## HEDGING SEBAGAI SOLUSI DARI PENGELOLAAN DANA HAJI
Muhammad Miftahul Ikhsan 1 , Shofya Humaira Siti Salma 2 Jaih Mubarok 3 , Sofyan Al-Hakim 4 UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1234
Email: mmikhsan27@gmail.com 1 , shofyahss@gmail.com 2 , jaihmubarok@uinsgd.ac.id 3 , sofyanalhakim@uinsgd.ac.id 4

## Abstrak
Indonesia  menjadi  negara  jumlah  penduduk  muslim  terbesar  dengan  jumlah 240,62  juta  jiwa.  banyaknya  muslim  di  Indonesia  beribadah  kerumah  Allah melaksanakan  ibadah  haji.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian kepustakaan yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka,  Teknik  data  yang  telah  didapatkan  dengan  mengkaji  serta  menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta dengan menggunakan Teknik analisis  deskriptif.  Langkah  pemerintah  yakni  membuat  Lembaga  yang  khusus mengelola  dana  haji  yakni  Badan  Pengelola  keuangan  haji.  Bentuk  pengelolaan dana  haji  merujuk  pada  Fatwa  DSN  No.  122  terkait  pengelolaan  biaya penyelenggaran  ibadah  haji  dan  BPIH  Khusus  bahwa  akad  yang  dipakai  dalam pengelolaan dana haji adalah wakalah. Pada dasarnya bahwa nilai uang dari tahun ke  tahun  akan  menurun  harganya  karena  disebabkan  banyak  hal  salah  satunya inflasi,  untuk  mengurangi  penurunan  nilai.  Hedging  (Lindung  Nilai)  ialah mekanisme  atau  Teknik  dalam  mengurangi  resiko  yang  terjadi  maupun  yang diperkirakan  akan  terjadi  karena  fluktuasi  nilai  tukar.  Mekanisme  dari  proses lindung  nilai  syariah  atas  nilai  tukar  dengan  Akad  al-Tahawwuth  al-Basith,  Para pihak  saling  berjanji  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  untuk  melaksanakan  satu kali  transaksi  spot  (pembelian  serta  penjualan  mata  uang  asing  sebagai penyerahan)  dimasa  yang  akan  datang  sesuai  dengan  kesepakatan.  Perlunya dilakukan hedging supaya ada keterikatan kontrak kita sebagai jamaah.
Kata Kunci: Haji, Hedging, Pengelolaan Dana Haji

## Abstract
Indonesia is  the  country  with  the  largest Muslim  population  with  240.62  million people.  This  type  of  research  uses  literature  research  that  takes  data  through information  by  obtaining  library  materials,  data  techniques  that  have  been obtained by reviewing and analyzing, both in the form of books, journals, research results.  As  well  as  by  using  descriptive  analysis  techniques.  The  government's step  is  to  create  an  institution  that  specifically  manages  Hajj  funds,  namely  the Hajj Financial Management Agency. to reduce the decline in value. Hedging is a mechanism or technique in reducing risks that occur or are expected to occur due to exchange rate fluctuations. The mechanism of the Islamic hedging process on exchange  rates  with  Akad al-Tahawwuth  al-Basith, the  parties  mutually  promise either in writing or not to carry out one-time spot transactions (purchase and sale of foreign currencies as delivery) in the future in accordance with the agreement.
The need for Hajj fund management is carried out by hedging so that there is an attachment  to  our  contract  as  pilgrims,  represented  by  the  Hajj  Financial Management  Agency  to  Saudi  Arabia  Where  the  exchange  of  currency  from rupiah to riyal is not too high if something happens in the future.
Keywords: Hajj, Hajj Fund Management, Hedging

## A. Pendahuluan
Indonesia  menjadi  negara  dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbesar dengan  jumlah  240,62  juta  jiwa 1 .  Dengan  banyaknya  muslim  di  Indonesia dengan mengikuti perintah Allah yakni melaksanakan ibadah haji, membuat keberangkatan  haji  tidak  sebanding  dengan  kuota  yang  diterima  dari Pemerintah  Arab  Saudi 2 ,  sebab  itu  masyarakat  harus  menunggu  waktu kepergiannya ke rumah allah dengan menunggu waktu rentang 15-30 tahun bahkan  bisa  lebih  sesuai  dengan  daerah  masing-masing.  Meningkatnya jumlah waiting list ini berdampak pada dana jamaah haji yang dikelola oleh kementerian  agama,  laporan  terakhir  bahwa  dana  haji  sampai  tahun  2023 berjumlah 168 triliun 3 .
Cara  terkait  dengan  penyetoran  dana  haji  tersebut  dengan  cara membuat rekening tabungan jamaah haji yang dikelola oleh badan pengelola keuangan  haji  dengan  memberikan  setoran  sesuai  dengan  daerah  sebagai syarat  untuk  mendapatkan  nomor  porsi 4 .  Saat  ini  muncul  adanya  persoalan terkait  dengan  dana  haji  yang  awalnya  pada  tahun  2018  sebesar  35  juta meningkat  menjadi  49  juta  per  orang  pada  tahun  2023  artinya  untuk keberangkatan  di  tahun  tersebut  jamaah  harus  mengeluarkan  setidaknya  50 juta  untuk  bisa  berangkat,  dan  itu  belum  termasuk  biaya  kebutuhan  selama pelaksanaan ibadah haji 5 .
Dalam mengelola dana haji merujuk pada Fatwa DSN No. 122 terkait pengelolaan biaya penyelenggaran ibadah haji dan BPIH Khusus bahwa akad yang  dipakai  dalam  pengelolaan  dana  haji  adalah  wakalah.  Wakalah  secara Bahasa  yakni  pendelegasian.  Melimpahkan  kekuasaan  kepada  pihak  yang dipercaya  untuk  mengurus  dana  tersebut.  Dalam  hal  ini  memberikan  kuasa secara resmi kepada pihak pengelola dana haji. BPKH mengembangkan dana tersebut  dengan  investasi  seperti  surat  berharga  syariah  negara,  surat  utang
1 Katadata , 2023.
2 Nurul  Izzati  Septiana,  “Alternatif  Pengelolaan  Keuangan  Haji  Di  Indonesia,” Jihbiz : Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  Dan  Perbankan  Syariah 1,  No.  1  (January  7,  2017):  83–95, Https://Doi.Org/10.33379/Jihbiz.V1i1.676.
3 Elma  Rizkiya  Ulya,  “Pengelolaan  Keuangan  Dana  Haji  Pada  Alokasi  Bidang  Investasi Haji  (Bpkh)  Indonesia  Jurusan  Ilmu  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Engelolaan Keuangan Dana Haji Pada Alokasi Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Indonesia,” N.D.
4 Roisatun Kasanah, “Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik (Studi Pada Negara Indonesia Dan Malaysia)” 08 (2021).
5 Ulya,  “Pengelolaan  Keuangan  Dana  Haji  Pada  Alokasi  Bidang  Investasi  Haji  (Bpkh) Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Engelolaan Keuangan Dana  Haji  Pada  Alokasi  Bidang  Investasi  Oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (Bpkh) Indonesia.”
negara,  deposito.  Sebenarnya  dana  yang  dipakai  dalam  investasi  memiliki resiko yang bisa saja membuat untung tapi juga bisa membuat rugi 6 . Beberapa riset terdahulu yang membahas terkait dengan dana haji ada beberapa  kategori,  kategori  pertama  yaitu  terkait  dengan  akad  yang  dipakai dalam pengelolaan dana haji. Penelitian Rina Rahma Fauziah, Rikza Agung Gumelar,  Yanti  Sapitri 7 ,  dengan  judul  “Akad  yang  Digunakan  dalam Pengelolaan  Invetasi  Keuangan  Haji”.  Hasil  penelitian  menjabarkan investasi  dana  haji  bisa  memberikan  manfaat  pada  jamaah,  dengan mengutamakan aspek keamanana serta keutuhan dana jamaah, akad wakalah dibutuhkan  karena  untuk  memberikan  bantuan  kepada  jamaah  agar  dana tersebut bisa dioptimalkan dengan diinvestasikan.
Penelitian  Maizul  Imran,  Rio  Satria 8 .  Dengan  judul  Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia”. Formulasi akad  dalam  pengelolaan  dana  haji  masih  tahap  polemik  harus  didudukkan secara  berbarengan  dengan  kajian  yang  terperinci  dengan  rangka  untuk membetuk akad yang tepat.
Kategori  kedua  yakni  Optimalisasi  Dana  Haji  yang  dibuat  dalam  dua penelitian  yaitu  penelitian  pertama  Dedi  Junaedi,  dkk 9 .  Dengan  judul “Optimalisasi  Investasi  Dana  Haji  Era  Pandemi  Covid-19”,  dan  penelitian dari  Cut  Dian,  Soraya  Lestari,  Awwaliyah 10 ,  dengan  judul  “Optimalisasi Pengelolaan  Dana  Haji  Melalui  Investasi  Badan  Usaha  Haji  Syariah”.  Dari kedua  penelitian  ini  menjabarkan  bahwa  harus  mengoptimalkan  dana  haji sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan besarnya biaya dana haji yang ditampung maka semakin besar biaya untuk diinvestasikan.
Pemerintah  membuat  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  yang  tugas pokoknya  untuk  mengelola  dana  tersebut  dengan  meminimalisir  resiko dalam  investasi  dengan  prinsip  syariah 11 .  Peneliti  memiliki  Solusi  yang terbarukan untuk pengelolaan dana haji yaitu hedging pada dana pengelolaan dana haji.
6 Fatwa  Dsn-Mui  Nomor:  122  2018  Tentang  Pengelolaan  Dana  Bpih  Dan  Bpih  Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah , N.D.
7 Rina Rahma Fauziah, Rikza Agung Gumelar, And Yanti Sapitri, “Akad Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Invetasi Keuangan Haji” 2, No. 1 (2023).
8 Maizul  Imran  And  Rio  Satria,  “Dinamika  Formulasi  Akad  Terhadap  Pengelolaan  Dana Haji Di Indonesia,” Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law) 3, No. 2 (December 26, 2018): 141, Https://Doi.Org/10.30983/Alhurriyah.V3i2.755.
9 Dedi  Junaedi,  Siti  Chaerijah  Aurijah,  And  Muhammad  Rizal  Arsyad,  “Optimalidasi Investasi  Dana  Haji  Era  Pandemi  Covid-19,” Al-Kharaj :  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  &  Bisnis Syariah 3, No. 1 (November 17, 2020): 1–16, Https://Doi.Org/10.47467/Alkharaj.V3i1.150.
10 Cut  Dian  And  Soraya  Lestari,  “Optimalisasi  Pengelolaan  Dana  Haji  Melalui  Investasi Badan Usaha Haji Syariah” 7, No. 2 (2021).
11 Arief  Mufraini, Dana  Haji  Indonesia  Harapan  Dalam  Paralogisme  Pengelolaan  Dan Teorisasi Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2021).

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai yakni jenis penelitian kepustakaan 12 yang mengambil  data  melalui  informasi  dengan  mendapatkan  bahan  Pustaka berupa  persoalan  yang  akan  diselesaikan.  Penelitian  penulis  melakukan pendekatan  penelitian  kualitatif 13 ,  dimana  menggambarkan  secara  umum tentang sebuah penelitian  Metode penelitian yang dilakukan sebagai bentuk gambaran  atas  objek  yang  diteliti  menggunakan  data  atas  fenomena  yang ada 14 .
Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  buat  yaitu  menggunakan dokumentasi,  dimana  data  tersebut  telah  didapatkan  dengan  mengkaji  serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian 15 . Adapun sumber penelitian  yakni  dengan  mencari  persoalan  Serta  memakai  Teknik  analisis deskriptif 16 .
C. Hasil dan Pembahasan
1. Substansi Pengelolaan Dana Haji
Ibadah  haji  menurut  Imam  Hanafi  yakni  menyengaja  sebuah perbuatan,  secara  makna  ialah  mengunjungi  rumah  Allah  dengan melaksanakan ibadah dengan cara, pada tempat dan waktu yang ditetapkan yakni  tanggal  10  Dzulhijjah 17 .  Besarnya  jumlah  umat  islam  di  seluruh dunia  untuk  menunaikan  haji  maka  hal ini  membuat  penumpukan  antrian setiap  tahunnya  di  berbagai  negara.  Indonesia  tercatat  menjadi  negara nomor  satu  yang  memberangkatkan  haji  dengan  kuota  sebanyak  221.000 ditambah  dengan  7.727  kuota  tambahan.  Walaupun  sudah  paling  banyak kuotanya  namun  tidak  bisa  menutup  semua  masyarakat  yang  sudah mendaftar dilansir bahwa sudah terhitung 5,1 juta umat islam di Indonesia yang mendaftar pada tahun 2021 rata-rata harus menunggu selama waktu rentang 15-30 tahun 18 .
Dengan  minat  yang  banyak  ini,  serta  dana  yang  disetorkan  kepada pemerintah  terkait  dana  haji  sampai  tahun  2023  berjumlah  168  triliun. Langkah  pemerintah  yakni  membuat  Lembaga  yang  khusus  mengelola dana  haji  yakni  Badan  Pengelola  keuangan  haji.  Terkait  dana  haji  yang disetorkan kepada pemerintah itu menjadi hak serta kewajiban pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara secara resmi. Merujuk pada Pasal 46 Ayat  2  UU  No.  34  Tahun  2014,  dana  haji  bisa  diinvestasikan  namun dengan  beberapa  syarat  yakni  dana  haji  harus  dikelola  oleh  perbankan
12 Milya Sari And Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian  Pendidikan  Ipa,” Natural  Science 6,  No.  1  (June  10,  2020):  41–53, Https://Doi.Org/10.15548/Nsc.V6i1.1555.
13 Yusuf Muri, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Metode Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017).
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantiatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013).
15 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian. (Surabaya: Cipta Media Surabaya, 2021).
16 Zed. M, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018).
17 Nazra  Hafizatul  Hasana,  “Istitha’ah  Dalam  Ibadah  Haji  Serta  Implikasinya  Terhadap Penundaan  Keberangkatan  Jamaah  Haji  Di  Sumatera  Barat,” Ijtihad 34,  No.  1  (April  4,  2019), Https://Doi.Org/10.15548/Ijt.V34i1.2.
18 Eric Kurniawan, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia,” N.D.
syariah, selain itu  dana haji bisa diinvestasikan dengan berprinsip syariah dengan  mengedepankan  aspek  keamanan,  hati-hati,  memiliki  nilai manfaat.
Regulasi  BPKH  merujuk  pada  Peraturan  pemerintah  nomor  tahun 2018  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  haji  yakni  empat  poin,  a) perencanaan  serta  pengelolaan  dari  keuangan  haji,  b)  pelaksanaan pengelolaan terkait keuangan haji, c) bertanggungjawab serta melaporkan pengelolaan keuangan haji, d) melakukan pengawasan terkait pengelolaan keuangan haji 19 .
BPKH dalam hal ini diwajibkan dalam Undang Undang No 34 tahun 2014 berdasar pada pasal 23 dan 24 seperti berikut 20 :
a. Mengelola uang haji dengan transparan serta akuntabel yang tujuannya untuk kepentingan jamaah serta maslahah umat islam;
b. Membagi  informasi  dengan  media  terkait  dengan  keuangan,  serta perkembangan setiap enam bulan;
c. Membagi  informasi  terkait  nilai  manfaat  melalui  rekening  virtual jamaah;
d. Membuat pembukuan sesuai standar akuntansi;
e. Membuat laporan serta membagi informasi kepada Menteri, DPR;
f. Membayar  nilai  atas  manfaat  atas  setoran  secara  berkala  kepada rekening virtual jamaah;
g. Mengembalikan  uang  jika  ada  saldo  setoran  sesuai  dengan  tahun keberangkatan.
2. Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi
Sebelum adanya BPKH, dana haji masih menjadi tanggung jawab dari  kementerian  agama.  Bila  merujuk  pada  aturan  bahwa  dana  haji  bisa diinvestasikan  setelah  adanya  undang-undang  nomor  13  tahun  2008 tentang  penyelenggaraan  ibadah  haji,  dana  yang  ada  dibagi  pada  tiga instrumen yakni deposito berjangka syariah, surat utang negara, serta surat berharga syariah negara 21 .
Setelah  itu  ada  peraturan  Menteri  Agama  nomor  22  tahun  2011 22 terkait  pengelolaan  BPIH  yang  mengatur  terkait  dana  haji  itu  hanya  bisa diinvestasikan  pada  dua  Langkah  yakni  deposito  berjangka  serta pembelian  SUN,  dan  SBSN.  Hal  ini  membuat  perubahan  dari  tiga instrumen  menjadi  dua  instrumen  saja.  Seiring  berjalannya  waktu kemenag  kembali  memfokuskan  pada  dua  instrumen  yakni  tabungan deposito yang dipakai sebanyak 65%, sedangkan 35% dipakai pada sukuk.
19 Badan Pengelola Keuangan Haji, Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji (Jakarta, 2020).
20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji , N.D.
21 Neni  Sri  Imaniyati,  Dkk., Pengelolaan  Dana  Haji  Indonesia  Kajian  Dari  Perspektif Ekonomi Syariah (Jakarta: Damera Press, 2023).
22 Peraturan Menteri  Agama Nomor 22 Tahun 2011 Tentang  Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus , N.D.
Disebabkan investasi yang dilakukan dirasa belum memberikan nilai yang besar 23 .
Ketika  BPKH  didirikan  pada  tahun  2017,  dana  investasi  menjadi lebih banyak pilihan, sehingga ini menjadi sebuah tantangan untuk BPKH agar bisa membuat dana haji teroptimalkan nilai atas manfaatnya, Adapun instrumen  yang  dipilih  BPKH  yakni  surat  berharga  syariah,  emas, investasi langsung, investasi lainnya 24 .
3. Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  122  2018  Tentang  Pengelolaan  Dana  BPIH

## Dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah
Adanya  BPKH  sebagai  lembaga  yang  mengelola  dana  haji membuat  MUI  membuat  fatwa  yang  berkenaan  dengan  proses  kegiatan tersebut.  Dijabarkan  bahwa  terkait  dengan  dana  BPIH  itu  yakni  milik jamaah haji secara individu, dana haji tersebut dikumpulkan serta dikelola secara menyeluruh oleh BPKH. Dana haji yang diinvestasikan harus jelas dengan berprinsip 25 :
a. Dana  Haji  ditempatkan  pada  investasi  yang  berbasis  pada  syariah dengan menjaga kehati-hatian serta keamanan dana tersebut;
b. Pembagian hasil dari investasi itu kembali kepada jamaah haji;
c. Mengembalikan  selisih  dana  bila  terjadi  perubahan  biaya,  waktu,  dan hal tertentu pada tahun keberangkatan;
d. Pengembalian  dana  secara  menyeluruh  apabila  ada  yang  ingin membatalkan keberangkatan ataupun jamaah meninggal dunia.
Bentuk  pengelolaan  dana  haji  merujuk  pada  Fatwa  DSN  No.  122 terkait  pengelolaan  biaya  penyelenggaran  ibadah  haji  dan  BPIH  Khusus bahwa  akad  yang  dipakai  dalam  pengelolaan  dana  haji  adalah  wakalah. Wakalah  secara  Bahasa  yakni  pendelegasian.  Melimpahkan  kekuasaan kepada  pihak  yang  dipercaya  untuk  mengurus  dana  tersebut 26 .  Dalam  hal ini  memberikan  kuasa  secara  resmi  kepada  pihak  pengelola  dana  haji. Secara etimologi yakni wakalah bagian dari akad yang memberikan kuasa kepada  penerima  kuasa  untuk  mengerjakan  tugas  atas  nama  pemberian kuasa 27 . Bentuk pemberian wewenang ini dilaksanakan atas nama pemberi kuasa  Dimana  hak-hak  yang  dikerjakan  itu  tidak  bertentangan  dengan aturan islam 28 . 4. Hedging Sebagai Solusi dari Pengelolaan Dana Haji
Pada dasarnya bahwa nilai uang dari tahun ke tahun akan menurun harganya  karena  disebabkan  banyak  hal  salah  satunya  inflasi,  untuk
23 Iswan  Jen,  “Optimalisasi  Pengelolaan  Dana  Haji  Untuk  Kesejahteraan  Jamaah  Haji  Di Indonesia,” N.D.
24 Kasanah,  “Pengelolaan  Dana  Haji  Sebagai  Bentuk  Manajemen  Keuangan  Publik  (Studi Pada Negara Indonesia Dan Malaysia).”
25 Fatwa  Dsn-Mui  Nomor:  122  2018  Tentang  Pengelolaan  Dana  Bpih  Dan  Bpih  Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah .
26 Suhrawardi K. Lubis, Farid, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
27 Muklis Bin Abdul Aziz, Didi Suardi, Pengantar Ekonomi Islam (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).
28 Andri  Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah  Dan Fiqh  Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2019).
mengurangi  penurunan  nilai  tersebut  BPKH  melakukan  investasi  dengan berbagai  instrumen.  Dalam  hal  ini  dana yang  dikelola  oleh  BPKH  selaku pengelola  dana  haji  itu  diinvestasikan  guna  untuk  manfaat  sekaligus membantu  biaya  jamaah.  Namun  yang  menjadi  perhatian  adalah  bahwa dana segar ini nilainya fantastis yang membuat BPKH harus tetap berhati- hati  dalam  menginvestasikan  dana  tersebut  karena  dana  haji  ini sepenuhnya  milik  jamaah.  Perlu  kita  ingat  juga  bahwa  investasi  memang bisa  menimbulkan  keuntungan  namun  juga  harus  kita  lihat  bahwa  tidak semua investasi berjalan mulus yang mengakibatkan kerugian.
Hedging  (Lindung  Nilai)  ialah  mekanisme  atau  Teknik  dalam mengurangi  resiko  yang  terjadi  maupun  yang  diperkirakan  akan  terjadi karena fluktuasi nilai tukar, hedging syariah bila merujuk pada Fatwa DSN No.  96  tahun  2015  Tentang  Transaksi  Lindung  Nilai  Syariah  (Al- Tahawwuth  Al-Islami  /Islamic  Hedging)  Atas  Nilai  Tukar  yakni mekanisme lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah.
Tujuan  dari  lindung  nilai  dibolehkan  dalam  islam,  yakni  untuk mencapai  tujuan  dalam  penggunaan  kontrak  derivatif  yang  tidak  terbuka untuk  spekulan  yang  akan  menguasai  pasar  terhadap  penawaran  harga. Hedging dipandang sebagai pendekatan manajemen resiko yang bertujuan membatasi terjadinya kerugian yang terjadi atas ketidakstabilan harga jual yang  telah  disepakati.  Ada  tiga akad  yang  berkaitan  dengan  lindung  nilai syariah  yaitu  Akad  Al-Tahawwuth  al-Basith,  Akad  Al-Tahawwuth  al- Murakkab, serta Akad al-Tahawwuth fi Suq al Sil’ah 29 .
Mekanisme dari proses lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan Akad al-Tahawwuth al-Basith seperi berikut 30 :
a. Para  pihak  saling  berjanji  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  untuk melaksanakan satu kali transaksi spot (pembelian serta penjualan mata uang  asing  sebagai  penyerahan)  di  masa  yang  akan  datang  sesuai dengan kesepakatan yakni:
1) Mata uang yang dijualbelikan
2) Jumlah nominal
3) Nilai tukar
4) Waktu pelaksanaan
b. Waktu  pelaksanaan  berlangsung  para  pihak  melaksanakan  transaksi dengan  harga  yang  telah  ditentukan  diikuti  serah  terima  mata  uang yang ditukarkan.
Mekanisme  transaksi  lindung  nilai  syariah  atas  nilai  tukar  dengan akad al-tahawwuth al-murakkab seperti berikut 31 ;
a. Para pihak melaksanakan transaksi spot;
29 Lastuti  Abubakar,  “Transaksi  Lindung  Nilai  (Hedging)  Dalam  Praktik  Perbankan  Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional,” Rechtidee 11, No. 1 (December 14, 2016): 84–101, Https://Doi.Org/10.21107/Ri.V11i1.1964.
30 Dede Abdurohman, “Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur,” N.D.
31 Lina  Ade  Chusmita  And  Sahlan  Hasbi,  “Analisis  Penerapan  Hedging  Di  Perbankan Syariah Indonesia Analysis Of The Implementation Of Islamic Hedging At The Indonesia,” N.D.
b. Para  pihak  melakukan  perjanjian  untuk  melaksanakan  satu  kali transaksi  spot  maupun  lebih  dimasa  yang  akan  datang  berdasar kesepakatan atas;
1) Mata uang yang dijualbelikan
2) Jumlah nominal;
3) Nilai tukar
4) Waktu pelaksanaan,
c. Pada proses pelaksanaan, para pihak melaksanakan transaksi spot (ijab Kabul  sesuai  harga  yang  telah  disepakati  diikuti  dengan  serah  terima mata uang yang akan ditukarkan.
Gambar 1. Kurs Transaksi Rupiah ke Saudi Arabia Riyal
T
E
Terlihat  jelas  bahwa  fluktuasi  harga  dari  rupiah  ke  riyal  dalam kurun  waktu  yang  tidak  terlalu  lama  sudah  mengalami  fase  naik  turun secara  signifikan,  perlu  adanya  hedging  ini  untuk  memberikan  ketentuan di  masa  depan  bahwa  ada  rata-rata  ataupun  batas  minimal  dan  maksimal pertukaran  nilai  mata  uang  yang  telah  disepakati  saat  ini,  untuk kesepakatan  di  masa  akan  datang,  baik  5  tahun  10  tahun  sesuai kesepakatan.
Pengelolaan  dana  haji  yang  semula  dilakukan  investasi  melalui Sukuk,  SBSN,  emas  sebagainya.  Yang  mempunyai  resiko  serta keuntungan  yang  belum  pasti.  Hal  inilah  menyebabkan  sewaktu-waktu harga  keberangkatan  haji  bisa  meningkat  tajam  tanpa  ada  persiapan  bagi para jamaah untuk mengumpulkan uang lebih banyak untuk bisa berangkat ke tanah suci.
Perlunya  pengelolaan  dana  haji  dilakukan  dengan  hedging  supaya ada  keterikatan  kontrak  kita  sebagai  jamaah,  yang  diwakili  oleh  pihak Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  kepada  pihak  arab  Saudi  Dimana pertukaran  mata  uang  dari  rupiah  ke  riyal  tidak  terlalu  tinggi  apabila
terjadi  suatu  hal  di masa  depan,  karena  kita  sudah  melaksanakan  kontrak hedging  yang  memberikan  patokan  untuk  bisa  membayar  sesuai  dengan kesepakatan.

## D. Penutup
Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dengan jumlah 240,62 juta jiwa.  banyaknya muslim di Indonesia  beribadah kerumah  Allah  melaksanakan  ibadah  haji.  Langkah  pemerintah  yakni membuat Lembaga yang khusus mengelola dana haji yakni Badan Pengelola keuangan haji. Bentuk pengelolaan dana haji merujuk pada Fatwa DSN No. 122 terkait pengelolaan biaya penyelenggaran ibadah haji dan BPIH Khusus bahwa akad yang dipakai dalam pengelolaan dana haji adalah wakalah. Pada dasarnya  bahwa  nilai  uang  dari  tahun  ke  tahun  akan  menurun  harganya karena  disebabkan  banyak  hal  salah  satunya  inflasi,  untuk  mengurangi penurunan  nilai.  Hedging  (Lindung  Nilai)  ialah  mekanisme  atau  Teknik dalam  mengurangi  resiko  yang  terjadi  maupun  yang  diperkirakan  akan terjadi  karena  fluktuasi  nilai  tukar.  Mekanisme  dari  proses  lindung  nilai syariah  atas  nilai  tukar  dengan  Akad  al-Tahawwuth  al-Basith,  Para  pihak saling  berjanji  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  untuk  melaksanakan  satu kali  transaksi  spot  (pembelian  serta  penjualan  mata  uang  asing  sebagai penyerahan) di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Perlunya pengelolaan  dana  haji  dilakukan  dengan  hedging  supaya  ada  keterikatan kontrak  kita  sebagai  jamaah,  yang  diwakili  oleh  pihak  Badan  Pengelola Keuangan Haji kepada pihak arab Saudi Dimana pertukaran mata uang dari rupiah  ke  riyal  tidak  terlalu  tinggi  apabila  terjadi  suatu  hal  di  masa  depan, karena kita sudah melaksanakan kontrak hedging yang memberikan patokan untuk bisa membayar sesuai dengan kesepaakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andri  Soemitra. Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan  Fiqh  Muamalah  Di  Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer . Jakarta: Kencana, 2019. Badan Pengelola Keuangan Haji. Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji . Jakarta, 2020.
Muklis  Bin  Abdul  Aziz,  Didi  Suardi. PENGANTAR  EKONOMI  ISLAM . Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
Muri,  Yusuf. Metode  Penelitian,  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  Metode  Gabungan . Jakarta: Kencana, 2017.
Neni  Sri  Imaniyati,  dkk. Pengelolaan  Dana  Haji  Indonesia  Kajian  Dari Perspektif Ekonomi Syariah . Jakarta: Damera Press, 2023. Ramdhan,  Muhammad. Metode  Penelitian. Surabaya:  Cipta  Media  Surabaya, 2021.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantiatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2013.
Suhrawardi K. Lubis, Farid. Hukum Ekonomi Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Zed. M. Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018.

## Jurnal
Abdurohman, Dede. “Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur,” N.D. Abubakar, Lastuti. “Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Praktik Perbankan
Dan  Implikasinya  Terhadap  Pembaruan  Hukum  Kontrak  Nasional.” Rechtidee 11, No. 1 (December 14, 2016): 84–101.
Https://Doi.Org/10.21107/Ri.V11i1.1964.
Chusmita,  Lina  Ade,  And  Sahlan  Hasbi.  “Analisis  Penerapan  Hedging  Di Perbankan  Syariah  Indonesia  Analysis  Of  The  Implementation  Of  Islamic Hedging At The Indonesia,” N.D.
Dian,  Cut,  And  Soraya  Lestari.  “Optimalisasi  Pengelolaan  Dana  Haji  Melalui Investasi Badan Usaha Haji Syariah” 7, No. 2 (2021).
Fauziah,  Rina  Rahma,  Rikza  Agung  Gumelar,  And  Yanti  Sapitri.  “Akad  Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Invetasi Keuangan Haji” 2, No. 1 (2023).
Hasana,  Nazra  Hafizatul.  “Istitha’ah  Dalam  Ibadah  Haji  Serta  Implikasinya Terhadap  Penundaan  Keberangkatan  Jamaah  Haji  Di  Sumatera  Barat.” Ijtihad 34, No. 1 (April 4, 2019). Https://Doi.Org/10.15548/Ijt.V34i1.2. Imran, Maizul, And Rio Satria. “Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana  Haji  Di  Indonesia.” Alhurriyah:  Jurnal  Hukum  Islam  (Alhurriyah Journal  Of  Islamic  Law) 3,  No.  2  (December  26,  2018):  141. Https://Doi.Org/10.30983/Alhurriyah.V3i2.755.
Jen,  Iswan.  “Optimalisasi  Pengelolaan  Dana  Haji  Untuk  Kesejahteraan  Jamaah Haji Di Indonesia,” N.D.
Junaedi,  Dedi,  Siti  Chaerijah  Aurijah,  And  Muhammad  Rizal  Arsyad. “Optimalidasi  Investasi  Dana  Haji  Era  Pandemi  Covid-19.” Al-Kharaj : Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  &  Bisnis  Syariah 3,  No.  1  (November  17, 2020): 1–16. Https://Doi.Org/10.47467/Alkharaj.V3i1.150.
Kasanah,  Roisatun.  “Pengelolaan  Dana  Haji  Sebagai  Bentuk  Manajemen Keuangan Publik (Studi Pada Negara Indonesia Dan Malaysia)” 08 (2021). Kurniawan,  Eric.  “Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Haji  Republik  Indonesia,”
N.D.
Mufraini, Arief. Dana Haji Indonesia Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah . Jakarta: Prenada Media Group, 2021. Sari,  Milya,  And  Asmendri  Asmendri.  “Penelitian  Kepustakaan  (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa.” Natural Science 6, No. 1 (June 10, 2020): 41–53. Https://Doi.Org/10.15548/Nsc.V6i1.1555.
Septiana,  Nurul  Izzati.  “Alternatif  Pengelolaan  Keuangan  Haji  Di  Indonesia.” Jihbiz :  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  Dan  Perbankan  Syariah 1,  No.  1 (January 7, 2017): 83–95. Https://Doi.Org/10.33379/Jihbiz.V1i1.676.
Ulya,  Elma  Rizkiya.  “Pengelolaan  Keuangan  Dana  Haji  Pada  Alokasi  Bidang Investasi  Haji  (Bpkh)  Indonesia  Jurusan  Ilmu  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi Dan  Bisnis  Universitas  Engelolaan  Keuangan  Dana  Haji  Pada  Alokasi Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Indonesia,” N.D.

## Peraturan Perundang-Undangan
Fatwa  Dsn-Mui  Nomor:  122  2018  Tentang  Pengelolaan  Dana  Bpih  Dan  Bpih Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, N.D.
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  22  Tahun  2011  Tentang  Standar  Pelayanan Minimal Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus, N.D.
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Haji, N.D.