## GANESHA LAW REVIEW
Volume 5 Issue 1, May 2023 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KEWENANGAN  KOMISI  PENYIARAN  INDONESIA  TERHADAP PENGAWASAN JASA PENYIARAN BERBASIS INTERNET
I Dewa Gede Herman Yudiawan, Made Sugi Hartono, Ni Luh Wayan Yasmiati
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id , sugi.hartono@undiksha.ac.id, nyasmiyati@undiksha.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 23 April 2023
Diterima: 27 April 2023 Terbit: 1 Mei 2023 Keywords: KPI, Authority, Internet Broadcasts  broadcast  via  television  broadcasts  have developed  rapidly  by  presenting  internet-based broadcasts or broadcasts. Looking at what currently exists in  Indonesia,  one  of  them  is  Vidio.com.  Indonesia  itself strongly adheres to the norms of politeness in social life, where internet-based broadcasting often displays scenes or  words  that  are  not  in  accordance  with  the  norms  of politeness that Indonesia currently adheres to. Article 13 paragraph  (2)  of  Law  No.  32  of  2022  regulates broadcasting  services  in  Indonesia  consisting  of  radio broadcasting  services  and  television  broadcasting services. Here it can be seen that the KPI does not have the authority  to  carry  out  supervision  regarding  internet- based  broadcasting  services.  The  authority  possessed  by KPI is attribution authority which originates from the law in  carrying  out  broadcasting  supervision  in  Indonesia. provisions  of  Bill  C-11  and  Law  no.  32  of  2002  both regulate Broadcasting, but there are differences between these  two  provisions,  Indonesia  is  limited  to  Radio  and Television  Broadcasting  Services,  while  Bill  C-11 Broadcast  which  has  been  revised,  supervision  covers Radio  Broadcasting  Services,  Television,  Providers Telecommunications and Internet Services. The internet in this  case  in  Bill  C-11  includes  online  streaming  services. The supervision carried out by the CRTC is actually similar to that carried out by the KPI.

## Abstrak
Kata kunci: KPI, Kewenangan, Internet
Corresponding Author: I Dewa Gede Herman Yudiawan , e-mail :
idewa.gede.hermanyudiawan @undiksha.ac.id DOI: xxxxxxx Siaran  yang  disiarkan  melalui  siaran  televisi  telah berkembang  pesat  dengan  menghadirkan  siaran  atau penyiaran  yang  berbasiskan  internet.  Dilihat  seperti yang  ada  saat  ini  di  Indonesia  salah  satunya  yaitu Vidio.com.  Indonesia  sendiri  yang  sangat  menganut norma  kesopanan  dalam  pergaulan  hidup  masyarakat, dimana  dalam  penyiaran  berbasis  internet  kerap menampilkan adegan atau perkataan yang kurang sesuai dengan norma kesopanan yang dianut Indonesia sampai saat  ini.  Pasal  13  ayat  (2)  UU  No  32  Tahun  2022 mengatur tentang jasa penyiaran yang ada di Indonesia terdiri  atas  jasa  penyiaran  radio  dan  jasa  penyiaran televisi. Disini terlihat belum adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPI dalam melakukan pengawasan terkait jasa  penyiaran  yang  berbasikan  internet.  Kewenangan yang dimiliki oleh KPI merupakan kewenangan atribusi yang bersumber daru Undang-undang dalam melakukan pengawasan penyiaran di Indonesia. ketentuan Bill C-11 dan  UU  No.  32  tahun  2002  keduanya  sama-sama mengatur  terkait  Penyiaran  hanya  saja  terdapat perbedaan  dari  dua  ketentuan  ini,  jika  di  Indonesia terbatas  pada  Jasa  Penyiaran  Radio  dan  Televisi, sementara pada Bill C-11 Broadcast yang telah di revisi pengawasan  meliputi  Jasa  Penyiaran  Radio,  Televisi, Penyedia  Jasa  Telekomunikasi,  dan  Internet.  Internet dalm  hal  ini  pada Bill  C-11 meliputi  layanan online streaming .    Pengawasan  yang  dilakukan  CRTC sebenarnya serupa dengan yang dimiliki oleh KPI.

## @Copyright 2023.
PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dari  dulu  hingga  sekarang  telah  mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pergeseran ranah nyata ke dunia digital lambat laun  telah  terjadi  di  semua  lini,  seperti  kegiatan-kegiatan  yang  kini  dilaksanakan secara online atau melalui ruang virtual. Kaum yang paling merasakan perubahan ini adalah kaum melenial atau generasi melenial. Generasi milenial yaitu generasi yang  lahir  diera  berkembangnya  teknologi  perangkat  digital  seperti  komputer, smartphone,  musik  digital,  kamera  digital  dan  jangkauan  jaringan  internet  yang sangat mudah dan cepat (Romadhoni,2018:15). Generasi ini sangatlah merasakan dari  kemajuan  teknologi  yang  dapat  mereka  gunakan  untuk  menunjang  aktifitas mereka  sehari-hari,  baik  di  lingkup  pekerjaan  maupun  dalam  pergaulan  sosial. Fitur-fitur  layanan  yang  disediakanpun  semakin  bertambah  banyak  serta memanjakan para generasi ini dan dapat menghubungkan mereka ke tempat yang jauh dalam waktu yang bersmaan. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang beralih ke teknologi digital adalah penyiaran.
Dahulu orang-orang hanya dapat menyaksikan siaran melalui televisi untuk menyaksikan berita maupun hiburan lainnya, namun kini mereka telah dimudahkan
untuk mengakses berbagai siaran melalui media digital yang ada atau dapat disebut konten  digital  (digital  content).  Digital  content  adalah  konten  dalam  beragam format baik teks atau tulisan, gambar, video, audio atau kombinasinya yang diubah dalam bentuk digital, sehingga konten yang diciptakan tersebut dapat dibaca dan mudah  dibagi  melalui  platform  media  digital  seperti  laptop,  tablet  bahkan smartphone (Gogali,2020:67). Merujuk dari kemajuan teknologi dalam penyiaran juga memiliki dampat buruk yang dapat membuat masyarakat kita ikut terbawa ke dalam  dampak  tersebut.  Dampak  yang  ditimbulkan  media  massa  bisa  beraneka ragam diantaranya terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau  nilai-nilai  budaya  (Kulsum,2016:6229).  Dampak  yang  dimaksudkan  adalah banyak masyarakat khususnya anak-anak yang meniru adegan-adegan berbahaya dalam konten digital yang dapat membahayakan diri mereka, serta masih banyak contoh lainnya yang memberikan efek buruk kepada masyarakat.
Kembali  mengenai  perkembangan  teknologi,  kini  siaran  yang  disiarkan melalui siaran televisi telah berkembang pesat dengan menghadirkan siaran atau penyiaran yang berbasiskan internet. Dilihat seperti yang ada saat ini di Indonesia salah satunya yaitu Vidio.com. Situs ini memungkinkan pengguna untuk menonton dan menikmati berbagai video dan layanan lainnya seperti live chat dan bermain games  melalui  jaringan  internet  dan  menayangkannya  secara  streaming  (live streaming dan video on demand)
(https://support.vidio.com/support/solutions/articles/43000026852-tentang- vidio) dan masih banyak lagi situs yang serupa dengan video.com. Seperti yang telah dikatakan  di  awal,  bahwa  tentunya  kemajuan  teknologi  ini  pastinya  dapat memberikan  dampak  buruk  jika  penggunaannya  disalahartikan.  Tayangan  yang hadir  dalam  penyiaran  berbasis  internet  ini  banyak  menampilkan  adegan  yang mengarah  kea  rah  pornografi  serta  ucapan  yang  terbilang  kurang  sopan.  Bahkan ucapan  yang  kurang  sopan  ini  kini  telah  banyak  digunakan  sebagai  bahasa percakapan sehari-hari dalam masyarakat terutama generasi muda saat ini. Hal ini tentunya  dapat  membahayakan  kedepannya  khususnya  bagi  generasi  muda  kita yang  dapat  mengabaikan  norma  kesopanan  yang  selama  ini  telah  tumbuh  di lingkungan  masyarakat  kita.  Jika  kita  berbicara  tentang  penyensoran  televisi dengan  mengenakan  pakaian  terbuka  untuk  wanita  dewasa,  maka  hal  ini berdasarkan  pada  nilai-nilai  masyarakat  Indonesia.  Operator  televisi  harus mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh negara. Hal ini juga dapat diharapkan ada pada jasa penyiaran yang berbasiskan internet.
Indonesia  sendiri  yang  sangat  menganut  norma  kesopanan  dalam pergaulan hidup masyaraka t. Norma kesopanan dimaksudkan sebagai “peraturan hidup  yang  menjadi  kebiasaan  dan  berlaku  dalam  lingkungan  sosial  dengan memiliki ciri antara lain berasal dari pergaulan manusia, bersifat lokal, sanksi bagi yang diberikan berupa pelabelan, cemoohan dan hi naan dari masyarakat” (Slamet &  Mastur,2019:28).  Secara  lugas  dapat  diartikan  sebagai  masalah  yang mempertimbangkan  perasaan  orang  lain  tentang  bagaimana  mereka  harus berinteraksi, menggabungkan tindakan dengan cara yang menunjukkan kepedulian yang tepat untuk posisi sosial interaktif dan hubungan sosial mereka. Maka dari itu untuk menjungjung tinggi norma kesopanan yang telah dianut oleh masyarakat di Indonesia  khusunya  dalam  hal  mencegah  rusaknya  prilaku  masyarakat  yang diakibatkan oleh tayangan penyiaran yang mereka tonton maka dari itu dibentuklah
suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam bidang  penyiaran  di  Indonesia  sendiri.  Badan  yang  dimaksud  adalah  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran (selanjutnya disebut UU No 32 Tahun 2022). KPI dalam  UU  No  32  Tahun  2022.  Berdasarkan  Pasal  8  ayat  (2)  KPI  mempunyai wewenang:
1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan dan pedoman prilaku penyiaran;
3. Mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  Pedoman  prilaku  Penyiaran serta Standar Program Siaran;
4. Memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  dan  pedoman prilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
Pasal 13 ayat (2) UU No 32 Tahun 2022 mengatur tentang jasa penyiaran yang ada di  Indonesia  terdiri  atas  jasa  penyiaran  radio  dan  jasa  penyiaran  televisi.  Disini terlihat  belum  adanya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPI  dalam  melakukan pengawasan  terkait  jasa  penyiaran  yang  berbasikan  internet.  Maka  perlulah dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  berjudul  “ Kewenangan  Komisi  Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Jasa Penyiaran Berbasis Internet”.

## RUMUSAN MASALAH
Adapun  rumusan  masalah  yang  dapat  diperoleh  dalam  penelitian  ini,  dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  kewenangan  komisi  penyiaran  Indonesia  dalam  melakukan pengawasan jasa penyiaran di Indonesia ?
2. Bagaimanakah  pengawasan  komisi  penyiaran  Indonesia  terhadap  jasa penyiaran yang berbasis internet ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  ini  memiliki  fokus  pada  belum  adanya  kewenangan  yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap jasa  penyiaran  yang  berbasis  internet  yang  mana  dalam  Pasal  13  UU  KPI  jasa penyiaran  yang  diatur  adalah  jasa  penyiran  radio  dan  jasa  penyiaran  televisi. Pendekatan yang digunakan dalam penetlitian ini adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konsep.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Jasa Penyiaran Di Indonesia
Seperti  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya,  beradasarkan  UU  32  tahun 2002  menyebutkan  bahwa  jasa  panyiaran  yang  ada  di  Indonesia  adalah  jasa
penyiaran  televisi  dan  jasa  penyiaran  radio,  sehingga  kehadiran  KPI  sangatlah memberikan  angin  segar  akan  terjaganya  kualitas  siaran  yang  baik  untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002, meliputi KPI pusat dan KPI daerah di tingkat provinsi.    Komisi  Penyiaran  Indonesia  sebagai  pengawas  penyiaran  di  Indonesia yang berkedudukan di jantung ibu kota Jakarta tidak akan bisa memantau seluruh saluran  TV  di  Indonesia,  apalagi  yang  berada  di  daerah  lain.  KPI  juga  telah membentuk  panitia  penyiaran  di  berbagai  daerah  untuk  mengawasi  program televisi yang berbeda di daerah, karena setiap daerah juga memiliki banyak stasiun TV  lokal  yang  hanya  disiarkan  di  daerah  tersebut.  KPI  pusat  memperkenalkan lembaga daerah bukan tanpa alasan karena banyak juga stasiun televisi lokal yang melanggar  ketentuan  undang-undang  penyiaran.  Oleh  karena  itu,  adanya  KPID membantu KPI pusat untuk memantau dan mengelola stasiun TV lokal di daerah jika melanggar.
Anggota KPI pusat terdiri dari 9 orang yang dipilih oleh DPR dan KPI daerah terdiri dari 7 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI pusat dibiayai APBN dan KPI daerah dibiayai APBD. Dalam  menjalankan  fungsinya,  KPI  didukung  oleh  sekretariat  Tingkat  II  yang beranggotakan PNS non PNS dan eksekutif. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang berbunyi “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat  independen  mengatur  hal- hal  mengenai  penyiaran”.  Agus  Sudibyo menyatakan bahwa ada 4 faktor dibalik pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen (Arliman,2017:149-150) :

## a. Pertama, daulat publik atas ranah publik
Harus  diketahui  bahwa  negara  tidak  boleh  mengedepankan  kepentingan sendiri diatas kepentingan masyarakat. Ranah penyiaran itu merupakan ranah publik  yang  penggunaan  spektrum  frekuensinya  merupakan  properti  publik dan  merupakan  wahana  bagi  masyarakat  untuk  menyalurkan  kebebasan berpendapat, ekspresi budaya dan untuk melakukan komunikasi politik. Untuk itu,  konten  siaran  media  penyiaran  secara  umum  harus  menggambarkan kepentingan, minat dan nilai masyarakat yang menjadi pemirsanya.
b. Kedua, sebagai bentuk kontrol kekuasan Komisi  Penyiaran  Indonesia  dibentuk  untuk  melakukan  check  anda  balance terhadap kekuasaan eksekutif dalam hal mengatur media dan penyiaran.
c. Ketiga, lebih beragamnya pemilik dan konten siaran Hal yang bisa tercapai dengan melakukan demokratisasi diwilayah penyiaran yakni  membatasi  pemusatan  kepemilikan  media,  membatasi  kepemilikan, membatasi  siaran  nasional  dan  mewajibkan  media  televisi  nasional  untuk melakukan siaran berjaringan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi monopoli, agar tetap menjaga keutamaan media penyiaran sebagai ranah publik.

## d. Keempat, desentralisasi dunia penyiaran
Undang-undang  penyiaran  mengubah  sistem  penyiaran  nasional  menjadi sistem  penyiaran  lokal  dan  berjejaringan.  Dengan  desentralisasi  industri
penyiaran, secara prinsip industri penyiaran seharusnya tidak hanya melihat daerah  sebagai  pasar.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  daerah  juga dikembangkan menjadi sentra-sentra baru industri penyiaran.
KPI sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang memenuhi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran harus membangun program  kerja  sampai  akhir  pekerjaan,  selalu  memperhatikan  tujuan  yang dikuasakan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Pasal 3 :
”penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dalam  rangka  membangun masyarakat  yang  mandiri,  demokratis,  adil  dan  sejahtera  serta  menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”
Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pasal 4  ayat  (1),  yaitu  Bidang  Pengelolaan  Struktur  dan  Sistem  Penyiaran,  Bidang Pengawasan Isi Siaran; dan, Bidang Kelembagaan.
Selanjutnya  dalam  ayat  (2)  Bidang  Pengelolaan  Struktur  dan  Sistem  Penyiaran menyelenggarakan  koordinasi,  mengawasi,  dan  mengevaluasi  program  dan kegiatan:
a. Perizinan  lembaga  penyiaran  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;
b. Yang berkaitan dengan penjammnan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang Iayak dan benar sesuai dengan hak asasi manusa;
c. Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan
d. Pembangunan  iklim  persaingan  yang  sehat  antarlembaga  penylaran  dan industri terkait.
Selanjutnya  dalam  ayat  (3)  Bidang  Pengawasan  Isi  Penyiaran  menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:
a. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
b. Pengawasan  pelaksanaan  dan  penegakkan  peraturan  KPI  menyangkut  isi penyiaran;
c. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan
d. Menampung,  meneliti,  dan  menindaklanjuti  aduan,  sanggahan,  kritik,  dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
Selanjutnya  dalam  ayat  (4)  Bidang  Kelembagaan  menyelenggarakan  koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:
a. Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI;
b. Penyusunan  peraturan  dan  keputusan  KPI  yang  berkaitan  dengan kelembagaan;
c. Kerjasama  dengan  pemerintah,  lembaga  penyiaran,  dan  masyarakat,  serta pihak-pihak internasional; dan
d. Perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  profesional  di bidang penyiaran.
Berdasarkan  pada  UU  No.  32  Tahun  2002  Pasal  8  ayat  (2)  UU  Penyiaran menjelaskan KPI mempunyai wewenang:
a. Menetapkan standar program siaran;
b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
Kewenangan  pertama  yang  dimiliki  oleh  KPI  adalah  menetapkan  program siaran. Menetapkan program siaran oleh KPI pusat diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran  Indonesia  Nomor  03  Tahun  2007  Tentang  Standar  Program  Siaran. Tujuan dibentuknya peraturan ini diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi : Standar Program Siaran ditetapkan untuk:
1. memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman  dan  bertakwa,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;
2. mengatur  program-program  isi  siaran  dari  lembaga  penyiaran,  sehingga pemanfaatannya  harus  senantiasa  ditujukan  untuk  kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
3. mengatur program dan isi siaran yang dibuat oleh lembaga penyiaran agar tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.
Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 3 dasar pemikirannya adalah bahwa secara umum itetapkannya program standar siaran adalah untuk menjaga konsistensi baik di tingkat nasional maupun di dalam masyarakat itu sendiri.
Pasal  5  dalam  Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor  03  Tahun  2007 Tentang  Standar  Program  Siaran,  diatur  mengenai  Standar  Program  Siaran diarahkan agar:
a. Lembaga  penyiaran  taat  dan  patuh  hukum  terhadap  segenap  peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
b. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
d. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia;
e. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi prinsip jurnalistik;
f. Lembaga  penyiaran  melindungi  kehidupan  anak-anak,  remaja,  dan  kaum perempuan;
g. Lembaga penyiaran melindungi kaum marginal;
h. Lembaga penyiaran melindungi publik dari pembodohan dan kejahatan; dan
i. Lembaga penyiaran menumbuhkan demokratisasi. Mengenai isi dari standar program siaran tersendiri yang mewajibkan para penyiaran agar berpatokan dengan hal-hal yang telah diatur. Pengaturannya dalam
Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor  03  Tahun  2007  Tentang  Standar Program Siaran terdapat pada Pasal 6, yang berbunyi : Standar  Program  Siaran  menentukan  bahwa  standar  isi  siaran  yang  berkaitan dengan:
a) penghormatan terhadap nilai-nilai Agama;
b) norma kesopanan dan kesusilaan;
c) perlindungan anak-anak, remaja, dan perempuan;
d) pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
e) penggolongan program menurut usia khalayak
f) rasa hormat terhadap hak pribadi;
g) penyiaran program dalam bahasa asing;
h) ketepatan dan kenetralan program berita;
i) siaran langsung; dan
j) siaran iklan.
Seperti yang terlihat, ada 10 standar yang ditetapkan oleh KPI yang  harus dipatuhi oleh semua stasiun TV di Indonesia untuk menciptakan siaran yang baik, mengedukasi penonton dan menjauhi perpecahan yang disebabkan oleh penyiaran. Selain kewenangan menetapkan standar program siaran, kewenangan berikutnya adalah  menyusun  dan  menetapkan  pedoman  prilaku  penyiaran.  Kewenangan berikutnya  yang  dimiliki  oleh  KPI  adalah  menyusun  peraturan  serta  pedoman prilaku penyiaran, yang telah dijalankan oleh KPI dengan terbentuknya pedoman prilaku penyiaran yang telah diterbitkan oleh KPI pada tahun 2012 yang bernama Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor  01/P/KPI/03/2012  Tentang Pedoman  Perilaku  Penyiaran.  Adapun  arah  dan  tujuan  yang  ditetapkan  dalam peraturan ini diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut : Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:
a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan  kesadaran  dan  ketaatan  terhadap  hukum  dan  segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
c. menghormati  dan  menjunjung  tinggi  norma  dan  nilai  agama  dan  budaya bangsa yang multikultural;
d. menghormati  dan  menjunjung  tinggi  etika  profesi  yang  diakui  oleh peraturan perundang-undangan;
e. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
f. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
g. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
h. menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
i. menghormati  dan  menjunjung  tinggi  hak  orang  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu; dan
j. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.
Demikian  pula  dengan  prinsip-prinsip  penyiaran  dan  standar  penyiaran diperlakukan,  baik  untuk  menjaga  persatuan  masyarakat  maupun  mencegah perpecahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyiaran. Agar masyarakat terhindar dari berbagai perselisihan dalam siaran dan selalu menjaga kekompakan dan persatuan.
Untuk  memberikan  batasan  terhadap  ruang  lingkup  mengenai  standar siaran  dalam  melaksanakan  program  siaran  yang  ada  di  Indonesia,  KPI  melalui pedoman prilaku penyiaran yang telah ditetapkan sebelumnya menetapkan ruang lingkup mengenai program siaran yang diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :
Pedoman  Perilaku  Penyiaran  adalah  dasar  bagi  penyusunan  Standar Program Siaran yang berkaitan dengan:
1) nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
2) nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
3) etika profesi;
4) kepentingan publik;
5) layanan publik;
6) hak privasi;
7) perlindungan kepada anak;
8) perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;
9) muatan seksual;
10) muatan kekerasan;
11) muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
12) muatan program siaran terkait perjudian;
13) muatan mistik dan supranatural;
14) penggolongan program siaran;
15) prinsip-prinsip jurnalistik;
16) narasumber dan sumber informasi;
17) bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
18) sensor;
19) lembaga penyiaran berlangganan;
20) siaran iklan;
21) siaran asing;
22) siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
23) siaran langsung;
24) muatan penggalangan dana dan bantuan;
25) muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;
26) siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan sanksi dan tata cara pemberian sanksi
Kewenangan  terhadap  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  lembaga penyiaran  yang  ada  di Indonesia,  KPI  melalui kewenangan  yang  telah ditetapkan dalam UU 32 tahun 2002 dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Adapun sanksi yang dapat diberikan telah diatur dalam Pasal 55 ayat (2) sanksi yang siberikan berupa sanksi administratif berupa :
a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
d. denda administratif;
e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
Pemberian sanksi administratrif berdasarkan UU 32 tahun 2002 diberikan apabila terjadi pelangaran terhadap pasar berikut Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11).
Terhadap pelanggaran yang terjadi dalam praktiknya telah dilakukan secara terus  menerus  oleh  KPI  dalam  menjaga  kondufisnya  penyiaran  yang  ada  di Indonesia  dan  telah  diumumkan  secara  terbuka  di  website  KPI.  Selain  sanksi administrasi  yang  dimiliki  oleh  KPI  yang  telah  diatur  dalam  UU  32  tahun  2002, sanksi pidanapun tidak lepas terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 57 - 59 yang berbunyi :
Pasal 57 :
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  untuk  penyiaran  radio  dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp.10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  untuk  penyiaran  televisi, setiap orang yang :
a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).
Pasal 58 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  untuk  penyiaran  radio  dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah) untuk  penyiaran  televisi,  setiap orang yang:
a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
Pasal 59 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10)  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp200.000.000,00  (dua  ratus juta  rupiah)  untuk  penyiaran  radio  dan  paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.
Sebagai aksi nyata dalam melakukan pengawasan dala dunia penyiraran, KPI telah  memberikan  berbagai  sanksi  kepada  jasa  penyiaran  yang  ada  di  Indonesia. Sebagaimana mengutip dari website KPI, pada maret 2023 KPI telah memberikan sanksi kepada program siaran yang telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program. Kelima program tersebut adalah Program Siaran Jurnalistik “iNews Siang” (iNews TV), Program Siaran “Siap Bos” (Net TV), Program Siaran Iklan
“Madu Herbal Ganggang Hijau” (JPM), Program Siaran Jurnalistik “Special Report” (iNews TV), dan program iklan berisikan strategi promosi produsen rokok di Moji (RG,2023 diakses pada https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36961- kpi-beri-sanksi-lima-program-siaran).  Bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan merupakan  pelanggaran  perlindungan  anak,  penghormatan  terhadap  nilai  dan norma  kesopanan  dan  kesusilaan,  hingga  pasal  mengenai  peliputan  bencana (RG,2023 diakses pada https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36961- kpi-beri-sanksi-lima-program-siaran).
Melihat  berbagai  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPI  di  Indonesia  yang bersumber  utama  kepada  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2002  tentang Penyiaran, sehingga dapat dianalisis mengguanakan teori kewenangan yang diaman kewenangan yang dimiliki KPI adalah kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang didapat mutlak berasal dari amanat undang-undang yang  secara  eksplisit  langsung  terdapat  dari  redaksi  undang-undang  atau  pasal tertentu (Fitri,2019), dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas  wewenang  baru  yang  telah  didapat  sejauh  tidak  melewati  bidang kewenangan,  kewenangan  atribusi  akan  tetap  lekat  selama  tidak  ada  perubahan peraturan perundang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang- undang  dengan  organ/badan  pemerintahan  (Gandara,2020:92-99).  Sepanjang belum  ada  perubahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2002  tentang Penyiaran maka kewenangan atribusi yang dimiliki oleh KPI tetaplah melekat dan KPI  dapat  memperluas  kewenangannya  sepanjang  tidak  melewati  bidang kewenangannya di bidang penyiaran.

## Pengawasan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Terhadap  Jasa  Penyiaran  Yang Berbasis Internet
Seperti  yang  telah  diketahui  bersama  dalam  UU  32  tahun  2002  tentang Penyiaran,  jasa  penyiaran  yang  diatur  adalah  jasa  penyiaran  televisi  dan  jasa penyiaran radio. Seiring perkembangan jaman dan teknologi yang ada sekarang ini, penyiaran pun ikut mengalami perkembangan yaitu dengan adanya jasa penyiaran yang berbasiskan akan internet. Hal ini terjadi dikarenankan membanyaknya terus pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan hasil survei APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada 2022-2023 (Sarnita, 2023 diakses pada  https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia- 21563-juta-pada-20222023).  Berikut  merupakan  jumlah  pengguna  internet  di Indonesia sampai dengan tahun 2023
Saat  ini  dengan  peningkatan  yang  signifikan  dari  pengguna  internet  di Indonesia  berimbas  pada  model  penyiaran  yang  mengikuti  perkembangan  tren kenaikan tersebut. Dahulu siaran hanya bersumber pada fasilitas dan model yang bersifat  konvensional  seperti  radio  dan  televisi,  kini  tren  penggunaan  internet semakin meningkat karena aksesnya yang mudah dan cepat sehingga memunculkan model  baru  dalam  penyiaran  baik  itu  melalui  kanal-kanal  yang  berada  di  bawah Youtube maupun yang sejenisnya. Internet semakin mudah diakses dan cepat maka berbanding lurus dengan pengembangan konten di dalamnya. Konten yang saat ini tersedia  melalui  media  internet  tidak  hanya  media  sosial  tetapi  merambah  pada penyedia jasa layanan streaming online berlangganan seperti Netflix, Amazon Prime,
dan Disney Plus. Tentunya ini amat sangat memberikan dampak yang bagus bagi dunia penyiaran, namun disisi lain juga pastinya memberikan dampak yang negatif bagi  masyarakat  luas.  Munculnya  berbagai  adegan  seperti  kekerasan,  perkataan yang  kasar,  adegan  seksual,  alcohol  sampai  dengan  merokok  yang  melanggar norma-norma yang ada di Indonesia. Berdasarkan pasal 36 ayat (5) undang-undang nomor 32 tahun 2002 setiap proses siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dilarang untuk menonjolkan unsur kekerasan dan pornografi. Berikut bunyi pasal t ersebut : “Isi siaran dilarang :
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”
Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor  03  Tahun  2007  Tentang  Standar Program  Siaran  Pasal  6  menjelaskan  mengenai  standar  program  siaran  haruslah berkaitan  dengan  norma  kesusilaan  dan  norma  kesopanan.  Sehingga  muncul berbagai  tanggapan  agar  KPI  melakukan  pengawasan  terhadap  media  penyiaran yang berbasis internet.
Layanan streaming  online hingga  saat  ini  terkait  dengan  pengawasannya belum  diatur  secara  jelas  dan  detail  dalam  ketentuan  perundang-undangan. Peraturan  Perundang-undangan  yang  tersedia  saat  ini  hanya  mengatur  sebatas pada  penyiaran  yang  bersifat  konvensional,  dan  belum  merambah  ke  jaringan internet  atau  dalam  hal  ini  model  penyiaran  online.  Model  penyiaran  online  ini dimiliki  oleh  perusahaan  penyedia  jasa  yang  rata-rata  berbasiskan  di  Amerika Serikat.  Hal  ini  dapat  dilihat  secara  jelas  pada  UU  No.  32  Tahun  2002  Tentang Penyiaran terutama pada Pasal 13 ayat 1 yang menerangkan terkait Jasa Penyiaran. Pada pasal tersebut jika dikaitkan dengan jenis jasa penyiaran terdapat dua jenis yang  menjadi  yurisdiksi  kontrol  KPI  yakni  Jasa  Penyiaran  Radio  dan  Televisi. Undang-Undang  Tentang  penyiran  yang  hingga  saat  ini  masih  berlaku  belum mengatur terkait dengan Jasa Penyiaran Online. Penyiaran secara online meskipun berbeda  dari  penyiaran  secara  konvensional  memiliki  andil  pula  dalam menyebarluaskan media siaran.
Dengan demikian dapat dikatakan pengawasan jasa penyiaran yang berbasis internet  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  belum diatur  sama  sekali  bahkan  di  dalam  UU  No.  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran, padahal konten-konten yang menjadi tanggung jawab pengawasan dan pengarahan KPI berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang tersebut yang diantranya :
a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga  dan  meningkatkan  moralitas  dan  nilai-nilai  agama  serta  jati  diri bangsa;
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
f. menyalurkan  pendapat  umum  serta  mendorong  peran  aktif  Masyarakat dalam  pembangunan  nasional  dan  daerah  serta  melestarikan  lingkungan hidup;
g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
h. mendorong  peningkatan  kemampuan  perekonomian  rakyat,  mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
j. memajukan kebudayaan nasional.
Hampir  sebagian  besar  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  telah  disebutkan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kanada Kontrol  terhadap  penyiaran  dalam  ketentuan  yang  tercantum  pada Bill  C-11 Broadcasting Act Canada terdapat pada Paragraf 3 (1) Perubahan Broadcasting Act Canada, yang menyatakan :
“ The  Canadian  broadcasting  system  shall  be  effectively  owned  and  controlled  by Canadians, and it is recognized that it includes foreign broadcasting undertakings that provide programming to Canadians ”
Pada  ketentuan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa,  Sistem  Penyiaran  Kanada  harus secara  efektif  dimiliki  dan  dikontrol  oleh  warga  negara  Kanada,  termasuk  siaran asing yang menyediakan program untuk warga negara Kanada. Jadi dalam hal ini secara umum kontrol terhadap penyiaran berada di tangan  warga negara terkait dengan siaran yang mereka tonton.
Untuk  Badan  yang  mengkontrol  siaran  baik  itu  televisi,  radio,  maupun komunikasi  di  Kanada,  dimandatkan  kepada Canadian  Radio-Television  and Telecommunications  Commision (CRTC)  mandat  tersebut  terdapat  pada Broadcasting Act (1991 C-11) Bagian 2 terkait dengan Tugas dan Wewenang Komisi Terkait  Penyiaran,  yang  menyatakan  ( Canadian  Radio-Television  and Telecommunications  Commision,  Broadcasting  Act  C-11, diakses  melalui  halaman website : https://crtc.gc.ca/eng/acrtc/acrtc.htm , pada tanggal 29 September 2023): “Subject  to  this  Act  and  the Radiocommunication  Act and  to  any  directions  to  the Commission issued by the Governor in Council under this Act, the Commission shall regulate and supervise all aspects of the Canadian broadcasting system with a view to implementing the broadcasting policy set out in subsection 3(1) and, in so doing, shall have regard to the regulatory policy set out in subsection (2)”.
Dapat dikatakan dalam Broadcasting Act C-11, CRTC memiliki tugas  meregulasi dan mengawasi segala aspek system penyiaran Kanada. CRTC memiliki tiga pilar misi yang  diantranya  ( Canadian  Radio-Television  and  Telecommunications  Commision,
Broadcasting Act C-11, diakses melalui halaman website : https://crtc.gc.ca/eng/acrtc/acrtc.htm , pada tanggal 29 September 2023):
- Membuat .  Kegiatan  dalam  pilar  ini  memastikan  bahwa  masyarakat  Kanada memiliki akses terhadap konten kreatif yang menarik dari berbagai sumber dan platform,  dan  bahwa  konten  ini  mencerminkan  keberagaman  Kanada  dan memungkinkan  warga  Kanada  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan demokrasi dan budaya negara mereka.
- Menghubungkan .  Kegiatan-kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memastikan  warga Kanada  dapat  terhubung  dengan  layanan  komunikasi  yang  berkualitas  dan inovatif dengan harga terjangkau.
- Melindungi . Kami terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan keselamatan dan kepentingan  warga  Kanada  dengan  mendorong  kepatuhan  dan  penegakan peraturan, termasuk yang berkaitan dengan komunikasi yang tidak diminta.
Aktivitas  serta  tugas  yang  dilakukan  CRTC  diantaranya  adalah  sebagai  berikut ( Canadian Radio-Television and Telecommunications Commision, Broadcasting Act C- 11, diakses melalui halaman website : https://crtc.gc.ca/eng/acrtc/acrtc.htm , pada tanggal 29 September 2023) :
- Perizinan .  CRTC  menerbitkan,  memperbarui  dan  mengubah  izin  penyiaran. CRTC  juga  menerbitkan  lisensi  untuk  layanan  telekomunikasi  internasional yang  jaringannya  memungkinkan  pengguna  telepon  untuk  melakukan  dan menerima panggilan di luar Kanada.
- Mempromosikan  kepatuhan  terhadap  peraturan. CRTC  mendukung kepatuhan terhadap Peraturan Telekomunikasi yang Tidak Diminta, termasuk Do Not Call List Nasional, dan undang-undang anti-spam Kanada.
- Membuat  keputusan  kepemilikan .  CRTC  mengambil  keputusan  mengenai merger, akuisisi, dan perubahan kepemilikan di sektor penyiaran.
- Menyetujui tarif . CRTC menyetujui tarif dan perjanjian tertentu untuk sektor telekomunikasi. Mendorong persaingan. CRTC mendorong persaingan di pasar telekomunikasi untuk memastikan bahwa masyarakat Kanada memiliki pilihan layanan yang inovatif dan terjangkau.
- Menyediakan  informasi .  CRTC  menanggapi  permintaan  informasi  dan kekhawatiran mengenai masalah penyiaran dan telekomunikasi. Dalam konteks interpretasi komparatif, maka kedua ketentuan di atas yakni UU No.32 tahun 2002 Tetang Penyiaran dan Bill C-11 Broadcasting Act Canada sudah menunjukkan perbandingannya dengan jelas. Pada ketentuan Bill C-11 dan UU No. 32  tahun  2002  keduanya  sama-sama  mengatur  terkait  Penyiaran  hanya  saja terdapat  perbedaan  dari  dua  ketentuan  ini,  jika  di  Indonesia  terbatas  pada  Jasa Penyiaran  Radio  dan  Televisi,  sementara  pada Bill  C-11  Broadcast yang  telah  di revisi  pengawasan  meliputi  Jasa  Penyiaran  Radio,  Televisi,  Penyedia  Jasa Telekomunikasi, dan Internet. Internet dalm hal ini pada Bill C-11 meliputi layanan online  streaming .    Pengawasan  yang  dilakukan  CRTC  sebenarnya  serupa  dengan yang dimiliki oleh KPI, hanya saja saat ini KPI tidak memperluas jangkauan kawasan pengawasannya ke ranah online.
Pemerintah melalui UU telah mengamanatkan kepada KPI untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas siaran di Indonesia. Hanya saja ketentuan tentang pengawasan  penyiaran  masih  cenderung  setengah  hati  dalam  peraturan  dan pelaksanaannya,  hal  ini  mengingat  meskipun  dalam  ketentuan  tertulis  penyedia layanan streaming online terdapat filter konten, tetapi hal tersebut masih belum efektif  mengingat  konten-konten  yang  terdapat  pada  layanan streaming  online belum mencerminkan arah penyiaran sesuai yang ditentukan dalam UU No.32 tahun 2002  Tentang  Penyiaran.  Maka  dari  itu  pemerintah  haruslah  memberikan kewenangan  yang  jelas  kepada  KPI  agar  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap penyiaran  berbasis  internet  yang  diharapkan  para  lembaga  penyiaran  berbasis internet agar patuh dengan aturan penyiaran di Indonesia.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan pengawasan media penyiaran berbasis internat, yang dijabarkan sebagai berikut :
1. Pengawasan media penyiaran oleh KPI yang diamana dalam UU  UU 32 tahun 2002 diatur bawasannya hanya ada jasa penyiaran radia dan televisi.  Berbagai kewenangan yang dimiliki oleh KPI di Indonesia yang bersumber utama kepada Undang-undang  Nomor  32  tahun  2002  tentang  Penyiaran,  yang  dalam pelaksanaannya  KPI  menerbitkan  berbagai  aturan  untuk  mencipkatan pengawasan  yang  optimal  kepada  media  penyiaran  yang  ada  sehingga  dapat dikatakan kewenangan yang dimiliki oleh KPI merupakan kewenangan atribusi.
2. Komisi  Penyiaran  Indonesia  haruslah  mencontoh  pengaturan  terhadap penyedia jasa penyiaran internet seperti CRTC dari Kanada, yang dimana dalam pengaturan Bill  C-11 tentang Broadcasting  Act  Canada memeberikan  mandat kepada  CRTC  untuk  mengatur,  mengawasi,  dan  merancang  regulasi  bagi penyedia jasa penyiaran berbasis internet.
Saran
Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian di atas, yang diantranya:
1. Pengaturan terhadap pengawasan jasa penyiaran berbasis internet sangatlah penting untuk  dimasukkan  kedalam revisi  Undang-Undang  Penyiaran,  hal ini mengingat perkembangan teknologi yang semakin dinamis berpengaruh pada kualitas dan aksesibilitas penyiaran yang cenderung bertentangan pada norma- norma yang berlaku di Indonesia.
2. Lembaga  Legislatif  sebagai  pemegang  kuasa  dalam  merancang  perundang- undangan  semestinya  menyadari  akan  potensi  kedepan  dari  menjamurnya layanan penyiaran berbasis internet yang tidak memperhatikan ketentuan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga Undang-Undang Penyiaran yang lama haruslah segera diubah.
3. Terhadap  Masyarakat,  terkait  dengan  penelitian  ini  sudah  semestinya  lebih selektif  dan  bijak  dalam  memilih  tayangan  untuk  dirinya,  berhubung  belum terdapatnya  pengaturan  untuk  penyedia  jasa  penyiaran  berbasis  internet  di indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Atmadja, I Dewa Gede. Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945. Malang. Setara Press; 2010.
Fitri,  R.  R.,  Kajian  Yuridis  Kewenangan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional: 2019.
H.Sarja. Negara Hukum Teori dan Praktek. Yogyakarta. Thafa Media; 2016. Hadjon, Philipus M. Penelitian Hukum Normatif (Kumpulan Tulisan ) . Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 1997.
HR , Ridwan. Hukum Adminsitrasi Negara. Jakarta. Rajawali Pers; 2016.
Jurdi, Fajlurrahman. Teori Negara Hukum. Malang. Setara Press; 2016.
Mertokusumo  Sudikno,  Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar,  Yogyakarta,  Liberty; 2007.
Moerad  Pontang  B.M.,  Pembentukan  Hukum  melalui  Putusan  Pengadilan  dalam Perkara Pidana, Bandung, Alumni; 2005.
Salim,  H.  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta. Rajawali Pers; 2017.
Slamet., & Mastur, H. Norma-Norma yang Berlaku di Masyarakat. Tangerang. Loka Aksara; 2019
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada; 2001.
Surakhmad,  Winarno.  Pengantar  Penelitian  Ilmiah,  Dasar  Metode  dan  Teknik. Bandung. Tarsito; 1998.
Sutiyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum (Upaya Meweujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan), Yogyakarta, UII Press; 2015.
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika; 1991.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Arliman L. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai State Auxialiary Bodies yang Menjamin Siaran yang Layak Bagi Anak. Veritas et Justitia. 2017 Jun 3;3(1):138-62.
Gandara  M.  Kewenangan  Atribusi,  Delegasi  dan  Mandat.  Khazanah  Hukum.  2020 Nov 28;2(3):92-9.
Gogali VA, Tsabit M. Eksistensi Radio Dalam Program Podcast Di Era Digital Konten. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2020;3(1):64-73.
Kulsum NM. Preventif Kpid Dki Mengurangi Dampak Perkembangan Media Massa Melalui  Sosialisasi  Literasi  Media  Terhadap  Mahasiswa  Di  Jakarta.  Jurnal Ilmu dan Budaya. 2016;40(54):6227-41.
Romadhoni BA. Meredupnya Media Cetak, Dampak Kemajuan Teknologi Informasi. An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam. 2018;10(1).
Suhaimi  S.  Problem  Hukum  Dan  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum  Normatif. Jurnal Yustitia. 2018 Dec 31;19(2).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139)
Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor  03  Tahun  2007  Tentang  Standar Program Siaran
Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor  01/P/KPI/03/2012  Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
Internet/Website
Canadian Radio-Television and Telecommunications Commision, Broadcasting Act C- 11,
diakses melalui halaman website : https://crtc.gc.ca/eng/acrtc/acrtc.htm , pada tanggal 29 September 2023.
RG,2023  diakses  pada https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36961- kpi-beri-sanksi-lima-program-siaran
Sarnita, 2023 diakses pada https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii- pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023 . https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_di_Indonesia#cite_note-armando-6 https://support.vidio.com/support/solutions/articles/43000026852-tentang- vidio