AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 170 – 176.
DOI: 10.59431/ajad.v3i3.191

## C O M M U N I T Y   E N G A G E M E N T   A R T I C L E

## Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma- Cuma bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Singkawang
Aswandi 1     | Alfonsus Hendri Soa 2*     | Sy. Hasyim Azizurrahman 3     | Sri Ismawati 4     | Hermansyah 5     | Parulian Siagian 6     | Herlina 7     | Mega Fitri Hertini 8     | Abunawas 9
1,2*,3,4,5,6,7,8,9 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.

## Correspondence
2* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Email: alfonsus@hukum.untan.ac.id

## Funding  information
Universitas Tanjungpura.
Received:  2 6   S e p t   2023 Revised:  1 5   O c t   2023

## Abstract
The  lack  of  public  knowledge  about  Legal  Aid  and  guarantees  of  public  understanding regarding  the  Procedures  for  Obtaining  Legal  Aid  that  can  be  received  free  of  charge  by underprivileged people causes losses for the community. The aim of this writing is to obtain a clear  picture  of  the  reallife  system  of  society,  explore  understanding  of  the  law  and  legal problems that exist in society, and help the public obtain free understanding and assistance in resolving  legal  problems  experienced  in  everyday  life.  The  method  in  this  writing  uses empirical  legal  research methods.  So, in this writing we  found  important  steps to  increase public awareness about people's rights and how to get access to the free legal assistance they need.  Legal  education  about  free  legal  aid  can  help  people  who  are  unable  to  understand people's  rights  and  how  people  can  take  advantage  of  free  legal  aid  to  overcome  the  legal problems they are experiencing.

## Keywords
Community; Legal Counseling; Legal Problems; Legal Aid.

## Abstrak
Minimnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  Bantuan  Hukum  serta  kurangnya  pamahaman masyarakat  tentang  tentang  Tata  Cara  Mendapatkan  Bantuan  Hukum  yang  dapat  diterima secara  Cuma-Cuma  oleh  masyarakat  yang  kurang  mampu  menimbulkan  kerugian  bagi Masyarakat.  Tujuan  penulisan  ini  ialah  Memperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang  tata kehidupan masyarakat secara riil, menggali pemahaman hukum serta permasalahan hukum yang  ada  dalam  masyarakat,  serta  membantu  Masyarakat  mendapatkan  pemahaman  dan bantuan  dalam  penyelesaian  masalah  hukum  secara  Cuma-cuma  yang  dialami  dalam kehidupan sehari-hari. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.  Sehingga  dalam  penulisan  ini  ditemukan  langkah  penting  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak masyarakat  dan bagaimana mendapatkan akses ke bantuan hukum Cuma-cuma yang dibutuhkan. Penyuluhan hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma dapat membantu masyarakat yang tidak mampu memahami hak-hak masyarakat dan  bagaimana  masyarakat  dapat  memanfaatkan  bantuan  hukum  Cuma-cuma  untuk mengatasi masalah hukum yang dialami.

## Kata Kunci
Masyarakat; Penyuluhan Hukum; Masalah Hukum; Bantuan Hukum.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 170 – 176.

## 1  |  PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka penerapan hukum harus bersifat netral, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, di mana setiap warga negara berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. (Kesetaraan di depan hukum). Untuk menjadi negara hukum di  mana  hukum  adalah  panglima  tertingginya,  Indonesia  harus  mampu  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  yang ditegakkan oleh negara hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan baik dari masyarakat maupun negara.  Sebagaimana  tercantum  dalam  sila  kelima  Pancasila  yang  berbunyi :  “keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”. Penafsiran sila kelima menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak atas keadilan tanpa kecuali. Tidak  peduli  mereka  PNS,  warga  sipil,  kaya  atau  miskin.  Tujuan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  keamanan, keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.
Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Orang kaya dan berkuasa dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh keadilan melalui pengacara yang mereka sewa. Hal ini tidak terjadi pada kelompok Masyarakat kurang mampu, mereka tidak mempunyai kemampuan memahami hukum dan tidak mampu menyewa pengacara, yang  berarti  tidak  ada  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum  dalam  mengakses  keadilan.  Permasalahan  yang timbul  mencakup  tidak  adanya  pemerataan  akses  yang  setara  untuk  setiap  warga  guna  mendapatkan  perlakuan yang sama dihadapan hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali justice for all/accessible to all [1].
Faktanya, pengamalan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum masih belum terlaksana  secara  maksimal  dan  belum  sesuai  dengan  teorinya.  Hukum  Indonesia  belum  mampu  menghadirkan keadilan yang merata kepada masyarakat yang termasuk kelompok dirugikan (Masyarakat kurang mampu), baik secara  ekonomi  maupun  kekuasaan/politik.  Di  sisi  lain,  hukum  Indonesia  seringkali  menjadi  alat  bagi  penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Saat ini hukum di Indonesia, dari sudut pandang sosial, keras di bawah namun brutal di atas, artinya hukum cenderung berpihak pada yang berkuasa, warga negara yang kaya ( the rich ), cenderung lebih  aman  dari  jeratan  hukum  ketika  mereka  melanggar  hukum.  Sementara  itu,  warga  negara  yang  kecil kemungkinannya untuk melanggar hukum cenderung lebih besar serta kemungkinannya untuk mendapat masalah hukum  lebih  tinggi.  Dalam  gambaran  ini,  penerapan  hukum  dalam  Masyarakat  cenderung  hanya  berlaku  bagi masyarakat miskin dan bukan bagi masyarakat kaya. Banyak orang yang percaya bahwa hukum Indonesia dapat dibeli dengan uang. Buruknya citra penegakan hukum di Indonesia di mata masyarakat umum adalah masalah serius yang memiliki dampak signifikan pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum sehingga memunculkan masalah yang perlu diselesaikan.
Kemiskinan terkadang menjadi sumber ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, kebutuhan akan keadilan tidak  terpenuhi  karena  kondisi  tersebut  sehingga  mereka  membutuhkan  bantuan  hukum  untuk  memperoleh haknya. Masyarakat kurang mampu yang menghadapi permasalahan hukum harus menyadari bahwa kondisi sosial politik  mereka  menghalangi  mereka  untuk  mengakses  bantuan  hukum  yang  mereka  perlukan.  Kemiskinan menyebabkan  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  membuat  masyarakat  tidak  sadar  akan  hak-hak  hukumnya. Namun, meskipun mereka sadar akan hak-hak mereka, hal ini tidak berarti mereka dapat mencapai keadilan yang mereka cari. Perlindungan hukum dari negara terhadap warga negara tidak mampu terlaksana, sebagaimana diatur dalam  UUD  1945  masih  dianggap  mahal,  sulit  dijangkau.  Terlebih  lagi,  undang-undang  tersebut  kini  dianggap dikomersialkan sehingga masyarakat kurang mampu tidak lagi bisa mendapatkan keadilan. Adanya mafia hukum pada instansi hukum serta biaya advokasi yang dianggap mahal dengan tarif yang sulit dijangkau oleh masyarakat kurang  mampu  karena  penghasilannya  hanya  cukup  untuk  makan  sehari-hari  menimbulkan  permasalahan penanganan hukum bagi masyarakat [2].
Permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  kurang  mampu  dan  terpinggirkan  bukan  sekadar  persoalan  apakah mereka  memahami  supremasi  hukum  melaikan  bagaimana  memperoleh  keadilan  lewat  pemenuhan  hak  hukum yang  boleh  diterima  masyarakat.  Di  negara-negara  dimana  masyarakatnya  menderita  kemiskinan  struktural, permasalahan hukum yang berkaitan dengan mereka biasanya meliputi lemahnya posisi tawar menawar mereka terhadap  negara  atau  pihak  yang  berkuasa.  Masyarakat  menjadi  kurang  mampu  karena  mereka  miskin  secara sistematik,  bukan  karena  mereka  terlahir  miskin  sehingga  tidak  akan  pernah  mewujudkan  keseimbangan.  Oleh karena  itu  bantuan  hukum  yang  seharusnya  diberikan  kepada  Masyarakat  yang  kurang  mampu  harus mempertimbangkan  dan  menyesuaikan  kondisi  dan  keadaan  Masyarakat  yang  bersangkutan.  Pada  awal  tahun 1970-an,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  meluncurkan  Bantuan  Hukum  Struktural  (BHS)  yang  tidak  hanya
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 170 – 176.
memberikan  bantuan  hukum  kepada  individu  yang  kurang  beruntung  (kurang  mampu)  yang  mempunyai permasalahan hukum, namun juga untuk meningkatkan posisi tawar mereka dengan memberikan informasi tentang hak-kewajiban  mereka  dan  mendorong  perbaikan  hukum  untuk  mengisi  kebutuhan  masyarakat  yang  terus berkembang [3].
Ada beberapa kasus ketidakadilan di indonesia. Contoh ketidakadilan hukum di negeri ini adalah nenek Minah (55) yang dimana tidak pernah menyangka kelakuannya memetik 3 buah kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan membuatnya harus dibawa ke ruang sidang. Bahkan, ia divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa  percobaan  3  bulan  atas  perbuatannya.  Apabila  melihat  dari  sudut  pandang  kepastian  hukum  maka permasalahan ini memang tepat untu diselesaikan di persidangan namun dalam sudut pandang keadilan maka perlu dilakukan Kembali bagaimana penerapan hukum atas permasalahan yang dialami nenek minah. Satu hal yang bisa diperhatikan dalam kasus seperti ini mengacu pada bagaimana sebenarnya bantuan hukum Cuma-Cuma yang bisa di berikan kepada nenek minah untuk menjamin kepastian hukum yang akan diterima oleh nenek minah [4].
Di negara indonesia masih banyak terjadi kasus ketidakadilan hukum. Kasus-kasus di atas hanyalah contoh kecil. Inilah  fenomena  yang  terjadi  di  negara  ini.  Sementara  itu,  kelompok  yang  memiliki  kapasitas  dan  kekuasaan ekonomi,  seperti  koruptor  yang  menyebabkan  kerugian  keuangan  negara  hingga  miliaran,  seringkali  cenderung mendapat hukuman yang lebih ringan. Akses terhadap layanan bantuan hukum mahal karena masyarakat kurang mampu  tidak  dapat  menyewa  pengacara  untuk  membantu  mereka  atau  berjuang  melalui  proses  hukum  yang dihadapi oleh mereka yang berkonflik dengan hukum. Ketidakmampuan memperoleh hak-haknya melalui proses hukum memerlukan penetapan kebijakan agar mereka dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Di dalam hukum  terdapat  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  murah.  Program  bantuan  hukum,  khususnya  bagi masyarakat  kurang  mampu,  terutama  ditujukan  untuk  pemerataan  keadilan.  Perlu  upaya  untuk  menghilangkan pandangan bahwa Hukum itu untuk orang kaya, sedangkan orang miskin sulit menghadapi hukum.
Hal  ini  harus  dilakukan  untuk  menerapkan  prinsip  persamaan  di  depan  hukum  ( equality  before  the  law), yang menekankan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, ras, gender, agama atau status lainnya. Prinsip ini merupakan salah satu aspek kunci dari prinsip keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia dalam sistem hukum yang demokratis dan untuk mencapai keadilan yang tidak memihak ( due process ) karena orang yang berkonflik dengan hukum tidak terbantu. Berdasarkan undang-undang yang benar, sangat mudah untuk ditangkap secara tidak benar, mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan, dan bahkan  melawan  dan  pergi  ke  pengadilan  melawan  tersangka  atau  terdakwa  karena  mereka  tidak  memahami permasalahan hukum yang mereka hadapi [5].

## 2 |  METODE

## 2.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan
Pendekatan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode presentasi, dialog/wawancara/tanya/jawab dan diskusi dengan jumlah peserta konsultasi hukum sekitar 40 (empat puluh) orang di Kota kelurahan jawa kota Singkawang, dengan topik Sosialisasi terkait bantuan hukum Cuma-Cuma yang  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2011  yang  fokus  pada  hak  atas  bantuan  hukum  bagi masyarakat dalam keadaan sulit serta tata cara dan syarat menerima bantuan hukum bagi Masyarakat yang kurang mampu. Penilaian dilakukan melalui wawancara/tanya jawab sebelum sesudah kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman  masyarakat  terhadap  dokumen  terkait  proses  penerimaan  bantuan  hukum  cuma-cuma/Gratis  bagi masyarakat dalam keadaan sulit. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini  diukur  dari  antusiasme  peserta  pada  kegiatan  ini  dan  jumlah  pertanyaan  yang  diajukan  peserta  serta  proses tindak lanjut pelacakan kegiatan

## 2.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui tahapan persiapan, survey lapangan, dan pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan atau sosialisasi dan kegiatan di Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo, Singkawang secara dialog langsung dengan masyarakat. Kegiatan penyuluhan, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, bertempat di kantor Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo, Singkawang, mulai pukul 08.00 s/d 13.00 Wib, oleh narasumber dari  dosen-dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 170 – 176.

## 2.3 Tempat Kegiatan
Adapun tempat kegiatan pelaksanaan pengabdian pada Kantor Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo, Singkawang, Kalimantan Barat.
Gambar 1. Kota Singkawang

## 3  |  HASIL DAN DISKUSI

## 3.1 Hasil
Kota Singkawang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, secara geografis terletak antara 1080  51'47. 6'' Bujur Timur, 1090 10'19'' Bujur Timur  dan  000  44'55.  85'  Bujur  Timur.  'N  pada  10:00  1'21'51''LU.  Kota  Singkawang  memiliki  garis  pantai  sepanjang sekitar 25 km yang membentang dari utara ke barat daya dari kawasan muara atau pusat kota Singkawang. Batas timur kotamadya adalah 12 sampai 24 km dari Pantai.
(a) Penyambutan Masyarakat Kelurahan Jawa (b) Sosialisasi Bantuan Hukum
Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyrakat
Kota  Singkawang  merupakan  kota  pesisir  dan  perbukitan.  Ini  adalah  kombinasi  topografi  yang  sangat  unik.  Bahkan gunung besar yang berada di bagian selatan kota ini langsung menyentuh pantai Laut Natuna. Deretan pegunungan di kawasan Singkawang Selatan yang membentang dari Gunung Poteng di timur hingga Gunung Besar di barat memberikan
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 170 – 176.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.191
nuansa asri dan sejuk pada kota ini. Bahkan, kedalaman kota ini terjamah oleh beberapa bukit, yakni Gunung Sari (305 m) dan Gunung Roban (212 m). Kecuali daerah pegunungan dan perbukitan di bagian selatan, topografi Kota Singkawang pada umumnya datar dengan kemiringan berkisar antara 0 hingga 8%. Daerah dengan kemiringan 0-8% ini terletak di utara dan barat kota di Kecamatan Singkawang Utara dan Singkawang Barat serta sebagian besar wilayah Singkawang tengah. Daerah dengan kemiringan rendah ini biasanya berada antara 0 hingga 12 meter di atas permukaan laut
Berdasarkan Hasil Perkiraan jumlah Penduduk Sementara (Interim) tahun 2020 di pertengahan tahun, jumlah penduduk Kota  Singkawang  pada  tahun  2022  berjumlah  241.467  orang,  dengan  kepadatan  penduduk  sekitar  479  orang  per kilometer persegi. Oleh karena itu, permasalahan daerah yang mendesak adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengarahkan pembangunan daerah yang memiliki potensi besar tersebut. Tingkat keamanan masyarakat juga menjadi salah satu penunjang tercapainya kesejahteraan penduduk. Jumlah Kejahatan menurut data Polres Singkawang selama  tahun  2022,  tercatat  sebanyak  174  kasus  atau  turun  sekitar  32,56  persen  dibanding  tahun  sebelumnya.  Pada Tahun 2022, besarnya angka Crime Rate Kota Singkawang adalah 105 per 100.000 penduduk, yang berarti dari 100.000 orang penduduk di Kota Singkawang, sebanyak 105 orang di antaranya mempunyai resiko terkena tindak pidana. Pada tahun 2022, jenis kejahatan yang terbanyak terjadi di Kota Singkawang adalah narkoba, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan pemberatan yaitu masing-masing sebanyak 80 kasus atau sekitar 31,50, 44 kasus atau sekitar 17,32 persen dan 31 kasus atau 12,20 persen dari keseluruhan tindak kejahatan yang dilaporkan. Dari gambaran yang sudah diuraikan tersebut, maka perlu kiranya diberikan pemahaman dan informasi terait bantuan hukum yang dapat diberikan kepada  Masyarakat  yang  membutuhkan.  Minimnya  informasi  terkait  bantuan  hukum  Cuma-Cuma  serta  upaya penyelesaian masalah hukum yang melibatkan Masyarakat Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo,  Singkawang  menjadi  sasaran  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  Bagian  Hukum  Pidana Fakultas Hukum Untan.

## 3.2 Diskusi
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri Perangkat desa, perangkat keluaran, Masyarakat Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo, Singkawang dan Tim Penyuluhan, sejumlah 8 (Delapan) orang. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah berkaitan dengan latar belakang permasalahan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam  latar  belakang,  yaitu:  Penguatan  Pemahaman  Masyarakat  Terhadap  Penggunaan  Layanan  Bantuan  Hukum  dan Konsultas  Hukum  Secara  Cuma-Cuma,  Permasalahan  hukum  yang  sering  terjadi  di  lingkungan  Masyarakat,  Bantuan Hukum gratis, Dasar Hukum bantuan Hukum, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, Tujuan Bantuan Hukum, Syarat Pemberian  Bantuan  Hukum  Berdasarkan  Undang-Undang  No.16  Tahun  2011,  Hak  dan  kewajiban  penerima  bantuan hukum, Layanan bantuan hukum, Syarat memperoleh bantuan hukum, Alur penerimaan bantuan hukum, Pusat Konsultas Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universita Tanjungpura.
Sesi tanggapan peserta dibuka setelah narasumber menyampaikan materi dengan dipandu oleh moderator. Dari seluruh peserta tercatat ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan bantuan hukum Cuma-Cuma. Teknik diskusi dilakukan secara langsung dimana setiap pertanyaan langsung ditanggapi oleh narasumber, dan secara bergantian pertanyaan dan jawaban terus berlangsung hingga melampaui waktu yang sudah dijadwalkan. Peserta cukup antusias dan semangat mengajukan pertanyaan, sembari ditimpali dengan support dari peserta lainnya. Memperhatikan jalannya Tanya jawab dan diskusi, teridentifikasi beberapa materi yang menjadi pertanyaan dan tanggapan peserta dari hasil sosialisasi, yaitu: Bagaimana mengajukan bantuan hukum Cuma-Cuma, Apa hak dan kewajiban dalam pelaksanaan bantuan hukum Cuma-Cuma, Perkara apa saja yang dapat diajukan untuk mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat dan apa saja syaratnya.
Dalam  kegiatan  ini  juga  dilaksanakan  beberapa  quisioner  yang  dimana  terdapat  18  koresponden  yang  memberikan keterangan terkait bantuan hukum Cuma-Cuma. Dari beberapa koresponden ini diketahuialah beberapa hal yang dapat digambarkan  sebagai  berikut:  Ada  9  koresponden  yang  belum  pernah  mendengar  atau  mengetahui  tentang  bantuan hukum Cuma-Cuma, Ada 10 koresponden yang belum mengetahui proses penyelesaian perkara pidana dalam penegakan hukum, Ada 17 koresponden yang belum pernah mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, Ada 17 koresponden yang  menyampaikan  informasi  terkait  dibutuhkan  sosialisasi  tentang  bantuan  hukum  untuk  Masyarakat,  Ada  18 koresponden  yang  merespon  terkait  materi  bantuan  hukum  yang  dibutuhkan  untuk  dipahami  mencakup:  Kekerasan dalam Rumah Tangga, Ahli Waris, Masalah Tanah, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tentang Pernikahan Dibawah Umur, Terkait Kepatuhan Hukum Masyarakat, Hak dan Perlindungan Bagi Masyarakat Yang Mengalami Masalah Hukum, Ahli Waris, Lalu Lintas.
Sehingga  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masayarakat  yang  dilakukan  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  terkait permasalahan yang sering terjadi di lingkungan Masyarakat. Harapan dari terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 170 – 176.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.191
guna  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  kepada  Masyarakat  terkait  bantuan  hukum  Cuma-Cuma  yang  dapat diberikan dan diperoleh Masyarakat apabila terjadi permasalahan hukum, sehingga dengan dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyrakat memberikan bantuan kepada Masyarakat setempat untuk memahami bagaimana prosedur pengajuan bantuan hukum Cuma-Cuma serta hak dan kewajiban yang boleh diterima dan dilakukan Masyarakat.

## 4  |  KESIMPULAN
Masalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan kurangnya pemahaman mereka tentang tata cara mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma oleh masyarakat yang kurang mampu adalah tantangan yang serius dalam menjaga akses keadilan yang setara. Upaya ini akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum cuma-cuma dan memberikan akses yang lebih baik untuk mendapatkan keadilan bagi mereka yang kurang mampu. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih efektif mengatasi masalah hukum mereka. Penyuluhan hukum  tentang bantuan hukum  cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu adalah  langkah  penting untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak mereka dan bagaimana mendapatkan akses ke bantuan hukum yang dibutuhkan. Penyuluhan hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma dapat membantu masyarakat yang tidak mampu memahami hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya untuk mengatasi masalah hukum mereka. Ini  adalah  langkah  penting  untuk  memastikan  bahwa  akses  keadilan  tetap  terbuka  untuk  semua  orang.  Mengatasi minimnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  bantuan  hukum  dan  kurangnya  pemahaman  tentang  tata  cara mendapatkannya secara cuma-cuma oleh masyarakat yang kurang mampu adalah tugas penting dalam mempromosikan akses keadilan. Dengan upaya kolaboratif dan kreatif oleh perguruan tinggi bisa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum dan cara mendapatkannya secara cuma-cuma. Hal ini akan membantu memastikan bahwa akses keadilan lebih merata dan adil bagi semua warga. Mengingat kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari salah  satu  bentuk  Tridharma  pengabdian  Perguruan  Tinggi,  maka  penting  menyusun  roadmap  PKM  dan  membangun pemahaman terkait bantuan hukum Cuma-cuma, khususnya di lokasi PKM, agar kegiatan PKM lebih terencana, terarah, intensif, kontinue dengan hasil yang baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim Pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan desa serta kantor Kelurahan Jawa, Kecamatan  Singkawang  Tengah,  Jln.  Bambang  Ismoyo,  Singkawang,  Kalimantan  Barat  atas  dukungan  dan  atensi  yang diberikan selama kegiatan ini berlangsung. Dukungan ini telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

## REFERENSI
[1] Pujiono.  (2010). Bantuan  Hukum  dalam  Perspektif  Tanggungjawab  Negara  (Seminar  Bantuan  Hukum  dan  Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal , Semarang.
[2] Yetti, Y., & Libra, R. (2018). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten  Pelalawan  Mengenai  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2), 240-246. DOI: 10.31849/dinamisia. v2i2.1473.
[3] Nasution, A. B. (2010). Pengantar Bantuan Hukum . Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
[4] Detik News.  (2009). Mencuri  3  Buah  Kakao,  Nenek  Minah  Dihukum  1  Bulan  15  Hari . Banyumas: Detik News.
[5] Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni , 2 (1), 277-283. DOI: 10.24912/jmishumsen.v 2i1.1681
[6] Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus  Negeri  Pasca  Pemberlakuan  Undang-Undang  Bantuan  Hukum. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional , 2 (1), 31-45. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 170 – 176.
Page 176 of 7
[7] Aulawi, A., & Darniasih, R. M. (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik , 3 (1), 1-15. DOI: https://doi.org/10.47080/propatria.v3i1.765.
How to cite this article: Aswandi, Soa, A. H., Azizurrahman, S. H. ., Ismawati , S. ., Hermansyah, Siagian , P. ., Herlina, Fitri Hertini , M. ., & Abunawas. (2023). Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma- Cuma bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Singkawang. AJAD : Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat , 3(3), 170 – 176. https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.191.