Journal of Business and Information Systems, Vol. 2, No. 2 www.thejbis.org DOI: 10.36067/jbis.v2i2.74
ISSN: 2685-2543
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan transparansi dan akuntabilitas

## 1) Lutfi Alqurani
Lutfialqurani20@gmail.com 2) Rahandhika Ivan Adyaksana rahandhika@upy.ac.id
1,2) Fakultas Binsis, Prosa Akuntansi, Univesitas PGRI Yogyakarta
Abstract: Local  government  accountability  and  performance  has  become  an  interesting topic in recent research. This research aims to determine the effect of accountability and transparency on the performance of local governments. The method used in this research is quantitative. The data used was primary and obtained by visiting the location directly (field research) and providing a research questionnaire to the respondent.
The research sample was consisted of employees working in SKPD of Bantul Regency. The sample  selection  method  uses  purposive  sampling  technique.  The  total  sample  is  86 respondents who were obtained by distributing questionnaires in 2019. Data were analyzed using  multiple  linear  regression.  The  variables  in  this  study  are  accountability, transparency, and government performance. The study results prove that accountability and transparency have a significant and positive effect on government performance.
Keywords: accountability; transparency; government performance.

## 1. Pendahuluan
Pelaporan keuangan adalah bentuk nyata kinerja pemerintah dalam memberikan informasi terkait keuangan yang berguna untuk membuat keputusan dalam hal politik, ekonomi dan sosial. Para pengguna informasi keuangan  dalam suatu pemerintahan adalah pihak-pihak yang  berkepentingan  seperti  kreditor,  investor,  pemerintah,  dan  masyarakat.  Laporan keuangan berisi informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu: apakah operasi  keuangan  sudah  dijalankan  dengan  baik  dan  benar,  apakah  suatu  entitas  sudah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, apakah audit entitas telah menyajikan laporan keuangan  secara  wajar,  serta  untuk  menilai  penerapan  akuntabilitas  dari  segi  integritas, kinerja, ril, dan pertanggungjawaban aktivitas pemerintah. Laporan keuangan harus diaudit agar  dapat  memberi  informasi  yang  benar,  sehingga  dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan para penggunanya (Umar et al. , 2018) .
Otonomi  daerah  dilakukan  agar  reformasi  keuangan  berjalan  sesuai  dengan  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Reformasi  keuangan  daerah  dilaksanakan  dalam  rangka pengalokasian  publik  dengan  tujuan  sebagai  alat  pengendalian,  agar  dapat  meningkatkan transparansi pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  memiliki    manfaat  bagi  masyarakat  dengan  tidak melupakan  azas  keadilan,  azas  umum,  tertib,  transparan,  efektif,  ekonomis,  dan  efisien (Nindya,  2016) .  Akuntabilitas,  partisipasi  dan  transparansi  merupakan  3  elemen  yang digunakan  untuk  mengukur  kinerja  pemerintah.  Kinerja  pemerintah  dikatakan  baik  jika sudah   memenuhi   ketiga   elemen   tersebut. Indonesia   merupakan   salah   satu  negara
berkembang  yang  masih  memiliki  masalah  terkait  akuntabilitas  keuangan.  Masalah  ini, menyebabkan  perubahan  yang  sangat  signifikan  dalam  hal  pengelolaan  pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Salomi, 2015) . Akuntabilitas  merupakan  sebuah  hubungan  yang  dijalin  antara  dua  pihak  yaitu  pihak pemegang kendali dan pihak yang mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal terhadap pihak pemegang kendali. Pemerintah memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi  kepada  masyarakat  terkait  dengan  sumber  dana  dan  sumber  daya  masyarakat beserta penggunaanya (Made et al. , 2015) .
Transparansi  adalah  sebuah  bentuk  pertanggungjawaban  dengan  mempublikasikan sebuah  informasi  yang  relevan  atas  suatu  laporan  keuangan  kepada  publik (Haryatmoko, 2011) .  Penyajian  laporan  keuangan  yang  baik,  benar  serta  akurat  dan  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  publik  merupakan  sebuah  dasar  yang  digunakan  dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang  komperehensif  merupakan  suatu  alat  ukur  yang  digunakan  untuk  menilai  tingkat transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang kompeten digunakan untuk menjamin terciptanya akuntabilitas sektor publik, serta sebagai alat ukur kinerja finansial pemerintah (Embun & Widya , 2017) .
Sistem  pelaporan  yang  baik  dan  benar  dapat  digunakan  untuk  mengawasi  kinerja manajer dalam merealisasikan sebuah anggaran. Dalam Agency Theory, terdapat hubungan keagenan  antara  masyarakat  ( principal) dan  pemerintah (agent). Pemerintah  mempunyai kewajiban untuk menyajikan infromasi yang detail dan transparan agar masyarakat dapat menilai  kinerja  pemerintah  dalam  melakukan  tugas  dan  tanggungjawabnya.  Untuk meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  yang  baik,  diperlukan  sistem pelaporan  yang  baik (Suhesti,  2016) .  Masyarakat  menuntut  pemerintah  agar  memiliki kinerja yang baik sebagai realisasi dari tanggungjawabnya kepada masyarakat, serta sebagai perwujudan  otonomi  daerah.  Kinerja  pemeritah  merupakan  kemampuan  seseorang  atau kelompok yang dibuktikan dengan hasil kerja. Pengelolaan pemerintahan yang baik dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan dari hasil kerja yang telah dilakukan, sehingga pemerintah mendapat pengakuan secara langsung dari masyarakat atas kinerjanya (Lucy & Husaini, 2013) .
Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah pengelolaan keuangan daerah yang terjadi  di  Kabupaten  Bantul.  Kabupaten  Bantul  telah  dipilih  oleh  Tim  Pusat  Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI sebagai percontohan pengelolaan keuangan. Hal ini  disebabkan  oleh  hasil  penilaian  BPK  yang  menemukan  bahwa  Kabupaten  Bantul memiliki  tingkat  akuntabilitas  dan  transparansi  terbaik (Nurul  &  Susmayanti,  2019) .  Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan transparasni berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  khususnya  di  kabupaten  bantul.  Penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  di  fokuskan  pada  SKPD  di Kabupaten  Bantul  yang  berfungsi  untuk  melayani  masyarakat  dalam  menyelesaikan  atau memenuhi kebutuhan rakyat. Perencanaan keuangan daerah yang dibuat pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. SKPD harus menerapkan
prinsip-prinsip  akuntabilitas  publik  dalam  melaporkan,  menyajikan,  dan  memberikan pertanggungjawaban,  serta  mengungkapkan  segala  bentuk  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggungjawabnya  kepada  masyarakat.  Di  sisi  lain,    transparansi  publik  lebih menekankan  kepada  SKPD  agar  mampu  menyajikan  dan  menyediakan  informasi  yang cukup relevan, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya kepada masyarakat.
Penelitian  mengenai  pengaruh  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  pernah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  dan belum ditemukan hasil yang konsisten. Auditya et al. (2013) ; Seri (2015) ; Setiyawan & Safri (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Namun, pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Arifani et  al .  (2018) dan Turalaki et  al .  (2017) menemukan hasil bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi kinerja pemerintah. Sedangkan penelitian Umar et al. (2018) membuktikan bahwa transparansi memberikan pengaruh nyata dalam  meningkatkan  kinerja instansi.  Hasil  penelitian Turalaki et  al .  (2017) menemukan bahwa  transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah.  Sedangkan  hasil  penelitian Porumbescu (2012) dan Bannister & Connolly (2011) menemukan bahwa transparansi tidak mempengaruhi  kinerja  pemerintah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  terlihat  bahwa hasil penelitian masih belum konsisten, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menambah bukti hasil penelitian.

## 2. Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

## 2.1. Akuntabilitas
Akuntabilitas (Accountability) adalah sebuah keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Disisi lain akuntabilitas memberikan informasi serta pengungkapan atas kinerja finansial dan aktivitas yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga dapat  menggambarkan  suatu  kejadian  nyata  dan  menjelaskan  data  yang  dapat dipertanggungjawabkan (Rahima,  2017) .  Akuntabilitas  publik  merupakan  sebuah pertanggungjawaban  atas  aktivitas  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah,  sehingga  harus dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat (Made et al. , 2015) . Akuntabilitas terdiri dari 2 yaitu,  akuntabilitas  horizontal  dan  akuntabilitas  vertikal.  Akuntabilitas  horizontal  ialah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas, sedangkan akuntabilitas vertikal  ialah  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  kepada  otoritas  yang  paling  tinggi seperti  pemerintah  pusat  kepada  MPR,  unit  pelaksana  teknis,  pemerintah  daerah,  dan pemerintah pusat (Agustin, 2017) .

## 2.2. Transparansi
Transparansi/ keterbukaan merupakan suatu keputusan yang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan  yang ditetapkan oleh lembaga.  Informasi  yang  berkaitan dengan organisasi disajikan secara transparan, sehingga dapat dengan mudah dan bebas diakses oleh masyarakat  yang  terkena  dampak  dari  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  informasi yang di “rahasiakan perusahaan” atau informasi yang tidak berhak diakses oleh publik, maka diperlukan kriteria tertentu yang ditetapkan secara jelas. Keterbukaan dapat pula diartikan
sebagai suatu informasi yang terkait dengan kinerja lembaga dan disajikan melalui media massa, sehingga dapat dipahami/ digunakan oleh masyarakat (Erick et al. , 2018) .

## 2.3. Kinerja
Kinerja  merupakan  sebuah  pencapaian  atau  tingkat  keberhasilan  yang  diperoleh  suatu instansi  atas  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang dimiliki (Umar et  al. ,  2018) .  Terdapat  dua  pendekatan  yang  digunakan  dalam  mengukur kinerja,  yaitu  dilihat  dari  aspek  kinerja  kelompok,  dan  dilihat  dari  kinerja  organisasi  itu sendiri.  Organisasi  publik  erat  kaitannya  dengan  akuntabilitas,  kualitas  layanan, produktivitas, responsibilitas dan persamaan pelayanan.

## 2.4. Perumusan Hipotesis
Akuntabilitas  diperlukan  sebagai  alat  untuk  mengukur  kinerja  organisasi  publik  dalam meningkatkan  pelayanannya  kepada  masyarakat.  Menurut Asrida  (2012) semakin  baik akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  suatu  organisasi,  maka  akan  semakin  baik  kinerja anggaran  pemerintah  daerah.  Untuk  meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah  diperlukan akuntablitas  dan  transparansi.  Salah  satu  aktivitas  pemerintah  yang  harus  menerapkan konsep  akuntabilitas  adalah  pengelolaan  keuangan.  Konsep  akuntabilitas  mengharuskan pemerintah  memberikan  pertanggungjawaban  kepada  publik  terkait  pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah harus menaati peraturan yang telah ditetapkan (Lucy & Husaini, 2013) . Nuraini et al. (2012) menyatakan  bahwa  pemerintah  dapat  mewujudkan  akuntabilitas  yang  baik    melalui penyajian  laporan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  (LAKIP)  dan  penyajian  laporan keuangan sesuai peraturan menteri . Beberapa peneliti, Turalaki, et al (2017) dan Arifani et al. (2018) menemukan  bahwa  akuntabilitas  tidak  mempengaruhi  kinerja  pemerintah. Namun,  pada  penelitian Auditya et  al. (2013) ; Seri  (2015) ; Setiyawan  &  Safri  (2016) menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah..  Peneliti menduga  dengan  adanya  penerapan  akuntabilitas  yang  baik,  maka  akan  meningkatkan kinerja  pemerintah  secara  signifikan.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  hipotesis  yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
H 1 :  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja Pemerintah Daerah
Transparansi adalah menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu, serta mudah diakses tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Transparansi dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang mengupayakan pelaporan atas kebijakan-kebijakan yang berlaku, sehingga  informasi  terkait  kebijakan  tersebut  mudah  diakses  dan  kredibel (Hari,  2018) . Informasi  sendiri  merupakan  sebuah  kebutuhan  mendasar  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan daerah. Penerapan transparansi berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah,  walaupun  demikian  masih banyak juga SKPD yang masih belum menerapkan transparansi (Lucy & Husaini, 2013) .
Hak masyarakat dalam memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan mudah, benar, jujur, adil, dan tidak diskriminatif  harus diutamakan
oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kinerja. Hal ini dapat direalisasi dengan penerapan konsep  transparansi  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya  sebagai  aparat pemerintah.  Selain  meningkatkan  kinerja  pemerintah,  informasi  yang  diberikan  kepada masyarakat juga membantu dalam mengevaluasi dan menilai pengelolaan keuangan daerah. Hal  ini  dilakukan  agar  masyarakat  dapat  mengawasi  kinerja  pemerintah,  sehingga pemerintah akan bekerja dengan lebih berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang ada (Lucy & Husaini, 2013) . Beberapa peneliti, Bannister & Connolly (2011) dan Porumbescu (2012) menemukan bahwa transparansi tidak mempengaruhi kinerja pemerintah. Hanafiah et al. (2016) ; Made et al. (2015) ; Turalaki et al. (2017) ; Umar et al. (2018) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Peneliti  menduga  dengan  adanya  penerapan  konsep  transparansi  yang  baik,  maka  akan meningkatkan  kinerja  pemerintah  secara  signifikan.  Berdasarkan  pembahasan  yang dilakukan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
H 2 :  Transparansi  pengelolaan  keuangan  berpengaruh    positif  terhadap  kinerja Pemerintah Daerah

## 3. Metode Penelitian
Populasi penelitian adalah seluruh pegawai yang berada di SKPD pada Kabupaten Bantul dengan jumlah SKPD adalah 29 unit. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan memberikan kuesioner penelitian kepada responden. Responden penelitian adalah  pegawai  pada  seluruh  SKPD  sesuai  dengan  kriteria  yang  diperlukan.  Teknik pengambilan  sampel  menggunakan purposive  sampling yaitu  berdasarkan  kriteria  dan pertimbangan tertentu yang telah ditentukan peneliti. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pegawai yang menduduki jabatan kepala dinas, bendahara serta sekretaris yang ada di SKPD Kabupaten Bantul. Kriteria yang telah ditentukan dengan pertimbangan setiap  kriteria  mempunyai  fungsi  dan  tanggungjawabnya  secara  berkesinambungan  dan berhubungan dengan kinerja tiap-tiap SKPD. Kepala dinas bertanggungjawab terkait kinerja karyawan  serta  pengelolaan  keuangan  dan  keputusan  dalam  suatu  organisasi  sedangkan sekretaris dan bendahara bersama-sama merancang agenda dalam mengupayakan pencairan dan penggalian sumber dana bagi aktifitas dan operasional dan program organisasi. Seluruh instrumen  pada  kuesioner  menggunakan  pertanyaan  dengan  jawaban  skala  likert  dari  1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

## 3.1. Definisi Operasional Variabel
Akuntabilitas  adalah  penyampaian  pertanggungjawaban  dengan  menjawab  serta menerangkan  kinerja  dan  tindakan  kepada  badan  hukum/  seseorang/  pimpinan  kolektif sebuah organisasi dan pihak yang mempunyai wewenang dan hak guna meminta keterangan akan pertanggungjawabannya. Transparansi yang dilakukan pemerintah guna membuktikan kepada  masyarakat  bahwa  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan  telah  sesuai  dan mematuhi aturan perundag-undangan dan jujur (Nasution, 2018) . Kinerja merupakan hasil kerja  yang dilakukan dan telah mendapatkan sebuah pengakuan bahwa kinerja yang didapat dari hasil kerja telah sesuai dengan target (Umar et al., 2018) . Akuntabilitas dan transparansi merupakan variabel independen sedangkan kinerja merupakan variabel dependen.

## Tabel 1: Instrumen Penelitian
Variabel Instrumen Akuntabilitas 1. Tugas dilaksanakan dengan baik 2. Hukum/sanksi 3. Pelayanan lebih baik 4. Tanggung jawab dan tepat waktu Transparansi 1. Aksesibilitas 2. Publikasi 3. Keterbukaan Kinerja 1. Hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi 2. Keberhasilan sebuah organisasi
3. Pencapaian dari organisasi Sumber: Umar et al. (2018)

## 4. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penyebaran kuesoner diperoleh 86 kuesioner yang dapat digunakan sebagaialat  analisis.  Hasil  analisis  pada  diskripsi  responden  penelitian  ditunjukkan  pada tabel 2. Responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 45 dengan tingkat persentase sebesar 52%  sedangkan  masa  kerja  paling  banyak  adalah  >  10  tahun  yaitu  45%.  Berdasarkan  tingkat pendidikan, responden terbesar adalah responden yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana yaitu  sebesar  52%.  Berdasarkan  jabatan  responden,  responden  paling  banyak  menduduki  jabatan kepala dinas dan bendahara yaitu sebesar 66%.
Setelah dilakukan analisis terhadap diskripsi responden, selanjutnya dilakukan analisis atau pengujian pada data berupa kesioner. Pengujian kuesioner menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas menggunakan pearson correlation dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Contoh hasil pengujian validitas pada variabel kinerja disajikan pada tabel 3.

## Tabel 2: Profil Responden
No.  Keterangan Jumlah Persentase 1 JenisKelamin Laki-laki Perempuan Total 41 45 86
48% 52%
100% 2 Pendidikan SMA/SMK Diploma Sarjana Magister Total 10 10 48 18 86 12,5% 12,5% 52,5% 22,5% 100% 3 Jabatan Kepala Dinas Sekretaris Bendahara Total 29 28 29 86 33,7% 32,6% 33,7% 100% 4 Masa Kerja >10 tahun 5-10 tahun <1 tahun 1-5 tahun Total 39 14 8 25 86 45,3% 16,3% 9,3% 29,1% 100%

## Tabel 3.  Validitas Variabel Kinerja Pemerintah (Y)
Variabel No. Korelasi Sig (2-tailed) Ket. Kinerja Pemerintah Y1 0,796 0,000** Valid Y2 0,723 0,000** Valid Y3 0,804 0,000** Valid Y4 0,760 0,000** Valid Y5 0,826 0,000** Valid Y6 0,667 0,000** Valid Y7 0,652 0,000** Valid Y8 0,745 0,000** Valid Y9 0,879 0,000** Valid Y10 0,839 0,000** Valid
Keterangan: ** sig < 1%
Setelah dilakukan uji validitas instrumen penelitian, langkah selanjutnya adalah pengujian reliabilitas.  Pengujian  reliabilitas  menggunakan  cronbach  alpha  dengan  batas  cutoff  0.6. hasil pengujian cronbach alpha ditujukkan pada tabel 4.

## Tabel 4. Uji Reliabilitas
Variabel Croncbach’s Alpha Cut off N O ff Item Keterangan Akuntabilitas 925 > 0,6 12 Reliabel Transparansi 911 > 0,6 12 Reliabel Kinerja Pemerintah Daerah 923 > 0,6 10 Reliabel Tabel 5. Uji hipotesis Variabel B t P value ( constanta) 16,043 4,280 0,000** Akuntabilitas 0,338 3,511 0,001* Transparansi 0,173 2,095 0,039* F hitung = 24,468 0,000** Adusted R Square = 0,356 Keterangan: ** sig < 1%, * sig < 5%
Hasil pengujian  hipotesis  (Tabel  5)  membuktikan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  Kabupaten  Bantul.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  dapat  meningkatkan  rasa  tanggungjawab  pemerintah terhadap  tugas  yang  diberikan  serta  meningkatkan  kinerja  pemerintah  khususnya  dalam pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian Auditya et al. (2013) ; Seri (2015) ; Setiyawan & Safri (2016) . Akuntabilitas dapat menjadi bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah telah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai keinginan  rakyat (Nasution,  2018) .  Dengan  menjalankan  asas  Akuntabilitas  sebagai kewajiban pihak pemegang amanah maka kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah  harus  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya agar kualitas kinerja  pemerintah  daerah  menjadi  lebih  baik  guna  mendorong  terwujudnya good governance.
Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  Kabupaten  Bantul.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan bahwa transparansi pada SKPD Bantul akan membuat pengelolaan keuangan semakin  baik,  sehingga  berdampak  pada  peningkatan  kinerja  pemerintah  secara
berkesinambangun dan secara keseluruhan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Made et al. (2015) ; Turalaki et al. (2017) ; dan Umar et al. (2018) . Penerapan konsep transparansi menyebabkan ketersediaan informasi bagi publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga memenuhi hak tiap individu untuk memperoleh informasi yang sama. Secara teoritis pemerintah harus memperhatikan dua aspek transparansi, yaitu komunikasi antara pemerintah dengan publik, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Penerapan konsep transparansi akan memudahkan publik untuk memperoleh informasi, sehingga hak tiap individu yang membutuhkan informasi tersebut akan terpenuhi. Hal ini berdampak pada peningkatan  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  pemerintah,  sehingga  kinerja pemerintah menjadi lebih baik.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran
Kesimpulan dari penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bebrapa keterbatasan  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  masukan  untuk  penelitian  selanjutnya. Keterbatasan tersebut adalah jumlah sampel penelitian ini hanya terbatas pada pegawai di SKPD  Kabupaten  Bantul,  sehingga  jumlah  sampel  masih  sedikit.  Penelitian  selanjutnya dapat  memperluas  populasi  dengan  menambahkan  masyarakat  yang  menggunakan pelayanan  publik  karena  masyarakat  juga  memperhatikan  akuntabilitas,  transparansi  dan kinerja pemerintah (Arifani et al. , 2018) .

## Daftar Pustaka
Arifani,  C.,  Salle,  A.,  &  Rante,  A.  (2018).  Pengaruh  akuntabilitas,  transparansi  dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money (Studi empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah , 13, 68-82.
Asrida.  (2012).  Pengaruh  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan terhadap kinerja penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Bireuen. Jurnal Kebangsaan , 1(1), 30-40.
Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Fairness , 3 nomor 1, 21-41.
Agustin, R. D. (2017). Konsep value for money dalam mengukur kinerja pelayanan sektor publik. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 6(6), 1-15. Bannister, F., & Connolly, R. (2011). The Trouble with Transparency: A Critical Review of policy and internet , 8(1), 8-17.
Embun,  &  Widya,  S.  (2017).  Pengaruh  sistem  pengendalian  intern,  penyajian  laporan keuangan,  aksesabilitas  laporan  keuangan  dan  gaya  kepemimpinan  terhadap transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Indragiri Hulu. JOM Fekon . 4(1) 572-585.
Erick, T. P., David, P. S., & Winston, P. (2018). Pengaruh pengawasan, akuntabilitas dan transparansi keuangan. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 13(3),74-85. Haryatmoko. (2011). Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building.
Hanafiah,  R.,  Syukriy,  A.,  &  Saputra,  M.  (2016).  Pengaruh  akuntabilitas,  transparansi, kapasitas  sumber  daya  manusia,  dan  pengawasan  intern  terhadap  pengelolaan keuangan  daerah.  (Studi  di  SKPK  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara). jurnal Akuntansi , 5(4), 84-95.
Hari,  S.  (2018).  Analisis  pengaruh  transparansi,  akuntabilitas  dan  pemanfaatan  sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD. Jurnal ekobistek , 7(1), 91-100.
Lucy,  A.,  &  Husaini,  L.  (2013).  Analisis  pengaruh  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Fairness , 13 (1), 59–75.
Made, B. S., Gede, A. Y., & Nyoman, A. S. (2015). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi, 3(1), 1-12.
Nasution, D. A. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah. Jurnal  Studi  Akuntansi  dan Keuangan , 2(3), 149-162.
Nuraini, Y., Titi , S., & Rahman, A. (2012). Model pengelolaan keuangan instansi dalam mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  negara. Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis ,  11(01), 57-66.
Nurul F, A., & Susmayanti, H. (2019). Bantul Jadi Contoh Transparansi Keuangan Desa, Dinilai  Sukses  Jalan  Sistem  Keuangan  Desa.  Yogyakarta:  Tribun  Jogja.  Retrieved from  https://www.google.com/amp/s/jogja.tribunnews.com/amp/2019/01/16/bantul- jadi-contoh-transparansi-keuangan-desa-dinilai-sukses-jalan-sistem-keuangan-desa Nindya,  U.  (2016).  Pengaruh  sistem  pengendalian  pemerintah  intern  pemerintah,  kinerja pegawai,  pengawasan  melekat  dan  pengawasan  fungsional  terhadap  efektivitas pengelolaan keuangan daerah. JOM Fekon, 3(1), 911-923.
Ni Luh, P. P., & Ni Made, Y. L. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran  terhadap  kinerja  anggaran  pada  pemerintah  Kota  Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 8(3), 2451-2476.
Porumbescu, G. A. (2012). Does transparency improve citizens’ perceptions of government performance? Evidence from Seoul. Administration & Society , 49(3). Rahima, B. P. (2017). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Akuntansi dan Publik , 8(3), 102-115.
Salomi, J. H. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesabilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota  Ambon.  2nd  CBAM  ( Conference  in  Business,  Accounting,  and  Management ) World Class Islamic University, Sultan Agung Islamic 2(1), 82-95.
Setiyawan, H. E., & Safri, M. (2016). analisis pengaruh akuntabilitas publik, ransparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah , 4(1), 69-77. Suhesti,  S.  R.  (2016).  Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jurnal Ekonomi , 3(1), 705-719.
Seri,  S.  (2015).  The  effect  of  performance-based  budgetting  implementation  towards  the institution performance accaountbility. Jurnal Information Management and Bussines Review , 7(4), 21-33.
Turalaki, S., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. (2017). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi publik terhadap kinerja pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA , 5, 1182-1192.
Umar, Z., Syawalina, C. F., & Khairunnisa. (2018). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  kinerja  Instansi  Inspektorat  Aceh. Kolegial , 6(2), 136-148.