## PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DI KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MELAKSANAKAN DESENTRALISASI FISKAL

## Roni Ekha Putera
Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP UNAND, Padang Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, FISIP, UNPAD, Bandung E-mail: roniekhaputera@fisip.unand.ac.id
ABSTRAK. Tulisan ini barangkat dari keinginan untuk mempelajari dan mendeskripsikan beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Kabupaten Tanah Datar. Pertama, bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang transparan, kedua apa strategi yang digunakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dalam peningkatan PAD. Untuk memberikan kejelasan dalam menganalisis pertanyaan di atas, data-data dalam tulisan ini dikumpulkan melalui studi pustaka (literature) dan penelusuran di website resmi Kabupaten Tanah Datar. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa peningkatan PAD kabupaten Tanah Datar didasarkan pada kreativitas dan kemampuan dari pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan inovasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama menggali sumber- sumber yang berpotensi untuk menambah PAD dengan melakukan beberapa hal seperti; Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan, Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru, Mengintensifkan penagihan dan peningkatan monitoring, Melaksanakan Cash Management. Dengan  melakukan  hal-hal  tersebut  PAD  Kabupaten Tanah  Datar  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan. Terkait  dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan pemerintah daerah tanah datar telah menyampaikan laporan keuangannya secara periodik di website yang mereka miliki dan dapat diakses langsung oleh seluruh masyarakat, sehingga setiap masyarakat juga memiliki akses yang cukup luas untuk mengetahui perkembangan dana di daerah tersebut, terutama di tingkat pemerintahan nagari. Penyampaian laporan keuangan sperti ini kepada masyarakat umum menjadi sebuah indikasi adanya transparasi pemerintah dalam pemakaian anggaran pendapatan belanja daerah .
Kata kunci: Keuangan daerah, Transparan dan Desenetralisasi Fiskal
ABSTRACT. This paper departs from the desire to learn and describe several aspects related to local financial management transparency in Tanah Datar. First, how local financial management transparency, both what strategies are used to achieve a financial management transparency in local revenue. To provide clarity in analyzing the above questions, the data in this paper were collected through literature and search on the official website Tanah Datar. In this paper found that the increase in Tanah Datar local revenue is based on creativity and the ability of local governments to manage finances, by making use of existing resources. In addition, local governments are also to innovate in terms of financial management, especially in exploring sources of potential to increase revenue by doing some things like; Improve oversight at every post reception so that it can reduce the leakage of acceptance, Collecting potential revenue sources existing and new potential exploration, Intensifying billing and increased monitoring, Implementing Cash Management. By doing these things local revenue Tanah Datar has increased significantly. Associated with the implementation of the financial management of local government a transparent flat ground has submitted periodic financial reports on their website and can be accessed directly by all the people, so that each community also has a fairly broad access to know the development funds in the region, especially in the level of village government. Submission of financial reports to the general public just as it becomes an indication of government transparency in the use of the local government budget.
Key words: Local Financial , Transparency and Fiscal Decentralization

## PENDAHULUAN
Pada era modern saat ini institusi negara sangat membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang bersih dan kuat (type of a clean or good governance) . Dalam literatur disebutkan bahwa konsep good governance ini ditegakkan dengan tiga pilar penyangga utama yaitu: negara, civil society dan swasta (pasar). Urgensi terhadap kebutuhan sistem pemerintahan seperti itu tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dan terhindar dari dampak buruk sistem pelayanan publik pada masa-masa sebelumnya yang sangat birokratis dan korup. Disiplin ilmu Administrasi Publik sebenarnya sudah lama menawarkan suatu pendekatan
teoritis mengenai bagimana bagaimana membangun model good governance melalui proses reformasi sistem administrasi dan sistem politik. Para pakar administrasi publik mengamati bahwa kendati telah lama dikenal dan dikonsumsi sebagai bahan diskusi terbatas oleh kalangan peneliti dan perguruan tingg, penerapan ide dan konsep good governance pada institusi-institusi pemerintah di masa-masa awal perkembangannya cukup mengalami kesulitan. Ketika itu pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga dinding-dinding tebal birokrasi sebagai instrumen efektif pemerintah dan legislatif di tingkat lokal dan nasional yang selalu berada di bawah kontrol mereka sukar ditembus oleh pengaruh-pengaruh dari luar.
Era reformasi yang ditandai oleh pergantian rejim pemerintahan yang baru yang dipandang concern terhadap reformasi total telah mengantarkan masyarakat Indonesia kepada kesadaran baru untuk mengubah paradigma sistem pemerintahan sentralisasi (terpusat) menjadi  desentralisasi  (otonomi  daerah).  Perubahan paradigma sentralisasi menuju desentralisasi diawali dengan dikeluarkannya paket kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dengan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 jo UU No. 32 dan 33 Tahun 2004. Isi pokok dari paket Undang-undang ini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melakukan penataan kelembagaan dan personil serta melaksanakan pengaturan  dan  pengawasan  fiskal  secara  otonom. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paket Undang-undang tersebut membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan tata keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah. Banyak pihak berharap bahwa paket Undang-undang ini dilaksanakan dengan benar dan perubahan positif ke arah sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai dasar good governance yakni transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum betul-betul mampu diwujudkan.
Pada dasarnya tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memaju- kan  perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  sumber  daya daerah,  dan  (3)  memberdayakan  dan  menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demok- ratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan  potensi  dan  keanekaragaman  daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Dengan demikian, jikalau dimaknai lebih jauh lagi dengan adanya desentralisasi mengharuskan sistem pengelolaan keuangan daerah dikelola mandiri oleh pemerintah  daerah.  Hal  ini  tertuang  dalam  Undang- undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Diberlakukannya  Undang-undang  tersebut telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.  Hal  tersebut  meliputi  tuntutan  kepada  peme-
rintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Impli- kasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar.  Untuk  itu,  perlu  diatur  perimbangan  keuangan (hubungan keuangan) antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Mahfud Sidik, 2002).
Sesuai dengan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal  mengandung  pengertian  bahwa  kepada  daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber- sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sejalan dengan pembiayaan kewenangan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut.  Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desen- tralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksana- an asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBD dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.
Pola perimbangan kewenangan yang diikuti dengan perimbangan keuangan ini mencerminkan pula  prinsip  dari  kebijakan  desentralisasi  fiskal  yaitu money follows function . Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada dan dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas (Sarjiyo, 2009; 30-31). Sejak berlakunya kebijakan ini pada awal tahun 2001, pemerintahan daerah di Indonesia berubah dari sistem yang sangat tersentralisir menjadi sistem yang sangat terdesentralisir. Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar lagi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di daerah. Seiring dengan pengalihan kewenangan ini, keuangan daerah pemerintahan daerah juga meningkat secara drastis.  Dana  perimbangan  APBN  yang  didaerahkan meningkat  lebih  dari  100%  pada  awal  pelaksanaan kebijakan  otonomi  daerah  di  Indonesia.  Selain  dalam bentuk dana perimbangan, pemerintahan daerah juga memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan local taxing power ini diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kita menyadari saat ini local  taxing  power dari pemerintahan daerah relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang ada pada jenis pajak  pemerintah  pusat.  Terjadi  kesenjangan  antara kebutuhan pemerintahan daerah untuk menjalankan kewenangannya dibandingkan dengan kapasitas ang-
garan  pemerintahan  daerah  yang  ada.  Kekurangan ini, dalam sistem desentralisasi di Indonesia, ditutupi dengan dana perimbangan.
Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan pelaksana-an  desentralisasi  fiskal  telah  membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal yang  cukup  mendasar.  Perubahan  dimaksud  ditandai dengan makin tingginya transfer dana dari APBN ke  daerah.  Pada  tahun  anggaran  2014,  transfer  dana berjumlah Rp 592,6 Triliun dari total belanja pemerintah pusat  sebesar  Rp  1.249,9  triliun.  Dengan  kata  lain, sekitar 17% belanja Pemerintah Pusat ditransfer untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Jumlah ini meningkat tajam  baik  nominal  maupun  persentasenya.  Pada tahun anggaran 2013 saja, transfer dana perimbangan mencapai  Rp.  529,4  dari  Rp  1.196,8  triliun  belanja pemerintah pusat.
Selain dalam bentuk dana perimbangan, tahun 2014  kepada  daerah  juga  diberikan  Dana  Otonomi Khusus dan dana penyeimbang. Dana Otonomi khusus diberi-kan kepada Propinsi Papua dan dana penyeimbang diberikan kepada daerah untuk menambah perolehan DAU Tahun Anggaran 2014 khusunya bagi daerah yang DAU-nya mengalami penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya.  Untuk  dana  penyeimbang  ini  Kabupaten Tanah Datar memperoleh transfer dana sebesar Rp.725.921.677.088,00 dari dana perimbangan tersebut komposisi DAU sebesar Rp.650.563.368.000,00 (APBD 2014).
Peningkatan  yang  cukup  signifikan  pada transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan telah menyebabkan berkurangnya porsi dana yang dikelola pemerintah pusat, sebaliknya porsi dana yang menjadi tanggung jawab daerah melalui APBD meningkat  tajam.  Perubahan  peta  pengelolaan  fiskal ini disertai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut (Mahfud Sidik, 2002).
Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan desen-tralisasi fiskal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan langkah-langkah menuju kearah  terlaksanya  kebijakan  ini  secara  baik.  Dalam hal ini selain dana perimbangan dan dana alokasi umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar juga mendapatkan sumber dana dari memungut pajak ( tax Assignment ), pemberian bagi hasil penerimaan ( revenue sharing) dan pinjaman daerah.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang  cukup  signifikan  hal  ini  dapat  terlihat  seperti pada APBD tahun 2012 sebesar Rp.48.778.331.050,95 menjadi  Rp.63.995.143.350,66  pada  APBD  tahun 2013,  atau  meningkat  sebesar  Rp.15.216.812.299,71 atau 31,20% ini jelas menunjukkan angka yang cukup besar  bagi  suatu  daerah.  Selain  itu  terobosan  lainnya
didalam menumbuhkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan daerah dalam bentuk dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa/ nagari di alokasikan sebesar Rp.25.527.339.541,00 pada tahun  2013, sehingga dana stimulant yang diberikan tersebut ternyata mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat didalam berbagai kegiatan pembangunan.
Untuk itu artikel ini akan mencoba menjawab per-tanyaan bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah Untuk mengetahui dan menganalis pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Kabupaten Tanah Datar serta untuk mengetahui dan menganalis strategi dan prinsip-prinsip yang dipakai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah dalam kerangka pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Tanah Datar.

## Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai mobilisasi sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu  daerah.  Pandangan  seperti  ini  terlalu  menyeder- hanakan dan cenderung menghasilkan rekomendasi kebijakan  yang  reaktif  dan  sepihak.  Bagi  penganut pandangan ini otonomi daerah akan sulit terwujud karena dari segi kualitas, sumber-sumber pembiayaan yang tersedia bagi daerah otonom sangat ”kurus”, sedangkan dari sudut kuantitas sumber-sumber pembiayaan tersebut sangat sedikit. Sedangkan Menurut Abdul Halim (2007:24), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai: “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam konsep yang lebih luas, Sistem Pengelolaan Keungan Daerah terdiri dari aspek- aspek berikut;
a. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan, dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
b. Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah
c. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya d.  Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif
e. Dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas Sementara itu Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Peme-
rintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
“ keuangan  daerah  adalan  semua  hak  dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah tersebut”.
Sedangkan “ pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi peren-canaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelapo-ran,  pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.
Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada  sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal; pertama, mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui inten- sifikasi  dan  ekstensifikasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  serta  Optimalisasi  pinjaman  daerah  dan  laba BUMN.  Kedua,  daerah  dapat  melakukan  optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan redefinisi proses penganggaran. Untuk mengatur semua pos-pos penerimaan dan pengeluaran dana maka dibutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk menjamin dana yang diperoleh dan dikeluarkan sesuai dengan pos- pos nya masing-masing sehingga tidak ada kebocoran atau  penyelewengan  dana.  Dengan  demikian  berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam rangka menuju pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini;

## Transparansi
Menurut Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah (2002, h.18) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penye-lenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Berikut beberapa tujuan dari penerapan prinsip transparansi menurut Widodo (2001:19) a. Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
b. Membangun sikap positif stakeholder dan ter- hindarkan dari sikap apriori terhadap program- program pembangunan daerah yang dibiayai oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) akibat keterbatasan informasi maupun oleh adanya informasi-informasi yang keliru.
c. Menciptakan ketersediaan informasi sehingga ter- buka peluang yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah.

## Desentralisasi Fiskal
Menurut  Robert  A.  Simanjuntak  (dalam Yani,  2008:347)  pada  dasarnya  desentralisasi  fiskal di Indo-nesia mempunya beberapa sasaran umum, yaitu: 1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara; 2) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah;  3)  meningkatkan  partispasi  masyarakat  dalam pembangunan  daerah;  4)  mengurangi  ketimpangan antar daerah; 5) menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah; 6) meningkatkan kesejahteraan masyrakat secara umum. Desentralisasi fiskal  meningkatkan  pendapatan  dan  meningkatkan efisiensi  dalam  sektor  publik  dan  memotong  defisit anggaran,  serta  menaikkan  pertumbuhan  ekonomi. Desentralisasi  fiskal  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan berhasil jika daerah tersebut dapat mengelola keuangan daerahnya  secara  efektif  dan  efisien. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala  bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Sedangkan  menurut  Richard  M.  Bird  dan  F. Vaillancourt (2000: 4-6) desentralisasi fiskal memiliki tiga pengertian. Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah. Kedua, pendelegasian berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah yang bertindak sebagai wakil pemerintah untuk melaksanakan fungsi- fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, devolusi berhubungan dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengimplementasikan dan memutuskan apa  yang  perlu  dikerjakan.  Secara  teoritik,  untuk menilai konsep desentralisasi sebagai dekonsentrasi, pendelegasian, atau devolusi Bird dan Vaillancourt menawarkan  dua  jenis  model  analisis.  Jenis  analisis yang pertama adalah model top down dan yang kedua adalah model bottom-up .  Model  desentralisasi  fiskal dari atas ke bawah ( top down ) menekankan nilai politis misalnya, perbaikan pemerintahan dalam kaitannya dengan kemauan menerima saran dan partisipasi lokal dan efisiensi alokasi dalam pengertian perbaikan kesejahteraan. Para penganut model ini percaya bahwa dengan desentralisasi maka pengadaan pelayanan yang efisien  dan  adil  dengan  memanfaatkan  pengetahuan lokal dapat diciptakan.
Selain itu, desentralisasi juga diyakini mampu merang-sang  partisipasi  demokrasi  yang  lebih  besar. Hasilnya,  dukungan  masyarakat  kepada  pemerintah semakin luas dan dengan demikian stabilitas politik dapat  diperbaiki.  Apabila  kebaikan-kebaikan  dan manfaat ini ditambah dengan sisi manfaat yang lain seperti peningkatan mobilisasi sumber-sumber dan tekanan atas keuangan pusat, peningkatan akuntabilitas, dan peningkatan ketang-gapan dan tanggungjawab pemerintah secara umum tidak mengherankan banyak orang menganggap desentralisasi merupakan sesuatu yang sangat berharga.
Sementara itu, model top down menterjemahkan desentralisasi dari perspektif pemikiran pemerintah pusat.  Desentralisasi  dalam  hal  ini  diterjemahkan  dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat sebagai instumen untuk meringankan beban pusat dengan mengalihkan defisit  ke  bawah.  Langkah  inimerupakan  bagian  dari keinginan pusat untuk mencapai tujuan alokasi sumber- daya dengan lebih efisien melalui pelimpahan wewenang kepada  pemerintah  daerah.  Dengan  kata  lain  maksud dan  tujuan  diselenggarakannya  desentralisasi  fiskal membantu tercapainya tujuan-tujuan kebijakan dan kepentingan  nasional.  Dilain  hal    Pratikno  (2003;  1) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berkaitan dengan tax assigment (PAD), Revenue Sharing ( bagi Hasil) dan Grant (Subsidi) berupa Block grant dan spesific grant

## METODE
Artikel tentang pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam
melak-sanakan desentralisasi fiskal ini menggambarkan bagimana pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Kabupaten Tanah Datar, serta mengidentifikasi strategi dan prinsip-prinsip yang dipakai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran literatur (studi pustaka) dan website resmi  Kabupaten  Tanah  Datar.  Sehingga  di  dapat sekunder berupa dokumen-dokumen antara lain APBD, Renstra, Repetada, Propeda dan dokumen- dokumen lainya yang peneliti dapatkan dari hasil penelusuran tersebut. Dalam penelitian ini data yang akan didapat berupa data kualitatif  dan data kuantitatif yang didapat dari data-data dokumen. Namun analisis untuk kedua jenis data tersebut dilakukan secara deskriptif. Data kuantitatif yang diperoleh digunakan untuk mendukung deskripsi kualitatif.
Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterprestasikan data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan empiris yang kemudian dikaji secara dalam sehingga menghasilkan gambaran dari data yang sesungguhnya. Analisis dilakukan dengan menghubungkan dan di sesuaikan dengan teori yang digunakan sehingga dapat dihasilkan kesimpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan Diakui bahwa kelambanan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sekarang ini berkaitan erat dengan persoalan kelemahan sistem informasi keuangan dan akuntansi publik yang dipakai. Laporan akuntansi publik yang sangat berguna untuk penilaian dan pengam-bilan keputusan pimpinan eksekutif lokal hampir tidak pernah tersedia secara memadai.  Kelemahan  ini  secara  subjektif  sebenarnya bukan murni kesalahan dari pemerintah daerah saja melainkan pemerintah pusat juga memiliki andil terhadap mmunculnya  hal  tersebut.  Secara  objektif  kelambanan dan kesemrawutan pengelolaan keuangan daerah sangat terkait dengan tidak adanya basis peraturan hukum yang jelas dari pemerintah pusat mengenai perombakan sistem akuntansi pemerintahan lama “warisan kolonial Belanda” yang semangatnya sudah tidak sejalan lagi dengan kebijakan desentralisasi. Pada era otonomi saat ini hampir semua pemerintah daerah di Indonesia dalam mengelola keuangan daerahnya masih menggunakan sistem Manual Keuangan Daerah (MAKUDA) yang dasar penetapannya adalah Keputusan Mendagri No. 99 Tahun 1980.
Sekilas bisa digambarkan bahwa sistem Makuda masih memakai sistem tata buku Belanda dimana sistem pencatatannya masih mengandalkan metode single entry .  Yang  dimaksud  dengan  metode single  entry adalah pencatatan transaksi akuntasi berdasarkan keluar masuknya uang pada rekening kas secara tunai. Dengan metode pencatatan yang seperti itu tidak mengherankan
jika kemudian hari ditemukan sejumlah kekurangan mendasar pada sistem yang pada gilirannya disamping mempersulit pengawasan juga tidak menunjang pengambilan keputusan para manajer publik daerah.\
Transparansi adalah merupakan prinsip- prinsip atau nilai-nilai Good Governance yang dicoba diterapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Tanah Datar sebagai sebuah kabupaten yang termasuk luas wilayahnya tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Sumatera Barat memi-liki Pendapatan Asli Daerah yang kecil juga. Dimana daerah yang terkenal sebagai daerah yang memiliki berbagai situs kebudayaan ini dan bertumpu pada bidang kepariwisataan ternyata belum memberikan sumbangan yang maksimal untuk membangun daerah tersebut. Hal ini tergambar dari hasil penelusuran penulis dalam data sekunder baik dokumen maupun yang ada di website pemerintah daerah, dimana pemerintah melihat potensi daerah ini sangat minim sekali dari potensi PAD. Karena Tanah Datar kabupaten paling kecil yang ada di Sumatera Barat. Dan tidak mempunyai sumber-sumber tambang, seperti batubara, tidak ada hotel berbintang, makanyo dari PAD yang konvensional sangat sulit di harapkan terlalu besar.
Dengan demikian diperlukan sebuah inovasi dan kreatifitas dari pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD  tersebut.  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar selalu membuat berbagai inovasi dalam peningkatan PAD tersebut, dengan sebuah tekad bahwa PAD Tanah Datar  harus  meningkat  2,5  %  per  tahun  dari  APBD hal ini ada dalam perda P2PKD (Perda Pengelolaan Keuangan Daerah) di Tanah Datar. Dengan tekad yang bulat dan penuh tanggung jawab dari semua unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah datar meningkat dengan jumlah yang cukup besar yaitu Rp. 48.778.331.050,95 pada  tahun  2012  mencapai  Rp. 63.995.143.350,66  pada  tahun  2013,  namun  menurun menjadi  Rp.62.198.189.442,00  pada  tahun  2014. Berikut adalah tabel Penerimaan PAD tahun 2012-2014.
Pada tabel 1 dapat dikatakan bahwa jumlah PAD yang diterima oleh Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan yang cukup signifikan walaupun ada penu- runan tahun 2014. Adapun Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan PAD adalah:
1. Meningkatkan pengawasan pada setiap pos pene- rimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan.
2. Melakukan pendataan potensi sumber-sumber pene- rimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru.
3. Menintensifkan pengihan dan peningkatan moni- toring.
4. Melaksanakan Cash Management.
Di samping PAD, Kabupaten Tanah Datar juga memberikan perhatian terhadap penerimaan daerah dari PBB.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  PBB  merupakan pajak Pemerintah Pusat telah dapat memberikan kontri- busi  yang  cukup  besar  terhadap  pendapatan  daerah. Terkait dengan pelaksanaan sistem keuangan daerah yang transparan, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar telah menyampaikan laporan keuangannya secara periodik di website yang mereka miliki dan dapat diakses langsung  oleh  seluruh  masyarakat. APBD  juga  dapat diakses langsung oleh masyarakat ke pemerintahan baik itu APBD yang sisakan, APBD perubahan dan APBD  yang  direalisasikan.  Sehingga  masyarakat bisa melihat kemana saja kas daerah itu dibelanjakan. Penyampaian laporan keuangan ini kepada umum men- jadi sebuah indikasi adanya transparasi pemerintah dalam pemakaian anggaran pendapatan belanja daerah tersebut.  Dengan  adanya  transparansi  ini  maka  setiap masyarakat juga memiliki akses yang cukup luas untuk mengetahui perkembangan dana di daerah tersebut, terutama di tingkat pemerintahan nagari.
APBD yang berbasis pembangunan kemasya- rakatan juga terlihat dalam APBD Tanah Datar. Dimana pemerintah Tanah Datar telah memberikan dana untuk kegiatan pembangunan daerah dalam bentuk dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa/nagari di alokasikan sebesar Rp.25.527.339.541,00  pada  tahun 2013, sehingga dana yang diberikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan.
Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, sebuah konsekuensi yang mucul adalah munculnya otonomi dalam bidang keuangan. Masing- masing daerah diberikan kesempatan untuk mengelola keuangannya sendiri dan juga diberikan kewenangan untuk mencari berbagai sumber dana yang dimungkinkan untuk menambah PAD suatu daerah. Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok penge- lolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dijelaskan Daerah ada beberapa sumber keuangan untuk APBD yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pinjaman Daerah serta dana- dana lain yang sah.
Persoalan Pendapatan Asli Daerah sangat ter- gantung dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah tersebut. Ketika sebuah daerah memiliki banyak potensi alam yang banyak memberikan masukan dana bagi pemerintah, maka daerah ini akan memiliki PAD yang tinggi dan ketika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi masyarakat umum.  Namun  ketika  daerah  tersebut  minim  dengan sumberdaya alam yang ada maka daerah tersebut akan “kurus” dan kesulitan untuk melaksanakan berbagai agenda pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintahnya.

## Tabel 1. Penerimaan PAD Kab. Tanah Datar Tahun 2012-2014
No Sumber Penerimaan Tahun 2012 2013 2014 1 Pajak Daerah 5.689.570.000,00 8.191.151.385,00 9.677.727.924,00 2 Retribusi Daerah 4.251.612.764,00 7.704.038.814,00 7.222.158.250,00 3 pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 17.992.466.115,75 24.655.382.230,46 21.230.392.888,00 4 lain-lain pendapatan asli daerah 20.844.682.171,20 23.444.570.921,20 24.067.910.380,00 Jumlah 48.778.331.050,95 63.995.143.350,66 62.198.189.442,00 Strategi dan Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan
Keuangan daerah
Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan desentralisasi fiskal maka diperlukan strategi dan pene- rapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektifdan efisien. Secara makro, untuk menyelenggarakan manajemen keuangan seperti itu dibutuhkan struktur pemerintahan daerah yang andal, efisien dan adil yang dibangun berdasarkan fondasi-fondasi lokal yang tersedia yang merefleksikan dan menghasilkan apa yang sebenarnya  diinginkan  oleh  penduduk  lokal.  Dengan kata lain, untuk mengelola keuangan daerah diperlukan bukan saja keinginan dan sumber-sumber melainkan juga strategi yang jelas dan mapan, serta tersedianya struktur kelembagaan pusat yang memadai untuk mendukung upaya-upaya itu (Bird dan Vaillancourt, 2000; 50-51).
Prinsip dasar pertama yang harus dipegang oleh manajer keuangan adalah akuntabilitas penggunaan ang- garan belanja. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mem- pertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelak- sanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Berkaitan dengan itu otonomi lokal seharusnya tidak mencakup hak untuk seenaknya membelanjakan anggaran yang dikumpulkan dari  uang  rakyat.  Keputusan-keputusan  pengeluaran daerah seharusnya terkait dengan penerimaan yang digali sendiri oleh daerah dan mengusahakan agar tidak terlalu  menggantungkan  diri  pada  bantuan  pusat.  Jika daerah benar-benar tidak mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan anggaran pusat maka pola dasar dan sistem monitoring tranfer harus diperhatikan betul sehingga  efektivitas  desentralisasi  fiskal  bisa  dijamin. Pola dasar dimaksud untuk penentuan skala prioritas yangditetapkan oleh daerah, misalnya menyangkut manakah yang harus didahulukan antara program- program nasional yang dibiayai dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) atau program-program yang didanai oleh DAU (Dana Alokasi Umum) yangmana jenis program ini mencerminkan posisi daerah sebagai aktor independen yang dapat melakukan apa saja yang di
inginkan.  Sementara  itu,  sistem  monitoring  penting diselenggarakan pemerintah daerah untuk mengetahui arus keluar masuknya anggran dari pemerintah daerah ke instansi atau daerah yang setingkat atau yang lebih tinggi.
Prinsip dasar pengelolaan keuangan yang lain adalah menyangkut visi dan landasan berpikir para manajer keuangan lokal dalam memandang uang atau anggaran.  Dalam  hal  ini  bisa  dirumuskan  pedoman operasional bahwa uang harus mengikuti fungsi- fungsi  dan  bukan  mendahuluinya.  Prinsip money follows  function harus dilaksanakan secara konsisten dan secara eksplisit tertuang didalam pasal-pasal UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Hal ini untuk menghindari terjadinya transfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menajdin tanggung jawab daerah (seperti yang diungkapkan oleh Roy Bahl (2001) “fix the assigment of expenditure, then assign revenues in amount that will correspond  to  the  expenditure  needs ”).  Para  peneliti pernah mengungkapkan bahwa kesalahan yang paling buruk dari seluruh kebijakan desentralisasi adalah memompakan uang yang sedemikian banyak ke struktur daerah yang belum siap atau ke dalam struktur yang dibangun secara serampangan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan secara hati-hati tugas-tugas pengeluaran yang benar untuk daerah.
Di Kabupaten Tanah Datar mempunyai prinsip- prinsip untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang  ada  secara  maksimal.  Dana  atau  Penerimaan- penerimaan daerah mempunyai yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dikelola dengan baik, sehingga pendapatan daerah menjadi meningkat. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tanah Datar untuk meningkatkan PAD nya yaitu:
1.  Cash management merupakan suatu rekayasa ke- uangan terhadap uang daerah yang terdapat dalam kas daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pen-dapatan daerah tanpa mempengaruhi APBD dan dapat dijadikan sebagai sumber PAD. Dalam hal ini cash
management adalah pengelolaan keuangan daerah yang mata anggaranya sudah dianggarkan akan tetapi dananya belum dipakai sehingga dana yang tidak terpakai di kelola dengan cara di tabung dalam bentuk giro. Dasar dilakukannya rekayasa ini adalah karena reformasi keuangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa uang didaerah yang belum terpakai bisa didepositokan sehingga dengan adanya landasan hukum yang membolehkan dan ada keinginan untuk peningkatan PAD maka pemerintah daerah sudah menyiapkan  sumber  daya  untuk  mengelolanya.. Peningkatan PAD yang selama ini dianggap tidak mencukupi untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di kabupaten Tanah Datar yang selama ini  banyak  di  suplai  dari  pusat.  Namun  dibalik  itu ketika strategi ini dilaksanakan, ada kekhawatiran bahwa dana tersebut akan menghambat berbagai kegiatan pembangunan yang ada di kabupaten Tanah Datar.  Hal  ini  sangat  beralasan  karena  giro  atau deposito memiliki jangka waktu yang telah ditentukan untuk  mencairkannya.  Hal  ini  akan  membuat pemerintah daerah lambat untuk mencairkan berbagai dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.  Namun  kekwatiran  itu  sebenarnya  bisa diatasi karena secara umum semua kegiatan sudah dianggarkan akan tetapi belum dilaksanakan sehingga uangnya disimpan dulu, dan kalaupun kegiatan atau program akan dijalankan maka uangnya bisa diambilkan sehingga tidak mengganggu kelancaran pembangunan  daerah.  Dengan  demikian  giro  atau deposito yang ditanamkan tidak akan mengganggu berbagai kegiatan pembangunan daerah, akan tetapi membantu pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program yang ada dengan adanya tambahan dana yang cukup banyak.
2.  Mengubah status tabungan dari giro menjadi deposito. Dengan pertimbangan akan mendapatkan bunga yang lebih tingi. Karena  bunga deposito lebih besar daripada bunga giro sehingga pemerintah daerah akan mendapat kelebihan dari tingkat suku bunga yang lebih  itu  dengan  perbandingan  1:2  (6%  bunga  giro dan 12% Bunga Deposito). Dengan demikian secara lansung  PAD  akan  meningkat.  Dalam  melakukan penanaman deposito ini, pemerintah bertumpu pada tingkat suku bunga yang paling tinggi artinya, bank yang punya suku bunga yang paling tinggi akan menjadi tempat deposito dari pemerintah. Jadi pada prinsipnya Pemerintah daerah mencari tingkat suku bunga yang paling tinggi sehingga uang yang di kas tadinya hanya dapat 6 %, ketika rekayasa atau didepositokan ada mencapai peningkatan mencapai 14 %”.
3. Melakukan investasi di Bank-Bank dengan men- dirikan Badan Usaha Investasi Daerah. Pada dasarnya ini dilakukan dengan penanaman modal diberbagai
sektor, selain itu juga karena kurangnya sumber daya manusi yang mampu memenej keuangan maka untuk sementara pendapatan yang surplus dibelanjakan untuk membeli saham di Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
4.  Intensifikasi  dan  ekstensifikasi  PAD.  Intensifikasi dan  ekstensifikasi  PAD  ini  diwujudkan  dengan bagaimana kita menggali berbagai potensi-potensi baru yang dapat menambah PAD dengan catatan tidak akan memberatkan bagi masyarakat. Sumber- sumber pajak yang selama ini belum terkelola dengan  baik  akan  di  kelola  dengan  lebih  baik. Walaupun sumbernya kecil tetap akan digali sebagai sebuah sumber pedapatan bagi pemerintah daerah. Misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, tarif rumah sakit, kesehatan, tarif KTP dan tarif pasar.
Strategi-strategi tersebut telah mampu mening- katkan  pendapatan  asli  daerah  di  tanah  datar.  Hal  ini sangat erat kaitannya dengan jumlah bunga bank yang saat ini cukup tinggi sehingga bisa memberikan masukan keuangan yang sangat banyak kepada pemerintah daerah. Namun ketika tingkat suku bunga kembali normal maka pendapatan dengan suku bunga tersebut akan stabil juga. Pemerintah telah dengan bijak mengambil sebuah keputusan untuk mendepositokan dana yang ada sebelum di cairkan, sehingga bunga yang mencapai 14% cukup berpengaruh dalam menambah PAD di Kabupaten tersebut.

## SIMPULAN
Asas umum penyelenggaraan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku efisien,  efektif  dan  transparan  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  asas  keadilan  dan  kepatutan. Untuk membiayai pembangunan daerah yang lebih banyak maka diperlukanlah sumber-sumber keuangan yang akan membiayainya. Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten yang berhasil dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sehingga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pencapaian ini terjadi;
1. Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan.
2. Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru.
3. Menintensifkan pengihan dan peningkatan monitoring.
4. Melaksanakan Cash Management.
Artikel yang ditulis ini, belum bisa disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan di Tanah Datar
tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah yang terbaik, karena belum ada penelitian ataupun tulisan menulis tentang pengalaman yang lebih jauh di daerah- daerah  lainnya.  Namun  penulis  bisa  melihat  bahwa pengelolaan keuangan daerah seperti yang dilakukan oleh kabupaten Tanah Datar tersebut telah mampu meningkatkan PAD Tanah Datar dengan sumber daya alam yang cukup minim. Walupun Cash Management yang menjadi andalan Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan PAD-nya ternyata banyak menyisakan masalah yang tentu saja berpengaruh terhadap masya- rakat disana.
Namun bisa melihat bahwa itu adalah pilihan yang sangat sulit  bagi  pemerintah  di  daerah  tersebut.  Sumberdaya alam serta tingkat ekonomi masyarakat yang belum mapan menyebabkan pendapatan daerah dari bidang konvensional tidak mencukupi untuk memenuhi kebu- tuhan daerah. Sedangkan upaya untuk menaikkan pajak, PBB, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya pasti akan menyebabkan masyarakat kesulitan dan gairah perekonomian  akan  berkurang.  Sehingga  pengelolaan kas daerah adalah salah satu pilihan dengan dampak yang tidak terlalu besar bagi perekonomian masyarakat. Walaupun akan sedikit mengganggu kelancaran per- edaran  keuangan  daerah.  Namun  itu  adalah  kenyataan yang harus dihadapi oleh pemerintah Tanah Datar dan cash management dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dengan demikian dapat disimpulkan strategi ini cukup baik terutama bagi daerah yang minim sumber- daya alam sehingga bidang konvensional tidak dapat diharapkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  daerah. Namun perlu dicarikan strategi lain yang lebih tepat, dimana kebutuhan akan meningkatnya PAD bisa terpenuhi, tetapi tidak menyusahkan rakyat dan tidak memperlambat perekonomian daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik Akuntansi  Keuangan  Daerah , Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
Badan Perencanaan Nasional dan Departemen Dalam Negeri.  2002 Buku  Pedoman  Penguatan
Pengamanan  Program  Pembangunan  Daerah . Jakarta.
Bahl,  Roy,  1999 .  Intergovermental  Transfer  in Developing  and  Transition  Countries: Principles  and  Practise ,  Draft,  January  19, 1999
Bird  Richard  M.,  dan  Vaillancourt,  Francois  (Eds), 2000, Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara sedang  Berkembang, Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Departemen  Dalam  Negeri  Dan  Otonomi  Daerah Republik  Indonesia,  2000:  Himpunan Peraturan Pemerintah
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta : Andi Offset.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  58 Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan

## Daerah
Republik Indonesia, Undang-undang Otonomi Daerah No.  32 Tahun  2004,  Bandung:  Penerbit  Citra

## Umbara
Republik Indonesia, Undang-undang Otonomi Daerah 1999, Bandung: Penerbit Citra Umbara.
Republik Indonesia, Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah 1999, Bandung: Penerbit Citra Umbara
Republik Indonesia, Undang-undang Perimbangan Keuangan  Pusat  Dan  Daerah  No.  33  Tahun 2004, Bandung: Penerbit Citra Umbara
Sidik, Machfud, 2002, Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada  Pencapaian  Tujuan  Nasional , Jakarta: Seminar Nasional “Public Sector Scorecard”.
Supriady,  Deddy,  Dadang  Solohin,  2003, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Widodo,  Djoko.  2001, Good Goverrnance, Telaah dari  Dimensi:  Akuntabilitas  dan  Kontrol Birokrasi  pada  Era  Desentralisasi  dan Otonomi Daerah . Surabaya, Insan Cendekia. Yani,  Ahmad. 2008, Hubungan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah di  Indonesia .  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada