## Gorontalo Accounting Journal
Vol. 3 No. 2 October 2020
P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019

## THEORETICAL STUDY OF FINANCIAL REPORTING ON BUMDES REVIEWED FROM SAK ETAP KAJIAN TEORITIS PELAPORAN KEUANGAN PADA BUMDES DITINJAU DARI SAK ETAP
Hasna Adilah, Utpala Rani Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Jalan Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsan, Magelang Email : hasnaa3199@gmail.com
Submit : 2020-06-27; Revision : 2020-09-30; Publish : 2020-10-06
Gorontalo Accounting Journal, 3(2): 116-127

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  perkembangan  zaman,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang berkembang dalam sektor perekonomian. Dalam perkembangannya yang pesat  maka  dibutuhkan  peran  akuntansi  sebagai  alat untuk  menghubungkan dan  mengkonfirmasikan  transaksi  keuangan  yang  penting.  Maka  setiap perusahaan  atau  setiap  organisasi  harus  menyusun  laporan  keuangan.

## ABSTRACT
The  aim  of  this  research  is  to  theoretically  assess  the  financial  report  making  of BUMDes applied to the default of SAK ETAP. The research uses a qualitative research using  descriptive  approach.  The  result  of  the  research  shows  that  SAK  ETAP  is  the suitable  way  as  the  guideline  for  BUMDes  financial  report,  since  it  provides  a  simple and understandable report for the BUMDes financial report user. Financial report which presented  using  SAK  ETAP's  standard  are:  balance  sheet,  income  statements,  equity changes, cash flow report, and record of financial report (CALK).
Keywords: Financial statements; SAK ETAP

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara teoritis penyusunan laporan keuangan BUMDes jika diterapkan dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP).  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  SAK  ETAP  sangat  cocok  digunakan  sebagai  pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes, karena penyusunan laporan keuangan yang sederhana  dan  mudah  dipahami  oleh  pengguna  informasi  laporan  keuangan BUMDes.  Laporan  keuangan  yang  disajikan  dengan  standar  SAK  ETAP  adalah  : Neraca,  Laporan  Laba  Rugi,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Laporan  Arus  Kas,  dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Kata Kunci : Laporan Keuangan; SAK ETAP
Menurut  Standar  Akuntansi  (IAI,  2009),  laporan  keuangan  memiliki  fungsi sebagai  penyedia  informasi  yang  berkaitan  dengan  posisi  keuangan,  kinerja, serta  perubahan  posisi  keuangan  sebuah  perusahaan  yang  berguna  bagi penggunannya  (pengguana  internal  dan  pengguan  eksternal)  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Menurut  Lingtong,  Limpeleh,  dan  Sungkowo  (2020) Laporan  keuangan  merupakan  bentuk  pertanggung  jawabankepada  pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi tiga yaitu  :  1)  manajemen,  memerlukan  laporan  keuangan  BUMDes  untuk mengetahui  keberhasilan  suatu  BUMDes  yang  dijalankan  apakah  sudah mencapai tujuan yang direncanakan. 2) pemegang saham atau investor, untuk melihat laba atau rugi pada suatu BUMDes dan untuk menentukan keputusan investasi  pada  BUMDes.  3)  karyawan,  karyawan  membutuhkan  laporan keuangan  BUMDes  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  BUMDes  yang mempekerjakannya  bisa  membayar  gajinya.  Sedangkan  pengguna  informasi eksternal  yaitu  :  1)  kreditur,  membutuhkan  informasi  laporan  keuangan BUMDes  untuk  mengetahui  apakah  BUMDes  bisa  mengembalikan  pinajamna tepat  waktu.  2)  pemerintah,  membutuhkan  informasi  laporan  keuangan BUMDes  untuk  mengetahui  pertanggung  jawaban  dana  desa  yang  digunakan dan mengetahui kinerjanya.
Sejalan dengan perkembangan akuntansi di Indonesia setiap perusahaan harus  membuat  laporan  keuangan  yang  dapat  memberikan  informasi  kepada para  pengguna  yang  beragam  dan  memiliki  kebutuhan  yang  berbeda.  Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan diperlukan standar akuntansi. Saat ini  ada  4  macam  standar  akuntansi  yang  diterbitkan  oleh  Dewan  Standar Akuntansi  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (DSAK  IAI)  dan  1  acuan  standar  yang dikeluarkan oleh  Komite Standar  Akuntansi  Pemerintah  (KSAP). Standar  yang ditetapkan  dan  digunakan  oleh  banyak  entitas  swasta  atau  lembaga  negara. Menurut  IAI  standar  penyusunan  laporan  keuangan  tersebut  berupa Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  dan  pada  tahun  2015  PSAK resmi  mengadopsi  Standar  Pelaporan  Keuangan  Internasional  (IFRS),  Standar Akuntansi  Keuangan  untuk  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP), Standar  Akuntansi  Syariah  (SAS),  Exposure  Draft  Standar  Akuntabilitas Keuangan  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (ED  SAK  EMKM),  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP).
Permendes,  (2019)  tentang  pedoman  umum  pembangunan  dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan  desa  yang  partisipatif  dan  berkesinambungan  serta  bersinergi untuk  pembangunan    pemberdayaan  masyarakat  desa  dengan  program pemerintah dan pemerintahan daerah, dan perlu menyusun pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa  merupakan  sebuah  lembaga  pemerintahan  daerah  yang  mengatur, mendampingi,  dan  menjalankan  program-  program  yang  bertujuan  untuk kemandirian  ekonomi  desa  dan  yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan memprioritaskan  kebutuhan  Masyarakat  Desa.  Dalam  pemerintahan  Daerah bidang  yang  menangani  tentang  keswadayaan  masyarakat  adalah  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DISPERMADES).  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  sangat  menyoroti  adanya  BUMDes  atau  Badan  Milik Desa  yang  bertujuan    meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam mengendalikan  perekonomian  di Desa  untuk  sebesar- besarnya  kesejahteraan
masyarakat  dan  kemandirian  ekonomi  tingkat  desa.  Pembangunan  desa berbasiskan  kekuatan  lokal  (keuangan  dan  aset  desa)  diwujudkan  dalam pembentukan  dan  pengembangan  produk  unggulan  kawasan  pedesaan, digerakkan dan dikelola oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada lingkup desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa.
Kemenkeu,  (2014)  menyebutkan  bahwa  desa  dapat  mendirikan  Badan Usaha  Milik  Desa  yang  disebut  dengan  BUMDes,  BUMDes  dikelola menggunakan asas semangat kekeluargaan dan gotong royong, BUMDes dapat menjalankan  usaha  dibidang  ekonomi  atau  pelayanan  umum  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang    undangan,  juga  menjelaskan  bahwa pendiriaan  BUMDes  disepakati  melalui  musyawarah  Desa,  dan  pendiriaan BUMDes sebagaimana yang diatur dengan ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa. Sifat dari BUMDes menjadi alat desa bagi gerakan perekonomian di Desa yang  bercirikan  semangat  kolektif  dan  gotong  royong,  dengan  maksud  untuk melaksanakan tugas desa dengan menyelenggarakan cabang – cabang produksi yang  penting  bagi  desa  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak. Indikator  terlaksananya  penerapan  prinsip  akuntansi  pada  BUMDes  yaitu dengan  adanya  penyelenggaraan  akuntansi  yang  tepat.  BUMDes  merupakan lembaga  yang  bergerak  dalam  bidang  perekonomian  desa  yang  memiliki identitas  dan  dasar  hukum  maka  penerapan  dan  penyusunan  laporan keuangan  pada  BUMDes  harus  berpedoman  dan  sesuai  dengan  standar akuntansi  sehingga informasi  dan  kualitas laporan  keuangan  bersifat  akuran, andal,  dan  relevan  untuk  pengguna  informasi  laporan  keuangan.  (Kemendes, 2019)  Peraturan  Menteri  Desa,  pembangunan  daerah  tertinggal,  dan transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan perubahan pada BUMDes pada bab lll pasal 12  ayat  3  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  operasional  atau  seorang  manajer dan  direktur  berwenang  membuat  laporan  keuangan  seluruh  unit  usaha BUMDes setiap bulan.
Salah  satu  pentingnya  menentukan  pedoman  atau  standar  akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan BUMDes adalah informasi atas  laporan  keuangan  adalah  menyusunan  yang  lengkap  dan  dapat bermanfaat  bagi  pengguna  laporan  keuangan  tersebut.  Artinya  dalam  hal  ini penyusunan  laporan  standar  akuntansi  harus  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  (SAK  ETAP).  Dalam  SAK ETAP  penyajian  laporan  keuangannya  lengkap  yang  terdiri  dari  :  Neraca, Laporan  Laba  Rugi,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Laporan  Arus  Kas,  dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Dalam  hal  ini  maka  BUMDes  harus menyusun  laporan  keuangan  secara  lengkap  sesuai  dengan  pedoman  SAK ETAP.
Penelitian  ini  berfokus  kepada  penyusunan  laporan  BUMDes  dengan pedoman  Standar  Akuntansi  Keuangan  dengan  Entitas  tanpa  Akuntabilitas Publik  pada  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Magelang karena  dilatarbelakangi  dengan  belum  ada  standar  yang  digunakan  untuk menyusun  laporan  keuangan  pada  BUMDes.  Pada  pelaporan  keuangan BUMDes  yang  ada  di  Dispermades  Kabupaten  Magelang  masih  menggunakan laporan  keuangan  sederhana.  Alasan  dilakukan  penelitian  ini  karena  laporan yang dibuat BUMDes belum memiliki laporan keuangan yang lengkap, laporan yang  dibuat  berupa  laporan  kas  masuk  dan  kas  keluar,  hal  ini  tidak
menggambarkan  posisi  keuangan  periode  dan  tidak  diketahui  keuantungan atau  kerugian  suatu  BUMDes.  padahal  pedoman  Mentri  Keuangan  harus menggunakan  laporan  laba/rugi,  laporan  perubahan  modal,  laporan  neraca, laporan  arus  kas.  Pada  penelitian  terdahulu  Rudiantoro  dan  Veronika  (2012) yang  berjudul  “kualitas  laporan  keuangan  UMKM  serta  prospek  implementasi SAK  ETAP”  menyimpulkan  bahwa  latar  belakang  pendidikan  tidak  terbukti signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  UMKM  menyebabkan  kualitas laporan  keuangan  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  besarnya  jumlah  kredit yang diterima. SAK ETAP menjadi harapan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara  teoritis  pelaporan  pada  penyusunan  laporan  keuangan  BUMDes  jika ditinjau  atau  diterapkan  dengan  menggunakan  Standar  Akuntansi  Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Menurut  Sugiyono,  (2010)  adalah  cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri-  ciri  keilmuan,  yaitu  rasional,  empiris,  dan  sistematis.  Peneliti  dapat memilih jenis-  jenis metode dalam  pelaksanaan  penelitiannya.  Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena- fenomena sosial tertentu yang berkenaan dengan masalah dan untuk diteliti. Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  kajian literatur  terhadap  SAK  ETAP  yang  sesuai  dengan  penyusunan  laporan keuangan  BUMDes.  Kajian  literatur  merupakan  jembatan  bagi  peneliti  untuk mendapatkan  landasan  teoritis  yang  meliputi  mencari,  membaca,  dan menelaah  laporan  penelitian  dan  bahan  pustaka  yang  memuat  teori  yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
Teknik  pengumpulan  data  yang  kedua  adalah  wawancara  bersama  Ibu Norma  selaku  Kasubag  pemberdayaan  Masyarakat  di  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang. Peneliti menanyakan tentang perkembangan BUMDes di Kabupaten Magelang, macam – macam laporan keuangan BUMDes, Standar  Akuntansi  yang  digunakan  untuk  membuat  laporan  keuangan BUMDes, pengguna informasi keuangan BUMDes internal maupun eksternal.
Teknik  pengumpulan  data  yang  selanjutnya  adalah  observasi.  Penulis melibatkan  diri  langsung  dan  mengamati  masuknya  laporan  keuangan BUMDes yang sudah dibuat dari BUMDes di desa- desa Kabupaten Magelang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Magelang merupakan  lembaga  yang  diberi  tanggung  jawab  untuk  pengelolaan, pembangunan, dan perkembangan untuk kemajuan perekonomian desa. Maka dibentuklah  Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  disebut  dengan  BUMDes  sebagai program  prioritas  utama  pada  DISPERMADES.  BUMDesa  beroperasi  pada bidang  sektor  prioritas  ekonomi  suatu  desa  yang  membawa  keuntungan. BUMDes  tentu  saja  menginginkan  suatu  usaha  yang  ditekuni  menjadi berkembang,  untuk  mengembangkan  suatu  usahanya  BUMDes  perlu
meyakinkan  kepada  masyarakat  jika  usaha  yang  ditekuninya  bisa dipertanggungjawabkan (Kemenkeu, 2017).
Dari hasil wawancara bersama Ibu Norma selaku Kasubag Pemberdayaan Masyrakat  terkait  dengan  penerapan  standar  akuntansinya,    Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Magelang belum menerapkan standar  Akuntansi  Keuangan  pada  laporan  keuangan  BUMDes  di  Kabupaten Magelang,  dan  pelaporannnya  masih  menggunakan  laporan  keuangan  yang sederhana. Laporan keuangan sederhana yang dibuat yaitu laporan kas harian yang  merupakan  kas  masuk  dan  kas  keluar  sehingga  tidak  menggambarkan neraca  untuk  mengetahui  keuntungan  atau  kerugian  BUMDes.  Dari  hasil observasi  atau  pengamatan  laporan  Laporan  Pertanggung  jawaban  kepada pihak  eksternal  pemerintahan  Kabupaten  Magelang  ,  laporannya  yang  dibuat sangat  sederhana  sehingga  pihak  pemerintah  kurang  memahami  gambaran kinerja secara nyata.
Menurut kementrian keuangan cara BUMDes mempertanggung jawabkan usahanya  dengan  menyusun  sebuah  laporan  keuangan.  laporan  keuangan merupakan  hasil  dari  proses  akuntansi  selama  usaha  tersebut  beroperasi, laporan  keuangan  juga  menghasilkan  informasi  yang  bermanfaat  untuk pengguna  informasi.  Dalam  penyusunan  informasi  maka  dibutuhkan  suatu standar  akuntansi  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyusunan  laporan keuangan. Penyusunan keuangan BUMDes di desa belum menetapkan standar yang  digunakan  sebagai  pedoman  laporan  keuangan  BUMDes  .  Menurut Arinanda pada judul “Rekonstruksi penyusunan laporan keuangan unit usaha susu  Ndosari  berdasarkan  SAK  ETAP  pada  BUMDes  Makmur  Abadi  berbasis microsoft exel  menyimpulkan  dari  hasil  penelitiannya  bahwa  unit usaha  susu Ndosari  masih  belum  menerapkan  laporan  keuangan  yang  belum  sesuai dengan  SAK  ETAP,  oleh  karena  itu  penelitiannya  mencoba  untuk  menyusun laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  SAK  ETAP.  Supaya  dapat  dijadikan pedoman  untuk  menyusunan  laporan  keuangan  yang  lebih  akuntabel.    Maka pemerintah  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Magelang perlu  menetapkan  standar  akuntansi  untuk  menyusun  laporan  keuangan, yaitu dengan standar SAK ETAP. Menurut Martani, (2011) Karakteristik SAK ETAP sebagai berikut :
1. Stand  alone  accounting  standar (  tidak  mengacu  kepada  SAK  umum  ) yang  artinya  merupakan  standar  yang  berdiri  sendiri  secara keseluruhan.
2. Mayoritas menggunakan historical cost concept
3. Mengatur  transaksi  yang  umum  dilakukan  Usaha  Kecil,  Menengah, dan tidak memiliki akuntabilitas publik
4. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum
a) Alternatif yang dipilih adalah alternatif sederhana
b) Penyederhanaan pengakuan dan pengukuran
c) Pengurang pengungkapan
5. Tidak boleh berubah selama beberapa tahun.
Menurut  IAI (2016), Laporan Keuangan SAK ETAP yaitu :
1. Neraca
Neraca  merupakan  laporan  keuangan  perusahaan  yang  memberikan informasi  posisi  keuangan  perusahaan  pada  akhir  periode.  Pos-  pos dalam  neraca  yaitu  :  kas  dan  setara  kas,  piutang  usaha  dan  piutang lainnya,  persediaan,  properti  investasi,  aset  tetap,  aset  tidak  berwujud, utang  usaha  dan  utang  lainnya,  aset  dan  kewajiban  pajak,  kewajiban diestimasi, dan ekuitas.
Tabel 1. Contoh Neraca BUMDes dengan SAK ETAP Aset 20X1 Aset Lancar 1-111 Kas Kecil BUMDes Rp. xxx 1-112 Kas di Bank Daerah xxx 1-113 Piutang Usaha xxx 1-114 Persediaan Barang Dagangan xxx Total Aset Lancar xxx Aset Tetap 1-211 Kandang Ayam Rp. xxx 1-212 Akumulasi Penyusutan Kandang xxx Total Aset Tetap xxx TOTAL ASET xxxx Hutang 2-110 Hutang Dagang Rp. xxx 2-130 Hutang Gaji xxx Total Hutang xxx Modal 3-120 Modal Pemerintah Desa Rp. xxx 3-130 Iktisar Laba Rugi xxx Total Modal xxx Total hutang + modal xxxx Sumber : IAI, Laporan Keuangan SAK ETAP, (2016).

## 2. Laporan Laba Rugi
Laporan  laba  rugi  menyajikan  hubungan  antara  penghasilan  dan  beban dari  entitas.  Laba  digunakan  sebagai  patokan  untuk  tingkat  kinerja karyawan  atau  perhitungan  pengembalian  investasi.  Unsur-  unsur laporan keuangan secara tidak langsung yang terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi mencangkup pos- pos sebagai berikut : pendapatan, beban keuangan, bagian laba rugi atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

## Tabel 2. Contoh laporan laba rugi BUMDes dengan SAK ETAP

## PENDAPATAN
4-110 Pendapatan bunga bank Rp xxx 4-120 Pendapatan penjualan barang xxx 4-130 Pendapatan penjualan telur ayam xxx 4-150 Pendapatan pompa angin xxx Total pendapatan xxx BEBAN-BEBAN 6-110 Beban Gaji Rp xxx 6-140 Beban Konsumsi xxx 6-160 Beban Foto Copy xxx 6-150 Beban Rapat xxx 6-170 Beban Penyusutan xxx Total beban (xxx) Laba usaha sebelum pajak xxxx Beban Pajak (xxx) Laba usaha setelah pajak xxxx Sumber : IAI, Laporan Keuangan SAK ETAP, (2016).

## 3. Laporan perubahan ekuitas
Dalam  laporan  perubahan  ekuitas  suatu  periode,  termasuk  didalamnya pos pendapatan dan beban diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode  tersebut,  pengaruh  perubahan  kebijakan  akuntansi  dan  koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Perubahan ekuitas selain perubahan  yang  timbul  dari  transaksi  dengan  pemilik  dalam kapasitasnya sebagai pemilik ekuitas selama suatu periode.

## Tabel 3. Contoh laporan perubahan ekuitas BUMDes
dengan SAK ETAP 20X1 Modal Awal Rp. xx Ditambah : 1. Laba tahun berjalan xxx Total Penambahan xxx Dikurangi : (xxx) Modal Akhir xxxx Sumber : IAI, Laporan Keuangan SAK ETAP, (2016).

## 4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dalam suatu perusahaan. Laporan arus kas biasanya terdapat perhitungan arus kas aktivitas investasi, kas aktivitas operasi, dan  kas aktivitas pendanaan.
Tabel 4. Contoh laporan Arus Kas BUMDes dengan SAK ETAP Arus Kas Aktivitas Operasi 20X1 Mutasi LK Keterangan Saldo 1-Jan Pendapatan bunga bank Rp xxx 2-Jan Pendapatan penjualan barang dagangan xxx 3-Jan Pendapatan penjualan telur ayam xxx 4-Jan Pendapatan pompa angin xxx 5-Jan Beban Gaji xxx 6-Jan Beban Konsumsi xxx 7-Jan Beban Foto Copy xxx 8-Jan Beban Rapat xxx 9-Jan Beban Penyusutan xxx Arus kas dari aktivitas operasi xxx Arus Kas Aktivitas Investasi 1-Feb Pembelian Peralatan xxx Arus Kas Aktivitas Pendanaan 1-Mar Modal xxx Kenaikan Bersih Kas xxx Saldo Kas per 1 Desember xxx Saldo kas per 31 desember xxxx Sumber : IAI, Laporan Keuangan SAK ETAP, (2016).

## 5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan  atas  laporan  keuangan  berisi  tentang  informasi  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan.  catatan  atas  laporan  keuangan  memberikan penjelasan  atas  transaksi  atau  pos  –  pos  dan  akun  pada  setiap  laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan.

## Tabel 5. Contoh CALK BUMDes dengan SAK ETAP

## 1  UMUM
Badan  Usaha  Milik  Desa  “Kineauan”  Desa  Wawona  berlokasi  di  Jaga IV  Kecamatan  Tatapaan  Kab.  Minahasa  Selatan.  BUMDes  Kineauan didirikan  sejak  tahun  2017,  dengan  bidang  usaha  :  perdagangan umum  (berupa  penjualan  kebutuhan  pertanian  dan  spareparts kendaraan roda dua), serta pemeliharaan ayam petelur
2  Ikhtisar Kebijakan Akuntansi a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP b. Dasar Penyusunan Penyusunan laporan keuangan menggunakan akrul basis c. Aset Tetap Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus d. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan diakui pada saat penerimaan dari pelanggan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi. 3  Kas Kas berjumlah Rp. Xxx
4  Piutang Usaha Piutang Usaha berjumlah Rp. Xxx Sumber : IAI, Laporan Keuangan SAK ETAP, (2016).

## Selanjutntya berikut ini penerapatan SAK ETAP menurut IAI :
Tabel 6. Penerapan SAK ETAP menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
PERKIRAAN SAK ETAP Penyajian laporan keuangan Minimum  pos  yang  harus  ada  di  neraca  lebih sedikit.  Silent  terhadap  pos  luar  biasa,  laporan laba  rugi  (tanpa  harus  menyajikan  laba  rugi komprehensif),  cash  flow  dengan  metode  tidak langsung. Aset tetap dan Properti Investasi Aset tetap, roperti investasi menggunakan metode biaya  kecuali  ada  ketentuan  pemerintah  yang mengharuskan model revaluasi diterapkan. Aset tidak berwujud Aset  tidak  berwujud  diamortisasikan  selama  10 tahun. Pengukuran menggunakan metode biaya. Instrumen keuangan Ruang  lingkup,  investasi  pada  efek  tertentu klarisikasi trending, held to maturity dan evailable for sale. Lah tersebut mengacu pada PSAK no 50 (1998). Persediaan Tidak di ijinkan menggunakan persediaan dengan pendekatan LIFO. Penurunan Nilai Aset Ruang  lingkup  yang  meliputi  semua  jenis  aset kecuali  aset  yang  timbul  dari  manfaat  pensiun. Tidak mengatur penurunan nilai goodwill dan ada tambahan pinjaman yang diberikan PSAK 31.
Laporan  Keuangan Konsolidasi Tidak  diatur  bila  memiliki  investasi  atas  asosiasi maupun subsidiary menggunakan metode ekuaitas Sewa Tidak  mengatur  perjanjian  yang  mengandung sewa (PSAK 8 ) – klarifikasi sewa kombinasi IFRS for  SMEs  dan  SFAS  13  (  rue  based  )  –  laporan keuangan  lessee  dan  lessor  menggunakan  PSAK 30 (1990) akuntansi sewa. Biaya pinjaman Biaya pinjaman langsung dibebankan Imbalan kerja Dalam  SAK  ETAP  imbalan  tidak  termasuk  dalam motode ekuitas  terapi  bisa  menggunakan motode sederhana. Pajak penghasilan Menggunakan  tax  payable  concept.  Tidak  ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan.
Sumber : IAI, Implementasi SAK ETAP, (2019).
Penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes sangat diperlukan, alasannya  bahwa  laporan  keuangan  yang  menggunakan  standar  akuntansi SAK  ETAP  mempunyai  kelengkapan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan. Informasi  mengenai  keuangan  sangat  dibutuhkan  khususnya  untuk manajemen  yang  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan,  kita  juga  dapat melihat  posisi  keuangan  suatu  organisasi  pada  BUMDes  (Rudini,  2016). Undang-undang  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa  didalamnya  membahas pembentukan  BUMDes  namun  dalam  pelaksanaan  penetapan  kebijakan, pelaksanaan,  dan  pengelolaan  BUMDes  masih  banyak  permasalahan  dengan aspek  manajemen,  standar  akuntansinya.  Maka  pemerintah  menetapkan  SAK ETAP  sebagai  standar  pedoman  dalam  penyusunan  laporan  keuangan BUMDes, karena laporan keuangan akan menjadi lebih fleksibel, lengkap, dan mudah dipahami oleh pengguna informasi laporan keuangan BUMDes.
Menurut  IAI,  (2016)  manfaat  menggunakan  SAK  ETAP  pada  laporan keuangan yaitu: 1) entitas yang dimaksud dapat menyusun laporan keuangan sendiri. 2) laporan keuangan yang dibuat menggunakan standar akuntansi SAK ETAP  dapat  diaudit  sebagai  evaluasi  kinerja  BUMDes  dan  mendapatkan  opini audit  tentang  kewajaran  penyusunan  laporan  keuangan.  3)  laporan  keuangan yang  disusun  menggunakan  SAK  ETAP  dapat  menghasilkan  informasi  dan digunakan  untuk  menghasilkan  peminjaman  dana  sebagai  pengembangan usahanya.
Menurut  pendapat  dari  Narsa,  (2012)  penggunaan  SAK  ETAP  sangat diperlukan  untuk  menyusun  laporan  keuangan  BUMDes  karena  kelengkapan laporan  keuangan  yang  lengkap  sehingga  bisa  memberikan  informasi  yang akurat  terhadap  pengguna  laporan  keuangan.  dibandingkan  dengan  SAK UMKM  mempunyai  banyak  kendala  yang  dihadapi  selain  modal,  sistem pembukuannya  sangat  sederhana  dan  cenderung  mengabaikan  kaidah administrasi  keuangan  yang  standar  (baku).  Padahal  laporan  keuangan  yang akurat  dan  baku  akan  banyak  membantu  dalam  pengembangan  bisnisnya secara  kuantitatif  dan  kualitatif.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  SAK  ETAP memberikan  solusi  untuk  penyusunan  laporan  keuangan  yang  lengkap,  serta sederhana,  dan  mudah  dipahami.  Hanya  mengatur  transaksi  yang  dilakukan usaha  kecil  dan  menengah.  Serta  alternatif  yang  digunakan  dalam  SAK  ETAP
sangat  sederhana  karena  di  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  SAK  ETAP pengakuan  dan  penilaiannya  dilakukan  penyederhanaan.  Jika  suatu  usaha atau perusahaan yang menetapkan SAK ETAP dalam periode berikutnya tidak boleh berganti standar selama beberapa tahun.

## 4. PENUTUP
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Magelang belum menerapkan Standar Akuntansi untuk  BUMDes  di  Kabupaten  Magelang  sehingga  laporan  keuangan  yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab hanya berupak kas harian yaitu kas masuk  dan  kas  keluar.  Sehingga  para  investor  tidak  tahu  kerugian  atau keuntungan atas kepemilikan aset dalam suatu BUMDes tersebut.
SAK ETAP sangat cocok digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan  keungan  BUMDes  karena  standar  ini  sangat  sederhana  dibanding standar lainnya dan tidak menyulitkan saat penyusunan. Dalam SAK ETAP ada beberapa  laporan  keuangan  yang  harus  disusun  BUMDes  yaitu  Neraca, Laporan  perubahan  ekuitas,  laporan  Arus  Kas,  Laporan  Laba-Rugi,  dan Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK).    Laporan  keuangan  BUMDes  tidak hanya digunakan untuk lembaga komersial tetapi juga lembaga sosial, sehingga dibutuhkan laporan atas kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BUMDes.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Arinanda, P. (  2019 ). Rekontruksi  Penyusunan Laporan Keuangan Unit Usaha Susu  Ndosari  Berdasarkan  SAK  ETAP  pada  BUMDes  Makmur  Abadi berbasis Microsoft Exel.
Harahap.  (2010). Analisis  Kritis  Atas  Laporan  Keuangan  . Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada .
I  Made  Narsa,  A.  W.  (2012).  Mengungkapkan  Kesiapan  UMKM  dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik  (PSAK-ETAP)  Untuk  Meningkatkan  Akses  Modal Perbankan. Majalah Ekonomi Tahun XXII, No. 3 Desember 2012 . IAI.  (2016). Laporan  Keuangan  SAK  ETAP .  Diambil  kembali  dari  iaiglobal: http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap IAI.  (2019,  November  Selasa,  Rabu). Implementasi  SAK  ETAP .  Diambil  kembali dari iaiglobal: http://iaiglobal.or.id/v03/PPL/email_ppl-
794.html#:~:text=Implementasi%20SAK%20ETAP,menggunakan%20PSAK %20umum%20yang%20berlaku.
Jerry  Sonny  Lintong  ,  Esrie  A.N.  Limpeleh  ,  dan  Barno  Sungkowo.  (2020). Laporan  Keuangan  Berdasarkan  SAK  ETAP  pada  BUMDes  "Kineauan" Desa  Wawono  Kabupaten  Minahasa  Selatan  . JBK  Jurnal  Bisnis  & Kewirausahaan . Kemendes. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  N0  17  Tentang    Pedoman  Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat  Desa.
Kemenkeu. (2014). Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 88 tentang pendirian BUMDes yang disepakati melalui musyawarah desa . Diambil kembali dari jdih.kemenkeu.go.id:
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm
Kemenkeu. (2014). Undang-Undang No6 . Diambil kembali dari jdih.kemenkeu.go.id:
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm
Kemenkeu.  (2017). Buku  Saku  Dana  Desa,  Dana  Desa  Untuk  Kesejahteraan Rakyat:  Menciptakan  Lapangan  Kerja,  Mengatasi  Kesenjangan,  dan Mengentaskan  Kemiskinan. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan.
Keuangan,  K.  (2017). Undang-  Undang  No.6  Tahun  2014  pasal  88  ayat  1 Pendirian  BUMDes  Melalui  peraturan  Desa  . Jakarta  :  Direktorat  Jendral Perimbangan Keuangan. Martani,  D.  (2011,  Maret  15). Standar  Akuntansi    Keunagan  Entitas  Tanpa Akuntanbilitas  Publik  (SAK  –  ETAP) .  Diambil  kembali  dari staff.blog.ui.ac.id:
https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/03/Standar-Akuntansi- Keuanan-Entitas-Tanpa-Akuntanbilitas-Publik-SAK-ETAP.pdf Martani,  D.  (2012). Akuntansi  Keuangan  Menengah  Berbasis  PSAK. Jakarta: Salemba Empat .
Munawir. (2010). Analisis laporan Keuangan . Yogyakarta: Liberty.
Permendes.  (2019). Permendes  PDTT  No  17  Tahun  2019 .  Diambil  kembali  dari dpmd.bengkaliskab.go.id: http://www.dpmd.bengkaliskab.go.id/publikasi/149-permendes-pdtt-no- 17-tahun-2019-tentang-pedoman-umum-pembangunan-dan- pemberdayaan PSAK. (2015, Juni). PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan . Diambil kembali dari http://www.iaiglobal.or.id/:
http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publikasi/ED%20PSAK%201%2 0(26%20Juni%202015).pdf
Rudini.  (2016).  Analisis  Penerapan  SAK  ETAP  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES)  Langkitin  di  Desa  Langkitin. E-journal  Mahasiswa  Prodi Akuntansi VOL 2, NO 1 .
Rudini.  (2016).  Analisis  Penerapan  SAK  ETAP  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES)  Langkitan di Desa  Langkitin. E-Journal  Mahasiswa  Akuntansi VOL 2, NO 1 . Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, kualitatif,. Bandung: Alfabeta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembentukan BUMDes Lembarang Negara Republik Indonesia tahun 2014, Jakarta.