## PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN HUKUM BAGI ORANG ASING YANG TIDAK MEMEGANG PASPOR DI WILAYAH INDONESIA

## INVESTIGATION AND LEGAL ACTION TO FOREIGNERS WITHOUT PASSPORT IN INDONESIA TERITORY

## Muhammad Arief Hamdi
Dosen Politeknik Imigrasi Jalan Raya Gandul No.4, Cinere, Depok Seluler: +6281380551878, Surel: muhammadariefhamdi@gmail.com

## ABSTRAK
Orang asing yang  masuk dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia telah diatur dalam undang-undang meliputi  dokumen  perjalanan  Republik  Indonesia,  visa,  tanda  masuk,  dan    izin  tinggal,  pengawasan keimigrasian,  tindakan administrative  keimigrasian, dan  penyidikan.  Namun  beberapa  orang asing  yang telah habis masa izinnya masih tetap tinggal di wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang harus ditindaklanjuti oleh petugas keimigrasian. Penegakan hukum yang dapat digunakan berupa tindakan Hukum  Pidana  maupun  Tindakan  hukum  administratif  dan  faktor  penyababnya  yang  sengaja  tidak memperpanjang izin tinggal, menjalani proses hukum pidana, menjalani hukum pidana, serta tidak dapat di perpanjang karena alasan darurat. Metode penelitian adalah tipe penelitian normatif. Pendekatan masalah menggunakan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan yakni primer dan skunder.

## Kata kunci: Orang asing, Keimigrasian, Paspor

## ABSTRACT
Foreigners who enter and reside in the territory of Indonesia are regulated in the law, including travel documents of the Republic of Indonesia, visas, entry marks and residence permits, immigration controls, immigration administrative actions, and investigations. However, some foreigners who have been granted permission to continue to live in the territory of Indonesia. This is one of the things that must be followed up  by  immigration  officials.  Law  enforcement  that  can  be  used  in  the  form  of  Criminal  Law  or administrative legal action and the disabling factors that intentionally do not extend the residence permit, undergo criminal proceedings, undergo criminal law, and cannot be extended for emergency reasons. The research method is a type of normative research. The problem approach uses a legislative approach and a conceptual approach. Sources of legal material used are primary and secondary.
Keywords: Foreigners, Immigration, Passport

## PENDAHULUAN 1
Indonesia    merupakan  negara  yang berdaulat dan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan  rakyatnya,  hal  ini  harus diwujudkan.  Adanya  perlindungan  segenap kepentingan  bangsa,  dan  keikutsertaan  dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya  dengan  dunia  internasional  maka semua  aspek  keimigrasian  harus  berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  sebagai hukum  dasar  dalam  pengaturan  implementasi tugas-tugas  keimigrasian  secara  operasional. Seiring  berjalannya  waktu  dan    perkembangan teknologi  yang  semakin  canggih membawa dampak  pada  peningkatan  lalu  lintas  orang semakin  tinggi.  Fenomena  ini  sudah  menjadi perhatian  negara-negara  di  dunia  termasuk Indonesia  sebab  setiap  negara-negara  di  dunia mempunyai  kedaulatan  untuk  mengatur  lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya.  Dampak  yang  timbulkan  semakin bervariasi.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  untuk mmemaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari arus migrasi, salah  satu  unsur  pelaksana  dalam  pengawasan lalu  lintas  orang  ke  luar  masuk  wilayah  negara adalah  institusi  keimigrasian. 1 Pengertian kemigrasian,  berdasarkan  pasal  1  angka  1  UU
No.6/2011
tentang
Keimigrasian
menyatakan “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangk menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Dengan meningkatnya  arus  lalu  lintas  orang  serta hubungan  antar  negara,  diperlukan  berbagai pengaturan  keimigrasian.  Pasal  1  angka  3    UU No.6  /2011  menegaskan  bahwa “  Fungsi Keimigrasian  adalah  bagian  dari  urusan pemerintahan negara dalam memberikan
1 Dr.  M.  Imam  Santoso,  2007, Perspektif  imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational  Organized  Crime, Jakarta:  Perum Percetakan  Negara  Indonesia, , Jakarta:  Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 2 2 Ibid.hlm 2 3 Ajat Sudrajat Havid, 2008, Formalitas Keimigrasian Dalam  Perspektif  Sejarah, Jakarta:  Direktorat Jenderal Imigrasi,hlm. 177
pelayanan  Keimigrasian,  penegakan  hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”. Hal ini mempunyai maksud  bahwa  penyelenggaraan  perlintasan orang  merupakan  perpaduan  antara  aspek nasional  dan  internasional.  Namun  demikian memperhatikan aspek universalitas fungsi keimigrasian maka titik berat tetap terletak pada aspek kedaulatan masing-masing negara. 2
2 Berdasarkan konsepsi kedaulatan, setiap penguasa  wilayah  suatu  negara  menetapkan ketentuan hukum yang mengatur dan mengawasi lalu  lintas  orang masuk  dan  keluar  dari  wilayah tersebut.  Melalui  hukum  ini,  orang  asing memperoleh legalitas untuk mengadakan perjalanan  ke  suatu  negara  atau  berada  dan melakukan  kegiatan  di  dalam  serta  luar  dari wilayah  negara  lain  secara  sah. 3 Ketika melakukan perjalanan lintas negara, setiap warga negara  harus  membawa  dokumen  perjalanan yaitu paspor. Paspor memiliki arti tersendiri yaitu merupakan  dokumen  perjalanan  yang  memuat identitas diri pemegangnya. Paspor secara umum memuat  identitas  yang  terdiri  atas  Nama pemegang,  tempat  tanggal  lahir,  jenis  kelamin, warga negara dan yang tidak kalah penting adalah Nomor  dan  masa  berlaku  Paspor. 4 Jenis  dan warna  paspor  tiap  negara  berbeda-beda  sesuai dengan    keinginan  negara  yang  bersangkutan, tetapi untuk sistem dan keamanan paspor hampir semua  negara  menerapkan  sistem  yang  sama berdasarkan  standar ICAO (Internasional  Civil
Aviation Organization) atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Karena Indonesia juga merupakan negara anggota ICAO , maka  harus  menerapkan  Paspor  standar ICAO . Pada  pasal  8  ayat  1  UU  No.6/2011  tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki  Dokumen  Perjalanan  yang  sah  dan
4 Sutarmi Syafrie, “Paspor”, diakses dari http://soetarmibkl.blogspot.com/2009/06/paspor.html
, pada tanggal 25 September 2018 pukul 11.22
5 Hamid Awaluddin, Seminar tertulis HUT Imigrasi tahun 2007, Perspektif Insan Imigrasi yang sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Jakarta, 2007
masih  berlaku”. Hal  tersebut  telah  dipaparkan oleh Theodore Rosevelt yang menyatakan bahwa aturan  tanpa  kebebasan  dan  kebebasan  tanpa aturan  sama  dengan  destruktif  yang  berarti pemenuhan  hak  harus  berjalan  sesuai  dengan peraturan. 5 Dengan demikian menunjukan bahwa setiap orang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia  harus  memiliki  dokumen  perjalanan atau  paspor.  Hal  tersebut  harus  dipatuhi  oleh setiap  orang  yang  hendak  masuk  atau  keluar wilayah  Indonesia.  Sebagai  salah  satu    sarana seleksi  berupa  formalitas  keimigrasian  yang harus  di  tempuh  oleh  orang  asing  baik  sebelum maupun pada saat akan  memasuki wilayah suatu negara.  Ketentuan  wajib  memiliki  visa  untuk melalukan  perjalanan  ke  suatu  negara  dan pemeriksaan  pejabat  imigrasi  untuk  mendapat izin  tinggal.  Guna  kepentingan  seleksi  dan kepentingan pembuktian lain, seperti identifikasi, bukti  kewarganegaraan  dan  sebagainya.  Maka setiap  orang  yang  melakukan  perjalanan  antar negara  harus  memiliki  bukti  pengenalan  berupa dokumen  perjalanan  atau travel  document yang disebut paspor. 6
Ketentuan  keimigrasian  memiliki  sifat universal  sehingga  setiap  negara  mempunyai kewenangan  untuk  mengizinkan  atau  melarang seseorang  untuk  masuk  ataupun  keluar  suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut maka keberadaan peraturan keimigrasian menjadi    atribut  yang  sangat  penting  dalam menegakkan kedaulatan hukum bagi suatu negara di  dalam  wilayah  teritorial  negara  yang bersangkutan,  dan  setiap  orang  asing  yang memasuki  wilayah  suatu  negara  akan  tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri. 7 Izin tinggal untuk orang asing yang  diberikan  oleh  suatu  negara  merupakan salah satu wujud dari kedaulatan negara sebagai negara  hukum  yang  mempunyai  kewenangan sepenuhnya  untuk  menentukan  dan  mengatur batasan-batasan untuk orang asing untuk tinggal di  suatu  Negara.  Izin  tersebut  bukanlah  hal  dari seseorang  asing,  namun  merupakan  privilege yang  telah  diberikan  oleh  Negara  kepada  orang
9 Ibid. Hal.17-19
asing.  Selain  itu  ada  batasan-batasan  mengenai izin tinggal yakni untuk melindungi kepentingan bangsa dari aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, ketenagakerjaan,  keamanan  maupun  ketertiban. 8 Dari  definisi  diatas,  penulis  menyimpulkan bahwa  keimigrasian  merupakan  suatu  proses keluar  dan  masuknya  orang,  baik  WNI  maupun WNA  yang  melakukan  perjalanan  dari  atau  ke wilayah Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan  pengaturan  untuk  berbagai  macam warga  negara  asing  yang  keluar  dan  masuk  ke wilayah  Indonesia,  pemerintah  di  bidang keimigrasian menganut kebijakan dengan prinsip selective policy yakni suatu kebijakan berdasarkan  prinsip  selektif.  Hanya  orang  asing yang memberikan manfaat yang dapat masuk ke wilayah Indonesia.

## PEMBAHASAN

## 1.1 PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN
Keimigrasian  berasal  dari  kata  imigrasi yang  memiliki  makna  perpindahan  orang  atau penduduk  dari  suatu  negara  menuju  negara  lain untuk  menetap.  Perkembangan  bidang  ilmu  dan teknologi,  terutama  pada  bidang  transportasi membuat mobilitas lebih mudah sehingga banyak penduduk yang melakukan perpindahan sementara ataupun permanen. 3
Berdasarkan  prinsip  tersebut,  hanya orang-orang  asing  yang  bisa  memberikan manfaat  bagi  kesejahteraan  rakyat,  bangsa  dan Negara  Republik  Indonesia,  yang  tidak  akan membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  serta tidak  akan  menimbulkan  permusuhan  baik terhadap  rakyat  maupun  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diizinkan  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia, dan untuk itu maka perlu adanya pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia. 9
10 Havid Sudradjat, 1990, Pengantar Ringkas Keimigrasian , Malang : Kantor Imigrasi Malang, hal.28

## 1.2 PROSES

## IDENTIFIKASI ORANG ASING  DENGAN  MENGGUNAKAN PASPOR
Proses identifikasi yang menjadi sasaran utama  pengawasan  adalah  orang  asing  yang berada  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia serta  orang-orang  asing  yang  dicurigai  telah melakukan  penyimpangan  atau  palanggaran keimigrasian.
Pengawasan keimigrasian harus dilakukan  secara  terpadu  dan  di  koordinasikan dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing.  Tindakan  berlebihan  dan  mengabaikan kebiasaan  internasional  yang  telah  berlaku  pada praktik  antarnegara  dapat  mengakibatkan  protes dan  mungkin  dipandang  sebagai  tindakan  yang tidak bersahabat ( unfriendly act ) terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing. 10
Undang-Undang Republik Indonesia No.
6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa  yang tergolong orang asing adalah  orang  bukan  Warga  Negara  Indonesia. Orang asing yang masuk maupun meninggalkan wilayah  Negara  Republik  Indonesia  wajib memberikan keterangan identitas berupa keterangan kedatangan atau keberangkatan, serta keterangan  lain  yang  wajib  dilaporkan  kepada Pejabat  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi. 4
Proses  penegakan  hukum  keimigrasian sangat  penting  karena  sebagai  penentuan  suatu kasus  pelanggaran  yang  diselesaikan  dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan  pada  kewenangan  pejabat  imigrasi. Dengan  hal  itu  maka  perlu  ada  batasan  dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum  yang  dapat  ditempuh  yakni  antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif  sehingga  tidak  perlu  digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi namun didasarkan  sistem  atau  peraturan  perundang- undangan dengan memperhatikan proses
11 Muhammad Indra, Op.Cit., hlm. 16.
12 Maskan.  dkk,  1997, Pengantar  Management , Malang : Politeknik Unibraw,hal. 44
penyelesaian  perkara  keimigrasian  secara  cepat, efektif, dan efisien. 11
Tempat pemeriksaan imgrasi biasanya berada di pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri  sebagai tempat  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia. Berdasarkan  UU  No.  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian, Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :
a. Masuk dan keluarnya orang asing menuju dan dari wilayah Indonesia.
b. Keberadaan serta kegiatan orang asing.

## 1.3 Mekanisme Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian 1.3.1 Mekanisme Pengawasan

## Keimigrasian
Pengawasan  keimigrasian  tidak  hanya pada saat mereka masuk dan keluar wilayah Indonesia,  namun  juga  selama  mereka berada di wilayah Indonesia hal ini termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang menentukan apa  yang  sedang  diselenggarakan  yakni mengevaluasi  penyelenggaraan  dan  jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan  itu  berlangsung  sesuai dengan rencana. 12
Pengawasan terhadap orang asing yang menuju dan meninggalkan wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan terhadap keberadaan orang asing untuk izin keberadaan  atau  izin  tinggal  di  wilayah Indonesia  diberikan  oleh  Pejabat  Imigrasi, baik  Izin  yang  diberikan  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  atau  di  Kantor Imigrasi. Adapun pengawasan yang dilakukan bersifat administratif dengan data yang  lengkap  yang  berada  di  imigrasi. Pengawasan terhadap orang asing  menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri dan
dapat  dilaksanakan  dengan  beberapa  cara antara lain:
a) Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  orang  asing  dapat dilakukan  dengan  menghimpun  data  dan informasi orang asing yang :
a.  Masuk  atau  ke  luar  wilayah  Negara Republik Indonesia
b.  Berada  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia
c.  Melakukan  kegiatan  di  wilayah  Negara Republik Indonesia.
b) Pendaftaran Orang Asing
Setiap  orang  asing  yang  sudah memiliki izin keimigrasian (singgah,
kunjungan,  izin  tinggal  terbatas  dan  izin tinggal tetap), perlu diketahui keberadaannya  selama  yang  bersangkutan tinggal di wilayah Indonesia dan perubahan- perubahan  yang  terjadi  pada  diri  dan keluarganya.
Orang  asing  yang  kedatangannya  di wilayah  Indonesia  dengan  izin  kunjungan dan  tinggal  di  wilayah  Indonesia  belum sampai 90 (sembilan puluh) hari maka tidak diwajibkan untuk laporkan diri, akan  tetapi apabila  yang  bersangkutan  ingin  tinggal melebihi  waktu  tersebut  maka    dikenakan wajib melaporkan untuk mendaftarkan diri. Orang  asing  yang  wajib  melakukan pendaftaran adalah orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia.  Pendaftaran  orangasing  untuk lapor  diri  dapat  dilakukan  dengan  cara berikut.
1) Orang  asing  yang  diberikan  Izin kunjungan  lebih  dari  90  (sembilan puluh)  hari  sejak  kedatangannya  atau setelah  mendapat  perpanjangan  izin
kunjungannya yang melebihi 90
(sembilan puluh) hari. 2) Orang  asing  yang  diberikan  Izin Tinggal Terbatas.
3) Orang  asing  yang  diberikan  Izin Tinggal Tetap.
Pendaftaran  Orang  Asing  dilakukan dengan  cara  mengisi  daftar  yang  memuat nama, jenis kelamin, status sipil, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan,  alamat  di  Indonesia,  nomor  dan tanggal  berlakunya  paspor,  dan  Tempat Pemeriksaan Imigrasi saat masuk ke wilayah Indonesia. Setiap terjadi perubahan terhadap data  yang  telah  diisi  dalam  pendaftaran tersebut  maka  harus  dilaporkan  kepada Kantor  Imigrasi  setempat  dalam  jangka waktu 14 hari.
c) Pemantauan  Keberadaan  dan  Kegiatan Orang Asing
Pemantauan  keimigrasian  dilakukan untuk  menghimpun  data  dan  informasi mengenai  masuk  dan  ke  luar,  keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Negara
Republik Indonesia. Dalam rangka melakukan pemantauan keimigrasian Pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk:
a. Menerima laporan dari masyarakat atau Instansi Pemerintah mengenai
pelanggaran keimigrasian. b. Mendatangi tempat-tempat yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan  tentang  keberadaan  dan kegiatan orang asing.
c. Memeriksa Surat Perjalanan dan dokumen  terkait  Keimigrasian  orang asing.
Pejabat  Imigrasi  yang  berwenang  di Kantor  Pusat  Direktorat  Jenderal  Imigrasi wajib  melakukan  pemeriksaan  atas  laporan yang diterima apabila terjadi pelanggaran di bidang  Keimigrasian  baik  dari  masyarakat, media  massa  maupun  instansi  Pemerintah yang ada di dalam Berita Acara
Pemeriksaan.
d) Pengolahan Data dan Informasi Kegiatan Orang Asing
Setiap Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi  melaksanakan  pengolahan  dan informasi data mengenai masuk atau ke luar, keberadaan  maupun  kegiatan  orang  asing. Hasil  dari  pengolahan  data  dan  informasi akan  dilaporkan  kepada  Direktur  Jenderal Imigrasi.
e) Koordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah
Pengawasan  tentang  kegiatan  orang asing akan menyangkut Badan atau Instansi terkait  yang  memiliki  tugas  melaksanakan pengawasan  terhadap  orang  asing  seperti Departemen  Tenaga  Kerja,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan atau Instansi  lainnya  dapat  dilakukan  melalui Tim  Koordinasi  Pengawasan  Orang  Asing.
Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan dalam bentuk :
a. Pengawasan Administratif
Pengawasan  administratif  merupakan pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan  data-data  administratif  yang terdapat  pada  instansi  yang  melakukan pengawasan, terdapat data-data yang berupa catatan  dan  bahan-bahan  tertulis  yang dikumpulkan sejak orang asing mengajukan visa,  ketika  kedatangannya  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi,  dan  saat  pemberian izin  keimigrasian,  pendaftaran  dan  lainnya yang bersifat administratif.
Dari data-data tersebut maka akan dapat diketahui  keadaan  orang  asing  yang bersangkutan  sehingga  apabila  terjadi penyimpangan,  instansi  yang  terkait  dapat mengambil  langkah  penindakan  sesuai dengan penyimpangannya dengan berdasarkan peraturan yang berlaku.
b. Pengawasan Koordinatif
Pengawasan koordinatif merupakan pengawasan  terhadap  orang  asing  oleh beberapa  instansi  yang  terkait  dalam pengawasan  dengan  saling  memberikan
saran  sesuai  dengan  bidangnya  masing- masing,  dengan  hal  ini  maka  dapat ditentukan  secara  koordinatif  terhadap penyimpangan  yang    telah  dilakukan  oleh orang asing  serta dapat diketahui  tindakan yang  harus  diambil  sesuai  dengan  bidang masing-masing  instansi  terkait  baik  secara sendiri,  ataupun  secara  bersama  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Pengawasan  Di  tempat  dengan  Suatu Operasi Lapangan
Pengawasan  dilaksanakan  oleh  imigrasi dan  atau  bersama  dengan  instansi  terkait yang dilakukan secara koordinatif, sehingga suatu satuan atau tim mengadakan pengawasan  dengan  mendatangi  tempat- tempat  yang  diduga  adanya  pelanggaran atau  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh orang asing.

## 1.3.2 Mekanisme

## Penindakan

## Keimigrasian
Penindakan  keimigrasian  dilakukan untuk  tindak lanjut dari pengawasan orang asing.  Tindakan  Keimigrasian  yang  dapat dikenakan  terhadap  orang  asing  yang  telah melanggar adalah sebagai berikut :
a. Penolakan pemberian visa yang dilakukan  oleh  Perwakilan  Republik Indonesia di luar negeri atau di tempat lain  yang  telah  ditentukan  Pemerintah Republik Indonesia.
b. Penolakan  izin  masuk  ke  wilayah Indonesia, walaupun yang bersangkutan  telah  mempunyai  visa untuk masuk ke wilayah Indonesia.
c. Merubah, membatasi atau
membatalkan  izin  keimigrasian  yang telah dimilikinya. Dalam hal ini Pejabat Imigrasi yang berwenang dapat melakukan beberapa tindakan seperti:
1) Merubah  izin  tinggal  tetap  menjadi izin  tinggal  terbatas,  atau  izin tinggal  terbatas  berubah  menjadi izin kunjungan.
2) Membatasi berlakunya izin keimigrasian sehingga izin kunjungan  yang  seharusnya  yang seharusnya berlaku 3 bulan dibatasi hanya berlaku 2 bulan saja.
3) Membatalkan izin keimigrasian
dengan mencabut izin  keimigrasian orang asing, sehingga yang bersangkutan  tidak  lagi  memiliki izin  keimigrasian  dan  harus  pergi dari wilayah Indonesia.
d. Melarang  orang  asing  untuk  tinggal  di suatu tempat tertentu di Indonesia atau mengharuskan  orang  asing  berada  di suatu  tempat  yang  memang  telah ditentukan.
e. Mengusir  orang  asing  ke  luar  wilayah Indonesia.
Menempatkan  orang  asing  di  tempat Karantina Imigrasi  atau rudenim dalam hal :
1) Berada di wilayah Indonesia dengn tidak memiliki izin keimigrasian yang sah.
2) Dalam rangka menanti proses pengusiran atau deportasi.
3)  Dalam  rangka  menanti  keputusan  dari Menteri  atas  pengajuan  keberatan  yang telah  diajukannya  terhadap  tindakan keimigrasian yang dikenakan.
Dalam  hal  penyelenggaraan  atau  perbuatan tindak  pidana  imigrasi  dapat  dilakukan proses penindakannya sebagai berikut :
a. Setiap  pelanggaran  yang  berupa  tindak pidana  imigrasi  dapat  diajukan  ke pengadilan  melalui  porses  hukum  acara pidana  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara  Pidana,  di  mana  pejabat  imigrasi dapat bertindak sebagai Pejabat Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dan seterusnya  melalui  Penyidik  Polisi kemudian  diteruskan  ke  Kejaksaan Negeri  dan  Pengadilan  Negeri  untuk diputuskan.
b. Apabila  orang  asing  telah  menjalani putusan  Pengadilan  Negeri  dan  dilepas, maka  orang  asing  tersebut  dapat diserahkan kepada imigrasi untuk melakukan  proses  selanjutnya  yang berupa  tindakan  keimigrasian  dalam bentuk  yang  sudah  sesuai  dengan peraturan  perundangan-undangan  yang berlaku yakni
Undang-undang
Keimigrasian.
c. Dalam hal tertentu oleh imigrasi diambil secara  langsung  tindakan  keimigrasian tanpa  melalui  proses  peradilan  dengan pertimbangan  bahwa  akan  lebih  efektif dapat diambil tindakan keimigrasian dari pada  melalui  proses  peradilan  yang biasanya memakan waktu lebih lama.

## 1.4 Penyidikan Keimigrasian
Penyidikan merupakan  salah satu proses peradilan  terhadap  suatu  tindak  pidana  yang telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana. Tindak  pidana  keimigrasian  dapat  dilakukan sesuai dengan Hukum Acara.
Sebagai penyidik terhadap tindak pidana keimigrasian,  selain  dari  Polisi  Negara Republik  Indonesia  sebagai  penyidik  umum, Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Imigrasi  hanya  memiliki  wewenang  untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian.  Orang  asing  yang  telah melakukan tindak pidana umum selain tindak pidana keimigrasian, penyidikannya dilakukan oleh Polisi, walaupun menyangkut orang asing yang berada dibawah pengawasan Imigrasi.
Penyidikan  yang  dilaksanakan  oleh Penyidik Imigrasi berada dibawah Koordinasi Polisi  Negara  Republik  Indonesia  yang  akan memberikan bantuan dalam proses penyidikannya.  Seperti  halnya  Penyidik umum, Penyidik Imigrasi memiliki wewenang melakukan  tindakan  antara  lain  sebagai berikut :
a. Menerima laporan mengenai tindak pidana keimigrasian.
b. Memanggil,  menggeledah,  menangkap, serta  menahan  seseorang  yang  disangka sudah melakukan tindak pidana keimigrasian.
c. Menyita  surat-surat,  dokumen-dokumen, Surat  Perjalanan  (Paspor),  atau    benda- benda  berhubungan dengan  tindak  pidana keimigrasian.
d. Memanggil orang untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.
e. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu  yang  diduga  telah  terdapat dokumen-dokumen, Surat Perjalanan (Paspor),  atau    benda-benda  lain  yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.
f. Mengambil  sidik  jari  serta  memotret tersangka.
Hasil  penyidikan  dari  Penyidik  Imigrasi tersebut  dikirimkan  ke  Kejaksaan  melalui Penyidik  Polisi  untuk  diproses  selanjutnya. Dalam    melakukan  proses  penyidikan,
Penyidik Imigrasi melaporkan kepada Penyidik Polisi sebagai Koordinator
penyidikan  tentang  dimulainya  penyidikan dan  penghentian  penyidikan  yang  sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

## ANALISIS
Dengan  berlakunya  Perpres  Nomor  21 Tahun  2016,  otomatis  orang  asing/WNA  yang dapat  masuk  ke  wilayah  Indonesia  tanpa  visa kunjungan  akan  bertambah  banyak  jumlahnya. Hal  tersebut  dapat  memunculkan  peluang penjahat  atau  pelaku  kejahatan  transnasional untuk  masuk  ke  wilayah  Indonesia  secara  lebih mudah.  Pelaku  kriminal  dapat  saja  berkedok melakukan perjalanan wisata padahal ia melakukan kegiatan non wisata di Indonesia yang ada  kemungkinan  melanggar  hukum.  Kejahatan transnasional  tersebut  dapat  berupa  narkotika, perdagangan orang ( human trafficking ), terorisme, cyber  crime ,  dan  kejahatan  lainnya yang  dilakukan  oleh  WNA  di  Indonesia.  Tentu jika  tidak  ada  sistem  pengawasan  yang  ketat terhadap WNA akan menambah angka
kriminalitas  di  Indonesia.  Berikut  beberapa kerugian yang akan terjadi atas kebijakan ini :
▪ Lebih banyak pelanggaran keimigrasian: penyalahgunaan visa wisata malah untuk bekerja. Pekerja  Ilegal  WN  Tiongkok  adalah  pelanggar keimigrasian terbanyak.
▪ Meningkatkan  tugas  Pengawasan  Keimigrasian terhadap Orang Asing.
▪ Arus  peredaran  dan  distribusi  barang  ilegal seperti  narkoba akan  lebih masif,  beragam  jenis dan berbagai modus.
▪ Arus  pergerakan  manusia  akan  lebih  banyak, rumit dan berbahaya
▪ Negara  akan  kehilangan  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar US$35/orang/kunjungan.
▪ memperkecil  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP).
▪ Potensi  PNBP  dari  Kementerian  Hukum  dan HAM akan turun 50 persen.
Menurut  penulis  dengan  kondisi  yang  ada saat  ini  Petugas  imigrasi  harus  bertindak  tegas contoh: petugas dapat langsung membawa orang asing  yang  tidak  dapat  menunjukkan  dokumen perjalanan  yang  dimilikinya  ke  Kantor  Imigrasi dan Kepada Orang asing tersebut diberikan waktu 24  jam  untuk  menghubungi  kerabatnya  agar dapat  mengantarkan  atau  menjemputnya  di kantor imigrasi dengan catatan membawa paspor yang bersangkutan. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat menunjukkan paspornya, orang asing tersebut dapat dikenakan pasal  71  jo  pasal  116  Undang-Undang  No.6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  dan  kepada yang  bersangkutan  dapat  dikenakan  kurungan paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  pidana  denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta  rupiah).  Penulis  sendiri  pernah  melakukan pemberkasan  terhadap  2  (dua)  warga  negara korea  yang  tidak  dapat  menunjukkan  dokumen perjalanannya.  Pada  saat  melakukan  Operasi gabungan  antara  Imigrasi,  Dinas  Tenaga  kerja dan Badan Intelijen Negara di wilayah Mamuju, Sulawesi  Barat  saat  itu  tahun  2016  ada  Orang asing  yang  tertangkap  tangan  tidak  dapat menunjukkan Dokumen perjalanan yang
dimilikinya, saat itu 2 (dua) orang warga negara Korea ada di sebuah ruko pengobatan herbal, saat petugas datang, petugas disambut oleh marketing dengan  ramah  dan  mempersilahkan  duduk  para petugas.  kedua  WNA  tersebut  tidak  terlihat. Salah seorang petugas secara kebetulan menemukan  ada  orang  asing  di  dalam  toilet ketika  akan  buang  air  kecil.  Sedangkan  yang satunya  bersembunyi  diluar  lobi.  Singkat  cerita secara  paksa  petugas  berhasil  memboyong keduanya  ke  kantor  Imigrasi  Mamuju.  Petugas segera  melakukan  Berita  Acara  Pemeriksaan, soal bahasa tidak menjadi masalah  karena  salah satu  WNA  tersebut  telah  fasih  berbicara  bahasa Indonesia,  dari  hasil  pemeriksaan  diketahui keduanya  telah  berada  di  kota  Mamuju  selama satu  minggu  dan  izin  tinggal  yang  digunakan adalah visa kunjungan (B211). Keesokan harinya petugas berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi. Melalui  Jaksa  penuntut  umum,  beliau  dan mengatakan  kedua  orang  Korea  diatas  dapat dikenakan pasal yang disangkakan oleh penyidik PPNS  Imigrasi  lalu  untuk  selanjutnya  segera melengkapi pemberkasannya. Setelah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan selanjutnya berkas dibawa  ke  pengadilan  tinggi,  saat  itu  bagian administrasi  pengadilan  tinggi  menjadwalkan waktu  sidang  dalam  dua  hari  kedepan.  Dalam proses  menunggu  ini  kepala  kantor  imigrasi Mamuju  dan  kepala  Divisi  Keimigrasian berinisiatif  untuk  melakukan  konferensi  pers. Dengan memanggil wartawan, radio dan televisi lokal  untuk  memberitahukan  kasus  ini.  Setelah disidang  kedua  orang  asing  tersebut  di  vonis pidana  denda  Rp.10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah).  Dari  pengalaman  ini  hendaknya  setiap petugas  imigrasi  dapat  mengambil  pelajaran bahwa  orang  asing  yang  tidak  taat  atau  tidak peduli  dengan  aturan  yang  negara  miliki  dapat dikenakan sanksi.

## PENUTUP
Salah  satu  wujud  dari  kedaulatan  sebuah negara  adalah  memberikan  izin  tinggal  kepada orang  asing.  Indonesia  sebagai  negara  hukum memiliki kewenangan sepenuhnya dalam menentukan  dan  mengatur  batasan-batasan  bagi orang  asing  untuk  tinggal  di  wilayah  Indonesia yang telah diatur pada  UU Nomor 6 tahun 2011
mengenai  keimigrasian  terhadap  dokumen keimigrasian  warga  negara  asing.  Untuk pengawasan  dapat  dilakukan  sejak  orang  asing masuk  serta  keberadaannya  di  Indonesia. Pengawasan  dilakukan  dari  segi  administrasi yang  meliputi  dokumen  perjalanan  atau  paspor, visa, dan izin tinggal. Hal tersebut tidak terlepas dari  proses  pemeriksaan  keimigrasian  yang dilakukan  oleh  pihak  imigrasi  yang  terkait dengan sistem manajemen teknologi keimigrasian.  Adapun  warga  negara  asing  yang tidak mampu menunjukan dokumen keimigrasian,  maka  akan  dikenakan  tindakan hukum  sesuai  peraturan  perundang-  undangan yang berlaku.
Penegakan  hukum  mengenai  pelaksanaan keimigrasian  juga  harus  disesuaikan  dengan perkembangan hukum internasional dan kepentingan nasional. Adapun terkait pemberian bebas  visa  kepada  169  (seratus  enam  puluh sembilan) negara yang semula dikaitkan dengan peningkatan  pariwisata,  dalam  pelaksanaannya, kebijakan bebas visa kunjungan ini menimbulkan atau  paling  tidak  berpotensi  menimbulkan permasalahan, mulai dari berkurangnya penerimaan  negara,    keamanan  dalam  negeri, ketertiban,  hingga  persoalan  tenaga  kerja. Pelanggaran  tersebut  antara  lain  dalam  bentuk antaranya cyber crime, penyalahgunaan perizinan,  ancaman  terorisme,  penyelundupan narkoba,  dan  perdagangan  manusia.Dengan  hal tersebut, proses keimigrasian  tidak  akan menimbulkan  kerugian  untuk  salah  satu  pihak serta kepastian hukum dapat diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajat Sudrajat Havid, 2008, Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah, Jakarta:
Direktorat
Jenderal Imigrasi.
Dr.  M.  Imam  Santoso,  2007, Perspektif  imigrasi dalam  United  Nation  Convention  Against Transnational
Organized Crime, Jakarta: Perum Percetakan  Negara  Indonesia, , Jakarta:  Perum Percetakan
Negara Indonesia.
Hamid  Awaluddin,  Seminar  tertulis  HUT Imigrasi  tahun  2007,  Perspektif  Insan  Imigrasi yang sesuai
Dengan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi, Jakarta, 2007
Havid  Sudradjat,  1990, Pengantar  Ringkas Keimigrasian , Malang : Kantor Imigrasi Malang.
Maskan.  dkk,  1997, Pengantar  Management ,
Malang : Politeknik Unibraw.
Muhammad  Indra, 1990,Pengantar  Ringkas Keimigrasian , Malang : Kantor Imigrasi Malang.
Muhammad  Indra,  2008  ,Disertasi  , Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum
Keimigrasian Indonesia , Bandung:
Program Doktor Pasca Sarjana Universitas
Padjadjaran.
Sutarmi  Syafrie,  “Paspor”,  diakses  dari http://soetarmibkl.blogspot.com/2009/06/paspor. html , pada
tanggal 25 September 2018 pukul 11.22
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011tentang Keimigrasian
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana
Yudha  Bhakti,  2003, Hukum  Internasional:
Bunga Rampai , Bandung: Alumni .
.