Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perbankan Syariah Dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif

## Giffari Syarlas
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email Korespondensi: syarlasg@gmail.com
Abstrak. Upaya-upaya  akselerasi  perkembangan  perbankan  syariah  tidak  hanya  dilakukan oleh Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator saja, tetapi juga perlu dukungan dari internal  bank  syariah,  serta  apresiasi  positif  masyarakat  Indonesia,  sehingga  membuat  bank konvensional tertarik untuk mengkonversi usaha banknya menjadi usaha secara syariah. Metodologi dalam  tulisan  ini  bersifat  yuridis  normatif  dengan  tujuan  untuk  mengkaji  idealitas  konsep perkembangan perbankan di Indonesia, dimana bank yang beroperasi di Indonesia tidak hanya bank konvensional  saja  akan  tetapi  juga  terdiri  dari  bank  yang  sudah  menjalani  prinsip  syariah  yang didasari  dengan  hukum-hukum  Islam  antara  bank  dan  kegiatan  lainnya.  Simpulan  dari  tulisan  ini adalah  Konversi  ditinjau  dari  hukum  positif,  yakni  bahwa  Bank  umum  Konvensional  yang  ingin mengubah  kegiatan  usahanya  menjadi  bank  yang  berdasarkan  prinsip  syariah  harus  memenuhi ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan  Nomor 64/POJK.03/2016  tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank  Konvensional  menjadi  Bank  Syariah, yaitu hanya dapat dilakukan dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
Kata Kunci: bank konvensional, bank syariah, kegiatan usaha, konversi, hukum positif.
Abstract. Efforts to accelerate the development of Sharia banking are not only carried out by the  Government  and  the  Financial  Services  Authority  as  regulators,  but  also  need  support  from internal  Sharia  banks,  as  well  as  positive  appreciation  of  the  Indonesian  people,  thus  making conventional  banks  interested  in  converting  their  bank  business  into  sharia  business.  The methodology in this paper is normative juridical with the aim to examine the ideality of the concept of banking development in Indonesia, where banks operating in Indonesia are not only conventional banks but also consist of banks that have undergone sharia principles based on Islamic laws between banks and other activities. The conclusion of this paper is that conversion is reviewed from positive law, namely that Conventional commercial banks that want to turn their business activities into banks based  on  sharia  principles  must  meet  the  provisions  contained  in  Article  4  paragraph  (1)  of  the Regulation  of  the  Financial  Services  Authority  No.  64/POJK.03/2016  concerning  Changes  in Business Activities of Conventional Banks into Sharia Banks, which can only be done with permission from the Financial Services Authority.
Keywords: conventional banks, sharia banks, business activities, conversion, positive law.

## PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan syariah di Indonesia  dipicu  oleh  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan  perbankan  menjalankan dual banking  system .  Undang-Undang  tersebut menyatakan secara tegas bank boleh beroperasi berdasarkan prinisp syariah.
Undang-Undang Perbankan juga mengizinkan bank  konvensional  beroperasi  berdasarkan prinsip  syariah  dengan  membuka Islamic windows atau  Unit  Usaha  Syariah  (“UUS”). Dalam  hal  ini,  Indonesia  mengikuti  langkah Malaysia  yang  telah  menerapkan  terlebih dahulu konsep dual banking system semenjak tahun  1983  dengan  diberlakukannya  Akta Perbankan Islam (Islamic Banking Act) . Pasca perubahan
Undang-Undang Perbankan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tersebut,  pertumbuhan  perbankan  syariah  di
Indonesia meningkat dengan signifikan karena bank  bisa  membuka  Unit  Usaha  Syariah.  Di samping itu, untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah, bank konvensional  juga  dibolehkan  mengkonversi kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan  syarat  mendapatkan  izin  dari  Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa  Keungan  Nomor  64/POJK.03/2016 tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
Bank Konvensional yang menguasai pasar mulai  melirik  dan  membuka  unit  usaha syariah.  Prinsip  Syariah  yang  dimaksud  yaitu aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam antara  bank  dan  kegiatan  lainnya  yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil (mudharabah) ,  pembiayaan  dengan  prinsip penyertaan  modal (musyakarah) ,  prinsip  jual beli  barang  dengan  memperoleh  keuntungan (murabahah) ,  pembiayaan  barang  modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau  adanya  pilihan  pemindahan kepemilikan  barang  yang  disewa  dari  pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa istiqna) . Kinerja dan kontribusi perbankan syariah yang  cukup  pesat  dalam  beberapa  tahun terakhir  ini  membuktikan  bahwa  perbankan syariah  memang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat dan zaman. Upaya-upaya akselerasi  perkembangan  perbankan  syariah tidak  hanya  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator saja, tetapi  juga  perlu  dukungan  dari  internal bank syariah,  serta  apresiasi  positif  masyarakat Indonesia, sehingga membuat bank konvensional  tertarik  untuk  mengkonversi usaha banknya menjadi usaha secara syariah.
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  (“UU  21/2008),  maka  persoalan pengembangan  Perbankan  Syariah  melalui mekanisme  baru,  yakni  mekanisme  akuisisi dan  konversi  Bank  Konvensional  menjadi Bank Syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yakni:
1. Bank  umum  konvensional  (BUK)  yang telah  memiliki  UUS  (unit  usaha  syariah),
mengakuisisi  bank  yang  relatif  kecil kemudian mengkonversinya menjadi Bank Syariah dan melepaskan serta menggabungkan  UUS  dengan  bank  yang baru dikonversi tersebut.
2. BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi  bank  yang  relatif  kecil  dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah.
3. BUK melakukan pelepasan (spin-off) UUS dan  dijadikan  Bank  Umum  Syariah (“BUS”) tersendiri.
Adanya  proses  konversi  bank  dimaksud secara  umum  harus  memperhatikan  dan mengindahkan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas    dan peraturan  pelaksanaannya,  serta  ketentuan khusus  yang  ada  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  perbankan.  Proses konversi  bank  Konvensional  menjadi  bank Syariah  secara  teknis  tidak  dijumpai  dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perbankan.  Ketentuan  mengenai konversi  secara  teknis  dijumpai  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan  Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha  Bank  Konvensional  menjadi  Bank Syariah  (“POJK  64/2016”)  yang  intinya mengatakan bahwa bank hanya dapat mengubah  kegiatan  usahanya  menjadi  bank yang melaksanakan kegiatan usaha bedasarkan Prinsip  Syariah  dengan  izin  Otoritas  Jasa Keuangan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penulisan  artikel  ilmiah  dengan  rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  perbankan  syariah  ditinjau dari Hukum Positif?
2. Bagaimana  perubahan  kegiatan  usaha bank  konvensional  menjadi  bank  syariah (konversi) ditinjau dari Hukum Positif?
Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami
perkembangan peraturan perbankan
syariah khususnya peraturan terkait perubahan kegiatan usaha bank
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
konvensional menjadi bank syariah
(konversi).
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan  praktis.  Secara  teoritis  penelitian  ini diharapkan  memberikan  kontribusi  dalam perkembangan  ilmu  hukum,  terutama bidang hukum ekonomi dan ilmu perundang-undangan.  Sedangkan  secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan  sebagai  sumber  kajian  ilmu pengetahuan  umumnya  bagi  masyarakat umum dan khusunya kepada akademisi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  masuk  dalam  kategori penelitian  normatif,  karena  dalam  penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan  sebagai  sumber  data  penelitian atau  disebut  juga  dengan library  research (studi pustaka) metode yang digunakan untuk mengumpulkan  data  dari  berbagai  literatur. Penelitian  ini  bersifat  analisis  kualitatif- deskriptif  bahwa  penelitian  ini  termasuk lingkup  penelitian  yang  menggambarkan, menelaah,  menjelaskan  secara  tepat  serta menganalisis  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji idealitas  konsep  perkembangan  perbankan  di Indonesia,  dimana  bank  yang  beroperasi  di Indonesia tidak hanya bank konvensional saja akan  tetapi  juga  terdiri  dari  bank  yang  sudah menjalani prinsip syariah yang didasari dengan hukum-hukum Islam antara bank dan kegiatan lainnya.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini mengunakan deskriptif- kualitatif. Masalah atau fakta yang dipaparkan secara  deskriptif,  kemudian  dianalisis  guna memperoleh  gambaran  yang  utuh  tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti, termasuk  dengan  melakukan  analisi  isi ( contect analysis ). Penelitian deskriptif kualitatif  yaitu  sebuah  penelitian  yang berusaha  mengungkapkan  keadaan  yang bersifat  alamiah  secara holistik .  Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel  tunggal  melainkan  dapat
mengungkapkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Perbankan Syariah Ditinjau dari
Hukum Positif
a. Pengertian Perbankan Syariah
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU 21/2008,  Perbankan  Syariah  adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Sedangkan Bank Syariah terdiri dari dau kata, yaitu Bank dan Syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi  sebagai  perantara  keuangan dari  dua  pihak  yaitu  pihak  yang berkelebihan  dana  dan  pihak  yang kekurangan dana. Kata Syariah bermakna peraturan-peraturan atau hukum-hukum  yang  sesuai  dengan Hukum Islam.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  7  UU 21/2008,  Bank  Syariah  adalah  Bank yang  menjalankan  kegiatan  usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara itu, menurut Sutan  Remy  Shahdeini,  Bank  Syariah adalah  lembaga  yang  berfungsi  sebagai intermediasi  yaitu  menyalurkan  dana dari  masyarakat  dan  menyalurkan kembali  dana-dana  tersebut  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  dalam bentuk  pembiayaan  tanpa  berdasarkan prinsip  bunga,  melainkan  berdasarkan Prinsip Syariah.
b. Dasar Hukum Perbankan Syariah Pada  tahun  1998,  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 7/1992) diubah menjadi Undang- Undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  (“UU  10/1998”)  yang mengalami  beberapa  perubahan  yang memberikan  peluang  yang  lebih  besar bagi perkembangan perbankan syariah di
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Indonesia.  Berdasarkan  undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan di Indonesia bertujuan untuk sebagai berikut:
1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan  bagi  masyarakat  yang tidak  menerima  konsep  bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan konvensional (dual
banking  system ),  mobilitas  dana masyarakat  dapat  dilakukan  secara lebih  luas,  terutama  dari  segmen yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan  usaha  berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep  yang  diterapkan  adalah hubungan antar-investor yang harmonis ( mutual investor relationship ). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan  adalah  hubungan  debitur kreditur ( debitor to creditor relationship ).
3. Memenuhi  kebutuhan  akan  produk dan  jasa  perbankan  yang  memiliki beberapa keunggulan komparatifberupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan ( perfectual interest  effect )  membatasi  kegiatan spekulasi  yang  tidak  produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha- usaha  yang  lebih  memperhatikan unsur moral
Pemberlakuan UU 10/1998 ini merupakan momen  perkembangan  perbankan  syariah  di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan
kegiatan usaha berdasarkan  Prinsip  Syariah,  antara  lain pemberian  kesempatan  kepada  Bank  Umum untuk  membuka  kantor  cabangnya  yang khusus  melakukan  kegiatan  berdasarkan Prinsip  Syariah.  Landasan  dan  kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta mayarakat, meliputi:
1. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan bank Syariah sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam pasal 1 angka 3 UU 10/1998, bahwa Bank Umum  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu  lintas  pembayaran.  Pasal  tersebut menjelaskan,  bank  umum  dapat  memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan  sistem  Konvensional  atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membukasatuan kerja yaitu Unit Usaha Syariah (“UUS”)
2. Sedangkan,  berdasarkan  Pasal  1  angka  4 UU  10/1998,  bahwa  Bank  Perkreditan Rakyat  (“BPR”)  adalah  bank  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  atau  berdasarkan  Prinsip Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.  Pasal  tersebut  menjelaskan, BPR  harus  memilih  kegiatan  usaha  salah satu  dari  keduanya,  melakukan  kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah saja atau berdasarkan sistem konvensional saja. Namun  demikian,  pada  periode  UU 10/1998 ini juga dapat dilihat adanya beberapa permasalahan hukum yang masih harus diatur lebih  lanjut  dan  pengaturan  tersendiri  yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi perbankan  nasional  yang  akan  datang. Masalah-masalah  tersebut  antara  lain  sebagai berikut:
1. Bank  Islam  tunduk  pada  dua  sistem hukum yang berbeda.
2. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah.
3. Pengawas Bank Islam masih berdasarkan pendekatan konvensional.
4. Bank sentral memakai standar interest.
5. Belum memadainya peraturan pelaksana bank Islam
6. Hukum  Perdata  tetap  menjadi  acuan dalam dokumentasi dan legitimasi UU  21/2008  telah  mengatur  mengenai penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  diatur  dalam  Bab  IX  Pasal  55  ayat  (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1, penyelesaiaan sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad,
3. Penyelesaian  sengketa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  2  tidak  boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Pengadilan yang
berwenang menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah adalah  Pengadilan  Agama.  Semenjak  tahun 2006,  dengan  diamendemennya  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”), kewenangan Peradilan  Agama  diperluas.  Di  samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  sengketa  di  tingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang  perkawaninan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama  juga  berwenang  untuk  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  di bidang  ekonomi  syariah  Pasal  49  huruf  i  UU 3/2006. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan  “ekonomi  syariah”  adalah  ‘perbuatan atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syariah,  antara  lain  meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah;  (c)  asuransi  syariah;  (d)  reasuransi syariah;  (e)  reksa  dana  syariah;  (f)  obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah  syariah;  (g)  sekuritas  syariah;  (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana  pensiunan  lembaga  keuangan  syariah; dan (k) bisnis syariah.”
Pasal  55  ayat  (1)  sampai  ayat  (3)  UU 21/2008 telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama yang juga mengatur mengenai sanksi- sanksi  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  pihak  Perbankan  Syariah,  yakni  sanksi Administrasi  dan  sanksi  Pidana.  Sanksi Administrasi  diatur  dalam  Pasal  57  ayat  (1),
(2). dan Pasal 58 ayat (1 dan 2) UU 21/2008. Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XI Ketentuan  Pidana  UU  21/2008  tentang Perbankan  Syariah  diatur  dalam  Pasal  59 sampai  dengan  Pasal  66.  Sanksi-sanksi Administrasi  dan  sanksi  yang  terkait  dengan Tindak  Pidana  Perbankan  Syariah  tersebut, tidak  ada  satupun  yang  mengatur  tentang sanksi pelanggaran Tindak Pidana atau Perdata terhadap  pihak  Perbankan  dengan  pihak nasabahnya/mitranya, atau bank dengan bank, juga dengan Lembaga lainnya.
2. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional  menjadi  Bank  Syariah (Konversi) Ditinjau Dari Hukum Positif
a. Pengertian Konversi
Pada  dasarnya  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  istilah “konversi” berarti: perubahan dari satu sistem  pengetahuan  ke  sistem  yang lain;  perubahan  pemilikan  atas  suatu benda, tanah, dan sebagainya; perubahan  dari  satu  bentuk  (rupa  dan sebagainya)  ke  bentuk  (rupa  dan sebagainya) yang lain; proses perubahan dari satu bentuk atau format ke bentuk atau format lainya. Sehingga konversi dapat diartikan sebagai proses perubahan  dari  sistem  atau  jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lainnya.
Berdasarkan  Penjelasan  atas  POJK 64/2016  bahwa  “konversi”  adalah “perubahan kegiatan usaha”, sehingga dapat diartikan bahwa Konversi adalah Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank Konvensional  menjadi  Bank  Syariah.
Perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah secara Konversi mengakibatkan perubahan secara menyeluruh.
b. Dasar Hukum Konversi
Seiring dengan perkembangan bank di Indonesia,  telah  bermunculan  bank konvensional yang mengubah kegiatan  usahanya  menjadi  bank syariah.  Pendirian  bank  syariah  ini tentunya berdasarkan  prinsip Syariah. Berdasarkan  Pasal  1  angka  7  dan  10 UU  21/2008,  bahwa  Bank  Syariah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri atas  BUS  dan  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah,  dan  Unit  Usaha Syariah,  yang  selanjutnya  disebut UUS,  adalah  unit  kerja  dari  kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari kantor  atau  unit  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  berdasarkan  Prinsip Syariah,  atau  unit  kerja  di  kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan  di  luar  negeri  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  yang  berfungsi  sebagai kantor  induk  dari  kantor  cabang pembantu syariah dan/atau unit Syariah.
Pada  awalnya  ketentuan  mengenai Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank Konvensional  Menjadi  Bank  Syariah
(Konversi)  diatur  dalam  Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum (“PBI 2/27/PBI/2000”)  bahwa  berdasarkan BAB X Perubahan Kegiatan Usaha dan
Pembukaan  Kantor  Cabang  Syariah Pasal 45 ayat (1) berbunyi “Bank yang melakukan  kegiatan  usaha  secara konvensional  hanya  dapat  mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dengan izin  dari  Dewan  Gubernur  Bank Indonesia.”  Setelah  itu  ketentuan mengenai  Bank  Umum  tersebut  perlu disempurnakan untuk mendorong perkembangan  jaringan  kantor  bank yang  melakukan  Kegiatan  Usaha berdasarkan  Prinsip  Syariah,  sehingga
PBI 2/27/PBI/2000 dicabut dan digantikan  dengan  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha Bank  Umum  Konvensional  Menjadi Bank  Umum  Berdasarkan  Prinsip Syariah  dan  Pembukaan  Kantor  Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional (“PBI
4//1/PBI2002”).  Kemudian  ketentuan tersebut perlu untuk dilakukan pengaturan kembali terhadap memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah yang semakin meningkat, diperlukan jaringan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang lebih luas  dan  mudah  dijangkau  sehingga PBI 4//1/PBI2002 dicabut dan digantikan  dengan  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006
tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha Bank  Umum  Konvensional  Menjadi
Bank  Umum  Yang  Melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah  Oleh Bank  Umum  Konvensional  (“PBI 8/3/PBI/2006”).
Pada  tahun  2007  PBI  8/3/PBI/2006 mengalami perubahan yaitu diubah ke dalam  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006
tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha Bank  Umum  Konvensional  Menjadi Bank  Umum  Yang  Melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah  dan  Pembukaan  Kantor  Bank Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah  Oleh Bank  Umum  Konvensional  (“PBI 9/7/PBI/2007”)  dengan  mengubah Pasal  1,  Pasal  38,  Pasal  5,  dan menyisipkan Pasal 39 A, serta merubah frasa  ‘penyaluran  dana’  dengan ‘pembiayaan’.
Pada  tahun  2009  Peraturan  Bank
Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009
tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha Bank  Konvensional  Menjadi  Bank Syariah  mencabut  kedua  aturan  diatas yaitu  PBI  8/3/PBI/2006  dan  PBI 9/7/PBI/2007  sehingga  dinyatakan tidak  berlaku  lagi.  Kemudian  pada tahun 2011 pengaturan dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pengawasan  perbankan  di  Indonesia yang  awalnya  oleh  Bank  Indonesia menjadi  Perbankan  Indonesia  diatur dan  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan (“OJK”). Dengan beralihnya peraturan  dan  pengawasan  perbankan di  Indonesia  kepada  OJK  maka pengaturan terkait Perubahan Kegiatan Usaha  Bank  Konvensional  menjadi Bank  Syariah  (Konversi)  diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  64/POJK.03/2016 tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha Bank  Umum  Konvensional  Menjadi
Bank  Umum  Syariah  beserta  dengan aturan  pelaksanaanya  yang  diatur dalam  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  2/SEOJK.03/2017 tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha Bank  Umum  Konvensional  Menjadi Bank Umum Syariah. Bank  umum  konvensional  yang  ingin mengubah  kegiatan  usahanya  menjadi bank yang berdasarkan prinsip syariah
harus  memenuhi  ketentuan  yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keungan Nomor 64/POJK.03/2016  tentang  Perubahan Kegiatan  Usaha  Bank  Konvensional menjadi  Bank  Syariah,  yaitu  hanya dapat  dilakukan  dengan  izin  dari Otoritas  Jasa  Keuangan.  Dengan mencantumkan  Rencana  perubahan kegiatan  usaha  Bank  Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan  dalam  rencana  bisnis Bank  Konvensional.  Serta  dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan
Konversi  sesuai  dengan  Surat  Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017  tentang  Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum
Konvensional  Menjadi  Bank  Umum Syariah.
c. Bentuk-bentuk Konversi Trend  terbaru  pembentukan  bank syariah  yang  saat  ini  muncul  adalah melalui  akuisisi  dan  konversi  bank konvensional  menjadi  bank  syariah. Adapun implementasinya dapat
dilakukan  melalui  tiga  pendekatan yaitu sebagai berikut:
1. BUK  yang  telah  memiliki  UUS mengakuisisi  bank  yang  relatif kecil  kemudian  mengkonversinya menjadi  syariah  dan  melepaskan serta  menggabungkan  UUS-nya dengan bank  yang baru dikonversi tersebut.  Contohnya  seperti:  Bank Syariah  Bukopin,  BRI  Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Maybank  Syariah  yang  sekarang berubah  nama  menjadi  Bank  Net Syariah.
2. BUK  yang  belum  memiliki  UUS, mengakuisisi  bank  yang  relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah.
Contohnya seperti:  Bank  Syariah  Mandiri berasal  dari  akuisisi  Bank  Susila Bakti;  Bank  Mega  Syariah  dari akuisisi  Bank  Umum  Tugu;  dan BCA  Syariah  melalui  Bank  Jasa Artha.
3. Dengan melakukan spin-off (pelepasan)  UUS  dan  dijadikan Bank  Umum  Syariah  tersendiri. Contohnya  seperti:  Bank  Jabar Banten  Syariah;  dan  Bank  BNI Syariah.
Pelepasan adalah pelepasan usaha dari satu  bank  menjadi  dua  badan  usaha atau  lebih,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelepasan sebagaimana telah disebutkan  di  atas  dapat  dilakukan secara  sukarela  atau  menjadi  sesuatu yang wajib bagi UUS bank konvensional  yang  telah  memenuhi persyaratan  tertentu.  Proses  yang dilaksanakan mengalami kendala, karena  hingga  saat  ini  belum  ada peraturan  operasional  mengenai  hal tersebut,  baik  dalam  bentuk  Peraturan Pemerintah  sebagaimana  diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun Peraturan Bank
Indonesia.  Pelepasan (spin-off) yang merupakan  kewajiban  diatur  dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Ketentuan  Peralihan  Pasal  68  UU
21/2008, yakni:
− Dalam  hal  BUK  memiliki  UUS yang  nilai  asetnya  telah  mencapai paling  sedikit  50%  (lima  puluh persen)  dari  total  nilai  aset  bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak  berlakunya  Undang-Undang ini,  maka  BUK  dimaksud  wajib melakukan Pelepasan
UUS tersebut menjadi BUS.
− Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelepasan  dan  sanksi  bagi  BUK yang  tidak  melakukan  pelepasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diatur  dengan  Peraturan  Bank Indonesia.

## Simpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Perbankan di Indonesia mulai disempurkan dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 Tentang Perbankan sehingga perbankan  Indonesia  memiliki  sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional,
sehingga peranannya dalam peningkatan taraf hidup rakyat  banyak,  pemerataan  pembangunan dan  hasil-hasilnya  serta  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata,
akan tetapi peranan Bank menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah baru terealisasi  pada  tahun  1998  dengan munculnya  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang  Perbankan.  Oleh  karena  itu, Undang-Undang ini memberikan kesempatan  yang  seluas-luasnya  bagi masyarakat  untuk  mendirikan  bank  yang menyelenggarakan keegiatan usaha berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Setelah  itu pada tahun 2008 muncul Undang-Undang Khusus  terkait  Perbankan  Syariah  yaitu Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah.  Undang- Undang  ini  menjamin  kepastian  hukum
bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang
Perbankan  Syariah  ini  diatur  jenis  usaha, ketentuan  pelaksanaan  syariah,  kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan  bagian  dari  Bank  Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan  keyakinan  pada  masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur  pula  kegiatan  usaha  yang  tidak bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah meliputi  kegiatan  usaha  yang  tidak mengandung  unsur-unsur  riba,  maisir, gharar, haram, dan zalim.
2. Pengaturan  konversi  Bank  Konvensional menjadi Bank Syariah mengalami beberapa perubahan. Konversi ditinjau dari hukum  positif,  yakni  bahwa  Bank  umum Konvensional  yang  ingin  mengubah kegiatan  usahanya  menjadi  bank  yang berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi  ketentuan  yang  terdapat  pada Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keungan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang  Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, yaitu hanya  dapat  dilakukan  dengan  izin  dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan mencantumkan Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi  Bank  Syariah  harus  dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Serta dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan Konversi sesuai dengan Surat Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional  Menjadi  Bank  Umum Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin dan Zainal Asikin, (2004), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ghofur,  Anshori  Abdul,  (2010) Pembentukan Bank  Syariah  Melalui  Akuisisi  Dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan  Hukum  Islam ,  Yogyakarta:  UUI Press. Ghofur,  Anshori  Abdul.,  (2018), Perbankan Syariah  di  Indonesia ,  Yogyakarta:
UGM Press.
Indonesia, Perbankan , Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
Indonesia, Perbankan  Syariah ,  Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008.
Indonesia, Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank Konvensional menjadi Bank Syariah ,
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan Nomor 64/POJK.03/2016. Indonesia, Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank
Umum  Konvensional  Menjadi  Bank
Umum Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017. Mervin K. Levis dan Latifa M. Algoud, (2001),
Perbankan  Syariah  Prinsip,  Praktek dan  Prospek ,  Jakarta:  Serambi  Ilmu
Semesta.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Konversi , diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ko nversi , tanggal 10 Januari 2020. Karim,  Adiwarman  A.,  (2008), Perbankan Syariah  2008:  Evaluasi,  Trend,  dan Proyeksi,  Research    Management
Division  Head ,  Jakarta:  KARIM Business Consulting. Khotibul  Umam  dan  Veri  Antoni.,  (2017),
Corporate Action Pembentukan Bank
Syariah  (Akuisisi,  Konversi,  Spin Off) , Jakarta: Gajah Mada University
Press.
R.  Saliman  Abdul.,  (2005), Hukum  Bisnis Untuk Perusahaan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Remy  Sjahdeini,  Sutan.,  (2007), Perbankan
Islam ,  Cetakan  ke-3,  Jakarta:  PT
Pustaka Utama Grafiti
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  (1995),
Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sri Imaniyati Neni, (2010), Pengantar Hukum Perbankan  di  Indonesia, Bandung: Refika Aditama.