## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## ISSN Online: 2685-3582

## EVALUASI PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) REJO MULYO, DESA GOGIK, KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
Adiatma Nugraha 1 , Kismartini 2

## Abstract
All this time the development centered in the city, leading to gaps between villages and the city's economy. BUMDes become one of the ideas the government to boost the village  economy.  Gogik  village  which  lies  at  the  foot  of  mount  Ungaran,  Semarang Regency has the potential of natural recourses and clean water, its potential is not yet maximally  utilized,  Encouraged  by  Desa  Lab  Site  PMD  activities,  Rejo  Mulyo  Village Enterprise was finally established in Gogik Village in 2011 with the hope of its ability to boost  the  village  economic  growth  by  the  means  of  optimally  utilizing  its  potential. Qualitative Descriptive method is used in this research by focusing on: (1) Evaluating the  performance  of  BUMDes  Rejo  Mulyo, Gogik  Village,  District  West  Ungaran, Semarang Regency, (2) The supporting and obstacle factors BUMDes Rejo Mulyo, Gogik Village, District West Ungaran, Semarang Regency. The results of this research lead to a  conclusion  that  the  establishment  of  Rejo  Mulyo  Village  Enterprise  has  already followed the valid regulation at that time, But the performance of BUMDes Rejo Mulyo is not maximized because it can not support the welfare of the villagers Gogik. One of the supporting factors of the performance BUMDes Rejo Mulyo is the spirit and willingness officials and employees to subserve the Gogik village. One of the obstacles faced, which is the biggest natural potential that exists in the Gogik village, are waterfalls Semirang it can not be utilized because the area is occupied in Perhutani area.
Keywords : Economic Disparity, Village Economy, Village Potential, and BUMDes

## PENDAHULUAN
Ada  anggapan  bahwa  Desa  merupakan  miniatur  sebuah  Negara  karena  di  dalam Desa terdapat masyarakat, pemerintahan, wilayah, sumber daya, dsb. Namun realitanya Desa  justru  terabaikan  di  mana  selama  ini  pengembangan  ekonomi  dan  pembangunan dipusatkan di kota. Hal itu menimbulkan kesen-jangan antara Desa dan Kota. Desa tidak diberi keleluasaan mengolah potensi yang dimilikinya, yang terjadi justru potensi Desa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi perkotaan.
Perubahan  iklim  politik  dan  pergantian  pemerintahan  diikuti  dengan  pergeseran paradigma  pemba-ngunan  dari  Sentralisasi  menjadi  Desentralisasi.  Hal  itu  bertujuan supaya daerah dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan
1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
2 Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
dimanfaatkan  untuk  pembangunan  daerahnya.  Hal  tersebut  memberikan  “angin  segar” bagi  desa  untuk  dapat  memanfaatkan,  mengelola  dan  mengembangkan  potensi  yang dimilikinya. Salah satu gagasan pemerintah untuk membangun perekonomian desa, yaitu melalui pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
Gagasan tentang pembentukan BUMDes sebenarnya sudah tersurat dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Namun baru pada tahun 2010 mekanisme pembentukan dan operasionalisasi BUMDes dijelaskan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  39  Tahun  2010  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Pada  tahun  2015  kemudian diperbaharui  dengan  Permendesa  PDTT  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
BUMDes diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di perdesaan, di mana kelembagaan ekonomi tersebut dikelola sepenuhnya oleh desa dan masyarakatnya demi kemakmuran desa.  Lembaga  ekonomi ini tidak lagi  didirikan atas dasar instruksi Pemerintah,  tetapi  harus  didasarkan  pada  keinginan  dan  kesepakatan  masyarakat  desa berdasarkan potensi yang ada dan jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan kegiatan ekonomi yang positif. Agar lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu maka  kepemilikan  lembaga  itu  atas  nama  desa  dan  dikontrol  bersama  di  mana  tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat (PKDSP, 2007:1).
Permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  pendirian  BUMDes  adalah  seringkali Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah mendorong pendirian BUMDes hanya untuk memenuhi target program kegiatan dengan digelontor bantuan dana. Seringkali mereka juga tidak mendampingi BUMDes di wilayahnya, sementara itu Pemerintahan Desa juga seringkali  dalam  mendirikan  BUMDes  kurang  memperhatikan  potensi,  Sumber  Daya Manusia,  dan  sarana  prasarana  yang  ada  di  desa.  Alhasil  BUMDes  yang  berdiri  tidak berjalan maksimal sehingga pemasukan BUMDes tidak sesuai harapan bahkan mungkin malah merugi.  Kalaupun sudah sesuai  dengan potensi  yang ada di  Desanya, seringkali yang menjadi penghalang berdirinya BUMDes adalah pemasaran  yang tidak maksimal dari para pengelolanya.
Pemerintah Pusat mendorong pembentukan dan perkembangan BUMDes di daerah, melalui pelaksanaan program kegiatan Desa Lab Site PMD oleh Balai PMD yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia sejak tahun 2011. Desa Gogik menjadi salah satu lokasi

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN Online: 2685-3582
Desa  Lab  Site  PMD  dari  Balai  PMD  Yogyakarta.  Desa  itu  ditunjuk  oleh  Balai  PMD dengan  melihat  potensi  yang  ada  dan  mendapat  dukungan  dari  Pemerintah  Daerahnya melalui  penerbitan  Perda  tentang  BUMDes.  Kabupaten  Semarang  telah  menerbitkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
BUMDes  Rejo  Mulyo didirikan pada tahun 2011  berdasarkan Keputusan  Kepala Desa Gogik Nomor 412.6/12/2011 yang kemudian dikuatkan oleh Perdes nomor 4 tahun 2011  tentang  BUMDes.  Dalam  operasionalisasinya  BUMDes  Rejo  Mulyo menyelenggarakan  3  (tiga)  bidang  usaha,  yaitu  :  (1)  Bidang  Usaha  Simpan  Pinjam  : Lembaga  Keuangan  Desa  (LKD)  Samirana;  (2)  Bidang  Pengelolaan  Air  Bersih  : Pengelolaan Air Bersih (PAB); (3) Pariwisata : Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Tujuan  berdirinya  BUMDes  Rejo  Mulyo  adalah  untuk  meningkatkan perekonomian Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUMDes ini juga dibidani oleh Balai PMD Yogyakarta melalui program Desa Lab Site-nya di tahun 2011. Pondasi dari BUMDes ini adalah Lembaga Keuangan Desa (LKD) Samirana yang bergerak dalam bidang ekonomi simpan pinjam  sejak tahun 2002 sebagai inisiatif  dari Pemda  Kabupaten  Semarang  untuk  memasyarakatkan  LKD  di  seluruh  Desa  di wilayahnya.  Selanjutnya  setelah  berdirinya  BUMDes  Rejo  Mulyo,  LKD  Samirana dilebur menjadi salah satu unit usahanya.
Tinjauan Pustaka

## Kebijakan Publik
Pengertian  kebijakan  publik  menurut  Thomas  R.  Dye  “ Whatever  governments choose  to  do  or  not  to  do .”,  yaitu  segala  sesuatu  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk dilakukan  atau  tidak  dilakukan.  Bahwa  apabila  pemerintah  memilih  untuk  melakukan suatu  tindakan  maka  harus  memiliki  tujuan,  kebijakan  publik  tersebut  harus  meliputi semua  tindakan  pemerintah,  bukan  merupakan  keinginan  saja.  Disamping  itu  sesuatu yang  tidak  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pun  termasuk  kebijakan  publik,  hal  ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan pemerintah (Wahab, 1989).
Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn, yaitu:

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## ISSN Online: 2685-3582
1) Penyusunan agenda: mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah, sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.
2) Formulasi kebijakan: mengenai konsekuensi di masa mendatang dari ditetapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
3) Adopsi  kebijakan:  mengenai  manfaat  bersih  dari  setiap  alternatif  kebijakan,  dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat.
4) Implementasi  kebijakan:  yaitu  proses  untuk  melaksanakan  kebijakan  supaya mencapai hasil, pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.
5) Evaluasi  kebijakan:  melihat  sejauh  mana  kebijakan  yang  dibuat  telah  mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat (dalam Subarsono, 2008).

## Evaluasi Kebijakan
Evaluasi  kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  pengukuran  efektivitas,  efisiensi  dan hasil dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan berdasarkan dengan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kebijakan akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah  kebijakan  sehingga  dapat  disusun  rekomendasi  apakah  kebijakan  yang  dibuat dapat  dilanjutkan;  atau  perlu  perbaikan  sebelum  dilanjutkan,  atau  bahkan  harus dihentikan.
Menurut  James  P.  Lester  dan  Joseph  Stewart,  Jr,  evaluasi  kebijakan  dapat dibedakan  ke  dalam  dua  tugas  yang  berbeda.  Tugas  pertama  adalah  menentukan konsekuensi  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  kebijakan  dengan  cara  menggambarkan dampaknya,  sedangkan  tugas  kedua  adalah  untuk  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Winarno, 2012).
Adapun untuk menilai keber-hasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator.  Indikator  atau  kriteria  evaluasi  yang  dikembangkan  oleh  William  N.  Dunn (Dunn, 1999), yaitu:
a. Efektifitas:  apakah  hasil  yang  diinginkan  telah  tercapai?  Berkaitan  dengan  apakah suatu kebijakan telah mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakan-nya tindakan.

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN Online: 2685-3582
b. Kecukupan:  seberapa  jauh  hasil  yang  telah  tercapai  dapat  memecahkan  masalah?
Berkaitan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  atau  yang  telah  dilakukan  untuk untuk mencapai tujuan.
c. Pemerataan:  apakah  biaya  dan  manfaat  didistribusikan  merata  kepada  kelompok masyarakat yang berbeda? Keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik, keadaan di mana kebijakan publik dirasakan dan memberikan dampak yang berbeda pada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.
d. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan?  Seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan, preferensi,  atau  nilai  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu,  suatu  keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan.
e. Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat? Menyangkut kepada produk yang telah dihasilkan dan dampak yang ditimbulkan pada sasaran kegi-atan.

## Pemberdayaan Masyarakat
Menurut  Ife  dan  Tesoriero,  “pemberdayaan  berarti  menyediakan  sumber  daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam  menentukan  masa  depan  mereka  sendiri  dan  berpartisipasi  serta  mempengaruhi kehidupan  ma-syarakatnya”.  Dari  definisi  ini  terlihat  bahwa  pemberdayaan  bukan sekedar  menolong  orang  miskin  agar  menjadi  tidak  miskin,  namun  lebih  diarahkan kepada peningkatan ke-mampuan masyarakat untuk mandiri, dapat mengendalikan masa depannya dan bahkan dapat mempengaruhi orang lain ( www.oceannaz. wordpress.com ). Jika dilihat dari proses operasionalisasinya maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: Pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang  memberikan  atau  mengalihkan  sebagian  kekuasaan,  kekuatan,  atau  kemampuan ( power ) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar berkemampuan atau berdaya untuk menentukan yang menjadi pilihan  hidupnya  melalui  proses  dialog.  Dua  kecenderungan  tersebut  memberikan penekanan pada titik ekstrem seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan  primer  harus  melalui  kecenderungan  sekunder  terlebih  dahulu  (Hadi, 2008).

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## ISSN Online: 2685-3582
Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Hadi, 2008):
1) Pertama,  menciptakan  suasana  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  untuk berkembang  ( enabling ).  Setiap  manusia,  memiliki  potensi  yang  dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya  untuk  membangun  daya  itu,  dengan  mendorong,  memotivasi,  dan membangkitkan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2) Kedua,  memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimiliki  masyarakat  ( empowering ).
Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah  yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan  iklim  dan  suasana  juga  menyangkut  penyediaan  berbagai  masukan, serta  pembukaan  akses  ke  berbagai  peluang  yang  membuat  masyarakat  menjadi berdaya.  Pemberdayaan  bukan  hanya  meliputi  penguatan  individu  anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.
3) Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah  yang lemah bertambah lemah karena ketidakberdayaan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar  sifatnya  dalam  konsep  pemberdayaan  masyarakat.  Melindungi  tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, namun dilihat sebagai upaya untuk mencegah terja-dinya persaingan  yang tidak seimbang, serta eksploitasi  yang kuat atas yang lemah.
Memberdayakan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat  masyarakat  yang  dalam  kondisi  tidak  mampu  untuk  melepaskan  diri  dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan  dan  meman-dirikan  masyarakat  meskipun  pemberdayaan  masyarakat bukan  semata-mata  sebuah  konsep  ekonomi.  Dari  sudut  pandang  kita,  pemberdayaan masyarakat  secara  implisit  mengan-dung  arti  menegakkan  demokrasi  ekonomi (Kartasasmita, 2003).

## Desa
Desa menurut UU Nomor 6/2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat sebagai kesatuan  masya-rakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN Online: 2685-3582
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa menurut UU no. 6/2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerin-tahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
BUMDes  menurut  UU  Nomor  6/2014  tentang  Desa  maupun  Permendesa  PDTT nomer 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Pembentukan BUMDes telah tersurat dalam Undang-Undang Re-publik Indonesia Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  di  mana  disebutkan  desa  dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Pasal 213: Ayat 1). Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005  tentang  Desa  yang  kemudian  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  menjadi  penegas  dorongan  tentang pendirian BUMDes.
Namun  baru  pada  tahun  2010  mekanisme  pembentukan  dan  operasionalisasi BUMDes diseragamkan dan dijelaskan oleh Pemerintah Pusat melalui terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.  Kemudian  diperbaharui  pada  tahun  2015  dengan  Permendesa  PDTT  Nomor  4 Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  Dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut  Bogdan  dan  Taylor  (dalam  Moleong,  1997:3)  penelitian  kualitatif  adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Hasil  penelitian  dirancang  untuk mengumpulkan  informasi  tentang  keadaan  nyata  dengan  memberikan  gambaran  atau

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
deskripsi  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  terhadap  objek  yang  akan  diteliti. Deskriptif  merupakan  laporan  yang  berisi  kutipan  data  untuk  memberikan  gambaran penyajian  laporan.  Data  tersebut  berasal  dari  naskah,  wawancara,  dan  dokumen  resmi lainnya.
Fokus dalam penelitian ini adalah (1) efektifitas pendirian BUMDes Rejo Mulyo, (2)  seberapa  besar  manfaat  yang  diberikan,  (3)  faktor  yang  menjadi  pendukung  dan penghambat dalam peningkatan perekonomian Desa Gogik.
Penelitian ini  dilaksanakan pada BUMDes Rejo  Mulyo, Desa Gogik,  Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dari sumber data di  lokasi  penelitian,  sedangkan  data  sekunder  diolah  dari  dokumentasi  yang  dilakukan dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan peng-amatan lapangan.
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu  metode  analisis  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  yang  tidak  dapat diterjemahkan dalam bentuk angka sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi. Analisis dilakukan dengan menguraikan informasi-informasi yang diperoleh secara logis.

## PEMBAHASAN

## Evaluasi Penyelanggaraan BUMDes Rejo Mulyo
Secara  normatif  pendirian  BUMDes  Rejo  Mulyo  di  Desa  Gogik  sudah  melalui mekanisme yang benar sesuai dengan peraturan yang mengatur pendirian BUMDes. Ada beberapa  potensi  usaha  masyarakat  seperti  LKD  yang  telah  berjalan,  ada  sumber  daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal semisal sumber mata air yang ada di Desa Gogik  dan  obyek  wisata  air  terjun  Semirang  yang  berada  di  wilayah  desa.  Dalam pendiriannya  pun  sudah  melalui  mekanisme  Musdes,  memiliki  AD/ART  hingga diterbitkannya Perdes yang mengatur BUMDes Rejo Mulyo.
Namun jika dilihat dengan seksama, pendirian BUMDes Rejo Mulyo bukan murni karena inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat, tetapi lebih karena dorongan dari Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat melalui program Desa Lab Site, di mana Desa Gogik  menjadi  salah  satu  lokasi  kegiatannya.  Hal  ini  menggambarkan  sebenarnya pembentukan BUMDes secara riil bukan karena kebutuhan dan inisiatif masyarakat Desa

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## ISSN Online: 2685-3582
Gogik  maupun  Pemerintah  Desa  Gogik  sendiri  untuk  mengembangkan  potensi  dan meningkatkan pere-konomian desanya.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  musyawarah  desa  untuk  pembentukan  BUMDes Rejo  Mulyo  hal  itu  lebih  bersifat  sosialisasi  program  pemerintah  tentang  pendirian BUMDes, bukan sebuah proses diskusi masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun secara teori, tiga unit usaha BUMDes Rejo Mulyo saat ini sesuai dengan potensi yang ada di Desa Gogik, yaitu keuangan mikro dalam  hal  ini  dengan  adanya  Lembaga  Keuangan  Desa  (LKD)  Samirana,  kemudian sumber air bersih yang melimpah dan obyek wisata. Dari potensi itu kemudian dibentuk Pengelolaan Air Bersih (PAB) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Pemahaman  masyarakat  ten-tang  BUMDes  Rejo  Mulyo  dapat  dikatakan  masih minim. Dari empat masyarakat  yang  dimintai keterangan,  tiga diantaranya mengetahui keberadaan BUMDes Rejo Mulyo, namun tidak paham BUMDes itu organisasi/lembaga yang seperti apa dan bagaimana kegiatannya. Mereka memahami adanya BUMDes, LKD dan  PAB  itu  sebagai  sebuah  organisasi/lembaga  yang  berdiri  sendiri-sendiri,  padahal LKD dan PAB merupakan bagian atau unit usaha dari BUMDes Rejo Mulyo.
Berkaitan  dengan  manfaat  yang  dirasakan  masyarakat  Desa  Gogik  dalam penyelenggaraan unit usaha BUMDes RejoMulyo, dapat disimpulkan bahwa pemerataan yang diberikan masih kurang baik.  Wilayah kerja unit usaha dari BUMDes Rejo Mulyo masih belum merata di dua dusun wilayah Desa Gogik, yaitu Dusun Gogik dan Dusun Gintungan.  Selain  itu  kegiatannya  juga  belum  menyentuh  seluruh  elemen  masyarakat desa, baru unit usaha LKD yang wilayah kerjanya sudah mencakup seluruh wilayah desa. Pemanfaatnya  digunakan  oleh  beragam  elemen  masyarakat,  jasa  tabungan  mayoritas justru  anak-anak,  sementara  untuk  kredit  mulai  dari  yang  berlatar  belakang  petani maupun wirausaha.
Sementara itu, unit usaha lain seperti PAB  berdasarkan  wilayah kerja baru dapat beroperasi  di  Dusun  Gintungan  saja  karena  permasalahan  yang  terjadi  pada  awal berdirinya.  Namun  dalam  hal  pemanfaat  PAB  baru  dapat  menyentuh  seluruh  elemen masyarakat  yang  berada  di  wilayah  Dusun  Gintungan  saja.  Untuk  unit  usaha Pokdarwis/Desa Wisata, sejak berdiri hingga saat ini belum melakukan kegiatan karena ada penghambat,  yakni  obyek wisata air terjun  Semirang terletak di  wilayah Perhutani dan sejak bulan Maret diserahkan pengelolaannya ke desa melalui LMDH.

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN Online: 2685-3582
Disatu  sisi  BUMDes  Rejo  Mulyo  mampu  memberi  manfaat  positif  mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat Desa Gogik. Melalui unit usaha LKD dengan kredit usaha  mikro  mengatasi  kebutuhan  masyarakat  dalam  hal  modal  usaha.  Dengan  syarat mudah  dan  bunga  ringan  sangat  membantu  masyarakat  desa  yang  membutuhkan  dana segar  dalam  waktu  yang  cepat  sehingga  menghindarkan  masyarakat  dari  cengkeraman rentenir.
Namun pada sisi yang lain BUMDes Rejo Mulyo masih belum dapat memberikan pendapatan  yang  sesuai  kepada  pegawainya.  Hal  itu  terlihat  dari  pendapatan  yang didapatkan dari BUMDes Rejo Mulyo masih di bawah UMR Kab. Semarang sehingga BUMDes  belum  dapat  dijadikan  mata  pencaharian  pokok  para  pengurus  dan  pegawai BUMDes Rejo Mulyo. Pada umumnya mereka memiliki usaha sampingan atau pekerjaan lain di luar BUMDes, namun demikian seolah-olah hal itu tidak memberikan pengaruh kepada para pengurus dan pegawainya, mereka tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Desa Gogik.
Faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  dalam  peningkatan  pereko- nomian Desa Gogik

## Faktor pendukung
Faktor pendukung dalam penyelenggaraan BUMDes Rejo Mulyo adalah besarnya rasa cinta para Direksi dan pegawai BUMDes Rejo Mulyo kepada Desa Gogik. Tempat mereka  tinggal  menjadi  faktor  yang  sangat  menguatkan  BUMDes  sehingga  mereka dengan  senang  hati  mau  melibatkan  diri  untuk  ikut  membangun  perekonomian  desa melalui  BUMDes,  walaupun  pendapatan  yang  mereka  dapatkan  dari  BUMDes  Rejo Mulyo jauh dari cukup.
Faktor  pendukung  kedua  adalah  faktor  kekayaan  alam  di  Desa  Gogik  di  mana memiliki kekayaan alam berupa air bersih yang cukup baik. Dari keterangan narasumber, ada beberapa sumber mata air yang bisa dimanfaatkan, yang terbesar adalah sumber mata air  Semirang  yang  juga  terdapat  obyek  wisata  air  terjun  Semirang.  Namun  sayangnya kekayaan air itu belum dimanfaatkan secara optimal karena berada dalam wilayah hutan yang menjadi ranah wilayah Perhutani.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterbukaan Direktur dan Komisaris terhadap masukan dari masyarakat maupun para pegawai menjadi salah satu

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN Online: 2685-3582
faktor pendukung ketiga dalam penyelenggaraan BUMDes Rejo Mulyo. Hal ini menjadi modal tersendiri untuk kemajuan penyelenggaraan BUMDes Rejo Mulyo ke depan.

## Faktor Penghambat
Sementara  itu  ada  beragam  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam penyelenggaraan  BUMDes  Rejo  Mulyo.  Pertama  potensi  terbesar  Desa  Gogik,  yaitu obyek  wisata  air  terjun  Semirang  belum  dikelola  oleh  BUMDes  Rejo  Mulyo.    Hal  ini mulai sedikit menemui titik terang dengan diserahkannya pengelolaan obyek wisata air terjun Semirang kepada LMDH.  Sesegera mungkin beberapa pihak berharap obyek itu dapat dikelola BUMDes Rejo Mulyo dan pengelolaan ini diserahkan selamanya kepada desa.
Faktor  penghambat  yang  kedua  adalah  masih  adanya  anggapan  dari  sebagian masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab rendah bahwa dana pinjaman dari LKD merupakan  hibah  dari  pemerintah,  tidak  ada  tanggung  jawab  mengembalikan.    Dalam pandangan pihak yang berkompeten harus ada hukuman bagi mereka yang menunggak pelunasan kredit dari LKD.
Faktor  penghambat  yang  ketiga  adalah  masalah  personil,  yaitu  adanya  tumpang tindih  jabatan  dalam  BUMDes,  sedangkan  kekosongan  personil  dalam  struktur  direksi tidak  segera  diatasi.  Hal  ini  menimbulkan  beban  bagi  pegawai  LKD  yang  membantu fungsi bendahara BUMDes dan tentunya menghambat kinerja mereka.
Faktor  penghambat  keempat  adalah  faktor  komunikasi,  mulai  dari  komunikasi internal antar Direksi, Komisaris dengan Direksi, maupun dengan Dewan Pengawas. Hal ini  terlihat  dari  keterangan  dari  Dewan  Pengawas  yang  selalu  kontradiktif  dengan keterangan Direksi dan Komisaris sehingga perlu untuk dibangun ulang komunikasi antar unsur internal di dalam BUMDes Rejo Mulyo.
Faktor  penghambat  kelima  adalah  keaktifan  pengurus,  dari  observasi  kami  di lapangan  dari  tiga  orang  direksi  hanya  direktur  yang  aktif  dalam  penyelenggaraan BUMDes Rejo Mulyo. Selain posisi bendahara yang kosong, fungsi sekretaris juga tidak aktif,  terlihat  dari  tidak  teraturnya  administrasi  dari  BUMDes  Rejo  Mulyo.  Sebagai sebuah  organisasi  administrasi  itu  menjadi  hal  yang  penting  dalam  mengukur  tingkat keberhasilan dari organisasi tersebut.

## DIALOGUE

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penelitian ini dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:
a. Secara  normatif  pendirian  BUMDes  Rejo  Mulyo  di  Desa  Gogik  sudah  melalui mekanisme yang benar, sesuai dengan peraturan yang mengatur pendirian BUMDes.
Ada  potensi  desa  yang  belum  di  manfaatkan  secara  maksimal  meskipun  sudah melalui  mekanisme  Musdes.  Adanya  AD/ART  hingga  diterbitkannya  Perdes  yang mengatur BUMDes Rejo Mulyo, walaupun itu memang dorongan Pemerintah Pusat melalui Program Desa Lab Site sehingga lebih dominan.
b. Secara  umum  penyelenggaraan  BUMDes  Rejo  Mulyo  di  Desa  Gogik  belum maksimal sesuai dengan yang dicita-citakan dalam dalam Permendagri no. 39/2010 tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  dan  Permendesa  PDTT  No.  4/2015  tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Benar  memang  BUMDes  Rejo  Mulyo  telah  mampu  memberikan  kontribusi  ke PADes  Desa  Gogik  ±  Rp.  5.000.000  setiap  tahunnya,  namun  kontribusinya  dalam mendukung  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Gogik  masih  kurang  sehingga  perlu untuk  dilakukan  pembenahan  supaya  penyelenggaraan  BUMDes  Rejo  Mulyo mampu memberikan dampak yang lebih maksimal.
c. Berkaitan  dengan  ketaatan  terhadap  AD/ART  BUMDes  itu  sendiri  perlu ditingkatkan, dengan ditetapkannya AD/ART seharusnya itu menjadi patokan dalam penyelenggaraan  BUMDes  Rejo  Mulyo.  Namun  pada  kenyataannya  banyak  yang berjalan tidak sesuai  dengan AD/ART  contohnya  seperti dalam pelaksanaan PAB. Bagaimanapun juga sesuai AD/ART PAB itu merupakan unit usaha dari BUMDes Rejo  Mulyo,  namun  kenyataannya  tidak  demikian  karena  kesepakatan  bersama supaya PAB dapat berjalan lancar dulu tidak dibebani tanggung jawab apapun kepada organisasi induknya.
d. Adapun  yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam  penyeleng-garaan  BUMDes  Rejo Mulyo adalah  semangat  dan kerelaan para pengurus dan pegawai  untuk  mengabdi kepada Desa Gogik. Ini menjadi kunci pokok dalam penyelenggaraan BUMDes Rejo Mulyo  ini,  karena  para  pengurus  dan  pegawai  dengan  rela  hati  mendapatkan  gaji yang jauh dari UMR, namun semangat mereka masih tinggi dalam mengem-bangkan BUMDes ini.

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN Online: 2685-3582
e. Faktor  pendukung  kedua  adalah  faktor  kekayaan  alam  di  Desa  Gogik.  Tidak  bisa dipungkiri Desa Gogik memiliki kekayaan alam berupa air bersih yang cukup baik, ada  beberapa  sumber  mata  air  yang  dimanfaatkan  masyarakat  sebagai  sumber  air bersih.  Yang  terbesar  adalah  sumber  mata  air  Semirang  yang  juga  terdapat  obyek wisata air terjun Semirang. Kekayaan alam ini jika dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal dapat memberikan manfaat yang lebih ke BUMDes dan PADes.
f. Faktor  pendukung  ketiga  adalah  keterbukaan  Direktur  dan  Komisaris  terhadap masukan dari masyarakat maupun para pegawai sehingga menjadi modal tersendiri untuk kemajuan penyelenggaraan BUMDes Rejo Mulyo ke depan.
g. Sementara  itu  ada  beragam  faktor  penghambat  dalam  penyelenggaraan  BUMDes Rejo Mulyo, yang pertama adalah hubungan komunikasi yang kurang baik/terbuka antara Komisaris, Direksi dengan Dewan Pengawas dapat menjadi batu sandungan tersendiri dalam kelangsungan BUMDes Rejo Mulyo.
h. Faktor penghambat kedua adalah kredit macet yang terjadi di LKD Samirana dengan jumlah yang tidak sedikit. Selama ini penindakan kredit macet tersebut diselesaikan dengan  cara  kekeluargaan,  namun  sepertinya  masyarakat  yang  mempunyai  kredit macet tersebut mempunyai sifat membandel.
i. Faktor penghambat ketiga adalah masalah personil, adanya tumpang tindih jabatan dalam  BUMDes,  kekosongan  personil  dalam  struktur  direksi,  tidak  segera  diatasi. Hal  ini menimbulkan beban bagi  pegawai  LKD  yang membantu fungsi  bendahara BUMDes dan tentunya menghambat kinerja mereka.
j. Faktor penghambat keempat adalah tentang keaktifan pengurus. Dari observasi kami di  lapangan  terhadap  tiga  orang  direksi,  hanya  direktur  yang  aktif  dalam penyelenggaraan  BUMDes  Rejo  Mulyo,  fungsi  sekretaris  tidak  aktif,  terlihat  dari tidak teraturnya administrasi dari BUMDes Rejo Mulyo.
k. Faktor  penghambat  kelima  adalah  potensi  alam  terbesar  yang  ada  di  Desa  Gogik, yaitu  air  terjun  Semirang  belum  dapat  dimanfaatkan  karena  berada  di  wilayah Perhutani. Baru pada awal tahun 2016 pengelolaan diserahkan LMDH.

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan  Badan Usaha Milik  Desa (BUMDes), 2007,
Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan (PNPKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
Dunn, W,  1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada  University Press, Yogyakarta.
Lexy  J,  Dr  Moleong,  1997, Metode  Penelitian  Kualitatif ,  P.T.  Remaja  Rosdakarya, Jakarta.
Subarsono, A.G, 2008, Analisis Kebijakan Publik , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Wahab,  Solichin  Abdul,  1989, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Negara ,  Bhineka  Cipta,
Jakarta.
Winarno, Budi, 2012, Kebijakan Publik: Teori dan Proses , Media Pressindo, Yogyakarta. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010  tentang  Badan  Usaha  Milik
Desa.
Peraturan  Menteri  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi (Permendesa  PDTT)  nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) Rejo Mulyo 2012-2015, Desa Gogik, 30 Desember 2011.
Kartasasmita, Ginandjar, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”: Konsep Pembangunan  Yang  Berakar  Pada  Masyarakat”  (Bahan  Kuliah  SP  605  Program Pasca Sarjana ITB Jakarta, 1 Desember 2003)
Konsep  Pemberdayaan,  Partisipasi  dan  Kelembagaan  Dalam  Pembangunan  oleh  Agus Purbathin Hadi (Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)), 2008. Laporan  Kegiatan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Rejo  Mulyo,  Desa  Gogik,
Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Tahun 2012
Administrator. (2010, 29 Juli). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Diperoleh 25 Juli 2014, dari http://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/pemberdayaan-masyarakat/