## SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PROGRAM RASKIN SE-KOTA PALANGKARAYA
Jadiaman Parhusip 1) , Licantik 2) , Winda Yulistria 3)
1,2,3) Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya Email : 1) parhusip.jadiaman@gmail.com , 2) cantique@ymail.com , 3) vipblack_girl@yahoo.com

## Abstract
Limitations  of  the  data  and  related  information  in  an  integrated  population  into  the  middle  to lower barriers in implementing and coordinating programs both at the level of central government , local government and with stakeholders. Therefore, the rural / urban poor record shall be eligible for assistance Raskin  (rice  for  the  poor)  which  will  cooperate  with  the  data  collection  programs  of  social  protection officer at the central statistical agency office Palangkaraya.
The  process  of  selecting  candidates  for  assistance  in  Palangkaraya  Raskin  takes  a  decision support system to give  consideration in determining the prospective beneficiaries. Where the criteria for assistance Raskin consists of 10 criteria, namely : primary income, tenure occupied residential buildings, residential flooring type, wall type shelter, drinking water facilities, lighting facilities , a current cooking fuel , waste water facilities large, landfills feces, ownership of household assets. In building this website Raskin language used is PHP , and MySQL as database.
Development  method  used  is  the  waterfall  method  and  decision  support  system  with  Analytical Hierarchy  Process  (AHP).  In  this  test  has  two  methods:  black  box  testing  and  the  Turing  test.  This application helps in determining alternative Raskin recipients, potential recipients assist data management and data management Raskin recipients selected from the recommendation.
Keywords :   Decision  Support  Systems,  Palangkaraya,  Raskin,  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP), Turing test.

## 1. Pendahuluan
Semua  warga  Negara  Indonesia  berhak untuk  hidup  dengan  lebih  baik  yang  dijamin dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  34  : “fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar dipelihara  negara;  negara  mengembangkan sistim  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;  negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan  fasilitas  kesehatan  dan  pelayanan umum  yang  layak”.  Pemerintah  menyadari tidaklah  mudah  mewujudkan  kesejahteraaan bagi seluruh penduduk. Mewujudkan pemenuhan  hak-hak  dasar  warga  secara  layak memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik dan menyeluruh.
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang meliputi lima sasaran pokok yaitu : pengurangan  kemiskinan  dan  pengangguran, pengurangan  kesenjangan  antar  wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkungan  hidup,  dan  pengelolalaan  sumber
daya  alam,  serta  peningkatan  infrastruktur. Dalam  implementasinya,  prioritas  utama pembangunan  nasional  diberikan  kepada pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan  sosial.  Sasaran  yang  hendak dicapai  melalui  prioritas  ini  antara lain  adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, sehingga angka kemiskinan dapat menurun (Setiana, 2012). Di wilayah  Kota  Palangka  Raya  juga  mendapat perhatian  dari  pemerintah  untuk  memperoleh Raskin  (Beras  untuk  rumah  tangga  miskin) yang  di  distribusikan  oleh  Perum  Bulog  ke kantor  desa/kelurahan  atau  yang  biasa  disebut titik distribusi.
Raskin  adalah  bagian  dari  Program penanggulangan kemiskinan yang berada pada Kluster  I,  termasuk  program  bantuan  sosial berbasis  keluarga  yang  sudah  berjalan  sejak tahun  1998.  Program  ini  sebagai  upaya pemerintah  dalam  memenuhi  hak  dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan.  Selain  itu,  program  Raskin  juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah
dalam  mengurangi  beban  pengeluaran  rumah tangga miskin (Alimoeso, 2012).
Keberhasilan Raskin diukur berdasarkan tingkat  pencapaian  indikator  Enam  Tepat  (6 T),  yaitu  Tepat  Sasaran,  Tepat  Jumlah,  Tepat Harga,  Tepat  Waktu,  Tepat  Administrasi,  dan Tepat Kualitas. Sejalan dengan perkembangan dalam  pelaksanaan  Program  Raskin,  sebagai upaya  untuk  mencapai  6  (enam)  tepat,  maka berbagai  kebijakan  akan  terus  dikembangkan. Sebagai konsekuensinya maka Pedoman Umum Raskin akan terus disempurnakan baik untuk  mengimplementasikan  kebijakan  baru maupun  untuk  mengatasi  berbagai  kendala yang  diusulkan  oleh  Pemerintah  Daerah (Setiana, 2012).
Keterbatasan  data  dan  informasi  secara terpadu terkait  penduduk  menengah  ke  bawah menjadi  hambatan  dalam  melaksanakan  dan mengkoordinasikan  program  baik  di  tingkat pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  maupun dengan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu pihak desa/kelurahan wajib mendata
masyarakat  miskin  yang  berhak  mendapatkan bantuan beras yang nantinya akan bekerjasama dengan petugas pendataan
program perlindungan  sosial  pada  kantor  badan  pusat statistik  serta  pihak  bulog  sebagai  distributor beras.
Kriteria – kriteria untuk proses pemilihan kelayakan penerima raskin antara lain adalah : 1. Penghasilan utama. 2. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati.
3. Jenis lantai terluas tempat tinggal.
4. Jenis dinding terluas tempat tinggal dan kondisi dinding.
5. Fasilitas sumber air minum.
6. Fasilitas penerangan utama.
7. Bahan bakar/energi utama untuk memasak.
8. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar.
9. Tempat pembuangan akhir tinja.
10. Kepemilikan aset rumah tangga. (Anonim, 2011)
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik untuk  mengajukan  judul  penelitian  yaitu “Sistem  Penunjang  Keputusan  Program Raskin Se-kota Palangka Raya” .

## 1.2 Rumusan Masalah
Masalah  yang  dirumuskan  berdasarkan latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas adalah  “  bagaimana  membuat  sistem penunjang keputusan untuk pengelolaan
program beras miskin se-kota Palangka Raya ? ”.

## 1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, batasan  masalah  yang  akan  dijadikan  dasar desain  program  yang  dibuat  yaitu  sebagai berikut :
a.  Sistem  dibuat  hanya  sebagai  sarana pendukung keputusan penentuan
masyarakat miskin yang berhak mendapatkan  beras  untuk  rumah  tangga miskin (Raskin) di kota Palangka Raya.
b.  Pihak-pihak yang menggunakan aplikasi ini terdiri dari admin kelurahan, staf bulog dan staf  BPS  kota  Palangka  Raya  yang diberikan wewenang.
c.  Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). d . Sistem ini menggunakan teknologi web 2.0 dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP 5, CSS 3, HTML 5 dan MySQL 5 sebagai database.
e.  Sistem mengolah data masyarakat calon penerima raskin.
f.   Sistem ini dibuat berdasarkan “Kriteria kemiskinan variabel non-monetary”
g.  Sistem ini tidak menangani persediaan dan pendistribusian beras.

## 1.4 Metodologi Penelitian
1.4.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Kantor Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya.

## 1.4.2 Alat Dan Bahan
Untuk merancang dan membuat aplikasi ini dibutuhkan alat dan bahan seperti berikut:
a.  Komputer PC atau notebook/laptop dengan spesifikasi Intel Dual Core dengan RAM 2 GB, dengan sistem operasi yang digunakan adalah  sistem  operasi  berbasis Windows  7 Ultimate.
b.  Perangkat  lunak  yang  digunakan  adalah bahasa  pemprograman  PHP  5  dan  MySQL 5 sebagai perangkat lunak database .
c.  Untuk membuat konsep sistem menggunakan DFD dan ERD, dengan
Microsoft Office Visio 2003 .

## 1.4.3 Metodologi Pelaksanaan
Metodologi pelaksanaan yang
digunakan  yaitu  metodologi  pengembangan perangkat  lunak waterfall  model ,  berikut
tahapan waterfall mode l yang dilakukan dalam penyusunan tugas akhir :
(1). Tahap Analisis Dalam menganalisis kebutuhan dilakukan  metode  pengumpulan  data,  yaitu dengan  mengumpulkan  data  yang  diperlukan untuk  diolah  sehingga  akhirnya  sampai  pada suatu  kesimpulan  mendapatkan  kebutuhan. Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam pelaksanaan  penelitian  ini  terdiri  dari  dua macam, yaitu:
a)  Studi Pustaka,  dengan mengumpulkan data berupa buku-buku pengetahuan, dan jurnal- jurnal  dari  internet  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang di ambil.
b)  Studi Lapangan, yang dilakukan adalah observasi di Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya dan kantor terkait dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung kepada pihak instansi yang bersangkutan.
(2). Tahap Perancangan a)  Konseptual Desain
Pada tahap ini dilakukan dengan perancangan  konsep  yang  ditunjukkan dengan  perancangan  proses  perangkat lunak  dengan  menggunakan  rancangan Data  Flow  Diagram ( DFD ),  perancangan database digunakan  penggambaran  dengan Entity Relationship Diagram ( ERD ).
b)  Fisikal Desain
Pada tahap ini dilakukan perancangan fisik dimulai  dengan  perancangan  input  dalam bentuk  form,  perancangan  output  dan perancangan  interface  dilakukan  setelah perancangan  konsep  perangkat  lunak  dan perancangan database .  Perangkat  yang digunakan  untuk  mengambarkan DFD, ERD dan  perancangan interface adalah Microsoft Visio 2003.
(3) . Tahap Pengkodean Hasil rancangan Desain diubah menjadi bentuk  yang  dimengerti  oleh  mesin  dalam bentuk  bahasa  pemrograman.  Tahap  ini dikerjakan dengan menggunakan bahasa pemrograman  PHP  5  dan  MySQL  5  sebagai perangkat lunak database .

## (4). Tahap Pengujian
Uji coba perangkat lunak yang dilakukan menggunakan metode blackbox testing.
1.5 Landasan Teori
1.5.1 Pengertian Sistem Pendukung
Keputusan
Sistem  pendukung  keputusan  adalah bagian dari system informasi berbasis komputer  untuk  mendukung  pengambilan keputusan  dalam  suatu  organisasi  atau perusahaan.  Dapat  juga  dikatakan  sebagai sistem  komputer  yang  mengolah  data  menjadi informasi  untuk  mengambil  keputusan  dari masalah  semi-terstruktur  yang  spesifik.  Istilah Sistem  Penunjang  Keputusan  mengacu  pada suatu  sistem  yang  memanfaatkan  dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. (Haniif, 2007)

## 1.5.2 Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan
Karakteristik sistem pendukung keputusan adalah :
1.  Sistem  Pendukung  Keputusan  dirancang untuk  membantu  pengambil  keputusan dalam  memecahkan  masalah  yang  sifatnya semi  terstruktur  ataupun  tidak  terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan
manusia dan informasi komputerisasi.
2.  Dalam proses pengolahannya, sistem pendukung  keputusan  mengkombinasikan penggunaan  model-model  analisis  dengan teknik  pemasukan  data  konvensional  serta fungsi-fungsi pencari / interogasi informasi.
3.  Sistem  Pendukung  Keputusan,  dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan/dioperasikan dengan mudah.
4.  Sistem  Pendukung  Keputusan  dirancang dengan menekankan pada aspek
fleksibilitas  serta  kemampuan  adaptasi yang tinggi. (Hairun, 2013)

## 1.5.3 Tahapan Pengambilan Keputusan
Berikut tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan (Turban,2005) :
1. Tahap Pemahaman
Sebuah  proses  pemahaman  terhadap  masalah dengan  mengidentifikasi  dan  mempelajari masalah terhadap lingkungan yang memerlukan data, mengolah data, mengujinya, menjadikan  petunjuk  dalam  menemukan pokok masalah dan mencari solusi.
2. Tahap Perancangan
Meliputi  penemuan  atau  mengembangkan  dan menganlisis  tindakan  yang  mungkin  untuk dilakukan.  Hal  ini  meliputi  pemahaman terhadap  masalah  dan  menguji  solusi  yang layak.  Dan  tahap  ini  dikembangkan  sebuah
model  masalah  pengambilan  keputusan  untuk dikontruksi, dites dan divalidasi. 3. Tahap Pemilihan Tahap  ini  adalah  tahap  dimana  suatu keputusan  yang  nyata  dan  diambil  suatu komitmen  untuk  mengikuti  suatu  tindakan tertentu.  Tahap  ini  meliputi  pencarian, evaluasi,  dan  rekomendasi  terhadap  suatu solusi  yang  tepat  untuk  model.  Sebuah  solusi untuk  model  adalah  sekumpulan  nilai  spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternative yang telah dipilih. 4. Tahap Implementasi Implementasi  berarti  membuat  suatu  solusi yang  direkomendasikan  bisa  bekerja  untuk mengatasi masalah.

## 1.5.4 Pengertian Analytical Hierarchy Proses (AHP)
AHP merupakan suatu model pendukung  keputusan  yang  dikembangkan oleh  Thomas  L.  Saaty.  Model  pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor  atau  multi  kriteria  yang  kompleks menjadi  suatu  hirarki,  menurut  Saaty  (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari  sebuah  permasalahan  yang  kompleks dalam  suatu  struktur  multi  level  dimana  level pertama  adalah  tujuan,  yang  diikuti  level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah  hingga  level  terakhir  dari  alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok- kelompoknya  yang  kemudian  diatur  menjadi suatu  bentuk  hirarki  sehingga  permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.
AHP  sering  digunakan  sebagai  metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut : 1.  Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi  dari  kriteria  yang  dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam.
2.  Memperhitungkan  validitas  sampai  dengan batas  toleransi  inkonsistensi  berbagai kriteria  dan  alternatif  yang  dipilih  oleh pengambil keputusan.
3.  Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas
pengambilan
keputusan.
1.5.5 Tahapan AHP ( Analytical Hierarchy

## Proses )
Dalam metode AHP dilakukan langkah- langkah  sebagai  berikut  (Kadarsyah  Suryadi dan Ali Ramdhani, 1998) :
1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan
Dalam tahap ini kita berusaha menentukan  masalah  yang  akan  kita pecahkan  secara  jelas,  detail  dan  mudah dipahami. Dari masalah yang ada kita coba tentukan  solusi  yang  mungkin  cocok.  bagi masalah  tersebut.  Solusi  dari  masalah mungkin  berjumlah  lebih  dari  satu.  Solusi tersebut  nantinya  kita  kembangkan  lebih lanjut dalam tahap berikutnya.
2.  Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama
Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hirarki yang berada  di  bawahnya  yaitu  kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai  alternatif  yang  kita  berikan  dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda.  Hirarki  dilanjutkan  dengan subkriteria (jika mungkin diperlukan). 3.  Membuat matrik
perbandingan berpasangan
yang menggambarkan kontribusi  relatif  atau  pengaruh  setiap elemen  terhadap  tujuan  atau  kriteria  yang setingkat di atasnya
Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi  lain  yang  mungkin  dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam  prioritas  yaitu  mendominasi  dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari  pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan  suatu  elemen  dibandingkan elemen  lainnya.  Untuk  memulai  proses perbandingan  berpasangan  dipilih  sebuah kriteria  dari  level  paling  atas  hirarki misalnya  K  dan  kemudian  dari  level  di bawahnya  diambil  elemen  yang  akan dibandingkan misalnya E1,E2,E3,E4,E5.
4.  Melakukan  pendefinisian  perbandingan berpasangan  sehingga  diperoleh  jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2]
buah,  dengan  n  adalah  banyaknya  elemen yang dibandingkan.
Hasil  perbandingan  dari  masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang  menunjukkan  perbandingan  tingkat kepentingan  suatu  elemen.  Apabila  suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan  diberi  nilai  1.  Skala  9  telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan  tersebut  diisikan  pada  sel yang  bersesuaian  dengan  elemen  yang dibandingkan.
Skala
perbandingan perbandingan  berpasangan  dan  maknanya yang  diperkenalkan  oleh  Saaty  bisa  dilihat pada tabel 1.
5.  Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.
6.  Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki
7.  Menghitung  vektor  eigen  dari  setiap matriks  perbandingan  berpasangan yang merupakan  bobot  setiap  elemen  untuk penentuan  prioritas  elemen-elemen  pada tingkat  hirarki  terendah  sampai  mencapai tujuan.  Penghitungan  dilakukan  lewat  cara menjumlahkan  nilai  setiap  kolom  dari matriks,  membagi  setiap  nilai  dari  kolom dengan  total  kolom  yang  bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan  nilai-nilai  dari  setiap  baris dan  membaginya  dengan  jumlah  elemen untuk mendapatkan rata-rata.
8.  Memeriksa konsistensi hirarki. Yang diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat index konsistensi.
Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapai yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10%. (Syaifullah, 2010).

## 1.5.6 Pengertian Raskin
Program  Raskin  adalah  salah  satu program  penanggulangan  kemiskinan  dan perlindungan  sosial  di  bidang  pangan  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan  rendah  (rumah  tangga  miskin dan  rentan  miskin).  Program  Raskin  adalah program  nasional  lintas  sektoral  baik  vertikal (Pemerintah  Pusat  sampai  dengan  Pemerintah
Daerah) maupun horizontal (lintas
Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing  untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program  Raskin. (Hakim,  2012). Rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS – PM) Program Raskin pada tahun 2013 hingga tahun 2014,  ditetapkan  berdasarkan  Basis  Data Terpadu  untuk  Program  Perlindungan  Sosial yang  bersumber  dari  Pendataan  Program Perlindungan  Sosial  tahun  2011  (PPLS-2011) Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Perlu  kita  sadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan relatif. (Anonim, 2013).

## 1.5.7 Dasar Hukum Program Raskin
Peraturan peundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah : 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1995, tentang Organisasi Masyarakat.
2. Undang-Undang No.18 Tahun 1986, tentang pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1985.
3. Undang-Undang No.19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 , tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No.18 Tahun 2012, tentang Pangan.
6. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) Tahun 2013. 7. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002, tentang ketahanan pangan. 8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang pendirian perusahaan umum BULOG. 9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Peraturan pemerintah No.38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeritah, pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota. 11. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
12. Inpres Nomor 3 tahun 2012 tentang Kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran Beras oleh Pemerintah. 13. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat. (Anonim, 2013)
2. Pembahasan 2.1 Analisa Sistem Analisa sistem dilakukan dengan menguraikan suatu sistem informasi yang utuh dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  serta mengevaluasi  permasalahan  dan  kebutuhan sistem.  Analisa  yang  dilakukan  terhadap sistem diuraikan sebagai berikut.

## 2.1.1 Gambaran proses bisnis lama
Berdasarkan  hasil  pengamatan  terhadap perencanaan penetapan calon penerima Raskin (Beras untuk rumah tangga miskin) menggunakan  data  hasil  Pendataan  Program Perlindungan  Sosial  (PPLS)  2011  sebagai basis  data  utama  dan  terpadu  nasional  berupa nama  dan  alamat  rumah  tangga  menengah  ke bawah  yang  dapat  dipergunakan  dalam berbagai  program  perlindungan  sosial  oleh lembaga / instansi pemerintah di pusat, daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Penjelasan singkatnya :
1.  Tim  koordinasi  raskin  pusat  memberikan berkas  data  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS) hasil  Pendataan  Program  Perlindungan Sosial  (PPLS)  2011  kepada  tim  koordinasi raskin  kota  dan  pihak  kelurahan  dalam bentuk file yang disimpan dalam CD-R.
2.  Tim  koordinasi  raskin  kota  memeriksa berkas  data  RTS  PPLS  2011  dari  Tim Koordinasi  raskin  pusat  sehingga  berkas tersebut  dicetak  sebagai  bahan  survei  ke lapangan.
3.  Kelurahan  menerima  berkas  data  RTS sehingga  berkas  tersebut  dicetak,  dan melakukan  verifikasi  nama  RTS  yang sudah  tidak  layak  mendapatkan  bantuan Raskin,  serta  nama  RTS  yang  dianggap layak mendapatkan bantuan melalui musyawaah yang dilakukan oleh kelurahan. 4.  Data hasil musyawarah yang telah diverifikasi,  ditetapkan  oleh  lurah  dan disahkan  oleh  camat,  sehingga  berkas  data hasil verifikasi ini kemudian dapat disampaikan  kepada  tim  koordinasi  raskin kota.
5.  Tim  raskin  pusat  menerima  data  hasil verifikasi  sebagai  data  akhir  sebagai  data penerima bantuan raskin.

## 2.1.2 Analisa Sistem
Analisa sistem dilakukan dengan menguraikan suatu sistem informasi yang utuh dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  serta mengevaluasi  permasalahan  dan  kebutuhan sistem.  Analisa  yang  dilakukan  terhadap sistem diuraikan sebagai berikut.

## 2.1.3 Kelemahan proses bisnis lama
Dari  hasil  hasil  analisis  sistem  lama, maka  dapat  diuraikan  kelemahandari  sistem lama  dalam  proses  perencanaan  penetapan calon  penerima  Raskin  (Beras  untuk  rumah tangga miskin), yaitu sebagai berikut :
1.  Tidak ada sistem khusus yang memanfaatkan  tegnologi  informasi  untuk membantupegelolaan  data  dan  penunjang keputusan  untuk  menentukan  masyarakat penerima bantuan raskin.
2.  Data penerima raskin dari hasil PPLS 2011 sering tidak akurat dengan data yang ada di kelurahan atau di lapangan. Sehingga pihak kelurahan diperbolehkan melakukan musyawarah  untuk  pemutakhiran  atau verifikasi data penerima manfaat (penerima bantuan raskin).
3.  Pengiriman  data  penerima  raskin  dari pendataan PPLS 2011 kepada tim koordinasiraskin  kota  dan  kelurahan,  serta pengiriman  data  hasil  musyawarah  yang telah diverifikasi dari kelurahan memerlukan waktu yang lama.
4.  Tidak  tersedianya database sebagai tempat penyimpanan  data,  berkas  atau  data disimpan di lemari arsip.

## 2.1.4 Gambaran Proses bisnis yang dirancang
Untuk menghindari keterlambatan dalam  pengolahan  data  calon  penerima  raskin dan  siapa  saja  yang  berhak  mendapatkan bantuan  raskin  di  kota  Palangka  Raya  serta informasi  tentang  raskin,  maka  diperlukan pengolahan  data  yang  lebih  efisien.Salah satunya  dengan  menggunakan  aplikasi  sistem penunjang  keputusan  program  raskin  se-kota Palangka Raya. Dimana hal ini bertujuan agar dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan  data,  memberi kemudahan  kepada petugas  statistik  sebagai  penunjang  keputusan untuk  menentukan  masyarakat  miskin  yang berhak  mendapatkan  beras  untuk  rumah tangga miskin (Raskin) di kota Palangka Raya, memudahkan petugas kelurahan dalam menyampaikan  data  calon  penerima  raskin
dari
kelurahannya masing-masing,
memudahkan petugas bulog dalam mengetahui data penerima raskin dan jumlah beras ( kouta ) per  kartu  keluarga  dan  per  bulan,  semua  data tersebut  disimpan  dalam  database.  Tidak terbatas  pada  pengolahan  datanya  saja  tetapi juga perlu di publikasikan, media publikasinya menggunakan website .  Jadi  Aplikasi  yang dibuat  adalah  sistem  penunjang  keputusan program raskin se-kota Palangka Raya.
Penjelasan singkatnya :
1.  Sistem  penunjang  keputusan  program raskin  dapat  diakses  melalui  internet  oleh Admin  tim  raskin  kota,  petugas  kelurahan, petugas  statistik  dan  petugas  bulog  yang menangani raskin.
2.  Admin  tim  raskin  kota  mengunjungi halaman admin web dan melakukan proses login ke website/ sistem, serta menginputkan  username  dan  password yang sudah ditentukan.
3.  Admin tim raskin kota menginputkan nama Kecamatan, dan nama Kelurahan.
4.  Menampilkan nama kecamatan dan kelurahan yang diinput sebelumnya.
5.  Petugas  kelurahan  mengunjungi  halaman website raskin dan mendaftarkan kelurahannya  pada  menu  pendaftaran member  (pendaftaran  pengguna),  setelah proses  pendaftaran  member  berhasil  maka pengguna  sudah  bisa  melakukan  login  ke sistem ( login member ). 6.  Setelah menginput kode kelurahan, kemudian  pengguna  melakukan  konfirmasi kode  kelurahan,  jika  kode  kelurahan  benar maka  pengguna  dapat  mengakses  program raskin  sebagai  petugas  kelurahan,  namun jika kode kelurahan yang  diinputkan salah, pengguna harus menginputkan kode kelurahan kembali.
7.  Setelah  konfirmasi  kode  kelurahan  benar, pengguna  mendapatkan  hak  akses  sebagai Petugas  Kelurahan,  tugas  dari  petugas kelurahan pertama adalah memproses menu input  data  calon  penerima  raskin.  Petugas kelurahan  menginputkan  data  penduduk calon  penerima  raskin  per  kelurahan masing –masing berdasarkan jumlah kepala keluarga  yang  dianggap  berhak  menerima bantuan.
8.  Menampilkan  data  calon  penerima  raskin  / kepala  keluarga  per  kelurahan,  dan  data tersebut  otomatis  akan  tersimpan  pada database.
9.  Setelah itu, petugas statistik kota mengunjungi  alamat  website  raskin  dan melakukan  proses  login  (menginputkan username dan password yang sudahditentukan) tanpa melakukan pendaftaran  member.  Hal  pertama  yang dilakukan oleh pengguna adalah menginputkan  isi  kriteria  miskin,  dan menentukan nilai prioritas kriteria, mengolah  dan  memproses  data-data  calon penerima  raskin  dari  kelurahan,  sehingga tampil hasil keputusan berupa data rekomendasi  (rangking)  bantuan  raskin, dan  kemudian  menentukan  masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan berdasarkan data rekomendasi tersebut.
10. Petugas bulog mengunjungi alamat website raskin dan melakukan proses login (menginputkan  username  dan  password yang  sudah  ditentukan)  tanpa  melakukan pendaftaran  member,  dan  menginputkan data  jumlah  beras  per  kartu  keluarga  dan per bulan (periode waktu).

## 2.2 Analisis Pengguna
Pengguna  yang  ada  pada  website  ini  di atur  berdasarkan  hak  akses,  aturan  hak pengguna dalam website ini di bagi menjadi 3 hak pengguna yaitu sebagai berikut :
1.  Akses  admin,  untuk  hak  akses  ini  yang dimilikinya  adalah  melakukan  login,  yaitu dengan memasukkan username dan password ,  dimana username dan password sudah  ditentukan.  Admin  juga  melakukan update berita, update profil  raskin, update isi  keputusan  (menambah  file  peraturan- peraturan / dasar hukum) update informasi, update data  kelurahan  dan  kecamatan  ( menginput  nama-nama  kelurahan  dan nama-nama  kecamatan  ), update  gallery (menambah foto gallery ).
2.  Akses member :
a.  Petugas  kelurahan,  memiliki  hak  akses mendaftarkan nama kelurahannya sebagai  pengguna  terlebih  dahulu  pada website  ini  melalui  menu  pendaftaran kelurahan,  dan  setelah  login  member kemudian  petugas  kelurahan  dapat memulai  melakukan  proses  menginput data calon penerima raskin, melihat info data  penerima  raskin  dari  hasil  proses, melihat  info  kriteria  miskin,  dan  dapat mengganti username dan password . b.  Petugas  statistik,  memiliki  hak  akses login  member  menggunakan username
dan password yang  sudah  ditentukan tanpa melakukan pendaftaran, kemudian menginput isi kriteria miskin, menentukan  prioritas  kriteria  miskin, mengolah  data  calon  penerima  raskin dari  kelurahan  berdasarkan  bulan  dan kelurahan  dan  kemudian  data  diproses, melihat  hasil  olah  data  raskin  berupa data  rekomendasi  (rangking)  penerima raskin berdasarkan kelurahan dan periode/bulan,  menetapkan  penerima raskin, merubah atau mengganti username dan password .
c.  Petugas bulog, memiliki hak akses login member  menggunakan username dan password yang  sudah  ditentukan  tanpa
melakukan pendaftaran, kemudian mengisi data jatah beras per KK (Kepala Keluarga)  dan  per  bulan,  melihat  data penerima  raskin,  dan  dapat  merubah atau mengganti username dan password.
3.  Akses  pengunjung  biasa,  mempunyai  hak akses  untuk  melakukan  aktivitas  membuka dan membaca berita, melihat info keputusan,  membaca  informasi  raskin, melihat  data  penerima  raskin  melihat gallery .
Gambar 1. Pemodelan proses bisnis yang dirancang dari aktivitas admin dan member (petugas kelurahan, petugas statistik, petugas bulog)
Gambar 2. Flowchart penentuan rekomendasi calon penerima raskin

## 2.3. Analisis penentuan rekomendasi calon penerima bantuan
Penentuan  rekomendasi  calon  penerima raskin dilakukan dengan menggunakan metode AHP. Flowchart dalam menentukan rekomendasi  calon  penerima  raskin  dapat dilihat pada Gambar 3. Langkah-langkah penyelesaian perhitungan AHP:
1.  Mendefinisikan masalah dan menentukan cara pemecahan masalah yang diinginkan. Kriteria  miskin  yang  digunakan  untuk menentukan  calon  penerima  raskin  adalah sebagai  berikut:  a.  Penghasilan  utama;  b. Bangunan  Tempat Tinggal;  c.  Fasilitas  Air Minum;  d.  Fasilitas  Penerangan;  e.  Bahan Bakar  untuk  Memasak;  f.  Fasilitas  Buang Air Besar; g. Jenis Lantai Tempat Tinggal, h.  Jenis  Dinding  Tempat  Tinggal;  i.  Aset Rumah  Tangga  Yang  Paling  Mahal;  j. Tempat pembuangan akhir tinja.
2.  Membuat  struktur  hirarki  yang  diawali dengan tujuan
3.  Membuat matrik perbandingan berpasangan  kriteria  untuk  bantuan  raskin
Mendefinisikan  perbandingan  berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya  sebanyak  n  x  [(n-1)/2]  buah, dengan  n  adalah  banyaknya  elemen  yang dibandingkan.
4.  Menghitung  nilai  eigen  dan  menguji konsistensinya.

## 3. Kesimpulan
Sistem  Penunjang  Keputusan  untuk program  raskin  (beras  untuk  rumah  tangga miskin)  se-kota  Palangka  Raya  ini  dibuat sebagai sarana pengambilan keputusan penentuan  masyarakat  miskin  yang  berhak mendapatkan  beras  untuk  rumah  tangga miskin di kota Palangka Raya. Dimana sistem ini tidak menangani persediaan dan pendistribusian beras.
Kriteria untuk bantuan raskin ini terdiri dari  10  kriteria,  yaitu  :  penghasilan  utama, status  penguasaan  bangunan  tempat  tinggal yang  ditempati,  jenis  lantai  tempat  tinggal, jenis  dinding  tempat  tinggal,  fasilitas  sumber air  minum,  fasilitas  penerangan,  bahan  bakar utuk  memasak,  fasilitas  buang  air  besar, tempat  pembuangan  akhir  tinja,  kepemilikan aset rumah tangga.
Bahasa yang digunakan untuk
membangun website raskin ini yaitu PHP, dan MySQL sebagai database. Metode pengembangan  yang  digunakan  yaitu  metode waterfall dan  sistem  pendukung  keputusan dengan  metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP). Aplikasi ini membantu dalam menentukan alternatif penerima raskin, membantu  pengelolaan  data  calon  penerima raskin  dan  pengelolaan  data  penerima  yang dipilih dari hasil rekomendasi.
Didukung  juga  dengan  metode Turing Test untuk  mengetahui  akurasi  hasil  yang diberikan  oleh  sistem.  Proses  pengujian  ini dilakukan dengan  membandingkan hasil calon penerima bantuan yang direkomendasikan oleh sistem  dan  calon  penerima  bantuan  yang direkomendasikan oleh manusia. Apabila hasil yang diberikan tidak jauh berbeda, maka dapat dikatakan  hasil  yang  diberikan  oleh  sistem cukup akurat.
4. Saran Adapun saran-saran yang dapat diberikan  untuk  kemajuan  tugas  akhir  ini, adalah :
Sistem  Penunjang  Keputusan  untuk pengelolaan  program  beras  miskin  se-kota palangkaraya  ini  dibuat  dengan  desain  dan tampilan  yang  sederhana,  hanya  teks  dan gambar. Kedepannya diharapkan dapat dikembangkan  lagi  sehingga  tampilan  dan desain website menjadi lebih baik lagi, seperti : audio, video, dan menambahkan fitur lainnya (statistik  pengunjung  website,  peta  lokasi kantor yang terkait).

## Daftar Pustaka
Anonim,  2012.  Kementerian  Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pedoman umum  penyaluran  RASKIN  Beras  untuk rumah tangga miskin 2012 . Halaman iii- iv.
Wahyuni  Sri  dkk. Perancangan  Sistem Penunjang Keputusan Dalam Pemberian  Beras  (Raskin)  Kepada Warga Kelurahan Kurao Pagang Dengan Menggunakan Bahasa Pemograman Visual Basic 6.0 , http://upi- yptk.ac.id/ejournal/File_Jurnal/Jurnal_S riWahyuni.pdf
Saaty. Thomas L 2005. Pengenalan Analytical Hierarchy Process http://repository.usu.ac.id/bitstream/123 456789/20560/3/Chapter%20II.pdf, diakses tanggal 26 Mei 2013
Suryati,  Sukadi.  2012. Perancangan  sistem pendataan keluarga miskin untuk program  raskin  (beras  miskin)  pada desa mantren , http://www.unsa.ac.id/ejournal/index.ph p/elektro/article/view/136/109.  Diakses pada 10 Pebruari 2013.
Sutirin. 2006. Implementasi kebijakan pendataan  Rumahtangga  miskin  dan distribusi  KKB  Oleh  badan  pusat statistic (studi kasus di kecamatan suruh kab. Semarang), http://eprints.undip.ac.id/25112/1/SUTI RIN.pdf.  Diakses  pada  27  Pebruari
2013.
Syafrizal,  Melwin.  2009. Sistem  Penunjang Keputusan (Bahan Kuliah) , http://dosen.amikom.ac.id/downloads/ar tikel/2009/10/20091012_Jurnal%20DSS %20I%20-%20Melwin.doc, diakses tanggal 14 Juni 2013. Syaifullah , 2010. Pengenalan Metode AHP ( Analytical Hierarchy Process )
http://syaifullah08.files.wordpress.com/ 2010/02/pengenalan-analytical- hierarchy-process.pdf , tanggal 15 Pebruari 2014