## PENGGUNAAN OMNIBUS LAW DALAM REFORMASI REGULASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA 1
Helmi*, Fitria, Retno Kusniati Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 11 Kampus Pinang Masak helmi@unja.ac.id

## Abstract
The  sectoral  and  institutional  clustering  is  the  primary  idea  in  this  journal  as  an  effort  to conduct regulatory reform with omnibus-law in the living environment sector in Indonesia. This study  uses  a  normative  juridical  analysis  that  addresses  the  following  problems:  Firstly,  can sectoral and institutional clustering be relied on as the basis for regulatory reform in the living environment sector with the Omnibus-law? Secondly, can the law of Protection and Management of  the  Environment  be  relied  on  as  the  clusters  to  conduct  regulatory  reform  in  the  living environment  sector  affairs  in  Indonesia?  The  conclusions  are:  Firstly,  the  sectoral  and institutional  clustering  claimed  as  the  basic  principle  to  utilize  Omnibus-law  in  Indonesia  in term  of  regulatory  reform  in  Indonesia  includes  the  living  environment  sector.  Secondly,  the living  environment  affair  is  the  sectoral  clusters,  thus  Omnibus-law  can  be  relied  on  as  the methodology  to  establish  the  law  of  Environmental  affairs  the  sectoral  clusters  which  include part of sectoral clusters.
Keyword : Omnibus Law; Reformation of Regulation; Environmental.

## Abstrak
Perumpunan  bidang  dan  kelembagaan  merupakan  ide  utama  tulisan  ini  dalam  melakukan reformasi  regulasi menggunakan omnibus law bidang lingkungan hidup di Indonesia.  Studi ini menggunakan  telaah  yuridis  normatif  yang  membahas  permasalahan: Pertama, apakah  aspek perumpunan  bidang  dan  kelembagaan  dapat  dijadikan  dasar  reformasi  regulasi  bidang lingkungan hidup menggunakan omnibus law ? Kedua , apakah bidang UU-PPLH dapat dijadikan sebagai rumpun untuk melakukan reformasi regulasi terhadap bidang-bidang sektoral lingkungan hidup  di  Indonesia?  Kajian  ini  menghasilkan  simpulan: Pertama ,  perumpunan  bidang  dan kelembagaan  merupakan  prinsip  dasar  penggunaan omnibus  law di  Indonesia  untuk  reformasi regulasi  di  Indonesia  termasuk  bidang lingkungan  hidup. Kedua, lingkungan hidup merupakan rumpun bidang, maka omnibus law dapat dijadikan metode dalam pembentukan UU Lingkungan Hidup sebagai rumpun bidang yang mencakup sub-sub rumpun bidang di bawahnya.
Kata Kunci: Omnibus Law ; Reformasi Regulasi; Lingkungan Hidup.
1 Hasil  Penelitian  Terapan  Bidang  Hukum  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LPPM) Universitas Jambi, dibiayai dana PNBP Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2020.

## A. Pendahuluan
Reformasi  regulasi  memang  diperlukan untuk  menyelesaikan  hambatan  investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang  tumpang  tindih,  dan  banyaknya regulasi  yang  tidak  harmonis  baik  tingkat nasional  maupun  lokal  (daerah).  Sayangnya dalam  kurun  waktu  lebih  tiga  dasawarsa terakhir,  politik  pembangunan  hukum nasional  diarahkan  pada  anutan  ideologi sentralisme  hukum  ( legal  centralism ).  Hal ini  secara  sadar  dimaksudkan  untuk mendukung  paradigma  pembangunan  yang semata-mata  diorientasikan  untuk  mengejar pertumbuhan  ekonomi  ( economic  growth development paradigm ). Implikasinya, sumber  daya  alam  sebagai  modal  utama pembangunan bukan dikelola secara berkelanjutan,  tetapi  justru  dieksploitasi untuk  mengejar  target-target  pertumbuhan ekonomi. Karena itu, instrumen hukum yang digunakan  untuk  mendukung  paradigma pembangunan  ekonomi  seperti  dimaksud  di atas cenderung bercorak sentralistik, sektoral,  memihak  kepada  pemodal  besar ( capital oriented ), eksploitatif, dan bernuansa  represif  dengan  menggunakan pendekatan  sekuriti  ( security  approach ) (Nugroho, 2017). Oleh  karena  itu,  diperlukan  deregulasi perizinan  berusaha,  persyaratan  investasi, ketenagakerjaan,  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM),  pengadaan  lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan  proyek  pemerintah,  serta ketentuan mengenai
administrasi pemerintahan  dan  pengenaan  sanksi  pidana yang  diatur  dalam  berbagai  undang-undang (“Naskah  Akademik  RUU  Cipta  Lapangan Kerja,”  2020)  yang  terpisah  satu  sama  lain. Permasalahan  regulasi  di  Indonesia  tidak hanya bisa diselesaikan melalui harmonisasi melainkan  butuh  terobosan  hukum  salah satunya menggunakan omnibus law . Konsep omnibus  law yang  diterapkan  di  beberapa negara  seperti  Amerika  Serikat,  Belgia, Inggris menawarkan
pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih ( overlapping ) suatu norma/peraturan  perundang-undangan.  Bila
hendak  dibenahi  satu  persatu  maka  akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit (Busroh, 2017).
Omnibus  Law merupakan  sebuah praktik  penyusunan  peraturan  perundang- undangan, yang banyak dilakukan di negara- negara  yang  menganut  sistem common law/anglo  saxon seperti  Amerika,  Kanada, Inggris,  Filipina  dan  lainnya.  Prosesnya disebut Omnibus Legislating dan produknya disebut Omnibus Bill . Omnibus law, sebagai metode  pembentukan  peraturan  bertujuan menyederhanakan  regulasi  di  berbagai bidang. Jadi tidak hanya dilakukan terhadap bidang  tertentu  (Puspitawati,  2020),  apalagi dibatasi pada pengaturan yang sangat teknis, tetapi  kemudian  pengaturan  teknis  tersebut justru  mengubah  bahkan  membatalkan norma pokok.
Tujuan penggunaan omnibus law sangat ideal.  Namun,  praktik  terhadap  UU  Cipta Kerja  ternyata  menuai  banyak  kritik  dan permasalahan.  Direktur  LBH  Jakarta,  Arif Maulana memberi catatan sedikitnya 3 (tiga) hal  terhadap omnibus  law yang  digulirkan pemerintah:
“ Pertama , berpotensi menambah masalah dalam sistem hukum Indonesia. Kedua ,  perencanaan omnibus  law ini terburu-buru  dan  tertutup. Ketiga , omnibus  law RUU  Cipta  Lapangan Kerja  berpotensi  melanggar  hak  warga negara terutama buruh dan keluarganya yang dijamin konstitusi. Pasal 28D ayat (2)  UUD  Tahun  1945  yang  menyebut setiap orang berhak untuk  bekerja serta mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja” (“RUU  Omnibus  Law  Dinilai  Tak Punya Pijakan Hukum,” n.d.).
Asep  Warlan  Yusuf  menegaskan  RUU Omnibus
Law
Cipta Kerja bidang Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (LHK) pada prinsipnya tidak mengalami perubahan pada  UU  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (UUPLH).  Berdasarkan  data  dari Kementerian  Koordinator  Perekonomian, pada Februari 2020 terjadi kompleksitas dan
obesitas regulasi di pusat dan daerah, karena terdapat  43.511  peraturan.  Penerapan metode omnibus  law memiliki  banyak kelebihan  untuk  menyelesaikan  disharmoni regulasi  di  Indonesia.  Kelebihan  tersebut antara  lain  dapat  mengatasi  konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun  horizontal  secara cepat, efektif  dan efisien.  Selain  itu  mampu  menyeragamkan kebijakan  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat maupun  di  daerah  untuk  menunjang  iklim investasi. Omnibus  law dapat  memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan  hubungan  koordinasi  antar instansi  terkait  karena  telah  diatur  dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu, serta  adanya  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  bagi  para  pengambil” (“Siaran Pers Telkom,” n.d.).
Walaupun telah disahkan, tetap saja UU Cipta  Kerja  menyisakan  ruang  analisis mendalam bagi para ahli hukum. Permasalahan  besar  regulasi  di  Indonesia yakni  saling  bertentangan,  ego  sektoral  dan ego  kelembagaan,  rendah  koordinasi,  tidak ada jaminan keadilan dan kepastian hukum, bahkan  mungkin  akan  menghilangkan manfaatnya  terhadap  masyarakat  utamanya buruh.  UU  Cipta  Kerja  menjadi  “uji  coba” penggunaan omnibus law di Indonesia yang mendahulukan  kepentingan  pertumbuhan investasi  dengan  cara  memberi  kemudahan dan  kemurahan  bagi  calon  investor. Walaupun  tidak  ada  hukum  dan  peraturan yang dilanggar, termasuk UU No. 12 Tahun 2011  jo  UU  No.  15  Tahun  2019  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. “Zaenal Arifin Mochtar mempertanyakan sempitnya wacana
omnibus  law ini,  yaitu  terfokus  pada masalah  ekonomi.  Padahal  masih  banyak lagi.  Misalnya,  peraturan  terkait  partai politik”  (Sucahyo,  n.d.).  Pernyataan  ini beralasan,  kebutuhan  reformasi  regulasi Indonesia  juga  mendesak  terhadap  berbagai bidang  yang  saat  ini  masih  berlaku  dan potensi  akan  menghambat  keberlakuan  UU Cipta  Kerja  nantinya,  termasuk  regulasi
bidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 (UU-PPLH).
Sesuai dengan makna konsep
“lingkungan  hidup”,  bahwa  “lingkungan hidup  mencakup  bidang  atau  sektor  yang selama digunakan istilah sumber daya alam, seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, pengairan dan kelautan. Bidang atau  sektor  ini  sesungguhnya  merupakan bagian  dari  lingkungan  hidup,  oleh  karena itu lingkungan hidup yang diatur dalam UU- PPLH merupakan rumpun bidang dan sektor merupakan  sub-rumpun  bidang.  Maka, dalam praktik sub-sub rumpun bidang harus tunduk  dan  taat  pada  UU-PPLH”  (Helmi, 2012)  sebagai  rumpunnya.  Walaupun sejatinya  substansi  norma  UU-PPLH menegaskan keterpaduan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia  yang  mencakup  keseluruhan bidang atau sektor, namun penyelenggaraan urusan  masing-masing  bidang  atau  sektor lingkungan hidup “berjalan” sendiri. Sistem perizinan  tidak  dapat  dijangkau  oleh  UU- PPLH  yang  “kalah  kuat”  dengan  UU sektoral, terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan  keuntungan  bagi  pemegang  izin  usaha atau kegiatan. Sistem perizinan terpadu yang diamanatkan  malah  dianggap  merugikan kementerian sektoral. Institusi yang mengurus  lingkungan  hidup  seringkali dijadikan  sasaran  kesalahan  jika  terjadi kerusakan  dan  atau  pencemaran  lingkungan hidup.
Persetujuan  oleh  DPR  tanggal  5 Oktober  2020  membawa  perubahan  pada pengaturan  rumpun  bidang  lingkungan hidup.  UU-PPLH,  beserta  UU  sektoral bidang lingkungan hidup termasuk normanya yang diubah, dihapus dan diganti yang baru oleh UU Cipta Kerja. Namun UU- PPLH  dan  UU  sub-sub  rumpunnya  masih tetap berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan
ketidakmanfaatan  dalam  penyelenggaraan urusan bidang ini.
Oleh  karena  itu,  reformasi  regulasi melalui omnibus  law terhadap  rumpun bidang lingkungan hidup mendesak
dilakukan,  namun  dengan  pembatasan terhadap  sub-sub  rumpun  bidang  seperti kehutanan,  pertambangan,  pertambangan, pengairan  dan  kelautan  dan  lain-lain  sesuai dengan  lingkup  rumpun  ini.  Pembatasan ini dimaksudkan agar penggunaan omnibus law di  Indonesia  memunculkan  keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Kajian  ini  merupakan  kajian  yang memiliki  nilai  orisinalitas  dari  penelitian- penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.  Ruang  lingkup  kajian  yang spesifik  membahas  mengenai  penggunaan omnibus  law dalam  reformasi  regulasi bidang  lingkungan  hidup  di  Indonesia merupakan  kekhususan  yang  menunjukkan kebaruan tulisan ini.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang, ditentukan  dua  permasalahan  hukum  yang menjadi  pokus  dalam  penelitian  ini. Pertama , apakah  aspek  perumpunan  bidang dan  kelembagaan  dapat  dijadikan  dasar reformasi  regulasi  bidang  lingkungan  hidup menggunakan omnibus law ? Kedua, apakah bidang  UU-PPLH  dapat  dijadikan  sebagai rumpun untuk melakukan reformasi regulasi terhadap  bidang-bidang  sektoral  lingkungan hidup di Indonesia?

## B. Metode Penelitian
Tulisan ini hasil merupakan hasil kajian yuridis  normatif  yang  “menelaah  kaidah- kaidah,  norma-norma,  aturan-aturan,yang berhubungan  dengan  masalah  yang  akan diteliti”  (Nasution,  2008).  Sesuai  dengan rumusan  masalah  dan  tujuan,  penelitian  ini menggunakan pendekatan perundang- undangan,  dan  pendekatan  konseptual. Kedua  pendekatan  ini  digunakan  untuk menganalisis  dan  menemukan  “prinsip umum” dalam melakukan reformasi regulasi bidang  lingkungan  menggunakan omnibus law .  UU  bidang  lingkungan  dan  konsep- konsep terkait keterpaduan yakni perumpunan  bidang  dan  kelembagaan menjadi poin utama dalam hal ini.
C. Hasil dan Pembahasan 1. Perumpunan Bidang dan Kelembagaan sebagai Dasar Reformasi Regulasi Bidang

## Lingkungan  Hidup  Menggunakan Omnibus Law
Sistem  hukum  terdiri  dari  “elemen- elemen  yakni  kelembagaan,  kaidah  aturan dan  perilaku  para  subyek  hukum”.  Ketiga elemen  hukum  tersebut  mencakup:  “(a) kegiatan  pembuatan  hukum  ( law  making ), (b)  kegiatan  pelaksanaan  atau  penerapan hukum  ( law  administrating ),  (c)  kegiatan peradilan  atas  pelanggaran  hukum  ( law adjudicating )  atau  yang  biasa  disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit ( law enforcement )”(Asshiddiqie, 2005).
Sebagai  negara  hukum,  segala  aspek kehidupan  harus  berdasarkan  hukum  sesuai dengan  sistem  hukum  nasional  merupakan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan semua  elemennya  dalam  rangka  mencegah atau mengatasi permasalahan hukum. “Salah satu  elemen  dalam  sistem  hukum  nasional adalah sistem peraturan perundang- undangan yang juga merupakan aspek yang sangat  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan” (Anggono, 2014).
Konstitusi  sebagai  norma  dasar (the basic  norm) sistem  hukum  nasional  dan menjadi  pengikat  simpul  tatanan  peraturan dalam  Negara  hukum  Indonesia.  Seluruh agenda  penyelenggaraan  negara,  termasuk pembentukan  peraturan  di  bawah  UUD wajib berdasarkan didasarkan pada konstitusi.  Jika  terdapat  pertanyaan,  dari mana memulai melakukan reformasi tatanan peraturan  di  Indonesia?  Maka  jawabannya UUD  1945  menjadi  norma  dasar  sebagai simpul pengikat seluruh rumpun bidang dan kelembagaan  dalam  rangka  penggunaan omnibus law dengan khas Indonesia.
Peraturan  merupakan  norma  yang dihasilkan  dari legislasi  konstitusi. Menurut Salmond,    “terdapat    dua    jenis  legislasi, yaitu  legislasi  utama  ( supreme legislation ) dan    legislasi    delegasian  ( subordinate legislation ).    Legislasi    utama  ditetapkan oleh  lembaga  pemegang kedaulatan dalam
negara.  Legislasi  utama  ini    tidak    dapat dicabut,    dihilangkan    atau  dikontrol  oleh lembaga  legislatif  lain.  Di  lain  pihak, legislasi  delegasian  merupakan  produk  dari lembaga  lain  di  luar  lembaga  pemegang kedaulatan.  Keberadaan  dan  keabsahan  dari legislasi delegasian  ini  tergantung  kepada lembaga  yang  mempunyai  wewenang  lebih tinggi” (Widiati, 1945). Konstitusi merupakan produk legislasi utama,
sementara peraturan di bawahnya merupakan  produk  legislasi  delegasian. Konsekuensi  sebagai  legislasi  utama, konstitusi  menjadi  landasan  bagi  hukum positif  baik  dalam  bentuk  tertulis  dan tertulis. Pembuat peraturan (delegasi legislasi)  yang  diberi  wewenang  oleh konstitusi    untuk  membuat  norma-norma hukum yang bersifat umum.
Pembentukan  norma  hukum  positif, bagian  dari  politik  hukum  suatu  negara. “Politik hukum senantiasa berupaya membuat  hukum  cita  ( ius  constituendum ) yang kelak menjadi hukum positif yang baru ( ius  constitutum )  yang  sesuai  dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan  masyarakat.  Melalui  politik hukum,  pemerintah  dapat  melakukan pembaruan-pembaruan  hukum  di  semua aspek  dan  menyesuaikan  dengan  tuntutan masyarakat,  baik  dalam  skala  nasional maupun internasional” (Irwansyah, 2020).
Agar politik hukum yang menghasilkan pembaruan  yang  berkeadilan,  penggunaan “omnibus  law”  dalam  reformasi  regulasi  di Indonesia,  termasuk  bidang  lingkungan hidup  perlu  dilakukan  terpadu  dan menyeluruh  untuk  menemukan  “  prinsip umum”  yang  akan  dijadikan  “pijakan pokok”  sebagai  awal  penggunaan  “ omnibus law ”  itu  sendiri.  Setelah  prinsip  umum tersebut  ditemukan  dan  ditetapkan,  langkah selanjutnya  dalam omnibus  law baru  bisa dilakukan.  Di  antara  prinsip  umum  sebagai pijakan  pokok  dimaksud  yakni  sistem perumpunan bidang dan kelembagaan. Erat  kaitannya  dengan  perumpunan, dalam ilmu hukum dikenal teori sistem, pada dasarnya  adalah  suatu  studi  antar-disiplin dari suatu sistem yang umum dengan tujuan
utamanya  menemukan  pola-pola  dan menjelaskan  prinsip-prinsip  yang  bisa diaplikasikan  terhadap  bentuk  sistem  dalam semua cabang ilmu. Penemu teori ini adalah Karl  Ludwig  von  Bertalanffy  (1901-1972), seorang  biologist  dari  Austria  dan  dikenal sebagai  penemu GST  “Teori  Sistem Umum ( General System  Theory )”. Aslinya teori  ini dimaksudkan  untuk  menjelaskan  sistem yang  terkait  dan  saling  berinteraksi  dengan komponen-komponen lainnya dan
diaplikasikan  dalam  ilmu  biologi  dan cybernetics , serta
sistem lainnya (Wiratmadinata, 2018).
Teori  di  atas  jika  dikaitkan  dengan sistem hukum, maka UUD 1945 merupakan sistem  yang  terdiri  rumpun-rumpun  sebagai pijakan  awal  dalam  reformasi  regulasi  di Indonesia. UUD 1945 memuat pokok-pokok dan  prinsip-prinsip  umum  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Berdasarkan sistematika batang tubuh UUD 1945 rujukan utama  yakni  bab-bab  yang  penamaannya telah  menunjukkan  bidang-bidang  dan kelembagaan  penyelenggaran  negara  di Indonesia  (Helmi,  Syam,  Nopyandri,  & Putra, 2020).
Berikut  rumpun-rumpun  bidang  dan kelembagaan  yang  terdapat  dalam  UUD
1945 yakni: Kekuasaan
Legislatif, Kekuasaan  Pemerintahan  Negara  dalam lingkup fungsi  eksekutif,  Pemilihan  Umum, Kekuasaan  Kehakiman  atau  Kekuasaan Yudikatif  mencakup  keseluruhan  peradilan yakni  proses  dan  kelembagaan  penegak hukum,  Pengelolaan  Keuangan  Negara termasuk  Untuk  APBN  dan  APBD,  Sistem Perekonomian  Nasional  dan  Kesejahteraan Sosial,  Sistem  Perencanaan  Nasional, Administrasi  Pemerintahan  dan  Pelayanan Publik,  Badan  Hukum,  Wilayah  Negara, Kewarganegaraan,  Hak  Asasi  Manusia,
Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Teknologi,  Sistem  Kesehatan  Nasional, Lingkungan Hidup , Kebudayaan Nasional,
Pertahanan  Negara  dan  Keamanan  Negara, Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu  Kebangsaan,  Kebencanaan,  Sistem Transportasi Nasional, Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan.
Hasil  identifikasi  di  atas  ditemukan  2 (dua)  perumpunan  besar  undang-undang  di Indonesia  yakni  perumpunan  bidang  dan kelembagaan  dalam  UUD  1945. Pertama, perumpunan  bidang  berarti  memuat  proses, penyelenggaraan bidang-bidang
kewenangan,  hubungan  antar  pemerintahan dengan warga negara, hubungan antar warga negara. Kedua, perumpunan  kelembagaan memuat  kedudukan,  struktur  organisasi, jabatan-jabatan  pemangku  kewenangan, tugas  pokok,  fungsi,  sistem  rekrutmen. Kedua  rumpun  ini  tidak  dapat  dipisahkan satu  sama  lain  secara  mutlak  pada  materi muatan  setiap  undang-undang.  Setiap rumpun  dan  bagian  dari  rumpun  (sub- rumpun)  yang  diatur  dalam  undang-undang akan  terhubung  satu  sama  lain.  Misalnya, ketika  mengatur  tentang  suatu  bidang,  di dalamnya  akan  terdapat  struktur  organisasi, kewenangan dan pelaksanaan kewenangan. Kegunaan  perumpunan  ini, pertama , untuk memudahkan penataan dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  penegakan melalui  reformasi  regulasi  secara  mendasar dan  menyeluruh  di  Indonesia. Kedua, sinkronisasi  (Nur,  2018)  dan  harmonisasi pengaturan  (Syahlan,  2019),  sehingga meminimalisir, bahkan menghilangkan terjadinya konflik kewenangan, konflik antar aturan; ketiga , meminimalkan  kemungkinan terjadi penolakan berlakunya sebuah peraturan,  karena  relatif  bisa  diterima  oleh masyarakat  dengan  syarat  perencanaan melibatkan  semua  pihak  berkepentingan, transparan. Keempat, memudahkan  evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka perubahan, pencabutan atau pembentukan  yang  baru  sesuai  dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat (Aulia, 2020).
Sub-rumpun  (lebih  sempit)  tidak  dapat dibentuk  menjadi  UU  tersendiri,  apalagi sampai  mengubah,  menghapus,  dan  bahkan membentuk  norma  baru  yang  terpisah  dari rumpun  (lebih  luas).  Cara  inilah  yang seharusnya dilakukan
mengawali penggunaan  metode omnibus  law dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia.  Penggunaan  metode  ini,  bagi
Indonesia  merupakan  keniscayaan  untuk mewujudkan  keadilan,  kepastian,  dan kemanfaatan hukum.
Sisi  baik  teknik  ini,  memungkinkan dibentuk  satu  UU  terpadu  ( omnibus  bill ) yang  berisi  perubahan  atau  bahkan penggantian beberapa UU sekaligus diajukan  ke  parlemen  untuk  mendapatkan persetujuan dalam satu kesempatan pengambilan  keputusan.  Keuntungan  teknik ini  adalah  pembentukan  undang-undang berlangsung  lebih  cepat  serta  meniadakan tumpang-tindih,  duplikasi,  dan  repetisi ketentuan  yang  biasa  dialami  saat  teknik konvensional  ( non-omnibus  bill )  diterapkan (Thohari, 2019).
Penggunaan omnibus  law sebagai metode  dalam  pembentukan  peraturan bidang  lingkungan  hidup,  akan  membuat produk  legislasi  termasuk  rumpun  bidang akan  menjadi  lebih  berkualitas.  Namun demikian  ini  bukan  merupakan  “kereta cepat”  pembentukan  sebuah  peraturan apalagi  setingkat  undang-undang.  Seperti UU  Cipta  Kerja  (UU-CK),  dari  sisi  proses banyak dikeluhkan, karena tidak sepenuhnya memberi  kesempatan  para  pihak  terkait seperti  buruh  dalam  hal  ketenagakerjaan, para  penggiat  lingkungan,  masyarakat  adat, relatif  tertutupnya  akses  informasi,  bahkan naskah akademik dan draft RUU memunculkan
“kesimpangsiuran” bagi kalangan akademisi.
Jadi, teknik ini juga memiliki kekurangan  karena  cakupan  isu  yang  diatur sangat  luas  dan  banyak, omnibus  law- making  technique ini  seringkali  membatasi peluang  untuk  diskusi,  partisipasi,  dan pengawasan publik demi mengejar kecepatan  pengesahan  RUU  menjadi  UU. Karena  itu,  banyak  pihak  menilai  bahwa teknik  ini  kurang  demokratis.  Teknik  ini lazim  diterapkan  di  negara-negara  dengan tradisi common  law  system semacam Amerika  Serikat,  Kanada,  dan  Australia, khususnya  saat  kegiatan  ekonomi  mencapai puncaknya (Thohari, 2019).
Terlepas  dari  kedua  sisi  penggunaan metode ini, “ omnibus law-making technique ini  sekadar  teknik  pembentukan  undang-
undang  yang  menyangkut  pilihan  metode belaka.  Maka  sebagai  sebuah  metode pembentukan  peraturan,  gagasan omnibus law oleh  Presiden  dapat  diterapkan  di Indonesia  meskipun  cenderung  lebih  dekat dengan  tradisi civil  law  system” (Thohari, 2019).
Metode ini dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia sebenarnya  pernah  dilakukan,  adapun beberapa  contoh  di  antaranya:  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor I/MPR/2003  tentang  Peninjauan  terhadap materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik  Indonesia  Tahun  1960  sampai Tahun  2002,  dimana  Ketetapan  Majelis
Permusyawaratan Rakyat dimaksud
meninjau  materi  dan  status  hukum  139 (seratus  tiga  puluh  sembilan)  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sekaligus dengan 1 (satu) produk hukum berupa Ketetapan Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  Tahun  2003 tersebut”  (Thohari,  2019);  dibentuknya Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan untuk  Kepentingan  Perpajakan  Menjadi Undang-Undang  (Redi,  Chandranegara,  & Dkk, 2020); dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Penggunaan omnibus  law dengan perumpunan bidang dan kelembagaan  dapat dilakukan  terhadap  reformasi  regulasi lingkungan  hidup  sebagai  rumpun  bidang. Cakupannya meliputi bidang-bidang lingkungan  hidup  yang  selama  ini  disebut dengan  sektor  sumber  daya  alam  (sub- rumpun).  Jangkauan  subtansinya  dibatasi pada sub-sub rumpun yang telah ditentukan sebelumnya.  Sementara  terhadap  rumpun bidang  yang  secara  tidak  langsung  terkait, cukup  dimasukkan  dalam  1  (satu)  pasal tentang  keterkaitan  dalam  hal  tertentu, namun  subtansinya  tetap  diatur  peraturan yang  terkait  tidak  langsung  tersebut.  Inilah
yang  disebut  langkah  awal  menuju keterpaduan  dalam  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
UU  Lingkungan  hidup  sebagai  rumpun bidang  didasarkan  pada  beberapa  pendapat para ahli hukum lingkungan. Menurut Daud Silalahi  “ Pertama ,  dasar  bagi  peraturan pelaksanaannya  baik  tingkat  pusat  maupun di  daerah  dari  semua  aspek  lingkungan; kedua, landasan  untuk  menilai  dan menyesuaikan  semua  peraturan  perundang- undangan  yang  memuat  ketentuan  tentang segi-segi  lingkungan  hidup  yang  kini  telah berlaku  seperti  antara  lain  peraturan perundang-undangan  di  bidang  pengairan, perkebunan dan energi, kehutanan, perlindungan  dan  pengawetan/pelestarian alam,  industri,  pemukiman,  tata  ruang  dan tata  guna  tanah”  (Silalahi,  2001).  Jadi, UUPLH merupakan ketentuan “pokok” bagi sub rumpun lingkungan hidup. Konsekuensinya, semua peraturan perundang-undangan  bidang  lingkungan hidup  harus  tunduk  dan  tidak  bertentangan dengan UUPLH. Peraturan perundang-undangan lingkungan yang dipersiapkan
penyusunannya  guna  menunjang  UULH- UUPLH  sebagai  wadah  menuangkan kebijaksanaan lingkungan diharapkan merupakan  salah  satu  jalan  keluar  bagi masalah  lingkungan (Rangkuti,  2005).
Menurut  Mochtar  Kusumaatmaja,  untuk tujuan  tersebut  hukum  sebagai  sarana pembangunan  dan  rekayasa  sosial  dengan peranannya  sebagai agent  of  change merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya  pembangunan  berkelanjutan (Rangkuti, 2005). Semua peraturan perundang-undangan  tersebut  di  atas  dapat terangkum  dalam  satu  sistem  hukum lingkungan  Indonesia  (Silalahi,  2001). Norma  hukum  yang  terdapat  UU-PPLH merupakan ketentuan pokok yang
menghendaki
keterpaduan hukum lingkungan hidup Indonesia (Helmi, 2012).
Secara  konseptual  ini  terdapat  pada Ketentuan  Umum  UU-PPLH  Pasal  1  angka 1, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan
makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup lain”.  Kata  kunci  pada  konsep  lingkungan hidup  adalah  “ruang”.  Berdasarkan  Pasal  1 angka  1  UU  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang, “Ruang adalah wadah yang meliputi  ruang  darat,  ruang  laut,  dan  ruang udara,  termasuk  ruang  di  dalam  bumi sebagai  satu  kesatuan  wilayah,  tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan,  dan  memelihara  kelangsungan hidupnya”.
Kemudian, yang dimaksud
perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup dalam hal ini adalah upaya sistematis dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan hukum  (Pasal  1  angka  2).  Walaupun pengertian  ini  lebih  mengarah  pada  upaya pengendalian,  namun  kata  “sistematis  dan terpadu” membuktikan, UU ini menghendaki  adanya  kesatuan  sistem hukum  dalam  rangka  pengendalian  dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Ketentuan  umum  di  atas,  menunjukkan oleh  UU-PPLH  mencakup  sub-sub  rumpun seperti kehutanan, pertambangan,
perkebunan,  pengairan  dan  kelautan.  Ruang lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan, dan  penegakan  hukum  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  mencakup bidang-bidang sektoral tersebut.
Mengenai keterpaduan dalam
penjelasan  umum  UU  ini  mengandung  dua makna  hukum.  “ Pertama ,  UU-PPLH mencakup  pengaturan  seperti  kehutanan, perkebunan, pertanahan, pertanian, pengairan (sungai), kelautan, pertambangan, ruang  udara  juga  sebagai  sub  rumpun. Seluruh  norma  sub  rumpun  harus  mengacu pada  UU-PPLH. Kedua ,  “sistem  yang terpadu”, menegaskan kedudukan UU-PPLH merupakan  “pondasi”  bagi  pembinaan
hukum  lingkungan  melalui  peraturan perundang-undangan  lingkungan  nasional (Helmi, 2012).
Jelas  bahwa  substansi  UU-PPLH memuat  norma  yang  mencakup  seluruh sektor  lingkungan  hidup.  Saat  ini  sektor- sektor tersebut masing-masing diatur dengan UU  tersendiri  dan  diselenggarakan  oleh masing-masing  lembaga  mulai  tingkat nasional  (Kementerian)  sampai  daerah (Dinas). Inilah titik masuk penataan regulasi melalui omnibus  law dengan  menggunakan konsep  lingkungan  hidup  sebagai  payung terhadap bidang-bidang sektoral di Indonesia (Helmi, 2011).
2. UU-PPLH  sebagai  Rumpun  untuk Reformasi  Regulasi  terhadap  Sektor Lingkungan Hidup di Indonesia
Lingkungan  hidup  dalam  UUD  1945 terdapat  pada  Pasal  28H  ayat  (1)  yakni, “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  baik dan sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”.  Pasal  ini  memberi  pengakuan atau  komitmen  konstitusional  terhadap lingkungan  hidup  yang  memiliki  hak (Jonaidi  &  Wibisana,  2020).  Berdasarkan landasan  ini  dan  makna  lingkungan  hidup sebagaimana  diuraikan  pada  sub-pertama, bahwa  lingkungan  hidup  (UU-PPLH) merupakan  rumpun  bidang  yang  mencakup sub-sub  rumpun  bidang  yang  selama  ini disebut dengan istilah sumber daya alam.
Dalam UU Cipta Kerja terdapat 25 (dua puluh  lima,  tidak  termasuk  UU-PPLH) undang-undang  yang  merupakan  bagian rumpun  bidang  lingkungan  hidup  yang diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan pengaturan  baru,  yakni:  a)  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang; b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil,  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil;  c)  Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; d) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011 tentang  Informasi  Geospasial; e) Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup ;  f) Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2004  tentang  Perikanan;  g)  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan;  h)  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2000  tentang  Perlindungan  Varietas Tanaman;  i)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2019  tentang  Sistem  Budi  Daya Pertanian Berkelanjutan; j) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
k)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009 tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014; l) Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  menjadi  Undang-Undang;  m) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan;  n)  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;  o)  Undang-Undang  Nomor  22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; p)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2014 tentang  Panas  Bumi;  q)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; r) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;  s)  Undang-Undang  3 Tahun  2014  tentang  Perindustrian;  t)
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011 tentang Perumahan
dan Kawasan
Permukiman; u) Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2011  tentang  Rumah  Susun;  v) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi; w) Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Sumber Daya  Air;  x)  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2012  tentang  Pangan;  y)  Beberapa ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum; dan,  z)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
UU  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (UU-PPLH), walaupun masuk dalam daftar  UU  yang  diubah,  dihapus  dan/atau ditetapkan  ketentuan  baru  di  dalamnya, namun  untuk  kajian  ini  UU-PPLH  sebagai rumpun  bidang  yang  seharusnya  mengatur 25 (dua puluh lima) UU sub rumpun bidang lingkungan hidup di atas. Hal ini didasarkan pada  konsep  lingkungan  hidup  yang mencakup seluruh isi ruang.
Cipta  kerja  sebagai  sub  rumpun  dari
Sistem Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan  Sosial  tidak  boleh  mengatur bahkan  terkesan  membawahi  Lingkungan Hidup  sebagai  rumpun  bidang,  seperti terhadap  terhadap  UU-PPLH.  Pasal  22  UU Cipta  Kerja  mengubah: Pertama, Pasal  1 angka  11,  angka  12,  angka  35,  angka  36, angka  37,  dan  angka  38. Kedua, mengubah Pasal 20 tentang pencemaran dan baku mutu lingkungan  hidup. Ketiga, mengubah  Pasal 24  sampai  Pasal  28  tentang  AMDAL. Keempat, menghapus Pasal 29 sampai Pasal 31 tentang Komisi Penilai AMDAL. Kelima , mengubah  Pasal  32  tentang  penyusunan AMDAL. Keenam ,  mengubah  Pasal  34,  35 tentang  UKL-UPL. Ketujuh , mengubah  izin lingkungan  menjadi  persetujuan  lingkungan hidup,  demikian  seterusnya  menghapus  dan mengubah  pasal-pasal  tentang  perizinan, sampai dengan Pasal 112.
Substansi  UU-PPLH  berpindah  pada UU Cipta Kerja dengan 27 pasal diubah, 10 Pasal dihapus dan terdapat 4 pasal baru yang “disisipkan”.  Ditambah  lagi  UU  Cipta memperlakukan  sama  terhadap  sub-rumpun
pada  UU  Sektoral  yakni  Penataan  Ruang, Pertambangan,  Perkebunan,  Kehutanan, Pertanian,  Sumberdaya  Air,  Perikanan. Alhasil,  UU-PPLH  sebagai  rumpun  yang seharusnya  mengatur  sub-sub  rumpun bidang  lingkungan  hidup,  justru  kehilangan “mahkota” norma oleh UU Cipta Kerja.
Kembali  pada  hasil  inventarisir di  atas, untuk  kepentingan  reformasi  regulasi, setelah ditentukan lingkungan hidup sebagai rumpun  bidang  yang  mencakup  25  (dua puluh  lima)  sub  rumpun,  selanjutnya dilakukan  penyusunan  naskah  akademik RUU  Lingkungan  Hidup  (RUU-LH).  RUU ini  nantinya  tidak  sekedar  melakukan kodifikasi, tapi juga sinkronisasi pengaturan rumpun  lingkungan  hidup  di  Indonesia. Diharapkan  prinsip  keterpaduan  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  selama ini  menjadi  cita-cita  para  tokoh  lingkungan hidup  dan  hukum  lingkungan  di  Indonesia dapat terwujud.
Pembaruan  UU  lingkungan  hidup melalui  metode omnibus  law dirumuskan dengan keutamaan keseimbangan kepentingan  ekonomi,  sosial  dan  ekologi. Lingkungan  hidup  tidak  semata  dipandang sebagai  faktor  produksi  untuk  eksploitasi demi  memenuhi  target-target  pendapatan negara  melalui  pajak,  retribusi,  dan pungutan bukan pajak lainnya. Namun lebih jauh lagi kepentingan pembangunan berkelanjutan  yang  mengutamakan  untuk “mencapai  keadilan  dengan  mendasarkan pada pertimbangan moral, maka dibutuhkan sebuah  hukum  sebagai  fungsi  pengintegrasi diantara  berbagai  kepentingan  yang  ada” (Nugroho, 2019).
Dalam  pembangunan  yang  semata mengutamakan  kepentingan  ekonomi,  Max Weber menyatakan, hukum sangat dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi,  maka bentuk-bentuk  hukum  akan  berkembang pesat  dengan  perkembangan  masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dalam dinamika  bentuk  hukum  yang  formal- rasional  adalah  sesuai  dengan  kepentingan kapital mendasarkan diri pada utilitarianism, memaksimalkan  profit  etik  tanggung  jawab individu,  dapat  diprediksi,  serta  secara
efektif  menjamin  perencanaan  (Redi  et  al., 2020).
Dalam  proses  pembangunan  ekonomi, para  kapitalis  yang  mendapatkan  tempat, sementara  masyarakat  hukum  adat  berada dalam  posisi  yang  tidak  menguntungkan. Hukum  yang  memenuhi  pada  kepentingan kapitalis  lebih  dominan  pada  ketentuan hukum  yang  formal-rasional.  Sehingga dalam proses pembangunan ekonomi, posisi masyarakat  minoritas  dan  masyarakat tradisional  di  negara  berkembang  termasuk Indonesia  menjadi  terpinggirkan.  Perebutan kepentingan antara kelompok  minoritas dan masyarakat  tradisional  dengan  kelompok kapitalis yang berkolaborasi  dengan elemen negara  (eksekutif  dan  yudikatif)  atas kebijakan  di  sektor  agraria  dan  lingkungan hidup  dalam  konteks  pembentukan  dan pelaksanaan hukumnya menunjukkan pembangunan ekonomi tidak menguntungkan  bagi  kelompok  minoritas dan tradisional tersebut (Redi et al., 2020).
Kondisi  di  atas  diharapkan  bisa diminimalisir menuju keseimbangan
kepentingan  antara  masyarakat,  perusahaan, dan elemen pemerintahan melalui
pembentukan peraturan perundang-
undangan  menggunakan  metode omnibus law. Seperti  yang  dikemukakan  Jimly Asshiddiqie, “ Omnibus Law merupakan pola penyusunan suatu norma peraturan perundang-undangan  secara  tertulis  yang bersifat  sistematis  dan  terpadu  dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan
perundang- undangan” (Asshiddiqie, 2019).
Sub-sub  rumpun  bidang  lingkungan hidup  yang  selama  ini  terpisah-pisah  dalam berbagai  undang-undang  dibentuk  menjadi satu  undang-undang  yakni  undang-undang lingkungan  hidup.  UU ini  nantinya  menjadi pedoman  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup  di  Indonesia.  Sehingga,  pengaturan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih sinkron dan harmonis, mudah dipahami dan dilaksanakan tanpa kuatir terjadi pertentangan norma, pertentangan kewenangan.

## D. Simpulan dan Saran
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah: pertama ,  UUD  1945  sebagai  “pengikat simpul”  setiap  rumpun  bidang  dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Indonesia.    Perumpunan  bidang  dan kelembagaan  dapat  dijadikan  sebagai  dasar reformasi  regulasi  bidang  lingkungan  hidup menggunakan omnibus  law .  Perumpunan bidang  dan  kelembagaan  inilah  yang seharusnya  ditemukan  dan  ditetapkan terlebih  dahulu  sebelum  menyusun  naskah akademik  dan  RUU. Kedua, lingkungan hidup  merupakan  rumpun  bidang,  maka omnibus  law dapat  dijadikan  metode  dalam pembentukan  UU  Lingkungan  Hidup  yang baru  di  Indonesia  yang  mencakup  sektor lingkungan  hidup  sebagai  sub-rumpun bidang diantaranya kehutanan,
pertambangan, kelautan,
perkebunan,
sungai.
Berdasarkan  simpulan,  beberapa  saran perlu  diutarakan. Pertama ,  menindaklanjuti hasil penelitian, maka perlu dilakukan kajian untuk  Naskah  Akademik  RUU  dan  RUU tentang  Lingkungan  Hidup  menggunakan omnibus  law. RUU  ini  nantinya  sebagai pengganti  UU-PPLH,  hasilnya  disampaikan kepada DPR atau Pemerintah. Kedua , materi muatan  RUU  Lingkungan  Hidup  ini terhubung dan menjadi rujukan norma teknis bidang  lingkungan  hidup  yang  telah  diatur terlebih dahulu dalam UU Cipta Kerja.

## DAFTAR PUSTKA
Anggono,  B.  D.  (2014). Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di
Indonesia .  (R.  T.  Budiarti,  Ed.)  (1st ed.). Konstitusi Press.
Asshiddiqie, J. (2005). Implikasi Perubahan UUD  1945  Terhadap  Pembangunan Hukum Nasional . Jakarta.
Asshiddiqie,  J.  (2019). Kelebihan  dan Kekurangan  Sistem  Kodifikasi  dan Omnibus Law Serta Kombinasi Keduanya (FGD  Pejabat  Penentu Perancang Peraturan Perundang-
Undangan  Antarkementerian  di  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN)). Jakarta.
Aulia,  M.  Z.  (2020).  Friedrich  Carl  von Savigny  tentang  Hukum:  Hukum sebagai  Manifestasi  Jiwa  Bangsa. Undang: Jurnal Hukum , 3 (1), 221–226. http://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236
Busroh,  F.  F.  (2017).  Konseptualisasi Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan Permasalahan  Regulasi  Pertanahan.
Arena Hukum , 10 (2), 227–250. http://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.
2017.01002.4
Helmi,  H.  (2011).  Membangun  Sistem Perizinan  Terpadu  Bidang  Lingkungan Hiduo  di  Indonesia. Jurnal  Dinamika Hukum . http://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1. 86
Helmi,  H.  (2012). Hukum  Perizinan Lingkungan  Hidup . (Sinar  grafika,  Ed.)
(ke-1). Jakarta: Sinar Grafika.
Helmi,  H.,  Syam,  F.,  Nopyandri,  N.,  & Putra,  A.  K.  (2020).  Evaluation  of  the Regulation  Changes  on  Environment and  Forestry  in  Indonesia. Hasanuddin Law Review , 6 (1), 100–108. http://doi.org/10.20956/halrev.v6i1.229 0 Irwansyah. (2020). Refleksi Hukum Indonesia .  (M.  H.  Ahsan  Yunus,  S.H.,
Ed.) (1, Juni 20 ed.). Yogyakarta: Mirra Buana Media. Jonaidi,  D.  P.,  &  Wibisana,  A.  G.  (2020). Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jurnal Bina  Mulia  Hukum , 5 (1),  156–175. http://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.9
Naskah  Akademik  RUU  Cipta  Lapangan Kerja. (2020), 1–9.
Nasution,  B.  J.  (2008). Metode  Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Nugroho,  W.  (2017).  Rekonstruksi  Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan  Hidup. Jurnal  Legislasi Indonesia , Vol. 14 (4), 374.
Nugroho,  W.  (2019).  Konsep  Integrasi Kebijakan  Pengelolaan  Pertambangan Perspektif  Pluralisme  Hukum  Di Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum , 48 (4), 402. http://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019. 402-410 Nur,  I.  T.  (2018).  Memantapkan  Landasan Hukum Formil Sebagai Alat Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Yuriska:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 10 (2),
266–287.
http://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.355
Puspitawati,  D.  (2020).  Penerapan  Konsep
Omnibus Law Pada Pengaturan Kewenangan  Penegakan  Hukum  Di
Laut. Masalah-Masalah  Hukum , 49 (4), 393–408.
http://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020. 393-408
Rangkuti,  S.  S.  (2005). Hukum  Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional . Surabaya: Airlangga
University Press.
Redi,  A.,  Chandranegara,  I.  S.,  &  Dkk.
(2020). Omnibus  Law  Diskursus
Pengadopsiannya  Ke  Dalam  Sistem Perundang-Undangan Nasional . (Yayat Sri Hayati, Ed.) (1st ed.). Rajawali Pers.
RUU  Omnibus  Law  Dinilai  Tak  Punya Pijakan Hukum. (n.d.).
Siaran Pers Telkom. (n.d.).
Silalahi,  M.  D.  (2001). Hukum  Lingkungan Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum
Lingkungan
Indonesia . Bandung: Alumni.
Sucahyo,  N.  (n.d.).  Omnibus  Law  Jangan Berhenti di Soal Investasi.
Syahlan.  (2019).  Rekonstruksi  Penataan Peraturan  Perundang-Undangan  Pasca Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
Wacana  Hukum:  Jurnal  Fakultas Hukum  Universitas  Slamet  Riyadi , 25 (1), 94–117.
Thohari,  A.  A.  (2019).  Menakar  Omnibus Law. Koran Sindo , p. 3. Jakarta.
Widiati,  E.  P.  (1945).  Pendelegasian
Pengaturan Oleh Undang-Undang Hukumnya, 141–156.
Wiratmadinata,  W.  (2018).  Memahami
Kembali  Rumpun  Ilmu  Hukum  Tata Negara. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan , 13 (1), 44–66. http://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.731