Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Kemandirian Desa (Studi Kasus: Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang
Mongondow)
Richa Reindra Anggraini
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia richareindra26@gmail.com
Mattoasi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia mattoasi@ung.ac.id
Usman Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia usman@ung.ac.id
Article’s History :
Received 4 Februari 2024; Received in revised form 17 Februari  2024; Accepted 1 Maret 2024; Published 1 April 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Anggraini, R. I., Mattoasi., & Usman. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Kemandirian Desa  (Studi  Kasus:  Desa  Mongkoinit  Kecamatan  Lolak  Kabupaten  Bolaang  Mongondow).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi, Manajemen,  dan  Akuntansi).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi),  10  (2). 768-773. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.1867

## Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Mongkoinit dalam meningkatkan status  kemandirian  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  metoode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Data  yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data dokumentasi dan  data  sekunder yang  bersumber dari  Pemerintah  Desa berupa  Laporan Realisasi Anggaran  Desa Mongkoinit.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Mongkoinit sudah efektif,  namun  status Desa Mongkoinit belum mandiri karena belum terdapat tanggul, jalur penunjuk evakuasi bencana, dan tempat pembuangan akhir. Sebagai syarat menjadi desa mandiri.
Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Kemandirian Desa, Dana Desa

## Pendahuluan
Kemandirian desa merupakan suatu sasaran utama bagi pemerintah desa, sehingga dapat mengelola desanya secara leluasa dan mandiri. Hal ini senada dengan Wardoyo (2015) dalam Mulyani et al., (2021) yang menyatakan bahwa kemandirian desa merupakan kondisi desa yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak bergantung pada pemerintah daerah maupun pusat, walaupun pemerintah memberikan bantuan, sifatnya hanya sebagai stimulan atau perangsang.
Pengukuran kemandirian desa dapat dilihat dari kemampuan desa dalam membiayai belanjanya sendiri. Desa yang tergolong mandiri dijadikan pilar utama suatu kemajuan pada negara. Negara dapat dikatakan maju apabila masyarakatnya sejahtera. Potensi-potensi pada desa yang dimanfaatkan dengan baik dapat menunjang faktor keberhasilan desa, sehingga tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dan target untuk menyejahterakan desa serta masyarakatnya dapat dicapai. Disisi lain,  Safitri & Susilowati, (2022) dalam penelitiannya  mengatakan bahwa  mampu atau tidaknya  desa  dalam  pengelolaan keuangan  dapat  diukur  dari Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai sumber utama dalam pelaksanaan wewenang dan kewajiban daerah.
Berdasarkan PMK 201  Nomor 7 tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Desa, ada sembilan tahapan dalam  pengelolaan  Dana  Desa,  yaitu,  penganggaran,  pengalokasian,  penyaluran,  penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, penggunaan,  pemantuan, evaluasi, penghentian, dan  penundaan  penyaluran Dana  Desa.  Rujukan  teknis  lainnya,  yaitu  Peraturan  Bupati  Bolaang  Mongondow  Nomor  4  tahun  2019  yang mengatur tahapan pengelolaan Dana Desa yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan  pertanggungjawaban.    Sejalan  dengan  itu,  Rahayu  (2019)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa penatausahaan Dana Desa, pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan pelaporan Dana Desa adalah indikator yang dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa.
Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Republik Indonesia, 2014), menyebutkan bahwa bahwa biaya pembangunan infrastruktur desa dapat diambil dari Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sumber PADes bisa dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan pendapatan asli desa lain-lain yang sah. Dijelaskan pula bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk keuangan desa; semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan  uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah  Kabupaten. Pelaksanaan pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan  pemberdayaan masyarakat desa dibiayai menggunakan dana desa tersebut.
Berkaitan dengan penelitian yang relevan, Nurmalasari & Irawan Supriyadi, (2021) sebelumnya meneliti isu  yang  berkaitan  dan  hasil  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  hambatan  dalam  pengelolaan  dana  desa sendiri terdapat 2 (dua) faktor, yakni sumber daya manusia dan tingkat pendidikan yang belum merata. Penelitian serupa dilakukan oleh Rima (2022) dengan topik Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun. Hasil penelitian mencerminkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Segedong sangat berpengaruh pada peningkatan status IDM (Indeks Desa Membangun) Desa, namun jika dilihat dari kuantitas dan kualitas ternyata belum mampu merubah status tingkat perkembangan desa. Penelitian lainnya dilakukan oleh Yuliana  (2021)  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  Dana  Desa  dapat  membantu kesejahteraan masyarakat karena dengan Dana Desa, pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan. Disisi lain, Fatmawati et al., (2020) mengatakan bahwa pada dasarnya untuk menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan, maka, masyarakat harus gotong royong dalam pembangunan desa serta pemerintah berperan untuk  membimbing,  mengarahkan,  dan  melakukan  pengawasan  untuk  dapat  meningkatkan  kemampuan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, para penelitinya memfokuskan penelitian pada pengelolaan dana desa yang dimanfaatkan dengan efektif untuk menjadikan suatu desa diklasifikasikan menjadi status Desa Mandiri. Berkaitan  dengan  hal  itu,  Desa  Mongkoinit  yang  masih  berstatus  sebagai  Desa  Maju  artinya  perlu  dianalisis pengelolaan Dana Desa untuk dinaikkan level status desanya.

## Tinjauan Pustaka
Penelitian ini berkaitan dengan akuntansi sektor publik yang membahas tentang pengelolaan Dana Desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori agensi ( agency theory ). korelasi penelitian ini dengan agency theory (teori keagenan) adalah aparatur desa bertindak sebagai agent yang dipercayakan dan memiliki wewenang dalam  pengambilan  keputusan serta  bertanggungjawab untuk  melaporkan seluruh  aktivitas yang  menyangkut masyarakat, dalam  hal  ini  masyarakat bertindak  sebagai  principal  yang  mengharapkan  kinerja  maksimal dari aparatur desa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan menciptakan kemandirian desa.
Efektivitas pengelolaan dana desa adalah serangkaian tindakan pengukuran tingkat keberhasilan dalam mengelola  dana  desa  dengan  tahapan-tahapan  yang  ideal, yaitu  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Archan Yudistira, Endang  Indartuti (2018)  menjelaskan tentang alur  pengelolaan dana  desa, dengan  langkah-langkah tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Pernyataan ini diperkuat dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 tahun 2019 yang dijadikan rujukan teknis Desa  Mongkoinit  dalam  mengelola  Dana  Desa  dengan  tahapan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk  membiayai  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Desa,  peningkatan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  dan dituangkan dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa.  Menurut Februati  Trimurni  et  al., (2021)  beberapa  faktor penghambat  rendahnya  upaya  penegakan  Perdes,  antara  lain  terkait  kompetensi,  integritas,  dan  konflik kepentingan serta  dukungan teknis dan  politik dari  pemerintah daerah  sebagai  elemen penting  dalam  proses regulasi Perdes.
Pembangunan desa mempunyai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ada satu langkah yang harus dilalui, yaitu menciptakan desa yang mandiri. Menurut  Endah  (2018)  mengemukakan  pendapat  pada  penelitiannya  bahwa  kemandirian  desa  ialah  kondisi dimana pemerintah desa dan masyarakatnya memiliki tekad serta keinganan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam penelitian lainnya Mulyani et al., (2021), kemandirian  desa  merupakan  kondisi  sebuah  desa  yang  mempunyai  kemampuan  melakukan  pembangunan dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  sebesar  mungkin. Penelitian lainnya dilakukan oleh Novi Andari & Fitria, (2023) dan menyatakan bahwa kebijakan dana desa melalui alokasi 10% APBN berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan peningkatan dan status otonomi desa di Indonesia.
Untuk  mengukur  apakah  kemandirian  desa  telah  dicapai  oleh  desa  tersebut,  terdapat  Indeks  Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. IDM ini bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan  kemandirian desa serta menyediakan informasi dasar bagi pembangunan desa. Status kemandirian desa yang ditetapkan menggunakan Indeks Desa Membangun  ini  bertujuan  untuk  menentukan  bantuan  baik  dalam  bentuk  anggaran  maupun  kebijakan pembangunan desa, kemudian desa diklasifikasikan sesuai dengan komponen Indeks Desa Membangun.
Dari  beberapa  pendapat  peneliti  terdahulu,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  ialah  kemandirian  desa kemampuan  suatu  desa  untuk  membiayai  urusan  rumah  tangganya  sendiri  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan penjelasan yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan status kemandirian desa. Dengan bentuk penelitian studi kasus  dan  pendekatan  fenomenologis.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Desa  Mongkoinit  Kecamatan  Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dimulai pada 2 Agustus 2023. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data dokumentasi dan data  sekunder  yang  bersumber  dari  Pemerintah  Desa  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  Desa  Mongkoinit. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah apa yang dikemukakan oleh model Miles & Huberman.

## Hasil dan Pembahasan

## Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
Efektivitas pengelolaan Dana Desa akan diukur menggunakan rasio efektivitas.  Rasio efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut.
Rasio Efektivitas =    Realisasi Penerimaan PADes × 100% Anggaran Penerimaan PADes

## Tabel 1.1 Kriteria Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
Sumber:  Mahmudi (2019:141)
Rasio Efektivitas = 𝑅𝑝.  805.905.000,− 𝑅𝑝.  805.905.000,− × 100%
= 100%

## Gambar 1. Laporan Realisasi APBDes Desa Mongkoinit

## Sumber: Pemerintah Desa
Dapat disimpulkan bahwa  pengelolaan Dana Desa pada desa Mongkoinit tergolong dalam kriteria efektif. Sama halnya dengan tahapan pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban juga sudah efektif dan sesuai rujukan teknis.
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa proses perencanaan Dana Desa Mongkoinit dilakukan sesuai prosedur dengan  Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 dan PMK 201 Nomor 7 Tahun 2022 sebagai rujukan teknis serta Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 sebagai acuan prioritas penggunaan Dana  Desa.  Kegiatan  perencanaannya  disusun  melalui  Musyawarah  Perencanaan  dan  Pembangunan  Desa dengan  melibatkan  perangkat  desa,  BPD,  LPM,  tokoh  masyarakat,  dan  pemuda-pemuda  desa  yang  dinilai berintelektual dalam musyawarah perencanaan awal program atau kegiatan nonBLT. Dalam MusRenBangDes akan dihasilkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
Pendapatan dan belanja Desa tentunya memiliki tujuan, prioritas dari penggunaan Dana Desa adalah pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat terlebih lagi program tersebut merupakan usulan dari masyarakat,  maka  sasaran  dari  direalisasikannya  program  atau  kegiatan  adalah  masyarakat  dan  dirasakan perubahannya  oleh  masyarakat  Desa  Mongkoinit,  Aparatur  Desa  yang  diberikan  wewenang  untuk mengoperasikan aplikasi SisKeudes yang digunakan dalam proses penginputan pendapatan dan belanja Desa sangat  memahami  cara  kerja  aplikasi  tersebut.  Proses  penatausahaan  Dana  Desa  melalui  aplikasi  telah
Rasio Efektivitas Kriteria Efektivitas >100% Sangat Efektif 100% Efektif 90%-99% Cukup Efektif 75%-89% Kurang Efektif <75% Tidak Efektif
dilaksanakan  tepat  waktu,  karena  sistem  yang  sudah  diatur  pada  aplikasi,  mengharuskan  pelaporan  segera setelah Dana Desa dibelanjakan. agenda penatausahaan ini juga meliputi kegiatan meny usun Buku Kas Umum (BKU), Buku Pajak, Buku Kegiatan, Buku Rekening, mengumpulkan bukti nota-nota pembayaran, serta berita acara serah terima barang jika melibatkan pihak ketiga.
Laporan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah hasil cetak dari aplikasi SisKeuDes. Laporan pelaksanaan dan realisasi Dana Desa dibuat setiap empat bulan sebagai syarat pencairan Dana Desa tahap selanjutnya. Disamping itu, Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga harus diserahkan setiap tahun anggaran.
Setelah melaporkan melalui aplikasi dan dicetak, laporan tersebut dipertanggungjawabkan pada rapat paripurna yang dibuka untuk umum. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akan diserahkan kepada Bupati melalui evaluasi Inspektorat Kabupaten terlebih dahulu.

## Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa
Berdasarkan hasil evaluasi status kemandirian desa pada bulan April tahun 2022, Desa Mongkoinit belum memiliki jalur evakuasi bencana, tanggul, dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Berkaitan dengan hal ini, maka, Desa Mongkoinit belum memenuhi kriteria pada  Indeks Ketahanan Lingkungan atau Ekologi yang didalamnya mengandung  indikator  kualitas  lingkungan  dan  potensi  rawan bencana  dan  tanggap  bencana.  Disamping  itu, karena  belum  diadakannya  TPA  (Tempat  Pembuangan  Akhir),  maka  Dimensi  Permukiman  pada  Indeks Ketahanan Sosial yang mengandung indikator akses ke sanitasi belum dipenuhi.
Hasil penelitian tidak ditemukan hambatan yang berpengaruh secara signifikan dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Mongkoinit. Kendala dari tidak naiknya status kemandirian desa Desa Mongkoinit berasal dari dana yang akan ditransfer oleh Pemerintah Daerah kepada desa untuk Belanja Desa dalam rangka merealisasikan program, seringkali terlambat dan mengakibatkan progress serta hasil akhir dari program cenderung tidak tepat waktu. Kendala tersebut merupakan kendala dalam indikator pembangunan infrastruktur. Disamping itu, kendala dalam  indikator pemberdayaan  masyarakat adalah  kurangnya  sumber daya  manusia yang  mampu mengelola infrastruktur yang ada.
. Dijelaskan pada hasil penelitian diatas bahwa pengelolaan Dana Desa pada Desa Mongkoinit sudah efektif, walaupun demikian, keefektivitasan tersebut belum dapat mendorong Desa Mongkoinit untuk mencapai predikat  Desa  Mandiri.    Menurut  Saman  (2016)  dalam  Mulyani  et  al.,  (2021),  penguatan  kemandirian  desa membutuhkan komitmen semua pihak yang terlibat. Salah satu upaya untuk mendorong pembangunan ditingkat desa adalah dengan memberdayakan pemerintah desa untuk mengelola desa secara mandiri melalui lembaga ekonomi tingkat desa, salah  satunya dengan  mengelola  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil  penelitian terkait BUMDes justru sebaliknya, BUMDes pada Desa Mongkoinit sudah berhenti beroperasi selama dua tahun kebelakang. Terdapat dua kendala, yaitu belum ada sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha tersebut dan tidak adanya regulasi yang mengatur.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pengelolaan Dana Desa pada Desa Mongkoinit sudah efektif dan sesuai regulasi baik dari realisasi dan tahapannya, namun partisipasi masyarakat minim pada tahapan perencanaan. Tetapi, Desa Mongkoinit belum terklasifikai sebagai desa mandiri karena belum ada tanggul, TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dan jalur evakuasi tanggap bencana.
Saran BUMDes  pada  Desa  Mongkoinit  harus  diupayakan  agar  kembali  beroperasi.  Salah  satunya  dengan membuka pendaftaran untuk masyarakat dengan syarat harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk rencana kedepannya bagi BUMDes agar agenda yang direncanakan terstruktur dan terarah sehingga dapat menopang PADes untuk merealisasikan lebih banyak program bermanfaat bagi kesejahteraan masyrakat.

## Referensi
Archan Yudistira1, Endang Indartuti2, B. S. (2018). Jurnal Penlitian Administrasi Publik vol 5 No. 2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunaan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecematan
Mojosari Kabupaten Mojokerto. Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 5 (2), 1193 – 1200.
Endah,  K.  (2018).  Mewujudkan  Kemandirian  Desa  Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa. Jurnal MODERAT , 4 (4), 25 – 33.
Fatmawati, Hakim, L., &  Mappamiring.  (2020).  Pembangunan  Desa  Mandiri  Melalui  Partisipasi  Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Jurnal of Public Policy and Management , 1 (1), 15 – 21.
Februati Trimurni, Bengkel, & Munthe, M. H. (2021). Village Regulations (Perdes): Potentials and Challenges in Realizing Autonomous Village. ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (2), 371 – 380. https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v6i2.6256
Mahmudi.  (2019). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Edisi  4.  Yogyakarta:  UPP  STIM  YKPN: Yogyakarta
Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Juliana R, M. I. D. (2021). Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Optimalisasi Peran Bumdes Terhadap Kemandirian Desa. J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi , 2 (1), 87 – 98. https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i1.1009
Novi Andari, R., & Fitria, R. (2023). Village Funds Policy and its Impact on Improvement and Autonomy Status of Villages in Indonesia. KnE Social Sciences , 2023 (1), 1 – 30. https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13537
Nurmalasari,  D.,  &  Irawan  Supriyadi,  E.  (2021).  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  (Studi  pada  Desa  Cigondewah  Hilir  Kecamatan  Margaasih  Kabupaten  Bandung). Jurnal Identitas , 1 (1), 64 – 74. https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105
Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir  Belengkong  Kabupaten  Paser. Ilmu  Pemerintahan , 7 (4),  1681 – 1692.  http://repo.iain- tulungagung.ac.id/id/eprint/14697
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
Rima, M. (2022). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun . 31 (2), 99 – 109.
Safitri,  D.  N.,  &  Susilowati,  L.  (2022).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek. Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi , 2 (3).
Yuliana. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Domag. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (7).  https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/09/22/menhan-ryamizard-dorong-pemuda-siap-bela- negara.html