## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYURUH DAN  TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN  KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA GUNA MEMPERKAYA SUATU KORPORASI, YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.
(Studi Putusan Nomor : 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk)

## S Endang P; Indah Satria; Hengky Putrawan
1 S Endang P, Fakultas Hukum,Universitas Bandar Lampung, email: Endang@ubl.ac.id 2 Indah Satria,Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, email: indahsatria@ubl.ac.id 3 Hengky Putrawan,Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, email: h engkiaa8@gmail.com
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: 12 April 2023 Direvisi: 2 kali revisi Diterima: 4 Mei 2023 Diterbitkan: 31 Mei 2023
Corruption  is  already  a  disease  that  has been  chronically  infected  and  cannot  be cured  until  now  which  has  spread  to  all government  sectors  and  even  to  state- owned  companies.  The  application  of criminal  law  to  corruption  crimes committed  by  the  Director  of  Regional Owned  Enterprises  in  the  Study  of
Decision Number: 9 /Pid.Sus- Tpk/2022/Pn.Tjk is that the defendant was sentenced  to  a  crime  proven  legally  and convincingly  guilty  of  committing  a  joint corruption crime - Same as in the Primiair indictment,  Sentenced  criminally  against Defendant  Alex  Jayadi  therefore  with imprisonment  for  7  (seven)  years  and  a fine of Rp. 350,000,000, Judge's considerations in imposing a decision on

## Keywords:
Criminal Offenders; Corruption; Harming State Finances
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.00 0
a criminal act of corruption committed by the  Director  of  a  Regional  Owned Enterprise  in  Decision  Study  Number:  9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk.  The  judge's first  consideration  is  that  the  Public Prosecutor  has  been  able  to  prove  his indictment and the defendant has fulfilled the  Elements  of  a  crime,  the  second Judge's consideration is that the two valid pieces of evidence as referred to in Article 183  and  Article  184  of  the  Criminal Procedure Code have been fulfilled.

## Abstrak
Korupsi  sudah  merupakan  penyakit  yang  telah  kronis  menjangkiti  dan  belum  dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk adalah terdakwa dijatuhi pidana terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Korupsi  Secara  Bersama  -  Sama sebagaimana  dalam  dakwaan  Primiair,  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  Alex Jayadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000, Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk. pertimbangan hakim yang pertamana adalah Jaksa Penutut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya dan terdakwa telah meenuhi Unsur- Unsur  tindak  pidana,  pertimbangan  Hakim  yang  kedua  adalah  dua  alat  bukti  yang  sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP sudah terpenuhi.
Kata kunci: Pelaku Tindak Pidana; Korupsi; Merugikan Keuangan Negara.

## A. Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam menggatur kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1  Ayat (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa negara indonesia ialah negara hukum, pada Pasal tersebut menjadi dasar hukum pada negara Indonesia yang menjadikan induk dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia pada umumnya.
Dalam  Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 juga dijelaskan bahwa Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  didalam  hukum  dan  pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum,  berdasarkan  Bunyi  Pasal  di  atas  dapat diartikan  bahwa  Setiap  warga  Negara  wajib  menjunjung  tinggi  dan  mentaati  hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan  aturan  hukum.  Korupsi  mampu  melumpuhkan  pembangunan  bangsa.  Dalam masyarakat,  praktik  korupsi  ini  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  modus  operandi  dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. 1
Indonesia  sebenarnya  telah  memiliki  peraturan  mengenai  pemberantasan  tindak pidana korupsi sejak Tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu  lagi  mengikuti  perkembangan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada beberapa Pasalnya. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo .  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya  pada  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo. Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya disingkat  Undang-Undang  PTPK)  juga  menjelaskan  tentang  perilaku  koruptif  melalui penyalahgunaan  wewenang.  Adanya  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  menjadi  harapan  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  memberantas  korupsi,  namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang.
1 Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 13.
Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke  perusahaan-perusahaan  milik  negara.  Dapat  ditegaskan  bahwa  korupsi  itu  selalu bermula  dan  berkembang  di  sektor  pemerintahan  (publik)  dan  perusahaan  perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan  milik  negara  dapat  menekan  atau  memeras  para  orang-orang  yang memerlukan  jasa  pelayanan  dari  pemerintah  maupun  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  ataupun  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD).  Dalam  hal  ini  korupsi  yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibidang pengadaan barang dan  jasa  yaitu  PT  Raja  Kuasa  Nusantara  (RKN)  yang  terletak  di  Kabupaten  Lampung Selatan  telah  melakukan  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan perbuatan,  secara melawan hukum,  melakukan pengelolaan  keuangan BUMD  Provinsi Lampung PT. Lampung Jasa Utama yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.
Tidak  berdasarkan  Rencana  Kerja  Anggaran  Perusahaan  dan  tanpa  sepengetahuan serta tanpa telaahan dan persetujuan dari Dewan Komisaris BUMD PT. Lampung Jasa Utama  dan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Pembentukan Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  Perseroan  Terbatas  (PT)  Lampung  Jasa  Utama, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.033.671.737,- (dua miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan pemeriksaannya oleh BPKP  Perwakilan  Provinsi  Lampung  Nomor:  SR-1386/PW08/5/2021  tanggal  24 September 2021.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus- Tpk/2022/Pn.Tjk.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ibu  Yani  Mayasar  selaku  Jaksa Penuntut  Umum  beliau  menjelaskan  bahwa  Terdakwa  Alex  Jayadi  yang  merupakan Direktur  PT  Raja  Kuasa  Nusantara  berdasarkan  akta  pendirian  No.65  tanggal  17  Mei 2016  Notaris  Rudi  Hartono.  SH.Mkn,  sekira  pada  hari  dan  tanggal  yang  tidak  dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2016 sampai dengan tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, 2017 dan 2018 bertempat di Kantor BUMD PT. Lampung  Jasa  Utama  beralamat  di  Jalan  Jendral  Sudirman  No.81  Tanjung  Raya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
Andi  Jauhari  Yusuf  selaku  Direktur  Utama  BUMD  PT.  Lampung  Jasa  Utama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G / 269 / D.IV / HK / 2015 Tanggal  28  Mei  2015  tentang  Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Direksi  dan  Dewan Komisaris BUMD PT. Lampung Jasa Utama (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara  terpisah),  telah  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan pengelolaan keuangan BUMD PT. Lampung Jasa Utama yang bersumber dari penyertaan  modal Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2016, tidak berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan  tanpa  sepengetahuan  serta  tanpa  telaahan  dan  persetujuan  dari  Dewan  Komisaris BUMD  PT.  Lampung  Jasa  Utama  dan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  bertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang- Undang  RI  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  Peraturan  Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama.
Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.033.671.737,- (dua miliar tiga puluh tiga juta enam
ratus  tujuh  puluh  satu  ribu  tujuh  ratus  tiga  puluh  tujuh  rupiah)  atau  setidak-tidaknya sekitar  jumlah  tersebut,  sebagaimana  tercantum  dalam  Laporan  Perhitungan  Kerugian Keuangan  Negara  yang  dilakukan  pemeriksaannya  oleh  BPKP  Perwakilan  Provinsi Lampung Nomor: SR-1386/PW08/5/2021 tanggal 24 September 2021.
Akibat perbuatan terdakwa ALEX JAYADI Direktur PT Raja Kuasa Nusantara yang  melakukan  kerja  sama  dengan  ANDI  JAUHARI  YUSUF  selaku  Direktur  Utama BUMD  PT  Lampung  Jasa  Utama  untuk  supply  material  tersebut,  berakibat  kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.033.671.737,-. (dua miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh  puluh  satu  ribu  tujuh  ratus  tiga  puluh  tujuh  rupiah).  Perbuatan  Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Jo Pasal  18  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor.  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang UndangNomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Terdakwa  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  subsideritas,  maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo . Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Unsur “ Setiap Orang” ;
Bahwa  pengertian  setiap  orang  atau  subyek/pelaku  tindak  pidana  yang  dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  memang  ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana; Menimbang, bahwa dalam rumusan ” setiap orang  ” tersebut tidak disyaratkan  adanya sifat tertentu yang harus dimiliki ( persoonlijk  bestanddeel )  dari  seorang  pelaku,  sehingga  pelaku  dapat  siapa  saja (subyek  hukum)  yang  dapat  diajukan  kepersidangan  sebagai  terdakwa.  Yang
maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang ( Error in Persona ).
Dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Alex Jayadi, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini.  Pada  awal  persidangan  identitas  terdakwa  telah  diteliti  dengan  seksama  oleh Majelis  Hakim,  identitas  tersebut  telah  dibenarkan  oleh  para  Saksi  sebagai  jati dirinya.  Berdasarkan  uraian  uraian  tersebut  diatas  ,  maka  unsur  Pertama  “Setiap orang” telah terpenuhi.
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  31  Tahun  1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor:  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam  peraturan perundang-undangan,  namun  apabila perbuatan  tersebut  dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
3. Unsur Ketiga : Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperkaya sebagai menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Andi Hamzah “Pemberantasan Korupsi melalui pidana Nasional dan Internasional”: PT. Raja Grafindo Persada Jkt).
4. Unsur  Keempat:  “Yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian Negara”.
Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam  bentuk  apapun  yang  dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan  termasuk didalamnya  segala  bagian  kekayaan  negara  dan  segala  hak  dan  kewajiban  yang timbul  karena  berada  dalam  penguasaan,  pengurusan  dan  pertanggungjawaban pejabat  lembaga  Negara,  baik  tingkat  pusat  maupun  di  daerah  dan  penguasaan,
pengurusan dan pertangungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah.  Yayasan,  Badan  Hukum,  dan  Perusahaan  yang  menyertakan  modal  pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
5. Unsur Kelima : “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku ( dader ). Pengertian Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam  perumusan-perumusan  delik  (Satochid  Kartanegara,  Hukum  Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13). Dalam  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  menyatakan “Dihukum  seperti  pelaku  dari  perbuatan  yang  dapat  dihukum  barang  siapa  yang melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  melakukan”.  Oleh  karena  itu  dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:
1. mereka yang melakukan (pleger)
2. yang menyuruh melakukan ( doen pleger )
3. yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger) .
Berdasarkan uraian-uraia di atas dapat penulis analisis bahwa Terdakwa dijatuhi pidana  Penerapan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Direktur  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dalam  Studi  Putusan  Nomor:  9  /Pid.Sus- Tpk/2022/Pn.Tjk  adalah  terdakwa  dijatuhi  pidana  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama - Sama sebagaimana dalam dakwaan  Primiair,  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  Alex  Jayadi  oleh  karena  itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan. Menghukum Terdakwa Alex Jayadi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.033.671.737,- (dua milyar tiga puluh  tiga  juta  enam  ratus  tujuh  puluh  satu  ribu  tujuh  ratus  tiga  puluh  tujuh  rupiah)  , paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti  tersebut  dengan  ketentuan  apabila  Terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun.
2. Pertimbangan  Hakim  dalam  penjatuhan  putusan  terhadap  tindak  pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor : 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efiyanto D, s selaku Hakim di Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjung Karang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam  Putusan  Nomor:  9/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Tjk  menjelaskan  bahwa  Pemeriksaan perkara  hakim  harus  memperhatikan  terkait  pembuktian,  karena  hasil  dari  pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian  adalah  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa  suatu  peristiwa/fakta  yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim  tidak  akan  bisa  menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum  nyata  baginya  bahwa peristiwa/fakta  tersebut  benar-benar  terjadi,  yakni  dibuktikan  kebenaranya,  sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
Berikut ini pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan mengadili Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Tjk sebagai berikut:
1. Pertimbangan  Hakim  yang  pertama  adalah  Jaksa  Penutut  Umum  telah  dapat membuktikan  dakwaanya  dan  terdakwa  telah  meenuhi  Unsur-Unsur  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1) Jo .  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pertimbangan kedua Majelis hakim selain telah terpenuhinya unsur-unsur dalam 18 ayat  (1)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pertimbangan Majelis Hakim lainya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP berupa:
a. Keterang Para Saksi
b. Barang bukti berupa Surat-surat Dokumen dan Foto Copy Dokumen Nomor: 1 s/d  222  yang  telah  disita  dari  BUMD  PT.  LJU  maka  dikembalikan  kepada BUMD PT. Lampung Jasa Utama.
3. Pertimbanga  majelis  hakim  selanjutnya  adalah  Majelis  tidak  menemukan  hal-hal yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik  sebagai  alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggungjawab  maka  harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4. Pertimbangan  keempat  Majelis  hakim,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan  dengan  Program  Pemerintah  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  berstatus  DPO,  Terdakwa  belum  mengembalikan  kerugian  Negara.  Serta tidak ada Keadaan yang meringankan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  diatas serta memerhatikan Pasal 2 ayat (1)  , Jo Pasal  18  ayat  (1)  ,  Jo  Pasal  38  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  :  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Jo. Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor:  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor:  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Republik, maka Majelis Hakim memutusakan sebagai berikut pertama menyatakan Terdakwa Alex Jayadi tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Korupsi  Secara  Bersama  -Sama  “sebagaimana  dalam  dakwaan  Primiair.  Kedua menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex Jayadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  dapat  dianalisis  Pertimbangan  Hakim  dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha  Milik  Daerah  dalam  Studi  Putusan  Nomor:  9  /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk. pertimbangan  hakim  yang  pertamana  adalah  Jaksa  Penutut  Umum  telah  dapat membuktikan  dakwaanya  dan  terdakwa  telah  meenuhi  Unsur-Unsur  tindak  pidana, pertimbangan Hakim yang kedua adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP sudah terpenuhi, Pertimbangan Ketiga Majelis
tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf  maka  Terdakwa  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Keempat  Majelis  hakim,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  maka perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan  Program  Pemerintah  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  berstatus DPO, Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara. Serta tidak ada Keadaan yang meringankan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumya,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Direktur  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dalam  Studi  Putusan  Nomor:  9  /Pid.Sus- Tpk/2022/Pn.Tjk  adalah  terdakwa  dijatuhi  pidana  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Korupsi  Secara  Bersama  -  Sama sebagaimana dalam dakwaan Primiair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex Jayadi  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  Tahun  dan  denda sejumlah  Rp.350.000.000,-  (tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  4 (empat) Bulan.
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk.  pertimbangan  hakim  yang  pertamana  adalah  Jaksa Penutut  Umum  telah  dapat  membuktikan  dakwaanya  dan  terdakwa  telah  meenuhi Unsur-Unsur tindak pidana, pertimbangan Hakim yang kedua adalah dua alat bukti yang  sah  sebagaimana  dimaksud  didalam  Pasal  183  dan  Pasal  184  KUHAP  sudah terpenuhi,  Pertimbangan  Ketiga  Majelis  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## Daftar Pustaka
Buku-Buku:
Adami  Chazawi.  2002. Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  2:  Penafsiran  Hukum  Pidana, Dasar  Peniadaan,  Pemberatan  &  Peringanan,  Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  & Ajaran Kausalitas. Raja Grafindo Persada , Jakarta.
-------------------. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I . Rajawali Pers, Jakarta.
Amir  Ilyas.  2012.  Asas-Asas  Hukum  Pidana:  Memahami  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan.  Rangkang  Education, Yogyakarta.
Amiruddin.  2010. Korupsi  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa. Genta  Publishing, Yogyakarta.
Andi  Hamzah.  2006. Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief.  1998. Beberapa  Aspek  Kebijaksanaan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Chaerudin  DKK.  2008. Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung.
Djoko Prakoso. 2001. Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana . Liberti, Yogyakarta,
E. Y  Kanter  S.H  Dan  S.R  Sianturi S.H.  2002. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia Dan Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta.
Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undang Dan Peraturan Lainnya:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 Jo. Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 Jo Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  KeHakiman  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Jo Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo . Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo .  Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung.