## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN FRAUD DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO JAWA TENGAH
Akha Pratila Sari 1 , Sutopo Patria Jati 2 , Zahroh Shaluhiyah 3 1-3 Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang Email:  akhapratila313@gmail.com

## ABSTRAK
Rumah Sakit Nasional Diponegoro sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan  (FKRTL)  yang  bekerjasama  dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS)  sudah  membentuk  tim  pencegahan fraud .  Hanya  saja  tim  belum menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  16 Tahun  2019.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  Implementasi  Kebijakan Pencegahan Fraud di Rumah Sakit Nasional Diponegoro berdasarkan kinerja tim pencegahan fraud agar  tim  dapat melaksanakan  tugasnya  dengan  optimal. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam.  Teknik  analisis data  menggunakan content analysis. Jumlah  informan  sebanyak  12 orang  yang terdiri dari tim pencegahan fraud, dokter, koder, petugas klaim, satuan pengawas internal,  bagian  keuangan  dan  pimpinan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Implementasi  Kebijakan  Pencegahan Fraud belum  berjalan  optimal.  Hal  ini disebabkan  karena  koordinasi  tim  belum  berjalan  dengan  baik,  Standar Kebijakan  Pencegahan Fraud belum  dibuat,  dan  Sasaran  Kebijakan  belum dijelaskan,  SOP  belum  dibuat,  mekanisme  pembagian  tugas  belum  dijelaskan sehingga koordinasi terkait pembagian tugas belum berjalan efektif. Rumah Sakit Nasional  Diponegoro  diharapkan  menyusun  pedoman  kerja  tim,  melaksanakan pembinaan  tim,  meningkatkan  kompeteni  tim,  kemudian  tim  melaksanakan tugasnya  yaitu  melakukan  deteksi  dini fraud ,  sosialisasi  kebijakan,  regulasi dan budaya  baru  yang  berorientasi  kendali  mutu  kendali  biaya,  mendorong pelaksanaan  tata  kelola  organisasi  dan  tata  kelola,  meningkatkan  kemampuan koder,  dokter  dan  petugas  yang  berhubungan  dengan  klaim , pelaporan pelaksanaan  pencegahan fraud kepada  pimpinan.  Dinas  Kesehatan  perlu menyusun  kebijakan  tingkat  daerah  terkait  pencegahan fraud ,  membentuk  tim pencegahan fraud , melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
Kata Kunci : Fraud , Implementasi Program, Program Jaminan Kesehatan, Tim Pencegahan Fraud , Rumah Sakit

## ABSTRACT
Diponegoro  National  Hospital  is  an  Advanced  Referral  Health  Facilities  which teams  up  with  Insurance  and  Social  Security  (BPJS)  has  established  fraud preventing  teams.  However,  the  teams  have  not  been  doing  their  duty  in accordance with the  Regulations by  Health  Minister  of  Indonesia  Number 16  of 2019.  The  goal  of  this  study  was  to  analyze  the  policy  implementation  of  fraud preventing Policy in the Diponegoro National Hospital based on the performance
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
of  the fraud  prevention  teams  so  they could  carry  out  their  duties optimally.The research  applied  qualitative  method  with  study  cases  approach.  The  data collection  used  the  depth-interview.  Content  analysis  was  used  to  analyze  the data.  the  total  informants  in  this  study  were  12  participants  which  consisted  of fraud  preventing  teams,  doctors,  coder,  claim  officers,  internal  control  units, finance  department,  and  the  headship.  The  result  showed  that  the implementation  of  Fraud preventing  policy  has not been working  optimally.  This situation appeared because the team coordination has not run well, the standards of Fraud preventing policy have not arranged and Policy Targets have not been explained,  the  Standard  Operating  Procedures  have  not  been  made,  the mechanism for the division of tasks has not been explained so that coordination regarding  the  division  of  tasks  has  not  been  effective.  Diponegoro  National Hospital  was  expected  to  arrange  the  team  work  guidelines,  did  the  team buildings, upgraded the team competence, and team executed their duties such as  did  Fraud  early  detection,  policies  socialization,  regulations,  and  new  work culture  which  oriented  with  quality  control  and  cost  control,  encouraged  the implementation  of  organization  governance  and  clinical  governance,  developed the coders’ skill, doctors, and the claims’ officers, reporting the implementation of fraud  prevention  to  the  leadership.  The  Public  Health  Office  need  to  formulate regional  level  policies  related  to  fraud  prevention,  created  a  fraud  prevention team, carried out guidance and supervision Health.
Keywords:   Fraud, Program Implementation, Health Insurance Program, Fraud Prevention Team, Hospital

## LATAR BELAKANG
Ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  40  tentang  SJSN  pada tahun  2004,  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  regulasi  sistem  jaminan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Pasal  5  undang-undang  tersebut mengatur  bahwa  lembaga  harus  dibentuk  untuk  melaksanakan kebijakan.  Kemudian  dibentuklah  BPJS  yang  harus  ditetapkan  dengan undang-undang.[1]  Dalam  rangka  mewujudkan  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2004,  serta  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2011, maka  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang  diselenggarakan  BPJS Kesehatan  mulai  berlaku  secara  efektif  pada  tanggal  1  Januari  2014. [1,2]
Banyak kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam melaksanakan  program  JKN,  salah  satunya  adalah  mencegah  potensi terjadinya fraud . Fraud dalam  bidang  kesehatan  terbukti  berpotensi menimbulkan  kerugian  negara.  Data  dari  FBI  di  Amerika  Serikat menunjukkan  bahwa  potensi  kerugian  yang  mungkin  ditimbulkan  akibat fraud layanan kesehatan adalah sebesar 3-10% dari dana yang dikelola. Data  lain  yang  bersumber  dari  penelitian  University  of  Portsmouth menunjukkan  bahwa  potensi fraud di Inggris adalah  sebesar 3-8  % dari dana yang dikelola. Data yang diberikan  oleh  Simanga  Msane,  Qhubeka Forensic  Doctor  dan  Qhubeka  Forensic  Service (Fraud  Investigation Agency), penipuan juga menyebabkan kerugian sebesar 0,5- 1 juta USD ke Afrika Selatan. [3]
Laporan Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE)  tahun 2018 menunjukkan bahwa kerugian yang dialami suatu organisasi karena fraud sekitar  5%  dari  pendapatan  kotor  suatu  organisasi.  Sedangkan hasil  survei  ACFE  Indonesia,  pada  tahun  2019  terjadi  239  kasus fraud dengan  total  kerugian  sebesar  Rp.  873.430.000.000  dan  rata-rata kerugian per kasus Rp. 7.248.879.668. [4]
Fraud berdampak  juga  pada  penurunan  mutu  layanan  klinis  yang akhirnya  akan  berdampak  pada  keselamatan  pasien. Fraud juga
mengancam  citra  dan  nama  baik  pelaku.  Di  Amerika  Serikat,  menurut data  Nasional  Health  Care  Anti- Fraud Association  (NHCAA)  yang dipublikasikan  setiap  minggu,  pelaku  yang  terbukti  melakukan fraud dikenakan sanksi pidana maupun administrasi. Di Indonesia sanksi yang diterapkan  kepada  pelaku fraud ,  seperti  yang  dilaporkan  pada  media massa  nasional  tahun  2017-  2019  yaitu  pemutusan  kerjasama  dan denda.[5]
Rumah  Sakit  Nasional  Diponegoro  adalah  sebuah  rumah  sakit umum  pendidikan  di  lingkungan  kementerian  riset,  teknologi,  dan penidikan tinggi republik indonesia, dibawah Pembinaan Direktur Jendral Pendidikan  Tinggi  dengan  diawali  adanya  instalasi  rawat  jalan.  Pada tanggal 09 April 2015 Rumah Sakit Nasional Diponegoro resmi membuka instalasi rawat  inap dan grand opening Rumah Sakit dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2016.[6]
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  16  tahun  2019, bahwa  Implementasi  Pencegahan Fraud di  FKRTL  meliputi,  1) Penerapan  kebijakan  pencegahan fraud dan  pedoman  pencegahan,  2) Pengembangan budaya pencegahan fraud, 3) Pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya, 4) Pembentukan tim pencegahan fraud dalam program Jaminan Kesehatan
Berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan  yang  dilaksanalan  di  Rumah Sakit  Nasional  Diponegoro  dengan  ketua  tim  pencegahan fraud pada bulan  April  2021  mengenai  Surat  Keputusan  (SK)  pembentukan  tim pencegahan fraud , yaitu sudah adanya SK, yang terbaru ditetapkan pada 1  Maret  2021  dengan  5  personel  yang  terdiri  dari  3 dokter  dan  2  rekam medis.  Sedangkan  mengenai  SK  Pedoman  Pencegahan Fraud, belum ada SK, selama ini masih menggunakan Langkah-langkah yang tertuang dalam  Panduan  Praktek  Klinik  dari  berbagai  Staf  Medis  Fungsional (SMF),  Pedoman  Kerja  Tim  Pencegahani Fraud secara  spesifik  belum ada,  Pedoman  Pencegahan Fraud belum  ada,  Kebijakan  terkait pencegahan fraud JKN  secara  spesifik  belum  tersusun,  Pakta  integritas
fraud dengan  BPJS  sudah  ada,  Edukasi  budaya  pencegahan fraud sudah  dilakukan  terutama  di  poli  obgyn,  bedah,  penyakit  dalam. Pengawasan  dan  Pembinaan  dari  tim  pencegahan fraud JKN  tingkat provinsi belum pernah dilakukan.
Kebijakan  dan  pedoman  pencegahan  kecurangan  JKN  merupakan acuan  dasar  dalam  penyelenggaraan  sistem  pencegahan  kecurangan. Hasil  studi  pendahuluan  menunjukkan  bahwa  belum  lengkapnya kebijakan  tersebut,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa,  Kebijakan pencegaahan  kecurangan  JKN  seperti  yang  diamanatkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019,  belum dijalankan secara optimal di Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Fraud di  Rumah  Sakit  Nasional  Diponegoro  serta menganalisis aspek standar dan sasaran kebijakan, faktor sumber daya, hubungan  antar  organisasi,  karakteristik,  faktor  disposisi  serta  kondisi lingkungan yang dapat  mempengaruhi  keberhasilan  dalam  Implementasi Kebijakan Pencegahan Fraud di Rumah Sakit Nasional Diponegoro.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus.  Tehnik  penyajian  datanya  menggunakan metode  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara mendalam (indepth  interview). Subyek  dalam  penelitian  ini  adalah  12 informan.  Informan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  tim  pencegahan fraud . Informan triangulasi yaitu ketua komite medik, ketua rekam medik, ketua  tim  pengendali  asuransi,  manajer  pelayanan  medik,  ketua  SPI, kepala  seksi  keuangan  dan  akuntansi  dan  seksi  Jaminan  Kesehatan  di Dinas Kesehatan Provinsi. Analisis data menggunakan content analysis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Kebijakan  Pencegahan Fraud di tinjau  dari  tugas Tim
Pencegahan Fraud sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 ;
1.  Melakukan  deteksi  dini fraud berdasarkan  data  klaim  pelayanan kesehatan ;
Deteksi  dini fraud berdasarkan  data  klaim  pelayanan  kesehatan belum  dilakukan  oleh  tim  dikarenakan  belum  pernah  ada  laporan kejadian fraud. Klaim penipuan adalah kontributor utama peningkatan biaya  perawatan  kesehatan,  tetapi  dampaknya  dapat  dikurangi melalui  deteksi  penipuan.[7]  Namun  telah  ada  deteksi  dini fraud berdasarkan  data  klaim  melalui  kegiatan  verifikasi  dan  klarifikasi dokumen  pasien  satu  bulan  sekali  sebelum  diberikan  ke  BPJS. Deteksi  dini  tersebut  dilaksanakan  oleh  koder  yang  merupakan bagian dari anggota tim pencegahan fraud . Berdasarkan Permenkes Nomor  15  tahun  2015,  bahwa  dalam  upaya  deteksi  dini fraud yaitu dengan  analisis  data  klaim  yang  dilakukan  secara  rutin  oleh  tim pencegahan fraud . Analisis data klaim dapat dilakukan melalui teknik pendekatan:  mencari  anomali  data,  predictive  modeling  dan penemuan kasus. Analisis data klaim dapat dilakukan secara manual dan  atau  dengan  memanfaatkan  aplikasi  verifikasi  klinis  yang terintegrasi  dengan  aplikasi  INA-CBGs.  Dalam  melakukan  analisis data  klaim,  tim  pencegahan fraud dapat  berkoordinasi  dengan verifikator atau pihak lain yang diperlukan. [8]
2.  Melaksanakan sosialisasi kebijakan, regulasi, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
Tim  pencegahan fraud belum  pernah  melaksanakan  sosialisasi kebijakan,  regulasi,  dan  budaya  baru.  Kendala  yang  dihadapi mengapa  belum  dilaksanakan  soliasilasi  yaitu  dikarenakan  waktu, selain praktik di Rumah Sakit, sebagian tim pencegahan f raud adalah sebagai dosen di Universitas Diponegoro. Selain itu adanya pandemi Covid-19  sejak  bulan  maret  2020,  sosialisasi  tersebut  menjadi terhambat.  Selama  ini  di  Rumah  Sakit  Nasional  Diponegoro  sudah
pernah ada  sosialisasi,  yang  diadakan  oleh BPJS  Kesehatan,  Ketua Tim pengendali asuransi, Ketua Rekam Medik. Selain itu, pada bulan oktober  2021  dibentuklah  Manajer  Pelayanan  Pasien (Case Manager) yang  salah  satu  fungsinya yaitu kendali mutu dan kendali biaya.  Aktifitas  yang  sudah  dilakukan  yaitu update kesesuaian diagnosis yang sudah ditulis oleh DPJP dengan penginputan di sistem informasi  RS,  dan  perlunya  monitoring update diagnosis  dan tindakan  secara  berkala  pada  pasien  di  ruang  rawat  inap.  Dengan update ke  sistem  secara  berkala itu  akan  bisa  mengendalikan  biaya perawatan.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  reissa  (2020) bahwa  pengembangan  budaya  pencegahan  kecurangan  di  Rumah Sakit  Padang  sudah  terlaksana,  namun  belum  efektif  karena soialisasi  mengenai  pencegahan  kecurangan  ini  tidak  dilaksanakan secara khusus.[9]
3.  Mendorong  pelaksanaan tata  kelola  organisasi dan  tata  kelola  klinik yang baik;
Tugas dalam mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik, belum dijalanan secara optimal, dikarenakan belum  ada  program  kerja  tim  dalam  mendorong  pelaksanaan  tata kelola  organisasi  dan  tata  kelola  klinis  yang  baik  seperti  penetapan kewenangan  dan  uraian  tugas  tenaga  kesehatan  dan  kesehatan, penetapan  SOP  dan  penetapan  prosedur  internal  untuk  pengajuan klaim.
4.  Meningkatkan kemampuan koder, serta dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan klaim;
Tim  belum  bekerja  sama  dengan  pihak  yang  berwenang  dalam menjalankan  tugasnya  yaitu  peningkatan  kemampuan  dokter,  dokter dan  petugas  klaim  dikarenakan  belum  pernah  ada  pertemuan  dan pembahasan  program  kerja.  Namun  di  Rumah  Sakit  Nasional Diponegoro telah diadakan seminar, sosialisasi tentang pengkodingan yang diadakan oleh direksi, namun sosialisasi tersebut belum merata
kepada  seluruh  DPJP  dikarenakan  masih  ditemukan  resume medis pasien  BPJS  yang  tidak  lengkap.  Pengembangan  SDM  tentang pengetahuan  merupakan  domain  yang  sangat  penting  dalam membentuk suatu tindakan seseorang (overt behaviour). Pendeteksian  terhadap  kecurangan  yang  tidak  sengaja,  tidak  lepas dari  pengetahuan  mengenai  peluang  terjadinya  kecurangan  serta siapa atau pihak mana yang mungkin dapat melakukan fraud tersebut. Pihak  yang  bertanggung  jawab  mendapat  tugas  dalam  melakukan pendeteksian fraud sangat  diperlukan,  karena  dengan  mengetahui faktor pemicu peluang terjadinya fraud serta  siapa  pihak  mana  yang melakukan lebih terarah.[10]
5.  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan fraud;
Tim  belum  pernah  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan  pencegahan fraud di  Rumah Sakit  Nasional Diponegoro.
Monitoring  dan  evaluasi  adalah  sarana  untuk  mengetahui perkembangan  dan  keberhasilan  pencapaian  output.  Dengan monioring dan evaluasi, orang mengetahui sejauhmana perkembangan  hasil  (output)  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan rencana,  orang  mengetahui  tingat  keberhasilan  program,  apakah sasaran tercapai, kurang tercapai atau bahkan gagal (evaluasi).[11]
6.  Pelaporan pelaksanaan pencegahan fraud;
Tim belum melaksanakan tugas pelaporan pelaksanaan pencegahan fraud kepada Pimpinan Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
Berdasarkan  instrumen  pelaporan  hasil  deteksi  dan  investigasi adanya dugaan fraud JKN yang dilakukan oleh tim pencegahan fraud kepada pimpinan fasilitas kesehatan, paling sedikit memuat ada atau tidaknya  kejadian fraud yang  ditemui,  rekomendasi  pencegahan berulangnya  kejadian  serupa  di  kemudian  hari  dan  rekomendasi sanksi administratif bagi pelaku fraud JKN. [12]

## Analisis Aspek Standar dan Sasaran Kebijakan
Identifikasi  standar dan  sasaran  kebijakan  yang dimaksud  adalah tugas  tim  pencegahan fraud yang  menjadi  ukuran  indikator  upaya pencegahan fraud di  Rumah  Sakit  Nasional  Diponegoro  dan  sasaran pengelola  kebijakan  pencegahan fraud. Kinerja  implementasi  kebijakan dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya  dari  ukuran  dan  tujuan  kebijakan yang  bersifat  realistis  dengan  sosio  kultur  yang  ada  di  level  pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan.[13]
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019, FKRTL  diwajibkan  untuk  membangun  sistem  pencegahan  kecurangan, namun  belum  menjelaskan  standar  minimum  yang  jelas  sistem pencegahan  seperti  apa  yang  perlu  dibangun  di  FKRTL.  Standar diserahkan  ke  FKRTL,  sehingga  perlu  adanya  standarisasi  sistem pencegahan  yang  dibangun oleh  FKRTL  untuk  meminimalkan  “selera” atau subyektifitas pemilik atau pejabat FKRTL dalam membangun sistem pencegahan.[14]  Maka  dari  itu,  perlu  adanya  alat  diagnosis  yang  dapat digunakan  untuk  mengetahui  tingkat implementasi  pembangunan  sistem pencegahan fraud . Akan tetapi, tim pencegahan fraud belum mengetahui dengan  jelas  standar  ukuran  yang  digunakan  sebagai  tolak  ukur pencapaian  keberhasilan  Kebijakan  Pencegahan Fraud di  Rumah  Sakit Nasional  Diponegoro.  Selanjutnya  hal  yang  disarankan  ketika  belum adanya  ukuran  indikator  dan  sasaran  kebijakan  yang  jelas  dan  terukur, mereka  mengusulkan  untuk  mengadakan  pertemuan  Tim.  Adanya dorongan dalam diri anggota tim untuk mengatasi hambatan tersebut.

## Analisis Aspek Sumber Daya
Sumberdaya  merupakan  faktor  pendukung  dan  penghambat. Apabila  ketersediaan  sumberdaya  secara  kuantitas  dan  kualitas dimanfaatkan  dan  digunakan  dalam  menjalankan  suatu  proses  kegiatan yang terencana dan terarah akan memberikan dampak yang proporsional terhadap  implementasi  kebijakan  sebaliknya  jika  tidak  digunakan  akan
menimbulkan  masalah.  Suatu  implementasi  kebijakan  tidak  dapat mengabaikan adanya sumberdaya. [15] [16]
1.  Analisis  Faktor  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Implementasi Kebijakan Pencegahan Fraud
Jumlah  Tim  Pencegahan Fraud di  Rumah  Sakit  Nasional Diponegoro  sebanyak  5  orang.  Sumber  daya  manusia  dalam Implementasi  Kebijakan  Pencegahan Fraud, ditinjau  dari  segi kuantitas  terbilang  cukup.  Ditinjau  dari  segi  kualitas perlu ditingkatkan, misalnya dengan mengikuti bimtek tentang pencegahan dan  penanganan fraud dalam  pelaksanaan  program  JKN.  Materi yang  perlu  diperdalam  yaitu  pengenalan  bentuk-bentuk  program pencegahan fraud di  rumah  sakit,  teknis  deteksi  potensi fraud dengan  metode  analisis  data  klaim,  penyusunan  kurikulum  dan sistem pengaduan fraud JKN, dan lain sebagainya.
2.  Analisis  Faktor  Sumber  Daya  Materi  dalam  Implementasi  Kebijakan Pencegahan Fraud
Sumber  daya  materi  yang  dimaksud  yaitu  sumber  dana  yang berkaitan  dengan  kecukupan  modal  untuk  menjamin  terlaksananya Kebijakan  Pencegahan Fraud di  Rumah  Sakit  Nasional  Diponegoro. Selain dana, ada juga insentif. Insentif yaitu kompensasi atau bonus yang  diberikan  kepada  tim  pencegahan fraud sebagai  penghargaan atas  hasil  kerja.  Van  matter  &  Van  Horn  menyatakan “new  towns study  suggest  that  the  limited  supply  of  federal  incentives  was  a major contributor to the failure of the program”. Terbatasnya insentif tersebut  tidak  akan  mampu  mengubah  sikap  dan  perilaku  para pelaksana  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  agar  para  pelaku  kebijakan memiliki  disposisi  (sikap  dan  perilaku)  tinggi  dalam  melaksanakan kebijakan  diperlukan  insentif  yang  cukup.  Besar  kecilnya  insentif tersebut  dapat  memengaruhi  sikap  dan  perilaku  (disposisi)  pelaku kebijakan.  insentif  tersebut  bisa  diwujudkan  dalam  bentuk  "rewards and punishment”. [17]

## Analisis Aspek Sarana dan Prasarana
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  sudah  lengkap  dan  cukup untuk  menunjang  keberhasilan  melaksanakan  tugas  tim  pencegahan fraud dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Fraud di Rumah Sakit Nasional  Diponegoro.  Penelitian  Ubaidillah  dkk  (2020)  bahwa  inovasi sistem  manajemen  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pencegahan Fraud hal ini  disebabkan  karena  saat ini  semenjak  diberlakukan  program  JKN, rumah  sakit  telah  melakukan  pembaharuan  terhadap  Sistem  Informasi Manajemen  Rumah  Sakit  (SIM  RS).  Selain  itu,  sebagian  besar  SIM  RS telah  integrasi  dengan  INA’CBG,  SIRS,  sehingga  pengembangan  SIM RS mampu meningkatkan kualitas proses pelayanan rumah sakit. [18]

## Analisis Faktor Hubungan antar Organisasi
Koordinasi tim pencegahan fraud dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa  Tengah  berjalan  dengan  baik,  namun  Dinas  Kesehatan  belum pernah  melaksanakan  pengawasan  ataupun  monitoring  dan  evaluasi  di FKRTL  pada  tahun  2021  dikarenakan  .adanya  pandemi  covid-19  serta kurangnya  SDM.  Yang  kedua  yaitu  Koordinasi  tim  pencegahan fraud dengan Pengawas Internal Rumah Sakit atau Satuan Pengawas Internal. S elama  ini  belum  pernah  ada  koordinasi  dengan  pengawas  internal Rumah  Sakit,  dikarenakan  memang  belum  pernah  ada  kasus . Yang ketiga  yaitu  Koordinasi  tim  pencegahan fraud dengan  dokter, koder dan petugas  klaim.  Koordinasi  dengan  dokter  dilaksanakan  setiap  bulan dengan adanya pertemuan dengan semua bagian yang diselenggarakan oleh direktur medik. Koordinasi tersebut yang menyelenggarakan direktur medik  dengan  semua  dokter,  sedangkan  koordinasi  dengan  petugas klaim  pernah  dilakukan  tetapi  sudah  beberapa  tahun  yang  lalu,  yaitu dengan tim pencegahan fraud yang terdahulu.

## Analisis Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik  agen  pelaksana  dalam  Implementasi  Kebijakan Pencegahan Fraud adalah  SOP  tim  pencegahan fraud dan  fragmentasi yaitu  pembagian  kerja  dan  penyebaran  tanggung  jawab  para  pelaksana
dalam  menjalankan  Kebijakan  Pencegahan Fraud di  Rumah  Sakit Nasional  Diponegoro.  Dalam  penelitian  ini,  fragmentasi  dalam Implementasi  Kebijakan  Pencegahan fraud adalah  pembagian  kerja  dan penyebaran  tanggung  jawab  para  pelaksana  Kebijakan  Pencegahan Fraud .  Mekanisme  pembagian  tugas  belum  dijalankan,  dikarenakan memang  belum  pernah  terjadi  pertemuan  sehingga  belum  menyusun program  kerja  tim  pencegahan fraud di  Rumah  Sakit  Nasional Diponegoro.
Selain  mekanisme  pembagian  tugas,  koordinasi  juga  perlu dilakukan.  Koordinasi  dibutuhkan  untuk  mengimplementasikan  suatu kebijakan,  semakin  baik  koordinasi,  maka  semakin  peluang  berhasil menjadi  besar.  Koordinasi  yang  dilakukan  terkait  pembagian  tugas  dan penyebaran  tanggung  jawab  belum  ada,  dikarenakan  memang  belum ada  pembagian  tugas  sebagai  tim  pencegahan fraud di  Rumah  Sakit Nasional Diponegoro.
Tugas  tim  pencegahan fraud dalam  Implementasi  Kebijakan Pencegahan Fraud di  Rumah  Sakit  Nasional  Diponegoro  pada karakteristik  agen  pelaksana  Kebijakan  Pencegahan Fraud SOP  belum ada, koordinasi yang dilakukan terkait pembagian tugas dan penyebaran tanggung  jawab  belum  ada,  dikarenakan  memang  belum  pernah diadakan  pertemuan  dan  pembahasan  program  kerja.  Jika  memang sudah  ada  pembagian  tugas,  sikap  informan  mendukung  terkait koordinasi dalam pembagian tugas sebagai tim dan akan melaksanakan sesuai dengan tupoksi.

## Analisis Faktor Disposisi
Menurut  Van  Meter  Van  Horn,  sikap  penerimaan  atau  penolakan dari  agen  pelaksana  kebijakan  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  atau kegagalan  implementasi  kebijakan  publik.[19]  Komitmen  dan  tanggung jawab  tim  terhadap  Kebijakan  Pencegahan Fraud di  Rumah  Sakit Nasional  Diponegoro  adalah  berkomitmen  dan  tanggung  jawab.  Dalam dunia  kerja,  dibutuhkan  komitmen  yang  tinggi  bagi  para  pekerjanya.
Anggota  tim  sangat  berkomitmen,  setia  terhadap  tim,  dibuktikan  dengan tidak  ada  tim  yang  keluar  dengan  cara  mengundurkan  diri  pada  periode 2021. Dimana mereka tetap ingin menjadi anggota dan siap bekerja secara maksimal  apabila  sudah  adanya  perintah  dan  pembagian  tugas  tim. Menurut  hasil  penelitian  dari  Riyanto  dan  yanti  (2019)  komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. [20]

## Analisis Kondisi Lingkungan
Kondisi  lingkungan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah kondisi  lingkungan  dalam  melaksanakan  kebijakan  pencegahan fraud. Terkait  dengan  kebijakan  Pencegahan fraud di  Rumah  Sakit  Nasional Diponegoro,  lingkungan  yang  dimaksud  adalah  dokter,  koder,  petugas klaim,  Pengawas  Internal  dan  Pimpinan  Rumah  Sakit  yang  mendukung kebijakan pencegahan fraud.
Selain  itu,  dukungan  dalam  lingkungan  makro  yaitu  dari  BPJS Kesehatan.  Selaras  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018 tentang  Jaminan  Kesehatan,  BPJS  Kesehatan  diamanahkan  untuk membangun  sistem  pencegahan  kecurangan  yang  dilakukan  secara sistematis,  terstruktur  dan  komprehensif.  BPJS  Kesehatan  telah membangun  siklus  pencegahan  kecurangan  yang  dikembangkan  dalam Program  JKN-KIS  meliputi  tindakan  preventif  atas  kecurangan,  tindakan deteksi  terhadap  potensi  terjadinya  kecurangan,  dan  tindakan penanganan atas Kecurangan Program JKN. [21]
Lingkungan  kebijakan  merupakan  faktor  yang  penting  dalam suksesnya  implementasi  kebijakan.  Jika  kondisi  lingkungan  positif terhadap  suatu  kebijakan  maka  akan  menghasilkan  dukungan  yang positif  pula,  tetapi  jika  lingkungan  berpandangan  negatif  maka  akan terjadi  benturan  sikap  sehingga  proses  implementasi  akan  terancam keberhasilannya.[22]
BPJS  Kesehatan  sudah  menerbitkan Peraturan  BPJS  Kesehatan Nomor  6  Tahun  2020 .  Di  samping  itu,  BPJS  Kesehatan  juga  terus
mengembangkan  sistem  teknologi  informasi  yang  dapat  mencegah  dan mendeteksi  berbagai  indikasi  potensi fraud (hasil  audit  klaim,  analisis data review pemanfaatan, laporan whistle blower), membentuk unit kerja bidang  Manajemen  Utilisasi  dan  Anti Fraud ,  membentuk  Tim Pencegahan Fraud di  seluruh  cabang,  serta  mendorong  Dinas Kesehatan  kabupaten/kota,  fasilitas  kesehatan  untuk  membentuk  tim pencegahan kecurangan. [22]
Pada  tanggal  18  Maret  2021,  BPJS  Kesehatan  dan  KPK  sepakat menjalin  kerja  sama  melalui  penandatanganan  Nota  Kesepakatan Sinergitas  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Program Jaminan Kesehatan Nasional. Terdapat beberapa ruang lingkup cakupan Nota Kesepahaman tersebut, antara lain kerja sama terkait data dan/atau informasi serta penerapan sistem pencegahan korupsi.[22]

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1.  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan Fraud belum  berjalan  optimal.
Hal  ini  dikarenakan  koordinasi  tim  belum  berjalan  dengan  baik, standar  dan  sasaran  kebijakan  belum  dibuat  dan  dijelaskan,  belum adanya  SOP,  mekanisme  pembagian  tugas  belum  dijelaskan sehingga  koordinasi  terkait  pembagian  tugas  belum  berjalan  secara efektif.
2.  Standar  dalam  implementasi  kebijakan  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Kesehatan  nomor  16  tahun  2019.  Sasaran  kinerja  tim pencegahan fraud adalah  dokter,  koder,  petugas  klaim,  Standar  dan sasaran  dalam  implementasi  kebijakan  Pencegahan Fraud di  Rumah Sakit Diponegoro belum dipahami oleh Tim Pencegahan Fraud .
3.  Secara  keseluruhan  jumlah  tim  pencegahan fraud terbilang  cukup, hanya  saja  perlu  dibekali  dengan program  edukasi  dan  pelatihan setidaknya  mencakup  regulasi,  pengertian fraud dan  jenis-jenisnya, sanksi,  koding,  pelaporan,  teknik  deteksi,  serta  teknik  investigasi
kecurangan  JKN.  Tidak  adanya  anggaran  khusus  untuk  Tim  yang digunakan  untuk  melaksanakan  kegiatan  dalam  Implementasi Kebijakan Pencegahan Fraud. Sarana dan Prasarana sudah memadai untuk  menunjang  kinerja  tim,  berupa  komputer,  printer,  jaringan internet dan buku-buku penunjang dalam pengkodingan.
4.  Dinas Kesehatan pada tahun 2021 belum melaksanakan pengawasan ke FKRTL dikarenakan lebih memfokuskan penanganan kasus Covid- 19. Koordinasi dengan dokter telah ada pertemuan dokter setiap bulan dengan semua bagian yang diselenggarakan oleh direktur medik yang membahas  tentang  mutu  pelayanan.  Koordinasi  dengan  koder dilakukan  ketika  koder  meminta  tanda  tangan  surat  pernyataan pencegahan fraud kepada ketua tim. Koordinasi petugas klaim belum pernah  dilakukan  dikarenakan  tim  belum  menjalankan  tugas. Pengawas  internal  belum  belum  melakukan  pengawalan  kepada  tim pencegahan fraud .
5. SOP  dan  mekanisme  pembagian  tugas  tim  pencegahan fraud belum tersedia, sehingga koordinasi terkait pembagian tugas belum berjalan.
Hal ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan fraud.
6. Tim  Pencegahan Fraud berkomitmen  dalam  Implementasi  Kebijakan, dibuktikan dengan tidak mengundurkan diri sebagai tim,   anggota tim siap bekerja apabila ada pembagian tugas.
7. Adanya  pembahasan  tentang  pencegahan fraud dalam  pertemuan antar dokter setiap bulan. Tim Pengendali asuransi menganalisis data klaim  setiap  bulan  sebelum  diklaim  ke  BPJS  Kesehatan.  Bagian Keuangan  Rumah  Sakit  ikut  serta  dalam  pengawasan  dan pengendalian  pada  proses  klaim  ke  BPJS  Kesehatan.  BPJS Kesehatan  telah  menyusun  kebijakan  dan  pedoman,  pengembangan budaya  pencegahan,  pengembangan  pelayanan  kesehatan  yang berorientasi  kendali  mutu  dan  kendali  biaya  dan  pembentukan  tim pencegahan fraud. BPJS  Kesehatan  dan  KPK  menjalin  kerjasama melalui penandatanganan
Nota Kesepakatan Sinergitas
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Program  Jaminan Kesehatan Nasional
Saran
1.  Menyusun  Pedoman  Pencegahan Fraud di  Rumah  Sakit  Nasional Diponegoro
2.  Menyusun  kebijakan  tingkat  daerah  terkait  Pencegahan Fraud yang diadopsi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2019.
3. Menyiapkan pedoman dan tahap-tahap dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Fraud di FKRTL
4. Penelitian  ini  hanya  menggambarkan  Implementasi  kebijakan pencegahan fraud dalam pelaksanaan program  jaminan kesehatan di Rumah  Sakit  Nasional  Diponegoro.  Perlu  dilakukan  penelitian  lebih lanjut  tentang  Evaluasi  Kinerja  Tim  Pencegahan Fraud dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3.  Djasri, Hanevi., Puti, A., Eva T. Korupsi dalam Pelayanan Kesehatan di  Era  Jaminan  Kesehatan  Nasional:  Kajian  Besarnya  Potensi  dan Sistem Pengendalian Fraud . Jurnal Integritas. 2016; 2(1): 112-133
4.  Surve Fraud Indonesia 2119. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter. 2021; 72
5.  Rahma, Puti Aulia. Penguatan Peran Tim Pencegahan Fraud JKN di Daerah  untuk  Kendalikan Fraud .  Pusat  Kebijakan  dan  Manajemen Kesehatan.  Fakultas  Kedokteran,  Kesehatan  Masyarakat  dan Keperawatan. Universitas Gadjah Mada. Policy Brief. No.06 Oktober 2019. (online) http://kebijakankesehatanindonesia.net
6.  Khusniaul.  Laporan  PKPA  Bidang  Rumah  Sakit.  Universitas  Wahid Hasyim. 2018. (online). http://eprints.unwahas.ac.id
7. RA  Bauder and TM  Khoshgoftaar,  “Medicate  Fraud  Detection  Using Machine Learning Methods,” 2017 16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), 2017, hlm. 858-865, doi: 10.1109/ICMLA.2017.00-48.
8.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  19  tahun  2015  tentang
Pencegahan  Kecurangan  (Fraud)  dalam  Pelaksanaan  Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional
9.  Reissa,  Nanda  Fitria. Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan  di  FKTP  dan  FKRTL  Kota  Padang .  Diss.Universitas Andalas, 2020.
10.  Dewi,  Luciana. Implementasi  Pencegahan  dan  Penanganan  Fraud dalam  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  di  RSU  Gunung Sawo  Temanggung .  Diss.  Universitas  Katholik  Soegijapranata Semarang, 2021.
11.  Prijambodo. Monitoring dan Evaluasi . Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018.
12.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Instrumen  Kepatuhan  Implementasi Permenkes No.36/2015
13.  Supriyanto,S., dkk. Kebijakan Kesehatan dan Analisis (Health Policy & Health Analysis-Concept, Method, Technique and Tools). Zifatama Jawara
14.  Redaksi  ACCH.  Pembangunan  Alat  Diagnostik  dan  Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan Korupsi di FKRTL. Tanggal Tayang 01 Juli 2016, waktu akses 13 Desember 2021 pukul 23.00
15.  Hawi,  H.Rusdin.  Perilaku  Kebijakan  Organisasi.  Vl.1,  SAH  MEDIA, 2017.
16.  Kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021
17.  Widyanti,  Rahmi,  and  M.Si  Basuki. Perilaku  Organisasi  (Teori  dan Konsep) Jilid 1. Vol.207. Media Sains Indonesia, 2021.
18.  Ubaidillah,  U.,Ermadiani  e,  &  Rohman,  Abdul.  Pengembangan Sistem  Informasi  Rumah  Sakit  sebagai  Upaya  Pencegahan  Fraud dalam Rangka  Peningkatan  Layanan  Kesehatan  pada  Rumah  Sakit Pemerintah. Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 2020, 5.1 : 53-63
19.  Yunus,  Moh.,  Azhar  A.  Hitam  Putih  Kebijakan  Publik  di  Indonesia. Adanu Abimata, 2021
20. Riyanto, Riyanto, and Yanti Hasbian Setiawati. “Pengaruh Komitmen Organisasi  terhadap  Kinerja  Manajerial  Rumah Sakit  Islam Jakarta.”Al-Kharaj:  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  &  Bisnis  Syariah  1.1 (2019): 45-56
21.  BPJS  Kesehatan.  BPJS  Kesehatan  Bangun  Sistem  Pencegahan Kecurangan.  Siaran  Pers.  Jakarta  20  Juni  2020.  https://bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/d0ad40fa4f39b8a9dab26ac1adae d3e9.pdf. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022
22.  Herman,  Cegah Fraud ,  BPJS  Kesehatan  Perkuat  Sinergi  dengan KPK. Kamis, 18 Maret 2021.
https://www.beritasatu.com/archive/747385/cegah- fraud -bpjs-
kesehatan-perkuat-sinergi-dengan-kpk.  Diakses  pada  tanggal  25  Juli 2022