## PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PERUSAHAAN 
Erni Darmayanti
Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama Medan Jl. Menteng VII, Gg. Garuda No. 14 Ke. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Medan. e-mail: esindank@yahoo.com

## Abstract
Legal protection concerning Occupational Safety and Health at company, given in effort of prevention  (preventive)  to  avoid  accident  and  cause  work-related  diseases.  The  Importance  of Occupational  Safety  and Health is  closely  related  to  employee  performance  and  ultimately  affects the  company's  performance.  In  this  case,  this  study  discusses:  First,  general  understanding  of Occupational Safety and Health (K3), Second, How is the protection of law regarding Occupational Safety  and  Health  (K3)  according  to  the  laws  and  regulations  in  Indonesia.  This  research  is  a normative  juridical  research  with  secondary  data  collection  method  that  is  research  of  library (library  research)  in  the  form  of  primary  law  material,  secondary  law  material  and  tertiary  legal material. The results of this study explain that the safety of work on the company is included in the technical protection, where the protection of the worker in question is for workers to be safe from the harm that can be caused by work tools or materials and work health which is also intended to protect or keep workers from the events harm health and decency in doing his job. Implementation Legal protection of Occupational Safety and Health in legislation in accordance with Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety and Law No. 13 of 2003.
Keywords : Legal Protection, Occupational Safety and Health, Company

## Abstraksi
Perlindungan  hukum  mengenai  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  pada  perusahaan, diberikan  dalam  upaya  pencegahan  (preventif)  agar  tidak  terjadi  kecelakaan  dan  menimbulkan penyakit akibat kerja. Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat terkait dengan kinerja karyawan  dan  pada  akhirnya  mempengaruhi  kinerja  perusahaan.  Dalam  hal  ini,  penelitian  ini membahas tentang: Pertama, Pengertian secara umum mengenai Keselamatan dan kesehatan kerja (K3),  Kedua,  Bagaimana  perlindungan  hukum  mengenai  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif  dengan  metode  pengumpulan  data  sekunder  yaitu    penelitian  kepustakaan  (library research)  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Hasil penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  keselamatan  kerja  pada  perusahaan  termasuk  dalam perlindungan  teknis,  dimana  perlindungan  terhadap  pekerja  yang  dimaksud  adalah  agar  pekerja selamat  dari  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  alat  kerja  atau  bahan  yang  dikerjakan    dan kesehatan kerja yang juga dimaksudkan untuk melindungi atau menjaga pekerja dari kejadian yang merugikan  kesehatan  dan  kesusilaan  dalam  melakukan  pekerjaannya.  Pelaksanaan  Perlindungan hukum  terhadap  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  dalam  perundang-undangan  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan
 Naskah diterima: 14 Februari 2018, direvisi: 01 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 29 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ada peraturan yang menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara memiliki  hak  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  bagi    kemanusiaan.  Pasal  ini memberi  makna  bahwa  negara  menjamin hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan perlindungan  dan  kenyamanan  dalam melaksanakan pekerjaannya.
Perlindungan  yang  dimaksudkan  adalah adanya  jaminan  tentang  perlakuan  yang sama tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun  dalam  mewujudkan  kesejahteraan bagi  pekerja  dan  keluarganya,  namun tetap memperhatikan perkembangan zaman  serta  kemajuan  dunia  usaha  dan kepentingan pengusaha.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan nasional, pekerja mempunyai peranan dan kedudukan  penting  sebagai  pelaku  dalam mencapai  tujuan  pembangunan.  Pekerja adalah  merupakan  aset  perusahaan  yang sangat  penting  dan  harus  dibekali  dengan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  (K3)  oleh  perusahaan,  karena mengingat  tingginya  ancaman-ancaman terhadap  keselamatan  dan  kesehatan pekerja  selama  melakukan  pekerjaannya di perusahaan tempatnya bekerja,
sehingga berpotensi menimbulkan gangguan  hubungan  kerja  antara  pekerja dengan perusahaan. 1
1 Gerry  Silaban  dan  Salomo  Perangin-angin,
2008, Hak  Dan  Atau  Kewajiban  Tenaga  Kerja Dan  Pengusaha/  Pengurus  Yang  Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesahatan Kerja , USU Press, Medan, Hlm. 1
Semakin berkembangnya dunia usaha di  Indonesia,  selain  untuk  menciptakan lapangan  pekerjaan,  perusahaan  juga bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan. Dimana  dalam  hal  ini,  perusahaan menganggap  hal  yang  terpenting  adalah mengambil  keuntungan  yang  sebesar- besarnya. Sehingga perusahaan mendorong  para  pekerja  untuk  bekerja lebih giat sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang  mana  tidak  jarang  menyebabkan pekerja  menjadi  cedera.  Cedera  yang dimaksud  dalam  hal  ini  sangat  beragam, dari  cedera  pada  otot  sampai  kepada cedera yang menyebabkan adanya korban jiwa.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1970  Tentang  Keselamatan  Kerja (UUKK),  telah  dijelaskan  yaitu  dengan pesatnya kemajuan industrialisasi, mekanisme dan modernisasi, maka berlangsung pulalah peningkatan terhadap intensitas  kerja  operasional  para  pekerja, mesin-mesin,  alat-alat,  pesawat-pesawat baru  dan  sebagainya  pada  perusahaan. Sehingga  kurang  memperhatikan  secara rinci,  misalnya  bahan-bahan    teknis  dan bahan-bahan  yang  mengandung  racun, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan  keterampilan  dan  latihan kerja,  tidak  adanya  pengetahuan  tentang sumber  bahaya  yang  baru.  Hal  ini  lah yang  senantiasa  sering  menjadi  sumber- sumber  bahaya  dan  penyakit  yang ditimbulkan akibat kerja pada perusahaan. Maka  dapatlah  dipahami,  bahwa  perlu adanya  pengetahuan  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan yang maju dan tepat. Karena masalah kesehatan
yang  merupakan  salah  satu  unsur  yang harus  diperhitungkan.  Sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 Tentang  Kesehatan,  dimana  produktivitas kerja  harus  senantiasa  diwujudkan  secara optimal  agar  setiap  pekerja  dapat  bekerja dengan  sehat  tanpa  membahayakan  dan mengakibatkan  kerugian  terhadap  dirinya dan orang lain serta perusahaan. 2 Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Umardin
Lubis,  mengatakan  data  kecelakaan  kerja BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 Oktober
2017,  terjadi  kecelakaan  kerja  sebanyak
88.000 kasus  atau rata-rata 303 kasus  per bulan. 3
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3)  sudah  menjadi  standar  penilaian pada perusahaan. Karena keselamatan dan kesehatan  kerja  sangan  berkaitan  erat dengan kelangsungan berjalannya operasional  perusahaan,  sehingga  kalau perusahaan  gagal  menerapkannya,  maka perusahaan akan dianggap tidak layak dan tidak  peduli  terhadap  keselamatan  dan kesehatan pekerja.
Berdasarkan  uraian  dari  tersebut diatas,  selanjutnya  dapat  dirumuskan pokok-pokok permasalahannya yaitu menjelaskan  pengertian  secara  umum mengenai  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  (K3)  dan  bagaimana  perlindungan hukum mengenai Keselamatan dan
2 “Budaya  Keselamatan  Dan  Kesehatan Kerja”,
http://data.tp.ac.id/dokumen/kumpulan+3#downlo ad,
3 https://www.wartaekonomi.co.id/read16163 8/bpjs-tk-sumbagut-catat-kecelakaan-kerja-303- kasus-perbulan.html
Kesehatan  Kerja  (K3)  menurut  peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji  norma-norma  dalam  hukum positif,  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.  Bahan  hukum  yang  digunakan adalah:
a. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan yang  telah  ada  dan  berhubungan dengan  penelitian  yang  terdiri  dari seperti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1970  Tentang  Keselamatan Kerja,  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia Nomor  Per-01/Men/1998  Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan  Manfaat  Lebih  Baik  Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  Dasar  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja,  Peraturan  Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 Tentang Sistem
Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (SMK3)  dan  Bahan  hukum  sekunder adalah  berupa  publikasi  tentang hukum  yang  meliputi  buku-buku teks,  penelitian  para  ahli,  hasil  karya ilmiah  dan  buku-buku  ilmiah  yang berhubungan dengan penelitian ini.
b. Bahan  hukum  tertier  adalah  bahan- bahan  hukum  yang  menunjang  guna memberi  petunjuk  dan  penjelasan,
seperti  kamus  umum,  kamus  hukum yang  melengkapi bahan  hukum primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
a. Keselamatan  Kerja
Keselamatan  kerja  ( Occupational Safety )  yang  sehari-hari  disebut  dengan safety,  secara  filosofi  diartikan  sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin  keutuhan  dan  kesempurnaan baik  jasmaniah  maupun  rohaniah  pekerja pada  khususnya  dan  manusia  pada umumnya. 4 Keselamatan kerja erat kaitannya dengan mesin-mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan  tempat  kerja  dan  lingkungan serta  cara-cara  melakukan  pekerjaan  di perusahaan  yang  kemungkinan  besar dapat  menimbulkan  kecelakaan  kerja. 5
Kecelakaan  kerja  yang  dimaksud  adalah suatu  kejadian  atau  peristiwa  yang  tidak diinginkan  yang  merugikan  manusia  atau dalam  hal  ini  pekerja  dan  dapat  merusak harta benda.
Keselamatan  kerja  adalah  bebas  dari kecelakaan ( Accident ) pada waktu bekerja ditempat  kerja  ( Occupational  Safety
4 Direktorat  Sarana  dan  Prasarana  Institut Teknologi Bandung, “Kesehatan Dan Keselamatan Kerja”,
http:// kesehatandankeselamatankerja.blogspot.com/2009 /01/pengertian-keselamatan-dan-kesehatan- kerja.html
5 Suma’mur, 1987, Keselamatan  Kerja  dan Pencegahan  Kecelakaan ,  CV.  Haji  Masagung, Jakarta, Hlm. 1
means  free  from  accident  at  the  place  of work ). Tujuan keselamatan kerja adalah: 6
1. Melindungi  tenaga  kerja  atas  hak keselamatannya  dalam  melakukan pekerjaan  untuk  kesejahteraan  hidup dan  meningkatkan  produksi  dan produktivitas nasional.
2. Menjamin  keselamatan  setiap  orang lain yang berada ditempat kerja.
3. Sumber  produksi  dipelihara  dan dipergunakan secara aman dan efisien.
Peraturan  yang  mengatur  tentang keselamatan  kerja  ini  adalah  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1970  Tentang Keselamatan  Kerja,  menjelaskan  bahwa keselamatan  kerja  adalah  mencegah  dan mengurangi kecelakaan kerja, memadamkan  bahaya  kebakaran,  dan mengurangi  bahaya-bahaya  peledakan. Namun sebagian besar peraturan pelaksanaan  undang-undang  ini  belum ada  sehingga  beberapa  peraturan  warisan Hindia Belanda masih dijadikan pedoman dalam  pelaksanaan  keselamatan  kerja  di perusahaan. Misalnya: Veiligheidsreglement, S.  1910  No.  406 yang  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir dengan  S.  1931  No.  168  yang  kemudian setelah  Indonesia  merdeka  diberlakukan dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  208 Tahun  1947.  Kemudian  berdasarkan Undang-Undang  No.  25  Tahun  1997 tentang  perlindungan  atas  keselamatan karyawan, dimana dalam hal ini pasal 108 telah menjamin keselamatan dan
6 J.H.  Ritonga,  1990, Pengetahuan  Dasar Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan, CV. Garut  Narisi Corp, Jakarta, Hlm. 5.
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan pelaksanaan  kerja  yang  sesuai  dengan harkat dan martabat sebagai manusia serta nilai-nilai agama.

## b. Kesehatan Kerja
Kesehatan  merupakan  nikmat  dan anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa yang tidak ternilai  harganya. Oleh karena itu,  setiap  manusia  ingin  mendapatkan kesehatan  dan  menjaganya  agar  terhindar dari segala penyakit yang dapat mengganggu  segala  aktivitas  manusia. Kesehatan merupakan suatu kondisi fisik, mental  dan  sosial  seseorang  yang  bebas dari  penyakit  atau  gangguan  kesehatan dalam lingkungan dan pekerjaan.
Kesehatan  kerja  termasuk  kedalam perlindungan  sosial,  karena  berkaitan dengan  sosial  kemasyarakatan.  Dimana pengusaha  memperlakukan  pekerjanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan  memandang  pekerja  sebagai  mahluk Tuhan  yang  mempunyai  hak  asasi. 7
Pekerja yang menderita gangguan kesehatan  atau  penyakit  akibat  kerja cenderung lebih mudah mengalami kecelakaan kerja. Jadi peraturan mengenai kesehatan kerja bermaksud untuk melindungi  atau  menjaga  pekerja  dari kejadian  atau  keadaan  hubungan  kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaan pekerja  dalam  melakukan  pekerjaannya. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan  yang  dijalankan  oleh  pekerja untuk  pengusaha  dalam  hubungan  kerja dengan  menerima  upah.  Dalam  suatu hubungan  kerja,  pekerja  yang  tidak
7 Ibid, Hlm. 87
melakukan hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Kesehatan Kerja merupakan suatu hal penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Karena dengan adanya kesehatan yang baik maka akan menguntungkan  pekerja  dan  pengusaha, karena  pekerja  akan  lebih  jarang  absen dan  bekerja  dalam  lingkungan  yang menyenangkan, sehingga secara keseluruhan  pekerja  akan  mampu  bekerja lebih lama. Pada dasarnya kesehatan kerja adalah  merupakan  alat  untuk  mencapai tingkat  kesehatan  pekerja  menjadi  lebih baik, sehingga dengan sendirinya menjadi kesejahteraan  pekerja  dan  meningkatkan produktivitas manusia dalam bekerja.
Kesehatan  kerja  adalah  spesialisasi ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya  yang  bertujuan  agar  pekerja memperoleh  derajat  kesehatan  setinggi- tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif terhadap penyakit/gangguan kesehatan yang diakibatkan  oleh  faktor  pekerjaan  dan lingkungan  kerja  serta  terhadap  penyakit umum. Ditempat  kerja, kesehatan pekerja sangat dipengaruhi oleh: 8
1. Beban  kerja  berupa  beban  fisik, mental  dan  sosial  sehingga  upaya penempatan  pekerja  yang  sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan.
8 Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung, Op.Cit, Hlm. 1
2. Kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan,
keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran  tubuh,  keadaan  gizi  dan sebagainya.
3. Lingkungan  kerja  sebagai  beban tambahan,  baik  berupa  faktor  fisik, kimia,  biologi,  ergonomik  maupun aspek psikososial.
Keselamatan  dan  kesehatan  kerja adalah  suatu  program  untuk  melindungi yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha  sebagai  upaya  pencegahan ( Preventif )  bagi  timbulnya  kecelakaan kerja  dan  penyakit  akibat  kerja  dalam lingkungan  kerja,  yaitu  dengan  cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan
penyakit  akibat  kerja.  Tujuan  utama keselamatan  dan  kesehatan  kerja  adalah mencegah, mengurangi bahkan menghilangkan  resiko  kecelakaan  kerja ( Zero Accident ). Yang dapat
mengakibatkan  atau  mencegah  terjadinya cacat/kematian  pada  pekerja,  mencegah kerusakan tempat  dan peralatan kerja dan mencegah  pencemaran  lingkungan  dan masyarakat di sekitar tempat kerja.
Maka  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja (K3) harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap perusahaan, dimana  menanggung  jawab  mengenai Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3) ditempat  kerja  adalah  pengusaha  atau pimpinan atau pengurus tempat kerja, dan pengurusannya dilaksanakan secara
bersama  oleh  pimpinan  atau  pengurus perusahaan  dan  seluruh  pekerja.  Karena bagi pekerja, adanya jaminan
perlindungan  keselamatan  kerja  akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja dapat
memusatkan perhatiannya pada
pekerjaannya  semaksimal  mungkin  tanpa khawatir  sewaktu-waktu  akan  tertimpa kecelakaan kerja. 9
2. Perlindungan  Hukum  terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  (K3)  menurut Peraturan  Perundang-undangan di
Indonesia
Sejalan  dengan  sejarah  purbakala, maka  keselamatan  dan  kecelakaan  juga sama  tuanya  dengan  bangsa  Indonesia. Namun  pada  saat  itu  keselamatan,  baik umum  maupun  khusus  dalam  kaitan pekerjaan,  lebih  bersifat  perorangan. Masalah  keselamatan  dalam  perusahaan mulai  terasa,  terutama  untuk  melindungi modal  yang  ditanam.  Namun  keadaan tidak banyak berubah sampai pertengahan abad  ke-19,  saat  itulah  telah  dipakai  120 (seratus  dua  puluh)  ketel  uap  yang merupakan  suatu  teknologi  baru  pada zaman  tersebut.  Undang-undang  uap diadakan  Tahun  1853,  penggunaan  ketel uap  ini  sangat  cepat  berkembang.  Seperti pada Tahun 1898 dipakai 2.277 ketel uap untuk  listrik  sebagai  sumber  penerangan dan  kadang-kadang  sumber  tenaga  perlu mendapat  perhatian  tentang  pengawasan keselamatannya. Pada Tahun 1980 dikeluarkan ketetapan tentang pemasangan  dan  pemakaian  jaringan saluran  listrik  di  Indonesia.  Masalah
9 Zaeni  Asyhadie, 2008, Hukum  Kerja (Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan Kerja) ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  Hlm. 104
keselamatan  angkutan,  terutama  tentara Belanda  menjadi  lebih  penting.  Pada Tahun 1907, diadakan pengaturan tentang pengangkutan  obat,  senjata,  petasan, peluru  dan  bahan-bahan  yang  dapat meledak  bagi  kepentingan  Angkatan Bersenjata  dengan  angkutan  kereta  api. Kemudian  lebih  banyak  lagi  indistri- industri  yang  relatif  besar  didirikan, sehingga
perlu dikeluarkan ”Veiligheidsreglement” pada Tahun 1905 beserta peraturan-peraturan
khusus sebagai  pelengkap  pelaksanaannya  dan revisi pada Tahun 1910. Pada Tahun 1930 pemerintah  Belanda  merevisi  undang- undang  uap,    masa-masa  diantara  Tahun 1931-1936  adalah  saat  depresi  ekonomi, namun  begitu  jumlah  perusahaan  tidak berkurang,  melainkan  hanya  mengurangi kegiatan-kegiatannya.  Pada  Tahun  1940, keluar pengaturan tentang biaya pemeriksaan keselamatan kerja di perusahaan.
Selama Perang Dunia ke-II, tidak ada hal-hal  penting  yang  dapat  dicatat mengingat  zaman  itu  adalah  keadaan perang. Sejak Indonesia merdeka,
keselamatan  kerja  berkembang  sesuai dengan  dinamika  Bangsa  Indonesia.
Beberapa tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan,  undang-undang  kerja  dan undang-undang  kecelakaan  ( Kompensasi ) diundangkan. Kemudian dimasukkan jawatan-jawatan  pelaksanaan  undang- undang pada tubuh
Departemen Perburuhan, antara lain jawatan pengawasan  keselamatan  kerja.  Pada Tahun 1957, didirikan Lembaga Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja.  Pada
Tahun  1970,  Undang-Undang  Nomor    1
Tantang Keselamatan Kerja diundangkan. Undang-undang ini mengganti ”Veiligheidsreglement” Tahun 1910.
Pada  Tahun  1973  berdiri  Ikatan Higene Perusahaan,  Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja  (K3),  yang  menghimpun  juga profesi dalam keselamatan kerja.
Beberapa peraturan mengenai Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3), yaitu:
a. Undang-Undang
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-undang ini diundangkan untuk  menggantikan Veiligheidsregement Tahun  1910  (stb.  No.  406).  UU  No.  1 Tahun  1970  Tentang  Keselamatan  Kerja ini  tidak  secara  tegas  dicabut,  dengan demikian hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pelaksana lainnya maka ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam UU  No.  1  Tahun  1970  dianggap  masih berlaku  dan  mencakup  di  semua  tempat kerja,  baik  di  darat,  di  dalam  tanah,  di permukaan  air,  di  dalam  air,  maupun  di udara  di  wilayah  negara  Republik Indonesia. 10
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja mengalami  pembaharuan  dan  perluasan, yaitu:  (1)  perluasan  ruang  lingkup,  (2) perubahan  pengawasan  yang  bersifat represif menjadi preventif, (3) perumusan teknis  yang  lebih  tegas,  (4)  penyesuaian
10 Agusmidah,  2010, Dinamika  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia, USU  Press,  Medan, Hlm. 73
tata  usaha/administrasi  yang  diperlukan bagi  pelaksana  pengawas.  (5)  tambahan pengaturan  pembinaan  keselamatan  kerja bagi  manajemen  dan  tenaga  kerja,  (6) tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan. Syarat keselamatan kerja
diberlakukan  di  tempat  kerja  antara  lain peralatan  yang  dianggap  berbahaya, pekerjaan  konstruksi  dan  perawatan bangunan,  usaha  pertanaman  kehutanan dan  perikanan,  usaha  pertambangan, usaha pengangkutan barang dan manusia, usaha penyelam, pekerjaan dengan tekanan  udara  atau  suhu  tinggi/rendah, pekerjaan dalam tangki  atau lubang, serta di  tempat  kerjanya  yang  terdapat  atau menyebarkan  suhu,  kelembaban,  debu, kotoran,  api,  asap,  uap,  gas,  hembusan angin,  cuaca,  sinar,  radiasi,  suara  dan getaran.  Dalam    Pasal  3  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja  ada  ditetapkan syarat- syarat keselamatan kerja yaitu: 11 a. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
b. Mencegah  dan  mengurangi  bahaya peledakan.
c. Memberi  kesempatan  atau  jalan menyelamatkan  diri  pada  waktu kebakaran  atau  kejadian  lain  yang berbahaya.
d. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
e. Memberi  alat  perlindungan  diri kepada para pekerja.
f. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu,
11 Ibid, Hlm. 74
kelembaban,  debu,  kotoran,  asap, uap,  gas,  hembusan  angin,  cuaca sinar atau radiasi, suara dan getaran. g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya  penyakit  akibat  kerja  baik fisik  maupun  phychis,  infeksi  dan penularan.
h. Memperoleh  penerangan  yang  cukup dan sesuai.
i. Menyelenggarakan  suhu  dan  lembap udara yang baik.
j. Menyelenggarakan  penyegaran  udara yang cukup.
k. Memelihara  kebersihan,  kesehatan dan ketertiban.
l. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
m. Mengamankan  dan  memperlancar pengangkutan orang, binatang,
tanaman atau barang.
n. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
o. Mengamankan  dan  memperlancar pekerjaan  bongkar  muat,  perlakuan dan penyimpanan barang.
p. Mencegah  terkena  aliran  listrik  yang berbahaya.
q. Menyesuaikan  dan  menyempurnakan pengamanan  pada  pekerjaan  yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
2. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan
Dalam undang-undang
ini perlindungan  hak  normatif  bagi  tenaga kerja  yaitu  diatur  dalam  Bab  X    tentang
perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan.
1. Perlindungan
a. Perlindungan Pekerja
1) Perlindungan terhadap Penyandang Cacat
Pekerja  cacat  oleh  undang-undang diberi  perlindungan  dan  jaminan  untuk melakukan hubungan kerja antara pekerja dengan  pengusaha.  Pasal  67  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  dengan  tegas menyebutkan  terhadap  pengusaha  yang mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang cacat  wajib  memberikan  perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Perlindungan sebagai mana dimaksud
misalnya penyediaan
aksesibilitas,  pemberian  alat  kerja,  dan alat  pelindung  diri  yang  disesuaikan dengan  jenis  dan  derajat  kecacatannya tersebut. 12 Hal  ini  merupakan  bentuk usaha  pemerintah  dalam  menegakkan jaminan kepastian bagi setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan  yang  layak  sesuai  dengan kemanusiaan, sebagaimana
yang diamanatkan  dalam  UUD  NKRI  Tahun 1945  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dan  28  D ayat  (2). 13 Kategori  penyandang  cacat terdiri  dari  (a)  Penyandang  cacat  fisik, adalah  kecacatan  yang  mengakibatkan gangguan  pada  fungsi  tubuh,  antara  lain gerak  tubuh,  penglihatan,  pendengaran, dan  kemampuan  bicara.  (b)  Penyandang cacat  mental.,  adalah  kelainan  mental dan/atau  tingkah  laku,  baik  cacat  bawaan
12 Agusmidah, Op. Cit., Hlm. 56
13 Ibid, Hlm. 58
maupun akibat dari penyakit. (c) Penyandang cacat fisik dan mental, adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.
2) Perlindungan  terhadap  Pekerja Anak
Pasal  1  angka  26  Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa anak adalah  setiap  orang  yang  berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 14 Maka batasannya adalah (a) Pekerja anak adalah anak-anak  yang  bekerja  baik  sebagai tenaga  upahan  maupun  pekerja  keluarga. (b) Pekerja anak adalah anak yang bekerja di sektor formal maupun informal dengan berbagai status hubungan kerja.
Pengusaha  dilarang  mempekerjakan anak,  kecuali  bagi  anak  yang  berumur antara  13  (tiga  belas)  tahun  sampai dengan  15  (lima  belas)  tahun  untuk  (a) Melakukan  pekerjaan  ringan  sepanjang tidak  mengganggu  perkembangan  dan kesehatan  fisik,  mental,  dan  sosial.  (b) Untuk  mengembangkan  bakat  dan  minat dengan  syarat dibawah  pengawasan langsung  orang  tua/wali,  waktu  kerja paling  lama  3  (tiga)  jam  sehari  dan kondisi  dan  lingkungan  kerja  tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial,  dan  waktu  sekolah.,  (c)  Khusus bagi  anak  yang  berusia  minimum  14 tahun,  untuk  pekerjaan  yang  merupakan bagian  dari  kurikulum  pendidikan  atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka anak yang dipekerjakan bersama-sama  dengan  pekerja  dewasa, memiliki  tempat  kerja  anak    yang  harus
14 Ibid, Hlm. 62
dipisahkan  dari  tempat  kerja  pekerja dewasa. 15
3) Perlindungan  terhadap  Pekerja
Perempuan Perlindungan terhadap pekerja perempuan  secara  keseluruhan  terkait dengan perlindungan ekonomis, perlindungan  sosial  dan  perlindungan teknis. Perlindungan
ekonomis diantaranya menyangkut upah dan tunjangan  lainnya  tidak  boleh  dibedakan dengan  pekerja  laki-laki  untuk  jenis pekerjaan  dan  jabatan  yang  sama,  selain itu terhadap perempuan yang menjalankan masa istirahat dikarenakan haid, melahirkan  atau  keguguran  kandungan tetap mendapat upah penuh. 16
b. Perlindungan  Jam  Kerja  dan Waktu Istirahat
Waktu  kerja  dan  waktu  istirahat merupakan  jaminan  perlindungan  pekerja di tempat kerja untuk menghindari adanya perlakuan  tidak  manusiawi  terhadap pekerja mengenai jam kerja yang berlebihan  sehingga  dapat  mengganggu kesehatan  dan  keselamatan.  (a)  Waktu kerja  yang  diatur  dalam  Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan,  kecuali  bagi  sektor usaha  atau  pekerjaan  tertentu  (misalnya pengeboran  minyak  lepas  pantai,  sopir angkutan  jarak  jauh,  penerbangan  jarak jauh,  pekerjaan  di  kapal  (laut)  atau penebangan  hutan.  Pasal  77  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  menyebutkan
15 Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan , Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.
101
16 Agusmidah, Op. Cit., Hlm. 68
bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan  ketentuan  waktu  kerja apabila dilakukan penyimpangan atas jam kerja  tersebut  maka  pengusaha  harus mengajukan  izin  dari  lembaga  yang berwenang dan harus melakukan pembayaran/kompensasi  sesuai  peraturan tentang  kerja  lembur  dan  upah  kerja lembur.  (b)  Waktu  istirahat  bagi  pekerja adalah Istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya  setengah  jam  setelah bekerja  4  (empat)  jam  terus-menerus  dan waktu  istirahat  tersebut  tidak  termasuk jam kerja dan  Istirahat  mingguan 1 (satu) hari  untuk  6  (enam)  hari  kerja  dalam  1 (satu)  minggu  atau  2  (dua)  hari  untuk  5 (lima)  hari  kerja  dalam  1  (satu)  minggu. Selain istirahat, pekerja/buruh berhak atas cuti untuk tidak melaksanakan pekerjaannya  yaitu  cuti  tahunan  yang sekurang-kurangnya  12  (dua  belas)  hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan  bekerja  selama  12  (dua belas)  bulan  secara  terus-menerus  dan istirahat panjang yang sekurang- kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada  tahun  ketujuh  dan  kedelapan, masing-masing
1 (bulan) bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam)  tahun  secara  terus-menerus  pada perusahaan yang sama. 17
c. Perlindungan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Merupakan jenis perlindungan pencegahan ( Preventif ) yakni pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan-penyelewengan,
17 Ibid, Hlm. 72
kesalahan-kesalahan,  dan  sebelum  suatu pekerjaan  dilaksanakan  dengan  memberi pedoman-pedoman  pelaksanaan,  yang diterapkan  untuk  mencegah  timbulnya kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja. 18
Dalam  hal  ini,  pengusaha  diwajibkan memberikan hak pekerja yakni melindungi  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  (K3)  tenaga  kerja  sesuai  dengan Pasal  86  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan, yakni  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, moral  dan  kesusilaan  dan  perlakuan  yang sesuai  dengan  harkat  dan  martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Pengupahan
Setiap  pekerja  berhak  memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan
(Pasal  88  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan),  dalam  hal  ini  ukuran layak  adalah  relatif.  Bentuk  perlindungan upah  antara  lain  perlindungan  upah  saat hari  libur  resmi  (Pasal  92  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan)  dan  perlindungan  upah yang  lainnya  adalah  denda  (Pasal  95, Pasal  96  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan). Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pekerja karena  kesengajaan  atau  kelalaiannya dapat  dikenakan  denda.  Pengusaha  yang karena  kesengajaan  atau  kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran  upah,  dikenakan  denda
18 Sendjun H. Manulang, 2001, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Indonesia , PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, Hlm. 83
sesuai  dengan  persentase  tertentu  dari upah pekerja. 19

## 3. Kesejahteraan
Perwujudan Keselamatan dan
Kesehatan  Kerja  (K3)  yang  ditujukan sebagai  perlindungan  khusus  bagi  tenaga kerja, yaitu dibuatlah Jamsostek. Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga  kerja  dalam  bentuk  santunan berupa  uang  sebagai  pengganti  sebagian dari  penghasilan yang  hilang  atau berkurang  dan  pelayanan  sebagai  akibat peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh tenaga  kerja  berupa  kecelakaan  kerja, sakit,  hamil,  bersalin,  hari  tua,  dan meninggal dunia. 20
Setiap  tenaga  kerja  dan  keluarganya berhak  mendapatkan  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja  untuk  kesejahteraan  sesuai dengan  Pasal  99  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni  dengan  mengikut  sertakan  pekerja dalam  program  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  (Jamsostek)  yang  meliputi  (a) Jaminan kecelakaan kerja termasuk penyakit  akibat  kerja  yang  merupakan resiko  yang  harus  dihadapi  oleh  tenaga kerja  dalam  melakukan  pekerja.  Jaminan kecelakaan  ini,  memberikan  kompensasi dan  rehabilitasi  bagi  tenaga  kerja  yang mengalami  kecelakaan  pada  saat  dimulai berangkat  kerja  sampai  tiba  kembali  di rumah  atau  menderita  penyakit  akibat hubungan  kerja.  (b)  Jaminan  kematian, dimana  tenaga  kerja  yang  meninggal
19 Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.  65
20 Adrian  Sutedi,  2009, Hukum  Perburuhan , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 173
dunia akibat kecelakaan kerja,
keluarganya berhak atas jaminan kematian  (Pasal  12  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992), penegasan ini perlu, sebab apabila tenaga kerja  meninggal  dunia  akibat  kecelakaan kerja,  maka  keluarganya  berhak  atas santunan akibat kecelakaan kerja termasuk  santunan  kematian.  (c)  Jaminan hari  tua  yang  dibayarkan  sekaligus  atau berkala, kepada pekerja karena (1) tenaga kerja  telah  mencapai  usia  55  tahun,  atau (2)  cacat  total  tetap  setelah  ditetapkan oleh  dokter.  (d)  Jaminan  pemeliharaan kesehatan, dalam hal ini yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan adalah pekerja, suami atau istri, dan  anak  yang  sebanyak-banyaknya  3 (tiga)  orang.  Pemeliharaan  kesehatan adalah  hak  pekerja  dan  yang  merupakan salah  satu  program  jamsostek  yang membantu  tenaga  kerja  dan  keluarganya mengatasi masalah kesehatan. 21
b. Peraturan Pemerintah
1. Peraturan  Pemerintah  No.  19  tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan  Keselamatan  Kerja  di
Bidang Pertambangan
2. Peraturan  Pemerintah  No.  11  tahun 1979  tentang  Keselamatan  Kerja Pada  Pemurnian  dan  Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
c. Peraturan Menteri
1. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi R.I. No. Per.03/MEN/1978 tentang
21 Abdul  Rachman  Budiono,  1995, Hukum Perburuhan  di  Indonesia ,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, Hlm. 240
Penunjukan  dan  Wewenang,  Serta
Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja 2. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1980 tentang
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja pada Konstruksi Bangunan
3. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  R.I. No.  Per.02/MEN/1992  tentang  Tata Cara  Penunjukan,  Kewajiban  dan Wewenang  Ahli  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I..
No. Per.05/MEN/1996 tentang
Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan
Kesehatan Kerja
5. Peraturan  Menteri  tenaga  Kerja  R.I.
No. Per.01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan
Kesehatan Bagi tenaga Kerja Dengan Manfaat  Lebih  dari  Paket  Jaminan Pemeliharaan  Dasar  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja.
d. Keputusan Menteri Tentang K3
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 155/MEN/1984 Tentang Penyempurnaan  Keputusan  Menteri Tenaga  Dan  Transmigrasi  Nomor Kep.125/MEN/82,
Tentang Pembentukan,  Susunan  Dan  Tata Kerja  Dewan  Keselamatan  Dan Kesehatan  Kerja  Nasional,  Dewan Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja Wilayah Dan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
2. Keputusan  Bersama  Menteri  Tenaga Kerja  Dan  Menteri  Pekerjaan  Umum
No.: Kep.174/MEN/1986. No.:
104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Dan  Kesehatan  Kerja pada  Tempat
Kegiatan Konstruksi.
3. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia No.:Kep.235/MEN/2003 Tentang  Jenis-Jenis  Pekerjaan  Yang Membahayakan Kesehatan,
Keselamatan Atau Moral Anak.

## e. Instruksi Menteri
Instruksi  Menteri  Tenaga  Kerja  No. Ins.11/M/BW/1997  tentang  Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
Surat    Edaran  dan  Keputusan  Dirjen Pembinaan  Hubungan  Industrial  Dan Pengawasan Ketenagakerjaan
1. Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal
Pembinaan  Hubungan  Industrial  Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen  Tenaga  Kerja  R.I.  No.  : Kep.  84/BW/1998  Tentang  Cara Pengisian  Formulir  Laporan  dan Analisis Statistik Kecelakaan
2. Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan Pengawasan  Ketenagakerjaan  No. Kep.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Teknisi Listrik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa keselamatan kerja termasuk dalam
perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan terhadap pekerja/  buruh  agar selamat  dari bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  alat kerja  atau  bahan  kerja  yang  digunakan
pekerja,  begitupun  dengan  kesehatan kerja  yaitu  untuk  melindungi  atau menjaga  pekerja  dari  kejadian  atau keadaan  kerja  yang  merugikan  kesehatan dan  kesusilaan  pekerja  dalam  melakukan pekerjaannya.  Dan  perlindungan  hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimuat dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 Tentang  Keselamatan  Kerja,  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  yang  memberikan,  baik itu perlindungan hukum terhadap pekerja, pengupahan maupun kesejahteraan.
Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri, Keputusan Menteri Mengenai Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3), Instruksi  Menteri,  dan  Surat  Edaran  dan Keputusan  Dirjen  Pembinaan  Hubungan Industrial
dan
Pengawasan
Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah,    2010, Dinamika  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia ,  USU
Press, Medan.
Budiono,  Abdul  Rachmad,  1995, Hukum Perburuhan  di  Indonesia ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ibrahim,  Johnny,  2007, Teori  dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif , Banyumedia, Jakarta.
Manulang,  Sendjun  H.  2001, Pokok-
Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ,  PT.  Asdi  Mahasatya, Jakarta.
Ritonga,  J.H.,  1990, Pengetahuan  Dasar Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan , CV. Garut
Narisi Corp, Jakarta.
Rusli, Hardijan, 2004, Hukum
Ketenagakerjaan ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Silaban,  Gerry  dan  Salomo  Perangin- angin, 2008, Hak Dan Atau Kewajiban  Tenaga  Kerja  Dan Pengusaha/ Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan  Keselamatan  Dan Kesahatan Kerja , USU Press,
Medan.
Suma’mur,  1987, Keselamatan Kerja dan Pencegahan  Kecelakaan ,  CV.  Haji Masagung, Jakarta.
Sutedi, Adrian, 2009, Hukum
Perburuhan , Sinar Grafika,. Jakarta.
Wijayanti,  Asri, Hukum  Ketenagakerjaan Pasca  Reformasi ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2009.
http://seputarpengertian.blogspot.co.id/20
15/02/pengertian-umum-dan-tujuan-
keselamatan-kerja.html
http://www.safetyshoe.com/tag/pengertian -kesehatan-kerja/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  1970  Tentang Keselamatan Kerja.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992
Tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia  Nomor  Per-01/  Men/
1998 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga  Kerja  Dengan  Manfaat Lebih  Baik  Dari  Paket  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Menteri  Tenaga  Kerja  Republik Indonesia.