## MADANI

## ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAMPUAN ATAS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.)
Rusydi 1 , Shalahudddin Serba Bagus 2 , Sholihan 3 , Amatus Sudin 4 , Annafidzatul Qulub 5 1,2,3,4,5 Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
rusydi@unisda.ac.id
Received: 04 Januari 2024; Revised: 30 Januari 2024; Accepted: 15 Februari 2024; Published: Februari 2024; Available online: Februari 2024

## Abstract
Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities states: "Persons with disabilities may be declared incompetent based on the decision of the district court." Related to these provisions, in applications for the forgiveness of mentally destabilized persons, the Applicant must follow the procedures stipulated in the laws and regulations, state the reasons, and also clearly state the Applicant and the party requested for custody (Respondent).
The purpose of this study is to examine the importance of the forgiveness institution regulated in the Civil Code (KUH Perdata) and the legal consequences related to Determination Number 2238 / Pdt.P / 2021 / PN. Sby. This research is a normative legal research using a statutory approach, a concept approach, and a case approach. Legal material is taken by conducting literature research. Analysis of legal materials is carried out by quoting and reviewing relevant articles of laws and regulations. In contrast, the opinions of scholars quoted are then used as a theoretical basis to answer the subject matter.
Based on the results and discussion of the legal issues raised, it can be concluded that the importance of forgiveness regulated in the Civil Code is to find out the parties related to the application for forgiveness, the type of authority of the custodian in managing the interests of the civil and the Respondent, so that there is no abuse by the custodian.
Keywords: Persons with disabilities, Custody, District court determination.

## Pendahuluan
Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Ada orang yang sejak lahir dalam keadaan tidak sempurna baik secara fisik maupun psikis (kejiwaan), juga ada  walaupun secara fisik ia terlahir sempurna, namun dalam perkembangannya ia bisa mengalami cacat karena berbagai penyebab, misalnya mengalami kecelakaan. Istilah penyandang cacat yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang  dalam perkembangannya kemudian disempurnakan dengan istilah penyandang  distabilitas  sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Distabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dikenalkan mengenai ragam penyandang distabilitas meliputi: a) Penyandang distabilitas fisik; b) Penyandang distabilitas intelektual; c) Penyandang distabilitas mental; dan/atau d). Penyandang distabilitas sensorik.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang distabilitas di Indonesia pada tahun  2020 adalah 22,5 juta. Sementara Survei Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2020 mencatat ada 28,05 juta penyandang distabilitas. Adapun
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut persentase difabel di Indonesia 10% dari jumlah penduduk atau kurang lebih 27,3 juta orang. 1 Riset data penyandang distabilitas di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai lembaga tersebut terlihat menunjukkan angka yang berbeda, ini menandakan masih belum terintegrasi dan belum mencakup seluruh difabel dalam melakukan riset. 2 Padahal data yang terangkum dengan baik dan menyeluruh penting untuk memastikan difabel dapat mengakses haknya dan menjadi berdaya.
Harus dipahami juga bahwa, orang yang secara bawaan (sejak lahir) ia mengalami keterbelakangan mental, jadi tidak hanya dipandang dari paradigma sosial atau paradigma medis saja, tetapi juga bisa dipandang dari paradigma hukum. Menurut hukum (dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata), jika ada orang yang mengalami keterbelakangan mental (cacat mental), maka ia ditaruh di bawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata yang menyebutkan “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata
1 https://www.kompas.id/baca/humanior a/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang- disabilitas-dimulai-dari-pendataan .  Diakses pada 27 April 2023.
2 Ibid .

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya".
Sehubungan dengan masalah pengampuan, perlu kiranya menampilkan kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN Sby., dimana NG Diane Stefani Wahyuji (yang dulu bernama Sioe Mei) bermaksud mengajukan permohonan untuk menjadi pengampu ( curator ) bagi adiknya yang bernama NG Andana Haris atau disebut juga Andana Haris. NG Diane Stefani Wahyuji dan NG Andana Haris merupakan anak-anak dari pasangan suami istri bernama NG Tjun Kie dan Tio Sioe Hon (sudah meninggal dunia). Menurut NG Diane Stefani Wahyuji adiknya (NG Andana Haris atau disebut juga Andana Haris) mengalami retardasi mental. NG Diane Stefani Wahyuji (yang dalam kasus ini selanjutnya disebut Pemohon) merasa mengalami kesulitan mengurus segala kebendaan dan administrasi dokumen hukum ibu Pemohon, karena segala tindakan hukum kepengurusan maupun tindakan hukum kepemilikan memerlukan persetujuan dari NG Andana Haris (yang dalam kasus
ini disebut sebagai Termohon). Namun Termohon telah sejak kecil mengalami retardasi mental, sehingga tidaklah mungkin Termohon memberikan persetujuan/tanda tangan yang sah di setiap tindakan hukum yang diperlukan.

## METODOLOGI
Penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dimana bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian (studi) kepustakaan atau dokumen 3 . Pendekatan masalah yang diteliti dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep, dan pendekatan kasus 4 . Pertimbangan memakai pendekatan undang-undang, yang dikaji adalah lembaga pengampuan yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Distabilitas. Pendekatan konsep digunakan untuk mendapatkan pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku teks, sedangkan pendekatan digunakan karena yang dibahas dalam penulisan ini adalah  Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby. terkait akibat hukumnya bagi Pemohon dan Termohon. Analisis bahan hukum dilakukan dengan
3 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 1990, h. 1.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenada Media Group, Jakarta, 2005,    h. 93.
cara  mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab pokok permasalahan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Lembaga  Pengampuan Dalam KUH Perdata.
Menurut Pasal 433 KUH Perdata: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang- kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”. Pasal 433 KUH Perdata ini setidaknya mengandung dua hal, yakni:
1) Kriteria untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan: harus berusia dewasa (18 tahun atau lebih) dan selalu berada dalam ‘keadaan dungu, sakit otak,
dan mata gelap’.
2) Tanggung jawab negara untuk menempatkan orang yang memenuhi kriteria di atas di bawah pengampuan orang lain.
Dalam masalah pengampuan, ini R.
Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin memberikan pemahaman
sebagai berikut: 5 Dalam BW (KUH Perdata) disebutkan tiga alasan tentang pengampuan, yaitu karena:
a) keborosan ( verkwisting );
b) lemah pikiran ( zwakheid van vermogens );
c) kekurangan daya berpikir: sakit ingatan ( krankzinnigheid ), dungu
( onnozelheid ), dan razernij (dungu disertai dengan mengamuk).
Sementara itu, Wahyono Darmabrata memberikan batasan pengertian (definisi) tentang pengampuan adalah sebagai berikut: 6
Pengampuan adalah lembaga yang mengatur mengenai orang dewasa yang karena sesuatu sebab, maka dia memerlukan perlindungan, misalnya karena terganggu kesehatan akal atau pikirannya, orang-orang yang boros, yang tidak dapat mengurus kepentingan diri sendiri. Orang-orang demikian dianggap tidak dapat untuk bertindak sendiri, dan harus diletakkan di dalam perlindungan atau pengawasan, yang disebut dengan Pengampuan atau Curatele.
P.N.H Simanjuntak memberikan definisi pengampuan sebagai berikut: “Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti
5 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga , Cetakan Kelima, Alumni, Bandung, 1986, h. 195.
6 Wahyono  Darmabrata, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga , Gitamajaya, Jakarta, 2004, h. 14.
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut Curandus , pengampunya disebut Curator dan pengampuannya disebut Curatele .” 7
Berdasarkan batasan pengertian (definisi) dari para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa pengampuan adalah suatu lembaga hukum dalam KUH Perdata yang dimaksudkan untuk menempatkan seorang yang telah dewasa (tetapi karena keadaan tertentu yaitu boros, lemah daya pikirnya, sakit ingatan) menjadi sama seperti orang yang belum dewasa.

## Tata cara permohonan pengampuan
Menurut Pasal 436 KUH Perdata disebutkan bahwa permohonan pengampuan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat yang dimohonkan pengampuan tinggal. Bunyi Pasal 436 KUH Perdata adalah sebagai berikut: “Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan”. Untuk jelasnya prosedur permohonan yang
7 P.N.H Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia , Cetakan ke-3, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 26.
diatur  dalam  KUH Perdata dapat dijabarkan sebagai berikut: 8
1. Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seseorang atau beberapa orang hakim yang ditunjuk untuk itu, disertai panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan kejaksaan;
2. Jika rumah (tempat kediaman) orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri kejaksaan harus dibuat berita acara yang Salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri; (Pasal 439 KUHPerdata);
8 Fadhilah Nuraini Rustam, Syarat dan Prosedur Permohonan Seseorang di Bawah Pengampuan , https://dntlawyers.com/syarat-dan- prosedur-permohonan-seseorang-di-bawah- pengampuan/ . Diakses pada 18 Juni 2023.
3. Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat anggota keluarga;
4. Jika Pengadilan Negeri, setelah mendengar dan memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka Pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal sebaliknya Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas. (Pasal 440 KUHPerdata);
5. Setelah mengadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 KUH Perdata, bila ada alasan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuannya (Pasal 441 KUHperdata);
6. Penetapan  atas suatu permintaan pengampuan harus diucapkan
dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak berdasarkan kesimpulan jaksa (Pasal 442 KUHPerdata).
Adapun syarat kelengkapan dokumen pengampu yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1. Identitas Pengampu;
2. Identitas orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. KK orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
4. Surat Keterangan Sehat orang
yang berada di bawah pengampuan;
5. Surat Permohonan yang memuat keterangan/alasan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. 9
Dalam proses persidangan, hakim (pengadilan negeri) perlu memeriksa berkas permohonan pengampuan, bukti- bukti (bukti surat), serta saksi-saksi, dan ahli yang diajukan dalam persidangan. Dalam Pasal 438 KUH Perdata disebutkan: “Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda”. Terdapat pula ketentuan/aturan bahwa pengadilan negeri harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, jika
9 Ibid .
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
orang tersebut ( curandus )  tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera (Pasal 439 KUH Perdata).
Salah satu bukti yang paling penting dalam perkara pengampuan adalah Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater. Pemeriksaan kesehatan jiwa orang yang dimohonkan pengampuan diatur di dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya disebut UU Kesehatan Jiwa). Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UU Kesehatan ditentukan: ”Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa”. Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (2) UU Kesehatan Jiwa disebutkan: “Prosedur penentuan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Penetapan pengampuan oleh Pengadilan harus dinyatakan secara jelas apa tugas dari pengampu tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa tugas Pengampu adalah untuk
melindungi suatu kepentingan tertentu dari terampu maka di dalam penetapan harus dinyatakan secara jelas apa-apa saja yang akan dilindungi atau diwakili oleh Pengampu sendiri. Misalnya dalam pengurusan harta kurandus dikarenakan ia telah diletakkan di bawah pengampuan maka yang melakukan pengurusan hartanya dilakukan oleh Pengampu.
Selain dari tindakan itu Pengampu tidak mempunyai hak untuk mewakilinya, menandatangani beberapa surat-surat penting, atau melakukan kekuasaan orang tua pengampu tidak berhak untuk mewakilinya apabila dalam penetapannya tidak dinyatakan bahwa pengampu dapat mewakili terampu segala tindakan tersebut. Jadi, semua hanya sebatas pada apa yang dinyatakan dalam penetapan. 10

## Pentingnya pengampuan diatur dalam KUH Perdata
Jika dicermati sebenarnya KUH Perdata tidak memberikan batasan pengertian (definisi) tentang pengampuan. KUH Perdata hanya menyebut orang-orang yang harus
10 Rima Paramita Sita, “Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010)”. https://media.neliti.com/media/publications/14162- ID-analisis-yuridis-pemeriksaan-calon-terampu- sebelum-adanya-penetapan-pengampuan-o.pdf .
Diakses pada 10 Juni 2023.
ditaruh atau ditempatkan di bawah pengampuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 433.  Pasal 433 KUH Perdata tampak  nya membatasi secara ketat kebebasan orang-orang yang dianggap ‘sakit otak atau dungu’ tanpa mempertimbangkan bahwa orang yang memiliki  distabilitas  psikososial atau intelektual tetap bisa membuat keputusan yang rasional apabila mendapatkan bantuan yang memadai. Sebaliknya, orang non-distabilitas  pun sering membuat keputusan tidak rasional ketika tidak memiliki pengetahuan dan bantuan yang memadai. Orang dengan Distabilitas Psikososial (ODP) menjadi target pengampuan karena dianggap sebagai orang yang lemah akal budinya sedangkan orang-orang dengan distabilitas  intelektual dianggap sebagai orang yang berada di dalam keadaan ‘dungu’. 11
Perlu dikemukakan bahwa padanan kata ‘dungu’ dan ‘sakit otak’ adalah sebuah konsep yang merendahkan dan ketinggalan zaman. Penggunaan konsep- konsep tersebut yang tercantum dalam KUH Perdata memberikan isyarat bahwa mereka (orang yang dungu, dan sakit
11 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Peradilan Indonesia , Prenadamedia Group, Jakarta,  2008, h. 94.
otak) bisa diterima. 12 Pemakaian istilah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 CRPD yang mengharuskan pemerintah untuk “mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai” untuk “melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut penyandang distabilitas dalam seluruh bagian kehidupan. 13
Di dalam hukum (KUH Perdata) seorang yang dianggap tidak cakap dibedakan dan diartikan dalam dua kriteria, yaitu sakit ingatan (gila/tidak waras) dan di bawah pengampuan (boros, lemah akal budi, sakit ingatan). 14
Seseorang yang dianggap tidak cakap hukum akan membawa akibat hukum bagi orang tersebut. KUH Perdata tidak memberi  definisi  tentang kecakapan. Tidak ada klasifikasi tentang seorang yang cakap dalam hukum, yang ada hanya tentang tidak cakapan.
Konsep dan kriteria kecakapan bertindak diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “yang tak cakap membuat persetujuan (perjanjian) adalah mereka yang belum
12 Albert Wirya, et.al., Assesmen Hukum Pengampuan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial , Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020,       h. 8.
13 Ibid . 14 Endra Agus Setiawan, et.al., “Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas  Autisme Menurut Persefektif Hukum Perdata Indonesia”, Jurnal Selat Volume. 5 Nomor 2, Mei 2018, h.167.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
dewasa dan di bawah pengampuan, serta orang-orang perempuan yang terikat perkawinan”. Parameter yang digunakan untuk menilai konsep dan kriteria cakap adalah kebalikan dari apa yang dikatakan Pasal 1330 KU Perdata, bahwa seorang yang cakap adalah yang dapat membuat persetujuan dengan kriteria telah dewasa (berdasarkan umurnya) dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kecakapan bertindak adalah kecakapan dalam membuat suatu perbuatan hukum persetujuan (perjanjian) dengan syarat umur yang dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. 15
Penetapan seseorang sebagai tidak cakap hukum berarti menyatakan bahwa seseorang tersebut belum mampu dibebani tanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum sehingga mengimplikasikan ia bukan subjek hukum. 16 Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. “Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap
15 Ibid ., h. 168. 16 Ilma Fitriana, Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam , dalam Albert Wirya, et.al., Assesmen Hukum Pengampuan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial , Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020,  h. 4.
bertindak, maka orang yang ditempatkan di bawah pengampuan harus diwakili oleh orang lain. 17
Pengaturan pengampuan yang terdapat dalam Pasal 446 KUH Perdata bersifat menyeluruh dengan menghapus legalitas dari setiap perbuatan perdata seorang kurandus. Tidak adanya pembatasan tentang apa saja jenis kewenangan yang bisa diambil-alih oleh mekanisme pengampuan dapat mencabut hak seseorang untuk menentukan pilihan yang begitu mendasar bagi dirinya sendiri saja. 18 Hal ini (jenis kewenangan) hanya hakim yang dapat menentukan masalah tersebut melalui penetapan hasil akhir pemeriksaan permohonan pengampuan. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 460 KUH Perdata yang menyebutkan: “Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang, tetapi pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu
18 Albert Wirya, et.al., Op. Cit ., h. 14.
memperoleh kekuatan hukum yang pasti”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 460 KUH Perdata ini, ada kemungkinan ketetapan pengampuan gugur. Di luar dari penjelasan tersebut, jarang ada literatur hukum lain yang membahas secara khusus dalam pembatalan pengampuan. Namun terdapat putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 152K/Pdt/2014., yang dapat dijadikan pedoman (sebagai yurisprudensi) yang uraiannya secara ringkas sebagai berikut:
Putusan Kasasi Nomor 152K/Pdt/2014 dimohonkan Sutoyo ditolak Majelis (Djafni Djamal, Yakup Ginting, Nurul Elmiyah), sehingga kedua penetapan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang dianggap berakhir masa pengampuan. Permohonan ini didasari Pemohon (Sutoyo) yang terus ingin menjadi wali pengampu ( curator ) dari ayahnya Lukman Sani yang sebelumnya menderita berbagai penyakit, seperti sakit jantung, kanker hati, stroke, diabetes mellitus dan Parkinson. Awalnya, berdasarkan penetapan PN Tanjung Karang No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK tertanggal 26 September menetapkan Sutoyo sebagai wali pengampu dari ayah kandungnya Lukman Sani. Karenanya, Pemohon
diberi izin mengatasnamakan Lukman Sani untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal urusan keperdataan berkaitan dengan usaha dan harta kekayaan Pemohon  baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, penetapan ini dibatalkan dengan Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2013/PN.TK tertanggal 12 Agustus 2013 yang dimohonkan Listiyah (istri Lukman Sani). Isi penetapan menyebut Pemohon Listiyah sebagai istri sah dari Lukman Sani sesuai Akta Perkawinan No. 23 tanggal 15 Desember 1972. Lukman Sani dinyatakan tidak dungu, gila, boros, dan telah mencapai kondisi fisik dan mental yang sehat serta normal, sehingga membebaskan Lukman Sani dari pengampuan ( curatele ) Sutoyo, sehingga Penetapan 255/Pdt.P/2012/PN.TK dianggap tidak ada lagi/hilang.
Dalam putusan Kasasi (Putusan Mahkiamah Agung No. 152K/Pdt/2014) disebutkan judex factie tidak salah dalam menetapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup. Penghentian pengampuan dapat dilakukan melalui penetapan hakim dengan prosedur permohonan secara voluntair . Keadaan sakit terampu ( curandus ) yang menjadikannya berada dibawah pengampuan ( curatele ) dan telah sehat kembali, sehingga mampu
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
melakukan kegiatan secara normal dapat dijadikan alasan dikabulkannya permohonan penghentian pengampuan . 19
Putusan Kasasi tersebut mengisyaratkan bahwa pengampuan dapat dibatalkan dan pembatalan pengampuan tersebut harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (KUH Perdata). “Penetapan pengampuan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Penetapan ini dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan, yang tidak berdasarkan pemeriksaan para pihak”. 20
Berdasarkan keseluruhan uraian dalam kajian tentang pentingnya pengaturan pengampuan dalam KUH Perdata tersebut akan menjadi jelas pihak-pihak yang terkait dengan permohonan pengampuan, jenis kewenangan yang dapat diwakili pengampu ( curator ) dalam mengurus kepentingan keperdataan pihak terampu ( curandus ).
Di samping itu, pentingnya (urgensi) pengampuan diatur dalam KUH Perdata karena upaya untuk menyusun Kitab
19 https://www.hukumonline.com/berita/ a/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions- tahun-2016-lt58a7021b49b8f/ . Diakses pada 20  Juni 2023.
20 Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata , Djambatan, Jakarta, 2005, h. 191.
Undang-Undang Hukum Perdata Nasional hingga sekarang belum ada pembahasan di parlemen (Dewan Perwakiolan Rakyat). Hal ini berbeda dengan di bidang hukum pidana yang telah melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang kemudian lebih dikenal dengan KUHP Nasional. Jadi, dapat dikatakan pengaturan pengampuan dalam KUH Perdata masih penting, meskipun perlu ada revisi dengan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pentingnya (urgensi) pengampuan diatur dalam KUH Perdata untuk menghindarkan pihak-pihak yang bermaksud mementingkan urusan pribadi.
Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby
Uraian singkat permohonan pengampuan
Untuk menganalisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., maka perlu memaparkan secara ringkas pengajuan permohonan pengampuan oleh Ng. Diane Stefani Wahyuji sebagai Pemohon dan Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon (Ng Diane Stefani Wahyuji) adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Ng. Tjun Kie dan Tio Sioe Hon (almarhumah), yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1365/WNI/1989, yang kutipannya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya daerah tingkat II Surabaya pada tanggal 19 Desember 1989;
- Bahwa perkawinan antara Ng.
Tjun Kie dan Tio Sioe, dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
1)  Sioe Mei, lahir di Surabaya pada tanggal 07September 1989 dengan akta kelahiran Nomor 79/WNA/1989, dengan NIK 3578074709890004;
2)  Ng  Andana Haris, lahir di
Surabaya pada tanggal 06April 1999 dengan akta kelahiran Nomor 317/WNI/1998, dengan NIK
3578260604980002;
- Bahwa nama Sioe Mei
berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor register 592/Pdt.P/1999/PN.Sby. tertanggal 30 Juni 1999 berganti nama menjadi Ng Diane Stefani Wahyuji;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, ibu Pemohon yang bernama Tio
Sioe Hon (almarhumah), telah meninggal dunia di Surabaya, sebagaimana tertera pada kutipan akta kematian Nomor 3578-KM-29112019-0030, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya pada tanggal 04 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris Grace Johanka Palangka, S.H., para ahli waris dari Tio Sioe Hon (almarhumah) adalah:
a) Ng Tjun Kie;
b) Nona Ng Diane Stefani Wahyuji
dahulu bernama Sioe Mei;
c) Ng Andana Haris atau disebut juga
Andana Haris.
- Bahwa kesulitan mengurus segala kebendaan dan administrasi dokumen hukum ibu Pemohon, dikarenakan segala tindakan hukum kepengurusan maupun tindakan hukum kepemilikan memerlukan persetujuan Termohon, namun Termohon telah sejak kecil mengalami retardasi mental, sehingga tidaklah mungkin Termohon memberikan persetujuan/tanda tangan yang sah di setiap tindakan hukum yang diperlukan;
- Bahwa Termohon berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 301/SKJ/P- Eks/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo pada tanggal 29 November 2021 menyatakan hasil pemeriksaan psikiatrik terhadap NG. Andana Haris ditemukan tanda- tanda gangguan jiwa yang nyata dengan catatan tes psikologi IQ 40-49 yang mengindikasikan taraf retardasi mental berada dalam tingkatan sedang ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat  lah beralasan jika Termohon (Ng Andana Haris atau yang disebut Andana Haris) yang karena keadaanya tersebut dinyatakan tidak cakap hukum/tidak mampu melakukan tindakan/perbuatan hukum/ mengurus hak-hak keperdataan atas dirinya sendiri, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan dibawah Pengampuan sesuai dengan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa dikarenakan Pemohon adalah kakak kandung Termohon telah berumur dewasa dan memiliki pekerja an tetap serta sebagaimana hasil psikologis diatas memiliki kecakapan sebagai seorang pengampu atas Termohon, maka sangatlah beralasan hukum bagi Pemohon untuk menjadi Pengampu atas Termohon, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Termohon Pengampuan, termasuk kepentingan keperdataannya;
- Bahwa dengan didasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum jika Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan terhadap Termohon selaku kakak kandung yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di atas, kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang berada di daerah hukum Pemohon dan Termohon dengan didasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum jika Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan terhadap Termohon selaku kakak kandung yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di atas, kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang berada di daerah hukum Pemohon dan Termohon. 21
Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, kemudian Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon berada dalam kondisi ditemukan tanda-tanda Gangguan Jiwa yang nyata yaitu dalam keadaan dungu/bodoh dan keterbelakangan mental (Retardasi
Mental), sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan ataupun tindakan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataannya oleh seorang Pengampu;
3. Menetapkan sah secara hukum ( verklaart von het rechts ) Termohon. (Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris) berada di bawah Pengampuan ( onder curatele gesteld );
4. Menetapkan Pemohon (Ng. Diane
Stefani Wahyuji) sebagai Pengampu yang sah secara hukum ( verklaart von het rechts ) atas Termohon (Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris); 5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon. 22

## Amar Penetapan Nomor
2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.
Sebelum membahas dan menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., terlebih dahulu perlu mengemukakan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyebutkan bahwa “dalam penelitian hukum  dengan pendekatan kasus ( case approach ), maka yang perlu dikaji adalah tentang Pertimbangan Hukum majelis hakim, yakni memahami ratio decidendi , dalam hal ini adalah “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk
22 Penetapaan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., h. 6.
sampai pada putusannya”. 23 Oleh karena itu perlu mengutip ratio decidendi (tentang Pertimbangan Hukum) yang ada relevansinya dengan amar putusan (penetapan)  . Di samping itu, perlu juga memahami apa yang dimaksud dengan putusan atau penetapan.
Menurut Martha Eri Safira, yang dimaksud dengan  putusan/penetapan hakim adalah “suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”. 24
Sehubungan dengan petitum yang dimintakan Pemohon, perlu juga kiranya menampilkan amar putusan/penetapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.,  sebagai berikut:

## MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan
Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris berada dalam kondisi ditemukan tanda- tanda Gangguan Jiwa yang nyata yaitu
23 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit ., h. 119. 24 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata , Edisi Revisi, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, h. 132.
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
dalam keadaan dungu/bodoh dan keterbelakangan mental (Retardasi Mental), sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan ataupun tindakan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataannya oleh seorang Pengampu;
3. Menetapkan sah secara hukum bahwa Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris berada di bawah Pengampuan ( onder curatele gesteld );
4. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu yang sah secara hukum ( verklaart von het rechts ) atas Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); 25
Amar putusan (penetapan) tersebut sama dengan apa yang dituntut (petitum) yang diminta oleh pihak Pemohon (Ng. Diane Stefani Wahyuji).  Untuk itu perlu mengetahui apa dasar pertimbangan hakim menetapkan Pemohon sebagai Pengampu ( curator ) dan menetapkan Ng Andana Haris sebagai Terampu ( curandus ). Terkait dengan penetapan
25 Penetapaan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., h. 15.
Pemohon sebagai Pengampu yang sah menurut hukum, perlu mengkaji apakah Pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan pengampuan. Untuk itu  dapat dikemukakan sebagai berikut: Menimbang , bahwa legal standing adalah syarat hukum bagi seseorang untuk bertindak di depan Pengadilan sebagai pihak yang mengajukan tuntutan haknya baik dalam bentuk permohonan maupun gugatan;
Menimbang , bahwa syarat utama seseorang untuk dapat mengajukan tuntutan haknya, adalah adanya kepentingan dan hubungan hukum dari orang tersbut;
Menimbang , bahwa dari pemeriksaan di persidangan memperlihatkan bahwa benar terdapat kepentingan Pemohon dimana selama ini keadaan orang yang akan diampu yaitu adik kandung Pemohon bernama Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris keadaannya sudah tidak dapat lagi mengurus keperluan dirinya sendiri baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk bertindak melakukan perbuatan hukum. 26
Sesuai dengan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata bahwa “Setiap permintaan akan pengampuan, harus diajukan ke
26 Penetapaan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., h. 11.
Pengadilan Negeri, tempat  dimana orang yang dimintakan pengampuan itu berdiam (bertempat tinggal)”, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah tepat apabila pengajuan permohonan pengampuan disampaikan ke Pengadilan Negeri Surabaya, karena fakta hukum membuktikan bahwa orang yang dimintakan pengampuan yaitu Ng Andana Haris (Termohon) bertempat tinggal di Surabaya yang dalam perkara ini diperlihatkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578260604980002 tertanggal 13 April 2018 atas nama Ng Andana Haris  bertanda bukti P-2. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 434 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut:
a. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya. berdasar atas keadaannya dungu , sakit otak atau mata gelap.
b. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat.
c. Sedangkan berdasarkan kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan- kepentingan diri sendiri sebaik- baiknya,
diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.
Berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata pada huruf a tersebut, serta memperhatikan pertimbangan hukum hakim yang didukung dengan Saksi 1. Oei Su Gok, Saksi 2. Andreas Hadinata, Saksi 3. Ng, Tjun Kie, yang memberikan keterangan di muka persidangan bahwa Pemohon (Ng. Diane Stefani Wahyuji) adalah kakak kandung Termohon (Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris), serta kehadiran ahli yaitu dr. Nalini Muhdi Agung yang memberikan keterangan bahwa Ng Andana Haris (Termohon) menderita kendala otak sejak bayi, maka berdasarkan fakta tentang kepentingan dan hubungan hukum Pemohon dengan Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris tersebut, maka Pemohon secara hukum memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengampuan.
Memperhatikan amar putusan (penetapan) hakim Pengadilan Nergeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:
1) Penetapan yang menyatakan Ng Andana Haris atau yang disebut juga

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
Andana Haris berada dalam kondisi ditemukan tanda-tanda Gangguan Jiwa yang nyata yaitu dalam keadaan dungu/bodoh dan keterbelakangan mental (Retardasi Mental).
Sehubungan dengan penetapan tersebut, pertimbangan hukum yang dikemukakan adalah:
Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P- 13 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo URJ Kedokteran Jiwa Nomor : 301/SKJ/P- Eks/2021 tertanggal 29 November 2021 menerangkan bahwa Ng Andana Haris ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata dengan tambahan catatan hasil  tes  psikologi  mengindikasikan  IQ 40-49 yang memiliki taraf retardasi mental tingkat sedang;
Menimbang , bahwa bukti P-14 berupa Surat Status Pemeriksaan Fungsi Kognitif SMF Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya atas nama pasien: Ng Andana Haris menerangkan pada pokoknya Ng Andana Haris tidak ada kelemahan separuh tubuh, tidak ada bibir perot, tidak ada bicara pelo, tidak ada kejang, tidak ada nyeri kepala, tidak ada demam, tidak ada mual. Pasien dikatakan lahir secara normal, langsung menangis
namun tumbuh kembang pasien terlambat dibandingkan anak seusianya; Menimbang , bahwa bukti P-15 berupa Surat Laporan Pemeriksaan Neurobehaviour dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo tertanggal 29 November 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ng, Andana Haris dengan hasil sebagai berikut:
- Peningkatan reflek fisiologis;
- Adanya reflek primitive;
- Pemeriksaan Neurobehaviour
saat ini sulit dievaluasi;
Menimbang , bahwa bahwa bukti P-16 berupa Surat Keterangan Sehat Secara Psikologis dari SMF Kedokteran Jiwa RSUD Dr. Soetomo menerangkan bahwa Ng, Andana Haris pada kriteria Patologis dengan uraian kemampuan kognitif berada pada taraf retardasi mental sedang dengan rentang IQ 40-49.
Terkait dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, memang untuk mengetahui bahwa Termohon (Ng Andana Haris) adalah ada gangguan jiwa yang nyata, maka menurut ketentuan Pada 72 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan: “Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan
perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa”.
Selanjutnya Pasal 72 ayat (2)  UU Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan: “Prosedur penentuan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.  Kemudian Pasal 73 (1) UU Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilakukan oleh tim. Sehubungan dengan Tim Pemeriksa, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Permenkes Nomor 77 Tahun 2015) dikatakan: “Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan oleh tim pemeriksa yang diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 bahwa “Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas satu orang dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga kesehatan lain, atau beberapa orang dokter spesialis kedokteran jiwa”.
Pemeriksaan terhadap kesehatan jiwa Ng Andana Haris, pemohon melengkapinya dengan menunjukan:
1. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo URJ Kedokteran Jiwa Nomor : 301/SKJ/PEks/2021 tertanggal 29 November 2021 atas nama Ng, Andana Haris, bertanda bukti P-13;
2.
Fotocopy Surat Status Pemeriksaan Fungsi Kognitif SMF Neurologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya atas nama pasien : Ng Andana Haris, bertanda bukti P-14;
3. Fotocopy Surat Laporan Pemeriksaan Neurobehaviour dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo tertanggal 29 November 2021, bertanda bukti P-15;
4. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Secara Psikologis dari SMF Kedokteran Jiwa RSUD Dr. Soetomo, bertanda bukti P-16; 27
Dalam Penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., tidak tampak adanya  pertimbangan hukum hakim, namun hanya ahli dr. Nalini Muhdi Agung yang didengar keterangannya di muka persidangan. Sedangkan Psikolog Triana
B. Lestari, M.Psi. dan dr. Agustina Konginan, Sp.KJ (K), serta dr. Deby Wahyuning Hadi Sp.S (K) yang melakukan Test Laboratorium Neurobehaviour (Syaraf) tidak dihadirkan dan didengar keterangan di muka persidangan. Keterangan ahli  dr. Nalini Muhdi Agung hanya menjelaskan bahwa kondisi Pemohon (Ng. Dianne Stefani Wahyuji) tidak ditemukan tanda- tanda gangguan jiwa yang nyata.
Berdasarkan pada surat keterangan tersebut, Pemohon merupakan pihak yang cakap untuk mengampu Termohon dalam melakukan tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan dokumen, surat, dan/atau berkas keadministrasiannya maupun dalam hak keperdataan.
Sementara itu untuk menyatakan bahwa Ng Andana Haris diketemukan adanya gangguan jiwa hanya berdasarkan bukti- bukti surat (P-13 sampai P-16), tanpa ada usaha dari hakim untuk mendengar keterangan Psikolog Triana B. Lestari, M.Psi. dan dr. Agustina Konginan, Sp.KJ (K), serta dr. Deby Wahyuning Hadi Sp.S (K). Seharusnya hakim perlu juga meminta kepada Pemohon untuk bisa menghadirkan yang bersangkutan. Namun, oleh karena hakim juga melakukan pemeriksaan setempat
terhadap Ng Andana Haris, hakim mendapatkan hasil sebagai berikut : -  Bahwa kondisi Ng Andana Haris (Termohon) dalam keadaan keterbelakangan mental ;
- Bahwa Ng Andana Haris terkadang sulit diajak berkomunikasi (tidak nyambung); 28
Terkait dengan pemeriksaan setempat, Martha Eri Safira mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam 164 HIR dan Pasal 1886 KUHPerdata. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun demikian, Pasal 180 153 ayat (1) HIR menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. 29
Dikaitkan dengan pemeriksaan setempat terhadap Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris (Termohon), Oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan itu sama dengan fakta
29 Martha Eri Safira, Op. Cit ., h. 129.
yang ditemukan di persidangan. Terhadap setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, termasuk pemeriksaan setempat, hakim terikat untuk dgunakan sebagai bagian dasar pertimbangan dalam mengambil putusan.  “Pemeriksaan setempat ini sifat daya ikatnya tidak mutlak, hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. Berarti, pemeriksaan setempat memiliki kekuatan permbuktian bebas”. 30
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon (Ng. Dianne Stefani Wahyuji) dinyatakan cakap sebagai pengampu bagi Termohon (Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris).
Akibat hukum bagi Pemohon dan Termohon
Proses akhir pengajuan permohonan pengampuan oleh Ng. Dianne Stefani Wahyuji (Pemohon) di Pengadilan Negeri Surabaya menghasilkan Penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., dimana Pemohon Ng. Dianne Stefani Wahyuji ditetapkan sebagai Pengampu dan Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris (Termohon) ditetapkan sebagai Terampu (orang berada di
30 Ibid .
bawah pengampuan). Penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby. tentu membawa akibat hukum bagi keduanya sebagai berikut:
1) Akibat hukum bagi Pengampu
( Curator )
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby. memuat amar putusan yang menetapkan Pemohon sebagai Pengampu yang sah secara hukum ( verklaart von het rechts ) atas Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris (amar Menetapkan angka 4). Dalam pertimbangan hukum tidak dijumpai penjelasan mengenai akibat hukum dari penetapan tersebut, sehingga masalah dimaksud harus dilihat pada ketentuan dalam KUH Perdata. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengampu keluarga sebagai berikut : Setelah diangkat menjadi pengampu, tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan, dalam hal yang diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan, atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan
melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya. 31
2) Akibat hukum bagi Terampu ( Curandus )
Terkait dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., tercantum pertimbangan hukum sebagai beerikut:
Menimbang , bahwa ketentuan Pasal 433 KUH Perdata berbunyi : “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang- kadang cakap menggunakan pikirannya.
Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan” 32 .
Sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut serta dikaitkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, yaitu tentang keadaan kejiwaan dari Termohon (Ng  Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris), jika mengacu pendapat P.N.H. Simanjuntak, maka akibat hukum dari orang yang diaruh di bawah pengampuan adalah sebagai berikut: 33
31 Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata ( Asas-Asas Hukum Perdata dan Keluarga ), Gitamajaya, Jakarta, 2004, h. 91.
32 Penetapaan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., h. 14.
33 P.N.H. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia , Cetakan Ke-3, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 25.
1. Ia sama dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 ayat 1 KUH Perdata. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 KUH Perdata berlaku terhadapnya. 2. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan batal demi hukum (Pasal 446 ayat 2 KUH Perdata).
Terkait dengan pendapat P.N.H. Simanjuntak dalam point angka 2 di atas seharusnya pendapat tersebut melihat ketentuaan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjIan yang menyebutkan: “Supaya terjadi persetujuan (perjanjian) yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang”.
Syarat yang nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjetif, sedangkan syarat nomor 3 dan 4 disebut dengan syarat
objektif. Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan (dimintakan pembatalan), sedangkan akibat hukum tidak terpenuhinya syarat objektif adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Dihubungkan dengan kasus permohonan pengampuan tersebut di atas karena Ng Andana Haris ditempatkan di bawah pengampuan yang berarti termasuk subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, jika ia melakukan perbuatan hukum (misalnya membuat perjanjian), maka perbuatan tersebut dapat dimintakan pembatalan, bukan batal demi hukum, yang mengajukan pembatalan adalah pengampunya.
Menurut Pasal 299 KUH Perdata: “Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”. Jika dihubungkan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak (di bawah umur), sedangkan perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan anak, misalnya A berusia 16 tahun (anak di bawah umur) mengadakan jual beli dengan B (orang dewasa), di mana sepeda motor bekas ( second ) harganya
dinilai sama dengan harga sepeda motor baru, maka orang tuanya yang mengetahui hal tersebut dapat mengajukan tuntutan pembatalan ke pengadilan. Hal ini dikaitkan dengan kekuasaan orang tua, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 307 KUH Perdata: “Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut”.
Dalam perkara pengampuan terhadap Andana Haris (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.), ia telah berusia 22 tahun (lahir 06 April 1999), maka dari segi usia ia dalam keadaan dewasa, karena menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang menyebutkan: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”. Jadi, oleh karena usia Andana Haris 22 tahun, ia termasuk orang dewasa, hanya saja karena berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dimana ia dinyatakan dalam keadaan retardasi
mental, maka harus ditempatkan di bawah pengampuan.
Berdasarkan Penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., maka akibat hukum dengan adanya pengampuan, bagi Termohon (Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris), ia kedudukannya disamakan dengan orang yang belum dewasa, dan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, sebagai berikut: “Yang tidak cakap untuk membuat persetujuan (perjanjian) adalah:
1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang- undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. 34
Namun jika dikaji menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan: “Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, juga Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
34 Terkait dengan perempuan yang telah kawin, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan yang telah kawin sudah tidak berlaku  lagi. Jadi perempuan yang telah kawin cakap melakukan perbuatan hukum.
yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan, maka Andana Haris yang telah ditetapkan sebagai orang yang di bawah pengampuan, ia tidak cakap pula melakukan perbuatan hukum, sehingga apabila Andana Haris melakukan perbuatan hukum, sebagai Pengampu ( curator )  Ng. Dianne Stefani Wahyuji dapat memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Andana Haris.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan (isu hukum) yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 ahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan negeri. Ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pengampuan  itu dimaksudkan untuk menempatkan seorang yang telah dewasa (tetapi karena keadaan tertentu yaitu boros, lemah daya pikirnya, sakit ingatan) menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Pentingnya pengaturan lembaga pengampuan oleh KUH Perdata, karena
akan diketahui dengan jelas pihak-pihak yang terkait dengan permohonan pengampuan, jenis kewenangan yang dapat diwakili pengampu ( curator ) dalam mengurus kepentingan keperdataan pihak terampu ( curandus ).
Pengaturan pengampuan dalam KUH Perdata masih penting, tetapi perlu ada revisi dengan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., yakni terkait dengan permohonan Ng. Diane Stefani Wahyuji (sebagai Pemohon) terhadap Termohon (Ng Andana Haris), menghasilkan amar putusan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu yang sah secara hukum ( verklaart von het rechts ) atas Ng Andana Haris, sedangkan Termohon (Ng Andana Haris) ditetapkan bahwa  secara hukum berada di bawah Pengampuan ( onder curatele gesteld ).
Akibat hukum Putusan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., bagi Pemohon karena ia ditetapkan sebagai kurator, maka diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan keperdataan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan). Sedangkan bagi Termohon, dengan adanya Penetapan tersebut, maka bagi
Termohon (Ng Andana Haris atau yang disebut juga Andana Haris), ia kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa, dan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
DAFTAR BACAAN
Buku:
Darmabrata, Wahyono, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga , Gitamajaya, Jakarta,
2004.
Fitriana, Ilma, Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam , dalam Albert Wirya, et.al., Assesmen Hukum Pengampuan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial , Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum ,  Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Nasir, Muhammad, Hukum Acara Perdata , Djambatan, Jakarta, 2005.
Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga , Cetakan Kelima, Alumni, Bandung, 1986.
Safira, Martha Eri, Hukum Acara Perdata ,
Edisi Revisi, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017.
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
Simanjuntak, P.N.H., Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia , Cetakan ke-3,
Djambatan, Jakarta, 2007.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatf, Suatu
Tinjauan Singkat , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
Soemitro, Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata
dalam Sistem Peradilan Indonesia ,
Prenadamedia Group, Jakarta,
2008.
Wirya, Albert, Yosua Octavian, Hisyam Ikhtiar, Ricky Gunawan, Jamie
Walvisch, Piers Gooding, Assesmen Hukum Pengampuan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan
Disabilitas Psikososial , Lembaga
Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020.

## Jurnal/Artikel Ilmah. Skripsi, Tesis,
Media on-Line/Internet.
Azhar,  Zulfachry, Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris yang Mengalami Keterbelakangan Mental , Skripsi,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Medan, 2022.
https://www.kompas.id/baca/humanior a/2023/01/03/pemberdayaan- penyandang-disabilitas-dimulai- dari-pendataan .  Diakses pada 27 April 2023.
https://www.hukumonline.com/berita/a /ini-11-putusan-ma-berstatus- landmark-decisions-tahun-2016- lt58a7021b49b8f/ . Diakses pada 20 Juni 2023.
Maulidin, Fakhrul, Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampu ( Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/PDT.P/2019/PN.Mdn),
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2021.
Rustam, Fadhilah Nuraini, Syarat dan Prosedur Permohonan Seseorang di Bawah Pengampuan , https://dntlawyers.com/syarat- dan-prosedur-permohonan- seseorang-di-bawah-pengampuan/ .
Diakses pada 18 Juni 2023.
Setiawan, Endra Agus, Siti Hamidah,
Istislam, “Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persefektif Hukum Perdata Indonesia”, Jurnal Selat Volume. 5 Nomor 2, Mei 2018.

## Sita, Rima Paramita, “Analisis Yuridis
Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010)”. https://media.neliti.com/media/pu blications/14162-ID-analisis- yuridis-pemeriksaan-calon- terampu-sebelum-adanya- penetapan-pengampuan-o.pdf .
Diakses pada 20  Juni 2023.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum .
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.