## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUGAT YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ITIKAD TIDAK BAIK TERGUGAT MELALUI
GUGATAN WANPRESTASI PERALIHAN HAK MILIK ATAS JAMINAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG

## TANAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :72/PDT.G/2021/PN.TJK
Hendra Wijaya Universitas Bandar Lampung Email : Hendrawijayya1204@gmail.com
Tami Rusli Universitas Bandar Lampung Email : Tami.rusli@ubl.ac.id

## Abstract
Default in the legal process itself is an act that is negligent in fulfilling its achievements and requires the party affected by the default to pay for the decision that will be decided by the judge later. The problem in this research is the legal protection for the Plaintiff, the Judge's consideration and the legal consequences of  the  Judge's  decision  as  a  form  of  legal  protection  for  the  Plaintiff  who  suffered  losses  due  to  the defendant's bad faith. The research method is normative and empirical juridical. Based on the research and legal protection for the Plaintiffs, it is to ask the Panel of Judges for legal certainty to punish the Defendants to vacate the object of the dispute a quo and state that the Defendants are no longer entitled to the object of dispute under the law as a result of the breach of promise or default by Defendant I and Defendant II. (Defendants) against the Plaintiff through a breach of contract in court in accordance with the provisions of the civil procedural law. The judge's consideration is to see that the case is a breach of contract which has caused harm to the Plaintiff as well as legal considerations based on evidence of action and authentic and supported by legal facts that were not revealed at trial. The legal consequence of the Judge's  decision  is  that  the  Defendant  declares  legally  valid  ownership  rights  to  the  guarantee  of ownership rights to the object of the a quo dispute, a plot of land covering an area of 208 M2 and a residential building covering an area of 244 M2 and ordering the Defendants to vacate the object of the a quo dispute and stating that the Defendants do not again entitled to the object of the a quo dispute and ordered Co-Defendant I and Co-Defendant II to submit and comply with the decision, if the Defendants did not submit the decision, the Plaintiff requested assistance from the Court to immediately execute the object of the a quo dispute.
Keywords: Default Lawsuit; Bad Faith; Legal protection.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Abstrak
Wanprestasi  dalam  proses  hukum  itu  sendiri  merupakan  suatu  tindakan  yang  lalai  dalam  memenuhi prestasinya dan mengharuskan pihak yang terkena wanprestasi untuk membayar sejumlah ketetapan yang akan diputuskan oleh Hakim nantinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi Penggugat, Pertimbangan Hakim dan akibat hukum terhadap putusan Hakim sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penggugat yang mengalami kerugian akibat itikad tidak baik tergugat. Metode penelitian secara yuridis  normatif  dan  empiris.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  perlindungan  hukum  bagi Penggugat  adalah  dengan  meminta  kepastian  hukum  kepada  Majelis  Hakim  agar  menghukum  para Tergugat  mengosongkan objek sengketa a quo dan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak lagi atas Objek sengketa a quo berdasarkan hukum sebagai akibat ingkar janji atau wanprestasi oleh Tergugat I dan  Tergugat  II  (Para  Tergugat)  terhadap  Penggugat  melalui  gguatan  wanprestasi  di  pengadilan  sesuai dengan  ketentuan  hukum  acara  perdata.  Pertimbangan  Hakim  adalah  dengan  melihat  duduk  perkara merupakan perbuatan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian pada Penggugat serta pertimbangan hukum Hakim berdasarkan alat bukti yang sah dan otentik dan didukung atau dikuatkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa para Tergugat tidak memiliki itikad baik terhadap Penggugat. Akibat hukum terhadap putusan Hakim adalah Tergugat menyatakan sah secara hukum peralihan hak milik atas jaminan hak kepemilikan objek sengketa a quo sebidang tanah seluas 208 M 2 dan bangunan rumah tinggal seluas 244 M 2 serta memerintahkan kepada Para Tergugat agar mengosongkan objek sengketa a quo dan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak lagi atas objek sengketa a quo dan  memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, jika Para Tergugat tidak  mematuhi  putusan  hakim  tersebut,  maka  Penggugat  meminta  kepada  Pengadilan  untuk  segera melakukan eksekusi terhadap objek sengketa a quo .
Katakunci : Gugatan Wanprestasi; Itikad Tidak Baik; Perlindungan Hukum.

## A. PENDAHULUAN
Setiap orang dalam memenuhi setiap kepentingannya, termasuk kebutuhannya tidak dapat terlepas dari hubungan dengan orang lain. Hubungan satu orang dengan orang lainnya merupakan suatu interdependensi atau saling ketergantungan. Dalam kerangka itulah hubungan itu dilahirkan dengan komitmen rasa saling percaya dan janji bahwa satu pihak akan melaksanakan komitmen atau janjinya (bahwa satu pihak terikat dengan pihak lainnya melalui komitmen atau janji yang dibuat)  melalui  perjanjian.  Persoalan  timbul  manakala  janji  itu  tidak  dipenuhi  oleh  pihak  yang telah berjanji kepada pihak diberikan janji atau dengan kata lain satu pihak merusak janji/ikatan yang ada.
Pelaksanaan  perjanjian  yang  dilakukan  antara  para  pihak  tidak  jarang  terjadi  sengketa bahkan tidak sedikit yang sampai ke ranah peradilan akibat upaya damai yang gagal dilaksanakan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
para  pihak  yang  sedang  bersengketa.  Bentuk-bentuk  sengketa  yang  dapat  timbul  dari  sebuah perjanjian adalah wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum.
Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan ketentuan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat  dengan  KUHPerdata),  yaitu  suatu  produk  hukum  yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan yang bersifat perdata diantara para  pihak  yang  saling  berjanji  dalam  bentuk  suatu  perjanjian  yang  mengikat.  KUHPerdata berperan  sebagai  alat  utama  yang  memuat  aturan-aturan  terkait  dengan  perjanjian.  Hal  ini dikarenakan  perjanjian  memegang  kontribusi  utama  dan  paling  banyak  digunakan  dalam  suatu hubungan hukum di masyarakat.
Kehidupan  sehari-hari  kegiatan  bisnis  dalam  apotik  tentu  tidak  lepas  dari  yang  namanya perjanjian.  Ditinjau  dari  segi  hukum  KUHPerdata,  suatu  perjanjian  berdasarkan  Pasal  1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.
Perjanjian  antara  para  pihak  yang  ikut  serta  menjadi  semua  peraturan  yang  bersifat fundamental serta mengikat untuk menjadi dasar dalam penyelesaian proses jual beli berdasarkan suatu  perjanjian  tersebut.    Namun  beberapa  hal  menarik  dapat  terjadi  dalam  proses  perjanjian dilaksanakan,  di  dalam  perjanjian  maupun  kegiatan  di  luar  perjanjian.  Dalam  perjanjian  sering terjadi diantara para pihak yang telah melakukan perjanjian telah ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Dengan demikian, maka akan muncul permasalahan hukum atau dengan kata lain, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat berimplikasi terjadinya wanprestasi.
Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu,  maka  pihak  tersebut  dianggap  telah  melakukan  wanprestasi.  Pasal  1244  KUHPerdata menyatakan bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
melaksanakan  perikatan  itu  disebabkan  oleh  sesuatu  hal  yang  tak  terduga,  yang  tak  dapat dipertanggungkan kepadanya.walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. 1
Wanprestasi  dalam  proses  hukum  itu  sendiri  merupakan  suatu  tindakan  yang  lalai  dalam memenuhi  prestasinya  dan  mengharuskan  pihak  yang  terkena  wanprestasi  untuk  membayar sejumlah  ketetapan  yang  akan  diputuskan  oleh  Hakim  nantinya.  Penentuan  sudah  atau  belum terjadinya wanprestasi harus melihat situasi dan kondisi di lapangan, dalam perjanjian yang diatur penyerahan  barang  dan  uang  beserta  waktu  dan  cara  penyerahan,  maka  harus  melihat  apakah kegiatan tersebut dilakukan sesuai prosedur yang sudah diperjanjikan sebelumnya.
Sementara itu, dalam perjanjian yang sifatnya memberi sesuatu atau melakukan sesuatu yang mana  tidak  ada  penetapan  kapan  prestasi  tersebut  harus  dilakukan,  maka  harus  diberikan  surat peringatan (somasi) terlebih dahulu, lengkap dengan tenggat waktunya. Pemberian somasi sendiri diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Somasi dapat berbentuk surat perintah (berbentuk peringatan resmi dari juru sita pengadilan) atau akta sejenis (surat-surat dengan tujuan dan maksud yang sama; dapat berbentuk apa saja). Mengenai somasi berbentuk akta sejenis, peringatan atau teguran tersebut secara lazim dapat pula dilakukan secara lisan dengan tujuan dan maksud yang sama bilamana dilakukan melalui tulisan.
Sebagai  ilustrasi  perkara  dapat  dilihat  dalam  Putusan  Perdata  Nomor  : 72/PDT.G/2021/PN.Tjk  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  dengan  identitas para  pihak  yakni  Teja  Hartono  sebagai  Penggugat  melawan  Idawati  dan  dr.  Erwandi  sebagai ParaTergugat serta Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Turut Tergugat. Yang mana dalam  putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  pada  pokoknya  menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan  menyatakan sah secara hukum peralihan hak milik atas jaminan hak kepemilikan sebidang tanah terletak di Kelurahan Pecoh Raya SHM Nomor 257/PR tanah seluas 208 M 2 dan bangunan rumah tinggal seluas 244 M 2 . berganti desa dan nomor  menjadi  SHM  Nomor  101/Bu.R,  Desa/Kelurahan  Bumi  Raya,  Kecamatan  Bumi  Waras
1 Yahman. 2014. Karakteristik Wanprestasi dalam Tindak Pidana Penipuan . Kencana, Jakarta, hlm. 55.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tanah  seluas  208  M 2 dan  bangunan  rumah  tinggal  seluas  244  M 2 adalah  peralihan  yang  sah berdasarkan hukum dengan kata lain sah menjadi milik Penggugat Teja Hartono.
Memerintahkan  kepada  Para  Tergugat  agar  mengosongkan  objek  sengketa a  quo dan menyatakan  bahwa  Para  Tergugat  tidak  berhak  lagi  atas  Objek  sengketa a  quo sebab  objek sengketa a quo telah sah beralih menjadi milik Penggugat berdasarkan hukum dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan yang pada saat ini masih diduduki dan atau dikuasai oleh Para Tergugat serta menyatakan bahwa sebagai akibat  ingkar  janji  atau  wanprestasi  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  (Para  Tergugat)  terhadap Penggugat,  Penggugat  menderita  kerugian  sebesar  Rp.728.120.000.- +  Rp.1.000.000.000,-)  = Rp1.728.120.000.- (satu milyar Tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang merujuk pada permasalahan perlindungan hukum bagi Penggugat yang mengalami kerugian akibat itikad  tidak  baik  tergugat  melalui  gugatan  wanprestasi  peralihan  hak  milik  atas  jaminan  hak kepemilikan sebidang tanah, pertimbangan Hakim terhadap penggugat yang mengalami kerugian akibat itikad tidak baik tergugat melalui gugatan wanprestasi peralihan hak milik atas jaminan hak kepemilikan  sebidang  tanah  berdasarkan  Putusan  Nomor  :72/PDT.G/2021/PN.Tjk  dan  akibat hukum  terhadap  putusan  Hakim  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  penggugat  yang mengalami kerugian akibat itikad tidak baik tergugat.

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara,  pendekatan  yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan, yang berhubungan  dengan  cara  studi  keputsakaan  ( library  research ),  yaitu  membaca,  mengutip, menyalin dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.

## C. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Bagi Penggugat Yang Mengalami Kerugian Akibat Itikad Tidak Baik Tergugat Melalui Gugatan Wanprestasi Peralihan Hak Milik Atas Jaminan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang sedang membangun itu dapat pula merugikan,  sehingga  harus  dilakukan  dengan  hati-hati.  Penggunaan  hukum  itu  harus  dikaitkan juga  dengan  segi-segi  sosiologi,  antropologi,  dan  kebudayaan.  Peranan  hukum  dalam pembangunan  adalah  untuk  menjamin  bahwa  perubahan  itu  terjadi  dengan  cara  yang  teratur (tertib),  hukum  berperan  melalui  bantuan  perundang-undangan  dan  keputusan  pengadilan  atau kombinasi dari keduanya. 2
Menurut Tami Rusli mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit, maka hukum perlindungan konsumen merupakan asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  megnatur  dan  melindungi  konsumen  dalam  hubungan  dan masalah penyediaan serta penggunaan produk konsumen antara pelaku usaha dan konsumen. 3
Pengertian perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad yaitu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang  harta  kekayaan. 4 Menurut  R.  Subekti  mengatakan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu perhubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  lebih,  berdasarkan  mana  pihak  yang  satu  berhak menuntut  sesuatu  dari  pihak  lain  dan  pihak  yang  lain  tersebut  berkewajiban  untuk  memenuhi tuntutan itu. 5 Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan definisi perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 6 Menurut  J.  Satrio  dalam  Jurnal  Hukum  Tami  Rusli  mengatakan  bahwa  suatu  perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh hukum yang memaksa (dwingen recht) juga sudah ditentukan oleh kesepakatan yang dibuat para pihak.  Namun  demikian  hukum  yang  menambah (aanvullen  recht) juga  mengisi  kekosongan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu jika para pihak tidak secara tegas mengaturnya secara  menyimpang.  Adanya  kesempatan  seperti  itu  sudah  dapat  diduga,  bahwa  kemungkinan
2 Mochtar  Kusumaatmadja.  2012. Teori  Hukum  Pembangunan-Eksistensi  dan  Implikasi .  Epistema  Institute, Jakarta, hlm. 6.
3 Tami  Rusli.  2017. Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .  CV.  Anugrah  Utama  Raharja  (AURA), Bandar Lampung, hlm. 4-5.
4 Abdulkadir Muhammad. 2009. Hukum Perikatan . Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 78.
5 R. Subekti . 2008. Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan 33 . Intermasa, Jakarta, hlm. 1.
6 Sudikno Mertokusumo. 2003. Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
terjadi exonoratie  clausul dapat  menyebabkan  adanya  penyalahgunaan  keadaan (misbruik  van omstandig heden). Kiranya sudah dapat diduga sebelumnya bahwa memperjanjikan pembebasan tanggung  jawab  dari  kerugian  karena  kesengaja  an  tentunya  dianggap  tidak  patut  karena bertentangan dengan norma-norma sosial, tata krama dan kesusilaan. 7
Berdasarkan  wawancara  selama  penelitian  dengan  Ibu  Santi  selaku  Panitera  Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan berkembangnya perjanjian tidak lantas menghilangkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun syarat sah sebuah perjanjian adalah sepakat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau melakukan perikatan, adanya suatu hal yang diperjanjikan harus terang dan jelas agar tidak menimbulkan  multitafsir  yang  bisa  menjadi  sengketa  di  kemudian  hari  serta  suatu  sebab  yang halal, para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan nilai kesopanan, nilai kesusilaan dan nilai ketertiban umum.
Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap suatu perikatan dalam perjanjian diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan tertentu  (undang-undang,  peraturan  pemerintah)  yang  bersifat  umum  dan  perlindungan  hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi atau isi  perjanjian  antara  hak  dan  tanggungjawab  para  pihak,  seperti  ketentuan  tentang  bentuk perjanjian, penyelesaian sengketa dan sebagainya.
Manusia  dan  badan  hukum  memiliki  kesempatan  untuk  melakukan  perjanjian  atau kesepakatan.Kesepakatan ini menimbulkan prestasi bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jika isi kesepakatan atau perjanjian tidak dipenuhi, para pihak dapat menempuh jalur litigasi maupun non litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Berdasarkan  wawancara  selama  penelitian  dengan  Bapak  Hendri  Irawan  selaku  Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Kelas  IA  mengatakan  bahwa  dilihat  dari  kronologi  perkara wanprestasi  dimana  Para  Tergugat  tidka  memiliki  itikad  baik  terhadap  Penggugat  yang  telah
7 http://jurnalpranata.ubl.ac.id.Tami Rusli.  2015. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia . Pranata Hukum Volume 10 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33. diakses Tanggal 12 Oktober 2021.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
memberikan  waktu  kepada  Para  Tergugat  sehingga  Penggugat  merasa  dirugikan  oleh  Para Tergugat yang tidak menepati perjanjian yang telah disepakati. Pengggugat memilih penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan).
Lebih lanjut Bapak Hendri Irawan menjelaskan bahwa dalam proses suatu peradilan perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Hal ini tentu saja berbeda dengan peradilan pidana, dimana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakimtidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini maksudnya proses pembuktian nantinya tidak melihat pada bobot atau isi, melainkan kepada luas ruang lingkup perkara atau sengketa yang diajukan oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk  itu.  Sidang  itu  pun  harus  dinyatakan  terbuka  untuk  umum,kecuali  undang-undang melarangnya.
Suatu sengketa biasanya dapat diselesaikan melalui pengadilan yaitu dengan proses beracara di sidang pengadilan (litigasi) atau melalui jalan kekeluargaan/musyawarah mufakat yang dalam istilah  hukum  sering  disebut  dengan  mediasi.  Proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan melalui  sidang  pengadilan  atau  yang  sering  disebut  dengan  istilah  “litigasi”,  yaitu  suatu penyelesaian sengketa dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Penyelesaian dalam litigasi ini bersifat putusan, di mana  salah  satu  pihak  akan  dinyatakan  menang  dan  pihak  lainnya  kalah  ( win-lose  solution ). Prosedur dalam jalur litigasi sifatnya lebih formal dan teknis, memerlukan biaya yang mahal, serta lebih membutuhkan waktu yang cukup lama karena prosesnya yang berlarut-larut.
Menurut  Bapak  Hendri  Irawan  menjelaskan  bahwa  menghadapi  suatu  sengketa,  Hakim harus  bersikap  aktif  untuk  selalu  mengupayakan  mediasi  antara  pihak-pihak  yang  berperkara. Hakim harus membantu pihak yang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin mengantisipasi segala  hambatan  dalam  rangka  menyelesaikan  sengketa  yang  mereka  hadapi  guna  tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang sesuai dengan azas yang tercantum dalam Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum bagi Penggugat yang mengalami kerugian akibat itikad tidak baik Tergugat melalui gugatan wanprestasi peralihan hak

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
milik  atas  jaminan  hak  kepemilikan  sebidang  tanah  adalah  dengan  meminta  kepastian  hukum kepada Majelis Hakim agar menghukum para Tergugat  mengosongkan objek sengketa a quo dan menyatakan  bahwa  Para  Tergugat  tidak  berhak  lagi  atas  Objek  sengketa a  quo sebab  objek sengketa a quo telah sah beralih menjadi milik Penggugat berdasarkan hukum dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan yang pada saat ini masih diduduki dan atau dikuasai oleh Para Tergugat serta menyatakan bahwa sebagai akibat  ingkar  janji  atau  wanprestasi  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  (Para  Tergugat)  terhadap Penggugat, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.
2. Pertimbangan Hakim terhadap Penggugat yang Mengalami Kerugian Akibat Itikad tidak Baik Tergugat Melalui Gugatan Wanprestasi Peralihan Hak Milik Atas Jaminan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Berdasarkan Putusan Nomor
:72/PDT.G/2021/PN.Tjk
Berdasarkan  wawancara  selama  penelitian  dengan  Ibu  Santi  selaku  Panitera  Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan bahwa hukum perjanjian di Indonesia bersifat  terbuka  yaitu  suatu  pemberian  kebebasan  yang  seluas-luasnya  kepada  siapapun  untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, asal tidak melanggar undang-undang,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Suatu  perjanjian  sering  terjadi  permasalahan keperdataan antara pihak satu dengan pihak lainnya, seperti tidak menepati perjanjian. Masalah ini bisa terjadi karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi atau tidak cakap dalam melaksanakan maksud  dan  tujuan  dari  perjanjian  yang  telah  dibuat,  sehingga  pihak  yang  dirugikan  merasa kecewa  atau  tidak  puas  dan  pihak  yang  melanggar  merasa  tidak  harus  menepati  janji. Permasalahan keperdataan ini sering disebut dengan wanprestasi, yang mana wanprestasi adalah tidak  dipenuhinya  prestasi  oleh  salah  satu  pihak  dalam  suatu  ikatan  perjanjian  baik  sebagian maupun seluruhnya.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Lebih  lanjut  Ibu  Santi  mengatakan  bahwa  untuk  menghadapi  perselisihan  dalam  suatu perjanjian  yang  telah  disepakati  para  pihak,  diperlukan  suatu  lembaga  yang  independen  yaitu pengadilan. Pengadilan ini sebagai salah satu dari kekuasaan kehakiman mempunyai peranan yang sangat penting dalam memutus sengketa atau perselisihan tersebut, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Selain itu juga kekuasaan kehakiman mempunyai kemandirian yang sifatnya universal, maksudnya bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim bebas  menentukan  sendiri  cara-cara  memeriksa  dan  mengadili.  Meskipun  demikian  kebebasan hakim  tidak  mutlak,  karena  dalam  menjalankan  tugasnya  hakim  secara  mikro  dibatasi  oleh Pancasila,  UUD  Tahun  1945,  peraturan  perundang-undangan,  kehendak  para  pihak,  ketertiban umum dan kesusilaan.
Ibu  Santi  mengatakan  bahwa  mengatakan  dalam  hal  hakim  bertindak  sebagai  penegak keadilan, maka pertimbangan hukum sangat penting dalam memutuskan suatu perkara dari proses perkara  perdata.  Putusan  hakim  yang  dijatuhkan  mencerminkan  nilai  keadilan  dan  kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima khususnya oleh kedua belah pihak berperkara dan sejauh  mungkin  dihindarkan  timbulnya  perkara  baru  di  kemudian  hari  dan  dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan (yusticiabelen), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani Hakim dan masyarakat pada umumnya, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menurut Ibu Santi selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan  bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatan  Tanggal  31  Mei  2021  yang  diterima  dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Tanggal 2 Juni 2021 dalam Register  Nomor  :  72/Pdt.G/2021/PN.Tjk,  telah  mengajukan  gugatan  wanprestasi  yang  pada pokoknya sebagai berikut :
a) Adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat
b) Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam memperjanjikan dan tidak melaksanakan kewajibannya  atau  janjinya  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  perjanjian  perdamaian Tertanggal 25 September 2019

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Berdasarkan  wawancara  selama  penelitian  dengan  Bapak  Hendri  Irawan  selaku  Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Kelas  IA  mengatakan  bahwa  fakta  Para  Tergugat  secara tanggung renteng telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah :
1. Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian perdamaian;
2. Para  Tergugat    juga  tidak  melakukan  pengosongan  terhadap  objek  jaminan  sebagaimana tercantum di dalam surat perdamaian, apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban;
3. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menghubungi Para Tergugat, bahkan pada Tanggal 23 Desember  2019  Penggugat  melalui  kuasa  hukumnya  telah  berkirim  surat  memperingatkan bahwa perjanjian akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2019;
4. Bahwa Penggugat sejak kewajiban jatuh tempo Tanggal 25 Desember, masih menunggu itikad baik dari Para Tergugat sehingga  kuasa menjual diproses setelah Para Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya.
Para  Tergugat  dikategorikan  telah  melakukan  perbuatan  wanpretasi  sebagaimana  yang diuraikan dalam unsur-unsur di bawah ini:
1. Bahwa  sebagaimana  fakta  yang  telah  diuraikan  dalam  gugatan  ini,  ternyata  Para  Tergugat tidak melakukan kesepakatan yang ada (kontraprestasi) secara utuh bahkan ada itikad tidak baik dari para Tergugat;
2. Bahwa  terhadap  perbuatan  yang  telah  dilakukan  Para  Tergugat  merupakan  perbuatan Wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian pada Penggugat selaku pemilik Uang yang telah diminta oleh Tergugat I dari Penggugat dengan tipu muslihat sehingga perbuatan Para Tergugat Tersebut telah menimbulkan kerugian baik kerugian moril maupun kerugian materiil sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata dan atau Pasal 1239 KUHPerdata.
Maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  yang  pada  pokoknya  adalah  mengenai  Perbuatan Wanprestasi/ingkarjanji yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat berupa Para Tergugat tidak  melakukan  pembayaran  sebagaimana  kesepakatan  yang  tercantum  dalam  Perjanjian perdamaian  serta  Para  Tergugat    juga  tidak  melakukan  pengosongan  terhadap  objek  jaminan

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sebagaimana  tercantum  di  dalam  surat  perdamaian,yang  telahmenimbulkankerugian  pada Penggugatselakupemilik uang yangtelahdiminta oleh Tergugat I dari Penggugat.
Menurut Bapak Hendri Irawan selaku Hakim mengatakan maksud dan tujuan dari gugatan dari  Penggugat  harus  dicermati  terlebih  dahulu  agar  diperoleh  pokok  dalil-dalil  gugatan  dari Penggugat sehingga mempermudah penyelesaian perkara ini secara sistematis berdasarkan hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku, berdasarkan Pasal 178 HIR ( Herziene Inlandsch Reglement ) : Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.
Memperhatikan  Pasal  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman,  Undang-undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Umum,  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek/BW , Hukum Acara Perdata/ Rechtreglement voor de Buitengewesten/RBg dan  peraturan-peraturan  lain  yang  bersangkutan,  maka  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengadili sebagai berikut :
1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara benar dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara Versteek ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkarjanji;
4. Menyatakan  surat  perjanjian  perdamaian  antara  Pelapor  Saudara  Dian  Eka  Wijaya  dan Tergugat I (Terlapor) adalah surat perjanjian perdamaian yang sah secara hukum;
5. Menyatakan bukti penarikan dana dari Rekening Bank CIMB Niaga milik Penggugat sebagai itikad baik Penggugat membantu Para Tergugat melunasi hutangnya di Bank CIMB Niaga adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan sah secara hukum peralihan hak milik atas jaminan hak kepemilikan sebidang tanah terletak di Desa/Kel. Pecoh Raya SHM No. 257/PR tanah seluas 208 M, dan bangunan rumah  tinggal  seluas  244  M2.  Berganti  desa  dan  nomor  menjadi  SHM  No.  101/Bu.R, Desa/Kel. Bumi Raya, Kec. Bumi Waras tanah seluas 208 M, dan bangunan rumah tinggal seluas  244  yang  telah  beralih  nama  menjadi  nama  Penggugat  adalah  peralihan  yang  sah berdasarkan hukum;

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
7. Menyatakan bahwa SHM No. 257/PR terletak di Desa/Kel. Pecoh Raya tanah seluas 208 M, dan  bangunan  rumah  tinggal  seluas  244  M2  berganti  desa  dan  nomor  menjadi  SHM  No. 101/Bu.R, Desa/Kel. Bumi Raya, Kec. Bumi Waras seluas 208 M2 adalah sah menjadi milik Penggugat/ Teja Hartono;
8. Memerintahkan  kepada  Para  Tergugat  agar  mengosongkan  objek  sengketa a  quo dan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak lagi atas Objek sengketa a quo sebab objek sengketa a quo telah sah beralih menjadi milik Penggugat berdasarkan hukum;
9. Memerintahkan  kepada  Turut  Tergugat  I  dan  Turut  Tergugat  II  untuk  tunduk  dan  patuh terhadap putusan;
10. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  sampai  hari  ini  ditetapkan sejumlah Rp1.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah)
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pertimbangan Hakim terhadap Penggugat yang mengalami kerugian akibat itikad tidak baik Tergugat melalui gugatan wanprestasi peralihan hak  milik  atas  jaminan  hak  kepemilikan  sebidang  tanah  berdasarkan  Putusan  Nomor :72/PDT.G/2021/PN.Tjk adalah dengan melihat duduk perkara merupakan perbuatan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian pada Penggugat serta pertimbangan hukum Hakim berdasarkan alat  bukti  yang  sah  dan  otentik  dan  didukung  atau  dikuatkan  dengan  fakta-fakta  hukum  yang terungkap di persidangan, bahwa para Tergugat tidak memiliki itikad baik terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim menajtuhkan putusan yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan  Wanprestasi/ingkar  janji,  objek  sengketa a  quo secara  sah  milik  Penggugat  serta memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa a quo .

## 3. Akibat Hukum terhadap Putusan Hakim Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penggugat yang Mengalami Kerugian Akibat Itikad tidak Baik Tergugat
Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah " performance " dalam Hukum Kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengingatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan " term " dan " condition ”  sebagaimana  disebutkan  dalam  kontrak  yang  bersangkutan.  Sementara  itu,  dengan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
wanprestasi ( default atau non fulfilment , ataupun yang disebutkan juga dengan istilah breach of contract ),  yang  dimaksudkan  adalah  tidak  dilaksanakan  prestasi  atau  kewajiban  sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam  kontrak  yang  bersangkutan.  Ada  berbagai  model  bagi  para  pihak  yang  tidak  memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.
d. Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. 8
Menurut  Erlina  B.  dalam  Jurnal  Hukumnya  menjelaskan  bahwa  pengertian  Wanpretasi berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, yaitu tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak  berbuat  sesuatu,  apabila  si  berutang  tidak  memenuhi  kewajibannya,  mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Wanprestasi berdasarkan  Pasal  1243  KUHPerdata,  yaitu:“Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tidak dipenuhunya suatu perikatan, barulah mulai di wajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya. 9 Mariam Darus Badrulzaman dalam buku Kompilasi Hukum Perikatan, menyatakan bahwa apabila  dalam  suatu  perikatan  si  debitur  karena  kesalahannya  tidak  melaksanakan  apa  yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi dan juga menyatakan bahwa ingkar janji (wanprestasi) wujud dari tidak memenuhi perikatan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:
a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
b. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. 10
8 P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia . Djambatan, Jakarta, hlm. 339.
9 http://jurnalpranata.ubl.ac.id. Erlina B. 2017. Analisis Penyelesaian Sengketa terhadap Anak yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemilik Bangunan dengan PT. Indomarco Prismatama . Pranata Hukum  Volume  12  Nomor  2.  Fakultas  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung,  Bandar  Lampung.  hlm.  16.  diakses Tanggal 12 Oktober 2021.
10 Mariam Darus Badrulzaman. 2009. Kompilasi Hukum Perikatan . Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Akibat yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu  pihak  lalai  melakukan  suatu  kewajiban  pemenuhan  prestasi,  jika  demikian  tidak  semua perbuatan wanprestasi dapat terjadi karena suatu kelalaian, dapat pula terjadi tidak dipenuhinya suatu prestasi karena unsur kesengajaan.
Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian atau perikatan, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan atau dalam akte autentik,  tanpa  dilandasi  perjanjian  tidak  dapat  dinyatakan  wanprestasi,  melainkan  perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan. 11
Berdasarkan  wawancara  selama  penelitian  dengan  Bapak  Hendri  Irawan  selaku  Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Kelas  IA  mengatakan  bahwa  keberadaan  hukum  perdata dimaksudkan  untuk  mengatur  dan  membatasi  tingkah  laku  manusia  dalam  memenuhi kepentingannya. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum perdata hanya akan  berdampak  langsung  pada  pihak-pihak  yang  terlibat.  Terhadap  putusan  gugatan  ditolak, menimbulkan suatu konsekuensi hukum bahwa terhadap gugatan tersebut dapat diajukan lagi oleh si Penggugat. Dalam perkara ini tentunya Penggugat dirugikan, karena perkara sudah diputus dan Penggugat sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya dapat mengajukan gugatan baru lagi.
Lebih  lanjut  Bapak  Hendri  Irawan  selaku  Hakim  mengatakan  bahwa  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan  putusan  Perdata  Nomor  :  72/PDT.G/2021/PN.Tjk  antara  Teja  Hartono  sebagai Penggugat  melawan  Idawati  dan  Erwandi  sebagai  ParaTergugat  serta  Kantor  Pertanahan  Kota Bandar Lampung sebagai Turut Tergugat. Yang mana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  Tanjungkarang  pada  pokoknya  menyatakan  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk seluruhnya dan  menyatakan sah secara hukum peralihan hak milik atas jaminan hak kepemilikan sebidang tanah terletak di Kelurahan Pecoh Raya SHM Nomor 257/PR tanah seluas 208 M 2 dan bangunan rumah tinggal seluas 244 M 2 . berganti desa dan nomor menjadi SHM Nomor 101/Bu.R,
11 Yahman, 2019. Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial . Kencana, Jakarta, hlm. 17.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Desa/Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras tanah seluas 208 M 2 dan bangunan rumah tinggal seluas 244 M 2 adalah peralihan yang sah berdasarkan hukum dengan kata lain sah menjadi milik Penggugat Teja Hartono.
Maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat yang mana menjadikan surat kesepakatan damai sebagai alat untuk untuk  menyelamatkan  posisi  hukum  Tergugat  I  supaya  perkaranya  tidak  dilimpahkah  Ke kejaksaan Tinggi Bandar Lampung dan perjanjian damai yang dilakukan hanya dijadikan alat agar status tersangka yang telah sandang oleh Tergugat I dapat dicabut dan Tergugat I dapat dibebaskan tanpa ada itikad baik untuk mematuhi dan menjalan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian perdamaian.
Pada hari sidang yang telah di tentukan  Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,  meskipun  berdasarkan  risalah  panggilan  sidang  tanggal  tanggal  9Juni  2021  untuk persidangan tanggal 21Juni 2021, tanggal 22Juni 2021 untuk persidangan tanggal 28Juni 2021 dan tanggal 29 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 21Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.
Menurut  Bapak  Hendri  Irawan  selaku  Hakim  mengatakan  Majelis  Hakim  tidak  dapat mengupayakan  perdamaian  diantara  para  pihak  melalui  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat  dan  Turut  Tergugat  tidak  pernah  hadir  ke  persidangan.  Majelis  Hakim  berdasarkan hukum acara yang secara jelas dan tegas telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, menganggap ketidakhadiran Tergugat berarti Tergugat dan Turut Tergugat  tidak  menggunakan  haknya  dalam  perkara  ini,  sehingga  upaya  Perdamaian  maupun Mediasi dengan demikian secara otomatis tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka dalam rangka menjamin  kelancaran  dan  ketertiban  persidangan  perkara  ini  Majelis  Hakim  melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat ( verstek ).
Lebih lanjut Bapak Hendri Irawan selaku Hakim mengatakan bahwa karena Tergugat dan Turut  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dan  tidak  pernah  datang  menghadap  serta  juga  tidak memberikan  kuasa  kepada  orang  lain  untuk  menghadap  ke  persidangan  tanpa  alasan  yang  sah

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
meskipun telah dipanggil secara benar dan patut maka Tergugat dan Turut Tergugat dianggap tidak ada keberatan serta tidak mengajukan bantahannya terhadap gugatan Penggugat tersebut. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Penggugat yang mengalami kerugian akibat itikad tidak baik Tergugat  adalah  Tergugat  telah  terbukti  melakukan  Perbuatan  Ingkar  Janji  atau  Wanprestasi terhadap  Penggugat  dengan  memenuhi  unsur-unsur  adanya  perbuatan  tidak  melakukan pembayaran  kewajiban  dan/atau  mengosongkan  objek  jaminan  apabila  Para  Tergugat  tidak melakukan  pembayaran,  adanya  itikad  tidak  baik  dan  adanya  pihak  yang  dirugikan  atau wanprestasi. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa akibat hukum terhadap putusan Hakim  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  Penggugat  yang  mengalami  kerugian  akibat itikad tidak baik Tergugat adalah Tergugat menyatakan sah secara hukum peralihan hak milik atas jaminan hak kepemilikan objek sengketa a quo sebidang tanah seluas 208 M 2 dan bangunan rumah tinggal  seluas  244  M 2 serta  memerintahkan  kepada  Para  Tergugat  agar  mengosongkan  objek sengketa a quo dan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak lagi atas Objek sengketa a quo sebab objek sengketa a quo telah sah beralih menjadi milik Penggugat berdasarkan hukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, jika Para Tergugat tidak mematuhi putusan hakim tersebut, maka Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk segera melakukan eksekusi terhadap objek sengketa a quo .

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  yaitu, perlindungan hukum bagi Penggugat yang mengalami kerugian akibat itikad tidak baik Tergugat melalui gugatan wanprestasi peralihan hak milik atas jaminan hak kepemilikan sebidang tanah adalah dengan meminta kepastian hukum kepada Majelis Hakim agar menghukum para Tergugat mengosongkan objek sengketa a quo dan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak lagi atas Objek  sengketa a  quo sebab  objek  sengketa a  quo telah  sah  beralih  menjadi  milik  Penggugat berdasarkan hukum dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang  tanah  dan  bangunan  yang  pada  saat  ini  masih  diduduki  dan  atau  dikuasai  oleh  Para Tergugat serta menyatakan bahwa sebagai akibat ingkar janji atau wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) terhadap Penggugat, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa,  sehingga  hak-hak  dan  kewajiban  dari  warga  negara  akan senantiasa  terjamin,  dengan  demikian  hukum  acara  perdata  mempunyai  arti  penting  dan  dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan  hukum  acara  perdata.  Pertimbangan  Hakim  terhadap  Penggugat  yang  mengalami kerugian akibat itikad tidak baik Tergugat melalui gugatan wanprestasi peralihan hak milik atas jaminan  hak  kepemilikan  sebidang  tanah  berdasarkan  Putusan  Nomor  :72/PDT.G/2021/PN.Tjk adalah dengan melihat duduk perkara merupakan perbuatan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian pada Penggugat serta pertimbangan hukum Hakim berdasarkan alat bukti yang sah dan otentik dan didukung atau dikuatkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa  para  Tergugat  tidak  memiliki  itikad  baik  terhadap  Penggugat,  sehingga  Majelis  Hakim menajtuhkan  putusan  yang  menyatakan  Para  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan Wanprestasi/ingkar janji, objek sengketa a quo secara sah milik Penggugat serta memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa a quo .
Akibat hukum terhadap putusan Hakim sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Penggugat yang  mengalami  kerugian  akibat  itikad  tidak  baik  Tergugat  adalah  Tergugat  menyatakan  sah secara hukum peralihan hak milik atas jaminan hak kepemilikan objek sengketa a quo sebidang tanah seluas 208 M 2 dan bangunan rumah tinggal seluas 244 M 2 serta memerintahkan kepada Para Tergugat agar mengosongkan objek sengketa a quo dan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak lagi atas Objek sengketa a quo sebab objek sengketa a quo telah sah beralih menjadi milik Penggugat berdasarkan hukum dan  memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, jika Para Tergugat tidak mematuhi putusan hakim tersebut, maka Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk segera melakukan eksekusi terhadap objek sengketa a quo .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. 2009. Hukum Perikatan . Citra Aditiya Bakti, Bandung
Mochtar Kusumaatmadja. 2012. Teori Hukum Pembangunan-Eksistensi dan Implikasi . Epistema Institute, Jakarta

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Mariam Darus Badrulzaman. 2009. Kompilasi Hukum Perikatan . Citra Aditya Bakti, Bandung P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia . Djambatan, Jakarta
R. Subekti . 2008. Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan 33 . Intermasa, Jakarta
Sudikno Mertokusumo. 2003. Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta,
Tami Rusli. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung
Yahman. 2014. Karakteristik Wanprestasi dalam Tindak Pidana Penipuan . Kencana, Jakarta Yahman, 2019. Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial . Kencana, Jakarta
http://jurnalpranata.ubl.ac.id.Tami  Rusli.    2015. Asas  Kebebasan  Berkontrak  Sebagai  Dasar Perkembangan  Perjanjian  di  Indonesia .  Pranata  Hukum  Volume  10  Nomor  1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung
http://jurnalpranata.ubl.ac.id. Erlina B. 2017. Analisis Penyelesaian Sengketa terhadap Anak yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemilik Bangunan dengan PT.  Indomarco  Prismatama .  Pranata  Hukum  Volume  12  Nomor  2.  Fakultas  Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung. hlm. 16. diakses Tanggal 12 Oktober 2021.