## PENERAPAN PEMANTAUAN PROSES HUKUM PIDANA BERBASIS ANDROID
Aldo Andy Yoseph Tama Marpaung, Irfan Saputra Tampubolon, Miando Mangara Situkkir, Brando Benedictus Simarmarta, Delima Sitanggang, Evta Indra Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer Universitas Prima Indonesia
Medan, Sumatera Utara, Indonesia Email: mery.silitonga1974@gmail.com
ABSTRAK- Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban. Dalam melakukan tugas penanganan narapidana yang terkena sanksi hukum akan sangat berlangsur lama dalam melaksanakan pidana. Maka dari itu, Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Membuat  sebuah  Aplikasi  yang  dimana  dapat  mempermudah  mengetahui tentang narapidana yang terkena hukuman
Kata kunci : Hukum, Android, Masyarakat, Kejaksaan.

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  suatu  sistem  yang  dapat berperan dengan baik dan tidak pasif dimana hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaanya  dilengkapi  dengan  kewenangan- kewenangan  dalam  bidang  penegakan  hukum. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  L.M  Friedman, menyebutkan  bahwa:  Pada  hakikatnya  eksistensi kejaksaan  dalam  proses  penegakan  hukum  di Indonesia  adalah  untuk  mencapai  tujuan  hukum, yakni  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. “Hukum tersn dari sub sistem  hukum  yang  berupa  substansi  hukum, struktur  hukum,  dan  budaya  hukum.  Unsur  sistem hukum  ini  sangat  menentukan  apakah  suatu  sistem hukum  dapat  berjalan  dengan  baik  atau  tidak. Substansi  hukum  menyangkut  segala  aspek-aspek pengaturan hukum atau perundang-undangan, struktur  hukum  lebih  menekankan  kepada  kinerja aparatur  hukum  serta  sarana  dan  prasarana  hukum itu  sendiri,  sementara  budaya  hukum  menyangkut perilaku masyrakatnya.” Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan oleh Mochtar Kmaatmadja mengenai tujuan hukum dimana menurutnya bahwa: “Tujuan  utama  hukum  adalah  untuk  mewujudkan ketertiban (order).
Tujuan  ini  sejalan  dengan  fungsi  utama  hukum yang  mengatur.  Ketertiban  merupakan  syarat mendasar  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  (L.M. Friedman,  The  Legal  System;  A  Social  Science Persfective, (New York, Russel Sage Foundation,1975),  hal.  11.  Marwan  Effendy., kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari  Perspektif  Hukum,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 151. Mochtar Kmaatmadja.,  Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum Dalam  Pembangunan  Nasional,  (Bandung:  Bina Cipta,  Tanpa  Tahun),  hal.  2-3.)  masyarakat. Ketertiban benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat  manusia  yang  nyata  dan  objektif. “Sementara  itu,  para  penganut  paradigma  hukum alam berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan  “keadilan”.  Dalam  perkembangan  dan
kenyataanya,  keadilan  bukan  satu-satunya  istilah yang  digunakan  untuk  menujukkan  tujuan  hukum. Dalam  suatu  negara  hukum  modern  (welfare  state) tujuan hukum adalah untuk mewujudkan “Kesejahteraan”.  Berkenaan  dengan  tujuan  hukum, Mochtar  Kmaatmadja  juga  menyebutkan  bahwa tujuan  pokok  dan  pertama  dari  hukum  adalah ketertiban.  Di  samping  itu,  tujuan  lain  dari  hukum adalah  tercapainya  keadilan  yang  berbeda-beda  isi dan ukurannya menurut masyarakat yang dijelmakan olehnya,  manusia  tidak  mungkin  mengembangkan bakat-bakat  dan  kemampuan  yang  diberikan  Tuhan kepadanya secara optimal di lingkungan masyarakat tempat  ia  hidup.  Tujuan  hukum  menuru  B.  Arief Sidharta,  Dalam  pengertian  lain,  tujuan  hukum tersebut,  ditempatkan  ke  dalam  ajaran  hukum sebagai pandangan legalisme (logische geschlossenheit) yang menitikberatkan pada keadilan, pandangan fungsionil (functionele rechstleer)  merupakan  cita  hukum  bangsa  indonesia yang  berakar  dalam  Pancasila,  yang  dinyatakan dalam  alinea  IV  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  menjadi  landasan  falsafah  dalam  menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara.

## 2. ISI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini yaitu  1)  Data  Perkara  terdapat  data  kasus  pidana yang  ada.  2)  Penahanan  yang  akan  dilakukan  untuk menempatkan  terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh penyidik. 3) Barang Bukti hasil dari suatu delik yang dilakukan.  4)  Surat  Perintah  JPU  (P.16A)  kepada jaksa  yang  menangani.  5)  Pelimpahan  Berkas  yang dikirim  oleh  penyelidik  kepada  kepala  kejaksaan negeri.  6)  Hasil  Putusan  Pengadilan  dari  pihak kejaksaan  negara  yang  berguna  sebagai  sarana pemerintah yang menjadi penuntut umum pada suatu perkara pidana kepada yang melakukan pelanggaran hukum.  6b)  Upaya  Hukum  penuntut  umum  untuk tidak  menerima  putusan  pengadilan  yang  berupa perlawanan atau banding untuk mengajukan permohonan  peninjauan  kembali  dalam  hal  serta menurut cara  yang diatur dalam undang-undang ini.
7)  Eksekusi  narapidana  yang  menerima  putusan pengadilan yang sudah berkekuatan penuh.

## A. Analisis Sistem
Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi permasalahan-permasalahan  yang  ada  pada  sistem serta  menentukan  kebutuhan  dari  sistem  yang dibangun. Aplikasi yang dibuat merupakan program untuk  mencari  data  informasi  narapidana  berbasis android.  Pada  penerapan  sistem  aplikasi  ini,  akan mempermudah  masyarakat  untuk  mengetahui  data identitas narapidana dari sebuah perkara menggunakan aplikasi  yang sudah berbasis android. Dengan menggunakan aplikasi yang dibuat, masyarakat  dapat  melihat  riwayat  data  dari  aplikasi menggunakan  internet  tanpa  datang  ke  pengadilan negeri .

## B. Prosedur Sistem Usulan
Berdasarkan  data  yang  sudah  dikumpulkan  oleh Kejaksaan  atau  Penyidik  terhadap  terdakwa  atau narapidana.  Bahwasanya  sudah  dapat  dipastikan eksekusinya,  surat  keputusan  yang  dijatuhkan kepada  terdakwa  karena  sudah  melanggar  undang- undang  dasar  yang  ditetapkan  dan  dijatuhkannya hukuman.  Maka,  terdapat  sebuah  hasil  tahapan  dari penelitian ini. Adapun tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut;
Gambar 3.1 Tahapan Proses Sebuah Perkara Adapun penjelasan dari tahapannya sebagai berikut:
1. Operator  menginput  Data  Perkara  baru  berisi informasi  pada  aplikasi  berupa:  no.perkara,  jenis pidana, asal berkas perkara, maupun data tersangka. 2.  Operator  menginput  masa  penahan  tersangka, baik dipihak penyidik maupun kejaksaan.
3.   Operator menginput data barang bukti.
4.    Operator  membuat  surat  perintah  JPU  (P.16A) beserta  data  jaksa  penuntut  umum  yang  bertugas menangani perkara tersebut.
5.    Operator  membuat  surat  pengantar  pelimpahan berkas  ke  pengadilan  negeri,  kemudian  menginput data hakim yang diberikan oleh pengadilan negeri. 6.    Operator  menginput  data  hasil  putusan pengadilan,  serta  memeriksa  apakah  ada  upaya hukum  yang  diajukan  oleh  terpidana  atas  putusan pengadilan.
6b.  Jika terdapat upaya hukum dari terdakwa maka operator memasukkan data upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana atas hukuman pengadilan. 7.    Jika  tidak  ada  upaya  hukum,  maka  tahapan  dari point  6b  dengan  tahapan  point  7  sama  dengan  cara operator  memasukkan  data  eksekusi  atas  putusan pengadilan terhadap terpidana maupun barang bukti, serta data lain yang terkait eksekusi .

## C. Desain Sistem

## 1. Use Case Diagram
Use  Case  Diagram adalah  diagram  model  UML ( Unified  Modeling  Language )  yang  digunakan untuk  menggambarkan  persetujuan  fungsional  yang diharapkan  dari  suatu  sistem. Use  case diagram menjelaskan peran admin dalam mengakses data.
Gambar 3.2 Use Case Diagram
2. Activity Diagram
Activity  diagram menjelaskan  langkah-langkah cara  kerja  dalam  sistem  yang  dirancang,  sehingga setiap  alur  kerja  dimulai  dari  awal,  kondisi  yang dapat  terjadi  selama  eksekusi  program  hingga  akhir sistem berjalan.
Gambar 3.3 Activity Diagram
Hasil dan Pembahasan
Pada hasil penelitian ini dibangun sebuah sistem untuk  mencari  data  informasi  narapidana  berbasis android.  Sistem  ini  berfungsi  mempermudah masyarakat untuk mengetahui data identitas narapidana  dari  sebuah  perkara  menggunakan aplikasi  yang  sudah  berbasis  android.  Dengan menggunakan  aplikasi  yang  dibuat,  masyarakat dapat  melihat  riwayat  data  dari  aplikasi  tersebut menggunakan  internet  tanpa  harus  datang  ke pengadilan negeri. Berikut ini  merupakan  gambaran tampilan  interface  mengenai  sistem  perencanaan pengolaan data narapidana.
1.  Tampilan Menu Utama
Gambaran  dibawah  merupakan  halaman  utama sistem  yang  berisikan  tampilan  menu  utama,  User dapat  memilih  untuk  login  dengan  mengklik  menu Masyarakat,  Lapas,  Pengadilan  atau  Kejaksaan sesuai dengan otoritas.
Gambar 3.4 Menu Utama

## 2.  Tampilan Menu Login
Merupakan halaman utama sistem yang berisikan tampilan login user dengan  menggunakan username dan  password  atau  user  dapat  mendaftar  jika  belum mempunyai akun SERKA.
Gambar 3.5 Tampilan Menu Login
3.  Tampilan Menu Registrasi
Merupakan  tampilan  menu  registrasi,  user  dapat memasukkan data diri untuk registrasi akun SERKA.
Gambar 3.6 Tampilan Menu Registrasi
4.  Tampilan Menu Navigasi
Pada  tampilan  menu  navigasi,  user  dapat memilih  menu  home  untuk  menuju  tahapan  pilihan perkara.
Gambar 3.7 Tampilan Menu Navigasi
5.  Tampilan Menu Home
User dapat melanjutkan menu pilihan dengan mengklik logo SERKA.
Gambar 3.8 Tampilan Menu Home
6.  Tampilan Menu Pilihan
User  dapat  memilih  salah  satu  opsi  data mengenai narapidana.
Gambar 3.9 Tampilan Menu Pilihan
7.  Tampilan Menu Data Perkara
Pada tampilan ini User dapat mencari nama narapidana dan mengklik view detail.
Gambar 3.10 Tampilan Menu Data Perkara
8.  Tampilan Menu Data Narapidana
Pada tampilan ini user dapat mengetahui data narapidana menurut perkara.
Gambar 3.11 Tampilan Menu Data Narapidana

## 3. KESIMPULAN
Seperti  yang  telah  terjadi  saat  ini  pada dasarnya  semua  hukum  bertujuan  untuk menciptakan  suatu  keadaan  dalam  kehidup masyarakat,  baik  dalam  lingkungan  yang kecil maupun dalam lingkungan  yang lebih besar,  agar  didalamnya  terdapat  suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, peraturan-peraturan  terkait  masalah  pidana telah  dituangkan  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  saat ini  masih  menjadi  ketentuan  pokok  dari hukum pidana Indonesia.
Seiring  dengan  perkembangan  jaman, dan  semakin  berkembangnya  teknologi hukum berkembang mengkuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami  perubahan  guna  perbaikan- perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi  terwujudnya  tujuan  nasional.  Tak terkecuali  di  dalam  sistem  kepenjaraan  di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami  perubahan  karena  di  anggap tidak  sesuai  dengan  sistem  pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945.  Sistem  kepenjaraan  hanya mengutamakan  unsur  balas  dendam  dan pengenaan  nestapa  sehingga  hak  asasi narapidana tidak diindahkan.
Maka  dibangun  sebuah  sistem  untuk mencari data informasi narapidana berbasis android. Sistem ini berfungsi mempermudah masyarakat untuk
mengetahui  data  identitas  narapidana  dari sebuah perkara menggunakan aplikasi  yang sudah berbasis android.
Metode  yang  digunakan  dalam  Penelitian ini  yaitu  Data  Perkara,  Penahanan,  Barang Bukti, Surat Perintah JPU (P.16A), Pelimpahan Berkas, Hasil Putusan Pengadilan, Upaya Hukum, Eksekusi.

## 4. PENUTUP
Dengan  menerapkan  sebuah  sistem  untuk mencari data informasi narapidana berbasis android. pengguna  tidak  perlu  datang  ke  kantor  pengadilan negeri atau kelapas untuk mengetahui informasi data dari  terpidana.  Dengan  menggunakan  aplikasi  ini, masyarakat dapat melihat riwayat data terpidana.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2019  tentang Sistem  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi
[2]  Jusuf  Kalla,  2015  „Landasan  Hukum  Inovasi Kota Cerdas‟.
[3]  Ilman  Hadi,  2012,  „Peran  Jaksa  dalam  Proses Hukum Perdata dan Pidana‟.
[4]  Agus  Hernowo,  2017.  Peran  Masyarakat  Dalam Negara Hukum
[5] Sovia Hasanah, 2017, Penggolongan Penempatan Narapidana dalam Satu Sel LAPAS.
[6]  Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  2013,  Tempat  Kejadian Perkara, Daerah Hukum Polisi, dan Kewenangan Relatif Pengadilan
[7]  Chazawi  dan  Adami,  2002,  Pelajaran  Hukum Pidana-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
[8]  Muljono  Wahju.  2012.  Pengantar  Teori Kriminologi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
[9]  Dino  Riska  Afdhali,  2015,  Peran  Jaksa  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)
[10] Syahrin, M.A. et al., 2018.Legal Impacts of The Existence  of  Refugees  and  Asylum  Seekers in Indonesia. International Journal of Engineering  and  Technology,  9(5),  pp.1051- 1058.
[11]  Ali, Ahmad. 2012.  Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap  Hukum,  Jakarta:    Karisma  Putra Utama