INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page = E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perbedaan Pandangan Atas Klaim Kepemilikan Lahan Tanah Merah
Hana Ashilah 1 ✉ , Rizki Setiawan 2
Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: 2290200055@untirta.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Bukti formal memegang peranan penting dalam kepemilikan atas suatu lahan. Ketiadaan bukti yang dianggap oleh konstitusional dapat berujung pada konflik sengketa lahan yang berlarut-larut jika tidak segera  diselesaikan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  konflik  sengketa  lahan  yang disebabkan perbedaan pandangan pihak-pihak yang terlibat atas bidang tanah tersebut. Artikel ini menggunakan metode penelitian meta analisis. Dengan meringkas bukti-bukti dari beragam sumber di antaranya buku, jurnal, dan media massa. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian bukti-bukti yang relevan dengan pembahasan di antaranya dasar hukum tentang sengketa lahan; depo Pertamina Plumpang; warga Tanah Merah; sense of  belonging; keterkaitan sosiologi dengan sengketa lahan. Berdasarkan temuan artikel ini, perbedaan pandangan atas klaim kepemilikan suatu lahan disebabkan implementasi yang beragam terhadap regulasi pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak. Dengan kata lain adanya tumpang tindih kewenangan serta sense of belonging warga dengan tempat tinggalnya.
Kata Kunci : Sosiologi, Klaim Kepemilikan Lahan, Sengketa Tanah, Tanah Merah

## Abstract
Formal evidence plays an important role in ownership of a land. The absence of evidence considered by the constitution can lead to protracted land disputes if not resolved immediately. The purpose of this study is to examine land dispute conflicts caused by differences in the views of the parties involved on the land parcels. This article uses a meta-analytic research method. By summarizing evidence from various  sources  including  books,  journals,  and  mass  media.  The  keywords  used  in  the  search  for evidence  relevant to the discussion include the legal basis for land disputes; Pertamina Plumpang depot; residents of Tanah Merah; sense of belonging; Sociological linkages with land disputes. Based on the findings of this article, differences in views on land ownership claims are caused by various implementations of government regulations according to the authority of each party. In other words, there  is  an  overlap  of  authority  and  a sense  of  belonging  between  residents  and  their  place  of residence.
Keyword: Sociology, Land Ownerships Claims, Land Dispute, Tanah Merah

## PENDAHULUAN
Manusia bekerja dengan tujuan tertentu, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup  akan  tempat  tinggal.  Abraham  Maslow  (dalam  BPS,  2022)  menyatakan  bahwa manusia memiliki tingkat kebutuhan secara fisiologis, yakni tempat tinggal sebagai tempat berlindung dan beristirahat; dan aktualisasi diri. Selain kondisi bangunan secara fisik, bukti kepemilikan  lahan  yang  digunakan  sangat  penting  sebagai  dasar  legalitas  dari  suatu bangunan, baik tempat tinggal, sarana pendidikan, sarana kesehatan, bangunan pemerintah dan layanan publik. Ketiadaan bukti yang dinilai legal secara konstitusional atas penggunaan lahan tersebut dapat berujung pada permasalahan yang berkepanjangan seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.
Konflik sengketa lahan yang terjadi melibatkan berbagai pihak di antaranya masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pengusaha, antarmasyarakat atau antarpemerintah. Untuk menanggulangi persoalan ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya di antaranya kebijakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang berlaku pada tahun 2007  dan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  86  Tahun  2018  tentang  Reforma Agraria.  Kementerian  ATR/BPN  telah  meluncurkan  Program  Prioritas  Nasional,  yakni Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan melakukan pendaftaran tanah secara serentak bagi semua objek yang belum terdaftar di seluruh wilayah RI (Kominfo, 2018).
Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan tersebut, masih ditemui beragam kendala di  antaranya  ketika  pendataan  tanah  petugas  tidak  mengetahui  keberadaan  pemilik,
manakala sedang berada di luar kota atau luar negeri; batas antarbidang tanah belum jelas; dan  memiliki  surat  tanah,  akan  tetapi  masih  dalam  keadaan  bersengketa  atau  perkara pengadilan  (Kompas.com,  2018).  Selain  itu,  keberadaan  mafia  tanah  merupakan  sebab persoalan  tanah  menjadi  makin  pelik.  Di  mana  mereka  melakukan  rekayasa  bukti  untuk menguasai lahan secara tidak sah dengan praktik kolusi kepada oknum untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan kelompok tertentu (UNPAD, 2023).
Adapun konflik kepemilikan lahan yang muncul ke permukaan salah satunya antara warga Tanah Merah yang mempertahankan tempat tinggal mereka dengan sebuah BUMN yang memiliki kepentingan di bidang minyak dan gas. Persoalan legalitas tempat tinggal warga  di  kawasan  tersebut  dipertanyakan  selama  puluhan  tahun.  Sengketa  lahan  ini menimbulkan kerugian,  baik  secara fisik maupun nonfisik akibat ledakan terminal  bahan bakar minyak pada tahun 2009. Polri mengungkapkan bahwa ledakan disebabkan human error, di mana terjadi gesekan elektrostatik di antara pengambil BBM dengan dinding lubang ukur  yang  menimbulkan  percikan  api  dan  menyambar  sebuah  tangki  yang  sedang menyalurkan  BBM  ke  depo  tersebut.  Seorang  pekerja  yang  bertugas  untuk  melakukan pengawasan  secara  rutin  di  area  kilang  minyak  menjadi  korban  dalam  kejadian  ini (KumparanNEWS,  2023).  Kedua,  ledakan  terjadi  pada  Maret  2023.  Hingga  3  April  2023, penyebab ledakan tersebut masih dalam penyelidikan oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya (CNN Indonesia, 2023). Berdasarkan publikasi BNPB, hingga 6 Maret 2023  terdapat  16  korban  meninggal  dunia,  37  korban  luka-luka,  dan  297  korban  masih bertahan di dua titik (BNPB, 2023).
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pandangan atas klaim kepemilikan lahan antara warga yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dengan suatu badan usaha yang berfokus dalam bidang minyak dan gas. Perbedaan pandangan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persoalan legalitas lahan tersebut bagi masing-masing pihak yang terlibat.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  meta  analisis  yang  bertujuan  untuk mengadakan  bukti-bukti  secara  ilmiah  mengenai  perbedaan  pandangan  atas  klaim kepemilikan suatu lahan. Tinjauan meta analisis yang meringkas argumentasi dari beragam penelitian ilmiah maupun pemikiran ilmiah yang bersumber dari buku, jurnal, media massa, dan  lainnya  terkait  perbedaan  pandangan  atas  klaim  kepemilikan  suatu  lahan  sebagai bagian dari realitas di masyarakat. Dalam pencarian bukti-bukti secara daring melalui situs yang relevan dengan pembahasan terdapat kata kunci yang perlu diperhatikan di antaranya
dasar  hukum  yang  mengatur  sengketa  lahan,  depo  Pertamina  Plumpang,  warga  Tanah Merah, sense of belonging, sosiologi dan sengketa lahan. Penggunaan kata kunci tersebut selaras  dengan  tujuan  dari  artikel  ini.  Secara  spesifik  artikel  ini  memuat  pembahasan permasalahan regulasi penguasaan dan kepemilikan; sense of belonging suatu kelompok dengan tempat tinggalnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akar Permasalahan Penguasaan dan Pemilikan Tanah
Manusia memiliki kecenderungan berkuasa atas kepentingannya dengan orang lain (Ramadani  &  Harianto,  t.t.)).  Atas  dasar  kepentingan  tersebut,  mendorong  terjadinya perbedaan pandangan akan suatu hal, baik secara individu maupun kelompok yang menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Di Indonesia, konflik sengketa lahan menjadi salah satu bentuk konflik yang disebabkan perbedaan pandangan atas klaim suatu lahan. Tanah memegang peranan penting sebagai sumber kehidupan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Ombudsman RI, 2023). Untuk itu, tanah yang dimiliki perlu dimanfaatkan secara seimbang dengan memperhatikan kepentingan pribadi maupun publik.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertahanan, salah satu pokok masalah penguasaan dan pemilikan tanah adalah penguasaan tanah-tanah aset pemerintah /BUMN oleh rakyat; adanya permohonan hak oleh rakyat atas tanah aset instansi/ BUMN. Akar dari permasalahan ini di antaranya aset BUMN asal Nasionalisasi tidak dikuasai/dimanfaatkan  dan  dikuasai  warga  masyarakat  menjadi  perkampungan  (BPN  RI, 2007). Ditinjau dari segi yuridis, BUMN memiliki hak untuk menertibkan pihak-pihak yang menguasai  asetnya  tanpa  izin  secara  konstitusional.  Proses  penertiban  dilakukan  tanpa mengeluarkan dana terhadap aset yang dimiliki. Rentan terhadap sengketa, BUMN perlu memastikan aset-aset vital yang berdekatan dengan pemukiman penduduk.
Pada tahun 1971 perusahaan minyak milik negara itu membeli sebuah lahan dari salah satu  PT  swasta  seluas  153  hektare  yang  masih  berupa  rawa-rawa  dan  jarang  penduduk. Transaksi  ini  secara  sah  diakui  dengan  diterbitkannya  Surat  Penetapan  Pemberian  Hak Nomor 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 April 1976, melalui Departemen Dalam Negeri untuk operasional industri migas tersebut pada tahun 1974. Dalam operasionalnya, perusahaan hanya menggunakan 72 hektare dari 153 hektare lahan yang dimiliki sebagai penyimpanan dan distribusi minyak. Sisanya digunakan untuk berbagi lahan dengan salah satu perusahaan yang merupakan anak usahanya dan zona aman penyangga ( buffer zone) (Kompas.com, 2023).
Akhir tahun 1980, lahan kosong sekitar depo dimanfaatkan sebagai pemukiman warga di wilayah Tanah Merah. Tahun 2017, PT Surveyor Indonesia mendata jumlah penduduk di Tanah  Merah  mencapai  37.000  orang  dengan  9.234  KK  (Kompas.com,  2023).  Jumlah penduduk  di  kawasan  tersebut  mengalami  peningkatan  seiring  dengan  pertumbuhan penduduk di Indonesia dan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal. Idealnya, jarak aman antara TBBM dengan pemukiman penduduk adalah 500 meter (Aggrainy, 2023). Sementara pada 2019 Pemerintah DKI menerbitkan surat yang berisi pemberitahuan buffer zone antara kilang  minyak  tersebut  dengan  pemukiman  penduduk  minimal  50  meter.  Realitas  yang terjadi antara depo dengan  tempat tinggal warga hanya berjarak 10 meter (Tvonenews.com, 2023).
Dengan selisih jarak tersebut, dapat menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil yang  sangat  besar  di  antaranya  kehilangan  harta  benda  dan  korban  jiwa.  Untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi perlu adanya tindakan tegas kepada seluruh pihak yang terkait. Dengan kesadaran dan keaktifan seluruh pihak dalam melaksanakan amanat UU  dan  peraturan-peraturan  sejenis  yang  berlaku  diharapkan  dapat  menanggulangi permasalahan ini.

## Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Laju  pertumbuhan  penduduk  mengalami  peningkatan  dari  waktu  ke  waktu  yang mendorong makin banyak bangunan yang didirikan untuk menunjang kehidupan manusia. Setiap bangunan yang didirikan perlu memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis sesuai fungsi yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan  Gedung.  Apabila  syarat  terpenuhi,  maka  masyarakat  akan  memperoleh  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Untuk  mewujudkan  pembangunan  yang  sesuai  dengan peruntukan tata ruang, pemerintah menetapkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  tahun  2021  (Perkim.id,  2023).  Peraturan  ini  sekaligus  mengubah regulasi sebelumnya mengenai IMB.
Pada 16 Oktober 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan IMB  sementara selama  tiga  tahun  bagi  warga  Tanah  Merah.  Dengan  kejadian  kebakaran  depo  yang berdampak  khususnya  kepada  warga  sekitar,  pengambilan  keputusan  Pemprov menimbulkan polemik dari beragam kalangan di antaranya akademisi, praktisi, dan lainnya mengenai  tindakan  yang  seharusnya  dilakukan  dalam  menghadapi  permasalahan  ini. Pemprov DKI menyatakan penerbitan IMB bersandar pada Peraturan Daerah DKI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Gubernur Nomor 118 tahun 2020 tentang
Izin Pemanfaatan Ruang untuk menjamin kebutuhan warga Tanah Merah dapat terpenuhi (Tempo.co, 2023). Bendahara Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) menyatakan bahwa IMB tersebut merupakan jalan tengah agar warga Tanah Merah dapat memperoleh layanan publik seperti perbaikan jalan dan akses air bersih.
IMB  sementara  berpengaruh  terhadap  status  bangunan,  khususnya  tempat  tinggal warga, tetapi tidak dengan kepemilikan lahan. Selain IMB, terdapat dokumen dengan kop surat  RW  atas  tanah  dan  bangunan  yang  dimiliki  oleh  salah  satu  warga  Tanah  Merah (Kompas.com, 2023). Meski begitu, keberadaan pemukiman yang dekat dengan TBBM tetap membahayakan  kehidupan  warga  sekitar  dengan  makin  mengecilnya  jarak buffer  zone. Perlunya kebijakan maupun program yang berorientasi kepada kepentingan dan tanggung jawab bersama.

## Sense of Belonging
Mobilitas  penduduk  merupakan  salah  satu  bentuk  respon  terhadap  dinamika masyarakat  untuk  keberlangsungan  kehidupan.  Perubahan  yang  terjadi  secara  terus- menerus pada berbagai bidang serta kebutuhan yang perlu dipenuhi mendorong terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan harapan, memperoleh peluang dan kesempatan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Hal ini dilakukan atas dasar  keinginan  pribadi  ataupun  kelompok  tertentu  yang  mendorong  berdirinya pemukiman warga, membentuk suatu komunitas.
Komunitas  memiliki  hubungan,  makna  dan  harapan  dari  anggotanya  terhadap kepentingan kelompok. Walton, Cohen, Cwir  dan Spenser (2012) mengemukakan  bahwa letak geografis berperan penting dalam membatasi orang di komunitas mereka. Menurut Charles dan Crow (2012), kedekatan secara fisik, didukung dengan gagasan modal sosial yang mereka miliki dari interaksi yang terjadi di dalam komunitas. Di mana terdapat nilai dan  norma  yang  dipupuk  dan  dipertahankan  untuk  memastikan  tatanan  sosial  dalam mencapai keuntungan, baik individu dan kolektif (Madara, 2019).
Maka  dalam  komunitas  akan  timbul sense  of  belonging  atau  perasaan  memiliki dengan  adanya  dukungan,  kerjasama  yang  membentuk  rasa  solidaritas  dan  persatuan. Sense of belonging dapat berkembang dengan kesamaan latar lingkungan dan tantangan sosial  yang  perlu  dihadapi  komunitas  itu  (Halsall,  2014).  Secara  spesifik,  harus  adanya kesadaran  antaranggota  bahwa  mereka  merupakan  bagian  dari  komunitasnya  sehingga muncul  kesamaan  yang  membentuk  ikatan  sosial  yang  kuat.  Disadari  ataupun  tidak, kebutuhan  untuk  menjadi  bagian  dari  suatu  kelompok  akan  mengubah  sikap  dan perilakunya agar sesuai dengan orang lain (Madara, 2019).
Sense  of  belonging  atas  lingkungan  tempat  tinggalnya  dialami  oleh  warga  Tanah Merah. Sebelum menjadi pemukiman seperti sekarang, Tanah Merah dijaga ketat oleh pihak yang  berwenang.  Hingga  terdapat  celah  bagi  warga  untuk  membangun  rumah-rumah mereka dan menempati Tanah Merah selama puluhan tahun. Meski berbahaya karena dekat dengan kilang minyak, warga memilih untuk tetap bertahan di area tersebut.
Tahun 2011, Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) dan warga Tanah Merah melakukan  aksi  protes  di  Kementerian  Dalam  Negeri.  Tujuan  utama  gerakan  ini  adalah menuntut pemerintah untuk menerbitkan KTP bagi warga Tanah Merah yang telah memiliki hak  untuk  itu  (Kompas.com,  2011).  Hal  ini  dilakukan  karena  KTP  berpengaruh  secara signifikan  dalam  aktivitas  warga.  Secara  umum  warga  memiliki  identitas  yang  sah  dan spesifiknya  seperti  pelayanan  kesehatan,  akses  terhadap  pendidikan  dan  lainnya  yang memelurkan KTP sebagai salah satu syaratnya.
Aksi demonstrasi warga Tanah Merah sebagai suatu komunitas yang didasari sense of belonging,  termasuk  ke  dalam  gerakan  sosial.  Adanya  keresahan  dan  rasa  solidaritas komunitas  ini  mendorong  terjadinya  tindakan  kolektif  yang  dilakukan  oleh  para  aktor. Gerakan  sosial  dilakukan  dengan  tujuan  tertentu  untuk  menciptakan  suatu  perubahan (Rahmayani, 2020). Dalam hal ini, tujuan demonstrasi adalah permohonan penerbitan KTP untuk mewujudkan kesejahteraan warga.
Perbedaan Pandangan atas Klaim Kepemilikan Tanah Merah
Perbedaan  pandangan  menjadi  sebab  persoalan  sengketa  lahan  terjadi.  Hal  ini disebabkan berbagai faktor, yaitu:
1. Sistem administrasi pertanahan. Dalam penyelenggaraan layanan publik masih terdapat celah  bagi  oknum-oknum  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  memainkan  regulasi  yang lemah. Diharapkan layanan publik, terutama sertifikasi tanah dapat dilaksanakan sebagai upaya dalam penataan masyarakat.
2. Legalitas  semata-mata  berdasar  pada  bukti  secara  konstitusional  seperti  sertifikasi kepemilikan  tanah,  tanpa  memperhatikan  produktivitas  tanah  tersebut.  Secara  legal tanah tersebut dimiliki oleh pemilik modal yang tidak dimanfaatkan kemudian diambil alih oleh masyarakat selama puluhan tahun. Akibatnya, ketika terjadi konflik sengketa lahan masyarakat dikalahkan di pengadilan karena tidak memiliki bukti yang sah atas tanah tersebut.
Sebagaimana  yang  diungkap  Mudjino  dalam  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, sengketa tanah terjadi disebabkan  tumpang  tindih  kewenangan.  Di  mana  beberapa  instansi  berupaya
menanggulangi permasalahan ini sesuai kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak. Dalam  mengatasi  permasalahan  jika  terdapat  kepentingan  yang  beririsan  seharusnya dilakukan  koordinasi  antarpihak  yang  terlibat.  Dengan  begitu,  dapat  meminimalisasir timbulnya polemik atas keputusan yang dibuat oleh pihak tertentu.
Berdasarkan ketetapan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan selain sertifikat tanah yang dimiliki, penguasaan fisik memengaruhi status kepemilikan bidang tanah. Regulasi tersebut menyatakan bahwa seseorang yang menguasai secara fisik bidang tanah tersebut selama 20 tahun secara terus- menerus  dapat  mengajukan  permohonan  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  tersebut. Dengan  catatan,  pemohon  memiliki  itikad  baik  dan  terbuka  dalam  penguasaan  tanah. Kedua, selama kurun waktu 20 tahun tidak pernah mendapatkan protes atau gugatan atas tanah tersebut dari pihak lainnya. Apabila pemohon mengalami hal demikian, maka pasal yang dijadikan dasar dalam mengambil tindakan tidak berlaku (Litigasi.co.id, 2017).
Dikutip  dalam  penelitian  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  di  Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, sociological jurisprudence yang dipelopori oleh Roscoe  Pound,  Eugen  Ehrlich,  Benyamin  Cardozo,  Kantorowics,  Gurvitch,  memandang bahwa hukum sebagai rekayasa sosial dalam pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku bersandar pada nilai-nilai yang hidup  di  dalam  masyarakat  atau  living  law.  Menurut  Pound,  dalam  proses  pembuatan, penafsiran  dan  penerapan  suatu  hukum,  praktisi  hukum  yang  beraliran  sosiologis  perlu memperhatikan  fakta-fakta  sosial.  Dengan  begitu,  hukum  sebagai  rekayasa  sosial  lebih bersifat  transformatif  karena  menimbang  fakta-fakta  sosial  yang  berarti  kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat (Mudjiono, 2007).
Konsep  hukum  sebagai  rekayasa  sosial  jika  dikaitkan  dengan  penanganan  kasus sengketa tanah, badan peradilan melalui keputusan yang diambil sebagai media perantara dalam  menciptakan  ketertiban  dibidang  pertanahan.  Pelaksanaan  konsep  ini  menjadi penting dengan didasari prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi dengan tidak membeda- bedakan  status,  gender,  dan  agama;  kepedulian  kepada  yang  lemah,  serta  memberikan perlindungan kepada yang berhak. Selain itu, dilakukan pembaharuan status penguasaan lahan  dari  waktu  ke  waktu,  jumlah/luas  tanah  sehingga  tercapainya  keserasian  dan keseimbangan dalam tata ruang wilayah. Kondisi ini yang disebut sebagai pembaharuan terhadap regulasi pertanahan dan pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik.
Untuk itu, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemindahan area tangki atau tempat pengisian gas (fillin set) ke lahan milik Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara untuk  mencegah  terulangnya  peristiwa  tersebut.  Meski  begitu,  pembangunan  ini
memerlukan waktu dua hingga tiga tahun karena pemindahan depo secara mendadak akan berpengaruh  terhadap  ketahanan  suplai  BBM  nasional.  15%  kebutuhan  BBM  nasional bergantung  kepada  suplai  dari  Plumpang.  TBBM  Plumpang  menyuplai  790  SPBU  di  19 kabupaten/kota dengan frekuensi 1.000 kali pengisian mobil tangki (CNN Indonesia, 2023).
Selain pemindahan depo, kebutuhan pembangunan buffer zone antara pemukiman dengan depo menjadi perhatian untuk mengantisipasi ledakan kembali terjadi. Karena itu, pemerintah akan merelokasi warga untuk mempersiapkan wilayah penyangga minimal 50 meter. Dengan harapan menciptakan rasa aman kepada warga sekitar, suplai dan distribusi BBM dapat terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tindakan ini dilakukan dengan  memperhatikan  kepentingan  berbagai  pihak.  Diharapkan  dapat  memperbaiki kondisi  sekaligus  menjadi  evaluasi  untuk  peristiwa  serupa  dan  pentingnya  kontribusi berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

## SIMPULAN
Kebutuhan  akan  lahan  telah  memunculkan  berbagai  pandangan  dan  interpretasi yang  beragam  terhadap  kepemilikan  lahan  yang  digunakan  untuk  kepentingan  masing- masing pihak. Itulah yang mendasari terjadinya sengketa lahan. Selain kebutuhan, sense of belonging yang tumbuh memengaruhi tindakan masyarakat sekitar untuk mempertahankan wilayah  tempat  tinggalnya.  Masyarakat  yang  sudah  menetap  di  Tanah  Merah  selama puluhan tahun merasa tanah tersebut berhak untuk digunakan olehnya. Selama puluhan tahun, mereka tidak memiliki bukti formal atas tanah tersebut, akan tetapi dengan terbitnya IMB  sementara  dan  dokumen  pendukung  lainnya  pada  tahun  2021,  makin  meyakinkan bahwa mereka memiliki hak untuk tempat tinggal yang berdiri di lahan sengketa itu. Hal ini dapat terjadi karena dalam penyelesaiannya ditemui tumpang tindih kewenangan sehingga makin  menimbulkan  polemik  berbagai  pihak.  Ketika  peristiwa  kebakaran  terjadi  dan menimbulkan kerugian, pihak yang terlibat melakukan pembelaan untuk kepentingannya sendiri.
Maka dari itu, bukti atas suatu lahan yang diakui secara konstitusional berperan penting dalam menghadapi dan mencegah konflik sengketa lahan. Kemudian perlu adanya koordinasi dari berbagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk mencegah terjadinya polemik serta urgensi penyelesaian konflik sengketa tanah yang berlarut-larut. Selain itu, aktif  melakukan  pengawasan  terhadap  aset-aset  yang  dimiliki  dan  bertindak  tegas  jika terjadi penyalahgunaan aset-aset tersebut. Kesadaran dan kontribusi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A Aggrainy, F. C. (2023, Maret 7). Kementerian ATR Jelaskan Jarak Aman Permukiman Warga dengan  Depo  Plumpang.  detiknews.com.  https://news.detik.com/berita/d- 6605768/kementerian-atr-jelaskan-jarak-aman-permukiman-warga-dengan-depo- plumpang
BNPB.go.id.  (2023,  Maret  6).  Kepala  BNPB  Dampingi  Presiden  Tinjau  Lokasi  Terdampak Kebakaran  Pipa  Depo  Pertamina  Plumpang.  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana. https://bnpb.go.id/berita/kepala-bnpb-dampingi-presiden-tinjau-lokasi- terdampak-kebakaran-pipa-depo-pertamina-plumpang
Budiati, I., Nurarifin, Yulianingsih, E., Setiyawati, N., Anam, C., Riyadi, Reagan, H., Hastuti, A., & Meilaningsih, T. (2022). INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2022 (I. Budiati, Ed.; 1 ed.). BPS RI.
CNN Indonesia. (2023, April 3). Polri Periksa 54 Saksi Terkait Kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230403085013-12-932698/polri-periksa- 54-saksi-terkait-kebakaran-depo-pertamina-plumpang
CNN Indonesia. (2023, March 16). Pertamina Hanya Pindah Tempat Isi Gas-Tangki Plumpang ke  Lahan  Pelindo.  Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20230316130811-85- 925852/Pertamina-Hanya-Pindah-Tempat-Isi-Gas-Tangki-Plumpang-Ke-Lahan- Pelindo.
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Pub. L. No.
34 Tahun 2007, Badan Pertahanan Nasional RI 1 (2007). https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/973 Kominfo.go.id. (2018, April 20). Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai
Target. kominfo.go.id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan- penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr
Kompas.com. (2011, Oktober 27). Warga Tanah Merah Demo. Kompas.com.
Kompas.com. (2018, Desember 18). Tak Selalu Berjalan Mulus, Pendaftaran Tanah Terkendala
Empat Hal.
Kompas.com.
https://properti.kompas.com/read/2018/12/17/183000721/tak-selalu-berjalan-mulus- pendaftaran-tanah-terkendala-empat-hal?page=all#page2 Kompas.com. (2023, March 6). Selain IMB Sementara, Legalitas Lahan Warga Tanah Merah Bermodalkan Surat Kop RW. Https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2023/03/06/15461121/Selain-Imb-
Sementara-Legalitas-Lahan-Warga-Tanah-Merah-Bermodalkan- Surat?Page=all#page2.
Kompas.com. (2023, Maret 15). Bos Pertamina Ungkap Awal Mula Lahan Depo Plumpang Dikuasai
Warga.
Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2023/03/15/085302726/bos-pertamina-ungkap- awal-mula-lahan-depo-plumpang-dikuasai-warga?page=all#page2
KumparanNEWS. (2023, April 4). JK Pernah Beri Peringatan Saat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang  pada  2009.  kumparan.com.  https://kumparan.com/kumparannews/jk- pernah-beri-peringatan-saat-kebakaran-depo-pertamina-plumpang-pada-2009- 1zwtcmYUcOc/1
Litigasi.co.id.  (2017,  July  14).  Penguasaan  Fisik  Dapat  Menimbulkan  Hak  Baru. Https://Litigasi.Co.Id/Posts/Penguasaan-Fisik-Dapat-Menimbulkan-Hak-Baru.
Madara,  D.  (2019).  The  Concept  of  Community  and Sense  of  belonging.  GRIN  Verlag. https://www.grin.com/document/504364
Mudjiono.  (2007).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  di  Indonesia  Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal Hukum, 14(3), 458 – 473.
Ombudsman  RI.  (2023,  April  26).  Tanah  dan  Konsekuensi  Kepemilikannya. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--tanah-dan-konsekuensi- kepemilikannya.
Perkim.id.  (2023,  Maret  7).  Apa  Beda  IMB  dan  PBG?  Mengapa  Berubah? https://perkim.id/permukiman/apa-beda-imb-dan-pbg-mengapa-berubah/.
Rahmayani,  Z.  (2020,  November  5).  Aksi  Demonstrasi  dan  Kaitannya  Dengan  Sebuah Gerakan Sosial. Linkedin.
Ramadani, F. E., & Harianto, S. (t.t.). KONFLIK SOSIAL PEREBUTAN LAHAN PERKEBUNAN.
Konstruksi, xx(xx), 1 – 24.
Tempo.co. (2023, March 9). IMB Tanah Merah Dipersoalkan, Eks TGUPP Anies Baswedan Sentil  DPRD  DKI. Https://Metro.Tempo.Co/Read/1700510/Imb-Tanah-Merah- Dipersoalkan-Eks-Tgupp-Anies-Baswedan-Sentil-Dprd-Dki.
Tvonenews.com.  (2023,  Maret  6).  Jarak  Depo  Pertamina  Plumpang  dengan  Pemukiman Warga  Terlalu  dekat,  Begini  Seharusnya.  Tvonenews.com.  https://www-tvonenews- com.cdn.ampproject.org/v/s/www.tvonenews.com/amp/berita/105288-jarak-depo- pertamina-plumpang-dengan-pemukiman-warga-terlalu-dekat-begini- seharusnya?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_t f=Dari%20%251%24s&aoh=16869951426525&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww. google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.tvonenews.com%2Fberita%2F105288
-jarak-depo-pertamina-plumpang-dengan-pemukiman-warga-terlalu-dekat-begini- seharusnya
UNPAD.  (2023,  March  14).  Pakar  Unpad  Jelaskan  Soal  Mafia  Tanah  dan  Upaya MenghindarinyaPakar  Unpad  Jelaskan  Soal  Mafia  Tanah  dan  Upaya MenghindarinyaPakar Unpad Jelaskan Soal Mafia Tanah dan Upaya Menghindarinya. Https://Www.Unpad.Ac.Id/2023/03/Pakar-Unpad-Jelaskan-Soal-Mafia-Tanah-Dan- Upaya-Menghindarinya/.