KUMAROTTAMA: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini VOLUME 2 NOMOR 1 2022 E-ISSN : 2798-8228 &  P-ISSN : 2807-176X PRODI PG-PAUD https://e-journal.iahn-
gdepudja.ac.id/index.php/kumarottama
IAHN GDE PUDJA MATARAM
HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM HINDU
Nyoman Wiraadi Tria Ariani a , Ni Putu Yunita Sari b a,b Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar e-mail: a nyomantria@uhnsugriwa.ac.id, b yunitasari201705@gmail.com
( Diterima : 31 Januari 2022; Direvisi : 26 Juni 2022; Diterbitkan :  31 Juli 2022)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Keywords: Abstract Child Rights, Child Protection, Hindu Law Children according to Hindu law have rights and obligations as children. One of the rights of children is to get protection. Child protection is an action to provide guarantees, protect children and provide guarantees for children's rights to grow and  develop.  This  study  uses  a  library  research  method  or literature  study  that  examines  the  Hindu  legal  order  in understanding the rights and protection of children. Hindu legal sources state that parents have an obligation to protect children and ensure the welfare of children. So, the study of Hindu law is in accordance with the law applied in Indonesia, namely the importance of protecting children in accordance with  the  rights  of  the  child  because  the  guarantee  of  child protection is stated in the law. Child protection law which emphasizes that children are the responsibility of all parties, be it parents, family, citizens, the government, and the state. Child protection is a series of activities that are carried out consistently at all times regardless of ethnicity, religion, race, or class of children. Kata kunci: Abstrak Hak Anak, Perlindungan Anak , Hukum Hindu Anak  menurut  hukum  Hindu  memiliki  hak  dan kewajiban  sebagai  anak.  Salah  satu  hak  anak  adalah mendapatkan  perlindungan.  Perlindungan  anak adalah  tindakan  untuk  memberikan  jaminan, melindungi  anak-anak  dan  menyediakan  jaminan terhadap  hak-hak  anak  untuk  bertumbuh  dan berkembang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kepustakaan  atau  studi  literatur  yang mengkaji tatanan hukum Hindu dalam memahami hak dan  perlindungan  anak.  Sumber-sumber  hukum Hindu menyatakan jika orang tua memiliki kewajiban melindungi  anak  dan  menjamin  kesejahteraan  anak.. Jadi, kajian hukum Hindu sesuai dengan hukum yang
86,80% 13,20% Data Agama Penduduk Bali Bulan Juni 2021
Agama Hindu Agama Lainnya
diterapkan di Indonesia, yaitu pentingnya melindungi anak  sesuai  dengan  hak-hak  anak  karena  jaminan perlindungan  anak  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang perlindungan anak yang menegaskan bahwa anak  merupakan  tanggungjawab  seluruh  pihak  baik itu, orangtua, keluarga, warga, pihak pemerintah, dan negara. Perlindungan anak adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan konsisten setiap waktu tanpa memandang  suku,  agama,  ras,  maupun  golongan anak.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara kepulauan  dengan  penduduk  yang beragam  serta    memiliki  keindahan, budaya  dan  tradisi.  Salah  satu  pulau yang terkenal dengan tradisi yang unik dan  dijaga  kelestarianya  adalah  pulau Bali.  Pulau  Bali  merupakan  pulau dengan  penduduk  beragama  Hindu terbesar di Indonesia. Data Direktorat Jenderal Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  Juni  2021  mencatat  jika jumlah  penduduk  yang  menganut agama  Hindu  di  Bali  sebesar  3,71 juta jiwa  atau  mencapai  86,8%  dari  total penduduk  Bali  yang  berjumlah  4,27
juta  jiwa.  Berdasarkan  kategori  umur, ada  2,99  juta  jiwa  (69,86%)  atau sebagian  besar  penduduk  Pulau  Bali adalah kategori umur produktif (15-65 tahun).  Kemudian,  sejumlah  1,29  juta jiwa  (30,14%)  adalah  kategori  umur tidak  produktif,  yaitu  rinciannya sebesar 921,42 ribu jiwa (21,56%) adalah kategori  umur  belum  produktif  (0-14 tahun)  dan  sebesar  366,7  ribu  jiwa (8,58%)  merupakan  kategori  umur sudah  tidak  produktif  (65  tahun  ke atas).  Dari  jumlah  4,27  juta  penduduk Bali, sebesar 2,1 juta jiwa (50,17%) laki- laki  dan  2,13  juta  jiwa  (49,83%) perempuan (Databoks, 2021).
Gambar 2. Diagram Data Penduduk Bali Berdasarkan Kelompok Umur Bulan Juni 2021 69,86% 30,14% Data Penduduk Bali Berdasarkan Kelompok Umur Bulan Juni 2021 Usia Produktif
Usia Tidak Produktif (21,56% Usia Belum Produktif dan 8,58% Usia Sudah Tidak Produktif)
Dari data diatas, sebesar 921,42 ribu  jiwa  (21,56%)  adalah  kategori umur  belum  produktif  (0-14  tahun) adalah  anak-anak.  Data  Badan  Pusat Statistik (dalam Profil Anak Indonesia, 2020)  pada  tahun  2019,  31,6% penduduk  Indonesia  adalah  anak- anak,  yaitu  84,4  juta  jiwa  dari  total penduduk Indonesia adalah penduduk anak  (usia  0-17  tahun)  dengan  rincian jumlah  penduduk  anak  laki-laki sebesar 43,2 juta sedikit lebih tinggi dari jumlah  penduduk  anak  perempuan yaitu sebesar 41,1 juta jiwa.
Anak  adalah  generasi  penerus bangsa  yang  memiliki  hak  seperti orang dewasa. Anak memiliki hak yang tertera  pada  konvensi  hak  anak  PBB pada tahun 1989. Dalam konvensi hak anak  PBB  disebutkan  bahwa  anak memiliki  10  hak  yang  wajib  dipenuhi adalah  hak  bermain,  memperoleh pendidikan,  perlindungan,  makanan, identitas,  rekreasi,  kesamaan  atau kesetaraan, memperoleh status kebangsaan, akses  kesehatan;  dan  hak memperoleh peran dalam pembangunan. Berdasarkan sastra dan sejarah dalam Agama Hindu  terdapat  hukum mengenai  Hak  dan  Perlindungan Anak,  Hak  tersebut  merupakan  suatu yang  wajib  serta  layak  diterima  oleh semua orang tanpa terkecuali. Perlindungan  memiliki  arti  tempat berlindung  atau  perbuatan  yang bertujuan  untuk  melindungi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sementara  itu,  perlindungan  secara hukum  merujuk  pada  segala  tindakan yang yang dilakukan petugas penegak hukum  yang  memiliki  tujuan  untuk menyediakan  rasa  aman  kepada seseorang maupun sekelompok orang.
Pemerintah Republik Indonesia telah  menyusun  peraturan  atau regulasi untuk menyediakan perlindungan  pada  perempuan  dan anak  dari  perilaku  kekerasan,  seperti penegakan Undang-Undang Nomor 23
KUMAROTTAMA: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini [ DOI : 10.53977/kumarottama.v2i1.407 ] Gambar 3. Diagram Data Anak Sebagai Korban Kekerasan 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Usia 0-5 th Usia 6-12 th Usia 13-17 th

## Data Anak Sebagai Korban Kekerasan
SIMFONI PPA per bulan Februari tahun 2022
Tahun  2004  mengenai  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.
Selanjutnya,  data  SIMFONI  PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan  dan  Anak)  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,  per  bulan  Februari  tahun 2022,  anak  sebagai  korban  kekerasan sebesar 56,3% dengan rincian kelompok usia 0-5 tahun sebesar 7,5%, kelompok  usia  6-12  tahun  sebesar 17,5%, dan kelompok usia 13-17 tahun sebesar  31,3%.  Adapun  angka  jumlah kekerasan  terhadap  anak  mengalami peningkatan, pada 2019, kasus kekerasan  anak  tercatat  11.057  kasus dengan  jumlah  korban  12.285  anak. Kemudian pada 2020, terjadi peningkatan  menjadi  11.278  kasus dengan  peningkatan  jumlah  korban
menjadi 12.425 anak. Selanjutnya tahun baru tercatat hingga Juli 2021 terdapat 7.089 kasus dengan 7.784 korban. Pada Data  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  tahun  2020,  menjelaskan Survei  Nasional  Pengalaman  Hidup Anak  Laki-Laki,  Perempuan  dan Remaja  di  tahun  2018  menemukan bahwa  36,43%  anak  laki-laki  dan 19,35% anak perempuan berusia antara 13  dan  17  tahun  pernah  mengalami kekerasan  fisik  dalam  hidup  mereka. Kemudian, terjadi kekerasan emosional pada 52,34% anak laki-laki dan 58,51% pada  anak  perempuan  berusia  13-17 tahun.  Ditambah  lagi  anak-anak  yang pernah  mengalami  kekerasan  seksual, sebesar 6,31% anak laki-laki dan 9,96% anak  perempuan  yang  berusia  13-17 tahun.
Gambar 4. Diagram Data Kasus Kekerasan Pada Anak 2 0 1 9 2 0 2 0 11.057 11.278

## Data Kasus Kekerasan Pada Anak
Data Kasus Kekerasan Pada Anak
Setiap  individu  mempunyai hak  dasar  yang  dinamakan  hak  asasi manusia (HAM). HAM merupakan hak dasar  yang  dimiliki  oleh  manusia sedari  dalam  kandungan  yang  secara kodrati  melekat  pada  hidup  manusia, hak  tersebut  merupakan  bukan pemberian  seorang  ataupun  negara melainkan  sebuah  berkah  dari  Tuhan sehingga wajib dihormati, dan dilindungi. Dengan  demikian,  hak  asasi dimiliki  oleh  semua  orang  tak memandang  anak  atau  orang  dewasa memiliki  hak  dasar  yang  yakni  hak asasi  manusia.  Oleh  karena  itu, kehidupan anak mencerminkan bagaimana  kehidupan  bangsa  dan negaranya.  Dunia  anak  dipenuhi dengan keceriaan serta kebebasan yang merupakan  cerminan  suatu  negara dalam  menjamin  kehidupan  anak- anak.
Perlindungan anak  adalah tindakan  untuk  memberikan  jaminan untuk  melindungi  anak-anak  dan untuk  menjamin  hak  anak  saat bertumbuh dan berkembang (Laurensius Arliman, 2015). Perlindungan kepada anak diusahakan dengan cara menyediakan pengarahan, bimbingan  serta  pendidikan  untuk rehabilitasi  dan  resosialisasi  sebagai dasar  atau  landasan  peradilan  pidana anak  (Gulton  dalam  Lefaan  dan Suryana,  2018).  Perlindungan  anak menitikberatkan  pada  cara  pandang pada  segala  permasalahan  dengan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan  anak  menjadi  yang pertama dan paling penting. Penyelenggaraan  perlindungan  anak mengupayakan    keputusan  berkaitan dengan  masa  depan  anak,  kemudian pada  Undang-Undang  perlindungan anak menekankan bahwa keselamatan serta  kesejahteraan  anak  adalah tanggungjawab  orangtua,  keluarga, warga, pemerintah, bangsa dan negara.
Perlindungan anak wajib dilaksanakan secara terus menerus tanpa memandang suku, agama, ras, maupun
golongan anak tersebut. Oleh sebab itu, penulis  tertarik  untuk  meninjau  hak dan  perlindungan  anak  menurut hukum Hindu.
II. METODE Metode penelitian pada penelitian  ini  menggunakan  kajian kepustakaan.  Penelitian  ini  menelaah tentang  konsep  dan  teori  yang berkaitan  dengan  sumber-sumber literatur  dari  berbagai  artikel  ilmiah yang  telah  terbit  (Sugiyono,  2015). Adapun  penelitian  ini  mengkaji kepustakaan  yang  terkait  dengan  hak dan  perlindungan  anak  menurut hukum Hindu.

## III. PEMBAHASAN
Sejarah  membuktikan  bahwa agama  Hindu  telah  berkembang  lama dan  dalam  perkembangannya  agama hindu  sudah  mengalami  banyak revolusi perkembangan hukum hingga saat  ini.  Melalui  sumber  kepustakaan hukum  Hindu  ditemukan  bahwa agama Hindu mengatur tentang anak, baik tentang hak dan juga perlindungan  anak.  Raka  Mas  (2002) menyebutkan memiliki anak bertujuan untuk meneruskan keturunan, sehingga kelak keturunan itu diharapkan menyelamatkan roh leluhur  dari  neraka.  Oleh  karena  itu, dalam  agama  Hindu  anak  memiliki peran penting saat lahir ke dunia. Hal ini merujuk pada Sarasamuccaya sloka 228,  menjelaskan  bahwa  anak  adalah sosok  yang  dapat  menjadi  pelindung dan  penolong  orang  yang  tertimpa
musibah. Dalam sloka tersebut menunjukan,  anak  memiliki  posisi yang sangat penting dalam keluarga. Pada  Undang-Undang  No.  23
Tahun  2002  mengenai  Perlindungan Anak  pasal  1  ayat  12  menjelaskan bahwa  hak  anak  adalah  hak  dasar sehingga  orangtua,  keluarga,  warga, pemerintah,  dan  negara  berkewajiban menjamin  dan  melindungi  hak  anak. Tyas (2019) menyatakan hak dasar anak berupa:
1. Hak  Hidup  merupakan  hak paling  dasar  yaitu  semua  anak mempunyai  hak  yang  sama untuk hidup tanpa terkecuali. 2. Hak Pangan merupakan kebutuhan  makanan  setiap anak  untuk  dapat  beraktivitas dengan baik. 3. Hak  Sandang  atau  pakaian yang layak serta sopan dikenakan  oleh  anak  untuk mendukung aktivitas.
4. Hak  Tempat  Tinggal  setiap anak berhak atas tempat tinggal yang  nyaman  dimana  anak dapat  pulang  serta  beristirahat dengan nyaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  disebutkan  bahwa  orang tua wajib menjaga dan mendidik anak dengan  sebaik-baiknya.  Selanjutnya, yang  disebut  anak  menurut  Pasal  47 ayat  (1)  adalah  anak  yang  belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dalam pengawasan orang tuanya.
Adapun  beberapa  sloka  yang terkait  dengan  anak  dan  menjadi jaminan  hak  dan  perlindungan  anak menurut hukum Hindu yaitu:
 Sarasamuccaya sloka 243 yang bermakna  kewajiban  Ayah memberikan  kasih  sayang kepada anaknya.
 Sarasamuccaya sloka 244 yang menjelaskan bahwa cinta kasih seorang Ibu yang tak terhingga dan  menjaga  serta  mengasuh anaknya dengan sebaik-
baiknya.
 Manawa  Dharmasasta,  II.  26 yang menjelaskan bahwa sejak anak  berada  dalam  rahim  ibu, anak sudah memperoleh upacara  penyucian,  sehingga keselamatan  anak  diharapkan terjamin  dan  kehadiran  anak tersebut disambut baik dengan menggelar  prosesi  upacara penyucian  dan  saat  upacara berlangsung,  anak  diberikan perlindungan  serta  perhatian saat  prosesi  upacara  tersebut baik  dari  Ibu,  ayah,  keluarga serta warga sekitarnya.
 Manawa  Dharmasasta,  II.  27 yang  memiliki  makna  bahwa prosesi  upacara  memotong rambut anak kemudian memberikan  perhiasan  seperti kalung  adalah  salah  satu perwujudan  cinta  kasih  orang tua pada anak.
 Pasal 3 Navano’dhyayah Manawadharmasastra bermakna bahwa anak
merupakan tanggungjawab Ayahnya  sehingga  Ayahnya berkewajiban  melindungi  dan memberikan kesejahteraan bagi anaknya.  Pasal  148  Pancamo’dhyayah Manawadharmasastra mempunyai  makna,  yakni sosok anak perempuan merupakan tanggungjawab Ayahnya sebelum anak perempuan  tersebut  beranjak dewasa  dan  menikah.  oleh karena itu, Ayah wajib menjaga dan melindungi anaknya.
 Nitisastra V.1 menjelaskan jika masa  muda  adalah  masa menuntut ilmu sehingga orangtua mempunyai tanggungjawab untuk memberikan  pendidikan  bagi anak.  Nitisastra  IV.20  bermakna bahwa anak wajib diperlakukan baik sesuai dengan usianya sehingga anak dapat  tumbuh  menjadi  anak yang suputra.
 Nitisastra IV.21 yang memiliki makna bahwa anak berhak atas bimbingan  dan  pendidikan sehingga anak memiliki pengetahuan  sebagai  bekal dalam  hidupnya  serta mampu menentukan pilihan yang benar dan menghindari pilihan yang buruk.
 Sloka  23  butir  49  Slokantara menjelaskan  jika  diperlukan
pengasuhan anak dengan baik, dan tidak memanjakan anak.
 Silakrama  Sloka  58  bermakna bahwa mengambil nyawa anak adalah tindakan berdosa, maka dari itu diperlukan perlindungan untuk anak.  Silakrama Sloka 80 menjelaskan  jika orang  tua bertanggungjawab memberikan  pendidikan  pada anak  sesuai  dengan  tahapan perkembangan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak.  Silakrama Sloka 82 menjelaskan  bahwa  kelalaian, kesalahan mendidik anak adalah tanggungjawab orangtua  sehingga  sebaiknya orangtua wajib memperhatikan kebutuhan anak dan memberikan  pola  asuh  yang tepat  serta  kasih  sayang  yang cukup untuk anak.
Penjelasan  sumber  Hukum Hindu  diatas  senada  dengan  Pasal  3 Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun 2002  mengenai  perlindungan  anak menekankan pada tujuan perlindungan anak  adalah  memberikan  jaminan keutuhan  hak  anak  dan  menghargai hak  anak  sehingga  anak  mampu bertumbuh  dan  berkembang  dan terhindar dari kekerasan serta diskriminasi.  Dengan  demikian,  hak dan  perlindungan  anak  menurut hukum  Hindu  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku  di  Indonesia  yang menyatakan  bahwa  orang  tua  serta
lingkungan  sekitarnya,  baik  itu keluarga,  masyarakat,  pemerintah daerah, bahkan pemerintah dan negara juga  turut  andil  dalam  menjamin keselamatan anak.

## VI. SIMPULAN
Sumber  hukum  Hindu  seperti Nitisastra, Manawadharmasastra, Sarasamuccaya, Slokantara dan Silakrama  menegaskan  bahwa  anak mempunyai  hak  dan  memperoleh perlindungan  anak.  Hal  ini  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  di Indonesia  dan  sesuai  tujuan  negara Indonesia berdasarkan Undang- Undang  Dasar  1945  yaitu  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia.  Oleh  karena itu,  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah dan negara diharapkan dapat menjamin  perlindungan  hak-hak  anak agar  dapat  tumbuh  dewasa  dengan aman, bahagia, serta dapat tumbuh dan berkembang  secara  optimal.  Dengan terjaminnya  hak  dan  perlindungan anak  maka  akan  menjamin  generasi penerus  bangsa  Indonesia  yang  sehat, cakap, dan berkarakter.

## DAFTAR PUSTAKA
Andari, I. A. M. Y., & Wiguna, I. B. A. A. (2022). THE ACQUISITION OF ENGLISH VOCABULARY BY KINDERGARTEN STUDENTS THROUGH CHILDREN SONGS. Kumarottama: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(2), 84-97.
https://doi.org/https://doi.org /10.53977/kumarottama.v1i2.39 6 Databoks, Katadata. (2021). Penduduk Bali Capai 4,27 Juta, Mayoritas Usia Produktif. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 dari https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2021/12/03/pendu duk-bali-capai-427-juta- mayoritas-usia-produktif . Darmayasa, I Made, (2014). Canakya Niti Sastra. Surabaya : Paramita. Dharmayana, I. W. B., & Wiguna, I. B. A. A. (2021). PERAN PENDIDIKAN PRAMUKA DALAM MENUMBUHKAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA 11-15 TAHUN. Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan, 1(01), 56-70. https://doi.org/https://doi.org /10.53977/ps.v1i01.352 Kajeng, I Nyoman, (1997). Sarasamuscaya. Jakarta: Hanuman Sakti. Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak. (2020). Profil Anak
Indonesia . Jakarta: Kemen PPPA. Kementerian Pendidikan Nasional.
(2014). Permendikbud No 146
Tahun 2014.8(33),37.http://paud.kemdi kbud.go.id/
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Update Data Infografis KPAI,
diakses 20 Februari 2022
https://www.kpai.go.id/publik asi
Laurensius Arliman S. (2015). Komnas
HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
Lefaan dan Suryana. (2018). Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak . Yogyakarta: Deepublish.
Pudja, Gde dan Sudharta, Tjokorda Rai. (1878). Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra). Dit. Jen Bimas Hindu dan Departemen Agama RI, Jakarta. Raka Mas, A. A. Gede. (2002).
Perkawinan Yang Ideal. Surabaya: Paramita. Santrock, John W. (2007). Perkembangan Anak (Edisi 11 Terjemahan). Jakarta: Erlangga. SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), diakses 20 Februari 2022https://kekerasan.kemenpp pa.go.id/ringkasan
Sugiyono,  (2015).  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sunariyadi, N. S., & Yuni Andari, I. A. M. (2021). IMPLIKASI POLA ASUH ORANG TUA DALAM PENUMBUHKEMBANGAN KARAKTER ANAK USIA DINI. Kumarottama: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1), 49-60. https://doi.org/https://doi.org /10.53977/kumarottama.v1i1.26 6
Susani Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan Dan Penegakan
Hak Asasi Manusia (HAM) Di
Indonesia. Vol 2. No 2. DOI: 10.24269/ls.v2i2.1242 Tyas.D.C. (2019). Hak Dan Kewajiban Anak. Alpirin. Undang-Undang    Republik Indonesia    Nomor    23    Tahun
2005    Tentang Perlindungan
Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Widyasanti, N. P. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN

## KREATIVITAS ANAK USIA
DINI DIMASA PANDEMI. Kumarottama: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 1 (1), 74-83. https://doi.org/https://doi.org /10.53977/kumarottama.v1i1.28 7