## ANALISIS LEGITIMASI PUBLIK PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI
Rizki Fathoni 1 , Mahbubi Ali 2 , Rahmat Mulyana 3
1 Tazkia Institut, Indonesia Corresponding E-mail: fathoniadianto@gmail.com
2 International Institute of Advanced Islamic Studies, Malaysia
3 Tazkia Institut, Indonesia

## Abstract
Successfully  passing  the  1998  crisis,  the  DSN  MUI  fatwa  mentioned  that  interest  is haram,  religious  image,  and  the  principle  of  profit  sharing  are  the  main  things  that legitimize the operations of Islamic banks in Indonesia. However, the public is not quite sure about the legitimacy of Islamic banks. This is marked by many criticisms of Islamic banking  products  which  are  considered  similar  to  conventional  bank  products, questionable  contributions  to  society,  and  fraud  that  occurs  within  the  Islamic  bank itself which increasingly makes the public question  regarding the operational practices of  Islamic  banks.  This  study  takes  a  fully  public  point  of  view  in  analyzing  the  public legitimacy of BSM (Bank Syariah Mandiri) with the content analysis method of variable disclosure  that  the  public  wants  to  know  through  the  annual  report  released  to  the public. The results of the study show that although there are still many things that are not  disclosed  by  BSM  in  its  annual  report,  BSM  is  still  quite  legitimate  as  a  Sharia bank.

## Keyword: public, legitimation, financial report
JEL Classification: G2, G21, G3

## Abstrak
Berhasil melewati krisis 1998, fatwa DSN MUI bahwa bunga haram,  citra relijius, dan prinsip bagi hasil merupakan hal utama yang melegitimasi  operasional bank syariah di Indonsia. Namun, publik tidak cukup yakin dengan legitimasi bank syariah. Hal tersebut ditandai dengan banyak kritik terhadap produk bank syariah yang dinilai  sama dengan produk  bank  konvensional  dengan  hanya  berbeda  nama,  kontribusinya  terhadap masyarakat yang dipertanyakan, hingga fraud yang terjadi di dalam tubuh bank syariah itu  sendiri  yang  makin  membuat  publik  mempertanyakan  praktik  operasional  bank syariah. Penelitian ini mengambil sudut pandang publik sepenuhnya dalam menganalisis legitimasi publik terhadap BSM dengan metode konten analisis  pengungkapan variabel yang  ingin  diketahui  publik  melalui  laporan  tahunan  yang  dirilis  ke  publik.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  masih  banyak  hal  yang  tidak  diungkap  oleh BSM dalam laporan tahunannya, BSM masih cukup legitimate sebagai bank Syariah.
Kata Kunci: publik, legitimasi, laporan tahunan Klasifikasi JEL: G2, G21, G3

## 1. LATAR BELAKANG
Pertumbuhan  bank  syariah  di  Indonesia  dimulai  dengan  berdirinya  Bank Muamalat  pada  tahun  1992.  Bank  Muamalat  merupakan  satu-satunya  bank  syariah hingga tahun 1999 kemudian berdiri Bank Syariah Mandiri setelah pemerintah melihat Bank Muamalat bisa bertahan dari krisis 1997/1998. Setelah itu, pertumbuhan aset bank syariah  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  data  statistik perbankan  syariah  yang  dirilis  OJK  yang  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  bank syariah  terus  bernilai  positif.  Salah  satu  pendorong  pertumbuhannya  adalah  branding bank syariah yang menciptakan citra bahwa bank syariah sebagai bank yang membawa nilai-nilai Islam dalam kegiatan operasionalnya.
Bank  syariah  cukup  berhasil  menarik  perhatian  konsumen  perbankan  di Indonesia,  yang  merupakan  negara  dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia.  Salah satu alasannya adalah karena konsumen seringkali menganggap sebuah brand layaknya seorang  teman,  maka  konsumen  cenderung  memilih  sebuah  brand  sesuai  dengan karakteristik yang disukai selayaknya memilih teman (Wahyuni & Fitriani, 2017). Bank syariah hadir dengan semangat penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitasnya. Berbeda dengan  bank  konvensional,  bank  syariah  tidak  memiliki  produk  yang  mengandung maysir,  gharar,  dan  riba  karena  ketiganya  dilarang  oleh  Islam.  Bank  syariah mencitrakan  diri  dengan  keberkahan,  kehalalan,  dan  kenyamanan  karena  aspek operasionalnya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Karakteristik  bank  syariah  yang unik  tersebut  menciptakan  brand  personality  tersendiri.  Brand  personality  umumnya dideskripsikan  sebagai  keunikan  sebuah  brand  yang  tidak  dimiliki  oleh  brand  lain (Wahyuni & Fitriani, 2017).
Pada  perjalanannya,  terlebih  di  tahap-tahap  awal  penetrasi  pasar,  bank  syariah berhasil melegitimasi dirinya sebagai bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berupaya  mempertegas  perbedaan  dan  kelebihannya  dibandingkan  bank  konvensional. Legitimasi menurut Suchman, (1995) adalah anggapan atau asumsi umum bahwa yang dilakukan  sebuah  entitas  sudah  sesuai  dengan  yang  dikehendaki,  tepat,  atau  sesuai dengan norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang terbangun secara sosial. Didukung oleh terbitnya fatwa MUI pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba, bank syariah berhasil mencatatkan nilai pertumbuhan aset sebesar 88% pada tahun 2004  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Ditambah,  sebagian  besar  ulama  dan
pakar juga sependapat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil (Ascarya & Yumanita, 2005).
Prinsip  utama  bagi  hasil  bank  syariah  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  dalam Islam  bahwa  tidak  ada  pendapatan  yang  gratis  tanpa  risiko.  Atau  dengan  kata  lain “menanggung beban satu sama lain”. Nilai-nilai tersebut secara langsung membedakan bank syariah dengan bank konvensional, di mana bank syariah menerapkan prinsip risk- sharing,  sementara  bank  konvensional  menerapkan  prinsip  risk-transfer.  Dengan mempromosikan  risk-sharing  dan  investasi  dalam  kegiatan  ekonomi  pada  sektor  riil, karakteristik investasi berbasis aset yang dibawa oleh sistem keuangan Islam tentu saja mencegah adanya excessive leverage yang menurut Hussain et al., (2015) menyebabkan bank syariah lebih “elastis” dibandingkan dengan bank konvensional dalam menghadapi guncangan ekonomi.
Berbicara tentang legitimasi, bank syariah tidak berbeda dengan perusahaan lain pada umumnya. Perusahaan yang telah mendapatkan legitimasi harus mempertahankan legitimasinya  dari  tantangan  demi  bertahan  dan  berkembang.  Legitimasi  sebuah organisasi/perusahaan akan  tertantang  ketika  ekspektasi  masyarakat  terhadap  performa perusahaan  ternyata  berbeda  dengan  kenyataannya  (Brown  &  Deegan,  1998). Tantangan bagi legitimasi bank syariah adalah banyak kalangan yang mempertanyakan nilai-nilai  syariah  pada  praktik  bank  syariah.  Penyebabnya  antara  lain  karena  bank syariah lebih memilih pendekatan mimikri atau meniru produk dari  bank konvensional (Belal et al., 2015). Sebagai contohnya adalah akad murabahah ( cost-plus ) yang sudah sesuai  secara  syariah,  yaitu  dengan  menambahkan mark-up atas  harga  barang  yang dibeli atas nama bank untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen, namun banyak kalangan  yang  mengkritisi  bahwa  mark-up  yang  diberikan  serupa  dengan  bunga (Wilson,  2009).  Dengan  prinsip  utama  bagi  hasil  yang  dijunjungnya,  bank  syariah semestinya  lebih  banyak  mengeluarkan  produk  yang  berorientasi  penyertaan  modal seperti muradhabah dan musyarakah dibandingkan produk konsumsi.
Selain  kritik  terhadap  produk,  pengendalian  internal  juga  menjadi  masalah. Peristiwa  besar  pada  tahun  1998  yang  terjadi  pada  Dubai  Islamic  Bank  (“DIB”)  juga ikut menyumbang gambaran miring terhadap bank syariah. DIB yang merupakan bank syariah terbesar dan tertua saat itu terlibat skandal yang melibatkan dua karyawannya. Skandal  tersebut  menyebabkan  kerugian  sebesar  50  juta  USD  ketika  karyawan  bank
memperpanjang  utang  usaha  tanpa  mematuhi  kebijakan  kredit  internal.  Kasus  lain, penggelontoran  utang  tanpa  persetujuan  oleh  seorang  manajer  cabang  yang  mengaku dalam pengaruh ilmu hitam (Warde, 2000).
Statistik perbankan syariah Indonesia yang dirilis oleh OJK yang menunjukkan sepanjang  lima  tahun  terakhir  (2013-2018)  bahwa  produk  berbasis  murabahah menduduki  peringkat  pertama  dengan  proporsi  lebih  dari  40%,  sedangkan  produk berbasis musyarakah dan mudharabah berada di bawahnya. Ditambah lagi, ada beberapa produk  bank  syariah  yang  memicu  kontroversi  di  kalangan  ilmuwan  Islam,  seperti penjualan  emas  secara  tidak  tunai  dan  kartu  kredit  syariah.  Jika  dibandingkan  dengan tahun-tahun awal berdirinya, rata-rata pertumbuhan aset bank syariah tahun 2014-2018 menurun  cukup  signifikan  menjadi  sebesar  15%  dibandingkan  dengan  periode  2004- 2008  dan  2009-2013  dengan  persentase  kenaikan  masing-masing  46%  dan  38%, meskipun  paradoks  masih  terjadi  pada  pangsa  pasar  bank  syariah  yang  belum  mampu keluar dari angka 5% pada tahun 2018. Dengan sebaran produk seperti di atas, terlihat bahwa bank syariah secara tidak langsung mendorong perilaku konsumsi dan berutang dibandingkan  dengan  membantu  masyarakat  untuk  memulai  atau  mengembangkan usaha.  Hal  ini  sejalan  dengan  Aggarwal  &  Yousef,  (2000)  dalam  penelitiannya  yang berkesimpulan bahwa bank syariah tidak banyak membantu pengusaha, terutama dalam industri  dan  agrikultural  melalui  produk bagi  hasilnya.  Lebih  lanjut,  menurutnya bank syariah lebih mencari aman dengan produk berbasis utang karena risikonya yang relatif lebih rendah. Penelitian lain yang mengkritisi praktik bank syariah menyatakan bahwa bank  syariah  tak  ubahnya  perusahaan  biasa  yang  mencari  profit  dengan  nama-nama produk  yang  menarik  (Ahmad  et  al.,  2013).  (Khan,  2010)  dalam  studinya  juga mengkritisi  praktik  bank  syariah  yang  tidak  bisa  dikatakan  mempromosikan  nilai-nilai risk-sharing dan mengatakan bahwa yang membuat bank syariah “Islami” adalah nama- nama produknya yang yang menggunakan bahasa Arab.
Penelitian  ini  mengambil  sudut  pandang  publik  dalam  menganalisis  legitimasi bank  syariah  dengan  menggunakan  kerangka  kerja  TBL  ( Triple  Bottom  Line )  melalui media  laporan  tahunan  ( annual  report )  dan  laporan-laporan  lain  yang  dirilis  untuk publik.  Laporan  tahunan  dipilih  karena  laporan  tahunan  merupakan  dokumen  di  mana sebuah  organisasi  mengomunikasikan  informasi  yang  diharapkan  tersedia  untuk khalayak  umum  (Tilling  &  Tilt,  2010).  Dalam  melegitimasi  kegiatan-kegiatannya
melalui pelaporan/pengungkapan, sebuah organisasi pada akhirnya berharap hal tersebut menjadi pembuktian atas keberadaannya yang berkelanjutan (Guthrie & Parker, 1989). Alasan  lain  pengujian  melalui  laporan  keuangan  diungkapkan  oleh  Gray  et  al.,  (1995) bahwa  sebuah  laporan  tahunan  dapat  menciptakan  citra  keseriusan  sebuah  perusahaan akan praktik-praktik etis yang dilakukannya. Brown & Deegan, (1998) juga menyatakan bahwa  ketika  legitimasi  sebuah  perusahaan  terancam,  manajemen  akan  bereaksi terhadap  publik  dengan  meningkatkan  level  pengungkapan/pelaporan  pada  laporan tahunannya.
Bank  syariah  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  adalah  Bank  Syariah  Mandiri (“BSM”).  Sebagai  pemimpin  pasar  dalam  perbankan  syariah,  BSM  dinilai  memenuhi kriteria objek penelitian. Penelitian ini spesifik menganalisis legitimasi publik terhadap BSM.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1 Konsep Legitimasi
Legitimasi menurut Suchman, (1995) adalah asumsi atau persepsi umum bahwa kegiatan sebuah entitas merupakan yang diinginkan, pantas, atau sesuai dengan  sistem norma,  nilai,  kepercayaan,  dan  definisi  yang  terbangun  secara  sosial.  Legitimasi dibutuhkan untuk keberlangsungan sebuah organisasi sebagaimana dikutip oleh (Tilling &  Tilt,  2010)  dari  penelitian  milik  Kaplan  &  Ruland  yang  berjudul  “Positive  theory, rationality and accounting regulation”. Dalam penelitiannya, (Dowling & Pfeffer, 1975) memberi  definisi  dari  legitimasi  yaitu  “Organisasi  berusaha  untuk  membangun kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang terkait atau tersirat dengan kegiatan mereka dan norma-norma perilaku yang dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar di mana mereka menjadi bagian.

## 2.2 Triple Bottom Line (TBL)
Triple  Bottom  Line  (“TBL”)  merupakan  sustainability  framework  untuk menganalisis  dampak  perusahaan  terhadap  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  yang diciptakan  oleh  Elkington  (1998).  TBL  bertujuan  untuk  menginternalisasi  komponen sosial dan lingkungan yang terabaikan oleh model bisnis tradisional. TBL merujuk pada praktik  holistik  dari  kegiatan  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  perusahaan  (Livesey,
2002).  TBL  berkaitan  erat  dengan  kebutuhan  perusahaan  untuk  meraih  keuntungan, tanpa mengabaikan masyarakat/komunitas, dan lingkungan (Assaf et al., 2012). Dalam dunia  perbankan,  Global  Alliance  Banking  on  Values  telah  membuat  prinsip-prinsip sustainability  banking  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  sustainable  bank  tidak berlaku  etis  (tidak  merusak),  tetapi  juga  secara  aktif  mendanai  (financing)  kebaikan. Sustainable banking merujuk pada praktik penyediaan jasa dan produk perbankan yang didesain sesuai dengan yang kebutuhan dan melindungi lingkungan selagi menghasilkan profit.

## 2.3 Konsep Kepatuhan Syariah
Kepatuhan syariah (Shariah Compliance) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (El Junusi, 2012). Fungsi kepatuhan perbankan di Indonesia baik syariah  maupun  konvensional  tertuang  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 13/2/PBI/2012  yang  salah  satu  pokok  isinya  adalah  untuk  memitigasi  risiko  kegiatan usaha  (termasuk  risiko  kepatuhan)  diperlukan  berbagai  upaya  baik  yang  bersifat preventif ( ex-ante ) maupun kuratif ( ex-post ). Dalam konteks internasional, International Financial  Service  Board  (“IFSB”)  turut  serta  menyusun  standar  kepatuhan  untuk lembaga  keuangan  syariah  (“LKS”)  dalam  kaitannya  dengan  tata  kelola  perusahaan. Menurut  IFSB,  idealnya  monitoring  kepatuhan  syariah  sebuah LKS  ex  ante  (sebelum) dan ex post (sesudah) transaksi. Selain itu, IFSB juga memberikan rekomendasi berupa audit  kepatuhan  syariah  eksternal  untuk  menjamin  independensi  penilaian.  Namun, standar yang disusun oleh IFSB hanya berupa rekomendasi, sehingga penerapan standar hanya bersifat voluntary /sukarela.

## 2.4 Konteks Laporan Tahunan dalam Teori Legitimasi
Stanton  &  Stanton,  (2002)  dalam  penelitiannya  mengenai  penggunaan  laporan tahunan  perusahaan  dalam  perspektif  peneliti  menyatakan  bahwa  penggunaan  laporan tahunan  dalam  penelitian  terbagi  menjadi  enam,  salah  satunya  dalam  perspektif  teori legitimasi.  Dalam  hal  ini,  Peneliti  yang  menggunakan  perspektif  teori  legitimasi memandang  bahwa  perusahaan  seperti  membuat  “kontrak  sosial”  dengan stakeholder (Brown  &  Deegan,  1998).  Dengan  begitu,  perusahaan  diharapkan  untuk  mematuhi “kontrak  sosial”.  Kesuksesan  legitimasi  menurut  Freidson,  (1986)  yang  dikutip  oleh
Dean  Neu  &  Wright,  (1992)  tergantung  pada  bagaimana  perusahaan  meyakinkan masyarakat luas dan aktor institusional lainnya bahwa aktivitas yang dijalankan sesuai dengan nilai yang seharusnya dan sudah ada.
Melalui  sudut  pandang  legitimasi,  peneliti  melihat  peran  laporan  tahunan perusahaan  sebagai  media  komunikasi  yang  digunakan  perusahaan  untuk menginformasikan  kepada  stakeholder  terkait  aktivitas  yang  dijalankan  perusahaan dalam  kurun  waktu  tertentu  dalam  usahanya  untuk  memelihara  dan  mempertahankan legitimasi.  Oleh  karena  itu,  analisis  laporan  tahunan  untuk  menguji  legitimasi  bank syariah dinilai tepat.

## 2.5 Relevansi Kepatuhan Syariah dengan Legitimasi
Berbeda  dengan  bank  konvensional,  bank  syariah  dipengaruhi  oleh  aspek relijiusitas  dalam  operasionalnya.  Artinya,  pemenuhan  aspek  operasional  yang  sesuai dengan  prinsip  Syariah  adalah  kewajiban  bagi  bang  Syariah.  Allah  SWT  berfirman dalam QS. Az-Zariyat: 56.
اَم َو تْقَلَخ ن ِجْلا َسْنِ ْلْا َو لِْا ِن ْو د بْعَيِل
“ Aku  tidak  menciptakan  jin  dan  manusia  melainkan  agar  mereka  beribadah kepada-Ku .”
Bank syariah diwajibkan untuk menghindari tiga hal yang secara tegas dilarang oleh  Islam,  yaitu  bunga  (riba),  ketidakpastian  (gharar),  dan  pertaruhan/perjudian (maysir) (Muttaqin, Kosim, Devi, 2021).
Dalam  kaitannya  dengan  legitimasi,  Peneliti  berpendapat  bahwa  legitimasi adalah  amanat.  Dengan  kerangka  operasional  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip  Islam, bank  syariah  berhasil  mendapat  legitimasi  dari  konsumen.  Hal  ini  secara  langsung menjadi amanah bagi bank syariah. Kewajiban menjaga amanat tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58:
نِا َٰاللّ ْم ك  ر مْأَي ْنَا اوُّدَؤ ت ِتٰن ٰمَ ْلْا ىٰٰٓلِا اَهِلْهَا اَذِا َو ْم تْمَكَح َنْيَب ِسا نلا ْنَا ا ْو م كْحَت ِلْدَعْلاِب ۗ نِا َٰاللّ ا مِعِن ْم ك ظِعَي هِب ۗ نِا َٰاللّ َناَك اًعْيِمَس ا ًرْي ِصَب
“ Sungguh,  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi  pengajaran  kepadamu.  Sungguh,  Allah  Maha  Mendengar,  Maha Melihat ”.

## 2.6 Konteks BSM dalam Penelitian
BSM  merupakan  salah  satu  bank  syariah  fully-fledged  di  Indonesia  sejak  awal kelahirannya dan merupakan bank syariah dengan pangsa pasar terbesar sepanjang lima tahun  terakhir  (2013-2017).  Berbagai  penghargaan  berhasil  diraih  oleh  BSM  baik  di tingkat  domestik  maupun  internasional  seperti  penghargaan  khusus  CSR  terbaik  oleh BAZNAS pada tahun 2017, bank pendukung pengendalian moneter syariah terbaik oleh Bank  Indonesia  pada  tahun  2017,  dan  bank  syariah  ritel  terkuat  di  Asia  Pacific  pada tahun 2017 oleh Cambridge Analytica Islamic Finance. Selain itu, BSM juga mendapat penghargaan  sebagai  The  Most  Trusted  Company  Based  on  Corporate  Governance Perception Index oleh IICG dan majalah SWA pada tahun 2017 yang merupakan salah satu  indikator  sebuah  perusahaan  mempunyai  keinginan  untuk  dipercaya  melalui keterbukaannya  terhadap  publik.  BSM  dianggap  memenuhi  kriteria  sebagai  objek penelitian  dimana  penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  tata  kelola  syariah  pada  bank syariah.

## 2.7 Penelitian Terdahulu
Gray et al., (1995) pada studinya yang fokus meneliti kegunaan laporan tahunan menyatakan bahwa laporan tahunan merupakan dokumen formal yang memiliki fungsi sebagai  presentasi  yang  signifikan  dari  sebuah  organisasi  dan  mempunyai  pengaruh yang besar terhadap persepsi dari organisasi tersebut. Hal ini kemudian ditekankan lagi oleh  Stanton  &  Stanton,  (2002)  dalam  studinya  yang  melihat  laporan  tahunan perusahaan dari berbagai perspektif menyatakan bahwa dalam penyusunannya, laporan tahunan menggunakan teori komunikasi, pemasaran, dan manajemen untuk membangun citra perusahaan yang dilihat oleh khalayak luas.
Dalam penelitian lainnya Neu et al., (1998) menyatakan bahwa laporan tahunan merupakan  sumber  utama  bagi  investor,  kreditur,  karyawan,  kelompok  pemerhati lingkungan,  dan  pemerintah.  Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  kegunaan  laporan keuangan  tidak  semata-mata  hanya  untuk  mengukur  performa  finansial  sebuah perusahaan  dalam  kurun  waktu  tertentu,  namun  lebih  jauh  dapat  digunakan  oleh berbagai  pihak,  termasuk  publik  untuk menilai  operasional  perusahaan  tersebut  karena di dalam laporan tahunan tidak hanya memuat angka-angka.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  (Nicholas  C.  Mangos  &  Neil  R.  Lewis, 1995)  berkesimpulan  bahwa  pertanggungjawaban  terhadap  lingkungan  sosial  sebuah perusahaan  dapat  dilihat  dari  isi  laporan  tahunannya.  Selain  itu,  mereka  mendukung teori legitimasi dengan menyatakan bahwa Corporate Social Reporting (“CSR”) adalah bentuk  respons  pertanggungjawaban  sosial  sebuah  perusahaan  yang  ditunjukkan  oleh manajemen  perusahaan  terhadap  tekanan  yang  mereka  anggap  ada  dan  kemudian manajemen  mencoba  untuk  memengaruhi  lingkungan  sosial.  Respons  yang  tertuang dalam  laporan  tahunan  merupakan  bagian  dari  pertanggungjawaban  sosial  perusahaan dalam kegiatan ekonomi”.
Belal  et  al.,  (2015)  dalam  penelitiannya  menggunakan  laporan  tahunan  untuk menguji  etika  pelaporan  Islami  Bank  Bangladesh  Limited  dan  hasilnya  mampu menunjukkan  arah  operasional  Islami  Bank  Bangladesh  Limited  dari  tahun  ke  tahun. Penelitian tersebut serupa dengan yang dilakukan oleh Haniffa & Hudaib, (2007) yang menggunakan  laporan  tahunan  untuk  meneliti  identitas  Islam  dari  bank  syariah. Penelitian  lain  oleh  Brown  &  Deegan,  (1998)  yang  menggunakan  laporan  tahunan perusahaan untuk menguji teori media agenda setting dan teori legitimasi berkesimpulan bahwa  semakin  perusahaan  mendapatkan  perhatian  dari  media,  maka  semakin perusahaan  meningkatkan  level  pengungkapan/pelaporan  aktivitas  operasionalnya. Sejalan  dengan  penelitian  lanjutannya,  Deegan  et  al.,  (2002)  yang  fokus  pada  laporan lingkungan  dan  sosial  satu  perusahaan  berkesimpulan  bahwa  perusahaan  cenderung melaporkan lebih banyak hal-hal positif untuk merespons publikasi negatif oleh media.
Berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  berfokus  pada  CSR ( Corporate  Social  Reporting )  atau  pelaporan  kegiatan  sosial  perusahaan  dan hubungannya  dalam  perspektif  stakeholder,  penelitian ini  secara  komprehensif menilai aktivitas  perusahaan  melalui  variabel-variabel  yang  terkandung  dalam  laporan tahunannya dari perspektif teori legitimasi. Meskipun demikian, fokus terhadap laporan tahunan  tidak  bisa  dianggap  sepenuhnya  benar.  Contohnya,  Daniel  Zeghal  &  Ahmed, (1990)  dalam  penelitiannya  berkesimpulan  bahwa  informasi  yang  diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan mungkin saja tidak lengkap. Lebih jauh lagi, Daniel Zeghal  &  Ahmed,  (1990)  juga  berpendapat  bahwa  pemilihan  media  publikasi  dan penulisan  pesan  sangat  direncanakan.  Dengan  begitu,  Peneliti  bisa  saja  mendapatkan kesimpulan  yang  tidak  lengkap.  Begitu  juga  dengan  Robertson  &  Nicholson,  (1996)
dalam  studinya  menemukan  bahwa  intensi  perusahaan  terhadap  pelaporan Corporate Social  Responsibility (CSR)  hanyalah  sebagai  “ lip  service ”  atau  “ window  dressing ”.
Sinisme  terhadapnya  muncul  karena  deskripsi  mengenai  CSR  di  laporan  tahunan berbagai macam perusahaan terlihat seperti ditulis orang yang sama, dan secara umum tidak  ada  artinya.  Meskipun  begitu,  penulis  meyakini  bahwa  melalui  laporan tahunannya, perusahaan berusaha untuk mempertahankan legitimasinya (Tilling & Tilt, 2010).  Dalam  kaitannya    dengan  tata  kelola  syariah,  Zulkifli  Hasan,  (2010)  dalam penelitiannya  mengenai  kerangka  peraturan  tata  kelola  syariah  di  Malaysia,  negara- negara  GCC,  dan  UK  menyimpulkan  bahwa  setiap  lembaga  keuangan  Islam  wajib melaporkan  penerapan  prinsip  syariah  dalam  laporan  tahunannya.  Dalam  penelitian serupa  yang  dilakukan  oleh  Srairi,  (2019)  yang  meneliti  tentang  transparansi  dalam perbankan Islam di negara-negara GCC juga menilai tata kelola syariah melaui variabel- variabel yang tersedia dalam laporan tahunan bank syariah.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  berupa laporan tahunan BSM dalam kurun waktu 19 tahun (1999-2017), laporan keberlanjutan 2013  s.d  2017,  laporan tahunan  LAZNAS  BSM  2016  s.d  2017,  dan  laporan  keuangan yang  telah  diaudit  BSM  2012  s.d  2017.  Seluruh  data  didapatkan  dari  halaman  daring resmi BSM.

## 3.2 Metode dan Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten, yaitu teknik penelitian untuk membuat  kesimpulan  yang  valid  dan  dapat  direplikasi  dari  teks  (atau  hal  lain  yang memiliki  makna)  ke  konteks  penggunaaannya  (Krippendorff,  2004).  Penelitian  ini mereplikasi  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Belal  et  al.,  (2015)  dengan  menggunakan 108  variabel  pengujian  yang  terbagi  ke  dalam  12  kategori  yang  sudah  dimodifikasi sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  triple  bottom  line  3P (Profit,  People,  and  Planet).  Setiap  informasi  yang  diungkapkan  oleh  objek  penelitian diberi  skor  1  dan  sebaliknya  diberi  nilai  0.  Mengikuti  penelitian  sebelumnya,  Belal  et al.,  (2015)  yang  menggunakan  prosedur unweighted  indexing ,  penelitian  ini  juga
menggunakan  prosedur  serupa  untuk  menghidari  kemungkinan  bias  pada  penilaian. Indeks  pengungkapan  setiap  tahun  diukur  dengan  cara  membagi  nilai  variabel pengungkapan dengan total variabel yang dianalisis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Nilai Keseluruhan Tingkat Pengungkapan BSM
Gambar 4.1 merupakan nilai keseluruhan tingkat pengungkapan informasi BSM dalam laporan tahunan tahun 1999-2017.
Gambar 1. Tingkat Pengungkapan Keseluruhan
Gambar 1 menunjukkan peningkatan tren pengungkapan dalam periode analisis (1999-2017).  Persentase  pengungkapan  pada  laporan  tahunan  BSM  adalah  mulai  dari 17% pada tahun 1999 hingga 69% pada tahun 2017. Tahun 2005 dan 2006 dikecualikan dalam  analisis  karena  laporan  tahunan  tahun  tersebut  tidak  tersedia.  Dengan  rata-rata skor  pengungkapan  sebesar  47,65%  menunjukkan  bahwa  ada  cukup  banyak  hal  yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan namun belum diungkapkan oleh BSM.

## 4.2 Faktor Pendorong Pengungkapan
UU  No.21  tahun  2008  pasal  7  menyatakan  bahwa  badan  hukum  bank  syariah adalah Perseroan Terbatas (“PT”). Dengan demikian, secara teknis menurut UU No.40 tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (“UUPT”),  bank  syariah  wajib  menyampaikan laporan tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
perseroan  berakhir.  Laporan  tahunan  yang  dimaksud  harus  memuat  sekurang- kurangnya:  (a)  laporan  keuangan;  (b)  laporan  mengenai  kegiatan  perseroan,  termasuk laporan  tentang  hasil  atau  kinerja  perseroan;  (c)  laporan  pelaksanaan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan;  (d)  rincian  masalah  yang  timbul  selama  tahun  buku  yang mempengaruhi  kegiatan  usaha  Perseroan,  termasuk  sengketa  atau  perkara  yang melibatkan Perseroan; (e) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; (f) nama anggota Direksi dan  anggota  Dewan  Komisaris;  (g)  gaji  dan  tunjangan  bagi  anggota  Direksi  dan  gaji atau  honorarium  dan tunjangan  bagi anggota  Dewan  Komisaris  Perseroan  untuk tahun yang baru lampau. Termasuk di dalamnya terkait pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bank syariah harus mengacu pada UUPT pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
Spesifik  dalam  industri  perbankan,  terdapat  peraturan  tentang  transparansi  dan publikasi laporan bank yaitu PBI No.3/22/PBI/2001 yang kemudian digantikan oleh PBI No.14/14/PBI/2012.  Setelah  fungsi  pengawasan  bank  berpindah  ke  OJK,  peraturan tersebut  direvisi  oleh  OJK  pada  tahun  2015,  2016,  dan  2019  yang  memuat  ketentuan pelaporan tahunan baik untuk bank konvensional maupun syariah.

## 4.3 Analisis Skor Pada Masing-Masing Kategori

## Sharia Supervisory Board (SSB)/Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Fitur unik yang dimiliki oleh bank syariah dan tidak dimiliki oleh kompetitornya yaitu  bank  konvensional  adalah  DPS.  Pengguna  laporan  tahunan  (Stakeholder)  dari bank  syariah  akan  tertarik  untuk  mengetahui  tentang  DPS  yang  dimiliki  oleh  bank tersebut. Hal ini karena fungsi utama DPS adalah memastikan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah.
Pada  periode  1999  s.d  tahun  2008,  skor pengungkapan  cenderung  stagnan.  Hal ini  terjadi  karena  pada  periode  tersebut,  hanya  fungsi-fungsi  dasar  DPS  saja  yang diungkap  dalam  laporan  tahunan  seperti  nama  anggota  DPS,  latar  belakang  anggota DPS,  dan  jumlah  anggota  DPS.  Tanggung  jawab  utama  DPS  adalah  mengeluarkan laporan  terkait  keabsahan  operasional  bank  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Hal  ini dilakukan untuk melegitimasi kegiatan operasional BSM. Mengenai hal ini, DPS BSM
selalu  mengeluarkan  laporan  tersebut  dalam  laporan  tahunannya  (kecuali  2005  dan 2006).
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  DPS  secara  rinci,  jumlah meeting yang dilaksanakan, dan kehadiran meeting anggota DPS mulai diungkap dalam laporan DPS tahun  2009,  sedangkan  pengungkapan  transaksi  non-halal  dan  penanganannya  mulai diungkap pada tahun 2011. Hal ini merupakan hasil upaya internalisasi BSM terhadap SEBI  No.12/13/DPbS  tanggal  30  April  2010  perihal  pelaksanaan  Good  Corporate Governance  yang  tertuang  dalam  surat  edaran  (SE)  internal  bank  No.13/009/UMM. Naiknya skor pengungkapan terkait DPS mulai tahun 2011 bersamaan dengan peristiwa penting  yaitu  pergantian  ketua  DPS  BSM.  Namun  penelitian  ini  tidak  meneliti  lebih lanjut korelasi antarkedua peristiwa tersebut.
Fungsi  DPS  juga  diharapkan  sebagai  penasihat  operasional  bagi  BSM.  Untuk meneliti  seberapa  besar  pengaruh  DPS  terhadap  operasional  perusahaan,  peneliti kemudian menghitung persentase pembiayaan yang dikeluarkan oleh BSM dan terlihat bahwa  BSM  cenderung  mengeluarkan  produk  pembiayaan  non-PLS  (Profit/Loss Sharing) yang seringkali dihubungkan erat dengan pembiayaan konsumtif. Hal ini tentu bertentangan  dengan  harapan stakeholder yang  berharap  bank  syariah  dapat  lebih inklusif  pada  pembiayaan  produktif  dibandingkan  dengan  pembiayaan  konsumtif. Gambar 4.1 merupakan grafik pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibandingkan dengan total pembiayaan yang dikeluarkan oleh BSM.
Gambar 2. Presentase Pembiyaaan Berbasis Bagi Hasil (1999-2017)
Gambar 2 menunjukkan bahwa persentase pembiayaan berbasis bagi hasil/Profit and  Loss  Sharing  (PLS)  sepanjang  periode  analisis  (1999  –  2017)  tidak  pernah mendominasi produk pembiayaan BSM. Persentase tertinggi pembiayaan berbasis PLS ada  pada  tahun  2007  dan  2008  dengan  persentase  sebesar  42%.  Pada  tahun-tahun berikutnya  terjadi  penurunan  persentase yang  cukup  signifikan.  Sementara  sejak tahun 2015  s.d  2017,  BSM  tidak  lagi merinci  persentase  pembiayaan  berdasarkan  akad pada laporan  tahunannya.  Rendahnya  pembiayaan  berbasis  PLS  ini  berimplikasi  kepada terbentuknya  persepsi  publik  bahwa  bank  syariah  hampir  tidak  ada  bedanya  dengan bank konvensional (Ascarya & Yumanita, 2005).

## 4.4 Religious Commitments
Religious  commitments merupakan  poin  lain  yang  ingin  diketahui  oleh stakeholder. Sebagian besar variabel yang dianalisis pada kategori ini ada di bagian visi dan misi pada laporan tahunan. Salah satu misi yang dinyatakan oleh BSM pada laporan tahunannya adalah “mengembangkan nilai-nilai syariah universal” dan mempunyai visi “menjadi  bank  syariah  terpercaya  pilihan  mitra  usaha”.  Namun  demikian,  meskipun diatur  secara  eksplisit  pada  UU  No.  21  tahun  2008  bahwa  bank  syariah  dilarang melakukan  kegiatan  usaha  yang  bertentangan  dengan  prinsip  syariah,  BSM  tidak menunjukkan  secara  eksplisit  komitmen  untuk  keseluruhan  operasional  yang  sesuai syariah dan komitmen untuk menghasilkan return yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## 4.5 Zakat
Meskipun  zakat  merupakan  kewajiban  bagi  semua  umat  Muslim,  namun  ada kontroversi  dalam  literatur  Islam  apakah  perusahaan  yang  menerapkan  prinsip  Islam berkewajiban  membayar  zakat  atau  hanya  wajib  bagi  invividu  saja  (Shihadeh,  1987) dalam  (Maali  et  al.,  2006).  Bank  syariah  diharapkan  untuk  lebih  memperhatikan tanggung jawab sosial dibandingkan dengan kompetitornya. Zakat merupakan salah satu indikator tanggung jawab sosial bagi bank syariah (Haniffa & Hudaib, 2007).
Meskipun  laporan  sumber  dan  penyaluran  dana  zakat  diwajibkan  bagi  bank syariah, namun di Indonesia pembayaran zakat bagi badan usaha bersifat voluntary atau sukarela.  Meskipun  demikian,  BSM  secara  konsisten  membayar  zakat  atas operasionalnya.  Selain  itu,  BSM  juga  membentuk  Lembaga  amil  yang  diberi  nama
BSM Umat (Bangun Sejahtera Mitra Umat) yang merupakan lembaga amil yang khusus dibentuk  untuk  pengelolaan  penghimpunan  dan  penyaluran  zakat  dan  dana  sosial  lain pada tahun 2001.
Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  BSM  pada  setiap  tahunnya  membayar  dan menyalurkan  zakat.  Terdapat  skor  nol  (“0”)  pada  tahun  2002,  2005,  2006,  dan  2007 karena tidak ditemukan pengungkapan terkait zakat pada tahun tersebut. Meskipun tidak ada  pernyataan  khusus  dari  DPS  bahwa  perhitungan  zakat  yang  dibayar  sudah  sesuai dengan  ketentuan  Islam,  berdasarkan  penelitian terhadap laporan  keuangan  BSM yang telah  di  audit  pada  tahun  2011  s.d  2017  perhitungan  zakat  sudah  sesuai  dengan ketentuan Islam yaitu laba sebelum zakat dikalikan dengan 2,5%. Terkecuali pada tahun 2002, peneliti tidak menemukan pernyataan apapun tentang zakat pada laporan tahunan BSM.  Sementara  laporan  suplementer  dari  BSM  Umat  tidak  didapat.  Panduan  zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh BAZNAS menyatakan bahwa persentase atau kadar zakat  adalah  2,5%  berdasarkan  penanggalan  hijriah,  dan  2,575%  berdasarkan pengalaman  masehi.  Peneliti  tidak  mengonfirmasi  apakah  BSM  menggunakan penanggalan hijriah atau masehi dalam perhitunan zakatnya.

## 4.6 Qardhul Hasan
Pengungkapan  terkait  Qardhul  Hasan  menjadi  penting  karena  Qardhul  Hasan merupakan  fitur  unik  lain  yang  hanya  dimiliki  oleh  bank  syariah  (Haniffa  &  Hudaib, 2007).  Selain  itu,  selain  Zakat,  Qardhul  Hasan  adalah  contoh  nyata  penekanan  Islam terhadap  keadilan  sosial  (Maali  et  al.,  2006).  Qardhul  Hasan  merupakan  penyediaan pinjaman  dana  tanpa  adanya  imbalan  pada  saat  pengembalian.  Qardhul  Hasan merupakan satu-satunya akad utang-piutang yang diperbolehkan secara syariah.
Hal-hal utama yang ingin diketahui oleh stakeholder terkait Qardhul Hassan ini adalah antara lain apakah bank menyediakan produk dengan akad Qardhul Hassan?jika iya,  kemudian  dari  mana  dana  Qardhul  Hassan  ini  didapatkan?Idealnya,  bank  syariah menyediakan  skema  formal  dimana  nasabah  bisa  memilih  agar  dananya  dipergunakan untuk  produk  Qardhul  Hasan.  Namun  BSM  menyatakan  bahwa  Qardhul  Hasan  bukan salah satu produk utama melainkan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sebagai  bank  syariah,  BSM  dalam  tiap  laporan  tahunannya  selalu  menyatakan bahwa BSM menyediakan produk berakad Qardhul Hasan dalam bentuk bantuan sosial yang  dikelola  oleh  BSM  Umat.  Namun  demikian  tidak  terdapat  pengungkapan  lain terkait asal dana Qardhul Hasan tersebut didapatkan. Apakah berasal dari internal BSM atau sumbangan dari pihak luar.
Kenaikan  skor  secara  signifikan  dimulai  dari  tahun  2010  s.d  2017.  Hal  ini disebabkan  karena  BSM  mulai  mengungkapkan  pendapatan  non-halal  yang diperolehnya.  Pengungkapan  terkait  pendapatan  non-halal  termasuk  dari  mana pendapatan tersebut diperoleh, jumlah pendapatan tersebut, bagaimana penanganan atas pendapatan  tersebut,  dan  atestasi  dari  DPS  mengenai  metode  disposal  pendapatan tersebut.

## 4.7 Sharia Awareness
Pada kategori sharia awareness, variabel yang dianalisis adalah hal-hal/kegiatan yang  dilakukan  oleh  BSM  untuk  meningkatkan  kesadaran  terhadap  hukum Islam/Syariah  baik  di  lingkungan  internal  maupun  eksternal.  Bank  syariah  yang beroperasi di lingkungan konvensional menghadapi persaingan yang sangat kompetitif. Untuk  itu,  penting  bagi  bank  syariah  untuk  menyiapkan  pegawai  dengan  pengetahuan tentang perbankan syariah yang memadai (Haniffa & Hudaib, 2007).
Usaha  yang  dilakukan  oleh  BSM  untuk  meningkatkan  Sharia  Awareness  di kalangan  internal  adalah  antara  lain  dengan  mengadakan  pelatihan  bagi  karyawannya dalam  bentuk  pelatihan  dasar  perbankan  syariah.  Sementara  untuk  kalangan  eksternal, BSM  memaparkan  produk-produknya  pada  laporan  tahunan  secara  lengkap  dengan penjelasannya  yang  melegitimasi  produk  tersebut  sesuai  dengan  syariah.  Selain  itu, atestasi dari DPS terkait penyetujuan produk-produk juga disertakan.
BSM juga hadir di beberapa konferensi terkait ekonomi Islam tingkat nasional. Namun  demikian,  tidak  setiap  tahun  dalam  periode  analisis  ditemukan  pernyataan terkait presensi BSM dalam konferensi ekonomi Islam. Demikian juga dengan pelatihan dasar  perbankan  syariah  bagi  karyawan  yang  tidak  selalu  ditemukan  pernyataannya dalam  laporan  tahunan.  Hal-hal  tersebut  menyebabkan  skor  pengungkapan  dalam kategori  ini  bervariasi.  Namun  demikian,  dengan  rata-rata  skor  pengungkapan  sebesar
73,53%  menunjukkan  bahwa  BSM  menaruh  perhatian  yang  cukup  besar  pada peningkatan kesadaran bersyariah baik untuk lingkungan eksternal maupun internal.

## 4.8 Community Involvement
Sesuai  dengan  fungsinya,  bank  syariah  semestinya  tidak  hanya  berfokus  pada profit dalam operasionalnya melainkan ada fungsi sosial yang harus dilaksanakan sesuai dengan  prinsip  syariah  yang  dibawanya.  Dalam  kategori  ini,  BSM  dinilai  terkait kontribusi sosialnya kepada masyarakat seperti pencipataan lapangan kerja, kerja sama dengan  komunitas  masyarakat,  dan  program-program  yang  dijalankan  dengan  bekerja sama  dengan  masyarakat.  Pada  empat  tahun  pertama  operasional  BSM,  belum  ada pengungkapan  terkait  community  involvement.  Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  pada tahun 1999 s.d 2003 BSM masih dalam tahap awal beroperasi. Skor pengungkapan naik signifikan  mulai  tahun  2004  s.d  2017.  Terlebih  pada  tahun  2001  setelah  dibentuknya Lembaga  khusus  untuk  mengelola  hubungan  BSM  dengan  masyarakat  yaitu  BSM Umat.

## 4.9 Charity
Dalam  kategori  ini,  BSM  diharapkan  untuk  mengungkapkan  seluruh  kegiatan amal  yang  dilakukannya.  Sama  halnya  dengan  kategori  community  involvement, kategori  charity  ini  juga  masuk  ke  dalam  dimensi Corporate  Social  Responsibility (CSR). Hal ini tercermin dari rata-rata skor sebesar 64,71% yang berarti Sebagian besar variabel  yang  semestinya  diungkap  sudah  diungkap  oleh  BSM.  Akan  tetapi,  laporan tambahan terkait pengungkapan amal yang didapatkan dari BSM Umat melalui website hanya tersedia untuk tahun 2016 dan 2017 saja.

## 4.10 Sponsorship
Pada  kategori  ini,  BSM  dinilai  kegiatannya  dalam  mensponsori  kegiatan kemasyarakatan diluar operasionalnya. Kategori ini juga termasuk ke dalam Corporate Social Responsibility (CSR).
Tidak jauh berbeda dengan community involvement dan charity, dalam kategori ini  BSM  dinilai  kontribusinya  kepada  masyarakat.  Skor  rata-rata  pengungkapan  pada kategori ini adalah 0,33 atau 33%. Hal ini disebabkan karena pada periode 1999 – 2009,
BSM  hanya  mengungkap  bahwa  BSM  aktif  dalam memberikan  beasiswa  saja,  bahkan pada  tahun  2001  dan  2002  peneliti  tidak  menemukan  pengungkapan  apapun  terkait kategori sponsorship ini.
Skor  tertinggi  mulai  diraih  oleh  BSM  mulai  tahun  2011  –  2016  dimana  BSM sudah mengungkapkan 5 dari 7 variabel di atas. Sponsorship yang dilakukan oleh BSM dijalankan  melalui  Lembaga  amil  yang  dibentu  oleh  BSM  (BSM  Umat).  Program- program  yang  dijalankan  untuk  komunitas  masyarakat  adalah  Mitra  Umat,  Simpati Umat,  dan  Didik  Umat.  Bahkan  pada  tahun  2017  BSM  telah  mengadakan  program rekrutmen  kriya  yang  merupakan  program  CSR  dalam  bidang  pendidikan  dan mempersiapkan  tenaga  kerja  yang  siap  pakai.  Namun  demikian,  BSM  tidak  pernah mengungkap adanya sponsorship bagi kegiatan kesenian ataupun olah raga.

## 4.11 Complaints
Pada  kategori  ini,  BSM  diharapkan  untuk  mengungkapkan  komplain/gugatan hukum  yang  dilayangkan  oleh  pihak  lain  berikut  detail  penyelesaiannya  baik  perdata maupun pidana. Analisis pengungkapan dalam kategori ini penting karena menyangkut akuntabilitas  yang  menurut  Belal  et  al.,  (2015)  merupakan  inti  dari  prinsip  syariah. Setiap  pihak  harus  bertanggung  jawab  atas  perannya    dan  dilarang  menyembunyikan kecacatan yang terdapat pada produknya.
pengungkapan terkait komplain baru dilakukan pada tahun 2007. Pengungkapan yang dilakukan berupa perincian pihak-pihak yang melakukan gugatan terhadap BSM, jenis  perkara  (perdata/pidana),  dan  jumlah  permasalahan  hukum  yang  sudah  selesai. BSM  bahkan  mendeskripsikan  kasus fraud yang  melibatkan  pegawainya  pada  tahun 2013  secara  lengkap.  Namun  BSM  tidak  mengungkapkan  potensi  litigasi  dan  laporan kecacatan/ defect terhadap produk yang disediakan. Peneliti tidak mengonfirmasi terkait penyebab nihilnya pengungkapan terkait cacat pada produk BSM.

## 4.12 Ethics
Industri perbankan, terlebih perbankan syariah, sarat dengan berbagai ketentuan ( highly  regulated  industry ).  Penegakan  ketentuan  menjadi  salah  satu  alasan  penting diterapkannya  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  atau  Good  Corporate  Governance (GCG)  di  BSM  .  Penerapan  GCG  dan  Code  of  Conduct  oleh  BSM  sudah  dilakukan
sejak  tahun  2002.  Secara  garis  besar  BSM  patuh  terhadap  kewajiban  penerapan  GCG pada industry perbankan.
Namun  demikian  di  Indonesia  tidak  ada  hukum  positif  yang  mewajibkan perusahaan  mempunyai  komite  etis.  BSM  juga  patuh  terhadap  hukum  perlindungan konsumen  namun  tidak  ada  pengungkapan  terkait  keluhan  pelanggan  yang  kehilangan datanya  atau  pelanggaran  privasi.  Peneliti  tidak  mengonfirmasi  terkait  penyebab nihilnya pengungkapan terkait kehilangan data atau pelanggaran privasi nasabah BSM.

## 4.13 Employees
Tidak  berbeda  dengan  perusahaan  pada  umumnya,  pegawai  adalah  salah  satu stakeholder  primer  bagi  bank  syariah  Belal  et al.,  (2015).  Salah  satu indikator  penting dilihat  dari  perspektif  Islam  pada  bank  syariah  adalah  bagaimana  bank  membina hubungan  dengan  debitur  dan  pegawainya.  Menjadi  hal  yang  penting  bagi  perusahaan untuk  memastikan  pegawainya  mendapatkan  gaji  yang  sesuai,  jam  kerja  yang  sesuai, dapat  kesempatan  untuk  memenuhi  kewajiban  keagamaannya,  dan  juga  berhak mendapatkan kesetaraan kesempatan (Haniffa & Hudaib, 2007).
Pada  kategori  ini,  skor  pengungkapan  terbagi  ke  dalam  dua  periode.  Pada periode  1999  –  2003,  BSM  hanya  mengungkapkan  hal-hal  terkait  apresiasi  kepada karyawan,  jumlah  karyawan,  dan  reward  untuk  karyawan.  Sedangkan  pada  periode 2004  –  2017  kecuali  tahun  2005  dan  2006,  BSM  meraih  nilai  sempurna  dikarenakan pada periode ini, BSM menyatakan fokus mereka terhadap kesejahteraan karyawan dan kesetaraan  kesempatan.  Bentuk  apresiasi  BSM  kepada  karyawan  antar  lain  dengan pemberian  fasilitas  pembiayaan  pegawai  dengan  marjin  dan  persyaratan  yang  lebih ringan dan pemberian tunjangan transportasi.

## 4.14 Environment
Salah satu dari tiga pilar Three Bottom Line/3P ( Profit, People, Planet ) adalah lingkungan.  Hal  ini  erat  pula  hubungannya  dengan  etika  berbisnis  suatu  perusahaan. Industri perbankan memang tidak secara langsung menyebabkan kerusakan lingkungan, namun  menurut  Maali  et  al.,  (2006)  dan  Haniffa  &  Hudaib,  (2007)  bank  syariah diharapkan  untuk  tidak  membiayai  proyek  yang  dapat  merusak  lingkungan  karena secara tidak langsung juga merusak masyarakat.
Berdasarkan laporan tahunan BSM tahun 2011, BSM memiliki komitmen tinggi terhadap  pelaksanaan  CSR  terkait  sosial  kemasyarakatan  dan  lingkungan  hidup  yang dituangkan  dalam  SE  No.  8/001/PEM  tgl  2  Januari  2006  perihal  Revisi  Pedoman Pembiayaan, Buku Kebijakan Pembiayaan tgl 2 April 2007, dan SE No. 9/029-PEM tgl 26 juli 2007. Pengungkapan perihal peran BSM terhadap lingkungan hidup dimulai dari tahun 2007 – 2017.
BSM  secara  konsisten  menyatakan  komitmennya  terhadap  kelestarian lingkungan hidup sejak tahun 2007 – 2017. Sementara bentuk donasi terkait pelestarian lingkungan mulai diungkap pada tahun 2009 hingga 2017. Namun demikian BSM tidak pernah  mengungkapkan  perihal  proyek-proyek  yang  merusak/mencemeri  lingkungan yang  dibiayai  BSM.  Terkait  hal  ini,  hanya  ada  pengungkapan  bahwa tidak  ada  proyek yang merusak lingkungan yang dibiayai oleh BSM.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Haniffa & Hudaib, (2007) yang meneliti identitas Islam dari bank syariah melalui laporan tahunannya atau yang  dilakukan  oleh  Belal  et  al.,  (2015)  dengan  meneliti  pola  dan  kecenderungan pelaporan  tahunan  sebuah  bank  syariah,  penelitian  ini  memadukan  keduanya  dan sekaligus  menyederhanakannya.  Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  terlihat  adanya upaya  BSM  dalam  memelihara,  mengembangkan,  dan  mempertahankan  legitimasinya sebagai bank syariah.
Hal  yang  perlu  diamati  lebih  dalam  terdapat  pada  poin  terkait  portofolio pembiayaan  BSM  dimana  dalam  periode  analisis,  produk  pembiayaan  berbasis  PLS tidak  pernah  mendominasi  portofolio  pembiayaan  BSM.  Sedikit  berbeda  dengan ekspektasi stakeholder yang mana kehadiran bank syariah diharapkan bisa lebih inklusif dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Atau dengan kata lain, bank syariah diharapkan untuk lebih mengeluarkan banyak produk berbasis PLS. Hal tersebut disebabkan karena walaupun  pembiayaan  berbasis  hutang  atau  Non-PLS  tidak  dilarang  dan  tidak dianjurkan  juga,  pembiayaan  berbasis  Non-PLS  faktanya  dapat  menyebabkan  kredit konsumsi  yang  berlebihan  (Belal  et  al.,  2015).  Temuan  tersebut,  menurut  Belal  et  al., (2015)  menunjukkan  bahwa  model  bank  syariah  tersebut  bisa  dikatakan  “ commercial banking/minimalist sharia compliance approach ”
Namun demikian, dalam dimensi lain framework TBL yaitu People dan Planet, BSM mencatatkan kontribusi nyata kepada karyawan, komunitas masyarakat, nasabah, dan  lingkungan  hidup  pada  laporan  tahunan  dan  laporan  pendukung  lainnya.  Terlihat dari skor pengungkapan dalam kategori employees, environment, sponsorship, charity, dan  community  involvement  yang  menunjukkan  angka  hampir  sempurna  meskipun  di beberapa tahun dalam periode analisis terjadi ketidakkonsistenan dalam pengungkapannya.  BSM  juga  memberikan  pembiayaan  dalam  produk  qardhul  hassan sebagai  salah  satu  bentuk  CSR-nya.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  BSM cukup serius dalam mempertahankan dan mengembangkan legitimasinya sebagai bank syariah.  Sementara  jika  dilihat  dari  portofolionya,  agak  sedikit  berbeda  dengan  citra bank  syariah  meskipun memang  BSM  tetap  mengedepankan  pengembangan  nilai-nilai syariah universal sesuai dengan visinya.
Hasil  penelitian  sepakat  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Stanton  &  Stanton, (2002)  dalam  studinya  yang  melihat  laporan  tahunan  perusahaan  dari  berbagai perspektif  menyatakan  bahwa  dalam  penyusunannya,  laporan  tahunan  menggunakan teori komunikasi, pemasaran, dan manajemen untuk membangun citra perusahaan yang dilihat oleh khalayak luas. Hal tersebut ditandai oleh kenaikan skor pengunakapan BSM tiap  tahunnya  meskipun  rata-rata  skor  pengungkapan  masih  di  bawah  50%.  Artinya, masih  ada  cukup  banyak  hal  yang  ingin  publik  ketahui  namun  belum  diungkap  oleh BSM dalam laporan tahunannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aggarwal,  R.  K.,  &  Yousef,  T.  (2000).  Islamic  Banks  and  Investment  Financing. Journal of Money, Credit and Banking , 32 (1), 93. https://doi.org/10.2307/2601094 Ahmad, A. U. F., Raashed, R., & Ali, M. M. (2013). How Shari‘ah-compliant is Islamic Banking? Proceeding of Sharia Economics Conference- Hannover , 9 February .
Ascarya,  A.,  &  Yumanita,  D.  (2005).  Mencari  Solusi  Rendahnya  Pembiayaan  Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan . https://doi.org/10.21098/bemp.v8i1.127
Belal,  A.  R.,  Abdelsalam,  O.,  &  Nizamee,  S.  S.  (2015).  Ethical  Reporting  in  Islami Bank Bangladesh Limited (1983–2010). Journal of Business Ethics , 129 (4), 769– 784. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2133-8
Brown, N., & Deegan, C. (1998). The public disclosure of environmental performance information  -  A  dual  test  of  media  agenda  setting  theory  and  legitimacy  theory.
Accounting and Business Research , 29 (1), 21–41.
https://doi.org/10.1080/00014788.1998.9729564
Daniel  Zeghal,  &  Ahmed,  S.  A.  (1990).  Comparison  of  Social  Responsibility Information  Disclosure  Media  Used  by  Canadian  Firms. Accounting,  Auditing  &
Accountability Journal , 3 (1). https://doi.org/10.1108/S0731- 2199(2010)0000022004
Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental  disclosures  of  BHP  from  1983 ‐ 1997.  In Accounting,  Auditing  & Accountability Journal (Vol. 15, Issue 3).
https://doi.org/10.1108/09513570210435861
Gray, R., Kouhy, R., Lavers, S., Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). longitudinal study of UK disclosure. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 2 , 47–77. Guthrie,  J.,  &  Parker,  L.  D.  (1989).  Corporate  Social  Reporting:  A  Rebuttal  of Legitimacy  Theory. Accounting  and  Business  Research , 19 (76),  343–352. https://doi.org/10.1080/00014788.1989.9728863
Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Banks via Communication in Annual Exploring the Ethical  Identity  of  Islamic. Journal  of  Business  Ethics , 76 (1),  97–116. https://doi.org/10.1007/sl0551-006-9272-5
Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2015). An Overview of Islamic Finance. IMF Working Paper , 1–4. https://doi.org/10.1142/S1793993316500034 Khan, F. (2010). How “Islamic” is Islamic Banking? Journal of Economic Behavior and Organization , 76 (3), 805–820. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015
Maali,  B.,  Casson,  P.,  &  Napier,  C.  (2006).  Social  reporting  by  islamic  banks  |
ReadCube Articles. Abacus , 42 (2). https://doi.org/10.1111/j.1468-
4497.2006.00200.x
Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Dimasa  Pandemi  Covid-19. El- Mal: Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam , 2 (2), 235-244.
Neu,  D,  Warsame,  H.,  &  Pedwell,  K.  (1998).  Managing  Public  Impressions: Environmental  Disclosures  in  Social  Statements. Accounting,  Organizations  and Society , 23 (3), 265–282.
Neu, Dean, & Wright, M. (1992). Bank failures, stigma management and the accounting establishment. Accounting,  Organizations  and  Society , 17 (7),  645–665. https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90017-M
Nicholas  C.  Mangos,  &  Neil  R.  Lewis.  (1995).  A  socio ‐ economic  paradigm  for analysing  managers′  accounting  choice  behaviour. Accounting,  Auditing  & Accountability Journal , 8 (1), 38–62. https://doi.org/10.1108/09513579510079117 Robertson,  D.  C.,  &  Nicholson,  N.  (1996).  Expressions  of  corporate  social responsibility  in  U.K.  Firms. Journal  of  Business  Ethics , 15 (10),  1095–1106. https://doi.org/10.1007/BF00412050
Srairi,  S.  (2019).  Transparency  and  bank  risk-taking  in  GCC  Islamic  banking. Borsa Istanbul Review . https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.02.001
Stanton, P., & Stanton, J. (2002). Corporate annual reports: Research perspectives used. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 15 (4), 478–500. https://doi.org/10.1108/09513570210440568
Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy : Strategic and Institutional Approaches . 20 (3), 571–610.
Tilling,  M.  V.,  &  Tilt,  C.  A.  (2010).  The  edge  of  legitimacy:  Voluntary  social  and environmental  reporting  in  Rothmans’  1956-1999  annual  reports.  In Accounting, Auditing and Accountability Journal (Vol. 23, Issue 1).
https://doi.org/10.1108/09513571011010600
Wahyuni,  S.,  &  Fitriani,  N.  (2017).  Brand  religiosity  aura  and  brand  loyalty  in
Indonesia  Islamic  banking. Journal  of  Islamic  Marketing , 8 (3),  361–372. https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2015-0044
Warde, I. (2000). Islamic Finance in the Global Economy. EDINBURGH UNIVERSITY PRESS .
Wilson, R. (2009). The development of Islamic finance in the GCC. Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States . Zulkifli  Hasan.  (2010).  Regulatory  framework  of  Shariah  governance  system  in Malaysia, GCC countries and the UK. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies , 3 (2),
82–115.
http://www.asafas.kyoto- u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb3_2/07zulkifli.pdf