JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK Vol. 3, No. 2, Juli 2008 Hal. 115 - 123
PEMANFAATAN INFORMATION & COMMUNIACTION TECHNOLOGY ( ICT) PADA PERUSAHAAN DAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PUBLIC SERVICES

## Wibowo
Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

## ABSTRACT
The  government  and  the  company  are  agents  which  provides  services  should improve  the  quality  of  delivering  their  services.  For  winning  competition,  a  company should have strategies/methods how to make client or customers interested in services delivered.  Government  institution  should  improve  quality  of  services,  so  citizens  will appreciate to government institution and would contribute in development process.
How  did  they  do?  Adopted  and  implemented  information  &  technology communication  is  one  of    the  answer.  Based  on  experience  in  many  countries  and companies are the evidences of the usefulness of implementation of ICT
Keywords: quality of delivering services, ICT.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan ilmu dan teknologi khususnya bidang informasi dan komunikasi menunjukkan kemajuan yang sangat pesat bahkan telah telah menyebabkan bergesernya berbagai paradigma terkait dengan kehidupan manusia. Perkembangan ini terutama dipacu oleh berkembangnya teknologi komputer dan telekomunikasi yang  salah satu miletone utamanya    adalah  dikembangkannya  internet  awal  dekade  90-an.  Komputer  yang dahulunya  dianggap  hanya  sebagai  alat  untuk  mengotomasikan  proses  yang  tadinya dilakukan secara manual, ternyata juga dapat mengubah prinsip kerja proses manual itu sendiri yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya.
Perkembangan lain yang menarik untuk diamati adalah bahwa unit komputer yang digunakan dapat saling berhubungan satu sama lain, melalui media kabel atau tanpa kabel. Keterhubungan  ini  bukan  hanya  bersifat  lokal  tapi  juga  secara  global.  Perkembangan teknologi komunikasi telah memungkinkan pertukaran data dan  informasi secara lebih cepat, dan meluas tanpa kendala ruang dan waktu, sehingga keterhubungan dapat tetap terjadi meskipun dalam kondisi bergerak (mobile) .
Perkembangan  pada  masa  mendatang  ditandai  dengan  beberapa  kecenderungan antara  lain  bahwa  komputer  akan  semakin  murah  dan  berupa  system  yang embedded , keterhubungan antar system secara global, tingkat keamanan dan keandalan yang yang lebih tinggi, serta kemampuan pemrosesan yang lebih cepat. Kecenderungan lain adalah semakin berkembangnya layanan yang bersifat user-centric , seperti transaksi komersial melalui internet, individualized entertaintment , dan berbagai layanan lain yang bersifat individualized dan on-demand . Sistem antar muka akan semakin memudahkan pemakai
untuk berinteraksi kapan saja dan dimana saja, bahkan melalui bahasa alamiah ( natural language ) yang sederhana.
Pemanfaatan teknologi informamsi juga dapat dapat diterapkan pada perusahaan yang bergerak pada bidang transportasi misalnya perusahaan taksi. Secara khusus makalah ini  akan  membahas  penerapan  teknologi  informasi Global  Positioning  System(GPS), Mobile  Data  Terminals(MDT) ,  dan Enterprise  Resources  Planning  (ERP) pada perusahaan  taksi  Blue  Bird  Group  yang  merupakan  perusahaan  taksi  paling  besar  dan menjadi leader di Jakarta.

## 2.  Pembahasan
Sebelum  lebih  rinci  membahas  mengenai  bagaimana  penerapan  teknologi informasi  pada  perusahaan  dan  instansi  pemerintah,  lebih  dahulu  diuraikan  mengenai sikap  seseorang/organisasi  terhadap  perkembangan  teknologi  informasi,  hal  tersebut penting  karena  berkaitan  erat  dengan  keberhasilan  penerapan  teknologi  pada  suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terutama untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan atau stakeholder .
Pada  satu  sisi  terdapat  enam  langkah  yang  dilakukan  oleh  pengguna  teknologi dalam  proses  adopsi  suatu  teknologi  yaitu: awareness , interest,  evaluation , trial, adoption ,  dan confirmation. Sementara  itu,  Geoffrey A.  Moore  (1991)  dalam  bukunya Crossing  the  Chasm-Marketing  and  Selling  High-Tech  Products  to  Mainstream Customers, terbitan Harper Business, mengemukakan sikap seseorang terhadap teknologi dapat diklasifikasikan dalam lima (5) kelompok :
1. Innovators , merupakan kelompok yang akan memakai teknologi baru secara agresif.
Kelompok ini menganggap teknologi merupakan hal yang sentral bagi hidup mereka. Mereka  seringkali  membeli  teknologi    baru  tanpa  baru  tanpa  memperdulikan fungsinya,  karena  mereka  memperoleh  kepuasan  dalam  mengeksplorasi  sifat-sifat teknologi baru.  Kelompok ini juga dinamakan kelompok technology enthusiasts .
2. Early adopters , merupakan pembeli awal suatu teknologi, tetapi mereka bukan orang teknologi.   Kelompok ini memainkan peranan kunci dalam membuka pasar produk teknologi tinggi. Mereka adalah kelompok yang mudah membayangkan, memahami, dan mengapresiasikan manfaat suatu teknologi serta mengaitkan manfaat potensial teknologi tersebut dengan aktivitas mereka. Ini juga dinamakan kelompok visionaries yang merupakan agen perubahan.
3. Early majority , merupakan kelompok yang mudah membayangkan, memahami, dan mengapresiasikan  manfaat  potensial  suatu  teknologi,  tetapi    mereka  lebih  praktik dalam  berpikir.  Sisi-sisi  kepraktisan  suatu  teknologi  akan  mereka  evaluasi  dahulu sebelum membelinya. Istilah lain untuk kelompok ini adalah kelompok pragmatists
4. Late  majority, merupakan  kelompok  yang  memilki  banyak  kemiripan  dengan kelompok early majority , tetapi mereka menunggu sampai suatu teknologi menjadi standard  yang  mapan,  dan  kalau  membeli  teknologi  cenderung  dari perusahaan/pabrik yang sudah mapan. Ini dinamakan pula kelompok conservatives . 5. Laggards , merupakan kelompok yang sama sekali tidak mau membeli teknologi baru. Mereka  hanya  akan  membeli  teknologi  yang  sudah embedded dalam  produk  lain. Kelompok ini adalah kelompok skeptics .
Kebberhasilan  penerapan  ICT  pada  perusahaan  dan  instansi  pemerintah  sangat dipengaruhi  oleh  pandangan  lembaga  dan  individu  yang  akan  menjadi  pelaku  dan pengguna ICT tersebut.
2.1. Penerapan ICT bagi Institusi Pemerintah Dalam praktik, pemerintah sebagai penyelenggara public service seringkali tidak memiliki strategi yang menyeluruh dan terintegrasi dalam penerapan teknologi informasi dan  komunikasi  dalam  sektor  publik.  Kompleksitas  ini  menimbulkan  debat  tentang prospek dan problem penerapan teknologi informasi di sektor publik.
Terminologi e-government sendiri  merupakan  kumpulan  konsep  untuk  semua tindakan  dalam  sektor  publik  (baik  di  tingkat  pusat  maupan  di  tingkat  daerah)  yang melibatkan  tenologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  rangka  mengoptimalisasi  proses public service yang efisien, transparan dan efektif. Hal tersesbut dimungkinkan karena secara  internal  pertukaran  informasi  antar  unit  organisasi public  service menjadi  lebih cepat, efisien, dan transparan.
Setidaknya  terdapat  tiga  faktor  pentingnya e-government dalam  masyarakat jaringan( network  society).  Pertama, elektronikasi  komunikasi  antar public  sector dan masyarakat  menawarkan  bentuk  baru  partisipasi  dan  interkasi  keduanya.  Waktu  yang dibutuhkan menjadi lebih singkat, dengan tingkat kenyamanan pelayanan juga semakin tinggi.  Di  samping  itu  bentuk  transaksi  baru  ini  akan  menyebabkan  tingginya  tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah.
Kedua, cyberspace dalam public service memungkinkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik pelayanan yang berbelit-belit. Tujuan realistik yang hendak dicapai melalui cybercpace adalah efisiensi, akuntabilitas pelayanan, dan penghematan financial. Di  samping  itu  informasi on-line dalam public  service dapat  meningkatkan derajat pengetahuan masyarakat mengenai proses dan persyaratan suatu public service . Ketiga, e-government menyajikan  informasi-informasi  lokal  setempat. Penggunaan  internet  dalam public  sector akan  memungkinkan  kemampuan  kompetisi masyarakat  lokal  dengan  perkembangan  internasional  dan  global.  Dapat  dikatakan teknologi  informasi  dan  komunikasi  merupakan  motor  pertumbuhan  ekonomi  modern. Sebuah  medium  yang  memungkinkan  aktor-aktor  ekonomi  dunia  dapat  berkomunikasi dengan  biaya  transaksi  minimal.  Keterbukaan  faktor-faktor  produksi  telah mengintensifkan kompetisi antar tingkatan pemerintahan.
Kemajuan  dan  perkembangan  teknologi  informasi  menuntut  peran  aktif pemerintah  untuk  menyediakan  fasilitas  dan  infrastruktur  yang  mendukung.  Aplikasi teknologi informasi dalam public sector dapat mencapai target efisiensi, efektifitas, dan akutabilitas jika pemerintah mampu memenuhi fasilitas dan infrastruktur pendukung, baik berupa fisik maupun non fisik berupa dukungan kebijakan untuk memperluas pemanfaatan internet oleh masyarakat. Tesis yang dibangun adalah meluasnya pemanfaatan internet oleh masayarakat merupakan prasyarat dasar berkembangnya e-government , sedangkan meningkatnya  penggunaan  internet  dalam public  service merupakan impuls penguat pemanfaatan internet sebagai instrumen komunikasi massa. Proses dinamik ini hanya akan terjadi dengan strategi inovasi yang berorientasi pada masyarakat pengguna.
Debat mengenai e-government tidak saja berlanjut di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah bagaimana tingkat  ekspektasi  penggunaan  teknologi  informasi    dalam public  service ,  apa  saja informasi yang dapat diperoleh dari penawaran internet tersebut, bagaimana partisipasi on- lin e   masyarakat melalaui internet.   Dalam hal ini masyarakat pengguna berada dalam posisi  sentral  dalam e-government ,  tetapi  dampak  yang  ditimbulkan  dari  aplikasi e- government masih sangat minim diteliti. Defisit ini muncul sebagai refleksi kurangnya orientasi e-government terhadap  masyarakat  sebagai  pengguna.  Untuk  menghindari defisit  ini,  aplikasi e-government dapat  mengambil  model Customer  Relationship Management yang  diterapkan  dalam  sektor  bisnis  menjadi Citizen  Relationship Management.
Wibowo
Di beberapa negara maju, aplikasi teknologi informasi sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perpanjangan SIM, permohonan bantuan sosial untuk pengangguran, formulir pendaftaran di Perguruan Tinggi dan beberapa pelayanan publik lainnya.  Di  Swedia  misalnya  tingkat  penggunaan  internet  oleh  masyarakat  dalam pelayanan publik mencapai 60%, di Jerman 40%, dan Finlandia mencapai 44%. Rata-rata tingkat penggunaan internet dalam pelayananan publik di Eropa mencapai 43%.
Melakukan  transaksi on-lin e  sebagai  pengganti  antrian  panjang  berdiri memberikan keuntungan riel kepada masyarakat. Keuntungan semacam ini memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mempergunakan penawaran pelayanan publik secara on-line. Tidak  cukup  itu,  pelayanan  publik  secara on-line menciptakan  kultur  baru pertukaran informasi antara masyarakat dan  dan pemerintah. Secara implicit hal ini berarti peningkatan efisiensi unutk kesejahteraan masyarakat.
Penerapan teknologi informasi menuju e-government akan memenuhi kriteria efisiensi  jika  masyarakat  pengguna public  service melihat  dan  merasakan  kegunaan teknologi  tersebut.  Demikian  juga  kemungkinan  untuk  berpartisipasi  dalam  pelayanan publik  akan  terbuka  jika  proses  dan  struktur  pelayanan on-line memenuhi  kriteria transparansi.  Pelayanan on-line yang  transparan  akan  mempermudah  orientasi  dan memperbesar tingkat akseptansi dan efisiensi. Untuk itu dibutuhkan konsep menajemen perubahan (change management) yang konsekuen yang bertujuan menciptakan balance antara  peningkatan  efisiensi  pelayanan  publik  dan  penguatan  partisipasi  masyarakat melalui  penggunaan  media  elektronik  dalam  sebuah  strategi  yang  menyeluruh,  konsep inilah yang dinamakan Balanced E-Government .
Kelahiran  konsep  ini  dilatarbelakangi  oleh  fakta  bahwa  penerapan  teknologi informasi  dalam  sektor  publik  masih  menitikberatkan  pada  media  pelayanan  yang berorientasi  pada  efisiensi  daripada  sebagai  instrumen  untuk  mendukung  partisipasi masyarakat  dalam  pelayanan  publik.  Seperti  diketahui  bahwa  antara  efisiensi  dan partisipasi terdapat saling ketergantungan, keduanya saling mempengaruhi sehingga harus dirangkai dalam satu strategi yang memberikan keseimbangan.
Di beberapa instansi pemerintah, biaya yang dibutuhkan untuk personal dapat mencapai  90%  dari  keseluruhan  anggaran  pelayanan  publik.  Pemanfaatan  teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat memberikan kontribusi dan penciptaan struktur kepegawaian  yang  lebih  efisien,  karena  terhadap  beberapa  kewenangan  administrasi publik  dilakukan  penyederhanaan  dan  pekerjaan-pekerjaan  rutin  dikerjakan  secara elektronik dan otomatis. Rasionalisasi proses administrasi ini memiliki dua konsekuensi posistif yaitu pertama, biaya-biaya administrasi resmi dapat ditekan sampai titik minimal., dan  kedua,  titik-titik  potensial  terjadinya  pungutan  liar  dan  korupsi  (biaya-biaya administrasi tidak resmi) dapat dihindari.  Penggunaan teknologi informasi di Departemen Pertanian Amerika  Serikat  dapat  menghemat  sampai  80%  dari  biaya  yang  dibutuhkan unutk menghasilkan satu produk pelayanan.
Teknologi informasi dapat diterapkan misalnya dalam pengadaan barang dan jasa sektor publik (e-procurement). Pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan mulai dari pengumuman pelelangan sampai penandatangan kontrak kerja antara pemerintah dan sektor swasta. E-procurement ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam sektor publik, sekaligus memperluas transparansi pelayanan publik. Lebih efisien karena pengadaan barang publik dapat berorientasi pada kerjasama antara instansi pemerintah dan swasta. e-procurement dapat pula menjamin kenetralan instansi pemerintah dalam proses penunjukan rekanan. Transparansi dalam proses pelelangan akan memudahkan kontrol masyarakat terhadap produksi barang dan jasa publik yang dikerjakan oleh pihak swasta.
E-government merupakan  salah  satu  usaha  untuk  mewujudkan  prinsip-prinsip g ood  governance dalam  penyelenggaraan  pemerintah.  Penerapan  teknologi  informasi
dalam pelayanan publik, di samping meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas juga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat .
Dalan  kaitannya  dengan  perdagangan  bebas,  e -government memiliki  dua manfaat. Pertama , dengan bantuan jaringan informasi dan komunikasi pelayanan akan lebih  cepat,  transparan,  mudah,  dan  nyaman.  Proses  pelayanan  yang  semakin  baik  ini merupakan  kepercayaan  investor,  tidak  saja  investor  dalam  negeri  tetapi  juga  investor asing untuk menanamkan modalnya. Artinya, e -government mencipatkan iklim investasi yang  kondusif.  Tentu  saja  tingkat  seberapa  cepat  dan  mudah  pelayanan  publik  dapat langsung diketahui olrh calon investor melalui informasi yang langsung dapat diketahui melalui internet.
Kedua, e -government menjadi dasar kompetisi antar unit pelayanan. Terutama terkait  dengan  program  desentralisasi  berdasarkan  UU  No.  22  tahun  1999,  dimana kewenangan  berada  di  Kabupaten  dan  Kota,  maka  instansi  pelayanan  publik  antar kabupaten  dan  kota  berkompetisi  untuk  menarik  investor  menanamkan  modal  di daerahnya.  Iklim  kompetisi  ini  semakin  terbuka,  karena  calon  investor  dapat  memilih melalui government portal(website) daerah yang kondusif untuk iklim investasi. Daerah- daerah yang mampu menyajikan lebih baik informasi di internet, juga mampu meyakinkan calon investor berkaitan dengan proses perijinan dan pelayanan publik lainnya, merupakan daerah yang secara kompetitif dan komparatif menjadi tujuan investasi.
Dengan kata lain, dalam era perdagangan bebas, batas-batas administrasi menjadi lebih tipis, karena pergerakan fisik orang dan barang semakin berkurang. Didukung oleh adanya  perkembangan  sistem  perbankan  yang  pesat,  proses  perolehan  informasi, pemilihan  potensi  industri  dan  perdagangan,  sampai  kepada  transaksi  bisnis  dapat dilakukan melalui media elektronik. Kondisi ini akan terjadi, jika pemerintah (baik pusat maupun daerah) menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur menuju masyarakat baru yang berbasis teknologi informasi. Kemampuan masyarakat untuk bersaing dalam dunia global sangat ditentukan oleh kebijakan yang dibuat pemerinah . Dengan kata lain, e - government harus  menjadi  dasar  perubahan  budaya  masyarakat  dengan  perpektif tradisional yang mengedepankan face-to-face dalam bertransaksi dengan pemerintah dan sektor  swasta  lainnya,  menjadi  masyarakat  yang  bertransaksi  dengan  basis  teknologi internet  dan  jaringan. E-Government harus  memberikan multiplier  effect menuju terwujudnya internet society . Hanya dengan cara ini dapat diciptakan masyarakat yang kompetitif yang mampu bersaing dalam perdagangan global.   Tahapan untuk menuju e - government dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  tahapan  “ABCD”,  seperti  dapat diuraikan dalam paparan di bawah ini.
Akuntabiltas .  Pada  tahap  ini  diperlukan  suatu  sistem  yang  memungkinkan transparansi di atara badan badan pemerintah dan pegawai. Perlu dilakukan otomatisasi dalam administrasi keuangan pemerintah, implementasi sistem menajemen SDM untuk memperbaiki  komunikasi  pemerintah  dengan  pegawai.  Sebagai  contoh  Otoritas Perumahan  Hongkong  mengggunakan  teknologi  informasi  untuk  mengelola  sekitar 14.000  karyawannya  secara  efektif  dan  menggunakan  sistem  pengelolaan  sumberdaya tebaik,  seperti  praktik  SDM  berbasis  kompetensi.  Dengan  sistem  seperti  ini  maka diperoleh informasi mengenai profil kompetensi, evaluasi kinerja manajemen, pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan karir.
Budget  Control .  Setelah  sistem  administrasi  dibagun  secara  transparan, pengengalian  anggaran  dapat  diterapkan  untuk  menjamin  efisiensi  internal  dan penggunaan dana secara benar. Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Australia,  misalnya  mengimplentasikan  sebuah  sistem  Internet  procurement  terpusat sehingga  karyawan  dapat  memesan  barang  atau  layanan  melalui  satu  sistem.  Dengan sistem  ini  biaya  rata-rata  transaksi  berkurang  dari  AU$66  menjadi  hanya  AU$10.
Wibowo
Pememrintah juga dapat mengadopsi model/sistem yang dimiliki dalam dunia bisnis yaitu business inteligence. Keinginan pemerintah tersebut juga dapat telihat dari pengeluaran pemerintah  untuk  belanja  teknologi  informasi  baik  perangkat  keras  maupun  perangkat lunaknya pada tahun 2005 sebesar Rp528 milyar yang disalurkan kepada 67 departemen atau lembaga pemerintah non departemen.
Citizens  services .  Jika  fondasi  teknologi  informasi  telah  tersedia,  pemerintah dapat memulai menfokuskan pada otomatisasi hubungan eksternal dengan masyarkat dan dunia  dengan  menyediakan  pelayanan  yang  terpusat.  Sebagai  contoh  Kementrian Pembangunan Ekonomi Selandia Baru memperkenalkan inisiatif government to business dalam sekala nasional yang disebut dengan Personal Property Securities Register yaitu merupakan fasilitas yang berbasis internet untuk menghubungkan organisasi-organisasi yang melakukan registrasi sekuritas dalam volume besar seperti bank, kantor pengacara, dan perusahan leasing (pembiayaan). Transaksi-transaksi yang sebelumnya diolah dalam waktu beberapa hari, menggunakan sistem ini hanya memerlukan waktu beberapa detik.
Deployment. Merupakan stratregi implementasi agar tersedia multi-saluran baik telepon, PDA dan  prianti  genggam  lainnya,  warung  informasi  interaktif, e-mail ,  dan komunikasi melalui pos. Sebagai contoh Pemerintah Andhra Pradesh, telah memunculkan konsepsi proyek e-Seva dengan 20 e-Seva dan lebih dari 200 gerai pelayanan di lebih dari 30 lokasi di Hyderabad dan Sunderabad. Seluruh gerai pelayanan e-Seva memiliki fasilitas sistem antre elektronik atau electronic queuing system unutk berbagai pelayanan termasuk pembayaran listrik, air, pembuatan sertifikat, ijin, dan lesensi.
2.2. Penerapan ICT bagi Perusahaan yang Bergerak pada Public Service Sejak lama Blue Bird Group memang sudah concern dengan teknologi informasi, karena  untuk  mengelola  lebih  dari  18.000  kendaraan  (terdiri  atas  taksi  biasa  10.000 kendaraan, Silver Bird 750 kendaran, Limousine Taksi 1.300 kendaraan, Bus Big Bird 700 kendaraan, dan truk trailer AKA/Iron Bird sebanyak 120 kendaraan) bukanlah pekerjaan yang  mudah.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  teknologi  agar  semua  bisa  dikerjakan  dengan cepat, efisien, transparan, dan tepat waktu.
Blue Bird Group dikenal sebagai pelopor dalam menerapkan teknologi komunikasi di  bidang  taksi.  Blue  Bird  Group  merupakan  perusahaan  yang  menerapkan  teknologi komunikasi paling maju dibandingkan dengan perusahaan taksi yang lain. Hal ini diawali dengan penerapan sistem komunikasi radio yang dimulai sejak tahun 1972. Di samping itu merupakan taksi pertama yang menerapkan Global Positioning System (GPS) yaitu pada tahun  2001.  Selanjutnya  disusul  dengan  menggunakan Mobile  Data  Terminals(MDT), fasilitas  pemeanan  taksi  secara  otomatis  yang  dinamakan  ”BBConect”,  dan  terakhir pemesanan  taksi  melalui short  massage  service(sms) .  Penerapan  teknologi  informasi ternyata dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan customer satisfaction yang pada akhirnya akan meningkatkan value perusahaan.
Pemesanan taksi via sms dapat berjalan karena taksi ini telah menggunakan Global Positioning  System  (GPS) .  Teknologi  yang  digunakan  sejak  2001  ini,  pertama  kali digunakan pada taksi Silver Bird, kemudian Pustaka Group mengikuti dengan penerapan teknologi MDT (Mobile Data Terminals ). Dengan diterapkannya teknologi ini, Blue Bird Group bisa memantau posisi armadanya di lapangan sehingga memudahkan pengaturan taksi yang harus dikirim ke tempat pemesan.  Dengan demikian response time atau waktu yang dibutuhkan dari saat pemesanan dengan ketika taksi datang menjadi lebih pendek. Sebelum diterapkan GPS, response time Blue Bird Group adalah 20 s/d 30 menit sekarang 10  s/d  15  menit.    Sehingga  pemesanan  taksi  meningkat  mencapai  sebesar  200%. Kombinasi  teknologi  satelit  GPS  yang  dipadukan  dengan digital  map Jakarta,  dapat membuat operator pusat mengetahui secara tepat keberadaan armada taksi mereka.
Bila  ditelaah  lebih  lanjut,  nilai  investasi  dari  penggunaan  teknologi  GPS  dan MDT ini memang cukup besar, terutama bagi para pengemudi.  Kemudahan memperoleh order  dan  hemat  BBM  merupakan  contoh  dampak  positif  penggunaan  sistem  tersebut. Selain  itu  bagi  penumpang  tentu  saja  mendapat  jaminan  keamanan  karena  dengan pemesanan taksi tersebut data penumpang, seperti alamat dan nomor telepon serta data pengemudi  taksi  yang  akan  melayani  tersimpan  di  dalam database Blue  Bird  Group, sehingga jika terjadi sesuatu terhadap penumpang atau sopir, dapat dilakukan pelacakan dengan mudah.
Pool  Bintaro  merupakan  salah  satu  pool  yang  merasakan  manfaat  dan  memilki catatan  bagus  dalam  mengoptimalkan  pemanfaatan  fasilitas  teknologi  MDT  yang disediakan Blue Bird Group.  Order yang masuk sekitar 175 order, pool Bintaro berupaya untuk  memberlakukan  pemerataan  order  pemesanan  terhadap  semua  kendaraan  yang beroperasi.
Penggunaan MDT diprioritaskan kepada pengemudi yang senang mengambil order dan memiliki hari kerja minimal 18 hari untuk jadwal dua hari kerja satu hari libur dan minimal 20 hari kerja untuk jadwal tiga hari kerja satu hari libur. Dengan penggunaan MDT ini, pengemudi taksi dapat memperoleh banyak keuntungan dan  kilometer yang ditempuh menjadi lebih efektif karena pengemudi jauh lebih terarah.
Untuk  mengevaluasi  kinerja  pengemudi  dilakukan  proses Super  Very  Impolite Person (SVIP). Bagi pengemudi yang terkena teguran SVIP MDT untuk kedua kalinya, pihak Blue Bird Group akan memberikan warning agar tidak terkena teguran lagi.   Jika pengemudi  yang  bersangkutan  masih  terkena  teguran  SVIP  MDT  yang  ketiga,  berarti pengemudi tersebut tidak efektif menggunakan fasilitas MDT, oleh karena itu PIN MDT pengemudi akan dicabut.
Program MDT juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi pengemudi taksi Blue Bird Group dan meningkatkan rasa aman bagi mereka ketika menjalankan tugas, selain karena selalu diketahui posisinya oleh pusat, pengemudi juga mendapatkan penumpang taksi  yang  sudah  diketahui  identitasnya.    Selain  itu  pengemudi  juga  bisa  mengetahui berbagai informasi seperti order tamu yang belum dijemput ataupun informasi mengenai situasi lalu lintas.  Informasi mengenai lalu lintas sangat penting mengingat hampir semua wilayah  Jabodetabek  selalu  macet.    Dengan  demikian  pengemudi  dapat  melalui  jalan alternatif  lain    untuk  menghindarinya.    Dengan  kata  lain  piranti  MDT  ini  membuat pengemudi  mengetahui  informasi  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  sistem  radio konvensional.
Pada awalnya penggunaan MDT terasa agak sulit bagi para pengemudi taksi karena mereka  harus  menghafal  kode-kode  tertentu,  namun  lama  kelamaam  mereka  menjadi terbiasa.    Dengan  teknologi  MDT  pengemudi  juga  tidak  perlu  mencatat  atau mendengarkan alamat tamu yang dituju karena semuanya sudah tertera di layar MDT.
Kini Blue Bird Group tidak hanya menerapkan teknologi GPS dan MDT dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di bisnis transportasi.   BBG juga melakukan pembenahan ke dalam dengan cara menerapkan Enterprise Resources Planning (ERP). Enterprise  Resources  Planning  (ERP) merupakan  suatu  sistem  yang  didesian  untuk mengintegrasikan semua aspek operasi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Misalnya jika terjadi penjualan dan dilakukan input atas transaksi tersebut maka transaksi tersebut akan mempengaruhi bagian - bagian lain dalam perusahaan. Dengan penerapan sistem ini maka informasi akan selalu update secara otomatis baik informasi keuangan dan non keuangan. Jadi dapat dikatakan ciri khas utama dari Enterprise Resources Planning (ERP) adalah adanya integrasi antara informasi keuangan dan non keuangan.
Selain  itu  dengan  menerapkan  sistem Enterprise  Resources  Planning  (ERP) , management Blue Bird Group dapat melihat semua transaksi dan bisa menganalisis lebih
Wibowo
jauh sisi keuangan, produktivitas, dan etos kerja. Hal tersebut disebabkan karena mobil yang keluar pool harus melewati pemeriksaan yang menerapkan sistem berkode.  Dengan cara seperti itu dapat terdata sopir membawa mobil apa dan jam berapa mereka keluar dan masuk.    Jika  antara  data  sopir  dan  mobil  tidak  cocok,  maka  akan  ada  sinyal  yang menandakan mengenai hal itu. Proses pemeriksaannya hanya berlangsung beberapa detik.
Saat  ini  Blue  Bird  Group  sudah  menerapkan  pemesanan  taksi  lewat  sms (short message  service). Teknologi  ini  dilirik  Blue  Bird  Group  sebagai  peluang  bisnis  yang menjanjikan, setidaknya dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada penumpangnya. Jika pelanggan membutuhkan taksi untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat, tinggal mengetik sms dan mengirimkannya. Namun sebelum menggunakan sms taksi, pelanggan perlu  mendaftarkan  alamat  jemputannnya  terlebih  dahulu.  Pelanggan  dapat  memiliki sampai maksimum sembilan alamat yang terdaftar. Alamat terdaftar ini akan digunakan nantinya  untuk  melakukan  pesanan  taksi  atas  alamat  tersebut,  sehingga  pada  saat melakukan  pesanan  pelanggan  tidak  perlu  lagi  menuliskan  alamat  lengkap,  dan  hanya menuliskan nama lokasi dari alamat jemput yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nama lokasi  merupakan  nama  pilihan  dari  pelanggan  sendiri,  misalnya  rumah,  kantor,  atau apartemen.  Proses  pendaftaran  untuk  pemesanan  taksi  melalui  sms  dapat  dilakukan langsung melalui sms dengan menulis 1234. Informasi tentang layanan reservasi via sms dapat dilihat di www.bluebirdgroup.com.
Tujuan  lain  dengan  diterapkan  teknologi  informasi  karena  ingin  mencapai kepentingan  internal  dan  eksternal.  Secara  internal  manajemen  menginginkan  agar pengelolaan perusahaan dijalankan secara efisien, produktif dan ujung-ujungnya semua itu dilakukan tentu saja demi keuntungan perusahaan.   Secara eksternal ingin memuaskan konsumen, karena jika pelayanan cepat dan mudah, akan membuat konsumen senang dan tidak lari ke taksi yang lain.
Kini dengan memanfaatkan teknologi informasi, Blue Bird Group terus melakukan upaya memberikan pelayanan lebih baik kepada konsumennya dan terus melaju di tengah ketatnya bisnis pertaksian di Jakarta. Pada sisi lain sekarang semakin banyak perusahaan taksi yang berusaha mengekor keberhasilan Blue Bird Group.

## 3. Simpulan
Penerapan  teknologi  informasi Global  Positioning  System,  Mobile  Data Terminals , dan Enterprise Resources Planning (ERP) pada Blue Bird Group menciptakan control yang  efektif,  efisiensi,  efektifitas,  pelayanan  yang  cepat  dan  transparan, menumbuhkan etos kerja, dan customer satisfaction yang pada akhirnya akan memberikan added value bagi perusahaan tersebut. Dengan kata lain penerapan teknologi informasi memberikan benefit yang luar biasa bagi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Penerapan teknologi informasi (e-government) memiliki dua tujuan utama yang hendak dicapai. Pertama, modernisasi pemerintah yang memungkinkan pelayanan publik secara efisien, efektif, dan transparan. Kedua, pada saat yang sama e-government harus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif  dalam  pelayanan  publik. e-government merupakan  dasar  dalam  pembentukan budaya  masyarakat  baru  yang  berbasis  pada  pemanfaatan  teknologi  informasi.    Tidak hanya pemerintah yang diharapkan mampu bertransaksi melalui media elektronik dalam e- government , tetapi harus merupakan proses pemberdayaan masyarakat dalam berinternet. Melihat  sekian  banyak  manfaat  dari  penerapan  teknologi  informasi  seperti diuraikan di atas, maka tidak ada tawar menawar lagi   dan merupakan suatu kebutuhan
JIPAK, Juli 2008
akan penerapan teknologi informasi di perusahaan terutama yang bergerak dalam public services dan keharusan bagi institusi pemerintah agar dapat tercipta menuju kepada good national governance atau Indonesia Inc.

## DAFTAR BACAAN
Geoffrey A  Moore, “Crossing  the  ChasmMarketing  and  Selling  High  Tech  Product  to Maintream Customers,” Harper Business, 1991
Koran Bisnis Indonesia, beberapa tebitan antara bulan November - Desember 2005.
Majalah e-Indonesia - Media ICT, Wahana Merajut Nusantara,  Vol. I, Edisi Januari 2006
Romney M & Steinbart P, “Accounting Information System”, International edition, tenth edition , Pearson Prentice Hall, 2006.
Wibowo A. S, “ 45 Kisah Bisnis Top Pilihan”, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005
Wibowo