## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penjualan Karya atau
Kreasi Digital Berbasis NFT ( Non Fungible Token ) Pada Platform Opensea
Hartinah Aprilia 1 , Muhammad Zaki 2 , Liky Faizal 3 1, 2, 3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hartinahaprilia@gmail.com, muhammadzaki.bsa@gmail.com, likyfaizal@gmail.com,

## Abstract
This study aims to determine the selling mechanism and to understand the reflection of sharia economic  law  on  the  mechanism  for  selling  Non-Fungible  Token  (NFT)-based  digital works/creations  on  the  Opensea  Platform.  This  research  includes  library  research  (library research)  which  uses  secondary  data  consisting  of  three  legal  materials,  namely  primary legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  This  research  is  a descriptive  analysis.  The  data  collected  was  analyzed qualitatively.  The  results  of  this study indicate  that  the  mechanism  for  selling  NFTs  on  opensea  is  having  a  balance  of cryptocurrency or Ethereum money through a MetaMask wallet, having an account, owning an NFT work, determining the price, how long will the NFT last last uploading  the NFT on opensea.  Buying  and  selling  NFT  is  a  little  different  because  it  uses  blockchain  technology and the lens of Islamic economic law for the mechanism for selling NFT at Opensea. Looking at  the  pillars  of  sale  and  purchase,  the  actual  NFT  transaction  process  is  not  fulfilled, because the value or means of exchange (saman) contains gharar and dharar. . The results of the Ijtima Ulama Fatwa MUI decision stated that the use of cryptocurrency as legal currency is unlawful, because it contains gharar, dharar and contradicts Law Number 7 of 2011 and Bank  Indonesia  Regulation  Number  17  of  2015  so  it  cannot  be  used  as  a  transaction  tool because in practice there are discrepancy with the pillars of the sale and purchase contract. However,  it  must  be  acknowledged  that  the  world  continues  to  develop  and  technology  is increasingly  sophisticated,  it  does  not  rule  out  the  possibility  that  one  day  NFT  will  be legalized. To show that Islam is salihun likulli epoch wa likulli eat (suitable for all times and places), academic ijtihad must be carried out to answer contemporary muamlah problems in the era of globalization.
Keywords: NFT, Work/Creation Sales Mechanism, and the Opensea Platform .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  penjualan  serta  untuk  memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penjualan karya/kreasi digital berbasis Non  Fungible  Token (NFT)  pada  Platform Opensea .  Penelitian  ini  termasuk  penelitian kepustakaan ( library research ) yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mekanisme  penjualan  NFT  di opensea yaitu memiliki  saldo cryptocurrency atau  uang Ethereum melalui  dompet MetaMask, memiliki akun,  memiliki  karya  NFT,  tentukan  harga,  berapa  lama  durasi  NFT  tersebut  akan  dijual terakhir  unggah  NFT  di opensea. Jual  beli  NFT  ini  sedikit  berbeda  karena  menggunakan teknologi blockchain dan  tinjauan  hukum  ekonomi  syariah  terhadap  mekanisme  penjualan NFT  di opensea ini,  melihat  rukun  jual  beli  tersebut  sebenarnya  proses  transaksi  NFT  ini tidak  terpenuhi,  dikarenakan  pada  nilai  atau  alat  tukarnya  ( saman )  terdapat gharar dan dharar . Hasil Ijtima Ulama Fatwa MUI Keputusannya menyatakan bahwasannya penggunaan
cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  dan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  17  tahun  2015  maka    tidak  dapat    untuk    digunakan    sebagai    alat    transaksi  karena dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian dengan rukun akad jual beli. Namun perlu diakui bahwa dunia terus  berkembang dan  teknologi  semakin  canggih  tidak  menutup  kemungkinan NFT  suatu  saat  akan  dilegalkan.  Untuk  menunjukkan  bahwa  Islam  itu salihun  likulli  zaman wa  likulli  makan (cocok  untuk  segala  zaman  dan  tempat),  maka  ijtihad  akademik  harus dilakukan untuk menjawab persoalan muamlah kontemporer di era globalisasi.
Kata Kunci: NFT , Mekanisme Penjualan Karya/Kreasi, dan Platform Opensea .

## Latar Belakang
Penerapan  praktis  ajaran  Islam  secara  universal  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi pemeluknya.  Peradaban  Islam  tidak  pernah  berhenti  tumbuh  hingga  saat  ini.  Artinya  terus bergerak  maju  meskipun  menghadapi  berbagai tantangan. Menurut  para  ulama,  ajaran  Islam terus berkembang berlaku kapanpun dan dimanapun (Permana, 2020).
Kualitas fundamental Islam ini didukung oleh instrumen hukum yang memungkinkannya untuk  berubah  seiring  waktu.  Salah  satunya  di  bidang  muamalah.  Dalam  rangka  memahami cara berpikir yang melandasi kaidah Islam, maka peneliti membentuk suatu kaidah mendasar dalam bidang muamalah, yaitu: (Amir Mu‟allim, 2018)
“ Hukum asal mu’amalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Qur-an dan al-sunnah) ”.
Landasan  dasar  transaksi  jual  beli  umat  Islam  dalam  terdapat  pada  Al-qur„an  Surat  al- Baqaroh ayat 275:(RI 2005)
“ Orang-orang  yang  memakan  riba  tak  bisa  berdiri  melainkan  mirip  berdirinya  orang yang kemasukan setan  sebab  gila.  yang  demikian  itu  sebab  mereka  mengatakan  bahwa jual beli  sama  dengan  riba.  Padahal  Allah  sudah  menghalalkan  jual  beli  serta  mengharamkan riba.  Barangsiapa  menerima  peringatan  dari  Tuhannya,  kemudian  dia  berhenti,  maka  apa yang  sudah  diperolehnya  dahulu  sebagai  miliknya  dan  urusannya  (terserah)  pada  Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka abadi di dalamnya ”.
Dalam  membayar  transaksi  jual  beli,  masyarakat  mulai  menggunakan  metode pembayaran  digital,  karena  memiliki  kemudahan  dalam  melakukan  transaksi.  Di  era digitalisasi,  saat  ini  masyarakat  sudah  mulai  mengenal  dunia  maya  secara  luas,  tidak  bisa dipungkiri muncul hal-hal baru dalam jual beli (Mishkin, 2008).
Dunia digital mulai dikenal sebuah aset baku berbentuk karya digital yang memiliki nilai jual  yang  dapat  dilihat  dari  manfaat  dan  kegunaan  karena  eklusivitasnya  ketika  seorang kreator  digital  mengunggah  sebuah  karya  seni  ke  sebuah  pameran  seni  dan  jual  beli  aset berupa karya digital sudah menjadi hal umum. Kepopuleran NFT sebenarnya dilatarbelakangi sebuah  karya  seni  yang  menjadi  aset  investasi  untuk  penikmatan  keindahan  dan  martabat. Seperti  karya  dari  seniman  Leonardo  Da  Vinci,  Basuki  Abdullah,  Pablo  Picaso  dan  lainya yang  telah  mendominasi  dunia  menjual  berbagai  karya  seni  dengan  harga  ratusan  juta  dolar dalam pelelangan (Fintech, 2022).
NFT  merupakan  sebutan  untuk  token  yang  tidak  dapat  tergantikan  oleh  token  lainnya. Perbedannya, mata uang bitcoin merupakan kumpulan kode dan dapat dipecah menjadi kode yang  lebih  sederhana,  sedangkan  NFT  mempunyai  sifat non-fungible artinya  tidak  dapat
dipisahkan. Sebaliknya, NFT adalah jaminan kepemilikan eksklusif. Bisa dalam bentuk karya digital seperti foto, gif, video dan lainnya. Dalam jual beli aset ini tidak dapat menggunakan uang fisik, tetapi dibeli dengan token digital (Aletha, 2021).
Indonesia sendiri masih awam dalam pengembangan NFT dan mulai berkembang bahkan telah menarik para seniman beragam mulai dari musisi, pelukis, fotografer dan lain-lain. Pada tingkat  dasar  dalam  Islam  standar  ushul  fiqh  muamalah  berlaku:  Kecuali  yang  dilarang, semuanya diperbolehkan. Masalahnya, baik Al-Qur'an maupun hadits tidak memuat larangan yang  jelas  terhadap  transaksi  NFT.  Hukum  Islam  yang  asli  tentang  jual  beli  dapat  diterima. Menjadi alasan kewajiban jual  beli ketika sangat  mendesak atau  sangat  dibutuhkan.  Itu juga bisa  menjadi  ilegal  jika  aspek-aspek  tertentu  dari  suatu  transaksi  dengan  jelas  melarang pelaksanaannya (Tokocrypto, 2021).
Studi  terkait  mekanisme  penjualan  NFT  telah  banyak  diteliti  oleh  beberapa  penulis sebelumnya.  Banyak  artikel  dan  jurnal  telah  mengangkat  kasus  yang  sama,  baik  dari  sisi, karakter,  analisis  maupun  substansinya.  Sebagaimana  Dio  Bintang  Gidete,  Muhammad Amirulloh,  Tasya  Safiranita  Ramli  (Tasya  Safiranita  Ramli,  Muhammad  Amirulloh,  n.d.) yang  meneliti  tentang  “Perlindungan  Hukum  atas  pelanggaran  Hak  Cipta  pada  karya  seni yang dijadikan karya Non fungible token (NFT) pada era ekonomi digital”. dalam tulisannya menunjukkan  bahwa  UU  No  28  tahun  2014  tentang  hak  cipta  dan  Undang-undang  No  19 tahun  2016  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  belum  mengatur  secara  komperhensif terhadap  karya  seni  dua  dimensi  dalam  media  digital.  Vinanda  Prameswati  dkk    (Vinanda Prameswati Dkk 2022) menulis tentang Data pribadi sebagai objek transaksi di NFT platform opensea” Vinanda  menjelaskan  bahwa  berdasarkan  Pasal  79  ayat  3  UU  No  24  tahun  2013 data  pribadi  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  objek  transaksi  serta  tidak  dapat  dilindungi  oleh HKI,  sehingga  perlu  adanya  adanya  aturan  huku  yang  mengatur  perlindungan  data  pribadi. Fathurrohman  Siliwangi  dan  Faiz  Mufidi  (Fathurrohman  Siliwangi  2022)  yang  meneliti tentang  “jual  beli non  fungible  token (NFT)  sebagai  asset  digital  dihubungkan  dengan  hak cipta  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan”  menyimpulkan  bahwa  bekum  terapat peraturan hukum yang mengatur secara khusus maka selama tidak merugikan pihak lain tidak ada  pembatalan,  para  pihak  sepakat  dan  memahami  segala  resikonya  maka  penjualan  NFT oleh Ghozali adalah sah  secara hukum.  Begitu  pula dengan  Muhammad Usman  Noor  (Noor 2021)  yang  meneliti  tentang  “NFT  ( Non  fungible  token ):  Masa  depan  arsip  digital?  Atau hanya  sekedar bubble ?”  Usman  menjelaskan  bahwa  isu  NFT  pada  dunia  arsip  masih  sangat terbatas  dibahas  sehingga  memberi  beberapa  peluang  penggunaan  NFT  dalam  pengelolaan arsip seperti Penggunaan sertifikat kepemilikan berupa kumpulan kode yang dijalankan pada platform  blockchain yang  pada  aplikasinya  bisa  diterapkan  diberbagai  aspek  dan  bidang kehidupan.  Selain  itu  NFT  membuka  peluang  usaha  bagai  pegiat  karya  digital.  Namun demikian ditemukan pula beberapa hambatan atau kesulitan yang  mungkin  menjadikan NFT bukan solusi yang berkelanjutan karena butuhnya tenaga komputerisasi dan listrik yang besar serta nilainya yang sangat volatil.
Studi  ini  ditujukan  untuk  melengkapi  kekurangan  yang  ada,  dengan  menganalisis mekanisme penjualan karya/kreasi digital berbasis Non Fungible Token (NFT) pada Platform Opensea. Hingga saat ini, belum ada peneliti atau lembaga Islam yang menyatakan keabsahan mata uang digital sebagai uang tunai. Di sisi lain, perlu diakui bahwa dunia terus berkembang dan  teknologi  maju  dengan  kecepatan  yang  terus  meningkat.  Menurut  ekonomi  Islam,  tidak
menutup kemungkinan NFT suatu saat akan dilegalkan (Saroh, 2023). Ulama-ulama terdahulu telah  memperbincangkan  namun  kasus  dan  kondisinya  tidak  persis  sama  sehingga  perlu dilakukan peninjauan kembali. Untuk menunjukkan bahwa Islam itu salihun likulli zaman wa likulli makan (cocok untuk segala zaman dan tempat), maka ijtihad akademik harus dilakukan untuk menjawab persoalan muamlah kontemporer di era globalisasi.

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan ( library research ) yang menjadikan buku dan bentuk literatur lainnya sebagai fokus utama. Data dari penelitian ini adalah data sekunder yang  terdiri  dari  tiga  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Bahan hukum  primernya  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  dan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  17  tahun  2015.  Sedangkan  bahan  hukum  sekundernya  adalah  buku-buku yang memiliki bahasan yang dan kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti buku tentang  jual  beli  NFT,  karakteristik  transaksi  syariah,  buku  hak  cipta  dan  jual  beli menggunakan mata uang kripto dalam transaksi digital (Arifin, 2019).
Penelitian  ini bersifat deskriptif analisis (Mantra, 2004). Data  yang terkumpul dianalisis secara  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  dokumentasi berupa  buku-buku,  tesis,  majalah,  jurnal  atau  literatur-literatur  lainnya  yang  membahas  dan mengulas tentang permasalahan penelitian (Ratna, 2010).

## Hasil dan Diskusi
A. Mekanisme  Penjualan  Karya/Kreasi  Digital  Berbasis  NFT  ( Non-Fungible  Token ) Pada Plaform Opensea
Saat  akan  bertransaksi  di Opensea harus  memiliki  saldo cryptocurrency atau  uang Ethereum. Cryptocurrency sendiri merupakan uang digital, uang virtual atau uang elektronik yang keberadaannya ada di dunia virtual dan cryptocurrency ini tidak memiliki bentuk benda dan  wujud  yang  nyata. Cryptocurrency ada  banyak  macamnya,  diantaranya  ialah Litecoin, Monero,  Ether,  Ripple,  Ethereum,  Qtum,  Dash,  Zcash,  Bitcoin dan  masih  banyak  lagi. Kriptografi digunakan dalam cryptocurrency untuk mengamankan data dan mendistribusikan proses pertukaran token digital dalam peer-to-peer (P2P), untuk mendapatkan cryptocurrency atau  uang  kripto,  pengguna  harus  terlebih  dahulu  membelinya  di  platform  seperti  misalnya Tokocrypto,  Binance,  Indodax ,  dan  lainnya  yang  sudah  terdaftar  di  Bapebbti.  Ketika  sudah memiliki  saldo cryptocurrency atau  uang  kripto  maka  selanjutnya  harus  memiliki  akun Opensea atau membuat akun terlebih dahulu di Opensea.
Setelah memiliki akun Opensea , pastikan untuk memiliki NFT yang akan di jual, seperti misalnya foto, video, atau digital art , yang akan dijual di Opensea . Selanjutnya, unggah NFT tersebut  di Opensea ,  sebelum  diunggah  tentukan  terlebih  dahulu  harga  yang  akan  dipasang sesuai  keinginan  dan  berapa  lama  durasi  NFT  tersebut  akan  dijual  di Opensea. Selain menjual, Opensea juga  dapat  digunakan  untuk  membeli  NFT,  selanjutnya  cari  NFT  yang dirasa  cocok,  lalu  tekan  tombol  “ check  out ”  dan  konfirmasi  pembayaran  menggunakan dompet  digital  dengan  mata  uang  kripto Ethereum (“Panduan  Cara  Jual  NFT  Di Opensea Agar Cepat Laku”, 2022).
Token  NFT  dicatat  pada  satu  buku  besar  besar  ( blockchain ),  yang  menunjukkan  siapa yang memiliki objek digital dan mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalamnya. Hasilnya,
jaringan  dapat  segera  mengidentifikasi  setiap  perubahan  kepemilikan.  Hal  ini  dimungkinkan karena token NFT juga dapat dimasukkan ke dalam kontrak yang diinginkan, seperti kontrak dengan  artis  yang  membuat  objek  digital  sehingga  ia  dapat  menerima  royalti  dari  penjualan objek  digital  tersebut  pada  saat  diperdagangkan  berikutnya.  Fakta  bahwa  objek  digital  telah dijual  di  jaringan  NFT  tidak  berarti  publik  tidak  dapat  mengaksesnya  lagi.  Itu  masih  dapat diakses  oleh  masyarakat  umum  tanpa  biaya,  dan  mereka  dapat  melihat,  mendengarkan, mengunduh, atau bahkan menyimpannya ke komputer atau perangkat lain mereka.
Gagasan  NFT  tidak  menjual  dokumen  canggih,  tetapi  hal  yang  dipertukarkan  adalah pengesahan kepemilikan.  Sementara  itu,  publik  hanya  mengunduh  arsip digital,  yang seperti kita  ketahui  bersama,  mudah  untuk  disalin.    Dalam  NFT,  bukti  kepemilikan  disimpan  dan verifikasi  kepemilikan  tetap  dengan  pemilik  pekerjaan  terkomputerisasi  yang  direkam  pada jaringan blockchain NFT,  misalnya,  siapa  pun  dapat  membeli  gambar  Mona  Lisa  (repro), tetapi hanya satu orang dapat mengklaim karya pertama (Fajrussalam et al., 2022).
Padahal NFT pada dasarnya menawarkan peluang yang sangat besar untuk menghasilkan objek  digital  yang  bisa  diperdagangkan  atau  dijadikan  aset.  Namun  dari  kondisi  yang  telah terjadi dan harganya sangat jauh dari harga yang wajar, kekhasan NFT masih  berupa bubble yang  sewaktu-waktu  bisa  menurun  bahkan  tidak  bernilai.  NFT  dapat sustainable apabila harga  pasar  objek  NFT  tidak  terlalu  fantastis,  salah  satu  pendapat  dari  Newitz  mengatakan bahwa  NFT  bisa  menjadi  konsep  yang  menarik  untuk  karya  seni  digital,  namun  sulit  tidak mengatakan bahwa itu hanya permainan finansial (Fajrussalam et al., 2022).
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penjualan Karya/Kreasi Digital Berbasis NFT ( Non-Fungible Token ) Pada Plaform Opensea
Kasus  jual  beli  NFT  ini,  termasuk  dari  akad  jual  beli salam yang  mana bai’  as-salam mempunyai pengertian  yang sederhana  yaitu pembelian barang  yang diserahkan  dikemudian hari,  sedangkan  pembayarannya  dilakukan  diawal. Bai’  as-salam juga  disebut  dengan  akad pesanan. Oleh sebab itu hukum bai’ as-  salam boleh dalam Islam.  Karena dalam bisnis saat ini, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan hanya melakukan transfer untuk  pembayaran  dan  menggunakan  internet  untuk  melakukan  transaksi,  jual  beli  NFT mengandalkan kontrak pesanan.
Praktik  jual  beli  NFT  di marketplace khusus  NFT  ini  sedikit  berbeda  dengan  jual  beli barang di marketplace online pada umumnya, seperti misalnya Tokopedia, yang membuatnya berbeda ialah  menggunakan  teknologi blockchain ,  transaksi jual  beli  NFT sudah  terprogram secara  otomatis  dalam  jaringan  dengan  metode smart  contract .  Sehingga  penyerahan  dan penerimaan  NFT  dilakukan  melalui  sistem  komputerisasi  data.  Dalam  transaksi  NFT  dalam marketplace Opensea pembayarannya  menggunakan  uang  kripto Ethereum (ETH)  dan polygon. Sementara itu, berdasarkan hasil Ijtima Ulama Fatwa MUI ke 7 (2021) yang digelar pada 9 November 2021,  salah  satunya  membahas  mengenai  hukum cryptocurrency atau mata    uang    kripto.        Keputusannya  menyatakan  bahwasannya  penggunaan cryptocurrency sebagai  mata  uang  hukumnya  haram,  karena  mengandung gharar,  dharar dan  bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015,  maka  pembayarannya  menggunakan  uang  kripto  pun  menjadi  suatu  pertanyaan,  lalu tidak  memenuhi  syarat sil’ah secara  syar„i  yaitu  ada  wujud  fisik,  memiliki  nilai,  diketahui
jumlahnya  secara  pasti,  hak  milik  dan  bisa  diserahkan  ke  pembeli  dan  uang  kripto  tidak memiliki underlying asset . (“ Opensea - Pengertian, Jenis Dan Contohnya” n.d.)
Belum diakuinya cryptocurrency atau mata uang kripto sebagai mata uang dan alat bayar yang  sah  di  Indonesia  menjadikan cryptocurrency atau  mata  uang  kripto  itu  mengandung ketidakjelasan  atau gharar ,  maka  tidak  dapat  untuk  digunakan  sebagai  alat  transaksi.  Selain itu tidak adanya wujud dari cryptocurrency atau mata uang kripto itu sendiri menjadikannya sebagai salah satu unsur gharar juga (Laily, n.d.).
Sedangkan dharar yang  ada  di  dalam  penggunaan cryptocurrency ,  Naik  dan  turunnya harga cryptocurrency atau  uang  kripto  ini  salah  satunya  karena  kapitalisasi  pasarnya  kecil menjadikan naik dan turunnya harga koin itu lebih cepat, selain itu komunitasnya pun secara tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  naik  dan  turunnya  harga  dari cryptocurrency atau  uang kripto  dalam  kata  lain  nilainya  ini  ditentukan  oleh  permintaan  dan  penawaran,  karena komunitasnya yang membuat cryptocurrency atau uang kripto ini hidup, ketika komunitasnya sudah tidak lagi aktif atau membuat cryptocurrency atau uang kripto mereka tidak hidup maka kemungkinan  besar  harga  koinnya  akan  turun,  yang  dirugikan  adalah  investor  atau  yang membeli cryptocurrency atau  uang  kripto  itu. Cryptocurrency atau  uang  kripto  memiliki sistem yang anonim dalam kata lain sistemnya ini tidak beridentitas, hal ini menjadikan ketika ada  pelaku  tindak  pidana cryptocurrency atau  mata  uang  kripto  sulit  untuk  dilacak  dan memiliki kemungkinan dijadikan alat untuk pencucian uang.
Kaidah  ushul  fikih  yang  mengaharuskan  untuk  mengutamakan,  mencegah kemudharatan  walaupun  di  dalam  sesuatu  itu  ada  manfaatnya,  tetap  diutamakan  untuk menghindari  kemudharatannya  daripada  mengambil  manfaat  atau  kemaslahatannya,  berikut kaidah ushul fikihnya.
Mencegah  kerusakan  atau  kemudharatan  lebih  diutamakan  daripada  mengambil kemaslahatan .
Cryptocurrency selain  mengandung gharar dan dharar ,  uang  kripto  dijadikan  sebagai aset digital juga mengandung qimar/maysir atau judi (gambling), karena cryptocurrency atau mata uang kripto nilainya fluktuatif, tidak stabil, naik dan turunnya nilai jualnya yang cepat, sebuah  rumor  dapat  mempengaruhi  naik  dan  turunnya  nilai  jual cryptocurrency atau  mata uang  kripto,  alasan  di  balik  fluktuasi  harga cryptocurrency tidak  jelas  atau  uang  kripto menjadikan  para  investor  berpotensi  untuk  mendapat  kerugian  yang  hanya  berdasar  pada peruntungan saja (Purwati, W., Abdurrahman, M., & Fawzi, 2018).
Kaidah fikih  muamalah  yang paling  mendasar untuk  menentukan hukum,  yaitu kaidah “ al-ashlu  fi  al-mu’amalah  al-ibahah  illa  an  yadulla  dalilun  ‘ala  tahrimiha ”, menjadi pokok bahasan  pembahasan  hukum  Islam  dari  NFT  ini.  Patokan  ini  mengandung  arti  bahwa perkembangan  lain  atau  hal  lain  di  luar  ranah  peribadatan  harus  diputuskan  sebagai  sesuatu yang  wajar  kecuali  jika  ada  tanda-tanda  yang  menunjukkan  bahwa  hal  itu  dilarang,  baik penunjuk  dari  dalam  maupun  karena  sebab-sebab  luar.  Dengan  demikian,  NFT  memiliki status  kehalalan  yang  masih  dalam  norma,  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  penanda-penanda baik  dari  dalam  maupun  luar  yang  dapat  mempengaruhi  status  kehalalannya  dan menjadikannya melawan hukum untuk dimanfaatkan.
Agar  NFT  dianggap  halal  sesuai  dengan  hukum  Islam  dan  digunakan  sebagai  objek transaksi,  semua  prinsip  dan  kriteria  halal  ini  harus  diikuti.  Karena  NFT  adalah  teknologi
netral  yang  bisa  digunakan  untuk  mencapai  sesuatu,  jalan  apapun  yang  mengarah  pada sesuatu yang haram juga bisa dihukum demikian, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi
Selain itu, metode sadd adz-zari'ah , yaitu menutup jalan terhadap sesuatu karena dapat mengakibatkan  pelanggaran  atau  kerusakan  syariah,  dikenal  dalam  kajian  ushul  fiqh.  Oleh karena  itu,  hukumnya  menjadi  haram  jika  NFT  adalah  teknologi  netral  dengan  hukum  awal yang  halal  tetapi  memiliki  tujuan  atau  mengandung  hal-hal  yang  diharamkan,  karena berpotensi  menyebabkan  seseorang  bertindak  dengan  cara  yang  bertentangan  dengan  nilai- nilai Islam (Ferawati Burhanuddin, 2022).
Fath adz-dzariah , sebaliknya, dapat diterapkan pada NFT jika tidak mengandung aspek negatif,  mengandung manfaat, bahkan berdampak pada kebaikan yang lebih besar, termasuk sosial  kemasyarakatan.  Artinya  NFT  bisa  membuka  jalan  karena  manfaat  dan  tujuan  baik yang  bisa  dicapai.  Dalam  artian  jika sadd  adz-dzariah berarti  mencegah  sesuatu  yang menimbulkan  mudharat  atau  menghasilkan  sesuatu  yang  merugikan,  maka fath  adz-dzariah berarti  mengambil wasilah (tidak  terhalang)  padahal  yang  dihasilkan  dapat  membawa manfaat, yaitu tentu saja, apa yang dibutuhkan oleh Islam.
Di  sisi  lain,  kehalalan  NFT  telah  diakui  di  sejumlah  negara,  termasuk  negara  yang mayoritas Muslim. Di negara-negara ini, NFT secara alami mematuhi persyaratan yang telah ditentukan  sebelumnya,  seperti  halnya  perusahaan  konsultan  halal  yang  berbasis  di  London bernama  Shariah  Expert.  Shariah  Expert  telah  menganugerahkan  wasiat  konsistensi  syariah paling  berkesan  di  dunia  sebagai  NFT  yang  diberikan  kepada  perusahaan  kripto  emas  dari Singapura bernama Cache.Gold .
Syarat  dan  ketentuan  mengatur  aspek  jual  beli  dari  transaksi  ini.  Poin  pendukungnya adalah penjual, pembeli, barang yang ditukar, biaya dan kesepakatan. Agar transaksi dianggap sah,  baik  penjual  maupun  pembeli  harus  ridha,  mukallaf,  dan  harus  ada  harga  yang  telah ditetapkan (Madjid, 2018). Melihat rukun jual beli tersebut sebenarnya proses transaksi NFT ini  tidak  terpenuhi,  dikarenakan  pada  nilai  atau  alat  tukarnya  ( saman )  terdapat  sesuatu  yang haram  karena  mengandung  unsur  yang  jika  ada  di  dalam  transaksi  menjadikan  transaksinya haram,  MUI  menyebutkan  bahwasannya cryptocurrency atau  mata  uang  kripto  ini mengandung unsur gharar dan dharar (Kugler, 2021).
Pada  akhirnya, crypto belum  sah  secara  hukum  sebagai  uang  tunai.  Namun  demikian, komunitas crypto melihatnya sebagai aset digital dengan potensi untuk melampaui nilai mata uang resmi. Karena  mereka belum diakui secara resmi di kancah perdagangan  internasional, bentuk uang digital harus digunakan di sektor bisnis atau jaringan yang mengakuinya sebagai uang  tunai.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  perdagangan  mata  uang  kripto  diatur  oleh BAPPEPTI dan diakui sebagai aset tidak berwujud di Indonesia. (Ramzy n.d.)
Hingga  saat  ini,  belum  ada  peneliti  atau  lembaga  Islam  yang  menyatakan  keabsahan mata uang digital sebagai uang tunai. Di sisi lain, perlu diakui bahwa dunia terus berkembang dan  teknologi  maju  dengan  kecepatan  yang  terus  meningkat.  Menurut  ekonomi  Islam,  tidak menutup kemungkinan NFT suatu saat akan dilegalkan. Belum sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 untuk dijadikan alat pembayaran.
Hal ini  menjadikan  tidak terpenuhi atau tidak sempurnanya rukun  dan syarat jual  beli, maka pembelian dan penjualan aset NFT yang transaksinya masih menggunakan uang kripto pun menjadi haram ketika dalam alat tukar tersebut terdapat yang haram di dalamnya, di sini
bukan haram zatnya, melainkan pada alat transaksinya yaitu cryptocurrency atau uang kripto yang  mengandung gharar,  dharar,  maysir yang  sudah  jelas  hal  tersebut  diharamkan  dalam bermuamalah  atau  dapat  dikatakan  berarti  transaksi  aset  NFT  yang  menggunakan cryptocurrency tidak boleh karena dalam praktiknya karena terdapat ketidak sesuaian dengan akad dalam bermuamalah.

## Kesimpulan
Mekanisme penjualan NFT di Opensea yaitu saat akan bertransaksi di opensea harus memiliki  saldo cryptocurrency atau  uang Ethereum melalui  dompet MetaMask, maka selanjutnya  harus  memiliki  akun opensea ,  memiliki  karya  NFT  yang  akan  di  jual,  seperti misalnya  foto,  video,  atau digital  art ,  selanjutnya  tentukan  terlebih  dahulu  harga  yang  akan dipasang  sesuai  keinginan  dan  berapa  lama  durasi  NFT  tersebut  akan  dijual  di opensea terakhir unggah NFT tersebut di opensea. Jual beli NFT ini sedikit berbeda dengan jual beli barang di marketplace online pada umumnya, seperti misalnya tokopedia, yang membuatnya berbeda  ialah  menggunakan  teknologi blockchain dan  tinjauan  hukum  ekonomi  syariah terhadap  mekanisme  penjualan  NFT  di opensea ini,  melihat  rukun  jual  beli  tersebut sebenarnya proses transaksi NFT ini tidak terpenuhi, dikarenakan pada nilai atau alat tukarnya ( saman )  terdapat gharar dan dharar .  Hasil  Ijtima  Ulama  Fatwa  MUI  Keputusannya menyatakan  bahwasannya  penggunaan cryptocurrency sebagai  mata  uang  hukumnya  haram, karena  mengandung gharar,  dharar dan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2011  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17  tahun  2015  maka    tidak  dapat    untuk digunakan  sebagai  alat  transaksi karena dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian dengan rukun  akad  jual  beli.  Namun  perlu  diakui  bahwa  dunia  terus  berkembang  dan  teknologi semakin  canggih  tidak  menutup  kemungkinan  NFT  suatu  saat  akan  dilegalkan.  Untuk menunjukkan  bahwa  Islam  itu salihun  likulli  zaman  wa  likulli  makan (cocok  untuk  segala zaman  dan  tempat),  maka  ijtihad  akademik  harus  dilakukan  untuk  menjawab  persoalan muamlah kontemporer di era globalisasi.

## Daftar Pustaka
Aletha,  Nadya  Olga.  2021. Memahami  Non-Fungible  Tokens  (NFT)  Di  Industri  CryptoArt .
Center For Digital Society.
https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-
content/uploads/sites/1423/2022/01/80-CfDS-Case-Study-Memahami-Non-Fungible- Tokens-NFT-di-Industri-CryptoArt.pdf.
Amir  Mu‟allim,  Nur  Kholis  dan.  2018. Transaksi  Dalam  Ekonomi  Islam .  Yogyakarta: Quantum Madani.
Arifin,  Zaenal.  2019. Penelitian  Pendidikan:  Metode  Dan  Paradigma  Baru .  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Fajrussalam,  Hisny,  Nur  Fadilah,  Masruroh  Masruroh,  Febby  Putri  Marini,  Ya  Syaikha Fatimah, and Weby Khamelia. 2022. “Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital.” As-Sabiqun 4, no. 1: 151–62. https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i1.1688.
Fathurrohman Siliwangi, Faiz Mufidi. 2022. “Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai
Aset  Digital  Dihubungkan  Dengan  Hak  Cipta  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan.”
Bandung Conference
Series: Law Studies
2, no. 2. https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/4818.
Ferawati  Burhanuddin,  Sisca.  2022.  “Transaksi  Cryptocurrency :  Bagaimana  Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 5, no. 2: 694–703. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue.
Fintech.  2022.  “What  Is  a  Non-Fungible  Token  (NFT)?”  Sanction  Scanner.  2022. https://sanctionscanner.com/blog/what-is-a-non-fungible-token-nft-375.
Kugler, L. 2021. “Non-Fungible Tokens and the Future of Art.” Communications of the ACM 64: 19–20. https://doi.org/10.1145/3474355.
Laily, Iftitah Nurul. n.d. “Aset NFT Tidak Bertentangan Dengan Syara‟tetapi Karena Dalam Transaksi Pembayarannya Menggunakan Cryptocurrency Atau Mata Uang Kripto Yang Mana  Terdapat  Sesuatu  Yang  Diharamkan  Dalam  Cryptocurrency.  Belum  Diakuinya Cryptocurrency Atau Mata Uang Kripto Seb.” Katadata.Co.Id.
Madjid,  St.  Saleha. 2018.  “Prinsip-Prinsip  (Asas-Asas)  Muamalah.” Jurnal Hukum  Ekonomi Syariah 2, no. 1.
Mantra,  Ida  Bagoes.  2004. Filsafat  Penelitian  &  Metode  Penelitian  Sosial .  Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Mishkin,  Frederic  S.  2008. Ekonomi,  Uang,  Perbankan,  Dan  Pasar  Keuangan .  Jakarta: Salemba Empat.
Noor,  Muhammad  Usman.  2021.  “NFT  (Non-Fungible  Token):  Masa  Depan  Arsip  Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?” Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan 13.
“ Opensea - Pengertian, Jenis Dan Contohnya.” n.d. Kamus.Tokopedia. Accessed January 24, 2023. https://kamus.tokopedia.com/o/ opensea /.
“Panduan  Cara  Jual  NFT  Di Opensea Agar  Cepat  Laku.”  2022.  Academy.  2022. https://indodax.com/academy/panduan-cara-jual-nft-di- opensea -agar-cepat-laku/.
Permana,  Fuji  E.  2020.  “Ajaran  Islam  Yang  Universal  Jadi  Tantangan  Bagi  Umatnya.” Republika.Co.Id.  2020.  https://www.republika.co.id/berita/qcdtuj430/ajaran-islam-yang- universal-jadi-tantangan-bagi-umatnya.
Purwati,  W.,  Abdurrahman,  M.,  &  Fawzi,  R.  2018.  “Tinjauan  Fiqih  Muamalah  Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas Di Dusun Cimanggu.” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah , 901.
Ramzy, Muhammad Dzaka. n.d. “Legalitas Crypto Currency/Mata Uang Kripto Sebagai Alat Transaksi  Di  Tinjau  Dari  Aspek  Hukum  Indonesia.”  LPM  Azas  Fakultas  Hukum. Accessed January 12, 2023. https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/opini-tentang- hukum/legalitas-crypto-currencymata-uang-kripto-sebagai-alat-transaksi-di-tinjau-dari-
aspek-hukum-indonesia.html.
Ratna,  Nyoman  Kutha.  2010. Metodologi  Penelitian:  Kajian  Budaya  Dan  Ilmu  Sosial Humaniora Pada Umumnya . Pustaka Pelajar.
RI, Departemen Agama. 2005. Al-Qur’an Dan Terjemahannya . Bandung: Diponegoro.
Saroh, Siti. 2023. “Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT Pada Platform Opensea .Io).” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 1: 378.
Tasya  Safiranita  Ramli,  Muhammad  Amirulloh,  Dio  Bintang  Gidete.  n.d.  “Pelindungan Hukum  Atas  Pelanggaran  Hak  Cipta  Pada  Karya  Seni  Yang  Dijadikan  Karya  Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital.” Jurnal Fundamental Justice 3.
Tokocrypto. 2021. “Tokomall: Indonesia‟s First Multi-Category NFT Marketplace,” Terakhir Di  Rubah  2021.”  Asiaone.Com.  2021.  https://www.asiaone.com/Business/Tokomall- Indonesias-First-Multi-Category-Nft-Marketplace.
Vinanda  Prameswati  Dkk.  2022.  “Data  Pribadi  Sebagai  Objek  Transaksi  Di  NFT  Pada Platform Opensea .” Jurnal Civic Hukum 7: 4–5.