Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 2017,  173-180

## Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Medukung Pembangunan Infratruktur
Anik*, Iin Emy Prastiwi
Program Studi Ekonomi Islam, STIE AAS Surakarta, Indonesia *Email korenpondensi: karjunianik@yahoo.co.id
Recieved 07-11-2017 | Revised 14-11-2017 | Accepted 29-11-2017

## Abstrak
Pendanaan  pembangunan  menjadi  hal  utama  dalam  pembangunan  infrastruktur  berbagai  negara. Dikutip dari berita ekonomi bahwa Pemerintah akan membiayai beberapa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk di 2016. Mengapa perkembangan sukuk cukup lambat, padahal mayoritas pendukuk Indonesia adalah muslim dan  bagaimana  strategi  pengembangan  sukuk  sebagai  salah  satu  produk  pasar  modal  syariah sehingga berperan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Metode penelitian untuk memberikan  gambaran  secara  jelas  mulai  dari  manfaat  sukuk  dan  peran  sukuk  terhadap pembangunan infrastruktur mengunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses perencanaan pengembangan sukuk dengan top-down dan bottom-up bertujuan menyelaraskan program-program  untuk  menjamin  adanya  sinergi/konvergensi  dari  semua  kegiatan  pemerintah  dan masyarakat dalam optimalisasi pengembangan sukuk. Strategi perencanaan secara Top-Down adalah penerbitan  “Sukuk  Wakaf”  sebagai  Upaya  Peningkatan  Market  Share  Sukuk.  Sebagai  produk  baru, sukuk wakaf masih menghadapi beberapa kendala. Diantaranya dibutuhkan peraturan yang jelas dan khusus  mengatur  tentang  sukuk  wakaf.  Serta  Membuat  landasan  syariah  tentang  penerbitan  sukuk wakaf. Strategi kedua adalah membentuk Tim APS (Akselerasi Pengembangan Sukuk). Tim ini sebagai wadah  atau  organisasi  yang  dibentuk  untuk  mengakomodir  percepatan  dan  pertumbuhan  obligasi syariah  atau  sukuk.  Sedangkan  strategi  perencanaan  secara  Top-Down  adalah  membentuk  forum EKPPOS  (Edukasi,  Komunikasi,  Pemasaran  dan  Pengembangan  Obligasi  Syariah).  Strategi  kedua adalah memberikan praktikum Pasar Modal Syariah di lingkungan kampus.
Kata Kunci : Sukuk, Pembangunan Infrastruktur, Top-Down, Bottom Up Saran  sitasi: Anik,  A.,  &  Prastiwi,  I.  (2017).  Pengembangan  Instrumen  Sukuk  Dalam  Medukung Pembangunan  Infratruktur. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  3 (03),  173-180.  doi: http://dx.doi.org/- 10.29040/jiei.v3i03.129
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i03.129

## 1. Pendahuluan
Pemerintah Indoneisa menerapkan kebijakan anggaran  ekspansif  yang  menjadikan  pengelu- aran belanja Negara lebih besar dari pada penda- patan  Negara.  Kebijakan  tersebut  diterapkan karena  pemerintah  mendorong  pembangunan infrastruktur  yang  berkelanjutan  dan  inklusif. Untuk  mendukung  rencana  pemerintah  dalam
pembangunan  infrastruktur  maka  pemerintah menerbitkan  Surat  Berharga  Syariah  Negara (SBSN)  yang  berupa  sukuk.  Fatah  (2011),  di Indonesia  pasar  keuangan  syari‟ah  termasuk sukuk tumbuh  dengan  cepat,  meskipun  porsinya dibandingkan  pasar  konvensional  masih  relatif sangat  kecil.  Untuk  keperluan  pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran Negara dan
Gambar 1. Perkembangan Sukuk di Indonesia Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2017)
dalam  rangka  pengembangan  pasar  keuangan syari‟ah  dalam  negeri,  pemerintah  telah  menge- sahkan  RUU  tentang  Surat  Berharga  Syari‟ah Negara (SBSN).
Abubakar, et al. (2012), Pembangunan infra- struktur  merupakan  kebutuhan  mendesak  bagi percepatan  dan  perluasan  pembanguan  ekonomi Indonesia.  Untuk  mewujudkan  visi  indonesia sebagaimana  tertuang  dalam  master  plan perencanaan  dan  perluasan  ekonomi  indonesia (MP3EI),  yakni  transformasi  ekonomi  indonesia menjadi  Negara  maju  yang  diakui  oleh komunitas  dunia  melalui  petumbuhan  ekonomi yang  tinggi,  inklusif  dan  berkesinambungan. Datuk  (2014),  Sukuk  Negara  berperan  dalam mengamankan  Kebutuhan  Pembiayaan  APBN dengan  biaya  minimal  pada  tingkat  resiko terkendali,  sehingga  menjaga  kesinambungan fiskal. Pembiayaan APBN  melalui  utang merupakan  bagian  dari  pengelolaan  keuangan negara  yang  lazim  dilakukan  oleh  suatu  Negara. Utang  merupakan  instrumen  utama  pembiayaan APBN untuk menutupi defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo ( debt financing ). Refinancing dilakukan  dengan term and conditions (biaya  dan  resiko)  utang  baru yang lebih baik.
Respati (2016), melalui Project Based Sukuk (PBS), pemerintah memperoleh alternatif sumber pembiayaan  khusus  untuk  membiayai  proyek infrastruktur. Sejak diterbitkan pertama kali pada 2012  total  penerbitan  PBS  telah  mencapai  Rp 81,17  triliun,  dari  total  penerbitan  sukuk  negara
yang  sebesar  Rp  380,21  triliun.  Jenis  proyek yang dapat dibiayai oleh sukuk negara mencakup proyek pembangunan infrastruktur (sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur  dan  perumahan  rakyat),  penyediaan pelayanan  umum,  pemberdayaan  industri  dalam negeri,  dan  pembangunan  lain  sesuai  dengan kebijakan  strategis  pemerintah.  Selanjutnya Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indo- nesia  (DSN-MUI),  juga  telah  mengeluarkan sebuah  keputusan  terkait  kriteria  proyek  yang sesuai  dengan  prinsip  syariah,  sehingga  bisa dibiayai  oleh  sukuk  negara.  Keputusan  tersebut tertuang  dalam  Ketetapan  DSN  MUI  Nomor 01/DSN-MUI/III/2012  tentang  Kriteria  Proyek Sesuai  dengan  Prinsip  Syariah.  Ketetapan  DSN MUI  tersebut  menyatakan  bahwa  proyek  bisa digunakan  sebagai  dasar  penerbitan  dan/atau dibiayai  melalui  penerbitan  Surat  Berharga Syariah  Negara  sepanjang  tidak  bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Proyek  tersebut  pun harus memenuhi sejumlah kriteria persyaratan.
Berdasarkan  Gambar    1,  dapat  diketahui bahwa  perkembangan  sukuk  mengalami  pening- katan  dari  tahun  ke  tahun.  Pertumbuhan  nilai outstanding dari tahun 2012 samai dengan tahun 2017  mengalami  peningkatan  yang  sangat signifikan.  Dari  permasalahan  diatas  maka timbul  pertanyaan  untuk  diteliti  lebi  kanjut, mengapa  perkembangan  sukuk  cukup  lambat, padahal  mayoritas  pendukuk  Indonesia  adalah muslim  dan  bagaimana  strategi  pengembangan
sukuk  sebagai  salah  satu  produk  pasar  modal syariah  sehingga  berperan  signifikan  dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

## 2. Kajian Pustaka
Menurut  Rivai  et  al.  (2012), Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN)  adalah  surat  berharga negara  yang  diterbitkan  berdasarkan  prinsip syariah, merupakan sumber dana potensial untuk pembangunan.  SBSN  diterbitkan  dan  dikelola pada  investasi  berbasis  syariah  dengan  konsep bagi  hasil  ( mudharabah ).  Oleh  karena  itu  me- merlukan underlying  asset sebagai  dasar  pener- bitan  dan  diterbitkan  dengan  suatu  akad.  Pener- bitan  SBSN  saat  ini  ditujukan  untuk  membiayai defisit  APBN  termasuk  membiayai  pembangu- nan  proyek. Underlying asset  adalah  asset  yang dijadikan  sebagai  objek  atau  dasar  transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan sukuk. Tanpa adanya underlying  asset surat  berharga  ynag diterbitkan  akan  sama  dengan  sifatnya  sebagai instrumen  utang.  Sesuai  dengan  undang-undang tentang  SBSN Underlying asset  pada  SBSN berupa  objek  pembiayaan  SBSN  atau  barang milik Negara (BMN) yang bernilai ekonomis.
Dalam  UU  No  19/2008  dikatakan  bahwa underlying aset  adalah  aset  SBSN,  dimana  aset SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara (BMN)  yang memiliki  nilai ekonomis,  berupa  tanah  dan/atau  bangunan maupun  selain  tanah  dan/atau  bangunan,  yang dalam  rangka  penernitan  SBSN  dijadikan  seba- gai dasar penerbitan SBSN. Adapun yang dimak- sud  barang  milik  negara  adalah  semua  barang yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  atau berasal  dari  perolehan  lain  yang  sah.  Tujuan utama  pemerintah  menerbitkan  sukuk  negara adalah  untuk  membiayai  APBN,  termasuk mambiayai pembangunan proyek.
Instrument-insrtumen syariah yang dikeluar- kan  oleh  badan  usaha  atau  lembaga  keuangan selalu diawali dengan adanya  Fatwa dari Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  yang  menjadi  dasar hukum keabsahan suatu produk. Hanya saja yang menjadi  pertanyaan  adalah  apakah  Fatwa  DSN
tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah  dasar hukum  yang  mengikat,  mengingat  Fatwa  DSN tidak  termasuk  dalam  Tata  Urutan  Perundang- Undangan  Republik  Indonesia  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan.
Menurut  Sutedi  (2008),  Sukuk  merupakan peluang untuk mengundang para investor muslim dan nonmuslim untuk mau terlibat berinvestasi di tanah air. Dengan demikian, sukuk dapat diman- faatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan  menciptakan  kesejahteraaan  masyarakat. Fakta  selama  ini  menunjukan  bahwa  pasar  akan sangan  responsive  terhadap  penerbitan  sukuk. Hampir  semua  sukuk  yang  dikeluarkan,  diserap habis  oleh  pasar,  dan  bahkan  pada  beberapa kasus  sampai  menimbulkan  kelebihan  permin- taan,  apabila  sukuk  tersebut  diterbitkan  oleh Negara.

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  mengunakan  metode kualitatif  deskriptif,  pengunaan  metode  tersebut diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas mulai  dari  manfaat  sukuk  dan  peran  sukuk terhadap  pembangunan  infrastruktur.  Adapun data  sekuder  dalam  penelitian  diambil  dari instansi  pemerintahan  terkait,  yaitu:  Kemenkeu, melalui  www.kemenkeu.go.id  serta  Direktorat Pemberdayaa  Wakaf  Kementerian  Agama  RI, serta  untuk  memperkaya  pembahasan,  maka publikasi-publikasi  ilmiah  lainnya  juga  diman- faatkan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Nasrullah  (2015),  dalam  pengembangan infrastruktur,  sukuk  dapat  menjadi  instrument yang  tepat,  hal  tersebut  dikarenakan  sukuk sebagai  surat  utang  Negara  (SUN),  untuk memperoleh  dana  pembangunan  infrastruktur. Penerbitan sukuk mengharuskan adanya underlying asset yang jelas untuk menjaga keper- cayaan  pihak  yang  membeli  sukuk.  Sukuk sebagai instrument memperoleh dana pembangu- nan  infrastruktur  lebih  tepat  karena  mengguna-
kan  akad  bagi  hasil  yang  lebih  kebal  terhadap risiko  nilai  tukar.  Datuk  (2014),  sukuk  lebih unggul  dari  pada  pinjaman  luar  negeri,  karena risiko  sukuk  lebih  rendah  dari  berbagai  aspek. Harapannya  sukuk  dapat  menjadi  sumber  dana pembangunan  infrastuktur  yang  lebih  dominan disbanding pinjaman luar negeri.
Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan  dan  menguraikan  pengembangan sukuk  secara Top-Down dan Bottom-Up  Plan- ning. Secara  hierarki,  prosedur  perencanaan  itu dilakukan atas dasar prinsip Top-Down Planning, yaitu  proses  perencanaan  yang  dilakukan  oleh pemimpin  tertinggi  suatu  organisasi  kemudian atas  dasar  keputusan  tersebut  dibuat  suatu perencanaan di tingkat yang lebih rendah. Prinsip lainnya  adalah  lawan  dari  prinsip  di  atas  yaitu Bottom-Up  Planning yang  merupakan  perenca- naan  yang  awalnya  dilakukan  di  tingkat  yang paling  rendah  dan  selanjutnya  disusun  rencana organisasi  di  atasnya  sampai  dengan  tingkat pusat atas dasar rencana dari bawah.
Strategi  perencanaan  dari  atas  ke  bawah ( Top  Down )  adalah  pendekatan  perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke  dalam  rencana  rinci.  Rencana  rinci  yang berada  di  "bawah"  adalah  penjabaran  rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan perenca- naan sektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan  perencanaan  dari  atas  ke  bawah, karena  target  yang  ditentukan  secara  nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah  di  seluruh  Indonesia  yang  mengacu kepada  pencapaian  target  nasional  tersebut. Penulis  menyusun  strategi  pengembangan  susuk Top-Down dan Bottom-Up dengan mengacu pada salah  satu  Hadits  Rasulullah  SAW  tentang mempertemukan  1  tujuan  yaitu  pengembangan sukuk,  dicapai  melalui  2  arah,  yaitu  melalui peran pemerintah dan masyarakat. Hadit tersebut adalah sebagai berikut:
Dari  Abu  Hurairah radhiyallahu  „anhu ,  ia berkata:  Nabi Shalallahu  „alaihi  wa  sallam bersabda:  "Allah  Ta'ala  berfirman: ...Jika  ia mendekat  kepadaKu  sejengkal  maka  Aku mendekat  kepadanya  sehasta.  jika  ia  mendekat
kepadaKu sehasta maka Aku mendekat kepadanya  sedepa.  Jika  ia  datang  kepadaKu dengan  berjalan  maka  Aku  datang  kepadanya dengan  berlari-lari  kecil" .  (Hadits  ditakhrij  oleh Bukhari).
4.1 Strategi Pengembangan Sukuk Top- Down: Penerbitan “Sukuk Wakaf”
sebagai  Upaya  Peningkatan Market  Share

## Sukuk
Menurut  Yudha  (2017),  Kabar  terbaru adalah penerbitan sukuk wakaf oleh pemerintah. Model  sukuk  wakaf  diluncurkan  oleh  Bank Indonesia  bekerjasama  dengan  Kementerian BUMN,  Kementerian  Keuangan,  Badan  Wakaf Indonesia  (BWI),  dan  perwakilan  BUMN meluncurkan  model sukuk linked waqaf yang merupakan inovasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan  aset  Wakaf  dengan  Sukuk.  Yasinta (2016),  yang  memungkinkan  potensi  penerbitan sukuk wakaf adalah  BUMN karena BUMN juga bergerak  dibidang  pembangunan  infrastruktur. Respati (2016), BUMN yang menerbitkan sukuk dan  menawarkannya  ke  investor,  setelah  masuk dana  dari  penjualan  sukuk  lalu  dana  akan digunakan  untuk membangun infrastruktur bersama  dengan  kontraktor.  Ketika  aset  jadi, maka  akan  disewakan.  Hasilnya  kemudian  akan dibagi  ke  nadzhir  maupun  pemilik  sukuk.  Di akhir periode aset akan dikembalikan ke nadzhir.
Berdasarkan data tanah wakaf pada Tabel 1, menunjukkan  ada  4,359  miliar  m 2 tersebar diseluruh  Indonesia.  Dari  data  tersebut  sangat potensial untuk dilakukan pembangunan- pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.  Selama  ini  pembangunan  tanah wakaf  kita  kenal  untuk  pembangunan  masjid, pondok  pesantren,  kuburan  atau  hanya  sebatas sarana  ibadah  saja.  Padahal  dengan  tanah  wakaf maupun  dana  wakaf  produktif,  bisa  digunakan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat untuk  publik  dan  produktif  sebagai  lahan  bisnis seperti rumah sakit, apartemen, gedung perkantoran,  pusat  perbelanjaan  dan  sebagainya. Keuntungannya digunakan sebesar-besarnya untuk  kesejahteraan  umat,  misalnya  untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, sekolah

## Tabel 1. Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia
No Provinsi Jumlah Sertifikat Wakaf Luas Total (M2) Sudah Belum 1 Nanggroe Aceh Darussalam 24.898 13.730 11.168 767.869.011,58 2 Sumatera Utara 16.280 7.761 8.519 36.035.460,00 3 Sumatera Barat 6.643 4.420 2.223 212.212.380,00 4 Sumatera Selatan 6.394 3.521 2.873 380.456.227,29 5 Riau 8.152 2.641 5.691 1.183.976.528,00 6 Jambi 5.918 3.785 2.133 13.516.703,00 7 Bengkulu 2.759 1.869 890 7.122.171,22 8 Lampung 14.591 8.372 6.219 22.990.814,00 9 Bangka Belitung 1.133 779 354 3.243.060,00 10 Kepulauan Riau 1.187 326 861 1.066.799,00 11 DKI Jakarta 7.422 4.623 2.799 3.013.640,00 12 D.I. Yogyakarta 8.547 8.051 496 2.933.943,00 13 Jawa Barat 74.860 45.873 28.987 116.662.017,81 14 Jawa Tengah 103.294 82.641 20.653 163.169.706,97 15 Jawa Timur 74.429 54.193 20.236 58.239.272,20 16 Banten 20.089 11.049 9.040 39.322.270,00 17 Bali 1.399 1.132 267 13.990.000,00 18 Kalimantan Barat 4.467 2.257 2.210 27.544.360,00 19 Kalimantan Tengah 2.642 1.631 1.011 5.778.500,00 20 Kalimantan Selatan 9.265 7.582 1.683 58.239.272,20 21 Kalimantan Timur 3.423 772 2.651 13.984.104,00 22 Sulawesi Utara 887 420 467 1.905.272,70 23 Sulawesi Tenggara 2.386 1.516 870 5.225.958,00 24 Sulawesi Tengah 3.173 2.051 1.122 165.042.816,23 25 Sulawesi Selatan 10.440 5.486 4.954 1.029.030.278,00 26 Sulawesi Barat 2.448 571 1.877 3.251.700,00 27 Papua 346 142 204 694.466,00 28 Papua Barat 338 105 233 591.117,00 29 Nusa Tenggara Timur 1.272 1.047 225 5.311.787,00 30 Nusa Tenggara Barat 12.105 7.031 5.074 25.816.325,00 31 Maluku 1.215 449 766 5.006.359,00 32 Maluku Utara 1.489 605 543 30.223.191,00 33 Gorontalo 1.877 729 1.148 1.663.350,00 Jumlah 435.768 287.160 148.447 4.359.443.170,00 Sumber: Badan Wakaf Indonesia, (2016).
gratis, dll. Namun, berdasarkan data tanah wakaf diatas,  jumlah  tanah  wakaf  yang  belum bersertifikat  lebih  besar  daripada  tanah  wakaf yang  sudah  bersertifikat.  Hal  ini  sangat  risiko jika  terjadi  masalah  dikemudian  hari.  Oleh karena  itu,  sebagai  produk  yang  masih  baru, sukuk  wakaf  perlu  dilengkapi  instrumen- instrumen  pendukungnya.  Beberapa  instrumen pendukung  yang  penulis  rasa  perlu  adalah sebagai berikut:
a. Peraturan  yang  jelas  dan  khusus  mengatur tentang sukuk wakaf.
Diharapkan  segera  ada  peraturan  jelas tentang  sukuk  wakaf  yang  mengakomodasi wakaf dengan sukuk. Peraturan itu setidaknya membahas  penggunaan  dana  wakaf  uang untuk  membeli  sukuk  agar  mendapatkan return, hingga  memungkinkan  investor  untuk mewakafkan sukuk yang dimilikinya. Membahas tentang pengelolaan wakaf, jangka waktu  jatuh  tempo  investor  sukuk  wakaf,
apabila  ada  wanprestasi  dan  ketentuan- ketentuan lain  yang dibutuhkan. Peraturan ini menjadi perlindungan hukum yang lebih jelas dan  spesifik  tentang  pihak-pihak  yang berkepentingan dalam sukuk wakaf ini.
b. Sertifikasi tanah wakaf bagi tanah wakaf yang belum bersertifikat
Wakaf yang merupakan sumbangan harta dari masyarakat untuk kepentingan umum dan juga  kesejahteraan  umum  mestinya  didukung penuh  oleh  pemerintah,  baik  dalam  hal regulasi maupun sertifikasi.  Sebenarnya serti- fikasi  tanah  wakaf  yang  belum  bersertifikat sudah  diusahakan  oleh  Badan  Wakaf  Indone- sia,  namun  ada  beberapa  yang  tersendat. Keterlibatan  pemerintah  seperti Otoritas  Jasa Keuangan (OJK), Bank  Indonesia (BI),  dan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) diperlukan dalam sertifikasi tanah wakaf yang berkendala. c. Membuat landasan syariah tentang penerbitan sukuk wakaf
Menurut  Respati  (2016),  penerbitan  su- kuk  dapat  menggunakan  aset  wakaf  sebagai underlying -nya  selama  memenuhi  beberapa prinsip;  Pertama,  sepanjang  pengelolaannya bisa  untuk  mempertahankan  keawetan  harta wakaf  itu.  Kedua,  selama  penerbitan  sukuk akan memberi manfaat baik bagi kepentingan publik. Ketiga, selama tidak akan memberikan keuntungan  tertentu  kepada  orang  atau  pihak tertentu.
4.2 Strategi Pengembangan Sukuk Bottom-Up
a. Sukuk “Goes to Campus”
Menurut  Respati  (2016),  Sosialisasi  Surat Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  pernah  dise- lenggarakan oleh Kementerian Keuangan Direktorat  Jendral  Pengelolaan  Pembiayaan  dan Resiko  bekerjasama  dengan  Universitas  Halu Oleo.  Dimana  kita  bisa  menyebarkan  informasi dan minat masyarakat tentang kepemilikan sukuk dan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN). Selain  dapat  mengetahui  bagaimana  cara memasyarakatkan  sukuk  negara,  dengan  sosia- lisasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini juga  mahasiswa  dapat  menambah  ilmu  dan pengetahuan,khususnya  pada  mahasiswa  jurusan
ekonomi  maupun  yang  terkait  bidang  ilmunya dengan  Sukuk  Negara  maupun  Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN).  Menurut  Humas  UHO (2015),  Pemberian  praktikum  pasar  modal syariah  dilingkungan  kampus  dilakukan  oleh akademisi dan praktisi serta mahasiswa. Mahasiswa  mengenal  dan  berinvestasi  secara langsung  dalam  pasar  modal  syariah.  Dengan memberikan  praktikum  pasar  modal  syariah praktikum  ini  bisa  melibatkan  institusi-institusi terkait.  Praktikum  bisa  dalam  bentuk  metode pembelajaran  praktik  operasional  sekaligus mahasiswa menjadi investor sukuk.
b. Membentuk Forum EKPPOS (Edukasi,  Komunikasi,  Pemasaran dan Pengembangan Obligasi Syariah) Pengamat pasar modal Budi Hikmat, menilai bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap  produk  investasi  di  pasar  modal berbasis  syariah  masih  perlu  terus  ditingkatkan (ANTARA, 2016). Menurut Budi  Hikmat  dalam "Talk  Show  Festival  Pasar  Modal  Syariah  2016, masih  banyak  masyarakat  yang  bertanya  halal- haram megenai investasi di pasar modal syariah, padahal  sudah  jelas  labelnya  syariah.  Dalam mengenalkan  sukuk  sebagai  salah  satu  produk pasar  modal  syariah,  kepada  masyarakat  perlu adanya  suatu  forum  yang  berfungsi  sebagai forum untuk edukasi, komunikasi dan sosialisasi tentang  sukuk. Forum  ini  bisa  beranggotakan akademisi,  praktisi,  investor,  asosiasi  pengusaha atau  universitas-universitas  serta  pihak-pihak yang  berkepentingan.  Forum  ini  yang  bertujuan untuk  meningkatkan market  share obligasi syariah dan mempermudah komunikasi  dua arah antara pemerintah dengan pelaku obligasi syariah. Dengan  adanya  Forum  EKPPOS  (Edukasi, Komunikasi,  Pemasaran  dan  Pengembangan Obligasi  Syariah)  diharapkan  dapat  mening- katkan market share obligasi syariah.
4.3 Sinergi Strategi Top-Down dan Bottom Up Proses  perencanaan  pengembangan  sukuk dengan top-down dan bottom-up bertujuan menyelaraskan  program-program  untuk  menja- min adanya sinergi/konvergensi dari semua kegi- atan  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  optima-
lisasi  pengembangan  sukuk.  Pertemuan  antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom- up diwadahi  dalam  musyawarah  perencanaan. Dimana perencanaan makro yang dirancang oleh pemerintah  pusat  disempurnakan  dengan  mem- perhatikan masukan dari semua stakeholders dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman.

## 5. Kesimpulan
Perlu  adanya  sinergi  perencanaan  penge- mbangan  sukuk  di  Indonesia.  Sinergi  tersebut melalui strategi pengembangan sukuk Top-Down dan Bottom  Up .  Perencanaan  pengembangan sukuk  secara Top-Down dilakukan  oleh  atasan atau  pemerintah.  Strategi  perencanaan  secara Top-Down ,  yang  diantaranya  adalah  Penerbitan “Sukuk  Wakaf”  sebagai  Upaya  Peningkatan Market  Share Sukuk.  Sebagai  produk  baru, sukuk  wakaf  masih  menghadapi  beberapa kendala.  Diantaranya dibutuhkan  peraturan  yang jelas dan khusus mengatur tentang sukuk wakaf. Serta Membuat landasan syariah tentang penerbitan  sukuk  wakaf  dan membentuk  Tim APS (Akselerasi Pengembangan Sukuk). Tim ini sebagai  wadah  atau  organisasi  yang  dibentuk untuk  mengakomodir  percepatan  dan  partum- buhan  obligasi  syariah  atau  sukuk.  Sedangkan strategi  perencanaan  secara Top-Down adalah membentuk  Forum  EKPPOS  (Edukasi,  Komu- nikasi,  Pemasaran  dan  Pengembangan  Obligasi Syariah). Forum ini bisa beranggotakan akademisi,  praktisi,  investor,  asosiasi  pengusaha atau  universitas-universitas  serta  pihak-pihak yang  berkepentingan.  Forum  ini  bertujuan meningkatkan regulasi dan edukasi oleh pemerintah  dengan  kerjasama  intensif  antara akademisi, praktisi, lembaga terkait dan masyarakat  untuk  membangun  kesadaran  akan pentingnya pasar modal syariah khususnya sukuk sebagai  bagian  dari  penggerak  sektor  riil perekonomian Indonesia.

## 6. Ucapan Terimakasih
Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih  kepada  STIE  AAS  Surakarta  yang telah mendukung selesainya penelitian ini.

## 7. Daftar Pustaka
Abubakar,  L.,  Nyulistyowati,  Handayani,  T., Sukmadilaga,  Andri,  F.  (2012). Sukuk sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur dalam  rangka  Perluasan  dan  Percepatan Pembangunan. Universitas Padjadjaran
ANTARA, (2016) Pengamat: tingkatkan
sosialisasi-edukasi  pasar  modal  syariah.
https://www.antaranews.com/berita/552848/
pengamat-tingkatkan-sosialisasi-edukasi- pasar-modal-syariah ,  diakses  pada  tanggal 31 Juli 2017 pukul 14:00
Badan  Wakaf  Indonesia  (2016). Data  Tanah Wakaf  Seluruh  Indonesia. http://bwi.or.id/- index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/- data-wakaf-tanah.html diakses  pada  tanggal 31 Juli 2017 pukul 15:19
Datuk,  B.  (2014).  Sukuk  Dimensi  Baru Pembiayaan Pemerintah  untuk  Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , Vol.4.  No.1.  Fakultas  Ekonomi  Universitas Sumatra Utara
Fatah,  D.F.  (2011).  Perkembangan  Obligasi Syari‟ah  (Sukuk)  Di  Indonesia:  Analisis Peluang  dan  Tantangan . Jurnal  Innovatio , Vol. X No.2.
Humas  UHO.  (2015) . Sukuk  Negara  "Goes  To Campus" "Sosialisasi Surat Berharga
Syariah  Negara  (SBSN)".  diakses  pada tanggal 31 Juli 2017 pukul 22:05
Nasrullah,  A.  (2015).  Studi  Surat  Berharga Negara:  Analisis  Komparatif  SukukNegara dengan  Obligasi  Negara  dalam  pembiayaan Defisit  APBN .  Jurnal  Lentera:  Kajian Keagamaan,  Keilmuan  dan  Teknologi ,  Vol. 1  No.  2.  Nganjuk:  Sekolah  Tinggi  Agama Islam Miftahul „Ula.
Otoritas  Jasa  Keuangan    (2017).  Statistik  Sukuk Mei  2017. http://www.ojk.go.id/id/kanal/- syariah/data-dan-statistik/data-produk- obligasi-syariah/Documents/Pages/Statistik- Sukuk---Mei-2017/Statistik%20Sukuk%20- Mei%202017.pdf diakses  pada  tanggal  17 Juli 2017 pukul 21:35
Respati,  Y.  (2016). Ini  Syarat  Penerbitan  Sukuk dengan  Underlying  Aset  Wakaf. diaksess pada tanggal 31 Juli 2017 pukul 18:33
Rivai, Veithzal dkk. (2012). Islamic Banking and Finance . Yogyakarta: BPFE.
Sutedi. (2008). Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk . Jakarta: Sinar Grafika
Yasinta,  Veronika.  (2016). BUMN  Berptensi
Jalankan  Sukuk  Berbasis  Wakaf .  diakses pada tanggal 31 Juli 2017 pukul 14:37
Yudha,  S.K.  (2017). Sukuk  Berbasis  Wakaf Diluncurkan. diakses  pada  tanggal  31  Juli 2017 pukul 14:17