## PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT MELALUI KOPERASI UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM PDRB PROVINSI MALUKU

## Muspida
Maryam Sangadji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

## ABSTRACT
This study examines the development of cooperatives in reducing poverty and the impact on the regional economy over the past 10 years. The results obtained that the development of cooperative business volumes show a significant decrease in poverty rate and contribute to the increasing GDP.
Keywords : Cooperative, Poverty, GRDP JEL Classification : C71, I32, R11

## Pendahuluan
Landasan hukum Sistem Ekonomi Indonesia yaitu UUD  1945  pasal  33  ayat  1  yang  menjelaskan  bahwa perekonomian disusun secara usaha bersama berdasarkan atas  asas  kekeluargaan,  perekonomian  Indonesia  harus disusun  dari  Rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat, maknanya dari demokrasi ekonomi.
Dalam  proses  pembangunan  ekonomi  nasional sampai  saat  iniditopang  oleh  kelompok  usaha  mikro, usaha  kecil,  usaha  menengah  dan  usaha  besar.  Baik ditetapkan dari undang-undang koperasi nomor 14 tahun 1965, Nomor 12 tahun 1967, Nomor 12 tahun 1976 dan Nomor  25  tahun  1992  tentang  perkoperasian  dan dihubungkan dengan pasal 33ayat 1 UUD 1945 diatas maka  bagun usaha  yang  sesuai  adalah koperasi,  karena koperasi  mempunyai  asas  usaha  kerjasama  dan  asas kekeluargaan.  Koperasi  merupakan  pilar  utama perekonomian  nasional  yang  berwawasan  kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengatasi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Data  resmi  yang  bersumber  dari  survei  Sosial Ekonomi  Nasional  (SUSENAS)  menunjukan  bahwa provinsi  Maluku,  Papua  dan  Papua  Barat  menduduki peringkat  tertinggi  kategori  provinsi  yang  memiliki presentasi jumlah penduduk miskin terbesar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat  melalui  koperasi terus meningkat selama 10 tahun terakhir tercatat pada tahun 2006 ada 1796 buah koperasi naik menjadi 3252 buah  pada  tahun  2015.  Jumlah  anggota  koperasi  pada tahun 2006 sebanyak 160.446 orang naik menjadi 178.008
orang  pada  tahun  2015  dengan  jumlah  volume  usaha pada tahun 2006 sebesar 105226 juta rupiah naik menjadi 332.878,07 juta rupiah pada tahun 2015.
Dalam  penelitian  ini,  hasil-hasil  perkembangan perkoperasian di Provinsi Maluku berkembang rata-rata 9% setiap tahun dalam 10 tahun terakhir perkembangan koperasi,  jumlah  anggota  koperasi  dan  jumlah  volume usaha  dapat  menjadi  stimulasi  bagi  penurunan  jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku.
Pertanyaan  penelitian  yang  menjadi  fokus  bagi peneliti  adalah  seberapa  besar  peranan  koperasi  dalam menurunkan  keluarga  miskin  dan  seberapa  besar kontribusi volume usaha koperasi pada PDRB Provinsi Maluku.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui seberapa  besar  perkembangan  usaha  koperasi  dalam penanggulangan  kemiskinan  dan  kontribusinya  dalam PDRB di Provinsi Maluku.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  sejak pemerintahan  orde  baru  dilaksanakan  berdasarkan  3 model  yaitu  model  agregat,  model  hubungan  efek kelipatan  (multiplien  effect  and  rcor)  dan  model perencanaan  sektoral  (Kunarjo  Dahlan  Rian  Nugna, 2003;70).
Model  agregat  bertumpu  pada  teori  ekonomi makro  dimana  konsep  intinya  adalah  pendapatan domestik  bruto  (PDRB)  dan  kosep-konsep  yang melengkapinya.  Konsep  ini  merupakan  satu  rumusan yang mengatakan bahwa produk domestik buto (PDB)
adalah  penjumlahan  dari  konsumsi  (C),  Investasi  (I), Pengeluaran  Pemerintah  (G),  Expor  (X),  dikurangi Import (M). Jadi Y(=PDB) = C+I+G+X-M. Dengan model ini berarti koperasi adalah bentuk Investasi Swasta (I). Model ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena dari segi kuantitatif mudah dipahami dan mudah diukur sehingga menarik untuk dijadikan model.Aturan model  ini  tidaklah  otomatis  mencerminkan  tentang tanggunglanginya  kemiskinan  yang  ada.  Pada  banyak negara berkembang justru besarnya PDB dan pendapatan perkapita menyembunyikan fakta bahwa pembangunan lebih banyak menghasilkan ketimpangan antara sebagian kecil  kelompok  masyarakat  yang  sejahtera  karena memperoleh prioritas untuk mengejar angka PDB dan pendapatan perkapita, dan disisi lainnya ada sebagian besar masyarakat hidup dengan standar kualitas yang sangat jauh dibandingkan kelompok pertama.
Model kedua adalah model hubungan efek kelipatan dan  icor.  Teori  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  John Maynand  Neynes  dalam The  General  Theory  Of Employment, Interest and Money (Riant, 2003;71). Konsep  ini  pada  prinsipnya  menyatakan  bahwa  ada hubungan antara tingkat Investasi (I) dengan pendapatan (Y) atau dengan kata lain bahwa apabila ada tambahan investasi maka akan bertambah pada tingkat pendapatan dengan  kelipatan  sebesar  kebalikan  dari  Marginal Propencity  to  Save  (MPs)  atau  angka  koefisien  yang menunjukan  berapa  kenaikan  tingkat  tabungan  jika pendapatan  meningkat  dengan  jumlah  tertentu  dengan nilai angka pecahan kurang dari satu.
Model  ini  diperkaya  dengan  model  Imeremental Capital  Output  Ratio  (ICOR).  Sri  Hanna  yang menyebutkan  bahwa  investasi  harus  diartikan  sebagai pertambahan  kapasitas  produksi    ICOR  sendiri diidentifikasikan  sebagai  rasio  investasi  yang  diperlukan untuk  memperoleh  pertambahan  pendapatan  pada priode tertentu.
Prinsip  pokok  pembangunan  mengkaji  kepada kondisi dan rakyat yang hendak dibangun.Pembangunan yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  orde  baru menyisahkan  kesenjangan  yang  lebar  dari  dalam  antara mereka  yang  berhasil  dan  mereka  yang  gagal  dalam
pembangunan.  Didalam  kelompok  istilah  teknis  biasa disebut kelompok yang ‘kaya” dan kelompok “miskin” atau kelompok “kuat” dan kelompok “lemah”. Karena itu yang menjadi tugas pembangunan di era reformasi ada dua yaitu; (1) memihak yang lemah  agar menjadi kuat dan mandiri, (2) menjaga yang kuat agar tidak jatuh menjadi lemah,  bahwa  harus  menjadi  mitra  pemerintah  untuk mengangkat yang lemah.
Pendekatan ekonomi kerakyatan untuk membangun  seluruh  pelaku  ekonomi  menjadi  pelaku- pelaku  yang  kuat  dan  mandiri  menjadi  tantangan pembangunan  sekarang  dan  menjadi  inti  dari pembangunan.Dikatakan  bahwa  negara  dalam  kondisi berbahaya  jika  masyarakatnya  miskin.Kemiskinan memiliki  pengaruh  yang  sangat  buruk  pada  setiap  sisi kehidupan manusia oleh karena itu tugas pembangunan adalah  menanggulangi  kemiskinan.Pembangunan  harus menggunakan ekonomi rakyat agar tidak berada dalam kemiskinan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif  dan  kualitatif,  untuk  memberikan  gambaran tentang  perkembangan  koperasi  di  Maluku  dan dampaknya  terhadap  penanggulangan  kemiskinan  dan perkembangan  kontribusinya  terhadap  perekonomian daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder didalam bentuk  laporan  yang  telah  dipublikasikan  oleh  Badan Pusat Statistik dan laporan lainnya yang mendukung. Alat analisis yang digunakan adalah analisis tabulasi .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Koperasi
Selama  10  tahun  terakhir  koperasi  berkembang cukup  signifikan.  Pada  tahun  2006  ada  1796  buah koperasi naik menjadi 3252 buah pada tahun 2015, atau naiknya rata-rata 9% setiap tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel (1)
Perkembangan Jumlah Koperasi, Jumlah Anggota Koperasi dan Jumlah Volume Usaha
Di Provinsi Maluku Tahun 2006-2013 No. Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Koperasi (orang) Jumlah Volume Usaha (Rp Juta) 1. 2006 1.796 160.446 105.226,00 2. 2007 2.028 160.987 170.656,40 3. 2008 2.220 115.235 160.949,45 4. 2009 2.517 142.477 195.852,15 5. 2010 2.665 151.517 176.069,45 6. 2011 2.800 164.151 155.961,74 7. 2012 2.965 470.519 207.569,73 8. 2013 3.095 175.887 284.058,23 9. 2014 3.158 175.887 291.051,27 10. 2015 3.252 178.008 332.878,08
Sumber: Maluku Dalam Angka Tahun 2008,  2011,2013 dan 2016
Pada tahun 2006-2015 pertumbuhan koperasi 9% rata-rata  setiap  tahun,  namun  pertumbuhan  jumlah anggota koperasi hanya 1,22% setiap tahun. Sedangkan jumlah  volum  usaha  tumbuh  rata-rata  18%  setiap tahun.Pada tahun 2006 jumlah anggota koperasi 160.466 orang naik menjadi 17.008 orang pada tahun 2015.
Pada  tahun  2015  koperasi  aktif  berjumlah  2481 buah atau 74,35% , dari jumlah tersebut di Kota Ambon terdapat  26%,  di  Maluku  Tengah  14,4%,  di  Maluku Tenggara12,24%, di Kota Tual 11,86% dan sisanya 24% tersebar di 7 Kabupaten lainnya (Dinas koperasi tahun 2016).
Jumlah  Volume  usaha  koperasi  pada tahun  2006 berjumlah  Rp.105.226,00  juta,  dan  meningkat  menjadi Rp.332.887,07  juta  pada  tahun  2015,  atau  terjadi peningkatan sebesar 18% rata-rata setiap tahun.
Dari jumlah volume usaha tersebut, jumlah modal sendiri 40,50 %, modal luar 26% dan 33,42% adalah dana subsidi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena koperasi adalah cabang usaha yang penting bagi Negara dan  menguasai hajat hidup  orang banyak  (UUD 1945 pasal 33 ayat 2).

## Dampak  Perkembangan  Koperasi  Terhadap
Penanggulangan Kemiskinan.
Pada  tahun  2006  jumlah  penduduk  miskin  di Provinsi Maluku sebanyak 418,6 ribu orang, dari menurun menjadi 327,77 ribu orang pada tahun 2015, berarti terjadi penurunan sebesar 2,4%. rata-rata setiap tahun dari 2006- 2015, atau selama 10 tahun terakhir.Berarti dapat dijelaskan bahwa  pada  saat  jumlah  koperasi  tumbuh  sebesar  9% menyebabkan  jumlah  volume  usaha  tumbuh  sebesar 18%, dengan sumber modal seperti yang dijelaskan diatas.
Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebanyak 418,6 ribu orang dan menurun menjadi 327,77 ribu orang pada tahun 2015. Berarti dapat dijelaskan koperasi tumbuh 9% menyebabkan jumlah volume usaha tumbuh 18% berdampak  pada  penurunan  jumlah  penduduk  miskin 2,4%  rata-rata  setiap  tahun,  dan  penurunan  presentasi penduduk  miskin  sebesar  4,2%  rata-rata  setiap  tahun (periksa Tabel.2 berikut)

## Tabel (2)
Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2006-2015 di Provinsi Maluku No. Tahun Jumlah Penduduk (000 orang) Jumlah Penduduk Miskin (000 orang) Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk (%) 1. 2006 1.364.585 418.6 30.7 2. 2007 1.450.435 404.7 28.0 3. 2008 1.460.486 388.8 26.6 4. 2009 1.501.229 369.1 24.6 5. 2010 1.541.903 389.5 25.3 6. 2011 1.570.657 358.4 22.3 7. 2012 1.599.505 328.9 21.2 8. 2013 1.628.413 327.51 19.8 9. 2014 1.686.469 307.02 18.2 10. 2015 4.715.548 327.77 19.1 Sumber: BPS Provinsi Maluku 2016
Pada tabel. diatas nampak bahwa jumlah penduduk Maluku pada tahun 2006 berjumlah 10364.585 ribu orang dan meningkat menjadi 1.775.548 ribu orang pada tahun 2015. Dari jumlah penduduk tersebut pada tahun 2006, 418.6  ribu  orang  adalah  penduduk  miskin atau 30.7%. Pada  tahun  2015  penduduk  miskin  menurun  menjadi 327.77 ribu orang atau 19.1% dari jumlah penduduk.,
Kontribusi  Volume  Usaha  Koperasi  Terhadap PDRB
Pada tahun 2006 PDRB Provinsi Maluku atas harga constant tanpa migasi berjumlah 3.424.966,11 juta rupiah dan  naik  menjadi  5.857.405,41  juta  rupiah  pada  tahun 2015  atau  terjadi  peningkatan  sebesar 8%  rata-rata  tiap tahun.
Pada tahun 2006 kontribusi volume usaha koperasi sebesar  3.36%  naik  menjadi  5.68%  pada  tahun 2015.Berarti laju pertumbuhan kontribusi volume usaha koperasi  dalam  PDRB  sebesar  7.62%  rata-rata  setiap tahun, selama kurung waktu pengamatan.
Berarti  elasitisitas  pertumbuhan  volume  usaha koperasi  terhdap  PDRB  2,25.  Hal  ini  menjelaskan peranan  perkembangan  ekonomi  rakyat  dalam  PDRB Provinsi Maluku, sub sector tanaman pangan, sub sector pertenakan dan sub sector perikanan.
Table (3)
PDRB Tahun 2000 Tanpa Migas Jumlah Volume Usaha Koperasi dan Kontribusi Dalam PDRB
Tahun 2006-2015 di Provinsi Maluku No. Tahun PDRB ADHK Tahun 2000 Tanpa Migas (Rp Juta) Volume Usaha Koperasi (Rp Juta) Kon tribusi (%) 1. 2006 3.424.966,11 105.226,00 3.36 2. 2007 3.621.628,21 170.656,40 4.71 3. 2008 3.774.777,99 160.949,45 4.77 4. 2009 3.980.147,35 195.852,15 4.92 5. 2010 4.237.757,95 176.069,45 4.63 6. 2011 4.494.778,21 155.961,74 4.45 7. 2012 4.846.051,39 207.569,73 5.52 8. 2013 5.095.294,30 284.058,23 5.20 9. 2014 5.463.997.42 291.051,37 5.38 10. 2015 5.857.405,41 332.878,07 5.68
Sumber: BPS Provinsi Maluku Dalam Angka 2008,   2011,2016 (Data diolah)

## KESIMPULAN  DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Pemberdayaan ekonomi  rakyat  melalui koperasi selama  10  tahun  terakhir  cukup  signifikan  karena koperasi  tumbuh  rata-rata  9%  setiap  tahun, menyebabkan jumlah volume usaha koperasi tumbuh 18% rata-rata tiap tahun.
Kemandirian  usaha  koperasi  Nampak  dalam komposisi  modal  sendiri  sebesar  40.50%,  modal  luar 26% dan pemerintah 33.42%.
Peningkatan  volume  usaha  sebesar  18% berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin sebesar  2.4%  rata-rata  setiap  tahun  dan  penurunan presentasi  penduduk  miskin  sebesar  4.2%  rata-rata setiap tahun.
Kontribusi  volume  usaha  koperasi  terhadap PDRB meningkat dari 3.36% persen pada tahun 2006 menjadi  5.68%  pada  tahun  2015.  Dengan  elasititas pertumbuhan  sebesar  2.25  yang  mengidentifikasikan
kemampuan  ekonomi  rakyat  dalam  perekonomian Provinsi Maluku.

## Implikasi
Perkembangan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat  telah  berhasil  menanggulangi  kemiskinan  di Provinsi  Maluku  dan  memberikan  kontribusi  yang cukup dalam tumbuh kembang perekonomian daerah ini.

## DAFTAR REFERENSI
Angita Abimanyun,2000 “ Ekonomi Indonesia Baru”. Kajian  dan  Alternatif  solusi  menuju  pemilihan, Penerbit; PT. Elex Media Komputinda, Jakarta. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku “Maluku dalam Angka 2008”
______ , Maluku dalam Angka 2011”
______ , Maluku dalam Angka 2013” ______ , Maluku dalam Angka 2016”
Riant,  Nugraha, 2003,  “  Reiventing  Pembangunan” menata  ulang  paradigm  pembangunan  untuk membangun Indonesia Baru, Penerbit PT. Elex Media Komputinda, Jakarta.