Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito
Universitas Wijayakusuma Purwokerto
e-mail : hariadiwahyu67@gmail.com , teguhaninditop@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  bagaimana  Pelaksanaan Asesmen  Tentang  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Terkait  Efektifitas Hukum  Di  Dalam  Masyarakat.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  kemudian  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  yuridis kualitatif  melalui  pendekatan  perundang-undangan,  dan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa (1) Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkotika merupakan bentuk implementasi  keprihatinan  terhadap  penanganan  penyalah  guna  Narkotika  di  Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit  kronis  bersifat  candu,  harus  disembuhkan  melalui  rehabilitasi  sedangkan  pada  dimensi hukum,  penyalah  guna  adalah  kriminal  yang  harus  dihukum  karena  melanggar  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan.
Kata Kunci : Narkotika; Asesmen Rehabilitasi; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ABSTRACT
This study aims to (1) identify and analyze how the Implementation of the Rehabilitation Assessment of Narcotics Abuse Perpetrators Related to Legal Effectiveness in Society. The data obtained from this research is secondary data obtained through library research, then the data obtained is analyzed juridically qualitatively through a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that (1) the integrated assessment mechanism for narcotics abusers is  a  form  of  implementation  of  concern  for  the  handling  of  narcotics  abusers  in  Indonesia. Narcotics  abusers  based  on  Law  Number  35  of  2009  concerning  Narcotics  are  like  a  person standing on two legs, one leg in the health dimension, the other leg in the legal dimension. In the health dimension, narcotics abusers are likened to a person who is chronically ill with an addictive nature, must be cured through rehabilitation, while in the legal dimension, abusers are criminals who must be punished for violating the provisions of the applicable laws, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Therefore, for abusing cases, the Narcotics Law provides a solution by integrating two approaches.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Keywords: Narcotics; Rehabilitation Assessment; Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  menjadi  tujuan  peredaran  narkotika  beserta presekutor-presekutornya. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika sampai saat ini sudah pada tingkat yang memprihatinkan (darurat) dan mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.  Masalah  penyalahgunaaan  narkotika  di  Indonesia  telah  merambah  sebagian  besar lapisan  masyarakat,  mulai  lapisan  masyarakat  atas  sampai  masyarakat  bawah.  Dan  penyebaran narkotika sudah tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah masuk ke kota-kota kecil, kecamatan bahkan ke desa-desa (Hari Sangka, 2003). Terkait penggunaan narkotika pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obat- obatan yang digunakan.
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  penggunaan  narkotika  yang  bukan  dimaksudkan sebagai sarana pengobatan melainkan karena ingin menikmati dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan  narkotika  dalam  rentan  waktu  yang  lama  secara  terus  menerus  dapat mengakibatkan kecanduan yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkotika (Mudji Waluyo, 2007).
Penyalahgunaan  narkotika  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  negara,  jika  sampai  terjadi penyalahgunaan  narkotika  secara  massif  di  masyarakat,  maka  bangsa  Indonesia  akan  menjadi bangsa yang rapuh dari dalam karena ketahanan nasional yang merosot (Gatot Supramono, 2004). Oleh karena itu, sangat beralasan apabila peredaran narkotika harus segera dicarikan solusi yang rasional, sebab tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial  masyarakat.  Selain  iu,  tindak  pidana  narkotika  tidaklah  selalu  dilakukan  oleh  pelaku perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang sudah terorganisir.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  keberadaan  hukum  pidana  sangatlah  diperlukan.  Hukum pidana  sebagai  hukum  publik  mengatur  mengenai  hubungan  hukum  antara  negara  dan  warga negaranya yang memuat sejumlah norma-norma dan ketentuan yang harus dipatuhi dan ditaati, agar  tercapainya  keselarasan,  ketertiban,  keteraturan  dan  kepastian  hukum.  Sehingga,  terkait penyalahgunann narkotika dan obat-obatan terlarang dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi segala aspek kehidupan.
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (selanjutnya  disebut  dengan  UU Narkotika)  sebagai  revisi  atas  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  serta melingkupi penggolongan narkotika golongan I dan II Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.  Undang-Undang  ini  dikeluarkan  sebagai  upaya  tindakan  pemerintah  dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat serta menjamin upaya pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sesuai dengan tujuan yang termuat di dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika ini.
Dari  adanya  tujuan  pada  Pasal  4  huruf  d,  diadopsinya  pemidanan  alternatif  yang  dapat dijatuhkan  kepada  pelaku  penyalahgunaan  narkotika,  selain  pemidanaan  berupa  penjara  dan denda,  UU  Narkotika  juga  membuka  peluang  adanya  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh faktor sanksi pidana yang berupa penjara dan denda  tidak  memberikan  dampak  atau deterrent  effect terhadap  pelakunya  (Siswanto  Sunarso,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2004).  Pidana  penjara  yang  diberikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dengan  tidak membedakan  apakah  diberikan  kepada  pelaku  pengedar  atau  pecandu  narkotika  dapat menyebabkan timbulnya sel-sel baru peredaran gelap narkotika.
Berdasarkan hal tersebut diatas, sependapat dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Areif dalam bukunya yang berjudul Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , mengenai tujuan pidana bahwa pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut dengan teori tujuan ( utilitarian ). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan qui peccattum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (agar orang jangan melakukan kejahatan) (Barda Nawawi Arief, 1992). Pemidanaan bukanlah semata-mata pemberian  hukuman  terhadap  orang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  tetapi  juga  memiliki tujuan  merestorasi  keadilan  terhadap  korban  guna  memberikan  perawatan  ( treatment )  dan perbaikan  ( rehabilitation )  daripada  hanya  penghukuman.  Hal  itu  karena  pada  dasarnya, penyalahgunaan  atau  pecandu  narkotika  merupakan  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika sekaligus korban atas perbuatannya sendiri.
Dapat  ditarik  benang  merahnya,  terkait  pengertian  dapat  dibuktikan  atau  terbukti  dalam ketentuan  pasal  tersebut  adalah  seorang  penyalahguna  harus  dibuktikan  atau  terbukti    sebagai korban  penyalahgunaan  narkotika  atau  sebagai  pecandu  narkotika  melalui  suatu  proses  yang disebut  dengan  asesmen  terpadu.  Sehingga,  tidak  lagi  bermuara  pada  sanksi  pidana  penjara melainkan  bermuara  di  tempat  rehabilitasi.  Berdasarkan  hal  itu,  proses  asesmen  yang  harus dijalankan  terlebih  dahulu  untuk  menentukan  dapat  atau  tidaknya  tersangka  atau  terdakwa menjalani  rehabilitasi.  Melalui  analisis  hukum,  analisis  medis  dan  analisis psikososial serta rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi yang diperlukan (Upita Anggunsuri, 2019).  Hasil  analisis  tersbeut  akan  memilah-milah  peran  tersangka  sebagai  penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Setelah melalui proses asesmen, akan bermuara di pusat rehabilitasi.
Berasarkan  hal  tersebut  diatas,  proses  asesmen  menempati  posisi  penting  untuk  dapat  atau tidaknya  bagi  penyalahguna  narkotika  menjalankan  rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Rehabilitasi medis  dan  sosial  diyakini  sebagai  upaya  yang  dapat  memutus  mata  rantai  peredaran  gelap narkotika. Upaya asesmen ini tentu menuntut perlunya optimalisasi proses pelaksanaan asesmen terhadap  orang  yang  ditangkap  dan  dijadikan  tersangka  atau  terdakwa  dalam  kasus  narkotika. Sehingga  dari  hasil  asesmen  tersebut  dapat  diketahui  dengan  jelas  bahwa  seseorang  yang ditangkap  atau  tertangkap  tangan  oleh  aparat  penegak  hukum  itu  merupakan  pengedar,  kurir, penyalahguna sekaligus pengedar, pecandu, atau korban penyalahguna narkotika.
Ditengah  dukungan  terhadap  upaya  rehabilitasi  melalui  proses  asesmen  tersebut,  tentu  saja keputusan tersebut memerlukan pertimbangan yang matang, teliti dan hati-hati. Sebab, semakin hari  semakin  banyak  kasus  tindak  pidana  narkotika  yang  dilaporkan,  sehingga  bebicara  terkait efektifitas  hukum  erat  kaitannya  dengan  aktualisasi  hukum  itu  sendiri.  Sebagaimana  yang diutarakan oleh Scholars yang berpendapat bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Salim, HS).
Selain itu perlu dianalisis secara teoritis relevansi penjatuhan sanksi pidana ataupun dengan asesmen untuk membuka peluang di rehabilitasi dalam perspektif efektifitas hukum. Analisis ini penting  mengingat  sebagian  kelompok  masyarakat  ingin  agar  sanksi  pidana  misalnya  sanksi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pidana  penjara  bahkan  pidana  mati  terhadap  tindak  pidana  yang  tergolong  berat  dan membahayakan terhadap kehidupan masyarakat luas. Namun disisi lain, UU Narkotika saat ini berlaku  telah  mengintegrasikan  pendekatan  hukum  dan  kesehatan,  sehingga  dalam  menangani penyalahgunaan  narkotika  berspektif  penegakan  hukum  dan  upaya  kesehatan,  oleh  karena  itu penyalahgun diberikan penghukuman berupa rehabilitasi sebagai penganti hukuman penjara dan bersifat wajib lewat proses asesmen terpadu (Anang Iskandar, 2019).
Berdasarkan paparan masalah yang telah diuraikan diatas, maka sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi terkait pelaksanaan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam bentuk  penelitian  dengan  judul  “Pelaksanaan  Asesmen  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penggunaan tipe penelitian ini didasari pertimbangan untuk mengkaji kaidah-kadiah atau aturan-aturan (Soerjono Soekanto, 2014).  Adapun  aturan  hukum  yang  akan  dikaji  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung  Nomor  04  Tahun  2010  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Peraturan  Kepala  Badan Narkotika  Nasional  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Tersangka  dan/atau Terdakwa  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  dalam  Lembaga Rehabilitasi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  undang-undang  digunakan  oleh penulis untuk mengkaji atau menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan tinjauan terhadap Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Adapun  pendekatan  konseptual  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  mengkaji  doktrin,  asas,  serta  konsep  dalam  ilmu  ilmu  hukum  dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti kaji yaitu tinjauan terhadap Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Analisis  bahan  hukum  adalah  uraian  mengenai  cara-cara  analisis  yaitu  bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang dianalisis dan dikaji  relevansi  hukumnya  dan  digunakan  untuk  menguraikan  konsepsi-konsepsi  maupun  teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.1 Pelaksanaan  Asesmen  Tentang  Rehabilitasi  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan Narkotika Terkait Efektifitas Hukum Di Dalam Masyarakat
Perkembangan penanganan tindak pidana narkotika secara khusus pecandu narkotika adalah dilakukan tindakan asesmen. Asesmen merupakan proses dalam mendapatkan data atau informasi dari  proses  pembelajaran  yang  bertujuan  untuk  memantau  perkembangan  proses  pembelajaran serta memberikan umpan balik. Terkait tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukumyang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat kepuusan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
Mekanisme  asesmen  terpadu  penyalah  guna  narkotika  merupakan  bentuk  implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua  kaki,  satu  kaki  berada  pada  dimensi  kesehatan,  kaki  lainnya  pada  dimensi  hukum.  Pada dimensi  kesehatan,  penyalahguna  narkotika  diumpamakan  sebagai  orang  sakit  kronis  bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah  kriminal  yang  harus  dihukum  karena  melanggar  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara  penyalah  guna,  UU  Narkotika  memberikan  solusi  dengan  mengintegrasikan  dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.
Integrasi  dua  pendekatan  tersebut  dilakukan  melalui  mekanisme  asesmen  terpadu  yang  di dalamnya  akan  menghasilkan  rekomendasi  dapat  atau  tidaknya  tersangka  direhabilitasi. Pelaksanaan  mekanisme  asesmen  terpadu  berlandaskan  beberapa  peraturan,  di  antaranya  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,  Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Penanganan  Tersangka  dan/atau  Terdakwa  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga  Rehabilitasi  serta  Peraturan  Kementerian  Kesehatan  Nomor  50  Tahun  2015  tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Adianingsih).
Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis melalui perspektif Kebijakan Hukum Pidana, dengan berpedoman pada Ius Constitutum, Ius Operatum dan Ius Constituendum (Edy  Karsono,  2004).  Ditinjau  dari  tahap  formulasi,  tahap  aplikasi  dan  tahap  eksekusi  segi keterlibatan para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul di dalamnya dikarenakan lintas instansi, baik dari segi peraturan teknis maupun penerapannya.
Mekanisme asemen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalah guna narkotika atau pengedar narkotika, memiliki peran penting terutama sebagai proses screening bagi pengkategorian  status  penyalah  guna  narkotika  dan  atau  pengedar  narkotika,  sehingga  dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalah guna narkotika sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.
Akan  tetapi,  disisi  lain  terkait  efektifitas  asesmen  di  dalam  masyarakat  akan  menimbulkan kekhawatiran dalam penerapannya yang rentan memunculkan celah bagi oknum penyidik untuk memanfaatkan  perbedaan  istilah,  keraguan  penyidik  dalam  bertindak,  ketidaktaatan  penegak hukum dalam menempatkan penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi, ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, timbul ego sektoral yang menyulitkan dalam case conference .
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Terkait  dengan  hal  tersebut  tentunya  formulasi  pengaturan  mekanisme  asesmen  terpadu terhadap  penyalahguna  narkotika,  harus  menjunjung  tinggi  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas ( lex  certa ).  Kebijakan  Hukum  Pidana  melalui  pendekatan  humanis  yaitu  berupa  tindakan rehabilitasi  melalui  mekanisme  asemen  terpadu  harus  diutamakan  baik  dari  segi  formulasi pengaturan,  aplikasi  dan  eksekusi  asesmen  tersebut  terhadap  penyalahguna  narkotika  (O.C Kaligis,  2002).  Terlebih  lagi  bagi  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  garis  kebijakan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai  sarana  tujuan  tersebut  maka  pendekatan  humanistis  harus  pula  diperhatikan.  Hal  ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga  karena  pada  hakikatnya  pidana  itu  sendiri  mengandung  unsur  penderitaan  yang  dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

## KESIMPULAN
Mekanisme  asesmen  terpadu  penyalah  guna  narkotika  merupakan  bentuk  implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua  kaki,  satu  kaki  berada  pada  dimensi  kesehatan,  kaki  lainnya  pada  dimensi  hukum.  Pada dimensi  kesehatan,  penyalahguna  narkotika  diumpamakan  sebagai  orang  sakit  kronis  bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah  kriminal  yang  harus  dihukum  karena  melanggar  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, disisi lain terkait  efektifitas  asesmen  di  dalam  masyarakat  akan  menimbulkan  kekhawatiran  dalam penerapannya  yang  rentan  memunculkan  celah  bagi  oknum  penyidik  untuk  memanfaatkan perbedaan  istilah,  keraguan  penyidik  dalam  bertindak,  ketidaktaatan  penegak  hukum  dalam menempatkan  penyalah  guna  kedalam  lembaga  rehabilitasi,  tidak  adanya  kepastian  hukum, inkonsistensi,  ketidaksinergisan  dalam  penerapan  pengaturan,  timbul  ego  sektoral  yang menyulitkan dalam case conference .

## DAFTAR PUSTAKA
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak  di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339. Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1). Iskandar, Anang. 2019. Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu . PT Gramedia. Jakarta. Karsono, Edy. 2004. Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras . CV. Yrama Widya. Bandung.
Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. Perspektif Hukum , 21 (1), 1-15.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Roles  and  Actions  That  Should  Be  Taken  by  The  Parties  In  The  War  In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4).
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan  Perkawinan  Untuk  Memperoleh  Akta  Perkawinan. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138-155.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Penggunaan  Media  Sosial  Secara  Bijak  Sebagai Penanggulangan  Tindak  Pidana  Hate  Speech  Pada  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Dan Kewarganegaaan  Fakultas  Hukum  Dan  Ilmu  Sosial  Universitas  Pendidikan  Ganesha. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS , 1 (1), 57-62.
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology , 10 , 272-280. Mangku,  D.  G.  S.,  Triatmodjo,  M.,  &  Purwanto,  H.  (2018). Pengelolaan  Perbatasan  Darat  Antara Indonesia  Dan  Timor  Leste  Di  Wilayah  Enclave  Oecussi (Doctoral  dissertation,  Universitas Gadjah Mada).
Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. Teori dan Kebijakan Pidana . Alumni. Bandung.
O.C Kaligis. 2002. Narkoba dan Peradilan di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan . Alumni. Bandung.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak  Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Putra,  A.  S.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019).  Sistem  Pembinaan Terhadap  Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Riki Afrizal, Upita Anggunsuri. 2019. ”Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam  Rangka  Efektivitas  Rehabilitasi  Medis  Dan  Sosial  Bagi  Pecandu  Narkotika”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol.19 No. 3, September 2019.
Sangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotrpika Dalam Hukum PIdana . Mandar Maju. Bandung.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Saputra, I. G. A., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Di  Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1). Siswanto  Sunarso, Penegakan  Hukum  Psikotropika  dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum .  Rajawali  Press. Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 2014. Penelitian Hukum Normatif Tinjuan Secara Singkat . Rajawali Pers. Jakarta. Supramono, Gatot. 2004. Hukum Narkoba Indonesia . Djambatan. Jakarta. Waluyo, Mudji. 2007. Pedoman Pelaksanaan P4GN . Badan Narkoika Nasional. Jakarta.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of  Regional  Regulation  of  Buleleng  Regency  Number  5  Year  2019. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 89-96.
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 145-154.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi  Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22-40.