## Kebijakan exit strategy mengatasi kenaikan harga BBM

## Exit strategy overcoming policy rise in fuel prices
Sudarso
Departemen Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga E-mail: sudarso@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Di  Indonesia,  setiap  pemerintah  mengumumkan  kenaikan  harga  BBM,  maka  diperkirakan  jutaan  penduduk menjadi lebih miskin atau jatuh miskin. Penduduk yang sebelumnya masuk kategori near poor, biasanya dengan cepat  turun  status  menjadi  orang  miskin  baru  gara-gara  kenaikan  harga  BBM.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  dampak  sosial-ekonomi  kenaikan  BBM  terhadap  kelangsungan  hidup  dan  mekanisme  survival keluarga miskin di Jawa Timur. Studi ini penting dilakukan agar nantinya dapat dirumuskan program-program exit  strategy yang  benar-benar  tepat.  Ada  beberapa  metode  yaitu,  Pertama,  mengkaji  dan  menganilisis  data sekunder. Kedua, melakukan review terhadap hasil-hasil studi. Ketiga, melakukan survey dan penggalian data primer ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang valid dan akurat mengenai kondisi terbaru dan berbagai tekanan yang dihadapi keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur Keempat, dari 600 keluarga miskin yang diteliti, dalam studi ini kemudian dipilih 30 keluarga miskin yang telah dicoba diwawancarai secara mendalam (indepth interview). Hasil dari penelitian ini adalah upaya kebijakan exit strategy untuk mengatasi kenaikan harga BBM bagi  kalangan  penduduk  miskin. Exit  strategy ini  mendorong  pengembangan  ekonomi  pedesaan  dan  sektor pertanian  agar  tetap  dapat  menjadi  tempat  bersandar  bagi  keluarga  miskin  meski  terkena  imbas  efek  domino kenaikan harga BBM
Kata kunci: pemerintah; harga; kebutuhan;  miskin; kebijakan

## Abstract
In Indonesia, every government announces an increase in fuel prices, it is estimated that millions of people are poorer  or  poorer.  Residents  who  were  previously  categorized  as  near  poor,  usually  quickly  go  down  to becoming poor people just because of rising fuel prices. This study aims to examine the socio-economic impact of  rising  fuel  prices  on  the  survival  and  survival  mechanisms  of  poor  families  in  East  Java.  This  study  is important so that later exit strategies programs can be formulated that are truly appropriate. There are several methods, namely, First, review and analyze secondary data. Second, review the study results. Third, conducting surveys and extracting primary data to the field to obtain a valid and accurate picture of the latest conditions and  various  pressures  faced  by  poor  families  in  the  Province  of  East  Java.  Fourth,  out  of  600  poor  families studied,  in  this  study  30  poor  families  were  selected.  try  to  be  interviewed  in  depth  (indepth  interview).  The results of this study are an exit strategy policy effort to address rising fuel prices for the poor. This exit strategy encourages the development of the rural economy and the agricultural sector so that it can remain a leaning place for poor families despite the impact of the domino effect of rising fuel prices.
Keywords: government; price; needs; poor; policy

## Pendahuluan
Kebijakan subsidi BBM merupakan komponen penting  guna pemerataan penggunaan energi pada  masyarakat  khususnya  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah  yang  diberlakukan  pada saat harga suatu produk energi dinilai tidak sebanding dengan daya beli masyarakat terutama masyarakat yang memiliki pendapatan rendah (Yusgiantoro, 2000).
Meski  beresiko  memperoleh  tantangan  dan  kecaman  dari  berbagai  pihak,  pemerintah  akhirnya memutuskan  mencabut  subsidi  BBM  dan  akan  mematok  harga  BBM  sesuai  dengan  perkembangan harga  pasar.  Ketika  APBN  terancam  jebol  dan  anggaran  pembangunan  berkurang  drastis  gara-gara subsidi BBM yang terus membengkak, memang tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan pemerintah di era Jokowi-JK.
Seperti  diketahui,  selama  ini  subsidi  BBM  dari  tahun  2010-2014  naik  rata-rata  31,5%  per  tahun  di mana  jika  pada  tahun  2010  hanya  82,4  triliun,  maka  di  tahun  2014  telah  melonjak  menjadi  246,5 triliun  rupiah.  Dengan  kemampuan  APBN  yang  terbatas,  sudah  barang  tentu  pembengkakan  subsidi BBM  sebesar  ini  membuat  ruang  gerak  untuk  memenuhi  janji-janji  politik  Jokowi-JK  menjadi terbatas,  karena  sebagian  dari  program  prioritasnya  niscaya  tidak  akan  memperoleh  dukungan  dana yang cukup.
Di tahun 2015 ini,   jika subsidi BBM tidak dikurangi, itu berarti dana APBN yang harus disediakan untuk pos ini adalah 291,1 triliun rupiah. Kebutuhan dan tekanan subsidi BBM yang terlampau besar ini  tentu  akan  menyebabkan  ruang  fiskal  pada  APBN  2015  menjadi  makin  sempit  dan  target  untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen niscaya akan sulit tercapai.
Hingga akhir masa jabatannya, SBY-Boediono kita tahu memilih tidak mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi  subsidi  BBM.  Kekhawatiran  pengurangan  subsidi  BBM  akan  melahirkan  efek  domino yang kontra-produktif, seperti inflasi, penciptaan lapangan kerja menjadi stagnan dan lain sebagainya, seringkali  menjadi  alasan  kenapa  keputusan  untuk  menaikkan  harga  BBM  selalu  menjadi  alternatif pilihan yang terakhir pemerintah.  Sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, bola panas mau tidak mau  memang  ada  di  tangan  Jokowi-JK,  dan  keputusan  untuk  menaikan  harga  BBM  akhirnya  telah dilakukan  --meski  kemudian  karena  alasan  terjadi  penurunan  harga  minyak  dunia,  akhirnya  harga BBM diturunkan kembali.
Penerapan kebijkan pemerintah berkaitan erat dengan masalah sosial seputar pelaksaan program atau kebijakan,  administrasi,  maupun  usaha  guna  memberikan  efek  tertentu  dari  program  atau  kebijakan tersebut  kepada  masyarakat  (Suwitri,  2008  :  80).  Di  lapangan,  keputusan  pemerintah  yang  sempat menurunkan kembali harga BBM tentu melegakan masyarakat. Namun demikian, ketika harga BBM kembali diturunkan, ternyata hal itu tidak otomatis diikuti dengan terjadinya penurunan kembali tarif berbagai barang dan jasa di masyarakat yang sudah terlanjur terkerek naik. Bahkan, ketika penurunan harga  BBM  terjadi  tidak  dalam  waktu  yang  lama,  karena  kemudian  naik  lagi,  maka  harga-harga berbagai barang kebutuhan masyarakat pun sepertinya naik terus.
Tanggal 28 Maret 2015, pemerintah melalui keputusan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perhitungan  Harga  Jual  Eceran  Bahan  Bakar  kembali  menaikan  harga  BBM.  Keputusan  ini  diambil untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional serta menjamin ketersediaan BBM secara nasional. Pemerintah  memutuskan BBM  jenis Premium  dan solar bersubsidi  di  wilayah penugasan  luar Jawa- Madura-Bali  mengalami  kenaikan  harga,  masing-masing  sebesar  Rp  500  per  liter.  Sedangkan  harga minyak  tanah  dinyatakan  tetap,  yaitu  Rp  2.500  per  liter.  Artinya,  di  masyarakat  kini  harga  solar menjadi  Rp  6.900  per  liter,  sementara  Premium  Rp  7.300  per  liter.  Ekonom  Enny  Sri  Hartati mengatakan  kenaikan  harga  BBM  ini  tentu  akan  mempengaruhi  inflasi  serta  daya  beli  masyarakat Indonesia yang tengah mengalami banyak guncangan ekonomi.
Hasil penelitian terdahulu mengenai pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap konsekuensi dari  kenaikan  BBM  menunjukkan  bahwa  bantuan  langsung  tunai  dan  atau  sementara  kepada masyarakat  sebagai  kompensasi  atas  kenaikan  harga  BBM  menyebabkan  meningkatnya  penduduk miskin  dan  penerapannya  pun  belum  efektif,  yang  berarti  pembagian  BLT/BLSM  masih  terdapat masalah, terutama ketidaktepatan bantuan kepada rumah tangga sasaran (penduduk miskin) dan masih belum  terorganisirnya  kelembagaan  yang  ditunjuk  ketika  membagikan  BLT/BLSM  (Hasyim  2005; Iqbal, 2008; SMERU 2011; Junaidi, 2013; Alliyah, 2013).
Pilihan berbagai kebijakan dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM pada usaha antara lain yakni  kebijakan  dari  pemerintah  dapat  berperan  serta  guna  menjamin  dan  melakukan  monitoring BBM  subsidi  terdistribusi  dengan  baik  kepada  nelayan-nelayan  kecil  dan  menentukan  harga  produk perikanan yang pro rakyat dengan harapan pelaku usaha perikanan dapat mencapai keuntungan yang layak  dan  harga  stabil  perlu  diupayakan  dalam  aspek  peningkatan  kesejahteraan  rumah  tangga perikanan (Suryawati, 2013).
Kebijakan  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  terkait  upaya  antisipasi  kenaikan  harga  BBM  atau penyaluran  BBM  bersubsidi  antara  lain:  (1)  Membangun  lembaga  kredit  yang  dimaksudkan  untuk meningkatkan  modal  usaha  melalui  lembaga  keuangan  yang  sudah  terbentuk  di  masyarakat,  seperti koperasi;  (2)  mengembangkan  diversifikasi  usaha;  dan  (3)  mengupayakan  rasionalisasi  artifisial, yakni pemerintah  mengalokasikan  dana dengan  mengalihkan kegiatan yang tidak  efisien  ke aktivitas ekonomi yang lebih menguntungkan (Fauziyah, 2003; Pasaribu, 2008).
Bukti-bukti  di  lapangan  telah  banyak  memperlihatkan,  bahwa  meski  subsidi  BBM  tidak  jadi dikurangi,  tetapi  ancaman  inflasi  tetap  terjadi,  yang  ujung-ujungnya  menyebabkan  beban  yang ditanggung  masyarakat  menjadi  lebih  berat.  Kenaikan  harga  BBM  yang  terjadi  sebelumnya, ditengarai  telah  melahirkan  efek  domino  yang  membuat  posisi  masyarakat  miskin  menjadi  makin rentan karena harus menghadapi tekanan kebutuhan hidup sehari-hari yang makin berat. Bukan tidak mungkin  masyarakat  miskin  akan  menjadi  korban  pertama  yang  paling  menderita  pasca  kenaikan harga BBM, karena mereka masuk dalam proses pendalaman kemiskinan.
Seperti  diketahui,  sekitar  70%  pengeluaran  keluarga-keluarga  miskin  biasanya  adakan  untuk kebutuhan  konsumsi,  dan  kenaikan  harga  BBM  biasanya  dengan  cepat  akan  diikuti  oleh  kenaikan harga  kebutuhan  hidup  sehari-hari  yang  terkena  imbas  psikologis  kenaikan  harga  BBM.  Sementara itu, bagi masyarakat miskin yang menjadi pelaku UMKM, kenaikan harga BBM ditengarai juga akan menyebabkan  terjadinya  proses  pengikisan  modal  usaha,  karena  makin  mengecilnya  margin keuntungan  yang  diterima  mereka.  Setiap  terjadi  kenaikan  harga  BBM,  masyarakat  miskin  biasanya akan  dihadapkan  pada  dilema  yang  berat:  apakah  mereka  harus  ikut  menaikan  komoditi  yang dihasilkan dengan resiko pembeli menjadi berkurang ataukah bertahan dengan harga jual yang lama, tetapi beresiko margin keuntungan menjadi lebih tipis.
Di  Indonesia,  setiap  pemerintah  mengumumkan  kenaikan  harga  BBM,  maka  diperkirakan  jutaan penduduk  menjadi  lebih  miskin  atau  jatuh  miskin.  Penduduk  yang  sebelumnya  masuk  kategori near poor , biasanya dengan cepat turun status menjadi orang miskin baru gara-gara kenaikan harga BBM. Pada  tahun  2005,  misalnya  ketika  kenaikan  harga  BBM  terjadi  dua  kali  bertutut-turut,  dilaporkan dampaknya  telah  memacu  terjadinya  inflasi  tahunan  hingga  17,11%,  dan  akibatnya  adalah  sekitar  4 juta lebih penduduk Indonesia di berbagai daerah jatuh miskin sepanjang Februari 2005-Maret 2006.
Bagi  Jokowi-JK,  keputusan  untuk  menaikan  harga  BBM  barangkali  memang  merupakan  pertaruhan politik  yang  sangat  besar. Tetapi,  hingga  saat  ini  harus  diakui  dukungan  dan  harapan  publik  kepada Jokowi-JK sangatlah besar. Momentum dan tingginya kepercayaan publik kepada Jokowi-JK ini, jika dibuktikan  dengan  keberanian  plus  program  alih  subsidi  BBM  yang  benar-benar  tepat,  maka  bukan tidak  mungkin  keputusan  yang  tidak  populis  untuk  menaikan  harga  BBM  justru  akan  menjadi  batu loncatan mengembangkan program-program lain untuk memenuhi janji politik mereka.
Dengan program  dan  mekanisme pemberian  kompensasi yang tepat sasaran serta kemampuan untuk menjaga  agar  inflasi  tidak  menggerus  daya  tahan  keluarga  miskin,  niscaya  dampak  kenaikan  harga BBM  akan  bisa  ditekan  hingga  ke  tingkat  yang  minimal.  Di  samping  itu,  bukan  tidak  mungkin, kebijakan penghapusan subsidi BBM  nantinya  justru akan berdampak positif  mendorong penciptaan lapangan  kerja  dan  penurunan  angka  kemiskinan  melalui  stimulan  program  kompensasi  yang  tepat sasaran.  Cuma,  yang  menjadi  masalah,  seberapa  jauh  kadar  keberdayaan  dan  kekenyalan  keluarga miskin  untuk  menahan  imbas  atau  dampak  kenaikan  BBM  nantinya?  Studi  ini  berupaya  untuk mengkaji  dampak  sosial-ekonomi  kenaikan  BBM  terhadap  kelangsungan  hidup  dan  mekanisme survival keluarga miskin di Jawa Timur. Studi ini penting dilakukan agar nantinya dapat dirumuskan program-program exit strategy yang benar-benar tepat.

## Metode Penelitian
Kegiatan  ini  pada  dasarnya  bukan  hanya  bermaksud  mengkaji  situasi  problematik  yang  dihadapi keluarga  miskin  pasca  kenaikan  harga  BBM,  tetapi  juga  mencoba  merumuskan  implementasi
kebijakan pro  poor yang  benar-benar  kontekstual  dan  sesuai  kebutuhan  masyarakat  miskin, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Untuk memperoleh masukan dan data yang akurat, dalam kegiatan ini bahan-bahan yang dibutuhkan telah dikumpulkan melalui beberapa cara, yakni: Pertama, mengkaji dan  menganilisis  data  sekunder  terbaru  mengenai  kondisi  kemiskinan  dan  kondisi  demografis penduduk Provinsi Jawa Timur. Data sekunder yang dibutuhkan dicari dari BPS, survei-survei lokal, dan data dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.
Tabel 1. Lokasi dan Jumlah Responden Kota/Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan Jumlah Responden Kota Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tlogomas 50 Kecamatan Klojen Kelurahan Klojen 39 Kecamatan Sukun Kelurahan Sukun 11 Kota Kediri Kecamatan Pesantren Kelurahan Burengan 50 Kecamatan Mojoroto Kelurahan Lirboyo 50 Kota Pasuruan Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Kepel 50 Kecamatan Purworejo Kelurahan Ngemplakrejo 50 Kabupaten Sampang Kecamatan Camplong Kelurahan Dharma Camplong 50 Kecamatan Sampang Kelurahan Baruh 50 Kabupaten Tuban Kecamatan Kerek Kelurahan Margorejo 50 Kecamatan Tuban Kelurahan Karangsari 50 Kabupaten Nganjuk Kecamatan Sukomoro Kelurahan Ngrami 50 Kecamatan Rejoso Kelurahan Sidokare 50 Jumlah 600 Sumber: Data Primer
Uraian tentang  kondisi umum  kemiskinan  di Povinsi Jawa Timur ini penting untuk  mengetahui peta makro permasalahan kemiskinan, dinamika dan persebaran penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Kedua,  melakukan review terhadap hasil-hasil studi  mengenai  masyarakat miskin dan kemiskinan  di Provinsi  Jawa  Timur  dan  efektivitas  pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya.  Review  terhadap  hasil  penelitian  ini  dibatasi  hanya  pada  hasil penelitian terbaru yang relevan. Tujuan dilakukan review terhadap hasil studi tentang kemiskinan ini adalah  untuk  memperoleh  kerangka  acuan  dan  kerangka  analisis  dalam  rangka  memahami  secara teoritik berbagai faktor penyebab kemiskinan yang dialami masyarakat.
Ketiga, melakukan survey dan penggalian data primer ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang valid  dan  akurat  mengenai  kondisi  terbaru  dan  berbagai  tekanan  yang  dihadapi  keluarga  miskin  di Provinsi Jawa Timur. Data primer ini, digali dari masyarakat atau tepatnya keluarga-keluarga miskin yang ada di lokasi penelitian. Jumlah  keluarga miskin  yang  menjadi responden,  ditetapkan sebanyak 600  keluarga  miskin.  Penelitian  lapangan  dilakukan  di  6  kota/kabupaten,  yaitu:  Kota  Malang,  Kota
Kediri, Kota Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Nganjuk. Di masing- masing  kota/kabupaten  jumlah  keluarga  miskin  yang  diteliti  ditetapkan  sebanyak  100  keluarga miskin. Sebagaimana tertera pada tabel 1.
Keempat, dari 600 keluarga miskin yang diteliti, dalam studi ini kemudian dipilih 30 keluarga miskin yang telah dicoba diwawancarai secara mendalam ( indepth interview ), terutama menyangkut berbagai tekanan  kemiskinan  yang  dialami  pasca  kenaikan  harga  BBM,  dan  mekanisme  survival  yang dikembangkan  untuk  menyiasati  perubahan  situasi  yang  menjejas  mereka.  In-depth  interview dilakukan  dengan  mendasarkan  pada  interview  guide  yang  telah  dipersiapkan  sebelumnya.  Dengan melakukan  wawancara  secara  mendalam  ini,  bukan  saja  dapat  diperoleh  pengalaman  langsung keluarga  miskin  menyiasati  keadaan,  tetapi  juga  dampak  yang  mereka  alami  akibat  terjadinya kenaikkan harga kebutuhan pokok di pasar.
Seluruh data yang berhasil  dikumpulkan, telah  diolah  dan  dipadukan antara data kuantitatif dan  data kualitatif  yang  diperoleh  dari  hasil  in-depth  interview.  Di  hasil  akhir  laporan,  selain  dirumuskan kembali  temuan-temuan  pokok  hasil  studi  dan  sejumlah  rekomendasi,  juga  diketengahkan  rencana aksi yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan exit strategy untuk membantu keluarga miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

## Hasil dan Pembahasan
Exit strategy pasca kenaikan harga BBM: Sejumlah rekomendasi
Kebijakan exit strategy seperti apakah yang seharusnya dikembangkan untuk mencegah agar keluarga miskin  tidak  makin  terpuruk  karena  imbas  "efek  domino"  kenaikan  harga  BBM?  Untuk  menjawab pertanyaan  ini  harus  diakui  bukanlah  hal  yang  mudah,  karena  tekanan  kemiskinan  akibat  kenaikan harga  kebutuhan  hidup  sehari-hari  dan  kelangsungan  usaha  yang  ditekuni  masyarakat  miskin seringkali makin berat pasca terjadinya kenaikan harga BBM.
Kajian  sebagaimana  dilaporkan  telah  mengajarkan  bahwa  upaya  untuk  melindungi  keluarga  miskin dari  tekanan  kebutuhan  hidup  pasca  kenaikan  harga  BBM  dan  bagaimana  pula  menjamin  agar kegiatan usaha yang  ditekuni  keluarga miskin tidak terkena  dampak  kenaikan  harga bahan baku  dan biaya  produksi,  membutuhkan  lebih  dari  sekadar  program  intervensi  yang  sifatnya  karitatif.  Untuk memastikan agar keluarga-keluarga  miskin  di berbagai  kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tidak digerus  imbas  kenaikan  harga  BBM,  sesungguhnya  yang  dibutuhkan  bukan  hanya  memberi  bantuan sembako, bantuan BLT, dan upaya pengembangan kegiatan produkif keluarga miskin atau bagaimana meningkatkan  produktivitas  kerja  masyarakat  miskin,  tetapi  juga  menyangkut  pada  persoalan bagaimana  upaya  pemberdayaan  yang  dilakukan  dapat  menjamin  para  keluarga  miskin  memperoleh apa  yang  sebetulnya  menjadi  hak  mereka,  khususnya  yang  berkaitan  pembagian  margin  keuntungan yang lebih adil dan proporsional.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan,  diketahui  bahwa  khusus  untuk  program-program kompensasi  kenaikan  harga  BBM  yang  cenderung  berorientasi  pada  pemenuhan  kebutuhan  dasar masyarakat  miskin,  atau  program-program  yang  hanya  berdasarkan  pada  pertimbangan  logika produksi  atau  sekadar  mengejar  peningkatan  omzet  produksi,  bukan  saja  menyebabkan  terjadinya overs  stock dan  memaksa  masyarakat  miskin  harus  berhadapan  dengan  keterbatasan  pangsa  pasar. Tetapi,  juga  melahirkan  proses  marginalisasi  dan  ketergantungan  penduduk  miskin,  terutama penduduk  miskin    yang  mengalami  proses  pendalaman  kemiskinan.  Kelompok  masyarakat  miskin yang  ada  di  berbagai  wilayah  kota/kabupaten  di  Jawa  Timur,  seperti  pekerja  di  sektor  informal, pedagang tradisional, pekerja serabutan, petani dan nelayan miskin,  dan sejenisnya mereka umumnya rawan tersisih, rawan diperlakukan salah, dan sulit dapat melakukan mobilitas vertikal karena struktur sosial  yang  ada  makin  hari  terasa  makin  tidak  ramah  ( rigid ).  Tidak  banyak  celah  atau  peluang berusaha  dan  peluang  sosial  yang  bisa  diakses  keluarga  miskin,  sehingga  kesempatan  mereka  untuk melakukan perbaikan taraf hidup seringkali terhambat, bahkan menemui jalan buntu.
Kajian ini, pada batas-batas tertentu menemukan bahwa berbagai program kompensasi kenaikan harga BBM  yang  digulirkan  --terutama  dalam  bentuk  pemberian  subsidi  yang  karitatif  dan  bantuan  modal usaha  atau  pembinaan  usaha  produktif  keluarga  miskin--  seringkali  masih  terkonsentrasi  pada rekayasa yang sifatnya teknis produksi dan cenderung hanya beriorientasi pada peningkatan kuantitas produk yang dihasilkan keluarga miskin, sehingga dalam banyak hal lebih menguntungkan kelompok masyarakat  yang  memiliki  modal  dan  asset  produksi  yang  berlebih.  Sebuah  keluarga  miskin  yang memiliki  usaha  kecil,  kemudian  berkat  bantuan  modal  pedagang  perantara  atau  tengkulak  dapat menghasilkan  produk  yang  lebih  banyak,  sering  yang  terjadi  mereka  tetap  memperoleh  margin keuntungan  yang  terbatas, sementara  di  pihak  lain  justru  para tengkulak  dan  pedagang  perantara  itu yang bisa memetik margin keuntungan yang lebih besar.
Banyak  kajian  telah  membuktikan  bahwa  program  pembangunan  yang  digulirkan  pasca  kenaikan harga BBM dan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan seringkali kurang memperhatikan  karakteristik  dan  konteks  lokal  masyarakat  miskin,  sehingga  jangan  heran  jika  yang terjadi  kemudian  adalah  paket-paket  kebijakan  dan  program  yang  bersifat meritokratis .  Bisa dibayangkan,  apa  yang  terjadi  jika  pemerintah  mengucurkan  sejumlah  dana  kepada  masyarakat miskin tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan struktur sosial di masyarakat lokal yang terpolarisasi atau  paling-tidak  terstratifikasi  atas  dasar  berbagai  demensi?  Mungkinkah  yang  namanya  pedagang kecil-kecilan  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  rendah  dapat  mengembangkan  usahanya  dan menembus pasar yng lebih luas, sementara di saat yang sama supermarket mini semacam Indomaret, Alfamart,  dan  sebagainya  masuk  ke  kampung-kampung  dan  kompleks  perumahan?  Mungkinkah, anggota  masyarakat  miskin  di  lapisan  yang  paling  miskin  bisa  memperoleh  kesempatan memberdayakan dirinya, jika cara pandang terhadap mereka masih dipenuhi berbagai syakwasangka?
Kedepan, untuk  mencegah agak tidak lagi terperosok  pada kekeliruan yang serupa, dan upaya untuk melindungi dan memberdayakan keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur pasca kenaikan harga BBM dapat menjadi exit strategy benar-benar efektif, maka yang dibutuhkan bukan sekadar kesediaan untuk melakukan  introspeksi,  tetapi  juga  revitalisasi  program  perlindungan  dan  pemberdayaan  masyarakat miskin yang benar-benar berpihak kepada lapisan yang paling miskin. Dalam upaya merumuskan exit strategy ,  khususnya  program  kompensasi  kenaikan  harga  BBM  di  berbagai  kota/kabupaten  di Provinsi Jawa Timur, ke depan strategi yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:
Pertama,  untuk  mengeliminasi  kemungkinan  terjadinya  bias  dalam  penentuan  kelompok  target  atau sasaran  program  penanggulangan  kemiskinan  pasca  kenaikan  harga  BBM,  prasyarat  pertama  yang dibutuhkan adalah data penduduk dan RT miskin yang benar-benar up to date dan valid. Di berbagai kota/kabupaten  di  Jawa  Timur,  akan  lebih  baik  jika  tim  verifikasi  tidak  hanya  dibentuk  di  tingkat kabupaten/kota, tetapi justru yang lebih penting adalah tim verifikasi di tingkat desa/kelurahan --yang di  dalamnya  melibatkan  anggota  tim  verifikasi  dari  perwakilan  Ketua  RT/RW,  tokoh  agama  dan tokoh  masyarakat, serta perwakilan perempuan. Dengan  dilakukan  verifikasi terlebih  dahulu tentang siapa sebenarnya warga masyarakat yang termasuk benar-benar miskin, maka kemungkinan terjadinya bias pada pemilihan kelompok target sasaran menjadi lebih kecil terjadi.
Kedua, dalam upaya mengurangi atau bahkan mengeliminasi dampak kenaikan harga BBM terhadap kelangsungan  usaha  yang  ditekuni  keluarga-keluarga  miskin  di  Provinsi  Jawa  Timur,  salah  satu  hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah berkaitan dengan pilihan arah perkembangan usaha yang seharusnya ditempuh keluarga miskin. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama, untuk mengatasi imbas  efek  domino  kenaikan  harga  BBM  yang  biasanya  diikuti  dengan  kenaikan  harga  bahan  baku dan  biaya  produksi,  maka  langkah  realistis  yang  mereka  lakukan  bukanlah  bagaimana  menawarkan kenaikan  harga  jual  produk  atau  komoditi  yang  mereka  hasilkan.  Melainkan,  yang  langkah  lebih strategis  adalah  bagaimana  mereka  bisa  menjual  komoditi  yang  dihasilkan  dengan  harga  yang bersaing, tetapi jumlah keuntungan yang diperoleh tidak turun, atau syukur malah naik.
Selama  ini,  kekurangan  pokok  yang  perlu  diperhatikan  dari  berbagai  upaya  pengentasan  masyarakat miskin  yang  banyak  dipraktikkan  adalah  bahwa  mereka  menjadi  begitu  memusatkan  perhatian  pada peningkatkan kuantitas produksi atau hasil kegiatan produktif masyarakat miskin, sehingga kebutuhan
sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan masyarakat miskin yang lebih substansial.  Hasil  kajian  sebagaimana  dilaporkan  telah  mengajarkan  bahwa  untuk  lebih  menjamin efektivitas pelaksanaan program kompensasi kenaikan harga BBM, maka seyogianya disadari bahwa meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sesungguhnya tidak selalu harus dengan cara memacu perkembangan  dan semata  hanya berusaha meningkatkan  volume atau jumlah produksi sektor usaha kecil tersebut. Sebagai salah satu alternatif dan mungkin juga dapat dilakukan secara bersamaan, pola lain  yang  dapat  dilaksanakan  untuk  mengembangkan  usaha  kecil  adalah  dengan  cara  melakukan efisiensi proses produksi.
Yang  dimaksudkan  melakukan  efisiensi  proses  prroduksi  di  sini  adalah  bagaimana  keluarga  miskin yang menjadi pelaku usaha mikro dan kecil dapat menjual komoditi mereka dengan harga tetap meski biaya produksi naik dengan pertimbangan untuk mencuri kesempatan pasca terjadinya kenaikan harga BBM. Dengan melibatkan tenaga kerja dari kalangan angota keluarga sendiri, dan melakukan proses produksi yang benar-benar efisien diharapkan para pelaku usaha mikro dan kecil tetap dapat menjual komoditi  yang dihasilkan  dengan  harga yang relatif tetap, tetapi di saat yang sama keuntungan  yang diperoleh  tidak  berkurang  atau  bahkan  bertambah  karena  efisiensi  yang  dilakukan  dalam  kegiatan produksi.
Ketiga, berkaitan  dengan upaya  mengurangi  kadar kerentanan  dan sekaligus bagaimana  memperkuat penyangga  sosial-ekonomi  keluarga  miskin  agar  tidak  terperangkap  dalam  pusaran  dan  proses pendalaman  kemiskinan  pasca  kenaikan  harga  BBM.  Dalam  hal  ini,  salah  satu  hal  yang  dapat dikembangkan adalah bagaimana sejak awal  mendorong pengembangan  kegiatan produktif alternatif atau  deversifikasi  usaha  keluarga  miskin,  terutama  dengan  melibatkan  peran  aktif  kaum  perempuan yang berasal dari keluarga miskin.
Pengalaman  telah  banyak  membuktikan  bahwa  untuk  meningkatkan  kadar  keberdayaan  keluarga miskin  dan  sekaligus  mencegah  resiko  kemungkinan  terjadinya  kegagalan  total  dari  usaha  keluarga miskin alangkah baiknya jika di saat yang bersamaan tiap-tiap anggota keluarga yang termasuk tenaga kerja  produktif  didorong  untuk  mengembangkan  kegiatan  usaha  yang  beraneka-ragam  atau  satu dengan yang lain saling berbeda. kajian ini telah membuktikan bahwa sebuah keluarga yang semata- mata  hanya  menggantungkan  kepada  satu  matapencaharian  —di  mana  suami,  istri  dan  anak  semua bekerja  di sektor yang sama— umumnya secara sosial-ekonomi  lebih rapuh karena  jika  suatu  saat harga  komoditi  yang  mereka  produksi  anjlok,  maka  itu  berarti  semua  anggota  keluarga  akan kehilangan  dan  mengalami  kerugian  yang  sama.  Ini  berbeda  jika  dalam  sebuah  keluarga,  masing- masing anggota memiliki matapencaharian yang berbeda-beda.
Keluarga  yang  mengembangkan  pola  diversifikasi  usaha,  terbukti  dalam  kehidupan  sehari-hari mereka  selalu  lebih  berdaya  dan  kenyal  terhadap  tekanan  kebutuhan  ekonomi.  Ke  depan,  dengan memberi  kesempatan  kepada  kaum  perempuan  atau  anggota  keluarga  lain  yang  belum  bekerja  agar dapat  memperoleh  aset  dan  peluang  untuk  mengembangkan  diversifikasi  usaha,  maka  kemungkinan untuk menambah tingkat kekenyalan dan daya tahan keluarga miskin niscaya akan makin besar. Bagi masyarakat  miskin  di  Provinsi  Jawa  Timur,  salah  satu  program  strategis  yang  perlu  dikembangkan untuk  mempercepat  upaya  pemberdayaan  keluarga  miskin  adalah  memberi  paket  bantuan  modal usaha  ganda  bagi  keluarga  miskin,  di  mana  antara  laki-laki  dan  perempuan  diberi  bantuan  modal secara serentak tetapi untuk tujuan pengembangan usaha yang berbeda.
Keempat,  kebijakan exit  strategy yang  perlu  dikembangkan  menghadapi  dampak  kenaikan  harga BBM adalah bagaimana mendorong pengembangan ekonomi pedesaan dan sektor pertanian agar tetap dapat  menjadi  tempat  bersandar  bagi  keluarga  miskin  meski  terkena  imbas  efek  domino  kenaikan harga BBM. Bantuan dan program yang digulirkan pemerintah di sini seyogianya tidak hanya berupa bantuan modal usaha bagi petani miskin, tetapi yang lebih penting justru adalah bantuan dalam bentuk satuan  biaya  produksi,  seperti  pupuk  dan  bantuan  dalam  bentuk  asset  produktif  yang  bermanfaat memperbesar  margin  pembangian  keuntungan  yang  mereka  peroleh.  Kelebihan  program penanggulangan  berbasis  aset  adalah  bantuan  yang  disalurkan  tidak  akan  habis,  tetapi  akan  tetap berkelanjutan  dan  dapat  sekaligus  memperkuat  posisi bargaining penduduk  miskin.  Program
penanggulangan  kemiskinan  yang  berbasis  pada  pemberian  bantuan  dalam  bentuk  aset  produksi  ini sudah  barang  tentu  akan  lebih  bermakna  jika  diprioritaskan  kepada  penduduk  miskin  yang  benar- benar membutuhkan, seperti buruh tani  miskin  yang tidak/belum  memiliki aset produksi sendiri atau bantuan  dalam  bentuk  aset  kepada  kaum  perempuan  keluarga  tani  yang  membutuhkannya.  Dalam praktik,  pemberian  bantuan  aset  produksi  bagi  keluarga  miskin  ini  bisa  dilakukan  kepada perseorangan  dan  kelompok  secara  kooperatif,  yang  penting  dengan  memiliki  sendiri  aset  produksi tertentu,  maka diharapkan bukan saja akan  meningkatkan posisi bargaining penduduk  miskin, tetapi juga  meningkatkan  margin  keuntungan  yang  bakal  mereka  peroleh.  Di  kalangan  petani  gurem, misalnya,  bantuan  secara  berkelompok  dalam  bentuk  mesin  selep  padi  niscaya  akan  sangat bermanfaat  memfasilitasi  petani  kecil  untuk  dapat  memperoleh  nilai  tambah  atas  produk  panenan yang mereka hasilkan.
Kelima , untuk memastikan agar keluarga miskin tidak kolaps pasca terjadinya kenaikan harga BBM, sejak awal perlu  disadari pemerintah tentang arti penting program  kompensasi kenaikan  harga BBM yang  benar-benar  berorientasi  pada  pemberdayaan.  Program-program  penanggulangan  kemiskinan yang  digulirkan  ke  masyarakat  pasca  kenaikan  harga  BBM  seyogianya  tidak  hanya  terjebak  pada program-program  yang  sifatnya  karitatif  atau  darurat-penyelamatan,  melainkan  harus  lebih mengedepankan program-program yang berorientasi pada proses pemberdayaan, yang intinya bersifat people centered, participatory, empowering , dan sustainable .
Tabel 2.
Program Exit Strategy Menghadapi Dampak Kenaikan Harga BBM di Kalangan Keluarga Miskin di Provinsi Jawa Timur Isu Prioritas Program Tujuan Margin keuntungan yang diperoleh makin kecil pasca kenaikan harga BBM, sehingga terjadi proses pengikisan modal usaha Bantuan modal usaha murah bagi keluarga miskin. Bantuan aset produksi bagi pengembangan usaha keluarga miskin. Pelatihan manajemen produksi yang mendukung efisiensi produksi usaha keluarga miskin Bantuan paket modal usaha ganda bag i keluarga miskin (ayah-ibu untuk usaha yang berbeda). Pelatihan ketrampilan dan pemberdayaan ibu-ibu dari keluarga miskin Pengembangan lembaga penyangga produk/komoditi yang dihasilkan keluarga miskin Mencegah agar tidak terjadi pengikisan modal usaha, dan sekaligus membantu agar terjadi peningkatan produktivitas masyarakat miskin. Meningkatkan kadar keberdayaan keluarga miskin, dan meningkatkan pembagian margin keuntungan bagi keluarga miskin. Kondisi sosial-ekonomi keluarga miskin cenderung makin sulit pasca kenaikan
harga BBM. Kadar kerentanan makin rapuh, utang meningkat, aset
produksi terpaksa dijual, dan keluarga miskin makin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
Bantuan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat karitatif. Bantuan cost of living bagi keluarga miskin di musim paceklik. Mengurangi beban tekanan kemiskinan yang dihadapi masyarakat miskin Bantuan dari program kompensasi kenaikan harga BBM yang banyak diterima keluarga miskin Pengembangan program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya open menu . Pendampingan proses Menawarkan pilihan program bagi masyarakat miskin secara kontekstual. Meningkatkan kadar
umumnya bersifat karitatif. Manfaat program penanggulangan kemiskinan lebih banyak
sekadar memperpanjang daya tahan keluarga miskin dari tekanan kemiskinan daripada mendukung meningkatnya keberdayaan ekonomi keluarga miskin pemberdayaan keluarga miskin. Bantuan berupa aset atau peralatan produksi bagi keluarga miskin. keberdayaan keluarga miskin. Upaya untuk mengembangkan mekanisme subsistensi cenderung makin sulit, peran patront juga memudar dan tidak banyak penduduk miskin yang memiliki koneksi yang dapat dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan atau tempat meminjam modal usaha murah Pengembangan patront, pranata sosial atau lembaga subtitutif di tingkat lokal yang fungsional dalam membantu dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Meningkatkan perlindungan sosial dan membantu pengembangan keberdayaan masyarakat miskin berbasis dukungan komunitas lokal ( community support system ) Tekanan kebutuhan hidup seringkali menyebabkan keluarga miskin terpaksa mengorbankan kebutuhan perawatan kesehatan dan kebutuhan gizi anak Bantuan program perawatan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak dan keluarga miskin. Meningkatkan status gizi anak dan keluarga miskin Akses ke sumber-sumber pemasaran relatif rendah, sehingga ketergantungan pada peran pedagang perantara cenderung tinggi Pembinaan sentra-sentra usaha masyarakat miskin. Pelatihan peningkatan standarisasi produk masyarakat miskin. Pengembangan peran lembaga penampung produk usaha masyarakat miskin. Meningkatkan kualitas produk dan memastikan pemasaran produk-produk yang dihasilkan masyarakat miskin agar tidak menjadi korban eksploitasi pedagang perantara/tengkulak Keluarga miskin cenderung enggan beresiko ( prinsip safety first ), sehingga
enggan untuk
mengembangkan usaha alternatif yang dapat memperkuat penyangga ekonomi keluarga Pelatihan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat miskin. Meningkatkan etos kewirausahaan masyarakat miskin

## Sumber: Data Primer
Pemberdayaan  pada  intinya  adalah  pemanusiaan.  Pemberdayaan,  mengutamakan  usaha  sendiri  dari orang  yang  diberdayakan untuk  meraih  keberdayaannya. Oleh  karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari  konotasi  ketergantungan.  Dua  hal  yang  menjadi  prasyarat  bagi  upaya  pemberdayaan  adalah. Pertama,  pembentukan  kelompok  (Pokmas)  untuk  memperkuat  posisi bargaining penduduk  miskin, khususnya  dalam  penentuan  harga.  Kedua,  dalam  bentuk  pengembangan  jaringan  ( networking )  dan memperluas akses penduduk miskin terhadap pasar yang lebih luas. Pemberdayaan, harus diakui tidak bisa  tumbuh  dengan  serta-merta  dan  semata  hanya  mengandalkan  peran  masyarakat  miskin.  Tetapi, melalui pendampingan yang tepat dan proses penyusunan program yang sejak awal melibatkan peran serta  partisipasi  aktif  masyarakat  miskin,  niscaya  yang  tumbuh  adalah sense  of  belonging dan keberdayaan masyarakat miskin dalam merespon program-program penanggulangan kemiskinan yang masuk ke wilayah sosialnya, sebagaimana tertera pada tabel 2.
Keenam, untuk mencegah agar keluarga miskin tidak menanggung beban akibat imbas kenaikan harga BBM,  salah  satu  langkah  antisipatif  yang  dibutuhkan  adalah  bagaimana  membangun  kohesi  atau kelompok  sosial  yang  solid  di  antara  sesama  keluarga  miskin,  entah  itu  dalam  bentuk  Pokmas, koperasi  atau  usaha  bersama  yang  lain.  Bagi  masyarakat  miskin,  kohesi  sosial  yang  kuat  akan  daat berperan sebagai  jaring pengaman sekaligus bantalan  untuk  meningkatkan posisi bargaining mereka harus berhadapan dengan tekanan dari kelas sosial di atasnya.
Pembentukan  Pokmas,  koperasi  dan  lembaga  keuangan  mikro  lain  yang  berasal  dari  dan  untuk masyarakat miskin adalah salah satu bentuk perlindungan sekaligus pemberdayaan masyarakat miskin yang bertumpu pada potensi internal mereka sendiri. Studi ini telah membuktikan, akibat posisi tawar mereka  yang  lemah,  sering  terjadi  keluarga  miskin  --yang notabene merupakan  pelaku  usaha  mikro dan  kecil--  terpaksa  menjadi  korban  dominasi  kelas  sosial  di  atasnya,  karena  beban  kenaikan  harga BBM yang memperoleh kenaikan biaya produksi dan bahan baku, kemudian dialihkan menjadi beban penduduk  miskin,  antara  lain  dengan  mengurangi  jumlah  upah  kerja  buruh  miskin  atau  dengan  cara tidak  menambah  biaya  produksi  dan  biaya  pembelian  bahan  baku  produk  di  kalangan  penduduk miskin yang bekerja pada orang lain melalui kerja borongan atau putting out system .
Ketujuh, dalam rangka   memperkuat dan  membantu  menyediakan jaring pengaman bagi  masyarakat miskin tatkala mereka menghadapi tekanan  kebutuhan hidup, akan sangat  membantu jika di  masing- masing  komunitas  direvitalisasi  peran  lembaga-lembaga  sosial-budaya  masyarakat  lokal  yang fungsional dalam menjalankan peran sebagai patront subtitutif, yang fungsional untuk membantu dan melindungi  masyarakat  miskin.  Seperti  dikatakan  James  Scott,  ketika  masyarakat  berubah  makin kontraktual dan komersial, pola-pola hubungan sosial dan keberadaan lembaga sosial yang fungsional membantu  masyarakat  miskin  umumnya  telah  makin  memudar,  dan  tergantikan  oleh  pola-pola hubungan yang rasional-kontraktual.
Bagi  masyarakat miskin, ketika  mereka  kehilangan  lembaga-lembaga sosial  yang bermanfaat seperti itu, tentu pilihan yang tersedia pada akhirnya tidaklah banyak. Di kalangan masyarakat miskin, sudah lazim  terjadi  mereka  umumnya  akan  rawan  masuk  dalam  pusaran  kerja  para  pelepas  uang  yang seringkali  menawarkan  kewajiban  pembayaran  cicilan  utang  dengan  suku  bunga  yang  luar  biasa tinggi,  sehingga  pelan-pelan  mereka  akan  masuk  dalam  pusaran  tekanan  kemiskinan  yang menyebabkan  keluarga-keluarga  miskin  berpotensi  kehilangan  aset-aset  produksi  yang  dimiliki. Untuk  mencegah  dan  melawan  dominasi  para  pelepas  uang  informal  yang  seringkali  memanfaatkan situasi  pasca  kenaikan  harga  BBM,  akan  sangat  bermanfaat  jika  di  masyarakat  dapat  ditumbuhkan lembaga-lembaga  sosial  yang  memiliki  muatan  sosial  yang  kental  --yang  bertindak  sebagai  bagian dari community  suppoort  system bagi  masyarakat  miskin.  Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro,    arisan simpan-pinjam, dan  lain sebagainya  yang  dikelola dengan  mempertimbangkan akar kultural, niscaya akan  lebih  fungsional  membantu  keluaarga  miskin  daripada  cara  kerja  pelepas  uang  informal  yang menetapkan bunga pinjaman yang mencekik leher.
Kedelapan,  untuk  membantu  keluarga  miskin  memulihkan  kembali  kondisi  ekonomi  mereka,  dan mendapat  kesempatan  untuk  memperoleh  tambahan  penghasilan  alternatif,  akan  lebih  baik  jika pengguliran dana program pembangunan infrastruktur dilakukan pasca kenaikan harga BBM. Pilihan moment  pengguliran  dana  pasca  kenaikan  harga  BBM  ini  dalam  bentuk  percepatan  pembangunan infrastruktur di daerah ini, penting dilakukan untuk  memperbesar pilihan dan perkembangan peluang usaha  di  kalangan  penduduk  miskin.  Pengalaman  telah  banyak  membuktikan  bahwa  pembangunan infrastruktur  selalu  menjadi  roda  penggerak  sektor  riil  yang  efektif,  dan  bermanfaat  menciptakan tawaran  lapangan  kerja  dan  usaha  baru  bagi  masyarakat  miskin.  Dengan  memastikan  masa pengguliran  dana  dan  pembangunan  infrastruktur  yang  tepat,  maka  diharapkan  hasilnya  akan  dapat dinikmati masyarakat miskin yang membutuhkan tambahan penghasilan pasca kenaikan harga BBM.

## Perekonomian Masyarakat Miskin Pasca Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
Dari  hasil  kajian  yang  telah  dilakukan,  beberapa  temuan  pokok  kegiatan  ini  adalah  sebagai  berikut: Pertama,  di  Provinsi  Jawa  Timur,  yang  disebut  keluarga  miskin  umumnya  adalah  keluarga  yang secara  sosial  dan  ekonomi  terancam  mengalami  proses  pendalaman  kemiskinan  dan  rawan  beresiko masuk dalam pusaran tekanan kebutuhan hidup yang makin tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh. Bagi keluarga miskin (86,3%), apalagi yang termasuk sangat miskin (13,7%), efek domino dari  kenaikan  harga  BBM,  bukan  hanya  melahirkan  problema  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup sehari-hari,  tetapi  juga  kelangsungan  usaha  yang  mereka  tekuni.  Dari  600  keluarga  miskin  yang diteliti,  sebanyak  37%  responden  mengaku  berpenghasilan  antara  500  ribu  hingga  1  juta,  dan sebanyak  27,3%  responden  bahkan  mengaku  rata-rata  penghasilan  keluarga  mereka  per  bulan  tidak lebih dari 500 ribu. Studi ini menemukan, hanya 2,5% responden yang berpenghasilan antara 1,7 juta hingga  2  juta  per  bulan.  Sebanyak  12,5%  responden  mengaku  setiap  bulan  memiliki  penghasilan sekitar 1,3 juta hingga 1,7 juta.
Kedua, pekerjaan yang  ditekuni  masyarakat miskin, sebagian besar  merupakan usaha berskala mikro dan  kecil. Dari 600 responden  yang ada, hampir separuh  mengaku bekerja sebagai petani  dan buruh tani (46,5%), 14,7% bekerja sebagai  nelayan, 11,2% responden bekerja sebagai pedagang pasar, dan 10,8%  responden  bekerja  di  sektor  industri  kecil  atau  industri  rumahan.  Sebanyak  8,8%  responden bekerja  di  sektor  informal.  Dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  relatif  rendah,  memang kemungkinan keluarga miskin untuk bisa diterima bekerja di sektor perekonomian firma nyaris tidak ada. Dengan  memiliki  latar belakang pendidikan  hanya setara SD, tentu bisa dipahami  jika sebagian besar responden pada akhirnya hanya bekerja sebagai  buruh tani, pelaku usaha  mikro  dan kecil, dan lain sebagainya yang tidak menuntut persyaratan pendidikan yang tinggi.
Ketiga, di kalangan keluarga miskin, sudah lazim terjadi yang bekerja tidak hanya figur ayah sebagai kepala keluarga (75,84%), tetapi juga kaum perempuan (42,7%), dan bahkan tidak sedikit anak-anak juga  harus  ikut  membantu  bekerja  mencari  nafkah  bagi  keluarga  orang  tuanya.  Dari  600  keluarga miskin yang diteliti, sebanyak 29% mengaku anak-anak mereka terpaksa ikut bekerja mencari nafkah untuk menambal kekurangan penghasilan orang tuanya.
Pada  saat  banyak  keluarga  miskin  tidak  menguasai  ketranpilan  alternatif  dan  tidak  pula  memiliki modal  yang  cukup  untuk  mengembangkan  usaha  alternatif,  salah  satu  cara  yang  realistis  mereka lakukan dalam rangka mencari tambahan penghasilan keluarga adalah dengan mengikutsertakan anak untuk  mencari  nafkah.  Bahkan,  sebagian  keluarga  miskin  yang  dikaji  menyatakan  anggota  keluarga yang sudah lansia pun, jika perlu mereka juga bisa membantu untuk mencari nafkah dengan cara tetap bekerja  walau  pun  usia  mereka  sudah  tergolong  senja.  Sebanyak  7,7%  kakek  dan  6,5%  nenek dilaporkan hingga studi ini dilakukan masih tetap bekerja untuk ikut membantu mencari nafkah bagi keluarga.
Keempat,  efek  domino  kenaikan  harga  BBM  sesungguhnya  bukan  hanya  berdampak  pada kelangsungan usaha atau kondisi perekonomian masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kelangsungan hidup  masyarakat,  terutama  keluaarga-keluarga  miskin  yang  sehari-hari  hidup  dalam  tekanan kebutuhan hidup yang cenderung naik pasca harga BBM naik. Dari 600 keluarga miskin yang diteliti, akibat-akibat yang mereka alami ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bukan hanya mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga mereka, tetapi juga kondisi kerentanan dan kelangsungan hidup  keluarga  miskin.  Studi  ini  menemukan,  akibat  kenaikan  harga  BBM,  di  lapangan  yang  terjadi adalah berbagai usaha yang ditekuni keluarga miskin mengalami kemunduran, modal menyusut, utang meningkat,  sebagian  terpaksa  kehilangan  pekerjaan,  dan  bahkan  anak-anak  terpaksa  putus  sekolah sebelum lulus di jenjang Pendidikan Dasar.
Kelima,  mengencangkan ikat pinggang atau mencoba  hidup  dengan berhemat adalah salah satu cara yang  populer  dilakukan  kelurga  miskin  agar  mereka  tetap  dapat  melangsungkan  kehidupannya.  Di kalangan  keluarga  miskin,  studi  ini  menemukan  bahwa  cara  penghematan  yang  paling  sering dilakukan  keluarga  miskin  untuk  menghemat  pengeluaran  adalah  dengan  mengurangi  kualitas  menu
makanan  yang  mereka  konsumsi  sehari-hari.  Di  luar  mengurangi  kualitas  menu  makanan,  cara  lain yang  cukup  banyak  dilakukan  keluarga  miskin  untuk  menghemat  pengeluaran  adalah  dengan mengurangi uang jajan kelaurga, terutama uang jajan ayah (48,3%).
Keenam,  imbas  kenaikan  harga  BBM  seringkali  bukan  hanya  mempengaruhi  kelangsungan  hidup sehari-hari keluarga miskin, tetapi juga mempengaruhi kelangsungan dan kondisi usaha yang ditekuni masyarakat  miskin.  Meski  pun  pasca  kenaikan  harga  BBM  diakui  sebagian  besar  responden  bahwa keuntungan  dan  pangsa  pasar  meningkat,  tetapi  kebutuhan  akan  modal  dan  biaya  produksi  juga meningkat,  sehingga  ujung-ujungnya  margin  keuntungan  yang  diperoleh  pun  hanya  secara  absolut meningkat, namun  nilai tukarnya untuk  dipergunakan  membeli barang-barang kebutuhan hidup yang lain bukan tidak mungkin malah menurun.
Ketujuh,  kenaikan  harga  BBM  bagi  masyarakat  miskin  seringkali  melahirkan  sejumlah  dilema.  Di satu  sisi,  masyarakat  miskin  menyadari  bahwa  pasca  kenaikan  harga  BBM,  harga  bahan  baku  dan harga  barang  kebutuhan  lain-lain  meningkat,  yang  implikasinya  mereka  seharusnya  juga meningkatkan  harga  jual  produk  mereka.  Tetapi,  di  sisi  yang  lain,  ketika  mereka  memutuskan menaikan harga komoditi yang mereka hasilkan, bukan tidak mungkin komoditi yang mereka hasilkan akan kehilangan sebagian pembelinya.
Kedelapan, di tengah iklim persaingan yang  makin ketat, banyak responden  mengaku  memang tidak mudah  untuk  mempertahankan,  apalagi  membesarkan  usaha  yang  mereka  tekuni.  Ada  berbagai kendala  yang  menghambat  peluang  keluarga  miskin  untuk  mengembangkan  usaha  atau  pekerjaan yang  mereka  tekuni.  Pertama,  adalah  kurangnya  akses  responden  pada  jaringan  pemasaran  produk yang  mereka  hasilkan.  Kedua,  karena  keterbatasan  modal  yang  dimiliki.  Ketiga,  karena  iklim persaingan  yang  makin  ketat.  Di  daerah  sentra  komoditi  tertentu,  studi  ini  menemukan  seringkali penduduk  lokal  mengeluh  karena  menjadi  korban  iklim  persaingan  di  antara  sesama  orang  yang memiliki  pekerjaan  dan  komoditi  yang  sama.  Pihak  pedagang  perantara,  justru  lebih  berpeluang mengambil  keuntungan dari situasi pasar yang oligopsoni  --jumlah pembeli lebih sedikit  dari jumlah penjual.
Kesembilan,  dari  600  keluarga  miskin  yang  diteliti  sebagian  besar  responden  (83,8%)  mengaku menerima margin keuntungan sangat kecil, hanya di bawah 10%. Berbeda dengan para majikan yang memiliki  kekuasaan untuk tetap menekan upah buruh  dan  mengalihkan beban  kenaikan  harga bahan baku  kepada  responden  --yang notabene adalah  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil--  sebagian  besar responden  mengaku posisi bargaining mereka lemah, alias tidak berdaya, sehingga dalam penentuan harga  maupun  margin  keuntungan,  umumnya  merekam  nejadi  pihak  yang  paling  dirugikan.  Dalam mata  rantai  perdagangan,  pihak  yang  paling  dominan  dalam  menentukan  harga  jual  kkomoditi  yang dihasilkan  masyarakat  miskin  umumnya  adalah  pedagang  perantara  (50%)  atau  majikan  tempat responden bekerja (20,7%).
Kesepuluh,  mekanisme  yang  seringkali  dikembangkan  keluarga  miskin  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  pasca  kenaikan  harga  BBM  adalah  dengan  cara  utang  dan  meminta  bantuan  kerabat  --yang merupakan  jaring  pengaman  sosial  bagi  keluarga  miskin  di  saat  mereka  mengalami  situasi  krisis. Sedangkan  usaha  yang  dilakukan  keluarga  miskin  untuk  menyiasati  tekanan  kemiskinan  selain mengembangkan perilaku subsistensi, melakukan dan pengetatan pengleuaran, seringkali juga dengan cara  mendayagunakan  anggota  keluarga  untuk  ikut  mencari  nafkah  bagi  keluarga.  Usaha  seperti melakukan diversifikasi usaha, dalam pandangan keluarga miskin sangat sulit dilakukan, dan peluang untuk terus meminta bantuan kerabat juga disadari makin lama makin sulit.
Kesebelas,  peluang  keluarga  miskin  untuk  mengembangkan  usaha  alternatif  umumnya  kecil,  karena selain  tidak  memiliki  modal  yang  cukup  (80,8%),  juga  karena  sebagian  besar  keluarga  miskin umumnya  tidak  memiliki  asset  yang  memadai.  Tidak  banyak  keluarga  miskin  yang  memiliki  lahan garapan atau perahu yang bisa dimanfaatkan untuk mencari nafkah di laut (60,8%).
Keduabelas,  bantuan  yang  dibutuhkan  keluarga  miskin,  sebagian  besar  adalah  bantuan  permodalan (69,3%),  bantuan  di  bidang  pemasaran  komoditi  yang  mereka  hasilkan  (61,3%),  dan  bantuan  dalam bentuk teknologi atau peralatan produksi yang bisa mereka manfaatkan untuk mendukung usaha yang ditekuni.

## Simpulan
Imbas  kenaikan  harga  BBM,  seringkali  bukan  hanya  mempengaruhi  kelangsungan  hidup  sehari-hari keluarga  miskin,  tetapi  juga  mempengaruhi  kelangsungan  dan  kondisi  usaha  yang  ditekuni masyarakat  miskin.  Kenaikan  harga  BBM,  bagi  masyarakat  miskin  juga  seringkali  melahirkan sejumlah dilema. Di satu sisi, masyarakat miskin menyadari bahwa pasca kenaikan harga BBM, harga bahan  baku  dan  harga  barang  kebutuhan  lain-lain  meningkat,  yang  implikasinya  mereka  seharusnya juga  meningkatkan  harga  jual  produk  mereka.  Tetapi,  di  sisi  yang  lain,  ketika  mereka  memutuskan menaikan harga komoditi yang mereka hasilkan, bukan tidak mungkin komoditi yang mereka hasilkan akan kehilangan sebagian pembelinya
Kerena  itu,  kebijakan exit  strategy yang  perlu  dikembangkan  menghadapi  dampak  kenaikan  harga BBM adalah bagaimana mendorong pengembangan ekonomi pedesaan dan sektor pertanian agar tetap dapat  menjadi  tempat  bersandar  bagi  keluarga  miskin  meski  terkena  imbas  efek  domino  kenaikan harga BBM. Bantuan dan program yang digulirkan pemerintah di sini seyogyanya tidak hanya berupa bantuan modal usaha bagi petani miskin, tetapi yang lebih penting justru adalah bantuan dalam bentuk satuan  biaya  produksi,  seperti  pupuk  dan  bantuan  dalam  bentuk  asset  produktif  yang  bermanfaat memperbesar  margin  pembangian  keuntungan  yang  mereka  peroleh.  Kelebihan  program penanggulangan  berbasis  aset  adalah  bantuan  yang  disalurkan  tidak  akan  habis,  tetapi  akan  tetap berkelanjutan dan dapat sekaligus memperkuat posisi bargaining penduduk miskin.

## Daftar Pustaka
Alliyah  (2013)  Efektivitas  Bantuan  Langsung  Sementara Masyarakat  sebagai  Kompensasi  Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2013 bagi Rakyat Miskin. Potensio 19(1).
Fauziyah  D  (2003)  Dampak  Kenaikan  Harga  Bahan  Bakar  Minyak  terhadap  Pendapatan  Usaha Nelayan  Gill  Net  dan  Rawai  di  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  Palabuhanratu,  Sukabumi, Jawa  Barat.Skripsi.  Bogor:  Program  Studi  Manajemen  Bisnis  dan  Ekonomi  Perikanan  – Kelautan,  Jurusan  Sosial  Ekonomi  Perikanan  dan  Kelautan,  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
Hasyim I (2005) Bunga Rampai : Subsidi BBM dari Dulu hingga Sekarang. Jakarta: Pertamina.
Iqbal, H (2008) Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus.  Tesis:  Program  Pascasarjana  Universitas  Diponegoro  Program  Studi  Magister  Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik.
Junaidi  (2013)  Implementasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Tahun  2008  di Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan 3(1).
Pasaribu L (2008) Dampak Kenaikan Harga BBM (Solar) terhadap Usaha Penangkapan Ikan dengan Pukat  Cincin.  Skripsi.  Medan:  Program  Studi  Agribisnis,  Departemen  Sosial  Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.
SMERU  (2011).  Kajian  Cepat  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  2008  dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
Suryawati  SH,  Andrian  R,  Achmad  Z  &  Agus  HP  (2013)  Kebijakan  Antisipatif  dalam  Menghadapi Dinamika Harga BBM pada Usaha Perikanan Tangkap. Jurnal Kebijakan Sosek KP 3(2). Suwitri S (2008) Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Yusgiantoro  P  (2000)  Ekonomi  Energi,  Teori  dan  Praktik.  Jakarta:  Pustaka  Lembaga  Penelitian,
Pengkajian, dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.