## 618
Volume 10, Nomor 4, Desember 2023; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 618-636

## HAK ATAS TANAH SEBAGAI PERMUKIMAN PENDUDUK DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KOTA TANJUNGBALAI
Indra Perdana, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: indrap55@gmail.com Fazriana Siregar, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: fazriana.siregar888@gmail.com Dany Try Hutama Hutabarat, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

## ABSTRACT
The  riverbank  area  is  an  inseparable  part  of  the  water  resources management  area  which  cannot  be  owned  and/or  controlled  by individuals, community groups, or business entities. Tanjungbalai City As a city flanked by 2 major rivers, namely the Silau river which empties into the  Asahan  river  as  a  city  that  has  many  rivers.  does  not  rule  out  the possibility to make the watershed as a place to live by the people of the city of Tanjungbalai. The purpose of this study is to see the response of the people of Tanjungbalai city who use the watershed as a place to live (housing) and the policies made by the local government to the events that occur. The method used in this study is the empirical juridical method and  the  observation  technique  is  carried  out  by  using  the  interview method and analyzing the results of the questionnaire on 35 (thirty five) households who choose the watershed as a place to live. The results in this study  are  people  who  live  in  the  watershed  due  to  middle  to  lower economic  factors,  as  well  as  the  lack  of  supervision  from  the  local government.  And  there  is  no  Tanjungbalai  City  Government  Policy  on housing and settlements that prohibits building housing in places that are at risk of causing danger.
Keywords: Land rights, watershed, settlement

## ABSTRAK
Daerah  tepian  sungai  merupakan  kesatuan  dari  wilayah  pengelolaan sumber  daya  air  yang  tidak  dapat  dimiliki  dan/atau  dikuasai  oleh perseorangan,  kelompok  masyarakat  atau  badan  uasaha.  Kota Tanjungbalai  Sebagai  kota  yang  diapit  oleh  2  sungai  besar  yaitu  sungai Silau yang mengalir ke sungai Asahan sebagai kota yang memililiki banyak sungai-sungai.  tidak  menutup  kemungkinan  dijadikannya  Daerah  Aliran Sungai  sebagai  tempat  bermukim  oleh  masyarakat  kota  Tanjungbalai. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  tanggapan  masyarakat  kota tanjungbalai memanfaatkan daerah Aliran Sungai sebagai tempat tinggal (hunian)  dan  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  setempat  terhadap
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 619
peristiwa yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  yuridis  empiris  serta  dengan  Teknik  observasi  yang  dilakukan menggunakan  metode  wawancara  dan  menganalisis  hasil  kuesioner terhadap 35 (tiga puluh lima) Kartu Keluarga yang memilih Daerah Aliran Sungai  sebagai  tempat  Bermukim.  Hasil  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat  bertempat  tinggal  di  DAS  dikarenakan  faktor  ekonomi menengah  kebawah,  serta  kurangnya  pengawasan  dari  pemerintah setempat. Serta belum adanya Kebijakakan Pemerintah Kota Tanjungbalai terkit  perumahan  dan  permukiman  yang  melarang  membangun perumahan di tempat yang beresiko menimbulkan bahaya.
Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Daerah Aliran Sungai, Permukiman
PENDAHULUAN Permukiman penduduk merupakan bagian dari daerah budidaya  non  pertanian.  Kawasan budidaya  non  pertanian,  kawasan permukiman  tidak  hanya  sekedar tempat tinggal seperti perumahan, akan tetapi juga merupakan tempat melakukan  kegiatan  usaha.  Baik perkotaan  maupun  perdesaan.  Oleh karena itu, pada kawasan permukiman selain terdapat perumahan, sarana dan prasarananya,  juga  terdapat  kawasan untuk kegiatan ekonomi (perdagangan, jasa,  rekreasi,  industri  kecil)  dan kegiatan sosial.
Pengembangan kawasan  permukiman  membutuhkan sumberdaya  alam  seperti  lahan  dalam jumlah  yang  besar.  Pengelolaan kawasan  permukiman  harus  mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan.  Konsep  pembangunan berkelanjutan  tidak  hanya  ditujukan untuk  keharmonisan  lingkungan  akan tetapi  juga  keberlanjutan  jangka
panjang  dengan  berbasis  sumber daya alam.
Perkembangan perumahan yang ada  di  Kota  Tanjungbalai  mengikuti bentuk  kondisi  topografi  daerah  yang berawa-rawa, serta berada pada daerah aliran sungai menjadi salah satu lokasi alternatif yang sering dijadikan tempat hunian  oleh  masyarakat  di  Kota Tanjungbalai  dengan  alasan  dekat dengan sumber ekonomi serta tingginya harga lahan yang ada di pusat kota.  Sebagai  kota  hasil  pemekaran, pertumbuhan  permukiman  di  wilayah Kota Tanjungbalai, terutama di sepanjang  aliran  sungai  Asahan  ini menjadi  lebih  berkembang  karena adanya  pola  jaringan  komunitas  yang mantap.
Akibatnya bermunculan permukiman dan kelompok sosial kota terpinggirkan  dan  tidak  terencana, tidak  memiliki  fasilitas  infrastruktur, yang semakin lama semakin berkembang secara alami dan akhirnya tumbuh  tidak  terkendali  menjadi
620 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
wilayah  permukiman  yang  serba semrawut dan kumuh.
Dijadikannya aliran sungai sebagai  suatu  pilihan  atau  alternative hunian,  selain  karena  latar  belakang wilayah  Kota  Tanjungbalai  dikelilingi oleh sungai-sungai, selain itu kepadatan penduduk masyarakat kota Tanjungbalai berjumlah 177.640 Jiwa/2021 (BPS, 2022) dan keterbatasan ekonomi yang ada dikota Tanjungbalai  yang  sebagian  besar memilih  mata  pencaharian  sebagai nelayan  dengan  pendapatan  kurang dari 2.000.000.00-, perbulannya/kepala  keluarga  (BPS, 2022).  Seharusnya  aliran  sungai dijadikan  tempat  sirkulasi  air  serta dijadikan sebagai tempat mata pencaharian dagang bagi para nelayan yang bebas kumuh dan semraut. Persoalan kemiskinan merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan  akan  menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang kronis dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan  social  diluar  control  atau kemampuan  pemerintah  kota  untuk menangani dan
mengawasinya. Kemiskinan  merupakan  salah  satu masalah social di indonesia yang tidak mudah untuk di atasi, hal ini bukanlah hal  yang  baru  saja  timbul  dikalangan sosial  melainkan  sudah  lama  terjadi (Dian, 2019:103)
Seyoknya  dalam  mendirikan
bangunan, pemilik
bangunan
seharusnya  mendirikannya  di  atas tanah  hak,  guna  terujudnya  kepastian hukum  terhadap  atas  tanah  maupun tanah yang didirikan, selain dari tujuan hukum  itu  sendiri  yaitu  rasa  keadilan dan kemanfaatan hukum. Pasal  4 ayat (1)  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  terdapat  beberapa  hak  atas suatu Tanah yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak pakai, hak  sewa  untuk  bangunan,  hak membuka  tanah,  hak  hasil  hutan,  hak- hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut di atas.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  yang digunakan  penulis  adalah  metode penelitian  Yuridis  Empiris.    Yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi  untuk  melihat  hukum  dalam artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian  ini  meneliti  orang  dalam hubungan  hidup  di  masyarakat  maka metode  penelitian  hukum  empiris dapat  dikatakan  sebagai  penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu  kalangan  masyarakat,  badan hukum  maupun  pemerintah  (idtesis, 2021)
Lokasi  penelitian  dipilih  di Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang,  Dinas  Lingkungan Hidup. Serta untuk menjamin keberhasilan pengumpulan data dalam
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 621
peneltian ini maka peneliti mengambil sampel  dari  responden  berbentuk kuesioner  sebanyak  35  kartu  keluarga yang  bertempat  tinggal  di  pemukiman masyarakat Daerah Aliran Sungai Kota Tanjungbalai.  Dalam  hal  ini  penulis menggunakan teknik wawancara sebagai alaat untuk memehami partisipan  dan  mengajukan  beberapa pertanyaan yang umum dan agak luas. Lalu  menarik  kesimpulan  data  yang telah  diolah  sehingga  pada  akhirnya diketahui  kepastian  hukum  hak  katas tanah  pemukiman  di  daerah  aliran sungai.
Teknik  analisis  pada  dasarnya adalah  analisis  kualitatif  dan  analisis kuantitatif, dimulai dengan mengelompokkan  data  dan  juga informasi yang sama. Kemudian setelah itu  dilakukan  analisis  kualitatif  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan observasi penelitian yang akan dipaparkan  sehingga  dapat  ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan sebenarnya. HASIL DAN PEMBAHASAN Persepsi Masyarakat Kota Tanjungbalai Terhadap Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Sebagai Tempat Tinggal Kota  Tanjungbalai  merupakan salah  satu  kota  di  provinsi  sumatera utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 km 2 yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 31  Kelurahan.  Keenam  kecamatan tersebut  adalah  Kecamatan  Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai  Selatan,  Tanjungbalai
Utara,  Sei  Tualang  Raso,  dan  Teluk Nibung.  Kecamatan  terluas  adalah kecamatan  datuk  bandar  dengan  luas wilayah  22,49  Km 2 atau  seitar  37,16 persen  dari  luas  kota  Tanjungbalai dengan penduduk keseluruhan Masyarakat kota Tanjungbalai berjumlah  177.640  jiwa  pada  tahun 2021.  Kota  Tanjungbalai  berada  di tepian sungai asahan yang salah satunya adalah  sungai  terpanjang  di  sumatera utara.  Kota  Tanjungbalai  dikelilingi  2 sungai, yaitu sungai silau yang mengalir kesungai  asahan  diwilayah  timur  laut kota.  Pada  tahun  2020  hasil  sensus penduduk kota Tanjungbalai berjumlah 179.035  jiwa  yang  terdiri  atas  90.583 jiwa pria dan 88.452 wanita (BPS, 2022) Sebelum  kota  Tanjungbalai  diperluas dari 199 ha (2 km 2 ) menjadi 60,52 km2, kota Tanjungbalai pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara degan jumlah penduduk  lebih  kurang  40.000  orang dengan  kepadatan  penduduk  lebih kurang  20.000  jiwa  per  km2  akhirnya kota tanjungbalai diperlias menjadi ± 60 Km2  dengan  terbitnya  peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20  Tahun  1987,  Tentang  perubahan batas  wilayah  kota  Tanjungbalai  dan Kabupaten Asahan.
Sebagai  kota  yang  diapit  oleh  2 sungai  besar  yaitu  sungai  Silau  yang mengalir  ke  sungai  Asahan  tidak menutup  kemungkinan  dijadikannya daerah-daerah  aliran  sungai  sebagai tempat  bermukim  oleh  masyarakat kota  Tanjungbalai.    Pada  permukiman
622 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
penduduk  tentu  saja  dapat  mengubah ekosistem,  pencemaran  lingkungan. Pencemaran  lingkungan  hidup,  zat, energy,  dan/atau  komponen  lain kedalam  lingkungan  hidup  oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun  sampai  ke  tingkat  tertentu, yang  menyebabkan  lingkungan  hidup tidak  berfungsi  sesuai  peruntukannya (Nyoman,  2016:189)  Perkembangan suatu tempat hunian manusia bermukim  telah  ada  sejak  adanya manusia  itu  sendiri  ( settlement ), terbentuknya  morfologi  settlement selain  terencana  (planned  settlement) juga  terjadi  secara  tidak  terencana (unplanned settlement) (Ely, 2012:31). Konsep  permukiman  tepian sungai  merupakan  suatu  konsep menuju  konsep  pembangunan  yang berkelanjutan.  Permukiman  tepian sungai yang berkelanjutan mempunyai komponen utama yakni: fisik; ekonomi; sosial;  dan  lingkungan.  Berbagai kebijakan  dan  program  tentang perumahan  dan  permukiman  di Indonesia  di  dominasi  oleh  paradigma bias  (Noor,  2016).  Berdasarkan wawancara  dengan  Kepala  Dinas Lingkungan Hidup dibawah mengatakan bahwa berdasarkan sudut pandang pengelolaan lingkungan hidup dan  ekosistem,  adanya  permukiman penduduk  pada  Daerah  Aliran  Sungai, berpotensi menimbulkan dampak pada perubahan ekosistem sungai dan dapat menjadi salah satu terjadinya pencemaran air sungai akibat
pengelolaan  air  limbah  domestic  dan sampah.  Idealnya  DAS  diperuntukkan sebagai  kawasan  RTH  dan  seminimal mungkin  untuk  perutukkan  lainnya (Fitra  Hadi,  Kepala  Dinas  Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai).
Dijadikannya  daerah  aliran sungai  sebagai  tempat  tinggal  oleh sebagian masyarakat kota Tanjungbalai bukanlah  pilihan  utama  melainkan dikarenakannya harga tanah di daerah aliran  sungai  kota  Tanjungbalai  lebih murah  dan  terjangkau  pada  ekonomi menengah kebawah. Secara makro pola permukiman  tepian  sungai  mengikuti pola  jaringan  sungai.  Dominasi  sungai sebagai  ruang  hanya  terlihat  pada bagian permukiman yakni pemukiman yang  berada  pada  ruas  sungai  yang berperan sebagai prasarana perhubungan, khususnya sebagai prasarana perhubungan (Noor, 2016). Memberikan  gambaran  kondisi faktual,  terhadap  hasil  penelitian, peneliti  menyajikan  hasil  responden yang  diperoleh  dari  penyebaran kuesioner  kepada  masyarakat  kota Tanjungbalai yang bertempat tinggal di daerah aliran sungai (DAS). Berdasarkan sampel penelitian sebanyak  35  kepala  keluarga  yang bertempat tinggal di DAS sebanyak 26% bermata  pencaharian  sebagai  Buruh Harian,  17  %  bermata  pencaharian sebagai wiraswasta, dan sebagian besar dari responden peneliti yaitu sebanyak 43  %  bermata  pencaharian  sebagai nelayan,  dan  14  %  lainnya  bermata
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 623
pencaharian  sebagai  karyawan  swasta. Dari  hasil  penelitian  tersebut  tidak terdapat  pegawai  negeri  sipil  ataupun pensiun  yang  tinggal  di  daerah  aliran sungai.  Berikut  tabel  yang  disajikan penulis  tentang  Mata  pencaharian kepala  keluarga  yang  tinggal  di  daerah aliran sungai.
Tabel 1. Data mata pencaharian kepala keluarga yang bertempat tinggal di Daerah Aliran Sungai.
No Mata Pencaharian kepala keluarga Persentase 1 Buruh Harian 26 % 2 Wiraswasta 17 % 3 Nelayan 43 % 4 Karyawan swasta 14 % 5 Pensiun - Sumber : Diolah dari data primer tahun 2022 Selanjutnya, dengan mata pencaharian  tersebut  tiap-tiap  kepala keluarga diketahui penghasilan perbulannya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat  yang  tinggal  di  Daerah
Aliran Sungai sebagian besar berprofesi sebagai  Nelayan.  Dengan  penghasilan menengah  kebawah.  Sebanyak  43  % berpenghasilan  kurang  dari  dua juta/bulannya,  54  %  berpenghasilan  2 s/d 3 juta perbulannya. Penghasilan ini merupakan penghasilan rata-rata masyarakat  Kota  Tanjungbalai  yang
tinggal  di  Daerah  Aliran  Sungai. Sebanyak 3 % lainnya berpenghasilan 3 s/d 4 juta.
Tabel 2. Data Penghasilan kepala keluarga/bulan yang bertempat
tinggal di Daerah Aliran Sungai. N o Penghasilan kepala keluarga/bul an Persenta se 1 Kurang dua juta 43 % 2 2 s/d 3 juta 54 % 3 3 s/d 4 juta 3 % 4 4 s/d 5 juta - 5 Di atas 5 juta - Sumber : Diolah dari data primer tahun 2022 Alasan masyarakat kota Tanjungbalai  yang  tinggal  di  daerah Aliran Sungai bermacam-macam, mulai dari turun-temurun, dekat dengan kota, dekat dengan keluarga, murahnya harga jual  tanah  yang  ada  di  Daerah  Aliran Sungai  dan  lain  sebagainya.  Alasan turun  temurun  merupakan  Faktor terbanyak  masyarakat  yang  tinggal  di DAS,  diketahui  sebanyak  45  %  orang memilih  tinggal  di  DAS  karena  sudah turun  temurun  dari  ayah  dan/atau kakek  yang  pernah  tinggal  terlebih dahulu,  sebanyak  11  %  masyarakat memilih  tinggal  di  DAS  dikarenakan dekat  dengan  Kota,  dan  alasan terbanyak  kedua  adalah  karena  harga
624 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
jual tanah di DAS terbilang murah yaitu sebanyak 34 %, kemudian 9 % lainnya alasan  masyarakat  tinggal  di  DAS dikarenakan dekat dengan keluarga.
Tabel 3. Data Faktor-faktor Masyarakat
Kota Tanjungbalai memilih  bertempat tinggal di Daerah Aliran Sungai. N o Faktor- faktor masyarakat kota tanjungbala i memilih tinggal di DAS Persentas e 1 Sudah Turun- temurun 45 % 2 Dekat dengan kota 11 % 3 Tanah/ruma h terjangkau 34 % 4 Dekat dengan keluarga 9 % Sumber : Diolah dari data primer 2022 Dari  tabel  tersebut  terbukti bahwa sebagian besar tanah atau rumah di  Daerah  Aliran  Sungai  tidak  pernah diperjualbelkan.  Sebanyak  79  % masyarakat  kota  tanjungbalai  yang bertempat tinggal di DAS mengaku tidak
pernah  menjual  belikan  tanah  dan rumahnya tersebut.
Terkait  tanah  dan  bangunan yang ada di Daerah Aliran Sungai tidak terlepas  dari  alas  hak  yang  melekat kepadanya.  Terdapat  beberapa  macam alas  hak  yang  dapan  disandang  oleh pemiliknya  salah  satunya  hak  milik, yaitu  hak  terkuat  dan  terpenuh,  serta bersifat  mewarisi  dan  turun  temurun, hak  ini  dibuktikan  dengan  adanya sertifikat  sebagai  pertanda  bukti  hak. Yaitu  sertifikat  hak  milik  atau  SHM. Berdasarkan  hal  tersebut  penulis melakukan  penelitian  terkait  alas  hak terhadap  permukiman  penduduk  di Daerah  aliran  sungai.  Sebagian  besar alas  hak  warga  yang  tingga  di  Daerah Aliran  Sungai  tidak  memiliki  alas  Hak, hal  inilah  yang  membuat  semakin maraknya  bangunan  liar  di  tepian sungai  kota  tanjungbalai.  Sebanyak  43 % masyarakat yang bertempat tinggal di DAS  dengan  bangunan  permanen maupun semi permanen tidak memiliki alas  hak.  Kemudian  disusul  dengan Surat Keterangan Tanah atau SKT yang disahkan Kades/Lurah setempat, pemegang  alas  hak  ini  merupakan kedua  terbesar  setelah  tidak  memiliki alas  hak,  yaitu  sebanyak  28  %, kemudian  sebanyak  20  %  meiliki Sertifikat  Hak  Milik,  atau  SHM. Masyarakat  yang  mengaku  memiliki SHM dulunya telah mengurus kepemilikan  tanah  di  tepian  DAS, beberapa  responden  juga  mengatakan bahwa sewaktu pengukuran
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 625
kepemilikan  tanah  tersebut  mereka tidak berada dibatas Sempadan Sungai. Namun  semakin  lama  sungai  tersebut mengalami pengikisan
sehingga bengunan  dapur  responden  tepat berada  di  atas  sungai.  9  %  lainnya responden meng aku  hanya  menyewa  rumah  di daerah  tepian  sungai  dengan  berbagai alasan salah satunya harga rumah sewa lebih  murah  dan  rumah  sewa  tersebut dekat  dengan  tempat  responden bekerja.  Berikut  tabel  data  dari rerponden kepemilikan
tanah masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di Daerah Aliran Sungai.
Tabel 4. Data kepemilikan (alas hak atas tanah) Masyarakat Kota Tanjungbalai
yang  bertempat tinggal di Daerah Aliran Sungai. N o Faktor- faktor masyarakat kota tanjungbala i memilih tinggal di DAS Persentas e 1 Hak Milik (bersertifikat ) 20 % 2 Sewa 9 % 3 Surat keterangan Tanah 28 % 4 Tidak ada alas hak 43 % Sumber : Diolah dari data primer 2022 Berdasarkan tabel tersebut responden yang memiliki hak milik atau bersertifikat  sebagian  besar  telah bertempat  tinggal  di  daerah  tersebut selama  20-40 tahun lamanya. Penulis juga  menyajkan  data  masa/lamanya responden sudah bertempat  tinggal  di  Daerah Aliran Sungai. Dari data penelitian yang telah dilakukan penulis melalui penyebaran  agkat/kuesioner  sebanyak 11 % responden telah bertempat tinggal selama  1  s/d  5  tahun,  sebanyak  17  % responden  telah  bertempat  tinggal selama 5 s/d 10 tahun, 14 % responden lainnya  10  s/d  15,  kemudian  26  % responden  mengaku  telah  tinggal  di daerah  aliran  sungai  selama  15  s/d  20 tahun  lamanya,  31  %  responden lainhnya telah bertempat tinngal selama lebih dari 20 tahun lamanya. Responden yang telah tinggal di atas lebih dari dua pulu  tahun  mengaku  bahwa  mereka memilih  daerah  aliran  sungai  sebagai tempat  tinggal  karena  turun  temurun, sebagian besar responden ini juga telah memiliki sertifikat hal milik atas tanah.
626 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
Tabel 5. Data jangka waktu responden Masyarakat Kota Tanjungbalai
telah bertempat tinggal di Daerah Aliran Sungai. N o Faktor- faktor masyarakat kota tanjungbala i memilih tinggal di DAS Persentas e 1 1 s/d 5 tahun 11 % 2 5 s/d 10 tahun 17 % 3 10 s/d 15 tahun 14 % 4 15 s/d 20 tahun 26 % 5 Di atas 20 tahun lamanya 31 % Sumber: Diolah dari data primer tahun 2022 Terlepas dari alasan-alasan masyarakat  kota  tanjungbalai  memilih
Daerah  Aliran  Sungai  sebagai  tempat tinggal  masih  banyak  masyarakat  yang belum  tahu  bahaya  akan  menirikan bangunan  di  atas  sungai  dan  daerah sempadan  sungai.  62  %  responden mengaku  tidak  tahu  akan  bahaya mendirikan  bangunan  di  DAS,  37  % lainnya  mengaku  tahu  akan  bahaya
mendirikan bangunan di DAS, responden  tersebut  juga  mengeluh seringnya  melakukan  perbaikan  dapur mereka  yang  lapuk  akibat  seringnya tergenang  air  sungai.  Terkait  hal  ini penulis menyertakan pertanyaan pernahkah  pemerintah  malakukan sosialisasi tentang daerah aliran sungai dan  batasan-batasan  daerah  aliran sungai. Masyarakat yang telah tinggal di atas 20 tahun lamanya mengaku pernah mendapat  sosialisasi  dan  informasi mengenai batasan daerah aliran sungai. Sebanyak  17  %  responden  mengaku pernah  mendapat  penyuluhan  tentang daerah  aliran  sungai.  83  %  lainnya mengaku  tidak  pernag  mendapat penyuluhan  tentang  daerah  aliran sungai  dan  tidak  mengetahui  batasan batasan daerah aliran sungai. Dalam hal ini  penulis  turut  mewawancarai  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang mengatakan  bahwa  Sejauh  ini  dinas PUPR  belum  pernah  melakukan sosialisai  terhadap  permukiman  di Daerah  Aliran  sungai  dan  batasan- batasan  daerah  aliran  sungai  serta bahaya mendirikan permukiman di atas daerah  aliran  sungai  (Rahmadi,  Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, Wawancara  tanggal  9  Juni  2022). Terkait dari sudut pandang lingkungan, penulis  juga  mewawancarai  Kepala Dinas  Lingkungan  Hidup  terkait sosialisasi  daerah  aliran  sungai.  Kadis Lingkungan  Hidup  mengatakan  bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Belum pernah melakukan
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 627
sosialisasi  secara  khusus  mengenai Daerah Aliran Sungai kepada penduduk, namun  kami  melakukan  sosialisasi secara  umum  di  seluruh  lapisan masyarakat terhadap dampak
pencemaran  sampah  terhadap  sungai (Fitra  Hadi,  Kepala  Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Tanjungbalai).  Dengan berlakunya  undang-undang  tentang daerah  aliran  sungai,  tentang  sungai,
dan tentang perumahan dan permukiman  bukan  tidak  mungkin adanya  penertiban  kawasan  daerah aliran  sungai,  hal  ini  juga  dituangkan dalam Peraturan Daerah kota Tanjungbalai  No  02  Tahun  2013 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota  Tanjungbalai  Tahun  2013  dan
2033  bahwa  “untuk  mengarahkan pembangunan dikota tanjungbalai dengan  memanfaatkan  ruang  wilayah secara  serasi,  selarah,  seimbang,
berdaya guna, berhasil guna, berbudaya serta  berkelanjutan  dalam  rangka meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat  yang  berkeadilan  dan memelihara  ketahanan  nasional,  maka perlu  disusun  rencana  tata  ruang wilayah  kota  Tanjungbalai.  Dengan demikian apabila dilakukannya penertiban di daerah aliran sungai kota Tanjungbalai maka seyogianya
masyarakat  yang  bersangkutan  telah mempunyai planing tempat tinggal lain, baik  itu  pembangunan  rusunawa  oleh pemerintah,  relokasi  warga  ataupun memanfaatkan  ganti  kerugian  dari pemerintah  berdasarkan  hal  tersebut peneliti  mendapat  jawaban  dari
responden  yang  bertempat  tinggal  di DAS kota Tanjungbalai apabila terjadinya penggusuran untuk peneertiban atau pembangunan kepentingan  umum  hanya  14  %  saja masyarakat  yang  sudaha  mempunyai planning  mengenai  tempat  tinggal selanjutnya,  77  %  lainnya  masyakat tidak  memiliki  planing  atau  rencana,  9 %  lainnya  sudah  memiliki  planing  dan dengan alasan yang berbeda-beda.
1. Persepsi  Masyarakat  Terhadap Daerah  Aliran  Sungai  Sebagai Tempat Tinggal Mengenai  hal  tersebut  masyarakat kota  Tanjungbalai  memberikan tanggapan permukiman yang ada di DAS  sungai  sudah  tidak layak huni dikarenakan  selain  tempat  tinggal yang  sangat  padat,  air  yang  ada  di DAS  juga  sering  tercemar,  namun air sungai tersebut tetap dipergunakan  oleh  masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai. Adapun  tanggapan  dan/asalan pemanfaatan  masyarakat  yang bertempat tinggal di Daerah Aliran Sungai  dari  hasil  responden  yang berjumlah  35  Kartu  kelurga memberikan suatu gambaran sebagai berikut : 2. Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Sebagai Tempat Tinggal Mengnai alasan masyarakat memanfaatkan DAS sebagai tempat tinggal dikarenakan bahwa bertempat tinggal di DAS bukanlah suatu  pilihan  utama  melainkan hanyalah  opsi  dikarenakan  harga
628 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
tanah di DAS murah dan juga tidak perlu  mengeluarkan  biaya  untuk keperluan  air  sehingga  dapat mengirit  anggaran  belanja.  Di  sisi lain Responden lainnya mengatakan tinggal di DAS bukanlah  hal  yang  salah  karena memang kota Tanjungbalai dikelilingi  oleh  sungai  besar  dan anak-anak  sungai,  terlepas  apakah boleh atau tidak, namum masyarakat  berharap  pemerintah dapat  mengedukasi,  memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai. Kebijakan  Hukum  Pemerintah Kota Tanjungbalai Tentang Penempatan Daerah Aliran Sungai Sebagai Tempat Tinggal Tanah  merupakan  salah  satu faktor utama dalam kebutuhan manusia, oleh karena itu setiap manusia membutuhkan  tanah  sebagai    tempat tinggal  atau  tempat  berusaha.  Oleh sebab  itu  tanah  di  pergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat, dalam hal ini perlu adanya aturan dalam penggunaan  tanah  sebagai  tempat tinggal atau izin mendirikan bangunan. Pada  pasal  2  Undang-undang  Pokok Agraria  dijelaskan  bahwa  negara mempunyai  hak  menguasai  Bumi,  Air dan Ruang Angkasa termasuk kekayaan alam  yang  ada  didalamnya.  Hak  yang dimaksud  adalah  menguasai  artinya mengatur  peruntukan  Bumi,  Air  dan
Ruang angkasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
Meningkatnya  kebutuhan  akan tanah, menjadikan daerah aliran sungai sebagai  sarana  masyarakat  dalam mendirikan  bangunan  tempat  tinggal. Seharusnya  Daerah  tepian  sungai menjadi  daerah  yang  harus  dijaga  dan dipelihara  juga  kelestariannya.  Dalam beberapa  peraturan  sudah  disebutkan tentang  batas-batas  daerah  aliran sungai  yang  boleh  dibangun  dan  yang tidak  diperbolehkan  untuk  dibangun. Pembangunan yang dilakukan ditepian sungai  ialah  suatu  tindakan  yang dilarang  oleh  peraturan,  apalagi  jika sudah  mengenai  batas  Sempadan sungai.  Hal  seperti  ini  maksudnya adalah untuk menjaga kelestarian, baik kelestarian  air  ataupun  kelestarian lingkungan sungai.
Keadaan  ini  disebut  perubahan tata  guna  lahan.  Bertambahnya  suatu lahan  dari  satu  sisi  penggunaan  ke penggunaan lainnya. Faktor pendorong perubahan tata guna lahan ialah faktor politik,  ekonomi,  demografi  dan budaya. Aspek politik adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil  suatu  kebijakan  yang mempengaruhi  pola  perubahan  tata guna  lahan.  Selanjutnya,  pertumbuhan ekonomi  dan  perubahan  pendapatan juga  merupakan  faktor  terjadinya  tata guna  lahan.  Salah  satunya  pengalihan penggunaan Daerah Aliran Sungai yang seharusnya  menjadi  Drainase  serta berfungsi menyimpan, menampung dan
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 629
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan  langsung  ke  laut  secara  alami,
Namun pada kenyataannya pembangunan  yang  dilakukan  di Bantaran  sungai  atau  di  tepian  sungai terus  saja  terjadi  dan  malah  semakin banyak  meningkat  jumlahnya.  Hal  ini terjadi karena ketidaktegasan pemerintah setempat dalam menerapkan peraturan tentang pendirian  bangunan  ditepian  sungai. Kemudian  dengan  adanya  tindakan pemberian  izin  mendirikan  bangunan serta  pengeluaran  sertifikat  hak  milik yang  diberikan  kepada  masyarakat yang mendirikan bangunan di Bantaran sungai  atau  ditepian  sungai  merusak ekosistem sungai. Selain itu, Sanitasi di Bantaran sungai akan terganggu karena sungai  sendiri  bukanlah  pengendalian dan  pengawasan  terhadap  lingkungan tempat  tinggal  untuk  terhindar  dari gangguan  kesehatan  (Ladang  Sanitasi) yang  tepat.  Masalah  terbesar  yang sering terjadi  akibat adanya  bangunan ditepian  sungai  adalah  masalah sampah,  terutama  sampai  rumah tangga yang dibuang di sekitar wilayah Sungai,  yang  akibatnya  menyumbat aliran  air  dan  menjadikan  sungai menjadi kotor dan bau serta tidak sehat untuk  ditinggali  oleh  masyarakat, sehingga  masyarakat  itu  sendiri  juga mengalami  masalah  kesehatan  yang juga  menjadi  salah  satu  hambatan terbesar  daerah  Tepian  sungai  tidak dapat direlokasi atau diperbaiki. Tidak hanya  dapat  mengganggu  kesehatan, namun  sampah  juga  beprotensi
memicu  terjadi  nya  bencana  alam seperti banjir. Banyaknya sampah yang dibuang  ke  sungai  mengakibatkan kurangnya daerah resapan air di sungai sehingga  air  yang  masuk  ke  sungai seperti  air  hujan  maupun  air  limbah dari  rumah  tangga  tidak  dapat tertampung dan mengakibatkan banjir.
Adanya perencanaan dan perancangan  sangat  diperlukan  dalam membangun  hunian.    Pada  pasal  24 Undang-undang  nomor  1  Tahun  2011 Tentang  perumahan  dan  permukiman menyebutkan bahwa perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk : a. menciptakan  rumah  yang  layak huni;
b. mendukung  upaya  pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan
c. meningkatkan  tata  bangunan  dan lingkungan yang terstruktur;
Pentingnya  peran  pemerintah dalam  hal  ini  yaitu  menjalan  suatu perencanaan  dan  perancangan  rumah juga  di  atur  dalam  pasal  pasal  15
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011 pemerintah kabupaten/kota melaksanakan  pembinaan  mempunyai tugas: a. menyusun  dan  melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten  dan  kota  dibidang perumahan dan kawasan permukiman  dengan  berpedoman pada  kebijakan  dan  strategi nasional provinsi;
630 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
b. menyusun  dan  melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional  dan  provinsi  tentang pendayagunaan  dan  pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; c. menyusun rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi  dan  koordinasi terhadap  pelaksanaan  kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah,  perumahan,  permukiman, lingkungan  hunian,  dan  kawasan permukiman;
e. melaksanakan pemanfaatan teknologi  dan  rancang  bangnan yang  ramah  lingkungan  serta pemanfatan industri bahan bangunan  yang  mengutamakan sumber  daya  dalam  negeri  dan kearifan  lokal  yang  aman  bagi kesehatan;
f. melaksanakan  pengawasan  dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,  kebijakan, strategi,  serta  program  dibidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; g. melaksanakan kebijakan dan strategi  pada  tingkat  kabupaten dan kota
h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan  perumahan  dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman; j. melaksanakan kebijakan dan strategi  daerah  provinsi  dalam menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; k. melaksankan pengelolaan prasarana,  sarana  dan  utilitas umum  perumahan  dan  kawasan permukiman; l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan  strategi  nmasional  dan provinsi  dibidang perumahan  dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; m. mengalokasikan  dana  dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; o. menetapkan  lokasi  kasiba  dan lisiba; dan
p. memberikan  pendampingan  bagi orang perseorangan yang melakukan  pembangunan  rumah swadaya;
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 631
Pada  pasal  15  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 di atas disebutkan peran  pemerintah  kabupaten  dan  kota dalam  menegakkan  perumahan  dan kawasan  permukiman  layak  huni,
dengan membentuk peraturan dan/atau kebijakan pengendalian serta pengawasan dalam peningkatan kualitas  perumahan  dan  kawasan permukiman. Sehingga tidak terjadinya bangunan-bangunan liar yang menyebabkan  terjadinya  permukiman kumuh  serta  menurunnya  kualitas perumahan  dan  kawasan  permukiman terlebih lagi
pandangan penulis terhadap  perumahan  dan  permukiman di  DAS  Kota  Tanjungbalai.  Seperti  di sebutkan  pada  pasal  140  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Perumahan  dan  kawasan  Permukiman yang berbunyi:
“setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang”. Pada penjelasannya
menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “tempat  yang  berpotensi  dapat menimbulkan  bahaya  “antara  lain, sempadan  rel  kereta  api,  bawah jembatan,  daerah  saluran  udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), daerah sempadan  sungai  (DSS),  daerah  rawan bencana,  dan  daerah  kawasan  khusus seperti kawasan militer. Pada pasal 157, Undang-undang  nomor  1  Tahun  2011
tentang  Perumahan  dan  Kawasan permukiman  disebutkan  pula  sanksi yang berbunyi:
“setiap  orang  yang  dengan  sengaja membangun  perumahan  dan/atau permukiman  di  tempat  yang berpotensi  menimbulkan  bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan palinglama 1 (satu) tahun atau  denda  paling  banyak  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)”.
Pemerintah  telah  mengeluarkan aturan tentang sungai, dimana didalam nya  diatur  bagaimana  pemanfaatan sungai.  Adapun  peraturan  tersebut yaitu  peraturan  pemerintah  nomor  38 tahun  2011  tentang  sungai.  Dari  hasil wawancara  saya,  di  Kota  Tanjungbalai sendiri  belum  ada  turunan  undang- undang dan peraturan dari pemerintah pusat  yang mengatur tentang kebijakan atau  sanksi  bagi  masyarakat  yang mendirikan  bangunan  di  daerah  aliran sungai  kota  Tanjungbalai.  Peraturan dan  kebijakan  mengenai  permukiman dikota Tanjungbalai masih diatur secara umum,  terlebih  lagi  peraturan  tentang DAS.  Peraturan  tentang  daerah  aliran sungai  masih  mengacu  pada  undang- undang  nomor  1  tahun  2011    tentang Perumahan    dan  pemukiman  yang terdapat pada pasal 140 yang bunyinya “setiap  orang  dilarang  membangun perumahan  dan  atau  permukiman ditempat  yang  berpotensi  dapat
632 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
menimbulkan  bahaya  bagi  barang maupun  orang”  diatur  juga  dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai,  terkait  batas  DAS  Kota
Tanjungbalai  masih  mengacu  pada peraturan menteri pekerjaan umum dan penataan ruang nomor 28/PRT/M/2015  Tentang  penetapan garis  sempadan  sungai  dan  garis sempadan  danau  serta  peraturan daerah  nomor  15  tahun  2001  tentang izin mendirikan bangunan.
Pada peraturan menteri pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang nomor 28/PRT/M/2015 Tentang penetapan  garis  sempadan  sungai  dan garis  sempadan  danau  terdapat  pada Pasal 5 ayat (1) “garis sempadan sungai tidak  bertanggul  di  dalam  kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud benjir  yang  terbuat  dari  timbunan tanah” :
a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan  palung  sungai  sepanjang alur  sungai,  dalam  hal  kedalaman sungai  kurang  dari  atau  sama dengan 3 (tiga) meter;
b. paling  sedikit  berjarak  15  (lima belas)  meter  dari  tepi  kiri  dan kanan palung sungai sepanjng alur sungai,  dalam  hal  kedalaman sungai  kurang  dari  atau  sama dengan 3 (tiga) meter;
c. paling  sedikit  berjarak  30  (tiga puluh)  meter  dari  tepi  kiri  dan kanan  palung  sungai  sepanjang
alur  sungai,  dalam  hal  kedalaman sungai  lebih  dari  20  (dua  puluh) meter.
Dalam  hal  ini  yang  bertindak tegas dalam penertiban dan penerapan sanksi  perumahan  dan  kawasan permukiman  adalah  Instansi  terkait seperti  Polisi  Pamong  Praja,  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang, Dinas  Perumahan  dan  Permukiman, serta penegak hukum kota Tanjungbalai.  Dalam  kenyataannya pemerintah  kota  Tanjungbalai  minim dalam  melakukan  teguran  dan/atau melakukan sosialisasi terhadap Perumahan  dan  kawasan  permukiman di  daerah  alirann  sungai.  Dalam wawancra saya bersama bapak Rahmadi  Kabid  Tata  Ruang  dan  Tata Bangunan  mengatakan  bahwa  Sejauh ini  dinas  PUPR  belum  pernah melakukan sosialisasi terhadap permukiman  di  Daerah  Aliran  sungai dan  batasan-batasan  daerah  aliran sungai  serta  bahaya  mendirikan permukiman  di  atas  daerah  aliran sungai  (Rahmadi,  Kepala  Bidang
Penataan Ruang dan Bangunan, Wawancara tanggal 9 Juni 2022). Tidak hanya itu, perumahan dan permukiman yang  ada  di  daerah  aliran  sungai  juga membuat pencemaran terhadap lingkingan  yang  disebabkan  oleh sampah dari penduduk setempat, dalam wawancara bersama Kadis Lingkungan Hidup  mengatakan  bahwa  perumahan dan  permukiman  di  DAS  Dilihat  dari
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 633
sudut pandang pengelolaan lingkungan hidup dan ekosistem, adanya permukiman penduduk di Derah Aliran Sungai berpotensi
menimbulkan dampak  pada  perubahan  ekosistem sungai  dan  dapat  menjadi  salah  satu penyebab  terjadinya  pencemaran  air sungai  Akibat  pengelolaan  domestik dan sampah. Pada pasal 54 ayat (1) dan (2)  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2009  Tentang  Lingkungan  Hidup disebutkan bahwa:
(1)  Setiap  orang  yang  melakukan pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan hidup  wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
a. penghentian sumber pencemaran  dan  pembersihan unsur pencemar; b. remediasi;
c. restorasi; dan/atau
d. cara  lain  yang  sesuai  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan daerah kota Tanjungbalai  Nomor  7  Tahun  2007 Tentang  Petunjuk  Teknis  Pemungutan Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan diwilayah Kota Tanjungbalai menyebutkan dalam pasal 8 jalur hijau disepanjang daerah aliran sungai (DAS) ditetapkan sebagai berikut :
a. sepanjang  sungai  asahan  dan  sei silau  minimal  20  meter  diukur dari batas pinggir sungai;
b. sepanjang  sungai  selat  lancing, sungai  kapias,  sungai  Bandar sultan,  minimal  10  meter  diukur dari batas pinggir sungai
c. sepanjang  sungai-sungai  kecil lainnya  atau  sepanjang  jaringan drainase  yang  mempunyai  lebar permukaan  lebih  besar  dari  2 meter ditetapkan minimal 5 meter diukur dari tepi sungai/ drainase.
d. Pada  daerah  yang  dibatasi  oleh jalan yang mempunyai jarak lebih kecil  dari  20  meter  dari  batas piggir sungai, maka jalan tersebut erupakan batas jalur hijau sungai.
Konsep penataan bantaran sungai yang terjadi jika dikaitkan maka sangat  berkaitan  dengan  konsep pengelolaan  lingkungan  sungai,  namun jika  ditinjau  dari  kondisi  kota Tanjungbalai  yang  memiliki  sungai cukup  banyak,  maka  pengawasan terhadap  proses  penegakan  hukumnya juga perlu diperketat, agar tidak terjadi pengaruh rusaknya  lingkungan  sekitar. Bantaran  sungai  merupakan  ruang antara  tepi  palung  sungai  dan  tepi dalam  kaki  tanggul  yang  berfungsi sebagai  pengendalian  air  hujan  yang turun dengan debit yang tinggi sehingga juga  berguna  untuk  penyalur  banjir (Undang-Undang, 2011: No. 38) Namun  situasi  saat  ini  tidak seperti  yang  diharapkan,  dengan adanya bangunan yang didirikan di atas aliran  sungai  sampai-sampai  menutupi sungai  tersebut,  dan  hampir  sepanjang pinggiran  sungai  kota  Tanjungbalai
634 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
dijadikan  perumahan  dan  kawasan permukiman
oleh masyarakat setempat.  Hal  tersebut  dapat  terjadi karena  adanya  warga  yang  tidak mengetahui larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai serta alasan  lainnya  yang  akhirnya  mereka merasa  sah-sah  saja  mendirikan bangunan  rumah  sebagai  tempat tinggal.
Pada  prosesnya  permohonan izin  mendirikan  bangunan  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :
1. Surat  permohonan  di  atas  kertas bermaterai secukupnya;
2. Foto  copy  surat  bukti  hak  tanah yang  dilegalisir  oleh  camat setempat  atau  badan  pertanahan nasional;
3. Gambar  rencana  atau  peta  situasi bangunan;
b. Gambar rencana konstruksi
bangunan; c. Peta  situasi  dan  lokasi  dimana bangunan didirikan atau dibangun;
4. Foto  copy  KTP  pemohon  yang masih berlalu;
5. Rekomendasi  dari  camat  dimana lokasi  bangunan  yang  akan didirikan tidak dalam sengketa;
6. Foto copy PBB tahun berjalan;
7. Surat pernyataan bersedia memperbaiki kerusakan bangunan sempadan  yang  diakibatan  oleh bangunan yang didirikan menurut petunjuk dari Kepala Dinas;
Permasalahan-permasalahan yang  terjadi  tersebut  dikarenakan adanya  kesenjangan  antara  peraturan yang  dibuat  oleh  pemerintah  kota Tanjungbalai  dengan  kenyataan  yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian. Hal  ini  disebabkan  oleh  faktor ketidaktahuan dan ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur segabai  payung  hukum  bagi  semua warganya.    Serta  minimnya  pelayan masyarakat dalam menjalankan tugasnya  untuk  melakukan  sosialisasi dan  hukum  yang  diciptakan  masih belum  benar-benar  dijalankan  dan ditegakkan sehingga masyarakat merasa  tidak  sedang  melanggar peraturan yang ada.

## KESIMPULAN
1. Masyarakat kota Tanjungbalai yang bertempat  tinggal  di  daerah  aliran sungai  sebagian  besar  belum mempunyai izin mendirikan bangunan  serta  tidak  memiliki sertifakat hak milik, namun sebagian masyarakat kota Tanjungbalai  trelah  bermukim  di daerah  alisaran  sungai  turun temurun  sehingga  sulit  untuk melakukan  penertiban.  Masyarakat kota  Tanjungbalai  berpendapat bahwa  tinggal  di  daerah  alisaran sungai bukanlah sutu yang melanggar  aturan dan  tidak mengetahui dampak dari mendirikan  bangunan  perumahan
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 635
di daerah aliran sungai. Kurangnya sosialisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah terkait tentang izin dan dampak  mendirikan  bangunan mempengaruhi ketidaktahuan masyarakat  tentang  keguanaan daerah  aliran  sungai  serta  bahaya yang ditimbulkannya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi bayaknya masyarakat yang mendirikan  perumahan  di  daerah aliran  sungai  sebagai  alternative tempat tinggal hunian.
2. Peraturan  dan  kebijakan  tentang permukiman  yang  ada  di  Daerah
Aliran  Sungai  kota  Tanjungbalai diatur  masih  secara  umum  dan Belum  ada  kebijakan  khusus  yang mengatur perumahan dan permukiman  terlebih  lagi  secara khusus.  Peraturan  tentang  daerah aliran  sungai  tetap  mengacu  pada peraturan  pusat  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Perumahan  dan  Permukiman  yang terdapat  pada  pasal  140  bahwa “setiap orang dilarang membangun, perumahan,  dan/atau  permukiman ditempat  yang  berpotensi  dapat menimbulkan  bahaya  bagi  barang ataupun orang” peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Pemeritah  Nomor  37  Tahun  2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan  Garis  Sempadan  Sungai
dan  Garis  Sempadan  Danau,  serta peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2001  Tentang  Izin  Mendirikan Bangunan.  Peraturan  daerah  kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan  Bangunan  diwilayah Kota  Tanjungbalai  menyebutkan dalam pasal 8 jalur hijau disepanjang  daerah  aliran  sungai (DAS) ditetapkan:
a. sepanjang  sungai  asahan  dan  sei silau minimal 20 meter diukur dari batas pinggir sungai;
b. sepanjang  sungai  selat  lancing, sungai kapias, sungai Bandar sultan, minimal 10 meter diukur dari batas piggir sungai
c. sepanjang sungai-sungai kecil lainnya  atau  sepanjang  jaringan drainase  yang  mempunyai  lebar permukaan lebih besar dari 2 meter ditetapkan minimal 5 meter diukur dari tepi sungai/ drainase.
Pada  daerah  yang  dibatasi  oleh jalan yang mempunyai jarak lebih kecil dari  20  meter  dari  batas  piggir sungai, maka  jalan  tersebut  erupakan  batas jalur hijau sungai
DAFTAR PUSTAKA Anta
Sastika,
(2017). Karakter Permukiman  di  Tepian  Sungai:
Jurnal  Arsitek  dan  Perkotaan “KORIDOR”. 8(2).
Dian  Ekawaty  Ismail,  (2019), Hukum Tata Ruang Rekonstruksi Menuju
636 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
Pemukiman  Indonesia  Bebas Kumuh . Yogyakarta: UII Press Ely  Nurhidayati,  2012 Kebertahanan Permukiman  di  Tepian  Air  Kota Pontianak , Yogyakarta:
Deepublish
Noor Hamidah, R. Rijanta, dkk, (2016).
Analisi  Permukiman  Tepian Sungai Yang Berkelanjutan Kasus Permukiman Tepian Sungai Kahayan Kota Palangkaraya. Inersi, XII(1).
Nyoman  Wujana,  2016 Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Edogologi dan Regulasi. Yogyakarta: plantaxia idtesis.com.  Metode  Penelitian  Hukum Empiris dan Normatif:
https://idtesis.com/metode- penelitian-hukum-empiris-dan- normatif/ Diakses Tanggal 2 Juni 2021