Submitted: July 2021, Accepted: September 2021, Published: September 2021 ISSN: 2614-8153 (cetak), ISSN: 2614-8498 (online) Website: http://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom

## KOMUNIKASI ADVOKASI KLARIFIKASI FAKTA PEMBERITAAN HOAKS PADA INSTAGRAM @JALAHOAKS
Danang Wiryawan 1* , Rini Riyantini 2 , dan Lusia Handayani 3
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia *masdanangwn@gmail.com

## Abstract
Problems  regarding  the  widespread  spread  of  hoax  news  often  occur  through  social  media.  The  massive circulation  of  hoaxes  that  occurs  is  due  to  the  low  level  of  digital  literacy  in  the  community  in  filtering information that can potentially disturb the public and disrupt public order. Government public bodies are considered to have the responsibility to eradicate social problems related to the circulation of hoax news that occurs  in  the  community.  This  prompted  the  DKI  Jakarta  Provincial  Government  of  Communication, Information  and  Statistics  to  create  the  Jakarta  Lawan  Hoaks  (Jalahoaks)  channel  to  carry  out  advocacy activities. This study aims to analyze the advocacy communication process for truth clarification on hoax news on  Instagram  @Jalahoaks.  This  research  uses  a  qualitative  approach  with  exploratory  research  and  case study methods. The theory used in this research is advocacy communication. The results of this study indicate that the advocacy communication process carried out on Instagram @Jalahoaks can be successful and run effectively,  based  on  analysis,  strategy,  mobilization,  action,  evaluation,  and  sustainability.  The  use  and maximization of Instagram social media as a means to clarify the facts of hoax news can support and facilitate the advocacy communication process carried out by Jalahoaks.
Keywords : Advocacy Communication; Hoax News; Instagram Social Media

## Abstrak
Permasalahan  mengenai  maraknya  penyebaran  berita  hoaks  banyak  terjadi  melalui  media  sosial.  Masifnya peredaran  hoaks  yang  terjadi  disebabkan  karena  rendahnya  tingkat  literasi  digital  di  masyarakat  dalam menyaring  suatu  informasi  yang  dapat  berpotensi  meresahkan  masyarakat  dan  mengganggu  ketertiban  di publik.  Badan  publik  pemerintahan  dianggap  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengentaskan  permasalahan sosial  terkait  dengan  beredarnya  berita  hoaks  yang  terjadi  di  masyarakat.  Hal  tersebut  mendorong  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta membuat kanal Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks) untuk  melakukan  upaya  kegiatan  advokasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses  komunikasi advokasi  klarifikasi  fakta  pemberitaan  hoaks  pada  Instagram  @Jalahoaks.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif dan metode studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  komunikasi  advokasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  proses  komunikasi advokasi  yang  dilakukan  pada  Instagram  @Jalahoaks  agar  dapat  berhasil  dan  berjalan  efektif,  berdasarkan analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Penggunaan dan pemaksimalan media sosial Instagram  sebagai  sarana  dalam  melangsungkan  klarifikasi  fakta  pemberitaan  hoaks  dapat  menunjang  dan mempermudah proses komunikasi advokasi yang dijalankan oleh Jalahoaks.
Kata Kunci: Komunikasi Advokasi; Media Sosial Instagram; Pemberitaan Hoaks

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  terdapat  paling  banyak temuan penyebaran berita hoaks di media sosial Facebook  sebesar  84%  (CIGI-IPSOS,  2019). Sebanyak  56,55%  informasi  hoaks  ditemukan dari  Whatsapp  dan  di  Instagram  sebanyak 29,48%  (DailySocial  &  Jakpat  Mobile  Survey
Platform,  2018).  Sebesar  41%  masyarakat Indonesia  memeriksa  dan  mengklarifikasi pemberitaan
hoaks yang ditemukan menggunakan  situs  berita fact-checking ,  yang berarti  sebesar  59%  lainnya  tidak  memeriksa kembali  berita  yang  ditemukan  dan  dapat berpotensi hoaks (CIGI-IPSOS, 2019).
Penyebaran berita hoaks di media sosial adalah saluran  penyebaran  terbesar,  sedangkan  yang kedua adalah aplikasi chatting (Septanto, 2018). Tingkat  persentase  yang  menyatakan bahwa  masyarakat  tidak  selalu  mengetahui apakah berita yang didapatkan mereka termasuk hoaks  atau  bukan  sebesar  56,4%.  Sebanyak 55,8%  masyarakat  tidak  memeriksa  kembali tentang  kebenaran  suatu  berita  karena  mengira sudah  ada  yang  memeriksanya.  Selain  itu, sebesar  63,3%  masyarakat  mengira  bahwa berita  yang  ditemukannya  bukan  termasuk berita hoaks karena mereka mendapatkan berita tersebut dari orang yang dipercaya. Selanjutnya, tingkat  intensitas  masyarakat  dalam  menerima berita  hoaks  per  harinya  sebesar  34,6%.  Maka dari  itu,  sebanyak  61,5%  masyarakat  merasa sangat  terganggu  dengan  keberadaan  berita hoaks di media sosial. Masyarakat sangat setuju bahwa  berita  hoaks  juga  dapat  berdampak terhadap aspek  sosial, sebanyak  81,9% menganggap hoaks dapat menggangu kerukunan  di  masyarakat  dan  sebanyak  76,4% berpendapat  bahwa  hoaks  dapat  menghambat pembangunan.  Oleh  karena  itu,  sebesar  59,1% masyarakat  menilai  penanggulangan  hoaks menjadi  tanggung  jawab  dari  pemerintah (Mastel, 2019). Kehadiran berita hoaks/bohong dapat bertujuan untuk mendiskreditkan individu ataupun kelompok tertentu (Musfah, 2018). Dalam  suatu  studi,  para  psikolog bersepakat bahwa berita hoaks dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, seperti kecemasan, stres, kekerasan, kepanikan, sampai PTSD ( Post Traumatic Stress Disorder ). Berita hoaks  dapat  menimbulkan  perasaan  marah bahkan  depresi  (Pozios,  2018).  Hal  tersebut karena berita hoaks bertujuan untuk memanipulasi opini dan mendistorsi pemikiran publik,  sehingga  dapat  menimbulkan  respon yang emosional dari masyarakat.
Tingkat literasi digital di Indonesia masih belum  dapat  dikatakan  tinggi,  hal  ini  seiring dengan kemampuan masyarakat dalam mengenali  hoaks  yang  rendah.  Indeks  literasi digital  nasional  berada  di  angka  3,47  yang berarti  sedikit  di  atas  level  “menengah”  dan belum mencapai level “baik” (Katadata Insight
Center, 2020). Kemampuan literasi media yang baik  dapat  memengaruhi  perubahan  perilaku masyarakat (Herawati et al , 2019).
Tahun  2020  laporan  mengenai  berita hoaks  di  DKI  Jakarta  tiap  bulannya  bervariasi jumlahnya, berkisar mulai dari 45 aduan berita hoaks  sampai  dengan  yang  paling  banyak  320 aduan  berita  hoaks  dengan  tingkat  klarifikasi 94% sampai 100%. Total persentase klarifikasi hoaks  sebesar  100%  artinya  adalah  semua laporan  berita  hoaks  yang  diadukan  oleh masyarakat  dapat  berhasil  diklarifikasikan faktanya  atas  kebenaran  dari  berita  hoaks tersebut.  Sedangkan,  tingkat  klarifikasi  yang hanya  mencapai  sebesar  94%  atau  kurang  dari 100% artinya adalah tidak semua laporan berita yang  diadukan  oleh  masyarakat  dapat  berhasil diklarifikasi.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena adanya kemungkinan aduan hoaks tersebut tidak memenuhi  syarat  atau  masih  dalam  proses verifikasi. Sepanjang tahun 2020 sudah tercatat sebanyak 1.078 aduan kasus berita hoaks di DKI Jakarta  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat (Jalahoaks,  2020).  Dibutuhkan  pelibatan  peran individu,  masyarakat,  organisasi,  maupun lembaga nasional untuk membantu pencegahan penyebaran  berita  hoaks  di  media  sosial (Siswoko, 2017).
Di Indonesia terdapat beberapa instansi/organisasi  yang  juga  bertugas  dalam menjalankan  klarifikasi  berita  hoaks  seperti misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika  (Kemkominfo),  Turn  Back  Hoax,
dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).  Kemkominfo  berupaya  dengan proaktif  dalam  melakukan  klarifikasi  berita hoaks yang beredar di media sosial dengan cara mengidentifikasi  dan  meyusun  klarifikasi  atas berita  hoaks  yang  tersebar  di  masyarakat  serta menyebarluaskan informasi penyeimbang (Kemkominfo,  2020).  Sedangkan,  Turn  Back Hoax melakukan klarifikasi hoaks dengan cara menelusuri melalui media sosial yang kemudian dianalisis  serta  dirangkum  dan  diarsipkan,  lalu dipublikasikan  temuan  berita  hoaks  tersebut (Kemkominfo,  2017).  Selain  itu,  Mafindo menjalankan klarifikasi hoaks melalui pemantauan  di  internet  atas  penyebaran
Danang Wiryawan, Rini Riyantini, dan Lusia Handayani
disinformasi/misinformasi  yang  ada  untuk diperiksa  faktanya  dan  kemudian  diunggah hasilnya di forum media sosial (Mafindo, 2021) Keunikan dan perbedaan yang dilakukan dan dimiliki oleh Jalahoaks dengan yang lainnya dalam klarifikasi berita hoaks adalah Jalahoaks melakukan  klarifikasi  dengan  berdasarkan laporan  aduan  hoaks  dari  masyarakat  sehingga mengedepankan  partisipasi  yang  aktif  dari publik dalam melangsungkan kegiatan advokasi.  Selain  itu,  Jalahoaks  terbilang  rutin menyebarkan  informasi  mengenai  hasil  dari berita hoaks yang sudah terklarifikasi  faktanya di  media  sosial  Instagram  sehingga  aktivitas advokasi  yang  dilakukan  berlangsung  secara intens  kepada  publik.  Klarifikasi  hoaks  yang dilakukan oleh Jalahoaks dengan cara memantau dan menerima laporan, melaksanakan klarifikasi fakta, serta mengedukasi masyarakat melalui literasi digital. Upaya kerjasama antar pemangku jabatan dalam hal ini adalah instansi pemerintah sebagai badan publik merupakan hal yang penting dalam mengatasi  persoalan  fenomena  hoaks  yang terjadi (Munzaimah dan Lubis, 2020). Advokasi sebagai istilah kunci dalam wacana pembangunan yang bertujuan untuk memunculkan kebijakan publik yang mencarikan  solusi  atas  suatu  permasalahan (Servaes dan Malikhao, 2012).
Media  sosial  berperan  aktif  dalam memperlebar  jangkauan  pemanfaatan  advokasi melalui media online (Simamora, 2017). Media sosial  merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi  perkembangan  web  baru  berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat  berkomunikasi,  saling  berbagi,  dan berpartisipasi (Zarella, 2010). Instagram merupakan platform media  sosial  yang  paling aktif  digunakan  sebesar  79%  (Hootsuite-We Are Social, 2020).
Sebanyak  60,39%  masyarakat  di  DKI Jakarta merupakan pengguna Instagram. Selain itu,  tingkat  pengetahuan  masyarakat  terhadap media sosial milik Pemprov DKI Jakarta sebesar 52,7% Intensitas kunjungan masyarakat terhadap Instagram milik Pemprov DKI Jakarta sebanyak  43,75%.  Dan,  sebesar  77,06%
masyarakat  menilai  bahwa  media  sosial  milik Pemprov DKI Jakarta memberikan kemudahan dalam mengakses/mendapatkan informasi (Diskominfotik, 2019).
Atas dasar permasalahan sosial mengenai maraknya  penyebaran  pemberitaan  hoaks melalui media sosial yang terjadi di masyarakat, membuat  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov DKI Jakarta selaku  badan  publik  pemerintahan  memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan permasalahan tersebut untuk menjaga ketertiban di  masyarakat  serta  melanjutkan  program pembangunan.
Diskominfotik  Pemprov  DKI  Jakarta membuat kanal “Jakarta  Lawan  Hoax” (Jalahoaks), kanal ini dibuat untuk memberikan literasi  digital  kepada  khususnya  masyarakat DKI Jakarta agar bersama-sama melawan hoaks dan  selalu  menyebarkan  konten  positif  dan bermanfaat  di  media  sosial.  Selain  itu  juga bertujuan untuk memerangi pencegahan informasi  palsu  yang  beredar  di  masyarakat yang dapat berpotensi meresahkan masyarakat. Kanal Jalahoaks mulai beroperasi pada 19 Maret 2020  dan  dikelola  oleh  Seksi  Pelayanan Informasi  Publik,  di  bawah  naungan  Bidang Informasi Publik, Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta (Berita Jakarta, 2020).
Dalam melangsungkan kegiatan advokasi pemberitaan  hoaks,  Jalahoaks  menggunakan media sosial  Instagram.  Instagram  @Jalahoaks merupakan  media  informasi  dan  klarifikasi fakta  pemberitaan  yang  beredar  di  masyarakat melalui  media  sosial  dengan  memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan pengelolaan  informasi  publik  yang  sehat  dan positif. Tujuan dari adanya Instagram @Jalahoaks  adalah  untuk  memantau  dan menerima pengaduan informasi dan selanjutnya klarifikasi fakta terhadap laporan yang diterima kemudian disosialisasikan melalui media sosial atas kebenaran berita/informasi yang sesungguhnya.
Dalam mengupayakan sosialisasi  kepada  masyarakat  DKI  Jakarta terkait dengan beredarnya pemberitaan hoaks di media sosial yang semakin banyak dan menjadi permasalahan sosial, masyarakat dapat
Danang Wiryawan, Rini Riyantini, dan Lusia Handayani
memberikan  pengaduan  atas  kevalidan  berita atau informasi yang diterima dari media sosial.

## Gambar 1. Tampilan Instagram @Jalahoaks
(sumber : Instagram @Jalahoaks, 2021)
Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah  teori  advokasi  yang  pertama  kali diperkenalkan  oleh Center  for  Communication Programs (CCP)  Johns  Hopkins  University (1988).  Teori  ini  bergerak  dalam  bidang komunikasi  strategis  untuk  masyarakat  dalam membangun  dan  menerapkan  konsep  dan teknologi  baru  untuk  mengevaluasi  kaitan antara promosi dan advokasi dengan perubahan perilaku.  Teori  ini  dapat  digunakan  pada lembaga  pemerintah  di  tingkat  lokal  dan nasional.
Teori  advokasi  ini  menjelaskan  usaha untuk  memengaruhi  kebijakan  publik  melalui berbagai  macam  bentuk  komunikasi  persuasif yang  bertujuan  untuk  mengendalikan  perilaku individu,  masyarakat,  dan  lembaga.  Teori  ini bermanfaat  dalam  memahami  tentang  berbagai upaya  advokasi  terhadap  permasalahan  yang ada.
Advokasi  melibatkan  komunikasi  publik untuk  mendukung  tujuan  tertentu.  Proses tersebut melibatkan berbagai khalayak, komunitas,  dan  juga  pembuat  kebijakan (pemerintah) untuk mendapatkan suatu dukungan  sosial.  Proses  komunikasi  dalam advokasi  bersifat  strategis  dengan  bidang komunikasi  pembangunan  yang  meluas  dan perubahan sosial di dalamnya serta dikonseptualisasikan  dan  diimplementasikan untuk kepentingan publik/umum.
Komunikasi advokasi menawarkan pendekatan  kritis  dalam  bidang  pembangunan.
Peran  komunikasi  dapat  memfasilitasi  dan membatasi  potensi  dari  advokasi.  Komunikasi itu  sendiri  menawarkan  proses  dan  konteks untuk advokasi. Advokasi telah dikonseptualisasikan dalam bidang pembangunan  dan  perubahan  sosial.  Advokasi berfokus pada mempertimbangkan nilai potensial dari perubahan sosial. Komunikasi  advokasi  dibangun  di  atas pemahaman komunikasi sebagai proses sosiokultural dari pertukaran simbolik. Wacana advokasi  membantu  menyampaikan  gagasan bahwa komunikasi dapat mewakili kesepakatan bersama.  Komunikasi  advokasi  dibutuhkan dalam  pelayanan  advokasi.  Komunikasi  dapat digunakan dalam memfasilitasi advokasi untuk menemukan dan memahami suatu masalah serta solusi  potensial  bagi  pihak-pihak yang terlibat. Advokasi menganggap komunikasi sebagai alat untuk  mengubah  psikologi  atau  perilaku individu.
Model  perencanaan  komunikasi  untuk advokasi  yang  efektif  dan  supaya  kegiatan advokasi  dapat  berhasil,  maka  terdapat  enam tahapan/komponen  perencanaan  komunikasi yang dipenuhi, antara lain : (1) Analisis, analisis merupakan langkah pertama untuk melaksanakan  advokasi  yang  efektif.  Mencari informasi  yang  akurat  terhadap  permasalahan yang ada serta pemahaman mengenai permasalahan  tersebut.  Melihat  masyarakat yang  terlibat,  organisasi,  kebijakan  serta keberadaannya, dan jalur yang dapat memengaruhi  pengambilan  keputusan,  (2) Strategi,  setiap  kegiatan  advokasi  yang dilakukan memerlukan strategi. Tahapan strategi  dibangun  berdasarkan  perencanaan, analisis yang mengarah, dan fokus pada tujuan khusus.  Menentukan  sasaran  dan  tujuan  yang jelas  dalam  mencapainya,  (3)  Mobilisasi, memperkuat advokasi dengan kegiatan, peristiwa,  materi,  dan  pesan  pendukung berdasarkan  sumber  yang  ada  serta  sesuai dengan  tujuan  sasaran  kelompok.  Mobilisasi harus  memberi  dampak  positif  yang  maksimal bagi  pembuat  kebijakan  dan  membutuhkan
Danang Wiryawan, Rini Riyantini, dan Lusia Handayani
partisipasi  dari  semua  anggota,  (4)  Aksi, mempertahankan kegiatan dengan pengulangan pesan  yang  menggunakan  alat  bantu  yang kredibel dengan tujuan mendapat perhatian dari isu yang ada, (5) Evaluasi, usaha advokasi harus dievaluasi  secara  seksama.  Monitoring  secara rutin  dan  objektif  atas  hasil  sosialisasi  yang dicapai dan apa yang masih harus dilaksanakan, dan (6)  Kesinambungan, advokasi  berlangsung secara  terus  menerus,  mempertahankan  fungsi, memperjelas tujuan jangka panjang, memantau perubahan yang terjadi, dan menyesuaikan data yang ada seiring dengan perubahan yang terjadi. Dengan  terpenuhinya  keenam  tahapan  tersebut diharapkan  kegiatan  advokasi  yang  dilakukan dapat dengan baik terlaksana.
Advokasi  publik  adalah  penggunaan strategi komunikasi untuk memengaruhi perubahan  sikap  dan  opini  publik,  sehingga dapat  memengaruhi  pengambil  keputusan  atau pembuat kebijakan dan mempromosikan norma sosial, perubahan perilaku, alokasi sumber daya, dan  kebijakan  untuk  manfaat  kelompok, komunitas,  organisasi,  atau  populasi  (Schiavo, 2014).  Advokasi  adalah  aksi  strategis  yang ditujukan  untuk  menciptakan  kebijakan  publik yang  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  atau mencegah timbulnya kebijakan yang diperkirakan  dapat  merugikan  masyarakat. Advokasi  secara  luas  dipahami  sebagai  upaya sistematik dan terorganisasi untuk memengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan  publik  dalam  masyarakat  (Reyes, 1997). Edukasi berbalut hiburan adalah strategi untuk melengkapi pendekatan perubahan perilaku individu untuk pengadvokasian dengan tujuan perubahan sosial dan menemukan solusi. Advokasi  komunikasi  melibatkan  strategis posisi  politik  yang  jelas,  bersifat  netral,  dan menghargai keadilan (Tufte, 2012).
Klarifikasi adalah penjelasan, pengertian, dan pengembalian kepada hal yang sebenarnya  (Yuwono  dan  Silvita,  2009). Sedangkan, fakta adalah hal (peristiwa/keadaan) yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar terjadi  (Santoso,  2001).  Dapat  disimpulkan bahwa klarifikasi fakta adalah usaha pengecekan untuk pencarian penjelasan
terhadap informasi/berita yang benar-benar ada atau  sesuai  dengan  kenyataan/peristiwa  yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hoaks  adalah  berita/informasi  yang berisikan  hal  yang  belum  pasti  atau  bukan merupakan  fakta  yang  sebenarnya  terjadi (Juditha, 2018). Menurut David Harley (2008), terdapat  karakteristik  dalam  berita/informasi hoaks,  seperti  :  (1)  Informasi  hoaks  biasanya berbentuk  pesan  berantai,  (2)  Tidak  memiliki tanggapan yang realistis, (3) Tidak mempunyai tanggal  kadaluarsa,  dan  (4)  Tidak  adanya kelompok  atau  organisasi  yang  diidentifikasi sebagai sumber informasi.
Media  sosial  merupakan  sarana  bagi konsumen  untuk  berbagi  gambar,  teks,  video, dan  audio  dengan  satu  sama  lain  dan  dengan perusahaan  dan  sebaliknya  (Kotler  dan  Keller, 2012).  Instagram  ialah  aplikasi  berbagi  foto yang  memungkingkan  pengguna  mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya  ke  berbagai  layanan  jejaring sosial,  termasuk  milik  Instagram  sendiri (Atmoko,  2012).  Dengan  hadirnya  Instagram @Jalahoaks  diharapkan  dapat  memberikan kemudahan bagi masyarakat DKI Jakarta dalam melakukan advokasi dan mengetahui mengenai berita/informasi hoaks yang diterima dari media sosial.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu Christanty (2020) meneliti tentang media sosial sebagai  alat  advokasi  publik dan terdapat  hasil kegiatan  advokasi  kebijakan  publik  melalui media  sosial  dapat  menarik  perhatian  serta mempermudah
masyarakat dalam menyampaikan  aspirasi  mengenai  penetapan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan,  Yanti  dan  Rusdi  (2018)  meneliti tentang pengaruh berita hoaks terhadap persepsi pembaca media online yang menjelaskan bahwa terpaan  informasi  hoaks  di  media online dapat memengaruhi  persepsi  pembaca  dan  membuat masyarakat  menjadi  lebih  berhati-hati  dengan pemberitaan  hoaks  yang  ada.  Siswoko  (2017) meneliti kebijakan pemerintah dalam menangkal
pemberitaan hoaks yang menunjukkan usaha pemerintah dalam memblokir website penyebar hoaks tidak terlalu
Danang Wiryawan, Rini Riyantini, dan Lusia Handayani
efektif untuk membendung masifnya penyebaran  berita  hoaks.  Berbeda  dengan penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  akan berfokus pada upaya komunikasi advokasi yang dilakukan  pada  media  sosial Instagram mengenai  maraknya  pemberitaan  hoaks  yang ada di masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  proses  komunikasi  advokasi klarifikasi  fakta  pemberitaan  hoaks  pada Instagram  @Jalahoaks.  Rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  proses komunikasi  advokasi  Instagram  @Jalahoaks Diskominfotik  DKI  Jakarta  dalam  klarifikasi fakta  pemberitaan  hoaks  yang  beredar  di masyarakat ?
Maka  dari  itu  dibuatkanlah  penelitian mengenai  “Komunikasi  Advokasi  Klarifikasi Fakta  Pemberitaan  Hoaks  Pada  Instagram @Jalahoaks”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  karena  penelitian  ini  mengumpulkan data  lapangan  yang  didapatkan  melalui wawancara  mendalam  atau indepth interview dengan  narasumber  atau  informan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  penelitian.  Pendekatan penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  cara observasi atau mengamati objek penelitian yang diteliti secara langsung. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah berfokus untuk menganalisis kegiatan proses  komunikasi  advokasi  klarifikasi  fakta mengenai  pemberitaan  hoaks  melalui  media sosial Instagram @Jalahoaks.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  studi  kasus.  Metode penelitian studi kasus terfokus pada suatu kasus tertentu  untuk  dianalisis  dan  diamati  secara multi  perspektif.  Studi  kasus  digambarkan sebagai  proses  pencarian  data  yang  empiris untuk  meneliti  suatu  kasus  dalam  kehidupan sosial.  Penggunaan  jenis  penelitian  studi  kasus adalah  untuk  meneliti  secara  mendalam mengenai proses komunikasi advokasi mengenai  pemberitaan  hoaks  pada  Instagram kepada masyarakat luas.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  eksploratif.  Jenis  penelitian eksploratif  digunakan  untuk  menggali  secara luas mengenai sebab atau hal yang memengaruhi terjadinya sesuatu/peristiwa.
Peneliti menganalisis kegiatan/proses komunikasi  advokasi  yang  dilakukan  oleh Instagram  @Jalahoaks  dalam  klarifikasi  fakta pemberitaan hoaks.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan  data  untuk  keperluan  penelitian ini melalui wawancara mendalam dan observasi untuk  memperoleh  data  yang  meliputi  proses komunikasi  advokasi  Instagram  @Jalahoaks Diskominfotik  DKI  Jakarta  dalam  klarifikasi fakta  pemberitaan  hoaks  yang  beredar  di masyarakat
Peneliti  memberikan  pertanyaan  dalam bentuk  pedoman  wawancara  secara  terstruktur dan mendalam. Sebelum
melakukan wawancara, peneliti mengajukan surat permohonan  riset  kepada  Dinas  Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Peneliti  juga  memberikan  lembar  penjelasan penelitian dan lembar persetujuan dari informan untuk  menjadi  partisipan  dalam  penelitian  ini. Peneliti  melakukan  proses  wawancara  dengan ketiga  informan  secara  daring  melalui Zoom Meeting  Apps dan Google  Meet dikarenakan situasi pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.
Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah tiga  orang,  yang  terdiri  dari  dua  orang merupakan
pejabat/karyawan dari Diskominfotik  Pemprov  DKI  Jakarta  serta anggota/tim  Jakarta  Lawan  Hoaks  (Jalahoaks) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik, Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta  dan  admin  media  sosial  Instagram @Jalahoaks, serta satu orang lainnya merupakan  masyarakat  umum/ followers akun Instagram  @Jalahoaks  yang  sudah  pernah melakukan pengaduan pemberitaan hoaks yang didapat kepada Jalahoaks.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis  data  Robert  K.  Yin  (2011),  yang  di dalamnya terdapat lima tahapan, yaitu compiling,  disassembling,  reassembling  and arraying, interpreting, dan concluding. Adapun
Danang Wiryawan, Rini Riyantini, dan Lusia Handayani
alur teknik analisis data sebagai berikut: Peneliti mengumpulkan  seluruh  data  informasi  yang diperoleh  dari  hasil  observasi  dan  wawancara mendalam.  Data-data  tersebut  dirapihkan berdasarkan aturan tertentu. Kemudian, seluruh data yang telah dirapihkan selanjutnya dipisahkan  ke  dalam  bagian/kelompok  yang lebih  kecil  untuk  melakukan  pemberian  kode. Selanjutnya, peneliti menyusun ulang data dari bagian kecil yang terpencar dan
mengelompokkannya
ke dalam bagian/kelompok data yang lebih besar. Setelah itu,  data yang  telah  dikumpulkan  dan  ditata selanjutnya  disusun  ke  dalam  bentuk  naratif untuk diinterpretasikan dan disajikan. Terakhir, data yang telah terkumpul selanjutnya diambil/ditarik  kesimpulan  yang  berdasarkan pada hasil interpretasi.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  keabsahan  data  dengan  menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah bentuk triangulasi  untuk  menguji  kredibilitas  dengan menggunakan  cara  mengecek  data  kepada sumber  yang  sama  tetapi  dengan  teknik  yang berbeda. Triangulasi data dilakukan dengan cara berdiskusi dengan tujuan memastikan data yang dianggap  benar  dari  sudut  pandang/perspektif yang  berbeda.  Triangulasi  data  diperoleh melalui wawancara mendalam, setelahnya dicek dengan  cara  observasi  objek  yang  diteliti,  agar mendapatkan data yang dianggap benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  Komunikasi  Advokasi  Instagram @Jalahoaks Dalam Klarifikasi Fakta Pemberitaan Hoaks Hasil penelitian ini digambarkan berdasarkan  rumusan  pertanyaan  penelitian, fokus,  dan  tujuan  penelitian  yang  akan menyajikan proses komunikasi advokasi klarifikasi  fakta  pemberitaan  hoaks  pada Instagram @Jalahoaks.
Ketiga  informan  dalam  penelitian  ini menjelaskan  bagaimana  proses  komunikasi advokasi  yang  dilakukan  oleh  Diskominfotik Pemprov  DKI  Jakarta  melalui  Instagram @Jalahoaks dalam klarifikasi fakta pemberitaan
hoaks  yang  beredar  di  masyarakat.  Terdapat enam tahapan dalam melakukan advokasi yang efektif  dan  supaya  kegiatan  advokasi  yang dijalankan dapat berhasil, yaitu analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan.
Informan  1  mengungkapkan  bahwa sebelum  melakukan  kegiatan  komunikasi advokasi, dilakukannya rapat koordinasi internal  Jalahoaks  terlebih  dahulu  untuk merencanakan langkah-langkah dalam menjalankan  pengelolaan  laporan  berita  hoaks yang  disampaikan  oleh  masyarakat,  “Pertama untuk  perencanaan  terkait  dengan  pengelolaan Jalahoaks  ini  kita  ada  rapat  koordinasi,  ketika misalnya  ada  aduan/laporan  yang  masuk  dari masyarakat  terkait  dengan  hoaks  ataupun informasi yang salah".
Informan  1  memberikan  gambaran mengenai  bahaya  dan  motif  dari  penyebaran hoaks  yang  ada  di  masyarakat,  “Hoaks  ini dianggap  sebagai  alat  yang  dapat  digunakan untuk memengaruhi opini publik ataupun opini di masyarakat”.
Informan  1  mengungkapkan  Jalahoaks mempunyai  dan  membuka  berbagai  macam kanal  pengaduan  di  media  sosial  supaya mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan  temuan  berita  hoaks-nya,  "Karena juga  melihat  kondisi  pandemi  saat  ini  lebih efektif  untuk  masyarakat  DKI  Jakarta  melalui media online untuk menjangkau dan mempermudah  mereka  dalam  melakukan pengaduan ataupun advokasi".
Pada  tahap  strategi  diungkapkan  oleh informan 2 bahwa strategi yang dilakukan oleh Jalahoaks dengan selalu aktif memantau situasi, “Strateginya  kita  selalu  memantau  dan menerima  laporan  hoaks  yang  beredar  di masyarakat.  Lalu,  kita  melakukan  klarifikasi fakta atas pengaduan yang diterima. Setelah itu, pada  ujungnya  kita  juga  melakukan  edukasi dalam bentuk literasi digital kepada masyarakat".
Informan  1  mengungkapkan  Jalahoaks berfokus pada maraknya peredaran berita hoaks yang  terjadi  di  masyarakat,  “Fokus  kita  adalah maraknya  peredaran  informasi  yang  salah  atau memang  sengaja  dibuat  salah  yang  disebar
Danang Wiryawan, Rini Riyantini, dan Lusia Handayani
melalui  media online ataupun  perangkat digital".
Informan  1  menjelaskan  Jalahoaks memiliki  target  yang  ingin  dicapai  dari dilakukannya komunikasi advokasi ini, “Target dan  tujuan  kita  adalah  melakukan  klarifikasi ataupun  memberikan  informasi  kepada  publik terkait  informasi  yang  benar.  Selain  itu,  juga meliterasi dan mengedukasi masyarakat mengenai  informasi  yang  salah  yang  memang perlu dihindari oleh masyarakat untuk disebarkan".
Tahap ketiga, yaitu mobilisasi diungkapkan oleh informan 2 bahwa pesan yang disampaikan  terhadap  berita  yang  telah terklarifikasi  faktanya  dengan  melakukan kategorisasi  disinformasi,  “Materi  pesan  yang digunakan  adalah  dengan  cara  memberikan informasi  mengenai  aduan  pemberitaan  hoaks yang telah diklarifikasi ke dalam kategori fakta atau jenis-jenis disinformasi yang ada".
Menurut pengalaman Informan 3 terdapat manfaat positif yang dirasakan setelah melakukan  pengaduan  pemberitaan  hoaks  ke Jalahoaks, “ Untuk keuntungan dan manfaatnya sendiri  setelah  saya  melakukan  pengaduan kepada Jalahoaks, saya dapat mengetahui berita yang  didapat  dan  diadukan  itu  termasuk  fakta ataupun  hoaks  dari  kebenaran  informasi  yang saya terima".
Informan 1 menjelaskan seluruh anggota tim Jalahoaks berpartisipasi dengan baik dalam melangsungkan  kegiatan  komunikasi  advokasi yang  dilakukan,  “Kalau  berbicara  partisipasi yang  pasti  tim  kita  melaksanakan  tugas  dan perannya  masing-masing  sesuai  dengan  fungsi kerjanya".
Aksi  yang  dilakukan  oleh  Jalahoaks dalam  melakukan  advokasi  pemberitaan  hoaks menurut  Informan  1  menjelaskan  tentang  cara yang dilakukan oleh Jalahoaks dalam mempertahankan  keberlangsungan  kegiatan komunikasi advokasi, “Untuk keberlangsungan di  kita  yang  pertama  kita  tetap  melaksanakan tugas kerja masing-masing. Kita terus melakukan kampanye, advokasi, dan menyosialisasikan
tentang
kanal-kanal Jalahoaks ini".
Informan 2 juga mengungkapkan untuk mempertahankan  pengulangan  pesan  yang disampaikan  kepada  publik  dengan  cara,  “Kita melakukannya dengan cara rutin memposting di feeds dan story Instagram. Kita  tetap mempertahankan kegiatan advokasi dengan cara melalui  media  sosial  dan  selalu  membagikan postingan  atas  klarifikasi  fakta  berita  hoaks setiap harinya".
Pada  tahap  evaluasi,  Informan  1 menjelaskan bahwa evaluasi mengenai komunikasi advokasi yang telah dilakukan oleh Jalahoaks  berupa  laporan  kegiatan  yang mencakup jumlah hasil dari aduan yang berhasil diklarifikasi,  “Untuk  evaluasi  yang  kita jalankan,  kita  biasanya  ada  semacam  laporan pelaksanaan  kegiatan  bulanan,  bentuknya  per triwulan  yang  dibuat.  Kemudian,  ada  juga laporan  tahunan  hasil  proses  klarifikasi  yang kita susun. Bentuk evaluasinya dengan melihat laporan yang kita buat tersebut".
Informan  2  menambahkan  Jalahoaks selalu  rutin  mengadakan  rapat  internal  untuk monitoring  mengenai  klarifikasi  pemberitaan hoaks yang telah diadvokasikan, “Biasanya tim Jalahoaks itu ada meeting/rapat rutin setiap satu sampai dua pekan sekali. Tetapi, jika ada yang sifat-sifatnya  kondisional,  itu  bisa  dilakukan dengan segera" .
Informan 3 juga mengungkapkan gambaran  pengalamannya  mengenai  evaluasi bagi  Jalahoaks  dalam  melakukan  kegiatan komunikasi  advokasi  pemberitaan  hoaks, “Untuk  evaluasi  pengaduan  kepada  Jalahoaks bisa  dibilang  sudah  bagus,  karena  admin  itu tersendiri  sudah  terbilang  cukup  cepat  dan responsif  dalam  menanggapi  pengaduan  berita lewat direct  message ( dm )  Instagram  ataupun Whatsapp".
Kesinambungan  adalah  tahap  terakhir dari proses komunikasi advokasi yang dijalankan.  Informan  1  mengungkapkan  untuk tetap terus konsisten dalam melakukan komunikasi advokasi, “Dalam hal mempertahankan fungsi advokasi ini, kita selalu melaksanakan  proses  kerja  di  Jalahoaks  sesuai dengan  alur  kerja  yang  sudah  kita  buat  dan disepakati  untuk  sama-sama  dilaksanakan.
Termasuk  dengan  melakukan  sosialisasi,  dll untuk bisa diketahui oleh masyarakat”.
Informan  1  menjelaskan  komunikasi advokasi  yang  dilakukan  oleh  Instagram @Jalahoaks  bertujuan  untuk  mengentaskan permasalahan  mengenai  maraknya  penyebaran berita  hoaks  yang  beredar  di  masyarakat, “Tujuan jangka panjang kita yang pasti tidak ada lagi  isu  hoaks  di  masyarakat.  Kalau  berbicara mengenai  visi  ke  depannya,  harapannya masyarakat  bisa  melek  akan  adanya  informasi yang  benar  seperti  apa.  Bentuknya  masyarakat dapat  teredukasi  dengan  baik  terhadap  adanya informasi yang benar".
Gambar 2. Hasil Klarifikasi Fakta Aduan Berita Hoaks (Sumber : Instagram @Jalahoaks, 2021)
Konten utama yang rutin pada Instagram @Jalahoaks  adalah  postingan  hasil  dari klarifikasi  fakta  pemberitaan  hoaks  yang  telah dilaporkan oleh masyarakat dengan ditambahkan  referensi  sumber  informasi  yang serupa  dari  berbagai  macam  portal  media lainnya.  Setelah  itu,  juga  diberikan  informasi terkait  dengan  berita  yang  telah  dilaporkan termasuk ke dalam jenis disinformasi apa, serta diberikan juga penjelasan kesimpulan mengenai fakta  sebenarnya  dari  berita  hoaks  tersebut  ke dalam  bentuk  narasi/ caption .  Masyarakat  yang telah  melaporkan  pemberitaan  hoaks  tersebut dapat dengan jelas dan detail untuk mendapatkan  hasil  dari  klarifikasi  fakta  atas temuan  informasinya  melalui  postingan  di media  sosial  Instagram  @Jalahoaks.  Publik dapat dengan lengkap dan mudah mendapatkan informasi  hoaks  yang  telah  terklarifikasi
kebenarannya, dikarenakan hasil dari klarifikasi tersebut  disebarluaskan  melalui  media  sosial yang  Jalahoaks  miliki.  Hal  tersebut  tidak terlepas  dari  tujuan  dan  fungsi  dari  Jalahoaks yang  melakukan  komunikasi  advokasi  di Instagram-nya. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahmawati et al (2020) terkait dengan informasi mengenai  hoaks  dapat  dipublikasikan  melalui media online .
Instagram  @Jalahoaks  dikelola  oleh admin media sosial itu sendiri yang berkewajiban untuk melakukan penerimaan dan pelayanan  pengaduan  dari  masyarakat  yang melaporkan  aduan  berita  hoaks  melalui direct message  (dm) Instagram  untuk  diteruskan kepada tim Jalahoaks supaya dapat ditindaklanjuti mengenai advokasi pemberitaan hoaks  yang  disampaikan  untuk  ditelusuri  atas klarifikasi  fakta  pemberitaan  yang  ada.  Admin Instagram  @Jalahoaks  dituntut  untuk  selalu responsif  dalam  memantau  dan  melayani pengaduan dari masyarakat. Waktu operasional penerimaan  pengaduan  pemberitaan  hoaks  di Instagram  @Jalahoaks  dilakukan  selama  24 jam,  hal  tersebut  ditujukan  supaya  masyarakat dapat dengan cepat dan bisa dengan kapan saja untuk dapat melakukan advokasi atas informasi hoaks yang didapatkan. Dengan waktu penerimaan pengaduan yang fleksibel dan tidak dibatasi, Jalahoaks berharap banyak masyarakat yang  menerima  informasi  tetapi  masih  ragu akan kebenarannya untuk dapat segera melaporkan hasil temuannya kepada Jalahoaks. Notoatmodjo  (2012)  mengungkapkan  bahwa advokasi  yang  dilakukan  harus  memiliki komitmen  dalam  menuntaskan  permasalahan secara  bersama.  Dalam  hal  ini  Instagram @Jalahoaks  berkomitmen  dengan  membuka layanan  pengaduan  pemberitaan  hoaks  yang dilakukan  setiap  harinya  demi  terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat.
Danang Wiryawan, Rini Riyantini, dan Lusia Handayani
Gambar 3. Layanan Pengaduan Jalahoaks (Sumber : Instagram @Jalahoaks, 2020)
Informasi yang diberikan oleh Instagram @Jalahoaks terdiri dari berbagai macam konten yang berhubungaan dengan komunikasi advokasi  klarifikasi  fakta  pemberitaan  hoaks yang  dijalankan.  Konten-konten  yang  dibuat dan  dipublikasikan  di  Instagram  @Jalahoaks bertujuan  untuk  menginformasikan  kepada masyarakat  seperti,  jumlah  laporan  klarifikasi aduan  yang  masuk  sehingga  terciptanya transparansi  kepada  publik  mengenai  apakah Jalahoaks  menampung  semua  laporan  aduan yang masuk dan juga berapa tingkat persentase keberhasilan  Jalahoaks  dalam  melakukan klarifikasi.  Hal  tersebut  juga  sebagai  bahan evaluasi  bagi  Jalahoaks  untuk  meningkatkan kinerjanya  dalam  melangsungkan  kegiatan komunikasi  advokasi  supaya  lebih  baik  lagi  di bulan-bulan  selanjutnya.  Kotler  dan  Keller (2012)  mengungkapkan  bahwa  media  sosial merupakan  sarana  untuk  berbagi  gambar  dan informasi dengan satu sama lain.
Gambar 4. Laporan Klarifikasi Aduan Masuk (Sumber : Instagram @Jalahoaks, 2021)

## Pembahasan
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  adalah pada  proses  analisis,  Jalahoaks  selaku  badan publik  milik  Pemprov  DKI  Jakarta  sudah memahami dan menganalisis mengenai permasalahan penyebaran hoaks yang
berpotensi  mengganggu  ketertiban  publik sehingga  dijalankannya  kegiatan  komunikasi advokasi  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian Devi (2019) bahwa lembaga/instansi pemerintahan  memiliki  tanggung  jawab  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam  hal  ini  mengenai  maraknya  penyebaran pemberitaan  hoaks  yang  beredar  di  publik. Perencanaan  yang  dilakukan  oleh  Jalahoaks sebelum  melakukan  komunikasi  advokasi adalah  dengan  mengadakan  rapat  koordinasi untuk  menyusun  langkah  dan  cara  yang  akan dijalankan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian Rahmi et al (2019) yang mengungkapkan  bahwa  hal/langkah  pertama yang  harus  dilakukan  sebelum  pelaksanaan kegiatan  advokasi  adalah  persiapan  dan kesiapan dari pihak yang mengadakan advokasi itu  sendiri.  Analisis  yang  dilakukan  dapat memudahkan  Jalahoaks  untuk  menentukan pemberitaan hoaks yang telah dicek keasliannya termasuk  ke  dalam  kategorisasi  disinformasi yang mana. Dibutuhkannya kemampuan dalam memahami  dan  membedakan  mana  yang informasi fakta dan mana yang informasi hoaks (Batoebara et  al ,  2020).  Jalahoaks  melakukan pencarian dan penelusuran atas informasi yang akurat  kepada sumber utama untuk  menunjang komunikasi advokasi. Kegiatan advokasi bertujuan  untuk  mencarikan  solusi  atas  suatu permasalahan  (Servaes  dan  Malikhao,  2012). Jalahoaks  sudah  memahami  dan  menganalisis mengenai  permasalahan  maraknya  penyebaran pemberitaan  hoaks  yang  terjadi  di  masyarakat. Pemerintah yang memahami mengenai masalah yang  ada  di  publik  memiliki  tujuan  untuk menuntaskan  terhadap  isu-isu  yang  ada  secara bersama  (Notoatmodjo,  2012).  Rencana  yang dilakukan  oleh  Jalahoaks  supaya  masyarakat tidak  ragu  untuk  melakukan  advokasi  dengan cara melakukan literasi digital dengan
Danang Wiryawan, Rini Riyantini, dan Lusia Handayani
menggunakan  pesan  komunikasi  persuasif. Penggunaan  media  sosial  sebagai  sarana komunikasi  advokasi  sudah  dianalisis  oleh Jalahoaks supaya memiliki jangkauan yang luas untuk masyarakat. Jalahoaks memilih penggunaan Instagram dalam melakukan komunikasi advokasi berdasarkan hasil analisis survei.    Hasil  penelitian  Simamora  (2017) mengungkapkan  bahwa  media  sosial  berperan aktif dalam memperlebar jangkauan pemanfaatan untuk keperluan kegiatan advokasi.  Pelapor  sudah  mencari  tahu  dan analisis  terlebih  dahulu  tentang  latar  belakang dari  kanal  Jalahoaks  sehingga  tidak  ragu  akan fungsi,  tujuan,  dan  kredibilitasnya  dalam melakukan  pelayanan  komunikasi  advokasi pemberitaan.
Pada  proses  strategi,  Jalahoaks  selalu berusaha  untuk  menerima  semua  pengaduan pemberitaan  hoaks  yang  dilaporkan  oleh masyarakat. Advokasi memerlukan aksi strategis yang dapat bermanfaat bagi masyarakat  (Reyes,  1997).  Fokus  pada  tujuan khusus dari permasalahan yang ada merupakan strategi  yang  dilakukan  untuk  menjalankan setiap kegiatan komunikasi advokasi. Advokasi dilakukan  dengan  bertujuan  mencarikan  solusi atas suatu permasalahan (Servaes dan Malikhao, 2012). Jalahoaks juga bertujuan untuk meliterasi dan mengedukasi masyarakat demi mengentaskan  permasalahan  sosial  maraknya penyebaran hoaks.
Pada proses mobilisasi, kegiatan komunikasi  advokasi  yang  dijalankan  oleh Instagram @Jalahoaks diperkuat dengan mengandalkan  konten-konten  yang  dibuat  dan dipublikasikan  di  media  sosial  yang  sifatnya komunikasi  satu  arah.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  Rahmi et  al (2019)  bahwa  dalam melakukan komunikasi advokasi yang persuasif harus  ditekankan  pada  pesan  yang  akan disampaikan.  Pemberian  sumber-sumber  yang relevan  dan  narasi  penjelasan  merupakan mobilisasi  yang  dilakukan  Jalahoaks.  Adanya partisipasi  dari  instansi  pemerintah  maupun media  lainnya  dalam  memobilisasi  kegiatan komunikasi  advokasi  yang  dilakukan  oleh Jalahoaks. Komunikasi advokasi yang
dijalankan oleh Instagram @Jalahoaks memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat dan  juga  pembuat  kebijakan  itu  sendiri.  Hasil penelitian Basuki et al (2018) mengungkapkan bahwa  proses  komunikasi  advokasi  yang dilakukan  dapat  berpengaruh  positif  pada mobilisasi  sosial.  Mobilisasi  yang  dilakukan oleh  Jalahoaks  harus  membutuhkan  dukungan penuh  dan  keterlibatan  dari  semua  anggotanya supaya dapat memperkuat komunikasi advokasi yang  dilakukan.  Pelapor  mengungkapkan mendapatkan manfaat positif setelah melakukan advokasi  pemberitaan hoaks kepada Jalahoaks. Advokasi  yang  dilakukan  ditujukan  supaya dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  (Reyes, 1997).
Pada  proses  aksi,  Jalahoaks  bekerja dengan  mengikuti  alur  mekanisme  bagan penerimaan pengaduan pemberitaan hoaks yang telah  dibuat.  Advokasi  yang  dilakukan  harus mendapat  dukungan  dari  mekanisme  dan prosedur  kerja  yang  jelas  sehingga  program tersebut dapat berjalan dengan baik (Notoatmodjo,  2012).  Instagram  @Jalahoaks menjaga keberlangsungan kegiatan komunikasi advokasi  dengan  senantiasa  melaksanakan  dan mempertahankan aksi-aksi dalam menerima dan melakukan  proses  klarifikasi  fakta  terhadap pemberitaan hoaks yang masuk. Rutin melakukan posting konten mengenai pemberitaan  hoaks  yang  sudah  terklarifikasi faktanya di Instagram setiap harinya merupakan cara dalam aksi yang dilakukan Jalahoaks. Aksi komunikasi advokasi yang dijalankan bertujuan untuk mendapat perhatian dari isu yang ada oleh masyarakat.  Penggunaan  alat  bantu  yang kredibel  dipakai  untuk  memperlancar  aksi komunikasi  advokasi  yang  dijalankan  oleh Jalahoaks. Hal yang membuat pelapor melakukan  advokasi  kepada  Jalahoaks  adalah isi  narasi  dari  informasi  yang  ia  laporkan tersebut  lebih  ke  arah  provokatif.  Hasil penelitian  Juditha  (2018)  mengungkapkan bahwa dalam mengantisipasi penyebaran hoaks masyarakat  dapat  melakukan  literasi  terlebih dahulu.  Pelapor  juga  memberikan  gambaran pengalamannya  dalam  melakukan  advokasi pemberitaan  hoaks  kepada  Jalahoaks  bahwa
Danang Wiryawan, Rini Riyantini, dan Lusia Handayani
proses dan alur yang dilalui dalam melaporkan temuan  berita  hoaks  untuk  diklarifikasikan faktanya cukup mudah dijalankan dan terbilang cepat responnya.
Pada  proses  evaluasi,  usaha  komunikasi advokasi  yang  dilakukan  oleh  Jalahoaks dievaluasi  dengan  cara  dibuatkannya  laporan pelaksanaan  kegiatan  komunikasi  advokasi yang sudah dijalankan. hasil penelitian Rahmi et al (2019)  terkait  dengan  evaluasi  merupakan salah  satu  tahapan  dalam  menunjang  kegiatan komunikasi advokasi yang persuasif. Jalahoaks melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  atas hasil  evaluasi  dari  komunikasi  advokasi  yang sudah  dijalankan  dengan  memanfaatkan  media sosial  yang  dimilikinya.  Menyosialisasikan program  kegiatan  advokasi  dapat  dilakukan supaya  mendapat  dukungan  dari  masyarakat (Notoatmodjo, 2012). Jalahoaks juga melakukan  monitoring  evaluasi  atas  hasil capaian  dari  komunikasi  advokasi  yang dilakukan.  Pelapor  memberikan  evaluasi  atas usaha komunikasi advokasi yang dilakukan oleh Jalahoaks,  pelapor  menilai  bahwa  kinerja Jalahoaks dalam melayani pengaduan pemberitaan hoaks dari masyarakat sudah cukup bagus.
Kesinambungan  adalah  proses  terakhir dari komunikasi advokasi, komunikasi advokasi yang dijalankan harus berlangsung secara terus menerus  serta  mempertahankan  fungsi  yang ada. Admin media sosial Instagram @Jalahoaks bertugas  untuk  melakukan  pemantauan  atas perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat  setelah dilakukannya  komunikasi  advokasi.  Upaya yang  dilakukan  oleh  Jalahoaks  untuk  tetap mempertahankan fungsi keberlangsungan kegiatan  komunikasi  advokasi  klarifikasi  fakta pemberitaan hoaks supaya masyarakat tetap bisa mengikuti  dan  mengetahui  aktivitas  yang dilakukan  adalah  dengan  selalu  aktif  di Instagram  untuk  mempublikasikan  konten informasi.  Hasil  penelitian  Rahmawati et  al (2020) menunjukkan untuk tetap mempertahankan  keberlangsungan  advokasi adalah dengan cara mempublikasikan informasi kegiatannya  melalui  media online .  Jalahoaks memiliki  tujuan  jangka  panjang  yang  ingin
dicapai  dari  adanya  kegiatan  komunikasi advokasi  yang  dijalankan  untuk  mengentaskan permasalahan hoaks yang terjadi di lingkup DKI Jakarta  yang  berpotensi  dapat  merugikan masyarakat.  Pengadvokasian  memiliki  tujuan untuk  perubahan  sosial  (Tufte,  2012).  Dalam memantau dan mengetahui atas hasil klarifikasi fakta  mengenai  pemberitaan  hoaks  yang  telah diadukan kepada Jalahoaks dapat dilihat melalui Instagram @Jalahoaks.

## SIMPULAN
Proses komunikasi advokasi yang dilakukan oleh Instagram @Jalahoaks Diskominfotik  Pemprov  DKI  Jakarta  adalah berdasarkan  analisis,  strategi,  mobilisasi,  aksi, evaluasi,  dan  kesinambungan.  Analisis  yang dilakukan  melalui  rapat  koordinasi  internal untuk merencanakan langkah yang akan dipilih untuk dijalankan dan cara yang akan dilakukan pada saat  melangsungkan kegiatan komunikasi advokasi  klarifikasi  fakta  pemberitaan  hoaks. Strategi  yang  dilakukan  adalah  dengan  selalu berusaha  memantau  dan  melakukan  klarifikasi fakta pemberitaan hoaks dari laporan masyarakat,  memberikan  pelayanan  yang terbaik,  serta  berfokus  pada  mengentaskan permasalahan maraknya peredaran berita hoaks yang  terjadi  di  publik.  Mobilisasi  atas komunikasi advokasi yang dilakukan Jalahoaks diperkuat  dengan  materi  dan  pesan  pendukung yang  disampaikan  kepada  masyarakat  seperti, publikasi konten di Instagram yang menarik dan penggunaan  sumber  referensi  yang  jelas  serta kredibel dalam klarifikasi berita hoaks sehingga komunikasi  advokasi  yang  dilakukan  dapat bermanfaat  bagi  publik  dan  membuat  semakin banyak  masyarakat  yang  berpartisipasi.  Aksi yang  dilakukan  dalam  komunikasi  advokasi mengacu pada alur kerja yang telah ditetapkan demi  mempertahankan  keberlangsungnya  serta penggunaan  media  sosial  juga  dimaksimalkan untuk  menunjang  aksi  komunikasi  advokasi yang  dilakukan  Jalahoaks  supaya  mendapat perhatian  dari  masyarakat.  Usaha  komunikasi advokasi yang dilakukan dievaluasi dengan cara pembuatan  data  laporan  hasil  klarifikasi  yang disosialisasikan  kepada  masyarakat  sehingga
Danang Wiryawan, Rini Riyantini, dan Lusia Handayani
dapat  diketahui  publik  serta  melakukan  media monitoring  atas  hasil  berita  hoaks  yang  sudah terklarifikasi.  Terakhir,  kesinambungan  atas komunikasi  advokasi  yang  dilakukan  adalah dengan  tetap  konsisten  dalam  menjalani  dan mempertahankan  fungsi  yang  ada  untuk mencapai tujuan jangka panjang yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinda,  S.,  &  Edriana,  P.  (2019).  Pengaruh Media  Sosial  Instagram  @exploremalang Terhadap Minat Berkunjung Followers Ke Suatu  Destinasi  (Survei  Pada  Followers @explormalang). Jurnal Administrasi Bisnis , 72(1), 176–183.
Basuki,  S.,  Nani,  S.,  &  Sumaryati.  (2018). Gambaran  Strategi  Advokasi  Komunikasi Mobilisasi  Sosial  Dalam  Penanggulangan TB  Paru  di  Puskesmas  Kalumata  Kota Ternate  Tahun  2018. Jurnal  Ilmiah Serambi Sehat, 11(2), 23-29.
Batoebara,  M.,  Erni,  S.,  &  Cut,  A.  (2020). Literasi  Media  Dalam  Menanggulangi Berita Hoaks (Studi Pada Siswa SMKN 5 Medan). Jurnal  Warta , 14(1) ,  34–41. https://doi.org/10.46576/wdw.v14i1.541 . Cangara, H. (2017). Perencanaan & Strategi Komunikasi . Jakarta: Rajawali Pers.
Christanty,  N.  (2020).  Media  Sosial  Sebagai
Alat  Advokasi  Publik  (Studi  Kasus
Facebook Info Cegatan Blitar Sebagai Alat Advokasi Kebutuhan Pelayanan Administrasi  Kependudukan  Masyarakat Kabupaten  Blitar  Tahun  2018-2020).
Jurnal Commercium , 3(1), 20-24. Devi, N. (2019). Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi  Penyebaran  Berita  Bohong (Hoax)  Pada  Media  Online  di  Samarinda.
Ejournal  Ilmu  Pemerintahan , 7(4), 1553–
1566.
Harley, D. (2008). Common Hoaxes and Chain Letters . San Diego: ESET LLC.
Herawati,  N.,  Aliyah,  N.,  &  Dewi,  U.  (2019). Implikasi Literasi Media Dalam Mengubah Perilaku  Masyarakat  Kota  Pontianak Terhadap Kabar Bohong. Jurnal
Komunikasi  dan  Media,  3(2), 102-120. https://doi.org/10.33884/commed.v3i2.92 1 .
Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya. Jurnal Pekommas , 3(1), 31-44. Kotler,  P.,  &  Kevin,  L.  (2012). Marketing Management .  Upper  Saddle  River,  New
Jersey: Pearson Prentice Hall. Listianingrum, R., Ana, F., & Weni, A. (2021). Strategi Komunikasi Melalui Media
Instagram  Dalam  Memberikan  Informasi Kepada Mahasiswa. Jurnal Pustaka Komunikasi, 4(1), 11-23. https://doi.org/10.32509/pustakom.v4i1.13
09 .
Munzaimah, M., & Fatma, W. (2020). Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax  di  Kota  Medan. Jurnal  Simbolika:
Research and Learning in Communication Study , 6(1), 11–22. https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i1.2
937 .
Mustikaningsih,  W.  (2016).  Implikasi  Petisi Online  Terhadap  Advokasi  Kebijakan Publik  Tentang  RUU  Pilkada  Langsung 2014-2015  (Studi  Kasus  Platform  Digital Change.org). Jurnal Review Politik , 1–19. Neuman,  W.  (2013). Metodologi  Penelitian
Sosial: Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif . Jakarta:  PT Indeks.
Nugraha,  M.  (2019).  Hoax  di  Media  Sosial Facebook: Antara Edukasi dan Propaganda Kepentingan. Jurnal Sosiologi Walisongo , 3(1),
97-108. https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.1.335
9 .
Palupi,  M.  (2020).  Hoax:  Pemanfaatannya Sebagai  Bahan  Edukasi  di  Era  Literasi Digital  Dalam  Pembentukan  Karakter Generasi Muda. Jurnal Skripta, 6(1), 1-12. https://doi.org/10.31316/skripta.v6i1.645 .
Rahmawati,  Rachmad,  K.,  &  Mawaddah.
(2020). Strategi Komunikasi Badan Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika (BMKG)  Aceh  Dalam  Mengantisipasi Berita Hoax Gempa Aceh. Jurnal Peurawi,
3(1), 20-36. http://dx.doi.org/10.22373/jp.v3i1.6532 . Rahmi,  F.,  Hanny,  H.,  &  Iriana,  B.  (2019). Komunikasi  Persuasif  Pada  Pelaksanaan Advokasi Public Relations. Jurnal Komunikasi Global , 8(2), 116–133. https://doi.org/10.24815/jkg.v8i2.15001 .
Simamora, R. (2018). Petisi Online Sebagai Alat
Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.org Indonesia Periode 2015-2016.
Jurnal Komunikasi Indonesia , 6(1), 57–67. https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8617
Siswoko,  K.  (2017).  Kebijakan  Pemerintah Menangkal  Penyebaran  Berita  Palsu  atau ‘Hoax’. Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial, Humaniora,  dan  Seni , 1(1), 13-19. http://dx.doi.org/10.24912/jmishumsen.v1 i1.330 . Wilkins,  K., Thomas,  T., &  Rafael,  O.  (2014).
The Handbook of Development Coummication  and  Social  Change .  West
Sussex, UK: John Wiley & Sons. Inc.
Yanti, B., & Farid, R. (2019). Pengaruh Berita Hoaks Terhadap Persepsi Pembaca Media Online  (Pemberitaan  Ratna  Sarumpaet  di Media  Kumparan). Jurnal  Koneksi,  2(2), 233-239.
http://dx.doi.org/10.24912/kn.v2i2.3890 . Yin, R. (2011). Qualitative Research from Start to Finish. New York: The Guilford Press. Zainal,  M.  (2018).  Implementasi  Advokasi,
Komunikasi,  Mobilisasi  Sosial  Dalam Program  Pembanguan  Bidang  Kesehatan. Jurnal Perspektif Komunikasi, 1(3), 1-10.