-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 -
1702

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI INSTAGRAM
Mutia Rahma Wardani,  Joko Priyono, Fifiana Wisnaeni Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: mutiarhm@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  buying  and  selling  online  one  of  the  interests  of  the  public  is Instagram media, where consumers can gather various information about the items to be purchased and compare prices from various regions so that it can facilitate the purchase of  the  goods.    In  application,  electronic  commerce  or  e-commerce  does  not  have  to  be face  to  face  or  meet  when  conducting  the  transaction.  Electronic  commerce  has  more complicated terms and conditions compared to traditional trading. Consumer Protection Act  concerning  consumer  rights  in  carrying  out  commerce  /  trade.  Problems  that  often occur  in  transactions  through  the  media  Instagram  are  very  diverse  so  it  needs  special attention  in  providing  comfort  for  consumers  and  businesses.  The  purpose  of  this research  is  to  find  out  and  analyze  Consumer  Protection  in  Electronic  Transactions  via Instagram. The formulation of the problem in this paper concerning forms of consumer rights  violations  experienced  by  online  shop  consumers,  as  well  as  electronic transactions through Instagram media can provide legal protection for consumers.

## Keywords : Buy and Sell; E-commerce; online transaction

## Abstrak
Pelaksanaan jual beli secara online salah satu yang diminati oleh masyarakat yaitu media Instagram, dimana konsumen dapat mengumpulkan berbagai informasi mengenai barang yang  hendak  dibeli  dan  membandingkan  harga  dari  berbagai  wilayah  sehingga  dapat memudahkan  dalam  pembelian  barang  tersebut.    Dalam  penerapannya,  perniagaan elektronik  atau e-commerce tidak  harus  bertatap    muka  atau  bertemu  pada  saat melakukan transaksi tersebut. Perniagaan elektronik memiliki syarat dan ketentuan yang lebih  rumit  dibandingkan  dengan  perdagangan  biasanya.  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  tentang  hak  konsumen  dalam  menjalankan  perniagaan/perdagangan. Permasalahan  yang  sering  terjadi  pada  transaksi  melalui  media  Instagram  sangat beragam  sehingga  perlu  perhatian  khusus  dalam  memberikan  kenyamanan  bagi konsumen  maupun  pelaku  usaha.  Adapun  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen dalan Transaksi Elektronik Melalui Instagram. Rumusan masalah dalam penulisan ini mengenai bentuk pelanggaran hak  konsumen  yang  dialami  oleh  konsumen online  shop ,  sertatransaksi  elektronik melalui media Instagram dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.
Kata Kunci :  Jual Beli; E-commerce ; transaksi online

## A. Pendahuluan
Di era  globalisasi  komunikasi  yang semakin terpadu dan terdepan dengan internet  yang  menjadi  sangat  popular  dikalangan  masyarakat  sekarang  seakan telah  membuat  dunia  menciut  dan  memudarkan  batas  negara  berikut  peraturan dan tatanan masyarakatnya.  (Prana, Azriadi,  2001) Pengaruh globalisasi  dengan penggunaan  sarana  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  pola hidup  masyarakat,  dan  berkembang  dalam  tatanan  kehidupan  baru  serta mendorong  terjadinya  perubahan  sosial,  ekonomi,  budaya,  keamanan,  dan penegakan hukum.
Di  Indonesia  sendiri,  hasil survey  Business  Intellingence  Report  (BIRO) menyatakan  bahwa  sekitar  60%  responden  sudah  terbiasa  berkorespondensi lewat e-mail dan  siap  bertransaksi  secara online .  Hasil  survei  terhadap  420 responden perusahaan UKM yang berlokasi di Jabotabek dengan 80% responden memiliki investasi di bawah US$ 1 juta dan 72,5% membuat dan menggunakan website dengan  motivasi  utama  mendukung  kegiatan  promosi.(Prana,  Azriadi,
2001)
Pesatnya  perkembangan  internet  berdampak  pada  terbentuknya  suatu sistem perdagangan di dunia maya atau disebut sebagai E-commerce (perniagaan elektronik)  sebagai  suatu  basis  segala  macam  bentuk  transaksi  jual  beli.  (Putu Dina Marta Ratna Sari, 2019)
Dengan melakukan transaksi perniagaan elektronik dapat memudahkan  melakukan  transaksi  jual  beli  melalui e-commerce konsumen mempunyai  kemampuan  untuk  mengumpulkan  dan  membandingkan  informasi seperti  barang  dan  jasa  secara  lebih  luas  tanpa  dibatasi  oleh  wilayah.  Pada penerapannya,  perniagaan  elektronik  atau e-commerce tidak  harus  bertatap muka  atau  bertemu  pada  saat  melakukan  transaksi  tersebut.  Perniagaan elektronik memiliki syarat dan ketentuan yang lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan biasanya.
Perlu  kita  ingat  bahwa  perniagaan  elektronik  ini  bersifat  melintasi  negara manapun  tanpa  batas  yang  tentunya  harus  memiliki  peraturan  yang  memadai. (Gultom, 2003)
Dapat  kita  ketahui Electronic  Commerce adalah  kegiatan  bisnis  yang menyangkut  konsumen,  manufaktur,  penyediaan  pelayanan,  dan  pedagang perantara  ( intermediaries )  dengan  menggunakan  jaringan  komputer  yaitu
Internet  dan  meliputi  seluruh  spectrum  kegiatan  komersial . (Remy  Sjahdeini, 2001) Satu-satunya hukum internet di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, n.d.)
Dari    pernyataan  diatas  kita  ketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  transaksi elektronik  hak  konsumen  harus  diperhatikan.  Menurut  KUHPerdata  Pasal  1457 jual  beli  adalah  “suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Pada sebuah siste perbiagaan elektronik, terdapat empat kompone yang diperlukan dalam transaksi perniagaan elektronik, yakni  pada  took,  penjual  dan  pembeli,  jasa  pengiriman.  Transaksi    perniagaan elektronik  terdapat  pihak-pihak  yang  menjadi  subjek  hukum  dan  memiliki hubungn  hukum  antara  pelaku  usaha  atau  penjual  (toko  online)  dengan konsumen,  serta  ditambah  dengan  pihak  penyedia  jasa  aplikasi  belanja online.(Firman Turmantara, 2016)
Terkait  dengan  hak  konsumen,  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  pada  pasal  4  menyebutkan    hak-hak konsumen ialah hak atas kenyaman, keamanan dan dan keselamatan; hak untuk memilih barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur hak untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;  hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;  hak untuk mendapat pembinaan dan  pendidikan  konsumen;  hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif;  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti rugi  dan/atau  penggantian;  hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan  lainnya  (Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor 8 Tahun 1999, n.d.), serta berhubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014  yang  membahas  mengenai  pihak  yang  terlibat  dalam  jual  beli melalui  media  Instagram  (Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, n.d.).
Mendapatkan  informasi  tentang  barang  merupakan  hal  yang  pokok sebelum  konsumen  tersebut  melakukan  transaski  untuk  membelajakan  ddana yang  dimiliki  oleh  konsumen  tersebut.  (Rosmawati,  2018)  Telah  disebutkan secara  jelas  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tentang  hak
konsumen  dalam  menjalankan  perniagaan/perdagangan.  Masalah  perlindungan konsumen  dalam e-commerce merupakan  aspek  cukup  penting  diperhatikan, karena  beberapa  karakteristik  khas e-commerce akan  menempatkan  pihak konsumen  pada  posisi  yang  lemah  atau  bahkan  dirugikan  seperti:  (Gunawan Widjaja, 2001)
1. The  internet  merchant tidak  memiliki  alamat  secara  fisik  di  suatu  negara tertentu, sehingga hal ini akan menyulitkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesananan;
2. Konsumen kesulitan mendapatkan jaminan dalam “ local follow up service as repair ”;
3. Produk  yang  dibeli  konsumen  ada  kemungkinan  tidak  sesuai  dengan local reqruitments.
Seperti  contoh  kasus  dalam  masyarakat,  para  pelaku  usaha  menawarkan berbagai  produk  kepada  konsumen  melalui account  instagram mereka.  Pelaku usaha  menawarkan  berbagai  barang  branded  dengan  harganya  yang  murah  di banding harga aslinya.
Foto  pada account  instagram mereka  menampilkan  foto  asli  barang bermerek  tersebut  dengan  menjelaskan  bahwa  produk  mereka  tersebut  adalah kualitas original. Konsumen  tertarik  untuk  membeli  barang  tersebut.  Cara komunikasi  antar  pelaku  usaha  dan  konsumen  adalah  dengan  melakukan chatting.
Setelah melakukan chatting dan ditemukan kata sepakat antar kedua pihak, dimana  konsumen  setuju  untuk  membeli  barang  tersebut  dan  pelaku  usaha mengirim  barang  tersebut  tentunya  setelah  konsumen  membayarkan  sejumlah uang dan biaya pengirim ke nomor rekening pelaku usaha.
Biasanya  pelaku  usaha  akan  meminta  bukti  pembayaran  yang  telah dilakukan  oleh  konsumen,  yaitu  dengan  mengirimkan  foto  bukti  pembayaran tersebut  di room  chat mereka.  Kemudian  barang  akan  dikirim  dan  konsumen akan  meminta  nomor  resi  pengiriman  barang  mereka  (sebagai  bukti  bahwa barang  benar-benar  telah  dikirim).  Namun  setelah  tiga  sampai  empat  hari menunggu, barang yang datang tidak sesuai dengan gambar.  Pada gambar yang tertera  di account  instagram tersebut  sendal Havaianas yang  ditawarkan berwarna  emas  pada  tulisan  mereknya,  sedangkan  saat  sendal  tersebut  sampai mereknya tidak berwarna emas sebagaimana yang dijanjikan oleh pelaku usaha.
Konsumen  merasa  sangat  rugi  akan  hal  ini,  karena  pelaku  usaha  memberikan berbagai  alasan dan respon  yang diberikan oleh pelaku usaha sangat  lambat  tak secepat saat pemesanan.
Contoh barang diatas adalah sandal yang bermerek Havaianas . Sedangkan masih banyak lagi contoh seperti diatas, tidak hanya sandal, baju juga ada yang menjadi  kasus  tersebut.  Dilihat  dari  banyaknya  kasus  seperti  contoh  di  atas, pihak  konsumen  jelas  sangat  dirugikan.  Perlindungan  hukum  terhadap  hak konsumen tidak terpenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  Penulis  ingin  menganalisis  perihal Perlindungan  Konsumen  dalan  Transaksi  Elektronik  Melalui  Instagram. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak konsumen yang dialami oleh konsumen online shop ?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  transaksi elektronik melalui Instagram ?
Judul  :  Transaksi  Jual  Beli  Melalui  Instagram  Ditinjau  Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Risanda Lilho Pangestu, 2019). Permasalahan dalam penelitian bagaimana keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli melalui Instagram menurut kitab undang-undang hukum perdata.
Hasil  yang  diperoleh  :  Keabsahan  kontrak  elektronik  dalam  transaksi  jual beli  melalui  Instagram  harus  memenuhi  ketentuan  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  mengenai  syarat  sahnya  kontrak  diperlukan  empat syarat,  yaitu:  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak,  dibuat  oleh  mereka yang cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pelaksanaan jual beli online melalui  Instagram,  sangat  sulit  untuk  memastikan  bahwa  penawaran  dengn penerimaan  akan  sesuai  dengan  yang  disepakati  dikarenakan  transaksi  tersebut tidak  dilakukan  secara  langsung/tatap  muka  sehingga  sulit  untuk  mengetahui kecakapan  baik  dari  pelaku  usaha  ataupun  konsumen.  Hal  tersebut  dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat kecakapan, dimana  syarat  kecakapan  untuk  terjadinya  suatu  perjanjian  dapat  dibatalkan melalui  putusan  pengadilan,  hal  tersebut  apabila  salah  satu  pihak  meminta pembatalan perjanjian namun apabila salah satu pihak tidak meminta pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku.
Judul  :  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Akibat  Kerugian  Yang Ditimbulkan leh Pelaku Usaha Toko Online Di Instagram (Ni Made Dewi Intan Lestarini,  2019).  Permasalahan  dalam  penelitian  Apakah  pelaku  usaha  toko online  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kerugian  yang  ditimbulkan dari  transaksi  secara  online.  Hasil  yang  diperoleh:    Pertanggungjawaban  pelaku usaha  toko  online  terkait  telah  melakukan  kesalahan  dalam  memberikan informasi  dengan  apa  yang  dijual,  adalah  pelaku  usaha  toko  online  harus bertanggung jawab sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (1).
Judul  :  Perlindungan  Hukum  Kepada  Konsumen  Terhadap  Penggunaan Klausula Baku Yang Tercantum Pada Toko Online. (Putu Dina Marta Ratna Sari, 2019)  Permasalahan  dalam  penelitian  Bagaimana  perlindungan  terhadap konsumen yang menerima klausula baku dari toko online.
Hasil  yang  diperoleh:  Perlindungan  kepada  konsumen  tidak  serta  merta berupa  perlindungan  fisik  konsumen,  tetapi  meliputi  hak-hak  yang  dimiliki konsumen  dengan  keabstrakan  sifat  daripada  hak-haknya  yang  melekat  pada konsumen. Undang-undang perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya dalam hal  transaski  jual  beli  online.  Dalam  hal  melakukan  perlindungan  konsumen, undang-undang memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan penuntutan pada Lembaga peradilan, konsumen juga berhak melakukan penyelesaian secara non litigasi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  usaha  untuk  menganalisa  serta  mengadakan konstruksi  secara  metodologis,  sistematis  dan  konsisten.  Penelitian  merupakan sarana  yang  digunakan  untuk  memperkuat,  membina  serta  mengembangkan ilmu  pengetahuan  Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.(Soekanto, 2005)
Metode  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  Penulis  adalah penelitian  hukum  empiris,  dimana  pada  penelitian  ini  objek  yang  akan  diteliti pada  awalnya  adalah  data  sekunder  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan
penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan,  atau  terhadap  masyarakat  tentang “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram”.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Bentuk  pelanggaran  hak  konsumen  yang  dialami  oleh  konsumen Online Shop di Instagram
Diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  warga  Negara  terhadap tindakan  hukum  pemerintah.  Menurut  Sjachran  Basah,  perlindungan terhadap warga Negara diberikan bila sikap  tindak administrasi Negara itu menimbulkan  kerugian  terhadapnya,  sedangkan  perlindungan  terhadap administrasi Negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik  dan  benar  menurut  hukum  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis. (Sjachran Basah, 1992)
Pembahasan  tentang  bentuk  pelanggaran  hak  konsumen  yang dialami  oleh  konsumen online  shop di  Instagram  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a. Konsumen  Tidak  Menerima  Barang  yang  Sesuai  dengan  yang Dipesan
Hak  untuk  melindungi  konsumen  yang  tidak  menerima  barang sesuai  dengan  pesanannya  akibat  informasi  dari  penjual  yang  tidak sesuai dengan barang yang dijualnya, hal ini berdasarkan pada Pasal 4 huruf  c  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  menjamin  hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. .
Konsumen  dapat  menggugat  pelaku  usaha  yang  melakukan kecurangan dengan memberikan barang  yang tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut, dimana hal itu diterangkan dalam Pasal 49  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  yang  menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian  atau  terdapat  cacat  tersembunyi.(Peraturan  Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, n.d.)
Batasan  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  sebagai  bagian  khusus dari  Hukum  Konsumen  adalah  “Keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah- kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah  penyediaan  dan  penggunaan  produk  konsumen  antara penyedia dan
penggunaannya, dalam kehidupan
bermasyarakat.”(Nasution Az, 1999)
b. Kondisi Barang dalam Keadaan Cacat/Rusak
Konsumen  yang  menerima  barang  dalam  keadaan  cacat/rusak ataupun konsumen yang menerim barang dengan baik menggambarkan bahwa keadaan barang merupakan  hal penting yang menjadiperhatian bagi  para  konsumen.Keadaan  barang  yang  diterima  oleh  konsumen menjadi hal  yang penting dimana apabila konsumen menerima barang yang  cacat/rusak  membuat  konsumen  merasa  dirugikan.  Hal  tersebut dijelaskan,  dalam  Pasal  4  huruf  a  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  yaitu  hak  atas  kenyaman,  keamanan  dan  dan  keselamatan dalam  mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa.  Mengenai  kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen  yang melakukan transaksi jual  beli  merasakan  diberikan  jaminan  dengan  adanya  ketentuan tersebut.

## c. Keterlambatan Pengiriman Oleh Pelaku Usaha
Salah  satu  faktor  penting  dalam  transaksi  melalui  media  sosial adalah  pengiriman  oleh  pelaku  usaha,  dimana  ketepatan  pengiriman merupakan  kepuasan  bagi  pelanggan.  .Jaminan  yang  didapatkan  oleh konsumen  merupakan  kesepakatan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku usaha  untuk  memberikan  kenyamanan  bagi  konsumen,  dimana  hal tersebut  merupakan  hak  konsumen.  .Hal  tersebut  dilakukan  untuk menjaga  komitmen  pelaku  usaha  dalam  melakukan  usaha.Kewajiban baik  bagi  konsumen  maupun  pelaku  usaha  yaitu  memenuhi  jaminan atau  garansi  yang  disepakati  antara  kedua  beah  pihak..Apabila  pihak yang  merasa  dirugikan  karena  jaminan  atau  garansi  tersebut  tidak dipenuhi  oleh  salah  satu  pihak,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan berhak untuk menuntut haknya kembali.
Menurut  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  yaitu  konsumen  berhak  atas  informasi  yang benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan  atau jasa, dimana keadaan tersebut di atas menjelaskan bahwa pelaku usaha sering  melakukan  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan alasan-alasan tersebut.
Menurut  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  yang berbunyi sebagaimana berikut:
1) Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran,  dan  atau  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan yang berlaku.
3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Hal  ini  juga  dapat  dikategorikan  dalam  tindakan  yang  dapat merugikan  konsumen  dalam  pengertian  bahwa  transaksi  yang  telah disepakati  tidak  semestinua  pengiriman  barang  menjadi  tidak  sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen baik secara mutu, kualitas dan jenis barang  tersebut.  Ancaman  pidana  adanya  penipuan  dalam  pasal  378 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yang  berbunyi:  (Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, n.d.)
“ Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang  diancam  karena  penipuan  dengan  pidana  penjara  paling  lama empat tahun.”
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  menjadi  pedoman  dalam  hal  ini.  Apabila pelaku  usaha  tersebut  terbukti  benar  merugikan  konsumen,  maka tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah dapat dijadikan alat bukti  bagi  konsumen  yang  dirugikan.  Sehingga  alat  bukti  terbut  dapat digunakan  oleh  konsumen  dan  berarti  memberi  kemudahan  bagi konsumen  dalam  mengajukan  gugatan  perkaranya.  Sanksi  administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)  apabila  pelaku  usaha  meelanggar  Pasal  19  ayat  (2),  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (sebagaimana  yang  telah  di  sebutkan  diatas  tentang  bunyi  pasalnya), pasal 20 yang berbunyi: (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, n.d.)
“Pelaku  usaha  periklanan  bertanggung  jawab  atas  iklan  yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.”
Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen  yang berbunyi:
“Badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. anggota.
Serta  pasal  26  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  yang  berbunyi:  “Pelaku  usaha  yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi  yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”
Kendala  utama  yang  dihadapi  dalam  pembuktian  perkara  seperti  ini adalah  tidak  adanya  pengawasan  terhadap  barang  atau  jasa  yang ditawarkan  melalui  internet  apakah  telah  memenuhi  standar  konsumen atau belum.
Dari hasil penelitian diatas, diketahui bahwa kedudukan konsumen selalu  lemah  bila  dibandingkan  dengan  penjual  barang  atau  jasa.  Oleh karena  itu,  Pasal  19,  Pasal  20,  Pasal  21,  Pasal  24  sampai  Pasal  27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pertanggung jawaban pelaku usaha dapat dipergunakan  selama  pelanggaran  hak-hak  konsumen  yang  dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik masih ada kolerasinya.
Intinya, bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik mengharuskan  setiap  pelaku  usaha  memberikan  ganti  rugii  kepada konsumen  yang  mengalami  kerugian  akibat  perbuatan  yang  sengaja maupun tidak sengaja.
Barang  yang  tidak  sesuai  pesanan  diganti  dengan  barang  yang sesuai  pesanan  adalah  cara  paling  efektif  dan  yang  paling menguntungkan  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  dirugikan. Efisiensi  disini  dimaksudkan  adalah  dapat  menghemat  biaya  dan  waktu dan  agar  dimaksudkan  juga  agar  pelaku  usaha  tersebut  tetap menjalankan usahanya.

## d. Kontrak Elektronik
Agar  terlaksana  transaksi  elektronik  yang  baik  dan  benar  maka kontrak  elektronik  akan  sangat  membantu.  Transaksi  jual  beli  dilakukan secara online dan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik  tetap  diakui  sebagai  transaksi  elektronik  yang  dapat dipertanggungjawabkan.(Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012 Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  n.d.) Persetujuan  konsumen  untuk  membeli  barang  secara online dengan  cara melakukan  klik  persetujuan  atas  transaksi  merupakan  bentuk  tindakan penerimaan  yang  menyatakan  persetujuan  dalam  kesepakatan  pada transaksi  elektronik.  Tindakan  penerimaan  tersebut  biasanya  didahului
pernyataan  persetujuan  atas  syarat  dan  ketentuan  jual  beli  secara online yang  dapat  kami  katakan  juga  sebagai  salah  satu  bentuk  Kontrak Elektronik.  Kontrak  Elektronik  menurut  Pasal  47  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terdapat hal tertentu; dan
d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Kontrak  Elektronik  itu  sendiri  menurut  Pasal  48  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan System dan Transaksi Elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. data identitas para pihak;
b. objek dan spesifikasi;
c. persyaratan Transaksi Elektronik;
d. harga dan biaya;
e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
f. ketentuan  yang memberikan hak kepada pihak  yang dirugikan untuk dapat  mengembalikan  barang  dan/atau  meminta  penggantian  produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.
Dengan karena itu, pada transaksi elektronik yang konsumen lakukan, dapat  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan.
Terkait  dengan  perlindungan  konsumen,  Pasal  49  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk  melalui  Sistem  Elektronik  wajib  menyediakan  informasi  yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk
yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan  informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
2. Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  transaksi elektronik melalui Instagram
Dalam transaksi elektronik subjek hukum, dalam hal ini pelaku usaha dan  konsumen, melakukan  transaksi  perdagangan  melalui  teknologi informasi berupa internet sehingga melahirkan perjanjian.
Dalam perjanjian ada  yang disebut dengan dokumen elektronik  yang dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  elektronik  untuk  menghindari  adanya penyalahgunaan  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  yang  dapat digolongkan  sebagai  kejahatan  dalam  transaksi  elektronik.  Maka  dari  itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi para subjek hukum yang melakukan transaksi elektronik ini.
Dalam  perjanjian  terdapat  dokumen  elektronik,  yang  dimana  pelaku usaha  membuat  isi  dari  dokumen  tersebut  dan  berisikan  aturan  dan kondisi  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  konsumen.  Aturan  tersebut digunakan  sebagai  perlindungan  hukum  bagi  kedua  belah  pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:
a. Perlindungan  hukum  untuk  pelaku  usaha  ditekankan  dalam  hal pembayaran,  dimana  konsumen  diharuskan  membayar  penuh  dan melunaskan pembayaran tersebut dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran baru setelah itu barang akan dikirimkan.
b. Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terletak  pada  garansi  berupa pengembalian  atau  penukaran  barang  jika  barang  yang  diterima  tidak sesuai dengan apa yang dipesan.
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  sekarang,  banyak  konsumen  yang haknya  tidak  diperhatikan  oleh  para  pelaku  usaha  membuat  konsumen merasa  dirugikan.  Dalam  kaitannya  dengan  perkembangan  terknologi komunikasi dan informasi dimana barang dan jasa dapat diperdagangkan kepada  konsumen  tanpa  ada  batasan  wilayah,  maka  perlindungan konsumen  menjadi  hal  penting  dan  menarik  untuk  dibahas.(Makarim, 2004)
Konsumen  dan  pelaku  usaha  merupakan  pihak  yang  harus mendapatkan  perlindungan  hukum.  Namun  sering  kali  posisi  konsumen lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tingkat  kesadaran  para  konsumen  terhadap  haknya,  kemampuan keuangan,  dan  kemampuan  dalam  tawar  menawar  yang  cenderung  masi rendah.  Tata  hukum  harus  bisa  menempatkan  kedudukan  kedua  belah pihak  di  tempat  yang  sama  sehingga  mendapat  keadilan  yang  sebenar- benarnya. Konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat dan  tujuan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  pada  masyarakat yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kepastian  hukum  yang  menjadi  hak konsumen.
Membicarakan tentang hak  konsumen, dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan jelas apa saja hak-hak konsumen, bunyi pasal tersebut adalah:
a. hak  atas  kenyaman,  keamanan  dan  dan  keselamatan  dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan barang dan/atau jasa;
c. hak atas informasi  yang  benar, jelas dan jujur mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta tidak  diskriminatif  (baik  secara  suku,  agama,  budaya,  daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status social lainnya);
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaiman mestinya;
i. hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.(Kansil C.S.T, 2002)
Seperti  yang  telah  dijabarkan  diatas,  banyak  dari  pasal  4  tersebut belum  diterapkan  secara  benar  dan  baik  oleh  para  pihak  terkait. Mengenai  pelaksaan  hak-hak  konsumen  oleh  pelaku  usaha  di account instagram harus  diketahui  karena  transaksi  elektronik  telah  disepakati tidak bisa diabaikan oleh penjual barang atau jasa dengan alasan apapun.
Pasal  49  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk  mengembalikan  barang  yang  dikirim  apabila  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Apabila ternyata barang yang konsumen  terima  tidak  sesuai  dengan  foto  pada  iklan  toko online tersebut  (sebagai  bentuk  penawaran),  konsumen  dapat  menggugat Pelaku  Usaha  secara  perdata  dengan  alasan  terjadinya  wanpretasi  atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual.

## D. Simpulan
Berdasarkan  penjelasan  dan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan hal-hal  sebagai  berikut:  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82 Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik, Pasal 49 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi para konsumen  yang  tidak  mendapatkan  barang  yang  sesuai  dengan  yang dipesan ataupun barang yang dipesan terdapat cacat tersembunyi sehingga pelaku  usaha  wajib  memberikan  perjanjian  mengenai  Batasan  waktu untuk konsumen mengembalikan barang tersebut.
Dengan  demikian  konsumen  dapat  menggugat  pelaku  usaha  dengan alasan  wanprestasi  atas  transaksi  jual  beli  melalui  media  sosial  secara perdata.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen,  sebagaimana  disebutkan  pada  pasal  4  bahwa perlindungan  hak  bagi  konsumen  disertai  dengan  i’tikad  baik  harus dilakukan dengan baik sehingga menghindari kerugian bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Firman Turmantara. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen . Malang: Setara Press. Gultom, E. (2003). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan melalui E- commerce . Jakarta: Penerbit Elips II.
Gunawan Widjaja, A. Y. (2001). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kansil C.S.T. (2002). Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Makarim, E. (2004). Kompilasi Hukum Telematika . Jakarta: Raja Grafindo.
Nasution Az. (1999). Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar) . Jakarta: Daya Widya.
Prana, Azriadi, G. A. (2001). Hacker Sisi Lain Legenda Komputer . Jakarta: Medikom Pustaka Mandiri.
Rosmawati. (2018). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana.
Sjachran Basah. (1992). Perlindungan Hukum atas Sikap tindak Administrai Negara .
Bandung.
Soekanto, S. (2005). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran .
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik .
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 .
Ni Made Dewi Intan Lestarini. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan leh Pelaku Usaha Toko Online Di Instagram.
Universitas Udayana .
Putu Dina Marta Ratna Sari. (2019). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercantum Pada Toko Online. Universitas Udayana .
Remy Sjahdeini. (2001). E-Commerce Tinjauan dari Perspektif, dalam Hukum Bisnis
Vol. (12) . Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
Risanda Lilho Pangestu. (2019). Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Universitas Sebelas Maret Surakarta .