## EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI DALAM SISTEM NEGARA HUKUM INDONESIA

## Putera Astomo
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat E-mail: puteraastomo_hukum@yahoo.co.id

## Abstrak
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  lembaga  peradilan  yang  berada  dibawah Mahkamah  Agung.  Sebagai  lembaga  peradilan,  maka  PTUN  menjadi  pelaku kekuasaan  kehakiman  di  Negara  Indonesia  mengingat  Negara  Indonesia  adalah Negara  hukum  sebagaimana  disebutkan  dalam  UUD  Tahun  1945.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  mengetahui  eksistensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  sistem negara hukum Indonesia.
Kata kunci: Peradilan Administrasi, sistem Negara Hukum Indonesia.

## Abstract
Administration  of  court  on  Indonesian  mentioned  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN). PTUN is a justice court on underground Mahkamah Agung. As justice court so  PTUN  became  a  judicial  power  on  Indonesian  State  to  remember  Indonesian State  is  law  state  mention  in  UUD  Tahun  1945.  This  article  to  purpose  knowledge about existence Peradilan Tata Usaha Negara in Indonesian law state system.
Keywords: Administration of Court, Indonesian Law State System.

## A. PENDAHULUAN
Istilah  dan  konsep  “Negara  Hukum”  telah  populer  dalam  kehidupan bernegara  di  dunia  sejak  lama  sebelum  berbagai  macam  istilah  yang  disebut-sebut sebagai  konsep  Negara  Hukum  lahir.  Embrio  munculnya  gagasan  negara  hukum dimulai  semenjak  Plato.  Plato  memperkenalkan  konsep Nomoi .  Di  dalam Nomoi, Plato  mengemukakan  bahwa  penyelenggaraan  negara  yang  baik  adalah  yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik. 1
Gagasan  ini  kemudian  didukung  dan  dikembangkan  oleh  Aristoteles. Aristoteles memberikan gambaran tentang negara hukum dengan mengaitkan dengan
1 Muhammad Tahir Azhary, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini ,  Cetakan  Pertama,  Jakarta: PT.Bulan  Bintang,  1992  dalam  Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara ,  Yogyakarta:  UII  Press, 2003, hlm. 2
negara  zaman  Yunani  Kuno  yang  masih  terikat  kepada  “polis”.  Negara  hukum timbul  dari  polis  yang  mempunyai  wilayah  kecil,  seperti  kota  dan  berpendudukan sedikit. Segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. 2
Aristoteles  berpendapat  bahwa  suatu  negara  yang  baik  adalah  negara  yang dijalankan  berdasarkan  aturan  konstitusi  dan  hukum  yang  berdaulat.  Pendapat  ini diperkuat oleh George Sabine dengan menyatakan bahwa: 3
“Aturan  konstitusional  dalam  negara  berkaitan  secara  erat,  juga  dengan pertanyaan  kembali  apakah  lebih  baik  diatur  oleh  manusia  atau  hukum  terbaik, selama  suatu  pemerintahan  menurut  hukum,  oleh  sebab  itu  supremasi  hukum diterima  oleh  Aristoteles  sebagai  tanda  negara  yang  baik  dan  bukan  semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak”.
Dua  orang  sarjana  Barat  yang  berjasa  dalam  pemikiran  negara  hukum  yaitu Imanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl telah mengemukakan buah pikiran mereka. Khan memahami negara hukum sebagai Nachtwachterstaat (negara penjaga malam) yang  tugasnya  adalah  menjamin  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat.  Gagasan negara hukum menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum liberal. 4
Negara Indonesia memiliki sistem hukum yang tercermin dalam suatu bentuk penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  dijalankan  oleh  lembaga-lembaga peradilan  dan  bersifat  mandiri.  Lembaga-lembaga  peradilan  tersebut  tentunya menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kekuasaan  kehakiman  menjadi  salah  satu  elemen  penting  dalam  struktur ketatanegaraan suatu negara. Dalam konsep negara hukum, baik konsep rechtsstaat, the  rule  of  law, maupun  Nomokrasi  Islam,  kekuasaan  kehakiman  menjadi  pilar penting  tentang  bagaimana  negara  hukum  bekerja.  Asumsinya,  jika  kinerja kekuasaan  kehakiman  buruk,  maka  akan  berimplikasi  bagi  buruknya  negara  hukum Indonesia. 5
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  merupakan  salah  satu  lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan kehakiman dan berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun  1945  yang  berbunyi  bahwa  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2 Moh.  Kusnardi  dan  Bintang  R.  Saragih  dikutip  dari  Dahlan  Thaib,  2000, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi , Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 21
3 Ibid., hlm. 22
4 Padmo Wahyono, “Konsep  Yuridis Negara Hukum Indonesia”, Makalah September 1988, hlm. 2 dalam Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum , Bandung: Alumni, 1973, hlm.7.
5 Sri  Hastuti  Puspitasari,  “Urgensi  Independensi  dan  Restrukturisasi  Kekuasaan  Kehakiman di  Indonesia”, Jurnal  Hukum, No.1  Vol.14  Januari  2007,  Yogyakarta:  Universitas  Islam  Indonesia, hlm. 42
Adanya  PTUN  dimaksudkan  untuk  menegakkan  keadilan,  kebenaran, ketertiban,  dan  kepastian  hukum,  sehingga  dapat  memberikan  pengayoman  kepada masyarakat,  khususnya  dalam  hubungan  antara  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  dengan  masyarakat. 6 Selain  untuk  memberikan  pengayoman  atau perlindungan  hukum  bagi  masyarakat,  ditegaskan  pula  bahwa  keberadaan  PTUN adalah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di  bidang Tata Usaha  Negara,  agar  mampu  menjadi  alat  yang  efisien,  efektif,  bersih,  serta berwibawa,  dan  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  selalu  berdasarkan  hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat. 7

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pengertian dan Unsur-unsur Negara Hukum
Banyak pengertian tentang Negara hukum. Menurut Didi Nazmi Yunas dalam bukunya “Konsepsi  Negara  Hukum”, bahwa  Negara  hukum  adalah  Negara berlandaskan  atas  hukum  dan  keadilan  bagi  warganya.  Maksudnya  adalah  segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan  hukum  atau  dengan  kata  lain  diatur  oleh  hukum.  Hal  yang  demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. 8
Pengertian  lain  Negara  hukum  secara  umum  ialah  bahwasanya  kekuasaan Negara  dibatasi  oleh  hukum  dalam  arti  bahwa  segala  sikap,  tingkah  laku  dan perbuatan  baik  dilakukan  oleh  para  penguasa  atau  aparatur  Negara  maupun dilakukan oleh para warga Negara harus berdasarkan atas hukum. 9
Muh. Yamin memberikan penjelasan mengenai sejarah istilah Negara hukum. Adapun  kata  beliau  bahwa  kata  kembar  Negara-hukum  yang  kini  jadi  istilah  dalam ilmu hukum konstitusional  Indonesia meliputi dua patah kata  yang sangat berlainan asal usulnya. Kata Negara yang menjadi Negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa  Sansekerta  dan  mulai  terpakai  sejak  abad  ke-5  dalam  ketatanegaraan Indonesia, mula-mulanya untuk menamai Negara Taruma (Taruma Negara) di bawah Kepala Negara Purnawarman di Jawa Barat. Sedangkan kata “Hukum” berasal dari bahasa  Arab  dan  masuk  ke  dalam  bahasa  Indonesia  sejak  mulai  tersiarnya  agama Islam  di  tanah  Indonesia  sejak  abad  ke-12.  Walaupun  kata  kembar  “Negara”- “hukum” itu terbentuk  dari dua patah kata  yang  berasal  dari dua bahasa  peradaban tetapi kata majemuk itu mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas  isinya.  Istilah  Negara  hukum  dipakai  dengan  resmi  dalam  konstitusi Indonesia  1949  dan  dalam  konstitusi  Indonesia  1950  pasal  1  ayat  1.  Sedangkan dalam  kepustakaan  Eropa  dipergunakan  istilah  Inggris  yaitu, rule  of  law atau
6 Lihat  Ketentuan  Menimbang  huruf  (d)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7 Lihat  Ketentuan  Menimbang  huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8 Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum , Padang: Angkasa Raya, 1992, hlm. 20
9 Abdul  Aziz  Hakim, Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8
government  of  justice untuk  menyatakan  Negara  hukum.  Kedua  istilah  ini  tidak terselip perkataan Negara (state) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (rule) atau pemerintahan (government). 10
Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa penggabungan kata-kata “Negara dan Hukum”,  yaitu  istilah  “Negara  Hukum”,  yang  berarti  suatu  Negara  yang  di  dalam wilayahnya: 11
1) Semua alat-alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah  dalam  tindakan-tindakannya  baik  terhadap  para  warga  Negara maupun  dalam  saling  berhubungan  masing-masing  tidak  boleh  sewenang- wenang,  melainkan  harus  memperhatikan  peraturan-peraturan  hukum  yang berlaku, dan
2) Semua  orang  dalam  hubungan  kemasyarakatan  harus  tunduk  pada  peraturan- peraturan hukum yang berlaku.
Sudargo  Gautama  mengemukakan  tiga  ciri  atau  unsur-unsur  dari  Negara hukum, yakni: 12
1) Terdapat  pembatasan kekuatan Negara terhadap perorangan, maksudnya  Negara tidak  dapat  bertindak  sewenang-wenang,  tindakan  Negara  dibatasi  oleh  hukum, individu mempunyai hak terhadap penguasa.
2) Asas legalitas
Setiap  tindakan  Negara  harus  beradasarkan  hukum  yang  telah  diadakan  terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
3) Pemisahan kekuasaan.
Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan  yang  membuat  peraturan  perundang-undangan  melaksanakan  dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

## 2. Konsep-konsep Negara Hukum
a. Konsep Nomokrasi Islam
Islam  tidak  mengenal  hierarki  kependetaan  seperti  misalnya  dalam  agama Katholik.  Sebaliknya,  ajaran  Islam  sangat  mengutamakan  persamaan  di  antara  para pemeluknya. Karena itu tidak mungkin sekelompok ahli agama dapat mengklaim diri mereka sebagai “wakil tuhan” sehingga mereka berkuasa dalam satu negara. 13 Dalam hubungan  ini,  tepat  benar  pandangan  Louis  Gardet  sebagaimana  dikutip  H.  M. Rasjidi  bahwa  konsep  negara  dalam  hukum  Islam  adalah  suatu  negara  yang penguasa-penguasanya  adalah  orang-orang  biasa  yaitu  tidak  merupakan  lembaga kekuasaan  rohani,  dengan  satu  ciri  yang  sangat  menonjol  adalah  “ egalitaire ”  yang
10 Didi Nazmi Yunas, Konsepsi… op.cit., hlm. 18
11 Ibid., hlm.18-19
12 Ibid., hlm. 23
13 Muhammad Tahir Azhary, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini ,  Cetakan  Pertama,  Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992, hlm. 65
berarti  persamaan  hak  antara  penduduk,  baik  yang  biasa  maupun  yang  alim mengetahui agama. Baik yang beragama Islam maupun yang bukan Islam. 14
Karena itu, predikat negara dalam Islam  yang paling tepat adalah nomokrasi Islam  artinya  kekuasaan  yang  didasarkan  kepada  hukum-hukum  yang  berasal  dari Allah, “karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata tertulis...”. 15 Majid  Khadduri  mengutip  rumusan  dari The  Oxford  Dictionary sebagai  berikut  : “Nomokrasi  adalah  suatu  sistem  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  suatu  kode hukum:  suatu rule  of  law dalam  suatu  masyarakat”. 16 Muhammad  Tahir  Azhary menilai,  rumusan  nomokrasi  di  sini  masih  mengandung  atau  merupakan genus begrip ,  karena  itu  dalam  kaitannya  dengan  konsep  negara  menurut  Islam, Muhammad  Tahir  Azhary  berpendapat  “nomokrasi  Islam”  adalah  predikat  yang tepat.  Dengan  demikian  akan  tampak  kekhususan  nomokrasi  itu  dari  sudut  hukum Islam.  Apabila  rumusan  Khadduri  itu  digunakan  sebagai  titik  tolak,  maka  rumusan nomokrasi Islam adalah : suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syariah). Ia merupakan “ rule of Islamic law ”. 17
Nomokrasi  Islam  adalah  suatu  negara  hukum  yang  memiliki  prinsip-prinsip umum sebagai berikut : 18
1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2) Prinsip musyawarah
3) Prinsip keadilan
4) Prinsip persamaan
5) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia
6) Prinsip peradilan bebas
7) Prinsip perdamaian
8) Prinsip kesejahteraan
9) Prinsip ketaatan rakyat

## b. Konsep Negara Hukum Eropa Kontinental (Rechtsstaat)
Gagasan  terpenting  dari  negara  hukum  dalam  pandangan  para  pemikir Hukum Eropa Kontinental terletak pada kehendak untuk membatasi kekuasaan raja- raja yang memerintah secara absolut tanpa ada kekuatan yang dapat menjadi kontrol, sebagai  akibat  dari  situasi  sosial  politik  di  Eropa  pada  saat  itu. 19 Immanuel  Kant 20 dalam  karyanya  yang  berjudul “Mathaphysiche  Ansfangsgrunde  der  Rechtslehre” sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Ni’matul  Huda,  berpendapat  bahwa  negara  harus bertindak  pasif  dan  harus  tunduk  pada  peraturan-peraturan  negara.  Pendapat  beliau
14 Ibid.
15 Ibid
16 Majid  Khadduri, War  and  Peace  in  the  Law  of  Islam ,  Baltimore  and  London:  The  John Hopkin, 1955, hlm. 16
17 Muhammad Tahir Azhary, Suatu … op.cit., hlm. 65-66 18 Ibid. 19 Ibid.
20 Didi Nazmi Yunas, Konsepsi… op.cit., hlm. 20-21
tersebut  mencerminkan  adanya  kehendak  agar  negara  dalam  menyelenggarakan kekuasaan  tidak  didasarkan  pada  kekuasaan  belaka (machtsstaat), tetapi  negara dalam  menyelenggarakan  kekuasaan  harus  didasarkan  pada  hukum (rechtsstaat), yaitu hukum yang baik. 21
Pandangan Immanuel Kant tersebut mendapat dukungan dari seorang pemikir kenegaraan asal Jerman seperti yang dikutip oleh Donald A. Rumokoy, bahwa: 22
“Negara  harus  menjadi  Negara  Hukum.  Dimana  negara  dalam menyelenggarakan  kekuasaannya  harus  sedapat  mungkin  menentukan secermat-cermatnya  jalan-jalan  dan  batas-batas  kegiatannya,  dalam lingkungan (suasana) kebersamaan warga negara menurut hukum yang harus mendapat jaminan tanpa dapat ditembus”
Karena  konsep rechtsstaat di  Eropa  Kontinental  sejak  semula  didasarkan pada  filsafat  liberal  yang  individualistik,  maka  ciri  individualistik  itu  sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. 23 Pada  abad  ke-19,  yaitu  dengan  munculnya  konsep rechsstaat dari  Friedrich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah sebagai berikut: 24
1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Dari  konsep  Stahl  ini  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Negara  hukum bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  asasi  manusia  dan  membatasi  kekuasaan terhadapnya. Sayangnya konsep ini hanya mendahulukan aspek formalnya saja. Dan hasilnya  membawa  persamaan  pada  aspek  politik  dan  sosial  saja,  tetapi  dalam penyelenggaraan  ekonomi,  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  memberi kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan  yang  sebesar-besarnya  bagi  dirinya  sendiri  tanpa  mementingkan kepentingan masyarakat. 25
c. Konsep Negara Hukum Anglo Saxon (the rule of law)
Gagasan  negara  hukum  para  pemikir  dari  negara-negara  Anglo  Saxon (The Rule of Law), lebih dikarenakan adanya reaksi dari keberadaan negara polis (polizei
21 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review , Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 4-5
22 O.  Notohamidjojo, Makna  Negara  Hukum ,  Jakarta:  Badan  Penerbitan  Risten,  1976,  hlm. 24
23 Padmo Wahyono, “ Konsep ... op.cit., hlm. 3
24 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 57-58. Lihat juga Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.76-82
25 Abdul Aziz Hakim, Negara… op.cit., hlm. 17
staat), yang  menitikberatkan  dan  bertumpu  sepenuhnya  pada  faktor  keamanan semata (Sallus Publica Suprema lex dan Principe legibus solutus est). 26
Adapun  unsur-unsur the  rule  of  law yang  dikemukakan  oleh  A.  V.  Dicey sebagai berikut: 27
1) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence  of  arbitrary  power), dalam  arti  bahwa  seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2) Kedudukan  yang  sama  dihadapan  hukum (equality  before  the  law). Dalil  ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang- undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.
Unsur  yang  pertama  yaitu supremacy  of  the  law atau  supremasi  hukum.  Di Inggris  hal  ini  merupakan  hal  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi,  dan  merupakan unsur  yang  diperjuangkan  lebih  awal  oleh  rakyat  Inggris  jika  dibandingkan  dengan rakyat  negara-negara  Barat  lainnya.  Negara  Inggris  yang  diatur  oleh  hukum,  dan seseorang  hanya  mungkin  dihukum  karena  melanggar  hukum,  tidak  karena  hal-hal lain.  Hak  kebebasan  seorang  warga  benar-benar  terjamin  oleh  hukum,  artinya  tidak seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang  dilanggarnya. Habeas  Corpus  Act telah  memberikan  kewenangan  kepada hakim  untuk  membebaskan  setiap  orang  yang  ditahan  tanpa  alasan.  Bahkan  hal  ini dikenal sebelum Habeas Corpus Act diundangkan. 28
Unsur  yang  kedua  yaitu equality  before  the  law .  Semua  warga  negara  baik selaku  pribadi  maupun  dalam  kualifikasinya  sebagai  pejabat  negara  tunduk  pada hukum  yang  sama  dan  diadili  di  pengadilan  biasa  yang  sama.  Jadi  setiap  warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum; dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama. Jadi di Inggris tidak dikenal pengadilan khusus bagi pejabat negara seperti yang dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental berupa Pengadilan Administrasi (di Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara)  yang khusus mengadili  pejabat  dalam  tindakannya  melaksanakan  tugas-tugas  kenegaraan.  Di Inggris tidak seorang pun  yang kebal  dari hukum.  Apapun pangkat  dan  jabatannya, apakah  ia  perdana  menteri  ataupun  seorang  agen  polisi,  wajib  tunduk  pada  hukum yang sama (Ordinary Law). Semuanya berada di bawah tanggung jawab yang sama untuk  setiap  tindakannya  yang  dilakukannya  di  luar  kewenangannya  yang  sah menurut hukum, dan walaupun tindakan itu dilakukannya atas perintah atasannya, ia tetap tidak dapat menghindar dari tanggung jawab hukum. 29
26 Azhary, Negara  Hukum  Indonesia  Analisis  Yuridis  Normatif  tentang  Unsur-Unsurnya , Cetakan Pertama, Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 34
27 Miriam Budiardjo, Dasar… op.cit., hlm. 58
28 Azhary, Negara... op.cit., hlm. 39-40
29 Ibid., hlm. 41
Unsur  ketiga,  yaitu Constitution  based  on  individual  right .  Terlebih  dahulu diutarakan  bahwa  konstitusi  Inggris  tidak  diciptakan  sekaligus  seperti  konstitusi banyak  negara  lain,  melainkan  merupakan  generalisasi  keputusan-keputusan  yang dibuat  oleh  hakim-hakim  Inggris  dan  undang-undang  yang  dibuat  khusus  untuk melindungi hak-hak asasi. 30
Pandangan  murni  dan  sempit  mengenai “the  rule  of  law” sebagaimana dikemukakan  oleh  A.  V.  Dicey,  karena  inti  dari  tiga  pengertian  dasar  yang diketengahkannya  adalah “common  law”, sebagai  dasar  perlindungan  bagi kebebasan  individu  terhadap  kesewenang-wenangan  oleh  penguasa.  Demikian  pula A. V. Dicey menolak kehadiran peradilan administrasi Negara adalah sesuai dengan perkembangan  hukum  dan  kenegaraan  di  Inggris.  Inti  kekuasaan  raja  di  Inggris semula  adalah  kekuasaan  memutus  perkara,  yang  kemudian  didelegasikan  kepada hakim-hakim  peradilan  yang  memutus  perkara  tidak  atas  nama  raja,  tetapi berdasarkan “the common custom of England”, sehingga karakteristik dari “common law” adalah “judicial”, sedangkan karakteristik dari “civil law” (continental) adalah “administrative”. 31
d. Konsep Negara Hukum Socialist Legality
Socialist  Legality adalah  suatu  konsep  yang  dianut  di  negara-negara komunis/sosialis  yang  tampaknya  hendak  mengimbangi  konsep rule  of  law yang dipelopori  oleh  negara-negara  Anglo-Saxon.  Inti  dari socialist  legality berbeda dengan  konsep  Barat,  karena  dalam socialist  legality hukum  ditempatkan  di  bawah sosialisme.  Hukum  adalah  sebagai  alat  untuk  mencapai  sosialisme.  “Hak perseorangan  dapat  disalurkan  kepada  prinsip-prinsip  sosialisme,  meskipun  hak tersebut patut mendapat perlindungan”, demikian pendapat Jaroszynky, sebagaimana dikutip oleh Seno Adji. 32
Dalam socialist legality ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti  agama  yang  memang  merupakan  watak  dari  negara  komunis/sosialis  yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan. 33
Karena itu, konsep socialist legality sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi mungkin konsep ini dilihat dari segi  kepentingan  negara-negara  komunis/sosialis  merupakan  konsep  yang  mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme/sosialisme. Dibandingkan dengan konsep Barat  yang  bertujuan  ingin  melindungi  individu  sebagai  manusia  yang  bermartabat terhadap  tindakan  yang  sewenang-wenang  dari  pemerintah,  maka  dalam socialist legality yang terpenting ialah realisasi sosialisme itu sendiri. 34
30 Ibid
31 A. Ph. Idenberg, De Nadagen van de Verzorgingstaat Kansen en Prespectiven vor Morgen , Ámsterdam: Meulenhoff Informatief, 1983, hlm. 82
32 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum , Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 23
33 Muhammad Tahir Azhary, Negara... op.cit., hlm. 68
34 Oemar Seno Adji, Peradilan... op.cit., hlm. 25
Romaskhin antara lain mengemukakan: 35
“ Socialist  Legality melekat  di  dalam  sistem  sosial  dan  politik  Uni  Soviet.  Dia bergantung pada jaminan hak-hak dan kebebasan politik para warga negara, dia melindungi  para  pekerja,  perumahan  dan  hak-hak  serta  kepentingan  jasmani perorangan,  dan  kehidupan,  kesehatan,  kemuliaan  dan  reputasi  mereka.  Di bawah  sosialisme,  materi  dan  jaminan  yuridis  hak-hak  sipil  dan  kebebasan dicampurkan,  sementara  undang-undangnya  menetapkan  kondisi-kondisi  ini secara  yuridis.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  selalu  terjadinya  berada  di  luar pelaksanaan hukum”.

## e. Konsep Negara Hukum Pancasila
Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri- ciri  khas  Indonesia.  Karena  Pancasila  harus  diangkat  sebagai  dasar  pokok  dan sumber  hukum,  maka  Negara  Hukum  Indonesia  dapat  pula  dinamakan  Negara Hukum  Pancasila.  Salah  satu  ciri  pokok  dalam  Negara  Hukum  Pancasila  ialah adanya  jaminan  terhadap freedom  of  religion atau  kebebasan  beragama.  Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia. Hal ini  sangat  berbeda  dengan  misalnya  di  Amerika  Serikat  yang  memahami  konsep freedom of  religion baik dalam  arti positif maupun dalam  arti negatif, sebagaimana dirumuskan oleh Sir Alfred Denning yang dikutip Seno Adji sebagai berikut: 36
“freedom of religion means that we are free to worship or not to worship, to affirm the existence of God or to deny it, to believe in Cristian religion or any other religion or in none, as we choose”.
Sedangkan  di  Uni  Soviet  dan  negara-negara  komunis  lainnya freedom  of religion memberikan  pula  jaminan  konstitusional  terhadap  propaganda  anti  agama. Ciri  berikutnya  dari  Negara  Hukum  Indonesia  menurut  Seno  Adji  ialah  tiada pemisahan  yang rigid dan  mutlak  antara  agama  dan  negara.  Karena  menurut  Seno Adji agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. Keadaan ini berbeda dengan  misalnya  di  Amerika  Serikat  yang  menganut  doktrin  pemisahan  agama  dan gereja  secara  ketat,  sebagaimana  dicerminkan  oleh  kasus Regents  Prayer, karena berpegang  pada wall  of  separation, maka  doa  dan  praktek  keagamaan  di  sekolah- sekolah  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  inkonstitusional.  Seno  Adji  menilai  bahwa perkara  tersebut  sebagai  suatu  pencemaran  terhadap  ajaran  Thomas  Jefferson  dan Madison. 37
Berbeda dengan pandangan Oemar Seno Adji tentang hubungan antara agama dan  negara  di  Indonesia,  menurut  Muhammad  Tahir  Azhary  tidak  menunjukkan suatu  pemisahan  yang rigid dan  mutlak,  maka  pada  pandangan  beliau  rumusan  ini menimbulkan kesan seolah-olah mungkin ada pemisahan antara negara dan agama di
35 P.  S.  Romaskhin, Fundamentals  of  Soviet  Law ,  Moscow,  Foreign  Languages  Publishing House, hlm. 23
36 Oemar Seno Adji, Peradilan... op.cit., hlm. 35-37
37 Ibid
Negara  Hukum  Pancasila  secara  tidak rigid dan  nisbi.  Beliau  memahami  bahwa dalam  Negara  Hukum  Pancasila  tidak  boleh  terjadi  pemisahan  antara  agama  dan negara  baik  secara  mutlak  maupun  secara  nisbi.  Karena  hal  itu  akan  bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 38
Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khusus asas kekeluargaan ini.  Dalam  pasal  ini  ada  suatu  penjelasan  bahwa  yang  penting  ialah  kemakmuran masyarakat  dan  bukan  kemakmuran  orang  seorang,  namun  orang  seorang  berusaha sejauh  tidak  mengenai  hajat  hidup  orang  banyak.  Maka  konsep  Negara  Hukum Pancasila harus dilihat dari asas kekeluargaan itu.
Terhadap  asas  kekeluargaan,  sebagaimana  telah  dibicarakan  di  atas,  pada hemat  Muhammad  Tahir  Azhary  perlu  ditambahkan  suatu  asas  lagi,  yaitu  asas kerukunan.  Asas  kekeluargaan  dan  kerukunan  mencerminkan  bahwa  Bangsa  dan Negara  Indonesia  merupakan  satu  persatuan  dan  kesatuan  dengan  semangat kekeluargaan  dan  kerukunan  hidup.  Setiap  manusia  Indonesia  berkewajiban memelihara  persatuan  bangsa  dan  kesatuan  wilayah  Negara  Republik  Indonesia. Asas  kekeluargaan  ini  harus  selalu  dikaitkan  dalam  konotasi  yang  positif  dan mendorong  terwujudnya  suatu  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur,  dalam makna  menikmati  keadilan  dan  kemakmuran  itu.  Dengan  menggunakan  asas kekeluargaan  dan  kerukunan  sebagai  dua  asas  yang  terpadu  hal-hal  yang  bersifat negatif dan akan merugikan kehidupan Bangsa dan Negara  Indonesia kiranya dapat dihindari. 39
Menurut  Muhammad  Tahir  Azhary  ada  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan dalam  Negara  Hukum  Pancasila:  (1)  kebebasan  beragama  harus  mengacu  pada makna  yang  positif  sehingga  pengingkaran  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa ( ateisme )  ataupun  sikap  yang  memusuhi  Tuhan  Yang  Maha  Esa  tidak  dibenarkan, seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama; dan (2) ada hubungan yang erat antara agama dan negara, karena itu baik secara rigid atau  mutlak  maupun  secara  longgar  atau  nisbi  Negara  Republik  Indonesia  tidak mengenal  doktrin  pemisahan  antara  agama  dan  negara  karena  doktrin  semacam  ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 40
3. Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia Karakteristik  negara  hukum rechtsstaat adanya  peradilan  administrasi  untuk menyelesaikan  perselisihan  sebagaimana  yang  dikemukakan  pertama  kali  oleh
38 Muhammad Tahir Azhary, Negara... op.cit., hlm. 69
39 Ibid., hlm. 71
40 Ibid.
Friedrich  Julius  Stahl  pada  abad  ke-19.  Adanya  suatu  peradilan  administrasi  untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. 41
Dalam  konsep  Nomokrasi  Islam  disebutkan  bahwa  salah  satu  prinsipnya adalah adanya peradilan yang bebas. Hal ini menunjukkan bahwasanya secara tersirat juga mengakui adanya lembaga peradilan khusus, yaitu peradilan administrasi dalam rangka mengadili, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Sebagaimana Al Qur’an menye-butkan  yang  artinya “Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil. Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu. Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar  lagi  Maha  Melihat”  (QS.  An-Nisaa ayat 58). Kemudian Rasulullah SAW bersabda “Bila seorang hakim mengupayakan hukum  (dengan  jujur)  dan  keputusannya  benar,  maka  dia  akan  memperoleh  dua pahala.  Tetapi  bila  keputusannya  salah  maka  dia  akan  memperoleh  satu  pahala” (HR. Al-Bukhari).
Peradilan  administrasi  dipandang  sebagai  peradilan  khusus,  dalam  arti peradilan  yang  hanya  diberi  kewenangan  menyelesaikan  sengketa  yang  muncul  di bidang  administrasi  dan  kepegawaian  atau  sengketa  yang  terjadi  antara  pejabat administrasi  dengan  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  sebagai  akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan. 42
Menurut  S.  F.  Marbun,  bahwa  tujuan  pembentukan  PTUN  adalah  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  semua  warga  negara  yang  merasa  haknya dirugikan, sekalipun hal itu dilakukan oleh alat negara sendiri. Di samping itu, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan agar  berjalan  selaras  dan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat  terpelihara  serta  dapat ditingkatkan yang sekaligus merupakan public service negara  terhadap  warganya. 43
Menurut  Prajudi  Atmosudirdjo  tujuan  dibentuknya  peradilan  administrasi negara  (PTUN)  adalah  untuk  melindungi  warga  masyarakat  yang  kepentingan hukumnya  seringkali  tertindih  atau  terjepit  dengan  semakin  luasnya  campur  tangan penguasa  ke  dalam  kehidupan  masyarakat.  Melalui  PTUN  masyarakat  dapat menggugat penguasa dan mendapatkan tindakan korektif dari PTUN. 44
Sedangkan menurut Sjachran Basah, mengemukakan bahwa tujuan peradilan administrasi  negara  (PTUN)  ialah  memberikan  jaminan  pengayoman  hukum,  tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu.  Untuk  administasi  negara   akan  terjaga  ketertiban,  ketentraman  dan
41 Hasan Zaini.Z, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Bandung: Alumni, 1974, hlm. 9
42 Ridwan HR, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi , Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 146
43 SF Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara , Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 17
44 Prajudi  Atmosudirjo, Hukum  Administrasi  Negara , Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1981,  hlm. 144-145
keamanan  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  demi  terwujudnya  pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. 45
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  1  ayat  (3)  UUD  Tahun  1945  yang  berbunyi  bahwa  Negara  Indonesia  adalah negara  hukum.  Sebagai  negara  hukum,  maka  perwujudannya  adalah  adanya kekuasaan  kehakiman  yang  dijalankan  oleh  setiap  lembaga  peradilan.  Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Peradilan  Administrasi  yang  terdapat  dalam  sistem  negara  hukum  Indonesia disebut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Pembentukan  PTUN  tersebut memiliki landasan hukum antara lain:
1. UUD Tahun 1945
2. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. UU  No.  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. UU  No.  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Menurut  penulis,  bahwasanya  eksistensi  keberadaan  PTUN  di  Negara
Indonesia sebagai bentuk peradilan administrasi yang secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dibidang Tata Usaha Negara (TUN) antara warga  negara  dengan  pejabat  TUN. Dalam  Pasal  1  Angka  (8)  UU  No.  51  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara berbunyi bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau  pejabat  yang  melaksanakan  urusan  pemerintahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada angka (9) berbunyi bahwa Keputusan Tata Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret, individual,  dan  final,  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan hukum  perdata.  Kemudian  angka  (10)  yang  berbunyi  bahwa  Sengketa  Tata  Usaha Negara  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  tata  usaha  negara  antara  orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha  negara,
45 Sjachran  Basah, Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia , Bandung: Alumni, 1989, hlm. 3-4
termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Oleh  karena  itu,  obyek  sengketa  yang  diperkarakan  dalam  PTUN  adalah Keputusan  Tata  Usaha  (KTUN)  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  TUN  yang  pada dasarnya  dianggap  merugikan  atau  menimbulkan  ketidakadilan  kepada  masyarakat, baik secara individual maupun badan hukum perdata.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Peradilan Administrasi  dalam sistem negara hukum  Indonesia tercermin dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara  (PTUN). PTUN merupakan lembaga peradilan  yang  memiliki  fungsi  dan  peranan  dalam  rangka  menjalankan kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  UUD Tahun 1945.
2. Hakekat  keberadaan  PTUN  di  Negara  Indonesia  sebagai  bentuk  peradilan administrasi yang secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dibidang Tata Usaha Negara (TUN) antara warga negara dengan pejabat TUN.  Obyek  sengketa  yang  diperkarakan  dalam  PTUN  adalah  Keputusan  Tata Usaha  (KTUN)  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  TUN  yang  pada  dasarnya dianggap  merugikan  atau  menimbulkan  ketidakadilan  kepada  masyarakat,  baik secara individual maupun badan hukum perdata.

## DAFTAR USTAKA

## Buku dan Jurnal
Adji, Seno Oemar. 1980. Peradilan Bebas Negara Hukum , Jakarta: Erlangga
Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Ghalia Indonesia
Azhary,  Tahir  Muhammad.  1992. Suatu  Studi  tentang  Prinsip-Prinsipnya  Dilihat dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Cetakan Pertama, Jakarta: PT.Bulan Bintang
Azhary.  1995. Negara  Hukum  Indonesia  Analisis  Yuridis  Normatif  tentang  Unsur- Unsurnya , Cetakan Pertama, Jakarta: UI Press
Basah, Sjachran. 1989. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia , Bandung: Alumni
Budiardjo, Miriam. 1993. Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia
Gautama, Sudargo. 1973. Pengertian tentang Negara Hukum , Bandung: Alumni
Hadjon,  M.  Philipus.  1987. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu
Hakim, Azis Abdul. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia , Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
HR Ridwan. 2003. Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: UII Press
_________.  2009. Tiga  Dimensi  Hukum  Administrasi  dan  Peradilan  Administrasi , Yogyakarta: FH UII Press
Huda,  Ni’matul.  2005. Negara  Hukum,  Demokrasi  Dan  Judicial  Review , Yogyakarta: UII Press
Idenberg A Ph.  1983. De Nadagen van de Verzorgingstaat  Kansen en Prespectiven vor Morgen , Ámsterdam: Meulenhoff Informatief
Khadduri, Majid. 1955. War and Peace in the Law of Islam , Baltimore and London: The John Hopkin
Marbun SF. 1988. Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Liberty
Notohamidjojo O. 1976. Makna Negara Hukum , Jakarta: Badan Penerbitan Risten
Puspitasari, Sri Hastuti. 2007. “Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman  di  Indonesia”, Jurnal  Hukum No.1  Vol.14  Januari,  Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
Romaskhin  P.  S.  tt. Fundamentals  of  Soviet  Law ,  Moscow:  Foreign  Languages Publishing House
Thaib,  Dahlan.  2000. Kedaulatan  Rakyat,Negara  Hukum  dan  Konstitusi , Yogyakarta: Liberty
Wahyono,  Padmo.  1988.  “Konsep  Yuridis  Negara  Hukum  Indonesia”,  Makalah September
Yunas, Nazmi Didi. 1992. Konsepsi Negara Hukum , Padang: Angkasa Raya
Z, Zaini Hasan. 1974. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Bandung: Alumni