## URGENSI PENGATURAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PONDOK PESANTREN
Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah 1 , Muh. Jufri Ahmad 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 E-mail: maulanasyah2001@gmail.com 1 , jufriahmad@gmail.com 2

## Abstract
Islamic  boarding  schools  ought  to  be  welcoming  and  safe  environments  for  both  male  and  female students. On the other side, a number of Islamic boarding schools are under investigation for allegedly committing sexual crimes against their pupils. What's more concerning is that the pesantren's teacher or instructor committed the sexual offense. In addition to realizing a sexual crime prevention model at Islamic Boarding Schools, the goals of this research were to first establish the importance of regulating efforts to prevent sexual violence in Islamic boarding schools. Descriptive analysis and normative legal methodologies were used to perform this study. Based on the study's findings, it was determined that measures to stop sexual violence from Islamic boarding schools could be taken by strengthening state, government,  and  government  oversight  of  these  institutions,  providing  legal  advice  on  the  risks  of sexual crimes so that students, particularly female students, could take appropriate action in the event that they were victimized, and creating a sexual crime complaint post at the Institute. Islamic boarding school instruction and Ministry of Religion oversight of Islamic boarding schools
Keywords: Prevention;Sexual Crime;Children;Islamic Boarding School.

## Abstrak
Pesantren seharusnya menjadi lingkungan yang ramah dan aman baik bagi santri putra maupun putri. Di sisi lain, sejumlah pesantren sedang diselidiki karena diduga melakukan kejahatan seksual terhadap muridnya. Yang lebih memprihatinkan, guru atau pengajar pesantren tersebut melakukan pelecehan seksual. Selain untuk mewujudkan model pencegahan kejahatan seksual di Pesantren, penelitian ini bertujuan  untuk  pertama  kali  menetapkan  pentingnya  upaya  pengaturan  pencegahan  kekerasan seksual di pesantren. Analisis deskriptif dan metodologi hukum normatif digunakan untuk melakukan penelitian  ini.  Berdasarkan  temuan  penelitian,  ditetapkan  bahwa  langkah-langkah  untuk menghentikan  kekerasan  seksual  di  pesantren  dapat  dilakukan  dengan  memperkuat  pengawasan negara,  pemerintah,  dan  pemerintah  terhadap  lembaga-lembaga  tersebut,  memberikan  nasihat hukum tentang risiko kejahatan seksual agar santri, khususnya perempuan siswa, dapat mengambil tindakan yang tepat jika mereka menjadi korban, dan membuat posko pengaduan kejahatan seksual di Institut. pembinaan pondok pesantren dan Kementerian Agama mengawasi pondok pesantren Kata kunci: Pencegahan;Kejahatan Seksual;Anak;Pesantren.

## PENDAHULUAN
Kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren-pesantren di Indonesia akhir-akhir ini  semakin  sering  terungkap.  Semakin  banyak  korban  menemukan  kekuatan  untuk  secara terbuka  mendiskusikan  pengalaman  mereka  dengan  pelecehan  seksual.  Kasus  kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyyah Jombang dimana pelakunya adalah anak seorang mursyid atau  tokoh  Pesantren  Shiddiqiyyah  Kiai  Muchtar  Mu'ti  bernama  Moch  Subchi  Al  Tsani
bernama  Mas  Bechi  yang  dilaporkan  atas  dugaan  pelecehan  seksual,  pemerkosaan,  dan kekerasan seksual terhadap tiga mahasiswi menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.
Insiden pelecehan  seksual  di pesantren di  Jombang  sebagaimana  terindikasi  di  atas bukanlah satu-satunya kejadian yang terjadi. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren  yang  terkait  dengan  keyakinan  tertentu  dan  dilakukan  oleh  pemuka  agama. Menurut data statistik Komnas Perempuan, terdapat 2.851 kejadian kekerasan seksual yang terjadi tak terkecuali di lembaga keagamaan selama periode 2011 – 2019, dengan total 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi baik di ranah publik maupun privat. Selain itu, menurut informasi  terbaru  dari  laporan  tahunan  KPAI,  pada  tahun  2021  terdapat  18  kejadian kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Dari 18 kejadian kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, 4 kasus (atau 22,22 persen) terjadi di lembaga yang diawasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan, dan Teknologi, sedangkan 14 kasus (atau 77,78 persen) terjadi di lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama. Selanjutnya, dengan total 12 satuan  pendidikan  atau  sekitar  66,66  persen,  kekerasan  seksual  paling  banyak  terjadi  di lembaga pendidikan yang memiliki struktur pesantren, asrama, atau pesantren dibandingkan dengan  6  satuan  pendidikan  atau  sekitar  33,34  persen  di  lembaga  pendidikan.  yang  tidak memiliki pesantren. Selain itu, laporan Komnas Perempuan menyatakan bahwa antara tahun 2015 dan 2020, terdapat 51 pengaduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan  kasus  di  tingkat  universitas  terhitung  27%  dari  pengaduan  tersebut.  Pesantren menempati  urutan  kedua  dalam  hal  jumlah  kasus  kekerasan  seksual.  kenaikan 19%.(Governance & Hukum, 2022)
Pesantren  sudah  memiliki  payung  hukum  sendiri  yang  dituangkan  dalam  Undang- Undang  Nomor 18  Tahun  2019  tentang Pesantren.  Undang-undang  ini memastikan  bahwa pesantren  akan  dilaksanakan  di  Indonesia  dan  akan  dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk menyelenggarakan  pendidikan,  dakwah,  dan  pemberdayaan.  Tujuan  penciptaan  hukum dalam  arti  agama  dan  takwa  adalah  untuk  membina  akhlak  mulia.  Namun,  UU  Pesantren belum  sepenuhnya  mengatur  bagaimana  upaya  mendorong  dan  mencegah  kejahatan, khususnya kejahatan seksual. Sekalipun ada beberapa sistem pendidikan pesantren tertutup dan  terbuka,  lembaga  pendidikan  tinggi  ini  tetap  perlu  diidentifikasi  dan  dipantau  secara ketat.
Ada  berbagai  regulasi,  terutama  yang  tidak  sepenuhnya  mengatur  pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Diawali dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, beberapa pasal dalam UUD 1945 mengatur tentang perlindungan tersebut. warga negara sebagai hak dasar. Selain itu, Pasal  28G  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pembelaan  diri,  kehormatan,  dan harga  diri  serta  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  kemungkinan  dipaksa  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Sebaliknya,  Pasal  28I  menyatakan  bahwa  setiap orang berhak bebas dari diskriminasi dan penyiksaan.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metodologi yuridis normatif untuk mengkaji aturan pencegahan kejahatan seksual di pesantren dan pelaksanaan hukum tersebut melalui penggunaan data primer dan sekunder yang dinilai secara kualitatif. Untuk melengkapi data penelitian  ini,  penulis  melakukan  studi  pustaka  sekaligus  studi  lapangan  dengan mewawancarai  orang-orang  yang  terlibat  dalam  penelitian  untuk  mendapatkan  tanggapan yang  selanjutnya  dapat  dikaji  dengan  menggunakan  teori-teori  yang  berhubungan  dengan penelitian penulis untuk mendapatkan temuan penelitian yang diinginkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Kekerasan seksual terhadap anak
Pelecehan  seksual  terhadap  anak  laki-laki  atau  perempuan  tidak  dapat  dibiarkan begitu saja. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ialah salah atas dasar moral dan hukum dan menyakitkan pada tingkat fisik dan psikologis. Sodomi, pemerkosaan, kecabulan, dan inses adalah contoh kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelecehan seksual terhadap  anak  menunjukkan  bagaimana  akses  anak  ke  lingkungan  yang  aman  menjadi semakin  terbatas  dan  menantang.  Bagaimana  tidak,  anak-anak  muda  kini  menjadi  sasaran pelecehan seksual, yang seharusnya tetap mengalami kegembiraan, bimbingan, arahan, dan pemberian  kebaikan,  tetapi  justru  harus  berbalik  dan  menjadi  citra  yang  kabur,  ketakutan yang mendalam, dan penderitaan yang berlarut-larut.
Ketika  seorang  anak  digunakan  untuk  keuntungan  seksual,  itu  dikenal  sebagai pelecehan  seksual terhadap  anak.  Bukan  hanya aktivitas  seksual, tetapi  juga  perilaku  yang mendorongnya, seperti menyentuh anak secara tidak pantas baik anak berpakaian atau tidak, segala jenis penetrasi seksual, seperti memasukkan benda atau bagian tubuh ke dalam mulut anak, memaksa anak untuk berhubungan seks atas kehendak bebas mereka sendiri, terlibat dalam aktivitas seksual di depan mereka, atau gagal melindungi mereka dari aktivitas seksual. Lyness mendefinisikan kekerasan seksual terhadap anak  seperti menyentuh atau mencium organ  seksual  anak,  melakukan  aktivitas  seksual  pada  anak  atau  memperkosa  mereka, memaparkan  anak  pada  materi  dan  barang  pornografi,  dan  lain-lain.(Zainuddin  &  Ridho Darmawan, 2020)
Secara umum kekerasaan seksual (sexual abuse) dapat dibagi dalam dua kategori berdasarkan identitas yaitu:
1. Familial Abuse Contohnya ialah kekerasan seksual antara dua orang yang memiliki hubungan darah atau, lebih sering, antara saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan dari ayah biologis yang sama dikenal sebagai inses.
2. Extra  Familial  Abuse  ialah  Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  orang  asing  yang  rukun dengan anak; pelakunya biasanya adalah orang yang paling dekat dengan anak, seperti pacar, ayah tiri, tetangga, guru, atau bahkan pengasuh yang diberi tugas mengasuh.
Kondisi  psikologis  anak  yang  mengalami  pelecehan  seksual  di  rumah  akan  sangat tertekan  karena  pelaku  akan  terus  berjalan  di  depan  korban  tanpa  rasa  bersalah  dan meninggalkan luka yang parah. Efek kekerasan seksual pada keluarga bisa sangat bervariasi; beberapa orang menjadi cacat secara psikologis sebagai akibat dari ketakutan mereka yang luar biasa, tetapi yang lebih penting lagi, media akan menderita gangguan stres pasca-trauma. Akan  sangat  sulit  bagi  korban  trauma  untuk  pulih  sendiri,  apalagi  jika  mereka  adalah anak kecil yang masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Anak-anak seringkali lebih terpengaruh  oleh  kasus  pelecehan  seksual  di  dalam  unit  keluarga  karena  mereka  yang sebelumnya  dianggap  menyayangi  dan  melindungi  mereka  akhirnya  merusak  kepercayaan mereka  dengan  melakukan  kekerasan  seksual  terhadap  mereka.  oleh  anak  berbeda-beda, namun seringkali anak akan mengalami keputusasaan dan kehilangan rasa percaya diri, yang tentunya membutuhkan waktu lama untuk pulih.(Samsul Bahri & Mansari, 2021)
Karena  berpotensi  menghambat  perkembangan  mental  di  masa  depan,  kekerasan seksual  terhadap  anak  adalah  kenyataan  yang  menakutkan dan  mengerikan.  Anak  laki-laki dan  perempuan  berusia  antara  satu  dan  delapan  belas  tahun  adalah  korban  kekerasan seksual yang paling umum, dan seringkali, penyerangnya adalah seseorang yang mereka kenal dan  percayai.  Anak-anak  harus  dilindungi  oleh  orang  tuanya  terhadap  risiko  kekerasan seksual.  Kemungkinan  perilaku  kekerasan  seksual  dapat  dikurangi  dengan  memberikan pengetahuan  tentang  masalah  kekerasan  seksual  dan  pendidikan  seksual.  Generasi  masa depan negara ini akan terdiri dari anak-anak, oleh karena itu wajar jika mereka mendapatkan perawatan  dan  pendidikan  terbaik  untuk  membantu  mereka  mewujudkan  potensi  penuh mereka dan menjadi orang dewasa yang berpengetahuan luas dengan berbagai keterampilan hidup  yang  berguna.  Dalam  rangka  membangun  generasi  yang  tangguh  dan  berkualitas  di masa mendatang, maka keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat masing-masing harus berperan secara signifikan dan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan arahan yang  diperlukan.  Prevalensi  kekerasan  seksual  pada  anak  muda  meningkat  setiap  tahun. Banyak negara, termasuk Indonesia, melihat lonjakan ini. Pelecehan seksual merupakan isu yang memprihatinkan di beberapa daerah di Indonesia.(Fileborn, 2017)
Anak-anak  sangat  rentan  terhadap  pelanggaran  seksual  karena  sejumlah  alasan. Ukuran dan batas fisik mereka didahulukan. Anak dipandang lemah karena masih tumbuh dan berkembang, serta memiliki keterbatasan fisik, psikis, sosial, dan intelektual. Selain itu, karena mereka  kekurangan  informasi  dan  pengalaman  yang  diperlukan  untuk  kontrol  penuh  atau pengaturan  diri  di  usia  muda,  anak-anak  kurang  mampu  memperhatikan  dan  memahami situasi  berbahaya  di  sekitar  mereka.  Anak-anak  juga  dianggap  terpengaruh  oleh  standar masyarakat yang lemah terhadap pelanggar.
Kasus-kasus  kekerasan  seksual  verbal  dan  non-verbal  masih  dipandang  oleh masyarakat sebagai hal yang tabu untuk diintervensi, dan yang terakhir adalah pembatasan keterlibatan anak. Anak-anak yang masih bergantung sepenuhnya pada orang tua seringkali kurang  memiliki  kebebasan  untuk  memutuskan  apa  yang  terbaik  bagi  dirinya,  termasuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain.
Jika  dilihat  dari  perspektif  pelaku  kekerasan  seksual,  terlihat  jelas  bahwa  ada  dua aspek penyebab kekerasan seksual terhadap anak saat ini: pengaruh internal dan eksternal.
1. Faktor internal, atau faktor yang ada di dalam diri seseorang, adalah faktor penyebab. Aspek ini dapat ditemukan terutama pada orang dan keterlibatan mereka dalam kejahatan seksual.
a. Manusia pada dasarnya memiliki berbagai tuntutan yang harus dipenuhi karena sebab-sebab biologis. Persyaratan ini termasuk persyaratan untuk makanan, keintiman, dan keamanan. Salah satu keinginan ini harus dipenuhi agar kebutuhan lainnya terpenuhi.
b. Pertimbangan moral sangat penting dalam menentukan prevalensi kejahatan karena berfungsi sebagai pemeriksaan perilaku abnormal.
c. Pertimbangan psikologis; seseorang yang memiliki fungsi psikologis yang tidak normal dapat dipengaruhi untuk melakukan kejahatan.
2. faktor Eksternal. seseorang tidak bertanggung jawab atas faktor penyebab eksternal.
a. Pengaruh media yang berfungsi sebagai sumber pengetahuan tentang kehidupan seksual. Banyaknya materi yang dirilis oleh media yang didramatisasi dan diwarnai secara umum yang membahas kesenangan para pelaku juga dapat menghasut para pembaca yang berniat jahat untuk memunculkan ide-ide kejahatan seksual.
b. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan seseorang menempuh pendidikan yang rendah. Seseorang yang berpendidikan rendah seringkali memiliki pekerjaan yang tidak sesuai, dan karena ekonomi memengaruhi semakin banyak aspek kehidupan masyarakat, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya kejahatan, termasuk pelanggaran seksual.
c. Faktor sosial dan budaya Faktor sosial budaya terkait dengan
meningkatnya kasus kejahatan atau perkosaan yang menjijikkan secara moral. Masyarakat yang lebih terbuka dan berjiwa bebas muncul sebagai konsekuensi dari kemajuan yang lebih canggih.
Kekerasan  seksual,  seperti  perkosaan,  seks  anal,  seks  oral,  dan  memegang  organ pribadi atau penting korban, adalah jenis kekerasan lain yang menyasar barang-barang yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN  2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No.1 Januari - April 2023
bersifat seksual anak. Kekerasan terhadap anak secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kategori: kekerasan fisik (physical abuse), kekerasan emosional (emotional abuse), dan kekerasan seksual. Perlakuan salah atau perlakuan kasar terhadap anak dapat berkisar dari penelantaran hingga bentuk pemerkosaan dan pembunuhan (pelecehan seksual).(Pencegahan et al., 2022)
Selain berdampak jangka panjang pada masalah kesehatan di masa depan, pelecehan seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  juga  terkait  dengan  tekanan  kronis  bahkan  hingga dewasa.  Anak  yang  mengalami  pelecehan  seksual  dapat  mengalami  pengkhianatan  atau kurang  percaya  diri  pada  orang  dewasa  (pengkhianatan),  trauma  seksual  (traumatic sexualization),  rasa  tidak  berdaya  (powerlessness),  dan  stigma  (stigmatisasi).  Pelecehan seksual  terhadap  anak  dapat  menyebabkan  kecanduan,  trauma,  dan  bahkan  pembalasan. Pelecehan  seksual  terhadap  anak  mungkin  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap masyarakat. Semua pihak yang berkepentingan, termasuk keluarga, masyarakat, dan negara, harus  mencermati  bagaimana  trauma  psikologis  akibat  pelecehan  seksual  ditangani  dan disembuhkan. Oleh karena itu, pendekatan sistem diperlukan untuk memberikan keamanan bagi anak-anak, yang terdiri dari sistem kesejahteraan sosial untuk anak-anak dan keluarga, sistem  hukum  yang  memenuhi  standar  internasional,  dan  institusi  yang  mempromosikan perilaku  yang  baik  di  depan  umum.  Kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  baik  di  rumah maupun di sekolah sangat beragam, antara lain: Di sekolah, penyerangan berupa makian yang menghina, ancaman melecehkan, mencolek, meniduri, memegang kemaluan di rok, dan/atau menciumnya.(Solehati et al., 2022)
Seorang  pemerkosa  atau  seseorang  yang  melakukan  pelecehan  seksual  terhadap anak-anak  seringkali  cukup  ahli  dalam  memikat  mangsanya;  dia  secara  bertahap  akan memenangkan  anak-anak  muda.  Akibatnya,  penyerang  akan  memilih  anak  yang  tampak lemah  dan  penurut  karena  mudah  dimanipulasi.  Dia  kemudian  memberi  anak  itu  seluruh perhatiannya.  Selain  itu,  pelaku  seringkali  tampak  seolah-olah  benar-benar  tertarik  pada korban  atau  keluarga  korban  dalam  upaya  untuk  memenangkan  kepercayaan  mereka. Menawarkan untuk memainkan "permainan rahasia" yang tidak boleh diketahui orang lain, atau  dia  ingin dia  menjadi  "guru", dan  dia akan berusaha  menunjukkan pornografi  kepada anak muda itu agar aktivitas seperti itu tampak normal.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejahatan seksual, antara lain:
1. Sistem penegakan hukum tidak efektif, dan prospek hukumannya tidak terlalu kuat. Nutrisi fisik hormon termasuk dalam masakan hari ini menyebabkan beberapa anak muda tumbuh lebih awal dari yang diharapkan dan memiliki dorongan seks yang lebih kuat.
2. Gizi psikologis: Budaya Indonesia disesatkan oleh tayangan kekerasan seksual dan pornografi melalui berbagai media. Termasuk lagu-lagu yang semakin hari semakin buruk, dengan isi dan tampilan yang hanya berpusat pada paha dan dada, semakin merusak pola pikir masyarakat Indonesia.
3. Perkembangan IT (internet) dan teknologi selanjutnya yang memungkinkan perpindahan konten pornografi secara cepat dan langsung ke telapak tangan.
4. Orang cenderung kecanduan seks, terutama mereka yang berusia di bawah 25 tahun karena kemampuan khas otak, neurotransmiter, dan kapasitasnya yang tinggi.
5. Tidak adanya langkah-langkah keselamatan dan keamanan yang benar-benar melindungi perempuan dan anak, serta menurunnya kualitas pendidikan anak Indonesia dari segi moral dan akhlak.
6. Karena tantangan gaya hidup dan keuangan yang memaksa orang tua untuk bekerja sangat lama, banyak ayah dan ibu kehilangan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk belajar membela diri.
7. Kesan masyarakat terhadap pendidikan bela diri dan kesehatan reproduksi seringkali negatif, disalahartikan sebagai pendidikan seks, atau bahkan diabaikan, yang pada akhirnya mempersulit persiapan perlindungan anak.
8. Karena figur laki-laki atau figur otoritas yang melakukan kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih banyak menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebabnya, sistem masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender atau figur otoritas seringkali menjadi penyebab tumbuhnya praktik kekerasan seksual.
9. Terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di mana-mana, baik di lingkungan keluarga, sekolah, klub olahraga, pengajian, sekolah minggu, dan lainnya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN  2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No.1 Januari - April 2023
10. Pemangsa melarikan diri akibat pandangan sosial yang berkembang di masyarakat, yang mencegah korban melapor. Laporan tidak tertangani dengan baik, bahkan beberapa orang mengalami tindak kekerasan baru, termasuk pelecehan verbal, fisik, dan seksual.
11. Anak-anak dan remaja juga dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, selain orang dewasa. Pedofil pria dan wanita sama-sama ada, begitu pula mereka yang bukan pedofil.

## Urgensi pengaturan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren
Perempuan sering digunakan sebagai alat kejahatan, termasuk tindakan penyerangan dan pelecehan seksual. Selain kejahatan yang telah disebutkan, ada sejumlah besar kejahatan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyerangan. Di bidang  kejahatan  kesusilaan,  perempuan  seringkali  paling  rentan.  Karena  setiap  orang mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  depan  hukum,  maka  kualitas  perlindungan  bagi perempuan  harus  setara  dengan  perlindungan  bagi  orang  dewasa  dan  laki-laki  (equality before the law).
Siswa perempuan yang dikenal sebagai Santriawati, dan perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual. Untuk melindungi korban dan menjauhkan mereka dari kekerasan seksual, kebijakan pencegahan adalah salah satu jenis kebijakan.
Pesantren  sudah  memiliki  payung  hukum  sendiri  yang  dituangkan  dalam  Undang- Undang  Nomor 18  Tahun  2019  tentang Pesantren.  Undang-undang  ini memastikan  bahwa pesantren  akan  dilaksanakan  di  Indonesia  dan  akan  dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk menyelenggarakan  pendidikan,  dakwah,  dan  pemberdayaan.  Tujuan  penciptaan  hukum dalam  arti  agama  dan  takwa  adalah  untuk  membina  akhlak  mulia.  Namun,  UU  Pesantren belum  sepenuhnya  mengatur  bagaimana  upaya  mendorong  dan  mencegah  kejahatan, khususnya kejahatan seksual. Sekalipun ada sistem pendidikan pesantren yang tertutup dan ada yang terbuka, lembaga pendidikan tinggi ini tetap perlu diidentifikasi dan diawasi secara ketat.(Pidana et al., 2022)
Ada  berbagai  peraturan,  terutama  yang  tidak  sepenuhnya  mengatur  pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Diawali dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN  2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No.1 Januari - April 2023
menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, beberapa pasal dalam UUD 1945 mengatur tentang perlindungan tersebut. warga negara sebagai hak dasar. Selain itu, Pasal  28G  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pembelaan  diri,  kehormatan,  dan harga  diri  serta  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  kemungkinan  dipaksa  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Sebaliknya,  Pasal  28I  menyatakan  bahwa  setiap orang berhak bebas dari diskriminasi dan penyiksaan.(Paradias & Soponyono, 2022)
Kedua,  KUHP  saat  ini  tidak  memuat  ketentuan  yang  secara  khusus  mengatur pencegahan;  sebaliknya,  itu  hanya  membahas  larangan  dan  hukuman  bagi  mereka  yang melakukan  pelanggaran  seksual  terhadap  perempuan,  dan  bahkan  kemudian,  itu  hanya membahas larangan luas terhadap pelanggaran seksual.
Ketiga,  UU  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  tidak  cukup  mengatur bagaimana  menghindari  kejahatan  kekerasan  seksual,  khususnya  di  lingkungan  seperti pesantren,  sekolah,  dan  sebagainya.  Namun  UU  Perlindungan  Anak  memang mengamanatkan  agar  masyarakat,  negara,  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan pemerintah daerah bersinergi untuk mengimplementasikan perlindungan anak di Indonesia.
Keempat, undang-undang yang mengatur hak asasi manusia, UU 39 Tahun 1999, tidak mengatur  bagaimana  menghentikan  kejahatan  seksual  untuk  melindungi  martabat perempuan  dan  menjaga  mereka  agar  tidak  menjadi  korban  kejahatan  tersebut.  Hukum hanya berlaku untuk hak asasi manusia yang dilindungi negara.
UU  Pesantren  saat  ini tidak  memuat  ketentuan pencegahan  kejahatan  seksual,  dan tidak  satupun  undang-undang  tersebut  yang  mengatur  kebijakan  pencegahan  kekerasan seksual  yang  terjadi  di  lingkungan  pesantren.  Untuk  mencegah  perilaku  asusila  agar  tidak punah dan tidak pernah muncul kembali, kegiatan pencegahan merupakan langkah pertama yang  penting.  Karena  pentingnya  undang-undang  pencegahan  ini,  pemerintah  harus bertindak  cepat  untuk membuat undang-undang  tersebut  agar dapat diterapkan  di  semua pesantren.
Selain  itu,  Kementerian  Agama  saat  ini  sedang  merumuskan  kebijakan  untuk menghentikan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama, yang merupakan kabar baik mengingat  banyak  pesantren  yang  memasukkan  guru  yang  menganiaya  muridnya  sendiri. Kemenag  perlu  merespon  hal  tersebut  dengan  menetapkan  kebijakan  pencegahan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN  2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No.1 Januari - April 2023
diharapkan  masyarakat,  menjadi  angin  segar  dan  harapan  baru,  serta  membantu mengembalikan  nama  baik  pesantren  yang  telah  dicemarkan  oleh  ustadz  yang  tidak  jujur. melakukan kejahatan seksual.(Putri et al., 2021)
RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  juga  menawarkan  harapan  baru  bagi  upaya pencegahan kejahatan seksual (RUU PKS). RUU PKS kini sedang dibahas di DPR dalam upaya menyikapi  isu  kekerasan  seksual  di  Indonesia,  khususnya  yang  terjadi  di  pesantren.  Untuk mencegah  kejahatan  ini,  yang  dipandang  sangat  meresahkan  masyarakat,  tindakan pencegahan  harus  memainkan  peran  penting  dalam  percakapan.  Dalam  upaya  memenuhi peraturan perundang-undangan yang dipandang masih mengalami kekosongan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia, RUU PKS menjadi sangat penting untuk segera disahkan. Ini akan memastikan bahwa individu menerima perlindungan semaksimal mungkin.
Selain  untuk  menjamin  hak-hak  konstitusional  perempuan,  aturan  dan  regulasi memang harus dipatuhi agar bisa ditegakkan. Perlindungan perempuan yang kerap menjadi sasaran  kejahatan  seksual  harus  menjadi  prioritas  dalam  penegakan  hukum  perundang- undangan. Sensitivitas gender dan antidiskriminasi juga harus menjadi prioritas.

## KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  penanggulangan  kejahatan  seksual  di  pondok pesantren  antara  lain  sangat  dibutuhkannya  pengaturan  tentang  pencegahan  kejahatan. Peraturan  ini  harus  ramah  terhadap  perempuan  untuk  menghentikan  kejahatan  seksual, khususnya  di  pesantren.  Model  pencegahan  kejahatan  seksual  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan peran negara dan pemerintah, mengadvokasi perubahan undang-undang yang mengatur  pesantren,  atau  mengeluarkan  peraturan  menteri  yang  berkaitan  dengan pencegahan kejahatan seksual di pesantren. Peraturan tersebut harus memuat persyaratan SOP  pencegahan  kejahatan  seksual  di  setiap  pesantren,  serta  penerapan  kurikulum pendidikan seksual.

## SARAN
Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan dengan merevisi UU Pesantren untuk dapat memberikan  rasa  aman bagi  santri,  atau dengan  mendesak  secepatnya Peraturan  Menteri
Agama  tentang  Pencegahan  Kekerasan  Seksual  di  Lembaga  Pendidikan  Agama,  untuk mengatasi pencegahan kejahatan seksual. Selain itu, pemerintah harus mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan demikian, pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan sebaik mungkin, khususnya di pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA
Fileborn,  B.  (2017).  Justice  2.0:  Street  harassment  v ictims’  use  of  social  media  and  online activism  as  sites  of  informal  justice. British  Journal  of  Criminology , 57 (6),  1482 – 1501. https://doi.org/10.1093/bjc/azw093
Governance,  S.,  &  Hukum,  F.  (2022). PERTANGGUNGJAWABAN  iPIDANA  iPELAKU iPEMERKOSAAN iKASUS iPONDOK iPESANTREN iDI iBANDUNG iJAWA iBARAT . 2 (3), 798 – 811. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.63
Paradias,  R.,  &  Soponyono,  E.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 64.
Pencegahan, M., Seksual, K., & Lembaga, D. I. (2022). PENDIDIKAN PESANTREN Sexual Crime Prevention Models In Islamic Boarding School Educational Institutions Ahmad Jamaludin , Yuyut Prayuti Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/inde . 4 (2), 161 – 169. Pidana, T., Seksual, K., Bayusuta, B. B., & Suwanto, Y. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang . 1 , 37 – 43.
Putri,  A.  H.,  Mahasiswa,  K.,  Bhayangkara,  U.,  &  Raya,  J.  (2021).  Lemahnya  Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia. Jurnal Hukum Pelita , 2 (2), 14 – 29. https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH
Samsul  Bahri,  &  Mansari.  (2021).  Model  Pengawasan  Anak  Dalam  Upaya  Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam , 6 (2), 108 – 109. https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518
Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S.,  Pratiwi,  S.  D.,  Alam,  S.  P.,  Hermayanti,  Y.,  Kosasih,  C.  E.,  &  Mediani,  H.  S.  (2022). Intervensi  Bagi  Orang  Tua  dalam  Mencegah  Kekerasan  Seksual  Anak  di  Indonesia: Scoping  Review. Jurnal  Obsesi :  Jurnal  P endidikan  Anak  Usia  Dini , 6 (3),  2201 – 2214. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914
Zainuddin, & Ridho Darmawan. (2020). Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan  Pekerja  Dayah  (Studi  di  Kabupaten  Lhokseumawe). Scenario , 2 ,
441 – 454. https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/1226