Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM MELALUI PENCANTUMAN SERTIFIKAT DAN LABEL HALAL PADA  PRODUK PANGAN NON KEMASAN

## SITI NUR AZIZAH
Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019

## Abstract
Law  enforcement  on  the  guarantee  of  halal  products  has  not  been  fully  realized  given  the enactment of  UU JPH on certification obligations and the labeling of new halal products 5 years  since  the  enactment  of  the  law  in  accordance  with  the  provisions  of  Article  67 paragraph  (1),  so  that  law  enforcement  that  includes  human  resources  factors,  Law, Facilities and infrastructure, legal culture and socialization to the community are inefficient and effective. To create the benefit of products that will be consumed by Muslims especially non-packaged  food  products,  the  implementation  of  halal  certification  and  labeling implemented  one  roof  service  or  made  into  one  door  and  strengthen  the  authority  of  the Indonesian  Council  of  Ulama  in  providing  protection  and  legal  certainty  to  Indonesian consumers by making The Presidential Decree governing the transitional period of the MUI as  an  institution  currently  establishing  halal  certification  to  BPJPH  based  on  Presidential Regulation  No.  83  of  2015  on  the  Organizational  Structure  of  the  Ministry  of  Religious Affairs.  In  this  case  the  involvement  of  MUI  becomes  an  important  thing  in  BPJPH organization. This study uses a normative juridical approach that is research that emphasizes on the use of legal norms in writing that is associated with the practice and perception made by  informants.  The  result  of  the  research  is  consumer  protection  in  the  perspective  of  al- maslahah not yet maximally seen from several factors as follows: Factor of law of guarantee of  halal  product  which  not  yet  effective,  human  resource  factor  has  no  technology  transfer and  transfer  knowledge,  Supporting  facilities  and  infrastructure,  Socialization  needs  to  be done by the Government in  this  case the Ministry of  Religious Consumer Protection should be  strengthened  through  the  transfer  of  technology  and  knowledge.  Strengthening  the socialization  of  halal  product  guarantee  from  voluntary  to  mandatory  by  government  and local  government  to  producers  and  consumers.  Establishment  of  BPJPH  structures  in  the area should be done considering that JPH must be valid throughout Indonesia. Therefore, the procurement of adequate facilities and infrastructure for halal product guarantee is required.

## Keywords: muslim consumer protection, halal certificate, non food packaging products
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077 E-mail: menurzazi@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Salah  satu  sumber  hukum  positif  di  Indonesia  adalah  hukum  Islam.  Untuk  lebih memberikan  kejelasan  tentang  arti  hukum  Islam,  perlu  diketahui  lebih  dahulu  arti  dari  kata “hukum”.Sebenarnya  tidak  ada  arti  yang  sempurna  tentang  hukum.Namun,  untuk mendekatkan  kepada  pengertian  yang  mudah  dipahami,  meski  masih  mengandung kelemahan,  definisi  yang  diambil  oleh  Mardani  perlu  untuk  dipertimbangkan.  Pengertian hukum  secara  etimologis,  yaitu  memimpin,  memerintahkan,  menetapkan,  dan  memutuskan, mencegah,  sedangkan  qadha  secara  etimologis,  menurut  Jumhur  Ushuliyyin,  hukum  adalah Kitab  (kalam)  Allah  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  seorang  Mukallaf  baik  berupa iqthida (perintah,  larangan,  anjuran  untuk  mengerjakan  atau  anjuran  untuk  meninggalkan) atau wadhi (ketentuan  yang  menetapkan  sesuatu  sebagai  sebab,  syarat,  atau  mani (penghalang). 1
Di  antara  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  seorang  muslim  zaman sekarang  adalah  makanan,  minuman,  obat,  atau  barang  yang  dikonsumsi  dan  alat-alat kosmetik 2 atau  barang  non  konsumsi.  Bersamaan  dengan  kemajuan  zaman  dan  tekhnologi pangan, produk-produk  dari bahan-bahan tersebut  pun tersebar luas di  belahan dunia  Islam. Dari sisi bentuknya yang modern, produk-produk itu tidak dikenali bahan bakunya oleh kaum muslimin,  karena  ia  berasal  dari  luar  negeri  misal  kemasan  kaleng  atau  sejenisnya,  atau barang-barang  non  konsumsi  seperti  tas  yang  terbuat  hewan  yang  diharamkan  tanpa melabelkan komposisi bahan baku pembuatannya ( ingredients ). 3
Di  sisi  lain,  negara-negara  Islam  mengimpor  daging  mentah  dari  negara-negara  non- muslim. Daging-daging tersebut tidak diketahui  persis  bagaimana cara penyembelihannya, 4 apakah  sudah  memenuhi  standar  syariat  atau  tidak.  Jika  ternyata  daging-daging  itu  berasal dari  hewan  yang  tidak  disembelih  secara  syariat  dan  produk-produk  makanan  kemasan kaleng  pun  dibuat  dari  bahan-bahan  baku  yang  diharamkan, 5 maka  tidak  pelak  lagi,  kaum muslimin  telah  mengonsumsi  produk-produk  yang  diharamkan.  Dari  data  yang  diperoleh menunjukan  Pemerintah  Indonesia  telah  mengindikasikan  bahwa  pihaknya  akan mengeluarkan  izin  yang  memungkinkan  impor  700.000  ekor  sapi  Australia  tahun  depan. 6 Terhadap  kebijakan  ekspor  impor,  maka  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal  pada  prinsipnya  mengatur  secara  jelas  aturan-aturan  halal  terhadap barang-barang  domestik  atau  impor,  tetapi  belum  mengatur  yang  berhubungan  dengan produk  ekspor.  Guna  menindaklanjuti  ketiadaan  aturan  sertifikasi  halal  bagi  barang  ekspor Indonesia keluar negeri, maka Organisasi Konferensi Islam sebagai perpanjangan tangan dari The  Islamic  International  Chamber  Of  Commerce,  Industry  and  Agriculture (ICCIA)  dan Kadin  Komite  Timur  Tengah  bermarkas  di  Islammabad  Pakistan  yang  memberlakukan kebijakan  satu  pintu  yaitu  semua  produk  ekspor  Indonesia  harus  mendapatkan  sertifikasi halal  dari  ICCIA. 7 Jika  demikian,  maka  mengetahui  kehalalan  dan  keharaman  makanan,
1 Mardani , Ushul Fiqih, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal, 21.
2 Thobieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan  Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani, ed. Ahmad Zubaidi, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hal, 7.
3 Ali  Mustafa  Yaqub, Kriteria  Halal-Haram,  untuk  pangan,  obat  dan  Kosmetika  menurut  Alquran  dan Hadits , (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013), hal. xix.
4 Fadhlan  Mudhafier  dan  Nur  Wahid, Menguak  Keharaman  Makanan ,  ed.  A.F.  Wibisono,  (Jakarta,  Zakia Press, 2004),hal, 107.
5 Ali Mustafa Yaqub, Op., Cit , hal, xix.
6 http://www.australiaplus.com/indonesian/berita/14  Sep  2016,  diunduh  pada  tanggal  7  Maret  2017, Pukul. 12.36 WIB.
7 Sri Sugiarti, mysharing.com, diakses pada Tanggal 14 Maret 2017, Pukul 21.27 WIB.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
minuman, obat, dan alat-alat kosmetika merupakan suatu keharusan bagi setiap orang Islam. 8 Karena,  ketidaktahuan  terhadap  hukum  produk  tersebut  dapat  mengakibatkan  seseorang mengonsumsi  produk-produk  yang  diharamkan,  padahal  ini  dapat  membahayakan  kaum muslimin. 9 Salah  satu  bentuk  pengaturan  hukum  yang  mengatur  perlindungan  konsumen muslim adalah adanya sertifikat dan labelisasi barang halal.
Sertifikasi  dan  Labelisasi  Barang  Halal  merupakan  fatwa  dan  keterangan  tentang kehalalan 10 suatu  barang  halal  dan  salah  satu  bentuk  pengaturan  negara  yang  memberikan pilihan  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  untuk  mengkonsumsi  barang  yang  halal  adalah berdasarkan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. 11 Sertifikasi  adalah  pembuatan  sertifikat  sebagai  tanda  kelulusan,  pengakuan, atau  tanda  bukti  kepemilikan.  Labelisasi  adalah  kata  yang  bersasal  dari  bahasa  Inggris “Label” yang berarti “nama” atau “memberi nama” sedangkan dalam termenologi materi ini merupakan  setiap  keterangan  mengenai  pangan  yang  berbentuk  gambar,  tulisan,  kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah disebut label. 12
Pelaku  Usaha  berdasarkan  Pasal  19  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Sementara  itu  aspek  pembuktiannya  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah  diatur  dalam  Pasal  22.Pilihan melaksanakan  sertifikasi  dan  Labelisasi  Barang  Halal  dimaksudkan  untuk  memberikan perlindungan  khususnya  bagi  konsumen  muslim  dari  para  Produsen  di  Indonesia  agar memperoleh  keamanan  dan  keselamatan  yang  maksimal  serta  kepastian  hukum  dalam mengkonsumsi barang halal. Erman Rajagukguk mengatakan perlindungan konsumen sangat dibutuhkan  dalam  perdagangan  internasional  (khususnya  ketika  melakukan  impor  produk dari  luar  negeri).Sedikitnya  ada  tiga  peraturan  yang  berhubungan  dengan  perlindungan konsumen  dalam  perdagangan  internasional,  Pertama,  Perjanjian  TRIPS,  Kedua,  Peraturan GATT, Ketiga, aturan mengenai iklan. 13
Agama Islam memerintahkan kepada umatnya yang beriman agar selalu mengkonsumsi barang  yang  halal  dan  menjauhi  barang  yang  haram 14 .  Demikian  dengan  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk membuat  produk  dengan  mengikuti  ketentuan  label  halal.  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  a  berisi ketentuan:  “Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  dan/atau  jasa yang  tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal  yang  dicantumkan  dalam  label”. Terhadap  pembuktian  jika  pelaku  usaha  tidak  mencantumkan  label  halal  yang  menjadi kewajibannya,  maka  pelaku  usaha  dikenakan  tanggungjawab  mutlak.  Gugatan product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:
(1) melanggar  jaminan  ( breach  of  warranty ),  misalnya  khasiat  yang  timbul  tidak  sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk;
(2) ada unsur kelalaian ( negligence ),  yaitu produsen lalai  memenuhi  standar pembuatan obat yang baik;
8 Satria Efendi, Ushul Fiqih , ed. Aminuddin Ya’qub, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hal, 53.
9 Ali Mustafa Yaqub, Loc.Cit , hal,  xx.
10 Fadhlan  Mudhafier  dan  H.A.F.  Wibisono, Makanan  Halal,  Kebutuhan  Umat  dan  Kepentingan Pengusaha , (Jakarta, Zakia Press, 2004), hal, 37-38.
11 Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
12 http://ekonomhardi.blogspot.co.id/, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, Pukul 14.48 WIB.
13 Erman  Rajagukguk  et  al, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  ed.  Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati, (Bandung: Bandar Maju, 2000), hal, 5.
14 QS : Al-Baqarah (2:168 ).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(3) menerapkan tanggung jawab mutlak ( strict liability ).
Az. Nasution mengatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini produsen atau penyedia jasa pangan  non  kemasan  seperti  di  Kafe,  Restoran  dan  Warung  Makan  dapat  dimintai pertanggungjawaban  produk  sesuai  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata.Tanggungjawab produk  yang  disebabkan  oleh  keadaan  tertentu  produk,  misal  ditemukan  kandungan  bahan pangan  yang  menimbulkan  keracunan  atau  ketidakhalalan  adalah  tanggungjawab  mutlak produsen. 15
Penulis  berpendapat  perlu  diberikan  pemahaman  definisi  yang  tepat  terhadap  istilah pelaku  usaha.  Pasal  1  angka  3  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen memberikan batasan definisi pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi.  Menurut  Penulis,  pengertian  pelaku  usaha  berbeda dengan  pengertian  produsen.  Produsen  menurut  KBBI  adalah  yang  menghasilkan  suatu barang  atau  memproduksi. 16 Dengan  demikian,  produsen  sudah  pasti  pelaku  usaha,  namun pelaku usaha belum tentu produsen.
Perlindungan  konsumen  diperlukan  ketika  konsumen  memesan  makanan  sesuai  dengan keinginiannya,  pada  saat  itu  terjadilah  hubungan  kontraktual  ( privity  of  contract )  antara konsumen  dan  pengusaha  restoran.Di  mata  hukum,  konsumen  punya  kewajiban  membayar harga  makanan.Sebaliknya,  pengusaha  berkewajiban  menyediakan  makanan  sesuai  pesanan konsumen.Jika makanan yang dipesan tidak layak untuk dimakan ( inedible food ), konsumen dapat  menolak  untuk  membayarnya.Namun,  pada  kenyataannya  penolakan  ini  tidak  mudah dilakukan konsumen.Sepertinya penolakan baru bisa dilakukan jika konsumen sudah telanjur keracunan makanan. 17
Konsumen  muslim  berpegang  teguh  pada  hukum  Islam  dengan  sumber  Al-Quran, Hadits,  Ijma,  dan  Qiyas  tentang  barang-barang  halal.  Syarat-syarat  barang  halal  menurut syariat  Islam  yaitu  dilihat  dari  halal  dzatnya,  halal  cara  memperolehnya,  halal  dalam memproses,  halal  dalam  penyimpanannya,  halal  dalam  pengangkutannya  dan  halal  dalam penyajiannya. 18
Dasar  dari  ayat  Al  Qur’an  yang  mengharuskan  bagi  seluruh  manusia  senantiasa memperhatikan  makanan  dan  barang  yang  digunakan  menurut  Al-Qur’an  terdapat  dalam surat ‘Abasa (ayat 24) yaitu :

## “Falyanduril insaanu ilaa tha a’mihii (A’basa: 24)”
Artinya :
“Artinya:  maka  hendaklah  manusiaitu  memperhatikan  barang-barang  yang dikonsumsidan yang digunakannya”.
Dan pada surat Al-A’raf ( ayat 157) yaitu :
15 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal, 174.
16 M. Dahlan Yacub Al-Barry, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Surabaya: Arkola, 2001), hal, 589.
17 Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal, 268.
18 Tanya  Jawab  Seputar  Produksi  Halal, Bagian  Proyek  Sarana  dan  Prasarana  Produk  Halal  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji , (Jakarta: Departemen Agama,  2003), hal, 17-24.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
“Wayuhillu lahumutthayyibaati wayuharrimu a’laihimul khabaaisa (Al A’raf: 157).” Artinya:
“Dan  Allah  menghalalkan  bagi  mereka  segala  yang  baik  dan  mengharamkan  bagi mereka segala yang buruk”.
Sedangkan menurut hadits HR. Daruquthni barang halal adalah
“Kullu lahmin nabata min haraamin fannaaru aulaa bihii (HR.Daruquthni)”.
Artinya :
“Rasulullah  SAW  menegaskan  bahwa  setiap  daging  yang  tumbuh  dari  barang  haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya”.
Bagi kalangan konsumen Muslim kegiatan mengkonsumsi barang yang halal merupakan kebutuhan mutlak 19 karena harus mengikuti ajaran agamanya dan tidak hanya sekedar untuk memenuhi  rasa  lapar  tetapi  lebih  dari  itu,  yaitu  bentuk  ibadah  kepada  Sang  Khalik. Kebutuhan  akan  barang  yang  halal 20 sekaligus  juga  menjadi  hak  asasi  manusia  yang  harus dijamin dan dilindungi oleh semua pihak secara bertanggung jawab.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menerapkan  2 sanksi terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur di dalam Pasal 60, sementara sanksi pidana diatur dalam Pasal  61-Pasal  63. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal  8 ayat  (1) huruf a akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Pengenaan ketentuan halal terhadap barang atau produk yang dikonsumsi dalam hukum Islam didasarkan  kepada  sumber  hukum Islam yakni Al-Qur’an 21 , hadist 22 , Ijma dan Qiyas serta teori maslahah 23 .
Selanjutnya dalam rangka perlindungan terhadap konsumen muslim atas produk pangan maupun non pangan, dikemas maupun tidak dikemas, Pemerintah bersama DPR menerbitkan Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Pasal  67  ayat  (1) berisi  ketentuan:  “Kewajiban  bersertifikat  halal  bagi  Produk  yang  beredar  dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima)  tahun  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  diundangkan.”  Ketentuan  ini  menunjukan terjadi  kekosongan  hukum  atas  jaminan  produk  halal  khususnya  pangan  yang  di  bungkus dihadapan  pembeli  padahal  itu  menjadi  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  untuk  membuktikan kehalalan  pangan  tersebut.  Guna  mengisi  kekosongan  hukum  ini  maka  dipergunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Dalam  putusan  Nomor  :  176/PID.B/2013/PN.SGU  Pengadilan  Negeri  Sanggau, Kalimantan  Barat  menunjukan  penegakan  hukum  perlindungan  konsumen  telah  dilakukan terkait  dengan  jaminan  produk  halal.  Jaksa  menuntut  Terdakwa  Feriko  alias  Feri  telah terbukti  secara  sah    dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “Perlindungan  Konsumen” sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  62  ayat  (1)  UU  RI  No.8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf, a, g, h, i dan j UU RI No. 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Feriko  alias
19 Lembaga  Pengkajian  Pangan, Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  Halal,  directory 2012-2013 , ed. Sumunarjati, (Jakarta: LP-POM MUI, 2012), hal, 40.
20 Imam Al Ghazali, Benang Tipis Antara Halal dan Haram, (Surabaya: Putera Pelajar, 2002), hal, 107-121.
21 QS : Al-Baqarah (2:168 ).
22 Hussein  Bahreisj, Hadist  Shahih ,  Al-Jamius  Shahih,  Bukhari  Muslim,  (Surabaya:  Karya  Utama,  2010), hal,  65.
23 Juhaya S Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011),  hal, 72-73.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Feri dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Terdakwa,  dalam  dakwaan,  memperdagangkan  barang  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, tidak  mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang    paling  baik  atas  barang  tertentu,  tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal, sebagaimana  pernyataan  halal  yang  dicantumkan  dalam  label,  tidak  memasang  label  atau membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama  barang,  ukuran,  berat  atau  isi  bersih  atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha  serta  keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  dipasang  atau dibuat,  tidak  mencantumkan  informasi  dan  atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim dalam perkara  putusan  Nomor176/PID.B/2013/PN.SGU  telah  mempertimbangkan  berdasarkan hukum  pembuktian  bahwa  terdakwa  telah  terbuki  secara  sah  dan  meyakinkan  memasarkan gula  sebanyak  20  Kg  tanpa  mencantumkan  label  halal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  62 ayat  (1)  UU  RI  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Jo.  Pasal  8  ayat  (1) huruf,  a,  g,  h,  i  dan  j  UU  RI  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  serta menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan kepada Terdakwa Feriko alias Feri. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Penulis setuju dengan putusan tersebut.
Saat ini telah ditetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  295,  tanggal  17 Oktober 2014  yang merupakan bentuk pelaksanaan penegakan hukum  Islam  yang mengatur sanksi  pidana  dalam  Pasal  56  dan  Pasal  57.  Undang-undang  ini  dalam  Pasal  4  mengatur mengenai  produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini menyatakan setiap orang atau badan usaha selaku produsen yang memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan wajib untuk mengajukan atau membuat sertifikat halal. Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban bersifat mandatory , sementara sebelumnya bersifat voluntary . Ketentuan ini juga membuktikan produk-produk non kemasan seperti  yang  dijual  ataudiperdagangkan  baik  berbentuk  curah  maupun  siap  saji,  baik  itu diperjualbelikan  di  pasar  tradisional  maupun  pasar  modern  atau  bagi  yang  siap  saji  melalui cafe,  restoran,  warung  tegal,  supermarket,  mini  market  yang  ditujukan  bagi  konsumen muslim wajib bersertipikat halal.
Sementara  itu  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  diatur  ketentuan  pidana dalam  Pasal 61. Demikian dengan Pasal 62.
Saat ini lembaga yang memiliki otorisasi mengeluarkan sertifikat dan label halal adalah Majelis ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975. Potensi pasar yang sangat besar di Indonesia merupakan peluang yang harus  diraih  oleh  Indonesia.  Untuk  mengoptimalkan  potensi  tersebut  LPPOM  MUI  tetah membuat panduan tentang Persyaratan Sertifikasi Halal (HAS 23000) yang telah diakui oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri.
Dalam  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  pengaturan  label  halal diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 106. Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi : “Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditulis  atau  dicetak  dengan menggunakan  Bahasa  Indonesia  serta  memuat  paling  sedikit  keterangan  mengenai: a…;b…;c…;d…;e. halal bagi yang dipersyaratkan; f…;g…;h…;i…
Dari ketentuan tersebut di atas nampak bahwa perlindungan konsumen terhadap produk pangan wajib dilakukan produsen dengan mencantumkan label halal pada kemasan. Sehingga hanya  produk  pangan  kemasan  saja  yang  diberi  label,  sementara  itu  produk  pangan  non kemasan  atau  pangan  yang  dibungkus  di  hadapan  pembeli  tidak  diberi  label  halal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  98  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang Pangan yang berbunyi: “Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus  di  hadapan  pembeli”.  Namun  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha mencantumkan ketentuan halal bagi yang dipersyaratkan.  Jaminan  kehalalan  pada  produk  pangan  non  kemasan  dalam  hukum  Islam tetap  menggunakan  empat  madzhab,  yaituHanafi  Maliki,Syafi’i  dan  Hambali.Sehingga penentuan  halal  dan  haram  suatu  makanan  tetap  mengikuti  madzhab-madzhab  dalam  fiqih Islam.Dengan  demikian  perlindungan  terhadap  konsumen  muslim  dalam  hukum  positif Indonesia  diakomodir  dalam  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Jaminan Produk Halal.
Untuk membuat analisa terhadap kemanfaatan Undang-undang melalui proses sertifikasi dan  labelisasi  halal  akan  digunakan  pendekatan  Teori  Maslahah  Mursalah.  Teori  ini berangkat  dari  prinsip  suatu  perbuatan  harus  mengandung  nilai  baik  (manfaat). 24 Menurut Amir  Syarifuddin  kemaslahatan  adalah  sesuatu  yang  baik  dan  dapat  di  terima  oleh  akal sehat. 25 Sementara itu Muhammad Abu Zahrah berpendapat kemaslahatan atau manfaat yang dapat  di  terima ialah maslahat-maslahat  yang bersifat  hakiki  yaitu meliputi 5 jaminan dasar yaitu :
1. Keselamatan Keyakinan Agama
2. Keselamatan Jiwa
3. Keselamatan Akal
4. Kesalamat Keluarga dan keturunan
5. Keselamatan Harta Benda. 26
Menurut K.H. Ma’ruf Amin, kemaslahatan manusia salah satunya adalah mengkonsumsi makanan  maupun  produk-produk  yang  halal  berarti  bukan  hanya  mengamalkan  tuntunan agama  dan  melaksanakan  perintah  Allah,  tetapi  juga  dapat  memperoleh  beberapa  manfaat kebaikan  hidup  umat  manusia  secara  umum.  Jadi  makan  dan  minum  bagi  umat  muslim adalah ibadah. 27
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah  perlindungan  konsumen muslim akan produk halal melalui proses sertifikasi  dan labelisasi  halal atas produk pangan non kemasan?, Bagaimana konsep pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan non  kemasan  di  Indonesia?  Dan  Bagaimana  tanggungjawab  Produsen  dan  otoritas  lembaga sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia?

## METODE
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Sebagai  upaya  untuk  dapat menjawab  atau  memecahkan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  maka digunakan  metode  analisis  data  kualitatif,  karena  data  yang  diperoleh  bersifat  kualitatif sehingga tidak diperlukan data statistik. 28
24 Ahmad Mukri Aji, Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran hukum Islam, ed. Nur Rohim Yunus, (Bogor : Pustaka Pena Ilahi 2012), hal, 43.
25 Amir syarifuddin, Ushul Fiqh , (Jakarta : Prenada Media Group 2011), hal, 220.
26 Muhamad abu Zahrah, Ushul Fiqih , terj. Saefullah Ma’shum et.al, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus 2011). hal, 424-425
27 Usman  Effendi  AS, Dr.  K.H.  Ma’ruf Amin Motor  Penggerak  Eksplorasi  Fatwa  Halal  Konteporer ,  ed. Farid Mahmud, (Bogor : Lembaga Pengkajian Pangan, 2013), hal, 75.
28 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan  Konsumen  Muslim  akan  Produk  Halal  Melalui  Proses  Sertifikasi  dan Labelisasi Halal
Berdasarkan hasil penelitian dari data primer dan data sekunder, perlindungan konsumen muslim  dilakukan  melalui  penegakan  hukum.  Perlindungan  hukum  terdiri  dari  upaya preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, perlindungan hukum  secara represif dilakukan melalui tindakan  litigasi.  Salah  satu  contohnya  adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sanggau  No. 176/Pid.B/2013/PN.SGU.yang  menjatuhkan  pidana  9  bulan  kepada  terdakwa  Feriko  alias Feri.

## Pelaksanaan  Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal  Produk  Pangan  Non  Kemasan  di Indonesia
Konsep  pelaksanaan  untuk  memperoleh  sertifikat  halal  dalam  undang-undang  jaminan produk halal telah ditetapkan yaitu Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara  tertulis  kepada  BPJPH,  Permohonan  Sertifikat  Halal  harus  dilengkapi  dengan dokumen:  data  Pelaku  Usaha;  nama  dan  jenis  Produk;  daftar  Produk  dan  Bahan  yang digunakan;  dan  proses  pengolahan  Produk.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 29 UUJPH).
Penetapan  Lembaga  Pemeriksa  Halal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  yaitu BPJPH  menetapkan  LPH  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan Produk.  Penetapan  LPH  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
Pemeriksaan  dan  Pengujian  dalam  Pasal  31  yaitu  pemeriksaan  dan/atau  pengujian kehalalan  Produk  dilakukan  oleh  Auditor  Halal.  Pemeriksaan  terhadap  Produk  dilakukan  di lokasi usaha pada saat proses produksi. Dalam hal pemeriksaan Produk terdapat Bahan yang diragukan  kehalalannya,  dapat  dilakukan  pengujian  di  laboratorium.  Dalam  pelaksanaan pemeriksaan  di  lokasi  usaha  Pelaku  Usaha  wajib  memberikan  informasi  kepada  Auditor Halal.
Pasal  32  LPH  menyerahkan  hasil  pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan  Produk kepada  BPJPH.  BPJPH  menyampaikan  hasil  pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan Produk  kepada  MUI  untuk  memperoleh  penetapan  kehalalan  Produk.  Penetapan  Kehalalan Produk  diantaranya  Penetapan  kehalalan  Produk  dilakukan  oleh  MUI,  Penetapan  kehalalan Produk  dilakukan  dalam  Sidang  Fatwa  Halal.  Sidang  Fatwa  Halal  MUI  mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan  Produk  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  MUI  menerima  hasil pemeriksaan  dan/atau  pengujian  Produk  dari  BPJPH.  Keputusan  Penetapan  Halal  Produk ditandatangani  oleh  MUI.  Keputusan  Penetapan  Halal  Produk  disampaikan  kepada  BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.
Dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal,  maka  sistem  jaminan  halal  telah  diatur  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  jo  Pasal  3  jo Pasal 4 jo Pasal 64 jo Pasal 65 jo Pasal 66 dan jo Pasal 67.
Penegakan hukum dapat dilihat dari 5 faktor, yakni faktor undang-undangnya, sarana dan prasarana,  penegak  hukumnya,  budaya  hukum  dan  proses  sosialisasi  dari  peraturan perundang-undangan  itu  sendiri.  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa setiap produk  yang masuk, beredar dan diperdagangkan di
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal  yang  tentu  masuk  dalam  sistem  jaminan  halal sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  tersebut.  Namun  undang-undang  ini  tidak  efektif dan  efisien  dalam  upaya  penegakan  hukum  karena  kewajiban  bersertifikat  halal  ditentukan dalam  Pasal  67  ayat  (1)  bahwa  kewajiban  bersertifikat  halal  bagi  produk  yang  beredar  dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  mulai  berlaku  5  tahun  sejak  undang-undang  ini diundangkan.  Dalam  Pasal  67  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  sebelum  adanya  kewajiban bersertifikat  halal,  maka  kewajiban  bersertifikat  halal  diatur  secara  bertahap  sesuai  dengan jenis  produknya  yang  akan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah.  Namun  sampai  saat  ini peraturan  pemerintah  belum  di  bentuk  sehingga  terjadi  kekosongan  hukum  mengenai kewajiban  bersertifikat  halal.  Undang-undang  Jaminan  Produk  Halal  sendiri  belum  dapat dinyatakan  efektif  berlaku  karena  ketiadaan  peraturan  pelaksana.  Aturan  pelaksana  dalam bentuk  PP  tersebut  mengalami  kendala  dalam  pembentukkannya  karena  adanya  konflik kepentingan  dari  enam  instansi  terkait  jaminan  produk  halal  yaitu  Kementerian  Pertanian, Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Perindustrian,  Kementerian  Koperadi  dan  UKM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama serta Badan Standar Nasional.
Berlakunya  Undang-undang  Jaminan  Produk  Halal  telah  menetapkan  bahwa  otoritas lembaga  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  ialah  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH), namun BPJPH tidak dapat melaksanakan kewenangannya karena aturan pelaksana belum  terbentuk,  sehingga  dalam  masa  transisi  ini  dari  MUI  kepada  BPJPH  perlu  di  atur dengan  ketentuan  hukum  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undang,  misal  peraturan Presiden.  Pelaksanaan  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  perlu  ditegakkan  oleh  hukum  salah satunya melalui Peraturan Presiden.

## Tanggung Jawab Produsen Dan Otoritas Lembaga Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Di Indonesia
Terkait  dengan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  di  atas  maka  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dikenal  dua  prinsip  penting  yaitu  prinsip  tanggung  jawab  produk ( product  liability ) dan tanggung jawab profesional   ( proffesional liability ). Tanggung jawab produk  adalah  tanggungjawab  para  produsen  untuk  produk  yang  dibawanya  ke  dalam peredaran  yang  menimbulkan  atau  menyebabkan  kerugian  karena  cacat  yang  melekat  pada produk tersebut.
Produsen  selaku  pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  atau  badan  yang  ikut  serta  dalam penyediaan  barang  hingga  sampai  ke  tangan  konsumen.  Sifat  profesional  merupakan  syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen. Dengan demikian, produsen tidak  hanya  diartikan  sebagai  pihak  pembuat  atau  pabrik  yang  menghasilkan  produk  saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Sebagai contoh dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan  olahan),  maka  produsennya  adalah  mereka  yang  terkait  dalam  proses  pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) hingga sampai ke tangan konsumen.
Aspek  pertama  dari  perlindungan  konsumen  adalah  persoalan  tentang  tanggung  jawab produsen  atas  kerugian  sebagai  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  produknya  atau  dengan  kata lain disebut dengan tanggungjawab produk. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen  untuk  produk  yang  telah  dibawanya  ke  dalam  peredaran  yang  menimbulkan  atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.
Produsen  sebagai  pelaku  usaha  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  untuk  ikut  serta menciptakan  dan  menjaga  iklim  usaha  yang  sehat  yang  menunjang  bagi  perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk itu pelaku usaha dituntut senantiasa beritikad baik dalam melakukan  kegiatannya  (Pasal  7  angka  1  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen).  Tanggung  jawab  jenis  ini  disebut  tanggung  jawab  publik.  Atas setiap pelanggaran  yang dilakukan oleh produsen maka kepadanya dikenakan sanksi hukum baik  sanksi  admnistratif  maupun  sanksi  pidana.  Bentuk  pertanggungjawaban  administratif
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang dapat  dituntut dari produsen sebagai  pelaku usaha berdasarkan tanggung jawab publik diatur  dalam  Pasal  60  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Sedangkan  pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada  produsen adalah sesuai ketentuan apabila melanggar:
1. Pasal 8,  Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara selama 5 tahun.
2. Pasal 11, Pasal 12, Pasal13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
Pertanggungjawaban  produsen  disamping  tanggung  jawab  publik  juga  tanggung  jawab privat  yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Terkait  dengan  produsen  dari  produk  pangan  non kemasan  yang  tidak  memenuhi  syarat  halal  namun  kemudian  di  konsumsi  oleh  konsumen muslim,  maka  produsen  dapat  dituntut  pertanggungjawaban  secara  pidana  sesuai  ketentuan Pasal  62  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen yang berisi ketentuan:
(1)Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8, Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  13  ayat  (2),  Pasal  15,  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  2.000.000.000,00  (dua  milyar rupiah).
Sementara  itu,  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen yang berisi ketentuan:
(1)Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau jasa yang:
a. tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
Produk  pangan  non  kemasan  yang  di  konsumsi  konsumen  muslim  harus  sesuai  dengan standar  yang  dipersyaratkan  dalam  Pasal  4  jo  Pasal  23  jo  Pasal  24  jo  Pasal  25  jo  Pasal  26 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Pasal 4
“Produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat halal.”
Secara perdata maka pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  maka  dapat  di  tuntut  untuk  memberikan  ganti rugi  berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) berisi ketentuan:
“ (1)    Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan  atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
Tanggung  jawab  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  tersebut  di  atas  merupakan tanggung  jawab  mutlak  yang  dikenal  dalam  Undang-Undang  perlindungan  Konsumen sebagai  tanggung  jawab  produk.  Jika  dikaitkan  dengan  pelaku  usaha  atau  produsen  pangan non kemasan atau bahan pangan olahan jika ternyata produk tersebut menimbulkan kerugian, misal  tidak  ada  jaminan  produk  halal  padahal  menjadi  kewajibannya  maka  pelaku  usaha dituntut  atas  tanggung  jawab  produk.  Pelaku  usaha  dapat  dituntut  baik  pidana,  perdata maupun administrasi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Secara administrasi produsen dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal  27  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Pasal  27 berisi ketentuan:
(1)Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; atau
c. pencabutan Sertifikat Halal.
(2)Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis; atau
c. denda administratif.
(3)Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  administratif  diatur dalam Peraturan Menteri.
Agama  Islam  adalah  tuntunan  yang  sempurna,  komprehensif  dan  abadi.  Hal  ini  telah ditegaskan  Allah  di  dalam  Al-Quran  dengan  ayat  yang  artinya “Pada  hari  ini  telah  Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (Q.S. 5:3). Ajaran Islam telah memberikan aturan yang  begitu  lengkap  untuk  menangani  semua  dan  setiap  dinamika  kehidupan  di  alam  ini. Dalam konteks pangan, Tuntunan Islam telah memberikan doktrin Halalan Thoyyiban, secara konseptual.  Pada  tataran  normatif-teoritis,  doktrin  ini  sangat  jelas  dan  gamblang,  namun dalam konteks aplikatif-implementatif belum bisa sepenuhnya diterapkan.
Persoalan  yang  sering  dihadapi  justru  pada  aspek  teknis  kehalalan  yang  belum dirumuskan secara jelas pada tataran pelaksanaannya. Dalam penilaian langsung di lapangan masih  banyak  persoalan  yang  perlu  segera  mendapatkan  jawaban  secara  rinci  dan  konkrit. Karena itu, LPPOM MUI tidak mempunyai alternatif kecuali harus membekali diri seoptimal mungkin  supaya  bisa  membumikan  konsep  langit  itu.  Secara  demikian  kini  mampu mengidentifikasi dan memastikan halal haram pangan olahan, yang kondisi riilnya dewasa ini sesungguhnya begitu kompleks dan masih remang-remang.
Amanat  MUI  yang  dibebankan  kepada  LPPOM  MUI  tentu  saja  suatu  kehormatan  tak ternilai.  Untuk  merealisasikan  amanat  ini  bukan  pekerjaan  mudah,  apalagi  kalau  sudah menyangkut masalah-masalah konsep dan teknik operasional.
Walau  sudah  sekian  abad  doktrin  halalan  thoyyiban  telah  dijadikan  bahan  pengajian, pengkajian,  dan  penulisan,  namun  tanpa  melibatkan  sains  doktrin  itu  tetap  saja  tidak  bisa menjangkau  pangan  olahan.  Inilah  suatu  pelajaran  sangat  berharga  bagi  kaum  Muslimin bahwa  perlu  menyertakan  para  pakar  di  bidang  yang  terkait.  Untuk  menerapkan  ini diperlukan kerja sama antara alim  ulama dengan para pakar sehingga mampu  membumikan doktrin halalan  thoyyiban .  Ini  merupakan  salah  satu  prestasi  sekaligus  kontribusi  sangat penting LPPOM MUI bagi dunia Islam, dan sudah semestinya menjadi dasar bagi siapa pun diantara  kaum  Muslimin  yang  berkemauan  untuk  membumikan  doktrin-doktrin  lain  dalam Al-Qur’an.  Agama  Islam  memang  menganjurkan  umatnya  memecahkan  sendiri  persoalan- persoalan  duniawi,  termasuk  menetapkan  hukum  pangan  dengan  tetap  mengacu  kepada sumber-sumber syari’at, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.
Dengan  berlakunya  undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal keberadaan LP-POM MUI dijamin melalui ketentuan Pasal 60. Politik hukum Undang- undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  tetap  menempatkan  MUI sebagai  satu-satunya  lembaga  yang  memiliki  otoritas  untuk  menyatakan  satu  produk  halal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
atau tidak halal salah satunya terhadap produk pangan non kemasan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 33 jo Pasal 34 jo Pasal 35.
Penanganan  masalah  halal  pada  produk  pangan  di  Indonesia,  memilliki  dua  hal  yang saling  terkait,  yaitu  sertifikasi  dan  labelisasi  halal.  Sertifikasi  halal  merupakan  pemeriksaan yang  rinci  terhadap  produk  pangan  yang  selanjutnya  diputuskan  dalam  bentuk  fatwa  MUI. Sedangkan Serifikat halal MUI merupakan fatwa MUI terhadap produk yang telah diperiksa lembaga keahlian (LPPOM MUI).
Untuk  menjamin  setiap  pemeluk  agama  beribadah  dan  menjalankan  ajaran  agamanya, negara  berkewajiban  memberikan  pelindungan  dan  jaminan  tentang  kehalalan  Produk  yang dikonsumsi  dan  digunakan  masyarakat.  Jaminan  mengenai  Produk  Halal  hendaknya dilakukan  sesuai  dengan  asas  pelindungan,  keadilan,  kepastian  hukum,  akuntabilitas  dan transparansi,  efektivitas  dan  efisiensi,  serta  profesionalitas.  Oleh  karena  itu,  jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan  kepastian  ketersediaan  Produk  Halal  bagi  masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan menggunakan  Produk,  serta  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  Pelaku  Usaha  untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.
Sementara  itu  proses  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 30  jo  Pasal  31  jo  Pasal  32  jo  Pasal  33  jo  Pasal  34  jo  Pasal  35  jo  Pasal  36  untuk  proses sertifikat  halal,  Pasal  37  jo  Pasal  38  jo  Pasal  39  jo  Pasal  40  jo  Pasal  41  untuk  proses  label halal.
Dalam  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  adalah wadah  musyawarah  para  ulama,  zuama  dan  cendekiawan  muslim  yang  mempunyai  otoritas untuk  mengeluarkan  fatwa  halal  tertulis  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  butir  7  jo  Pasal  1 butir  10.  Kemudian  dalam  Pasal  7  terdapat  ketentuan  bahwa  dalam  melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerjasama dengan Kementerian dan atau lembaga terkait, LPH dan MUI.  Kerjasama    BPJPH  dengan  MUI  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  10  yaitu  dalam  hal sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.
Dengan demikian, Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah menjadi payung hukum bagi MUI sekaligus memberikan legitimasi bagi keberadaan MUI secara hukum sebagai satu- satunya  lembaga  yang  memiliki  otoritas  fatwa  halal  secara  tertulis  yang  disebut  dengan Keputusan Penetapan Halal Produk.
Menurut  K.H.  Ma’ruf  Amin  lembaga-lembaga  sertifikasi  halal  luar  negeri  harus memenuhi 7 (tujuh) kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
a. Lembaga Sertifikasi Halal  Luar Negeri yang melakukan proses sertifikasi halal dan audit halal  untuk  pangan,  obat  dan  kosmetika,  haruslah  lembaga  yang  dibentuk  oleh  dan/atau Organisasi Keislaman yang legal/berbadan hukum/ Islamic Center yang mengemban tugas utama mendidik umat Islam agar mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dan memberikan/menyediakan  fasilitas  bagi  umat  Islam  untuk  penyelenggaraan  ibadah maupun pendidikan Islam. Dan Organisasi Keislaman harus didukung oleh umat Islam di suatu kawasan atau daerah yang khusus tertentu dengan populasi Muslimnya minimal 40 orang.
b. Organisasi  Keislaman  yang  legal  ini  harus  memiliki  kantor  yang  permanen  dan dikelola/dijalankan  sebagaimana  mestinya  dengan  dukungan  Sumberdaya  Manusia  yang memiliki kualifikasi dan kredibilitas.
c. Organisasi  Keislaman  harus  memiliki  Dewan/Komisi  Fatwa  yang  berfungsi  untuk menetapkan fatwa halal serta tim ilmuwan yang memiliki kehlian dalam melakukan audit halal.  Dewan/Komisi  Fatwa  dimaksud  harus  beranggotakan  minimal  3  (tiga)  orang Ulama/Ilmuwan  Muslim  yang  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang  Hukum Islam,  dan  memiliki  kompetensi  untuk  menetapkan  fatwa.  Di  luar  kelompok  Ilmuwan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Muslim  tersebut,  Organisasi  Keislaman  itu  juga  harus  memiliki  minimal  2  (dua)  orang ilmuwan yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan/audit halal di Rumah Potong  Hewan  (RPH),  restoran,  industri  (pabrik),  dan  proses  pengolahan  industri (pangan).
d.  Lembaga  Sertifikasi  Halal  itu  harus  memiliki  Standar  Operating  Procedures  (SOP, Prosedur  Operasional/Kerja  Standar).  SOP  itu,  paling  tidak,  harus  memiliki ketentuan/prosedur  pendaftaran,  administrasi  dan  pemeriksaan/audit  halal  ke  pabrik (proses produksi), laporan audit, dan rapat Komisi Fatwa untuk penetapan fatwa.
e.  Semua  file  administrasi  (formulir-formulir  pendaftaran,  laporan,  data  tentang  perusahaan dan  file-file  data  lainnya)  yang  dimiliki/dikelola  oleh  Organisasi  Keislaman  itu  harus ditata  dengan  sistim  yang  baik,  sehingga  dapat  mudah  dalam  melakukan  penelusuran terhadap perusahaan-perusahaan yang telah disertifikasi halal.
f.   Lembaga Sertifikasi Halal itu harus memiliki jaringan kerjasama yang luas, dan khususnya harus menjadi anggota World Halal Food Council (WHFC).
g.  Dapat  menjalin  hubungan  kerjasama  yang  baik  dengan  MUI  untuk  melakukan  kegiatan- kegiatan audit maupun monitoring atas produk-produk halal di Indonesia.
Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka diatur pula kerjasama internasional atas pengakuan sertifikat halal yang diatur dalam Pasal 46 jo Pasal 47 jo Pasal 48.
Selanjutnya  KH.  Ma’ruf  Amin 29 berpendapat  terdapat  prinsip  kehalalan  atas  produk pangan yang disebut istihalah (perubahan wujud) atau perubahan bentuk pada produk-produk olahan,  misal  babi  menjadi  gilatin,  anggur  jadi  cuka,  ada  dua  pendapat,  ada  yang menghalalkan  dan  ada  yang  mengharamkan.  Menurut  Imam  Qardawi    dan  Wahba  Zuhaili, istihalah apapun bentuknya adalah halal, sementara  Imam Safi’i menyatakan istihalah tidak mensucikan  kecuali  sudah  dinashkan  yaitu  produk  anggur  menjadi  cuka  maka  terjadi perubahan  wujud,  cuka  tersebut  halal.  Terdapat  hasil  penelitian  dari  Lukmanul  Hakim tentang istihalah yang menyatakan istihalah pada produk  anggur menjadi  cuka telah terjadi perubahan  wujud,  sehingga  anggur  yang  haram  menjadi  halal  karena  telah  menjadi  cuka, kecuali babi menjadi gilatin, unsurnya tidak berubah maka tetap haram.
Tanggung  produsen  dan  juga  kewenangan  lembaga  sertifikasi  dan  labelisasi  halal terhadap  jaminan  produk  halal  berdampak  positif  terhadap  kepastian  hukum.  Kepastian hukum  menurut  Ahmad  Ali  meliputi  3  hal  yakni  adanya  kesadaran  hukum,  ketaatan  atau kepatuhan  hukum  dan  kemanfaatan  hukum.  Jika  menggunakan  teori  Al-Maslahah  maka Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat bermanfaat bagi konsumen  muslim  sebagaimana  diharapkan  oleh  Pemerintah  dan  DPR  bahkan  dalam konsesus  di  parlemen  menurut  Lukmanul  Hakim,  Direktur  LP-POM  MUI,  diharapkan melalui  Undang-undang  ini,  sifat  Mandatorynya  dapat  segera  diberlakukan,  namun berdasarkan  ketentuan  Pasal  67  ayat  (1)  kewajiban  bersertifikat  halal  baru  dapat  dilakukan tahun  2019,  sehingga  sampai  tahun  2019  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  masih  bersifat Voluntary seperti  yang berlaku saat ini. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena undang-undang  ini  tidak  memberi  manfaat  secara  maksimal  terutama  pada  produk  pangan non kemasan yang banyak di konsumsi konsumen muslim.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian analisa dan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Perlindungan hukum terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
29 Wawancara dengan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Ketua MUI, 1 Agustus 2017, di Jakarta.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan,  dan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Sementara  itu, perlindungan  hukum    secara  represif  dilakukan  melalui  tindakan  litigasi.  Salah  satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 176/Pid.B/2013/PN.SGU. yang menjatuhkan  pidana  9  bulan  kepada  terdakwa  Feriko  alias  Feri  karena  tidak mencantumkan  label  halal  terhadap  pangan  non  kemasan  berupa  gula.  Pelaku  usaha, dengan demikian memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan konsumen muslim terhadap produk pangan non kemasan yang halal. Perlindungan konsumen muslim diberikan  melalui  suatu  upaya  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Upaya sertifikasi dan labelisasi halal tersebut merupakan suatu jaminan produk halal yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1). Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan  memberikan  kenyaman,  keamanan,  keselamatan  dan  kepastian  ketersediaan produk halal. Hal mana diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Perlindungan hukum ini merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif. Sementara  perlindungan  hukum  represif  diberikan  melalui  sanksi  sebagaimana  di  atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Konsep  pelaksanaan  untuk  memperloleh  sertifikat  halal  dalam  undang-undang  jaminan produk  halal  telah  ditetapkan  yaitu  Permohonan  Sertifikat  Halal  diajukan  oleh  Pelaku Usaha  secara  tertulis  kepada  BPJPH.  Permohonan  Sertifikat  Halal  harus  dilengkapi dengan  dokumen:  data  Pelaku  Usaha;  nama  dan  jenis  Produk;  daftar  Produk  dan  Bahan yang digunakan; dan proses pengolahan Produk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 29 UUJPH). Konsep  pelaksanaan  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  telah  diakomodir  dalam  Undang- Undangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun Undang-undang ini belum dapat efektif karena mulai berlaku pada tahun 2019, sementara sejak berlakunya undang-undang  ini  sampai  tahun  2017  pelaksanaan  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  masih menjadi  kewenangan  MUI.  Namun  dengan  telah  dibentuknya  BPJPH  pada  tahun  2017, maka  pelaksanaan  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  beralih  dari  MUI  kepada  BPJPH. Menyingkapi  masa  transisi  maka  diperlukan  peraturan  presiden.  Karena  peraturan pemerintah  yang  menjadi  aturan  pelaksana  tidak  terwujud  yang  disebabkan  adanya kendala  politis.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  terhadap  jaminan  produk  halal belum  terealisasi  secara  maksimal  mengingat  berlakunya  UUJPH  terhadap  kewajiban sertifikasi dan labelisasi produk halal baru 5 tahun sejak berlakunya undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1), sehingga penegakan hukum yang meliputi faktor-faktor SDM, Undang-undang, Sarana dan prasarana, Budaya hukum dan sosialisasi kepada Masyarakat tidak efisien dan efektif.
3. Aspek  pertama  dari  perlindungan  konsumen  adalah  persoalan  tentang  tanggung  jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya atau dengan kata lain  disebut  dengan  tanggungjawab  produk.  Tanggung  jawab  produk  adalah  tanggung jawab  produsen  untuk  produk  yang  telah  dibawanya  ke  dalam  peredaran  yang menimbulkan  atau  menyebabkan  kerugian  karena  cacat  yang  melekat  pada  produk tersebut. Sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah bersifat Voluntary atau  sukarela,  sehingga  sertifikat  halal  bukan  menjadi  suatu  kewajiban.  Hal mana  menimbulkan  tanggung  jawab  terbatas  dari  pelaku  usaha.  Namun  dengan  Undang- Undang  Jaminan  Produk  Halal,  maka  sertifikasi  halal  menjadi  suatu  kewajiban  mulai tahun  2019.  Kewajiban  bersertifikat  halal  menimbulkan  tanggung  jawab  mutlat ( Mandatory ) dari pelaku usaha. Bagi kalangan konsumen Muslim kegiatan mengkonsumsi barang yang halal merupakan kebutuhan mutlak karena harus mengikuti ajaran agamanya dan  tidak  hanya  sekedar  untuk  memenuhi  rasa  lapar  tetapi  lebih  dari  itu,  yaitu  bentuk
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ibadah  kepada  Sang  Khalik.  Kebutuhan  akan  barang  yang  halal  sekaligus  juga  menjadi hak  asasi  manusia  yang  harus  dijamin  dan  dilindungi  oleh  semua  pihak  secara bertanggung  jawab.  Pengenaan  ketentuan  halal  terhadap  barang  atau  produk  yang dikonsumsi  dalam  hukum  Islam  didasarkan    kepada    sumber    hukum  Islam  yakni  Al- Qur’an,  hadist  ,  Ijma’  dan  Qiyas  serta  teori  maslahah.  Seharusnya  UUJPH  tidak  perlu memberlakukan  ketentuan  Pasal  67  ayat  (1)  karena  kebutuhan  akan  kehalalan  suatu produk khususnya produk pangan non kemasan menjadi hal yang mutlak atau absolut bagi konsumen muslim disamping pemenuhan hak asasi manusia umat muslim. Mengkonsumsi produk yang halal khususnya pangan halal adalah suatu kewajiban yang ditetapkan dalam syariat  Islam.  Karena  itu,  umat  Islam  harus  memperoleh  jaminan  agar  mereka  dapat mengkonsumsi  makanan  yang  benar-benar  halal.  Seiring  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  terutama  yang  berkaitan  dengan  produk  pangan,  persoalan kehalalan dari produk makanan, minuman, kosmetika maupun obat-obatan tidak lagi dapat dipandang  secara  sederhana.  Sekalipun  sepintas  suatu  produk  berasal  dari  barang  yang suci  atau  halal,  tidak  tertutup  kemungkinan  dalam  proses  pembuatannya  atau  medianya bercampur  atau  bersentuhan  dengan  bahan-bahan  yang  tidak  suci  atau  haram.  Oleh karenanya kedudukan MUI sebagai lembaga otoritas sertifikasi dan labelisasi halal dalam masalah  ini  menjadi  penting,  sebagai  upaya  memberikan  perlindungan  hukum  kepada umat Islam untuk mengkonsumsi suatu produk. Perlindungan konsumen dalam persfektif al-maslahah  belum  maksimal  dilihat  dari  beberapa  faktor  seperti  :  faktor  undang-undang jaminan  produk  halal  yang  belum  efektif  dimana  prinsip voluntary menjadi mandatory yang baru berlaku pada tahun 2019 tidak dapat ditindaklanjuti, sebab belum ada PP karena faktor politis akibatnya ada kekosongan hukum dalam penyelenggaraan JPH; faktor SDM belum ada alih tekhnologi dan alih pengetahuan. Hal ini disebabkan PP belum terbentuk; sarana  dan  prasarana  yang  tidak  mendukung  seperti  belum  ada  gedung  layanan  yang memadai  serta  anggaran,  karena  itu  BPJPH  belum  dapat  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya, bahkan perangkat daerah tidak ada. Peraturan Menteri Agama yang ada hanya mengatur  struktur  organisasi  di  Pusat;  budaya  Hukum,  dari  hasil  penelitian/wawancara kepada  Manager  MT  Haryono  yang  menerangkan  bahwa  masyarakat/konsumen  tidak mempersoalkan  sertifikat  dan  label  halal  terhadap  resto-resto  yang  terdapat  di  Carefour. Demikian  dengan  konsumen  yang  berpendapat  tidak  mengetahui  pentingnya  produk pangan  yang halal. Hal  ini menunjukan tanggungjawab produsen belum mutlak sekarang harus  mutlak.  Hal  lain  yang  mempengaruhi  budaya  hukum  adalah  Pemerintah,  Produsen dan  Masyarakat  belum  mendukung  perubahan,  sebagaimana  pendapat  dari  konsumen sebagai  narasumber;  dan  sosialisasi  perlu  dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian Agama, namun anggaran kurang sehingga sosialisasi tidak dapat dilakukan. Ketiadaan  anggaran  ini  diperoleh  penulis  dari  Pejabat  Kementerian  Agama.  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi pidana terhadap  pelaku  usaha/produsen  yang  tidak  memberikan  keterangan  tentang  halal  atau tidaknya  suatu  produk  khusus  produk  pangan  non  kemasan,  padahal  itu  menjadi kewajibannya. Sanksi pidana terdapat  di  dalam  Pasal  62. Namun,  kepastian hukum  tidak dapat  diwujudkan  mengingat  kesadaran  hukum,  kepatuhan  hukum  dan  kemanfaatan hukum  dari  terbitnya  UU  JPH  baru  terealisasi  pada  tahun  2019.  Kepastian  hukum  ini menjadi persoalan penting sebagaimana pendapat Lukmanul Hakim dan Mochtar Ali.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Az. Nasution, Konsumen dan Hukum , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995). Ahmad  Mukri  Aji, Maslahat  Mursalah  Dalam  Dialektika  Pemikiran  hukum  Islam, ed.  Nur Rohim Yunus, (Bogor : Pustaka Pena Ilahi 2012).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Ali  Mustafa  Yaqub, Kriteria  Halal-Haram,  untuk  pangan,  obat  dan  Kosmetika  menurut Alquran dan Hadits , (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013). Amir syarifuddin, Ushul Fiqh , (Jakarta : Prenada Media Group 2011). Erman  Rajagukguk  et  al, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  ed.  Husni  Syawali  dan  Neni  Sri Imaniyati, (Bandung: Bandar Maju, 2000).
Fadhlan  Mudhafier  dan  H.A.F.  Wibisono, Makanan  Halal,  Kebutuhan  Umat  dan Kepentingan Pengusaha , (Jakarta, Zakia Press, 2004). Fadhlan  Mudhafier  dan  Nur  Wahid, Menguak  Keharaman  Makanan ,  ed.  A.F.  Wibisono, (Jakarta, Zakia Press, 2004).
Hussein  Bahreisj, Hadist  Shahih ,  Al-Jamius  Shahih,  Bukhari  Muslim,  (Surabaya:  Karya Utama, 2010).
Imam Al Ghazali, Benang Tipis Antara Halal dan Haram, (Surabaya: Putera Pelajar, 2002). Juhaya S Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). Lembaga  Pengkajian  Pangan, Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  Halal, directory 2012-2013 , ed. Sumunarjati, (Jakarta: LP-POM MUI, 2012). Mardani , Ushul Fiqih, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).
M. Dahlan Yacub Al-Barry, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Surabaya: Arkola, 2001).
Muhamad  abu  Zahrah, Ushul  Fiqih ,  terj.  Saefullah  Ma’shum  et.al,  (Jakarta  :  PT.  Pustaka Firdaus 2011).
Satria Efendi, Ushul Fiqih , ed. Aminuddin Ya’qub, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012).
Tanya  Jawab  Seputar  Produksi  Halal, Bagian  Proyek  Sarana  dan  Prasarana  Produk  Halal Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelengaraan  Haji ,  (Jakarta: Departemen Agama,  2003).
Thobieb  Al-Asyhar, Bahaya  Makanan  Haram  Bagi  Kesehatan  Jasmani  dan  Kesucian Rohani, ed. Ahmad Zubaidi, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003). Usman  Effendi  AS, Dr.  K.H.  Ma’ruf Amin Motor  Penggerak  Eksplorasi  Fatwa  Halal Konteporer , ed. Farid Mahmud, (Bogor : Lembaga Pengkajian Pangan, 2013). Yusuf  Sofie, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya ,  (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2009).

## Perundang-Undangan:
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## Internet:
http://www.australiaplus.com/indonesian/berita/14  Sep  2016,  diunduh  pada  tanggal  7  Maret 2017, Pukul. 12.36 WIB.
http://ekonomhardi.blogspot.co.id/, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, Pukul 14.48 WIB. Sri Sugiarti, mysharing.com, diakses pada Tanggal 14 Maret 2017, Pukul 21.27 WIB.
Wawancara:
Wawancara dengan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Ketua MUI, 1 Agustus 2017, di Jakarta.