Volume : 22, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Problematika Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh :
1. Zulkifli AR,
;zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id
2. Maria Rosalina, maria.rosalina@fh.uisu.ac.id
3. Ahmed Jehan; jihan7338@yahoo.com

## Abstract
Corruption crimes that occur in Indonesia are still  a  serious  problem  that  can  result  in losses  to  state  finances  that  can  affect  the country's  ability  to  fulfill  the  rights  of  its people.  The  process  of  recovering  state financial losses on the one hand is part of the examination of criminal cases as in the case of  additional  crimes  is  of  course  very effective, but in certain cases as stipulated in Article 32 paragraph (1) (2), Article 33, Article 34 and Article 38 C It is no longer possible to carry  out  the  criminal  process  under  the Corruption  Crime  Law,  so  in  this  case  the civil  law  enforcement  process  needs  to  be upheld  even  though  it  has  to  go  a  long  way as  a  lawsuit  in  the  civil  procedural  law stipulated in the HIR and Rbg.
The  Attorney  General's  Office  as  the  State Attorney General has the authority to file civil lawsuits  for  state  losses  resulting  from  the actions  of  the  perpetrators  of  corruption against  their  heirs.  For  the  effectiveness  of the civil  lawsuit process regulated  in the HIR and  Rbg  in  terms  of recovering  state  losses, it  is  deemed  necessary  for  the  Supreme Court  to  respond  by  making  complementary rules to the formal law in accordance with the principle  of justice  that  is  carried  out quickly, simply  and  at  low  cost  as  stipulated  in  the Law.  Law  Number  48  of  2009  concerning Judicial Power.
Keywords:  Civil  Lawsuit,  Heirs,  State Attorney, Corruption Crime.

## Abstrak
Tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di Indonesia  masih  menjadi  permasalahan serius  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian keuangan negara yang dapat mempengaruhi kemampuan  negara  dalam  memenuhi  hak — hak rakyatnya. Proses pengembalian kerugian  keuangan  negara  pada  satu  sisi menjadi  bagian  dari  pemeriksaan  perkara pidana  seperti  dalam  hal  pidana  tambahan tentu  sangat  efektif,  tetapi  dalam  hal-hal tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 32ayat (1) (2), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38  CUndang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi proses pidananya tidak mungkin lagi dilakukan,  maka  dalam  hal  ini  proses penegakan  hukum  perdata  perlu  ditegakkan meskipun  harus  menempuh  jalan  panjang sebagaimana  gugatan  dalam  hukum  acara perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg.
Kejaksaan
selaku Jaksa Pengacara Negaraberwenang untuk melakukan gugatan perdata  atas  kerugian  Negara    yang diakibatkan oleh perbuatan dari pelaku tindak pidana  korupsi  yangditujukan  terhadap  ahli warisnya.Untuk  efektifnya  proses  gugatan perdata  yang  diatur  dalam  HIR  dan  Rbg tersebut  dalam  hal  pengembalian    kerugian Negara,  maka  dipandang  perlu  Mahkamah Agung  menyikapi  dengan  membuat  aturan pelengkap  terhadap  hukum  formil  tersebut sesuai dengan asas peradilan yang dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan  yang  tertuang  pada  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Kata Kunci : Gugatan  Perdata,  Ahli Waris,  Jaksa  Pengacara  Negara,Tindak Pidana Korupsi.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Dewasa  ini  tindak  pidana  korupsi dikategorikan  sebagai    suatu  kejahatan  luar biasa  ( extra  ordinary  crimes ),  karenaselain dapat  merugikan  keuangan  negara  atau
perekonomian  negara  juga  merusak  akhlak bangsa.
Meningkatnya  tindak  pidana  korupsi yang  tidak  terkendali akan  membawa bencana  tidak  saja  terhadap  kehidupan perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana  korupsi  yang  meluas  dan  sistematis juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak- hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.
Sejarah  pemberantasan  korupsi  yang cukup  panjang  di  Indonesia  menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang  membutuhkan  penanganan  yang ekstra  keras  dan  membutuhkan  kemauan politik  yang  sangat  besar  dan  serius  dari pemerintah yang berkuasa.Politik pemberantasan  korupsi  itu  sendiri  tercermin dari  peraturan  perundang-Undangan  yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. 1
Instrumen  hukum  yang  mengatur masalah  korupsi  saat  ini  adalah  Undang Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penjelasan Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi menyatakan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan
1 Nanang T. Puspito, dkk.  (2011). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.Jakarta.Kemendikbud.hal. 121.
memberantas  tindak  pidana  korupsi  undang undang  ini  memuat  ketentuan  pidana  yang berbeda
dengan undang undang sebelumnya  yaitu  menentukan  ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih  tinggi,  dan  ancaman  pidana  mati  yang merupakan  pemberatan  pidana.  Selain  itu Undang-Undang  ini  memuat  juga  pidana penjara  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan  berupa  uang  pengganti  kerugian Negara.
Dengan demikian peraturan ini diharapkan  dapat  menimbulkan  efek  jera terhadap  pelaku  maupun  setiap  orangyang melawan  hukum  yang  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  ataupun  orang  lain atausuatu  korporasi  yang  bisa  merugikan keuangan  negara  maupun  perekonomian Negara. Salahsatu hal yang dapat memberikan  efek  jera  ialah  dengan  cara mengharuskan
si pelaku tindak
pidanakorupsi membayar denda dan mengharuskannya menjalani pidana kurungan  penjara.  Untukmemperoleh  suatu hasil  yang  maksimal  dengan  adanya  upaya pengembalian  kerugian  uang  Negara  yang juga  dapat  dikenai  hukuman  tambahan  yaitu berupapembayaran  uang  pengganti  sebesar yang diambiloleh  terpidana.
Peraturan
perundang undangan tersebut juga memperkenalkan upaya gugatanterhadap  aset  pelaku  tindak  pidana korupsimelalui instrumen perdata sebagaimana terlihat dalam Pasal 32ayat (1) dan  (2),  Pasal  33,  Pasal  34  dan  Pasal  38C Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Menurut
undang  undang  tersebutJaksa  Pengacara Negara  atau  instansi  yang  berwenang  dapat menggugat  harta  kekayaan  pelaku  korupsi secara perdata apabila telah terbukti adanyakerugian  Negara  dalam  beberapa  hal sebagaimana tersebut dibawah ini:
- Gugatan perdata pengembalian
kerugian keuangan negara yang setelah dilakukan  penyidikan  satu  atau  lebih unsur  tindak  pidana  korupsi  tidak terdapat  cukup  bukti,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Gugatan  perdata  disebabkan  karena adanya  putusan  bebas sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan  negara,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  32  ayat  (2)  Undang- Undang Tindak PidanaKorupsi;
- Gugatan  perdata  dalam  hal  tersangka meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan penyidikan,  sedangkan  secara  nyata telah  ada  kerugian  keuangan  negara, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  33 Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi;
- Gugatan  perdata  dalam  hal  terdakwa meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan  secara  nyata  telah  ada kerugian keuangan negara,
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  34 Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi;
- Gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta benda  yang  diduga  berasal  dari  tindak pidana  korupsi  yang  belum  dikenakan Pengembalian  untuk  negara,  seperti diatur  dalam  Pasal  38  C  Undang- Undang Tindak PidanaKorupsi.
Pengaturan  gugatan  perdata  dalam tindak  pidana  korupsi  menunjukkan  bahwa norma-norma hukum pidana saja tidak cukup memadai  untuk  pengembalian  kerugian keuangan  negara,  setidak-tidaknya  dalam keadaan-keadaan tertentusebagaimana disebutkan  diatas  perlu  dilakukan  gugatan perdata.
Proses pengembalian kerugian keuangan  negara  yang  di  satu  sisi  menjadi bagian  dari  pemeriksaan  perkara  pidana seperti  dalam  hal  pidana  tambahan  ( Vide)
Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsitentu sangat  efektif,  tetapi  dalam  hal-hal  tertentu sebagaimana  ketentuan  Pasal  32ayat  (1) dan  (2),  Pasal  33,  Pasal  34  dan  Pasal  38 CUndang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi proses pidananya tidak mungkin lagi dilakukan  maka  dalam  hal  ini  proses penegakan  hukum  perdata  perlu  ditegakkan meskipun  harus  menempuh  jalan  panjang sebagaimana  gugatan  dalam  hukum  acara perdata  yang  diatur  dalam  HIR  dan  Rbg. Untuk  itu  dipandang    perlu  penyempurnaan hukum  formil  tersebut  sebagai  pelengkap oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  sambil menunggu Hukum Acara Perdata yang baru.
Pertanggungjawaban perbuatan melawan  hukum  terhadap  ahli  waris  dapat dituntut  berdasarkan  pertanggungjawaban tanpa  kesalahan  ( strict  liability )  atas  dasar prinsip  bahwa  tidak  boleh  seorangpun diuntungkan  dari  hasil  suatu  kejahatan karena  alangkah  naïf-nya  apabila  suatu peristiwa hukum yang memungkinkan diwujudkannya suatu keadilan ternyata gagal akibat kontruksi hukumnya yang tidak tepat.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di atas menunjukan bahwa karakteristik gugatan  perdata  diajukan  setelah  tindak pidana  tidak  memungkinkan  lagi  dilakukan, karena  dihadapkan  pada  kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 32ayat (1) dan (2), Pasal 33, Pasal 34, Pasal
38 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Selanjutnya, apabila kita telusuri Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 angka  4  yang  berbunyi  Peradilan  dilakukan dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan, 2 dikaitkan  dengan  upaya  gugatan  yang dilakukan oleh negara dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi,  maka  seharusnya  tidak  lagi  melalui jalur  Pengadilan  Pertama,  Banding,  Kasasi,
dan Peninjauan Kembali melainkan dilaksanakan  melalui  Pengadilan  Khusus agar  problematika  yang  muncul  dalam masalah  ini  selesai  dengan  cepat  seperti amanat Undang-Undang.
Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diatas  jelaslah  bahwa  instrument  perdata dapat  dimanfaatkan  untuk  pengmbalian kerugian  Negara  baik  sebelum  maupun sesudah  perkara  tindak  pidana  korupsi diperiksa  dan  diadili  melalui  persidangan pidana.

## B.  Rumusan Masalah
Pada konteks gugatan perdata terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi  yang  telah  meninggal  dunia,telah terjadi  pergeseran  sifat  melawan  hukum
2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kekuasaan Kehakiman.
pidana menjadi sifat melawan hukum perdata.
Rumusan masalah yang dibahas pada kajian  konseptual  ini  ialah  menitikberatkan pada  permasalahan  yang  munculterhadap ahli  waris  yang  digugat  oleh  negara dikarenakan ditemukan adanya unsur kerugian  negara  akibat  kejahatan  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pewaris dengan  menempuh  waktu  proses  peradilan yang cukup panjang.

## II. Pembahasan

## A.  Gugatan Perdata
Di  dalam  hukum  perdata  dikenal  dua macam jenis gugatan, yaitu gugatan wanprestasi  dan  gugatan  yang  bersumber dari perbuatan melawan hukum.
Yahya  Harahap  menyatakan  bahwa gugatan perdata adalah gugatanyang mengandung  sengketa  di  antara  para  pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya  diberikan  dan  diajukan kepada pengadilan, yaitu:
a.  Pihak  yang  mengajukan  penyelesaian sengketa  disebut  dan  bertindaksebagai penggugat.
b.  Pihak  yang  ditarik  sebagai  lawan  dalam penyelesaian  disebut  danberkedudukan sebagai tergugat.
c.  Permasalahan  hukum  yang  diajukan  ke pengadilan mengandungsengketa. 3

## B.  Ahli Waris
Pengertian  Ahli  waris  menurut  J. Sastrio adalah  orang  yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh
3 Yahya Harahap,  Hukum Acara Perdata : Tentang
Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.hal.21
pewaris.  Pewarisan  secara  hukum  adalah peralihan  kepemilikan  atas  harta  benda orang  yang  telah  meninggal  pada  ahli warisnya.  Ahli  waris  adalah  orang  yang berhak  menerima  harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris 4

## C.  Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  Pengertian  dari korupsi  adalah  ―setiap  orang  yang  secara
melawan hukum
melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian Negara. 5
Korupsi  sebagai  jenis  tindak  pidana yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara
serta dapat
menghambat pertumbuhan  ekonomi  dan  kelangsungan pembangunan nasional, olehkarena itu segala macam sesuatu yang sifatnya merugikan
keuangan Negaraperlu dimusnakan diantaranya adalah dengan cara memaksimalkan  dayakerja  dan  daya  paksa peraturan  perundang-undangan  yang  ada melaluipenegakan hukum. 6
4 J.Satrio,  Hukum  Perikatan  (Perikatan  Pada Umumnya),  Bandung  :  Alumni.  1999 hlm.4
5 Muhammad  Yusuf,  Merampas  Aset  Koruptor Solusi  Pemberantasan  Korupsi  Di Indonesia,  Jakarta:  PT  Kompas  Media Nusantara, 2013. hlm. 17
6 Leden  Marpaung,  Tindak  Pidana  Korupsi
Pemberantasan dan
Pencegahan,Djambatan 2007, hlm 2.
Sehingga dalam pemberantasan
korupsi  menekankan  kepada  tigaisu,  yaitu pencegahan, pemberantasan dan
mengembalikan  aset  hasilkorupsi  (asset recovery). Hal ini bertujuan untuk mementingkan  korupsitidak  hanya  terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan  parakoruptor  saja,  tetapi  juga untuk mengembalikan aset penting Negara. 7

## D.  Jaksa Pengacara Negara
Jaksa  Pengacara Negara  adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan  atas  nama  negara  atau  pemerintah dalam  kasus  atau  perkara  perdata  atau  tata usaha negara. 8
Istilah  penamaan  Jaksa  Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI  dan Undang-Undang  sebelumnya  yaitu  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Keppres Nomor  55  Tahun  1991  tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan Republik  Indonesia.  Namun,  makna  ―kuasa khusus‖  dalambidang  keperdataan  dengan sendirinya
identik dengan
―pengacara.‖Berdasarkan  asumsi  tersebut, istilah  pengacara  negara,  yang  adalah terjemahan dari landsadvocat en versi Staatblad 1922  Nomor  522  Pasal  3,  tidak
7 Putu  Ariesta  Wiryawan,  Analisis  Hukum menyebab  Tindak  Pidana  Korupsi  dan
Pertanggungjawaban Pidananya,
kertha wicara, Vol.05, No. 02, Februari 2016
8 Himpunan  petunjuk  Jaksa  Agung  Muda  Perdata Dan  Tata  Usaha  Negara  (JAMDATUN), XXII,  Penerbit:Kejaksaan  Agung  R.I. hlm.2
dikenal  secara  luas  oleh  masyarakat  dan pemerintah. 9

## E.  Kewenangan  Jaksa  Pengacara Negara dalam Gugatan Perdata
Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang  dalam  hal  bertindakmewakili Negara menggugat harta kekayaan atau aset hasil korupsi.
Dasar  hukum  untuk  menggugat  ahli waris  terdakwa  atau  terpidana  kasuskorupsi yang meninggal dunia diatur dalam ketentuan  Pasal  33,  Pasal  34  dan  38  C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.Pasal ini mengatur keberadaan tersangka, terdakwa atau
terpidana
yang tidak
mungkinlagi
perbuatannyadipertanggung-
jawabkan secara  hukum  pidana,  karenameninggal dunia  saat  dilakukan  penyidikan  dan  atau saatpemeriksaan di pengadilan.Hal ini merupakan  peristiwa  hukum  yangbersifat kondisional  yakni  kematian  tersangka  atau terdakwa  sehingga  tidakmungkin  tersangka atau  terdakwa  diproses  secara  pidana  ( Vide Pasal 78 KUHP).
AdapunTindak  Pidana  Korupsi  yang dapat  menimbulkan  kerugian  keuangan Negara tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) ,(2) dan  Pasal  3  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi yang menyebutkan sebagai berikut :
Pasal2  ayat  (1)  :Setiap  orang  yang
secara
melawan
hukum melakukan
9 http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/arti kel-hukum.html diakses  padatanggal 27 Oktober 2022 Pukul 20:30 Wib
perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian  negara,  dipidana  penjara dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling  sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal  2  ayat  (2)  :Dalam  hal  tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan
Pasal  3  :  Setiap  orang  yang  dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 10
Yang  dimaksud  dengan  secara  nyata telah  ada  kerugian  negara  adalahkerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasil temuan instansi yang berwenang  atau  BPKP,  hal  ini  sesuai  dalam Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun 2016 yaitu : ― Instansi yang berwenang
10 Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Perubahan  Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi
menyatakan ada
tidaknya kerugian
keuangan  Negara  adalah  Badan  Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional.. .‖ 11
Selanjutnya  penjelasan  Pasal  2  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Yang  dimaksud  dengan  "secara  melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan  hukum  dalam  arti  formil  maupun dalam arti materiil,  yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan,namun
apabila perbuatan  tersebut  dianggap  tercela  karena tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,  makaperbuatan  tersebut  dapat dipidana.  Dalam  ketentuan  ini,  kata  "dapat" sebelumfrasa  "merugikan  keuangan  atau perekonomian  negara"  menunjukkan  bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu  adanya  tindak  pidanakorupsi  cukup dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan yang sudahdirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
Sejalan  dengan  berjalannya  waktu penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  tersebut  diatas, Mahkamah Konstitusi telah menganulir
dengan putusannya Nomor 003/PUU- IV/2006 ―Menyatakan  Penjelasan  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik
11 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  4150)  sepanjang  frasa yang  berbunyi,  ‖Yang  dimaksud  dengan ’secara  melawan  hukum’  dalam  Pasal  ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti  formil  maupun  dalam  arti  materiil,  yakni meskipun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun  apabila  perbuatan  tersebut  dianggap tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat  dipidana‖  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat.‖ 12
Adapun upaya pengembalian kerugian keuangan negara
yangmenggunakan instrumen hukum perdata sepenuhnya  tunduk  pada  disiplinhukum perdata  materiil  maupun  formil,  meskipun berkaitan dengan tindakpidana korupsi.
Kejaksaan  selaku  Jaksa  Pengacara Negara berwenang untukmelakukan gugatan perdata  atas  kerugian  Negara  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  30  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  berbunyi  sebagai  berikut “ Di bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara, kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.‖ 13
12 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia  Nomor  003/PUU-IV/2006 hlm. 78
13 Pasal  30  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2011tentang  Perubahan  Atas
F. Instrumen Perdata Pengembalian

## Aset Hasil Korupsi
Alasanhukum  menggugat  ahli  waris pelaku Tindak Pidana  Korupsi terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” . 14 Sesuai
dengan ketentuan  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata, maka  suatu  perbuatan  melawan  hukum haruslah  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut:
1.  Adanya suatu perbuatan;
2.  Perbuatan tersebut melawan hukum;
3.  Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4.  Adanya kerugian bagi korban;
Menurut  Dewi,  Priyanto&  Wiryawan bahwa  pertanggung  jawaban  perdata  ahli waris  pelaku  tindak  pidana  korupsi  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Ketentuan  pasal  32,  33,  34  Undang-Undang
Nomor  31  tahun  1999  jo  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang menegaskan  bahwa,  dilihat  dalam  hal apabila terdakwa telah meninggal dunia pada saat  dilakukannya  pemeriksaan  pada  sidang pengadilan,  sedangkan  telah  adanya  suatu kerugian  pada  keuangan  negara,  maka  dari itu  penuntut  umum  segera  menyerahkan
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.
14 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal 1365
salinan  berkas  berita  acara  sidang  tersebut kepada  jaksa  pengacara  negara  atau  juga dapat diserahkan kepada instansi yang telah dirugikan  agar  dilakukannya  suatu  gugatan perdata  kepada  ahli  waris  dari  si  terpidana. Dalam  hal  terpidana  yang  meninggal  dunia pada  saat  dilakukannya  pemeriksaan  pada sidang  pengadilan,  dan  pada  kenyataanya terdapat  kerugian  keuangan  negara  kepada instansi  yang  dirugikan  untuk  dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. 15
Instrumen Perdata dalam pengembalian asset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dapat ditemukan  dalam  Pasal  32,  33,  34  dan  38  C
Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi.Pasal  32  Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi :
(1) Dalam  hal  penyidik  menemukan  dan berpendapat  bahwa  satu  atau  lebih unsur  tindak  pidana  korupsi  tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara  nyata  telah  ada  kerugian keuangan  negara,  maka  penyidik segera  menyerahkan  berkas  perkara hasil penyidikan tersebut  kepada
Jaksa Pengacara Negara untuk
dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
(2) Putusan  bebas  dalam  perkara  tindak pidana  korupsi  tidak  menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara
15 Dewi,  Priyanto,  I  &  Wiryawan,  I.  W. (2017).Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Mengembalikan Kerugian Negara. Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu Hukum , 5 (1). hlm. 24
Pasal  33  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi :
Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan  secara  nyata  telah  ada kerugian  keuangan  negara,  maka penyidik  segera  menyerahkan  berkas perkara  hasil  penyidikan  tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan  untuk  dilakukan  gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
Pasal  34  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi :
Dalam  hal  terdakwa  meninggal  dunia pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan,  sedangkan  secara nyata  telah  ada  kerugian  keuangan negara,  maka  penuntut  umum  segera menyerahkan  salinan  berkas  berita acara  sidang  tersebut  kepada  Jaksa Pengacara  Negara  atau  diserahkan kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk dilakukan  gugatan  perdata  terhadap ahli warisnya.
Pasal  38  C  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi:
Apabila  setelah  putusan  pengadilan telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap,  diketahui  masih  terdapat  harta benda  milik  terpidana  yang  diduga atau  patut  diduga  juga  berasal  dari tindak  pidana  korupsi  yang  belum dikenakan  perampasan  untuk  Negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 38  B  ayat  (2),  maka  Negara  dapar
melakukan  gugatan  perdata  terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.
Khusus  gugatan  perdata  oleh  Jaksa Pengacara  Negara  terhadap  ahli  waris pelaku  tindak  pidana  korupsi  diatur  didalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Walaupun Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi memberikan  peluang  bagi  Jaksa  Pengacara Negara  untuk  melakukakn  gugatan  secara perdata  namun  seara  teknis  yuridis  terdapat beberapa problematika antara lain :
1. Hukum  acara  perdata  yang  digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa yang antara lain menganut  asas  pembuktian  formal. Beban pembuktian terletak pada pihak yang  mendalilkan  kesetaraan  para pihak, kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak dan sebagainya
2. Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan  secara  nyata  bahwa telah  ada  kerugian  Negara.  Yakni kerugian keuangan Negara akibat atau berkaitan dengan perbuatan tesangka, terdakwa atau terpidana, adanya harta benda  milik  tersangka,  terdakwa, terpidana  yang dapat digunakan untuk pengembalian keuangan Negara. 16

## III. Kesimpulan
Meskipun Gugatan  Perdata Oleh Jaksa  Pengacara  Negara  Terhadap  Ahli Waris  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  yang
16 Pujiyono,  Buku  Materi  Pokok  HKUM4310- Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Universitas Terbuka. hlm. 7.17-18
meninggal  dunia  sebagaimana  diatur  dalam Pasal33, Pasal 34 dan Pasal  38 C Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  namun Hukum  acara  yang  diatur  dalam  HIR  dan Rbg,  belum  memadai  untuk  mengantispasi gugatan perdata secara cepat sesuai dengan semangat  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi dan Asas peradilan cepat,
sederhana  dan  biaya  ringan  sebagaimana yang  tertuang  dalam  Pasal  2  angka  4 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya  perlu  disempurnakan  dengan peraturan- peraturan pelengkap yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  sambil menunggu  lahirnya  Hukum  acara  perdata yang baru.

## Daftar Pustaka
1.  Buku
J.Satrio,  Hukum  Perikatan  (Perikatan Pada  Umumnya),  Bandung  : Alumni.1999 Pujiyono, Buku Materi Pokok HKUM4310 –  Tindak  Pidana Korupsi. Banten: Penerbit Universitas Terbuka. 2019
Puspito,  Nanang  T,  Dkk.  Pendidikan
Anti  Korupsi  Untuk  Perguruan Tinggi.  Jakarta.  Kemendikbud.
2011. Soesilo  dan  Pramudji  R ,  Kitab  Undang- Undang Hukum
Perdata,
Surabaya  :Rhedbook  Publisher. 2008. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan,
Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,  Jakarta  :  Sinar Grafika, 2010

## 2.  Perundang-Undangan
1)  Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
Perdata.
3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.
4)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentangPerubahan atas
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi.
5)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman.
6)  Putusan Mahkamah
Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 003/PUU- IV/2006.
7)  Surat  Ederan  Mahkamah  Agung  No.
4 Tahun 2016.
8)  Himpunan  petunjuk  Jaksa  Agung Muda  Perdata  Dan  Tata  Usaha
Negara (JAMDATUN), XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I.

## 3.  Jurnal
Dewi, N. M. D. J. P., Priyanto, I. M. D., &
Wiryawan, I. W. (2017). Pertanggungjawaban  Perdata  Ahli WarisPelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Mengembalikan
Kerugian  Negara. Kertha  Semaya: Journal IlmuHukum.

## 4.  Internet
1) http://datunkejaritakengon.blogspot. com/p/artikel-hukum.html diakses padatanggal 27 Oktober 2022 Pukul
20:30 Wib
2) https://www.hukumonline.com/pusat data/detail/lt4b01297e9d172/undang undang-nomor-48-tahun-2009.html diakases  pada  tanggal  2  November 2022 pukul 18.45 Wib.