 164.991.332.790 7 4. 2004 210.016.149.570 10 5. 2005 188.809.461.720 9 6. 2006 178.038.782.280 8 7. 2007 160.788.791.160 7 8. 2008 114.112.008.350 5 9. 2009 238.558.157.650 11 10. 2010 265.962.478.230 12 11. 2011 168.486.894.119 8 12. 2012 54.124.166.752 2 Total 2.209.927.111.771 100 Sumber Data: PT Newmont Nusa Tenggara
7   Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pe- merintah Dan Pemerintahan Daerah 8   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah
Royalty yang telah disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012, sebesar Rp2.209.927.111.771. Royalty yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setora pada tahun 1977-2001 sebesar Rp301.816.219.060. Namun, apabila dilihat dari penyetoran setiap tahunnya, maka setoran  paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran pada tahun 2010. Jumlah setoran itu,  Rp265.962.478.230. Sementara itu, jumlah setoran yang paling sedikit, yaitu setoran pada tahun 2012, dengan jumlah Rp54.124.166.752. Faktor penyebab rendahnya jumlah setoran royalty pada tahun 2012 adalah sedikitnya konsentrat, yang berupa emas, perak, dan tembaga yang dijual oleh PT Newmont Nusa Tenggara.
Pemerintah Pusat telah menerima royalty, dari sejak tahun 1997 sampai dengan 2012, sebesar Rp441.954.422.200. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara telah menerima iuran tetap sebesar Rp353.588.337.880, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menerima sebesar Rp707.176.675.770, sedangkan kabupaten/kota yang berada di Nusa Tenggara Barat berjumlah 9 kabupaten/kota. Bagian yang diterimanya, yaitu 32% dari total penerimaan. Bagian yang diterima semua kab/kota, yaitu Rp 707.176.675.770. Apabila hal itu, dibagi sama besarnya setiap kabupaten/kota, maka masing-masing kabupaten/kota telah menerima sebesar Rp78.575.186.197.

## 3.  Pajak Penghasilan atas Segala Jenis Keuntungan atau yang Diperoleh

## Perusahaan
Pajak penghasilan atas segala keuntungan merupakan pajak yang disetor oleh perusahaan kepada negara atas keuntungan atau kelebihan yang diperoleh perusahaan. Pajak penghasilan atas keuntungan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 15, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (1) huruf d, berbunyi:
“Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keun-tungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan har- ta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi”.
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, berbunyi: “Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan Norma Peng- hitungan Khusus guna menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 16”.
Dalam ketentuan ini, diperintahkan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan netto wajib pajak. PT Newmont Nusa Tenggara telah menyetorkan kepada Pemerintah Indonesia, berupa pajak penghasilan dari tahun 1977 sampai dengan saat ini (2013). Namun, data yang
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,
48~59
disajikan dalam tabel berikut ini, yaitu data dari tahun 1997-2001 sampai dengan tahun 2012.
TABEL 3 Pajak Penghasilan  Atas Jenis Keuntungan No. Pajak Penghasilan Jumlah (Rp) Persentase 1. 1977-2001 281.337.193.360 21 2. 2002 24.101.507.577 2 3. 2003 22.343.459.886 2 4. 2004 36.366.354.010 3 5. 2005 66.765.174.425 5 6. 2006 56.770.695.916 4 7. 2007 89.401.847.560 7 8. 2008 91.945.951.174 7 9. 2009 22.824.154.643 2 10. 2010 342.331.646.803 25 11. 2011 270.317.822.578 20 12. 2012 45.623.083.373 3 Total 1.350.128.891.305 100

## Sumber Data: Data Sekunder Diolah
Berdasarkan data di muka, maka jumlah pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan yang diperoleh PT Newmont Nusa Tenggara yang telah disetor ke Pemerintah Indonesia, yaitu sebesar Rp1.350.128.891.305. Pajak keuntungan yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu pajak yang disetor pada tahun 1997-2001. Besarnya setoran ini, merupakan penyetoran selama 5 tahun. Namun, apabila dikaji dari aspek penyetoran setiap tahunnya, maka setoran yang paling besar, yaitu setoran pada tahun 2010. Jumlah pajak penghasilan atas keuntungan yang disetor pada tahun 2010, yaitu sebesar Rp342.331.646.803. Ini berarti bahwa pada tahun 2010, keuntungan PT Newmont Nusa Tenggara dalam penjualan konsentrat, berupa emas, tembaga dan perak sangat besar. Sementara itu, pajak penghasilan atas keuntungan yang paling sedikit disetorkan PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran pada tahun 2003, dengan jumlah setoran sebesar Rp22.343.459.886.

## 4.  Pajak Penghasilan Perorangan (PPh Pasal  21, Pasal 26)
Pajak penghasilan perorangan merupakan pajak yang dibebankan oleh Negara terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh individu. Yang menjadi subjek pajak ini adalah perorangan. Objeknya, yaitu penghasilan yang diterima. sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Sementara itu, di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 21  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan ditentukan subjek-subjek yang wajib melakukan pemotongan terhadap pajak penghasilan perorangan. Subjek itu, meliputi:
1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3.  dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan  pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
4.  badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5.  penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
Pajak penghasilan yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp2.046.153.444.897, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## TABEL 4  Pajak Penghasilan  Perorangan
No. Pajak Penghasilan Jumlah (Rp) Persentase 1. 1997-2001 309.970.888.063 15 2. 2002 93.166.554.730 5 3. 2003 83.987.538.186 4 4. 2004 94.806.646.016 5 5. 2005 126.483.032.914 6 6. 2006 227.122.151.226 11 7. 2007 170.419.702.355 8 8. 2008 168.213.918.925 8 9. 2009 185.855.875.242 9 10. 2010 177.304.071.176 8 11. 2011 224.230.957.115 11 12. 2012 279.398.754.965 13 Total 2.046.153.444.897 100

## Sumber Data: Data Sekunder Diolah
Berdasarkan data di atas, maka jumlah pajak penghasilan yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu pajak yang disetor pada tahun 1997- 2001, yaitu sebesar Rp309.970.888.063. Faktor penyebab besarnya jumlah setoran pada tahun 1997-2001 adalah karena gabugan penyetoran dari 1997-2001. Ini berarti bahwa PT Newmont Nusa Tenggara menyetor selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1997, 1998, 2000, dan 2001. Apabila dikaji dari aspek penyetoran setiap tahun yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah, maka setoran pajak penghasilan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 50~59
perorangan yang paling besar, yaitu pajak yang disetor pada tahun 2012, dengan total penyetoran Rp279.398.754.965. Faktor penyebab besarnya setoran pada tahun ini adalah karena adanya kenaikan gaji karyawannya dan adanya beberapa karyawan yang meminta atau diminta untuk pensiun dini. Sedangkan setoran yang paling kecil yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran pada tahun 2003, dengan jumlah setoran Rp83.987.538.186.

## 5. Pajak Penghasilan Badan  PPh22 dan PPh25
Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dibebankan kepada badan, apakah itu, badan usaha atau badan hukum atas penghasilan yang diterima badan tersebut. PPh badan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 22 berbunyi:
(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran untuk barang dan jasa dari Belanja Negara.
(2) Dasar pemungutan dan besarnya pungutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan, bahwa jumlah pungutan itu diperkirakan mendekati jumlah pajak yang terhutang atas penghasilan dari kegiatan usaha yang bersangkutan.
Di dalam ketentuan ini, tidak disebutkan secara rinci badan-badan yang dikenakan wajib pajak. Namun, dalam ketentuan ini diminta kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan badan-badan yang dibebani kewajiban pajak. Salah satu badan yang telah menyetorkan pajak penghasilan badan PPh 22, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara. Jumlah  yang telah disetorkannya,  disajikan dalam tabel berikut.
TABEL 5  Pajak Penghasilan  Badan  PPh 22 No. Pajak Penghasilan Badan Jumlah (Rp) Persentase 1. 1977-2001 20.270.521.150 4 2. 2002 9.486.095.218 2 3. 2003 13.271.023.084 3 4. 2004 10.865.925.684 2 5. 2005 46.632.956.281 9 6. 2006 99.553.061.984 19 7. 2007 52.805.962.502 10 8. 2008 59.043.694.720 11 9. 2009 56.499.505.169 10 10. 2010 41.216.377.098 8 11. 2011 74.647.063.177 14 12. 2012 58.643.012.183 11 Total 533.449.103.032 100 Sumber Data: Data Sekunder Diolah
Berdasarkan data ini, maka jumlah pajak penghasilan badan PPh 22 yang telah disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, yaitu sebesar Rp533.449.103.032. Pajak penghasilan badan PPh 22 yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, yaitu pajak yang disetor pada tahun 2006, dengan jumlah Rp99.553.061.984, sedangkan pajak penghasilan badan yang paling sedikit disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, yaitu pada tahun 2002, dengan jumlah setoran sebesar Rp9.486.095.218. Rendahnya jumlah setoran pada tahun 2002 adalah disebabkan karena rendahnya jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan hasil penjualan konsentrat.
Di samping itu, kewajiban lain dari badan hukum, yaitu menyetorkan PPh Badan 25. PPh Badan 25 diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal  25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
PT Newmont Nusa Tenggara sebagai salah satu badan hukum yang tunduk pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan telah melaksanakan kewajibannya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012. Jumlah setorannya, disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 6  Pajak Penghasilan  Badan  PPh 25 No. Badan Penghasilan Badan PPh 25 Jumlah (Rp) Persentase 1. 2005 374.061.651.073 2 2. 2006 1.206.910.640.339 6 3. 2007 1.582.052.988.694 7 4. 2008 3.570.401.940.299 16 5. 2009 3.298.330.906.950 15 6. 2010 4.658.453.679.719 21 7. 2011 6.179.175.750.468 28 8. 2012 906.262.025.862 4 Total 21.775.649.583.404 100

## Sumber Data: Data Sekunder Diolah
PT Newmont Nusa Tenggara, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, telah menyetorkan ke kas negara PPh25   sebesar Rp 21.775.649.583.404. Setoran PPh 25 yang paling banyak yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran pada tahun 2011. Jumlah setoran pada tahun ini, yaitu Rp6.179.175.750.468, sementara itu, setoran yang paling sedikit, yaitu setoran pada tahun 2005, dengan jumlah Rp374.061.651.073.

## 52~59
Yang menjadi penyebab besarnya setoran PT Newmont Nusa Tenggara terhadap PPh25, yaitu karena besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun 2010, dan setorannya baru dilakukan pada tahun 2011.

## 6. PPh atas Bunga, Deviden dan Royalty - PPh 26
PPh atas Bunga, deviden dan royalty telah ditentukan dalam Pasal 26 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah ditentukan delapan jenis PPh yang dibebankan kepada wajib pajak. Dari kedelapan jenis kewajiban itu, maka jenis PPh yang telah disetorkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada negara meliputi: (1) bunga, (2)  deviden, dan (3) royalty. Jumlah PPh atas bunga, deviden, dan royalty yang telah disetorkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara, disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 7 PPh atas Bunga, Deviden dan Royalty No. PPh atas Bunga, Deviden dan Royalty Jumlah (Rp) Persentase 1. 1997-2001 214.758.679.851 15 2. 2002 28.184.022.395 2 3. 2003 22.354.322.589 1 4. 2004 63.828.216.230 4 5. 2005 132.247.793.787 9 6. 2006 44.091.337.394 3 7. 2007 179.915.750.952 12 8. 2008 155.347.386.940 11 8 2009 29.452.756.048 2 9 2010 318.043.078.968 22 10 2011 235.993.009.124 17 11. 2012 3.621.252.826 0,25 Total 1.427.837.607.104 100

## Sumber Data: Data Sekunder Diolah
Total PPh atas  bunga, deviden dan royalty yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, sejak 1997 sampai dengan 2012 berjumlah Rp1.427.837.607.104. Setoran PPh bunga, deviden dan royalty yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran yang dilakukan pada tahun 2010, dengan jumlah setoran Rp318.043.078.968 (22%), sedangkan setoran yang paling kecil, yaitu setoran pada tahun 2012, dengan jumlah setoran Rp3.621.252.826 (0,25).
Penyetoran PPh atas bunga, deviden dan royalty tergantung pada penghasilan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar penghasilan perusahaan, maka semakin besar pula setoran PPh atas bunga, deviden dan royalty, namun semakin kecil penghasilan perusahaan, maka semakin kecil pula PPh atas bunga, deviden dan royaltynya.

## 7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Secara konseptual, Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah:
“Pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. 9
Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan/PBB adalah (1) bumi,  dan (2) bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 10
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 11 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan/PBB adalah (1) orang pribadi,  atau badan. 12 Jumlah PBB yang telah disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada negara, disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 8 Pajak Bumi dan Bangunan
No. Pajak Bumi dan Bangu- nan Jumlah (Rp) Persentase 1. 1997-2001 13.222.575.884 7 2. 2002 10.885.778.513 6 3. 2003 9.308.333.846 5 4. 2004 11.286.588.031 6 5. 2005 15.793.755.255 9 6. 2006 2.663.052.558 1 7. 2007 13.192.934.220 7 8. 2008 19.103.915.093 11 8 2009 17.432.960.683 10 9 2010 21.789.600.435 12 10 2011 27.002.626.986 15 11. 2012 19.263.992.958 11 Total 180.946.114.462 100 Sumber Data: Data Sekunder Diolah
9  Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 10 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 11   Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 12  Pasal 4 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 54~59
PT Newmont Nusa Tenggara sebagai salah satu badan hukum privat telah menyetorkan PBBnya, sejak 1997 sampai dengan saat ini. Namun, data yang ditampilkan di atas, yaitu data penyetoran PBB dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jumlah setoran yang disampaikan oleh PT Newmont Nusa Tenggara dari tahun 1997-2012, yaitu sebesar  Rp180.946.114.462. PBB yang terbesar yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu setoran pada tahun 2011, dengan jumlah setoran Rp27.002.626.986 (15%), sedangkan setoran PBB yang paling kecil, yaitu setoran pada tahun 2006, dengan jumlah setoran Rp2.663.052.558 (1%).

## B.  Faktor Penyebab tidak Efektipnya Pelaksanaan  Pasal 13 Kontrak Karya

## PT Newmont Nusa Teggara
Apabila dijumlahkan keseluruhan dari kewajiban pajak yang disajikan di atas, maka PT Newmont Nusa Tenggara telah menyetorkan kewajiban pajaknya sebesar Rp29.562.430.086.585. Namun, berdasarkan data yang disampaikan oleh PT Newmont Nusa Tenggara, dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012, maka kewajiban pajak yang disetornya kepada Pemerintah Indonesia, yaitu berjumlah Rp Rp31.350.362.855.316, hal ini disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 14 Kewajiban Pajak PT Newmont Nusa Tenggara 1997-2012
No. Tahun Jumlah (Rp) Persentase 1. 1997-2001 2.371.108.092.842 8 2. 2002 475.034.313.905 2 3. 2003 428.107.664.041 1 4. 2004 494.646.103.982 2 5. 2005 1.010.176.387.605 3 6. 2006 1.348.663.076.319 4 7. 2007 2.297.683.992.802 7 8. 2008 4.215.347.831.042 13 9. 2009 3.899.400.069.559 12 10. 2010 5.890.619.623.125 19 11. 2011 7.405.157.433.890 24 12. 2012 1.514.418.266.204 5 Jumlah 31.350.362.855.316 100

## Sumber Data: Data Sekunder Diolah
Berdasarkan data di muka, maka PT Newmont Nusa Tenggara telah menyetorkan kewajiban pajaknya, yang dimulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jumlah kewajiban pajak yang telah disetornya sebanyak Rp31.350.362.855.316. Apabila dikaji dari tingkat kecenderungan kenaikannya, maka penyetoran kewajiban pajak oleh PT Newmont Nusa Tenggara mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Kewajiban pajak yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu kewajiban yang telah dilakukan pada tahun 2011, dengan jumlah Rp7.405.157.433.890 (24%). Martiono mengemukakan bahwa faktor penyebab besarnya kewajiban pajak,
yang disetor pada tahun 2011 ini, adalah karena  adanya peningkatan pembayaran PPh Badan Tahun Pajak 2010 yang dibayarkan di tahun 2011 pada saat penyampaian SPT. 13 Sementara itu, jumlah setoran pajak yang paling sedikit yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, yaitu setoran yang dilakukan pada tahun 2012, dengan jumlah setoran Rp1.514.418.266.204 (5%). Apabila dibandingkan dengan setoran pada tahun 2011, maka penyetoran pada tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat significan, yaitu sekitar Rp5.890.739.167.686. Seharusnya pada tahun 2012, setoran PT Newmont Nusa Tenggara mengalami peningkatan yang melebihi penyetoran pada tahun 2011,  namun dalam realitasnya, setoran  PT Newmont Nusa Tenggara mengalami penurunan yang sangat signifikan.
Yang menjadi pertanyaan kini, apa yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah setoran yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia?
Pandangan responden tentang faktor penyebab rendahnya setoran PT Newmont Nusa Tenggara, disajikan berikut ini. Rakhmad Makasau mengemukakan bahwa:
“Dibandingkan dengan pembayaran pajak, non-pajak dan royalti triwulan II/2011 yai- tu sebesar Rp3,2 triliun,  terjadi  penurunan sebesar Rp2,6 triliun pada triwulan II/2012. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya pembayaran Pajak Penghasilan Badan (PPh 25) seiring dengan berkurangnya pendapatan perusahaan di tahun 2012 diband- ingkan dengan tahun 2011. Menurut Rachmat  tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi tahun yang sangat menantang bagi PTNNT di mana pengolahan hanya memporoses bijih stockpile dan penambangan batu buangan, PTNNT akan kembali menambang bi- jih (ore) di tahun 2014.” 14
Apabila diperhatikan pandangan ini, maka yang menjadi penyebab berkurangnya setoran PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu karena berkurangnya pendapatan perusahaan. Sementara itu, Muhammd Husni juga menyajikan pandangannya tentang berkurannya setoran PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia. Ia mengemukakan bahwa:
“Tahun 2012, volume logam yang diekspor PT Newmont Nusa Tenggara  berkurang dibanding tahun sebelumnya. Diketahui, nilai penjualan konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara dipengaruhi volume konsentrat, kadar logam, harga jual logam di pasar inter- nasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ada tiga jenis logam yang diperhitungkan dalam nilai penjualan konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu tembaga, emas dan perak. Dirincikannya, tahun 2011 ekspor konsentrat tembaga 140 ribu ton, tahun 2012 turun hanya 77 ribu ton lebih. Begitu juga untuk emas turun dari 11 ribu kilogram lebih menjadi 2 ribu kilogram lebih ditahun 2012. Perak turun dari 37 ribu kilogram lebih  pada tahun 2011 menjadi 11 ribu kilogram lebih ditahun 2012. Akibat pendapatan dari operasional PT Newmont Nusa Tenggara menurun, pen- erimaan negara juga anjlok. Selanjutnya, Husni mengemukakan bahwa PT Newmont Nusa Tenggara  saat ini tengah fokus untuk menambang lebih dalam lagi, khususnya di kawasan Batu Hijau. Agar bisa menambang lebih dalam, PT Newmont Nusa Teng-
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 56~59
gara   melakukan pelandaian dinding lubang sehingga mencapai high grade yang kand- ungan logamnya lebih tinggi. Akibatnya, sepanjang tahun 2012, perusahaan tambang ini hanya mengolah stok file dengan kualitas low hingga medium grade dengan kandun- gan logam lebih sedikit yang dimilikinya. Sesuai rencana PT Newmont Nusa Tenggara, perusahaan ini akan melakukan penambangan ke fase lima dari target tujuh fase yang akan mereka jangkau. Di fase itu, kualitas logamnya termasuk high grade. Seharusnya ditambang tahun kemarin, tapi kondisi tebing lubangnya belum memungkinkan. Kha- watirnya masih akan longsor sehingga menghambat Newmont mencapai high grade. Ia memprediksi, di tahun ini kondisinya tidak jauh berbeda, bahkan akan lebih menurun. Diperkirakan baru pada 2014, PT Newmont Nusa Tenggara bisa kembali mendongkrak nilai ekspor logamnya. Dengan catatan, operasi PT Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau bisa mengambil logam di sisa fase lima dan enam. Ditambahkannya, hingga tahun 2012, PT Newmont Nusa Tenggara  telah melaksanakan kewajiban keuangan- nya sebesar Rp 29,7 triliun lebih. Rinciannya, kas Negara sebesar Rp 29,3 triliun lebih dan ke kas daerah sebesar Rp 378 miliar lebih. Faktor paling dominan mempengaruhi fluktuasi kewajiban keuangan PT Newmont Nusa Tenggara adalah PPh pasal 25 (PPh badan) yang nilainya mencakup lebih dari 72 persen dari total kewajiban keuangan PT Newmont Nusa Tenggara tahun 1998/2000-2012. Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang bersumber dari royalty dan iuran tetap (landrent), selama tahun 1999/2000-2012, setoran ke kas Negara dari royalty sebesar Rp2 triliun lebih. Iuran tetap sebesar Rp 33 miliar lebih. Dari jumlah itu, 80 persen menjadi bagian daerah. Atau dari royalty sebesar Rp 1,7 triliun lebih dan iuran tetap Rp 26 miliar lebih”. 15
Apabila diperhatikan pandangan ini, maka menjadi penyebab berkurangnya penyetoran PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2012, yaitu karena:
1.  berkurang jumlah emas, tembaga, dan perak yang dieskport ke luar negeri; dan 2.  rendahnya kualitas emas, tembaga dan perak yang dieksport.
Sementara itu, dari hasil pengamatan, menunjukkan bahwa penyebab rendahnya penyetoran PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, karena adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral, yang mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, tentu harus membangun infrastrukturnya, yaitu smelter. Biaya untuk membangun hal itu, cukup besar. Sedangkan perusahaan sendiri belum mampu membangun infrastruktur tersebut.   Dengan adanya kewajiban itu, PT Newmont Nusa Tenggara tidak fokus untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Namun, yang dilakukannya, yaitu melakukan lobi-lobi terhadap Pemerintah supaya aturan itu tidak diberlakukan terhadap mereka.
Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa faktor penyebab rendahnya penyetoran pajak PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 adalah karena:
1.  berkurangnya pendapatan perusahaan;
2.  berkurang jumlah emas, tembaga, dan perak yang dieskport ke luar negeri;
3.  rendahnya kualitas emas, tembaga dan perak yang dieksport; dan
4. adanya hambatan dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1. PT Newmont Nusa Tenggara telah melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Kontrak Karya. Kewajiban itu, meliputi iuran tetap,  iuran eksploitasi/produksi  (royalty) untuk mineral yang diproduksi perusahaan, pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan atau yang diperoleh perusahaan, pajak penghasilan perorangan, PPh badan, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lainnya. Jumlah kewajiban pajak yang telah disetorkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp31.350.362.855.316. Kewajiban itu, telah dilakukan sejak 1997 sampai dengan tahun 2012.
2.  Faktor penyebab rendahnya penyetoran PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 adalah karena (1) berkurangnya pendapatan perusahaan, (2) berkurang jumlah emas, tembaga, dan perak yang dieskport ke luar negeri, (3) rendahnya kualitas emas, tembaga dan perak yang dieksport,  dan (4) adanya hambatan dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral. Sementara itu, yang menjadi penyebab berkuranyanya jumlah penerima beasiswa PT Newmont Nusa Tenggara pada tahun 2013/2014 adalah karena adanya upaya untuk meningkatkan kualitas penerima beasiswa dan adanya kenaikan nilai beasiswa.

## B.  Saran
1. Diharapkan kepada PT Newmont Nusa Tenggara agar dapat melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 58~59
2. Diminta kepada Pemerintah Pusat agar dapat dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang menghambat kegiatan eksport  bahan tambang.
3. Diharapkan kepada DPR RI agar dapat melakukan penyempurnaan terhadap undang- undang perpajakan dan perimbangan keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah karena di dalam kedua undang-undang tidak mengatur pembagian antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan hukum, sehingga Pemerintah Daerah dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
LomboKita, “Produksi PT NNT Merosot Drastis”, 2012
Media PT NNT, PTNNT Setor Ke Negara Rp689 Miliar Pada Triwulan II/2012
Moleong, Lexy  J,  1989. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosada Karya.
Jumardin, 2013. “Perubahan Kontrak Karya Menjadi Ijin Usaha Pertambangan dan Implikasi Yuridisnya terhadap Penerimaan Negara”, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
Salim HS., dkk.,  2005.  “Kajian Sosio-Yuridis terhadap  Status Hukum Kawasan Hutan
Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa”. Kerjasama antara PT NNT dengan Pusat  Kebijakan Publik dan Percepatan Otonomi Daerah  (PKD-Proda) Nusa Tenggara Barat.
Salim HS dan Idrus Abdullah, 2009. “Pola Penyelesaian Sengketa Tambang  (Studi kasus terhadap sengketa antara masyarakat etnis Samawa dengan PT NNT)”. Lembaga Penelitian  Universitas Mataram. Mataram.
Salim HS., 2010. Hukum Pertambangan di Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo.
Salim HS., 2010. Hukum Divestasi di Indonesia . Jakarta: Erlangga.
Salim HS, 2012. “Penyelesaian Sengketa Tanah di Wilayah Kontrak Karya PT Newmont
Nusa Tenggara (Studi kasus terhadap sengketa antara masyarakat Desa   Labangkar dan Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa  PT Newmont Nusa Tenggara)”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
Tribunnews.Com, Jakarta, tanggal 23 Februari 2012.

## Peraturan Perundang-undangan
The Philippine Mining Act of 1995.
Mining Law 1872.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang UU  Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Per- tambangan Mineral dan Batubara.
Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara.