JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                                  ISSN : 2338-9567 VOL. 08 NO. 02 (September 2020)

## Formulasi Kebijakan Roadmap Inovasi Daerah di  Kabupaten Bekasi
Waluyo Zulfikar¹, Ipah Ema Jumiati²
¹Program Sarjana Administrasi Publik Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia; ²Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Indonesia;

## Abstract
Bekasi  Regency  is  the  area  with  the  largest  industrial  area  in  Southeast  Asia,  where  there  are  16 industrial areas with relatively large land area. In addition, there are also seven large industrial zones or industrial zones on an international scale, in line with this, the problem of public service delivery in the Bekasi District Government must be  carried out properly to the public. In  optimizing the public services,  various  innovative  ideas  and  ideas  are  needed  to  create  synergy  and  efficiency  in  the provision  of  these  public  services.  In  this  study,  the  innovation  system  is  a  unified  component  that influences the direction of development and speed of  innovation, diffusion, and learning processes in the development, mastery, advancement and application/utilization of science  and technology. How sub-subsystems (elements / factors) play their roles, their interrelations (including policy coherence), and the dynamics of their interactions determine or influence the dynamic performance of innovation systems.  Strengthening  the  innovation  system  means  structuring  the  system  (holistic,  simultaneous, systemic issues) in a structured way. In a policy perspective, strengthening innovation systems means remedial steps that need to be directed to address systemic failures. Therefore, policy strategies need to be developed as a unified innovation policy framework (KKI) to strengthen the system.
Keywords: Regional Innovation, SIDA, Bekasi Regency

## Abstrak
Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan kawasan industri terbesar  di Asia Tenggara, dimana terdapat 16 kawasan industri dengan luasan lahan yang relatif besar. Selain itu, terdapat pula tujuh zona atau kawasan industri besar berskala internasional, sejalan dengan hal tersebut, permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi harus diselenggarakan secara  baik  kepada  masyarakat.  Di  dalam  optimalisasi  dalam  pelayanan  publik  tersebut,  maka berbagai ide dan gagasan inovatif daerah sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik tersebut. Dalam penelitian ini, sistem inovasi merupakan suatu kesatuan  komponen  yang  mempengaruhi  arah  perkembangan  dan  kecepatan  inovasi,  difusi,  dan proses  pembelajaran  dalam  pengembangan,  penguasaan,  pemajuan  dan  penerapan/  pemanfaatan iptek.  Bagaimana  sub-subsistem  (elemen/  faktor)  berperan,  kesaling-terkaitannya  (termasuk koherensi  kebijakannya),  dan  dinamika  interaksinya  menentukan  atau  mempengaruhi  kinerja dinamis sistem inovasi. Penguatan sistem inovasi berarti membenahi sistem (holistik, serentak, isu-isu sistemik)  secara  terstruktur.  Dalam  perspektif  kebijakan,  penguatan  sistem  inovasi  berarti  langkah perbaikan  yang  perlu  diarahkan  untuk  membenahi  isu-isu  kegagalan  sistemik  (systemic  failures). Oleh karena itu, strategi kebijakan perlu dikembangkan sebagai suatu kesatuan kerangka kebijakan inovasi (KKI) untuk memperkuat sistem.
Kata kunci: Inovasi Daerah, SIDA, Kabupaten Bekasi

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  (good governance)  yang  mulai  banyak dilakukan  oleh  daerah-daerah  saat  ini tidak  terlepas  dari  peluang  yang diberikan oleh Undang-Undang Otonomi  Daerah.  Prinsip-prinsip  good governance yaitu transparansi,
partisipasi,  efisiensi  dan  efektivitas, akuntabilitas,  keterbukaan,  tatanan hukum  yang  baik  (rule  of  law), ketanggapan, equity, dan visi strategis merupakan prinsip-prinsip yang harus dicapai  dalam  pelaksanaan  good governance.  Dari  beberapa  daerah yang telah lebih dahulu melaksanakan praktek-praktek tata kelola pemerintahan  yang  baik  diperoleh hasil  bahwa  praktek-praktek  good governance  yang  dilaksanakan  secara nyata  mampu  menciptakan  sistem pemerintahan  yang  lebih  bersih  dan akuntabel,  sistem  pelayanan  kepada masyarakat  yang  lebih  baik  dan bahkan  di  beberapa  daerah  mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia  yang  didasarkan  pada  UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  pada tahun  2014  telah  disempurnakan menjadi  UU  No.  23  Tahun  2014  dan disempurnakan  kembali  dengan  UU No. 9 Tahun 2015. Hal ini merupakan landasan  bagi  pemerintah  daerah dalam menjalankan roda pemerintahan  di  seluruh  wilayah nusantara. Otonomi Daerah menciptakan  ruang  gerak  yang  lebih bebas  dalam  membuat  kebijakan  dan peraturan  daerah  yang  melibatkan pihak-pihak  terkait  yang  sesuai
dengan  pemahaman  dan  kebutuhan masyarakat  masing-masing  daerah tersebut.  Dengan  otonomi  daerah diharapkan terjadi peningkatan pelayanan publik sekaligus memperbaiki  kesejahteraan  hidup masyarakat. Terkait tata kelola pemerintahan  di  daerah,  Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Kabupaten  yang  berdekatan  dengan Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional. Memiliki batas wilayah  sebelah  barat  berbatasan langsung  dengan  Daerah  Khusus
Ibukota  Jakarta  dan  Kota  Bekasi,  di wilayah  utara  berbatasan  dengan  laut Jawa,  sebelah  selatan  berbatasan dengan  kabupaten  Bogor,  sedangkan di wilayah Timur perbatasan Kabupaten  bekasi  adalah  dengan Kabupaten Karawang. Kabupaten  Bekasi  memiliki letak  geografis  pada  posisi  1060  48’ 28”  –  1070  27’  29”  Bujur  Timur  dan 050  54’  50”  –  060  29’  15”  Lintang Selatan.Topografinya  terbagi  atas  dua bagian  yaitu  dataran  rendah  yang meliputi  sebagian  wilayah  bagian utara  dan  dataran  bergelombang  di wilayah  bagian  selatan,  ketinggian lokasi terletak diantara 6 – 115 meter dan kemiringan 0-250 meter. Kabupaten  Bekasi  sebagai  salah  satu kabupaten  bagian  dari  wilayah Provinsi Jawa Barat, secara administratif terdiri dari 23 Kecamatan,  5  Kelurahan  dan  182 desadengan  luas  wilayah  127.388  Ha atau  sebesar  3,43%  persen  dari  luas Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas daratan 3.710.061,32 ha.
Kabupaten  bekasi  tersebut terbagi atas beberapa kecamatan yaitu
*) Penulis Korespondensi E-mail : ipah.ema@untirta.ac.id
terdapat  23  kecamatan  dan  187 desa/kelurahan (5 kelurahan). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3  Tahun  2010  tentang  Perubahan Status  Desa  Menjadi  Kelurahan,  dari 187  desa  secara  bertahap  telah berubah menjadi kelurahan. Perkembangan  terakhir  terdapat  7 desa  yang  ditingkatkan  statusnya menjadi  kelurahan.  Hal  ini  terjadi sebagai  upaya  untuk  meningkatkan pelayanan  masyarakat  dan  untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat.  Jumlah desa  di  setiap  kecamatan  berkisar antara  6  sampai  13  desa.  Kecamatan dengan  jumlah  desa  yang  paling sedikit  yaitu  kecamatan  Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong masing-masing sebanyak 6 desa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran  yaitu  13  desa.  Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00 % dari luas kabupaten.
Kabupaten  Bekasi  merupakan daerah  dengan  kawasan  industri terbesar  di  Asia  Tenggara,  dimana terdapat  16  kawasan  industri  dengan luasan  lahan  yang  relatif  besar.  Selain itu,  terdapat  pula  tujuh  zona  atau kawasan  industri  besar  berskala internasional,  sejalan  dengan  hal tersebut, permasalahan
penyelenggaraan  pelayanan  publik  di Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bekasi harus  diselenggarakan  secara  baik kepada masyarakat. Karena itu sebagai ujung tombak
penyelenggaraan otonomi  daerah  pemerintah  yang mampu menciptakan kesejahteraan di tingkat  lokal  sehingga  memperkuat kepada  kesejahteraan  masyarakat secara nasional. Kesejahteraan masyarakat  terkait  dengan  kualitas dan  kuantitas  pelayanan  publik.
Penyediaan  pelayanan  publik  untuk masyarakat  sangat  terkait  dengan urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan  suatu  daerah.  Di  dalam optimalisasi  dalam  pelayanan  publik tersebut,  maka  berbagai  ide  dan gagasan  inovatif  daerah  sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dan  efisiensi  dalam  penyediaan pelayanan publik tersebut.
Sistem  inovasi  merupakan suatu  kesatuan  komponen  yang mempengaruhi  arah  perkembangan dan  kecepatan  inovasi,  difusi,  dan proses pembelajaran dalam pengembangan, penguasaan, pemajuan dan penerapan/ pemanfaatan  iptek.  Bagaimana  sub- subsistem  (elemen/  faktor)  berperan, kesaling-terkaitannya (termasuk koherensi kebijakannya), dan dinamika  interaksinya  menentukan atau  mempengaruhi  kinerja  dinamis sistem  inovasi.  Penguatan  sistem inovasi  berarti  membenahi  sistem (holistik,  serentak,  isu-isu  sistemik) secara  terstruktur.  Dalam  perspektif kebijakan,  penguatan  sistem  inovasi berarti  langkah  perbaikan  yang  perlu diarahkan  untuk  membenahi  isu-isu kegagalan sistemik (systemic failures). Oleh  karena  itu,  strategi  kebijakan perlu  dikembangkan  sebagai  suatu kesatuan  kerangka  kebijakan  inovasi (KKI)  untuk  memperkuat  sistem (Taufik,  2012  dalam  Kuncoro  B. Prayitno, dkk. 2014:73).
Menurut  Peraturan  Bersama
Menteri  Negara  Riset  Dan  Tekonologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  03 Tahun  2012  dan  Nomor  36  Tahun 2012  Tentang  Penguatan  Sistem Inovasi  Daerah,  pada  Pasal  1  ayat  2 berbunyi  Sistem  Inovasi  Daerah  yang selanjutnya  disingkat  SIDa  bahwa:
“keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang
inovasi,  dunia  usaha,  dan  masyarakat di daerah.”
Maka,  jika  inovasi  dilakukan akan  muncul  beberapa  indikator perubahan.  Menurut  Solow  (1956), inovasi  akan  melahirkan  peningkatan kapital  dan  jumlah,  kualitas  maupun produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan  temuan  dan  hasil inovasi (Nadiri, 1993; Griliches, 1990) akan  meningkat.  Hal  ini  karena perubahan teknologi akan merangsang masyarakat  untuk  memaksimalkan pertumbuhan produktifitasnya,
misalnya  dengan  inovasi  teknologi, laba dan substitusi teknologi. Sehingga perilaku  kompetitif  akan  semakin meningkat  akibat  meningkatnya  motif berinovasi  (Romer,  1990;  Kirzner,
1973). Maka dengan semakin berkembangnya  Iptek,  akan  muncul usaha-usaha  baru  dan  pemainpemain baru yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Di  dalam  pasal  4  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2017 Tentang  Inovasi  Daerah,  disebutkan bahwa bentuk inovasi daerah mencakup  a.  inovasi  tata  kelola Pemerintahan  Daerah;  dan  b.  inovasi Pelayanan  Publik;  dan/atau  Inovasi Daerah  lainnya  sesuai  dengan  Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah.  Inovasi  Daerah lainnya sebagaimana dimaksud tersebut  merupakan  segala  bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Urgensi  sistem  inovasi  daerah diperkuat  melalui  berbagai  instrumen kebijakan pemerintah. Berbagai Peraturan perundang-undangan ditetapkan  untuk  selanjutnya  dapat terimplementasi  dalam  pembangunan di  daerah.  Salah  satu  Peraturan
Presiden  yang  dikeluarkan  secara khusus  terkait  inovasi  daerah  adalah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2017 Tentang  Inovasi  Daerah  (Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6123). Hal ini sangat beralasan karena dalam tata kelola pemerintahan  di  era  otonomi  daerah sudah  disebutkan  dalam  Undang- undang  diantaranya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi (Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4219);  serta  dalam  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244); Ditinjau  dari  aspek  yuridis, inovasi daerah diatur melalui perundang-undangan  terkait  terdisri dari  berbagai  Undang-undang  yaitu: Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional  Penelitian,  Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4219);  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47  (Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor4287); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 5,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4355); Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Lembaran Negara  Tahun  2004  Nomor  104
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4421);  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4700); Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 4846); Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  39  Tahun  2008 Tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4916); Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  Tentang  Pelayanan  Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009  Nomor  112,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011  Nomor  82,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244); Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah Menjadi  Undang-Undang  (Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5657); Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).
Peraturan terkait inovasi dalam peraturan  pemerintah  dan  peraturan perundang-undangan  di  bawahnya yaitu terdiri atas: Peraturan Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2005 tentang  Alih  Teknologi  Kekayaan
Intelektual  Serta  Hasil  Penelitian  dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor  43,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4497); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor  82);  Peraturan  Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  96  Tahun 2012  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5357);    Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  6123); Peraturan Pemerimah Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2018  Nomor  97);  Peraturan Presiden  Nomor  32  Tahun  2010 tentang  Komite  Inovasi  Nasional; Peraturan  Presiden  Nomor  42  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan  Presiden  Nomor  32  Tahun 2010 Tentang Komite Inovasi Nasional;  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian  Dalam  Negeri  dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bersama  Menristek  dan  Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012
Nomor  484);  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Pedoman  Inovasi  Pelayanan Publik;  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2015  Nomor  2036);  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86 Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah dan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  serta  Tata  Cara Perubahan  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor  1312);  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2018 Tentang  Kompetisi  Inovasi  Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2018  Tentang  Penerbitan  Surat Keterangan  Penelitian;  Peraturan Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD)  Kabupaten  Bekasi  Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten  Bekasi  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Rencana  Pembangunan
Jangka  Menengah  Kabupaten  Bekasi tahun 2017-2022.
Road  map  Sistem  Inovasi Daerah  (SIDa)  Kabupaten  Bekasi sangat  penting  sebagai  sistem  yang
mengatur  dan  mengarahkan  untuk terbentuknya kondisi lingkungan yang kondusif dan harmonis dalam mendorong terciptanya tumbuh kembang  inovasi  serta  teknologi  baru yang bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi  proses  suatu  produk  baik berupa  barang  maupun  jasa.  Melalui dokumen  Road  Map  SIDa,  diharapkan potensi-potensi  lokal  di  Kabupaten Bekasi  dapat  diidentifikasi  untuk selanjutnya,  dengan  memperhatikan arah pembangunan yang telah direncanakan pada level pemerintahan yang  lebih  atas,  potensi-potensi tersebut  dapat  dikembangkan  secara inovatif  untuk  memperoleh  outcome yang optimal.
Berdasarkan  uraian  di  atas fokus  dari  kegiatan  Penyusunan Laporan  Road  map  Sistem  Inovasi Daerah  (SIDa)  Kabupaten  Bekasi mencakup  beberapa  hal  sebagai berikut:  Pertama,  sinergi  dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah  Kabupaten  Bekasi  dengan kebijakan  pemerintah  pusat  dan kebijakan  pemerintah  daerah,  melalui inovasi  tata  kelola  Pemerintahan Daerah  dan  inovasi  Pelayanan  Publik serta  Inovasi  Daerah  lainnya  sesuai dengan  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten  Bekasi.  Kedua,  terkait kontruksi  jejaring  inovasi  daerah kabupaten  bekasi  yang  diperkuat melalui jejaring pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Ketiga, sebagai petunjuk  atau  arahan  bagi  para  pihak terkait  dalam  pengembangan  sistem inovasi  untuk  meningkatkan  daya saing  daerah  Kabupaten  Bekasi  di  era pembangunan yang semakin kompetitif.  Keempat  pedoman  dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat  Daerah  atau  Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif  dengan  cara  memetakan data-data  sekunder  dengan  melihat kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan ancaman  mencipatakan  inovasi  di Kota Bekasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  inovasi  merupakan suatu  kesatuan  komponen  yang mempengaruhi  arah  perkembangan dan  kecepatan  inovasi,  difusi,  dan proses pembelajaran dalam pengembangan, penguasaan, pemajuan dan penerapan/ pemanfaatan  iptek.  Bagaimana  sub- subsistem (elemen/ faktor) berperan, kesaling-terkaitannya (termasuk koherensi kebijakannya), dan dinamika  interaksinya  menentukan atau  mempengaruhi  kinerja  dinamis sistem  inovasi.  Penguatan  sistem inovasi  berarti  membenahi  sistem (holistik,  serentak,  isu-isu  sistemik) secara  terstruktur.  Dalam  perspektif kebijakan,  penguatan  sistem  inovasi berarti langkah perbaikan yang perlu diarahkan  untuk  membenahi  isu-isu kegagalan sistemik ( systemic failures ). Oleh  karena  itu,  strategi  kebijakan perlu  dikembangkan  sebagai  suatu kesatuan  kerangka  kebijakan  inovasi (KKI)  untuk  memperkuat  sistem (Taufik,  2012  dalam  Kuncoro  B. Prayitno dkk. 2014:73).
Menurut  Peraturan  Bersama Menteri Negara Riset Dan Tekonologi Republik  Indonesia  dan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun  2012  Tentang  Penguatan Sistem  Inovasi  Daerah,  pada  Pasal  1 ayat  2  berbunyi  Sistem  Inovasi
Daerah  yang  selanjutnya  disingkat SIDa  bahwa:  “keseluruhan  proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan  inovasi  yang dilakukan  antar  institusi  pemerintah,
pemerintah daerah, lembaga kelitbangan,  lembaga  pendidikan, lembaga  penunjang  inovasi,  dunia usaha, dan masyarakat di daerah.” Di  dalam  pasal  4  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  38  Tahun  2017  Tentang Inovasi  Daerah,  disebutkan  bahwa bentuk  inovasi  daerah  mencakup  a. inovasi  tata  kelola  Pemerintahan Daerah;  dan  b.  inovasi  Pelayanan Publik;  dan/atau  Inovasi  Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah.  Inovasi  Daerah lainnya sebagaimana dimaksud tersebut  merupakan  segala  bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Urgensi  sistem  inovasi  daerah diperkuat melalui berbagai instrumen kebijakan pemerintah. Berbagai Peraturan perundang-undangan ditetapkan  untuk  selanjutnya  dapat terimplementasi dalam pembangunan  di  daerah.  Salah  satu Peraturan Presiden yang dikeluarkan secara  khusus  terkait  inovasi  daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123). Hal ini  sangat  beralasan  karena  dalam tata  kelola  pemerintahan  di  era otonomi  daerah  sudah  disebutkan dalam  Undang-undang  diantaranya Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2002  tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,  dan  Penerapan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4219); serta  dalam  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244);
Roadmap Sistem Inovasi Daerah  (SIDa)  Kabupaten  Bekasi sangat  penting  sebagai  sistem  yang mengatur  dan  mengarahkan  untuk terbentuknya  kondisi  lingkungan yang  kondusif  dan  harmonis  dalam mendorong terciptanya tumbuh kembang inovasi serta teknologi baru yang bermanfaat dalam meningkatkan  efisiensi  proses  suatu produk  baik  berupa  barang  maupun jasa.  Melalui  dokumen  Road  Map SIDa,  diharapkan  potensi-potensi lokal  di  Kabupaten  Bekasi  dapat diidentifikasi untuk selanjutnya, dengan memperhatikan arah pembangunan yang telah direncanakan pada level pemerintahan  yang  lebih  atas, potensi-potensi tersebut dapat
dikembangkan  secara  inovatif  untuk memperoleh outcome yang optimal. Berdasarkan  uraian  di  atas fokus  dari  kegiatan  Penyusunan Laporan  Roadmap  Sistem  Inovasi
Daerah  (SIDa)  Kabupaten  Bekasi mencakup  beberapa  hal  sebagai berikut  :  Pertama,  sinergi  dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Bekasi dengan  kebijakan  pemerintah  pusat dan  kebijakan  pemerintah  daerah, melalui inovasi tata kelola Pemerintahan  Daerah  dan  inovasi Pelayanan  Publik  serta  Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bekasi.  Kedua,  terkait  kontruksi jejaring  inovasi  daerah  kabupaten bekasi  yang  diperkuat  melalui jejaring pemerintah, perguruan tinggi,  dunia  usaha,  masyarakat,  dan media.  Ketiga,  sebagai  petunjuk  atau arahan bagi para pihak terkait dalam pengembangan  sistem  inovasi  untuk meningkatkan  daya  saing  daerah Kabupaten Bekasi di era pembangunan yang semakin kompetitif.  Keempat  pedoman  dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi  Perangkat  Daerah  atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Kondisi capaian pembangunan di Kabupaten Bekasi dewasa ini dapat dikatakan masih cenderung ditentukan oleh besaran faktor-faktor ekonomi  yang  menggerakkan  proses pembangunan. Maka, guna meningkatkan  daya  ungkit  bagi peningkatan kesejahteraan yang lebih baik,  perlu    dilakukan    upaya transformasi    secara    sistemik melalui    kerangka    Sistem    Inovasi Daerah  (SIDa)  diharapkan  dapat mencapai target sasaran pembangunan  di  Kabupaten  Bekasi, hal ini diharapkan mampu menggerakkan  seluruh  proses  yang semakin efisien dengan mendayagunakan  IPTEK. Pada posisi tersebut,  faktor  inovasi  menjadi  kata kunci  baru  dalam  mewujudkan peningkatan  efisiensi  dan  kualitas hasil  dari  proses  pembangunan. Dengan  memperhatikan  kebutuhan transformasi  dalam  pembangunan  di Kabupaten  Bekasi  di  atas,  perlu penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah  (SIDa).  Road  Map  SIDa Kabupaten  Bekasi  Tahun  2017–2022 perlu  memiliki  skema  pentahapan penciptaan  kondisi  inovasi  sebagai penggerak  proses  pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten  Bekasi  harus  senantiasa bersinergi  memperkuat  penataan unsur  inovasi  daerahnya,  dalam upaya  pencapaian  target  sasaran pembangunan  yang  diamanatkan dalam  RPJMD  Kabupaten  Bekasi Tahun 2017-2022. Kabupaten Bekasi membutuhkan beberapa paket kebijakan berkaitan dengan peningkatan daya saing pembangunan daerah melalui penguatan  sistem  inovasi.  Target capaian  kondisi innovation-driven
development pada  tahun  2023  perlu diwujudkan  melalui  tiga  tahap ( stage ). Berikut dideskripsikan berbagai  kondisi  strategis  yang diharapkan  terwujud  dalam  tiga tahapan  pelaksanaan  Sistem  Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bekasi. Terciptanya  Daya  Dukung  SIDa  di
Kabupaten Bekasi (2019–2023) Untuk meningkatkan kerangka dasar  (pondasi)  SIDa  di  Kabupaten Bekasi diperlukan kebijakan penguatan  daya  dukung  inovasi. Sistem inovasi pada dasarnya merupakan  suatu  kesatuan  yang terdiri  dari  berbagai  stakeholders, kelembagaan,  jaringan,  kemitraan, hubungan  interaksi  dan  proses produktif  yang  mempengaruhi  arah perkembangan,  kecepatan  inovasi dan  proses  pembelajaran  berbasis masyarakat ( society ) yaitu masyarakat perkotaan dan perdesaan.  Penguatan  daya  dukung SIDa  perlu  diarahkan kepada proses pengembangan  IPTEK  pada  berbagai basis  produksi  unggulan  dalam masyarakat perdesaan. Transformasi    basis    produksi unggulan    perlu    diarahkan    menuju terwujudnya  kapasitas  daya  dukung kelembagaan,  jejaring  dan  sumber daya yang handal. Kebijakan penguatan  daya  dukung  sistem inovasi  merupakan  wahana  utama untuk  meningkatkan    pondasi    SIDa dan    kohesi    sosial    dalam mewujudkan    masyarakat    yang semakin  sejahtera,  mandiri  dan beradab  menuju  penciptaan  kondisi innovation-driven development . Untuk Mewujudkan  Kabupaten  Bekasi  yang lebih Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan yang berbasis innovation-driven  development pada 2023,  diperlukan  beberapa  langkah- langkah  penguatan  terhadap  tahap awal  (pertama)  penciptaan  daya dukung SIDa.

## Pembentukan  Kerangka  Jejaring Inovasi
Tahap  awal  penataan  unsur jejaring  yang  perlu  dicapai  dalam mendukung  penciptaan  daya  dukung SIDa  adalah  menumbuhkembangkan berbagai  kolaborasi  atau  kerjasama dalam  proses  inovasi  dan  difusi IPTEK (praktek baik/terbaik dan/atau hasil riset). Tujuan utamanya  ialah  merintis  terciptanya interaksi  produktif  multi  pihak  yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan  praktek  baik  dan hasil-hasil  riset  yang  sesuai  dengan potensi terbaik di lingkup Kabupaten Bekasi.  Guna  menciptakan  kerangka sistemik dalam pengembangan kerangka  jejaring  SIDa,  maka  perlu didorong melalui agenda pengembangan penyelenggaraan pemerintahan  Kabupaten  Bekasi secara  inovatif.  Pengembangan  iklim yang  kondusif  bagi  proses-  proses inovasi  dapat  dilaksanakan  melalui SKPD    (Satuan    Kerja  Perangkat Daerah)  secara  inovatif.  Kemajuan SIDa di suatu daerah akan ditentukan oleh  seberapa  cepat  dan  kuatnya pondasi  jejaring  inovasi  yang  dapat didorong oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Pembentukan  Kerangka  Kelemba- gaan Inovasi
Tahap  ( milestones )  awal  yang hendak dicapai dalam penataan unsur kelembagaan guna mendukung penciptaan  daya  dukung  SIDa  adalah penguatan  unsur-unsur  kelembagaan guna mendukung penciptaan kerangka  umum  yang  kondusif  bagi inovasi. Arah pengembangan kelembagaan  pada  pada  tahap  awal ini  intinya  berkaitan  dengan  tujuan menciptakan  iklim  daerah  yang kondusif,  khususnya  bagi  aktivitas pemerintahan,  aktivitas  ekonomi masyarakat  perdesaan  dan  dunia usaha.  Perwujudan  pondasi  sistem
inovasi  daerah  (SIDa)  dilakukan melalui  penataan  potensi  dan  daya dukung  berbagai  unsur  organisasi, kerangka  regulasi  dan  internalisasi budaya  inovasi.  Tahap  pertama penataan kerangka kelembagaan SIDa terkait pula dengan upaya
pengenalan  budaya  inovasi  dalam berbagai  organisasi/lembaga  inovasi daerah.  Tujuan  agenda  itu  ialah membangun landasan budaya kreatif- inovatif  masyarakat.  Penataan  daya dukung kelembagan
IPTEK/kelitbangan    perlu    ditopang melalui  agenda    pemetaan    potensi unggulan    desa-desa    di    Kabupaten Bekasi  untuk  dikembangkan  secara inovatif. Maka dalam tataran pengembangan  kelembagan  perlu dibangun kerangka model pengembangan  desa  inovasi  sebagai strategi pengembangan basis kelembagaan  SIDa  yang  terarah, terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan. Pembangunan Kerangka Penguatan Sumber Daya Inovasi Penataan  kerangka  penguatan sumber  daya  sangat  strategis  dalam upaya  mempersiapkan  masyarakat memasuki  era  ekonomi  pengetahuan ( knowledge economy ) dan masyarakat pengetahuan  ( knowledge  society ). Arah  pengembangan  sumber  daya SIDa  perlu  diwujudkan  melalui peningkatan  kesadaran  berbagai pihak terhadap aspek strategis IPTEK bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan sektor-sektor pembangunan  lainnya.  Tahap  awal penataan  kerangka  sumber  daya perlu  dilakukan  melalui  upaya menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan peningkatan sumber daya di Kabupaten  Bekasi.  Tujuan  utamanya ialah  mendorong  aktivitas  inovasi semua masyarakat Kabupaten Bekasi untuk saling bersinergi, meningkatkan pengetahuan, keterampilan  dan  mulai  memahami perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah.  Tujuan  utamanya  adalah terjadinya  penguatan  rantai  nilai pengembangan sektor unggulan berbasis  teknologi  di  Kabupaten Bekasi.  Lebih  lanjut  perlu  mulai membentuk  jiwa  kewirausahaan ( entrepreneur ) masyarakat agar mampu  mengelola  berbagai  kegiatan inovasi  menuju  pada  pembentukan keuntungan ekonomi. Pemantapan  Kapasitas  SIDa  di Kabupaten Bekasi (2019–2020) Tahapan  kedua  merupakan tahap lanjut dari proses Pembangunan    Daya    Dukung (pondasi)  SIDa  adalah  tercapainya kapasitas  inovasi  dari  berbagai kelembagaan SIDa. Hal tersebut akan terlihat dari semakin luasnya wilayah pengembangan  dan    dihasilkannya peningkatan besaran produksi berbagai  usaha  masyarakat  dan perluasan  bidang-bidang  baru    yang mampu    dikembangkan    secara inovatif    baik    pada    organisasi pemerintahan,  masyarakat,  maupun dunia usaha.
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Inovasi Tahap  kedua  yang  hendak dicapai  dalam  penataan  unsur kelembagaan guna mendukung pemantapan  kapasitas  SIDa  adalah semakin kuatnya elemen kelembagaan yang mendukung penciptaan  kerangka  umum  bagi inovasi  daerah.  Arah  pengembangan kelembagaan  pada  tahap  kedua  ini intinya  berkaitan  dengan  tujuan menciptakan  iklim  daerah  yang semakin  kondusif,  khususnya  bagi aktivitas  pemerintahan,  ekonomi masyarakat  perdesaan  dan  dunia usaha.
Perwujudan pemantapan kapasitas  SIDa  dilakukan  melalui pemantapan  daya  dukung  berbagai unsur  organisasi,  kerangka  regulasi
dan  internalisasi  budaya  lokal. Penataan  kapasitas  kelembagaan
IPTEK/kelitbangan  perlu  ditopang melalui  pengembangan  berbagai potensi unggulan daerah di Kabupaten  Bekasi.  Maka  target capaian dalam tataran pengembangan daerah inovasi adalah semakin kuatnya kelembagaan proses inovasi  produktif  di  Kabupaten Bekasi.  Tahap  kedua  penataan kerangka  kelembagaan  SIDa  terkait pula  dengan  upaya  pemantapan budaya  inovasi  dalam  berbagai organisasi/lembaga  inovasi  daerah. Tujuan  agenda  itu  ialah  mulai mantapnya  landasan  budaya  kreatif- inovatif  dan  kohesi  sosial  ekonomi berbasis masyarakat. Penguatan Kapasitas Jejaring Inovasi Pada tahap  ini  unsur jejaring yang perlu dicapai dalam mendukung  pemantapan  kapasitas SIDa  adalah  semakin  banyaknya kolaborasi  atau  kerjasama  dalam proses  inovasi  dan  difusi  IPTEK
(praktek  baik/terbaik  dan/atau  hasil riset). Tujuan utamanya ialah tercapainya  interaksi  intensif  dan produktif  multipihak  yang  saling menguntungkan  bagi  perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan  praktek  baik  dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik di lingkup Kabupaten
Bekasi.  Guna  menciptakan  kerangka sistemik dalam pengembangan kerangka  jejaring  SIDa,  maka  agenda Pengembangan Inovatif di Kabupaten Bekasi perlu memiliki target pengembangan  yang  lebih  luas. Pengembangan  iklim  inovasi  yang semakin  kondusif  yang  diwujudkan melalui semakin mantapnya dukungan  penyelenggaraan  unsur- unsur  pemerintahan  daerah  dalam berbagai proses inovatif. Pengembangan  kapasitas  SIDa  di suatu  daerah  ditentukan  oleh  riilnya
dukungan pemerintahan daerah melakukan  pengembangan  jejaring inovasi sebagai proses yang produktif dan mampu meningkatakan kesejahteraan masyarakat. Penguatan Kapasitas Sumber Daya

## Inovasi
Arah  pengembangan  sumber daya  SIDa  pada  tahap  kedua  perlu diwujudkan  melalui  peningkatan kesadaran  dan  perhatian  nyata berbagai  pihak  terhadap  aspek strategis  IPTEK  bagi  pengembangan kegiatan  ekonomi  dan  bidang-bidang pembangunan  lainnya.  Pemantapan kapasitas   sumber   daya   SIDa   perlu diwujudkan      melalui      upaya pemantapan  berbagai proses  inovatif dan memperkuat keterpaduan peningkatan  sumber  daya    yang  di Kabupaten Bekasi.  Tujuan  utamanya ialah  mendorong aktivitas inovasi di semua sektor yang semakin bersinergi,  mampu  meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan semakin  dapat  memahami  dan menguasai  perkembangan  global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah.  Tujuan  utamanya  adalah terjadinya penguatan kapasitas pengembangan sektor-sektor unggulan  daerah  berbasis  teknologi di  Kabupaten  Bekasi.  Lebih  lanjut perlu memantapkan jiwa kewirausahaan ( entrepreneur ) masyarakat  agar  mampu  mengelola berbagai  kegiatan      inovasi      menuju pada   kemandirian.
Terwujudnya  Daya  Saing  SIDa  di Kabupaten Bekasi (2019–2023)
Pada  tahap  ketiga  merupakan lanjutan  dari  proses  pemantapan kapasitas SIDa pada tahap sebelumnya.  Arah  pengembangannya adalah tercapainya produktivitas  dan daya  saing  berbagai    inovasi    yang dikembangkan  sesuai  dengan  action plan.  Pada  tahap  akhir  periode  ini diharapkan  tercapainya  beberapa indikator  Pembangunan  daerah  yang
berkaitan  dengan  pengembangan inovasi.
Penciptaan  Daya  Saing  Unsur
Kelembagaan Inovasi  Tahapan  ketiga  yang hendak dicapai dalam penataan unsur kelembagaan guna mendukung perwujudan  daya  saing  SIDa  adalah semakin kuatnya unsur-unsur kelembagaan guna mendukung penciptaan  kerangka  umum  yang semakin  kondusif    bagi  inovasi.  Arah pengembangan  kelembagaan  pada tahap  ketiga  ini  berkaitan  dengan tujuan  menciptakan  iklim  daerah yang  semakin  kondusif  bagi  aktivitas pemerintahan,  ekonomi  masyarakat perdesaan dan dunia usaha. Perwujudan  daya  saing  Sistem Inovasi  Daerah  (SIDa)  dilakukan melalui pemantapan kapasitas organisasi,  kerangka  regulasi  dan internalisasi  budaya  inovasi.  Daya saing kelembagaan IPTEK/riset perlu ditopang  melalui  pengembangan desadesa  inovasi  di  Kabupaten Bekasi, maka target yang akan dicapai adalah terciptanya efisiensi kelembagaan proses inovasi produktif  di  perdesaan  Kabupaten Bekasi. Tahapan ketiga penataan kerangka  kelembagaan  SIDa  terkait pula  dengan  upaya  pemantapan budaya  inovasi  dalam  berbagai organisasi/lembaga  inovasi  daerah. Tujuan  yang  akan  dicapai  adalah terbangunnya  dan  berkembangnya landasan budaya kreatifinovatif,
kewirausahaan  dan  kohesi  sosial masyarakat Kabupaten Bekasi.
Penciptaan  Daya  Saing  Jejaring Inovasi
Tahapan  ketiga  unsur  jejaring yang perlu dicapai dalam mendukung perwujudan  daya  saing  SIDa  di
Kabupaten  Bekasi  adalah  semakin meratanya kolaborasi atau kerjasama dalam  proses  inovasi  dan  difusi IPTEK (praktek
baik/terbaik
dan/atau hasil riset). Tujuan utamanya  ialah  tercapainya  interaksi yang intensif dan produktif multipihak yang saling menguntungkan  bagi  perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan  praktek  baik  dan hasil-hasil  riset  yang  sesuai  dengan potensi terbaik di lingkup Kabupaten
Bekasi.  Kerangka  sistemik  dalam pengembangan  kerangka  jejaring SIDa,  maka  agenda  pengembangan inovatif  di  Kabupaten  Bekasi  perlu memiliki target pengembangan kualitas  daya  saing.  Pengembangan iklim  inovasi  yang  kondusif  dapat diwujudkan secara nyata dan mendapat  dukungan  stakeholders dan  SKPD  dalam  berbagai  proses inovatif di Kabupaten Bekasi. Indikator  pencapaian  target  pada tahap  ini  adalah:  meningkatnya dukungan pemerintahan daerah dalam pengembangan jejaring inovasi sebagai  proses  yang  produktif  dan mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Penciptaan  Daya  Saing  Sumber Daya Inovasi Arah  pengembangan  sumber daya  SIDa  pada  tahap  ketiga  perlu diwujudkan  melalui  pemantapan kesadaran  dan  perhatian  nyata berbagai  pihak  terhadap  aspek strategis  IPTEK  bagi  pengembangan sektor  ekonomi  dan  lainnya.  Daya saing  sumber  daya  SIDa  perlu diwujudkan melalui upaya pemantapan  berbagai proses  inovatif dan sinergisitas pemanfaatan sumber daya  masyarakat  di  Kabupaten
Bekasi.  Tujuan  utamanya  ialah mendorong  aktivitas  inovasi  yang berkualitas,  bersinergi,  terintegrasi dan  terbentuknya  peningkatan  daya saing pengembangan daerah berbasis teknologi di Kabupaten Bekasi dalam rangka  pencapaian  VISI  dan  MISI RPJMD  Kabupaten  Bekasi  periode 2019-2023.
Perumusan program pembangunan  daerah  menghasilkan rencana  pembangunan  yang  konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara  khusus  berhubungan  dengan capaian sasaran pembangunan daerah.  Dalam  mewujudkan  capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan rangkaian program sesuai  dengan  urusan  pemerintahan wajib  dan  urusan  pemerintahan pilihan  yang  dilaksanakan  oleh Perangkat  Daerah  di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Penetapan  program  pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan  misi  pembangunan  daerah adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan  kinerja  tata  kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel 2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas 3. Memantapkan perekonomian daerah melalui  penguatan  sektor  pertanian, perindustrian,  perdagangan,  dan pariwisata 4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan  usaha  mikro,  kecil, menengah dan koperasi (UMKM) 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat  melalui  Pemantapan Penyediaan  Kebutuhan  Dasar  yang Layak 6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang Lebih  Nyaman  dan  Asri  melalui Penataan  Ruang  dan  Pembangunan
Infrastruktur yang Terpadu
7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang  Agamis  dan  Tentram  melalui pengembangan  nilai-nilai  budaya local 8. Mewujudkan  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  lingkungan  hidup yang berkelanjutan

## KESIMPULAN
Perwujudan  visi  dan  misi daerah merupakan salah satu bentuk konkrit pembangunan daerah Kabupaten  Bekasi,  untuk  itu  perlu dirumuskan  kebijakan  penguatan SIDa Kabupaten Bekasi yang memiliki strategi  dan  arah  kebijakan.  Strategi merupakan  langkah  yang  dilakukan dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran pembangunan inovasi daerah, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih  agar  lebih  terarah  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  SIDa. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan-pilihan strategis  agar  memiliki  fokus  dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sistem  inovasi  daerah  (SIDa) diangkat dan dibahas dalam Peraturan  Bersama  Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 tahun 2012 dan Kementerian Riset dan  Teknologi  No.  36  tahun  2012 tentang  Penguatan  Sistem  Inovasi Daerah  dan  juga  selaras  dengan Undang-Undang  No.  18  tahun  2002 tentang  Sistem  Nasional  Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan IPTEK,  serta  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun 2017  Tentang  Inovasi  Daerah.  Selain itu  secara  aplikatif  pun  dipertajam melalui  UU  No.  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perlu adanya inovasi dari pemerintah daerah  untuk  meningkatkan  kinerja pemerintahan.  Kemudian  pada  tahun 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor 30  Hun  2014  Tentang  Pedoman Inovasi  Pelayanan  Publik.  Upaya pemerintah dalam mendukung inovasi  daerah  diperkuat  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  104
Tahun  2018  Tentang  Penilaian  Dan Pemberian  Penghargaan  Dan/Atau
Insentif Inovasi Daerah. Di  dalam  pasal  4  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2017 Tentang  Inovasi  Daerah,  disebutkan bahwa bentuk inovasi daerah mencakup  a.  inovasi  tata  kelola Pemerintahan  Daerah;  dan  b.  inovasi Pelayanan  Publik;  dan/atau  Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah.  Inovasi  Daerah lainnya sebagaimana dimaksud tersebut  merupakan  segala  bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Pemerintah  Daerah. Dengan  demikian,  potensi  inovasi daerah  dalam  Sistem  Inovasi  Daerah (SIDa)  Kabupaten  Bekasi  berkaitan dengan  urusan  pemerintahan  yang telah  menjadi  kewenangan  daerah otonom, asset daerah, potensi daerah, penelitian  dan  pengembangan,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta penyediaan pelayanan publik.

## REFERENSI
Alwi,  Hasan.    2005.  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  Edisi  III. Jakarta: Balai Pustaka
Bengt-Åke  Lundvall.  1992.  “National Systems of Innovation. Towards a  Theory  of  Innovation  and Interactive  Learning”.  London:
Pinter Publishers.
Etzkowitz, H., &  Leydesdorff,  L. 1995. The    Triple  Helix–University– Industry–Government  Relations: A  Laboratory  for  Knowledge- Based  Economic  Development. EASST Review.
Kuncoro  B.  Prayitno  dkk.  2014.
Kebijakan  Inovasi  Di  Industri.
Jakarta: BPPT Press. Kuncoro, 2004. Mudrajad, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga Nuryulia Praswati, Aflit. 2017. Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi. Sukoharjo:,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  Surakarta,  Jl. A.  Yani  Tromol  Pos  Pabelan Kartasura. Pitts,  Robert  A,  &  David  Lei,  1996. Strategic  Management,  Building and Sustaining Competitive Advantage, West Publishing Company, St Paul,
Pratikno, et.al. 2004. Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah, Yogyakarta:  PLOD  Departemen Dalam Neger  London: Sage Publications, International Educational and Professional Rosen,  E.D.  1993.  Improving  Public
Sector  Productivity:  Concept and Practice.
Tarigan, Antonius. 2009. Meningkatkan
Daya  Saing  Wilayah.  Buletin Tata Ruang, Maret-April
Widjajani, Arnia Fajarwati, Asep Hidayat. 2017. Model Quadruple Helix Sebagai  Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur)  Bandung:  Universitas Langlangbuana Bandung.