## TUHA PEUT PEREMPUAN :  PELUANG DAN  DIFERENSIASI SOSIAL PEMBANGUNAN GAMPONG DI ACEH
Mahmuddin
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh mahmuddin_spd@yahoo.co.id

## Abstract
By  marking Qanun  no.5  2003  regarding “gampong/village  governance  and  has been  emphasized  by  UUPA  no.11  2006  regarding  Aceh  Local  Government  is indicating  new  eras  in  “Social  Identity  of  the  Shadow  Society”  which  had  by forgotten  during  conflict  eras  in  the  region.  The gampong governances  that  are consist  of; Tuha  Peut,  geuchik and Teungku  Imum which  Tuha  Peut  is  the consulting institution  to support the Keuchiek were selected from the intellectual, schollars and youth and the women element personalities.  The representativeness of women in Tuha Peut of the Gampong is turned to be a basic argument from the Act (No.5 year 2003) that previously had not been included in the structure of the gampong.  The interference and the representativeness of women in the Gampong structural  leader  still  considers  as  in  the  weak  point.  Women  are  not  yet completely  active  in  the  Tuha  Peut  Leader  institution  structure  of  the  gampong. Currently  the  culture  of  patriarchy  that  was  noticed  women  as  a  second  class citizen of the society and additionally the thought that is considering women as an inability actors in gampong development and being interfere in conflict solving of the  Gampong  is  a  basic  problem  in  women  reposition  in  gampong  institutional structure .
Keywords: Tuha Peut, Woman, Gampong Development, Social Differentiation

## Abstrak
Dicetuskannya Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dan diperkuat lagi dengan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menandakan  babakan  baru  identitas  sosial  masyarakat  bayang  sempat  terabaikan masa  konflik berlangsung. Pemerintahan gampong yang di dalamnya terdiri tuha peut,  mempunyai  otoritas  dalam  kebijakan  dan  arah  pembangunan  gampong. Tuha  peut adalah  lembaga  penasehat  keuchik  yang  terdiri  dari  unsur  cerdik pandai,  ulama,  pemuda  dan  unsur  perempuan.  Keterwakilan  perempuan  dalam unsur tuha peut gampong menjadi argumen mendasar dari Qanun Nomor 5 Tahun 2003  yang  sebelumnya  belum  dilibatkan  dalam  struktur  gampong.  Keterlibatan dan    keterwakilan  perempuan  dalam  struktur tuha  peut gampong  masih  cukup lemah.    Perempuan  belum  sepenuhnya  berperan  aktif  dalam  struktur tuha  peut gampong.  Budaya  parthiarkhi,  perempuan  sebagai second  class ,    dan  masih  ada anggapan  bahwa  perempuan  tidak  mampu  menjadi  aktor  dalam  pembangunan gampong  dan  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  adalah  persoalan  mendasar dari reposisi perempuan di kelembagaan gampong saat ini.
Kata  Kunci  :    Tuha  Peut  Perempuan,  Pembangunan  Gampong,  Diferensiasi Sosial

## Mahmuddin

## A. Pendahuluan
Gampong dalam  masyarakat  Aceh 1 merupakan  kesatuan  wilayah  adat  yang terdiri  dari  beberapa jurong atau  dusun. Jurong atau  dusun  merupakan  sebutan untuk  bagian-bagian gampong yang  satu  dengan  lainnya  dipisahkan  oleh  sebuah jurong atau  dusun.    Dalam  artian  fisik, gampong merupakan  wilayah  yang digunakan  untuk  tempat  hunian,  kegiatan  pertanian,  tanah  terbuka  dan  hutan. Sedangkan dalam bahasa hukum, gampong merupakan kesatuan hukum adat yang bersifat teritorial. Artinya, wujud legalitas gampong memuat nilai-nilai adat yang mengikat sebuah wilayah secara komunal (Syarif, 2005:1-5; Gayatri, 2008).
Sebagai  sebuah  institusi  adat,  penyelenggaraan  pemerintahan gampong mengenal apa yang disebut dengan tiga pilar  yang di dalamnya melibatkan unsur- unsur  pemerintahan,  unsur  agama  serta  unsur  perwakilan  masyarakat. Unsur pemerintahan diwakili oleh keuchik , unsur agama diwakili oleh teungku meunasah dan unsur perwakilan diwakili oleh ureng tuha ( tuha peut ). Keuchik dan teungku meunasah dalam  konsep  birokrasi  modern  mungkin  bisa    disebut  sebagai semacam  eksekutif  (penyelenggara  pemerintahan gampong) .  Sedangkan ureng tuha merupakan badan perwakilan dari unsur masyarakat yang berfungsi strategis sebagai  badan  musyawarah  untuk  mendampingi keuchik dalam  menetapkan  dan melaksanakan  kebijakan gampong .  Disebut  sebagai  sebuah gampong apabila  di dalamnya  terdapat antara lain meunasah sebagai sarana tempat ibadah dan wadah kegiatan kemasyarakatan. Hal ini menandai bagaimana  nilai-nilai adat dan agama kemudian menjadi bagian integral dari keharmonisan sosial gampong.
Kelembagaan tuha  peut adalah  sebuah  lembaga  yang  di  Aceh  merupakan dewan  empat  yang  anggota-anggotanya,  baik  masing-masing  maupun  bersama- sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan  yang  mendampingi  seorang  uleebalang  dalam  sejarahnya  dalam
1 Aceh  sebagai  sebuah  entitas  etnis  dan  wilayah  tertentu,  terdiri  atas  berbagai  sub-etnis antara  lain,  Aceh,  Alas,  Aneuk    Jamee,  Gayo,  Kluet,  Simeulu,  Singkil,  Julu,  Haloban,    Sigulai, Batak  Pakpak  dan  Taming.    Dari  ragam  bahasa  yang  digunakan  masyarakat  selain  bahasa  Aceh, terdapat  pula    bahasa  Gayo,  bahasa  Tamiang,  bahasa  Alas,  bahasa  Jamee,  bahasa  Kluet,  bahasa Singkil, bahasa Defayan dan bahasa Sigulai. Baca, antara lain:  Darwis A. Sulaiman, Aceh Bumi Iskandar Muda , Banda Aceh.
pelaksanaan  tugas  sehari-hari.  Sistem  ini  cocok  sekali  dalam  susunan pemerintahan demokratis orang Aceh, karena sangat gemar dengan “bermupakat”, terutama  dalam  hal  ” Peujroh  Nanggroe /aspek  hukum  adat”     (Badruzzaman, Karena  sifat  inilah,    lembaga tuha  peut mempunyai  modal  sosial  yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Posisi  gampong  yang  semakin  deskruktif  dari  sejak    orde  baru    hingga konflik  yang  berkepanjangan  menempatkan  gampong  sebagai  arena  konfklik nyata dari berbagai pihak baik dalam tataran perbedaan ideologi maupun politik. Sebagai  institusi  penting  di  tingkat  lokal  pemerintahan  gampong  saat  ini    tidak saja  menghadapi  fakta  ketidakberdayaan  secara  organisasional,  konseptual, bahkan finansial dalam menggerakkan dinamika kehidupan pembangunan, namun juga  sebagaimana  ditegaskan  Dharmawan  (2006) 2 posisi  gampong  menghadapi masalah sosiol-psikologikal distrust-syndrome yang sangat parah. Kecurigaan ini berkerja  akibat  adanya  tarik  menarik  beragam  kekuatan  politik  di  tingkat grass root pada masa konflik berlangsung.
Pada  titik  ini  kemudian  berbagai  persoalan  yang  ada  di  gampong,  adalah bentuk  penjawatahan  dari  proses  historis  gampong  sebagai  lokalitas  masyarakat Aceh  yang  berbasis  nilai  komunal  di  dalamnya  yang  kemudian  secara  perlahan tergantikan  oleh    individualitas  material  sebagai  disebutkan  Mark,  untuk menggambarkan  keterasingan  masyarakat  dari    kearifan  lokal  yang  telah  ada sebelumnya.  Pemerintahan  gampong  mengalami  stagnasi goverment untuk menggerakkan  dinamika  lokalitas  masyarakat  gampong  yang  semakin  berubah. Pada satu sisi gampong sebagai local instututions , namun  di sisi yang lain harus menjalankan mekanisme birokrasi dari bentuk  otoritas supra desa. 3
Realita  sosial  yang  muncul  dimana  keterwakilan  perempuan  dalam    dalam perangkat  gampong  semakin  melemah,  terutama  di  anggota  tuha  peut.  Padahal bila membuka kembali lembaran Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, posisi perempuan dalam struktur tuha peut gampong menduduki peran
2 A.  H.  Dharmawan, Pembaharuan  Tata  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Lokalitas  dan Kemitraan ,  PSP3  IPB  Bogor,  2006;  lihat  juga,  A.  Rozaki,  dkk, Memperkuat  Kapasitas  Desa dalam Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa , IRE, Yogyakarta, 2005
3 Lihat, Sutoro Eko, Transformasi Ekonomi-Politik Desa, APMD Press, Yogjakarta, 2005.

## Mahmuddin
yang  urgen  dalam  upaya  penguatan  kelembagaan  gampong  secara  menyeluruh. Hampir  sebagian  struktur  lembaga  gampong  yang  ada  di  Aceh  saat  ini  elemen tuha  peut    sangat  jarang  anggotanya  terlibat  unsur  perempuan.  Padahal  posisi perempuan cukup penting dalam semua lini pembangunan gampong, terlebih lagi dengan  adanya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  desa  menempatkan unsur  perempuan  dalam  tata  pemerintahan  desa  menduduki  peran  penting  dari format pembangunan sebuah desa.
Mencermati  realita  tersebut,  kajian  ini  mencermati  reposisi  tuha  peut gampong  disaat  keterlibatan  perempuan  dalam  struktur  pemerintahan  gampong semakin  melemah.  Perempuan  hanya  dilibatkan    dalam  proses  pelaksanaan pembangunan  gampong  namun  tidak  dalam  bentuk  kebijakan  pembangunan gampong yang sering kali menafikan isu-isu keberpihakan  atas perempuan dalam tata kelola pemerintahan gampong.

## B. Perempuan dan Ruang Kelembagaan Gampong
Ada  yang  berbeda  bila  membaca  ulang Qanun No.  5  Tahun  2003  tentang pemerintahan gampong dengan  UU  sebelumnya  tentang  pemerintahan    desa ataupun    Perda  No.  2  Tahun  1990  tentang  sistem  pemerintahan gampong yang telah memasukkan unsur perempuan dalam struktur pemerintahan gampong . Pada pasal  31  Qanun  No.  5  Tahun  2003  disebutkan,  unsur tuha  peut  gampong melibatkan  unsur  ulama,  tokoh  masyarakat  (perempuan/pemuda),  cerdik  pandai, dan  tokoh  adat.    Selanjutnya  dalam  pasal  34  bab  V  tentang tuha  peut  gampong menyebutkan :
Tuha  Peuet  Gampong sebagai  Badan  Perwakilan Gampong ,  merupakan wahana  untuk  mewujudkan  demokratisasi,  keterbukaan  dan  partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong . Tuha Peuet Gampong berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra  kerja  dari  Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
Dengan  memperhatikan  ulang  dari  pasal  31  tentang  unsur  tuha  peut gampong,  menggambarkan  posisi  perempuan  tidak  dengan  sendirinya  sebagai posisi  dominan.  Artinya,  unsur  perempuan  yang  dimaksudkan  dalam  lingkup tokoh  masyarakat  dapat  diposisikan  oleh  unsur  pemuda  dan  unsur  perempuan.
Dalam realisasinya wajar bila kemudian tidak semua unsur tuha puet di gampong memasukkan  unsur  perempuan,  manakala  telah  melibatkan  unsur  pemuda  di dalamnya.  Dengan  sendirinya  posisi  perempuan  dalam  unsur tuha  peu t  sendiri bukanlah  unsur  dominan  yang  harus  dirangkul  dalam  proses  penyelenggaraan pembangunan  gampong,  namun  posisi  perempuan  bisa  sebagai  posisi  cadangan- dapat dikatakan demikian- manakala tidak terisi oleh unsur yang lain.
Bila  melihat  kondisi gampong saat  ini,  perempuan  mempunyai  peran  yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong . Posisi ini sendiri secara  normatif  memberi  ruang  bagi  perempuan  untuk  dapat  bergerak  dan berperan  dalam  semua  proses  pembangunan gampong .  Di  dua  lokasi  yang berbeda, menunjukkan jumlah perempuan hampir sebanding dengan jumlah laki- laki,  sehingga  dinamika  keterlibatan  perempuan  dalam  pembangunan gampong sangat  penting  untuk  mengakomodir  berbagai  kebijakan  yang  bersentuhan langsung dengan perempuan.
Pada  dekade  90-an,  keterlibatan  perempuan  dalam  penyelenggaraan kelembagaan gampong belum  tersentuh  sama  sekali  secara  hukum  formal. Artinya,  proses  keterlibatan  perempuan  tidak  terlepas  seiring  dengan  dinamika politik di Aceh pasca konflik dan Tsunami yang melibatkan berbagai pihak donor dan  lembaga  swadaya  masyarakat  agar  perempuan  dilibatkan  dalam  berbagai proses rekontruksi dan rehabilitasi pasca konflik dan Tsunami di Aceh. Ini adalah sebagai  bentuk  kepedulian  elemen  masyarakat  dalam  upaya  memposisikan perempuan  sebagai  pelaku  pembangunan  dan  bukan  menjadi  obyek  dari pembangunan itu sendiri. Hal dapat dipahami mengingat perempuanlah yang lebih banyak  menjadi korban pada masa konflik dan Tsunami.
Posisi  perempuan  dalam  lintas  sejarah  Aceh  banyak  dilukiskan  berbagai penulis  yang memperlihatkan bagaimana hubungan agama di  satu  dan budaya di sisi  yang  lain  memberi  warna  yang  berbeda  dalam  menjawab  keterlibatan perempuan di ranan publik. Bila membuka lembaran sejarah pemerintahan Aceh, klaim  atas  perempuan  dalam  perspektif  agama  menempatkan  perempuan  dalam posisi  subordinat  dari  tafsir  dari  para  ulama  waktu  itu.  Beberapa  ulama menyebutkan  perempuan  tidak  berhak  menjadi  penguasa.  Dasar  pemikirannya

## Mahmuddin
berangkat dari ideal normatif bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat. Kendatipun  demikian  kerajaan  Aceh  pernah  beberapa  dekade  dipimpin  oleh penguasa  perempuan  yang  walaupun  pada  akhirnya  dimensi  agama  lebih  besar dan  diterminan  dalam  melihat  posisi  perempuan  di  ranah  politik  (Hadi,  2010). Artinya,  hanya  dengan  dukungan  agama  kerajaan  Aceh  pernah  dipimpin  oleh kekuasaan  ratu  (perempuan),  namun  atas  fatwa  agama  pulalah  kekuasaan perempuan berakhir di masa tersebut.
Keterlibatan  perempuan  dalam  kelembagaan gampong yang  telah dinyatakan  melalui  Qanun  pemerintahan gampong nyatanya  dalam  prakteknya belum sepenuhnya terintegrasi secara budaya untuk membei ruang yang lebih bagi perempuan  dalam  proses  pembangunan gampon g.  Posisi  perempuan  yang  ada dalam  struktur  gampong  lebih  banyak  menjadi  pelengkap  daripada  pengambil kebijakan.  Sebagaimana  berkembang,  bahwa  perempuan  sudah  mendapat  posisi dalam struktur pemerintahan gampong melalui Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong yang  sebelumnya  belum  diatur  secara  hukum  formal. Masuknya unsur perempuan dalam elemen tuha peut gampong , menunjukkan ada usaha  untuk  melibatkan  perempuan  terkait  dengan  kebijakan  pembangunan gampong .  Ada  3  unsur  dan  1  unsur  mewakili  perempuan  atau  dapat  dikatakan  3 banding  1. Walaupun memang faktor informasi  dan sumber daya masih  menjadi faktor  lemahnya  pelibatan  perempuan  dalam  berbagai  program  pembangunan gampong .
Pandangan  yang  tidak  jauh  berbeda  sebagaimana  dinyatakan  Yr  (Serambi Indonesia,  08/03/20     Minimnya  keterlibatan  perempuan  dalam  proses musyawarah   di  tingkat gampon g  mengakibatkan  banyaknya  persoalan perempuan  tidak  bisa  diselesaikan  secara  baik.  Buruknya  lagi,  pelaksanaan pembangunan  belum  mampu  mengakomodir  kebutuhan  perempuan.  Pelibatan perempuan  dalam  struktur  pemerintahan gampong masih  bersifat  formalitas, semua  baru  berjalan  hanya  sebatas  memenuhi  kebutuhan  administrasi  saja. Artinya,  tidak  semua  anggota tuha  peut di  gampong  terdapat  unsur  perempuan. Dinamika  budaya parthiarkhi, perempuan sosok yang lemah dan beragam image
yang masih berkembang di masyarakat saat ini, menempatkan perempuan sebagai penonton atas kebutuhan pembangunan gampong itu sendiri.
Pandangan  ini  cukup  beralasan  mengingat  masih  lemahnya  kesadaran gender  di  level  masyarakat gampong secara  tidak  langsung  menempatkan perempuan  sebagai  penerima  manfaat  pembangunan  dan  bukan  sebagai pengambil  kebijakan  yang  terkait  dengan  kebutuhan  perempuan.  Karenanya banyak  program  yang  digulirkan  dalam  pembangunan gampong sedikit  sekali menyentuh kebutuhan perempuan. Di tambah lagi aspek budaya yang berkembang di  masyarakat  menyebabkan  keterlibatan  perempuan  dalam  berbagai  program gampong masih rendah.
Bila  kembali  kepada  kondisi  riil  yang  ada  sekarang  ini  partisipasi perempuan  dalam  ranah  publik  tidak  terlepas  dari  dua  isu  utama  yang  sering dimunculkan,  yaitu  syariat  Islam  dan  sisi  politik.  Bila  dari  sisi  finansial  dan regulasi nyaris perempuan tidak menemui kendala dalam mengaktualisasikan diri mereka,  namun  tidak  dengan  gambatan  kultural.  Perempuan  belum  dapat sepenuhnya  berdiri  sejajar  dengan  laki-laki  manakala  aspek  sumber  daya  yang lemah  atau    faktor  budaya  setempat  masih  menjadi  pembatas  untuk  melihat keterlibatan  perempuan  secara  menyeluruh.  Hal  ini  pula  yang  masih  sering berkembang  dalam  masyarakat  gampong  manakala  fungsi  dan  peran  perempuan hanya  sebagai  unsur  pelengkap  bukan  sebagai  pengambil  kebijakan.  Beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Aceh, perempuan selain bekerja di sawah mereka juga  mengerjakan  perkerjaan  rumah.  Kenyataan  ini  sering  dikatakan  belum merupakan  hasil  kesepakatan  pembangian  peran  antara  perempuan  dan  laki-laki, namun  masih  menjadi  konstruksi  dari  budaya  turun  temurun.  Artinya,  bisa dikatakan apakah ini merupakan hasil kesepakatan pembangian peran antara laki- laki  dengan  perempuan,  atau  tidak  lebih  hanya  sebagai  suatu  tradisi  yang dipaksakan kepada perempuan.
Bila kembali kepada analisis institusional adanya keuchik , teuku meunasah dan  juga tuha  peut dalam  membangun  jejaring  diantara  lembaga gampong , masyarakat  dan  pemerintah  merupakan  kunci  utama  dalam  mewujudkan kemandirian gampong .  Namun  demikian,  jejaring  tersebut  belumlah  berjalan

## Mahmuddin
maksimal. Beberapa program yang dilakukan dalam setiap kegiatan pembangunan gampog masih  dilakukan  secara  terpilah-pilah    dengan  koordinasi  yang  terputus diantara  satu  institusi  dengan  institusi  lainnya.  Karenanya  banyak  masyarakat menilai,  lemahnya  program  kerja  yang  dikembangkan  dan  tidak  adanya kontinuitas program yang tersusun secara permanen di kelembagaan gampong dan tidak  dapat  diakses  oleh  masyarakat,  menjadi  salah  satu  faktor  dari  belum terarahnya  secara  konkrit  pembangunan  sosial,  agama  dan  budaya  dalam masyarakat gampong .
Terlebih  lagi  menurut  beberapa  elemen  perempuan,  pemberdayaan  yang dilakukan  terkait  keterlibatan  perempuan  dalam  pembangunan  gampong  masih belum  cukup  mendapat  porsi  pada    kebijakan  pembangunan  gampong,  terkait dengan  isu    pemberdayaan  perempuan.  Hal  dapat  dicermati  dari  belum  adanya program  yang secara intens dikembangkan dalam bentuk program berencana dan terstruktur  secara  jelas  yang  bertujuan  pada  format  pemberdayaan  perempuan. Kegiatan-kegiatan pengajian yang dilakukan ibu-ibu pengajian di masjid pada hari jumat,  merupakan  kegiatan  rutin  yang  memang  sudah  sejak  lama  dilakukan sebelum adanya pencanangan program gampong berbasis syariat beberapa waktu yang lalu.
Pada  posisi  tersebut,  peran  lembaga  adat gampong setidak-tidaknya memberikan ruang yang lebih besar lagi pada program pemberdayaan perempuan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Ini penting, karena menurut  penuturan  beberapa  responden  masih  sangat  kurang  kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di gampong terkait langsung dengan program pemberdayaan perempuan.  Bila  melihat  alokasi  dana gampong yang  ada,  lebih  banyak  terserap pada  kegiatan  fisik  dan  masih  cukup  kurang  pada  usaha  peningkatan kesejahteraan  keluarga  yang  memang  masih  terasa  kurang  mendapat  perhatian dari pemangku kepentingan, termasuk perangkat lembaga gampong.

## C. UU Desa dan Dinamika Penguatan Tuha Peut Perempuan
Pada konteks gobal kedudukan perempuan dalam  masyarakat dan perannya dalam pembangunan tidak hanya merefleksikan “harapan konstitusional” ataupun normal-normal  konstitusional  bangsa.  Upaya  untuk  meningkatkan  kedudukan
perempuan dalam masyarakat dan perannya dalam pembangunan telah merupakan suatu  gerakan  global  ( a  global  movement )  yang  menembus  batas-batas rasionalitas dan lingkungan budaya. Gerakan untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan bukan lagi menjadi milik perempuan, ataupun milik nasionalitas tertentu,  namun  milik  kemanusian  (Tjokrowinoto,  2002).  Dalam  konteks  ini pulalah  dinamika  keterlibatan  peran  perempuan  dalam  pembangunan  mulai bergeser dari domain “ biological sphere ” ke domain “ socio culture sphere ”
Pemikiran  ini  kemudian  mulai  bergeser  pemahaman  perempuan  dalam pembangunan  yang  tidak  hanya  menjawab  kebutuhan  praktis  dari  perempuan, namun  juga mampu menjadi agenda untuk  menempatkan posisi  strategis  mereka dalam lingkup pembangunan secara menyeluruh.
Melalui  UU  Desa  No.  6  Tahun  2014,  kedudukan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  mengalami  perubahan. Di  Aceh,  BPD  disebut  dengan  Badan Perwakilan  Gampong  (Tuha  Peut). Tuha  Peut  dapat  disebut  sebagai  Badan Legislatif  Gampong  (BLG)  atau  "DPR  Gampong"  yang  memiliki  berkedudukan sejajar  dan  mitra  kerja  Pemerintah  Gampong  (Eksekutif/Kades). Tuha  Peut Gampong  atau  nama  lain  adalah  unsur  pemerintahan  gampong  yang  berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
T uha  Peut  sebagai  sub  perangkat  lembaga  Gampong,  memiliki  makna, fungsi,  peran  dan  kewenangan  sendiri  untuk  memperkuat  fungsi  dan  tugas kewenangan  Keuchik  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  selaku pemimpin  Gampong   Keuchik  adalah  pemimpin  atau  “  ku/  bapak”  gampong  , sedangkan  Teungku   diibaratkan  sebagai  “ma/  ibu  “ (  kaitan  adat  dan  agama  ). Lembaga  Tuha  Peut  memiliki  otoritas  menyelesaikan  sengketa/konflik  yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa  keluarga,  sengketa  tanah,  dan  sebagainya  dengan  peradilan  adat Gampong. Masyarakat Aceh sebagian besar masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Karena peradilan adat menyelesaikan  sengketa-sengketa  menurut  adat  istiadat  dan  kebiasaan  di lingkungan masyarakat itu sendiri .

## Mahmuddin
Keuchik   sebagai  pemimpin  Gampong  dari  aspek  kultur  ke-Acehan  pada dirinya  melekat  fungsi  ” mono  trias  functions ”artinya  tiga  fungsi  kekuasaan dalam ketunggalan, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif  , dengan tugas pokok  “ Keureuja  Udeip,  Keureuja  Matei “  Keuchik  dalam  mejalankan  tugas pokoknya  dibantu  dan  didukung  oleh  Teungku  dan  Ureungtuha/  Tuha  Peut. Ureungtuha  adalah  kaum  yang  berpengalaman,  bijaksana,  sopan-santun, berpengetahuan adat dalam suatu gampong   ( boleh tua atau muda umur ). Jumlah anggota  Dewan  Orangtua  tidak  tentu  dan  diangkat  atas  kesepakatan  bersama  ( tidak  dipilih  dan  boleh  secara  diam-diam  )  Demikian  dari  aspek  budaya  adat tentang struktur Gampong.
Tuha  Peut    atau  lembaga  empat  adalah  sebuah  lembaga  yang  di  di  Aceh merupakan Dewan Empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama  mengambil  tanggung  jawab  tugastugas  pemerintahan  umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang uleebalang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sistem ini cocok sekali dalam susunan pemerintahan demokratis orang  Aceh,  karena  sangat  gemar  dengan  “bermupakat”,  terutama  dalam  hal “Peujroh Nanggroe/ aspek hukum adat ”  Karena sifat itulah, maka lembaga Tuha Peut ini sangat penting  dalam kehidupan masyarakat.
Dalam Qanun No. 8 Tahun 2004 Unsur Tuha Peut Gampong disebutkan ; 1. Unsur  –  unsur  Tuha  Peut  Gampong  terdiri  dari  :  -  Unsur  Ulama  Gampong.  - Tokoh  Masyarakat  termasuk  peuda  dan  perempuan.  -  Pemuka  Adat.  -  Cerdik Pandai/Cendikiawan.  2.  Jumlah  anggota  Tuha  Peut  Gampong  di  tentukan berdasarkan  jumlah  penduduk  gampong  sesuai  dengan  kebutuhan  kondisi  sosial budaya  pada  Gampong  setempat.  Tuha  Peut  atau  nama  lain,  yang  mempunyai tugas  dan  melaksanakan  fungsi  memelihara  kelestarian  adat  istiadat,  kebiasaan– kebiasaan  dan  budaya  setempat  yang  memiliki  azas  manfaat.    Ataupun  dalam pelaksanaan  tugas tuha peut gampong  antara lain :
1. Membentuk panitia pemilihan Geuchik.
2. Menetapkan calon terpilih Geuchik.
3. Mengusulkan pemberhentian Geuchik.
4. Menyusun Reusam (peraturan) Gampong bersama Geuchik
5. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama Geuchik
6. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga.
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik.
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam (peraturan) dan Keputusan Geuchik.
9. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
10. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, pergabungan dan penghapusan gampong.
11. Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.
12. Mengusulkan pejabat Geuchik.
13. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.
Sedangkan wewenang dari tuha peut adalah ;
a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
b. membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
e. menerapkan ketentuan adat;
f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
h. menegakkan hukum adat.
Dalam  Qanun  Pemerintah  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  5  Tahun tentang  Pemerintahan  Gampong,  Badan  Perwakilan  Gampong  (BPG) mempunyai  tugas  melaksanakan  fungsi  legislasi,  membahas/merumuskan  dan memberikan  persetujuan  terhadap  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Gampong
(RAPBG/APBDes).
Tuha  Peut  juga  berfungsi  sebagai  pegawas  terhadap  pelaksanaan  Reusam Gampong,  pelaksanaan  RAPBG,  dan  mengawasi  pembangunan  dan  kebijakan- kebijakan  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Pemerintahan  Gampong  (Keuchik). Sebagai  badan  legislatif  gampong, Tuha  Peut (BPG)  berfungsi  sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Geuchik selaku Kepala Pemerintahan Gampong (Eksekutif).
"Bila dilihat dari fungsi  hukum,  jabatan Tuha Peut  dapat  dimaknai  sebagai jabatan  politis  dan  tidak  jauh  berbeda  dengan  fungsi  anggota  DPR".  Secara struktur yang  membedakan hanya pada lingkup kerja/wilayah kerja. Problematika sekarang  dan  kedepan  adalah  Badan  Perwakilan  Gampong  (BPG)  belum

## Mahmuddin
memahami  tugas  dan  pokoknya.  Sehingga  fungsi  Tuha  Peut  (Legeslatif Gampong)  belum berjalan dengan baik.
Padahal,  UU  Desa  sudah  memberi  ruang  partisipasi  bagi  perempuan,  tapi implementasinya  masih  menemui  sejumlah  masalah.  Begitu  pula  dengan keluarnya  permendes  yang  mengatur  partisipasi  kelompok  perempuan. Ketidakterlibatan  perempuan  dalam  forum-forum  partisipasi  warga  di  gampong juga  terkait  dengan  masalah  kapasitas  aparat  desa  yang  tidak  paham  tata  kelola desa.  Aparat  gampong  masih  ada  yang  tidak  paham  bagaimana  melibatkan perempuan  dalam  forum-forum  di  gampong.  Ada  yang  harus  dipahami  memang sebagaimana  pernyaatan  Tgk  Rusdi  (37)  bahwa  masih  ada  yang  beranggapan bahwa perempuan belum mampu terlibat nyata dalam struktur kelembagaan tuha peut  gampong. Persoalan kultural  dan sumber daya  yang masih terbatas  menjadi domain tersendiri dari dinamika suara perempuan di aras gampong.
Peran perempuan dapat  dilihat dari sudut pandang transformasi perempuan yang mencakup fungsionaliame dan  feminisme.  Selain itu dapat  dilihat juga dari sudut  pandang gender  specifity ,  yaitu  menyangkut  pola-pola  perilaku,  ekspresi emosional  yang  secara  sosial  dapat  dipelajari  serta  digunakan  untuk  menilai tingkat  keperempuannya  dan  kepribadian  seseorang.  Masalah gender  specifity yang  dihadapai  perempuan  terjadi  karena  kentalnya  nilai-nilai  di  dalam masyarakat  yang menetapkan kodrat perempuan sebagai pengurus rumah tangga, sehingga  pikiran-pikiran  untuk  memberi  kesempatan  kepada  perempuan  untuk beraktifitas di luar rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi kodrat dan mengada-ada.
Salah  satu  unsur  dari  Tuha  Peut,  peran  perempuan  setara  dengan  laki-laki dalam melaksanakan kewenangan lembaga tersebut.  Maksud kesetaraan  peran di sini  adalah  adanya  keterlibatan  yang  sama  antara  perempuan  dan  laki-laki  baik dalam  penyelesaian  sengketa  dalam  masyarakat  maupun  dalam  merumuskan kebijakan Gampong.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  menunjukkan  bahwa    kaum  perempuan jarang  dilibatkan  dalam  proses  peradilan  adat  karena  beberapa  pertimbangan, yaitu:  pertama,  peradilan  adat  sering  dilakukan  pada  malam  hari  dan  menurut
pandangan  masyarakat  perempuan  tidak  etis  berada  di  luar  rumah  pada  malam hari.  Kedua,  perempuan  dianggap  kurang  tegas  dan  tegar  dalam  menangani perkara.  Namun,  jasa  kaum  perempuan  ini  sering  digunakan  Keuchik  sebagai mediator  dalam  menyelesaikan  berbagai  kasus  terutama  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Dalam  realitas  yang  ada,  ternyata  justru  peran  perempuan  ini sangat  penting  dalam  proses  penyelenggaraan  peradilan  adat.  Maka  tidak  ada alasan  lagi  perempuan  tidak  dilibatkan  dalam  proses  peradilan  adat  dan  bahkan keterwakilan mereka harus ada dalam lembaga Tuha Peut,  sehingga secara formal keberadaan  perempuan  dalam    perangkat  adat  terdapat    struktur  Pemerintahan Gampong.
Perempuan  menjadi  bagian  masyarakat  yang  lebih  besar  jumlahnya dibandingkan  laki-laki,  namun  pembicaraan  dan  perhatian  perempuan  masih sedikit  atau  nyaris  tidak  ada.  Keprihatinan  terhadap  masalah  tersebut  perlu direspon dengan mengangkat setiap permasalahan yang dialami oleh perempuan, satu  di  antaranya  yang  menarik adalah peran perempuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Gampong.  Undang-undang  dan  Qanun  Aceh  telah  memberikan akses  dan  kesempatan  yang  luas  pada  semua  elemen  masyarakat  untuk  berperan serta  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Gampong.  Untuk  melihat  peran perempuan  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Gampong  dapat  dilihat  dari posisi  perempuan  dalam  lembaga  Tuha  Peut.  Karena  lembaga  erat  kaitannya dengan  pranata,  yaitu  sistem  yang  menjadi  wahana  bagi  perempuan  untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi atau aturan-aturan aktivitas masyarakat.
Keterlibatan  perempuan  sebagai  anggota  Tuha  Peut  sama  seperti  laki-laki memiliki  peran  dalam  memberikan  masukan,  saran,  dan  pemikiran  kepada Keuchik  dalam  penyusunan  rancangan  Reusam  Gampong  pelaksanaan  Syari’at Islam  misalnya.  Sehingga  jika  terjadi  konflik  atau  sengketa  dalam  masyarakat yang  berkaitan  dengan  syari’at  Islam  dam    diselesaikan  secara  hukum  atau  adat istiadat  yang  berlaku  dalam  Gampong  setempat.  Dalam  merumuskan  Reusam Gampong  harus  memperhatikan  kebutuhan  dan  kondisi  sosial,  budaya,  adat istiadat  dan  kearifan  lokal  guna  menghindari  terjadinya  konflik  dalam  Gampong yang  bersangkutan.  Demokratisasi  Gampong  memberi  ruang  yang  luas  bagi

## Mahmuddin
perempuan  untuk  berperan  dalam  menjalankan  kewenangan  Tuha  Peut  sebagai lembaga Pemerintahan Gampong. Artinya, peran perempuan sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkeadilan gender.
Mencermati  gambaran  sebelumya,  keterlibatan  perempuan  dalam  aras pemerintahan gampong harus dipahami tidak terlepas dari dinamika kelembagaan gampong itu sendiri. Ada tiga argumentasi yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama,  karakter  khas  gampong.  Gampong  atau  desa  merupakan  unit pemerintahan terkecil  yang sarat dengan proses politik formal sekaligus personal sebagai  akibat  dari  jumlah  penduduk  desa  yang  relatif  kecil,  pola  interaksi antarwarga umumnya sangat intensif, dan relasi antara warga dan pimpinan desa sangat  berpengaruh  terhadap  peluang  dan  bentuk  partispasi  politik  mulai  dari tingkat lokal hingga lapisan di atasnya.
Dengan dikeluarkannya UU Desa yang mengatur pemilihan kepala desa dan alokasi  dana  hibah  pemerintah  dalam  jumlah  cukup  besar  untuk  desa, pemberdayaan  warga  desa  untuk  ikut  mengawasi  dan  terlibat  dalam  dinamika politik desa menjadi semakin penting. Perempuan warga desa merupakan potensi yang  selayaknya  tidak  hanya  diandalkan  sebagai  sandaran  potensi  reproduksi biologis dalam hal melahirkan dan membesarkan anak. Tapi, juga perlu didorong untuk  memenuhi  potensi  reproduksi  sosiologis  dan  politik  dalam  hal  mengakses peran  dan  fungsi  kepemimpinan  di  tingkat  lokal  atas  dasar  keadilan  dan kesetaraan.
Kedua,  kendala  struktural  yang  menghadang  partisipasi  politik  perempuan. Minimnya  partisipasi  politik  perempuan  sebagai  penyelenggara  pemilu  di berbagai tingkatan ternyata dilatarbelakangi oleh kendala regulasi (peraturan yang tidak  secara  tegas  memfasilitasi  partisipasi  perempuan),  kendala  geografis  yang secara khusus dialami oleh perempuan secara berbeda (dibandingkan dengan laki- laki)  sebagai  akibat  dari  tantangan  kebebasan  serta  keamanan  melakukan mobilitas, dan yang terakhir–seringkali justru merupakan yang "terberat"–kendala kultural  yang  umumnya  menempatkan  perempuan  sebagai  pemikul  peran  dan beban kerja domestik yang mempersulit perempuan untuk berkiprah di luar rumah tanpa  seizin  keluarganya.  Temuan  kendala  struktural  di  atas  boleh  jadi  memiliki
pola  yang  berbeda  di  tiap-tiap  gampong  dan  kerumitan  yang  beragam  pula  pada berbagai bentuk partisipasi warga.
Ketiga,  kesejahteraan  desa  secara  mendasar  sesungguhnya  bertumpu  pada kesejahteraan  perempuan  dan  anak.  Pengukuran  terhadap  tingkat  kesejahteraan desa  bukan  sekadar  soal  jumlah  pendapatan  daerah  di  tingkat  lokal  tapi  lebih mendasar  lagi  adalah  soal  kesejahteraan  hidup  yang  meliputi  kesehatan  dan pendidikan. Angka kematian ibu dan anak (AKI), akses terhadap pendidikan yang murah  dan  berkualitas,  akses  terhadap  pelayanan  kesehatan,  dan  akses  terhadap air bersih merupakan segelintir contoh indikator kesejahteraan yang sesungguhnya sangat  dekat  dengan  perempuan.  Oleh  karenanya,  mendorong  keterlibatan perempuan  dalam  tata  kelola  gampong  menjadi  bagian  integral  dari  upaya meningkatkan  kesejahteraan  kehidupan  warga  gampong.  Ini  karena  persoalan keseharian yang menjadi indikator kesejahteraan sangat dekat dengan kepentingan perempuan.

## D. Penutup
Melalui    Qanun  No.      Tahun  2003  tentang  pemerintahan    gampong,  dan selanjutnya  dicetuskankannya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  desa belum  mampu  menempatkan  perempuan  baik  secara  sosiologis  maupun  budaya dalam  tata  kelola  kelembagaan  gampong  khususnya  dalam  struktur  tuha  peut gampong.  Dinamika  perubahan  dan  regulasi  yang  ada  sejak  gampong  menjadi institusi  otonom  hingga  pasca  reformasi  sekarang  ini  adalah  bagian  integral  dari lingkup  pemahaman  masyarakat  terkait  keterlibatan  perempuan  dalam kelembagaan  gampong,  baik  sebagi  penentu  kebijakan, atau pelaksana kebijakan itu sendiri.

## Mahmuddin

## DAFTAR PUSTAKA
A. Rozaki, dkk, Memperkuat Kapasitas Desa dalam Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa , IRE, Yogyakarta, 2005
A. Rozaki, dkk, Memperkuat Kapasitas Desa dalam Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa , IRE, Yogyakarta, 2005
Alfian. 1977. Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh : Hasil-Hasil Penelitian
Alfian Kelompok  Elit  dan  Hubungan  Sosial  di  Pedesaan .  Jakarta:  Grafiti Kita.
Dengan Metode Grounded Research . Jakarta: Leknas.
Dharmawan,Arya  H. Pembaharuan  Tata  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Lokalitas dan Kemitraan , PSP3 IPB Bogor, 2006;
Eko, Sutoro Transformasi Ekonomi-Politik Desa, APMD Press, Yogjakarta, 2005. Gayatri,  Irene  Hiraswati    (ed).  2007. Dinamika  Kelembagaan  Desa  :  Gampong Era Otonomi Khusus Aceh. Jakarta: LIPI Press.
Hadi, Amirul. 2010. Aceh Sejarah, Budaya dan Tradisi . Jakarta: Yayasan Obor. Harley, 2008. Mukim  Masa ke Masa . Banda Aceh: JKMA.
Juned,  TM.    20003. Bunga  Rampai  Menuju  Revitalisasi  Hukom  dan  Adat  Aceh , Yayasan Rumpun Bambu, Banda Aceh.
Sulaiman, Darwis A.   2008. Aceh Bumi Iskandar Muda , Banda Aceh.