JIGE 4 (2) (2023) 603-614

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## KEPASTIAN  HUKUM  PANDEMI  COVID  19  SEBAGAI  PENENTUAN KEADAAN  KAHAR  DI  DALAM  PERJANJIAN  PEMBIAYAAN MULTIGUNA
Hendra Dinata 1 , Ismail 2 , Puguh Aji Hari Setiawan 3 1,2,3 Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bung Karno Jakarta , Indonesia

## History Article
Article history:
Received Mei 01, 2023 Approved Mei 17, 2023 ABSTRACT Whereas  in  civil  law  there  is  a  force  majeure  in  the  event  of  a failure to fulfill performance in an agreement. The President issued Presidential  Decree  Number  12  of  2020  concerning  the Designation  of  the Non-Natural Disaster  of the Spread  of  Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19)  as  a  national  disaster.  One  of  the impacts  of  the  Covid-19  outbreak  is  that  economic  growth  has decreased, including in terms of agreements. Therefore, this study aims  to  examine  the  arrangements  and  legal  certainty  of multipurpose  financing  agreements  in  force  majeure,  in  which parties who cannot fulfill their performance obligations as a result of  being  affected  by  Covid-19  cannot  be  immediately  declared  as default  due  to  an  element  of  intent.  As  a  result  of  the  Covid-19 pandemic,  disputes  arose  between  debtors  and  creditors,  using the  theory  of  legal  agreements  and  the  theory  of  legal  certainty. The  method  used  in  this  writer  is  normative  juridical  research carried out as an effort to obtain the necessary data in connection with  the  problem.  The  data  used  is  secondary  data  consisting  of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Besides that, primary data and secondary legal materials are  also  used.  Data  analysis  was  carried  out  using  a  qualitative juridical  analysis  method.  The  research  results  obtained,  that multipurpose financing agreements in force majeure, in this case, the Covid-19 pandemic have an impact on debtors not carrying out achievements  or  defaults  not  caused  by  intentional  or  negligent factors,  but  because  of  circumstances  that  occur  beyond expectations  and  debtor  capabilities,  legal  remedies  to  resolve default disputes by debtors during the Covid-19 pandemic, dispute resolution outside the court is by negotiating with the parties ABSTRAK Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan
Bencana  Non-Alam  Penyebaran Coronavirus  Disease  2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Dampak dari adanya wabah

## Keywords:
Force Majeure Multipurpose Financing Agreement Covid-19
Covid-19  salah  satu  nya  adalah  pertumbuhan  ekonomi  yang mengalami penurunan, termasuk dalam hal perjanjian. Penelitian ini  mengangkat  permasalahan  Bagaimana  pengaturan  keadaan kahar dan akibatnya dalam perjanjian     pembiayaan multiguna ? dan  Bagaimana  kepastian  hukum  pandemi  Covid-19  sebagai penentuan  keadaan  kahar  dalam  perjanjian  pembiayaan multiguna ? dengan menggunakan Teori Hukum teori perjanjian hukum dan teori kepastian hukum. Metode  yang  digunakan  dalam  penulis  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif,  Data  yang  digunakan  dengan  data  sekunder yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Disamping  itu  juga  digunakan  data primer,  bahan  hukum  sekunder.  Untuk  analisis  data  dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil  penelitian  yang  diperoleh,  bahwa  perjanjian  pembiayaan multiguna dalam keadaan kahar dalam hal ini pandemic Covid-19 berdampak  pada  debitur  tidak  melaksanakan  prestasi  atau wanprestasi  bukan  disebabkan  oleh  faktor  kesengajaan  atau kelalaian,  melainkan  karena  adanya  keadaan  yang  terjadi  di  luar dugaan  dan  kemampuan  debitur,  upaya  hukum  untuk menyelesaikan  sengketa  wanprestasi  oleh  debitur  di  masa pandemic  Covid-19,  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan adalah dengan cara bernegosiasi dengan para pihak.
© 202 3 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: hendra.dinata250681@gmail.com

## PENDAHULUAN
Suatu perjanjian bertujuan untuk meraih suatu hubungan hukum antara para pihak yang saling  mengikatkan  dirinya.  Perjanjian  digunakan  sebagai  alat  bagi  para  pihak  untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban perdata, sehingga mereka memiliki landasan hukum dalam  bertindak.  Apabila  dalam  tataran  implementasinya  menimbulkan  sengketa,  maka perjanjian  tersebut  dapat  diajukan  sebagai  alat  bukti  di  hadapan  pengadilan  dalam  rangka menunjukkan  bahwa  adanya  suatu  hubungan  yang  sah  antara  para  pihak  sebagaimana  yang telah mereka sepakati.
Peraturan-peraturan  hukum  perjanjian  tumbuh  dan  berkembang  sejalan  dengan dinamika,  kompleksitas,  serta  problematika  yang  ada  di  masyarakat.  Dinamika  ini  demikian terasa khususnya dalam perspektif aktivitas bisnis yang semakin global. Dalam bisnis, pertukaran kepentingan senantiasa dituangkan dalam bentuk perjanjian    mengingat “setiap langkah bisnis adalah hukum. (Agus Yudha Hernoko, 2010)
Seperti  kegiatan  bisnis  pembiayaan  yang  menarik  minat  masyarakat  Indonesia,  karena untuk  mendapatkan  kredit  bank  prosedur  yang  akan  dilewati  para  konsumen  terbilang  rumit. Maka  sekarang  ini  bisnis  pembiayaan  berkembang  pesat,  jika  dibandingkan  antara  kegiatan perbankan sangat berbeda meskipun kegiatan yang dijalankan sama dengan lembaga keuangan. Dimana  perbedaan  tersebut  yaitu  jika  perbankan  sumber  dana  langsung  dari  masyarakat sedangkan  perusahaan  pembiayaan  tidak  dapat  melakukan  penarikan  dana  langsung  dari masyarakat.
Pada setiap proses kegiatan pembiayaan tentu ada perjanjian di dalamnya yang terdapat dua pihak yang saling berkaitan yaitu debitur sebagai nasabah yang membutuhkan pembiayaan dan kreditur sebagai perusahaan pembiayaan. Setelah syarat sahnya perjanjian terpenuhi, maka
perjanjian tersebut dapat mengikat dan berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak yang telah  membuatnya  sehingga  dapat  berakibat  hukum  hak  dan  kewajiban  yang  wajib  untuk dipenuhi.
Objek  perjanjian  dapat  berupa  melakukan  sesuatu,  menyerahkan  sesuatu,  atau  tidak melakukan sesuatu.  Akan  tetapi,  perjanjian  ini  dalam  pelaksanaannya  kadangkala  menghadapi hambatan,  yakni  seperti  isi  perjanjian  tidak  terpenuhi  karena    adanya  pihak  yang  telah  ingkar janji  atau  wanprestasi.  Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  di  mana  salah  satu  pihak  tidak mencapai  prestasi  yang  telah  diperjanjikan.Peristiwa  seperti  ini  kadangkala  terjadi,  terutama semenjak adanya       penyebaran pandemic Covid-19.
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap banyak bidang sektoral di setiap negara  di  dunia.  Covid-19  merupakan  jenis  virus  yang  terjangkit  dalam  saluran  pernapasan dengan  beberapa  gejala  berupa  batuk,  demam  hingga  kesulitan  bernapas  (Yuliana,  2020). Adanya pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap sektor bisnis dalam pelaksanaannya yang dapat menurunkan kinerja pemenuhan perjanjian bisnis tersebut.
Persentase  peningkatan  penyebaran  Covid-19  yang  terjadi  di  Indonesia  nyatanya memberikan  dampak bahwa banyak perusahan yang pada akhirnya kesulitan  untuk memenuhi pelaksanaan  perjanjian  bisnis  mereka.  Dampak  yang  terjadi  berupa  berkurangnya  efektivitas operasional  perusahaan  dikarenakan  adanya  pembatasan  aktivitas  antara  karyawan  dalam perusahaan  tersebut  sehingga  berdampak  juga  terhadap  perputaran  pendapatan  perusahaan  (I Gusti  Putu  Harrysudhana,2021).  Hal  ini  memang  harus  dilakukan  sebagai  upaya  pencegahan peningkatan  persentase  penularan  Covid-19.  Pembatasan  aktivitas  ini  juga  diperhatikan  dan diawasi oleh pihak yang berwenang sehingga apabila dilanggar akan ada sanksi yang ditimbulkan berupa teguran, denda, hingga penutupan usaha.
Kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong pembentukan pengaturan hukum mengenai penetapan pandemi Covid-19 menjadi kategori bencana nasional non alam. Hal ini tertera dalam Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  12  Tahun  2020  tentang  penetapan  bencana  non  alam penyebaran  Covid-19  sebagai  bencana  nasional.  Perihal  yang  menjadi  urgensi  dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana  nasional  adalah  tingginya  persentase  jumlah  korban  yang  terjangkit  dan  penyebaran cakupan  wilayah yang sangat cepat meluas sehingga akan memperluas  pula akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 ini (Andi Risma dan Zainuddin,2021).
Beberapa  hambatan  juga  terjadi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  yang dilakukan  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Dalam  hal  ini,  perjanjian  merupakan  peristiwa  yang terjadi antara seorang yang saling berjanji dengan seorang lainnya untuk melaksanakan suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan mereka agar dapat mencapai tujuan bersama pula. Terjadinya peristiwa tersebut akan menimbulkan hubungan perikatan dimana pihak satu memiliki kewajiban yang  harus  dilakukan  kemudian  pihak  satunya  lagi  berhak  akan  suatu  hal  dan  begitu  juga sebaliknya.  Dengan  demikian,  perjanjian  bisnis  secara  singkat  dapat  diartikan  sebagai  bentuk perjanjian yang tercantum nilai komersial di dalamnya (Jamal Wiwoho,2017).
Misalnya dalam perjanjian pembiayaan, pihak yang satu sebagai si berutang atau debitur sedangkan  pihak  yang  memberi  pinjaman  atau  kreditur.  Namun  dalam  prakteknya  seringkali perusahaan  dalam  perjanjian  bisnis  tidak  berjalan  seperti  yang  telah  disepakati  baik  dari  pihak debitur  maupun  kreditur.  Hal  ini  dapat  terjadi  dari  berbagai  faktor  yang  pada  akhirnya  akan mengakibatkan timbulnya wanprestasi dalam perjanjian tersebut.
Perjanjian  pembiayaan  yang  tidak  terlaksanakan  dengan  penuh  akan  menimbulkan sanksi  seperti  yang  tertera  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata)  pada Pasal 1243 mengenai adanya penggantian rugi, biaya maupun bunga dibebankan kepada pihak yang  lalai  atau  karena  tidak  melaksanakan  pemenuhan  perjanjian  yang  telah  disepakati  para pihak.  Dalam  hal  pemenuhan  perjanjian  terdapat  keadaan  seseorang  yang  tidak  mampu memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian secara penuh  diakibatkan dari kejadian di luar kemampuannya (Nanda Amalia,2015). Hal ini sering disebut sebagai Keadaan Kahar, keadaan dimana si                 debitur terhalang akan suatu peristiwa di luar kehendaknya yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan perjanjian secara penuh.
Keadaan  memaksa  atau  Keadaan  Kahar  yang  terjadi  pada  pihak  debitur  dalam pelaksanaan  perjanjian  harus  juga  dapat  dibuktikan  oleh  pihak  debitur  (Achmad  Ali,2017). Pengaturan  mengenai  dibutuhkan  adanya  pembuktian dalam  pernyataan  Keadaan kahar  dapat kita  temukan dalam KUH Perdata pada Pasal 1244 dan juga terkait ketidakharusan penggantian rugi  diatur  dalam  Pasal  1245  KUH  Perdata.  Suatu  pembuktian  juga  dibutuhkan  dalam pernyataan wanprestasi, dimana yang dapat dinyatakan wanprestasi merupakan perjanjian yang dapat  dibuktikan  bahwa  sudah  sah  terjadi  hubungan  kontrak  di  dalamnya  (Gautama,1987). Wanprestasi terjadi apabila si debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan secara penuh sesuai dengan kesepakatan yang ada (Megarita,2007).
Akibat  dari  pandemi  Covid-19  telah  mengakibatkan  pelaksanaan  suatu  prestasi  para pihak  dalam  perjanjian  terhambat  atau  bahkan  tidak  dapat  dilaksanakan  sama  sekali.  Dalam konteks  hukum  perdata,  perjanjian  wajib  ditaati  oleh  para  pihak  serta  menjadi  undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Dengan  adanya  Keppres  No.  12  Tahun  2020  tentang  penetapan  bencana  non  alam penyebaran  Covid-19  sebagai  bencana  nasional  akan  menimbulkan  spekulasi  bahwa  pandemi Covid-19  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  Keadaan  Kahar  dalam  perjanjian  bisnis  yang  menjadi alasan pelindung bagi pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Spekulasi ini  timbul dikarenakan adanya  klausul  mengenai  keadaan  memaksa  dalam  perjanjian  yang  memasukkan  kejadian bencana alam maupun bencana non alam sebagai alasan  terbebasnya debitur dalam pemenuhan kewajiban  untuk  membayar  ganti  kerugian  atas  perjanjian  yang  tidak  terlaksanakan  (Johnsons Manglish,2021).
Namun,  apabila  suatu  prestasi  itu  sulit  untuk  terlaksana  tetapi  masih  dapat  dilakukan, maka  tidak  serta  merta  dapat  dijadikan  alasan  untuk  membatalkan  perjanjian  (Velliana Tanaya,2017). Dengan demikian, harus ada pembuktian yang kuat atas kondisi yang nyata telah mempengaruhi  pemenuhan  prestasi.  Adanya  upaya  renegosiasi  perjanjian  bisnis  juga  menjadi salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan perjanjian bisnis yang  terjadi  pada  masa  pandemi  Covid-19  agar  kepentingan para  pihak  dalam  perjanjian  tetap terlaksana dengan itikad baik dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur (Arya Bangbang Frisyudha,2017).
Di  dalam  perjanjian  terdapat  beberapa  asas  perjanjian  secara  umum  yang  dijadikan landasan  dalam  pelaksanaan  perjanjiannya.  Salah  satu  asas  yang  paling  mendasar  adalah  asas pacta  sunt  servanda,  yaitu  bahwa  perjanjian  internasional  mempunyai  kekuatan  mengikat  dan harus  ditepati  oleh  para  pihak  (Jawahir  Thontowi,2016).  Asas  pacta  sunt  servanda  dikatakan sebagai  asas  yang  mendasar  karena  mendasari  lahirnya  suatu  perjanjian  termasuk  perjanjian- perjanjian internasional.
Di  pihak  lain  berlakunya  suatu  perjanjian,  termasuk  juga  perjanjian  internasional  juga dapat dipengaruhi atau harus memperhatikan asas hukum yang lainnya, seperti asas pacta tertiis nec  nocent  prosunt,  asas  non-retroaktif,  asas  rebus  sic  stantibus,  dan  norma  jus  cogens  (Harry Purwanto,  2011)  Dalam  praktiknya  asas-asas  tersebut  dapat  mempengaruhi  suatu  perjanjian, meskipun sudah ada kesepakatan dalam perjanjian tersebut dan kesepakatannya mengikat para pihak,  tetapi  apabila  terjadi  suatu  keadaan  atau  karena  adanya  asas  hukum  lain  yang  berlaku maka dapat berakibat perjanjian tersebut ditunda atau dibatalkan.
Demikian  juga  atas  suatu  perjanjian yang  telah  berlaku  akan  terganggu  berlakunya  bila terjadi  perubahan  keadaan  fundamental  (rebus  sic  stantibus),  keadaan  yang  menjadi  dasar dibuatnya  perjanjian  telah  berubah  dan  perubahan  tersebut  mempengaruhi  kemampuan  pihak- pihak  yang  berjanji.    Jadi  jika  dasar  dibuatnya  suatu  perjanjian  itu  telah  berubah  dengan perkembangan zaman, maka para pihak dapat melepaskan diri atau mengingkari janji-janji yang sudah  mereka  berikan  di  dalam  perjanjian  dan  bahkan  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan. Dengan perubahan keadaan yang terjadi dan itu  mempengaruhi kemampuan para pihak  untuk melaksanakan  perjanjiannya  tersebut,  maka  keadaaan  pihak  yang  tidak  mampu  lagi melaksanakan perjanjiaannya dapat menyatakan dirinya tidak lagi terikat dalam  perjanjian.
Kepastian  hukum  merupakan  ciri  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum,  terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat  lagi  dijadikan  sebagai  pedoman  perilaku  bagi  semua  orang  (Fence  M  Wantu,  2018).
Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 kepastian hukum.  Pertama,  bahwa  hukum  positif  artinya  bahwa  hukum  positif  itu  adalah  perundang- undangan, kedua bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya  didasarkan  pada  kenyataan  dan  hakim  tidak  menggunakan  penilainya  sendiri,  seperti melalui klausula umum “kesopanan “ dan “ kemauan baik”. Ketiga bahwa kenyataan fakta harus dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga  menghindari  kekeliruan  dalam  pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat hukum positif tidak mudah berubah.
Keadaan  kahar  adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi  setelah  dibuatnya  perjanjian  yang menghalangi  debitur  untuk  memenuhi  prestasinya.  Dalam  hal  ini  debitur  tidak  dapat dipersalahkan  dan  tidak  harus  menanggung  resiko  dan  tidak  dapat  menduga  terjadinya  suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. Force majeure akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
Dari  penjelasan  asas  Pacta  Sunt  Servanda  di  atas,  kedua  belah  pihak  hanya melaksanakan  perjanjian  sesuai  klausul  perjanjian.  Para  pihak  tidak  boleh  melaksanakan perjanjian  di  luar  klausul  pada  umumnya,  ketentuan  keadaan  kahar  dituangkan  dalam  klausul perjanjian  dengan  menguraikan  peristiwa  apa  saja  yang  termasuk  keadaan  kahar.  Dengan diadakannya  peristiwa  apa  saja  yang  termasuk  keadaan  kahar  dalam  klausul  perjanjian,  para pihak  dapat  menunda  atau  membatalkan  perjanjian.  Dengan  demikian,  jika  para  pihak mengkategorikan  Pandemi  Covid-19  sebagai  keadaan  kahar  dalam  klausul  perjanjian,  maka salah satu pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian tersebut.
Lain halnya, meskipun para pihak menuangkan ketentuan keadaan kahar dalam klausul perjanjian,  namun  jika  pandemi  Covid-19  tidak  dikategorikan  sebagai  keadaan  kahar,  maka debitur yang wanprestasi tidak serta merta dapat menunda atau  membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan pandemi Covid-19.
Pada  penelitian  ini  penulis  membatasi  ruang  lingkup  pembahasan  mengenai  kepastian hukum  perjanjian  pembiayaan  multiguna  saat  Covid  19,  dalam  penelitian  ini  masih  banyak sengketa  terkait  perjanjian  pembiayaan  multiguna  berdasarkan  data  yang  ditemukan  di Pengadilan  Negeri  atau  Mahkamah  Agung.    Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  contoh kasus  yang  telah  disidangkan  pada  Pengadilan  Negeri  Bekasi  dengan  nomor  putusan  Nomor 129/Pdt.G/2022/PN  Bks.  Bahwa  dalam  kasus  ini  penggugat  sebagai  debitur  dan  tergugat sebagai kreditur. Kasus ini terjadi berawal Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat  karena  terdampak  Covid 19,  atas  dasar  Penggugat  melakukan wanprestasi  atau  gagal bayar sehingga menyebabkan kerugian terhadap Tergugat.
Hal  serupa  pun  terjadi  pada  kasus  yang  telah  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri Tulungagung  dengan  nomor  putusan  Nomor  34/Pdt.G/2020/PN  Tlg.  Dalam  perkara  tersebut penggugat sebagai debitur dan tergugat sebagai kreditur yang telah terikat perjanjian pembiayaan. Dalam  kasus  ini  penggugat  terkena  dampak  covid  19  sehingga  mengajukan  permohonan relaksasi  yang  berupa  penundaan  selama  satu  tahun  namun  pihak  kreditur  melakukan pengambilan paksa terhadap sebuah objek sengketa, atas dasar ini debitur mengajukan gugatan.
Keppres  Nomor  12  Tahun  2020,  membantu  pihak  kreditur  dan  debitur  lingkup perusahaan  pembiayaan  dalam  mempertimbangkan  dan  memutuskan  permasalahan  berkaitan dengan perjanjian yang telah disepakati para pihak yang dibuat sebelum terjadinya wabah Covid- 19.
Karena  luasnya  kemungkinan  keadaan  atau  situasi  Force  Majeure,  maka  para  pihak untuk mendapatkan kepastian hukum biasanya mencantumkan klausula dengan daftar peristiwa yang  dapat  menjadi  Force  Majeure  dalam  perjanjian.  Adanya  pandemi  Covid-19  yang  terjadi saat  ini  telah  memberikan  dampak  penurunan  pendapatan  maupun  kerugian  bagi  beberapa perusahaan,  sehingga  rentan  sekali  perusahaan  tersebut  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi prestasinya kepada pihak lain dan berujung pada timbulnya wanprestasi. Klausul Force Majeure yang dimuat dalam perjanjian bisnis seringkali dijadikan alasan pembenaran bagi debitur untuk dapat menghindar dari tuntutan wanprestasi.

## Dinata et al / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (2) (2023)

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-  undangan  ( statute approach )  dan  kasus  ( case approach ).  Sumber  bahan  hukum  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  Sekunder  dan  Tersier  dengan  teknik  pengumpulan  dilakukan  pada penelitian  kepustakaan.  Proses  menganalisa  bahan  hukum  dilakukan  berdasarkan  hasil  dari pengolahan data yang bersumber pada data sekunder.

## HASIL PENELITIAN

## Pengaturan Keadaan Kahar dan Akibatnya Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna
Adapun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Keppres Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Covid-19  ,Keppres  No  12 Tahun 2020 Tentang penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19,PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Undang – Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Negara  untuk  Penanganan Pandemi  COVID-19  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan,  Peraturan  Menteri  Kesehatan (Permenkes)  No.  9  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  COVID-19,  Maklumat  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran COVID-19.
Force  majeure  atau  yang  sering  dikenal  dengan  keadaan  kahar  merupakan  kondisi dimana  debitur  atau  pihak  yang  dimintakan  prestasinya  tidak  dapat  atau  terhalang  dalam menunaikan  prestasinya  yang  dikarenakan  kondisi  atau  keadaan  yang  tidak  terduga  pada  saat berjalannya perikatan atau perjanjian. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau peristiwa yang  tidak  terduga  sehingga  menimbulkan  akibat  yang  besar  misalnya  banjir,  gempa  bumi, kebakaran,  angin  topan,  peperangan,  wabah  penyakit,  huru  hara  dan  peristiwa  lainnya  yang dapat  memberhentikan  perikatan  atau  perjanjian  akibat  barang  yang  musnah  sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.
Covid-19  dapat  menjadi  alasan  force  majeure  harus  berlandasan  hukum  atau  regulasi yang  jelas  terkait  dengan  hal  tersebut  dan  dalam  hal  ini  Pemerintah  mengeluarkan  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-alam Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  sebagai  Bencana  Nasional.  Diterbitkannya Keppres ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk alasan force majeure. Berkaitan dengan keadaan kahar pihak yang terdampak Covid-19, dapat mengklaim bahwa pandemic Covid-19 merupakan suatu kejadian kahar, hanya saja pihak yang terkena dampak Covid dapat membuktikan bahwa kondisi-kondisi keadaan kahar tersebut telah dipenuhi.
Melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  bahwa  pandemic  Covid-19  telah ditetapkan  sebagai  bencana  non  alam  yang  terjadi  sampai  saat  ini.  Hal  ini  tentu  saja mengakibatkan banyak kontrak-kontrak yang telah terbentuk sebelum adanya Covid-19 menjadi diubah  bahkan  sampai  dibatalkan  disebabkan  adanya  suatu  peristiwa  diluar  kemampuan  dari para pihak yang membuat kontrak.
Selanjutnya  Pasal  1245  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang menyatakan :
“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena  hal  yang  terjadi  secara  kebetulan,  debitur  terhalang  untuk  memberikan  atau  berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.
Menurut Pasal tersebut  menekankan tentang  regulasi pemberian biaya, rugi, dan bunga serta  dapat  digunakan  sebagai  tolak  ukur  untuk  pengaturan  force  majeure.    Terdapat  2  (dua) dasar  pemaaf  di  dalam  suatu  kontrak,  yaitu  force  majeure  dan  perubahan  keadaan  yang  biasa disebut hardship. Di Eropa istilah hardship dikenal sebagai doktrin rebus sic stantibus.
Bahwa pada doktrin rebus sic stantibus atau hardship, prestasi masih dapat dilaksanakan akan  tetapi  berubah  menjadi  keadaan  yang  sangat  memberatkan.  Keadaan  yang  memberatkan misalnya  berbentuk  adanya  pertambahan  biaya  dari  perhitungan  semula  atau  terjadi  keadaan yang tidak ada gunanya dan tetap merugikan para pihak. Keadaan hardship memfokuskan agar para  pihak  melakukan  renegosiasi  kontrak,  sedangkan  force  majeure  membebaskan  pihak  dari gugatan ganti rugi.
Dalam  Pasal  1244  KUHPerdata  dijelaskan  tentang  pembayaran  biaya  ganti  rugi  dan bunga  dikaitkan  dengan  beban  pembuktian  yaitu  apabila  terjadi  wanprestasi,  debitur  dihukum membayar  ganti  kerugian  apabila  dirinya  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  terjadinya wanprestasi yang dilakukan disebabkan karena keadaan yang tidak terduga atau keadaan di luar kemampuan  debitur.  Pihak  debitur  pun  harus  dipastikan  tidak  dalam  keadaan  beritikad  buruk karena  jika  terbukti  debitur  tersebut  beritikad  buruk,  dirinya  tetap  akan  dibebani  untuk membayar  ganti  kerugian.  Disamping  itu  masalah  beban  pembuktian  terletak  pada  debitur, sehingga apabila dirinya tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat membebaskan dari pembayaran  ganti  kerugian  maka  debitur  harus  membayar  ganti  kerugian.  Jadi  pihak  kreditur tidak  perlu  dibebani  pembuktian  untuk  dapat  menuntut  ganti  rugi  kepada  pihak  debitur  yang melakukan wanprestasi.
Dalam Pasal 1245 KUHPerdata dijelaskan tentang pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga oleh debitur apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya sama dengan pasal sebelumnya yaitu menjelaskan tentang pembebasan debitur dalam membayar  ganti  rugi  kerugian  jika  dirinya  melakukan  wanprestasi.  Tidak  dilaksanakannya prestasi tersebut dikarenakan adanya suatu keadaan yang memaksa atau tidak disengaja.
Berkaitan  dengan  perjanjian  pembiayaan  multiguna,  apabila  debitur  tidak  dapat melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam suatu perjanjian, maka debitur dapat mengajukan permohonan kepada kreditur untuk dilakukan restrukturisasi dengan alasan adanya keadaan kahar yang mengakibatkan bisnis debitur mengalami dampak pandemic Covid-19.  Akan  tetapi  kreditur  harus  mengutamakan  prinsip  kehati-hatian  untuk  mengabulkan permohonan  restrukturisasi  yang  diajukan  oleh  debitur  haruslah  sesuai  dengan  syarat-syarat restrukturisasi yang telah diatur dalam POJK Nomor 14 Tahun 2020.
Menurut  penulis  akibat  hukum  force  majeure  dalam  hal  terjadinya  pandemic  Covid-19 bersifat  tidak  menghilangkan  kewajiban  debitur  hanya  saja  menghilangkan  kewajiban  pada pembayaraan  bunga  dan  kerugian.  Akibat  pembatalan  perjanjian  pembiayaan  multiguna  jika terjadi  force  majeure  hanya  dapat  berlaku  jika  para  pihak  sudah  memuat  klausula  pembatalan kontrak  akibat  force  majeure  dalam  perjanjian  yang  sudah  disepakati  para  pihak,  sehingga apabila tidak dicantumkan pembatalan dalam kontrak atau perjanjian maka yang berlaku adalah penundaan kewajiban.
Melekatnya  force  majeure  pada  debitur  akibat  adanya  Covid-19  tidak  begitu  saja otomatis berlaku untuk semua debitur, hal ini hanya berlaku untuk debitur yang memang benar- benar  merasakan  kesulitan  secara  langsung  dalam  pemenuhan  kewajiban  disebabkan  adanya penghasilan  yang  menurun  atau  bahkan  tidak  memiliki  penghasilan  sama  sekali.  Debitur  yang mengalami  kendala  tersebut  harus  mampu  menyatakan  keadaan  keterbatasannya  dan ketidakmampuannya untuk memenuhi isi kontra secara personal kepada kreditur akibat pandemi Covid-19  yang  terjadi.  Sedangkan  untuk  debitur  yang  tergolong  masih  memiliki  penghasilan yang tetap setiap bulannya pandemi Covid-19 yang telah menjadi masalah serius sampai saat ini tidak  bisa  digunakan  sebagai  alasan  force  majeure  pada  dirinya.  Sehingga  menyebabkan keberadaan Covid-19 tidak berlaku untuk semua debitur. Force majeure yang disebabkan adanya pandemi  Covid-19  berlaku  sebagai  suatu  alasan  hanya  bagi  debitur  yang  penghasilannya menurun atau berkurang. Walaupun debitur bisa menggunakan alasan pandemi Covid-19 yang dikategorikan ke dalam keadaan memaksa atau force majeure, alasan tersebut tidak cukup untuk menunjukkan  satu  pihak  dalam  kontrak  yakni  debitur  dapat  dilepaskan  begitu  saja  dari kewajibannya  untuk  memberikan  tanggung  jawabnya  berupa  ganti  kerugian  yang  disebabkan tidak dipenuhinya isi kontrak karena force majeure. Keadaan pandemi Covid-19 yang terjadi di
Indonesia  akan  lebih  mudah  digolongkan  kedalam  keadaan  memaksa  atau  force  majeure  jika pemerintah  mengeluarkan  regulasi  kebijakan  sehingga  menjadi  pasti  bahwa  ketidakmampuan satu  pihak  untuk  memenuhi  isi  kontrak  karena  ada  penyebaran  Covid-19  dan  keadaan  yang demikian dapat dikategorikan kedalam keadaan force majeure.
Menurut penulis  sebagai  upaya  hukum  untuk  menyelesaikan sengketa  wanprestasi  oleh debitur di masa pandemic Covid-19, penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah dengan cara bernegosiasi dengan para pihak, karena pandemic Covid-19 itu sendiri merupakan suatu hal yang baru.  Serta  tidak  ada  unsur  kesengajaan  untuk  mengakibatkan  wanprestasi  pada  pelaksanaan perjanjian  tetapi  karena  dampak  pandemi  Covid-19  yang  sangat  berpengaruh  dengan terhambatnya proses pelaksanaan perjanjian tersebut, maka upaya untuk menyelesaikan sengketa di  masa  pandemic  Covid-19  adalah  dengan  cara  melakukan  renegosiasi  perjanjian adalah  cara terbaik  guna  mendapatkan  jalan  keluar  yang  maksimal  yaitu  win-win  solution  bagi  para  pihak yang bersengketa.

## Kepastian  Hukum  Pandemi  Covid-19  Sebagai  Penentuan  Keadaan  Kahar  dalam  Perjanjian Pembiayaan Multiguna
Kepastian  hukum  sebagai  salah  satu  tujuan  hukum  dan  dapat  dikatakan  upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan (Cst. Kansil,2009).
Berkaitan dalam perjanjian pembiayaan multiguna tentu adanya kepastian hukum, yang mana kepastian hukum merupakan hal yang utama dalam suatu perjanjian. Tanpa ada jaminan kepastian  hukum  yang  diberikan  pada  suatu  perjanjian,  maka  perjanjian  tersebut  tidak  akan berjalan dengan baik bahkan cacat hukum karena tidak mengikuti kaidah peraturan perundang- undangan.
Sebagaimana  dengan  diterbitkannya   Keppres  Nomor  12  Tahun  2020 atau Keputusan Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 Tentang  Penetapan  Bencana  Non  alam  Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bencana non alam yang disebabkan karena Covid-19 telah berdampak pada  meningkatnya  jumlah  korban,  kerugian  harta  benda,  meluasnya  cakupan  wilayah  yang terkena  bencana,  serta  menimbulkan  implikasi  pada  aspek  sosial  dan  ekonomi  yang  luas  di Indonesia.  Dengan  demikian  Keppres  tersebut  mengakibatkan  adanya  spekulasi  publik khususnya para pelaku usaha bisnis bahwa adanya aturan tersebut dapat dijadikan dasar hukum force majeure, namun harus diperhatikan lagi isi perjanjian tentang definisi keadaan kaharnya. Klausul  eksklusif  merupakan  keadaan  kahar  hanya  terbatas  pada  suatu  keadaan  yang telah disebutkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.
Wabah  virus  corona  telah  menimbulkan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  Indonesia. Maka  pemerintah  menetapkan  bahwa  Covid-19  menjadi  bencana  non  alam  di  negara  kita. Lahirnya  Keppres  RI  Nomor  12  Tahun  2020  tidak  dimaksudkan  dan  tidak  bisa  menjadikan alasan  Covid-19  (pandemi  corona)  sebagai  alasan  pembatalan  suatu  kontrak.  Akan  tetapi renegosiasi dapat ditempuh para pihak dengan alasan force majeure, tentunya berpatokan pada ketentuan-ketentuan Pasal 1244, Pasal 1245, dan 1338 KUHPerdata.
Dalam  kaitannya  dengan  perjanjian  pembiayaan  multiguna,  jika  debitur  tidak  dapat melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  diatur  dalam  suatu  perjanjian,  maka  debitur  dapat mengajukan  permohonan  kepada  kreditur  untuk  dilakukannya  restrukturisasi  kredit  dengan alasan telah terjadi keadaan memaksa yang menyebabkan usaha atau bisnis si debitur terdampak akibat adanya pandemi covid-19.
Pemerintah  dengan  ini  telah  melonggarkan  keringan  kredit  debitur  bank  dengan  cara restrukturisasi  kredit  melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11  /POJK.03/2020 Tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  (POJK  Restrukturisasi  Kredit  Bank).  Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Restrukturisasi  kredit  tersebut tidak  menghilangkan  kewajiban  debitur  bank  untuk  membayar  kredit  kepada  bank,  namun adanya  keringanan  berupa  (Pita  Permatasari,2021)  :  Penurunan  suku  bunga  kredit;
Perpanjangan  jangka  waktu  kredit;    Pengurangan  tunggakan  bunga  kredit;    Pengurangan tunggakan  pokok  kredit;    Penambahan  fasilitas  kredit;  dan/atau;  dan  Konversi  kredit  menjadi Penyertaan Modal Sementara.
Maka  menurut  penulis  dengan  adanya  penyelesaian  sengketa  bermasalah  melalui restrukturisasi kredit adalah bentuk penyelesaian secara internal yang belum sampai diselesaikan melalui  pengadilan  (litigasi),  tetapi  bentuk  atau  cara  penyelesaian  melalui  konsultasi  dan negosiasi  adalah  praktik  yang  tepat  dan  benar.  Penyelesaian  secara  mediasi  oleh  karena melibatkan pihak luar perusahaan pembiayaan maupun nasabah yakni sebagai mediator, kurang cocok  untuk  diterapkan  oleh  karena  proses  restrukturisasi  kredit  hanya  sebatas  ditempuh  oleh perusahaan pembiayaan dengan nasabah yang bersangkutan.
Bahwa  dalam  kasus  Putusan  Nomor  129/Pdt.G/2022/PN  Bks,  dimana  Penggugat terdampak Covid-19 sehingga mengalami kemacetan dan perekonomian, kemudian mengajukan permohonan  restrukturisasi  dan  rescheduling  atau  penjadwalan  ulang  angsuran  kepada perusahaan  pembiayaan  sebagai  bentuk  itikad  baik.  Namun  perusahaan  pembiayaan  tidak memberikan  kesempatan  bagi  debitur  untuk  menjalankan  restrukturisasi.  Padahal  Keputusan Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 Tentang  Penetapan  Bencana  Non  alam  Penyebaran Coronavirus  Disease  2019  telah  ditetapkan  sebagai  suatu  keadaan  kahar,  yang  mana  debitur tidak  dapat  dinyatakan  wanprestasi  karena  tidak  terlaksananya  kewajiban  kontraktual  bukan karena  kesengajaan  maupun  kelalaian  melainkan  karena  pandemi  Covid-19.  Pihak  yang memiliki kewajiban kontraktual tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak  dapat  diperkirakan  sebelumnya  atau  di  luar  kendali  yang  wajar  karena  adanya  faktor eksternal.
Menurut penulis, dengan banyaknya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah pada masa Covid-19, harus dipertimbangkan serta dievaluasi secara berkala. Kebijakan-kebijakan pada masa Covid-19  dibuat  diharapkan  untuk  mengatasi  dampak  yang  timbul  akibat  pandemic  Covid-19 dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur kepastian hukum serta kemanfaatanya.
Kekuatan  hukum  serta berlakunya suatu  Keputusan Presiden adalah kembalik terhadap materi yang diatur dalam Keputusan Presiden tersebut. Sifat Keputusan Presiden adalah konkret, individual, sekali selesai.  Jadi isi dalam Keputusan Presiden  hanya akan  berlaku dan mengikat kepada  orang  atau  para  pihak  tertentu  yang  telah  disebut  dan  mengenai  hal  yang  telah  diatur pada  Keputusan  Presiden  tersebut.  Sedangkan  Keputusan  Presiden  yang  isinya  bersifat  umum, abstrak, dan terus menerus, maka Keputusan Presiden tersebut berlaku untuk semua orang dan tetap berlaku sampai dengan dicabut atau diganti dengan Keputusan Presiden yang baru.
Kepastian  hukum  mengenai  force  majeure  terdapat  pada  Pasal   1244  dan  1245  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dipertegas dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Teori Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.  Norma-norma  adalah  produk  dan  aksi  manusia  yang  deliberatif.  Undang-Undang yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman  bagi  individu  bertingkah  laku dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  individu  maupun  dalam hubungannya  dengan  masyarakat.  Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi  masyarakat  dalam membebani  atau  melakukan  tindakan  terhadap  individu.  Adanya  aturan  itu  dan  pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008).
Hal  serupa  juga  terjadi  pada  kasus  yang  telah  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri Tulungagung  dengan  nomor  putusan  Nomor  34/Pdt.G/2020/Pn  Tlg,  dalam  perkara  tersebut debitur  mengalami dampak  Covid-19  sehingga  dianggap  lalai  dan  melakukan  wanprestasi  oleh kreditur  (perusahaan  pembiayaan).  Dengan  itikad  baik  debitur  mengajukan  permohonan restrukturisasi,relaksasi,dan  rescheduling  kredit  namun  tidak  ditanggapi  oleh  kreditur,  di kemudian  hari  kreditur  mengambil  secara  paksa  objek  jaminan  yaitu  TOYOTA  INNOVA GRAND  NEW G  DIESEL 2.5  M/T  yang pada saat itu  sedang digunakan. Atas pengambilan paksan tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan debitur karena adanya itikad baik debitur dengan  mengajukan  permohonan  penundaan  pembayaran  angsuran  selama  1  tahun,  serta adanya  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  kreditur  sebagaimana  telah
dijelaskan  pada  Pasal  1365  KUHPerdata,  yaitu:  Adanya  suatu  perbuatan;    Perbuatan  tersebut melawan  hukum;    Adanya  kesalahan  dari  pihak  pelaku;    Adanya  kerugian  bagi  korban;    dan Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
Sebagaimana  ketentuan    Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia,  yaitu  pihak  perusahaan  pembiayaan  tidak  memiliki  wewenang  untuk  melakukan penarikan kendaraan. Eksekusi penarikan harus dilakukan oleh Badan Pelelangan Umum. Jika aktivitas  penarikan  dilakukan  tanpa  memperlihatkan  sertifikat  jaminan  fidusia,  maka  aktivitas tersebut  bisa  dikatakan  sebagai  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Hal  ini  juga  dipertegas  oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang untuk melakukan penarikan benda jaminan fidusia jika kantor pendaftaran fidusia  belum  menerbitkan  sertifikat  jaminan  fidusia  dan  memberikannya  kepada  perusahaan pembiayaan.
Menurut  penulis,  yang  menjadi  kepastian  hukum  adalah  Putusan  Nomor 34/Pdt.G/2020/Pn  Tlg,  putusan  tersebut  yang  memenangkan  dan  sebagai  dasar  kepastian hukum  terhadap  debitur  yang  terdampak  Covid-19  dan  dipertegas  dengan  adanya  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.
Menurut  penulis,  tujuan  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 Tentang  Penetapan  Bencana  Non  alam  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  adalah  suatu tujuan  negara  di  dalam  pelaksanaannya  untuk  memastikan  hak-hak  dan  kewajiban  serta melindungi  seluruh  masyarakat  Indonesia  di  dalam  suatu  negara  sehingga  dapat  terwujud seluruh masyarakat bangsa Indonesia di dalam suatu negara dan terwujudnya kepastian hukum serta rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kepastian  hukum  dapat  dimaknakan  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat  dijadikan  pedoman  bagi  masyarakat  yang  dikenakan  peraturan  ini.  Pengertian  kepastian tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  ada  kejelasan  dan  ketegasan  terhadap  berlakunya  hukum  di dalam masyarakat (Tata Wijayanta, 2018).
Menurut  penulis,  kepastian  hukum  menetapkan  kepada  pemberlakuan  yang  jelas,  tetap dan  konsisten  yang  mana  dalam  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan  yang bersifat subjektif.
Kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  restrukturisasi  pembiayaan  multiguna  pada  masa covid-19  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut  :  Kepastian  ketersediaan  aturan  hukum  bagi pelaksanaan restrukturisasi yang terdampak Covid-19; Kepastian bagi debitur yang beritikad baik untuk dapat melanjutkan pembayaran angsuran yang bermasalah dan Kepastian bagi perusahaan pembiayaan  untuk  mendapat  kembali  dana  yang  telah  diberikannya  kepada  debitur  yang mengalami kemacetan pembayaran sebagai dampak penyebaran Covid-19.
Menurut  penulis,  di  dalam  pelaksanaan  kesepakatan  Restrukturisasi  Kredit  Covid-19 antara kreditur dan debitur serta pengikatan jaminan sebagai bentuk pemberian kepastian hukum harus  dituangkan  dalam  perjanjian  Restrukturisasi  Kredit  dan  perjanjian  pengikatan  jaminan harus  dibuat  secara  Notariil  sehingga  memberikan  kepastian  hukum  dan  kekuatan  pembuktian bagi kreditur dan debitur.
Masa Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar kepada para Perjanjian Pembiayaan dan menjadikan keadaan overmacht sebagai alasan tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan, dalam pengajuannya terdapat beberapa pertimbangan yang harus dilakukan agar  wanprestasi  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  keadaan  memaksa,  yakni:    Klaim  mengenai overmacht diajukan dengan itikad baik dan mengikuti prosedur pengajuan yang telah disepakati dalam kontrak ; Klaim mengenai overmacht didasarkan pada aturan hukum yang tepat. Dalam hal  ini  debitur  dapat  merujuk  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  14  tahun  2020 tentang  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ; Klaim tersebut diajukan dengan tujuan untuk mengubah isi kontrak  dan  bukan  untuk  mengakhiri  kontrak  ;  Mengutamakan  penyelesaian  sengketa  secara damai (musyawarah) dan tetap sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam  kontrak  dan  Berkonsultasi  dengan  konsultan  hukum  mengenai  pilihan-pilihan  hukum yang dapat dilakukan (Kunarso, 2021).
Pada  perkara  diatas,  kepastian  hukumnya  adalah  Pasal 1244  dan  1245  Kitab  Undang- Undang Hukum  Perdata  dan  dipertegas  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 Tentang  Penetapan  Bencana  Non  alam  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  atau  legal substance  tidak  ada  perubahan  namun  legal  structure  atau  aparatur  nya  yang  perlu  diperbaiki, kepastian  hukumnya  sudah  tepat  pada  saat  pandemic  Covid-19  debitur  tidak  bisa  langsung dinyatakan wanprestasi karena unsur kesengajaan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  pada  masa  Pandemi  Covid-19  sebagai  dasar  force majeure  yang  berimplikasi  pada  pembatalan  perjanjian.  Namun  pandemi  Covid-19  tidak  bisa langsung  dijadikan  dasar  ketidakmampuan  salah  satu  pihak  untuk  melaksanakan  kewajiban, tentunya  perlu  pembuktian  ketidakmampuan  tersebut  disebabkan  secara  langsung  pengaruh Covid-19.  Sehingga  pandemi  Covid-19  bisa  dimasukkan  dalam  isi  perjanjian  sebagai  force majeure relatif. Sedangkan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi oleh debitur di  masa  pandemic  Covid-19,  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  adalah  dengan  cara bernegosiasi dengan para pihak, karena pandemic Covid-19 itu sendiri merupakan suatu hal yang baru.
Kepastian  hukum  mengenai  force  majeure  terdapat  pada  Pasal  1244  dan  1245  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dipertegas dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Non  alam  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019.  Debitur yang  terdampak  Covid-19  sehingga  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  perjanjian  tidak  boleh langsung dinyatakan wanprestasi, dengan catatan debitur dapat membuktikan bahwa pemenuhan prestasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan kahar.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A. Andi Prajitno, (2010). Hukum Fidusia. Publishing, Malang Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani.  (2012).  Asas-Asas  Hukum  Pembuktian  Perdata,  (Jakarta: Kencana)
Achmad Ali. (2022). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2011). Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta
Ahmadi  Miru,  (2016)  Hukum  Perikatan  Penjelasan Makna  Pasal  1233  sampai  1456,  Rajawali Pers RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Cst. Kansil, (2009). Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta Dr. Yulheson, SH, MH, Mkn, (2018). Hukum Perbankan Syariah, Zahir Publishing, Yogyakarta Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari:  memahami:  memahami  hukum,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta
Fence  M  Wantu,  (2011).  Idee  Des  Recht  Kepastian  Hukum,Keadilan  Dan Kemanfaatan(Implementasi  Dalam  Proses  Peradilan  Perdata  ),  Pustaka  Pelajar Yogyakarta.
Gautama, (1987). Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung: Binacipta,) Handri Raharjo, (2009). Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustita, Yogyakarta H.  Amran  Suadi.  (2018).  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Penemuan  dan  Kaidah Hukum, (Jakarta: Prenamedia Group,)
Husni  usman  dan  Purnomo.  (2008).  Metodologi  penelitian  Sosial,  PT.  Bumi  Aksara,  Jakarta.
2008.
Harjono.  (2008).  Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,
Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang, Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah Dan Perkembangannya Di Indonesia), Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2019
Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, Tiar Ramon. (2016). Hukum Bisnis, Trussmedia Grafika, Yogyakarta,
Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, (2017). Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis, (Semarang: Undip Press,)
Jawahir Thontowi, (2016). Hukum dan Hubungan Internasional, UII Press, Yogyakarta. Johannes  Ibrahim  dan  Lindawaty  Sewu.  (2004).  Hukum  Bisnis  Dalam  Perspektif  Manusia Modern, PT. Refika Aditama, jakarta,
Lawrence  M. Friedman. (1975). The Legal  System A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York,
Lukman  Santoso  AZ.  (2019).  Aspek  Hukum  Perjanjian  Kajian  Komprehensif  Teori  dan Perkembangannya, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, Cetakan 1, Januari Maryati Bachtiar. (2007). Buku Ajar Hukum Perikatan, Witra Irzani, Pekanbaru Safira, Martha Eri. (2017). Hukum Perdata. CV. Nata Karya. Ponorogo. Megarita.(2007).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pembeli  Saham  yang  Digadaikan,  (Medan: Usu Press,)
Munir Fuady. (1995). Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring,  Modal  Ventura,  Pembiayaan  Konsumen,  Kartu  Kredit),  Citra  Aditya  Bakti, Bandung,
Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa, Tim Dosen STAINU Nusantara, PSP Nusantara Press, Tangerang 2018 Nanda  Amalia,  Ramziati,  dan  Tri  Widya  Kurniasari.  (2015).  Praktek  Kemahiran  Hukum, Perancangan Kontrak, (Aceh: Unimal Press,)
OJK,  Buku  5  Lembaga  Pembiayaan  Seri  Literasi  Keuangan  Perguruan  Tinggi.  Otoritas  Jasa Keuangan Jakarta, 2019
Peter Mahmud Marzuki.(2008). Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta. Riduan Syahri. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Satjipto Rahardjo. (1982). Ilmu Hukum, CV. Rajawali, Jakarta Satjipto Rahardjo. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press Salim  HS  dan Erlies  Septiana  N.  (2018).    Penerapan  Teori  Hukum Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Salim  HS,  et.al.  (2006).  Perancangan  Kontrak  dan  Memorandum  of  Understanding  (MoU), Sinar Grafika, Jakarta
Subekti. (1987). Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta Soekanto  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  (2011).  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tujuan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta Sunaryo. (2008). Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta