## ANALISIS PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur)
Dody Setyawan ¹, Firman Firdausi ², Sugeng Rusmiwari ³ ¹, ², ³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
Email: dody.setyawan@unitri.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  Gender  Responsive  Planning  and  Budgeting  (PPRG)  in  Batu City.  Analytical  techniques  use  qualitative  methods  with  a  focus  on  general  budgets,  which  incorporate  gender assumptions and distribute budget allocations that take account of their gender impact. Data obtained through in- depth interviews with purposive sampling on staff and employees who know and engage in budgeting. Furthermore, to  study  strategic  policy  document  of  Batu  City,  that  is;  RPJMD  documents,  RKPD  documents  and  APBD documents by 2016. The results of research on gender responsive planning and budgeting process in the Regional Government  Work  Units  (SKPD)  have  not  been  fully  implemented  due  to  the  fact  that  the  Regional  Regulation (Perda)  has  not  yet been  established  as the  basis  of Gender  Equality  Gender (PUG)  .  There is  no  PUG  Working Group at city and Focal Point level in SKPD. Budgeting also does not use gender analysis in the form of Gender Analysis Pathway (GAP) and Gender Budget Statement (GBS). In fact, these instruments become formal evidence of the existence of gender responsive planning and budgeting in Batu City Local Government
Key words : Policy Implementation, Gender Mainstreaming, and Gender Responsive Budget

## PENDAHULUAN
Konferensi PBB untuk perempuan yang ke  IV  di  Beijing  tahun  1995  mengangkat  isu Pengarusutamaan Gender ( Gender Mainstreaming ) dengan memetakan area kritis yang  menjadi  perhatian  pemerintah  dan masyarakat di seluruh dunia dalam mewujudkan kesetaraan gender. PUG didorong  sebagai  isu  strategis  yang  harus diadopsi oleh PBB, pemerintah,dan organisasi yang  relevan  untuk  memastikan  bahwa rencana  aksi  diberbagai  area  kritis  dapat dilaksanakan dengan efektif (Susiana, 2015:1).
Budaya  di  Indonesia  umumnya  masih menganut  sistem  patriarki.  Budaya  patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan  lebih  tinggi  dari  wanita.Dalam budaya  ini,  ada  perbedaan  yang  jelas mengenai  tugas  dan  peranan  wanita  dan lelaki  dalam  kehidupan  bermasyarakat,
khususnya  dalam  keluarga.  Laki-laki  sebagai pemimpin  atau  kepala  keluarga  memiliki otoritas  yang  meliputi  kontrol  terhadap sumber  daya  ekonomi,  dan  suatu  pembagian kerja  secara  seksual  dalam  keluarga.hal  ini menyebabkan  wanita  memiliki  akses  yang lebih  sedikit  di  sektor  publik  dibandingkan lelaki, (Ermaningsih & Samawati, 2014: 111).
Sadar  akan  budaya  tersebut  dan dampaknya  terhadap  perempuan  pada wilayah  publik,  maka  Indonesia  secara  resmi mengadopsi
PUG menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres)  Nomor  9  Tahun  2000  tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan  Nasional.  Selanjutnya  menteri dalam  negeri  menerbitkan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2011 yang merupakan revisi dari Permendagri
Nomor  15  tahun  2008  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Pengarus  Utamaan  Gender (PUG) di Daerah.
Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga  telah  dikeluarkan  Surat  Edaran  tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif  Gender  (PPRG)  pada  tanggal  1 November  2012  yang  dikeluarkan  secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Menteri  Keuangan,  Menteri  Dalam  Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Menindaklanjuti  surat  edaran  tersebut, Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  telah mengeluarkan  Surat  Edaran  No.050/6199/SJ tanggal  10  September  2013  (SE  Mendagri) yang  ditujukan  kepada  seluruh  gubernur  di Indonesia.
Pada  tingkat  pemerintah  daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen Pengarusutamaan Gender (PUG)  masuk  dalam  kebijakan  strategis dengan  menerbitkan  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  3  Tahun  2014 Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Jawa Timur  Tahun  2014-2019.  Salah  Satu  Strategi Pembangunan Jawa Timur Adalah
Pengarusutamaan  Gender.  Untuk  menjamin PUG dapat dilaksanakan pada seluruh jajaran pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur, maka  pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor  66  Tahun  2013  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Kota  Batu  salah  satu  Kota  di  Jawa Timur yang sedang berkembang pesat sebagai Kota  Wisata.  Jumlah  penduduk  Kota  Batu pada  akhir  tahun  2015  adalah  214.969  jiwa, ( https://batukota.bps.go.id ),  dengan  rincian
sebagai  berikut  Kecamatan  Batu  berjumlah 99.683  jiwa,  Kecamatan  Junrejo  53.408  jiwa, Kecamatan  Bumiaji  61.878  jiwa.  Jumlah penduduk  laki-laki  total  berjumlah  108.473 jiwa, penduduk perempuan berjumlah 106.496 jiwa.  Dengan  jumlah  tersebut  antara penduduk  laki-laki  dan  perempuan  terpaut 1.977 jiwa  wajar kalau pembangunan  di Kota Batu  harus  mengedepankan  pemberdayaan perempuan.  Artinya  perempuan  harus memiliki  akses  yang  sama  baik  dalam ekonomi, sosial, dan politik.
Pemberdayaan perempuan yang dimaksud sejalan dengan apa yang dikemukakan  Gupta, bahwa:
Empowerment  of  women  is  essentially  the process of up liftment of economic, social and political  status  of  women,  the  traditionally underprivileged  ones,  in  the  society.  It involves the building up of a society wherein in  women  can  breathe  without  the  fear  of oppression, exploitation, apprehension, discrimination  and  the  general  feeling  of persecution which goes with being a woman in a traditionally male dominated structure, (Gupta, 2017: 703).
Pemberdayaan terhadap kaum perempuan memerlukan perencanaan program, perencanaan anggaran yang responsif  terhadap  kepentingan  perempuan. Keberadaan anggaran yang responsif terhadap perempuan ini bertujuan melindungi hak dan kepentingan perempuan, di samping melindungi
terhadap diskriminasi,  kekerasan,  dan  kekejaman  dan juga  untuk  mencegah  praktik  yang  tidak diinginkan secara sosial.
Oleh  karena  itu  untuk  menjamin kesetaraan  bagi  laki-laki  dan  perempuan dalam pembangunan memerlukan Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif Gender  (PPRG).  Artikel  ini  fokus  pada bagaimana  implementasi  Perencanaan  dan Penganggaran  Responsif  Gender  (PPRG)
dalam  Pembangunan  di  Kota  Batu,  problem- problem  utama  apa  yang  dihadapi  oleh pemerintah  Kota  Batu  dalam  mewujudkan Anggaran  Responsif  Gender  (ARG).  Secara lebih  rinci  dijabarkan  dalam  pertanyaan: Bagaimana  pelaksanaan  kebijakan,  program, dan  kegiatan  pembangunan  yang  terkait dengan  PPRG;  dan  apa  saja  kendala  yang dihadapi dalam penerapan konsep PPRG dan bagaimana  solusi  untuk  mengatasi  kendala tersebut menjadi diskusi dalam artikel ini.

## METODELOGI
Data  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini merupakan hasil penelitian dengan pendekatan deskriptif  kualitatif  yang  berlokasi  di  Kota Batu.  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di Kota  Batu  dijadikan  sebagai  unit  analisis. Sementara  itu,  informan  ditetapkan  secara purposive  sampling ,  yakni  orang-orang  yang dipandang  mengetahui  dan  terlibat  dalam proses penyusunan anggaran responsive gender pada lembaga yang menjadi penggerak PPRG di Kota  Batu,  yaitu  Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  Daerah  (Bappelitbangda), Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB)  dan Dinas Pendidikan.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  analisis  dokumen, Focus  Group Discussion (FGD)  dan  wawancara  mendalam. Analisis dokumen
dilakukan dengan menganalisis dokumen kebijakan strategis Kota Batu,  yaitu;  RPJMD  2012-2017,RKPD,  APBD dan  dokumen-dokumen  laporan  penyusunan statistik  dan  analisis  gender.  FGD  dilakukan dengan  mengundang  sejumlah  orang  yang dipandang  mengetahui  tentang  APBD  dan Pengangaran  Responsif  Gender.  Wawancara mendalam  dilakukan  dengan  mewawancarai informan  kunci  yang  bertanggung  jawab  dalam penganggaran  dan  penyusunan  program responsif  gender.  Klarifikasi  dan  konfirmasi
silang  dilakukan  untuk  keabsahan  data/ validitas data, (Creswell, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  PPRG  di  Badan  Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan

## Pengembangan  Daerah  (Bappelitbangda) Kota Batu
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur berkomitmen  untuk  mewujudkan  program Pengarusutamaan  Gender  (PUG).  Hal  ini dapat  dilihat  dalam  kebijakan  strategis  yang diterbitkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur  melalui  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Timur  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun 2014-2019.Salah  Satu  Strategi  Pembangunan Jawa Timur Adalah Pengarusutamaan Gender. Untuk  menjamin  PUG  dapat  dilaksanakan pada seluruh jajaran
pemerintahan kabupaten/  kota  di  Jawa  Timur,  maka pemerintah provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  66
Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Mengingat  Kota  Batu  termasuk  salah satu  Kota  di  Jawa  Timur  yang  sedang berkembang pesat sebagai Kota Wisata.Jumlah penduduk  Kota  Batu  pada  akhir  tahun  2015 adalah 214.969 jiwa.Sementara jumlah penduduk  perempuan  diperkirakan  sekitar 49,90  persen  dari  total  penduduk.  Dengan jumlah tersebut sudah seharusnya pembangunan  di  Kota  Batu  menerapkan prinsip-prinsip PPRG. Razavi dan Miller (1998)
mendefinisikan  PUG  sebagai  proses  teknis dan  politis  yang  membutuhkan  perubahan pada  kultur  atau  watak  organisasi,  tujuan, struktur,  dan  pengalokasian  sumberdaya. Dengandemikian,  PUG  merupakan  sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar  desain,  implementasi,  monitoring,  dan
evaluasi  kebijakan  dan  program  di  seluruh ranah  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya dapat  terwujud.  Sedangkan  tujuan  utamanya adalah  mewujudkan  keadilan  gender.  Untuk dapat melihat strategi PUG terlaksana dengan baik,  Mengutip  pendapat  Miller  dan  Razavi (1998),  dapat  dilihat  melalui  tiga  kategori anggaran  sebagai  berikut: Pertama ;  anggaran yang  secara  spesifik  ditujukan  pada  kaum perempuan.  Anggaran  jenis  ini  misalnya  saja bertajuk  pemberian  kredit  kepada  para pedagang  kecil  wanita. Kedua ;  anggaran pemerintah  untuk  belanja  pegawainya,  yang memungkinkan  kesempatan  yang  sama  pada pegawai  laki-laki  dan  perempuan  untuk menikmatinya.  Anggaran  yang  ditujukan untuk  membangun  skema  dana  pensiun pegawai  negeri,  akan  merupakan  anggaran yang  juga  diakses  oleh  pegawai  perempuan. Ketiga ; angaran-anggaran umum, yang menyertakan asumsi gender dan mendistribusikanalokasi anggaran dengan memperhitungkan dampak gendernya.
Pada  kajian  dokumen  RPJMD  Kota Batu  Tahun  2012-2017,  perspektif  gender dapat  ditemukan  di  beberapa  bagian.Pada Bab  IV  dokumen  ini  dicantumkan  87  sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPD)  2005-2015  yang  terlihat  di dalamnya  mengakomodir  pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender. Dalam  Bab  IV  ini  juga  dijelaskan  bahwa proses  penyusunan  RPJMD  ini  pun  tidak lepas  dari  pertimbangan  akan  perkembangan isu-isu strategis baik pada ranah Internasional, Nasional, dan Regional. Perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan  perempuan  sendiri  tergolong sebagai  isu  strategis  yang  perlu  diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan.
Prinsip proses perencanaan pembangunan  yang  dikemukakan  oleh Kepala  Bidang  Analisis,  Pengendalian,  dan Pelaporan  Bappelitbangda  Kota  Batu,  selama ini  dilakukan  dengan  cara Top  Down , Buttom Up , dan Partisipatif. Top down merupakan hal
yang  wajar  dalam  sebuah  pemerintahan mengingat  kepala  daerah  terpilih  memiliki visi  dan  misi  yang  harus  dijalankan. Sedangkan buttom  up dilakukan  melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Adapun
partisipasi  adalah  usulan  yang  muncul  baik dalam proses yang resmi seperti musrenbang, atau  usulan  dari  kelompok  masyarakat  yang memang sesuai dengan isu strategis.
Bappelitbangda merupakan bagian dari Pokja  PUG,  bahkan  merupakan  koordinator dari  kelompok  ini.Maka  tidak  heran  jika dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah  Daerah  (RKPD)  TA  2016  Kota Batu,  khususnya  dalam  urusan  perencanaan pembangunan  ditemukan  sejumlah  kegiatan yang  terlihat  ditujukan  bagi  kelancaran PUG.Kegiatan  tersebut  seperti  penyusunan statistik  dan  analisis  gender.Namun  sangat disayangkan  kedua  program  tersebut  di  atas tidak  muncul  dalam  nomenklatur  di Bappelitbangda  maupun  di  Sekretariat Daerah. Artinya program itu ada dalam tahap RKPD,  namun  tidak  disetujui  dalam  proses pengesahan  di  tingkat  DPRD.  Sehingga program  itu  tidak  mendapatkan  jatah anggaran  dengan  kata  lain  program  itu dihapus.
Dengan memperhatikan uraian sebelumnya,  dapat  diketahui  bahwa  dalam APBD  Kota  Batu  TA  2016  sejatinya  terdapat anggaran-anggaran  yang  ditujukan  bagi perempuan  dengan  harapan  terwujudnya kesetaraan  dan keadilan  gender.  Akan  tetapi, hasil  penelitian  di  Bappelitbangda  anggaran tersebut  tidaklah  tersusun  melalui  proses penganggaran  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan tentang pengarusutamaan gender (PUG). Berdasarkan Permendagri  No.  67  Tahun  2011,  proses penganggaran  anggaran  responsif  gender seharusnya  diinisiasi  oleh  sejumlah  pihak, seperti  Pokja  PUG, Focal  Point ,  serta  melalui analisa  gender  dan  GBS  ( Gender  Budget Statement ).  Pada  praktiknya,  mekanisme  ini
tidak  berjalan  dengan  maksimal.Alasannya adalah  perencanaan  yang  dilakukan  oleh Bappelitbangda belum menggunakan Analisis Gender berupa Gender Anaysis Pathway (GAP) dan  juga  belum  menerapkan Gender  Budget Statement (GBS).Seluruh program berasal dari turunan  RPJMD,  usulan  pada  musrenbang, dan usulan dari SKPD.Padahal GAP dan GBS adalah  salah  satu  instrumen  penting  untuk menyusun anggaran yang responsif gender.

## Implementasi PPRG di Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
merupakan  SKPD  yang  cukup  banyak mencantumkan  program  serta  kegiatan  yang berhubungan  dengan  perwujudan  kesetaraan gender.  Namun  demikian  dalam  proses penganggaran  tersebut  Dinas  P3AP2KB bertugas mengajukan usulan prioritas kepada Bappelitbangda.  Keputusan  program  serta kegiatan  seperti  apa  yang  akan  disetujui berada  sepenuhnya  dalam  kewenangan Bappelitbangda.  Dengan  kata  lain,  semua usulan  program  dari  Dinas,  keputusan  akhir ada  di  Bappelitbangda,  demikian  yang disampaikan  oleh  informan  Kepala  Bidang Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak, dalam wawancara mendalam.
Munculnya sejumlah program berbasis  gender  di  Dinas  P3AP2KB  itu  tidak serta  merta  mencerminkan  bahwa  dinas  ini menyusun  program sesuai dengan instrumen dan  ketentuan  dari  Permendagri  Nomor  67 Tahun  2011.  Karena  dalam  proses  menyusun program  tersebut  mendasarkan  pada  hasil pertemuan dengan kelompok perempuan atau usulan  organisasi  kemasyarakatan  melalui kegiatan  non  formal.  Sementara  dari  hasil musrenbang  tidak  banyak  memunculkan usulan-usulan yang mencerminkan keinginan masyarakat  untuk  mewujudkan  kesetaraan
gender.  Mengingat  perwakilan  masyarakat yang  hadir  pada  saat  musrenbang  tidak memahami  isu-isu  gender  dan  program- program berbasis gender. Sehingga perwakilan masyarakat lebih banyak mengusulkan program-program yang bersifat fisik saja. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Penanggulangan  Penduduk  dan  Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, ditemukan bahwa proses penganggaran responsif gender sebagaimana  dimaksud  dalam  Permendagri No.  67  tahun  2011  belum  terimplementasi secara  maksimal.  Meskipun  berdasarkan  SK Walikota Batu No. 180/81/KEP/422.102/2010 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG  dan Focal  Point telah  dibentuk,  namun demikian  tidak  ada  program  kerja  yang disusun  berdasarkan  instrumen  PPRG.  Tidak adanya proses penganggaran yang menggunakan  instrument  GBS  dan  GAP, menyebabkan  program  yang  ada  merupakan kebijakan top down dan  kepentingan  prioritas berdasarkan pertimbangan politik. Diakuinya, analisa  menggunakan  GAP  memang  pernah dilakukan pada tahun 2013, akan tetapi tidak berlanjut  pada  tahun-tahun  berikutnya dikarenakan  dianggap  bukan  merupakan kebijakan strategis di Kota Batu.
Namun demikian, hasil kajian dokumen bahwa pernyataan telah dilaksanakannya  GAP  ini  terbantahkan dengan  dokumen  yang  ditunjukkan.  Dalam dokumen  yang  dikaji,  yaitu:  laporan penyusunan  statistik  dan  analisa  gender (bidang  politik  dan  ekonomi)  tahun  2013  di Kota  Batu,  yang  dimaksud  dengan  GAP adalah  analisa  menggunakan  model ProBA ( Problem  Based  Approach ).  GAP  dan ProBA sendiri merupakan instrument analisa gender yang bertujuan untuk mengetahui kesenjangan  gender.  Keduanya  memang direkomendasikan  untuk  digunakan  dalam proses  penyusunan  kebijakan  di  lembaga pemerintahan.  Akan  tetapi,  berbeda  dengan
ProBA yang  berangkat  dari  masalah kesenjangan  atau  situasi  secara  umum  lalu kemudian  menentukan  kebijakan  yang  tepat untuk  melakukan  intervensi.  Sementara  GAP berangkat  dari  kebijakan  yang  telah dilaksanakan  untuk  meninjau  kesenjangan gender dari segi akses, partispasi, kontrol, dan manfaat program atau kebijakan. Berdasarkan hasil analisa ini akan ditentukan rencana aksi yang  tepat  untuk  mengatasi  persoalan kesenjangan  tersebut.    Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  pemerintah  Kota  Batu belum menggunakan GAP sebagai instrument analisis gender.
Tidak  adanya  kemauan  politik  dan regulasi  yang  jelas  dari  pimpinan  dalam  hal ini  pemerintah  Kota  Batu,  menyebabkan penyusunan  program  tidak  menggunakan prinsip-prinsip PPRG. Meskipun ada kegiatan sosialisasi mengenai PUG di tingkat provinsi, akan  tetapi  program  PUG  belum  dapat diimplementasikan  secara  maksimal  di  Kota Batu  karena  tidak  ditindaklanjuti  menjadi sebuah keharusan dalam penyusunan program  disetiap  SKPD  dan  diintegrasikan oleh Bappelitbangda menjadi sebuah program berspektif gender.

## Implementasi  PPRG  di  Dinas  Pendidikan Kota Batu
Dinas  pendidikan  merupakan  satuan kerja  perangkat  daerah  yang  dinilai  cukup untuk  dilihat  kinerjanya  dalam  perencanaan anggaran  responsif  gender  berdasarkan dokumen-dokumen  yang  ada.  Hal  ini disebabkan  jawaban-jawaban  yang  muncul dari  kedua  dinas  lainnya  menunjukkan  pola yang  sama  (data  jenuh).  Ketiganya  tidak memperoleh  usulan-usulan  berkaitan  dengan kesetaraan  gender  dalam  musrenbang, ketiganya  juga  tidak  sepenuhnya  memahami proses  perencanaan  anggaran  responsif gender  sebagaimana  yang  tertuang  dalam peraturan perundang-undangan.
Dinas  pendidikan  merupakan  satuan kerja  perangkat  daerah  yang  memiliki
program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan  perempuan.  Dalam  dokumen RPJMD  Kota  Batu  Tahun  Anggaran  2016, bidang  pendidikan  dengan  menggunakan indikator  Rasio  Angka  Partisipasi  Murni menjadi  salah  satu  hal  yang  ditargetkan dalam urusan pemberdayaan
perempuan.Pencapaian  target  ini  berada dalam tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan.
Memperhatikan  hasil  dan  pembahasan tersebut  di  atas,  bahwa  Perencanaan  dan Penganggaran Responsif Gender sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.  67  tahun  2011  tidak  berjalan  maksimal. Berdasarkan  peraturan  ini  seharusnya  SKPD memperhatikan SK Walikota No. 180/81/KEP/422.102/2010 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG.Bappelitbangda  sebagai  ketua,  Dinas
P3AP2KB  sebagai  sekertaris,  dan  seluruh Kepala  SKPD  sebagai  anggota.Pokja  ini memiliki  sejumlah  tugas  yang  berfungsi menjamin  berjalannya  PUG  dalam  bentuk kebijakan,  salah  satunya  dalam  kebijakan penganggaran.Setiap  kepala  SKPD  juga berkewajiban menetapkan Focal Point di setiap SKPD yang bertugas memfasilitasi perencanaan  kebijakan  dan  anggaran  SKPD agar  responsif  gender,  belum  terlaksana dalam tataran praktek perencanaan program.
Hambatan Implementasi PPRG di Kota Batu Tidak  terlaksananya  PPRG  secara maksimal di Kota Batu tidak dapat dilepaskan dari  sejumlah  kendala.  Setidaknya  terdapat sejumlah  permasalahan  yang  menghambat implementasi  PUG  di  pemerintah  Kota  Batu. Masalah-masalah tersebut
dapat dikategorisasi menjadi tiga jenis pemasalahan.
Pertama : faktor rotasi pegawai dan terputusnya transfer pengetahuan. Pergantian posisi  pegawai  atau  rotasi  sejatinya  hal  yang biasa  terjadi  di  dalam  sebuah  organisasi. Termasuk di lingkungan lembaga pemerintahan  daerah  seperti  Kota  Batu.
Namun  rotasi  ini  justru  menjadi  hambatan bagi para pelaksana PUG karena mengakibatkan  terputusnya  koordinasi  dan transfer pengetahuan yang sedang dijalankan. Baik Bappelitbangda maupun Dinas P3AP2KB sebagai  sekertaris,  secara  langsung  maupun tidak langsung terhambat kinerjanya disebabkan  rotasi  pegawai.Terbukti,  meski pernah  dilakukan  analisis  gender  (dengan instrument  ProBA)  dan  telah  ada  Pokja  PUG serta Focal  Point ,  pihak  Bappelitbangda  tidak mengetahui hal ini. Pihak Dinas P3AP2KB sebagai sekertaris  juga  mengakui  bahwa  rotasi pegawai  ini  mengakibatkan  terganggunya koordinasi  di  internal  Pokja  PUG  dan Focal Point .  Akhirnya  hingga  saat  ini  Pokja  PUG tidak  memiliki  program  kerja  tersendiri. Akibat  rotasi  jabatan  ini,  pihak-pihak  yang bertugas berganti dan mengakibatkan terputusnya  transfer  pengetahuan  yang tengah  dilakukan.  Tanpa  pemahaman  yang baik,  tentu  akan  mempersulit  proses penyusunan rencana dalam upaya mewujudkan  kesetaraan  gender.  Karena bukannya  sibuk  menyusun  program,  pihak yang  baru  terlibat  sangat  mungkin  justru sibuk  untuk  mempelajari  tentang  PUG  dan PPRG. Sementara sibuk belajar, program kerja untuk mewujudakan PUG harus disusun dan harus dilaksanakan. Fenomena
Rotasi pegawai  ini  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari kebijakan  kepala  daerah  dan  pimpinan  di setiap SKPD.
Kedua : faktor  komitmen  pimpinan institusi  dan  ketiadaan  panduan  di  lingkup pemerintah  Kota  Batu.  Lemahnya  komitmen Institusi  ini  ditunjukkan  dengan  tidak ditaatinya  sejumlah  regulasi  mengenai  PUG yang  telah  ada.  Sebagai  contoh,  meskipun GBS  ( Gender Budget Statement )  telah  lama  ada untuk digunakan sebagai instrumen penyusunan  anggaran,  nyatanya  hingga  hari ini  tidak  digunakan  oleh  pemerintah  Kota Batu dalam proses penyusunan anggarannya. Hal  ini  karena  pimpinan  pemerintah  tidak
mewajibkan  SKPD  atau  penyusun  anggaran untuk menggunakan instrumen ini.Lemahnya komitmen  pimpinan  terhadap  PUG  juga tercermin dari tidak kunjung disusunnya satu panduan bersama yang mengarahkan program PUG di Kota Batu.
Ketiadaan  panduan  ini  berdampak pada tidak selarasnya program serta kegiatan pro  perempuan  yang  disusun  oleh  SKPD. Salah satu faktor yang membuat SKPD-SKPD tidak  menyusun  anggaran  responsif  gender disebabkan  tiadanya  perintah  lisan  maupun tertulis  dari  pimpinan.  Hanya  dengan keberadaan perintah pimpinan saja perencanaan  dan  penganggaran  responsif gender  dapat  terlaksana  di  tingkat  SKPD. Ketergantungan  para  pelaksana  terhadap perintah  pimpinan  memang  merupakan  hal wajar  mengingat  sistem  kepemimpinan  di lembaga eksekutif bersifat satu komando. Bila pimpinan telah memerintahkan suatu hal atau menerbitkan  suatu  kebijakan,  maka  itu  akan berpengaruh  terhadap  keputusan  serta kebijakan  yang  diimplementasikan  oleh  para pegawai  di  bawahnya.  Sebaliknya,  jika  tidak ada perintah maupun kebijakan atau regulasi yang  mengatur,  maka  sangat  sulit  bagi Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  khususnya pada  pemerintahan  daerah  untuk  mengambil keputusan.
Ketiga : faktor  perencanaan  RPJMD yang tidak maksimal . Meskipun RPJMD telah mencantumkan  sejumlah  program  dan kegiatan pro perempuan akan tetapi indikator yang  disediakan  tindak  selaras  dengan indikator  yang  ditunjukkan  dalam  indikator kinerja  daerah.  Sebagai  contoh,  dalam  target capaian  pada  program  peningkatan  peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan  terdapat Rasio Angka Partispasi Murni peserta didik perempuan terhadap laki- laki.  Sementara  itu  dalam  indikator  kinerja daerah  tidak  ditemukan  adanya Rasio  Angka Partispasi  Murni peserta  didik  perempuan terhadap laki-laki sebagai indikasi keberhasilan  daerah.  Target  prosentase
perempuan  yang  disasar  oleh  program  dan kegiatan  juga  tergolong  lebih  kecil  dibanding dengan laki-laki. Hal ini diakui karena dalam proses  penyusunan  RPJMD  2012-2017  tidak maksimal.
Memperhatikan  ketiga  faktor  tersebut di  atas,  terlihat  bahwa  individu  pelaksana program  merupakan  salah  satu  bagian penting  yang  menentukan  berjalan  atau tidaknya suatu program dan kegiatan. Karena, individu  inilah  yang  akan  memilih  untuk bertindak atau tidak bertindak, melaksanakan atau tidak melaksanakan sebuah kegiatan dan program. Menurut Friedman (2013),
setidaknya  terdapat  tiga  faktor  yang mengakibatkan  seorang  individu  menaati atau tidak mentaati sebuah aturan, dalam hal ini  aturan  mengenai  perancanaan  dan penganggaran responsif gender.
Faktor  untung-rugi  ( cost  and  benefit ). Seseorang  akan  bertindak  patuh  atau  tidak patuh  terhadap  suatu  aturan  dengan mempertimbangkan keuntungan serta kerugian  dari  setiap  tindakan.  Dalam  hal pelaksanaan Permendagri No. 67 Tahun 2011, Walikota Batu atau Kepala-Kepala SKPD akan memperkirakan  keuntungan  yang  akan diperolehnya  bila  melaksanakan  aturan tersebut.  Begitu  juga  Ia  akan  memperkirakan kerugian yang didapat bila tidak melaksanakan  norma  dalam  aturan  tersebut. Bila  Ia  merasa  keuntungan  yang  didapatkan dengan  melaksanakan  Permendagri  No.  67 Tahun  2011  cukup  layak  untuk  diperoleh, maka  sangat  mungkin  Ia  akan  melaksanakan aturan  tersebut.  Meskipun,  sebaliknya  bila dengan  tidak  melaksanakan  aturan  tersebut tidak ada kerugian yang didapat, maka sangat mungkin  Ia  tidak  akan  melaksanakan  norma tentang  perencanaan  dan  penganggaran responsif gender.
Seseorang akan memilih untuk melakukan tindakan hukum (patuh atau tidak patuh)  dipengaruhi  oleh  rekan-rekan  sebaya ( peer  group )  atau  rekan  dalam  kelompoknya. Dalam konteks pelaksanaan Permendagri No.
67  Tahun  2017,  bila  banyak  SKPD  tidak melaksanakannya, maka sangat besar kemungkinan  SKPD  lainnya  juga  tidak menerapkan aturan ini.
Hal yang sangat berpengaruh terhadap pilihan  tindakan  hukum  seseorang  ialah kesadaran.  Meskipun  tidak  ada  keuntungan serta  tidak  banyak  pihak  yang  melaksanakan aturan  tersebut,  bila  seseorang  telah  sadar akan  pentingnya  pelaksanaan  aturan  terkait, maka Ia pasti memilih untuk mengimplementasikan norma dalam
peraturan.  Begitu  pula  sebaliknya,  sebanyak apapun  kerugian  yang  akan  diperoleh  bila tidak  menjalankan  aturan  dan  sebanyak apapun  SKPD  yang  melaksanakan  peraturan tersebut,  namun  bila  tidak  ada  kesadaran, sangat  sulit  berharap  suatu  aturan  berjalan dengan maksimal (Friedman: 2013).

## PENUTUP
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak berjalannya Pokja PUG di tingkat Pemerintah Daerah  dan Focal  Point di  tingkat  SKPD. Penyusunan anggaran juga tidak
menggunakan  analisa  gender  dalam  bentuk GAP  ( Gender  Analysis  Pathway )  dan  GBS ( Gender Budget Statement ). Padahal,
instrument-instrument  tersebut  yang  akan menjadi bukti formil adanya perencanaan dan penganggaran  responsif    gender  pada pemerintah  daerah.Setidaknya  terdapat  tiga faktor yang menjadi kendala dalam implementasi  PPRG  di  Kota  Batu.Pertama, Faktor  Rotasi  Pegawai  dan  Terputusnya Transfer Pengetahuan.Kedua,
Faktor Komitmen  Pimpinan  Institusi  dan  Ketiadaan Panduan  di  Lingkup  Pemerintah  Kota Batu.Ketiga, Faktor Perencanaan RPJMD yang kurang maksimal.
Namun  demikian  keberadaan  SK Walikota
No. 180/81/KEP/422.102/2010 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG,  setidaknya  dimasa  yang  akan  datang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender menjadi sebuah keniscayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  J.  W.  (2010). Research  Design: Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed  (Terjemahan:  Ahmad  Fawaid).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ernaningsih,  W.,  &  Samawati,  P.  (2014). Pengaruh  Budaya  Patriaki  terhadap Perceraian. Malang:  Penerbit  Tunggal Mandiri.
Friedman,  L.  M.  (2013). Sistem  Hukum Perspektif  Ilmu  Sosial.  . Bandung:  Nusa Media.
Gupta,  A.  (2017).  Women  Representation  in Local  Bodies  and  Gender  Sensitive Budget.  . Journal  of  Commerce  &
Management Thought (Vol. 8-4) , 703-714.
Miller,  C.,  &  S.,  R.  (1998).  Gender  Analysis:
Alternative  Paradigms.  Retrieved  from http://www.undp.org/gender Setyawan,  D.  (2011).  Peran  Civil  Society sebagai Pressure Group Dalam Perumusan  Kebijakan  Publik  di  Kota Malang. Jurnal Reformasi, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggadewi . Susiana, S. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif Gender  (PPRG)  dalam  Pembangunan Daerah  (Studi  di  Provinsi  Papua  dan Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jakarta:  Pusat  Pengkajian,  Pengolahan Data  dan  Informasi  (P3DI)  Sekretariat Jenderal DPR RI.

## PeraturanPerundang-undangan
Undang-undang  No.  7  Tahun  1984  tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadapWanita.
Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun  2003  tentang  Pedoman  Umum Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender dalam Pembangunan di Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15 Tahun  2008  tentangPedoman  Umum Pelaksanaan  PengarusutamaanGender dalamPembangunandi Daerah.
Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomer 5 Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan  Walikota  Batu  Nomor  89    Tahun 2016  tentang    Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Uraian  Tugas  dan  Fungsi, serta  Tata  Kerja  Badan  Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu. SK Walikota Batu No. 180/81/KEP/422.102/2010tentang pembentukan  Kelompok  Kerja  (Pokja) PUG dan Focal Point
Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  66 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender dalam  Pembangunan  Provinsi  Jawa Timur.
Sumber lain:
1. https://batukota.bps.go.id/ data  jumlah penduduk  berdasarkan  kecamatan  di Kota Batu 2016.