## STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG ANGKE KAPUK

## Management Strategy of Angke Kapuk Protected Forest
Dwi Agus Sasongko a, , Cecep Kusmana b dan Hikmat Ramadan c
a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680  dwiagusas@gmail.com b Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
c Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung
Abstract. Angke Kapuk Protected Forest (AKPF) which is formed by mangroves has many important benefits for environment. AKPF, as implied in Master Plan of Jakarta City (RTRW DKI Jakarta) serve as a guarded and protected area. AKPF condition which is more  threatened needs strategic policy in management. Accordingly, this research was aimed to identify and analyze AKPF  internal-external  factors  and  to  arrangeAKPF  management  strategies.  Internal  Factor  Evaluation  (IFE)  and  External Factor Evaluation (EFE) are used for identifying and analyzing AKPF internal-external factors. SWOT Matrix and QSPM are used for arranging management strategies and its priority.AKPF internal factors are strengths and weaknesses. AKPF external factors are opportunities and threats.Evaluation result shows, that AKPF internal factors have a score of 2.15. AKPF has not fully received the benefits for its strength. On the other hand, AKPF is greatly influenced by its weakness. AKPF external factors have a score of 2.20. According to the score, AKPFhas not received benefits from the various opportunities that exist. On the other hand, AKPFis still weak in the face of dynamic external environment. There are eight management strategies for AKPF, in which mangrove rehabilitation is the main priority.

## Keywords: AKPF, external factors, internal factors, management strategy
(Diterima: 01-04-2014; Disetujui: 17-05-2014)

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia  memiliki  kawasan  hutan  seluas131 279115.98  hektar.  Luas  hutan  Indonesia  semakin terancam  oleh  kerusakan  hutan  (deforestasi).  Pada periode  2009  sampai  2010  Indonesia  mengalami  de- forestasi  sebesar  832126.9  hektar  per  tahun  (Kemen- hut  2012).  Deforestasi  yang  tidak  diimbangi  dengan kegiatan  rehabilitasi  hutan  akan  menurunkan  daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia.
DKI  Jakarta  mengalami  tekanan  lingkungan  yang sangat  besar.  Daya  dukung  lingkungan  semakin  tidak memadai akibat terus meningkatnya  jumlah penduduk (BPLHD  DKI  2012).  Peningkatan  daya  dukung lingkungan  dapat  dilakukan  dengan  menjaga  dan mempertahankan kawasan hutan. DKI Jakarta mempunyai  475.45  hektar  hutan,  yang  terdiri  dari hutan  kota,  hutan  mangrove,  dan  kawasan  hutan lainnya.
Hutan  Lindung  Angke  Kapuk  (HLAK)  merupakan kawasan  mangrove  seluas 44.76 hektar yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov). Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  No.  1  Tahun  2012 (PerdaDKI  No.1  Tahun  2012)  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  2030  menyebutkan  bahwa kawasan  hutan  lindung  termasuk  salah  satu  pe- runtukan ruang untuk fungsi lindung. HLAK berfungsi pokok  sebagai  perlindungan  sistem  penyangga  ke- hidupan  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah  banjir,
mengendalikan  erosi,  mencegah  intrusi  air  laut,  dan memelihara kesuburan tanah.
BPLHD  DKI  (2012)  menyebutkan  bahwa  tutupan lahan  mangrove  di  HLAK  berada  pada  kisaran  75%. Hal  tersebut  berarti  sekitar  25%  areal  mangrove HLAK  mengalami  kerusakan.  Mangrove  mengalami kerusakan  akibattekanan  penduduk,  sampah  rumah tangga,  dan  limbah  pabrik  (Santoso  2011).  Pengel- olaan terhadap kawasan mangrove termasuk HLAK,sampai  saat  ini  belum  optimal.  Kerusakan HLAK  berakibat  pada  penurunan  daya  dukung lingkungan sehingga perlu disusun strategi pengelolaan yang tepat agar lingkungan  menjadi  lebih baik.

## 1.2. Perumusan Masalah
Hutan  lindung  memiliki  peran  penting  secara ekonomi dan ekologi. Apabila terjadi kerusakan hutan lindung,  maka  komponen  lainnya  akan  terganggu (Ginoga  2009).  HLAK  berada  di  wilayah  pengem- bangan  daratan  maupun  lautan  sehingga  tingkat gangguan  serta  penurunan  fungsi  dan  degradasi  hutan tergolong sangat tinggi. Sampah non-degradable (sulit terurai  secara alami), sedimentasi, dan abrasi  merupa- kan  penyebab  kerusakan  atau  kematian  mangrove (Onrizal et  al. 2004). Kerusakan HLAK tersebut akan menyebabkan  menurunnya  daya  dukung  bagi  ling- kungan di sekitarnya.
Kondisi  yang  demikian  memunculkan  pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Faktor internal dan eksternal apa yang berpo- tensi  berpengaruh  terhadap  pengelolaan HLAK?
2. Strategi  apa  yang  dapat  diterapkan  dalam pengelolaan HLAK?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk:
1. Menganalisis  faktor  internal  dan  faktor  ek- sternal yang berpotensi berpengaruh terhadap HLAK
2. Menyusun strategi pengelolaan HLAK

## 2. Metodologi

## 2.1. Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  kawasan  HLAK  Provinsi DKI  Jakarta  (Gambar  1)  pada  bulan  Agustus  sampai dengan  September  2013.HLAK  tersebut  dikelola  oleh Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  DKI  Jakarta  (DKP DKI).  Luas  HLAK  dilaporkan  sekitar  44.76  hektar. Secara  geografis,  HLAK  terletak  antara  6 0 05’  – 6 0 10’LS dan 106 0 43’ – 106 0 48’ BT. HLAK terbentang dari  barat ke timur sepanjang kurang  lebih 5000  m di antara Kali  Kamal  dan  Kali  Angke, dengan  lebar ku- rang  lebih  100  m.  Sebelah  utara  berbatasan  langsung dengan  Laut  Jawa,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan pemukiman Pantai Indah Kapuk (PIK), Taman Wisata Alam  (TWA),  dan  Suaka  Margasatwa  Muara  Angke (SMMA).
Gambar 1. Lokasi penelitian di Hutan Lindung Angke Kapuk

## 2.2. Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh melalui  observasi  lapang  dan  wawancara  informan. Informan  dipilih  secara purposive .  Informan  berasal dari  masyarakat  dan  DKP  DKI.  Data  sekunder  di- peroleh  melalui  studi  literatur,  yaitu  berupa  laporan, buku  informasi,  literatur  perpustakaan,  dan  pencarian di internet.

## 2.3. Metode Analisis
Data dianalisis menggunakan:
1. Evaluasi  Faktor  Internal  (EFI)  dan  Evaluasi Faktor  Eksternal  (EFE)  untuk  menganalisis faktor  internal  dan  eksternal  yang  berpotensi berpengaruh terhadap pengelolaan HLAK
2. Matriks SWOT (Rangkuti, 1997) dan Quanti- tive  Strategic  Planning  Matrix (Nurhayati, 2008) untuk menyusun alternatif dan prioritas strategi pengelolaan HLAK.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal HLAK
HLAK  merupakan  kawasan  yang  bernilai  penting bagi  lingkungan  pesisir  Angke  Kapuk.  HLAK  berada pada  posisi  rentan  terhadap  gangguan  akibat  aktivitas manusia  yang  berlebihan.  Pantai  merupakan  tempat strategis  bagi  kehidupan.  Pantai  menjadi  akses  utama aktivitas  perdagangan  antar  pulau,  negara,  dan  benua. Kawasan  pesisir  mempunyai  daya  tarik  kuat  bagi  se- tiap  orang  untuk  memanfaatkannya.  Pertumbuhan  ka- wasanini  berkembang  dari  pusat  perdagangan  dan permukiman  sampai  menjadi  pusat  pemerintahan, rekreasi,  pendidikan,  dan  lain-lain.  Kondisi  tersebut menyebabkan terjadi penumpukan konsentrasi penduduk  sehingga  pada  akhirnya  memunculkan berbagai tekanan lingkungan di wilayah ini.
Mangrove adalah formasi hutan yang berada di pan- tai,  namun  tidak  semua  pantai  dapat  ditumbuhi  man- grove.  Mangrove  memerlukan  persyaratan  khusus untuk  dapat  berkembang.  Kusmana  (2007)  menjelas- kan  bahwa  mangrove  berada  pada  daerah  peralihan antara  ekosistem  daratan  dan  lautan  sehingga  sangat dipengaruhi  oleh  perubahan  pada  ekosistem  daratan dan  lautan.  Mangrove  dipengaruhi  oleh  pasang  surut air  laut.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  mangrove mempunyai  berbagai  fungsi  penting.  Mangrove berguna  untuk  melindungi  pantai  dari  bahaya  abrasi. Tanpa  mangrove,  gempuran  ombak  air  laut  dapat dengan  bebas  menggerus  pantai.  Abrasi  dapat  berku- rang  karena  vegetasi  mangrove  mampu  mengurangi kecepatan  dan  tinggi  gelombang.  Mangrove  juga  ber- fungsi untuk mencegah tercemarnya air tawar oleh air laut  (intrusi  air  laut).  Pantai  yang  mempunyai  man- grove  akan  terlindungi  oleh  pengaruh  tiupan  angin kencang dari arah laut. Selain itu, mangrove juga ber- fungsi  sebagai  pembersih  polutan  di  perairan  dan  se- bagai tempat untuk berwisata.
Otonomi  daerah  memberi  dampak  pada  pengalihan sebagian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pengelolaan hutan lindung adalah salah  satu  kewenangan  yang  dilimpahkan  ke  daerah. Kewenangan pengelolaan hutan lindung di DKI Jakar- ta  diserahkan  kepada  Pemprov.  Pemprov  mengatur kejelasan  status  HLAK  sebagai  salah  satu  bagian  dari tata ruang yang dipertahankan melalui Perda DKI No. 1  Tahun  2012.  DKP  DKI  ditunjuk  sebagai  pengelola
HLAK. DKP DKI  merupakan unsur pelaksana otono- mi  daerah  di  bidang  kelautan,  pertanian,  kehutanan, dan  ketahanan  pangan.  Secara  khusus,  pelimpahan tugas pengelolaan hutan didelegasikan kepada Bidang Kehutanan DKP DKI. Tupoksi  bidang kehutanan dia- tur dalam Perda DKI No. 10 Tahun 2008, diantaranya menyusun  bahan  kebijakan  teknis  bidang  kehutanan dan pembinaan kawasan hutan, hutan kota, dan kawa- san hijau lainnya.
Mangrove  HLAK  merupakan  salah  satu  kawasan hutan yang menjadi sasaran program priori- tas/unggulan bidang kehutanan.HLAK  belum dikelola sebagai unit pengelolaan tersendiri. Selama ini, HLAK dikelola  bersama  kawasan  mangrove  lain  (TWA, SMMA, Ekowisata Mangrove Tol Sedyatmo, dan Ar- boretum  Mangrove)  dibawah  satu  penanggungjawab yang  berkantor  di  Kawasan  Ekowisata  Mangrove  Tol Sedyatmo  ( Mangrove  Education  Centre ).  Dijadikann- ya  mangrove  HLAK  sebagai  program  unggulan  dapat memberikan  sisi  positif.  Salah  satu  sisi  positif  yang dapat  dimanfaatkan  adalah  dengan  tumbuhnya trend mengenai  kesadaran  lingkungan  global.  Kecender- ungan  masyarakat  global  dalam  perbaikan  kualitas lingkungan  ditunjukkan  dengan  berkembangnya  ske- ma Corporate  Sosial  Responsibility  (CSR) .  Beberapa BUMN  turut  serta  dalam  kegiatan  rehabilitasi  man- grove,  diantaranya  adalah  Pertamina,  PT  Antam,  dan Bank Mandiri.
HLAK termasuk salah satu bentuk ruang terbuka hi- jau  (RTH)  yang  ada  di  DKI  Jakarta.  Hutan  lindung dikategorikan  sebagai  bagian  dari  kawasan  hijau  lin- dung.  HLAK  mempunyai  luas  44.76  hektar  atau 6.99%  dari  total  640.04  hektar  RTH  dan  10.4%  dari total 430.45 hektar hutan daratan di DKI Jakarta (DKP DKI,  2011).  HLAK  merupakan  bagian  dari  kawasan lindung.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Keputusan Presiden Nomor  32  Tahun  1990,  kawasan  lindung  adalah  ada- lah  wilayah  yang  ditetapkandengan  fungsi  utama melindungi  kelestarianlingkungan  hidup  yang  men- cakup sumber dayaalam dan sumber daya buatan. Po- sisi  HLAK  dan  hutan  mangrove  lain  terletak  meling- kar dan mengapit kawasan budidaya (pemukiman).
Bidang  Kehutanan  DKP  DKI  dan  Kemenhut menetapkan  kawasan  restorasi  mangrove  seluas  10 hektar. Kawasan tersebut terletak di HLAK (DKP DKI, 2011). Luasan kawasan restorasi 10 hektar merupakan 22.34%  dari  total  luas  HLAK.  BPLHD  DKI  (2012) merilis data tutupan kawasan hutan pada HLAK hanya sekitar  75%,  artinya  25%  kawasan  HLAK  tidak bervegetasi  (rusak).  Memahami  situasi  seperti  ini, Pemprov  membuka  ruang  bagi  setiap  pemangku kepentinganyang  berminat  untuk  berpartisipasi  dalam rehabilitasi  mangrove.  DKP  DKI  (2011)  mencatat  re- alisasi  rehabilitasi  mangrove  di  kawasan  restorasi HLAK tahun 2010 mencapai 12525 pohon.
HLAK merupakan kawasan hutan yang penting un- tuk  dijaga  keberadaanya,  namun  demikian  masih ditemukan beberapa kendala dan kekurangan: 1. HLAK  belum  dikelola  berdasarkan  zonasi  pengel- olaan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 (PP No.  34 ta- hun  2002)  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana  Pengelolaan  Hutan,  Pemanfaatan  Hutan, dan  Penggunaan  Kawasan  Hutan.  Peraturan  terse- but  menyatakan  bahwa  kegiatan  tata  hutan  dan penyusunan  rencana  pengelolaan  hutan  dilakukan pada  semua  kawasan  hutan,  termasuk  hutan  lin- dung.
2. Fragmentasi  kawasan  oleh Cengkareng  Drain . Sebuah kawasan  hutan  yang terfragmentasi  berpo- tensi  mengalami  gangguan  yang  lebih  besar  bila dibandingkan  dengan  kawasan  yang  kompak  da- lam satu hamparan.
3. Abrasi merupakan ancaman terhadap daerah pantai. Posisi  HLAK  yang  merupakan  hutan  mangrove sangat rawan terkena dampak ini. Abrasi mengaki- batkan  terkikisnya  daratan  pantai  sehingga  mem- bahayakan  bagi  kelangsungan  mangrove.  Santoso (2011) menyebutkan bahwa abrasi pantai di Muara Angke  periode  tahun  1984  sampai  2010  me- nyebabkan hilangnya daratan seluas 59.09 ha.
4. Sampah  menjadi  masalah  bagi  HLAK.  Sampah terbawa  masuk  kedalam  kawasan  HLAK  saat  ter- jadi pasang. Pada saat surut, sampah tersangkut di- antara  akar  –  akar  mangrove.  Sampah  kemudian membentuk  endapan  yang  akan  menutupi  akar mangrove.  Mangrove  yang  tertutup  sampah  dapat mengalami  kematian  akibat  kurangnya  pasokan oksigen  dari  akar  nafas.  Penumpukan  sampah  di sepanjang  pantai,  lantai  hutan  dan  pinggir  sungai juga  dapat  menghambat  terjadinya  regenerasi komunitas mangrove.
5. Tingginya  tingkat  pencemaran  air  laut  di  Teluk Jakarta  menjadi  permasalahan  yang  dapat  meng- ganggu  kelangsungan  HLAK.  Lestari  (2004)  me- nyebutkan  bahwa  kadar  logam  berat  di  Muara Angke  cenderung  meningkat.  Logam  berat  seperti merkuri  (Hg),  timbal  (Pb)  dan  kadmium  (Cd) mencemari perairan dan biota laut.
6. Partisipasi  pengelolaan  masyarakat  terhadap  man- grove  masih  rendah  karena  dukungan  serta kesadaran  masyarakat  meningkatkan  pengelolaan kawasan mangrove masih kurang. Pada umumnya, imbalan  uang  menjadi  motivasi  masyarakat  dalam berpartisipasi  pada  kegiatan  rehabilitasi  mangrove (Santoso, 2011).
7. Jakarta  dengan  luas  wilayah  662.33  km 2 memiliki jumlah penduduk sebanyak 9 761992  jiwa sehing- ga  kepadatan  penduduk  mencapai  14  739  ji- wa/km 2 (BPLHD DKI, 2012). Kepadatan penduduk di  Jakarta  memunculkan  berbagai  masalah,  salah satunya  adalah  tingginya  permintaan  (kebutuhan) lahan  sementara  di  sisi  lain  suplai  (ketersediaan) lahan  tidak  bertambah.  Kondisi  tersebut  kemudian berimbas  pada  mahalnya  harga  lahan  di  Jakar- ta.HLAK  berada  pada  wilayah  yang  sangat  strate- gis sehingga nilai  lahan HLAK sangat tinggi. Ber- dasarkan  hasil  survei,  BI  (2013)  menyebutkan bahwa  harga  tanah  di  Jakarta  Utara  untuk  kelas menengah  berada  pada  kisaranRp  5  000  000  sam- paidengan Rp 16.000.000 per meter persegi. Ting-
ginya  harga  tanah  yang  tidak  diimbangi  dengan daya  beli  masyarakat  berdampak  pada  munculnya potensi  penyerobotan  lahan,  termasuk  didalam  ka- wasan HLAK.
8. Reklamasi  pantai  adalah  ide  untuk  mengatasi  ke- langkaan  lahan  di  Jakarta.  Reklamasi  pantai  utara Jakarta tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17  Tahun  1994  tentang  Repelita  VI.  Selanjutnya, peraturan tersebut dikuatkan oleh  Keputusan Pres- iden Nomor 52 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah DKI  Jakarta  Nomor  8 Tahun  1995  tentang  Penye- lenggaraan  Reklamasi  dan  Rencana  Tata  Ruang Kawasan  Pantai  Utara  Jakarta.  Pelaksanaan  rekla- masi diwarnai penolakan oleh berbagai pihak kare- na  berdasarkan  Analisis  Mengenai  Dampak  Ling- kungan,  reklamasi  berpotensi  memberi  dampak negatif bagi lingkungan. Berkenaan dengan hal ter- sebut,  kemudian  dikeluarkan  Surat  Keputusan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  No.  14  Tahun 2003  tentang  Ketidaklayakan  Rencana  Kegiatan Reklamasi  dan  Revitalisasi  Pantai  Utara  Jakarta. Setelah  beberapa  kali  masuk  ke  pengadilan,  akhir dari  kasus  tersebut  berujung  pada  ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12
PK/TUN/2011tanggal 24 Maret 2011 yang menya- takan  bahwa  reklamasi  pantai  utara  Jakarta  sah secara hukum.

## 3.2. Evaluasi Faktor Internal (EFI) dan Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) HLAK
Tabel 1. Evaluasi faktor internal Hutan Lindung Angke Kapuk
Faktor internal Bobot Rating Skor (Bobot x Rating ) Kekuatan Kejelasan status 0.20 4 0.80 Kejelasan pengelola 0.15 4 0.60 Aksesibilitas tinggi 0.05 3 0.15 Kelemahan Tidak ada blok pengel- olaan 0.10 1 0.10 Fragmentasi kawasan 0.15 1 0.15 Kerusakan habitat 0.20 1 0.20 Implementasi pengelola belum maksimal 0.15 1 0.15 Total 1.00 2.15
Hasil  EFI  menunjukkan  nilai  2.15  (Tabel  1).  Nilai tersebut  masih  berada  di  bawah  rataan  (2.5).  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pengelolaan  HLAK sampai  saat  ini  belum  optimal  terhadap  berbagai kekuatan  yang  dimilikinya,  sebaliknya  HLAK  masih dalam  kondisi  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai kelemahan  yang  dipunyainya.  Kelemahan-kelemahan HLAK  masih  dominan  dalam  menentukan  kondisi terkini  kawasan.  Kelemahan  sisi  manajerial  (blok pengelolaan  dan  implementasi),  fragmentasi  kawasan, dan  kerusakan  habitat  masih  sangat  berpengaruh  ter- hadap kondisi kawasan yang cenderung tidak terurus.
Kekuatan  yang  terletak  pada  kejelasan  status  dan pengelola  seharusnya  dapat  bermanfaat  bagi  HLAK. Status  yang  jelas  memungkinkan  HLAK  terjamin  ke- langsungannya.  Kejelasan  status  memberikan  dampak pada  hak  HLAK  untuk  dikelola  sesuai  dengan fungsinya.  Kejelasan  pengelola  memberikan  nilai lebih  sehingga  kawasan  mendapat  perlakuan  yang semestinya agar mampu  memberikan  manfaat optimal sesuai dengan fungsinya. Secara tegas dapat dikatakan bahwa,  HLAK  dan  pengelolanya  mempunyai  misi mengemban  amanat  penting  sesuai  peraturan  perun- dangan. Perda DKI No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI  Tahun  2030  menyatakan  bahwa  HLAK  menjadi salah  satu  ruang  yang  dipertahankan.  Kawasan  hutan lindung  termasuk  salah  satu  peruntukan  ruang  untuk fungsi  lindung.  Fungsi  pokok  hutan  lindung  sebagai perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  untuk mengatur  tata  air,  mencegah  banjir,  mengendalikan erosi,  mencegah  intrusi  air  laut,  dan  memelihara kesuburan tanah.
Hasil EFE menunjukkan nilai 2.20 (Tabel 2). Sama seperti  hasil  EFI,  nilai  tersebut  juga  berada  di  bawah nilai  rataan  sebesar  2.5.  Berdasarkan  nilai  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  HLAK  belum  memperoleh manfaat  optimal  dari  peluang  dan  sangat  rentan  ter- hadap  ancaman  yang  dihadapinya.  Kondisi  ini  berarti bahwa  HLAK  masih  lemah  dalam  menghadapi  dina- mika  lingkungan  eksternal.  Dampak  abrasi,  sampah, dan  pencemaran  sangat  berpengaruh  pada  kondisi terkini  kawasan.  Selain  itu,  dinamika  lingkungan  ek- sternal  berupa  tingginya  nilai  lahan,  rendahnya kesadaran  masyarakat,  dan  rencana  reklamasi  pantai akan  semakin  berpotensi  melemahkan  pengaruh  pelu- ang  untuk  dapat  dikembangkan  dalam  pengelolaan kawasan.
Tabel 2. Evaluasi faktor eksternal Hutan Lindung Angke Kapuk
Faktor internal Bobot Rating Skor (Bobot x Rating ) Kekuatan Kejelasan status 0.20 4 0.80 Kejelasan pengelola 0.15 4 0.60 Aksesibilitas tinggi 0.05 3 0.15 Kelemahan Tidak ada blok pengel- olaan 0.10 1 0.10 Fragmentasi kawasan 0.15 1 0.15 Kerusakan habitat 0.20 1 0.20 Implementasi pengelola belum maksimal 0.15 1 0.15 Total 1.00 2.15
Berbagai  peluang  yang  dimiliki  seharusnya  bisa digunakan  untuk  memberikan  nilai  tambah  terhadap kondisi  HLAK.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  hal tersebut belum dapat termanfaatkan dengan  baik. Par- apemangku  kepentinganterkait  menunjukkan  minat terhadap HLAK. Keseriusan tersebut dapat dilihat dari partisipasi  beberapa  pihak  dalam  kegiatan  rehabilitasi
mangrove  di  HLAK.  Menurut  data  DKP  DKI  (2011), sejumlah  LSM,  organisasi  masyakat,  BUMN,  dan swasta  terlibat  dalam  penanaman  mangrove  di  kawa- san  restorasi.  Selain  itu,  HLAK  juga  berpotensi  besar menarik minat para peneliti, baik dari perguruan tinggi maupun  lembaga-lembaga  lain.  Potensi  peluang  yang dapat dengan segera digarap serius adalah keterlibatan stakeholder dalam  skema Corporate  Social  Responsi- bility  (CSR). Skema CSR memungkinkan stakeholder terlibat  dalam  pendanaan  pengelolaan  HLAK. CSR dapat  memberikan  jawaban  atas  kekurangan  penda- naan  yang  mungkin  selama  ini  dihadapi  sehingga pengelolaan  HLAK  belum  sepenuhnya  dapat  dil- akukan dengan baik.
Peluang  lain  yang  dapat  dimanfaatkan  adalah  ting- ginya komitmen Pemprov dalam  masalah  lingkungan. Sesuai  dengan  Perda  mengenai  RTRW  DKI  Jakarta Tahun  2030,  HLAK  menjadi  salah  satu  areal  dengan peruntukan  fungsi  lindung. Fungsi pokok HLAK  ada- lah melindungi sistem penyangga kehidupan, termasuk di dalamnya adalah fungsi pengatur tata air, pencegah banjir,  pengendalian  erosi,  pencegah  intrusi  air  laut, dan  pemelihara  kesuburan  tanah.  Hal  tersebut  dapat dimanfaatkan dengan cara peningkatan porsi pengang- garan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Dae- rah (APBD). Hal lain yang dapat dijadikan acuan ada- lah  posisi  HLAK  yang  berada  tepat  pada  peralihan ekosistem  daratan  dan  lautan  sehingga  kawasan  ini bernilai lebih dibandingkan dengan kawasan lain.
Lingkungan  internal  HLAK  mendapat  tantangan besar  untuk  dapat  memperoleh  berbagai  manfaat  dari kekuatan  yang  dimilikinya.  Disisi  lain,  HLAK  harus juga senantiasa mampu mengatasi berbagai kelemahan yang  dipunyainya.  Pada  lingkungan  eksternal,  HLAK juga  dituntut  mampu  memanfaatkan  semua  potensi peluang  dan  mampu  mengatasi  semua  permasalahan berupa  ancaman-ancaman.Hal  ini  tentu  menjadi “pekerjaan rumah” yang harus secepatnya diselesaikan oleh  pengelola  agar  di  masa  mendatang  HLAK  dapat memberikan  fungsi  sebagaimana  mestinya  sehingga mampu  memberikan  daya  dukung  bagi  lingkungan  di sekitarnya.

## 3.3. Formulasi Strategi dan Pengambilan Keputusan
Formulasi  strategi  adalah  langkah  untuk  menen- tukan  alternatif  strategi  yang  dapat  dilakukan  ber- dasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal. Tahap ini sering disebut sebagai matching stage, kare- na  pada  tahap  ini  dilakukan  pencocokan  atas  faktor internal  dan  eksternal  sehingga  dapat  ditemukan strategi  yang  tepat.  Pencocokan  dilakukan  terhadap kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  sesuai hasil  identifikasi.  Matrik SWOT digunakan  untuk menghasilkan  alternatif  strategi  pengelolaan  HLAK. Selanjutnya,  dilakukan  tahap  pengambilan  keputusan terhadap alternatif strategi yang dihasilkan. Pengambi- lan  keputusan  adalah  tahap  pemilihan  strategi  apa yang akan dijadikan prioritas, sehingga pada tahap ini akan  dihasilkan  urutan  prioritas  strategi.  Teknik QSPM digunakan  pada  tahap  ini.  Berdasarkan    kedua
tahap tersebut  dihasilkan  delapan  strategi  pengelolaan dengan urutan prioritas sebagai berikut (Tabel 3).

## Tabel 3. Prioritas Alternatif Strategi Pengelolaan HLAK
Alternatif Strategi Nilai QSPM Prioritas Ke- Rehabilitasi ekosistem mangrove 7.575 1 Pemetaan zonasi pengelolaan kawasan 6.950 2 Pengamanan kawasan 6.875 3 Perlindungan ekosistem  pantai 6.750 4 Kolaborasi pengelolaan HLAK 6.650 5 Publikasi dan promosi HLAK 6.600 6 Pendanaan pengelolaan kawasan secara regular dan tahun jamak 6.450 7 Pendidikan lingkungan dan penyuluhan 5.750 8
a. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove
Hasil penilaian QSPM menunjukkan bahwa strategi rehabilitasi  ekosistem  mangrove  memiliki  skor  7.575. Skor tersebut menjadi yang tertinggi di antara strategi- strategi  lainnya.  Dengan  demikian,  maka  strategi  ini menjadi  prioritas  utama  dalam  pengelolaan  HLAK. Rehabilitasi ekosistem mangrove menjadi faktor kunci dalam  kelestarian  kawasan  HLAK.  Kerusakan  man- grove  berarti  kerusakan  HLAK.  Rehabilitasi  perlu dilakukan  mengingat  ekosistem  mangrove  HLAK banyak  mengalami  gangguan  berupa  sampah  plastik dan  sampah  padat  lainnya.  Selain  itu,  pencemaran yang  terjadi  di  wilayah  Teluk  Jakarta  juga  semakin memprihatinkan.  Permasalahan  sampah  dan  limbah pencemar  menempati  urgensi  yang  tinggi  untuk diselesaikan. Rehabilitasi diperlukan untuk merestorasi mangrove yang sudah terlanjur rusak oleh berbagai sebab.
Kusmana  (2007)  menyebutkan  bahwa  ekosistem mangrove dipengaruhi oleh dua ekosistem, yaitu darat dan  laut.  Ekosistem  darat  berpengaruh  melalui  pola drainase  dan  pasokan  air  tawar  dari  hulu  Daerah  Ali- ran  Sungai  (DAS),sedangkan  ekosistem  laut  ber- pengaruh  dalam  bentuk  pasang  surut  dan  salinitas  air laut. Selain  itu, mangrove harus dipahami sebagai  ba- gian  tidak  terpisahkan  dalam  ekosistem  pesisir,  yang juga  meliputi terumbu karang dan padang  lamun. Jika mangrove  dikelola  berdasarkan  prinsip-prinsip  keles- tarian,  maka  hal  tersebut  mampu  menjamin  kelang- sungan  fungsi  mangrove.  Prinsip-prinsip  kelestarian yang  harus  diperhatikan  berupa  prinsip  saling ketergantungan antar unsur ekosistem, sifat siklus dari proses  ekologis,  fleksibilitas,  diversitas  dan  koevolusi dari  organisme  beserta  lingkungannya  dalam  suatu unit fisik DAS.
Langkah  dalam  rehabilitasi  ekosistem  mangrove dapat  dilakukan dengan Teknik Guludan (Kusmana et al. 2010).  Teknik  Guludan  merupakan  cara  yang digunakan  untuk  merehabilitasi  tapaktertentu  yang tidak  bisa  langsung  dilakukan  penanaman  mangrove. Hal  tersebut  bisa  terjadi  karena  lokasinya  yang  terge- nang  air  dalam.  Tapak  tersebut  diberi  sentuhan teknologi berupa pembuatan guludan. Guludan adalah cerucuk  bambu  berbentuk  persegi  dengan  ukuran  ter-
tentu yang diisi dengan tanah. Guludan dibuat dengan tujuan  sebagai  media  tumbuh  anakan  mangrove. Secara  teknis,  guludan  diisi  dengan  tumpukan  karung berisi  tanah  yang  diletakkan  pada  bagian  dasar  ceruc- uk.  Kemudian,  di  atas  tumpukan  karung  diisi  dengan tanah  curah  setebal  0.5  meter  yang  berfungsi  sebagai media  tanam.  Bibit  mangrove  ditanam  pada  media tersebut  secara  berdekatan  agar  memberi  hasil  yang baik.  Teknik  ini  telah  diterapkan  pada  kawasan  man- grove yang dikelola DKP DKI.
Rehabilitasi mangrove juga dapat dilakukan dengan pertimbangan  jenis-jenis  asli  yang  tumbuh  alami  di kawasan  HLAK.  BPLHD  (2012)  menyebutkan  be- berapa jenis vegetasi yang tumbuh di kawasan HLAK, diantaranya adalah api-api ( Avicennia marina, A. offic- inalis, A. alba ), bakau ( Rhizophora mucronata ), pohon buta-buta  ( Excoecaria  agallocha), pedada (Soneratia alba), dan waru laut ( Thespesia populnae ). Jenis-jenis asli  dipilih  dalam  rehabilitasi  agar  menjamin  kes- esuaian dengan tempat tumbuh tanpa harus mengalami adaptasi  yang  memperbesar  potensi  kegagalan.  Selain itu,  pemilihan  jenis  asli  diharapkan  tidak  menyebab- kan  terjadinya  pergeseran  keseimbangan  ekosistem hutan.

## b. Pemetaan Zonasi Pengelolaan Kawasan
Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 menyebutkan bahwa  rencana  pola  ruang  diwujudkan  salah  satunya berdasarkan  distribusi  peruntukan  ruang  untuk  mem- pertahankan  dan  memulihkan  kondisi  kawasan  yang harus  dilindungi  (termasuk  HLAK).  Upaya  memper- tahankan  dan  memulihkan  kawasan  harus  dibarengi dengan  adanya  unit  pengelolaan  tersendiri  terhadap HLAK.  Saat  ini,  HLAK  belum  dikelola  sebagai  unit pengelolaan hutan tersendiri. Dalam rangka mewujudkan  unit  pengelolaan  yang  tepat,  maka HLAK  perlu  dikelola  berdasarkanzonasi.  PP  No.  34 tahun  2002  mengatur  pembagian  zonasi  pengelolaan hutan  lindung.  Unit  pengelolaan  pada  hutan  lindung disebutblok pengelolaan.  Blok pengelolaan ditentukan oleh  karakteristik  dan  potensi  dalam  HLAK.  Blok pengelolaan  yang harus ada dalam  hutan  lindung ada- lah Blok Perlindungan dan Blok Pemanfaatan.
Blok Perlindungan difungsikan sebagai area inti se- hingga  mendapat  porsi  pemanfaatan  yang  terbatas. Pada  blok  ini  diperbolehkan  melakukan  kegiatan berupa  pemanfaatan  air,  rehabilitasi  tanaman,  bank plasma  nutfah,  penelitian  dan  pendidikan,  serta kegiatan  wisata.  Pemanfaatan  pada  blok  ini  tidak  di- perbolehkan  mengurangi  luas  dan  mengubah  fungsi kawasan. Pemanfaatan  hutan  lindung hanya dapat dil- akukan  pada  blok  pemanfaatan.  Pemanfaatan  hutan lindung dapat  berupa pemanfaatan kawasan hutan lin- dung,  pemanfaatan  jasa  lingkungan,  dan  pemungutan hasil  hutan  bukan  kayu  (HHBK).  Pemanfaatan  kawa- san  hutan  lindung tidak  boleh  mengurangi  fungsi  uta- ma  kawasan.  Pemanfaatan  hutan  lindung  yang  diper- bolehkan  meliputi  budidaya  tanaman  obat,  tanaman hias,  jamur,  perlebahan,  penangkaran  satwa  liar,  dan sarang  burung  walet.  Pemanfaatan  kawasan  tidak  di- perbolehkan  menggunakan peralatan mekanis dan alat
berat,  membangun  fasilitas  permanen,  dan/atau mengganggu  fungsi  kawasan.  Pemanfaatan  jasa  ling- kungan  yang  diperbolehkan  adalah  wisata  alam,  olah raga tantangan, pemanfaatan air, perdagangan  karbon, serta kegiatan penyelamatan hutan dan lingkungan.

## c. Pengamanan Kawasan
Pengamanan  adalah  fungsi  yang  melekat  dalam pengelolaan  kawasan  hutan.  Pengamanan  berfungsi untuk  mengurangi  dan  mengendalikan  gangguan  ter- hadap  kawasan.  Patroli  rutin  yang  dilakukan  petugas akan  mengurangi  peluang  kegiatan  perusakan  hutan. Perencanaan  pengelolaan  hutan  harus  dibarengi dengan  rencana  pengamanan  yang  efektif.  Efektivitas pengamanan  ditentukan  olehmetode  yang  diterapkan, jumlah personel, dan frekuensi pengamanan.
Pengamanan  kawasan  secara  efektif  dapat  dil- akukan  dengan  pemberdayaan  semua  pihak.  Hal  ini dapat  dilakukan  dengan  membentuk  kelompok- kelompok  pengamanan  dalam  masyarakat.  Pelibatan karang  taruna,  organisasi  massa,  dan  kelompok masyarakat dapat dijadikan alternatif. Kelompok yang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan adalah  mereka yang  diperkirakan  mendapat  manfaat  dari  keberadaan HLAK.  Dengan  demikian  akan  muncul  rasa  memiliki dan tanggung jawab kuat terhadap tugasnya. Langkah- langkah persuasif diperlukan agar mampu  menggugah kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat  untuk  ber- partisipasi  dalam  pengamanan  kawasan.  Selanjutnya, permasalahan pendanaan tidak boleh menjadi hambat- an. Pemanfaatan potensi CSR dapat menjadi solusi.
Pembentukan  kelompok  pengamanan  dapat  dibuat berdasarkan hal-hal berikut :
- Masyarakat yang mengalami intrusi air laut
- Masyarakat  sekitar  HLAK  yang  setiap  tahun mengalami banjir rob
- Kelompok nelayan, yang mengalami penurunan  hasil  tangkapan  karena  terjadinya kerusakan lingkungan.

## d. Perlindungan Ekosistem Pantai
Ekosistem pantai sangat penting keberadaannya ka- rena  terletak  pada  peralihan  ekosistem  daratan  dan ekosistem lautan. Ekosistem pantai terdiri dari padang lamun,  terumbu  karang,  mangrove  dan  asosiasinya, serta hutan pantai. Padang  lamun dan terumbu karang berada  di  perairan,  mangrove  berada  di  perairan  dan daratan,  sedangkan  hutan  pantai  terletak  di  daratan. Perlindungan  ekosistem  pantai  secara  keseluruhan merupakan  langkah  perlindungan  terhadap  mangrove sehingga  secara  signifikan  akan  memberikan  daya dukung optimal terhadap keberadaan kawasan HLAK.
Perlindungan tersebut dapat berupa pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan. Ekosistem pantai harus dilindungi dari abrasi, sampah, dan pencemaran. Perlindungan ekosistem pantai membutuhkan perencanaan  yang  cermat  mengingat  pantai  adalah muara  dari  semua  kegiatan  dari  hulu  sampai  hilir. Perencanaan  yang  cermat  akan  menghindarkan  pantai dari  kerusakan  yang  lebih  parah.Kegiatan  perlin- dungan  pantai  hendaknya  dilakukan  dengan  pertim-
bangan  matang agar tidak  menimbulkan  masalah baru bagi  kawasan  HLAK.  Perlindungan  pantai  dari  abrasi dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara.  Menurut  Tri- atmodjo  (1999),  teknik sand  nourishment (penamba- han pasir di pantai)  dan teknik breakwater (bangunan pemecah  ombak)  dapat  dipilih  sebagai  alternatif.  Per- lindungan pantai dari sampah dan pencemaran cender- ung  lebih  sulit  dilakukan.  Hal  ini  karena  me- nyelesaikan  masalah  sampah  dan  pencemaran  berarti menyelesaikan masalah yang terjadi dari hulu dan hilir. Namun  demikian,  langkah  sederhana  yang  dapat  di- ambil  adalah  dengan  pemasangan  jaring  perangkap sampah pada setiap saluran air yang menuju kawasan. Langkah ini tentu saja tidak serta merta menyelesaikan masalah,  namun  diharapkan  dapat  mengurangi pengaruh  sampah  yang  menuju  kawasan.  Sedangkan masalah  pencemaran  memerlukan  langkah  yang  lebih besar  yaitu  dengan  berkoordinasi  dengan  seluruh pihak  terkait.  Pemilihan  teknik  perlindungan  pantai hendaknya  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  sebelum menentukan  metode  apa  yang  dipilih.  Hal  terpenting yang harus diperhatikan adalah, kegiatan perlindungan ekosistem  pantai  tidak  boleh  memberikan  dampak negatif bagi mangrove.

## e. Kolaborasi Pengelolaan HLAK
Peran serta pemangku kepentingan berarti partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan kawasan. Kolaborasi pengelolaan diperlukan agar tercipta sistem dan  kelembagaan  yang  seimbang  dan  saling  men- dukung dalam menjaga HLAK. Seimbang berarti pro- porsional  sesuai  dengan  kekuatan,  peran,  dan  fungsi setiap  pemangku  kepentingan.  Kolaborasi  berarti  me- menuhi  dan  saling  menghormati  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak. Hal terpenting dalam kolaborasi adalah  adanya  kesamaan  dalam  tujuan.  Tujuan  yang sama  akan  mempermudah  menyatukan  harapan  mas- ing-masing pihak atas HLAK. Kesamaan tujuan mem- beri  arah  pasti  terhadap  pengelolaan  kawasan. Langkah  selanjutnya  adalah  terletak  pada  bagaimana mencapai  tujuan  dan  peran  apa  yang  akan  dilakukan oleh  masing-masing  komponen  dalam  pengelolaan kawasan. Pembagian peran dengan tepat sesuai dengan kapasitas  dan  kemampuan  akan  menjamin  efektivitas pengelolaan.

## f. Publikasi dan Promosi HLAK
Publikasi  dan  promosi  adalah  memperkenalkan kegiatan,  produk,  atau  jasa  kepada  masyarakat.  Pub- likasi  dan  promosi  berperan  penting  dalam  mencip- takan citra positif masyarakat terhadap suatu kegiatan, produk, dan jasa yang diperkenalkan. HLAK memiliki posisi  penting  dalam  memberikan  daya  dukung  bagi kehidupan  dan  semestinya  perlu  diperkenalkan  secara lebih  intensif.  Apabila  kondisi  HLAK  saat  ini  masih belum sesuai harapan, sangat dimungkinkan salah satu faktor  yang  mendasari  adalah  ketidaktahuan  masyara- kat  tentang  HLAK.  Apa  dan  bagaimana  HLAK  ber- peran  penting  dalam  mendukung  kehidupan  masyara-
kat  sekitar  perlu  kiranya  untuk  sesering  mungkin  di- perkenalkan.
HLAK mempunyai potensi untuk diperkenalkan se- bagai  salah  satu  ikon  DKI  Jakarta.  Di  tengah  hiruk pikuk  kehidupan  di  Jakarta, ternyata  masih  ada  hutan lindung  yang  dipertahankan.  Artinya,  Jakarta  dapat membidik  HLAK  sebagai  media  meningkatkan  citra positifnya  terhadap  lingkungan.  Jakarta  tidak  hanya tergambar  dari  kemacetan,  kekumuhan,  banjir,  dan polusi. Jakarta memiliki sisi lain, kota yang ramah dan peduli  lingkungan.  Isu  lingkungan  yang  semakin memojokkan  Jakarta  dapat  dikurangi  dengan  hal  ter- sebut.  Tingginya  minat  pemangku  kepentingan ter- hadap  HLAK  dapat  digunakan  sebagai  alat  publikasi dan  promosi.  HLAK  belum  banyak  dipublikasikan. Kondisi  ini  dapat  diperbaiki  dengan  menambah  pub- likasi  HLAK  melalui  kegiatan-kegiatan  dengan  me- manfaatkan  HLAK  sebagai  pusat  perhatian  ( centre  of interest ).  Selain  itu,  internet  dapat  dimanfaatkan secara maksimal melalui pembuatan website dan jejar- ing  sosial  seperti facebook,  twitter,  instagram, dan lain-lain . Media  tersebut  sangat  efektif  dan  efisien untuk kegiatan publikasi dan promosi.

## g. Pendanaan Pengelolaan Kawasan Secara Reguler dan Tahun Jamak
Pendanaan  merupakan  salah  faktor  penting  dan kerap  menjadi  penentu  keberhasilan  suatu  kegiatan. Semua  aspek  kegiatan  memerlukan  pendanaan  yang memadai. Lazimnya, pada kegiatan  yang didanai  oleh pemerintah,  pendanaan  seringkali  menjadi  faktor penghambat.  Pendanaan  yang  minim  dapat  diatasi apabila  pengelola  mampu  memanfaatkan  berbagi peluang  yang  ada  secara  maksimal.  Peluang  tersebut dapat  berupa  kerjasama  penelitian  dengan  lembaga pendidikan, alokasi dana CSR dari swasta dan BUMN, serta dana hibah dari LSM lokal maupun internasional.
Kerjasama-kerjasama tersebut hendaknya dilakukan secara reguler. Reguler berarti rutin setiap tahun untuk menjamin efektivitas kegiatan pengelolaan.  Selain itu, pendanaan  terutama  melalui  APBD  diusahakan  untuk periode  tahun jamak sehingga memungkinkan kegiatan pengelolaan yang berkesinambungan. Kesinambungan  pengelolaan  akan  memberi  dampak posisif pada kelestarian kawasan.

## h. Pendidikan Lingkungan, Penyuluhan, dan Penegakan Hukum
Sikap  dan  perilaku  masyarakat  yang  belum  sadar lingkungan  dapat  membawa  dampak  negatif.  Sikap dan  perilaku  masyarakat  adalah  buah  dari  kebiasaan yang  telah  dilakukan  dalam  periode  waktu  lama  se- hingga  dianggap  sebagai  hal  lumrah.  Kebiasaan negatif  memberikan  dampak  buruk  bagi  lingkungan. kerusakan  lingkungan  dirasakan  masyarakat  dalam bentuk  tercemarnya  air  sumur  oleh  air  laut,  penyakit akibat  sampah  dan  pencemaran,  serta  banjir  tahunan. Memburuknya  kondisi  lingkungan  masyarakat  sekitar HLAK  dan  Teluk  Jakarta  pada  umumnya  tidak  ter- lepas  dari  pola  hidup  tidak  sehat  berupa  membuang sampah  di  sungai,  kegiatan  mandi-cuci-kakus  (MCK)
di  sungai,  menebang  mangrove,  dan  lain-lain.  Perbai- kan kualitas lingkungan tidak bisa dilepaskan dari per- baikan sikap dan perilaku masyarakat.
Pendidikan  adalah  salah  satu  cara  yang  dapat  dil- akukan  dalam  usaha  memperbaiki  sikap  dan  perilaku. Secara  spesifik,  pendidikan  lingkungan  adalah  solusi. Pendidikan  lingkungan  harus  dilakukan  sedini  mung- kin.  Anak-anak  harus  dibidik  sebagai  targetdalam pendidikan  lingkungan.  Fase  anak-anak  adalah  masa perekaman dan pembelajaran  yang efektif.  Anak-anak sangat  mudah  menerima  hal-hal  yang  diberikan  oleh lingkungan  di  sekitarnya.  Masukan  positif  berupa kesadaran  lingkungan  akan  menjadi  modal  untuk  pe- rubahan  besar  dalam  masyarakat.  Pendidikan  ling- kungan  dapat  dijadikan  muatan  lokal  pelajaran  di sekolah.
Masyarakat  dengan  kebiasaan  tertentu,  walaupun berkebiasaan  negatif  akan  sulit  untuk  beralih  pada kebiasaan  baru,  walaupun  itu  kebiasaan  positif.  Men- gubah  kebiasaan  berarti  merubah  pemahaman  dan wawasan.  Mengubahnya  membutuhkan  waktu  yang tidak  singkat  serta  memerlukan  energi  lebih.  Peru- bahan  lingkungan  memang  tidak  bisa  dilakukan  serta merta,  butuh  proses  yang  panjang,  keterlibatan  semua pihak,  dan  keseriusan  dalam  melakukannya.  Merubah pemahaman  lingkungan  dapat  dilakukan  melalui penyuluhan  terhadap  masyarakat.  Penyuluhan  harus dilakukan  secara  berkesinambungan  dan  dengan  frek- uensi tinggi.
Kasus-kasus  perusakan  lingkungan  dapat  dikenai sanksi  hukum.  Penegakan  hukum  adalah  upaya mengawal agar segala sesuatu berjalan sesuai harapan. Penegakan  hukum  merupakan  suatu  bentuk punish- ment terhadap  segala  pelanggaran  yang  terjadi.  Pene- gakan  hukum  yang  baik  haruslah  adil  terhadap  siapa- pun.  Siapapun  yang  melanggar  maka  akan  dihukum. Penegakan hukum yang adil pun akan mendorong ter- ciptanya tata kehidupan masyarakat yang baik. Namun demikian,  penegakan  hukum  yang  baik  hendaknya diikuti  pula  oleh  adanya reward (penghargaan). Penghargaan  merupakan  bentuk  apresiasi  terhadap masyarakat  yang  sudah  berpartisipasi  dalam  kegiatan penyelamatan  lingkungan.  Mekanisme reward  and punishment berpotensi  menjamin  rasa  keadilan masyarakat. Ketika berbuat baik dihargai, namun keti- ka melanggar dihukum.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Hutan  Lindung  Angke  Kapuk  belum  mendapatkan manfaat  optimal  dari  kekuatan  yang  dimilikinya,  se-
baliknya  kelemahan  lebih  berpengaruh  terhahap  kon- disi  kawasan.  Hutan  Lindung  Angke  Kapuk  belum memperoleh  manfaat optimal  dari  peluang  dan  sangat rentan  terhadap  ancaman  yang  dihadapinya.  Dengan demikian  maka  Hutan  Lindung  Angke  Kapuk  masih lemah  dalam  menghadapi  dinamika  lingkungan  ek- sternal.Hutan  Lindung  Angke  Kapuk  dapat  dikelola melalui  delapan  strategi  pengelolaan.  Prioritas  utama adalah rehabilitasi ekosistem mangrove.

## Daftar Pustaka
[1] [BI]  Bank  Indonesia,  2013.  Laporan  Perkembangan  Pasar Properti  Residensial  di  Pasar  Sekunder  Jakarta  -  Triwulan III/2013. http://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/harga-properti- sekunder/Documents/shpr-sekunder-tw3.pdf.
[2] [BPLHD  DKI  Jakarta]  Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup Daerah  DKI  Jakarta,  2012.  Laporan  Status  Lingkungan  Hidup Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota    Jakarta  Tahun  2011. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta.
[3] [DKP DKI] Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, 2011.  Informasi  Kehutanan  Dinas  Kelautan  dan  Pertanian Provinsi  DKI  Jakarta.  Bidang  Kehutanan  Dinas  Kelautan  dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.
[4] Ginoga, K. L., 2009. Sintesis kajian sosial ekonomi pengelolaan hutan lindung. http://puslitsosekhut.web.id/program.php?id=42.
[5] [Kemenhut]  Kementrian  Kehutanan,  2012.  Statistik  Kehutanan Indonesia  2011.  Kementrian  Kehutanan  Republik  Indonesia, Jakarta.
[6] Kusmana,  C.,  2007.  Konsep  pengelolaan  mangrove  yang  ra- sional.  http://cecep_kusmana.staff.ipb.ac.id/files/2011/01/2010- paper-konsep-pengelolaan-mangrove-yang-rasional.pdf.
[7] Kusmana, C., Istomo,  Purwanegara  T., 2010.  Penerapan teknik guludan dalam penanaman mangrove pada lahan yang terendam air masin yang dalam.
Research Abstract. http://web.ipb.ac.id/~lppm/ID/index.php?view=penelitian/hasilc ari&status=buka&id_haslit=HIKOM/004.10/KUS/p.
[8] Lestari,  E.,  2004.  Dampak  pencemaran  logam  berat  terhadap kualitas  air  laut  dan  sumberdaya  perikanan  (studi  kasus  ke- matian  massal  ikan-ikan  di  Teluk  Jakarta).  Makara  Sains  8(2), pp. 52-58.
[9] Nurhayati,  S.,  2008.  Pendekatan  QSPM  sebagai  dasar  perumu- san strategi peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Ba- tang Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan 9(1), pp. 72- 82.
[10] Onrizal,  Rugayah,  Suhardjono,  2004.  Flora  mangrove  berhabi- tus pohon di Hutan Lindung Angke – Kapuk. Biodiversitas 6(1), pp. 34-39.
[11] Rangkuti,  F.,  1997.  Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
[12] Santoso,  N.,  2011.  Arahan  Kebijakan  dan  Strategi  Pengelolaan Kawasan  Mangrove  Berkelanjutan  di  Muara  Angke  Daerah Khusus Ibukota Jakarta [disertasi]. Sekolah Pascasarjana, Insti- tut Pertanian Bogor, Bogor.
[13] Triatmodjo, B., 1999. Teknik Pantai. Beta Offset, Yogyakarta.