## REALISASI POLITIK ETIS DI BOJONEGORO PADA AWAL ABAD XX : Kajian Sosial Ekonomi
Mudji Hartono Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

## ABSTRAK
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Kemerosotan  kesejahteraan  Penduduk  pribumi Pulau  Jawa  melatarbelakangi  lahirnya  Politik  Etis.  Ratu  Wihelmina,  dalam  pidao pembukaan  di  parlemen  Belanda  mengatakan  bahwa  Pemerintah  kolonial  Belanda  di penghujung  era  Sistem  Liberal.  Memiliki  tugas  Moral,  di  dalam  pidato  tersebut  tersirat pengakuan  bahwa  Pmerintah  Belanda  memiliki  Hutang  Budi  ( Ereschuld )  yang merupakan  tujuan  utama,  yaitu  memperbaiki  ekonomi  koloni  dan  penduduk  Pribumi dengan  melaksanakan  pembangunan  Irigasi,  Edukasi,  dan  Emigrasi.  Bojonegoro merupakan  salah  satu  daerah  di  Pulau  Jawa  yang  mengalami  kemerosotan kesejahteraanan.  De  Vries  dalam  pidatonya  di  depan  para  Guru  Besar  di  Belanda menyatakan  bahwa  Bojonegoro,  Cirebon  Selatan,  dan  Pekalongan  Selatan  merupakan daerah  yang  “menuju  kematian”.  Selain  itu  Penders  mengatakan  bahwa  kemiskinan  di Bojonegoro  itu  bersifat  endemis.  Sehubungan  dengan  itu,  Maka  pada  tahun  1906, Residen  Rembang,  Fraenkel  melaporkan  kepada  Gubernur  Jendral  bahwa  Bojonegoro dan Blora dilanda kemiskinan yang gawat.
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengungkap  seberapa  jauh  politik  Etis dilaksanakan  di  Bojonegoro?  kiranya  permasalahan  ini  sampai  saat  sekarang  masih relevan  untuk  diungkapkan,  karena  dari  zaman  kolonial  Belanda  hingga  kini  terdapat pola  bencana  yang  sama  dan  berkelanjutan.  Selain  itu  tulisan  ini  bermaksud  untuk mensintesis  fakta-fakta  tentang  Realisasi  Kebijaksanaan  Etis  di  Bojonegoro.  Dalam mengungkap  permasalahan  tersebut  di  atas  pendekatan  sosiologi  turut  menerangkan seberapa jauh politik etis dilaksanakan di Bojonegoro.
Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kolonial  Belanda  benar-benar merealisasikan  Politik  Etis  di  Bojonegoro,  bahkan  Pemerintah  Hindia  Belanda  tampak lebih  aktif  dari  pada  rakyat  dalam  menghadapi  kemerosotan  ekonomi  didaerah  itu. Realisasi  Politik  Etis,  khususnya  aspek  irigasi  dan  edukasi  begitu  tampak  jelas dilaksanakan  di  Bojonegoro,  sedangkan  untuk  program  transmigrasi,  dapat  dikatakan tidak begitu populer, sehingga Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil  memindahkan sebagian penduduk  Bojonegoro ke tempat lain, ini berarti pemerintah gagal mengurangi kepadatan  penduduk  di  Bojonegoro.  Penduduk  Residensi  Rembang,  termasuk  juga Bojonegoro yang melakukan perpindahan ke luar Jawa tidak begitu besar. Jumlah orang yang pindah ke luar Jawa lebih kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang berpindah ke Semarang. Penduduk Bojonegoro tidak berniat melakukan transmigrasi ke luar Jawa, Mereka  kebanyakan  enggan  meninggalkan  daerahnya  untuk  pergi  jauh  sebab  tanahnya dianggap  masih  dapat  menghidupi  keluarga,  maka  tidak  tertarik  oleh  iming-iming memperoleh tanah secara cuma-cuma dari pemerintah jika ikut bertransmigrasi.

## Kata kunci : Realisasi, Politik Etis, Bojonegoro

## PENDAHULUAN
Kabupaten Bojonegoro berada di
wilayah  Propinsi  Jawa  Timur.  Namun pada masa kolonial Belanda,
Bojonegoro  berada  di  wilayah  Jawa Tengah,  Letak  Bojonegoro  berhampiran dengan Sungai Bengawan Solo,
Bojonegoro  terletak  di  sebelah  timur bagian  Jawa  Tengah  bagian  utara.  Pada tahun 1900 wilayah Bojonegoro merupakkan  bagian  dari  Residensi Rembang,  tetapi  pada  1  juli  1928 Bojonegoro  dipisahkan  dari  Residensi Rembang, dan menjadi Residensi tersendiri dengan nama Residensi Bojonegoro,  yang  wilayahnya  meliputi Kabupaten  Bojonegoro  dan  Kabupaten
Tuban. Kemudian tahun 1931
Bojonegoro  dimasukan  dalam  Wilayah Residensi  Gresik. 1 Sebelumnya,  Secara yuridis  Bojonegoro  adalah  wilayah Kasultanan  Yogyakarta,  yaitu  yang disebut  bagian  Mancanegara  (wilayah
1 Penders, C.L.M Bojonegoro 1900-1942. A.Story of EndemicPoverty in. North East Java Indonesia.
Singapura:Gunung Agung,1984 .h, 32-
luar) yang secara prinsipiil sampai tahun 1810. Selanjutnya pada tahun 1811-1816 Mancanegara di bawah kontrol langsung pemerintah Batavia, sementara itu Bojonegoro  diserahkan  Inggris  kepada seorang  putra  Noto  Kusumo  (yang bernama Paku Alam).
Perlu diketahui bahwa Bojonegoro  dipilih  sebagai  wilayah fokus  Studi.  Ini  karena  Bojonegoro disebut-sebut sebagai daerah yang secara  sosial-ekonomi  sangat  terpuruk, karena  setiap  tahun  dilanda  bencana banjir dan kekeringan yang mengakibatkan  produktifitas  pertanian sangat  rendah  dan  akibatnya  sering  kali penduduknya  mengalami  kemiskinan yang  endemis  serta  kelaparan. 2 Masalah Kemerosotan  kemakmuran  penduduk Bojonegoro bersifat endemik Kemiskinan terjadi secara kronis. Berdasarkan data-data yang diketemukan  keadaan  seperti  itu  sudah
2 Penders, C.L.M Bojonegoro 1900-1942. A.Story of EndemicPoverty in. North East Java Indonesia. Singapura:Gunung Agung,1984 .h, 32-34.
terjadi pada tahun 1888, 1889, 1890 dan 1891 3 ,  Kehancuran  Bojonegoro  tahun 1890  disebabkan  oleh  bencana  banjir Sungai Bengawan Solo (bulan Februari).
Bencana  banjir  itu  menghanyutkan rumah-rumah  penduduk,  jalan-jalan  dan jembatan  serta  merusakan  tanaman pangan. 4 Banjir dan kemarau mengakibatkan  kegagalan  panen,  gagal panen yang terjadi berturut-turut, seperti tahun 1904 hingga 1906, mengakibatkan kekurangan bahan makanan dan selanjutnya  terjadi  kelaparan.  Keadaan seperti  itu  pernah  dilaporkan  oleh Residen  Rembang,  Fraenkel.  Kepada Gubernur  Jenderal  pada  tahun  1906, namun  Pemerintah  pusat  menganggap belum begitu mengkhawatirkan. 5
Sehinga  Pemerintah  Residensi  segera mengambil langkah-langkah yang berkaitan  dengan  pengadaan  persediaan bahan pangan. Kemudian langkah untuk kepentingan  jangka  panjang  baru  di
3 AVRR . 1891.
4 Ibid.
5 Mudji Hartono ,Tesis .h. 181-182 .
programkan  pada  waktu  berikutnya, seperti perbaikan sistem irigasi, memajukan pendidikan dan transmigrasi.
Tujuan  penulisan  ini  adalah untuk mensintesiskan fakta-fakta sejarah  tentang  pelaksanaan  Politik  Etis di  Bojonegoro  dan  sekaligus  untuk menunjukkan  sebuah  bukti,  bahwa sejarah  Indonesia  pada  masa  kolonial tidak saja melulu berisi tentang
eksploatasi Pemerintah Hindia Belanda    terhadap    penduduk    Pribumi dan  koloninya, melainkan  juga adanya usaha-usaha Pemerintah
kolonial
Belanda  dalam  memperbaiki  ekonomi rakyat, khususnya di Bojonegoro. Memang Eksploatasi Pemerintah Hindia Belanda  terhadap  koloni  merupakan fakta  historis  yang  sulit  terbantahkan. Namun  tulisan  ini  bermaksud  untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan Politik Etis  di  Bojonegoro  juga  merupakan fakta  historis  yang  amat  kuat.  Selain  itu
juga  untuk  membuktikan  bahwa  Politik Etis  direalisasikan  dengan  serius  di Bojonegoro.  Perlu  diketahui  bahwa penulisan ini tidak bermaksud memberikan  penilaian  tentang  berhasil tidaknya  pelaksanaan  Politik  Etis  di Bojonegoro.  Sehingga  berbeda  dengan apa  yang  dilakukan  oleh  Penders  dalam karyanya  yang  berjudul  : Bojonegoro 1900-1942. A.Story of EndemicPoverty  in.  North  East  Java Indonesia. Singapura:
Gunung
Agung,1984 .  Hal  ini  dapat  dilihat  pada bagian Epilognya, dalam bagian terakhir tulisannya  itu  Penders  menilai  bahwa secara  substansial  Politik  Etis  gagal meningkatkan  standar  hidup  penduduk Bojonegoro.
Dengan  demikian  Tulisan  ini tidak memiliki prasangka buruk terhadap  Pemerintah  kolonial  Belanda, yang mungkin berbeda dengan kebanyakan  tulisan  yang  mempunyai Stigma  buruk  terhadap  pemerintah
Kolonial Belanda. Permasalahan tersebut      masih  relevan  untuk diungkapkan, karena pada saat  sekarang di  Bojonegoro  terdapat  pola  bencana yang  sama  dan  berkelanjutan  seperti terjadi  pada  zaman  kolonial  Belanda. Bagaimanapun  Bojonegoro  merupakan wilayah fokus Studi ini.
Pada tahun 1900 wilayah Bojonegoro  merupakan  bagian  dari Residensi Rembang, tetapi sejak tanggal 1  juli  1928  Bojonegoro  dipisahkan  dari Residensi Rembang, dan menjadi Residensi tersendiri dengan nama Residensi Bojonegoro,  yang wilayahnya meliputi  Kabupaten  Bojonegoro  dan Kabupaten  Tuban.  Kemudian  tahun 1931  Bojonegoro  dimasukan  dalam Wilayah  Residensi  Gresik.  Sebelumnya, Secara yuridis Bojonegoro adalah wilayah  kasultanan  Yogyakarta,  yaitu yang  disebut  bagian Mancanegara (wilayah  luar)  yang  secara  prinsipiil sampai  tahun  1810.  Selanjutnya  pada
tahun 1811-1816 Mancanegara
dibawah  kontrol  langsung  pemerintah Batavia,  sementara  itu  Bojonegoro diserahkan Inggris kepada seorang putra Noto  Kusumo  (yang  bernama  Paku Alam). 6
Perlu diketahui bahwa Bojonegoro  dipilih  sebagai  wilayah fokus  Studi.  Ini  karena  Bojonegoro disebut-sebut sebagai daerah yang sangat terpuruk, sering kali
penduduknya  mengalami  kelaparan. 7
Sehubungan dengan itu Penders menyatakan  bahwa  Bojonegoro  sebagai daerah di wilayah karesidenan Rembang yang  termiskin,  terbelakang  dalam  soal sosial-ekonominya. 8 sedangkan  Prof  de Vries  menyebutnya  Bojonegoro  sebagai daerah  yang  menuju  ”kematian”.  Sama Seperti  daerah  Cirebon  Selatan  dan PekalonganSelatan. 9 Walaupun
demikian Bojonegoro merupakan
6 Penders,  C.L.M.  Bojonegoro  1900-1942.  A.Story of EndemicPoverty in. North East Java Indonesia. Loc.Cit.
7 Penders, C.L.M1984, Ibid.,h.3.
8 MudjiHartono. Tesis ,h.47.
9 Vries  de  E. Masalah-masalah  Petani  Jawa . Jakarta:Bhratara, 1972.,h.19.
sumber pendapatan tambahan Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu dari produk  kayu  jatinya  yang  berkualitas tinggi.  Berdasarkan  pernyataan  Penders dan  de  Vries    tersebut  serta  laporan Residen  Rembang,  Fraenkel  kepada gubernur  Jendral  maka  dapat  diketahui bahwa  kondisi  ekonomi  Bojonegoro sangat  buruk.  Sudah  tentu  kondisi Bojonegoro  yang  mengkhawatirkan  ini menjadi  perhatian  yang  serius  dari pemerintah  kolonial Belanda yang komitmen dengan perbaikan kesejahteraan.  Melalui  Kebijaksanaan Etiknya.  Hal  ini  mengacu  pada  pidato Ratu  Wihelmina,  dalam  pembukaan  di parlemen  Belanda  yang  mengatakan bahwa  Pemerintah  kolonial  Belanda  di penghujung era Sistem Liberal.
Memiliki  tugas  Moral,  yang  merupakan tujuan utama, yaitu memperbaiki ekonomi  koloni  dan  penduduk  Pribumi. Dalam pidato itu disebut juga Ereschuld (  hutang  budi),  Utang  Budi  itu
didasarkan  pada  fakta  bahwa  selama abad  ke-19  koloni  Hindia  Belanda  telah mengumpulkan  pajak  yang  kemudian dikirimkan  ke  Negeri  Belanda  guna membantu  neraca  anggaran  belanja. Bagi Hindia Belanda pengakuan tentang Utang  Budi  dari  Ratu  Belanda  tersebut penting artinya karena sebelumnya dana yang  dikirimkan  dari  daerah    ke  pusat tidak  ada  yang  kembali  tetapi  sejak politik Etis diterapkan pemerintah memberikan  bantuan  kepada  Hindia Belanda. Kedua, Belanda melihat adanya  pemerintah  di  Hindia  Belanda yang  mengurus  kemakmuran  rakyat.
Berarti pemerintah aktif menaikkan taraf hidup  rakyat.  Resep  Politik  Etis  ada dalam  semboyan  tiga  program,  yaitu: pembangunan  Irigasi,  Edukasi,  dan Emigrasi.  Gubernur  Jenderal  Idenburg, yang  diangkat  (1916-1921).  dari  partai politik  kristen.  memiliki  tugas  utama melaksanakan Politik Etis karena kebijaksanaan sebelumnya telah
menyebabkan  kekurangan  kemakmuran di  Hindia  Belanda.  Selain  itu  Perbaikan kesejahteraan  penduduk  Jawa  juga dibicarakan  oleh  Roseboom,  Gubernur Jenderal dengan Menteri Tanah Jajahan, Idenburg 10 dalam  Surat  menyuratnya. 11
Adapun  inti  pembicaraannya  adalah tentang apa saja yang harus mendapatkan perhatian untuk memperbaiki  ekonomi  penduduk  Jawa perhatian  diutamakan  pada  soal  Irigasi, edukasi,  emigrasi,  pertanian,  perbaikan jalan-jalan, kredit pertanian dan memajukan peningkatan Indstri. 12

## I. PERBAIKAN SISTEM

## PERTANIAN
Perbaikan Sistem Pertanian
sebagai  bagian  dari  Pelaksanaan  Politik Etis, karena bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  penduduk
Program Peningkatan
Pertanian merupakan  dukungan  terhadap  soal sosial ekonomi dari pembaharuan sistem
10 Mudji Hartono, Tesis .,h.2-3.
11 Ibid.
12 Ibid.
Etikal. Langkah pertama dalam memperbaiki  sistem  pertanian  adalah perbaikan  sistem  irigasi.  Namun  pihak Departemen  Pertanian  di  Bogor  pesimis dengan  langkah  itu,  dan  lebih  setuju dengan pembangunan Sekolah Pertanian desa ( Desa Lanbouwscholen ).
Pada  September  1899  Direktur Institut  Penelitian  Botanical  Nasional  di Bogor diarahkan oleh pemerintah kolonial  untuk  menyusun dan mengurus bidang-bidang  tanah  yang  dialokasikan untuk percobaan tanaman 1907-1910. Di Bojonegoro  digunakan  untuk  Percobaan tanaman  padi,  kopi,  dan  randu.  Secara keseluruan  percobaan  itu  mengalami kegagalan karena sulit merubah pembawaan petani  yang konservatif dan memakai  metode  tradisional, 13 namun percobaan  tanaman  padi  di  Bojonegoro dapat  dikatakan  berhasil,  akan  tetapi petani  tidak  dapat  melaksanakan  hasil percobaan  tersebut  karean  terbentur pada  masalah  dana  untuk  membeli  bibit
13 Penders.OpCit.,h.49.
yang  baik,  dan  pupuk  kimia.  Upaya pemerintah yang lain adalah Peningkatan hasil penduduk yang dimulai pada akhir tahun 1936, Bojonegoro  mendapat  perhatian  khusus, yaitu  diputuskan  untuk  mendapatkan “perawatan istimewa” dan usaha sistematis  serta  bantuan  pemerintah untuk meningkatkan hasil penduduk. Ide baru  muncul:  pertama,  pinjaman  kredit tidak  perlu  dibayar  jika  panen  gagal, tetapi  digunakan  untuk  irigasi  pada tanah  dan  kebun  yang  digunakan  untuk penanaman dan pesemaian benih, kedua, pemerintah menyediakan lapangan kerja di perusahaan keramik di Ngandong dan proyek  kaca  dan  semen  jika  panen gagal. 14

## II. PERBAIKAN SISTEM IRIGASI
Kemerosotan kesejahteraan penduduk  Bojonegoro  berkaitan  erat dengan  masalah  pertanian  penduduk, seperti  Sistem  irigasi,  pemilihan  bibit, pemupukan  dsb.  Sebelum  tahun  1905
14 Penders, baca bagian Epilog.
penanganan masalah perbaikan pertanian  ditangani  oleh  Institut  Botani Nasional  di  Bogor,  akan  tetapi  tidak berhasil, karena Supervisor Jawa
( mantri )  tidak  memiliki  latar  belakang pendidikan formal, sehigga tak mengetahui metode modern dan diversivikasi program. 15 Menurut Treub, keberhasilan dalam memperbaiki produksi  pertanian  perlu  didirikan Desa landbouw  scholen (sekolah  pertanian desa),  kursus-kursus  pertanian,  dan penyuluhan-penyuluhan pertanian. 16
Pada  tahun  1900  Irigasi  Teknik  dan saluran  pembuangan  air  di  Bojonegoro masih  sangat  kurang.  Irigasi ya ng  ada pada  saat  itu  hanya  bisa  mengairi  12% dari 79.000 bau sawah. Tingkat kesuburan tanah di Bojonegoro
tergolong rendah. Hal ini dapat dipahami  karena  Irigasi  di  seluruh  Jawa pada abad ke-19 yang tersedia hanya ada di  daerah-daerah  yang  tanahnya  subur.
15 Penders, h.75.
16 MSJ., h. LXX.
Sedangkan  daerah  yang  tidak  subur tidak  disediakan  irigasi  teknik  oleh pemerintah.  Oleh  sebab  itulah  hasil produksi padi  termasuk rendah,  dan  di daerah-daerah  yang  tidak  subur  seperti Bojonegoro kekurangan air irigasi disebut-sebut sebagai penyebab kegagalan  panen. 17 Kegagalan  panen mnjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya kemiskinan. Pada tahun 1922-1927 rata- rata hasil padi kering adalah 15,80 pikol/ ha  atau  10,31  ku  gabah/  ha. 18 Hasil produksi  itu  dapat  dikatakan  tidak tinggi, Kategori ini tentu kalau dibandingkan  dengan  daerah  lain  yang hasil  produksinya  sangat  tinggi  dan sangat  rendah,  Hasil  tertinggi  padi kering ialah 19.66 pikol/ha dan terendah adalah  11,37  ku/ha.  Sedangkan  apabila berbentuk  gabah  tertinggi  adalah  12,83 dan  terendah  adalah  7,42  ku/ha. 19
Apabila  dibandingkan  dengan  daerah
17 Baudet& Brugmans,I.J .  Politik Etis dan  Revolusi Kemerdekaan. Jakarta: Yayasan Obor, 1987.,h.307.
18 Sayogya, dan Cdollier. W. L .  Budi daya  PADI DI Jawa.  Jakarta: Gramedia1986, h.180
19 Ibid.
lain untuk tingkat kabupaten,
Bojonegoro  termasuk  paling  rendah, yaitu  124,84  kg/orang/tahun,  Blora:
138,09 kg. Rembang: 137,81 kg, Tuban:
127,31 kg/orang/tahun. 20
Perbaikan sistem irigasi di Bojonegoro  merupakan  perhatian  utama pemerintah  setempat.  Ketika  itu  waduk yang  sudah  ada  berjumlah  lebih  dari tujuh  buah,  yaitu:  waduk  Tlogo  Haji, Koedoer,  Plesoengan,  Pacak,  Panjang, Pasiman,  Karangdinojo,  dan  waduk Metaunan, serta waduk kerjo. Pemilihan bibit, gagal panen, kesuburan tanah dsb. Hambatan perbaikan pertanian di Karesidenan  Rembang  umumnya  dan Bojonegoro khususnya sebagaimana hasil pengamatan pihak Lanbouw Consullen  (Penyuluh  Pertanian) adalah pertama  karena  Irigasi  teknis  sangat kurang,  dan  kedua  Tidak  adanya kerjasama  antara  pihak  Dinas  Prtanian dan  Pangreh  Praja. 21 Menurut  Treub,
20 Ibid . 21 Mudji Hartono, Tesis 192.
Direktur Departemen Pertanian di Bogor,  untuk  memperbaiki  pertanian perlu  didirikan  Desa  Lanbouw  Scholen. Sekolah  Pertanian  Desa,  karena  tenaga pertanian  lulusan  Bogor  sangat  sedikit yang  dapat  diangkat  pada  tahun  1908. Yang  dimaksud  Treub  Sekolah  itu adalah Desa Landbouw Shcolen, kemudian kursus-kursus dan penyuluhan-penyuluhan pertanian. 22
Sekolah Umum dianjurkan memasukkan mata  pelajaran  yang  bersifat  praktis seperti: bertani, pertukangan dan kerajinan  tangan  Departemen  Pertanian di  Bogor.  Hal  ini  didasarkan  pada  suatu kenyataan  bahwa  Tamatan  sekolah  desa yang menjadi petani sangat sedikit. Dari 537 tamatan pada tahun 1917 hanya 101 orang  yang  terjun  ke  bidang  pertanian 23  orang  bekerja  membantu  sekolah  itu 35%  bekerja  di  penerangan  pertanian pada  Dinas  Pertanian  dan  sisanya bekerja di tempat lain. Akibatnya adalah
22 ANRI, Memorie Serah Jabatan 1921-1930, Jawa Tengah , LXX.
sekolah  tersebut  tidak  diminati  oleh anak-anak.  Maka  fungsinya  sebagai penyalur informasi  digantikan  oleh Kursus  Guru  Sekolah  Desa  yang  ada  di Bojonegoro.  Harapannya  adalah  setelah selesaimengikuti  pelajaran  di  kursus Guru-guru  sekolah  Desa,  kemudian melanjutkan kursus selama 2 tahun serta praktek  Lapangan  dan  yang  terakhir mereka  kemudian  mengajarkan  kepada para  tamatan  sekolah  dasar. 23 Perbaikan sistem  Irigasi  teknis  merupakan  bagian dari pelaksanaan kebijakan kesejahteraan. 24
Perbaikan  sistem  Irigasi  teknis merupakan  bagian  dari  pelaksanaan kebijakan  kesejahteraan  atau  Politik Etis. 25 Pemerintah Karesidenan Rembang sangat memperhatikan
pembangunan  sistem  irigasi  teknis  di
Bojonegoro sebab
Bojonegoro
merupakan  daerah  yang  rawan  banjir.
23 Mudji Hartono. Op.Cit .,2002,h.193.
24 J. Linblad, J.Thomas. (ed). Sejarah Ekonomi Modern Indonesia. Berbagai Tantangan Baru. Terjemahan M.Arief dan Bambang Purwanto..(Jakarta, LP3E 1998).,h.235-237 25 Ibid.
Setiap  tahunnya  Bojonegoro  dilanda bencana  Banjir  dan  kekeringan.  Maka Pemerintah  mengeluarkan  Keputusan No.  36  tanggal  8  Oktober  1902  tentang perbaikan  sistem  waduk.  Semua  waduk yang  ada  diperdalam,  kecuali  waduk Pajang  yang  belum  lama  berselang diperbaiki  dengan  menghabiskan  dana sebesar 5.728 gulden. 26
Ketika itu waduk yang sudah ada berjumlah  lebih  dari  7  buah,  yakni: waduk  Tlogo  Haji,  Koedoer,  pasinan, Blongsong,  Karangdinojo,  Metaunan Plesoengan, Pacal, Kerjo, Pengantin dan waduk  Balong  Soembak. 27 Meskipun demikian  Luas  sawah  yang  dapat  diairi masih  sedikit,  yaitu  3.227  bau. 28
Perbaikan  sistem  irigasi  masih  sangat diperlukan di Bojonegoro.
Pada  tahun  1900  Irigasi  Teknik dan saluran pembuangan air di Bojonegoro  masih  sangat  kurang  Irigasi yang  ada  pada  saat  itu  hanya  bisa
26 Penders, OpCit.,h.32., lihat juga Baudet. Locit.
27 Penders,Ibid, h . 33.
28 Penders LocCit.
mengairi  12%  dari  79.000  bau  sawah. Ketika  itu  waduk  yang  sudah  ada berjumlah  tujuh  buah,  yaitu  waduk
Tlogo
Haji, Koedoer, Pirang,
Plesoengan,  Pacal,  Kerjo,  dan  waduk Panjang  sendiri.  Namun  demikian  luas sawah  yang  dapat  diairi  baru  berjumlah 3227  bau  pengairan  ini  berasal  dari sumber  air  S.  Solo.  Perbaikan  sistem Irigasi  teknis  terbentur  pada  masalah Solo  Valley. Pada tahun 1893 Parlemen Belanda telah menerima rencana proyek Solo valley Proyek itu, yaitu tanah yang tidak  subur,  sungai  dengan  sifat  alami sulit  dikontrol. 29 Dengan  adanya  proyek lembah  solo,  maka  daerah-daerah  di Bojonegoro  seperti  distrik  Pelem  dan Baureno  memperoleh  tambahan air pengairan Solo Valley merupakan proyek besar  Tujuan  utama  proyek raksasa  itu  adalah  untuk  menghentikan timbunan pasir wegast. Mengubah Jalan laut  kecil  agar  dapat  dilalui  perahu- perahu  ke  pelabuhan  Surabaya.  Proyek
itu  meliputi:  pertama  mengubah  mulut sungai Solo, dan kedua penggalian kanal untuk irigasi. Untuk proyek Solo Valley Semula  Pemerintah  menganganggarkan dana  sebesar  19  milyar  gulden,  akan tetapi  kemudian  membengkak  menjadi 38  milyar  gulden,  karena  proyek  itu bertambah  dengan  pembangunan  kanal- kanal  untuk  irigasi  di  daerah-daerah yang  ada  di  lembah  Sungai  Solo. Khususnya di Bojonegoro, karena petani Bojonegoro  tidak  bisa  menggunakan  air irigasi  dari  kanal  yang  ada  di  desa Ngablak,  14  km  dari  kota  Bojonegoro. Kanal  itu  hanya  dapat  mengairi  sawah- sawah  petani  di  Surabaya  bagian  utara saja.
Hingga tahun 1925 kebutuhan air irigasi  penduduk  Bojonegoro  dirasa masih sangat kurang. Hal ini diakui oleh Residen  Rembang  J.F.  Hildering  dalam laporannya  Sebelum  tahun  1925. 30
Waktu  pengerjaannya  pun  bertambah
30 .L.M. Penders,  Bojonegoro 1900-1942. A.Story of EndemicPoverty in. North East Java Indonesia.,h.29-30.
lama  tidak  seperti  diperkirakan  semula, yaitu  selesai  sekitar  7-8  tahun  ternyata menjadi lebih lama lagi.
Pembangunan  irigasi  solo  valley tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan pembuatan infrastruktur  irigas  yang  lain,  yakni waduk Dam,   dan  kanal, Pembangunan infrastuktur  itu dimulai pada tahun 1905 beberapa waduk,  yang dibangun saat itu adalah  Waduk  Tlogo  Haji,  waduk Pajang,  waduk  koedoer,  Ketiga  waduk itu  disediakan  dana  sebesar  17.728 gulden, waduk  yang lain  yang dibangun di  Bojonegoro  adalah  waduk  Pengantin, Balong  Soembak,  Pirang,  Plesoengan, Pacak,  waduk  kerjo,    Khusus  waduk Pacak  dirancang  selesai  4-5  tahun dengan  dana  sebesar  1,2  milyar  gulden. Sedangkan  pembangunan  dam  seperti dam  Sokosewu  yang  ada di  desa klepek disediakan  biaya  sebesar  3  milyar gulden. 31
Sebelum tahun 1925
infrastruktur  irigasi  yang  telah  selesai dibangun  selain  waduk,  juga  berupa saluran  irigasi  yang  utamanya  untuk mengalirkan  air  dari  sumber  mata  air Pirang  dan  Dunder,  serta  bangunan irigasi  pada  sungai  Pacal,  kali  Kerjo, Kali  Keduang,  kali  Cawak  (kali  ini merupakan  anak  sungai  selatan  Sungai Solo  dan  sekaligus  merupakan  batas antara  wilayah  Bojonegoro  dan  Gresik dan  juga  batas  antara  seksi  pengairan Bojonegoro  dan  Lamongan  dari  Dinas Pengairan  lembah  Solo.  Perlu  diketahui bahwa antara kali Cawak dan Kali Kerjo terdapat  1800  bau  sawah  yang  telah dapat  diairi,  berkat  bangunan  irigasi teknis  tersebut,  maka  luas  areal  sawah yang  dapat  diairi  bertambah  menjadi 2500 bau, dan kali Tidu. Pada tanggal 30 Agustus  tahun  1927  bangunan  waduk yang dapat diselesaikan pembangunannya  adalah  waduk  Pacal yang  terletak  di  desa  Tretes  (Onder
distrik Sugihkuranang di sebelah selatan S.  Pacal  Waduk  itu  diperkirakan  dapat menampungair  40  milyar  meter  kibek dan  dapat  dipakai  untuk  mengairi  lebih dari  20.000  bau  sawah  di  distrik  Palem dan  Bojonegoro.  Di  samping  itu  juga dapat dipakai untuk menampung kelebihan  air  dari  bagian  selatan  distrik Baureno. 32
Setelah pembangunan
infrastruktur  pertanian  di  Bojonegoro, maka  hasil  produksi  padi  mengalami kenaikan pada tahun 1930-an. 33
Meskipun  demikian    di  Bojonegoro masih sering muncul fenomena keresahan  penduduk  dan  kekhawatiran kekurangan
pangan serta
mempertahankan hidup keluarga sebagaimana dilaporkan bahwa
kegagalan  panen  menambah  angka kriminalitas. 34 Kegagalan  panen  di
Bojonegoro tahun 1904-1906 mengakibatkan  kelaparan  di  berbagai
32 Penders, Ibid.,h.34.
33 Mudji Hartono,Op.Cit.,h.11.
34 Op.cit SMJ. H. LXX.
distrik.  Hal  ini  telah  dilaporkan  oleh Residen,  Fraenkekel  kepada Ggubernur Jenderal. Laporan dari Residen Fraenkel tahun  1904  menjadi suatu  pertanda kekhawatiran  pemerintah.  Oleh  karena itu  pemerintah  mengeluarkan  dana sebesar  30.000  gulden  untuk  membeli bibit jagung. 35

## III. EDUKASI
Pendidikan  modern  merupakan satu  aspek  penting  dari  Politik  Etis. Opini  Mayoritas  di  kalangan  pembuat kebijaksanaan itu mengatakan bagaimanapun di lapisan atas masyarakat memerlukan standar pendidikan  yang  ekuivalen  dengan pendidikan  Belanda.  Sedangkan  lapisan masyarakat yang lain hanya memerlukan instruksi ringkas yaitu 3 R.
Pemerintah  selain  melakukan Pembanguan sektor pertanian, khususnya  Irigasi    juga  melaksanakan pembangunan sektor pendidikan sementara  itu  perhatian  pemerintah
35 Penders.,h.25.
terhadap program  emigrasi terlihat tidak dapat  berjalan  dengan  baik.  Pada  tahun 1930,    dari  jumlah  penduduk  483791 jiwa,  yang  bersedia  mengikuti  program Transmigrasi  ke  luar  Jawa  hanya  ada 24385  orang.    Jumlah  itu  lebih  kecil dibandingkan  Orang  Bojonegoro  yang pindah  ke  Semarang  untuk  mencari nafkah,  yaitu ada 29.525 orang Orang. 36
Kebanyakan  orang  Bojonegoro  enggan pergi jauh meninggalkan tanah kelahirannya,  mereka  hanya  bersedia pergi  ke  daerah  terdekat  dan  mereka kebanyakan  memiliki  anggapan    bahwa tanah  miliknya  yang  sempit  masih  bisa memberikan kehidupan.seluruh keluarganya. 37 Oleh karena itu walaupun ada  daya  tarik  yang  berupa  pemberian tanah  secara  gratis  dari  pemerintah Hindia  Belanda,  Penduduk  Bojonegoro rupanya  tidak  terarik  untuk  berangkat transmigrasi  ke  luar  Jawa.  Penduduk Bojonegoro  pergi  untuk  mencari  nafkah
36 Mudji Hartono,Op.Cit. ,h.47
37 Mudji Hartono, Ibid.
ke  daerah  terdekat  yang  menjadi  tujuan orang-orang  Bojonegoro  antara  lain adalah  Kudus,  Ngawi,  Madiun,  Kediri, Pati, dan Semarang serta Surabaya. 38
Pelaksanaan program pembangunan  Edukasi  di  Bojonegoro sebagai  wujud  keseriusan  Pemerintah kolonial  Belanda  dalam  meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. memajukan  pendidikan  di  Bojonegoro terlihat  pada  banyaknya  sekolah  yang didirikan  oleh  Pemerintah.  Pada  tahun 1920 terdapat pengembangan pendidikan di Bojonegoro, ada 140 buah Sekolah Desa. 51 buah sekolah Tweede klasse  Schoolen Pada  tahun  1927 jumlah sekolah di Bojonegoro meningkat  menjadi  148,  dan  182  buah sekolah  Desa,  2  buah  diantaranya Sekolah Khusus wanita yang mengajarkan  bidang  ekonomi,  menjahit, pekerjaan  tangan,  18  buah  diantaranya ialah sekolah Tweede klasse Scholen di seluruh  Residensi  Rembang  terdapat
38 Ibid .,h.118.
sekolahan Vervolgscholen sama  halnya di daerah lain di jawa. Sistem Persekolahan  di  Bojonegoro  bersifat dualistik,  artinya  ada  pembedaan  dua sistem  persekolahan,  di  satu  pihak terdapat  Sekolahan  dengan  Pengantar bahasa  Belanda,  dan  di  pihak  lain  ada pendidikan yang  vernakuler, 39 atau pendidikan dengan unsur bahasa daerah. Pendidikan  modern  merupakan  satu aspek  penting  dari  Politik  Etis.  Opini mayoritas di kalangan pembuat kebijaksanaan menyatakan bagaimanapun pada lapisan atas masyarakat  yang  memerlukan  standar pendidikan  yang ekuivalen dengan
Sekolah  Belanda.  Mayoritas  masyarakat yang  lain  hanya  instruksi  ringkas  yang diperlukan,  yakni  3R  sebagai  hasil  dari struktur  pendidikan  yang  dualistik. Pendidikan yang tampak adalah sebagian dari pendidikan tersebut mempunyai sistem pendidikan berbahasa Belanda, yang lain merupakan
39 Penders, Op.Cit . h.35.
sistem sekolah Vernakuler (berunsurkan  bahasa  daerah).  Perhatian utama  pemerintah  kolonial  Belanda adalah  untuk  menggalakkan  masuknya anak-anak  golongan  atas  Indonesia  ke sekolah yang berbahasa Belanda. Namun    ternyata  dijumpai  juga  banyak anak  dari  golongan  menengah  dan bahkan  kelas  bawah  yang  berhasrat masuk  ke  sekolah  tersebut.  Orang  tua mereka  menyangupi  soal  pembiayaan. Pejabat inquiri pada tahun 1926 menemukan dari 52.600 anak di sekolah pribumi  Belanda,  66%  di  antaranya tidak  memenuhi  norma  pendaftaran asli. 40
Tujuan utama anak-anak pribumi masuk ke sekolah Belanda adalah untuk mendapatkan  pekerjaan  sebagai  pejabat sipil kolonial yang memiliki prestise. Di tingkat  Kabupaten  kebutuhan  tenaga yang  berpendidikan  terdapat  untuk menempati  jabatan  sebagai Kliwon , Menteri,  dan  juru  tulis,  sedangkan  di
40 Penders., Ibid.
tingkat distrik tenaga terdidik ditempatkan  sebagai Menteri  Ari ,
Jogorekso ( pesuruh), Menteri Sambong (pengairan Mantri polisi serta
pembantu-pembantu nya). Di Bojonegoro  juga  terdapat Landbouw Consulent yang  juga  memerlukan tenaga  terdidik  Bojonegoro  dijadikan Distrik  Hutan karena  itu  memerlukan tenaga terdidik. Selain itu di Bojonegoro juga  ada  berbagai  dinas,  seperti  Dinas Kehutanan,  Kesehatan,  Pertanian,  dan Dinas  Pekerjaan  Umum.  Di  dalam lembaga tersebut
Pemerintah
menempatkan tenaga-tenaga yang
berijazah di bidang teknik dan  keahlian. Apabila mereka gagal maka alternatifnya menjadi sekretaris, mandor, dan    atau  sekretaris  desa.  Hal  ini menunjukkan  sifat  pendidikan  kolonial yang  dkenal  dengan  sebutan :  Utiliteit
Onderwijs . 41 Kiranya  hal  inilah  yang menjadi motifator yang sangat kuat bagi masyarakat.  Menjelang  tahun  1920-an
mereka yang berbekal pendidikan Belanda jumlahnya telah melebihi target yang  ditentukan  pemerintah  kolonial sehingga  Komisi    Khusus  membatasi anak-anak  yang  memasuki  sekolah berbahasa Belanda, adapun yang diperbolehkan memasuki sekolah berbahasa  Belanda  adalah  hanya  dari kalangan  atas    dan  sebagian  yang  telah diterima dialihkan ke sekolah Vernakuler dan berbagai sekolah teknik yang lain. Meskipun Sekolah
Vernakuler mendapat  kritik  karena sistem sekolah itu gagal untuk memberikan  berbagai  ajaran  yang  luas sebagai objek mayor. Pejabat pemerintah sering menggunakan paksaan, “perintah halus” agar penduduk Desa  bersedia  mendirikan  sekolahan untuk komunitasnya.
Sangat menarik untuk
diperhatikan adalah bahwa di Bojonegoro ada fenomena   yang berupa tuntutan belajar dan pengetahuan bahasa
Belanda modern yang amat kuat. Hal ini mendorong berdirinya
ELS
( Eruropeese Logere School ) dan HIS ( Holands  Inlandsche  School ).  Adapun siswa  yang  bisa  memasuki  sekolah  HIS dan  ELS  adalah  anak-anak  orang Belanda, Eurasian s,  dan  anak-anak pribumi  dari  kelas  atas. 42 Di  kota Bojonegoro  hingga  tahun  1906  terdapat sekolahan Vernakuler ,  yakni Eerste klasse  School yang  lama  belajarnya  5 tahun.  Selain  itu  terdapat  pula  sekolah Tweede  Klasse  School dan  sekolah swasta  non  subsidi  Khusus  untuk golongan  atas  yang  mengajarkan  3R, Geografi,  Sejarah,  dan  ilmu  alam, menggambar dan meneliti disamping itu di  luar  kota  juga  ditemukan  adanya sekolah  seperti  di  kota,  di  distrik  Pelem ada  sekolah Tweede  Klasse  School ,  di Baureno  telah  didirikan  sekolah  swasta bersubsidi,  dan  di  Tambakrejo  terdapat sekolah  swasta  tidak  bersubsidi.  Pada umumnya pelajar berasal dari anak-anak
Priyayi,  Kepala  Desa,  Pedagang,  dan dari  lingkungan  keluarga  yang  memiliki kedudukan Sosial tinggi di kampung. 43
Sejak awal tahun 1920-an Pemerintah  kolonial  Belanda  berusaha keras menyebarkan Sekolah Desa, untuk itu  pemerintah  menyediakan  dana  dan pengakomodasiannya  dilakukan  tahun 1940-an.  Jumlah  anak  di  Sekolah  Desa ada  15  197  anak  dan  2766  anak diantaranya  adalah  anak  perempuan. 44
Dalam  tahun  1929-1930  Pemerintah masih  merencanakan  untuk  menambah 15  buah  sekolah  per  tahunnya  dan  dana yang  dianggarkan  sebesar  10  juta gulden.  Pemerintah  menargetkan  dalam waktu  4  tahun  di  Bojonegoro  terdapat 250 buah sekolahan. 40% anak Usia 6-9 tahun dimasukkan ke sekolah
Vernakuler. 45 Meskipun
Sekolah
Vernakuler berkembang secara spektakuler,  namun  Sekolah  Vernakuler itu  dikritik  oleh  orang-orang  Belanda
43 Penders.,h.70.
44 Ibid.,h.47.
45 Penders.. Ibid.
karena keluar dari kebiasaan hidup kaum pribumi, seperti Hari Libur sekolah yang tidak cocok karena tidak memperhitungkan  musim  tanam,  hari- hari besar agama, dan festival.
Kurikulum  dinilai  terlalu  intelektual. Persiapan  untuk  pendidik  kurang  baik karena  tidak  sesuai  dengan  kehidupan riil. Karakter Barat mendominasi sekolah vernakuler , maka sekolah vernakuler gagal mengajarkan kehidupan  yang  nyata  dan  penting  bagi penduduk pribumi.

## IV. BOJONEGORO  PADA  AKHIR PEMERINTAHAN HINDIA
BELANDA. Situasi  Bojonegoro  pada  akhir
tahun 1930-an belum mengalami perubahan  yang  signifikan  dalam  arti belum  terjadi  perbaikan  kemakmuran. Berbagai  Pers  Belanda  memuat  berita- berita  tentang  masalah-masalah  yang terdapat  di  Bojonegoro,  seperti  soal penurunan  produksi  pertanian,  soal
gagal panen, kelaparan, wabah penyakit, kekurangan gizi dan berita itu beredar di lingkungan
Parlemen
Belanda
Kegagalan  panen  di  Bojonegoro  tidak saja terjadi pada tanaman padi melainkan  juga  pada  tanaman  kedua, seperti jagung dan tembakau. Kegagalan panen  itu  sudah  dialami  oleh  petani Bojonegoro  sejak  tahun  1888,  Gagal panen  saat  itu  berlanjut  pada  tahun- tahun  berikutnya,  seperti  tahun  1889 sampai  dengan  1891  dan  tahun  1904- 1906.  Adapun  sebab-sebab  kegagalan panen  tersebut  adalah  kekurangan  air  di musim  penghujan,  wabah  penyakit tanaman,  tanah-tanah  diberokan 46 dan musim  tidak  stabil.  Tidak  adanya  solusi telah menimbulkan perdebatan di kalangan  pejabat  kolonial,  Sehubungan dengan  itu  Van  Mook  memerintahkan mengkaji  masalah  Bojonegoro  dengan cara  membentuk  tim  yang  terdiri  dari pejabat
Departemen Hubungan
Ekonomi, pejabat Departemen
46 Algemen van Resident Rembang,1889, 1890,18
Transpotasi dan air, dan pejabat Propinsi.  Tugas  tim  ini  adalah  untuk mengeluarkan  Bojonegoro  dari  bencana ekonomi  yang  kronik.  Untuk  mengatasi kegagalan  panen  di  Bojonegoro  dalam tahun 1936-1938.
Pemerintah
menerapkan  kebijakan,  yaitu  pertama Pinjaman  kredit  pertanian  dihapuskan jika  petani  gagal  panen,  anngsuran kredit tersebut dialihkan untuk keperluan  irigasi,  kedu  pemerintah menyediakan  lapangan  kerja  baru,  yaitu mendirikan pabrik keramik di Ngandong,  pabrik  kaca  di  Teben  dan pabrik  semen  di  Gresik,  dan  pabrik rokok  serta  cerutu      digalakkan  sebagai industri rumah tangga
Gresik. Disamping itu pemerintah
menggalakkan program transmigrasi.

## V. KESIMPULAN
Kabupaten  Bojonegoro  terletak di  wilayah  Propinsi  Jawa  Timur  yang terus  menerus  atau  hampir  setiap  tahun dilanda bencana banjir. Daerah itu sudah
sejak  tahun  1888    menjadi  langganan banjir  dari  meluapnya  sungai  Solo. Memang  daerah  itu  merupakan  daerah rawan  banjir.  Selain  itu  Bojonegoro sering  kali  dilanda  kekurangan  bahan pangan sebagai akibat gagal panen yang kronis.  Pada  masa  Pemerintah  Hindia Belanda,  di  Bojonegoro  kerap  kali terjadi  kemunduran  pertanian.  Oleh karena  itu  Perbaikan  sistem  pertanian menjadi tujuan utama pemerintah. Realisasinya adalah dengan memperbaiki sistem irigasi, Penyuluhan- penyuluhan  pertanian.  Pembangunan infrastruktur  irigasi  dapat  dikatakan sangat  banyak,  yaitu  lebih  dari  17  buah bangunan, yang berupa waduk, bendungan,  saluran  air,  dan  kanal. Anggaran  yang  dikeluarkan  pemerintah sangat  besar.  Jumlah  areal  tanam  yang dapat  diairi  bertambah  luas.  Dalam tahun 1930-an diketahui terjadi kenaikan produksi  beras  di  Bojonegoro.  Dalam sektor  pendidikan  banyak  bangunan
sekolah didirikan, direncanakan sebanyak  250  buah  sekolahan  dibangun untuk  kepentingan  rakyat.  Meskipun anak-anak  dari  golongan  bawah  belum memiliki kesempatan yang sama dengan golongan elit.
Perbaikan kesejahtereaan penduduk  dilakukan  juga  dengan  cara perbaikan sistem
pendidikan, bagaimanapun dalam pelaksanaan pendidikan terdapat diskriminasi, sehingga golongan bawah tidak memiliki kesempatan yang sama dengan golongan  elit,  menggiatkan  program transmigrasi,  dan  membuka  lapangan kerja  baru.  Hal  ini  mengakibatkan kemerosotan  kesejahteraan  penduduk. Sejalan  dengan  program  Politik  Etis, maka  Pemerintah  Kolonial  Belanda merealisasikan  program  itu  dengan serius.  Dalam  upaya  meningkatkan standar  hidup  penduduk  Pemerintah mengutamakan perbaikan sistem pertanian,  Pemerintah  memfokuskan
pada  perbaikan  sistem  irigasi,  sebanyak lebih dari 17 buah bangunan infrastruktur irigasi dibangun sejak awal abad  ke-20,  yakni  berupa:  bangunan waduk,  dam,  kanal,  dan  saluran  air irigasi.  Pembangunan  infrastruktur  itu didasarkan pada pendapat-pendapat, bahwa penyebab kegagalan panen karena  kekurangan  air  di  musim penghujan.
Sesudah  Perbaikan  sistem  irigasi dilakukan, kemudian dari Pihak departemen  pertanian  di  Bogor  masih pesimis,  mereka  berpendapat  bahwa perbaikan  pertanian  akan    berhasil  jika penduduk  memiliki  pengetahuan  yang cukup  tentang  pertanian,  karena  itu langkah  selanjutnya  perlu  didirikan sekolah  pertanian  desa  (Desa  Lanbouw scholen).
Pelaksanaan Politik Etis di Bojonegoro merupakan bukti keseriusan Pemerintah  kolonial  Belanda  dalam upaya meningkatkan ekonomi penduduk
setempat.  Perbaikan  sistem  irigasi  di Bojonegoro  merupakan  suatu  bagian
dari pelaksanaan kebijakan kesejahteraan. Pembangunan
infrastruktur irigasi dan perbaikan sistem  irigasi  teknis  di  Bojonegoro jumlahnya  cukup  banyak  dan  biayanya pun  sangat  besar.  Jumlah  bangunan infrastruktur  irigasi,  seperti:  waduk, dam,  dan  kanal  ada  sekitar  17  buah lebih.  Jumlah  ini  menunjukkan  bahwa perbaikan  sistem  irigasi  teknis  lebih banyak jumlahnya dari pada daerah lain di  wilayah  karesidenan  Rembang.  Di Blora  misalnya,  hanya  dibangun  2  buah waduk, yaitu waduk Geneng dan waduk Tempuran.  Begitu  pula  di  Kabupaten Rembang,  menurut  laporan  Residen
J.Habemma dalam Memorie Van
Overgave  bangunan  irigasi  teknis  masih sangat  kurang. 47 Tentang  Pendidikan,
47 MVO , J.Habemma,h.22.
Pemerintah  Hindia  Belanda  sangat memperhatikan bidang pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.
Pengembangan pendidikan ditandai oleh banyaknya  sekolahan  yang  didirikan pemerintah  di  Bojonegoro.  Sedangkan untuk  program  transmigrasi,  tampaknya mengalami  hambatan,  karena  penduduk Bojonegoro  tidak  merespon  dengan positif.  Orang-orang  Bojonegoro  tidak berminat meninggalkan tanah kelahirannya  untuk  pergi  jauh  ke  luar Jawa.  Mereka  hanya  bersedia  pindah  ke daerah  terdekat  untuk  mencari  nafkah, seperti  ke  daerah  Ngawi,  Pati,  Kediri, Madiun, Surabaya, dan paling banyak di Semarang

## DAFTAR  PUSTAKA
Algemen  van  Resident  Rembang,1889, 1890,1891.
ANRI. Memorie Serah  Jabatan ( 1921 - 1930 ) Jawa  Tengah).  Jakarta : ANRI ,
1977.
Baudet& Brugmans,I.J.  Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan.Jakarta: Yayasan Obor, 1987.
Hatta.  Kumpulan  Karangan.  Djakarta:
Penerbitan  dan  Balai  Buku  Indonesia, 1954.
Linblad,  J.Thomas.  (  ed  ).    Sejarah Ekonomi  Modern    Indonesia.    Berbagai Tan tangan    Baru.    Terjemahan M.Arief  dan  Bambang  Purwanto..  ( Jakarta,  LP3E 1998 ). Penders, C.L.M. Bojonegoro 1900-1942.
A.Story  of  Endemic Poverty  in . North
East Java  In  donesia.
Singapura : Gunung  Agung, 1984.
Mudji  Hartono    Pertanian    Tanaman Pangan  di    Karesidenan    Rembang 1900-  1928.,  Tesis.    Tidak    diterbitkan Pada  Universitas  Gadjah  Mada,  2002. MVO, Residen Rembang, J .  Habbema. Sayogya  ,  dan    Cdollier.    W.  L. Budidaya    Padi    di    Jawa.    Jakarta  : Gramedia ,    1986).
Vries,    Egbert  ,  de  .  Masalah  –Masalah Petani  Jawa.   Jakarta :  Bhratara, 1972.
_______________ Pertanian dan
Kemiskinan  di  Jawa,  Jakarta  :  Obor,
1985.