Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 298-308

## KERAGAAN LEMBAGA KEUANGAN DI KECAMATAN PANGALENGAN, KABUPATEN BANDUNG

## THE PERFORMANCE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN PANGALENGAN SUBDISTRICT, BANDUNG DISTRICT

## Annida Aisah*, Eliana Wulandari
Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran *E-mail: annidaaisah20@gmail.com (Diterima 27-12-2019; Disetujui 16-01-2019)

## ABSTRAK
Kecamatan  Pangalengan  merupakan  salah  satu  sentra  produksi  kentang  terbesar  di  Jawa  Barat. Kurangnya  modal  yang  dimiliki  petani  dan  tidak  menentunya  hasil  panen  serta  harga  input produksi yang sangat tinggi menyebabkan petani memerlukan pembiayaan dari lembaga keuangan, baik  lembaga  keuangan  bank  maupun  lembaga  keuangan  non-bank.  Sektor  pertanian  merupakan sektor  yang  berisiko  tinggi,  sehingga  lembaga  keuangan  terutama  bank  kurang  tertarik  untuk membiayai usaha pertanian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menggunakan data primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sulitnya  akses  petani  terhadap lembaga keuangan disebabkan oleh persyaratan-persyaratan yang belum sesuai dengan kemampuan beberapa petani di Kecamatan Pangalengan.
Kata kunci: Lembaga keuangan, Petani, Kecamatan Pangalengan

## ABSTRACT
Pangalengan  Sub  District  is  one  of  the  largest  potato  production  centers  in  West  Java.  Lack  of capital  of  farmers,  uncertain  yields  and  very  high  production  input  prices  cause  farmers  need  to access credit from financial institutions, both bank and non-bank financial institutions. Agriculture sector is a high-risk sector, financial institutions especially banks are less interested in financing the agricultural business. This research applies descriptive analysis using primary and secondary data. The results showed that the difficulty of farmers' access to financial institutions was due to requirements that could not be fulfilled by some farmers in Pangalengan Sub District.
Keywords: Financial institutions, Farmers, Pangalengan Sub District

## PENDAHULUAN
Kecamatan Pangalengan
merupakan  salah  satu  sentra  produksi kentang  terbesar  di  Jawa  Barat.  Menurut
Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bandung, para  petani  hortikultura  di  Pangalengan mengeluh  karena  harga  input  produksi yang  meningkat  sedangkan  modal  yang dimiliki  petani  sedikit  dan  hasil  panen
yang tidak menentu, sehingga para petani memerlukan kredit dari lembaga keuangan sebagai bantuan modal usahataninya 1) .
Lembaga  pembiyaan  merupakan badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan dana  atau  barang  modal  dengan  tidak menarik  dana  secara  langsung  dari
masyarakat  (Pasal  1  Ayat  2  Keppres No.61  Tahun  1988  tentang  Lembaga Keuangan).  Menurut  Geminastiti  dan Nurlita (2016), lembaga keuangan terbagi menjadi  dua,  yaitu  lembaga  keuangan bank  dan  lembaga  keuangan  non  bank. Menurut  Undang-Undang  No.  10  Tahun 1998  Pasal  1  Ayat  2,  bank  adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.
Berdasarkan  Keppres  No.61  Tahun  1988 Pasal  2  Ayat  1,  Lembaga  Pembiayaan melakukan kegiatan  yang meliputi antara lain bidang usaha: (a) Sewa Guna Usaha, (b)  Modal  Ventura,  (c)  Perdagangan Surat  Berharga,  (d)  Anjak  Piutang,  (e)
Usaha  Kartu  Kredit,  dan  (f)  Pembiayaan Konsumen.  Adapun  jenis  bank  menurut fungsinya terbagi menjadi dua yaitu bank umum  dan  bank  perkreditan  rakyat, sedangkan berdasarkan kegiatan
usahanya, bank terbagi menjadi dua yaitu bank  konvensional  dan  bank  syariah (Geminastiti dan Nella, 2016).
Lembaga  keuangan non  bank
merupakan  lembaga  yang  bergerak  di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung dalam
menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat  (Nurhadi,  2013).  Adapun fungsi  dari  lembaga  keuangan  non  bank menurut  Nurhadi  (2013)  adalah  untuk memperlancar penyaluran barang, memperbanyak  lapangan  kerja,  dan meningkatkan  produktivitas  barang  dan jasa.  Jenis-jenis  lembaga  keuangan  non bank  menurut  Wiwoho  (2014)  adalah  : (1)  Perusahaan  Asuransi,  (2)  Dana Pensiun, (3) Koperasi Simpan Pinjam, (4) Pasar  Modal,  (5)  Perusahaan  Anjak Piutang,  (6)  Perusahaan  Modal  Ventura, (7) Perusahaan Pegadaian, (8) Perusahaan Kartu Kredit, (9) Perusahaan Sewa Guna Usaha,  (10)  Pasar  Uang,  dan  (11)

## Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Tabel  1.  Perkembangan  Jumlah  Kantor
Cabang  Bank  Umum  Berdasarkan Lokasi Bank di Indonesia (Unit) Lokasi 2017 2018 2019 DKI Jakarta 544 528 510 Jawa Barat 413 415 412 Jawa Timur 432 430 428 Lainnya 2.319 2.336 2.347 Total 3.708 3.709 3.697 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019
Berdasarkan  Tabel  1,  pada  tahun 2017 hingga 2019, perkembangan jumlah kantor  cabang  bank  umum  mengalami fluktuasi,  dan  di  tahun  2019  jumlah kantor  cabang  bank  umum  mengalami penurunan  yang  cukup  drastis  dari  tahun sebelumnya. Selama tiga tahun berturut – turut,  DKI  Jakarta  menempati  posisi
pertama  dengan  jumlah  kantor  cabang bank  umum  terbanyak,  sedangkan  Jawa Barat  menempati  posisi  ketiga  dengan jumlah  kantor  cabang  bank  umum terbanyak di Indonesia.
Tabel 2. Tabel Perkembangan Jumlah Kantor
Bank  di  Jawa  Barat  Periode  2015- 2017 (Unit) Kota / Kabupaten 2015 2016 2017 Kota Bandung 866 794 773 Kabupaten Bandung 360 352 341 Kota Bekasi 401 395 385 Lainnya 3.582 3.486 3.448 Total 5.209 5.027 4.947 Sumber:  Kantor  Perwakilan  Bank  Indonesia Provinsi Jawa Barat, 2016-2018
Berdasarkan  Tabel  2,  pada  tahun
2017,  jumlah  kantor  bank  di  Jawa  Barat mengalami  penurunan  dari  tahun  2015 dan  2016.  Kota  Bandung  memiliki jumlah kantor bank terbanyak pertama di Jawa Barat, sedangkan Kabupaten
Bandung menempati urutan ketiga setelah Kota Bekasi.
Selain  lembaga  keuangan  bank, juga  terdapat  lembaga  keuangan  non bank  yang  dapat  membantu  masyarakat dalam  mendapatkan  bantuan  pembiayaan yaitu  salah  satunya  adalah  koperasi simpan  pinjam.  Koperasi  simpan  pinjam memiliki fungsi untuk melayani
masyarakat  terutama  anggotanya  dalam memenuhi
keperluannya
untuk
menyimpan  dan  meminjam  dana.  Bank Indonesia  (2001)  menyatakan  bahwa
dilihat dari jumlah pinjamannya,
(kredit/pembiayaan yang disalurkan),
posisi  koperasi  simpan  pinjam  dan  unit simpan  pinjam  termasuk  dua  besar setelah  BRI  Unit  Desa.  Perkembangan jumlah  koperasi  di  Indonesia  periode 2016-2018 disajikan dalam Tabel 3.
Tabel  3.  Perkembangan  Jumlah  Koperasi  di
Indonesia Periode 2016-2018 (Unit) Provinsi 2016 2017 2018 Jawa Tengah 25.549 21.667 13.460 Jawa Timur 31.980 27.683 24.024 Jawa Barat 25.549 16.203 11.127 Lainnya 125.117 86.621 77.732 Total 208.195 152.174 126.343 Sumber:  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah, 2017-2019 Adapun perkembangan jumlah koperasi  di  Indonesia  pada  Tabel  3,  dari tahun  2016  hingga  2018  mengalami penurunan  yang  sangat  drastis.  Menurut data  dari  Dinas  Koperasi  dan  UKM Provinsi  Jawa  Barat,  pada  tahun  2018 total  koperasi  yang  berada  di  Jawa  Barat sebanyak  24.727  unit,  Koperasi  Unit Desa  sebanyak  627  unit,  dan  Koperasi Non KUD sebanyak 24.057 unit.
Menurut Renstra Kementan (2019), sektor pertanian terutama tanaman pangan  memiliki  kontribusi  yang  besar terhadap  penyedia  kebutuhan,  penghasil devisa negara, penyedia lapangan pekerjaan  dan  pendapatan  masyarakat. Berdasarkan catatan Badan Pusat
Statistik (BPS) pada bulan Februari tahun
2018,  pekerjaan  penduduk  Indonesia
terbanyak  adalah  di  sektor  pertanian.
Jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan non  pertanian  di  Indonesia  pada  tahun 2016-2018 disajikan pada Tabel 4.
Tabel  4.  Jumlah  Tenaga  Kerja  Sektor Pertanian  dan  Non  Pertanian  di Indonesia Periode 2016-2018 (Jiwa) Sektor 2016 2017 2018 Pertanian 35.649.184 36.956.111 35.875.389 Non Pertanian 82.356.586 84.860.396 88.367.305 Total 118.005.770 121.816.507 124.242.694
Sumber: Kementerian Pertanian, 2016-2018
Berdasarkan Tabel 4, jumlah tenaga kerja  sektor  pertanian  dan  non  pertanian di  Indonesia  periode  tahun  2016  hingga 2018  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya, hal ini terjadi karena perkembangan  jumlah  penduduk  di
Indonesia yang setiap tahunnya meningkat.
Dilihat  dari  Tabel  5,  jumlah  kredit yang dikucurkan bank pada periode 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan dari tahun  ke  tahunnya,  dan  kredit  yang terbesar  yang  dikucurkan  adalah  untuk sektor  perdagangan  besar  dan  eceran yaitu  Rp.  532.134  miliar.  Sedangkan untuk  sektor  pertanian,  perburuan,  dan kehutanan,  terutama  sektor  pertanian, lembaga  keuangan  bank  kurang  tertarik memberikan kredit karena sektor pertanian merupakan sektor yang
beresiko tinggi (Sayaka dan Rivai, 2011).
Tabel 5. Jumlah Kredit yang Dikucurkan Bank Periode 2016-2018 (Rp. Miliar) Sektor 2016 2017 2018 Perdagangan Besar dan Eceran 463.489,3 490.234,9 532.134 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan 72.603,8 84.224,1 94.274,7 Industri Pengolahan 83.719,5 95.523,9 100.281,4 Lainnya 258.081,2 281.182,8 310.929 Total 877.893,8 951.111,7 1.037.619,1 Sumber: Bank Indonesia, 2016-2018 Aksesibilitas petani dengan
kepemilikan  lahan  yang  sempit  untuk mendapatkan  kredit  pertanian  masih terbatas,  padahal  mayoritas  masyarakat pedesaan  merupakan  petani-petani  yang memiliki  lahan  sempit  (Hendriyani  dan Karyani,  2015).  Selain  itu,  para  petani sulit  mengakses  kredit  ke  lembaga keuangan  terutama  bank  dikarenakan prosedurnya  yang  tidak  sesuai  dengan karakteristik  petani  yaitu  salah  satunya
adalah  kepemilikan  lahan  yang  nantinya dijadikan sebagai jaminan kepada lembaga  keuangan  bank  (Pattern  dan Rosengard,  1991).  Oleh  sebab  itu, keragaan  lembaga  keuangan  terutama  di Kecamatan  Pangalengan  perlu  untuk dikaji.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten

## MIMBAR AGRIBISNIS
Bandung.  Pemilihan  lokasi  penelitian didasarkan  atas  Kecamatan  Pangalengan merupakan  salah  satu  sentra  produksi kentang  dimana  para  petaninya  masih mengalami  kekurangan  modal  untuk usahataninya.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.  Dalam  penelitian  ini,  data yang  digunakan  adalah  data  primer  yang berasal dari hasil Focus Group
Discussion (FGD)  yang  dilaksanakan  di
Bandung pada tanggal 18 Juni 2019, hasil survei petani responden dengan menggunakan  teknik  stratified  random sampling  di  Desa  Pulosari  dan  Desa Pangalengan  sebagai  sentra  produksi kentang  di  Kecamatan  Pangalengan,  dan wawancara  mendalam  pada  tanggal  4 September  2019  sampai  dengan  15 September  2019  dan  data  sekunder  yang berasal  dari  data  Badan  Pusat  Statistik, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Bank Indonesia (BI), dan dari Badan Penyuluh
Pertanian Kecamatan
Pangalengan,
Kabupaten Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  garis  besar,  aksesibilitas petani  terhadap  kredit  ditentukan  oleh kondisi  sosial  ekonomi,  karakteristik petani  itu  sendiri,  usaha  yang  ditekuni, ketersediaan  informasi  serta  karakteristik
dari  kredit  yang  akan  diakses  (Azriani, 2014).  Dalam  memberikan  kredit,  bank memiliki  kriteria  khusus  dalam  memilih nasabah. Beberapa unsur yang digunakan oleh bank menurut Kasmir (2004) adalah (1) Character yaitu  karakter  nasabah yang  mengajukan  kredit,  (2) Capacity yaitu kemampuan nasabah untuk melunasi  hutangnya,  (3) Capital yaitu modal  yang  dimiliki  nasabah,  (4) Collateral yaitu  jenis  barang  yang  akan dijadikan  jaminan  oleh  nasabah,  dan  (5) Condition  of  Economy yaitu  kondisi ekonomi usaha yang dibiayai.
Tabel  6.  Jumlah  Penduduk  di  Kecamatan
Pangalengan Berdasarkan Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) Belum/Tidak Pernah Sekolah 7.557 5,64 Tidak Tamat SD/Sederajat 18.819 14,03 SD/Sederajat 58.400 43,54 SLTP/Sederajat 31.008 23,11 SLTA/Sederajat 15.187 11,32 Perguruan Tinggi 3.186 2,37 Jumlah 134.157 100 Sumber:  Kecamatan  Pangalengan  Dalam  Angka, 2018 Berdasarkan  Tabel  6,  mayoritas penduduk Kecamatan Pangalengan berpendidikan SD/Sederajat. Dalam
aksesibilitas terhadap kredit, karakteristik nasabah menjadi salah satu permasalahan yang  membuat  petani  sulit  mendapatkan akses pembiayaan atau kredit.
Karakteristik  nasabah  tersebut  salah satunya  dilihat  dari  tingkat  pendidikan.
Rata-rata penduduk di Kecamatan Pangalengan
adalah
SD/Sederajat. Pendidikan petani yang relatif tinggi akan
berpengaruh pada   daya nalar yang akan menyebabkan  petani  berpikir  secara dinamis, sedangkan petani dengan pendidikan  rendah  akan  berpikir  secara statis  dalam  pengambilan  keputusan (Tomy,  2013).  Adapun  pekerjaan  utama
penduduk Kecamatan Pangalengan
disajikan dalam Tabel 7.
Tabel  7.  Jumlah  Penduduk  di  Kecamatan Pangalengan Berdasarkan Pekerjaan Pekerjaan Jumlah (Orang) Persentase (%) Petani Tanaman Bahan Makanan 7.592 12,88 Buruh Tani 21.499 36,45 Perdagangan 8.354 14,16 Lainnya 21.537 36,51 Total 58.982 100 Sumber: Kecamatan Pangalengan Dalam Angka, 2018 Menurut  Kecamatan  Pangalengan
Dalam  Angka  Tahun  2018,  mayoritas
pekerjaan penduduk Kecamatan Pangalengan yang disajikan pada Tabel 7
yaitu buruh tani. Padahal, dalam mendapatkan kredit, jaminan dan kondisi ekonomi usaha yang akan diajukan kredit sangat  mempengaruhi.  Buruh  tani  di Kecamatan Pangalengan rata-rata mendapatkan  penghasilan  yang  relatif
rendah  yaitu  sekitar  Rp.  25.000,-  untuk buruh tani wanita dan Rp. 35.000,- untuk buruh tani laki – laki untuk jam kerja dari pukul  07.00-12.00  WIB,  sedangkan apabila  buruh  tani  bekerja  sampai  pukul 15.00  WIB,  maka  buruh  tani  akan mendapatkan  upah  tambahan.  Adapun usaha  pertanian  merupakan  usaha  yang risikonya  sangat  tinggi,  dan  hasil penjualannya tidak menentu.
Tabel  8.    Rata-Rata  Kepemilikan  Lahan
Pertanian di Kecamatan Pangalengan Luas Lahan Jumlah (Orang) Persentase (%) Tidak memiliki lahan 1.999 63,66 0 – 0,5 Ha 1.113 35,44 0,51 – 1,0 Ha 28 0,90 > 1,0 Ha 0 0 Total 3.140 100
Sumber:  Rencana  Kerja  Penyuluhan  Pertanian BPP Pangalengan, 2019
Berdasarkan  Tabel  8,  petani  di Kecamatan  Pangalengan  banyak  yang tidak  memiliki  lahan,  adapun  yang memiliki  lahan  paling  banyak  sekitar  0- 0,5 Ha dimana menurut Bappenas (2001) artinya  petani  Kecamatan  Pangalengan masuk  ke  dalam  kategori  petani  skala kecil.  Tidak  memiliki  lahan  pertanian merupakan  salah  satu  kendala  bagi  para petani  Pangalengan,  karena  petani  harus membayar sewa lahan dengan harga yang cukup  tinggi  dengan  pendapatan  yang seadanya, dan untuk mengakses kredit ke bank  pun  mereka  jadi  terhambat  karena tidak  memiliki  jaminan  berupa  sertifikat

## MIMBAR AGRIBISNIS
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 298-308
tanah  yang  dapat  mereka  jaminkan
kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan modal berupa kredit dengan jumlah yang lebih besar.
Tabel 9.  Luas Lahan, Produktivitas, dan Nilai
Produksi  Komoditas  Sayuran  di Kecamatan Pangalengan Tahun 2018 Komoditas Luas Lahan (Ha) Produkti- vitas (ton/ha) Nilai Produksi (miliar rupiah) Kentang 2190 20,01 328,66 Bawang Daun 229,28 38,50 220,68 Cabai 331,75 11,43 132,71 Lainnya 7.159,64 250,14 126,10 Total 9.910,67 320,08 808,15
Sumber: Profil Kecamatan Pangalengan, 2019
Kecamatan  Pangalengan  memiliki beraneka  ragam  komoditas  hortikultura,
seperti  yang  disajikan  pada  Tabel  9, komoditas unggulan Kecamatan
Pangalengan  adalah  kentang.  Kentang  di
Kecamatan  Pangalengan  memiliki  nilai produksi  sebesar  Rp.  328,66  miliar, sehingga  usahatani  komoditas  kentang perlu untuk dipertahankan. Luasnya lahan untuk komoditas kentang membuat petani harus  mengeluarkan  modal  yang  lebih besar  untuk  membeli  input.  Tidak  semua petani  kentang  Kecamatan  Pangalengan dapat  dikatakan  mampu  karena  nilai produksi  kentang  yang  sangat  tinggi, seperti  yang  disajikan  pada  Tabel  7, penduduk Kecamatan Pangalengan mayoritas  merupakan  buruh  tani  yang upah  sehari  –  harinya  relatif  sedikit, sehingga  mereka  harus  mencari  modal
tambahan  agar  bisa  membeli  input produksi usaha tani kentang.
Selain mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan  bank, petani juga bisa mendapatkan bantuan modal melalui kelompok  tani.  Kelompok  tani  dibentuk atas  dasar  surat  keputusan,  dimana maksud  dan  tujuannya  adalah  sebagai wadah  komunikasi  antar  petani  serta petani dengan kelembagaan terkait dalam mendapatkan  alat  dan  mesin  pertanian (Wahyuni,  2003).  Gabungan  kelompok tani di Kecamatan Pangalengan disajikan dalam Tabel 10.
Tabel 10. Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Pangalengan Gapoktan Alamat Lamajang Cikondang, Lamajang Bakti Mulya Lebaksaat, Tribakti Marga Mulya Narogtog, Margamulya Wargi Setia Sukamenak Kulon Mulya Agung Cinangsi, Pulosari Mekar Mulya Bakir, Margamekar Berkah Mekar Cipangisikan Saluyu Wates, Sukaluyu Margaluyu Puncakraya, Margaluyu Mitra Mukti Sukamenak Wetan Sukamanah Cibuntu, Sukamanah Banjarsari Banjarsari Wanasuka Wanasuka
Sumber:  Rencana  Kerja  Penyuluhan  Pertanian
BPP Pangalengan, 2019
Berdasarkan  Tabel  10,  jumlah
Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan) Kecamatan  Pangalengan  berjumlah  tiga belas,  sesuai  dengan  jumlah  desa  yang berada di Kecamatan Pangalengan.
Adanya gapoktan  tentu  saja  akan mempermudah para petani untuk
mendapatkan bantuan modal dari
pemerintah, terutama berupa input
produksi seperti alat dan mesin pertanian, pupuk  bersubsidi,  benih  kentang,  dan
sebagainya. Pemerintah akan menyalurkan bantuannya melalui
Gapoktan  yang nantinya akan disebarkan
lagi  ke  kelompok-kelompok  tani  yang tergabung dalam gapoktan tersebut.
Selain  melalui  gapoktan,  petani juga  dapat  mengakses  bantuan  modal atau  kredit  ke  lembaga  keuangan  yang ada  di  Kecamatan  Pangalengan.  Adapun lembaga keuangan dan lembaga ekonomi yang  dapat  diakses  oleh  petani  di Kecamatan  pangalengan  disajikan  pada Tabel 11.
Jumlah  lembaga  keuangan  dan lembaga  ekonomi  di  Pangalengan  pada tahun  2015-2017  mengalami  fluktuasi. Pada  tahun  2016,  jumlah  lembaga keuangan  dan  lembaga  ekonomi  di pangalengan  mengalami  penurunan  yang sangat drastis pada koperasi industri kecil dan  kerajinan  rakyat,  koperasi  simpan pinjam,  dan  koperasi  non  KUD  lainnya.
Tersedianya  lembaga  keuangan  baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan  non  bank  diharapkan  dapat membantu  petani  dalam  mendapatkan modal  tambahan  untuk  usaha  tani kentangnya, disamping mendapatkan
bantuan  input  dari  pemerintah  tidak selalu sampai ke tangan petani.
Tabel  11.  Lembaga  Keuangan  dan  Lembaga
Ekonomi di Kecamatan Pangalengan Lembaga Keuangan 2015 (Unit) 2016 (Unit) 2017 (Unit) Bank Umum 7 9 9 Lembaga Keuangan Non Bank 1 2 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2 4 4 ATM 3 3 4 Koperasi Unit Desa (KUD) 1 1 1 Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) 11 7 7 Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) 4 1 1 Koperasi non KUD lainnya 15 11 23 Total 44 38 51
Sumber:  Kecamatan  Pangalengan  dalam  Angka, 2016-2018
Selain  akses  terhadap  lembaga keuangan  bank,  petani  juga  dapat mengakses  bantuan  modal  ke  lembaga keuangan
non-bank
yaitu pedagang/pembeli,  kios sarana  pertanian, dan kerabat/saudara/tetangga, dan sebagainya.  Akses  petani  Kecamatan Pangalengan  terhadap  lembaga  keuangan pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 12.
Tabel  12.  Akses  Petani  Terhadap  Lembaga
Keuangan Tahun 2018 Lembaga Keuangan Orang Bank komersil 9 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 10 Pemerintah/koperasi/kelompok tani 2 Pedagang/pembeli 4 Kios sarana pertanian 18 Kerabat/saudara/tetangga 9 Total 52 Sumber: Data primer, 2019 (Diolah)
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 298-308
Pada tahun 2018, petani di Kecamatan
Pangalengan mayoritas mengakses bantuan modal ke kios sarana pertanian.  Berdasarkan  hasil  wawancara mendalam,  alasan  petani  mengakses bantuan  modal  ke  kios  sarana  pertanian adalah  tidak  ada  persyaratan  dan  bunga yang  tinggi,  serta  letaknya  yang  dekat dengan rumah dan kebun petani sehingga mudah untuk diakses. Pemberian bantuan modal berupa input hanya didasarkan atas kepercayaan dan hubungan pribadi antara pemilik kios dengan petani yang mengakses modal.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam  mendapatkan  bantuan  dari lembaga  keuangan  dalam  bentuk  kredit maupun  input  pertanian  tidak  mudah.
Para petani dihadapkan dengan persyaratan-persyaratan  pengajuan  yang belum sesuai dengan kemampuan beberapa petani di Kecamatan Pangalengan.  Adapun  persyaratan  yang membuat  petani  kesulitan  mengakses  ke lembaga keuangan bank adalah penyerahan agunan (jaminan) dan tingginya  suku  bunga  yang  ditentukan oleh lembaga keuangan bank.
Oleh  karena  itu,  petani  lebih memilih mengakses kredit ke bandar atau pembeli  hasil  panennya,  meminjam  uang
kepada  keluarganya,  meminjam  obat  ke toko  obat  maupun  toko  pupuk  yang kemudian dibayar setelah panen.
Meskipun  hasil  panen  yang  didapatkan lebih  kecil  jika  meminjam  ke  bandar, tetapi  petani  tetap  mengaksesnya  karena tidak  ada  persyaratan  tertentu  untuk mengakses  ke  bandar.  Bandar,  keluarga, toko  obat,  dan  toko  pupuk  memberikan pembiayaan  kepada  petani  atas  dasar kepercayaan dan hubungan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azriani  Z.  (2014). Aksesibilitas  dan partisipasi  indunstri  kecil  dan rumahtangga pada sumber pembiayaan dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha dan kesejahteraan rumahtangga di Kabupaten  Bogor  Jawa  Barat [disertasi]. Bogor: Sekolah Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Badan Pusat Statistik. (2016). Jawa Barat Dalam  Angka  tahun  2016 .  BPS.
Kabupaten Bandung.
Badan Pusat Statistik. (2017). Jawa Barat Dalam  Angka  tahun  2017 .  BPS.
Kabupaten Bandung.
Badan Pusat Statistik. (2018). Jawa Barat Dalam  Angka  tahun  2018 .  BPS.
Kabupaten Bandung.
Badan Pusat Statistik. (2018). Kecamatan
Pangalengan  Dalam  Angka  tahun 2018 . BPS. Kabupaten Bandung.Badan Pusat Statistik. (2019). Profil Kecamatan Pangalengan  Tahun  2019 .  BPS.
Kabupaten Bandung.
Badan Pusat Statistik. (2019).  Penduduk 15  Tahun  Ke  Atas  yang  Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

## Keragaan Lembaga Keuangan di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung
Utama 1986-2018. diakses  pada 30 November 2019 melalui https://www.bps.go.id/statictable/2 009/04/16/970/penduduk-15-tahun- ke-atas-yang-bekerja-menurut- lapangan-pekerjaan-utama-1986--- 2018.html.
Bank  Indonesia.  (2019).  Perkembangan Kredit  UMKM  September  2018.
diakses  pada  Hari  Senin,  30 Oktober 2019 melalui https://www.bi.go.id/id/umkm/kred it/data/Pages/Data-Kredit-UMKM- September-2018--.aspx. Endang & Yeyet. (2019). Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian BPP Pangalengan, 2019 . Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bappenas.  (2001).  Proyeksi  Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan.
Geminastiti,  K.  &  Nella  N.  (2016).
Ekonomi  Untuk  Siswa  SMA/MA
Kelas  X .  Penerbit  Yrama  Widya  – Bandung.
Hendriyani,  H.  &  Tuti  Karyani.  (2015). Analisis  Persepsi  dan  Sikap  Petani Terhadap  Lembaga  Pembiayaan Formal  dan  Informal  (Suatu  Kasus Di  Gapoktan  Sami  Mulya  Kec. Sedong,  Kabupaten  Cirebon,  Jawa Barat). Prosiding Seminar Nasional Pembangunan  Inklusif  di  Sektor
Pertanian  II. Departemen  Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Kasmir.  (2004). Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). Rekapitulasi Data Koperasi per 31 Desember 2016 http://www.depkop.go.id/uploads/la poran/1566783223_Data%20Koper
asi%20Tahun%202016.pdf. Diakses 29 Oktober 2019.
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). Rekapitulasi Data Koperasi per 31 Desember 2017. http://www.depkop.go.id/uploads/la poran/1566783253_Data%20Koper asi%20Tahun%202017.pdf. Diakses 29 Oktober 2019.
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil
dan Menengah Republik Indonesia.(2018). Rekapitulasi Data
Koperasi  per  31  Desember  2018 http://www.depkop.go.id/uploads/la poran/1566783293_Data%20Koper asi%20Tahun%202018.pdf).
Diakses 29 Oktober 2019 Kementerian Pertanian RI. (2017).
Statistik  Ketenagakerjaan  Sektor Pertanian  Tahun  2016-2017. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.Kementerian Pertanian RI. (2018). Statistik Ketenagakerjaan  Sektor  Pertanian Tahun  2017-2018 .  Pusat  Data  dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat  Jenderal  -  Kementerian Pertanian. Kementerian  Pertanian.  (2019). Rencana strategis
direktorat jenderal tanaman  pangan  tahun  2015-2019 . http://tanamanpangan. pertanian.go.id/assets/front/uploads /document/RENSTRA%20DITJEN
%20TP%202015-2019.pdf. Diakses 8 Desember 2019. Nurhadi. (2013). Lensa Kegiatan
Ekonomi  SMA/Ma  Kelas  X .  PT.
Bumi Aksara – Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Perbankan. diakses pada 1 Desember 2019 melalui https://www.ojk.go.id/id/kanal/perb ankan/Pages/Bank-Umum.aspx.
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 298-308
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019).  Statistik Perbankan Indonesia. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perb ankan/data-dan-statistik/statistik- perbankan-
indonesia/Documents/Pages/Statisti k-Perbankan-Indonesia--- September- 2019/SPI%20September%202019.p df. Diakses 29 Oktober 2019. Pattern,  R.H.  &  Rosengard,  J.K.  (1991).
Progress with Profits: The Development  of  Rural  Banking  in Indonesia  [Working  Paper]. San Francisco (AS): International Center for Economic Growth. Sayaka,  B.,  &  Rivai,  R.  S.  (2011).
Peningkatan  akses  petani  terhadap kredit  ketahanan  pangan  dan energi.  Bogor (ID):  Pusat  Sosial Ekonomi  dan  Kebijakan  Pertanian, Kementerian Pertanian.
Tomy,  J.  (2013).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  produksi  usahatani jagung  Di  Kecamatan  Sindue Kabupaten  Donggala. Agroland: Jurnal  Ilmu-ilmu  Pertanian , 20 (1),
61-66.
Wahyuni,  S.  (2003).  Kinerja  kelompok tani  dalam  sistem  usaha  tani  padi dan metode pemberdayaannya. Jurnal  litbang  pertanian , 22 (1),  1-
8.
Wiwoho,  J.  (2014).  Peran  lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan  Distribusi  keadilan bagi masyarakat. Masalah-Masalah Hukum , 43 (1), 87-97.