Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEGAWAI NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA
Lidia Margaret Sinaga 1 , Madiasa Ablizar 2 , Mahmul Siregar 3
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan lidiamargaret1@gmail.com

## Info Artikel
Diterima :  23 November 2021 Revisi     :  11 Desember 2021 Terbit     :  18 Desember 2021
Key words: Responsibility, Confidentiality,
Deeds.
Kata Kunci: Tanggung jawab, Kerahasiaan, Akta.
Corresponding Author :
Lidia Margaret Sinaga lidiamargaret1@gmail.com

## Abstract
Notary is a Public  Official who has the authority to make authentic  deed, and is required  to  keep  everything  related  to  the  deed  they  make  confidential.  In carrying  out  duties  and  positions,  a  Notary  is  generally  assisted  by  a  notary employee  in  preparing  everything that  is  needed by a  Notary in  making  a  deed. The  responsibility  for  the  authentic  deed  remains  the  responsibility  of  the notary,if the notary employees leaks the deed made by the notary.  Notary office employees who do not maintain the confidentiality of the deed by leaking the deed may  be  subject  to  witness  Article  1365  of  the  Civil  Code.Notaries  can  be  held civilly  responsible  due  to  negligence  in  maintaining  the  confidentiality  of  deeds carried out  by their  employees, although in this  case the  notary does  do direct faults.

## Abstrak
Notaris merupakan Pejabat Publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik,  dan  diwajibkan  untuk  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan tugas serta jabatannya, seorang Notaris umumnya dibantu oleh pegawai notaris dalam mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan Notaris dalam pembuatan akta. Tanggung jawab atas akta otentik tetap  menjadi  tanggung  jawab  Notaris,  apabila  pegawai  notaris  membocorkan akta  yang  dibuat  oleh  notaris.  Pegawai  kantor  notaris  yang  tidak  menjaga kerahasiaan  akta  dengan  membocorkan  akta  tersebut  dapat  dikenakan  saksi Pasal  1365  KUHPerdata.  Notaris  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  perdata akibat  lalai  dalam  menjaga  kerahasiaan  akta  yang  dilakukan  oleh  pegawainya,
meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
2 Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
3 Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## PENDAHULUAN
Jabatan  notaris  kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan  hukum  dengan  maksud  untuk  membantu  dan melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik  megenai keadaan,  peristiwa atau  perbuatan  hukum. 4 Seorang  notaris  harus  memiliki  dedikasi,  integritas,  moral  dan  akhlak  dalam menajalankan setiap tugas dan jabatannya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya serta keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali  undang-undang  memerintahkannya  untuk  membuka  rahasia  dan  memberikan  keterangan  tersebut kepada pihak yang memintanya. 5
Dalam  menjalankan  tugas  jabatannya,  seorang  Notaris  membutuhkan  pegawai  untuk  melakukan pengurusan administrasi kantornya. Dengan demikian pegawai notaris memiliki akses yang luas terhadap suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dimana tempatnya bekerja. Dengan kata lain akta-akta tersebut dapat dengan mudah untuk dibaca dan diketahui isinya oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak atau ahli waris dari pihak dalam perjanjian tersebut 6 .
Ada beberapa pegawai notaris yang tidak memahami bahwa akta notaris merupakan suatu akta yang wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan di dalam akta tersebut. Apabila seorang notaris tidak dapat menjaga kerahasiaan yang dibuatnya, maka harapan para pihak yang ada  dalam  akta  tersebut  menjadi  tidak terlindungi  dengan  diketahui  oleh  pihak yang  tidak terlibat  dalam akta tersebut.
Bukan hanya kerahasiaan akta saja yang wajib dirahasiakan, tetapi segala hal yang berkaitan dengan kantor  notaris  akan  menjadi  rawan  untuk  terbuka  ke  masyarakat  umum  yang  seharusnya  hal  tersebut merupakan  rahasia.  Selama  pegawai  Notaris  tersebut  bekerja  di  kantor  Notaris  yang  bersangkutan,  maka secara otomatis akan mempelajari secara praktek baik mengenai pembuatan akta maupun tentang manajemen kantornya,  sehingga  perlu  adanya  regulasi  yang  jelas  tentang  pengaturan  yang  lebih  rinci  terhadap  setiap tindakan atau perbuatan yang mengatur pegawai Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta. 7
4 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.
14.
5 Ibid., hlm. 36.
6 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 195.
7 Habib Adjie, Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2013. hlm. 113.
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  didukung  dengan  wawancara.  Sifat  penelitian  ini  yaitu deskriptif  analitis. sumber  data yang digunakan  adalah  data  primer dan  data sekunder. Penarikan  kesimpulan dengan metode deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Notaris  sebagai  jabatan  kepercayaan wajib  untuk menyimpan rahasia  mengenai  akta  yang  dibuatnya dan  keterangan  atau  pernyataan  para  pihak  yang  diperoleh  dalam  pembuatan  akta,  kecuali  Undang-undang memerintahkannya   untuk   membuka   rahasia   dan   memberikan   keterangan   tersebut   kepada   pihak   yang memintanya.  Adanya  kewajiban  bagi  notaris  untuk  merahasiakan  isi  akta  ini  bertujuan  untuk  melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. 8
Dalam  menjalankan    tugas  jabatannya,  seorang  Notaris  memerlukan  pegawai  untuk  melaksanakan tugas  jabatannya,  baik  dalam  persiapan  dan  penyelesaian  akta-akta  maupun  dalam  pengadministrasian akta/surat/dokumen. Setiap akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris  merupakan dokumen (arsip) negara yang  harus  dijaga  dengan  sebaik-baiknya.  Ada  banyak  ketentuan-ketentuan  yang  harus  dijalankan  seorang notaris dalam jabatan profesinya, maka pegawai kantor notaris juga harus mengetahui dan paham dengan benar apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari. 9
Pada dasarnya, hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh. Takaran hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab  itu,  hakikat “ hak  pekerja/buruh  merupakan  kewajiban  pengusaha ”, dan  sebaliknya “ hak  pengusaha merupakan  kewajiban  pekerja/buruh ”. 10 Hubungan  antara  pengusaha/majikan  dengan  pekerja/buruh  di  dalam melaksanakan  hubungan  kerja  diharapkan  harmonis  supaya  dapat  mencapai  peningkatan  produktifitas  dan kesejahteraan pekerja. Untuk itu, para pengusaha dalam menghadapi para pekerja hendaknya :
a.   Menganggap para pekerja sebagai partner yang akan membantunya untuk menyukseskan tujuan usaha;
b.   Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan oleh partnernya itu, berupa penghasilan  yang  layak  dan  jaminan-jaminan  sosial  tertentu,  agar  dengan  demikian  pekerja  tersebut dapat bekerja lebih produktif (berdaya guna) ; dan
8 Abdul Ghofur Anshori , Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 17
9 Ibid.,
10 Suriah Ningsih, Mengenal Hukum Ketenagakerjaan, USU Press, Medan, hlm. 65.
Visi Sosial Humaniora (VSH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
c.   Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya. 11
Notaris telah diberikan kewenangan oleh UUJN untuk membuat akta yang dibutuhkan oleh para pihak. Pegawai notaris bertindak sesuai kewenangan atau instruksi yang telah diberikan oleh notaris membantu notaris dalam pembuatan akta. Mandat atau instruksi yang diberikan oleh notaris kepada pegawai kantor notaris salah satu  tujuannya  adalah  untuk  melindungin  kepentingan  para  pihak.  Melindungi  kepentingan  para  pihak  dengan menyimpan  asli  akta,  tidak  memperlihatkan  isi  akta  dan  bertindak  sesuai  kewenangan  merupakan  betuk pelindungan hukum notaris dan pegawai terhadap para pihak. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif atau pencegahan. 12
Merahasiakan  isi  akta  merupakan  salah  satu  kewajiban  notaris  yang  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1) huruf  f  UUJN  yang  mengatakan  bahwa  notaris  wajib  : “m erahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang  menentukan  lain ” .  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  54  UUJN  dijelaskan  bahwa,  notaris  hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara  pidana,  hukum  perdata,  dan  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana.  Pasal  170  ayat  1  KUHAP  menyatakan bahwa,  mereka  yang  karena  pekerjaan,  harkat,  martabat,  atau  juga  jabatannya  diwajibkan  untuk  menyimpan rahasia,  dapat  minta  dibebaskan  dari  penggunaan  hak  untuk  memberikan  keterangan  sebagai  saksi,  yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  1909  ayat  2  KUHPerdata  dinyatakan  bahwa,  segala  siapa  yang  karena kedudukannya,  pekerjaannya,  atau  jabatannya  menurut  undang-undang,  diwajibkan  merahasiakan  sesuatu, namun  hanyalah  semata-mata  mengenai  hal-hal  yang  pengetahuannya  dipercayakan  kepadanya  sebagaimana demikian.
Pasal 16 Undang-undang No 02 tahun 2014 tentang jabatan notaris dalam membantu notaris dalam melakukan pekerjaanya adalah sebagai berikut :
11 YW. Sunindhia dan Ninik Widayanti, Masalah PHK dan Pemogokan, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 129.
12 Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 3.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
1.    Menjadi Saksi Pengesahan Akta
2.   Mempersiapkan Pembuatan Akta
3.   Melakukan Pengarsipan Dokumen
4.   Menjaga Kerahasiaan Dokumen
Kedudukan antara Notaris dan pekerjanya selaku pegawai, membantu dalam kerangka pembuatan  dan peresmian akta adalah satu kesatuan pihak di luar para pihak (dan pihak ketiga terkait), Notaris dan pekerjanya merupakan pihak yang berkepentingan untuk memformulasikan kehendak para pihak untuk kemudian dikonstatir ke dalam akta dan diresmikan sebagai akta autentik sehingga kemudian dituangkan ke dalam bentuk Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. 13
Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud diatas, pekerja Notaris bekerja untuk dan atas nama Notaris, bahwa segala apapun yang dilakukan oleh pekerjanya dalam kerangka hubungan kerja dengan Notaris, maka dimata masyarakat akan dinilai sebagai tindakan dari Notaris itu sendiri. Kewajiban atas kerahasiaan akta bagi Notaris secara sosiologis juga berlaku bagi pekerja Notaris. Hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada jabatan Notaris itu sendiri. Meskipun, pada umumnya tidak selamanya pegawai Notaris tersebut bekerja di kantor Notaris dan ada pula yang sudah mengundurkan diri maupun dipecat oleh Notaris yang telah memperkerjakannya. 14
Jika melihat pada ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat pengawasan dari pihak pemerintahan dan tidak boleh menjalankan jabatannya tanpa kaidah-kaidah dari pemerintah, yaitu:
1)    Pengawasan atas setiap perilaku Notaris dilakukan oleh menteri;
2)   Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
3)  Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
a.Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b.Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
c.Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
13 Edwar, et. al., ” Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep EqualityBefore The Law ”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, I (Januari- Maret, 2019), hlm. 87.
14 Ibid.,
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
4)   Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
5)  Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  perilaku  Notaris  dan  pelaksanaan  jabatan Notaris.
6)  Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. 15
Melihat isi dari pasal diatas, tidak secara gamblang menekankan bahwa seorang Notaris tidak memiliki pengawasan terhadap para pegawainya. Akan tetapi berdasarkan isi pasal tersebut, Notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta tersebut sudah pasti akan mendapatkan teguran dari pihak yang berwenang dan tuntutan dari para  pihak  yang  bersangkutan,  karena  setiap  perbuatan  wajib  membutuhkan  adanya  pertanggungjawaban. Meskipun  kesalahan  pelanggaran  yang  terjadi  ada  pada  pegawai  Notaris,  tetap  saja  Notaris  yang mempekerjakannya yang akan ikut bertanggungjawab sebagai suatu hubungan kerja antara Pekerja dengan Notaris itu sendiri. 16
Beberapa  pegawai  notaris   yang   tidak   menjaga   kerahasiaan   isi   akta   sering   terjadi,  seorang pegawai  kantor  notaris  mempublikasikan  diakun  media  sosial dalam  bentuk story atau status  di media sosial whatsapp, instagram, dan facebook mengenai   keterangan   para   pihak   yang   ada   didalam   akta   mengenai nama   para   pihak, jumlah   kredit   dan   nama   bank.   Mengenai   perkerjaan   rekanan   dengan   bank   dimana pekerjaan  tersebut  mengenai  perjajian  kredit  para  pihak  yang  mengambil  kredit  di bank.
Pegawai kantor notaris bertindak diluar kewenangan/instruksi yang diberikan oleh notaris.  Hal serupa juga terjadi seorang pegawai notaris  mempublikasikan foto di media sosial pada saat penanda tanganan klien notaris. Beberapa   kejadian   yang   pernah terjadi   pada   pegawai notaris   akan timbul   suatu   permasalahan yang perlu diteliti bagaimana tanggung jawab pegawai kantor notaris dalam menjaga kerahasiaan akta.
Sebagaimana notaris dalam menjalankan profesi jabatannya harus menjaga kerahasiaan akta beserta keterangan yang diperoleh dari para pihak, sesuai dengan ketentuan UUJN. Demikian juga diwajibkan oleh para pegawai  notaris,  yang  mana  pegawai  notaris  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  notaris  dan  menjalankan tugas dan jabatannya. 17
15 UUJN, Pasal 67
16 I  Kadek  Agus  Satria  Darma  Putra, Pertanggungjawaban  Notaris  Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta  Akta  Akibat  Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya, Indonesian Notary, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 320.
17 Ibid.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Tanggung Jawab Pidana Notaris Dan Pegawai Notaris Yang Lalai Dalam Merahasiakan Akta
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  didasari  atau  dilengkapi  berbagai  ilmu  pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian notaris harus mempunyai capital intellectual yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. 18
Pada  umumnya  notaris  di  bantu  oleh  pekerja  notaris.  Baik  itu  dalam  hal  internal  kantor  maupun eksternal kantor. Dalam hal internal kantor, maksudnya adalah bahwa pekerja notaris membantu notaris dalam hal pengadministrasian akta-akta notaris, mempersiapkan berkas akta yang akan di buat, mencatat akta dalam buku daftar akta dan lain sebagainya. Sedangkan pada eksternal kantor sebagai contoh adalah pengurusan- pengurusan yang berkaitan dengan instansi lain. 19
Notaris  memikul  tanggung  jawab  atas  setiap  pekerjaan  yang  diberikan  oleh  klien  kepadanya. Setiap pekerjaan  akan  selalu  dibarengi  dengan  hal-hal  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Tanggung  jawab  menurut kamus bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.  Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab  merupakan  sikap  tidak  tergantung  dan  kepekaan  terhadap  orang  lain.  Dapat  diartikan  juga  bahwa tanggung  jawab  merupakan  kesadaran  yang  ada   pada  diri  seseorang  bahwa  setiap  tindakannya  akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.
Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam, yaitu:
1.    Pertanggungjawaban  individu  yaitu  seorang  individu  bertanggung  jawab  terhadap  pelanggaran  yang dilakukannya sendiri.
2.   Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3.   Pertanggungjawaban  berdasarkan  atas  kesalahan  yang  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
18 Hairus, “ Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris ”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, II (Februari, 2018), 153.
19 Ibid, hlm. 9.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
4.   Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. 20
Pertanggungjawaban  mengandung  asas  kesalahan  ( asas  culpabilitas),  yang  didasarkan  pada keseimbangan  monodualistik  bahwa  asas  kesalahan  yang  didasarkan  pada  nilai  keadilan  harus  disejajarkan berpasangan  dengan  aas  legalitas  yang  didasarkan  pada  nilai  kepastian.  Walaupun  konsep  berprinsip  bahwa pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  kesalahan,  namun  dalam  beberapa  hal  tidak  menutup  kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti ( vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability).
Masalah  kesesatan  ( eror)  baik  kesesatan  mengenai  keadaannya  (eror  facti)  maupun  kesesatan  mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga  pelaku  tidak dipidana  kecuali kesesatannya  itu patut dipersalahkan. 21
Dalam  hal  notaris  sebagai  pemberi  kerja  memiliki  tanggungjawab  kepada  pegawai  notaris  yang membantunya. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris selalu dibantu oleh pegawai kantornya baik dalam mempersiapkan surat-surat berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris. Artinya, notaris bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan oleh pegawai notaris.
Seorang  notaris  dapat  terjerat  hukuman  pidana  apabila  membocorkan  kerahasiaan  akta,  walaupun notaris  tersebut  tidak secara  langsung  melakukannya  karena notaris  seharusnya memahami  dan mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh pegawai kantornya. Jika notaris tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pegawai kantornya,  maka  dapat  dikatakan  notaris  selaku  pemberi  kerja  telah  melakukan  kelalaian  ( culpa)  dalam melaksanakan tugas jabatannya. 22
Delik culpa megandung  dua  macam,  yaitu  delik  kelalaian  yang  menimbulkan  akibat  dan  yang  tidak menimbulkan  akibat,  tetapi  yang  diancam  dengan  pidana  ialah  perbuatan  ketidak  hati-hatian  itu  sendiri, perbedaan  antara  keduanya  yaitu  kelalaian  yang  menimbulakan  akibat  dengan  terjadinya  akibat  itu  maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulakan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. 23
Aspek  pertanggungjawaban  notaris  timbul  karena  adanya  kelalaian  ( culpa)  yang  mengakibatkan kesalahan  ( schuld), yang  dilakukan  oleh  pegawai  notaris  dalam  menjalankan  suatu  tugas  jabatan  sehingga
20 Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006, hlm. 140.
21 Nawawi Arief Barda, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.
22 Achmad Arif Kurniawan, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 11.
23 Ibid., hlm. 48.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Tanggung jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta
menyebabkan  kerugian  bagi  klien  notaris.  Perbuatan  melawan  hukum  ( wederrechtelijk)  atas  kelalaian  notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi maupun dari sudut pandang hukum pidana meskipun dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana. 24
Menurut Habib Adjie, dalam perkara pidana seringkali notaris dijerat pasal dalam KUHP sebagai berikut: 1)    Membuat surat palsu/yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP) ;
2)   Melakukan pemalsuan terhadap akta otentok (Pasal 264 KUHP) ;
3)  Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
4)   Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP) ;
5)  Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP) ;
6)  Membuka rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP).
Apabila pegawai notaris melakukan tindak pidana membocorkan rahasia akta maka notaris dijerat pada Pasal 322 KUHP. 25
Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris  dapat dilakukan  sepanjang  batasan-batasan sebagaimana tersebut  diatas  dilanggar.  Artinya,  disamping  memenuhi  rumusan  pelanggaran  yang  disebut  dalam  Undang- undang perubahan atas UUJN dan kode etik profesi jabatan notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam KUHP.
Notaris  dapat dikatakan  melakukan  perbuatan  penyertaan  dan melakukan  perbuatan melawan hukum dalam  konteks  hukum  pidana,  sekaligus  juga  melanggar  kode  etik  dan  UUJN,  sehingga  syarat  pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh Undang-undang perubahan atas UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. 26
Tanggung jawab pidana, bagian terbesar diatur dalam KUHP yaitu dalam buku II titel XXVIII Pasal 413- 437  mengenai  kejahatan  jabatan  dan  buku  III  titel  XX  VII  Pasal  552-559  mengenai  pelanggaran  jabatan.
24 Peasetya Agung Laksana, “ Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris ”, Jurnal akta,Vol. 3 (Desember, 2016), 2.
25 Habib Adjie, Buku I, Op.cit., hlm. 67.
26 Achmad Arif Kurniawan, Op.cit., hlm. 15.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Pelanggaran  jabatan  ini  tidak  berarti  pelanggaran  dari  aturan  jabatan,  melainkan  merupakan  beberapa perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP.
Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di amanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP yang menyatakan:
a)   Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariann ya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
b)   Jika  kejahatan  dilakukan  terhadap  seorang  tertentu,  maka  perbuatan  itu  hanya  dapat  dituntut  atas pengaduan orang itu.
Menurut R. Soesilo, untuk dapat dihukum oleh pasal ini, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah:
a.   Yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia,
b.   Bahwa  orang  itu  diwajibkan  untuk  menyimpan  rahasia  tersebut  dan  ia  harus  betul-betul  mengetahui, bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu,
c.   Bahwa  kewajiban  untuk menyimpan  rahasia  itu  adalah  akibat  dari suatu  jabatan  atau  pekerjaan  yang sekarang, maupun yang dahulu pernah ia jabat dan,
d.   Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja. 27
Diketahui  bahwa  kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia  pekerjaan  ataupun  rahasia  jabatan,  harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:
a.   Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia pekerjaan ataupun jabatannya (harkat-martabat);
b.   Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia;
c.   Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia. 28
Dalam pembahasan ini yang menjadi permasalahan terkait tanggung jawab pidana notaris atas kesalahan pegawai  kantor  notaris  yang  tidak  menjaga  kerahasiaan  akta.  Notaris  dan  pegawai  notaris  yang  lalai  dalam merahasiakan akta dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “ barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang sekarang maupun yang  dahulu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak sembilan ribu rupiah ” .
27 R. Soesilo, Op.cit, hlm. 232.
28 Oemar Seno Adjie, Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 186.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## Akibat Hukum Bagi Notaris Dan Pegawai Notaris Yang Tidak Menjaga Kerahasiaan Akta
Jabatan  yang  diemban  Notaris  adalah  suatu  jabatan  kepercayaan  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila  hal  tersebut  diabaikan  oleh  seorang  Notaris  maka  akan  berbahaya  bagi  masyarakat  umum  yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. 29
Oleh  karena  itu  Notaris  harus  senantiasa  menjalankan  jabatannya  menurut  Kode  Etik  Notaris  yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik Notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Memegang teguh kode etik notaris sangat erat hubungannya dengan suatu pelaksanaan tugas-tugas jabatan dengan baik, karena dengan kode etik itulah ditentukan selaga perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris.  Hubungan  etika  dengan  profesi  hukum  bahwa  etika  profesi  adalah  sebagai  sikap  hidup  yang  berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan yang  penuh  keahlian  sebagai  pelayanan  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  yang  berupa  kewajiban  terhadap masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  hukum.  Dalam  menjalankan  tugas  jabatannya,  seseorang  notaris harus memperlihatkan hal-hal yang dapat mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan akan jabatannya itu. 30
Notaris  juga  merupakan  jabatan  kepercayaan  ( vertrouwensambt) dan  oleh  karena  itu  seseorang bersedia  mempercayakan  sesuatu  kepadanya.  Maka  dalam  hal  ini  seharusnya  notaris  berkewajiban  untuk merahasiakan akta atas semua yang diberitahukan kepadanya. Sekalipun ada bagian yang tidak dicantumkan dalam akta, notaris juga tetap tidak boleh memberitahukan apa yang telah diberitahukan oleh kliennya. Apabila seorang notaris yang tidak dapat mencegah kesalahan tersebut, maka akan mengalami akibatnya di dalam praktek,  yang mana  ia  akan  segera  kehilangan  kepercayaan  publik  dan  ia  tidak  lagi  dianggap sebagai  orang kepercayaan ( vertrouwenspersoon). 31
29 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, , 2008, hlm.
213.
30 Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, Andi, Yogyakarta, 2015.
31 Wawancara dengan Victor Puang
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Apabila terjadi pelanggaran ataupun kesalahan maka notaris harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi. Berdasarkan teori tanggung jawab yang didasarkan kesalahan menurut Hans Kelsen, notaris yang cakap secara  lahir  dan  batin  dalam  menjalankan  jabatanya,  baik  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja  melakukan kesalahan  ia  harus  bertangggung  jawab  untuk  menerima  sanksi  yang  diberikan  oleh  Undang-undang.  Dalam tahap penjatuhan sanksi ini, baik setelah notaris dijatuhi sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, notaris dapat mengajukan banding sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat ini.
Dengan demikian, di dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan. Notaris dalam menjalankan kewenanganyanya dia harus taat kepada peraturan yang berlaku  dan  bertanggung  jawab  terhadap  produk  yang  ia  buat  yaitu  akta  autentik.  Notaris  yang  melakukan pelanggaran  hukum   akan   berdampak  pada   reputasinya,  dimana  klien/masyarakat   tidak  memiliki   rasa kepercayaan lagi kepada notaris tersebut. 32
Notaris  dalam menjalankan  jabatannya selalu  mendapat  pengawasan  dari  Majelis  Pengawas  Notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 tahun 2014 :
1.    Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri.
2.   Dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menteri  membentuk  Majelis Pengawas.
3.   Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: a.Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b.Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c.ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
4.   Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
5.   Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  perilaku  notaris  dan  pelaksanaan  jabatan notaris. ”
Pengawasan  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  kinerja  notaris  tersebut  sudah  sesuai dengan nilai-nilai etika dan aturan hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam penelitian ini jika ada pegawai kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta adalah sebagai berikut :
a)   Memberikan teguran,
32 Ibid.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
b)   Sanksi
c)   Tindakan 33
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  teguran  dari  pihak  yang  berwenang  dan  tuntutan  dari  para  pihak, merupakan  tuntutan  pertanggung  jawaban.  Pegawai  kantor  notaris  yang  tidak  menjaga  kerahasiaan  akta bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan yang dilakukannya. Namun bukan berarti seorang notaris tidak bertanggung  jawab  atas  pelangaran  yang  telah  dilakukan  pegawai  kantornya.  Pelanggaran  tersebut  dilakukan pegawai  kantor   notaris  dalam  kedudukan  sebagai  pegawai  kantor   notaris,  manakala  seorang  notaris bertanggung  jawab akan hal tersebut  dimana  yang melakukan  suatu pelanggaran tersebut organ dari jabatan notaris tersebut. 34

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1.    Notaris  dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan  kerahasiaan minuta akta oleh  pekerjanya,  meskipun  dalam  hal  ini  notaris  tidakmelakukan  kesalahan  secara  langsung,  karena dalam salah  satu  prinsip  pertanggungjawaban  perdata  terdapat  suatu  prinsip  tanggung  jawab  mutlak, dimana seseorang yang berbuat kesalahan secara tidak langsung (akibat kelalaian atau kurang hati-hati) dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita seseorang. Selain adanya prinsip tersebut, dalam suatu hubungan kerjaantara notaris dan pekerja, notaris adalah pemberi kerja dari pekerja,  pasal 1367KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  majikan  (dapat  juga  disebut  pemberi  kerja) ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh buruh (pekerja),dimana kesalahan tersebut menyebabkan pihak lain menderita kerugian.
2.   Bagi Notaris dan pegawai notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak  Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
3.   Apabila Notaris melalaikan atau kurang hati-hati dalam hal menjalankan Tugas dan Fungsi dari Jabatanya Sebagai   Pejabat   Umum   yang   membuat   akta   Otentik   yang   berkewajiban   untuk   merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang. Maka ia harus dapat   mempertanggungjawabkan   Secara   Moral,   etis   dan   hukum   kepada   masyarakat,   kesalahan- kesalahan     yang     dilakukan     Notaris     tersebut     memungkinkan     Notaris     berurusan     dengan
33 Wawancara Victor Puang, Op.cit.
34 Darus, M. Luthfan Hadi, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, 2017, hlm. 25.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)
ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
pertanggungjawaban  secara  hukum  Baik  secara  perdata,  administratif,  maupun  pidana.  Akibat  dari kelalaianya  tersebut  atau  kekurang  hati-hatianya  tersebut  menimbulkan  pelanggaran  hukum/akibat hukum dan sanksi hukum sesuai yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Saran
1.    Pemerintah hendaknya merevisi atau membuat aturan baru dengan membentuk norma kewajiban hukum pegawai  Notaris  terhadap  menjaga  kerahasiaan  akta  Notaris,  agar  terlindunginya  kepentingan  pihak- pihak dalam akta Notaris dari pengingkaran kerahasiaan akta yang dapat dilakukan oleh pegawai Notaris akibat  kekosongan  norma.  Agar  pekerja  Notaris  selalu  menjaga  kerahasiaan  dari  akta  Notaris bersangkutan untuk menghindari timbulnya akibat hukum berupa pelanggaran hukum perdata.
2.   Keberadaan Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam Pasal 66  UUJN  diharapkan  dibentuk secara berjenjang seperti Majelis Pengawas Notaris, sehingga memungkinkan dalam memberikan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan (Notaris  maupun penyidik)  ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui MKN Wilayah, maupun MKN Pusat, dengan menempatkan hasil keputusan MKN Daerah sebagai objek pemeriksaan karena  hasil  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  MKN  Pusat  merupakan  keputusan  yang bersifat  final atau  tidak  dapat  diganggu  gugat.Notaris  senantiasa  dalam  memperkejakan  pegawainya harus memiliki standar  baku dalam memperkejakan para pekerjanya yang akan berguna bagi masa yang akan datang, sehingga menjadi dasar bagi para pekerja untuk ikut bertanggung jawab dengan mengatas namakan Notaris di tempat ia bekerja. Selain itu, adanya arahan dari setiap Notaris yang memperkejakan para pekerjanya untuk tidak membocorkan isi akta meskipun sudah tidak bekerja lagi di tempatnya dapat menjadi usulan yang baik agar tidak terjadinya hal yang tidak diingkan yang dapat merugikan para pihak yang tertuang di dalam akta.
3.   Agar  seorang  Notaris  terhindarkan  dari  segala  resiko  baik  berupa  sanksi  maupun  pembatalan  akta otentik dalam  proses  pembuatan  akta  yang  mengharuskan Notaris  bertanggung  jawab secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, maka Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih teliti dan memiliki  itikad  baik dalam  pembuatan akta  otentik serta mematuhi  ketentuan  hukum  yang berlaku  dan berlandaskan  pada  moral  dan  etika.  Diharapkan  bagi  notaris  harus  meningkatkan  pengawasan  kepada pegawainya  atas  segala  sesuatu  yang  dikerjakan  oleh  pegawainya,  sehingga  klien/masyarakat  tetap memberikan kepercayaan kepada notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya.
Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (print) : 2722-7316
e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Adjie,  Habib. 2011. Hukum Kenotariatan Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang-undang  Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung : Cetakan Ketiga. Refikaditama. Arief  Barda, Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan  Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Kelsen, Hans, 2006, Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Bandung : Nuansa & Nusamedia. Ningsih, Suriah. Mengenal Hukum Ketenagakerjaan. Medan. USU Press.
Seno Adjie, Oemar. 1991. Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter. Jakarta : Erlangga.
Soesilo, R.1991. Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia.
Sunindhia dan Ninik Widayanti, YW. 1998. Masalah PHK dan Pemogokan. Jakarta :  Bina Aksara.
Karya Ilmiah & Jurnal
I Kadek Agus  Satria  Darma  Putra, Pertanggungjawaban  Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya, Indonesian Notary, Vol. 3 No. 2, 2021.
Achmad Arif Kurniawan, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat,  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris.

## Wawancara
Wawancara dengan Victor Puang, Notaris di Serdang Bedagai, di Medan.