PENGARUH PELAYANAN FISKUS, PERSEPSI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI DI KPP PRATAMA TIGARAKSA)
Nelinda Melando Universitas Multimedia Nusantara nelindamelando@yahoo.co.id

## Waluyo
Universitas Multimedia Nusantara

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  impact  of  tax  service,  perception  of  effective  tax  system, knowledge of  tax, and awareness  of  taxpayers  towards  individual taxpayers  compliance, as well  as  to  obtain  empirical  evidence  on  research  conducted  either  empirically  or simultaneously.  The  research  method  used  is  a  causal  study.  Causal  study  means  that  the researchers  wanted  to  examine  the  relationship  between  independent  variables  with dependent variable.
The  populations  of  research  was  all  individual  taxpayers  registered  in  the  tax  office (KPP)  Pratama  Tigaraksa.  The  sample  of  population  used  is  individual  taxpayer  who enrolled in KPP Tigaraksa especially in Kelapa Dua subdistrict at period 2012. Sample was used 102 respondence.
These  results  indicate  that  variable  tax  service  have  signigicant  effect  towards individual  taxpayer  compliance,  variable  perception  of  effective  tax  system  didn’t  have significant effect towards individual taxpayer compliance, knowledge of tax have significant effect  on  individual  taxpayer  compliance,  and  awareness  of  individual  taxpayers  have significant effect on individual taxpayer compliance.
Keywords: Tax Service, Perception of Effective Tax System, Knowledge of Tax, Awareness of Individual Taxpayers and Tax Compliance

## I. Pendahuluan
Pemerintah  membutuhkan  pendapatan  untuk  menjalankan  kegiatan  pemerintahan,  dan pembangunan negara. Pembangunan negara terwujud dalam berbagai bentuk fasilitas umum yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat.  Dalam  rangka  proses  pembangunan  dan  untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam operasional pemerintahannya. Menurut Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2013, pendapatan dalam negeri ditargetkan mencapai  Rp1.497,5  triliun,  meningkat  12,4%  dari  realisasinya  dalam  tahun  2012 (www.anggaran.depkeu.go.id).  Dana  tersebut  diharapkan  diperoleh  dari  pendapatan  negara yang  bersumber  dari  penerimaan  perpajakan  dan  penerimaan  dari  bukan  pajak.  Penerimaan negara dari sektor perpajakan diperoleh dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak  perdagangan  internasional.  Pada  periode  2008-2012  realisasi  penerimaan  perpajakan mengalami  peningkatan  secara  signifikan  dari  Rp658,7  triliun  pada  tahun  2008  menjadi
Rp980,5  triliun  pada  tahun  2012.  Sejalan  dengan  semakin  meningkatnya  penerimaan perpajakan,  kontribusi  penerimaan  perpajakan  terhadap  pendapatan  negara  juga  meningkat, dari  67,3%  pada  tahun  2008  menjadi  73,6%  pada  tahun  2012  (Sumber:  Kementerian Keuangan).  Pendapatan pajak  yang berasal  dari Pajak Penghasilan (PPh) berperan rata-rata 50%, dibandingkan sumber pendapatan pajak dalam negeri lainnya yaitu tahun 2008 sebesar 52,62%,  tahun  2009  sebesar  52,82  %,  tahun  2010  sebesar  51,41%,  tahun  2011  sebesar 52,58%,  dan  tahun  2012  sebesar  49,96%  (sumber:  Kementerian  keuangan).  Hal  ini menjadikan  kebutuhan  Pajak  yang  besar  tersebut,  harus  didukung  dengan  kepatuhan  wajib pajak terhadap kewajibannya. Kepatuhan menurut Mahon (2001) dalam Albari (2009) adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang didalamnya didasari kesadaran maupun  adanya  paksaan,  yang  membuat  perilaku  seseorang  dapat  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Menurut  Supriyati  dan  Hidayati  (2008)  wajib  pajak  dikatakan  patuh  bukan berarti  wajib  pajak  yang  membayar  dalam  nominal  besar  melainkan  wajib  pajak  yang mengerti  dan  mematuhi  hak  dan  kewajibannya  dalam  bidang  perpajakan  serta  telah memenuhi kriteria tertentu.
Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  pelayanan  fiskus.  Pelayanan  merupakan fasilitas yang diberikan kepada seseorang. Dalam hal ini, pelayanan yang diterima oleh wajib pajak, ialah pelayanan yang dilakukan oleh pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib  pajak  yang  tidak  patuh  terkadang  disebabkan  oleh  kurangnya  informasi  serta pemahaman  akan  pajaknya  sehingga  wajib  pajak  mengalami  kesulitan  untuk  mengikuti prosedur  dan  peraturan  yang  ada.  Pelayanan  fiskus  kemudian  diberikan  dan  diwujudkan ketika  wajib  pajak  tidak  mengerti  akan  pajaknya  tersebut,  sehingga  petugas  pajak  dapat melakukan  penyuluhan  yang  menyebabkan  wajib  pajak  memiliki  pemahaman  tentang  hak dan  kewajiban  yang  dimiliki  wajib  pajak  sendiri.  Pelayanan  fiskus  yang  baik  dapat memberikan  rasa  nyaman  wajib  pajak  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  sehingga  wajib pajak  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan dalam  penelitian  Supadmi  (2009)  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi beberapa faktor lain seperti persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan.  Persepsi  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu  proses tanggapan secara langsung dari suatu keadaan atau kondisi yang terjadi. Menurut Utami et al. (2012) persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar dan pengetahuan. Sedangkan,  menurut  Hardinigsih  (2011)  efektivitas  memiliki  pengertian  suatu  pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Sistem perpajakan yang dijalankan di Indonesia ialah sistem self assessment .  Menurut Resmi (2009) sistem self assesment ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam  menentukan  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  peraturan perundang–undangan  perpajakan  yang  berlaku. Sistem  ini  memberikan  kesempatan  untuk wajib  pajak  menghitung  besarnya  pajak  yang  terutang  sendiri,  kepercayaan,  serta  tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak.
Sistem pajak yang diterapkan sekarang telah modern. Sistem perpajakan sekarang telah berbasis internet. Menurut Handayani et al. (2012) melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, wajib pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu  dan  tempat  Sistem  pajak  sekarang  juga  menggunakan  teknologi  komputer.  Beberapa bentuk  sistem  perpajakan  lain  di  Indonesia  seperti E-Registration,  E -SPT , dan E -Filing. Sistem  tersebut  berguna  untuk  memudahkan  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya seperti dalam mendaftar menjadi wajib pajak, melaporkan pajak terutangnya. Jadi dapat dikatakan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses tanggapan secara  langsung  individu  dari  sistem  perpajakan  yang  diterapkan  sehingga  menyebabkan pengukuran  seberapa  jauh  target  (kualitas,  kuantitas,  dan  waktu)  telah  tercapai  akan  sistem pajak  yang  modern  tersebut.  Sistem  perpajakan  yang  telah  diterapkan  diharapkan  efektif, sehingga dapat meningkatkan persepsi atas efektivitas sistem pajak tersebut dan mendukung kepatuhan wajib pajak terhadap pajak.
Dalam  mendukung  kepatuhan  wajib  pajak,  pengetahuan  mengenai  pajak  wajib dimiliki  oleh  wajib  pajak.  Menurut  Utami et  al. (2012)  pengetahuan  adalah  informasi  yang diketahui  atau  disadari  oleh  seseorang.  Pengetahuan  pajak  yang  dimiliki  wajib  pajak merupakan  hal  yang  paling  mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh  wajib  pajak  karena  tanpa adanya  pengetahuan  tentang  pajak,  maka  sulit  bagi  wajib  pajak  dalam  menjalankan kewajiban  perpajakannya,  seperti  dalam  penghitungan  pajak,  membayar  pajak,  dan melaporkan  pajak  yang  terutang  maupun  yang  telah  dibayarkan.  Hal  ini  menjadikan kebutuhan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Supriyati dan Hidayati (2008)  kurangnya  sosialisasi  mungkin  berdampak  pada  rendahnya  kesadaran  masyarakat yang  pada  akhirnya  mungkin  menyebabkan  rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan  agar  para  wajib  pajak  lebih  mudah  mengerti  dan  lebih  cepat  mendapat  informasi perpajakan.  Pengetahuan  biasanya  dimiliki  oleh orang  yang  mengerti,  sering  membaca,  dan memiliki pengalaman atas suatu peristiwa. Wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan akan informasi–informasi  yang  dapat  digunakan  untuk  menjalankan  kewajibannya  tersebut. Pengetahuan pajak yang dimiliki dapat membuat wajib pajak mengetahui manfaat membayar pajak  secara  tidak  langsung,  meningkatkan  pemenuhan  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepatuhan terhadap pajaknya.
Kepatuhan  pajak  tidak  lepas  juga  dari  kesadaran.  Menurut  Musyarofah  dan Purnomo  (2008)  kesadaran  wajib  pajak  adalah  sikap  mengerti  wajib  pajak  badan  atau perorangan  untuk  memahami  arti,  fungsi  dan  tujuan  pembayaran  pajak.  Kesadaran  ini umumnya dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan  mengerti  fungsi  pajak,  baik  mengerti  manfaat  pajak  untuk    masyarakat  maupun  diri pribadi. Menurut Handayani et al . (2012) kesadaran yang tinggi itu muncul tidak lain berasal dari  adanya  motivasi  Wajib  Pajak.  Motivasi  tidak  ingin  melanggar  kewajiban  atas  pajak timbul sebagai bentuk kesadaran yang dimiliki wajib pajak. Menurut Soemitro (1987) dalam Musyarofah  dan  Purnomo  (2008)  dengan  demikian  masyarakat  akan  sukarela  dan  disiplin dalam membayar pajak tanpa paksaan. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak  sangat  penting  untuk  kelangsungan  pemerintahan.  Wajib  pajak  yang  sadar,  akan
mengerti pentingnya kepatuhan dalam pelaksanaan kewajibannya, sehingga kepatuhan wajib pajak  meningkat.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  penelitian  Asri  (2009)  dalam  Muliari  dan Setiawan (2011) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak.
Dari  uraian  diatas  maka  peneliti  termotivasi  untuk  melakukan  penelitian  tentang pengaruh  pelayanan  fiskus,  persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan,  pengetahuan  pajak, dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  wilayah  KPP Pratama Tigaraksa.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan,  perumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah  pelayanan  fiskus  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi?
2. Apakah  persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi?

## II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Mahon (2001) dalam Albari (2009) kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan  segala  sesuatu,  yang  didalamnya  didasari  kesadaran  maupun  adanya  paksaan, yang  membuat  perilaku  seseorang  dapat  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Menurut Musyarofah  dan  Purnomo  (2008)  kepatuhan  merupakan  variabel  yang  sulit  dicari  media pengukurannya.  Adanya  kepatuhan  adalah  karena  ada  peraturan  atau  prosedur  yang  harus dilaksanakan dengan baik.
Dalam  Rustiyaningsih  (2011)  ada  dua  macam  kepatuhan,  yaitu  kepatuhan  formal dan  kepatuhan  material.  Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  di  mana  wajib  pajak memenuhi  kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.
Menurut Goldman (2006) dalam Albari (2009) pada prinsipnya orang yang patuh, yaitu orang yang memilih taat membayar pajak dan terhadap hukum. Menurut Supriyati dan Hidayati (2008) wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar  melainkan  wajib  pajak  yang  mengerti  dan  mematuhi  hak  dan  kewajibannya  dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu.
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c. Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan  keuangan pemerintah  dengan pendapat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun  berturut- turut; dan
d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam  jangka  waktu  5 (lima) tahun terakhir.

## Pelayanan Fiskus
Menurut  Utami et  al. (2012)  pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  atau  urutan  kegiatan  yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan  menyediakan  kepuasan  pelanggan.  Kepuasan  wajib  pajak  atas  kualitas  pelayanan  yang diberikan  fiskus  biasanya  memberikan  respon  positif  berupa  kepatuhan  dalam  pembayaran pajak  (Siregar et  al., 2012).  Pelayanan  yang  berkualitas  harus  dapat  memberikan  4K  yaitu keamanan,  kenyamanan,  kelancaran,  dan  kepastian  hukum.  (Supadmi,  2009).  Menurut Siregar et  al. (2012)  pelayanan  fiskus  meliputi  kemampuan  kompetensi  yaitu  memiliki keahlian ( skill ), pengetahuan ( knowledge ), dan pengalaman ( experience ) dalam hal kebijakan perpajakan,  administrasi,  dan  perundang-undangan  perpajakan  serta  motivasi  yang  tinggi sebagai pelayan publik.
Menurut Musyarofah dan Purnomo (2008) agar kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  sempurna,  harus  ada  kerja  sama  antara  fiskus sebagai  pemungut  pajak  dan  wajib  pajak  sebagai  pembayar  pajak,  yang  dimanifestasikan dalam  pengisian  SPT  dan  formulir-formulir  pajak  yang  lainnya,  yang  digunakan  oleh pembayar  pajak  untuk  melaporkan  penghitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang.  Menurut Arum  (2012)  pelayanan  fiskus  yang  baik  akan  memberikan  kenyamanan  bagi  wajib  pajak. Fiskus  diharapkan  memiliki  kompetensi  dalam  arti  memiliki  keahlian,  pengetahuan,  dan pengalaman  dalam  hal  kebijakan  perpajakan,  administrasi  pajak  dan  perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis  yang dapat dirumuskan adalah:
Ha 1 :  Pelayanan  fiskus  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.

## Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan
Menurut  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  (2007)  persepsi  adalah  tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses  belajar  dan  pengetahuan  (Utami et  al., 2012).  Sedangkan  efektivitas  memiliki pengertian suatu pengukuran  yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu)  telah  tercapai  (Widayati  dan  Nurlis,  2010  dalam  Handayani et  al., 2012).  Melalui sistem  perpajakan  yang  baru  yang  berbasis  internet,  Wajib  Pajak  dapat  mendaftar  dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat (Handayani et al ., 2012). E-Registration atau  Sistem  Pendaftaran  Wajib  Pajak  secara online adalah  sistem aplikasi bagian Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data  yang  digunakan  untuk  mengelola  proses  pendaftaran  Wajib  Pajak.  Sistem  ini  terbagi menjadi  dua  bagian,  yaitu  sistem  yang  dipergunakan  Wajib  Pajak  yang  berfungsi  sebagai sarana  pendaftaran  Wajib  Pajak  secara online dan  sistem  yang  dipergunakan  oleh  Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak (www.pajak.go.id).
Aplikasi e -SPT  atau  disebut  dengan  Elektronik  SPT  adalah  aplikasi  yang  dibuat oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  digunakan  oleh  Wajib  Pajak  untuk  kemudahan  dalam
menyampaikan  SPT  (www.pajak.go.id).  Kelebihan  aplikasi e -SPT  adalah  sebagai  berikut (www.pajak.go.id):
1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik
3. Sistem  aplikasi  e-SPT  mengorganisasikan  data  perpajakan  perusahaan  dengan  baik  dan sistematis
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
6. Data  yang  disampaikan  WP  selalu  lengkap,  karena  penomoran  formulir  dengan menggunakan sistem komputer
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
8. Berkurangnya  pekerjaan-pekerjaan  klerikal  perekaman  SPT  yang  memakan  sumber  daya yang cukup banyak
E -filing  adalah  suatu  cara  penyampaian  SPT  atau  penyampaian  Pemberitahuan Perpanjangan  SPT Tahunan secara elektronik  yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat  Jenderal  Pajak  (www.pajak.go.id)  atau  Penyedia  Jasa  Aplikasi atau Application Service Provider (www.pajak.go.id). Electronic filing Identification ( e -FIN) adalah  nomor  identitas  yang  diberikan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib  Pajak terdaftar  kepada  Wajib  Pajak  yang  mengajukan  permohonan  untuk  menyampaikan  surat Pemberitahuan secara elektronik ( e -Filing) (www.pajakindonesia.com ) . Aplikasi E -filing  yang  disediakan  melalui  Penyedia  Jasa  Aplikasi  ( Application Service Provider )  yang telah ditunjuk  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak adalah sebagai  berikut (www.pajak.go.id):
1. http://www.pajakku.com
2. http://www.laporpajak.com
3. http://www.layananpajak.com
4. http://www.spt.co.id
Menurut  Handayani et  al. (2012)  pada  era  globalisasi  seperti  sekarang  ini, mengakses  internet  sudahlah  sangat  mudah.  Wajib  Pajak  sudah  dapat  membeli  modem  dan paket internet dari berbagai provider dengan harga yang terjangkau yang ditawarkan. Bahkan beberapa  fasilitas  umum  sudah  menyediakan  jaringan wifi secara  gratis,  sehingga mempermudah  dalam  mengakses  internet.  Sehingga  dengan  berbagai  tawaran  fasilitas  yang mempermudah  Wajib  Pajak  dalam  membayar  pajak  akan  menimbulkan  persepsi  yang  baik dan  kemauan  untuk  membayar  pajaknyapun  akan  meningkat.  Hal  ini  didukung  dengan penelitian Fasmi dan Misra (2012) modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Namun hal ini berbeda dengan hasil  penelitian  Utami et  al. (2012)  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  faktor persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
Ha 2 :  Persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  memiliki  pengaruh          terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pengetahuan Pajak
Menurut Utami et al. (2012) pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang.  Dalam  pengertian  lain,  pengetahuan  adalah  berbagai  gejala  yang  ditemui  dan
diperoleh  manusia  melalui  pengamatan  akal.  Menurut  Siregar et  al .  (2012)  pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut  Musyarofah  dan  Purnomo  (2008)  titik  tolak  suatu  kepatuhan  adalah  tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi  dan memasukkan Surat  Pemberitahuan Tahunan  (SPT) wajib pajak sesuai  peraturan  perpajakan.  Salah  satu  penyebab  berpengaruhnya  pengetahuan  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  adanya  sumber  informasi  perpajakan  yang  didapat oleh  setiap  wajib  pajak,  sebagian  besar  wajib  pajak  memperoleh  pengetahuan  pajak  dari petugas  pajak,  selain  itu  juga  ada  yang  diperoleh  dari  radio,  televisi,  majalah  pajak,  surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak (Supriyati dan Hidayati, 2008).
Hal  ini  didukung  juga  dengan  penelitian  Supriyati  dan  Hidayati  (2008)  bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya  pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  mulai bertambahnya  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  yang  diperoleh  langsung  dari  petugas  pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP.
Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
Ha 3 :  Pengetahuan  Pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut  Muliari  dan  Setiawan  (2011)  kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi  dimana wajib  pajak  mengetahui,  mengakui,  menghargai,  dan  menaati  ketentuan  perpajakan  yang berlaku  serta  memiliki  kesungguhan  dan  keinginan  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya. Menurut Witono (2008) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  semakin  baik  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan. Salah  satu  unsur  yang  bisa  ditekankan  oleh  aparat  dalam  meningkatkan  kesadaran  dan kepatuhan  pajak  adalah  dengan  cara  menyosialisasikan  peraturan  pajak  baik  itu  melalui penyuluhan,  seruan  moral  baik  dengan  media billboard, baliho,  maupun  membuka  situs peraturan  pajak  yang  setiap  saat  bisa  diakses  Wajib  Pajak.  Menurut  Asri  (2009)  dalam Muliari  dan  Setiawan  (2011)  wajib  pajak  dikatakan  memiliki  kesadaran  apabila  sesuai dengan hal berikut:
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami  bahwa  kewajiban  perpajakan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
Penelitian  yang  dilakukan  Muliari  dan  Setiawan  (2011)  memiliki  hasil  kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan.
Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
Ha 4 :  Kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi.
Pengaruh  Secara  Simultan  Pelayanan  Fiskus,  Persepsi  Atas  Efektivitas        Sistem Perpajakan,  Pengetahuan  Pajak,  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  Siregar et  al .  (2012)  terdapat  pengaruh  pelayanan  fiskus  dan pengetahuan perpajakan yang secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, dan memiliki hasil yang termasuk kategori korelasi yang kuat. Kemudian, menurut penelitian Muliari  dan  Setiawan  (2011)  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  tentang  sanksi  perpajakan dan  kesadaran  wajib  pajak  orang  pribadi  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  Utami et  al. (2012)  yang  memiliki variabel  independen  kesadaran  membayar  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan serta variabel  dependen  yaitu  kepatuhan  membayar  pajak  dengan  hasil  penelitian  ini  ialah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan,  sedangkan  efektivitas  sistem  tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Penelitian yang telah dilakukan Utami et al. (2012) berbeda  ketika  variabel  persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  secara simultan  ketika  diujikan  bersama  variabel  kesadaran  membayar  pajak,  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan,  persepsi  yang  baik  atas  efektivitas  sistem perpajakan,  pelayanan  fiskus  secara  simultan  berpengaruh,  menurut  penelitian  yang dilakukan  Fikriningrum  dan  Syafruddin  (2012)  dalam  faktor-faktor  untuk  memenuhi kewajiban membayar pajak.
Begitu  juga  dalam  penelitian  Karsimiati  (2009)  dalam  Hardiningsih  (2011) memiliki  hasil  uji  secara  simultan  bahwa  variabel  independen  sikap  wajib  pajak  untuk pelayanan  fiskus,  sanksi  denda,  dan  kesadaran  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dalam  penelitian  ini  akan  berusaha  dijelaskan  mengenai  pengaruh  pelayanan  fiskus, persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan,  pengetahuan  pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi  yang merupakan usahawan. Pelayanan fiskus, persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan,  pengetahuan  pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak diduga  akan  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Model Penelitian disajikan berikut ini:

## III. Metode Penelitian Variabel Penelitian

## Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan  yang berlaku. Kepatuhan  Wajib Pajak  ini diukur untuk  mengetahui  kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama  Tigaraksa.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  diukur  dengan  skala  interval  dengan jumlah  5  (lima)  pertanyaan.  Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  Arum  (2012).  Semakin paham  dan  berusaha  memahami  undang-undang  perpajakan  dan  ingin  menjalankan kewajibannya maka Wajib Pajak akan semakin patuh. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert yaitu (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Setuju, dan (4) Sangat Setuju.

## Pelayanan fiskus (X1)
Pelayanan fiskus (X1) adalah bentuk pelayanan pajak yang baik yang diberikan oleh petugas pajak  sehingga  Wajib  Pajak  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval dengan jumlah 5 (lima) pertanyaan. Penelitian ini  menggunakan  kuesioner  Arum  (2012).  Pelayanan  fiskus  yang  semakin  baik  dapat membuat  Wajib  Pajak  semakin  nyaman  dan  patuh  akan  kewajiban  pajaknya.  Variabel  ini diukur  dengan  menggunakan  skala  likert  yaitu  (1)  Sangat  tidak  setuju,  (2)  Tidak  setuju,  (3) Setuju, dan (4) Sangat Setuju.

## Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X2)
Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X2) adalah pendapat atau hal yang dirasakan oleh Wajib  Pajak  tentang  efektivitas  atas  fasilitas  yang  ada  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.  Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  skala  interval  dengan  jumlah  5 (lima)  pertanyaan.  Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  Handayani  (2012).  Persepsi Efektivitas  sistem  perpajakan  yang  baik  dapat  membuat  Wajib  Pajak  semakin  patuh  dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert yaitu (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Setuju, dan (4) Sangat Setuju.

## Pengetahuan pajak (X3)
Pengetahuan  pajak  (X3)  adalah  hal  yang  dimiliki  dan  diketahui  Wajib  Pajak  untuk melaksanakan  kepatuhan  pajaknya  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval dengan jumlah 5 (lima) pertanyaan. Penelitian ini  menggunakan  kuesioner  Aprilia  (2012).  Pengetahuan  Pajak  yang  dimiliki  dan  diketahui dapat  membuat  Wajib  Pajak  patuh  dalam  menjalankan  kewajiban  pajaknya.  Variabel  ini diukur  dengan  menggunakan  skala  likert  yaitu  (1)  Sangat  tidak  setuju,  (2)  Tidak  setuju,  (3) Setuju, dan (4) Sangat Setuju.

## Kesadaran Wajib Pajak (X4)
Kesadaran Wajib Pajak (X4) adalah mengerti fungsi dan manfaat pajak, serta rasa keinginan Wajib  Pajak  untuk  membayar  dan  melaporkan  pajak  sebagai  suatu  kewajiban.  Variabel  ini diukur dengan menggunakan skala interval dengan jumlah 5 (lima) pertanyaan. Penelitian ini
menggunakan  kuesioner  Arum  (2012).  Wajib  Pajak  yang  memiliki  kesadaran  tinggi  akan semakin patuh  dalam menjalankan kewajibannya. Variabel  ini diukur dengan menggunakan skala likert yaitu (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Setuju, dan (4) Sangat Setuju.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa khususnya di Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang periode  2012.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  teknik non-probability  sampling. Metode  yang  digunakan  ialah convenience .  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak orang pribadi usahawan  (yang memiliki usaha)  yang terdaftar di  di  Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama  Tigaraksa  khususnya  di  Kecamatan  Kelapa  Dua,  Tangerang  pada  periode 2012 dengan jumlah yang dianggap dapat mewakili populasi dalam penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini,  hanya  mengambil  populasi  sebatas  wajib  pajak  orang  pribadi yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Tigaraksa  khususnya  di  kecamatan  Kelapa  Dua,  Tangerang periode  2012.  Jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  periode  2012  di  Kecamatan Kelapa Dua ialah sebanyak 29.245 wajib pajak. Maka jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian  dengan  tingkat  kesalahan  maksimum  yang  masih  dapat  ditoleransi  sebesar  10% adalah:
n = 29.245 = 99,66 = 100 1 + 29.245 (0,1) 2

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Sumber data primer pada penelitian  ini  diperoleh  langsung  dari  para  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  merupakan usahawan dan berada di  Kecamatan Kelapa Dua. Data ini berupa kuesioner  yang telah diisi oleh  para  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menjadi  responden  terpilih  dalam  penelitian  ini. Dalam  penelitian  ini  kuesioner  disebar  sejumlah  120  lembar.  Kuesioner  yang  dapat digunakan berjumlah 102 lembar.

## Metode Analisis
Metode  analisis  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda.  Metode penelitian ini digunakan karena lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi  yang digunakan adalah:
Y = b 0 + b 1 X1 + b 2 X2 + b 3 X3 + b 4 X4 + e Dalam hal ini:
Y = Kepatuhan wajib pajak
b 0 = Konstanta b 1 –b 4 = Koefisien regresi X1 = Pelayanan fiskus
X2 = Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan
X3 = Pengetahuan pajak
X4 = Kesadaran wajib pajak e = Error

## IV. Hasil dan Pembahasan
Berikut adalah tabel yang menunjukkan karakteristik dari responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini:
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Karakteristik Responden Kriteria Jumlah Presentase (%) Kuesioner yang digunakan : 102 100 Usia : 22 - 30 tahun 31 – 46 tahun 47 – 64 tahun 65 tahun keatas TOTAL 21 55 26 0 102 20,59 53,92 25,49 0 100 Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan TOTAL 39 63 102 38,24 61,76 100 Tingkat Pendidikan: SMU D3 S1 S2 Lainnya TOTAL 58 14 28
1 1 102 56,86 13,73 27,45 0,98 0,98 100

## Uji Validitas
Uji  Validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner (Ghozali,2011).  Hasil  pengujian  validitas  dari  kelima  variabel  dalam  penelitian  ini,  yaitu Pelayanan Fiskus (X1), Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X2), Pengetahuan Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ditampilkan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Significant (2- tailed) Kesimpulan Pelayanan Fiskus 0,000 Valid Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan 0,000 Valid Pengetahuan Pajak 0,000 Valid Kesadaran Wajib Pajak 0,000 Valid Kepatuhan Wajib Pajak 0,000 Valid

## Sumber : data diolah
Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan untuk variabel pelayanan fiskus,  persepsi  atas  efektivitas  system  perpajakan,  pengetahuan  pajak,  kesadaran  wajib pajak,  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dinyatakan valid karena  nilai significant  (2-tailed) dari masing-masing pernyataan bernilai 0,000 yang berarti < 0,05.

## Uji Reliabilitas
Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap  pertanyaan adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu  (Ghozali,  2011).  Kriteria  pengambilan keputusan  uji  reliabilitas  dapat  disimpulkan  jika Croncbach  Alpha >  0,70  maka construct reliable dan sebaliknya. Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel:
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas X1, X2, X3, X4 dan Y Variable Cronbach’s Alpha based on standardized TOTAL_X1 0,766 TOTAL_X2 0,800 TOTAL_X3 0,803 TOTAL_X4 0,796 TOTAL_Y 0,802

## Sumber: data yang diolah
Dalam  tabel  4.3  variabel  Pelayanan  fiskus  (X1),  Persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan (X2), Pengetahuan pajak (X3), dan kesadaran wajib pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah reliabel.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Berikut  merupakan  hasil  pengujian  uji  normalitas  dengan  menggunakan Kolmogorov-Smirnov :
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas
Sumber: data diolah
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 102 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 1,40983603 Most Extreme Differences Absolute ,077 Positive ,077 Negative -,056 Kolmogorov-Smirnov Z ,773 Asymp. Sig. (2-tailed) ,589 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

## Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011).
Hasil pengujian multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients a
a.  Dependent Variable: TOTAL_Y Sumber : data diolah
Hasil  perhitungan  nilai tolerance menunjukkan  tidak  adanya  variabel  independen yang  memiliki  nilai tolerance lebih  dari  0,1  dan  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF) jauh dibawah  angka  10  yang  berarti  tidak  ada  korelasi  antar  variabel  independen.  Jadi,  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolonieritas  antar  variabel  independen  dalam  model regresi.

## Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  linear  ada  korelasi  antara kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi. Tingkat alpha yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 5%.
Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

## Sumber : data diolah
Jika du < DW < 4-du, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,774. Nilai DW pada tabel DW dengan menggunakan nilai signifikansi 5% dengan jumlah sampel (n) 102, jumlah variabel  independen  4  (empat),  maka  nilai  (du)  pada  tabel  sebesar  1,758.  Ini  menunjukkan nilai DW 1,774 lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari 2,242 (4 - 1,758 (4-du)), dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokorelasi.
Model Collinearity Statistics Tolerance
VIF 1 (Constant) TOTAL_X1 ,822 1,217 TOTAL_X2 ,728 1,374 TOTAL_X3 ,740 1,351 TOTAL_X4 ,707 1,414 Model Durbin-Watson 1 1,774
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X4, TOTAL_X1, TOTAL_X3, TOTAL_X2 b. Dependent Variable: TOTAL_Y

## Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  (Ghozali,  2011).  Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data diolah Dari  grafik scatterplot terlihat  bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak,  baik  diatas maupun  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas  pada  model  regresi,  sehingga  model  regresi  layak  dipakai  untuk memprediksi  kepatuhan  wajib  pajak  berdasarkan  pelayanan  fiskus,  persepsi  atas  efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak.

## Uji Hipotesis
Uji  Hipotesis  dalam  penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui  pelayanan  fiskus,  persepsi  atas efektivitas  sistem  perpajakan,  pengetahuan  pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  baik  secara  simultan  maupun  parsial.  Pengujian  hipotesis  dengan menggunakan regresi linear berganda adalah :
Y = b 0 + b 1 X1 + b 2 X2 + b 3 X3 + b 4 X4 + e
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  menurut  (Ghozali,  2011)    pada  intinya  mengukur  seberapa jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Hasil  uji  koefisien determinasi ( adjusted R 2 ) dalam penelitian didapat nilai Adjusted R 2 adalah sebagai berikut: Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,623 a ,389 ,363 1,439
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X4, TOTAL_X1, TOTAL_X3, TOTAL_X2 b. Dependent Variable: TOTAL_Y

## Sumber: data diolah
Dari tabel  4.7 diperoleh  nilai  R dalam penelitian  ini adalah sebesar 0,623. Angka ini  menunjukkankorelasi  antara  variabel  bebas  (independen)  dengan  variabel  terikat (dependen) adalah kuat  karena berada diatas 0,5. Sehingga nilai  R dapat  dinyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif.
Pada tabel 4.7 diperoleh nilai Adjusted R 2 sebesar 0,363. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara statistik variasi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) dapat dijelaskan  oleh  variabel-variabel  independen  (pelayanan  fiskus,  persepsi  atas  efektivitas sistem  perpajakan,  pengetahuan  pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak)  adalah  sebesar  36,3%, sedangkan sisanya sebesar 63,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang dianggap tetap dan tidak dimasukan dalam model regresi.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Berikut adalah hasil dari uji statistik F (Uji Signifikansi Simultan) :
Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 127,602 4 31,900 15,414 ,000 b Residual 200,751 97 2,070 Total 328,353 101
a. Dependent Variable: TOTAL_Y b. Predictors: (Constant), TOTAL_X4, TOTAL_X1, TOTAL_X3, TOTAL_X2 Sumber : data diolah
Berdasarkan  tabel  4.8  hasil  uji  F  didapatkan  nilai  F  sebesar  15,414  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penelitian dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  Siregar  (2012)  terdapat  pengaruh  pelayanan  fiskus  dan pengetahuan perpajakan yang secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian Muliari dan Setiawan (2011) yaitu variabel persepsi wajib pajak orang pribadi  tentang  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  orang  pribadi  berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

## Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunujukan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  varibel  independen secara individual dalam menerangkan variasi terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil uji t adalah sebagai berikut:
Tabel 4.9 Hasil Uji statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,583 1,665 2,151 ,034 TOTAL_X1 ,220 ,087 ,223 2,546 ,012 TOTAL_X2 ,083 ,086 ,090 ,962 ,338 TOTAL_X3 ,283 ,082 ,316 3,428 ,001 TOTAL_X4 ,204 ,090 ,214 2,266 ,026
a. Dependent Variable: TOTAL_Y

## Sumber : data diolah
Dari hasil pengujian  yang telah dilakukan dapat  dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
Dari  persamaan  regresi  yang  dihasilkan  dapat  disimpulkan  bahwa    keempat variabel  independen  yaitu  pelayanan  fiskus,  persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien parsial  yaitu X1 = 0,220, X2 = 0,083, X3 = 0,283, X4 = 0,204.

## Uji Hipotesis 1
Uji  Hipotesis  Ha 1 :  Pelayanan  fiskus  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi.
Berdasarkan  tabel  4.19  menunjukkan  bahwa  variabel  pelayanan  fiskus  memiliki koefisien  regresi  0,220.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa  setiap  penambahan  atau  kenaikan  1 satuan  maka  akan  menaikan  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,220  atau  22%.  Variabel pelayanan  fiskus  memiliki  uji  statistik  t  dengan  nilai  sebesar  2,546  dan  tingkat  signifikansi sebesar  0,012  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  Ha 1 diterima  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  pelayanan  fiskus  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  Siregar et  al. (2012);  Jatmiko  (2006)  dan Karsimiati  (2009)  dalam  Hardiningsih  (2011);  dan  Arum  (2012)  memiliki  hasil  pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hasil uji ini juga sejalan  dengan  hasil  uji  Siregar et  al .  (2012)  Kepuasan  wajib  pajak  atas  kualitas  pelayanan yang  diberikan  fiskus  biasanya  memberikan  respon  positif  berupa  kepatuhan  dalam pembayaran pajak.

## Uji Hipotesis 2
Uji  Hipotesis  Ha 2 :  Persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  memiliki  pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki koefisien regresi 0,083. Hal ini memiliki arti bahwa setiap penambahan atau kenaikan 1 satuan maka akan menaikan kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,083  atau  8,3%.  Hasil  pengujian  terhadap  variabel  persepsi atas  efektivitas  sistem  perpajakan  memiliki  uji  statistik  t  dengan  nilai  sebesar  0,962  dan tingkat signifikansi sebesar 0,338 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Ha 2 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orng  pribadi.  Hasil  temuan  ini  sejalan dengan  penelitian  Utami et  al. (2012)  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  faktor persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Selain  itu, kemungkinan  adanya  wajib  pajak  yang  menilai  kurang  efektifnya  penerapan  sistem  pajak yang modern menjadikan tidak pengaruhnya persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sistem  perpajakan  seperti e -SPT  belum  banyak  diketahui  dalam penggunaannya oleh wajib pajak orang pribadi tersebut.

## Uji Hipotesis 3
Uji  Hipotesis  Ha 3 :  Pengetahuan  Pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi.
Variabel  pengetahuan  pajak  memiliki  koefisien  regresi  0,283.  Hal  ini  memiliki  arti bahwa  setiap  penambahan  atau  kenaikan  pengetahuan  pajak  1  satuan  maka  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,283 atau 28,3%. Hasil pengujian dari variabel
pengetahuan pajak memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 3,428 dan tingkat signifikansi sebesar  0,001  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  Ha 3 diterima  sehingga  dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Hasil  temuan  ini  sejalan  dengan    penelitian  yang  dilakukan  Siregar et  al. (2012) memiliki  hasil  bahwa  terdapat  pengaruh  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Begitu  juga,  menurut  penelitian  Witono  (2008)  terdapat  pengaruh  yang  signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.
Hal  ini  didukung  juga  dengan  penelitian  Supriyati  dan  Hidayati  (2008)  bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya  pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  mulai bertambahnya  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  yang  diperoleh  langsung  dari  petugas  pajak ataupun  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  DJP.    Begitu  juga  menurut  penelitian  Utami et  al. (2012)  memiliki  hasil  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan  pajak  berpengaruh terhadap  tingkat  kepatuhan.  Pengetahuan  pajak  juga  didapat  sumber  televisi,  radio,  maupun internet.

## Uji Hipotesis 4
Uji  Hipotesis  Ha 4 :  Kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Variabel  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  koefisien  regresi  sebesar  0,204.  Hal  ini memiliki  arti  bahwa  setiap  penambahan  atau  kenaikan  1  satuan  maka  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,204  atau  20,4%.  Hasil  pengujian  variabel  kesadaran  wajib pajak memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 2,266 dan tingkat signifikansi sebesar 0,026 atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  Ha 4 diterima  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  variabel  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Utami et al. (2012) memiliki hasil adanya pengaruh kesadaran terhadap tingkat kepatuhan, hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak sadar dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber  yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Negara. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk  patuh dalam membayar pajak.
Begitu  juga  penelitian  Jatmiko  (2006),  dan  Karsimiati  (2009)  dalam  Hardiningsih (2011)  bahwa  sikap  wajib  pajak  terhadap  kesadaran  perpajakan  memiliki  pengaruh  yang positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Penelitian  Arum  (2012)  juga menghasilkan hasil yang sama bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

## Simpulan
Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:
1. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Siregar et al. (2012); Jatmiko (2006) dan Karsimiati (2009) dalam Hardiningsih (2011); dan Arum (2012)
2. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan ini dengan penelitian Utami et al.
(2012)
3. Pengetahuan  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Siregar et  al. (2012)  dan Supriyati dan Hidayati (2008).
4. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Utami et al. (2012) memiliki hasil adanya pengaruh  kesadaran  terhadap  tingkat  kepatuhan.  Begitu  juga  penelitian  Jatmiko  (2006), dan Karsimiati (2009) dalam Hardiningsih (2011); dan Arum (2012)

## Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini ialah:
1. Jumlah responden yang digunakan hanya sebesar 102 responden.
2. Penelitian  ini  hanya  dilakukan  di  wilayah  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Tigaraksa  yang  khususnya  di  kecamatan  Kelapa  Dua  sehingga  tidak  dapat  mewakili secara keseluruhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penelitian  ini  terbatas  hanya  memiliki  empat  variabel  yaitu,  pelayanan  fiskus,  persepsi atas  efektivitas  sistem  perpajakan,  pengetahuan  pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Penelitian ini tidak membatasi sektor usaha atau jenis usaha dari wajib pajak yang ingin diteliti.

## Saran
Saran yang diberikan atas keterbatasan dalam penelitian ini adalah:
1. Peneliti  selanjutnya  dapat  meneliti  dengan  jumlah  reponden  yang  lebih  banyak  dan kuesioner yang lebih banyak.
2. Peneliti  selanjutnya  memperluas  area  penelitian  dengan  menambahkan  beberapa kecamatan yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Tigaraksa.
3. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  menambah  variabel  lain  agar  mengetahui  kemungkinan faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  seperti  sanksi pajak, pemahaman terhadap sistem Self Assessment dan tingkat penghasilan.
4. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan sektor usaha atau jenis usaha yang lebih spesifik dari wajib pajak yang ingin diteliti agar dapat lebih terfokus dengan lebih jelas dan tepat.

## VI. REFERENSI
Albari. Pengaruh  Kualitas  Layanan  Terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak. Jurnal  Siasat Bisnis. Vol.13 No.1. April 2009. hlm. 1-13.
Aprilia. Pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Tingkat  Pendidikan  Wajib  Pajak  dan  Tingkat Penghasilan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang Terdapat di Dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa pada Tahun 2012. Skripsi. Jakarta: Universitas Tarumanegara. 2012.
Arum.  Harjanti  Puspa. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan
Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  (Studi  di  Wilayah  KPP  Pratama  Cilacap) .  Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 1, No.1, Tahun 2012. hlm. 1-8.
Arum,  Harjanti  Puspa. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  (Studi  di  Wilayah  KPP  Pratama  Cilacap). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. 2012.
Company Profile KPP Pratama Tigaraksa . 2012. Tangerang.
Fikriningrum,  Winda  Kurnia  dan  Muchamad  Syafruddin. Analisis  Faktor  –  Faktor  yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak  Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Candisari. Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No.2. 2012. hlm. 1-15.
Fasmi,  Lasnofa  dan  Fauzan  Misra. Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  Padang .  Dalam  http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/083-PPJK- 11.pdf
Ghozali,  Imam. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  19 .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
Handayani,  Sapti  Wuri,  Agus  Faturokhman,  dan  Umi  Pratiwi. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kemauan  Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang Melakukan  Pekerjaan  Bebas .  Dalam  http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/085- PPJK-14.pdf.
Hardiningsih,  Pancawati. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar  Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol.3 No. 1. November 2011. hlm. 126- 142.
Kuntarto, Niknik M. Cermat dalam Berbahasa . Jakarta: Mitra Wacana Media. 2011.
Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran  Wajib Pajak  Pada Kepatuhan  Pelaporan  Wajib Pajak Orang  Pribadi Di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Timur .  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Bisnis. Vol. 6 No. 1. Januari 2011. hlm 1-23.
Musyarofah, Siti dan Adi Purnomo. Pengaruh Kesadaran dan Persepsi tentang Sanksi, dan Hasrat  Membayar  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak .  Jurnal  Akuntansi Manajemen  Bisnis  dan  Sektor  Publik  (JAMBSP).  Vol.  5  No.  1.  Oktober  2008.  hlm. 34-50
Pohan,  Chairil  Anwar. Manajemen  Perpajakan  Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
Resmi, Siti. Perpajakan: Teori dan Kasus . Yogyakarta: Salemba Empat. 2009.
Rustiyaningsih,  Sri. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak .  Widya Warta No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011.
Sekaran,  Uma  dan  Roger  Bougie. Research  Methods  for  Business:  A  Skill  Building Approach . Willey. 2010.
Siregar,  Yuli  Anita,  Saryadi,    dan  Sari  Listyorini. Pengaruh  Pelayanan  Fiskus  dan Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak .  Jurnal  Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012.
Suhartono,  Rudy  dan  Wirawan  B.  Ilyas. Ensiklopedia  Perpajakan  Indonesia .  Jakarta: Salemba Empat. 2010.
Supadmi, Ni Luh. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan . Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis. Vol. 4 No. 2. Juli 2009. hlm. 1-14.
Supriyati  dan  Nur  Hidayati. Pengaruh  Pengetahuan  Pajak  dan  Persepsi  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi. Vol. 7 No. 1. Mei 2008. hlm. 41-50.
Utami,  Sri  Rizki,  Andi,  dan  Ayu  Noorida  Soerono. Pengaruh  Faktor-Faktor  Eksternal Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Lingkungan  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Serang . Dalam http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/084-PPJK-12.pdf
Waluyo. Akuntansi Pajak . Jakarta: Salemba Empat. 2012.
Waluyo. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat. 2011.
Witono, Banu. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak . Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 7 No. 2. September 2008. hlm.196-208.

## Undang-Undang/Peraturan
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Undang  Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  192/PMK.03/2007  tentang  Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

## Website
http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%202014.pdf
http://kk.mercubuana.ac.id/files/93030-12-629722774432.doc
http://www.pajak.go.id/blog-entry/kp2kptrenggalek/ptkp-baru-berlaku-mulai-tgl-01-januari- 2013
http://www.pajak.go.id/content/pembuatan-surat-pemberitahuan-elektronik-espt
http://www.pajak.go.id/content/pendaftaran-npwp-online-eregistration
http://www.pajak.go.id/content/penyampaian-surat-pemberitahuan-online-efiling http://www.pajakindonesia.com/desc_ensiklopedia.php?&idb=482