P-ISSN: 1907-9419 E-ISSN: 2685-9075 Desember 2022
Jurnal Kepariwisataan Indonesia 16 (2) (2022) 149-162

## IMPLIKASI KEBIJAKAN ATAS TERBITNYA TRAVEL & TOURISM DEVELOPMENT INDEX 2021 TERHADAP UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN INDONESIA DI PASAR GLOBAL
Policy Implications from The Issuance of The Travel & Tourism Development Index 2021 Towards the Effort to Increase the Competitiveness of Indonesian Tourism in The Global Market
Addin Maulana 1* , Dini Oktaviyanti 2 , Dwi Wahyuni 3 , Norman Sasono 4 , Guntur Sakti 5
1 Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan Badan Riset dan Inovasi Nasional Gd. Sasana Widya Sarwono Lt. 8, Jl. Gatot Subroto No. 10, DKI Jakarta 12710
Indonesia addi001@brin.go.id
2,5 Direktorat Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Gd. Wisma Antara Lt. 18, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 DKI Jakarta 10110
Indonesia
3 Direktorat Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Gd. Wisma Antara Lt. 18, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 DKI Jakarta 10110
Indonesia
4 Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Gd. Sapta Pesona Lt. 21, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, DKI Jakarta 10110
Indonesia
Diterima: 18 Juli 2022. Disetujui: 20 Agustus 2022. Dipublikasikan: 28 November 2022

## Abstrak
Perubahan  kerangka  kerja,  metodologi,  serta  indikator  yang  digunakan  oleh World Economic  Forum (WEF)  dalam  pengukuran  dan  pemeringkatan  daya  saing kepariwisataan dunia melalui Travel and Tourism Development Index (TTDI) memberi implikasi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam pencapaian target peringkat daya saing kepariwisataan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan
teknik  studi  dokumentasi dalam  pengumpulan  datanya,  kajian  kebijakan ini  bertujuan memberi  gambaran  implikasi  kebijakan  atas  terbitnya  TTDI  2021.  Payung  hukum peningkatan daya saing kepariwisataan terdiri atas undang-undang, peraturan presiden, peraturan  pemerintah,  dan  peraturan  menteri.  Pada  tahun  2019,  Indonesia  berada  di peringkat ke-40 dalam Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) namun setelah dilakukan  konversi  menggunakan  kerangka  kerja,  metodologi,  dan  indikator  TTDI, peringkat Indonesia turun menjadi 44. Peringkat TTDI Indonesia pada edisi 2021 adalah 32,  artinya  Indonesia  naik  sebanyak  12  peringkat.  Perubahan  TTCI  menjadi  TTDI berimplikasi  pada  penyesuaian  sasaran  target  indikator  kinerja  terkait  daya  saing kepariwisataan pada dokumen peraturan presiden dan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi  kreatif.  Perubahan  tersebut  juga  menyebabkan  perlu  dilakukannya  pemetaan kembali  kementerian/lembaga  pengampu  indikator  TTDI,  yang  nantinya  akan berdampak  pada  penyesuaian  payung  hukum  terkait  koordinasi  lintas  sektor penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia.
Kata  Kunci: Indonesia,  kebijakan,  kepariwisataan, Travel  and  Tourism Competitiveness Index, Travel and Tourism Development Index

## Abstract
Changes in the framework, methodology, and indicators used by the World Economic Forum (WEF) in measuring and ranking the competitiveness of world tourism through the  Travel  and  Tourism  Development  Index  (TTDI)  have  implications  for  Indonesian government  policies  in  achieving  the  target  of  tourism  competitiveness  rankings.  By using a qualitative descriptive approach, and documentation study techniques in data collection, this policy study aims to provide an overview of the policy implications of the issuance of the 2021 TTDI. The legal umbrella for increasing tourism competitiveness consists  of  laws,  presidential  regulations,  government  regulations,  and  ministerial regulations.  In  2019  Indonesia's  Travel  and  Tourism  Competitiveness  Index  (TTCI) ranking  was  40,  but  after  conversion  using  the  TTDI  framework,  methodology,  and indicators, the rank dropped to 44. Indonesia's TTDI ranking in the 2021 edition is 32, meaning  an  increase  of  12.  The  change  from  TTCI  to  TTDI  has  implications  for adjustment  of  the  target  performance  indicators  related  to  tourism  competitiveness written in the president's regulation and the regulation of the minister of tourism and creative  economy.  This  change  also  causes  ministries/agencies  to  remap  supporting indicators that potentially impact adjusting the legal umbrella related to cross-sectoral coordination of tourism implementation in Indonesia.
Keywords:  Indonesia,  policy,  tourism,  Travel  and  Tourism  Competitiveness  Index, Travel and Tourism Development Index

## PENDAHULUAN
Koordinasi  dan  kolaborasi  menjadi  kunci  penting  dalam  pengelolaan  dan pengembangan  pariwisata  antarpemangku  kepentingan  baik  pemerintah,  pelaku  bisnis pariwisata,  komunitas,  akademisi,  maupun  media  (Aribowo  et  al.,  2018).  Agar pengembangan  pariwisata  dapat  terwujud  dan  terlaksana  dengan  baik,  setiap  pemangku kepentingan  harus  memahami  peran  dan  fungsinya  (Amalyah  et  al.,  2016).  Keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh suatu destinasi, penting untuk dioptimalkan guna mencapai tujuan pengelolaan dan pembangunan pariwisata. Keunggulan komparatif terdiri  atas  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  fisik,  sumber  daya  modal,  sumber  daya ilmiah, dan sumber daya budaya sedangkan keunggulan kompetitif merupakan kemampuan destinasi  wisata  untuk  menggunakan  sumber  daya  yang  dimiliki  secara  efisien  dalam jangka menengah dan panjang (Martínez et al., 2014).
Sumber daya manusia dapat mencakup kuantitas seperti jumlah tenaga kerja, serta kualitas  seperti  kualifikasi pendidikan,  pengalaman  bekerja,  keterlibatan  dalam program peningkatan  kapasitas,  dan  lainnya.  Sumber  daya fisik  dapat terdiri  atas aset  kebendaan yang  membantu  kinerja  seperti  sarana  dan  prasarana.  Sumber  daya  modal  merupakan seluruh sumber daya finansial yang berasal dari berbagai sumber pendanaan. Sumber daya ilmiah merupakan semua yang berasal dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya budaya merupakan sumber daya yang berasal dari bentuk kebudayaan yang dalam  pariwisata  dapat  menciptakan  keunikan  antara  destinasi  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Keunggulan-keunggulan  tersebut  akan  membentuk  daya  saing  pariwisata  suatu destinasi jika dikelola secara optimal.
Daya saing adalah produktivitas yang dilihat sebagai nilai tambah  (Gabor et al., 2012). Mengukur tingkat daya saing penting untuk mengidentifikasi posisi suatu destinasi dibandingkan para pesaingnya (Croes & Kubickova, 2013; Lopes et al., 2018). Daya saing pariwisata terdiri dari banyak faktor seperti: sumber daya manusia (Croes & Kubickova, 2013),  kepuasan  wisatawan  (Cîrstea,  2014),  promosi,  pengembangan  fasilitas  sektor pariwisata (Fernández et al., 2020), serta pengelolaan destinasi (Kovačević et al., 2018). Pemerintah  Indonesia  menempatkan  sektor  pariwisata  sebagai  motor  penggerak perekonomian (Aribowo et al., 2018; Maulana, 2019). Salah satu tolok ukur dalam daya saing  kepariwisataan  Indonesia  sebagai  suatu  destinasi  pariwisata  adalah  TTCI  yang diterbitkan oleh WEF sejak tahun 2007. TTCI dirancang untuk mengukur daya saing suatu negara (Lopes et al., 2018).
Pariwisata  yang  merupakan  suatu  fenomena  sosial,  budaya,  dan  ekonomi berhubungan  dengan  pergerakan  manusia  (UNWTO,  2010)  tentu  sangat  erat  kaitannya dengan  perjalanan.  Kepariwisataan  adalah    keseluruhan    kegiatan    yang  terkait  dengan pariwisata  dan  bersifat  multidimensi serta   multidisiplin   yang   muncul   sebagai   wujud kebutuhan  setiap  orang  dan  negara  serta  interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah, dan pengusaha (UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 2009, Pasal 1).
Perhatian  pemerintah  Indonesia  pada  TTCI  ditunjukkan  dengan  masuknya indikator tersebut ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  Dalam  RPJMN  2020–2024,  disebutkan  bahwa  peringkat  daya  saing
kepariwisataan Indonesia ditargetkan berada pada rentang antara 29 hingga 34 pada edisi 2025 nanti (Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020–2024,  2020).  Ini  menunjukkan  bahwa  TTCI  merupakan  salah  satu  tolok  ukur keberhasilan  pembangunan  pemerintah  pada  sektor  pariwisata  sehingga  berbagai  upaya dilakukan  guna  meningkatkan  peringkat  Indonesia  dalam  TTCI.  TTCI  bertujuan  untuk mengukur faktor dan kebijakan yang membuatnya menarik untuk mengembangkan sektor pariwisata  dan perjalanan di berbagai negara (Gabor et al., 2012). Menurut WEF, TTCI dapat  digunakan  sebagai  alat  tolok  ukur  strategis  untuk  bisnis  dan  pemerintah  dalam merumuskan kebijakan (Calderwood & Soshkin, 2019).
Dalam  sejarah  TTCI  sejak  2007  lalu,  WEF  terus  melakukan  pembenahan  dan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang digunakan agar dapat menjawab tantangan pembangunan dan pengelolaan pariwisata. Meskipun demikian TTCI juga banyak menuai kritik  (Croes  &  Kubickova,  2013;  Dias,  2017),  namun  hingga  saat  ini  belum  ada  yang mampu  menyediakan  indikator  daya  saing  pariwisata  dan  melakukan  penilaian  secara global  seperti  TTCI.  Ini  menjadikan  TTCI  sebagai  alat  paling  populer  untuk  mengukur kinerja kepariwisataan suatu negara (Croes & Kubickova, 2013).
Selama  periode  2015–2019,  peringkat  TTCI  Indonesia  terus  mengalami peningkatan. Tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat ke 50 dari 141 negara (Crotti &  Misrahi,  2015).  Pada  tahun  2017,  peringkat  Indonesia  naik  ke  peringkat  42  dari  136 negara (Crotti & Misrahi, 2017). Pada terbitan terakhir di tahun 2019, peringkat Indonesia kembali meningkat ke 40 dari 140 negara (Calderwood & Soshkin, 2019). Krisis kesehatan akan mempengaruhi industri pariwisata (Tony & Jacky, 2020). Oleh karena itu, di tahun 2021,  WEF  melakukan  evolusi  terhadap  indikator  TTCI  dan  mengubah  penamaannya menjadi TTDI yang didasarkan pada tantangan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan pariwisata di seluruh dunia di masa pandemi (Uppink & Soshkin, 2022).
Perubahan  TTCI  menjadi  TTDI  tentu  memiliki  implikasi  terhadap  kebijakan pembangunan kepariwisataan di Indonesia, khususnya dalam hal daya saing. Hal ini karena pertama, TTCI merupakan tolok ukur yang digunakan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Kedua,  perubahan  TTCI  menjadi  TTDI  indikator-indikator  yang  ada  di  dalamnya  juga mengalami penyesuaian sehingga peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memerlukan penyesuaian. Ketiga, TTDI 2021 yang terbit pada tahun 2022 membuat waktu  persiapan  untuk  menyongsong  TTDI  2023  menjadi  lebih  sedikit.  Kajian  yang dilakukan membahas implikasi kebijakan atas terbitnya TTDI terhadap upaya peningkatan daya  saing  kepariwisataan  Indonesia  di  pasar  global.  Hal  ini  penting  untuk  dilakukan mengingat  perkembangan  kepariwisataan  di  Indonesia  cukup  dinamis,  terutama  dalam kondisi  bangkit  dari  keterpurukan  akibat  pandemi.  Kajian  ini  penting  dilakukan  untuk melihat  perubahan  TTCI  menjadi  TTDI  dengan  menitikberatkan  terhadap  penambahan beberapa  indikator  pada  seluruh  pilar,  baik  dengan  penamaan  lama  maupun  dengan penamaan baru.
Lalu  mengapa  perubahan  nama  TTCI  menjadi  TTDI  ini  memberi  implikasi kebijakan yang cukup signifikan? Hal ini terjadi karena TTDI merupakan alat pembanding yang  valid  dan  memperlihatkan  kondisi  terkini  sektor  pariwisata  dunia  sehingga  akan menjadi alat ukur yang strategis bagi para pembuat kebijakan, perusahaan, dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya demi meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia
di panggung global. Ketika strategi peningkatan yang dilakukan sudah cukup tepat, hal ini dapat mendatangkan keuntungan bagi Indonesia serta menjadi acuan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  kajian  ini  berusaha  untuk  menjawab  beberapa  pertanyaan penelitian, antara lain: bagaimana payung hukum peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global, bagaimana performansi Indonesia dalam peringkat TTDI, serta bagaimana implikasi kebijakan seiring dengan perubahan indikator TTCI menjadi TTDI. Kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran terkait konsekuensi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai indikator target peringkat daya saing kepariwisataan  Indonesia  sesuai  dengan  RPJMN.  Kajian  ini  diharapkan  dapat  memberi manfaat  praktis  bagi  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  dalam  upayanya melakukan koordinasi lintas sektor dalam peningkatan peringkat daya saing kepariwisataan Indonesia di tingkat global, serta manfaat akademis dalam memperkaya kajian terkait daya saing kepariwisataan yang dilihat dari perspektif TTDI.

## METODE
Kajian  ini  merupakan  kajian  kebijakan,  memiliki  tujuan  menghasilkan  sebuah rekomendasi kebijakan atau rekomendasi alternatif kebijakan (Tohardi, 2020). Kajian ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  menitikberatkan  pada  pertanyaan bagaimana dalam memperoleh jawaban dari proses pengumpulan data mengenai fenomena objek  penelitian  (Caelli  et  al.,  2003)  dan  mendeskripsikan  situasi  atau  suatu  masalah (Kumar  &  Ranjit,  2011).  Deskriptif  artinya  bersifat  menggambarkan  apa  adanya  sesuai fakta dan data yang ditemukan tanpa menguji hipotesis (Muhaimin, 2020; Purwati, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi lebih banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada  di  perpustakaan (Muhaimin, 2020).
Dokumen  yang  menjadi  acuan  dalam  kajian ini  adalah  TTDI  2021  serta  produk hukum  seperti  Undang-Undang  (UU),  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan  Presiden (PERPRES), dan Peraturan Menteri (PERMEN) yang terkait dengan penciptaan daya saing kepariwisataan  Indonesia.  Kajian  ini  dilakukan  selama  periode  bulan  Mei  hingga  Juni 2022. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi khasanah ilmu pengetahuan pariwisata, serta dapat memberikan gambaran dan  masukan  tersendiri  bagi  para  pengambil  kebijakan  dalam  strategi  akselerasi peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Payung Hukum Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan Indonesia Dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 pada pasal 4 disebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, budaya, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuh  jati  diri  dan  keutuhan  bangsa;  dan  mempererat  persahabatan  antarbangsa
(UU  No.  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  2009,  Pasal  4).  Perwujudan pembangunan kepariwisataan dijelaskan pada pasal 6, yaitu dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan  kekhasan  budaya  dan  alam,  serta  kebutuhan  manusia  untuk  berwisata  UU  No.  10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 2009, Pasal 6). Guna mencapai tujuan tersebut, pada pasal  7  dijabarkan  ruang  lingkup  pembangunan  kepariwisataan  yang  meliputi  industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran; dan kelembagaan kepariwisataan (UU No. 10 Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan, 2009,  Pasal  7). Empat  aspek  yang  dimaksud  dapat juga  disebut  pilar  pembangunan  kepariwisataan.  Dalam  rangka  melaksanakan  amanah pembangunan  kepariwisataan,  pada  pasal  9  ayat  1  maka  disusun  rencana    induk pembangunan    kepariwisataan  nasional  (RIPPARNAS)  yang  diatur  dalam  (UU  No.  10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 2009).
PP Nomor 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS tahun 2010–2025 disahkan pada 2 Desember 2011 sebagai bentuk amanah dari UU Kepariwisataan. Pada RIPPARNAS pasal 2  ayat  4  disampaikan  bahwa  visi  pembangunan  kepariwisataan  nasional  adalah terwujudnya  Indonesia  sebagai  negara  tujuan  pariwisata  berkelas  dunia,  berdaya  saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah, dan kesejahteraan rakyat (PP No. 50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional  Tahun 2010–2025, 2011, Pasal 2). Dalam dokumen tersebut ditemukan 17 kata daya saing yang dikaitkan dengan empat pilar pembangunan kepariwisataan. Ini menunjukkan bahwa daya saing menjadi kunci dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
Perhatian  agenda  kerja  pemerintah  Indonesia  saat  ini  terkait  daya  saing ditunjukkan  dengan  tertuangnya  kata daya  saing sebanyak  kurang  lebih  210  kata  dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024. Salah satu indikator daya saing kepariwisataan yang digunakan adalah TTCI yang  tertuang  dalam  Lampiran  Perpres  tersebut  untuk  memperkuat  ketahanan  ekonomi untuk  pertumbuhan  yang  berkualitas,  salah  satunya  dengan  meningkatkan  nilai  tambah, lapangan  kerja,  investasi,  ekspor,  dan  daya  saing  perekonomian  (Perpres  No.  18  Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020–2024, 2020). TTCI secara eksplisit masuk ke dalam sasaran penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi poin ke-14, ditargetkan pada 2024 peringkat TTCI Indonesia berada pada rentang 29–34 (Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020–2024, 2020). Mengingat laporan TTCI umumnya dilakukan setiap dua tahun sekali, pada TTCI terbitan 2025 peringkat tersebut diharapkan dapat tercapai.
Penyelenggaraan  kepariwisataan  memerlukan  suatu  koordinasi  (Aribowo  et  al., 2018). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan  Perpres terkait  hal tersebut. Perpres tersebut pertama kali dikeluarkan pada tahun 2014 dan telah mengalami tiga kali perubahan. Pada 9 Februari 2022, pemerintah memberlakukan Perpres Nomor 26 Tahun 2022  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  64  Tahun  2014  tentang Koordinasi  Strategis  Lintas  Sektor  Penyelenggaraan  Kepariwisataan.  Dalam  Perpres  ini disampaikan bahwa koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas, serta kegiatan  agar  tercapai  hasil  guna dan  daya  guna yang  sebesar-besarnya  (Perpres  No.  26
Tahun  2022  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  64  Tahun  2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, 2022).
Dalam  Perpres  disebutkan  bahwa  Koordinasi  Strategis  Lintas  Sektor Penyelenggaraan  Kepariwisataan  yang  selanjutnya  (disebut  Koordinasi  Strategis  Lintas Sektor) adalah upaya strategis yang dilaksanakan pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, dimana timnya dibentuk  oleh  presiden  (Perpres  No.  26  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  64  Tahun  2014  tentang  Koordinasi  Strategis  Lintas  Sektor Penyelenggaraan  Kepariwisataan,  2022,  Pasal  1).  Lebih  lanjut,  dalam  Perpres  tersebut disampaikan susunan tim koordinasi lintas sektor sebagai berikut.
a.   Ketua: Wakil Presiden Republik Indonesia;
b.   Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
c.   Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
d.   Wakil Ketua III: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
e.   Wakil  Ketua  IV:  Menteri  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan;
f.   Ketua Harian: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g.   Sekretaris:  Sekretaris  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
h.   Anggota:
1.   Menteri Luar Negeri;
2.   Menteri Dalam Negeri;
3.   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4.   Menteri Keuangan;
5.   Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6.   Menteri Kesehatan;
7.   Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8.   Menteri Perhubungan;
9.   Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10.   Menteri Kelautan dan Perikanan;
11.   Menteri Komunikasi dan Informatika;
12.   Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13.   Menteri Perindustrian;
14.   Menteri Perdagangan;
15.   Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16.   Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
17.   Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18.   Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
19.   Menteri Ketenagakerjaan;
20.   Menteri Pemuda dan Olahraga;
21.   Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional;
22.   Menteri Pertanian;
23.   Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
24.   Sekretaris Kabinet;
25.   Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; 26.   Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 27.   Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 28.   Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 29.   Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 30.   Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 31.   Jaksa Agung.
Dalam rangka mencapai target kinerja kepariwisataan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi  Kreatif/Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  menyusun  Rencana  Strategis (Renstra). Renstra tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala  Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Rencana  Strategis  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/Badan  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020–2024. Dalam dokumen tersebut, kata Daya Saing tertuang sebanyak  39  kata.  Pada  bagian  lampiran  Renstra  tersebut  dinyatakan  bahwa  target peringkat TTCI Indonesia pada tahun 2021 berada pada rentang 36–39, pada tahun 2023 berada pada rentang 31–34 (Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Tahun 2020–2024, 2020).

## Performansi Indonesia dalam TTDI 2021
TTCI edisi 2021 baru dirilis oleh WEF pada bulan Mei 2022 dengan nama TTDI. Keterlambatan  penerbitan  laporan  tersebut  dikarenakan  WEF  melakukan  perubahan signifikan pada kerangka kerja dan metodologi, termasuk penambahan pilar baru (Uppink &  Soshkin,  2022).  Karena  perubahan  ini,  maka  dalam  laporannya  WEF  menyampaikan bahwa  hasil  TTCI  2019  tidak  dapat  dibandingkan  dengan  TTDI  2021,  namun  WEF melakukan  perhitungan  ulang  untuk  TTDI  2019,  sehingga  pada  laporannya  TTDI  2021 membandingkan dengan TTDI 2019 (Uppink & Soshkin, 2022).
Meskipun antara TTCI 2019 dengan  penilaian ulang dengan kerangka kerja dan metodologi baru, TTDI 2019 memiliki hubungan yang kuat (R 2 =0,95) (Uppink & Soshkin, 2022)  namun  perubahan  tersebut  memiliki  beberapa  implikasi.  Pertama,  jumlah  negara yang  dinilai  menjadi  berkurang.  Terdapat  140  negara  yang  dinilai  dengan  TTCI  2019 (Calderwood  &  Soshkin,  2019),  sedangkan  TTDI  2021  hanya  117  negara  (Uppink  & Soshkin,  2022).  Kedua,  dari  117  negara  yang  dinilai  ulang  pada  tahun  2019,  62  negara mengalami  kenaikan  skor,  sementara  55  lainnya  mengalami  penurunan.  Lebih  dari  20 negara turun lebih dari 6 peringkat, sementara lebih dari 25 negara mengalami peningkatan lebih  dari  6  peringkat  (Uppink  &  Soshkin,  2022).  Indonesia  yang  pada  TTCI  2019  lalu berada pada peringkat ke 40, setelah dihitung kembali dengan kerangka kerja dan metode TTDI, peringkat TTDI 2019 berada pada peringkat ke 44 (Uppink & Soshkin, 2022) atau turun 4 peringkat. Ketiga, peningkatan jumlah pilar dari 14 menjadi 17, dari 90 indikator menjadi 112 indikator, dan penggunaan rata-rata aritmatika pilar menjadi pengganti rata- rata  subindeks  untuk  perhitungan  TTDI.  Akan  tetapi,  beberapa  indikator  baru  tidak
memiliki  data  ketika  perhitungan  kembali  untuk  2019  sehingga  TTDI  2019  bukanlah representasi sempurna dari kondisi 2019 (Uppink & Soshkin, 2022).
Penambahan indikator juga dilakukan pada seluruh pilar, baik dengan penamaan lama  maupun  baru.  Transformasi  TTCI  menjadi  TTDI  mencerminkan  peningkatan cakupan  indeks,  termasuk  dampak  keberlanjutan  dan  ketahanan,  serta  dirancang  untuk menyoroti peran sektor perjalanan dan pariwisata dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih luas dan kebutuhan akan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memitigasi dampak pandemi, mendorong pemulihan, dan menghadapi tantangan dan risiko di masa depan  (Uppink  &  Soshkin,  2022).  Dalam  laporan  TTDI  2021,  Indonesia  dinyatakan sebagai negara dengan kenaikan peringkat terbanyak di dunia dengan 12 peringkat, dari peringkat ke 44 menjadi peringkat ke 32 (Uppink & Soshkin, 2022). Indonesia pada edisi tersebut  sudah  mencapai  target  RPJMN  2020–2024  yang  hanya  menargetkan  rentang peringkat  29–34  pada  terbitan  2025,  serta  sudah  mencapai  target  yang  ditetapkan  pada Renstra yang pada tahun 2021 berada pada rentang 36–39. Yang menarik adalah terdapat 3 negara yang pada TTCI 2019 lalu berada pada peringkat di atas Indonesia dan tidak dinilai kembali  pada  TTDI  2019.  Negara-negara  tersebut  adalah  Norwegia  (peringkat  ke-20), Taiwan (peringkat ke-37), dan Rusia (peringkat ke-39).
Pada penilaian TTDI 2021, tercatat bahwa terdapat beberapa subindeks, pilar, dan indikator  Indonesia  yang  berada  pada  peringkat  10  terbaik  dunia.  subindeks Travel  & Tourism Policy and Enabling Condition , berada pada peringkat ke-4. Pilar Prioritization of  Travel  and  Tourism berada  pada  peringkat  ke-3,  dan Natural  Resources berada  pada peringkat  ke-8.  Indikator Homicide  Case (peringkat  ke-6), Travel  &  Tourism  (T&T) Government Expenditure (peringkat ke-8), Timeliness of Providing T&T Data (peringkat ke-1), Visa  Requirements (peringkat  ke-2), Hotel  Price  Index (peringkat  ke-1), Airport Connectivity (peringkat  ke-5), Total  Known  Species (peringkat  ke-2), Number  of Terrestrial & Freshwater Ecoregion (peringkat ke-6), Number of Top University (peringkat ke-9),  dan Geographical  Dispersed  Tourism (peringkat  ke-8).  Keseluruhannya  dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
Gambar 1. Performansi TTDI 2021 Indonesia Sumber: World Economic Forum , diolah kembali oleh penulis, 2022
61 4 52 16 63 -1 +19 +5 -1 -3 TTDI 2021 32 +12 Business Environment 33 +6
Safety and Security 58 +1
Health and Hygiene 82 -1
Human Resources and Labour Market 42 +10 ICT Readiness 68 +2
Prioritization of Travel and Tourism 3 +7 International Openness 56 +5 Price Competitiveness 20 +32 Air Transport Infrastructure 23 +13 Ground and Port Infrastructure 34 +7
Tourist Service Infrastructure 91 0 Natural Resources 8 0
Cultural Resources 16 +1 Non-Leisure Resources 38 -3 Environmental Sustainability
69 -8 Socioeconomic Resilience and Conditions 80 +4 T&T Demand Pressure and Impact 13 +1

## TOP 5 PILLARS
• Prioritization of Travel and Tourism
• Natural Resources • T&T Demand Pressure and Impact • Cultural Resources • Price Competitiveness BOTTOM 5 PILLARS • Tourist Service Infrastructure • Health and Hygiene • Socioeconomic Resilience and Conditions • Environmental Sustainability
• ICT Readiness
Jika  dilihat  kembali  17  pilar  yang  dinilai  dalam  TTDI,  terdapat  10  pilar  yang menjadi perhatian utama, yaitu lima pilar yang memiliki peringkat terbaik dan lima pilar dengan  peringkat  yang  membutuhkan  perhatian  untuk  ditingkatkan.  Pada  gambar  1 terdapat lima pilar dengan peringkat terbaik diantara 17 lainnya, yaitu Prioritization of T&T (peringkat ke-3), Natural Resources (peringkat ke-8), T&T Demand Pressure and Impact (peringkat  ke-13), Cultural  Resources (peringkat  ke-16),  dan Price  Competitiveness (peringkat ke-20). Sementara itu, terdapat 5 pilar dengan peringkat terburuk dibandingkan 17 pilar lainnya, yaitu: Tourist Service Infrastructure (peringkat ke-19), Health & Hygiene (peringkat  ke-82), Socioeconomic  Resilience  &  Conditions (peringkat  ke-80),
Environmental Sustainability (peringkat ke-69), dan ICT Readiness (peringkat ke-68).
Tabel 1. Perbandingan Peringkat TTDI 2021 Indonesia dengan Negara ASEAN lainnya
INDEX | SUBINDEX | PILLAR IDN MYS SGP THA VNM Travel and Tourism Development Index 32 38 9 36 52 Enabling Environment subindex 61 51 3 65 55 Business Environment 33 37 1 58 42 Safety and Security 58 59 1 92 33 Health and Hygiene 82 69 47 74 73 Human Resources and Labour Market 42 47 4 53 49 ICT Readiness 68 45 13 50 54 T&T Policy and Enabling Conditions subindex 4 18 1 63 50 Prioritization of Travel and Tourism 3 72 1 88 87 International Openness 56 52 3 57 69 Price Competitiveness 20 2 79 39 15 Infrastructure subindex 52 38 6 28 58 Air Transport Infrastructure 23 24 3 13 27 Ground and Port Infrastructure 34 33 2 48 50 Tourist Service Infrastructure 91 62 60 32 86 T&T Demand Drivers subindex 16 22 41 17 24 Natural Resources 8 21 101 14 24 Cultural Resources 16 42 43 32 25 Non-Leisure Resources 38 22 18 16 29 T&T Sustainability subindex 63 80 21 64 76 Environmental Sustainability 69 88 58 97 94 Socioeconomic Resilience and Conditions 80 71 22 55 61 T&T Demand Pressure and Impact 13 54 23 37 66
Keterangan: IDN (Indonesia), MYS (Malaysia), SGP (Singapura), THA (Thailand), VNM (Vietnam) Sumber: World Economic Forum , diolah kembali oleh penulis, 2022
Berdasarkan tabel 1 di atas, dari segi indeks Indonesia hanya kalah peringkat dari Singapura yang berada pada peringkat ke-9, sedangkan Thailand, Malaysia, dan Vietnam berada pada peringkat ke-36, 38, dan 52. Performansi peringkat TTDI Indonesia pada edisi 2021  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  prestasi,  mengingat  pada  TTDI  2019  peringkat Indonesia  masih  di  bawah  Thailand  dan  Malaysia  (Uppink  &  Soshkin,  2022).  Pada peringkat subindeks, posisi Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya relatif sama, hanya pada subindeks Enabling Environment posisi Indonesia berada di bawah Singapura dan  Malaysia.  Terdapat  beberapa  pilar  dimana  Indonesia  mengungguli  Singapura,
Thailand,  Malaysia,  sekaligus  Vietnam.  Pilar-pilar  tersebut  antara  lain: Prioritization  of T&T, Natural Resources, Cultural Resources, dan T&T Demand Pressure and Impact .
Implikasi Kebijakan dari Perubahan TTCI Menjadi TTDI
Perubahan  TTCI menjadi TTDI  terjadi  pada  beberapa  hal,  antara lain:  kerangka kerja,  metodologi,  dan  indikator.  Setelah  berjalan  selama  15  tahun,  WEF  melakukan beberapa penyesuaian terhadap kerangka kerja, beberapa indikator, serta metodologi agar tetap relevan  sesuai  dengan  situasi terkini  terkait dengan  perkembangan kepariwisataan. Kondisi  pandemi  yang  terjadi  di  semua  belahan  dunia  membuat  WEF  perlu  melakukan berbagai penyesuaian terhadap tiga area perubahan. Ketiga perubahan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kebijakan terkait peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global.
Terdapat beberapa implikasi kebijakan perubahan TTCI menjadi TTDI. Pertama, pemerintah perlu menyesuaikan kembali target indikator sasaran kinerja terkait daya saing karena TTCI saat ini sudah berevolusi menjadi TTDI. Dengan demikian, kebijakan Perpres RPJMN 2020–2024 perlu penyesuaian  terhadap rujukan indikator sasaran kinerja TTCI, begitupun dengan Renstra Kementerian. Penyesuaian ini bukan tanpa alasan, karena jika pemerintah tidak melakukan hal tersebut, dikhawatirkan indikator yang menjadi penilaian dalam  TTCI  tidak  dapat  memenuhi  syarat  penilaian  dari  TTDI.  Hal  ini  tentunya  akan mempersulit Indonesia dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global karena tidak lagi mampu bersaing. Selain itu, iklim investasi yang ada di Indonesia juga  tidak  akan  terbangun  dengan  baik  jika  Indonesia  belum  mampu  untuk  mengikuti perubahan indikator yang ada dan menjadi sasaran kinerja TTDI.
Kedua,  jika  skenario  target  TTCI  pada  RPJMN  2020–2024  disusun  dengan kerangka  kerja  dan metodologi  lama,  penting  juga untuk  meninjau  kembali target tahun 2024.  Setidaknya,  perlu  penyesuaian  nomenklatur  yang  semula daya  saing menjadi pembangunan kepariwisataan . Ketiga, perubahan indikator menuntut peninjauan kembali Perpres  koordinasi  lintas  sektor  terkait  Kementerian/Lembaga  (K/L)  yang  masuk  dalam tim koordinasi. Hal ini mengingat terdapat indikator baru yang muncul pada TTDI tetapi K/L  yang  memiliki  kewenangan  berkaitan  indikator  belum  termasuk  di  dalam  Perpres seperti  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  untuk  indikator  yang  berkaitan  dengan  Usaha Kecil Menengah (UKM), indeks korupsi, dan perlindungan sosial masyarakat. Pencapaian peringkat  yang  lebih  baik  pada  TTDI  tidak  akan  berhasil  tanpa  adanya  kolaborasi  dan sinergi antar K/L terkait. Untuk itu, peninjauan kembali Perpres terkait koordinasi lintas sektor  ini  sangat  perlu  dilakukan  guna  mengakomodasi  K/L  yang  sebelumnya  tidak disebutkan dalam Perpres terkait TTCI. Keempat, perubahan indikator tersebut berdampak pada perubahan sumber rujukan serta pemetaan K/L pengampu indikator sehingga penting untuk melakukan pemetaan ulang terkait indikator-indikator TTDI dan K/L pengampunya. Beberapa  indikator  baru  yang  perlu  dipetakan  antara  lain  berkaitan  dengan  pemadaman listrik,  pelayanan  kesehatan,  penggunaan platform digital,  investasi,  harga  penyewaan akomodasi jangka pendek, transportasi publik, lembaga pendidikan/universitas, emisi gas rumah kaca, energi terbarukan, kualitas air laut, dan lainnya  (Uppink & Soshkin, 2022). Penetapan  sumber  rujukan  dan  K/L  pengampu  ini  sangat  penting  dilakukan  agar  tugas
pokok  dan  fungsi  masing-masing  K/L  pengampu  dapat  secara  jelas  terpenuhi  dan  tidak menjadi kewenangan yang tumpang tindih atau justru tidak terwadahi.
Indonesia mendapatkan nilai terbaik di pilar Prioritization of Travel and Tourism, Natural  Resources , T&T  Demand  Pressure  and  Impact , Cultural  Resources ,  dan Price Competitiveness. Sementara  itu,  pilar  yang  masih  memerlukan  perbaikan  diantaranya Tourist  Service  Infrastructure , Health  and  Hygiene , Socioeconomic  Resilience  and Conditions , Environmental  Sustainability ,  dan ICT  Readiness .  Tentunya  harapan  besar yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia di sektor pariwisata ini adalah mempertahankan nilai terbaik di pilar yang menjadi nilai tertinggi Indonesia serta melakukan upaya-upaya krusial terhadap peningkatan beberapa pilar yang masih membutuhkan perhatian, tentunya dengan strategi yang tepat.

## KESIMPULAN
Koordinasi  yang  tepat  antarinstansi/lembaga  merupakan  salah  satu  kunci keberhasilan penyelenggaraan pariwisata. Banyaknya indikator daya saing pariwisata yang tercermin,  baik  pada  TTCI  maupun  TTDI,  menunjukkan  bahwa  seorang  pemimpin  di sektor pariwisata berperan seperti layaknya dirigen atau konduktor untuk mengorkestrasi penyelenggaraan  kepariwisataan.  Keberhasilan  seorang  pemimpin  di  sektor  pariwisata dapat  dilihat  dari  bagaimana  dia  mampu  menggerakkan  pimpinan  sektor-sektor  lainnya yang  terlibat  untuk  bersama-sama  bergerak  mencapai  sebuah  harmonisasi  dalam  tujuan pembangunan  kepariwisataan.  Koordinasi  yang  berjalan  haruslah  mampu  memberikan suntikan  semangat  dan  dorongan  kepada  masing-masing  lembaga  terkait  agar  bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pencapaian tujuan TTDI.
Payung  hukum  yang  terkait  dengan  daya  saing  kepariwisataan  di  Indonesia merupakan  alat  politik  bagi  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/Badan Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  dalam  mengorkestrasi  penyelenggaraan  pembangunan kepariwisataan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  sesuai  amanat  dari  UU Kepariwisataan,  termasuk  dalam  mencapai  target  sasaran  peningkatan  daya  saing kepariwisataan Indonesia di pasar global. Untuk itu, penting bagi payung hukum tersebut agar  disesuaikan  dengan  kondisi  terkini  terkait  tantangan  perubahan  kerangka  kerja, metodologi, maupun indikator daya saing yang digunakan.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih terdapat kekurangan, baik  dalam  pemilihan  pendekatan  maupun  teknik  pengumpulan  data  yang  hanya menggunakan pendekatan data sekunder berbasis pada studi dokumentasi dan analisis data. Untuk itu, penulis mendorong dilakukannya penelitian lanjutan terkait TTDI dan implikasi kebijakan  peningkatan  daya  saing  kepariwisataan  Indonesia  di  pasar  global  dengan pendekatan lain. Diharapkan pengayaan penelitian terkait TTDI dan kebijakan pemerintah terkait peningkatan peringkatnya dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). Peran Stakeholder Pariwisata dalam Pengembangan Pulau Samalona sebagai Destinasi Wisata Bahari. Jurnal Administrasi Bisnis , 37 (1), 158–163. http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1439/1822
Aribowo,  H.,  Wirapraja,  A.,  &  Putra,  Y.  D.  (2018).  Implementasi  Kolaborasi  Model  Pentahelix dalam  Rangka  Mengembangkan  Potensi  Pariwisata  di  Jawa  Timur  serta  Meningkatkan Perekonomian  Domestik. Jurnal  Mebis  (Manajemen  Dan  Bisnis) , 3 (1),  31–38. https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21
Caelli, K., Ray, L., & Mill, J. (2003). “Clear as Mud”: Toward Greater Clarity in Generic Qualitative
Research. International Journal of Qualitative Methods , 2 (2), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F160940690300200201 Calderwood, L. U., & Soshkin, M. (2019). Travel & Tourism Competitiveness Report 2019: Travel and Tourism Industry at a Tipping Point .
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
Cîrstea,  Ş.  D.  (2014).  Travel  &  Tourism  Competitiveness:  a  Study  of  World’s  Top  Economic Competitive  Countries. Procedia  Economics  and  Finance , 15 (14),  1273–1280. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00588-7
Croes, R., & Kubickova, M. (2013). From Potential to Ability to Compete: Towards a Performance- Based Tourism Competitiveness Index. Journal of Destination Marketing and Management , 2 (3), 146–154. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2013.07.002
Crotti,  R.,  &  Misrahi,  T.  (2015). The  Travel  &  Tourism  Competitiveness  Report  2015:  Growth through Shocks . http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf Crotti, R., & Misrahi, T. (2017). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017: Paving The Way for a More Sustainable and Inclusive Future . http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
Dias,  J.  G.  (2017).  Environmental  Sustainability  Measurement  in  the  Travel  &  Tourism Competitiveness  Index:  An  Empirical  Analysis  of  its  Reliability. Ecological  Indicators , 73 , 589–596. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.10.008
Fernández, J. A. S., Azevedo, P. S., Martín, J. M. M., & Martín, J. A. R. (2020). Determinants of Tourism Destination Competitiveness in The Countries Most Visited by International Tourists:
Proposal of S Synthetic Index. Tourism Management Perspectives , 33 (January 2020), 100582. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100582
Gabor, M. R., Conţiu, L. C., & Oltean, F. D. (2012). A Comparative Analysis Regarding European Tourism  Competitiveness:  Emerging  Versus  Developed  Markets. Procedia  Economics  and Finance , 3 (12), 361–366. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00165-7 Kovačević,  N.  D.,  Kovačević,  L.,  Stankov,  U.,  Dragićević,  V.,  &  Miletić,  A.  (2018).  Applying Destination Competitiveness Model to Strategic Tourism Development of Small Destinations: The Case of South Banat District. Journal of Destination Marketing and Management , 8 (June), 114–124. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.01.002 Kumar,  &  Ranjit.  (2011). Research  Methodology:  a  Step-by-Step  Guide  for  Beginners (3rd  ed.). Sage Publications.
Lopes,  A.  P.  F.,  Muñoz,  M.  M.,  &  Alarcón-Urbistondo,  P.  (2018).  Regional  Tourism Competitiveness Using the Promethee approach. Annals of Tourism Research , 73 (June), 1–13. https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.07.003 Martínez,  R.  M.,  Galván,  M.  O.,  &  Lafuente,  A.  M.  G.  (2014).  Public  Policies  and  Tourism Marketing: an Analysis of the Competitiveness on Tourism in Morelia, Mexico and Alcala de Henares,  Spain. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 148 ,  146–152. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.028
Maulana, A. (2019). Study on Calculation of Global Gross Travel Propensity (GTP) and Country Potential Generation Index (CPGI) 2016 (in Bahasa). Jurnal Pariwisata Pesona , 4 (2), 139– 148. https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jpp.v4i2.2594 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (Cetakan Pertama). Mataram University Press.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif/Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Tahun  2020–2024,  Pub.  L.  No.  12,  Berita Negara No. 848 (2020). https://jdih.kemenparekraf.go.id/katalog-664-Peraturan%20Menteri
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional  Tahun  2010–2025,  Pub.  L.  No.  50,  Lembaran  Negara  No.  125  (2011). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5183/pp-no-50-tahun-2011 Peraturan Presiden Nomor 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020–2024,
Pub. L. No. 18, Lembaran Negara No. 10 (2020). https://jdih.bappenas.go.id/data/peraturan/Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN
_lampiran.pdf
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, Pub.  L.  No.  26,  Lembaran  Negara  No.  40  (2022).  https://jdih.kemenparekraf.go.id/katalog- 892-Peraturan%20Presiden
Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek (T. Lestari, Ed.). CV. Jakad Media Publishing.
Tohardi,  A.  (2020).  Model  Penelitian  Kebijakan  Kualitatif. JPASDEV  Journal  of  Public Administration and Sociology of Development , 1 (1), 58–77.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jpasdev.v1i1.41615 Tony, S. U., & Jacky, Y. S. (2020). The Impacts of Financial and Non-Financial Crises on Tourism: Evidence from Macao and Hong Kong. Tourism Management Perspectives , 33 (January 2020),
100628. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100628
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pub. L. No. 10/2009  tentang  Kepariwisataan,  Pub.  L.  No.  10,  Lembaran  Negara  No.  11  (2009). https://jdih.kemenparekraf.go.id/katalog-1-produk-hukum
Uppink, L., & Soshkin, M. (2022). Travel & Tourism Development Index 2021 Rebuilding for a Sustainable  and  Resilient  Future .  https://www.weforum.org/reports/travel-and-tourism- development-index-2021#report-nav
World  Tourism  Organization  (UNWTO).  (2010). International  Recommendations  for  Tourism Statistics  (IRTS)  2008 .  Department  of  Economic  and  Social  Affairs,  Statistic  Division, UNWTO.