## PENGUKURAN DAN BENCHMARKING EFISIENSI PARIWISATA DI PULAU JAWA-BALI-NUSA TENGGARA MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS TAHUN 2013-2017
Measurement and Benchmarking of Tourism Efficiency in Java-Bali-Nusa Tenggara Islands Using Data Envelopment Analysis
2013-2017
Arif Kurnia Wicaksana 1 Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Jalan Selamanik no. 33, Banjarnegara, Jawa Tengah 53415 wicaksana.arifk@gmail.com
Erma Ziamah Fatoni 2
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga Jalan Airlangga no.4, Surabaya, Jawa Timur 60286 ermaziamah@gmail.com
Diterima: 28 April 2021. Disetujui: 17 September 2021. Dipublikasikan: Desember 2021

## Abstrak
Sumber  daya  pariwisata  yang  dimiliki  pemerintah  maupun  swasta  sering  mengabaikan aspek tepat guna. Penggunaan input yang tidak terkendali menjadi awal inefisiensi kegiatan pariwisata  yang  berimbas  pada  tidak  optimalnya output yang  dihasilkan.  Tujuan  dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah pada sektor  pariwisata  yang  didukung  melalui  penyediaan  fasilitas  kepariwisataan  terhadap kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Pulau Jawa, Bali, dan  Kepulauan  Nusa  Tenggara.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah Data Envelopment Analysis Input-Oriented Constant Return to Scale Model dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Provinsi  DKI  Jakarta,  Jawa Barat,  Jawa  Tengah,  dan  Banten  relatif  efisien  dalam  mengoptimalkan  pembiayaan pariwisata.  Kedua,  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Banten  cenderung  memiliki  efisiensi  yang stabil  sehingga  baik  untuk  dijadikan  acuan.  Secara  manajerial,  rekomendasi  yang  dapat disarankan  adalah  pemerintah  daerah  dan  pihak  swasta  dapat  melakukan benchmarking efisiensi  sektor  pariwisata berdasarkan pola  pengelolaan  keuangan  untuk  pariwisata dan penggunaan input daerah  lain  yang  sudah  teridentifikasi  efisien.  Peningkatan  efisiensi dapat dilakukan dengan cara meminimalkan penggunaan input pada tingkat output yang tetap. Input yang minimal diharapkan dapat memperkecil total biaya. Secara teoretis, hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam upaya pengembangan metode pengukuran efisiensi pada sektor kepariwisataan yang belum banyak dilakukan di Indonesia.
Kata Kunci: benchmarking ; DEA; efisiensi; nonparametrik; pariwisata

## Abstract
Tourism resources owned by the government and the private sector often ignore the proper aspects.The  use  of  uncontrolled  inputs  is  the  beginning  of  the  inefficiency  of  tourism activities, which impact the non-optimal output produced. This research aims to identify the efficiency level of government financial management in the tourism sector supported by the provision of tourism facilities to tourist visits and regional revenues from the tourism sector in Java, Bali, and the Nusa Tenggara Islands. The research method used is Data Envelopment Analysis Input-Oriented Constant Return to Scale Model with a quantitative descriptive approach. The results showed that the provinces of DKI Jakarta, West Java, Central Java,  and  Banten were relatively  efficient in optimizing tourism  financing.  DKI Jakarta  and  Banten  tended  to  have  stable  efficiency,  and  they  are  good  to  be referenced.Managerially,  this  research  offers  several  suggested  recommendations.  The local government and private sectors can benchmark the efficiency of the tourism sector based on the pattern of financial management for tourism and the use of other regional inputs identified as efficient. Improving efficiency can be done by minimizing the use of inputs  at  a  fixed  level  of  output.  Minimum  input  is  expected  to  reduce  the  total  cost. Theoretically,  the  result  of  this  study  is  very  helpful  in  efforts  to  develop  methods  of measuring  efficiency  in  the  tourism  sector  that  has  not  been  widely  implemented  in Indonesia.
Keywords:Benchmarking; DEA; Efficiency; Nonparametrics; Tourism
© 2021 Direktorat Kajian Strategis

## PENDAHULUAN
Dalam program Nawacita Presiden,  pariwisata  menjadi  salah  satu program  prioritas  nasional.Secara  umum, pengembangan pariwisata ditempuh melalui  pembangunan  infrastruktur,  baik berupa jalan dan jembatan maupun fasilitas kepariwisataan (Moerwanto & Junoasmono,  2017).    Dalam  rencana pembangunan dan penganggaran pemerintah  terdapat pembelanjaan fungsi pariwisata  dan  kebudayaan.  Efisiensi dalam  penggunaan  anggaran  tersebut mencerminkan  keberhasilan  pemerintah dalam  menarik  wisatawan,  baik  domestik maupun mancanegara. Belanja pemerintah lebih berfokus pada pengembangan sektor- sektor  umum  dan  tidak  seluruhnya langsung bersentuhan dengan usaha/perusahaan penyedia fasilitas. Akan tetapi, manfaat pembelanjaan tersebut akan memberikan dampak tidak langsung yang besarannya dapat diukur melalui kunjungan wisatawan. Sektor swasta memandang pariwisata  melalui  potensi  bisnis  yang dapat dikembangkan dan bersifat kontinyu. Semakin  banyaknya  destinasi  wisata, menjamurnya usaha/perusahaan pariwisata,  dan  mudahnya  aksesibilitas mendorong  para  pengusaha  pendukung pariwisata  untuk  lebih  mengembangkan usahanya  di  berbagai  bidang  (Pangkey  & Pinatik,  2015).  Jasa  akomodasi  jangka pendek  seperti  hotel,  motel,  penginapan, vila, homestay ,  dan  hostel  merupakan fasilitas  utama  bagi  wisatawan  untuk beristirahat selama berlibur.
Sektor  perhotelan  menjadi  salah satu  sumber  utama  penerimaan  daerah berupa  pajak  usaha.  Selain  itu,  retribusi obyek  wisata,  restoran,  dan  penginapan juga turut andil dalam memicu peningkatan penerimaan daerah. Kolaborasi sektor swasta dengan pemerintah  ini  diharapkan  dapat  memacu
pengembangan  perekonomian  khususnya sektor pariwisata. Jumlah tamu, penyewaan  kamar,  penyewaan  ruangan, dan  lain  sebagainya  menjadi  tolok  ukur suatu  usaha/perusahaan  perhotelan  dipilih oleh  konsumen  (Oukil,  Channouf  &  Al
Zaidi, 2016; Kurt, 2017). Semakin banyak pengunjung  diharapkan  semakin  tinggi pendapatan yang diterima usaha/perusahaan pariwisata. Data  BPS  menunjukkan  bahwa kepulauan Jawa-Bali-Nusa Tenggara masih menjadi destinasi utama wisatawan, khususnya  daerah  Pulau  Bali,  Pulau Lombok,  Pulau  Komodo,  Yogyakarta,
Bandung,  dan  Malang.  Pada  tahun  2017, jumlah  wisatawan  mancanegara  yang masuk  melalui  Ngurah  Rai International Airport lebih  dari  5  juta  kunjungan. Kunjungan  wisatawan  ini  menjadi  salah satu  tolok  ukur  bahwa  sektor  pariwisata Indonesia terus menjadi fokus pengembangan sumber devisa negara. Pada  sisi  lain,  ketersediaan  dana yang  dialokasikan  dan  menjamurnya fasilitas  pariwisata  yang  adamendorong perlunya  dilakukan  pengukuran  efisiensi dari  pengelolaan  faktor  yang  di -input tersebut  tersebut.  Penggunaan input yang tidak efisien akan memberikan hasil output yang  tidak  optimal.  Penggunaan input yang berlebihan dengan hasil output yang tidak memadai bagi suatu usaha/perusahaan pariwisataakan berimbas  pada  penurunan  omset  dan tutupnya  usaha  kepariwisataan.  Pada kenyataannya,  banyak  usaha/perusahaan pariwisata  yang  tidak  dapat  berkembang hanya karena tidak tepat dalam pengelolaan  anggaran  dan  sumber  daya yang dimiliki.
Oukil,  Channouf  &  Al  Zaidi (2016) menyatakan bahwa sebagian besar hotel di Oman tidak efisien secara teknis. Hotel-hotel  dengan  efisiensi  yang  lebih baik didominasi faktor kelas bintang hotel dan  adanya  pertunjukan  atraksi.  Prasetyo (2010) juga menjelaskan bahwa hotel yang
berlokasi  di  wilayah  yang  strategis  dan berklasifikasi bintang lebih efisien.
Pada level makro, analisis efisiensi pariwisata dilakukan pada besaran alokasi dana  pariwisata  oleh  pemerintah  untuk meningkatkan  daya  tarik  wisata  melalui peningkatan  fasilitas  pariwisata  yang memadai,  misalnya  hotel  dan  restoran (Kosmaczewska,  2014;  Vrana,  2016). Proses benchmarking pariwisata  akan efektif dilakukan untuk pengukuran efisiensi  pada  level  makro  (Kurt,  2017). Pada temuannya, Finlandia  menjadi benchmark sebanyak 6 (enam) kali, Cyprus 5 (lima) kali, Spanyol 5 (lima) kali, Turki 4 (empat) kali, dan Polandia 4 (empat) kali. Potential improvement rate dihitung untuk memberi guidance pengurangan/ penambahan jumlah suatu variabel. Romania  disarankan  untuk  mengurangi jumlah pekerja hingga 67,64 persen, Italia 54,52  persen,  dan  Belanda  38,39  persen agar  lebih  efisien.  Pengurangan  alokasi biaya  pariwisata  disarankan  untuk  Belgia 50,11  persen  dan  pengurangan  jumlah kamar  disarankan  untuk  Italia  sebesar 54,52 persen.
Atan & Arslantürk (2015) menganalisis  efisiensi  pariwisata  di  91 negara selama tahun 2006–2010
menggunakan  DEA  ( Data  Envelopment Analysis .  Hasilnya  adalahterdapat  65 negara  yang  efisien  dalam  penggunaan biaya  wisata.  Kosmaczewska  (2014) meneliti  efisiensi  daya  tarik  wisata  di  27 negara  Uni  Eropa  menggunaan  DEA danmenghasilkan  kesimpulan  efisiensi daya tarik wisata di negara yang cenderung lebih miskin menyerupai negara yang lebih kaya.
Pada  sisi  lain,  Vraná  (2016) mengukur  efisiensi  anggaran  negara Republik  Ceko  menggunakan  metode Stochastic Frontier Analyisis (SFA). Hasil yang didapatkan adalah efisiensi anggaran di negara tersebut lebih cocok menggunakan metode SFA karena memasukkan  unsur  parametrik  sebagai gambaran perilaku shock yang terjadi pada
perekonomian.  DEA  sebagai  ukuran nonparametrik dari analisis efisiensi dinilai underpower dalam  mengukur  efisiensi yang terpengaruh shock perekonomian. Berdasarkan potensi belanja pemerintah pada sektor pariwisata, tingginya antusiasme sektor swasta dalam pengembangan  pariwisata,  meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Indonesia, asumsi nonparametrik padakarakteristik kepariwisataan Indonesia  dengan  tidak  memasukkan shock perekonomian  (Lamiah,  Dianne  &
Mita,  2015  ;  Ramdhan,  2018  ;  Yasa, Hazmira  &  Dodi,  2018),  serta  masih rendahnya pengukuran ketepatgunaan sumberdaya  pariwisata  di  Indonesia, dinilaisangat  penting  untuk  melakukan analisis mengenai tingkat efisiensi pengelolaan  keuangan  pemerintah  pada sektor  pariwisata  yang  didukung  melalui penyediaan  fasilitas  perhotelan  terhadap kunjungan  wisatawan  dan  penerimaan daerah  dari  sektor  pariwisata,yaitu  hotel, restoran,  vila,  penginapan,  dan  tempat rekreasi/obyek  wisata.  Penelitian  ini semakin  menarik  karena  memandang efisiensi  suatu  sektor  ekonomi  dari  dua sudut  pada  level  makro,  yaitu  pemerintah sebagai  penyedia input dan  sektor  swasta sebagai  penyedia  fasilitas  serta  penerima output .  Secara  garis  besar,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberi decision yang tepat  guna  dan  tepat  sasaran  pada  level makro  oleh  pemerintah  maupun  swasta dalam mengembangkan dan mengoptimalkan fasilitas pariwisata. Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pembahasan penelitian ini lebih
difokuskan  pada  proses benchmarking suatu  provinsi  dalam  mengefisienkan kegiatan pariwisata terhadap provinsi lain yang  terindikasi  lebih  efisien. Benchmark merupakan upaya penyamaan penggunaan komponen input dan output efisiensi.
Efisiensi  pariwisata  dipandang lebih  bermakna  untuk  pelaku  bisnis khususnya usaha perhotelan, restoran, atau obyek wisata. Akan tetapi, analisis makro terkait  kepariwisataan  di  negara-negara dengan  potensi  wisata  yang  besar  seperti Indonesia, akan menjadi sangat bermanfaat pada level provinsi sebagai tangan pertama pengendali  wilayah  otonomi  di  bawah pemerintah nasional.
Pada  Gambar  1tampak  bahwa setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan  mancanegara  yang  masuk  ke Indonesia,  khususnya  Jawa,  Bali,  dan Kepulauan Nusa Tenggara selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS,  kunjungan  wisatawan  yang  cukup tinggi  tercatat  melalui  pintu  masuk Soekarno  Hatta International  Airport dan
Ngurah Rai International Airport .
Peningkatan  cukup  tajam  terjadi  pada tahun  2016  diseluruh  pintu  masuk  yang diamati. Selain banyaknya destinasi wisata yang  ada  di  Pulau  Jawa,  Bali,  dan Kepulauan  Nusa  Tenggara,  kemudahan akses  untuk memasuki  wilayah ini  dinilai paling  mudah  dibanding  wilayah  lain  di
Indonesia.
Gambar 1. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Pintu Masuk Utama di Pulau Jawa-Bali-Nusa Tenggara, 2013-2017
J u m la h W ism a n
(K u n ju n g a n )
Sumber : Badan Pusat Statistik Keterangan : SHIA: Soekarno-Hatta Intl. Airport LOP: Lombok Intl. Airport :  2013 : 2016 DPS: Ngurah Rai Intl. Airport JOG: Adi Sutjipto Intl. Airport :  2014 : 2017 SUB: Djuanda Intl. Airport BDO: H. Sastranegara Airport :  2015 METODE Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengeluaran pemerintah untuk pariwisata  diubah  menjadi variable  of interest pada penelitian ini dan dideskripsikan  sebagai  parameterefisiensi pariwisata.  Jumlah  pekerja  pada  sektor pariwisata,  jumlah  kamar  hotel  tersedia, pendapatan  pariwisata,  jumlah  kunjungan tamu  hotel,  dan  jumlah  malam  kamar terpakai  hotel  digunakan  sebagai  variabel pendukung.  Hotel  dalam  hal  ini  adalah seluruh  jenis  akomodasi  jangka  pendek yang didata secara rutin oleh Badan Pusat Statistik.
Seluruh  data  yang  digunakan merupakan data sekunder dan dikompilasi dari publikasi Badan Pusat Statistik selama periode  2013–2017  .  Penelitian  ini menggunakan level provinsi sebagai objek penelitian  serta  dibatasi  untuk  wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.Alasannya adalahwilayah  ini  merupakan  destinasi utama  wisata  dengan  pintu  masuk  yang paling  banyak.  Selain  itu,  6  dari  10 destinasi  wisata  yang  menjadi  fokus Kawasan  Strategis  Pariwisata  Nasional (KSPN)  berada  di  wilayah  ini,  yaitu
Tanjung  Lesung,  Kepulauan  Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, dan Labuhan Bajo. Data Envelopment Analysis (DEA)  merupakan  salah  satu  alat  analisis nonparametrik  yang  cukup  baik  dalam mengukur efisiensi (Shahraki &
Keshtegar, 2019). DEA mengukur efisiensi  DMU  ( Decision  Making  Units ) pada  jumlah input dan output tertentu. DMU  dalam  hal  ini  adalah  provinsi  di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Teknis  pengukurannya  adalah melakukan  rasio  pembobotan  terhadap input dan output pada  masing-masing
DMU. Selanjutnya,akan dilakukan perbandingan  pada  setiapDMU  melalui Linear  Programming (LP).  Kombinasi input atau output akan  menghasilkan Frontier  Line sebagai  batas  efisiensi penggunaan input dalam  menghasilkan output .  Semakin  jauh  jarak  kombinasi input atau output suatu  DMU  terhadap Frontier Line, DMU semakin tidak efisien (Kurt, 2017).
Terdapat 2 (dua) macam orientasi variabel yang digunakan, yakni: a. input-oriented, meminimumkan
penggunaan input untuk menghasilkan
output tertentu.
b. output-oriented, memaksimumkan output pada input tertentu.
Untuk  model  dasar,  terdapat  2 (dua)  macam  skalapengembalian,  yakni CRS ( Constant Return to Scale ) dan VRS ( Variable Return to Scale ).
a. CRS-Model mengasumsikan tidak ada hubungan  subtansial  antara  skala  dan efisiensi  pada  DMU.  Jika input berubah pada proporsi tertentu,
output juga  akan  berubah  sebesar perubahan proporsi input . b. VRS-Model  memiliki  kemungkinan skala pengembalian konstan, meningkat, dan menurun. Pada  penelitian  ini,  DEA  yang digunakan  adalah Basic  Envelopment Model dengan skala pengembalian konstan dan  meminimumkan  penggunaan input atau  dapat  disebut DEA  Input-Oriented CRS  Model .Mekanisme flow  chart pada penentuan efisiensi setiap DMU ada pada Gambar 2. Berikut ini adalah bentuk model dasar yang digunakan(Zhu, 2009).
subject to:
... (1)
dimana,
:  skor efisiensi DMU 0, :  penimbang output ke- j dan penimbang input ke- i,
:  nilai output ke- j dan nilai input ke- i untuk DMU referensi, dan :  nilai output ke- j dan nilai input ke- i untuk DMU lainnya.
Persamaan  (1)  merupakan  model fraksional  sehingga  untuk  memudahkan penghitungan ditransformasi kedalam bentuk Linear Programming (LP):
subject to :
... (2)
dimana, : objective function (parameter efisiensi).
Berdasarkan persamaan (2), dengan  memaksimumkan  fungsi  objektif untuk  seluruh  DMU  akan  diperoleh  nilai efisiensi  masing-masing  DMU.  Syarat nilai  efisiensi  yang  akurat  adalah  jumlah DMU  yang  diteliti  harus  lebih  besar dibandingkan  jumlah  variabel input dan
output yang  digunakan.  Keseimbangan fungsi kendala akan menunjukkan jumlah dari input tertimbang pada DMU 0 sedangkan ketidakseimbangan
fungsi  kendala  akan  menunjukkan  bahwa
jumlah output tertimbang  tidak  melebihi
jumlah input tertimbang. Jika nilai optimal dari objective function ( θ* ) sama dengan 1, DMU 0 efisien. Jika nilai θ* kurang dari 1,
DMU 0 tidak efisien.
Untuk mengetahui tingkat penyimpangan  inefisiensi  dan  tingkat improvisasi input menuju  efisien,  harus digunakan model CRS dual form . Berikut ini  adalah  bentuk  model  CRS dual form (Zhu, 2009).
subject to : ... (3)
Gambar 2.Alur Penghitungan Efisiensi DMU dan Proses Benchmarking
Sumber : Modifikasi Model Zhu (2009)
  = = = m i i i n j j j x v y u h 1 0 1 0 0 max 1 1 1    = = m i ik i n j jk j x v y u  = = n j j j y u 1 0 max  1 1 0 =  = m i i i x v 0 1 1  −   = = m i ik i n j jk j x v y u 0 h 0 ,  i j v u
Start
DMU Maksimisasi Fungsi Objektif DMU End DMU Efisien = 1 DMU
Tidak
Efisien < 1 Pengurangan input by PIR Penambahan output by PIR ( θx io - s i - ) ( y j0 + s j + ) benchmarking
0 0 , i j x y ik jk x y ,
               + −   = + = − n j j m i i s s 1 1 min    = − + = r k i k ik i s x x 1 0    = + − = r k j k jk j s y y 1 0  k j i s s j i k , , 0 , ,   + − 
Penambahan  variabel slack pada
model  CRS dual  form menginformasikan adanya  inefisiensi  pada  DMU  dan  dapat diketahui  pula  apa  yang  seharusnya dilakukan  untuk  efisien. θ merupakan besaran yang menunjukkan seberapa besar inputx io harus dikurangi menjadi θx io agar DMU  efisien.  Komponen slack  s i - merupakan  kelebihan input ke- i pada DMU 0 yang  seharusnya  dikurangi  agar efisien dan komponen slack s j + merupakan kekurangan output ke- j pada  DMU 0 yang seharusnya  dapat  ditambah  produksinya. Berdasarkan  model  tersebut,  jika input tertimbang pada DMU 0 yang tidak efisien dapat diubah menjadi ( θx io - s i - ) dan output tertimbang pada DMU 0 yang tidak efisien dapat  diubah  menjadi  ( y j0 + s j + ),  DMU 0 tersebut  akan  menjadi  efisien.  Untuk mengetahui hasil slack , Two-Stage Linear Programming Model dapat digunakan, Stage  I ,  model dual-form, dan  nilai optimal objective  function ( θ* )  sudah didapatkan.  Nilai θ* ini  sama  dengan efisiensi pada primal linear model . Stage  II ,  memaksimumkan  penjumlahan slack pada input dan output sehingga didapatkan θ = θ* . Pada kondisi CRS yang efisien dengan θ* , λ* , s i - * , dan s j + * , DMU 0 harus  memenuhi  kriteria θ* =  1  dan  atau ( s i - * , s j + * )  =  0  (Shahraki  &  Keshtegar, 2019).
Variabel Input, terdiri atas: a. belanja  pariwisata:  belanja  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah pada sektor pariwisata ditujukan untuk pengembangan pariwisata,
b. pekerja  pariwisata:  jumlah  tenaga kerja yang bekerja di sektor perhotelan, dan
c. tempat  tidur  tersedia:  seluruh  tempat tidur yang disediakan oleh akomodasi jangka  pendek  yang  siap  digunakan dengan tarif yang ditentukan.
Variabel Output, terdiri atas:
a. pendapatan  pariwisata:  pendapatan pemerintah daerah pada sektor pariwisata melalui pajak dan retribusi,
b. kunjungan  tamu:  seluruh  tamu  asing dan  domestik  yang  menginap  di akomodasi jangka pendek, dan
c. malam kamar terpakai: jumlah malam kamar  dimana  tamu  menginap  di akomodasi jangka pendek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efisiensi  keuangan  pemerintah pada  sektor  pariwisata  menjadi  fokus utama pada penelitian ini. Kegiatan utama pada sektor pariwisata adalah usaha/perusahaan  yang  bergerak  pada bidang  perhotelan,  restoran,  dan  obyek wisata. Pemerintah mengalokasikan belanja  pada  sektor  pariwisata  guna meningkatkan  pelayanan  dan  optimalisasi fasilitas  di  kawasan  wisata.Hal  ini diharapkan mampu
meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  melalui pajak dan retribusi (Santi, 2018; Prasetya, 2019).
Besar kecilnya belanja pemerintah pada  sektor  pariwisata  tidak  dapat  dinilai secara  linier  terhadap  besar  kecilnya pendapatan pemerintah pada sektor pariwisata.  Hal  ini  dikarenakan  sasaran kebijakan pemerintah adalah pengembangan sektor dan tidak terkaitlangsung pada konsumen. Pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan  dan  fasilitas  wisata  guna mendukungsektor  swasta  dalam  menarik wisatawan  ke  wilayahnya.  Untuk  itu, dalam  mengukur  bagaimana  alokasi belanja sektor pariwisata yang dikeluarkan pemerintah berdampak pada pendapatannya  harus  diketahui  tingkat perkembangan  usaha  yang  bergerak  pada sektor  pariwisata  sebagai  daya  dukung utama.  Data  BPS  menunjukkan  bahwa Provinsi  Bali  memiliki  pendapatan  sektor pariwisata (pajak  hotel, restoran,  retribusi penginapan/vila,  dan  obyek  wisata)  yang paling tinggi selama 2013–2017 dibanding
provinsi  lain  di  wilayah  Jawa  dan  Nusa Tenggara.  Hal  ini  dinilai  sangat  wajar karena  Bali  merupakan center  of  tourism Indonesia  dengan  beragamnya  daya  tarik wisata dan menjamurnya fasilitas kepariwisataan  yang  ada.  Konsep Public Private Partnership memberi efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik kepada masyarakat  serta  membantu  pemerintah dalam  menangani  keterbatasan  anggaran dan  sumberdaya  yang  dimiliki  dalam pengembangan sektor pariwisata (Burtseva,  Nataliya  &  Irina  2020; Djabbari, Alwi & Saddam, 2021).
Ditinjau  dari  sisi  potensi  fasilitas kepariwisataan,  banyaknya  pekerja  dan banyaknya tempat tidur tersedia di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara cenderung selalu  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya  (BPS,  2018).  Jumlah  pekerja sektor  perhotelan  paling  banyak  ada diProvinsi  Bali,  Jawa  Barat,  dan  DKI Jakarta.  Jumlah  tempat  tidur  yang disediakan paling banyak di Provinsi Jawa Barat, Bali dan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan  potensi  pariwisata  yang  menjadi faktor endowment wilayah. Secara khusus, sumberdaya  menjadi  faktor endowment yang paling besar. Dzulkifli dan Masjhoer (2020)  menjelaskan  bahwa  pariwisata berbasis  masyarakat  adalah  bentuk  usaha kepariwisataan yang erat kaitannya dengan masyarakat dan bertujuan untuk menyejahterakannya.  Sumberdaya  yang dikelola  masyarakat  tentu  perlu  diatur penggunaannya  agar  dapat  efektif  dan efisien serta ramah lingkungan. Temuan Li (2021) terkait pengembangan  pariwisata  di  Guangxi memperkuat uraian faktor endowment pada penelitian  ini.  Sumberdaya  pariwisata dasar  membawa  peran  besar  dalam mendorong peningkatan perekonomian.
Selama  tahun  2013–2017,  jumlah tamu  menginap  paling  banyak  berada  di Provinsi  Jawa  Barat,  baik  tamu  asing maupun domestik. Selain fasilitas di hotel,
wilayah  Jawa  Barat  sering  digunakan untuk  kegiatan  bisnis, meeting ,  dan konferensi,  baik  tingkat  nasional  maupun internasional. Jumlah malam kamar terpakai  paling  tinggi  berada  di  Provinsi DKI Jakarta (BPS, 2018).

## Efisiensi Kepariwisataan
Tingkat efisiensi setiap provinsiselama  tahun  2013–2017  tersaji pada Tabel 1. Berkaitan dengan efektivitas dan  kemutakhiran  analisis,  pembahasan efisiensi  kepariwisataan  hanya  dilakukan pada tahun 2016–2017. Hasil penghitungan tahun 2013–2015 digunakan sebagai  perbandingan  secara  periodik waktu ke waktu. Terdapat beberapa temuan
menarik  dari  hasil  penghitungan  efisiensi di  9  provinsi  amatan.  DKI  Jakarta  dan Banten  menjadi  provinsi  dengan  efisiensi kepariwisataan  yang  paling  stabil  selama tahun 2013–2017. Banyak faktor pendukung dari stabilitas efisiensi ini.Beberapa  diantaranya  adalah  efisiensi jumlah  kamar  yang  tersedia  dengan memperhatikan  perkembangan  jumlah tamu menginap dan malam kamar terpakai pada waktu-waktu sebelumnya. Selain itu, pembiayaan  pariwisata  dari  pemerintah relatif efisien terhadap pendapatan pariwisata dari pajak dan retribusi. Dalam hal  ini,  efisiensi  tidak  berarti  selalu menghasilkan output yang  besar  tetapi output yang  dihasilkan  optimal  terhadap input yang  optimal  pula.  Demikian  pula sebaliknya,  efisiensi  ini  bukan  sekadar minimalisasi input tetapi optimalisasi input untuk  menghasilkan output yang  optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Chaabouni (2018) bahwa efisiensi dari sisi input atau output akan  mendorong  peningkatan manajemen kepariwisataan regional.
Tabel 1.Skor Efisiensi Pariwisata 9 Provinsi di Jawa-Bali-Nusa Tenggara, 2013-2017

## Sumber: Hasil Olahan Data (2021)
DKI Jakarta dan Banten merupakan  provinsi  dengan  fasilitas kepariwisataan  yang  sangat  beragam. Banyak akomodasi jangka pendek dengan kualitas  tinggi  di  wilayah  ini  sehingga sangat tepat jika destinasi wisata di kedua wilayah  ini  masuk  dalam  10  destinasi wisata  utama,  yaitu  Tanjung  Lesung  dan Kepulauan  Seribu.  Selain  itu,  kedua provinsi ini sering dijadikan sebagaipusat event atau  pertemuan  skala nasional maupun internasional.
Temuan  menarik  lainnya  adalah kepariwisataan di provinsi DI Yogyakarta dan  Jawa  Timur  selama  tahun  2013-2017
dinilai  tidak  pernah  mencapai  efisiensi
yang optimal. Pada kenyataannya,
destinasi  wisata  di  kedua  provinsi  ini sangat  diminati  oleh  wisatawan  seperti Kawasan  Bromo,  Keraton  Yogyakarta,
Pantai Parangtritis, Tebing Breksi, dan lain
sebagainya. Inefisiensi ini dapat disebabkan  karena  tidak  optimalnya penggunaan biaya pariwisata yang dikeluarkan  pemerintah,  jumlah  kamar
tersedia,  dan  jumlah  pekerja  pariwisata terhadap  pendapatan  pariwisata,  malam kamar  terpakai,  dan  jumlah  kunjungan tamu.  Hingga  tahun  2017,  sekitar  21,31 persen  angkatan  kerja  di  provinsi  DI Yogyakarta  bekerja  pada  sektor  jasa-jasa (BPS,  2018).  Proporsi  ini  akan  menjadi efisien  dalam  kegiatan  pariwisata  jika lapangan pekerjaan yang digeluti memberi kesempatan  kerja  yang  sesuai.  Inefisiensi pada  tenaga  kerja  berdampak  pada  upah yang  diterima.  Prasetya,  Pudjihardjo,&
Nurul (2019) menyatakan bahwa pengeluaran  pemerintah  dan  konsumsi wisatawan berpengaruh besar pada ketimpangan upah pekerja pariwisata. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  penggunaan tenaga  kerja  yang  tidak  efisien  memberi dampak  ikutan  yang  lebih  parah,  yakni ketimpangan upah yang  harus ditanggung oleh pekerja.
Pada  tahun  2016,  Provinsi  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Bali tercatat efisien dalam pengelolaan keuangan  pemerintah  sektor  pariwisata
DMU (Provinsi) Input-Oriented CRS Efficiency 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) DKI Jakarta 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 Jawa Barat 0,80758 1,00000 0,78562 1,00000 1,00000 1,00000 Jawa Tengah 0,69454 1,00000 0,96546 1,00000 0,99307 1,00000 DI Yogyakarta 0,60504 0,81532 0,60408 0,95077 0,83439 0,79048 Jawa Timur 0,63413 0,89342 0,68634 0,94412 0,78503 0,82390 B a n t e n 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 B a l i 1,00000 1,00000 0,96115 1,00000 1,00000 0,99488 Nusa Tenggara Barat 0,80431 1,00000 0,34796 0,53725 0,51831 0,61034 Nusa Tenggara Timur 0,60260 1,00000 0,74527 0,80836 0,64342 0,80039
dan penyediaan fasilitas perhotelan. Secara detail,  rasio  jumlah  tamu  menginap terhadap jumlah tempat tidur yang tersedia paling  tinggi  terdapat  di  provinsi  Jawa Tengah  sebesar  207,15  danprovinsi  DKI Jakarta mencapai rasio 201,49.Hanya DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Bali yang relatif  efisienpada  tahun  2017.  Inefisiensi di provinsi Jawa Tengah karena penurunan rasio  jumlah  tamu  menginap  terhadap jumlah tempat tidur yang tersedia menjadi 205,84.
DecisionPotential Improvement Rate
(PIR)
Hasil penghitungan efisiensi pada tabel  1  perlu  di- breakdown lebih  rinci terkait  komponen  yang  perlu  dilakukan efisiensi.  Terdapat  3  komponen  yang digunakan  dalam  penghitungan  efisiensi ini,  yaitu  belanja  pariwisata,  jumlah pekerja  pariwisata,  dan  jumlah  tempat tidur tersedia. Hasil penghitungan Potential  Improvement  Rate  (PIR) untuk
provinsi  yang  teridentifikasi  tidak  efisien tersaji pada tabel 2.
Decision melalui  PIR  ini  didekati melalui  persentase  perbedaan  nilai input aktual  terhadap  nilai input efisien  yang ditargetkan.  Besaran  PIR  ini  digunakan untuk memberi batas penurunan input yang
dapat  dilakukan  guna  meningkatkan efisiensi.Untuk provinsi yang teridentifikasi  efisien  dalam  pengelolaan keuangan  pemerintah  sektor  pariwisata
dan  penyediaan  fasilitas  perhotelan,  nilai input aktual sama dengan nilai input efisien yang  ditargetkan.  Pada  provinsi  yang belum efisienterdapat minimal 1 input yang memiliki selisih antara aktual dengan yang
ditargetkan.  Besaran  selisih  ini  harus diperkecil untuk mengurangi inefisiensi.
Pada  tahun  2017,  provinsi  Jawa Tengah tercatat relatif tidak efisien dalam belanja  pemerintah  sektor  pariwisata  dan penyediaan  fasilitas  perhotelan  dengan nilai  efisiensi  99,31  persen.  Hal  ini dikarenakan  ketiga input yang  digunakan tidak  efisien.  Belanja  pariwisata  masih harus  diturunkan  sebesar  39,26  persen; jumlah  pekerja  0,69  persen;  dan  jumlah tempat tidur yang disediakan 22,10 persen. Terdapat  hal  yang  menarik,yakni  pada input jumlah  tenaga  kerja,  nilai slack
efisiensinya sebesar nol. Hal ini dikarenakan  nilai input tenaga  kerja  yang ditargetkan besarnya sama dengan
proporsi dari nilai efisiensi input aktualnya.  Hal  ini  berbeda  dengan input belanja pariwisata dan jumlah tempat tidur  yang  disediakan.  Proporsi input aktual  terhadap  efisiensi  belum  mampu mencapai input yang ditargetkan sehingga terdapat  nilai slack sebesar  100,98  miliar
rupiah dan 14.414 tempat tidur. Ketidakmampuan  ini  berkaitan  dengan jumlah  akomodasi  yang  tersedia  di  suatu wilayah.  Chaabouni  (2018)  menemukan bahwa  jumlah  hotel  dengan  kelengkapan fasilitasnya  memiliki  pengaruh  sangat besarpada  efisiensi  pariwisata  di  suatu wilayah.
Provinsi  DI  Yogyakarta,  Jawa Timur,  dan  Nusa  Tenggara  Timur  perlu melakukan efisiensi belanja pariwisata dari sisi  pemerintahdan  jumlah  pekerja  serta jumlah  tempat  tidur  tersedia  dari  sisi swasta.Hal  yang  cukup  berbeda  terjadi  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  yakni ketiga input tersebut  belum  menunjukkan efisiensi yang baik sehingga terdapat nilai
PIR  yang  harus  dicapai.  Variabel  jumlah tenaga  kerja  memiliki  nilai slack sebesar 2.459  orang.  Penurunan  jumlah  tenaga kerja yang harus dicapai juga cukup besar, yakni 64,57 persen.
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat memiliki  efisiensi  yang  relatif  sangat rendah  pada  tahun  2016,  yakni  53,73 persen. Inefisiensi ini dikarenakan adanya deviasi  antara input aktual  terhadap input efisien  yang  ditargetkan.  Deviasi  paling besar terjadi pada input tenaga kerja, yakni 56,59  persen  dengan  nilai slack efisiensi sebesar 1.171 orang. Kedua input yang lain memiliki  nilai  PIR  sebesar  46,27  persen, yang berarti bahwa input belanja
pariwisata dan tempat tidur yang
disediakan harus diturunkan sebesar 46,27
persen. Sektor pariwisata di provinsi Nusa Tenggara Barat sedang mengalami perkembangan  pesat.  Inefisiensi  yang terjadi  sangat  wajar  karena  para  pelaku usaha  sedang  menjalani  proses  perintisan bisnis  wisata.  Kelebihan-kelebihan  dalam penyediaan input menjadi bentuk responspara pelaku usaha untuk membuka peluang  tingkat  konsumsi  yang  besar. Hosseini  &  Hosseini  (2021)  menjelaskan juga  bahwa  performa  pariwisata  di  suatu wilayah  sangat  bergantung  pada input - input strategisnya.  Ketika input yang digunakan  tidak  maksimal,  optimalisasi hasil akan gagal.
Tabel 2. Potential Improvement Rate dan Slack Efisiensi 9 Provinsi Berdasarkan Input-Oriented CRS Model Tahun 2017 dan 2016
DMU (Provinsi) Tahun 2017 Efisiens i Belanja Pariwisata Jumlah Pekerja Tempat Tidur Tersedia PIR (%) Slack (Rp 000) PIR (%) Slack (Orang ) PIR (%) Slack (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) DKI Jakarta 1,00000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Jawa Barat 1,00000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Jawa Tengah 0,99307 - 39,26 100.976.75 6 -0,69 0 -22,10 14.414 DI Yogyakarta 0,83439 - 83,56 320.429.27 7 - 16,56 0 -28,75 4.437 Jawa Timur 0,78503 - 70,75 277.117.84 9 - 21,50 0 -32,33 8.694 B a n t e n 1,00000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 B a l i 1,00000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Nusa Tenggara Barat 0,51831 - 48,17 0 - 64,57 2.459 -48,17 0 Nusa Tenggara Timur 0,64342 - 88,38 88.194.080 - 35,66 0 -50,10 1.855
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) DKI Jakarta 1,00000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Jawa Barat 1,00000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Jawa Tengah 1,00000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 DI Yogyakarta 0,95077 -42,03 91.511.682 -4,92 0 -6,40 511 Jawa Timur 0,94412 -46,25 214.713.093 -5,59 0 -7,37 1.343 B a n t e n 1,00000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 B a l i 1,00000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Nusa Tenggara Barat 0,53725 -46,27 0 -56,59 1.171 -46,27 0 Nusa Tenggara Timur 0,80836 -81,32 73.021.212 -19,16 0 -41,23 2.640 Sumber : Hasil Olahan Data (2021) Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur  memiliki  pola  yang  hampir  sama, yakni inefisiensi sektor pariwisata
dikarenakan  belum  tepatnya  jumlah input
yang digunakan. Terdapat kelebihan  42,03
persen  di  provinsi  DI  Yogyakarta  dan 46,25 persen di provinsi Jawa Timur untuk input belanja pemerintah sektor pariwisata.
Input tenaga kerja dan jumlah tempat tidur yang disediakan di kedua provinsi ini perlu diturunkan  menjadi  di  bawah  10  persen. Temuan ini cukup berbeda dengan kondisi di  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Geliat pariwisata  di  DI  Yogyakarta  dan  Jawa Timur  sudah  ada  sejak  beberapa  dekade terakhir. Potensi pengembangan tidak akan
secepat di Nusa Tenggara Barat. Inefisiensi  yang  terjadi  lebih  disebabkan belanja pemerintah pada sektor pariwisata tidak seluruhnya bermanfaat pada pengembangan fasilitas pariwisata. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan pajak dan retribusi  dari  sektor  pariwisata  DI Yogyakarta  hanya  17,27  persen  (Santi, 2018).
Sanjoto,  Anderson,&  Een  (2021)
menjelaskan  dalam  penelitiannya  bahwa jumlah wisatawan, lama tinggal
wisatawan,  dan  tingkat  penghunian  hotel memberi  pengaruh  yang  besar  pada perekonomian  wilayah.  Hal  ini  menjadi guidance untuk  hasil  penelitian  ini  bahwa faktor input kepariwisataan harus diefisienkan  agar  mampu  mendorong perbaikan perekonomian wilayah.

## Analisis Alternatif Benchmarking
Analisis  alternatif benchmarking erat  kaitannya  dengan input efisien  yang ditargetkan  pada  tabel  2.  Analisis  ini berguna  untuk mengetahui  wilayah  acuan dan  besaran  penyesuaiannya  agarefisiensi pengelolaan  keuangan  sektor  pariwisata dan  penyediaan  fasilitas  perhotelan  di  9 provinsi di Pulau Jawa-Bali-Nusa
Tenggara  dapat  dilakukan  sesuai  besaran faktor kepadatan (λ).Pada tabel 3disajikan pola benchmarking efisiensi  untuk  setiap provinsi  tahun  2017  dan  2016  (pola benchmarking tahun  2013–2015  terdapat pada lampiran).
Secara umum, berdasarkan tabel 3 dan  tabel  pada  lampiran,  dapat  diketahui bahwa  provinsi  Banten  paling  banyak dijadikan sebagai benchmark peningkatan efisiensi oleh provinsi lain setiap tahunnya. Pada  tahun  2013  sebanyak  6  kali,  2014 sebanyak  2  kali,  2015  sebanyak  7  kali, 2016  sebanyak  4  kali,  dan  tahun  2017 sebanyak  5  kali.  Provinsi  DKI  Jakarta dalam  5  tahun  menjadi benchmark
sebanyak  4  kali,  provinsi  Jawa  Tengah sebanyak  5  kali,  dan  provinsi  Jawa  Barat sebanyak 2 kali.
Kemampuan  suatu  wilayah  untuk menjadi  acuan  sangat  bergantung  pada stabilitas  efisiensi.  Hal  ini  sesuai  dengan penghitungan  efisiensi  pada  tabel  1 terhadap hasil benchmarking pada tabel 3, yakni  provinsi  Banten  dan  DKI  Jakarta menjadi  wilayah  acuan  dengan  efisiensi yang  paling  stabil.  Hasil  identifikasi benchmarking efisiensi input pada tabel 3 dapat  dikelompokkan  menjadi  3  (tiga) subbahasan sebagai berikut. a. Benchmarking Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa  Tenggara  Timur  terhadap Provinsi  Banten  Tahun  2017  (1
Provinsi terhadap 1 Provinsi) Pada  tabel  3  tampak  bahwa keempat  provinsi  tersebut  memiliki  nilai λ>1  yang  berarti  bahwa  pengelolaan input dan output sektor  pariwisata  tidak
efisien. Untuk mengefisienkannya, benchmarking dapat dilakukan berdasarkan efisiensi pada Provinsi Banten.  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan λ=3,069  harus  menerapkan Decreasing Return  to  Scale untuk  mendapatkan benchmarkinput efisien berdasarkan input provinsi  Banten.  Demikian  pula untuk input tenaga kerja dan jumlah tempat tidur  yang  tersedia.  Hal  yang  sama  juga dapat dilakukan oleh provinsi DI Yogyakarta  dan  Jawa  Timur  untuk menerapkan Decreasing  Return  to  Scale berdasarkan input provinsi  Banten  (λ DIY =1,518 dan λ Jatim =3,177).
Tabel 3.Wilayah Acuan Benchmarking dan Komponen λ pada Efisiensi Pariwisata di 9 Provinsi di Pulau Jawa-Bali-Nusa Tenggara Tahun 2017 dan 2016
DMU (Provinsi) Tahun 2017 Total λ Komponen 1 Komponen 2 λ Wil. Referensi λ Wil. Referensi (1) (2) (3) (4) (5) (6) DKI Jakarta 1,000 1,000 DKI Jakarta Jawa Barat 1,000 1,000 Jawa Barat Jawa Tengah 3,069 3,069 Banten DI Yogyakarta 1,518 1,518 Banten Jawa Timur 3,177 3,177 Banten B a n t e n 1,000 1,000 Banten B a l i 1,000 1,000 Bali Nusa Tenggara Barat 0,532 0,027 Jawa Barat 0,505 Banten Nusa Tenggara Timur 0,375 0,375 Banten DMU (Provinsi) Total λ Komponen 1 Komponen 2 Komponen 3
Tahun 2016 λ Wil. Referensi λ Wil. Referensi λ Wil. Referensi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) DKI Jakarta 1,000 1,000 DKI Jakarta Jawa Barat 1,000 1,000 Jawa Barat Jawa Tengah 1,000 1,000 Jawa Tengah DI Yogyakarta 1,050 0,311 Jawa Tengah 0,739 Banten Jawa Timur 2,750 0,499 Jawa Tengah 2,251 Banten B a n t e n 1,000 1,000 Banten B a l i 1,000 1,000 Bali Nusa Tenggara Barat 0,360 0,050 DKI Jakarta 0,038 Jawa Tengah 0,272 Banten Nusa Tenggara Timur 0,427 0,427 Banten Sumber: Hasil Olahan Data (2021) b. Benchmarking Provinsi Nusa Tenggara  Barat  terhadap  Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2017 (1 Provinsi terhadap 2 Provinsi)
Inefisiensi  pada  provinsi  Nusa Tenggara  Barat  dapat  ditanggulangi melalui benchmarking terhadap  provinsi Jawa  Barat  dan  Banten  sesuai  dengan proporsi  faktor  kepadatan  (λ)  yang dihasilkan. Yang harus dilakukan provinsi Nusa  Tenggara  Barat  adalah benchmark sebesar  94,92  persen  terhadap  provinsi
Banten sedangkan sisanya kepada Provinsi Jawa  Barat.  Karakteristik  provinsi  Nusa Tenggara Barat memiliki banyak kemiripan dengan provinsi Banten daripada Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari  luas  wilayah  yang  relatif  tidak timpang (BPS, 2018) dan kondisi masyarakat  yang  relatif  mengelompok. Kemiripan  ini  sangat  besar  dampaknya dalam  menentukan  kebijakan,  khususnya sektor pariwisata.
Pola benchmarking lain  dengan konsep 1 provinsi terhadap 2 provinsi lain adalah benchmarking provinsi DI Yogyakarta  terhadap  Jawa  Tengah  dan
Banten serta Provinsi Jawa Timur terhadap Jawa Tengah dan Bantenpada tahun 2016.
Pada dasarnya, proses benchmarking suatu wilayah  dengan  wilayah  lain  yang  lebih dari  1  wilayah  acuan,  implementasi
improvement yang  dilakukan  akan  lebih rumit. Provinsi yang mengacu harus dapat mengidentifikasi faktor endownment provinsi-provinsi  yang  diacu.  Contohnya, provinsi  DI  Yogyakarta  mengacu  Jawa Tengah  dan  Banten.  Kondisi  geografis, kultur  budaya,  aksesibilitas,  dan  jenis obyek  wisata  antara  Jawa  Tengah  dan  DI Yogyakarta  banyak  kemiripan.  Lain halnya  ketika  disandingkan  antara  DI
Yogyakarta dan Banten. Proporsi benchmarking yang  cukup  besar  (sekitar
0,739 dari 1,050) terhadap Provinsi Banten lebih  dikarenakan  potensi improvement input provinsi  DI  Yogyakarta  lebih  dekat dengan efisiensi input provinsi Banten.
c. Benchmarking Provinsi Nusa Tenggara  Barat  terhadap  Provinsi DKI  Jakarta,  Jawa  Tengah  dan Banten  Tahun  2016  (1  Provinsi terhadap 3 Provinsi)
Pada  analisis benchmarking ini, provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  tercatat paling  banyak  melakukan benchmark, khususnya  pada  tahun  2016  ini,  yakni terdapat  3  provinsi  yang  dijadikan  acuan. Untuk  mencapai input efisien  yang ditargetkan (sebesar 61.280.198.000
rupiah  untuk  belanja  pariwisata,  4.931 orang  tenaga  kerja,  dan  10.305  tempat tidur  yang  tersedia)  dapat  dilakukan benchmarking IRS terhadap provinsi DKI
Jakarta sebesar (684.844.432.000; 41.691; 66.284) x 0,05029; Jawa Tengah (337.154.766.000;  22.638;  65.312)  x 0,03087;  dan  Banten  (51.428.056.000; 7.243; 16.471) x 0,27231.

## SIMPULAN
Provinsi yang teridentifikasi efisien  dalam  pengelolaan  keuangan pemerintah sektor pariwisata dan penyediaan  fasilitas  perhotelan  dapat dijadikan sebagai benchmark bagi provinsi-provinsilain  yang  teridentifikasi tidak  efisien.Pada  tahun  2017,  provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Bali teridentifikasi  efisien  pada  pengelolaan sektor  pariwisata  sehingga input efisien pada provinsi-provinsi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan efisiensi 5  provinsi  yang  lain.  Efisiensi  yang dilakukan  harus  memperhatikan  faktor input dan  sumber  daya  yang  dimiliki. Setiap  provinsi  memiliki  karakteristik sumber  daya  masing-masing  sehingga pemerintah bersama dengan sektor swasta harus  mampu  bersinergi  terutama  dalam upaya  pengadaan  dan  pengembangan fasilitas  kepariwisataan  yang  berorientasi pada optimalisasi sumberdaya. Benchmark dilakukan sebagai guidance untuk langkah yang  akan  dilakukan,  yaitu  dari  sisi input saja, output saja, atau keduanya.
Selain  melalui benchmarking , proses peningkatan efisiensi dapat dilakukan  dengan  cara  meminimalkan penggunaan input pada tingkat output yang tetap. Input yang  minimal  diharapkan memperkecil  total  biaya  pengeluaran. Akan tetapi, pengurangan input yang tidak terprogram berpotensi menurunkan output secara  signifikan.  Penurunan  komponen input didasarkan  pada  hasil  analisis input efisien  yang  ditargetkan  berdasarkan pengolahan  DEA Input-Oriented CRS
Model . Persentase penurunan yang disarankan  sudah  mencakup  komponen slack yang  merupakan  nilai  optimal penurunan input dibawah tingkat efisiensi
yang  terjadi.  Provinsi  DKI  Jakarta  dan Banten  memiliki  tingkat  efisiensi  yang paling stabil selama 5 tahun (2013–2017). Provinsi  dengan  tingkat  efisiensi  paling rendah  selama  periode  tersebut  adalah
Nusa  Tenggara  Barat. Stakeholder terkait harus dapat memperhitungkan optimalisasi input dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat karena pengurangan input tenaga  kerja  dinilai akan memperburuk kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bekerja pada sektor  pariwisata.Secara  teoretis,  hasil penelitian  ini  sangat  bermanfaat  dalam upaya pengembangan metode pengukuran efisiensi  pada  sektor  kepariwisataan  yang belum banyak dilakukan di Indonesia.
Penelitian  yang  hanya  mencakup wilayah  Pulau  Jawa  dan  pemilihan  skala pengembalian  CRS  pada  penghitungan efisiensi merupakan
keterbatasan penelitian ini. Pemilihan Pulau Jawa, Bali dan  Nusa  Tenggara  dilakukan  karena wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini relatif  dominan  dibandingkan  kepulauan lainnya.  Pemilihan  skala  pengembalian CRS  lebih  dikarenakan  keterbatasan software yang digunakan.Oleh karena itu, perlu  ada  penelitian  lebih  lanjut  dengan memperluas cakupan dan variasi penggunaan  skala  pengembalian  pada penghitungan efisiensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  (2018). Statistik Hotel  dan  Akomodasi  Lainnya  di
Indonesia 2015-2017 . Badan Pusat Statistik. Badan  Pusat  Statistik.  (2018).  Statistik Keuangan Pemerintah 2013-2017. Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2018). TingkatPenghunian  Kamar  Hotel Tahun  2013–2017.  Badan  Pusat Statistik. Atan, M. &Arslanturk, Y. (2015).Efficency  of  the  Tourism Potential of World.Gazi Journal of
Economics  and  Bussiness.  vol.  1, hal. 59–76.
Burtseva,  T.,  Nataliya  M.&  Irina  K. (2020).  Assesment  of  Efficiency of  Innovative  Technologies  in Tourism.Proseeding  Conference Paper. E3S ITSE 2020. Chaabouni,  Sami.    (2019).  China’s
Regional  Tourism  Efficiency:  A Two-Stage Double Bootstrap Data Envelopment  Analysis.Journal  of Destination Marketing and Management. Nov 2019, hal. 183– 191. Djabbari,  M.  H.,  Alwi.  &  Saddam  H.  T. (2021). Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata d Kabupaten  Toraja  Utara.Jurnal Analisis  Kebijakan  Publik.  Juni 2021,vol. 7, hal. 1–13. Dzulkifli,  M.&  Jussac  M.  M.(2020). Analisis  Efisiensi  Sumber  Daya dan  Produksi  Bersih  di  Desa Wisata Pulesari, Sleman, Yogyakarta.JUMPA.  Januari,vol. 6,no. 2, hal. 307–333. Hosseini,  S.  P.  &Hosseini,  S.  M.(2021). Efficiency Assessment of Tourism Industry  in  Developing  Countries in the Context of Infrastructure; A Two  Stage  Super  Efficiency Slacks Based Measure.Open Journal  of  Social  Sciences.  April, vol. 9,hal. 346–372. Kosmaczewska, J. (2014). Tourism Interest  and  the  Efficiency  of  its Utilisation Based on the Example of the European Unity Countries.Scientiarum  Polonorum Oeconomia.vol. 13,hal. 77–90. Kurt,  H.S.  (2017).  Measuring  Tourism Efficiency  of  European  Countries by  Using  Data  Envelopment Analysis.European Scientific Jurnal.  April,vol.  13,no.  10,hal. 31–49. Li,  Wenhua.  (2021).  Research  on  the Tourism  Efficiency  in  Guangxi-
Based on DEA-Malmquist Model.
Proseeding  Conference  Paper. E2S TEES 2021. Lamiah,  R.,  Dianne  O.  R.  &  Mita  E.  T. (2015). Analisis Hubungan Kualitas  Pelayanan  dan  Tingkat Kepuasan Pelanggan Outlet Coffee Shop.Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata.Januari,vol.  2,no.  1, hal. 76–96. Moerwanto, A. S.&Junoasmono, T. (2017).  Strategi  Pembangunan Infrastruktur Wisata Terintegrasi.Jurnal  HPJI.  Juli,vol. 3,no. 2,hal. 67–78. Oukil,  A.,  Channouf,  H  dan  al-Zaidi,  A.
(2016). Performance Evaluation of the Hotel Industry in an Emerging Tourism Destination : the Case of Oman.Journal  of  Hospitality  and Tourism Management. vol. 29,hal. 60–68.
Pangkey,  I.  &Pinatik,  S.  (2015).  Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja  pada  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  Provinsi  Sulawesi
Utara.Jurnal  EMBA.  Desember, vol. 3,no. 4,hal. 33–43. Prasetya,  L.  M.  A.,  M.  Pudjihardjo,  & Nurul B. (2019). Analisis Pengeluaran  Sektor  Pariwisata terhadap Ketimpangan Upah Tenaga  Kerja  di  Indonesia.Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Mei,hal. 100–118. Prasetyo, Danang. (2010). Analisis Efisiensi  Teknis  dan  Alokatif Hotel di Kawasan Wisata Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dengan Menggunakan Metode DEA. Surakarta:  Universitas  Sebelas Maret. Ramdhan, R. A. (2018). Analisis Dampak Perkembangan  Sektor  Pariwisata terhadap  Kesejahteraan  Pekerja (Studi  Kasus:  Coban  Ratu  Kota Batu). Malang: Universitas Brawijaya.
Sanjoto, Y., Anderson G. K.& Een N. W. (2021). Analisis Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota
Tomohon.Jurnal  Berkala  Ilmu Efisiensi.  volume  21,no.  01,hal. 70–80. Santi,  D.  K.(2018).  Kontribusi  Sektor Pariwisata  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  2010-2016.  Yogyakarta: Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga. Shahraki,  A.  S.  &Keshtegar,  A.  (2019). Determining  the  Efficiency  of Economic  Tourism  Industry  in Chababar  Free  Zone  by  Using Data Envelopment Analysis (DEA)  Method.  Journal  of  Iran Economic  Rev.vol.  23,no.  4,hal. 1019–1039. Vraná,  Bc.  Veronika.  (2016).  The Efficiency  of  Public  Expenditure Evidence  from  Czech  Republic. Prague:  Institute  of  Economic Studies Charles University. Yasa,  N.,  Hazmira  Y.&  Dodi  D.  (2018). Pemodelan Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara  ke  Sumatera  Utara dengan  Menggunakan  Metode Regresi  Nonparametrik  dengan Pendekatan  Deret  Fourier  dan Sarima. Padang: Universitas Andalas. Zhu,  Joe.  2009.  Quantitative  Models  for Permormance Evaluation and Benchmarking : Data Envelopment Analysis with Spreadsheets  (2nd  Edition).  New York: Springer.