## LAYANAN NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DALAM MASA PANDEMI COVID-19
Adjie Prananto a a Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia

## Abstrak
Dalam  lingkup  pelayanan  jasa  hukum  masih  ada  yang  relatif  tertinggal  atau  terkesan  lamban  dalam menyikapi situasi kedaruratan, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang sebenarnya juga memberikan pelayanan jasa publik. Tampaknya Notaris Indonesia masih terkesan gamang untuk mentransformasi diri guna dapat menyelenggarakan jasanya secara elektronik. Dimasa pandemi ini penerapan kebijakan social  distancing/physical  distancing  menjadi  solusi  pemerintah  dalam  rangka  menekan  penyebaran Covid-19, maka Notaris dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, jika tidak membuka kantor dianggap tidak menjalankan tugas, namun jika berpraktik dengan tatap muka secara fisik sama saja dengan tidak mematuhi kebijakan pemerintah dan berisiko tinggi terpapar virus. Semua orang diminta untuk dapat melakukan kegiatan pekerjaan secara jarak jauh demi mengurangi risiko penularan melalui kontak fisik dalam menjalankan pekerjaanya. Dalam tulisan ini akan membahas bagaimana sikap Notaris sebagai penyedia layanan jasa hukum bagi masyarakat supaya tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik namun juga tetap mematuhi  kebijakan yang telah dibuat pemerintah dimasa pandemi covid-19.
Kata Kunci : Elektronik,Layanan Notaris, Pandemi Covid-19

## Abstract
Within the scope of legal services, there are still those who are relatively lagging behind or seem slow in responding to emergency situations, namely Notaries as General Officials who actually also provide public services. It seems that Indonesian Notaries still seem hesitant to transform themselves in order to be able to provide their services electronically. During this pandemic, the implementation of social distancing/physical distancing policies is the government's solution in order to suppress the spread of Covid-19, so Notaries are faced with a choice that is not easy, if they do not open an office they are considered  not  carrying  out  their  duties,  but  if  they  practice  face-to-face  physically  it  is  the  same  as opening an office. do not comply with government policies and are at high risk of being exposed to the virus. Everyone is asked to be able to carry out work activities remotely in order to reduce the risk of transmission through physical contact in carrying out their work. In this paper, we will discuss the attitude of Notaries as providers of legal services for the community so that they can still provide the best service but  also  comply  with  the  policies  that  have  been  made  by  the  government  during  the  COVID-19 pandemic.
Keywords : Electronic, Notary Service, Pandemic Covid-19
Penulis : a 471anan@gmail.com

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v18i1.1286 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## LATAR BELAKANG
Notaris merupakan salah satu profesi dibidang hukum. Profesi Notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.  Notaris  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) adalah pejabat umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris  bagian  dari  negara  yang  memiliki  kekuasaan  umum  dan  berwenang  menjalankan sebagian  dari  kekusaan  negara  untuk  membuat  alat  bukti  tertulis  secara  autentik  dalam bidang hukum perdata. Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat  atau  disaksikan  oleh  pejabat  umum  pembuat  akta.  Akta  autentik  yang  dihasilkan Notaris  dapat  di  pertanggungjawab  kan  dan  melindungi  klien  dalam  melakukan  perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak,  sehingga  apabila  suatu  pihak  mengajukan  keberatan  dapat  dibuktikan  dalam  meja pengadilan.
Di masa yang serba maju ini, masyarakat telah meninggalkan perbuatan hukum dalam bentuk  perjanjian  yang  beralaskan  percaya  antara  satu  dengan  lainnya  yang  seyogyanya mereka  lakukan  pada  zaman  dahulu,  setiap  perjanjian  yang  mereka  lakukan  di  zaman sekarang  ini,  pasti  akan  menjurus  kepada  keabsahan  yang  memenuhi  persyaratan  formal sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum yang  kedudukannya  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat dalam perbuatan hukum, dari  dan oleh karena itu kedudukan Notaris menjadi semakin penting dalam masyarakat. Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejatinya telah ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata.
Berkembangnya  teknologi  komputer  dan  teknologi  komunikasi,  dimana  berbagai komputer  dapat dihubungkan  dengan  membentuk  jaringan  komputer  yang  mengarah pada perkembangan internet. Secara umum, jaringan komputer ialah gabungan komputer dan alat perangkatnya  yang  terhubung  dengan  saluran  komunikasi  yang  memfasilitasi  komunikasi diantara  pengguna dan  memungkinkan  para penggunanya untuk  saling  menukar  data  dan informasi. Penerapan internet dalam dunia bisnis terlihat begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari adanya  perjanjian  atau  kontrak  elektronik,  jual  beli  secara  online  dan  lain  sebagainya. Perjanjian  antar  pihak  dapat  dilakukan  dengan  hanya  mengakses  halaman  web  yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang  lain  (pembeli)  hanya  tinggal  menekan  tombol  yang  disediakan  sebagai  tanda persetujuan  atas  isi  perjanjian  yang  telah  ada,  tanpa  perlu  membubuhkan  tanda  tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature.  Sehingga  para  pihak  tidak  perlu  bertemu  langsung  untuk  mengadakan  suatu perjanjian ( e-date interchange ).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan (UU ITE) telah mengatur mekanisme penggunaan tanda tangan  elektronik,  dimana  setiap  orang  dapat  menggunakan  tanda  tangan  elektronik  ( e- signature ) yang didukung oleh suatu jasa layanan penyelenggara sertifikasi elektronik. Pada
dasarnya,  suatu  tanda  tangan  elektronik  berikut  sistem  sertifikasi  elektroniknya, diselenggarakan untuk memperjelas identitas subjek hukum dan melindungi keamanan serta otensitas informasi elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem elektronik.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, notaris telah diakui  dan  dihargai  sebagai  pihak  yang  layak  dipercaya  oleh  masyarakat.  Notaris  adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya,  sehingga  dapat  dikatakan  notaris  sangat  diperlukan  untuk  kepastian  legalitas perbuatan  maupun  utuk  mencegah  adanya  perbuatan  melawan  hukum 1 .  Dunia  notaris merupakan  perpaduan  antara  teori  dan  praktik  dalam  tataran  yang  ideal  antara  teori  dan praktik  sejalan  atau  terkadang  tidak  saling  sejalan.  Artinya  tidak  selalu  teori  mendukung praktek,  sehingga dunia notaris harus dibangun  tidak  saja diambil  dan dikembangkan  oleh teori-teori dari ilmu hukum yang telah ada, tetapi notaris harus juga mengembangkan sendiri teori-teori  untuk  menunjang  pelaksanaan  tugas  jabatan  notaris  dan pengalaman  yang ada selama menjalankan tugas jabatan notaris 2 .
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  yang selanjutnya disebut UUJN, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalan legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya.  Jasa  seorang notaris  telah  menjadi  kebutuhan  masyarakat, tidak  hanya  dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan 3 .  Namun,  UUJN  belum  secara  tegas  mengatur  mengenai  kewenangan  notaris  dalam pembuatan  akta  notaris  secara  elektronik.  Pasal  1  angka  7  UUJN  menyebutkan  :  “  Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris  menurut bentuk dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini.  Redaksi Pasal 1 angka 7 UUJN, memberikan pemahaman bahwa akta notaris harus dibuat dihadapan notaris, artinya para pihak harus menghadap kepada notaris. Dengan demikian, pengertian akta  notaris  di  atas,  menunjukkan  bahwa  peluang  untuk  membuat  akta  notaris  dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sangat kecil, mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan dihadapan notaris.
Demikian pula pengaturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembuatan akta  secara  elektronik  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang  selanjutnya  disebut  UU  ITE.  Undang-Undang  ini  secara  tegas memberikan  pembatasan  terhadap  kewenangan  notaris  dalam  membuat  akta  secara elektronik. Hal ini dapat dilhat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan  surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-Undang  harus dibuat dalam  bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Ketentuan  hukum  tentang  akta  autentik  yang  diatur  dalam  UUJN  dan  UU  ITE, memberikan  pemahaman  bahwa  penerapan  perkembangan  teknologi  informasi  dalam pembuatan  akta  autentik  secara  elektronik  oleh  notaris  masih  sulit  untuk  diterapkan,
1 Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw , Jakarta: Tatanusa,
2 Munir Fuady, 2012. Pengangar Hukum Bisnis , Bandung: Citra Aditya Bakti,
3 Rudyanti  Dorotea  Tobing,  2012.A spek-Aspek  Hukum  Bisnis,  Pengertian,  Asas,  Teori  dan  Praktik. Yokyakarta: Lasbang Justia,
mengingat ketentuan hukum yang mengatur tentang otensitas akta autentik masih menjadi hambatan dalam proses pembuatan akta yang dibuat secara elektronik oleh pejabat notaris dalam UUJN dan KUH Perdata. Terkait substansi hukum pembuatan akta secara elektronik oleh  Notaris  dalam  UUJN,  Edmon  Makarim  menjelaskan  bahwa:  Sebenarnya  tidak  ada larangan  pembuatan  salinan  elektronik  dalam  undang-undang  jabatan  notaris,  tetapi  akan potensial muncul masalah karena adanya keharusan pembacaan dan penanda waktu yang menunjukkan tanggal dan/atau waktu di mana peristiwa tertentu terjadi ( time stamping ). Oleh karena itu para pihak yang bertransaksi dengan notaris terlebih dahulu menyepakati waktu yang akan dipakai dalam suatu transaksi elektronik 4 .
Pokok  permasalahannya terkait dengan  pandemi  covid-19  yang berdampak  sangat serius  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris  tidak  dapat  berhubungan  dan/atau berhadapan  secara  langsung  (kegiatan  pisik,  physical  activity)  dengan  para  pihak  yang membutuhkan  pelayanannya  terkait  dengan  adanya  anjuran  bekerja  di  rumah  saja  (Work From  Home/WFH),  dan  pertanyaan  yang  mendasar  bagaimanakah  seharusnya  Notaris melaksanakan  tugas  jabatannya  agar  tidak  melanggar  ketentuan  UUJN  tanpa  melanggar aturan hukum yang menghendaki dalam situasi pandemik covid-19 agar melakukan kegiatan di  rumah  saja 5 .    Media  elektronik  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  mempertemukan maksud  dan  kehendak  para  pihak  meskipun  tidak  berhadapan  secara  langsung  (kegiatan pisik,  physical  activity),  dan  Media  elektronik  yang  dapat  dipergunakan  antara  lain  dikenal Zoom  Cloud  Meetings  (ZCM),  Telekonfrensi  dan  Email  Address  yang  kesemuannya merupakan media elektronik sebagai alat komunikasi jarak jauh dengan sistim dokumentasi hasil  yang  akurasi  rekaman  pendataannya  sangat  baik  dan  dapat  dipercaya  serta  sangat mudah  untuk  dilaksanakan  dalam  rangka  memenuhi  kebijakan  Pemerintah  dalam  situasi darurat  pandemic  covid  19  melakukan  kegiatan  pekerjaan  dirumah  saja  (Work  From Home/WFH).
Merujuk  kepada  kebijakan  Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  dan mencermati  perkembangan  keadaan  situasi  Penyebaran  Virus  Corona  virus  Disease  19 (Covid - 19) yang semakin hari semakin cepat dan pergerakannya cukup masif yang ditandai dengan  himbauan  Pemerintah  Republik  Indonesia  agar  melakukan  kegiatan  pekerjaan dirumah saja (WORK FROM HOME/WFH), dan upaya cegah tangkal untuk memutus mata rantai Penyebaran virus COVID - 19 yang semakin mengkhawatirkan harus dilakukan secara terstruktur, sistematik dan massif melalui tindakan yang konsisten dengan mewajibkan setiap warga  harus  senantiasa  tunduk  dan  patuh  kepada  setiap  instruksi  Pemerintah  Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya Pencegahan Penyebaran virus Covid - 19 melalui kebijakan umum (Public Police) sebagai berikut :
1.  Social Distancing terkait dengan adanya pembatasan aktivitas sosial yang melibatkan banyak orang,
4 Soerjono Soekanto, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan , Jakarta: Rajawali Pers
5 Lubis Ikhsan, S.H.,SpN. Work From Home Dalam Jabatan Notaris . Ketua Pengurus Wilayah Sumut, Ikatan Notaris  Indonesia  (INI). https://medianotaris.com/work_from_home_dalam_jabatan_notaris_berita667.html. 2020 .
2.  Public Distancing terkait denganpembatasan kegiatan keramaian dan/atau berkumpul yang melibatkan banyak orang,
3.  Pshisycal Distancing terkait dengan komunikasi tatap muka yang sebaiknya dilakukan menjaga jarak tertentu 1 M.
Mengingat pandemi Penyebaran Virus Covid - 19 termasuk keadaan yang sangat  luar  biasa  sehingga  perlu  dipertimbangkan  kebijakan  yang  memungkinkan dilaksanakan  dengan  tanpa  melanggar  aturan  yang  sudah  ditetapkan,  terutama  dalam kaitannya  tugas-tugas  jabatan  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  yang  hanya  melaksanakan kegiatan di rumah saja (Work From Home/WFH) sesuai kewenangan yang ada berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN untuk dapat membuat akta otentik dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang ditujukan agar dapat digunakan menjadi suatu alat bukti yang kuat jika suatu waktu nanti terjadi perselisihan terhadap para pihak atauadanya gugatan dari pihak lain.
Pshisycal Distancing terkait dengan komunikasi tatap muka yang sebaiknya dilakukan menjaga jarak tertentu yang akibatnya sudah barang tentu formalitas pembuatan akta yang wajib  dipenuhi  syarat-syarat,  yaitu  :“  dikenal,  diperkenalkan,  saling  memperkenalkan  diri, saling berhadapan langsung, membacakan atau dibacakan, menerangkan atau diterangkan, segera  setelah  dibacakan  ditandatangani,  dihadapan  saksi-saksi,  dan  yang  kesemuanya akan menghadirkan banyak orang yang saling berdekatan (physical activity, kegiatan pisik) yang  melanggar  kebijakan  Social  Distancing  terkait  dengan  adanya  pembatasan  aktivitas sosial yang melibatkan banyak orang, dan dalam situasi luar biasa (darurat) demikian itulah pentingnya  pelaksanaan  kegiatan  jabatan  Notaris  yang  bekerja  melalui  media  electronic sebagai  salah  satu  alternatif  sarana  yang  terbaik  untuk  dipergunakan  dengan  tata  cara maupun  mekanisme  pelaksanaannya  berbiaya  murah,  cepat  dan  cukup  sederhana  sebab hanya dengan mendownload aplikasinya saja.
Sertifikasi yang dilakukan oleh notaris selanjutnya disebut akta autentik seperti yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Undang0Undang Nomor 30 Tahun 2004, disebutkan bahwa “ Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan  lainya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan undang-undang lainya”. Kemudian jika dilihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatanya Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Berdasarkan rumusan tersebut jelas disyaratkan  adanya  pertemuan  fisik  antar  para  pihak  dihadapan  Notaris  secara  langsung. Sedangkan dalam konsep akta elektronik (cyber Notary) justru sebaliknya, bahwa pertemuan fisik ini tidak mutlak adanya, karena fungsinya digantikan oleh alat telekomunikasi. Disinilah terdapat kesamaan antara konsep pembuatan akta elektronik dengan pembuatan akta disaat pandemic.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan latarbelakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu
1.  Apakah dalam kondisi darurat covid-19 bisa menjadi alasan disahkan pembuatan akta notaris secara elektronik.

## MOTODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan paper ini yiatu metode deskriptif suatu  metode  penelitian  yang  ditujukan  untuk  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan angka-angka.
Selain menngunakan metode penelitian deskriptif, penulis juga menggunakan metode studi  kepustakaan  yaitu  pengumpulan  data  dengan  jalan  membaca,  mengkaji  dan mempelajari  buku-buku,  dokumen-dokumen  serta  dari  bahan-bahan  media  online  yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian.

## PEMBAHASAN

## 1.  Kondisi  darurat  covid-19  bisa  menjadi  alasan  disahkan  pembuatan  akta notaris secara elektronik.
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  sangat  pesat  telah  membuka tahap  baru  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  secara  otonom.  Sekat-sekat informasi  dengan  sendirinya  menghilang  oleh  inisiatif  kuat  individu  yang  ingin  mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Masyarakat memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun  mereka  berada.  Konsekuensinya,  masyarakat  menjadi  kritis  dan  tanggap terhadap  banyak  hal  yang  berkembang.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan telekomunikasi merupakan suatu yang harus ada dan diikuti oleh masyarakat modern saat ini.
Sumbangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  terhadap  peradaban  dan kesejahteraan  manusia  tidaklah  dapat  dipungkiri.    Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  di  era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. Kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi  yang  kian  menyelimuti  dunia.  Perkembangan  teknologi  dan  komunikasi  yang begitu  pesat,  telah  memunculkan  adanya  sebuah  media  baru.  Keberadaan  media  baru  ini diantaranya  adalah  munculnya  internet.  Internet  sebagai  sebuah  produk  teknologi komunikasi, meski sudah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu, namun hingga saat ini keberadaannya semakin dibutuhkan oleh hampir semua masyarakat dunia.
Dalam era globalisasi yang bertepatan dengan adanya penyebaran COVID-19 yang masih  berlangsung,  masyarakat  mau  tidak  mau  harus  mengikuti  protokol  kesehatan  yang telah  ditentukan,  salah  satunya  adalah  PSBB  dimana  protokol  ini  menimbulkan  masalah
hukum  terkait  dengan  pembuatan  akta  notaris.  Para  penghadap  dan  Notaris  menjadi  sulit untuk  bertemu  secara  tatap  muka  seperti  biasanya  karena  keadaan  yang  tidak memungkinkan. Sebagai masyarakat yang taat akan peraturan hukum yang ada masyarakat harus mengikuti protokol PSBB dan PPKM demi terjaminnya kesehatan dan agar pandemi COVID-19 yang terjadi ini cepat selesai dan berlalu.
Oleh  karena  itu  diterapkan work  from  home atau  kerja  di  rumah  melalui  media elektronik yang dilakukan secara online, yang dimana work from home ini juga berlaku bagi lingkup kerja Notaris, dimana Notaris, penghadap dan saksi tidak lagi dapat bertemu seperti biasanya, sebagaimana surat himbauan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut “INI”) Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang menghimbau bahwa:
1.  Seluruh  kantor  Notaris  diwajibkan  untuk  melaksanakan  protokol  pencegahan penyebaran  COVID-19  yang  telah  diterbitkan  dan  sesuai  jangka  waktu  yang ditentukan oleh pemerintah.
2.  Bagi  rekan-rekan  pengurus  agar  sementara  waktu  membatasi/mengurai  atau menunda kegiatan yang berbentuk seminar, diskusi hukum, FGD, atau kegiatan lain yang sejenis yang sifatnya mengumpulkan banyak anggota/orang.
3.  Mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan semaksimal mungkin dapat diselesaikan di rumah.
4.  Dalam  hal  mengharuskan  melaksanakan  tugas  di  luar  rumah/kantor,  hindari kerumunan orang atau tetap menjaga jarak dengan klien.
5.  Selalu menjaga Kesehatan dan kebersihan kantor.”
sehubungan dengan hal tersebut diatas munculah perdebatan mengenai adanya akta yang dibuat  secara  elektronik.  Pembuatan  akta  notaris  secara  elektronik  ini  menimbulkan keuntungan  dan  tantangan  bagi  Notaris  sendiri  yaitu  harus  meningkatkan  ilmu pengetahuannya dan kecakapannya dalam menggunakan perangkat elektronik, sedangkan keuntungannya  adalah  penerapan  pembuatan  akta  secara  elektronik  ini  dapat  mencegah atau memutus mata rantai pandemi COVID-19.
Pengertian  dari  Notaris  sendiri  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  UUJNP,  menyatakan bahwa:  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan memilki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini  atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris  sangat  diperlukan  untuk  kepastian  legalitas  perbuatan  maupun  untuk  mencegah adanya  perbuatan  melawan  hukum. Berdasarkan  UUJNP,  dapat  dilihat  bahwa  Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalan legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga  dipahami  sebagai  pihak  ketiga  yang  terpercaya.  Jasa  seorang  Notaris  telah  menjadi kebutuhan  masyarakat, tidak  hanya  dalam pembuatan akta,  melainkan  juga  sebagai  saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan 6 .
6 Edmon Makarim. 2014 , Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian HukumTentang Cybernotary atau Elektronik Notary , Sinar Grafika, Jakarta,
Berdasarkan  pengertian  tersebut  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  seorang  Notaris memiliki  wewenang  dalam  membuat  sebuah  akta,  dimana  wewenang  (atau  sering  ditulis engan  istilah  kewenangan)  merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang  diatur  dan  diberikan kepada  suatu  jabatan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang mengatur jabatan yang bersangkutan dan memiliki batasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang mengaturnya.
Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (untuk  selanjutnya disebut  “UUJN”)  maupun  UUJNP  belum  secara  tegas  mengatur  mengenai  kewenangan Notaris  dalam  pembuatan  akta  notaris  secara  elektronik.  definisi  akta  notaris  berdasarkan Pasal  1  angka  7  UUJNP  adalah:  “Akta  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  Akta  adalah  akta autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini.”  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  memberikan pemahaman bahwa  akta notaris  harus  dibuat  dihadapan  Notaris,  artinya  para  pihak  harus menghadap  kepada  notaris.  Ketentuan  dari  pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUH Perdata”) yang di dalamnya mengatur akta autentik termasuk  juga  akta  notaris,  wajib dibuat  dalam bentuk  yang telah  ditentukan  oleh undang- undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat  dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum yang membuat akta tersebut sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik.
Akta autentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa pejabat umum tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta.  Hal  ini  berbeda  dengan  akta  yang  dibuat  sendiri,  meskipun  disaksikan  pihak  ketiga, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akta  menyangkal  keterlibatannya.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  mereka  mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, berbeda dengan Notaris yang pejabat umum yang tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan sebuah akta. Dengan demikian, pengertian akta notaris di atas,  menunjukkan  bahwa  peluang  untuk  membuat  akta  notaris  dengan  memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sangat kecil, mengingat UUJN dan UUJNP mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan dihadapan notaris.
Demikian pula pengaturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembuatan akta  secara  elektronik  dalam  UU  ITE.  Undang-Undang  ini  secara  tegas  memberikan pembatasan  terhadap  kewenangan  notaris  dalam  membuat  akta  secara  elektronik.  Hal  ini dapat dilhat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk  surat  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dan  surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE.  Dengan  pembatasan  makna  dari  informasi  elektronik/dokumen  elektronik  yang  diatur dalam Pasal 5 ayat (4), maka akta notaris yang dibuat secara elektronik oleh Notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Maka, keautentikan atau kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini tidak ada dan tidak terpenuhi.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 18,No 2 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Mengingat Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik, bahwa keautentik-an sebuah akta dibuat dihadapan Notaris sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan untuk akta yang dibuatnya hal ini dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJNP huruf c, dan m: (“c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta  )  (m.  Membacakan  Akta di hadapan  penghadap dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit 2 (dua)  orang  saksi,  atau  4  (empat)  orang  saksi).    khusus  untuk  pembuatan  akta  wasiat  di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.” Dengan  adanya  akta  elektronik  mengakibatkan  tidak  dapat  diberikannya  kepastian  hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
Dalam  menjalankan atau  melaksanakan  tugas  jabatan  Notaris  yang baik  ada asas- asas yang harus dijadikan pedoman salah satunya ialah asas kepastian hukum. Habib Adjie mengemukakan:  “Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  wajib  berpedoman  secara normatif  kepada  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  segala  tindakan  yang  akan  diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.”10 Karena hal ini maka pembuatan akta  notaris  sangat  tidak  dimungkinkan  untuk  dibuat  secara  elektronik,  karena  kehadiran seorang Notaris, penghadap dan saksi adalah suatu kewajiban sehingga dapat dibuat berita acara  yang  berisi  uraian  Notaris  yang  dilihat  serta  disaksikan  Notaris  sendiri  yang  dapat menjamin para pihak serta memberikan kepastian kepada para pihak.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  masih  diperlukan  pengkajian  lebih  lanjut  tentang kemungkinan  dibuatnya  akta  notaris  dengan  menggunakan  media  elektronik,  dengan berbagai pendekatan, terutama dengan pendekatan perundang-undangan. Substansi hukum dalam  pembuatan  akta  secara  elektronik  belum  terakomodasi  atau  peraturannya  belum tersedia seutuhnya baik dalam UUJN, UUJNP, UUPT maupun dalam UU ITE. Padahal, UUJN dan UUJNP kedua Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum bagi Notaris dalam menangkap  peluang  pembuatan  akta  secara  elektronik  sesuai  dengan  tuntutan  dan perkembangan masyarakat modern saat ini.
Meskipun  di  dalam  UUJN,  UUJNP  dan  UU  ITE  pembuatan  akta  secara  elektronik belum  dimungkinkan  untuk  dilaksanakan  oleh  notaris,  peluang  pembuatan  akta  secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik. Hanya dalam pelaksanaannya  belum  dapat  diterapkan,  mengingat  kendala  yuridis  yang  masih  dihadapi oleh  Notaris.  Berbagai  kendala  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  memberikan  pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi  informasi  dalam  pembuatan  akta  autentik.  Secara  yuridis,  langkah  yang  dapat ditempuh  adalah  dengan  melakukan  revisi  terhadap  UUJN,  UUJNP  dan  UU  ITE,  yang kemudian  dilakukan  harmonisasi  atau  penyesuaian  hukum  antara  kedua  undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam UUJN dan UUJNP harus dilakukan perubahan. Oleh sebab, pasal- pasal  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menjadi  hambatan  bagi  notaris  dalam pembuatan akta secara elektronik.
Dalam  suasana  pandemic  covid-19  ini  masyarakat  dan  pemerintah  berharap  bisa melakukan segala jenis kegiatan dengan nyaman tanpa rasa takut akan terrtular virus covid- 19  ini.  Salah  satunya  dengan  mematuhi  protocol  Kesehatan  yaitu  selalu  menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan orang, dan menjaga jarak. Saat ini pun pemerintah sudah menargetkan pelaksanaan vaksin untuk seluruh warga Indonesia sebagai salah satu Langkah pencegahan penularan dan sebgai hard immunity masyarakat Indonesia. Notaris dan masyarakat yang berkepentingan berharap bisa tetap menjalankan tugas dan kewajibanya tanpa hawatir dengan situasi pandemic covid-19 ini, yaitu salah satunya mengurus akta dengan cara elektronik, tetapi setelah kita bahas diatas mengenai undang-undang yang mengatur kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya belum  memungkinkan  untuk  membuat  akta  secara  elektronik.  Maka  dari  itu  bertmbahlah tugas  seorang  notaris  selain  melakukan  tugsny  sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah ditentukan  juga  harus  memikirkan  cara  supaya  aman  dari  penularan  virus  covid-19  disaat menjalankan kewajibanya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa : Dengan  berkembangnya  teknologi  modern  yang  dikenal  dengan cyber  notary maka menghendaki seluruh jabatan terutama dalam hal ini jabatan notaris untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris dengan cara berbasis teknologi. Terutama dalam situasi pandemic covid-19. Namun Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPT,  tidak  dapat  diterapkan  karena  belum  adanya  sinkronisasi  (bertentangan)  dengan UUJN, UUJNP dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP mewajibkan seorang notaris untuk  membacakan akta dihadapan penghadap dengan  dihadiri  oleh  paling sedikit 2  (dua) orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan Batasan dengan mengecualikan akta notaril tidak temasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik.
Ketidaksesuaian  antara  UUJN,  UUJNP,  UU  ITE,  dan  UUPT  terkait  kewenangan Notaris  membuat  akta  secara  elektronik  jelas  menjadi  hambatan  tersendiri  bagi  Notaris. Substansi  hukum  yang  ada  saat  ini  belum  mampu  memfasilitasi  berbagai  kepentingan masyarakat.  Karena  substansi  hukum  tersebut  belum  mengakomodir  kepentingan masyarakat,  aturan  hukum  yang  ada  tidak  mampu  beradaptasi  dengan  hal-hal  baru  yang terjadi di masyarakat, sehingga berdampak tidak adanya jaminan kepastian hukum. Substansi hukum  belum  bersifat  futuristik,  karena  pengaturan  kewenangan  Notaris  tidak  dapat mengantisipasi kejadian yang mungkin muncul di kemudian hari, yaitu tuntutan masyarakat agar Notaris mampu membuat akta secara elektronik. Struktur hukum yang dibangun belum mampu mendorong terlaksananya pelayanan jasa secara elektronik oleh Notaris dengan baik dan  maksimal.  Ditambah  lagi  budaya  hukum  masyarakat  yang  cenderung  lebih  percaya menggunakan  fasilitas  konvensional  dibanding  dengan  teknologi.  Selain  itu,  notaris  juga belum  sepenuhnya  siap  dalam  memberikan  pelayanan  jasa  secara  elektronik,  karena diperlukan  penguasaan  Informasi  dan  Teknologi  yang  baik.  Tidak  menutup  kemungkinan bahwa  para  penghadap  bisa  diberlakukan  syarat  untuk  vaksin  sebelum  menjadwalkan
pertemuan dengan notaris. Hanya dengan cara ini para notaris tetap bisa menjalankan tugas dan  jabatanya  dengan  baik  dan  benar  serta  tidak  perlu  khawatir  akan  penularan  atau peningkatan kasus covid-19.

## Saran
Notaris  kedepannya  harus  mempersiapkan  diri  dengan  meningkatkan  kemampuan dan  pemahaman  dalam  pengelolaan  data  elektronik  yang  handal,  aman  dan  nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Sehingga Notaris tidak tertinggal dan  selalu  bis  ajika  suatu  saat  diberlakukanya  pembuatan  Akta  secara  elektronik.  Tidak menutup  kemungkinan  suatu  saat  akan  terjadi  mengingat  semakin  meningkatnya kecanggihan tehnologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Jurnal
Edmon Makarim. Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian HukumTentang Cybernotary atau Elektronik Notary , Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw , Jakarta: Tatanusa, 2012.
Munir Fuady, Pengangar Hukum Bisnis , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Rudyanti Dorotea Tobing, A spek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik.
Yokyakarta: Lasbang Justia, 2012.
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Lubis Ikhsan, S.H.,SpN. Work From Home Dalam Jabatan Notaris . Ketua Pengurus Wilayah
Sumut, Ikatan Notaris Indonesia (INI).
https://medianotaris.com/work_from_home_dalam_jabatan_notaris_berita667.ht ml. 2020 .
Setiadewi  Kadek. Legalitas  Akta  Notaris  Berbasis  Cyber  Notary  Sebagai  Akta  Otentik . Thesis/jurnal  Vol.6  No  1  Februari  2020.  Fakultas  Hukum  Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2020
Wiranata, Andrian Raka. 2021. Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Surabya . Jurnal Pendidikan, Sosial dan keagamaan. Vo.19 No. 1 April 2021.
Undang-Undang:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

## Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan TerbatasSurat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Iindonesia Nomor 65/33- III/PP-INI/2020