PENGARUH KEPEMILIKAN NEGARA DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP KINERJA KEUANGAN BUMN (STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN YANG GO PUBLIC PADA
TAHUN 2012 – 2015)
Chermian Eforis Universitas Multimedia Nusantara chermian@umn.ac.id

## Abstract
Law  on  State  Owned  Enterprises  (No.19/2003)  define  one  of  the  purpose  of privatization to increase the firm performance and firm value. However, until June 2017, from 119 State Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia, only 19 firms have go public. The aim of the  research  is  to  examine  the  effect  of  state  ownership  and  public  ownership  towards  firm performance proxied based on Return on Equity (ROE) partially and simultaneously.
Multiple  regression  analysis  is  performed  on  the  data  which  are  collected  by  using purposive sampling technique for the Indonesia’s State Owned Enterprise (BUMN) listed in the Indonesia Stock Exchange during 2012-2015.
We find that state ownership has no effect towards ROE. However, public ownership proxied based on percentage of public ownership has significant effect towards ROE.

## Keywords: BUMN, Public Ownership, ROE, State Ownership

## I. Pendahuluan
Penurunan pendapatan yang dialami oleh salah satu perusahaan swasta terbuka yang bergerak di  bidang produksi  semen sejak tahun 2016 hingga kuartal  1 tahun 2017 cukup kontradiktif mengingat  pemerintah  Republik  Indonesia  saat  ini  terus  menggenjot  proyek  pembangunan infrastruktur (Kontan, 2017). Proyek teranyar pemerintah ialah pembangunan MRT dan LRT yang diperkirakan akan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. Selain itu, terdapat juga  proyek  sejuta  rumah  yang  dicanangkan  Presiden  Jokowi  sejak  April  2015,  dimana pembangunan  rumah  ini  tersebar  di  semua  provinsi  di  Indonesia  (Perumnas,  2015). Pembangunan  infrastruktur  membutuhkan  semen  sebagai  salah  satu  bahan  baku  utama sehingga  seharusnya  diikuti  dengan  naiknya  permintaan  akan  semen.  Penyebab  utama penurunan  pendapatan  menurut  Direktur  Keuangan  perusahaan  swasta  tersebut  karena perusahaan swasta sulit  bersaing dengan  BUMN, terlebih dengan adanya  BUMN bersinergi dimana BUMN yang terkait saling bekerjasama untuk mendukung proyek pemerintah sehingga dapat  dipastikan  perusahaan  pelat  merah  (baca:  BUMN),  akan  lebih  diutamakan  di  setiap proyek pemerintah.
BUMN pada dasarnya memiliki hak istimewa dibandingkan perusahaan Non-BUMN. Di  samping  sumber  pendanaan  sebagian  besar  berasal  dari  pemerintah,  yang  menyebabkan BUMN tidak terlalu mengalami kesulitan mencari sumber pendanaan, BUMN juga beroperasi di bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air, listrik, dan telekomunikasi. Keterlibatan di bidang tersebut membuat jumlah pelanggan untuk usaha BUMN sangat besar, bahkan  di  beberapa  usaha,  BUMN  memonopoli  bidang  usaha  sehingga  tidak  terdapat persaingan dengan perusahaan Non-BUMN. Hal ini membuat BUMN tidak terlalu mendapat tekanan untuk meningkatkan kinerja karena privilege tersebut.
Selain  hak  istimewa  yang  diperoleh  dibandingkan  perusahaan  swasta,  pengawasan pemerintah  terhadap  kinerja  BUMN  cukup  lemah,  khususnya  atas  BUMN  yang  bukan
merupakan  perseroan  terbuka.  Kasus  yang  menimpa  perusahaan  penerbangan  Merpati Nusantara  (Merpati)  sekitar  tahun  2014  merupakan  contoh  dimana  kinerja  BUMN  yang seharusnya  sudah  menunjukkan  sinyal  masalah  keuangan  (bangkrut)  namun  tetap dipertahankan  yang  pada  akhirnya  merugikan  keuangan  negara.  Pemerintah,  dalam  hal  ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, di tahun 2014, melalui siaran pers mengumumkan mulai menggunakan Early Warning System ( EWS ) untuk memantau kinerja keuangan BUMN. Kondisi kinerja keuangan dilihat dari 13 indikator rasio keuangan dan menilai tidak hanya untuk tahun berjalan tetapi juga untuk proyeksi tiga tahun ke depan. EWS merupakan antisipasi  pemerintah untuk  mencegah kasus  yang menimpa Merpati tidak terulang kembali. DJKN akan memperingatkan Kementerian BUMN apabila ada persero yang memiliki kondisi  rawan, agar dapat  dilakukan langkah pencegahan untuk mencegah kondisi yang lebih buruk.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah mendaftarkan diri sebagai perusahaan go public sampai saat ini baru berjumlah 19 perusahaan (Kementerian BUMN, 2017). Menurut situs resmi Kementerian BUMN, terdapat total 119 perusahaan BUMN, termasuk di dalamnya 19  BUMN  tersebut.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  persentase  BUMN  yang go  public masih sangat  sedikit.  Padahal,  keikutsertaan  BUMN  menjadi  bagian  dari  anggota  Bursa  Efek Indonesia, dapat menimbulkan berbagai dampak positif. Pertama, sumber pendanaan BUMN semata-mata tidak hanya berasal  dari pemerintah tetapi  juga dari publik. Hal  ini berdampak pada  beban  keuangan  negara  berkurang.  Dampak  kedua  ialah  dengan  berubahnya  status BUMN menjadi perusahaan terbuka, membuat BUMN harus lebih transparan dalam pelaporan keuangan karena saham yang mereka miliki sebagian dimiliki oleh publik dan publik berhak untuk mengetahui kinerja BUMN atas modal yang telah mereka investasikan.
Perubahan  status  dari  awalnya  hanya  dimiliki  pemerintah  untuk  kemudian  sebagian kepemilikan beralih kepada publik membuat semakin banyak pihak yang memiliki kepentingan atas  BUMN.  Disamping  pengawasan  dari  pemerintah  seperti  yang  dilakukan  oleh  DJKN, publik, khususnya investor, juga akan turut mengawasi kinerja BUMN.  Semakin banyaknya pengawasan  atas  BUMN  membuat  manajemen  lebih  berhati-hati  dalam  tindakan  yang dilakukan dan memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dapat terpenuhi. Kepentingan pemegang saham ialah bahwa setiap investasi yang mereka tanamkan diharapkan memperoleh tingkat  pengembalian  yang  lebih  besar.  Untuk  memperoleh return yang  diharapkan  atas investasi  tersebut,  manajemen  BUMN  harus  efisien  dalam  pengelolaan  biaya  dan meningkatkan penjualan untuk memperoleh laba yang tinggi.
Menurut press release di tahun 2014, indikator rasio keuangan yang digunakan DJKN berasal dari 6 pengukuran kinerja utama dimana salah satunya ialah profitabilitas. Weygandt, Kimmel,  Kieso  (2015)  menyatakan Return  on  Equity ( ROE )  sebagai  rasio  yang  dapat digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas. ROE mengukur profitabilitas perusahaan dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ini menjelaskan berapa banyak rupiah yang diterima perusahaan  dari  setiap  rupiah  yang  diinvestasikan  oleh  pemegang  saham.  Pemegang  saham maupun calon pemegang saham BUMN dapat menggunakan ROE karena mereka dapat melihat seberapa  baik  kinerja  manajemen  untuk  mengelola  uang  yang  ditanamkan  untuk  kemudian shareholder dapat memperoleh keuntungan baik berupa dividen ataupun capital gain .
Hal ini yang mendasari dilakukannya penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Negara dan Kepemilikan Publik atas Kinerja BUMN”. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1)  Apakah  kepemilikan  negara  memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  BUMN?  (2)  Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap kinerja BUMN?

## II. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis
Badan Usaha Milik Negara
Menurut Undang-undang Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dimaksud dengan BUMN ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Menurut  laman  BUMN  bagian  Sejarah  Singkat, awalnya  BUMN  merupakan  organisasi  yang  menjadi  bagian  dari  unit  kerja  Departemen Keuangan  Republik  Indonesia.  Periode  1973-1993  menjadi  unit  setingkat  Eselon  II  dan  di tahun 1993-1998, meningkat menjadi setaraf unit Eselon I. Di tahun 1998, pemerintah akhirnya mengubah BUMN menjadi setingkat kementerian. Perubahan ini disebabkan karena fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan. Meskipun di tahun 2000-2001, struktur  organisasi  Kementerian  sempat  dihapuskan,  namun  akhirnya  dikembalikan  lagi  di tahun 2001 ke setingkat Kementerian sampai dengan sekarang.
Menurut Per-06/MBU/2014 yang terdapat di laman BUMN pada bagian Tugas Pokok dan  Fungsi,  BUMN  memiliki  tugas  untuk  menyelenggarakan  urusan  di  bidang  pembinaan BUMN  dalam  pemerintahan  untuk  membantu  Presiden  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  negara.  Fungsi  BUMN  terdiri  dari  merumuskan  dan  menetapkan  pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan BUMN; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan BUMN; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab  Kementerian  BUMN;  dan  pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  di  lingkungan Kementerian BUMN.
Pasal  1  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  menjelaskan  bahwa  BUMN  terdiri  dari  Persero,  Persero Terbuka,  dan  Perusahaan  Umum  (Perum).  Pasal  1  ayat  2  menyatakan,  Persero  merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau  paling  sedikit  51%  sahamnya  dimiliki  oleh  negara  yang  tujuan  utamanya  mengejar keuntungan. Pasal 1 ayat 3 menyatakan, Persero Terbuka merupakan persero yang modal dan jumlah sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Pasar  Modal.  Pasal  1  ayat  4 menyatakan Perum adalah BUMN  yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan.

## Kinerja Keuangan BUMN
Kinerja  keuangan  suatu  perusahaan  dapat  dianalisa  dengan  menggunakan  berbagai  macam cara, salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Weygandt, Kimmel, Kieso (2015) menjelaskan, ada 13 rasio yang dapat digunakan yang terbagi atas 3 jenis, yaitu rasio likuiditas,  rasio  solvabilitas,  dan  rasio  profitabilitas.  Rasio  likuiditas  merupakan  rasio  yang mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga. Contoh rasio likuiditas ialah current ratio yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  likuiditas  perusahaan  dan  kemampuan  membayar kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam periode jangka panjang. Debt to assets rasio termasuk salah satu rasio solvabilitas yang mengukur persentase total aset yang dibiayai oleh hutang.
Weygandt, Kimmel, Kieso (2015) menyatakan rasio profitabilitas merupakan alat ukur laba suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Salah satu contohnya, Return on Ordinary Shareholders’ Equity atau lebih sering dikenal dengan nama ROE mengukur profitabilitas dari sudut  pandang  pemegang  saham  karena  mengukur  jumlah  laba  yang  diperoleh  perusahaan untuk  setiap  satuan  mata  uang  (contoh:  Rupiah)  yang  diinvestasikan  pemegang  saham. Semakin tinggi ROE perusahaan, menunjukkan kemampuan manajemen semakin meningkat karena  berhasil  memberikan return yang  tinggi  bagi  pemilik  perusahaan  (Kijewska,  2016). ROE menjadi alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan
BUMN  karena  seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  ROE  melihat  dari  sisi  pemegang saham dalam mengukur kemampuan manajemen BUMN dalam menghasilkan keuntungan.

## Kinerja Keuangan BUMN dan Kepemilikan Negara
Undang-undang no.19 tahun 2003 mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh modal atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN Persero ialah BUMN dengan modal  saham  yang  seluruh  atau  paling  sedikit  51%  sahamnya  dimiliki  oleh  negara.  Hal  ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perusahaan BUMN yang sudah melakukan penawaran umum di pasar modal, namun sebagian besar saham masih dimiliki oleh negara. Kepemilikan Negara  ialah  persentase  jumlah  modal  saham  yang  dimiliki  oleh  Negara  dibandingkan keseluruhan total saham yang dimiliki perusahaan.
Kepemilikan Negara yang tinggi menunjukkan pemerintah memiliki persentase saham yang besar atas modal perusahaan. Tingginya kepemilikan berarti pemerintah memiliki tingkat pengendalian yang besar atas perusahaan. Yu (2013) menyatakan bahwa perusahaan di Cina dengan  tingkat  kepemilikan  negara  yang  besar  memiliki  keuntungan  karena  negara menyediakan sumber daya dan otoritas yang lebih besar. Sumber daya dan otoritas inilah yang akan membantu BUMN untuk meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan laba. Laba yang meningkat mengakibatkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROE  juga  meningkat.  Namun,  hasil  yang  berbeda  di  peroleh  Qi  et.  al.  (2000),  dimana kepemilikan  negara  berpengaruh  negatif  atas  ROE  perusahaan.  Penyebab  pertama  ialah pemerintah  dianggap  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  cukup  dan  berpengalaman  dalam melakukan monitoring dan  mendisiplinkan  manajemen  sehingga  memunculkan  konflik kepentingan antara negara dan manajemen. Kedua, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan kekayaan  pemegang  saham  BUMN  diragukan  atau  dianggap  kurang  jelas.  Qi  et.  al.  (2000) memberikan contoh seperti BUMN yang tetap mempekerjakan pegawai yang seharusnya tidak diperlukan dengan alasan menjaga stabilitas sosial, meskipun kebijakan ini membuat perolehan laba BUMN menjadi berkurang. Lin et al. (2009) di dalam Yu (2013) juga menemukan bahwa kepemilikan  negara  berpengaruh  negatif  atas  kinerja  perusahaan.  Wei  (2007)  di  dalam  Yu (2013)  menemukan  dua  hasil  yang  berbeda,  karena  menggunakan  dua  tipe  penelitian,  yang pertama menggunakan perusahaan yang kepemilikan negara relatif kecil. Hasil penelitiannya ialah tidak terdapat hubungan negatif, sedangkan ketika kepemilikan negara lebih dari 50%, terdapat hubungan negatif signifikan dengan kinerja perusahaan.
Ha 1 : Kepemilikan Negara berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN.

## Perusahaan Publik
Menurut  Bursa  Efek  Indonesia,  perusahaan  publik  adalah  Perseroan  Terbatas  seperti  yang dimaksud dalam Pasal  1 angka 1 Ketentuan Umum  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  dimana  sahamnya  telah  dimiliki  sekurang-kurangnya  300 pemegang  saham  dan  memiliki  modal  disetor  sekurang-kurangnya  Rp  3.000.000.000  atau suatu  jumlah  pemegang  saham  dan  modal  disetor  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah. Manfaat perusahaan go public ialah sebagai berikut:
a. Membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang
b. Meningkatkan nilai perusahaan ( company value )
c. Meningkatkan image perusahaan
d. Menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan
Pembukaan  akses  perusahaan  terhadap  sarana  pendanaan  jangka  panjang  dapat  digunakan perusahaan salah satunya untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Perusahaan publik juga berarti  lebih  dapat  dikenal  dan  dipercaya  oleh  kalangan  perbankan  dan  institusi  lainnya sehingga membuat tingkat suku bunga yang dikenakan akan relatif lebih kecil.
BUMN  yang  mencatatkan  diri  di  Bursa  Efek  Indonesia  harus  mematuhi  sejumlah peraturan  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 29/POJK.04/2016  tentang  Laporan  Tahunan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  pada  bagian Penyampaian  Laporan  Tahunan  pasal  7  menyebutkan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  wajib menyampaikan  Laporan  Tahunan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  paling  lambat  pada  akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Laporan Tahunan wajib memuat beberapa unsur termasuk  didalamnya  laporan  keuangan  tahunan  yang  telah  diaudit.  Pasal  15  menyatakan Laporan Tahunan juga wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

## Kinerja Keuangan BUMN dan Kepemilikan Publik
Definisi  Kepemilikan  Publik  setara  dengan  Kepemilikan  Negara  yang  menggambarkan persentase  jumlah  modal  saham  yang  dimiliki  oleh  publik  terhadap  total  saham  yang outstanding .  Menurut  data  Laporan  Tahunan  perusahaan,  PT.  Semen  Gresik  (Persero)  Tbk merupakan BUMN pertama yang menawarkan saham kepada masyarakat. Penawaran saham masyarakat  ini  dilakukan  setelah  sebelumnya  disetujui  oleh  Menteri  Keuangan  melalui Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 4 Desember 1990. Badan Pengawas Pasar Modal dan  Lembaga  Keuangan  (BAPEPAM-LK)  (saat  ini  menjadi  Otoritas  Jasa  Keuangan)  pada tanggal  4 Juli  1991  menyetujui  pencatatan  saham  di  Bursa  Efek  Indonesia.  BUMN  terakhir hingga  Juni  2017,  yang  mencatatkan  saham  di  Bursa  Efek  Indonesia  adalah  PT.  Garuda Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 11 Februari 2011.
Manfaat perusahaan melakukan penawaran umum ialah terbukanya akses pendanaan jangka  panjang  untuk  pembiayaan  diantaranya  pertumbuhan  perusahaan  dan  investasi  serta menurunnya tingkat suku bunga karena perusahaan akan lebih dikenal dan dipercaya kreditor pada saat pemberian pinjaman (BEI, 2016). Pertumbuhan perusahaan, investasi, dan penurunan tingkat  suku  bunga  akan  berdampak  kepada  peningkatan  kinerja  keuangan.  Peningkatan kinerja juga disebabkan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang disebutkan sebelumnya yang  membuat  BUMN  lebih  transparan  dalam  pelaporan  keuangan  mereka.  Publik  menjadi lebih mudah dalam menilai kinerja BUMN karena keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Kemudahan  penilaian  kinerja  membuat  manajemen  harus  berhati-hati  dalam  pengambilan keputusan  untuk  menjamin  investor  bahwa  dana  yang  ditanamkan  di  perusahaan  digunakan secara efisien untuk memperoleh keuntungan.
Undang-undang  No.  19  tahun  2003  tentang  BUMN  turut  menjelaskan  tujuan dilakukannya privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN sesuai dengan yang tercantum di Pasal 1 adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka  meningkatkan  kinerja  dan  nilai  perusahaan,  memperbesar  manfaat  bagi  negara  dan masyarakat,  serta  memperluas  pemilikan  saham  oleh  masyarakat.  Pasal  74  lebih  detail menjelaskan tujuan dari privatisasi BUMN yaitu:
a. Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
c. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
d. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
e. Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
f. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Namun, penelitian di China menunjukkan tingginya kepemilikan publik berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  kinerja  perusahaan.  Kepemilikan  publik  yang  tinggi  berarti konsentrasi  kepemilikan  perusahaan  semakin  menyebar  ( dispersed  ownership ).  Yu  (2013) menemukan  bahwa  untuk  negara  yang  memiliki  tingkat  perlindungan  terhadap  pemegang saham minoritas kurang, system hukum dan peraturan masih lemah, dispersed ownership akan membawa  masalah  baru  yaitu free  rider  problem karena  kebanyakan  investor  kecil  tidak memiliki  sumber  daya  untuk  mengendalikan  dan  mengawasi  kinerja  perusahaan.  Penemuan
serupa juga dihadapi Heugens, Essen, dan Oosterhout (2008) dimana kepemilikan perusahaan yang  lebih  berpusat  di  satu  pihak  akan  membuat  tata  kelola  perusahaan  lebih  efisien.  Tata kelola perusahaan  yang lebih  efisien akan membawa kinerja keuangan mencapai  hasil  yang lebih baik.
Ha 2 : Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN.

## Ukuran Perusahaan
Variabel  ukuran  perusahaan  dimasukkan  sebagai  variabel  kontrol  karena  berdasarkan penelitian Yu (2013), ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio profitabilitas  perusahaan.  Razak,  Ahmad,  dan  Aliahmed  (2008)  juga  menemukan  terdapat pengaruh  signifikan  dari  kepemilikan  negara  atas  kinerja  perusahaan  setelah  menggunakan ukuran  perusahaan  sebagai  variabel  kontrol.  Razak,  Ahmad,  dan  Aliahmed  (2008) menggunakan logaritma natural dari total aset untuk mengukur ukuran perusahaan.

## Model Penelitian
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## Gambar 2.1 Model Penelitian

## III. Metode Penelitian

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah  BUMN  yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai 2015.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah causal  study . Causal  study adalah penelitian yang menguji apakah ada atau tidak satu variabel yang menyebabkan variabel lain  untuk  berubah  (Sekaran  dan  Bougie,  2013).  Penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh variabel kepemilikan negara dan kepemilikan publik terhadap Return on Equity .

## Variabel Dependen
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah Return  on  Equity ( ROE ). ROE mengukur profitabilitas  dari  sudut  pandang  pemegang  saham  karena  mengukur  jumlah  laba  yang
Ha 2 Ha 1 Kepemilikan Negara (Pemerintah) Kepemilikan Publik (Publik) ROE
Ukuran Perusahaan (LNTA)
Variabel Kontrol
diperoleh  perusahaan  untuk  setiap  satuan  mata  uang  (contoh:  Rupiah)  yang  diinvestasikan pemegang saham
ROE dihitung dengan rumus dari Weygandt, Kimmel, Kieso (2015) sebagai berikut:
Keterangan:
Net Income : Laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak Preference Dividends : Dividen yang dibagikan kepada pemilik saham preferen
Average Ordinary Shareholders’ equity : Rata-rata jumlah ekuitas pemegang saham

## Variabel Independen
1. Kepemilikan Negara (Pemerintah) Variabel kepemilikan negara diukur dengan menggunakan persentase antara jumlah saham yang dimiliki oleh negara dibandingkan dengan total saham yang beredar.
2. Kepemilikan Publik (Publik) Variabel kepemilikan publik diukur dengan menggunakan persentase antara jumlah saham yang dimiliki oleh publik dibandingkan dengan total saham yang beredar.

## Variabel Kontrol
Variabel  kontrol  digunakan  untuk  membuat  model  penelitian  lebih  baik.  Operasionalisasi variabel  kontrol  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  ukuran  perusahaan.  Variabel ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan logaritma natural total aset.

## Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  laporan  keuangan  perusahaan  yang  sudah  diaudit  yang  dapat diakses dan diunduh melalui situs Bursa Efek Indonesia.

## Teknik Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  BUMN  yang go  public selama  4  periode,  yaitu  tahun 2012-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling . Kriteria perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. BUMN  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  secara  berturut-turut  pada  periode Januari 2012 – Desember 2015.
2. BUMN mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut pada periode Januari 2012 – Desember 2015.
3. Mata uang penyajian yang digunakan adalah mata uang Rupiah.

## Net income - Preference Dividends Average Ordinary Shareholders' Equity
Return on Equity:
Jumlah saham yang dimiliki negara Total saham yang beredar
Kepemilikan Negara: x 100%
Jumlah saham yang dimiliki publik Total saham yang beredar Kepemilikan Publik:
x 100%

## Teknik Analisis Data
Pengujian yang dilakukan diantaranya adalah uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik  (multikolonieritas,  autokorelasi,  dan  heteroskedastisitas),  dan  uji  hipotesis  (koefisien determinasi, signifikan simultan, dan signifikan parameter individual).

## Uji Hipotesis
Untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini,  maka  digunakan  pegujian  regresi berganda ( multiple regression ). Hubungan antara variabel bebas dan terikat dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Keterangan:
ROE = Variabel terikat, Return on Equity α = Koefisien konstanta β1, β2, β3 = Koefisien regresi variabel bebas NEGARA = Variabel kepemilikan negara PUBLIK = Variabel kepemilikan publik LNTA = Variabel kontrol ukuran perusahaan e = Error atau variabel pengganggu

## IV. Hasil dan Pembahasan

## Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2015 yang  diambil  menggunakan  metode purposive  sampling .  Berdasarkan  kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan, terdapat 75 observasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut ini adalah nama-nama BUMN yang menjadi sampel penelitian:
1. ADHI : PT Adhi Karya (Persero) Tbk
2. ANTM : PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
3. BBNI : PT Bank BNI (Persero) Tbk
4. BBRI
: PT Bank BRI (Persero) Tbk
5. BBTN
: PT Bank BTN (Persero) Tbk
6. BMRI
: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
7. GIAA : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
8. INAF
: PT Indofarma (Persero) Tbk
9. JSMR
: PT Jasa Marga (Persero) Tbk
10. KAEF
: PT Kimia Farma (Persero) Tbk
11. KRAS : PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
12. PGAS : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 13. PTBA : PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
14. PTPP : PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 15. SMBR : PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
16. SMGR : PT Semen Gresik (Persero) Tbk
17. TINS : PT Timah (Persero) Tbk
18. TLKM : PT Telkom (Persero) Tbk
19. WIKA
: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
ROE  = α + β 1 NEGARA + β 2 PUBLIK + β 3 LNTA + e

## Statistik Deskriptif

## Tabel 4.1. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation LNTA 75  21.5917128965  34.44453539323  29.5778260378  3.77892358991 ROE 75  -.61855028493  .3886781756312  .135389765686  .145559491504 NEGARA 75 51.0 90.0 64.360 10.8513 PUBLIK 75 2.0 49.0 31.284 12.9757 Valid N (listwise) 75

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  regresi  memiliki  data  yang  terdistribusi normal, oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S).
Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 75 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .12158935 Most Extreme Differences Absolute .154 Positive .104 Negative -.154 Kolmogorov-Smirnov Z 1.332 Asymp. Sig. (2-tailed) .057 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,332. Melalui hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data residual telah berdistribusi normal dengan nilai signifikansi hasil pengujian yaitu 0,057 yang lebih besar dari 0,05.

## Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Variabel  bebas  mengalami multikolonieritas apabila nilai tolerance kurang dari 0,10 ( Tolerance ≤ 0.10) dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih dari 10 (VIF ≥10).
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas
Collinearity Statistics Tolerance VIF .471 2.125 .507 1.974 .871 1.148
Berdasarkan  hasil  uji  multikolonieritas  tersebut,  tidak  ada  variabel  independen  yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan VIF menunjukkan tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dari hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

## Hasil Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  linear  ada  korelasi  antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi  yang  baik  adalah  regresi  yang  bebas  dari  autokorelasi.  Deteksi  adanya  autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test).

## Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi
Durbin- Watson
1.904
Model regresi dikatakan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif apabila du < d< 4-du (Ghozali,  2013).  Hasil  uji  autokorelasi  untuk  variabel  dependen ROE menunjukkan  nilai Durbin Watson (DW) 1.904, lebih besar dari batas atas (du) 1.709 dan kurang dari 4-1.709 (4- du) yang berarti dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi  ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain (Ghozali ,2013).

## Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu secara teratur, seperti bergelombang, melebar dan kemudian menyempit. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

## Tabel 4.5 Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .550 a .302 .273 .124131564157008
a. Predictors: (Constant), LNTA, PUBLIK, NEGARA
b. Dependent Variable: ROE
Dari hasil uji tersebut, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) pada penelitian ini  adalah  sebesar  0,550.  Angka  ini  menunjukkan  adanya  korelasi  positif  yang  kuat  antara variabel  kepemilikan  negara,  kepemilikan  publik,  dan  ukuran  perusahaan  terhadap ROE karena  nilai  R  terletak  antara  0,5  sampai  0,75.  Nilai Adjusted  R² adalah  sebesar  0,273  atau 27,3%.  Hasil  tersebut  menunjukkan  kepemilikan  negara,  kepemilikan  publik  serta  ukuran perusahaan (LNTA) dapat menjelaskan ROE sebesar 27,3% dan sisanya 72,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Siginfikan Simultan (Uji Statistik F)
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression .474 3 .158 10.251 .000 b Residual 1.094 71 .015 Total 1.568 74 a. Dependent Variable: ROE
b. Predictors: (Constant), LNTA, PUBLIK, NEGARA
Berdasarkan hasil uji statistik F, diperoleh nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut  dapat  disimpulkan bahwa variabel  kepemilikan negara  (NEGARA) yang  diproksikan  dengan  persentase  kepemilikan  negara  terhadap  total  saham  perusahaan, kepemilikan  publik  (PUBLIK)  yang  diproksikan  dengan  persentase  kepemilikan  publik terhadap total saham perusahaan, serta ukuran perusahaan (LNTA) yang diproksikan dengan logaritma  natural  dari  total  aset  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap Return  on Equity (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual sudah tepat atau model fit.

## Hasil Uji Siginfikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik t
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -.279 .222 -1.257 .213 NEGARA -.001 .002 -.078 -.538 .592 PUBLIK .003 .002 .294 2.112 .038 LNTA .013 .004 .332 3.123 .003
Berdasarkan hasil uji statistik t, nilai t untuk variabel kepemilikan negara (NEGARA) adalah  sebesar  -0,538  dengan  nilai  signifikansinya  sebesar  0,592  atau  lebih  besar  dari  0,05, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Ha 1 ditolak,  yang  artinya  kepemilikan  negara tidak memiliki pengaruh terhadap ROE . Penelitian dilakukan selama 4 periode dari tahun 2012-2015 dengan jumlah BUMN yang diteliti sebanyak 19 perusahaan dan berdasarkan data yang diolah, terdapat 11 perusahaan yang tidak mengalami perubahan kepemilikan negara selama 4 periode berturut-turut.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  kepemilikan  negara  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap ROE . Sehubungan dengan hasil uji t yang menunjukkan pengaruh negatif antara  kepemilikan  negara  dengan ROE ,  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Qi et.  al. (2000) terhadap perusahaan di  Cina. Pemerintah dianggap tidak memiliki sumber daya  yang cukup dan berpengalaman untuk memonitor dan mendisiplinkan kinerja manajemen perusahaan.
Hasil  uji  statistik  t  untuk  variabel  kepemilikan  publik  (PUBLIK)  diperoleh  nilai  t sebesar 2,112 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,038 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha 2 diterima, yang artinya kepemilikan publik berpengaruh terhadap ROE. Hasil ini sesuai dengan tujuan privatisasi yang tertera di pasal 74 Undang-undang BUMN no. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan BUMN untuk menjual saham kepada publik untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas  perusahaan  dalam  rangka  meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t  maka  diketahui  bahwa  persamaan  regresi  pada penelitian ini adalah:
ROE
= Variabel terikat, Return on Equity NEGARA = Variabel kepemilikan negara PUBLIK = Variabel kepemilikan publik LNTA = Variabel kontrol, ukuran perusahaan
Berdasarkan hasil uji statistik t, nilai konstanta negatif menunjukkan pengaruh negatif variabel independen (kepemilikan negara, kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan). Setiap kenaikan atau penurunan satu satuan variabel independen, akan menyebabkan penurunan atau kenaikan sebesar 0.279 variabel dependen
Variabel  kepemilikan  negara  (NEGARA)  memiliki  koefisien  regresi  sebesar  -0,001 yang berarti setiap kenaikan  kepemilikan negara  (NEGARA) akan menyebabkan penurunan satuan Return on Equity (ROE) sebesar 0,001 atau 1%.
Variabel kepemilikan publik (PUBLIK) memiliki koefisien regresi sebesar 0,003 yang berarti  setiap  kenaikan  kepemilikan  publik  (PUBLIK)  akan  menyebabkan  kenaikan  satuan Return on Equity (ROE) sebesar 0,003 atau 3%.
ROE = -0.279 - 0,001 NEGARA + 0,003 PUBLIK + 0,013 LNTA +PUB - 0,222 SIZE
Variabel  ukuran  perusahaan  (LNTA)  memiliki  koefisien  regresi  sebesar  0,013  yang berarti  setiap  kenaikan  satu  satuan  ukuran  perusahaan  akan  menyebabkan  kenaikan  satuan Return on Equity (ROE) sebesar 0,013 atau 1,3%.

## V. Simpulan, Keterbatasan dan Saran

## Simpulan
Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan negara dan kepemilikan publik terhadap Return on Equity (ROE). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang diperoleh adalah:
1. Hα 1 ditolak,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kepemilikan  negara  (NEGARA)  tidak berpengaruh terhadap ROE . Hal ini dibuktikan dengan nilai t dari hasil uji statistik sebesar -0,538 dengan nilai signifikansi sebesar 0,592 atau lebih besar dari 0,05.
2. Hα 2 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kepemilikan  publik  (PUBLIK) berpengaruh  signifikan  terhadap ROE .  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  t  dari  hasil  uji statistik sebesar 2,112 dengan nilai signifikansi sebesar 0,038 atau lebih kecil dari 0,05.
Implikasi dari penelitian ini ialah pemerintah dapat melihat bahwa dengan melepas sebagian kepemilikan  saham  BUMN  ke  publik,  laporan  keuangan  BUMN  menjadi  lebih  transparan. Transparansi laporan keuangan membantu pemerintah untuk memperoleh bantuan pengawasan kinerja  manajemen  BUMN  dari  publik.  Transparansi  ini  juga  membuat  manajemen  yang mengelola BUMN bertindak untuk memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham yang akhirnya berdampak kepada kenaikan kinerja keuangan.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penilaian  kinerja  BUMN  hanya  dilakukan  dengan periode 2012-2015 dan hanya meneliti kepemilikan dari dua sisi yaitu kepemilikan negara dan kepemilikan public.

## Saran
Berdasarkan  keterbatasan  yang  ada,  berikut  ini  merupakan  saran  yang  diberikan  kepada peneliti selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ROE :
1. Penelitian dilakukan dengan rentang tahun yang lebih panjang dan sebaiknya dilakukan perbandingan dengan kinerja non BUMN masing-masing industri untuk lebih memahami bahwa  BUMN  dapat  bersaing  dengan  perusahaan  non  BUMN  untuk  memberikan  nilai tambah bagi perusahaan.
2. Kepemilikan  BUMN  tidak  hanya  terdiri  dari  negara  dan  publik,  namun  terdapat kepemilikan manajerial dan institusional. Penelitian selanjutnya disarankan juga melihat pengaruh dari kedua kepemilikan tersebut.

## VI. Referensi
Razak,  Rubi  Ahmad,  dan  Huson  Joher  Aliahmed.  (2008). Government  Ownership  and Performance: An Analysis  of  Listed Companies in Malaysia . Corporate Ownership and Control Volume 6, Issue 2, Winter 2008. 434-442
Simbolon, F. (2017, May 26). Holcim Menyasar Proyek Konstruksi. Kontan, hal.15
Ghozali, H. Imam, 2013, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program, Edisi 7, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Heugens, P.P.M.A.R, Marc van Essen, dan J. (Hans) van Oosterhout. (2009). Meta-Analyzing Ownership  Concentration  and  Firm  Performance  in  Asia:  Towards  a  More  Fine  – Grained Understanding . Asia Pac J Manag . 26:481-512
http://www.bumn.go.id/halaman/72 akses 12 Juni 2017
http://www.bumn.go.id/halaman/75 akses 29 Mei 2017 http://www.bumn.go.id/halaman/saham akses 8 Mei 2017
https://gopublicidxcoid.wordpress.com/2016/06/22/manfaat-go-public/ akses 29 Mei 2017
http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx  akses 29 Mei 2017
http://www.perumnas.co.id/proyek-sejuta-rumah-mulai-dibangun-april/ akses 5 Juni 2017
Kijewska, A. 2016. Determinants  of  The Return on Equity Ratio (ROE)  on The Example of Companies from Metallurgy and Mining Sector in Poland. Metalurgija 55 (2016) 2, 285- 288.
Sekaran,  Uma  dan  Rouge  Bougie.  2013. Research  Methods  for  Business:  A  Skill  Building Approach. Wiley
Weygandt , Jerry J., Paul D. Kimmel dan Donald E. Kieso, 2013, Financial Accounting IFRS
2 nd Edition
Yu, Mei. (2013). State Ownership and Firm Performance: Empirical Evidence from Chinese Listed Companies . China Journal of Accounting Research. 75-87