## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN
Rahmadytha Adelia Pratiwi¹ Kiagus Muhammad Sobri² Januar Eko Aryansah³

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  dengan  terjadinya  penurunan  efektivitas  anggaran pada  penggunaan  anggaran  program  pengawasan  pelayanan  publik  2020  sebesar 3,51%  jika  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Sedangkan  anggaran  untuk program pengawasan pelayanan publik tahun 2020 lebih sedikit jika dibandingkan dengan  tahun  2019  dengan  selisih  Rp.449.776.000,00.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  penyebab  terjadinya  penurunan  efektivitas  dalam  pelaksanaan anggaran  belanja  program  pengawasan  pelayanan  publik  pada  Ombudsman Republik  Indonesia  Perwakilan  Sumatera  Selatan  tahun  2020.  Teori  yang digunakan  adalah  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Mahmudi.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  dengan  menggunakan  sumber  data primer  dan  data  sekunder,  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyebab  terjadinya penurunan  efektivitas  dalam  pelaksanaan  anggaran  belanja  program  pengawasan pelayanan  publik  pada  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan  Sumatera Selatan  tahun  2020  adalah  adanya  pandemi  Covid-19  menyebabkan  ruang  gerak untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  pengawasan  terbatas,  kurangnya  sarana prasarana  dan  sumber  daya  manusia  yang  ada.  Saran  penelitian  ini  adalah menambahkan jumlah asisten dalam pelaksanaan program pengawasan pelayanan publik, serta penambahan sarana prasarana atau fasilitas penunjang kegiatan.

## Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan Anggaran, Program Pengawasan
Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Good  governance atau  dapat  diartikan  sebagai  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  merupakan  sebuah  konsep  yang  mewakili  proses  pengambilan
keputusan  dan  implementasinya,  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara bersama-bersama dan dilihat sebagai kesepakatan pemerintah, warga negara, dan sektor swasta tentang bagaimana seharusnya pemerintah berperilaku dalam suatu negara. Aktor-aktor yang terlibat dalam konsep governance pada dasarnya sangat luas  tidak  hanya  pemerintahan  dan  negara.  Landasan  hukum  penyelenggaraan pemerintahan  untuk  mewujudkan good  governance adalah  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Undang-undang tersebut  ada  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan  yang  memungkinkan  untuk merugikan  negara,  seperti  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Misalnya,  tuntutan untuk  melakukan  reformasi  sektor  publik  yang  difokuskan  pada  pembentukan organisasi  yang  berhubungan dengan kepentingan umum agar efektif, ekonomis, dan efisien, transparan, responsif, dan sangat akuntabel.
Kunci  mendasar  untuk  mewujudkan  gagasan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  adalah  diaplikasikannya  prinsip-prinsip good  governance .  Fokus peneliti  dalam  penelitian  ini  ada  pada  salah  satu  prinsip good  governance ,  yaitu efektivitas.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  konsep good  governance dalam  Pasal  3, ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan”.  Selain  dalam  konsep good governance ,  efektivitas  merupakan  salah  satu  elemen  untuk  mengukur  kinerja keuangan  dalam  organisasi  sektor  publik  dengan  memakai  konsep value  for money .
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat organisasi sektor publik dituntut  untuk  selalu  dapat  menerapkan  prinsip  efektivitas,  khususnya  pada pelaksanaan anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan dan kerjasama  yang  baik  antara  instansi  terkait  dan  pemerintah.  Ombudsman Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  berwenang  untuk  mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang diamanatkan dalam upaya
meningkatkan  dan  memaksimalkan  efektivitas  pelayanan  publik  yang  lebih berkualitas. Program pengawasan pelayanan publik merupakan  tugas, fungsi dan kewenangan  Ombudsman  RI.  Ruang  lingkup  pengawasan  Ombudsman  RI mencakup penyelesaian laporan atas terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik  yang  diberikan  dan  juga  pencegahan  maladministrasi  dengan  harapan memperbaiki dan memberikan pelayanan publik yang maksimal.
Kinerja  pemerintah  dalam  menerapkan  prinsip  efektivitas  masih  terlihat kurang  optimal.  Seperti  halnya  artikel  yang  memuat  adanya  inefektivitas pelaksanaan  anggaran  belanja  oleh  www.kemenkeu.go.id  (25/10/2021). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sampai dengan akhir September 2021  Realisasi  Belanja  Negara  mencapai  Rp1.806,80  triliun  yang  artinya  hanya berkisar 65,70 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021, menurun  1,88  persen  jika  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  pada  periode yang  sama  sebesar  Rp1.841,34  triliun.  Realisasi  belanja  dapat  dikatakan    masih belum optimal terlebih khusus pada komponen belanja non Kementerian/Lembaga  dan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  yang  masih mengalami perlambatan.
Pada  artikel  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Keuangan,  Siswanto,  A. D.  &  Rahayu,  (2010)  menyatakan  bahwa  penggunaan  anggaran  yang  kurang optimal mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran, sehingga beberapa  aspek  harus  dievaluasi.  Selain  itu,  perencanaan  program  dan  kegiatan yang  buruk,  koordinasi  yang  buruk  antara  unit  perencanaan  dan  pelaksana,  dan pelaksanaan  kegiatan  yang  buruk.  Hal-hal  ini  menyebabkan  sering  terjadi  revisi anggaran.  Tidak  optimalnya  pemanfaatan  anggaran  tentunya  akan  memberikan dampak pada proses pelayanan publik dan efektivitas kinerja pemerintahan. Oleh karena  itu,  anggaran  yang  tidak  memenuhi  target  menandakan  belum  terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan/pengalikasian anggaran.
Tabel 1 Realisasi Anggaran Program Pengawasan Pelayanan Publik 2018-
2020
NO  Periode  Anggaran (Rp)  Realisasi Anggaran (Rp) Selisih (Rp) % 1 2018 523.894.000 358.753.000 165.141.000 69% 2 2019 643.852.400 643.675.610 176.790 99,97% 3 2020 194.076.400 187.556.829 6.519.571 96,46%
Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  masih  terdapat  realisasi yang  belum  optimal  dalam  memenuhi  target  yang  ditetapkan.  Pada  tahun  2018 dapat  dilihat  bahwa  ada  kesenjangan  dalam  realisasi  anggaran  yang  ada  dengan anggaran yang telah ditargetkan. Secara garis besar pelaksanaan anggaran belanja pada  tahun  2019  dan  2020  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  akan  tetapi  terjadi penurunan efektivitas  anggaran sebesar 3,51% dibandingkan dengan tahun 2019. Jika  dilihat  dalam  tabel  untuk  anggaran  tahun  2020  hanya  sebesar Rp.194.076.400,00 ada selisih Rp.449.776.000,00 dengan tahun sebelumnya yang mendapatkan anggaran sebesar Rp.643.852.400,00.
Melihat  dari  uraian  permasalahan  yang  ada,  hal  tersebut  memotivasi penulis  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  permasalahan  efektivitas  pelaksanaan anggaran  belanja  program  pengawasan  pelayan  publik.  Dengan  demikian, diharapkan  sesuai  dengan  prinsip  efektivitas  dalam  konsep good  governance , pelaksanaan anggaran pada program pengawasan pelayanan publik menjadi lebih baik  di  masa  mendatang.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka  peneliti berkeinginan  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Efektivitas  Pelaksanaan Anggaran  Belanja  Program  Pengawasan  Pelayanan  Publik  Pada  Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan”.  Untuk mengetahui apa penyebab  terjadinya  penurunan  efektivitas  dalam  pelaksanaan  anggaran  belanja program  pengawasan  pelayanan  publik  pada  Ombudsman  Republik  Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2020.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Keuangan negara dalam administrasi publik
Administrasi  merupakan  sebuah  rangkaian  kegiatan  dalam  sebuah organisasi. Administrasi bertujuan agar suatu organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan mengatur pengelolaan kegiatan secara sistematis dan  terstruktur.  Kualitas  administrasi  yang  digunakan  setiap  organisasi  dapat menjadi  salah  satu  aspek  dalam  melihat  tingkat  efektivitas  suatu  organisasi. Menurut  H.A.Simon  (dalam  Handayaningrat  1980)  yaitu  administrasi  sebagai kegiatan  daripada  kelompok  yang  mengadakan  kerja  sama  untuk  menyelesaikan tujuan  bersama.  Keuangan  negara  dapat  diartikan  juga  sebagai  bentuk  kekayaan pemerintah.
Keuangan  negara  merupakan  suatu  ilmu  yang  mempelajari  penggunaan anggaran  pemerintah  baik  penerimaan  maupun  pengeluaran  negara  dan  seluruh akibatnya.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”
Syamsi  dalam  Anggara  (2016)  menjelaskan  bahwa  “Administrasi keuangan  negara  merupakan  kegiatan  penataan  kerja  sama  sekelompok  aparat pemerintah  yang  berkaitan  dengan  urusan  keuangan  pengadministrasian  tersebut harus  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  negara  atau  pemerintah  yang bersangkutan di bidang keuangan”.
Dari  beberapa  definisi  diatas  maka  secara  umum  dapat  disimpulkan bahwa  keuangan  negara  sangat  penting  dalam  ilmu  administrasi  negara. Keuangan  negara  merupakan  aspek  yang  tidak  dapat  lepas  di  dalam pemerintahan  dalam  pencapaian  tujuan  negara,  yang  mana  keuangan  negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan negara.

## 2. Efektivitas
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mendefinisikan  efektivitas sebagai  dicapainya  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.
Efektivitas  dapat  diukur  dengan  berbagai  cara  dan  dapat  dipandang  melalui berbagai  sudut  pandang  ( View  point ).  Mardiasmo  (2009)  menjelaskan  bahwa pengertian “Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).” Haryanto & Arifuddin, (2007) menjelaskan bahwa “Efektivitas  adalah  tingkat  pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang  telah ditetapkan.”  Mahmudi  (2015)  menambahkan  bahwa  “Efektivitas  terkait  dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.” Sedangkan  definisi  efektivitas  menurut  Mahsun  (2013),  “Efektivitas  (hasil  guna) merupakan  hubungan  antara  keluaran  dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus dicapai.”  Dalam  mencapai  tujuan  program,  indikator  efektivitas  memperlihatkan capaian jangkauan akibat dan dampak ( Outcome ) dari keluaran ( Output ) program. Program  atau kegiatan suatu  unit organisasi  dinilai  semakin efektif dalam proses pengerjaannya  apabila  kontribusi output yang  dihasilkan  terhadap  pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan semakin besar.
Efektivitas  adalah  penggunaan  sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  dalam jumlah  tertentu  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah barang  tertentu  atas  jasa  yang  diberikan.  Apabila  hasil  kegiatan  dan  program semakin mendekati sasaran yang ditetapkan, maka makin tinggi tingkat efektivitas dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  yang  ada.  Jika  suatu  organisasi  tidak memiliki  tekanan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  maka  efektivitas memperlihatkan bagaimana kemampuan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat.
Dari  berbagai  definisi  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas merupakan  suatu  ukuran  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  organisasi  dalam mencapai tujuannya.

## 3. Anggaran
Anggaran  merupakan  suatu  rencana  yang  dinyatakan  dalam  bentuk kuantitatif,  melingkupi  segi  keuangan  dan  segi  non  keuangan  dan  yang  diukur dalam  satuan  moneter  dalam  jangka  waktu  satu  tahun.  Maka  dapat  dikatakan bahwa  fungsi  utama  dari  anggaran  adalah  sebagai  salah  satu  alat  perencanaan.
Sistem  penganggaran  terdiri  dari  seperangkat  komponen  anggaran  yang  saling berkaitan,  meliputi  penyusunan  anggaran,  penentuan  sasaran  anggaran,  revisi anggaran,  evaluasi  anggaran,  dan  umpan  balik  anggaran.  Secara  garis  besar anggaran  merupakan  alat  manajemen  untuk  melakukan  fungsi-fungsi  penting dalam manajemen agar tujuan dapat tercapai.
Mahsun  (2013)  menyatakan  bahwa  “Anggaran  adalah  perencanaan keuangan  untuk  masa  depan  yang  pada  umumnya  mencakup  jangka  waktu  satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter.” Anggaran merupakan perencanaan satu  periode  tahunan  organisasi  yang  ditetapkan  dengan  menafsirkan  berbagai program  dan  kegiatan  ke  dalam  rencana  keuangan  tahunan  yang  lebih  konkret. Sebelum  dijadikan  anggaran  formal,  proposal  anggaran  pada  umumnya  terlebih dahulu  diulas  dan  dianalisis  oleh  pejabat  yang  memiliki  wewenang  yang  lebih tinggi.
Definisi  lain  yang  dikemukakan  oleh  M.  Marsono  dalam  Halim  &  Iqbal (2012)  memberikan  definisi  bahwa  “Anggaran  adalah  suatu  rencana  pekerjaan yang  pada  suatu  pihak  mengandung  jumlah  pengeluaran  yang  setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan,  dan  pihak  lain  perkiraan  pendapatan  (penerimaan)  yang  mungkin  akan dapat diterima dalam masa tersebut.”
Maka, berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara  umum  anggaran  merupakan  suatu  alat  bantu  manajemen  dalam menjalankan  fungsi-fungsi  yang  ada  dengan  suatu  rencana  kegiatan  yang diwujudkan  dalam  bentuk  finansial  yang  meliputi  proposal  anggaran  yang diperhitungkan untuk jangka waktu satu periode tahunan.

## 4. Belanja
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menyatakan bahwa “Belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana  lancar  dalam  periode  tahun  anggaran.”  “Belanja  daerah  adalah  semua pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  daerah  yang  mengurangi  saldo  anggaran lebih  dalam  periode  tahun  anggaran  bersangkutan  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah” (Siregar 2017)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  menyatakan  bahwa  “Belanja  adalah  semua  pengeluaran  dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya  kembali  oleh  pemerintah.”  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  tahun  2006  menyatakan  bahwa  “Belanja  Daerah  adalah  kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  penelitian deskriptif    kualitatif,  dimana  semua  data,  dokumen,  dan  hasil  wawancara dikemukakan  atau  dijelaskan  secara  kualitatif  melalui  penggambaran  dan  kata- kata, bukan berdasarkan perhitungan statistik (angka). Penentuan informan dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik sampling  purposive ,  adapun  informannya adalah  Kepala  Perwakilan  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Selatan,  Penata Keuangan  di  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Selatan,  Kepala  Keasistenan Penerimaan  dan  Verifikasi  Laporan,  Kepala  Keasistenan  Pemeriksaan  Laporan, Kepala  Keasistenan  Pencegahan  Maladministrasi.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  dan  kualitatif.  Sumber  data  dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2013)  ada  beberapa  tahap  yaitu: pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Penelitian  ini  menggunakan    konsep  efektivitas  dari  Mahmudi,  efektivitas pelaksanaan  anggaran  dapat  terwujud  apabila  ada  beberapa  terdapat  hubungan yang berbanding terbalik antara Outcome dengan Output .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menggunakan  teori  dari  Mahmudi  yang  terdiri  dari  dimensi Output dan Outcome .  Program  pengawasan  pelayanan  publik  merupakan  tugas,  fungsi  dan kewenangan  Ombudsman  RI.  Ruang  lingkup  pengawasan  Ombudsman  RI mencakup  penyelesaian laporan atas terjadinya maladministrasi  dalam pelayanan publik  yang  diberikan  dan  juga  pencegahan  maladministrasi  dengan  harapan memperbaiki dan memberikan pelayanan publik yang maksimal.
1. Dimensi Output
a. Ketepatan Pelaksanaan Anggaran
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menggunakan  Petunjuk  Operasional  Kegiatan  (POK)  sebagai  acuan  dasar  dari setiap  pelaksanaan  anggarannya.  Petunjuk  Operasional  Kegiatan  Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan diterima pada tahun berjalan yaitu pada pertengahan bulan  Februari.  Keterlibatan  Perwakilan  dalam  pembuatan  POK  ialah  dengan mengikuti  Rapat  Kerja  Nasional  (Rakernas)  yang  dihadiri  oleh  Kepala Perwakilan.  Anggaran  yang  diberikan  pada  setiap  perwakilan  dari  Ombudsman berbeda-beda dilihat dari kebutuhan dan capaian target tahun sebelumnya.
Efektivitas anggaran adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja  yang sebelumnya direncanakan terhadap target yang  ditetapkan.  kinerja  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  dapat dikategorikan  efektif  dengan  beberapa  nilai  hasil  perhitungan  rasio. “ Jika  hasil perbandingan lebih  dari  100%, maka  anggaran belanja dikatakan sangat  efektif. Jika  hasil  pencapaian  antara  90%  -  100%,  maka  anggaran  belanja  dikatakan efektif.  Jika  hasil  pencapaian  antara  80%  -  90%,  maka  anggaran  belanja dikatakan cukup efektif. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja  dikatakan  kurang  efektif.  Jika  hasil  pencapaian  dibawah  60%,  maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif. ” Semakin besar rasio efektivitas berarti kinerja pemerintah semakin baik.
Efektivitas = Realisasi Anggaran Belanja  × 100%
Target Anggaran Belanja
Pada 2020 anggaran untuk program pengawasan pelayanan publik sebesar Rp.194.076.400,00  dan  realisasi  anggaran  sebesar  Rp.187.556.829,00.  Jika dihitung  tingkat  efektivitas  anggaran  belanja  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut:
Efektivitas =   187.556.879  ×  100% = 96,46%
194.076.400
Pada  tahun  2020  rasio  efektivitas  pelaksanaan  anggaran  belanja  program pengawasan pelayanan publik pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan adalah 96,46%  yang  artinya dinilai  efektif dalam pelaksanaan anggaran  belanja  program  pengawasan  pelayanan  publik  yang  mana  hasil pencapaiannya berada pada kisaran 90%-100%.

## Tabel 2 Anggaran Sub Kegiatan Program Pengawasan Pelayanan Publik
2020 Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Kriteria Penyelesaian Laporan/Pengaduan 174.704.400 168.382.829 96,38% Efektif Pencegahan Mal- Administrasi 19.370.000 19.174.000 98,98% Efektif
Sumber: Data Olahan Peneliti
Tabel  2  di  atas  memperhatikan  efektivitas  dari  sub  kegiatan  program pengawasan  pelayanan  publik.  Pada  sub  kegiatan  penyelesaian  laporan  dengan anggaran sebesar Rp.174.704.400,00 dan realisasinya sebesar Rp.168.382.829,00 dan  pada  sub  kegiatan  pencegahan  maladministrasi  dengan  anggaran  sebesar Rp.19.370.000,00  dan  realisasi  anggaran  sebesar  Rp.19.174.000,00  hasil pencapaiannya  masing-masing  96,38%  dan  98,98%    berada  pada  kisaran  90%- 100% yang artinya dinilai efektif.
Ketepatan  pelaksanaan  anggaran  untuk  program  pengawasan  pelayanan publik  sudah  berjalan  dengan  efektif.  Anggaran  program  pengawasan  pelayanan
publik  tahun  2020  sebesar  Rp.194.076.400,00  ada  selisih  Rp.449.776.000,00 dengan tahun sebelumnya yang mendapatkan anggaran sebesar Rp.643.852.400,00.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya refocusing kegiatan  dan realokasi  anggaran  yang  berdasarkan “ Instruksi  Presiden  (INPRES)  Nomor  4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi  Anggaran, Serta Pengadaan Barang  dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19). ”

## b. Ketepatan Target Capaian
Rencana Target untuk program dan kegiatan pada Ombudsman Republik Indonesia  Perwakilan  Sumatera  Selatan  menggunakan  Petunjuk  Operasional Kegiatan  (POK)  sebagai  acuan  dasar  dari  setiap  pelaksanaannya.  Program pengawasan  pelayanan  publik  mencakup  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan dalam bidang-bidang keasistenan Ombudsman, berikut merupakan capaian target dari bidang-bidang keasistenan Ombudsman;
1) Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)
Keasistenan  Bidang  Penerimaan  dan  Verifikasi  memastikan  bahwa laporan-laporan  masyarakat  yang  masuk  kepada  Ombudsman  memenuhi  syarat formil maupun syarat materiil. Laporan dalam  tahap verifikasi formil, merupakan laporan  yang  disampaikan  kepada  Ombudsman  dengan  memenuhi  persyaratan yang  dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Dalam  tahap  verifikasi  materiil,  Ombudsman  menolak  laporan  sesuai  dengan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.
Penggunaan  anggaran  untuk  kegiatan  PVL On  The  Spot sebesar Rp.11.986.000,00 dengan realisasi 100% dari anggaran yang disediakan. PVL On The Spot merupakan kegiatan dimana Ombudsman membuka gerai pengaduan di titik (Spot) yang  banyak  diakses  masyarakat.  Pada  tahun  2020  capaian  target mencapai  100%  dalam  kegiatan  PVL On  the  Spot yang  dilakukan  dalam  kota maupun luar kota oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.
Tabel 3 Capaian Kegiatan PVL On the Spot
NO Kegiatan Target  Realisasi  Capaian Keterangan 1  PVL On  the Spot Dalam Kota 30 kali 30 kali 100% a. Telah dilaksanakan di  Mall Pelayanan Publik Kota Palembang b. Sisa Target akan dilaksanakan di ruang publik lain
2  PVL On  The Spot Luar Kota
2 kali 3 kali 100% Telah dilaksanakan di
Kabupaten Banyuasin
Sumber: Catatan Akhir Tahun Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan 2020
Tabel  3  di  atas menjelaskan bahwa pada tahun 2020 capaian  Keasistenan Bidang  Penerimaan  dan  Verifikasi  Laporan  dalam  kegiatan  PVL On  The  Spot dalam  kota  dengan  target  30  kali  pada  tempat  yang  berbeda  mampu  terealisasi 100%  dilaksanakan  di  Mall  Pelayanan  Publik Kota  Palembang  dan  ruang  publik lainnya. Sedangkan kegiatan PVL On The Spot luar kota dengan target 2 kali pada tempat  yang  berbeda  terlaksana  sebanyak  3  kali,  dilaksanakan  di  Kabupaten Banyuasin.
Keasistenan  Bidang  Penerimaan  dan  Verifikasi  Laporan  tidak  memiliki target  seberapa  banyak  laporan  yang  harus  diterima,  pada  tahun  2020  laporan yang  diterima  oleh  Keasistenan  bidang  PVL  sebanyak  164  Laporan  atau  aduan masyarakat. Cara penyampaian pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan didominasi oleh datang langsung yaitu sebanyak 69  pengaduan  atau  42  persen,  kemudian  disusul  dengan  penyampaian  melalui surat  sebanyak  52  pengaduan  atau  sebesar  32  persen,  dan  melalui Whatsapp sebanyak 32 pengaduan atau sebesar 20 persen, sedangkan sisanya melalui Email dan  telepon  yang  masing-masing  berjumlah  6  pengaduan  atau  3  persen  dan  5 pengaduan atau sebesar 3 persen.

## Tabel 4 Cara Penyampaian Aduan Masyarakat 2020
No  Cara Penyampaian
Jumlah Persen
1 Datang Langsung 69 42% 2 Surat 52 32% 3 Whatsapp 32 20% 4 Email 6 3% 5 Telepon 5 3% 164 100%
Sumber: Catatan Akhir Tahun Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan 2020
Dapat  disimpulkan  dalam  indikator  ketepatan  capaian  program pengawasan  pelayanan  publik,  Keasistenan  Bidang  Penerimaan  dan  Verifikasi Laporan  mampu  mencapai  target  tujuan  dengan  persentase  100%  yang menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  berjalan  dengan  sangat  efektif,  dan mampu menerima sebanyak 164 Laporan atau aduan masyarakat.

## 2) Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan (PL)
Target  keasistenan  bidang  pemeriksaan  laporan  dinilai  dari  penerimaan pada  tahap  riksa,  pada  tahun  2020  dengan  laporan  yang  masuk  ke  Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan sebanyak 99 Laporan dan mampu menyelesaikan sebanyak 62 laporan dengan sisa 37 laporan masih dalam proses. Laporan yang masuk pada tahap pemeriksaan sudah terlebih dahulu  diproses  oleh  keasistenan  bidang  Penerimaan  dan  Verifikasi  Laporan (PVL) dan disetujui melalui rapat pleno.
Jumlah  distribusi  Penerimaan  Laporan  dari  Bidang  Penerimaan  dan Verifikasi  Laporan  (PVL)  yang  masuk  ke  bidang  Keasistenan  Pemeriksaan Laporan secara total lebih sedikit jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, salah satu alasannya adalah bidang PVL sudah terlebih dahulu menyelesaikan sebagian laporan dengan metode pro-partif (Progresif dan Partisipatif) antara pelapor dan terlapor dalam proses penyelesaian laporan yang ada.
Dapat  disimpulkan  dalam  indikator  ketepatan  capaian  program pengawasan  pelayanan  publik,  Keasistenan  Bidang  Pemeriksaan  Laporan  tahun 2020  mampu  mencapai  target  dengan  menyelesaikan  sebanyak  62  laporan  atau 63% dari laporan  yang diterima dengan  rencana target  menyelesaikan sebanyak
50% dari laporan yang diterima yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efektif.

## 3) Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi
Ombudsman  Perwakilan  Sumatera  Selatan  melakukan  kajian  terkait Limbah  B3  Fasyankes  (Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan),  dan  kajian  terkait Pemilihan kepala daerah yang mana data-data dan hasil temuan dari kajian-kajian tersebut  akan  diberikan  kepada  Ombudsman  pusat  untuk  menjadi  bahan  kajian khusus  yang  dilakukan  pusat  dan  memunculkan  rekomendasi-rekomendasi  yang dikeluarkan  oleh  pusat.  Covid-19  menyebabkan  keasistenan  tidak  dapat melakukan  sosialisasi  tatap  muka  secara  langsung  kepada  masyarakat,  sehingga kegiatan sosialisasi dilakukan melalui media massa agar tujuan ombudsman dalam mencegah  terjadinya  maladministrasi  tetap  tercapai.  Kegiatan  dalam  rangka pencegahan  dilakukan  dengan  sosialisasi  melalui  media  massa  yaitu  PalTV dengan tema “Halo Palembang” yang dilakukan selama bulan Oktober 2020.
Dapat  disimpulkan  bahwa  indikator  ketepatan  capaian  program pengawasan  pelayanan  publik,  keasistenan  bidang  pencegahan  maladministrasi dalam  pelaksanaannya  sudah  efektif.  Selain  kegiatan  sosialisasi  Keasistenan Pencegahan  juga  melakukan  Kajian  Limbah  Medis  Covid-19  yang  dilaksanakan di  dua  Kota  yaitu  Kota  Palembang  dan  Kota  Prabumulih,  dan  satu  Kabupaten yaitu  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir.  Bidang  Pencegahan  Ombudsman  RI Perwakilan  Sumatera  Selatan  juga  melakukan  kerjasama  dengan  instansi  lain dalam  rangka  memperluas  jaringan  baik  dengan  Instansi,  Lembaga  Negara, maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun Organisasi Kemasyarakatan.
c. Hambatan Dalam Pelaksanaan
1) Hambatan Pelaksanaan Anggaran
Tahun  2020  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Selatan  mengalami perubahan  mekanisme  dalam  pertanggungjawaban  anggaran.  Sebelum  tahun 2020  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Selatan  mekanisme  pencairan  dana dilakukan  dengan  Pembayaran  Langsung  yang  selanjutnya  disebut “ Pembayaran
LS,  selanjutnya  pada  tahun  2020  mekanisme  pencairan  uang  untuk  kegiatan menggunakan GU atau Ganti Uang
Ombudsman  Republik  Indonesia  masih  menjadi  satu  satuan  kerja,  yang artinya Ombudsman perwakilan belum dapat mandiri dalam mengelola anggaran, program  dan  kegiatan  yang  dilakukan  dan  masih  tergantung  pada  Ombudsman Pusat.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam  efektivitas  pelaksanaan anggaran  dikarenakan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  bendahara perwakilan  tidak  berada  di  tempat  yang  sama.  Ombudsman  RI  Perwakilan Sumatera  Selatan  hanya  memiliki  satu  pegawai  untuk  mengatur  dan  mengelola keuangan.

## 2) Hambatan Pelaksanaan Program
Covid-19  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam  pelaksanaan  program pengawasan  pelayanan  publik  pada  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera Selatan karena adanya Covid-19 ruang gerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan terbatas. Hal ini mempengaruhi bagaimana kegiatan-kegiatan dapat terealisasi yang juga mempengaruhi dalam terserapnya anggaran.
Sarana  prasarana  dan  kemampuan  dalam  penggunaan  teknologi  juga menjadi  salah  satu  penghambat  dalam  pelaksanaan  program  pengawasan pelayanan  publik.  Menurut  Juemi  (2013)  “Sarana  dan  prasarana  adalah merupakan  unsur  yang  sangat  menunjang  dalam  melaksanakan  kegiatan,  untuk mengaplikasikan  tugas  pokok  dan  fungsi  di  setiap  instansi  baik  pemerintah maupun swasta. Sarana dan prasarana diperlukan untuk memudahkan suksesnya program  yang sudah direncanakan sebelumnya.” Maka dari itu sarana prasarana sebagai  penunjang  terlaksananya  kegiatan  memberikan  pengaruh  terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dan program yang ada.
Tercapainya tujuan atau target program kegiatan tidak hanya bergantung pada  jumlah  staf  yang  melaksanakan,  tetapi  juga  berupa  keahlian  dan kemampuan  serta  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaannya.  Ombudsman  RI Perwakilan  Sumatera  Selatan  memiliki  8  orang  asisten  dalam  melaksanakan program pengawasan pelayanan publik.
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tergabung dalam Keasistenan Pemeriksaan  Laporan  sebanyak  8  orang  dengan  rincian  sebanyak  4  (empat) Orang  secara  efektif  dan  fokus  menangani  laporan,  sisanya  sebanyak  4  orang yang  merangkap  Jabatan,  seperti  2  (dua)  orang  selaku  Asisten  pemeriksa merangkap menjadi Asisten Bidang PVL dan Asisten Bidang Pencegahan, dan 2 (dua)  orang  lagi  merangkap  menjadi  Kepala  Keasistenan  baik  bidang  PVL maupun bidang Pencegahan. ”

## 2. Dimensi Outcome
a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  pelayanan  publik  setiap tahunnya bertambah. Namun partisipasi tersebut tidak dapat dinilai hanya melalui data  seberapa  banyak  laporan  yang  masuk  pada  Ombudsman,  karena  pada dasarnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  pelayanan  publik  itu  banyak macam,  bisa  juga  dengan  menyampaikan  aduan  dan  laporannya  kepada Ombudsman, melakukan konsultasi non-laporan yang berpotensi maladministrasi dalam  penyelenggaraan  layanan,  dapat  juga  dalam  bentuk  demo  yang  dilakukan oleh masyarakat. Dari segi angka, tahun 2019 laporan yang masuk ke bidang PVL total  213  laporan,  dan  2020  ada  164  laporan  atau  aduan  masyarakat.  Dengan rincian sebagai berikut:

## Tabel 5 Laporan Masuk Pada Bidang PVL
Bentuk Laporan 2019 2020 Laporan Maladministrasi 128 Laporan 99 Laporan Konsultasi non-Laporan 85 Konsultasi non- Laporan 65 Konsultasi non- Laporan
Sumber: Data Olahan Peneliti

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  efektivitas pelaksanaan  anggaran  belanja  program  pengawasan  pelayanan  publik  pada Ombudsman  RI  perwakilan  Sumatera  Selatan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  secara  garis  besar  walaupun  ada  penurunan  efektivitas  pada  tahun  2020, pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayanan publik tahun 2020 terkategori efektif. Penyebab terjadinya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran  belanja  program  pengawasan  pelayanan  publik  pada  Ombudsman Republik  Indonesia  Perwakilan  Sumatera  Selatan  tahun  2020,  yang  pertama karena  adanya  Covid-19,  sehingga  ruang  gerak  untuk  melakukan  kegiatan- kegiatan pengawasan terbatas dan tidak dapat terlaksana 100% dan mempengaruhi penyerapan  anggaran.  Penyebab  yang  kedua  karena  kurangnya  sarana  prasarana dan tidak imbangnya penggunaan teknologi serta fasilitas yang memadai sehingga menyulitkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Penyebab  selanjutnya,  karena kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  mengakibatkan  kurangnya  efektivitas dalam  pelaksanaan  program  dan  efektivitas  dalam  pencapaian  target  tidak  dapat mencapai  100%.  Hal  ini  juga  menyebabkan  adanya  rangkap  tugas  dalam keasistenan Ombudsman .

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Sahya. 2016. Administrasi Keuangan Negara . Bandung: CV Pustaka Setia.
Halim, A., and M. Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah . Edisi Keti.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Handayaningrat, Soewarno. 1980. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen . Jakarta: Haji Mas Agung.
Haryanto, Sahamuddin, and Arifuddin. 2007. Akuntansi Sektor Publik . Edisi Pert. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
Juemi. 2013.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kota Palu. Jurnal Academica Fisip Untad 5(1):1013–17. Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP STIM
YKPN.
Mahsun, Mohammad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Edisi Pert.
Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Siregar, Baldric. 2017. Akuntansi Sektor Publik . Edisi Kedu. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Siswanto, A. D., and S. L. Rahayu. 2010. “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010.” Kemenkeu.go.id . Retrieved December 26, 2021
(https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/faktor-faktor- penyebab-rendahnya-penyerapan-belanja-kementerianlembaga-ta-2010).
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D . Bandung: Alfabeta.

## Undang-Undang dan Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.