JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  56-61  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6661.56-61

## HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PENERIMAAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA PINGGAN BANGLI
Ni Kadek Yuli Adeani 1 , I Made Suwitra 2 , Diah Gayatri Sudibya 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia adeayuliani@gmail.com , madesuwitra27@gmail.com , diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Pengangkatan  anak  peristiwa  yang  sering  menimbulkan  konflik  dalam  pewarisan.  Hak  dan  kedudukan anak angkat sering kali di permasalahkan oleh ahli waris lain khususnya penerimaan harta warisan berupa tanah  yang  dimiliki  orang  tua  angkatnya  karena  tanah  milik  orang  tua  angkatnya  tidak  hanya  dari  hasil kerjanya saja, namun ada dari harta pusaka. Tujuan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kedudukan anak  angkat  dalam  penerimaan  harta  warisan  berupa  tanah  milik  orang  tua  angkatnya  dan  hak  anak angkat  dalam  penerimaan  harta  warisan  berupa  tanah  milik  orang  tua  angkatnya.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  empiris  dan  pendekatan  konsep  dimana  data  didapatkan  dengan melakukan pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasiil penelitian ini bahwa hak dan kedudukan anak angkat  dalam  penerimaan  warisan  yakni  sama  dengan  anak  kandung,  karena  proses  pengangkatan  anak dianggap  sudah  sah  sesuai  hukum  adat  yang  berlaku  sehingga  anak  angkat  berkedudukan  sama  dengan anak kandung. Saran untuk masyarakat, sebaiknya proses pengangkatan anak juga diikuti dengan proses penetapan pengadilan agar ada kepastian hukum.
Kata Kunci: Anak Angkat, Harta Warisan, Hukum Adat Bali, Desa Pinggan, Awig-awig

## Abstract
Adoption of  children events that often cause conflicts in  inheritance. The rights and position  of  adopted children  are  often  questioned  by  other  heirs,  especially  the  receipt  of  inheritance  in  the  form  of  land owned  by  the  adoptive  parents  because  the  land  that  belongs  to  the  adoptive  parents  is  not  only  from their work, but also from inheritance. The formulation of the problem in this study is what is the position of adopted children in receiving inheritance in the form of land belonging to their adoptive parents and the  rights  of  adopted  children  in  receiving  inheritance  in  the  form  of  land  belonging  to  their  adoptive parents. This study uses empirical research methods and a conceptual approach where data is obtained by observing and interviewing. The conclusion from this study is that the rights and position of adopted children  in  receiving  inheritance  are  the  same  as  biological  children,  because  the  process  of  adopting children  is  considered  legal  according  to  applicable  customary  law  so  that  adopted  children  have  the same position as biological children. Suggestions for the community, it is best if the process of adopting a child is also followed by a court decision process so that there is legal certainty.
Keywords: Adopted child, Inheritance, Balinese Customary Law, Pinggan Village, Awig-awig.

## I. PENDAHULUAN
Setiap  pasangan  suami  istri  pasti  memiliki  keinginan  yang  wajar  untuk  memiliki  anak  agar menambah  kebahagiaan  rumah  tangga.  Namun  kadangkala  tidak  setiap  keluarga  dapat dikaruniai  keturunan,  maka  dari  itu  kepada  keluarga  yang  tidak  memiliki  keturunan,  dapat mengangkat atau mengadopsi anak, baik anak dari keluarganya sendiri atau dari anak orang lain untuk  sebagai  anak  angkat  mereka.  Di  Bali,  pengangkatan  anak  ialah  suatu  proses  hukum  di mana  seorang  anak  dikeluarkan  dari  keluarganya  sendiri  dan  ditempatkan  dalam  pengasuhan keluarga  angkat  sehingga  ia  dapat  melanjutkan  keluarga  dari  ayah  angkatnya.  Pengangkatan
anak  dalam  masyarakat  aturan  adat  Bali  dianggap  resmi  jika  sudah  melaksanakan  sesuai  pada tata  cara  dan  persyaratan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  aturan  adat  Bali,  yakni  seperti  adanya persetujuan oleh pihak yang berkaitan, adanya Dewa Saksi serta Manusia Saksi, adapun adanya siar (Beni  I  Wayan,  1989) .  Dalam  pewarisan,  kedudukan  anak  angkat  memiliki  hak  dan kedudukan  yang  sama  seperti  anak  kandung.  Mewaris  yakni  mengambil  alih  hak  serta kewajiban  seorang  yang  wafat.  Ada  pula  yang  bisa  digantikan  yakni  merupakan  hak  serta kewajiban yang ditetapkan pada bagian  kekayaan (hak kewajiban yang bisa dinilai oleh uang). Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih  atau  bilateral (Surini  Ahlan  Sjarif,  2006). Perihal  ini  menampilkan  kalau terdapatnya  perbedaan  dari  wilayah  hukum  adat  yang  satu  dengan  yang  lain,  yang  berkaitan dengan sistem kekeluargaan terhadap tipe dan status harta yang hendak diwariskan.
Hubungan  pewarisan  anak  angkat  dipengaruhi  oleh  proses  pengangkatan  anak.  Sesuai aturan  adat  Bali,  pewarisan  bukan  hanya  materi  saja  namun  pewarisan  bisa  sesuai  hak-hak sosial  yaitu  hak  pakai  setra  (kuburan  milik  desa),  serta  barang-barang  berwujud  seperti  harta benda,  harta  yang  memiliki  atau  tidak  memiliki  nilai  moneter  (termasuk  nilai  magis  atau religius)  termasuk  dalam  warisan.  Desa  pinggan  merupakan  suatu  desa  adat  di  kecamatan kintamani  kabupaten  bangli  yang  warganya  cukup  padat,  dari  sekian  banyak  keluarga  di  desa pinggan  tidak  semua  keluarga  dapat  mempunyai  keturunan  seperti  keluarga  normal  pada umumnya.  Hal  ini  menyebabkan  ada  banyak  keluarga  yang  melakukan  pengangkatan  anak, pengangkatan  anak  di  pinggan  dikenal  dengan  istilah  memeras  dimana  pengangkatan  anak  ini dilakukan secara sah dengan disaksikan oleh bendesa adat dan peduluan desa. Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam penerimaan harta warisan berupa tanah milik orang tua angkatnya dan bagaimanakah hak anak angkat dalam penerimaan harta warisan berupa tanah milik orang tua angkatnya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum empiris, dimana metode ini merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah secara efektif dan efisien dan pada umumnya  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan,  menganalisis  dan  mengelola  data  dalam  hal menjawab  permasalahan  yang  ada  di  Desa  adat  Pinggan  mengenai  hak  dan  kedudukan  anak angkat  dalam  penerimaan  harta  warisan  berupa  tanah.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan adalah  sosiologis  dan  pendekatan  konsep,  yakni  dengan  melakukan  penelitian  kenyataan terhadap awig-awig yang berada di desa lokasi penelitian kemudian mengaitkan terhadap fakta yuridis  yang  selanjutnya  berusaha  menemukan  pemecahan  atas  problematika  yang  dihadapi (Shidarta, 2017) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Anak  Angkat  Terhadap  Harta  Warisan  Berupa  Tanah  Milik  Orang  Tua Angkatnya
Harta  warisan  untuk  hukum  adat  ialah  segala  kekayaan  yang  dimiliki  suami  dan  istri  selama terikat dengan jalinan perkawinan, baik harta kerabat maupun harta yang dimiliki perseorangan yang awalnya dari harta aset, harta hibah, harta pendapatan sendiri, harta pencaharian bersama suami  dan  istri,  serta  sebagian  benda  pemberian  hadiah.  Pada  hukum  adat,  kedudukan  harta perkawinan  sangat  dipengaruhi  dari  adanya  prinsip  kekerabatan  yang  diikuti  setempat  serta adanya bentuk perkawinan yang sah kepada suami dan istri bersangkutan (Muhammad, 2000) . Dari  hukum  adat,  harta  warisan  bisa  berbentuk  harta  barang  ataupun  yang  bukan berwujud  barang,  seperti  gelar  kebangsawanan.  Harta  warisan  berbentuk  harta  barang  bagi hukum  waris  adat  merupakan  harta  pencaharian  adalah  harta  yang  diperoleh  sepanjang  masa pernikahan  serta  harta  bawaan.  Pengertian  harta  bawaan  adalah  harta  yang  diperoleh  saat sebelum  masa  pernikahan  ataupun  harta  yang  berasal  dari  peninggalan.  Dalam  hukum  adat, sepanjang pendamping suami isteri belum memiliki generasi, harta pencaharian bisa dipisahkan. Tetapi, apabila pendamping suami isteri sudah memiliki generasi hingga harta pencaharian jadi
bercampur (Wicaksono,  2011) .  Dalam  awig-awig  desa  adat  pinggan,  kabupaten  bangli mengenai  warisan  diatur  dalam  palet  4  pawos  47  yang  menyebutkan  bahwa  1.  warisan  inggih punika  tatamyan  artha  brana  saha  ayah-ayahan  ngupadi  sukerta  sekala  niskala,  keluhurannya arep ring turunannya. 2. karang sinanggeh warisan luire: ha. Due tengah, makadi tegal, karang, kahyangan,  pusaka  siwakarana,  lan  sapununggalannya,  na.  pamerajan  utawi  sanggah,  ca. pagunakayan,  tatadan  /  jiwa  dana,  hutang  piutang.  3.  wawu  kangin  kabaos  warisan  prade wenten:  ha.  Sang  mapiturun  (pewaris),  na.  keturunan  (ahli  Waris)  ca.  artha  brana  tategenan (ayah-ayahan) maka cihna warisan (Tyas Widyastini, 2013) .
Dari  kutipan  awig-awig  tersebut  dapat  diterjemahkan  1.  warisan  adalah  harta  benda juga  kewajiban  melayani  kehidupan  sekala  dan  niskala,  keseluruhan  kepada  keturunannya.  2. Lingkungan  yang  bisa  disebut  sebagai  warisan  yaitu:  a.  Warisan  yang  belum  dibagi,  tanah, pekarangan, pura desa, sarana upacara, dan sebagainya, b. Sanggah merajan, b. Hak guna pakai, harta  bawaan/jaminan,  dan  hutang.  3.  Bisa  disebut  sebagai  warisan  apabila:  a.  Ada  yang menurunkan  (pewaris),  b.  Yang  menerima  warisan  (ahli  waris),  c.  Harta  benda  kewajiban sebagai bukti warisan. Secara umum, penerapan hukum waris adat di Indonesia terpengaruh dari prinsip  kekerabatan  serta  generasi.  Dalam  hukum  waris  bagi  adat  di  warga  Indonesia  sifatnya pluralisme (bermacam- macam) hukum, ini sebabnya hukum waris adat masih terpengaruh pada sistem  kekerabatan  maupun  kekeluargaan  yang  terdapat  dalam  warga  Indonesia (Syaikhu, 2021) .
Sistem  yang  dipakai  buat  memastikan  ahli  waris  adat  di  Indonesia  beragam. Pelaksanaan  sistem  itu  berkaitan  erat  terhadap  adat  yang  terdapat  pada  tiap-tiap  wilayah  adat tersebut,  maka  dari  itu  pelaksanaan  adat  tiap-  tiap  wilayah  tidak  bisa  disamakan  dari  satu wilayah  terhadap  wilayah  yang  lain.  Pada  aturan  waris  adat  di  Indonesia,  terdapat  tiga  sistem kewarisan  pembagian  yakni  1.  Sistem  pewarisan  individual  ialah  sistem  pewarisan  yang  tiap pakar  warisnya  memperoleh  pembagian  buat  bisa  memahami  serta  ataupun  mempunyai  harta peninggalan  dari  bagiannya  tiap-tiap  sehabis  harta  peninggalan  tersebut  dicoba  pembagian, hingga  tiap-tiap  pakar  waris  bisa  memahami  serta  mempunyai  secara  individual  terkait  harta warisannya  buat  diusahakan  serta  digunakan (Tinggogoy,  2018) .  2.  Sistem  pewarisan  kolektif ialah pemindahan kepemilikan harta aset dari pewaris terhadap waris selaku kesatuan yang tidak dibagi-bagi  kemampuannya  serta  yang  memiliki,  melainkan  tiap  waris  ada  hak  buat mengoptimalkan,  memakai,  ataupun  menemukan  hasil  dari  harta  aset  itu.  Sebaliknya  metode pemakaiannya diatur bersama atas bawah musyawarah serta mufakat dari seluruh keluarga yang ada  hak  terkait  kekayaan  aset  di  dasar  tutorial  kepala  saudara.  3.  Sistem  pewarisan  mayorat, sebetulnya  pula  ialah  sistem  kewarisan  kolektif,  cuma  sebagai  pembagian  harta  yang  bukan dibagi  dan  dilimpahkan  terhadap  anak  pertama  yang  bertugas  selaku  memimpin  keluarga mengambil  alih  peran  bapak  ataupun  bunda  selaku  kepala  keluarga.  Secara  kebanyakan, terlaksananya  hukum  waris  adat  di  Indonesia  juga  dipengaruhi  dari  prinsip  kekerabatan  dan keturunan,  berikut  sistem  kekeluargaan  yang  ada  pada  masyarakat  Indonesia  yakni  1.  Sistem patrilineal  (dari  garis  kebapakan)  ialah  sistem  generasi  yang  dilihat  sesuai  garis  ayah,  di mana peran  laki-  laki  lebih  terlihat  dampaknya  dari  peran  perempuan  di  dalam  pewarisan.  2.  Sistem matrilineal (dari garis keibuan) ialah sistem generasi yang dilihat sesuai garis ibu, di mana peran perempuan  lebih  terlihat  dampaknya  dari  peran  laki-laki  dalam  pewarisan.  3.  Sistem  parental maupun bilateral (dari  garis ibu-ayah) ialah sistem yang dilihat sesuai garis orang tua, ataupun sesuai  garis  dua  sisi  ibu  dan  ayah,  yang  posisi  laki-laki  serta  perempuan  tidak  dibedakan  pada pewarisan (Sulistiani, 2021) .
Dari  ketiga  sistem  pewarisan  di  atas,  secara  umumnya  skema  pewarisan  yang  dianut masyarakat  adat  Bali  begitupun  desa  pinggan  sesuai  sistem  pewarisan  individual  dan  kolektif. Menganut sistem kewarisan individual yakni dimana tiap ahli warisnya memperoleh pembagian agar bisa menguasai dan mempunyai harta warisan sesuai bagiannya jika setelah  harta warisan tersebut  dilakukan  pembagian.  Dan  sistem  kewarisan  kolektif  dimana  bukan  seluruh  harta kekayaan  bisa  dibagikan  sehingga  diwarisi  secara  bersama-sama.  Ahli  waris  dalam  sistem pewarisan  disini  yaitu  seluruh  anak  laki-laki  atau  seluruh  anak  yang  diberikan  status  purusa, mengikuti sifat susunan kekeluargaan dan kekerabatan yang dianut (Naskur, 2008) .
Berdasarkan hasil wawancara dengan bendesa adat desa pinggan, kecamatan kintamani, kabupaten bangli, yaitu Drs. I Made Seden pada tanggal 27 November 2022 mengatakan bahwa anak  angkat  memiliki  tanggung  jawab  penuh  kepada  orang  tua  angkat,  membuat  posisi  anak angkat  memiliki  hak  serta  tanggung  jawab  yang  sama  dengan  anak  kandung  dari  penerimaan kekayaan warisan bersifat materiil maupun immateriil, dari sisi materiil meliputi harta bergerak serta  bukan  bergerak,  harta  yang  bukan  bergerak  yakni  tanah  milik  orang  tua  angkatnya mempunyai derajat yang sama terhadap anak kandung. Status anak angkat disamakan terhadap anak  kandung,  dimana  anak  angkat  mempunyai  tanggungjawab  sama  dengan  anak  kandung, baik  yang  diangkat  dari  keluarga  sendiri  maupun  keluarga  orang  lain.  Hal  tersebut  yang akibatnya terhadap kesamaan kewajiban yang dipunyai oleh anak angkat, termasuk dalam hasil harta orang tua angkatnya. Karena proses pengangkatan anak yang telah dinyatakan sah sesuai aturan  adat  serta  agama  apabila  telah  melewati  tahapan  upacara  paperasan.  Mengenai  harta kekayaan  berupa  tanah  yang  dimiliki  oleh  orang  tuanya  berupa  tanah  yang  diperoleh  dari leluhurnya apabila orang tua angkatnya bukan pewaris tunggal maka tanah tersebut juga berhak diwarisi  oleh  anak  angkat  karena  pada  dasarnya  anak  angkat  ini  sudah  sah  menjadi  anak  bagi orang tua yang mengangkatnya sehingga kedudukannya sama dengan anak kandung.

## 2. Hak Anak Angkat Dalam Penerimaan Harta Warisan Berupa Tanah Milik Orang Tua Angkatnya
Sistem  pengangkatan anak  sesuai  dengan  aturan  adat  Bali  tidak  ditetapkan  dari  satu  aturan namun  sistemnya  tergantung  pada  adat  yang  berlaku  pada  masing-masing  daerah  desa  adat. Namun umumnya sistem pengangkatan anak di Bali yakni anak yang diangkat wajib beragama Hindu,  dikarenakan  tujuan  utama  dari  pengangkatan  anak  adalah  untuk  meneruskan  warisan yang  berupa  meneruskan  hak  dan  kewajiban  dalam  bermasyarakat  adat  yang  akan  berkaitan dengan  pelaksanaan  upacara  keagamaan  dan  tempat  suci (Anak  Agung  Ngurah  Agung  Bima Basudewa, 2021) .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bendesa  adat  Desa  Adat  Pinggan  yaitu  I  Made Seden  pada  tanggal  27  November  2022,  sistem  pengangkatan  anak  yakni  melalui  upacara pamarasan  yaitu  dengan  cara  dibuatkan  banten  paperasan  yang  dihadiri  oleh  keluarga  yang melaksanakan  pengangkatan  keturunan  dan  keluarga  yang  anaknya  akan  diangkat  serta disaksikan  oleh  bendesa  adat  dan  peduluan  (prejuru)  desa  serta  kepala  desa  dan  kepala  dusun. Setelah  anak  angkat  menyelesaikan  dan  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  dia  sebagai seorang anak, dimana ia telah wajib terhadap desa adat serta serangkaian kegiatan dan upacara desanya atau upacara dewa  yadnya , bertanggung jawab terhadap orang tuanya berupa upacara manusia  yadnya  dan  pitra  yadnya,  selanjutnya  anak  angkat  berhak  menerima  segala  sesuatu yang telah menjadi haknya yaitu hak untuk mewarisi harta kekayaan dari pewaris.
Begitupun  dengan  anak  angkat  di  desa  adat  pinggan  dari  hasil  wawancara  kepada bendesa adat yang dilaksanakan tanggal 27 November 2022 beliau mengatakan bahwa hak anak angkat dalam penerimaan warisan sama haknya terhadap anak kandung. Karena tanggungjawab yang  sama  sehingga  ia  berhak  menerima  hak  nya  sebagai  anak  yakni  berupa  memperoleh warisan. Begitupun dengan harta warisan berupa tanah baik itu tanah yang dimiliki oleh pewaris karena  hasil  kerja  dia  sendiri  atau  tanah  yang  dibeli  semenjak  menikah  maupun  tanah  yang pewaris dapatkan dari leluhurnya, anak angkat berhak untuk mewarisinya. Akibat hukum sebab terputusnya jalinan anak angkat dari orang tua kandungnya yang masuk jadi keluarga orang tua angkatnya  dan  anak  angkat  hendak  disamakan  dengan  kedudukan  hukumnya  dengan  anak kandung  dari  orang  tua  angkatnya.  Akibatnya  anak  angkat  wajib  mendapatkan  haknya sebagaimana  hak-  hak  didapatkan  anak  kandung  dari  orang  tua  angkat,  sampai  anak  angkat mempunyai  hak  mewaris  semacam  hak  mewaris  saudara  kandung  dari  orang  tua  kandung ataupun angkatnya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  adanya  penelitian  serta  pembahasan  pada  uraian  diatas,  maka  bisa  disimpulkan menjadi: 1) Harta warisan adalah harta kekayaan yang akan diberikan oleh si pewaris saat masih hidup atau sesudah meninggal dunia, agar dikuasai atau dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada  ahli  waris  berdasarkan  sistem  kekerabatan  dan  pewarisan  yang  berlaku  dalam masyarakat  adat  yang  bersangkutan.  sistem  pewarisan  pada  masyarakat  adat  Bali  menganut sistem patrilineal (dari garis kebapakan) maka yang mempunyai hak untuk mewaris adalah anak laki-laki,  sehingga  anak  laki-lakilah  yang  sebagai  pewaris  yang  asli,  yakni  anak  laki-laki sebagai  penerus  mempunyai  tanggung  jawab,  maupun  itu  tanggung  jawab  kepada  orang  tua sendiri  atau  tanggung  jawab  yang  berkaitan  pada  upacara  adat  serta  agama  pada  masyarakat yang  bersangkutan.  Sistem  pewarisan  di  desa  adat  pinggan  juga  menganut  sistem  patrilineal (kebapakan), dimana anak laki-laki yang berhak mewarisi atas warisan yang dimiliki oleh orang tuanya.  Kedudukan  anak  angkat  dalam  penerimaan  harta  warisan  yang  sifatnya  materiil  dan imateriil, dari sisi materiil meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, harta yang tidak bergerak yakni tanah milik orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat pada penerimaan harta warisan mempunyai  posisi  yang  sama  terhadap  anak  kandung  meliputi  hak  dan  tanggung  jawabnya. Begitupun dengan penerimaan harta warisan yang berupa tanah, anak angkat tersebut juga akan mendapatkan  kedudukan  yang  sama.  Status  anak  angkat  disamakan  dengan  anak  kandung, dimana  anak  angkat  memiliki  tanggungjawab  yang  sama  dengan  anak  kandung,  baik  yang diangkat dari keluarga sendiri maupun keluarga orang lain.
Karena  tahapan  pengangkatan  anak  yang  telah  dinyatakan  sah  jika  sudah  melalui  proses upacara  paperasan.  2)  Sistem  pengangkatan  anak  menurut  Desa  Adat  Pinggan  yakni  melalui upacara  pamarasan  yaitu  dengan  cara  dibuatkan  banten  paperasan,  upacara  ini  merupakan upacara  keagamaan  yang  akan  menjadi  awal  dari  sahnya  seorang  anak  telah  dialihkan kekuasaanya dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya dimana proses ini diawali dengan persetujuan  keluarga  dari  kedua  belah  pihak  yakni  keluarga  yang  akan  mengangkat  anak  dan keluarga yang anaknya akan diangkat, kemudian melalui persetujuan prajuru adat dan perbekel serta  kepala  dusun,  lalu  dilanjutkan  dengan  upacaranya.  melalui  hasil  penelitian  di  Desa  Adat Pinggan menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang sudah dilaksanakan secara resmi sesuai hukum adat tanpa melalui ketetapan pengadilan, padahal menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia bagi orang yang ingin mengangkat anak harus melalui penetapan pengadilan. Hak anak  angkat  dalam  penerimaan  harta  warisan  adalah  sama  haknya  seperti  anak  kandung,  jadi dalam  penerimaan  harta  warisan  pun  anak  angkat  memiliki  hak  yang  sama.  Karena tanggungjawab  yang  sama  sehingga  ia  berhak  menerima  harta  warisan  sebagai  anak  yang mempunyai status seperti anak kandung. Begitupun dengan harta warisan berupa tanah baik itu tanah yang dimiliki oleh pewaris karena hasil kerja dia sendiri atau tanah yang dibeli semenjak menikah  maupun  tanah  yang  pewaris  dapatkan  dari  leluhurnya  anak  angkat  berhak  untuk mewarisinya. Karena Pada dasarnya  anak angkat ini sudah sah masuk  kedalam keluarga orang tua angkatnya, sehingga anak angkat berhak untuk mendapatkan warisan-warisan yang dimiliki oleh pewaris, setelah ia menyelesaikan kewajibannya menjadi seorang anak.

## 2. Saran
Simpulan  yang  sudah  diuraikan  diatas  mencetuskan  beberapa  saran  yang  bisa  diberikan,  yaitu sebaiknya  dalam  penyuratan  awig-awig  agar  pengaturan  hak  dari  anak  angkat  terhadap  harta warisan milik orang tua angkatnya itu di surat dengan pasti, sehingga bisa dipergunakan sebagai dasar pedoman baik oleh masyarakat (krama Desa) maupun oleh peneliti hukum adat. Selain itu kepada  orang  tua  yang  ingin  melakukan  proses  pengangkatan  anak  agar  memperhatikan ketentuan  hukum  negara  yang  berlaku  bahwa  pengangkatan  anak  harus  dilengkapi  penetapan pengadilan  ,  karena  sampai  saat  ini  pengangkatan  anak  di  Desa  Pinggan  hanya  dilakukan berdasarkan  hukum  adat  dan  agama,  sehingga  akan  menjadi  lebih  baik  dan  lebih  pasti  apabila proses pengangkatan anak juga dimohonkan penetapan ke pengadilan negeri untuk menghindari
adanya  gugatan-gugatan  dari  pihak  ketiga  di  kemudian  hari,  hal  ini  bertujuan  untuk mengamankan status anak angkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anak  Agung  Ngurah  Agung  Bima  Basudewa,  I.  M.  D.  P.  (2021).  Kedudukan  Hukum  Anak Angkat  Atas  Harta  Yang  Ditinggalkan  Orang  Tua  Angkat  Berdasarkan  Hukum  Perdata. Kertha Negara , 9 (11). Beni I Wayan, S. N. (1989). Hukum Adat Di Dalam Yurisprudensi Indonesia . Denpasar: Surya Jaya. Muhammad, B. (2000). Pokok-Pokok Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita. Naskur, N. (2008). Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 6 (2). Shidarta.  (2017). Metode  penelitian hukum : konstelasi  dan  refleksi .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia.
Sulistiani, S. L. (2021). Hukum Adat Di Indonesia . Bandung: Sinar Grafika. Surini Ahlan Sjarif, N. E. (2006). Hukum Kewarisan Perdata Barat . Depok: Renada Media. Tinggogoy,  I. K. N. (2018). Aspek Yuridis  Kedudukan Anak  Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Menurut Perspektif Hukum Adat. Lex Privatum , 6 (9).
Tyas  Widyastini,  A.  H.  D.  (2013).  Efektivitas  Awig-Awig  Dalam  Pengaturan  Kehidupan Masyarakat  Nelayan  Di  Pantai  Kedonganan  Bali. Sodality :  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan , 1 (1). Wicaksono, S. (2011). Hukum Waris . Jakarta: Visimedia.