Pengarusutamaan Islam: Studi Atas Upaya Jamaah Jam’iyyatul Islamiyah Menangkal Isu Penyesatan dan Memperoleh Penerimaan Publik di Palembang Oleh: Herwansyah
herwansyah_uin@radenfatah.co.id

## Abstract
In  its  development,  Jam'iyyatul  Islamiyah  was  full  of  controversy.  Despite  its further development, the movement is often considered as having teachings that are not in accordance with Islamic views. Deviance of this movement can be seen from documents published by the West Sumatra High Prosecutor's Office, West Sumatra MUI and Jambi MUI. There are three reasons why Jam'iyyatul Islamiyah can survive. First, the movement chose to cooperate with the Indonesian Religious Councel (MUI) by  adhering  to  recommendations  so  that  its  teachings  were  revised.  Second,  the movement  is  inclusive,  and  finally  the  movement  seeks  to  approach  the  elite  in  its various activities is characterized by the seminars it holds.
Keywords: jam’iyyatul Islamiyah, deviance, religious movement

## Abstrak
Dalam perkembangannya,
Jam'iyyatul Islamiyah penuh dengan kontroversi.Meskipun berkembang pesat, gerakan ini sering dianggap memiliki ajaran yang  tidak  sesuai  dengan  pandangan  Islam.Deviasi  gerakan  ini  dapat  dilihat  dari dokumen yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, MUI Sumbar dan MUI Jambi.Ada tiga alasan mengapa Jam'iyyatul Islamiyah bisa bertahan. Pertama, gerakan  tersebut  memilih  untuk  bekerja  sama  dengan  Majelis  Ulama  Indonesia dengan  mengikuti  rekomendasi  sehingga  ajarannya  direvisi.  Kedua,  gerakan  itu inklusif,  dan  akhirnya  gerakan  itu  berusaha  mendekati  elit  dalam  berbagai kegiatannya melalui seminar-seminar yang diselenggarakannya.
Kata kunci: jam'iyyatul Islamiyah, penyimpangan, gerakan keagamaan

## A. Pendahuluan
Jam’iyyatul  Islamiyah    sendiri  sebenarnya  telah  tumbuh    sejak  tahun  1971 tepatnya  hari  Jum’at  12  Maret  1971  di  Sungai  Penuh,  Kabupaten  Kerinci,  Propinsi Jambi atas prakarsa Karim Djamak beserta Mayor Minha Rafat, Ketua Sekber Golkar Kabupaten Kerinci mendirikan Jam’iyyatul Islamiyah Keluarga Besar Sekber Golkar. Dalam  perkembangannya,  Jam’iyyatul  Islamiyah  penuh  dengan  kontroversi.Selain kemajuan  yang  dicapainya,  gerakan  ini  acap  kali  dianggap  telah  mengembangkan ajaran  yang  tidak  sesuai  dengan  ajaran  Islam,  hingga  berujung  pada pensesatan.Penyesatan  atas  gerakan  ini  dapat  dilihat  dari  dokumen-dokumen  yang diterbitkan  oleh  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat,  MUI  Sumatera  Barat  dan  MUI Jambi.
Meskipun terdapat kontroversi, gerakan ini mampu berkembang dengan cukup pesat.  Dari  Jambi,  gerakan  ini  terus  berkembang  pesat  hingga  Sumatera  Utara, Pekan Baru, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jogjakarta, DKI Jakarta,
Kalimantan ,  Kerinci, Batam,  Kepulauan Riau ,  Sulawesi Selatan, NTB  dan daerah lainnya  termasuk  sampai  ke  negara  tetangga  Malaysia  dan  Singapura. Perkembangan Jam’iyatul Islamiyah tidak hanya pada penyebaran gerakannya saja, namun  gerakan  ini  mampu  menarik  minat  dan  merangkul  tokoh-tokoh  Islam  dari kalangan akademisi, dan para intelekrual lainnya di Indonesia untuk masuk sebagai anggota dan didudukkan sebagai pengurusnya.

## B. Pembahasan
Mengapa Jam’iyyatul Islamiyah mampu berkembang di tengah isu kesesatan? Dalam  penelitian  ini    mengungkapkan  kapabilitas  aktor  dan  media-media  yang digunakan  oleh  aktor- aktor  Jam’iyyatul  Islamiyah  dalam  mengembangkan pergerakan  mereka  telah  mampu  bertahan  di  tengah  tuduhan  sesat  serta  mampu berkembang.
1. Kooperatif Terhadap Majlis Ulama Indonesia
Organisasi  Jam’iyyatul  Islamiyah  bersikap  kooperatif  dengan  datang memenuhi  panggilan  MUI  Pusat  untuk  dimintai  keterangan  tentang  paham mereka.Mereka  datang  dengan diwakili  oleh  DPP  Jam’iyyatul  Islamiyah Jakarta.Menurut Kustini (2009) awalnya memang tidak mengakui adanya kekeliruan atau  kesesatan  seperti  yang  dituduhkan  oleh  masyarakat  luas,  namun  setelah ditunjukkan beberapa penyimpangan yang ada di dalam buku pedom an Jam’iyyatul Islamiyah  yang  diterbitkan  oleh  DPP  Jam’iyyatul  Islamiyah  Jakarta.Tidak  terjadi perdebatan  yang  berarti  antara  MUI  Pusat  dengan  Jam’iyyatul  Islamiyah.Bahkan mereka  mau      mengakui  adanya  kekeliruan  dalam  pemahaman  yang dianutnya.Menariknya,  mereka  bahkan  meminta  kepada  MUI  Pusat  untuk  terus menerus melakukan pembinaan.
Usaha lain yang dilakukan Jam’iyyatul Islamiyah adalah ketika pada tanggal 3 Juni 1994, perwakilan gerakan ini menemui Prof. K.H. Ibrahim Hosen, M.L.M selaku ketua  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Pusat  untuk  memintanya  menjadi pembina Jam’iyyatul Islamiyah. KH. Ibrahim Hosen merekomendasikan agar catatan Jam’iyyatul Islamiyah mengenai Rukun Sembahyang yang ada dalam buku pedoman Jam’iyyatul  Islamiyah  yang  disusun  oleh  Darussamin  Datuk  Pangka  Sinaro  tidak dipergunakan  lagi  oleh  Jam’iyyatul  Islamiyah.  Prof.  K.H.  Ibrahim  Hosen  M.LM memerintahkan  kepada  Dewan  Pimpinan  Pusat  Jam’iyyatul  Islamiyah  (DPP Jam’iyyatul  Islamiyah)  di  Jakarta,  untuk  membuat  instruksi  ke  seluruh  jajaran Ja m’iyyatul  Islamiyah  di  seluruh  Indonesia  agar  tulisan  tersebut  tidak  dipakai  dan ditinggalkan.
Setelah  penyesatan  yang  dilakukan  oleh  MUI  Provinsi  Sumatera  Barat, Jam’iyyatul Islamiyah meresponnya dengan meminta  MUI Provinsi Sumatera Barat mengoreksi  ter hadap  penyusunan  Draft  Buku  Pedoman  Jam’iyyatul  Islamiyah tanggal  9  April  2008  perihal  Catatan  koreksian  Draft  Buku  Pedoman  Jam’iyyatul Islamiyah.
Majelis  Ulama  Indonesia  bahkan  mengeluarkan  fatwa  terbaru,  untuk mengoreksi  fatwa  sebelumnya  mengenai  Jam’iyyatul  Islamiyah.  MUI  mengeluarkan Surat Keputusan berikut ini:
Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  124/  MUI-SB/IV/2008  tanggal  9 April 2008 diantaranya :
1. Jam’iyyatul  Islamiyah  yang  dikembangkan  oleh  Bpk.  Darus-Samin Datuk  Pangka  Sinaro  (Alm),  tidak ada  hubungannya  dengan  Jam’iyyatul  Islamiyah
yang  didirikan  oleh  Buya  KH.  Abdul  Karim  Djamak  maupun  yang  kemudian dilanjutkan oleh Dr. H. Aswin Rose.
2.Melanjutkan prioritas pembenahan secara bertahap yang diawali dari Departemen Dakwah  DPP  Jam’iyyatul  Islamiyah  sampai  dengan  tingkat  paling  bawah  yakni menempatkan  para  ahli  berlatar  belakang  agama  untuk  bertugas  sebagai pendakwah.
3.Menghilangkan kebiasaan, atribut-atribut, gambar-gambar dan foto-foto yang dapat dan selalu menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat.
4.Mempertegas  garis  kebijakan  organisasi  menurut  ketentuan  dan  tatacara berorganisasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku serta menyesuaikan dengan derap langkah reformasi.
5.Melegalformalkan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD-ART) tentang :
a.Nama, Waktu Pendirian dan Kedudukan Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah b.Kedaulatan Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah
c.Sifat dan Fungsi Organisasi
d.Azas dan Landasan Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah
e.Tujuan dan Usaha Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah
f.Atribut Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah
g.Keanggotaan Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah h.Struktur dan Susunan Kepengurusan Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah
i.Permusyawaratan Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah
j.Pengambilan Keputusan Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah
k.Keuangan dan Kekayaan Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah
l.Perubahan, Penambahan dan Penyesuadian Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah m.Aturan Pengalihan Organisasi Jam’iyyatul Islamiyah
6. Mendaftarkan  Organisasi  Jam’iyyatul  Islamiyah  pada  Direktorat  Jendral KESBANGPOL  (untuk  tingkat  pusat)  dan  Dinas  KESBANGLINMAS  (untuk  tingkat daerah).
7. Meningkatkan  kerjasama  dan  konsultasi  dengan  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) mulai dari tingkat pusat sampai daerah, khususnya dengan MUI Pusat. Rekomendasi yang diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara lain: a.  Dalam  rangka  menghadapi  tantangan  dari  berbagai  pihak,  Jam’iyyatul
Islamiyah  hendaknya  terus  melakukan  pembenahan  kedalam  maupun  keluar. Pembenahan  kedalam  dilakukan  antara  lain  dengan  terus  meningkatkan pengetahuan dan praktek keagamaan bagi para pengikutnya guna menepis dugaan bahwa  Jam’iyyatul  Islamiyah  kurang  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  diakui kedalaman  pengetahuan  keagamaaannya.  Pembenahan  keluar  antara  lain  dengan cara  terus  mengembangkan  sikap  inklusif,  membuka  diri  terhadap  kelompok organisasi  Islam  lainnya.  Hal  ini  bisa  dilakukan  misalnya  dengan  mengundang berbagai  tokoh  organisasi  Islam  dalam  berbagai  event  yang  diadakan  Jam’iyyatul Islamiyah di Pusat dan Daerah.
b .      Sebagai  organisasi  yang  sedang  dan  terus  berkembang,  Jam’iyyatul Islamiyah  belum  menampilkan  ciri  khas  atau  karakteristik  dalam  mengembangkan organisasi atau ajarannya.  Kegiatan yang dilakukan seperti pengajian atau dakwah, kegiatan  sosial,  atau  pendirian  masjid  dan  musholla  adalah  kegiatan  yang  juga dilakukan  kelompok  Islam  lainnya.Oleh  karena  itu  pembinaan  ke  dalam  hendaknya juga diarahkan untuk menentukan ciri atau karakteristik Jam’iyyatul Islamiyah dengan
tetap  berpegang  pada  ajaran-ajaran  pokok  Islam  sebagaimana  diungkapkan  dalam Buku Pedoman.
c.    Ditjen  Bimas  Islam  Departemen  Agama  bekerja  sama  dengan  MUI membuat  agenda  pertemuan  berkala  yang  menghadirkan  tokoh-tokoh  organisasi keagamaan  Islam.  Agenda  yang  bisa  dilakukan  dalam  pertemuan  tersebut  antara lain:  silaturrahmi,  sosialisasi  berbagai  kebijakan  pemerintah  tentang  kehidupan keagamaan,  maupun  sosialisasi  berbagai  program  yang  telah  disusun  oleh organisasi-organisasi  keagamaan.  Pertemuan  seperti  ini  akan  meningkatkan komunikasi serta meminimalisasi kecurigaan antar kelompok organisasi keagamaan Islam.  Disamping  itu  dapat  disusun  suatu  kegiatan  sosial  keagamaan  yang melibatkan  berbagai  kelompok  atau  organisasi  keagamaan  dengan  difasilitasi  oleh Departemen Agama.
d.      Majelis  Ulama  Indonesia  akan  terus  melakukan  pembinaan  terhadap kelompok-kelompok  keagamaan  lain  khususnya  kelompok  keagamaan  yang  diduga menyebarkan  ajaran  berbeda  dengan  umat  Islam  lainnya.  Model  pembinaan  dan pendekatan  yang  dilakukan  terhadap  Jam’iyyatul  Islamiyah  hendaknya  juga  dapat dilakukan terhadap kelompok atau organisasi Islam lainnya.
Bentuk  kooperatif  Jam’iyyatul  Islamiyah  terhadap  MUI  tidak  hanya  pada persoalan  ajaran  semata,  melainkan  juga  melalui  pendekatan  personal  terhadap tokoh-tokoh  MUI  Pusat.Seperti  telah  disebutkan  sebelumnya  Prof.  KH.  Ibrahim Hossen,  mantan  ketua  Majlis  Fatwa  MUI  Pusat  selama  20  tahun  (1980-2000), pernah  didaulat  sebagai  pembina  kehormatan  Jam’iyyatul  Islamiyah  pada  tahun 1994.  Begitu  juga  dengan  ketua  MUI,  KH  Ma’ruf  Amin,  beliau  pernah  diundang dalam peresmian Masjid Baitul Ikhlas Islamiyah di Pekan Baru Riau pada tanggal 5 Januari  2015.  Masjid  itu  sendiri  merupakan  masjid  yang  dibangun  gerakan  ini dengan  menghabiskan  total  anggaran  sebesar  11  Milliar  Rupiah.  KH.Ma’ruf  Amin beserta  Dr.  Aswin  Rose  dan  Gubernur  Riau  secara  simbolik  meresmikan  masjid itu.Pada  kesempatan  itu  pula,      KH.Ma’ruf  Amin  yang  saat  itu  menjabat  sebagai ketua MUI Pusat bahwa Jam’iyyatul Islamiyah yang dulu pernah dikritisi lembaganya sebagai  pengikut  aliran  sesat  kini  perlu  dikaji  ulang.  Menurut  KH.  Maaruf  Amin, dengan  banyaknya  cendekiawan  dan  tokoh  keagamaan  yang  berasal  dari Jam'iyyatul  Islamiyah  saat  ini  dirasa  bisa  mengawal  lembaga  tersebut  dari penyesatan  Aqidah.  K.H  Ma'ruf  menjelaskan,  jika  perbedaan  antara  ormas  dan gerakan  Islam  hanya  sebatas  furuk  saja,  maka  sebenarnya  hal  itu  tidak  perlu dibesar-besarkan.Perbedaan yang tidak diperbolehkan adalah hal-hal strategis yang menyangkut  aqidah.  Jika  apa  yang  dilakukan  Jam'iyyatul  Islamiyah  saat  ini  tidak menyelisihi umat Islam secara prinsip, hal itu menurut K.H Ma'ruf diperbolehkan. Hal- hal khilafiyah sangat beragam dan diamalkan oleh berbagai organisasi dan kelompok dakwah.  Namun,  hal  tersebut  tidak  merusak  kepada  aqidah  yang  sifatnya  mutlak harus sama.
Sumber  ajaran  Jam’iyyatul  Islamiyah  telah  termaktub  dalam  BukuPedoman Jam’iyyatul  Islamiyah  yang  disusun  dan  diterbitkan  DewanPimpinan  Pusat Jam’iyyatul  Islamiyah  pada  bulan  Juni  2008.  Sebagaimanadijelaskan  dalam  Bab  I Pendahuluan,  Buku  Pedoman  tersebut  dimaksudkan  antara    lain  untuk    menepis berbagai fitnah dan hujatan yang ada di masyarakat yang kemudian dijadikan dasar untuk  menggolongkan  Jam’iyyatul  Islamiyah  sebagai  kelompok  sesat.  Melalui  Buku Pedoman  tersebut,  diharapkan  segala  fitnah  dan  hujatan  yang  tidak  sesuai  dengan Buku Pedoman dianggap sebagai hal yang tidak benar (Buku Pedoman Jam’iyyatul Islamiyah, 2008: 1-2). Secara singkat isi buku terdiri atas 7 Bab yaitu secara berturut- turut:  Pendahuluan,  Kitab  Tauhid,  Kitab  Thaharah,  Kitab  Ibadah,  Kitab  Tathawwu
(Shalat  Sun nat),  Kitab    Jenazah,  dan  Kitab  Do’a.  Bagian  Pendahuluan  diawali dengan  uraian  singkat  tentang  tujuan  penerbitan  Buku  Pedoman,  antara  lain disebutkan:
Pedoman  ini  juga  dimaksudkan  untuk  menepis  berbagai  fitnahdan  hujatan yang  ada  di  masyarakat  yang  kemudian  dijadikandasar  untuk  menggolongkan Jam’iyyatul  Islamiyah  sebagaikelompok  sesat.Dengan  demikian  harapan  kami, dengan terbitnyaBuku Pedoman ini maka segala fitnah dan hujatan yang tidak sesuai dengan  Buku  Pedoman  ini  adalah  tidak  benar  dan  dengan  demikian  Organisasi Jamiyyatul Islamiyah dituntut tidak bertanggungjawab.
(Buku Pedoman Jam’iyyatul Islamiyah, 2006 : 1-2).
Jika dibaca
secara seksama keseluruhan Buku Pedoman tersebut,sesunguhnya  tidak  ada  sesuatu  yang  baru,  tidak  ada  bentuk- bentukpenafsiran  dari  berbagai  permasalahan  yang  diungkapkan.  Isi  buku lebihmerupakan  deskripsi  tata  cara  beribadat  dan  tuntunan  bacaan-bacaandalam melakukan ibadat tersebut. Secara umum isi buku tidaklah berbedadengan isi buku- buku  tentang  pedoman  beribadat  yang  bisa  diperoleh  di  berbagai  toko  atau  kios buku.  Hal  ini  diungkapkan  antara  lain  oleh  KetuaKomisi  Pengkajian  dan Pengembangan MUI Pusat:
Isi  Buku  Pedoman  tersebut  tidak  ada  sesuatu  yang  khusus.Buku  tersebut seperti buku fiqih, sesuai dengan standar mazhab yang berkembang di Indonensia. Satu  ciri  yang  membedakan  buku  tersebut  dengan  buku  fiqih  lainnya  adalah  di bagian  depan  yaitu  Kata  Pengantar  yang  didalamnya  memuat  6  (enam)  butir perintah Ketua Jam’iyyatul Islamiyah yang intinya perintah untuk menjalankan ajaran Islam  sesuai  dengan  syariat  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia  (Wawancara  dengan Ketua  dan  Anggota  Komisi  Pengkajian  dan  Pengembangan  MUI  Pusat,  tanggal  8 September Prof. Utang Ranuwidjaja dan Amin Djamaluddin).
Perubahan  yang  signifikan  dalam  organisasi  Jam’iyyatul  Islamiyah yangdilakukan secara mendasar adalah penyusunan Buku Pedoman Jam’iyyatulIslamiyah yang diterbitkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat Jam’iyyatulIslamiyah.    Sebagaimana  hasil  kajian  sebelumnya  bahwa  salah  satu factoryang  menimbulkan  kesalahpahaman  masyara kat  terhadap  ajaranJam’iyyatul Islamiyah  adalah  karena  tidak  ada  pedoman    atau  buku  yangmenjelaskan  ajaran Jam’iyyatul Islamiyah.  Hasil penelitian tersebut  antara  lain merekomendasikan agar Jam’iyyatul  Islamiyah  menyusun  buku  pedoman  sebagai  counter  terhadap kesalahpahaman  yang  ada  di  masyarakat  (Kustini,  2006).  Untuk  menyusun    Buku Pedoman  tersebut,  Jam’iyyatul  Islamiyah  telah  berkonsultasi  dengan  Prof.  DR.  H. Azhar  Arsyad,  MA  Rektor  UIN  Alauddin  Makassar  dan  Prof.  Dr.  H.  Muhammadiyah Amin,  MA  Rektor  IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo.  Kedua  tokoh  tersebut  merupakan penasehat  Departemen  Dakwah    DPP  Jam’iyyatul  Islamiyah.  Belajar  dari pengalaman pahit penggagalan peresmian masjid  Baitul Izza Baiti Jamak Islamiyah di  Padang  tahun  2006  bahwa  MUI  dianggap  memiliki  peran  cukup  signifikan  dalam kasus tersebut (Kustini dan Sri Sulastri,2006) Memorandum Jam’iyyatul Islamiyah & Penggagalan  Peresmian  Penggunaan  Masjid  Baitul  Izza  Baiti  Jamak  Islamiyah  di Padang), maka para pengurus  Jam’iyyatul Islamiyah mencoba mendekatkan diri ke MUI dengan permohonan dapat dibina jika memang ajaran mereka menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Dengan pertimbangan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  merupakan  lembaga  yang  mewadahi  komponen  umat  Islam  Indonesia,  DPP Jam’iyyatul Islamiyah berkonsultasi, meminta bimbingan, saran dan petunjuk kepada Komisi Pengkajian dan Pengembangan.
Dalam  bagian  Pengantar  Buku  Pedoman  tersebut,  Ketua  Umum  dan Sekretaris  Jenderal  DPP  Jam’iyyatul  Islamiyah  memerintahkan  kepada  seluruh pemuka dan jamaahnya untuk melakukan: (a). agar meluruskan hal-hal yang selama ini menyimpang dari akidah dan syariat Islam; (b). mensosialisasikan paradigma baru kepada seluruh Jam’iyyatul Islamiyah; (c). Jamaah Jam’iyyatul Islamiyah hendaknya bersifat terbuka dan membaur dengan masyarakat Islam lainnya dan tidak bersikap eksklusif;  (d).  mengambil  langkah-langkah  untuk  menghilangkan  tradisi  yang  salah seperti tidak mengkultuskan individu seseorang karena semata-mata yang disembah hanyalah  Allah  swt;  (e).  menghilangkan  semua  atribut-atribut  yang  ada  di  setiap masjid  Jam’iyyatul  Islamiyah  seperti  adanya  gambar  ka’bah  dan  foto-foto  lainnya serta  mengembalikan  fungsi  masjid  sebagaimana  mestinya;  (f).  seluruh  Dewan Pimpinan  Daerah  Jam’iyyatul  Islamiyah  sampai  ke  tingkat  paling  bawah  hendaklah lebih  meningkatkan  kerjasama  dan  konsultasi  dengan  MUI  di  daerahnya  masing- masing.
Di Palembang, bahkan DPP Jam’iyyatul Islamiyah sering mengunjungi kota ini pada  tahun  2010  tepatnya  tanggal  6  Februari  2010 diadakan  sebuah  seminar  yang bertajuk  Memperkuat  Ukhuwah  Islamiyah  Menuju  Terciptanya  Izzul  Islam  Wal Muslimin”. Acara itu sendiri dilaksanakan di di Graha Bina Praja (Auditorium Pemda Prov  Sumatera  Selatan)  yang  dihadiri  oleh  para  elit  pemerintah  dan  ulama,  di antaranya  adalah  Gubernur  Sumatera  Selatan –  Ir.  H.  Alex  Noerdin,  SH  dan Sekretaris Umum MUI Pusat – Drs. H. Ichwan Syam.
Selain  itu,  menariknya,  Jam’iyyatul  Islamiyah  sering  mengundang  anggota- anggota  MUI  untuk  melakukan  ceramah  di  Masjid  Baitul  Atiq.Mereka  memberikan ceramah  biasanya  pada  acara  pengajian  juga  meminta  dari  mereka  untuk  mengisi khotbah Jumat. Narasumber mengungkapkan sebagai berikut : “Ado galak ceramah jugo  wong-wong  MUI  di  sini,  Ndak  ketuonyo,  cuma  Iyo  wong  anggota  MUI  kota Palembang.  Ceramah  macem-macem,  kadang  pas  acaro  pengajian,  kadang ceramah  jumat  jugo”.  Ketika  ditanya  apa  anggota  MUI  memberikan  pengarahan terhadap organisasi  Jamiatul  Islamiyah,  Ia mengaku  bahka  tidak ada arahan hanya ceramah jumat biasa. Ia mengatakan “biaso bae ceramah jumat, cak mano ceramah jumat masalah takwa tulah, ujung- ujungnyo takwa”.
Selain  itu  mereka  secara  gamblang  mengakui  bahwa  dalam  berIslam  tidak boleh  bertentangan  dengan  pemerintah  dan  juga  kelompok  ulama  yang  sah  diakui oleh  negara  dalam  hal  ini  MUI.  Narasumber  bernama  Mukhtadin  mengungkapkan bahwa  “kito  tetep  ngikuti  ijma ’ ulama  untuk  melakukan  taswiyah  al-manhaj  (cara mengatasi  perbedaan)    dan  tansiq  al-harakah  (harus mengikuti  apa  yang  dikatakan oleh MUI dan Pemerintah)”
Seperti  dijelaskan  oleh  Martin  Van  Bruinessen,  bahwa  dalam  konteks Indonesia  MUI  memiliki  “supreme  authority”  dalam  mendefinisikan  keIslaman.  Mau tak mau, suka tak suka, jika memang suatu gerakan keagamaan dapat diterima oleh publik, khususnya diterima oleh komunitas Muslim mainstream, harus mengikuti pola yang  definitif  dari  Majlis  Ulama  Indonesia.  Jikalau  ada  penafsiran  tambahan  terkait dengan  keIslaman  yang  berbeda  dengan  pemahaman  MUI,  maka  gerakan keagamaan perlu segera melakukan evaluasi mengenai sesuai atau tidaknya ajaran yang dimilikinya. Dengan kata lain MUI adalah proxy dalam menentukan bentuk ke- Islaman di Indonesia. Oleh sebab itu, berdasarkan data-data yang telah disampaikan nampak  jelas bahwasanya  Jam’iyyatul  Islamiyah  telah berhasil menjadi bagian dari ke-Islaman di Indonesia melalui penyesuaian-penyesuaian yang dilakukannya sesuai dengan  arahan  dan  petunjuk  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Meskipun,  MUI  Pusat yang  berkedudukan  di  Jakarta  tidak  melihat  adanya  kesesatan  pada  organisasi  ini,
namun  MUI  Sumatera  Barat  baru-baru  ini  melalui  Keputusan  Rapat  Koordinasi Bidang Kerukunan dan Ukhuwwah Majelis Ulama Indonesia/MUI dan MUI Kab/Kota se-Sumatera  Barat,  tertanggal  21  Juli  2018  menyatakan  bahwa  gerakan  Jamiatul Islamiyah  yang  membawa  ajaran  Karim  Jama’  dianggap  sesat  dan  menyesatkan. Tidak  terima  dengan keputusan  itu,  Jam’iyyatul  Islamiyah  dan  meminta  MUI  untuk mengklarifikasi  pernyataannya.Mereka  komplain  atas  tuduhan  itu,  dari  kesalahan dalam mengeja organisasi Jamiyatul Islamiyah yang seharusnya adalah Jam’iyyatul Islamiyah dan juga Karim Jama’ yang seharusnya KH. Abdul Karim Djama’. Protes gerakan ini atas keputusan itu dinyatakan dalam surat tertulis yang menurut penulis sangatlah ilmiah, seperti halnya surat pembelaan dalam masalah hukum. Di samping itu, Jam’iyyatul Islamiyah menyebut beberapa tokoh dalam MUI baik di tingkat pusat maupun  di  daerah  menjadi  bagian  dari  gerakan  ini.Poin  penting  yang  diminta klarifikasi adalah seputar tidak dijelaskannya lebih rinci mengenai kesesatan gerakan ini.Namun  begitu,  Jam’iyyatul  Islamiyah  tidak  .segan-segan  mengajak  dialog  MUI beserta  ormas  Islam  lainnya  untuk  memberi  masukan,  bimbingan  maupun  saran bukan sebaliknya memvonis.
2. Inklusifitas Gerakan Salah satu ciri khas dari gerakan sempalan adalah memiliki keanggotaan yang eksklusif  mulai  dari  proses  rekrutmen  yang  hanya  terbatas  pada  relasi  dan  orang- orang  yang  benar-benar  dapat  dipercaya,  hingga  kegiatan  yang  dilaksanakannya hanya  terbatas  pada  anggotanya  saja.  Keanggotaan  ditentukan  juga  dari    kartu keanggotaan dan ada juga yang menerapkan mekanisme baiat.
Namun, Jam’iyyatul Islamiyah tidak seperti gerakan sempalan lainnya, gerakan ini  bersikap  terbuka  atau  dengan  kata  lain  Jami’yyatul  Islamiyah  adalah  gerakan yang inklusif.Inklusifitas dari pada gerakan ini terletak pada keterbukaan kegiatannya yang  boleh  diikuti  oleh  siapapun  juga.Seluruh  aktivitas  gerakan  ini  dipusatkan  di Masjid  Baitul  Atiq  Palembang.Masyarakat  sekitar  bahkan  banyak  yang  tidak mengetahui  bahwasanya  masjid  itu  adalah  masjid  milik  gerakan  Jam’iyyatul Islamiyah.  Hal  itu  karena masjid  ini  tidak  memiliki  merek  gerakan yang  terpampang jelas  di  depan  masjid,  meski  terdapat  ruangan    yang  terdapat  banner  sekretariat Jam’iyyatul Islamiyah.
Begitu  juga  dengan  kegiatan  umum  seperti  halnya  pengajian,  shalat berjamaah,  dan  ibadah  pada  saat  hari  raya  tidak  dibatasi  hanya  untuk  para anggotanya saja.
Keanggotaan  dalam  gerakan  ini  kemungkinan  besar  sangatlah  cair.Mereka tidak memiliki kartu keanggotaan, maupun memiliki mekanisme baiat. Ketika ditanya mengenai apa yang menjadi dasar dari keanggotaan gerakan ini, maka jawabannya adalah aktivitas dalam Jamaah. Semakin aktif para anggota maka semakin terbentuk sendiri  ikatan  di  antara  mereka,  dan  identitas  di  antara  mereka  pada  akhirnya terbentuk  dengan  sendirinya.  Dalam  sosiologi  proses  ini  dapat  dikatakan  sebagai bentuk Solidaritas Mekanik dalam istilah Durkhemian.
Pengajian  seharusnya  menjadi  media  dari  gerakan  ini  dalam  meraih  atensi masyarakat  yang  lebih  luas,  oleh  sebab  itu  maka  pengajian  di  setting  untuk  siapa saja  dapat  hadir  pada  setiap  kegiatannya. Jam’iyyatul  Islamiyah  dalam melaksanakan pengajiannya tentu saja dihadiri oleh berbagai macam golongan dan juga  masyarakat  umum.  Meski  begitu,  tidak  banyak  memang  masyarakat  luar  yang hadir untuk mengikuti pengajian Jam’iyyatul Islamiyah ini disebabkan oleh minimnya informasi  yang  disebarkan  pihak  jamaah  kepada  masyarakat,  namun  setiap masyarakat  yang  hadir  sudah  pasti  diakomodir  disediakan  tempat  sama  dengan jamaah lainnya selama pengajian berlangsung.
Solidaritas terbentuk antar jamaah meski memiliki strata sosial yang berbeda, seperti  misalnya  jamaah  yang  menduduki  jabatan  penting  di  Jam’iyyatul  Islamiyah apabila  mereka  sedang  mengobrol  bersama  jamaah  yang  lainnya  maka  obrolan yang dibahas pun obrolan yang ringan menyesuaikan kedudukan jamaah, tidak ada lagi perbedaan, tidak lagi memandang dia pejabat penting atau bukan. Tidak adanya kartu  anggota  dalam  setiap  jamaah  menandakan  bahwa  diantara  mereka  tidak  ada yang  dibeda-bedakan  semuanya  melebur  menjadi  satu,  baik  itu  jamaah  dari kalangan  akademik  seperti  professor  ataupun  doktor,  ataupun  masyarakat  awam yang  sama  sekali  tidak  mengenyam  dunia  pendidikan.  Tidak  ada  ciri  khas  yang menonjol  dari  masing-masing  jamaah  baik  itu  dari  kalangan  pejabat  ataupun  dari pegawai biasa semuanya hanya bersatu dalam satu wadah yang berlatar organisasi Jam’iyyatul Islamiyah. Meski begitu, Berdasarkan wawancara dan pengamatan, baik di lokasi penelitian, maupun di tempat para jamaah Jam’iyyatul Islamiyah berdomisili, tergambar adanya persaingan antara sesama anggota jamaah Jam’iyyatul Islamiyah, namun  masih  dalam  konotasi  positif,  misalnya  masing-masing  anggota  jamaah berusaha  untuk  hadir  dalam  setiap  pertemuan  yang  diadakan  oleh  Pihak  Dewan Pimpinan  Daerah  Jam’iyyatul  Islamiyah  dalam  rangka  acara  pengajian,  ataupun merayakan  hari  besar  Islam  ini  terlihat  dari  para  jamaah  yang  rela  hadir  walaupun dari daerah yang jauh dari lokasi pengajian, ada yang datang dari ujung kota seperti Plaju,  Kertapati,  dan  juga  luar  kota,  mereka  memiliki  semangat  yang  sama  untuk berlomba-lomba  menghadiri  pengajian  sudah  tertanam  dalam  hati  para  jamaah dalam rangka niat untuk memperdalam ilmu agama. Pengajian menjadi suatu sarana dalam  memberikan  motivasi  yang  sangat  kuat  terhadap  anggotanya  dalam menunjukkan  keanggotaannya.  Melalui  media  inilah  terbentuk  proses  manajemen konflik yang mumpuni dalam memperkuat identitas mereka sebagai seorang anggota yang loyal dan setia tidak peduli dari latar belakang apa mereka berasal. Di kalangan jamaah  Jam’iyyatul  Islamiyah,  kompetisi  juga  terjadi  pada  saat  penentuan  siapa  di antara  jamaah  yang  mendapat  kesempatan  untuk  menghadiri  undangan  pengajian akbar  di  tingkat  nasional,  karena  hanya  beberapa  jamaah  yang  terpilih  untuk  dapat hadir di acara undangan tingkat nasional. Namun, kompetisi itu tidak menjadi konflik yang    muncul  ke  permukaan  yang  disebabkan  oleh  landasan  keikutsertaan  dalam berjamaah  yang  disandarkan  pada  kesadaran  sendiri  akan  rasa  keimanan  kepada Allah, di mana setiap peristiwa yang terjadi dan dialami manusia di dunia ini berasal dari  Allah,  termasuk  peluang  atau  kesempatan  menunaikan  ibadah  haji.  Hal  ini sejalan dengan ungkapan seorang jamaah dan diikuti oleh jamaah yang lain sebagai berikut: “aii oleh katek duit bae, kalo ado duit lah dari dulu pengen naek haji, mano pulok  harus  ngantri  kalo  ado  duit,  kalo  daerah  dusun  aku  nunggu  17  tahunan  baru pacak berangkat.”
Yo  pengen  jugo,  iri  ado  nyingok  kawan  kami  duluan pegi  haji,  tapi  untuk  apo terus-terusan iri dengan wong lain yang memang punyo rejeki, iri hati itu tidak bagus, pacak merusak ibadah jugo lamo- lamo”.
Kemudian,  salah  seorang  jamaah  lainnya  mengatakan:  “untuk  apo  iri  hati dengan kawan yang duluan pacak naek haji, itu kan sudah nasib dan rizkinya, lebih baik mendoakan semoga dio selamat pegi dan selamat balek, dan mudah-mudahan kito pacak nyusul kapan- kapan”.
Ketiga  petikan  wawancara  ini  melambangkan  bahwa,  konflik  laten  antar sesama  jamaah  Jam’iyyatul  Islamiyah  pada  dasamya  tetap  ada,  akan  tetapi  dapat diredam  sendiri  oleh  masing-masing  yang  berkonflik  dengan  adanya  semangat kebersamaan  dan  keberagamaan  yang  terangkul  dalam  wadah  organisasi Jam’iyyatul  Islamiyah.  Selanjutnya,  di  antara  sesama  jamaah  Jam’iyyatul  Islamiyah
maupun  pengurus  organisasi  Jam’iyyatul  Islamiyah  tidak  terdapat  prasangka sosial.Hal ini disebabkan karena antar mereka telah terjadi jalinan yang sangat erat dan dekat, sehingga mereka dapat saling mengenal antara pribadi yang satu dengan yang lainnya.Akibatnya prasangka sosial tidak terpenuhi, dan berikutnya tidak terjadi diskriminasi antar individu dalam kelompok.
Inklusifitas gerakan juga ditunjukkan dengan bentuk interaksi mereka terhadap masyarakat  sekitar. Antara  jamaah Jam’iyyatul Islamiyah dengan warga sekitarnya, selama  ini    terjadi  kerjasama  dalam  bentuk  kegiatan  besar  Islam  seperti  Hari  Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha mereka bersama-sama mengumpulkan dana demi suksesnya  perayaan  hari  besar  tersebut,  namun  untuk  selanjutnya  hampir  tidak pernah terjadi kerjasama secara langsung. Dalam hal Qurban ataupun zakat mereka menerima  siapa  saja  bagi  masyarakat  yang  akan  berpartisipasi  dalam  hal  ibadah tersebut  tanpa  memandang  siapa  dan  dari  mana  asalnya.  Ketika  Qurban  mereka membaur  dengan  masyarakat  dalam  hal  pengumpulan  dana,  penyembelihan  untuk kemudian dibagikan kepada yang berhak menerima hewan qurban tersebut dengan tidak  memandang  apakah  ia  anggota  atau  tidak.  Selain  itu,  untuk  zakat  mereka menerima dan mengelola dana dari siapa saja para muzakki (pembayar zakat) untuk kemudian  diserahkan  kepada  para  mustahik  (penerima  zakat).Dalam  struktur organisasi  nya  mereka    memiliki  divisi-divisi  yang  kemanfaatannya  diperuntukkan bagi  masyarakat  luas,  seperti  divisi  pendidikan  yang  mempunyai  program  yang khusus  mempersiapkan  lembaga-lembaga  Pendidikan  Formal  dari  tingkat  Taman Pendidikan Islam dan Al Qur’an sampai ke jenjang lebih tinggi, Divisi Pembangunan bekerja  sama  membantu  Umat  Islam  sekaligus  Pemerintah  Dalam  Pembangunan terutama  untuk  pembangunan  Sarana  Ibadah,  MCK  dan  pendidikan,  Divisi  Sosial melakukan  kegiatan  sosial  diantaranya  Santunan  Fakir  Miskin,  Penyaluran  Zakat, Hewan Qurban dan kegiatan sosial lainnya. Keterbukaan gerakan ini dalam berbagai macam kegiatannya memang tidak serta merta mampu menghindarkan mereka dari anggapan kesesatan. Namun upaya itu, setidaknya mampu meminimalisir kebencian dan  ketidaksukaan  masyarakat  Islam  karena  stereotype  sesat  yang  telah  terlanjur melekat dalam gerakan ini, karena upaya itu berarti menunjukkan bahwa keberadaan gerakan  ini  mampu  memberikan  kemanfaatan  yang  lebih  luas  bagi  umat  Islam secara umum.

## 3. Pendekatan terhadap Elit dan Negara
Indonesia  mengalami  perubahan  politik  yang  signifikan  dari  masa  Orde  Baru hingga masa Reformasi. Pada masa Orde Baru ketika Negara sangatlah kuat maka pemerintah  memiliki  otoritas  yang  tak  terbantahkan,  sebaliknya  pada  masa Reformasi,  publik  mendapatkan  autoritas  yang  sangat  kuat  karena  bisa  sangat berpengaruh  terhadap  dikeluarkannya  suatu  kebijakan  pemerintah..  Oleh  sebab  itu, perkembangan  suatu  gerakan  sangat  ditentukan  dari  cara  mereka  beradaptasi terhadap para pemilik otoritas.
Jam’iyyatul  Islamiyah  membuktikan  bahwa  gerakan  ini  mampu  beradaptasi dengan baik terhadap perubahan politik.Pada masa Orde Baru, Jam’iyyatul Islamiyah dapat  berkembang  dengan  mendapatkan  dukungan  dari  Golongan  Karya  (Golkar) partai pemerintah pada saat itu.Gerakan ini  didirikan atas prakarsa Buya KH. Abdul Karim Djamak, Mayor Min Harafat dan Sekber Golkar di sungai Penuh Kerinci Jambi dan mampu berkembang ke berbagai daerah di dalam naungan partai Golkar. Dalam perkembangannya  juga,  Karim  Djamak  mengenal  berbagai  elit-elit  pemerintah  juga karena  ketergabungannya  dalam  Golkar.  Memang  tidak  serta  merta  suatu  Gerakan
dapat  terhindar  dari  cap  sesat  hanya  karena  ia  dilindungi  pemerintah,  namun setidaknya  suatu  gerakan  dapat  bertahan  dan  berkembang.  Sebagai  contoh,  LDII yang  sejak  awal  berdirinya  berada  di  bawah  naungan  Golkar,  masih  mana  mampu bertahan  bahkan  berkembang  hingga  saat  ini,  meskipun  cap  sesat  masih  melekat dalam  gerakan  ini.Selain  itu,  secara  legal  formal  Jam’iyyatul  Islamiyah  adalah organisasi  resmi  yang  secara  sah  diakui  negara.    Gerakan  ini  terdaftar  di Departemen  Dalam  Negeri  Nomor  220/110  tanggal  19  Mei  1987.  Juga  di  tingkat daerah,  Jam’iyyatul  Islamiyah  mendaftarkan  dirinya  ke  Kesbangpol  setempat  agar diakui secara sah sebagai organisasi massa.
Pada  masa  Ref ormasi,  Jam’iyyatul  Islamiyah  dapat  menyesuaikan  dirinya untuk mendapatkan penerimaan publik.Pendekatan yang dilakukannya pun berbeda. Gerakan  ini  sering  memanfaatkan  seminar-seminar  Ilmiah  dengan  bekerjasama dengan    instansi  baik  Pemerintah  maupun  Swasta,  dari  pemerintah  daerah,  pusat, hingga  perguruan  tinggi.  Strategi  ini  dapat  dikatakan  cukup  berhasil.  Gerakan  ini dapat menjaring intelektual muslim terkemuka sebut saja, Prof. Dr, Imam Suprayogo mantan  rektor  UIN  Malang,  Prof.  Dr.  Azhar  Arsyad  mantan  rektor  UIN  Makassar, Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Sumantri mantan rektor Universitas Indonesia, dan masih banyak  lagi.  Imam  Suprayogo  sendiri  mengakui  bahwa  perkenalannya  dengan  Dr. Aswin  Rose  disebabkan  karena  pertemuan  mereka  saat  menghadiri  undangan seminar dari UIN Makassar yang pada saat itu dipimpin oleh Prof.Dr.  Azhar Arsyad yang mana antara Azhar dan Imam adalah sahabat dekat.
Strategi  itu  setidaknya  menimbukan  tiga  keuntungan  bagi  Jam’iyyatul Islamiyah.Pertama,  setidaknya  ketergabungan  para  elit  itu  mampu  mengurangi stigmatisasi  sesat  yang  melekat.Ilustrasinya  “Banyak  ahli-ahli  Islam  baik  ahli  Fiqih, Tafsir,  maupun  ahli  Tasawuf  yang  kesarjanaannya  diakui  di  Indonesia  bergabung dengan gerakan ini, bagaimana bisa dikatakan gerakan ini sesat”. Selain Prof. Azhar Arsyad  dan  Prof  Imam  Suprayogo,  para  ahli  keIslaman  yang  berkecimpung  dalam gerakan  ini  antara  lain  Prof.  Dr.  H.  Mohammad  Amin,  MA,  ahli  hadits,  Prof  Abd. Rahim Yusuf ketua MUI Sulawesi Selatan, Prof. Dr. HM Ghalib M ahli tafsir dari UIN Makassar  dan  lain-lain.Kedua,  kehadiran  tokoh-tokoh  intelektual  itu  dalam  gerakan ini dijadikannya sebagai “merek” dagang untuk meraih atensi masyarakat luas yang sebagian  besar  dari  kalangan  terdidik  dan  kelas  menengah  ke  atas.Berbagai seminar  yang  dilakukannya,  kehadiran  tokoh-tokoh  intelektual  itu  selalu  menjadi tagline  berita  mengenai  gerakan  ini.  Seperti  halnya  contoh  kasus  di  Palembang, dalam  website  Dr.  Aswin  Rose  diberitakan  bahwa  kuliah  umum  yang  terselenggara berkat kerjasama dengan STIE APRIN Palembang di Hotel Grand Zuri 30 Juni 2018 dihadiri oleh para guru besar dan akademisi dari seluruh Indonesia.  Ketiga, dengan media itu, maka gerakan ini mampu merekrut kelompok masyarakat kelas menengah ke  atas,  terutama  banyak  kalangan  akademisi,  akibatnya  bisa  jadi  dengan ketergabungan  mereka  maka  berakibat  pada  luasnya  jaringan  dan  memperoleh pendanaan yang cukup signifikan.
Jam’iyyatul  Islamiyah  sebagai  gerakan  membangun  basis  melalui  dakwah, diskusi,  dan  seminar  dalam  berbagai  kesempatan  dan  berbagai  tempat.Pola  ini dilakukan  sejak  Jam’iyyatul  Islamiyah  datang  ke  Palembang  pada  tahun  2005. Jam’iyyatul Islamiyah Palembang Pernah melaksanakan Seminar di hotel Jayakarta Daira Palembang pada tahun 2013 bekerja sama dengan kampus IAIN Raden Fatah Palembang dalam rangka silaturahmi memperkenalkan gerakan dakwah Jam’iyyatul Islamiyah  serta  memperluas  jaringan  antara  jamaah  Jam’iyyatul  Islamiyah  dengan kalangan para akademisi kampus UIN Raden Fatah yang didalamnya terdapat para
mahasiswa  dan  dosen-dosen  yang  turut  serta  hadir  dalam  rangkaian  kegiatan tersebut.
Sementara  dalam  bidang  pemerintahan  sepengetahuan  penulis  dalam menanyakan  kepada  para  subjek  dalam  hal  ini  para  jamaah  Jam’iyyatul  Islamiyah belum  ada  yang  menyatakan  kerja  sama  dalam  bentuk  tindakan  hanya  berupa pemikiran-pemikiran  saja,  misalnya    apabila  pemerintah  melakukan  kesalahan Jam’iyyatul  Islamiyah  dapat  mengingatkan  bila  kebijakan  pemerintah  tak  sesuai dengan  nilai- nilai  religius.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  bapak  Idham  “Ini  memang jalan  panjang.  “Kalau  Indonesia  diserahkan  ke  tangan-tangan  generasi  yang profesional  religius.  Niscaya  Indonesia  akan  berada  di  barisan  depan  dalam peradaban  dunia.  Menjadi  panutan  terciptanya  masyarakat  yang  sejahtera, demokratis,  berkeadilan,  dan  bermartabat.Dengan  demikian  pemerintah  memiliki tempat  untuk  bertanya  dan  berdiskusi,  sehingga  apa  yang  dibuat  pemerintah memiliki sandaran moral.”
Jam’iyyatul  Islamiyah  juga  menjalin  kerja  sama  dengan  Majelis  Ulama Indonesia dalam hal menangkal upaya adanya paham radikalisme baik antar jamaah Jam’iyyatul  Islamiyah  sendiri  ataupun  juga  masyarakat.  Paham  radikalisme  bisa muncul dari mana saja, bisa dari internet, bisa dari ceramah agama yang melenceng, hasutan-hasutan  dan  sebagainya.  Sedangkan  yang  populer  untuk  saat  ini  paham radikal banyak bertebaran di media sosial, karena banyak para akun yang mengaku ustad, padahal bukan ustad, akun yang mengaku Kyai, padahal bukan Kyai.
Menurut bapak Idkham ada banyak cara untuk menanggulangi adanya paham radikalisme,  salah  satunya  yang  sesuai  dengan  jaman  sekarang  yaitu  dengan melalui  media  internet,  karena  di  internet  informasi  bisa  diperoleh  dengan  mudah, segala  informasi  ada  disitu,  sasarannya  juga  tidak  jauh-jauh  yaitu  para  anak  muda yang  pemahaman  agamanya  belum  terlalu  mendalam  apalagi  anak  muda  jaman sekarang para anak muda jaman sekarang sangat sulit untuk jauh dari gadget.
Menurutnya, langkah untuk menanggulangi penyebaran paham radikal melalui internet  itu  tidak  bisa  dilakukan  dengan  cara-cara  kekerasan,  melainkan  harus dengan  langkah  persuasif  yang  juga  menggunakan  media  internet.]  Penyebaran paham  radikal,  juga  bisa  dilakukan  lewat  garis  keturunan  atau  hubungan  keluarga dengan  menanamkan  rasa  kebencian  dan  permusuhan  kepada  apa  saja  yang mereka  definisikan  sebagai  musuh.  Karena  itu,  pentingnya  pemberdayaan  seluruh komponen  masyarakat,  antara  lain  ulama,  organisasi  kemasyarakatan,  dan kepemudaan  untuk  menangkal  dan  menanggulangi  penyebaran  paham  radikal. Jam’iyyatul  Islamiyah  sendiri  akan  terus  membantu  pemerintah  hingga  ke  tingkat anak cabang dan untuk membantu pemerintah kota atau kelurahan guna mendeteksi gejala  radikalisme.  Selain  itu,  mereka  juga  akan  melakukan  dakwah  yang menyejukan dan mempersatu kekokohan NKRI.

## C. Kesimpulan
Setidaknya  terdapat  tiga  sebab  mengapa  Jam’iyyatul  Islamiyah  dapat bertahan.Pertama,  gerakan  ini  memilih  untuk  bersikap  kooperatif  kepada  Majlis Ulama  Indonesia  dengan  mentaati  rekomendasi  agar  dilakukan  revisi  atas  ajaran- ajarannya.Kedua,  gerakannya  bersifat  inklusif,  dan  terakhir  gerakan  berupaya melakukan  pendekatan  terhadap  para  elit  dalam  berbagai  kegiatannya  terurama dengan  seminar-seminar  yang  diselenggarakannya.tulisan  ini  merekomendasikan agar  penelitian  kedepan  dilakukan  dengan  studi  perbandingan.  Misalnya  dilakukan perbandingan mengenai gerakan Jam’iyyatul Islamiyah Sumatera Barat yang sampai sekarang masih belum lepas dari polemic, yang mana MUI setempat masih bertahan
untuk  mensesatkan  gerakan  ini  dengan  Jam’iyyatul  Islamiyah  Sulawesi  Selatan, Jambi,  dan  Riau  yang  dianggap  cukup  sukses  dalam  mengembangkan  gerakan terbukti  dengan  masuknya  intelektual  muslim  terkemuka  dari  daerah  itu  ke  dalam organisasi.  Atau  dapat  juga  melakukan  perbandingan  antara  gerakan  ini  dengan gerakan  lainnya  yang  masih  mendapatkan  label  sesat  seperti  Lembaga  Dakwah Islam Indonesia (LDII).

## DAFTAR PUSTAKA
Asad, Talal.The Idea of an Anthropology of Islam. Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University. 1986
Bruinessen, Martin Van. Gerakan sempalan di kalangan umat Islam Indonesia: latar  belakang  sosial-budaya"  ("Sectarian  movements  in  Indonesian  Islam:  Social and cultural background"), Ulumul Qur'an vol. III no. 1, 1992, 16-27
Clarke. Peter. 2006.  New Religions in  Global Perspective.  London:Routledge. 2006
Garrett.  W.R.  "The  Sociological  Theology  of  H.  Richard  Niebuhr,"  in  W.  H. Swatos, Jr. (ed.), Religious Sociology (Westport, Conn.: Greenwood, 1987): 41-55
Giddens.  Anthony.  The  Constitution of  Society.  University  of  California  Press: 1986
Hidayah,  Sita.    Religion  In  The  Proper  Sense  of  The  Word:  Discourse  of Agama in Indonesia. Tesis CRCS, Program Pascasarjana, UGM. 2008
Kustini dan Sri Sulastri.Kasus Penggagalan Peresmian Masjid Baitul Izza Baiti Jamak  Islamiyah  di  Kota  Padang”.Dalam  Kasus-Kasus  Aliran/Faham  Islam. Balitbang Kemenag. 2006
Noor,  Hasni.  Fenomena  Aliran-Aliran  Sempalan  di  Indonesia,  Jurnal  Al  Ulum, Vol 42 No 4 Tahun 2009
Tarrow, Sidney. Power in Movements. Cambridge University Press:1994
Troeltsch,  Ernst.    Ernst  Troeltsch:  Writings  on  Theology  and  Religion.  Edited and Translated by Robert Morgan and Michael Pye. Atlanta: John Knox Press.1977
Turner, Jonathan. The Theory of Structuration. American Journal of Sociology, Volume 91, Issue 4 (Jan., 1986), 969-977