## UPAYA DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MENSEJAHTERAKAN DAN PENGHAPUSAN PRAKTEK PERKAWINAN USIA ANAK
Oleh. Dewi Masyitah
(Dosen STAI Al-Yasini dan INIDALWA)

## ABSTRACT
Child  Marriage  in  Indonesia  is  still  high  according  to  UNICEF  in  2015  number  up  to 340,000  per  year.  And  50,000  girls  in  Indonesia  are  married  before  the  age  of  15  years. While  in  East  Java  according  to  BKKBN  East  Java  the  number  of  early  marriage  in  2015 reached  3000  pairs.  Likewise  in  Pasuruan  district  according  to  the  health  service  in  many areas  in  remote  areas  Lekok,  Grati,  Nguling,  Wonorjo,  and  Tosari  so  this  early  marriage triggers  the  number  of  young  widows  under  age (JAMUR)  regional  people  call  it  that.  The phenomenon  of  marriage  of  child  age  must  be  stopped  and  deleted  by  local  government  of Pasuruan  regency  through  from  the  root  of  problem  in  detail  so  get  solution  as  specified according  to  the  problem.  This  should  be  realized  in  the  form  of  strategic  policy  in  the abolition  of  child  marriage  practices  as  social  welfare.  It  is  because  of  this  problem  the research is to examine and analyze how the efforts of Parliament of Pasuruan district in the welfare and abolition of Childhood Marriage Practices.
Keywords: Upaya DPRD, Kesejahteraan dan Penghapusan Pernikahan Usia Anak.

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  seseorang    yang    terbentuk  sejak  masa  konsepsi  sampai  akhir  masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1)  hingga  berusia  17  tahun.  Sedangkan  UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  menjelaskan batas  usia  minimal  menikah  bagi  perempuan  16  tahun  dan  lelaki  19  tahun.  Definisi  anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam  anak  yang  masih  berada  dalam  kandungan 1 .  Pernikahan  anak  didefinisikan  sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut 2 .
Hasil  penelitian  UNICEF  di  Indonesia  (2002),  me-  nemukan  angka  kejadian  pernikahan anak  berusia  15  tahun  berkisar  11%,  sedangkan  yang  menikah  di  saat  usia  tepat  18  tahun sekitar  35%. 3 Pada  tahun  2015  pernikahan  Usia  Anak  di  Indonesia  masih  tinggi  menurut UNICEF jumlahnya hingga mencapai 340.000 pertahun. Praktek pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10  juta  anak  usia  di  bawah  18  tahun  telah  menikah,  sedangkan  di  Afrika  diperkirakan  42%
1 IHEU. UN publishes IHEU  statement: child  marriage is child abuse. [diunduh 29 April 2009]. Didapat dari: www.iheu.org . 2005.
2 IPPF. Ending child  marriage: a guide  for global policy action. [diunduh 29  April 2009]. Didapat dari: www. ippf.org . 2006.
3 UNICEF.  Early  marriage:  a  harmful  traditional  practice,  a  statistical  exploration.  [diunduh  29  April  2009]. Didapat dari: www.unicef.org . 2006.
dari  populasi  anak,  menikah  sebelum  mereka  berusia  18  tahun.  Di  Amerika  Latin  dan Karibia,  29%  wanita  muda  menikah  saat  mereka  berusia  18  tahun.  Prevalensi  tinggi  kasus pernikahan  usia  dini  tercatat  di  Nigeria  (79%),  Kongo  (74%),  Afganistan  (54%),  dan Bangladesh (51%). Secara umum, pernikahan anak lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan  anak  laki-laki,  sekitar  5%  anak  laki-laki  menikah  sebelum  mereka  berusia  19 tahun.  Selain  itu  didapatkan  pula  bahwa  perempuan  tiga  kali  lebih  banyak  menikah  dini dibandingkan laki-laki.
Sedangkan di Jawa Timur menurut BKKBN Jawa Timur jumlah pernikahan dini pada tahun  2015  mencapai  3000  pasang.  Begitu  juga  di  kabupaten  Pasuruan      menurut  dinas kesehatan banyak terjadi di daerah pelosok yakni di daerah Lekok, Grati, Nguling, Wonorjo, kejayan  dan  Tosari  sehingga  pernikahan  dini  ini  memicu  banyaknya  janda  muda  di  bawah umur ( JAMUR ) orang daerah menyebutnya demikian.
Pada tahun 2014 sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsan (PBB) dan didukung oleh  116  negara  anggota  termasuk  indonesia  merekomendasikan  untuk  menghapus perkawinan  usia  anak 4 .  Di  Indonesia,  prevalalensi  perkawinan  usia  anak  telah  mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertingi dikawasan Asia Timur dan Pasifik 5 . Indonesia merupakan salah satu contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktek perkawinan usia anak dengan penurunan prevalensi  lima  persen  antara  SDKI  yang  diterbitkan  diantara  tahun  2007  dan  2012.  Akan tetapi  prevalensi  perkawinan  usia    anak  di  tingkat  daerah  dan  perbandingannya  dengan prevalensi  nasional,  masih  sedikit  diketahui  atau  dipublikasikan  termasuk  pemerintahan kabupaten  Pasuruan  ini  bagaiman  kebijakan  stratetisnya  dalam  penghapusan  praktek perkawinan usia anak.
Fenomena  pernikahan  usia  anak  haruslah  disudahi  dan  dihapus  oleh  pemerintahan daerah  kabupaten  Pasuruan  melalui  dari  akar  permasalahannya  secara  detail  sehingga mendapatkan  solusi  secara  sepesifik  sesuai  permasalahanya.  Hal  ini  harus  wujudkan  dalam bentuk  kebijakan  strategis  dalam  penghapusan  praktek  pernikahan  usia  anak  sebagai kesejahteraan  sosial.  Oleh  karna  permasalahan  inilah  penelitian  hendak  meneliti  dan menganalisa  Kebijakan  Sosial  Pemerintah  Daerah  Pasuruan  dalam  Program  Penghapusan Praktek Perkawinan Usia Anak Sebagai Wujud Kesejahteraan Sosial.
4 BPS dan UNICEF,Kemajuan yang tertunda: Analisis Data perkawinan Usia nak Di Indonesia , Jakarta ,2012, hal 1.
5 Ending Child Marriage: Progres and prospect, hal  .5
Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas terdapat kesimpulan masalah yang kami rumuskan sebagana berikut:
a. Bagaimana praktek  pernkahan usia anak di Pasuruan ?
b. Bagaimanakah upaya DPRD Kabupaten  Pasuruan dalam  Mensejahterakan dan Penghapusan Praktek Perkawinan Usia Anak?
Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah.
a. Menjelaskan  upaya  DPRD  kabupaten    Pasuruan  dalam  mensejahterakan  dan Penghapusan Praktek Perkawinan Usia Anak.
b. Hasil  penelitian  ini  bertujuan  memberikan  reomendasi  kepada  DPRD  Kab Pasuruan  sebagai  lembaga  legislatif  terkait  mensejahterakan  dan  penghapusan perkawinan usia anak.
Hasil  dilakukannya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat/kegunaan  bagi berbagai pihak, yaitu:
1. Bagi DPRD Kabupaten Pasuruan Sebagai pembuat Kebijakan
a. Sebagai  sumber  informasi  untuk  mengembangkan  bentuk  dan  kerangka    kerja bentuk  dan  kerangka    kerja  DPRD  kabupaten    Pasuruan  dalam  mensejahterakan dan Penghapusan Praktek Perkawinan Usia Anak.
c. Sebagai  bahan  evaluasi  kebijakan  penghapusan  praktek  perkawinan  usia  anak  di Pemerintahan  Kabupaten  Pasuruan  sebelum    maupun  sesudah  kebijakan  tersebut dimplementasikan.
2. Bagi Peneliti
a. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori Clash about welfare.
b. Menambah  pengalaman  dan  sarana  latihan  dalam  menganalisis  serta memecahkan  masalah  yang  ada  dalam  kebijakan  penghapusan  praktek perkawinan usia anak.
DPRD atau pemerintah dan akademisi khusunya peneliti adalah satu kesatuan komunitas kebijakan sosial  yang harus  saling bersinergi  agar tercapainya  output kebijakan yang  berdasarkan  data  dan    masalah  sehinga  memunculkan  beberapa  rekomendasi  yang
disarankan untuk sebuah kebijakan sosial.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Pernikahan
Pengertian  nikah  menurut  istilah  syara'  banyak  diberikan  oleh  para  fuqaha  dengan ungkapan  kalimat  yang  berbeda-beda,  namun  mengandung  maksud  yang  sama.  Salah  satu diantaranya adalah ulama yang bernama Abdurrahman al-Jaziri, beliau mendefinisikan nikah sebagai  berikut  :  “ Nikah  adalah  suatu  akad  yangg  memberikan  hak  bersetubuh  dengan menggunakan perkataan nikah atau tazwij atau arti dari keduanya. "
Menurut  Sayuti  Thalib  pengertian  perkawinan  ialah  " perjanjian  suci  membentuk keluarga  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita " 6 .  Sedangkan  Imam  Syafi'i memberikan  definisi  nikah  ialah  " akad  yang  dengannya  menjadi  halal  hubungan  seksual antara  pria  dengan  wanita. " 7 Dengan  melihat  berbagai  pengertian  diatas  nikah  mempunyai arti  akad  atau  perjanjian,  karena  itu  ada  pendapat  yang  mengatakan  nikah  adalah  " suatu perjanjian  yang  suci  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  untuk  membentuk keluarga bahagia. " 8
Manusia adalah makhluk sosial dan sifatnya selalu ingin bergaul, hidup bersama dan saling membutuhkan “ pada dasarnya manusia tidak sanggup hidup seorang diri”. 9 Menurut Aristoteles manusia  adalah zoon  politikon (makhluk  bermasyarakat). 10 Manusia  diciptakan dengan fitrahnya yaitu mempunyai hajat hidup untuk menyalurkan libido seksualnya kepada lawan jenis. Hal ini merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dipungkiri. Tuhan telah menciptakan  manusia  mempunyai  perasaan  cinta  kepada  lawan  jenisnya. Muhammad  al- Bahi mengemukakan  bahwa  cinta  birahi  merupakan  faktor  yang  terpenting  unntuk mendorong seseorang berhubungan kepada lawan jenisnya. 11
Adapun cara penyaluran nafsu birahi yang paling baik ditempuh oleh manusia sebagai makhluk yang mempunyai martabat tinggi ialah melalui perkawinan. Ini berarti bahwa untuk mengolah  dan  memakmurkan  bumi  ini  memerlukan  adanya  manusia  yang  banyak  dan bersinambung  generasi  sampai  akhir  zaman.  Dengan  demikian,  pengembangan  keturunan manusia  sangat  diperlukan  adanya.  Disinilah  pentingnya  perkawinan,  karena  “adanya
6 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta : UI Press, 1986), Cet. V.
7 M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam,
(Jakarta : Hill.Co., 1984)
8 Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
9 Gerungan, Psychologi Social , (Jakarta:PT. Erasco, 1978)
10 Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1972).
11 Muhammad al-Bahi, Al-fikr al-Islamy wa al-Mujtami’ al-Ma’ashir (Jakarta: Dar al-Qoumiyah, t.t).
manusia  tergantung  adanya  perkawinan” 12 Menurut Sayuti  Thalib pengertian  perkawinan ialah  “ Perjanjian  suci  membentuk  keluarga  antara  seorang  pria  dengan  seorang  seorang wanita”. 13 Perkawinan  mempunyai  arti  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  tata kehidupan  manusia.  Sebab  dengan  perkawinan,  dapat  dibentuk  ikatan  hubungan  pergaulan antara  dua  insan  yang  berlainan  jenis  secara  resmi  dalam  suatu  ikatan  suami-isteri  menjadi satu  keluarga. Selanjutnya keluarga dapat  terus  berkembang menjadi kelompok  masyarakat. Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  perkawinan  ialah  mencapai  kebahagiaan  hidup  di  dunia  dan akhirat.
Dengan  melihat  tujuan  dari  suatu  perkawinan,  maka  di  Indonesia  dibentuklah  suatu Undang-undang  perkawinan  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu  rumah  tangga  yang sakinah  mawaddah  wa  rahmah ,  sehingga  tercipta  pula  lingkungan  masyarakat  yang  tidak semena-mena  dan  menyalahgunakan  status  pasangan  dari  suami  isteri.  Undang-undang perkawinan  pasal  2  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan ditentukan  oleh  hukum  masing-masing  agamanya.  Pihak-pihak  yang  melangsungkan perkawinan harus tunduk dan telah memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan  oleh  hukum  agama.  Maka  dengan  sendirinya  perkawinan  yang  dilaksanakan dengan tidak berdasarkan hukum agama adalah tidak sah.
Karena  perkawinan  merupakan  perbuatan  /  peristiwa  hukum  yang  secara  otomatis melahirkan akibat-akibat hukum serta diperlukan adanya kepastian hukum, maka pada pasal Sejalan  dengan  prinsip  “ Menolak  kemadharatan  lebih  didahulukan  daripada  memperoleh kemaslahatan” dan  juga  “ suatu  tindakan  (peraturan)  pemerintah,  berintikan  terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”

## Pernikahan Usia Anak Menurut Islam
Perkawinan  mempunyai  arti  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  tata kehidupan  manusia.  Sebab  dengan  perkawinan,  dapat  dibentuk  ikatan  hubungan  pergaulan antara  dua  insan  yang  berlainan  jenis  secara  resmi  dalam  suatu  ikatan  suami-isteri  menjadi satu  keluarga. Selanjutnya keluarga dapat  terus  berkembang menjadi kelompok  masyarakat. Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  perkawinan  ialah  mencapai  kebahagiaan  hidup  di  dunia  dan akhirat.
Istilah  pernikahan  usia  anak  atau  pernikahan  dini  adalah  istilah  kontemporer.  Dini dikaitkan  dengan  waktu,  yakni  sangat  di  awal  waktu  tertentu.  Lawannya  adalah  pernikahan kadarluwarsa.  Bagi  orang-orang  yang  hidup  pada  awal-awal  abad  ke-20  atau  sebelumnya,
12 Ali Ahmad al_jurjani, Hikmah Tasyri’ wa Falsafatuhu (Mesir; Jami’atu al-Ilmiyati, 1961).
13 Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta; UI Press, 1986).
pernikahan  seorang  wanita  pada  usia  13-14  tahun,  atau  lelaki  pada  usia  17-18  tahun  adalah hal  biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi  masyarakat kini, hal  itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.
Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama  menjaga  jalur  keturunan  (hifdzu  al  nasl).  Oleh  sebab  itu,  Syekh  Ibrahim  dalam bukunya  al  Bajuri  menuturkan  bahwa  agar  jalur  nasab  tetap  terjaga,  hubungan  seks  yang mendapatkan  legalitas  agama  harus  melalui  pernikahan.  Seandainya  agama  tidak mensyari’atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.
Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tidak menetapkan usia tertentu untuk menikah. Ini karena pada dasarnya Al-Qur’an tidak merinci persoalan yang dapat mengalami perubahan  akibat  perkembangan  masa  atau  perbedaan  situasi  dan  pelaku.  Yang  dirincinya adalah hal-hal  yang dibutuhkan manusia tetapi  tidak dapat  terjangkau oleh nalarnya, seperti persoalan-persoalan  metafisika.  Dalam  konteks  perkawinan,  Al-Qur’an  dan  Sunnah  antara lain  menetapkan  tujuan  perkawinan.  Suami  istri-menurut  Al-Qur’an  hendaknya  topang menopang  (istri-istri  adalah  pakaian  buat  kamu  (wahai  suami)  dan  kamupun  pakaian  buat mereka) 14 dan  saling  bermusyawarah 15 .  Bagaimana  itu  dapat  diwujudkan  kalo  istri  belum mencapai tingkat mental, emosional, dan spiritual yang dapat mendukung tujuan tersebut.
Menurut  Ibnu  Syubromah  bahwa  agama  melarang  pernikahan  dini  (pernikahan sebelum  usia  baligh).  Menurutnya,  nilai  esensial  pernikahan  adalah  memenuhi  kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum  baligh.  Ia  lebih  menekankan  pada  tujuan  pokok  pernikahan.    Jangankan  perkawinan, menyerahkan harta kepada anak yatim telah mencapai usia dewasa pun tidak diperkenankan Al-Qur’an 16 , walau harta itu adalah miliknya yang berada ditangan wali, kecuali setelah sang wali  mengujinya  dan  menemukannya  telah  mencapai  apa  yang  dinamai  oleh  Al-qur’an Rusyd.  Kata  ini  bukan  berarti  sekedar  kemampuan  fisik  atau  nalar  tetapi  juga  kesehatan mental dan spiritual. Memang bisa saja ada seorang yang telah melampoi usia delapan belas atau  bahkan  dua  puluh  tahun  tetapi  ia  dinilai  belum  dewasa,  sehingga  belum  dapat  diberi pertanggungan jawab 17 .
14 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (02):187
15 Al-Qur’an Surat Ath-Thalaq (65):6
16 Al-Qur’an Surat an-Nisaa’ (04):06
17 Official website M Quraish shihab.
Sekali lagi Islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan. Itu sebabnya ditemukan dalam literatur hukum Islam aneka pendapat ulama dan mazhab menyangkut batas minimal  usia  calon  suami  dan  istri.  Ketetapan  hukum  yang  berlaku  di    negara-negara berpenduduk  muslim  pun,  menyangkut  usia  tersebut,  berbeda-beda.  Bahkan  dalam  satu negara  perubahan  terjadi  akibat  perkembangan  massa.  Di  Al-Jazair  misalnya  pada  mulanya delapan belas tahun bagi pria dan enam belas tahun untuk wanita. Lalu dua puluh satu tahun bagi pria dan delapan belas tahun  bagi wanita, lalu sembilan belas tahun bagi keduanya.
Perbedaan  dan  perubahan  itu  dapat  dibenarkan  karena  kata  ulama:  “kita  tidak  dapat serta  merta  meniru  sepenuhnya  ketetapan  hukum  masa  lalu-  walau  kasusnya  sama-  karena ada  empat  faktor  yang  harus  selalu  dipertimbangkan  sebelum  menetapkan  hukum, yaitu:masa;tempat;situasi  dan  pelaku”.  Yang  menikah  dengan  wanita  dibawah  umur  atau yang  membenarkannya  dengan  dalih  bawa  Rosulullah  melakukannya  terhada  sayyidah Aisyah adalah picik menurut Imam As-Sayuthi dan jahil menurut mantan Mufti Mesir Syekh Ali  Jumah,  bahkan  angkuh  karena  dia  mempersamakan  dirinya  dengan  Baginda  Rosulullah SAW.
Memang tidak semua yang beliau lakukan boleh kita ikuti dan amalkan apalagi dalam hal perkawinan. Bahkan di sisi lain, tidak jarang apa  yang ditetapkan Rosulu SAW. Diubah oleh  pakar  atau  generasi  baru  sesudah  beliau,  karena  ada  perkembangan  baru  demi  meraih kemaslahatan  yang  lebih  besar  atau  menghindari  mudharrat.  Dalam  hal  ini  cukup  banyak contoh  yang dapat  dikemukakan.  Dalam konteks usia perkawinan, para  pakar harus mampu mempelajari    masa  dan  situasi  sambil  memperhatikan  tujuan  perkawinan  serta  kondisi masyarakat.  Selain itu perlu adanya peninjauan  kembali  atas penetapan  hukum  menyangkut usia perkawinan, serta menetapkan syarat-syarat yang diperlukan guna terhindarnya para istri dari mudharat  dan perkawinan dari kegagalan. Termasuk, pemerian dispensasi untuk  kasus- kasus  yang  hanya  dapat  diberikan  oleh  yang  benar-benar  berwenang  (Hakim),  setelah meninjaunya dari berbagai aspek.

## Pernikahan Usia Anak  menurut Undang-Undang
Berdasarkan pasal 45 KUHP, dan berdasarka Undang-Undang Peradilan Anak. “Jika seorang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup  16  tahun,  hakim  boleh  memerintahkan  supaya  anak  tersebut  dikembalikan  kepada orang  tuanya,  walinya  atau  pemeliharanya  dengan  tidak  dikenakan  suatu  hukuman,  atau memerintahkannya  supaya  diserahkan  pemerintah  dengan  tidak  dikenakan  sesuatu hukuman”
Berdasarkan pasal  45 KUHP di  atas, pengertian  anak  adalah seorang  yang di bawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun.
Undang-undang  negara  kita  telah  mengatur  batas  usia  perkawinan.  Dalam  Undang- undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai  umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah  mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. 18
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui  proses  dan  berbagai  pertimbangan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  kedua  belah  pihak benar-benar  siap  dan  matang  dari  sisi  fisik,  psikis  dan  mental.  Dari  sudut  pandang kedokteran,  pernikahan  dini  mempunyai  dampak  negatif  baik  bagi  ibu  maupun  anak  yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi  keluarga.  Hal  ini  disebabkan  oleh  emosi  yang  masih  labil,  gejolak  darah  muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai  banyak  dampak  negatif.  Oleh  karenanya,  pemerintah  hanya  mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

## Kesejahteraan
Anak  butuh  kesejahteraan  baikdari  orang  tua  berua  perlindungan,  kasih  sayang  dan kebutuhan  lainnya,  akan  tetapi  kesejahteraan  anak  butuh  perlindungan  kuat  dari  pemerintah dan  sekaligus  pembinaanya.  Dari  sini  konsep  kesejahteraan  akan  dijelaskan  dibawah  ini. Kesejahteraan  merupakan  kondisi  yang  diidamkan  oleh  setiap  manusia.   Fitzpatrick menjelaskan  bahwa  Kesejahteraan  mencakup  kebahagiaan,  rasa  aman,  memiliki  banyak peluang  untuk  memilih,  adanya  reward  yang  sesuai  dengan  tingkat  kontribusi  serta  ada komparasi relatif 19 . Kebahagiaan merupakan suatu konsep yang sangat relatif. Dalam filosofi yunani, kebahagiaan diartikan sebagai kondisi yang baik, menjadi baik, serta melakukan yang baik. Rasa aman dalam konteks kesejahteraan mencakup rasa aman dari penghasilan, tempat tinggal,  kepercayaan,  lingkungan  serta  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan kehidupannya.  Banyaknya  peluang  untuk  memilih   membuat  seseorang  merasa  lebih  puas karena  ia  bisa  memiliki  kemampuan  untuk  memilih  yang  terbaik.  Dalam  pemenuhan kebutuhan,  Kebutuhan  manusia  terdiri  dari  basic  needs,  yaitu  kebutuhan  terhadap  udara, minuman, makanan, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua adalah non basic needs contohnya adalah  kebutuhan  seseorang  untuk  mengembangkan  karier  serta  yang  terakhir  adalah preferensi.  Ketika  seseorang  bisa  memenuhi  ketiganya  maka  semakin  sejahteralah
18 Undang-Undang Perkawinan, di www.depag.go.id
19 Tony fitzpatrick, welfare theory: an introduction. 2001. Hlm 1
kehidupannya.  Kesejahteraan  juga  menuntut  adanya  distribusi  yang  adil  yang  merupakan prinsip moral dalam suatu masyarakat. Reward diberikan sesuai kontribusi masyarakat dalam mendorong  kesejahteraan  bersama.  Meskipun  begitu,  seharusnya  kesenjangan  merupakan suatu hal yang sulit ditemui dalam kondisi sejahtera.
Kesejahteraan sosial  menurut miftachul huda yang berdasar dari hasil Pre-conference Working  for  the  15th  international  conference  of  social  welfare menyebutkan  bahwa kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  berdasarkan  konteks  sosialnya. Didalamnya tercakup juga unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai  kehidupan  dalam  masyarakat,  seperti  pendapatan,  jaminan  sosial,  kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya 20 .
Membahas tentang kesejahteraan tentu kita tidak bisa lepas dari konsep kelas. Setiap masyarakat  mempunyai  lapisan  kelas  atas  dan  bawah.  Tidak  semua  orang  memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya oleh karena itu peran pemerintah sebagai pemimpin negara sangat dibutuhkan untuk membantu kemerataaan kesejahteraan dari setiap kelas  yang  ada  dalam  masyarakat.  Dalam  sebuah  negara,  kesejahteraan  dikaitkan  dengan peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan rasa aman.
Kesejahteraan  sosial  (social  welfare)  adalah  arena  atau  domain  dimana  pekerjaan sosial  berkiprah.  Sebagaimana  posisi  dan  peran  dokter  dalam  sistem  kesehatan,  guru  dalam sistem  pendidikan,  hakim  dan  jaksa  dalam  sistem  peradilan,  maka  pekerja  sosial  memiliki peran sentral dalam sistem kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial di sini diartikan sebagai sistem  atau  institusi  perawatan  sosial  (social  care)  yang  terdiri  dari  kebijakan,  program  dan pelayanan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan manusia,  terutama  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  kurang  beruntung  (disadvantaged groups) 21 .
Para  pekerja  sosial  berkiprah  dalam  tiga  tingkatan,  yaitu:  (a)  aras  mikro,  menolong individu berdasarkan relasi satu-per-satu; (b) aras mezzo, membantu keluarga dan kelompok kecil lainnya; dan (c) aras makro, memperbaiki organisasi dan komunitas atau mengupayakan perubahan-perubahan  dalam  kebijakan  sosial  dan  peraturan  hukum  lainnya.  Ketiga  aras  ini
20 Miftachul huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, sebuah pengantar. 2009. Hlm 73
21 Suharto Edi, Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik,Alfabeta, Bandung,2007.Hlm 193
membentuk setting praktek pekerjaan sosial yang meliputi, namun tidak terbatas hanya pada, enam bidang di bawah ini. 22

## Terapi Individu
Dikenal  dengan  nama casework atau social  casework ,  terapi  individu  ditujukan  untuk membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan atau mengubah tekanan-tekanan ekonomi dan sosial yang mengganggu kehidupan individu. Merupakan strategi memecahkan masalah  emosional  dan  personal,  seperti  trauma, stress , burnout , grief dan loss secara individu.  Sering  disebut  terapi  atau  intervensi  langsung  (direct  intervention),  seperti pelayanan konseling terhadap remaja yang lari dari rumah, penempatan anak yatim ke panti asuhan,  pelayanan  perlindungan  terhadap  anak  korban  kekerasan  (child  abuse),  intervensi krisis terhadap ODHA, Orang Dengan HIV/AIDS.

## Terapi Kelompok
Dikenal  dengan  istilah groupwork atau group  theraphy .  Masalah  emosional  dan personal  dipecahkan  melalui  media  kelompok,  seperti  dinamika  kelompok, outbond dan aktivitas  kelompok  lainnya.  Sebagai  ilustrasi,  para  pecandu  alkohol  atau  Narkoba  dibantu mengatasi  masalahnya  melalui  formasi  kelompok.  Aktivitas  kelompok  bisa  mencakup kesenian,  permainan,  rekreasi,  pertukaran  pengalaman  dan  informasi,  olah  raga,  perawatan rumah, perawatan diri, atau keterampilan hidup (life skills).

## Terapi Komunitas
Terapi  komunitas  memiliki  banyak  nama  yang  berbeda,  antara  lain community development , community  organisation , community  organising , community  work,  community action .  Tujuan  utamanya  adalah  mendorong  komunitas  lokal  agar  mampu  mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sosial di wilayahnya, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bersama untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan sosial, mengevaluasi hasil yang dicapai. Pekerja sosial biasanya berperan sebagai perencana, fasilitator, pendamping program atau  sebagai broker yang  menghubungkan  komunitas  dengan  sumber-sumber  pelayanan sosial di luar wilayahnya.

## Terapi Organisasi
Terapi  organisasi  merupakan  strategi  pekerjaan  sosial  dalam  mengoptimalkan pencapaian  tujuan-tujuan  organisasi  dan  menjamin  pelayanan  sosial  berkualitas  bagi stakeholder -nya.  Melibatkan  kegiatan  administrasi  dan  pengelolaan  lembaga-lembaga pelayanan sosial, perancangan tujuan-tujuan lembaga, struktur organisasi, program kegiatan, serta  mengimplementasikan  kebijakan  publik  kedalam  pelayanan-pelayanan  lembaga.
22 Suharto Edi, Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik,Alfabeta, Bandung,2007.Hlm 198
Manajemen  kasus  (case  management),  perekaman  kasus  (case  recording)  dan  konferensi kasus  (case  conference)  juga  sering  termasuk  dalam  terapi  organisasi. Social  welfare administration,  human  service  management,  social  administration adalah  beberapa  istilah lain untuk terapi organisasi.

## Analisis Kebijakan Sosial
Kebijakan  sosial  adalah  seperangkat  tindakan,  kerangka  kerja  atau  pedoman  yang dirancang  untuk  menterjemahkan  visi  politis  pemerintah  atau  lembaga  pemerintah  kedalam program  dan  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang  kesejahteraan  sosial. Kebijakan sosial merefleksikan agenda masyarakat  dalam meningkatkan kualitas hidup para anggotanya.  Menurut  DuBois  dan  Miley typically,  social  policy  is  identified  with governmental  or  public  policies  that  redress  inequalities  in  social  institutions,  improve  the quality  of  life  of  people who  are  disadvantaged, and  provide  assisstance to  people  in  need . Analisis kebijakan sosial adalah asesmen dan evaluasi secara sistematis dan akurat terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan). Analisis kebijakan sosial  biasanya dilakukan untuk  mengetahui apakah program-program  kesejahteraan  sosial,  seperti  bantuan  sosial  dan  asuransi  sosial,  mencapai sasarannya.

## Peran DPRD
Salah satu  bentuk  dan perwujudan dari semangat good  governance dan  akuntabilitas tata  pemerintah  adalah  semakin  menguatnya  desakan  agar  pemerintah  daerah  juga  turut mengembangkan  perlindungan  sosial.  Dalam  konteks  kabupaten  peningkatan  kesejahteraan mayarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sangat beragam 23 .
1. Kebijakan  atau  program  yang  mengarah  pada  pengurangan  kemiskinan.seperti program P2KP, P2SEM.
2. Pengembangan  datau  pemberdayaan  ekonomi  lokal  seperti  dana  bergulir    koprasi wanita, pertanian organik, hewan ternak.
3. Kebijakan atau program jaminan sosial melalui perbaikan pelayanan publik dibidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan administrasi.
4. Kebijakan  atau  program  alokasi  dana  desa  yang  secara  umum  berorientasi  untuk penguatan dana ekonomi desa.
5. Program  perlindungan  anak  mencakup  pendidikan  usia  dini,  biaya  siswa,  pemberian makanan  sehat,  perbaikan  gizi  dan  imunisasi  dan  tunjangan  keluarga.  Hal  ini
23 Eko santoro 2006, Menuju Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute  Desentralisasi, Yogyakarta,hlm 5-8.
disebabkan  meningkatnya  masalah  penelantaran  anak,  pekerja  anak,  perlakuan  salah pada anak, nak jalanan, termasuk pernikahan dini.
Dari sekian pendekatan belum ditemukannya secara spesifik pendekatan khusus pada pernikahan  usia  dini.  Maka  dari  itu  penting  untuk  dikaji  seberapa  jauh  upaya  Pemerintaha daerah menuntaskan permasalahan nikah usia dini ini.
Ada  empat  faktor  kunci  yang  mendorong  sebuah  daerah  mempromosikan perlindungan sosial sebagai salah satu jalan peningkatan kesejahteraan warganya 24 :
1. Komitmen elite lokal (Pemerintah, DPRD) yang kuat, reformis, dan pro kesejahteraan.
2. Tata pemerintah yang transparan dan akuntabilitas ( good governance )yang mendorong partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran sebuah kebijakan publik yang difokuskan bagi pembangunan sosial.
3. birokrasi  yang efisien, insentif, struktur ramping dan fungsional serta pembiyaan pelayanan publik untuk rakyat.
Partisipasi  rakyat  untuk    melahirkan  perbaikan  pelayanan  publik  dan  kepekaan kebijakan pemda terhadap masalah serti kesehatan ibu dan anak serta pernikahan di usia dini. Kebijakan  publik  adalah  berorentasi  kepentingan  publik.  artinya  harus  punya  semangat kepentingan  kepublikan.  Implikasinya,  publik  atau  rakyat  ditempatka  sebagai  aktor  utama dalam  perumusan  kebijakn  publik.  secara  legal  formal  yang    disebut  pembuat  kebijakan adalah perangkat negara, tetapi secara subtantif  adalah publik atau masyarakat yang menaruh harapan    pada  pembuat  kebijakan  agar  mereka  mampu  menyerap  aspirasi,  kebutuhan  dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mereka.
Kebijakan  publik  partisipatif  sejatinya  menerapkan  prinsip  demokrasi  representatif yang menekankan pentingnya hubungan aktif dan terus menerus antara pemerintah dan warga negara. Hal ini akan mengurangi pengambilan keputusan  yang dikooptasi oleh birokrat atau pejabat  yang  belum  memberikan  berkah  kepada  masyarakat  banyak.  Seperti  dominasi eksekutif,  dominasi  legislatif,    dominasi  yudikatif,  dominasi  partai  dan  kepentingan kelompok.  Semangat  “Kepublikan”  itu  terlihat  pada  DPRD  ketika  dalam  proses  pemberian persetujuan  DPRD  tersebut  memang  sunguh-sungguh  mewakili  kepentingan  publik  serta dinamika  politik  masyarakat  yang  diwakilinya.    Dengan  demikian  DPRD  tidak  menjadikan konstituennya  sekedar  alat  uuntuk  meraih  kekuasaan  belaka.  Beberapa  langkah  yang  dapat
24 Eko santoro 2006,......hlm 9-10
dilakukan  DPRD  dalam  menyerap  aspirasi  masyarakat  dan  merancang    agenda  kebijakan publik agar lebih partisipatif adalah sebagai berikut 25 :
1. Melakukan  analisis stakeholder yang  mampu  memetakan  siapa  saja  yang diuntungkan dan dirugikan oleh sebiah kebijakan publik tersebut.
2. Memfasilitasi  dialog  publik  demi  memperjuangkan  kepentingan  maing-masing pihakatas  kebijakan  yang  akan  diimplementasikan  termasuk  kebijakan penghapusan praktek pernikahan usia dini.
3. Menajamkan  agenda  kebijakan  atau  menganalisa  secara  komperhensif  agar pendapat  tersebut  disaring  secara  kebutuhan  nyata  masyarakat.  Bukan  mewakili kepentingan individu atau kelompok.
4. Memastikan  implentasi  kebijakan  dengan  strategi  sejak  awal  kebijakan  tersebut dirumuskan untuk mencapai tujuan.
5. Memfasilitasi  evaluasi  kebijakan  untuk    mengetahui    tercapai  tidaknya  tujuan, adanya perbaikan kebijakan pada berikutnya.

## Metode Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  terletak  di  DPRD  Kabupaten  Pasuruan  karena  di  Kabupaten Pasuruan  Belum  diketahuinya  upaya  atau  kebijakan  apasaja  terkait  mensejahterakan  dan penghapusan  praktek  pernikahan  usia  anak.  Padahal  mensejahterakan  dan  penghapusan praktek pernikahan dini adalah masalah strategis. Dikatakan masalah strategis karena terdapat empat parameter yang dijadikan pedoman untuk menetapkan strategis tidaknya suatu masalah sosial.  Empat  parameter  tersebut  adalah  1)  faktor  penentu  menyelesaikan  masalah  lain,  2) dampak  kepada  masyarakat  luas  atau  dampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  publik,  3) kecendrungan  masalah  ini  menglobal  dan  menasional,  4)  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan harapan  kultural  yang  diharapkan  masyarakat  lokal 26 .    Masalah  mensejahterakan  dan penghapusan  pernikahan  usia  anak  ini  merupakan  faktor  penentu  dalam  menyelesaikan masalah  lain  yang  luas.  Misalnya  masalah  keberlanjutan  pendidikan  anak,  kesehatan reproduksi anak, psikologi  anak, ekonomi dan kesejahteraan anak, serta sosial budaya lokal daerah  pernikahan  usia  anak.  Alasan  ini  menjadi  dasar  penulis  meneliti  daerah  ini  dengan berbagai  potensi  masalah  Kebijakan  sosial.  Untuk  lebih  mudahnya  saya  perlihatkan  pada gambar dibawah ini:
25 Suharto Edi , Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung 2007. Hlm 190
26 Suharto Edy, Analisis Kebijakan Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfabeta. Bandung 2005. Hal 103.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif fenomenologis karena fenomena ini harus  di  teliti  dan  diurai  akar  permasalahan  dan  mencari  titik  temu  dari  sebuah  permasalah penghapusan  praktek  nikah  usia  anak  dan  kesejahteraannya.  Penelitian  ini  menggunakan metode  fenomenologi  dari  Alfred  Schutz  yang  mampu  menerjemahkan  fenomenologi kedalam  ilmu  sosiologi,  khususnya  pada  kajian  upaya  DPRD  kabupaten  Pasuruan  dalam mensejaterahkan  dan  menghapus  praktek  pernikahan  usia  anak.  Upaya  Schutz  dalam  kajian fenomenologi  menekankan  bahwa  kesadaran  dan  interaksi    bersifat  saling  membentuk. Dalam hal ini bagamana upaya DPRD berkinteraksi dengan beberapa stakeholder dan publik, serta  memantabkan  upayanya  dalam  mensejahterakan  dan  menghapus  pernikahan  usia  anak dalam sebuah agenda kebijakan, implementasikannya serta evaluasi kebijakan tersebut.
Kajian  dalam  penelitian  upaya  DPRD  dalam  mensejahteraan  dan  penghapusan praktek pernikahan usia anak ini berusaha mengungkapkan dan mempertemukan bagaimana upaya  DPRD  dalam  kesejahteraan  dan  penghapusan  praktek  pernikahan  usia  anak. Berdasarkan  penggunaan  jenis  penelitian  fenomenologi  ini,  peneliti  berada  pada  posisi sebagai  observer,  karena  peneliti  melakukan  pengamatan  terhadap  upaya  mensejahterakan dan menghapus praktek pernikahan usia anak di daerah kabupaten Pasuruan yang dilakukan oeh  DPRD,  jadi  tidak  sekedar  kebijakan  saja  tapi  pengawalan  kinerja  dewan  sampai tuntasnya penyelesaian masalah ini.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri  terjun  langsung  kepada  objek penelitian dalam hal ini para Dewan Perwakilan Rakyat di kabupaten Pasuruan dengan tidak memandang  Dewan  laki-laki  atau  perempuan  akan  tetapi  dewan  yang  bertugasi  mengawal permasalahan  penghapusan  pernikahan  usia  anak  ini.  Informan    yang  kami  saat  penelitian antara lain; dua anggota fraksi PKB, satu orang fraksi PKS, satu orang fraksi PDI, satu orang fraksi PPP, dan ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Guna validasi data kami mencari informan lain yakni ke salah satu panitra Pengadilan Agama Islam, kemudian ke Departemen Agama. Selanjutnya  karena  data  mengenai  jumlah  pernikahan  usia  anak  tdk  kami  temukan,  maka kami melanjutkan pencarian data ke Dinas Kesehataan dan ke poli KIA RSUD. Penelitian ini menggunakan  data  primer  berupa  Jawaban  informan  dari  wawancara  yang  dilakukan  pada DPRD  Kabupaten  Pasuruan,  Pengadilan  Agama,  Departemen  Agama,  Dinas  kesehatan  dan Poli  KIA  RSUD  Bangil.  Data  primer  juga  diperoleh  dari  hasil  observasi  (pengamatan) terhadap  masalah  yang  terjadi  pada  bentuk  upaya  DPRD    dalam  mensejahterakan  dan penghapusan praktek pernikahan usia anak tersebut. Data sekunder penelitian didapatkan dari hasil dokumen, buku, atau penelitian yang dilakukan sebelumnya.
Data  penelitian  diperoleh  melalui  teknik  observasi,  wawancara  mendalam  ( in-depth interview ), Focus  Group  Discussion (FGD)  dan  dokumentasi  dengan  analisis  data menggunakan  miles  dan  huberman,  yang  meliputi  tiga  jalur  analisis,  yaitu data  reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/ verification (Penarikan kesimpulan).

## Kesejahteraan Dan Penghapusan Pernikahan Usia Anak  Di Kabupaten Pasuruan
Mensejahterakan  dan  penghapusan  praktek  pernikahan  dini  adalah  masalah  strategis. Masalah  mensejahterakan  dan  penghapusan  pernikahan  usia  anak  ini  merupakan  faktor penentu  dalam  menyelesaikan  masalah  lain  yang  luas.  Misalnya  masalah  keberlanjutan pendidikan  anak,  kesehatan  reproduksi  anak,  psikologi  anak,  ekonomi  dan  kesejahteraan anak,  serta  sosial  budaya  lokal  daerah  pernikahan  usia  anak.  Berdasarkan  hasil  penelitian kami  telah  ditemukannya  bahwa  fenomena  tersebut  belum  ada  upaya  mensejahterakan  dan penghapusan pernikahan anak secara resmi dalam sebuah kebijakan pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain:
1. Landasan  agama  Islam  yang  kuat  dan  tidak  ada  larangan  menikah  diusia anak.(Rosulullah menikah dini dengan sayyidah Aisyah)
2. Budaya patron dan  kondisi ekonomi masyarakat Pasuruan.
3. Dianggap  belum  ada  landasan  hukum  nasional  yang  mengharuskannya  ada  perda penghapusan  pernikahan  usia  anak.  Pada  dasarnya  sudah  ada  yakni  Konvensi    Hak Anak  (KHA)  berlaku    sebagai  hukum  internasional  dan  diretivikasi  melalui  keppres No.36  tahun  1990,  dan  UU  Perlindungan  Anak  No  23  tahun  2002.  UU  untuk mewujudkan perlindungan Anak  dan Kesejahteraan anak.
4. Bila  ada  Perda  penghapusan  pernikahan  usia  anak  dianggap  bukan  jaminan  dalam pengentasan kemiskinan.
5. Perdebatan  anggota  DPRD  Kabupaten  Pasuruan  antara  pemikiran  yakni  mendukung adanya  perda  penghapusan  pernikahan  dini,  dan  tidak  mendukung  adanya  perda penghapusan  pernikahan  dini  karena  kepentingan  mereka  yang  juga  ingin  menikah lagi.
Upaya  terapi  individu  yang  dilakukan  dewan  hanya  dilakukan  oleh  anggota  DPRD putri  secara  individual  bukan  atas  nama  kelembagaan  DPRD  resmi  yang  bertujuan menghapus  pernikahan  dini.  Begitu  juga  terapi  kelompok  yang  dilakukan  anggota  DPRD adalah  bertujuan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  dan  mengentaskan  kemiskinan  bukan murni  penghapusan  pernikahan  usia  anak.  Tidak  adanya  upaya  maksimal  dan    peraturan daerah  tentang  penghapusan  pernikahan  usia  anak  di  kabupaten  Pasuruan  ini  artinya
kurangnya perlindungan, kasih sayang, pembinaan dan kesejahteranya anak dari pemerintah. Kesejahteraan  merupakan  kondisi  yang  diidamkan  oleh  setiap  manusia.  Fitzpatrick menjelaskan  bahwa  Kesejahteraan  mencakup  kebahagiaan,  rasa  aman,  memiliki  banyak peluang  untuk  memilih,  adanya  reward  yang  sesuai  dengan  tingkat  kontribusi  serta  ada komparasi relatif. Anak-anak kabupaten Pasuruan yang menikah di usia anak dimana mereka masih  masah  remaja  yang  perlu  pendidikan  yang  lebih  tinggi  namun  mereka  tidak memperolehnya  kesempatan  itu  tapi  terpakssa  dibebani  melakukan  tugas  sebagai  ibu  atau istri. Anak perempuan  yang sudah menikah sudah tidak ada peluang sekolah dan sekolah di Indonesia  tidak  menerima  anak  yang  sudah  menikah.  Dari  sini  anak  yang  dinikahkan  pada usia anak ini kurang bahagia, tidak banyak peluang kecuali ngurusi  anak  dan berkutat pada kemiskinan  karena  banyaknya  pengeluaran  sedangkan  kemampuan,  keterampilan  dan pendidikan  yang  dimiliki  sangatlah  terbatas.  Dengan  keterbatasan  tersebut  mereka  tidak banyak memberikan kontribusi secara finansial, maupun pemikiran kreatifitas sehingga tidak ada yang pantas untuk diberi penghargaan atau reward.
Saat  anak  menikah  dini  dengan    beban  rumah  tangga,    psikologis,  ekonomi, kesehatan, dan sosial  yang belum saatnya mereka emban, ditambah segala keterbatasan dan tidak ada reward apapun  yang mereka dapat artinya mereka itu kurang bahagia. Kebahagiaan diartikan  sebagai  kondisi  yang  baik,  menjadi  baik,  serta  melakukan  yang  baik.    Rasa  aman dalam  konteks  kesejahteraan  mencakup  rasa  aman  dari  penghasilan,  tempat  tinggal, kepercayaan,  lingkungan  serta  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kehidupannya. Mereka  selain  kurang  bahagia  mereka  juga  jauh  dari  rasa  aman  karena  keterbatasan skill,sehingga  mereka  tidak  mampu  menghasilkan  penghasilan  finansial  yang  mencukupi kebutuhan  keluarganya.  Begitu  juga  kepercayaan  dari  lingkungan  sosial  masyarakat  tidak mudah mereka peroleh karena sebuah status sosialnya yang rendah. Lebih-lebih saat mereka tidak lagi bisa melaksanakan beban kehidupan mereka dan memutuskan untk cerai maka citra anak perempuan tersebut akan lebih diremehkan oleh masyarakat.
Saat  Kesejahteraan  dan  kebahagian  anak  yang  menikah  diusia  anak  di  daerah Kabupaten  Pasuruan  yang    menurut  Dinas  Kesehatan  Pasuruan  banyak  terjadi  di  daerah lekok, grati, nguling, wonorjo, kejayan dan tosari. Secara keseluruan jumlah pernikahan usia anak  yang  hamil  sebelum  umur  20  tahun  terdapat  2.689  jiwa.  Jumlah  ibu  hamil    dibawah umur 19 mati melahirkan terdapat 23 jiwa dan anak mati dalam kandungan berjumlah 2 anak. Data  ini  diperoleh  dari  puskesmas  yang  melaporkan  ke  Dinas  Kesehatan  Pasuruan 27 ,  tidak
27 Hasil wawancara dengan bu Ismi Dinkes Pasuruan bagian KIA pada tanggal 15 Februari 2017
mampu  di  wujudkan  oleh  mereka.  Maka  kesejahteraan  sosial  tersebut  haruslah  diorganisir oleh  pemerintah  Kabupaten  Pasuruan    dengan  tujuan  utama  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat pasuruan berdasrkan konteks sosialnya.
Kesejahteraan  yang  terorganisir  oleh  pemerintahan  Kabupaten  Pasuruan  bisa diwujudkan  dengan  sebuah  kebijakan    penghapusan  pernikahan    usia  anak  dan  pelayanan dalam  arti  luas  yang  terkait  dengan  berbagai  kehidupan  masyarakat  khususnya  anak  yang menikah  dini,  seperti  pendapatan,  jaminan  sosial,  kesehatan  perumahan,  pendidikan  dan menghapus  budaya  menikah  usia  anak  di  masyarakat.  Kenapa  Pemerintah  kabupaten Pasuruan?  karena  ini    bagian  salah  satu  bentuk  dan  perwujudan  dari  good  governance  dan akuntabilitas  tata  pemerintah  adalah  semakin  menguatnya  desakan  agar  pemerintah  daerah juga  turut  mengembangkan  perlindungan  sosial.  Perlindungan  sosial  disemua  kabupaten khususnya  Kabupaten  Pasuruan  masih  pada  ranah  kebijakan  pengentasan  kemiskinan, pengembangan  dan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  lokal,  perbaikan  pelayanan  publik dibidang  pendidikan,  kesehatan  dan  administrasi,  penguatan  ekonomi  desa,  perlindungan anak,  pemberian  makan  bergizi,  imunisasi  dan  tunjangan  keluarga.  Dan  dari  sekian pendekatan  perlindungan  sosial  belumditeukannya  secara  spesifik  pendekatan  khusus  pada kesejahteraan dan penghapusan pernikahan usia anak.
Perlindungan  sosial  adalah  sebuah  jalan  dalam  mensejahterkan  warganya.  Sebuah pemerintahan akan dipandang sebagai good  gavernace , transparan dan akuntabilitas ketika mereka  menfokuskan  pembangunan  sosial.  Pembangunan  sosial  yang  diwujudkan  pada kebijakan  publik  yang  mempunyai  semangat  kepentingan  kepublikan.  Publik  atau  rakyat ditempatkan sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakn publik. secara legal formal yang disebut  pembuat  kebijakan  adalah  perangkat  negara,  tetapi  secara  subtantif    adalah  publik atau  masyarakat  yang  menaruh  harapan    pada  pembuat  kebijakan  agar  mereka  mampu menyerap aspirasi, kebutuhan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mereka. Di era desentralisasi, peran DPRD dalam merancang  agenda kebijakan publik  sangat penting. Setiap  kebijakan  publik  seperti  peraturan  daerah  maupun  program-program  pembangunan daerah atapun sosial diajukan oleh pemerintah daerah dan harus memperoleh persetujuan dari DPRD termasuk kebijakan tentang kesejahteraan dan penghapusan pernikahan usia anak.
Kebijakan,  program  dan  pelayanan  sosial  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan dan  pemenuhan  kebutuhan  manusia,  terutama  kelompok  yang  kurang  beruntung (disadvantaged  groups)  yakni  mereka  yang  menikah  diusia  anak.  Kebijakan,  Program  dan pelayanan  Sosial    yang  fokus  pada  kesejahteraan  dan  penghapusan  praktek  pernikahan  usia anak  pemerintah  kabupaten  Pasuruan  haruslah  dirancang  untuk  menterjemahkan  visi  politis
Pemerintah Daerah Pasuruan untuk kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial yang merefleksikan agenda  masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakatnya.  Program kesejahteraan  dan    penghapusan  praktek  pernikahan  usia  hendaknya  menggunakan  strategi empat  terapi  antara  lain  sebagai  berikut: Terapi  Individu ditujukan  untuk  membantu seseorang  yang telah nikah usia anak menyesuaikan diri dengan lingkungan  atau mengubah tekanan-tekanan  ekonomi  dan  sosial  yang  mengganggu  kehidupan  individu.  Merupakan strategi  memecahkan masalah emosional  dan personal, seperti trauma, stress , burnout , grief dan loss secara individu. Sering disebut terapi atau intervensi langsung (direct intervention), seperti  pelayanan  konseling  terhadap  perempuan  yang  sudah  nikah  diusia  anak. Terapi kelompok .  Masalah  emosional  dan  personal  pelaku  nikah  usia  anak  ini  dipecahkan  melalui media  kelompok,  seperti  dinamika  kelompok, outbond dan  aktivitas  kelompok  lainnya. Aktivitas  kelompok  bisa  mencakup  kesenian,  permainan,  rekreasi,  pertukaran  pengalaman dan  informasi,  olah  raga,  perawatan  rumah,  perawatan  diri,  atau  keterampilan  hidup  (life skills). Terapi komunitas dengan tujuan utamanya adalah mendorong komunitas lokal agar mampu  mengendalikan  masalah  praktek  pernikahan  usia  anak    dan  kebutuhan  sosial  di wilayahnya,  merencanakan  dan  mengkoordinasikan  kegiatan  bersama  untuk  mengatasi masalah tersebut  atau memenuhi  kebutuhan sosial,  mengevaluasi hasil  yang dicapai. Terapi organisasi merupakan  strategi  dalam  mengoptimalkan  pencapaian  tujuan-tujuan  organisasi dan  menjamin  pelayanan  sosial  berkualitas  bagi stakeholder -nya.  Guna  bersama-sama menangulangi,  mensosialisasikan  bagaimana  mensejahterakan  anak  tanpa  menikahkan terlebih dahulu diusia anak.
Tentunya  kebijakan  dan  program  pemerintahan  kabupaten  Pasuruan  jika  di  evaluasi akan ada konsekuensi-konsekuensi kebijakan baik sebelum maupun sesudah diimplementasikan  selain  itu  akan  ada  sebuah  hambatan  dengan  masyarakat  Pasuruan  yang notabennya adalah masyarakat  santri  dimana menikah diusia anak itu menurut  santri adalah sah  dan  diperbolehkan  oleh  Islam.  Dan  Rosulullah  sendiri  juga  menikahi  Sayyidah  Aisyah diusia  anak.  Pernikahan  Rosulullah  dengan  Sayyidah  Aisyah  (yang  saat  itu  berusia  usia  6 tahun)  secara  aspek  historis,  sosiologis  dan  kultural  yang  ada    adalah  sebagai  ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Karena saat itu istri Nabi diserahi  tugas  pokok  yaitu  mengurus  tumah  tangga  bahkan  lebih  dari  itu  istri  Nabi  jadi ummul  mukminin  (ibunya  orang  beriman).dan  tugas  Sayyidah  Aisyah  adalah  dakwah sosialisasi  ajaran  Rosulullah.  Artinya  Istri  Rosulullah  tidak  hany  sebatas  tugas  reproduksi saja.
Bagaimana mungkin seorang anak di kabupaten Pasuruan berumur enam belas tahun yakni belum tamat sekolah Sekolah Menengah Atas dapat melaksanakan fungsi rumah tangga tersebut.  Kalo  dia  sendiri  belum  siap  secara  fisik,  mental  dan  spiritual?  Al-Qur’an  dan Sunnah  Nabi  Muhammad  SAW  tidak  menetapkan  usia  tertentu  untuk  menikah.  Ini  karena pada  dasarnya  Al-Qur’an  tidak  merinci  persoalan  yang  dapat  mengalami  perubahan  akibat perkembangan masa atau perbedaan situasi dan pelaku. Yang dirincinya adalah hal-hal yang dibutuhkan manusia tetapi  tidak dapat  terjangkau oleh nalarnya, seperti persoalan-persoalan metafisika.
Dalam  konteks  perkawinan,  Al-Qur’an  dan  Sunnah  antara  lain  menetapkan  tujuan perkawinan.  Suami  istri-menurut  Al-Qur’an  hendaknya  topang  menopang  (istri-istri  adalah pakaian  buat  kamu  (wahai  suami)  dan  kamupun  pakaian  buat  mereka) 28 dan  saling bermusyawarah 29 . Bagaimana itu dapat diwujudkan kalo istri belum mencapai tingkat mental, emosional, dan spiritual yang dapat mendukung tujuan tersebut.
Menurut  Ibnu  Syubromah  bahwa  agama  melarang  pernikahan  dini  (pernikahan sebelum  usia  baligh).  Menurutnya,  nilai  esensial  pernikahan  adalah  memenuhi  kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum  baligh.  Ia  lebih  menekankan  pada  tujuan  pokok  pernikahan.  Jangankan  perkawinan, menyerahkan harta kepada anak yatim telah mencapai usia dewasa pun tidak diperkenankan Al-Qur’an 30 , walau harta itu adalah miliknya yang berada ditangan wali, kecuali setelah sang wali  mengujinya  dan  menemukannya  telah  mencapai  apa  yang  dinamai  oleh  Al-qur’an Rusyd.  Kata  ini  bukan  berarti  sekedar  kemampuan  fisik  atau  nalar  tetapi  juga  kesehatan mental dan spiritual. Memang bisa saja ada seorang yang telah melampoi usia delapan belas atau  bahkan  dua  puluh  tahun  tetapi  ia  dinilai  belum  dewasa,  sehingga  belum  dapat  diberi pertanggungan jawab.
Sekali lagi Islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan. Itu sebabnya ditemukan dalam literatur hukum Islam aneka pendapat ulama dan mazhab menyangkut batas minimal  usia  calon  suami  dan  istri.  Ketetapan  hukum  yang  berlaku  di    negara-negara berpenduduk mslim pun, menyangkut usia tersebut, berbeda-beda. Bahkan dalam satu negara perubahan terjadi akibat perkembangan massa. Di Al-Jazair misalnya pada mulanya delapan belas tahun bagi pria dan enam belas tahun untuk wanita. Lalu dua puluh satu tahun bagi pria dan delapan belas tahun  bagi wanita, lalu sembilan belas tahun bagi keduanya.
28 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (02):187
29 Al-Qur’an Surat Ath-Thalaq (65):6
30 Al-Qur’an Surat an-Nisaa’ (04):06
Perbedaan  dan  perubahan  itu  dapat  dibenarkan  karena  kata  ulam:  “kita  tidak  dapat serta  merta  meniru  sepenuhnya  ketetapan  hukum  masa  lalu-  walau  kasusnya  sama-  karena ada  empat  faktor  yang  harus  selalu  dipertimbangkan  sebelum  menetapkan  hukum, yaitu:masa;tempat;situasi  dan  pelaku”.  Yang  menikah  dengan  wanita  dibawah  umur  atau yang  membenarkannya  dengan  dalih  bawa  Rosulullah  melakukannya  terhada  sayyidah Aisyah adalah picik menurut Imam As-Sayuthi dan jahil menurut mantan Mufti Mesir Syekh Ali  Jumah,  bahkan  angkuh  karena  dia  mempersamakan  dirinya  dengan  Baginda  Rosulullah SAW.
Memang tidak semua yang beliau lakukan boleh kita ikuti dan amalkan apalagi dalam hal perkawinan. Bahkan di sisi lain, tidak jarang apa  yang ditetapkan Rosulu SAW. Diubah oleh  pakar  atau  generasi  baru  sesudah  beliau,  karena  ada  perkembangan  baru  demi  meraih kemaslahatan  yang  lebih  besar  atau  menghindari  mudharrat.  Dalam  hal  ini  cukup  banyak contoh yang dapat dikemukakan.
Dalam  konteks  usia  perkawinan,  para  pakar  harus  mampu  mempelajari    masa  dan situasi  sambil  memperhatikan  tujuan  perkawinan  serta  kondisi  masyarakat.  Selain  itu  perlu adanya  peninjauan  kembali  atas  penetapan  hukum  menyangkut  usia  perkawinan,  serta menetapkan  syarat-syarat  yang  diperlukan  guna  terhindarnya  para  istri  dari  mudharat  dan perkawinan  dari  kegagalan.  Termasuk,  pemberian  dispensasi  untuk  kasus-kasus  yang  hanya dapat  diberikan  oleh  yang  benar-benar  berwenang  (Hakim),  setelah  meninjaunya  dari berbagai aspek.
Secara  khusus,  laporan  ini  memberikan  tiga  rekomendasi  untuk  membantu memastikan  anak-anak  perempuan  mencapai  kedewasaan  sebelum  mengambil  tanggung jawab layaknya orang dewasa, yaitu memasuki perkawinan dan menjadi seorang ibu. Prinsip dasar rekomendasi ini adalah anak perempuan harus diikutsertakan pada semua tahap dalam upaya  untuk  menghapus  perkawinan  usia  anak,  termasuk  perencanaan  pelaksanaan  dan evaluasi.  Partisipasi  mereka  dalam  memperoleh  hak-hak  dan  perlindungan  sangat  penting bagi  pemberdayaan  serta  pengembangan    respon  yang  efektif  dan  tepat  terhadap  praktek tersebut.  Program  sebaiknya  memeberikan  informasi,  keterampilan,  dan  jejaring  yang diperlukan  oleh  anak-anak  perempuan  untuk  menuntut  hak-hak  mereka,  termasuk pengetahuan tentang dampak dari perkawinan usia anak  bagi  hak-hak mereka, keterampilan untuk melakukan komunikasi dan negosiasi tentang hak-hak ini, dan jejaring di antara anak- anak perempuan dan perempuan  untuk membangun kepercayaan diri dan berfungsi sebagai sistem pendukung.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  pada  penelitian  ini  adalah  membutuhkan    komitmen  baru  untuk menghapus  pernikahan  usia  anak  di  Kabupaten  Pasuruan.  Analisis  menunjukkan  bahwa angka  pernikahan  usia  anak  di  kabupaten  Pasuruan  terdapat  2.689  jiwa.  Hal  ini  disebabkan rendahnya ekonomi, pendidikan dan budaya lokal  yang patron. Anak perempuan usia 15-17 tahun sebagai target untuk terus mengurangi agar tidak menikah usia dini. Sekolah Menengah Atas    memberikan  dampak  besar  untuk  mebantu    anak-anak  perempuan  ini  menunda perkawinan hingga mereka dewasa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkawinan usia anak terjadi pada semua daerah di kabupaten Pasuruan yang menunjukkan bahwa praktik ini mengakar  dalam  norma-norma  sosial  dan  budaya  secara  kuat.  Upaya-upaya  yang  dilakukan harus melibatkan tokoh masyarakat dan agama, laki-laki, anak laki-laki, perempuan, dan anak perempuan  untuk  menangani  norma-norma  yanng  membahayakan  dan  mencari  dukungan bagi  anak-anak  perempuan.  Akan  tetapi  kemiskinan  merupakan  pendorong  kuat  terjadinya perkawinan  usia  anak  dan  upaya-upya  yang  dilakukannya  harus  memastikan  bahwa  anak- anak perempuan dapat  mengejar pendidikan tinggi,  keterampilan kejuruan, dan menyiapkan peluang  masa  depan  untuk  memperoleh    penghasilan.  Masih  banyak  hal  yang  belum  kita ketahui  tentang  pernikahan  usia  anak  di  kabupaten  Pasuruan  ini  termasuk  bagaimana keputusan yang diambil oleh DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menghapus perkawinan usia anak  tersebut  dan  siapa  aja  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  keputusan  tersebut.  Selain  itu perlu  dilakukan  strategi  bagaimana  mengurangi  praktek  perikahan  usia  anak  ditinggkat individu,  keluarga  dan  masyarakat.  Sungguh  dibutuhkan  komitmen  dari  Pemerintah  Daerah dan  DPRD  Kabupaten  Pasuruan,  organisasi,  dan  masyarakat  untuk  menangani    perkawinan usia  anak  melalui  peraturan-peraturan  Daerah  dan  penetapan  program  yang  efektif. Pernikahan  usia  anak  menjadi  hambatan  bagi  anak  perempuan,  keluarga  dan  negara  untuk mengembangkan  potensinya.    Pemerintah  kabupaten  Pasuruan  mempunyai  kemapuan  yang cukup  untuk  melakukan  investasi  yang  lebih  baik  di  masa  depan  dan  upaya  yang  terarah untuk meningkatkan kehidupan anak-anak perempuan di kabupaten Pasuruan.

## DAFTAR PUSTAKA
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian , (Bandung: Pustaka Setia, 2008) BPS dan UNICEF,Kemajuan yang tertunda: Analisis Data perkawinan Usia nak Di Indonesia , Jakarta ,2012.
Ending Child Marriage: Progres and prospect.
Eko santoro 2006, Menuju Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute  Desentralisasi,
Yogyakarta,hlm
Heddyshri Ahimsa Putra 2012. Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama.
Walisongo Volume 20 Nomor 2, November 2012. ICRW. Ending child marriage. [diunduh 29 April 2009]. Didapat dari: www.icrwindia.org .
2007
IHEU. UN publishes IHEU statement: child marriage is child abuse. [diunduh 29 April
2009]. Didapat dari: www.iheu.org . 2005. IPPF. Ending child marriage: a guide for global policy action. [diunduh 29 April 2009]. Didapat dari: www. ippf.org . 2006.
Maria susai Dhava mony. 1995. Fenomenologi Agama. Yogyakarta: Kanisius Norman K. Denzin dan YvonnaS. Lincoln 2009 Hand book of Qualitative Research ...Penj Dari yanto dkk Yogyakar. Pustaka Pelajar Palu B. Menyelamatkan generasi muda. [Diunduh tanggal 10 Mei 2009]. Didapat dari: www.bappenas. go.id , 2008.
Suharto Edi, Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik,Alfabeta, Bandung,
Ulber Silalahi. 2010. Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT Refika Aditama. UNPFA. Child marriage fact sheet. [diunduh tanggal 29 April 2009]. Didapat dari:
www.unpfa.org . 2005. UNICEF. Child protection information sheet: child marriage. [diunduh 29 April 2009]. Didapat dari: www. unicef.org . 2006.
UNICEF. Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. [diunduh 29
April 2009]. Didapat dari: www.unicef.org . 2006. WHO. Implementation og general assembly resolution 60/251 of march 2006 entitled
“human rights council”. [diunduh 29 April 2009]. Didapat dari: www. unitednations.org . 2007.