JIGE 5 (1) (2024) 416-423

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2265
Analisis  Keterbukaan  Informasi  Publik  Terhadap  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pembangunan  Desa  (Kecamatan  Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)
Mafturrahman 1* , Aria Elshifa 1 , Ary Dwi Anjarini 1 1 Program Studi Administrasi Perkantoran, Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, Indonesia *Corresponding author email: mafturrahmansos@gmail.com

## History Article

## Article history:
Received January 22, 2024 Approved March 14, 2024

## ABSTRACT
Openness  of  public  information,  community  participation  and  village development  are  the  expectations  of  everyone,  as  well  as  the  village community of Kedungwuni Sub-district, Pekalongan Regency. However, everything  must  be  supported  by  adequate  human  resources  and  be able to understand their rights and obligations based on the applicable laws  and  regulations.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  and explain the importance of public information disclosure and community participation  in  village  development.  This  research  method  uses  a qualitative method with descriptive analysis. To analyze and explain the existence of public information  disclosure, community  participation  in village  development in Kedungwuni  District, Pekalongan Regency.  The results of this study, namely: The village government in opening public information  has  been  carried  out  with  the  existence  of  village information  boards  and  village  websites.  However,  community participation  is  still  quite  low,  so  it  does  not  significantly  affect  village development. Based on the findings of this study, the authorities should make  the  best  innovations  so  that  the  village  community  has  the awareness to participate in village development activities.

## ABSTRAK
Keterbukaan  informasi  publik,  adanya  partisipasi  masyarakat  dan pembangunan  desa  adalah  harapan  semua  orang,  begitu  juga  dengan masyarakat  desa  Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan. Namun semuanya harus didukung oleh SDM yang memadai serta dapat memahami hak dan kewajibanya berdasarkan pada peraturan perudang- undangan  yang  berlaku.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  dan menjelaskan  pentingnya  keterbukaan  informasi  publik,  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  desa.  Metode  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitafif  dengan  analisis  deskriptif.  Untuk menganalisa  dan  menjelaskan  adanya  keterbukaan  informasi  publik, partisipasi  masyarakat  terhadap  pembangunan  desa  di  Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Adapun hasil penelitian ini, yakni pemerintah  desa  dalam  membuka  informasi  publik  sudah  dilakukan dengan  adanya  papan  informasi  desa  maupun  website  desa.  Namun partisipasi  masyarakat  masih  cukup  kurang  rendah,  sehingga  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pembangun  desa.  Berdasarkan temuan  penelitian  ini  agar  pihak  yang  berwenang  melakukan  inovasi-

## Keywords:
Transparency, participation, village development
Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa … - 417
inovasi  terbaik  agar  masyarakat  desa  memiliki  kesadaran  untuk  ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

## Copyright © 2024, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license
How  to  cite: Mafturrahman,  M.,  Elshifa,  A.,  &  Anjarini,  A.  D.  (2024).  Analisis  Keterbukaan  Informasi  Publik  Terhadap Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Desa  (Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan). Jurnal  Ilmiah  Global Education , 5 (1), 416–423. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2265

## PENDAHULUAN
Pentingnya  keterbukaan  informasi  publik  dalam  lembaga  pemerintahan  desa,  untuk mengukur  terwujudunya  pemerintahan  yang  baik.  Selaras  dengan  hasil  penelitian  keterbukaan informasi  publik  dalam  rangka  terwujudnya  akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  serta upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  komisi  informasi  publik  baik  di  tingkatan  pusat  ataupun wilayah dalam mendesak keterbukaan informasi publik serta terwujudnya masyarakat informasi di Indonesia (Ricky 2022).
Transparansi  birokrasi  atau  open  government  adalah  salah  satu  kebutuhan  dasar  diera teknologi  kontemporer,  tujuan  dari  adanya  open  government  ke  dalam  kebijakan  publik merupakan upaya mewujudkan keterbukaan, partisipatif dan akuntabel (Wahyudi 2021). Tanpa adanya  informasi  publik  yang  terbuka,  maka  sangat  sulit  bagi  masyarakat  untuk  mengetahui aktivitas birokrasi. Selaras dengan  hasil penelitian  mengenai keterbukaan informasi publik desa di  Kecamatan  kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan  jika  ingin  dilihat  sempurna,  maka  harus dipenuhi  berbagai  aspek,  diantaranya  asas  transparansi,  asas  partisipasi,  asas  akuntabilitas  dan asas reponsibilitas berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku (Mafturrahman et al. 2022).
Kreteria  pemerintah  yang  baik  adalah  pemerintahan  yang  yang  menjalankan kebijakannya sesuai dengan peraturan yang ada, terutama berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah yang berinovasi untuk membuka informasi publik, baik secara  manual  di  papan  pengumuman,  maupun  melalui  media  sosial  atau  website.  Diantara sekian  hal  pemerintahan  desa  melaksanakan  pembangunan  desa  dalam  hal  ini  melakukan pembangunan  fasilitas,  prasarana  serta  sarana  yang  menunjang  kegiatan  ekonomi,  dengan pembangunan  fasilitas  prasarana  tersebut  hingga  kegiatan  ekonomi  publik  bertambah  dan memberikan  dampak  baik  untuk  kenaikan  kesejahteraan  masyarakat  desa  (Rohmat  Polinus, Emanuel Zebua 2022).
Rendahnya  keterbukaan  informasi  publik  diberbagai  bidang  saat  ini,  padahal  pilar-pilar good  governance  harus  direalisasikan  oleh  penyelenggara  pemerintahan,  karena  birokrasi memiliki  struktur  dan  kewenangan  dalam  melaksanakannya.  Namun  berdasarkan  hasil  survey lapangan  kepada  masyarakat  di  desa  Hambawa  Kecamatan  Gunungsitoli  Utara  Kota Gunungsitoli  ada  beberapa  hal  yang  mempengaruhi  kurang  cepatnya  kemajuan  desa  adalah belum banyaknya informasi yang belum disalurkan kepada masyarakat secara menyeluruh dari pemerintahan  desa,  Sehingga  pembangunan  belum  efektif  disebabkan  belum  terbukanya informasi  yang  berhubungan  dengan  program  pembangunan  di  desa,  akibatnya  publik  belum terlalu  banyak  melibatkan  diri  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan  desa,  baik  itu  yang berhubungan  dengan  program  pembangunan  infastruktur  maupun  program  pemberdayaan masyarakat  desa  (Rohmat  Polinus,  Emanuel  Zebua  2022).  Informasi  dari  pemerintah  untuk
Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa … - 418
masyarakat itu harus selalu di update setiap waktu menurut (Chairunnisa, Habibi, dan Berthanila 2023)  bahwa  tingkat  kebutuhan  informasi  meningkat  ketika  informasi  tersebut  memberikan sesuatu  yang  berguna  bagi  pencarinya,  seperti  penyelesaian  suatu  masalah  atau  masalah, memberikan  ide-ide  baru  untuk  suatu  program  baru,  suatu  kebutuhan  informasi,  atau  tindak lanjut  dari  suatu  masalah  yang  sedang  berlangsung,  kemampuan  administrasi  publik  untuk menghasilkan informasi  dengan  infrastruktur  dan  konten  yang  beragam,  serta  transparansi  dan mekanisme dan prosedur yang memadai, mendorong keterlibatan publik atau partisipasi positif, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pertanyaan atau informasi yang membingungkan jika mereka dapat dengan mudah menerima informasi yang cukup.
Penyebab  rendahnya  keterbukaan  informasi  publik  ialah  pemahaman  pemerintah  yang masih  berjalan  ditempat,  padahal  di  era  digital  ini  seharusnya  penyediaan  informasi  untuk masyarakat lebih mudah, cepat dan menyeluruh dan selanjutnya kepala desa harus ada inovasi- inovasi  yang  terbaru  dalam  upaya  penyebaran  informasi  di  desa  nya.  Karena  menurut  (Sri Nurhidayati, Syamsumar, Muhammad Yamin 2022) kepala desa mempunyai peran yang sangat penting  untuk  menentukan  kemajuan  desa  yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  tetapi  seorang kepala desa tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan desa semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
Karakteriristik  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  meningkatkan  pembangunan  desa. Mayarakat  harus  ikut  serta  dalam  ruang-ruang  yang  disediakan  oleh  pemerintah  desa  dalam berkaloborasi  dalam  membangu  desa.  Mayarakat  harus  memiliki  kesadaran  yang  sama  dan peduli terhadap pembangun desa. Percepatan pembangun akan cepat dilakukan jika masyarakat ikut bersama pemerintah dalam membangu desa.
Manfaat  keterbukaan  data  publik  dan  keikutsertaan  publik  untuk  pembangunan  desa dalam  pelaksanaan  program  oleh  pemerintah,  partisipasi  publik  sangatlah  penting  dan  tanpa keikutsertaan  dan  dukungan  dari  masyarakat,  pembangunan  tersebut  sulit  untuk  berhasil  dan memberikan  berguna  bagi  publik  (Amalia  Yunia  Rahmawati  2020).  Begitu  juga  dengan  hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pembangunan oleh birokrasi pemerintahan keikut sertaan publik sangatlah diperlukan, jika tidak ada partisipasi dan dukungan dari publik, pembangunan akan  sulit  untuk  berhasil  dan  memberikan  manfaat  bagi  publik,  di  jaman  kebebasan  dan keterbukaan  informasi  ini,  partisipasi  masyarakat menjadi  tangga  dalam  mendukung  kemajuan di daerah, terutama dalam aktifitas Musrenbang, konsep partisipasi publik akan menjadi jiwa dan semangat yang mendasari aktifitas tersebut (Amalia Yunia Rahmawati 2020).
Keterbatasan penelitian berkaitan dengan pembangunan desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten  Pekalongan,  sehingga  peneliti  memiliki  inisiatif  dalam  melakukan  penelitian mengenai  keterbukaan  informasi  publik,  partisipasi  masyarakat  dan  pembangunan  desa. Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penelitian mengenai. Analisis Keterbukaan Informasi Publik  Terhadap  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa  (Kecamatan  Kedungwuni Kabupaten Pekalongan).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  tentang  keterbukaan  informasi  publik,  partisipasi masyarakat  terhadap  pembangunan  Desa  yang  dilakukan  di  Desa  Kecamatan  Kedungwuni, Kabupaten  Pekalongan.  Pada  bulan  Oktober  2023  hingga  bulan  Maret  2024.  Penelitian  ini adalah  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Metode  tersebut  Sesuai  dengan  kontekstual dengan  permasalahan  pada  objek  penelitian.  Penelitian  ini  melibatkan  Kepala  Desa  di Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten  Pekalongan  dan  Tokoh  Masyarakat  sebagai  populasi penelitian.  Sumber  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  kajian  mengenai
Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa … - 419
keterbukaan  informasi  publik,  partisipasi  masyarakat  terhadap  pembangunan  Desa,  mulai  dari unsur  masalah,  tujuan  dan  faktor-faktor  sentral  yang  mempengaruhi  konsep  tersebut.  Dengan konsep  keterbukaan  informasi  publik  dan  kaitannya  dengan  partisipasi  masyarakat  terhadap pembangunan  Desa  lalu  dapat  dianalisis  untuk  mengetahui  keterkaitannya.  Data  yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner, melainkan dari observasi, wawancara langsung dan manuskrip  resmi  lain  yang  relevan.  Oleh  karena  itu  proses  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi adalah suatu cara mengakumalasi bahan dengan metode mempelajari  langsung  kondisi  dilapangan  penelitian  untuk  memperoleh bahan  yang tepat  yang peneliti butuhkan, selanjutnya wawancara adalah suatu proses akumulasi bahan dimana diskusi dan  dialog  diarahkan  langsung  kepada  responden  atau  stakeholder  untuk  medapatkan  sumber bahan yang tepat. Data yang didapatkan pada penelitian ini dikumpulkan dan dirapihkan secara tersusun untuk kemudian dianalisis (Chairunnisa, Habibi, and Berthanila 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis riview data presepsi tokoh masyarakat dan pemerintah desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik, partisispasi  masyarakat  dan  pembangunan  desa  didapatkan  melalui  berbagai  sumber  termasuk wawancara.

## Keterbukaan Informasi Publik
Pemahaman  dan  implementasi  keterbukaan  informasi  dari  pemerintah  adalah  harapan semua  orang.  Informasi  itu bisa  berupa  informasi  secara  online  maupun  tidak  dan  masyarakat desa  didorong  untuk  berinteraksi  dengan  pemerintah  yang  memiliki  wewenang  melalui  ruang- ruang partisipasi dan kolaborasi yang berorientasi pada pembangunan. Hasil wawancara dengan pemerintah desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam membuka informasi publik  sudah  dilakukan,  dengan  adanya  papan  informasi  desa  maupun  website  desa,  sehingga membuat  masyarakat  desa  dalam  menerima  informasi  mengenai  penyelenggaraan  dan pengelolaan  pemerintah  desa  secara  efektif.  Temuan  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian (Fiyo  Dowi  Sinta  2023)  terkait  transparansi  hasil  surveinya  ia  menemukan  belum  sepenuhnya dilaksanakan  karena  tidak  adanya  papan  buletin  atau  papan  informasi  yang  dapat  digunakan oleh  masyarakat  desa  dan  papan  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  desa.  Maka  dipandang perlu  sumber  daya  manusia  (SDM)  birokrasi  yang  handal,  yang  memiliki  inovasi,  sehingga dalam  hal  pelaksanaan  kewajibannya  dapat  dilakukan  dengan  baik  sesuai  dengan  aturan  yang ada.  Apa  lagi  mengenai  transparansi.  Menurut  (Mafturrahman  et  al.  2022)  pentingnya keterbukan  informasi  publik  sangat  mempengaruhi  keberadaan  birokrasi  ditengah  masyarakat serta  pastisipasi  masyarakat  dalam  program  pembangunan  nasional.  Betapa  pentingnya transparansi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa,  sebab  mempengaruhi  banyak  hal,  terutama kepercayaan publik terhadap penyelenggaran pemerintah desa dan pengelolaan SDM dan SDA yang  ada  di  desa.  Begitu  urgensinya  transparansi  informasi  publik  sehingga  menurut  (Yuono 2023) bahawa informasi yang jelas dan lengkap transparansi merupakan elemen kunci ketahanan nasional dan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, hak atas informasi  adalah  hak  asasi  manusia  dan  keterbukaan  informasi  adalah  salah  satu  karakteristik terpenting  suatu  negara  serta  demokrasi  yang  melindungi  kedaulatan  rakyat  dan  mewujudkan pemerintahan yang baik.

## Partisipasi Masyarakat
Maka dipandang perlu adanya keterlibat msyarakat secara aktif dalam rangkain kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa … - 420
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  desa  di  Kecamatan  Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan. Partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  desa.  Menurut  (Puri  Putrini,  H.  Abdurrahman  2023) partisipasi  masyarakat  dalam  program  pembangunan  desa  sangat  penting  karena  desa merupakan harapan pembangunan nasional. Di era kemajuan dan tantangan saat ini masyarakat desa  harus  banyak  melibatkan  diri  dalam  kegiatan-kegaiatan  pembangunan  desa.  Jiwa  gotong royong  masyarakat  harus  dipertahankan  sebab  itu  kebaikan  yang  harus  dirawat  dengan  baik. Partisipasi  masyarakat  sangat  mempengaruhi  kegiatan  pembangunan  pemerintahan  desa,  oleh karena  itu  dipandang  perlu  bagi  pemerintah  desa  untuk  menghasilkan  inovasi-inovasi  agar masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pembangunan  desa.  Menurut  (Shinta  Dayang Nabilla  2023)  keterbukaan  dan  akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat  secara  parsial berpengaruh  terhadap  pengelolaan.  Tujuan  dari  partisipasi  publik  selain  dari  pada  perintah aturan, keberhasilan program pemerintah tidak lepas dari peran masyarakat di dalamnya. Sejalan dengan  hasil  penelitian  (Rego  Boby  Afrionaldy,  Dr.  Dra.  Rina  Martini  2021)  kepemimpinan kepala  desa  Yan  Teguh  Wibowo  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan pembangunan desa Ngale dengan melibatkan masyarakat secara langsung, terbukanya peluang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat baik berupa gagasan, materi maupun tenaga untuk  melaksanakan  pembangunan  desa.  Sama  dengan  hasil  penelitian  (Sri  Nurhidayati, Syamsumar, Muhammad Yamin 2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa Karang Dima  dalam  pembangunan  desa  mulai  meningkat,  peran  kepala  desa  Karang  Dima  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  antara  lain  mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah  desa,  menyikapi  aspirasi  masyarakat,  meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program ketahanan pangan, dan faktor penghambat pelaksanaan proses  pendataan  yaitu  kesulitan.  pendataan  warga  yang  sibuk  bekerja  sehingga  dapat memperlambat  proses  pendataan.  Sehingga  bisa  disimpulkan  dari  beberapa  hasil  penelitian diatas,  bahwa  inovasi  dan  pengetahuan  pemerintah  desa  sangat  mempengaruhi  partisispasi masyarakat  desa.  Sehingga  dipandang  perlu  pemerintah  desa  melakukan  terobosan  baru  guna untuk membuka ruang-ruang publik.

## Pembangunan Desa
Dalam data indeks desa membangun di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan jumlah desa maju atau mandiri belum terlalu banyak.
Gambar 1. Sumber https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/idmkec/33.26.13
Selaras  dengan  pandangan  (Sri  Nurhidayati,  Syamsumar,  Muhammad  Yamin  2022) perhatian  pembangunan  harus  di  arahakan  pada  pembangunan  kehidupan  pedesaan  dalam segala  aspeknya,  karena  titik  tumpu  pembangunan  masyarakat  Indonesia  adalah  pedesaan, namun  semuanya  berbanding  terbalik  dengan  kenyataan  saat  ini,  situasi  ini  diperkuat  oleh kenyataan,  bahwa  masyarakat  pedesaan  masih  dilanda  keterbelakangan  dan  banyak ketidakamanan  sosial  lainnya,  sehingga  banyak  pemerintah  desa  yang  harus  memacu semangatnya  agar  bisa  menjadi  desa  maju  atau  mandiri.  Karena  percepatan  pembangunan  di desa  bukan  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  saja,  namun  kerja  sama  antara  pemerintah dan  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  pelaksaaan  pembangunan  desa.  Begitu  juga  dengan pandangan (Mohammad Rizki Ismail, Ellys Rachman 2023) Pembangunan desa dapat terlaksana dengan  baik  apabila  didukung  oleh  proses  perencanaan  yang  baik,  dalam  hal  ini  keberhasilan program  pembangunan  desa  juga  bergantung  pada  perencanaan  yang  dilakukan,  rapat perencanaan  pembangunan  desa  adalah  rapat  yang  diselenggarakan  oleh  dewan  desa, pemerintah  desa,  dan  warga  masyarakat  untuk  mencapai  hasil  pembangunan  yang  optimal, menyeleksi  permasalahan  atau  keinginan  masyarakat  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat, keberlanjutan  pembangunan  desa  Musrenbang,  program-program  yang  memang  dibutuhkan masyarakat  harus  terus  dipersiapkan  dengan  baik  sehingga  nantinya  masyarakat  desa  benar- benar  bisa  menikmati  kehidpan  yang  layak.  Walaupun  menurut  (Ompusunggu  2017)  tidak semua  masyarakat  Indonesia  sama-sama  menikmati  pembanguna,  yang  menjadi  landasan mewujudkan  masyarakat  sejahtera  dan  makmur,  hal  ini  disebabkan  oleh  faktor  geografis, wilayah  geografis  Indonesia  terdiri  dari  beberapa  pulau  yang  terisolasi,  persebaran  penduduk yang tidak merata serta akses atau infrastruktur yang tidak merata,walapun demikian tekad dan semangat  pemerintah  desa  tetap  utamakan.  Sebab  menurut  (Teuku  Al  Ichsan,  Safuridar  2023) Pembangunan  desa  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  dalam kerangkaotonomi daerah, pembangunan pedesaan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis  dalam  rangka  pembangunan  nasional  dan  pembangunan  daerah,  karena  mengandung unsur  pembangunan  yang  berkeadilan  dan  hasil-hasilnya  serta  berdampak  langsung  pada kepentingan  peningkatan  kesejahteraan  sebagian  besar  masyarakat  yang  tinggal  di  pedesaan selaras  hasil  penelitian  Pembangunan  desa  merupakan  proses  yang  memajukan  kesejahteraan warga dalam jangka panjang, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan pendapatan warga  melalui  peningkatan  produksi  (Iqlandia  Nazori,and  Baining  2023).  Desa  sebagai  misi pembagunan  nasional  bukan  hanya  sebagai  slogan  semata,  namun  harus  dibuktikan  dengan realitas  kehidupan  masyarakat  yang  sejahtera,  desa  maju  serta  mandiri,  dibuktikan  dengan pendpatan  asli  desa  yang  memumpuni.  Selaras  dengan  menurut  (Waruwu  2023)  membangun desa merupakan usaha untuk melahirkan aset dengan menggunakan modal, SDM, infrastruktur, dan SDA untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga pemerintah pusat telah mengeluarkan dana yang cukup besar dengan tujuan agar dapat dikelola dengan baik sehingga  pembagunan  di  desa  dapat  dirasakan  mafaatnya  oleh  masyarakat  desa.  Dengan demikian pengelolaan anggaran desa harus benar-benar ideal sesuai dengan peraturan perudang- udangan  yang  berlaku  dan  kondisi  kebutuhan  desa  masing-masing.  Selaras  dengan  pandangan (Setiawan  2023)  yaitu  Planing  pembangunan  jangka  menengah  desa  dan  rencana  kerja pemerintahan  desa  disusun  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  desa,  rencana  pembangunan merupakan pedoman untuk pendapatan dan belanja desa yang sesuai dengan keputusan dewan BPD  untuk  berusaha  menciptakan  suasana  yang  dapat  mendorong  kesediaan  publik  untuk bekerja  sama  demi  pembangunan  desa,  di  sisi  lain  publik  juga  berperan  aktif  dalam  kerja pembangunan.  Sebab  pembangun  harus  berjalan  terus,  sesuai  dengan  yang  diharpakan  oleh masyarakat  dan  seluruh  pihak  di  dalamnya.  Pembangunan  yang  berorientasi  pada  pedesaan
Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa … - 422
lewat pemberdayaan warga ialah wujud paradigma pembangunan baru pasca tidak terbentuknya pemerataan  pembangunan  dari  paradigma  lama  (Sukarno,  Sugihardjo,  and  Wibowo  2023). Dapat  disimpulkan  dari  pada  banyak  hasil  penelitian  yang  serupa,  bahwa  pembangunan  desa adalah  harapan semua pihak, baik  ditingkat pusat, provinsi dan daerah,  lebih-lebih masyarakat desa. Maka dipandang perlu penerapan transparansi, pratisispasi untuk pembangunan desa yang ada di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

## KESIMPULAN
Analisis  mengenai  keterbukaan  informasi  publik,  partisipasi  masyarakat  terhadap pembangunan desa di Kecamata Kedungwuni Kabupaten Pekalongan adalah untuk menjelaskan bagaimana manfaat transparansi, manfaat partisipasi terhadap pembangunan desa. Sehingga dari hasil penelitian diatas bisa menjadikan dasar pengingat antara pemerintah desa dan masyarakat desa,  bahwa  transparansi,  partisipasi  terhadap  pembangunan  desa.  Dimana  memerlukan  satu tekad  yang  kuat  dalam  membangun  kaloborasi  dan  sinergitas  antara  pemerinatah  desa  dan masyarakat  desa  secara  konsisten.  Meskipun  keterbukaan  informasi  publik  sudah  dilakukan, namun partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Maka peneliti dapat meberikan saran dua hal yang harus dilakukan, satu mempertahankan trasparansi yang sudah dilakukan bahkan jika ada  perubahan  kebutuhan  masyarakat  maka  mesti  melakukan  inovasi-inovasi  baru  dan  yang kedua mesti melakukan langkah-langkah kongrit untuk mengajak, memberikan motivasi kepada masyarakat agar aktif dalam kegiatan-kegaiatan yang beroreantasi pada pembangunan sehingga terpenuhi dimensi partisipasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia  Yunia  Rahmawati.  2020. “Analisis  Tingkat  Partisipsi  Masyarakat  Dalam  Musyarwarah Prencanaan  Pembangunan Desa  Di  Desa  Cikura  Kecamatan  Bojong  Kabupaten  Tegal.” (July): 1–23.
Chairunnisa, Lathifah, Fikri Habibi, And Rethorika Berthanila. 2023. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 11 (2): 31–45. Fiyo Dowi Sinta, Risal. 2023. Jurnal Akuntansi , "Auditing Dan Investasi ( JAADI ) ANALISIS IMPLEMENTASI  GOOD  GOVERNANCE  PADA  PENGELOLAAN  KEUANGAN DESA SEPANGAH KECAMATAN AIR.” 3 (1): 1–7.
Iqlandia,  Rio,  M  Nazori,  And  Mellya  Embun  Baining.  2023. “Meningkatkan  pembangunan  desa menurut perspektif ekonomi islam ( studi pada desa sungai rambai kecamatan tebo ulu kabupaten tebo ) .” 2(1).
Mafturrahman,  Aria  Elshifa,  Budi  Nugraha,  And  Aghus  Jamaluddin.  2022.  “Keterbukaan Informasi  Publik  Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Desa  (Kecamatan  Kedungwuni Kabupaten Pekalongan).” Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi 2(2): 1–12.
Mohammad  Rizki  Ismail,  Ellys  Rachman,  Tety  Thalib.  2023. “Pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubalakabupaten Gorontalo.” 3: 9791–98. Ompusunggu,  Vina.  2017. “Peranan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Pembangunan  Desa.” 10(1): 95–102.
Rego Boby Afrionaldy, Dr. Dra. Rina Martini, M.Si. 2021. “Tipe Kepemimpinan Kepala Desa Yan Teguh Wibowo Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa.” 10:
6.
Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa … - 423
Ricky,  Muh.  Tanzil  Aziz  Rahimallah.  2022. “Keterbukaan  informasi  publik  di  indonesia  (perspektif akuntabilitas  ,  transparansi  dan  partisipasi  )  public  information  disclosure  in  indonesia  ( accountability , transparency and participation perspective ).” 12(2): 62–75. Rohmat Polinus, Emanuel Zebua, Novelina Andriani Zega. 2022. “Analisis Keterbukaan Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.” 6(4): 20–27.
Setiawan,  Ferry.  2023.  “Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes) Di Desa Tumbang Bantian.” Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara 7(1): 48–58.
Shinta  Dayang  Nabilla,  Faizal  Satria  Desitama.  2023. “The  Influence  Of  Transparency, Accountability,  Community  Participation  On  Village  Financial  Management  In  Kaligrejeng Village, Wonotirto Sub-District, Blitar District.” 7: 1347–59.
Sri  Nurhidayati,  Syamsumar,  Muhammad  Yamin,  Edrial.  2022.  “Peran  Kepala  Desa  Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22(2): 932.
Teuku  Al  Ichsan,  Safuridar,  Rinaldi  Syahputra.  2023. “Systematic  Literature  Review :  Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Add ) Dalam Upaya Pembangunan Desa.” 1(1): 162–68.
Wahyudi.  2021. “Implementasi  open  government  melalui  partisipasi  masyarakat  pada  formulasi kebijakan (studi pada raperda penyelenggaraan pesantren di provinsi lampung).”
Waruwu,  Siska  Etika  Rahmat.  2023.  “Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Upaya Meningkatkan  Pembangunan  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Desa  Lasarabaene.” Journal Economics And Strategy 4(1) : 72–81.
Yuono,  Cipto.  2023.  “Implementasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  Pemerintah  Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.” Jurnal Pustaka Komunikasi 6(2) : 418–31.
Https://Sidesa.Jatengprov.Go.Id/Pemkab/Idmkec/33.26.13