## PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
Oleh : Ufran
Fakultas Hukum Universitas Mataram
ufrantrisa@yahoo.com
Abstract: The  Failure  to  enforce  law  and  justice  will  be  one  of  the  factors  of social dis-integration. If it is responded well and systematically it will be a threat to a country's failure. These initial symptoms can be seen from the emergence of various  vigilante  acts.  The  empty  spaces  filled  with  violence  are  caused  by  the vacuum of law. The law fails to do its job to solve social problems that arise. The explanation  in  this  paper  seeks to  analyze the root  problem of  the failure of  law enforcement in Indonesia seen in the perspective of the legal system by Friedman. To  analyze  the  solution,  the  perspective  used  is  an  analysis  of  the  style  of progressive law as stated by Satjipto Rahardjo. The use of these two perspectives is  expected  to  be  able  to  describe  well  the  real  fundamental  problem  in  our current law enforcement
Keywords: enforcement, law, progressive
Abstrak: Kegagalan  menegakkan  hukum  dan  keadilan  akan  menjadi  salah  satu faktor  dis-integrasi  sosial.  Jika  direspon  secara  baik  dan  sistematis  maka  akan menjadi  ancaman  kegagalan  suatu  negara.  Gejala  awal  ini  bisa  terlihat  dari munculnya berbagai aksi-aksi kekerasan main hakim sendiri. Ruang-ruang kosong yang  di  isi  oleh  kekerasan  tersebut  diakibatkan  vakumnya  hukum.  Hukum  gagal melakukan  tugasnya  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  sosial  yang muncul. Paparan dalam makalah ini berusaha menganalisis akar masalah gagalnya penegakan  hukum  di  Indonesia  dilihat  dalam  perspektif  sistem  hukum  oleh Friedman.  Untuk  menganalisis  jalan  keluarnya  maka  perspektif  yang  dipakai adalah  dengan  analisis  ala  hukum  progresif  yang  di  utarakan  oleh  Satjipto Rahardjo.  Penggunaan  dua  perspektif  tersebut  diharapkan  bisa  menggambarkan secara  baik  masalah  mendasar  sesungguhnya  dalam  penegakan  hukum  kita sekarang ini.
Kata kunci : penegakan, hukum, progresif
Pendahuluan Upaya penegakan hukum adalah  salah  satu  masalah  besar  di negara-negara berkembang. 1
Masalah  tersebut  muncul  akibat  dari rumitnya sistem hukum yang
merupakan warisan
dari kolonialiasme. Warisan tersebut tidak saja meliputi peraturan perundang-undangan  (subtansi)  yang tidak sesuai  dengan nilai  yang hidup dalam  masyarakat.  Kondisi  tersebut diperparah  dengan  kultur  birokrasi penegak  hukum  yang  dipengaruhi oleh  karakater  kolonial.  Memandang hukum yang  ditegakan  sebagai instrument  untuk  melanggengkan penjajahan. Secara historis  persoalan tersebut  walaupun  ikut  berpengaruh
dalam perkembangan dunia pengembanan hukum namun
teramatlah  tidak  layak  dituding menjadi  faktor  determinan  buruknya dunia pengembanan hukum di Indonesia saat ini.
Harus  diakui  gambaran  dunia pengembanan  hukum  saat  ini  tidak membahagiakan  kita  semua.  Dari  ke hari  dunia  pengembanan  hukum
1 Hermansyah, Upaya  Pendekatan Hermeneutik  Dalam  Upaya  Penegakan Hukum: Upaya Dekonstruksi Hukum
Terhadap Positivisme Hukum ,
seolah  tidak  pernah  keluar  dari kemelut dan prahara. Persoalan tidak saja  berasal  dari  buruknya  proses penyusunan  peraturan  perundang- undangan.  Peraturan  yang  disusun dalam prakteknya banyak mengabaikan  sisi  ideal  penyusunan sebuah  peraturan.  Bahkan  disinyalir proses penyusunannya hanya dilakukan di belakang meja,
mengakomodir kepentingan kelompok  dan  prosesnya  dibiayai dari  aliran  dana  kelompok  usaha tertentu.  Padahal  sebuah  peraturan menjadi aturan yang netral yang akan memasuki lintas ruang bahkan intersubjektivitas  bagi  setiap  orang dalam sebuah negara bangsa.
Realitas di atas makin diperburuk dengan muncul fenomena mafia peradilan ( judicial corruption ).
Aparat  penegak  yang  dipercaya menjalankan peraturan terlibat sebagai  aktor-aktor  yang  bisa  di bayar  dan    bisa  suap.  Mereka melakukan diskriminasi, memanipulasi  dan  bermain  mata dengan  penjahat  pada  semua  tingkat proses  peradilan  dari  penyidikan, penuntutan dan persidangan. Mereka tidak  lain  adalah  bromocorah  yang
menelikung  dan  menikam  hukum dari dalam jubah hukum itu sendiri.
Gambar buruk penegakan hukum ( rechtshandaving ) tidak berhenti di situ saja. Banyak bermunculan kasus-kasus kecil ( insignificant case ) yang harus berujung  di  pengadilan.  Kasus-kasus tersebut  antara lain pencurian kakao, semangka, kapas dan terakhir pencurian  sandal  jepit.  Pemberitaan dimedia  massa  hampir  tiap  hari diberitakan  dan  mendapat  perhatian public luas karena dianggap
memperkosa rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum kemudian  terkesan  sangat  tegas ketika berhadapan
dengan masyarakat kecil dan tidak berpunya. Di  sisi  lain,  hukum  seolah  tidak berdaya  ketika  harus  mengadili kepada  para  penjahat  yang  berasal dari  the have  group yang  terlibat dalam  kejahatan  kerah  putih  ( white collar crime ).
Paparan di atas seolah mengonfirmasi apa yg didiskripsikan Plato  bahwa laws  are  spider  webs, they  hold  the  weak  and  delicated who  are  caught  in  their  meshes  but are  torn  in  pieces  by  the  rich  and powerful (hukum  adalah  jaring  laba-
laba  yang  hanya  mampu  menjerat yang  lemah  tetapi  akan  robek  jika menjerat  yang  kaya  dan  kuat). 2
Kualitas  penegakan  hukum  seperti ini akan menjadi berbahaya terhadap kohesi social sebagai bangsa. Kegagalan  menegakkan  hukum  dan keadilan  akan  menjadi  salah  satu faktor dis-integrasi sosial. Jika direspon  secara  baik  dan  sistematis maka akan menjadi ancaman kegagalan  suatu  negara.  Gejala  awal ini  bisa  terlihat  dari  munculnya berbagai  aksi-aksi  kekerasan  main hakim  sendiri.  Ruang-ruang  kosong yang  di  isi  oleh  kekerasan  tersebut diakibatkan vakumnya hukum. Hukum  gagal  melakukan  tugasnya untuk menyelesaikan persoalan- persoalan sosial yang muncul.

## Metode Penelitian
Paparan  dalam  makalah  ini berusaha  menganalisis  akar  masalah gagalnya penegakan hukum di Indonesia  dilihat  dalam  perspektif sistem  hukum  oleh  Friedman.  Untuk menganalisis  jalan  keluarnya  maka
2 Mahfud MD, Keniscayaan Reformasi Hukum : Upaya Menjaga Jati Diri Dan  Martabat  Bangsa Makalah  dalam Konvensi  Kampus  VI  dan  Temu  Tahunan XII  Forum  Rektor  Indonesia  (FRI)  di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9
Januari 2010 hal 3.
perspektif yang dipakai adalah
dengan  analisis  ala  hukum  progresif yang  di  utarakan  oleh  Satjipto Rahardjo. Penggunaan dua perspektif tersebut diharapkan bisa menggambarkan secara baik masalah mendasar sesungguhnya dalam penegakan hukum kita sekarang ini.

## Pembahasan

## Filosofi Penegakan Hukum
Hukum  sarat  akan  nilai,  ide, cita  yang  cukup  abstrak.  Nilai  atau cita  hukum  seperti  keadilan  dan kebenaran yang termuat dalam hukum  harus  mampu  diwujudkan dalam  realitas  nyata.  Eksistensi hukum  diakui  apabila  nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut  mampu  diimplementasikan.
Pelaksanaan hukum
untuk merealisasikan  ide  dan  cita  hukum tersebut merupakan rangkaian proses yang  disebut  dengan  penegakan hukum  ( law  enforcement ).  Secara
konsepsional  inti  dan  arti  penegakan
hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto,  terletak  pada  kegiatan
menyerasikan  hubungan  nilai-nilai yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah- kaidah yang mantap dan
mengejewantah  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 3
Arah penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah peta  jalan  untuk  mencapai  tujuan hukum yaitu keadilan dan kebenaran .
Kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran  undang-undang,  tetapi harus  dipahami  sebagai  kebenaran prinsip  keadilan  yang  mendasari undang-undang . 4 Keadilan  menjadi nilai substansial yang harus diwujudkan  bukan  hanya  aspek prosedural  sebagaimana  tercantum dalam  undang-undang.  Penegakan hukum  menjadi  suatu  kerja  penuh makna  karena  harus  menerjemahkan keadilan  yang  abstrak  ke  dalam realitas konkrit.
3 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Jakarta: Rajawali Press, hal. 4-5
4 Fidelity to law cannot be construed merely  as  fidelity  to  statutory  law,  but  must be  understood  as  fidelity  to  the  principle  of justice  that  underlie  statutory  law …  lihat Douglas  N.  Husak  dan  Craig  A.  Callender, “Wilful  Ignorance,  Knowledge,  And  the “Equal Culpability” Thesis: A Study of The Deeper  Significance  of  The  Principle  of Legality  dalam  Thomas  Morawetz  (Ed.), Criminal  Law,  Ashgate  Publishing  Comp. Burlington, USA, 2000, p. 203 dan 207.
Penegakan  hukum  sebagai suatu kerja penuh makna karena akan terikat dengan nilai-nilai yang ada di ruang  mana  hukum  bekerja.  Dalam prosesnya akan melibatkan kecerdasan  intelektual,  emosional bahkan  spiritual  untuk  pemaknaan nilai-nilai. Penegakan
hukum kemudian akan bergeser dari sekedar teks  hukum  yang  mati  ke  arah pemaknaan  dan  interpretasi  nilai.
Maka menjadi bisa diterima beberapa pihak akan menilai penegakan  hukum  akan  bergeser maknanya  menjadi  penegakan  dan supremasi nilai.
Maka sudah semestinya
seluruh  energi  dikerahkan  agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan  nilai-nilai  moral  dalam hukum  yang  menjadi  tujuannya tersebut.  Kegagalan  hukum  untuk mewujudkan  nilai  hukum  tersebut merupakan  ancaman  bahaya  akan bangkrutnya sistem hukum yang ada. Bahkan  lebih  jauh  hancurnya  sistem sosial.
Maka optimalisasi
keseluruhan  sub  komponen  dari keseluruhan  sistem  hukum  menjadi sebuah keharusan.
Penegakan  Hukum  Dalam  Ruang Sosial
Hukum dibuat untuk dilaksanakan  oleh  sebab  itu  hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat  sebagai  basis  bekerjanya hukum. Maka hukum berada diantara dunia  nilai-nilai  atau  ide-ide  dengan dunia kenyataan sehari. 5 Oleh karena,  hukum  bergerak  diantara  2 (dua)  dunia  yang  berbeda,  akibatnya sering  terjadi  ketegangan  pada  saat hukum diterapkan.  Saat  hukum  yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan,  maka  hukum  sangat terkait  erat  dengan  berbagai  macam faktor  yang  mempengaruhi  dari lingkungan  maupun  struktur  social masyarakat  di  mana  hukum  tersebut diberlakukan.
Masalah penegakkan hukum  merupakan  masalah  yang tidak  sederhana,  bukan  saja  karena kompleksitas  sistem  hukum  itu sendiri,  tetapi  juga  rumitnya  jalinan hubungan  antara  sistem  hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi,  dan  budaya  masyarakat. 6
5 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum , Bandung: Alumni 1982, hal. 56-57
6 A.A. Oka Mahendra, Permasalahan dan  Kebijakan  Dan  Penegakan  Hukum ,
Website: http://www.djpp.depkumham.go.id
Sebagai  suatu  proses,  penegakan hukum  pada  hakikatnya  merupakan variabel  yang  mempunyai  korelasi dan  interdependensi  dengan  faktor- faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait  yang  menentukan  proses penegakan  hukum  sebagaimana  di ungkapkan oleh Lawrence M Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. 7
Komponen substansi  yaitu sebagai  output  dari  sistem  hukum, berupa  peraturan,  keputusan  yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun  diatur.  Komponen  struktur yaitu  kelembagaan  yang  diciptakan oleh  sistem  hukum  dengan  berbagai macam fungsi dalam rangka
mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untUk melihat bagaimana  sistem  itu  memberikan pelayanan terhadap pengarapan bahan-bahan  hukum  secara  teratur. Komponen  kultural/  budaya  yaitu terdiri  dari  nilai  dan  sikap  yang
7 lihat,  Esmi  Warassih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis , Semarang:  Suryandaru  Utama  Semarang, cet.  1,  2005,  hal.  30  lihat  juga  Harkristuti
Harkrisnowo, Reformasi  Hukum:  Menuju Upaya Sinergistik Untuk mencapai
Supremasi Hukum Yang Berkeadilan , makalah  disampaikan  pada  Orasi  Ilmiah pada  Dies  Natalis  Universitas  Pakuan  yang ke 23 tahun 2003.
mempengaruhi  bekerjanya  hukum. Kultur  hukum  berfungsi  sebagai jembatan yang menghubungkan antara  peraturan  hukum  dengan tingkah  laku  hukum  seluruh  warga masyarakat.
Beberapa komponen tersebut  termasuk  ruang  lingkup bekerjanya  hukum  sebagai  suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum  dalam  masyarakat  dan  tidak dapat  dinafikan  satu  dengan  yang lainnya.  Kegagalan  pada  salah  satu komponen  akan  berimbas  pada faktor yang lainnya.
Selama  ini  banyak  pihak yang tidak jeli melihat sesungguhnya proses  penegakan  hukum  dimulai pada taraf legislasi. Arsitek
keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum akan sangat ditentukan  pada  level  ini.  Hal tersebut  sangat  beralasan  karena legislatif  mempunyai  kuasa  yang dapat  digunakan  untuk  merumuskan peraturan  perundang-undangan  yang mungkin  diterapkan  atau  tidak  dapat diterapkan sama sekali dalam realitas sosial. Inilah yang dimaksud legislatif dapat menjadi arsitek kegagalan  penegakan  hukum.  Selain
itu juga penegakan hukum
membutuhkan institusi-institusi hukum  seperti  hakim, jaksa, advokat dan  polisi.  Institusi-institusi  hukum tersebut  merupakan  unsur  klasik dalam  merealisasikan  tujuan  hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi,
masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya
sendiri  disamping  faktor  diluar hukum  yang  juga  turut  berperan. Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap  pengaruh  melainkan  selalu berinteraksi  dengan  lingkup  sosial yang lebih besar.

## Ideologi Hukum
Penegakan hukum pada hakikatnya  mengandung  supremasi nilai  substansial,  yaitu  keadilan. 8
Namun,  semenjak  hukum  modern digunakan,  pengadilan  bukan  lagi tempat  untuk  mencari  keadilan ( searching  of  justice ).  Pengadilan tidak  lebih  hanya  menjadi  lembaga yang  berkutat  pada  aturan  main  dan
8 Barda  Nawawi  Arief, Penegakan Hukum  Pidana  Dalam  Konteks  Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional , makalah Disajikan dalam Studium Generale, Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  (UII) Yogyakarta, 15 Mei 2007.
prosedur.  Hukum  kemudian  tidak lagi  dapat  menyediakan  keadilan sebagai  trade  mark-nya  selama  ini. Keadilan  telah  mati  secara  dramatis di lembaga-lembaga peradilan dibawah  rezim  hukum  modern. Tidak  hanya  itu  hukum  kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai house of  justice harus  berubah  menjadi tempat  untuk  menerapkan  peraturan perundang-undangan dan prosedur.
Hukum  modern  tidak  saja menyebabkan  terjadinya  perubahan yang amat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan  hukum.  Kehadiran hukum  modern  juga  tak  jarang menjadi  beban  bagi  penerimanya. 9
Hukum  modern  menjadikan  dirinya sesuatu yang esoterik yang tidak bisa begitu  saja  dimasuki  dan  dipahami oleh  masyarakat biasa.  Hukum modern mengklaim memiliki substansi,  metoda  dan  administrasi sendiri.  Substansi  hukum  dibuat secara  khusus,  oleh  suatu  badan khusus  dan  mengikuti  prosedur khusus yang disebut legislasi. Metode  yang dipakai juga unik  yang
9 Bernard  L  Tanya, Hukum  Dalam Ruang Sosial , Surabaya: Srikandi, 2005
didasarkan  pada  kredo  “peraturan dan  logika”  ( rules  and  logic ).
Dengan  demikian  hukum  seperti memiliki  cara  berpikir  sendiri  yang berbeda  dari  cara  berpikir  pada umumnya.  Hukum  juga  dijalankan oleh  suatu  administrasi  tersendiri dengan  dan  oleh  personel  yang khusus. 10
Menurut  Satjipto  Rahardjo, sebagai  teknologi,  maka prestasi  dan kinerja hukum akan banyak ditentukan oleh manusia yang mengoperasikan teknologi itu. Menggunakan sistem hukum
modern,  tidak  begitu  saja  menjamin, keadilan  otomatis  dapat  diberikan. Hal itu masih sangat tergantung pada bagaimana  para  penegak  hukum
"menggunakan" atau "tidak menggunakan" hukum. 11
Penggunaan  hukum  tersebut  tidak
berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan hukum dapat 10 Roberto  M  Unger,  Law  in  Modern Society,  1976  sebagaimana  dikutip  oleh
Satjipto Rahardjo, Eksaminasi Publik
Sebagai Mifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hukum , dalam Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan,  Jakarta:  Indonesia  Corruption Watch (ICW), Cet. Kedua, 2003, hal. 67.
11 Satjipto  Rahardjo, Penegakan Hukum Didorong ke Jalur Lambat, Kompas,
Senin, 19 Juli 1999
digunakan  untuk  tujuan  lain  selain mencapai  keadilan. 12 Oleh  karena itu,  faktor  manusia  menjalankan peran  yang  sangat  strategis.  Di sinilah letak tragedi hukum modern.
Walaupun aparat penegak hukum  ( law  enforcement  agencies ) terlihat  begitu  sibuk  bekerja  namun situasi  dunia  berhukum  kita  tidak berubah. Hukum tetap gagal memberikan keadilan ditengah penderitaan  dan  kemiskinan  yang hampir  melanda  sebagian  besar rakyat.  Supremasi  hukum  yang selama  ini  didengungkan  hanyalah menjadi  tanda  ( sign )  tanpa  makna. Teks-teks  hukum  hanya  permainan bahasa  ( language  of  game s)  yang cenderung menipu dan mengecewakan.

## Progresifitas Penegakan Hukum
Koruptor masih bergentayangan  dengan  bebasnya tanpa tersentuh sama sekali. Berbagai  kasus  korupsi  terjadi  pada semua  tingkatan  lembaga  peradilan
( judicial corruption ) yang melibatkan  semua  aktor  penegak
12 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah ,  Muhammadiyah  University  Press, 2002, hal.181
hukum  mulai  dari  polisi,  jaksa, hakim,  panitera  dan  advokat  serta
masyarakat pencari keadilan. 13
Sudah  menjadi  rahasia  umum  jual beli  perkara  seolah  menjadi  trend. Kongkalikong  antara  pihak  yang berperkara sudah demikian teorganisir secara rapi dan
menggejala. Berbagai
perilaku kolutif  sudah  menjadi  ciri  khas ketika  orang  mulai  masuk  dan berurusan  dengan  aparat  penegak hukum  mulai  tingkat  penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peninjauan  kembali  di  Mahkamah Agung.
Kejahatan  tersebut  merupakan
bagian  kecil  dari  gambar  suram dunia penegakan hukum di Indonesia.  Gejala-gejala  patologis
yang  bersifat  sistemik  merebak  di masyarakat maupun kalangan penegak  hukum  mulai  dari  main hakim  sendiri, civil  disobedience 14
pengabaian  hukum  ( diregardling  the law ),  ketidakhormatan  pada  hukum ( disrepecting the law ) sudah
13 Teten  Masduki, Mengontrol  Mafia Peradilan , dalam Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan,  Jakarta:  Indonesia  Corruption Watch (ICW), Cet. Kedua, 2003, hal. vii 14 Kastorius Sinaga, Krisis
Penegakan  Hukum  di  Indonesia:  Upaya
Pencarian  Alternatif ,  PPH  Newsletter  No. 61/Juni/2005 hal. 2
demikian kronik di tengah masyarakat  kita.  Perilaku  tersebut tidak saja
menyebabkan ketidakpercayaan  terhadap  hukum dan  keadilan  ( distrusting  of  law  and justice ) melainkan titik akutnya akan bermuara  pada  tumbangnya  keadilan ( the absence of justice ).
Rangkaian permasalahan dalam  dunia  pengembanan  hukum kita  sudah  begitu  luar  biasa  dan sudah sedemikian gawatnya.
Penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan cara-cara berhukum yang
biasa dan konvensional.  Oleh  karena  itu,  kita membutuhkan  cara  berhukum  yang luar  biasa  pula.  Salah  satu  cara berhukum luar biasa yang ditawarkan  oleh  Satjipto  Rahardjo untuk  menghadapi  kemelut  dalam dunia  penegakan  hukum  kita  adalah suatu tipe penegakan hukum
progresif. Satjipto Rahardjo mengungkapkan,  penegakan  hukum progresif  merupakan  tipe  penegakan hukum yang berangkat dari kebutuhan indonesia kekinian.
Gagasan penegakan hukum progresif bertolak  dari  pembelajaran  terhadap hal-hal  yang  telah  dikemukakan  di
atas. Pertama kita  menyadari  dan memahami,  sistem  hukum  modern yang dipakai pada dasarnya dirancang oleh pikiran serta semangat  liberal.  Pikiran  tersebut sangat  menjunjung  tinggi  individu dan  kemerdekaannya.  Dengan  ide dasar seperti tersebut maka bangunan hukum modern banyak mencurahkan perhatian  terhadap  pengutamaan  dan perlindungan individu. Bukan berarti rancangan  seperti  tersebut  sama sekali  buruk,  tetapi  untuk  kebutuhan Indonesia sekarang perlu dicari jalan ( works  out )  lain. Kedua ,  sebagai suatu  institusi  yang dirancang secara liberal  maka  hukum  lalu  banyak dipagari oleh prosedur yang
bertujuan melindung individu tersebut.  Maka  muncullah  kualitas keadilan  baru  yang  disebut  sebagai keadilan  prosedural  dan  keadilan formal. 15
Lebih  lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan penegakan hukum progresif bertolak dari pilar utamanya,  yaitu  determinasi  dan komitmen  kuat  dari  sekalian  sub-
15 Satjipto  Rahardjo, Eksaminasi
Publik Sebagai Mifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hukum , dalam Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan,  Jakarta:  Indonesia  Corruption
Watch (ICW), Cet. Kedua, 2003, hal. .
sistem  peradilan  untuk  memerangi korupsi.  Penegakan  hukum  progresif meliputi  para  hakim,  jaksa,  polisi, advokat  dan  birokrasi.  Semua  unsur tersebut memang memiliki independensi profesionalnya masing- masing, tetapi dalam konteks
Penegakan hukum progresif merupakan  satu  unit  yang  padu  saat berbicara mengenai komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Mereka  bersemangat  sama  dalam kepedulian  memberantas  korupsi. Semangat  kesatuan  ini  mempunyai makna  dan  konsekuensi  sangat penting dalam menjalankan penegakan hukum untuk
memberantas  korupsi.  Memang  cara seperti  itu  menyimpang  dari  tradisi liberal  yang  sangat  mengunggulkan independensi  mutlak  dari  masing- masing  sub-sistem.  Bekerja  dengan determinasi  yang  jelas  tidak  sama dengan main tabrak begitu saja. Kita menolak
tuduhan
telah "menghalalkan  segala  cara"  karena kita  tetap  menggunakan  hukum sebagai sarana.  Hanya berbeda dengan  "cara-cara  tradisional",  di sini hukum digunakan secara kreatif, inovatif,  dan  agresif  untuk  mencapai tujuan yang telah dipastikan.
Satjipto  Rahardjo  menyatakan penegakan  hukum  progresif  adalah suatu  pekerjaan  dengan  banyak dimensi, antara lain: Pertama ,
dimensi  dan  faktor  manusia  pelaku dalam  penegakan  hukum  progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru  profesional  hukum  (hakim, jaksa,  advokat,  dan  lain-lain)  yang memiliki  visi  dan  filsafat  yang mendasari penegakan hukum progresif.  Yang  jelas  adalah  filsafat yang  tidak  bersifat  liberal,  tetapi lebih cenderung ke arah visi komunal. Kepentingan
dan kebutuhan  bangsa  lebih  diperhatikan daripada  "bermain-main"  dengan pasal,  doktrin,dan  prosedur. Kedua , kebutuhan akan semacam kebangunan  di  kalangan  akademisi,
intelektual dan ilmuwan serta
teoretisi  hukum  Indonesia.  Selama lebih  kurang  seratus  tahun  mereka telah  menjadi  murid  yang  baik  dari filsafat  hukum  liberal.  Kini  mereka ditantang oleh kebutuhan dan penderitaan  bangsanya  untuk  berani membebaskan  diri  dari  ajaran  dan doktrin yang selama ini dijalankan. 16
16 Satjipto Rahardjo,
Indonesia Inginkan  Penegakan  Hukum  Progresif , Kompas: 15 Juli 2002
Dengan  demikian,  penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum  tidak  sekedar  menurut  kata- kata  hitam-putih  dari  peraturan ( according  to  the  letter ),  melainkan menurut  semangat  dan  makna  lebih dalam  ( to  the  very  meaning )  dari undang-undang atau hukum. Ini yang disebut  sebagai  penegakan  hukum tidak  hanya  dengan  kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan  spiritual.  Jika  kita  benar- benar serius dengan supremasi hukum, disarankan agar kita melakukan  penegakan  hukum  yang penuh  dengan  determinasi,  empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan  bangsa  kita  dan  disertai keberanian  untuk  mencari  jalan  lain daripada yang biasa dilakukan. 17

## Kesimpulan
Hukum harus dipahami sebagai  sebagai  suatu  yang  tidak bersifat  teks  semata  tetapi  hukum sarat makna, sehingga pada akhirnya hukum  dan  penegakan  hukum  harus memberikan  keadilan  kepada  rakyat
17 Satjipto  Rahardjo, Menghadapi Kemelut  Dengan  Membangun  Suatu  Kultur Berhukum Yang Baru , makalah disampaikan dalam  Seminar  “Mengurai  Benang  Kusut Penegakan  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan di Indonesia”, Unnes, 14 Des. 2004
dalam  kerangka  hukum  sebagai instrumen manusia dan kemanusiaan. Oleh  karena  itu,  segenap  penegak hukum  seperti  advokat,  polisi,  jaksa dan hakim harus mampu mengadopsi cara  berpikir  progresif.  Penegakan hukum  progresif  harus  dimaknai sebagai manusia-manusia yang penuh  semangat  dan  kepedulian untuk  memberikan  keadilan  kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A.  Oka  Mahendra, Permasalahan dan Kebijakan Dan Penegakan Hukum, Website: http://www.djpp.depkumham.g o.id Barda  Nawawi  Arief, Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional , makalah Disajikan dalam Studium  Generale,  Fakultas Hukum Universitas Islam (UII) Yogyakarta, 15 Mei 2007.
Bernard  L  Tanya, Hukum  Dalam Ruang Sosial , Jogjakarta: Genta Publishing, 2005.
Thomas  Morawetz  (Ed.), Criminal
Law , Ashgate Publishing Comp. Burlington, USA, 2000.
Esmi  Warassih, Pranata  Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis , Semarang:  Suryandaru  Utama
Semarang, cet. 1, 2005
Harkristuti  Harkrisnowo, Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik  Untuk  mencapai Supremasi Hukum Yang Berkeadilan, makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah pada  Dies  Natalis  Universitas
Pakuan yang ke 23 tahun 2003.
Kastorius  Sinaga, Krisis  Penegakan Hukum  di  Indonesia:  Upaya
Pencarian Alternatif , PPH Newsletter No. 61/Juni/2005.
Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, Bandung: Alumni 1982.
Satjipt Rahardjo, Penegakan Hukum
Didorong  ke  Jalur  Lambat , Kompas, Senin, 19 Juli 1999.
Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum Perkembangan  Metode  dan Pilihan Masalah , Muhammadiyah University Press, 2002. Satjipto Rahardjo, Indonesia Inginkan  Penegakan  Hukum Progresif ,  Kompas:  15  Juli 2002. Satjipto Rahardjo, Menghadapi Kemelut  Dengan  Membangun Suatu  Kultur  Berhukum  Yang Baru, makalah  disampaikan dalam  Seminar  “Mengurai Benang Kusut Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Unnes, 14 Des. 2004. Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Teten  Masduki, Mengontrol  Mafia Peradilan,  dalam  Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi  Peradilan ,  Jakarta: Indonesia  Corruption  Watch (ICW), Cet. Kedua, 2003.