## Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam

## Ridwan
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto E-mail: ridwan@iainpurwokerto.ac.id

## Abstrak
Perdebatan  paradigmatik  hubungan  agama  dan  negara  dalam  Islam  adalah  persoalan klasik  yang  selalu  aktual.  Akar  persoalan  lahirnya  perdebatan  disebabkan  tidak  adanya dasar  normatif  dan  preseden  historis  yang  secara  definitif  menyatakan  tentang  relasi hubungan  agama  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  perumusan  paradigma  hubungan  agama dan  negara  merupakan  persoalan  ijtihadiyah  yang  selalu  terbuka  untuk  di  perdebatkan. Artikel  ini  menunjukkan  bahwa  perdebatan  teoritis  tentang  relasi  agama  dan  negara bermuara  pada  tida  pradigma  yaitu  paradigma  integralistik,  sekularistik  dan  simbiotik- mutualistik .
Kata kunci : Agama, negara, integralistik, sekularistik dan simbiotik

## Abstract
The  paradigmatic  debate  on  the  relationship  between  religion  and  state  in  Islam  is  an actual  classic  problem.  The  debate  rises  due  to  the  absence  of  the  normative  basis  and historical  precedents  that  definitively  state  the  relation  between  religion  and  state. Therefore, the paradigm formulation between religious and state relations is a matter of ijtihadiyah  which  is  always  open  for  debate.  This  article  shows  that  theoretical  debates about  the  relations  between    religious  and  state  leads  to  three  paradigms:  integralistic, secularistic and symbiotic-mutualistic paradigms.
Keywords : religion, state, integralistic, secularistic and symbiotic.

## A. Pendahuluan
Diskusi tentang relasi agama dan negara  dalam  sejarah  pemikiran  politik Islam  selalu  muncul  dalam  berbagai tulisan buku ataupun artikel para pemikir muslim. Upaya merumsukan konsep dan dasar  yuridis  dan  teologis  dari  politik Islam khususnya hubungan antara agama dan  negara  menjadi  diskursus  yang menarik  dan  selalu  menjadi  perdebatan.
Islam  dan  Politik  ( al-din  wa  al-daulah ) dalam  Islam  merupakan  wacana  klasik tetapi  selalu  mengemuka  dan  menjadi
perdebatan  akademik  di  kalangan  para ulama. Secara normatif, tidak ditemukan landasan  tekstual  baik  yang  bersumber dari  al-Quran  maupun  al-  hadis  tentang konsep-konsep  operasional  dari  sistem ketetanegaraan  islam.  Al-Quran  dan hadis  hanya  memuat  preposisi-preposisi normatif  tentang  politik  islam    dan hubungan anatar manusia seabgai

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.2139
individu  dan  kominitas  sosial  tertentu. 1
Islam  merupakan  sistem  ajaran  yang memuat  seluruh  diemnsi  kehidupan manusia  meskipun  dalam  narasi  yang umum. 2
Berdasarkan analisis historis perjalanan  Nabi  muhammad  sebagai Nabi  dan  seorang  kepala  negara,  sangat jelas  tentang  posisi  agama  sebagai landasan moral dalam mengelola tatanan sosial  politik.  Dalam  teologis  islam sangat  jelas  bahwa  persoalan  ibadah, hidup  dan  mati  seseorang  termasuk membicarakan  masalah  ketatanegaraan adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari ajaran islam . 3 Dengan mendasarkan pada kerangka  berpikir  seperti  ini  jelas, bahwa  tidak  boleh  ada  pemikiran dikhotomik  antara  persoalan  agama  dan politik,  antara  dunia  dan  akhirat  tetapi semuanya  menjadi  satu  kesatuan  yang tidak  dipisahkan. 4 Dengan  demikian persoalan  agama  tidak  bisa  didi- khotomikan  dan  dipertentangkan  antara keduanya. 5
Selama  Nabi  Muhammad  hidup di  Madinah,  beliu  telah  memberikan contoh  yang  terbaik  melalui  negara Madinah  tentang  pengelolaan  sebuah negara yang idial dalam islam khususnya formulasi  hubungan  agama  dan  politik. 6
Madinah  sebagai  kota  pilihan  Nabi berhijrah  menunjukan  sebuah  cita-cita Nabi  membangun  peradaban  manusia
1 K.H.  MA.  Sahal  Mahfudh ,  Nuanasa Fiqih  Sosial, (Yogyakarta:  LKiS,  1994),  hlm. 208.
2 Abdul Rashid Moten, Political Science: An  Islâmic  Perspective, (London:  Macmillan Press, 1996), hlm. 29.
3 Lihat Q.S. 6 : 162.
4 A.  Syafi’I  Ma’arif, Peta  Bumi Intelektualisme  Indonesia, (Bandung:  Mizan, 1993), hlm. 204 – 205.
5 AKS  Lambton, Islâmic  Political Thought, dalam  Schacht  Joseph  with  C.E. Boswort, ed. The Legacy of Islâmic , (Oxford At The Clarendon, 1974), hlm. 404.
6 Dawam  Raharjo,  Ensiklopedia  al- Qur’ân: “Madinah”, dalam Jjurnal Ulumul No. 5 Vol. IV, Th 1993. hlm. 25-29.
yang berbudaya dalam sebuah komunitas  politik  yang  berkeadaban. Hubungan  agama  dan  politik  dalam islam  telah  diberikan  melalui  praktik negara Rasulullah melalui negara Madinah. 7 Preseden historis praktik
ketatanegaraan  dalam  Islam  sebagai- mana  dicontohkan  oleh  Nabi  dan generasi  sesudahnya  menggambarkan adanya  keragaman  sistem  dan  bentuk negara.  Oleh  karena  itu,  perdebatan hubungan  agama  dan  negara  secara paradigmatik  selalu  muncul  di  kalangan pemikir  muslim  untuk  mencari landasan dalam  merumuskan    formulasi  relasi yang  konkrit  dan  terukur  antara  agama dan  negara  dalam  kerangka  pengelolaan pemerintahan.

## B. Rancang Bangun Politik Islam
Konstruksi filosofis politik Islam banyak  dinyatakan  dalam  al-Quran dengan  bahasa  yang  bersifat  umum  dan hanya  memuat  prinsip-prinsip  dasar. Beberapa  prinsip  moralitas  politik  Islam antara lain konsep pengambilan keputusan  dengan  melibatkan  masya- rakat luas (musyawarah) , prinsip keadilan  ( ‘adalah )  dan  persamaan  di hadapan hukum. Diskusi dan pengkajian persoalan politik ini membuka kita untuk melakukan  pengujian-pengujian  intelek- tual  melalui  kerja  ijtihad    yang didasarkan  pada  penalaran  manusia. 8 Prinsip syura dalam  meniscayakan berlakunya  suatu  sistem  sosial  politik yang  bermoral  sebagai  manifestasi  dari prinsip keadilan, egaliter dan penegakan nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
7 Budhy  Munawar – Rachman  (ed.),
Kontekstualisasi Doktrin Islâm dalam
Sejarah,( Jakarta:Paramadina,  1995),  hlm.  589.
Lihat pula  Abdul Rashid Moten, Political., hlm. 29.
8 Fathi  Osman,”Paramater -paramater Negara Islâm”, dalam
Islâm Pilihan  Peradaban ,
A.E. Priyono (ed.), (Jakarta: Yayasan Shalahudin, 1984), hlm. 93.

## Volksgeist
Dalam  perspektif  ajaran  Islam, mendirikan  negara  merupakan  bagian dari  pengamalan  ajaran  agama  untuk sebuah  cita-cita  menegakan  syariah islam  dalam  kehidupan  sosial. 9 Islam menempatkan  negara  sebagai  aspek instrumental  untuk  mengawal  eksistensi agama.  Dengan  demikian  negara  Islam harus  diposisikan  sebagai  alat  mencapai tujuan  dan  bukan  tujuan  itu  sendiri. Diamnya  al-Quran  dan  hadis  untuk memberikan panduan yang pasti tentang politik ketetanegaraan menunjukkan bahwa  masalah  negara  adalah  wilayah ijtihadiyah  dan  karena  itu  membuka ruang  perdebatan  dan  diskusi  di  antara para  pemikir  islam.  Islam  hanya  sebatas memberikan  kerangka  etika  tentang bagaimana sistem politik dan pengelolaan negara dibangun. 10
Aspek  utama  yamg  menjadi perhatian  al-Quran  adalah  memastikan bahwa pengelolaan negara harus mengacu  pada  prinsip  dasar  keadilan, persamaan  dan  musyawarah.  Fokus utama al- Quran adalah pada penegakan nilai-nilai  politik,  bukan  pada  bentuk negara  tetapi  pada  moralitas  politik. Sistem  pemerintahan  dan  bentuk  negara dalam Islam bukanlah sesuatu yang ajeg dan  tidak  bisa  berubah,  tetapi  ia  selalu berubah  seiring  dengan  dinamika  dan arus  perubahan  dan  selaras  dengan kebutuhan,  waktu  dan  tempat. 11 Dalam rangka  mengaplikasikan  dan  meng- internalisasikan  nilai-nilai  moral  politik Islam  dalam  kerangka  kehidupan  dan menjadi  sistem  sosial,  maka  negara menjadi instrument dalam meng- organisasikan  dan  menggerakkan  lalu
9 Menurut  Abi  Hasan  al-Mawardi, al- Imamah Maudhu’atun li Khilafah al -Nubuwah fi harasati  al-Din  wa  Siyasah  al-Dunya. Lihat  al-
Mawardi, Ahkam  al-Sulthaniyyah, (Bairut:  Dar al-Fikr, 1960), hlm 5.
10 A.  Syafi’I  Maarif, Peta  Bumi., hlm. 158.
11 Qomaruddin  Khan, al- Mawwardi’s
Theory  of  The  State, (Lahore:  BazmI – I  Iqbal, t.tp), hlm. 13.
lintas  kepentimgam  masyarakat  sesuai dengan  kaidah-kaidah  ajaran  Islam. Tanpa  dukungan  dari  otoritas  politik, nilai- nilai  syari’ah  tidak  akan  ter - manifestasikan  dalam  kehidupan  sehari- hari.
Peristiwa hijrahnya Nabi
Muhammad  dari  Makkah  ke  Madinah membawa  perubahan  yang  besar  bagi perkembangan  dan  pertumbuhan  ummat islam  baik  secara  kualitas  maupun kuantitas.  Tidak  hanya  merubah  jumlah pengikut saja, hijrahnya  Nabi membawa perubahan signifikan pada oreintasi misi kenabianya.  Misi  Nabi  tidak  hanya menyangkut  persoalan  ubudian,  ahlaq dan  aqidah  tetapi  sudah  masuk  pada wilayah  hukum  dam  politik  kenegaraan. Ummat  islam  pada  periode  Madinah  di hadapkan  pada  kebutuhan  pengaturan hukum  dan  politik  sehingga  ayat-ayat Madinyah  banyak  berkaitan  dnegan persoalan  hukum  dan  politik.  Oleh karena  itu  respon  al-Quran  dan  hadis pada  periode  ini  merupakan  jawaban atas kebutuhan konkrit di suatu komunitas madinah waktu itu. 12
Di komunitas masyarakat Madinah,  Nabi  memiliki  peran  yang sangat  penting  yaitu  sebagai  pemimpin komunitas  Madinah.  Pada  diri  nabi terdapat  banyak  kapasitas,  yaitu  sebagai Nabi  dan  rasul,  kepala  negara  dan sebagai  hakim  dalam  mengadili  perkara hukum.  Dalam  diri  Nabi  terdapat  dua kapasitas  kepemimpinan  yaitu  sebagai pemimpin spiritual-keagamaan dan pemimpin  politik.  Kemampuan  Nabi dalam  memimpin  memposisikan  beliu sebagai simbol pemersatu masyarakat di tengah komunitas Madinah yang heterogen  secara  agama,  etnis,  budaya
12 Abdullah Ahmed an-Naim, Toward an Islâm  Reformation,  Civic Liberties, Human Right  and  International  Law, terj.  A.Suaedi, Dekonstruksi  Syari’ah  ,  Wacana  Kebebasan Sipil,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hubungan International  dalam  Islâm,  ( Yogyakarta:  LKiS, 1994), hlm. 28.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.2139
maupun  bahasa  dan  Nabi  adalah  simbol pemersatu  bagi  komunitas  muslim  dan muslim. 13 Menurut teologi
Islam, pemimpin  tertinggi  adalah  Tuhan  sang pencipta  dan  pembuat  hukum.  Namun demikian syari’ah yang di tetapkan oleh
Allah  merupakan  sistem  ideal,  sedang implementasi  dari  prinsip  dasar  tersebut bersifat  kondisional.  Pada  Wilayah  ini upaya  penggalian  pesan  moral  dari ajaran sosial politik dalam Islâm menjadi masalah  yang  bersifat ijtihadiyyah. Dengan  demikian  al-  Quran  dan  hadis sebagai  sumber  normatif  merupakan kerangka  etika  yang  dijadikan  sumber nilai  bagi  upaya  perumusan  bentuk  dan sitem  sebuah  negara  yang  disinari  oleh nilai etika politik.
Dalam Islam, politik tidak hanya dipahami  penguasaan  pada  struktur politik, tetapi juga menyangkut kulturisasi  politik  dalam  kehidupan sehari-hari.  Konsep  politik  dalam  islam tidak hanya dipahami perjuangan memperoleh    kekuasaan  saja,  lebih  dari itu politik adalah instrumen membangun kemaslahatan  rakyat.  Konstruksi  politik berkeadaban  yang  berorientasi  pada kaidah fiqh  “ tasharruf al-imam manuthun bi al mashlahat “ (kebijakan politik seorang pemimpin harus
mendasarkan  pada  pada  kemaslahatan rakyat). menjadi dasar filosofis pengembangan  gagasan  politik  dalam islam. 14 Dengan  mendasarkan  pada argument di atas, maka nilai kemaslahatan umum harus menjadi spirit dan  pijakan  kebijakan  apapun  yang diambil pemerintah.
13 John  Obet  Voll, Islâm  Continuity  and Change, terj. Ajat Sudrajat, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press), hlm. 30.
14 K.H.MA.  Sahal  Mahfudh, Nuansa Fiqh., hlm. 210.
C. Dasar  dan  Tujuan    Mendirikan
Negara Hadirnya  suatu  negara  dalam sebuah komunitas masyarakat merupakan suatu keharusan dalam suatu komunitas ummat Islâm. Negara tersebut dimaksudkan untuk mengayomi kehidupan  ummat,  malayani  mereka serta  menjaga  kemaslahatan  bersama ( mashlahah  musytarakah ).  Keharusan mendirikan  negara  dalam  perspektif ulama  Sunni  adalah  bersifat  faultatifini bagi  faham  sunni  hanyalah  sebatas kewajiban    fakultatif  ( fardhu  Kifayah ), sehingga  jika  sebagian  orang  telah berusaha berdirinya negara, maka gugurlah kewajiban lainya. 15
Konsep mendirikan negara dalam pandangan  Sunni  tidaklah  termasuk salah satu pilar ( rukun ) iman
sebagaimana  yang  diyakini  oleh  Syi’ah.
Namun  demikian,  Sunni  tidak  mem- berikan  keadaan  berlarut-larut  kosong ( vacum ) tanpa adanya suatu pe- merintahan.  Hal  ini  berbeda  dengan konsep  Khawarij  yang  membolehkan komunitas  ummat  Islâm  tanpa  adanya seorang  imam  apabila  ummat  sudah mampu mengatur dirinya sendiri.
Jumhurul  ‘ulama ( Sunni )  telah sepakat tentang kemestian adanya seorang  imam  untuk  menegakan  per- satuan,  mengatur  masyarakat,  meng- usahakan  berlakunya  hukum hudud, mengumpulkan  zakat,  mempertahankan batas-batas  wilayah  kekuasaan,  me- nyelesaaikan perkara-perkara dan mengangkat hakim-hakim di pengadilan,
15 Said  Agil Siradj, ”  Ahlus Sunnah  Wal Jama’ah  “  dalam Lintas  Sejarah, (Yogyakarta:
LKPSM,  1997),  hlm.  74 – 75.  Lihat  pula  Ibn
Taimiyyah, Al-Siyasah  al- Syar’ iyyah  fi  Ishlahi
al- Ra’iwa al - Ra’iyyah. Alih bahasa, Muhammad Munawir al-Zahidi, Dunia Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 158-159. Lihat pula al-Ghazali, Al-Iqtishad fi  al- I’tiqad, (Bairut:  Dar  al-kutub  al-ilmiyyah, t.tp),  hlm.  147.  Bandingkan  pula  dengan Muhammad  Azizi  Nazami  Salim, Al-Fikr  al- Siyasi  wa  al-Hukmi  fi  al- Islâm , (  al-Muassasah
Lubab al- Jami’ah, t.tp), hlm. 104
-105.

## Volksgeist
menyatukan pendapat, menjalankan hukum-hukum syara’ dan  menciptakan kondisi negara yang aman dan tentram.
Persoalan  yang  muncul  adalah berkaitan  dengan  dasar  mendirikan negara / khilafahitu,  apakah  didasarkan pada  kewajiban syar’i atau  kewajiban yang  bersifat aqli. Dalam  masalah  ini para  teolog  Sunni  terbagi  menjadi  dua kelompok. Pertama, kelompok  yang mendasarkan  kewajibannya  pada  bukti- bukti nash ( Syar’i ),  misalnya  al- Asy’ari mendasarkan  keyakinannya  pada  dalil- dalil    al- Qur’ân,  Hal  yang  sama  juga dikemukakan  oleh  al-Baqilani  dan  al- Baghdad,  dua orang pengikut al- Asy’ari bahwa  pembentukan  negara  adalah wajib  berdasarkan  wahyu,  bukan  pada pertimbangan akal. 16
Para  ulama  Ahlus  Sunnah  Wal jamaah  seperti  al-Ghazali  dan  Abu Hasan  al-Mawardi  juga  berpendapat sama  sebagaimana  al- Asy’ari  bahwa mendirikan imâmah/  khilafah adalah suatu  keharusan  yang  didasarkan  pada pertimbangan  agama (Syara) ,  bukan didasarkan  pada  pertimbangan  akal. Adapun  pengangkatan  seorang imâmah/ khilafah didasarkan  pada  konsensus masyarakat  ( ijma ’ ).  Argumen  yang dibangun  oleh  keduanya  didasarkan pada  nalar  berfikir  bahwa  watak  dasar manusia adalah makhluk yang suka kerja sama, dalam rangka memenuhi kehidupan  mereka.  Untuk  menghindari kemungkinan terjadi konflik kepentingan  di  antara  manusia,  maka
16 Mehdi Muzaffari, Authority in  Islâm.
Alih  Bahasa,  Abdurahman  Ahmed,  (Jakarta:
Pustaka  Panjimas,    1994),  hlm.  32.  Bandingkan dengan,  TM.  Hasby  ash-Shiddiqie, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islâm, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 42-54. Lihatpula J. Suyuthi Pulungan, Fiqih  Siyasah,  Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 229-230.  Lihat  pula  Muhammad  Azizi  Nazami Salim, Al-Fikri al-Siyasi., hlm. 145-146.
untuk mengatasinya diperlukan
penguasa atau pemerintah. 17
Pendapat yang sama juga dilontarkan  oleh  Ibn  Taimiyyah,  bahwa mengangkat  seorang  imam  /  kepala negara  dalam  sebuah  masyarakat  adalah sebuah  keharusan.  Aladan  hukum  yang diajukan  adalah  Hadits  Nabi: “Jika ada tiga orang berangkat bepergian, hendaklah  salah  satu  dari  mereka
menjadi pemimpin.” 18 Menurut Ibn Taimiyyah,
mendirikan  negara  merupakan  bagian dari  kewajiban  doktrinal  dan  praktis. Menurutnya,  kedatangan Nabî sebagai utusan Allah tidak hanya untuk berkhutbah  dan  memberikan  beberapa peraturan  tingkah  laku.  Sesungguhnya Nabî datang  untuk  menciptakan  tata sosial yang kekal dan  universal. Bahkan dalam kitabnya as-Siyasah al- Syar’iyyah , ia berpendapat bahwa mendirikan  negara  adalah  kewajiban yang  paling  besar  dalam  agama  ( min a’zham al -wajibat fi al-din ). 19 Menurutnya,  pemerintahan  adalah  alat untuk  mengabdi  kepada  Allah,  bukan untuk mengejar materi dan kedudukan.
Menurut  Ibn  Taimiyyah,  dasar bagi berdirinya sebuah negara didasarkan pada pemikiran bahwa manusia  tidak  ada  yang  mampu  meraih kebutuhan  dan  kesejahteraan  hidupnya secara sempurna secara sendirian, kecuali ia bergabung untuk mewujudkan kerjasama  dan  mengisi  kekuarangan masing-masing  dan  memberi  kelebihan yang  dimilikinya  untuk  orang  lain.
Dengan  kebersamaan  yang  dimiliki manusia,  maka  yang  sulit  menjadi
17 Abu  Hasan  Al-Mawardy, Ahkam  al- Sulthaniyah, (Bairut:  Dar  al-Fikr,  t.tp),  hlm.  5. Lihat  Pula  al-Ghazali, Al-Siayasah  al- Syar’iyyah., hlm. 145-146.
18 Ibn  Taimiyyah, Al-Siayasah  al- Syar’iyyah., hlm. 158.
19 Qomarudin  Khan, The  Political Thought  of  Ibnu  Taimiyyah, Alih  bahasa,  Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka.)  hlm. 64.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.2139
mudah dan yang tidak mungkin menjadi mungkin.  Negara  hadir  dan  diperlukan untuk  mengatur  lalu  lintas  kepentingan warga negara sehingga terbangun harmoni sosial.
Sedangkan ulama lain ber- pendapat  bahwa  dasar  pembentukan negara  didasarkan  pada  pertimbangan akal  bukan  pertimbangan nash / syara’ adalah  pendapat  yang  dilontarkan  oleh al-Juwaini.  Menurtunya,  masalah  ke- pimpinan merupakan bagian dari masalah  keyakinan.  Orang  yang  tidak mengetahui asal atau sumber munculnya imâmah itu  menimbulkan  dua  hal.
Pertama, lahirnya sikap ta’assub (fanatik)  dan  cenderung  melanggar kebenaran. Kedua, masalah  kepemim- pinan menjadi wilayah ijtihad yang serba ada  kemungkinan  dan  boleh  jadi (al- mujtahad al-muhtamalat ).
Al-Juwaini ( Imam al-Haramaini) berpendapat  bahwa  dasar  pembentukan imam  adalah  berdasarkan  kesepakatan para  ulama  bukan  atas  pertimbangan nash  yang  normatif.  Konsep ijma’ menurutnya  adalah  kesepakatan  ulama seluruh  ummat  tentang  hukum  yang berkesesuaian dengan kebiasaan.
Pendapat  ini  berbeda  dengan  konsep ijma’ menurut  ulama  pendahulunya, yakni  kesepakatanseluruh  ummat.  Di sini al-Haramain tampak berpikir realistis yang memperhitungkan keadaan social  politik  ummat  Islâm  saat  itu. Islâm  telah  dianut  oleh  berbagai  suku, bangsa dan mendiami wilayah yang luas, fenomena  disintegrasi  telah  melanda daulah Abbasiyah,  gerakan  politik Syi’ah  dan  keagamaan  telah  timbul sehingga tampak sulit mencari konsensus  seluruh  masyarakat  Islâm. 20
Ibn  Khaldun  dalam  hal  ini  sependapat dengan  al-Juwaini  yang  menyatakan bahwa  pembentukan  negara  diperlukan untuk  mengatasi  persoalan-persoalan
20 Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siayasah,.., hlm. 233-235.
praktis  yang  ada  dalam  masyarakat  dan fungsi pemerintah adalah sebagai moderator. 21
Meskipun  dalam  melihat  alasan- alasan  dasar  berdirinya  negara  berbeda- beda, namun semua tokoh Sunni sepakat tentang  perlunya imâmah/khilafah sebagai  instrument  untuk  mengatur pranata  sosial  sekaligus  sebagai  media pengabdian  kepada  Allah  dengan  cara melaksanakan  dan  membumikan  ajaran- ajaran Islâm.
Bagi  kelompok  Sunni  kebera- daan lembaga ke- khalifahan atau khilafah berfungsi  sebagai  pengayom dan  penegak syari’ah dalam  kehidupan nyata.  Menurut  al-Mawardi, imâmah dibentuk  dalam  rangka  meneruskan missi  kenabian  dan  mengatur  tatanan kehidupan  dunia.  Oleh  karena  itu menurutnya,  tugas  dan  fungsi  lembaga khilafah adalah:  (1)  memelihara  dan mempertahankan syari’ah, (2) melaksa- nakan  hukum syara’ untuk  melindungi masyarakat,  (3)  melaksana-kan  pranata sosial  yang  mapan,  (4)  melaksanakan hukum  pidana,  (5)  mendirikan  dan mempertahanakan  negara  yang  kokoh, (6) memerangi kelompok pembangkang, maker  dan  kelompok  yang  enggan melaksanakan ajaran agama, (7)
mengumpulkan  zakat  sesuai  dengan aturan syari’ah, (8) mengumpulkan harta di Baitul Mal dan mendistribusikan pada yang  berhak,  (9)  menjaga  moralitas  diri sebagai seorang pemimpin. 22
Secara  aumum  tugas  dan  fungsi imâmah/khilafah didasarkan  pada  dua hal,  yaitu  terpeliharanya  pelaksanaan syari’ah dan  terciptanya  masyarakat yang adil. Dalam konteks ini jelas bahwa lembaga ke khilafahan disamping menjalankan  fungsi  sebagai  penjaga
21 Mehdi  Muzaffari, Authority  in  Islam., hlm. 34.
22 Abu  Hasan  Al-Mawardi, Ahkam  al- Sulthaniyah.., hlm. 51-61. Lihat pula Qamarudin Khan, Al- Mawardi’s Theory of The State., hlm. 30-37.

## Volksgeist

## syari’ah, ia juga lembaga atau organisasi
sosial dalam
rangka mengatur
masyarakat. Ketika tugas dan kewajiban seorang khilafah/ imam  terpenuhi,  maka menjadi kewajiban rakyat untuk taat dan loyal terhadapnya.
Sedangkan  menurut  al-Baqilani negara  dibangun  didasarkan  pada tujuan penegakan  hukum  agama,  pembelaan terhadap umat, membuat tatanan kehidupan sosial yang aman, pemerataan pendapatn  ekonomi  masyarakat  serta menghindarkan penindasan dan gangguan  terhadap  rakyat.  Ulama  lain yang mengajukan pentingnya
mendirikan  negara  adalah  Al-Baghdadi yang berpendapat bahwa tujuan penegakan  pemerintahan  adalah  dalam rangka  melaksanakan  undang-undang dan  peraturan,  melaksanakan  hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola  pajak  dan  mengurus  lembaga perkawinan.  Senada dengan al-Baqilani dan  al-Baghdadi,  imam  al-Ghazali berpendapat  bahwa  lembaga  pemerintah diadakan  sebagai  alat  melaksanakan ajaran Islam untuk menciptakan kemaslahatan rakyat,
menjamin ketertiban  rakyat  yang  berkait  urusan dunia dan agama. Negara juga berfungsi sebagai  lembaga  kesatuan  ummat  demi kelangsungan sejarah ummat _. 23 Alasan keberadaan ( raison d’etre )  komunitas  politik  Islâm  adalah untuk  menjamin  kehidupan  bersama yang damai antara anggotanya, komunitas  politik  Islâm  adalah  suatu institusi yang dibutuhkan untuk manjamin  ummat  Islâm  hidup  secara damai  dan  harmonis  antar  anggotanya, damai  dengan  komunitas  lain.  Negara Islâm  harus  mendasarkan  pada  prinsip kebebasan  atas  dasar  pluralisme  tanpa paksaan,  kecuali  pada  tingkat  minimal
23 Suyuthi Pulungan, Fiih Siyasah., hlm. 259-261.
yang  melekat  pada  prinsip  masyarakat itu sendiri. 24

## D. Paradigma Hubungan Agama dan Negara
Dalam  perspektif  historis,  Islam, diskursus  Pencarian  konsep  tentang hubungan agama dengan negara merupakan  salah  satu  isu  pokok  dalam sejarah  pemikiran  politik,  termasuk pemikiran politikIslâm. Gagasan
konseptual  para  pemikir  muslim  telah menggambarkan ihtiar pencarian landasan  intelektual  bagi  fungsi  dan peranan  negara  atau  pemerintah  sebagai faktor determinan dalam upaya memenuhi  kepentingan  dan  kesejah- teraan  masyarakat.  Pemikiran  politik Islâm  merupakan  hasil  dari  perumusan ulama  melalui  kerja  intelektual  dalam rangka  menggali  dan  menemukan  nilai- nilai  Islâm  dalam  konteks  sistem  dan proses  politik  yang  sedang  berkembang. Hubungan  agama  dan  politik  dalam kenyataan  sejarah  sering  menampilkan fenomena  hubungan  ketegangan  dan per-tentangan. 25
Solusi  yang  ditawarkan  oleh pemikir politik Islâm terhadap kesenjangan  hubungan  tersebut  sangat beragam sesuai dengan perbedaan situasi dan  kondisi  sosial  politik  yang  ada. Berdasarkan  landasan  berfikir  tersebut. Para  pemikir  politik  Islâm  bersepakat bahwa  negara  tidak  lepas  dari  dimensi kultural dan dimensi politik. Di samping itu perbedaan ulama dalam menjabarkan ijtihad politiknya  juga  disebabkan  oleh tidak  jelasnya  konsep  mengenai  negara dalam  Islâm.  Namun  demikian,  secara global  kerangka  etika  dari  ajaran  politik banyak  disinggung  dalam  al- Qur’ân
24 Abdulwahab  el-Sffendi, Who Need an Islamic  State. ,  Alih  bahasa,  Amirudin  ar-Rani,
(Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 90. 25 M.  Dien  Syamsuddin, “ Usaha Pencarian  Konsep  Negara  dalam  Sejarah  politik Islâm”, Jurnal Ulumul al- Qur’ân , N0. 2 Vol. VI. Th. 1993. hlm 4-5.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.2139
ditambah  praktek  aktual  dari  sejarah Rasulullah  dan  masa khulafa  al rasyidin. 26
Perdebatan seputar konsep politik Islam terkait dengan ayam goreng Dalam  diskursus  pemikiran  politik Islâm,  terdapat  tiga  paradigma  pola realsi  antara  agama  dan  negara. 27
Paradigma pertama mengajukan konsep kesatuan  antara  agama  dan  negara. Hubungan  antara  agama  dan  negara tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu dengan  lainya  karena  terdapat  wilayah agama  dalam  dan  politik.  Menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.  Pemerintahan  negara  di- selenggarakan  atas  dasar  kedaulatan Ilahi ( divine sovereignty ). Paradigma ini dianut  oleh  kelompok  Syi’ah.  Dalam pandangan  mereka, imâmah atau kepemimpinan  adalah  lembaga  ke- agamaan  dan  mereka  bagian  dari  rukun iman. Kekuasaan politik imâmah hanya diturunkan kepada Rasulullah dan keturunannya saja ( ahl al-bait ). 28
Paradigma  kedua mengajukan konsep  pemisahan  hubungan agama  dan negara. Agama merupakan urusan privat. Sementara urusan negara
26 lihat  Muhammad  Abu  Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islâmiyah, Alih bahasa, Hary Nur Ali, (Jakarta: Logos,  1996), hlm. 23-24.
27 Munawwir  Sadzali, Islâm  dan  tata Negara,  Ajaran,  Sejarah  dan  pemikiran, UI Press, Jakarta, 1995, hlm.1-2.
28 Yang dimaksud dengan ahlu al-bait ( penghuni rumah) adalah merujuk pada keturunan ‘Ali  bin  Abi  Thalib,  sepupu  dan  menantu Nabî Muhammad  dengan  anaknya  Fatimah,  putri Nabî . Sayap oposisi politik  keagamaan ini pada masa  pemerintahan  Umayyah  yang  mengambil bentuk dengan  menggunakan klaim imâmah oleh anggota-anggota garis keturunan ini, berasalcabang  Syi’ah  dalam  Islâm.  Lihat Muhammad  ‘Abid  al -Jabari, Arab  Islamic Philosophy  a  Contemporary  Critique. Alih bahasa,  Burhan,  (Yogyakarta:  Fajar  Pustaka Baru, 2003),, hlm. 77- 78. Lihat pula ‘Abdul Aziz Sachedina, The Just Ruler in Shi’ie Islâm . Alih bahasa,    Hasan,  (Bandung:  Mizan,  1996),  hlm. 153.
merupakan  urusan  yang  berdimensi publik  bersifat sekularistik yang memisahkan  agama  dan  urusan  politik.
Para  pemikir  dan  pengusung  paradigma ini  menolak  determinasi  agama  pada wilayah politik. Tokoh utama pengusung paradigma ini adalah ‘Ali ‘Abd al -Raziq melalui bukunya yang berjudul Al-Islâm wa Ushul al-Hukm. Menurut
pendapatnya,  agama  tidak  memiliki keterkaitan dengan dunia ketatanegaraan Islâm  tidak  mempunyai  kaitan  apapun dengan  sistem  pemerintahan.  Agama merupakan  masalah  privat,  sementara negara  termasuk  urusan  kehidupan  yang berdimensi publik.
Paradigma ketiga adalah paradigma  simbiotik-mutualistik  yang menyatakan  bahwa  agama  dan  negara memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Menurut paradigma ini, agama  memerlukan  negara,  karena dengan  dukungan  politik  eksistensi agama semakin kuat. Di sisi lain, negara membutuhkan  kehadiran  agama  sebagai sumber  etika  dan  moral.  Paradigma inilah  yang  dikembangkan  oleh  pemikir Sunni, seperti al- Asy’ari, al-Baqilani, al- Juwaini, dan al-Ghazali. 29
Pandangan  tentang  hubungan agama  dan  negara  bersifat  simbiotik mutualistic juga tergambar pada pemikiran  al-Mawardi  dalam  kitabnya al-Ahkam  al-Sulthaniyah. Menurut  al- Mawardi,  negara  merupakan  alat  bagi upaya  meneruskan  misi  kenabian  untuk memilihara agama dan mengatur pranata sosial kemasyarakatan. Memelihara negara  dan  mengatur  dunia  merupakan dua jenis aktivitas  yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan  dua  dimensi  dari  missi kenabian.  Menurut  al-Mawardi,  agama mempunyai  posisi  sentral  bagi  sumber legitimasi  realitaspolitik.  Tampak  jelas,
29 Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siayasah., hlm. 216-217.

## Volksgeist
al-Mawardi mencoba meng- kompromikan  realitas  politik  dengan idealistik  politik  dan  menjadikan  agama sebagai alat justifikasi kebijakan politik. 30
Dalam konteks ini tampaknya al- Mawardi  moncoba  menawarkan  sebuah pendekatan  politik  yang  praktis  dan pragmatis  dalam  menyelesaikan  per- soalan  politik  ketika  dihadapkan  pada prinsip-prinsip  agama.  Oleh  karena  itu, pemikiran  al-Mawardi  tentang  politik dianggap  sebagai  rasionalisasi  sejarah mayarakat  Islâm  dan  merupakan  bagian dari  program  yang  diresmikan  olah khalifah al-Qadir  dan  al-Qasim  demi memperbaiki  supermasi  ke khalifahan Sunni. Beberapa pemikiran politik Sunni lain yang juga dapat disebut disini adalah  Abu  Ya’la  al - Farra’  dalam kitabnya al-Ahkam  al-Sulthaniyyah,
Imam  Abu  Hamid  al-Ghazali  dalam kitabnya Ihya  ‘ Ulu  al-Din dan al- Iqtisad  fi  al- I’tiqad serta  Ibn  Taimiyyah dalam kitabnya al-Siyasah as- Syar’iyyah .  Menurut  para  pemikir  ini, kepemimpinan  ( Imâmah )  merupakan bagian  dari  perintah  agama.  Menurut mereka,  agama  tidak  akan  tegak  tanpa didukung oleh otoritas politik. 31
Dalam  kaitan  ini  al-Ghazali menemukan  teori  hubungan  agama  dan negara  yang  sangat  dekat  dan  saling bergantung atau interdependent . Menurutnya  agama  merupakan  pondasi atau tiang penyangga,  sedangkan negara (kekuasaan  politik)  adalah  penjaganya
30 HAR  Gibb,  “  Some  Consideration  on the  Sunni  Theory  of  the  Caliphate”  dalam Studies  on  the  Civilization  of Islâm , dalam Standorf  J.  Shaw  and  Willim  R.  Folk  (ed), Beacon  Press  Boston,  hlm.  142-143.  Lihat  pula Asghar  Ali  Engineer,”Islâm  State  Thourght Medieval  Ages”, A  Querterly  Journal, New Delhi, Vol X. No. 3. Agustus Th. 1979, hlm. 71- 72.
31 Lebih lanjut lihat Abu Ya’la al - Farra’, al-Ahkam  al-Sulthaniyyah, hlm.  19.  Abu  Hamid al-Ghazali , Ihya Ulum al-Din , hlm. 28.
( haris ).  Tanapa  dasar  atau  fondasi  yang kokoh,  suatu  bangunan  akan  mudah roboh,  dan  sebuah  fondasi  tanpa penyangga  akan  hilang  dan  sia-sia. Dengan  demikian  kekuatan  politik dimaksudkan  sebagai  penjaga  keteratu- ran  kehidupan  dunia  dan  memastikan pelaksanaan hukum-hukum agama. Ketertiban  dunia  merupakan  kenis- cayaan  bagi  pelaksanaan  agama  dalam realitas kehidupan sosial.
Kerangka  berpikir  al-Ghazali  ini sesungguhnya didasari kenyataan historis  ummat  Islâm  sebagai  makhluk sosial yang menginginkan keseimbangan hidup  di  dunia  dan  di  akhirat. 32 Dalam pandangan E.J.Rosenthal, pemikiran semacam itu dimaksudkan untuk mempertahankan  lembaga  ke khalifahan sebagai  simbol  kesatuan  masyarakat muslim. 33
Keberadaan otoritas politik menurut  Ibn  Taimiyyah  dimaksudkan sebagai  lembaga  untuk  menyerukan amarma’ruf  nahi  munkar .  Program tersebut  tidak  akan  terealisir  tanpa didukung  adanya al-quwwah ( otoritas ) dan Imâmah (kepemimpinan).  Dalam pandangannya, institusi politik dianggap sebagai wasilah atau instrument bagi tegaknya syari’ah. Beliau lebih menekankan pada aspek fungsional dari negara.  Menurutnya,  agama  dan  negara merupakan  kesatuan  yang  utuh  dan saling  membutuhkan,  tanpa  kekuasaan negara yang bersifat memaksa, eksistensi  agama  dalam  bahaya,  namun tanpa  dibimbing  wahyu,    negara  cende- rung  menjadi  kekekuatan  yang  bersifat tiran..
Pada umumnya pandangan- pandangan  politik  yuris  politik  Sunni yang  bersifat realistik dan pragmatik , mencoba  untuk  melihat  realitas  politik
32 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah., hlm. 238
33 Erwin J. Roshenthal. Political  Thought in  MedievalIslâm, (  Cambridge  At  The  Ahlone University Press, Cambridge, 1958), hlm. 38.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.2139
sebagai  sesuatu  yang  harus  disikapi secara  realistik  pula  walaupun  herus menaklukan  wacana  teologis  sebagai legitimasi  terhadap  situasi  politik  yang ada  dengan  bahasa-bahasa  keagamaan. Seperti  kita  ketahui  behwa  seting  sosial kehidupan  al-Mawardi,  al-Ghazali,  Ibn Taimiyyah  dan  para  pemikir  Sunni lainnya  berada  pada  suatu  kondisi dimana  secara  politik  kekuasaan  politik Islâm  berada  pada  posisi  yang  lemah. Oleh  Karena  itu,  mereka  mencoba membuat  rumusan-rumusan  politik  ( fiqh siyasah ) yang akomodatif dan pragmatis serta  berorientasi  pada  upaya  mem- pertahankan  supermasi  ke khalifahan yang sedang
dipertanyakan kredibilitasnya. 34
Dalam  situasi  krisis,  ketika legitimasi  dan  otoritas  politik  menjadi barang langka, maka kebutuhan terhadap dukungan bahasa keagamaan unuk klaim politik semakin diperlukan. Statemen al- Mawardi  bahwa “ lembaga  kekhalifahan berfungsi  sebagai  upaya  meneruskan tugas kenabiandalam rangka melindungi agama dan mengatur dunia”, sesungguhnya  adalah  upaya  al_mawardi untuk  memberikan  legitimasi  terhadap lembaga  ke khalifahan waktu  itu  yang sudah  rapuh.  Dalam  pandangannya, karena  ke khalifahan itu  bagian  dari keagamaan,  maka  ketaatan  terhadap imam adalah syarat mutlak bagi tegaknya lembaga tersebut. Dengan cara inilah al-mawardi menggunakan
preposisi-preposisi
nash dalam usahanya mempertahankan kembali imperium ’Abbasiyah’. 35
Dalam  pandangan  Qamarudin Khan, pikiran-pikiran politik al-Mawardi merupakan  refleksi  dari  keberadaan
34 Samsurizal Panggabean,”Beberapa Segi
Hubungan  Bahasa  Agam  dan  Politik  Dalam Islâ m”, Jurnal  Islâmika ,  N0,5  Juli-September 1994, hlm, 9-10.
35 A.Syafi’i  Ma’arif, Peta  Bumi, hlm.  26- 27.  Bandingkan  dengan  AKS  Lambton, Islâmic Political Thoughtt., hlm. 411.
beliau  yang  secara  teologis  merupakan bagian  dari  kelompok  Sunni  dan  secara politik  sebagai  bagian  dari  kelompok aparatur  pemerintahan  ‘Abbasiyah  yang berkuasa.  Ikatan  teologis  al-Mawardi sangat  jelas  karena  beliau  banyak mengadopsi al-Baqilani dan al- Baghdadi.  Pendapat  al-Mawardi  seba- gaimana  para  pemikir  Sunni  yang  lain bahwa seorang khalifah itu harus dipilih. Pendapat  ini  sesungguhnya  merupakan upaya al-Mawardi menyerang kelompok Syi’ah  yang  menggunakan wasiyat sebagai pe-ngangkatan seorang imam. 36 Berbagai perspektif yang diajukan  oleh  para  pemikir  muslim menggambarkan  narasi  perdebatan  yang bersumber  dari  perbedaan  kerangka paradigmatik dalam memposisikan agama  dalam  praktik  politik.  Pedebatan ini  juga  semakin  membuktikkan  bawa diskursus  politik  dalam  Islam  adalah sesuatu  yang  bersifat  ijtihadiyah  dan selalu  bergerak  dinamis  sesuai  dengan tuntutan zaman.
E. Penutup
Dalam  ajaran  Islam  (al- Qur’an dan  Hadits)  tidak  ada  rumusan  yang baku  tentang  bentuk  negara  ataupun sistem  politik  yang  digunakan.  Oleh karena itu, diskursus politik dalam Islam masuk  dalam  ranah  pemikiran  yang bersifat ijtihadiyah yang bersifat dinamis.  Dengan  demikian  masalah khilafah/imamah  bukan  soal  aqidah tetapi  masalah  fiqhiyah.  Islam  hanya memberikan kerangka etika atau landasan moral bagaimana sistem politik dibangun. Beberapa nilai etika politik itu antara lain  konsep  musyawarah  (Syura), keadilan  (al-adalah),  persamaan  ( al- musawah ).
Pola  relasi  agama  dan  negara dalam  Islam  adalah  persoalan  yang
36 A.Syafi’I Ma’arif, Peta Bumi., hlm. 26- 27.  Bandingkan  dengan  AKS  Lambton, Islâmic Political Thought., hlm. 411.

## Volksgeist
selalu  menjadi  perdebatan  panjang  di kalangan pemikir muslim baik era klasik maupun  kontemporer.  Akar  persoalan lahirnya  perdebatan  disebabkan  tidak adanya  dasar  normatif  dan  preseden historis  yang  secara  jelas  menyatakan tentang  pola  hubungan  agama  dan negara.  Oleh  karena  itu,  perumusan paradigma  hubungan  agama  dan  negara merupakan  persoalan  ijtihadiyah  yang selalu  terbuka  untuk  di  perdebatkan.  Di kalangan  pemikir  muslim  kontemporer, terdapat tiga paradigma hubungan agama dan negara.
Pertama, Tradisionalis/Integralsitik yaitu  konsep kesatuan  agama  dan  politik.  Menurut paradigma ini negara merupakan lembaga  politik  sekaligus  keagamaan. Kedua, Sekularistik/dikhotomik  yaitu konsep  pemisahan  antara  agama  dan politik. Paradigma ini menolak
pendasaran  negara  kepada  Islam,  atau menolak  determinasi  Islam  atas  bentuk sebuah negara. Ketiga, Modernis/
Simbiotik yaitu
konsep yang memandang  bahwa  agama  dan  negara mempunyai hubungan simbiotik  dengan pola relasi yang interdependent

## Daftar Pustaka
Abdul  Rashid  Moten, Political  Science: An  Islâmic  Perspective, London:
Macmillan Press. 1996.
Affendi,  Abdul  Wahab, Who  Need  an Islamic State, Alih bahasa, Amirudin  ar-Rani,  Yogyakarta: LKiS. 1994.
Engineer,  Asghar  Ali,” Islâm  State Thourght  Medieval  Ages”, A
Querterly  Journal, New  Delhi,
Vol X. No. 3.
al-  Ghazali,  Abu  Hamid, Ihya  Ulum  al- Din, Juz  II,  Bairut:  Dar  al- Kutub al- ‘ilmiyah, t.tp.
al-  Ghazali, Al-Iqtishad  fi  al- I’tiqad,
Bairut:  Dar  al-kutub  al-ilmiyyah,
t.tp.

## Gibb, HAR, “Some Consideration on the
Sunni  Theory  of  the  Caliphate” dalam Studies on the Civilization of Islâm , dalam Standorf J. Shaw and Willim R.  Folk (ed), Beacon
Press Boston, 1979.
al- Jabari, Abid, Arab Islamic Philosophy a Contemporary
Critique. Alih  bahasa,  Burhan, Yogyakarta:  Fajar  Pustaka  Baru.
2003.
John  Obet  Voll, Islâm  Continuity  and Change, terj.  Ajat  Sudrajat, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
Khan, Qomaruddin al- Mawwardi’s Theory  of  The  State, (Lahore: BazmI – I Iqbal, t.tp
Khan, Qomarudin, The Political Thought of Ibnu Taimiyyah, Alih bahasa, Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka. Lambton, AKS, Islâmic Political
Thought, dalam  Schacht  Joseph with  C.E.  Boswort,  ed. The Legacy of Islâmic , Oxford at The
Clarendon. 1974.
Ma’arif,
Syafi’I, Peta Bumi Intelektualisme Indonesia, Bandung: Mizan, 1993.
Mahfudh,  MA.  Sahal , 2008, Nuanasa Fiqih  Sosial, Yogyakarta:  LKiS, 1994.
al-  Mawardi, Abi  Hasan, al-Imamah Maudhu’atun  li  Khilafah  al - Nubuwah  fi  harasati  al-Din  wa Siyasah al-Dunya. Lihat al- Mawardi, Ahkam al-
Sulthaniyyah, Bairut: Dar al-Fikr. 1960.
Muzaffari,  Mehdi, Authority  in  Islâm. Alih Bahasa, Abdurahman Ahmed, Jakarta: Pustaka Panjimas. 1994. an-Naim,  Abdullah  Ahmed, Toward  an Islâm Reformation, Civic Liberties, Human  Right  and International  Law, terj.  A. Suaedi, Dekonstruksi  Syari’ah  , Wacana  Kebebasan  Sipil,  Hak

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.2139
Asasi  Manusia  dan  Hubungan International dalam Islâm, Yogyakarta: LKiS. 1994. Osman, Fathi,”Paramater -paramater
Negara  Islâm”,  dalam
Islâm Pilihan Peradaban , A.E. Priyono (ed.), Jakarta: Yayasan Shalahudin. 1984. Panggabean,  Samsurizal,  Beberapa  Segi
Hubungan  Bahasa  Agam  dan Politik  Dalam  Islâm”, Jurnal Islâmika ,  No.  5  Juli-September 1994. Pulungan,  J.  Suyuthi, Fiqih  Siyasah, Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran, Jakarta: Rajawali Press. 1997. Rachman, Budhy Munawar (ed.),. Kontekstualisasi  Doktrin  Islâm dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995
Raharjo,  Dawam,  Ensiklopedia  al-
Qur’ân: “Madinah”, dalam
Jjurnal  Ulumul No.  5  Vol.  IV. 1993. Roshenthal, .Erwin J, , Political Thought in  Medieval Islâm, Cambridge  at The  Ahlone  University  Press, Cambridge. 1958 Sachedina, ‘Abdul Aziz, The  Just  Ruler in Shi’ie Islâm . Alih  bahasa, Hasan, Bandung: Mizan. 1996. Sadzali,  Munawwir, Islâm  dan  tata Negara,  Ajaran,  Sejarah  dan pemikiran, UI  Press,  Jakarta. 199. Salim,  Muhammad  Azizi  Nazami, Al- Fikr al-Siyasi wa al-Hukmi fi al- Islâm , al-Muassasah  Lubab  al- Jami’ah , t.tp. ash-  Shiddiqie,  TM.  Hasbi, Ilmu Kenegaraan  dalam  Fiqih  Islâm , Jakarta: Bulan Bintang. 1991. Siradj,  Said  Agil,  “ Ahlus  Sunnah  Wal Jama’ah “dalam Lintas  Sejarah,
Yogyakarta: LKPSM. 1997.
Syamsuddin,
M. Dien, “ Usaha Pencarian  Konsep  Negara  dalam
Sejar ah  politik  Islâm”, Jurnal Ulumul  al- Qur’ân ,  N0.  2  Vol.
VI. 1993. Taimiyyah, Ibn, al-Siyasah al-
Syari’iyyah fi Ishlahi al - Ra’I  wa al Ra’iyyah