## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  7  No.  3 – September  2023 E-ISSN  2580-9695
Since  September  2017

## IMPLEMENTASI
PERATURAN

## DAERAH KABUPATEN
HULU  SUNGAI  UTARA  NOMOR  3  TAHUN  2016  TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  PADA  DINAS  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN PERLINDUNGAN  ANAK  KABUPATEN  HULU  SUNGAI UTARA

## Yusran Fahmi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Indonesia Corresponding Author: Yusran Fahmi yusranfahmi63@gmail.com

## ABSTRACT
The implementation of the Hulu Sungai Utara Regency Regional Regulation concerning the Implementation of  the  Protection  of  Women  and  Children  is  quite  good,  this  is  due  to  the  lack  of  knowledge  and understanding  from  the  community  regarding  the  Regional  Regulation,  staff  /  officers  from  the  Office  of Women's Empowerment and Child Protection only have one psychological worker, and lack of socialization for the community. The purpose of this study was to determine the implementation of the Hulu Sungai Utara District  Regulation  Number  3  of  2016  concerning  the  Implementation  of  the  Protection  of  Women  and Children in the Amuntai Tengah District and the factors that influence it.
This  study  uses  a  qualitative  descriptive  approach  and  data  collection  through  observation,  interviews  and documentation.  The  data  source  was  taken  through  12  informants.  Data  analysis  techniques  with  data reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions.  Test  data  credibility  using  editing,  classification  by means of data interpretation.
The results showed that the implementation of Regional Regulation No. 3 concerning the Implementation of Protection  of  Women  and  Children  in  Hulu  Sungai  Utara  District  was  quite  effective,  namely:  First,  the communication variable found that the indicators of transmission and clarity of public understanding were not effective. Second, on the resource variable, it is known that staff indicators and information indicators are ineffective, on authority indicators and effective facilities indicators. Third, the disposition variable shows the indicators  of  implementing  effective  policies.  Fourth,  the  variable  of  bureaucratic  structure  shows  that standard operating procedure (SOP) indicators are not effective and indicators of fragmentation are effective. Influencing  factors,  namely:  driving  factors  are  known.  First,  treatment  and  protection  as  solutions  to problems for victims. Second, the existence of cooperation to handle problems for victims. Inhibiting factors, namely:  First,  less  socialization  and  direction.  Second,  the  information  obtained  by  the  community  is  still lacking.  Third,  the  lack  of  psychological  staff  from  the  Office  of  Women's  Empowerment  and  Child Protection, Hulu Sungai Utara District. Efforts are being made to provide socialization to the community, also provide psychological direction or guidance to victims, and create programs that put more emphasis on protecting women and children.
In  order  to  improve  the  implementation  of  Hulu Sungai  Utara  Regency  Regional  Regulation  Number  3  of 2016 concerning the Implementation of Protection of Women and Children in Hulu Sungai Utara Regency, it is recommended that the Regent and Chairperson of the Hulu Sungai Utara Regency DPRD immediately
carry  out  the  realization  of  the  revised  Regional  Regulation,  to  the  Office  of  Women's  Empowerment  and Protection  Children  should  provide  protection  and  treatment  for  victims,  provide  socialization.  The  village head pays more attention to those who are victims of violence against women and children. Society should be more responsive in providing information on cases of violence against women and children
Keywords: Implementation; Local Regulation

## ABSTRAK
Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  belum  sepenuhnya  baik,  hal  ini  disebabkan  dengan  adanya pengetahuan  dan  pemahaman  dari  masyarakat  terhadap  Peraturan  Daerah  masih  kurang, Staf/petugas  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  hanya  memiliki  satu orang  tenaga  psikologis,  dan  kurangnya  sosialisasi  untuk  masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kecamatan  Amuntai Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan  pengumpulan  data  melalui observasi,wawancara  dan  dokumentasi.  Sumber  data  diambil  melalui  informan  berjumlah  12 orang.  Teknik  analisis  data  dengan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Uji kredibitas data menggunakan editing, klasifikasi dengan cara interprestasi data.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tentang Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  cukup efektif  yakni  :  Pertama,  pada  variabel  komunikasi  diketahui  indikator  transmisi  dan  kejelasan pemahaman masyarakat tidak efektif. Kedua, pada variabel sumber daya diketahui indikator staf dan  indikator  informasi  tidak  efektif,  pada  indikator  kewenangan  dan  indikator  fasilitas  efektif. Ketiga,  pada  variabel  disposisi  diketahui  indikator  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  efektif. Keempat, pada variabel struktur birokrasi diketahui indikator standard operating procedure (SOP) tidak  efektif  dan  indikator  fragmentasi  efektif.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  :  faktor pendorong diketahui Pertama, Penanganan dan perlindungan sebagai penyelesaian masalah bagi korban.  Kedua,  Adanya  kerja  sama  untuk  penanganan  masalah  bagi  korban.  Faktor  penghambat yaitu  :  Pertama,  Pengarahan  dan  sosialisasi  kurang  kemasyarakat.  Kedua,  Informasi  yang didapatkan  masyarakat  masih  kurang.  Ketiga,  Kurangnya  tenaga  psikologis  dari  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.  Upaya  yang dilakukan  adalah  dengan  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  juga  memberikan  arahan atau bimbingan secara psikologis terhadap korban, dan membuat program yang lebih menekankan pada perlindungan perempuan dan anak.
Untuk  meningkatkan  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Nomor  3 Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  disarankan  kepada  Bupati  dan  Ketua  DPRD  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  segera melakukan realisasi terhadap Peraturan  Daerah  yang telah direvisi,  kepada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  agar  memberikan  perlindungan  dan  penanganan  terhadap korban, memberikan sosialisasi. Kepala Desa lebih memperhatikan yang menjadi korban kekerasan perempuan  dan  anak.  Masyarakat  agar  lebih  cepat  tanggap  memberikan  informasi  kasus  tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
Kata Kunci: Implementasi ; Peraturan Daerah

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  yang  telah  dilaksanakan  juga  terkesan  hanya  berorientasi  pada pembangunan  fisik  dibandingkankan  dengan  pembangunan  sumber  daya
manusia  (SDM).  Banyak  contoh  dapat  dikemukakan  bagaimana  pembangunan sumber  daya  manusia  masih  tertinggal  dibandingkan  dengan  pembangunan fisik (sarana dan prasarana) , seperti adanya pernikahan usia dini menyebabkan kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dan  penelantaran  anak  dikarenakan faktor  ekonomi,  tingkat  pendidikan  yang  masih  rendah  tidak  mengikuti bagaimana perkembangan bahwa pendidikan dan masa depan anak itu penting. Wacana pemberdayaan perempuan merupakan salah satu pusat perhatian dalam pembangunan  SDM  di  Indonesia.  Ini  disebabkan  karena  sampai  pada  saat  ini secara  kualitas  perempuan  masih  tertinggal  dibandingkan    dengan  laki-laki. Upaya  pemberdayaan  perempuan  dalam  semangat  perspektif  gender  memang tetap harus dilakukan dan memang juga tidak dapat dilakukan dan dibebankan hanya satu kementrian tetapi juga harus dilakukan dan dikawal bersama dengan tekad  memberdayakan  perempuan  adalah  memberdayakan  bangsa.  Program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan bersifat lintas bidang dan lintas sektor. Operasionalisasi pelaksananya dilakukan oleh Departemen dan Lembaga Pemerintah  Non  Departemen  beserta  jajarannya,  sesuai  dengan  tugas  fungsi masing-masing  dengan  melibatkan  masyarakat  dan  koordinasi  oleh  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
Anak  merupakan  aset  yang  berharga  bagi  masa  depan  bangsa.  Mereka  sebagai generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  harus  diasuh,  dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan.  Upaya  agar anak  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  fisik  mental  maupun  sosial,  maka anak harus  mendapatkan  perlindungan  yang  maksimal  baik  oleh  perlindungan di  dalam  lingkungan  keluarga,  lingkungan  sekolah  atau  pendidikan  maupun dilingkungan sosial dimana pun seorang anak berinteraksi dalam kehidupannya. Namun  sayangnya,  anak  yang  seharusnya  mendapatkan  perlakuan  baik  pada kenyataannya  seringkali  mendapatkan  perlakukan  yang  tidak  sepatutnya misalnya  perlakuan  kasar,  penganiayaan,  kekerasan  seksual  bahkan  dibunuh, baik  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  terdekatnya  di  dalam  keluarga,  di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya.
Kekerasan  dan  penelantaran  pada  anak  merupakan  permasalahan  yang  cukup kompleks,  karena  mempunyai  dampak  negatif  yang  serius,  baik  bagi  korban maupun  lingkungan  sosialnya.  Kekerasan  juga  merupakan  suatu  bentuk tindakan  yang  dilakukan  satu  individu  terhadap  individu  lain  yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental.
Seperti  diterangkan  pada  pasal  3  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Tujuan  Penyelenggaraan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  tentang  perempuan  dan  anak  Meliputi Aspek:  a)  Pencegahan,  b)  Pelayanan  dan  Pendampingan,  c)  Reunifikasi,  dan  d) Pemberdayaan.
Menurut  data  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, angka terjadinya kasus Perceraian, KDRT, dan Penelantaran anak di Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  untuk  tahun  2017  sebanyak  20  kasus,  dan  kasus  yang terselesaikan  ada  7  kasus  sisanya  diselesaikan  oleh  pihak  lain  atau  secara kekeluargaan.  Pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  menjadi  sebanyak  11 kasus, dan kasus yang terselesaikan ada 9 kasus sisanya diselesaikan oleh pihak lain.  Untuk  tahun  2019  tercatat  data  sebanyak  17  kasus,  untuk  kasus  yang terselesaikan ada 14 kasus dan sisanya diselesaikan oleh pihak lainnya. Dari data 3 tahun terakhir ini tercatat jumlahnya ada 48 kasus yang sudah terjadi.
Permasalahan  yang  ada  pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan  Anak  berkaitan  dengan  kekerasan  fisik  pada  perempuan  dan pelecehan  seksual  pada  anak  dibawah  umur  yang  dilakukan  oleh  tetangga kepada  tetangganya  (seorang  anak  dibawah  umur)  dan  seorang  mantan  suami kepada mantan istrinya. Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh  perlindungan,  karena  masih  terdapat  kekerasan  pada  perempuan dan  anak-anak.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  difokuskan  menggunakan Teori  Model  George  Charles  Edwards  III  dalam  Dr.  Sahya  Anggara,  M.Si. (2014:248-254) yaitu : 1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang  mana  peneliti  menggali  informasi  melalui  wawancara,  observasi  atau dokumentasi  Terkait  Dengan  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data yang digali dalam penelitian ini ada dua  macam  yaitu  :  a.Data  Primer,  yaitu  data  atau  informasi  yang  diperoleh secara  langsung  dilapangan  dengan  cara  observasi  (pengamatan  langsung), melalui kuesioner dan atau data dari hasil wawancara peneliti dengan informan. b.Data Sekunder, yaitu data-data pendukung yang digunakan untuk melengkapi informasi  yang  dibutuhkan,  data  tersebut  bisa  didapatkan  dari  catatan,  buku, artikel, buku-buku sebagai teori, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah  yang  ingin  diteliti.  Desain  Operasional  Penelitian  diperlukan  untuk menjabarkan  peenelitian  menjadi  konsep,  dimensi,  indikator  dan  ukuran  yang diarahkan  untuk  memperoleh  nilai  variabel  lainnya.  Disamping  itu,  tujuannya adalah  untuk  memudahkan  pengertian  dan  menghindari  perbedaan-perbedaan persepsi dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  maka  dirancanglah  suatu  desain operasional  penelitian  untuk  mengukur  baik  buruknya  suatu  konsep.  Adapun teknik  pengumpulan  data    yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut  :  Observasi  (Pengamatan),  Wawancara,  Dokumentasi.    Teknik analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  interaktif. Analisis model ini memungkinkan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya penuh.  Proses  pelaksanaan  analisis  datanya  dilaksanakan  melalui  beberapa tahap,  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2014:246)  antara  lain  sebagai berikut  :  Reduksi  Data  Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  cukup  banyak jumlahnya,  oleh  karena  itu  perlu  dicatat  secara  teliti  dan  rinci.  Mereduksi  data berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal yang  penting.  Penyajian  Data,  Penyajian  data  merupakan  upaya  penyusunan sekumpulan  informasi  kedalam  suatu  matriks  atau  bentuk  yang  mudah dipahami  yang  disajikan  dalam  bentuk  teks  yang  bersifat  naratif.  Pengambilan kesimpulan, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan  yang ditemukan  pada  awal  didukung  bukti  yang  valid  dan  konsisten  pada  saat  di lapangan  untuk  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang  dikeluarkan merupakan  kesimpulan  yang  kredibel  sehingga  dengan  kesimpulan  ini diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum ada.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Komunikasi
a. Transmisi
Berdasarkan  hasil  observasi,  dan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa transmisi dari sebuah kebijakan berkaitan dengan penyaluran informasi kepada korban  kekerasan  fisik  pada  perempuan  dan  korban  tindak  pelecehan  seksual pada  anak  dibawah  umur  pada  bab  II  pasal  3  tentang  Aspek  Penyelenggaraan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  bahwa pemberian perlindungan dan penanganan hanya dilakukan kepada korban yang memberikan pelaporan atau pengaduan secara langsung sehingga perlindungan dapat diberikan, berkaitan dengan pencegahan berupa sosialisasi belum pernah dilakukan di Desa Muara Tapus dan Sungai Malang.
b. Kejelasan (Clarity)
Berdasarkan  hasil  observasi,  dan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa kejelasan  komunikasi  pada  bab  II  pasal  3  tentang  Aspek  Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap pemberian perlindungan dan penanganan hanya dilakukan kepada korban yang memberikan pelaporan atau pengaduan secara langsung sehingga perlindungan
dapat diberikan, berkaitan dengan pencegahan berupa sosialisasi belum pernah dilakukan di Desa Muara Tapus dan Sungai Malang. 2. Sumber Daya a. Staf
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  terdapat  dalam  bab  II pasal  3  tentang  Aspek  Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak khususnya  pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  tidak  efektif  tapi  dari  Dinas  sendiri  telah menyediakan  sumber  daya  manusia  (staf/petugas)  lapangan  agar  dapat mengetahui secara langsung dan agar dalam penerapan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
b. Informasi
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap kebijakan  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  terdapat  dalam  bab  II pasal  3  tentang Aspek Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan  dan Anak  di Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  bahwa  telah  menyediakan  sumber  daya (informasi)  tidak  efektif,  karena  dilihat  dari  masih  banyaknya  masyarakat  yang kurang atau tidak mengetahui tentang informasi penting dari Dinas terkait. c. Kewenangan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dan  observasi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa sumber daya (kewenangan) dari Peraturan Daerah terdapat dalam bab II pasal 3 tentang  Aspek  Penyelenggaraan  Perlindungan  Perlindungan  Perempuan  dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah efektif karena para petugas dapat menjalankan  tugasnya  dengan  baik  tetapi  yang  menjadi  kendala  adalah  di masyarakat  yaitu  masih  kurangnya  perhatian  lebih  mendalam  dari  masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Kewenangan yang telah ditetapkan.
d. Fasilitas
Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa sumber  daya  (fasilitas/sarana  dan  prasarana)  dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  terdapat  dalam  bab  II  pasal  3  tentang  Aspek Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  sudah  efektif  karena  para  petugas  dapat  menjalankan  tugasnya dengan  baik  tetapi  yang  menjadi  kendala  adalah  di  masyarakat  yaitu  masih kurangnya perhatian lebih mendalam dari masyarakat tentang Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.
3. Disposisi
a. Melaksanakan Kebijakan-Kebijakan
Berdasarkan  Teori  George  C.  Edwards  III  dikutif  Dr.Sahya  Anggara,M.Si (2014:248-254)  tentang  Implementasi  Peraturan Daerah  Kabupaten Hulu  Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan  Anak  Pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang  menjelaskan bahwa ada 4 variabel implementaasi, dari indikator melaksanakan kebijakan ini sudah cukup optimal, dalam melaksanakan kebijakan. 4. Struktur Birokrasi
a. Standart Operating Procedure (SOP)
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa berkaitan dengan korban kekerasan fisik pada perempuan dan korban pelecehan seksual  pada  anak  dibawah  umur  terdapat  dalam  bab  II  pasal  3  tentang  Aspek Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Hulu Sungai Utara  di berikan  perlindungan  dan  penanganan  jika  ada  laporan  terkait untuk kasus tersebut jika tidak melapor pihak Dinas juga tidak bisa berbuat apa- apa.
b. Fragmentasi
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa mengenai  sumber  atau  pihak-pihak  yang  diperlukan  benar-benar  tersedia terdapat  dalam  bab  II  pasal  3  tentang  Aspek  Penyelenggaraan  Perlindungan Perempuan dan Anak dalam SOP (Standard Operasional Prosedur) adalah Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD)  terdiri dari  Kepala  UPTD,  dan  Bidang  Teknisnya.  Tetapi  untuk  penanganan  dan perlindungan  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  untuk  korban  kekerasan  fisik  dan  tindak pelecehan  seksual  pada  anak  dibawah  umur  di  Desa  Muara  Tapus  dan  Sungai Malang  dilakukan  penanganan  jika  ada  dari  pihak  korban  yang  melapor  jika tidak maka tidak ada penanganan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  maka  dapat  ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1.  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Nomor  3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Hulu Sungai Utara cukup efektif, kegiatan yang tidak efektif antara lain : Pada faktor Komunikasi  (Transmisi  dan  Kejelasan)  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang maksimal dalam memberikan  materi  pada  saat  sosialisasi,  sehingga  berpengaruh  pada  jalannya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.  Kemudian  pada  faktor  Sumber  Daya  (Staf  dan Informasi)  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  kurang  maksimal.  Sumber  daya  manusia (staf/petugas)  masih  kurang,  karena  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  hanya  memiliki  1  orang tenaga  psikologis,  dan  untuk  petugas  lapangan  masih  kurang  maksimal  dalam memberikan materi pada saat sosialisasi. Dan terakhir pada faktor pengetahuan dan  pemahaman  dari  masyarakat  terhadap  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  masih  kurang,  sehingga  partisipasi  dari  masyarakat  inilah  yang menyebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melapor.
Sedangkan untuk kegiatan yang sudah berjalan optimal adalah : Pada  faktor  Kewenangan  dan  Fasilitas  sudah  tersedia  dengan  cukup  baik  dan optimal.  Pada  faktor  Disposisi  dalam  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  sudah cukup  optimal,  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Tetapi  walau  sudah  optimal kendalanya  ada  di  informasi  yang  kurang  di  masyarakat  tentang  kebijakan tersebut  masih  ada  masyarakat  yang  belum  mengetahui  atau  belum  paham tentang  kebijakan  tersebut.  Dan  terakhir  pada  faktor  Fragmentasi  sudah  cukup optimal  karena  sumber  atau  pihak-pihak  terkait  dalam  menangani  kasus memiliki keterlibatan didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak Pada  Badan  Pemberdayaan  Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Afifuddin & Beni Ahmad Saebani. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
Anggara,  Sahya.  2014.  Kebijakan  Publik,  Edisi  Pertama.  Bandung:  CV PUSTAKA SETIA.
Anggara,  Sahya.  2015.  Metode  Penelitian  Administrasi,  Edisi  Kedua. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
Mulyadi,  Deddy.  2016.  Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik, Edisi kedua. Bandung: CV ALFABETA.
Mutiarin,  Dyah  dan  Arif  Zaivudin.  2014.  Manajemen  Birokrasi  Dan Kebijakan. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
Nahdiya.  2017.  Implementasi  Perda  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Badan Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara.  Skripsi  pada  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi  (STIA) Amuntai: tidak diterbitkan.
Subarsono,  AG.  2011.  Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  Dan Aplikasi. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
Suhasril.  2016.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan,
Edisi Pertama. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Tahir,  Arifin.  2015.  Kebijakan  Publik  &  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua. Bandung: CV ALFABETA.
Tim Penyusun, 2020, Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1        (S1) Edisi Revisi. Amuntai: STIA Amuntai.
Kalsel,  Antara  news.  2019.  Siswi  Sekolah  Dasar  Diancam  dan  Diperkosa
Tetangganya Selama Tiga Hari. (Online). Tersedia :
https://kalsel.antaranews.com/berita/116416/siswa-sekolah-dasar- diancam-dan-diperkosa-tetangganya-selama-tiga-hari.  (01  Maret 2020).
Koran,  Metro.  2019.  Lantaran  Kesal  Dedy  Nekat  Tabrak  Mantan  Istri. (Online).  Tersedia  :  https://metro7.co.id/lantaran-kesal-dedy-nekat- tabrak-mantan-istri/. (01 Maret 2020).