## Nomadic Tourism di Desa Canggu: Sebuah Momentum Menuju Deliberasi Kebijakan Pariwisata di Bali
Dr. Victorius Adventius Hamel, S.Th., M.Si. Dosen Fisipol Universitas Warmadewa victorhamel71@gmail.com
Anak Agung Gde Brahmantya Murti, S.IP.,MPA. Dosen Fisipol Universitas Warmadewa brahmantyamurti@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan pariwisata di Bali secara historis sangat bersifat state centered administration model. Sejak era pemerintah orde Baru model kebijakan yang dibangun tidak memberi ruang besar bagi keterlibatan  masyarakat  Bali  secara  utuh. Era  reformasi  seharusnya  mampu  mengubah  hal  itu semua. Desa Canggu melalui keberadaan nomadic touris-nya telah memberi warna yang  berbeda dalam membangun model kebijakan pariwisata di Bali yang lebih bernuansa community centered model. Meski belum sepenuhnya kebijakan bersifat community centered model tetapi paling tidak fenomena  turisme  yang  terjadi  di  desa  Canggu  dengan  kebijakan  pemerintah  desanya  telah memberi  indikasi  adanya pola-pola deliberasi  kebijakan publik yang lebih baik pada masa kini dan masa depan.
Kata Kunci: Kebijakan, pariwisata, deliberasi, Canggu

## Abstract
Tourism policy in Bali has historically been a state centered administration model. Since the New Order  government  era,  the  policy  model  that  was  built  did  not  provide  a  large  space  for  the involvement of the Balinese people as a whole. The reformation era in Indonesia should be able to change all of that. Canggu Village through the presence of nomadic tourists has given a different color in building a tourism policy model in Bali that is more nuanced in the community centered model.  Although  the  policy  is  not  yet  fully  community  centered  model,  at  least  the  tourism phenomenon  that  occurs  in  Canggu  village  with  the  village  government's  policy  has  given indications of better public policy deliberation patterns in the present and the future.
Keywords: Policy, Tourism, Deliberation, Canggu

## Pendahuluan
Penelitian  ini  berusaha  untuk menggali  lebih  dalam  mengenai  desa wisata  di  Bali  yang  pengembangannya didasarkan  pada  deliberasi  penguatan terhadap  masyarakat,  sehingga  hal  ini memberi contoh bahwa kebijakan pembangunan  pariwisata  yang  bersifat deliberatif  akan  lebih  kuat  menghadapi tantangan  global  ketimbang  kebijakan yang  bersifat  sentralistik  (kebijakan  dari pusat). Hal itu seperti kebijakan pariwisata di  Bali  yang  secara  historis  sebagai  daerah pariwisata  yang  diciptakan  –  A  Paradise Created  (Vickers,  2012)  -  berorientasi  pada kebijakan  pariwisata  yang  dicipatkan  oleh pemerintah pusat. –  yang  akhirnya berdampak  buruk  di  era  pandemik  Covid 19.
Kajian terhadap dinamika turisme  yang  ada  di  desa  Canggu,  Bali, dengan  salah  satu  model  turisnya  yaitu Nomadic  Tourism (NT) serta  model kebijakan  dan  tata  kelola  pariwisata  di desa tersebut diharapkan dapat menemukan pendulum swing model kebijakan  pariwisata  yang  berorientasi dari state  centered  administration  model kepada community centered model .
Tujuannya  adalah  untuk  memperlihatkan bahwa  model  kebijakan  yang  berorientasi pada community  centered  administration lebih  tepat  untuk  menghadapi  tantangan global  yang  datang  di  daerah-daerah
pariwisata. Hal ini juga ingin  memberikan sumbangan  pemikiran  bahwa  pendektana kebijakan publik yang bersifat deliberative menjadi sangat siginifikan dalam mencegah  bencana  dan  masalah  yang  ada dalam  masyarakat.  Dengan  demikian pendekatan deliberative  policy  analysis akan menjadi fokus utama penelitian ini.
Penelitian secara mendalam mengenai  NT  telah  dilakukan  oleh beberapa  akademisi  dalam  penelitian mereka seperti kajian push dan pull factors kehadiran NT di Canggu Bali (Prabawa & Pertiwi,  2020;  Mahadewi,  2019),  begitu juga  kajian  mengenai  peran  pemangku kepentingan  dalam  mengadopsi  berbagai kepentingan  NT  di  Grand  Canaria  , Spanyol (Hannonen et al., 2023). Penelitian yang lebih bersifat spesifik juga dilakukan oleh (Chevtaeva, E., & Denizci.Guillet,  2021)  dalam  kaitnnya dengan peran ruang kerja yang dibutuhkan oleh  para  NT.  Hal  ini  menarik  karena peran  ruang  kerja  dianggap  memberikan kenyaman  dalam  berinteraksi  dan  bekerja dalam sebagai NT. Selain itu juga terdapat penelitian  dari  Cook  (Cook,  2023)  yang lebih  menfokuskan  pada  defines  dan taxonomi  mengenai  para  Digital  Nomad atau  NT  yang  menglasifikasikan  mereka menjadi  beberapa  kategori  seperti  (1) freelance digital nomad, (2) digital nomad business  owners;  (3)  salaried  digital nomads;  (4)  experimental  digital  nomads and (5) armchair digital nomads.
Kajian Agung Suryawan
(Agung Suryawan Wiranatha,  et.al., 2019; Rakhmadi, 2022) mengenai  digital nomad yang  ada  di  Ubud  dan  Canggu  dan Indonesia  pada  umumnya  juga  telah memberikan  kontribusi  terhadap  analisa keberadaa  turis-turis  model  baru  ini  di Bali,  dengan  foksu  pada  identitfikasi, persepsi  dan  pandangan  para  NT  terhadap destinasi di mana mereka berada.
Penelitian-penelitian di atas menunjukan  bahwa  keberadaan  NT  telah menjadi  perhatian  yang  serius  dalam perkembangan  pariwisata,  khususnya  di Bali,  khususya  di  desa  Canggu.  Penelitian ini ingin memberikan sumbangan pemikiran  khusnya  pada  isu  deliberatif kebijakandi desa tersebut, dengan pertanyaan  utama  dalam    penelitian  ini adalah  apakah  kehadiran  NT  yang  begitu besar  di  desa  Canggu  berpengaruah terhadap  model  perumusan  kebijakan pariwisata  yang  lebih  berorientasi  kepada community centered model (deliberative)?

## Research Method
Penelitian ini merupakan penelitian  yang  berbasis  pada  deskripsi kualitatif, di mana                                           melalui wawancara, studi  literatur  yang  teoretik  didiskusikan secara mendalam  guna menemukan isu-isu terkait  dengan  keberadaan  NT,  isu-isu lokal  dan  juga  tantangan-tantangan  yang dihadapi  oleh pemerintah desa di Canggu.
Wawancara  dilakukan  secara  terbuka (wawancara  tidak  terstruktur).  Model wawancara ini digunakan guna mendapatkan  informasi  terkait  dengan kebijakan  pemerintah  desa,  tekanan- tekanan yang mereka hadapi, dan rencana- rencana  tata  ruang  desa  sebagai  dasar pembangunan  daerah.  Selain  itu  juga mengacu  pada  konsep  dan  analisis kebijakan  deliberasi  dari  Maarten  Hajer and Hendrik Wagenaar (Maarten  A. Hajer and Hendrik Wagenaar, 2003) yang sangat bernuansa  post-positivistik,  wawancara terbuka ini diarahkan untuk melihat isu-isu diseputar:
1. The  new  spaces  of  politics –  pembahasan  ruang  politik  yang berubah.  Memaparkan  bahwa  ada ruang-ruang  politik  yang  berubah  di dalam  konteks  sosial.  Ruang  politik ini  bisa  mengisi  model-  model kebijakan yang akan diambil. Konsep  perubahan  politik  ini  dapat menjadi  analisa  mengenai  konsep pariwisata  di  Bali  dalam  era  politik kolonialisme  sampai  Era  Reformasi. Seberapa besar perubahan ini mempengaruhi  kebijakan-kebijakan pembangunan  pariwisata  di  Bali, dalam  hal  ini  kebijakan  pemerintah daerah (lokal) di Canggu.
2. Politics  and  policymaking under  the  condition  of  radical
uncertainty  –  pembahasan  mengenai perumusan  kebijakan  politik  di  era ketidakpastian  (dalam  konteks  ini dihubungkan dengan Covid-19).
Bagaimana  pemerintah  lokal  di Canggu merespon perubahan- perubahan yang terjadi dengan cepat, khususnya  dalam  dua  tahun  terakhir ini (di era Covid-19)
3. The  increased  importance of ‘difference’ for our understanding of politics (dinamika heterogenitas di dalam  masyarakat).  Seberapa  besar pengaruh  heterogenitas  di  Canggu mempengaruhi daya dorong pariwisata berbasis lokalitas.
4. Acting upon an awareness
of interdependence (munculnya kesalingtergantungan  satu  dengan yang lainnya). Kepentingan ekonomi politik  yang  saling  tergantung  akan memudahkan  mengurangi  konflik dan  tetap  menjaga  keseimbangan secara natural. Berkelindannya beragam  kepentingan  yang  ada  di Canggu  sekiranya  dapat  menjadi “kekuatan”  yang  dapat  menjelaskan perubahan  dan  kemajuan  pariwisata di Canggu.
5. Policymaking and the
dynamics  of  trust  and  identity
(kepercayaan dan identitas).
Kepercayaan  dan  identitas  adalah bagian yang terpenting dalam sebuah perumusan kebijakan dalam perspektif deliberatif.
Wawancara  ini  dilakukan kepada  Sekretaris  Desa  dan  Kepala Bidang  Urusan  Pembangunan  dan kepada  seorang  petani  di  daerah Canggu.  Wawancara  juga  dilakukan kepada  Michael  Craig,  salah  satu pengelola  cafe  berwarna  negara asing  yang  sudah  cukup  lama bekerja  di  Canggu,  dan  banyak bertemu  dengan  para  turis  nomad selama  kurang  lebih  sepuluh  tahun terakhir.

## Diskusi
Desa  Canggu,  Bali,  adalah salah  satu  destinasi  wisata  yang terkenal  dengan  NT-  nya.  Menurut informasi resmi dari website nomadlist.com, Canggu  adalah top rank untuk  destinasi  wisata  dunia khusus  untuk  NT.  Hampir  semua variabel  ukuran  kenyamanan  yang ditawarkan  bernilai Okay hingga Great (ditandai dengan warna kuning  hingga  hijau).  Hanya  dua item saja yang berwarna merah (bad) yaitu Trafic  Safety dan Healthcare .
Website ini memberikan
pembandingan dengan negara-negara di  seluruh  dunia  mengenai  tingkat kenyamanan berwisata dalam konteks  NT.  Hal  ini  menunjukan bahwa  konteks  Canggu  sebagai  desa wisata  di  Bali  dapat  terus  eksis  dan dikunjungi  banyak orang, khususnya para  turis  NT,  meskipun  terdapat bencana  besar  (khususnya  pandemic Covid-19).
Sejak  jatuhnya  pemerintahan Orde Baru di bawah rezim admistrasi Presiden Soeharto di Indonesia  telah mengubah banyak hal terkait dengan tata  kelola  kenegaraan  di  Indonesia. Konteks  (ekonomi)  politik  yang berubah  berdampak  pada  perubahan- perubahan  kebijakan  termasuk  di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan pariwisata  (Mudana  et  al.,  2018; Vickers, 2012; Sylvine Pickel- Chevalier Editor, 2017). Hal itu tentu berdampak kepada Bali sebagai daerah pariwisat  autama  di  Indonesia.  Secara umum  Bali  berhadapan  langsung dengan konsep-konsep neoliberalisme  yang  terpapar  luas
untuk dieksplorasi dan juga
dieksploitasi oleh kekuatan
kapitalisme.  Ini  bukan  hanya  sebuh kecemasan tetapi juga sebuah realita.
Hingga September 2022
diperkirakan  sudah  ada  3000-an pengguna  visa B211A, yaitu               visa yang  dilekuarkan  bagi  turis-turis yang berstatus NT. Visa ini diharapkan dapat memberikan dampak pertumbuhan    ekonomi  khususnya  di bidang pariwisata, khususnya bagi Bali sebagai  destinasi  wisata  utama  di Indonesia.  Meski  arus  diakui  adanya visa  ini  tidak  secara  otomatis  selalu berdampak  positif  (Indrady,  2020; Pujiharini & Ichihashi, 2016). Kemudahan masuknya para NT di satu sisi  berdampak  positif  tetapi  sejalan dengan waktu hal ini justru menimbulkan  persoalan. Wawancara mendalam  dengan  Michael  Craig, seorang  pemilik  Dojo  Bali  Co- Working yang telah  bekerja lebih dari sepuluh  tahun  di  desa  Canggu, mengatakan bahwa para NT awalnya adalah  orang-orang  yang  memiliki perhatian  yang  sangat  mendalam terhadap  lingkungan  dan  hanya bekerja dan menikmati hidup. Tetapi belakangan  ini  keberadaan  NT  ini tampaknya  sudah  berubah  banyak karena  mereka  bukan  saja  ingin menikmati bekerja di Bali tetapi  juga mau  tinggal  dan  memiliki  properti- properti  di  Bali.  Dengan  demikian mereka  berusaha  untuk  memiliki
tanah  dan  membangun  villa-villa atau homestay sebagai tempat mereka tinggal. Menurutnya, sepuluh tahun yang lalu para NT ini memiliki jiwa  sosial  yang  tinggi  sekali  untuk membangun Bali, khususnya Canggu. Hal itu dieskrpesikan melalui keikutsertaan mereka berpartisipasi dalam program- program  sosial  Dojo  Bali  Co- Working untuk membantu masyarakat  Bali  dan  Canggu  secara khusus.  Sekitar  50%  para  NT  yang tinggal  di  Canggu  ingin  melakukan hal    itu.  Tetapi  menurutnya,  akhir- akhirini  hanya  sekitar  20%  NT  ini yang  ingin  terlibat  dalam  kegiatan sosial dan selebihnya mereka
cenderung  tidak  perduli  terhadap keadaan Canggu. Hal ini menunjukan  bahwa  keberadaan  NT
akhir-akhir  bukan  saja  memberikan dampak yang signifikan bagi keberadaan  ekonomi  di  Bali,  dan desa  Canggu  secara  khusus,  tetapi juga sedikit banyak mulai menimbulkan  persoalan.  Persoalan ini  muncul  khususnya  dalam  hal eksistensi  NT  ini  dalam  konteks sosial, ekonomi, budaya, dll. Dengan demikian  kebijakan  Visa  B211A harus  dilihat  dalam  perspektif  yang
lebih luas terkait dengan kepetningan ekonomi pariwisata yang  berdampak pada masyarakat lokal. Mass tourism adalah  sebuah  petaka  ketika  tidak diimbangi  dengan  kesiapan-kesiapan infrastuktur,  kebijakan  dan  aturan- atruan  yang  kuat  serta  kesiapan  dari masyarakat untuk menerima perbedaan dan perubahan.
Dari  sisi  kebijakan  daerah, informasi melalui wawancara mendalam  dengan  Kepala  Urusan Pembangunan Desa Canggu (Ni Luh Desy  Natalina),  menunjukan  dengan jelas  bahwa  pemerintah  desa  tidak mudah  untuk  melakukan bergaining position berhadapan  dengan  pemilik modal  besar  untuk  berinvestasi  di Desa  Canggu.  Sebagian  dari  mereka adalah  juga  para  NT.  Mengatasi  hal ini,  cara  yang  kemudian  digunakan oleh  pemerintah  desa  adalah  dengan melakukan “Kebijakan Tiga Ruang”. Pembagian  ruang  geografis  menjadi tiga  bagian,  Canggu  Selatan  (hotel- hotel), Canggu Tengah (mini market, cafe,  pantai,  homestay,  dll)  dan Canggu  Utara  (pertanian,  homestay). Ketiga  ruang  ini  dalam  rancangan pembangunan desa sebenarnya menjadi  prioritas  yang  sangat  ketat.
Namun  demikian  sering  kali  terjadi tawar  menawar  dari  para  investor untuk  membangun  di  tempat-tempat yang  tidak  sesuai  dengan  rancangan ruang pembangunan desa. Di sini isu perijinan  dan  pajak  menjadi  sangat ketat dan penuh dengan kepentingan. Salah  satu  usaha  desa  yang  sangat penting adalah kebijakan pembebasan  pajak  bagi  pertanian. Kebijakan ini diambil agar kesadaran masyarakat  mengenai  pembangunan agrobisnis/pertanian menjadi semakin  kuat.  Subsidi-subsidi  pupuk dan  bantuan  dana  desa  terhadap kegiatan pertanian (dan juga kelautan)  merupakan  salah  satu prioritas  pemerintah  desa  Canggu. Hal  ini  lebih  terasa  lagi  ketika memasuki  masa-masa  sulit  di  era pandemik.  Banyak  masyarakat  yang tadinya  bekerja  di  bidang  pariwisata kemudian  berbalik  haluan  kembali pada pertanian. Meskipun ini bersifat kasuistik  tetapi  hal  ini  menjadi penanda bahwa pertanian merupakan alternatif  yang  kuat  untuk  menjadi pertahanan sosial menopang
ekonomi masyarakat. Hal ini diperkuat  oleh  penyampaian  Kepala Urusan  Pembangunan  Desa  Canggu (Ni  Luh  Desy  Natalina)  yang
mengungkapkan bahwa di era pandemik  keberadaan  masyarakat desa  Canggu  adalah  yang  paling stabil menghadapi isu pandemik. Hal ini  menurutnya karena  ditopang  oleh kegiatan  dan  aktifitas  perekonomian agrobisnis  yaitu  pertanian.  Meski demikian tantangan untuk
mempertahankan lahan-lahan
pertanian sampai saat ini menjadi isu yang  sangat krusial. Pemerintah  desa Canggu  secara  serius  memfokuskan kebijakan-kebijakannya untuk mempertahankan daerah dengan basis  pertanian  ini  agar  tetap  eksis dan  kuat.  Tantangan  terbesar  adalah masalah ekonomi masyarakat. Menurut  Natalina,  ada  kasus-kasus di  masyarakat  yang  menghendaki agar  menjual  tanah-tanahnya  kepada investor  ( nota  bene dari  Jakarta bahan  dari  luar   negeri)  dan  diganti dengan kegiatan-kegiatan pariwisata  yang  dianggap  cepat mendatangkan keuntungan, misalnya dengan membangun hotel-hotel besar.  Namun  demikian  pemerintah desa  Canggu  sangat  ketat  untuk memberikan perijinan terkait  dengan hal  itu,  khususnya  di  bagian  utara Canggu   yang  memang  secara  umum peruntukannya lebih pada
pertanian/agrobisnis.
Perkembangan  yang  justru terjadi  adalah  semakin  maraknya homestay / villa sebagai  alternatif tempat  tinggal,  tetapi  berkualitas, murah  dan  bernuansa  eksotik  bagi pengunjung. Pengembangan homestay ini  menjadi  potensi  yang besar karena merupakan usaha membangun
keikutsertaan masyarakat dalam merespon
kehadiran  turis-turis  manca  negara khususnya  para  NT.  Pembangunan homestay/villa oleh masyarakat merupakan model yang bisa dikatakan bersifat buttom up , dimana selama  ini  fasilitas  dan  infrastruktur pariwisata  selalu  dilihat  sebagai berbiaya  besar  dan  hanya  dimiliki oleh para investor. Namun demikian, kesederhanaan, kebersihan dan keramahtamahan masyarakat di Canggu  dalam  penerimaan  turis manca  negara  dan  lokal  untuk tinggal  di homestay/villa mereka telah  membuktikan  bahwa  gerak pariwisata tidak selalu  harus dimulai dengan  modal  serta  investasi  yang besar.  Meski  untuk  membangun sebuah  homestay  memerlukan  biaya yang tidak sedikit tetapi hal itu tidak
sebanding dengan pembangunan hotel  mewah  yang  sering  kali keberadaannya tidak melibatkan masyarakat  di  sekitarnya.  Penelitian dari  I  Nyoman  Sudiarta  dan  I  Gusti Ayu  Eka  Suwintari  (Sudiarta  &
Suwintari, 2020; S.Kumaran, T.Milton, 2022) memberikan
gambaran bahwa keberadaan
homestay/villa adalah  sebuah  usaha membangun masyarakat dalam konteks pertumbuhan ekonomi pariwisata  di  Bali  yang  selama  ini cenderung  hanya  dinikmati  oleh segelintir/kelompok  orang.  Namun pada sisi lain, pembanguan homestay juga  harus  diwaspadai  karena  akan terjadi  perubahan-  perubahan  fungsi lahan  yang  sangat  besar  di  sekitar Canggu, khususya di wilayah Canggu  bagian  utara (Suamba et al., 2022;  Rimba  et  al.,  2020).  Hal  ini merupakan  tantangan  yang  tidak mudah  ketika  diperhadapkan  pada usaha mempertahankan sektor
pertanian di wilayah pariwisata. Usaha membangun kebijakan pertanian menurut Sekretaris Pemerintahan Desa
Canggu,  Wayan  Mertha  Wijaya
Kusuma, bukan saja sekedar kebijakan  akibat  dampak  pandemi
yang terjadi, meskipun hal itu disadari sebagai  salah  satu  pendorongnya. Tetapi  hal  ini  lebih  didasarkan  pada kesadaran  sejarah  pariwisata  yang ada  di  Bali  itu  sendiri  (Agung Wardana,  2019).  Meskipun  Kusuma tidak  secara  langsung  mengatakan kebijakan  pertanian  di  desa  Canggu sebagai  usaha  melawan  kapitalisme global  yang  berusaha  menggerus lahan-lahan di desa Canggu tetapi hal ini sebenarnya mengindikasikan adanya “perlawanan”  terhadap  gerak kapitalisme yang berusaha menggerus  Bali,  dalam  hal  ini  desa Canggu,  untuk  beralih  sepenuhnya dari  aktifitas mass  tourism .  Oleh sebab  itu  Kusuma  menyampaikan bahwa  kebijakan  pemerintah  desa secara  khusus  di  era  pandemik  dan “pasca” pandemik ini adalah konsisten  dengan  kebijakan  agro industri, khususnya mempertahankan wilayah  di  Canggu  utara.  Usaha kebijakan  itu  dilakukan  dengan membangun  sistem  guna  mencapai hal  yang  diharapkan.  Pada  masa pandemi  dengan  cara  membagikan bibit,  pupuk  bersubsidi,  tetapi  juga dengan  bantuan  membangun  sistem penjualan hasil pertanian (khususnya padi dan gabah) dengan bekerja sama
dengan “pihak  ketiga”.  “Pihak ketiga”  ini  adalah  pihak  yang secara resmi  ditunjuk  untuk  bekerja  sama dengan  pihak  pemerintah  desa  yang bertujuan  mencegah  larinya  petani kepada para tengkulak untuk menjual hasil pertaniannya. “Pihak ketiga” ini secara resmi  dituangkan  dalam kebijakan  pemerintah  desa  sebagai salah satu cara untuk mengembangkan  usaha pertanian masyarakat,  yang  juga  merupakan tantangan terbesar dari pemerintahan desa di Canggu.
Selain  itu,  mengembalikan fungsi  subak  adalah  salah  satu  cara yang  harus  dilakukan  secara formal melalui  kebijakan  pemerintah  desa agar keberadaan subak menjadi salah satu penopang penting dalam peningkatan  kualitas  hasil  pertanian (terkait  dengan  air)  (Sriartha  et  al., 2015;  Purnamawati  et  al.,  2022). Pemerintah  desa  Canggu  dalam  hal ini  mengeluarkan  kebijakan  dalam bentuk  anggaran  guna  membangun infrastruktur  subak  berupa  jalan usaha tani (JUT). Pembangunan jalan usaha  tani  subak  Uma desa  ini  tidak hanya mempermudah akses transportasi  petani  dalam  melakukan kegiatan  pertanian  dan  pemasaran
hasil  pertanian.  Jalan  tersebut  juga bisa  dimanfaatkan  warga  setempat maupun  wisatawan  sebagai  trek joging sembari menikmati pemandangan hamparan  sawah  hijau di sekelilingnya. Menurut pemaparan Kusuma  selanjutnya,  sejalan  dengan pembangunan  subak  ini  memang terdapat                  juga  pembangunan infrastruktur pariwisata yang dilakukan  oleh  investor.  Namun karena  dalam   perjalanannya  kondisi pembangunan  tidak  sesuai  dengan konteks  ekologis  yang  ditawarkan sejak     awal,   maka  pemerintah  desa Canggu  bersama  desa    adat  secara berani  menghentikan  pembangunan tersebut. Ini menjadi usaha perlawanan  yang                           berarti  bagi investor-investor besar yang mencoba membuat perubahan- perubahan  yang      signifikan  dalam kebijakan-kebijakan tata ruang yang  ada  di  pemerintahan  desa  di Canggu. Usaha ini banyak diapresiasi oleh masyarakat.
Pada  sisi  lain  kehadiran  para NT telah memberi warna baru dalam konteks  kehidupan  masyarakat  di Canggu.  Tidak  seperti  destinasi wisata  lainnya  di  Bali  (misalnya
Kuta,  Nusa  Dua,  Sanur),  model  NT yang  ada  di  Canggu  cenderung berada  bersama  dalam  komunitas masyarakat  lokal.  Oleh  sebab  itu interaksi  dan  heterogenitas  menjadi sangat  tinggi  dengan  beragama masalah  sosial  yang  ada.  Salah satunya adalah ketika ketika masyarakat Canggu melakukan protes  atas  kebisingan  suara  yang terjadi  akhir-akhir      ini  .  Di  mana masyarakat bersama desa adat melakukan  protes  dan  mengajukan petisi  terhadap  polusi  suara  yang terjadi  melalui  cafe  besar  di  sekitar Canggu  (Riri  Rahayu,  2022).  Dalam kaitannya dengan protes  yang terjadi akibat  kebisingan  suara  tersebut,  hal itu  paling  tidak  dapat  dilihat  dalam dua  hal: pertama, adanya kesadaran bahwa  masyarakat  memiliki power untuk melakukan bergaining position terhadap model pembangunan pariwisata  di  Bali,  Canggu  secara khusus. Hal ini ditandai dengan sikap berani  untuk  menentang  kebijakan turisme yang mengakibatkan
muculnya akibat negatif dari kebijakan turisme, yaitu polusi suara. Kedua, hal  ini  dapat  dilihat  sebagai masih  kuatnya  usaha  kapitalisasi pariwisata di Bali di mana
pemerintah  –  khususnya  pemerintah desa di Canggu  –  belum  sepenuhnya mampu menghadapi besarnya kekuatan  kapitalisme  yang  dapat memberangus  nilai-nilai  baik  yang sudah  dibangun  selama  ini  dalam bidang  pariwisata  di  Canggu  yang berbasis  lokalitas.  Kehadiran  para NT  (dan  semua  turis  yang  ada  di desa Canggu) telah membuat desa ini kuatir akan adanya perubahan kebudayaan,  nilai-  nilai,  pola-pola kehidupandan sosial. Tetapi pada sisi lain  hal  itu  membawa trickle  down effect yang  menguntungkan  bagi perekonomian  akibat  pariwisata  di desa Canggu secara umum. Pada sisi ini,  meminjam  istilah  D’Andrea, kehadiran para “ekspatriat ekspresif” ini  (NT)  (D’Andrea,  2006)  adalah sebuah  fenomena  global,  dengan kekuatan  dan  pengaruh  global  yang kuat,  yang  sedikit  banyak  telah menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat  di  Canggu,  tetapi  juga telah  membuka  ruang  politik  yang kuat  atas  nama  kepentingan  global yang  mampu  menekan  kekuatan politik lokal melalui gerakan ekonomi  liberal.  Artinya,  apakah protes kebisingan itu akan menghasikan  kebijakan  yang  jelas
bagi  masyarakat  di  desa  Canggu?
Pada kenyataanya kebijakan mengenai    kebisingan  ini  hanya bersifat dramatical dan sensasi semata. Tidak akan bisa menghilangkan  apa  yang  disebut dengan  kebutuhan  pasar  global dalam industri  pariwisata  yaitu kesenangan tanpa batas. Pada sisi ini maka  ruang-ruang  ekonomi  politik dalam  usaha  membangun  keijakan pariwisata di Canggu mengalami dua muka.  Pada  satu  sisi  betumbuh  dari bawah  ke  atas,  tetapi  pada  sisi  lain tetap  menghadapi  kekuatan  mondial (pusat,  Jakarta,  kelompok  kapitalis global)  yang  setiap  saat  berusaha mengambil  keuntungan  dari  situasi seperti yang dihadapai oleh masyarakat dan pemerintahan desa di Canggu.  Pada  akhirnya  persoalan heterogenitas  sosial  ini  berhimpitan dengan  beragam  isu-isus  lainnya yang sangat kompleks.
Hal  itu  juga  dikemukakan oeh  Sekretaris  Permerintahan  Desa Canggu,  Wayan  Mertha  Wijaya Kusuma, ada kasus-kasus heterogenitas  yang  berupa  riak-riak kecil dalam konteks perebutan “lahan” ekonomi. Misalnya                       suatu kali di desa Canggu pernah
diresahkan  oleh  keberadaan  bisnis money changer yang dalam menjalankan bisnisnya terdapat
kecurangan-kecurangan sehingga
menimbulkan keresahan di masyarakat  khususnya  tamu-tamu asing.  Hal  ini  dilaporkan  kemudian ditindaklanjuti  dengan  cara sidak  ke kios-kios money  changer ,  yang sebagian besar bisnis tersebut dijalankan  oleh  masyarakat dari  luar daerah  Bali.  Kasus  ini  hampir merebak  sebagai  kasus  rasialis. Namun  kemudian  pemerintah  desa memberikan sangsi yang keras melalui kebijakan daerahnya sehingga hal  itu tidak    menimbulkan efek  rasialisme  di  wilayah  desa Canggu. Kasus  ini tampaknya  hanya merupakan kasus kecil dalam konteks  perekonomian  masyarakat tetapi  jika  tidak  ditangani  dengan serius  maka  bisa  berdampak  pada hal-hal  yang  lebih  besar  khususnya masalah rasialisme.

## Simpulan
Kehadrian  NT  di  Bali, khususnya  di  desa  Canggu  adalah sebuah  keuntungan  yang  besar  bagi masyarakat  desa  tersebut.  Di  era
pandemik  perekonomian  desa  ini tetap stabil dibanding dengan daerah-daerah  pariwisata  lainnya  di Bali. Desa Canggu adalah  salah satu surga  bagi  para  NT.  Ruang-ruang politik  ( the  new  spaces  of  politics) yang berubah di Indonesia, khususnya  di  era  reformasi  telah memberi  pengaruh  pada  dimensi ekonomi  politik.  Usaha  masyarakat dan pemerintah desa Canggu mengedepankan  pertanian  sebagai salah  satu  prioritas  programnya, dengan  cara  menetapkan  “kebijakan tiga  wilayah”  telah  memberikan “ruang                      hirup udara yang segar” bagi para turis, khususnya para NT, untuk menikmati keindahan wisata Canggu. Meski masih begitu banyak persoalan  dan  dinamika  ekonomi politik khususnya bagaimana pemerintah desa Canggu menghadapi kekuatan kapitalisme yang senantiasa menginginkan seluruh wilayah Canggu  menjadi  destinasi  wisata ala mass  tourism –  dengan  segala infrastruktur yang ada di dalamnya  – tetapi  hal  itu  sampai  hari  ini  masih dapat di atas dengan  “kebijakan tiga wilayah”  yang  menjadi  konsentrasi pemerintah  di  desa  Canggu.  Dalam konteks  pendemik  hal  ini  juga
merupakan  salah  satu  cara  untuk
bertahan menghadapi suasana ketidakpastian  yang  terjadi  secara global, nasional maupun lokal ( Politics and policymaking under the condition  of  radical  uncertainty).
Hal  ini  ditunjukan  dari  eksistensi desa  Canggu  selama  era  pandemik masih saja terdapat turis-turis
internasional maupun lokal (khususnya  para  NT),  tentu  dengan protokol kesehatan yang ada.
Tingkat  heterogenitas  yang tinggi,  secara  historis  memiliki ketegangannya sendiri. Tetapi sejalan  waktu  hal  ini  memberikan kesempatan  belajar  bagi  masyarakat untuk terus mengadaptasi dan bertemu di ruang publik untuk saling menghargai  dan  menghormati  ( The increased  importance  of  ‘difference’ for  our  understanding  of  politics  - Policymaking  and  the  dynamics  of trust  and identity ).  Dinamika  konflik di  ubah  menjadi  sebuah  tatanan keberagaman, meski tidak mengabaikan  bahwa  ada  hal  yang krusial  yaitu  penghargaan  terhadap identitas  yang  jika  salah  dipahami dapat  menimbulkan  isu-isu  yang bersifat  rasialis.  Kebijakan  adil pemerintah  desa  (desa  dinas)  dalam
hal distribusi kesejahteraan masyarakat di Canggu telah memberikan dampak psikologi sosial bagi  suasana  ramah  dan  damai  di ruang  publik,  di  mana  hal ini  dicari dan  ingin  dinikmati  oleh  para  turis khsusnya para NT. Pada sisi  lain  hal itu secara langsung telah
memberikan suasana saling
ketergantungan  di  antara  pemerintah desa,  masyarakat  desa,  para  turis (NT) untuk terus merasakan kenyamanan dalam melakukan aktifitas keseharian dan juga aktifitas pariwisata.
Mungkin  masih  terlalu  awal untuk  menyimpulkan  bahwa  sudah terjadi  pergeseran  pola  kebijakan pariwisata  Bali,  dari  kebijakan  yang bersifat state centered model menjadi  community  centered  model . Tetapi  di  balik  itu  semua  itu  semua, dalam  kajian  di  atas,  tampak  ada sebuah  pergeseran-pergeseran  yang signifikan  terhadap  pola-pola  politik pariwisata.  Kasus  daerah  Canggu seharusnya  dapat  dilihat  sebagai momentum  perubahan  model  politik pariwisata  di  Bali  yang  tata  kelola dan kebijakannya berorientasi community centered model . Kreatifitas  pemerintah  desa  dan
masyarakat merespon perubahan dianggap  dapat  dilihat  sebagai  cara untuk  menciptakan  pariwisata  itu pada  dirinya  sendiri  dan  tidak tergantung  semata  dari  (pemerintah) pusat/daerah. Ini menunjukkan bahwa terjadi  pergeseran  pola  (pendulum swing)  yang  signifikan  yang  justru memperkuat basis pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.
Terjadinya protes dari
masyarakat  adalah  sebuah  tanda bahwa masih terdapat masalah dalam proses perumusan kebijakan pariwisata  di  Canggu.  Seperti  sudah disampaikan  di  atas,  protes  tersebut dapat dilihat dalam dua sisi yaitu sisi kekuatan masyarakat dalam merespon ketidakadilan (polusi suara) tetapi juga dapat dilihat masih lemahnya  pemerintah  desa  dalam menghadapi  kekuatan  kapitalisme pariwisata.
Melihat hal tersebut, sekiranya  pemerintah  desa  Canggu dapat  memperkuat  visi  dan misinya melalui  usah  melibatkan  masyarakat sebesar mungkin dalam setiap proses perumusan dan pengambilan keputusan.  Seperti  dipahami  bahwa demokrasi dan kekuasaan adalah dua
hal  yang  berkelindan  satu  dengan yang  lainnya  (Nicole Curato & Min, 2019).  Pada  satu  sisi  ia  mengritik kekuasaan    tetapi  pada  sisi  lain  ia juga  membentuk  sebuah  kekuasaan baru.  Oleh  sebab  itu  diperlukan norma,  forum  dan  sistem  untuk mengukur bagaimana relasi keduanya  berjalan  dengan  baik. Normatif  demokrasi  dikonstruksi sedemikan  rupa  guna  membentuk norma-norma  yang  menjadi  acuan dalam  berdemokrasi.  Hal  tersebut dirancang berdasarkan political aspiration yang nantinya akan menjadi  sebuah  tatanan  atau  acuan bagi  tata  kelola  pemerintahan  yang demokratis.
Pada  sisi  lain  forum  menjadi sesuatu  yang  yang  penting dalam  perspektif  deliberasi demokrasi  mengingat  bahwa  forum atau mini-publics ini  menjadi  cara untuk melakukan redistribusi kekuasaan politik yang dinamis. Pada sisi  ini  deliberasi  demokrasi  dan politik menjadi  dua hal yang senantiasa  tidak  bisa dilepaskan  satu dengan  yang  lainnya.  Sebuah  sistem dibuat berdasarkan kepentingan bersama  dan  untuk  kemaslahatan bersama.
Pada  sisi  ini  kemudian  saran
terpenting  bagi  pemerintahan  desa Canggu  adalah  tetap  menciptakan norma-norma kebijakan yang bersumber  melalui  inspirasi  dalam forum-forum  publik  yang  berujung pada  membangun  sistem  yang  kuat di masa depan. Hal itu tentunya akan menguatkan  model  perumusan  dan kebijakan  pemerintahan  desa  yang deliberative dan demokratis.

## Referensi
Agung Wardana. (2019). Contemporary Bali: Contested Space and Governance. In Contemporary Bali:
Contested Space and Governance . https://doi.org/10.1007/978-981-13- 2478-9
Chevtaeva, E., & Denizci.Guillet, B. (2021). Digital Nomads’ Lifestyles and Coworkation. Journal of Destination Marketing & Management , 21 . https://www.sciencedirect.com/scienc e/article/abs/pii/S2212571X2100081 0
Cook, D. (2023). What is a Digital Nomad? Definition and Taxonomy in the Era of Mainstream Remote Work.
World Leisure Journal , 1–20.
https://doi.org/10.1080/16078055.20 23.2190608
D’Andrea, A. (2006). Neo‐nomadism: A theory of post‐identitarianmobility in the global age. Mobilities , 1 (1), 95–
119. https://doi.org/10.1080/17450100500
489148
Curato,N.,  Hammond,M., Min.,JB.
(2019). Power in Deliberative Democracy : Norms, Forums, Systems, Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland.
Hannonen, O., Aguiar Quintana, T., & Lehto, X. Y. (2023). A supplier side view of digital nomadism: The case of destination Gran Canaria. Tourism Management , 97 (March), 104744. https://doi.org/10.1016/j.tourman.202 3.104744
Indrady, A. (2020). A Critical Assessment on the Indonesian Free Visa Policy: a Neorealist Perspective. Global:
Jurnal Politik Internasional , 22 (1),
54. https://doi.org/10.7454/global.v22i1.
414
Maarten A. Hajer and Hendrik Wagenaar. (2003). DELIBERATIVE POLICY ANALYSIS Understanding Governance in the Network Society. In Maarten A. Hajer and Hendrik Wagenaar (Ed.), Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge, United Kingdom Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York . Cambridge University Press.
Mahadewi, N. M. E. (2019). Nomadic tourism, education tourism, digital tourism and event tourism for sustainable tourism. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems , 11 (11), 360– 367.
Mudana, I. G., Suamba, I. B. P., Putra, I. M. A., & Ardini, N. W. (2018). Practices of Bali Tourism Development, Threefolding, and Tri Hita Karana Local Knowledge in New Order Indonesia. Journal of Physics: Conference Series , 953 (1). https://doi.org/10.1088/1742-
6596/953/1/012108
Nicole Curato, M. H., & Min, J. B. (2019). Power in D eliberative Democracy . https://doi.org/https:/doi.org/10.1007/
978-3-319-95534-6
Pujiharini, F., & Ichihashi, M. (2016). The Impact of Visa-Free Entry on the Determinants of Inbound Tourism Demand in Indonesia. IDEC DP2 Series , 6 (5), 1–24. https://core.ac.uk/download/pdf/2229 57884.pdf
Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, N. K. S. (2022). The Role Analysis of the Physical Environment, Socio-Economic, and the Urgency of Tat Tvam Asi in Collective Resource Management Multicultural Subak. Asia Pacific Management and Business Application , 011 (01), 19–36. https://doi.org/10.21776/ub.apmba.20 22.011.01.2
Rakhmadi, R. (2022). Role of Digital Nomad in Supporting Tourism in Indonesia: Case Study Bali.
Proceedings of the 2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021) , 606 (Iicis), 143–148.
https://doi.org/10.2991/assehr.k.2112
06.020
Rimba, A. B., Atmaja, T., Mohan, G., Chapagain, S. K., Arumansawang, A., Payus, C., & Fukushi, K. (2020).
Identifying land use and land cover (LULC) change from 2000 to 2025 driven by tourism growth: A study case in Bali. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives , 43 (B3), 1621–1627. https://doi.org/10.5194/isprs- archives-XLIII-B3-2020-1621-2020
Riri Rahayu. (2022). Sandiaga Uno Responds to Online Petition Against Bali’s Canggu’s Unbearable Noise Pollution . Tempo.Co. https://en.tempo.co/read/1634986/san diaga-uno-responds-to-online- petition-against-balis-canggus- unbearable-noise-pollution S.Kumaran, T.Milton, R. K. (2022).
Homestay Operations In Bali, Indonesia: An International Tourists Perception . 05 , 553–567. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/4S8
Z3
Sriartha, I. P., Suratman, S., & Giyarsih,
S. R. (2015). The Effect of Regional Development on The Sustainability of Local Irrigation System (A Case of Subak System in Badung Regency, Bali Province). Forum Geografi , 29 (1), 31–40. https://doi.org/10.23917/forgeo.v29i1
.789
Suamba, I. B. S., Wiryasa, N. M. A.,
Dwijendra, N. K. A., & Putra, I. D. G. A. D. (2022). Characteristics and deviation patterns of agricultural land use in tourism area of Canggu, Bali, Indonesia. Caspian Journal of Environmental Sciences , 20 (2), 423– 430.
https://doi.org/10.22124/cjes.2022.55 91
Sudiarta, I. N., & Suwintari, I. G. A. E. (2020). Pengaruh Pelayanan Dan Fasilitas Homestay Canggu Terhadap Kepuasan Backpacker. Jurnal Ilmiah Hospitality Management , 11 (1), 24–
35.
https://doi.org/10.22334/jihm.v11i1.1 74
Sukma Winarya Prabawa, I. W., & Ratih Pertiwi, P. (2020). The Digital Nomad Tourist Motivation in Bali: Exploratory Research Based on Push
and Pull Theory. Athens Journal of Tourism , 7 (3), 161–174.
https://doi.org/10.30958/ajt.7-3-3
Sylvine Pickel-Chevalier Editor. (2017).
Tourism in Bali and the challenge of
sustainable development . 186. Vickers, A. (2012). Bali A Paradise Created by Adrian Vickers (z- lib.org).epub . Tuttle Publishing.