ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 5, Nomor 2 Juni, 2024 Halaman 198-223
DOI . https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.31803

## Government Policy Strategy in Developing Tourism Villages
through Village-Owned Enterprises
Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Desa Wisata melalui Badan Usaha Milik Desa
Andina Elok Puri Maharani Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret andinaelok@staff.uns.ac.id
Gumilang Chandra Shasmita Haningati Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret gumilangcsh@student.uns.ac.id
Muhammad Arsyi Dewangga Faculty of Law , Universitas Sebelas Maret Arsyidewangga@student.uns.ac.id

## Abstract
In Indonesia, the tourism sector is one of the field that supported community economic wellbeing.  Development  of  tourism  involve  not  only  national  scale  but  also  local government  which  is  the  village.  Development  of  tourism  could  be  achieved  through Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) which manifest in form of tourism village. However, there  are  several  obstacles  in  the  management  of  tourist  villages  implemented  by BUMDES,  including  accessibility,  difficulties  in  determining  core  BUMDES  business activities, development strategies that only imitate trends, human resource factors and political  factors.  The  development  of  tourist  villages  through  BUMDES  needs  to  pay attention  to  four  important  components  including  tourist  attractions,  availability  of transportation, activities and tourist amenities.Based on this, the aim of this research is to  explain  how  important  it  is  to  prepare  a  good  planning  program  as  stated  in  the regulations regarding Priority Use of Village Funds in 2023 based on Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. The method used in this research is Qualitative Descriptive, which focuses on the study of literature and legislation. The results of this Jurnal  research show that there are the inhibiting factors that cause tourist villages managedby BUMDES to not run smoothly.
Keywords; Tourist Village, Village-Owned Enterprises, Economy.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
Submitted 17 February 2024 Review 19 March 2024 Revised 16 April 2024 Accepted 19 Juni 2024

## Abstrak
Pada negara Indonesia bidang kepariwisataan menjadi salah satu bidang penunjang guna mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengembangan kepariwisataan tidak  hanya  berlaku  untuk  lingkup  nasional  saja,  melainkan  berlaku  pula  untuk lingkup terkecil pemerintahan yakni pada lingkup desa. Pengembangan wisata di desa dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diwujudkan dalam bentuk desa wisata. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan desa wisata  yang  dilaksanakan  oleh  BUMDes  diantaranya  berupa  aksesbilitas,  kesulitan dalam menetapkan kegiatan bisnis inti BUMDes, strategi pengembangan yang hanya menirukan tren, faktor sumber daya manusia, dan faktor politk. Pengembangan desa wisata melalui BUMDes perlu memperhatikan empat komponen penting diantaranya adalah atraksi wisata ( attraction ), ketersediaan transportasi ( accessibility ), kegiatan ( activity ), dan amenitas wisata. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini yaitu guna  menjelaskan  betapa  pentingnya  penyusunan  program  perencanaan  yang  baik sebagaimana tertuang dalam aturan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023  berdasarkan  Permendes  Nomor  8  Tahun  2022  tentang  Prioritas  Dana  Desa Tahun  2023.  Metode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Deskriptif Kualitatif,  yang  berfokus  pada  studi  literatur  dan  perundang-undangan.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwasannya  terdapat  faktor  penghambat  yang menyebabkan desa wisata yang dikelola oleh BUMDES tidak berjalan dengan lancar.
Kata Kunci; Desa Wisata, Badan Usaha Milik Desa, Ekonomi.

## A. Pendahuluan
Indonesia, yang dikenal karena keindahan alamnya, keberagaman budayanya, dan  tradisinya  yang  unik,  memiliki  potensi  yang  signifikan  untuk  pertumbuhan dalam  sektor  pariwisata.  Pengembangan  pariwisata  dengan  pemanfaatan  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  bijaksana  memiliki  peran  signifikan  dalam peningkatan pendapatan masyarakat.  Pengelolaan ini berfungsi sebagai penyedia layanan  rekreasi,  olahraga,  dan  juga  menciptakan  peluang  pekerjaan  di  sektor- sektor  sekitar,  termasuk  perdagangan,  transportasi,  hiburan,  jasa,  dan telekomunikasi.  Pengelolaan  pariwisata  menjadi  faktor  kunci  dalam  menentukan perkembangan  sektor  pariwisata.  Semakin  efektif  sistem  pengelolaan  yang diterapkan oleh suatu wilayah, maka semakin meningkat daya tarik destinasi wisata tersebut.
Mengenai  pengelolaan  pariwisata,  pemerintah  menerapkan  regulasi  otonomi daerah  yang  memberikan  kewenangan  kepada  setiap  wilayah  untuk  mengelola sumber daya yang dimiliki daerah termasuk pengembangan perkonomian. Selama
bertahun-tahun, pemerintah telah melaksanakan upaya pengembangan ekonomi di pedesaan  melalui  berbagai  program.  Namun,  hasil  yang  diperoleh  belum memuaskan sesuai dengan harapan bersama. Oleh karena itu, pemerintah saat ini mengambil pendekatan baru dengan maksud untuk merangsang dan menggerakkan ekonomi  di  pedesaan.  Salah  satu  tindakan  yang  diambil  adalah  mendukung pertumbuhan  ekonomi  di  desa  melalui  pemberdayaan  kewirausahaan  desa  yang terstruktur melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kehadiran  BUMDes  dilandasi  oleh  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) dijelaskan bahwa “Desa dapat mendirikan  badan  usaha  milik  desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa” dapat dikatakan bahwa keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa sudah diakui  sejak  tahun  2004.  Ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  desa  memberikan  peluang  bagi  desa  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingannya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang berlaku di wilayah desa tersebut. Undang- undang tersebut membawa angin segar bagi BUMDes karena mengatur lebih rinci mengenai BUMDes. BUMDes ini dapat dikembangkan baik oleh pemerintah  maupun  oleh  masyarakat  desa  sendiri.  Prinsip  BUMDes  yang didasarkan pada kekeluargaan diimplementasikan tidak hanya melalui relasi positif di  antara  anggota  struktur  organisasi,  melainkan  juga  melalui  penghormatan terhadap  hubungan  dengan  lembaga  lain.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk memastikan bahwa tujuan BUMDES mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Dengan  optimalnya  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  desa  dapat mencapai tingkat mandiri yang tinggi dan berhasil mengatasi masalah kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 1
Pemerintah  Desa  perlu  merancang  program-program  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, terutama dalam penggunaan dana desa yang telah diatur. Pedoman mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permendes 8 Tahun 2022 tentang  Prioritas  Dana  Desa  Tahun  2023,  bertujuan  untuk  mempercepat
1 Adis Purnama Dewi and Yulistia Devi, “ Upaya BUMDES dalam Pengembangan Objek Pariwisata Green Bamboo Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam ,” SALAM: Islamic Economic Journal 3, no. 2 (2022), http://dx.doi.org/10.24042/slm.v3i2.15008.
pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa. Salah satu fokusnya adalah Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memanfaatkan kewenangan Desa, termasuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  atau  BUMDes  Bersama;  pengembangan  usaha  ekonomi produktif yang diberdayakan oleh BUMDes/BUMDes Bersama; dan pengembangan Desa  Wisata.  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  sebuah  entitas  yang didirikan  oleh  pemerintahan  desa  dengan  tujuan  menjadi  platform  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Tujuan utama dari keberadaan BUMDes di suatu wilayah adalah untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  dengan  cara  menciptakan lapangan kerja, mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, dan  juga  meningkatkan  pendapatan  desa  secara  keseluruhan.  Pendirian  BUMDes dimulai sebagai suatu strategi untuk menggunakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang  kepada  pemerintah  desa,  dengan  maksud  melakukan  inovasi dalam  pembangunan  desa.  Fokus  utamanya  adalah  pada  upaya  meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa dapat digunakan oleh desa  untuk  mengembangkan  sektor  pariwisata  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Bersama,  yang  umumnya  dikenal  sebagai  BUMDes.  BUMDes, sebagaimana halnya bisnis lainnya, diharapkan dapat efektif mengelola dana yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai keuntungan melalui pengelolaan anggaran tersebut. 2
Potensi desa yang dapat dimanfaatkan BUMDes di antaranya yaitu pengelolaan pariwisata di desa-desa dimana ini biasanya dirancang untuk menjadi desa wisata. Desa  wisata  merupakan  hasil  gabungan  dari  akomodasi,  daya  tarik  wisata,  dan fasilitas  penunjang  yang  tersedia  di  dalam  struktur  kehidupan  masyarakat.  Ini berintegrasi  dengan  tradisi  dan  praktik  masyarakat  setempat.  Ini  adalah  wisata yang meliputi tradisi, atraksi alam, pengalaman pedesaan yang lengkap dan elemen unik  yang  dapat  menarik  wisatawan.  Pengembangan  sektor  pariwisata  pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan
2 Margaretta  Andini  Nugroho  and  Wahyuni,  “Peran  Bumdes  Maju  Jaya  Dalam  Pengembangan Desa Wisata Di Desa Masaran Munjungan,” Electronical Journal of Social and Political Sciences 9, no. 3 (2022), https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i3.36133.
identitas  dan  tradisi  lokal,  serta  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  dengan mendistribusikan pendapatan secara merata di kalangan penduduk setempat. Desa wisata yang dikembangkan di suatu daerah dapat menjadikan kesejahteraan sosial masyarakat meningkat. Maka dari itu, setiap desa atau daerah harus menunjukkan potensi  yang  dimiliki  untuk  dikembangkan  dan  diangkat  guna  mencapai produktivitas yang tinggi serta memberi nilai tambah demi membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. 3 Dengan demikian, BUMDes tidak hanya menjadi entitas  ekonomi,  melainkan  juga  menjadi  agen  perubahan  sosial  yang  dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan  ini  yakni  pertama,  apa  tantangan  pengembangan  desa  wisata  melalui BUMDes? Dan kedua, bagaimana strategi optimalisasi pengembangan desa wisata melalui BUMDes?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk menghimpun informasi mengenai status suatu gejala yang sedang terjadi atau ada ketika penelitian sedang dilakukan. 4 Menurut Nana Sudjana, penelitian deskriptif juga dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa ataupun kejadian yang terjadi pada saat sekarang. 5 Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder yang bersumber dari sumber literatur, seperti jurnal, buku, dan sebagainya. Data sekunder dapat di definisikan sebagai sebuah data dari dokumen-dokumen yang diperoleh melalui instansi yang berkaitan. 6
Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dalam pengumpulan data. Teknik kualitatif adalah pengumpulan data yang dapat diartikan atau dinyatatakan dalam bentuk  kata,  kalimat,  ungkapan  narasi,  maupun  gambar  dari  data  yang  sudah
3 Dyas  Syahlia  Izmi  and  Ananta  Prathama,  “ Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis  BUMDES ,” Jurnal Kebijakan Publik 14, no. 3 (2023), http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8270.
4 Cut  Medika  Zellatifanny  and  Bambang  Mudjiyanto,  “ Tipe  Penelitian  Deskripsi  Dalam  Ilmu Komunikasi ,” Jurnal Diakom 1, no. 2 (2018),  DOI: 10.17933/diakom.v1i2.20.
5 Shinta Margareta, “Hubungan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan Pimpinan” , Universitas Pendidikan Indonesia, (2013).
6 Dian Adhietya Arif, Djati Mardiatna, and Sri Rum Giyarsih, “Kerentanan Masyarakat Perkotaan Terhadap Bahaya Banjir Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanipura Kota Jambi,” Majalah Geografi Indonesia 31, no. 2 (2017). https://doi.org/10.22146/mgi.29779.
diperoleh  sebelumnya 7 .  Selanjutnya,  berkaitan  dengan  pengolahan  data  yang sebelumnya  telah  diperoleh  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis  penalaran deduktif.  Penalaran  deduktif  adalah  metode  analisis  yang  menarik  kesimpulan berdasarkan aturan atau premis yang telah disepakati sebelumnya, 8 Menurut Bani, Penalaran deduktif merupakan sebuah proses berpikir logis yang bertujuan untuk menarik  kesimpulan  tentang  suatu  hal  khusus  berdasarkan  premis-premis  yang bersifat  umum  atau  telah  terbukti  kebenarannya. 9 Menurut    Ramdani,  penalaran deduktif  merupakan  proses  penalaran  yang  berasal  dari  pengetahuan  prinsip ataupun  pengalaman  secara  umum  yang  kemudian  mengarahkan  penulis  guna memperoleh kesimpulan akan suatu hal secara khusus. 10

## C. Tantangan Pengembangan Desa Wisata melalui BUMDes
Pariwisata  berbasis  masyarakat  bukan  sekadar  kegiatan  wisata  biasa.  Lebih dari  itu,  ia  merupakan  sebuah  ekspresi  diri  bagi  masyarakat  setempat  untuk menunjukkan identitas dan budayanya kepada dunia. Melalui pariwisata ini, terjadi proses  pertukaran  sosial  yang  mempertemukan  wisatawan  dengan  masyarakat lokal.  Interaksi  ini  membuka  ruang  untuk  saling  memahami  budaya  dan  tradisi masing-masing.  Lebih  dari  sekadar  pertukaran,  pariwisata  berbasis  masyarakat juga  menjadi  proses  pembelajaran  bagi  wisatawan  dan  masyarakat.  Wisatawan mendapat pengetahuan baru tentang budaya lokal. Sedangkan masyarakat belajar tentang dunia luar dan bagaimana mengembangkan potensi daerahnya.
Fokus pengembangan pariwisata berbasis masyarakat terletak pada destinasi pariwisata perdesaan, di mana aktivitas pariwisata semakin berkaitan erat dengan kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Hal  ini  menciptakan  perspektif  baru  dalam industri pariwisata, di mana pengalaman yang diberikan kepada wisatawan tidak harus  berasosiasi  dengan  kemewahan atau  tingkat  biaya  tinggi,  melainkan  dapat
7 Sutama, "Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D " (Kartasura: Fairuz Media, 2012).
8 Ahmad Fadillah, “ Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Matematis Siswa,” Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika (JTAM) 3, no. 1 (2019), https://doi.org/10.31764/jtam.v3i1.752.
9 Bani  Asmar,  “Meningkatkan  Kemampuan  Pemahaman  Dan  Penalaran  Matematik  Siswa Sekolah Menengah Pertama Melalui Pembelajaran Penemuan Terbimbing,” 2011.
10 Yani Ramdani, “ Pengembangan Instrumen dan Bahan Ajar untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi, Penalaran, dan Koneksi Matematis Dalam Konsep Integral ,” Jurnal Penelitian Pendidikan 13, no. 1 (2012).
memberikan  kesan  dan  pengalaman  baru.  Keberagaman  daya  tarik  di  suatu destinasi  pariwisata  akan  memperkuat  nilai  pemasaran.  Dalam  beberapa  tahun terakhir,  fokus  pengembangan  pariwisata  di  pedesaan  telah  ditujukan  untuk memperkuat  identitas  lokal  dan  sebagai  langkah  untuk  mengatasi  masalah kemiskinan.  Desa  wisata  secara  organik  muncul  dari  struktur  masyarakat  dan kekayaan  sumber  daya,  baik  dari  aspek  sosial  budaya  maupun  potensi pengembangan pariwisata. 11
Pengembangan  Desa  Wisata  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) melibatkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar program ini dapat berhasil dan  berkelanjutan.  Beberapa  tantangan  utama  termasuk  aspek  keuangan, aksesibilitas,  manajemen  sumber  daya,  partisipasi  masyarakat,  dan  integrasi dengan  sektor  pariwisata  secara  keseluruhan.  Dari  segi  keuangan,  BUMDes seringkali  dihadapkan  pada  keterbatasan  dana  untuk  mengelola  dan mempromosikan  desa  wisata.  Pengembangan  infrastruktur,  pemasaran,  dan pelatihan  bagi  masyarakat  lokal  membutuhkan  investasi  yang  signifikan.  Oleh karena  itu,  memastikan  ketersediaan  dana  yang  cukup  dan  efisien  menjadi tantangan  utama.  Tantangan  dalam  pengembangan  Desa  Wisata  melibatkan masalah keterjangkauan yang perlu diatasi. Pemeliharaan dan peningkatan efisiensi jaringan transportasi menuju destinasi wisata saat ini menjadi aspek yang sangat krusial. Kemudahan dan kenyamanan dalam sistem transportasi adalah pilar utama bagi kesuksesan suatu atraksi wisata. Ketersediaan dan kualitas sarana transportasi yang memadai, termasuk infrastruktur jalan dan terminal, menjadi faktor penentu dalam menarik minat wisatawan.
Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi para wisatawan tetapi juga menambah  daya  tarik  pengalaman  mereka.  Meskipun  peningkatan  sarana  dan prasarana pendukung pariwisata kadang-kadang berpotensi menimbulkan dampak negatif  seperti  polusi,  emisi,  kebisingan,  dan  kehilangan  fungsi  lahan  akibat perluasan  jalan  atau  terminal.  Perkembangan  layanan  transportasi  umumnya didorong  oleh  permintaan  pasar.  Pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan
11 Ertien  Rining  Nawangsari  and  Leily  Suci  Rahmatin,  “ Tantangan  dan  Peluang  Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Tamansari dalam Era Normal Baru ,” Jurnal Masyarakat Indonesia 47, no. 1 (2021).
pendapatan  masyarakat  memicu  kebutuhan  akan  mobilitas  yang  lebih  tinggi, mendorong  inovasi  dan  perluasan  layanan  transportasi.  Namun,  dalam  konteks pariwisata  liburan,  hubungan  ini  menjadi  lebih  kompleks.  Ketersediaan  opsi transportasi yang terjangkau tidak hanya merespon permintaan, tetapi juga mampu menciptakan  permintaan  baru.  Hal  ini  membuka  peluang  bagi  pengembangan pariwisata di berbagai daerah. Strategi pemasaran memainkan peran penting dalam mengarahkan preferensi wisatawan. Penetapan harga yang kompetitif dan promosi yang  efektif  dapat  menarik  wisatawan  untuk  memilih  tujuan  wisata  yang sebelumnya tidak dipertimbangkan . 12
Kurangnya  Infrastruktur  Pariwisata  juga  menjadi  tantangan  dalam pengembangan  desa  wisata.  Fasilitas  yang  mendukung  pertumbuhan  sektor pariwisata,  seperti  hotel,  infrastruktur  jalan,  pelabuhan,  sarana  transportasi, bandara,  dan  sebagainya,  masih  terbatas  di  banyak  wilayah.  Dampaknya, aksesibilitas  ke  destinasi  pariwisata  di  suatu  daerah  belum  mencapai  tingkat optimal,  yang  mengakibatkan  biaya  perjalanan  wisata  menjadi  tinggi.  Kualitas infrastruktur  yang  mendukung  pariwisata,  seperti  toilet  dan  fasilitas  lainnya, seringkali menjadi permasalahan. Fasilitas yang tidak memadai dapat menurunkan kenyamanan  wisatawan  dan  berakibat  pada  citra  negatif  terhadap  objek  wisata. Konektivitas  antar  daerah  juga  menjadi  kendala.  Kurangnya  infrastruktur transportasi  yang  memadai  menyebabkan  biaya  dan  waktu  yang  tinggi  untuk mengunjungi suatu objek wisata. Hal ini dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung.  Kurangnya  penerbangan  langsung  merupakan  salah  satu  hambatan utama  dalam  infrastruktur  pariwisata.  Hal  ini  menyulitkan  wisatawan  untuk mencapai destinasi wisata yang diinginkan dengan mudah dan cepat.
Tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh  BUMDes  adalah  kesulitan  dalam menentukan bisnis inti yang akan dijalankan. BUMDes terlibat dalam berbagai unit usaha,  termasuk  bisnis  wisata  desa,  di  mana  sebagian  besar  unit  bisnis  tersebut tidak sesuai dengan inti bisnis BUMDes. Bahkan, unit usaha wisata desa juga tidak termasuk dalam bisnis inti BUMDes, namun mulai mendapatkan popularitas ketika sektor  pariwisata  sedang  berkembang  pesat.  Oleh  karena  itu,  pengembangan
strategi  untuk  unit  wisata  ini  lebih  cenderung  mengikuti  tren  yang  sedang berlangsung di pasar. Pendekatan yang diterapkan lebih fokus pada promosi yang terjangkau  melalui  media  sosial.  Namun,  upaya  ini  menjadi  kurang  efektif  ketika semua  upaya  promosi  hampir  serupa  dengan  pesaing.  Bahkan,  di  tingkat  lokal, strategi ini belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. 13
Tantangan  lain  dalam  pengelolaan  BUMDes  adalah  masalah  tenaga  kerja. Meskipun  kemampuan  sumber  daya  manusia  di  desa  tidak  secara  keseluruhan rendah, namun menemukan individu dengan kualifikasi yang cocok menjadi sesuatu yang  sulit.  Sebagai  sebuah  kelembagaan  ekonomi  yang  baru,  BUMDes  memilih untuk mengandalkan sumber daya manusia yang terhubung dengan personil atau aparat  desa.  Beberapa  faktor  mendasari  kondisi  ini,  antara  lain  adalah ketidakjelasan  potensi  keuntungan  yang  dapat  diperoleh  oleh  BUMDes. Pengurus BUMDes memainkan peran krusial dalam pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha  Milik Desa  (BUMDes).  Keberadaan  BUMDes  di  beberapa  desa  seringkali terjebak  dalam  formalitas.  Kurangnya  penggajian  bagi  pengurus  dan  minimnya motivasi  untuk  mencari  sumber  daya  terbaik  di  desa  membuat  BUMDes  hanya dianggap  sebagai  syarat  formal  untuk  mendapatkan  dana  desa  dari  pemerintah pusat.  Selanjutnya,  faktor  politik  juga  memiliki  dampak,  di  mana  pihak  yang berkuasa  di  desa  cenderung  menempatkan  individu  yang  dapat  diandalkan  pada posisi strategis sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan di tingkat desa. Ini memberikan dukungan terhadap pandangan para ahli mengenai hubungan patron- klien  di  mana  pihak  yang  berwenang  di  desa,  seperti  kepala  desa,  pamong  desa, Dewan  Perwakilan  Desa,  kepala  dusun,  dan  mereka  yang  memiliki  peran  sejenis dianggap  sebagai  patron,  sementara  mereka  yang  menduduki  posisi  strategis seperti  pengurus  BUMDes  dianggap  sebagai  klien.  Dari  perspektif  profesional, individu  yang  memiliki  kualifikasi  terbaik  di  luar  hubungan  patron-klien  juga melihat jabatan seperti pengurus BUMDes sebagai jabatan yang memiliki dimensi politis. 14
13 Asmuni et al., “ Tantangan BUM DESA Mencari Identitas dan Pengembangan Bisnis Pariwisata Desa ,” Majalah Ilmiah “DIAN ILMU” 21, no. 3 (2021), https://doi.org/10.37849/midi.v21i1.238.
Partisipasi  masyarakat  juga  menjadi  faktor  kunci.  Tantangan  ini  mencakup membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap konsep desa wisata, melibatkan  mereka  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  memastikan  manfaat ekonomi  dan  sosial  terdistribusi  secara  adil  di  antara  penduduk  setempat. Pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  dan  pembangunan  kapasitas  menjadi penting untuk memastikan partisipasi aktif dan berkelanjutan.
Integrasi dengan sektor pariwisata secara keseluruhan adalah tantangan lain. Desa  wisata  perlu  terhubung  dengan  jaringan  pariwisata  yang  lebih  luas  untuk meningkatkan  visibilitas  dan  daya  tariknya.  Kerja  sama  dengan  pihak  swasta, pemerintah  daerah,  dan  organisasi  pariwisata  menjadi  kunci  untuk  memperluas peluang dan mendukung pengembangan desa wisata. Berdasarkan penelitian yang telah  dilaksanakan  oleh  Wisnu  Yuda  Pratama  pada  tahun  2022  dengan  judul Analisis  Potensi  Dan  Tantangan  Pengembangan  Pariwisata  Desa  di  Kabupaten Probolinggo,  didalamnya  memuat  mengenai  beberapa  aktor  atau  pihak  yang memiliki peranan dalam pengembangan pariwisata desa. 15
Data yang diperoleh dari Wisnu Yuda Pratama pada tahun 2022 tersebut bahwa kolaborasi  berbagai  pihak  menjadi  kunci  dalam  mengembangkan  potensi pariwisata  desa.  Dukungan  dari  pemerintah  pusat,  daerah,  dan  pemangku kepentingan lainnya sangatlah penting. Peran dan kontribusi beberapa aktor utama yakni  Dirjen  Pembangunan  Desa  dan Perdesaan  Kemendes  PDTT  (57,72%)  yang berperan  merumuskan  kebijakan  dan  strategi  pengembangan  pariwisata  desa, Kemendes  PDTT  (70,66%)  berperan  dalam  memfasilitasi  pendanaan  dan pendampingan teknis bagi desa wisata, Kepala Bidang Pariwisata Disporaparbud (51,54%)  berperan  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan  program pengembangan  pariwisata  desa  di  daerah,  Kepala  Disporaparbud  (55,59%) berperan  dalam  memantau  dan  mengevaluasi  kinerja  pengembangan  pariwisata desa,  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  RI  (52,65%)  berperan  dalam mempromosikan  desa  wisata  di  tingkat  nasional  dan  internasional,  Pemerintah
15 Wisnu  Yuda  Pratama,  “Analisis  Potensi  Dan  Tantangan  Pengembangan  Pariwisata  Desa  Di Kabupaten Probolinggo,” Jurnal Dinamika Sosial Budaya
25, no. 2 (2023), http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4657.
Kabupaten  Probolinggo  (62,14%)  berperan  dalam  mendorong  pengembangan pariwisata desa di wilayahnya.
Pemerintah  desa,  melalui  otonomi  desa,  telah  aktif  berpartisipasi  dalam pengembangan  pariwisata  desa.  Fungsinya  tidak  hanya  sebagai  perantara  antara desa wisata dan Disporaparbud, tetapi juga sebagai penyedia dana pengembangan, pemberdayaan,  dan  penetapan  desa  wisata  sebagai  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). 16 Selain  itu,  rintangan  yang  dihadapi  dalam  upaya  pengembangan destinasi wisata di Indonesia, antara lain:
1. Minimnya  akses,  layanan  dasar,  dan  sarana  prasarana  merupakan hambatan utama dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dapat membuat wisatawan tidak nyaman dan enggan untuk berkunjung;
2. Industri  pariwisata  terkenal  dengan  dinamika  dan  kompleksitasnya. Faktor-faktor  seperti  perubahan  ekonomi,  politik,  sosial,  dan  teknologi dapat menciptakan ketidakpastian yang tinggi bagi investor dan pengusaha di bidang ini;
3. Isu sanitasi dan kesehatan;
4. Dampak bencana alam yang dapat menyebabkan penutupan pintu masuk ke Indonesia;
5. Keterbatasan  penerbangan  langsung  dari  pasar  target  ke  destinasi pariwisata;
6. Kualitas  fasilitas  yang  kurang  memadai  di  destinasi  pariwisata,  seperti fasilitas toilet yang kurang baik;
7. Jarak yang signifikan antara berbagai objek wisata;
8. Kurangnya  pemandu  wisata  yang  mampu  berkomunikasi  dalam  bahasa asing, terutama selain bahasa Inggris;
9. Ketidakmerataan  jumlah  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  (LSP)  pariwisata  di seluruh provinsi di Indonesia;
10. Upaya  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  tinggi  dalam  sektor pariwisata sehingga mencapai tingkat standar internasional.;
11. Keterbatasan  pasokan  tenaga  kerja  berkompetensi  dan  standar  kualitas perusahaan.
Pengembangan  sektor  pariwisata  di  Indonesia  dihadapkan  pada  berbagai rintangan dan kendala, antara lain:
1. Adanya  tumpang  tindih  dalam  regulasi  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah;
2. Kekurangan kualitas sumber daya manusia (SDM);
3. Kurangnya efektivitas dalam komunikasi dan publikasi;
4. Ketersediaan  infrastruktur  yang  belum  memadai  untuk  mendukung pengembangan sektor pariwisata;
5. Kekurangan investasi yang masuk ke sektor pariwisata; dan
6. Kurangnya  perhatian  terhadap  aspek  lingkungan  hidup  dalam  upaya pengembangan pariwisata.

## D. Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata melalui BUMDes
Pada tingkat nasional, perlu adanya sinergi kebijakan antara desa, pariwisata, dan  pertanian.  Secara  substansi,  kebijakan-kebijakan  tersebut  menetapkan masyarakat, terutama di desa, sebagai fokus keberhasilan. Sebagai contoh, dalam konteks  pengembangan  ekonomi  desa,  melibatkan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes), mengelola sektor pariwisata dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui  desa  wisata,  dan  memajukan  sektor  pertanian  serta  pariwisata  melalui konsep agrowisata.
Pengembangan  desa  wisata  memiliki  kebutuhan  yang  sangat  penting  untuk mendukung sektor pariwisata. Desa wisata memiliki karakteristik khusus, seperti keunikan  daya  tarik  yang  dimiliki  oleh  desa  tersebut.  Pengembangan  tersebut diimplementasikan  dengan  pendekatan  multidimensional  dan  berupaya  menjadi integratif,  melibatkan  berbagai  faktor  seperti  dimensi  sosial,  ekonomi,  politik, psikologis,  antropologis,  dan  teknis.  Keseluruhan  proses  ini  memperhitungkan dimensi masa lalu, kondisi saat ini, dan proyeksi ke depan.
Desa  wisata  merupakan  kawasan  pedesaan  yang  menawarkan  pengalaman unik  bagi  wisatawan.  Desa  wisata  bukan  hanya  tentang  wisata  alam,  tetapi  juga menampilkan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
desa.  Pendirian  desa  wisata  merupakan  langkah  strategis  dalam  membangun ekonomi  lokal  yang  berkelanjutan.  Keberhasilan  desa  wisata  berakar  pada partisipasi  dan  usaha  aktif  masyarakat.  Dengan  semangat  gotong  royong  dan keharmonisan, penduduk desa berusaha untuk memajukan perekonomian mereka melalui  perubahan  desa  menjadi  tujuan  wisata.  Pengembangan  desa  sebagai destinasi wisata bukan hanya merupakan investasi yang berpotensi memberikan hasil  jangka  panjang  bagi  pemerintah,  tetapi  juga  memanfaatkan  sumber  daya manusia  dan  alam  yang  telah  ada.  Hal  ini  mendorong  pertumbuhan  desa  secara berkelanjutan dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dan mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki.  Dengan  demikian,  tujuan  dari pengembangan desa wisata adalah untuk mengevaluasi produk wisata yang telah ada dan merencanakan pengembangannya secara lebih optimal.
Mengembangkan  desa  wisata  membutuhkan  strategi  yang  matang,  termasuk merencanakan  kegiatan  menarik  untuk  memikat  wisatawan. Rencana  tersebut harus melibatkan penggalian potensi yang dimiliki oleh desa dan masyarakatnya, dengan  harapan  bahwa  pengembangan  desa  wisata  dapat  memberikan  dampak positif  yang  maksimal  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Pengembangan suatu destinasi wisata berkaitan erat dengan identifikasi dan pemanfaatan potensi wisata yang ada, dimulai dari tingkat daerah hingga tingkat terendah.
Untuk  mencapai  tujuan  ini,  perlu  adanya  pembinaan  yang  dilakukan  secara bersinergi antara pelaku usaha, industri pariwisata, dan pemerintah. Pengelolaan pariwisata  yang  baik  dapat  memberikan  manfaat  signifikan  bagi  masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Kerjasama ini memungkinkan para pelaku usaha dan  pemangku  kepentingan  di  sektor  pariwisata  merencanakan,  menyusun,  dan memprogramkan  desa  wisata  dengan  memanfaatkan  potensi  masyarakat  dan sumber daya desa secara optimal.
Bagan  diatas  yang  merupakan  tulisan  dari    Dwi  Hastuti,  Parmadi,  Junaidi, Haryadi, Siti Hodijah, dan Heriberta  pada tahun 2023  dalam jurnal nasional yang berjudul  Strategi  Pengembangan  Desa  Wisata  Melalui  Penguatan  Kelembagaan: Studi Kasus Danau Tangkas menyebutkan dalam meningkatkan perekonomian desa memerlukan  dukungan  dari  kelembagaan  kepariwisataan. 17 Terdapat  empat komponen  yang  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  desa,  yaitu  pengembangan kelembagaan,  peningkatan  kapasitas,  penguatan  pasar,  dan  keberlanjutan. Kelembagaan  kepariwisataan  menjadi  pendorong  utama  dalam  pembangunan ekonomi masyarakat, yang berperan dalam menciptakan inovasi dan kesejahteraan yang  berkelanjutan.  Tujuan  kelembagaan  pariwisata  diharapkan  dapat  mencapai tingkat  nasional  dengan  integrasi  pemerintah,  organisasi,  pelaku  pariwisata,  dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan teknis. 18
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014,  memiliki  peran  strategis  dalam  membangun  desa  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan instrumen penting dalam  mewujudkan  pembangunan  desa  yang  berkelanjutan  dan  meningkatkan
17 Dwi  Hastuti  et  al.,  “ Strategi  Pengembangan  Desa  Wisata  Melalui  Penguatan  Kelembagaan: Studi  Kasus  Danau  Tangkas ,” Studium:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 3,  no.  1  (2023), 10.53867/jpm.v3i1.88.
kesejahteraan masyarakat. Peran BUMDes tidak hanya terbatas pada pembangunan ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat desa. BUMDes berdiri atas semangat "dari desa, oleh desa,  dan untuk desa". Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga  usaha  yang  beroperasi  secara  profesional  untuk  mengelola  potensi ekonomi  desa.  BUMDes  berakar  pada  potensi  asli  desa  dan  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 19
Peran dari keberadaan BUMDES dapat ditentukan dengan teori organisasi politik, yang terdiri dari: 20

## 1. Tujuan Organisasi
Tujuan  organisasi  sektor  publik  adalah  memberikan  pelayanan  publik, organisasi publik memiliki fokus pada tujuan keuangan. Badan Usaha Milik Desa  (BUMDES)  memiliki  tujuan  utama  memberikan  layanan  kepada masyarakat desa, namun tetap perlu mencapai keuntungan.
2. Sumber Pendanaan
Organisasi publik mendapatkan sumber pendanaan dari pajak, pinjaman, obligasi pemerintah, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD),  penjualan  aset  negara,  dan  sumber  lainnya. Sementara itu, sumber pendanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga diperoleh  dari  pemerintah,  serta  dari  sisa  hasil  usaha  atau  laba/untung yang dihasilkan oleh BUMDES tersebut.
3. Laporan Pertanggungjawaban
Manajemen  organisasi  publik  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat karena  menggunakan  dana  publik.  Di  sisi  lain,  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  memiliki  tanggung  jawab  ganda  kepada  kepala  desa  dan masyarakat  desa.  Laporan  pertanggungjawaban  yang  transparan  dan akuntabel  penting  untuk  membangun  kepercayaan  dan  meningkatkan kinerja BUMDes.
19 Kokok  Putra  Siswanda  and  Meirinawati,  “ Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  dalam Upaya  Mengembangkan  Wisata  Embung  di  Desa  Kertosari  Kabupaten  Pasuruan ,” Publika 9, no.  3 (2021), https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p323-334 . hlm. 324 – 25.
4. Struktur Organisasi
Organisasi  publik  memiliki  struktur  birokrasi  yang  kaku,  tegas,  dan hierarkis.  Struktur  organisasi  tersebut  erat  kaitannya  dengan  fungsi, strategi, dan tujuan organisasi. Di sisi lain, pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),  struktur  organisasi  tetap  bersifat  hierarkis,  namun  lebih fleksibel  dengan  kemampuan  untuk  disesuaikan  dengan  lingkungan sekitarnya.
5. Karakteristik Anggaran
Ciri khas dari anggaran publik adalah pengumuman secara terbuka kepada masyarakat,  memastikan  transparansi  sehingga  mendapatkan  kritik  dan melibatkan  proses  musyawarah.  Sama  halnya  dengan  BUMDES,  sifat transparan  dari  anggaran  diberlakukan  secara  umum,  dan  informasi tersebut diakses oleh masyarakat secara luas.
Peran dan aktivitas yang mendukung peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Desa Wisata, antara lain :
1. Peran penyadaran ( conscientization )
Peran  penyadaran  merupakan  suatu  proses  pembentukan  pemahaman dengan tujuan memengaruhi kesadaran dan perilaku melalui perencanaan tindakan  dan  implementasinya.  Hal  ini  bertujuan  agar  masyarakat  desa wisata  dapat  menyadari  potensi  yang  dimiliki  mereka  untuk mengembangkan  desa  wisata  yang  dikelola  oleh  komunitas  setempat. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan  desa  wisata.  Ini  disebabkan  oleh  kebutuhan  dukungan masyarakat dalam menjalankan kegiatan desa wisata. Upaya peningkatan kesadaran bisa dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan, sosialisasi, serta demonstrasi nyata.
2. Pengorganisasian masyarakat ( community organizing )
Peran  organisasi  masyarakat,  sebagai  bagian  dari  upaya  pemberdayaan, bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  memahami  serta  menyadari kemampuan,  kapasitas,  dan  kondisi  lingkungannya.  Melalui  mobilitasi, masyarakat diharapkan mampu merespons permasalahan dan memenuhi kebutuhannya  dengan  memaksimalkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Oleh
karena  itu,  peran  serta  masyarakat  dalam  pengembangan  desa  wisata memiliki  peranan  yang  sangat  signifikan  dan  penting  untuk  memastikan kelangsungan program tersebut.
3. Peran penghantaran sumber daya manusia ( resource delivery )
Penghantaran  sumber  daya  manusia  adalah  tindakan  memberikan pemahaman dan panduan kepada masyarakat mengenai potensi yang dapat dimanfaatkan,  dengan  tujuan  agar  mereka  dapat  mengelola  baik  sumber daya alam maupun manusia.
BUMDES dalam keikutsertaannya mengembangkan Desa Wisata dapat memuat keempat komponen berikut didalamnya, yaitu: 21

## 1. Atraksi ( Attraction )
Objek atau elemen wisata yang menarik akan menjadi pusat daya tarik bagi pengunjung,  mendorong  mereka  untuk  mengunjungi  tempat  tersebut. Fenomena  ini  mencakup  keberadaan  atraksi  wisata.  Atraksi  wisata dijelaskan  sebagai  komponen  khusus  yang  dimiliki  oleh  suatu  destinasi wisata dengan tujuan tertentu, sesuai dengan kondisi wisata tersebut, guna meningkatkan  daya  tarik  dan  menarik  minat  pengunjung.  Atraksi  wisata memiliki  potensi  untuk  menghasilkan  industri  tersendiri,  mendorong pengunjung untuk mengubah kunjungan biasa menjadi pengalaman yang luar biasa setelah melihat atraksi wisata yang tersedia.
2. Aksesibilitas ( Accessibility )
Ketersediaan transportasi di wilayah pariwisata merupakan faktor krusial yang  mendukung  perkembangan  sektor  pariwisata.  Aksesibilitas direalisasikan melalui kemudahan dalam layanan transportasi di area objek wisata,  baik  melalui  infrastruktur  jalan  yang  mudah  diakses  maupun ketersediaan  sarana  transportasi  yang  mendukung.  Selain  itu,  dari perspektif  yang  berbeda,  akses  ini  merujuk  pada  transferabilitas,  yang merupakan  kemudahan  berpindah  dari  satu  daerah  ke  daerah  lainnya. Ketika  suatu  wilayah  mengalami  keterbatasan  dalam  ketersediaan
21 Faizatul Mahmudah, Neni Wahyuningtyas, and I Nyoman Ruja, “Peran Dan Strategi BUMDES Dalam Pengembangan Wisata Taman Cengkok Asri Di Kabupaten Nganjuk,” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 9, no. 1 (2023), https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.56569. hlm. 50 – 51.
aksesibilitas seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan jalan raya yang baik, maka menjadi sulit bagi para wisatawan untuk mencapai destinasi wisata di wilayah tersebut.
3. Aktivitas ( Activity )
Activity dapat diartikan sebagai kegiatan yang sengaja dilakukan baik pada kawasan wisata maupun luar kawasan. Dalam konteks pariwisata, kegiatan ini dapat mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan atau penduduk  setempat  untuk  menambah  pengalaman  mereka. Kegiatan tersebut  seperti  halnya  aktivitas  wisata  alam,  maupun  berpetualang.
Pentingnya  "Activity"  dalam  konteks  pariwisata  adalah  untuk meningkatkan  daya  tarik  destinasi,  memberikan  pengalaman  yang  unik bagi pengunjung, dan menciptakan kesan yang berkesan.
4. Amenitas
Fasilitas  yang  memberikan  keuntungan  di  dalam  area  pariwisata  atau kegiatan tambahan mencirikan amenitas wisata. Amenitas ini tidak hanya mencakup  pemberdayaan  masyarakat,  tetapi  juga  menciptakan  elemen baru yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Sektor pariwisata dapat menjadi mesin pendapatan cepat bagi desa. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan fasilitas akomodasi yakni homestay, vila, dan glamping dapat menarik  wisatawan  dan  menghasilkan  pendapatan  bagi  desa,  layanan makanan  dan  minuman  seperti restoran,  kafe,  dan  warung  makan  yang menyajikan makanan khas desa dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan  meningkatkan  pendapatan  desa,  dan  kegiatan  wisata  seperti  desa wisata  dapat  menawarkan  berbagai  kegiatan  wisata,  seperti  trekking, wisata  alam,  dan  wisata  budaya,  untuk  menarik  wisatawan  dan menghasilkan  pendapatan.  Seringkali,  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM)  memainkan  peran  penting  dalam  model  pariwisata  berbasis masyarakat.  Sebagian  besar  pengeluaran  wisatawan  difokuskan  pada akomodasi,  makanan,  dan  minuman,  yang  pada  akhirnya  memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui keberlanjutan pariwisata.
Dalam upaya pengembangan desa wisata dengan tujuan meningkatkan jumlah kunjungan  wisatawan,  kreativitas  menjadi  aspek  yang  sangat  penting  dalam
merancang  paket  wisata  yang  menarik.  Situasi  ini  memberikan  kesempatan  bagi penduduk  setempat  untuk  memulai  bisnis  di  sekitar  area  pariwisata.  Kepuasan pengunjung  dapat  tercermin  melalui  elemen-elemen  seperti  objek  menarik ( something to see ), aktivitas yang dapat dilakukan ( something to do ), dan produk yang dapat dibeli ( something to buy ).
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, elemen something to see berupa daya tarik alam dan budaya yang memikat wisatawan. Sementara itu, aspek something to do dapat  dilakukan  dengan  aktivitas  dan  pengalaman  menarik  yang  ditawarkan kepada wisatawan. Something to buy dapat dihasilkan dari  Produk kerajinan dan UKM lokal yang dapat dibeli wisatawan sebagai kenang-kenangan. Pengembangan aspek something to do dan something to buy di desa wisata dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dihasilkan desa, seperti hasil panen, bahan baku kerajinan, dan keahlian masyarakat, menyediakan produk kerajinan, kuliner khas, dan produk UKM yang berkualitas dan unik, kerjasama yang efektif antara pengelola wisata, BUMDes, dan masyarakat desa.
Pengembangan  elemen something  to  do bisa  diwujudkan  dengan  merancang paket wisata yang beragam dan menarik, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata edukasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata, seperti menjadi pemandu wisata, penyedia homestay, dan penjual souvenir. Sebagai tambahan, perkembangan bagian something to buy di desa wisata dapat dilakukan dengan membangun kerjasama yang kuat antara pengelola wisata, masyarakat, dan pemerintah  dan  menawarkan  produk  lokal  yang  unik  dan  berkualitas,  seperti souvenir khas desa, hasil kerajinan tangan, dan produk kuliner.
Community  Based  Tourism (CBT)  merupakan  pendekatan  ideal  untuk membangun  desa  wisata  yang  berkelanjutan  danberdaya.  CBT  berfokus  pada pemberdayaan  komunitas  dan  pelestarian  lingkungan  sebagai  landasan pengembangannya.  Prinsip  utama  CBT  yakni  kepemilikan  yang  artinya  desa wisata dimiliki  dan  dikelola  oleh  masyarakat  setempat,  partisipasi  yang  artinya masyarakat secara  aktif  terlibat dalam  semua  tahap  pengembangan  desa  wisata, keuntungan yang artinya manfaat ekonomi dari desa wisata dinikmati secara adil oleh  masyarakat,  dan  kelestarian  yang  artinya  esa  wisata dikembangkan  dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal.
Pengembangan Community Based Tourism memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat.  Dalam  paradigma  pariwisata  berbasis  masyarakat,  penting  untuk memberdayakan  masyarakat  agar  dapat  mengelola  destinasi  pariwisata  dengan tujuan mencapai keberlanjutan pariwisata. Ini melibatkan partisipasi, keterlibatan, dan  kesetaraan  anggota  masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan,  baik  yang  bersifat langsung  maupun  tidak  langsung,  mulai  dari  perumusan  kebijakan,  pelaksanaan program, hingga evaluasi. 22
Community  Based  Tourism (CBT)  merupakan  strategi  perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. CBT memiliki tiga pilar utama:
1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melibatkan  anggota  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan bertujuan  untuk  memastikan  keterlibatan  dan  tanggung  jawab  mereka terhadap  hasil  keputusan,  serta  untuk  mencari  solusi  bagi  setiap permasalahan  yang  muncul.  Partisipasi  masyarakat  dalam  sektor pariwisata mencakup dua perspektif, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan  dan  partisipasi  terkait  distribusi  manfaat  ekonomi  dari pembangunan  pariwisata.  Keputusan  yang  diambil  dan  disetujui  oleh masyarakat  mencerminkan  keterlibatan  mereka  dalam  proses  serta kontribusinya  untuk  mengidentifikasi  masalah  dan  potensi,  kemudian menganalisisnya untuk mencapai solusi. Dengan demikian, keputusan yang berasal dari partisipasi masyarakat akan lebih memunculkan rasa tanggung jawab dari mereka yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Pendekatan partisipatif memastikan bahwa masyarakat menjadi pelaku utama  dalam semua  aspek  pengembangan  pariwisata,  termasuk  sebagai  perencana, investor, pelaksana, pengelola, pemantau, dan evaluator.
2. Adanya  kepastian  masyarakat  lokal  menerima  manfaat  dari  kegiatan kepariwisataan.
Keterjaminan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata  dapat  terlihat  melalui  berbagai  sektor  jasa  yang  dapat
22 Dhimas  Setyo  Nugroho,  “ Community  Based  Tourism  Tantangan  Dusun  Nglepen  dalam Pengembangan Desa Wisata ,” Pariwisata 5, no. 1 (2018), https://doi.org/10.31294/par.v5i1.3217.
dimanfaatkan  oleh  mereka.  Salah  satu  elemen  dalam  manajemen pengelolaan  yang  menggunakan  pendekatan community-based  tourism adalah Local Resource , yang berarti sumber daya secara tradisional dikuasai dan dikelola oleh komunitas setempat. Dengan demikian, masyarakat dapat meraih keuntungan dan juga menjadi subjek dari program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang berbasis community- based tourism .
3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.
Memberikan  pendidikan  kepariwisataan  kepada  masyarakat  lokal merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah hingga masyarakat.
Salah  satu  elemen  dalam  manajemen  pengelolaan  yang  menggunakan pendekatan community-based tourism adalah Local Variety , yang merujuk pada  variasi  kehidupan  masyarakat  lokal  atau  kehidupan  yang  berbeda, yang  memerlukan  sistem  pengelolaan  yang  disesuaikan.  Perlakuan  yang sama tidak dapat diberikan karena masyarakat lokallah yang paling akrab dengan  situasinya.  Oleh  karena  itu,  memberikan  edukasi  tentang kepariwisataan  kepada  masyarakat  lokal  bertujuan  agar  mereka  dapat memahami kondisi lingkungan di sekitarnya.
Desa Wisata menjadi area di pedesaan yang menampilkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian dan keunikan dari kehidupan pedesaan itu sendiri. Hal ini  mencakup  aspek  sosial  budaya,  tradisi,  aktivitas  sehari-hari,  serta  struktur bangunan dan tata ruang desa yang khas. Desa Wisata juga menampilkan beragam kegiatan  ekonomi  yang  unik  dan  menarik,  yang  memiliki  potensi  untuk dikembangkan sebagai bagian dari sektor pariwisata. Potensi ini meliputi berbagai elemen  seperti  atraksi  wisata,  akomodasi,  kuliner  khas,  oleh-oleh,  dan  berbagai kebutuhan wisata lainnya. Dengan demikian, meningkatnya minat wisatawan untuk mengunjungi  destinasi  wisata  yang  menawarkan  pengalaman  alam  pedesaan menciptakan  peluang  pasar  yang  menjanjikan  bagi  pengembangan  desa  wisata. Pengembangan  desa  wisata  membawa  potensi  sebagai  sumber  pendapatan  bagi desa  dan  penduduknya,  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  dan  pada  akhirnya memberikan dampak positif terhadap kebudayaan melalui pengenalan dan promosi
kebudayaan  dan  kesenian  setempat.  Ketiga  aspek  ini  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. Dampak Ekonomi
a. Peningkatan  pendapatan  masyarakat  dan  pemerintah  terjadi  melalui pengeluaran serta biaya yang dikeluarkan oleh para wisatawan selama perjalanan dan kunjungan, seperti biaya akomodasi, konsumsi makanan dan  minuman,  pembelian  souvenir,  transportasi,  dan  elemen  lainnya.
Terlebih  lagi,  fenomena  ini  juga  mendorong  pertumbuhan  dan peningkatan  dalam  sektor  pembangunan  lainnya.  Salah  satu  ciri  khas utama pariwisata adalah ketergantungannya dan hubungannya dengan sektor  pembangunan  lain.  Oleh  karena  itu,  perkembangan  pariwisata akan memberikan dorongan terhadap peningkatan dan pertumbuhan di sektor pembangunan lainnya.
b. Pengembangan pariwisata memiliki dampak positif terhadap perluasan peluang  usaha  dan  lapangan  kerja.  Kesempatan  ini  muncul  karena adanya  permintaan  dari  para  wisatawan.  Oleh  karena  itu,  kunjungan wisatawan  ke  suatu  daerah  akan  membuka  peluang  bagi  penduduk setempat  untuk  terlibat  dalam  bisnis  seperti  hotel,  wisma,  homestay, restoran, warung, angkutan, dan sejenisnya. Peluang-peluang bisnis ini tidak hanya memberikan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat lokal tetapi  juga  meningkatkan  pendapatan  mereka,  yang  pada  gilirannya mendukung kehidupan keluarga mereka.
2. Dampak Sosial
Semakin  meluasnya  peluang  pekerjaan  terjadi  pada  sektor-selktor  yang melibatkan  fasilitas  dan  layanan  seperti  hotel,  restoran,  dan  perusahaan perjalanan yang merupakan jenis usaha yang memerlukan banyak tenaga kerja. Bisnis-bisnis ini memerlukan banyak tenaga kerja untuk beroperasi, dan  semakin  banyaknya  kunjungan  wisatawan  akan  menciptakan  lebih banyak lapangan kerja. Di Indonesia, sektor-sektor yang paling menyerap tenaga  kerja  secara  langsung  dan  signifikan  termasuk  perhotelan,  agen perjalanan,  pemandu  wisata,  dan  lembaga  pariwisata  pemerintah  yang membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  terampil.  Pariwisata  juga
memberikan dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja di sektor- sektor  yang  tidak  langsung  terkait,  seperti  konstruksi  dan  perbaikan infrastruktur jalan.
3. Dampak Kebudayaan
a. Menggalakkan  pelestarian  budaya  dan  warisan  sejarah  adalah  tujuan utama. Indonesia kaya akan berbagai tradisi, seni, dan warisan sejarah yang  bukan  hanya  menjadi  daya  tarik  bagi  pariwisata,  tetapi  juga menjadi  modal  utama  dalam  pengembangan  sektor  pariwisata.  Oleh karena  itu,  upaya  pengembangan  pariwisata  akan  difokuskan  pada pelestarian,  perlindungan,  dan  pengembangan  modal  utama  tersebut agar tetap terjaga dan dapat berkembang.
b. Mendorong pelestarian lingkungan hidup menjadi fokus. Keberagaman dan kecantikan alam, seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau, pantai, dan sejenisnya, menjadi daya tarik bagi pariwisata. Keindahan ini perlu dijaga dan dilestarikan secara berkelanjutan, karena merupakan aset penting bagi bangsa dalam upaya pengembangan sektor pariwisata.
c. Para pengunjung selalu menikmati pengalaman yang otentik dan unik. Hal  ini  mendorong  masyarakat  untuk  merawat  dan  mempertahankan keunikan dan keaslian budaya mereka agar dapat ditampilkan kepada wisatawan.

## E. Kesimpulan
Adapun kesimpulan  dari pembahasan  diatas,  yaitu  dengan adanya tantangan pegembangan  desa  wisata  melalui  BUMDES  yakni  aksesibilitas,  menetapkan kegiatan bisnis inti BUMDES, strategi pengembangan yang hanya mengikuti tren, faktor  sumber  daya  manusia,  dan  faktor  politik.  Aksesibilitas  berkaitan  dengan ketersediaan  dan  pengembangan  kualitas  transportasi  yang  perlu  menjadi perhatian  khusus  karena  menjadi  faktor  pembangkit  daya  tarik  Desa  Wisata. Menetapkan  kegiatan  bisnis  inti  yang  akan  dijalankan  juga  merupakan  sebuah persoalan karena tidak semua unit usaha sesuai dengan inti bisnis dari BUMDES. Strategi pengembangan desa wisata cenderung mengikuti tren yang sedang terjadi di  pasar  sehingga  tidak  bisa  bersaing  dengan  desa  wisata  lainnya  dan  tidak
mendatangkan keuntungan. Kemudian, sumber daya manusia yang digunakan oleh BUMDES cenderung mempunyai koneksi dengan aparat desa. Faktor politik dapat dilihat  dari  sudut  pandang  pihak  penguasa  desa  yang  akan  menempatkan  orang kepercayaannya pada posisi yang strategis, hal ini dilakukan oleh penguasa untuk menjaga  kekuasaannya  di  level  desa.   Kelembagaan  kepariwisataan  memegang peran  sentral  dengan  empat  komponen  fundamental  yakni  pengembangan kelembagaan daerah, peningkatan kapasitas, penguatan pasar, dan keberlanjutan. BUMDES  menjadi  kekuatan  yang  berperan  dalam  pengembangan  ekonomi masyarakat  desa  melalui  keseimbangan  antara  layanan  dan  keberlanjutan perekonomian.
Strategi  optimalisasi  pengembangan  desa  wisata  melalui  BUMDES  dengan memperhatikan empat komponen diantaranya adalah atraksi wisata ( attraction ), ketersediaan  transportasi  ( accessibility ),  kegiatan  ( activity ),  dan  amenitas  wisata. Pengembangan  desa  wisata  sangat  disarankan  untuk  mengaplikasikan  konsep Community  Based  Tourism (CBT)  sebagai  dasar  pembangunan  desa  wisata.
Pengembangan CBT memerlukan perhatian dan partisipasi dari masyarakat desa.

## F. Saran
Berbagai tantangan dalam pengembangan Desa Wisata melalui BUMDES dapat diatasi  dengan  adanya  investasi  dalam  perbaikan  infrastruktur  transportasi  dan jaringan  akses  ke  destinasi  Desa  Wisata.  Pemerintah  daerah  dapat  turut  serta berperan aktif dalam pengembangan akses jalan serta penyediaan dan kelayakan transportasi  umum  yang  efisien.  Selain  itu,  BUMDES  harus  lebih  berfokus  pada bisnis  inti  yang  sesuai  dengan  potensi  dan  kebutuhan  masyarakat,  sehingga memberikan  manfaat  ekonomi  yang  signifikan.  Dalam  menentukan  pengelola sebaiknya  BUMDES  mempertimbangkan  kapasitas  dan  kompetensi  sumber  daya manusia  tanpa  terpaku  pada  hubungan  personal.  Diperlukan  peningkatan transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  BUMDES  sehingga  dapat terhindar dari pengaruh politik. Pemilihan pejabat BUMDES juga harus didasarkan kepada kriteria profesionalitas dan kontribusi nyata terhadap pengembangan desa, sehingga dapat tercipta lingkungan yang kondusif dan sejahtera bagi masyarakat desa. Masyarakat desa juga harus berperan secara aktif dan memberikan perhatian
khusus  terhadap  pengembangan  desa  wisata  melalui  konsep Community  Based Tourism (CBT).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Arif, Dian Adhietya, Djati Mardiatna, and Sri Rum Giyarsih. “Kerentanan Masyarakat Perkotaan Terhadap Bahaya Banjir Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanipura Kota  Jambi.” Majalah  Geografi  Indonesia 31,  no.  2  (2017).  hlm.  79 – 87. https://doi.org/10.22146/mgi.29779.
Asmar,  Bani.  “Meningkatkan  Kemampuan  Pemahaman  Dan  Penalaran  Matematik Siswa  Sekolah  Menengah  Pertama  Melalui  Pembelajaran  Penemuan Terbimbing,” (2011). https://doi.org/10.37849/midi.v21i1.238. Asmuni, Risa Fitriyani, Wulan Prihatin, and Khoirotul Fitriya. “ Tantangan BUM Desa Mencari Identitas dan Pengembangan Bisnis Pariwisata Desa .” Majalah Ilmiah “DIAN ILMU” 21, no. 3 (2021). hlm. 60 – 74. https://doi.org/10.37849/midi.v21i1.238.
Dewi,  Adis  Purnama,  and  Yulistia  Devi.  “ Upaya  BUMDES  dalam  Pengembangan Objek  Pariwisata  Green  Bamboo  terhadap  Peningkatan  Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam .” SALAM: Islamic Economic Journal 3, no.
2 (2022): 174 – 95. http://dx.doi.org/10.24042/slm.v3i2.15008.
Fadillah,  Ahmad.  “Analisis  Kemampuan  Penalaran  Deduktif  Matematis  Siswa.” Jurnal  Teori  Dan  Aplikasi  Matematika  (JTAM) 3,  no.  1  (2019).  hlm.  15 – 21. https://doi.org/10.31764/jtam.v3i1.752.
Hastuti, Dwi, Parmadi, Junaidi, Siti Hodijah, and Heriberta. “ Strategi Pengembangan Desa  Wisata  Melalui  Penguatan  Kelembagaan:  Studi  Kasus  Danau  Tangkas .” Studium: Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 1 (2023). hlm.  37 – 48. 10.53867/jpm.v3i1.88.
Izmi,  Dyas  Syahlia,  and  Ananta  Prathama.  “ Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis BUMDES .” Jurnal  Kebijakan  Publik 14,  no.  3  (2023).  hlm.  329 – 36. http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8270.
Mahmudah, Faizatul, Neni Wahyuningtyas, and I Nyoman Ruja. “Peran Dan Strategi BUMDES  Dalam  Pengembangan  Wisata  Taman  Cengkok  Asri  Di  Kabupaten Nganjuk.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial 9,  no.  1  (2023).  hlm.  45 – 58. https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.56569.
Margareta,  Shinta.  “Hubungan  Pelaksanaan  Sistem  Kearsipan  Dengan  Efektivitas Pengambilan Keputusan Pimpinan.” Universitas Pendidikan Indonesia, 2013. Nawangsari,  Ertien  Rining,  and  Leily  Suci  Rahmatin.  “ Tantangan  dan  Peluang Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  di  Desa  Tamansari  dalam  Era  New  Normal Baru .” Jurnal Masyarakat Indonesia 47, no. 1 (2021): 91 – 104. Nugroho,  Dhimas  Setyo.  “ Community  Based  Tourism  Tantangan  Dusun  Nglepen dalam  Pengembangan  Desa  Wisata .” Pariwisata 5,  no.  1  (2018).  hlm.  42 – 55. https://doi.org/10.31294/par.v5i1.3217.
Nugroho,  Margaretta  Andini,  and  Wahyuni.  “Peran  Bumdes  Maju  Jaya  Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Masaran Munjungan.” Electronical Journal of  Social  and  Political  Sciences 9,  no.  3  (2022).  hlm.  264 – 73.
https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i3.36133.
Pratama, Wisnu Yuda. “Analisis Potensi Dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Desa  Di  Kabupaten  Probolinggo.” Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya 25,  no.  3
(2023). hlm. 41 – 55. http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4657.
Ramdani,  Yani.  “ Pengembangan  Instrumen  dan  Bahan  Ajar  untuk  Meningkatkan Kemampuan  Komunikasi,  Penalaran,  dan  Koneksi  Matematis  dalam  Konsep Integaral .” Jurnal Penelitian Pendidikan 13, no. 1 (2012). hlm.  44 – 52.
Siswanda, Kokok Putra, and Meirinawati. “ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mengembangkan Wisata  Embung di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan .” Publika 9, no. 3 (2021). hlm. 323 – 34. https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p323-334.
Sutama. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D . Kartasura: Fairuz Media, 2012.
Zellatifanny,  Cut  Medika,  and  Bambang  Mudjiyanto.  “ Tipe  Penelitian  Deskripsi dalam  Ilmu  Komunikasi. ” Jurnal  Diakom 1,  no.  2  (2018).  hlm.  83 – 90. https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023.