COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## ANALISIS YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Thalia Firda Soraya 1 , Indriati Amarini 2
1,2 Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Indonesia thaliasoraya536@gmail.com 1 , indriati.amarini@gmail.com 2 Article Info Abstract Article History Received: November 19, 2023 Accepted: December 28, 2023 Land acquisition by the government for development purposes, especially to realize a just and prosperous society, is a complex action that involves the rights of certain parties, namely the people who have rights to the land. In  2012,  the  Government  of  Indonesia  passed  Law  No.  2/2012  on  Land
Acquisition for Development in the Public Interest. This law is designed to ensure the protection of the rights of each party, both the government and the  community,  in  the  land  acquisition  process.  The  principles  of  land acquisition, as explained in the general explanation of Law No. 2/2012, are expected to be in accordance with the values of Pancasila which aims to ensure justice for all parties. This research aims to analyze land acquisition procedures based on Supreme Court Decision Number 482 K/TUN/2021 with  reference  to  Law  Number  2  of  2012  on  Land  Acquisition  for Development in the Public Interest. The research method used is normative juridical, a legal research approach that emphasizes literature analysis. The results  show  that  in  the  land  acquisition  process,  there  are  stages  of planning,  preparation,  implementation,  and  delivery  of  results,  which  are then determined through the issuance of a Governor Decree.
Keywords:
Juridical Analysis; Land Acquisition; Public Interest.

## Abstract
Pengadaan  tanah  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan  pembangunan  terutama  demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merupakan suatu tindakan kompleks yang melibatkan hak-hak pihak tertentu, yaitu masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Pada  tahun  2012,  Pemerintah  Indonesia  mengesahkan    Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum.  Undang- Undang  ini  dirancang  untuk  memastikan  perlindungan  hak-hak  masing-masing  pihak,  baik pemerintah maupun masyarakat, dalam proses pengadaan tanah. Prinsip-prinsip pengadaan tanah,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2012, diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengadaan tanah berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  482  K/TUN/2021  dengan  merujuk  pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan  Umum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  sebuah pendekatan  penelitian  hukum  yang  menekankan  analisis  kepustakaan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  proses  pengadaan  tanah,  terdapat  tahapan  perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, yang kemudian ditetapkan melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur.
Kata Kunci: Analisis Yuridis; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum

## I. PENDAHULUAN
Pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah yang berguna pada  berbagai  kepentingan  pembangunan,  khususnya  untuk  kepentingan  umum  dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Secara prinsip, proses pengadaan tanah dilaksanakan melalui musyawarah antara pihak yang membutuhkan tanah dan pemilik hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan (Sumardjono, 2008). Hal  ini  menunjukan  bahwa  proses  pengadaan  tanah  tidak  gampang,  karena  berkaitan langsung dengan hak-hak para pihak yang berhak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah yang dimiliki  oleh  masyarakat  seharusnya  dilakukan  dengan  memberikan  perlindungan  kepada mereka yang tanahnya menjadi objek pengadaan, maka dari itu pelepasan hak tersebut tidak boleh  mengakibatkan  penderitaan  bagi  masyarakat  yang  terdampak  dan  harus memungkinkan mereka tetap dapat produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (Said & Irwansyah, 2019).
Pada  tahun  2012,  Pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum. Harapannya, Undang-Undang ini dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap pihak  dalam  proses  pengadaan  tanah,  baik  itu  pemerintah  maupun  masyarakat. Prinsip- prinsip pengadaan tanah yang terkandung dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 harus sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Dalam hal ini guna menjamin keadilan  bagi  masing-masing  pihak  (Lestari,  2020).  Konflik  atau  permasalahan  dalam Pengadaan  tanah  untuk  berbagai  kepentingan  seringkali  muncul  dalam  pelaksanaannya, seperti pada Perkara Nomor: 482 K/TUN/2021 tidak adanya keadilan pada masyarakat yang terdampak  pada  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum. Permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum ini memang menjadi permasalahan yang rumit karena melibatkan dua aspek yang harus diseimbangkan secara  proporsional.  (Zakie,  2011).  Di  satu  sisi  proyek  pembangunan  untuk  kepentingan umum membutuhkan sejumlah tanah yang luas, tetapi tanah negara yang tersedia terbatas, sehingga satu-satunya solusi yang bisa diambil ialah melepaskan tanah milik masyarakat . Di sisi  lain,  hak-hak  pemilik  tanah  yang  tanahnya  akan  digunakan  untuk  pembangunan  demi kepentingan umum juga tidak boleh dirugikan dan dikesampingkan sama sekali (Wibowo et al., 2021).
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  482  K/TUN/2021  menjelaskan  bahwa  Surat Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  590/20  Tahun  2021  tentang  Pembaruan  Atas Penetapan  Lokasi  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Bendungan  Bener  di  Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021 setelah gubernur  menetapkan  lokasi  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  masih  ada keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Mereka merasa dirugikan karena dianggap bahwa  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  590/20  Tahun  2021  tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah memiliki kecacatan dalam prosedur dan substansi.
Penggugat  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  482  K/TUN/2021  merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut, termasuk sebagai pemilik bangunan, tanaman, atau  benda  lain  yang  sah  dan  akan  terdampak  oleh  rencana  pertambangan  untuk pembangunan  Bendungan  Bener.  Hak-hak  mereka  diakui  dan  dilindungi  oleh  peraturan perundang-undangan.  Sedangkan  tergugat  dalam  putusan    tersebut  ialah  Gubernur  Jawa Tengah selaku instansi yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20  Tahun  2021  tentang  Pembaruan  Atas  Penetapan  Lokasi  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Bendungan  Bener  di  Kabupaten  Purworejo  dan  Kabupaten  Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021 sebagaimana dalam perkara ini surat keputusan tersebut merupakan objek yang disengketakan.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  482  K/TUN/2021  Penggugat mengajukan gugatan karena Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh pihak tergugat dianggap  memiliki  kecacatan  dalam  prosedur.  Sebelum  menerbitkan  Surat  Keputusan

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Gubernur,  tergugat  dianggap  tidak  mengikuti  tahap  perencanaan  dan  tahap  persiapan pengadaan tanah. Penggugat bersama dengan warga lainnya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan  dokumen  perencanaan,  khususnya  dalam  aktivitas  penyusunan  dokumen lingkungan  hidup.  Tergugat  juga  tidak  melaksanakan  sosialisasi  tatap  muka  dengan penggugat atau warga lain terkait rencana pembangunan dan juga tidak ada konsultasi publik yang dilakukan oleh tim persiapan pengadaan tanah bersama penggugat dan warga lainnya.
Tidak  hanya  itu,  tergugat  juga  tidak  pernah  melewati  dan  melakukan  proses  ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya sebagaimana tanah tersebut bagian dari tanah milik si penggugat. Dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 diungkapkan bahwa tergugat tidak pernah melakukan pengumuman resmi terkait penerbitan Surat  Keputusan  Gubernur,  dan  informasi  terkait  hal  tersebut  tidak  dapat  ditemukan  oleh penggugat  melalui  berbagai  situs  informasi. Sebagai  bentuk  untuk  menunjukkan  niat  baik, penggugat  meminta  klarifikasi  kepada  Biro  Hukum  Setda  Provinsi  Jawa  Tengah  terkait penerbitan  Surat  Keputusan  Gubernur.  Namun,  berdasarkan  informasi  yang  diterima  dari instansi tersebut, mereka tidak tahu informasi mengenai perpanjangan atau penerbitan izin penetapan  lokasi  untuk  Pembangunan  Bendungan  Bener.  Penggugat  menganggap  alasan tersebut  tidak  masuk  akal,  mengingat  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  seharusnya mengetahui informasi terkait hal tersebut.
Penggugat  mengajukan  gugatan  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  482 K/TUN/2021  karena  Surat  Keputusan  Gubernur  yang  disampaikan  oleh  tergugat  juga dianggap memiliki kecacatan substansi. Penggugat dengan tegas menyampaikan penolakan terhadap  rencana  pengadaan  tanah  untuk  Pembangunan  Bendungan  Bener  dalam  acara konsultasi  publik  pengadaan  tanah  pada  tanggal  26  April  2018.  Namun,  tergugat  dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tidak memperhatikan aspirasi yang disampaikan oleh penggugat.
Tergugat  dalam  menerbitkan  Surat  Keputusan  Gubernur  tersebut  dianggap  sebagai tindakan  yang  manipulatif  dimana  Surat  Keputusan  Gubernur  dibuat  dengan  paksaan  dan tipuan.  Penerbitan  Surat  Keputusan  Gubernur  tergugat  dan  instansi  dalam  penjelasan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  482  K/TUN/2021  memanipulasikan  dokumen  Analisis Dampak  Lingkungan  (ANDAL)  dengan  menyampaikan  0%  warga  yang  keberatan  atas rencana  pengadaan  tanah  untuk  kebutuhan  material  Pembangunan  Bendungan  Bener. Padahal dengan jelas penggugat dan warga lainnya menolak penambangan Batuan Andesit dalam  forum  konsultasi  publik.  Bukit  yang  akan  dieksploitasi  untuk  pertambangan  batuan andesit  berada  tepat  di  atas  daerah  pemukiman  warga,  sehingga  meningkatkan  risiko terjadinya  longsor.  Oleh  karena  itu,  para  warga  secara  tegas  menolak  pelaksanaan pertambangan batuan andesit di area tersebut. Bagi para Penggugat, nilai tanah tidak hanya terkait dengan nilai uang, tetapi juga memiliki makna dalam menjaga aspek keagamaan dan integritas  desa  seperti  yang  dijelaskan  pada  Perkara  Nomor:  482  K/TUN/2021  yang mendasarkan pada perintah Al-Qur’an:
QS Al-A’raf ayat 56
… وَ ﻻَ ﺗُ ﻔْ ﺳِ دُ وْ ا ﻓِ ﻰ ا ﻻَْ رْ ض ِ ﺑَ ﻌْ دَ اِ ﺻ ْ ﻼَ ﺣِ ﮭَ ﺎ
Artinya : “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya....”
Tergugat  juga  tidak  memperhatikan  perlindungan  terhadap  mata  air,  yang  mana  titik mata air terdekat berada di sekitar bukit yang akan digunakan sebagai lokasi pertambangan batuan andesit. Dalam perkara tersebut pada tingkat pengadilan pertama dan banding ditolak karena Surat Keputusan Gubernur tersebut menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 memenuhi syarat formil dan materiil tetapi dari segi sosial warga yang terdampak dari  penerbitan  Surat  Keputusan  Gubernur  tidak  mendapat  keadilan  sehingga  dalam penelitian  ini  akan  membahas  bagaimana  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan umum.

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
hukum yang berfokus pada analisis kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Metode penelitian ilmu hukum normatif telah menjadi pilihan yang umum digunakan oleh peneliti hukum untuk menyelidiki isu-isu hukum dengan mendalam (Saputro & Utomo, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti menggunakan metode penelitian untuk  menguraikan  hasil  penelitian  secara  rinci.  Pendekatan  deskriptif  pada  penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  gambaran,  penjelasan,  dan  validasi  terhadap  temuan  yang ditemukan dalam penelitian ini (Jonaedi Efendi et al., 2018). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum dilakukan dengan melihat seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Selain itu, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Ekawati, 2021).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Penting bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan menciptakan masyarakat  adil,  sejahtera,  dan  makmur,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Terjaminnya penyelenggaraan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  diperlukan  tanah  yang pengadaannya  dilakukan  dengan  mengedepankan  prinsip  kemanusiaan,  demokratis,  dan adil.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 menentukan “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak” (Arba, 2021).
Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  dilaksanakan  dengan  prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum  (Lestari,  2020).    Tujuan  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum menurut  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bertujuan “menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bangsa,  negara,  dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak” (Yusrizal, 2017). Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  menegaskan  bahwa  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan  Umum  dilakukan  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang membutuhkan  tanah. Salah  satu  contoh  pembangunan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah yaitu pada Penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/41-2018 jo 590/20-2021 bertujuan untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten  Wonosobo  agar  memenuhi  kebutuhan  air  baku,  irigasi,  dan  energi  terbarukan serta  guna  mewujudkan  kemanfaatan  air  yang  berkelanjutan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, sesuai dengan Pasal 13 Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum,  melalui  langkah-langkah  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  dan penyerahan  hasil  terlebih  dahulu.  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  482  K/TUN/2021 menyebutkan  bahwa  Tergugat  tidak  mengikuti  proses  perencanaan  dan  persiapan pengadaan  tanah  sebelum  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Gubernur. Pengadaan  Tanah untuk Kepentingan Umum pada tahap perencanaan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah  dan  prioritas  pembangunan  yang  tertulis  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Menengah,  Rencana  Strategis,  Rencana  Kerja  Pemerintah  Instansi  yang  bersangkutan. Perencanaan  pengadaan  tanah    disusun  dalam  bentuk  dokumen  oleh  instansi  yang membutuhkan tanah dan dirancang dalam format perencanaan pengadaan tanah, kemudian disahkan oleh pemerintah provinsi. Pada tahap persiapan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan  tanah  bersama  pemerintah  provinsi  menginformasikan  mengenai  rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  di  desa  Wadas  pastinya  akan  melewati acara  Konsultasi  Publik  sebagai  langkah  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  tempat rencana  pembangunan  yang  melibatkan  Pihak  yang  Berhak,  Pengelola  Barang,  dan/atau Pengguna Barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Konsultasi publik dilaksanakan dengan melibatkan warga di desa Wadas yang secara langsung terpdampak oleh  lokasi  pengadaan  tanah  berdasarkan  hasil  survei  awal.  Jika  dalam  Konsultasi  Publik masih  ada  pihak  yang  mengungkapkan  keberatannya,  dapat  dilakukan  Konsultasi  Publik ulang.  Namun,  apabila  setelah  pelaksanaan  Konsultasi  Publik  Ulang  masih  terdapat keberatan dari pihak yang berhak, maka instansi yang membutuhkan tanah akan melaporkan hal  tersebut  kepada  Gubernur.  Selanjutnya,  Gubernur  akan  membentuk  Tim  Kajian  untuk melakukan evaluasi terhadap keberatan terkait lokasi rencana pembangunan.
Tim  kajian  melakukan  pertemuan  dengan  pihak  yang  menyatakan  keberatan  untuk mengklarifikasi  pandangan  mereka  terkait  alasan  keberatan,  dan  menjelaskan  kembali maksud  tujuan  dari  rencana  pembangunan.  Tim  Kajian  juga  menyusun  rekomendasi mengenai penerimaan atau penolakan terhadap keberatan tersebut. Hasil rekomendasi dari Tim  Kajian  diserahkan  kepada  Gubernur,  setelah  itu  Gubernur  mengeluarkan  surat  resmi yang  menentukan  diterimanya  atau  penolakan  terhadap  keberatan  terkait  lokasi  rencana pembangunan.  Surat  tersebut  kemudian  disampaikan  kepada  pihak  yang  menyatakan keberatan.
Gubernur  memiliki  batas  waktu  maksimal  14  hari  sejak  menerima  keberatan  untuk menangani  permasalahan  tersebut.  Jika  tidak  tercapai  kesepakatan,  Gubernur  dapat mengusulkan  pencabutan  hak,  asalkan  terdapat  penolakan  dari  25%  pemegang  hak  yang terkait. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 diterangkan bahwa tergugat  dan  instansi  memanipulasikan  dokumen  Analisis  Dampak  Lingkungan  (ANDAL) dengan  menyampaikan  0%  warga  yang  keberatan  atas  rencana  pengadaan  tanah  untuk kebutuhan material Pembangunan Bendungan Bener. Padahal dengan jelas penggugat dan warga lainnya menolak penambangan Batuan Andesit dalam forum konsultasi publik, instansi yang memerlukan tanah juga tidak menghiraukan aspirasi masyarakat yang terdampak dari pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  namun  Gubernur  tetap  menerbitkan  Surat Keputusan Gubernur.
Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 menimbulkan ketidak adilan pada masyarakat yang terdampak karena dalam proses pengadaan tanah masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang salah satu kegiatannya yaitu penyusunan dokumen lingkungan hidup.
Ketentuan mengenai konsep keadilan dapat sangat beragam dari satu tempat ke tempat lainnya. Setiap skala keadilan dideskripsikan dan sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma yang  berlaku  dalam  masyarakat  sesuai  dengan  ketertiban  umum  di  dalamnya (Santoso, 2014). Dalam konteks penegakan hukum, jika alat yang digunakan tidak tepat, hasilnya juga akan menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kepastian hukum, melainkan juga memberikan penekanan pada prinsip keadilan dan manfaat yang diperoleh (Suadi & SH, 2019).
Maka dari itu diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sebagai landasan dalam berbagai tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  aspek  nilai-nilai  keadilan  dan  substansi  yang
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
positif,  dengan  tujuan  tercapainya  kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat  (Dawati  & Budiastuti,  2021),    seperti  pada  permasalahan  yang  kali  ini  dibahas  masyarakat  yang berdampak dari Penerbitan Surat Keputusan Gubernur berhak mendapatkan keadilan. Dalam Pengadaan lahan untuk kepentingan umum di desa Wadas masih banyak masyarakat yang lahannya  berdampak  dalam  pengadaan  lahan  tersebut  sehingga  perlu  adanya  keadilan karena masyarakat berhak atas lahan tersebut.

## Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 menyebutkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat  telah  menerbitkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  atau  Surat  Keputusan Gubernur  yang  menjadi  objek  sengketa  berdasarkan  kewenangannya  sesuai  dengan prosedur dan substansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangungan  Untuk  Kepentingan  Umum, Peraturan  Presiden  Nomor  58  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategis  nasional,  dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangungan Untuk Kepentingan Umum.
Inti dari alasan-alasan tersebut sebenarnya terkait dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu fakta. Hal ini tidak dapat menjadi pertimbangan dalam  pemeriksaan  pada  tingkat  kasasi,  karena  pemeriksaan  pada  tingkat  kasasi  hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang tidak dilakukan atau adanya kesalahan dalam pelaksanaan,  sesuai  dengan  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Judex Facti (hakim yang memeriksa fakta) Perkara ini tidak  melanggar  hukum  dan/atau  undang-undang,  sehingga  permohonan  kasasi  harus ditolak. Sebagai pihak yang kalah, Para Pemohon Kasasi diwajibkan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.
.

## IV. KESIMPULAN
Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, berdasarkan Pasal 13 Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum,  harus  melalui  tahapan  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  dan penyerahan  hasil  terlebih  dahulu.  Namun,  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  482 K/TUN/2021  menyatakan  bahwa  Tergugat  tidak  melalui    tahap  perencanaan  dan  tahap persiapan  dalam  pengadaan  tanah  sebelum  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Gubernur. Sehingga  dalam  Penerbitan  Surat  Keputusan  Gubernur  dianggap  kurang  adil  karena  tidak memperhatikan  masyarakat  yang  terdampak  dari  pengadaan  tanah  tersebut  dan menimbulkan Hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 menyebutkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sesuai dengan kewenangannya telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atau Surat Keputusan Gubernur sesuai dengan prosedur dan substansi yang berlaku, perkara  ini  dianggap  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan/atau  undang-undang  yang mengatur, sehingga menjadi alasan permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak  yang  kalah  Para  Pemohon  Kasasi  dihukum  membayar  biaya  perkara  dalam  tingkat kasasi.

## REFERENSI
Arba, H. M. Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum . Sinar Grafika (Bumi Aksara). (2021).
Dawati, I. A., & Budiastuti, S. R. R. Peran Hukum saat Pandemi sebagai Terobosan dalam Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat. Logika:  Jurnal  Penelitian  Universitas Kuningan , 12 (01), 33-41. (2021).
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Ekawati,  H.  N.  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  dalam  Pelaksanaan  Kontrak Elektronik  Ditinjau  dari  Peraturan  Perundang-undangan. JURIDICA:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani , 3 (1). (2021).
Jonaedi  Efendi,  S.  H.  I.,  Johnny  Ibrahim,  S.  H.,  &  Se,  M.  M. Metode  Penelitian  Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media. (2018).
Kenedi,  J.  Kebijakan  Kriminal  (Criminal  Policy)  dalam  Negara  Hukum  Indonesia:  Upaya Mensejahterakan  Masyarakat  (Social  Welfare). Al-Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  dan Politik Islam , 2 (1), 17. (2017).
Lestari,  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  demi  Kepentingan  Umum  di  Indonesia Berdasarkan Pancasila. SIGn Jurnal Hukum , 1 (2), 71-86. P. (2020).
Nisa,  A.  N.  M.  Penegakan  hukum  terhadap  permasalahan  lingkungan  hidup  untuk mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  (studi  kasus  kebakaran  hutan  di indonesia). Jurnal Bina Mulia Hukum , 4 (2), 294-312. (2020).
Sahnan, S., Fathoni, M. Y., & Salat, M. Penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan Keadilan , 3 (3). (2015).
Said and Irwansyah, “Land Acquisition by the Government and the Impact for the Community.”.
Papua Law Journal . (2019).
Santoso, M. A. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana . (2014). Saputro,  J.,  &  Utomo,  L.  TINJAUAN  YURIDIS  TANGGUNG  JAWAB  KOMISI  PENYIARAN INDONESIA TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA NETFLIX. SUPREMASI: Jurnal Hukum , 3 (1). (2020). Suadi, H. A., & SH, M. Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila . Prenada Media. (2019). Sujadi, S. Kajian tentang pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 4 (2), 1-24. (2018). Sumardjono, M. S. Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya . Penerbit Buku Kompas. (2008).
Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. Kepastian hukum ganti kerugian pengadaan tanah bagi  pembangunan  jalan  tol  cisumdawu. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan , 4 (2), 191-209.  (2021).
Yusrizal, M. Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 113-138. (2017).
Zakie, M. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). Jurnal Hukum , 18 , 204. (2011).