## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

## TELAAH  WAJIB MADRASAH  DINIYAH DI KABUPATEN PASURUAN

## Khoirul Anwar
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang iroelanwar1991@gmail.com
Abstrak: Peraturan wajib madin merupakan sebuah wacana yang bergulir  sejak  terpilihnya  HM.  Irsyad  Yusuf  sebagai  Bupati Pasuruan, dengan mengangkat kembali ikon Kabupaten Pasuruan sebagai  Kota  Santri,  maka  ciri  khas  yang  menjadi  kekhususan terus dibangun dan salah satunya adalah peraturan wajib madin, melalui  beberapa  audensi  yang  dimotori oleh PC. LP. Ma’arif NU Kab. Pasuruan untuk memfinalkan peraturan wajib madin dengan dukungan kurang lebih 1400 lembaga Madrasah Diniyah yang ada di  Kabupaten  Pasuruan  akhirnya  wajib  madin  dijadikan  sebagai peraturan  yang  ada  di  Kabupaten  Pasuruan  melalui  penetapan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  4  tahun  2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang salah satu isinya pada pasal  31  ayat  2  menjelaskan  tentang  wajib  madrasah  diniyah  di pasuruan Implementasi  perda  wajib  madin  di  Kabupaten  Pasuruan  masih terkesan  terburu-buru  tanpa  adanya  kesiapan  yang  matang, alasannya  adalah  mutu  madrasah  diniyah  yang  masih  perlu mendapatkan  pembinaan  secara  intens  terutama  di  wilayah pedesaan,  karena  masih  banyak  adanya  madin  yang  dikelola secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan prosedur.
Kata kunci. Peraturan Wajib Madin, Implementasi Perda Madin
Abstract. Mandatory  madin  regulation  is  a  scrolling  discourse since the election of HM. Irsyad Yusuf as the Regent of Pasuruan, by  re-raising  the  icon  of  Pasuruan Regency as the City of Santri, then the special characteristics that continue to be built and one of them is the mandatory madin regulation, through several hearings led by the PC. LP. Ma'arif NU Kab. Pasuruan to finalize the madin

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
compulsory  regulation  with  the  support  of  approximately  1400 Madrasah Diniyah institutions in Pasuruan, finally the compulsory madin  was  made  as  an  existing  regulation  in  Pasuruan  through the stipulation of Pasuruan Regency Regional Regulation No. 4 of 2014  concerning  Implementation  of  Education  which  one of the contents  in  article  31  paragraph  2  describes  the  mandatory madrasa  diniyah in Pasuruan. The implementation of mandatory madrasah  regulations  in  Pasuruan  Regency  still  seems  to  be rushed  without  any  preparedness,  the  reason  is  the  quality  of madrasah diniyah which still needs intense guidance especially in rural areas, because there are still many madin that are managed carelessly and not according to procedure.
Keywords. Madin Obligatory Regulation, Implementation of Madin Regional Regulation.

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Salah  satu  kekhasan  pendidikan  di  Indonesia  adalah  adanya lembaga  pendidikan  pesantren. Secara historis, pesantren telah ada dalam waktu yang relatif lama Pesantren adalah institusi pertama di Nusantara yang mengembangkan pendidikan diniyah.
Sebagai lembaga pendidikan diniyah, maka pesantren menjadi tumpuan  utama  dalam  proses  peningkatan  kualitas  keislaman masyarakat. Dalam kata lain, maju atau mundurnya ilmu keagamaan waktu  itu  sangat  tergantung  kepada pesantren-pesantren. Makanya pesantren  menjadi  garda  depan  dalam  proses  islamisasi  di Nusantara. Di masa awal proses islamisasi, maka pesantrenlah yang mencetak agen penyebar Islam di Nusantara.
Perubahan pun tidak bisa ditolak. Makanya terjadi perubahan di  dunia  pesantren,  yang  dalam  khazanah  akademis  disebut  dari pesantren ke madrasah ke sekolah. Pesantren memang menerapkan konsep continuity  and  change atau  dalam  dalil  pesantrennya  “al - muhafadzatu alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil a shlah”. Yaitu terus  melakukan  perubahan  dan  adopsi  inovasi  tetapi  tetap mempertahankan tradisi yang baik dan bermanfaat.
Salah satu yang terus ada di tengah dunia pesantren tersebut dan  mengalami  fase  pengembangan  adalah  madrasah  diniyah. Pendidikan  keagamaan  yang  dilakukan  melalui  madrasah  diniyah merupakan suatu tradisi khas pesantren yang terus akan dilakukan, sebab  inti  lembaga  pesantren  justru  ada  di  sini.  Ibaratnya  adalah “jantung  hati”  pesantren.  Pesantren  tanpa  madrasah  diniyah  tentu bukan pesantren dalam hakikat pesantren. Pendidikan diniyah dalam banyak hal dilakukan oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  berdampak  juga  bagi  otonomi  pendidikan. Dengan  demikian,  konsekuensi  logis  bagi  proses  pembuatan kebijakan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah perlu dilakukan  penyesuaian  diri  dari  paradigma  lama  manajemen pendidikan  menuju  paradigma  baru  manajemen  pendidikan  masa

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
depan yang lebih bernuansa otonomi dan lebih demokratis. Otonomi di bidang pendidikan dipahami sebagai pemberian kewenangan yang luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  secara  profesional  untuk mengambil  prakarsa  dan  merumuskan  perencanaan  pendidikan secara  partisipatif,  koordinatif  dengan  memberdayakan  segenap potensi  sumber daya perencanaan yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Kabupaten  Pasuruan  merupakan  sebuah  daerah  dengan sebutan  kota  santri,  berusaha  secara  maksimal  agar  julukan  yang melekat pada identitas daerah tidak hanya sebuah slogan saja, tetapi benar-benar  mencerminkan  etika  santri  sehingga  berbagai  upaya dilakukan  untuk  membangun  pasuruan  yang  lebih  maslahat.  Demi tercapainya perbaikan moral generasi bangsa khususnya di wilayah pasuruan  yang  saat  ini  sudah  mulai  tercemar  dengan  peristiwa- peristiwa  yang  sangat  memalukan  dan  hal  tersebut  melibatkan pelajar,  maka  para  pemerhati  pendidikan  bekerja  sama  dengan Pemerintahan  Kabupaten  dan  DPRD  untuk  melihat  kembali peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan, serta diadakan perubahan kebijakan sebagai sarana untuk mengatur  sistem  pendidikan  agar  moral  para  generasi  bangsa bisa terselematkan dari hal-hal yang tidak kita harapkan.
Dengan potensi itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan akhirnya mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan  daerah  kabupaten pasuruan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pendidikan Di  kabupaten  pasuruan,  yang  didalamnya  mengakomodir  tentang setiap  warga  yang  berusia  7  (tujuh)  sampai  15  (lima  belas)  tahun yang  beragama  Islam  wajib  mengikuti  pendidikan  Madrasah Diniyah 1 .  Mengapa  Kebijakan  tersebut  diwajibkan  di  Kabupaten
1 Pera tura n  da era h  ka bupa ten  pa surua n  Nomor  4  ta hun  2014  Tenta ng  Penyelengga ra a n pendidika n pa sa l 31 a ya t 2

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
Pasuruan,  sementara  di  Kabupaten  dan  Kota  lain  di  Propinsi  Jawa Timur masih dalam taraf anjuran atau belum ada yang mewajibkan.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Implementasi Perda Pasuruan
Peraturan  wajib  madin  merupakan  sebuah  wacana  yang bergulir sejak terpilihnya HM. Irsyad Yusuf sebagai Bupati Pasuruan, dengan mengangkat kembali ikon Kabupaten Pasuruan sebagai Kota Santri, maka ciri khas yang menjadi kekhususan terus dibangun dan salah  satunya  adalah  peraturan  wajib  madin,  melalui  beberapa audensi yang dimotori oleh PC. LP. Ma’ari f NU Kab. Pasuruan untuk memfinalkan peraturan wajib madin dengan dukungan kurang lebih 1400  lembaga  Madrasah  Diniyah  yang  ada  di  Kabupaten Pasuruan akhirnya  wajib  madin  dijadikan  sebagai  peraturan  yang  ada  di Kabupaten  Pasuruan  melalui  penetapan  Peraturan  Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang salah satu isinya pada pasal 31 ayat 2 menjelaskan tentang wajib madrasah diniyah di pasuruan.
Perjalanan  setelah  penetapan  perda  itu  tidaklah  langsung menjadi sebuah peraturan yang harus dilakukan serentak di seluruh wilayah,  tetapi  perda  yang  telah  ditetapkan  itu  bisa  diberlakukan apabila  sudah  ada  peraturan  bupati  yang  mengatur  secara  khusus tentang  wajib  madin,  sekitar  1  tahun  lebih  proses  setelah  perda ditetapkan masih menuai pro kontra dari berbagai pihak, barulah di tahun  2016  perbub  yang  mengatur  secara  khusus  tentang penyelenggaraan  wajib  madin  ditetapkan  melalui  Peraturan  Bupati Pasuruan  no.  21  tahun  2016  tentang  Wajib  Belajar  Pendidikan Madrasah  Diniyah, dan diberlakukan mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017.
Menurut  Bupati  Pasuruan  Irsyad  Yusuf,  mengatakan keilmuan umum dan agama harus seimbang sehingga lulusan sekolah tidak  hanya  mumpuni  di  bidang  keilmuan  umum  namun  juga memiliki  budi  pekerti  yang  luhur,  mendalami  agama  dan  memiliki kepedulian  sosial.  “Banyak  sekali  kasus -kasus  melibatkan  pelajar

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
yang  sudah  sangat  memprihatinkan.  Hal  itu  salah  satunya  karena kurangnya  pendidikan  agama  yang  diperoleh  p ara  siswa,”  oleh karenanya  Mulai  tahun  pelajaran  2016/2017,  semua  sekolah  di Kabupaten Pasuruan wajib melaksanakan kegiatan madrasah diniyah (Madin).  Kebijakan  ini  diambil  untuk  membekali  keilmuan  agama para  siswa  agar  saat  lulus  menjadi  pribadi  yang  berbudi  pekerti luhur.  Menurutnya  penanaman  nilai-nilai  keagamaan  harus diutamakan.
Pendidikan  madrasah  diniyah  bukan  hanya  sebagai penyeimbang  pendidikan  formal  saja,  melainkan  lebih  bagaimana mencetak  anak-anak  sekolah  menjadi  pribadi  yang  berakhlaqul karima h.“Waktu  antara  jam  pulang  sekolah  sampai  maghrib  itu waktu  yang  rentan,  maka  akan  diisi  dengan  kegiatan  madrasah diniyah,” terangnya.
Kepala  Dinas  Pendidikan,  Iswahyudi,  mengatakan  kebijakan melaksanakan  madrasah  diniyah  di  tiap  sekolah  sudah  sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan  pendidikan.  Dinas  pendidikan  dan  Kemenag sebagai  leading  sektor  program  segera  melakukan  sosialisasi  dan mencari  formulasinya.  Komite  sekolah  dan  pihak  sekolah  akan dilibatkan  dalam program  ini.  “Bagaimana  siswa  juga  tidak  merasa capek  ketika  selepas  sekolah  langsung  mengikuti  pendidikan madrasah  diniyah.  Diharapkan  siswa  nyaman  dan  tidak  merasa terbebani,”
Hal  ini  yang  menjadi  sebuah  kebijakan  yang  dalam perjalanannya  masih  belum  dikatakan  maksimal,  bagaimana  tidak antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama masih belum bisa berjalan  secara  bersama  dalam  mensukseskan  wajib  madin,  salah satu  contoh  bentuk  sosialisasi  tentang  wajib  madin, tidak ada surat resmi dari Kementerian Agama yang langsung sampai pada lembaga, lain  halnya  dengan  dinas  pendidikan melalui UPT di masing-masing kecamatan  ikut andil dan terus mengawal di lembaga sekolah dasar dengan  melakukan  pendataan  secara  terinci  di  masing-masing lembaga,  sedangkan  di  madrasah  ibtidaiyah  tentang  wajib  madin

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
hanya  mengerti  dari  lisan  ke  lisan  tanpa  adanya  perintah  resmi, sehingga konsekuensi bagi peserta didik yang tidak mengikuti madin tidak bisa diberlakukan di lembaga yang berada dinaungan Kemenag.
Dalam hal pelaksanaan, perda madin masih terkesan terburu- buru  tanpa  adanya  kesiapan  yang  matang,  alasannya  adalah  mutu madrasah diniyah yang masih perlu mendapatkan pembinaan secara intens  terutama  di  wilayah  pedesaan,  karena  masih banyak adanya madin  yang  dikelola  secara  asal-asalan  dan  tidak  sesuai  dengan prosedur,  ini  juga  disebabkan  karena kurangnya pengawasan serta tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah setelah mengeluarkan ijin operasional madin dan diindikasikan banyaknya madin yang berdiri ini  lebih  banyak  disebabkan  adanya  BOSDA  tetapi  kualitas  tidak terjaga, salah satu contoh di Kecamatan Tutur Jumlah lembaga Madin sebelum  adanya  BOSDA  hanya  berkisar  20  lembaga,  tetapi  setelah adanya  kebijakan  tentang BOSDA jumlah madin bertambah menjadi 44  lembaga  kemudian  adanya  perbub  wajib  madin  jumlah  madin bertambah ada 13 lembaga madin baru di Kecamatan Tutur sehingga total  57  lembaga,  hal  ini  bisa  menjadi  kendala  karena  dari  sekian banyak lembaga yang ada ketika ditelusuri hanya beberapa lembaga saja  yang  memenuhi  standart  kualitas  madrasah  diniyah.  Jadi  efek yang  terjadi  dengan  adaya  perda  madin,  jumlah  murid  bisa meningkat  bagi  lembaga  yang kondisi sebelumnya memang kualitas madin  agak  rendah,  tetapi  sebaliknya  bagi  lembaga  yang  kondisi daerahnya sudah menjadikan madin menjadi madrasah yang sangat diperlukan, ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan, sehingga sukses tidaknya perda madin ini melihat kondisi daerah, tetapi sekali lagi  mutu  pendidikan  madrasah  diniyah  yang  menjadi  tugas  kita bagaimana  menjadikan  madrasah  diniyah  menjadi  lembaga  yang mampu bersaing dalam memajukan pendidikan bangsa.
Selain  itu  dalam  Perda  No.  4  Tahun  2014  Pasal  25 ayat (2) “Kurikulum  Madrasah Diniyah dibuat oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Minimal Kurikulum Madrasah Diniyah Kabupaten  Pasuruan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Tim  Pengembang Kuri kulum  Diniyah”.  Sampai  diterapkannya  peraturan  ini,  Tim

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
Pengembang  Kurikulum  Diniyah  belum  juga  terbentuk  dan Kurikulum  yang  dipakai  juga  belum  ada  standar  yang  ditetapkan secara  resmi,  sehingga  bisa  diibaratkan seseorang  yang  tidak  tahu jalan menuju Surabaya, tetapi disuruh pergi ke Surabaya tanpa diberi pentunjuk , ini apabila tidak segera ditangani bukannya pendidikan di Pasuruan  lebih  maju  tetapi  malah  akan  mengalami  kemunduran karena tidak ada pedoman sejauh mana ukuran standart pendidikan yang diterapkan.
Selain  belum  terbentuknya  standart  kurikulum,  kondisi daerah yang ada di kabupaten pasuruan sangatlah berbeda, sehingga perlu  diperhatikan  lebih  dalam  oleh  pemerintah  ketika  kurikulum distandarkan secara merata, ini menjadi sebuah kesenjangan antara masyarakat yang berada di deerah perkotaan dengan yang berada di pedesaan,  terlebih  pada  wilayah  pegunungan  yang  kondisi lingkungan  masih  terdapat  perbedaan  agama,  ini  sangatlah  tidak memungkinkan  bila  standar  kurikulum  disamakan  dengan  daerah yang  berada  di  sekitar  pesantren.  Jadi  alangkah  baiknya  sebelum menyusun  kurikulum,  tim  pengembang  melakukan  survey  terlebih dahulu keadaan wilayah di seluruh kabupaten pasuruan agar tujuan pembelajaran    yang  diinginkan  bisa  lebih  mengena  pada  objeknya dalam  artian peserta didik di semua wilayah dan pembelajaran bisa berjalan dengan efektif tanpa adanya kesenjangan.
Dalam Pasal 27 ayat (1) Bupati membentuk Badan Penjamin Mutu  Madrasah  Diniyah  dan  Taman  Pendidikan  Al- Qur’an  atau disingkat  BPM2T  Kabupaten  Pasuruan  untuk  menunjang  proses pembelajaran  Madrasah  Diniyah  dan  Taman  Pendidikan  Al- Qur’an (TPQ)  atau  bentuk  lain  yang  sejenis  di  Kabupaten  Pasuruan berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari unsur sebagai berikut :
a. Dinas Pendidikan (Pergurag) Kabupaten Pasuruan;
b. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan;
c. Organisasi Pendidikan Islam;
d. Robithoh Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren);
e. Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD);

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
f. Forum  Ukhwah  Pengembangan  Taman  Pendidikan  Al-Quran (FUPTPQ)
g. Kelompok kerja Pengawas Madrasah. Dari unsur yang masuk dalam BPM2T, itu semua adalah para pengambil  kebijakan  pendidikan  sehingga  perlu  memasukkan  dari unsur pelaku pendidikan, dalam hal ini yang langsung terlibat dalam pendidikan  semisal  Guru  Madin,  karena  apabila  hanya  dari  unsur pengambil  kebijakan  pendidikan  ini  dikhawatirkan  tidak mengetahui  secara  detail  tentang  realita  yang  terjadi  pada  pelaku pendidikan.  Inilah  yang  selama ini masih belum bisa terjalin secara harmonis  antara  pengambil  kebijakan  dengan  pelaku  pendidikan secara  langsung,  hal  ini  juga  yang  menyebabkan  kemerosotan pendidikan  di  Negara  kita  khususnya  di  Pasuruan,  karena pemerintah dalam hal ini selaku pengambil kebijakan sangat jarang untuk  terjun  langsung  melihat  kondisi  pendidikan  khususnya wilayah pedalaman, karena pemerintah menganggap semua SDM itu merata,  sehingga  cenderung  yang  dijadikan  sampel  untuk menentukan  standart  pendidikan  adalah  lembaga  yang wilayahnya lebih dekat dengan pusat pemerintahan, maka jangan menyalahkan masyarakat bila peningkatan SDM ini  menjadi lambat dan cenderung tidak  membuahkan  hasil,  hal  inilah  yang  harus  menjadi  catatan khususnya dalam penerapan perda wajib madin agar kejadian yang sebelumnya tidak terulang kembali.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah  memberikan  bantuan sebesar Rp 10 miliar. Dana sebesar itu digunakan untuk pelaksanaan kegiatan madrasah diniyah yang ada di wilayah kabupaten setempat. Bantuan  sebesar  Rp  10  miliar  ini  sudah  dianggarkan  oleh Pemkab Pasuruan. Dan pemberian bantuan tersebut dilakukan untuk pelaksanaan  kegiatan Madin di  24  kecamatan. Yakni,  meliputi  bantuan  rehabilitasi  kelas  dan  kantor madrasah, tetapi pada realisasinya, madrasah tidak pernah menerima bantuan terkait  dana  yang  telah  dianggarkan  oleh  pemkab,  bahkan  berita tentang  adanya  anggaran  dari  pemerintah  juga  tidak  pernah disampaikan  secara  oleh  langsung  dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
ataupun  Kemenag,  seyogyanya  bantuan  tersebut  harus  dibagi merata dengan jumlah madin yang ada di Pasuruan terutama Madin yang  berada  di  wilayah  plosok  yang  jelas lebih membutuhkan dari pada Madin yang berada di wilayah perkotaan. Sehingga penerapan perda Madin ini masih perlu banyak pembenahan.
Dalam  Pasal  31 ayat  (2)  Selain  kewajiban  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15  (lima  belas)  tahun  yang  beragama  Islam  wajib  mengikuti pendidikan  Madrasah  Diniyah,  kecuali  yang  melaksanakan pendidikan  khusus.  Pasal  ini  menjelaskan  hanya  madrasah diniyah saja  yang  diwajibkan  dan  mendapat  dukungan  penuh  dari pemerintah, sedangkan dalam Pasal 20 ayat 4 Dijelaskan tidak hanya madrasah  diniyah  saja  yang  termasuk  pendidikan  non  formal, didalamnya  ada  TPQ  dll.  Sehingga  dirasa  kurangnya  keadilan pemerintah,  apabila  penekanan  pasal  ini  hanya  tertuju  pada madrasah  diniyah,  dan  hal  ini  bertentangan  dengan  tujuan Penyelenggaraan  pendidikan  di  Kabupaten  Pasuruan  yang berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif antara formal dan non formal, Sekolah dan Madrasah, antara negeri dan  swasta  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan  moral, Hak  Asasi  manusia  (HAM),  transparansi,  akuntabilitas,  responsif gender, dan kultur masyarakat 2 .
Implementasinya  ada  sebuah  kesenjangan  antara  madrasah diniyah dengan pendidikan non formal yang lain terutama TPQ y ang hampir diseluruh wilayah kabupaten pasuruan sudah berdiri, terjadi perebutan murid antara TPQ dan Madin menjadi sebuah fenomena yang  menyebabkannya  perselisihan  satu  sama  lain,  hal  seperti  ini pemerintah  dirasa  kurang  mengkaji  lebih  dalam  dampak  yang diakibatkan  bila  tidak  ada  solusi  yang  sama-sama  membawa  hasil positif,  meskipun  sudah  ada  pembagian  waktu  antara  TPQ  dan Madin tetapi hal lain yang perlu diperhatikan adalah psikologis anak, karena  kurang  lebih  10  jam  anak  akan  ditempa pendidikan, hal ini
2 Pera tura n  da era h  ka bupa ten  pa surua n  Nomor  4  ta hun  2014  Tenta ng  Penyelengga ra a n pendidika n pa sa l 5 a ya t 1

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
menjadikan waktu belajar anak di rumah akan tidak kondusif karena pikiran  mereka  sudah  kelelahan,  kemudian  tradisi  yang  sejak  dulu setelah  maghrib  terbiasa  mengaji  di  mushollah-mushollah,  maka lambat  laun  akan  punah,  sehingga  5 – 10  tahun  generasi  di  masa depan, anak sudah tidak terbiasa untuk mengaji ke mushollah.
Inilah  yang  menjadi  sebuah  kerugian  bagi  kita,  ketika  anak- anak  sudah  enggan  ke  mushollah,  maka  secara  tidak  langsung  ini akan menghilangkan tradisi yang sudah di bangun oleh para ulama’ terdahulu,  sangat  memprihatinkan  jika  apa  yang  terjadi  sekarang tidak segera mendapatkan solusi, karena pendidikan seperti ngaji di langgar, majelis taklim meskipun secara formal dianggap sebagai hal biasa,  tetapi  kita  tidak  boleh  memandang  sebelah mata pendidikan tersebut,  karena  kalau  dilihat  dari  kualitas  pendidikan  secara merata,  hasil  pendidikan  di  surau,  langgar  dll,  jauh  lebih  bisa mengena  dan  anak  lebih  mudah  mengingat  dari  pendidikan  di sekolah,  ini  yang  menjadi  problematika  yang  harus  segera mendapatkan solusi agar warisan leluhur tidak punah begitu saja.

## 2. Pendidikan Multikultural
13.  Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  takwa  diantara  kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Pendidikan  multikultural  adalah  proses  pengembangan seluruh  potensi  manusia  yang  menghargai  pluralitas  dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku,  dan aliran (agama). Pendidikan multikultural menekankan sebuah  filosofi  pluralisme  budaya  ke  dalam  sistem  pendidikan yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  persamaan  (equality), saling menghormati dan menerima serta memahami dan adanya komitmen  moral  untuk  sebuah  keadilan  sosial.  Pendidikan

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
multikultural  berawal  dari  berkembangnya  gagasan  dan kesadaran tentang interkulturalisme seusai Perang Dunia II.
Kemunculan  gagasan  dan kesadaran interkulturalisme ini selain  terkait  dengan  perkembangan  politik  internasional menyangkut  HAM,  kemerdekaan  dari  kolonialisme, diskriminasi rasial,  dan  lain-lain,  juga  karena  meningkatnya  pluralitas  di negara-negara  Barat  sendiri  sebagai  akibat  dari  peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa. Pendidikan  multikultural  sebenarnya  merupakan  sikap  “peduli” dan  mau  mengerti  (difference)  atau  “politics  of  recognition” politik  pengakuan  terhadap  orang-orang  dari  kelompok minoritas.  Pendidikan  multikultural  melihat  masyarakat  secara lebih  luas.  Berdasarkan  pandangan  dasar  bahwa  sikap “indiference”  struktur  rasial,  tetapi  paradigma  pendidikan multikultural  mencakup  subjek-subjek  mengenai  ketidakadilan, kemiskinan,  penindasan,  dan  keterbelakangan  kelompok- kelompok  minoritas  dalam  berbagai  bidang:  sosial,  budaya, ekonomi,  pendidikan,  dan  lain  sebagainya.  Tujuan  pendidikan Islam  bukan  sebatas  mengisi  pikiran  siswa  dengan  ilmu pengetahuan  dan  materi  pelajaran,  akan  tetapi  membersihkan jiwanya  yang harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai yang baik dan dikondisikan supaya biasa menjalani hidup dengan baik. Hal tersebut  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  multikultural,  yaitu untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk. 3
Pendidikan  multikultural  adalah  merupakan  suatu gerakan  pembaharuan  dan  proses  untuk  menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Sebagai sebuah  gerakan  pembaharuan,  istilah  pendidikan  multicultural masih  dipandang  asing  bagi  masyarakat  umum,  bahkan penafsiran  terhadap  definisi  maupun  pengertian  pendidikan
3 Rusta m Ibra him et a l., “Pendidika n Multikultura l : Pengertia n , Prinsip , Da n Releva nsinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam” 7, no. 1 (2013): 129–154.

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
multicultural  juga  masih  diperdebatkan  di  kalangan  pakar pendidikan. 4
Pendidikan multikultural adalah proses dan strategi untuk membentuksikap  setiap  orang  untuk  menghormati  orang  lain dengan  berbagai  perbedaan  yang  ada  pada  dirinya  dari  aspek budaya,  ras,  etnik,  agama,  kels  sosial,  maupun  gender  dengan yang  dimiliki  orang  lain,  karena  setiap  orang  memiliki  dimensi yang  berbeda  dalam  pengalaman,  pikiran,  persepsi,  sikap  dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 5
Pendidikan  multikultural  berpendapat bahwa tidak setiap siswa  dapat  diajarkan  dengan  cara  yang  sama  karena  pada dasarnya  setiap  individu  memiliki  perbedaan.  Tujuan  dari pendidikan  multikultural  adalah  untuk  menyediakan  semua siswa  (termasuk  di  arus  utama  dan  di  historis  kelompok minoritas  yang  kurang  beruntung)  dengan  yang  diperlukan keterampilan,  sikap,  dan  perspektif  berfungsi  dalam  komunitas mereka  dan  memenuhi  tantangan  dari  dunia  global  dan teknologi.
Reformasi  kurikulum  multikultural  melibatkan  lima dimensi:
1. integrasi konten, mengacu pada penggunaan contoh dan topik dari  berbagai  budaya  dan  kelompok  etnis  untuk menggambarkan konsep dan teori-teori dalam suatu subyek.
2. konstruksi pengetahuan, berfokus  pada jalan pengetahuan di berbagai  bidang  studi yang dibuat dan bagaimana seseorang budaya  asumsi,  pengalaman,  dan  perspektif  mempengaruhi pengetahuan dibangun.
3. prasangka  pengurangan,  untuk  membantu  siswa  meneliti prasangka  mereka  tentang  orang lain, terutama orang-orang di  kelompok  minoritas,  dan  mengembangkan  sikap  positif terhadap semua manusia.
4 Akhma d Hida ya tulla h a nd Al Arifin, “The Implementa tion of Mu lticultura l Educa tion in the Educational Practices in Indonesia .” 1, no. 1 (n.d.): 72–82.
5 Ma ja la h Ilmia h Pa wiya tan, “Kebija ka n Pendidika n Multikultura l Di Indonesia ” (201 5 ):  2 –
3.

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
4. pedagogi  ekuitas,  dicapai  ketika  seorang  guru  mampu menyesuaikan strategi pengajaran dengan siswa gaya belajar untuk  memastikan  keberhasilan  akademik  setiap  siswa, pemberdayaan budaya sekolah dan sosial struktur.
5. Pedagogi  adil,  Dimensi  ini  mensyaratkan  bahwa  budaya  dan organisasi dari sekolah terstruktur di sedemikian rupa untuk memastikan  kesetaraan  dan  pemberdayaan  bagi  siswa  dari semua kelompok.
Bangunan  pada  lima  dimensi,  Bank  (1994,  2006,  2008) mengusulkan  empat  tingkat  di  mana  pendidikan  multikultural dapat  didekati:  a)  kontribusi,  b)  aditif,  c)  transformatif,  dan  d) aksi  sosial.  Kontribusi  tingkat  fitur  penggunaan  pelajaran  dan kegiatan  yang  merayakan  pahlawan,  liburan,  dan  khusus Peristiwa  budaya  tertentu.  Meskipun  masuknya  topik  ini, berbagai  pandangan  tidak  ditekankan  dalam  pendekatan  ini. Tingkat  aditif  menambah  keragaman  ke  kurikulum  dengan memasukkan  literatur  oleh  atau  tentang  orang-orang  dari beragam  budaya  kelompok  untuk  kurikulum  mainstream. Namun,  penggabungan  pandangan  seperti  dan  konten  tidak berubah  atau  mengubah  kurikulum  dasar, sebagai interpretasi terus mencerminkan perspektif kelompok dominan. Sebaliknya, tingkat  transformatif  perubahan  struktur  kurikulum  dengan mendorong  siswa  untuk  mengadopsi  perspektif  kelompok minoritas. Akhirnya, tingkat aksi sosial merupakan langkah lebih lanjut  dengan  meminta  siswa  tidak  hanya  untuk  memahami pandangan  dan  perspektif  orang  lain,  tetapi  untuk  mengambil tindakan untuk membawa perubahan sosial.
Tujuan  resmi  pendidikan  multikultural  adalah  untuk memastikan bahwa ada konsensus dari "hanya" masyarakat dan "persatuan dalam keberagaman" 6
Adapun  standar  komptensi  pendidikan  multikultural sebagai berikut :
6 Yua nkun  Ya o  et  a l.,  “Different  Drummers:  Interna tiona l  Perspectives  on  Multicultura l Education,” International Journal of Multicultural Education 11, no. 2 (2009): 1–17.

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
▪ Aspek Kognitif
a. Siswa  memahami  konsep dasar secara filosofi tentang agama, budaya, etnis dan bahasa
b. Siswa  memahami  perbedaan  agama,  budaya,  etnis  maupun bahasa pada setiap warga Negara
c. Siswa  memahami  konsep  dasar  pluralisme/kebhinekaan sebagai  salah  satu  pilar  pembentukan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
▪ Aspek Afektif
a. Siswa  mempunyai  sikap  yang  positif  terhadap  perbedaan agama,  budaya,  etnis  maupun  bahasa  pada  setiap  warga Negara
b. Siswa dapat menerima dan menghargai perbedaan – perbedaan etnik,  agama  ,  bahasa  dan  budaya  dalam  lingkungan  sekolah dan masyarakat.
c. Siswa  mampu  menghormati  hak-hak  individu  Warga  Negara tanpa  membedakan  latar  belakang  etnik,  agama,  bahasa  dan budaya  dalam  semua  sektor  sosial,  pendidikan,  ekonomi, politik dan lainya
d. Siswa  dapat  bersikap  adil dan mengembangkan rasa keadilan bagi  semua  Warga Negara tanpa membedakan latar belakang etnik,  agama,  bahasa  dan  budaya  dalam  semua  sektor  sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan lainya
e. Siswa mempunyai minat yang tinggi terhadap pola pergaualan yang multikultur.
▪ Aspek Psikomotor
a. Siswa  dapat  melakukan  kerjasama  secara  multietnik, multiagama  ,  multibahasa  dan  multibudaya  dalam  kehidupan sehari-hari.
Siswa  dapat  mengembangkan  tindakan-tindakan  yang berorientasi  pada  kemanusiaan  tanpa  membedakan  perbedaan agama, budaya, etnik maupun bahasa.

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

## C. PEMBAHASAN
Dalam Pasal 50 ayat (1) Penerimaan Peserta Didik baru untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara berkeadilan,  objektif,  akuntabel  dan  transparan  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.  Ayat  (4)  Sertifikat  BTQ dan ijazah/raport/Surat Keterangan Madrasah Diniyah menjadi salah satu  syarat  penerimaan  masuk  lembaga  pendidikan  bagi  Calon Peserta Didik yang beragama Islam pada masing masing jenjang.
Adanya    pasal  ini  sangat  membantu  untuk  perkembangan madrasah  diniyah,  yang  selama  ini  masih  dipandang  sebelah  mata. Tetapi  dalam  pandangan  masyarakat  hal  ini  dianggap  berlebihan karena  dapat  diasumsikan  bahwa  pendidikan  non  formal  ikut mengatur  peraturan  yang  ditetapkan  dalam  pendidikan  formal, sedangkan  dalam  perda  sudah  ada  tupoksi  masing-masing,  dalam perda  dijelaskan  (1)  Pendidikan  nonformal  diselenggarakan  bagi warga  masyarakat  yang  memerlukan  layanan  pendidikan  yang berfungsi  sebagai  pengganti,  penambah,  dan/atau  pelengkap pendidikan  dalam  rangka  mendukung  pendidikan  sepanjang  hayat. (2)  Pendidikan  nonformal  berfungsi  mengembangkan  potensi Peserta  Didik  dengan  penekanan  pada  pembentukan  sikap, religiusitas, professional, penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. 7 Ini  menjelaskan  bahwa  adanya  pendidikan  non  formal tersebut  sebagai  penambah  /  pelengkap  bagi  pendidikan  formal, sehingga  kurang  tepat  bila  pendidikan  non  formal  ikut  mengatur ketetapan  yang  ada  pada  pendidikan  formal,  kecuali  ada  sinergitas antara  pendidikan  formal  dan  non  formal  tanpa  ada  yang  merasa dirugikan.
Dalam  hal  ini  kami  asumsi yang berkembang di masyarakat, apabila  peraturan  tersebut  diberlakukan  maka  hal  tersebut  akan menjadi sebuah bumerang bagi sekolah / madrasah swasta / negeri yang  bercorak  islam,  karena  dengan  diperketatnya  peraturan penerimaan  peserta  didik  ini  akan  lebih  menguntungkan  bagi
7 Pera tura n  da era h  ka bupa ten  pa surua n  Nomor  4  ta hun  2014  Tenta ng  Penyele ngga ra a n pendidika n pa sa l 20 a ya t 1 da n 2

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
sekolah  non  muslim  yang  kemungkinan  besar  tidak  akan menerapkan  peraturan  seperti  itu,  karena  sebagian  besar masyarakat  yang  anaknya  tidak  memiliki  surat  keterangan  /  ijazah madrasah  diniyah  akan  lebih  memilih  menyekolahkan  anaknya  di lembaga  non  muslim.  Hal  ini  akan  dapat  diantisipasi  apabila pemerintah mau bekerja sama dan melakukan pengawasan terhadap sekolah  non  muslim,  jika peraturan ini diberlakukan, tetapi rasanya sulit untuk direalisasikan karena peraturan daerah ini jelas tidak ada dampak yang positif bagi sekolah non muslim.
Oleh  karenanya  dalam  perpekstif  pendidikan  multikultural, perlu  adanya  mempertimbangkan  keberadaan  pendidikan  agama selain  islam,  melihat  tujuan  penyelenggaraan  pendidikan  di Kabupaten  Pasuruan  dalam  Pasal  4  ayat    yaitu  Penyelenggaraan pendidikan  di  Kabupaten  Pasuruan  secara  umum  bertujuan  untuk membentuk  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehat  jasmani  dan  rohani,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri, memiliki keterampilan  hidup  ( life  skills ),  menjadi  warga  negara  yang demokratis  dan  cinta  tanah  air,  responsif  gender  dan  bertanggung jawab.
Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. agamis, memiliki  keseimbangan antara IMTAQ dan IPTEK;
b. memiliki  rasa cinta tanah air;
c. menghargai perbedaan agama, suku bangsa, sosial budaya dan ekonomi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang selaras dengan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d. dapat membaca, menulis dan memahami Al- Qur’an secara baik dan benar bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non Islam, dapat memahami isi kitab suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut;
e. mendorong  berfikir  kreatif,  inovatif  dan  ilmiah  untuk melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna;

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019
f. memiliki  kecakapan  hidup  yang  dapat  meningkatkan  daya kompetitif;
g. mampu  mengembangkan  seni  budaya  daerah  yang  bermutu dan  bermartabat  dalam  kerangka  budaya  bangsa  sesuai dengan  kondisi  lingkungan  satuan  pendidikan  untuk meningkatkan nilai seni daerah dan ekonomi daerah;
h. memiliki  daya  saing  tinggi  untuk  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan lebih tinggi dan/atau memiliki jiwa kewirausahaan; dan
i. mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
Tujuan di atas sangat jelas, bahwa kita harus bisa menghargai segala perbedaan yang ada, tetapi hal ini tidak ada kesesuian dengan perbup yang menjelaskan secara khusus dan mewajibkan bagi setiap pemeluk agama islam untuk mensukseskan wajib madin, tetapi bagi agama  lain  tidak  ada  aturan yang mengikat, sehingga perlu adanya pertimbangan apabila dengan adanya madin dianggap sebagai suatu terobosan  untuk  memperbaiki  moral  bangsa,  maka  hal  tersebut harus  diberlakukan  disemua  agama  yang  ada di Indonesia. Karena sebenarnya ada proses pembelajaran yang mirip madrasah diniyah di agama hindu, tetapi karena kurangnya dukungan dari pemerintah, perjalanan  lembaga  tersebut  seakan  akan  tidak  menemui  titik terang, sehingga pembelajaran juga belum bisa dikatakan maksimal, karena sangat terbatasnya dari segi sarana prasarana maupun yang lain.  Maka  sebagai  sikap  toleransi  kita  kepada  sesama  masyarakat perlu  adanya  pengakuan  dan  bila  perlu  dibentuk  juga  lembaga pendidikan  semacam diniyah di agama selain islam, bila hal ini bisa direalisasikan,  maka  kebijakan  wajib  madin  akan  dapat  berjalan sesuai dengan harapan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, karena  semua  akan  kembali  pada  satu  tujuan  yaitu  memperbaiki moral bangsa.

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

## D. KESIMPULAN
Implementasi  perda  wajib  madin  di  Kabupaten  Pasuruan masih  terkesan  terburu-buru  tanpa  adanya  kesiapan  yang  matang, alasannya  adalah  mutu  madrasah  diniyah  yang  masih  perlu mendapatkan  pembinaan  secara  intens  terutama  di  wilayah pedesaan,  karena  masih banyak adanya madin yang dikelola secara asal-asalan  dan  tidak  sesuai  dengan  prosedur,  ini  juga  disebabkan karena kurangnya pengawasan serta tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah  setelah  mengeluarkan  ijin  operasional  madin  dan diindikasikan  banyaknya  madin  yang  berdiri  ini  lebih  banyak disebabkan  adanya  BOSDA  tetapi  kualitas  tidak  terjaga,  salah  satu contoh  di Kecamatan Tutur Jumlah lembaga Madin sebelum adanya BOSDA  hanya  berkisar  20 lembaga, tetapi setelah adanya kebijakan tentang  BOSDA  jumlah  madin  bertambah  menjadi  44  lembaga kemudian adanya perbub wajib madin jumlah madin bertambah ada 13  lembaga  madin  baru  di  Kecamatan  Tutur  sehingga  total  57 lembaga,  hal  ini  bisa  menjadi  kendala  karena  dari  sekian  banyak lembaga  yang  ada  ketika  ditelusuri  hanya  beberapa  lembaga  saja yang memenuhi standart kualitas madrasah diniyah.
Implementasi  Perda  wajib  madin  di  Kabupaten  Pasuruan perpekstif pendidikan multikultural, perlu adanya
mempertimbangkan  keberadaan  pendidikan  agama  selain  islam, melihat tujuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan dalam Pasal 4 ayat  yaitu Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan  secara  umum  bertujuan  untuk membentuk manusia yang beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehat jasmani dan rohani, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  memiliki  keterampilan  hidup  ( life skills ),  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  dan  cinta  tanah  air, responsif gender dan bertanggung jawab.

## Jurnal Akademika
Program Studi Manajemen  Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan pendidikan
Peraturan daerah kabupaten pasuruan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pendidikan
Undang-undang  republik  Indonesia  Nomor  23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
Undang-undang  republik  Indonesia  Nomor  20  tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional
Undang Undang Dasar 1945 http://atilerem.blogspot.co.id/2015/03/kebijakan-diniyah- takmiliyah-di-era.html  diakses pada 06/12/2015. 02.58 http://pengertiandancontohmakalah.blogspot.co.id/2014/10/kebija kan-pengembangan-pendidikan-agama.html  diakses  pada 06/12/2015 03.50
http://iskarimahfils.blogspot.co.id/2013/05/madrasah-diniyah- sebagai-pendidikan.html diakses pada 06/12/2015 02.56 http://hayatruhyat.blogspot.co.id/2013/01/revitalisasi-peran- madrasah-diniyah.htmldiakses pada 06/12/2015. 15.05.