## APIC Analisa Pemikiran Insan Cendikia Volume IV, No. 1 (2021) 37 - 51
ISSN: 2654-7201 e-ISSN: 0000-0000

## KAWIN HAMIL DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK ZINA MENURUT KHI, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Armaya Azmi 1
1 Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara ;

## ABSTRAK
Kawin  hamil  akibat  zina  memiliki  konsekuensi  yang  berdampak  terhadap keabsahan pernikahan maupun status keperdataan anak yang dilahirkan. Diskursus tentang  kawin  hamil  dan  anak  zina  terus  menjadi  perbincangan  yang  tak  pernah selesai.  Apakah  boleh  seorang  lelaki  menikahi  wanita  yang  sedang  hamil? bagaimana  hak  keperdataan  anak  yang  dilahirkan?  Kepada  siapa  nasabnya disandarkan?  Apakah  ia  berhak  mewarisi  harta  ayah  ibunya?  Apakah  suami  dari ibunya  berhak  untuk  menjadi  wali  nikahnya?  Perbedaan  cara  pandang menyebabkan  perbedaan  dalam  menyikapi  masalah  kawin  hamil  dan  anak  zina. Penelitian  ini  berusaha  mengungkap  masalah  kawin  hamil  dan  implikasinya terhadap  anak  yang  dilahirkan,  dari  sudut  pandang  Kompilasi  Hukum  Islam sebagai  produk  fikih  Indonesia,  juga  melihat  dari  sisi  hukum  Positif  serta mengkajinya  dalam  perspektif  hukum  Islam,  lalu  memberikan  analisis  dan perbandingan dari berbagai sudut pandang tersebut
Kata kunci: Kawin hamil, Hak Keperdataan, Anak zina

## ABSTRACT
Pregnant  marriage  due  to  adultery  has  consequences  that  have  an  impact  on  the validity  of  marriage  and  the  civil  status  of  the  child  born.  The  discourse  on pregnant marriage and adultery continues to be a never-ending conversation. Is it permissible  for  a  man  to  marry  a  woman  who  is  pregnant?  How  about  the  civil rights of children who are born? On whom was the lineage leaned? Is he entitled to inherit  his  mother's  father's  property?  Does  the  husband  of  the  mother  have  the right  to  be  the  guardian  of  marriage?  Different  perspectives  cause  differences  in addressing  the  problem  of  pregnant  marriage  and  adultery.  This  study  seeks  to reveal  the  problem  of  pregnant  marriage  and  its  implications  for  children  born, from the perspective of the Compilation of Islamic Law as a product of Indonesian jurisprudence,  also  looking  at  positive  law  and  studying  it  in  the  perspective  of Islamic law, then providing analysis and comparisons from these various points of view.
Keywords: Pregnant marriage, civil rights, adultery child

## PENDAHULUAN
Problematika yang sangat jama’ ditemui di  masyarakat  terkait  dengan  hukum  keluarga Islam  secara  umum  atau  perkawinan  secara khusus  adalah  tentang  kawin  hamil  dan implikasinya terhadap hukum keperdataan anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut. Maka  kemudian  muncul  Istilah  ‘anak  zina’ yang  dilekatkan  kepada  anak  tersebut,  yang
sejatinya  ia  tidak  memiliki  dosa  apapun  atas kelahirannya,  namun  menanggung  beban akibat dari perbuatan tercela antara perempuan dan laki-laki yang menghamilinya.
Di  dalam  Islam  perbuatan  zina  adalah perbuatan tercela yang diharamkan oleh Allah. Dalam Q.S Al-Isra’ 32 Allah menegaskan:
ًلْيِّبَس َءۤاَس َوۗ ًةَش ِّحاَف َناَك ٗهَّنِّا ٓىٰن ِّ زلا اوُب َرْقَت  َلَ َو
Balai Diklat Keagamaan Medan Jl. TB. Simatupang No. 122 Medan Telp. (061)8456256 E-mail Penulis: armayaazmi@gmail.com Naskah diterima: 11 April 2021 Naskah Direvisi: 12-20 April 2021 Naskah disetujui: 30 April 2021 Website Journal: ht tp://apicbdkmedan.kemenag.go.id
Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk .
Allah  tidak  pernah  mengharamkan sesuatu  kecuali  akan  memberikan  jalan  keluar yang  lebih  baik  daripada  yang  diharamkan tersebut.  Allah  tidak  mungkin  mengharamkan hubungan  laki-laki  dan  perempuan,  karena memang Allah menciptakan manusia berpasangan  untuk  kelangsungan  kehidupan manusia.  Oleh  karenanya  Allah  menghalalkan Pernikahan sebagai jalan untuk menghindarkan manusia  dari  perzinaan.  Allah  mengharamkan zina  adalah  sebagai  bentuk  proteksi  terhadap manusia,  khususnya  perempuan  dan  anak. karena  mereka  inilah  yang  akan  menanggung langsung  akibat  dari  hasil  perbuatan  tersebut. Sementara laki-laki yang menghamili bisa saja lari  dari  tanggungjawabnya  karena  ketiadaan komitmen.
Namun  dalam  realitasnya,  praktik- praktik  perzinaan  menjadi  sesuatu  yang dianggap  biasa  dalam  masyarakat  khususnya bagi  muda-mudi.    Karena  ketiadaan  sanksi hukum yang membuat efek jera. Dalam sebuah survei  Komnas  Perlindungan  Anak  (CNN Indonesia,  2020)  menyatakan  bahwa  93,8 persen  dari  4.700  siswi  SMP/SMA  di  Jawa Barat,  mengaku  pernah  berhubungan  seksual. Dari survei tersebut terungkap bahwa 97% dari responden mengaku pernah menonton pornografi.
Hubungan  seksual  yang  dilakukan  oleh anak  di  bawah  umur  ini  pada  akhirnya  akan menyebabkan  kehamilan.  Hal  ini  mendorong anak  untuk  melakukan  aborsi  karena  tidak sanggup  untuk  menahan  beban  psikologis  dan sosial, sebagian lain memilih untuk melakukan pernikahan dini. Sebagai contoh kasus peningkatan  Angka  pernikahan  dini  dapat dilihat pada Pengadilan Agama (PA) Kabupaten  Blora,  Jawa  Tengah.  pada  2020 terdapat  sebanyak  237  ABG  di  bawah  umur mengajukan dispensasi kawin dan yang diputus sebanyak  220  pasangan.  Hal  ini  menurut Kastari  sebagai  Panitera  Muda  Hukum  karena
kebanyakan  hamil  duluan,  pacaran  tidak  tahu aturan  dan  akhirnya  kejadian,  dinikahkan meski  belum  umur  19  tahun.  (Liputan6.com, 2020).
Fenomena-fenomena kawin hamil kemudian  menjadi  sesuatu  yang  biasa  terjadi dalam  masyarakat,  khususnya  bagi  remaja. Maka  lantas  yang  sering  menjadi  pertanyaan adalah bagaimana keabsahan kawin hamil? lalu bagaimana status anak yang dilahirkan kemudian?  apakah  ia  menjadi  anak  yang  sah bagi  ayah  ibunya,  atau  ia  hanya  bernasab kepada  ibunya?  Apakah  ia  berhak  mewarisi harta  ayah  ibunya?  Apakah  suami  dari  ibunya berhak untuk menjadi wali nikahnya?
Jawaban-jawaban terhadap masalah- masalah  di  atas  menjadi  perdebatan,  karena perbedaan  kacamata  yang  digunakan  dalam menjawab persoalan tersebut.
Ada menggunakan kacamata fiqh-fiqh klasik sebagai  dasar  hukumnya,  adapula  yang merujuk kepada fiqh Indonesia yaitu Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dan  UU  Perkawinan. Tulisan ini mencoba menganalisis permasalahan  di  atas  dengan  mengambil  judul Kawin  Hamil  dan  Implikasinya  terhadap  Hak Keperdataan  Anak  Zina  (Kawin  Hamil) Menurut  KHI,  UU  Perkawinan  dan  Hukum Islam.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif,  untuk  mendeskripsikan secara luas tentang permasalahan yang diangkat. Secara khusus penelitian ini menggunakan  pendekatan yuridis-normatif . Untuk  mengkaji  secara  jelas  norma-norma hukum  terkait  permasalahan  kawin  hamil  dan anak zina dengan melakukan teknik perbandingan hukum ( comparative law ). Antara hukum  Islam,  Hukum  Positif dan KHI, dimana  ketiganya  merupakan  sumber  hukum yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan library  research (telaah  kepustakaan).
Dengan  menggali  norma  hukum  dari  sumber hukum  baik  Undang-Undang,  Qanun,  Fatwa, peraturan-peraturan dan lainnya.
Analisis data dilakukan secara induktif, dengan mengumpulkan fakta-fakta dan premis- premis yang ada kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan norma-norma hukum yang diketahui.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kawin Hamil
Secara  etimologi  Istilah  “kawin  hamil” terdiri  dari  dua  kata  yaitu  :  1.  Kawin.  yang berarti  membentuk  keluarga  dengan  lawan jenis;  bersuami  atau  beristri, dan  2.  Hamil. Yang  berarti  mengandung  janin  dalam  rahim karena  sel  telur  dibuahi  oleh  spermatozoa. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012)
Secara Terminologi kawil hamil didefinisikan oleh Abd. Rahman Ghazaly yaitu “kawin  dengan  seorang  wanita  yang  hamil diluar  nikah  baik  dikawini  dengan  laki-laki yang  menghamilinya  maupun  dengan  laki-laki bukan  yang  menghamilinya”.  (Ghazaly,  2003) Sedangkan    Zainuddin  Ali  mengatakan  bahwa Perkawinan  wanita  hamil  adalah  seorang wanita  yang  hamil  sebelum  melangsungkan akad  nikah,  kemudian  dinikahi  oleh  pria  yang menghamilinya.
Secara  umum  wanita  yang  sedang hamil  itu  termasuk  wanita  yang  diharamkan untuk  dinikahi  dalam  waktu  yang  sementara. Jika  sebab  yang  menghalangi  itu  sudah  tidak ada  maka  barulah  boleh  menikah.  Wanita hamil ini dapat dibagi kepada beberapa macam: 1.  Wanita  hamil  yang  sedang  bersuami;  2. Wanita  hamil  yang  telah  diceraikan  oleh suaminya; 3. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya;  4.  Wanita  hamil  yang  diakibatkan karena  wati  syubhat;  5.  Wanita  hamil  karena zina.
Untuk jenis pertama yaitu wanita hamil yang sedang bersuami. Maka Islam mengharamkan  pernikahan  seperti  ini,  karena
tidak  dibenarkan  seorang  istri  bersuami  lebih dari  satu  ( poliandri ).  Sebagaimana  dalam firman Allah SWT. (Q.S. an-Nisa: 24).
ٰتِّك ۚ ْمُكُناَمْيَا  ْتَكَلَم اَم  َّلَِّا ِّءۤاَسِّ نلا َنِّم ُتٰنَصْحُمْلا َو ِّ هاللّٰ  َب ْمُكِّلا َوْمَاِّب  ا ْوُغَتْبَت   ْنَا  ْمُكِّلٰذ  َءۤا َر َو  اَّم  ْمُكَل  َّل ِّحُا َو  ۚ ْمُكْيَلَع ۗ َنْي ِّحِّف ٰسُم  َرْيَغ َنْيِّن ِّصْحُّم .......
Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan  yang  bersuami,  kecuali  hamba sahaya  perempuan  (tawanan  perang)  yang kamu  miliki  sebagai  ketetapan  Allah  atas kamu . .....
Kedua.  Wanita  hamil  yang  telah diceraikan  oleh  suaminya.  Wanita  hamil  ini boleh  dinikahi  oleh  laki-laki  lain  apabila  masa iddahnya  sudah  selesai,  yaitu  sampai  ia melahirkan  anaknya.  Sebagaimana  firman Allah SWT  dalam Q.S. at-Talaq: 4
َّۗنُهَلْمَح َنْعَضَّي  ْنَا َّنُهُلَجَا ِّلاَمْحَ ْلَا ُتٰلوُا َو .....
......Sedangkan  perempuan-perempuan yang  hamil,  waktu  idah  mereka  itu  ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. ......
Ketiga.    Wanita  hamil  yang  ditinggal mati  suaminya.  Meskipun  Madzhab  Imamiyah berpendapat masa iddahnya adalah yang paling panjang diantara waktu melahirkan dan 4 bulan 10  hari.  Namun  Madzhab  empat  berpendapat bahwa  iddah  bagi  wanita  hamil  yang  ditinggal mati  suaminya  adalah  sampai  dia  melahirkan bayinya.  Sekalipun  hanya  beberapa  saat  dia ditinggal  mati  oleh  suaminya  dia  sudah  boleh menikah lagi sesudah lepas dari kehamilannya.
Keempat. Wanita hamil yang diakibatkan  karena wati’  syubhat .  Imam Maliki,  Hanafi,  dan  Imamiyah  berpendapat bahwa  wanita  hamil  yang  dicampuri  secara syubhat, maka iddahnya sampai ia melahirkan.
Kelima  Wanita  hamil  karena  zina. Hukum  menikahkan  wanita  hamil  ini  masih ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan  dan  ada  juga  yang  tidak membolehkan.  Inilah  yang  menjadi  topik pembahasan pada tulisan ini

## B. Kawin Hamil Menurut Fiqh
Para  ulama  berbeda  pendapat  terkait dengan  hukum  perkawinan  wanita  hamil. Sebagian  menganggap  bahwa  menikah  dengan wanita  hamil  hukumnya  boleh,  sebagian menganggapnya terlarang.

## 1. Mazhab Hanafi
Ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa sah  hukumnya  melangsungkan  perkawinan dengan  wanita  hamil  bila  yang  menikahinya adalah  laki-laki  yang  menghamilinya.  Namun jika  yang  menikahi  bukan  laki-laki  yang menghamilinya  masih  banyak  perdebatan diantara kalangan madzhab tersebut.
Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat  bahwa  walaupun  bukan  laki-laki yang menghamili wanita tersebut yang menikahinya  pernikahannya  tetap  sah,  tetapi laki-laki  yang  menikahi  tersebut  tidak  boleh berhubungan  seksual  dengan  perempuan  yang menjadi  istrinya  itu  sampai  anak  yang dikandungnya lahir.
Landasan  hukum  yang  digunakan  oleh Hanafiah adalah
1. Perempuan  yang  berzina  tidak  disebutkan di  dalam  kelompok  para  perempuan  yang haram  untuk  dinikahi.  Berarti  dia  boleh untuk  dinikahi.  Berdasarkan  firman  Allah SWT,..... dan  dihalakan  bagi  kamu  yang demikian itu ." (an-Nisā': 24)
2. Tidak  ada  kehormatan  bagi  air  sperma zina.  Dengan  dalil  bahwa  perbuatan  zina ini  tidak  menetapkan  nasab,  berdasarkan hadits رجحلا رهاعلل و شارفلل دلولا , anak  bagi  yang  membuat  hamil  ibunya dan  anak  yang  lahir  dari  pelacur  tidak  dapat dinasabkan kepada pelaku yang menghamilinya.
Jika  perbuatan  zina  tidak  mengandung unsur  kehormatan,  maka  perbuatan  zina  ini tidak  menjadi  penghalang  bagi  pembolehan nikah. Sesungguhnya larangan untuk menggauli  perempuan  yang  hamil  akibat perbuatan  zina  sampai  dia  melahirkan  anak berdasarkan sabda Rasulullah saw:
ُهَءاَم َيِّقْسَي ْنَأ  ِّر ِّخ ْلْا ِّم ْوَيْلاو ِّ َّللَّاِّب ُنِّمْؤُي ٍئ ِّرْم ِّلَ ُّل ِّحَي  َلَ ِّه ِّرْيَغ َع ْر َز
“ tidak  dihalalkan  bagi  orang  yang  beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan  airnya  kepada  tanaman  orang lain . (H.R. Abu Dawud dan Imam Tirmidzi).
Imam  Muhammad  bin  Al  Hasan  Asy- Syaibani  juga  sependapat  dengan  imam  Abu Hanifah bahwa perkawinannya sah, akan tetapi diharamkan  mengadakan  senggama  hingga bayi yang dikandungnya itu lahir.

## 2. Mazhab Syafii
Hampir Senada dengan Mazhab Hanafi, Imam  Syafi’i  menyatakan  bahwa  kawin  hamil adalah sah dan boleh hukumnya, karena adanya janin tidak merusak akadnya suatu perkawinan. Namun  berbeda  dengan  Hanafi  yang  melarang untuk  berhubungan  seksual  sampai  bayi  yang dikandung  lahir,  Imam  Syafi’i  mengatakan menyetubuhi  wanita  hamil  tersebut  hukumnya boleh,  sebab  tidak  mungkin  nasab  bayi  yang dikandungnya  itu  tidak  akan  ternodai  dengan sperma suaminya dan jika mereka tidak terikat dengan  perkawinan  lain,  maka  itu  dianggap sah.
Menurut  Imam  Syafi’i  hubungan seksual  karena  zina  itu  tidak  ada  iddahnya, wanita  yang  hamil  karena  zina  itu  boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun  dalam  keadaan  hamil”.    Dalil  yang digunakan adalah firman Allah dalam surah Al- nur ayat 32
هصلا َو  ْمُكْنِّم  ى ٰماَيَ ْلَا  اوُحِّكْنَا َو
ْنِّا   ْۗمُكِٕىۤاَمِّا َو  ْمُكِّداَبِّع   ْنِّم  َنْي ِّحِّل
ٌمْيِّلَع ٌعِّسا َو ُ هاللّٰ َو ۗ هِّلْضَف  ْنِّم ُ هاللّٰ ُمِّهِّنْغُي َءۤا َرَقُف ا ْوُن ْوُكَّي “ Dan  nikahkanlah  orang-orang  yang masih  membujang  di  antara  kamu,  dan  juga orang-orang  yang  layak  (menikah)  dari hamba-hamba  sahayamu  yang  laki-laki  dan perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan memberi  kemampuan  kepada  mereka  dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas
(pemberian-Nya), Maha Mengetahui .
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  orang yang  berzina  adalah  termasuk  dalam  golongan yang  belum  menikah,  sehingga  tidak  ada keharaman  menikahinya  walaupun  dalam keadaan  hamil.  Karena  wanita  tersebut  tidak terikat  perkawinan  dengan  orang  lain,  dan boleh mengumpulinnya karena nasab bayi yang dikandungnya  tidak  mungkin  tercampur  atau ternodai  oleh  sperma  suaminya  yang  bukan menghamilinya.
Imam  An-Nawawi    menyatakan  bahwa Jika ada seorang perempuan yang berzina tidak diharamkan atas laki-laki itu untuk menikahinya. Firman Allah SWT:
َّم ْمُكَل َّل ِحُا َو ْمُكِلٰذ َءۤاَر َو ا ( dan dihalakan bagi kamu yang demikian itu ). Dalam  sebuah  hadits  riwayat  Aisyah r.a,  bahwa  Nabi  SAW  pernah  ditanya  oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka  ia  ingin  menikahi  perempuan  itu  atau anak  perempuannya,  maka  Rasul  menjawab: “tidaklah  yang  haram  itu  mengharamkan  yang halal,  sesungguhnya  yang  diharamkan  itu bukan  karena  nikahnya”.  Jika  wanita  pezina tersebut  datang  dengan  membawa  anak perempuannya,  lalu  Imam  asy-Syafi‟i  yang dirahmati  Allah  mengatakan:  “makruh  apabila ada  yang  menikahi  wanita  tersebut,  jika  tetap ingin  menikahinya  maka  pernikahannya  tidak batal.
An-Nawawi menganggap bahwa wanita yang  hamil  dari  hasil  perzinahan  tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana  ketentuan  yang  diterapkan  dalam pernikahan  yang  sah  secara  syariat.  adapun pemberlakuan  iddah  adalah  untuk  menjaga kesucian  nasab  dan  menghargai  sperma.  Akan tetapi dalam kasus perzinahan, sperma laki-laki pezina  tidak  dihargai,  dan  kehamilan  yang terjadi  di  luar  pernikahan,  nasab  anaknya kepada ibu yang mengandungnya. Sebagaimana  sabda  Rasulullah  “ Sesuatu perbuatan yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal ”. Sehingga kesimpulannya  ulama  Syafiiyah  berpendapat bahwa  menikahi  wanita  hamil  sah,  walaupun
yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya.

## 3. Mazhab Maliki
Mazhab  Maliki  berpendapat,  tidak boleh  dilaksanakan  akad  terhadap  perempuan yang  melakukan  perbuatan  zina  sebelum  dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan  akad  pernikahan  kepadanya sebelum  dia  dibebaskan  dari  zina,  maka  akad pernikahan  ini  adalah  sebuah  akad  yang  fasid. Akad  ini  harus  dibatalkan,  baik  muncul kehamilan  ataupun  tidak.  Sedangkan  alasan karena  munculnya  kehamilan,  berdasarkan hadits:  "Jangan  sampai  dia  siramkan  air spermanya  kepada  janin  milik  orang  lain”. Sedangkan  alasan  yang  kedua  adalah  karena rasa takut akan terjadinya percampuran nasab.
Selain  itu  menurut  Imam  Malik  bahwa pernikahan  memiliki  kehormatan.  Diantara kehormatannya  adalah  bahwa  dia  tidak  boleh dituangkan pada air perzinahan, sehingga yang haram  bercampur  dengan  yang  halal  dan  air kehinaan berbaur dengam air kemuliaan.

## 4. Mazhab Hambali
Mazhab  Hambali  berpendapat  jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahinya, kecuali dengan dua syarat:
Pertama:  Masa  iddahnya  telah  selesai. Jika  dia  hamil  akibat  perbuatan  zina,  maka berakhirnya  masa  iddahnya  adalah  dengan melahirkan  anaknya  dan  dia  tidak  boleh dinikahi  sebelum  dia  melahirkan  anaknya. Berdasarkan  hadits  " Jangan  kamu  gauli perempuan hamil sampai dia melahirkan ."
Kedua: dia bertobat dari perbuatan zina, berdasarkan Q.S An-Nur :3
َلَ  ُةَيِّنا َّزلا َّوۖ ًةَك ِّرْشُم   ْوَا  ًةَيِّنا َز   َّلَِّا  ُحِّكْنَي   َلَ  ْيِّنا َّزلَا ٍنا َز  َّلَِّا ٓاَهُحِّكْنَي
َنْيِّنِّم ْؤُمْلا ىَلَع  َكِّلٰذ َم ِّ رُح َو  ٌۚك ِّرْشُم  ْوَا
Pezina  laki-laki  tidak  boleh  menikah kecuali  dengan  pezina  perempuan,  atau dengan  perempuan  musyrik;  dan  pezina perempuan  tidak  boleh  menikah  kecuali
dengan  pezina  laki-laki  atau  dengan  laki-laki musyrik;  dan  yang  demikian  itu  diharamkan bagi orang-orang mukmin.
Ayat ini mengharamkan untuk menikahi  pezina  yaitu  sebelum  melakukan tobat  dalam  hukum  zina.  jika  dia  bertobat, maka  hilang  pengharaman  berdasarkan  sabda Nabi SAW.,
بنذ لا نمك بنذلا نم بئاتلا هل
" orang  yang  bertobat  dari  dosa  bagaikan orang yang tidak berdosa .
Ibnu  Qudamah  yang  merupakan  salah satu  ulama  madzhab  Hanbali  mengatakan bahwa hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam  keadaan  hamil.  Karena  menurut  Ibnu Qudamah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan  di  luar  pernikahan  harus  tetap menjalani  masa  iddah.  Setelah  ia  selesai menjalani  masa  iddahnya,  wanita  tersebut belum  boleh  melakukan  pernikahan  karena  ia harus  menjalani  syarat  yang  kedua  yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh.

## C. Kawin Hamil Menurut KHI
Dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  kawin hamil  dijelaskan  dalam  Pasal  53  KHI.  Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan  perkawinan  bagi  wanita  hamil di  luar  nikah.  Meskipun  demikian,  ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya:
1. Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah  bisa dikawinkan dengan
pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang disebut  pada  ayat  (1)  dapat  dilangsungkan tanpa  menunggu  lebih  dahulu  kelahiran anaknya.
3. Dengan  dilangsungkannya  perkawinan pada  saat  wanita  hamil,  tidak  diperlukan perkawinan  ulang  setelah  anak  yang dikandung lahir.
Ketentuan  hukum  yang  terdapat  pada Pasal 53 KHI ini sering menuai perdebatan dan
perbedaan pendapat.  Pendapat  yang cenderung mutasyaddid (ketat  dan  keras  dalam  bersikap) akan  merasa  keberatan  dengan  ketentuan  ini yang  dinilai  terlalu  longgar  dan  cenderung kompromistis  terhadap  perzinaan.  Alih-alih memberikan  hukuman  bagi  pelaku  zina,  Pasal 53 KHI tersebut justru memberikan perlindungan dan menutupinya. Hal ini kontras dengan  hukum  syariat  yang  mewajibkan hukuman terhadap pelaku zina, yaitu hukuman cambuk  seratus  kali  bagi  pelaku  zina ghairu muhsan (yang  belum  menikah)  dan  hukuman rajam  sampai  mati  bagi  pelaku  zina muhsan (yang sudah menikah).
Kendati demikian, menurut Nurul Huda ketentuan  Pasal  53  KHI  tersebut  juga berpegangan  pada  alasan  logis  dan  bisa dijadikan  landasan  hukum  untuk  diterapkan dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat  di Indonesia. Kebolehan melangsungkan perkawinan  bagi  wanita  hamil  menurut ketentuan  Pasal  53  KHI,  secara  tegas  dibatasi pada  perkawinan  dengan  laki-laki  yang menghamilinya.
Paling  tidak    ada  tiga  (3)  faktor  yang bisa menjadi landasan hukum lahirnya ketentuan pasal 53 ini:
a. Faktor filosofis Ketentuan Pasal 53 tersebut mempunyai landasan filosofis untuk melindungi kelangsungan hidup wanita hamil di luar nikah, sekaligus menjaga kelangsungan hidup anaknya,  agar  kelak  setelah  lahir  dapat melangsungkan  kehidupannya  secara  normal dan  tidak  kehilangan  haknya  sebagai  manusia secara  individu  maupun  sebagai  anggota masyarakat.  kebolehan  wanita  hamil  di  luar nikah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya,  adalah  untuk  menghindari dampak  negatif  lain  yang  akan  diterima khususnya oleh wanita dan anak sebagai pihak yang paling merasakan akibatnya.
Keberadaan  ketentuan  Pasal  53  KHI tersebut sekaligus menjadi landasan bagi pihak wanita  untuk  menuntut  pihak  lakilaki  agar bersedia  bertanggung  jawab,  dan  diwujudkan
dengan  melangsungkan  perkawinan  serta menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami sebagaimana dalam keluarga yang normal.
b. Faktor Sosiologis
Di Indonesia, sebelumnya tidak terdapat  hukum  tertulis  perihal  penyelesaian wanita  hamil  di  luar  nikah.  Masyarakat biasanya  menggunakan  penyelesaian  dengan cara  melangsungkan  perkawinan  antara  wanita hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya  tanpa  menunggu  kelahiran anak yang dikandung. Cara ini bertujuan untuk menutup  aib  agar  tidak  diketahui  masyarakat luas.  Selama  para  pelaku  zina  dan  keluarga mampu  menjaga  rahasia  itu,  maka  para  pezina dan  juga  anaknya  akan  selamat  dari  respons masyarakat.  Masyarakat  dalam  merespons perzinaan biasanya dengan melakukan pengasingan atau pengisolasian terhadap pelaku  zina,  keturunan,  dan  bahkan  kepada keluarganya  sekalipun.  Respons  masyarakat tersebut tentu tidak memanusiakan pelaku zina, keluarga,  bahkan  anak  yang  semestinya  tidak melakukan  dosa  namun  harus  menerima hukuman itu.
Ketentuan  kawin  hamil  dalam  pasal  53 KHI tersebut secara sosiologis dapat dikatakan mengadopsi  penyelesaian  masyarakat  dengan cara melangsungkan perkawinan antara pasangan  zina  tersebut.  Sistem  adopsi  tersebut didukung oleh realitas sejarah yang menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai  hukum  Islam itu tidak  lebih  merupakan  hasil  interaksi  antar pemikir  hukum  dengan  lingkungan sosio- kultural atau sosio-politik yang  mengitarinya Sistem  adopsi  ini  juga  didukung  kaidah  ushul fiqh yang mengatakan: “ al-`ādatu muhakkamah ”  (Adat  kebiasaan  itu  bisa menjadi  hukum).    Melalui  langkah  ini  maka ketentuan  Pasal  53  KHI  ini  mempunyai landasan  sosiologis  yang  kuat,  sehingga  akan efektif diterapkan dalam masyarakat Indonesia.
c. Faktor Psikologis
Pada  dasarnya,  kehamilan  seorang wanita karena zina merupakan kehamilan yang
tidak  diinginkan.  Pada  situasi  ini,  pihak  yang paling  merasakan  tekanan  psikologis  yang sangat  kuat  adalah  wanita.  Jika  tidak  segera dilangsungkan  perkawinan  dengan  laki-laki yang  menghamilinya,  maka  dikhawatirkan situasi  lebih  buruk  akan  terjadi.  Seperti  bunuh diri  dan  aborsi  biasanya  didominasi  oleh tekanan  psikologis  akibat  kehamilan  di  luar nikah. Kedua kasus tersebut bisa terjadi karena wanita  merasa  hidupnya  tidak  nyaman,  selalu dihantui  rasa  malu,  rendah  diri,  perasaan berdosa, depresi, pesimis, dan sebagainya.
Namun  ternyata,  jika  kemudian  wanita hamil  tersebut  tetap  menjalani  kehidupannya seperti  semula  dan  memilih  menjadi  orang  tua tunggal  ( single  parent ),  langkah  itu  juga  tidak mampu memberi garansi bagi kesehatan mental pada  anak.  Seperti  ibunya,  anak  juga  akan mendapatkan  tekanan  psikologis  yang  sama. Perkembangan  psikologis  anak  menjadi  tidak sehat  selain  karena  faktor  aib  latar  belakang kelahirannya  sehingga  eksistensinya  dilabeli sebagai “anak haram”, juga karena disebabkan faktor  realitas  keluarganya  yang  tidak  utuh. Realitas  tersebut  tentu  akan  menjadi  dampak lanjut,  karena  keutuhan  keluarga  juga  menjadi faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan psikologis dan sosial seorang anak.
Dalam perkembangan hidup seperti itu, anak  tidak  mendapatkan  kasih  sayang  dan perhatian,  karena  hanya  mendapatkan  kasih sayang  secara  sepihak  dari  ibunya.  Dalam situasi  yang  timpang  ini  tidak  menutup kemungkinan  anak  tersebut  menjadi  pribadi yang  pesimis,  rendah  diri,  atau  bahkan  kelak justru  berubah  menjadi  kejam  karena  merasa ditelantarkan  bapaknya.  Problem  lanjut  inilah yang  menjadi  landasan  psikologis  perlu ditetapkan  ketentuan  Pasal  53  KHI  tersebut. Perspektif  psikologis  tersebut  memperlihatkan bahwa  ketetapan  Pasal  53  KHI  tersebut ditujukan  untuk  melakukan  upaya  preventif guna  mencegah  terjadinya  problem  lanjut  dan sudah barang tentu akan menimbulkan persoalan  baru  bagi  upaya  pembangunan
kesehatan  bangsa  yang  meliputi,  kesehatan jasmani dan kesehatan mental bangsa.
Ketentuan  tentang  kawin  hamil  dalam KHI  pasal  53  tersebut  memiliki hujjah yang logis  dan  tidak  keluar  dari  pendapat-pendapat ulama  fiqh  yang  membolehkan  perkawinan
wanita hamil, Terlepas dari perbedaan pendapat. Perbandingan pendapat dalam perspektif  fiqh  dan  KHI  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini.

## Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Fiqh dan KHI

## D. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Hamil
Terjadinya peristiwa hamil diluar nikah, selain  karena  adanya  pergaulan  bebas,  juga karena  lemahnya  iman  pada  masing-masing pihak.  Oleh  karenanya  untuk  mengantisipasi perbuatan  yang  keji  dan  terlarang  itu, pendidikan  agama  yang  mendalam  dan kesadaran  hukum  semakin  diperlukan  oleh setiap  individu.  Adapun  sejumlah  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  hubungan  seksual diluar  nikah    menurut  Sarlito  sebagaimana dikutip Haeratun adalah:
1. Banyaknya  rangsangan  pornografi  baik yang  berupa  film,bahan  bacaan,mau-  pun yang  berupa  obrolan  sesama  teman  sebaya, yang merupakan akibat dari arus globalisasi 2. Tersedianya  kesempatan  untuk  melakukan perbuatan seks.  Misalnya pada waktu  orang tua tidak ada di rumah, di dalam mobil, atau pada saat piknik.
Menurut  Dr.  Muhammad  Abduh  Malik penyebab  hamil  di  luar  nikah  sama  dengan
timbulnya perilaku perzinahan. Faktor penyebab  tersebut  terdiri  dari  faktor  internal dan faktor eksternal, yaitu:
1. Faktor Internal
Secara naluriah manusia memiliki nafsu syahwat  terhadap  lawan  jenisnya.  Apabila nafsu  syahwat  itu  begitu  besar,  maka  akan dapat  mengalahkan  akal  budinya  atau  akal sehat dan kendali normalnya. Artinya jika akal sehat  dan  keyakinan  moral  tidak  cukup  kuat untuk  mengendalikan  gejolak  nafsu  syahwat maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina, apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah.
2. Faktor Eksternal
Terdapat  dua  faktor  eksternal  yang memungkinkan  untuk  terjadinya  pernikahan hamil di luar nikah yaitu:
a. Kondisi sosial
Faktor  eksternal  yang  mendorong manusia  untuk  melakukan  perbuatan  zina adalah disebabkan kondisi sosial yang mentolerir  pergaulan  bebas  antara  pria  dan
HUKUM KAWIN HAMIL KETENTUAN HANAFI : Boleh hanya diperbolehkan dengan laki-laki yang menghamilinya, Apabila yang menikahi laki-laki  lain  yang  tidak  menghamilinya,  maka  laki-laki  tersebut  tidak  boleh berhubungan  seksual  dengan  wanita  yang  hamil  tersebut  sebelum  anak  yang dikandungnya lahir MALIKI : Tidak memperbolehkan tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan SYAFI`I : Boleh tidak  memberikan  syarat  apapun.  hubungan  seksual  karena  zina  itu  tidak  ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil HANBALI Tidak memperbolehkan Tidak memperbolehkan kecuali dengan 2 syarat, yaitu: 1. Bertaubat 2. Menunggu masa iddah KHI Boleh Dibolehkan kawin dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran  anaknya.  dan  tidak  diperlukan  perkawinan  ulang  setelah  anak  yang dikandung lahir
wanita. Adat istiadat yang dahulunya memandang  tabu  pergaulan  bebas  antara  pria dan wanita, kini menjadi semakin longgar.

## b. Aturan hukum pidana yang sangat lemah
Aturan  hukum  pidana  dalam  kitab undang-undang  hukum  pidana  (KUHP)  tidak mencantumkan  hubungan  seksual  di  luar pernikahan  yang  sah  yang  dilakukan  oleh bujang  dan  gadis  atau  orang-orang  yang  tidak terikat  pernikahan  yang  dilakukan  atas  dasar suka  sama  suka  sebagai  perbuatan  zina  dan perbuatan  zina  yang  ada  dalam  KUHP dimasukkannya  ke  dalam  delik  aduan  absolut. Akibatnya  sebagai  anggota  masyarakat,  tidak takut melakukan perbuatan zina atau hubungan seks  di  luar  pernikahan  yang  sah  karena  tidak ada  atau  tidak  pasti  adanya  aturan  hukum positif yang akan menjeratnya.

## E. Anak Zina
Anak  Zina  adalah  anak  yang  lahir akibat  zina.  Al-Jurzani  dalam al-Ta’rifāt , mendefinisikan  zina  dengan  “ al-wath’u  fi qubulin  khalin  `an  milkin  wa  syubhatin ” “Memasukkan  alat  kelamin  pria  ( zakar )  ke dalam  alat  kelamin  perempuan  ( faraj )  yang bukan  miliknya  (bukan  istrinya)  dan  tidak  ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).” Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia,  zina didefinisikan  dengan  dua  hal:  1)  Hubungan antara  laki-laki  dan  perempuan  tidak  dalam ikatan  perkawinan  yang  sah.  2)  Hubungan badan  dari  laki-laki  yang  memiliki  ikatan perkawinan  dengan  perempuan  yang  bukan istri  sahnya,  atau  dari  perempuan  yang memiliki  ikatan  perkawinan  dengan  laki-laki yang bukan suami sahnya.
Dari  pengertian  ini,  yang  pertama dalam fiqh disebut dengan zina ghairu muhsan sedangkan  yang  kedua  disebut  dengan  zina muhsan. hukuman  terhadap  zina muhsan adalah  dilempar  batu  ( rajm )  sampai  mati,  dan sanksi  terhadap  zina ghairu  muhsan adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali.
Anak  zina  di  dalam  Fatwa  MUI didefinisikan sebagai berikut: “Anak hasil zina
adalah  anak  yang  lahir  sebagai  akibat  dari hubungan  badan  di  luar  pernikahan  yang  sah menurut  ketentuan  agama,  dan  merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan)”.
Oleh  J.  Satrio  anak  hasil  zina didefinisikan sebagai anak-anak yang dilahirkan  dari  hubungan  luar  nikah  antara seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan dimana  salah  satu  atau  kedua-keduanya  terikat perkawinan dengan orang lain. Dalam referensi lain  disebutkan  anak  zina  adalah  anak  yang dilahirkan  atau  dibenihkan  dari  hubungan seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang keduanya atau salah satunya terikat pernikahan dengan orang lain.
Menurut  Munir  Fuady  (penulis  buku Konsep  Hukum  Perdata)  dalam  KUH  Perdata anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan intim  (tanpa  nikah)  antara  seorang  seorang laki-laki  dengan  perempuan  dimana  salah seorang  atau  kedua-duanya  terikat  perkawinan dengan orang lain. Dalam hal ini, anak tersebut tidak dapat dijadikan anak diakui maupun anak angkat.
Dalam  pengertian  ini,  istilah  anak  zina dalam  hukum  positif  adalah  bentuk  dari  anak yang  dilahirkan  akibat  zina muhsan. dimana salah  satu  pasangan  zina  atau  kedua-duanya terikat  dengan  perkawinan.  Sementara  dalam status  anak  hasil  zina  pasangan  yang  belum menikah  ( ghairu  muhsan )  dikenal  dengan istilah anak luar nikah.
Di  dalam  Undang-undang  Perkawinan no.  1  tahun  1974  terdapat  tiga  istilah  yang berkaitan dengan anak.
1. Anak  yang  sah.  Dijelaskan  pada  pasal  42 yaitu  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Anak  di  luar  Perkawinan.  Dijelaskan  pada pasal 43
3. Anak Zina. Pada pasal  44 dijelaskan bahwa Seorang  suami  dapat  menyangkal  sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana  ia  dapat  membuktikan  bahwa isterinya  telah  berzina  dan  anak  itu  akibat dari perzinaan tersebut.
Dalam  definisi  ini,  terdapat  perbedaan istilah  antara  anak  zina  dalam  UU  Perkawinan dan  Hukum  Islam.  Anak  zina  dalam  Undang- undang  memiliki  konotasi  dengan  anak li’an yaitu  tuduhan  suami  terhadap  istrinya  bahwa anak yang dilahirkannya adalah hasil perselingkuhan dengan orang lain.

## F. Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina
1. Hak Nasab
a. Menurut Hukum Islam
Seorang  anak  tidak  dapat  dinasabkan kepada  bapaknya  sebagai  anak  yang  sah,  jika anak dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah. Karena sependek-pendeknya tenggang  waktu  yang  harus  ada  antara kelahiran  anak  dan  perkawinan  adalah  enam bulan. Artinya jika anak lahir tiga bulan setelah orangtuanya menikah, anak tersebut tidak dapat dinasabkan  kepada  bapaknya  sebagai  anak yang  sah.  Menurut  Wahbah  Zuhaili  Sebab penentuan  nasab  seorang  anak  dari  ibunya adalah  dengan  kelahiran,  baik  secara  syar'i maupun  tidak.  Adapun  sebab-sebab  penentuan nasab  anak  dari  ayahnya  adalah  sebagai berikut.
1) Pernikahan yang sah
Para  fuqaha  sepakat  bahwa  anak  yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan  yang  shahih  atau  sah,  nasabnya dikembalikan  kepada  suami  wanita  tersebut. Dalilnya  hadits  yang  berbunyi,  “ al-waladu  li al-firas ”  "Nasab  seorang  anak  itu  dinisbahkan kepada  kedua  orang  tuanyayang  melakukan persetubuhan  dalam  pernikahan  yang  sah." Maksud  kata  firasy  dalam  hadits  tersebut adalah  istri  yang  telah  digauli.  Akan  tetapi, penentuan  nasab  dalam  hal  ini  harus  sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut.
Syarat  Pertama ,  sang  suami  termasuk orang  yang  secara  adat  sudah  mampu menghamili istri.
Syarat  kedua ,  kelahiran  anak  terjadi setelah  enam  bulan  dari  waktu  nikah  menurut pendapat  ulama  Hanafiyyah,  dan  dari  pertama
sanggama  setelah  nikah  menurut  pendapat mayoritas  ulama.  jika  anak  tersebut  dilahirkan kurang  dari  batas  minimal  masa  kehamilan, yaitu  enam  bulan  maka  para  ulama  sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak diikutkan pada suami.
Syarat ketiga , keadaan yang memungkinkan  pertemuan  kedua  mempelai secara langsung setelah akad nikah 2) Pernikahan Fasid Penisbatan nasab anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam pernikahan  yang  sah  karena  penentuan  nasab dapat  menjaga  kelangsungan  hidup  bagi  anak itu  sendiri.  Penentuan  nasab  dalam  pernikahan fasid  disyaratkan  tiga  hal:  a).  Suami  termasuk orangyang  mampu  menghamili,  yaitu  dengan usia  yang  sudah  baligh;  b).  Sudah  jelas melakukan  hubungan  suami  istri;    c)  pihak wanita  melahirkan  setelah  enam  bulan  atau lebih. Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam  bulan  dari  dukhul  dan  khalwat,  nasab anak  tidak  diikutkan  pada  pihak  lelaki,  karena itu  menjadi  bukti  bahwa  anak  itu  berasal  dari benih lelaki lain.

## 3) Wathi 'Syubhat
Yaitu  hubungan  sanggama  selain  zina, namun  juga  bukan  dalam  bingkai  pernikahan yang  sah  ataupun  fasid.  Contohnya  seperti seorang  suami  menggauli  perempuan  yang berada  di  atas  tempat  tidurnya  dan  perempuan itu dikira istrinya tapi ternyata bukan.
jika kemudian pihak wanita melahirkan anak  setelah  lewat  enam  bulan  atau  lebih  dari waktu sanggama, nasab anak tersebut diikutkan pada  orang  yang  menggaulinya,  karena  jelas kehamilannya disebabkan olehnya. Akan tetapi jika kelahirannya itu sebelum lewat enam bulan dari waHu sanggama, nasab anak tersebut tidak diikutkan pada pihak lelaki yang menggaulinya,  karena  jelas  wanita  tersebut hamil
sebelum melakukan sanggama bersamanya. Kecuali, jika memang pihak lelaki mengaku  bahwa  anak  tersebut  adalah  anaknya sendiri,  karena  bisa  jadi  ia  telah  menggauli wanita tersebut sebelumnya.
Tiga hal di atas yang dapat menentukan nasab seorang anak kepada ayahnya. Sedangkan jika hubungan badan yang dilakukan  itu  termasuk  kategori  zina,  nasab anaknya  tidak  diikutkan  pada  pihak  yang melakukan  zina.  Dalilnya  hadits  Nabi  " Nasab seorang  anak  dinisbahkan  kepada  kedua orangtuanya  yang  melakukan  persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi  yang  berzina  itu  batu ,"  karena  zina  itu perbuatan  yang  dilarang  oleh  syariat  sehingga tidak  berhak  menjadi  sebab  untuk  merasakan nikmatnya nasab.
Ijma’  Ulama  juga  menyatakan  apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki  suami,  kemudian  melahirkan  anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya,  melainkan  kepada  suami  dari ibunya  tersebut,  dengan  ketentuan  ia  tidak menafikan  anak  tersebut.    Umat  telah  ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi  saw,  dan  Rasul  saw  menetapkan  setiap anak yang terlahir dari ibu, dan  ada suaminya, dinasabkan  kepada  ayahnya  (suami  ibunya), kecuali  ia  menafikan  anak  tersebut  dengan li’an, maka hukumnya hukum li’an.
Juga  disampaikan  oleh  Imam  Ibnu Qudamah  dalam  Kitab  al-Mughni  sebagai berikut:  Para  Ulama  bersepakat  (ijma’)  atas anak  yang  lahir  dari  ibu,  dan  ada  suaminya, kemudian  orang  lain  mengaku  (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.
Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah,  Malikiyyah,  Syafi’iyyah,  dan Hanabilah  yang  menyatakan  bahwa  prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan  pernikahan  yang  sah.  Selain  karena pernikahan  yang  sah,  maka  tidak  ada  akibat hukum  hubungan  nasab,  dan  dengan  demikian anak  zina  dinasabkan  kepada  ibunya,  tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai.
Dalam  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor:  11  Tahun  2012  Tentang  Kedudukan Anak  Hasil  Zina  Dan  Perlakuan  Terhadapnya menetapkan  bahwa  Anak  hasil  zina  tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris,
dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.  2.  Anak  hasil  zina  hanya mempunyai  hubungan  nasab,  waris,  dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

## b. Menurut UU Perkawinan dan KHI
Kedudukan  nasab  anak  diatur  dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  99  yang menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya. Sebagaimana  dijelaskan  pada  pasal  43  UU Perkawinan  dan  pasal  100  Kompilasi  Hukum Islam.
Selanjutnya  dalam  Pasal  44  ayat  1  dan 2 menjelaskan penyangkalan sahnya anak yang terbukti  bahwa  istrinya  berselingkuh  dan  anak tersebut  bukan  anak  sah  suami  istri,  yaitu Seorang  suami  dapat  menyangkal  sahnya  anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah perzina dan anak  itu  akibat  daripada  perzinaan  tersebut. Kemudian  pengadilan  memberikan  keputusan tentang  tidaknya  anak  atas  permintaan  pihak yang berkepentingan.
2. Hak Waris
a. Menurut Hukum Islam
Waris adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada orang  yang  mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dengan syarat  tidak  ada  penghalang  terjadinya  saling mewarisi.    Ada  tiga  syarat  agar  supaya  orang yang  masih  hidup  dapat  mewarisi  harta peninggalan orang yang telah meninggal, yaitu:
1. Adanya  hubungan  darah  atau  hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama Islam.
3. Tidak  terhalang  karena  hukum  untuk menjadi ahli waris.
Salah  satu  penyebab  adanya  saling mewarisi  adalah  Hubungan  darah,  sedangkan syariat tidak mengakui adanya hubungan darah
antara  anak  hasil  perzinaan  dengan  laki-laki yang  menyebabkan  kelahirannya  dan  juga keluarga  dari  laki-laki  yang  menjadi  ayah biologisnya.  Tidak  adanya  hubungan  darah tersebut  menjadi  penghalang  terjadinya  hak saling mewarisi diantara mereka. Penyebabnya zina bukan jalan yang sah menurut syara’ bagi terjalinnya  hubungan  nasab,  sehingga  dapat saling  mewarisi.  Sebaliknya,  syariat  mengakui adanya  hubungan  darah  antara  anak  hasil perzinaan  dengan  ibunya,  dan  juga  keluarga ibunya,  sehingga  dia  berhak  mewarisi  harta peninggalan  ibunya  dan  juga  keluarga  ibunya. Jika  ibunya  meninggal,  anak  tersebut  berhak mewarisi.  Juga  sebaliknya,  jika  anak  tersebut meninggal maka ibunya berhak mewarisi.
Landasan  hukum  terhadap  ketentuan keperdataan  waris  anak  zina  ini  disitir  dalam hadis,  Nabi  saw  bersabda  tentang  anak  hasil zina:  “ Bagi  keluarga  ibunya ...”  (HR.  Abu Dawud).  Dalam  hadis  lain  dari  ‘Amr  ibn Syu’aib  ra  dari  ayahnya  dari  kakeknya  bahwa Rasulullah  saw  bersabda: Setiap  orang  yang menzinai  perempuan  baik  merdeka  maupun budak,  maka  anaknya  adalah  anak  hasil  zina, tidak  mewarisi  dan  tidak  mewariskan ”  (HR. Al-Turmudzi)
Untuk melindungi anak hasil zina, MUI dalam  Fatwa  nomor  11/2012  menetapkan kepada  laki-laki  yang  menghamili  wanita tersebut untuk mencukupi kebutuhan sang anak dan  memberikan  memberikan  harta  setelah  ia meninggal  melalui  wasiat  wajibah  sebagai ganti waris. Hal ini bertujuan melindungi anak, bukan  untuk  mensahkan  hubungan  nasab antara  anak  tersebut  dengan  lelaki  yang mengakibatkan kelahirannya.

## b. Menurut KHI
Dalam  Kompilasi  hukum  Islam  tidak diterangkan  secara  spesifik  tentang  hak  waris terhadap  anak  zina.  Hanya  disebutkan  dengan istilah anak dalam perkawinan dan anak di luar perkawinan. Dalam KHI pasal 171 menjelaskan  bahwa  “Ahli  waris  adalah  orang yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan
dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi  ahli waris”.
Dalam  pasal  ini  dapat  difahami  bahwa anak hasil zina tetap mendapatkan warisan dari orangtuanya  akibat  hubungan  perkawinan. Sedangkan  anak  zina  yang  lahir  di  luar perkawinan  hanya  bernasab  kepada  ibunya. Sebagaimana  pasal  Pasal  186  menyebutkan “Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  saling  mewaris  dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

## 3. Hak Wali

## a. Menurut Hukum Islam
Salah  satu  rukun  dalam  perkawinan adalah  adanya  wali  bagi  calon  pengantin wanita.  Jumhur  ulama  berpendapat  suatu perkawinan  tidak  sah  tanpa  kehadiran  wali. secara  umum  yang  dimaksud  dengan  wali adalah  seseorang  yang  karena  kedudukannya berwenang  untuk  bertindak  terhadap  dan  atas nama  orang  lain.  Dalam  pernikahan,  wali adalah  seseorang  yang  bertindak  atas  nama mempelai  perempuan  dalam  suatu  akad, dimana  akad  nikah  dilakukan  oleh  dua  pihak yaitu  mempelai  laki-laki  dan  wali  dari  pihak perempuan.
Eksistensi  seorang  wali  dalam  akad nikah  merupakan  suatu  kemestian,  sebab  akad nikah  tidak  sah  tanpa  adanya  seorang  wali sebagaimana  hadis  yang  berbunyi  “ lā  nikaḥa illa  bi  waliyy” .  Di  dalam  Al-Qur’an  juga mengisyarakatkan tentang pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan. Antara lain Q.S. Al-Baqarah 232
ْنَا  َّنُه ْوُلُضْعَت   َلَف  َّنُهَلَجَا  َنْغَلَبَف  َءۤاَسِّ نلا  ُمُتْقَّلَط  اَذِّا َو اِّب ْمُهَنْيَب ا ْوَضا َرَت اَذِّا َّنُهَجا َو ْزَا َنْحِّكْنَّي ِّف ْو ُرْعَمْل Dan  apabila  kamu  menceraikan  istri- istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu  (para  wali ) halangi  mereka  menikah (lagi)  dengan  calon  suaminya,  apabila  telah terjalin  kecocokan  di  antara  mereka  dengan cara yang baik.....
Dalam  Al-Baqarah  221,  Allah  juga menjelaskan  tentang  hak  seorang  wali  untuk
melarang  anak  perempuannya  untuk  menikah dengan laki-laki non Muslim.
ٌرْيَخ ٌنِّم ْؤُّم ٌدْبَعَل َو ۗ ا ْوُنِّم ْؤُي ىهتَح َنْيِّك ِّرْشُمْلا اوُحِّكْنُت  َلَ َو ْمُكَبَجْعَا  ْوَل َّو  ٍك ِّرْشُّم  ْن ِّم
Dan  janganlah  kamu  nikahkan  orang (laki-laki)  musyrik  (dengan  perempuan  yang beriman)  sebelum  mereka  beriman.  Sungguh, hamba  sahaya  laki-laki  yang  beriman  lebih baik  daripada  laki-laki  musyrik  meskipun  dia menarik hatimu. ....
Pentingnya  keberadaan  seorang  wali dalam pernikahan juga disebutkan dalam hadis Nabi.  Sehingga suatu pernikahan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah. Adapun yang berhak menjadi wali adalah:
1. Wali nasab , yaitu yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan  yang  akan  melakukan  akad pernikahan.
2. Wali mu’ṭiq , yaitu orang yang menjadi wali atas perempuan yang pernah menjadi hamba sahaya yang telah dimerdekakan.
3. Wali  hakim,  yaitu  seseorang  yang  menjadi wali  atas  perempuan  karena  kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.
Telah  diatur  dalam  Hukum  Islam bahwa  orang  yang  menjadi  wali  anak  zina tersebut  harus  jelas  nasab  dan  identitas  wali tersebut,  maka  dengan  demikian  Hukum menikahkan  anak  perempuan  zinanya  oleh ayah  biologisnya  tidak  diperbolehkan  menurut Jumhur  Ulama,  bahwa  pezina  tidak  boleh menjadi  wali  nikah  anak  tersebut,  karena  anak perempuan zinanya bukan anak sahnya.
Sebagaimana  telah  panjang  lebar  di bahas  sebelumnya  tentang  wali  dan  hubungan nasab  antara  anak  zina  dan  ayah  biologisnya yang  tidak  diakui  oleh  agama  dan  hanya mengakui  hubungan  antara  anak  dan  ibu  serta keluarga  ibu,  maka  ayah  dan  keluarga  ayah tidak  dapat  menjadi  wali  dalam  pernikahan anak perempuan biologisnya. Dengan demikian maka perwalian pindah dari wali nasab menjadi di tangan wali hakim.
b. Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  Pasal  50  ayat  1  dan 2, Pasal 51 ayat 1 dan 2, bahwa anak hasil zina juga memiliki hak perwalian yang ditunjuk dari salah  satu  orang  tuanya,  karena  anak  tersebut tidak  berada  di  bawah  kekuasaan  ayah biologisnya  dan  menjalankan  segala  tugas perwalian  seperti  tugas  orang  tua,  yaitu  Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan,  yang  tidak  berada  di  bawah kekuasaan  orang  tua,  berada  di  bawah kekuasaan  wali.  Dan  Perwalian  itu  mengenai pribadi  anak  yang  bersangkutan  maupun  harta bendanya. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua  yang  menjalankan  kekuasaan  orang  tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan  lisan  di  hadapan  2  orang  saksi.  Wali sedapat-dapatnya  diambil  dari  keluarga  anak tersebut  atau  orang  lain  yang  sudah  dewasa, berpikiran  sehat,  adil,  jujur  dan  berkelakuan baik.
Dalam  KHI  pasal  19,  kedudukan  Wali Nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya. Syarat tentang wali nikah dijelaskan pada Pasal 20  seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
Yang  paling  berhak  untuk  menikahkan adalah  wali  nasab  sesuai  dengan  urutan kedudukan  yang  dijelaskan  pada  pasal  21. Sedangkan  pada  pasal  23  menyebutkan  bahwa Wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali nikah  apabila  wali  nasab  tidak  ada  atau  tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat  tinggalnya  atau  gaib  atau  adlal  atau enggan.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  pada pasal  99  KHI,  bahwa  anak  yang  sah  adalah yang  dilahirkan  dalam  atau  akibat  perkawinan yang  sah.  Maka  status  ayah  biologis  si  anak zina  tersebut  tidak  ada  halangan  menjadi  wali nikah,  sebab  dianggap  sebagai  anak  yang  sah dari hasil perkawinan yang sah.

## SIMPULAN
Allah  mengharamkan  zina  dengan tujuan  untuk  menghindarkan  manusia  dari keburukan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Karenanya  Allah  memberikan  sanksi  yang keras bagi pelaku zina yaitu hukuman dera bagi pezina  yang  belum  menikah  ( ghairu  muhṣan ) dan  hukum  rajam  bagi  pezina  yang  sudah menikah  ( muhṣan ).  Dan  dalam  Al-Qur’an Allah  mengharamkan  orang  yang  beriman menikah dengan seorang pezina
Pada  dasarnya  anak  yang  dilahirkan adalah  suci  dan  tidak  menanggung  dosa siapapun,  sekalipun  ia  terlahir  sebagai  hasil zina.  Status  sebagai  anak  zina  atau  sering disebut  anak  haram  adalah  akibat  dosa  zina yang  dilakukan  oleh  perempuan  dan  laki-laki yang  melanggar  larangan  Allah  dengan melakukan perbuatan zina.
Terkait  dengan  hukum  kawin  hamil para  ulama  berbeda  pendapat,  Imam  Hanafi dan  Syafi’i  membolehkan  menikahinya,  hanya saja Hanafi tidak membolehkan untuk berhubungan  seksual  sampai  anak  yang dikandung  lahir.  Sementara  Imam  Malik  dan Imam  Hanbali  tidak  membolehkan  menikahi wanita  hamil  akibat  zina  kecuali  setelah bertaubat dan melewati masa iddah. Sedangkan dalam  kompilasi  Hukum  Islam  membolehkan seorang  wanita  kawin  dengan  pria  yang menghamilinya,  tanpa  menunggu  lebih  dahulu kelahiran  anaknya.  dan  tidak  diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Istilah  anak  zina  didefinisikan  berbeda antara  pengertian  dalam  hukum  Islam  dan  dan UU  Perkawinan  maupun  KHI.  Perbedaan definisi menyebabkan perbedaan dalam hukum.  Dalam  hukum  Islam  anak  zina  adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dan  perempuan  di  luar  nikah.  Anak  hasil  zina dinasabkan  hanya  kepada  ibunya,  ia  tidak mendapatkan  hubungan  perdata  dengan  ayah biologisnya sehingga ia tidak berhak mewarisi,
dan  sang  ayah  biologis  tidak  berhak  menjadi wali nikah.
Sedangkan  dalam  UU  Perkawinan  dan KHI  status  anak  dapat  dikategorikan  kepada tiga:
1. Anak yang sah. yaitu anak yang dilahirkan dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan yang sah.
Dalam  pemahaman  penulis  bahwa ketika  seorang  wanita  hamil  akibat  zina,  anak yang  dikandungnya  dapat  dinasabkan  kepada ibu dan ayah biologisnya asalkan ia lahir dalam perkawinan  yang  sah.  Maka  ia  berhak  untuk saling  mewarisi  dengan  ayah  ibunya,  dan ayahnya berhak menjadi wali dalam pernikahannya.
2. Anak di luar Perkawinan.
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di  luar  perkawinan  yang  sah  atau  akibat hubungan  yang  tidak  sah.  Status  anak  di  luar perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

## 3. Anak Zina.
Yaitu  anak  yang  disangkal  oleh  suami dengan  menuduh  istrinya  berzina  dan  anak  itu lahir  akibat  dari  perzinaan  tersebut.  Maka status anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia , Cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia baru, 2002.
Fuady,  Munir. Konsep  Hukum  Perdata ,  Cet. Ke-2  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2015.
Gerungan,  W.A., Psikologi  Sosial ,  Bandung: Rafika Aditama, 2004.
Ghazaly,  Abd.  Rahman, Fiqih  Munakahat,
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Grup, 2003 Jaib, Sa’adi Abu. Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Istilahan , Damaskus: Darul Fikr, 1988.
Jaziri,  Abdurrahman  Al. Al  Fiqh  `Ala Madzahibul  Arba`ah ,  Beirut:  Darul  Haya` At Turb Al Araby, 1969 Jurjani,  Ali  bin  Muhammad  bin  Ali  Al-. al- Ta’rifat ,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah,
1983
Khatib, Yahya Abdurrahman Al-, Fikih Wanita Hamil, Jakarta: Qisthi Press, 2006. Mahyuddin, Masailul Fiqhiyah, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
Mawardhi, Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Muhammad  bin  Habib  al- al-Hawi  al- Kabir  fi  fiqhi  Madzhahib  al-Imam  As- Syafi’I ,  Beirut,  Darul  Kutub  alIlmiyah, 1994.
Nawawi,  Imam  Abi  Zakarya  Muhyiddin  Bin Syarfu. Majmu’  Syarah  Muhazzab , Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005 Usman  bin  Ali, Tabyin  al-  Haqaiq  Syarhu Kanzu  al-Daqaiq  wa  Hasyiyatu  al-  Syibli,
Kairo, al- Matba’ah al Kubra al-Amiriyah, 1313 H. Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz.
Probematika  Hukum  Islam  Kontemporer,
Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002 Zein, Eko.  Asmar Yetti dan Suryani. Psikologi Ibu  dan  Anak .  Yogyakarta:  Fitramaya, 2005.
Zuhaili,  Wahbah  Az-. Fiqih  Islam  wa
Adillatuhu ,  Penerjemah,  Abdul  Hayyie  al- Kattani,  dkk;  penyunting,  Budi  Permadi, Jakarta: Gema Insani, 2011 .