## Wajah Hukum
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 228/PID.SUS/2022/PN.JMB
Warfian Saputra, Herizal Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari jambi Correspondence email: warfian.koebito@gmail.com; kurniawanherizal24@gmail.com
Abstrak. Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan Narkotika secara subtantif sudah di atur dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kebijakan kriminal substantif, yang disertai dengan berbagai  aturan  hukum  lainnya  dalam  proses  mengadili  pelaku  Kejahatan  narkotika  berupa Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial. SEMA tersebut diedarkan oleh Mahkama Agung sebgai Lembaga tertingi dalam system peradilan Pidana sehingga diharapkan menjadi rambu- rambu  hakim  dalam  memutuskan  perkara  kejahatan  Narkotika.  Kejahatan  Narkotika  merupakan  kejahatan terbesar yang ada di Indonesia sehingga perlu penegakan hukum pidana yang arif dan bijaksana. Dari data yang didapatkan dari Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, jumlah penghuni saat ini yaitu 1.316 Orang. Sebanyak 757 orang merupakan warga binaan dengan kasus Narkotika dan 254 orang di antaranya merupakan residivis kasus Narkotika.
Kata kunci: Kebijakan, hukum Pidana, Narkotika
Abstract. Law No. 35 of 2009 on Narcotics is a substantive criminal policy, which is accompanied by various other legal rules in the process of prosecuting the perpetrators of narcotic crimes in the form of the High Court Edaran Letter No. 04 of 2010 on the placement of abuse, abuse victims and drug addicts in medical rehabilitation institutions and social rehabilitation. The SEMA was distributed by the Supreme Court of the Court of Justice in the criminal justice system so it is expected to be a judge in deciding on the crime of Narcotics. Narcotic crime is the biggest crime that exists in Indonesia so it is necessary to enforce the criminal law wisely and wisely. From the data obtained from the Sub Section of Registration of the Institute of Marketing Class IIA Jambi, the current number of inhabitants is 1.316 People. A total of 757 people were civilians with drug cases and 254 of them were residues of drug cases.

## Keywords: Politics, Criminal Law, Narcotics

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal  tersebut  bisa  terlihat  dalam  Perubahan  ketiga  Pasal  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia ayat (3) memperjelas bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Putusan  hakim  adalah  pernyataan  formal  yang  dibuat  di  pengadilan  dengan  tujuan  untuk menyelesaikan  suatu  litigasi,  atau  menyelesaikan  perselisihan  antara  para  pihak.  Keadilan  menuntut penilaian,  dan  fakta  atau  keadaan  adalah  yang  penting  dan  menentukan  hasilnya.  Menurut  aturan hukum,  alat.  Oleh  karena  itu,  masalah  hukum  harus  diperhitungkan  dalam  putusan  hakim.  sehingga memiliki justifikasi  yang  sah  dan didukung  oleh fakta.  sehingga  tidak  mungkin  untuk membalikkan pilihan. 1
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  No.  48  Tahun  2009 menyebutkan  “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika melihat ketentuan pasal tersebut sesuai penjelasannya dimaksudkan agar terhadap putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Sehingga  hakim  bisa  saja  memutuskan  suatu  perkara  Tindak  pidana Narkotika tanpa hukuman pidana penjara namun bisa hukum rehabilitasi untuk mencegah dampak yang lebih besar terhadap kejahatan yang lebih besar dan mempertimbangan nilai keadilan dan yang terbaik bagi Terdakwa.
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta, 2008, hlm. 286.
Dalam hukum pidana, pemidanaan dapat dilihat sebagai proses penerapan dan penerapan sanksi. Hukuman biasanya dianggap sebagai nama lain untuk hukum dan hukum biasanya dipahami sebagai "kriminal".  Straf  adalah  kata  Latin  untuk  hukum.  Baar  berarti  "bisa"  atau  "mungkin".  Tindakan, kejadian,  pelanggaran,  dan  tindakan  semuanya  diterjemahkan  sebagai feit.Vos mengklaim  bahwa "perilaku  kriminal  adalah  tindakan  manusia  yang  dihukum  oleh  aturan  atau  hukum,  oleh  karena  itu suatu  perilaku  biasanya  dilarang  oleh  konsekuensi  pidana. 2 Bahkan  perilaku  "terlarang"  yang merupakan bagian dari definisi kejahatan. 3
Menurut  gagasan  itu,  ada  dua  jenis  hukum  pidana:  formal  dan  substantif.  Menurut  J.M.  Van Bemmelen 4
“Kejahatan-kejahatan yang tercakup dalam hukum pidana materiil adalah yang sering disebutkan, aturan  umum  yang  dapat  diterapkan  pada  kejahatan  tersebut,  dan  ancaman  hukuman  untuk pelanggaran  tersebut.  Hukum  pidana  formil  menetapkan  standar  yang  harus  dijunjung  tinggi selama proses pidana dan menetapkan prosedur yang harus diikuti.”
Karena  adanya  perbedaan  penafsiran  tentang  cara  menangani  pecandu  narkoba,  ketentuan undang-undang  ini  juga  belum  sepenuhnya  dijalankan.  Hakim,  khususnya,  memiliki  kewenangan mutlak  yang  “dapat”  diartikan  secara  opsional,  artinya  boleh  digunakan  atau  tidak,  tergantung hakimnya.
Hakim sering menjatuhkan hukuman penjara dalam kasus-kasus yang melibatkan penggunaan Narkotika. Dalam penelitian ini penulis meninjau kembali mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dimana hakim memutuskan hukuman satu (1) tahun dan sepuluh (10) bulan  penjara,  namun  kemudian  dikurangi  selama  masa  penangkapan  dan  penahanan.  Terdakwa dinyatakan  bersalah  karena  menyalahgunakan  Narkotika  Golongan  1  untuk  dirinya  sendiri  menurut putusan.
Rumusan  masalah  yang  akan  menjadi  fokus  pembahasan  tulisan  ini  didasarkan  pada  konteks penulisan penelitian ini:
1. Bagaimana Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkotika?
2. Apakah putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah sesuai dengan nilai keadilan, terhadap  putusan  pengadilan  negeri  jambi  nomor  :  228/Pid.Sus/2022/PN.  Jmb  dalam  perkara penyalahgunaan Narkotika ?

## METODE
Tulisan  ini  dengan  menggunakan  Penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  tipe penelitian  “Yuridis  Normatif”  yang  mengutamakan  penelitian  kepustakaan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan  atau  masalah  yang  diteliti  dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Kasus Perundang-Undangan ( Statute Approach) dan Pendekatan Kasus ( Case Approach ). 1. Pendekatan Kasus Perundang-Undangan ( Statute Approach)
Banyaknya kriteria hukum yang harus dinilai, tentunya menjadi topik dan argumentasi utama kajian penelitian normatif, oleh karena itu diperlukan metode perundang-undangan. Sangat penting untuk  diingat  bahwa  dalam  penyelidikan  normatif,  metode  legislatif  harus  diterapkan.  Jenis  dan hierarki  peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia  harus  didasarkan  pada  hierarki peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Strategi hukum ini melibatkan kontras satu hukum dengan yang lain. 5 2. Pendekatan Kasus ( Case Approach )
2 Tri  Andrisman,  Hukum  Pidana, Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia , Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.
3 Lilik Mulyadi, Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) , Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonnesia, Jakarta, 2012, hlm. 44.
4 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2
5 Jonaedi  Efendi,  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  :  Normatif  Dan  Empiris ,  cetakan  ke-2, Kencana, Jakarta,hlm,130.
Tujuan  penelitian  normatif  adalah  untuk  mengeksplorasi  bagaimana  norma  atau  standar hukum digunakan dalam praktik hukum yang sebenarnya, dengan menggunakan pendekatan kasus. Yurisprudensi kasus-kasus yang menjadi fokus kajian menunjukkan kasus-kasus yang diputuskan. Fokus utama dari masing-masing keputusan ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim saat sampai pada kesimpulan yang dapat diterapkan pada masalah tertentu yang sedang dihadapi.

## HASIL

## Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkotika
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  5l  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023 Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Pemidanaan  bertujuan:  a.  mencegah  dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyaralatkan  terpidana  dengan  mengadalan  pembinaan  dan  pembimbingan  agar  menjadi  orang yang baik dan berguna; c menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Disamping itu juga melihat Pedoman Pemidanaan Pasal 53 (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. l2l Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.
Melihat dari data yang didapatkan dari Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi,  jumlah  penghuni  saat  ini  yaitu  1.316  Orang.  Sebanyak  757  orang  merupakan  warga  binaan dengan kasus Narkotika dan 254 orang di antaranya merupakan residivis kasus Narkotika. Sehingga kita melihat dari data tersebut 33,6% terpidana Narkotika merupakan residivis kasus Narkotika yang sama,  sehingga  pidana  penjara  tidak  menjadi  efektif  dalam  penanggulangan  kejahatan  Narkotika bahkan pidana penjara bisa menjadi factor kriminogen sebagai timbulkan kejahatan yang baru.
Kapolri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan dan Sosial, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk Peraturan Bersama sebagai  reaksi  terhadap  Pecandu  Narkotika  yang  semakin  meningkat  jumlahnya  perlu  diketahui Peraturan  Nomor  01/III/2014/BNN  tentang  Penanganan  Narkotika  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi yang telah diumumkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014 dalam Berita Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465. Inti dari peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa korban penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika, dan Penyalahguna Narkotika wajib mendapatkan pengobatan, perawatan, dan pemulihan. di fasilitas rehabilitasi sosial atau medis.
Surat  Edaran  SEMA  (Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2010)  tentang penempatan korban penyalahguna dan pecandu Narkotika di panti rehabilitasi medis dan sosial juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Di Sema, ada tempat-tempat ini:
1. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret  2009  tentang  Penempatan  Pengguna  Narkotika  Dalam  Terapi  Karena  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober , 2009 mengatur tentang Narkotika, dan Lembaga Rehabilitasi perlu dimutakhirkan.
2. Bahwa hanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dipidana:
a. Terdakwa tertangkap tangan pada saat penangkapannya oleh BNN dan penyidik Polri.
b. Ketika ditangkap Tangan sesuai dengan poin a di atas, diketahui bahwa 1 (hari) telah digunakan. Dijelaskan jika barang bukti kelompok metamphetamine sebanyak 1 gram.
3. Majelis  hakim  harus  secara  tegas  dan  spesifik  menyebutkan  pusat  rehabilitasi  terdekat  dalam putusannya dalam hal hakim memvonis pelaku rehabilitasi dan memerintahkannya untuk menempuh jalur hukum.
Bahwa  terhadap  putusan  pengadilan  negeri  jambi  nomor  :  228/pid.sus/2022/pn.jmb  dalam perkara  penyalahgunaan  narkotika  dengan  alat  bukti  Narkotika  berupa  paket  narkotika  jenis  Shabu seberat 0,39 Gram harusnya dilakukan Rehabilitasi bukan hukuman pidana penjara.
Secara hukum, terdakwa harus direhabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  agar  sembuh  dan  tidak  kembali  menjadi  pelaku.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Tentang penempatan korban penyalah guna dan pecandu
Narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, lihat ayat 2 dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah  Agung)  Nomor  4  Tahun  2010.  Dalam  surat  edaran  ini  dijelaskan  tentang  penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam ayat ini direhabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 103. Jika barang bukti kurang dari satu gram, harus direhabilitasi.

## Putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah sesuai dengan nilai keadilan, terhadap putusan pengadilan negeri jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb dalam perkara penyalahgunaan Narkotika
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan istilah “adil” sebagai sesuatu yang tidak asal-asalan, tidak  memihak,  atau  berat  sebelah.  Kewajaran  secara  khusus  menunjukkan  bahwa  keputusan  dan tindakan didukung oleh standar yang dapat dipercaya. Karena tidak ada dua orang yang sama, apa yang adil bagi satu orang mungkin tidak adil bagi orang lain, keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif. Sesuatu harus berkaitan dengan ketertiban umum dan mematuhi skala keadilan yang ditetapkan agar dianggap "melaksanakan keadilan". 6
John Rawls berpendapat bahwa pilihan antara dua prinsip keadilan akan menentukan siapa yang menduduki tempat pertama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan fundamental seluas-luasnya  yang  sesuai  dengan  yang  dinikmati  oleh  orang  lain.  Kedua,  sangat  penting  untuk mengontrol  kesenjangan  sosial-keagamaan  dan  ekonomi  untuk  memastikan  bahwa  semua  orang mendapat manfaat dan dapat mencapai posisi, posisi, status, dan ruang yang tersedia untuk semua orang. Menurut Rawls, landasan masyarakat, yang terdiri dari lembaga-lembaga sosial, politik, hukum, dan ekonomi, merupakan bidang utama dari konsep keadilan karena susunan lembaga-lembaga ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kemungkinan hidup seseorang. Masalah esensial bagi kerangka dasar masyarakat  yang  adil  adalah  merumuskan  dan  menjustifikasi  sejumlah  pengertian  yang  mengatur keadilan,  khususnya  bagaimana  proses  pemberian  pendapatan  yang  adil  kepada  masyarakat  harus dipenuhi. 7
Menurut  Rawls,  landasan  keadilan  haruslah  konsep  hak,  bukan  keuntungan.  Hasil  akhir  yang menawarkan banyak manfaat bagi sebanyak mungkin orang dianggap sebagai faktor terpenting, terlepas dari  metode  dan  prosedur,  jika  prinsip  manfaat  adalah  dasarnya  (kebaikan  terbesar  untuk  jumlah terbesar). Namun karena berpijak pada hak-hak (individu) yang tidak dapat dicabut, maka asas keadilan yang berpijak pada asas hak akan menghasilkan proses yang adil. Faktanya, Rawls berjuang melawan kaum utilitarian  atas  nama  hak  individu.  Karena  itu, terlepas  dari  keuntungan  yang  ditimbulkannya, juga akan menghasilkan prosedur yang adil dengan tidak melanggar hak siapa pun. Menurut Rawls, konteks  sosiallah  yang  menciptakan  ketidakadilan,  oleh  karena itu  perlu  dievaluasi  kembali  prinsip- prinsip keadilan yang dapat diterapkan untuk menciptakan konteks sosial yang menguntungkan. 8 Pancasila mengacu pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai landasan negara Indonesia.  Lima  sila  termasuk  cita-cita  yang  menentukan  bagaimana  tetangga  harus  hidup berdampingan.  Keadilan  berakar  dan  dijiwai  oleh  keadilan  manusia,  khususnya  keadilan  dalam hubungan antara individu satu dengan yang lain, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan dengan Tuhan. 9
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi merupakan kasus tindak pidana penyalahguna narkotika oleh terdakwa Ebit bin Zulkifli yang telah melakukan perbuatan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika majelis hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan hal yang terpenting dari fakta atau peristiwanya dengan mengetahui secara obyektif duduknya perkara. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian selain  itu  dalam  menjalanakan  fungsi  peradilannya,  hakim  harus  memperhatikan  asas  keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum tetapi putusan
6 M.  Agus  Santoso, Hukum,Moral  &  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum ,  Ctk.  Kedua,  Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.
7 Muhammad  Taufik,  “ FILSAFAT  JOHN  RAWLS  TENTANG  TEORI  KEADILAN ”,Jurnal  Studi  Islam, Volume 19, No. 1, 2013 https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20- %20Filsafat%20John%20Rawls.pdf. hlm, 20.
8 Opcit hlm. 21.
9 Ibid. hlm. 86.
itu  harus  pula  mengandung  manfaat  bagi  yang  bersangkutan  dan  masyarakat.  Untuk  menciptakan putusan hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut. Apalagi tuntutan keadilan karena konsep keadilan itu tidak lah mudah menjadi tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak namun belum tentu dirasakan sama oleh  pihak  lain  nya,  keadilan  itu  cenderung  bersifat  individual.  Hakim  harus  memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan  hakim  dapat  dilihat  dari  berat  alasan  dan  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  dalam memutuskan  suatu  perkara.  Oleh  karenanya  putusan  hakim  harus  tetap  berpegang  pada  keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum  dasar  atau  sebagai  dalil  umum  yang  dalam  pelaksanaannya  diterapkain  menjadi  serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang berguna bagi suatu perbuatan. Pada perkara penyalahgunaan narkotika majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan penggunaan teori keadilan yang sehingga secara pidana harus tetap berpegang pada asas kedilan dan kepastian hukum karena  keseimbangan  keduanya  akan  memberikan  kemanfaatan  bagi  seluruh  masyarakat.  Namun melihat lagi dalam penelitian ini teori pertimbangan putusan hakim yang jelas ada kaitannya dengan asas  kemanfatan,  yang  mana  kita  ketahui  kata  manfaat  bersifat  universal  atau  menyeluruh.  Pada penelitian ini Putusan Pengadilan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Jmb terdakwa dihukum penjara selama 1  tahun  dan  10  bulan,  didalam  putuskan  juga  diketahui  adalah  seorang  pedangang  sekaligus  kepala keluarga yang membiayai anggota keluarganya tentu jika dipenjara selama putusan tersebut keluarga dari terdakwa akan merasa terbebani dengan kurungan penjara yang cukup lama karena tidak adanya seorang  pemimpin  dalam  keluarga  tersebut.  Seorang  Hakim  juga  harus  memperhatikan  asas kemanfaatan yang besifat universal dan juga SEMA (Surat Edran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) tentang penempatan korban penyalahguna dan pecandu Narkotika di panti rehabilitasi medis dan sosial agar setelah menjalani rehabilitasi Narkotika dengan hukum penjara yang tidak terlalu lama untuk terdakwa  tidak  mengulangi  perbuatan  nya  tersebut  yang  pastinya  akan  memeberikan  manfaat  bagi seluruh pihak.
Berdasarkan 3 dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini yang berpotensi terpenuhi dakwaan nya majelis hakim memutuskan dakwaan ketiga. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan berdasarkan penilaian hakim bahwa dakwaan yang memiliki potensi sesusai persidangan maka majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam kasus ini menurut penulis, penerapan hukum secara pidana materil sudah tepat. Mengapa diterapkan  pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  Nomor  35  Tahun  2009,  karena  terdakwa  terbukti mengkonsumsi  Narkotika  golongan  I  jenis  shabu  bagi  diri  sendiri  sebagaimana  dakwaan  alternative ketiga,  tapi  dalam  kasus  ini  menurut  penulis  dari  hasil  fakta-fakta  hukum  dipersidangan  yang  mana terdapat unsur-unsurnya yaitu Unsur Setiap Penyalahguna dan Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana dijelaskan bahwa:
1. Unsur Setiap Penyalahguna Yang  mana  dimaksud  unsur  setiap  Penyalahguna  adalah  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1 angka  15  yaitu  setiap  orang  yang  menggunakan  Narkotika  tanpa  Hak  Melawan  hukum.  Dalam perkara ini “setiap penyalahguna” yang dimaksud sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika dan menunjukan kepada terdakwa Ebit Bin Zulkifli yang dipersidangan telah mengakui identitasnya. Selain  itu,  didalam  persidangan  terdakwa  menunjukkan  sikap  mampu  mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu dengan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu, terdakwa  juga  dapat  berkomunikasi  dengan  baik  menjawab  semua  pertanyaan  dan  menganggapi semua  keterangan  para  saksi  dengan  baik.  Hal  tersebut  juga  diperkuat  oleh  keterangan  terdakwa yang setiap persidangan yang diikutinya selalu menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri
3. Yang mana dimaksud Unsur Narkotka Golongan I Bagi Diri Sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi  mengakibatkan  ketergantungan.  Dalam  kasus  ini  jelas  terdakwa  bertentangan  dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yaitu terdakwa terbukti menggunakan narkotika golongan I jenis shabu untuk diri sendiri sebelum terdakwa tertangkap, namun setelah itu
terdakwa  tertangkap  tangan  membawa  narkotika  setelah  itu  dibawa  ke  pengujian  BPOM  Jambi menyimpulkan bahwa barang yang dibawa terdakwa ialah Methamphetamin/shabu dan juga setelah melakukan  tes  urin  terdakwa  juga  terbukti  Positive  menggunakan  Methamphetamin/shabu  yang terdaftar di Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor .35 Tahun 2009. Kemudian terdakwa juga  menggunakan  narkotika  golongan  I  tanpa  izin  yang  berwenang  sehingga  unsur  Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara sah dan meyakinkan.
Jika dilihat lagi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 127 ayat 1 huruf a, seharusnya hakim juga mempertimbangkan pasal 127 ayat 3 yang berbunyi : “ Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mengapa hakim harus mempertimbangkan lagi pasal 127 ayat 3 dan jika dikaitkan pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 tahun 2010 yang mana pada point ke-2 juga dijelaskan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  35  TAHUN  2009  Tentang  Narkotika  hanya  dapat  diajtuhkan  pada klasifikasi tindak pidana sebagaimana dalam huruf (a) yang berbunyi : terdakwa pada saat ditangkap oleh  penyidik  Polri  dan  penyidik  BNN  dalam  kondisi  tertangkap  tangan  dan  juga  huruf  (b)  yang menjelaskan jika pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakain 1 (satu) hari dengan perincian  seperti  kelompok  metamphetamine  (shabu)  seberat  1  gram.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  35  TAHUN  2009  TENTANG NARKOTIKA Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
Jika dilihat dari putusan pengadilan negeri jambi nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN. Jmb yang mana pada putusan barang bukti narkotika seberat 0.39 gram jadi seharusnya menurut penulis hakim juga mempertimbangkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berisikan point – point mengenai penempatan apakah seseorang itu masuk dalam kategori penyalahgunaan ataupun pecandu narkotika. Hal ini penting mengingat keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim harus sesuai dengan dasar – dasar yang dilakukan oleh terdakwa. Jika tidak, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Berdasarkan data pada Lapas kelas 1A Jambi tertanggal 17 maret 2023 dengan total narapidana dan tahanan Narkotika berjumlah 773 orang dan Narapidana dan tahanan Residivis Narkota sebanyak 279 orang, sehingga dengan melihat data tersebut kita melihat kebijakan pidana penjara perlu dilakukan secara  selektif  dengan  mempertimbangkan  asas  nilai  kemanfaatan  sehingga  bisa  lebih  efektif  dalam penanggulangan Narkotika dimasa akan dating.
Menurut hasil analisa penulis , untuk memberikan kepastian hukum yang jelas karena adanya Putusan yang sangat jauh berbeda didalam pengambilan keputusan majelis Hakim. Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “ hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ” . ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Perkara Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan, yaitu: Pertama dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (1) UU.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kedua dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang tentang Narkotika, dan ketiga dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur- unsur Pasal saling mencocoki.
2. Dalam pengambilan putusan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 127  ayat  1  huruf  a,  seharusnya  hakim  juga  mempertimbangkan  pasal  127  ayat  3  yang  dimana menjelaskan  bahwa  penyalahguna  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial.  Hal  ini  juga  dikuatkan  dengan  Putusan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilits medis
dan  rehabilitasi  sosial.  Dimana  didalam  Putusan  SEMA  Nomor  04  dijelaskan  bahwa  pengguna narkotika jenis metamphetamine (shabu) seberat 1 gram haruslah mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial.  Namun,  pada  kenyataannya  dalam  perkara  Nomor  228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb terdakwa mendapatkan putusan upaya terakhir yaitu hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun sepuluh (10) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 2008. L. J. Van Apeldoorn, 1996. Pengantar Ilmu Hukum, Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris , cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Lilik  Mulyadi,  Pemidanaan  Terhadap  Pengedar  dan  Pengguna  Narkotika  (Penelitian  Asas,  Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan), Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonnesia, Jakarta, 2012.
M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
Tri  Andrisman,  Hukum  Pidana,  Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia, Universitas Lampung, 2009.
Undang-Undang Narkotika & Psikotropika, Sinar Grafika Jakarta 2003.

## Undang – Undang
Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1,2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ketentuan umum Pasal 54, Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Mahkamah Agung Nomor.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

## Jurnal
Muhammad  Taufik,  “FILSAFAT  JOHN  RAWLS  TENTANG  TEORI  KEADILAN”,Jurnal  Studi
Islam, Volume 19, No. 1, 2013 https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-
%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf.