Ketidakefektifan Sistem Penyelesaian Sengketa Serta Tanggung Jawab Perserikatan  Bangsa  Bangsa  dalam  Sengketa  Tak  Berujung  Antara Aljazair dan Maroko
Tsabita Nur Zhahira Universitas Padjadjaran, Indonesia
zhahira.zhahira@gmail.com

## Abstract
The breaking of diplomatic relations between Algeria and Morocco was surprising news, but the  world  community  expected  it.  Algeria  and  Morocco  have  been  at  odds  for  nearly  five decades.  The  conflict  began  in  1963  with  a  war  over  territorial  boundaries  and  has  since expanded  to  include  other  issues  including  as  terrorism  and  philosophical  differences  over the Western Sahara region.  Many  international organizations, including  the Organization of African  Unity,  the  Arab  Maghreb  Union,  and  the  United  Nations,  have  helped  the  two countries  establish  a  common  ground.  The  United  Nations  is  an  international  organization that  plays  an  essential  role  in  this  conflict,  as  part  of  its  mission  to  prevent  and  eliminate threats to peace by utilizing its organs' dispute resolution systems. The Secretary-General, the Security Council, and the General Assembly, to name a few UN bodies, have all been involved in this debate. Even worse, the fact that the argument is still going on shows the UN system's inefficiency.  This  raises  the  possibility  that  the  conflict  will  worsen.  The  research  method employed in this writing is a normative legal research method based on document analysis. Based on the findings, it is clear that the UN must be more aware and responsive in dealing with this conflict.
Keywords: Dispute Settlement, International Law, United Nations Responsibilities Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ( “ PBB ” )  merupakan  organisasi  internasional  yang berdirinya  dilandasi  dengan  penandatanganan  piagam  PBB  yang  secara  jelas  membagi inti  pembahasannya  menjadi  dua  hal  yakni  pertama,  tentang  bagaimana  PBB  sebagai sebuah  sebuah  organisasi  formal  dengan  kekuasaannya  sendiri  dan  kedua,  bagaimana piagam ini menjadi seperangkat  aturan  dasar  perilaku  bagi  pemerintah  negara-negara. (Hurd,  2019)  Sebagai  organisasi  internasional  yang  diterima  sebagai  salah  satu  subjek hukum  internasional,  PBB  diharuskan  untuk  memiliki  beberapa  elemen  yakni  sebagai organisasi  yang  permanen  untuk  menjalankan  serangkaian  fungsi  yang  berkelanjutan, (Sefriani, 2018) keanggotaan yang sukarela, instrumen hukum yang menyatakan tujuan, struktur,  dan  metode  pengoperasian  dari organisasi tersebut, sebuah organ konferensi konsultatif  yang  mewakili  secara  luas,  sekretariat  tetap  untuk  menjalankan  fungsi berkelanjutan.  Selaku  organisasi  internasional  PBB  juga  menjalankan  fungsinya berdasarkan pada constituent instrument (Malanczuk & Akehurst, 1997) dan juga dengan kekuatan  hukum  yang  dimilikinya  melalui  beberapa  doktrin  seperti atrributed  power (PCIJ, 1927), implied power (Shaw, 2008), dan juga inherent power (Engström, 2009).
Dengan jumlah  anggota PBB yang mencapai lebih dari 190 negara, dapat dikatakan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 2, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
bahwa  PBB  merupakan  salah  satu  organisasi  internasional  yang  sangat relevan  dalam komunitas  internasional. Pendirian  PBB,  sebagaimana  tercantum  dalam  Piagam  PBB, didasari oleh beberapa alasan diantaranya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional,  membangun  hubungan  persahabatan  antar  bangsa,  mencapai  kerjasama internasional  dalam  memecahkan  masalah-masalah  internasional,  mempromosikan, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta untuk menjadi  pusat  harmonisasi  tindakan  bangsa-bangsa  dalam  pencapaian  tujuan  bersama ini  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1  ayat  (1)-(4)  Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (“ Piagam PBB ”).
Jika didasarkan pada Pasal 7 dari Piagam PBB, organisasi ini memiliki 6 (enam) organ inti  yakni General  Assembly (Majelis  Umum), Security  Council (Dewan  Keamanan), Economic  and  Social  Council (Dewan  Ekonomi  Sosial), Trusteeship  Council (Dewan Perwalian), International Court of Justice (Mahkamah Internasional), dan Sekretariat PBB. Organ utama ini masing-masingnya memegang peranan penting demi berjalannya sistem organisasi  PBB  (Sianturi,  Arif,  &  Leviza,  2014).  Dalam  tulisan  ini  akan  dilakukan pembahasan  terhadap  salah  satu  tujuan  dari  PBB  dalam  Pasal  1(1)  Piagam  PBB  yakni membangun  hubungan  persahabatan  antar  bangsa  dengan  cara  penyesuaian  atau penyelesaian  sengketa  atau  situasi  internasional  yang  mungkin  mengarah  pada pelanggaran  perdamaian  serta  bagaimana  organ-organ  primer  maupun  subsidernya berkontribusi dalam penyelesaian tersebut.
Berangkat  dari  tujuan  spesifik  tersebut,  terdapat  permasalahan  yang  acap  menjadi subjek  pembahasan  hukum  internasional  yakni  sengketa  antara  Aljazair  dan  Maroko. Dalam  Konferensi  Pers  yang  dilaksanakan  pada  24  Agustus  2021  oleh  Pihak  negara Aljazair, Ramtane Lamamra selaku Menteri Hubungan Luar Negeri Algaria menegaskan bahwa  dikarenakan  perilaku  Maroko  yang  kian  agresif  dalam  hubungan  kedua  negara, Aljazair mengambil keputusan untuk memutus hubungan diplomatiknya dengan Maroko (Aljazeera,  2021).  Aljazair  dan  Maroko  memiliki  sejarah  dan  perjalanan  sengketa  yang telah  tercatat  sejak  tahun  1963  yakni  dengan  terjadinya  sengketa  perbatasan  yang berujung  pada perang  yang  dikenal  dengan  “ sand  war ” (Lounnas  &  Messari,  2018). Berhubungan  dengan  ketidakstabilan  yang  dihadapi  oleh  kedua  negara,  peristiwa pemutusan  hubungan  diplomatik  ini  juga  tidak  lepas  dari  isu  yang  sama  dan  bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai produk dari sejarah ketegangan antara dua pihak.
Peristiwa  yang  sangat  mendorong  Aljazair  untuk  melakukan  pemutusan  hubungan diplomatik  ini  adalah  peristiwa  pembakaran  hutan  yang  terjadi  pada  9  Agustus  2021. Peristiwa ini telah menewaskan lebih dari 80 orang yang diduga menjadi tanggung jawab dari Movement for Self-determination of Kabylie (“ MAK ”) yang dinyatakan didukung oleh Rabat sebagai salah satu wilayah dari Maroko. Diketahui bahwa perbatasan dari kedua negara telah ditutup pada tahun 1994 dan konflik ini juga dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan  dimana  Aljazair mendukung  kemerdekaan  dari  Sahara  Barat, daerah  yang Maroko anggap sebagai bagian dari wilayahnya sendiri (Lounnas & Messari, 2018).
Sebelum  mengetahui  secara  lebih  mendalam  bagaimana  PBB  berkontribusi  dalam permasalahan  tersebut,  dapat  diketahui  terlebih  dahulu  terkait  bagaimanakah keanggotaan  Aljazair  dan  Maroko  dalam  PBB.  Kedua  negara  telah  bergabung  sebagai anggota PBB dengan rincian Aljazair bergabung pada 8 Oktober 1961 dan Maroko pada 12 November 1956. Dengan menjadi anggota dari PBB, berdasarkan Pasal 2 Piagam PBB, kedua  negara  tersebut  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyelesaikan  sengketa internasional  mereka  dengan  cara  damai  sedemikian  rupa  sehingga  perdamaian  dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.
Tulisan  ini  akan  membagi  pembahasan  melalui  beberapa  bagian.  Pada  bagian pertama  dari  pembahasan  akan  dilakukan  paparan  terkait  bagaimana  mekanisme  PBB selaku organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa anggota- anggotanya lalu diikuti  dengan  bagian  pembahasan  bagaimana  perkembangan  sistem  tersebut  dan  isu
apa yang acap kali diangkat oleh baik para akademisi maupun praktisi. Bagian ketiga dari jurnal ini akan melakukan penarikan kembali terkait bagaimana posisi dari keanggotaan Aljazair dan Maroko dalam PBB serta upaya apa saja yang telah PBB laksanakan dalam menyelesaikan masalah kedua negara yang tak kunjung selesai. Pada bagian pembahasan terakhir  akan  dilakukan  analisa  baik  apakah  PBB  dapat  dimintakan  suatu pertanggungjawaban  internasional  apabila  berdasarkan  analisa  sebelumnya  diketahui terdapat omisi dalam menangani sengketa tersebut.

## METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  menggunakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  2 (dua)  pendekatan  yakni  meliputi  (1)  Pendekatan  Instrumen  Hukum  ( Statute  Approach ), yaitu pendekatan yang menelusuri seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan; dan  (2)  Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach ),  yaitu  pendekatan  yang  berbasis pada  peraturan  yang  belum  atau  tidak  ada  terkait  dengan  permasalahan  yang  dihadapi (Marzuki,  2011).  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi pustaka dan teknis analisis kualitatif (Marzuki, 2011) yang bersumber dari data sekunder mencakup  (1)  bahan  data  primer,  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan permasalahan penelitian; (2) bahan data sekunder, yakni buku, jurnal, artikel, dan sumber  lainnya  yang  memiliki  relevansi  erat  dengan  penelitian;  dan  (3)  bahan  data tersier, yakni kamus ataupun ensiklopedia (Soekamto, 2007).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN Mekanisme PBB Dalam Penyelesaian Sengketa
Didasarkan pada Pasal 1(1) dari Piagam PBB, PBB memiliki fungsi untuk membangun hubungan  persahabatan  antar  bangsa  dengan  cara  penyelesaian  sengketa  internasional dimana hal ini dibahas lebih dalam lagi pada Bab VI dari piagam tersebut. Dengan ini pula masing-masing  organ  dari  PBB  setidaknya  memiliki  pengaturan  terkait  penyelesaian sengketa internasional.

## Dewan Keamanan PBB
Berdasarkan Pasal 23(1) dari Piagam PBB, Dewan Keamanan (“ DK ”) PBB merupakan salah satu organ PBB yang beranggotakan 15 negara PBB yang mana 5 (lima) diantaranya adalah  anggota  permanen  yakni  Cina,  Perancis,  Rusia,  Inggris,  dan  Amerika.  DK  PBB memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk  memelihara  perdamaian  dan  keamanan internasional  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  24(1)  dari  Piagam  PBB.  Untuk mewujudkan  tanggung  jawab  ini,  DK  dapat  melakukan  beberapa  upaya  yang  tercantum dimulai dari Pasal 33 hingga Pasal 52 dari Piagam PBB (Security Council Report, 2019).
Sistem  dari  DK  PBB  dalam  menangani  sengketa internasional  dapat  diklasifikasikan dalam  beberapa  tahapan. Pertama ,  harus  dilakukan  pengajuan  sengketa  kepada  DK  PBB baik  oleh  negara  yang  bersengketa  atau  negara  yang  tidak  bersengketa. Kedua ,  akan dilakukan penetapan agenda dan pemeriksaan sengketa oleh DK PBB. Setelah dilakukannya rujukan penyelesaian sengketa kepada DK PBB, Dewan diharuskan untuk memeriksa dan menetapkan beberapa hal seperti apakah dengan dilanjutkannya dan diterimanya sengketa ini  kemungkinan  akan  membahayakan  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan internasional,  apakah  penyelesaian  sengketa  secara  damai  telah  dilakukan,  atau  apakah sengketa  tersebut  pada  dasarnya  berada  dalam  yurisdiksi  domestik  suatu  Negara  sesuai dengan Pasal 37(1) dari Piagam PBB. Ketiga , merujuk pada Pasal 37(2) dari Piagam PBB, maka selanjutnya akan dilakukan pemutusan tindakan apa yang dapat diambil oleh DK PBB dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
Komitmen  yang  dimiliki  oleh  DK  PBB  terkait  resolusi  konflik  internasional  berbeda tergantung pada situasinya, namun terdapat tiga jenis kegiatan penyelesaian sengketa yang cukup  menonjol  yakni  negosiasi,  good  offices  dan  mediasi,  dan  penyelidikan  (Tanaka,
2018).  Dengan  demikian  dapat  diketahui  beberapa  fungsi  dari  DK  PBB  dalam  hal penyelesaian  sengketa  internasional,  yakni  untuk  mengadakan  penyelidikan  suatu sengketa dan menentukan apakah sengketa tersebut akan menimbulkan dampak terhadap perdamaian dan keamanan internasional, memberikan rekomendasi pada para pihak yang mencakup rekomendasi berisi syarat tertentu, rekomendasi penyelesaian sengketa secara damai,  dan  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  di  organisasi internasional (Adolf, 2006). DK  juga merupakan yang mana menjadi badan penegak atau sebagai law enforcement dari suatu putusan Mahkamah Internasional ( International Court of  Justice atau  “ ICJ ”)  sesuai  dengan  Pasal  92(1)  dari  Piagam  PBB.  D engan  adanya permintaan  dari  negara-negara  yang  bersengketa  atas  perwujudan  suatu  putusan  yang tidak  dijalankan  oleh  pihak  lainnya,  maka  DK  PBB  diperbolehkan  untuk  mengambil tindakan-tindakan  yang  dianggap  diperlukan  dan  memaksa  terhadap  negara  yang  tidak mematuhi keputusan tersebut.

## Majelis Umum PBB
Majelis Umum PBB merupakan organ inti yang terdiri dari semua anggota organisasi. Dalam  kasus  di  mana  Dewan  Keamanan  tidak  dapat  mengambil  tindakan  efektif  atas pelaksanaan hak veto, maka keterlibatan dari organ Majelis Umum sangat penting. Menurut Pasal 10 dari Piagam PBB majelis umum dapat melakukan pembahasan akan pertanyaan atau masalah apa pun yang berada di dalam lingkup Piagam ini dengan batasan dalam Pasal 12  Piagam  PBB.  Organ  ini  dapat  membuat  rekomendasi  kepada  Anggota  Perserikatan Bangsa-Bangsa,  Dewan  Keamanan,  atau  keduanya  tentang  pertanyaan  atau  masalah semacamnya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  Piagam  PBB.  Pasal  11(2)  Piagam  PBB memberi  wewenang  kepada  Majelis  Umum  untuk  mempertimbangkan  setiap  pertanyaan yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional  yang diajukan ke hadapannya oleh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan, atau negara  non-anggota  di  sesuai  dengan  Pasal  35(2)  Piagam  PBB,  dan  untuk  membuat rekomendasi  kepada  Negara  atau  Negara-negara  yang  bersangkutan,  Dewan  Keamanan, atau keduanya.
Berbeda  dengan  DK  PBB,  Majelis  umum  tidak  memiliki  kewenangan  atau  yang eksplisit untuk melakukan investigasi dalam suatu sengketa. Namun dapat diketahui bahwa pada  Deklarasi  tentang  Pencegahan  dan  Penghapusan  Sengketa  ditegaskan  bahwa  jika suatu Sengketa atau situasi telah diajukan ke hadapannya, UNGA akan mempertimbangkan, termasuk dalam rekomendasinya untuk lebih memanfaatkan kemampuan pencarian fakta, sesuai  dengan  pasal  11  dan  tunduk  pada  pasal  12  dalam  Piagam  PBB.  Dalam pengaturannya  tidak  terdapat  provisi  pada  Pasal  32  dari  Piagam  PBB  yang  dapat diaplikasikan  pada  UNGA  sehingga  terdapat  perbedaan  pengaplikasian  penyelesaian sengketa dikarenakan jika terdapat negara non anggota dari PBB yang menjadi pihak yang bersengketa, maka negara tersebut tidak diundang ikut berpartisipasi dalam diskusi yang berelasi dengan sengketa pada UNGA itu sendiri (Kelsen, 2011).

## Sekretaris Jenderal PBB
Peran Sekretaris Jenderal (“ Sekjen ”) PBB dalam suatu proses penyelesaian sengketa dapat  dinyatakan sangat beragam.  Hal ini dikarenakan  Sekjen memiliki  fungsi mulai dari administrasi  sehari-hari  hingga  diplomasi  preventif  dan  mengawasi  pekerjaan  pasukan penjaga perdamaian PBB (Hanhimaki, 2008). Namun dapat diketahui bahwa organ ini tidak memiliki  pengaturan  yang  mendetail  terkait  penyelesaian  sengketa  dikarenakan  Piagam PBB hanya memiliki cakupan yang ringkas dan umum terkait Sekjen PBB (Tanaka, 2018).
Satu fungsi yang dapat dijalankan oleh Sekjen PBB menurut Pasal 99 dari Piagam PBB adalah  dapat  mengajukan  kepada  Dewan  Keamanan  setiap  hal  yang  menurut  pendapat Sekjen  dapat  mengancam  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Selain itu,  salah  satu  peran  yang  mungkin  dapat  secara  efektif  dijalankan  oleh  organ  PBB  ini
adalah  diplomasi  untuk mencegah sengketa  yang  timbul  dari  para  pihak  (Tanaka,  2018). Sebagaimana  semat  ditegaskan  oleh  Kofi  Annan  selaku  Sekjen  PBB  pada  periode  1997 sampai  2006,  bahwa  dirinya  memiliki  peranan  dan  tanggung  jawab  yang  penting  dalam menjalankan preventive  diplomacy ,  dimana  hal  ini  dikejar  melalui  persuasi,  membangun kepercayaan  dan  berbagi  informasi  untuk  menemukan  solusi  untuk  masalah  yang  sulit pada tahap yang sangat awal (UNGA; Council, Security, 2001).
Terdapat  beberapa  poin  atau  elemen  dari  suatu  keberhasilan  dari preventive diplomacy yakni  peringatan  dini  yang  mengarah  pada  tindakan  dini,  fleksibilitas  dengan mempertimbangkan preferensi lokal, peningkatan kemitraan antara Perserikatan Bangsa- Bangsa dan kawasan lainnya organisasi, keberlanjutan, evaluasi untuk memantau hasil, dan sumber  daya  keuangan  yang  berkelanjutan  (Security  Council  Report,  2011).  Selain preventive  diplomacy yang  kian  menjadi  peran  Sekjen  PBB  dalam  penyelesaian  sengketa internasional,  Sekjen  juga  memiliki  peran  dalam good  offices dan  mediasi.  Sebagai  mana Kofi Annan juga menyinggung dalam laporannya pada tahun 2005, PBB hampir pasti telah mencegah  banyak  perang  dengan  menggunakan  ‘jasa  baik’  Sekretaris  Jenderal  untuk membantu menyelesaikan konflik secara damai (Inass & Hussein, 2018).

## Umum
Beberapa upaya yang secara spesifik dapat dilakukan oleh masing-masing organ PBB sebelumnya  dapat  kembali  diklasifikasikan  menjadi  4  (empat)  kelompok  tindakan  baru yakni preventive  diplomacy , peace-making , peace  keeping ,  dan peace  building (Security Council Report, 2011).
a. Preventive  Diplomacy :  Merupakan  tindakan  yang  diupayakan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa  antar  pihak  atau  mencegah  untuk  memperburuk  sengketa  atau  melakukan pembatasan perluasan sengketa. Upaya ini cenderung dapat dilakukan oleh tiap organ PBB yang telah disinggung pada bagian sebelumnya (Adolf, 2006);
b. Peace  Making :  Tindakan  ini  merupakan  cara  untuk  membawa  para  pihak  yang  sudah bersengketa  untuk  menyepakati  jalan  keluar  dari  sengketanya  melalui peaceful  dispute settlement mechanism . Berbeda dari tindakan sebelumnya, DK PBB hanya dapat melakukan peace-making melalui pemberian rekomendasi tertentu (Adolf, 2006);
c. Peace Keeping : Peacekeeping merupakan tindakan yang mengerahkan kejadian PBB dalam pemeliharaan  perdamaian  dimana  pada  umumnya  PBB  akan  mengerahkan  personel militer, UN Police, dan persona sipil. Dapat disadari bahwa sifat dari badan-badan tersebut memiliki  sifat  militer,  namun  badan-badan  tersebut  bukan  dikirimkan  sebagai  pasukan perang atau angkatan bersenjata (Adolf, 2006); dan
d. Peace  Building :  Merupakan  tindakan  yang  bertujuan  untuk  melakukan  identifikasi  dari struktur- struktur yang ada untuk mencegah suatu sengketa yang sebelumnya telah damai untuk berulang kembali menjadi suatu konflik (Adolf, 2006).

## Isu Penyelesaian Sengketa PBB
Salah  satu hal yang menarik dalam permasalahan sistem penyelesaian sengketa PBB adalah  hak veto. Hak veto, yang berasal  dari bahasa latin dengan makna 'Saya melarang' atau  'Saya  tidak  mengizinkan',  umumnya  menunjukkan  kekuatan  hukum  pemegang jabatan, atau badan hukum atau organ, untuk mencegah pengambilan keputusan tertentu, atau  tindakan  hukum.  dari  mulai  berlaku  (Fassbender,  2012).  Sebagaimana  ditegaskan dalam  Piagam  PBB,  Pasal  27(1)  mengatur  terkait prosedur  pengambilan  keputusan  yang dimiliki  oleh  DK  PBB  dimana  masing-masing  dari  anggotanya  memiliki  nilai  1  suara. Selanjutnya  ditegaskan  dalam  Pasal  27(3)  Piagam  PBB  bahwa  dalam  hal  pengambilan keputusan diharuskan untuk memenuhi suara penuh dari tiap-tiap dari anggota permanen dan jika salah satu anggota dari DK merupakan bagian dari sengketa, maka negara tersebut tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  voting.  Dengan  demikian,  dapat  diketahui  apabila
salah satu negara anggota permanen dari DK PBB tidak memilih suara setuju, maka suatu keputusan tidak akan terjadi dan berujung buntu.
Hal ini acap dijadikan diskusi dikarenakan efektivitas hak ini sebagai alat aksi kolektif sering  kali  dinetralisir,  karena  dukungan  semua  anggota  tetap  terhadap  suatu  resolusi seperti  yang  disyaratkan oleh  pasal  27(3) seakan-akan  terasa mustahil.  Kemustahilan ini dilatarbelakangi  oleh  kepentingan  Nasional  dan  perbedaan  ideologi  (Kia,  2010).  Sejak perang  dingin  yang  berakhir  pada  tahun  1991,  tren  akan  penggunaan  hak  ini  semakin familiar. Dapat diketahui bahwa Cina sendiri telah menggunakan 11 kali veto sejak tahun 1997  hingga  2019  (Security  Council  Report,  2011).  Dengan  demikian  diperlukan  suatu pembatasan penggunaan hak veto agar tidak dipergunakan secara semudah itu hanya demi kepentingan salah satu anggota permanen DK PBB.

## Upaya PBB Selaku Organisasi Internasional yang Memayungi Kedua Negara
Dalam  proses  penyelesaian  ini,  para  pihak  belum  begitu  menggunakan  penyelesaian sengketa  melalui  PBB.  Meskipun  demikian,  Maroko  sebagai  pihak  yang  bersengketa sebetulnya  telah  memiliki  keinginan  untuk  meminta  bantuan  Dewan  Keamanan  sebelum organisasi regional memiliki kesempatan untuk menangani masalah ini. Keinginan Maroko ini  didasari  atas  kepercayaan  mereka  organisasi  regional  ini  akan  bersimpati  kepada Aljazair  untuk  melakukan  revisi  akan  perbatasan  di  antara  kedua  negara.  Dalam  situasi seperti  ini,  yang  mungkin  terjadi  setiap  kali  suatu  negara  merasakan  keuntungan  dalam mempertimbangkan  kasusnya  di  forum  yang  lebih  luas,  jelas  ada  potensi  konflik  yuridis antara organisasi regional dan organisasi universal (Merrills, 1995).
Dalam  perkembangan  kasus  ini,  Majelis  Umum  PBB  telah  menjadi  salah  satu  wadah bagi  Maroko  dan  juga  Aljazair  untuk  mengemukakan  standing  nya  selaku  negara  yang bersengketa.  Seperti  pada  tahun  2003,  pada  Pertemuan  ke  lima  puluh  delapan  Majelis Umum, Maroko telah mendeklarasikan kesiapannya untuk mengeksplorasi, dengan itikad baik,  semua  cara  dan  sarana  untuk  mencapai  solusi  politik  yang  adil,  realistis  dan  abadi. Dalam  konteks  itu,  rancangan  rencana  yang  diusulkan  oleh  Utusan  Pribadi  Sekretaris Jenderal  untuk  Sahara  Barat  harus  ditinjau  dan  dikoreksi  (Hasnaoui,  2018),  dikatakan bahwa  Maroko  siap  untuk  mencapai  teks  konsensus  dalam  pencarian  solusi  politik  yang tidak  memerlukan  siapa  pihak  yang  menang  maupun  kalah  (UNGA,  2003).  Baru-baru  ini Maroko dan Aljazair juga telah mengemukakan permasalahan akan Western Sahara pada UN General Assembly pada September 2021 lalu (Arab News, 2001).
Dalam  histori  atau  jangka  panjang,  PBB  telah  melakukan  beberapa  upaya  dalam menangani  kasus  berkepanjangan  antara  kedua  negara  ini.  Dikarenakan  fungsi  yang dimilikinya  seperti  mediasi  dan  aktivitas  peace  keeping  dan  juga  dengan  keanggotaan kedua negara di PBB, tentu saja PBB sudah seharusnya memiliki peran yang sangat penting. Salah  satu  dari  upaya  PBB  adalah  pembentukan  United  Nations  Mission  for  The Referendum In Western Sahara (“ MINURSO ”) pada tahun 1991 (Adwitama, 2022). Badan ini  memiliki  beberapa  mandat,  diantaranya  mengawasi  berjalannya  gencatan  senjata, mengawasi  dan  memverifikasi  pengurangan  pasukan-  pasukan  Maroko  dan  Polisario, memastikan pelepasan tahanan politik, dan masih banyak lagi (Putri, 2014).
Tanggung Jawab PBB (OMISSION)
Berangkat dari pembahasan sebelumnya mungkin akan muncul pertanyaan bagaimana sekiranya  apabila  dalam  penyelesaian  proses  penyelesaian  sengketa  tersebut  terdapat salah  satu  anggota  permanen  PBB  yang  melakukan  veto  terhadap  tindakan  yang  akan dilakukan.  Ditambah  pula  fakta  apabila  dari  hak  veto  tersebut  terjadi  hal  yang  tidak diinginkan, apakah sekiranya terdapat tanggung jawab yang dimintai terhadap negara yang melakukan  veto?  Dalam  hal  ini  dapat  diketahui  terlabih  dahulu  bagaimana  konsep tanggung  jawab  oleh  organisasi  internasional.  Sejauh  perkembangannya,  belum  terdapat satu perjanjian internasional atau konvensi yang secara tegas meregulasi tanggung jawab
internasional dari Organisasi Internasional (“ OI ”). Namun International Law Commission, yang  merupakan  badan  yang  terbentuk  atas  mandat  UN  General  Assembly,  berdasarkan General Assembly resolution 174 (II) of 21 November 1947, A/RES/174(II) tentang Statute of the International Law Commission 1947, telah mengkodifikasi berbagai regulasi hukum menjadi Draft articles on the responsibility of international organizations (“ DARIO ”) pada tahun  2011.  Seperti  yang  diketahui,  produk  hukum  yang  diciptakan  oleh  ILC  di  satu  sisi mengkodifikasi  aturan- aturan  hukum  kebiasaan  internasional  (“ CIL ”)  yang  sudah  ada sebelumnya dan di sisi lain, memproses aturan-aturan baru tentang masalah-masalah yang belum diatur oleh hukum internasional (Samara, 2017).
Dalam sebuah tanggung jawab internasional terkandung beberapa elemen yang harus dilihat. Pertama-tama berdasarkan Pasal 3 DARIO, tanggung jawab OI muncul disaat OI itu melak ukan Internationally Wrongful Act (“ IWA ”). Dengan demikian dapat diketahui bahwa segala IWA yang dilakukan oleh OI akan berdampak pada munculnya tanggung jawabnya sebagai  salah  satu  subjek  hukum  internasional.  Prinsip  ini  dapat  didasari  dengan pernyataan  prinsip  ini  dalam Advisory  Opinion  ICJ dalam  kasus Difference  Relating  to Immunity  from  Legal  Process  of  a  Special  Rapporteur  of  the  Commission  on  Human  Rights yang mana mahkamah menyatakan bahwa:
“..wishes to point  out that the question of immunity from legal process is distinct from the issue of compensation for any damages incurred as a result of acts performed by  the  United  Nations  or  by  its  agents  acting  in  their  official  capacity.  The  United Nations may be required to bear responsibilit y for the damage arising from such acts.”
Jika  dilakukan  analisa  singkat  akan  pernyataan  tersebut  maka  dapat  diketahui  ICJ mengklasifikasikan kembali elemen apa saja yang diharuskan terpenuhi untuk munculnya tanggung  jawab  tersebut,  yakni  adanya damages  from  acts  performed dan  juga  arus dilakukan  oleh agents  acting  in  their  official  capacity .  Elemen-elemen  yang  dinyatakan dalam pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 4 DARIO yang mana menyatakan tanggung jawab  tersebut terbentuk  dengan  adanya  IWA  yang  merupakan  tindakan  ( action )  atau kelalaian  ( omission )  yang  mana pertama dapat  diatribusikan  ke  OI  dan kedua melanggar kewajiban  internasional  dari  organisasi  tersebut.  Maka  dari  itu  perlu  dilihat  pemenuhan dari  elemen-elemen  tersebut,  di  mana  elemen  pertama  dapat  mengindikasikan  tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindakan OI dan elemen kedua mengindikasikan pelanggaran apa yang sekiranya dapat dimintai pertanggungjawaban.

## Tindakan dari Organisasi Internasional.
Dari hal tersebut dapat sekiranya diketahui apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh  PBB,  maka  dapat  saja  PBB  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kelalaian  tersebut. Dalam  hal  ini,  terdapat  beberapa  tindakan  yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tindakan dari organisasi internasional. Hukum internasional telah menerima konsep atribusi dalam praktik  menentukan  tanggung  jawab  negara  dan  juga  Organisasi  Internasional.  Dalam menentukan tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai tindakan dari Organisasi ini, maka  diperlukan  konsep  atribusi  sebagaimana  tertera  secara  rinci  pada  Chapter  II  dari DARIO.  Konsep  pertama  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  agen  dari  organisasi internasional tersebut. Pasal 6 DARIO menegaskan bahwa tindakan suatu organ atau agen organisasi  internasional  dalam  menjalankan  fungsi  organ  atau  agen  tersebut  harus dianggap  sebagai  tindakan  organisasi  tersebut  menurut  hukum  internasional,  apapun posisi organ atau agen tersebut terhadap organisasi tersebut.
Konsep  kedua  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  7  adalah  tindakan  dari  organ negara atau agen dari OI yang ditempatkan di bawah kendali organisasi internasional lain. Pengaplikasian  konsep  ini  dapat  dilakukan  dalam  contoh  kasus  kontingen  militer  yang ditempatkan  oleh  suatu  Negara  untuk  operasi  perdamaian  oleh  PBB,  karena  Negara
memiliki  kekuasaan  disipliner  dan  yurisdiksi  pidana  atas  anggota  kontingen  nasional. Pengalokasian tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan dibentuknya perjanjian antara negara  atau  organisasi  pendukung  dengan  OI  yang  mendapatkan  bantuan  tersebut. Merujuk pada penjelasan DARIO, maka perjanjian ini dapat menegaskan pihak mana yang akan bertanggung jawab akan tindakan dari organ atau agen tersebut.
Ketiga,  suatu  tindakan  merupakan  tindakan  organisasi  internasional  apabila  organ atau agen dari OI tersebut melakukan tindakan yang berada dalam kapasitas resminya atau official capacity nya dan berada dalam fungsi umum dari organisasi tersebut. Merujuk pada Pasal  8  DARIO,  apabila  tindakannya  tersebut  ternyata  dilakukan  melebihi  atau menyeleweng dari official capacity -nya dan fungsi umumnya, tindakan tersebut tetap harus dianggap sebagai tindakan dari OI nya.

## Pelanggaran Hukum Internasional
Untuk mengetahui apakah pelanggaran tersebut dapat memunculkan pertanggungjawaban  dari  organisasi  internasional,  maka  sebelumnya  dapat  dilihat  pada Pasal  5  DARIO  yang  menegaskan  bahwa  karakterisasi  suatu  tindakan  organisasi internasional  sebagai  pelanggaran  internasional  ini  telah  diatur  lebih  lanjut  oleh  hukum internasional. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam Advisory opinion pada Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt , Organisasi internasional ini terikat pada segala kewajiban yang dibebankan kepada mereka berdasarkan aturan umum hukum internasional, di bawah konstitusi mereka atau di bawah perjanjian internasional di mana mereka menjadi bagiannya.
Pelanggaran  yang  dilakukan  OI  baik  terhadap  perjanjian  atau  terhadap  kebiasaan hukum internasional tidak akan memberikan perbedaan dampak akan tanggung jawab OI ini,  bahkan  termasuk  juga  perjanjian  sepihak  yang  dibentuk  dan  prinsip  hukum  umum (Klabbers,  2015).  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelanggaran  hukum internasional  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  adalah  baik  aturan  umum hukum internasional yang muncul dari konstitusi OI tersebut atau perjanjian internasional dimana  OI  tersebut  ikut  dalam  menandatanganinya,  kebiasaan  hukum  internasional,  dan prinsip  hukum  umum.  Dari  pembahasan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  terdapat kegagalan dalam bertindak yang dilakukan oleh PBB terhadap sengketa antara Aljazair dan Maroko  sehingga  kelalaian  tersebut  meraih  standar  pelanggaran  hukum  internasional, maka PBB tentunya dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.
KESIMPULAN
Organisasi  Internasional  menjalankan  fungsi  dan  tujuannya  diperlukan  beberapa elemen  yang  terpenuhi,  pada  hal  ini  PBB  tentunya  telah  memenuhi  elemen-elemen tersebut.  Dari  pemenuhan  tersebut  PBB  memiliki  ruang  lingkup  fungsi  yang  cukup  luas dimana  salah  satunya  adalah  membantu  penyelesaian  sengketa  antara  para  pihak anggotanya. Konflik yang hampir 5 dekade berlangsung antara Aljazair dan Maroko adalah satu  diantara  beberapa  sengketa  lain  yang  menjadi  pembahasan  dari  PBB.  Namun demikian,  ketidakefektifan  yang  mungkin  akan  terjadi  yang  diakibatkan  oleh  hak  veto membuka  peluang  yang  cukup  besar  akan  munculnya  kelalaian  oleh  PBB  dalam menyelesaikan  sengketa  ini.  Dengan  munculnya  pemikiran  atas  permasalahan  ini, diperlukan  upaya  yang  jauh  lebih  tegas  dari  PBB  dalam  menyelesaikan  sengketa  antara Aljazair dan Maroko agar nantinya tidak terjadi kelalaian dan pelanggaran tanggung jawab dari PBB.

## REFERENSI Buku
Hanhimaki, J.M. The United Nations: A Very Short Introduction ( Oxford: Oxford University Press, 2008).
Huala Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hurd,  Ian .  International  Organization:  Politics  Law  and  Practices ,  Edisi  Kedua  (United States: Cambridge University Press, 2013).
Kelsen, Hans. The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems (New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2011). Klabbers,  Jan. An  introduction  to  International  Institutional  Law (New  York:  Cambridge University Press, 2002).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2005). Merrills, J. G. International Dispute Settlement , Edisi  Kelima, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2011).
Security  Council  Report, The  UN  Security  Council  Handbook  by  SCR:  A User’s Guide  to Practice and Procedure (New York: Security Council Report, 2019). Sefriani. Hukum Internasional: Suatu pengantar (Depok: Rajawali Pers, 2018). Soekamto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2007).
Tanaka,  Yoshifumi. The  Peaceful  Settlement  of  International  Dispute (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

## Jurnal
Adwitama, Adnan, “Peran Maroko Dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (Telaah Neo-Realisme: National Interest- Balance of Power)”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 7, Nomor 3, (2022).
Ali,  Inass  Abdulsada  dan  Khalaf,  Hussein  Mezher ,  “Conflict  of  Power  and  Moral  in Preventive  Diplomacy  Application”, International  Academic  Journal  of  Social Sciences 5, Nomor 1, (2018).
Hasnaoui, Yasmine, “The United Nations Leadership Role In Solving the Western Sahara Conflict: Progress or Delays for Peace?”, Journal of Liberty and International Affairs 4, Nomor 3, (2018).
Kia,  Bariledum.  “Veto  Power  as  Diplomatic  Cover  for  National  Interest  of  Bearing Members in United Nations Security Council: Implications on the Management of Global  Peace and Security” International  Journal  of  Advanced  Legal  Studies  and Governance 1, Nomor 1, (2010). Samara,  Chrysanthi, “International  Responsibility  of  International  Organizations  (The Draft  Articles  of  the  International  Law Commission)”, tidak  diketahui ,  (2017)  ,
dapat diakses pada SSRN: https://ssrn.com/abstract=3480061 atau http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3480061. Fassbender, Bardo. “Veto”, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL] , (2019). Lounnas,   Djallil  dan Messari, Nizar. “Algeria -Morocco  Relations  and  Their  Impact  on the Maghrebi Regional System”, MENARA Working Papers , Nomor 20, (2018). Sianturi, Marupa Hasudungan. et al., “ Peran Pbb Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan  Sengketa  Yurisdiksi  Negara  Anggotanya  Dalam  Kasus  State Immunity Antara  Jerman  Dengan  Italia  Terkait  Kejahatan  Perang  Nazi." Sumatra Journal of International Law 2, Nomor 1, (2014).
Dokumen Lainnya Aljazeera, “Algeria cuts  diplomatic  ties  with  Morocco  over ‘hostile actions’”, Aljazeera News  Agencies,  (2021),  https://www.aljazeera.com/news/2021/8/24/algeria- cuts-diplomatic-ties-with- morocco, diakses  pada 14 Oktober 2022.
International  Law  Commission, Draft  articles  on  the  responsibility  of  international organizations, with commentaries , 2011.
Representatif  Maroko,  “Morocco  and  Algeria  Should  Negotiate  Final  Settlement  of
Western  Sahara  Question,  Moroccan  Representative  Tel ls  Fourth  Committee”, Press Release Fifty-eighth General Assembly , (2003),
https://www.un.org/press/en/2003/gaspd262.doc.htm, diakses pada 14 Oktober 2022.
Albawaba. “Morocco, Algeria  Take  Their  Sahara  Dispute  to  The UN” ,  (2021),
https://www.albawaba.com/news/morocco-algeria-take-their-sahara-dispute- un- 1448593, diakses  pada  14 Oktober 2022.

## Dokumen Hukum
Difference  Relating  to  Immunity  from  Legal  Process  of  a  Special  Rapporteur  of  the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999.
Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts , November 2001,
Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1 [‘ DARIO ’]
Interpretation  of  the  Agreement  of  25  March  1951  between  the  WHO  and  Egypt , Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1980, p. 73, at pp. 89 – 90
Montevideo  Convention  on  the  Rights  and  Duties  of  States,  26  Desember  1933  (Entry into force pada 26 Desember 1934).
United Nations, Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI. (“UN Charter”) UN  General  Assembly,  Declaration  on  the  Prevention  and  Removal  ofDisputes  and Situations which  May  Threaten  International  Peace  and  Security  and  on  the  Role of the United Nations in this Field, A/RES/43/51, 5 Desember 1988.
United  Nations  General  Assembly/Security  Council,  Report  of  the  Secretary-General,
Prevention of Armed Conflict, A/55/985, S/2001/574, 7 Juni 2001.

## Copyright Holder :
© Tsabita Nur Zhahira (2022).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: