## POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Septa Chandra
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Email : shev_tha1985@yahoo.com septa.candra85@gmail.com

## abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  find  a  political  choice  of  law  in  criminal law  reform.  Using  a  juridical  approach  using  secondary  data,  it  can  be concluded  that  the  legal  political  reform  criminal  law  in  Indonesia  is  still ongoing  and  to  be  part  of  the  development  of  the  national  legal  system. Legal political development of the national legal system should be based on Pancasila  as  a  guide  and  tool  for  political  filtering  of  national  law  and UUDNRI  1945  Constitution  as  the basic law.  One  form  of  political reform criminal  law  is  by  adopting  the  concept  of  restorative  justice  as  an alternative  mechanism  for  the  settlement  of  legal  issues  that  occur  without the use of judicial proceedings. With the approach of restorative justice, the enforcement  of  which  has  always  used  retributive  approach  (retaliation) would  merely  shift  to  restorative  approaches  (recovery).  The  concept  of restorative  justice  can  be  political  legal  permanent  (permanent)  in  building the national criminal justice system that will come.
Keywords: Politics Law, Restorative Justice and Criminal Case

## abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pilihan politik hukum dalam pembaharuan  hukum  pidana.  Menggunakan  pendekatan  yuridis  dengan menggunakan  data  sekunder dapat  disimpulkan  bahwa  politik  hukum pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  saat  ini  masih  terus  berlangsung dan  menjadi  bagian  dari  pembangunan  sistem  hukum  nasional.  Politik hukum  pembangunan  sistem  hukum  nasional  harus  berdasarkan  Pancasila sebagai  pemandu  dan  alat  filterisasi  bagi  politik  hukum  nasional  dan  UUD NRI  Tahun  1945  sebagai  hukum  dasar.  Salah  satu  bentuk  politik pembaharuan  hukum  pidana  adalah dengan  mengadopsi  konsep restorative justice sebagai  alternatif  mekanisme  penyelesaian  masalah  hukum  yang terjadi tanpa menggunakan proses peradilan. Dengan pendekatan restorative justice ini,  penegakan  hukum  dari  yang  selama  ini selalu  menggunakan pendekatan  retributif  (pembalasan)  semata-mata  akan  bergeser  menjadi pendekatan restoratif (pemulihan). Konsep restorative justice dapat menjadi politik  hukum  yang  bersifat  tetap  (permanen)  dalam  membangun  sistem hukum pidana nasional yang akan datang.
Kata kunci : Politik Hukum, Restorative Justice, dan Perkara Pidana

## A. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), penegasan akan hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis- konstitusional  oleh  para founding  fathers sebagaimana  di  atas  sangatlah tepat,  karena  memang  secara  sosiologis  berbagai  golongan  masyarakat Indonesia juga menopang/setuju negara hukum dengan berbagai alasan. 1 Hal ini mempunyai makna bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh  hukum,  dan  juga  semua  elemen  alat  kekuasaan  negara  serta  warga negara  harus  patuh  pada  hukum  yang  diciptakan  untuk  negara  hukum Indonesia tersebut. Inilah juga disebut paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum. Oleh karena hukum menjadi sandaran pengaturan dan penjamin  terjaganya  ketertiban,  maka  segala  strategi  penyusunan  hukum, penggunaan  hukum,  perlembagaan  hukum,  dan  penegakan  hukum  menjadi suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan cita negara hukum.
Untuk  mewujudkan  cita  negara  hukum  sebagaimana  di  atas,  maka harus  dilakukan  pembangunan  berbagai  bidang,  diantaranya  pembangunan di  bidang  hukum.  Ketika  membahas  pembangunan  di  bidang  hukum, tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang politik hukum (kebijakan  hukum).  Begitu  juga  sebaliknya,  ketika  berbicara  mengenai politik  hukum  erat  kaitannya  dengan  pembangunan  hukum.  Pada  dasarnya pembangunan  hukum  merupakan  tindakan  atau  kegiatan  yang  dimaksud untuk  membentuk  kehidupan  hukum  ke  arah  yang  lebih  baik  dan  kondusif. Pembangunan  hukum  bukan  merupakan  entitas  yang  berdiri  sendiri, melainkan  terintegrasi  dengan  pembangunan  bidang lain,  sehingga  hal  itu merupakan  proses  yang  berkelanjutan  dan bersinergi dengan  bidang-bidang pembangunan  lainnya.  Tentunya  di sini,  pembangunan  hukum  tidak  hanya dimaksudkan untuk pembangunan hukum positif, yaitu peraturan perundang- undangan,  tetapi  juga dalam  arti  luas  yang  menunjuk  pada  sebuah  sistem, yang  tidak  hanya  meliputi  pembangunan  materi  hukum,  tetapi  juga kelembagaan  dan  penegakan  hukum,  pelayanan  hukum,  dan  peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur hukum itu sendiri. 2
1 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan, Cetakan I,
(Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 386
2 Chairul  Huda,  “ Politik  Hukum  Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  Dalam  Konteks Pancasila,  UUD  NRI  Tahun  1945,  dan  Global ”,  M akalah disampaikan  pada  Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 22 November 2014
Filosofi  yang  dianut  dalam  pembangunan  hukum  nasional  selama kurang  lebih  empat  puluh  tahun  yaitu  konsep  hukum  pembangunan  yang menempatkan  peranan  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat. Dalam  konsep  yang  demikian,  pelaksanaan  pembangunan  hukum mempunyai  fungsi  sebagai  pemelihara  dalam  ketertiban  dan  keamanan, sebagai  sarana  pembangunan,  sarana  penegak  keadilan,  dan  sarana pendidikan  masyarakat. 3 Oleh  karena  itu,  apabila  dalam  pelaksanaan pembangunan,  hukum  diartikan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu: 4
1. politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara;
3. politik  hukum  harus  dipandu  oleh  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar negara,  yaitu  berbasis  moral  agama,  menghargai  dan  melindungi  hak asasi  manusia  tanpa  diskriminasi,  mempersatukan  seluruh  unsur  bangsa, meletakkan  kekuasaan  di  bawah  kekuasaan  rakyat,  dan  membangun keadilan sosial;
4. apabila  dikaitkan  dengan  cita  hukum  negara  Indonesia,  politik  hukum harus  melindungi  semua  unsur  bangsa  demi  integrasi  atau  keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan,  mewujudkan  demokrasi  (kedaulatan  rakyat)  dan nomokrasi  kedaulatan  hukum,  serta  menciptakan  toleransi  hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan;
5. arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi  dengan  arah  pembangunan  di  bidang  lainnya  memerlukan penyerasian.  Betapapun  arah  pembangunan  hukum  bertitik  tolak  pada garis-garis  besar  gagasan  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan  tercipta  pada  masa  depan.  Pembangunan  hukum  tidak  identik  dan tidak  boleh  diidentikkan  dengan  pembangunan  undang-undang  atau peraturan  perundangan  menurut  istilah  yang  lazim  digunakan  di Indonesia.  Membentuk  undang-undang  sebanyak-banyaknya,  tidak berarti  sama  dengan  membentuk  hukum.  Negara  hukum  bukan  negara undang-undang. Pembentukan undang-undang hanya bermakna
pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya, dan politik bukan tatanan normatif semata. Karena itulah maka diperlukan ruh tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas.
3 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Bina Cipta.
4 Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Seminar Arah Pembangunan  Hukum  Menurut  UUD  1945  Hasil  Amandemen,  BPHN,  2006.  Dalam konteks ini politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.
Sehubungan  dengan  hal-hal  tersebut  di  atas,  perubahan  hukum  yang dilaksanakan  di  Indonesia  ini  hendaknya  diarahkan  kepada  penciptaan kondisi  yang  lebih  mantap,  sehingga  setiap  warga  masyarakat  dapat menikmati  suasana  serta  iklim  ketertiban  dan  kepastian  hukum  yang berintikan  keadilan.  Juga  harus  memberikan  dukungan  dan  pengamanan kepada  upaya  pembangunan  untuk  mencapai  kemakmuran,  dengan  cara mengadakan  kodifikasi  dan  unifikasi  hukum  bidang-bidang  tertentu  dengan memperhatikan kesadaran  hukum  yang  berkembang  dalam masyarakat. Untuk  itu  perlu  dilanjutkan  langkah-langkah  untuk  menyusun  perundang- undangan  yang  menyangkut  hak  dan  kewajiban  asasi  warga  negara  dalam rangka  mengamalkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Diharapkan seluruh  warga  negara  Indonesia  harus  selalu  sadar  dan  taat  kepada  hukum, sebaliknya kewajiban  negara  untuk  menegakkan  dan  menjamin  kepastian hukum. 5
Sebelum  membahas  mengenai  politik  hukum  pembaharuan  hukum pidana,  perlu  disinggung  dalam  tulisan  ini  terlebih  dahulu  mengenai pengertian  politik  hukum  menurut  beberapa  ahli  hukum.  Padma  Wahyono memberikan pengertian politik hukum nasional adalah sebagai kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang  akan  dibentuk.  Segi  lain  dari  politik  hukum  adalah  mengenai  nilai- nilai,  penentuan,  pengembangan,  dan  pemberian  bentuknya. 6 Sedangkan Mahfud MD memberikan pengertian secara sederhana bahwa politik hukum sebagai  kebijaksanaan  hukum  (legal  policy)  yang  akan  atau  telah dilaksanakan  secara  nasional  oleh  pemerintah. 7 Sementara  itu,  Sudarto berpandangan  politik  hukum  atau  kebijakan  hukum  adalah  usaha  untuk mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi pada suatu saat. 8 Pada kesempatan lain beliau mendefinisikan politik hukum  sebagai  kebijakan  dari  badan-badan  yang  berwenang  untuk menetapkan  peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa digunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam  masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan. 9
Sementara  itu,  Bagir  Manan  mengatakan  bahwa  politik  hukum  tidak terlepas  dari  kebijaksanaan  bidang  lain.  Penyusunan  politik  hukum,  harus diusahakan  selalu  seiring  dengan  aspek-aspek  kebijaksanaan  di  bidang
5 Abdul  Manan, Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media,  2009), hlm. 5
6 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, (Jakarta:  Ghalia Indonesia,
1986), hlm. 160
7 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 7-9
8 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 159
9 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20
lainnya,  seperti  bidang  ekonomi,  bidang  politik,  bidang  sosial,  dan sebagainya.  Namun  demikian,  setidak-tidaknya  ada  dua  lingkup  utama politik hukum, yaitu sebagai berikut:
1. politik  pembentukan  hukum  yaitu  kebijaksanaan  yang  bersangkutan dengan  penciptaan,  pembaharuan, dan  pengembangan  hukum.  Politik pembentukan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan;
b. kebijaksanaan  (pembentukan)  hukum  yurisprudensi  atau  keputusan hakim;
c. kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.
2. politik  pelaksanaan  hukum  yaitu  kebijaksanaan  yang  berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut 10
a. kebijaksanaan di bidang peradilan; dan
b. kebijaksanaan  di  bidang  pelayanan  hukum Abdul  Hakim  Garuda Nusantara  mengartikan  politik  hukum  secara  harfiah  sebagai kebijakan  hukum  (legal  policy)  yang  hendak  diterapkan  atau dilaksanakan  secara  nasional  oleh  suatu  pemerintah  negara  tertentu. Lebih  lanjut  Gurada  Nusantara  mengatakan  politik  hukum  nasional bisa meliputi 11 :
1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2) pembangunan  hukum  yang  intinya  adalah  pembaharuan  terhadap ketentuan  hukum  yang  telah  ada  dan  yang  dianggap  usang,  dan penciptaan  ketentuan  hukum  baru  yang  diperlukan  untuk  memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3) penegasan  fungsi  lembaga  penegak  atau  pelaksana hukum  dan pembinaan anggota;
4) meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  menurut  persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.
Kemudian,  Syofrin  Syofyan  dan  Asyhar  Hidayat  melihat  politik hukum  dalam  konteks  hukum  nasional  mengatakan  bahwa  politik  hukum nasional  adalah  pernyataan  kehendak  negara  melalui  pembentuk  undang- undang  (legislatif),  melakukan  kebijakan  hukum  untuk  membentuk  suatu pilihan hukum dan dikembangkan sesuai dengan tujuan negara berdasarkan kebijakan  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  oleh pemerintah. 12 Dari 10 Bagir  Manan, Politik  Hukum  Otonomi  Sepanjang  Peraturan  Perundang-undangan Pemerintahan  Daerah. Dalam  Martin  H.  Hutabarat,  et.  All  (Penyunting), Hukum  dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), hlm. 145
11 Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara,  “Politik  Hukum  Nasional”,  makalah  disampaikan  pad a Karya  Latihan  Bantuan  Hukum  (Kalabahu),  diselenggarakan  Yayasan  LBH  Indonesia  dan LBH Surabaya, September 1985.
12 Syofrin  Sofyan  dan  Asyhar  Hidayat, Hukum  Pajak  dan  Permasalahannya,  (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 4-5
berbagai pendapat para ahli hukum tersebut, secara substansi pada dasarnya sama. Walaupun sepintas masing-masing para ahli hukum tersebut memberi pengertian yang berbeda-beda. Dalam konteks negara Indonesia, sebenarnya politik hukum yang dicita-citakan tersebut telah dirumuskan dalam Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Pancasila  yang  merupakan  sumber  segala  sumber  hukum  Indonesia dan  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  hukum  dasar,  menjadi  pedoman,  batu uji, pemandu, dan alat filterisasi sekaligus menjadi tujuan dari semua politik hukum  nasional.  Sunaryati  Hartono  mengatakan  bahwa  apabila  kita menempatkan hukum sebagai jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui masyarakat yang  bagaimana  yang  dicita-citakan  oleh  rakyat  Indonesia.  Setelah  kita mengetahui  bagaimana  bentuk  masyarakat  yang  dicita-citakan  oleh  rakyat Indonesia,  dapatlah  dicari  sistem  hukum  yang  bagaimana  yang  dapat mewujudkan  cita-cita  dimaksud, dan  politik  hukum  yang  bagaimana  dapat menciptakan sistem hukum yang dikehendaki. 13
Berhubungan  dengan  bentuk  masyarakat  yang  dicita-citakan  oleh rakyat Indonesia, menurut Sunaryati Hartono adalah suatu masyarakat yang adil  dan  makmur  secara  merata  yang  dicapai  dengan  cara  yang  wajar  dan berperikemanusiaan,  yang  pada  gilirannya  tercapai  keselarasan,  keserasian, dan  ketentraman  di  seluruh  negeri. 14 Sementara  itu,  terkait  dengan  sistem hukum  nasional  yang  dapat  mewujudkan  masyarakat  yang  dicita-citakan oleh  rakyat  Indonesia  dimaksud,  menurut  Sunaryati  Hartono  adalah  sistem hukum  nasional  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945. 15 Sementara  itu,  Romli  Atmasasmita  mengatakan  bahwa  hakikat  dari  politik hukum  nasional  adalah  kepastian  hukum,  keadilan, dan kemanfaatan,  harus dilihat  sebagai conditio  sine  qua  non,  bukan  sebaliknya  sebagai condition qum qua non. 16
Lebih  lanjut,  Romli  Atmasasmita  mengemukakan  pendapatnya sebagai berikut:
“Hukum  Nasional  (Indonesia)  sebagai  suatu  sistem  belum terbentuk  secara  holistik, komprehensif, ataupun  belum  diperkaya nilai-nilai  kehidupan  masyarakat  adat  untuk  beradaptasi  dengan kehidupan  masyarakat  maju.  Usaha  untuk  menyatakan  telah
13 Lihat  Sunaryati  Hartono, Perspektif  Politik  Hukum  Nasional,  Dalam  Artidjo  Alkostar  dan M.  Sholeh  Amin  (Ed), Pembangunan  Hukum  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Nasional, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 1
14 Ibid.,
15 Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Nasional  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 58-66
16 Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integratif:  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 111
terdapat  suatu  sistem  hukum  nasional,  terbukti  hanya  merupakan pewarisan  sistem  hukum  pewarisan  Hindia  Belanda  yang menganut  “ Civil  Law  System ”  semata -mata  yang  dipaksakan berlakunya  ditengah-tengah  masyarakat  hukum  adat.  Perubahan terhadap KUHP pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan  setelah  era  reformasi,  antara  lain  dilakukan  dengan memasukan  ketentuan  mengenai  pembajakan  udara  dan  larangan ideologi  marxisme-komunisme.  Pembentukan  sistem  hukum nasional  sampai  saat  ini  masih  belum  selesai  dan  patut dipertanyakan  sebelum  dan  setelah  Indonesia  memasuki  era reformasi,  pembentukan  tersebut  lebih  banyak  hasil  harmonisasi pengaruh  hukum  asing  atau  hukum  Internasional  ke  dalam peraturan perundang- undangan”. 17
Berdasarkan  pemaparan  Romli  Atmasasmita  tersebut,  maka  politik hukum  pembaharuan  hukum  pidana  merupakan  sistem  yang  sedang  terus dibangun,  atau  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  hukum  pidana  nasional Indonesia merupakan sistem yang masih dicita-citakan (Ius Constituendum). Berdasarkan  hal  tersebut,  menjadi  suatu  keharusan  secara  konseptual  dan mendasar dilaksanakan transformasi hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat  ke  dalam  sistem  nasional,  sehingga  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh sebagai  satu  kesatuan  sistem  hukum  nasional  yang  berfilsafatkan  Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Adapun karakteristik dari sistem hukum nasional nantinya, tergantung dari politik hukum nasional Indonesia. Dengan perkataan lain, bahwa politik hukum nasional Indonesia akan menentukan karakteristik dari sistem hukum nasional  Indonesia.  Jadi  terciptanya  sistem  hukum  nasional  yang berfilsafatkan Pancasila dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, tergantung dari  politik  hukum  nasional. 18 Sistem  hukum  nasional  yang  berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang akan diwujudkan melalui politik hukum nasional, merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai  sistem  hukum  yang  digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia,  yang meliputi sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa. Artinya,  dalam  pembentukan  sistem  hukum  nasional  yang  holistik  dan komprehensif harus  menjadikan  sistem  hukum  Adat,  sistem  hukum  Islam, dan sistem hukum Eropa sebagai bahan bakunya.
Berdasarkan  elaborasi  ragam  definisi  politik  hukum  di  atas,  penulis menyimpulkan  bahwa  politik  hukum  adalah  kebijakan  dasar  penyelenggara negara  dalam  bidang  hukum  yang  akan,  sedang, dan  telah  berlaku,  yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan
17 Ibid., hlm. 60-61
18 Otong Rosadi dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum, Edisi II, (Yogyakarta: Thafa media, 2013), hlm. 45
negara  yang  dicita-citakan.  Kata  kebijakan  di sini  berkaitan  dengan  adanya strategi  yang  sistematis,  terinci, dan  mendasar.  Dalam  merumuskan  dan menetapkan hukum  yang  telah  dan  akan  dilakukan,  politik  hukum menyerahkan  otoritas  legislasi  kepada  penyelenggara  negara,  tetapi  dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.
Menurut Teuku Mohammad Radhie, mengatakan bahwa pembaharuan hukum  yang  dilaksanakan  di  Indonesia  hendaknya  harus  berada  dalam bingkai  pembinaan  hukum  nasional.  Yang  dimaksud  dengan  pembinaan hukum  nasional  disini  adalah  merupakan  usaha-usaha  kodifikasi  di  segala bidang  hukum,  yakni  hukum  perdata,  hukum  pidana,  hukum  acara,  dan hukum lainnya jika diperlukan. Termasuk juga dalam pengertian pembinaan hukum  nasional  adalah  usaha  pembaharuan  hukum  secara  sektoral  di berbagai  bidang  hukum  yang  mendesak.  Ruang  lingkup  pembinaan  hukum nasional  termasuk  juga  instansi  penegak  hukum  dan  prosedurnya.  Jadi pembaharuan hukum  itu  bersifat komprehensif dalam  rangka  menuju pembentukan  sistem  hukum  nasional  sebagai  jati  diri  bangsa  Indonesia. Usaha ini dapat berhasil kalau ada hubungan dan dukungan dari semua pihak terkait  dalam  usaha  membangun  hukum  nasional  yang  mencerminkan  jiwa bangsa Indonesia sendiri. 19
Berbicara  mengenai  pembaharuan  hukum  sangat  erat  hubungannya dengan  kebijakan  hukum  (legal  policy).  Hoefnagels  mengatakan  kebijakan hukum  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  (integral)  dari  kebijakan  sosial (social  policy);  atau  dengan  kata  lain,  kebijakan  sosial  mencakup  di dalamnya  kebijakan  hukum,  yang  selengkapnya  dikatakan  kebijakan penegakan  hukum  (law  enforcement  policy). 20 Jadi,  kebijakan  perundang- undangan  (legislative  policy)  dan  kebijakan  penegakan  hukum  (law enforcement  policy)  merupakan  bagian  dari  kebijakan  sosial  (social policy), 21 yang  menurut Barda  Nawawi  Arief  adalah  kebijakan  atau  upaya untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial. 22 Lebih  lanjut  Barda  Nawawi  Arief mengatakan  kebijakan  sosial  merupakan  segala  usaha  yang  rasional  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dan  sekaligus  mencakup  perlindungan masyarakat.  Jadi,  dalam  pengertian  ‘ social  policy ’  seka ligus  tercakup di dalam nya ‘ social walfare policy ’ dan ‘ social defence policy ’. 23
19 Teuku  Muhammad  Radhie, Beberapa  Pemikiran  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia,
(Bandung: Alumni, 1980), hlm. 9
20 G.P. Hoefnagels, The Other side of Criminology, (Holland: Deventer-Kluwer, 1978), hlm.
57 21 Ibid.,
22 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1996), hlm. 3
23 Ibid.,
Kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdaya guna atau  politik  hukum  pidana  (penal  policy)  merupakan  bagian  dari  politik kriminal  (criminal  policy)  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya.  Marc Ancel mengatakan bahwa:
“Kebijakan  hukum  pidana adalah  “suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang pada  akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk  memungkinkan peraturan  hukum  positif  dirumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat  undang-undang, tetapi  juga  kepada  pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang, tetapi  juga  kepada  pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang dan juga kepada para penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan”.
Lebih lanjut dikatakan: “Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat  bagi  suatu  ilmu  pengetahuan yang  mengamati  dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum  dapat  berkerja  sama  tidak  sebagai  pihak  yang  saling berlawanan  atau  saling  berselisih,  tetapi  sebagai  kawan  sekerja yang  terikat  dalam  tugas  bersama,  yaitu  terutama  untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat”. 24
Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,  Sudarto  mengatakan  bahwa, melaksanakan  politik  hukum  pidana  berarti  mengadakan  pemilihan  hukum untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana  yang  paling  baik,  dalam arti  memenuhi  syarat  keadilan  dan  dayaguna.  Pada  kesempatan  lain  beliau mengatakan  bahwa  melaksanakan  politik  hukum  pidana  berarti,  usaha mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  sesuai  dengan  keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. 25 Sedangkan Murder  yang  menggunakan  istilah  “ strafrechtspolitiek ”,  mendefinisikannya sebagai garis kebijakan untuk menentukan 26 :
1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
3. cara  bagaimana  penyelidikan,  penuntutan,  peradilan, dan  pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Dengan demikian,  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  (termasuk hukum pidana formil), harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi
24 Ibid., hlm. 4
25 Ibid., hlm. 27-28
26 Ibid., hlm. 28
pada kebijakan (policy-oriented approach), karena memang pada hakikatnya ia  hanya  merupakan  bagian  dari  suatu  langkah  kebijakan  hukum  (policy), yaitu  bagian  dari  politik  hukum/penegakan  hukum,  politik  hukum  pidana, politik  kriminal,  dan  politik  sosial,  dan  sekaligus  pendekatan  yang berorientasi  pada  nilai  (value-oriented  approach),  karena  dalam  setiap kebijakan terkandung  pula pertimbangan  nilai.  Pembaharuan  hukum  pidana pada  hakikatnya  mengandung  makna,  suatu  upaya  untuk  melaksanakan reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang  melandasi  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal,  dan  kebijakan penegakan hukum di Indonesia. 27
Terkait  dengan  politik  hukum  pembaharuan  hukum  pidana  dalam hukum pidana nasional yang akan datang dikenal adanya konsep restorative justice.  Konsep  ini  tergolong  baru  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana dan  juga  mempertanggungjawabkan  pelakunya.  Dalam  konsep  ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur  yang  ada  saat  ini.  Namun  tetap  mendapatkan  keadilan  dan penyelesaian  masalah  terutama  untuk  korban  sebagai  pihak  yang  paling dirugikan  (menderita),  di samping  juga  untuk  pertanggungjawaban  pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks restorative justice (keadilan restoratif).
Konsep  pendekatan restorative  justice merupakan  suatu  pendekatan yang  lebih  menitikberatkan  pada  kondisi  terciptanya  keadilan  dan keseimbangan  bagi  pelaku  tindak  pidana  serta  korbannya  sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan atas  penyelesaian  perkara  pidana  yang  lebih  adil  dan  seimbang  bagi  pihak korban  dan pelaku. Restorative  justice itu  sendiri  memiliki  makna  keadilan yang  merestorasi,  adapun  restorasi  disini  memiliki  makna  yang  lebih  luas dari  apa  yang  dikenal  dalam  proses  peradilan  pidana  konvensional  adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.
Hal  ini  berangkat  dari  pandangan  bahwa  dalam  suatu  peristiwa kejahatan, penderitaan orang yang telah menjadi korban tidak saja berakibat pada  orang  itu  sendiri,  tetapi  juga  berdampak  pada  orang-orang  di sekitarnya.  Bahkan  juga  berdampak  pada  masyarakat  dan  negara  dalam lingkup  yang  lebih  luas.  Dalam  praktek  peradilan  pidana,  korban  hanya diperlakukan  atau  diposisikan  sebagai  saksi  (korban),  tanpa  berhak  untuk ikut  serta  berperan  aktif  dalam  sidang  pengadilan.  Aparat  penegak  hukum hanya  mendudukkan  korban  sebagai  instrumen  dalam  rangka  membantu
27 Ibid., hlm. 31
mereka  untuk  menghukum  atau  menjatuhkan  pidana  bagi  pelaku,  tanpa pernah  berlanjut  pada  apa  yang  dapat  mereka  berikan  untuk  kepentingan korban.
Namun  demikian,  dalam  konsep restorative  justice meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini  bisa didasarkan  atas  kesepakatan  bersama  antara  korban  dan  pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi,  perdamaian,  kerja  sosial,  maupun  kesepakatan-kesepakatan  lainnya. Hal  ini  menjadi  penting,  karena  proses  pemidanaan  konvensional  tidak memberikan  ruang  kepada  pihak  yang  terlibat,  dalam  hal  ini  korban  dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.
Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat yang paling  baik  untuk  menyelesaikan  masalah  (konflik)  hukum  dan  mencari keadilan.  Sehingga,  setiap  indikasi  adanya  tindak  pidana,  tanpa memperhitungkan  eskalasi  perbuatannya,  akan  terus  digulirkan  ke  ranah penegakan  hukum  yang  hanya  menjadi  yurisdiksi  para  penegak  hukum. Partisipasi  aktif  dari  masyarakat  seakan  tidak  menjadi  penting  lagi, semuanya  hanya  bermuara  pada  putusan  pengadilan  dalam  bentuk pemidanaan  (punishment) tanpa  melihat  esensinya.  Padahal,  dalam  suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut  umum  dan  untuk  menguatkan  pembuktian  lazimnya  yang bersangkutan  dijadikan  saksi  (korban). 28 Namun  belumlah  memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan.
Padahal  di  banyak  negara  sudah  mulai  memikirkan  alternatif  lain untuk  menyelesaikan  konflik  yang  ada  dalam  masyarakat.  Hal  ini disebabkan  karena  ketidakpuasan  dan  frustasi  terhadap  penerapan  hukum pidana  yang  ada  selama  ini,  serta  penerapan  sistem  peradilan  pidana (Criminal  Justice  System)  yang  tidak  memberikan  keadilan  bagi  individu, perlindungan  kepada  korban, dan  tidak  memberikan  manfaat  kepada masyarakat.  Apabila  dilihat  dari  sejarahnya,  pendekatan  model restorative justice sebenarnya  merupakan  pendekatan  darurat  pada  era  1960  dalam rangka menyelesaikan  kasus-kasus  pidana,  yang  tidak  menggunakan  sistem peradilan  pidana.  Dengan pendekatan restorative  justice ini,  pendekatan  ini fokus  pada  partisipasi  secara langsung  dari pelaku,  korban, dan  masyarakat dalam  proses  penyelesaian  kasus-kasus  pidana.  Memang  pendekatan  ini dalam praktek masih mengalami perdebatan secara teori, namun pandangan ini  berkembang  dan  mempunyai  dampak  terhadap  kebijakan  hukum  (legal
28 Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011), hlm. 8
policy)  dan  praktek  penegakan  hukum  di  beberapa  negara. Restorative justice dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon  berbagai kejahatan  dan  menjawab  ketidakpuasan  dari  kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini.
Selain  itu,  konsep restorative  justice juga  dianggap  sesuai  dengan nilai-nilai  Pancasila  yang  merupakan  sumber  segala  sumber  hukum Indonesia serta merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai  sistem  hukum  yang  digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia,  yang meliputi sistem hukum Adat, dan sistem hukum  Islam  yang  mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah (konflik) yang terjadi antar sesama anggota  masyarakat.  Satjipto  Rahardjo  mengatakan,  penegakan  hukum mengatur  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  mewujudkan keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Yang  disebut  dengan keinginan-keinginan  hukum  di sini  tidak  lain  adalah  pikiran-pikiran  badan pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula  sampai  kepada  pembuat  hukum.  Perumusan  pikiran-pikiran  pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan  bagaimana  penegakan  hukum  itu  dijalankan. 29 Jadi,  tidak  bisa dipisahkan begitu saja penegakan hukum dan pembuatan hukum.
Upaya  penegakan  hukum  memberikan  arti  adanya  upaya  untuk menjaga  agar  keberadaan  hukum  yang  diakui  di  dalam  suatu  masyarakat dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap  warga  negara  mematuhi  hukum  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat yang bersangkutan. Menurut Rudi Hartono, sejalan dengan asas restitution in integurm, 30 bahwa  keseimbangan  dalam  masyarakat  yang  telah  terganggu (karena  tidak  dilaksanakan  atau  dilanggarnya  suatu  aturan  hukum)  harus dipulihkan  ke  keadaan  semula,  untuk  tujuan  menciptakan  suasana  yang teratur, tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama,  maka  tata  hukum  bertitik  tolak  pada  penghormatan  dan perlindungan  manusia.  Oleh  karena  itu,  agar  perlindungan  manusia (justiabelen)  terlindungi,  sesuai  dengan adagium ” fiat  justitia  et  pereat mundus ”,  hukum  harus  ditega kkan  walaupun  langit  runtuh,  baik  dalam keadaan normal atau damai, atau pada saat terjadi pelanggaran hukum.
29 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), hlm. 116
30 Rudi Hartono, Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP Dalam Perspektif HAM, makalah Semiloka:  KUHAP  dan  Menuju  Fair  Trial  “Victim  Protection”.  LBH  Yogyakarta,  24  Juli 2013, hlm. 1
Akan  tetapi  harus  diingat,  bahwa  dalam  penegakan  hukum,  haruslah disesuaikan  dengan  cita  hukum  bangsa  yang  bersangkutan.  Artinya, penegakan  hukum  tersebut  haruslah  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila, pandangan  hidup,  kaidah,  dan  prinsip  yang  dianut  oleh  masyarakat  yang bersangkutan,  sehingga  akan  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  yang  mereka miliki. Untuk itu, penegakan hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, yaitu nilai-nilai Pancasila, nilai- nilai  tersebut  antara  lain:  ketuhanan,  keadilan, kepatutan,  keselarasan (harmoni),  persatuan,  perdamaian,  kemanusiaan  (humanisme),  ketertiban, kepatutan,  dan  kekeluargaan  (gotong  royong).  Tentunya,  sebagai  sebagai negara  yang  menganut  sistem  Eropa  Kontinental, 31 sedapat  mungkin  nilai- nilai dinyatakan dalam bentuk undang-undang, termasuk dalam hal nilai dan kaidah penegakan hukum.
Dengan  konsep restorative  justice ini  fenomena  dalam  penegak hukum  di  Indonesia  yang  selama  ini  dianggap  telah  merusak  keadilan masyarakat  dan  dianggap  jauh  dari  nilai-nilai  Pancasila  tidak  perlu  terjadi lagi.  Misalnya,  selama  ini  kita  menyaksikan  berbagai  kasus  hukum  yang terjadi  mulai  dari  seorang  nenek  yang  mencuri  mangkok,  seorang  nenek yang mencuri satu buah semangka, seorang anak yang mencuri sandal jepit, seorang anak yang menuntut ibu kandungnya, dan berbagai masalah hukum lainnya  yang  sebenarnya  sepele  dan  ringan  ataupun  perbuatan-perbuatan yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  yang  sebenarnya  juga  dapat diselesaikan dengan konsep restorative justice tersebut. Penyelesaian konflik dengan  menggunakan  konsep  ini  dipandang  sebagai  bentuk  penyelesaian yang  bernilaikan  Pancasila,  terutama  sila  ke-4  (musyawarah),  namun  tetap tidak  melupakan  kepentingan  korban  serta  nilai  keadilan  dan  kemanfaatan bagi para pihak yang sedang berkonflik. Dari uraian tersebut muncul sebuah pertanyaan, yakni bagaimanakah politik hukum pembaharuan hukum pidana terhadap  konsep restorative  justice sebagai  bentuk  pendekatan  baru  dalam hukum pidana nasional yang akan datang.
B. Pembahasan

## 1. Konsep Restorative Justice
Penegakan  hukum  bukanlah  merupakan  suatu  kegiatan  yang  berdiri sendiri,  melainkan  mempunyai  hubungan  timbal  balik  yang  erat  dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan masalah ini sebaiknya tidak  mengabaikan  pembicaraan  mengenai  struktur  masyarakat  yang  ada dibelakangnya.  Penegakan  hukum  dalam  suatu  masyarakat  mempunyai kecenderungan-kecenderungannya  sendiri  yang  disebabkan  oleh  struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini memberikan pengaruh, baik berupa
31 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 58-59
penyediaan  sarana  sosial  yang  memungkinkan  penegakan  hukum  itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal. 32
Munculnya  konsep restorative  justice merupakan  salah  satu  bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki atau  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dan  dijunjung  tinggi  oleh masyarakatnya.  Sebab,  ketika  penegakan  hukum  dilakukan,  pada  dasarnya masyarakat  mengharapkan  adanya  kepastian  hukum,  karena  dengan  adanya kepastian  hukum  masyarakat  akan  lebih  tertib,  merupakan  perlindungan secara yustisiabel terhadap  tindakan  sewenang-wenang  yang  sehingga seseorang  akan  mendapatkan  sesuatu  dalam  keadaan  tertentu.  Sebaliknya masyarakat  mengharapkan  adanya  manfaat  dalam  pelaksanaan  dan penegakan  hukum,  maka  jangan  sampai  justru  karena  pelaksanaan  atau penegakan  hukum  justru  menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat. Masyarakat  juga  sangat  berkepentingan  bahwa  dalam  pelaksanaan  atau penegakan  hukum  memperhatikan  unsur  keadilan,  walaupun  hukum  tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum yang mengikat setiap orang  atau  bersifat  menyamaratakan, sedangkan  keadilan  bersifat  subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.
Kembali kepada konsep Restorative Justice, sebenarnya telah muncul cukup  lama,  kurang  lebih  dari  dua  puluh  tahun  yang  lalu  sebagai  alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak, dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa, restorative  justice sebuah  a rah  baru  antara  “ justice ”  dan  “ walfare  model ”, kemudian  antara  “ retribution ”  dan  “ rehabilitation ”. 33 Di  Amerika  Utara, Australia,  dan  sebagian  Eropa,  keadilan  restoratif  sudah  diterapkan  pada semua  tahap  proses  peradilan  pidana  konvensional  yaitu  tahap  penyidikan dan  penuntutan, tahap  adjudikasi  dan  tahap  eksekusi pemenjaraan. 34 Dalam perkembangannya,  pertumbuhan  dan  penyebaran  keadilan  restoratif mendapat  dukungan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Dalam  Kongres Lima  Tahunan  yang  ke-5  di  Jenewa  tahun  1975,  PBB  mulai  menaruh perhatian  terhadap  ganti  rugi  bagi  korban  kejahatan,  sebagai  alternatif  bagi peradilan pidana retributif.
Konsep  asli  praktek  keadilan  restoratif  berasal  dari  praktek pemeliharaan  perdamaian  yang  digunakan  suku  bangsa  Maori  (penduduk asli suku di Selandia Baru). Bilamana timbul konflik, praktek restoratif akan
32 Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hlm. 30
33 John Brithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation, (University Press, Oxford, 2002).
34 Eriyantouw  Wahid, Keadilan  Restoratif  dan  Peradilan  Konvensional  dalam  Hukum
Pidana, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 1
menangani  pihak  pelaku,  korban,  dan  para stakeholders. 35 Bahkan  Jeff Christian,  seorang  pakar  Lembaga  Pemasyarakatan  Internasional  dari Kanada  mengemukakan  bahwa  sesungguhnya  peradilan restoratif  telah dipraktekkan  banyak  masyarakat  ribuan  tahun  yang  lalu,  jauh  sebelum lahirnya  hukum  negara  yang  formalitas  seperti  sekarang  yang  kemudian disebut hukum modern. 36
Pada  dasarnya restorative  justice mengutamakan  makna  pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan  oleh  Achmad  Ali  yang  mengutip  pendapat  Howard  Zher seorang  perintis  keadilan  restoratif  di  Amerika  Serikat,  mengartikan restorative  justice adalah  “suatu  proses  yang  melibatkan  pihak -pihak  yang berkepentingan  dari  sebuah  pelanggaran  khusus  dan  secara  bersama-sama mengidentifikasi  kerugian  serta  memenuhi  kewajiban  dan  kebutuhan  serta menempatkan  perubahan  sebagai  hak  yang  harus  diterima”. 37 Adrianus Meliala mengutip pendapat Morrison tentang restoratif adalah “ is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to offender that the behaviour id not condoned (welcomed), at the same time as being supportive resfectful of  the  individual ”. 38 Berdasarkan  pendapat  tersebut,  upaya  penyelesaian konflik  dan  sekaligus  penyembuhan  antara  pelaku  dan  korban  caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan  korban  ataupun  keluarganya  untuk  menumbuhkan  empati  di  kedua belah pihak.
Dengan demikian, dalam penyelesaian konflik yang ditonjolkan bukan menegaskan  kesalahan  pelanggar  kemudian  menjatuhkan  sanksi  pidana, tetapi  peran  aktif  pihak  yang  berkonflik  melalui  mediasi  atau  kompensasi terhadap  kerugian  materiil  dan  immateriil  dalam  bentuk  restitusi  atau kompensasi dan pemulihan keharmonisan hubungan kemanusiaan antar para pihak-pihak  (humanisasi).  Van  Ness,  seperti  dikutip  oleh  Mudzakir, mengatakan  bahwa  keadilan  restoratif (restorative  justice)  dicirikan  dengan beberapa preposisi, yaitu:
a. kejahatan  adalah  konflik  antar  individu  yang  mengakibatkan  kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
b. tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi  diantara  pihak-pihak  sambil  saling memperbaiki  kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan; dan
35 Hadi  Supeno, Kriminalisasi  Anak,  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa Pemidanaan, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 196
36 Ibid.,
37 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial
Prudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009). Hlm. 247
38 Adrianus  Maliala, Restorative  Justice dan  Penegakan  Hukum,  Bahan  Kuliah  Mahasiswa PTIK Ang 54/55, Jakarta, 2009.
c. proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar, dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya. 39
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  seyogyanya  sistem  peradilan  pidana dapat  dilakukan  dengan  berbagai  pendekatan-pendekatan  yang  tetap menegakan  keadilan  baik  bagi  korban  maupun  pelaku  kejahatan.  Secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu: 40
a. sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Adalah  masuk  akal  jika  keadilan  restoratif  sebagai  suatu  pemidanaan mengingat  ciri  dari  pemidanaan  adalah  memaksa,  menderitakan  seiring dengan timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku;
b. di  luar  sistem  peradilan  pidana  melalui  lembaga/institusi  lain  di  luar sistem.
Pandangan  keadilan  restoratif  berbanding  terbalik  dengan  sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut  sebagai soft  justice karenanya  dia  harus  berada  di  luar  sistem peradilan pidana; dan
c. di  luar  sistem  peradilan  pidana  dengan  tetap  melibatkan  pihak  penegak hukum. Ini merupakan gambaran dari sistem kuasi di mana titik berat di sini adalah bahwa model penyelesaian dengan pendekatan restoratif tetap harus  berdampingan  dengan  sistem  peradilan  pidana  karena  pada dasarnya  model  penyelesaian  ini  dapat  dijadikan  dasar  dari  strategi penanganan  perkara  pidana  yang  tujuannya  diarahkan  pada  kebaikan pelaku, korban, dan  masyarakat.  Di  samping  itu  hal  ini  juga menjadikannya  sebagai  bagian  dari  mekanisme  yang  sah  dalam  sistem hukum negara.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  jelas  sudah  bahwa  keadilan restoratif  adalah  sebuah  konsep  pemikiran  yang  merespon pengembangan sistem  peradilan  pidana  dengan  menitikberatkan  pada  pelibatan  masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana yang ada. Pelibatan ini terkait dengan  tahapan-tahapan  penegakan  hukum  pidana  di  tingkat  penyidikan, terutama  dalam  proses  penegakan  hukum  kasus-kasus  tertentu  di  Indonesia berdasarkan  pada  berat  ringannya  pidana  yang  dilakukan,  besar  kecilnya kerugian  yang  ditimbulkan,  kondisi  latar  belakang  dan  motif  pelaku, serta kondisi sosiologis masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari pengaturan tentang restorative  justice secara  internasional,  jelaslah  bahwa
39 Mudzakir,  Viktimologi:  Studi  Kasus  di  Indonesia, makalah,  pada  Penataran  Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Tahun 2005, Surabaya.
40 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  praktek  penegakan  hukum  pidana), Disertasi,  pada Universitas Indonesia, 2009, hlm. 180-183
penggunaan restorative  justice sebagai  upaya  penyelesaian  perkara  pidana, sudah  diakui  secara  internasional.  Konsep  ini  juga  sesuai  dengan  hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat).
Di  Indonesia  sendiri,  sebenarnya  konsep restorative  justice ini  telah lama  dipraktekkan  dalam  masyarakat  Indonesia,  seperti  masyarakat  di Papua,  Bali,  Toraja,  Minangkabau,  Kalimantan,  Jawa  Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi  suatu  tindak  pidana  oleh  seseorang  (termasuk  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  anak).  Dalam  prakteknya  penyelesaiannya dilakukan  dalam  pertemuan  atau  musyawarah  mufakat  yang  dihadiri  oleh tokoh  masyarakat,  pelaku,  korban  (bila  mau),  dan  orang tua  pelaku  untuk mencapai  sebuah  kesepakatan  untuk  memperbaiki  kesalahan.  Hal  demikian sebenarnya  merupakan  nilai  dan  ciri  dari  falsafah  bangsa  Indonesia  yang tercantum  dalam  sila  keempat  Pancasila,  yaitu  musyarawah  mufakat. Dengan  demikian, restorative  justice sebetulnya  bukan  hal  yang  baru  bagi masyarakat  Indonesia.  Dalam  musyawarah  mufakat  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian,  sehingga  antara  pelaku  dan  korban  tidak  ada “dendam”  dan  korban  dapat  dipulihk an  (direstor).  Musyawarah  mufakat dalam  konteks restorative  justice bisa  dilakukan  dengan  cara,  antara  lain: mediasi,  pembayaran  ganti  rugi,  ataupun  cara  lain  yang  disepakati  antara korban/keluarga  korban  dengan  pelaku.  Pihak  lain  bisa  ikut  serta  dalam masalah  ini,  misalnya  polisi,  pengacara  atau  tokoh  masyarakat  sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban  dengan  pelaku,  maka  selanjutnya  penyelesaian  masalah  tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).
2. Politik  Hukum terhadap Konsep Restorative  Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana yang akan Datang
Pembaharuan  hukum  pidana  materiil  dalam  bentuk  Rancangan Undang-Undang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  akan disingkat RUU KUHP), merupakan upaya mewujudkan cita negara hukum. Sehingga  RUU  KUHP  merupakan  manifestasi  dari  hal  itu  yang berkepribadian  Indonesia,  yang  bukan  hanya  berpaham rule  of  law yang mengutamakan  perlindungan  kepentingan  perseorangan  (individualistis) model  barat  ataupun socialist  legality yang  mengutamakan  kepentingan negara.  Pembaharuan  hukum  bukan  hanya  memperbaiki  hukum,  tetapi mengganti hukum yang ada dengan hukum yang lebih baik. Sehingga RUU KUHP  bukan  sekedar  mengadakan  perubahan-perubahan  seperlunya  yang mengganti  baju  kolonial  menjadi  kemasan  nasional,  melainkan  wujud  dari kemerdekaan  dan  kedaulatan  bangsa  yang  sesungguhnya.  Bahkan pembaharuan hukum menentukan arah pembentukan watak bangsa, dari satu
kondisi riil menuju pada kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.
Hukum  pidana  sebagai  salah  satu  bagian  independen  dari  hukum publik  merupakan  salah  satu  instrumen  hukum  yang  sangat urgent eksistensinya  sejak  zaman  dahulu.  Eksistensi  hukum  pidana sangat  penting dalam  menjamin  keamanan  masyarakat  dari  ancaman  tindak  pidana, menjaga  stabilitas  negara  dan  merupakan  lembaga  moral  yang  berperan merehabilitasi  para  pelaku  tindak  pidana.  Sehingga  hukum  pidana  terus berkembang  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  masyarakat.  Salah  satu perkembangan  tersebut  adalah  munculnya  ide  penyelesaian  konflik  yang tidak  hanya  berfokus  pada  proses  hukum  di  pengadilan,  akan  tetapi diselesaikan  oleh  para  pihak  yang  berkonflik  dengan  cara  memulihkan keadaan  yang  ada.  Prinsip  inilah  kemudian  dikenal  dengan restorative justice yang  diintrodusir  dalam  RUU  KUHP  melalui  sejumlah  ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54, dan Pasal 55, adanya mediasi dalam Pasal 145 huruf d, serta diversi terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Munculnya konsep ini terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara stakeholders hukum  pidana  yaitu  pelaku,  korban,  masyarakat, dan negara.  Lebih  lanjut,  keseimbangan  tersebut  juga  terlihat  dalam  hal pengaturan tentang pidana  (straf/punishment)  dengan  pengaturan tentang tindakan  (maatreegel/treatment  /measures)  dan  dimungkinkannya  sanksi gabungan  antara  pidana  dan  tindakan  (double  track  system),  mengingat heterogenitas  masalah  kejahatan,  serta  kesadaran tentang pentingnya  terapi yang tepat terhadap victimless crime.
Sebenarnya  konsep restorative  justice merupakan  wujud  dari  hukum adat  yang  sudah  sejak  dahulu  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia. Sehingga  diakuinya  hukum  adat  (the  living  law)  dalam  RUU  KUHP bertujuan  untuk  memenuhi rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat, dengan  memulihkan  keadaan  yang  telah  rusak  atau  proses  di mana  pihak- pihak  berkepentingan  memecahkan  bersama  cara  mencapai  kesepakatan pasca  terjadi  suatu  tindak  pidana  termasuk  implikasinya  dikemudian  hari. Dengan demikian, restorative justice dalam penanganan tindak pidana tidak hanya  dilihat  dari  kacamata  hukum  semata,  tetapi  juga  dikaitkan  dengan aspek-aspek  moral,  sosial,  ekonomi,  agama, dan  adat  istiadat  lokal  serta berbagai pertimbangan lainnya.
Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian  antara  pelaku  dan  korban,  dan  sang  korban  telah  memaafkan sang  pelaku,  maka  hal  tersebut tidak  akan  bisa  mempengaruhi  kewenangan penegak  hukum  untuk  terus  meneruskan  perkara  tersebut  ke  ranah  pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku. Proses formal pidana yang  makan  waktu  lama  serta  tidak  memberikan  kepastian  bagi  pelaku maupun  korban  tentu  tidak  serta  merta  memenuhi  maupun  memulihkan
hubungan  antara  korban  dan pelaku,  konsep restorative  justice ini menawarkan  proses  pemulihan  yang  melibatkan  pelaku  dan  korban  secara langsung  dalam  penyelesaian  masalahnya.  Proses  pidana  konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang  tidak  banyak  mempengaruhi  putusan  pemidanaan,  tugas  penuntutan tetap  diberikan  terhadap  Jaksa  yang  hanya  menerima  berkas-berkas penyidikan  untuk  selanjutnya  diolah  menjadi  dasar  tuntutan  pemidanaan, tanpa  mengetahui  dan  mengerti  kondisi  permasalahan  tersebut secara  riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.
Selain  itu,  dalam  perkembangan  hukum  pidana  pada  saat  ini  juga dikenal  mediasi  penal.  Dalam  praktek  hukum  pidana,  mediasi  penal dianggap sebagai sebuah turunan dari restorative justice, karena tidak perlu menjalankan  hukum  pidana  melalui  pengadilan.  Meskipun  penyelesaian perkara di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) umum atau lazimnya  diterapkan  dalam  perkara  perdata,  tetapi  tidak  untuk  perkara pidana.  Sebab  pada  tataran  asas,  perkara  pidana  tidak  dapat  diselesaikan  di luar  pengadilan,  tetapi  dalam  prakteknya  untuk  hal-hal  tertentu  mungkin terjadi, bahkan boleh jadi penyelesaian di luar pengadilan menjadi hal yang ideal.
Dalam perkembangan  wacana  teoritik  maupun  perkembangan pembaharuan  hukum  pidana  di  berbagai  negara  ada  kecenderungan  kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  dalam  perkara  pidana  diselesaikan  di luar  pengadilan  melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum,  belum  lagi  dalam praktek  masyarakat  juga  melakukan  bentuk-bentuk  diskresi  atas  perkara pidana  (social  discretion) melalui mekanisme  perdamaian,  penyelesaian lembaga  adat,  dan  lain  sebagainya,  yang  kemudian  menyebabkan  tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan semakin menguat.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya,  pada  dasarnya restorative  justice mengembalikan  konflik  kepada  pihak-pihak  yang  paling terkenal  untuk  mempengaruhi  korban,  pelaku  dan  kepentingan  komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative  justice juga  menekan  pada  hak  asasi manusia  dan  kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang  sederhana  memberikan  pelaku  keadilan  daripada  keadilan  formal (hukum) korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga  mengupayakan  untuk  me-restore keamanan  korban,
penghormatan  pribadi,  martabat  dan  yang  lebih  penting  adalah sense  of control. 41

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Sebagai bagian akhir dari tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa politik hukum  pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  saat ini  masih  terus berlangsung dan menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Politik  hukum  pembangunan  sistem  hukum  nasional  harus  berdasarkan Pancasila  sebagai  pemandu  dan  alat  filterisasi  bagi  politik  hukum  nasional dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Salah satu bentuk politik pembaharuan hukum pidana dikenal adanya konsep restorative justice yang menjadi  alternatif  mekanisme  penyelesaian  masalah  hukum  yang  terjadi tanpa menggunakan proses peradilan.
Dengan  pendekatan restorative justice ini,  penegakan  hukum  dari yang  selama  ini selalu  menggunakan  pendekatan  retributif  (pembalasan) semata-mata  akan  bergeser  menjadi  pendekatan  restoratif  (pemulihan). Konsep restorative  justice dapat  menjadi  politik  hukum  yang  bersifat  tetap (permanen)  dalam  membangun  sistem  hukum  pidana  nasional  yang  akan datang.
Dengan  pendekatan  restoratif  ini,  penyelesaian  perkara  pidana  lebih mengutamakan hal-hal sebagai berikut:
a. dalam penyelesaian  perkara  pidana  di  Indonesia  selama  ini  sebenarnya dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan restorative  justice, di mana  mekanisme  yang  digunakan  dengan  cara  musyawarah  mufakat antara  pelaku,  korban/keluarga  korban,  masyarakat, dan  negara  sebagai stakeholders dari hukum pidana;
b. bahwa  sebenarnya  mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana  dengan pendekatan restorative  justice sudah  lama  diterapkan  oleh  masyarakat Indonesia.  Bahkan  berkembang  dan  eksis  dalam  kehidupan  masyarakat, karena  secara in  concrito dapat  membawa  kemanfaatan  bersama  dan menghindari  dampak  buruk  pidana  penjara  serta  pemulihan  bagi  korban akan  hak-haknya. Hanya  saja  belum  secara  formal  menjadi  bagian  dari sistem hukum (legal system) Indonesia;
c. dalam  konteks  pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  juga  telah mengakomodir prinsip restorative justice sebagaimana diatur dalam RUU KUHP nasional, di mana rumusan tentang jenis-jenis pidana (strafmaat) mengandung  sifat  restoratif.  Begitu  juga  halnya  dalam  undang-undang sistem  peradilan  pidana  anak.  Sehingga  sangat  mungkin  sekali  konsep
41 BPHN,  Perencanaan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Bidang  Politik  Hukum  Pidana  dan Sistem Pemidanaan, 2012
restorative  justice ini  dapat  dijadikan  bagian  dari  pembaharuan  hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang.

## 2. Saran
Guna mencapai maksud yang terdapat dalam simpulan tersebut, maka disarankan :
a. bagi  penegak  hukum  ke  depannya  juga  harus merubah  paradigma berpikirnya  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  agar  tidak  selalu menggunakan  pendekatan  retributif  yang  mengutamakan  pidana  penjara atau  bentuk  pidana  lainnya  yang  kadang-kadang  justru  bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri;
b. bagi  pembentuk  undang-undang  ke  depannya  perlu  memikirkan  secara serius,  serta  memfasilitasi  untuk  menjadikan  pendekatan restorative justice ini sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sehingga  menjadi bagian  dari  mekanisme  penyelesaian  perkara  dalam  sistem  peradilan pidana indonesia; dan
c. perlu  adanya  upaya  yang  serius  dari  pemerintah  untuk  segera  mungkin menyelesaikan  proses  pembahasan,  pengesahan,  dan  pemberlakuan KUHP nasional yang baru yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan.
Mengingat KUHP yang berlaku sekarang sudah tidak cocok lagi dengan budaya  bangsa  Indonesia  yang  berdasarkan  pada  hukum  adat,  hukum Islam, serta nilai-nilai kebhinekaan lainnya.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Ali, Achmad,  2009. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media. Atmasasmita, Romli, 2012, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap
Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta:
Genta Publishing.
Brithwaite, John,  2002. Restorative  Justice  and  Responsive  Regulation, Oxford: University Press.
Fuady, Munir,  2003. Aliran  Hukum  Kritis,  Paradigma  Ketidakberdayaan
Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hartono, Sunaryati, 1986. Perspektif Politik Hukum Nasional, Dalam Artidjo
Alkostar  dan  M,  Sholeh  Amin  (Ed), Pembangunan  Hukum  Dalam
Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali.
,  1991. Politik  Hukum  Nasional  Menuju  Satu  Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni.
, Hukum  Ekonomi Pembangunan  Indonesia,  Bandung:
Bina Cipta.
Hoefnagels, G.P., 1978. The Other side of Criminology, Holland: Deventer-
Kluwer.
Lev, Daniel S.,  1990. Hukum  dan  Politik  di  Indonesia:  Keseimbangan  dan
Perubahan, Cetakan I, Jakarta: LP3ES.
MD, Moh.  Mahfud, 1998. Politik  Hukum  di  Indonesia,  Jakarta:  Pustaka LP3ES Indonesia.
Manan, Abdul,  2009. Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum,  Jakarta:  Kencana Prenada Media.
Manan, Bagir,  1996. Politik  Hukum  Otonomi  Sepanjang  Peraturan Perundang-undangan  Pemerintahan  Daerah, Dalam  Martin  H, Hutabarat, et, al (Penyunting), Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis  Dekrit  Presiden  dan  Otonomi  Daerah, Jakarta:  Sinar Harapan.
Nawawi, Barda Arief,  1996. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Radhie, Teuku Muhammad,  1980. Beberapa  Pemikiran  Pembangunan
Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni.
Rahardjo, Satjipto,  1993. Masalah  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan Sosiologis,  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman.
Rosadi,  Otong dan Andi Desmon,  2013. Studi  Politik  Hukum:  Suatu  Optik
Ilmu Hukum, Edisi II, Yogyakarta: Thafa media.
Sofyan, Syofrin  dan Asyhar Hidayat,  2003. Hukum  Pajak  dan
Permasalahannya, Bandung: Refika Aditama.
Sudarto, 1981. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
,  1983. Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat,  Bandung:
Sinar Baru.
Supeno, Hadi,  2010. Kriminalisasi  Anak,  Tawaran  Gagasan  Radikal
Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia.
Wahid, Eriyantouw, 2009. Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Trisakti.
Wahyono, Padmo,  1986. Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum,
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Waluyo, Bambang,  2011. Viktimologi  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,
Jakarta: Sinar Grafika.
Zulfa,  Eva  Achjani, 2009. Keadilan  Restoratif  di  Indonesia  (Studi  tentang kemungkinan  penerapan  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam praktek  penegakan  hukum  pidana), Disertasi,  pada  Universitas Indonesia.

## B. Lain-lain
BPHN.  2012. Perencanaan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Bidang  Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan.
Hakim  Garuda  Nusantara, Abdul. “Politik  Hukum  Nasional”,  makalah disampaikan  pada  Karya  Latihan  Bantuan  Hukum  (Kalabahu), diselenggarakan  Yayasan  LBH  Indonesia  dan  LBH Surabaya, September 1985.
Hartono, Rudi. Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP Dalam Perspektif HAM ,  makalah  Semiloka:  KUHAP  dan  Menuju  Fair  Trial  “Victim Protection”. LBH Yogyakarta, 24 Juli 2013 .
Huda, Chairul. “ Politik  Hukum  Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional Dalam  Konteks  Pancasila,  UUD  NRI  Tahun  1945,  dan  Global ”, Malakah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 22 November 2014 Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional,
Seminar  Arah  Pembangunan  Hukum  Menurut  UUD  1945  Hasil Amandemen, BPHN, 2006. Dalam konteks ini politik hukum diartikan sebagai  arah  yang  harus  ditempuh  dalam  pembuatan  dan  penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.
Maliala, Adrianus. Restorative Justice dan Penegakan Hukum, Bahan Kuliah
Mahasiswa PTIK Ang 54/55, Jakarta, 2009.
Mudzakir, Viktimologi: Studi  Kasus  di Indonesia, makalah, pada  Penataran Nasional  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  ke  XI,  Tahun  2005, Surabaya.