Volume 04 Issue II, May 2023; 430-445 ISSN: 2775-0477 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
Fenomena  Fasakh  Nikah  di  Era  Kontemporer;  Studi  Perbandingan Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hanafi
Nini Muliani 1* , Darsul S Puyu 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 ninimuliani172@gmail.com, 2 darsul.puyu@uin-alauddin.ac.id

## *Corresponding Author
[Submitted: 12 Oktober 2022] [Reviewed: 27 April 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

## Abstrak
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pandangan  mazhab  al- Syafi’i  dan mazhab Hanafi tentang fenomena fasakh nikah dengan alasan suami miskin di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan pengambilan datanya menggunakan metode library research, metode pendekatan yang digunakan yaitu normatif dengan mengkaji Al- Qur’an  dan  Hadist  sebagai  landasan  hukum  islam,  sumber  data  primer  berupa  Al - Qur’an  dan Hadist sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nikah  dengan  alasan  suami  di  era  kontemporer  menurut pandangan  mazhab  al- Syafi’i  dan  mazhab  Hanafi  adalah  pertama  menurut  mazhab  al - Syafi’i mengatakan bahwa jika suami dalam keadaan tidak mampu atau dalam keadaan miskin yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal maka istri  dapat  dan  dibolehkan  mengajukan  gugatan  cerai  melalui  hakim  (fasakh).  Kedua  menurut Hanafi  manakala  seorang  suami  yang  tidak  mampu  memberikan  nafkah  maka  istri  tidak diperkenankan menggunakan hak fasakh untuk menggugat cerai suaminya. Seorang suami yang tidak  mampu  memberikan  nafkah  kepada  istrinya  bisa  jadi  karena  dua  hal,  pertama:  karena enggan  atau  tidak  mau  bertanggung  jawab  sebagai  seorang  suami  padahal  ia  mampu,  kedua: kondisi suami memang sedang dalam keadaan miskin sehingga suami belum mampu memberikan nafkah  kepada  istrinya.  Imam  Hanafi  beralasan  tidak  diperkenankan  istri  menggugat  haknya (fasakh)  karena  kewajiban  suami  hanya  memberikan  nafkah  menurut  kemampuannya,  suami masih  diberikan  kesempatan  untuk  mencari  nafkah  sehingga  dapat  kembali  memenuhi  nafkah istrinya.
Kata kunci: Fasakh Nikah; Era Kontemporer; Mazhab al- Syafi’i; Mazhab Hanafi

## Abstract
The purpose of this study is to find out the views of the al-Shafi'i school and the Hanafi school about the phenomenon of fasakh nikah on the grounds that the husband is poor in the contemporary era. This research uses a qualitative type of research, with data collection using library research methods, the approach method used is normative by examining the Qur'an and Hadith as the basis of Islamic law, primary data sources in the form of the Qur'an and Hadith while secondary data sources in the form of books, journals, and other scientific papers. The results showed that marriage on the grounds of the husband in the contemporary era according to the views of the al-Shafi'i school and the Hanafi school is first according to the al-Shafi'i school saying that if the husband is in a state of incapacity or in a poor state that cannot provide for his wife in the form of food, clothing, and shelter then the wife can and is allowed to file for divorce through a judge (fasakh). Secondly, according to Hanafi, when a husband is unable to provide a living, the wife is not allowed to use the right of fasakh to sue her
husband for divorce. A husband who is unable to provide for his wife may be due to two things, first: because  he  is  reluctant  or  unwilling  to  take  responsibility  as  a  husband  even  though  he  is  able, second: the condition of the husband is indeed in a poor state so that the husband has not been able to  provide  for  his  wife.  Imam  Hanafi  reasoned that  the wife  was  not  allowed to  claim  her  rights (fasakh) because the husband's obligation was only to provide according to his ability, the husband was still given the opportunity to earn a living so that he could return to meet his wife's bread. Keywords: Fasakh Nikah; Contemporary Era; School of al-Shafi'i; Hanafi School.

## 1. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  langkah  awal  bagi  setiap  pasangan  untuk  membangun  sebuah keluarga.  Dalam  menjalani  kehidupan  bersama,  setiap  pasangan  akan  mengalami  banyak halangan dan rintangan yang menjadi bagian dari kehidupan berkeluarga. Suatu halangan dan rintangan yang dialami setiap pasangan harus dilalui bersama agar tercapai sebuah keluarga yang bahagia. 1 Perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. 2
Menurut  ulama  kontemporer  nikah  adalah  akad  yang  memberikan  faedaah  hukum kebolehan  mengadakan  hubungan  keluarga  (suami-istri)  antara  pria  dan  wanita  yang mengadakan  tolong  menolong  serta  memberi  batas  hak  bagi  pemiliknya  dan  pemenuhan kewajiban masing-masing. 3 Dalam perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari  susunan  masyarakat  yang  berupa:  makanan,  minuman,  pakaian,  dan  rumah. 4 Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas. Rasulullah telah menyampaikan bahwa wanita
1 Andi Fitri Annizha and Muhammad Sabir, “Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut’ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A),” Shautuna:
Jurnal
Ilmiah Mahasiswa
Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2020): 1 – 20, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12421.
2 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan , ed. Halimatus Khalidawati Salmah, Cetakan Pe (Malang: Hak TERBIT pada UMM Pres, 2020).
3 Nur Hikmawati and Abdi Wijaya, “Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma’Minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar),” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  3  (2020):  243 – 60, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905.
4 Ahmad Faruq, “Ketidakmampuan Menafkahi Istri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif Antara Madzhab  Syafi’i  Dan  Madzab  Hanafi  ),” Irtifaq:  Jurnal  Ilmu-I lmu  Syari’ah 7,  no.  1  (2020):  1 – 13, http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/771.
Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hanafi Nini Muliani, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
yang  akan  di  nikahi  biasanya  memiliki  empat  pertimbangan  perkara,  yakni:  hartanya,  nasab keturunannya, kecantikannya, dan Agamanya. 5
Kegiatan  menyakitkan  yang  kadang  diterima  istri  ialah  sesuatu  yang  dilakukan  atas kesadaran suaminya. Artinya suami menggarap hal itu secara sadar dan sengaja, misalnya suami memukul  istrinya,  memisah  tempat  tidur  dengan  istrinya  dengan  cara  yang  tidak  dibenarkan, merutuk  (caci  maki)  istrinya,  menahan  nafkah  pada  istri  padahal  sisuami  itu  dalam  keadaan mampu (lapang), atau sengaja hanya menyuruh istrinya untuk bekerja banting tulang sedangkan suami hanya berdiam diri dan tidak mau berusaha mencari nafkah bahkan tega merampas gaji yang diperoleh istri. 6 Akan tetapi sebaliknya, terkadang perbuatan menyakitkan timbul dari sebab terpaksa  (tanpa  disengaja), bukan  atas  keinginan suami,  seperti  karena suami  dalam  keadaan miskin  atau  jatuh  miskin,  bangkrut,  sudah  berusaha  bekerja  keras  namun  tidak  juga mendapatkan hasil yang memuaskan dan lain sebagainya sehingga tidak mempunyai nafkah lagi untuk memenuhi hak-hak istri berupa sandang, pangan, dan papan dalam waktu tertentu.
Nikah  fasakh  merupakan  nikah  yang  terdapat  kerusakan  di  dalam  pernikahan  yang diperbolehkan  untuk  dirusak  atau  diputus  pernikahan.  Pada  hakikatnya  hak  suami  istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Seperti terjadinya penipuan dalam pernikahan, misal sebelum menikah istri menyatakan bahwa dia masih perawan, tetapi ternyata setelah  terjadi  pernikahan  baru  disadari  oleh  suami  bahwa  istri  bukan  perawan,  atau  suatu penyakit yang diderita oleh salah satu pihak tapi ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan baru diketahui  setelah  pernikahan  berlangsung,  dan  pihak  lain  merasa  tertipu  akibat  kebohongan tersebut, atau karena salah satu dari kedua pihak tersebut keluar dari agama Islam (murtad). 7 Pemberian  nafkah  merupakan  perkara  yang  jelas  atas  setiap  laki-laki,  sebaik  istri  yang mampu  mengedepankan  prinsip  islam  dalam  pemenuhan  nafkah  dari  suami  yang  berstatus
5 Muhammad  Saleh  Ridwan  Sri  Ekayanti,  “Status  Pernikahan  Setelah  Sumpah  Lian  (Studi  Komparatif  Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam),” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 386 – 401, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14914.
6 Muhammad  Habibi,  Syahrizal  Abbas,  and  Sitti  Mawar,  “Fasakh  Nikah  Dengan  Alasan  Suami  Miskin  (Studi Perbandingan  Antara  Ulama  Syafi’iyyah  Dan  Hukum  Positif  Di  Indonesia),” Dusturiah:  Jurnal  Hukum  Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 8, no. 2 (2018): 148 – 67, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4358.
7 Guntoro, “Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Nikah” (Ponorogo, 2019).
narapidana  yaitu  istri  tidak  diperbolehkan  meminta fasakh kepada  suaminya. 8 Kesepakatan antara  kedua  belah  pihak  yang  terikat  dalam  akad  nikah  adalah  inti  pernikahan.  Kesepakatan (kesamaan keinginan) merupakan sesuatu yang bersifat psikologis dan kasat mata. Karena itu, diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan di dalam menjalin ikatan itu. Ungkapan yang dimaksud tersirat di dalam kalimat yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang bersepakatan.
Kalimat yang diucapkan oleh pihak pertama menggambarkan keinginan dan ajakan untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan, yang selanjutnya disebut ijab. Dan kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua berisi kerelaan dan persetujuan atas ajakan itu yang selanjutnya disebut kabul. Pernikahan menjadi contoh suatu ibadah yang mengandung dua unsur sekaligus, yaitu unsur lahir hingga batin. Islam meletakkan pernikahan sebagai suatu yang sakral dan sangat mulia. 9 Dengan menikah  seseorang  berusaha  untuk  menyempurnakan  separuh  agamanya.  Dalam  pernikahan suami  dan  istri  komitmen  untuk  saling  memenuhi  berbagai  hak  dan  kewajiban  yang  telah ditetapkan untuk mereka landaskan dalam hukum islam.
Batalnya suatu pernikahan biasa juga disebut dengan istilah fasakh yang artinya adalah memutuskan  atau  membatalkan  hubungan  pernikahan.  Ini  juga  dapat  terjadi  karena  tidak terpenuhinya  syarat-syarat  ketika  berlangsungnya  akad  nikah  atau  hal-hal  lain  yang  datang kemudian  setelah  terjalinnya  hubungan  pernikahan. 10 Istilah fasakh dalam  perspektif  fikih berbeda  dengan  yang  berkembang  di  Indonesia,  seperti  fikih  mazhab  menilai  apabila  inisiatif tersebut  dari  istri  atau  suami  yang  tidak  menggunakan  hak  talak  akan  tetapi  diputuskan  oleh hakim maka disebut dengan fasakh .
Istilah fasakh dalam  perspektif  fikih  berbeda  dengan  yang  brerkembang  di  Indonesia seperti  fikih  mazhab  menilai  apabila  inisiatif  tersebut  dari  istri  atau  suami  yang  tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hkim maka disebut dengan fasakh begitu
8 Firdaus Firdaus and Saleh Ridwan, “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al - Syafi’i Dan Imam Abu  Hanifah,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  1  (2021):  661 – 70, https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333.
9 Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi’i Terhada p Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak- Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (December 2020): 255 – 69, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193.
10 Asriani Asriani and Abdul Wahid Haddade, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Da n Kompilasi Hukum Islam,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2021): 333 – 39, https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348.
Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hanafi Nini Muliani, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
halnya  pembatalan  akad  perkawinan  semenjak  awal  karena  tidak  memenuhi  rukun  dan syaratnya. 11
Salah  satu  contoh  perkawinan  yang  batal  (tidak  sah),  yaitu  perkawinan  yang dilangsungkan  tanpa  calon  mempelai  laki-laki  atau  calon  mempelai  perempuan.  Perkawinan semacam  ini  batal  (tidak  sah)  karena  tidak  terpenuhi  salah  satu  rukunya,  yaitu  tanpa  calon mempelai  laki-laki  atau  tanpa  calon  mempelai  perempuan.  Pisahnya  suami  istri  akibat  fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak raj’i dan talak ba’in. Adapun fasakh, baik  karena  hal-hal  yang  terjadi  belakangan  ataupun  karena  adanya  syarat-syarat  yang  tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.
Perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi maka perlu  diatur hak dan  kewajiban  masing-masing  suami dan  istri.  Hak  dan  kewajiban suami  istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.
Kewajiban suami memberi istri tempat tinggal sendiri, yang tidak bercampur dengan salah satu dari sanak saudaranya, kecuali jika istrinya memilih hal tersebut, hal ini dikarenakan tempat tinggal  adalah  termasuk  kebutuhan  istri  maka  hukumnya  wajib  seperti  nafkah.  Bagi  seorang suami wajib menafkahi istri Muslimah atau kafirah jika dia sudah menikahinya dan membawa istri  tersebut  kerumahnya,  maka  wajib  bagi  suami  memberi  nafkah  istrinya,  mencukupkan pakaiannya, dan memberinya tempat tinggal.

## 2. Literatur Review
Dalam  perspektif  islam fasakh nikah  sebagai  peristiwa  hukum  yang  dibolehkan  dalam islam karena mengandung sisi maslahah. 12 Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, sebaik istri yang mampu mengedepankan prinsip islam dalam pemenuhan nafkah dari  suami  yang  berstatus  narapidana  yaitu  istri  tidak  diperbolehkan  meminta fasakh kepada
11 Agustin  Hanafi, Perceraian  Dalam  PerspektifFiqih  Dan  Perundang-Undangan  Indonesia (Banda  Aceh:  Depok Rajawali Pers, 2013).
12 Mursyid Djawas, Amrullah Amrullah, and Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah Dalam Teori Maslah ah Imam Al- Ghazali,” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 1 (2019): 97 – 122, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7645.
suaminya. 13 Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk- Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh  Allah  stw.,  sebagai  jalan  bagi  makhluk-Nya  untuk  berkembang  biak,  dan  melestarikan hidupnya. 14 Umat  Islam  dituntut  untuk  mengimplementasikan  ajaran  yang  dibawanya  yang terkait dengan interaksi sosial kemasyarakatan dalam dimensi hukum. 15
Menurut  ulama  kontemporer  nikah  adalah  akad  yang  memberikan  faedaah  hukum kebolehan  mengadakan  hubungan  keluarga  (suami-istri)  antara  pria  dan  wanita  yang mengadakan  tolong  menolong  serta  memberi  batas  hak  bagi  pemiliknya  dan  pemenuhan kewajiban masing-masing. 16 Perceraian secara fasakh tidak dinyatakan secara terang di dalam Al- Qur’an tetapi prinsipnya boleh dilihat dalam surah Al -Baqarah ayat 231. Pembubaran pernikahan secara fasakh memerlukan  campur  tangan  kadi  (hakim)  atas  sebab-sebab  yang  biasanya diketengahkan  oleh  seseorang  istri.  Walaupun  suami  boleh  menuntut fasakh namun  suami mempunyai hak yaitu talak.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bertumpu  pada  data  atau  bahan  yang  berkaitan  langsung  dengan  topik permasalahan yang diangkat. Sumber data diperoleh dari sumber tertulis baik itu berupa buku, jurnal,  internet,  undang-undang,  ensiklopedia,  dan  karya  tulis  ilmiah  lainnya  yang  berkaitan dengan  topik  permasalahan  yang  ada.  Dalam  jenis  penelitian  ini  diklasifikasikan  menjadi penelitian  perpustakaan  (library  research).    Dalam  salah  satu  buku  Abdul  Rahman  Sholeh dijelaskan  bahwa  penelitian  perpustakaan  (library  research)  adalah  penelitian  yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada diperpustakaan  seperti  buku,  majalah,  dokumen,  catatan  kisah-kisah  sejarah,  atau  penelitian murni yang terkait dengan obyek penelitian.
13 Firdaus  and  Ridwan,  “Kewajiban  Nafkah  Suami  Narapidana;  Studi  Kompratif  Imam Al- Syafi’i  Dan  Imam  Abu Hanifah.”
14 Yusmi Yusmi, Zulfahmi Alwi, and Abdul Syatar, “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 482 – 501, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834.
15 Abdi Wijaya, “Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180 – 99, https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624.
16 Hikmawati and Wijaya, “Sanksi Terhadap Pembatalan Rencan a Pernikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma’Minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar).”
Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hanafi Nini Muliani, et. al.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Nikah dan Dasar Hukum Pernikahan
Secara bahasa, kata nikah berarti penyatuan. Sedangkan menurut syari’at nikah berarti akad.  Adapun  pengertian  hubungan  badan  itu  hanya  merupakan  metafora  saja.  Hujjah (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat di dalam Al- Qur’an maupun Al -Hadits sebagai akad. 17 Nikah juga berarti hubungan intim (senggama) dalam makna  majaz  menurut  pendapat  yang shahih.  Hal  itu  karena  banyaknya  kata akad disebutkan dalam Al- Qur’an dan Sunnah, hingga dikatakan tidak ada dalam Al - Qur’an pe nggunaan kata nikah kecuali dengan arti akad. 18 Salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi dalam proses akad nikah adalah  ijab  Kabul,  dan  pernikahan  tidak  sah  tanpa  adanya  ijab  dan  kabul.  Seseorang  wanita mengajukan cerai kepada suaminya ditetapkan dengan qiyas . 19
Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka dari kedua calon mempelai dan perkawinan tidak sah apabila kedua calon mempelai dengan terpaksa melakukan perkawinan atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. 20 Adapun dalil Al- Qur’an yang menunjukkan adanya perintah untuk menikah, ialah Q.S Ar - Rum/21: 21.
Terjemahnya:
“ Dan  diantara  tanda-tanda  (kebesaran-Nya)  ialah  dia  menciptakan  pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar  kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. ”
Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/ 4: 3.
17 Kamil Muhammad Uwaidah, Fikih Wanita (Jawa Barat: Perpustakaan Nasional RI, 2017).
18 Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim (Jakarta: Maktabah As-Sawady Lit- Tauzi, 1992).
19 Annizha and Sabir, “Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut’ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A).”
20 Alamsyah Alamsyah and Thahir Maloko, “Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Dalam Nikah Syigār,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2020): 525 – 42, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18439.
Terjemahnya:
“ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adail terhadap (hak-hak) perempuan yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  maka  nikahilah  perempuan  (lain)  yang  kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adail maka  (nikahilah)  seorang  saja,  atau  hamba  sahaya  perempuan  yang  kamu  miliki.  Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. ”
Tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka  mendirikan  keluarga  yang  harmonis,  sejahtera,  dan  Bahagia. 21 .  Pernikahan  bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas. Rasulullah telah menyampaikan bahwa wanita yang akan di nikahi biasanya memiliki empat pertimbangan perkara, yakni: hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya,  dan  Agamanya.  Apabila  hal  ini  dilaksanakan  maka  sang  suami  akan  mendapat keuntungan. 22
Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah  agar  dapat  melahirkan  keturunan  yang  baik  dan  berkualitas.  Rasulullah  telah menyampaikan  bahwa  wanita  yang  akan  di  nikahi  biasanya  memiliki  empat  pertimbangan perkara, yakni: hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan Agamanya. 23
4.2. Fasakh dan Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh
Fasakh a rtinya putus atau batal. Contohnya perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan  yang  walinya  bukan  muslim  atau  masih  anak-anak,  atau  perkawinan  yang  calon mempelai  perempuannya  benar-benar  saudara  kandung  perempuan. Menurut  istilah fasakh dapat  diartikan  sebagai  berikut: Fasakh adalah  perceraian  yang  diselenggarakan  oleh  hakim berdasarkan atas sebab- sebab yang telah ditetapkan oleh syari’ah salah satu suami dan istri sakit gila, sakit sopak (belang), sakit kusta (lepra), suami miskin, tidak kuasa memberi makan, pakaian atau  tempat  kediaman  kepada  istrinya  (seperti  telah  ditetapkan  pada  syari’ah). 24 Sedangkan Menurut  Ensiklopedi  Islam Fasakh adalah  pemutusan  hubungan  pernikahan  oleh  hakim  atas permintaan suami atau istri, apabila kedua (suami-istri) berakibat timbulnya hal-hal yang dirasa
21 Muhamad  Husin Baasir Rahayaan, “Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’I Dan Mazhab Hanafi  Tentang Akad Nikah Melalui Live Streaming” (2021).
22 Nurdin Ilyas, Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntunan Agama (Yogyakarta: Kurnia Media Computama, 2000).
23 Sri Ekayanti, “Status Pernikahan Setel ah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam).”
24 Hasbullah  Bakry, Kumpulan  Lengkap  Undang-Undang  Dan  Peraturan  Perkawinan  Di  Indonesia (Jakarta: Djambatan, n.d.).
Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hanafi Nini Muliani, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
berat  oleh  masing-masing  atau  salah  satu  pihak  suami-istri  secara  wajar  dan  tidak  dapat mencapai tujuan pernikahan. Maksud fasakh adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-istri.
Menurut  ulama  Syafi ’ i fasakh adalah  putusnya  hubungan  perkawinan  (atas  dasar permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain  atau  merasa  tertipu  atas  hal-hal  yang  belum  diketahui  sebelum  berlangsungnya perkawinan. 25 Sedangkan  Nikah fasakh merupakan  nikah  yang  terdapat  kerusakan  di  dalam pernikahan  yang  diperbolehkan  untuk  dirusak  atau  diputus  pernikahan.  Pada  hakikatnya  hak suami istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. 26
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut:
a. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:
1) Apabila  akad  sudah  sempurna  dan  selesai,  kemudian  diketahui  bahwa  sang  istri  yang dinikahinya ternyata saudara sesusuannya, maka akadnya harus di fasakh .
2) Suami  istri  masih  kecil,  dan  diadakannya  akad  nikah  oleh  selain  ayahnya.  Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar baligh . Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri maka hal ini disebut fasakh baligh .
3) Berbeda agama, kecuali pada satu sisi, yaitu suami muslim dan istri Ahlul kitab, maka tali pernikahan keduanya tetap terjalin. Tentang perbedaan agama keduanya selain perkara yang telah kami sebutkan, maka ada lagi lima pembagian kasus:
a. Suami seorang muslim dan istri kafir (bukan Ahlul kitab).
b. Istri  Muslimah  dan  suami  kafir  baik  Ahlul  kitab  atau  bukan.  Jika  keduanya  sama- sama muslim-muslimah, maka tali pernikahan mereka tetap terjalin.
c. Suami murtad dan istri tidak.
d. Istri murtad dan suami tidak.
e. Keduanya sama-sama murtad.
25 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Alauddin University Press, 2021).
26 Rahayaan,  “Studi  Komparatif  Antara  Mazhab  Syafi’I  Dan  Mazhab  Hanafi  Tentang  Akad  Nikah  Melalui  Live Streaming.”
4) Wanita  yang  digauli  oleh  ayahnya,  atau  kakeknya  lantaran  tidak  tahu,  atau  dengan maksud berzina dengannya.
5) Sempurnanya sumpah li ’ an dari sang suami dan sang istri. Sifat li ’ an adalah orang yang menuduh istrinya berzina secara mutlak, atau dengan orang tertentu baik suaminya telah menggaulinya atau belum, keduanya berstatus sebagai budak atau salah satunya budak dan  yang  lainnya  merdeka  atau  keduanya  muslim  dan  Muslimah,  atau  sang  suami memeluk  islam  dan  istri  Ahlul  kitab,  atau  keduanya  merupakan  Ahlul  kitab,  atau  sang suami terkena hukuman had karena tuduhannya atau terkait dengan perzinaan ataupun sebaliknya sang istri terkena hukuman had karena tuduhannya atau terkait orang yang memiliki  hak,  sekalipun  sang  hakim  melakukan  itu  secara  sukarela  tanpa  adanya keputusan seorang qadhi.
6) Status Wanita itu sebagai budak, sehingga dimerdekakan maka dia memiliki hak khiyar dalam  men- fasakh pernikahannya  dengan  sang  suami  atau  tetap  melanjutkan  tali pernikahan tersebut.
7) Suami memiliki istrinya (sebagai budak), atau Sebagian dari dirinya.
8) Suami meninggal dunia atau istri meninggal dunia, tak ada bedanya dalam kasus ini.
b. Fasakh yang disebabkan karena hal-hal lain:
a) Syiqoq yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan.
b) Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  wali  dengan  laki-laki  yang  bukan  jodohnya.  Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, penzinah dengan orang terpelihara dan sebagainya.
c) Suami  tidak  mau  memulangkan  istrinya,  dan  tidak  pula  memberikan  belanja  sedang istrinya itu tidak rela.
d) Suami  miskin,  setelah  jelas  kemiskinannya  oleh  beberapa  orang  saksi  yang  dapat dipercaya  sehingga  tidak  sanggup  lagi  memberi  nafkah,  baik  pakaian,  tempat  tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur. Dalam hal ini apabila suami tidak  sanggup  untuk  menghidupi  keluarganya,  bahkan  menimbulkan  kesusahan  dan penderitaan bagi keluarganya, pihak istri berhak melakukan fasakh . 27
27 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2016).
Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hanafi Nini Muliani, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
4.3. Pandangan Mazhab al- Syafi’ i Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin
Menurut  mazhab Syafi’I fasakh adalah  semua pemutusan  ikatan suami  istri  yang  tidak disertai dengan talak baik talak satu, dua, dan tiga. Fasakh juga diartikan sebagai pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat atau dugaan tidak terpenuhinya syarat. 28 Ulama Syafi’iyyah dalam menanggapi boleh tidaknya bagi  istri  mengajukan  fasakh  nikah  ke  pengadilan  dengan  alasan  suami  miskin  mengatakan bahwa, istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui hakim (fasakh) dengan alasan suami miskin atau  suami  memiliki  kemampuan  akan  tet  api  enggan  memberikan  nafkah  terhadap  istrinya, maka kedua kondisi tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai. 29
4.4. Proses pengajuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin ke pengadilan
Setelah  diketahui  bahwa  menurut  ulama  Syafi’iyyah  istri  memiliki  hak  untuk  berpisah dengan  jalan fasakh ketika  suaminya  dalam  keadaan  miskin  sehingga  tidak  sanggup  untuk menafkahi  istri,  akan  tetapi  istri  harus  menjalani  beberapa  ketentuan  dalam  menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara sebagai berikut:
1. Istri berikhtiar antara bersabar atau bercerai
Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah istri yang akan datang maka istri boleh bertahan atas ketidakmampuan suaminya dan membiayai hidupnya sendiri dengan uangnya atau berhutang.  Apa  yang  digunakan  oleh  istri  untuk  membiayai  dirinya  itu  menjadi  hutang  bagi suami.  Sehingga  menurut  jumhur  ulama,  ketidakmampuan  suami  membayar  nafkah  istrinya bukan berarti kewajibannya gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu.
Ketika suami miskin tidak mampu menafkahi istri, maka istri boleh mencari nafkah sendiri, boleh  pulang  ke  rumahnya  sendiri  meski  hingga  malam  hari  sampai  sang  suami  mampu menafkahinya kembali. 30 Jika istri rela dengan kepailitan suaminya istri tetap masih memiliki hak untuk memfasakh nikahnya setelah itu. Bahkan jika istri telah mengetahui kemelaratan suami
28 Muhammad dan Abd. Rahman Qayyum Azis, “Fasakh Perkawianan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al - Syafi’i Dan Undang - Undang Perkawinan,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 3, no. 1 (2022): 146 – 57.
29 Habibi,  Abbas,  and  Mawar,  “Fasakh  Nikah  Dengan  Alasan  Suami  Miskin  (Studi  Perbandingan  Antara  Ulama Syafi’iyyah Dan Hukum Positif Di Indonesia).”
30 M. Thahir Maloko and Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami - Istri Perspektif Ulama Mazhab,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 230 – 40, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.16059.
sebelum  diberlangsungkannya  perkawinan,  istri  masih  memiliki  hak  untuk  melakukan fasakh nikah.
2. Ketetapan Hakim
Menurut  pendapat  yang  masyur  istri  tidak  boleh  serta  merta  melakukan fasakh nikah sebelum  melaporkan  kepada  hakim  terlebih  dahulu,  seperti  kasus  suami  yang  mempunyai kelemahan  seksual. Fasakh karena  suami  miskin  yang  tidak  mampu  memberikan  nafkah  dan semacamnya  atau  memberikan  mahar  adalah  tidak  sah  dilakukan  sebelum  ditetapkan ketidakmampuan  suami  baik  dengan  ikrarnya  sendiri  atau  dengan  bukti  yang  menerangkan ketidakmampuan suami diwaktu sekarang.
3. Akibat hukum
Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan secara fasakh , maka suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya selama istri itu menjalin masa iddah, karena perceraian dalam bentuk fasakh itu berstatus bain sughra . 31 Apabila telah diceraikan antara suami istri itu kemudian suami itu mampu maka tidak dikembalikan istri itu kepada suami dan suami itu tidak berhak  untuk  rujuk  kepada  istrinya  dalam  masa  iddah.  Kecuali  dikehendaki  oleh  istri  dengan perkawinan baru. Sedangkan iddah yang harus dijalani oleh istri layaknya iddah talak biasa.
4.5. Pandangan Mazhab Hanafi Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin
Menurut pendapat Imam Hanafi tidak boleh dilakukan fasakh yang diakibatkan oleh tidak adanya nafkah dari suami karena suami bisa jadi orang miskin ataupun orang kaya. Jika dia adalah orang  miskin,  maka dia  tidak  melakukan kezaliman  dengan  tidak  memberikan  nafkah.  Jika dia bukan orang yang dzalim, maka jangan sampai kamu dzalimi dia dengan menjatuhkan fasakh . Suami yang tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya, apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan. Hanafi berpendapat tidak berhak tetapi hendaknya istri diberi kesempatan  untuk  mencari  penghidupan.  Maliki,  Syafi’i,  dan  Hambali  mengatakan  benar  ia berhak meminta pembatalan pernikahan lantaran suaminya tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
Dalam suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut salah satunya adalah masalah nafkah dari suami. Bahkan kaum muslimin sepakat  bahwa  perkawinan  merupakan  salah  satu  sebab  yang  mewajibkan  pemberian  nafkah
31 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  (Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan) (Jakarta: Kencana, 2006).
Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hanafi Nini Muliani, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
seperti halnya dengan kekerabatan. 32 Nafkah adalah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak- anak dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya bahkan walaupun istri adalah seorang yang kaya. Nafkah keluarga adalah membelanjakan atau mempergunakan uang untuk keperluan hidupnya atau keperluan lain dalam keluarga.
Nikah  fasakh  merupakan  nikah  yang  terdapat  kerusakan  di  dalam  pernikahan  yang diperbolehkan  untuk  dirusak  atau  diputus  pernikahan.  Pada  hakikatnya  hak  suami  istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Seperti terjadinya penipuan dalam pernikahan, misal sebelum menikah istri menyatakan bahwa dia masih perawan, tetapi ternyata setelah  terjadi  pernikahan  baru  disadari  oleh  suami  bahwa  istri  bukan  perawan,  atau  suatu penyakit yang diderita oleh salah satu pihak tapi ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan baru diketahui  setelah  pernikahan  berlangsung,  dan  pihak  lain  merasa  tertipu  akibat  kebohongan tersebust, atau karena salah satu dari kedua pihak tersebut keluar dari agama Islam (murtad).
Pandangan mazhab Hanafi dan Syiah al-Imamiyyah bahwasannya tidak boleh dilakukan pemisahan yang diakibatkan oleh tidak adanya nafkah dari suami karena suami bisa jadi orang miskin ataupun orang kaya. Suami yang tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya, apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan? Hanafi berpendapat tidak berhak tetapi  hendaknya  istri  diberi  kesempatan  untuk  mencari  penghidupan.  Maliki,  Syafi’i,  dan Hambali mengatakan benar ia berhak meminta pembatalan pernikahan lantaran suaminya tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
Kewajiban suami memberi istri tempat tinggal sendiri yang tidak bercampur dengan salah satu  dari  sanak  saudaranya  kecuali  jika  istri  mengizinkan  atau  memilih  hal  tersebut,  hal  ini dikarenakan  tempat  tinggal  adalah  termasuk  kebutuhan  istri  maka  hukumnya  wajib  seperti nafkah.  Bagi  seorang  suami  wajib  menafkahi  istri  Muslimah  atau  kafirah  jika  dia  sudah menikahinya. 33
Ada dua perbedaan pendapat masalah standar  pemberian nafkah suami terhadap istri, ialah:
Pertama , pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan  nafkah  adalah  status  social  ekonomi  suami  dan  istri  secara  bersama-sama.  Jika
32 Nafidhatul Lailiya, “‘Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang -Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam’, Skripsi (Tulungagung: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)” (2015).
33 Al-Allamah bin Muhammad Ad-Dimasyqi, Fikih Empat Mazhab (Bandung: Gema Insani, 2017).
keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda maka diambil standar menegah diantara keduanya yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan istri oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar  nafkah. Kedua ,  Imam  Malik  berpendapat  bahwa besarnya  nafkah  itu  tidak  ditentukan berdasarkan  ketentuan syara tetapi  berdasarkan  keadaan  masing-masing  suami  istri.  Dan  ini tidak akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

## 5. Kesimpulan
Fasakh  (batalnya  pernikahan),  yaitu  rusaknya  hukum  yang  ditetapkan  terhadap  suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara.  Menurut  mazhab  syafi’i  dan mazhab  hanafi tentang  kewajiban suami  memberikan nafkah kepada istrinya di era modern sebagai berikut, Menurut mazhab Syafi’i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah balig. Sedangkan mengenai  ukuran  nafkah  yang  wajib  diberikan  kepada  istri  berdasarkan  kemampuan  masing- masing.  Menurut  mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  mencukupi  nafkah  istri  merupakan kewajiban  kedua  dari  suami  setelah  membayar  mahar  dalam  sebuah  pernikahan.  Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baligh. Mengenai 83 jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa.

## Daftar Pustaka
Ad-Dimasyqi, Al-Allamah bin Muhammad. Fikih Empat Mazhab . Bandung: Gema Insani, 2017.
Alamsyah,  Alamsyah,  and  Thahir  Maloko.  “Analisis  Mazhab  Hanafi  Dan  Syafi’i  Dalam  Nikah Syigār.” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2020): 525 – 42. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18439.
Annizha, Andi Fitri, and Muhammad Sabir. “Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut’ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Seba gai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A).” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan
Mazhab 1, no. 1 (2020): 1 – 20.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12421.
Arsyad, Azman,  Ibtisam  Ibtisam,  and  Mulham  Jaki  Asti.  “Konsep  Ihtiyāṭ Imam  Syafi’i  Terhadap
Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Hanafi Nini Muliani, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
Anjuran  Menutup  Aurat  Bagi Anak- Anak;  Analisis  Tindakan  Preventif  Pelecehan  Anak.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  2  (December  2020):  255 – 69. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193.
Asriani,  Asriani,  and  Abdul  Wahid  Haddade.  “Kedudukan  Taklik  Talak  Dalam  Pernikahan Perspektif  Mazhab  Zahiri  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2021): 333 – 39. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348.
Azis,  Muhammad  dan  Abd.  Rahman  Qayyum.  “Fasakh  Perkawianan  Karena  Suami  Impoten Perspektif  Imam  Al- Syafi’i  Dan  Undang - Undang  Perkawinan.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 3, no. 1 (2022): 146 – 57.
Bakry, Hasbullah. Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia . Jakarta: Djambatan, n.d.
Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim . Jakarta: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 1992.
Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan . Edited by Halimatus Khalidawati Salmah. Cetakan Pe. Malang: Hak TERBIT pada UMM Pres, 2020.
Djawas,  Mursyid,  Amrullah  Amrullah,  and  Fawwaz  Bin  Adenan.  “Fasakh  Nikah  Dalam  Teori
Maslahah  Imam  Al- Ghazali.” El-Usrah:  Jurnal  Hukum  Keluarga 2,  no.  1  (2019):  97 – 122. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7645.
Faruq, Ahmad. “Ketidakmampuan Menafkahi Istri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif  Antara  Madzhab  Syafi’i  Dan  Madzab  Hanafi  ).” Irtifaq:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Syari’ah 7, no. 1 (2020): 1 – 13. http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/771.
Firdaus, Firdaus, and Saleh Ridwan. “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam
Al- Syafi’i  Dan  Imam  Abu  Hanifah.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2021): 661 – 70. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333.
Guntoro. “Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Nikah.”
Ponorogo, 2019.
Habibi,  Muhammad,  Syahrizal  Abbas,  an d  Sitti  Mawar.  “Fasakh  Nikah  Dengan  Alasan  Suami Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi’iyyah Dan Hukum Positif Di Indonesia).” Dusturiah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 8, no. 2 (2018): 148 – 67. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4358.
Hanafi, Agustin. Perceraian Dalam PerspektifFiqih Dan Perundang-Undangan Indonesia . Banda Aceh: Depok Rajawali Pers, 2013.
Hikmawati,  Nur,  and  Abdi  Wijaya.  “Sanksi  Terhadap  Pembatalan  Rencana  Pernikahan  Akibat
Perjodoh an  Menurut  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Desa  Ma’Minasa
Kecamatan  Pasimasunggu  Kabupaten  Kepulauan  Selayar).” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah
Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 243 – 60. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905.
Ilyas, Nurdin. Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntunan Agama . Yogyakarta: Kurnia Media Computama, 2000.
Lailiya, Nafidhatul. “‘Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang -Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam’, Skri psi (Tulungagung: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung),” 2015.
Maloko,  M.  Thahir,  and  Arif  Rahman.  “Mengatasi  Kejenuhan  Suami -Istri  Perspektif  Ulama Mazhab.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  2  (2020):  230 – 40. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.16059.
Rahayaan, Muhamad Husin Baasir. “Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’I Dan Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Melalui Live Streaming,” 2021.
Saebani, Beni Ahmad. Fikih Munakahat . Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2016.
Sri  Ekayanti,  Muhammad Saleh  Ridwan.  “Status  Pernikahan  Setelah  Sumpah  Lian  (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam).” Shautuna: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  3  (2020):  386 – 401. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14914.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan) . Jakarta: Kencana, 2006.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Alauddin University Press, 2021.
Uwaidah, Kamil Muhammad. Fikih Wanita . Jawa Barat: Perpustakaan Nasional RI, 2017.
Wijaya,  Abdi.  “Respon  Lembaga  Fatwa  Terhadap  Isu  Fikih  Kontemporer  (Studi  Komparatif Lembaga  Fatwa  MUI,  Majelis  Tarjih  M uhammadiyah  Dan  Bahtsul  Masail  NU).”
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180 – 99. https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624.
Yusmi, Yusmi, Zulfahmi Alwi, and Abdul Syatar. “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 482 – 501. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834.