## POLA RELASI PEMERINTAHAN DESA
Condrodewi Puspitasari 1 , Sumarjono 2 , Juang Gagah Mardhika 3 , Putera Perdana 4 1, 2, 3, 4 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Korespondensi penulis: condrodewip@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  mengeksplorasi  relasi  antara  Pemerintah  Kalurahan  Bleberan  dengan  BUM  Desa  Sejahtera menggunakan perspektif governance dan perspektif hybrid institutions . BUM Desa Sejahtera merupakan salah satu BUM Desa sukses di Kabupaten Gunungkidul dalam mengelola sumber daya, sehingga menarik untuk diteliti  dengan  menggunakan  perspektif governance dan hybrid  institutions. Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  relasi  antara Pemerintah Kalurahan Bleberan dengan BUM Desa Sejahtera telah tersistem dan terpola dengan baik sebagai perwujudan dari perspektif governance. Model governance dari relasi yang terjadi antara kedua belah pihak sesuai  dengan  model  desentralistik  yaitu  otoritas  politik  renda,  tetapi  tingkat  yang  demokrasinya  tinggi. Berdasarkan  perspektif hybrid  institutions pengelolaan  sumber  daya  di  Kalurahan  Bleberan  juga  telah melibatkan stakeholders melalui keterikatan yang berkesinambungan antara Pemerintah Kalurahan, pengurus BUM Desa, Yayasan Rancang Kencono, maupun warga masyarakat dan diatur dalam peraturan formal yang mengikat seluruh pihak.
Kata kunci: BUM Desa; Relasi; Hybrid Institutions ; Governance

## Abstract
This article aims to explores the relationship between the Government of Kalurahan Bleberan and BUM Desa Sejahtera using a governance perspective and a hybrid institution perspective. BUM Desa Sejahtera is one of the successful BUM Desa in Kabupaten Gunungkidul in managing resources so it is interesting to researched using a governance perspective and hybrid institutions. The method used in this research is qualitative with a case study approach. The results of the study show that the relationship between the Government of Kalurahan Bleberan and BUM Desa Sejahtera has been well-systemized and patterned as an embodiment of a governance perspective. The governance model of the relationship that occurs between the two parties is  in accordance with the decentralized model which is low political authority but has a high level of democracy. Based on the perspective of hybrid institutions, resource management in Kalurahan Bleberan has also involved stakeholders through continuous engagement between the Government of Kalurahan Bleberan, BUM Desa management, the Rancang Kencono foundation, as well as citizena and those are regulated in formal regulations that bind all parties.
Keywords: BUM Desa; Relation; Hybrid Institutions; Governance
Informasi Artikel: Diterima: Maret 2022 Disetujui: April 2022 Diterbitkan: Mei 2022 DOI: https://doi.org/ 10.47431/governabilitas.v3i1.149

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  menjadi  permasalahan  serius  di  desa  (Humas  Sekretariat  Kabinet Republik  Indonesia,  2015),  dimana  presentase  jumlah  penduduk  desa  adalah  56% dibandingkan  penduduk  kota  yakni  44%  (Nia,  2015).  Namun,  pada  2020,  BPS memperkirakan  bahwa  jumlah  penduduk  kota  meningkat  sebesar  56,7%  sementara penduduk yang tinggal desa menjadi sebesar 43,3% (Rizaty, 2021) . Jumlah desa tertinggal maupun desa yang sangat tertinggal mencapai 60% dari jumlah total 74.954 secara nasional (Mustami,  2017).  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (2022),  September  2021  jumlah penduduk  miskin  yakni  26,50  juta  orang  atau  sebesar  9,71  persen  dari  total  penduduk
Indonesia,  dengan  persebaran  penduduk  miskin  perdesaan  sebesar  12,53  persen  atau sebanyak 14,64 juta orang. Sementara di perkotaan jumlah penduduk miskin sebesar 7,60 persen atau sebanyak 11,86 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2022). Disparitas tinggi antara desa  dan  kota  tersebut  menunjukkan  persoalan  kemiskinan  dominan  terjadi  di  pedesaan (Nababan, 2017).
Salah  satu  langkah  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  permasalahan  kemiskinan desa, pemerintah pusat melakukan terobosan baru dengan menetapkan kebijakan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai amanat kebijakan tersebut, pemerintah pusat  memberikan  bantuan  Dana  Desa  (DD)  kepada  seluruh  desa  di  Indonesia.  Agenda pembangunan  desa  selama  2015-2019,  DD  diberikan  kepada  desa  secara  bertahap  dan dengan besaran dana meningkat setiap tahunnya.
Pemerintah pusat  meningkatkan program  untuk  menggerakkan perekonomian  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Situmorang,  2017),  sehingga  dapat  mereduksi kemiskinan.  Salah  satu  program  prioritas  pemerintah  pusat  untuk  menggerakkan perekonomian  desa  agar  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mereduksi kemiskinan desa yaitu mendirikan dan mengembangkan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUM  Desa)  menggunakan  bantuan  DD  (Putra,  2015).  Hanya  kurun  waktu  tiga  tahun, Kementerian  Desa  mencatat  BUM  Desa  mengalami  kenaikkan  signifikan  dimana  tahun 2014 sebanyak 14.686 unit (Rusiana, 2017). Sementara pada tahun 2021 jumlah BUM Desa yang  terdaftar  sudah  sebanyak  57.273  unit  (Waseso,  2021),  hal  ini  yang  mendorong Kemendes  PDTT  memiliki  target  tahun  2024,  BUM  Desa  berkembang  dapat  mencapai 10.000,  BUM  Desa  Maju  hingga  1.800,  serta  BUM  Desa  Bersama  Maju  ditargetkan bertambah mencapai 200 (Mahrofi, 2021). Pertumbuhan BUM Desa yang signifikan tersebut juga  diperkuat  dengan  hadirnya  UU  no.  6/2014  mengenai  desa,  membuat  BUM  Desa semakin  mendapatkan  kejelasan  status  dan  kedudukan  kuat  sebagai  badan  hukum  yang berfokus  pada  pengelolaan  potensi  sosial,  potensi  ekonomi,  maupun  berbagai  asset  yang dimiliki oleh desa (Alkadafi et al., 2021).
Pemerintah  melalui  Kementerian  Desa  terus  mensosialisasikan  dan  mengapresiasi prestasi beberapa BUM Desa agar dapat dijadikan sebagai contoh best practice kepada desa- desa lainnya untuk membentuk dan mengembangkan BUM Desa (Jati, 2017). Namun, dari perkembangan  jumlah  yang  signifikan  tersebut,  pemerintah  pusat  menghadapi  masalah serius dimana dari 57.273 BUM Desa yang terdaftar, terdapat 45.233 BUM Desa yang aktif, dan sebanyak 12.040 BUM Desa tidak aktif (Waseso, 2021). Artinya, masih ada BUM Desa yang belum mampu produktif karena hanya sekedar normatif, memiliki legalitas AD/ART namun  dalam  penyelenggaraannya  masih  ditopang  oleh  alokasi  penyertaan  modal  yang berasal dari APBDes dengan jumlah yang tidak besar (Yulianto, 2017).
Giatnya pemerintah pusat mendukung perkembangan BUM Desa sebagai penggerak perekenomian  desa  juga  membutuhkan  dukungan  dari  pemerintah  kalurahan  setempat. Berdasarkan  perspektif governance, relasi  yang  kuat  antara  BUM  Desa  dan  pemerintah kalurahan  sangat  dibutuhkan  untuk  membuat  kinerja  BUM  Desa  dapat  berjalan  dengan optimal  (Kurniasih  &  Wijaya, 2017). Relasi antara BUM Desa dan pemerintah kalurahan seharusnya tidak hanya sekedar berdiri sendiri-sendiri dalam menjalankan perannya, tetapi sebagaimana relasi tersebut seharusnya terjalin secara terus-menerus dan saling mendukung
untuk mencapai tujuan Bersama.
BUM Desa Sejahtera adalah BUM Desa yang mengelola potensi maupun sumber daya yang  ada  di  Kalurahan  Bleberan  termasuk  potensi  Goa  Rancang  Kencono  milik  Yayasan Rancang  Kencono.  Semenjak  tahun  2010,  Yayasan  Rancang  Kencono  mewakili  warga Padukuhan  Menggoran  1  dan  Menggoran  2  telah  menyerahkan  pengelolaannya  kepada pengurus  BUM  Desa  sebagai  bagian  dari  obyek  wisata  Kalurahan  Bleberan  sekaligus sebagai bentuk kerjasama pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dan pelaku usaha  disekitar  kawasan  wisata  Kalurahan  Bleberan.  Relasi  antara  Pemerintah  Kalurahan Bleberan, BUM Desa Sejahtera selaku pelaku ekonomi, serta Yayasan Rancang Kencono dan masyarakat sekitar kawasan wisata selaku civil society tersebut memberikan kejelasan adanya hubungan antar aktor sesuai perspektif governance .
Selama  ini  BUM  Desa  sejahtera  menjadi  salah  satu  BUM  Desa best  practice yang digunakan rujukan bagi BUM Desa di daerah lainnya kaitannya dalam mengelola potensi dan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  Kalurahan  (Jelivan,  2015),  sehingga  mendapatkan penghargaan  terbaik  kategori  desa  wisata  Se-Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dari  Provinsi dengan pendapatan milyaran pertahun (Velina, 2015). Sementara pada tahun 2017 menjadi salah satu dari BUM Desa terbaik versi Kemendes  (Hadi, 2017). Keberhasilan yang diraih oleh BUM Desa Sejahtera tentu tidak terlepas dari relasi yang terjalin antara stakeholders, terutama antara Pemerintah Kalurahan dengan pengurus BUM Desa Sejahtera dan unit-unit usahanya.  Untuk  itu  penelitian  ini  ingin  mengeksplorasi  seperti  apa  bentuk  relasi  antara Pemerintah Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul dengan BUM Desa Sejahtera dalam mengelola potensi serta sumber daya yang dimiliki.

## KAJIAN LITERATUR
Penelitian  mengenai  kegagalan  dalam  pengelolaan  BUM  Desa  salah  satunya ditemukan di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, dimana BUM Desa belum bisa  meningkatkan  perekonomian  dan  memberdayakan  warga  (Purnamasari  et  al.,  2016). Sementara penelitian mengenai relasi antara pemerintah desa dan BUM Desa di Kabupaten Banyumas  menunjukkan  bahwa  BUM  Desa  masih  sepenuhnya  disetir  oleh  kepala  desa sehingga pengelolaannya belum berjalan dengan baik (Kurniasih & Wijaya, 2017).
Penelitian  mengenai  keberhasilan  penyelenggaraan  BUM  Desa  salah  satunya  yang ditemukan di Kabupaten Tabanan. Pengembangan 50 BUM Desa di wilayah Tabanan dinilai berhasil  dan  bisa  menjadi  contoh  untuk  menaikkan  keikutsertaan  kelompok  tani  untuk meningkatkan ekonomi dengan program baru yakni IBW (Suryana et al., 2015). Penelitian lain mengungkapkan bahwa BUM Desa dijadikan instrumen mereduksi kemiskinan secara berkesinambungan  dengan  modal  sosial  di  Desa  Bleberan  (Prabowo,  2014).  Sementara penelitian  lain  mengenai  relasi  pemerintah  desa  dan  BUM  Desa  di  Desa  Bumiaji menemukan  bahwa  pemerintah  desa  memiliki  peran  aktif  dalam  pengelolaan  BUM  Desa sehingga dapat berjalan dengan lebih maksimal (Chintary & Lestari, 2016).
Dari hasil review penelitian di atas, belum adanya penelitian yang mengeksplorasi seperti apa  bentuk-bentuk  relasi  antara  pemerintah  kalurahan  dengan  BUM  Desa  di  wilayah Kalurahan  Bleberan,  Kapanewon  Playen,  Kabupaten  Gunungkidul.  Oleh  karena  itu penelitian ini ingin mengisi ruang penelitian yang belum diisi untuk mengeksplorasi lebih
mendalam pada praktek di BUM Desa Sejahtera Kalurahan Bleberan.

## Governance dalam pengelolaan BUM Desa
BUM Desa adalah salah satu unit penguatan di  desa terutama dalam hal ekonomi dan  dijalankan  berdasar  pada  potensi  desa,  maupun  kebutuhan  desa  serta  masyarakat. Pemerintah  desa  dan  masyarakat  sepenuhnya  mengelola  BUM  Desa  melalui  kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan prinsip “dari, oleh, dan untuk desa” (Sari & Ekaputri, 2019). Selain berbisnis, BUM Desa juga mempunyai tugas sosial kemasyarakatan di desa dalam  bidang  ekonomi.  Karenanya  relasi  antara  pemerintah  desa  dengan  pengurus  BUM Desa sangat dibutuhkan. Menurut Yunanto dkk (2014) BUM Desa merupakan usaha desa yang  dimiliki  secara  kolektif,  digerakkan  oleh  aksi  kolektif  antara  pemerintah  desa  atau kalurahan dengan masyarakatnya (Bagus, 2020).
Selain  relasi  antara  pemerintah  desa  dengan  pengurus  BUM  Desa  yang  baik, diperlukan  pula  tata  kelola  yang  baik  dan  memerlukan  prinsip-prinsip,  sebagai  berikut: pertama ,  kooperatif,  yakni  mampu  melakukan  kerjasama  dan  bekerjasama  dalam keberlangsungan  hidup  maupun  untuk  mengembangkan  usaha  yang  dimiliki. Kedua , partisipatif,  yakni  dukungan  dan  kontribusi  penuh  dari  semua  pihak  yang  terlibat didalamnya. Ketiga , emansipatif, yakni perlakuan sama tanpa ada bias baik dari segi agama, golongan,  ataupun  suku  untuk  seluruh stakeholders’ yang  terlibat. Keempat, transparan, yakni masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses berbagai pengetahuan mengenai aktifitas  yang  dilakukan  terutama  yang  memiliki  pengaruh  pada  kepentingan  umum. Kelima, akuntabel,  yakni  pertanggungjawaban  dari  seluruh  aktifitas  dan  kegiatan  unit usahanya. Keenam, sustainable ,  yakni  BUM  Desa  harus  dapat  menjadi  wadah  bagi pengembangan maupun pelestarian berbagai kegiatan usaha (Suharyanto et al., 2014).
Relasi  dan  tata  kelola  BUM  Desa  sebagai  unit  penguatan  ekonomi  di  desa  harus berjalan seiring dan tidak ada yang lebih berkuasa atau superior dalam pengelolaan BUM Desa.  Selaras  dengan  hal  tersebut,  Kooiman  dalam  Patricia  Kennett  (2008)  menyatakan bahwa  beberapa  model governance tidak  memberikan  celah  bagi  aktor  tunggal  yang memiliki potensi cukup untuk mendominasi secara sepihak (Kennett, 2008) .
Menurut H. George Frederickson (1997) governance dapat diinterpretasikan dalam 4 terminologi, yakni pertama, networking dan desentralisasi. Kedua, keberagaman antar aktor dalam  proses  perumusan  maupun  implementasi  kebijakan. Ketiga, berhubungan  dengan jaringan antar aktor dari lintas organisasi baik secara horizontal maupun vertical. Keempat, governance dipandang sebagai sesuatu yang bisa diterima ( acceptable ), lebih absah, kreatif, responsif. Dapat dikatakan bahwa governance berhubungan dengan networking antara aktor di dalam organisasi maupun lintas organisasi baik secara horisontal maupun vertikal dalam merumuskan  dan  mengimplementasikan  kebijakan,  serta  dianggap  lebih  absah,  kreatif, responsif (Sukardi, 2014). Pengertian ini juga digunakan sebagai dasar untuk melihat relasi ( networking ) antara aktor dalam mengelola BUM Desa Sejahtera di Kalurahan Bleberan. Terdapat  4 model governance menurut  John Gerring dan Strorm  C. Thacker dalam menjelaskan  fenomena  relasi  atau networking dalam  perspektif governance ,  yakni:  (1) model anarki, dimana otoritas pemerintah rendah dalam pengambilan keputusan, memiliki tingkat demokrasi rendah dan penuh dengan konflik serta kekerasan, (2) model sentralistik,
dimana otoritas dalam mengambil keputusan terpusat dengan tingkat demokrasinya rendah, (3) model desentralistik yakni otoritas politik rendah, tetapi tingkat demokrasinya tinggi, (4) model  sentripetal  yakni  otoritas  politik  dalam  pengambilan  keputusan  dan  demokrasinya sangat tinggi (Gerring & Thacker, 2008).
Berdasarkan uraian beberapa konsep diatas, penelitian ini akan melihat bagaimana tata kelola BUM Desa Sejahtera dan menjelaskan hasil eksplorasi dari relasi yang terjadi antara Pemerintah  Kalurahan  Bleberan  dengan  BUM  Desa  Sejahtera  menggunakan  perspektif governance dan  melihat  model governance yang  sesuai  untuk  menjelaskan  relasi Pemerintah Kalurahan dan BUM Desa di Bleberan.

## BUM Desa Sebagai Hybrid Institutions
Potensi  desa  berbasis  alam  dapat  dikategorikan  sebagai Common  Pool  Resource (CPR) atau yang sering kita kenal sebagai sumber daya milik bersama, yakni sumber daya yang accessable dan  kemanfaatannya  dapat  digunakan  oleh  siapa  saja  (Ostrom,  2006). Baik  Bromley  (1990)  maupun  Heltberg  (2002)  memiliki  pendapat  yang  sama  bahwa sumber daya milik bersama umumnya dimiliki dan dikuasai oleh komunitas atau kelompok tertentu dimana aturan maupun pengelolaannya  terbatas pada kelompok-kelompok yang terlibat saja. Sementara sumber daya yang dapat diakses secara bebas adalah sumber daya yang kepemilikannya tidak dikuasai oleh pihak manapun serta dapat diakses oleh siapapun tanpa dikontrol oleh pihak-pihak tertentu (Bromley, 1990).
Pengelolaan sumber daya milik bersama menggunakan perspektif hybrid institutions lebih  relevan  dilakukan  untuk  menghadapi  berbagai  klaim  kepemilikan  dari  beberapa aktor,  baik  individu,  kelompok,  maupun  klaim  dari  negara (German  &  Andrew,  2010). “Hybrid” governance yang dalam pengelolaannya melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu  individu,  negara,  atau  institusi  lokal,  dan  mengintegrasikan selforganization dengan lebih  banyak  pendekatan  mengenai  regulasi,  akan  lebih  efektif  dibandingkan  dengan pengorganisasian mandiri tanpa melibatkan pihak lain (German & Andrew, 2010).
BUM  Desa  merupakan  badan  usaha  dimana  sebagian  besar  atau  bahkan  seluruh modalnya  adalah  milik  desa  dengan  penyertaan  langsung  dan  bersumber  dari  kekayaan Desa  yang  dipisahkan.  BUM  Desa  dapat  digunakan  untuk  pengelolaan  asset  desa, pembentukan  usaha  dalam  pelayanan  serta  jasa,  maupun  untuk  membentuk  unit  usaha lainnya,  yang  pengelolaannya  sepenuhnya  bertujuan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  di Desa (Permendes PDTT RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2015). Sesuai Pasal (4) ayat (1) dan (2), BUM Desa dapat didirikan berdasarkan Peraturan Desa dengan pertimbangan inisiatif yang berasal dari masyarakat; mempertimbangkan berbagai potensi  usaha  dan  ekonomi;  maupun  pertimbangan  terhadap  kepemilikan  sumber  daya baik  alam,  manusia,  maupun  sumber  daya  lainnya,  dengan  pendanaan  berasal  dari penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Desa, baik berbentuk pembiayaan maupun penyerahan kekayaan desa untuk dikelola dan menjadi unit usaha BUM Desa.
Permendes PDTT No. 4/2015 menyatakan bahwa pendirian dan pemilihan susunan pengurus BUM Desa dilakukan melalui musyawarah desa sesuai peraturan yang berlaku. Susunan  pengurus  BUM  Desa  memiliki  kedudukan  yang  terpisah  dari  organisasional Pemerintahan  Desa.  Sementara  Pasal  (12)  ayat  (1)  menyatakan  pedoman  penyelenggaraan
BUM  Desa  adalah  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  yang penetapannya dilakukan bersama.  BUM  Desa  menjadi  wadah  kerjasama  antara  pemerintah desa, individu, dan kelompok lokal di desa, serta diatur secara formal melalui peraturan desa,  termasuk  didalamnya  mengenai  prinsip  kerja  maupun  mekanisme  memanfaatkan sumber daya yang dimiliki bersama .
Berdasarkan  perspektif hybrid  institutions, institusi  dilihat  sebagai  wadah  untuk mengelola  sumber  daya  milik  bersama  antara  beberapa  aktor , sekaligus  sebagai penghubung  berbagai  klaim  hak  kepemilikan  agar  beberapa  aktor  yang  terlibat  dapat berinteraksi  secara  seimbang  berdasarkan  peraturan  dan  hukum  yang  disepakati. Perspektif Hybrid institutions berkaitan dengan : (1) kepentingan bersama atau keterikatan kepentingan dalam pemanfaatan properti publik maupun swasta, (2) saling ketergantungan antara unit-unit yang terpisah atau berbagai bentuk properti baik publik, privat, maupun komunal, (3) jenis sumber daya lainnya yang bukan merupakan modal dari alam, tetapi memiliki pengaruh pada pengelolaan sumber daya alam (German & Andrew, 2010) . Multi  aktor  maupun  institusi  yang  terlibat terwadahi  dalam hybrid  institutions kaitannya  dengan  pemanfaatan  maupun  pengelolaan  sumber  daya  milik  bersama berdasarkan peraturan formal yang disepakati bersama dan mengikat pihak-pihak tersebut. Pengelolaan  sumber  daya  inipun  berdasarkan  pada  tujuan  untuk  memaksimalkan efektifitas, kemanfaatan, maupun keuntungan (Mahonge et al., 2021) . Instrumen teknis Hybrid  institutions dalam  pengelolaan  sumber  daya  milik  bersama  berpegang  kepada komitmen  moral,  standar  kolektif,  norma  sosial,  maupun  proses  relasi  dan mengkombinasikan  antara  pengorganisasian  mandiri  dengan  kecenderungan  kepada  pendekatan regulasi formal dalam  mengoptimalkan  manfaat  maupun  keuntungan  secara  nyata  kepada individu, kelompok, maupun kepada negara (Miller et al., 2020).
Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, pendekatan teori hybrid institutions menurut  German  dan  Andrew  (2010)  digunakan  sebagai  panduan  analisis  untuk menjelaskan  mengenai  relasi  antara  Pemerintah  Kalurahan  dengan  BUM  Desa  di Kelurahan Bleberan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  (Moleong,  2018)  dengan  pendekatan  studi kasus  (Yin,  2019).  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  didapatkan  menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) melalui FGD dengan melibatkan: Lurah dan Carik Kalurahan  Bleberan,  Pengawas,  Direktur,  Bendahara,  Sekretaris,  dan  kepala  unit  usaha BUM Desa. Data sekunder yang digunakan, antara lain; dokumen peraturan yang berlaku terkait dengan BUM Desa, profil pemerintah kalurahan, penelitian terdahulu berupa jurnal, artikel, sumber buku, dan berita lokal serta nasional. Observasi dilakukan untuk  memahami interaksi sosial, seperti kegiatan yang dilakukan pengurus BUM Desa dan pengelola unit- unit  usahanya,  serta  observasi  mengenai  relasi  antara  BUM  Desa  dengan  Pemerintah Kalurahan  maupun  Yayasan  Rancang  Kencono  dan  warga  lokal.  Setelah  data  primer, sekunder, dan hasil observasi terkumpul, analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan  Huberman  (Punch,  2013  )  meliputi  reduksi  data , penyajian  data , verifikasi  data, kemudian   menyimpulkan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kalurahan  Bleberan  terletak  di  Kapanewon  Playen,  Gunungkidul.  Terdapat  sebelas padukuhan di  Kalurahan Bleberan. Secara keseluruhan Kalurahan Bleberan memiliki luas hingga  1.626,10  Ha.  Sebesar  90%  wilayah  Kalurahan  Bleberan  merupakan  dataran sementara  10%  sisanya  merupakan  tanah  berbukit.  Kalurahan  Bleberan  juga  memiliki potensi  alam,  yaitu  Goa  alam  Rancang  Kencono  dan  Air  Terjun  Sri  Gethuk.  Air  terjun tersebut  memiliki  tinggi  mencapai  10-meter  dan  terkenal  dengan  sebutan  Mini Green Canyon untuk menggambarkan keindahannya (Noor, 2013). Air Terjun Sri Gethuk bahkan dinobatkan  menjadi  10  besar  air  terjun  terindah  di  Indonesia  (Sindo,  2016).  Kalurahan Bleberan juga dijadikan sebagai lokasi syuting film mulai dari film lokal hingga sekelas film Hollywood, berjudul  “ Beyond  Skyline”  (Qomah,  2014). Kalurahan  Bleberan  dengan kawasan  wisatanya  menjadi  salah  satu  lokasi  wisata  mampu  menyedot  wisatawan  paling banyak di Kabupaten Gunungkidul (Pemkab Gunungkidul, 2017).
Masyarakat  di  Kalurahan  Bleberan  sejak  dulu  bergotong-royong  memelihara kelestarian  air  terjun  maupun  goa  alam  tersebut.  Sebelum  dikelola  oleh  BUM  Desa, masyarakat  dari  2  padukuhan  yakni  Menggoran  1  dan  2  juga  bergotong-royong  untuk membangun dan menata konsep wisata bagi Goa Alam Rancang Kencono dan Air Terjun Sri  Gethuk  mulai  dari  0  hingga  mendatangkan  pendapatan  besar  bagi  Kalurahan. Kekompakan masyarakat sebagai modal kapital sosial milik Kalurahan Bleberan kemudian ditangkap  dan  difasilitasi  oleh  pemerintah  Kalurahan  saat  itu  yang  dipimpin  oleh  Tri Hardjono serta dibuatkan konsep desa wisata terpadu.

## BUM Desa Sejahtera: Sejarah dan Perkembangan Unit Usaha
BUM  Desa  Sejahtera  milik  Kalurahan  Bleberan  didirikan  dan  dikembangkan  oleh pemerintah kalurahan pada awalnya diharapkan dapat membantu pemecahan masalah. Tri Harjono  selaku  Lurah  pada  saat  itu  mengatakan,  sebelum  terbentuknya  BUM  Desa,  ia sebagai  Lurah  terlebih  dahulu  berusaha  menemukan  masalah  di  tingkat  Kalurahan  dan digunakan  sebagai  dasar  menyusun  program  kerja.  Hingga  tahun  2007,  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  27  Tahun  2005  bahwa  desa  harus  menyusun  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes).  Kalurahan  Bleberan  kemudian mencanangkan  visinya  yakni  “terwujudnya  desa  wisata”  di  Bleberan  seiring  tren  konsep desa wisata yang muncul tahun 2007-2008 dan dibentuk di desa-desa lainnya.
Pada  awalnya  dibawah  kepemimpinan  Tri  Harjono  Kalurahan  Bleberan  berusaha memetakan permasalahan yang ada dan dirumuskan tiga permasalahan penting, yakni : (1) terkait  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  yang  sangat  kecil,  (2)  menemukan  solusi permasalahan air yang merupakan kasus umum di beberapa kalurahan di Gunungkidul dan khususnya di Bleberan terutama pasca gempa 2006 dan (3) masalah warga miskin yang tidak bisa mengakses Perbankan, karena pada saat itu, banyak warga miskin yang datang ke Bank dan mengajukan pinjaman, jika tidak memiliki usaha maupun sertifikat, mereka tidak akan diberikan  akses  untuk  mengajukan  pinjaman  di  Bank.  Berdasarkan  tiga  permasalahan tersebut  kemudian  Tri  Harjono  dan  perangkat  Kalurahan  Bleberan  membuat  visi  besar  – dengan membuat kebijakan strategis menjadikan Bleberan sebagai desa wisata. Oleh karena pada  saat  Kalurahan  memiliki  program  unggulan  desa  wisata  (pariwisata),  maka  semua
sektor ekonomi masyarakat akan berdampak positif.
Tahun  2008  melalui  Musyawarah  Desa  (Musdes)  Bleberan  yang  dihadiri  oleh Pemerintah Kalurahan, Pengurus BUM Desa, BPD, beserta perwakilan tokoh masyarakat, dan  masyarakat  kemudian  membentuk  BUM  Desa  Sejahtera.  Pada  saat  berdirinya,  BUM Desa Sejahtera memiliki tiga unit usaha, yakni: (1) unit pariwisata, (2) unit Simpan Pinjam (SP),  dan  (3)  unit  pelayanan  Air  Bersih  (PAB).  Pembentukan  BUM  Desa  dan  unit-unit usahanya  berlandaskan  Peraturan  Desa  (Perdes)  Nomor  06/KPTS/VI/2008  tentang  BUM Desa.
Khusus  untuk  unit  wisata,  Pemerintah  Kalurahan  dan  BUM  Desa  serta  pihak-pihak terkait  mencanangkan  target  3  tahun  dalam  pengembangan  desa  wisata  sesuai  yang  telah disepakati bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang diawali dengan membuat masterplan tentang konsep desa wisata, dimana Padukuhan Menggoran  1  dan  Menggoran  2  sebagai  destinasi  wisata;  Padukuhan  Sawahan  1  dan Sawahan  2  untuk  pengembangan  peternakan  dan  perikanan;  Padukuhan  Tanjung  1  dan Tanjung 2 sebagai agrobisnis tanaman sayuran; Bleberan sebagai pusat homestay ; dan ada beberapa padukuhan yang difokuskan untuk pengembangan budaya. Kemudian 3 Juli 2010 Desa  Wisata  Bleberan  diresmikan  oleh  Wakil  Bupati  Gunungkidul  disaksikan  oleh perangkat pemerintah desa, masyarakat, serta diliput oleh media cetak maupun elektronik.
Selain padukuhan yang telah tercantum dalam masterplan awal pengembangan desa wisata di Bleberan, seluruh padukuhan lainnya juga berusaha dikembangkan potensinya baik dari segi budaya, pertanian jamur, dan lainnya, sehingga seluruh padukuhan di Kalurahan Bleberan  semuanya  dapat  menikmati  “kue”  pariwisata  yang  dikembangkan.  Konsep pengembangan  ini  juga  tidak  terlepas  dari  pengaruh  perusahaan  Korea  Selatan  saat    Tri Hardjono  dan  perwakilan  dari  Kalurahan  melakukan  studi  banding  menggunakan pembiayaan  dari  SAEMAUL  UNDONG - gerakan  desa  baru  berprinsip  gotong-royong dengan dana bantuan dari Korea Selatan,  namun  tetap mengedepankan prinsip  desa lokal (Agustiana, 2020) . Konsep desa-desa maju di Korea Selatan dengan memanfaatkan koperasi kemudian  diadaptasi  oleh  Tri  Hardjono  dan  perangkatnya  untuk  diterapkan  di  Bleberan, dimana masyarakat dengan segala kegiatannya bisa tergabung di dalam BUM Desa melalui kerjasama mitra yang saling menguntungkan.
Setelah  Tri  Hardjono  selesai  menjabat  selama  3  periode  (1996-2014),  dominasi  era kepemimpinannya masih terasa kuat, karena beliau menjadi Ketua unit usaha wisata BUM Desa  Sejahtera.  Unit  usaha  wisata  sendiri  merupakan  “anak  emas”,  karena  merupakan penyumbang pendapatan terbesar baik bagi BUM Desa maupun bagi PADes Bleberan. Visi desa  wisata  dan  rencana  pengembangan  Kalurahan  yang  ia  cetuskan  juga  terus didengungkan  dan  bahkan  masih  menjadi  pedoman  utama  dalam  pengelolaan  wisata  di Kalurahan Bleberan.
Penetapan UU No. 6 tahun 2014 mengenai Desa bersamaan dengan pergantian Lurah Bleberan baru yang kemudian mengatur aturan formal  bagi  BUM Desa Sejahtera melalui Perdes  No.1/2015  dan  dilanjutkan  dengan  Keputusan  Kepala  Desa  Bleberan  No. 27/KPTS/2015  yang  mengatur  mengenai  mekanisme  pekerjaan  dan  pertanggungjawaban setiap unit usaha dan realisasi PADes dari BUM Desa dengan lebih terperinci. Pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2021 mengenai BUM Desa berbadan
hukum,  pemerintah  Kalurahan  merespon  dengan  segera  memproses  dan  mengurus  legal hukum bagi BUM Desa Sejahtera.
Tahun  2022,  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ)  pengurus  BUM  Desa  telah disampaikan di bulan Maret 2022 melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang dihadiri perwakilan stakeholders BUM  Desa,  karena  pembatasan  akibat  pandemi  Covid-19. Pengurus BUM Desa sendiri habis masa baktinya di bulan April 2022. Saat ini pemerintah Kalurahan  sedang  mempersiapkan  Muskal  yang  rencananya  akan  mengundang  warga masyarakat, perangkat desa, BPKal, dan tokoh-tokoh lainnya untuk menetapkan pengurus yang baru, kemudian akan disahkan melalui Peraturan Kalurahan (PerKal).
Sambil menunggu proses legalisasi BUM Desa berbadan hukum selesai, Lurah yang baru,  Bapak  Bambang  Fadjaruddin  beserta  perangkat  Kalurahan  Bleberan  juga  sedang menyusun langkah strategis pengembangan unit usaha baru bagi BUM Desa Sejahtera untuk mendorong konsep desa wisata terpadu agar seluruh padukuhan bisa ikut serta maju. Selain tiga unit usaha awal di BUM Desa Sejahtera: unit Wisata, unit Simpan Pinjam (SP), dan Unit Pengelolaan Air Bersih (PAB), saat ini BUM Desa bersama dengan Pemerintah Kalurahan Bleberan juga sedang berusaha untuk mengembangkan embrio unit usaha baru, diantaranya: pertama , budidaya jamur dan olahannya; kedua, peternakan sapi, dan ketiga , pertanian.
Budidaya  jamur  yang  saat  ini  masih  menjadi  program  kerjasama  antara  Kalurahan Bleberan  dengan  SAEMAUL  UNDONG  masih  di  bawah  pemantauan  SAEMAUL UNDONG  dan  belum  dilimpahkan  kepada  BUM  Desa.  Program  SAEMAUL  UNDONG sendiri  tahun  ini  telah  memasuki  tahun  keempat  atau  tahun  terakhir. Tahun  pertama program difokuskan untuk pertanian dan perempuan melalui air bersih dan bantuan. Tahun kedua fokus  pada budidaya jamur,  baik  melalui pelatihan budidaya jamur, pembangunan lumbung budidaya jamur di beberapa rumah warga, dan edukasi serta pendampingan untuk pembuatan  produk  turunan  berbahan  baku  jamur  seperti  keripik  jamur,  onde-onde  jamur, nugget  jamur  dan  lainnya. Fokus  tahun  ketiga ,  pembangunan  jamur center dan  gedung pertemuan. Tahun  keempat berfokus  mendapatkan  profit  bagi  desa.  Selanjutnya,  oleh SAEMAUL  UNDONG  pengelolaan  budidaya  jamur  dan  jamur center sepenuhnya  akan dilimpahkan  kepada  BUM  Desa  Sejahtera  dan  diharapkan  mampu  menambah  destinasi paket desa wisata di Kalurahan Bleberan.
Meski  belum  menemukan  metode  kerja  untuk  peternakan  sapi  sebagai  unit  usaha BUM Desa, namun pengembangan peternakan sapi dengan membuat kandang komunal yang tersentral  di  satu  tempat  dan  dimiliki  oleh  banyak  orang  untuk  pembiakan  diharapkan mampu  mendukung  unit  wisata  BUM  Desa  Sejahtera.  Peternakan  sapi  dikelola  secara kelompok  dengan  sistem  keanggotaan.  Sapi  indukan  yang  awalnya  bantuan,  kemudian berkembang biak dan selanjutnya sebagian dipelihara di kandang komunal dan sebagian lagi dipelihara  di  rumah  masing-masing  anggota.  Sementara  untuk  pertanian,  beberapa padukuhan  mulai  berkonsentrasi  menanam  tanaman  sayuran  yang  diharapkan  mampu dijadikan bagian dari paket wisata yang ditawarkan unit usaha wisata BUM Desa.
Bentuk Relasi antara Pemerintah Kalurahan Bleberan dan BUM Desa Sejahtera Secara umum, relasi antara Pemerintah Kalurahan Bleberan dan BUM Desa Sejahtera terjalin  dengan  wujud  keterlibatan  Pemerintah  Kalurahan  dalam  pengelolaan  BUM  Desa Sejahtera. Meskipun baru menjabat, namun Lurah Bleberan Bambang Fadjaruddin memiliki
komitmen  untuk  melanjutkan  konsep  awal  desa  wisata  dari    Tri  Hardjono.  Lurah  saat  ini juga  berkomitmen  untuk  menata,  memperbaiki,  dan  menjaga  apa  yang  sudah  berjalan  di BUM Desa Sejahtera, serta berupaya menambah unit-unit usaha BUM Desa. Lurah Bleberan berencana  membuat  konsep  paket  wisata  dan  kegiatan live-in untuk  ditawarkan  kepada wisatawan  yang  berkunjung.  Pemerintah  Kalurahan  Bleberan  berharap  bisa  memiliki kemandirian secara ekonomi dan tidak terus bergantung kepada Dana Desa.
Komunikasi  yang  dilakukan antara Pemerintah Kalurahan  dengan BUM  Desa salah satunya  melalui  pertemuan  rutin  sebulan  sekali  yang  dilakukan  setiap  akhir  bulan. Pertemuan  yang  dihadiri  oleh  pengurus  BUM  Desa,  pengawas,  bersama  dengan  unit-unit yang  ada  tersebut  memiliki  agenda:  laporan  pendapatan,  pengeluaran,  dan  pelaksanaan setiap  unit  usaha,  dilanjutkan  dengan  membahas  berbagai  permasalahan  yang  ada. Kemudian di akhir tahun dilaksanakan Muskal dimana pengurus BUM Desa menyampaikan LPJ kepada Lurah, kemudian Lurah menyampaikannya kepada masyarakat melalui Muskal yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Lurah, pengurus maupun pengawas  BUM  Desa,  pengurus  unit-unit  usaha,  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  lembaga- lembaga  kemasyarakatan  desa  yang  di  Kalurahan.  Pola  relasi  dan  komunikasinya  sudah tersistem melalui forum, rembugan, laporan, diskusi mengenai harapan, hambatan, evaluasi, sampai kepada LPJ melalui Muskal yang diprakarsai oleh BPKal. Selanjutnya, BAMUSKal mengkoordinasikan  dan  menyampaikannya  kepada audience -nya  yakni  lembaga-lembaga masyarakat, perwakilan dari kapanewon, dan masyarakat.
Relasi  antara  BUM  Desa  dengan  unit-unit  usahanya  juga  terjalin  melalui  forum bulanan tersebut. Selain itu, internal pengurus BUM Desa dan pengawas juga mengadakan pertemuan diluar forum bulanan untuk membahas hasil laporan-laporan dari unit usahanya yang dilakukan 1 atau 3 bulan sekali kondisional berdasarkan kebutuhan. Apabila ada yang harus  ditindaklanjuti,  pengawas  kemudian  menindaklanjuti  dengan  turun  ke  lapangan berdasarkan hasil pertemuan.
Relasi  antara  Pemerintah  Kalurahan  dengan  BUM  Desa  Sejahtera  juga  diwadahi melalui grup whatsapp. Namun komunikasi di grup tersebut tidak berjalan cukup intens dan hanya sesekali saja terutama mengenai pemberitahuan tentang informasi-informasi formal atau laporan permasalahan yang mendesak. Intensitas komunikasi di grup whatsapp kurang, karena terjadi sesuatu umumnya mereka akan berkomunikasi dengan langsung menelepon atau mendatangi ke kantor kalurahan atau ke rumah masing-masing.  Selama pandemi covid- 19, intesitas komunikasi melalui grup whatsapp sempat ramai, karena pertemuan tatap muka yang dibatasi, sehingga komunikasi virtual menggunakan grup dianggap menjadi salah satu alternatif pilihan.
Relasi dalam bentuk penyertaan modal dari Kalurahan ke BUM Desa tidak dilakukan secara langsung tetapi  dalam bentuk  dukungan  untuk  pengembangan. Hal ini diwujudkan pada tahun 2018, unit wisata melaporkan membutuhkan tempat parkir seluas 1.000 meter, Pemerintah Kalurahan kemudian merespon dengan menganggarkan dari Dana Desa untuk membangun  tempat  parkir paving yang  kemudian  diserahkan  kepada  BUM  Desa  sebagai bentuk dukungan modal dari Pemerintah Kalurahan kepada BUM Desa. Setahun kemudian, Pemerintah Kalurahan juga membangunkan jalan paving menuju kawasatan wisata. Relasi dan  dukungan  dari  Pemerintah  Kalurahan  tersebut  diharapkan  akan  meningkatkan
pendapatan BUM Desa yang secara otomatis juga akan men- support Pemerintah Kalurahan melalui  peningkatan  PADes  dari  setoran  BUM  Desa.  Begitu  juga  ketika  unit  PAB mengajukan  kepada  Pemerintah  Kalurahan  untuk  pembelian  meteran  air  senilai  90  juta, Pemerintah  Kalurahan  kemudian  menganggarkan  sebagai  bentuk  dukungan  kepada  BUM Desa.
Relasi  dari  sisi  regulasi,  Pemerintah  Kalurahan  memberikan  dukungan  dengan merespon  cepat  terkait  Peraturan  Pemerintah  mengenai  BUM  Desa  berbadan  hukum  dan bergegas mengurus proses legal hukum bagi BUM Desa Sejahtera. Pemerintah Kalurahan juga membuat berbagai Perdes yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan mekanisme menjalankan  BUM  Desa.  Menurut  Bambang  Fadjaruddin,  dalam  draft  RPJMKal  tahun 2022-2027,  dicantumkan  mengenai  penataan  relasi  antara  BUM  Desa  dengan  unit-unit usahanya  dan  akan  dikomunikasikan  serta  dibahas  dalam  Muskal.  Meskipun  begitu, pengurus BUM Desa belum mengetahui dan tidak terlibat dalam penyusunan draft RPJMKal tersebut.
Relasi antara Pemerintah Kalurahan dengan BUM Desa Sejahtera juga terlihat dalam mekanisme perhitungan pendapatan dari unit wisata, unit simpan pinjam, dan PAB BUM Desa  Sejahtera  yang  diatur  melalui  Perdes.  Unit  simpan  pinjam  dan  unit  PAB  memiliki mekanisme sama dalam perhitungan sisa hasil usaha yang disetorkan ke BUM Desa, yakni pendapatan kotor tiap unit usaha tersebut dikurangi biaya operasional, dan sisanya dianggap sebagai keuntungan untuk disetorkan kepada bendahara BUM Desa.
Unit wisata yang mengelola kawasan wisata Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencono dipimpin oleh Tri Hardjono memiliki pendapatan tertinggi dibandingkan dengan unit  usaha  lainnya.  Mekanisme  perhitungan  pendapatan  yang  disetor  ke  BUM  Desa  pun berbeda  dengan  unit  usaha  lainnya  dan  diatur  menggunakan  Perdes  No.  7/KPTS/2016. Konsep yang diusung dalam pengelolaannya adalah pemberdayaan dan bukan semata-mata pemasukan untuk PADes, sehingga sebagian dari pendapatan tiket pengunjung Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencono digunakan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat  dari  Pemerintah  Kalurahan  sebagai  bagian  dari  relasi  antara  BUM  Desa, masyarakat, dan Pemerintah Kalurahan di kawasan wisata. Salah satu wujud pemberdayaan masyarakat  yang  dilakukan  adalah  dengan  melibatkan  tenaga  kerja  untuk  mengelola kawasan wisata mencapai sekitar 100 orang dan berasal dari masyarakat sekitar kawasan.
Kawasan wisata tersebut berada di wilayah Padukuhan Menggoran 1 dan Menggoran 2, sehingga tidak hanya dikelola oleh unit usaha wisata BUM Desa Sejahtera saja, tetapi juga oleh  Yayasan  Rancang  Kencono.  Yayasan  ini  mewadahi  masyarakat  dari  Padukuhan Menggoran 1 dan Menggoran 2 yang memiliki peran besar mewujudkan wisata Air Terjun Sri  Gethuk  maupun  Goa  Rancang  Kencono  mulai  dari  0  hingga  seperti  sekarang.  Hal tersebut  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  menentukan  besaran  pembagian  keuntungan dari  penjualan  tiket  pengunjung  baik  untuk  BUM  Desa,  untuk  Yayasan,  maupun  untuk masyarakat.
Melalui  Perdes,  sebagian  pendapatan  dari  penjualan  setiap  tiket  pengunjung  diatur pembagiannya, yakni: 2.000 rupiah per wisatawan disetorkan kepada BUM Desa Sejahtera, 1.000-rupiah  disetorkan  kepada  Yayasan  Rancang  Kencono  dan  dikelola  untuk  warga masyarakat  kawasan  wisata  Pedukuhan  Menggoran  1  dan  Menggoran  2,  serta  25%
digunakan  untuk  11  padukuhan  di  Kalurahan  Bleberan  dalam  bentuk  pemberdayaan masyarakat.
BUM Desa Sejahtera masih belum menganut faham tentang gaji harian atau bulanan bagi pengurusnya karena BUM Desa saat ini masih berposisi sebagai fasilitator dan tidak secara langsung bekerja dalam bisnis setiap unit usahanya. Kesejahteraan pengurus BUM Desa  saat  ini  masih  menggunakan  konsep  pembagian  Sisa  Hasil  Usaha  (SHU).  Mengacu pada aturan pembagian dalam Perdes, seluruh pendapatan BUM Desa yang berasal setoran unit-unit usahanya akan dibagi sesuai dengan Bagan 1. berikut:
Bagan 1. Persentase Alokasi Pendapatan BUM Desa Sejahtera
Sumber: Hasil FGD tanggal 22 April 2022
Berdasarkan Bagan 1. di atas, persentase dari alokasi pendapatan BUM Desa Sejahtera terbesar adalah untuk disetorkan ke PADes dan untuk pengembangan potensi 11 padukuhan yakni  masing-masing  sebesar  25%.  Kemudian  untuk  kesejahteraan  pengurus  dan pengembangan modal BUM Desa masing-masing sebesar 15%. Sisanya dibagi 10% untuk dana sosial dan religi; 5% untuk pendidikan; dan sebesar 5% untuk sosial serta cadangan yang disimpan dalam rekening untuk digunakan oleh unit-unit usaha yang membutuhkan. Sementara  anggaran  untuk  pengembangan  potensi  11  padukuhan  di  Kalurahan  Bleberan dibagikan melalui proposal sederhana mengenai penguatan ekonomi padukuhan.
Namun, pada tahun 2019, terjadi pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Pandemi Covid-19 mempengaruhi segala sektor kehidupan,  tidak  terkecuali  sektor  pariwisata  di  Kalurahan  Bleberan  dan  berimbas  pada pemasukan  BUM  Desa  Sejahtera.  Sejak  pandemi,  PADes  dari  BUMDesa  terus  menurun, pada tahun 2019 sebesar Rp 51 Juta, tahun 2020 sebesar Rp 43 Juta, dan tahun 2021 sebesar Rp 21 Juta. Penurunan ini terbesar disebabkan karena menurunnya setoran pendapatan dari unit  wisata  dan  unit  simpan  pinjam.  Sebelum  pandemi,  unit  wisata  mampu  menyetorkan hingga ratusan juta untuk BUM Desa Sejahtera. Namun di tahun 2020, unit wisata hanya mampu  menyetorkan  sebesar  Rp  75  Juta  atau  mengalami  penurunan  hampir  90%.  Tahun 2021 menurun lagi menjadi Rp 23 Juta. Untuk unit simpan pinjam, bila sebelum pandemi
mampu menyetorkan hingga Rp 27-30 Juta, tahun 2020 menurun menjadi Rp 12 juta dan tahun 2021 sebesar Rp 5 juta. Unit PAB tidak terlalu terkena dampak pandemic, karena air bersih  merupakan  kebutuhan  pokok  kehidupan  masyarakat  sehingga  penurunannya  tidak terlalu signifikan.
Selain dari BUM Desa, pemasukan untuk PADes Bleberan juga berasal dari pungutan atau  sewa  bangunan  kios  sebanyak  18-unit  yang  dikelola  langsung  oleh  Kalurahan  mulai dari perawatan hingga pemeliharaan. Seluruh kios berdiri di tanah kas desa, dimana sebagian dari kios tersebut dibangun secara mandiri, dan sebagian dibangun oleh Kalurahan. Selain itu juga pemasukan dari sewa tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan Sekolah Dasar dari program Gubernur Gunungkidul.

## Analisis Relasi: Perspektif Governance dan Hybrid Institutions
Berdasarkan 6 prinsip tata kelola BUM Desa seperti yang dipaparkan oleh Suharyanto dkk (2014) bahwa tata kelola BUM Desa Sejahtera telah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin  dari  BUM  Desa  Sejahtera  sangat  kooperatif  dalam  pengelolaannya  dengan menjalin relasi dan bekerjasama dengan stakeholders, baik dengan Pemerintah Kalurahan, Yayasan  Rancang  Kencono,  masyarakat  maupun  pihak  supradesa.  Berdasarkan  prinsip partisipatif  dan  emansipatif,  terlihat  keterlibatan  seluruh  pihak  bersama-sama  dan berkesinambungan  mempertahankan  serta  mengembangkan  BUM  Desa  Sejahtera  tanpa mempedulikan agama, golongan atau gender.
Tata  Kelola  BUM  Desa  Sejahtera  dalam  pengelolaannya  juga  menerapkan  prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan pelaporan dan dialog dengan Pemerintah Kalurahan melalui pertemuan rutin tiap akhir bulan, kemudian pertemuan satu tahun sekali melalui Muskal. Selain ketiga unit usaha awal yang dimiliki, BUM Desa Sejahtera bersama stakeholders’ yang  terlibat  juga  berusaha  mengembangkan  unit-unit  usaha  baru  sesuai dengan prinsip keberlanjutan ( sustainable ) usaha BUM Desa. Sementara relasi yang terjalin antara Pemerintah Kalurahan dan BUM Desa seperti yang telah dipaparkan di atas, dapat digambarkan dalam Bagan 2. sebagai berikut:
Bagan 2. Pola Relasi antara Pemerintah Kalurahan dan BUM Desa Sejahtera
Berdasarkan Bagan  2. Governance menurut  H.  George  Frederickson  (1997)  yang diinterpretasikan dalam 4 terminologi dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai relasi ( networking ) antara Pemerintah Kalurahan dengan BUM Desa Sejahtera di Bleberan. Relasi yang terjalin telah tersistem dan terpola dengan baik. Relasi tidak hanya berlangsung satu arah tetapi juga secara dua arah dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak tersebut dalam satu tujuan besar yakni kemajuan pembangunan Kalurahan.
Relasi yang telah tersistem dan terpola tersebut dapat dikatakan sebagai perwujudan dari governance, dimana antara Pemerintah Kalurahan, BUM Desa, dan organisasi lainnya saling menjalin relasi ( networking ) dalam perumusan, maupun dalam pengimplementasian kebijakan serta dalam pengelolaan sumber daya. Governance dalam hal ini dianggap lebih responsif  terhadap  visi  bersama  yakni  pembangunan  Kalurahan  Bleberan  melalui  desa wisata. Pemerintah Kalurahan juga bertindak aktif sebagai mediator yang menghubungkan dan  memperkuat  relasi  antara  BUM  Desa,  Yayasan  Rancang  Kencono,  masyarakat,  dan pihak  lainnya  dari  lintas  organisasi  sesuai  dengan  terminologi governance .  Pola  relasi tersebut  diharapkan  mampu  meningkatkan  kreatifitas  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam pengelolaan sumber daya melalui BUM Desa.
Keempat  model governance menurut  John  Gerring  dan  Storm  C.  Thacker  (2008) belum bisa digunakan untuk menjelaskan relasi yang terjadi antara Pemerintah Kalurahan Bleberan dengan BUM Desa Sejahtera, karena relasi yang terjadi antara kedua belah pihak memiliki keunikan tersendiri. Khusus untuk Kalurahan Bleberan, model governance yang paling  sesuai  adalah  model  desentralistik  yaitu  otoritas  politik  rendah  tetapi  tingkat  yang demokrasinya  tinggi  dan  belum  kepada  model governance sentripetal,  karena  ide  dan gagasan dalam pengembangan BUM Desa tidak muncul sepenuhnya dari Lurah tetapi justru dari  ide  dan  gagasan  mantan  Lurah  Pak  Tri  Hardjono  serta  aspirasi  dari  berbagai  pihak,

## termasuk dari masyarakat.
Perspektif hybrid institutions menurut German dan Andrew (2010) relevan digunakan untuk  melihat  relasi  antara  Pemerintah  Kalurahan  dengan  BUM  Desa  Sejahtera  dalam pengelolaan sumber daya. Relasi kedua belah pihak, maupun aktor dan organisasi lainnya yang  terlibat  sama-sama  saling  terikat  satu  sama  lain  dan  memiliki  pola  relasi  yang berkesinambungan  dengan  tujuan  yang  sama,  untuk  meraih  keuntungan,  serta  digunakan untuk  kepentingan  masyarakat.  Pemerintah  Kalurahan  juga  membuat  berbagai  kebijakan formal  yang  digunakan  untuk  mendukung  dan  mengatur  hubungan  antara stakeholders BUM Desa baik dari segi pengelolaan maupun pengembangannya.
Perspektif hybrid  governance menganggap  bahwa  relasi  yang  tersistem  dan  terpola dengan baik seperti yang terjadi di Bleberan dirasa lebih efektif dibandingkan, jika pihak- pihak  tersebut  berdiri  sendiri-sendiri  dan  tidak  saling  melibatkan  diri.  Hal  tersebut  perlu disosialisasikan secara terus-menerus kepada seluruh pihak, agar sistem dan pola relasi yang telah terbangun dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkesinambungan.  Pola relasi ini juga  dapat  ditingkatkan  menjadi  sebuah  aturan  yang  dipatuhi  bersama  dan  digunakan sebagai  pegangan  untuk  semakin  memperkuat  relasi  antara  berbagai  pihak  yang  ada  di Kalurahan. diharapkan pola relasi yang telah tersistem dan terpola tersebut dapat menjadi budaya dalam pengelolaan BUM Desa kedepannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  penelitian  mengenai  relasi  antara  Pemerintah Kalurahan dan BUM Desa Sejahtera di Kalurahan Bleberan dapat ditarik kesimpulan:
1. Pengelolaan BUM Desa Sejahtera sudah sesuai dengan prinsip tata kelola BUM Desa, yakni  kooperatif  dalam  bekerjasama,  partisipatif  dan  emansipatif,  karena  didukung oleh seluruh pihak yang terlibat tanpa ada pembedaan, transparan dan akuntabel dalam pelaporan dan sustainable dengan berusaha mengembangkan unit usaha baru.
2. Relasi antara Pemerintah Kalurahan dan BUM Desa tersistem dan terpola dengan baik sebagai perwujudan dari governance, dilihat dari beberapa sisi, dari sisi komunikasi dua  arah  melalui  pertemuan  rutin,  sisi  regulasi,  penyertaan  modal,  mediasi  dengan stakeholders BUM Desa lainnya dan pengembangan unit usaha. Relasi yang terjalin sesuai dengan model desentralisasi yang mengindikasikan demokratisasinya tinggi di tingkat desa dan belum kepada model governance sentripetal, karena ide dan gagasan tidak muncul sepenuhnya dari Lurah.
3. Relasi yang terjalin dan keterikatan antara berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya  yang  ada  sesuai  dengan  perspektif hybrid  institutions dan  digunakan  untuk mencapai  tujuan  melayani  masyarakat.  Sementara hybrid  governance menganggap bahwa relasi yang tersistem dan terpola dengan baik di Bleberan dianggap lebih efektif dibandingkan jika antar pihak berdiri sendiri dan terpisah.
4. Relasi  kuat  yang  telah  ada  diantar  kedua  belah  pihak  membuat  BUM  Desa  bisa digunakan menjadi motor penggerak yang mampu menciptakan faktor-faktor inovasi yang  menyebar  dan  diharapkan  mampu  menjadi enabling  factor bagi  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  Kalurahan  Bleberan  dibawah  kepemimpinan  Lurah  yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiana, R. A. (2020). Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Pembangunan Desa Melalui  Program  Saemaul  Undong  (Studi  Kasus  Desa  Sumbermulyo,  Bantul) . Pertamina University.
Alkadafi, M., Tauby, S., & Andini, N. L. (2021). Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 7 (1). https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562
Badan Pusat Statistik. (2022). Berita Resmi Statistik . www.bps.go.id
Bagus,  N.  (2020).  Strategi  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  atas Kerjasama  Badan  Usaha  milik  Swasta. JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 9 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2226
Bromley,  D.  W.  (1990).  The  Commons,  Property,  and  Common-Property  Regimes. Designing  Sustainability  on  the  Commons,  the  First  Biennial  Conference  of  the International Association for the Study of Common Property .
Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Vol. 5 , No , 59–63.
German, L., & Andrew, K. (2010). “Hybrid institutions”: Applications of common property theory beyond discrete tenure  regimes. International  Journal of  the Commons , 4 (1), 571–596. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.108
Gerring,  J.,  &  Thacker,  S.  C.  (2008). A  Centripetal  Theory  of  Democratic  Governance . Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511756054
Hadi, U. (2017, May 15). Bleberan Gunungkidul Jadi Desa Wisata Terbaik Versi Kemendes . News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3501806/bleberan- gunungkidul-jadi-desa-wisata-terbaik-versi-kemendes
Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015, October 19). Kurangi Jumlah Desa Tertinggal,  Kementerian  Desa  Luncurkan  Indeks  Desa  Membangun .  Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/kurangi-jumlah-desa-tertinggal-kementerian-desa-luncurkan- indeks-desa-membangun/
Jati,  G.  P.  (2017,  May  14). Pemerintah  Ganjar  Penghargaan  10  Desa  Wisata  Terbaik . Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170514155204- 269-214734/pemerintah-ganjar-penghargaan-10-desa-wisata-terbaik
Jelivan,  F.  H.  (2015). Sukses  Tiga  BUMDesa  Kelola  Bisnis  Wisata .  Berdesa.Com. https://www.berdesa.com/sukses-tiga-bumdesa-kelola-bisnis-wisata/
Permendes PDTT RI No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. No.4 Tahun 2015 (2015).
Kennett,  P.  (2008).  Governance,  globalization  and  public  policy.  In  P.  Kennett  (Ed.), Governance,  Globalization  and  Public  Policy .  Edward  Elgar  Publishing  Limited. https://doi.org/10.4337/9781848440135
Kurniasih, D., & Wijaya, S. S. (2017). Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi tentang Relasi  Bisnis-Pemerintah  pada  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Kabupaten Banyumas). JPSI  (Journal  of  Public  Sector  Innovations) , vol.1  No. ,  p.66-72. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p66-72
Mahonge, C. P., Nsenga, J. V., Itani, J., & Kurosaki, R. (2021). Resource Governance Using A  Hybrid  Institution  in  Momba  District  Tanzania :  A  Process  Approach.
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES , 13 (1), 152–175. https://doi.org/10.34109/ijsshs.202114007
Mahrofi, Z. (2021, March 18). Pemerintah targetkan jumlah BUMDes berkembang capai 10.000 pada 2024 . Antaranews.Com.
https://www.antaranews.com/berita/2049998/pemerintah-targetkan-jumlah-bumdes- berkembang-capai-10000-pada-2024
Miller,  M.  A.,  Middleton,  C.,  Rigg,  J.,  &  Taylor,  D.  (2020).  Hybrid  Governance  of Transboundary  Commons:  Insights  from  Southeast  Asia. Annals  of  the  American Association of Geographers , 110 (1), 297–313. https://doi.org/10.1080/24694452.2019.1624148
Moleong,  L.  J.  (2018). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (edisi  revisi) .  PT  Remaja Rosdakarya.
Mustami,  A.  A.  (2017).  Jumlah  Desa  Tertinggal  Capai  60%. Kontan.Co.Id . https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-desa-tertinggal-capai-60
Nababan, C. N. (2017, July 17). Penduduk Miskin Di Indonesia Capai 27,77 Juta Orang . Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170717132808-92- 228339/penduduk-miskin-di-indonesia-capai-2777-juta-orang
Nia. (2015). Jumlah Penduduk Kota Dominasi Penduduk Desa di 2015. Finance.Detik.Com . https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1402139/jumlah-penduduk-kota- dominasi-penduduk-desa-di-2015
Ostrom,  E.  (2006).  The  Value-Added  of  Laboratory  Experiments  for  the  Study  of Institutions  and  Common-Pool  Resources. Journal  of  Economic  Behavior  & Organization ,
61 (2),
149–163.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2005.02.008
Prabowo, T. H. E. (2014). Developing Bumdes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty  Alleviation  Model  Village  Community  Study  in  Bleberan-Gunung  Kidul- Indonesia. World  Applied  Sciences  Journal  30  (Innovation  Challenges  in
Multidiciplinary Research & Practice) , 19–26.
https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.4
Punch,  Keith F. (2013). Introduction on to Social Research : Quantitative & Qualitative approaches . Sage Publishing.
Purnamasari, H., Yulyana, E., & Ramdani, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik  Desa  (BUM  Desa)  Berbasis  Ekonomi  Kerakyatan  Di  Desa  Warungbambu Kecamatan Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana , 1 (2), 31–42. https://doi.org/https://doi.org/10.35706/jpi.v1i2.616
Putra,  E.  P.  (2015,  February  1). Pemerintah  Target  Dirikan  40  Ribu  BUMDes . Republika.Co.Id. https://republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/01/nj3a0e- pemerintah-target-dirikan-40-ribu-bumdes
Rizaty,  M.  A.  (2021). Sebanyak  56,7%  Penduduk  Indonesia  Tinggal  di  Perkotaan  pada 2020 .
Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/sebanyak-567-penduduk- indonesia-tinggal-di-perkotaan-pada-2020
Rusiana,  D.  A.  (2017,  January  26). BUMDes,  Motor  Penggerak  Ekonomi  Desa . Sindonews.Com. https://ekbis.sindonews.com/berita/1174581/34/bumdes-motor- penggerak-ekonomi-desa
Sari, I. P., & Ekaputri, R. A. (2019). BUMDES di Kecamatan Kabawetan : Kajian Manfaat Bagi  Masyarakat. CONVERGENCE :  The  Journal  Of  Economic  Development , 1 (1). https://ejournal.unib.ac.id
Situmorang,  Anggun P. (2017). Ini Alasan Pemerintah Jokowi Terus Tambah Jumlah Dana Desa  Tiap  Tahun .  Merdeka.Com.  https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan- pemerintah-jokowi-terus-tambah-jumlah-dana-desa-tiap-tahun.html
Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D . Alfabeta, CV.
Suharyanto, Dewi, R., & Barori, M. (2014). Buku Pintar Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa (S. E. Yunanto (ed.)). FPPD.
Sukardi, H. (2014). Good Governance: Reposisi Administrasi Publik, Lensa Kapital Sosial. PUBLISIA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 18 No. 1 , 21–43.
Suryana, I. M., Setiyono, T. J., & Murdoyono, C. S. (2015). Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Bumdes (Badan USAha Milik Desa). Jurnal Bakti Saraswati , 4 (2).
Velina,  C.  (2015). Desa  Wisata  Bleberan  Dinyatakan  Sebagai  Yang  Terbaik  Dari  Yang Terbaik  Tingkat  DIY .  Kanaljogja.Id.  https://kanaljogja.id/desa-wisata-bleberan- dinyatakan-sebagai-yang-terbaik-dari-yang-terbaik-tingkat-diy/
Waseso,  R.  (2021,  September  15). Sebanyak  35%  BUMDes  di  Indonesia  terdampak pandemi  Covid-19 .  Kontan.Co.Id.  https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35- bumdes-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19
Yin, R. K. (2019). Studi Kasus: Desain Dan Metode (16th ed.). Raja Grafindo Persada.
Yulianto,  T.  (2017,  January  1). BUM  Desa  Dan  Ekonomi  Kreatif .  Kompas. https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170429/