## OPEN ACCESS
http://jurnal.uns.ac.id/jdk
Volume 5, Nomor 1, 2023, 118-132
E-ISSN: 2656-5528

## Dukungan Kinerja Pengelolaan Sampah terhadap Kesesuaian Penerapan Konsep Keberlanjutan Lingkungan di Kota Mataram
Waste Management Contribution to Support the Implementation of Sustainability Concept in Mataram City
Muh. Haikal Al-Giffari 1* , Galing Yudana 1 , Lintang Suminar 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : muh.haikalalgiffari6700@gmail.com
(Diterima: 20 Desember 2022; Disetujui: 11 Januari 2023)

## Abstrak
Kota kini bukan sekedar tempat bermukim, melainkan juga sebagai pusat pelayanan yang harus dapat melayani masyarakat kota dan daerah sekitarnya. Dalam perkembangannya, suatu kota tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan seperti kebutuhan terhadap pembangunan,  menurunnya  ketersediaan  sumber  daya,  kurangnya  fasilitas  umum,  dan  permasalahan  lingkungan.  Salah  satu permasalahan yang kerap hadir di perkotaan dan belum mampu diatasi dengan maksimal adalah permasalahan terkait pengelolaan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan permasalahan bagi perkembangan suatu kota. Kota sebagai pusat  pelayanan  berpotensi  meningkatkan  pertumbuhan  penduduk  dan  kegiatan  di  dalamnya,  sehingga  secara  tidak  langsung produksi sampah yang dihasilkan akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan sampah yang memadai sehingga dapat mempermudah perkembangan suatu kota ke depannya. Kota Mataram merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi salah satu pusat pelayanan yang ada. Pada tahun 2021, Kota Mataram memiliki  jumlah penduduk sebanyak 495.681 jiwa dengan luas wilayah sebesar 6.130 Ha. Dengan jumlah penduduk 495.681 jiwa, timbulan sampah di Kota Mataram cukup tinggi sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang memadai dalam mengurangi dan menangani sampah serta mengurangi dampak negatif dari produksi sampah yang ada. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji kesesuaian kinerja pengelolaan sampah dalam mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan skoring pada tiap indikator  dalam  variabel  yang  akan  menentukan  tingkat  klasifikasi  kesesuaian  kinerja  pengelolaan  sampah  dalam  mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram. Terdapat enam komponen yang  dikaji dalam penelitian ini, yaitu aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek kebijakan, aspek peran masyarakat, dan target kinerja pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil, kinerja pengelolaan sampah di Kota Mataram berada pada tingkatan klasifikasi kurang sesuai dalam mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan.
Kata kunci : keberlanjutan lingkungan; kinerja; penanganan sampah; pengelolaan sampah; pengurangan sampah

## Abstract
A city is now not just a place to live, but also a service center that must be able to serve the people of the city and the surrounding area. In its development, a city is inseparable from problems and obstacles such as the need for development, decreased availability of resources, lack of public facilities, and environmental problems. One of the problems that often arises in cities and has not been able to be resolved optimally is a problem related to waste management. Garbage that is not managed properly can cause problems for the development of a city. Cities as service centers have the potential to increase population growth and activities within them, so that the resulting waste production will indirectly increase. Therefore, it is necessary to have adequate waste management so that it can facilitate the development of a city in the future. The city of Mataram is the capital of West Nusa Tenggara Province and is one of the existing service centers. In 2021, the city of Mataram has a population of 495,681 people with an area of 6,130 Ha. With a population of 495,681 people, the waste generation in Mataram City is quite high, so there is a need for adequate waste management to reduce and handle waste and reduce the negative impact of existing waste production. Based on these conditions, this study examines the suitability of waste management performance in supporting the application of the concept of environmental sustainability in the city of Mataram. The research method used in this study is a quantitative approach with descriptive method. The quantitative approach is carried out by calculating the scoring of each indicator in the variable which will determine the level of conformity classification of waste management performance in supporting the application of the concept of environmental sustainability in the city of Mataram. There are six components studied in this study, namely technical aspects, institutional aspects, financing aspects, policy aspects, community
role aspects, and waste management performance targets. Based on the results, the performance of waste management in the City of Mataram is at a classification level that is not suitable for supporting the application of the concept of environmental sustainability.
Keywords: environment sustainability; performance; waste handling; waste management; waste reduction

## 1. PENDAHULUAN
Persampahan merupakan salah satu masalah yang belum dapat tertangani sepenuhnya di perkotaan. Meningkatnya jumlah produksi sampah pada suatu kota disebabkan oleh kegiatan masyarakat, proses alam, dan pengelolaan sampah yang tidak memadai, yang dapat memberi dampak negatif bagi lingkungan dan perkembangan kota. Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dampak negatif yang timbul dari pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan estetika lingkungan kota (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan sampah yang memadai. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,  pengolahan,  dan  pemrosesan  akhir  sebelum  nantinya  akan  dibuang  (Peraturan  Presiden  Republik Indonesia, 2017). Pengelolaan sampah yang memadai merupakan upaya dalam melindungi, menjaga kualitas lingkungan, dan  investasi  pembangunan  kota  kedepannya  melalui  kegiatan  pengurangan  dan  penanganan  sampah.  Pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis dan menyeluruh dengan aspek yang saling mendukung satu sama lain, yaitu teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, kebijakan, dan peran masyarakat (Hartanto, 2006). Agar dapat melindungi kualitas  lingkungan  dan  investasi  pembangunan  kota  ke  depannya,  pengelolaan  sampah  perlu  memenuhi  target penanganan, dan perlu dilakukan pengurangan sampah sebagai bentuk capaian kinerja pengelolaan sampah (Gobai, 2020).
Pengelolaan sampah di Kota Mataram telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2008 (Pemerintah Daerah kota Mataram, 2008), Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Pemerintah Daerah Kota Mataram, 2019), dan Surat Keputusan Walikota Nomor 531/VII/2011 sehingga dalam berjalannya  pengelolaan  sampah  diharapkan  kualitas  lingkungan  dapat  terjaga  dan  investasi  pembangunan  di  Kota Mataram  dapat  terlindungi.  Dalam  perkembangannya,  Kota  Mataram  memiliki  misi  yang  ingin  meningkatkan  kualitas lingkungan  hidup  dan  infrastruktur  perkotaan  yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan.  Menurut  data  tahun  2021,  jumlah volume sampah di Kota Mataram sebanyak 1118 m 3 sampah per hari. Jumlah volume sampah tersebut harus dapat diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai, baik itu pada ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah  dan  dukungan  dari  lembaga,  kebijakan,  anggaran,  dan  partisipasi  masyarakat  sehingga  dapat  menghindari dampak negatif dari persampahan di Kota Mataram. Pengelolaan sampah di Kota Mataram ditunjang oleh pelayananan lembaga pengelolaan sampah, anggaran, dan kebijakan terkait pengelolaan sampah, program terkait penanganan dan pengurangan  sampah  yang  melibatkan  masyarakat,  serta  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  sebanyak  9  Tempat Penampungan Sementara (TPS), 3 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta 56 alat operasional yang tersebar diseluruh wilayah Kota Mataram.
Pengelolaan sampah di Kota Mataram belum melakukan proses pengurangan sampah melalui pemilahan sampah. Banyak  masyarakat  Kota  Mataram  masih  menangani  sampah  dengan  cara  dibuang  ke  sungai  atau  gorong-gorong, dibakar, dibuang di lahan kosong atau dikubur. Selain itu, keberadaan Tempat Penampungan Akhir (TPA) yang berada di luar  wilayah  administrasi  Kota  Mataram  menyebabkan  proses  pengangkutan  memakan  waktu.  TPA  mengharuskan sampah yang akan dibuang sudah melalui proses pengurangan sampah melalui pemilahan sampah. Hal ini menunjukkan dukungan  pengelolaan  sampah  belum  maksimal.  Menurut  Dirtjen  Cipta  Karya,  keberlanjutan  lingkungan  merupakan upaya menjaga lingkungan tempat tinggal untuk menciptakan dan menjaga kenyamanan serta keamanan dengan cara mengurangi emisi atau menerapkan konsep zero emission. Sejalan, Izvercian & Ivanscu dalam Sudirman & Phradiansah (2019)  menyatakan  bahwa  konsep  berkelanjutan  pengelolaan  sampah  merupakan  kegiatan  yang  menciptakan perlindungan lingkungan.
Pada  kondisi  eksisting,  Pemerintah  Kota  Mataram    sudah  berupaya  untuk  menangani  dan  mengurangi  sampah meskipun  masih  memiliki  permasalahan  dan  hambatan  dalam  keberjalanannya.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya pengelolaan  sampah  yang  mampu  menjaga  kualitas  lingkungan  dan  melindungi  investasi  pembangunan  serta mewujudkan  misi  Kota  Mataram  dalam  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  dan  infrastruktur  perkotaan  yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, penelitian ini menilai kinerja pengelolaan sampah di Kota Mataram dalam mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan melalui pengukuran tingkat
kesesuaian kinerja pengelolaan sampah dalam mendukung penerapan keberlanjutan lingkungan yang sejalan dengan visi dan misi Kota Mataram untuk menciptakan kota yang melestarikan kualitas lingkungan dan berkelanjutan.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1 KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH
Menurut  Wirawan  dalam  Nursam  (2017),  kinerja  merupakan  kependekan  dari  kinetika  energi  kerja,  yang  disebut performa dalam bahasa Indonesia atau performance dalam bahasa inggris. Menurut Schermerhorn et al. dalam Ponijan (2012), kinerja merupakan tingkat keberhasilan individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas dalam periode waktu tertentu  yang  dibandingkan  dengan  standar  hasil  kerja,  target,  atau  sasaran  atau  indikator  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Schermerhorn et al. dalam Nursam (2017) menjelaskan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi.  Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat keberhasilan selama periode waktu tertentu yang dibandingkan dengan target yang telah disepakati di awal dan kinerja bisa dikatakan berhasil seandainya tujuan dapat tercapai.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008,  pengelolaan  sampah  merupakan  kegiatan sistematik  dan  berkesinambungan  seperti  pengurangan  (pembatasan  timbulan  sampah,  pendaur  ulang  sampah,  dan pemanfaatan kembali sampah) serta penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah) yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai  sumber  daya.  Sistem  pengelolaan  sampah  perkotaan  merupakan  kegiatan  pengelolaan  sampah  yang  saling mendukung antarkomponennya, yaitu teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, kebijakan, dan peran masyarakat (Kodoatie dalam Riyanto, 2008). Berdasarkan SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah  Perkotaan  (Badan  Standardisasi  Nasional,  2002),  pengelolaan  sampah  perkotaan  terdiri  dari  kegiatan pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir sampah. Dengan kata lain, pengelolaan sampah merupakan kegiatan  sistematik dan saling mendukung menangani dan mengurangi sampah yang meliputi aspek:
● Aspek teknis yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
● Aspek kelembagaan meliputi peran lembaga pengelolaan sampah;
● Aspek pembiayaan ketersedian anggaran pengelolaan sampah;
● Aspek kebijakan meliputi terdapat kebijakan pengelolaan sampah; dan
● Aspek peran masyarakat  meliputi kesadaran dan kepedulian masyarakat.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  3  tentang  Penyelenggaraan  Prasarana  dan  Sarana  Persampahan  dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (2013) menjelaskan bahwa wadah sampah  merupakan  tempat  penyimpanan  sampah  sementara  di  sumber  sampah,  sedangkan  pewadahan  sampah merupakan kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah diproses lebih lanjut. Dalam Peraturan Menteri tersebut juga dijelaskan mengenai persyaratan sarana pewadahan yang diuraikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Persyaratan Sarana Pewadahan Persyaratan Sarana Pewadahan Kriteria Sarana Pewadahan Jenis Sarana Pewadahan Jumlah sarana harus sesuai dengan jenis pengelompokan sampah Kedap air dan udara Kantong Sampah Diberi Label Mudah dibersihkan Bin Dibedakan berdasarkan warna, bahan, dan bentuk Ringan dan mudah diangkut Memiliki tutup Kontainer

## Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum (2013)
Berdasarkan SNI 19-2454-2002, pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara individu dan komunal. Pemindahan sampah atau transfer depo merupakan proses pemindahan sampah dari tempat pengumpulan ke alat  pengangkutan.  Dalam  SNI  tersebut  dijelaskan  juga  bahwa  proses  pengangkutan  sampah  berawal  dari  sumber sampah rumah-rumah ( door to door ) dan pengangkutan sampah dilakukan melalui transfer depo yang nantinya akan dibuang ke TPA menggunakan armada pengangkutan seperti, dump truck, arm roll truck, dan compactor truck . Tabel 2 menunjukkan persyaratan TPS dan TPS 3R.
Tabel 2. Persyaratan TPS dan TPS 3R ( Recycle, Reuse, Reduce ) Persyaratan Penyediaan TPS Persyaratan Penyediaan TPS 3R Memiliki luas minimal 200 m 2 Memiliki luas minimal 200 m 2 Jenis pembangunan berbentuk sementara Jenis pembangunan berbentuk sementara
Sampah berada di TPS tidak lebih dari 24 jam
Penempatan TPS 3R ( recycle, reuse, reduce ) dalam radius 1 km TPS dalam keadaan bersih setelah sampah diangkut ke TPA  Memiliki ruangan pemilah, pengomposan, gudang, zona penyangga Tidak mengganggu lalu lintas Tidak mengganggu lalu lintas Keterlibatan aktif dari masyarakat

## Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum (2013)
Kinerja pengelolaan sampah merupakan tingkat keberhasilan (hasil kerja) dari kegiatan pengelolaan sampah dalam kurun waktu tertentu untuk mengurangi dan menangani sampah yang meliputi aspek :
● aspek teknis, yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
● aspek kelembagaan, meliputi peran lembaga pengelolaan sampah;
● aspek pembiayaan, meliputi ketersediaan anggaran pengelolaan sampah;
● aspek kebijakan, meliputi terdapat kebijakan pengelolaan sampah; dan
● aspek peran masyarakat, meliputi kesadaran dan kepedulian masyarakat.
Pengukuran kinerja pengelolaan sampah, dapat dilakukan dengan pengukuran pelayanan sampah. Menurut Haryono (2002),  keberhasilan  pelayanan  pengelolaan  persampahan  dalam  mencapai  tujuan  pengelolaan  persampahan  dapat diukur dengan cara menghitung beberapa aspek seperti:
● Perbandingan antara sampah yang diangkut dengan timbulan sampah yang dihasilkan didasari oleh eksisting wilayah dan jumlah penduduk;
● Perbandingan antara luas daerah yang dilayani dengan luas daerah yang seharusnya dilayani;
● Perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani dengan jumlah penduduk yang seharusnya mendapat pelayanan sampah
Menurut Gobai et al., (2020), kinerja pengelolaan persampahan dapat dinilai berdasarkan lima aspek pengelolaan sampah sebagai berikut:
● Aspek teknis operasional yang meliputi pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan;
● Aspek kelembagaan yang meliputi pelayanan sampah;
● Aspek pembiayaan yang meliputi retribusi sampah;
● Aspek regulasi yang meliputi sosialisasi peraturan; dan
● Aspek peran masyarakat yang meliputi pembersihan lingkungan.
Menurut  Scheinberg  dalam  Mahyudin  (2014),  pengelolaan  sampah  dapat  dikatakan  tidak  optimal  ketika  jumlah sampah terlalu banyak, berada di tempat yang tidak sesuai, dan tidak didaur ulang dengan baik.

## 2.2 KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN
Menurut  Hall  (2016),  pembangunan  kota  berkelanjutan  merupakan  upaya  dalam  meningkatkan  kualitas  kota  dan masyarakat  tanpa  meninggalkan  beban  akibat  berkurangnya  sumber  daya  dan  penurunan  kualitas  lingkungan  bagi generasi  selanjutnya.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Pemerintah Republik Indonesia, 1997), pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut Rosyidie (2004), kota  berkelanjutan  merupakan  upaya  mengurangi  dan  melindungi  lingkungan  dari  dampak  pencemaran  dengan menggunakan  sistem  daur  ulang,  pemanfaatan  kembali,  menggunakan  sumber  daya  terbarukan,  dan  memelihara keanekaragaman  hayati,  dan  lain-lain.  Menurut  Priyoga  (2010),  kota  berkelanjutan  merupakan  kota  yang  mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa memberi beban terhadap masyarakat  generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan. Menurut Ditjen Cipta Karya (2016), keberlanjutan lingkungan merupakan upaya menjaga lingkungan tempat tinggal untuk menciptakan dan menjaga kenyamanan serta keamanan dengan cara mengurangi emisi atau menerapkan
konsep zero  emission. Sejalan  dengan  pemahaman  tersebut,  menurut  Izvercian  &  Ivanscu  dalam  Sudirman  & Phradiansah (2019), konsep berkelanjutan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang menciptakan perlindungan lingkungan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia,  2017),  pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% sampai dengan tahun 2025. Sejalan dengan peraturan tersebut, target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan ke 11.6 dan 12.5, target ke 11.6, yakni mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan termasuk dengan memberi perhatian khusus  pada  kualitas  udara,  termasuk  penanganan  sampah  kota  pada tahun 2030 yang kemudian diperjelas untuk penanganan sampah pada indikator 11.6.1(a), yaitu persentase sampah perkotaan yang tertangani. Sementara itu, untuk target  ke  12.5,  yakni  pada  tahun  2030  setiap  negara  secara  substansial  mengurangi  timbulan  sampah  melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Berdasarkan target SDGs dan Pepres tersebut, salah satu upaya penanganan timbulan sampah khususnya di daerah perkotaan. Penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sebelum nantinya akan dibuang.
Tabel 3. Elemen Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Elemen Indikator Keterangan Teknis Tingkat pengumpulan Persentase sampah yang dikumpulkan/jumlah sampah yang dihasilkan Cakupan pengelolaan Persentase penduduk yang dilayani/total penduduk Wilayah terlayani Wilayah yang terlayani pengelolaan Jumlah tempat pembuangan sampah  Banyak tempat pembuangan sampah Produktivitas pengangkutan Jumlah sampah yang dikumpulkan per unit, per waktu Kelembagaan Kerjasama Terdapat kerjasama antar stakeholder Pembiayaan Anggaran Terdapat anggaran khusus pengelolaan sampah Kebijakan Penegakan peraturan pengelolaan sampah Terdapat peraturan peraturan pengelolaan sampah beserta sanksi bagi pelanggar Peran masyarakat Keikutsertaan dalam program lembaga Kerjasama/ikut serta dalam program lembaga Lingkungan Tingkat pembuangan Persentase sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir Tingkat pemulihan Persentase sampah yang didaur ulang/dimanfaatkan kembali Peraturan Terdapat peraturan yang mendukung daur ulang/pemanfaatan kembali Terdapat kebijakan peningkatan kesadaran lingkungan Program Terdapat  program  promosi  pencegahan  limbah,  pemanfaatan  kembali, dan daur ulang Anggaran Terdapat anggaran untuk program peningkatan kesadaran lingkungan Masyarakat Kegiatan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap lingkungan Sumber: van de Klundert & Anschutz (2002) Tabel 4. Variabel dan Sub Variabel Terpilih Variabel Sub Variabel Aspek Teknis Pemilahan sampah Pengumpulan sampah Pengangkutan sampah Aspek Kelembagaan Pelayanan sampah Kerjasama Aspek Pembiayaan Anggaran pengelolaan sampah Aspek Kebijakan Kebijakan pengelolaan sampah Aspek Peran Masyarakat Keikutsertaan masyarakat Target Kinerja Pengelolaan Sampah - Sumber: Badan Standardisasi Nasional (2002), Gobai et al. (2020), Kementerian Pekerjaan
Umum (2013) , van de Klundert & Anschutz (2002)
Menurut van de Klundert & Anschutz (2002) dalam Integrated Sustainable Waste Management dalam pengelolaan sampah berkelanjutan terdapat enam elemen serta beberapa indikator yang ditunjukkan pada Tabel 3. Dari penjabaran tersebut, variabel yang terpilih dapat ditinjau pada Tabel 4.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pengukuran  skoring. Pendekatan kuantitatif merupakan metode analisis yang didasari oleh angka yang kemudian diinterpretasikan secara statistik  (Melong  dalam  Hartanto,  2006).  Metode  penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  menjelaskan  terkait penyelesaian  rumusan  masalah  berdasarkan  kondisi  yang  ditemukan  (data)  yang  akan  diolah  dan  diinterpretasikan (analisis) (Narbuko & Achmadi, 2013). Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model skoring Weighted Linear Combination , yaitu sistem yang memberikan skor pada tiap parameter dalam variabel yang nantinya skor tersebut akan diakumulasikan untuk mendapatkan tingkat klasifikasi dan rentang skalanya (Sihotang, 2016). Pemberian skor pada tiap indikator didasari oleh persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Menurut Harton dan Chaster dalam Hartanto (2006),  persepsi  yang  ada  dalam  masyarakat  terbentuk  oleh  persepsi  individu  karena  informasi  yang  diterima  dan diinterpretasikan  akan  berbeda  tiap  individu  sehingga  menciptakan  persepsi  masyarakat.  Guna  mengumpulkan  data persepsi  masyarakat,  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  sebagai  alat  pengumpulan  data  yang  akan  memberi pertanyaan  terkait  pengelolaan  sampah  kepada  masyarakat  sebagai  responden).  Sementara  itu,  untuk  mengukur persepsi masyarakat tersebut menggunakan skala likert dengan rentang skala 1-4 karena skala likert dapat digunakan dalam mengukur persepsi individu maupun masyarakat (Sugiyono dalam Rukajat, 2018).
Pemberian  skor  pada  indikator  dilakukan  terhadap  keseluruhan  variabel  yang  meliputi  aspek  teknis,  aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek kebijakan, aspek peran masyarakat, dan target kinerja pengelolaan sampah yang kemudian akan dianalisis dalam analisis kesesuaian kinerja pengelolaan sampah dalam mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram. Tabel 5 merupakan parameter yang diukur oleh skoring.
Tabel 5. Parameter Skoring Variabel Sub Variabel Parameter Skor Aspek Teknis  Pemilahan sampah Terdapat 5 pemilahan kelompok sampah 4 Terdapat 3 pemilahan kelompok sampah 3 Terdapat 2 pemilahan kelompok sampah 2 Tidak ada pemilahan kelompok sampah 1 Pengumpulan sampah Terdapat bak pemilahan dalam 5 jenis sampah 4 Terdapat bak pemilahan dalam 3 jenis sampah 3 Terdapat bak pemilahan dalam 2 jenis sampah 2 Tidak terdapat bak pemilahan sampah 1 Tumpukan sampah tidak lebih dari 6 jam 4 Tumpukan sampah tidak lebih dari 12 jam 3 Tumpukan sampah tidak lebih dari 24 jam 2 Tumpukan sampah lebih dari 24 jam 1 Terdapat sarana pengelompokan dalam 5 jenis sampah 4 Terdapat sarana pengelompokan dalam 3 jenis sampah 3 Terdapat sarana pengelompokan dalam 2 jenis sampah 2 Tidak terdapat sarana pengelompokan sampah 1 Pengangkutan sampah Jumlah sampah yang diangkut 75-100% 4 Jumlah sampah yang diangkut 50-74% 3 Jumlah sampah yang diangkut 25-49% 2 Jumlah sampah yang diangkut dibawah 25% 1 Terdapat fasilitas perlindungan lingkungan yang memadai pada TPA 4 Terdapat fasilitas perlindungan lingkungan yang cukup memadai pada TPA 3 Terdapat fasilitas perlindungan lingkungan yang kurang memadai pada TPA 2 Tidak terdapat fasilitas perlindungan lingkungan pada TPA 1
Variabel Sub Variabel Parameter Skor Aspek Kelembagaan Pelayanan sampah Persentase luas pelayanan sampah sudah menjangkau 75-100% 4 Persentase luas pelayanan sampah sudah menjangkau 50-74% 3 Persentase luas pelayanan sampah sudah menjangkau 25-49% 2 Persentase luas pelayanan sampah menjangkau kurang 25% 1 Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah 75-100% 4 Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah 50-74% 3 Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah 25-% 2 Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah<25% 1 Kerjasama Terdapat 3 atau lebih kerjasama dalam pengelolaan sampah 4 Terdapat 2 kerjasama dalam pengelolaan sampah 3 Terdapat 1 kerjasama dalam pengelolaan sampah 2 Tidak terdapat kerjasama dalam pengelolaan sampah 1 Aspek Pembiayaan Anggaran Terdapat anggaran khusus berbasis keberlanjutan lingkungan dan dana dikelola dengan baik  4 Terdapat anggaran khusus berbasis keberlanjutan lingkungan dan dana dikelola cukup baik 3 Terdapat anggaran khusus berbasis keberlanjutan lingkungan dan dana dikelola kurang baik  2 Tidak ada anggaran pengelolaan sampah khusus berbasis keberlanjutan lingkungan 1 Aspek Kebijakan Kebijakan Terdapat kebijakan khusus berbasis keberlanjutan lingkungan dan kebijakan dipatuhi masyarakat 4 Terdapat kebijakan khusus berbasis keberlanjutan lingkungan dan kebijakan cukup dipatuhi masyarakat 3 Terdapat kebijakan khusus berbasis keberlanjutan lingkungan dan kebijakan tidak dipatuhi masyarakat 2 Tidak terdapat kebijakan khusus berbasis keberlanjutan lingkungan 1 Terdapat tiga atau lebih program pengelolaan sampah berbasis keberlanjutan lingkungan 4 Terdapat 2 program pengelolaan sampah berbasis keberlanjutan lingkungan 3 Terdapat 1 program pengelolaan sampah berbasis keberlanjutan lingkungan 2 Tidak terdapat program pengelolaan sampah berbasis keberlanjutan lingkungan 1 Aspek Peran Masyarakat Keikutsertaan masyarakat Masyarakat selalu mengikuti program pengelolaan sampah 4 Masyarakat sering mengikuti program pengelolaan sampah 3 Masyarakat jarang mengikuti program pengelolaan sampah 2 Masyarakat tidak pernah mengikuti program pengelolaan sampah 1 Masyarakat selalu mengikuti pembersihan lingkungan 4 Masyarakat sering mengikuti pembersihan lingkungan 3 Masyarakat jarang mengikuti pembersihan lingkungan 2 Masyarakat tidak pernah mengikuti pembersihan lingkungan 1 Target kinerja pengelolaan sampah Target kinerja pengelolaan sampah Persentase pengurangan sampah diatas 30% 4 Jumlah persentase pengurangan sampah 20-29% 3 Jumlah persentase pengurangan sampah 10-19% 2 Jumlah persentase pengurangan sampah dibawah 10% 1 Persentase jumlah sampah yang tertangani 70-100% 4 Persentase jumlah sampah yang tertangani 30-69% 3 Persentase jumlah sampah yang tertangani 11-29% 2 Persentase jumlah sampah yang tertangani di bawah 10% 1 Sumber: Badan Standardisasi Nasional (2002), Haryono (2002), Kementerian Pekerjaan Umum (2013) , Pemerintah Pusat Republik Indonesia (2017), Pemerintah Republik Indonesia (2008), Target SDGs, van de Klundert & Anschutz (2002)
Berdasarkan tabel parameter di atas, skor maksimal adalah sebesar 64 dan skor terendah adalah sebesar 16. Skor dihitung untuk menentukan rentang skor dan tingkat klasifikasi kesesuaiannya menggunakan rumus berikut:
!"#$" &$'(")$#*+"#$" )"+")$# ,-)#$. '/#$( = 01*20 1 = 12
Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan tingkatan klasifikasi seperti pada Tabel 6.
Tabel 6. Rentang Skor dan Tingkatan Klasifikasi Rentang Skor Tingkatan Klasifikasi Keterangan 53,00 - 64,00 Sesuai Mendukung 41,00 - 52,00 Cukup Sesuai Cukup Mendukung 29,00 - 40,00 Kurang Sesuai Kurang Mendukung 16,00 – 28,00 Tidak Sesuai Tidak Mendukung

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 KESESUAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

## 4.1.1 Kesesuaian Aspek Teknis Operasional
Aspek teknis upaya untuk menangani dan mengurangi sampah dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematik, menyeluruh,  dan  berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan  dan  penanganan  sampah.  Kegiatan  penanganan sampah  yang  ada  di  Kota  Mataram  meliputi  pemilahan,  pengumpulan,  pengangkutan,  dan  pengolahan  sampah. Berdasarkan skoring yang telah dilakukan, aspek teknis termasuk ke dalam tingkat klasifikasi kurang sesuai atau kurang mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan. Hal ini didasari sebagian besar proses pemilahan pada wadah sampah di Kota Mataram tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampahnya, hanya terdapat 40% responden yang melakukan proses pemilahan sampah ke dalam dua jenis sampah. Hal ini menunjukan bahwa proses pemilahan sampah yang ada di Kota Mataram tidak berjalan dengan baik. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang  menjelaskan  bahwa  keberlanjutan  lingkungan  merupakan  upaya  menjaga  lingkungan  tempat  tinggal  untuk menciptakan dan menjaga kenyamanan serta keamanan dengan cara mengurangi emisi atau menerapkan konsep zero emission karena  pengurangan  emisi  dapat  dilakukan  dengan  cara  memilah  sampah  pada  sumber  sampah  sehingga jumlah sampah yang dibuang berkurang.
Selain  upaya  memilah  sampah  pada  wadah  sampah,  kegiatan  pengumpulan  sampah  juga  sangat  mempengaruhi penanganan dan pengurangan sampah. Dalam hal ini, kegiatan pengumpulan sampah terdiri dari proses pengumpulan dan pemindahan sampah. Proses pengumpulan sampah di Kota Mataram menggunakan alat seperti gerobak, motor tiga roda,  dan  mobil  sampah.  Alat-alat  pengumpulan  sampah  tersebut  berasal  dari  pengadaan  pemerintah  dan  swadaya masyarakat.  Berdasarkan  hasil  temuan,  sebanyak  72%  responden  mengatakan  alat  pengumpul  tidak  memiliki  bak pemilahan sampah dan sisanya melakukan pemilahan dalam dua jenis sampah. Dengan kata lain, alat pengumpulan sampah yang ada belum dapat mengurangi sampah yang dikumpulkan. Gambar 1 menunjukkan persebaran TPS dan TPST di kawasan penelitian.
Tidak adanya proses pemilahan sampah juga terjadi pada kegiatan pemindahan sampah. Kesembilan TPS dan TPST di Kota Mataram belum memiliki tempat pemilahan sampah yang sesuai dengan jenis sampah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 dan SNI 19-2454-2002 yang menjelaskan bahwa tempat penampungan sampah setidaknya harus memiliki tempat pemilahan sampah sebagai bentuk pengolahan sampah agar sampah yang akan diangkut sudah terpilah sesuai dengan jenis sampahnya sehingga dapat mempermudah proses  pengolahan  sampah.  Apabila  hal  tersebut  tidak  dilakukan,  dapat  menyebabkan  dampak  seperti  penumpukan sampah  di  tempat  TPS,  menimbulkan  bau  tidak  sedap,  mengurangi  kualitas  lingkungan,  menyebabkan  penyakit, mengganggu aktivitas di sekitar tempat penampungan sampah sementara, dan masih banyak dampak negatif lainnya.
Pengangkutan  sampah  yang  ada  di  Kota  Mataram  dilakukan  sebanyak  dua  kali  dalam  sehari  menggunakan  alat pengangkutan seperti dump truck dan arm roll , dengan jumlah produktivitas pengangkutan sebesar 800m 3 /hari. Hal ini sesuai  dengan  indikator Integrated  Sustainable  Waste  Management  (ISWM) yang  menjelaskan  bahwa  produktivitas pengangkutan dihitung berdasarkan jumlah sampah yang dikumpulkan per unit, per waktu. Proses pengangkutan sampah yang ada tidak melalui proses pengurangan sampah karena pada kegiatan pengelolaan sampah sebelumnya tidak ada proses pemilahan sampah dan tidak terdapat bak pemilah sampah pada alat pengangkut sampah. Saat ini, pengelola TPA Kebon Kongo yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengharuskan sampah yang masuk sudah terpilah sesuai dengan jenis sampahnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan dan pengurangan sampah di TPA.  Maka  dari  itu,  Pemerintah  Kota  Mataram  perlu  melakukan  pemilahan  sampah  pada  tiap  kegiatan  pengelolaan sampah yang ada.
Kegiatan pengolahan sampah pada TPA harus menyediakan fasilitas pelindung lingkungan. Saat ini, fasilitas yang terdapat di TPA Kebon Kongok terdiri dari pengolahan lindi, penanganan gas, zona penyangga, dan sistem pengolahan sampah sanitary landfill dan controlled landfill . Ketersediaan fasilitas tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013. Berdasarkan kondisi eksisting, pengelolaan sampah di Kota Mataram kurang mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan dan ini belum melakukan upaya pemilahan sampah (Usop & Ikaputra, 2018).

## 4.1.2 Kesesuaian Aspek Kelembagaan
Lembaga pengelolaan sampah yang ada di Kota Mataram telah melakukan pelayanan sampah seperti pengelolaan sampah, pembinaan, pengawasan, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah. Sejalan dengan itu, menurut SNI 3242- 2008  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Sampah  di  Permukiman,  lembaga  pemerintah  harus  mampu  mengelola  dan melayani  persampahan  di  lingkungan  dengan  melibatkan  masyarakat.  Meskipun  sudah  ada  upaya  untuk  melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Mataram, masih banyak ditemukan penumpukan sampah pada beberapa titik di Kota Mataram yang dapat menyebabkan beban pelayanan sampah bertambah. Saat ini pelayanan sampah berada dalam tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram yang telah mampu melayani pengelolaan sampah dengan persentase  83,16  %.  Dengan  kata  lain,  hampir  keseluruhan  wilayah  di  Kota  Mataram  telah  mendapatkan  pelayanan sampah. Peta daerah terlayani pengelolaan sampah yang dapat dilihat pada Gambar 2.
Selain  itu,  persentase  jumlah  penduduk  yang  telah  terlayani  pengelolaan  sampah  Kota  Mataram  adalah  sebesar 64,5%.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk  tiap  kecamatan  dan  jumlah  sampah  terangkut.  Kondisi  tersebut menunjukan pengelolaan sampah di Kota Mataram telah cukup mampu mengelola sampah di lingkungan Kota Mataram. Gambar 3 menunjukkan peta kepadatan penduduk tiap kecamatan.

## Gambar 3. Kepadatan Penduduk di Kota Mataram
Kerjasama merupakan salah satu peran lembaga sebagai bentuk dukungan dalam pengelolaan sampah. Kerjasama telah dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Cinta Bersih, yang berada  di  Kecamatan  Sandubaya,  berfokus  pada  pengolahan  sampah  3R  ( recycle,  reuse,  reduce ).  Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (BERKAH MELIMPAH) merupakan salah satu bentuk peningkatan kesadaran masyarakat yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Dinas Pengelolaan Sampah Kota Mataram. Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Mataram  juga  melakukan  kerjasama  dengan  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Provinsi  NTB  dan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  dalam  menjalankan  TPA  Regional  yang  dikelola  oleh  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Hal ini sesuai dengan Ditjen Cipta Karya dalam  Hartanto (2006) yang menjelaskan  lembaga  pengelola  sampah  perkotaan  perlu  melakukan  sosialisasi  mengenai  sistem  pewadahan  yang memisahkan sampah basah dan sampah kering, untuk mendorong masyarakat untuk tertib membuang dan memilah sampah. Kondisi tersebut sejalan dengan SNI 3242-2008 dan indikator ISWM, yaitu kelembagaan pengelolaan sampah jika  ingin  mendukung  penerapan  konsep  keberlanjutan  lingkungan  setidaknya  mampu  melakukan  kerjasama  antar stakeholders . Berdasarkan hasil analisis, aspek kelembagaan telah cukup mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram.

## 4.1.3 Kesesuaian Aspek Pembiayaan
Berdasarkan hasil analisis aspek pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Mataram, anggaran dana yang ada saat ini  telah  dikelola  dengan  baik.  Namun,  dana  tersebut  merupakan  dana  untuk  pengelolaan  sampah  secara  umum. Pengelolaan anggaran dana yang khusus untuk pengelolaan sampah berbasis keberlanjutan lingkungan masih sangat minim.  Pengadaan  alat  dan  barang  operasional  pengelolaan  sampah,  yang  meliputi  pengadaan  wadah  sampah, pengadaan  alat  pengumpul,  dan  pengangkutan  sampah,  belum  memiliki  proses  pemilahan  sesuai  dengan  jenis sampahnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram telah menganggarkan dana sebesar Rp 15.075.058.330,00 yang berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kota  Mataram.  Dana  tersebut  dikhususkan  untuk pengelolaan sampah dan menargetkan pengurangan 10% dan penanganan sampah 73%. Pembiayaan yang ada saat ini hanya berfokus pada pengelolaan sampah konvensional tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Meskipun demikian,  kondisi  tersebut  sejalan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Hartanto  (2006),  yaitu  pembiayaan  dalam pengelolaan persampahan dihitung berdasarkan penggunaan dana untuk kebutuhan operasional pengelolaan sampah, pengadaan, dan pemeliharaan peralatan. Namun, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Integrated Sustainable Waste
Management (van de Klundert & Anschutz, 2002) yang menyatakan bahwa aspek pembiayaan pengelolaan sampah dapat mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan jika setidaknya memiliki anggaran khusus untuk pengelolaan sampah dan dikelola dengan baik. Berdasarkan kondisi eksisting, anggaran dana yang ada, saat ini dikelola dengan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari kurang tersedianya anggaran untuk pengadaan alat operasional pengelolaan sampah yang memiliki pemilahan sampah dan tidak terdapat anggaran untuk penyediaan tempat pemilahan sampah pada TPS yang  ada.  Seharusnya  anggaran  tersebut  dapat  dikelola  dengan  baik  karena  sebagai  bentuk  dukungan    penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram.

## 4.1.4 Kesesuaian Aspek Kebijakan
Kesesuaian  aspek  kebijakan  di  Kota  Mataram  berada  diklasifikasi  kurang  mendukung  penerapan  konsep keberlanjutan lingkungan. Hal ini ditunjukan melalui belum terdapatnya kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis keberlanjutan  lingkungan  beserta  sanksi  bagi  pelanggar.  Kebijakan  yang  ada  saat  ini  sudah  sedikit  menyinggung mengenai  kelestarian  lingkungan  tetapi  masih  kurang  untuk  mendukung  keberlanjutan  lingkungan.  Saat  ini  kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mataram tertuang pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum dan Keputusan Walikota yang dimaksud merupakan Surat Keputusan Walikota No  531/VII/2011.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  menurut  Syafrudin  dalam  Hartanto  (2006),  bahwa  dasar  kebijakan pengelolaan  sampah  berupa  peraturan  daerah  dengan  ketentuan  terkait  pengelolaan  sampah  seperti,  kebijakan pengelolaan sampah, dan retribusi pengelolaan sampah.
Akan  tetapi,  untuk  mendukung  keberlanjutan  lingkungan,  harus  terdapat  kebijakan  yang  spesifik  membahas pengelolaan sampah yang mampu mendukung keberlanjutan lingkungan, hal ini sesuai dengan indikator menurut ISWM , dimana kebijakan dalam pengelolaan sampah dapat mendukung penerapan konsep berkelanjutan lingkungan apabila setidaknya  memiliki  kebijakan  pengelolaan  sampah  yang  berfokus  pada  pengelolaan  sampah  untuk  mendukung keberlanjutan  lingkungan.  Berdasarkan  kondisi  eksisting  terkait  kebijakan  pengelolaan  sampah,  belum  ada  kebijakan khusus  yang  spesifik  membahas  mengenai  pengelolaan  sampah  yang  mendukung  penerapan  konsep  keberlanjutan lingkungan serta masih kurangnya penegakan hukum pada kebijakan yang telah ada.
Selain kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis keberlanjutan lingkungan, diperlukan program sebagai bentuk pelaksana kebijakan yang ada. Program pengelolaan sampah berbasis lingkungan yang juga harus dapat melibatkan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Mataram. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hartanto (2006), bahwa hukum dan peraturan memegang peran  penting  dalam  pengelolaan  sampah  mengingat  kesadaran  masyarakat  akan  pola  hidup  sehat  dan  kesadaran mengenai  sampah  belum  dapat  dikatakan  baik.  Namun,  saat  ini  sudah  terdapat  program  pengelolaan  sampah  yang mendukung  penerapan  konsep  keberlanjutan  lingkungan,  yaitu  program  Lingkungan  Sampah  Nihil  (LISAN)  yang mencanangkan  penanganan  dan  pengurangan  sampah  dengan  penerapan  konsep zero  waste melalui  konsep  3R. Namun, adanya program kerja tersebut masih belum dapat meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mataram masih kurang mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan.

## 4.1.5 Kesesuaian Aspek Peran Masyarakat
Berdasarkan  analisis  aspek  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah,  keikutsertaan  masyarakat  baik  dalam program pengelolaan sampah di Kota Mataram dan keikutsertaan dalam pembersihan lingkungan sekitar tempat tinggal masih rendah. Hal ini ditunjukan dari keikutsertaan masyarakat dalam program pengelolaan sampah menunjukan bahwa sebagian masyarakat di Kota Mataram  (50% populasi sampel) tidak pernah mengikuti program Lingkungan Sampah Nihil (LISAN)  yang  mencanangkan  penanganan  dan  pengurangan  sampah  dengan  penerapan  konsep zero  waste melalui konsep 3R. Kurangnya keikutsertaan masyarakat, sesuai dengan teori menurut Syafrudin dalam Hartanto (2006), tanpa ada partisipasi masyarakat, semua program pengelolaan limbah padat seperti sampah yang sudah direncanakan akan sia-sia. Seharusnya masyarakat dapat lebih berperan dalam pengelolaan sampah dalam mendukung penerapan konsep berkelanjutan lingkungan karena jumlah produksi sampah akan berkurang karena masyarakat sudah dapat menangani dan  mengurangi  sampah  yang  diproduksi  sehingga  dapat  mengurangi  beban  pengelolaan  sampah  dan  terwujudnya keberlanjutan lingkungan. Kondisi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah yang masih rendah akan berdampak pada rencana program yang telah dilakukan maupun program yang akan dicanangkan. Oleh karena itu,
perlu  adanya  pendekatan  kepada  masyarakat  untuk  dapat  membantu  program  pemerintah  adalah  bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program tersebut (Hartanto, 2006).
Wibisono dalam Alfiandra (2009) menyatakan bahwa peran masyarakat bisa diartikan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat  dalam  sebuah  kegiatan,  baik  itu  terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung.  Peran  masyarakat  dalam pengelolaan juga dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan di lingkungan tempat tinggal. Sejalan dengan teori, menurut Irman (2005), bentuk peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari keikutsertaan dalam pembersihan lingkungan seperti gotong royong. Berdasarkan temuan dilapangan masyarakat Kota Mataram jarang mengikuti kegiatan pembersihan lingkungan seperti gotong royong (52% dari populasi sampel).  Rendahnya  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  dapat  menyebabkan  proses  pengelolaan sampah menjadi terhambat karena kurangnya partisipasi dari masyarakat Kota Mataram. Berdasarkan kondisi eksisting tersebut,  aspek  peran  masyarakat  yang  ditandai  dari  keikutsertaan  masyarakat  terhadap  pengelolaan  sampah  masih kurang mendukung dalam penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram.

## 4.1.6 Target Kinerja Pengelolaan Sampah
Berdasarkan hasil analisis terkait target kinerja pengelolaan sampah di Kota Mataram, jumlah sampah yang dibuang ke TPA hanya sebanyak 71,5% dan untuk pengurangan sampah yang dilakukan hanya sebesar 7% dari keseluruhan sampah di Kota Mataram. Target ini belum sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah  Rumah  Tangga.  Pemerintah  menargetkan  pengurangan  sampah  sebesar  30%  dan  penanganan  sampah sebesar  70%  sampai  dengan  tahun  2025. Peraturan  tersebut  sejalan  dengan  target Sustainable  Development  Goals (SDGs) pada tujuan ke 11.6 dan 12.5. Target ke 11.6, yakni mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian  khusus  pada  kualitas  udara,  termasuk  penanganan  sampah  kota. Pada  tahun  2030,  target  kinerja  pengelolaan  sampah  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Mataram  sebesar  10%  untuk pengurangan sampah dan 73% untuk penanganan sampah.
Berdasarkan  hasil  analisis,  target  kinerja  pengelolaan  sampah  dinilai  sudah  cukup  optimal  karena  sudah  dapat mendekati target pengelolaan sampah yang ada. Hal ini sejalan dengan teori Donnelly et al. dalam Nursam (2017), dimana kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Kinerja dapat dikatakan baik dan sukses jika tujuan dapat tercapai dengan baik. Dengan kata lain, kinerja pengelolaan sampah sudah  cukup  berhasil  dengan  pencapaian  target  pengelolaan  sampah  tersebut,  meskipun  belum  dapat  mendukung keberlanjutan lingkungan dengan upaya pengurangan sampah. Hal ini sesuai dengan kesimpulan dalam penelitian Gobai et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan sampah suatu kota jika kinerja pengelolaan sampahnya buruk dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungannya.

## 4.2 KESESUAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENDUKUNG KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN
Kesesuaian  kinerja  pengelolaan  sampah  dalam  mendukung  penerapan  konsep  keberlanjutan  lingkungan  yang didasari oleh skoring terhadap tiap variabel untuk menentukan tingkatan klasifikasi. Tabel 7 menunjukkan hasil skoring kesesuaian kinerja pengelolaan sampah di Kota Mataram.
Berdasarkan  hasil  analisis  skoring  pada  Tabel  7,  didapatkan  total  skor  akhir  kinerja  pengelolaan  sampah  untuk mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram sebesar 40. Tingkatan klasifikasi kesesuaian tersebut tergolong kurang sesuai, sebagaimana rentang skor dan tingkatan klasifikasi kesesuaian yang ditunjukkan pada Tabel 8.
Secara  garis  besar,  hasil  analisis  terkait  kesesuaian  kinerja  pengelolaan  sampah  dalam  mendukung  penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gobai, et al. (2020)  yang  menyatakan  bahwa  penilaian  kinerja  pengelolaan  persampahan  dapat  dinilai  berdasarkan  lima  aspek pengelolaan sampah, yaitu: aspek teknis operasional yang meliputi pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan; aspek kelembagaan yang meliputi pelayanan sampah; aspek pembiayaan yang meliputi retribusi sampah; aspek regulasi yang meliputi sosialisasi peraturan; dan aspek peran masyarakat yang meliputi pembersihan lingkungan. Penilaian kinerja yang dikemukakan oleh Donnelly et al. dalam Nasram (2017) menyatakan kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas, dan kemampuan untuk mencapai tujuan dan kinerja dapat dikatakan baik dan sukses jika tujuan dapat tercapai dengan baik. Hasil analisis skoring variabel menunjukkan bahwa kesesuaian kinerja pengelolaan sampah untuk mendukung penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram masuk dalam tingkat klasifikasi kurang
sesuai  sehingga  dapat  dikatakan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Mataram  kurang  mendukung  penerapan  konsep keberlanjutan lingkungan.
Tabel 7. Skoring Kesesuaian Kinerja Pengelolaan Sampah Sub Variabel Parameter Skor Pemilahan sampah Tidak terdapat pemilahan kelompok sampah 1 Pengumpulan sampah Tidak terdapat bak pemilahan sampah 1 Tumpukan sampah tidak lebih dari 12 jam 3 Tidak tersedia sarana pengelompokan sampah 1 Pengangkutan sampah Jumlah sampah yang diangkut 50-74% 3 Terdapat fasilitas perlindungan lingkungan yang memadai 4 Pelayanan sampah Persentase luas pelayanan sampah sudah menjangkau 75-100% 4 Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah 50-74% 3 Kerjasama Terdapat tiga atau lebih kerjasama dalam pengelolaan sampah 4 Anggaran pengelolaan sampah Terdapat anggaran dan dana dikelola kurang baik 2 Kebijakan pengelolaan sampah Terdapat kebijakan berbasis keberlanjutan lingkungan dan kebijakan tidak dipatuhi masyarakat 2 Terdapat tiga atau lebih program program pengelolaan sampah berbasis keberlanjutan lingkungan 4 Keikutsertaan masyarakat Masyarakat tidak pernah mengikuti program pengelolaan sampah 1 Masyarakat jarang mengikuti pembersihan lingkungan 2 Target kinerja pengelolaan sampah Jumlah persentase pengurangan sampah dibawah 10% 1 Persentase jumlah sampah yang tertangani 70-100% 4 TOTAL AKHIR 40 Tabel 8. Tingkat Klasifikasi Skor Tingkatan Klasifikasi Keterangan 53,00 - 64,00 Sesuai Mendukung 41,00 - 52,00 Cukup Sesuai Cukup Mendukung 29,00 - 40,00 Kurang Sesuai Kurang Mendukung 16,00 – 28,00 Tidak Sesuai Tidak Mendukung
Kurang  mendukungnya  pengelolaan  sampah  di  Kota  Mataram  ditunjukan  oleh  hampir  keseluruhan  variabel pengelolaan sampah. Pada aspek teknis, tidak adanya proses pemilahan sampah pada aspek teknis pengelolaan sampah menyebabkan upaya pengurangan sampah sesuai dengan penerapan konsep berkelanjutan lingkungan dan tidak sesuai dengan teori Usop & Ikaputra (2018) yang menjelaskan elemen keberlanjutan lingkungan dapat dilihat dari manajemen pengolahan dan sistem daur ulang, yakni upaya mengefisiensikan pemanfaat bahan dan material dengan penerapan prinsip 3R. Aspek teknis pengelolaan sampah yang ada di Kota Mataram belum dapat melakukan upaya pengolahan sampah dan sistem daur ulang. Aspek kelembagaan pengelolaan sampah sudah cukup mendukung dengan dilakukannya kerjasama  dan  pelayanan  pengelolaan  sampah  yang  telah  mencakup  hampir  keseluruhan  daerah  pelayanan  dan masyarakat Kota Mataram. Sementara itu, aspek pembiayaan, kebijakan, dan peran masyarakat juga kurang mendukung dalam penerapan konsep keberlanjutan lingkungan karena pada aspek kebijakan belum adanya regulasi khusus dan kurangnya program yang memfokuskan pengelolaan sampah berbasis keberlanjutan lingkungan serta peran masyarakat yang  masih  rendah.  Hal  ini  ditunjukan  dari rendahnya  tingkat  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program pengelolaan sampah dan keikutsertaan dalam pembersihan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hartanto (2006) yang menyatakan bahwa hukum dan peraturan memegang peran penting dalam pengelolaan sampah, mengingat kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan kesadaran mengenai sampah belum dapat dikatakan baik. Kondisi aspek  kebijakan  dan  peran  masyarakat  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Syafrudin  dalam  Hartanto  (2006)  ayng menyatakan apabila tidak ada partisipasi masyarakat, maka seluruh rencana pengelolaan sampah tidak dapat maksimal sehingga  secara  keseluruhan  pengelolaan  sampah  yang  ada  di  Kota  Mataram  saat  ini  masih  kurang  mendukung penerapan  konsep  keberlanjutan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  dukungan  dari  keseluruhan  kegiatan pengelolaan sampah yang berbasis keberlanjutan lingkungan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, kesesuaian kinerja pengelolaan sampah di Kota Mataram  berada  pada  tingkat  klasifikasi  kurang  sesuai  atau  kurang  mendukung  penerapan  konsep  keberlanjutan lingkungan. Penilaian kesesuaian kinerja pengelolaan sampah dilakukan terhadap dari tiap aspek pengelolaan sampah dan target kinerja pengelolaan sampah dengan empat tingkatan klasifikasi, yaitu sesuai/mendukung, cukup sesuai/cukup mendukung,  kurang  sesuai/kurang  mendukung,  dan  tidak  sesuai/tidak  mendukung  dan  menghasilkan  total  skor  akhir sebesar  40  yang  masuk  kedalam  klasifikasi  kurang  mendukung  penerapan  konsep  keberlanjutan  lingkungan.  Hal  ini didasari oleh penilaian kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kota Mataram yang dilakukan dengan mengidentifikasi aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek kebijakan, dan aspek peran masyarakat.
Pengelolaan sampah di Kota Mataram telah mampu menangani dan mengurangi sampah yang ada dan didukung dengan  aspek  kelembagaan,  pembiayaan  dan  kebijakan,  tetapi  kurang  dalam  dukungan  aspek  peran  masyarakat. Meskipun  telah  mampu  menangani  dan  mengurangi  sampah,  pengelolaan  yang  ada  kurang  dapat  mendukung keberlanjutan  lingkungan  di  Kota  Mataram.  Kurangnya  dukungan  pada  penerapan  konsep  keberlanjutan  lingkungan dikarenakan skoring yang rendah terhadap aspek teknis, kebijakan, dan peran masyarakat. Aspek teknis ditunjukan oleh tidak adanya proses pemilahan sampah pada keseluruhan kegiatan pengelolaan sampah. Hal ini berdampak pada jumlah penanganan  dan  pengurangan  sampah  sehingga  perlu  adanya  penambahan  alat  operasional  yang  mampu  memilah sampah sesuai dengan jenis sampah. Pada aspek kebijakan, tidak ditemukan kebijakan dan program terkait pengelolaan sampah  yang  khusus  membahas  keberlanjutan  lingkungan  atau  upaya  melindungi  lingkungan  yang  mana  akan berdampak pada tidak adanya penegakan hukum yang jelas terkait pengelolaan sampah dan program yang kurang dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat. Pada aspek peran masyarakat, keikutsertaan masyarakat masih sangat rendah sehingga berdampak pada hampir keseluruhan pengelolaan sampah. Tanpa peran aktif masyarakat, kinerja pengelolaan sampah akan menurun dan penerapan konsep keberlanjutan lingkungan sulit terwujudnya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan  kesadaran,  keikutsertaan,  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  demi  kelestarian lingkungan sebagai dukungan dalam penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiandra. (2009). Kajian Partisipasi Masyarakat yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang . Tesis, Universitas Diponegoro. Badan Standardisasi Nasional. (2002). SNI 19-2454-2002: Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan . Gobai, K. R. M. (2020). Kinerja Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus: Kota Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua) . Tesis, Universitas Bosowa Makassar.
Hall, S. P. (2016). Future Urban Lifestyles Entwicklung Städtischer Lebensformen und Lebensstile Overview. In Urban 21 . University College London.
Hartanto, W. (2006). Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen . Tesis, Universitas Diponegoro. Haryono, A. (2002). Kinerja Layanan Persampahan di Kota Yogyakarta . Tesis, Universitas Diponegoro. Irman.  (2005). Evaluasi  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Sistem  Teknik  Operasional  Pengelolaan  Sampah  di  Kota Padang. Tesis, Universitas Diponegoro.
Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Republik Indonesua Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. In Kementerian Pekerjaan Umum . Kementerian Pekerjaan Umum. Mahyudin, R. P. (2014). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. EnviroScienteae , 10 , 33–40.
Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2013). Metodologi Penelitian (1st ed.). Jakarta Bumi Aksara. Nursam,  N.  (2017).  Manajemen  Kinerja. Kelola:  Journal  of  Islamic  Education  Management , 2 (2),  167–175. https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.438
Pemerintah Daerah kota Mataram. (2008). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah . Pemerintah Daerah Kota Mataram. (2019). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah . Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Undang-undang Repoblik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah . Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Ponijan, P. (2012). Penilaian Kinerja dan Komitmen Dalam Etika Pemerintahan. WIDYA , 29 , 34–40. Priyoga, I. (2010). Desain Berkelanjutan (Sustainable Design). Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran , 8 (16). Riyanto,  B.  (2008). Prospek  Pengelolaan  Sampah  Nonkonvensional  di  Kota  Kecil  (Studi  Kasus:  Kabupaten  Gunungkidul) .  Tesis, Universitas Diponegoro.
Rosyidie, A. (2004). Pembangunan Kota Berkelanjutan: Belajar dari Curitiba. Journal of Regional and City Planning, 15 (3), 16–31. Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif . Sihotang, D. M. (2016). Metode Skoring dan Metode Fuzzy dalam Penentuan Zona Resiko Malaria di Pulau Flores. Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi (JNTETI) , 5 (4), 302–308. https://doi.org/10.22146/jnteti.v5i4.278 Sudirman, F. A., & Phradiansah, P. (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. Sospol: Jurnal Sosial Politik , 5 (2), 291–305. https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821 Usop, T. B., & Ikaputra. (2018). Menelusuri Pembangunan Kota yang Berkelanjutan. Jurnal Perspektif Arsitektur , 13 (1), 313–329. van  de  Klundert,  A.,  &  Anschutz,  J.  (2002). Integrated  Sustainable  Waste  Management-the  Concept:  Tools  for  Decision-Makers: Experiences from the Urban Waste Expertise Programme . WASTE.