## ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) TERHADAP PARTISIPASI ORANG TUA MURID
Denny Boy 1
Hotniar Siringoringo 2
1 mahasiswa
2 Dosen Akuntansi Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100 Depok 16424
1 dennyboy3017@yahoo.co.id
2 hotniars@staff.gunadarma.ac.id

## ABSTRACT
The objective of this research is to measure the influence of accountability and transparency toward participation.  However participation here is meant the willingness of student parents to share cost of school operationa.l  Research object is stakeholders of public high schools in the area of Depok city.  As research variables are latent in nature, questionnaire was used as research instrument, and structural equation modeling was used as analysis tool.  Questionnaire were distrubuted to all stakeholders, i.e. school leaders, teacher, and school committees.  Research variables are acoountability, transparency, and participation.  Result shows that accountability and transparency influence participation significantly.
Key words: accountability, transparency, participation

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.  Objek penelitian adalah SMA Negeri kota Depok, Jawa Bara,t Indonesia. Instrumen penelitian adalah kuesioner, dimana orang tua murid, guru, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah menjadi responden.   Variabel penelitian akuntabilitas, transparansi pengelolaan, dan partisipasi orang tua murid merupakan variabel laten, dengan demikian model persamaan struktural digunakan sebagai alat analisis data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi pengelolaan APBS, Partisipasi Orang tua murid.

## PENDAHULUAN
Dalam pasal 47 ayat 2 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan adalah dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan masyarakat. Dana dari pemerintah pusat dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Alokasi dana
pendidikan dalam APBN setiap tahun mengalami peningkatan.
Dana penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dari APBN.  Pihak sekolah juga harus menggalang dana dari orang tua murid.  Karena dana pe- nyelenggaraan pendidikan ini bersumber dari pihak lain, pengelola dana sudah seyogyanya mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.  Per- tanggungjawaban keuangan yang trans- paran dan akuntabel diharapkan dapat memotivasi orang tua murid untuk ikut berperan menanggung dana pendidikan.
Hasil riset yang dilakukan Indonesia Coruption Watch (ICW) sejak tahun 2003 menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Sekolah tidak pernah mengumumkan jumlah subsidi yang diterima dari pemerintah, dan sekolah tidak pernah memberikan laporan pe- ngelolaan dana kepada masyarakat secara transparan.
Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja suatu usaha atau organisasi sudah banyak diteliti akhir-akhir ini.   Akuntabilitas dalam du- nia pendidikan misalnya sudah di- bicarakan oleh Choiri (2003), Livermore dan MacPherson (1999), dan Monk dan Roellke (1995); politik akuntabilitas (Fitz, 2003; Horsley, 2009); perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik (2006); akuntabilitas publik dalam masa pe- merintahan neo liberal (Ramson, 2007). Transparansi di antaranya sudah diteliti oleh Stirton dan Lodge (2001).
Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna mewujudkan tata kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi meliputi, akun- tabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas pro- ses dan akuntabilitas hasil . Sebagian ma- syarakat berpendapat bahwa sarana dan prasarana sekolah adalah tanggung jawab
pemerintah dalam hal ini sekolah, ini merupakan pendapat yang keliru dan menunjukkan sikap yang kurang peduli dari orang tua murid terhadap pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan par- tisipasi orang tua murid sangat di- harapkan oleh pihak sekolah.  Partisipasi yang diberikan orang tua murid kepada satuan pendidikan dapat menyumbangkan sejumlah dana untuk penyelenggaraan pendidikan dan partisipasi dalam pe- ngawasan pengelolaan dana dari orang tua murid tersebut.
Dalam hal ini, tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan penekannya pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas berbagai dimensi. Ellwood (1993) dalam Mahsun (2006) men- jelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu akun- tabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum , akuntabilitas proses , akuntabilitas program , dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan te- tapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output. Akun- tabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pengelola keuangan yang bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari warga se- kolah dan orang tua murid.
Secara ringkas prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui se- jumlah indikator seperti a) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik, b) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, c) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi
maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.
Selama ini sebelum reformasi, pengelolaan pendidikan di banyak se- kolah terkesan tertutup bagi pihak luar. Masyarakat, orang tua murid seolah olah tidak banyak mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan di sekolah, tidak mengetahui pendapatan dan belanja sekolah, tidak dilibatkan dalam meng- evaluasi kekuatan dan kelemahan kinerja sekolah dan sebagainya.
Pengelolaan yang dianggap tidak transparan berdampak negatif bagi per- kembangan sekolah, karena orang tua murid akan meragukan sumbangan yang mereka berikan akan benar-benar di- manfaatkan bagi kepentingan pe- nyelenggaraan pendidikan atau akan terjadi penyimpangan yang tidak di- harapkan.
Partisipasi sangat berguna bagi sekolah di dalam memvalidasi premis darimana sebuah program berasal, maka dari itu akan berkontribusi terhadap efektivitas program. Ada 8 tingkat partisipasi, yaitu partisipasi aktif, par- tisipasi melalui pemberian informasi, partisipasi melalui konsultasi, partipasi untuk mendapatkan bantuan, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, Swa- mobilisasi, Katalisasi perubahan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terhadap Partisipasi Orang tua murid
dalam pembiayaan pendidikan di kota Depok, Propinsi Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian dan Variabel Penelitian
Objek penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) yang berada di wilayah Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Indonesia.   Jumlah SMA N yang masuk sebagai objek penelitian ini adalah 6.
Variabel penelitian adalah akuntabilitas, transparansi pengelolaan, dan partisipasi orang tua murid.  Ketiga variabel merupakan variabel laten, yang diukur menggunakan beberapa indikator.

## Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Karena ketiga variabel merupakan variabel laten, yang diukur menggunakan beberapa indikator, maka kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian. Kuesioner dikembangkan menggunakan tipe tertutup, dengan pilihan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS) . Dikembangkan 12 per- tanyaan untuk variabel akuntabilitas, 10 pertanyaan untuk variabel transparansi, dan 10 pertanyaan untuk variabel par- tisipasi.  Model penelitiannya dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Model Penelitian
akuntabilitas transparansi partisipasi
Kuesioner terlebih dahulu divalidasi dan diuji reliabilitasnya.  Kuesioner yagn sudah valid dan reliabel didistribusikan kepada responden.  Responden dalam penelitian ini adalah unsur pimpinan sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara), guru, orang tua murid, dan komite sekolah.
Jawaban dari responden dikodekan menggunakan skala Likert.  Dua variabel pertama, yaitu akuntabilitas dan transparansi merupakan variabel bebas, dan variabel partisipasi merupakan variabel terikat.  Karena ketiga variabel merupakan variabel laten, model persamaan struktural digunakan untuk menganalisis data.  Model persamaannya adalah:
ε β β + + + = si transparan tas akuntabili c i Partisipas 2 1
Hipotesis yang diuji adalah:
1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan penyeleng-
garaan pendidikan 2. Transparansi berpengaruh positif terhadap partisipasi orang tua
dalam pembiayaan penyeleng- garaan pendidikan 3. Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan penyelenggaraan pen- didikan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Validasi dan Reliabilitas
Variabel akuntabilitas diukur menggunakan 12 indikator, yaitu 3 indikator berhubungan dengan visi dan misi, 3 indikator berhubungan dengan keterlibatan orang tua murid dalam perencanaan APBS, indikator dasar perencanaan APBS, 4 indikator tentang pelaporan, dan indikator kepanitiaan ke- giatan.  Uji validitas menghasilkan hanya
7 indikator yang valid, yaitu keterlibatan komite sekolah dalam pembuatan visi dan misi, keharusan adanya visi dan misi, perancangan APBS yang selalu mengacu pada visi dan misi, keterlibatan semua pihak dalam penetapan APBS, sekolah melaksanakan Standar Akuntansi Pe- merintah (SAP) dalam membuat laporan keuangan, setiap kegiatan selalu membentuk kepanitiaan, dan dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana masyarakat, sekolah membuat laporan keuangan.
Variabel transparansi diukur menggunakan menggunakan 10 indikator. Hasil uji validasi menunjukkan hanya satu yang tidak valid.  Indikator yang valid dengan demikian adalah sekolah menyediakan wadah untuk menampung aspirasi orang tua/masyarakat, sekolah menyediakan papan pengumuman pe- nyerapan dana dan penggunaan anggaran, sekolah memberikan laporan penggunaan anggaran kepada komite sekolah secara periodik (setiap 1 tahun), dan sekolah memberikan laporan penggunaan anggaran kepada dinas pendidikan secara periodic.
Variabel partisipasi juga diukur menggunakan 10 indikator.  Hanya 5 indikator yang valid dan diteruskan ke analisis data, yaitu keterlibatan orang tua/komite sekolah dalam pembuatan visi dan misi, keterlibatan orang tua murid dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBS, keterlibatan orang tua/komite sekolah dalam penyusunan APBS, permintaan keringanan biaya se- kolah, dan adanya subsidi silang.  Uji reliabilitas menunjukkan bahwa ketiga variabel dengan indikator masing-masing yang valid adalah reliabel.

## Profil Responden
Responden dalam penelitian ini adalah pengelola maupun pengguna APBS baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta unsur orang tua murid
dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah, seluruh Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di kota Depok. Responden diklasifikasikan menurut kedudukan, umur dan jenis kelamin. Unsur sekolah sebanyak 76% dan sisanya adalah orang tua/komite sekolah. Sebanyak 44% dari responden adalah laki-laki.  Dilihat dari kisaran usia, responden dengan usia kurang dari 35 tahun ada  sebanyak 19%, pada usia dengan kisaran 35 – 45 tahun ada sebanyak 51%, dan sisanya berada pada usia lebih dari 45 tahun.

## Pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi
Secara parsial, pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dievaluasi.  Tabel 1 menunjukkan output Lisrel tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan APBS terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.
Tabel 1

## Output pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi
PARTISIP = 0.882*AKUNTABI, Errorvar.= 0.222, R² = 0.778 (0.175) 5.041
Sumber hasil olahan LISREL 8.54
Kesalahan standar 0.175 dan nilai t hitung sebesar 5.041 menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan pada taraf nyata 5% terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Besarnya pengaruh akuntabilitas pengelolaan APBS terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan adalah 0.882. Pengaruhnya cukup kuat, di atas 0.5. Dilihat dari koefisien determinasi (R 2 ), dapat diartikan bahwa 77.8%. partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh akuntabilitas pengelolaan APBS.
Hasil ini sesuai dengan penelitian Choiri (2003) yang menyatakan bahwa akuntabilitas sangat penting untuk mempertanggungjawabkan setiap pro- gram/kebijakan baik proses maupun hasilnya. Di sisi lain, partisipasi pimpinan dan masyarakat sebagai pemangku ke- pentingan,  diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Wiremon, dkk., 2007).
Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan, perbuatan, dan kealpaan se- seorang kepada yang berkepentingan Hunt, 2006).   Akuntabilitas dalam pengelolaan APBS dengan demikian adalah kemauan pihak sekolah (pimpinan dan bendahara) dalam memberikan penjelasan dan justifikasi  penerimaan dan penggunaan anggaran.  Pihak yang berkepentingan, dalam hal ini orang tua murid, dapat mengakses informasi penerimaan dan penggunaan APBS. Tugas ini dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban keuangan.  Kemau- an yang tinggi dari pimpinan sekolah dalam memberikan pertanggungjawaban APBS dapat meningkatkan partisipasi orang tua murid untuk ikut berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan pen- didikan.   khususnya dana yang bersum- ber dari orang tua murid, harus dikelola secara akuntabel guna memberikan kepercayaan pada orang tua murid sehingga orang tua murid akan me-
ningkatkan partisipasinya dalam pem- biayaan pendidikan. Sedangkan faktor lain yang menyebabkan masih ber- partisipasinya orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan antara lain karena aturan-aturan yang berlaku, rasa malu, merasa memang sudah merupakan ke- wajiban semata.
Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran APBS dikategorikan sebagai akuntabilitas finansial.  Fokus utama akuntabilitas finansial ini dengan de- mikian adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua murid. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa dana telah digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.  Masalah pokoknya adalah kete- patan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit. Per- hatian khusus diberikan pada kinerja dan
nilai uang serta penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi pe- nyalahgunaan, kesalahan manajemen, atau korupsi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi tingkat efisiensi penggunan dana.

## Pengaruh transparansi terhadap partisipasi
Tabel 2 menunjukkan output Lisrel tentang pengaruh  transparansi terhadap partisipasi.  Nilai kesalahan baku 0.167 dan t hitung sebesar 4.595 menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan APBS terbukti berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5%  terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.
Tabel 2

## Output pengaruh transparansi terhadap partisipasi
PARTISIP = 0.768*TRANSPAR, Errorvar.= 0.410, R² = 0.590 (0.167) 4.595
Sumber hasil olahan LISREL 8.54
Besarnya pengaruh transparansi pengelolaan APBS terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan sebesar 0.768.  Koefisien regresinya lebih besar dibandingkan dengan 0.5, ini berarti bahwa transparansi pengelolaan APBS berpengaruh kuat dan positif terhadap partisipasi orang tua murid.  Semakin transparan pengelolaan APBS semakin besar partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0.590, artinya partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh transparansi penge- lolaan APBS sebesar 59.0% dan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 41,0%.
Hal tersebut sesuai dengan penelitian Werimon, dkk (2007) yang menyatakan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik ber- pengaruh cukup signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikansinya (p value) sebesar 0,266. Akan tetapi berbeda dengan yang disampaikan Choiri (2006) dalam penelitiannya, bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan tidak membawa perubahan yang signifikan, karena dalam pelaksanaan masih terdapat berbagai macam penyimpangan penyim- pangan, antara lain motivasi, kemampuan tenaga pelaksana/pengelola, sikap moral
masyrakat serta lingkungan sosial yang tidak sehat.
Transparansi penting, paling tidak karena tiga alasan yaitu pertama, untuk menjamin bahwa pemerintah akan merencanakan program secara tepat; kedua untuk menjamin pemerintah tidak akan menipu publik dan ketiga untuk mendukung kebijakan pemerintah (Infid, 2002).
Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa sikap transparansi dalam pengelolaan APBS dituntut agar orang tua murid lebih bisa percaya dan tidak menduga-duga yang keliru, hal demikian juga akan dapat meningkatkan partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Sementara itu faktor lain yang membuat masih berpartisipasinya orang tua murid dalam pembiayaan
pendidikan antara lain karena adanya aturan/ketentuan yang mengikat, merasa mempunyai kewajiban, menjaga moral anak/murid di mata teman-temannya.

## Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap partisipasi
Akuntabilitas dan transparansi secara simultan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 2.  Koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0.783 dan transparansi sebesar 0.12.  Setiap unit kenaikan akuntabilitas dan transparansi keuangan dapat menaikkan partisipasi orang tua murid sebesar 0.783 dan 0.12 secara berturut-turut.

## Tabel 3
Output pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap partisipasi
PARTISIP = 0.783*AKUNTABI + 0.120*TRANSPAR, Errorvar.= 0.217 , R² = 0.783 (0.292)          (0.236)                    (0.117) 2.679            0.508                      1.851
Sumber hasil olahan LISREL 8.54
Kontribusi kedua variabel ini terhadap partisipasi orang tua murid juga dapat dilihat dari koefisien deter- minasinya.  Koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0.783, yang berarti variabel akuntabilitas dan transparansi berkontribusi sebesar 78.3% terhadap varians variabel partisipasi.
Gambar 2. Diagram struktural variabel penelitian
akuntabilitas transparansi partisipasi 0.783 0.120
Akuntabilitas dan transparansi men- jadi hal yang sangat penting bagi pengelola APBS.  Sudah seyogyanyalah pengelola APBS lebih mengutamakan peningkatan akuntabilitas dan tingkat transparansinya agar orang tua murid dapat lebih percaya, sehingga partisipasi orang tua muridpun terhadap pembiayaan pendidikan lebih dapat ditingkatkan. Dengan sikap akuntabilitas yang lebih baik dan didukung dengan sikap transparan, maka partisipasi yang dituntut dari orang tua murid akan meningkat dengan sendirinya, sehingga sekolah sebagai satuan pendidikan dapat dengan leluasa merencanakan, dan melaksanakan program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.
Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah, dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara untuk memberikan pertang- gungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002; Mahsun, 2006; Tajudin, 2008).
Akuntabilitas pelaporan yang diberikan pimpinan sekolah harus ber- kaitan dengan yang dapat dipertukarkan dengan sebenar-benarnya, dan berkaitan dengan terdapat saling keterkaitan yang bersifat tertutup.
Menurut Bappenas dan Depdagri (2002) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini adalah penyelenggaraan sekolah sebagai sebuah institusi pemerintah.
Keterbukaan sekolah sebagai sebuah institusi pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat sekolah menjadi ber- tanggung jawab kepada semua pihak terkait yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.
Akuntabilitas dalam siklus anggaran dan transparansi anggaran diperlukan untuk meningkatkan pe- ngawasan (Coryanata, 2007).Mardiasmo (2002) me-nyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akun-tabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari sistem perencanaan strategik, sistem pengukuran kinerja, sistem pelaporan keuangan, saluran akuntabilitas publik, dan auditing sektor publik.
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat/orang tua murid. Untuk itu masyarakat / orang tua murid ikut ber- partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah baik pemikiran, tenaga, maupun dana melalui komite sekolah, atau wadah- wadah resmi lainnya.
Besarnya dana yang berasal dari orang tua murid diputuskan dalam suatu musyarwarah orang tua dan pihak se- kolah, serta disahkan oleh komite sekolah. Dalam perjalanannya peng- gunaan dana tersebut diawasi oleh komite sekolah tersebut. Untuk itu diperlukan sikap akuntabilitas dan transparansi pengelola anggaran tersebut.
Akan tetapi, apabila tingkat akuntabilitas tersebut berkurang atau terjadi penurunan, hal ini membuat rasa percaya orang tua murid juga ikut berkurang dan juga tingkat transparan pihak satuan pendidikan sangat rendah, akan berdampak pada rendahnya par- tisipasi orang tua murid dalam me- nyangga biaya penyelenggaraan pen- didikan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sikap akuntabel dan transparan satuan pendidikan dalam Pengelolaan APBS jika dilakukan baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Jika dibandingkan antara sikap akuntabilitas dan transparansi, pengaruh akuntabilitas lebih kuat dibandingkan pengaruh transparansi ter- hadap partisipasi orang tua murid. Semakin akurat dan tepat waktu pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua murid, maka akan semakin tinggi partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pe- nyelenggaraan pendidikan.

## Saran
Partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh akun- tabilitas dan transparansi.  Masih ada 21.7% kontribusi faktor lain dalam mempengaruhi partisipasi orangtua murid.  Faktor-faktor itu perlu di- identifikasi dalam penelitian di masa mendatang

## DAFTAR PUSTAKA
Choiri, N. H. 2003. “Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Studi Kasus tentang Akuntabilitas Administratif Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.” Jurnal Ilmiah Adminsitrasi Publik, Vol. IV, No. 1, 2003. Ellwood.  1993.  Di dalam Mahsun, M. 2006.  www.google.co.id, 7 Agustus 2008 Fitz, J.  2007.  “The Politics of Accoun- tability: A Perspective From Eng-
land and Wales.” Peabody journal of Education, Vol. 79, No. 4, pp. 230- 241.
Horsley, Stephanie.  2009.  “The Politics of Accountability: Implication for Centralized Music Education Policy Development and Implementation.” Arts Education Policy Review, Vol. 110, No. 4, pp. 6-13.
Hunt, G.  2006.  “The Principle of Complementarity: Freedom of Information, Public Accountability and Whistleblowing.” In Open Government in a Theoretical and Practical Context, Ed. R. Chapman and M. Hunt, pp. 43-54, Burlington, VT:Ashgate.
Livermore, J. And MacPherson, G.E. 1999.  “Expanding the Role of the Arts in the Curriculum: Some Australian Initiatives.” Arts Education Policy Review, Vol. 101, N0.3, pp. 10-15. Mardiasmo. 2006. “Perwujudan Trans- pransi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance .” Jurnal Akuntansi Pemerintah , Vol.2, No.1.
Monk, D.H. and Roellke, C.F.  1995. “Accountability, Resource Allo- cation and the Production of Educational Outcomes.” Inter- national Journal of Educational Research, Vol. 27, No. 6, pp. 493- 503.
Ramson, S.  2007.  “Public Account- ability in the Age of Neo-Liberal Governance.” In the Rout-led- geFalmer Reader in Education Policy and Politics, ed. B. Lingard and J. Ozga, pp. 198-219, New York, Routledge.
Stirton, L. and Lodge, M.  2001. “Transparency Mechanism: Buil- ding Publicness into Public Services.” Journal of Law adn Society , Vol. 28, No. 4, pp. 97-102