## SISTEM KEWARISAN HAZAIRIN DAN TOHA YAHYA OMAR SERTA KONTRIBUSINYA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG KEWARISAN DI INDONESIA

## Miswanto
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Email: miswanto@radenintan.ac.id
Fa thul Mu’in Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Email: fathulmuin@radenintan.ac.id

## Abstract
Until now, Indonesia has adhered to three types of inheritance law, namely Civil Law Inheritance (BW), Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law. In  Islamic  inheritance  law,  it  is  known  that  there  are  two  major  ideas  that  are mutually different, namely the thoughts of Hazairin and Toha Yahya Omar. This begins  with  the  use  of  different  methods  of  interpretation  between  the  two resulting  in  different  legal  products.  This  type  of  research  is  library  research, descriptive analytic and comparative. As for getting the required data, it is done by searching books or scientific works related to the topic of discussion. After the data  was  collected,  a  qualitative  analysis  was  carried  out.  And  finally  to  draw conclusions, deductive-inductive methods are used. The research results show that Hazairin  with  his  new  ijtihad  pattern  has  been  able  to  provide  an  alternative understanding that is more systematic, coherent and comprehensive with the aim of creating a more universal system without the slightest bit of discrimination in it, namely a bilateral individual inheritance system. Meanwhile, M. Toha Yahya Omar remains consistent with the results of the ijtihad of the Sunni ulama with the Syafii sect, which concludes that the inheritance system which is considered in accordance  with  the  text  of  the  Quran  is  the  Individual  Patrilineal  inheritance system.
Keywords :  Islamic  Inheritance  Law,  Bilateral  Individual  Inheritance  System, Mawali.

## A. Pendahuluan
Al- Qur’an  dan  Hadis  secara  spesifik  telah  menjelaskan  bagaimana prosedur  pembagian  waris  dan  berapa  bagian  masing-masing,  jumhur Ulama pun telah sepakat bahwa ayat-ayat tentang kewarisan adalah qat’i y (pasti)  artinya  tidak  menerima  ruang  gerak  untuk  dilakukan  sebuah penakwilan. Namun  demikian,  dalam  tataran  pemahaman  dan implementasi di lapangan sering terjadi perbedaan pendapat antara satu ulama  dengan  ulama  lainnya.  Salah  satu  penyebabnya  adalah penggunaan  metode  analisis  yang  berbeda  dalam  memahami  ayat-ayat tersebut sehingga melahirkan produk hukum yang berbeda.
Penggunaan  metode  analisis  yang  berbeda  dalam  memahami  ayat- ayat kewarisan telah memunculkan  sudut pandang  yang  berbeda  antara para  ahli fara'id} dari  mazhab  satu (Syafi’i) dengan  mazhab  yang  lain (Syi'ah  atau  Zhahiri).  Bahkan  perbedaan  penafsiran  tersebut  muncul  di kalangan ulama dalam satu mazhab. Di antara  perbedaan  tersebut,  yang populer  dan  dianggap  kontroversi  di  Indonesia  adalah  pendapat Hazairin,  yaitu  pada  pertengahan  tahun  50-an  telah  memperkenalkan teori  hukum  kewarisan  Islam  hasil  ijtihadnya  yang  dikenal  dengan konsep “kewarisan individual bilateral”.
Hazairin  berkeyakinan  bahwa  al- Qur’an dan  Sunnah  tidak menjelaskan  tentang  struktur  kekerabatan  secara  khusus,  meski  dalam kenyataanya umat Islam dihadapkan dengan berbagai corak kekerabatan, yaitu:  patrilineal,  matrilineal,  dan  bilateral, 1 yang  memiliki  implikasi terhadap  hukum  waris  Islam.  Hazairin  berkeyakinan  bahwa  al- Qur’an hanya  menghendaki  sistem  sosial  yang  bilateral,  sehingga  hukum kewarisan  yang  digariskan  di  dalamnya  juga  bercorak  bilateral,  bukan patrilineal.
Pembagian  waris  dengan  sistem  patrilineal  adalah  produk  hukum adat, yang  oleh sebagian besar  orang  islam  dianggap sebagai titah nash. Untuk  mendeskontruksi  doktrin  tersebut,  Hazairin  dengan  ijtihadnya berusaha  memberikan  penafsiran  baru  secara  total  dan  komprehensif dengan asumsi dasar sistem bilateral adalah yang dikehendaki oleh nash (baca; Al Quran dan Hadis). Menurutnya teori ini lebih dapat memberikan unsur mas}lah}ah dan  rasa  keadilan,  bila  dibandingkan  dengan  sistem kewarisan  bercorak  patrilineal  yang  selama  ini  telah  dikenal  dan dipraktikkan di dalam masyarakat. 2
Ijtihad Hazairin tersebut tentu mendapat respon yang beragam dari kalangan  Ulama  dan  cendekiawan  muslim,  salah  satunya  tanggapan kontra dilontarkan oleh Toha Yahya Omar yang tetap kokoh membela dan mempertahankan  ajaran sunni bermazhab  Syafi’i dengan  kewarisan menganut sistem individual patrilineal. Toha Yahya menganggap bahwa sistem  kewarisan  individual  bilateral  hasil  ijtihad  Hazairin  perlu mendapat  koreksi  karena  tidak  sesuai  dengan  kehendak  al- Qur’an  dan Hadis.  Dengan  paham  mazhab  Syafi’i -nya  Toha  Yahya  berusaha  untuk mengkritisi  tentang  metode  istinbath  hukum  yang  digunakan  oleh Hazairin  dalam  menafsirkan  ayat-ayat  tentang  kewarisan  sehingga menyimpulkan  bahwa  sistem  kewarisan  yang  dikehendaki  al- Qur’an menurutnya adalah sistem individual bilateral.
Hal yang menarik dalam perbedaan tersebut adalah ketika keduanya berusaha untuk mengungkap makna keturunan yang menjadi awal pintu
1 Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  al- Qur’an  dan al-Hadits, cet.  7,
(Jakarta: Tintamas, 1990),  h. 11.
2 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, ( Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 144.
masuk  dalam  menetapkan  sistem  kewarisan  yang  menurut  masing- masing  adalah  paling  sesuai  dengan  titah  nash.  Hazairin  memahami keturunan  sebagai  setiap  orang  pada  garis  ke  bawah,  tidak  tertentu melalui  pihak  laki-laki  atau  pihak  perempuan,  argumentasi  tersebut dibangun  berdasarkan  analisisnya  terhadap  QS.  an- Nisa’:  23,  24,  11,  12 dan  176.  Sedangkan  Toha  Yahya  menolak  argumentasi  tersebut  karena dianggap bertentangan dengan QS. al-Baqarah: 223 dan QS. al-Furqan: 54, serta Hadis yang artinya:
“ Tiap-tiap anak Adam, ‘asabah mereka kepada bapaknya kecuali anak Fatimah aku
a dalah bapak mereka dan ‘as abah mereka. ” 3
Menurutnya, QS. al-Baqarah: 223, QS. al-Furqan: 54 dan hadis di atas telah tegas menyatakan bahwa istilah keturunan diartikan sebagai setiap orang  pada  garis  ke  bawah  dengan  syarat  hanya  melalui  jalur  laki-laki sesuai dengan pengetahuan umum bahwa laki-laki itu adalah orang yang menurunkan bibit anak. 4
Hazairin  tampaknya  tidak  sependapat  dengan  argumentasi  di  atas, QS.  al-Baqarah:  223  yang  dijadikan  dasar  oleh  Toha  Yahya  dalam mendefinisikan  keturunan  dianggap  oleh  Hazairin  tidak  tepat,  karena ayat  223  tersebut  adalah  ayat  yang  bukan muh}kamat, tetapi  hanya merupakan perumpamaan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. 5
Perdebatan  keduanya  pun  berlanjut  tidak  hanya  dalam  hal mengartikan makna keturunan, akan tetapi juga pada pemahaman sistem kewarisan yang diinginkan oleh nash, apakah individual bilateral seperti yang  dipahami  oleh  Hazairin  ataukah  individual  patrilineal  layaknya yang dipertahankan oleh Toha Yahya Omar.
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian hukum  normatif,  yaitu merupakan  penelitian    yang  fokus  pada  asas-asas/dasar  hukum, 6 objek kajiannya  meliputi  prinsip  atau  asas  hukum  (hukum  kewarisan  Islam), hukum  kewarisan  di  Indonesia  dan  perbandingan  hukum  kewarisan (Hazairin  dan  Toha  Yahya  Omar).  Apabila  dilihat  dari  segi  tempatnya, penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan (library  research) . 7 Yaitu penelitian  yang  menggunakan  buku-buku  sebagai  sumber  datanya. 8 Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitik  yaitu  dengan  mendeskripsikan
3 Madjelis  Ilmijah  Islamijah  Djakarta, Perdebatan  Dalam  Seminar  Hukum  Nasional Tentang Faraid antara Hazairin, Mahmud Yunus dan Toha Yahya Omar, (Djakarta: Tintamas, 1964), h. 30.
4 Ibid, h. 22. 5 Ibid, h. 56.
6 Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum, Cet.  III. (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada), h. 194.
7 Ibid. , h. 54.
8 Sutrisno Hadi, Metodologi  Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.
pemikiranan  Hazairin  dan  Toha  Yahya  Omar  tentang  Sistem  Kewarisan dalam Islam.

## B. Pembahasan Mengenal Sosok Hazairin
Nama  lengkap  beliau  adalah  Hazairin  Gelar  Pangeran  Alamsyah Harahap,  dilahirkan  di  Bukit  Tinggi,  Sumatera  Barat,  pada  tanggal  28 Nopember  1906.  Ayahnya  bernama  Zakaria  Bahari,  berprofesi  sebagai guru Sekolah Rakyat dan kakeknya adalah seorang ulama dan mubaligh asal  bengkulu  yang  bernama  Ahmad  Bakar. 9 Hazairin  mendapatkan penganugerahan  berupa Gelar  “Pan geran  Alamsyah Harahap” atas jasanya  yang  peduli  terhadap  adat  istiadat  Tapanuli  Selatan. 10 Beliau menikah  dengan  perempuan  bernama  Aminah,  dan  dikaruniai  13  anak, yaitu Asmara Dewi, Nurlela Cindar Wati, Abd. Hakim, Saladin, Chaerati, Chaerani, Zulkarnaen, Hermaini, Zulkifli (alm) dan Zulfikar. 11
Pendidikan  formal  Hazairin,  pertama  di  HIS  ( Hollands  Inlandsche School )  Bengkulu  dan  tamat  pada  1920;  lalu  melanjutkan  pendidikan  di MULO  ( Meer  Uitgebreid Lagere  Onderwijs ) Padang  dan  tamat  pada 1924; kemudian  ke  AMS  ( Algemene  Middlebare  School )  Bandung  dan  tamat pada  1927;  berikutnya  di  RHS  ( Rechtkundige  Hoogeschool/Sekolah  Tinggi Hukum ), jurusan hukum adat di Batavia (kini,  Jakarta)  hingga  mendapat gelar  Mr.  ( Meester  in  de  Rechten )  pada tahun 1935. Setahun kemudian ia memperoleh  gelar  doktor  dengan  disertasi  berjudul De  Redjang (mengenai  adat istiadat Rejang di  Bengkulu) di bawah promotor  Mr. B. Ter Haar BZN, beliau meraih gelar Doktor dalam bidang hukum adat pada 29 Mei 1936. 12
Hazairin  merupakan  seorang  ahli  hukum  Islam  sekaligus  hukum adat  pertama  dari  kalangan  pribumi.  Gelar  kehormatan  akademik “ P rofesor”  diberi kan  oleh  Senat  Guru  Besar  UI  pada  tahun  1952  atas prestasinya dikedua bidang hukum tersebut. 13 Sebagai guru besar hukum Adat  dan  hukum  Islam,  Hazairin  tercatat  mengajar  pada  Universitas Indonesia (UI), Universitas  Islam Jakarta (UIJ),  Akademi Hukum Militer (AHM), Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). 14
9 Hasan Muarif Ambary, et.al., Suplemen Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 189.
10 Tim  Ensiklopedi,  editor  bahasa:  Nina  M.  Armado, Ensiklopedi  Islam ,  (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005), h. 14.
11 M. Damrah Khair, Dalam Desertasi Hukum Kewarisan Individual Bilateral Menurut Hazairin  Dalam  Rangka  Pembentukan  Hukum  Kewarisan  Nasional, (Jakarta:  Program  Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), h. 29-10.
12 Ibid, h. 21.
13 Tim  Penulis  IAIN  Syarif  Hidayatullah, Ensiklopedi  Islam  Indonesia, Cet.  Ke-2 , (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 380.
14 Hasbullah Bakry, Pembahauran Hukum  Islam  di  Indonesia,  Segi-Segi  yang  Menarik dari Kepribadian Prof. Dr. Hazairin, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1976), h. 28.
Hazairin  wafat  pada  12  Desember  1975  di  Jakarta,  dikebumikan dengan  upacara  militer  di  Taman  Makam  Pahlawan  Kalibata  Jakarta. Atas  jasanya,  pemerintah  Indonesia  menganugerahinya  Bintang  Satya Lencana  Widya  Satia,  Bintang  Gerilya,  Bhayangkara  Kelas  III,  dan Bintang  Kartika  Eka  Paksi  Kelas  III.  Namanya  diabadikan  pada Universitas Hazairin (Unihaz) di Bengkulu. 15

## Karya-Karya Hazairin
Hazairin  termasuk  penulis yang  produktif,  setidaknya  beliau  telah mewariskan  17  buah  buku.  Karyanya  yang  paling  penting  di  bidang hukum antara  lain:
1. De Redjang (disertasi doktornya, 1936);
2. De  Gevolgen van  de  Huwelijksontbinding  in  Zuid  Tapanuli (Akibat Perceraian Perkawinan  di Tapanuli Selatan, 1941);
3. Le  Droit  Sur  Le  Sol  en  Indonesia (Hukum  tentang  Pertanahan Indonesia, 1952);
4. Reorganisatie  vall  het  Rechtwesen  in  Zuit  Tapanuli (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan). 16
Dalam  kaitan  hukum  adat  dan  hukum  Islam,  ia  juga  menulis beberapa karya,  di antaranya:
1. Pergolakan Penyesuaian Adat kepada  Hukum  Islam  (1952);
2. Hukum  Islam  dan Masyarakat;
3. Hukum Kewarisan  Bilateral  Menurut Qur'an dan Hadis  (1958);
4. Hendak  Kemana  Hukum  Islam  (1960);
5. Hukum Kekeluargaan Nasional (1962);
6. Perdebatan  dalam  Seminar  Hukum  Nasional  tentang  Faraidl (1963);
7. Indonesia Satu Mesjid;
8. Isa al-Masih dan Roh. 17
Gagasannya  dalam bidang pidana Islam antara lain :
1. Hukum  Pidana  Islam  Ditinjau  dari  segi-segi,  dan  Asas-asas  Tata Hukum Nasional;
2. Demokrasi Pancasila  (1970);
3. Negara Tanpa Penjara;
4. Tujuh  Serangkai  tentang  Hukum  (1973).

## Metode Berfikir Hazairin
Hazairin  merupakan  seorang  pemikir  yang  produktif  dan  inovatif dalam mengembangkan keilmuan umum dan Islam khususnya. Salah satu
15 Satjipto Rahardjo, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Hukum Adat dalam Studi Hukum dan Masyarakat , (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1976), h. 31.
16 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi  Islam  Indonesia , h. 189.
17 Iskandar  Ritonga, Hazairin  Gelar  Pangeran  Alamsyah  Harahap:  Pembela  Hukum Islam Yang Gigih, (Mimbar Hukum, Vol. 2 No. I, Juli 1999) , h. 69.
ide  cemerlang  beliau  adalah  dengan  menyuarakan  perlunya  dibentuk Mazhab  Nasional  bagi  umat  Islam  Indonesia,yang  kemudian  berubah nama  menjadi  Mazhab  Indonesia.  Perubahan  tersebut  dimaksudkan untuk  membedakan  ide  fiqih  Indonesia  sebagaimana  yang  ditawarkan oleh  Hasbi  ash-Shiqqidi.  Perbedaan  pandangan  Hasbi  dan  Hazairin adalah,  Hasbi  menginginkan  membentuk  fiqih  Indonesia  dengan menggunakan semua mazhab hukum yang ada sebagai bahan dasar dan sumber  materi  utamanya.  Sedangkan  Hazairin  justru  menginginkan pembentukan  mazhab  nasional  dengan  titik  fokus  hanya  dari pengembangan mazhab Syafi’i. 18
Munculnya  ide  fiqh  mazhab  Nasional  tersebut  bermula  dengan adanya  usaha  Belanda  untuk  mengeliminasi  perkembangan  legislasi hukum  islam  di  Indonesia,  melalui  ide  yang  dikemas  dalam  konsep Het Indiche  Adat  recht dengan  tokoh  intelektualnya  Van  Vollenhoven  (1874- 1933)  dan  Snouck  Hurgronje  (1857-1936),  dan  menghasilkan  sebuah doktrin  yang  disebut  teori Receptie 19 ,  pemerintah  kemudian  melakukan upaya penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam.
Hazairin tidak sepaham dengan ajaran teori receptie yang diciptakan oleh  kekuasaan  kolonial  Belanda  untuk  merintangi  kemajuan  Islam  di Indonesia dan menyebutnya dengan istilah teori “ iblis ” , karena mengajak orang  Islam  tidak  mematuhi  dan  melaksanakan  perintah  Allah  dan Sunnah Rasul-Nya. Menurut teori receptie , hukum Islam ansich (itu sendiri) bukanlah hukum  kalau  hukum  Islam  itu  belum diterima  ke  dalam  dan menjadi  hukum  adat.  Dan  kalau  telah  diterima  oleh  hukum  adat (setempat).  Hukum  adatlah  yang  menentukan  apakah  hukum  Islam  itu hukum atau bukan. 20
Hazairin mempunyai karakteristik tersendiri dalam memahami nash, baik  itu  dari  al-Qur'an  maupun  Hadis,  yaitu  dengan  melakukan perbandingan  langsung  antara  segala  ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan pokok persoalan, meskipun keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain sangat jauh dan menjadikannya satu kesatuan utuh dan saling menerangkan  antara  ayat  tersebut,  sehingga  corak  penafsiran  ini  tidak membolehkan  mengartikan  suatu  ayat  yang  menjadi  bagian  dari keseluruhan  itu  secara  terlepas  atau  dikeluarkan  dari  ikatan keseluruhan itu. 21
18 Mahsun  Fu’ad, Hukum  Islam  Indonesia  dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga Emansipatoris , (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 76-78.
19 Ibid, h. 10.
20 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 220.
21 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral … , h. 3.

## Sekilas Tentang Toha Yahya Omar
Nama  lengkap  beliau  adalah  Prof.  H.  Muhammad  Toha  Yahya Omar, MA. Beliau merupakan salah satu rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta  pada  periode  1970-1973  dengan  menggantikan  Prof.  Dr.  H. Bustami  Abdul  Ghani.  Dalam  memimpin  IAIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta  beliau  tidak  terlalu  aktif  dan  bahkan  pernah  non  aktif  dari jabatannya  sebagai  rektor  karena  alasan  kesehatan,  sebelum  akhirya meninggal  pada  tahun  1973.  Tugas-tugas  beliau  kemudian  diambil  alih oleh PJS, yaitu Prof. Dr. Harun Nasution.

## Metode Berfikir Toha Yahya Omar
Toha  Yahya  Omar  merupakan  bagian  dari  pejuang  Ulama sunni yang  tetap  kokoh  dalam  mempertahankan  ajaran  kewarisan  Patrilineal. Karena  menurutnya nash-nash tentang  kewarisan  adalah  dipandang sebagai nash yang qath’i ,  sehingga  tidak  memungkinkan  lagi  untuk diinterpretasi  sedemikian  rupa  oleh  manusia  dengan  alasan  demi terwujudnya  kesesuain  antara  teks  Ilahi  dengan  konteks  kehidupan manusia Indonesia khususnya.
Menurut beliau ada beberapa cabang keilmuan yang musti dikuasai oleh  seseorang  yang  menginginkan  untuk  mengambil  hukum  secara langsung dari sumbernya  yaitu al- Qur’an dan Hadis. Tanpa penguasaan yang  mendalam  tentang  beberapa  keilmuan  tersebut  maka  hasil-hasil pemahaman hukum yang dilakukan tidaklah akan dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Untuk  mencari  kebenaran tersebut, maka seorang mujtahid harus mengetahui, memperhatikan dan mempergunakan beberapa ilmu yang menjadi kunci pembukanya, antara lain yaitu:
1. Ushul Fiqh.
2. Bahasa  Arab,  termasuk  semua  ilmu  yang  berhubungan  dengan bahasa, yaitu Nahwu, Shorof, Balaghah, dan ilmu Wadi’.
3. Hadis  dan  Ulumul  Hadis,  termasuk  Musthalah  Hadis,  Isnad  atau Rijalul Hadis (Dirayah dan Riwayah).
4. Ilmu Tafsir dan lain-lain. 22
Metode  ijtihad  Toha  Yahya  Omar  adalah  turunan  dari  para  ulama sunni bermazhab Syafi’i , khususnya dalam memahami teks-teks Ilahi yang berkenaan  dengan  kewarisan,  artinya  bahwa  pendapat-pendapat  yang beliau  ungkapkan  tentang  kewarisan  dan  dalam  usahanya  membaca kembali  teks-teks  al- Qur’an  dan  Hadis  lebih  memberikan  persyaratan yang ketat seperti yang telah diungkapkan di atas, sehingga hasil ijtihad beliau pun tidak jauh berbeda dengan ulama terdahulu.
22 Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional..., h. 8.
Selain  itu,  metode  yang  digunakan  oleh  Toha  Yahya  Omar  dalam berijtihad  adalah  metode  klasik  yang  telah  dikembangkan  oleh  ulama terdahulu,  yaitu  dengan  belum  dimanfaatkannya  keilmuan  modern sebagai pisau analisis  yang  tetap tunduk pada teks Ilahi sebagai sumber utamanya  yaitu  al- Qur’an  dan  Hadis,  seperti  ilmu  antropologi  sosial, biologi dan lain sebagainya.
Mengenai  sistem  kewarisan  islam,  Hazairin  berpendapat  bahwa dengan melihat kenyataan masyarakat manusia berangsur-angsur menuju masyarakat bilateral yang disebabkan oleh faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  kewarisan  yang diinginkan  oleh  al- Qur’an  adalah  sistem  kewaris an  individual  bilateral. Artinya  bahwa  masing-masing  ahli  waris  berhak  atas  bagian  yang  pasti dan  bagian-bagian  tersebut  mutlak  harus  diberikan  dengan  jumlah  dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam al- Qur’an. Pemikiran Hazairin tersebut didapatnya setelah mengamati QS. An- Nisa’: 23, 24, 7, 11, 12 dan 176.
Selaras  dengan  ajaran  individual  bilateralnya,  maka  Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Zawil furud , yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian harta tertentu dan  dalam  keadaan  tertentu,  seperti  anak  perempuan,  ibu,  ayah suami, dan lain-lain. 23
2. Zawil  qarabah berarti  bagi  orang  yang  memiliki  hubungan kekerabatan,  dan  mendapat  bagian  warisan  tidak  tertentu jumlahnya. 24 Istilah  tersebut  di-ijtihad-kan  Hazairin  berdasarkan penyebutan  kata نوبرقا ( aqrabun )  yang  berulang-ulang  dalam  al-
Qur ’an (QS.  al-Baqarah:180  dan  QS.  an-Nisa:  7),  Hazairin mengartikan  ayat-ayat  tersebut  dengan  ibu-bapak  dan  keluaga terdekat.  Ibu-bapak  padanannya  adalah  anak,  sedangkan aqrabun padanannya adalah aqrabun yang  lain (keluarga terdekat satu sama lainnya).
3. Mawali /ahli  waris  pengganti  yaitu  ahli  waris  yang  menggantikan kedudukan  seseorang  untuk  memperoleh  bagian  warisan  yang sebelumnya  akan  diperoleh  orang  yang  digantikan,  baik  berupa hubungan darah garis ke bawah atau garis sisi, atau garis ke atas. 25
Hal  ini  berbeda  dengan  konsep  Toha  Yahya  dan  ulama sunni (mazhab  Syafi’i)  pada  umumnya,  di mana  mereka  membagi  ahli  waris menjadi:
1. Zawil furud yaitu ahli  waris  yang  mendapatkan  bagian  waris yang telah  ditentukan  secara  pasti  oleh  al-  Qur'an,  Hadis  dan  Ijm a‘.
Adapun bagiannya adalah: ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, 2/3. 26
23 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral..., h. 18.
24 Ibid. 25 Ibid.
26 Musa bin ‘ Imran, al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i , Juz IX, h. 33.
2. ‘As}abah, para  Ulama  mengartikannya  sebagai  ahli  waris  yang bagiannya  tidak  disebutkan/ditentukan  secara  tegas  di  dalam  al- Qur'an dan  Hadis.  Sedangkan  kalangan ulama fara'id mengartikan ‘as}abah dengan  orang  yang  menguasai  harta  waris  karena  ia menjadi    ahli  waris  tunggal. ‘A sabah mewarisi  harta  secara ‘us ubah (menghabiskan  sisa  bagian)  tanpa  ditentukan  secara  pasti bagiannya,  tergantung pada sisa  setelah dibagikan kepada zawil  al- fara'id.
3. Zawil  al-arham merupakan  bentuk  jamak  dari  kata “ rah}mun ” , yang berarti “ tempat  pembentukan/menyimpan janin  dalam  perut ibu ” .  Kemudian  dikembangkan  menjadi  kerabat,  baik  datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini disandarkan karena adanya rah}im yang menyatukan asal mereka. sehingga, lafaz rah}im tersebut  umum  digunakan  dengan  makna  kerabat,  baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. 27
Penggolongan ahli waris perspektif Hazairin dan Toha Yahya Omar berbeda pada dua hal, yaitu:
1. Ahli waris ‘as abah
Menurut  Damrah  Khair,  perbedaan  tersebut  berpangkal  dari pendapat  Hazairin  yang  tidak  menerima  konsep us}bah atau  ‘ as}abah. Menurut  Hazairin  konsep us}bah hanya  terdapat  dalam  masyarakat unilateral  (patrilineal  atau  matrilineal),  sedangkan  dalam  masyarakat bilateral  (parental)  tidak  mengenal  istilah  tersebut.  Apabila  dalam masyarakat  patrilineal  (seperti  Arab  dan  Batak)  hanya  mengenal  garis keturunan  (clan  atau  asabah)  laki-laki  (bapak)  saja.  Begitu  pula  dengan masyarakat  matrilineal  (seperti  Minangkabau)  hanya  mengenal  garis keturunan perempuan (ibu). Sedangkan dalam masyarakat bilateral tidak mengenal kedua garis keturunan tersebut. 28
Selain  itu,  penolakan  Hazairin  terhadap  sistem ‘as} abah didasarkan pada perbedaannya dalam memahami Hadis berikut:
Hadis tentang waktu turunnya QS. an- Nisa’: 176
ىف مكيتفي الله لق كنوتفتسي أسنلا ةروس ةمتاخ تلزن ةيأ رخأ :لاق هنع الله يضر ءاربلا نع )يراخبلا هاور( هللاكلا 29
Artinya: “ Dari  Abu  Barra  Ra,  ayat  terakhir  yang  diturunkan  sebagai  penutup surat an-Nisa adalah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah (HR. Bukhari). ”
Hadis  tentang  waktu  turun  QS.  an- Nisa’:  11  dan  12,  serta  hak kewarisan saudara laki-laki bersama anak perempuan.
27 Ali  as-Shabuni.  Muhammad, Pembagian  Waris  Menurut  Islam,  (al-Mawaris  fi  al- Syari’aty al -Islamiyyah), Terj. Oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 144.
28 M. Damrah Khair, Hukum Kewarisan Islam..., h. 85.
29 As- Syafi’i. Ahmad bin ‘Ali Bin Hajar Abu Fadl ‘Asqalani, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Juz. VIII, ( Beirut: Darul Ma’rifah, 1379 H ), h. 205.
نم اهيتنبأب ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر ىلا عبيارلا نبا دعس ةأرما تأج :لاق رباج نع مهوبا لتق عيبرلا نب دعس اتنبا ناتاه الله لوسراي تلاقف ,دعس اهتمع نأو اديهش دحأ ىف كعم ا ,ثاريملا ةيأ تلزنف كلاذ ىف الله ىضقي :لاقف ,لامب لاا ناحكنيو لاام امهل عدي ملف اهلام ذخأ ,نمثلا امهمأو نيثلاثلا دعس ىتنبا طعأ :لاقف امهمع ىلا ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق )يراخبلا هاور( كل وهف يقب امو 30
Artinya: “Dari  Jabir  bin  ‘Abdu llah  berkata:  janda  Sa ’ad  datang  kepada  Rasul Saw bersama dua anak perempuannya. Lalu ia ber kata: “Ya Rasul , ini dua orang anak  perempuan  Sa’ad  yang  telah  gugur  secara  syahid  bersamamu  di  perang Uhud.  Paman  mereka  mengambil  harta  peninggalan  ayah  mereka dan tidak memberikan  apa-apa  untuk  mereka.  Keduanya  tidak  dapat  kawin  tanpa harta” Nabi berkata: Allah akan menetapkan  hukum atas kejadian ini. Kemudian turun  ayat-ayat  tentang  kewarisan.  Nabi  memanggil  si  paman  dan  berkata: berikan  dua  pertiga  untuk  anak  S a’ad,  seperdelapan  untuk  istri  Sa’ad  dan selebihnya ambil untukmu. ”
Menurut  Hazairin,  kedua  Hadis  ini  memberi  petunjuk  bahwa  QS. an- Nisa’:  11  dan  12  adalah  turun  secara  bersamaan,  dan  lebih  dahulu daripada QS. an- Nisa’: 176. O leh karena itu beliau berpendapat bahwa QS. an- Nisa’:  33,  23  dan  24  turun  sesudah  ayat  11  dan  12  tapi  sebelum  ayat 176.
Berdasarkan  Hadis  tersebut  Hazairin  menyimpulkan  bahwa  Rasul mengurus  hart a  warisan  Sa’ad  tersebut terjadi  pada  sekitar  tahun  5  H, sehingga QS. an- Nisa’: 11 dan 12 su dah turun, sedangkan QS. an- Nisa’: 23 dan 24 yang  mengisyaratkan pada sistem bilateral dan QS. an- Nisa’: 176 yang menjelaskan kelompok keutamaan belum diturunkan. 31 Jadi, dalam peristiwa  Hadis  di  atas  Rasulullah  memberi  keputusan  berdasarkan ijtihadnya sendiri, yaitu memberikan harta waris kepada anak dan janda Sa’ad  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  QS.  an - Nisa’:  11  dan  12,  serta memberikan hak waris kepada saudara Sa’ad berdasarkan atas ijtihadnya. Pemberian kepada  saudara Sa’ad tersebut disebabkan karena Ras ul belum  mengetahui  bahwa  saudara  tidak  berhak  mewarisi  selama  masih ada  keturunan.  Dengan  demikian,  setelah  ayat-ayat  tentang  kewarisan turun  secara  lengkap,  maka  Hadis  tersebut  harus  dianggap mansukh karena  bertentangan  dengan  ayat-ayat  kewarisan. 32 Lebih  jauh  lagi Hazairin  menyatakan  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa pemberian Rasul tersebut adalah tu’mah (sekedar pemberian). 33
Toha  Yahya  memandang  pendapat  yang  diutarakan  Hazairin dengan  mengatakan  bahwa  Rasul  menetapkan  bagian  untuk  saudara Sa’ad  ada lah  berdasarkan  ijtihadnya  sendiri  tidaklah  berdasar,  karena
30 As- Syafi’i. Ahmad bin ‘Ali Bin Hajar Abu Fadl ‘Asqalani, Fathul Bari Syarah … , h.
244
31 Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, Perdebatan Dalam Seminar Hukum … , h. 17.
32 Al  Yasa  Abu  Bakar, Ahli  Waris  Sepertalian  Darah:  Kajian  Perbandingan  Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, (Jakarta: INIS, 1998), h. 68.
Hadis  dalam  peristiwa  Sa’ad  telah  kuat  menjelaskan  bahwa  dalam menetapkan  hukum  tentang  kewarisan,  Rasul  tidak  menghukumi menurut  kebijaksanaannya  sendiri,  melainkan  menghukuminya berdasarkan ayat mawaris. Hal ini dibuktikan berdasarkan redaksi matan Hadis yang berbunyi: كلاذ ىف الله ىضقي .
Mengenai  pemberian  sebagai tu’mah juga  ditolak  oleh  Toha  Yahya dengan  argumentasi  bahwa  pendapat  tersebut  selain  bertentangan dengan  umumnya  lafaz  Hadis ibnu  ‘Abbas,  juga  bertentangan  dengan
akhir matan Hadis itu sendiri yang berbunyi مو كل وهف يقب ا .
Berdasarkan  uraian  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  Hazairin  berupaya menegakkan  tentang  tertib  turunnya  ayat-ayat  tentang  kewarisan  dalam rangka  untuk  mempertahankan  ijtihadnya  tentang  sistem  kewarisan individual bilateral, meskipun belum ditemukan alasan s}arih yang lebih kuat tentang tertib turunnya ayat-ayat tersebut. Sehubungan  dengan  pe- nasakh -an  Hadis  di  atas,  para  Ulama  tidak menemukan  pertentangan antara  Hadis  Sa’ad dengan  ayat-ayat kewarisan.  Mereka  menganggap Hadis  Sa’ad  tersebut  sebag ai  penjelas (mubayyin) al- Qur’an dan men -takhsis- kan arti walad dalam QS. an- Nisa’:
176, sehingga hanya mencakup anak  laki-laki.  Sedangkan Hazairin tidak mau membedakan arti walad dalam ayat-ayat kewarisan karena semuanya dianggap  saling  menerangkan.  Menurut  Hazairin  semua  lafaz  tersebut menunjuk pada anak laki-laki dan perempuan. 34
Selanjutnya ,  Hazairin  mengomentari  Hadis  ibnu  ‘Abbas  yang disebut  oleh  para  ulama sunni dan  Hazairin  sebagai  dasar  penerapan ‘as}abah, yaitu:
دح بيَه ُو انثدح ليعامسا نب سوم انثدح
امهنع الله يضر سابع نبا نع هيبا نع س ُواَط انث ركذ  لجر  ىلولا  وهف  يقب  امف  اهلهأب  ضئارفلا  اوقحلا  لاق  ملسو  هيلع  الله  ىلص  يبنلا  نع )يراخبلا هاور( 35
Artinya: “ Menceritakan  Musa  bin  Ismail  menceritakan  Wahib,  Menceritakan Thawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Serahkanlah harta warisan itu kepada ahli  warisnya  maka  jika  berlebih,  maka  itu  adalah  bagian  laki-laki  yang  utama (terdekat)”. 36
Menurutnya aula dalam redaksi Hadis di atas diterjemahkan dengan lebih  dekat  atau  lebih  utama.  Hazairin  menjadikan  Hadis  ini  sebagai penjelas  terhadap  QS.  al-Anfal:  75  dan  al-Ahzab:  6,  karena  di  dalamnya terdapat kata-kata aula.
َِاللّ ِباَتِك يِف  ٍضأعَبِب  ٰىَل أوَأ أمُهُضأعَب ِماَح أرَ ألْا وُلوُأ َو
34 Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah …, h. 69.
35 Abi  Hasan  Nuruddin  Muhammad  bin  ‘Abdul  Hadi Al-Sindi, Sahih}  Bukhari Bihasyiyah al-Imam al-Sindi, Juz IV, Dar al-Kitab al- ‘Ilmiyah, 2008, h. 316.
36 Muhammad bin  Isma’il  al -Bukhari, Sahih}  Bukhari ,  Juz  VI,  Qahirah:  Dar  asy- Sya’bi, tt , h. 5.
Hazairin  memahami aula pada  redaksi  di  atas  menunjuk  pada kelompok keutamaan, bukan sekedar menunjuk kepada kedekatan derajat hubungan. Oleh karena itu, aula dalam Hadis ini harus diartikan dengan lebih utama. 37
Selanjutnya, Hazairin memahami bahwa berhubung Hadis ini tidak menjelaskan  tentang aula  rajulin  z|akarin secara  rinci,  maka  disimpulkan bahwa Hadis tersebut merupakan ketentuan khusus yang berlaku untuk kasus tertentu. 38
Hazairin  tidak  bersedia  mengartikan aula  rajulin  zakarin dengan ‘as}abah, karena  menurut  pandangannya  sistem ‘as}abah yang  dipegang teguh  para  ulama sunni (mazhab  Syafi’i)  adalah  bagian  dari  budaya masyarakat  arab  yang  sudah  semestinya  untuk  ditinjau  ulang  seiring dengan perkembangan zaman dan tidak ada kaitannya dengan ajaran al- Qur’an. Selain itu, pada kasus tertentu para ulama sunni (mazhab Syafi’i) juga  memberikan  gelar ‘as abah kepada  orang-orang  perempuan  yang menurutnya tidak semakna dengan kalimat aula rajulin zakarin. 39
Pandangan  berbeda  diungkapkan  Toha  Yahya  yang  menyatakan bahwa peristiwa anak dari Sa’ad pada Hadis di atas tidak dapat dianggap sebagai  satu  kasus  tersendiri  yang  mempunyai  hukum  tersendiri. Pemahaman Toha Yahya tersebut didasarkan kepada kaidah:
ببسلا صوصخب لا ظفللا  ِم أوُمُعِب ةربعلا
Dalam  ushul  fiqh,  pernyataan  bahwa  suatu  Hadis  hanya berhubungan dengan kasus khusus akan diterima apabila ada petunjuk ke arah tersebut. Misalnya karena menyelesaikan atau menjawab pertanyaan khusus. Sedangkan dalam Hadis di atas tidak ditemukan indikator yang mengarahkan pada peristiwa khusus. Bahkan bentuknya sebagai ucapan Rasul  yang  tidak  dikaitkan  dengan  sesuatu,  seharusnya  bisa  dijadikan sebagai indikasi keumuman lafaz tersebut. Apabila ditinjau dari struktur kalimat,  lafaz rajulin  z|akarin adalah  berbentuk mufrad  nakirah (tunggal yang tidak tertentu)  yang artinya kalimat tersebut adalah bersifat umum. Penolakan  Hazairin  terhadap  konsep us}bah atau  ‘ as}abah tersebut, merupakan  hasil  ijtihadnya  dengan  melihat  kepada  aspek  bahwa  dalam masyarakat  bilateral  (parental)  tidak  mengenal  istilah  garis  keturunan (clan)  dari  pihak  laki-laki  (bapak)  saja  atau  pihak  perempuan  (ibu)  saja. Melainkan dalam istilah Hazairin adalah z|awil qarabah , yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si pewaris melalui dua garis  keturunan,  yang  mendapat  bagian  warisan  yang  tidak  tertentu jumlahnya (bagian terbuka atau bagian sisa).
37 Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah …, h. 70.
38 Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, Perdebatan Dalam Seminar Hukum … , h. 17.
39 Ibid, h. 71
2. Mawali
Mawali berasal  dari  bahasa  Arab  dalam  bentuk  jamak  (plural), mufrad nya (singularnya ) al maula yang berarti al maliku wa al-syayyiu : raja atau  tuan,  majikan,  budak,  yang  memerdekakan,  yang  dimerdekakan, pemberi  nikmat,  yang  mencintai,  teman  (sahabat),  sekutu,  tetangga, pengikut,  tamu,  anak  laki-laki,  paman,  anak  laki-laki  paman,  menantu, kemenakan  (anak  laki-laki  dari  saudara  perempuan),  kerabat  yang dekat secara mutlak. 40
Konsep mawali dalam al-Qur ’ an menurut Hazairin diartikan sebagai ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal  lebih  dulu  daripada  si  pewaris.  Orang  yang  digantikan  ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan  pewaris  (yang meninggalkan  harta  warisan). Adapun yang dapat menjadi mawali yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang  yang  mengadakan  semacam  perjanjian  (misalnya  dalam  bentuk wasiat) dengan si pewaris. 41
Hazairin meng- istinbat -kan konsep mawali ini pada QS. an- Nisa’; 33, dengan  mengartikan  dan  memahami  arti  kata mawali sebagai  pewaris pengganti  atau  dikenal  dengan  istilah Plaatsvervulling dalam Burgerlijk Weetboek .  Menurutnya  adanya  konsep mawali (ahli  waris  pengganti)  ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu fara#id} (waris). 42 Yaitu berdasarkan pada firman Allah:
Artinya: “Bagi  tiap -tiap  harta  peninggalan  dari  harta  yang  ditinggalkan  ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang- orang  yang  kamu  telah  bersumpah  setia  dengan  mereka,  maka  berilah  kepada mereka  bahagiannya.  Sesungguhnya  Allah  menyaksikan  segala  sesuatu.”  (QS. an-Nisa: 33). 43
Hazairin menerjemahkan ayat tersebut dengan,
Artinya: “Dan untuk setiap orang itu Allah telah mengadakan m awali bagi harta peninggalan  ayah  dan  mak  (ibu)  dan  bagi  harta  peninggalan  keluarga  dekat, demikian  juga  harta  peningggalan  bagi  tolan  seperjanjianmu,  karena  itu berikanlah  bagian-bagian  kewarisannya.  Dan  Allah  menyaksiakan  segala sesuatu”. 44
40 Louis  Ma ’ luf  dalam  Ramlan  Yusuf  Rangkuti, Fikih  Kontemporer   di  Indonesia (Studi tentang Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia) , (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), h. 346.
41 Sajuti Thalib , Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) , h. 80-81.
42 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral..., h. 27.
43 Departemen Agama  RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahnya, (Bandung:  Penerbit Diponegoro, 2005), h. 83.
44 Ibid, h. 27.
Menurut  Hazairin  kedudukan al-walidani,  al-aqrabun,  dan  allazina ‘aqadat  aimanakum adalah  su bjek/fa’il dari  kata  kerja taraka. Ketiga kelompok  inilah  yang  menjadi  pewaris,  sedangkan  yang  menjadi  ahli waris adalah likullin (misal mereka ada). Sedang mawali adalah kelompok lain,  yang  bergantung  pada likullin dan  hanya  karena  (menggantikan) likullin mereka menjadi ahli waris.
Toha Yahya tidak sependapat dengan penafsiran Hazairin terhadap QS. an- Nisa’: 33 yang menurutnya menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa arab. Adapun bukti penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:
َنوُب َرأقَ ألْٱ َو ِناَدِل َٰوألٱ َك َرَت اَمِم َىِل َٰوَم اَنألَعَج ٍ لُكِل َو
Menurut  Toha Yahya, 45 kata mawali dalam  QS. an- Nisa’ :  33  adalah lafaz mujmal yang  mufradnya maula mempunyai  arti  lebih  dari  satu, antara lain: (1) Tuan yang memerdekakan, (2) Budak yang dimerdekakan dan (3) ‘As}abah .
Dalam  memahami  lafaz  yang  bersifat mujmal maka  diperlukan kepada mubayyinnya . Adapun mubayyin dari lafaz mawali di atas yaitu: (1) Al-Quran atau firman Allah, (2) Sabda Rasul dan (3) Perbuatan Rasul. Lafaz mawali dalam  ayat  itu  sudah  ada mubayyin nya,  yaitu  terdiri dari  dua  kalimat,  karena  itu  QS.  an-Nisa (4):  33  harus dibaca:
Artinya: “ Bagi  t i a p -tiap  pewaris  kami  jadikan  mawali,  dari  harta peninggalannya  dan mereka itu adalah dua ibu-bapak dan kerabat-kerabat  yang terdekat ” .
Pada surat di atas kata al-walidani  wa al-aqrabun bukan menjadi fa ’ il dari taraka ,  tetapi  menerangkan  maksud al-mawali ,  sedangkan fa ’ il dari taraka kembali kepada lafaz kullin yang dalam hal ini adalah pewaris.
Mahmud  Yunus,  menyebutkan  bahwa  arti mawali (jamak maula ) pada  QS.  an-Nisa ’ (4);  33,  menurut  bahasa  antara  lain:  yang  mempunyai (tuan), budak,  yang memerdekakan,  yang dimerdekakan,  halif, tetangga, anak, anak paman, anak saudara perempuan, paman, dan lain-lain. Tetapi bila  kata  itu  disusun  dalam  satu  kalimat  seperti  ayat  di  atas,  ahli  tafsir telah  sepakat bahwa  arti mawali adalah  anak  atau ahli waris atau as}abah atau  yang  mempunyai  wilayah  atas  harta  peninggalan,  namun  mereka berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut. 46
Ahli tafsir sepakat  tentang  arti mawali yaitu  ahli  waris, karena QS. an-Nisa (4): 33 itu, diterangkan  oleh QS. Maryam (19): 5-6 bahwa mawali disebutkan  maknanya  dengan  ahli  waris  dan  wali  adalah awala .
Artinya: “ Dan  Sesungguhnya  aku  khawatir  terhadap  mawaliku  sepeninggalku, sedang  isteriku  adalah  seorang  yang  mandul,  maka  anugerahilah  aku  dari  sisi e n g k a u   seorang  putera,  yang  akan  mewarisi  aku  dan  mewarisi  sebahagian
45 Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, Perdebatan Dalam Seminar Hukum … , h. 20.
46 Mahmud  Yunus, “ Pembahasan  Umu m” dalam  Perdebatan  dalam  Seminar  Hukum Nasional tentang Faraid, (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 78.
keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai." 47
Demikian pula QS. an-Nisa  (4): 7 yang menyatakan  bahwa laki-laki dan perempuan ( mawali bapak dan karib-karib yang terdekat).
Artinya: “ Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa dan  kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. ” 48
Berdasarkan  penjelasan  ayat  terhadap  ayat  tersebut,  maka  ulama tafsir  sepakat  bahwa mawali dalam  QS.  an-Nisa  (4):  33  itu  maknanya adalah ahli waris.
Hazairin  mempertanyakan  sanggahan  Toha  Yahya  yang menganggap  bahwa  tafsiran  yang  dilakukannya  bertentangan  dengan kaidah  bahasa  arab.  Menurutnya  struktur  yang  menjadikan walidan dan seterusnya  menjadi fa’il dari  lafaz taraka adalah  diikuti  oleh  Syekh Abdurrauf Alfansuri (tafsir terjemahan melayu jawi), terjemahan Maulana M.  Ali  (inggris),  terjemahan  Marmaduke  Pictkhall  (inggris),  serta terjemahan Haji Qasim bersama-sama dengan Imam M. Nur Idris dan Dt. Madjo Indo. 49
Selain  itu,  Hazairin  menanggapi  balik  terhadap  penafsiran  Toha Yahya  yang  menjadikan walidan  wal  aqrabun adalah  orang-orang  yang menjadi mubayyin bagi mawali dianggapnya  tidak  tepat  secara i’rab (gramatikal),  karena  lafaz al-mawali adalah mansub, sedangkan  lafaz al- walidan dan  seterusnya  berstatus marfu’. Seharusnya  apabila  lafaz  yang kedua  ini  dianggap  sebagai  penjelas  yang  pertama  maka  harus  sama dalam segi bentuk dan i’rabnya.
Selanjutnya,  pendapat  Toha  Yahya  yang  menyatakan  bahwa  ayat tersebut  di  atas  adalah  bersifat mujmal dan mubayyinnya adalah  Hadis- hadis  tentang ‘as}abah ditolak  oleh  Hazairin.  Hazairin  tidak  membantah sifat mujmalnya, tetapi beliau menolak apabila mubayyinnya adalah Hadis- hadis  tentang ‘as}abah. Menurutnya mubayyin dari  ayat  tersebut  adalah ayat-ayat kewarisan lainnya. 50
Mencermati  perdebatan  di  atas  semakin  jelas  terlihat  bahwa perbedaan  antara  Hazairin  dan  Toha  Yahya  Omar  berpangkal  pada perbedaan  dalam  memahami  gramatikal  ayat.  Hazairin  berjuang  untuk mempertahankan  konsep mawali ini  didasarkan  pada  usahanya  untuk memperjuangkan  hak  kewarisan  bagi  selain aqrabun yang  tidak  tersebut dalam  ayat-ayat  kewarisan  di  dalam  al-Quran  seperti  paman  dan  bibik, datuk  dan  nenek,  cucu  dan  piut  dan  lain  sebagainya.  Apabila  tidak  ada mawali, maka  keturunan  yang  bukan aulad dari  seorang  pewaris  akan
47 Departemen Agama RI, Al- Qur’ an dan Terjemahnya …. h. 305.
48 Ibid, h. 78.
49 Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, Perdebatan Dalam Seminar Hukum … , h. 50.
50 Ibid, h. 50.
tersingkir oleh orangtua dan garis sisi (QS. an- Nisa’: 11 dan 12). Artinya bahwa  cucu  tersebut  akan  terhijab  oleh  ayah  dan  ibu  serta  saudara- saudara dari si pewaris. Keadaan inilah menurutnya sangat bertentangan dengan seluruh fitrah manusia yang ada di alam raya ini, sehingga tidak ada  sistem  apapun  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  pembenar.  Dari pernyataan  inilah  Hazairin  manyatakan  bahwa  rasa  keadilan  menuntut agar  di  dalam  kewarisan,  keturunan  lebih  diutamakan  daripada  leluhur dan kerabat garis sisi.
Berdasarkan  analisis  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  dalam  berijtihad Hazairin  berusaha  untuk  memanfaatkan  keilmuan  kontemporer  yaitu antropologi  sosial  ketika  menganalisis  hukum-hukum  fikih  (kewarisan) dalam rangka untuk menciptkan sistem yang lebih padu dan menyeluruh. Menurutnya  perkembangan  ilmu  antropologi  telah  membuka  peluang luas  dalam  rangka  memahami  ayat-ayat  kewarisan  yang  universal  dan sesuai  dengan  fitrah  manusia.  Karena  al- Qur’an  diturunkan  ke  muka bumi  ini  bersifat  universal,  untuk  semua  manusia  di  semua  tempat  dan pada setiap waktu.
Hasil  penelitian  ilmu  antropologi  yang  telah  ada  oleh  Hazairin dijadikan  sebagai  kerangka  acunya,  sehingga  sampailah  kepada kesimpulan  bahwa  sistem  kewarisan  yang  diinginkan  oleh  al- Qur’an adalah  sistem  kewarisan  individual  bilateral  yang sui  generis (yang  khas al- Qur’an). Sistem tersebut dihasilkannya berdasar pada kerangka ijtihad yang  dibangunnya  adalah  berbeda  dengan  aturan  kewarisan sunni (dan juga  syiah),  yang  menghasilkan  sistem  kewarisan  patrilineal,  berintikan prinsip memberikan warisan kepada anak laki-laki dan ayah.
Sistem  kewarisan  bilateral  hasil  ijtihad  Hazairin  mendapat tanggapan pro dan kontra di kalangan umat Islam Indonesia. Hal ini dianggap wajar, karena Hazairin telah mendekonstruksi sesuatu  yang telah lama mapan, sehingga akan sulit diterima meskipun hal yang baru ini cukup rasional dan argumentatif.  Meskipun  pada  awalnya  banyak  terjadi  penolakan,  namun tidak sedikit pula yang bersimpati dan mendukung ide kewarisan bilateral ini. Bahkan  dewasa  ini  setiap  membahas  tentang  ilmu  waris  hampir  tidak terlepaskan dari pemikirannya.
Keberatan  terhadap  ajaran  bilateral  Hazairin  agaknya  lebih disebabkan ketidakberanian mereka mengoreksi cara tafsir mazhab sunni yang lebih  condong  kepada  sistem  patrilineal  dan  terlanjur  disakralkan.  Agar pemikiran Hazairin ini juga dapat diterima di kalangan masyarakat sunni maka  seyogyanya  mereka  menyadari  bahwa  sistem  kewarisan sunni merupakan salah satu hasil penalaran intelektual sebagaimana halnya yang dilakukan Hazairin. 51
Terlepas adanya sikap pro dan kontra di atas, perlu diketahui bahwa pemikiran  Hazairin  telah  turut  memperkaya  khasanah  perkembangan
51 A.Sukris  Sarmadi, Transendensi  Keadilan  Hukum  waris  Islam  Transformatif, cet.  I (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 278.
hukum  kewarisan.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tahun  1991 berdasarkan  INPRES  No.  1  tahun  1991  yang  berlaku  internal  bagi  umat Islam Indonesia saat ini adalah salah satu wujud nyata pengaruh  ajaran hukum  kewarisan  Hazairin,  seperti  telah  diaturnya  ketentuan tentang mawali (ahli  waris  pengganti)  pada  pasal  185    KHI,  yaitu, Ahli  waris yang  meninggal  lebih  dahulu  daripada  si  pewaris  maka  kedudukannya  dapat digantikan oleh anaknya,  kecuali  mereka  yang tersebut dalam pasal 173.
Seiring  dengan  laju  reformasi  hukum  di  Indonesia  pasca  reformasi sistem  kenegaraan  dan  kepemerintahan  sejak  tahun  1998,  peluang  dan kesempatan mewujudkan cita-cita menjadikan Undang-undang kewarisan mulai terbuka lebar. Karena, sejak lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  bagi  orang- orang  yang  beragama  Islam  sudah  tidak  ada  lagi  pilihan  hukum  dalam menyelesaian persoalan-persoalan perkawinan, perwakafan, hibah, wasiat dan  kewarisan.  Ditambah  lagi  shadaqah,  infak,  zakat  dan  ekonomi syariah.  Implikasinya  dari  aturan  tersebut  adalah  dalam  persoalan warisan  umat  Islam  tidak  lagi  diperbolehkan  menyelesaikan  perkaranya di  Pengadilan  Umum,  sehingga  dibutuhkan  payung  hukum  berupa Undang-undang  Kewarisan  bukan  hanya  sebatas  Inpres  berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Selain itu, dorongan pembuatan Undang-undang tentang kewarisan timbul  juga  didasarkan  pada  adanya  kenyataan  bahwa  sampai  saat  ini masyarakat  Indonesia  dalam  hal  kewarisan  masih  menganut  tiga  aturan hukum, yaitu hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata (BW) yang notabene adalah warisan Belanda. Oleh karena itu, pembuatan Rancangan Undang-Undang  tentang  kewarisan  adalah  menjadi  keharusan  demi terciptanya  unifikasi  dan  ketertiban  hukum  masyarakat  Indonesia khususnya di lingkungan Peradilan Agama.
Penulis  merasa  bahwa  hasil  ijtihad  Hazairin  dengan  konsep  sistem kewarisan  individual  bilateralnya  adalah  menjadi  penting  untuk dipertimbangkan  sebagai  bahan  dalam  menyusun  draf  Undang-Undang kewarisan,  karena  dengan  adanya  prinsip  dasar  kewarisan  individual bilateral  penulis  yakin  bahwa  kebutuhan  akan  adanya  Undang-Undang kewarisan  yang  dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat Indonesia  dan  tetap  selaras  dengan  ajaran  al- Qur’an  dan  Hadis  akan dapat tercapai.

## C. Simpulan
Ijtihadnya  Hazairin  telah  mampu  memberikan  warna  pemikiran baru  dalam  hukum  kewarisan  islam  khususnya  di  Indonesia.  Hal  ini terbukti  dengan  hadirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  berdasarkan INPRES No. 1 tahun 1991 yang merupakan hasil kompromistis beberapa ketentuan  dalam  hukum  kewarisan  Islam  hasil  pemikiran  para  imam mazhab,  hukum  waris  adat,  dan  KUHP  perdata.  Pasal  185  KHI  tentang
mawali (ahli waris pengganti) adalah wujud nyata adanya kecenderungan kuat terdapat pengaruh dari ajaran hukum kewarisan individual bilateral Hazairin.  Adanya  Undang-Undang  tentang  hukum  kewarisan  adalah bagian  dari  kebutuhan  yang  tidak  dapat  dikesampingkan  lagi.  Dengan semakin  kompleks  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat tentunya  membutuhkan  suatu  payung  hukum  yang  satu.  Pemerintah selaku pembuat kebijakan diharapkan mampu membuat unifikasi hukum kewarisan  nasional  yang  di  dalamnya  tercermin  rasa  keadilan  universal serta  tetap  sejalan  dengan  titah  Tuhan  semesta  alam.  Penulis  merasa bahwa hasil ijtihad Hazairin tentang sistem kewarisan individual bilateral adalah  patut  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  pembuatan draf  Rancang  Undang-Undang  tersebut,  guna  meghasilkan  suatu perundang-undangan  yang  lebih  sistematis,  padu  dan  menyeluruh dengan  tujuan  menciptakan  sebuah  sistem  yang  lebih  universal  tanpa terdapat sedikitpun diskriminasi di dalamnya.

## Referensi
Abu  Bakar.  Al  Yasa, Ahli  Waris  Sepertalian  Darah:  Kajian  Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin  dan  Penalaran  Fikih  Mazhab, Jakarta: INIS, 1998.
Al-Sindi .  Abi  Hasan  Nuruddin  Muhammad  bin  ‘Abdul  Hadi, Sahih Bukhari Bihsyiyah  al-Imam  al-Sindi, Juz  IV, Da#r al-Kitab al- ‘Ilmiyah, 2008.
Ali as-Shabuni. Muhammad, Pembagian Waris Menurut Islam, (al-Mawaris fi al- Syari’aty al - Islamiyyah ), Terj. Oleh A.M. Basalamah, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 1995.
As- Syafi’i.  Ahmad  bin  ‘Ali  Bin  Hajar  Abu  Fadl  ‘Asqalani, Fath}ul  Bari Syarah} S}ahih Bukhari, Juz. VIII, Beirut: Da#rul Ma’rifah, 1379 H . As- Syafi’i.  Ahmad  bin  ‘Ali  Bin  Hajar  Abu  Fadl  ‘Asqalani, Fath}ul  Ba#ri Syarah} S}ahih Bukhari, Juz. VIII, Beirut: Da#rul Ma’rifah, 1379 H . Bakry.  Hasbullah, Pembahauran  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Segi-Segi  yang Menarik    dari Kepribadian Prof.  Dr.  Hazairin, Jakarta:  Universitas Indonesia, UI Press, 1976.
Daud  Ali.  Mohammad, Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjema hnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.
Fu’ad .  Mahsun, Hukum  Islam  Indonesia  dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga Emansipatoris , Yogyakarta: LkiS, 2005. Hadi. Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al- Qur’an dan al-Hadits, cet. 7, Jakarta: Tintamas, 1990.
Louis   Ma ’ luf    dalam    Ramlan   Yusuf   Rangkuti, Fikih   Kontemporer   di Indonesia  (Studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) , (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010).
Madjelis  Ilmijah  Islamijah  Djakarta, Perdebatan  Dalam  Seminar  Hukum Nasional  Tentang  Faraid  antara  Hazairin,  Mahmud  Yunus  dan  Toha Yahya Omar, Djakarta: Tintamas, 1964.
Muarif  Ambary.  Hasan,  et.al., Suplemen  Ensiklopedi  Islam, Jakarta:  PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Rahardjo.  Satjipto, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Hukum  Adat dalam  Studi  Hukum  dan Masyarakat,  (Jakarta:  Universitas Indonesia, UI) Press, 1976.
Sunggono.  Bambang, Metodologi  Penelitian  Hukum, Cet.  III.  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Syarifuddin.  Amir, Pembaharuan  Pemikiran  Dalam  Hukum  Islam, Padang: Angkasa Raya, 1993.
Thalib.  Sajuti, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Sinar  Grafika, 1993
Tim  Ensiklopedi,  editor  bahasa:  Nina  M.  Armado, Ensiklopedi  Islam , Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005.
Tim  Penulis  IAIN  Syarif  Hidayatullah, Ensiklopedi  Islam  Indonesia, Cet. Ke-2 , Jakarta: Djambatan, 2002.
Yunus.  Mahmud, “ Pembahasan  Umu m” dalam  Perdebatan  dalam  Seminar Hukum Nasional tentang Faraid, Jakarta: Tintamas, 1964. Supriyadi, Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik, dalam Al- ‘Adalah Vol. VII, No. 3 Juni 2015.
Iskandar  Ritonga, Hazairin  Gelar  Pangeran  Alamsyah  Harahap:  Pembela Hukum Islam Yang Gigih, Mimbar Hukum, Vol. 2 No. I, Juli 1999. Khair.  M.  Damrah, Dalam  Desertasi  Hukum  Kewarisan  Individual  Bilateral Menurut  Hazairin  Dalam  Rangka  Pembentukan  Hukum  Kewarisan Nasional, Jakarta:  Program  Pasca  Sarjana  IAIN  Syarif  Hidayatullah, 1997.