## IDENTITAS ARSITEKTUR: PENCARIAN HAKIKAT RUANG MELALUI PERMUKIMAN KUMUH

## Fatimatuz Zahroh
Mahasiswa Program Studi Arsitektur Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ftm.zahroh@gmail.com

## Lutvi Arnila Meiliyandari
Mahasiswa Program Studi Arsitektur Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur lutviarnila1@gmail.com

## Iis Septianingrum
Mahasiswa Program Studi Arsitektur Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur septhianingrum11@gmail.com

## ABSTRAK
Pemaknaan  arsitektur  tidak  pernah  memiliki  pakem  dari  para  praktisi maupun teoritikus. Pencarian identitas arsitektur terus dikaji dan berlanjut hingga  menghasilkan  ragam  definisi  yang  tumpang-tindih  dalam aktualisasinya,  sebut  saja  teori  Vitruvius  dan  Wastu  Widya.  Arsitektur kemudian  disempitkan  lagi  oleh  pandangan  publik  yang  hanya  sebatas bangunan  indah.  Paradigma  ini  kemudian  melahirkan  pemikiran  bahwa bangunan  dengan  tampilan  yang  indah  adalah  arsitektur,  sebaliknya bangunan yang kotor dan kumuh adalah bukan arsitektur. Padahal lebih luas dari  itu  arsitektur  juga  merupakan  alat  penyelesaian  masalah  sosial  yang berusaha  menghilangkan  disparitas  sosial  yang  terjadi.  Disparitas  ini berwujud  dalam  bentuk  hunian  kumuh  atau  slum  yang  dianggap  sebagai sumber  permasalahan.  Dengan  mengumpulkan  data  dari  hasil  penelitian maupun  isu  terkini  tentang  bagaimana  melakukan  pendekatan  arsitektur pada  kawasan  slum,  tanpa  harus  menghapuskan  keberadaannya,  tetapi dengan  meningkatkan  derajatnya  seperti  yang  dilakukan  oleh  Romo Mangun  di  Kali  Codhe,  penelitian  menunjukkan  bahwa  slum  adalah  salah satu  solusi  dalam  mendesain  perumahan  sosial  skala  massal  yang  bisa meningkatkan taraf hidup sekaligus sosial penghuni di dalamnya.
KATA KUNCI:, perumahan sosial, slum architecture.

## PENDAHULUAN
Marginalisasi  pada  masyarakat  memang  tidak  dapat terhindarkan keberadaannya. Diberitakan pada portal daring Kompas mengenai meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  menjadi  peringkat ke-3  dibawah  China  dan  India  di  antara  negara- negara  G-20  yang  diiringi  dengan  meningkatnya ketimpangan  ekonomi  (Tjoe,  Y.,  2018).  Hal  ini tercermin  dalam  Indeks  Gini  (lihat  gambar  1),  yakni indeks untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam sebuah  negara  dari  0  (kesetaraan  sempurna)  sampai 100 (ketidaksetaraan sempurna).
Ketimpangan ekonomi ini juga ikut meningkatkan  urbanisasi  masyarakat  desa  ke  kota- kota  besar  di  Indonesia  untuk  mengadu  nasib. Menurut catatan World Bank (2013) laju urbanisasi di Indonesia sekitar 4,1 persen per tahun tumbuh lebih cepat  daripada  negara  Asia  lainnya.  World  Bank memprediksi  pada  tahun  2025  sebanyak  68  persen populasi Indonesia akan berpusat di kota.
Tidak  sedikit  yang  mendirikan  permukiman informal  dikarenakan  rendahnya  ekonomi  untuk membeli,  menyewa  ataupun  mengontrak  rumah. Dilihat  dari  sisi  perencanaan  kota,  hal  ini  memang menjadi  suatu  permasalahan  karena  merusak  tata kota  yang  telah  dirancang,  tetapi  dilihat  dari  segi
sosial, hal ini adalah hal yang normal sebagai bentuk pertahanan  diri  dan  sebagai  bukti  bahwa  manusia adalah  makhluk  ekonomi  yang  tergiur  dengan kemajuan  dan  kemapanan  di  kota  besar.  Berharap dengan  menjadi  bagian  dari  penghuni  kota  besar, maka akan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari.

## Gambar 1. Indeks Gini Indonesia, 1990 – 2017
(Sumber: Tjoe, Y, 2018)
Permukiman  informal  merupakan  efek  samping dari  pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  seimbang dengan  pengadaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana yang  merata,  memadai  dan  mencukupi.  Angka
p-ISSN: 1411-8912 e-ISSN: 2714-6251 http://journals.ums.ac.id/index.php/sinektika
urbanisasi tinggi, sedangkan daya dukung lingkungan di kota sudah tidak mampu mengatasi beban aktvitas yang ada di dalamnya. Meningkatnya jumlah manusia secara  signifikan  tanpa  disertai  dengan  pemenuhan sarana mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan  yang  memicu  munculnya  permukiman kumuh atau biasanya disebut dengan slum.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  14  Tahun 2016 tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman  kumuh  adalah  permukiman  yang  tidak layak  huni,  antara  lain  karena  berada  di  atas  lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang  sangat  terbatas,  rawan  penyakit  sosial  dan penyakit  lingkungan,  kualitas  umum  bangunan rendah,  tidak  terlayani  prasarana  lingkungan  yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya.
Permukiman  kumuh  dapat  diartikan  sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan  kualitas  atau  memburuk  secara  fisik, sosial  ekonomi  maupun  sosial  budaya,  yang  tidak mungkin  dicapainya  kehidupan  yang  layak  bagi penghuninya.  Dapat  pula  dikatakan  bahwa  para penghuni  permukiman  kumuh  benar-benar  dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya. Untuk  menentukan  apakah  suatu  kawasan merupakan permukiman kumuh dibutuhkan parameter  penilaian  yang  didasarkan  pada  beberapa komponen, yaitu komponen fisik; komponen sanitasi lingkungan;  komponen  sosial  kependudukan;  dan komponen ekonomi.
1. Komponen Fisik
a. Penggunaan Lahan
b. Keadaan Permukiman
c. Kondisi Fisik Lingkungan
2. Komponen Sanitasi Lingkungan a. Kecukupan sumber air bersih
b. Pemanfaatan MCK oleh warga
c. Pembuangan air limbah
d. Kondisi saluran air
e. Penumpukan  dan  upaya  pengelolaan sampah
f. Frekuensi banjir
g. Kondisi jalan lingkungan
h. Kondisi penerangan
3. Komponen sosial kependudukan
a. Jumlah penduduk
b. Komposisi penduduk
c. Kepadatan penduduk
d. Pendidikan penduduk
e. Kesehatan penduduk
4. Komponen sosial budaya
a. Kebiasaan penduduk
b. Adat istiadat
5. Komponen Ekonomi
a. Tingkat pendapatan b. Aktivitas ekonomi atau mata pencaharian penduduk
c. Sarana atau fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
Dalam  praktik  penyelesaian  masalah  tersebut, pemerintah  seiringkali  mengambil  solusi  yang  belum menyentuh  persoalan  dasar  yaitu  kesejahteraan masyarakat. Salah satu program untuk menyelesaikan masalah  permukiman  kumuh  adalah  progam  Kotaku (Kota  Tanpa  Kumuh)  yang  digagas  untuk  mengatasi keberadaan permukiman kumuh di kota-kota besar di Indonesia.  Yu  Sing,  Arsitek  dari  Studio  Akanoma dalam  berita  daring  Kompas  menyatakan  bahwa program tersebut belum menyasar aspek kesejahteraan  masyarakat.  Kriteria-kriteria  yang diperbaiki  dalam  permukiman  kumuh  hanya  seputar kosmetik seolah-olah agar tidak berantakan.
Hal  ini  menjadi  salah  satu  poin  yang  paling mencolok  dari  ketimpangan  ekonomi  di  Indonesia dengan membangun stigma buruk terhadap permukiman  informal.  Stigma  ini  didukung  oleh paradigma  berarsitektur  di  Indonesia  yang  kurang memiliki  fokus  pada  aspek  sosial.  Berbeda  dengan budaya arsitektur nusantara di Indonesia yang sudah terintegrasi  dengan  kehidupan  sosial  Indonesia  yang multikultural  dan  jamak,  budaya  berarsitektur  di Eropa  yang  berkembang  dari  teori  Vitruvius  berbasis pada  logika  dan  terpisah  dari  budaya  masyarakat. Paradigma demikian menimbulkan ketimpangan yang lain dalam budaya berarsitektur di Indonesia. Melihat hal ini Romo Mangun merumuskan suatu jalan tengah dimana  budaya  berarsitektur  di  Indonesia  bisa  lebih mengakar pada budaya asalnya.
Dari  sisi  arsitektur,  tulisan  ini  mengkritik  sikap gegabah  pemerintah  terhadap  permukiman  informal yang  ada  di  kota-kota  besar,  juga  kepada  pihak arsitek  yang  berpraktik  secara  individualistis  dan kurang  memberikan  perhatian  terhadap  aspek  sosial dalam  perancangan  arsitektur.  Dengan  menjadikan kinerja  Romo  Mangun  sebagai  preseden  untuk merevitalisasi  permukiman  kumuh  Kali  Codhe, perbaikan  permukiman  informal  seharusnya  tidak hanya  menyasar  aspek  fisik  arsitektur,  tetapi  juga mentalitas  masyarakat.  Sehingga  tidak  hanya memperbaiki  lingkungan,  tetapi  juga  kesejahteraan masyarakat.

## BAGIAN INTI
Paradigma dalam arsitektur dapat berganti yang bisa saja berbeda antarnegara dikarenakan perbedaan  sosial,  budaya,  iklim,  ekonomi,  edukasi, teknologi  dan  perbedaan  lainnya.  Dalam  hal  ini arsitektur  memiliki  dimensi  humaniora,  yakni arsitektur dari dan untuk manusia.
Menurut  Anthonius  N.  Tandal  (2011)  antara arsitektur dan perilaku terdapat hubungan yang erat. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  aspek-aspek  pembentuk perilaku  manusia  akibat  lingkungan  atau  bentuk arsitektur  dan  sebaliknya.  Dengan  kata  lain  perilaku manusia dapat diarahkan ke arah yang lebih baik jika nilai-nilai  positif  dari  lingkungan  atau  bentuk arsitektur  dapat  membentuk  kepribadian  serta perilaku  yang  memiliki  nilai  positif.  Dengan  kata  lain ketika  merancang,  seorang  arsitek  diandaikan membuat asumsi-asumsi tentang kebutuhan manusia, memperkirakan bagaimana manusia berperilaku,  bergerak  dalam  lingkungannya,  lalu memutuskan  bagaimana  bangunan  tersebut  dapat menjadi  lingkungan  yang  sehat  bagi  manusia pemakainya.
Arsitek  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia  juga  untuk  meningkatkan  potensi  yang dimilikinya. Potensi dalam hal ini tidak hanya terbatas pada  ekonomi,  salah  satu  potensi  selainnya  yang berbasis  lingkungan  adalah  potensi  lingkungan  desa. Menurut  Drs.  Abdurrokhman,  M.Pd.  (2014)  potensi desa  dapat  dibedakan  menjadi  dua.  Pertama  adalah potensi  fisik  berupa  tanah,  air,  iklim,  lingkungan geografis,  binatang  ternak,  dan  sumber  daya manusia.  Kedua  adalah  potensi  non  fisik  berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga- lembaga sosial, lembaga pendidikan, organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.
Dalam  KBBI,  desa  bisa  diartikan  sebagai kelompok  rumah  di  luar  kota  yang  merupakan kesatuan. Oleh karena itu daerah di pinggir kota-kota besar  yang  jauh  dari  pusat  kota  dan  berada  di sepanjang perimeter terluar kota dapat disebut desa. Sejauh  ini  paradigma  desa  seakan-akan  memberikan harapan  akan  ketersediaan  ekonomi  yang  cukup dimana  pertanian  dan  peternakan  masih  dapat dilakukan.  Dengan  tidak  meratanya  ekonomi  di  desa dan kapitalisasi di kota membuat daerah terluar kota kurang  mendapatkan  perhatian  oleh  pemerintah, sehingga  mendorong  terjadinya  laju  urbanisasi  yang tinggi di Indonesia.
Urbanisasi memiliki imbas terhadap permasalahan  permukiman  kumuh  yang  tersebar  di kota-kota  besar.  Namun  solusi  yang  ditawarkan  oleh pemerintah  seringkali  hanya  bersifat  instan  dan cenderung  gegabah,  sebut  saja  penggusuran.  Solusi seperti  ini  tentu  tidak  menyelesaikan  akar  masalah permukiman kumuh.
Menurut  Lembaga  Bantuan  Hukum  Jakarta dalam  Laporan  Penggusuran  Paksa  di  Wilayah  DKI Jakarta, pada tahun 2015 ditemukan terjadi sebanyak 113  kali  dan  ditahun  2016  terjadi  sebanyak  193  kali penggusuran  dengan  porsi  terbesarnya  dilakukan secara  paksa  oleh  pemerintah  tanpa  adanya komunikasi  dengan  masyarakat  yang  akan  digusur.
Pada  gambar  di  bawah  menunjukkan  grafik persentase  prosedur  penggusuran  yang  dilakukan oleh pemerintah.

## Gambar 2. Persentase prosedur penggusuran
Tahun 2015 oleh pemerintah (Sumber: L. B. H., JAWAB, P.,
& SAMPUL, D., 2015)
Gambar 3. Persentase prosedur penggusuran tahun 2016 oleh pemerintah (Sumber : L. B. H., JAWAB, P., PENYUSUN, T., & SAMPUL, D., 2017)
Pemaksaan  ini  walaupun  ditujukan  untuk perbaikan  infrastruktur  dan  lingkungan  dalam  skala yang lebih besar, tetapi perlu diingat perbuatan yang sepihak  ini  tidak  dibenarkan  menurut  Committee  on Economic,  Social  and  Cultural  Rights,  General Comment  7,  Forced  evictions,  and  the  right  to adequate housing (Sixteenth session, 1997), U.N. Doc. E/1998/22,  annex  IV  at  113  (1997)  pasal  2  yang menyatakan,  The  International  community  has  long recognised  that  the  issue  of  forced  evictions  is  a serious  one.  In  1976  the  Vancouver  Declaration  on Human  Settlements  noted  that  "major  clearance operations should take place only when conservation and  rehabilitation  are  not  feasible  and  relocation measures are made".
Pernyataan  di  atas  menjelaskan  bahwa  dalam melakukan  penggusuran,  pemerintah  harus  memiliki rencana  lanjutan  untuk  memberikan  tempat  baru bagi  korban  penggusuran,  contohnya  dengan membangun  rumah  susun  yang  dirancang  dengan pertimbangan  berbagai  aspek,  meliputi  sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya, sehingga sustainability dapat tercipta dan penghuninya pun  dapat berperan
aktif  dalam  menunjang  keberlangsungan  hidup maupun keberadaan rumah susun tersebut.
Masih berhubungan dengan pasal di atas, in the 1988 Global Strategy for Shelter to the Year 2000, the General  Assembly  recognized  the  "fundamental obligation  (of  Governments)  to  protect  and  improve houses  and  neighbourhoods,  rather  than  damage  or destroy them". Agenda 21 stated that "people should be protected by law against unfair eviction from their homes or land".
Tindakan  pemerintah  yang  sepihak  itu  tidak akan  menyelesaikan  akar  masalah  urbanisasi  yang pasti  akan  terus  terjadi.  Tindakan  pemerintah  hanya merupakan solusi jangka pendek yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah. Tindakan yang sebenarnya  bisa  dicegah  atau  dikurangi  dampaknya jika  saja  arsitek  mau  bertindak  dan  memberikan solusi untuk masyarakat.
Salah satu arsitek ternama yang terkenal dengan kontribusinya  pada  masyarakat  secara  menyeluruh adalah  Romo  Mangun,  seorang  arsitek  dan  juga pastor  Katolik  yang  memilih  untuk  membaktikan hidupnya  dengan  berarsitektur  untuk  rakyat  yang tertindas oleh birokrasi pemerintah. Dalam salah satu kesempatan,  Romo  Mangun  mengkritik  para  frater dalam seminari, “Saya prihatin tentang kalian. Karena calon  gembala  umat  tidak  pernah  dilatih  untuk  ajur- ajer  (melebur)  dengan  masyarakat.  Terlalu  banyak dijejali filsafat dan teologi," (Hadiatmojo, 2013: 2).
Romo  Mangun  menjadi  advokat  dalam  kasus Kali  Codhe,  Gunungkidul  dan  Kedung  Ombo.  Kali Codhe  menghasilkan  luaran  desain  yang  terkenal hingga dianugerahi Aga Khan Award pada tahun 1992 dan  bersumbangsih  dalam  mengembangkan  kualitas hidup  maupun  lingkungan  masyarakat  bantaran sungai yang sebelumnya terancam digusur.
Romo Mangun yang hingga saat ini masih dielu- elukan  namanya  sebagai  arsiteknya  rakyat  kecil menjadi  idola  sekaligus  menjadi  bias  bagi  generasi arsitek-arsitek  selanjutnya,  terutama  di  era  infomasi yang  semakin  cepat  ini.  Di  mana  visual  semakin diperkaya  tapi  pembelajaran  atas  “rasa”  dan kesadaran  dalam  bersosial  semakin  berkurang (Prasetyo, 2017: 9). Perancang saling berlomba untuk menciptakan  desain  yang  menakjubkan,  breath- taking,  dan  berbagai  istilah  lainnya  yang  merujuk pada  estetika  semata.  Banyak  dari  desain  yang dihasilkan malah menjadi alien di daerah terbangunannya.  Sisi  “menakjubkannya”  justru membuatnya  terlihat  berbeda  dan  keluar  dari keadaan  sosial-budaya  masyarakat  sekitar.  Pada perspektif  lain  hal  ini  dapat  mengangkat  kreativitas para pengkajinya, tetapi bagi masyarakat sekitar tidak merasakan manfaat secara langsung dari desain yang terbangun  baik  dari  segi  sosial  maupun  ekonomi. Dalam  jurnal  Raluca  Livia  Niculae  (2016)  mengutip
tulisan Witold Rybczynski, “Architecture is a social art, rather  than  a  personal  one,  a  reflection  of  a  society and  its  values  rather  than  a  medium  of  individual expression.  So  it’s  a  problem  when  the  prevailing trend  is  one  of  franchises,  particularly  those  of  the globe-trotters: Renzo, Rem, Zaha, and Frank.”
Desain  tidak  semata-mata  dibuat  untuk memenuhi  kebutuhan  estetika,  tetapi  juga  sebagai alat sosial. Romo Mangun sadar betul akan hal ini dan mengemukakannya pada sebuah teori arsitektur yang disebut  Dwilogi  Mangunwijaya,  di  mana  substansi yang  membentuk  arsitektur  adalah  Guna  dan  Citra. Dalam  pandangannya  ketika  berarsitektur,  Romo Mangunwijaya  menyatukan  keduanya  --  seni  dan teknologi--  dengan  analogi  bersatunya  jasmani  dan rohani;  “Jadi  bukan  dualisme:  jasmani  dan  rohani, melainkan  kesatuan  tunggal  hakiki;  jasmani-rohani, itulah  manusia  (Mangunwijaya,  1995:  4).  Y.B Mangunwijaya  juga  memberikan  “jiwa”  terhadap rumah  dan  menganggap  bahwa  rumah  adalah manusia.  Sebagai  jiwa,  tentu  rumah  mencerminkan sesuatu, mencerminkan
pemiliknya dan mencerminkan  tempat  di  mana  rumah  tersebut hidup.
“Guna”  oleh  Yusuf  Bilyarta  Mangunwijaya didefinisikannya  sebagai  keuntungan;  pemanfaatan yang  diperoleh;  pelayanan  yang  kita  dapatkan darinya.  Guna  dalam  arti  kata  aslinya  tidak  hanya berarti  bermanfaat,  untung  material  belaka,  tetapi lebih  dari  itu  punya  “daya”  yang  menyebabkan  kita bisa  hidup  lebih  meningkat.  Sedang  elemen  “Citra” dipaparkan  oleh  Romo  Mangunwijaya  sebagai  suatu gambaran  (image),  suatu  kesan  penghayatan  yang menangkap  arti  bagi  seseorang.  Citra  tidak  jauh  dari guna,  tetapi  lebih  bertingkat  spiritual,  lebih menyangkut  derajat  dan  martabat  manusia  yang menghuni  bangunannya.  Lebih  lanjut  Romo  Mangun menulis  bahwa  “Citra”  menunjuk  pada  tingkat kebudayaan, sedangkan “Guna” lebih menuding pada segi  ketrampilan  atau  kemampuan.  Citra  adalah “lambang  yang  membahasakan”  segala  yang manusiawi,  indah  dan  agung  dari  dia  yang membangunnya.
Teori  yang  masih  digunakan  hingga  saat  ini dalam  praktik  maupun  pendidikan  arsitektur  adalan teori dari Marcus Vitruvius; seorang ahli bangunan di zaman  Romawi  Kuno,  yang  dikenal  dengan  sebutan Trilogi Vitruvius, sebagaimana disebutkan dalam buku The Ten Books on Architecture (Buku I, Chap.III, point 2)  “All  these  must  be  built  withdue  reference  to durability  (fimitas),  convience  (utilitas),  and  beauty (venustas).  Durability  will  be  assured  when foundations are carried down to the solid ground and materials  wisely  and  liberally  selected;  convenience, when  the  arragement  of  the  apartement  is  faultless and  presents  no  hindrance  to  use,  and  when  each
class  of  building  is  assigned  to  its  suitable  and appropriate  exposure;  and  beauty,  when  the  work apprence of the work is pleasing and good taste, and them its members are in due proportion according to correct principles of symmetry” (Brown, F. E, 1963).
Teori Vitrivius tidak relevan dengan arsitektur di daerah  Timur. Menurut Istanto, H. Freddy (1999),  isi teori  tersebut  menyebutkan  hal  umum  dan  hanya secara  fisik  bahwa  bangunan  harus  memenuhi persyaratan firmitas, utilitas, dan venustas. Ketiganya merupakan logika dasar bangunan, seputar bagaimana  bangunan  akan  terlihat  dan  seputar bagaimana  seharusnya  bangunan  tersebut  akan berdiri.  Dalam  tulisan  Burhany  (2010)  menjelaskan bagaimana  arsitektur  Barat  sangat  material  dan arsitektur  Timur  sangat  spiritual  dan  dengan  lebih tersorotnya  teori  Vitruvius  sebagai  teori  dasar berarsitektur  tentu  saja  menyempitkan  arsitektur yang  berhubungan  dengan  nilai-nilai  dan  konsep alam, Tuhan, dan manusia yang menjadi dasar dalam berkehidupan di Nusantara; dengan kita menghormati  Tuhan sebagai pencipta alam semesta, maka  hakikatnya  kita  juga  menghormati,  menjaga dan  melestarikan  ciptaannya  di  Bumi,  meliputi  alam dan manusia.
Dalam teori Vitruvius tidak sedikitpun
menjelaskan  tentang  kebiasaan  manusia  yang berpengaruh terhadap arsitektur, pun tidak menjelaskan bagaimana bangunan beritegrasi dengan alam,  atau  bagaimana  kepercayaan  terhadap  Tuhan mempengaruhi  arsitektur.  Teori  ini  seperti  membuat paradigma arsitektur hanya sebuah ‘wadah’ manusia. Sesungguhnya arsitektur bukanlah sekumpulan bahan bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah saja, tetapi  sebuah  arsitektur  membawa  sejumlah  isu-isu kompleks  seperti  aspek-aspek  sosial,  budaya  dan teknologi.

## PENUTUP
Kesimpulan  dari  kajian  ini  adalah  teori  Vitruvius kurang  relevan  dengan  kondisi  sosial-budaya  di Indonesia.  Teori  ini  sebatas  mencakup  logika  dan fisika  bangunan  yang  paling  dasar.  Sedangkan  dalam arsitektur  di  Indonesia,  arsitektur  mengakar  pada budaya  sebagai  aspek  yang  tidak    tercakup  dalam teori  Vitruvius.  Arsitektur  di  Indonesia  adalah  anak dari  kondisi  sosial-budaya  masyarakat,  sehingga  jika teori  Vitruvius  diaplikasikan  di  Indonesia  maka  yang tercipta  adalah  bangunan  yang  tidak  mencerminkan karakter  budaya  Indonesia  dan  menciptakan paradigma  bahwa  slum  adalah  suatu  permasalahan dan  bukan  bagian  dari  kota  sehingga  sah-sah  saja untuk  digusur.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  teori Romo  Mangun,  maka  slum  sudah  memenuhi  guna dan  citra.  Dengan  pendalaman  dari  segi  sosial,  slum
masihlah bagian dari  ruang kota yang membutuhkan pemberdayaan.  Tidak  dapat  dipungkiri  sumbangsih pemerintah  maupun  para  arsitek  dan  akademisi perancangan  kota  akan  dapat  meningkatkan  kualitas taraf  hidup  masyarakat  yang  bermukim  di  area  slum dan menghilangkan stigma negatif terkait permukiman kumuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrokhman,  D.,  &  Pd,  M.,  2014,  Pengembangan Potensi  Desa.  Widyaiswara  pada  Kantor  Diklat Kabupaten Banyumas.
Brown,  F.  E.,  1963,  Vitruvius  and  the  liberal  art  of architecture. The Bucknell Review, 11(4), 99.
Burhany, N. R., 2010, Dialog Kritis Trilogi Vitruvius Vs.
Dwilogi Mangunwijaya. MEKTEK, 12(1).
Hadiatmojo,  Y.,  2013,  Kotak  Hitam  Sang  Burung
Manyar. Galangpress.
Istanto, F. H., 1999, Arsitektur “Guna dan Citra” Sang Romo Mangun. Dimensi Teknik Arsitektur, 27(2). LBH Jakarta, 2017, Seperti Puing: Laporan
Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2016, www. bantuanhukum. Or, id/web/seperti- puing-laporan-penggusuran-paksa-di-wilayah- dki-jakarta-tahun-2016
Niculae,  R.  L.,  2016,  Between  responsibility  and starchitecture.  Review  of  Applied  Socio- Economic Research, Volume 11, Issue 1, pp.67.
Sunaryo,  R.,  2007,  Mengikuti  Langkah  Pikir  Romo Mangun:  Sebuah  Tinjauan  Mengenai  Metode
Perancangan Arsitektur Yusuf Bilyarta
Mangunwijaya,
http://dimensi.petra.ac.id/index.php/ars/article /view/16624/16616, diakses 14 January 2020.
Tandal, Anthonius N., & Egam, P. P., 2011, Arsitektur berwawasan  perilaku  (behaviorisme).  Media Matrasain, 8(1).
Tjoe,  Yenny.,  2018,  Seberapa  Parah  Ketimpangan Ekonomi  di  Indonesia?,  www.kompas.com, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/31 /100200826/seberapa-parah-ketimpangan- ekonomi-di-indonesia.