HUKUM PERTAMBANGAN
(KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DAERAH)

## Hartana
Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UGM Direktur Utama PT. Bumi Kencana Eka Sejahtera Email : hartana_palm@yahoo.com

## ABSTRAK
Meskipun  secara  teoritis  Indonesia  menjadi  negara  yang  potensial  sebagai negara  tujuan  investasi,  namun  dalam  praktik  sering  terjadi  permasalahan  yang menimbulkan ketidak pastian hukum. Misalnya kepastian hukum investasi bidang pertambangan.  Fenomena  ketidakpastian  hukum  tersebut  seperti miss management pengelolaan  wilayah  pertambangan,  tuntutan  masyarakat  terhadap ketidakadilan  dalam  pengelolaan  pertambangan,  penegakan  hukum  yang  lemah dan  tidak  konsisten,  serta  berbagai  permasalahan  lain  terkait  dengan  sistem hukum yang berlaku. Masalah kepastian hukum investasi di bidang pertambangan khususnya  terhadap  Izin  Usaha  Pertambangan  batubara  menurut  penulis merupakan  suatu  persoalan  yang  menarik  dan  perlu  dilakukan  penelitian  secara akademis.  Dampak  ketidakpastian  hukum  tersebut  adalah  menurunnya  angka investasi  pertambangan  dalam  negeri.  Hal  ini  tampak  dalam  beberapa  tahun terakhir  tidak  ada  investasi  asing  berskala  besar  yang  masuk  ke  Indonesia.  Oleh karenanya  pemerintah  berupaya  memperbaiki  kondisi  ini  dengan  menerbitkan Undang-undang  baru  yaitu  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kata  kunci  :  Hukum  Pertambangan,  Kepastian  Hukum,  Undang-Undang  No.  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

## ABSTRACT
Although theoretically Indonesia becomes a potential country as an investment destination,  but  in  practice  the  common  problems  that  cause  legal  uncertainty. Examples  of  legal  certainty  for  investment  in  mining.  The  phenomenon  of  legal uncertainty like the miss management of the mining area management, the demands of  society  against  the  injustice  in  the  management  of  mining,  law  enforcement  is weak  and  inconsistent,  and  various  other  issues  related  to  the  legal  system.  The problem  of  legal  certainty  of  investment  in  the  mining  sector,  especially  the  coal mining business license according to the authors is an interesting issue and the need to academically research. Impact of legal uncertainty is declining mining investment in  the  country.  This  is  evident  in  the  last  few  years  there  is  no  large-scale  foreign investment  into  Indonesia.  Therefore,  the  government  has  attempted  to  improve these conditions by issuing new Act namely Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining.
Keywords:  Mining  Law,  Rule  of  Law,  Law  No.  4  Year  2009  on  Mineral  and  Coal Mining

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  salah  satu negara  dengan  kekayaan  alam  yang sangat  melimpah,  berbagai  kekayaan alam tersebar di berbagai kawasan di Indonesia  dan  salah  satunya  yaitu sumber daya di sektor pertambangan. Pasal  33  Undang-Undang  Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa bumi  dan  air  serta  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Amanat  UUD
1945  ini  merupakan  landasan pembangunan  pertambangan  untuk memanfaatkan  potensi  kekayaan sumber  daya  alam  yang  dimiliki secara  optimal  dalam  mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sejak  era  reformasi,  gagasan otonomi  daerah  terus  bergulir, sehingga  menyebabkan  terjadinya pergeseran  paradigma.  Paradigma pembangunan yang bersifat
sentralistik atau top-down dan hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi bergeser ke paradigma pembangunan yang  berlandaskan  prinsip  dasar demokrasi,  kesetaraan,  dan  keadilan dalam bentuk otonomi daerah.
Pembahasan  otonomi  daerah dan  peraturan  pendukungnya  tidak terlepas dari sistem politik yang ada. Pakar  hukum  tata  negara  Moh. Mahfud    MD  dalam  "Pergulatan Politik  dan  Hukum  Indonesia"
melihat bahwa permasalahan konfigurasi hukum dalam suatu rezim akan  melatar  belakangi  semua produk  hukum  yang  dikeluarkannya selama  berkuasa,  khususnya  yang mengatur  permasalahan  tata  negara dan  hukum  publik.  Sebenarnya,  UU Pertambangan  muncul  pada  saat konfigurasi  politik  demokratis  yang
memiliki  karakter  responsif  atau populistik (www.hukumonline.com).
Pada  awal  pemerintahannya (1966-1971),  sistem  politik  Orde Baru masih demokratis yang memberikan  peluang  desentralisasi. Namun, sejak 1971 hingga tumbangnya rezim Presiden Soeharto, sistem  politiknya  otoriter  yang memiliki  karakter  ortodoks.  Sejak 1998,  konfigurasi  politik  Indonesia kembali menuju demokratis. Indonesia  membuka  lembaran  baru dengan  memberikan  kewenangan dan  kemungkinan  pengembangan inisiatif daerah yang sebesar- besarnya  dalam  kerangka  negara kesatuan.
Dalam  sistem  negara  kesatuan, masalah  desentralisasi  menjadi  amat berpengaruh  atas  otonomi  daerah yang  diberlakukan.  Pembicaraan desentralisasi  akan  selalu  terkait dengan  sentralisasi  karena  keduanya berkesinambungan. Pasalnya, hampir tidak  ada  satu  negara  yang  semata- mata menganut sentralisasi. Sebaliknya,  tidak  mungkin  hanya dilaksanakan  desentralisasi  tanpa sentralisasi. Menurut  pakar  administrasi negara Bhenyamin Hoessein, desentralisasi  sendiri  mempunyai dua pengertian. Pertama, desentralisasi merupakan pembentukan  daerah  otonomi  dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya  oleh  pemerintah  pusat. Kedua,  desentralisasi  dapat  pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Definisi  kedua  inilah  yang  dipakai sebagai  definisi  desentralisasi  pada Undang – undang (UU) Pemerintahan Daerah. Perwujudan desentralisasi di tingkat  daerah  adalah  otonomi
daerah. Dengan kata lain, desentralisasi  akan  selalu  terkait dengan otonomi daerah. UU  No.  22  tahun  1999  tentang Pemerintah  Daerah  dan  UU  No.  25 tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Daerah memberikan perkembangan  mendasar  terhadap kebijakan  pertambangan  nasional. Sentralisasi  makin  tidak  populer  dan berganti menjadi desentralisasi.
Semangat  kedua  UU  ini  ini  dalam pendayagunaan sumber daya mineral adalah  pendelegasian  kewenangan yang  lebih  besar  dalam  pengelolaan dan perimbangan yang lebih jelas dan wajar atas penerimaan negara antara pusat dan daerah (www.hukumonline.com). Otonomi  daerah  merupakan
landasan  tambahan  bagi  penyusunan kebijakan  pertambangan  nasional, terutama  jika  dikaitkan  dengan perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah.  Sebelum  adanya  UU  No.  25 tahun  1999,  sudah  ada  iuran pertambangan berupa iuran
eksplorasi  dan  iuran  eksploitasi ( royalty) dan  iuran  tetap  ( land-rent) bumi  yang  dibagihasilkan  ke  daerah. Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah (PP)  No.  32  tahun  1969,  bagian pemerintah  pusat  30%  dan  daerah 70%  dari  total  iuran  pertambangan. Bahkan  berdasarkan  PP  No.79  tahun 1992,  bagian  porsi  daerah  menjadi 80%. Perinciannya, provinsi 16% dan daerah tingkat II 64% (www.hukumonline.com). Dalam  UU  No.  25  tahun  1999, pembagiannya  tidak  jauh  berbeda, tetapi
royalty dan land-rent dipisahkan. Selain itu, ada perbedaan pendapatan  antara  provinsi  dan kabupaten  atau  kota.  Untuk  iuran tetap,  pembagiannya  20%  untuk
pusat,  16%  untuk  kabupaten/  kota provinsi,  dan  64%  untuk  kabupaten atau kota penghasil. Sementara untuk royalty, pembagiannya  20%  untuk pusat,  16%  untuk  kabupaten/  kota provinsi, 32% untuk kabupaten/ kota penghasil,  dan  kabupaten/  kota  lain dalam provinsi (www.hukumonline.com). Kewenangan daerah sebenarnya  tidak  mencakup  seluruh sektor  dan  karenanya  tidak  dapat mengambil kebijakan sebebas- bebasnya.  Dalam  Pasal  7  UU  No  22 tahun  1999  disebutkan  bahwa kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam  bidang  politik  luar  negeri, pertahanan  keamanan,  peradilan, moneter/  fiskal,  dan  agama,  yang tetap  dipegang  oleh  pusat.  Selain  itu, pusat juga tetap berwenang membuat kebijakan perencanaan nasional secara  makro,  dana  perimbangan keuangan,  sistem  administrasi  dan lembaga perekonomian negara, pemberdayaan sumber daya manusia, serta  pendayagunaan  sumber  daya alam. Otonomi daerah memang memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi bagi kepentingan daerah dan masyarakatnya. Namun, jangan dilupakan  otonomi  daerah  tetap harus  diletakkan  dalam  kerangka kepentingan  nasional.  Harus  juga diperhatikan bahwa investasi pertambangan adalah investasi global, sehingga  kepentingan  investor  lokal maupun asing harus diperhatikan.
Pemerintah  daerah  (Pemda) dapat  memposisikan  diri  sebagai penyelenggara  daerah.  Pemda  bisa memberikan  panduan  dan  kebijakan, sehingga investor tidak lagi kebingungan.  Dengan  kebijakan  yang
menarik,  tentunya  diharapkan  akan dapat meningkatkan penerimaan bagi daerah  setempat.  Pemerintah  pusat dan asosiasi, dan pakar pertambangan juga diharapkan kiprahnya terhadap berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan oleh daerah.  Selain  untuk  kepentingan daerah,  hendaknya  kebijakan  ini masih  berpihak  bagi  kepentingan nasional.
Sejatinya desentralisasi mengakibatkan  pembagian  wilayah nasional  ke  dalam  wilayah-wilayah yang  lebih  kecil  dan  dalam  wilayah- wilayah  tersebut  terdapat  derajad otonomi  tertentu.  Masyarakat  yang berada  dalam  wilayah  tersebut  akan menjalankan  pemerintahan  sendiri melalui lembaga politik dan birokrasi daerah  yang  terbentuk.  Oleh  karena itu, menurut Hoessei (Tri Hayati;2012), desentralisasi merupakan  salah  satu  cara  dari  apa yang  disebut  oleh  Arthur  Maass sebagai “areal  division  of  powers” untuk  mendampingi capital  division of power ( Maddick, 1966:23) Sebagai konsekuensi desentralisasi  dan  dekonsentrasi pengalihan  kewenangan  pusat    ke daerah,  fungsi  pusat  akan  menjadi pengambil  kebijakan  dan  regulator.
Namun, agaknya pelaksanaan otonomi  tidak  berjalan  mulus. Pasalnya,  masih  banyak  daerah  yang belum  siap  melaksanakan  otonomi daerah. Selain itu, ada kendala pelimpahan kewenangan ke provinsi/ kota  masih  kurang  jelas.  Apalagi untuk  menangani  hal-hal  baru, khususnya  menyangkut  investasi asing.  Disisi  lain,  pusat  juga  masih kurang  serius  dalam  mendukung desentralisasi.  Hal  ini  terlihat  dari
kurangnya  PP  yang  menunjang otonomi daerah.
Banyak daerah berlomba menjaring  investor  dan  menggali sumber pendapatan dengan mengeluarkan  berbagai  Peraturan Daerah  (Perda).  Sayangnya,  banyak Perda  yang  dikeluarkan  malah membebani  perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di daerahnya, belum lagi adanya pungutan  ”sumbangan  pihak  ketiga” yang tak resmi. Melihat semua fenomena tersebut  kemudian  timbul  rasa khawatir melihat tumpang tindih dan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan.  Kini,  semakin banyak  peraturan  yang  memuat ancaman pidana bukan saja terhadap orang  pribadi,  tetapi  juga  terhadap perusahaan sebagai badan hukum.
Rezim  boleh  berganti  dan undang-undang  juga  direvisi,  tetapi kuncinya tetap pada jaminan kepastian  hukum  mengingat  begitu pentingnya  keberadaan  investasi  ini khususnya  di  daerah.  Investasi merupakan  salah  satu  instrumen dalam  sistem  perekonomian  suatu bangsa  yang  sangat  penting,  tidak mengherankan  jika  di  negara  maju maupun  negara  Indonesia  berusaha secara  optimal  untuk  menjadi  tujuan investasi  guna  menggerakkan  roda perekonomian  yang  berhubungan langsung  dengan  sistem  produksi, kegiatan  perdagangan  dan  ekspor serta  kegiatan  ekonomi  masyarakat pada  umumnya.  Ruang  lingkup  ini tidaklah berlebihan jika dikemukakan bahwa kehadiran investasi merupakan  suatu  hal  yang  signifikan dalam  pembangunan  nasional  atau tepatnya  dalam  menggerakkan  roda perekonomian yang dilakukan pemerintah.
Dengan  dasar  pemikiran  inilah maka  perlu  adanya  suatu  kajian khusus  yang  menjawab  setiap pertanyaan mengapa kegiatan investasi  selalu  berakhir  dengan konflik  dan  ketidakpastian  hukum, khususnya  investasi  pada  sector pertambangan.  Dari  penjelasan  Latar Belakang di atas, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah sejarah lahirnya hukum  pertambangan  di  Indonesia?; Bagaimanakah perkembangan hukum pertambangan  di  Indonesia  dari lahirnya  hingga  kini?;  Bagaimanakah perkembangan  investasi  di  tengah dinamika  politik  otonomi  daerah?; Bagaimanakah pengaruh ketidakpastian hukum terhadap investasi di sektor pertambangan? Pengertian Hukum Pertambangan Menurut Ensiklopedia Indonesia,  yang  dimaksud  hukum pertambangan  adalah  hukum  yang mengatur  tentang  penggalian  atau pertambangan  biji-biji  dan  mineral- mineral  dalam  tanah.  Definisi  ini hanya  difokuskan  pada  aktifitas penggalian  atau  pertambangan  bijih- bijih.  Penggalian  atau  pertambangan merupakan  usahan  untuk  menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung  di  dalam  perut  bumi.  Di dalam  definisi  ini  juga  tidak  terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah  dengan  subjek  hukum. Padahal  untuk  menggali  bahan tambang  itu  diperlukan  perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya (www.fh.unsri.ac.id). Sedangkan  menurut Black  law
Dictionary (1982:  847),  hukum pertambangan  adalah  : “the  act appropriating  a  mining  claim  (parcel of  land  containing  precious  metal  its
soil  or  rock)  according  to  certain established  rule”. Artinya  ketentuan yang  khusus  yang  mengatur  hak menambang  (bagian  dari  tanah  yang mengandung  logam  berharga  di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Salim HS mendefinisikan Hukum pertambangan adalah:  "keseluruhan kaidah  hukum  yang  mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan  bahan  galian  (tambang) dan  mengatur  hubungan  hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".  Kaidah  hukum  dalam hukum  pertambangan  dibedakan menjadi  dua  macam,  yaitu  kaidah hukum  pertambangan  tertulis  dan tidak  tertulis.  Hukum  pertambangan tertulis  merupakan  kaidah-kaidah hukum  yang  terdapat  di  dalam peraturan perundang-undangan, traktat  dan  yurisprudensi.  Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum  yang  hidup  dan  berkembang dalam  masyarakat.  Bentuknya  tidak tertulis  dan    sifatnya  lokal,  artinya hanya  berlaku  dalam  masyarakat setempat. Menurut Sayuti Thalib, berpendapat bahwa hukum pertambangan  dapat  digolongkan kepada  Hukum  Administrasi  Negara. Hukum  Pertambangan  mengatur hubungan mereka yang akan menambang  dengan  Negara  atau Pemerintah (http://investasibisnis.weebly.com). Menurut  Munir  Bustami,  secara sederhana  mengemukakan  bahawa hukum pertambangan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang  mengatur  segala  sesuatu  yang
menyangkut  tentang  pertambangan, mencakup  kelembagaan,  kegiatan usaha,  serta  cara  dan  proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Lebih lanjut Munir Bustami menjelaskan  bahwa  sumber  hukum pertambangan  dapat  dikategorikan menjadi dua, yaitu (http://hukumpertambangan.wordpr ess.com): a) Sumber Materil Sumber  Hukum  Pertambangan dalam  arti  materil  adalah sumber hukum yang menentukan  isi  hukum  itu sendiri  dan  itu  tergantung  dari sudut  pandang  mana  dilakukan peninjauannya,  apakah  dari sudut pandang ekonomi, sejarah,  sosiologis,  filsafat,  dan sebagainya.  Dapat  dikatakan bahwa kebutuhan- kebutuhan   terhadap  tambang dalam  suatu  masyarakat   itulah yg  menimbulkan  isi  Hukum Pertambangan. b)  Sumber Formil Sumber  hukum  formil  adalah ditemukannya ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak di masyarakat  yang  berkaitan dengan Pertambangan.
Pertambangan  di  Indonesia dikuasai  oleh  negara  berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Atas dasar itulah, jika  ada  pihak  lain  yang  ingin mengelola  dan  memanfaatkannya haruslah  melakukan  kerja  sama dengan pemerintah karena pemerintahlah  yang  mempunyai kewenangan  untuk  mengelola  dan memanfaatkannya. Kewenangan negara  merupakan  kekuasaan  yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk  mengurus,  mengatur  dan
mengawasi pengelolaan bahan galian, sehingga  di  dalam  pengusahaan  dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata,  tetapi  diberikan  hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk  mengusahakan  bahan  galian, sehingga  hubungan  hukum  antara negara  dengan  orang  atau  badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar  mereka  dapat  mengusahakan bahan galian secara optimal.
Sementara  itu,  kerja  sama dalam  bidang  penanaman  modal asing  dibidang  pertambangan  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara.  Berdasarkan Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009, maka setelah  5  (lima)  tahun  berproduksi, badan  usahapemegang  IUP  dan  IUPK yang  sahamnya  dimiliki  oleh  asing wajib  melakukan  divestasi  saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan  usaha  milik  negara,  badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
Kerjasama  yang  berlangsung demikian  itu  adalah  merupakan perbuatan  aparatur  pemerintah yang berakibat  hukum  dua  pihak.  Hal  ini disebut  sebagai kortverband kontrak sebagai  salah  satu  materi  yang dielajari dalam Hukum Tata Negara.
Ilustrasi Hukum Pertambangan
Objek  dan  Ruang  Lingkup  Kajian
Hukum Pertambangan Apabila mengacu kepada definisi hukum pertambangan di atas, maka  akan  dapat  ditelaah  objek  dan ruang lingkung dari hukum pertambangan. Objek kajian merupakan sasaran didalam penyelidikan  atau  pengkajian  hukum pertambangan.  Objek  tersebut  dibagi menjadi  dua  macam,  yaitu  objek materil dan objek formal.
Objek  materil  adalah  bahan
(materil)  yang  dijadikan  sasaran dalam penyelidikannya. Objek materil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Sedangkan objek  formal  adalah  sudut  pandang tertentu  terhadap  objek  materilnya. Jadi, objek formal hukum pertambangan adalah mengatur hubungan  antara  negara  dengan bahan  galian  dan  hubungan  antara negara  dengan  orang  atau  badan hukum  dalam  pemanfaatan  bahan galian.
Kedudukan negara adalah sebagai  pemilik  bahan  galian  dan mengatur kepemilikan serta penggunaan  bahan  galian  untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, sehingga negara menguasai  bahan  galian.  Tujuan penguasaan ini adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh  rakyat  Indonesia.  Dengan demikian, baik
perseorangan,
masyarakat  maupun  para  pelaku usaha,  sekalipun  memiliki  hak  atas sebidang  tanah  di  permukaan,  tidak mempunyai  hak  menguasai  ataupun memiliki bahan galian yang terkandung di bawahnya. Penguasaan oleh negara
diselenggarakan  oleh  pemerintah
sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan  adalah  wewenang yang  diberikan  oleh  negara  kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan  eksplorasi  dan  operasi produksi, baik terhadap bahan galian strategis,  vital  maupun  izin  galian batuan. Ruang  lingkup  kajian  hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan  minyak dan  gas  bumi. Pertambangan  umum  merupakan pertambangan  bagian di  luar  minyak dan  gas  bumi.  Menurut  Pasal  34  UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan  umum  digolongkan menjadi  dua,  yaitu  pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan  mineral  digolongkan menjadi: a) Pertambangan mineral radioaktif b) Pertambangan mineral logam c) Pertambangan  mineral  bukan logam d) Pertambangan batuan Walaupun  ruang  lingkup  kajian hukum  pertambangan  begitu  luas, tapi  hanya  pertambangan  mineral non  logam  seperti  emas,  perak  dan tembaga serta pertambangan batubara  dan  pertambangan  minyak dan  gas  bumi  yang  memiliki  nilai komersil yang sangat tinggi dan tidak hanya  melibatkan  modal  dalam negeri,  tetapi  juga  melibatkan  modal asing.  Modal  asing  diperlukan  untuk membiayai  kegiatan  pertambangan ini  karena  Indonesia  tidak  memiliki modal  yang  cukup  dan  sumberdaya manusia  yang  memadai  untuk mengelola  sumber  daya  tambang tersebut.
Dasar Falsafah Pengusahaan Pertambangan di Indonesia Dasar  falsafah  dari  penguasaan dan  pengusahaan  bahan  galian (Minerba)  di  Indonesia  ini,  secara mendasar  oleh para  “ Pendiri Negara ” dirumuskan  dan  diletakkan  dalam Pasal 33 ayat ( 3 ) UUD 1945 di bawah BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial, yang  secara  tegas  mengamanatkan bahwa  :  “ Bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat “. Sesuai Pasal 33
ayat  (3)  UUD  1945  tersebut,  maka sangat  jelaslah  bahwa  hanya  Negara saja  yang  mendapat  hak  dan kewenangan untuk menguasai “ bumi” dan  “air”  dan  “kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya”  termasuk mineral  dan  batubara.  Penguasaan mana,  mengandung  pula  amanat kepada  Negara,  bahwa  bumi  dan  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dipergunakan  hanya untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.
Lebih  lanjut  dapat  dicermati,
bahwa  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 yang  terlihat  sebagai  rumusan sederhana. Namun
mempunyai makna  yang  sangat  luas  dan  sangat dalam,  yang  dirumuskan  demi kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Oleh  karena  itu  mengenai hak  penguasan  Negara  ini,  secara cermat  ditempatkan  khusus  dalam BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang  merupakan hukum dasar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat  secara  nasional.  Makna  yang sangat  dalam  ini  tercermin  dari maksud para Pendiri Negara tersebut, yang secara tegas menetapkan bahwa dalam  pemanfaatan  sumber  daya alam  ini.  “Bapak-Bapak  Bangsa”  kita
tersebut,  sangat  memperhatikan tentang  kemakmuran  rakyat  secara nasional dan tidak salah merumuskannya  dengan  rumusan yang  dapat  bermakna  demi  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat  setempat, tempat  terdapatnya  bahan  galian termasuk Minerba , sebagai berikut:
a)  Bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya termasuk  Mineral  dan  batubara, dikuasai  oleh  Negara.  Pengertian “ dikuasai oleh Negara ” ini, merupakan kreasi  dan  kecerdikan intelektual dari  para  pendiri  Negara kita tersebut, karena bila dirumuskan dengan kata “dikuasai oleh Pemerintah ”, maka rumusan tersebut akan  bermakna  dapat dikuasai  baik oleh  Pemerintah  Pusat  maupun  oleh Pemerintah  Daerah. Sesuai  konsep Hukum  Administrasi  Negara,  bahwa Pemerintah dapat berarti Pemerintah Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah. Jadi  bila  dirumuskan  dengan  kata dikuasai  oleh  Pemerintah ,  maka amanat untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Dapat  menjadi hanya  sebatas  kemakmuran  rakyat setempat  tempat  terdapatnya  bahan galian dimaksud. b)  Amanat  Konstitusi  tersebut,
yang hanya memberikan hak penguasaan  kepada  Negara.  Secara yuridis pula tidak bersifat “ derivative”,
artinya  tidak  dapat  dikuasakan kembali  kepada  siapapun.  Baik kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah, maupun kepada Pemerintah Daerah, walaupun diberikan  suatu  dengan  landasan Undang-Undang sekalipun. Pada dasarnya  tetap  akan  bersifat  batal demi  hukum,  karena  bertentangan dengan  UUD  1945 (Hukum  Dasar yang tertinggi).
c) Sedangkan  pengertian  dari
……” dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat, adalah bahwa:
1) Pemanfaatan  bahan  galian, tujuannya  hanya  satu  yaitu  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat seluruh Indonesia. Bila yang dimaksudkan  tujuannya  untuk  lebih menekankan  pada  rakyat  setempat (tempat  terdapatnya  bahan  galian tersebut),  maka  tentunya  akan dirumuskan dengan kata “ Kemakmuran Masyarakat. ” dan bukan  “kemakmuran  rakyat”  Inilah kecerdikan dan kecermatan “Founding Father” kita. 2) Hanya Negara yang diamanatkan  oleh  Konstitusi  untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat  ini,  karena  memang  hanya Negaralah yang berwenang, berkewajiban dan mampu melaksanakannya secara Nasional. Pengertian Investasi
Ada  banyak  pendapat  yang dikemukakan  oleh  berbagai  pihak terhadap pengertian investasi. Secara umum,  investasi  adalah  meliputi pertambahan barang-barang dan jasa dalam masyarakat, seperti pertambahan  mesin-mesin  baru, pembuatan  jalan  baru,pembukaan tanah  baru  dan  sebagainya.  Investasi juga  diartikan  sebagai  pengeluaran yang di lakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan membina industri- industri. Istilah investasi atau penanaman modal banyak digunakan dalam  kegiatan  bisnis  sehari-hari maupun  dalam  bahasa  perundang- undangan,  istilah  investasi  banyak digunakan  dalam  dunia  usaha,  maka istilah  penanaman  modal  banyak
digunakan dalam perundang-
undangan. Investasi  berasal  dari  bahasa latin,  yaitu investire (memakai), sedangkan  dalam  bahasa  Inggris disebut  dengan  investment.  Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi  penanaman  modal  dapat berarti  penanaman  modal  yang dilakukan  secara  langsung  oleh investor  lokal (Domestic  investor), investor asing (Foreign  Direct Investment) dan  penanaman  modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh  pihak  asing  (Foreign  Indirect Investment)  melalui  pembelian  efek lewat  Lembaga  Pasar  Modal (Capital Market).
Dalam  perhitungan  pendapatan nasional  dan  satstistik,  investasi meliputi  hal  yang  lebih  luas  lagi. Menurut  Sukirno  (1994  :  91),  dalam perhitungan  pendapatan  nasional, investasi  meliputi  hal-hal:  “Seluruh nilai  pembelian  pengusaha  atas barang-barang modal dan pembelanjaan  untuk  mendirikan industri-industri, pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah  dan  tempat  tinggal, pertambahan  dalam  nilai  stok barang-barang berupa bahan mentah, barang  yang  belum  selesai  di  proses dan barang jadi. Dalam kaitannya dengan perusahaan dimana perusahan melakukan investasi guna mendapatkan  profit  yang  sebesar- besarnya,  di  mana  dana  investasi tersebut  salah  satunya  bersumber dari dana masyarakat yang di tabung pada  lembaga-lembaga  keuangan, maka Deliarnov mengemukakan bahwa “investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup
pengeluaran  untuk  membeli  bahan baku/  material,  mesin-mesin  dan peralatan  pabrik  serta  semua  modal lain  yang  di  perlukan  dalam  proses produksi. Pengeluaran untuk keperluan  bangunan  kantor,  pabrik tempat tinggal karyawan dan bangunan kontruksi lainnya. Perubahan  nilai  stok  atau  barang cadangan sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga”.
Menurut Dj. A Simarmata, dalam bukunya  mendefinisikan  investasi yang  lebih  luas  yang  di  kaitkan dengan  perkembangan  pasar  modal sekarang  yakni  investasi  adalah setiap kegiatan yang hendak menanamkan  uang  dengan  aman (http://www.ramdri.com.). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia  dalam  PSAK,  investasi adalah  suatu  aktiva  yang  digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accreation  of  wealth)
melalui  distribusi  hasil  investasi (seperti:  bunga,  royalti,  deviden  dan uang  sewa),  untuk  apresiasi  nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat  yang  diperoleh  melalui hubungan perdagangan.
Menurut  James  C  Van  Horn (1981),  investasi  adalah  kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan  kas  pada  masa sekarang  ini,  dengan  tujuan  untuk menghasilkan  barang  di  masa  yang akan datang. Sedangkan menurut Henry Simamora   (2000:438),  investasi adalah  suatu  aktiva  yang  digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaannya  melalui  distribusi  hasil investasi  (seperti  pedapatan  bunga, royalty,  deviden,  pendapatan  sewa dan  lain  –  lain),  untuk  apresiasi  nilai investasi,  atau  untuk  manfaat  lain
bagi  perusahaan  yang  berinvestasi, seperti  manfaat  yang  diperoleh melalui hubungan dagang.
Sementara  itu,  menurut  Fitz Gerald  (1978),  investasi  adalah  yaitu aktivitas  yang  berkaitan  dengan usaha  penarikan  sumber-sumber yang  dipakai  untuk  mengadakan modal barang pada saat sekarang ini.
Barang modal tersebut akan menghasilkan  aliran  produk  baru  di masa  yang  akan  datang.  Fitz  Gerald juga mengungkapkan bahwa investasi yaitu aktivitas yang berkaitan  dengan  usaha  penarikan sumber-sumber untuk dipakai mengadakan  barang.  Dari  modal tersebut  akan  dihasilkan  aliran produk  baru  di  masa  yang  akan datang. Dalam  definisi  ini  investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk: a. Penarikan  sumber  dana  yang digunakan  untuk  pembelian barang modal b. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru Definisi  lain  dikemukakan  oleh Kamarudin Ahmad, yang mangartikan investasi adalah ”menempatkan uang atau  dana  dengan  harapan  untuk memperoleh tambahan atau keuntungan  tertentu  atas  uang  atau dana  tersebut”.  Dalam  definisi investasi menurut Kamarudin Ahmad, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah untuk memperolah keuntungan. Dalam  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan  ”penanaman  modal adalah  segala  bentuk  kegiatan penanaman  modal  asing  untuk melakukan  usaha  di  wilayah  Negara
Republik  Indonesia”. Penanam  modal dapat  berupa  perseorangan  atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam  modal  dalam  negeri  dan penanam modal asing.
Menurut  Sunariyah (2003:4), “investasi  adalah  penanaman  modal untuk  satu  atau  lebih  aktiva  yang dimiliki  dan  biasanya  berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan  keuntungan  di  masa- masa  yang  akan  datang.  Dewasa  ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi  baik  domestik  ataupun modal  asing.  Hal  ini  dilakukan  oleh pemerintah  sebab  kegiatan  investasi akan  mendorong  pula  kegiatan ekonomi  suatu  negara,  penyerapan tenaga  kerja,  peningkatan  output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. Menurut Husnan (1996:5) menyatakan bahwa “proyek investasi merupakan  suatu  rencana  untuk menginvestasikan sumber-sumber daya,  baik  proyek  raksasa  ataupun proyek  kecil  untuk  memperoleh manfaat  pada  masa  yang  akan datang.  ”Pada  umumnya  manfaat  ini dalam  bentuk  nilai  uang.  Sedang modal,  bisa  saja  berbentuk  bukan uang, misalnya tanah, mesin, bangunan dan lain-lain.
Menurut  Kasmir  dan  Jakfar (2012)  investasi  dapat  diartikan sebagai  penanaman  modal  dalam suatu  kegiatan  yang  memiliki  jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang  usaha.  Penanaman  modal yang  ditanamkan  dalam  arti  sempit berupa  proyek  tertentu  baik  bersifat fisik  atau  pun  non  fisik,  seperti proyek  pendirian  pabrik,  jalan, jembatan,  pembangunan  gedung  dan
proyek penelitian, dan pengembangan. Menurut Downes dan Goodman, investasi  adalah  investasi  keuangan dimana seorang investor menanamkan  uangnya  dalam  bentuk usaha  dalamwaktu  tertentu  dari setiap  orang  yang  ingin  memperoleh laba dari keberhasilan pekerjaannya.
Menurut  Tandelilin,  investasi adalah  komitmen  atas  sejumlahdana lainnya  yang  dilakukan  pada  saat  ini dengan tujuan untuk memperolehkeuntungan  di  masa yang akan datang. Menurut M. Suparmoko (1994  :79-80),  investasi  adalah pengeluaran  yang  ditujukan  untuk menambah  atau  mempertahankan persediaan  kapital (capital  stock) . Persediaan  kapital  ini  terdiri  dari pabrik-pabrik,  mesin-mesin  kantor, barang  tahan  lama  lainnya  yang dipakai  dalam  proses  produksi. Termasuk dalam persediaan kapitaladalah rumah-rumah dan persediaan barang-barang yang belum dijual atau dipakai pada tahun yang  bersangkutan (inventory) .  Jadi investasi  adalah  pengeluaran  yang menambah persediaan kapital.
Menurut  Martono  dan  D.  Agus Marjito  (2002:138),  menyatakan bahwa “investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu  perusahaan  kedalam  suatu asset  (aktiva)  dengan  harapan memperoleh  pendapatan  dimasa yang akan datang.” Menurut Sutojo (1993), investasi  adalah  usaha  menanamkan faktor-faktor  produksi  langka  dalam proyek  tertentu,  baik  yang  bersifat baru  sama  sekali  atau  perluasan proyek  atau  pabrik  yang  sudah  ada untuk memperoleh manfaat
keuangan  dan/atau  non  keuangan yang layak dikemudian hari.
Sedangkan  menurut  Haming dan  Basalamah  investasi  merupakan pengeluaran  pada  saat  sekarang untuk  membeli  aktiva  riil  (tanah, rumah,  mobil,  dsb)  atau  aktiva keuangan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar  dimasa  yang  akan  datang, selanjutnya dikatakan investasi adalah  aktivitas  yang  berkaitan dengan  usaha  penarikan  sumber- sumber  (dana)  yangdipakai  untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang,  dengan  barangmodal  itu akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Menurut Sadono Sukirno ( 1997  :  107),  investasi  dapat diartikan  sebagai  pengeluaran  atau pembelanjaan penanam-penanam modal  atau  perusahaan  untuk membeli  barang-barang  modal  dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi  barang-barang  dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dari berbagai pendapat tentang definisi  mengenai  investasi,  penulis berpendapat terdapat satu kesamaan arti  yaitu  investasi  merupakan  suatu pengeluaran  sejumlah  dana  dari investor  atau  pengusaha  guna membiayai  kegitan  produksi  untuk mendapatkan profit di masa sekarang dan dimasa yang akan datang.
Pembahasan Sejarah kegiatan Usaha Pertambangan di Indonesia Sejarah  kegiatan  usaha  dan hukum  pertambangan  di  Indonesia menurut  Sutaryo  Sigit (1996),  secara resmi  dapat  ditemukan  dalam catatan-catatan
kegiatan para
geologist  Belanda  yang  pernah melakukan  survey  di  negeri  ini. Antara  lain TerBraake  (1944)  dan
R  .W  Van  Bemmelen  (1949), serta berbagai  laporan  tahunan  Dinas Pertambangan Hindia Belanda ( “Jaarverslag  Dienst  Van  Den  Mijn Bow” ). Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda sudah ada keterlibatan swasta, sehingga Pemerintah Hindia Belanda membentuk  suatu  Komisi  Khusus (1950)  untuk  mempelajarai  dan menyusun  bentuk  pengaturan  usaha pertambangan.  Komisi  ini  berhasil menyusun sebuah peraturan pertambangan  (mijnreglement)  yang pertama. Peraturan ini memungkinkan  pemberian  hak    atau konsesi penambangan kepada swasta warga  Negara  Belanda,  tetapi  masih terbatas untuk daerah-daerah di luar Pulau  Jawa  (Abrar  Saleng;2004). Berdasarkan catatan-catatan tersebut terkesan bahwa seakan-akan kegiatan  usaha  pertambangan  di Indonesia  ini,  baru  dimulai  sejak tahun 1899. Yaitu tahun diundangkannya Indische  Mijn  Wet, Stb. Tahun 1899 No.214 .
Akan  tetapi  pada  kenyataannya kegiatan  usaha  pertambangan  di negeri  ini,  sudah  terlihat  jejak peninggalannya sejak zaman keemasan  kerajaan  Hindu  Sriwijaya dan  masa  kejayaan  Majapahit.  Hal tersebut  ditandai  dengan  banyaknya pengrajin  perkakas  logam  pada  saat itu,  yang  dikenal  sebagai  jaman perunggu. Bahkan sebenarnya kegiatan  pertambangan  di  negeri  ini, telah  berlangsung  jauh  sebelum kerajaan-kerajaan  Hindu  tersebut muncul.  Dimana  sejak  awal  sejarah bangsa ini, Nenek moyang kita sudah terkenal  sebagai  pengrajin  perkakas
logam  yang  handal  seperti:  Kapak, Tombak,  Parang,  Keris,  Badik, Mandau,  Arit  dan  Cangkul.  Masa  itu dikenal dalam sejarah sebagai zaman Perunggu. Adanya  zaman  Perunggu ini  tentunya  tidak  lepas  dari kemampuan  nenek  moyang  kita  itu, untuk menambang dan mengolah bijih-bijih  logam yang  ada  untuk dijadikan  logam-logam  dasar  sebagai bahan  pokok  pembuatan  perkakas dan  peralatan  kehidupannya.  Pada dasarnya pengolahan bijih-bijih logam  yang  dilakukan  oleh  nenek moyang  kita  ini,  adalah  suatu pekerjaan proses metalurgi walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana (Tri Hayati;72). Jauh sebelum Belanda menjejakkan kakinya di Bumi Nusantara, pelaut portugis lebih dulu sampai  di  Negeri  kaya  rempah  ini. Bahkan pada 1511, Portugis dibawah Alfonso d'Albuquerque telah menguasai  Malaka.  Portugis  juga telah  mampu  membuat  peta  jalur pelayaran  menuju  Nusantara,  tetapi masih  dirahasiakan.  Pada  1595  ada seseorang  bernama Jan  Huygen  van Linschoten menerbitkan sebuah buku berjudul Itinerario  naer  Oost  ofte Portugaels  Indien yang  berisi  peta panduan dan deskripsi jalur pelayaran Portugis sampai ke Nusantara.  Atas  dasar  itulah  pada tahun  yang  sama  pengusaha  Belanda mengirim  ekspedisi  Hindia  Timur yang  dipimpin  oleh Cornelis  de Houtman untuk melakukan perdagangan Pada awalnya Belanda datang di bumi Nusantara karena tertarik akan rempah-rempah  khas  seperti  pala dan  lada  yang  melimpah  di  negri  ini. Belanda juga mengeksploitasi kesuburan  dari  tanah  Nusantara dengan  membuka  perkebunan  aneka komoditas dengan menerapkan sistem  tanam  paksa  yang  sangat menyengsarakan  penduduk  pribumi.
Selain  itu,  Belanda  juga  melirik kekayaan  mineral  khususnya  emas.
Jejak  kegiatan  penambangan  yang dilakukan  Belanda  selama  berkuasa di  Indonesia  masih  dapat  dijumpai mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dam Sulawesi (www.mineraltambang.com). Pada  saat  itu,  Nusantara  sudah terkenal  akan  kekayaan  emasnya. Emas  sebagai  salah  satu  komoditas tambang sudah dikenal dan diusahakan  di  Nusantara  sejak  lebih dari  seribu  tahun  yang  lalu.  Selain situs  tambang,  banyak  artefak  yang ditemukan  para  arkeolog  yang terbuat  dari  emas,  baik  berupa mahkota,  perhiasan,  perlengkapan peribadatan, hingga peralatan sehari- hari.  Legenda  atau  mitos  dengan emas  menjadi  bagian  dari  kisahnya, masih  dituturkan  hingga  sekarang.
Secara empiris hal tersebut membuktikan  bahwa  sejak  dahulu, beberapa  daerah  di  negri  ini  pernah menjadi  pusat  penambangan  emas, pengrajin  emas,  hingga  perdagangan emas.
Sejarah pertambangan dan energi  di  Indonesia  dimulai  dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan  secara  tradisional  oleh penduduk  dengan  seizin  penguasa setempat.  seperti,  Raja,  ataupun Sultan.  Pada  tahun  1602  Pemerintah
Belanda  membentuk  VOC,  selain menjual  rempah-rempah  juga  mulai melakukan perdagangan hasil pertambangan,  pada  tahun  1652 mulailah  dilakukan  penyelidikan berbagai  aspek  ilmu  kealaman  oleh para ilmuwan dari Eropa. Pada tahun 1850  Pemerintah  Hindia  Belanda membentuk Dienst van het Mijnwezen
(Mijnwezenn  -  Dinas  Pertambangan) yang  berkedudukan  di  Batavia
(sekarang  Jakarta)  untuk  lebih mengoptimalkan penyelidikan geologi  dan  pertambangan  menjadi lebih terarah. Berdasarkan  catatan  sejarah
tersebut,  maka  dapat  diketahui  pula bahwa penambangan emas, tembaga, dan  besi  di  Pulau  Jawa  dan  Pulau Sumatera  secara  komersial  sudah dimulai menjelang tahun 700 Masehi. Maka  pada  masa  itu  Pulau  Sumatera dikenal sebagai Swarna Dwipa ( Pulau Emas )  dan  Pulau  Jawa  dikenal sebagai  Jawa  Dwipa  ( Pulau  Beras ). Selanjutnya  sejak  Belanda  datang pada  tahun  1602  Masehi,  sebagai kelompok  pedagang  yang  tergabung dalam Verenigde  Ooze  Indische Company dan  terkenal  dengan sebutan VOC, maka mulailah era baru dalam kegiatan pengusahaan pertambangan  di  Indonesia  yang lebih  modern  dengan  sekala  yang besar  pula.  Pada  masa  ini  mulailah Timah  di  tambang  di  Pulau  Bangka pada  tahun  1710,  di  Pulau  Belitung pada  tahun  1851,  dan  di  Pulau Singkep pada tahun 1887. Sedangkan Batubara  mulai  di  tambang  di  Pulau Jawa pada tahun 1854, Aspal di Pulau Buton  pada  tahun  1909,  Nikel  di Pulau Sulawesi pada tahun 1916 dan Bauksit  di  P.  Intan  pada  tahun  1925 (www.esdm.go.id).
Menjelang  tahun  1920,  sesuai dengan  rencana  Pemerintah  Hindia Belanda menjadikan Bandung sebagai ibukota  Hindia  Belanda,  maka dilakukan persiapan untuk memindahkan  kantor Mijnwezen ke Bandung. Pada perjalanannua Mijnwezen berada  dibawah  naungan Departement  Burgerlijke  Openbare Werken (Departemen Pekerjaan
Umum) dan berkantor di Gedung Sate (www.esdm.go.id).
Pada  tahun  1922,  lembaga Mijnwezen ini berganti nama menjadi Dienst van den Mijnbouw . Pada Tahun 1928  Pemerintah  Hindia  Belanda mulai membangun gedung Geologisch Laboratorium yang  terletak  di  jalan Wilhelmina  Boulevard untuk  kantor Dienst  van  den  Mijnbouw dan diresmikan pada tanggal 16 Mei 1929. Selama Perang Dunia ke II, gedung ini kerap  dipergunakan  sebagai  tempat pendidikan Assistent Geologen Cursus (Kursus  Asisten  Geologi),  dengan peserta  hanya  beberapa  orang  saja diantaranya, Raden Soenoe Soemosoesastro  dan  Arie  Frederik Lasut.  Dua  orang  peserta  pribumi itulah  yang  kemudian  menjadi pegawai menengah pertama di kantor Mijnbouw  sejak  tahun  1941  yang dikemudian  hari  menjadi  tokoh perjuangan dalam membangun kelembagaaan  tambang  dan  geologi nasional (www.esdm.go.id). Pada  masa  penjajahan  Jepang (1942-1945), Mijnbouw dengan segala  sarana  dan  dokumennya diambilalih oleh Jepang dan namanya diganti  menjadi Chisitsu  Chosasho . Kantor Chisitsu Chosasho tidak  dapat berbuat  banyak  karena  ketiadaan tenaga ahli dan anggaran. Tenaga ahli Belanda pada awalnya masih dipertahankan tetapi kemudian diinternir,  kecuali  mereka  yang diperlukan oleh Jepang (www.esdm.go.id). Proklamasi Kernerdekaan Indonesia  pada  tanggal 17  Agustus 1945 mengantarkan  perubahan  yang sangat  besar  di  segala  bidang, termasuk  bidang  pertambangan. Setelah  disiarkan  melalui  radio, berita  tentang  proklamasi  dapat diterima secara luas oleh masyarakat
di  seluruh  Indonesia.  Pegawai pribumi  di  kantor Chisitsu  Chosasho yang  sebagian  besar  masih  muda, menerima  berita  itu  dan  mereka langsung  mempersiapkan  diri  untuk mengambil  Iangkah  yang  diperlukan (www.esdm.go.id).
Pada awal kemerdekaan, kegiatan pengelolaan pertambangan dan  energi  menghadapi  berbagai kesulitan  dan  tidak  banyak  yang dapat diperbuat di bidang usaha ini. Di  beberapa  tempat,  fasilitas pertambangan  dan  energi  dibumi hanguskan agar tidak dapat dipakai oleh  kekuatan  kolonial.  Walaupun demikian,  kegiatan  di  bidang  ini tidak dapat dikatakan lumpuh sama sekali (www.esdm.go.id). Pada masa itu, bangsa Indonesia telah mampu memproduksi minyak bumi sebanyak  6.000  barel  per  hari, batubara  37.000  ton  per  tahun, timah  1.050  ton  per  tahun,  serta memproduksi  tenaga  listrik  yang berasal  dari  pembangkit  tenaga listrik  perusahaan  swasta  yang dinasionalisasi dan milik pemerintah  sebesar  504.000  MWh. Penyediaan  listrik  ini  dilakukan oleh  perusahaan  listrik  dan  gas yang  diambil  alih  dari  pemerintah pendudukan Jepang dan selanjutnya diberi nama Jawatan Listrik dan Gas. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah  Nomor  1/S.D.  Tahun 1945,  jawatan  ini  dimasukkan  ke dalam struktur Departemen Pekerjaan  Umum.  Penting  untuk dicatat  pula  adalah  berhasilnya upaya  penyelamatan  dokumen  dan peta kekayaan tambang dan mineral  Indonesia,  yang  kemudian menjadi  modal  utama dalam pencarian  kekayaan  mineral  serta
membangun  sektor  pertambangan dan energi (www.bappenas.go.id).
Setelah  pengakuan  kedaulatan pada  bulan  Desember  1949,  semua saham  perusahaan  minyak  milik pemerintah kolonial Belanda dialihkan  ke  Pemerintah  Indonesia. Kegiatan  di  sektor  pertambangan dan energi mulai dilakukan kembali dengan merehabilitasi dan mengelola  instalasi-instalasi  yang dibangun  di  jaman  penjajahan. Namun,  kegiatan  eksplorasi  dan produksi  masih  sangat  terbatas.
Kegiatan penyelidikan geologi, eksplorasi  dan  hasil  pertambangan dalam periode ini belum menunjukkan  perkembangan  yang berarti (www.bappenas.go.id). Pada  tahun  1958,  Pemerintah
Indonesia  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  86  Tahun  1958 tentang  nasionalisasi  perusahaan pertambangan milik Belanda. Hal ini merupakan  peristiwa  penting  bagi pembangunan pertambangan selanjutnya.  Pada  tahun  1959, semua  perusahaan  Belanda  antara lain  perusahaan  tambang  batubara, timah, emas, dan bauksit ditetapkan pengelolaannya  oleh  Biro  Urusan Perusahaan Tambang Negara (BUPTAN). Konsesi-konsesi pertambangan sejak perang kemerdekaan yang tidak diusahakan lagi  atau  baru  diusahakan  dalam tahap permulaan dikenakan pembatalan  hak-hak  pertambangan sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1959. Daerah-daerah  bekas  konsesi  yang dibatalkan  hanya  dapat  diusahakan oleh perusahaan negara atau perusahaan milik daerah Swatantra. Produksi batubara makin berkembang sebagai energi pengganti  minyak  bumi.  Hal  ini
ditandai  dengan  adanya  eksploitasi dan  dikembangkannya  tambang tembaga  dan  emas  secara  besar- besaran di Irian Jaya dan dibangunnya  pabrik  peleburan  nikel di  Soroako,  Sulawesi  Selatan  dan  di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Produksi timah juga dapat ditingkatkan,  sehingga  Indonesia merupakan  salah  satu  pengekspor timah  terbesar  di  dunia.  Beberapa produksi  bahan  tambang  lainnya seperti  perak,  bauksit,  fosfat,  dan bahan  galian  industri  lainnya  yang semula hanya dipakai untuk memenuhi  kebutuhan  dalam  negeri sudah  mulai  diekspor.  Hal  yang demikian itu mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan energi nasional pada tahun  1980.  Produksi  batubara meningkat  pesat  dari  hanya  159,9 ribu  ton  pada  awal  Pembangunan Jangpa  Panjang  Pertama  (PJP  I) menjadi  28,5  juta  ton  pada  akhir PJP I. Ekspor batubara yang dimulai pada akhir Repelita II dengan jumlah 27,3  ribu  ton  telah  meningkat menjadi 19 juta ton pada akhir PJP I dan menempatkan Indonesia sebagai  salah  satu  pengekspor batubara  terkemuka  di  dunia. Menjelang  akhir  PJP  I,  penggunaan briket  batubara  untuk  keperluan rumah  tangga  dan  industri  kecil sudah mulai dimasyarakatkan,
untuk  menggantikan  minyak  tanah dan BBM lainnya.
Peningkatan  pembangunan  di sektor  pertambangan  dan  energi tidak  terlepas  dari  dikembangkan dan  diselesaikannya  sejumlah  peta dan  informasi  geologi  mengenai keberadaan  sumber  mineral  dan energi  Indonesia.  Pemetaan  dan penyelidikan  geologi  juga  telah berhasil meningkatkan kesiapsiagaan dalam rangka mitigasi dan penanggulangan bencana alam geologi, serta menjadi bahan bagi penataan ruang. Untuk  itu  selama  PJP  I  antara  lain telah  diselesaikan  90  persen  peta geologi  bersistem;  83  persen  peta daerah  bahaya  gunung  api;  46 persen  pemetaan  batubara  dan gambut;  serta  mulai  dilakukannya pemetaan  geologi  dasar  laut  dan pemboran pengujian panas bumi.
Dengan  berlandaskan  hasil pembangunan  yang  telah  dicapai dalam  PJP  I,  maka  pembangunan pertambangan  dan  energi  akan dilanjutkan  dan  ditingkatkan  dalam PJP  II,  diawali  dengan  Repelita  VI. Sasaran pembangunan pertambangan  dalam  Repelita  VI adalah  meningkatnya  produksi  dan diversifikasi  hasil  tambang  untuk memenuhi  kebutuhan  bahan  baku industri  dan  sumber  energi  primer, serta  meningkatnya  ekspor  dan pemenuhan  keperluan  masyarakat lainnya; terwujudnya sistem pengelolaan  pertambangan  yang efisien dan produktif yang didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi  dan  sumber  daya  manusia yang  berkualitas;  meningkatnya peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan,  terutama  melalui wadah koperasi; meluasnya pembangunan  pertambangan  di daerah guna mendukung pengembangan  wilayah,  terutama kawasan  timur  Indonesia;  dan tersedianya  pelayanan  informasi geologi  dan  sumber  daya  mineral yang  andal,  baik  untuk  eksplorasi lanjut,  penataan  ruang  maupun mitigasi bencana alam geologis. Sasaran pembangunan pertambangan di bidang geologi dan sumber daya mineral dalam
Repelita  VI,  antara  lain  adalah penyelesaian  peta  geologi  dan daerah bahaya gunung api Indonesia, yang terdiri atas pemetaan  dan  penyelidikan  geologi dan  geofisika  sejumlah  104  peta; pemetaan dan penyelidikan geologi  kelautan  sejumlah  25 lembar peta dan 30 lokasi; inventarisasi  dan  pemetaan  serta eksplorasi  sumber  daya  mineral sejumlah  55  lembar  peta  dan  105 lokasi;  dan  pemetaan  hidrogeologi sebanyak 25 lembar. Di bidang pertambangan mineral  dan  batubara  sasaran  yang hendak  dicapai  pada  akhir  Repelita VI,  terutama,  adalah  produksi batubara  mencapai  71  juta  ton, produksi  timah  40,3  ribu  ton, produksi  bijih  nikel  2.750  ribu  ton, produksi  bauksit  1  juta  ton, produksi  tembaga  1.761  ribu  ton, produksi emas 70.600 kilogram dan Perak  143.000  kilogram.  Di  bidang minyak  bumi,  gas  bumi,  dan  panas bumi  sasarannya  dalam  Repelita  VI, antara lain, adalah produksi minyak bumi  dan  kondensat  sebesar  547,5 juta  barel,  dan  produksi  gas  bumi sebesar 2.960 miliar kaki kubik.
Pertumbuhan sektor pertambangan  diharapkan  dapat mencapai  rata-rata  2,6  persen  per tahun  selama  Repelita  VI.  Dengan tingkat pertumbuhan ini diharapkan bahwa  sektor  pertambangan  dapat meningkatkan  kesempatan  kerja dari  sekitar  842  ribu  orang  pada tahun 1993 menjadi 989 ribu orang pada  akhir  Repelita  VI.  Dengan demikian,  sektor  pertambangan diharapkan  mampu  menciptakan tambahan  kesempatan  kerja  untuk 147  ribu  orang  selama  Repelita  VI. Penyerapan tenaga kerja ini terutama  diharapkan  terjadi  dari
makin  tumbuh  dan  berkembangnya usaha pertambangan rakyat, termasuk  pertambangan  skala  kecil dalam bentuk koperasi. Untuk mencapai berbagai sasaran  tersebut,  kebijaksanaan pembangunan  pertambangan  pada pokoknya  adalah  mengembangkan informasi  geologi  dan  sumber  daya mineral  sebagai  pendukung  dasar pembangunan pertambangan; memantapkan penyediaan komoditas  mineral  dan  energi melalui  peningkatan  produksi  dan diversifikasi hasil tambang; meningkatkan  peranserta  rakyat dan  melestarikan  fungsi  lingkungan hidup dalam pembangunan pertambangan; mengembangkan kemampuan  sumber  daya  manusia dan penguasaan teknologi pertambangan  guna  mendukung peningkatan efisiensi serta produktivitas  usaha  pertambangan; dan  mengembangkan  iklim  usaha, kemitraan  berusaha  serta  sistem pendukung lainnya bagi peningkatan efektivitas pembangunan pertambangan. Untuk melaksanakan kebijaksanaan dan pencapaian berbagai sasaran pembangunan pertambangan,  disusun  serangkaian program  pokok  yang  terdiri  dari program  pengembangan  geologi  dan sumber  daya  mineral  meliputi geologi sumber daya mineral, geologi kelautan,  geologi  tata  lingkungan dan  mitigasi  bencana  alam  geologic; program pembangunan pertambangan meliputi pertambangan batubara, pertambangan mineral, pertambangan  minyak  bumi,  gas bumi, dan panas bumi; dan program pengembangan usaha pertambangan rakyat  terpadu;  serta  didukung  oleh
program  penunjang  yaitu  program penelitian dan pengembangan pertambangan; program  pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan ketenagakerjaan pertambangan; program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup; program pengembangan usaha nasional;  dan  program  peningkatan kerjasama internasional.
Pada tahun pertama Repelita VI, peningkatan  produksi  dan  ekspor hasil  pertambangan  terlihat  pada hampir  semua  jenis  mineral.  Selain itu,  ditemukan  sejumlah  cadangan baru  bahan  tambang,  baik  dalam jumlah  besar  maupun  kecil  yang segera  dapat  dieksploitasi  secara ekonomis  seperti  cadangan  tembaga di  Irian  Jaya  dan  Nusa  Tenggara
Barat, gas alam di Arun dan Bontang, beberapa lapangan minyak, cadangan  batubara  dan  mineral logam  lainnya  serta  berbagai  bahan galian industri.
Produksi  batubara  pada  tahun 1994/95  mencapai  32.599,5  ribu ton,  atau  meningkat  14,1  persen dari  tahun  sebelumnya.  Dalam rangka  penghematan  penggunaan BBM,  batubara  merupakan  sumber energi pengganti minyak bumi yang utama  untuk  pembangkit  energi listrik  dan  industri  semen,  serta industri  lainnya  di  dalam  negeri. Ekspor  batubara  juga  meningkat dari  18.985,9  ribu  ton  pada  tahun 1993/94  menjadi  22.080,0  ribu  ton pada  tahun  1994/95,  atau  naik sebesar  16,3  persen.  Kemajuan  ini telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu eksportir batubara terkemuka di dunia. Dalam upaya  penganekaragaman  konsumsi energi  untuk  rumah  tangga  dan industri  kecil  terutama  di  daerah perdesaan, pemasyarakatan
pemakaian  briket  batubara  sebagai pengganti  BBM  dan  kayu  bakar terus  diupayakan  melalui  kegiatan percontohan. Mengingat peran industri pertambangan dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa, maka pemerintah  menetapkan  Hari  Jadi Pertambangan  dan  Energi,  Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  No.  1319  K/73/MEM/2006 tentang  Tim  Penyusunan  Buku Sejarah  Pertambangan  dan  Energi kemudian diperbaharui dengan Keputusan No. 0147 K/73/MEM/200R tanggal 14 Februari 2008. Penetapan Hari Jadi Pertambangan dan Energi diputuskan dalam  Rapat  Pimpinan  (Rapim) DESDM  yang  berlangsung  pada tanggal  1  Nopember  2007  di  Badan Geologi  Bandung.  diikuti  oleh  para Pejabat  Eselon  I  dan  II  DESDM dipimpin  oleh  Menteri  Energi  dan Surnber Daya Mineral.
Berdasarkan  hasil  penetapan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya  Mineral  menyampaikan  surat kepada Presiden No. 1349/04/ME~LS/2008  tanggal  26 Pebruari 2008 mengusulkan Hari Jadi Pertambangan  dan  Energi  untuk ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Selanjutnya, dengan Keputusan Presiden Repub1ik Indonesia  Nomor  22  tahun  2008 tanggal 27 September 2008 ditetapkan  Hari  Jadi  Pertambangan dan  Energi  adalah  tanggal  28
September.

## Perkembangan  Sejarah  Perizinan Pengusahaan Pertambangan
Pada  masa  sebelum  Belanda datang  ke  negeri  ini,  yaitu  pada
zaman  Majapahit  dan  Sriwijaya,
bentuk “ Perijinan” Pengusahaan Pertambangan  yang  diberikan  oleh Raja atau Pembesar kerajaan lainnya. Kemungkinan diberikan dalam bentuk Lisan saja,  sebagaimana  yang berlaku secara umum dalam masyarakat hukum adat di negeri ini.
Ijin  usaha  pertambangan  yang diberikan  oleh  para  pembesar kerajaan  tersesebut,  mungkin  saja diberikan  kepada  para  penambang tradisional  ini  secara  resmi  ditulis pada  Pelepah  Lontar  dalam  bahasa Hindu atau jawa Kuno. Namun hingga kini belum pernah ditemukan tentang catatan-catatan  resmi  tersebut,  baik dalam  bentuk  hikayat  dongeng  atau cerita-cerita  rakyat  lainnya.  Karena pada  masa  itu  yang  berlaku  adalah Hukum  Adat  yang  umumnya  tidak tertulis.  Namun  salah  satu  konsep Hukum  Adat  yang  tidak  tertulis  ini, yaitu  “ Maro” atau  “ Bagi  Hasil . Ternyata sampai saat ini masih tetap digunakan  sebagai  rujukan  atau landasan  kerjasama  pengusahaan Migas dengan Kontraktor Asing, yaitu “ Kontrak  Production  Sharing”  (KPS). Bentuk kerjasama bagi hasil ini, yang berakar  dari  hukum  adat  Jawa  yang bersifat  agraris  telah  diangkat  oleh Dr.Ibnu Sutowo, untuk menggantikan konsep  dasar  Kontrak  Karya  (KK) Perminyakan  yang di  adopt  dari Kontrak  5-A  berdasarkan  Pasal  5  A Indische  Mijn  Wet. Kontrak  Karya Perminyakan  ini,  yang  mengikuti Konsep  Kontrak  5-A  sebagai  produk penjajah.  Menurut  Ibnu  Sutowo masih  sangat  menguntungkan  pihak Kontraktor  Asing,  karena  dalam  KK ini,  manajemen  operasi  perminyakan masih  berada  pada  pihak  kontraktor asing.  Sedangkan  pada  Kontrak Production  Sharing  (  KPS  ), manajemen pengusahaan Migas telah
berpindah  kepada  bangsa  Indonesia selaku  pemilik  bahan  galian  Migas tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya  ternyata  Konsep  KPS  ini, dapat  diterima  baik  oleh  kalangan bisnis perminyakan Internasional.Termasuk para investor asing  dari  negara-negara  besar, seperti:  Amerika  Serikat,  Inggris, Kanada, Perancis, dan Jepang . Kerjasama perminyakan dengan prinsip  bagi  hasil  ini,  telah  diangkat oleh  Ibnu  Sutowo  selaku  Direktur Utama PERMINA, untuk menyempurnakan  bentuk  kerjasama perminyakan  waktu  itu  (Kontrak
Karya),  yang  mempunyai  landasan hukum Pasal  6  ayat  (1)  UU  No.44 Prp.1960. Dimana  sesuai  Kontrak Karya  ini,  manajemen  kerjasama pengusahaan  minyak  masih  dikuasai oleh  3  perusahaan  besar  minyak asing.  Yaitu:  SHELL  yang  berkontrak dengan  PERMIGAN,  PT.  CALTEX dengan PERTAMINA dan PT. STANCAC dengan PERMINA. Secara formal konsep bagi hasil ini  dikembangkan  mulai  tahun  1964, yaitu  sejak  ditanda  tanganinya Kontrak  Bagi  Hasil  antara  PT PERMINA dengan Refining Associated Ltd.  (untuk  wilayah  daratan).  Untuk Kontrak  bagi  hasil  pada  kegiatan migas  dilepas  pantai , dimulai  pada tahun  1966  yang  ditandai  dengan ditandatanganinya Kontrak Bagi Hasil Migas  antara  PT.  PERMINA  dengan Indonesia  Independent  American Petroleum  Company  (IIAPCO)  yang sekarang beralih menjadi PT. MAXUS Oil.  Adapun  prinsip-prinsip “Kontrak Production  Sharing” yang  bersifat lebih  menguntungkan  dari  Kontrak Karya Migas antara lain:
a. Manajemen  pengusahaan  Migas berada ditangan PERTAMINA yang
bertindak  atas  nama  Pemerintah, selaku pemegang KP Migas b. Kerjasama didasarkan pada perkembangan  produksi  (bagi hasil) c. Resiko  pengusahaan  ditanggung Kontraktor.
d. Keuntungan  diambil  dari  sisa produksi  (dipotong  biaya)  dengan pembagian 85% untuk Negara dan 15% untuk Perusahaan (Kontraktor) e. Peralatan-peralatan untuk kegiatan operasi Migas yang dibeli Kontraktor setibanya di Indonesia, akan menjadi hak milik Pemerintah. Kembali  pada  perkembangan sejarah perijinan pengusahaan pertambangan.  Bahwa  sejak  Belanda datang  dan  menguasai  negeri  ini, maka selanjutnya izin-izin pertambangan  yang  diberikan  oleh
Sultan-sultan  di  Sumatera  dan  Raja- raja di Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia.  Selanjutnya  diberikan dalam bentuk Konsesi Pertambangan, sesuai  Konsep  Hukum  Perdata  Barat sebagaimana  diatur  dalam Burgirljk Wetboek (BW). Hukum Perdata Barat ini,  dibawa  oleh  Belanda  dari negerinya dan diberlakukan di negeri jajahannya ini secara Concordansi . Dengan berkembangnya kegiatan  pertambangan  termasuk migas di Hindia Belanda ini waktu itu, maka  setelah  seorang  saudagar tembakau  bangsa  Belanda  bernama J Ree Ring menemukan minyak di desa Palimanan Cirebon pada tahun 1897. Pada  tahun  1899  Belanda  lalu menerbitkan Indische  Mijn  Wet Stb .1899  No.214,  yang  mengatur secara khusus tentang perijinan yang bersifat publik dibidang Pertambangan,  yang  diatur  sesuai konsep  hukum  perdata  barat  yang
tersebut.  Dimana  semua  perijinan yang  bersifat  publik  diberikan  dalam bentuk  “Konsesi”,  seperti  Konsesi Hutan  yang  selanjutnya  dikenal sebagai  Hak  Penebangan  Hutan  atau HPH,  Konsesi  Perkebunan,  sesuai  UU Agrarische  Wet  Stb. 1870  No.55  dan Konsesi  Pertambangan  baik  untuk Pertambangan Umum maupun Minyak dan Gas. Berdasarkan Indische  Mijn  Wet Stb.1899  No.  214 .  Pelaksanaan  pem- berian  Konsesi  oleh  Pemerintah Hindia  Belanda  ini,  dilakukan  dalam rangka  menetapkan  politik  dan kebijakan  kolonialnya  atas  kekayaan alam  bahan  galian  di  Indonesia. Undang-undang pertambangan Hindia  Belanda  ini  lahir,  dari perkembangan politik pada waktu itu yang  dilandasi  oleh  alam  pikiran mereka yang liberalistis dan kapitalis. Kebijakan  politik  penjajah  dibidang pertambangan ini telah melapangkan jalan  bagi  “Konsesi  Pertambangan”. Selanjutnya  cengkeraman  konsesi tersebut  terhadap  kekayaan  nasional bangsa  Indonesia  ini,  berlangsung hingga  15  tahun  kita  merdeka.
Tepatnya hingga tahun 1960, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  No.37  tahun  1960,  tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang  No.44  tahun  1960  tentang Migas. Arti  Penting  Investasi  di  Bidang Pertambangan Istilah investasi atau penanaman modal banyak digunakan dalam  kegiatan  bisnis  sehari-hari maupun  dalam  bahasa  perundang- undangan,  istilah  investasi  banyak digunakan  dalam  dunia  usaha,  maka istilah  penanaman  modal  banyak
digunakan dalam perundang- undangan. Investasi  berasal  dari  bahasa latin,  yaitu investire (memakai), sedangkan  dalam  bahasa  Inggris disebut  dengan  investment.  Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi  penanaman  modal  dapat berarti  penanaman  modal  yang dilakukan  secara  langsung  oleh investor  lokal (Domestic  investor), investor asing (Foreign  Direct
Investment) dan  penanaman  modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh  pihak  asing  (Foreign  Indirect Investment)  melalui  pembelian  efek lewat  Lembaga  Pasar  Modal (Capital Market).
Dalam  perhitungan  pendapatan nasional  dan  satstistik,  investasi meliputi  hal  yang  lebih  luas  lagi. Menurut  Sukirno  (1994  :  91),  dalam perhitungan  pendapatan  nasional, investasi  meliputi  hal-hal:  “Seluruh nilai  pembelian  pengusaha  atas barang-barang modal dan pembelanjaan  untuk  mendirikan industri-industri, pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah  dan  tempat  tinggal, pertambahan  dalam  nilai  stok barang-barang berupa bahan mentah, barang  yang  belum  selesai  di  proses dan barang jadi”. Dalam kaitannya dengan perusahaan dimana perusahan melakukan investasi guna mendapatkan  profit  yang  sebesar- besarnya,  di  mana  dana  investasi tersebut  salah  satunya  bersumber dari dana masyarakat yang di tabung pada  lembaga-lembaga  keuangan,
maka Deliarnov mengemukakan bahwa “investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran  untuk  membeli  bahan baku/  material,  mesin-mesin  dan peralatan  pabrik  serta  semua  modal lain  yang  di  perlukan  dalam  proses produksi. Pengeluaran untuk keperluan  bangunan  kantor,  pabrik tempat tinggal karyawan dan bangunan kontruksi lainnya. Perubahan  nilai  stok  atau  barang cadangan sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga”. Investasi  merupakan  salah  satu sektor pendukung kemajuan ekonomi di  setiap    negara.  Semua  negara memiliki  kekurangan  dan  kelebihan untuk  saling  mengisi    antara  satu negara  dengan  negara  lain.  Untuk menutupi kekurangan serta memajukan  perekonomian  suatu negara  diantaranya  melalui  jalan investasi, yang merupakan salah satu jalur  hubungan  negara  baik  secara bilateral  maupun  multilateral.  Sebab investasi  akan  menambah income negara melalui pemasukan pajak dan mengurangi  pengangguran. Pertimbangan  utama  suatu negara mengoptimalkan peran investasi  baik  asing  maupun  dalam negeri adalah untuk merubah potensi ekonomi  menjadi  kekuatan  ekonomi riil  dalam  rangka  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  ( economic growth). Peran  investasi  tidak  hanya sebagai  alternatif  terbaik  sumber pembiayaan  pembangunan  apabila dibandingkan  dengan  pinjaman  luar negeri,  tetapi  juga  sangat  penting sebagai  alat  untuk  mengintegrasikan ekonomi  suatu  negara  kedalam ekonomi  global.  Di  samping  itu, investasi dapat menghasilkan multiplayer effect terhadap pembangunan  ekonomi  nasional, karena  kegiatan  investasi  tidak  saja mentransfer modal dan barang, tetapi juga  mentransfer  ilmu  pengetahuan
dan  modal  sumber  daya  manusia, memperluas lapangan kerja, mengembangkan  industri  substitusi impor  untuk  menghemat  devisa, mendorong  ekspor  non  migas  untuk menghasilkan  devisa,  alih  teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal. Oleh  karena  itu  banyak  negara, tidak  terkecuali  Indonesia,  yang menjadikan kegiatan investasi sebagai  bagian  dari  penyelenggaraan perekonomian  nasionalnya.  Target pertumbuhan  ekonomi  sebesar  7.9% hingga  2009  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Indonesia  menjadikan peran investasi menjadi kian penting, mengingat  tingkat  konsumsi  dalam negeri  saat  ini  tidak  akan  mampu menciptakan  lapangan  kerja  yang cukup.  Hal  ini  jelas  memberikan tekanan  kepada  Indonesia  untuk menarik  lebih  banyak  investasi  baru, khususnya  dari  luar  negeri,  guna menutup kekurangan (Mahmul Siregar). Berdasarkan Undang-undang Nomor  25  tahun  2007  tentang Penanaman modal memberikan faedah  bahwa  Indonesia  menerima kegiatan  investasi  dalam  bentuk penanaman  modal  asing  maupun dalam  negeri.  Dalam  pertimbangan (konsiderans)  huruf  c,  bahwa  untuk mempercepat  pertumbuhan  ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik  dan  ekonomi  Indonesia diperlukan  peningkatan  penanaman modal  untuk  pengelolaan  potensi ekonomi  menjadi  kekuatan  ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal,  dari  dalam  negeri  maupun dari  luar  negeri.  Sebagian  asas penanaman  modal  yang  penting dalam menunjukkan kegiatan investasi  yaitu  pasal  3  huruf  j keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Masuknya  modal  asing  di  suatu negara, terutama negara-negara berkembang  khususnya  di  Indonesia akan  memberikan  dampak  positif bagi  negara  penerima  modal,  seperti mendorong tumbuhnya bisnis,
adanya supply teknologi dari investor baik  dalam  bentuk  proses  produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Secara  rinci,  penanaman  modal asing dapat memberikan keuntungan cukup  besar  terhadap  perekonomian nasional,  misalnya  dapat  berupa (Hafnifiaty Shinta;2009):
a. Menciptakan  lapangan  kerja  bagi penduduk  tuan  rumah,  sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup. b. Menciptakan kesempatan penanaman  modal  bagi  penduduk tuan  rumah,  sehingga  mereka dapat  berbagi  dari  pendapatan perusahaan-perusahaan baru. c. Meningkatkan  ekspor  dari  negara tujuan rumah, sehingga mendatangkan penghasilan tambahan  dari  luar  yang  dapat dipergunakan  untuk  kepentingan penduduknya. d. Melaksanakan pengalihan pelatihan  teknis  dan  pengetahuan, yang  mana  dapat  digunakan  oleh penduduk  untuk  mengembangkan perusahaan dan industri lain. e. Memperluas potensi keswasembadaan  pangan  tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor. f. Menghasilkan  pendapatan  pajak tambahan  yang  dapat  digunakan untuk  berbagai  keperluan,  demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah.
g. Membuat sumber daya tuan rumah baik  sumber  daya  alam  maupun sumber  daya  manusia  lebih  baik pemanfatannya dari semula.
Sehubungan  dengan  kegiatan investasi,  maka  investor  harus memenuhi  syarat  atau  ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memudahkannya  dalam  mengajukan izin  untuk  melakukan  investasi. Menurut Salim HS (Budi Sutrisno;2008)  dalam  pendapatnya yang  menyatakan  Hukum  Investasi mengatur  hubungan  investor  dengan penerima  modal.  Dalam  keadaan  ini maka  status  investor  dapat  dibagi menjadi  dua  investor  asing  dan investor  domestik.  Investor  asing merupakan  penanam  modal  yang berasal  dari  luar  negeri  sedangkan investor domestik merupakan penanam  modal  yang  berasal  dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan  bidang  kegiatan  yang diperkenankan  atau  diperbolehkan untuk  berinvestasi.  Prosedur  dan syarat-syarat  merupakan  tata  cara yang  harus  dipenuhi  oleh  investor dalam menanamkan investasinya.
Untuk  itu,  Negara  Indonesia dalam  Keputusan  Presiden  No.  117 tahun  1999  tentang  Tata  Cara Penanaman  Modal  yang  mengatur metode  dan  langkah  setiap  investor yang  akan  melakukan  investasi  di daerah,  sedangkan  dalam  Keputusan Presiden  No.  29  tahun  2004  tentang Penyelenggaraan  Penanaman  Modal Dalam  Rangka  Penanaman  Modal Asing  dan  Penanaman  Modal  Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu
Atap. Indonesia  yang  kaya  akan sumber daya sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor pertambangan  sebagai  salah  satu penggerak laju pertumbuhan ekonomi  bangsa.  Namun  Indonesia juga  tidak  lepas  dari  berbagai kekurangan, tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri baik dari segi fisik dan  non  fisik  serta  kebutuhan  yang bersifat  konsumtif  maupun  non konsumtif. Misalnya pengadaan teknologi  canggih  untuk  mengolah berbagai kekayaan alam yang dimiliki. Maka  sebuah  keniscayaan  bagi Indonesia untuk membangun investasi  di  bidang  pertambangan dengan  jalan  menarik  negara-negara lain  masuk  ke  Indonesia  untuk berivestasi  mengelola  mineral  yang terkandung di bumi Indonesia. Indonesia dituntut untuk bergerak  cepat  dengan  stabilitas penduduk  yang    semakin  kompleks, salah  satu  penyebabnya  adalah pengangguran yang merajalela. Permasalahan  ini  terjadi  karena kebutuhan  masyarakat  yang  kian meningkat,  sehingga  menimbulkan peningkatan  kebutuhan  akan  sarana, energi dan bahan-bahan mentah yang pada  akhirnya  menambah  tekanan terhadap  lingkungan  dan  sumber- sumber kehidupan. Hal ini memberikan  tantangan  bagi  institusi pemerintahan  dan  hukum  untuk merancang  strategi  dan  membuat aturan  yang  tepat  untuk  menarik investor.  Indonesia  dengan  sumber daya  mineral  dan  tambang  yang melimpah  memerlukan  sumber  daya manusia dan sumber dana (investasi) untuk  membangun  perekonomian dan  mengelola  sumber  daya  alam yang ada. Investasi di bidang pertambangan sangat berperan penting  dalam  usaha  percepatan perbaikan  ekonomi  bangsa,  selain untuk  menutupi  kekurangan  dana pembangunan, investasi ini juga akan
memacu  persaingan  usaha  bagi kalangan pengusaha domestik. Dengan  demikian,  arti  modal  asing yang  ditanamkan  dalam  industri pertambangan  bagi  pembangunan ekonomi  negara-negara  berkembang, termasuk  Indonesia  pada  dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional  disamping  untuk  mengelola kekayaan alam yang dimiliki. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional,  tujuan-tujuan  lain  yang ingin dicapai seperti mengembangkan  industri  substitusi import  untuk  menghemat  devisa, mendorong  eksport  nonmigas  untuk menghasilkan  devisa,  alih  teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan  daerah  tertinggal dapat terlaksana. Sebelum calon investor menanamkan  modalnya  di  suatu negara,  ada  beberapa  hal  yang  yang menjadi  perhatian  negara  calon investor.  Beberapa  hal  ini  seringkali menjadi  perhatian bagi  investor  agar dapat  meminimalisir  resiko  dalam berinvestasi, antara lain:
a. Keamanan  investasi  yang  sering berkaitan  dengan  stabilitas  politik di suatu negara
b. Bahaya  tindakan  nasionalisasi  dan berkaitan dengan ganti kerugian
c. Repartriasi keuntungan dan modal dan konvertibilitas mata uang
d. Penghindaran pajak berganda
e. Masuk  dan  tinggalnya  staff  atau ahli yang diperlukan
f. Penyelesaian sengketa
g. Perlakuan  sama  terhadap  investor asing dan tidak adanya pembedaan dari investor domestik
h. Insentif untuk penanaman modal
i. Transparency, yaitu kejelasan
mengenai peraturan perundangan,
prosedur administrasi yang berlaku, serta kebijakan investasi j. Kepastian hukum, termasuk enforcement putusan-putusan pengadilan. Ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan dalam menarik masuknya  investor  dan  yang  paling penting  adalah  menciptakan  iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi  ini  berupa  kebijakan  dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung  maupun  yang  akan datang,  dimana  kebijakan  dan lingkungan  ini  dapat  mempengaruhi tingkat  pengembalian  dan  resiko investasi. Menurut Erman Rajagukguk(2007;  13)  suatu  negara dapat  dikatakan  memiliki  iklim investasi yang kondusif bila memenuhi  syarat-syarat;  pertama,
ada economic  opportunity (investasi mampu  memberikan  keuntungan ekonomis  bagi  investor);  kedua, political  stability (investasi  akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, legal  certainty atau  kepastian hukum.
Dari  ketiga  syarat  tersebut faktor  kepastian  hukum (legal certainty) merupakan problem tersendiri  bagi  Indonesia.  Kepastian hukum  ini  meliputi  perundang- undangan  yang  dalam  banyak  hal tidak jelas  bahkan  bertentangan,  dan juga  mengenai  pelaksanaan  putusan- putusan pengadilan (Camelia Malik;2007).  Termasuk  pula  di dalamnya  komitmen  dan  konsistensi pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Untuk  mewujudkan  sistem  hukum yang  mampu  mendukung  iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai  dari  izin  untuk  usaha  sampai dengan  biaya-biaya  yang  harus dikeluarkan  untuk  mengoperasikan
perusahaan.  Untuk  mencapai  kondisi ini  yang  diperlukan  adalah  adanya penegakan supremasi hukum (rule of law).
Kepastian  Hukum  Investasi  di Sektor Pertambangan
Negara Indonesia adalah Negara berkembang  yang  memiliki  tujuan dan  arah  pembangunan  nasional yaitu  mewujudkan  suatu  mayarakat adil  dan  makmur.  Masyarakat  yang adil  dan  makmur  dapat  diwujudkan melalui  pembangunan  di  berbagai bidang  diantaranya  ekonomi.  Sektor perekonomian  di  daerah  umumnya berada  pada  sektor  pertanian, perikanan,  kehutanan,  peternakan dan  pertambangan.  Dari  sektor- sektor  ekonomi  tersebut,  sektor pertambangan sedang menjadi primadona bagai para investor untuk menginvestasikan modalnya. Keberhasilan pembangunan perekonomian  di  daerah  melalui industri pertambangan tidaklah mudah, selain memerlukan dukungan dari  berbagai  pihak  terkait,  juga membutuhkan modal yang besar Keberhasilan  dalam  bidang perekonomian  ini  dapat  dicapai dengan  beberapa  cara.  Diantaranya yaitu  menyetujui  adanya  investasi daerah.  Perkembangan  investasi  di Indonesia  merupakan  salah  satu indikator  kemajuan  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia. Investasi  yang dilakukan secara tepat dapat mendukung  tercapainya  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan  investasi  di  Indonesia yaitu  dengan  pemberlakuan  otonomi daerah. Investasi  merupakan  salah  satu instrumen dalam sistem perekonomian  suatu  bangsa  yang
sangat  penting,  tidak  mengherankan jika  di  negara  maju  maupun  negara Indonesia  berusaha  secara  optimal untuk  menjadi  tujuan  investasi  guna menggerakkan  roda  perekonomian yang  berhubungan  langsung  dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan  dan  ekspor  serta kegiatan  ekonomi  masyarakat  pada umumnya. Ruang lingkup ini tidaklah berlebihan  jika  dikemukakan  bahwa kehadiran investasi merupakan suatu hal yang signifikan dalam pembangunan nasional atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor  25  tahun  2007  tentang Penanaman Modal memberikan faedah  bahwa  Indonesia  menerima kegiatan  investasi  dalam  bentuk penanaman  modal  asing  maupun dalam  negeri.  Dalam  pertimbangan (konsiderans)  huruf  c,  bahwa  untuk mempercepat  pertumbuhan  ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik  dan  ekonomi  Indonesia diperlukan  peningkatan  penanaman modal  untuk  pengelolaan  potensi ekonomi  menjadi  kekuatan  ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal,  dari  dalam  negeri  maupun dari  luar  negeri.  Sebagian  asas penanaman  modal  yang  penting dalam menunjukkan kegiatan investasi  yaitu  pasal  3  huruf  j keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Iklim  investasi  di  Indonesia yang masih belum kondusif menimbulkan kekhawtiran- kekhawatiran  bagi  para  investor. Apalagi investasi di bidang pertambangan  yang  memerlukan dana besar dengan risiko yang relatif tinggi.  Para  investor    merasa
khawatir akan banyaknya risiko yang akan ditemui. Kondisi ini dipengaruhi oleh  situasi  hukum  dan  politik
Indonesian yang tidak menentu.
Menurut Blacklaw  Dictionary (1982:  847),  hukum  pertambangan adalah: “the  act  appropriating  a mining  claim  (parcel  of  land containing  precious  metal  its  soil  or rock)  according to  certain  established rule”. Artinya  ketentuan  yang  khusus yang  mengatur  hak  menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam  berharga  di  dalam  tanah  atau bebatuan)  menurut  aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Salim HS mendefinisikan Hukum pertambangan adalah:  "keseluruhan kaidah  hukum  yang  mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan  bahan  galian  (tambang) dan  mengatur  hubungan  hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)". Kaidah  hukum  dalam  hukum pertambangan  dibedakan  menjadi dua  macam,  yaitu  kaidah  hukum pertambangan  tertulis  dan  tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis  merupakan  kaidah-kaidah hukum  yang  terdapat  di  dalam peraturan perundang-undangan, traktat  dan  yurisprudensi.  Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum  yang  hidup  dan  berkembang dalam  masyarakat.  Bentuknya  tidak tertulis  dan    sifatnya  lokal,  artinya hanya  berlaku  dalam  masyarakat setempat.
Dalam  kegiatan  investasi  di sektor pertambangan, kepastian hukum  merupakan  faktor  utama dalam  menentukan  sukses  atau
tidaknya  kegiatan  investasi  tersebut. Investor yang menanamkan modal di negara-negara  berkembang  seperti Indonesia umumnya menuntut kesiapan  negara  tersebut  dari  aspek keamanan  dan  kepastian  hukum dalam  berinvestasi.  Namun,  hal  ini belum  sepenuhnya  terwujud  dalam industri  pertambangan  di  dalam negeri. Manajemen buruk pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan  secara  tidak  langsung telah mengakibatkan kerugian negara secara  materil.  Artinya,  potensi industri pertambangan dimana merupakan  salah  satu  penyumbang bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, tidak lagi secara maksimal memberikan  kontribusi  terhadap pendapatan  negara  dan  memajukan perekonomian di daerah.
Pada  dasarnya,  permasalahan tersebut sudah lama menjadi kendala utama  dalam  bidang  pertambangan di  Indonesia.  Namun,  pemerintah tidak  segera  menyelesaikannya  yang menyebabkan permasalahan ini semakin berlarut-larut. Padahal melalui  datangnya  investor  dalam mengelola  sumber  daya  alam  yang melimpah  dapat  dimanfaatkan  oleh pemerintah Indonesia untuk pembiayaan bangsa. Ada dua hambatan atau kendala yang  dihadapi  dalam  menggerakkan investasi  secara  keseluruhan  di Indonesia, sebagaimana diinventarisasi  oleh  BKPM  (Badan Koordinasi  Penanaman  Modal),  yaitu kendala  internal  dan  eksternal. Kendala internal, meliputi: a. Kesulitan perusahaan mendapatkan  lahan  atau  lokasi proyek yang sesuai b. Kesulitan memproleh bahan baku
c. Kesulitan dana/ pembiayaan
d. Kesulitan pemasaran
e. Adanya  sengketa  perselisihan  di antara pemegang saham. Sementara  itu,  yang  menjadi kendala eksternal, meliputi:
a. Faktor  lingkungan  bisnis,  baik nasional,  regional  dan  global  yang tidak  mendukung  serta  kurang menariknya  insentif  atau  fasilitas investasi yang diberikan pemerintah b. Masalah hukum
c. Keamanan, maupun stabilitas politik  yang  merupakan  faktor eksternal  ternyata  menjadi  faktor penting  bagi  investor  dalam menanamkan modal di Indonesia d. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang- undang  yang  turut  mendistorsi kegiatan penanaman modal Selain hambatan-hambatan tersebut,  terdapat  hambatan  lain yang lebih krusial yaitu perlindungan dan  kepastian  hukum  terhadap investasi,  konsistensi  perundang- undangan, maupun kebijakan industri  pertambangan  di  Indonesia tergolong  paling  banyak  disoroti. Banyak investor asing menilai bahwa investasi  di  Indonesia  sulit  dijamin keamanan serta perlindungan hukumnya  dikarenakan  kepastian hukumnya  yang  dinilai  tidak  stabil dan  konsisten  melindungi  para investor. Pemerintah dianggap lemah dalam hal ini. Hasil survei Bank Dunia terhadap  155  negara  menunjukkan bahwa  iklim  investasi  di  Indonesia dinilai  sebagai  salah  satu  yang terburuk.  Iklim  investasi  yang dimaksudkan  mencakup  kepastian hukum,  stabilitas  ekonomi  makro, sistem dan ketersediaan infrastruktur (listrik, jalan, pelabuhan, telekomunikasi, dsb). Sehubungan dengan ini, koordinasi yang baik sangat
diperlukan  antara  pemerintah  pusat dan  pemerintah  Provinsi  serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dijalankan dengan kewenangan  otonomi  daerah.  Dalam pengembangan potensi daerah, investasi  merupakan  bagian  integral. Oleh karena itu potensi daerah harus dapat menjadi sasaran bagi pengelolaan  pendapatan  asli  daerah. Sayangnya, dalam pelaksanaan wewenang  otonomi  daerah  ini dijadikan  ”kesempatan”  oleh  Kepala Daerah  atau  oknum  pejabat  daerah untuk memperkaya dirinya, tentunya hal ini dapat menciptakan ketidakpastian  investasi  di  daerah. Sebagai  contoh  adanya  Peraturan Daerah  (perda)  tentang  retribusi yang dikenakan kepada investor yang menanamkan  modalnya  di  daerah.
Padahal dalam kontrak yang ditandatangani oleh pemerintah pusat dan investor, pungutan tersebut sudah termasuk di dalamnya. Hal  itu  menyebabkan  banyak  terjadi pungutan  berganda.  Hal  ini  banyak ditemukan  dalam  surat-surat  resmi kepala  daerah    atau  surat  resmi  dari dinas pertambangan terkait. Tentunya  peraturan  daerah  yang dikaitkan  dengan  retribusi  dirasakan menghambat investasi, yang berdampak pada menurunnya investasi baru di sektor pertambangan. Selain  itu,  keamanan  yang kondusif  juga  sangat  mempengaruhi iklim  investasi.  Meskipun  gangguan keamanan  ataupun  gangguan  sosial itu  terjadi  di  beberapa  daerah tertentu  di  Indonesia,  namun  para investor  khususnya  investor  asing menganggap kondisi tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Gangguan keamanan dimaksud  antara  lain:  unjuk  rasa,
demo,  pemogokan,  dan  lainnya  yang dilakukan  buruh  sebagai  akibat provokasi  dari  beberapa  oknum terkadang  berbuntut  pengerusakan terhadap fasilitas-fasilitas perusahaan.  Berdasarkan  fakta-fakta tersebut dapat dikatakan bahwa iklim investasi  di  Indonesia  tidak  lagi kondusif  karena  stabilitas  sosial  dan politik  serta  jaminan  keamanan  dan penegakan  hukum  di  dalam  negeri masih rawan. Sebagai dampaknya hal ini menyebabkan berbagai permasalahan yang kemudian mengakibatkan  kurangnya  minat investor untuk menanamkan modalnya.  Bahkan  investor  yang telah  memiliki  usaha  di  Indonesia menutup dan memindahkan usahanya  ke  negara  lain  yang  lebih aman untuk berinvestasi. Melihat semua fenomena tersebut  kemudian  timbul  rasa khawatir melihat tumpang tindih dan ketidaksinkronan peraturan
perundang-undangan  yang  ada.  Kini, semakin  banyak  peraturan  yang memuat  ancaman  pidana  bukan  saja terhadap  orang  pribadi,  tetapi  juga terhadap  perusahaan  sebagai  badan hukum.
Bermula  dari  Undang-undang Lingkungan  Hidup,  kini  ancaman pidana  berkembang ke  hukum  bisnis (investasi).  Ironisnya,  ancaman  yang dikenakan  semakin  beragam padahal semula  sanksinya  adalah  denda. Pembuatan  norma  ancaman  pidana semakin tak terkendali lagi.
Menurut  Prof  Nindyo  Pramono (2014),  isu  besar  yang  menjadi masalah  adalah  tidak  jelasnya  tolak ukur penerapan ancaman pidana atau normanya  sangat  umum  dan  elastis, sehingga  bisa  diterjemahkan  ke  arah mana  saja.  Ketidak  jelasan  tolok ukur ini  ‘merugikan  negara’  dalam
konteks  tindak  pidana  korupsi  atau bidang  lain.  Keetidakjelasan  akan berdampak pada banyak orang. Semakin banyak Undang- undang yang memuat tanggung jawab pidana  korporasi.  Di  satu  sisi, pengaturan demikian membawa perubahan penting dan positif hukum pidana.  Tetapi  di  sisi  lain  bisa berdampak buruk jika tidak ada tolok ukur  yang  jelas  dan  tegas.  Pemilik saham  atau  korporasi  akan  berpikir dua  kali  menanamkan  investasi  jika terlalu  banyak  ancaman  yang  bisa menjerat perusahaan.
Dalam dunia bisnis dikenal asas business  judgement  rule . Business Judgement  Rule (BJR)  adalah  salah satu  dari  beberapa  doktrin  hukum perusahaan  yang  harus  dijalankan oleh direksi Perseroan Terbatas guna memenuhi fiduciary  duty . BJR menganut  prinsip  bahwa  direksi suatu  perusahaan  tidak  bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan,  sepanjang  keputusan tersebut telah didasarkan pada itikad baik dan sepenuhnya untuk kepentingan perusahaan. Menurut Nindyo Pramono (2014),  BJR  dipergunakan  untuk melindungi  direksi  dan  jajarannya dari  setiap  kebijakan  atau  keputusan bisnis  atau  transaksi  bisnis  yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan  perseroan,  dengan  catatan: selama  kebijakan  atau  keputusan bisnis  atau  transaksi  bisnis  tersebut dilaksanakan sejalan dengan wewenangnya dan dengan mengedepankan prinsip kehati- hatian (prudent), itikad baik
(goodfaith), dan  penuh  tanggung jawab (accountable/ responsible).
Kepastian hukum dan keamamanan  dapat  diwujudkan  bila investasi  mendapat  dukungan  dari seluruh  elemen  bangsa,  pemerintah (birokrasi) dapat memulainya dengan mempermudah  proses  perizinan  dan tidak mencari-cari  penafsiran  sendiri untuk memperoleh keuntungan pribadi  serta  di  dukung  oleh masyarakat.  Dukungan  seperti  ini secara  langsung  akan  membuat investasi  meningkat  dam  membuat investasi  itu  sendiri  menjadi  tulang punggung  pembangunan  ekonomi yang  memberikan  kesejahteraan  dan kemakmuran bagi masyarakat
Indonesia. Simpulan
Dari  pembahasan  pada  bab sebelumnya  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kegiatan  usaha  pertambangan  di Indonesia  sudah  dimulai  sejak zaman  keemasan  kerajaan  Hindu Sriwijaya  dan  masa  kejayaan
Majapahit, hal ini terlihat dari jejak peninggalannya  kedua  keraajn tersebut. 2. Pada zaman Majapahit dan
Sriwijaya, bentuk “ Perijinan”
Pengusahaan  Pertambangan  yang diberikan oleh Raja atau Pembesar kerajaan  lainnya.  Kemungkinan diberikan dalam bentuk Lisan saja, sebagaimana  yang  berlaku  secara umum  dalam  masyarakat  hukum adat di negeri ini.
3. Sering  perkembangannya,  untuk mendapatkan perizinan pengusahaan pertambangan dirasa sangat  sulit  dan  mrlalui  prosedur yang  berbelit-belit  serta  tidak adanya  kejelasan  tentang  biaya yang  harus  dileuarkan  untuk memperoleh perizinan pengusahaan pertambangan tersebut. 4. Indonesia memang memiliki prospek bisnis pertambangan yang cukup menarik. Namun, perkembangan bisnis pertambangan  Indonesia  di  masa depan  nampaknya  akan  banyak ditentukan  oleh  kebijakan  di industri pertambangan.
5. Lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah  tidak  dimanfaatkan  secara meksimal oleh Kepala Daerah atau stakesholders terkait untuk memajukan perekonomian di daerahnya  dengan  mengundang investor  baik  dalam  maupun  luar negeri. Sayangnya, Undang-undang otonomi daerah tersebut dijadikan ajang memperoleh kekayaan pribadi  maupun  kelompoknya dengan cara menerbitkan Peraturan  Daerah  (Perda)  yang bertentangan  dengan  Kebijakan Pemerintah Pusat. 6. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakpastian hukum dalam berinvestasi khususnya pada sektor  pertambangan,  antara  lain: adanya  peraturan  daerah  yang tidak  mendukung  iklim  investasi, kebijakan  UMR  serta  keamaan yang tidak kondusif.

## Daftar Pustaka Buku
Aulia  Zul  Thirafi,  Muhammad.  2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,  Ketersediaan  Tenaga Kerja, Infrastruktur dan Kepadatan  Penduduk  Terhadap Penanaman  Modal  Asing  di Kabupaten  Kendal.  Semarang: Universitas Negeri Semarang. Camelia  Malik.  Jaminan  Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia.
Artikel  pada  Jurnal  Hukum Bisnis,  Volume  26,  Nomor  4,
Tahun 2007. Erman  Rajagukguk,  2007.  Hukum Investasi di Indonesia : Anatomi Undang-undang  No.25  Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Ferry Aries Suranta, 2012. Penggunanaan Lahan Hak Ulayat  dalam  Investasi  Sumber Daya  Alam  Pertambangan  Di Indonesia.  Jakarta:  Gramata Publishing Hayati Tri, 2012. Perizinan Pertambangan  di Era  Reformasi Pemerintahan  Daerah  Studi Tentang Perizinan Pertambangan  Timah  di  Pulau Bangka.  Depok:  Badan  Penerbit FHUI.
I.B.R  Supancara,  2010.  Ikhtisari ketentuan  Penanaman  Modal, Nasional Legal Reform Program. Jakarta: PT Gramedia.
Kamaruddin  Ahmad,  1996.  Dasar- Dasar  Manajemen  Investasi. Jakarta: Rineka Cipta. Kertapraja Koswara, 2010. Pemerintahan Daerah. Jakarta: Inner. Majid,  M.  Khairin,  2013.  Analisis Pengaruh  Utang  Luar  Negeri (ULN)  dan  Penanaman  Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  Tahun  1986-2011. Malang: Universitas Brawijaya. Metger,  Miller  and  Bares,  Philips, 1989. Business  Law  and  the Regulatory Environment: Concepts  ad  Cases .  Seventh Edition. BIP, Irwin. Nusantara, Agung dkk, 2001. Analisis Peranan  Modal  Asing  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia. Semarang: STIE Stikubang Semarang. Rai Widjaya, 2005. Penanaman Modal. Jakarta: Pradnya Paramita. Rajagukguk,  Erman,  2007  Hukum Investasi  Di  Indonesia:  Anatomi Undang-UndangNo.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , Cet.  ke-1,  (Jakarta:
Fakultas  Hukum  Universitas  Al- Azhar Indonesia).
Richard  Burton  Simatupang,  2007. Aspek Hukum Dalam Bisnis.  Jakarta: Rineka. Ridwan HR, 2003. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta:  UII Press. Pangaribuan  simanjuntak,  SH.,  Prof Emmy. 1994. Perusahaan Kelompok . Yogyakarta: Seksi Hukum  Dagang  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada Pramono,  Nindyo,  1997.  Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum
Pasar  Modal  di  Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Salim  HS,  2008.  Hukum  Investasi  di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. Salim HS, 2010. Hukum Pertambangan  di  Indonesia.  Jakarta: Rajawali Pers. Saleng Abrar, 2004. Hukum Pertambangan.  Yogyakarta:  UII Press Scheeman,  Angela,  1997. The  Law  of
Corporations,  Partnerships,  and Sole  Proprietorship .  Albany:
Delmar Publisher. Sentosa  Sembiring,  2007.  Hukum Investasi  :  Pembahasan  Dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman  Modal.  Bandung: Nuansa Aulia, Bandung. Setyowati,  Eni  dkk.  2008.  Kualitas investasi asing terhadap pertumbuhan  ekonomi,  vol.  9
no.1,  hal.  69-88.  Surakarta  : Universitas Muhammadiyah Surakarta. S.F.Marbun,  2002.  Dimensi-dimensi Pemikiran  Hukum  Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Pres. Simatupang  Richard,  2007.  Aspek Hukum  Dalam  Bisnis.  Jakarta: Rineka Cipta. Sudikno Mertokusumo,  1988.  Mengenal Hukum  Suatu  Pengantar,  Edisi Ke II.  Yogyakarta: Liberty. Sutedi Adrian. 2011. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika. Supancara,  2010.  Ikhtisari  ketentuan Penanaman  Modal,  Nasional Legal  Reform  Program,.  Jakarta: PT Gramedia. Zaenuddin, Muhammad. 2009. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi PMS di Batam,  Volume  2  nomor  2  hal. 156-166.  Batam  :  Politeknik
Batam.
Wild,  Susan  Ellis,  2006. Webster`s New  World  Law  Dictionary . Canada: Wiley Publishing.
Sumber Jurnal : Bhasin  Balbir  and  Venkataramany Sivakumar. Paper:  Mining  Law and  Policy:  Replacing  the
‘Contract  of  Work’  System  in Indonesia .  Bhasin  Balbir  is  an Associate Professor of International  Business,  Welch College  of  Business,  Sacred Heart University. Venkataramany Sivakumar is an Associate  Professor  of  Finance and  International  Business,
Dauch  College  of  Business  and Economics, Ashland University
Bell F. Gary, copyright 2001. The New Indonesian  Laws  Relating  to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws .
Published  by  Asian-Pacific  Law &  Journal  (APL&PJ),  University of Hawaii. J.  M.  Otto. Mineral  policy,  legislation and regulation. A series of papers prepared  for  the  United  Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Colorado  School  of  Mines,  USA. Published by UNCTAD. Karim A. Mirza and Mills Karen, 2003. Indonesian  Legal  Framework  in the  Oil,  Gas,  Energy,  and  Mining Sectors; Including Dispute Resolution .  Jakarta:  KarimSyah Law Firm Malik Camelia, 2007. Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan  Penanaman  Modal  di Indonesia . Artikel  Pada  Jurnal Hukum  Bisnis,  Volume  26, Nomor 4.
Pramono,  Nindyo,  1997.  Kesiapan Instrumen  Hukum  Pasar  Modal Indonesia  Dalam  Menghadapi Pasar  Bebas,  Makalah,  Tidak dipublikasikan, Yogyakarta. Shinta  Hafnifiaty,  2009.  Arti  Penting Kepastian Hukum Dalam Investasi  Bidang  Pertambangan di  Indonesia.  Skripsi.  Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Siregar  Mahmud,  2008.  Kepastian Hukum  Dalam  Transaksi  Bisnis Internasional  dan  Implikasinya
Terhadap  Kegiatan  Investasi  di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis. Fakultas  Hukum,  Universitas
Sumatera Utara. Soedarjono,  Jogi  Tjiptadi,  2000. Laporan  Akhir  Penyusunan Komplikasi Hukum Bidang Pemanfaatan  Energy.  Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Syahrir  Rezki  and  Friend,  2013. The Future  of  Indonesian  Mining Activities after the Implementation  of  Law  Number 4  of  2009  Concerning  Mineral and  Coal  Mining  (The  New Mining Law) .  The  IMRE  Journal Volume 7 (1) 2013. Vivoda  Vlado  and  Terry  O‟Callaghan.
Paper: Regimes, Mining Investment  and  Regulatory  Risk in  the  Asia-Pacific  Region: Comparative  Evaluation  and Policy Implications. Vivoda Vlado  is  a  Research  Fellow, School of Communication, International Studies and Languages,  University  of  South Australia and Terry O‟Callaghan is an Associate Professor, School of Communication, International Studies and
Languages,
University of South Australia.
Sumber Peraturan Perundangan: Undang-undang Dasar tahun 1945. Undang-undang    No.  22  tahun  1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang  No.  25  tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun
2007 Tentang Penanaman Modal Keputusan.
Undang-undang  Nomor  32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara. Keputusan  Presiden  No.  117  Tahun 1999  tentang  Tata  Cara  Penanaman Modal. Keputusan  Presiden  No.  29  tahun
2004  tentang  Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
dan  Penanaman  Modal  Dalam Negeri Melalui Sistem Satu Atap
Sumber Internet: http://www.hukumonline.com http://www.fh.unsri.ac.id http://www.investasibisnis.weebly.c om http://www.hukumpertambangan.w ordpress.com http://www.ramdri.com http://www.repository.usu.ac.id http://www.mineraltambang.com http://www.esdm.go.id http://www.bappenas.go.id