## HAK MENENTUKAN PASANGAN BAGI ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TUAN GURU DI LOMBOK TENGAH

## Lalu Akhmad Rizkan
Dosen Luar Biasa IAIN Mataram akhmadrizkan@gmail.com

## Abstrak
Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang abadi dan suci. Untuk  mencapai  tujuan  dari  perkawinan  tersebut  dibutuhkan  kerelaan  dari  kedua  belah pihak.  Adapun  praktik  perkawinan  masyarakat  Sasak  dilakukan  dengan  tradisi  menggah, merondong, merarik, tadong, dan ngendeng. Dari sejumlah tradisi perkawinan yang berlaku pada  masyarakat  Sasak  Lombok  tentu  sedikit-tidak  akan  mempengaruhi  pola  hubungan rumah  tangga  di  antara  suami-istri.  Disatu  sisi  dapat  berdampak  positf  atau  bahkan sebaliknya,  dapat  berdampak  negatif.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  peran  serta  tokoh  agama yang dalam hal  ini Tuan Guru dalam upaya membina, mendidik dan menuntun  masyarakat agar dapat memahami implikasi dari tradisi perkawinan yang mereka gunakan.Metode yang digunakan  adalah  metode  kulitatif  dengan  paradigma  konstruktivis.  Metode  kualitatif sebagai metode yang dapat menggali makna di balik data yang nampak. Adapun paradigma konstruktivis digunakan karena kajianya berbasis pada pengalaman dan menjadikan individu manusia  sebagai  obyek  penelitian.  Sehingga  dengan  itu,  peneliti  dapat  menggunakannya sebagai perangkat dalam pengolahan data di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Tuan Guru mengenai hak penentuan pasangan bagi anak perempuan terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, anak perempuan wajib  meminta  persetujuan  orangtua  apabila  ia  tidak  berpendidikan  dan  belum  baligh; kedua sunnah, apabila anak perempuan sudah baligh dan belum berpendidikan tinggi; ketiga mubah,  apabila  anak  perempuan  sudah  berpendidikan  tinggi  dan  dewasa  serta  dianggap cakap hukum.Tuan Guru berpandangan bahwa seorang anak perempuan yang belum baligh dapat  dipaksa  menikah  oleh  orangtuanya,  karena  pemaksaan  dalam  perkawinan  tidak berimplikasi  terhadap  keharmonisan  rumah  tangga.  Hendaknya  anak  perempuan  terus mengembangkan sumber daya manusianya melalui pendidikan, untuk dapat memperoleh dan mempertanggung jawabkan hak yang dimilikinya. Sebab, zaman sekarang ini manusia akan dianggap pandai apabila ia sebagai manusia yang terdidik.
Kata kunci: Hak, Penentuan Pasangan, Anak Perempuan \

## A. Pendahuluan
Perkawinan adalah cara yang dibenarkan agama dalam upaya manusia melestarikan keturunan. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak  agar  tercapai  perkawinan  sempurna.  Praktek  perkawinan  dalam  masyarakat  begitu beragam, karena hal tersebut adalah sebuah cerminan dari tatanan budaya. Seperti budaya Sasak di  Lombok  yang  telah  mengenal  praktek  perkawinan  dengan  lima  tradisi,  seperti; menggah , merondong, merarik, tadong , dan ngendeng .
Dari  kelima  tradisi  perkawinan  adat Sasak di  atas,  perkawinan  dengan  tradisi menggah -lah  yang  paling  banyak  menimbulkan  persoalan  dalam  perkawinan  masyarakat
Sasak .  Tradisi menggah ( schaakhuweijk )  adalah  praktek  perkawinan  yang  merugikan kaum  perempuan.  Praktek menggah seperti  melarikan  gadis  secara  paksa  kemudian dibawa  untuk  disembunyikan  di  rumah  keluarga  laki-laki  dengan  maksud  menikahinya, sampai  pada  saat  acara  perkawinan  dilangsungkan. 1 Sehingga  praktek  ini  membuat perempuan di hadapkan pada posisi tidak berdaya, karena perempuan tidak dapat menolak dari perkawinan, sebab sedang berada dalam kekuasaan pihak laki-laki. 2
Pihak  keluarga  dari  perempuan  tidak  berdaya  untuk  mencegah  atau  membatalkan terjadinya  kawin menggah, karena  pelaku menggah yakni  dari  pihak  laki-laki berpandangan bahwa perkawinan menggah adalah tradisi perkawinan yang telah ada sejak dahulu dan merupakan warisan dari moyang. 3 Tradisi perkawinan ini tidak umum terjadi, akan tetapi pelaksanaan dengan cara ini diakui oleh masyarakat Sasak . 4
Perkawinan  dengan  tradisi menggah tidak  memperbolehkan  perempuan  untuk kembali  pulang ke rumah kedua orangtuanya, sampai pada saat  acara perkawinan selesai dilangsungkan. Apabila perempuan tersebut pulang, dengan maksud ingin melarikan diri, maka  dia  akan  mendapat  sangsi,  berupa  “ cibiran ”  dari  masyarakat,  sehingga  membuat perempuan itu menjadi  malu dan tertekan.   Lari dari perkawinan adalah  sebuah tindakan yang  menyalahi  aturan  adat Sasak, sehinggapraktek  tersebut  dipandang  sinis  oleh masyarakat Sasak Lombok. 5 Oleh karenanya, orangtua perempuan tidak boleh melindungi atau  menyembunyikan  anak  perempuannya,  apabila  orangtua  tidak  ingin  ikut  juga mendapat sangsi adat. Praktek perkawinan dengan jenis menggah ini banyak terjadi pada masyarakat  yang  berada  pada  wilayah  pedesaan  pedalaman  di  daerah  Pulau  Lombok, terutama di daerah Kabupaten Lombok Tengah. 6
Perkawinan dengan tradisi merondong 7 adalah tradisi perkawinan yang identik sama dengan tradisi perjodohan di daerah Jawa . Praktek perkawinan dengan tradisi merondong di  masyarakat Sasak Lombok  berupa  calon  suami  dari  anak  perempuan  ditentukan  oleh
1 Pernikahan dengan cara menggah pernah penulis saksikan dan kebetulan hal tersebut menimpa teman sekolah sepenulis yang namanya Harsul Mulianti Desa Lendangare Kec. Kopang Lombok Tengah, pada tahun 2004.
2 Muhammad  Taisir, Mengkritik  Tradisi  Merarik  Perspektif  Gender ,  dalam Qawwam  Jurnal  for  Gender Mainstreaming, Vol. 2 (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007), hlm. 30-46.
3 Hasan. Wawancara .  Des.  Kab.  Lombok  Tengah,  16  Maret  2012.  Hasan  adalah  kaka  dari  anak  perempuan korban perkawinan dengan tradisi menggah . Yanti dilarikan pada tanggal 12 Maret 2010. Hasan mengatakan kami berusaha mencegah terjadinya perkawinan tersebut dan waktu itu saya pernah menjemput (mengambil, penj.) adek saya, tapi pihak keluarga mereka (dari pihak laki-laki, penj.) tidak mau menyerahkan adek saya. Kami hawatir jika kami paksakan untuk mengambil adek saya maka akan berdampak pada perkelahian antar kampung. Sehingga kami paserah dan menerima apa yang telah terjadi.
4 Ahmad  Abdul  Syukur, Islam  dan  Kebudayaan  Sasak:  Stadi  Tentang  Aktualisasi  Nilai-Nilai  Islam  Kedalam Budaya Sasak, Disertasi ( Yogyakarta: PPS IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 385.
5 Siti  Rauhillah. Wawancara ,  Pengadang  26  Maret  2012.  Lari  dari  perkawinan  adalah  sebuah  aib  bagi perempuan Sasak ,  karena  teradapat  mitos  yang  berkembang  di  daerah  Lombok  yang  mengatakan  Apabila perempuan kembali ke rumah setelah dia dilariin oleh calon suaminya, maka ia akan sulit mendapatkan jodoh dan dapat dipastikan ia akan menjadi perawan tua atau dikenal dengan istilah mosot ,
6 Harun  Azwari. Wawancara ,  Bongak  8  April  2012.  Perkawinan  dengan  cara  memaksa  anak  gadis  untuk menikah  kebanyakan dipraktekkan oleh pemuda  yang sebelumnya tidak dikenal oleh perempuan  yang  ingin mereka nikahi. Untuk  menjalankan aksinya,  mereka  membayar  tenaga propesional  yang terbiasa  melakukan penculikan. Hal itu adalah tindakan yang lumrah dan biasa terjadi di derah kami.
7 Tutik  Herawati, Kearifan  Lokal  Masyarakat  Sasak;  Alternatif  Pemecahan  Permasalahan  Perempuan  Sasak, dalam Atun Wardatun (Ed.) Jejak Jender pada Budaya Mbojo, Sumbawa, dan Sasak di Nusa Tenggara Barat (Mataram: PSW. 2009), hlm. 75-101.
orangtuanya,  sehingga  perempuan  seringkali  tidak  bebas  untuk  memilih  calon pasangannya. 8 Perkawinan dengan jenis merondong banyak terjadi pada masyarakat kelas elit Sasak , 9 hal  ini  disebabkan  oleh  rasa  kuatir  orangtua  pada  masa  depan  putrinya.  Di samping  itu,  orangtua  berkeinginan  untuk  tetap  melestarikan  status  sosial  keluarganya dengan menjaga kemurnian dari keturunan keluarga besarnya. 10
Perkawinan  tradisi merarik adalah  cara  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh masyarakat Sasak Lombok,  karena  tradisi  perkawinan  ini  dianggap  sebagai  cara  yang paling  moderat  dan  egaliter. 11 Praktek  perkawinan  dengan  jenis merarik berupa, mengeluarkan si  perempuan dari kekuasaan orangtuanya untuk  selanjutnya  masuk dalam kekuasaan keluarga laki-laki. 12 Perkawinan dengan jenis merarik biasanya di awali dengan proses midang (berkunjung ke rumah perempuan pada malam  hari) dan perempuan  yang dilarikan  pada  umumnya  dilandasi  atas  rasa  suka-sama-suka.  Perkawinan  yang  bermula dengan  tradisi merarik bukan  karena  disebabkan  oleh  penolakan  kedua  orangtua  dari kedua  belah  pihak  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  budaya  luar  di  pulau  Lombok, 13 tetapi  praktek  ini  murni  dari  prilaku  budaya  yang  sudah  lama  berkembang  di  Lombok. Faktor  terjadinya  perkawinan  jenis merarik lebih  pada  sebuah  antisipasi  kemungkinan terjadinya konflik keluarga yang diakibatkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi keluarga di antara keduanya. 14
Oleh  karena  adanya  permasalahan  yang  terjadi  dalam  praktek  perkawinan  di masyarakat Sasak di  Lombok  dan  juga  adanya  peran  Tuan  Guru  sebagai  tokoh  agama yang begitu strategis.
Apabila  dilihat  dari  jenis  fokus  penelitian,  maka  penelitian  ini  lebih  cocok menggunakan  penelitian  kualitatif,  karena  penelitian  kualitatif  adalah  strategi pengumpulan data dengan berupaya menggali makna di balik data yang nampak, sehingga dalam  hal  ini,  peneliti  dapat  memahami    pandangan  Tuan  Gurusebagai  tokoh  agama  di Lombok Tengah.
Paradigma yang peneliti gunakan adalah paradigma konstruktivis . Karena paradigma konstruktivis  adalah  sebuah  anggapan  mengenai  kenyataan  yang  hanya  dapat  dipahami
8 Neli. Wawancara , Malang, 27 Juni 2011. Neli adalah Mahasiswa PPS UIN Malang, anak dari salah satu Tuan Guru di Lombok Tengah.
9 Masyarakat  elit  adalah  masyarakat  yang  terdiri  dari  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat;  tokoh  agama  bisa Tuan Guru atau Ustad dan tokoh masyarakat bisa seperti bangsawan Sasak yang memiliki gelar seperti raden dan lalu . 10 Menurut  Kepala  Dusun  Kopang  I,  budaya  perkawinan merondong dimulai  sejak  terjadinya  penjajahan  di pulau  Lombok,  hal  itu  sebagai  sebuah  antisipasi  dari  orangtua  supaya  anak  perempuanya  tidak  menjadi korban pengambilan paksa oleh para penjajah seperti Belanda dan Jepang. Sehingga, setiap anak perempuan yang  sudah  mulai  menginjak  usia  dewasa  langsung  dijodohkkan  atau  langsung  dinikahkan,  dan  pada umumnya  anak  dijodohkan  dengan  saudara  misan.  Itu  sebabnya  tradisi  perkawinan merondong menjadi membudaya dan sampai saat ini, tindakan itu masih berlaku di Lombok. Lalu Mahmud. Wawancara , Kopang 17 Maret 2012.
11 Tutik Herawati, Kearifan Lokal . hlm. 95.
12 Rahayu  Liana, Perkawinan  Merarik  Menurut  Hukum  AdatSuku  Sasak  Lombok  Nusa  Tenggara  Barat (Semarang: PPS Undip, 2006), hlm. 63.
13 Praktek perkawinan dengan tradisi merarik juga dikenal sebagai salah satu budaya masyarakat Sumbawa dan Bima.  Akantetapi  praktek  ini  dipandang  sebagai  tindakan  yang  menyalahi  aturan  adat  dan  kepercayaan masyarakat  umum.  Adapun  sebutan  masyarakat  Bima  (suku Mbojo )  dengan  tradisi  perkawinan merarik adalah laooha .
14 Rahayu Liana, Perkawinan Merarik, hlm. 64.
dalam bentuk jamak, berupa konstruksi mental yang tidak dapat diraba, berbasis sosial dan pengalaman yang bersifat lokal dan spesifik. 15

## B. Hak Penentuan Pasangan Perspektif Mazhab Maliki
Imam  Malik    (Malik  Ibn  Anas,  w.  1779.  M/795.  H) 16 memisahkan  keabsahan perempuan  (calon  istri)  antara  yang  janda  dan  gadis  dalam  menentukan  pasangannya. Untuk  janda  terlebih  dahulu  diminta  persetujuannya  dengan  tegas  sebelum  dilaksanakan akad  nikah.  Adapun  gadis  atau  janda  yang  belum  dewasa  dan  belum  dicampuri  suami, Imam  Malik  membedakan  antara  wali  dari  bapak  dengan  wali  di  luar  bapak.  Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak ijbãr ) untuk nikah. Sebaliknya, wali di luar  bapak  tidak  mempunyai  hak ijbãr .  Pihak  yang  boleh  memaksa  perempuan  menikah hanyalah  bapak  terhadap  anak  gadis  dan  hal  yang  sama  juga  berlaku  pada  anak  laki-laki yang masih kecil dan tuan terhadap hambanya serta wali terhadap anak yatim. 17
Imam Malik memperkuat pendapatnya dengan menegaskan bahwa “Tidak ada orang yang  boleh  memaksa  perempuan  menikah  kecuali  bapak  terhadap  anak  gadisnya”. Sedangkan  wali  di  luar  bapak  hanya  boleh  menikahkan  gadis  kalau  ada  persetujuan  dari gadis  yang bersangkutan. 18 Sehingga bapak kandung boleh memaksakan anak gadis untuk menikah dengan calon yang telah bapak pilihkan.
Pendapat  Imam  Malik  disandarkan  pada  sebuah  hadis  Nabi  yang  menuju  pada keharusan  wali  meminta  izin  untuk  menikahi  anak  perempuan  yang  masih  gadis  atau perempuan yang sudah janda, yaitu hadis yang berbunyi;
اَهُتاَمُص اَهُوأذِإَو اَهِسأفَو يِف  ُنَذأأَتأسُت ُرأكِبألاَو اَهِّيِلَو  أهِم اَهِسأفَىِب ُّقَحَأ ُمِّيَ ألْا 19
Kata اَهِّيِلَو  أهِم اَهِسأفَىِب ُّقَحَأ ُمِّيَ ألْا  menujukkan  bahwa  janda  lebih  berhak  menentukan (persetujuan)  pernikahannya.  Menurut  „ Iyad seperti  yang  dikutip  oleh  Nasution  dalam bukunya  mengatakan  bahwa,  jikalau  dihubungkan  dengan  hadis. يلىب لاا حاكو لا  hal  ini menujukkan  bahwa  janda  lebih  berhak  dalam  meminta  persetujuannya  dalam  menikah. 20 Makna  yang  dapat  diambil  di  sini  adalah,  hukum  meminta  persetujuan  gadis  hanyalah sunnah  sebagai  penyempurna  sahnya  pernikahan  dan  bukan  dalam  posisi  mewajibkan persetujuan gadis, sehingga tanpa persetujuannya pun pernikahan dapat dilakukan wali.

## C. Hak Penentuan Pasangan Perspektif Mazhab Hanafi
Abu Hanifah (w. 150/767) 21 menegaskan bahwa persetujuan perempuan (calon istri) apakah  ia  gadis  atau  janda  harus  ada  dalam  pernikahan  dan  sebaliknya  kalau  mereka menolak  akad  nikah  maka  tidak  boleh  dilaksanakan  meskipun  oleh  bapak.  Wali  tidak boleh memaksa ( ijbãr ) gadis yang sudah baliqh untuk menikah dengan seorang pria yang
15 Moh.  Kasiram, Metodologi  Penelitian  Kualitatif-Kuantitatif (Malang:  UIN  Maliki  Press,  2008),  hlm.  151. Konstruktivisme  juga  diartikan  sebagai  sebuah  metodelogi  empiris  dalam  pengertian  luas  dan  ajakan  untuk menerapkan  kerangka  tersebut  kedalam  penelitian  manusia.  Lihat  juga  Norman  K.  Denzin  dan  Yvonns  S. Lincoln. Handbook of Qualitative Research . Diterjemah oleh Darianto et. all. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 156.
16 Malik  Lahir  dan  meninggal  di  Madinah  dan  berguru  pada  Ja‟far  al-Shadiq.  Lihat  Cyril  Glasse, Ensiklopedi Islam, Ringkas edisi 1 cet. 2. Diterjemah oleh Gufron (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 266.
17 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  1  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara  Muslim  Kontemporer (Yogyakarta: ACAdeMIA Tazzafa. 2005), hlm. 75.
18 Ibid ., hlm. 74.
19 Shah ĩ h Muslim . hlm. 738
20 Ibid ., hlm. 75.
21 Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam . hlm. 267.
tidak diinginkannya. 22 Bapak berkewajiban untuk meminta persetujuan anak gadis apabila ia ingin menikahkannya.
Dasar  pendapat  Abu  Hanifah  mengenai  harus  ada  persetujuan  gadis  dalam pernikahan  adalah  pertama,  kasus  di  masa  Nabi  yang  menyatakan  bahwa  Nabi  menolak pernikahan  seorang  gadis  yang  dinikahkan  bapaknya,  karena  sang  calon  tidak menyetujuinya  yakni  kasus  yang  menimpa  al-Khansa‟a.  Dia  menemui  Nabi  dan melaporkan  permasalahan  yang  tengah  dihadapinya,  yakni  dia  dinikahkan  bapaknya kepada anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi, Nabi balik bertanya “Apakah kamu dimintai  izin  (persetujuan)?‟  jawab  al-Khansa‟a  “Saya  tidak  senang  dengan  pilihan bapak”.  Nabi  lalu  menyuruhnya  pergi  dan  menetapkan  hukum  pernikahannya  sebagai pernikahan  yang  tidak  sah,  seraya  bersabda;  nikahlah  dengan  orang  yang  kamu  senangi. Al-Khansa‟a  kemudian  berkomentar;  bisa  saja  aku  menerima  pilihan  bapak,  akan  tetapi aku  ingin  agar  para  perempuan  mengetahui  bahwa  bapak  tidak  berhak  memaksakan kehendaknya  untuk  menikahkan  anak  putrinya  dan  Nabi  menyetujuinya.  Ditambah  lagi oleh al-Khansa‟a; Nabi tidak meminta keterangan apakah saya gadis atau janda. 23
أمَ َو َااَ  اَهُتاَمُص اَهُوأذِإَو اَهِسأفَو يِف  ُنَذأأَتأسُت ُرأكِبألاَو اَهِّيِلَو  أهِم اَهِسأفَىِب ُّقَحَأ ُمِّيَ ألْا 24
Janda  itu  lebih  berhak  atas  dirinya  dari  pada  walinya  sedangkan  perawan  dimintai izinnya dan izinnya itu adalah diamnya, serta hadis Ibnu Abbas.
Sekiranya  seorang  gadis  dinikahkan  bapak  tanpa  persetujuan  si  gadis,  bersamaan dengan  itu  saudara  si  gadis  menikahkan  dengan  orang  lain  dengan  persetujuan  si gadis, maka nikah yang sah adalah nikah pilihan saudara. Konsekuensinya, sekiranya di antara pasangan yang dipaksakan bapak ada yang meninggal antara suami dan istri tidak saling mewarisi. 25

## D. Hak Penentuan Pasangan Perspektif Mazhab Syafi’i
Imam al-Syafi‟i (Muhammad  ibn  Idris  al-Safi‟i,  150-205/767-820). 26 mengelompokkan menentukan pasangan bagi calon istri menjadi tiga kelompok, pertama; gadis  yang  belum  dewasa;  kedua,  gadis  dewasa;  ketiga,  janda.  Batas  umur  gadis  yang belum  dewasa  yaitu  gadis  yang  belum  berumur  15  (lima  belas)  tahun  atau  belum  keluar darah  haidnya,  maka  dalam  masa  ini  bapak  dapat  menikahkan  anak  tanpa  seizin  anak gadis  tersebut  terlebih  dahulu,  akan  tetapi  dengan  syarat,  menguntungkan  dan  tidak merugikan  si  anak.  Sebaliknya  wali  tidak  boleh  memaksa  anak  gadis  jikalau  sekiranya merugikan atau menyusahkan anak gadis tersebut.
Dasar  penetapan  hak ijbãr ,  menurut  Imam  Syafi‟i  adalah  tindakan  dari  Nabi  yang menikahi  „Aisyah  ketika  masih  berumur  enam  tahun,  dan  mengadakan  hubungan  setelah
22 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan . hlm. 80.
23 Kasus al-Khansa‟a ini  menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara  gadis dan janda tentang  harus adanya persetujuan dari  yang  bersangkutan dalam pernikahan. Perbedaan hanya terletak  pada tanda setujunya; kalau  gadis  cukup  dengan  diamnya  sementara  janda  harus  tegas.  Baik  anak  perempuan  itu  gadis  atau  janda bapak harus tetap menintakan izin apabila ia dinikahkan.
Ibid ., hlm. 81.
24 Shah ĩ h Muslim . hlm. 738
25 Pendapat al-Sarakhsi dalam al-Mabsuth, V:2-4 kemudian dikutif oleh Nasution dalam bukunya berjudul Fiqih Munakahat 1 . hlm. 82.
26 Seorang tokoh arsitek sistematika hukum Islam, lahir di Palestina dan tumbuh dewasa di Makkah dan ia murid dari Malik Ibnu Abbas. Lihat Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam . hlm. 379.
berumur  sembilan  tahun. 27 Tindakan  Abu  Bakar  yang  menikahkan  anaknya  yang  masih belum  dewasa  dan  dikuatkan  dengan  alasan  bahwa,  semua  urusan  anak  kecil  merupakan tanggung  jawab  ayahnya.  Hal  di  atas  dijadikan  dasar  oleh  Syafi‟i  dalam  menetapkan adanya  hak ijbãr bapak  pada  anak  yang  belum  dewasa,  dengan  catatan,  gadis  berhak memilih untuk meneruskan pernikahan atau bercerai (رايخ) kalau kelak sudah dewasa.
Pernikahan anak gadis yang sudah dewasa, dalam hal ini Imam Syafi‟i memberikan porsi mengenai hak yang seimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan  pada  paham  sebaliknya  hadis  yang  mengatakan,  „janda  lebih  berhak  kepada dirinya‟. Menurut Syafi‟i  pengertian sebaliknya  dari hadis  ini adalah bapak lebih berhak menentukan  urusan  pernikahan  anak  gadisnya,  meskipun  dianjurkan  musyawarah  antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa dengan wali/bapak)  berdasarkan QS. Ali Imran (3): ayat 159.

## E. Hak Penentuan Pasangan Perspektif Mazhab Hanbali
Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah  adalah  salah  satu  ulama  yang  terkenal  dari  mazhab Hanbali. Sedangkan Mazhab Hambali dipelopori oleh Ahmad ibn Hanbal (w. 241/855) 28 , Ibnu  Qayyim  berkata  bahwa  persetujuan  perempuan  harus  ada  dalam  pernikahan. Pendapatnya tersebut disandarkan pada hadis; 1). Kasus al-Khansa‟a (seorang janda) dan seorang budak (yang masih gadis), yang pernikahannya ditolak Nabi karena dipaksa nikah dengan  pria  yang  bukan  pilihannya;  2).  Pernyataan  Nabi  yang  harus  meminta  izin  untuk pernikahan gadis, yang izinnya cukup dengan diamnya.
Adapun  tanggapan  al-Jauziyah  terhadap  pendapat  yang  mengatakan  “Persetujuan gadis tidak dibutuhkan untuk perkwinannya”, dengan dasar hadis Nabi yang digunakan (1) اهيلو هم اهسفىب قحا ميلْا (2)  نذأتست يتح ميلْا حكىت لاو (3)  نذأتست يتح ركبلا حكىت لاو  hal ini kemudian dibantah  dengan  mengatakan,  kesimpulan  tersebut  mendasarkan  pada  kebaikan  paham ( ةفلاخم مىهفم)  hadis  “Seorang  janda  lebih  berhak  pada  dirinya  daripada  walinya”.  Paham kebalikannya menurut kelompok tersebut adalah tidak dibutuhkannya persetujuanseorang gadis.  Sebab,  kalau  janda  lebih  berhak  pada  dirinya,  yang  diimplementasikan  dengan harus  adanya  persetujuan  dalam  pernikahannya,  berarti  pihak  yang  paling  berhak menentukan pernikahan seorang gadis adalah wali.

## F. Hak Penentuan Pasangan Perspektif Ulama Kontemporer
Pertama ,  pendapatnya  Yusuf  Qardawi  (1926  M/1344  H) 29 yang  menyarankan orangtua bermusyawarah dengan anak apabila orangtua hendak hendak menikahkan anak perempuannya.  Sebab  musyawarah  adalah  jalan  yang  disunnahkan  Nabi  dalam menyelesaikan semua bentuk permasalahan. Yusuf Qardawi  mengatakan bahwa;
Nas-nas  Syari‟at  menolak  adanya  pemaksaan  seorang  ayah  unutk  menikahkan putrinya tanpa  meminta pendapatnya, walaupun putrinya itu masih gadis. Sebaliknya
27 تلا  اهىع الله يضر ةشء اع ثيدح : َهأي ِىِ  ِ أسِت ُت أىِباَوَأَو يِب  َىَبَو  َهأيِىِ   ِّتِس ِل َموَّ َ َو ِ أيَ َع ُالله وَّ َص الله ُاىُ َر يِىَ وَّوَ َت Diriwayatkan dari „Aisyah d katanya: Rasulullah j telah menikahiku sewaktu aku berumur enam tahun dan tinggal  bersamaku  sewaktu  aku  gadis  berusia  sembilan  tahun .  Lihat Sahih  Bukhari  Muslim ,  Candra Kurniawan (Ed.) (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 256.
28 Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam. hlm . 149.
29 Dr.  Yusuf  Qardawi  lahir  di  Mesir  tahun  1926  M/1344  H,  beliau  adalah  salah  satu  tokoh  dari  organisasi Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir.  Pernah  mengenyam  pendidikan  di  Ma‟had  Thantha  dan  Ma‟had  Tsanawi, Universitas Al-Azhar di Fakultas Ushuluddin tahun 1952.
Islam mewajibkan sebagaimana disebut dalam Tarjih Nabawi agar anak wanita gadis itu  dimintai  izin,  meskipun  ia  merasa  malu,  maka  izinnya  adalah  diamnya,  karena diam ketika ditawari sesuatu itu menunjukkan ridha dan menerima. Nabi SAW pernah menolak sebagian akad nikah yang telah terjadi, di samping kerena bukan keinginan anak  puteri,  hukum  syari‟at  tidak  memperbolehkan  kepada  siapa  pun  untuk mempergunakan harta miliknya tanpa seizin dia. Apalagi masalah pernikahan yang itu menyangkut masa depan kehidupannya. Bahkan Sunnah mendorong para wali wanita untuk bermusyawarah dengan ibu anak wanita tersebut dalam masalah pernikahannya, yakni  seorang  suami  bermusyawarah  dengan  istrinya  ketika  ingin  menikahkan  anak gadisnya. Bahkan Sunnah mendorong para wali wanita untuk bermusyawarah dengan ibu  anak  wanita  tersebut  dalam  masalah  pernikahannya,  yakni  seorang  suami bermusyawarah dengan istrinya ketika ingin menikahkan anak gadisnya. 30
Kedua ,  Syaikh  Muhammad  bin  Ibrahim  Alu  Asy-Syaikh  (w.  1969  M/1389  H) berpendapat;  Tak  pelak  bahwa  salah  satu  syarat  sahnya  nikah  adalah  keridhaan/kerelaan meskipun  dari  seorang  wanita  gadis.  Dalam  hal  ini  sang  ayah  tidak  bisa  memaksakan kehendaknya untuk menikahkan putrinya. Dalil-dalil yang menyatakan demikian itu sudah jelas. 31 Kerelaan  menjadi  syarat  sahnya  sebuah  pernikahan  dalam  Islam.Kerelaan  anak perempuan  dalam  sebuah  pernikahan  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi  perempuan  yang sudah  janda  saja.  Anak  gadis  memiliki  hak  untuk  diminta  kerelaannya  apabila  dia dinikahkan.

## Tabel 1: Perubahan Hukum Menurut Para Fuqahã
Nama Tokoh Dasar/ teori Pernyataan Hukum Alasan/ Pertimbangan Hukum Imam  Malik, Hadis Ibnu Abbas (hadis ketiga), Tidak wajib meminta persetujuan gadis dalam menikah. Tidak ada orang yang boleh memaksa perempuan menikah kecuali bapak terhadap anak gadisnya. Hak ijbãr bapak sebagai wali Abu Hanifah Hadis „Aisyah (hadis pertama) dan Hadis Ibnu Abbas (hadis ketiga) Wajib adanya persetujuan perempuan dalam pernikahan, jika tidak pernikahannya boleh dibatalkan. Bentuk persetujuan gadis dengan diamnya dan persetujuan janda dengan tegas. Kasus penolakan Nabi atas pernikahan al- Khansa‟ dan Nabi menyuruhnya menikah dengan orang yang disenanginya. Imam Syafi‟i Hadis Abu Tidak wajib meminta persetujuan Pernikahan
30 Lihat  Artikel  Dr.  Yusuf  Qardawi, Sisem  Mayarakat  Islam  dalam  Al  Qur’an  dan  Sunnah (e-book:  Media, 1997-2000), terdapat dalam pasal 7 tentang nilai-nilai kemanusiaan, dengan tema  “ Syura dalam Kehidupan Keluarga ”.
31 Ibid ., hlm. 328.
Hurairah (hadis kedua) gadis. Izin gadis bukan lagi suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan/alternatif. Rasullullah dengan „Aisyah dan hadis Abu Hurairah serta QS. 3: 159 Hanbaliyyah Hadis „Aisyah (hadis pertama) dan Hadis Ibnu Abbas (Hadis keempat) serta Abu Hurairah (hadis kedua) Wajib ada persetujuan perempuan dalam pernikahan. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk hidup bersama dengan orang yang tidak disukainya. Kemandirian perempuan dan kemampuan bertanggung jawab atas hak Yusuf Qordhawi, Muhammad bin Ibrahim, dan Abdul Aziz Hadis Ibnu Abbas (hadis keempat) dan Hadis Abu Hurairah (hadis kedua) Harus ada izin dari gadis yang sudah dewasa. Apabila tidak ada izin maka pernikahan wajib dibatalkan. Ahmad dan Abu Hurairah serta Kemaslahatan Tabel 2: Penggolongan Penetapan Hukum Para Fuqahã Penetapan Hukum Tokoh Wajib dimintai izin Abu Hanifah, Hanabliyyah, Ulama-ulama Kontemporer lainya Tidak wajib dimintai izin Imam Malik, Imam Syafi‟i

## G. Hak  Penentuan  Pasangan  Perspektif  Tuan  Guru  Mengenai  Hak  Anak  Perempuan dalam Penentuan Pasangan
Dilihat  dari  sejumlah  pandangan  Tuan  Guru  dalam  merespon  hak  anak  perempuan dalam menentukan pasangan terbagi menjadi tiga:

## Pertama: Pasangan Ditentukan Oleh Anak Perempuan
Menurut  TGH.  Suparlan,  pernikahan  merupakan  hak  yang  dimiliki  anak  secara pribadi,  karena  sesungguhnya  mereka  berdualah  yang  akan  menjalani  dan  merasakan kehidupan rumah tangganya. Oleh karena perkawinan adalah masalah yang sangat pribadi, maka  dalam  menggambil  setiap  putusan  dibutuhkan  peran  aktif  dari  pihak  yang berasangkutan. Sehingga dari awal, persepsi anak sudah memiliki modal yaitu keyakinan untuk  dapat  hidup  bahagia  dengan  suami  pilihannya.  Lebih  lanjut  TGH.  Suparlan mengatakan;
Anak perempuan memiliki kewenangan memilih pasangan, karena pada dasarnya hak berjodoh,  hak  menikah  adalah  hakpribadi , syakhshiyyah betul  artinya  yang bersangkutan itu lebih tau pasangan untuk hidupnya, agar hubungannya bisa berjalan sesuai dengan keinginannya dan hidup sejahtera. 32
32 TGH. Suparlan. Wawancara , Kopang, 02 April 2011.
Menurut TGH. Suparlan dasar yang dapat digunakan dalam melihat kewenangan anak  perempuan  dalam  menetukan  pasangan  adalah  Qur‟an  surat  al-Ahzab  ayat  50 yang berbunyi; dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi  mau  mengawininya,  sebagai  pengkhususan  bagimu,  bukan  untuk  semua  orang mukmin .  Menurutnya,  ayat  ini  memiliki  dua  makna,  pertama;  kebolehan  menerima perempuan  yang  datang  menghibahkan  dirinya  pada  Nabi,  kedua;  kebolehan  Nabi menikah secara khusus tanpa adanya maskawin yang diberikan.
Khusus  untuk  masalah  hak  menentukan  pasangan  bagi  perempuan,  TGH. Suparlan  mengambil  makna  yang  kedua  yaitu  kebolehan  menerima  perempuan  yang datang  menghibbahkan  diri  pada  Nabi.  Sehingga  seorang  anak  perempuan  dapat  saja menikahkan dirinya tanpa adanya izin dari orangtua dan kebetulan pada kesempatan itu Nabi  tidak  menikahi  perempuan  itu,  melainkan  diberikan  kepada  pada  sahabat  yang meminta untuk dinikahkan dengan perempuan tersebut, dengan maskawin hafalan ayat Al-Qur‟an. 33
Apabila  dikaitkan  dengan  tradisi  perkawinan  budaya  masyarakat Sasak anak perempuan  dapat  dengan  bebas  dalam  memilih  pasangan,  TGH.  Suparlan  melihat  hal itu  sebagai  sebuah  dinamika  budaya  yang  tidak  bisa  disalahkan.  Adapun  dinamika budaya yang dimaksud adalah tradisi perkawinan adat Sasak bukan hanya adat merarik saja,  namun  ada  juga  adat  yang  namanya  tradisi belakok (meminta).  Tradisi belakok merupakan  tradisi  perkawinan  yang  paling  utama  dan  pertama  yang  harus  dilakukan oleh  masyarakat Sasak ,  dan  apabila  penggunaan  tradisi belakok tidak  berhasil  baru kemudian mengambil alternatif kedua yaitu berlari bersama ( merarik ). 34
Di  tempat  yang  berbeda  TGH.  Imran  Harun  menyebut,  bahwa  hak  dalam menentukan  pasangan  adalah  hak  yang  sepenuhnya  dimiliki  oleh  anak  perempuan. Karena  sesungguhnya  hak  yang  harus  diikuti  adalah  hak  anak  perempuan  dan  itu bukannya  hak  dari  orangtua,  orangtua  hanya  berkewajiban  mencarikan  laki-laki  yang dipandangnya  baik  untuk  anak  gadisnya  dan  tidak  untuk  dijodohkan.  Oleh  karena  itu orangtua  tidak  berhak  memaksakan  keingin  pribadinya  pada  anak  gadisnya  untuk dinikahkan dengan calon yang telah ditentukan oleh orangtua. Lebih lanjut TGH. Imran Harun mengatakan sebagai berikut;
Perempuan itu mempunyai hak untuk menentukan calon pasangannya dan hak untama yang  harus  diikuti  adalah  hak  perempuan.  Orangtua  hanya  berkuajiban  untuk mencarikkan  calon  suami  untuk  anaknya.  Peran  orangtua  hanya  berkewajiban mencarikan dan menunjukkan kriteria  yang cocok untuk anaknya dan orangtua tidak punya hak untuk memaksa dalam tanda kutip mencarikkan bukan menjodohkan. 35
Untuk memperkuat pendapatnya, TGH. Imran Harun merujuk pada tindakan Abu Bakar  As-Shiddiq  ketika  menikahkan  „Aisyah  sebagai  anak  gadisnya  yang  saat  itu masih berumur enam tahun dan Abu Bakar baru menyerahkan „Aisyah pada Rasulullah pada  umur  sembilan  tahun.  TGH.  Imran  Harun  juga  mengatakan,  sesungguhnya tindakan  Abu  Bakar  juga  menjadi  legitimasi  sebagian  ulama  dalam  mengunakan  hak
33 Ibid .,
34 Ibid .,
35 TGH. Imran Harun. Wawancara , Aik Mual 05 April 2011.
ijbãr pada anak perempuannya. Namun secara tegas TGH. Imran Harun membantah hal itu  dengan  mengatakan  apabila  kasus  itu  dilihat  dari  konteks  kejadiannya,  orangtua boleh  menikahkan  anak  gadisnya  apabila  orangtua  mampu  mencarikan  calon  suami yang  persis  memiliki  sifat  dan  keunggulan  seperti  Nabi  Muhammad  j,  dan  apabila orangtua  tidak  mampu  mecarikan  hal  yang  serupa  seperti  itu,  maka  orangtua  tidak berhak  memaksa  anaknya  untuk  menikah  dengan  calon  pilihannya  itu.  Lebih  jelas TGH. Imran Harun mengatakan:
Hak paksa dari orangtua memang merupakan pendapat dari Imam Syafi‟i, akan tetapi kalau  dilihat  dari  konteks  sunnah  tidak  seperti  itu.  Kebanyakan  dari  alasan  orangtua menggunakan  hak ijbãr pada  anak  adalah  ketika  Abu  Bakar  yang  menikahkan „Aisyah  dengan  Nabi  pada  usia  yang  sangat  kecil.  Namun  siapa  yang  dapat menempati  posisi  Nabi  di  kalangan  manusia  yang  lain,  kita  mengetahui  bersama, bahwa Nabi adalah manusia yang tidak memiliki aib dan beliau adalah manusia yang sempurna,  sehingga  apabila  orangtua  mampu  mencarikan  calon  pasangan  seperti Nabi, maka tidak masalah untuk di ijbãr . 36
Apabila  orangtua  tetap  berkeinginan  mengunakan  hak ijbãr pada  anak perempunnya,  itu  dapat  saja  dilakukan,  karena  hukum  Islam  juga  memperbolehkan menikahkan anak gadis pada usia masih kecil. Namun perlu diingat bahwa apabila anak perempuan itu sudah mencapai umur mumayyiz dan dapat memilih mana yang baik dan ia sukai, orangtua harus dapat menerima dengan lapang dada, apabila anak perempuan itu  dikemudian  hari  menolak  atas  pilihan  orangtuanya  itu.  Oleh  karenayaTGH.  Imran Harun sepakat dengan kesimpulan ulama‟-ulama‟ mutakhirin yang mengatakan bahwa orangtua  boleh  memilihkan  calon  pasangan  untuk  anak  perempuannya  akan  tetapi dengan syarat bahwa orangtua tidak boleh memaksakan pilihannya itu. 37

## Kedua: Keseimbangan Hak Orangtua Dengan Anak
Dari sisi fiqih terdapat dua pilihan antara hak ijbãr bapak dan hak khyãr anak. Kedua ketentuan  ini  sama-sama  memiliki  landasan  berfikir  dan  alasan  yang  kuat  dalam menerapkan  satu  di  antara  keduanya.  Jika  anak  memilliki  hak  untuk  memilih,  maka orangtua  juga  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  yang  terbaik  untuk  anaknya. sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  TGH.  Ahmad  Fadly  Fadhil  Tohirsaya  tidak menyalahkan dan membenarkan keduanya karena keduanya punya alasan. 38
Hak ijbãr orangtua dan hak khyãr anak sama-sama memiliki legitimasi hukum pada ulama‟-ulama‟  madzhab  yang  empat.  Sehingga  tidak  bisa  disalahkan  tindakan  orangtua yang  memaksakan  kewajibannya  untuk  menikahkan  secara  paksa  dan  sebaliknya,  anak juga  tidak  bisa  disalahkan  apabila  memilih  pilihannya  sendiri  dan  menolak  pilihan orangtuanya. Untuk itu permasalahan siapa yang paling berhak menentukan jodoh adalah tergantung dari sudut pandang seperti apa kita melihatnya. Disebabkan anak dan orangtua sama-sama memiliki alasan  yang didukung agama, seharusnya itu diperlukan kombinasi
36 Ibid .,
37 Ibid .,
38 TGH. Ahmad Fadly Fadhil Tohir. Wawancara , Bodak, 19 Maret 2011.
antara pilihan dari anak  dengan pilihan orangtua. Karena menurut  TGH.  Fadly tindakan combine itulah yang paling baik, dari pada hanya memandang dari sisi agamanya saja. 39 TGH.  Taqiuddin  menyebut  bahwa  anak  perempuan  memiliki  hak  dalam  memilih pasangan  karena  didukung  oleh  budaya,  dan  sesungguhnya  diperlukan  adanya kesepakatan  antara  anak  dengan  orangtua  sebelum  terjadinya  perkawinan.  Seharusnya anak  terlebih  dahulu  memperkenalkan  pilihannya  pada  orangtua,  supaya  orangtua  dapat mengenal lebih jauh laki-laki yang bakal menjadi menantunya itu. Setelah itu, baru terjadi pembicaraan  antara  kedua  orangtua  dari  masing-masing  pihak  untuk  membicarakan kelanjutan hubungan anak-anak mereka. 40
Perkawinan  dengan  tradisi  melarikan  gadis  merupakan  perbuatan  yang  tidak semestinya  dilakukan  pada  zaman  sekarang.  Walaupun merarik adalah  budaya Sasak akan  tetapi  budaya merarik kerapkali  menimbulkan  masalah,  karena  mudaratnya  lebih besar  ketimbang  manfaat  yang  diperoleh.  TGH.  Taqiuddin  mengambil  pendapat  dari TGH.  Saleh  Hambali 41 yang  mengatakan  jangankan  mencuri  anak  orang,  barang  atau sehelai  rambut  orang  pun  tidak  boleh  diambil.  Walaupun  pada  umumnya  perkawinan merarik identik dengan memilih sendiri calon suami, akan tetapi saya tidak setuju dengan cara yang diperaktikkan. 42

## Ketiga: Pasangan Anak Perempuan Ditentukan Orangtuanya.
Di tempat yang  berbeda TGH. Zainal Arifin Umar tidak sepakat atas pendapat yang mengatakan  bahwa  hak  yang  harus  diikuti  adalah  hak  anak  gadis.  Menurut  TGH.  Zainal malah  berpendapat  sebaliknya,  orangtualah  yang  berhak  diikuti,  karena  sesungguhnya orangtua  yang  paling  mengetahui  mana  yang  terbaik  untuk  anak  gadisnya,  bahkan orangtua  itu  sangat  berkewajiban  mencarikan  jodoh  untuk  anak  gadisnya.  Jika  orangtua memperoleh  calon  sumi  yang  cocok  dan  itu  tidak  merugikan  anak  gadis  yang bersangkutan,  maka  orangtua  dapat  saja  menikahkan  anak  gadisnya  itu  tanpa  seizin  atau sepengetahuan dari anak gadisnya. TGH. Zainal Arifin Umar secara tegas mengatakan:
Anak  adalah  tanggung  jawab  orangtua,  jadi  orangtua  berhak  mengatur  anaknya, termasuk  orangtua  berhak  untuk  memilihkan  jodohnya.  Apabila  orangtua beranggapan  ada  seorang  laki-laki  yang  layak  untuk  anaknya,  maka  orangtua  boleh mengawinkan anaknya tanpa sepengetahuan anaknya tersebut. 43
Oleh  karena  anak  gadis  tidak  memiliki  pengalaman  dalam  menentukan  pasangan yang  baik  untuk  dirinya  sendiri,  untuk  itu  orangtualah  yang  harus  menuntun  dan mencarikan  anaknya  pasangan  supaya  anak  mendapatkan  suami  yang  baik.  Karena orangtua memiliki pengalaman dalam menilai laki-laki  yang baik  dan bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya.
39 Ibid .,
40 TGH. Taqiuddin. Wawancara , Bonder, 28 Maret 2011.
41 TGH.  Saleh  Hambali  adalah  tokoh  agama  yang  karismatik  di  Pulau  Lombok.  Beliau  adalah  tokoh  Nahdatul Ulama  (NU)  yang  mendirikan  Yayasan  Pondok  Pesantren  Darul  Qur‟an  di  Bengkel  yang  terletak  di  Kab. Lombok  Barat.    TGH.  Saleh  Hambali  lahir  pada  hari  Jum‟at  tanggal  7  Ramadhan  1313  Hijriyah  bertepatan dengan tahun 1893 Masehi. Karirnya di NU pernah menjabat sebagai Rois Suriyah pada tahun 1952 sampai beliau meninggal pada tahun 1968. http://madarulquran.blogspot.com/2010/12/biografi-tgh-saleh- hambali.html Senin, 7 Mei 2012.
42 TGH. Taqiuddin. Wawancara , Bonder, 28 Maret 2011.
43 TGH. Zainal Arifin Umar. Wawancara , Praya, 24 Maret 2011.
Menanggapi masalah kedewasaan anak gadis TGH. Zainal memaknai hal itu dengan kedewasaan dalam hal pengalaman yang telah dimiliki, dan tentunya pengalaman bukan disebabkan oleh faktor pendidikan. Akan tetapi lebih pada pengalaman seseorang dalam perkawinan. Lebih jelasnya TGH. Zainal mengatakan:
Kekuasaan  orangtua  pada  anaknya  bisa  dilakukan  apabila  anak  belum  dewasa, kedewasaan anak itu dapat di tentukan oleh sudah atau tidaknya dia menikah. Agama menyebut  kedewasaan  anak  wanita  apabila  dia  sudah  mengalami  perkawinan  atau sudah janda. Apabila anak perempuan itu belum menikah dia belum dianggap dewasa, walaupun  anak  itu  sudah  berpendidikan  tinggi.  Karena  pendidikan  bukanlah  faktor penentu yang dapat menentukan kemampuan si anak dalam memilih pasangan, sebab saat  ini  banyak  anak  yang  menganggap  dirinya  sudah  dewasa,  dan  itu  kerap  kali membuat  dia  terjebak  dan  salah  memilih.  Lain  halnya  ketika  wanita  itu  sudah menjanda,  orangtua  tidak  boleh  memaksa  anaknya  dalam  menentukan  jodohnya. Bahkan kesediaan anak perempuan janda harus dinyatakan secara tegas. 44
Perempuan  yang  sudah  janda  boleh  dan  berhak  menentukan  pasangannya  sendiri. Perempuan  yang  sudah  janda  memiliki  pengalaman  dalam  mengenal  tabiat  dasar  dari laki-laki,  karena  sebelumnya  ia  telah  berpengalaman  dengan  mantan  suami.  Sehingga orangtua  tidak  boleh  memaksakan  perempuan  janda  untuk  menikah  dengan  cara  paksa. Lain halnya dengan anak gadis yang belum memiliki pengalaman yang harus dibimbing dan diarahkan.
Lebih tegas TGH. Ahmad Muzakki Rahmatullah berpandangan dengan mengatakan bahwa  anak  gadis  tidak  memiliki  hak khyãr ,  karena  hak khyãr hanya  dimiliki  oleh perempuan janda. Lebih lanjut dari apa yang dikatakan TGH. Muzakki bahwa:
Pada  dasarnya  anak  gadis  tidak  mempunyai  hak khyãr ,  karena  hak khyãr itu  hanya dimiliki  oleh  perempuan  yang  sudah  janda.  Hak khyãr yang  dimiliki  janda  lebih disebabkan  karena  pengalamannya  dalam  perkawinan.  Sehingga  pembatasan  hak khyãr anak  gadis  oleh  hak ijbãr lebih  disebabkan  oleh  pengalaman  yang  dimiliki bapak  dalam  perkawinan,  sehingga  dengan  pengalaman  bapak  itu  menjadikan orangtua mampu mengarahkan anaknya kearah masa depan yang lebih baik. 45
Hak khyãr adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  wanita  yang  sudah  janda.  Wanita  janda memiliki  pengalaman  dalam  memilih  pasangan  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  yang diharapkannya. Janda lebih dapat mengenal kebutuhan untuk dirinya dalam menemukan calon  pendaping  hidup,  dengan  situasi  seperti  itu  (janda)  baru  perempuan  dapat menggunakan kebebasannya untuk memilih.
Sedangkan  anak  gadis  masih  memiliki  keterbatasan  dalam  masalah  pengalaman, sehingga  gadis  ia  membutuhkan  pengalaman  yang  dimiliki  orangtua  dalam  mencari pasngan hidup. Untuk itu lah kenapa hak khyãr anak gadis kalah dengan hak ijbãr yang dimiliki orangtua. Sehingga orangtua berhak memaksa anak gadis untuk menikah dengan pasangan  dari  pilihan  orangtua.  Anak  gadis  dengan  keterbatasan  pengalaman  sering terdorong  oleh  hawanafsu  dalam  memilih  laki-laki  sebagai  pendamping  hidup.  Oleh sebab itu anak yang masih gadis tidak mampu melakukan pertimbangan dengan matang
44 Ibid.,
45 TGH. Ahmad Muzakki Rahmatullah. Wawancara , Sengkol, 10 April 2011.
dari  apa  yang  dia  butuhkan.    Supaya  gadis  tidak  keliru  dalam  memilih  pasangan dibutuhkan peran dari orangtua untuk membantunya dalam menilai laki-laki atau bahkan memilihkannya pasangan.

## H. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan yang terkait dengan hak menentukan pasangan bagi anak perempuan perspektif Tuan Guru di Lombok Tengah, maka dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:
Pertama;  Pandangan  Tuan  Guru  mengenai  status  hukum  yang  dapat  ditarik  adalah; pertama  anak  perempuan  wajib  meminta  persetujuan  orangtua  apabila  ia  tidak berpendidikan dan belum baligh; kedua sunnah, apabila anak perempuan sudah baligh dan belum  berpendidikan  tinggi;  ketiga  mubah,  karena  anak  perempuan  sudah  berpendidikan tinggi dan dewasa serta dianggap cakap hukum.
Kedua;  Tuan  Guru  berpandangan  bahwa  orangtua  dapat  memaksa  anak  perempuan yang  belum  dewasa  untuk  menikah  dengan  laki-laki  yang  telah  ditentukan  oleh orangtuanya.  Hal  itu  disebabkan  karena  kondisi  kejiwaan  anak  perempuan  yang  masih sangat labil, yang membuat dia tidak mampu memilih pasangan yang baik dan tepat untuk dirinya sendiri. Akan tetapi di lain pihak, orangtua juga wajib menghormati harapan anak atas calon suaminya.
Ketiga;  Tuan  Guru  berpandangan  bahwa  pemaksaan  perkawinan  pada  anak perempuan  tidak  berimpikasi  terhadap  keharmonisan  rumah  tangga.  Sebab  kebahagiaan dalam  ikatan perkawinan tidak ditentukan oleh kebebasan dalam memilih pasangan.

## Daftar Pustaka
Muhammad  Taisir, Mengkritik  Tradisi  Merarik  Perspektif  Gender ,  dalam Qawwam  Jurnal for Gender Mainstreaming, Vol. 2 Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007.
Ahmad  Abdul  Syukur, Islam  dan  Kebudayaan  Sasak:  Stadi  Tentang  Aktualisasi  Nilai-Nilai Islam Kedalam Budaya Sasak, Disertasi, Yogyakarta: PPS IAIN Sunan Kalijaga, 2002. Tutik  Herawati, Kearifan  Lokal  Masyarakat  Sasak;  Alternatif  Pemecahan  Permasalahan Perempuan  Sasak, dalam  Atun  Wardatun  (Ed.) Jejak  Jender  pada  Budaya  Mbojo, Sumbawa, dan Sasak di Nusa Tenggara Barat , Mataram: PSW. 2009.
Rahayu  Liana, Perkawinan  Merarik  Menurut  Hukum  AdatSuku  Sasak  Lombok  Nusa Tenggara Barat, Semarang: PPS Undip, 2006.
Moh.  Kasiram, Metodologi  Penelitian  Kualitatif-Kuantitatif, Malang:  UIN  Maliki  Press, 2008.
Norman  K.  Denzin  dan  Yvonns  S.  Lincoln. Handbook  of  Qualitative  Research .  Diterjemah oleh Darianto et. all. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Malik  Lahir  dan  meninggal  di  Madinah  dan  berguru  pada  Ja‟far  al-Shadiq.  Lihat  Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, Ringkas edisi 1 cet. 2. Diterjemah oleh Gufron Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  1  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara  Muslim Kontemporer , Yogyakarta: ACAdeMIA Tazzafa. 200.
Sahih Bukhari Muslim, Candra Kurniawan (Ed.), Bandung: Jabal, 2010.
Yusuf Qardawi, Sisem Mayarakat Islam dalam Al Qur’an dan Sunnah (e-book: Media, 1997- 2000
http://madarulquran.blogspot.com/2010/12/biografi-tgh-saleh-hambali.html Senin,  7  Mei 2012