## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## RELASI AGAMA DAN POLITIK
( Kajian relasi Islam dan politik dalam berbagai dimensi )

## Atnawi
Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan Email: tiensatnawi@yahoo.com

## Abstrak
Islam  adalah  agama  yang  diturunkan  oleh  Allah  swt  sebagai  petunjuk  bagi  umat manusia dalam menjalankan tugas sebagai makhluk  dan kholifah Allah swt yang bertugas untuk  melestarikan  dan  menjaga  regulasi  kehidupan,  sehingga  regulasi  dan  siklus kehidupan  menjadi  berimbang  dalam  kaitannya  dengan  relasi  sosial  dan  relasi  vertikal. Sedangkan  disisi  yang  lain  juga  ada  istilah  politik  yang  kemudian  mengatur  persoalan relasi sosial antara manusia dengan lainnya, demi menjaga dan meraih kepentingan. Islam sebagai  agama  yang  memiliki  ajaran  dan  aturan  main  dalam  kehidupan,  yakni  al-Qur‟an sebagai  pedoman  hidup  umat  Islam, maka  persoalan  politik ( syiasah )  juga  telah  diatur  di dalamnya.  Sehingga  dengan  demikian,  persoalan  relasi  anatara  politik  dengan  persoalan Agama sangat bertautan dan bersinggungan. Namun dalam praktek di lapangan, ada yang persoalan  penafsiran  yang  cukup  berbeda  ada  yang  memisahkan  urusan  dunia  dengan urusan  akhirat,  yaitu  memisahkan  urusan  politik  dan  Agama.  Hal  ini  terjadi  karena dianggap  dunia  politik adalah  tempatnya  kekuasaan  pemerintah  yang  memang  cenderung tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti hilangnya kejujuran, tipisnya rasa persaudaraan, dan yang ada hanyalah kepentingan yang menjadi tujuan pokok dalam berpolitik.
Kata kunci: Agama, Politik

## Abstract
Islam  is  a  religion  revealed  by  Allah  swt  as  guidance  for  mankind  in  performing duties  as  creatures  and  kholifah  of  Allah  SWT,  is  tasked  to  preserve  and  maintain  the regulation of life, it means the  regulation and life cycle  are balance in social and vertical relation.  While  on  the  other  side,  there  is  a  political  term  which  is  regulates  the  issue  of social  relations  between  humans  and  others,  in  order  to  maintain  and  achieve  interests. Islam is as a religion that has a teaching and rules of a life, namely the Qur'an, is as a guide of  life  of  Muslims,  then  the  political  issue  (syiasah)  has  been  arranged  too.  Thus,  the question  is,  the  relationship  between  politics  and  religion  is  closely  intertwined  and intersect.  But  in  practice  in  the  field,  there  are  some  problems  that  have  some interpretations  differently,  it  separates  the  affairs  of  the  world  with  the  matter  of  the afterlife, which is to separate the affairs of politics and Religion. This happens because the political  aspect  is  considered  government  power  that  it  is  not  suitable  with  the  Religion aim, such as, the loss of value of honesty, the thinness of the sense of brotherhood, and that there is the interests that it is became the main goal in politics.
Keywords : Religion, Politics

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## A. Pendahuluan
Orientasi  politik dan Islam  sangatlah jauh  berbeda,  politik  adalah  suatu  cara berhubungan dengan sesama manusia demi untuk  mencapai  tujuan  masing-masing, termasuk  dalam  hal  urusan  keduaniaan, sedangkan  Islam  adalah  agama  yang mengatur  pola  berinteraksi  dengan  sang maha pencipta.
Integrasi  elit  politik  dengan  elit agama  yang  ditandai  dengan  maraknya keikutsertaan  para  aktivis  Islam  dalam pertarungan  politik  saat  ini  menjadi  tema yang  cukup  menarik  untuk  didiskusikan bersama. Hal tersebut dapat terjadi pro dan kontra  dalam  mencurahkan  pemikiran dalam  mengkaji  dan  menyikapi  persoalan Isalam  dan  politik  yang  dimaksud.  Di kalangan  mereka,  khususnya  para  pemikir dan  elit  agama  dan  politik  menarik  semua unsur masyarakat untuk didiskusikan.
Suguhan  pata  cendikiawan  dalam menyikapi  integrasi  dua  hal  yang  jauh berbeda menjadi dabatable karena masing- masing  mempunyai  argumentasi  yang sama-sama menggunakan pendekatan yang berbeda,  sehingga  dari  kedua  hal  yang berbeda  itu  menjadi  satu  kesatuan  yang saling  menguatkan  anatara  yang  satu dengan yang lainnya.
Ada  yang  percaya  bahwa  semua masyarakat  itu  secara  lembaga  maupun individu telah menyimpang dari jalan yang
benar  dan  perbaikan  secara  mendasar hanya  dapat  dilakukan  melalui  jalan politik,  karena  hanya  dengan  cara  politik proses  kebijakan  dapat  dirumuskan  dan  di jalankan.
Ada  pula  yang  berpandangan  bahwa masyarakat  Islam  sedikit  banyak  masih berada  di  atas  jalan  yang  semestinya, meskipun  mereka  sepakat  bahwa  ada banyak  hal  yang  harus  diperbaiki  di  tubuh umat ini secara lembaga maupun individu.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika  para  ulama  pun  berbeda  pandangan dalam menyikapi pemilu yang diselenggarakan    diberbagai  daerah  dan memberikan  fatwa  hukum  yang  beraneka ragam  dalam  menyikapi  keikutsertaan  di dalamnya.

## B. Pembahasan
1. Pengertian politik menurut Islam
Pengertian  poltik  dalam  perspektif Islam,  terlebih  dahulu  akan  disuguhkan pengertian politik dalam pandangan terminologi  yang  berkembang  saat  ini, secara umum telah banyak sekali pengertian  tentang  politik  yang  diberikan oleh para sarjana politik, diantara pengertian  politik  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Menurut Asad politik adalah menghimpun  kekuatan,  meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan,

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
mengawasi dan mengendalikan kekuatan,  dan  menggunakan  kekuatan, untuk  mencapai  tujuan  kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. 1
b. Abdulgani,  perjuangan  politik  bukan selalu  “ de  kunst  het  mogelijke ”  tapi seringkali  malahan  " de  kunst  van onmogelijke " (Politik adalah seni tentang  yang  mungkin  dan  tidak mungkin). 2
c. Bluntschli  memandang    politik  lebih merupakan  seni  dari  pada  ilmu  tentang pelaksanaan  tindakan  dan  pimpinan praktis negara. 3
d. Isjwara  mencatat  beberapa  arti  tentang
Politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan), 4 Politik  Islam   di   dalam bahasa   Arab   dikenal   dengan istilah siyasah .
e. al  Muhith, siyasah berakar  kata sasa - yasusu yang  berarti Qama  ‘alaiha  wa radlaha  wa  adabbaha (mengurusinya, melatihnya,  dan  mendidiknya).  al- Siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat  keputusan,  mengatur  kaum, memerintah,  dan  memimpinya.  Secara tersirat dalam pengertian siyasah
1 Abd. Mu‟in Salim, Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Quran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 12.
2 Ibid, 22.
3 Ibid, 22.
4 Djazuli, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007), 43.
terkandung  dua    dimensi    yang berkaitan satu sama lain, yaitu: “Tujuan”  yang hendak di capai melalui proses  pengendalian,  kemudian  “Cara” pengendalian menuju tujuan tersebut.
Secera  istilah  politik  Islam  adalah pengurusan  kemaslahatan  umat  manusia sesuai dengan syara’, sedangkan Ibn A‟qil berpendapat    bahwa  pengertian siyasah adalah  segala  perbuatan  yang  membawa manusia  lebih  dekat  kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan , sekalipun Rasullah saw tidak menetapkannya  dan  (bahkan)  Allah  swt tidak menentukanya.
Pandangan  politik  menurut syara’ , realitanya  pasti  berhubungan  dengan masalah  mengatur  urusan  rakyat  baik  oleh negara  maupun  rakyat,  sehingga  definisi dasar  adalah  netral.  Hanya  saja  tiap ideologi  (kapitalisme,  sosialisme,  dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan  dan  hukum mengatur  sistem  politik mereka. 5 Dalil  berpolitik  dalam  Islam Rasulullah  saw  sendiri  menggunakan  kata politik  ( siyasah )  dalam  sabdanya:  "Adalah Bani  Israil,  mereka  diurusi  ( siyasah ) urusannya  oleh  para  nabi  ( tasusuhumul anbiya ).
5 Muhammad    Iqbal,    Amin    Husaen    Nasution, Pemikiran      Politik  Islam:  Dari  Masa  Klasik Hingga  Kontemporer, (Jakarta:  Prenada  Media Grup, 2010), 221.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya, tidak  ada  nabi setelahku,      namun      akan      ada      banyak para khalifah. 6 Politik
dalam Pandangan Cendekiawan  dan  Ulama, 7 menjelaskan bahwa  wajib  diketahui  bahwa  mengurusi dan melayani kepentingan manusia merupakan  kewajiban  terbesar  agama dimana  agama  dan  dunia  tidak    bisa tegak tanpanya.
Fitzgerald menjelaskan bahwa, Islam bukanlah  semata-mata  agama  ( a  religion ) namun  juga  merupakan  sebuah  sistem politik  ( a  political  syistem ).  Meskipun pada  dekade-dekade  terakhir  ada  beberapa kalangan  dari  umat  Islam  yang  mengklain sebagai  kalangan  modernis,  yang  berusah memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangaun di atas pundamen  bahwa  kedua  sisi  itu  saling bergandengan  selaras  dan  tidak  dapat dipisahkan satu sama lain. 8
Barents  mengemukakan  politik  ialah ”ilmu  mempelajari  kehidupan  bernegara. 9
Yusuf  Qaradhawi  dalam fiqh  daulah mendefinisikan siyasah  syar’iyah adalah Fiqh  Islami  yang  mencakup  hubungan individu  dengan  daulah    (negara  dan
6 Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
7 Ibnu Taimiyyah dalam Kitab Siyasah as- Syar‟iyyah, 168
8 Munthoha, Pemikiran dan Peradaban Islam,
(Yogyakarta:UII Press, 1998), 20.
9 Ibid, 33.
pemerintahan),  atau  hubungan  pemimpin dengan  rakyat,  hubungan  hakim  dengan terdakwa,  hubungan  kekuasaan  dengan masyarakat yang dalam terminologi modern  disebut  sistem  ketatanegaraan, sistem keuangan, sistem pemerintahan dan sistem hubungan internasional.
Al-  Farabi  mengemukakan  syarat- syarat  pemimpin  Islam  yang  baik  dan dipandang patut dijadikan contoh, yaitu: 1. Harus  berpengetahuan  luas  dan  mampu memelihara  undang-  undang,  adad istiadat, kebiasaan,tradisi, dan etika,
2. Harus mampu menarik kesimpulan baru untuk  konsep    yang  bukan  dan  belum diciptakan oleh para pendahulunya,
3. Harus  memiliki  pertimbangan  baik dalam  menyimpulkan  undang-  undang baru dan berupaya menigkatkan kesejahteraan  Negara  Ia  harus  mampu menjadi  panutan  bagi  masyarakat  yang dipimpin
4. Harus  memiliki  fisik  yang  kuat  dalam rangka mengemban tugas- tugas perang, menjadi pimpinan militer dan menguasai seni berperang.
Definisi  dan  pembahasan  ruang lingkup politik Islam ( as-siyasah syar’iyyah )  dalam  pandangan  para  ulama dan cendekiawan Islam setidaknya mencakup tiga isu utama, yakni:
a. Paradigma  dan  konsep  politik  dalam Islam, yang secara garis besar

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan  Islami  ( khalifah )  dan kewajiban menjalankan Syariah Islam. b. Regulasi  dan  ketetapan  hukum  yang dibuat  oleh  para  pemimpin  atau  imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan  masalah  yang  bersifat spesifik, yang masuk dalam pembahasan fiqh siyasah .
Imam  al-Ghazali  menulis  dalam kitab Ihya'  Ulumuddin :  Politik  ataupun siyasah dalam  mengistilahkan  Makhluk Allah  dan  memberi  petunjuk  kepada mereka kejalan yang lurus dan menyelamatkan  mereka  di  dunia  dan akhirat terdiri dari 4 martabat: a. Martabat tertinggi adalah adalah siyasah para  Nabi  dan  hukum  mereka ke  atas  golongan  khas  dan  awam zahir dan batin ,
b. Siasah para khalifah, raja dan sultan dan hukum  mereka  ke  atas  golongan  khas dan awam sekalian tetapi dalam hukum zahir saja bukannya batin.
c. Siasah  „ ulama' billah  yang  merupakan pewaris  Nabi.  (Ulama  Tasauf  yang menghimpunkan    antara    hakikat  dan syariat .
d. Siasah fuqaha' dan  hukum  mereka  ke atas  batin  golongan  awam.  Siasah  yang paling  mulia  selepas nubuwwah ialah menyebarkan limu yang bermanfaat dan
memperelokkan jiwa manusia dari pada akhlak mazmumah yang  membinasakan dan  memberi  petunjuk  kepada  manusia untuk  berakhlak mahmudah yang  akan membahagiakan  mereka  di  akhirat kelak.
2. Sejarah pemikiran politik Islam Masalah  politik  termasuk  dalam kajian fiqih  siyasah ,  yaitu  salah  satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan  kepentingan  umat  manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya,  berupa  hukum,  peraturan,  dan kebijakan    yang  dibuat  oleh  pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.
Al-Qur‟an  tidak  menyatakan  secara eksplisit  bagaimana  sistem  politik  itu muncul,  akan  tetapi  menegaskan  bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang- orang  beriman  dan  beramal  shaleh.  Ini berarti  kekuasanan  politik  terkait  dengan kedua faktor tersebut.
Pada  sisi  lain,  politik  juga  terkait dengan ruang dan waktu, ini berarti  bahwa budaya  manusia  sehingga  keberadaanya tidak  dapat  dilepaskan  dari  dimensi kesejarahan, yaitu dua tahun setelah hijrah dari  mekkah  ke  madinah,    tepatnya  pada tahun  622  M,  Rasulullah  saw  bersama seluruh  komponen  masyarakat  Madinah memaklumkan piagam yang disebut piagam madinahyang isinya adalah:

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
a. Tiap  kelompokdijamin  kebebasanya dalam beragama,
b. Tiap  kelompok  berhak  menghukum anggota kelompoknya yang bersalah,
c. Tiap  kelompok  harus  saling  membantu dalam  mempertahankan  Madinah,  baik yang  muslim  maupun  non  muslim semua  penduduk  Madinah  sepakat mengangkat Muhammad sebagai pemimpin  dan  member  keputusan hukum  segala  perkara  yang  dihadapkan kepadanya.
3. Paradigma politik dalam berbagai sisi Islam adalah agama dalam pengertian  barat,  artinya  agama  tidak  ada hubungannya  dengan  urusan  kenegaraan. Nabi  Muhammad  adalah  Rasul  yang bertugas  menyampaikan  risalah  Tuhan kepada seluruh umat manusia dan semesta alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan  dan  memimpin  suatu  Negara. Paradigma  Substantif,  kelompok  yang menolak  paradigma  formalistik  dan  juga paradigma  sekuler.  Aliran ini  berpendirian bahwa islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata  nilai  etika  bagi  kehidupan  bernegara. Menurut kelompok ini, tak  satu  nash  pun dalam  al-Qur‟an  yang  memerintahkan didirikannnya sebuah  negara  Islam.
Pandangan  sekuler,  agama  sama sekali  berbeda  dengan  politik,  artinya, politik  hanyalah  urusan  keduniaan  yang
mengatur  dan  mengolah  untuk  mencapai urusan  keduniaan,  akan  tetapi  agama, hanya  berperan  dan  mengatur  dalam hubungannya  dengan  sang  maha  pencipta, yaitu  urusan  vertical  semata  dan  tidak  ada kaitannya dengan urusan dunia.
Padangan Islam sebagaimana dijelaskan  di  latar  belakang  tersebut bahwa,  politik  dan  Islam,  bisa  saja  terjadi integrasi dan relasi yang saling menguatkan antara yang satu dengan  yang lainnya,  karena  Islam  adalah  agama  yang rahmatan  lil  ‘alamin yang  seharusnya menjadi  solusi  terbaik  dalam  meyikapi berbagai macam persoalan sosial kemasyarakatan,  karena  hanya  dengan politik, agama akan menjadi kuat.
4. Islam  dan  kedudukan  politik  di  tengah- tengah masyarakat sosial
Terdapat  tiga  pendapat  di  kalangan pemikir muslim tentang kedudukan politik dalam syariat islam, yaitu:
a. Kelompok  yang  menyatakan  bahwa Islam  adalah  suatu  agama  yang  serba lengkap,  didalamnya  terdapat  pula antara  lain  system  ketata  negaraan  atau politik.  Kemudian  lahir  sebuah  istilah yang disebut dengan fikih siyasah yang merupakan  bagian  yang  integral  dari ajaran  islam.  Lebih  jauh  kelompok  ini berpendapat bahwa system ketatanegaraan  yang  harus  diteladani adalah  system  yang  telah  dilaksanakan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
oleh  Nabi  Muhammad  saw  dan  para khulafa al-rasyidin.
b. Kelompok  yang  berpendirian  bahwa Islam  adalah    agama    dalam  pengertian barat. Artinya agama tidak ada hubungannya    dengan  kenegaraan. Menurut  aliran  ini  Nabi  Muhammad hanyalah  seorang  Rasul,  seperti  yang lain  bertugas  untuk  menyampaikan risalah  Allah  kepada  segenap  alam. Nabi  tidak  bertugas  untuk  mendirikan dan memimpin suatu Negara.
c. Kelompok yang ketiga adalah kelompok  yang  menolak  bahwa  Islam adalah  agama  yang  serba  lengkap  yang terdapat  didalamnya  segala  system ketata  negaraan,  tetapi  juga  menolak pendapat  bahwa  islam  sebagaimana pandanagan barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan. 10
5. Asas-asas sistem politik Islam
Hakimiyyah Ilahiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan  hukum  tertinggi  dalam  sistem politik  Islam  hanyalah    hak    mutlak  Allah swt, 11 Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak  disembah)  melainkan  Dia,  bagi- Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan  bagi-Nyalah  segala  penentuan  dan
10 Zainal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam,
(Jakarta: Bulan Bintang. 1997), 223.
11 Nanang Tahqiq, Politik Islam, (Jakarta: Prenada
Media, 2004), 37.
hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. 12
Hakimiyyah Ilahiyyah
membawa pengertian bahawasanya Allah swt pemelihara  alam  semesta  yang  pada hakikatnya  adalah  Tuhan  yang  menjadi pemelihara  manusia,    dan    tidak  ada  jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada  sifat  Ilahi  yang  Maha  Esa Bahawasanya  hak  untuk  menghakimi  dan mengadili    tidak  dimiliki  oleh  setiap mahluk  kecuali  Allah  swt  bahawasanya hanya  Allah  swt  yang  memiliki  hak  untuk mengeluarkan hukum.
Hakimiyyah Ilahiyyah membawa arti bahwa  terutama    kepada    sistem  politik Islam  adalah  tauhid  kepada  Allah  di  segi Rububiyyahdan Uluhiyyah .
sistem  politik  Islam,  Allah  swt  telah memerintahkan  agar  manusia  menerima segala  perintah  dan  larangan  Rasulullah saw,  manusia  diwajibkan  tunduk  kepada perintah  dan  menjauhi  segala  bentuk larangan  Rasulullah    saw,  firman  Allah swt:
                                                       
                                                         
                                                       
                                                    

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
                                                           

## 
Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang diberikan  Allah  kepada  RasulNya  (dari harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul,  kaum  kerabat,  anak-anak  yatim, orang-orang  miskin  dan  orang-orang  yang dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu  jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara  kamu.  apa  yang  diberikan  Rasul kepadamu,  Maka  terimalah.  dan  apa  yang dilarangnya  bagimu,  Maka  tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. 13
Dalam surah an-Nisa‟ ayat 65:
                                                                                                      
                              
Maka  demi  Tuhanmu,  mereka  (pada hakekatnya)  tidak  beriman  hingga  mereka menjadikan  kamu  hakim  terhadap  perkara yang  mereka  perselisihkan,  kemudian mereka  tidak  merasa  dalam  hati  mereka sesuatu  keberatan  terhadap  putusan  yang kamu  berikan,  dan  mereka  menerima dengan sepenuhnya. 14
Khilafah bererti perwakilan, kedudukan manusia di atas  muka  bumi ini adalah  sebagai  wakil  Allah  swt.  Oleh karena  itu,  dengan  kekuasaanyang  telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan  tugas  dan  undang-undang
13 Al- Hasyr. 7.
14 An-Nisa‟, 65.
Allah swt dalam batas yang ditetapkan. Di atas  landasan  ini,  maka  manusia  bukanlah penguasa  atau  pemilik  tetapi  hanyalah khalifah  atau  wakil  Allah  swt  yang menjadi pemilik yang sebenarnya.
Seseorang  khalifah  hanya  menjadi khalifah  yang  sah  selama  ia  benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah swt, penentu agar  tugas khalifah dipegang oleh orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:
a. Terdiri  dari  pada  orang-orang  yang benar-benar boleh menerima dan mendukung  prinsip-prinsip  tanggung jawab yang terangkum dalam pengertian    khilafah    kecerdasan, kearifan   serta   kemampuan intelektual yang tinggi.
b. Tidak  terdiri  dari  orang-orang  yang zalim , fasiq , fajir dan  lalai  terhadap Allah  swt  serta  bertindak  melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh agama. Terdiri  dari  pada  orang-orang  yang berilmu, berakal sihat, memiliki integritas  yang  tinggi  dan  terdiri  dari pada orang-orang yang amanah sehingga  dapat  pertanggung  jawabkan kepada mereka  dengan  yakin  dan tanpa keraguan.
6. Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam
a. Musyawarah,  asas  musyawarah  yang paling  utama  adalah  berkenaan  dengan pemilihan  kepala  negara  dan  orang-

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
orang  yang  akan  menjawab  tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah . Asas musyawarah  yang  seterusnya  ialah berkenaan  dengan  jalan-jalan  bagi menentukan  persoalan-persoalan  baru yang  timbul  di  kalangan  para  ummah melalui proses ijtihad .
b. Keadilan,  prinsip  ini  adalah  berkaitan dengan  keadilan  sosial  yang  dijamin oleh  sistem  sosial  dan  sistem  ekonomi Islam.  kewajiban  berlaku  adil  dan menjauhi  perbuatan zalim adalah  di antara  asas  utama  dalam  sistem  sosial Islam,  maka  menjadi  peranan  utama sistem  politik  Islam  untuk  memelihara asas  tersebut.  Pemeliharaan  terhadap keadilan  merupakan  prinsip  nilai-nilai sosial  yang  utama  kerena  dengannya dapat  dikukuhkan  kehidupan  manusia dalam segala aspeknya.
c. Kebebasan,  kebebasan  yang  diipelihara oleh  sistem  politik  Islam  adalah kebebasan  yang makruf dan  kebajikan yang  sesuai  dengan  al-Qur‟an  dan Hadist.  Menegakkan  prinsip  kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting  bagi  sistem  politik  dan pemerintahan  Islam  serta  menjadi  asas- asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam.
d. Persamaan  hak,  di  sini  terdiri  daripada persamaan    dalam    mendapatkan  dan menuntut hak, persamaan dalam
memikul  tanggung  jawab  menurut peringkat  yang ditetapkan oleh undang- undang  perlembagaan  dan  persamaan berada  di  bawah  kekuasaan  undang- undang.
e. Hak untuk menghisab pihak pemerintah, hak rakyat untuk menghisab  pihak  pemerintah  dan  hak mendapat  penjelasan  terhadap  tindak tanduknya.  Prinsip  ini  berdasarkan kepada  kewajipan  pihak  pemerintah untuk  melakukan  musyawarah  dalam hal-hal  yang  berkaitan  dengan  urusan dan  pentadbiran  negara  dan  ummah. Hak  rakyat  untuk  disyurakan  adalah berarti kewajipan setiap anggota masyarakat untuk menegakkan
kebenaran dan menghapuskan kemungkaran.
f. Diwajibkan  untuk  memperkuat  tali silaturahmi,  dikalangan  kaum  muslimin di  dunia  dan  untuk  mencegah  semua kecenderungan  sesat  yang  didasarkan kepada  perbedaan  ras,    bahasa,  wilayah ataupun semua pertimbangan materealistis lainya, serta untuk melestarikan  dan  memperkuat  kesatuan ummat atas alam semesta.
Dasar  kekuatan  politik  Islam  yang pertama  adalah  Allah  swt  yang  memeliki kekuasaan mutlak.
Prinsip-prinsip  tambahan  tersebut adalah    mengenai    pembagian  fungsi-

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
fungsi pemerintahan yaitu hubungan antara Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam  hubungan  ketiga  badan  (lembaga negara) tersebut prinsip-prinsip berkonsultasi ( syura ) mesti dilaksanakan di dalam  riset,  perencanaan,  menciptakan undang-undang  dan  menjaga  nilai-nilai syari’ah dengan  memperhatikan  otoritas (kewenangan)  yang  dimiliki  masing- masing lembaga tersebut.
7. Tujuan Politik dalam Islam
Tujuan  sistem  politik  Islam  adalah untuk  membangunkan    sebuah  sistem pemerintahan  dan  kenegaraan  yang  tegak di  atas  dasar  untuk  melaksanakan  seluruh hukum  syariat  Islam.  Tujuan  utamanya ialah  menegakkan  sebuah  negara  Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan  yang  mendukung  syariat, maka  akan  tertegaklah  Ad-  Dindan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Din tersebut. Para fuqahak Islam telah menggariskan  10  perkara  penting  sebagai tujuan  kepada  sistem  politik    dan pemerintahan Islam.
Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang  telah  disepakati  oleh para  ulama‟  salaf  dari  pada  kalangan  para umat Islam Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat  dan menyelesaikan  masalah  dikalangan  orang- orang  yang  berselisih  menjaga  keamanan
daerah-daerah  Islam  agar  manusia  dapat hidup  dalam  keadaan  aman  dan  damai Melaksanakan  hukuman-hukuman  yang telah  ditetapkan syara’ demi  melindungi hak-hak  manusia  Menjaga  perbatasan negara  dengan  berbagai  persenjataan  bagi menghadapi  kemungkinan  serangan  dari pada  pihak  luar  melancarkan  jihad terhadap  golongan  yang  menentang  Islam, mengendalikan  urusan  pengutipan  cukai, zakat,  dan  sedekah  sebagaimana  yang ditetapkan syariat, mengatur  anggaran belanja Negara dan sebagainya.

## C. Penutup
Politik  merupakan  pemikiran  yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan  hokum  atau  aktivitas  dan informasi.  Beberapa  prinsip  politik  islam berisi mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah,  menjalankan  amanah  dan menetapkan  hukum  secara  adil  atau  dapat dikatakan  bertanggung  jawab,  mentaati Allah  swt,  Rasulullah,  dan  Ulill  Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji.
Korelasi  pengertian  politik  Islam dengan  politik  menghalalkan  segala  cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan.  Pertama  Islam  menolak dengan  tegas  mengenai  politik  yang menghalalkan segala cara. Kedua pemerintahan yang otoriter adalah

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
pemerintahan yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat.
Setiap  pemerintahan  harus  dapat melindungi, mengayomi masyarakat.
Sedangkan  penyimpangan  yang  terjadi adalah  pemerintahan  yang  tidak  mengabdi pada  rakyatnya.  Sehingga  pemerintahan yang  terjadi  adalah  otoriter,  yaitu  bentuk pemerintahan  yang  menyimpang  dari prinsip-prinsip yang islami.
Perlu diluruskan bahwa tujuan
politik  dalam  pandangan  Islam  pada hakikatnya adalah untuk menuju
kemaslahatan  dan  kesejahteraan  bagi seluruh  umat  manusia  yang  ada  di  bumi, dan bukan sebagai alat yang disalahgunakan,  yaitu  untuk  mengeruk keuntungan  pribadi  dan  golongan  dengan mengenyampingkan kepentingan masyarakat banyak.

## Daftar Pustaka
Abd.  Mu‟in  Salim, Fiqih Siyasah: Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam Al  Quran, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Abul  A‟la  Al-Maududi, Hukum  dan Konstitusi  Sistem  Politik  Islam,
Bandung: Mizan, 1995.
Djazuli, Fiqih Siyasah Implementasi
Kemaslahatan  Umat  Rambu-rambu Syariah, Jakarta:Prenada Media
Grup, 2007.
Muhammad    Iqbal,    Amin    Husaen Nasution, Pemikiran   Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Jakarta: Prenada
Media Grup, 2010.
Muhammad    Iqbal,    Amin    Husaen
Nasution, Pemikiran   Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga
Kontemporer, Jakarta:Prenada Media Grup, 2010.
Mumtaz  Ahmad, Maslah-masalah  Teori Politik  Islam, Bandung:  Mizan, 1996. Pustaka Belajar, 2008
Munthoha, Pemikiran  dan  Peradaban Islam, Yogyakarta:UII Press, 1998.
Nanang  Tahqiq, Politik  Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004,
Rahmat  Tohir,  dkk. Teori   Politik   Islam, Jakarta:   Gema   Insan  Press. 2001.
Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam Indonesia, Yogyakarta:  Pustaka Belajar, 2008.
Zainal  Abidin  Ahmad, Ilmu  Politik  Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1988.