How to cite: Paramudya  Wiratama  (2023)  Kajian  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam  Penyelenggaraan Kebijakan  Komunikasi  dan  Informatika  Pasca  Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  (8)  1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i1.11210 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 1, Januari 2023
KAJIAN  HUBUNGAN  PEMERINTAH  PUSAT  DAN  DAERAH  DALAM PENYELENGGARAAN  KEBIJAKAN  KOMUNIKASI  DAN  INFORMATIKA PASCA  TERBITNYA  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23  TAHUN  2014  TENTANG PEMERINTAH DAERAH

## Paramudya Wiratama
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia E-mail: paramudya.witama@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  didasari  atas  ditetapkannya  Undang-undang  Nomor  23 tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah. Terbitnya UU ini membawa perubahan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk diantaranya adalah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika. Dalam kajian ini akan di analisis  hubungan  pemerintahan  pusat  dan  daerah  dalam  penyelenggaraan  kebijakan komunikasi  dan  informatika  pasca  ditetapkannya  UU  No.  23  tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah.  Kajian dilakukan dengan cara pendekatan  yuridis  normatif. Hasil kajian memperlihatkan pasca ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  terjadinya  perubahan  dalam  rumpun  dan  pembagian  urusan  komunikasi  dan informatika di daerah. Perubahan terhadap rumpun urusan komunikasi dan informatika berkonsekuensi terhadap perubahan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah  yang menangani  urusan  komunikasi  dan  informatika.  Dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  bidang  komunikasi  dan  informatika  Pemda  wajib  berpedoman  kepada norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  (NSPK)  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian Kominfo.
Kata Kunci : kebijakan; komunikasi; informatika; UU 23 tahun 2014

## Abstract
This study is based on the stipulation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.  The  issuance  of  this  Law  brought  changes  to  the  implementation  of government affairs in the regions, including the implementation of government affairs in the field of communication and informatics. This study will analyze the relationship between  the  Central  and  Regional  governments  in  the  implementation  of communication  and  informatics  policies  after  the  enactment  of  Law  no.  23  of  2014 concerning  Regional  Government.  The  study  was  conducted  using  a  normative juridical  approach. The results of the study show that after the enactment  of  Law no. 23 of 2014 concerning  Regional Government  there has  been a change in  the clusters and division  of  communication  and informatics affairs in  the regions. Changes to  the
communication  and  informatics  affairs  cluster  have  consequences  for  changes  to  the nomenclature  of  regional  apparatus  institutions  that  handle  communication  and informatics  affairs.  In  carrying  out  government  affairs  in  the  field  of  communication and  informatics,  regional  governments  must  be  guided  by  the  norms,  standards, procedures  and  criteria  (NSPK)  established  by  the  Ministry  of  Communication  and Informatics.

## Keywords: policy; communication; informatics; Law 23 of 2014

## Pendahuluan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di  bidang  komunikasi dan  informatika adalah konsekuensi  logis  atas  pesatnya  perubahan  teknologi  dan  informasi,  apabila  negara  tidak tanggap  mengatasi  perubahan  yang  terjadi  maka  dapat  membuka  ruang  terjadinya kekosongan  hukum  dalam  pengelolaan  pemerintahan,  atas  dasar  itulah  negara  mengambil langkah  dengan  mengeluarkan  berbagai  instrumen  hukum  untuk  mengatur  urusan komunikasi dan informatika di Indonesia.
Penyelenggaraan  kebijakan  komunikasi  dan  informatika  di  Indonesia  tidak  terlepas dari  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Hal  ini  mengingat  sistem  pemerintahan Indonesia  yang  berbentuk  negara  kesatuan,  hubungan  pemerintahan  pusat  dan  daerah bukanlah  pola  hubungan  pemerintahan  terpisah,  melainkan  berada  dalam  satu  kesatuan dengan  pemerintah  pusat  sebagai  pemegang  kendali,  apabila  terjadi  perubahan  legislasi secara  nasional  maka  dapat  berdampak  terhadap  kebijakan  di  daerah,  begitu  juga  dalam penyelenggaraan  urusan  Kominfo  apabila  pemerintah  pusat  menghendaki  adanya perubahan kewenangan daerah dalam menjalankan urusan Kominfo maka akan berdampak terhadap pola penyelenggaraan urusan Kominfo di daerah, hal ini sebagaimana konsekuensi logis dari negara yang berbentuk kesatuan.
Konsep negara kesatuan di Indonesia disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, yang  berbunyi:  “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,  yang diatur dengan undang-undang.” Pasal ini pada  intinya  mendudukkan  hubungan antara pemerintah pusat dan daerah  yang  berada dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Menurut (Asnawi, Simamora, & Andrizal, 2021) terdapat suatu kolaborasi yang unik dalam  cara  berprinsip  kenegaraan  di  Indonesia,  kondisi  ini  utamanya  dapat  di  lihat  pasca lahirnya  era  reformasi,  walaupun  di  Indonesia  negaranya  berbentuk Unitary  state atau negara kesatuan namun dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia sudah mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat pada federalisme seperti adanya konsep otonomi daerah.
Sehingga di Indonesia walaupun berbentuk negara kesatuan, bukan berarti pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan mengatur urusan pemerintahan sendiri. Dalam Pasal 18  ayat  (2)  UUD  1945  disebutkan  bahwa  “Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah
kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 menyebutkan “Pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas  luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.
Terkait otonomi daerah tersebut menurut (Arthanaya, 2011) sebagaimana dikutip oleh (Wicaksono  dan  Rahman,  2020)  menjelaskan  bahwa  otonomi  daerah  bukanlah  bermakna bahwa  daerah  memiliki  kekuasaan  penuh  secara  mutlak  ( absolute  onafhankelijkesheid ) untuk  melaksanakan  hak  dan  fungsi  otonomi  yang  dimilikinya,  walaupun  dalam konseptualnya  otonomi  daerah  menitikberatkan  kepada  kemandirian  daerah  dalam mengurus  urusannya  sendiri  secara  bebas,  namun  dalam  pelaksananya  bukanlah  berarti daerah dapat bertindak secara leluasa dengan tidak menimbang adanya kepentingan secara nasional.
Diterbitkannya  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah (UU  Pemda)  merupakan  bagian  dari  dinamika  legislasi  nasional.  (Huda  dan  Heryansyah, 2019)  mengungkapkan  terhitung  semenjak  era  reformasi  telah  terjadi  beberapa  kali perubahan  terhadap  UU  Pemda,  sampai  yang  terbaru  terbitnya  UU  No.  23  tahun  2014, fenomena  ini  menandakan  belum  ditemukannya  kerangka  ideal  terkait  hubungan  antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan menurut (Ridwansyah, 2017) pencarian kerangka ideal  terhadap  pemerintahan  daerah  secara  silih  berganti  sudah  di  mulai  sejak dideklarasikan  kemerdekaan  Indonesia  yang  bermula  dari  terbitnya  UU  No.1  tahun  1945 tentang Peraturan Kedudukan Komite Nasional Daerah, hingga yang terakhir terbitnya UU Nomor 23 tahun 2014.
Melihat  dinamika  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, khususnya  terkait  pembentukan  UU  yang  mengatur  tentang  Pemda,  maka  bukan  tidak mungkin  akan  terjadi  lagi  perubahan  lainnya  dalam  pengaturan  urusan  Pemda,  setiap adanya perubahan dalam UU Pemda biasanya akan berimplikasi terhadap berubahnya cara kerja  atau  pengelolaan  urusan  pemerintahan  di  daerah  atau  pun  pusat.  Menurut  (Jimly Asshiddiqie,  2015)  dampak  yang  ditimbulkan  dengan  berubahnya  pengaturan  pemerintah daerah  dengan  ditetapkannya  UU  No.  23  tahun  2014  pasti  akan  menyebabkan  terjadinya perubahan  yang  sangat  mendasar kepada  kinerja  pemerintahan di Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sedangkan menurut (Adhayanto dan Adiputra, 2017) berlakunya  UU  No.  23  tahun  2014  juga  secara  tidak  langsung  berkonsekuensi  terhadap regulasi yang sudah ditetapkan di daerah seperti Perda, Perkada atau lainnya.
Melihat  kondisi  yang  terjadi  dengan  berubahnya  pengaturan  tentang  pemerintah daerah  tentu  akan  berdampak  kepada  pengelolaan  urusan  komunikasi  dan  informatika (Kominfo) di daerah, karena urusan Kominfo selama ini adalah termasuk salah satu urusan yang kewenangannya melibatkan daerah, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam    menyelenggarakan  kebijakan  komunikasi
dan informatika pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif. Pengertian  yuridis  normatif  dijelaskan  oleh  (Burhan  Ashshofa,  2001)  dalam  (Fitrah, Takariawan, & Muttaqin, 2021) yang pada intinya dapat dipahami, bahwa suatu cara teratur untuk melakukan penelitian dengan upaya  melakukan penyesuaian  berdasarkan peraturan- peraturan  hukum  yang  ada  (hukum  positif)  dengan  ketentuan  hukum  lainnya  dalam perlindungan  hukum,  kemudian  menghubungkan  hal  tersebut  berdasarkan  pada  kondisi praktik  hukum  yang  terjadi.  (Muchtar,  2015,  p.82)  dengan  mengutip  (Soerdjono  dan  Sri (1994);  Roni  (1994);  Amirudin  &  Zainal  (2004);  Achmad,  2009)  menyebutkan,  bahwa “Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka”.
Sedangkan  H  L  A  Hart  (1981)  dalam  (Diantha,  2015,  p.5)  mengungkapkan,  bahwa “Obyek  penelitian  hukum  dengan  karakter  keilmuan  yang  normatif  adalah  norma  hukum yang  tersebar  dalam  peraturan  hukum  primer  ( primary  rules )  dan  peraturan  hukum sekunder ( secondary rules )”.
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  mengkaji  secara  yuridis  normatif  persoalan- persoalan  menyangkut  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  penyelenggaraan kebijakan  komunikasi  dan  informatika  pasca  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kedudukan  Urusan  Komunikasi  dan  Informatika  pasca  diterbitkannya  UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam  UU  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  (UU  Pemda) konsepsi  klasifikasi  urusan  pemerintahan  terdiri  atas  urusan  pemerintahan  absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut  secara  mutlak  kewenangannya  berada  di  tangan  pemerintah  pusat,  urusan  ini tidak  di  bagi  kepada  daerah  dan  secara  penuh  menjadi  kendali  pemerintah  pusat. Sedangkan  dalam  pemerintahan  konkuren  terdapat  kolaborasi  dan  pembagian  urusan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  artinya  dalam  urusan  pemerintahan  konkuren terdapat  keterlibatan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  kewenangan menjalankan urusan pemerintahan. Sedangkan urusan pemerintahan umum  merupakan urusan pemerintahan yang otoritasnya berada di tangan Presiden (eksekutif).
Dalam  Pasal  9  Ayat  (4)  UU  Pemda  dijelaskan  bahwa  “Urusan  pemerintahan konkuren  yang  diserahkan  ke  Daerah  menjadi  dasar  pelaksanaan  Otonomi  Daerah.” Dalam Pasal 1 Ayat (6) UU Pemda dijelaskan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia”.  Dapat  dipahami  bahwa  dengan  adanya  urusan  yang  diserahkan
kepada  daerah  berdasarkan  asas  otonomi  daerah,  maka  daerah  memiliki  legitimasi untuk  menjalankan  urusan  tersebut  secara  mandiri  sesuai  dengan  prinsip  otonomi daerah yang di atur di Indonesia.
Terdapat  dua  jenis  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan  ke  daerah yang  di  atur  dalam  Pasal  11  dan  Pasal  12  UU  Pemda,  yang  pertama  adalah  Urusan Pemerintahan  Wajib  dan  yang  kedua  adalah  Urusan  Pemerintahan  Pilihan.  Urusan Pemerintahan  Wajib  berarti  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  (14)  UU Pemda  bahwa  urusan  tersebut  harus  dilaksanakan  oleh  setiap  daerah,  dan  sedangkan urusan  Pemerintahan  Pilihan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  (15)  UU Pemda adalah urusan wajib, namun tergantung dari potensi daerah untuk melaksanakan urusan  tersebut,  apabila  daerah  memiliki  potensi  untuk  mengelolanya  tentu  akan menjadi wajib untuk dilaksanakan. Urusan Pemerintahan Wajib menurut Pasal 11 Ayat (2)  UU  Pemda  terbagi  lagi  atas  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan  dengan Pelayanan Dasar (Pendas) dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan  Dasar  (non-Pendas).  Jika  merujuk  kepada  Pasal  12  Ayat  (2)  huruf  j  UU Pemda  urusan  komunikasi  dan  informatika  (Kominfo)  termasuk  ke  dalam  Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Seperti  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  9  Ayat  (4)  UU  Pemda,  bahwa  dasar pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  mengacu  kepada  urusan  pemerintahan  konkuren yang  diserahkan  ke  daerah,  oleh  karena  urusan  komunikasi  dan  informatika  adalah urusan  yang  termasuk  ke  dalam  salah  satu  urusan  pemerintahan  konkuren  yang diserahkan  ke  daerah,  apalagi  sifatnya  adalah  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  tidak berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar  maka  tentu  secara  legitimasi  pemerintah  daerah memiliki  wewenang  untuk  ikut  mengelola  urusan  Kominfo  dan  sifatnya  pun  adalah wajib untuk dilaksanakan oleh semua daerah.
B. Penyelenggaraan  Kebijakan  Komunikasi  dan  Informatika  Pusat  dan  Daerah Pasca diterbitkannya UU Nomor 23/2014.
Di  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  UU  nomor  23 tahun  2014  tentang  Pemda  dijelaskan ada  dua  hal  pokok  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  di  dalam menyelenggarakan urusan konkuren, yang pertama adalah “menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan” kemudian yang  kedua  “melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.
Pelaksanaan  terhadap  kewenangan  di  atas  diserahkan  kepada  kementerian  atau lembaga  negara  non  kementerian  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  16  Ayat  (3)  UU Pemda. Institusi negara yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan komunikasi dan informatika  adalah  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  dasarnya  adalah Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2015  tentang  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika.  Mengingat  hal  tersebut  maka  Kementerian  Kominfo adalah kementerian teknis  yang  berwenang  menetapkan  norma, standar, prosedur, dan kriteria  (NSPK)  dan  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  (Binwas)  terhadap penyelenggaraan urusan bidang Kominfo di daerah.
Dalam Pasal 24 Ayat (1) UU Pemda juga diamanatkan kepada kementerian/lembaga untuk  melakukan pemetaan terhadap urusan pemerintahan  wajib non-Pendas.  Tujuan  dari  pemetaan  tersebut  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  24 Ayat  (3)  UU  Pemda  adalah  untuk  melihat  seberapa  besar  intensitas  urusan pemerintahan  wajib  non-pendas  yang  ada  di  daerah  dengan  mengacu  kepada  jumlah penduduk,  APBD,  dan  luas  wilayah  di  daerah.  Bagi  kementerian  Kominfo  sendiri tujuan  dari  pemetaan  tersebut  adalah  untuk  melihat  seberapa  besar  intensitas  beban kerja  urusan  Kominfo  yang  ada  di  daerah  sehingga  turut  menentukan  seberapa  besar pula  bentuk  kelembagaan  yang  dapat  dibentuk  daerah  dalam  menjalankan  urusan Kominfo. Hasil dari pemetaan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (6) UU Pemda akan  menjadi dasar  bagi kementerian  dan  lembaga  non-kementerian untuk melaksanakan  pembinaan  terhadap  daerah  dalam  menjalankan  urusan  pemerintahan wajib  non-Pendas  dan  urusan  pemerintahan  pilihan,  sehingga  berdasarkan  ini  akan menjadi  dasar  juga  bagi  Kementerian  Kominfo  untuk  membina  daerah  dalam menjalankan urusan Kominfo.
Dalam melakukan pemetaan tersebut Kementerian Kominfo juga mengacu kepada peraturan  pelaksana  UU  Pemda,  salah  satunya  adalah  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  18  tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah.  PP  ini  merupakan  pedoman  bagi kementerian/lembaga  dalam  menetapkan  pedoman  teknis  penyusunan  kelembagaan urusan  pemerintahan  di  daerah  dan  juga  pedoman  bagi  daerah  dalam  menetapkan kebijakan  kelembagaan  perangkat  daerah.  Terbitnya  PP  ini  menyebabkan  terjadinya perubahan terhadap  nomenklatur kelembagaan di  daerah, termasuk dalam  hal  ini  yang mengalami perubahan adalah kelembagaan daerah yang tugasnya melaksanakan urusan Kominfo.  Terjadinya  perubahan  ini  dikarenakan  terdapatnya  pembaharuan  terhadap rumpun  urusan  pemerintahan  di  daerah,  rumpun  urusan  ini  turut  mempengaruhi nomenklatur  kelembagaan  di  daerah.  Misalnya  pada  kelembagaan  daerah  yang menjalankan  urusan  Kominfo  pada  ketentuan  yang  lama,  yakni  berdasarkan  Pasal  22 Ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  urusan  Kominfo  masuk  dalam  rumpun  bidang  perhubungan  dan  komunikasi dan informatika, sedangkan pada ketentuan yang baru, yakni Pasal 18 Ayat (4) huruf e dan  Pasal  40  Ayat  (4)  huruf  e  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  tahun  2016  tentang Perangkat  Daerah  urusan  Kominfo  dimasukkan  ke  dalam  rumpun  komunikasi  dan informatika,  persandian,  statistik,  sehingga  apabila  terdapat  suatu  urusan  dalam  satu rumpun  tersebut  belum  memenuhi  intensitasnya  untuk  dikelola  dalam  bentuk  satu perangkat  dinas,  maka  urusan  tersebut  akan  digabung  dalam  satu  dinas  sesuai  dengan nomenklatur rumpun urusan tersebut.
Sebagai  tindak  lanjut  atas  ketentuan  Pasal  24  Ayat  (2)  UU  Pemda  dan ditetapkannya  PP  No.  18/2016  maka  terbitlah  Peraturan  Menteri  (PM)  Kominfo  No. 13/2016  dan  Peraturan  Menteri  (PM)  Kominfo  No.  14  tahun  2016.  PM  Kominfo  No. 13/2016 adalah ketetapan mengenai hasil pemetaan urusan pemerintah bidang Kominfo sedangkan PM Kominfo Nomor 14/2016 adalah acuan bagi daerah di dalam menyusun nomenklatur  kelembagaan  perangkat  daerah.  Sehingga  dengan  adanya  aturan  ini pembentukan  kelembagaan  dan  nomenklaturnya  di  daerah  wajib  berpedoman  kepada dua PM tersebut.
Pasca  terbitnya    dua  kebijakan  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan  urusan Kominfo  tersebut  (terkait  hasil  pemetaan  dan  nomenklatur  kelembagaan  perangkat daerah)  bukan  berarti    instrumen    pemerintahan  terkait  penyelenggaraan  urusan Kominfo  di  daerah  sudah  memadai,  pengaturan  mengenai  bagaimana  tata  cara penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  konkuren  bidang  Kominfo  atau  yang  dikenal NSPK belum diterbitkan, walaupun PM Kominfo No.14/2016 dalam lampirannya telah menyebutkan tugas dan fungsi masing-masing sub urusan Kominfo berdasarkan bentuk pengelompokan  perangkat  daerah  yang  dibentuk,  tetapi  PM  tersebut  belum  secara lengkap mengatur bagaimana norma, standar, prosedur serta kriteria pelaksaannya. Baru pada  tahun  2019  Peraturan  Menteri  Kominfo  Nomor  8  tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  Konkuren  bidang  Kominfo  atau  yang  dikenal dengan  NSPK  diterbitkan,  terdapat  perbedaan  jarak  waktu  yang  cukup  jauh  antara terbitnya  UU  No.  23 tahun  2014  dengan  terbitnya  peraturan  Menteri  yang  merupakan pedoman  bagi  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  konkuren  bidang  Kominfo, sehingga  dapat  dikatakan  sejak  ditetapkannya  UU  Pemda  pada  tahun  2014  hingga ditetapkannya  PM  Kominfo  No.  8/2019  pemerintah  daerah  tidak  memiliki  instrumen hukum yang lengkap dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kominfo.

## C. Pembagian  Urusan  Bidang  Kominfo  dalam  UU  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah
Pada  lampiran UU Pemda  yang  baru  (UU No. 23 tahun 2014)  disebutkan secara rinci  pembagian  urusan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah daerah  kabupaten/kota.  Secara  garis  besar  urusan  Kominfo  yang  diberikan kewenangannya  ke  daerah  terbagi  atas  dua  sub  urusan,  yang  pertama  sub  urusan informasi  dan  komunikasi  publik  (IKP)  dan  yang  kedua  sub  urusan  komunikasi  dan informatika, hal ini dapat dilihat dalam lampiran huruf P UU Pemda.
Dalam  Peraturan  Menteri  Kominfo  Nomor  8  tahun  2019  dijelaskan  klasifikasi penyelenggaraan urusan Kominfo di daerah terdiri atas:
Sub urusan informasi dan komunikasi Publik (IKP) dalam Pasal 4 Ayat (2):
1. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. Monitoring opini dan aspirasi publik;
3. Monitoring  informasi  dan  penetapan  agenda  prioritas  komunikasi  pemerintah daerah;
4. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
5. Pengelolaan media komunikasi publik;
6. Pelayanan informasi publik;
7. Peyanan hubungan media;
8. Kemitraan dengan pemangku kepentingan;
9. Manajemen komunikasi krisis
10. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
11. Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah Sub urusan Aplikasi dan informatika (Aptika) dalam Pasal 21 Ayat (2):
1. Rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
2. Nama Domain;
3. Pusat Data;
4. Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah;
5. Sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
6. Keamanan informasi;
7. Data dan Informasi Elektronik;
8. Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
9. Sistem penghubung layanan pemerintah;
10. Ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas;
11. Sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan
12. Government Chief Information Officer (GCIO)
Klasifikasi urusan Kominfo di atas di atas merupakan pedoman bagi daerah di dalam menyusun program dan kegiatan urusan Kominfo, melalui klasifikasi ini juga  dapat  menjadi  dasar  bagi  daerah  dalam  menyusun  rencana  anggaran penyelenggaraan urusan Kominfo.
D. Perbedaan  Pembagian  Urusan  Kominfo  sebelum  dan  sesudah  ditetapkannya  UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda.
Mengamati  klasifikasi  urusan  Kominfo  di  atas  dan  jika  dibandingkan  dengan pembagian  urusan  Kominfo  sebelum  ditetapkannya  UU  Nomor  23  tahun  2014  maka terdapat perbedaan, diantaranya:
1. Sub  urusan  Pos  dan  Telekomunikasi  tidak  lagi  diserahkan  ke  daerah,  sub  urusan ini sebelumnya berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintahan Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  bagi  sebagiannya ke  pemerintah  daerah,  namun  setelah  terbitnya  UU  Nomor  23  tahun  2014 pengelolanya dilakukan secara penuh oleh pemerintah pusat.
2. Urusan Kominfo yang diserahkan kepada daerah hanya urusan yang sebagaimana terlampir  dalam  UU  No.  23  tahun  2014,  yakni  sub  urusan  IKP  dan  sub  urusan Aptika.
Dapat  dipahami  bahwa  kewenangan  daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  konkuren  bidang  Kominfo  hanya  sebatas  apa  yang  disebutkan  dalam lampiran  UU  No.  23/2014  tentang  Pemda.  Hal  ini  menandakan  terdapatnya pengurangan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan Kominfo di banding sebelum ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014.
Jika  dilihat  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  lainnya,  pengurangan wewenang  kepada  daerah  dalam  menjalankan  urusan  pemerintahan  di  daerah  tidak hanya terjadi pada urusan pemerintahan konkuren bidang Kominfo, hal ini sebagaimana penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Setiawan,  2018)  yang  mengungkapkan  terdapatnya pengurangan  kekuasaan  pemerintah  daerah  kab/kota  dalam  hal  Pemberian  Izin  dan Pengawasan  pemanfaatan  energi  dan  Sumber  Daya  Alam  akibat  dari  terbitnya  UU Pemda.
E. Tinjauan terhadap hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Komunikasi dan Informatika
Mengamati  pengaturan  kebijakan  komunikasi  dan  informatika  antara  pusat  dan daerah  dalam  beberapa  peraturan  di  atas,  maka  dapat  diambil  poin  penting  sebagai berikut:
1. Pemerintah pusat dalam  hal  ini  Kementerian  Komunikasi dan Informatika adalah kementerian  yang  berwenang  menetapkan kebijakan atau NSPK  bidang  Kominfo
sebagai  pedoman  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  urusan  pemerintahan konkuren bidang Kominfo yang diserahkan kepada daerah.
2. Pemerintah  daerah  dalam  membentuk  kelembagaan  perangkat  daerah  yang menjalankan  urusan  Kominfo  seperti  dalam  pembentukan  Dinas  harus berpedoman  kepada  kebijakan  terkait  hasil  pemetaan  intensitas  urusan  dan nomenklatur perangkat daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo.
3. Dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang  Kominfo  seperti pembagian  klasifikasi urusan kominfo  yang terdiri atas  sub urusan  informasi dan komunikasi publik (IKP) dan sub urusan aplikasi dan informatika (Aptika) beserta turunannya  dan  juga  mekanisme  pelaksananya  daerah  harus  berpedoman  kepada NSPK yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dipahami,  bahwa  pengaturan  kebijakan komunikasi  dan  informatika  secara  umum  dapat  dikatakan  lebih  mengarah  ke sentralistis,  dalam  artian  sangat  bergantung  kepada  pengaturan  dari  pemerintah  pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, setiap penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di daerah harus berdasarkan kepada kebijakan yang di atur oleh Kementerian Kominfo. Pengaturan ini tidak terlepas dari adanya ketentuan dalam Pasal  16  ayat  (1)  UU  Pemda  terkait  kewajiban  pemerintah  pusat  untuk  menerbitkan NSPK  dan  juga  ketentuan  Pasal  17  Ayat  (2)  UU  Pemda  yang  mengatur  kewajiban daerah untuk berpedoman kepada NSPK yang ditetapkan oleh Pusat dalam menetapkan kebijakan urusan konkuren yang menjadi kewenangannya, bahkan dalam Pasal 17 Ayat (3)  UU  Pemda  di  atur  sanksi  bagi  daerah  apabila  menetapkan  kebijakan  urusan pemerintahannya  (urusan  pemerintahan  konkuren)  tidak  mengacu  kepada  NSPK  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat,  sanksinya  berupa  pembatalan  terhadap  kebijakan yang telah ditetapkan oleh daerah tersebut.
Hal  ini  menurut  hemat  penulis  menandakan  daerah  tidak  dapat  secara  leluasa menetapkan  kebijakan  untuk  berinovasi  dalam  menyelenggarakan  urusan  Kominfo  di luar dari apa yang di atur dalam NSPK, jika diamati pengaturan urusan Kominfo yang terdapat  PM  Kominfo  No.  8  tahun  2019  yang  merupakan  NSPK  yang  ditetapkan pemerintah  pusat,  maka  klasifikasi  urusan  Kominfo  yang  di  atur  dalam  PM  tersebut sangat detail, bahkan di setiap sub urusan (yang terdiri atas sub urusan IKP dan Aptika) masih  terdapat  turunan  yang  di  atur  sedetail  mungkin,  lengkap  dengan  bagaimana mekanisme pelaksaannya, apabila semua norma yang terdapat dalam PM Kominfo No. 8  tahun  2019  adalah  bersifat  wajib  maka  tentu  segala  perintah  yang  ada  dalam  PM tersebut  yang  termasuk  klasifikasi  pelaksanaan  sub  urusan  IKP  dan  Aptika  harus dijalankan  oleh  daerah  tanpa  diberikan  ruang  untuk  berkreasi  sendiri  tanpa memedomani NSPK.
Menurut  (Heryansyah,  2016)  berdasarkan  tanggapannya  terhadap  ketentuan terkait kewajiban daerah menaati NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam UU No. 23 tahun 2014, bahwa dengan adanya ketentuan  ini  maka artinya sama  sekali tidak terdapat penerapan asas otonomi bagi daerah, daerah di ikat berdasarkan kehendak pemerintah  pusat.  Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  harus  dipedomani oleh  Pemda  dalam  segala  tindakannya,  sehingga  pada  dasarnya  kebijakan  yang diterbitkan oleh daerah merupakan kebijakan dari pemerintah pusat itu sendiri.
Menurut  (Said,  2016)  prinsip  yang  di  anut  dalam  UU  No.  23  tahun  2014  untuk membagi  kewenangan  antara  pusat  dan  daerah  adalah  berdasarkan  prinsip  otonomi terbatas,  UU  ini  mengadopsi  kembali  konsep Concurrence  Function yang  terdapat dalam  UU  No.  32 tahun  2004,  artinya  dalam  UU  ini  terdapat  pembagian  urusan  yang secara  proporsional  dibagikan  kepada  Pemda  (Provinsi/Kab/Kota).  Hal  ini  berbeda dengan UU No. 22 tahun1999 yang mengadopsi konsep Residual Function yang secara riil  dalam  prinsip  ini  terdapatnya  legitimasi  kepada  daerah  untuk  melakukan  otonomi yang  teramat  luas.  Pada  UU  23  tahun  2014  rumusannya  dibuat  teramat  detail  bila dibandingkan dengan UU sebelumnya, adanya pengaturan mengenai kewajiban Pemda untuk  memedomani NSPK  yang ditetapkan oleh  pemerintah pusat dalam  menjalankan kebijakan konkuren.
Hal ini menurut hemat penulis tidak terlepas dari konsep negara kesatuan yang di anut  di  Indonesia  namun  juga  mengadopsi  asas  otonomi  daerah  atau  desentralisasi, sebagaimana  di  ungkapkan  oleh  (Ni’matul  Huda,  2010)  dalam  (Simandjuntak,  2015) salah satu asas yang di anut dalam sistem pemerintahan di Indonesia yakni asas negara kesatuan  yang  disentralisasikan,  di  anutnya  asas  ini  menyebabkan  terdapatnya  tugas- tugas  tertentu  yang  dikelola  secara  mandiri,  konsekuensinya  akan  terdapat  hubungan timbal  balik  dari  dua  belah  pihak  yang  memunculkan  hubungan  kewenangan  dan pengawasan, walaupun pada dasarnya dalam bentuk negara kesatuan pemerintah pusat adalah pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Menurut (Susanto, 2019) umumnya dalam negara yang berbentuk kesatuan usaha pemerintah  pusat  supaya  senantiasa  memegang  kendali  terhadap  berbagai  urusan pemerintahan  amatlah  nyata,  kekuasaan  yang  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah amatlah  terbatas,  hal  ini  karena  pemerintah  pusat  adalah  pihak  yang  memegang kekuasaan pemerintahan. Apabila terdapat pelimpahan kekuasaan kepada kab/kota atau kesatuan pemerintahan lokal maka hal ini pengaturannya bukanlah di dalam konstitusi, namun hanya akan di atur dalam UU yang notabene dibuat oleh lembaga legislatif, dan penyerahan kekuasaan ini pun sewaktu-waktu masih dapat dicabut kembali. Dalam hal ini  kedudukan  pemerintah  pusat  berada  pada  tingkatan  tertinggi  dan  mempunyai kekuasaan mutlak dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.
Sehingga jika kita lihat di Indonesia saat ini penyerahan kekuasaan kepada daerah secara  rinci  memang  bukan  di  atur  dalam  konstitusi  UUD  1945,  melainkan  di  atur dalam  UU  Pemda,  UUD  1945  pun  sebenarnya  bukanlah  tidak  mengatur  sama  sekali, tetapi  pengaturannya  hanya  sekedar  bersifat  memberikan  landasan  kepada  pemerintah daerah  dalam  mengelola  urusan  pemerintahan,  salah  satu  pengaturan  yang  diberikan oleh UUD 1945 terkait kewenangan daerah adalah seperti yang di atur dalam Pasal 18 Ayat  (2)  terkait  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  urusan pemerintahan melalui asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana diketahui UU Pemda telah mengalami pergantian sekian kali, sehingga bukan tidak mungkin sewaktu- waktu  dapat  diubah  atau  di  cabut  kembali  berdasarkan  dinamika  pemerintahan  di Indonesia,  implikasinya tentu kewenangan daerah untuk mengelola suatu urusan dapat saja  mengalami  pasang  surut,  hal  ini  seperti  yang  telah  terjadi  dalam  pengelolaan urusan Kominfo, dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda terdapat pengurangan urusan  Kominfo  yang diserahkan ke daerah.  Sekali  lagi  ini  menegaskan
bahwa  kekuasaan  daerah  dalam  menjalankan  urusan  pemerintahan  sangat  bergantung kepada kebijakan pemerintah pusat.
Kemudian  menurut  (Wijayanti,  2016)  jika  melihat  pembagian  urusan  dalam pengaturan  UU  No.  23  tahun  2014  maka  ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  tersebut masih  mengarah  kepada  konsep  desentralisasi.  Desentralisasi  seperti  ini  menurut menurut Clarke dan Steward tergolong ke dalam The Agency Model , model yang mana Pemda hanya bertindak sebagai agen pemerintahan yang menjalankan kebijakan pusat, Pemda  dalam  hal  ini  tidak  memiliki  kekuasaan  yang  cukup  berguna,  dalam  model  ini pemerintah  pusat  memiliki  mekanisme  kontrol  yang  dominan  dengan  membuat berbagai  Juknis  yang  terperinci.  Hal  ini  menurut  Wijayanti  adalah  konsekuensi  yang timbul dari bentuk negara kesatuan bahwa pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  jelas  bahwa  pemerintah  pusat  memiliki  kontrol yang  kuat  terhadap  jalannya  urusan  pemerintahan,  walaupun  adanya  asas  otonomi daerah  namun  hal  itu  tidak  serta  merta  menyebabkan  pemerintah  daerah  dapat  secara leluasa  menjalankan  urusan  pemerintahan  sendiri  tanpa  adanya  pembinaan  dan pengawasan  dari  pemerintah  pusat,    begitu  pun  pula  dalam  hal  pemerintah  daerah menjalankan  urusan  Kominfo,  walaupun  urusan  Kominfo  adalah  salah  satu  urusan pemerintahan  konkuren,  urusan  yang  menurut  UU  diberikan  kewenangannya  untuk daerah  dalam  menjalakannya,  namun  di  dalam  menjalankan  urusan  Kominfo  Pemda harus tetap mengacu kepada NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika

## Kesimpulan
Ditetapkannya  UU  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemda  berimplikasi  terhadap perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di daerah, terutama  menyangkut  pembagian  urusan  komunikasi  dan  informatika  dan  pembentukan kelembagaan  perangkat  daerah.  Dalam  pembagian  urusan  Kominfo  walaupun  dalam  UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda urusan Kominfo adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren  yang  diserahkan  kepada  daerah,  namun  bukan  berarti  semua  urusan  Kominfo dapat diserahkan kepada daerah, urusan Kominfo yang diserahkan kepada  daerah hanyalah sub  urusan  Informasi  dan  Komunikasi  Publik  dan  sub  urusan  Aplikasi  dan  Informatika (Aptika),  sedangkan  sub  urusan  Pos  dan  Telekomunikasi  yang  sebelumnya  di  bagikan sebagian  kepada  pemerintah  daerah,  namun  setelah  terbitnya  UU  Nomor  23  tahun  2014 pengelolanya  secara  penuh  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  sehingga  daerah  tidak berwenang lagi menjalankan sub urusan ini.
Dalam pembentukan kelembagaan di daerah terjadi perubahan dalam rumpun urusan pemerintahan  di  daerah,  perubahan  rumpun  urusan  pemerintahan  tersebut  dapat  berakibat pada  berubahnya  nomenklatur  kelembagaan  urusan  Kominfo  di  daerah,  pada    ketentuan yang lama berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah urusan Kominfo  masuk dalam rumpun perhubungan dan komunikasi dan  informatika, sedangkan pada PP yang baru berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016 urusan Kominfo masuk ke dalam rumpun komunikasi dan  informatika, persandian, statistik, sehingga apabila terdapat  suatu urusan  dalam  satu  rumpun  tersebut  belum  memenuhi  intensitasnya  untuk  dikelola  dalam
bentuk satu perangkat Dinas, maka urusan tersebut akan digabung dalam satu dinas sesuai dengan nomenklatur rumpun urusan tersebut.
Mengamati  hubungan  antara  pusat  dan  di  daerah  dalam  Undang-undang  Nomor  23 tahun  2014  tentang  Pemda,  dan  juga  berdasarkan  peraturan  teknis  lainnya  yang  dirujuk dalam  kajian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika daerah sangat bergantung kepada kebijakan  pemerintah  pusat,  walaupun  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola pemerintahannya  sendiri  berdasarkan  asas  otonomi  daerah  namun  di  dalam  menjalankan urusan  pemerintahan  bidang  Kominfo  Pemda  tetap  wajib  berpedoman  kepada  norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo
Kajian Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Kebijakan Komunikasi dan Informatika Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

## BIBLIOGRAFI
Adhayanto, O., & Adiputra, Y. S. (2017). Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap  Peraturan  Daerah  di  Kabupaten  Bintan  Tahun  2015  (Studi  Peralihan Kewenangan  Dibidang  Kelautan  dan  Pertambangan). Jurnal  Selat , 2 (2),  296-314. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/93
Asshiddiqie, J. (2015). Paradigma Baru Pembangunan Daerah. In Makalah disampaikan dalam  forum  yang  diselenggarakan  oleh  Pemda  Provinsi  Kalimantan  Timur, Samarinda .
http://jimly.com/makalah/namafile/198/Urusan_Pemerintahan_Daerah.pdf
Asnawi, E., Simamora, B., & Andrizal, A. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal  Analisis  Hukum , 4 (2),  242-263.
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3047
Diantha, I. M. P. (2015). Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif. Fakultas Hukum Universitas Udayana. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/3b9fb76e1efe7796feb49cfd3
9326173.pdf
Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  Kerangka  Penegakan  Hukum  Pidana Perpajakan di Indonesia. SIGn Jurnal Hukum , 3 (1), 1-25.
https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107
Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi  Manusia. Humanus:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-ilmu  Humaniora , 14 (1),  80-91. https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405
Heryansyah, D. (2016). Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi terhadap  Kedudukan  dan  Kewenangan  Gubernur  dalam  Undang-Undang Pemerintah  Daerah  Pasca  Reformasi).  (Tesis).  Program  Magister  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8690/DESPAN%20HERYA..% 20FIX.pdf?sequence=1
Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum , 26(2), 238-258. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2
Ridwansyah, M. (2017). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah
Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal Konstitusi , 14(4), 838-858. https://doi.org/10.31078/jk1447
Said, A. R. A. (2016). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah daerah dalam otonomi  seluas-luasnya  menurut  UUD  1945. Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu Hukum , 9 (4), 577-602. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613
Setiawan, R. (2018). Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Kewenagan  Tata  Kelola  Pemanfaatan  Energi  dan  Sumber  daya  Mineral  oleh Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia. Jurnal  Kajian  Pemerintah:  Journal  Of Government, Social and Politics , 4 (1), 71-86. https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2170
Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  Perspektif  Yuridis  Konstitusional. De  Jure:  Jurnal  Hukum  dan Syar'iah , 7 (1), 57-67. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512
Susanto, S. N. H. (2019). Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan. Administrative Law and Governance Journal , 2 (4), 631-649.
https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.631-639
Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2020). Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan  Daerah  dalam  Melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  melalui Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Negara Hukum , 11 (2), 231-248. https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1614
Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 186-199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kajian Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Kebijakan Komunikasi dan Informatika Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian

## Komunikasi dan Informatika
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang  Hasil  Pemetaan  Urusan  Pemerintahan  Daerah  di  Bidang  Komunikasi  dan Informatika
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang  Pedoman  Nomenklatur  Perangkat  Daerah  Bidang  Komunikasi  dan Informatika
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  Konkuren  Bidang  Komunikasi  dan Informatika
Copyright holder:
Paramudya Wiratama (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: