## DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Ririh Dian Pratiwi Lilis Setyowati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro

## ABSTRAK
Penelitian  ini    bertujuan  untuk  nganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi akuntabilitas kinerja  pemerintah  Kota Semarang. Teknik pengabilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pegawai negeri sipil pada bagian keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)  Kota Semarang  dengan  jumlah responden sebanyak  59  orang.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  primer  yang menggunakan  data  dari  kuesioner  dan  diukur  dengan  menggunakan  skala  likert. Teknik  analisis  data  yang  digunakan yaitu  uji regresi  linear  berganda .  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  software  SPSS  versi  20.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa;  (1)  tidak  terdapat  pengaruh  antara  penerapan  akuntansi  keuangan  sektor  publik  terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, (2) terdapat pengaruh yang positif dan signfifikan antara pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja  pemerintah  daerah,  dan  (3)  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Kata Kunci: penerapan ASP, pengelolaan keuangan, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja .

## ABSTRACT
This  study  aims  to  observe  several  factors  that  contributed  the  local  government  accountability  of  local  government performance  the  samples  were  selected  by  using  a  purposive  sampling  method.  Involving  all  the  staff  of  government employees  on  the  financial  section  at  the  local  government  organization  around  units  of  Semarang  City  local government  with  the  total  number  of  59  respondents.    Source  of  data  in  this  study  are  primary  data.  It  was  the  data were collected by using sets of questionnaire measured by using likert scale. The data were analyzed by using multiple linear regression  supported by SPSS version  20 software.  The results of the  study indicated that: (1) there  was a not positive  and  significant  effect  application  of  public  sector  accounting  on  the  accountability  of  local  government performance,  (2)  there  was  a  positive  and  significant    effect  of  financial  management  on  the  accountability  of  local government performance, and (3) there was a positive and significant effect control of financial statement quality on the accountability of local government performance
Keywords: Application of public sector accounting, financial management, control of financial statement quality, and accountability of local government performance.

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  usaha  pe manfaatan  daerah  dalam  pengambilan  keputus an daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya  yang  dimiliki  sesuai  dengan  kepentingan, prioritas,  dan  potensi  daerah  tersebut.  Dengan pemberian  otonomi  daerah  kabupaten  dan  kota, pengelolaan  keuangan  sepenuhnya  berada  di tangan  pemerintah  daerah.  Seiring  dengan otonomi  daerah  yang  terjadi,  maka  didirikanlah SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  yang merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah  yang  dipimpin  oleh  seorang  kepala SKPD.
Terselenggaranya  pemerintahan  yang baik  ( good  governance )  merupakan  kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu me ngubah  kondisi  pemerintahan  yang  tidak  dapat memberikan  pelayanan  publik  secara  baik  me nuju  ke  arah  tatanan  pemerintahan  yang  demo kratis.  Penyelenggaraan  pemerintahan  yang akuntabe l akan mendapat dukungan dari public . Ada  kepercayaan  masyarakat  atas  apa  yang  di selenggarakan,  direncanakan,  dan  dilaksanakan oleh program yang berorientasi pada masyarakat di  pihak  penyelenggara, akuntabilitas mencer minkan  komitmen  pemerintah  dalam  melayani publik.
Akuntabilitas merupakan  suatu  wujud pertanggungjawaban  dari  suatu  instansi  peme rintah  atas  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan dalam  waktu  satu  tahun  yang  disusun  melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Kota  Semarang 2016  merupakan  bentuk  komitmen  nyata  Peme rintah  Kota  Semarang  dalam  membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Peme rintah  (SAKIP)  yang  baik  sebagaimana  telah diamanatkan  dalam instruksi  Presiden  Nomor  7 Thn  1999  tentang akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah.
Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu aktivitas  penilaian  pencapaian  target-target  ter tentu yang diderivasi dari tujuan strategis organi sasi.  Untuk  mewujudkan  kinerja  pemerintah yang  memuaskan,  pemerintah  terus  melakukan berbagai  upaya  perbaikan  salah  satunya  dengan penyempurnaan  sistem  administrasi  Negara  se cara  menyeluruh  dengan  menerbitkan  dan  me nyempurnakan sistem adminitrasi Negara secara menyeluruh,  dengan  menerbitkan  dan  menyem purnakan  perangkat  peraturan  perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah.
Terdapat  beberapa  kasus  dalam  kinerja instansi  pemerintah  yang  disampaikan  oleh Badan Pemeriksa Keuangan, diantaranya adalah kelemahan  pengendalian  intern  dan  ketidak patuhan  terhadap  ketentuan  undang-undang. Selain  itu  juga  ketidakefisienan  kinerja  instansi dan ketidakefektifan kinerja (Akbar, 2013).
Informasi  yang  dihasilkan  berupa  lapo ran  keuangan  harus  dapat  menunjukkan  infor masi  tentang  kinerja  dan akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  yang  dibutuhkan,  karena dengan  laporan  keuangan  ini  pemerintah  mem punyai  bahan  dalam  pengambilan  keputusan untuk  melakukan  perbaikan-perbaikan  manaje men  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka  penetapan  ukuran-ukuran  yang  dapat  di gunakan  adalah  adanya  nilai  ekonomis  dan efisiensi  dari  laporan  keuangan  serta  efektifitas penggunaan  sumber  daya  dan  terlihat  secara outcome yang dihasilkan (Santoso, 2008). Hasil  evaluasi  LAKIP  yang  dilakukan oleh  Kementerian  PANRB  pada  tahun  2016
menunjukkan  terjadi  peningkatan  rata-rata  nilai evaluasi  pada  kabupaten/kota  dibandingkan tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2016  rata-rata nilainya  49,87  atau  meningkat  2,95  poin  dari tahun 2015 yang hanya 46,92.
Walaupun mengalami peningkatan, namun  rata-rata  nilai  pada  kabupaten/kota  pada tahun  2016  masih  dibawah  50,  yang  artinya masih  berada  pada  kategori  C.  sebanyak  425 kabupaten/kota  atau  83%  dari  total  seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai dibawah B (www.menpan.go.id).
Rendahnya  tingkat akuntabilitas peme rintah  daerah  dikarenakan  empat  permasalahan utama,  yakni  tujuan/sasaran  yang  ditetapkan tidak  berorientasi  pada  hasil,  ukuran  keberhasil an  tidak  jelas  dan  terukur,  program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan  rincian  kegiatan  tidak  sesuai  dengan maksud kegiatan.
Semakin  baik  hasil  evaluasi  yang  diper oleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik  tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  pengguna an  anggaran  dibandingkan  dengan  capaian kinerjanya  serta  semakin  baik  kualitas  pem bangunan  budaya  kinerja  birokrasi  di  instansi. Hasil  evaluasi akuntabilitas kinerja  ini  dapat menjadi  ukuran  sejauh  mana  instansi  peme rintah berorientasi kepada hasil.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akun tansi  pada  domain  publik.  Domain  publik  meli puti antara lain meliputi badan-badan pemerinta han  (pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  unit kerja  pemerintah,  perusahaan  milik  negara, yayasan  organisasi  politik  dan  organisasi  masa, LSM, universitas dan organisasi nirlaba lainnya (Mardiasmo, 2009).
Standar  akuntansi  merupakan  pedoman umum  atau  prinsip-prinsip  yang  mengatur  per lakuan  akuntansi  dalam  penyusunan  laporan keuangan  untuk  tujuan  pelaporan  kepada  para pengguna  laporan  keuangan,  sedangkan  pro
sedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan  untuk  mengimplementansikan  stan dar.  Untuk  memastikan  diikutinya  prosedur yang  telah  ditetapkan,  sistem  akuntansi  sektor publik  harus  dilengkapi  dengan  sistem  pengen dalian  intern  atas  penerimaan  dan  pengeluaran dana publik.
Penetapan  standar  akuntansi  sangat  di perlukan  untuk  memberikan  jaminan  dalam aspek  konsistensi  pelaporan  keuangan.  Tidak adanya  standar  akuntansi  yang  memadai  akan menimbulkan  implikasi  negatif  berupa  rendah nya realibilitas dan objektivitas informasi  yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuang an serta menyulitkan audit.
Proses  penetapan  dan  pelaksanaan  stan dar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktek akuntansi, profesi akun tan, dan bagi pihak-pihak yang berke pentingan. Pembuatan  suatu  standar  mungkin  dapat  ber manfaat  bagi  suatu  pihak,  namun  dapat  juga merugikan  bagi  pihak  lain.  Penentuan  mekanis me  yang  terbaik  dalam  menetapkan  ke  seraga man  standar  akuntansi  merupakan  faktor  pen ting  agar  diterima  pihak-pihak  yang  berkepen tingan  dan  bermanfaat  bagi  pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  merupakan  istilah  yang  di pakai  dalam  ilmu  manajemen  secara etimologi pengelolaan  berasal  dari  kata  kelola  dan  biasa nya  merujuk  pada  proses  mengurus  atau  me nangani  sesuatu  untuk  mencapai  tujuan.  Penge lolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksana an,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawa ban, dan pengawasan keuangan daerah.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 58  tahun  2005  pengelolaan  keuangan  daerah adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  pe rencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapor an,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  ke uangan  daerah.  Prinsip-prinsip  pengelolaan  ke uangan  yang  diperlukan  untuk  mengontrol  ke bijakan  keuangan  daerah  meliputi: akuntabili tas ,  value  for  money,  kejujuran  dalam  menge lola keuangan publik, tranparansi, dan pengenda lian

## Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan
Pengawasan  menurut  Keputusan  Presi den  nomor  74  tahun  2001  adalah  proses  ke giatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar  pe merintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Secara  umum  yang  dimaksud dengan  pengawasan  adalah  segala  kegiatan  dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu  kegiatan  tidak  menyimpang  dari  tujuan serta rencana yang telah digariskan.
Pengawasan  mengacu  pada  tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif  yaitu  masyarakat  dan  DPRD  untuk mengawasi  kinerja  pemerintah.  Pengawasan  di perlukan  untuk  mengetahui  apakah  perencaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Mardiasmo, 2001).
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Menurut  LAN  dan  BPKP  (2000) akun tabilitas kinerja  adalah  kewajiban  untuk  mem berikan  pertanggungjawaban  atau  menjawab dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan  sese orang  /  badan  hukum  /  pimpinan  suatu  organi sasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  ber kewenangan  untuk  meminta  keterangan  untuk pertanggungjawaban.  Bersasarkan  pada  penger tian  tersebut  diatas,  maka  semua  instansi  peme rintah, bagian atau lembaga negara di pusat mau pun  daerah  sesuai  dengan  tugas  pokok  masing- masing  harus  memahami  lingkup akuntabilitas nya  masing-masing,  karena akuntabilitas yang diminta  meliputi  keberhasilan  dan  juga  ke gagalan pelaksanaan misi instansi yang bersang kutan.
Dalam  melaksanakan akuntabilitas di lingkungan  instansi  pemerintah,  perluu  memper hatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.  Harus  ada  komitmen  dan  pimpinan  dan  se luruh  staf  instansi  pemerintah  perlu  melaku kan pengelolaan pelaksanaan misi agar akun tabel
2.  Harus  merupakan  sustu  sistem  yang  dapat menjamin  penggunaan  sumber-sumber  daya
secara  konsisten  dengan  peraturan  per undang-undangan yang berlaku
3.  Harus  dapat  menunjukkan  tingkat  pencapai an tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4.  Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5.  Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif se bagai katalisator perubahan  manajemen instansi  pemerintah  dalam  bentuk  pemutak hiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah subyek opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek peneliti atau responden (Indriantoro dan Supomo,  2002).  Sedangkan  sumber  datanya adalah primer dari jawaban kuesioner responden secara  langsung  yang  dikirim  kepada  kantor Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kota Semarang.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  bagian  ke uangan  Kota  Semarang  Provinsi  Jawa  Tengah. Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  non probability  sampling  dengan  pendekatan purpo sive  sampling ,  yaitu  teknik  penentuan  sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006). Purposive sampling digunakan karena informasi yang  akan  diambil  berasal  dari  sumber  yang sengaja  dipilih  berdasarkan  kriteria  yang  telah ditetapkan  peneliti  antara  lain:  (a)  pegawai negeri  sipil,  (b)  pegawai  yang  melaksanakan fungsi  akuntansi/keuangan,  dan  (c)  pegawai yang  berkerja  sebagai  kepala  bagian  dan  staf bagian  akuntansi / keuangan.  Adapun  sampel
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebanyak 18  OPD  di  Kota  Semarang  yang  berjumlah  59 responden pegawai  bagian  keuangan  di  setiap SKPD.

## Metode Analisis
Analisis Regresi Linear Berganda
Untuk  melihat  pengaruh  variabel  inde penden  terhadap  variabel  dependen.  Dalam penelitian  ini  variabel  yang  digunakan  terdiri dari akuntabilitas kinerja  sebagai  variabel  de penden,  sedangkan  penerapan  akuntansi  ke uangan sektor publik pengelolaan keuangan, dan pengawasan  kualitas  laporan  keuangan  sebagai variabel independen.
Bentuk  umum  dari  perumusan  regresi linear  berganda  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e
Keterangan:
Y  : Akuntabilitas Kinerja X 1 :  Penerapan  Akuntansi  Keuangan  Sektor Publik
X 2 :  Pengelolaan Keuangan X 3 : Penngawasan Kualitas
Laporan Keuangan
b :  Koefisien Korelasi
a : Konstanta e : Error

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Uji Koefisien Determimasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  (R 2 )  pada  intinya mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen. Berikut adalah hasil uji koefisen determinasi:
Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,559 a ,312 ,275 1,088 1,646
a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Pengelolaan, Penerapan b. Dependent Variable: Akuntabilitas Sumber: Data Diolah (2017)
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  pada tabel  diatas,  didapatkan  nilai  koefisien  deter minasi  sebesar  0,275.  Hal  ini  berarti  27,5% akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah  Kota  Semarang  dapat  dijelaskan  oleh variabel  penerapan  akuntansi  keuangan  sektor publik,  pengelolaan  keuangan,  serta  penga wasan  kualitas  laporan  keuangan.  Sedangkan 72,5%  variabel akuntabilitas kinerja  pada instansi  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti dalam  penelitian  ini.  Variabel  lain  yang  mem pengaruhi kualitas laporan keuangan yang tidak terdapat  dalam  penelitian  ini  adalah  partisipasi
penyusunan  anggaran,  kualitas  SDM,  sistem pengendalian intern, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian  akuntansi,  sistem  pelaporan  dan beberapa  faktor  eksternal  yang  dianggap  bisa mempengaruhi akuntabilitas kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.
Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Model  statistik  yang  digunakan  untuk menguji  hipotesis  adalah  dengan  menggunakan model  regresi  linear  berganda  dengan  bantuan program  SPSS  versi  16.0.  Tampilan  hasil  uji  F adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 29,586 3 9,862 8,329 ,000 b Residual 65,126 55 1,184 Total 94,712 58 a. Dependent Variable: Akuntabilitas
b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Pengelolaan, Penerapan
Sumber: Data Diolah (2017)
Hasil pengujian ANOVA atau uji F pada tabel diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 8,329  dengan  tingkat  signifikan  0,000  yang nilainya  lebih  kecil  dari  nilai probabilitas 0,05. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  akun tansi  keuangan  sektor  publik,  pengelolaan  ke uangan,  dan  pengawasan  kualitas  laporan  ke uangan secara simultan (bersama-sama) berpeng aruh  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja pada  kantor  instansi  pemerintah  daerah  Kota Semarang.
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)
Uji  t  bertujuan  untuk  mengetahui  peng aruh  masing  variabel  bebas  yaitu  penerqapan akuntansi  keuangan  sektor  publik,  pengelolaan keuangan,  dan  pengawasan  kualitas  laporan  ke uangan  terhadap  variabel  terikat  yaitu akunta bilitas kinerja  pada  kantor  instansi  pemerintah daerah  Kota  Semarang.  Hasil  uji  t  ditunjukkan oleh tabel berikut:
Tabel 3. Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Constant) 6,024 1,559 3,865 ,000 Penerapan ,018 ,028 ,080 ,643 ,523 ,818 1,223 Pengelolaan ,094 ,029 ,385 3,225 ,002 ,878 1,139 Pengawasan ,153 ,076 ,252 2,000 ,050 ,785 1,273
a. Dependent Variable: Akuntabilitas
Sumber: Data Diolah (2017)
Tabel  di  atas  merupakan  hasil  dari  peng ujian  variabel  penerapan  akuntansi  keuangan sektor  publik,  pengelolaan  keuangan,  dan  peng awasan  kualitas  laporan  keuangan  terhadap akuntabilitas kinerja  pada  kantor  instansi pemerintah  daerah  Kota  Semarang.  Penelitian ini  menggunakan  α  =  5%.  Hasil  uji  regresi menunjukkan  bahwa  secara  individual  variabel penerapan  akuntansi  keuangan  sektor  publik memberikan  nilai  koefisien  sebesar  0,643 dengan  probabilitas  signifikan  0,524  (lebih besar  dari  nilai  probabilitas  0,05).  Berdasarkan hasil  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  variabel penerapan  akuntansi  keuangan  sektor  publik tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja  pada  kantor  instansi pemerintah daerah Kota Semarang.
Variabel pengelolaan keuangan memberi kan  nilai  koefisien  3,225  dengan  probabilitas signifikan  0,002.  Nilai  t  hitung  positif  menun jukkan  bahwa  variabel  pengelolaan  keuangan mempunyai hubungan yang searah dengan akun tabilitas kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah  Kota  Semarang.  Berdasarkan  hasil  ter sebut  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  penge lolaan  keuangan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap akuntabilitas kineja pada kantor instan si pemerintah daerah Kota Semarang.
Berdasarkan hasil uji regresi di atas juga menunjukkan  nilai  t  hitung  pada  variabel  peng awasan kualitas laporan keuangan sebesar 2,000 dengan probabilitas signifikan  0,050  (tidak melebihi  dari  nilai  probabilitas).  Nilai  t  hitung positif  menunjukkan  bahwa  variabel  peng awasan  kualitas  laporan  keuangan  mempunyai hubungan  yang  searah  dengan akuntabilitas
kinerja  pada  kantor  instansi  pemerintah  daerah Kota  Semarang.  Berdasarkan  hasil  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  variabel  pengawasan kualitas  laporan  keuangan  berpengaruh  positif signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja  pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas

## Kinerja Pemerintah Daerah
Standar  akuntansi  pemerintahan  merupa kan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  ke uangan  pemerintah.  Dengan  demikian  standar akuntansi pemerintahan  merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  peme rintah  di  Indonesia.  Standar  akuntansi  pemerin tahan  dapat  disimpulkan  sebagai  alat  untuk memfasilitasi  pelaporan  yang  semakin  trans paran dan akuntabel.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  informasi  keuangan  pemerintah  akan dapat  menjadi  dasar  pengambilan  keputusan  di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas . Akuntabilitas kinerja merupa kan salah satu kata kunci bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan  yang baik. Jadi tidak salah jika  siklus  akuntansi  sektor  publik  diakhiri dengan  proses  pertanggungjwaban  publik. Kinerja  organisasi  dapat  diarih  dengan  meng efektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi,  yakni  perencanaan,  penganggaran,
realisasi  anggaran,  pengadaan  barang  dan  jasa, pelaporan  keuangan,  audit,  serta  pertanggung jawaban publik (Bastian, 2010).
Pamungkas  (2012)  menyebutkan  bahwa penerapan  akuntansi  sektor  publik  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja  pada  instansi  pe merintah. Peneran akuntansi sektor publik mem berikan  sumbangan  bagi  peningkatan akuntabi litas kinerja  instansi  pemerintah  dalam  hal  pe nyajian  informasi  pertanggungjawaban  me ngenai tujuan, fungsi, dan obyek pengeluaran.
Penerapan  akuntansi  yang  baik  oleh instansi  pemerintahan  diharapkan  akan  dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja  instansi  pe merintah  sehingga  kinerja  penyelenggaraan  uru san-urusan pemerintahan dapat optimal. Dengan demikian  informasi  keuangan  pemerintahan dapat menjadi dasar pengambilan ke putusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas publik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan  akuntansi  keuangan  sektor  publik tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap akunta bilitas kinerja  pada  kantor  instansi  pemerintah daerah  Kota  Semarang.  Hal  ini  dikarenakan masih  minimnya  pengetahuan  sumber  daya  ma nusia mengenai standar akuntansi pemerintahan terutama  yang  berkaitan  dengan  peng  akuan untuk  transaksi  yang  berkaitan  dengan  penda patan dan beban. Walaupun rata-rata untuk varia bel  penerapan  standar  akuntansi  keuangan sektor  publik  berada  pada  kategori  baik,  tapi pada  kenyataannya  pemerintah  dengan  meng gunakan pedoman Standar Akuntansi Pemerinta han dalam penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya  dapat  menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.
Jadi  hal  ini  menunjukkan  bahwa  peme rintah  belum  sepenuhnya  menerapkan  standar akuntansi keuangan sektor publik. Padahal pene rapan  standar  akuntansi  sektor  publik  padat  me ningkatkan akuntabilitas kinerja  pada  kantor instansi  pemerintah  daerah  kea  rah  yang  lebih baik.

## Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Pemeirntah Daerah
Pengelolaan keuangan yang baik
membuat aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan
secara  finansial.  Oleh  sebab  itu  pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan  kewajiban-kewajiban  dari  individu atau  penguasa  yang  dipercayakan  untuk mengelola sumberdaya publik yang bersangkutan  dengannya  untuk  menjawab  hal- hal  yang  menyangkut  pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada masyarakat.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengelolaan  keuangan  memiliki  hubungan positif  yang  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja  pada  kantor  instansi  pemerintah  daerah Kota  Semarang. Akuntabilitas kinerja  merupa kan  perwujudan  kewajiban  suatu  penyeleng garaan  pemerintah  untuk  mempertanggung jawabkan  keberhasilannya  maupun  kegagalan nya  mengenai  pengelolaan  keuangan    dalam men  capai  tujuan  dan  sasaran  periodik  yang diukur dengan seperangkat indicator kinerja.
Dengan  adanya  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah yang baik dapat meningkatkan  kinerja  suatu  instansi  pemerintah dengan  melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan tugas  dan  fungsinya  secara  efektif  dan  efisien, sehingga  dengan  adanya  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah  yang  baik  dapat  mendorong terwujudnya kinerja pemerintah yang lebih baik dan berkualitas.

## Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan
Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Pengawasan  kualitas  laporan  keuangan instansi  pemerintah  berpengaruh  terhadap akun tabilitas kinerja  pemerintah  daerah.  Hal  ini disebabkan  karena  karena  pengawasan  yang telah  dilakukan  memberikan  kontribusi  yang besar  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Pengawasan  dan pemeriksaan  kinerja  juga  merupakan  aspek penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah. Pengawasan  kualitas  akan  mendorong  tercipta nya akuntabilitas kinerja,  sehingga  akan  men dorong terciptanya efisiensi dan efektivitas.
Pengawasan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  sangat  penting  untuk  dilakukan.  Hal ini  dikarenakan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  harus  menyajikan  informasi  yang  dapat
dipakai  oleh  pengguna  laporan  keuangan  untuk menilai akuntabilitas pemerintahan  dalam membuat keputusan ekonomi, social dan politik. Dalam  instansi  pemerintah  pasti  akan  diawasi oleh  pihak  internal  maupun  eksternal  dalam setiap  proses  pencapaiannya,  namun  sistem pengawasan internal dalam instansipun menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat pada  penggunaanya  sistem  otorisasi  yang  tepay untuk  mengelola  keuangannya  dalam  suatu Organisasi Pemeritah Daerah.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembaha san  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  penulis memperoleh  kesimpulan  yang  dapat  diambil dari penelitian ini sebagai berikut:
a.  Penerapan  akuntansi  keangan  sektor  publik tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap  peningkatan akuntabilitas kinerja pada  kantor  instansi  pemerintah  daerah Kota Semarang.
b.  Pengelolaan  keuangan  mempunyai  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  peningkatan akuntabilitas kinerja  pada  kantor  instansi pemerintah daerah Kota Semarang.
c.  Pengawasan kualitas  laporan keuangan mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  peningkatan akuntabilitas kinerja pada  kantor  instansi  pemerintah  daerah Kota Semarang.
d.  Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengelolaan  keuangan,  dan  pengawasan kualitas  laporan  keuangan  secara  bersama- sama  (simultan)  berpengaruh  signifikan terhadap  peningkatan akuntabilitas kinerja pada  kantor  instansi  pemerintah  daerah Kota Semarang.

## Keterbatasan
Meskipun peneliti telah berusaha merancang  dan  mengambangkan  penelitian sedemikian  rupa,  namun  masih  terdapat
beberapa  keterbatasan  dalam  penelitian  ini antara lain sebagai berikut:
a.  Penelitian  ini  dilakukan  hanya  pada  satu wilayah  di  Kota  Semarang,  sehingga  hasil penelitian  belum  dapat  digeneralisasi  ke semua objek secara keseluruhan.
b.  Dari  model  penelitian  yang  digunakan, diketahui  bahwa  variabel  penelitian  yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 27,5%.  Sedangkan  72,5%  dijelaskan  oleh faktor  lain  yang  tidak  diteliti.  Sehingga variabel  penelitian  yang  digunakan  masih kurang  dapat  menjelaskan  pengaruhnya  ter hadap akuntabilitas kinerja  pada  kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.
c.  Kurangnya  pemahaman  dari responden ter hadap  pertanyaan/pernyataan  dalam  kuesio ner  serta  kepedualian  dan  keseriusan  dalam menjawab  semua  pertanyaan  yang  ada. Masalah  subjektivitas  dari responden dapat mengakibatkan  hasil  penelitian  ini  rentan terhadap biasnya jawaban responden .

## Saran
Berdasarkan  pada  pembahasan  dan  ke simpulan  diatas,  maka  peneliti  menyarankan bahwa:
a. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa  pene rapan  akuntansi  keuangan  sektor  publik, pengelolaan  keuangan,  serta  pengawasan kualitas  laporan  keuangan  telah  baik  dilaku kan tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya  dilakukan  dengan  sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas kinerja  yang  dihasilkan  oleh kantor  instansi  pemerintah.  Pemerintah  se baiknya  melakukan  pengkajian  ulang  me ngenai  pemahamn  dan  penerapan  akuntansi keuangan  sektor  publik,  pengelolaan  ke uangan,  serta  pengawasan  kualitas  laporan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.
b. Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan untuk  menggunakan  variabel-variabel  lain seperti partisipasi penyusunan anggaran, kua litas  SDM,  sistem  pengendalian  intern,  ke jelasan sasaran anggaran, pengendalian akun tansi,  sistem  pelaporan,  serta  masih  banyak hal  lainnya  yang  dapat  dijadikan  variabel penelitian,  sehingga  dapat  dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.
c. Untuk penelitian selanjutnya dpat dilakukan dengan  berbagai  macam  metode,  seperti wa wancara langsung,  metode survey lapangan, dan lain-lain

## DAFTAR PUSTAKA
Indriantoro,  Nur  dan  Supomo,  Bambang. (2002). Metodologi Penelitian . Jakarta
Poerwadaminta.  (2006). Kamus  Umum  Bahasa Indonesia .  Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga. Balai
Pustaka
Republik  Indonesia.  (2007). PP  Republik  Indo nesia  No.  38  tentang  Pembagian  Uusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Peme rintah  Daerah  Provinsi  ,  dan  Peme rintah Daerah Kabupaten/Kota . Jakarta
Republik  Indonesia.  (2007). Permendagri  No.
59  Tahun  2007  tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta
Republik  Indonesia.  (2006). Permendagri  No. 13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta
Republik  Indonesia.  (2005). PP  No.  24  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . Jakarta
Republik  Indonesia.  (2005). PP  No.  58  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta
Republik  Indonesia.  (2005). PP  Republik  Indo nesia  No.  56  tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah . Jakarta
Republik  Indonesia.  (2004). UU  No.  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara . Jakarta
Republik  Indonesia.  (2004). UU  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  daerah .
Jakarta
Republik Indonesia. (2003). UU No. 17 tentang Keuangan Negara . Indonesia
Rovianyantie,  Devi.  (2011).  Pengaruh  Kompe tensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pene rapan  Sistem  Akkuntansi  Keuangan Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Kauangan Daerah.
Sawyer,  Lawrence  B.  2005. Internal  Auditing. Edisi 5. Salemba Empat

## www.menpan.go.id
Yuliani, et  al. (2010).  Pengaruh  Pemahaman Akuntansi,  Pemanfaatan  Sistem  Infor masi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan Peran  Internal  Audit  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Telaah  &  Riset  Akuntansi  Vol.3 No.2hal206-220