## IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM
Teguh Dermawan 1 , Supardin 2 , Istiqamah 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : dermawanteguh@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Implementasi  Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Masyarakat Islam Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju (Studi kasus 2020- 2022). Dari pokok masalah tersebut penulis merumuskan beberapa sub masalah. Pertama, pemahaman masyarakat Islam kecamatan Papalang tentang kewarisan dan yang ke dua, problematika pembagian harta warisan di  Kecamatan  Papalang  Kabupaten  Mamuju.  Adapun  jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan merupakan  penelitian  lapangan  (field  research)  atau  bisa  juga  disebut  dengan  penelitian kualitatif,  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan  metode  observasi,  wawancara,  serta menggambarkan  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan  dengan  pendekatan  penelitian  hukum yang digunakan yakni pendekatan normatif yuridis dan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang  berhubungan  dengan  pandangan  hukum  Islam  tentang  bagaimana  proses  pembagian warisan.  Pendekatan  yang  kedua  yakni  pendekatan  yang  berhubungan  dengan  observasi langsung  yang  dilakukan  peneliti  untuk  melihat  dan  mengamati  kebiasaan  di  masyarakat tentang  proses  pembagian  harta  warisan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  faktanya, masyarakat  cenderung  lebih  memilih  membagi  harta  warisan  dengan  hukum  adat  dan kebiasaan. Hal tersebut dilakukan masyarakat secara turun-temurun dikarenakan dengan cara yang digunakan itu akan lebih meminimalisir sengketa diantara ahli waris. Adapun kebiasaan masyarakat  Islam  di  Kecamatan  Papalang  terbentuk  karena  kurangnya  pemahaman  hukum Islam yang melahirkan paradigma bahwa pembagian harta warisan tidak harus dengan hukum Islam karena wajibnya tidak seperti ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa, zakat dsb. Implikasi dari penelitian ini yakni, diharapkan kepada semua elemen agar dapat meninggalkan segala bentuk kebiasaan-kebiasaan diluar dari syariat Islam. Selain itu, pemerintah juga harus ikut  andil  dan  berperan  aktif  dalam  memberikan  wadah  dalam  bentuk  sosialisasi  agar masyarakat yang kurang memahami dapat tercerahkan dan kembali kepada syari’at Islam. Dan diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan rujukan hukum dalam proses pembagian harta warisan.
Kata Kunci: Adat, Masyarakat Islam, Waris.

## Abstract
This  study  discusses  the  Implementation  of  the  Division  of  Heritage  Assets  in  the  Islamic Community of Papalang District, Mamuju Regency (Case study 2020-2022). From the subject matter,  the  author  formulates  several  sub-problems.  First,  the  understanding  of  the  Islamic community of Papalang district about inheritance and the second, the problem of the division of inheritance in Papalang District, Mamuju Regency. The type of research that the author uses
is  field  research  or  can  also  be  called  qualitative  research,  field  research  carried  out  by observation methods, interviews, and describing the facts that occur in the field with the legal research approach used, namely the juridical normative approach and the empirical approach, which is an approach related to the Islamic legal view of how the process of inheritance division is. The second approach is an approach related to direct observation made by researchers to see and observe habits in the community about the process of distributing inheritance assets. The  results  of  this  study  show  that  in  fact,  people  tend  to  prefer  to  divide  inheritance  with customary  and  customary  laws.  This  is  done  by  the  community  for  generations  because  the method used will further minimize disputes between heirs. The custom of the Islamic community in Papalang District was formed due to the lack of understanding of Islamic law which gave birth to the paradigm that the division of inheritance property does not have to be with Islamic law because the obligation is not like other worship services such as prayer, fasting, zakat etc. The implication of this study is that it is expected that all elements can abandon all forms of customs outside of Islamic law. In addition, the government must also take part and play an active  role  in  providing  a  forum  in  the  form  of  socialization  so  that  people  who  do  not understand can be enlightened and return to Islamic law. And it is also hoped that this research can provide legal references in the process of dividing inheritance assets.
Keywords: Customs, Islamic Societies, Inheritance.

## A. Pendahuluan
Pemahaman  tentang  negara  hukum telah  berkembang  cukup  lama  yakni  sejak pertama kali    dikemukakan    oleh    Plato    pada    tahun    429    SM.    Untuk    itu    kekuasaan    harus dipegang  oleh  orang  yang  mengetahui  kebaikan,  yaitu  seorang  filosof  (the  philosopher king).  Namun  dalam  bukunya“The  Statesmen”  dan  ”The  Law”,  Plato  menyatakan bahwa  yang  dapat  diwujudkan  adalah  bentuk  paling  baik  kedua  (the  second  best)  yang menempatkan  supremasi  hukum. 1 Sekelompok orang dengan kepribadian dan sikap yang berbeda membutuhkan hukum yang mengatur kehidupan mereka agar tertib dan teratur, dan hukum juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat.  Peran    kesadaran    hukum    masyarakat    sebagaimana    tujuan    hukum  itu sendiri,  adalah  untuk  menjamin  kepastian  dan  keadilan 2
Hal ini menimbulkan berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi dalam  kehidupan  seseorang,  yaitu  sejak  lahir  sampai  meninggal,  ketika  ia  diangkat. 3 Bangsa Indonesia sendiri mengakui keberagaman agama serta keyakinan yang ada dan ini
1 Ias Muhlasin, Negara Hukum, “Demokrasi dan Penegakan Hukum diIndonesia”. Jurnal Al-Qadau 8, no. 1 (Juni 2021), h. 88.
2 Baso Kifliansyah, dkk, “Analisis Yuridis terhadap Sengketa Hak Milik atas Tanah di Kabupaten Takalar”. Jurnal Al-Qadau 9, no. 1 (Juni 2022), h. 83.
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1.

## Implementasi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam
Teguh Dermawan, Supardin, Istiqamah
ada di dalam konstitusi tepatnya pada pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Islam  sendiri  telah  memberikan  aturan  yang  komplit  kepada pemeluknya.  Termasuk  di  dalamnya  aturan  mengenai  harta  benda. 4 Islam  dalam pandangan  banyak  pemikir,  memiliki  sistematika  ajaran    yang  sangat  kompleks  dan menyapa berbagai problema kemanusiaan. 5 Islam  telah  mengatur  proses  berpindahnya harta  seseorang  kepada  orang  lain dengan  sebuah  aturan  yaitu  kewarisan. 6
Dalam konteks hukum islam, warisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta  benda  yang  meninggal  dan  akibat-akibatnya  bagi  ahli  warisnya. 7 Adapun  aturan yang mengatur masalah yang  timbul setelah kematian  adalah  hukum  kewarisan  atau dikenal  juga  fikih  mawāris  yang  mengatur proses peralihan  hak dari pewaris kepada ahli  waris. 8 Ilmu waris merupakan ilmu yang sarat nilai dan mulia. Ia adalah mahkota dan “puncak“nya ilmu fikih, baik dilihat dari perhitungannya yang terperinci, keadilan dalam disteribusi,  maupun ketelitian dalam pengbagiannya. 9 Hukum  waris   merupakan   salah satu bagian  dari  hukum  perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. 10 Hukum kewarisan Islam merupakan ekspresi langsung dari teks- teks  suci  yang  disepakati  keberadaannya. 11 Dalam  Al-Qur’an  telah  diatur  mengenai masalah waris, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 7
َكَرَ ت اَِِّمّ ٌبْيِصَن  ِلاَجِِرلِل ِنٰدِلاَوْلا َكَرَ ت اَِِّمّ ٌبْيِصَن ِء ۤا َسِِنل ِلَو َۖ َنْوُ بَرْ قَْلْاَو ِنٰدِلاَوْلا اًضْوُرْفَّم اًبْ يِصَن ۗ َرُ ثَك ْوَا ُهْنِم َّلَق اَِّمّ َنْوُ بَرْ قَْلْاَو Terjemahnya:
4 Amirullah, dkk, “Eksistensi Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam” Jurnal Al-Qadau 8, no. 2 (Desember 2021), h. 38.
5 Andi Safriani, “Positivisasi Syariat Islam di Indonesia” Jurnal Al-Qadau 4, no. 2 (Desember 2017), h. 314.
6 Wirani Aisiyah Anwar, “Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap” Jurnal Al-Qadau 6, no. 2 (Desember 2019), h. 250.
7 Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h. 3.
8 Tarmizi, dkk, “Kaidah  Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat di KecamatanTellu  Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadau 7, no. 2 (Desember 2020), h. 13.
9 Muhammad Hutape, “Dinamika Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam”, Jurnal Al-Qadau 1, no. 2 (Desember 2014), h. 92.
10 Nuzha, “Wasiat dan Hutang dalam Warisan”, Jurnal Al-Qadau 2, no. 2 (Desember 2015), h. 162.
11 Nur Nilam dan Sohrah, “Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa”, Jurnal Shautuna 1 , no 3 (September 2020), h.510.
“bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” 12
Salah  satu  tujuan  dalam  pembagian  kewarisan  adalah  untuk  memahami  serta melaksanakan dengan jelas siapa yang berhak mendapatkan dan menerima harta warisan dengan cara adil agar terhindar dari perselisihan sehingga tidak ada pihak-pihak ahli waris yang merasa dirugikan yang satu dengan ahli waris lainnya di dalam pembagian harta. 13 Mayoritas masyarakat mengakui bahwa proses pewarisan disyaratkan memenuhi unsur- unsur  yang  terdiri  dari  adanya  pewaris,  warisan  dan  ahli  waris  yaitu  orang  yang menggantikan  pewaris  dalam  kedudukannya  terhadap  warisan  yang  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  dengan  tetap  menjadikan  musyawarah  dan  kesepakatan sebagai landasan dalam pembagian warisan. 14
Dewasa  ini,  sistem  hukum  kewarisan  yang  berlaku  bagi  warga  negara  indonesia  masih beragam, 15 di Indonesia sendiri, ada empat jenis hukum waris yang berbeda yakni hukum adat, hukum waris Islam, hukum waris BW ( Burgerlijk wetbook), dan Fiqh Mawaris. 16 Adapun  bagaimana  umat  Islam  Indonesia  membagi  warisan  di  antara  mereka  sendiri, tampaknya  sebagian  besar  mengandalkan  hukum  adat  (customary  law)  bukan  kepada hukum  waris  Islam. 17 Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  banyaknya  penelitian- penelitian ilmiah yang membahas masalah kewarisan Islam yang tak jarang masyarakat muslim  Indonesia  masih  menggunakan  kewarisan  Adat.  Padahal  dalam    teori    hukum Islam  biasa  disebut Islamic  legal  theory , mengenal  berbagai sumber  tetapi  sumber utamanya  adalah  al-Qur’an dan hadis sebagai sumber primer. Sedangkan sumber yang lain merupakan sumber sekunder 18 sehingga ketentuan mengenai syriat Islam adalah wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dengan keharusan untuk tunduk, patuh dan taat kepada ketentuan hukum Islam tak terkecuali masalah kewarisan.
12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Edisi I (Cet. XII; Banten: Forum Pelayan Al- Qur’an, 2018), h. 78.
13 Riva Yulia Pratiwi, Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Dengan cara Perdamaian ( Tashalul ) Menurut Hukum Islam, Tesis , (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2012). h. 45-47.
14 Nurul Hidayat Syamsuddin, “Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”, Jurnal Shautuna 1, no.3 (September 2020) h. 625.
15 Muhammad Anis, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar”, Jurnal Al-Qadau 5, no. 2 (Desember 2018), h. 282.
16 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.17
17 Habiburrahman, “ Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2011), h.1 18 Supardin, “Produk Pemikiran Islam” Jurnal Al-Qadau 4, no. 2 (Desember 2017), h. 224.

## Implementasi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam
Teguh Dermawan, Supardin, Istiqamah
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  meneliti  praktik  kewarisan  Islam dikarenakan  masih  banyak  pokok  permasalahan  yang  ada  di  masyarakat  tentang pembagian  kewarisan  yang  benar  menurut  hukum  mawaris  (Hukum  kewarisan  Islam). Bahkan tak jarang juga ditemui proses pembagian kewarisan dilakukan dengan cara adat masing-masing pihak yang akan memberlangsungi proses tersebut. Untuk itu penulis akan meneliti  permasalahan-permasalahan  kewarisan  terutama  efektivitas  implementasi kewarisan Islam pada masyarakat Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menerapkan  jenis  penelitian  (field  research).  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  yang  berbentuk  lapangan  atau  bisa  juga  disebut  dengan  penelitian  kualitatif. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa  yang  tengah  terjadi  pada  suatu  saat  di  tengah  masyarakat. 19 Penelitian  secara  langsung dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan deskripsi fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian  kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  menghasilkan  penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks  yang  dialami  (natural  setting),  tentang  apa  yang  sebenarnya  terjadi  menurut  apa adanya di lapangan studi. 20

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktik  Pembagian  Harta  Warisan  pada  Masyarakat  Islam  Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju
Pembagian harta warisan pada masyarakat  Islam Kecamatan Papalang masyarakat cenderung  masih  menggunakan  kebiasaan-kebiasaan  yang  telah  menjadi  tradisi. Yakni  kebiasaan  yang  masih  mengedapankan  cara  kekeluargaan  dalam  proses pembagiannya.  Untuk  itu,  sedapat  mungkin  peneliti  tertarik  mencari  akar permasalahan  yang  mendasari  masalah  tersebut.  Singkatnya  penulis  menarik  satu kesimpulan sementara bahwa kurangnya pengetahuan tentang kewajiban pembagian
19 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.
20 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 4.
harta  warisan  yang  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Tidak  hanya  itu,  perhatian masyarakat terhadap sesuatu yang mungkin menjadi paradigma bahwa warisan tidak wajib menggunakan hukum Islam karena tidak wajib seperti halnya ibadah sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya.
Kecenderungan tersebut  terjadi ketika masyarakat  lebih memandang bahwa ketika harta warisan dibagi secara kekeluargaan, maka sangat minim adanya konflik antara ahli waris. Maka jalan tersebut menjadi dasar paradigma pada masyarakat Kecamatan Papalang. Dalam  Al-Quran  sendri, tepatnya pada  surah An-Nisaa ayat  11-12 telah dijelaskan ketentuan pembagian harta warisan, jika mengamati  ayat  tersebut  maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sistem kewarisan Islam itu sudah jelas dan final ketika  seorang  pewaris  meninggal  dunia.  Dan  sudah  dijelaskan  pula  bahwa pembagian  tersebut  bisa  dilaksanakan  kalau  utang  dari  pewaris  sudah  dilunasi. Sedangkan hukum yang berlaku pada masyarakat Islam Kecamatan Papalang adalah hukum adat atau kebiasaan. Pada praktiknya pembagian harta warisan tidak selalu menggunakan hukum Islam. Keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pemahaman hukum menjadi penyebab masalah tersebut.
Dibandingkan  hukum  Islam,  kecenderungan  masyarakat  yang  menggunakan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak juga dapat disalahkan sepenuhnya. Karena dalam kaidah  ushul  Fiqh  ada  istilah  yang  disebut  Urf.  Urf  adalah  suatu  kebiasaan  yang membudaya  pada  masyarakat  yang  telah  dianggap  sebagai  kebenaran  baik  berupa perkataan atau perbuatan hukum dan tidak menghilangkan kebiasaan kearifan lokal masyarakat namun tidak juga bertentangan dengan hukum Islam. 21
Hal tersebut di atas adalah dasar dari masyarakat kecamatan Papalang dalam urusan pembagian  harta  warisan.  Dari  hasil  penelitian  hampir  sebagian  besar  masyarakat Islam Kecamatan Papalang menggunakan hukum waris adat dan kebiasaan. Tetapi ada hal unik yang peneliti temukan pada lokasi penelitian yaitu ada beberapa juga dari masyarakat yang masih  keliru tentang konsep warisan dari pewaris. Sebagian berpandangan  bahwa  ketika  pewaris  sudah  tua  maka  sudah  ditetapkan  bagian masing-masing ahli waris dan ada juga sudah membagi harta warisannya kepada ahli waris.  Padahal  dalam  konsep  hukum  Islam,  harta  warisan  dapat  dibagiakan  ketika
21 Totok jumantoro dan samsul munir amin, Kamus Ilmu ushul fiqih (Jakarta: amzah, 2005), h.334

## Implementasi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam
Teguh Dermawan, Supardin, Istiqamah
syarat dari pembagian tersebut sudah terpenuhi, salah satunya adalah pewaris telah meninggal dunia.
Konsep  kewarisan  inilah  yang  harus  masyarakat  ketahui  sebagai  landasan  bahwa harta warisan terhitung sebagai warisan ketika pewaris meninggal dunia. Ketika harta tersebut dibagikan pada saat pewaris masih hidup, maka tidak terhitung sebagai harta warisan namun hanya terhitung sebagai harta hibah atau pemberian. Hasil dilokasi penelitian  juga  membenarkan  bahwa  sangat  kurang  pengetahuan  tentang  hukum waris Islam.  dari 60 informan, hanya beberapa saja yang dalam proses pembagian harta  warisan  menggunakan  hukum  waris  Islam.  Mayoritas  dari  masyarakat menggunakan  hukum  waris  adat  dan  kebiasaan.  Penelitian  ini  juga  hanya  spesifik meneliti 3 Desa besar sebagai sampel yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam antara tahun 2020- 2022. Belum lagi tahun-tahun sebelumnya, sangat mungkin lebih banyak lagi masyarakat yang masih menggunakan hukum waris adat dan kebiasaan. Permasalahan  yang  muncul  pada  masyarakat  tentang  problem  pembagian  harta warisan  yang  hampir  90  %  masyarakat  menggunakan  hukum  waris  adat  atau kebiasaan.  Hal  ini  juga  disebabkan  karena  masyarakat  masih  memandang  bahwa ketika  pembagian  menggunakan  hukum  Islam,  yang  dikutkan  adalah  ketika  salah satu  ahli  waris  menuntut  dan  merasa  berat  hati  dengan  harta  yang  diterimanya. Penyebab  utama  juga  dari  siapa  ahli  waris  yang  paling  sering  membantu  atau merawat  pewaris  ketika  masih  hidup.  Inilah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan mengapa  proses  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  Islam  di  Kecamatan Papalang  itu  tidak  menggunakan  ketentuan  dalam  hukum  mawaris  tetapi pembagiannya dengan cara kekeluargaan dan kesepakatan diantara ahli waris.
Ketika  penulis  mencari  tau  perihal  bagaimana  proses  pembagian  harta  warisan  di Kecamatan  Papalang,  penulis  menemukan  fakta  bahwa  masyarakat  Islam  pada Kecamatan  Papalang  sebagian  besar  menyelesaikan  perkara  pembagian  harta warisan tidak dengan hukum Islam tetapi menggunakan hukum adat dan kebiasaan. Kebiasaan  yang  terbentuk  di  masyarakat  didorong  oleh  keinginan  untuk bermusyawarah untuk menetukan mufakat diantara para ahli waris.
Akhirnya  penulis  berkesimpulan,  bahwa  masyarakat  Islam  Kecamatan  Papalang belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum waris Islam. Jika dilihat dari mayoritas masyarakat yang muslim, msyarakat masih
mengedepankan  kepentingan  musyawarah  dalam  penyelesaian  perkara  kewarisan. Disamping ketidakpahaman hukum juga karena masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pembagian harta warisan menggunakan hukum waris Islam. selain faktor tersebut, msyarakat juga masih menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kekeluargaan yang sekian lama terjaga serta menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Papalang.

## 2. Problematika Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju
Fakta  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  yang  tidak  sedikit  memiliki  konflik  atau sengketa tentang harta  warisan dari pewaris ini membuat  satu  ketertarikan penulis untuk merunutkan dan memaparkan segala bentuk yang menjadi problem sehingga kewarisan  Islam  tidak  terjadi  pada  mayoritas  masyarakat  Kecamatan  Papalang Kabupaten Mamuju.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat mengapa cenderung membagi harta warisan tidak sesuai dengan hukum waris Islam diantaranya sebagai berikut:
A. Pendidikan
Pendidikan  merupakan  bagian  yang  paling  penting  sebagai  landasan  dan tanda  bahwa  peradaban  di  suatu  daerah  itu  maju  atau  tertinggal.  Karena sangat  penting  untuk  menunjang  kemajuan  disuatu  daerah,  maka  juga diperlukan  keterbukaan  informasi  kepada  masyarakat  bahwa  perlunya generasi  untuk  melanjutkan  pendidikan.  Di  Indonesia  sendiri  aturan mengenai  wajib  belajar  yang  termaktub  dalam  pasal  34  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003.  Landasan  tersebut  menegaskan  bahwa  sekurang- kurangnya  wajib  belajar  harus  terselenggara  minimal  pada  jenjang  sekolah dasar tanpa memungut biaya.
Jika  melihat  kondisi  pada  Kecamatan  Papalang,  fasilitas  umum  seperti sekolah tidak juga dapat dikatakan tertinggal dari segi kemajuan. Hal yang menjadi bukti kongkret adalah banyaknya sekolah dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Tidak hanya itu, terdapat juga sekolah menengah kejuruan yang dapat menunjang potensi bagi siswa  yang  ingin  melanjutkan  pendidikannya  sesuai  potensi  dan  prospek pekerjaan  yang  diinginkannya.  Adapun  hal  tersebut  sudah  menjadi  bukti

## Implementasi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam
Teguh Dermawan, Supardin, Istiqamah
bahwa di lokasi penelitian kemajuan pendidikan sudah cukup maju.
Namun  juga  masih  menjadi  kontradiktif  jika  melihat  problem  seperti pembagian harta warisan yang secara mayoritas masyarakat hanya sebagian kecil  yang  melakukannya  dengan  cara  hukum  Islam.  Jika  dipresentasikan hanya  3%  dari  mayoritas  muslim  yang  membagi  harta  warisannya  dengan Hukum Islam dan sisanya masih menggunakan adat dan kebiasaan yang telah membudaya secara turun-temurun. Padahal jika melihat kemajuan teknologi dan  keterbukaan  informasi  di  zaman  sekarang  ini  harusnya  ketertinggalan yang menjadi problem pada penelitian ini sudah dapat teratasi secara merata. Bisa  dibayangkan  bahwa  hanya  segelintir  orang  yang  tidak  memiliki smartphone  sebagai  alat  yang  dapat  memberikan  informasi  agama  secara jelas. Sudah banyak media yang bisa menunjang hal tersebut seperti halnya media-media  online  dari  yang  berbentuk  fisual  suara  dan  juga  video  di platform youtube.
Secara garis besar bahwa kemajuan pendidikan memang sangat penting untuk mengatasi  ketertinggalan-ketertinggalan  itu.  Tetapi  kembali  kepada kesadaran masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, budaya, serta pesan-pesan leluhur yang masih terjaga sangat rapih. Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa aktualisasi dari tujuan pendidikan itu sendiri haruslah ditingkatkan. Masyarakat juga harus memiliki keterbukaan pemikiran bahwa dalam  agama  ada  hal  yang  perlu  dilaksanakan  sebagai  bentuk  ketaatan seorang muslim, yakni  menjalankan perintah-perintah agama tak terkecuali persoalan harta warisan.
B. Kesadaran masyarakat
Kenyataan hadirnya hukum Islam yang mengatur tentang harta warisan pada dasarnya dapat dipahami dan diterima baik masyarakat. Tetapi hal tersebut masih  menjadi  telaah  lebih  lanjut  bagi  masyarakat  karena  masih  banyak pertimbangan-pertimbangan  yang  melatarbelakangi  sehingga  pembagian harta  warisan  tidak  sesuai  dengan  konsep  hukum  Islam.  Bukan  juga sepenuhnya karena ketidakpahaman tetapi juga karena kesadaran masyarakat yang  mengharuskan  untuk  memilih  mementingkan  kemaslahatan  diantara para ahli waris. Adapun masalah yang terjadi pada masyoritas masyarakat ini
menimbulkan beberapa sikap-sikap yang tidak terorganisir pada masyarakat. Contohnya masyarakat Islam Kecamatan Papalang sangat menyadari bahwa syari’at Islam hadir untuk kemudian direalisasikan dengan baik, tetapi pada faktanya masyarakat masih minim kesadaran untuk menjalankannya karena hal-hal tertentu yang melatarbelakanginya seperti pertimbangan- pertimbangan tadi. Untuk itu pentingnya kesadaran masyarakat akan sangat mendukung jika itu terealisasikan.
Pada  dasarnya  kesadaran  inilah  yang  menjadi  problem  mengapa  pada mayoritas masyarakat muslim enggan untuk melakukan pembagian warisan secara  hukum  Islam.  Adapun  faktor  yang  lain  yaitu  kurangnya  peranan pemerintah  untuk  mengakomodir  kepentingan  pengetahuan  sehingga menunjang kesadaran masyarakat.
C. Kurangnya peran pemerintah
Seperti  pada  poin  pembahasan  sebelumnya,  kesadaran  masyarakat  juga dipengaruhi  dari  sejauh  mana  peranan  pemerintah  dalam  mewujudkannya. Sebagai makhluk yang memiliki akal budi, manusia juga perlu pengarahan- pengarahan agar semua hal yang menyangkut masalah kehidupannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disini, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Untuk  itu  kehadiran  pemerintah  adalah  hal  yang  perlu  untuk  diwujudkan. Pada  faktanya  yang  terjadi  di  lapangan  tidak  sesuai  seperti  apa  yang diharapkan.  Bagaimana  tidak,  masih  sangat  minim  perhatian  pemerintah untuk  menyentuh  secara  pelan-pelan  hal  privat  masyarakat.  Tidak  terkesan mengusik atau mencampuri terlalu jauh, seharusnya ada pembimbingan dari pemerintah kepada msyarakat. Baik itu dalam bentuk sosialasisasi, membuka wadah  majelis  ilmu,  atau  membuat  penyuluhan  tentang  pentingnya pembagian harta warisan secara hukum Islam. hal tersebut dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat untuk kembali menegakkan syari’at islam. Dari  hasil  penelitian  juga  memberikan  gambaran  bahwa  kurangnya pemahaman,  kesadaran  masyarakat  dan  wawsan  seputar  hal-hal  yang menyangkut kewarisan itu sebenarnya dapat tertasi bila pemerintah mampu membuka  jalan  dan  memberikan  ruang  kepada  masyarakat  tentang pentingnya  pengetahuan  agama  melaui  pembimbingan  secara  terbuka  dan

## Implementasi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam
Teguh Dermawan, Supardin, Istiqamah
kontinu untuk terealisasikan supaya tidak ada lagi ketertinggalan yang dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan ketaatan agama. Pada akhirnya penulis  menyumpulkan  bahwa  kesemua  problematika  yang  telah  jelas tersebut  dapat  direkonstruksi  jika  pendidikan,  kesadaran  masyarakat,  serta peranan  pemerintah  berlangsung  dengan  baik.  Pendidikan  menentukan kualitas  peradaban,  kesadaran  juga  sebagai  jembatan  untuk  memperoleh wawasan dan peranan pemerintah sebagai jalan untuk mewujudkannya.

## D. Penutup
Meskipun  masyarakat  Kecamatan  Papalang  mayoritas  beragama  Islam,  namun  ditengah keadaan tersebut pada faktanya dalam pembagian harta warisan tidaklah sesuai dengan hukum waris  Islam. Yang mendasari hal  tersebut  diantaranya kurangnya wawasan yang mendorong masyarakat  untuk  meninggalkan  budaya-budaya  yang  tidak  harus  terpelihara.  Kedua, pemahaman masyarakat yang minim terjadi karena tidak adanya progresifitas dari pemerintah untuk mengatasinya. Selanjutnya peneliti berkesimpulan bahwa kemajuan teknologi harusnya dapat  menanggulangi  ketidakpahaman  masyarakat  untuk  bisa  lebih  maju  dan  meninggalkan ketertinggalan-ketertinggalan itu.
Adapun keadaan atau potensi dari banyaknya fasilitas pendidikan tidak juga menjamin bahwa masyarakat  muslim  Kecamatan  Papalang  akan  lebih  maju  karena  kebiasaan-kebiasaan  yang mereka  pelihara  secara  turun-temurun.  Tidak  hanya  hal  itu,  pertimbangan-pertimbangan terhadap  nasib  ahli  waris  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  praktik  pembagian  warisan. Bagaimana tidak, ada sebagian masyarakat yang paham terhadap ketentuan hukum waris Islam namun  enggan  untuk  melaksanakannya  dikarenakan  musyawarah  dan  kesepakatan  para  ahli waris dan keluarga besar masih menjadi hal yang diutamakan. Hal tersebut lah yang mendasari kesadaran akan wajibnya syari’at Islam enggan untuk ditaati secara menyeluruh tak terkecuali tentang harta warisan. Ada beberapa faktor yang mendasari masyarakat Kecamatan Papalang tidak membagi harta warisan secara ketentuan hukum Islam diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Wawasan pengetahuan yang minim
b. Kesadaran masyarakat
c. Pendidikan dan

## d. Peran pemerintah
Adapun saran penulis sebagai berikut: pertama, peranan pemerintah dan para Tokoh agama seharusnya bisa mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum keluarga, tak terkecuali  masalah  pembagian  harta  warisan.  Karena  pada  faktanya,  masih  sangat  kurang pembicaraan tentang pentingnya hukum waris Islam dianjurkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Kedua, realisasi tentang pentingnya ketentuan-ketentuan ini agar segera dapat disosialisasikan ditengah-tengah masyarakat yang secara presentasi mayoritas beragama Islam.
Kepada  masyarakat  muslim  wa  bil  khusus  di  Kecamatan  Papalang  Kabupaten  Mamuju  agar kiranya meninggalkan segala bentuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’at agama Islam. Contoh yang paling kongkret misalnya meminta harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, hal tersebut biasanya dilakukan ketika diantara ahli waris ada yang baru  saja  melangsungkan  pernikahan  dan  berkeluarga.  Harusnya  masyarakat  muslim  dapat memahami  bahwa  harta  warisan  dapat  dikatakan  warisan  sayratnya  adalah  pewaris  telah meninggal dunia. Selanjutnya sebagai muslim yang taat, masyarakat sudah harus progres dalam hal ketentuan-ketentuan yang wajib untuk ditaati dan lebih menyesuaikan diri dengan perinsip agama yang paripurna.

## Daftar Pustaka

## Buku
Atmasasmita,  Romli.  2012.  “ Teori  Hukum  Integrafi  &Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif ”. Yogyakarta: Genta Publishing.
Habiburrahman.  2011.  “Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia”.  Jakarta: Kencana.
Kementrian  Agama  RI,  2018.  Al-Qur’an  dan  Terjemahan,  Edisi  I  Cet.  XII.  Banten:  Forum Pelayan Al-Qur’an
Meleong, Lexy J. 2014. “ Metodologi Penelitian Kualitatif ”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nugrahani, Farida. 2014. “ Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa ”.
Solo: Cakra Books.
Perangin, Effendi. 2008. “ Hukum Waris ”. Jakarta: Rajawali Perss.
Saebani, Beni Ahmad. 2015. “ Fiqh Mawaris ”. Bandung: Pustaka Setia.
Jurnal

## Implementasi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam
Teguh Dermawan, Supardin, Istiqamah
Amirullah,  dkk,  “Eksistensi  Hibah  yang  Diperhitungkan  sebagai  Warisan  Telaah  Pasal  211 Kompilasi Hukum Islam” Jurnal Al-Qadau 8, no. 2 (Desember 2021), h. 37-45
Anis, Muhammad “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar”, Jurnal Al-Qadau 5, no. 2 (Desember 2018), h. 281-294
Anwar, Wirani Aisiyah “Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap” Jurnal Al- Qadau 6, no. 2 (Desember 2019), h. 249-268.
Hutape, Muhammad “Dinamika Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam”, Jurnal Al- Qadau 1, no. 2 (Desember 2014) h. 92-106.
Kifliansyah,  Baso  dkk,  “Analisis  Yuridis  terhadap  Sengketa  Hak  Milik  atas  Tanah  di Kabupaten Takalar”. Jurnal Al-Qadau 9, no. 1 (Juni 2022), h. 82-91.
Muhlasin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia”. Jurnal Al- Qadau 8, no. 1 (Juni 2021) h. 87-100.
Nilam, Nur dan Sohrah, “Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa”, Jurnal Shautuna 1, no 3 (September 2020) h. 508-524.
Nuzha, “Wasiat dan Hutang dalam Warisan”, Jurnal Al-Qadau 2, no. 2 (Desember 2015) h.
161-175.
Safriani,  Andi “Positivisasi Syariat Islam di Indonesia” Jurnal Al-Qadau 4, no. 2 (Desember 2017), h. 313-322
Supardin, “Produk Pemikiran Islam” Jurnal Al-Qadau 4, no. 2 (Desember 2017), h. 223-256.
Syamsuddin,  Nurul  Hidayat  “Warisan  Janda  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat”,
Jurnal Shautuna 1, no.3 (September 2020) h. 624-645.
Tarmizi, dkk, “Kaidah  Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat di KecamatanTellu  Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadau 7, no. 2 (Desember 2020) h. 12-29.

## Tesis
Pratiwi,  Riva  Yulia.  “ Tinjauan  Yuridis  tentang  Pembagian  Dengan  cara  Perdamaian (Tashalul) Menurut Hukum Islam ”, Tesis, ( Medan : Universitas Sumatra Utara, 2012)
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1.