Noveri. M. R., Cakra, I P, E, & Setiyono, J. (2021) Politik Hukum Hilirisasi dan Inkubasi Bisnis Hasil Riset dan Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi Negeri. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (10). http://dx.doi.org/10.36418/ Syntax-Literate.v6i10.4366
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 10, Oktober 2021

## POLITIK  HUKUM  HILIRISASI  DAN  INKUBASI  BISNIS  HASIL  RISET  DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI

## Muhammad Rizki Noveri, I Putu Eka Cakra, Joko Setiyono
Program  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro  (UNDIP), Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Email: muhammadrizkinoveri@students.undip.ac.id, ekacakra11@gmail.com, jokosetiyono61@yahoo.com

## Abstrak
Proses  hilirisasi  dan  inkubasi  bisnis  hasil  riset  dan  penelitian  pengembangan  oleh Perguruan  Tinggi  Negeri  perlu  terus  didorong  agar  dirasakan  manfaatnya  oleh masyarakat. Kelemahan selama ini terdapatnya gap yang besar antara sisi penelitian dan  sisi  industri;  dari  sisi  peneliti  banyak  peneltian  yang  tidak  berlanjut  untuk hilirisasi  (dimanfaatkan  industri)  sedangkan  disisi  industri  terdapat  keengganan guna  memakai  hasil  riset  dan  penelitian  pengembangan  oleh  Perguruan  Tinggi. Penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis  Normatif  (legal  research),  dengan metode  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan historis, dilengkapi data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier,  yang  diperoleh  melalui  studi  dokumen atau  bahan  pustaka,  yang  nantinya  berusaha  menggambarkan  (mendeskripsikan) tentang  rumusan  masalah  yakni:  politik  hukum  hilirisasi  dan  inkubasi  bisnis  hasil riset dan penelitian pengembangan oleh Perguruan Tinggi guna meningkatkan daya saing  dan  kemandirian  bangsa  dan  alih  teknologi,  serta  pentingnya  penerapan konsep ideal sinegritas elemen (harmonisasi) Quadrulupe Helix guna mempelancar kegiatan hilirisasi dan inkubasi bisnis hasil riset dan penelitian pengembangan oleh Perguruan Tinggi.
Kata  Kunci: polituk  hukum;  daya  saing  bangsa;  inkubasi  bisnis;  riset;  penelitian; pengembangan

## Abstract
research  by  State  Universities  needs  to  be  continuously  encouraged  so  that  the benefits  will  be  felt  by  the  community.  The  weaknesses  so  far  are  the  large  gap between  the  research  side  and  the  industry  side;  from  the  research  side,  many researches  do  not  continue  for  downstreaming  (utilized  by  industry)  while  on  the industrial side there is a reluctance to use the results of research and development research  by  higher  education  institutions.  This  research  uses  the  juridical normative method (legal research), with the statutory approach method, conceptual approach and historical approach, supplemented by secondary data which includes primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, which is  obtained  through  document  or  material  study.  literature,  which  later  tries  to describe  (describe)  the  formulation  of  the  problem,  namely:  downstream  legal politics  and  business  incubation  of  research  and  development  research  results  by
Higher Education in order to increase the competitiveness and independence of the nation and technology tranfer, as well as the importance of implementing the ideal concept of elemental integrity (harmonization) of Quadrulupe Helix for smoothing downstream  activities  and  business  incubation  of  research  and  development research results by Higher Education.
Keywords:  politics  of  law;  nation’s  competitiveness;  business  incubation;  research; research; development
Received: 2021-09-20; Accepted: 2021-10-05; Published: 2021-10-20

## Pendahuluan
Indonesia telah menegaskan sebagai negara hukum, hal ini dimuat dalam Pasal 1 ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  (UUD)  1945  hasil  amandemen  ke-3  menyatakan: “Negara  Indone  sia  adalah  negara  hukum”. (Sekretariat  Jenderal  MPR,  n.d.) Hamdan Zoelva  berpendapat:  “Konsep  negara  hukum  Indonesia  bisa  digali  dari  Pembukaan UUD  1945  yang  memuat  pernyataan  kehendak  dan  cita  lahirnya  Indonesia  merdeka, bersatu,  adil  dan  berdaulat,  serta  rumusan  falsafah  negara  yang  terkandung  dalam pembukaan itu.” (Zoelva, 2015)
Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan yang kuat terhadap hak-hak asasi  manusia  (HAM)  tanpa  diskriminatif.  Frederich  Julius  Stahl  dalam  karyanya Philosophie  des  Recht (1878),  mengungkapkan  paham  negara  hukum  formal mengandung unsur-unsur antara lain (Rani, 2011) : 1). Mengakui dan melindungi HAM 2).  Untuk  melindungi  HAM  tersebut  maka  penyelenggaraan  negara  berdasarkan  atas teori trias  politica 3) . Pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  berdasarkan undang-undang  ( wetma  tig  bestuur )  4).  Terdapatnya  peradilan  administrasi  guna menyelesaikan  pelanggaran  hak  asasi  (campur  tangan  pemerintah  dalam  kehidu  pan pribadi) oleh Pemerintah.
Jaminan yang kuat terhadap HAM tanpa diskriminatif merupakan satu ciri negara hukum  ini dipertegas kembali  berdasarkan rumusan pertemuan International Congress of Jurist di Athena Tahun 1955 dan di Bangkok Tahun 1965 (Muabezi, 2017) .
Pasal  28  C  ayat  (1),  UUD  1945  hasil  amandemen  ke-2  mengatur  HAM,  dimana “Setiap  orang  berhak  untuk  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan  tekhnologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan  umat  manu  sia.”  dan  Pasal  28  C  ayat  (2)  menyatakan:  “Setiap  orang berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam  memperjuankan  haknya  secara  kolektif  untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.”
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  (UU-RPJPN)  Tahun  2005-2025  sebagaimana  diturunkan  melalui Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (Perpres-RPJMN)  Tahun  2020-2024,  terdapat  4  (empat)  pilar utama  RPJMN  yang  diturunkan  menjadi  7  (tujuh)  Agenda  Pemba  ngunan  RPJMN, dimana agenda ke-3 (tiga) nya yaitu: “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
dan  Berdaya  Saing”. (Peraturan  Presiden  No  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, n.d.)
Hal  ini  selaras  dengan  Nawacita  pada  Kabinet  Presiden  Joko  Widodo  Periode  I (program  ke-6)  mengamanatkan  perlunya  meningkatkan  produktivitas  rakyat  dan  daya saing di pasar Internasional (Asnawi, 2018) . Pada periode ke-2 kepemimpinannya, cita tersebut  ditegaskan  lagi  sebagai  salah  satu  dari  5  (lima)  program  prioritas  yakni; “transformasi pembangunan ekonomi berbasis inovasi untuk penguatan dan peningkatan daya saing bangsa.” (Anggota Dewan Riset Nasional, 2020) .

## Tabel 1 Rangking Daya Saing
Rangking Daya Saing Singapura Malaysia Thailand Indonesia Philipina 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Overall Performance 2 2 26 26 39 40 56 56 57 55 Factor I. Knowledge 2 3 19 19 43 43 63 56 62 51 Sub Factor Rangking 1.Talent 1 1 30 22 36 40 43 42 55 41 2.Training & Education 7 4 8 11 55 50 63 61 59 54 3.Scientific 10 22 27 26 37 35 51 52 56 54 Factor II. Technology 1 1 20 19 22 27 54 47 53 55 Sub Factor Rangking 1.Regulatory Framework 1 2 35 29 31 33
51 51 62 60 2.Capital 11 8 18 14 17 21
41 26 39 40 3.Technology 1 1 15 20 25 29
55 56 49 51 Factor III. Future Readiness 12 11 32 28 45 50
48 58 54 54 Sub Factor Rangking 1.Adaptive Attitudes 20 19 30 30 53 58
58 60 57 53 2.Business Agility 11 6 30 17 44 30 24 21 32 42 3.IT Integration 3 4 33 33 43 51 60 60 56 58
Dewasa  ini  tingkat  kemakmuran  suatu  bangsa  sangat  tergantung  daya  saing dimilikinya,  dan  selanjutnya  daya  saing  bangsa  itu  tergantung  pada  perkembangan teknologi yang mereka kuasai. Hal ini tidak terlepas dari dampak globalisasi yang telah mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat (Soebagyo, 2018) .
International  Intitute  for  Management  Development (IMD)  telah  merilis World Digital  Competitiveness  Rangking (WDCR)  Tahun  2020.  Peringkat  daya  saing Indonesia menga lami penurunan 8 (delapan) peringkat dari posisi 32 menjadi 40. Bila dibandingkan  dengan  negara  ASEAN  posisi  Indonesia  berada  dibawah  Singapura, Malaysia  dan  Thailand  dan  diatas  Filipina,  sedangkan  untuk  level  Asia  Pasifik  posisi Indonesia  berada  di  peringkat  11  dari  14  negara  diatas  India  dan  Filipina (Asmara, 2020)
Posisi Indonesia berdasarkan data IMD World Digital Competitiveness Rangking Tahun  2020  berada  dalam  kelompok  10  terbawah,  yakni  tetap  berada  di  peringkat  56 meski di faktor kesiapan masa mendatang membaik, terutama dalam e-partisipasi (ke-58 hingga ke-45) dan ritel internet (ke-58 hingga ke-50). Peningkatan seperti itu diimbangi dengan penurunan faktor teknologi di mana efisiensi layanan perbankan dan keuangan, tingkat investasi di bidang teleko munikasi dan broadband nirkabel  (tingkat pene trasi, per 100 orang) menunjukkan penurunan yang tajam. Berdasarkan Tabel. 1 (diatas) dapat kita lihat posisi daya saing Indonesia dari tahun 2019 - 2020 berdasarkan 3 (tiga) faktor penilaian mengalami penurunan:
1. Faktor ilmu pengetahuan (knowledge) ; yaitu sub-faktor bakat (talent) , dan sub-faktor pendidikan/pelatihan (training education) ,
2. Faktor teknologi yaitu sub-faktor modal (capital) dan
3. Faktor kesiapan menghadapi masa depan yaitu sub-faktor business agility
Dewan Riset Nasional mencatat “Untuk menghasilkan produk hilir dalam rangka menciptakan  nilai  tambah  dan  kemampuan  bersaing,  cara  yang  paling  ampuh  adalah menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (iptek)  serta  menerapkannya  di  dunia industri.  Penguasaan  iptek  melalui  lembaga  penelitian  dan  pengembangan  perguruan tinggi, kementerian, serta lembaga non kementerian serta swasta dalam bentuk  invensi ternyata tidak begitu mudah dihilirisasi menjadi produk yang di komersialisasi.”
Tugas  pendidikan  tinggi  (PT)  adalah  untuk  mengimplementasikan  Tridharma yaitu: “pendidikan, penelitian dan pengabdian masya rakat.”  Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU-Dikti) menyebutkan; Pendidikan Tinggi berfungsi:
a. Mengembangkan  kemampuan  dan  memben  tuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
b. Mengembangkan  sivitas  akademika  yang  inovatif,  responsif,  kreatif,  terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma
c. Mengembangkan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  dengan  memperhatikan  dan menerapkan nilai Humaniora
Banyak  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  berbagai  Perguruan  Tinggi (universitas),  tetapi  hasil  penelitian  mereka  belum  banyak  dirasakan  oleh  masyarakat. Sudah  menjadi  rahasia  umum  banyak  penelitian  yang  dibuat  hanya  disimpan  atau dinikmati kalangan tertentu, padahal seyog yanya penelitian tersebut bisa manghasilkan manfaat/digunakan masyarakat.
Sudah  menjadi  rahasia  umum  selama  ini  terdapat  gap  (celah/kesenjangan), “mismatch”  antara  Perguruan  Tingi  (akademisi)  dalam  hal  ini  sebagai  pihak  yang melakukan  penelitian  dan  pengembangan  (innovation)  dengan  industri  (dunia  bisnis) sebagai  pihak  yang  nantinya  menggunakan  hasil  keluaran  riset,  penelitian  dan pengembangan  Perguruan  Tinggi.  Sebagai  akibatnya  Industri  tidak  mengetahui  riset, penelitian  pengembangan  apasaja  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Perguruan  Tinggi  dan sebaliknya Perguruan Tinggi tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Industri.
Berdasarkan  hal-hal  sebagaimana  diutarakan  pada  latar  belakang  masalah  diatas, penulis tertarik untuk meneliti “Politik Hukum Hilirisasi dan Inkubasi Bisnis Hasil Riset dan Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi”.

## Metode Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  maka  metode  penelitian yang dipergunakan dalam  penelitian ini adalah  metode penelitian yang  bersifat  yuridis normatif (legal  research) .  Dalam  melakukan  penelitian  hukum  normatif  ini,  penulis menggunakan  metode  pende  katan  yaitu:  1).  Pendekatan  perundang-undangan (statute approach) :  dilakukan  dengan  mene  laah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani  (diteliti).  2).  Pendekatan konseptual (conceptual  approach) :  dilakukan  dengan  cara  meng  gunakan  doktrin- doktrin  dalam  ilmu  hukum  dan  pandangan  para  pakar/ahli  hukum.  3).  Pendekatan Historis (Historical  Approach) .  Data  diperoleh  melalui  studi  dokumen  atau  bahan pustaka (documentary  study) ,  yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  mencari landasan  teoritis  dari  permasalahan  penelitian  dengan  mempelajari  kepustakaan/ literatur-literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti “Hilirisasi dan inkubasi bisnis hasil riset dan penelitian pengembangan oleh Perguruan Tinggi”. Pengelolaan data dilakukan sejak peneliti mendapat data dari literasi dengan  membuat  fieldnote.  indexing,  grouping,  dan  filtering.  Berdasarkan  jenis penelitian penulisan ini “yuridis normatif”, dengan pendekatan dekriptif maka data yang dikumpulkan  adalah  data  kualitatif:  yaitu  dilakukan  dengan  cara  menarik  kesimpulan deduktif-induktif

## Hasil dan Pembahasan
Berikut  ini  diuraikan  mengenai  beberapa  teori-teori  pokok  yang  digunakan  dalam menganalisa 2 (dua) rumusan permasalahan yang diajukan dalam penulisan penelitian ini.

## Gambar 1 Kerangka Berpikir
Sumber: rancangan penelitian disusun penulis
Teori tersebut dapat dibagi menjadi tiga tataran yaitu:
1. Teori Makro ( Grand Theory )
2. Teori Meso ( Middle Range Theory )
3. Teori Mikto ( Applied Range Theory )
Grand  Theory yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teori  Negara Hukum. Middle  Range  Theory yang  digunakan  dalam  Tesis  ini  adalah  Teori  Politik Hukum,  Adapun  Applied  Range  Theory  yang  digunakan  dalam  Tesis  ini  adalah Teori Sistem  Hukum , Teori  Struktural  Fungsional  (Teori  Sibernetika) ,  dan  Teori  Hukum Progresif
Penulis dalam menganalisa rumusan masalah penelitian ini cenderung sependapat dengan pengertian politik hukum yang dikemukakan (diberikan) oleh Satjipto Rahardjo dan  Moh.  Mahfud  M.D,  kemudian  penulis  mencari  titik  singgung  anasir-nya  dengan menggunakan  teori  sistem  hukum  Lawrence  Friedman  dan  Teori  Struktur  Fungsional (Sibernatika)  Talcot  Parson,  dan  guna  menghindari  terjebak  dalam  positivism  hukum penulis menggunakan Teori Hukum Progresif Satjipro Rahardjo 1. Teori Negara Hukum
Konsep  negara  hukum  adalah  konsep  yang  universal  dan  merupakan  produk sejarah, dimana pada implementasi terdapat prinsip. model dan kharateristik beragam karena faktor situasi dan kesejahteraan. Pada negara “Eropa Kontinental” dinamakan rechstaat ,  dinegara-negara  “Anglo  Saxon”  dinamakan rule  of  law ,  dinegara “Sosialis”,  dinamakan socialist  legality ,  Negara  Hukum  Islam  (Nomokrasi  Islam) dan di Indonesia dinamakan negara hukum Pancasila (Patamatta, 2020)
Pada  abad  ke-18  paham rechstaat berkembang  di  negara-negara  Eropa Kontinental  dipelopori  oleh;  Immanuel  Kant  (1724-1804),  Friederich  Julius  Stahl, Paul  Laband  dan  Fitche.  Imanuel  Kant  memberikan  idenya  terhadap  negara  hukum dalam  karya  ilmiahnya  berjudul Methaphysiche  Ansfangs  grunde  der  Rechtslehre (azas-azas  metafysis  dari  ilmu  hukum)  sering  disebut  negara  hukum  liberal  (negara penjaga  malam). (Rani,  2011) Friderich  Julius  Stahl  (1802-1861)  seorang  sarjana hukum  asal  Jerman,  mengemukakan  konsep  guna  memperbaiki  kelemahan  konsep negara  hukum  liberal/  negara  penjaga  malam  dari  Immanuel  Kant  dimana  dikenal
dengan  konsep  negara  hukum  formal.  Kriteria  negara  hukum  oleh  Immanuel  Kant hanya  terbagi  2  (dua)  kelompok  yaitu:  (a).  adanya  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia, (b). adayan pemisahan kekuasaan. Sthal berpendapat 2 (dua) kriteria negara tersebut hanya bertindak memisahkan apabila terjadi perselisihan antar sesame warga negara  tidak  mengatur  apabila  melibatkan  negara,  disini  negara  hanya  berpungsi sebagai  “penjaga  malam”  (Nachtwachter  Staat).  Berdasarkan  pemikiran  tadi  Stahl menambahkan 2 (dua) unsur pokok negara hukum Immanuel Kant tadi dengan: (c). Setiap  tidakan  pemerintah  harus  berdasarkan  undang-undang  yang  dibuat  terlebih dahulu  (d)  Terdapatnya  peradilan  administrasi  yang  bertugas  menyelesaiakan perselisihan penguasa dengan Masyarakat (Rusnan, 2014) .
Dinegara-negara  Anglo  Saxon  dikenal  dengan  konsep  negara  hukum  yang disebut  “ rule  of  law ”  atau  pemerintah  oleh  hukum  dengan  tokoh  nya  Albert  Venn Dicey (A.V. Dicey). Berbeda dengan konsep negara hukum Eropa Kontinental maka dalam rule of law menurut Anglo Saxon tidak dikenal unsur peradilan administrasi, karena  menurut  konsep  rule  of  law  setiap  peroalan  hukum  diselesaikan  dalam peradilan sama. A.V Dicey mengatakan ada 3 (tiga) unsur penting/ciri setiap negara hukum yaitu: (Wijaya, 2013)
a. Supremacy  of  Law :  mengandung  pengertian  negara  diatur  oleh  hukum  dan seorang  individu  baru  dihukum  jika  melanggar  Hukum.  atau  dengan  kata  lain terdapat  dominasi  dari aturan-aturan hukum untuk  menentang atau meniadakan kesewenang-wenang dari pemerintah.
b. Equality Before Law : artinya terdapat persamaan dihadapan hukum untuk semua golongan, tidak ada lagi orang yang berada diatas hukum. atau dengan kata lain semua  warga  negara  baik  rakyat  maupun  pejabat  taat  pada  hukum  yang  sama (ordinary court) dan jika melanggar hukum diadili di pengadilan yang sama
c. Contitution based on Individual Right artinya secara sederhana yaitu terjaminnya hak-hak  asasi  manusia  oleh  undang-undang  (konstitusi)  serta  melaui  putusan pengadilan
2. Teori Politik Hukum
Politik  hukum  secara  etimologis  (asal  usul  kata),  berasal  dari  istilah ” rechtspolitiek ” bahasa Belanda, yang terdiri 2 (dua) kosa kata ” rech t” yang berarti hukum  dan  ” politiek ”  yang  berarti  kebijakan  ( policy )    Di  Inggris  politik  hukum dikenal dengan banyak (beberapa) istilah yakni: ” legal policy ” yang berarti kebijakan hukum, ” politic of  law ” yang berarti politik hukum, ” politic of  legal product ” yang berarti  politik  yang  tercermin  pada  produk-produk  hukum,  ” politik  of  legislation ” yang  berarti  politik  perundang-undangan,  dan  ” politic  and  law  development ”  yang berarti  politik  pembangunan  hukum.  Candra  Irawan,  Politik  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  Indonesia-Kritik  Terhadap  WTO/Trips  Agreement  Dan  Uapaya Membangun  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Demi  Kepentingan  Nasional,  Cetakan Ke.1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).
Politik hukum sangatlah rumit didefinisikan guna memperoleh pengertian yang utuh tentang apa yang akan dirumuskan, sudah banyak pengertian dan definisi politik
hukum  yang  diberikan  oleh  para  ahli  hukum  dalam  berbagai  literatur  dengan berbagai macam perspektif: (Kalalo, 2018)
a. Perspektif  positivisme  hukum:  definisi  politik  hukum  dapat  kita  temukan  dalam pendapat:    L.J  Van  Apeldoorn  yang  menggunakan  istilah  politik  perundang- undangan (legislation) yaitu ”Bagian hukum yang sengaja dibentuk oleh institusi negara,  dan  apa  yang  melatar  belakangi  pembentukan  dan  pember  lakuan  suatu peraturan perundang-undangan itulah yang disebut dengan politik hukum”.
b. Perspektif  sosiologi:  definisi  politik  hukum  dapat  kita  temukan  dalam  pendapat Satjipto  Rahardjo  yaitu:  ”Aktivitas  memilih  (hukum  hendaknya  menyesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai), dan menetapkan mekanisme (cara-cara yang digunakan)  dalam  rangka  mencapai  tujuan  sosial  dan  hukum  tertentu  dalam masyarakat.”      Terdapat  4  (empat)  pertanyaan  menda  sar  yang  sering  muncul dalam  studi  politik  hukum  yakni:  (a).  tujuan  apa  yang  hendak  dicapai  dengan sistem  hukum  yang  ada,  (b)  apakah  cara  paling  tepat  (cocok)  dalam  mencapai tujuan, (c). bagaimana cara hukum dirubah dan kapan seharusnya (waktu) hukum itu tepat  dirubah (d).  apakah dapat  dirumuskan suatu  pola yang mapan dan baku yang  membantu  dalam  proses  pemilihan  tujuan  serta  cara-cara  mencapai  tujuan tersebut secara baik.
c. Perspektif  kristalisasi  dari  kehendak-kehendak  politik  yang  saling  bersaingan dalam pemberlakuan hukum: definisi politik hukum dapat ditemui dalam pendapat Padmo Wahyono yaitu: ”Kebijakan dasar penyelenggara negara yang menentukan arah,  bentuk,  maupun  isi  dari  hukum  yang  akan  dibentuk  dan  kriteria  untuk menghukumkan sesuatu.”
d. Secara  harfiah  (arti  leksikal)  pengertian  politik  hukum  dapat  ditemukan  dalam pendapat  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara:  politik  hukum  diartikan  sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu, yang meliputi; (a). penerapan hukum positif secara konsisten,  (b).  pembangunan  hukum  dan  pembaharuan  hukum  positif  yang dianggap  telah  ketinggalan  zaman  atau  menciptakan  hukum  baru  sesuai  dengan perkem  bangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  (c).  penegasan  fungsi  dan kewenangan  lembaga  penegak  hukum  dan  (d).  pening  katan  kesadaran  hukum masyarakat.
e. Perspektif  operasional  pengertian  politik  hukum  dapat  ditemui  dalam  pendapat Moh. Mahfud M.D: adalah ”Kebijaksaan hukum ( legal policy ) yang hendak atau telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh  pemerintah  Indonesia,  yang  implemen tasinya meliputi; Pertama , pembangunan hukum  berintikan pembaharuan  hukum (pembuatan  hukum)  terhadapa  bahan-bahan  hukum  yang  dianggap  asing  atau tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  penciptaan  hukum  yang  diperlukan, Kedua , pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum
3. Teori Fungsional
Teori  Fungsional  secara  terminologi  (asal  kata)  dalam  bahasa  Inggris  disebut
dengan functional  theory ,  bahasa  Belanda  disebut funtionele  theorie ,  sedangkan dalam bahasa Jermannya yaitu funktionale theorie , merupakan salah satu  teori yang meng  analisis  (mengakaji)  persoalan-persolan  yang  timbul  dalam  kemasyarakat berkaitan dengan fungsinya atau keman faatan atau kegunaannya. Secara grama tikal, fungsi  disamakan  dengan  kegunaan  suatu  hal,  sedangkan  fungsional  sendiri  dilihat dari aspek fungsinya. (H.S, 2015)
Pengertian  tentang  fungsi  juga  dapat  dikaji  dan  dianalisis  dari  pendapat  yang dikemukakan oleh para  ahli/  pakar diantara lain; Talcott  Parson mengartikan fungsi sebagai  berikut;  “Kumpulan  kegiatan  yang  ditujukan  kearah  pemenuhan  kebutuhan tertentu  atau  kebutuhan  sistem”.  K.  Merton  memberikan  definisi  tentang  fungsi, Fungsi  adalah  “Konsekuensi-konsekuensi  yang  dapat  diamati  yang  menimbulkan adapatasi  atau  penyesuaian  dari  sistem  tertentu”.    Kedua  ahli  tersebut  diatas menyajikan konsep tentang fungsi dalam kehidupan masyarakat.
4. Teori Sistem Hukum
Teori  Sistem  Hukum  Menurut  Lawrence  Friedman:  “Unsur-unsur  sistem hukum  itu  terdiri  dari  struktur  hukum  ( legal  struktur ),  substansi  hukum  ( legal substance )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ) (Suteki,  2018) .  Unsur-unsur  tersebut satu  sama  lain  memiliki  hubungan  saling  mempengaruhi.  Substansi  hukum  adalah norma  (aturan)  hasil  dari  produk  hukum,  struktur  hukum  diciptakan  oleh  sistem hukum yang mungkin memberikan pelayanan dan penegakan hukum, budaya hukum adalah  perilaku,  pendapat  dan  nilai-nilai  yang  berkaitan  dengan  hukum (positif/negative).
5. Teori Hukum Progresif
Teori  hukum  progresif  ini  dikemukakan  oleh  Prof.  Satjipto  Rahardjo  yang terkenal dengan filosofi hukumnya: “Hukum itu untuk manusia dan bukan manusia untuk  hukum”.    Hukum  bertugas  melayani  masyarakat  bukan  sebaliknya,  dan kualitas  hukum  ditentukan  dengan  kemampuannya  untuk  mengabdi  pada kesejahteraan manusia (Suteki, 2015) .
Satjipto  Rahardjo  dengan  pemikirannya  yang  holistik  terhadap  hukum menuntunya  berpikir  melampaui  positivisme  terhadap  hukum,  salah  satu  caranya dengan  memasukan  ranah  ilmu  hukum  keranah  ilmu-ilmu  sosial  lainnya.  Hal  ini termasuk  langkah  progresif  karena  hal  ini  memungkinkan  hukum  itu  dianalisa  dan dipahami lebih luas.
Munculnya gagasan hukum progresif disebabkan keprihatinan terhadap kondisi (keadaan) hukum di Indonesia dimana rakyat lemah saat berhadapan dengan hukum dan adanya kecendrungan orang yang kuat lolos dari hukum (Rahardjo, 2009) .
A. Politik  Hukum  Hilirisasi  Dan  Inkubasi  Bisnis  Hasil  Riset  Dan  Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi
Landasan  Ideal  berpikir  Indonesia  menjadi  bangsa  yang  mandiri  dan mempunyai  daya  saing  merupakan  amanat  dari  Pasal  28C  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945  yang  diejawantakan  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Hal  ini  dipertegas  kembali  dalam  Undang-
Undang  yang  mengatur  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  dan  turunannya  Perpres  Nomor  18  Tahun 2020  dengan  program  “Meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang berkualitas dan berdaya saing”.

## Gambar 2 Politik Hukum Hilirisasi Riset dan Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi dalam sebaran Perundang-Undangan
Sumber: Dirangkum penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan
Beberapa peejawantakan Pasal 28 C ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945:
1. Undang-Undang  Nomor.  12  Tahun  2012  tentang  Perguruan  Tinggi  (UU-PT). Politik hukumnya terdapat dalam:
a. Pasal  45  ayat  (1)  UU-PT:  “Peneltian  di  Perguruan  Tinggi  diarahkan  untuk mengembangkan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi,  serta  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”.
b. Pasal  46  ayat  (1)  UU-PT:  Hasil  penelitian  bermanfaat  untuk:  (a).  pengayaan Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  serta  pembelajaran  (b).  peningkatan  mutu Perguruan  Tinggi  dan  kemajuan  peradaban  bangsa  (c).  peningkatan kemandirian,  kemajuan,  dan  daya  saing  bangsa  (d).  pemenuhan  kebutuhan strategis  pembangunan  nasional  (e).  perubahan  masyarakat  Indonesia  menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
2. Undang-Undang  Nomor.  11  Tahun  2019  tentang  Sistem  Nasional  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU-Sisnas Iptek).  Politik hukumnya terdapat dalam: a. Pasal  14  ayat  (1)  UU-Sisnas  Iptek:  “Penyelenggaraan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi  dilakukan  melalui:  (a).  Pendidikan  (b).  Penelitian  (c).  Pengem bangan (d). Pengkajian (e). Penerapan”.
b. Pasal  14  ayat  (2)  UU-Sisnas  Ipetek:  “Penyelenggaraan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikoordinasikan  oleh Pemerintah Pusat”
c. Pasal 15 UU-Sisnas Iptek: “Penye lenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui  Pendidikan  sebagai  mana  dimaksud  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  a dilaksanakan  dengan:  (a).  penyiapan  sumber  daya  manusia  untuk  penye lenggaraan  ilmu  pengetahuan  dan  teknogi  (b).  peningkatan  mutu  dan kesesuaian  ilmu  pengetahuan  dan  tek  nologi  (c)  pengabdian  kepada  masya rakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
d. Pasal  16  UU-Sisnas  Iptek:  “Penye  lenggaraan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Tek nologi melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dilaksanakan dalam rangka  meningkatkan  kapasitas  bangsa  dalam  mengelola  sumber  daya  dan diutamakan meningkatkan daya saing serta mewujudkan kemandirian bangsa”.
e. Pasal  23  ayat  (1)  UU-Sisnas  Iptek:  “Pengkajian  sebagaimana  dimaksud  Pasal 14 ayat (1) huruf d ditujukan untuk memastikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan”.
f. Pasal  23  ayat  (2)  UU-Sisnas  Iptek:  “Pengkajian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  melalui:  (a).  Perekayasaan  (b)  Kliring  teknologi  (c)  Audit teknologi”.
g. Pasal 27 ayat (1) UU-Sisnas Iptek: “Penerapan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat  (1)  huruf  e  wajib  dilaksanakan  dengan  berbasis  pada  hasil  penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian”.
h. Pasal 27 ayat (2) UU-Sisnas Iptek: “Penerapan sengaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan  untuk  mendorong  Inovasi  sebagai  upaya  peningkatan produktivitas pembangunan, kemandiri an, dan daya saing bangsa”.
i. Pasal  28  UU-Sisnas  Iptek:  “Penerapan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  27  dapat dilakukan  melalui;  (a).  Alih  Teknologi  (b).  Intermediasi  Teknologi  (c)  Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (d). Komersialisasi Teknologi”.
j. Pasal  30  UU-Sisnas  Iptek:  “Intermediasi  Teknologi  sebagaimana  dimaksud Pasal  28  huruf  b  merupakan  upaya  untuk  menjembatani  proses  terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna Teknologi
k. Pasal  31  ayat  (1)  UU-Sisnas  Iptek:  “Intermediasi  Teknologi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  30  dapat  dilakukan  dengan:  (a)  mendorong implementasi  hasil  invensi  dari  lembaga  penghasil  Teknologi  kepada  calon pengguna  (b).  mengidentifikasi  kebu  tuhan  calon  pengguna  terhadap  Tekno logi dibutuhkan”.
l. Pasal  31  ayat  (2)  UU-Sisnas  Iptek:  “Intermediasi  Teknologi  sebagaiman dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa;  (a).  inkubasi  teknologi  (b).  temu  bisnis teknologi (c). kemitraan (d). promosi hasil invensi
m. Pasal  33  ayat  (1)  UU-Sisnas  Iptek:  “Komersialisasi  Teknologi  sebgaimana dimaksud Pasal 28 huruf d dapat dilakukan melalui: (a). inkubasi teknologi (b). kemitraan  industri  (c).  pengem  bangan  Kawasan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi
n. Pasal 33 ayat (2) UU-Sisnas Iptek: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah besinergi  dalam  memfasilitasi  pengembangan  inkubasi  teknologi,  kemitraan industri,  dan/atau  pengembangan  kawaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah
o. Pasal 34 ayat (1) UU-Sisnas Iptek: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Invensi dan Inovasi”.
p. Pasal  34  ayat  (2)  UU-Sisnas  Iptek:  “Invensi  dan  Inovasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditujuakn  untuk:  (a).  menjadi  solusi  permasalahan nasional  (b).  memadukan  sudut  pandang  dan/atau  konteks  teknis,  fungsional, binis,  sosial  budaya  dan  estetika  (c).  menghasilkan  nilai  tambah  dari  produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat”.
q. Pasal  34  ayat  (3)  UU-Sisnas  Iptek:  “Invensi  dan  Inovasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari: (a). Penelitian dasar, penelitian terapan, dan  pengembangan  (b).  Alih  Teknologi  (c).  Rekayasa  balik  (d).  Intermediasi Teknologi  (e).  Difusi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (f).  komersialisasi teknologi”.
r. Pasal  34  ayat  (4)  UU-Sisnas  Iptek:  “Ketentuan  mengenai  Invensi  dan  Inovasi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
s. Pasal  35  ayat  (1)  UU-Sisnas  Iptek:  “Pemerintah  Pusat  wajib  memfasilitasi perlindungan  Kekayaan  Intelektual  dan  pemanfaatannya  sebagai  hasil  Invensi dan Inovasi nasional”.
t. Pasal  35  ayat  (2)  UU-Sisnas  Iptek:  “Perlindungan  atas  Kekayaan  Intelektual dan  pemanfaatannya  sebagaiman  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
u. Pasal  36  UU-Sisnas  Iptek:  “Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  wajib menggunakan hasil Invensi dan Inovasi Nasional”.
v. Pasal  37  UU-Sisnas  Iptek:  “Pemerintah  Pusat  wajib  menjamin  pemanfaatan hasil  Penelitian,  Pengembangan,  Pengkajian  dan  Penerapan  dalam  bentuk Invensi dan Inovasi untuk pembangunan nasional”.
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor.  20  Tahun  2005  tentang  Alih  Teknologi  Kekayaan Intelektual  Serta  Hasil  Kegiatan  Penelitian  dan  Pengembangan  oleh  Perguruan Tinggi  dan  Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan  (PP-ALTEKI).    Politik hukumnya terdapat dalam:
a. Pasal  2  PP-ALTEKI:  “Perguruan  tinggi  dan  lembaga  litbang  wajib mengusahakan  alih  teknologi  kekayaan  intelektual  serta  hasil  kegiatan
penelitian dan pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan  yang  dibiayai  sepenuhnya  atau  sebagian  oleh  Pemerintah dan/atau  Pemerintah  Daerah  sejauh  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan”.
b. Pasal  4  PP-ALTEKI:  “Tujuan  alih  teknologi  kekayaan  intelektual  serta  hasil kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  adalah:  (a).  menyebarluaskan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (b).  meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam memanfaatkan  dan  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  guna kepentingan masyarakat dan negara”.
c. Pasal  20  PP-ALTEKKI:  “Alih  teknologi  kekakayaan  intelektual  serta  hasil kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  oleh  perguruan  tinggi  dan  lembaga litbang  dilaksanakan  melalui  mekanisme:  (a).  lisensi  (b).  kerja  sama  (c). pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi (d) publikasi”.
4. Peraturan  Presiden  Nomor.  27  Tahun  2013  tentang  Pengembangan  Inkubator Wirausaha  (Perpres-PIW),  dengan  petunjuk  pelaksananya  Peraturan  Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  menengah  Republik  Indonesia  Nomor. 24/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Norma,  Standar,  Prosedur  dan  Kriteria Penyelenggaraan  Inkubator  Wirausaha  (Permenko-UKM  NSPK-PIW),  politik hukumnya terdapat dalam:
a. Pasal  1  ayat  (1)  Perpres-PIW:  “Inkubator  wirausaha  adalah  suatu  lembaga intermediasi  yang  melakukan  proses  inkubasi  terhadap  peserta  inkubasi (tenant)”.
b. Pasal  1  ayat  (2)  Perpres-PIW:  “Inkubasi  adalah  suatu  proses  pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan Inkubator Wirausaha kepada peserta inkubasi (tenant)”.
c. Pasal  2  Perpres-PIW:  “Pengembangan  Inkubator  Wirausaha  bertujuan  untuk; (a).  menciptakan  dan  mengembangkan  usaha  baru  yang  mempunyai  nilai ekonomi  dan  berdaya  saing  tinggi  (b).  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber daya manusia terdidik dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
d. Pasal 3 Perpres-PIW: “Sasaran pengembangan incubator wirausaha adalah: (a). penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (start- up)  yang  berdaya  saing  tinggi  (b).  penciptaan  dan  penumbuhan  usaha  baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi (c). Peningkatan nilai tambah  pengelolaan  potensi  ekonomi  melalui  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  (d).  peningkatan  aksebilitas  wirausahawan  atau  calon wirausahawan  untuk  mengikuti  program  inkubasi.  (e).  peningkatan kemampuan  dan  keahlian  pengelola  incubator  wirausaha  untuk  memperkuat kompetensi  inkubator  wirausaha  (f).  Pengembangan  jejaring  untuk memperkuat  akses  sumber  daya  manusia,  kelembagaan,  permodalan,  pasar, informasi dan teknologi”.
e. Pasal  4  Perpres-PIW:  “Penyelenggaraan  inkubator  wirausaha  dilakukan  oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat”.
f. Pasal  8  Permenko-UKM  NSPK-PIW:  “Tahapan  penyelenggaraan  inkubator wirausaha terdiri dari: (a). Prainkubasi (b) Inkubasi (c) pasca inkubasi.
Penguatan  Sistem  Inovasi  Nasional  menjadi  wahana  utama  dalam meningkatkan  daya  saing  dan  kohesi  sosial  demi  mewujudkan  masyarakat  adil, makmur, sejahtera, mandiri dan beradab. Khusus Perguruan Tinggi memegang posisi dan  peranan  penting  ( Center  of  Ecellent )  dalam  menemukan  inovasi,  invensi  dan produk yang dapt meningkatkan saya saing bangsa dan tentunya perkenomian bangsa (Lihat Gambar 3 berikut ini)
Gambar 3
Empat Pilar Perubahan Guna Peningkatan Daya Saing, Kesejahteraan dan

## Bangsa
Sumber: http://diskopukm.jatimprov.go.id/web-bo/file- content/76_238_kanwil%20kumham.pptx
Riset secara terminologi berasal dari bahasa Perancis “ recherche ” yang berarti “untuk  mencari”  merupakan  turunan  dari  kata  “ recerchier ”  yaitu  kata  “ re -“  dan “ cercie r”  yang  bermakna  “mencari”.    Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) memberikan pengertian riset sebagai “Penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara bersistem,  kritis,  dan  ilmiah  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.
Kerlinger  memberikan  definisi  riset:  “Scientific  research  is  a  systematic,
controlled  empirical  and  critical  investigation  of  proposition  about  the  presumed relationship about various phenomena”. terjemahan: “Riset ilmiah adalah sistematik, terkontrol  dan  investigasi  kritis  terhadap  dalil  mengenai  dugaan  hubungan  antar berbagai fenomena”.
Definisi Penelitian dan Pengembangan dapat kita temui dalam Pasal 1 ayat (6)
dan  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Sistem  Nasional  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU-Sisnas Iptek).
Pasal  1  ayat  (6)  UU-Sisnas  Iptek:  “Penelitian  adalah  kegiatan  yang  dilakukan menurut metode ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman  tentang  fenomena  alam  dan/atau  sosial,  pembuktian  kebenaran  atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan”.
Pasal  1  ayat  (7)  UU-Sisnas  Iptek:  “Pengembangan  adalah  kegiatan  untuk meningkatkan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti  kebenaran  dan  keamanannya  untuk  meningkatkan  fungsi  dan  manfaat  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.
Sebuah  riset,  penelitian  dan  pengembangan  oleh  Perguruan  Tinggi  agar bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  industri  melewati  tahapan  yang  disebut  dengan komersialisasi teknologi.
Secara  umum  komersialisasi  teknologi  bisa  dimaknai  sebagai  “ moving technology  to  a  profitable  position ”, (Nasution,  Reza.A.  Djuanda,  Dadan,  dan Rachmat,  2009) maksudnya  suatu  kondisi  dimana  teknologi  yang  telah dikembangkan  bisa  diaplikasikan  kepada  kegiatan  produksi  atau  konsumsi  dan mendatangkan keuntungan bagi penemunya.
Sebelum  sampai  tahapan  komersialisasi  tadi,  ada  fase  intermediasi  yakni hilirisasi dan inkubasi bisnis. Pertama, hilirisasi adalah implementasi hasil penelitian dalam  berbagai  hal  (misal  riset  berorientasi  pada  manfaat  seperti  cara  untuk mencegah banjir), sehingga masyarakat bisa menikmati hasilnya atau dengan bahasa lainnya  yaitu  proses  mendekatkan  hasil  riset  dan  inovasi  kepada  penggunanya. Pengguna  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat  bisa  masyarakat  pengguna  umum, lembaga pemerintahan ataupun juga industri. (Astirin, 2018) Kedua , Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi  memberikan  definisi  yang  dimaksud  “Inkubasi  Teknologi”  adalah proses  pembinaan,  pendampinganm  dan  pengembangan  terhadap  calon  perusahaan pemula  berbasis  Teknologi  oleh  Inkubator  Teknologi  untuk  memaksimalkan  hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan”
Penulis  menggunakan  Teori  Sistem  Hukum  sebagai  pisau  analisa  guna menjelaskan  bahwa  upaya  mengkomersialisasikan  hasil  riset,  peneltian  dan pengembangan  (kekayaan  intelektual)  oleh  Perguruan  Tinggi  melalui  kegiatan hirisasi dan inkubasi bisnis guna meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa, sudah  dilaksanakan  dengan  menggu  nakan  3  (tiga)  komponen  seperti  yang  di utarakan oleh Lawrence Friedman:
a. Legal Substansi : pengaturan hukum tentang penguasaan, penguatan, pengembangan,  dan  pemanfaatan  ilmu  dan  teknologi  hasil  riset,  penelitian  dan pengembangan  oleh  Perguruan  Tinggi  diatur  melalui  dengan  di  undangkannya Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2002  tentang  Sistem  Nasional  Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Sistem  Nasional  Ilmu
Pengetahuan  dan  Teknologi,  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan  oleh  Perguruan  Tinggi  dan  Lembaga  Peneltian  dan  Pengem bangan.
b. Legal  Struktur :  guna  penanganan  secara  terpusat,  terpadu  dan  terkoodinasi  serta menyinergikan semua potensi riset baik yang terdapat di Perguruan Tinggi (P.T), Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan  di  Kemen  terian,  BUMN,  Perusahaan Swasta  dan  di  masyarakat  dibentuklah  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional (selanjutnya  disingkat  dan  dikenal  dengan  istilah  BRIN),  melalui  Peraturan Presiden  Nomor  74  Tahun  2019  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 209).
Salah satu langkah penting dalam penguasaan sistem inovasi nasional yaitu penguatan  kelembagaan  Iptek.  Hal  ini  agar  lembaga  Iptek  dapat  menghasilkan inovasi  teknologi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  (pengguna). Perguruan  Tinggi  memegang  peranan  dalam  meningkatkan  kemampuan  daya saing  bangsa melalui riset,  penelitian dan pengembangan sebagaiman konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengorganisasian/Kelembagaan Manajemen Inovasi di Perguruan  Tinggi  diatur  dalam  Pasal  4,  jo  Pasal  6,  jo  Pasal  7  ayat  (2),  ayat  (4) Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  24  Tahun 2019  tentang  Manajemen  Inovasi  Perguruan  Tinggi  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 239)
Salah  satu  bentuknya  yaitu  Pusat  Unggulan  Ipteks  Perguruan  Tinggi (selanjutnya  disingkat  dan  disebut  dengan  istilah  PUI-PT).  PUI-PT  diharapkan menjadi  sentral  dari  pengembangan  Ipteks  di  Indonesia  serta  melibatkan  seluruh pemangku  kepentingan,  Akademisi  (Perguruan  Tinggi),  Pemerintah  dan  Dunia Industri.Pembahasan  dalam  artikel  bertujuan  untuk  menjawab  rumusan  masalah dan  pertanyaan-pertanyaan  pene  litian,  menunjukkan  bagaimana  temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan  masalah  serta  kemungkinan  pengembangannya.  Pembahasan  harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

## Gambar 4 Arah Pengembangan dan Tatakelola Perguruan Tinggi
Sumber: Buku Panduan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2020
c. Budaya  Hukum: Indonesia  sudah  mempunyai  aturan  hukum  tentang  penelitian, alih  teknologi  kekayaan  intelektual  serta  hasil  penelitian  dan  pengembangan, pengembangan  inkubator  wirausaha,  Manajemen  Inovasi  Perguruan  Tinggi  juga telah  memiliki  lembaga  yang  tugas  pokonya  menjalankan  penelitian, pengembangan,  pengkajian  dan  penerapan  seta  invensi  dan  inovasi  terintegrasi yaitu  Badan  Riset  Inovasi  Nasional  dibantu  Forum  Rektor  Perguruan  Tinggi Indonesia  dan  Kadin  namu  masih  kerap  terjadi  di  Indonesia  hasil  riset  dan penelitian  pengembangan  oleh  Perguruan  Tinggi  belum  bisa  dihilirisasi  bahkan dikomersialisasikan
Penulis  berdasarkan  pemaparan  diatas  mencoba  merumuskan  politik  hukum hilirisasi dan inkubasi bisnis hasil riset dan penelitian pengembangan perguruan tinggi, yakni:
a. sebagai  bentuk  jaminan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusi  sebagai  konsekuensi bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
b. sebagai  bentuk  politik  hukum  ( legal  policy )  dari  pemerintah  yakni  untuk  menjadi sebuah negara mandiri dan berdaya saing melalui penguasaan teknologi
c. sebagai bentuk iuscontitutm (aturan hukum yang berlaku saat ini) dan pilihan cara yang dipilih pemerintah kedepan ( ius costiendum ) dalam menggubah aturan hukum yang ada
B. Konsep  Ideal Sinegritas  Elemen  Quadruluple Helix  Untuk Hilirisasi  Dan  Inkubasi Bisnis Hasil Riset Dan Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi
Kapasitas perguruan tinggi sebagai sumber inovasi teknologi (center of excellence) saat ini mengalami kendala dalam hal proses hilirisasi dan inkubasi bisnis hasil riset dan penelitian pengembangan yakni (Prasetyono, n.d.)
1. Pertama , tingkat kesiapan teknologi, kesiapan inovasi dan tingkat kesiapan manufaktur, tanpa  ke-3  (tiga)  kesiapan  tersebut  sebuah  proses  inovasi  akan  tersungkur  kedalam lembah  kematian  inovasi  ( Valley  of  Death ).    Menteri  Riset  dan  Teknologi/  Kepala Badan  Riset  dan  Inovasi  Indonesia,  Bambang  Brodjonegoro  menyatakan  banyak produk inovasi layu sebelum berkembang, karena tidak bisa melewati ( valley of death ), umumnya terjadi saat tahap dari purwarupa ( prototype ) produk menuju industrialisasi hingga komersialisasi
2. Kedua ,  ketersediaan  dana  anggaran,  hasil  studi  bersama  antara  Akademi  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (AIPI)  dan  Akademi  Ilmuwan  Muda  Indonesia  dengan  judul “Membangun Pendanaan Penelitian yang Berkelanjutan dan Mandiri) menyimpulkan faktor pendanaan sangat penting untuk mewujudkan penelitian disamping infrastruktur penelitian dan kemampuan ilmiah yang mumpuni.
3. Ketiga , perlindungan dan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil riset dan penelitian  pengembangan  Perguruan  Tinggi  terkait  sumber  pendanaan.  Dalam
pembahasan  diperkenankan  mencantumkan  subbab,  pembabakan  dalam  bab pembahasan disesuaikan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian.
Istilah  lembah  kematian  inovasi  (valley  of  death)  adalah  istilah  yang  digunakan untuk  menggambarkan  kesenjangan  (gap)  antara  pengembangan  ilmu  pengetahuan  baru dan  pengembangan  komersial  produk  baru.  Ekosismtem  inovasi  itu  kompleks  yakni jaringan interaksi antara para pelaku industri, pemerintah dan akademisi yang mendasari inovasi  kegiatan  dan  kinerja  di  area  tersebut.  Ekosistem  Inovasi  ini  terdiri  dari  2  (dua) subsistem  yaitu: Pertama ,  subsitem  ekonomi  penelitian  ( subsystems-research  economy ) yaitu  merupakan  produk  penelitian  akademik  dan  kerjasama  industri  dengan  akademik, Kedua ,  subsistem ekonomi komersial ( subsystem-commercial  economy ) yang  mengubah hasil penelitian menjadi produk yang layak secara komersial. Lembah kematian ( valley of death ) ini muncul dari celah diantara 2 (dua) subsistem tadi dimana Investor (penyandang dana/pelaku industri) meng hentikan inisiatif inovasi dengan alasan kebutuhan yang tinggi untuk investasi dan hasil pasar (market) yang tidak pasti. (Jucevicius et al., 2016)
Dewasa  ini  dirasakan  hasil  riset  dan  penelitian  pengembangan  oleh  Perguruan Tinggi  masih  kurang  di  pakai  dunia  Industri  dan  menjawab  kebutuhan  dan  persoalan bangsa. Hal ini disebabkan antara lain masih terdapatnya ego masing-masing pihak yakni Academics  (Perguruan  Tinggi),  Business  (Dunia  Industri),  dan  Goverment  (Pemerintah) sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Sebuah penelitian menghasilkan produk teknologi akan memiliki aspek pasar tinggi, bermanfaat dan laku di pasar apabila memliki tingkat kesiapan teknologi, kesiapan inovasi dan tingkat kesiapan manufaktur. Itu semua membutuhkan kerjasama semua pihak dalam siklus inovasi (Triple Helix) (seperti termuat dalam gambar 5).

## Gambar 5

## Siklus Inovasi “Triple Helix” Peran dari Komponen Akademis, Pemerintah, dan dunia

## Usaha
Sumber: Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan 2015
Arif  Satria  berpendapat,  agar  inovasi  Indonesia  tumbuh  subur,  perlu  dilakukan kolaborasi dengan industri, "strategi pengembangan inovasi dan kerjasama industri yang
dapat dilakukan adalah” (Adit, 2020) :
a. Adanya  sinergi  program  kerjasama  penelitian  dan  pengembangan.  Kerjasamaitu dengan  lembaga  riset  pemerintah,  lembaga  riset  swasta,  perguruan  tinggi  dan  dunia usaha. Sebagai contoh di Jepang dimana inovasinya bersinergi dengan industri dalam satu kawasan.
b. Langkah kedua adalah implementasi teknologi baru melalui pilot plant.
c. Ketiga, adanya jaminan risiko dari pemerintah pada implementasi teknologi baru Terdapat 3 (tiga) model Triple Helix: (Anggota Dewan Riset Nasional, 2020)
a. Konfigurasi  statis:  Pemerintah  memainkan  peran  utama,  mendorong  akademisi  dan industri, tetapi juga membatasi kapasitas mereka untuk memulai dan mengembangkan transformasi inovatif (seperti di Rusia, Tiongkok, serta beberapa negara Amerika Latin dan Eropa Timur).
b. Konfigurasi  laissez-faire:  Model  ini  ditandai  dengan  intervensi  negara  terbatas  dalam ekonomi (seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat), dengan industri sebagai kekuatan pendorong dan dua bidang lain bertindak sebagai struktur pendukung tambahan  dengan  peran  terbatas  dalam  inovasi—universitas  yang  bertindak  terutama sebagai penyedia modal sumber daya manusia yang terampil dan pemerintah terutama sebagai pengatur mekanisme sosial dan ekonomi
c. Konfigurasi  seimbang:  Ini  khusus  untuk  transisi  ke  masyarakat  pengetahuan. Universitas dan lembaga pengetahuan lain bertindak dalam kemitraan dengan industri dan pemerintah, bahkan memimpin inisiatif bersama
Evolusi  metafora triple  helix dari  hubungan  universitas-industri-pemerintah  diposisikan dapat  dipelajari  dalam  konteks  perubahan  ekonomi  global.  Juga  dapat  untuk  menyoroti bagaimana  hubungan  ini  berlanjut  dan  bermutasi  atau  berubah.  Dapat  pula  dicermati kondisi  ketika triple  helix mungkin  terlihat  terurai  dalam  menghadapi  tekanan  pada masing-masing dari tiga helix: universitas-industri-pemerintah.

## Gambar 6
Triple Helix
Sumber: Dewan Riset Nasional, Peran Strategis Inovasi Dalam Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi , 2020
Dinamika  timbal  balik  dari  inovasi  dan  triple  helix  dalam  ekonomi  global  telah menjadi  bidang  baru  yang  dieksplorasi  secara  sistemis,  antara  lain  juga  bagaimana hubungan  itu  memengaruhi  penda  patan  nasional  suatu  negara,  misalnya  melalui  pajak. Ketiga komponen triple helix dihubungkan oleh route atau kepentingan, yaitu inovasi dan ide produk baru antara universitas dan industri, pendanaan dan kebutuhan strategis antara universitas dan pemerintah, serta lapangan kerja, pajak, dan infrastruktur dalam hubungan pemerintah dan industri.
Dengan sangat cepat, konsepsi triple helix saat ini berkembang. Turunan dari triple helix  menjadi quadruple  helix dan  lain-lain.  Salah  satu  contoh  quadruple  helix memasukkan unsur media, civil society, dan/atau masalah lingkungan (lihat gambar 7)

## Gambar 7 Quadruple Helix
Sumber: Dewan Riset Nasional

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  tersebut  adalah  politik  hukum  hilirisasi  dan  inkubasi bisnis  hasil  riset  dan  penelitian  pengembangan  perguruan  tinggi,  merupakan  sebagai bentuk;  jaminan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusi  sebagai  konsekuensi  bentuk  negara Indonesia  sebagai  negara  hukum  sebagaimana  dinyatakan  Pasal  28C  ayat  (1)  dan  ayat (2)  UUD  1945;  juga  merupakan  bentuk  politik  hukum  (legal  policy)  dari  pemerintah yakni  untuk  menjadi  sebuah  negara  mandiri  dan  berdaya  saing  melalui  penguasaan teknologi;  atau  juga  sebagai  bentuk  iuscontitutm  (aturan  hukum  yang  berlaku  saat  ini) dan  pilihan  cara  yang  dipilih  pemerintah  kedepan  (ius  costiendum)  dalam  menggubah aturan hukum yang ada. Quadruple Helix: merupakan perkembangan dari Triple Helix, sangat  dibutuhkan  dalam  merumuskan  hubungan  yang  sejajar  antara  helix  yakni: pemerintah, perguruan tinggi, dan industri.

## BIBLIOGRAFI
Adit,  A.  (2020).  Pentingnya  Kolaborasi  Inovasi  Perguruan  Tinggi  Dengan  Inddustri. Kompas . Google Scholar
Anggota  Dewan  Riset  Nasional.  (2020). Peran  Strategis  Inovasi  Dalam  Peningkatan Pertumbuhan  Ekonomi (A.  E.  Hadi,  Sudharto,  Bambang,  Setiadi,  Sakya  (Ed.);
2020th Ed.). Dewan Riset Nasional.
Asmara,  C.  G.  (2020).  Daya  Saing  Ri  Melorot  8  Peringkat  ,  Ri  Kalah  Cepat ? Cnbc Indonesia , 1–3. Google Scholar
Asnawi,  A.  (2018).  Produktivitas  Rakyat  Dan  Daya  Saing  Indonesia  Di  Pasar Internasional  Sebagai  Upaya  Mendukung  Tercapainya  Pembangunan  Nasional. Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi , 2 (1). Google Scholar
Astirin,  O.  P.  (2018).  Hilirisasi  Produk  Riset  Melalui  Kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat *). Jurnal Sniemas , 1–5. Google Scholar
H.S,  S.  (2015). Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Disertasi  Dan  Tesis (E.  S. Nurbani (Ed.); Buku Ii). Rajawali Pers. Google Scholar
Irawan, C. (2012). Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia-Kritik Terhadap Wto/Trips  Agreement  Dan  Uapaya  Membangun  Hukum  Kekayaan  Intelektual Demi Kepentingan Nasional (Cetakan Ke). Cv. Mandar Maju. Google Scholar
Jucevicius,  G.,  Juceviciene,  R.,  Gaidelys,  V.,  &  Kalman,  A.  (2016).  The  Emerging Innovation  Ecosystems  And  “Valley  Of  Death”:  Towards  The  Combination  Of Entrepreneurial  And  Institutional  Approaches. Engineering  Economics , 27 (4), 430–438. Https://Doi.Org/10.5755/J01.Ee.27.4.14403. Google Scholar
Kalalo,  J.  J.  J.  (2018).  Politik  Hukum  Perlindungan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum Adat  Di  Daerah  Perbatasan.  In Makassar:  Disertasi  Universitas  Hasanuddin . Universitas Hasanuddinmakasar. Google Scholar
Muabezi,  Z.  A.  (2017).  Negara  Berdasarkan  Hukum  (Rechtsstaats)  Bukan  Kekuasaan (Machtsstaat). Jurnal Hukum Dan Peradilan , 6 (3), 421. Https://Doi.Org/10.25216/Jhp.6.3.2017.421-446. Google Scholar
Nasution,  Reza.A.  Djuanda,  Dadan,  Dan  Rachmat,  R.  (2009).  Studi  Literatur  Tentang Komersialisasi  Teknologi  Di  Perguruan  Tinggi:  Proses,  Potensi,  Model,  Dan Aktor. Jurnal Manajemen Teknologi , 8 (2). Google Scholar
Patamatta, J. D. (2020). Konsep Negara Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Piagam Madinah. Al  Amin:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Dan  Budaya  Islam , 3 (1),  69–82. Google Scholar
Peraturan  Presiden  No  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Google Scholar
Prasetyono, A. P. (N.D.). Valley Of Death Inovasi . Google Scholar
Rahardjo,  S.  (2009). Hukum  Progresif  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia .  Genta Publishing. Google Scholar
Rani, F. A. (2011). Konsep Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. In  S.  D.  Harijanti  (Ed.), Negara  Hukum  Yang  Berkeadilan  Kumpulan  Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof.  Dr. H. Bagir  Manan, S.H, M.Cl. (Pp. 579–605). Pskn-Htn Fh-Unpad.
Rusnan. (2014). Konsep Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan Freiss Ermerssen Dalam  Welfare  State. Ius-Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , Ii (4),  1–10. Google Scholar
Sekretariat  Jenderal  Mpr.  (N.D.). Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah . 1–28. Google Scholar
Soebagyo,  H.  (2018).  Peningkatan  Peran  Riset  Iptek  Dan  Pendidikan  Tinggi  Untuk Abstrak  Pendahuluan. Seminar  Nasional  Instrumentasi,  Kontrol  Dan  Otomasi (Sniko) , 10–11. Google Scholar
Suteki. (2015). Masa Depan Hukum Progresif (Buku I). Thafa Media. Google Scholar
Suteki.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum-Filsafat,  Teori,  Dan  Praktik (G.  Taufani (Ed.); Cetakan I). Rajawali Pers. Google Scholar
Wijaya, M. H. (2013). Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum)
Dalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law . Google Scholar
Zoelva,  H.  (2015).  Prospek  Negara  Hukum  Indonesia:  Gagasan  Dan  Realita. Hasanuddin Law Review , 1 (2), 178. Google Scholar

## Copyright holder:
Muhammad Rizki Noveri, I Putu Eka Cakra, Joko Setiyono (2021)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: