## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana
Oleh : Mhd. Ridwan Lubis

## Abstract
The title of this Journal is "The Crime of Land  Grabbing  in  a  Criminal  Law  Perspective". The research problems studied in this thesis are how to regulate the crime of land grabbing, how is  law  enforcement  against  the  crime  of  land grabbing.  The  research  method  used  in  this research  is  to  use  normative  juridical  research sourced  from  library  research  using  secondary data  which  consist  of  primary  legal  materials, secondary  legal  materials  and  tertiary  legal materials.
The  result  of  the  research  shows  that the  regulation  of  thecrime  of  land  grabbingis regulated  in  a  number  of  provisions  concerning the crime of land grabbing which is regulated in some provisions of the legislation, including Law Number 51 Prp. 1960 states that the use of land without  a  permit  with  the  right  or  legal  power  is prohibited  and  punishable  by  criminal  penalties (Article 2 and Article 6) and it is regulated in the Criminal Code in several articles, namely Article 167,  Article  242,  Article  263,  Article  264, Article 266, Article 274, and Article 385 of the Criminal Code..  Law  enforcement  against  the  crime  of land  grabbing  is  subject  to  Article  385  of  the Criminal  Code  which  is  the  only  article  directly related  to  the  land  grabbing  and  is  categorized as  a  criminal  offense.  Particularly  in  Article  385 paragraph (1) of the Criminal Code which reads: "whoever with the intention of illegally benefiting himself  or  another  person,  sells,  exchanges  or burdens  with  credietverbandsomething  right  to Indonesian  land,  a  building,  construction, planting or seeding, even though it is known that it  is  someone  else  who  owns  or  shares  rights over it.
Keywords :  Crime,  Land  Grabbing,  Criminal Law.

## Abstrak
Tindak  Pidana  Penyerobatan  Tanah dalam  Perspektif  Hukum  Pidana”.  Rumusan masalah  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana pengaturan tindak pidana penyerobotan  tanah,  bagaimana  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  penyerobotan tanah.  Metode  penelitian  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan penelitian yuridis  normatif  bersumber  dari   studi pustaka (library  research) menggunakan  data sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.
Hasil  penelitian  bahwa  pengaturan tindak  pidana  penyerobotan  tanah  diatur  dalam beberapa  ketentuan  pengaturan  tindak  pidana penyerobotan  tanah  diatur  dalam  beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya  Undang-Undang  Nomor  51  Prp. Tahun  1960  menyatakan  bahwa  pemakaian tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atau  kuasanya yang  sah  adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  dengan  hukuman  pidana  (Pasal  2  dan Pasal  6)  serta  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  pada  beberapa  pasal yaitu  Pasal  167,  Pasal  242,  Pasal,  Pasal  263, Pasal  264,  Pasal  266,  Pasal  274,  serta  Pasal 385 KUHP.  Penegakan hukum terhadap tindak pidana  penyerobotan  tanah  adalah  dikenakan Pasal 385 KUHP yang  merupakan satu-satunya pasal yang langsung terkait penyerobotan tanah dan  dikatagorikan  sebagai  tindak  pidana kejahatan.  Khususnya  pada  Pasal  385  ayat  (1) KUHP  yang  berbunyi  :  “barang  siapa  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan  atau  membebani  dengan crediet verband sesuatu  hak  atas  tanah  Indonesia, sesuatu  gedung,  bangunan,  penanaman  atau pembenihan,  padahal  diketahui  bahwa  yang mempunyai  atau  turut  mempunyai  hak  atasnya adalah orang lain.
Kata  Kunci  : Kejahatan,  Perampasan  Tanah, Hukum Pidana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
I. Pendahuluan A.  Latar Belakang Penyerobotan tanah merupakan
perbuatan  mengambil  hak  atau  harta  dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan  hukum  dan  aturan,  seperti menempati  tanah  atau  rumah  orang  lain  yang
bukan merupakan
haknya..
Tindakan
penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan  perbuatan  yang  melawan  hukum, yang  dapat  digolongkan  sebagai  suatu  tindak pidana. 1
Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang  baru  di  Indonesia  dan  dalam  kehidupan sehari-sehari  tentu  banyak  berbagai  peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan  dan  pengrusakan  tanah  milik orang  lain,  baik  di  sengaja  maupun  tidak  di sengaja  di  Indonesia.  Penyerobotan  tanah  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  terhadap tanah  milik  orang  lain  sering  terjadi  di  berbagai daerah di Indonesia.
Penyerobatan tanah dalam realitanya di Indonesia  merupakan  hal  yang  sulit  dihindari apalagi  di  wilayah  kota  metropolitan  sekarang, dimana  tanah  kosong  semakin  sulit  ditemukan tetapi para pendatang makin banyak berdatangan  untuk  mempertaruhkan  nasib mereka  meskipun  tidak  memiliki  tempat  tinggal yang  jelas  maupun  sanak  keluarga  dan  hal tersebutlah  yang  mendorong  begitu  banyaknya terjadi  penyerobotan  lahan  negara  maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.  Hal  tersebut  sering  didapati dimana  bagunan-bangunan  liar  yang  dapat
1 Ivor  Ignasio  Pasaribu,  “Penyerobotan  Tanah Secara  Tidak  Sah  Dalam  Perspektif  Pidana”,  tersedia  pada http://www.hukumproperti.com, diakses  pada  hari  Senin  18 Mei 2020 Pukul 21.00 Wib.
disaksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong  untuk  menjadi  tempat  berteduh  bagi yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksanya harus  menyerobot  lahan  yang  bukan  haknya dan  di  dalam  KUHP  telah  jelas  diatur  pada Pasal 385 dengan maksimal hukaman 4 (empat) tahun penjara.
Sanksi penyerobotan dan pengerusakan  juga  diatur  dalam  Pasal  2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  1960  tentang Larangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  yang Berhak  atau  Kuasanya  menentukan:  Dilarang memakai  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan  ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud  ketetuan  Pasal  6.  Ketentuan  Pasal  6 juga berlaku untuk perbuatan:
1. Mengganggu  yang  berhak  atau  kuasanya yang  sah  didalam  menggunakan  haknya atas suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan  dengan  lisan  atau  tulisan untuk melakukan  perbuatan  yang  dimaksud pada huruf a dan b;
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk  melakukan  perbuatan  tersebut  pada Pasal 2 atau huruf b.
Kasus  penyerobotan  lahan  juga  dapat terjadi tindak pidana lainnya seperti :
1. Pasal  170,  Pasal  406  dan  Pasal  412  : Perusakan  barang,  pagar,  bedeng,  plang, bangunan dan lain-lain.
2. Pasal  263,  Pasal  264,  Pasal  266  KUHP  : Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah.
Kendala  dalam  penanganan  kasus tindak pidana penyerobotan tanah harus segera

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat.  Suatu  masyarakat  tanpa  hukum tidak  akan  pernah  menjadi  masyarakat  yang baik dan dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai  dengan  tingkat  peradaban  masyarakat tersebut. 2 Hukum  mengatur  tindakan  atau perbuatan  apa  saja  yang  tidak  boleh  dilakukan berikut  dengan  sanksinya  apabila  dilanggar. Hukum  bersifat  memaksa,  dengan  adanya sanksi  tersebut,  sehingga  dalam  bertindak, masyarakat  akan  lebih  berhati-hati,  apakah tindakannya  tersebut  merugikan  pihak  lain  atau tidak.
Penegakan  hukum  terhadap  kasus tindak  pidana  penyerobotan  tanah,  harus  pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang tidak  digunakan  oleh  negara  yang  kemudian dimanfaatkan  oleh  warga,  sehingga  tanah tersebut  tidak  menjadi  tandus  dan  rusak, tentunya  apa  yang  dilakukan  oleh  warga  harus pula  dihargai  dan  tidak  dapat  dikesampingkan begitu saja.
Penegakan  hukum  dan  keadilan  dalam proses  hukum  yang  adil  atau  yang  berkeadilan adalah  penegakan  yang  dijamin  oleh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  memberikan  perlindungan dan  manfaat  bagi  setiap  warga  negara  dalam rangka  tegaknya  supremasi  konstitusi  sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik  dan  sempurnanya  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan peraturan  perundang-undangan  tidak  banyak berarti  bagi  warga  negara  atau  masyarakat
2 Bushar  Muhammad, Pengantar  Hukum  Adat , Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2011, hal. 39.
siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan  secara  benar  dan  adil,  serta  akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara  hukum  yang  demokratis  ( rechtstaaten democratische) . 3
Dengan  latar  belakang  uraian  di  atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang “Tindak  Pidana  Penyerobatan  Tanah dalam Perspektif Hukum Pidana ”.

## B.  Perumusan Masalah
Permasalahan  dalam  penulisan  ini adalah  sebagai berikut :
1.  Bagaimana pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah ?
2.  Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana penyerobotan tanah ?
C.  Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  sarana  pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun  teknologi.  Hal  ini  disebabkan  karena penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan kebenaran  secara  sistematis,  metodologi  dan konsisten.  Melalui  proses  penelitian  tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. 15
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian  yuridis  normatif. 17 Penelitian  yuiridis normatif  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma  hukum  positif.  Mengambul  istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini disebut dengan  istilah  penelitian  doktrinal  ( doctrine research )  yaitu  penelitian  yang  menganalisis hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis
3 Abdul  Latif, Hukum  Administrasi  Dalam  Praktik Tindak  Pidana  Korupsi, Kencana  Prenada  Media,  Jakarta, 2014, hal. 180
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2016, hal..3 17 Jhony    Ibrahim, Teori  dan Metodologi  Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Surabaya, 2008, hal.295

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
di  dalam  buku (law  at  it  is  written  in  the  book) maupun  hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim melalui  proses  pengadilan (law  is  it  decided  by the  judge  through  judicial  process) . 18 Penelitian yuridis  sosiologis  yaitu  penelitian  yang  bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  kemudian menghubungkan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Sifat  penelitian  ini  adalah  bersifat deskriptif  analitis,  penelitian  bersifat  deskriptif analitis  merupakan  suatu  penelitian  yang menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan  dan menganalisis suatu peraturan hukum.
II.  Hasil dan Pembahasan A.  Pengaturan Tindak Pidana

## Penyerobotan Tanah
Tindak  pidana  merupakan  pengertian dasar  dalam  hukum  pidana  (yuridis  normatif).
Kejahatan  atau  perbuatan  jahat  dapat  diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan  jahat  dalam  arti  yuridis  normatif adalah  perbuatan  seperti  yang  terwujud in- abstracto dalam  peraturan  pidana.  Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup  di  masyarakat  secara  konkrit.  Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana  oleh  peraturan  undang-undang,  jadi suatu  kelakuan  yang  pada  umumnya  dilarang dengan ancaman pidana. 4
Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  terhadap tanah  milik  orang  lain  dapat  diartikan  sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau
18 Bismar  Nasution, Metode  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Perbandingan  Hukum ,    Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hal.2.
4 Tri  Andrisman, Asas-Asas  dan  Aturan  Umum Hukum  Pidana  Indonesia, Universitas  Lampung,  Bandar Lampung, 2009, hal. 70.
mengambil  alih  tanah  milik  orang  lain  secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan  hukum  yang  berlaku.  Karena  itu, perbuatan  tersebut  dapat  digugat  menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960
Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang  Berhak  Atau  Kuasanya  menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau  kuasanya  yangsah  adalah  perbuatan  yang dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  pidana (Pasal 2 dan Pasal 6).
Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 1960  Tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah Tanpa  Izin  Yang  Berhak  Atau  Kuasanya  yang berbunyi :
Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.  Unsur Pasal 2 ini adalah :
a.  Memakai tanah tanpa ijin; b.  Tanpa ijin yang berhak;
Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 1960  Tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah
Tanpa  Izin  Yang  Berhak  Atau  Kuasanya  yang berbunyi :
a.  Dengan  tidak  mengurangi  berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamauya 3 (tiga) bulan dan/atau  denda  sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
1)  Barangsiapa  memakai  tanah  tanpa ijin  yang  berhak  atau  kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika  mengenai  tanah  perkebunan dan  hutan  dikecualikan  mereka yang  akan  diselesaikan  menurut Pasal 5 ayat 1;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2)  Barangsiapa mengganggu yang berhak  atau  kuasanya  yang  sah didalam  menggunakan  haknya  atas suatu bidang tanah; 3)  Barangsiapa  menyuruh,  mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan  lisan  atau  tulisan  untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini; 4)  Barangsiapa memberi bantuan dengan  cara  apapun  juga  untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal  2  atau  huruf  b  dari  ayat  1 pasal ini; b.  Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh
Menteri  Agraria  dan  Penguasa  Daerah sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  3 dan  5  dapat  memuat  ancaman  pidana dengan  kurungan  selama-lamanya  3 (tiga)  bulan  dan/atau  denda  sebanyak- banyakrrya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap  siapa  yang  melanggar  atau tidak memenuhnya.
c.  Tindak  pidana  tersebut  dalam  pasal  ini adalah pelanggaran.
Unsur  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 1960  Tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah:
a.  Barang siapa;
b.  Memakai tanah tanpa ijin;
c.  Mengenai tanah perkebunan;
d.  Haknya atas suatu bidang tanah;
e.  Memberi bantuan dengan cara apapun.
Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP),  yang  diatur  dalam  beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya :
Pasal 167 KUHP:
(1)  Barang  siapa  memaksa  masuk  ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan  tertutup  yang  dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum,  dan  atas  permintaan  yang berhak  atau  suruhannya  tidak  pergi dengan  secara  diancam  dengan pidana pedana paling lama sembilan  bulan  atau  denda  paling banyak tiga ratus rupiah;
(2)  Barang siapa masuk dengan merusak  atau  memanjat,  dengan menggunakan  anak  kunci  palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu  atau  barang  siapa  tidak setahu  yang  berhak  lebih  dahulu serta bukan karena kehkilafan masuk  dan  kedapatan  di  situ  pada waktu  malam,  dianggap  memaksa masuk;
(3)  Jika  mengeluarkan  ancaman  atau menggunakan  sarana  yang  dapat menakutkan  orang  pidana  menjadi paling lama satu tahun empat bulan;
(4)  Pidana  tersebut  dalam  ayat  I  dan  3 dapat  ditambah  sepertiga  jika  yang melakukan  kejahatan  dua  orang atau lebih dengan bersekutu.
Unsur Pasal 167 KUHP :
a.  Barang siapa;
b.  Unsur mereka yang dengan memberi  atau  menjanjikan  sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan  atau  martabat,  dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan  kesempatan,  sarana atau keterangan , sengaja menganjurkan  orang  lain  supaya melakukan perbuatan;
c.  Unsur  memaksa  masuk  ke  dalam rumah,  ruangan  atau  pekarangan tertutup  yang  dipakai  orang  lain atau berada disitu dengan melawan hukum;
d.  Unsur dengan melawan hukum;
e.  Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera; Pasal 242 KUHP, yang berupa kejahatan  terhadap  pernberian  sumpah  palsu dan keterangan palsu antara lain:
(1)  Barang siapa dalam hal dimana undang-undang  menentukan  supaya memberi  keterangan  di  atas  sumpah, atau mengadalian akibat hukum kepada keterangan  yang  demikian,  dengan sengaja  memberi  keterangan  palsu  di atas  sumpah,  baik  dengan  dasar,  atau tulisan,  olehnya  sendiri  maupun  oleh kuasanya  yang  khusus  ditunjuk  untuk itu,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun.
(2)  Jika  keterangan  palsu  di  atas  sumpah diberikan  dalam  perkara  pidana  dan merugikan  terdakwa  atau  tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(3)  Disamakan dengan sumpah palsu adalah  janji  atau  pengikatan,  .yang diharuskan menurut aturan-aturan umum  atau  yang  menjadi  pengganti sumpah; Unsur Pasal 242 KUHP :
a.  Keterangan itu harus atas sumpah;
b.  Keterangan  itu  harus  diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan  akibat  hukum  pada keterangan itu;
c.  Keterangan  itu  harus  palsu  (tidak benar)  dan  kepalsuan  ini  diketahui oleh pemberi keterangan;
Berdasarkan  aturan-aturan  di  atas, Pasal  385  KUHP  adalah  merupakan  satu- satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik  (Polisi)  dan  penuntut  umum  (Jaksa) untuk  mendakwa  “pelaku  penyerobotan  tanah” dan  dikatagorikan  sebagai  tindak  pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang  berbunyi  :  “barang  siapa  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum,  menjual,  menukarkan atau  membebani  dengan crediet  verband sesuatu  hak  atas  tanah  Indonesia,  sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan,  padahal  diketahui  bahwa  yang mempunyai  atau  turut  mempunyai  hak  atasnya adalah orang lain.”
Tindak  pidana  penyerobotan  tanah  jika dilihat  dari  segi  waktunya  dibedakan  menjadi dua,  yaitu  pada  waktu  perolehan  dan  pada waktu  mengakui  tanpa  hak.  Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan  tanah,  akan  tetapi  hal  itu  tidak merupakan  jaminan  bahwa  pelaku  tersebut dapat  dijatuhi  hukuman,  atau  dengan  kata  lain tidak  setiap  orang  yang  melakukan  kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan
telah  memenuhi  segala  syarat-syarat  yang ditentukan dalam undang-undang.
Atas  dasar  itulah  P.A.F.  Lamintang mengatakan  bahwa  orang  pelaku  tindak  pidana adalah  “Tidak  cukup  apabila  disitu  hanya terdapat  suatu strafbaarfeit ,  melainkan  harus juga strafbaar  persoon atau  seseorang  yang dapat  dihukum  apabila strafbaarfeit yang dilakukan  itu  tidak  bersifat wederchttelijk dan telah  dilakukan  baik  dengan  sengaja  maupun dengan tidak sengaja”. 5
Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan  pada  adanya  tindak  pidana penipuan  yang  diatur  pada  Pasal  385  KUHP, yang  diberi  kualifikasi  sebagai stelionat atau dapat  disebut  penipuan  yang  berhubungan  hak atas  tanah.  Ketentuan  pidana  pada  pasal  ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki  oleh  penduduk  asli  berdasarkan  hukum adat,  ataupun  atas  bangunan-bangunan  atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah.
Pasal  385  KUHP,  pada  pasal  ini tersebut  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut:
a.  Unsur subyektif:
1)  Dengan  Maksud  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  dan  dengan melawan hukum; Dengan maksud di sini
memperlihatkan  kehendak  dari  sipelaku untuk  menguntungkan  diri  sendiri  dan  di lain  pihak  memperlihatkan  pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan
seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum  berarti  :  sipelaku mengetahui  bahwa  untuk  menguntungkan
5 PAF. Lamintang dan Lamintang Theo, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 174.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak  ada  kehendak  untuk  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain,  maka  pasal yang  lebih  tepat  diterapkan  adalah  Pasal 335 KUHP. Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan  diri  sendiri/orang  lain (misalnya  sipelaku  yakin  bahwa  bahwa barang  itu  adalah  miliknya  atau  milik temannya  yang  baru  saja  hilang),  maka unsur  ini  tidak  terpenuhi  dan  karenanya penerapan pasal ini tidak tepat.
Bahwa  maksud  sipelaku  adalah untuk  menguntungkan  diri  sendiri/orang lain,  harus  terbukti.  Tetapi  apakah  harus terbukti  pula  bahwa  yang  diperas  itu  harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan.
Namun  jika  yang  diperas  itu  memang merasa  dirugikan,  maka  hal  ini  dapat digunakan  untuk  memperkuat  maksud sipelaku. 6 Penggunaan istilah “dengan maksud”  yang  ditempatkan  di  awal perumusan  berfungsi  rangkap,  yaitu  baik sebagai pengganti dari kesengajaan
maupun sebagai pernyataan tujuan.
Sebagai  unsur  sengaja,  maka  sipelaku menyadari/menghendaki  suatu  keuntungan untuk  diri  sendiri/orang  lain.  Hal  yang penting  ialah,  adakah  ia  pada  waktu  itu mengharapkan  suatu  keuntungan.  Bahwa mungkin  yang  sebaliknya  yang  terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian  mengakibatkan  bencana  bagi sipelaku/orang lain, tidak dipersoalkan. 7
6 SR.  Sianturi, Tindak  Pidana  di  KUHP  Berikut Uraiannya , Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009, hal. 616-617.
7 Ibid , hal. 632.
2)  Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak;
Kejahatan-kejahatan tersebut didalam  pasal  ini  biasa  disebut  kejahatan Stellionat ,  yang  berarti  “penggelapan  hak atas  barang- barang  yang  tidak  bergerak”
( onroerende  goederen ),  misalnya  :  tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan  pasal  ini,  maka  terdakwa harustelah  nyata  berbuat  hal  mengetahui, bahwa  yang  berhak  atau  ikut  berhak  disitu adalah orang lain. 8
3)  Tidak  memberitahukan  kepada  orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan.
Unsur  ini  lebih  menekankan  pada
kegiatan menjual, menukar atau
membebani dengan suatu pinjaman sebidang  tanah  (dengan  hak  menurut UUPA), bangunan, dan sebagainya, padahal  tanah  tersebut  sebelumnya  sudah dibebankan dengan suatu pinjaman.
Dengan  perkataan  lain  terjadi  dua  kali pembebanan  untuk  sebidang  tanah  yang sama. 9
b.  Unsur obyektif:
1)  Barang siapa;
Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960  (UUPA),  maka  yang  dimaksud dengan  “barangsiapa”  pada  sub  ayat ke-1  sd  ke-6  tersebut  hanyalah  warga negara Indonesia. 10
2)  Menjual, menukarkan, menyewakan atau  menjadikan  tanggungan  utang sesuatu  hak  rakyat  dalam  memakai tanah pemerintah dan partikelir;
8 R.  Soesilo, KUHP  Serta  Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , Politea, Bogor, 2006, hal. 266
9 SR. Sianturi, Op.Cit , hlm. 660.
10 Ibid., hal. 661

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal  ini  dibuat  pada  tahun  1915
dan  mulai  berlaku  tahun  1918,  yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria (pertanahan) dan  perundangan  di  bidang  hukum  dagang
dan peminjaman uang. Beberapa perundangan  yang  berkaitan  dengan  : Suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat  Indonesia  di  atas  tanah-negara
( landsdomein )
atau tanah-partikulir
( particuliere landerijen ) antara lain adalah :
a) Agrarische  Wet (Stb.1870  no.55  jo Pasal 51 Stb.1925 No.447);
b) Domeinverklaring (tersebut  pasal  1 Agrarisch Besluit Stb.1870 No.118);
c) Algemene  Domeinverklaring (Stb.1875 No.119a);
d) Domeinverklaring lain-lainnya  di  luar Jawa;
e)  Peraturan-peraturan  pelaksanaan  K.B. 16 April 1872 No.29 Stb.1872 No.117;
f)  Buku II  KUH Perdata sepanjang
mengenai bumi dan sebagainya; g) Bepalingen betreffende het
Credietverband (KB.6  Juli  1908  No.50, Stb.1908 No.542 jo 1909 no.568).
Peraturan-peraturan  di  atas  telah dicabut  dengan  Undang-Undang  Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (UUPA).
Karenanya  sebagai  penyesuaiannya  maka perkataan Credietverband pada  Pasal  385 ini  harus  dibaca  sebagai  “pinjaman”  dari Bank,  sesuai  dengan  perundangan  yang berlaku  (termasuk  perundangan  hipotik). Sedangkan  kalimat  suatu  hak-penggunaan sebidang  tanah  oleh  rakyat  Indonesia  di atas tanah-negara ( landsdomein ) atau tanah partikulir  harus  dibaca  sebagai  “suatu  hak- penggunaan  sebidang  tanah”  sebagaimana diatur dalam UUPA.
3)  Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;
Ketentuan ini adalah untuk
melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh
penduduk  asli  berdasarkan  Hukum  Adat ataupun bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman  di  atas  tanah  semacam itu.  Sungguhpun  benar,  bahwa  setelah berlakunya  Undang-Undang  Pokok  Agraria tahun  1960  para  camat itu  ditunjuk  sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  sehingga seharusnya  semua  tindakan  hukum  yang menyangkut  tanah  itu  dilakukan  di  depan camat  setempat,  akan  tetapi  didalam praktek  banyak  terjadi,  bahwa  hingga kinipun  orang  masih  melakukan  jual  beli tanah  di  bawah  tangan,  bahkan  dengan disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli secara resmi.
Sebelum tahun 1960 memang tidak ada  satu  peraturan  yang  berlaku  secara umum di seluruh Indonesia tentang bagaimana  orang  Indonesia  itu  harus memindah  tangankan  tanah  milik  adatnya secara  sah,  dan  karenanya  cara  tersebut diserahkan  kepada  Hukum  Adat  setempat dan  umumnya  dilakukan  didepan  Kepala Desa, walaupun cara itu sebenarnya adalah tidak  diisyaratkan  secara  mutlak.  Setelah tahun  1960  sudah  jelas  jual  beli  tanah secara  itu  adalah  tidak  sah.  Di  daerah pedalaman  di  desa-desa  umumnya  orang menganggap  bahwa  apa  yang  disebut “girik”, “letter C” atau “surat pipil” itu adalah “bukti  pemilikan  tanah”  yang  sah.,  padahal sesungguhnya adalah tidak demikian. Surat- surat  semacam  itu  hanyalah  merupakan “tanda wajib pajak” dalam arti, bahwa orang yang  namanya  disebutkan  di  dalam  surat semacam  itu  adalah  orang  yang  wajib membayar  pajak  tanah.  Ini  tidak  berarti bahwa  orang  yang  membayar  pajak  itu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adalah  orang  yang  mempunyai  hak  milik atas  tanah  yang  pajak  tanahnya  ia  bayar itu. 11
4)  Menyewakan  tanah  buat  suatu  masa,
sedang  diketahuinya  tanah  tersebut telah  disewakan  sebelumnya  kepada orang lain.
Unsur  ini  jauh  lebih  menunjukan kegiatan  menyewakan  sebidang  tanah (dengan  hak  menurut  UUPA)  untuk  waktu tertentu, padahal telah disewakan
sebelumnya untuk waktu yang sama. 12 Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan  dan  ketentraman.  Kejahatan  ini dirumuskan  dalam  Pasal  167  KUHP,  yang unsur-unsurnya sebagai berikut: a.  Unsur subyektif :
1) Melawan hukum yakni sebelum bertindak,  ia  sudah  mengetahui  atau sadar  bahwa  tindakannya  bertentangan dengan  hukum  seolah-olah  mengakui miliknya sendiri;
2)  Sengaja  yaitu  ia  telah  mengetahui bahwa perbutannnya bertentangan dengan  kewajiban  hukumnya  atau bertentangan dengan hak orang lain. b.  Unsur obyektif :
1)  Dengan  melawan  hak  masuk  dengan paksa  ke  dalam  rumah,  ruangan tertutup,  dan  sebagainya;    R.  Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti  “masuk  dengan  paksa”.  Yang artinya  “masuk  dengan  paksa”  ialah “masuk  dengan  melawan  kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”. 13
11 PAF.  Lamintang  dan  G.  Djisman  Samosir, Hukum  Pidana  Indonesia ,  Sinar  Baru,  Bandung,  2009,  hal. 240-241.
12 S.R.Sianturi, Op. Cit., hal. 662.
13 R. Soesilo, Op. Cit. , hal. 145.
2)  Dengan  melawan  hak  berada  di  rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergidari tempat itu atas permintaan  orang  yang  berhak  atau atas nama orang yang berhak.
Jadi  jika  kehendak  awal  dari  si  pemilik rumah  adalah  memperbolehkan  si  pemegang kunci  masuk  jika  terjadi  sesuatu  dan  tidak  ada orang di rumah, maka selain dari hal tersebut, si pemegang  kunci  tidak  berhak  untuk  masuk  ke dalam rumah itu. 14
Bagian  terpenting  dari  suatu  sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi, keberadannya  akan  memberikan  arah  dan pertimbangan  mengenai  apa  yang  seharusnya dijadikan  sanksi  dalam  suatu  tindak  pidana untuk  menegakkan  berlakunya  norma. 15 Dalam suatu  peraturan  perundang-undangan,  adanya pengaturan  tentang  sanksi  atau  hukuman pidana menjadi  hal  yang  sangat  penting  karena di  dalam  hukum  pidana  kita  dapat  mengetahui perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  yang melanggar ketentuan tersebut. 16
Roeslan  Saleh  dalam  Niniek  Suparni menyatakan  bahwa  pidana  adalah  reaksi-reaksi atas  delik  yang  berwujud  suatu  nestapa  yang sengaja  ditimpakan  Negara  kepada  pembuat delik. 68 Bambang  Waluyo  menyebutkan  bahwa pidana  adalah  reaksi  atas  delik  yang  dijatuhkan harus  berdasarkan  pada  vonis  hakim  melalui siding  peradilan  atas  terbuktinya  perbuatan
14 Ibid., hal. 146.
15 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah , Politik  Hukum  Pidana  Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi  dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,  2005, hal. 82
16 Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 2017, hal. 19
68 Ibid . hal. 22

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pidana  yang  dilakukan.  Apabila  tidak  terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. 69
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  yang dikemukakan  di atas, maka suatu pidana harus:
1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan  pada  seorang  yang benar-benar  atau  disangka  benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan  berhubung  suatu  tindak pidana  yang  melanggar  ketentuan hukum
4. Dilakukan  dengan  sengaja  oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan  dan  dilaksanakan  oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu system hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. 70
Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:
1.  Terjadi  berhubung  dengan  adanya pelanggaran  terhadap  suatu  aturan hukum.
2.  Dijatuhkan  dan  dilaksanakan  oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan  dengan  tertib  hukum yang dilanggar. 3.  Mengandung penderitaan atau paling  tidak  konsekwensi  lain  yang tidak menyenangkan.
4.  Menyatakan  pencelaan  terhadap  si pelanggar. 71 Berdasarkan ruang lingkup
pemidanaan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:
1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau
nestapa  atau  akibat-akibat  lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan  dengan  sengaja  oleh orang atau badan yang
69 Bambang  Waluyo. Pidana  dan  Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 9.
70 Muladi, Lembaga  Pidana  Bersyarat ,  Alumni, Bandung,  2016, hal. 22 71 Ibid , hal. 22-23.
mempunyai  kekuasaan  (oleh  yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang. 72
Sebelum sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap  pelaku  tindak  pidana,  terlebih  dahulu terdapat berbagai teori yang membahas alasan- alasan yang membenarkan ( justification ) penjatuhan  hukuman  (sanksi).  Di  antaranya adalah teori absolut dan teori relatif.
1.  Teori  absolut,  ( vergeldingstheorie ).
Menurut teori ini hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap  para  pelaku  karena  telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap  orang  lain  atau  anggota masyarakat.
2.  Teori  Relatif  ( doeltheorie ).  Teori  ini dilandasi oleh tujuan ( doel ) sebagai berikut : a.  Menjerahkan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana  menjadi  jera  dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ( speciale preventive )  serta  masyarakat umum  mengetahui  bahwa  jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang
serupa ( generale preventive ).
b.  Memperbaiki  pribadi  terpidana,
berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama  menjalankan  hukuman, terpidana  merasa  menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi  perbuatannya  dan kembali  kepada  masyarakat sebagai  orang  yang  baik  dan berguna. c.  Membinasakan  atau  membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan  hukuman  mati,
sedangkan  membuat  terpidana tidak berdaya dilakukan dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menjatuhkan  hukuman  seumur hidup. 17
Menurut Pasal 10 KUHP, bahwa pidana terdiri atas:
1.  Pidana Pokok:
a.  Pidana mati;
b.  Pidana penjara;
c.  Pidana kurungan;
d.  Pidana denda;
e.  Pidana tutupan.
2.  Pidana Tambahan:
a.  Pencabutan hak-hak tertentu;
b.  Perampasan barang-barang tertentu; c.  Pengumuman putusan hakim.
Perbuatan  penyerobotan  tanah  yang dilakukan  oleh  seseorang  dapat  diproses  dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  51  PRP  Tahun  1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan  di  dalam  KUHP,  antara  lain  :  Pasal penyerobotan  lahan  (Jika  pelaku  menjual  lahan milik orang lain yang sah), Pasal Pengancaman (Jika terdapat unsur ancaman dalam menyerobot  lahan,  Pasal  Pemalsuan  (Jika pelaku  memalsukan  surat  menyurat  yang  ada),
Pasal  Perusakan  (Jika  Pelaku  melakukan perusakan  tanaman,  pagar,  patok  kepunyaan pemilik yang sah, Pasal Penipuan (Jika terdapat unsur  menipu  orang  lain  dengan  tipu  muslihat dan melawan hukum.
Sesuai  ketentuan  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  51  PRP  Tahun  1960  tentang Larangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  yang masih berlaku hingga saat ini, bahwa seseorang yang  memakai  tanah  tanpa  izin  yang  berhak atau  mengganggu  pihak  yang  berhak  maka
17 Leden  Marpaung, Asas-Teori-Praktik  Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 4.
diancam  pidana  kurungan  paling  lama  tiga bulan.
Proses  hukum  sesuai  ketentuan  ini, penting  adanya  bukti  aktifitas  seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan  bangunan/gubuk  di  atas  lahan  milik orang  lain.  Proses  pidana  menggunakan  acara cepat,  dimana  penyidik  kepolisian  bertindak sekaligus  sebagai  penuntut  dalam  persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal.
Sesuai  ketentuan  Pasal  368  ayat  (1) KUHP,  sesorang  yang  bermaksud  menguasai lahan  orang  lain  biasanya  melakukan  intimidasi dan  ancaman  kepada  pemilik  yang  sah,  dalam kondisi  tersebut,  hal  ini  dapat  dipidana  dengan syarat  terdapat  barang  bukti  berupa  foto  pada saat  pelaku  melakukan  pengancaman  (dengan ataupun  tanpa  senjata  tajam)  dan  terdapat  dua orang yang menyaksikan, yang seluruhnya atau sebagian  adalah  kepunyaan  orang  itu  atau orang  lain,  atau  supaya  membuat  hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena  pemerasan,  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan tahun.
Selain  itu,  jika  seseorang  secara melawan  hak  memaksa  orang  lain  untuk melakukan,  tidak  melakukan  atau  membiarkan sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan,  atau dengan  ancaman  kekerasan,  baik  terhadap orang  itu  sendiri  maupun  orang  lain  dapat dikenakan  Pasal  335  KUHP.  Sesuai  ketentuan ini,  ancaman  kekerasan  (meski  belum  terjadi kekerasan)  pun  dapat  dikenakan  Pasal  335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. Proses pidana melalui delik aduan sang korban.
Sesuai  ketentuan  Pasal  385  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seseorang  yang  secara  melawan  hukum, menjual,  menukarkan tanah yang bukan miliknya  kepada  pihak  lain  dan  memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, diancam  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.
Dalam  hal  ini  unsur  yang  harus dipenuhi  yaitu  adanya  unsur  “menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum,  menjual,  menukarkan”,  yang  berarti perbuatan seseorang yang menjual/menukarkan tanah  yang  bukan  miliknya  kepada  pihak  lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.
B.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak

## Pidana Penyerobotan Tanah
Penegakan hukum sebagai suatu proses  pada  hakikatnya  merupakan  penerapan diskresi  yang  menyangkut  membuat  keputusan yang  tidak  secara  ketat  diatur  oleh  kaidah hukum,  akan  tetapi  mempunyai  unsur  penilaian pribadi.  Dengan  demikian  pada  hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). 18
Aspek penegakan hukum pidana terbagi  atas  dua  bagian yaitu  aspek  penegakan hukum  pidana  materil  dan  aspek  penegakan hukum  pidana  formil.  Dari  sudut  dogmatis normatif, material  atau   substansi  atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:
1.  Faktor hukumnya sendiri.
2.  Faktor  penegak  hukum  yakni  pihak- pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3.  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum.
4.  Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  dan diterapkan.
18 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 7.
5.  Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  ada  karsa  manusia  di dalam pergaulan hidup. 19
Hukum  pidana  formil  yang  mengatur cara  hukum  pidana  materil  dapat  dilaksanakan. Istilah  penegak  hukum  adalah  luas  sekali,  oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.
Hak sebenarnya merupakan wewenang  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat, sedangkan  kewajiban  adalah  tugas.  Suatu peranan  tertentu  dapat  dijabarkan  ke  dalam unsur-unsur sebagai berikut:
1.  Peranan yang ideal (ideal role) . 2.  Peranan yang seharusnya (expected role) 3.  Peranan  yang  dianggap  oleh  diri sendiri (perceived role) 4.  Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) . 20
Masalah  pokok  dari  penegakan  hukum sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut  mempunyai  arti  yang  netral,  sehingga dampak  positif  atau  negatifnya  terletak  pada  isi faktor-faktor  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut antara lain :
1.  Faktor  hukumnya  sendiri  yaitu  Undang- Undang
2.  Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
3.  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum
4.  Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5.  Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai  hasil karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
19 Ibid ., hal.8.
20 Ibid ., hal.20.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kejahatan yang semakin meningkat dan sering  terjadi  dalam masyarakat merupakan  hal yang sangat
diperhatikan, sehingga
mengundang  pemerintah  (negara)  sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi  meluasnya  dan  bertambahnya kejahatan  yang  melanggar  nilai-nilai  maupun norma-norma  yang  hidup  dan  berlaku  didalam suatu  masyarakat  sehingga  kejahatan  tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk  tindak  pidana.  Hukum  pidana  merupakan sarana  yang  penting  dalam  penanggulangan kejahatan  atau  mungkin  sebagai  obat  dalam memberantas  kejahatan  yang  meresahkan  dan merugikan  masyarakat  pada  umunya  dan korban pada khususnya
Berbicara  tentang  pertanggungjawaban pidana,  maka  tidak  dapat  dilepaskan  dengan tindak  pidana.  Walaupun  di  dalam  pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban  pidana.  Tindak  pidana hanya  menunjuk  pada  dilarangnya  suatu perbuatan. 21
Dasar  adanya  tindak  pidana  adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya  pembuat  adalah  kesalahan.  Ini berarti  bahwa  pembuat  tindak  pidana  hanya akan  dipidana  jika  ia  mempunyai  kesalahan dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Ini berarti  bahwa  pembuat  tindak  pidana  hanya akan  dipidana  jika  ia  mempunyai  kesalahan dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut. Berdasarkan  hal  tersebut,  bahwa:  Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan  hukum    atau  bersifat  melawan  hukum. Jadi  meskipun  perbuatan  tersebut  memenuhi
21 Teguh  Prasetyo, Kriminalisasi  dalam  Hukum Pidana, Nusa Media, . Bandung, 2011,  hal. 38.
rumusan  delik  dalam  undang-undang  dan  tidak dibenarkan (an  objekctive  breach  of  a  panel provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. 22
Moeljatno  mengartikan  hukum  pidana sebagai  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang berlaku  disuatu  negara  yang  mengadakan dasar-dasar dan aturan - aturan untuk:
1.  Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang  dengan  disertai  ancaman  atau sanksi  pidana  tertentu  bagi  siapa  saja yang melanggarnya.
2.  Menentukan  kapan  dan  dalam  hal  apa kepada  mereka  yang  telah  melakukan larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan dan  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang telah diancamkan. 3.  Menentukan  dengan  cara  bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. 23
M.  Hamdan,  bahwa  peristiwa  pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan  manusia  yang   bertentangan  dengan undang-undang  atau  peraturan  perundang- undangan  lainnya  terhadap  perbuatan  mana diadakan tindakan penghukuman. 24
Mahrus  Ali  menyebutkan “strafbaarfeit adalah  kelakuan  yang  diancam  dengan  pidana, bersifat  melawan  hukum,  dan  berhubung dengan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  orang yang  mampu  bertanggung  jawab. 25 Frans Maramis  menyebutkan  tindak  pidana  adalah perbuatan yang pelakunya harusnya dipidana. 26
Perbuatan  yang  melanggar  hukum  oleh subyek  hukum  yang  bersifat  memaksa  dapat dikenakan  sanksi.  Penggunaan  sanksi  pidana sebagai  salah  satu  sarana  sanksi  sosial  dalam
22 Ibid.
23 Moeljatno. Op.Cit , hal1. 24 M. Hamdan. Op.Cit., hal.9 25 Mahrus Ali , Op.Cit., hal.98.
26 Frans Maramis. Op.Cit . , hal.57.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
segala  keterbatasan,  Bismar  Siregar  dalam buku Chairul Huda menyebutkan bahwa  syarat- syarat  penggunaan  sanksi  pidana  secara optimal harus mencakup hal-hal:
1. Perbuatan  yang  dilarang  tersebut
menurut  sebagian  besar  anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat,  dianggap  penting  oleh masyarakat.
2. Penerapan  saksi  pidana  terhadap perbuatan  yang  dilarang,  konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan  tersebut,  tidak  akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan. 4. Perilaku  tersebut  dapat  dipahami melalui  cara  yang  tidak  berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif. 5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan  kesan  memperberat, baik secara kualitatif maupun
secara kuantitatif. 6. Tidak  ada  pilihan-pilihan  yang beralaskan  dari  sanksi  pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut. 27
.Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan  pada  kesalahan  pembuat  dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak  pidana.  Dengan  demikian  kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban  pidana  dan  tak  hanya dipandang  sekedar  unsur  mental  dalam  tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan  merupakan  hal  yang  menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. 28
Mengenakan pidana pada pelaku karena  melakukan tindak  pidana,  aturan  hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi  sebagai  penentu  syarat-syarat  yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika
27 Ibid., hal. 69
28 Ibid ., hal.72
dijatuhi  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana yang  menyangkut masalah  pembuat  dari  tindak pidana,  aturan  mengenai  pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar  kewajiban.  Perbuatan  yang  dilarang oleh  masyarakat  itu  dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap  celaan  itu  kemudian  diteruskan kepada  terdakwa.  Pertanggungjwaban  pidana tanpa  adanya  kesalahan  dari  pihak  yang melanggar  tidak  dapat  dipertanggungjawaban.
Orang yang tidak mungkin
dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi  pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.
Mempertanggungjawabkan perbuatan yang  tercela  itu  pada  pembuatnya,  maka nyatalah  bahwa  hal  dipidana  atau  tidaknya pembuat  bukanlah  bergantung  pada  apakah ada  perbuatan  pidana  atau  tidak,  melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan  perbuatan  pidana  itu.  Karena  itulah maka  juga  dikatakan  bahwa  dasar  dari  adanya perbuatan  pidana  adalah  asas  legalitas  yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan  adalah  terlarang  dan  diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Orang tidak mungkin
dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi  pidana  jika tidak  melakukan  perbuatan  pidana. 29 Tetapi meskipun  dia  melakukan  perbuatan  pidana, tidaklah  selalu  dapat  dipidana.  Orang  yang melakukan  perbuatan  pidana  akan  dipidana apabila  dia  mempunyai  kesalahan.  Seseorang yang  mempunyai  kesalahan  jika  pada  waktu melakukan  perbuatan  pidana,  dilihat  dari  segi
29 Mahrus Ali , Op.Cit ., hal.86.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masyarakat  dia  dapat  dicela  oleh  karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. 30
Mempertanggungjawabkan terdakwa atas  perbuatannya  tidaklah  ada  gunanya  jika perbuatannya  itu  sendiri  tidaklah  bersifat melawan  hukum,  maka  dapat  dikatakan  bahwa terlebih  dahulu  harus  ada  kepastian  tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur  kesalahan  tadi  harus  dihubungkan pula  dengan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan  dipidananya  terdakwa  maka terdakwa harus:
1.  Melakukan perbuatan pidana;
2.  Mampu bertanggung jawab;
3.  Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4.  Tidak adanya alasan pemaaf. 31 Dihubungkan dengan
pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  penyerobaan  tanah,  maka  sanksi pidana  bagi  orang  yang  melakukan  kejahatan tersebut  adalah  sebagaiana  diatur  dalam  Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunya pasal yang  sering  digunakan  oleh  pihak  penyidik (Polisi)  dan  penuntut  umum  (Jaksa)  untuk mendakwa  pelaku  penyerobotan  tanah  dan dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP berbunyi : barangsiapa  dengan  maksud  menguntungkan diri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum, menjual, menukarkan,  atau membebani  dengan credietverband sesuatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan,  padahal  diketahui  bahwa  yang mempunyai  atau  turut  mempunyai  hak  atasnya adalah orang lain.
30 Moeljatno, Op.Cit , hal.2.
31 Chairul Huda, Op.Cit , hal.  78
Faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  penyerobotan  tanah  yang menyebabkan sulitnya  terselesaikan  kasus  penyerobotan tanah yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor Internal adalah faktor yang berasal  dari  dalam  tubuh  kepolisian.  Faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Faktor internal :
a.  Personil penyidik kepolisian yang terbatas. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah terhambat  pada  jumlah  tim  penyidik Kepolisian    yang  dimiliki.  Jumlahnya sedikit  atau  kurang  personil  saja  tidak sebanding dengan luas wilayah hukumnya.
b.  Minimnya sarana dan fasilitas.
Faktor  sarana  dan  fasilitas  merupakan suatu  hambatan  yang  dihadapi  oleh pihak  kepolisian.  Faktor  sarana  dan fasilitas  sendiri  sehingga  menyulitkan kepolisian  dalam  melakukan  kegiatan atau operasi penyidikan.
c.  Kurangnya ahlinya polisi dalam
menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah.
Dalam  menangani  kasus  tindak  pidana penyerobotan  tanah,  polisi  sebagai penegak  hukum  masih  terkesan  kurang ahli  dalam  menangani  kasus  tersebut. Hal  ini  terlihat  ketika  banyaknya  kasus tindak  pidana  penyerobotan  tanah  yang tidak  selesai  begitu  saja  bahkan  ada kasus  yang  ditutup,  dan  tanpa  proses hukum selanjutnya.
d.  Lemahnya aturan dan sanksi hukum.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Salah  satu  penyebab  mengapa  konflik pertanahan  adalah  karena  lemahnya substansi  hukum  yang  mengatur  tindak pidana  penyerobotan  lahan.  Selain lemah,  prosedur  beracara  di  level penyelidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan sehingga
penyerobotan  tanah  milik  warga  atau tanah  ulayat  oleh  korporasi  makin merajalela  dan  akhirnya  menimbulkan konflik horizontal yang mematikan.
Lemahnya  hukum  tindak  pidana penyerobotan  lahan  setidaknya  terlihat dalam  dua  hal.  Pertama,  logika  hukum dari  pasalpasalnya  tidak  konsisten  satu sama  lain  dan,  kedua,  ancaman  pasal dari  tindak  pidana  bersangkutan  sangat rendah  dan  nyaris  tidak  masuk  akal sehingga masyarakat tidak mau membawa  kasus  demikian  ke  proses hukum. Misalnya seseorang menyerobot atau menguasai atau mengganggu tanah milik si A, tanpa izin, misalnya, maka si pelaku hanya diancam  pidana  3  (tiga)  bulan  saja maksimal dan/atau denda paling banyak Rp.5.000  (lima  ribu  rupiah).  Hal  ini sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam  Pasal  6  UU  No  51  Prp Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian  Tanah  Tanpa  Ijin  yang Berhak atau Kuasanya.
Dalam hal tanah yang diserobot belum  bersertifikat,  lalu  tanah  yang diserobot  tersebut  disewakan  oleh  si penyerobot, atau dibebaninya hak tanggungan, atau dijual, atau
ditukarkan,  maka  ancaman  pasalnya lebih  berat.  Tindak  pidana  kategori  ini
diancam  4  (empat)  tahun  penjara, sebagaimana  ditentukan  Pasal  385 KUHP.  Dengan  logika  pasal  demikian maka seseorang yang berniat jahat atau beritikad  tidak  baik  akan  enak  saja menyerobot tanah orang karena ancaman    pasalnya  cuma  tiga  bulan. Jika  penyerobotan  lahan  ini  dilakukan sistematis oleh investor besar berbadan hukum, maka, makin sulit lagi pertanggungjawaban hukumnya.
Penyerobotan  lahan  demikian dilaporkan  ke  kepolisian  maka  akan sangat merepotkan. Penyerobotan lahan  akan  terkait  dengan  batas-batas tertentu  yang  pasti  ukurannya.  Untuk memastikan batas-batas demikian diperlukan  pengukuran  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN).  Dalam praktik,  untuk  meminta  pengukuran  ini ada  pula  prosedur  dan  biaya-biayanya di  BPN,  meliputi  biaya  administrasi  dan biaya  penggantian  ongkos  transpor  dari juru ukur. Proses di BPN ini sudah tentu memakan  waktu,  belum  lagi  proses pengukuran  di  lapangan  yang  rawan konflik.  Karena  itu,  biasanya,  akan diminta  pengamanan  dari  pihak  aparat kepolisian.
2.  Faktor Eksternal :
a.  Kesulitan dalam memanggil saksi.
Kepolisian dalam memanggil para saksikhusus tindak pidanapenyerobotan tanah,  Kepolisianmendapat  kesulitan, karena  saksi  berdomisili  tidak  ditempat yang dituju (pindah tempat tinggal) yang menetapkan bahwa polisi harus menyelidiki  tempat  domisili  yang  baru dari  saksi  tersebut  dan  ada  juga  saksi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  telah  meninggal  dunia  dan  pihak penyidik  kepolisian  harus  mencari  ahli waris dari pemilik tanah tersebut. Dalam hal  ini  sangat  menghambat  kelancaran proses  penyidikan  pihak  kepolisian  dan tidak  hanya  itu,  meskipun  saksi  telah dapat  ditentukan  oleh  polisi  namun polisi juga mendapatkan kesulitan dalam  memanggil  saksi-saksi  itu  untuk kepentingan  penyidikan.  Sering  mereka tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian,  karena  alasanya  jauhnya tempat  tinggal  ke  Kantor  Kepolisian karena kebanyakan saksi tidak berdomisili  di  tempat  peristiwa  pidana terjadi.
b.  Kesulitan mencari keterangan ahli.
Dalam  kasus  penyerobotan  tanah  ini memerlukan  keterangan  seorang  yang ahli dalam bidang pertanahan, biasanya seseorang  yang  ahli  pertanahan  ini
berasal dari Badan
Pertanahan Nasional Kota, karena banyak dari pihak penyidik  Kepolisian  itu  sendiri  tidak begitu paham dengan pertanahan untuk membuat  terang  suatu  tindak  pidana tersebut.  Dengan  adanya  seseorang yang  ahli  dalam  kasus  tindak  pidana penyerobotan tanah
ini dapat mengetahui siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut.
c.  Pihak  pelapor  lama  melakukan  laporan ke  polisi  setelah  terjadinya  tindak pidana.  Pihak  pelapor  sendiri  lama melakukan  laporan  ke  polisi,  sehingga para  pelaku  dapat  saja  melakukan berbagai macam
hal seperti
menghilangkan barang bukti.
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan  lewat  jalur  nonpenal  lebih  bersifat pencegahan  untuk  terjadinya  kejahatan,  maka sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor- faktor  kondusif  penyebab  terjadinya  kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah  atau  kondisi-kondisi  sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan  kejahatan.  Dengan  demikian dilihat  dari  sudut  politik  kriminal  secara  makro dan  global,  maka  upaya-upaya  non  penal menduduki  posisi  kunci  dan  strategis  dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi- kondisi yang menimbulkan kejahatan.
Usaha-usaha penanggulangan
kejahatan  secara  preventif  sebenarnya  bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan  kejahatan  dalam  arti  yang umum  secara  tidak  langsung  juga  dapat dilakukan  tanpa  menggunakan  sarana  pidana (sarana non  penal )  atau  hukum  pidana  (sarana penal ). Untuk sarana non penal misalnya usaha- usaha  yang  dilakukan  departemen  sosial dengan  karang  tarunanya  tempat  kegiatan  para remaja  untuk  mengisi  waktu  luangnya  dengan hal-hal  yang  positif,  ini  dapat  menghindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif.

## III.  Penutup

## A.  Kesimpulan
1.  Pengaturan  tindak  pidana  penyerobotan tanah  diatur  dalam  beberapa  ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang  sah  adalah  perbuatan  yang  dilarang dan  diancam  dengan  hukuman  pidana (Pasal  2  dan  Pasal  6)  serta  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  pada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
beberapa pasal yaitu Pasal 167, Pasal 242, Pasal,  Pasal  263,  Pasal  264,  Pasal  266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP.
2.  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana penyerobotan  tanah  adalah  dikenakan
Pasal  385  KUHP  yang    merupakan  satu- satunya pasal yang langsung terkait
penyerobotan  tanah  dan  dikatagorikan sebagai tindak pidana kejahatan.
Khususnya  pada  Pasal  385  ayat  (1)  KUHP yang  berbunyi  :  “barang  siapa  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet  verband sesuatu  hak  atas  tanah Indonesia,  sesuatu  gedung,  bangunan, penanaman  atau  pembenihan,  padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain. B.  Saran
1.  Hendaknya dalam perumusan aturan hukum terhadap perbuatan tindak pidana penyerobotan  tanah  lebih  dikhusus  lagi  dan di tentukan terlebih dahulu kualifikasi bentuk tindak  pidana  nya  yang  akan  dikenakan ketika  ingin  mendakwa  seseorang  atas perbuatan  tindak  pidana  penyerobotan tanah yang dilakukan.
2.  Hendaknya  perbuatan  penyerobotan  tanah yang  dilakukan  oleh  seseorang  dapat diproses  dan  dijerat  dengan  pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor  51  PRP  Tahun  1960  tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan di dalam KUHP. Penegakkan hukum melalui aturan  ini  diharapkan  dapat  memberi  rasa keadilan  dan  kepastian  hukum.  Diperlukan pula  pemahaman  yang  mendalam  terlebih oleh  penegak  hukum  mengenai  peran  ideal
hukum  bagi  pemberlakuan  hukum  dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka
A.  Buku
Abdurrahman,  Muslan ,  Sosiologi  dan  Metode Penelitian  Hukum ,  UMM  Press,  Malang, 2009.
Ali,  Mahrus, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Andrisman,  Tri, Asas-Asas  dan  Aturan  Umum Hukum  Pidana  Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Arief, Barda Nawawi, Bungai Rampai Kebijakan Hukum  Pidana, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2009
Hamdan,  M. Tindak  Pidana  Suap  dan  Money Politic. Pustaka  Bangsa  Press,  Medan, 2013.
Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia, Syarat  Pembentukan  Undang-Undang Pokok  Agraria,Isi  Dan  Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta, 2014.
Huda,  Chairul  , Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada  Media  Group,  . Jakarta, 2014
Ibrahim, Jhony , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum  Normatif ,  Bayumedia,  Surabaya, 2008
Jaya,Nyoman  Serikat  Putra, Relevansi  Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana  Nasional ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2006.
Jamilah,  Firotin, Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. Dunia Cerdas, Jakarta, 2016.
Kartono, Kartini, Pathologi Sosial, RajaGrafindo, Jakarta, 2015
Latif,  Abdul, Hukum  Administrasi  Dalam  Praktik Tindak Pidana Korupsi, Kencana Prenada Media, Jakarta,  2014.
Lamintang,  PAF.    dan  Lamintang  Theo, Delik- delik  Khusus  Kejahatan  terhadap  Harta Kekayaan , Sinar Grafika,  Jakarta, 2009.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Lamintang,  PAF.    dan  G.  Djisman  Samosir, Hukum  Pidana  Indonesia ,  Sinar  Baru, Bandung, 2009.
Lamintang,  PAF. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia .  Citra  Adityta  Bakti,  Bandung, 2014
Maramis,  Frans, Hukum  Pidana  Umum  dan Tertulis  di  Indonesia .  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Marpaung,  Leden, Asas-Teori-Praktik  Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum , Kencana, Jakarta, 2006.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2016.
Muhammad,  Bushar, Pengantar  Hukum  Adat ,
Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2011.
Muladi, Lembaga  Pidana  Bersyarat ,  Alumni, Bandung,  2016.
Nasution,Bismar, Metode  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Perbandingan  Hukum ,
Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara, 2013.
Prakoso, Djoko, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 2017
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halim  Barkatullah , Politik  Hukum  Pidana  Kajian  Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,  2005.
Prasetyo,  Teguh, Kriminalisasi  dalam  Hukum Pidana, : Nusa Media, . Bandung, 2011
Sianturi,  SR. Tindak  Pidana  di  KUHP  Berikut Uraiannya ,  Alumni  AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009
Simorangkir  dkk.  C.  T., Kamus  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana ,  Alumni, Bandung, 2007.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian
Hukum , UI Press, Jakarta, 2016.
----------; Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penegeakan Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Soesilo, R. KUHP Serta Komentar- komentarnya  Lengkap  Pasal  demi  Pasal ,
Politea, Bogor, 2006.
Waluyo,  Bambang, Pidana  dan  Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Winardi, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan  Pengembangan), Mandar  Maju, Bandung, 2007.

## B.  Jurnal/Internet
Ahmad,  Ibrahim, Prinsip  Keadilan  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Tanah  untuk Kepentingan Pembangunan , Jurnal
Legalitas, Vol 3 No 2, Tahun 2010.
Astuti, Galuh Faradhilah Yuni Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana  di  Indonesia ,  Jurnal  Pandecta,
Volume 10. Nomor 2. Desember 2018
Hairan, Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana Terhadap  Tindak  Pidana  Pertanahan  Di
Indonesia ,  Jurnal  Law  Review  Volume  3 No. 1  April 2020.
Pasaribu,  Ivor  Ignasi o,  “Penyerobotan  Tanah
Secara  Tidak  Sah  Dalam  Perspektif Pidana”, tersedia pada http://www.hukumproperti.com, diakses pada hari Senin 18 Mei 2020 Pukul 21.00 Wib. Ramadhani, Rahmat, Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah , Jurnal
Edutech Vol. 2 No. 2 September 2016.
Weku,  Robert  L. Kajian  Terhadap  Kasus Penyerobotan  Tanah  Ditinjau  Dari  Aspek Hukum  Pidana  dan  Hukum  Perdata , Jurnal,  Lex  Privatum  Vol.  1  No.  2,  April- Juni 2018.

## C.  Peraturan Peruundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin yang Berhak atau Kuasanya.