Dana Desa Mendorong Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Lokal Desa di Indonesia

## JMSAB
385 Dita Nurul Aini Mustika Dewi Research Paper Financial Management

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional

## Abstract
The decentralization policy is one of the central government's efforts to reduce monopoly power and distribute authority to local governments. In  Indonesia,  the  decentralization  policy  is  carried  out  to  the  village level through Law no. 6 of 2014 concerning Villages. The purpose of this study is to look at the role of village funds that have been disbursed by the  government  since  2015  in  encouraging  the  success  of  local  village economic development in Indonesia. This research was conducted with qualitative  methods,  namely  literature  review  and  exploratory.  The results of this study indicate that the existence of a village fund stimulus policy  is  not  the  only  funding  for  villages  to  develop  local  village economic  resources.  With  village  funds,  the  development  of infrastructure supporting the village economy is carried out massively, while community empowerment cannot be carried out optimally so that it has not been able to reduce poverty levels optimally, but can reduce inequality  levels  slowly.  Based  on  IDM  data,  there  was  an  aggressive increase  in  the  number  of  villages  with  advanced  and  independent status during the 2015-2020 period.
Received: 30 Aug 2021 Accepted: 22 Oct 2021
Online: 31 Dec 2021
Keywords: Decentralization, Village Funds, Local Economic Development
Corresponding Author: Dita Nurul Aini Mustika Dewi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional
Email: dita.nurulaini@civitas.unas.ac.id Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 4, No. 2,  2021, pp.  607 - 620 © The Author(s) 2021
DOI: https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i2.385
eISSN 2655-237X
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,

## PENDAHULUAN
Saat ini desentralisasi tidak hanya berhenti pada level kabupaten/kota namun sampai pada  level  desa.  Kondisi  Geografi  Indonesia  menyebabkan  sulitnya  menyelenggarakan pembangunan  yang  merata.  Terlebih  lagi  wilayah  desa  yang  selalu  menjadi  paling  terakhir mendapatkan dampak pembangunan, sehingga tingkat kemiskinan di desa selalu jauh lebih tinggi  dibandingkan  di  kota.  Pada  era  70-an  kemiskinan  di  kota  sebesar  38%  dan  di  desa sebesar 40%. Akan tetapi pada 2010 kemiskinan di kota sudah mencapai 9,8% namun di desa masih  di  level  16,56%  (Sumber:  BPS,  2018).  Desentralisasi  hingga  level  desa  merupakan salah  satu  upaya  pemerintah  sekarang  dalam  mengurai  ketimpangan  dan  mengurangi kemiskinan.  Aziz  (2006)  menyatakan  bahwa  ketidakseimbangan  terjadi  akibat  dari pembangunan  yang  tidak  merata  akhirnya  menyebabkan  tingginya  angka  kemiskinan  di Indonesia,  terutama  pembangunan  desa  dan  kota.  Desa  selalu  identik  dengan  kemiskinan, ketertinggalan,  keterbatasan  lahan,  kesulitan  akses  teknologi  dan  terpinggirkan  (Fanzo, 2018). Pembangunan desa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurai kemiskinan dan ketimpangan.
Euforia  pembangunan  desa  di  Indonesia,  baru  terasa  semenjak  lahirnya  Undang- Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Era ini merupakan babak baru pembangunan desa yang  memberikan  harapan  baru  bagi  desa  dan  masyarakat  desa.  Sebelumnya,  masyarakat desa tidak memiliki kewenangan penuh dalam formulasi kebijakan dalam pembangunan desa sendiri. Undang-Undang Desa (UU Desa) memberikan akses melalui pemberian hak rekognisi dan  subsidiaritas,  sehingga  desa  dapat  memnafaatkan  segala  asset  dan  sumber  daya  yang dimiliki  untuk  mengembangkan  kondisi  ekonominya  dalam  upaya  keluar  dari  kemiskinan, keterbelakangan,  dan  ketertinggalan.  Mamelo  et.al,  (2016)  menyatakan  bahwa  adanya  UU Desa membawa harapan baru bagi masyarakat desa yang didalamnya mengamanatkan agar desa  mengelola  keuangannya  sendiri  berdasarkan  asas  transparan,  partisipatif  dan akuntabel.  Undang-Undang  desa  bertujuan  untuk  memperbaiki  pembangunan  desa, menjadikan  kelembagaan  masyarakat  lebih  representatif  dan  akuntabel,  dan  juga  untuk meningkatkan  hubungan  negara-masyarakat,  termasuk  menyediakan  peningkatan  alokasi anggaran dan meningkatkan tata kelola internal desa (Hans, Anna, & Leni, 2016).
Amanah  UU  Desa  salah  satunya  adalah  alokasi  dana  desa  yang  akan  diberikan pemerintah  pusat  ke  masing-masing  desa  di  Indonesia  sejak  2015.  Bondi,  et  al.  (2020) menyatakan bahwa dana desa didistribusikan oleh pemerintah pusat ke masing-masing desa di  Indonesia  sejak  2015  dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  sesuai  dengan UU  Desa  No.  6  tahun  2014.  Secara  filosofi  dana  desa  merupakan  stimulus  fiskal  dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan dalam pembangunan desa melalui perbaikan palayanan publik di desa, promosi perekonomian desa, memperkecil gap antar desa dan menguatkan partisipasi masyarakat yang berperan sebagai subjek pembangunan (Handayani & Rudy, 2019). Hal tersebut menggambarkan bahwa aspek penting  dalam  pembangunan  desa  adalah  penguatan  partisipasi  masyarakat.  Menurut Bebbington  et.  al  (2006)  mengajak  masyarakat  lokal  dan  mengubah  aturan  main  dalam pembangunan,    merupakan  ide  yang  paling  baik  untuk  mengatasi  dan  menyelesaikan permasalahan  lokal  adalah  kebijakan  yang  sedang  terjadi  pada  pertengahan  abad  20-an hingga masa kini.
Disisi lain, pembangunan ekonomi lokal merupakan kontributor paling penting dalam proses pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal pada  negara  berkembang,  terutama  diterapkan  pada  daerah-daerah  yang  tertinggal  (desa) (Rokhim,  Wahyuni,  Wulandari,  &  Pinagara,  2017).  Konsep  pembangunan  ekonomi  lokal sudah tidak lagi menjadi strategi pada level pusat atau daerah (kabupaten/kota). Siginifikasi dan aktualitas pembangunan ekonomi lokal juga bisa diterapkan pada level mikro yaitu desa, yang  dilakukan  berdasarkan  prioritas  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  bersama.  Dari beberapa penelitian terdapat perbedaan pendapat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan  pembangunan  ekonomi  lokal  pada  level  desa.  Salah  satu  penelitian  yang

## Nurul Aini Mustika Dewi
Dana Desa Mendorong Keberhasilan Ekonomi  ...
dilakukan  oleh  Rokhim,  et  al.,  (2017)  tentang  pembangunan  ekonomi  lokal  pada  daerah terpencil  (tingkat  desa)  di  Indonesia  menyebutkan  bahwa  kekayaan  sumber  daya  lokal, modal sosial, dukungan masyarakat lokal, dan kinerja pemerintah lokal menjadi faktor yang mendukung  keberhasilan.  Sedangkan,  penelitian  tentang  strategi  pembangunan  ekonomi lokal  tingkat  desa  di  Rumania  menggambarkan  bahwa  faktor  yang  mendorong  berhasilnya startegi ini berasal dari variabel eksogen, yaitu pengembangan wilayah-wilayah penyangga di sekitar desa yang mempengaruhi masyarakat kota untuk tertarik ke desa dan juga jaringan yang terbangun dalam kawasan tersebut (Pavel & Octavian, 2019).
Dalam  penelitiannya,  Pavel  &  Octavian  (2019)  juga  menjelaskan  bahwa  selama program pembangunan ekonomi lokal tingkat desa di Rumania berjalan, seluruh pembiayaan berasal dari pemerintah pusat dan Uni Eropa (UE). Kasus ini yang terjadi di Indonesia saat ini,  desa  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  pembangunan  ekonomi  lokal  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  perekonomiannya  dan  diberikan  stimulus  fiskal  berupa  dana  desa. Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  peran  dana  desa  yang  sudah dikucurkan  oleh  pemerintah  sejak  2015  dalam  mendorong  keberhasilan  pembangunan ekonomi lokal desa di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ridha,  2019)  bertujuan  untuk  mengetahui pengelolaan  dana  desa  dan  upaya  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  ekonomi masyarakat  di  Kecamatan  Langsa  Kota.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  tersebut adalah  deskriptif  kualitatif  yang  menemukan  hasil  bahwa  pengelolaan  dana  desa  sudah berjalan  efektif,  namun  dalam  pengalokasian  dana  desa  belum  efektif.  Dana  desa  telah mampu  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  melalui  pembangunan  infrastruktur  yaitu dengan pembangunan parit, jalan, jaring ikan/jala, serta pemberdayaan perempuan melalui pembuatan  kue  dan  bordir.  Hasil  dari  pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan masyarakat  tersebut  mampu  mempermudah  masyarakat  dalam  meningkatkan  aktivitas perekonomian sehingga meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya dana desa tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Langsa Kota.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Dewi,  2020)  bertujuan  untuk menganalisis  strategi  pembangunan  desa  melalui  kawasan  perdesaan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  analisis  studi  kasus.  Hasil  dari  penelitian  ini menemukan  bahwa  dana  desa  merupakan  kebijakan  unggulan  pemerintah  yang  dinilai berhasil  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  melalui  infrastruktur,  pemberdayaan masyarakat dan pemberntukan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan yang dodukung oleh dana desa di kawasan Ajibata, Toba Samosir, Sumatera Utara menjadi salah satu  bukti  bahwa  inovasi  dalam  pembangunan  kawasan  perdesaan  dari  hlu  hingga  hilir sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Penelitian  terkait  dengan  efektivitas  pengelolaan  dan  desa  terhadap  kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia serta pengelolaan dana desa melalui BUMDes dari perspektif hukum  oleh  (Susanto  &  Muhammad,  2018).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  analisis  yuridis  normatif.  Hasil  dari  peelitian  ini  menghasilkan  bahwa  dasar  hukum pengelolaan  dan  pembangunan  desa  bersumber  dari  Undang-Undang  No.  6  tahun  2014 tentang  Desa.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  desa  diberikan  peluang  yang  besar  untuk mengelola  sumber  daya  yang  telah  dimiliki  melalui  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
(BUMDesa).  Upaya  ini  dilakukan  untuk  mendorong  agar  desa  bisa  mengelola  sumber  daya yang dimiliki secara mandiri yang didukung secara finansial oleh Dana Desa. Oleh karena itu, Dana  Desa  digunakan  untuk  membiayai  program  dan  kegiatan  pembangunan  desa  baik dalam  idang  pembangunan  fisik,  pemberdayaan  masyarakat,  maupun  bidang  lainnya.  Pada bidang  pemberdayaan  Dana  Desa  efektif  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  melalui peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitas  masyarakat  dalam  menggunakan  dan  mengelola potensi sumber daya yang dimiliki desa itu sendiri.
(Utomo  &  Siti,  2021)  meneliti  tentang  adanya  BUMDes  sebagai  fundamental pengembangan  ekonomi  lokal  desa  melalui  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD), pembukaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, serta sebagai mitra penduduk desa  dalam  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  desa.  Metode  yang  digunakan  dari penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  mengambil  lokus  pada  Kecamatan  Batin XXIV, Kabupaten Batanghari pada 15 Desa. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dana  desa  menjadi  salah  satu  sumber  penyertaan  modal  BUMDesa  dalam  mengembangkan ekonomi  lokal.  Adanya  BUMDes  ini  memberikan  dampak  positif  bagi  terbukanya  lapangan pekerjaan baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal desa. BUMDes juga mendorong ada pergerakan peningkatan perekonomian desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang pada akhirnya digunakan untuk membanguna desa itu kembali.
Perbandingan  pemberdayaan  masyarakat  berbasis  kearifan  lokal  dalam menggerakkan perekonomian sebelum dan sesudah adanya dana desa diteliti oleh (Jatmiko, 2020).  Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  memperbandingkan  perbedaan  dari pemberdayaan  ekonomi  masyarkat  berbasis  kearifan  lokal  sebelum  dan  sesudah  adanya dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan uji paired sample t-test yang dilakukan di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten  Kediri.  Temuan  dari  penelitian  ini  menggambarkan  bahwa  pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal sebelum pengalokasian dana desa berbeda secara signifikan dengan  sesudah  adanya  dana  desa.  Dana  desa  lebih  meningkatkan  masyarakat  untuk memanfaatkan  bahan  baku  lokal  dalam  pengembangan  usaha  skala  kecil  yang  berbasis kearifan lokal. Dana desa juga digunakan oleh masyarakat untuk mendorong pembangunan desa  wisata  yang  mengangkat  kearifan  lokal  sehingga  dapat  membantu  menunjang perekonomian warga desa.
Selanjutnya, penelitian tentang Dana Desa, BUMDes dan Tenaga Kerja di Indonesia (Arifin, et al.,  2020).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyajikan  bukti  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  dan  dana  desa  memiliki  peranan  penting  dalam  meningkatkan  perekonomian  di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan dua metode dengan pendekatan kuantitatif yaitu  estimasi  first  difference  (FD)  dan  difference-in-difference  (DID)  pada  sekitar  seribu desa di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan jumlah BUMDes baik di jawa maupun di wilayah Luar Jawa.  Namun,  peningkatan  jumlah  BUMDes  ini  tidak  diikuti  dengan  pemanfaatan  yang optimal.  Di  sisi  lain,  kehadiran  BUMDes  ini  telah  membuka  peluang  yang  lebar  bagi masyarakat desa untuk bekerja, sehingga terjadi penurunan pengangguran di desa.

## Nurul Aini Mustika Dewi
Dana Desa Mendorong Keberhasilan Ekonomi  ...

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis literature review dan eksploratif. Govindant & Martin (2016) menyatakan bahwa literature review merupakan metode analisis yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan diteliti agar dapat menghemat waktu. Dalam penelitian ini perlu mendapatkan wawasan yang mendalam dari banyak tinjauan literatur terkait dengan kebijakan stimulus fiskal dana desa  dalam  proses  pengembangan  ekonomi  lokal  desa.  Langkah-langkah  yang  dilakukan dalam  analisis  literature  review  untuk  penelitian  ini  antara  lain:  1)  mengumpulkan  data artikel; 2) analisis komprehensif dari literatur yang sudah terkumpul; 3) analisis triangulasi literatur untuk memahami situasi/kondisi penelitian (Chen, Zhao, Tang, Price, Zhang, & Zhu, 2017).  Dalam  penelitian  ini  tahapan  analisis  yang  akan  dilakukan  antara  lain:  i) mengumpulkan  data  dan  artikel  tentang  stimulus  dana  desa  dan  pengembangan  ekonomi lokal desa; ii) analisis data dan artikel secara deskriptif dan eskploratif, iii) penyilangan data (triangulasi)  data  dengan  situasi  dan  kondisi  desa  yang  ada  saat  ini.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  skunder  yang  di  dapat  dari  berbagai  sumber untuk  artikel,  lembaga  pemerintah  untuk  data  dukung  Dana  Desa  yang  berasal  dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, dan BPS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  seluruh  data  dan  artikel  yang  telah  dikumpulkan,  pembahasan  penelitian  ini  dibagi menjadi dua yaitu: pengelolaan stimulus fiskal dana desa dan proses pengembangan ekonomi lokal desa. Dalam pengelolaan stimulus fiskal dana desa membahas tentang alokasi dana desa yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat,  proses  penyaluran  dana  desa  dan  hasil-hasil pembangunan  dari  dana  desa,  serta  pengawasan  dan  pelaporan  dana  desa.  Pogres pembangunan ekonomi lokal desa membahas tentang faktor-faktor yang mendorong proses pembangunan  ekonomi  lokal  pada  desa,  termasuk  di  dalamnya  peran  dana  desa,  program/ kegiatan dan hasilnya.

## PengeLolaan Stimulus Fiskal Dana Desa
Stimulus  fiskal  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  desa  secara  langsung  disebut sebagai  dana  desa  memberikan  hawa  segar  bagi  desa.  Kementerian  Keuangan  RI,  (2020) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  APBD  kab/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  masyarakat  dan pemberdayaan  masyarakat.  Dana  desa  jika  dilihat  dari  kriteria  dan  jenis  transfernya  maka bisa  dikategorikan  seperti  dana  alokasi  umum  karena  sifatnya  tidak  bersyarat  dan  tidak ditentukan (Arham & Rauf, 2020). Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana  desa  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  desa  yang  langsung  didapat  dari kementerian  desa  untuk  membantu  desa-desa  di  Indonesia  dalam  meningkatkan  kondisi perekonomian desa melalui perbaikan pelayanan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  tidak  bersyarat  dan  tidak  ditentukan alokasinya.
Hingga 2020 pemerintah telah mengucurkan sekitar Rp328,93 trilun dana desa. Dari data Kementerian Keuangan per Oktober 2020, penyerapan dana desa per tahunnya rata-rata sebesar 97% (Kementerian Keuangan RI, 2020). Selama 2015-2020 jumlah alokasi dana desa

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
yang  ditransfer  oleh  pemerintah  pusat  beragam  dan  cenderung  meningkat.  Tahun  pertama (2015), pemerintah hanya mengucurkan sejumlah Rp20,76 triliun untuk 7474.093 desa. Pada 2016,  alokasi  dana  desa  meningkat  menjadi  sebesar  Rp46,98  triliun,  yang  dibagikan  untuk 74,754  desa.  Sedangkan  pada  2017  dan  2018  dana  desa  yang  di  transfer  meningkat  lagi menjasi  sebesar  Rp60  triliun  untuk  74.910  desa.  Pada  2019  dana  desa  meningkat  menjadi Rp69,8 triliun, 2020 sebesar Rp71,2 triliun dan dalam RAPBN 2021 alokasi dana desa sebesar Rp72 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2020).

## Gambar 1. Alokasi dan Pertumbuhan Dana Desa Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2020
Dalam implementasinya, dana desa ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa, dan yang terakhir diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Terdapat 4 (empat) tahap yang harus dilakukan oleh desa, dalam  pengelolaan  dana  desa  yaitu:  pengalokasian,  penyaluran,  pengunaan  dan  pelaporan dana desa. Dalam hal penglokasian dana desa, besaran dana desa ditentukan oleh beberapa indikator  antara  lain:  1)  alokasi  dasar  yang  dilihat  dari  kluster  jumlah  penduduk  desa;  2) alokasi afirmasi yang melihat dari bobot banyaknya penduduk miskin dan sangat miskisn; 3) Alokasi kinerja berdasarkan kinerja atau realisasi tahun sebelumnya; 4) alokasi formula yang mencermintan  keseimbangan  penduduk  dan  wilayah;  dan  5)  rasio  ketimpangan  distribusi dana  desa  (Kementerian  Keuangan  RI,  2021).  Diamantina  (2017)  menyatakan  bahwa pemerintah  mengalokasikan  dana  desa  berdasarkan  pada  jumlah  desa,  jumlah  penduduk, kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis yang diatur dalam peraturan menteri keuangan, sehingga desa dapat menjadikan dana desa sebagai program yang efektif secara merata dan berkeadilan. Dengan demikian tujuan utama dari tahap pengalokasian dana desa ini adalah untuk pemerataan pembangunan desa-desa di Indonesia, sehingga penerimaan dana desa per desa beragam sesuai dengan kriteria perhitungan alokasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
Selanjutnya  proses  penyaluran  dana  desa  melalui  beberapa  tahap,  yaitu  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  (RKUN  ke  RKUD).  Kemudian  dari  rekening pemerintah daerah (kab/kota) ke rekening desa (RKUD ke RKD). Berdasarkan PMK No 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa, penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 tahap yaitu:  1)  tahap  I  sebesar  40%  dari  pagu,  2)  tahap  II  sebesar  20%  dari  pagu,  3)  tahap  III sebesar  20%  dari  pagu.  Dalam  setiap  tahap  penyaluran  dana  desa  tersebut  memiliki
2015  2016  2017  2018  2019
Perpr es 72/20
20 RAP BN 2021 Alokasi Dana Desa (Rp T)  20,8  46,7  59,8  59,9  69,8  71,2 72 Pertumbuhan 0,00% 124,80% 28%  0,20% 16,60%  2%  1,10% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 (Rp T )

## Alokasi dan Pertumbuhan Dana Desa

## Nurul Aini Mustika Dewi
Dana Desa Mendorong Keberhasilan Ekonomi  ...
persyaratan  dokumen  yang  harus  dipenuhi  secara  lengkap  dan  benar  sesuai  dengan ketentuan pemerintah pusat. Nasution, et al., (2017) mengatakan bahwa tahapan penyaluran dari  pemerintah  pusat  ke  desa  melalui  pemerintah  daerah  dilakukan  agar  desa  bisa  tertib administrasi,  taat  hukum,  lebih  efisien,  ekonomi,  efektif,  transparan  dan  akuntabel,  serta kepatutan  bagi  desa-desa  di  Indonesia  untuk  mengutamakan  kepentingan  masyarakat setempat. Jika dilihat dari rata-rata realisasi per tahun mencapai 97% pertahun, maka desa- desa  di  Indonesia  telah  tertib  administrasi  dalam  hal  pengumpulan  dokumen  persyaratan pencairan dana desa.
Berdasarkan  pengertian  dana  desa  yang  tercantum  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa, penggunaan dana  desa  dibagi  menjadi  empat  (4)  bidang,  yaitu:  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  masyarakat  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Sejak dikucurkannya  dana  desa,  sebagian  besar  dana  tersebut  dialokasikan  untuk  bidang pelaksanaan  pembangunan,  terutama  pembangunan  infrastruktur  fisik.  Hingga  2018,  desa- desa  di  Indonesia  memanfaatkan  dana  desa  dalam  bidang  pelaksanaan  pembangunan terutama  pembangunan  infrstruktur  fisik  dengan  besaran  yang  lebih  dari  50%  dari  pagu dana  desa  yang  diterima.  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  (2018)  menyatakan  bahwa  rata-rata  lebih  dari  50%  dari  total  dana  desa, digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur  fisik  desa,  karena  buruknya  kualitas  fasilitas umum desa yang selama ini menghambat kegiatan masyarakat. Disamping itu, pembanguan infrastruktur  fisik  dinilai  lebih  mudah  untuk  dianggarkan,  dipertanggungjawabkan  dan dirasakan manfaatnya dalam jangka pendek oleh masyarakat desa.
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  membagi manfaat pembangunan infrastruktur desa sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan  juga  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  desa.  Hingga  2019,  hasil  pembangunan infrastruktur  fisik  yang  telah  berhasil  dilakukan  antara  lain:  231.709  km  jalan  desa, 1.327.069  km  jembatan,  10.480  unit  pasar  desa,  39.226  kegiatan  Bumdes,  6.312  unit tambatan perahu, 4.859 unit embung, 65.626 unit irigasi, 25.022 unit raga desa, 215.989 unit penahan tanah, 993.764 unit air bersih, 339.909 unit MCK, 11.599 unit polindes, 36.184.121 m drainase, 59.640 unit PAUD, 30.127 unit posyandu dan 58.259 unit sumur (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020). Hasil dari penelitian Akbar &  Estro  (2019)  tentang  dana  desa  dan  pembangunan  infrastruktur  fisik  menemukan  hasil bahwa  di  seluruh  provinsi  di  Indonesia  peningkatan  dana  desa  akan  berdampak  pada peningkatan pembangunan infrastruktur di desa dan sekaligus efek positif dari pembanganan infrastruktur  tersebut  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi daerah.
Tahap  pengelolaan  terakhir  adalah  pelaporan  dana  desa  sebagai  bentuk pertanggungjawaban pada negara serta bentuk transparansi dan akuntabilitas selama proses pembangunan  desa.  Tulis,  et  al.,  (2018)  menyatakan  bahwa  untuk  mewujudkan  prinsip- prinsip  pengelolaan  keuangan  desa  yang  transparan  dan  akuntabel,  maka  penyelenggaraan keuangan desa yang baik harus dilaksanakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harun, et al., (2020) menemukan bahwa selama 2015-2018 terdapat 181 kasus korupsi dana desa yang melibatkan  pejabat  pemerintah  dan  kepala  desa  dengan  kerugian  sebesar  Rp40,6  miliar. Kajian KPK (2015) menyebutkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan desa masih belum mengikuti  standart  dan  memiliki  banyak  celah  untuk  dimanipulasi.  Hal  ini  membuktikan bahwa  dalam  pelaporan  dana  desa  masih  terdapat  celah  penyalahgunaan  dan  kurangnya transparansi.
Sejak  2016,  pemerintah  mulai  membenahi  sistem  pelaporan  keuangan  desa  yang berbasis aplikasi yaitu sistem keuangan desa (siskeudes). Siskeudes merupakan aplikasi yang keuangan yang dibuat oleh BPKP yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan  desa  menuju  tata  kelola  keuangan  yang  baik  (Pratiwi,  2020).  Dengan memanfaatkan  teknologi  dan  inovasi,  pemerintah  desa  dituntut  untuk  bisa  melaporkan keuangan desa secara detail dan transparan demi mengurangi penyalahgunaan penggunaan

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
Volume 4, Nomor. 2, 2021.  607 - 620
dana  desa  dan  keuangan  desa  lainnya.  Selain  itu,  pemerintah  desa  juga  bisa  memanfaatkan seluruh media publikasi yang ada untuk mengumumkan APBDesa baik pendapatan maupun pengeluaran desa. Semua desa di Indonesia wajib mengumumakan APBDesa tahun berjalan menggunakan banner/baliho dan media lainnya dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengelolaan stimulus dana desa, alokasi transfer dana  desa  setiap  tahun  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  jumlah  desa  yang  ada  di Indonesia.  Selama  5  tahun  terakhir  alokasi  dana  desa  meningkat  sebesar  1-124% pertahunnya.  Besarnya  alokasi  dana  desa  ini  tentu  saja  sudah  cukup  untuk  meningkatkan kualitas pembangunan desa. Berdasarkan data pemanfaatan dana desa, telah terlihat banyak sekali  infrastruktur  desa  yang  telah  terbangun.  Infrastruktur  yang  digunakan  untuk menunjang perekonmian desa berupa jalan, jembatan dll, serta juga infrastruktur yang bisa digunakan  untuk  menunjang  kebutuhan  dasar  masyarakat  seperti  MCK,  sekolah,  sanitasi, fasilitas  kesehatan  dll.  Namun  berdasarkan  hasil  penelitian,  pemanfaatan  dana  desa  untuk pemberdayaan  masih  sangat  minim  dilakukan,  sehingga  perlu  ada  dorongan  dari  pihak pemerintah  maupun  dari  masyarakat  terkait  dengan  pemanfaatan  dalam  bidang pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya untuk proses penyaluran bertahap yang dilakukan saat ini masih berjalan dengan  baik.  Proses  ini  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  hal administrasi  bagi  desa-desa  di  Indonesia.  Pertanggujawaban  penggunaan  dana  desa  bisa  di bahas

## Progres Pembangunan Ekonomi Lokal Desa
Sampai  saat  ini,  konsep  pembangunan  ekonomi  lokal  memiliki  indikator  keberhasilan  yang berbeda-beda  dalam  setiap  wilayah.  Dalam  penelitiannya,  Wilson  &  Polter  (2020) menggunakan  lima (5) prinsip dalam pendekatan pembangunan ekonomi lokal yaitu kualitas hidup,  keadilan  dan  pemerataan,  partisipasi,  kemitraan  dan  lingkungan.  Pembangunan ekonomi  lokal  merupakan  strategi  pembangunan  yang  sering  digunakan  saat  ini  dengan mendorong  penciptaan  lapangan  kerja,  pengurangan  kemiskinan  terutama  pada  konteks desentralisasi  pembangunan  (Wijijayanti,  Agustina,  Winarno,  Istanti,  &  and  Dharma,  2020). Berdasarkan  hasil  penelitian-penelitian  sebelumnya,  indikator  keberhasilan  pembangunan ekonomi  lokal  desa  diukur  melalui  tingkat  kemiskinan  desa,  tingkat  ketimpangan  desa, tingkat  pengangguran  desa  dan  juga  status  desa  berdasarkan  Indikator  Desa  Membangun (IDM) yang memuat sisi ekonomi, sosial dan lingkungan desa, selama dana desa dikucurkan di Indonesia.
Sejak  adanya  dana  desa  memberikan  warna  baru  bagi  pembangunan  desa  di Indonesia.  Dengan  adanya  dana  desa,  maka  desa  harus  melakukan  pembangunan  desa khususnya dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal (Yusuf, M, Rizkiyah, Dewi, & Darma, 2019). Banyak sekali perubahan yang dapat kita rasakan dengan adanya dana desa, terutama  terkait  dengan  pembangunan  ekonomi  lokal  desa.  Pembangunan  jalan  menuju  ke sawah/ladang,  jalan  menuju  rumah  penduduk,  saluran  irigasi,  adanya  fasilitas  kesehatan, pendidikan hingga pasar desa. Masyarakat desa telah banyak memperoleh kemudahan akses menuju  pusat-pusat  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan  yang  berdampak  pada  peningkatan produktivitas desa. Setidaknya, selama lima tahun belakangan ini (2015-2020), masyarakat desa telah menikmati keadilan pembangunan dari pemerintah.
Berdasarkan  data  BPS  (2021)  tingkat  kemiskinan  di  desa  mengalami  penurunan setiap tahunnya sejak adanya dana desa periode 2015. Pada Maret 2015, tingkat kemiskinan di desa masih berada di posisi 14,21%, yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di kota sebesar 8,19% dan tingkat kemiskinan rata-rata nasional sebesar 11,22%. Namun pada

## Nurul Aini Mustika Dewi
Dana Desa Mendorong Keberhasilan Ekonomi  ...
Maret 2020, tingkat kemiskinan desa berkurang menjadi 12,32%, dengan tingkat kemiskinan di  kota  baru  mencapai  7,38%  dan  rata-rata  tingkat  kemiskinan  nasional  sebesar  9,78%. Berdasarkan  data  tersebut  selama  kurun  waktu  5  tahun  (2015-2020)  pengurangan  tingkat kemiskinan di desa terlihat lebih agresif dibandingkan tingkat kemiskinan di kota. Arham & Rauf  (2020)  menyatakan  bahwa  transfer  dana  desa  diimbangi  dengan  transfer  dana  hibah lainnya (DAK, DAU, dana hibah lainnya) secara statistik berperan siginifikan dalam menekan angka kemiskinan, karena kenaikan  dana transfer ke daerah beriringan dengan penurunan tren kemiskinan di desa. Namun, jika dilihat secara detail, tingkat kemiskinan di desa masih terlihat lebih tinggi dibandingkan dikota dan rata-rata nasional. Beberapa penelitian tentang dampak dana desa terhadap kemiskinan menyatakan bahwa dana desa belum memberikan dampak  yang  terlalu  banyak  pada  tingkat  kemiskinan  di  desa  dikarenakan  kebijakan  ini dinilai cukup baru dan penggunaan dana desa yang lebih banyak pada sektor pembangunan infrastruktur fisik (Imawan & Erwan, 2020).
Dengan  demikian,  berdasarkan  data  dan  hasil  penelitian,  dana  desa  bukan  satu- satunya  pendorong  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  lokal  dalam  hal  pengurangan kemiskinan di desa. Harus ada stimulus fiskal lain yang bisa menggerakkan dana desa sebagai faktor pendorong keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa, misalnya ADD, DAU, DAK dan Dana Hibah lainnya. Dana desa tidak bisa berdiri sendiri dalam menurunkan kemiskinan karena  sebagian  besar  desa  di  Indonesia,  terutama  di  daerah-daerah  tertinggal  di  wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, hingga Papua masih fokus pada pembangunan  infrastuktur  fasilitas  sosial  dasar  antara  lain:  jalan,  MCK,  PAUD,  jembatan, kantor desa, polindes, dan lain sebagainya (Imawan & Erwan, 2020). Menurut hasil penelitian Imawan & Erwan (2020), baru di wilayah Jawa dan Bali, yang bisa memanfaatkan dana desa untuk  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  mengandung  aspek  keberlanjutan.  Hal serupa  juga  terjadi  di  India,  bahwa  pembangunan  ekonomi  lokal  desa  yang  berpijak  pada pembangunan  infrastruktur  fisik  seperti  jalan  desa  tidak  bisa  memberikan  dampak  pada penurunan kemiskinan (Asher & Novosad, 2020).

## Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Desa
Sumber: BPS, 2021
Selanjutnya,  indikator  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  lokal  dapat  dilihat  dari  rasio ketimpangan. Dalam hal ini, rasio ketimpangan di Indonesia dpaat di ukur melalui rasio gini dan  distribusi  pendapatan.  Berdasarkan  data  BPS  (2021)  tren  rasio  gini  didesa  mengalami penurunan. Namun, jika dilihat secara detail pertahun, ternyata rasio gini di perdesaan masih cenderung  fluktuatif  setiap  tahunnya,  terutama  pada  periode  maret  2018,  rasio  gini  desa mengalami peningkatan menjadi 0,324. Penurunan rasio gini yang terjadi didesa juga belum signifikan  selama  2015-2020  (lambat).  Arham  &  Rauf  (2020)  dalam  penelitiannya menyatakan  bahwa  dana  desa  belum  bisa  menjadi  pendorong  pemerataan  karena  tingkat pendidikan penduduk desa dan produktivitas sektor pertanian yang masih tergolong rendah.
14,21  14,09  14,11  13,96  13,93 13,47  13,2  13,1
12,85  12,6  12,82 13,2
Tingkat Kemiskinan Desa (%)

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
Disisi  lain,  dalam  periode  jangka  panjang,  sejak  reformasi  (akhir  90-an)  ketimpangan  di Indonesia  mengalami  peningkatan,  namun  sejak  2015  terjadi  penurunan  akibat  masifnya pembangunan  infrastruktur  dan  program  pembangunan  desa,  meskipun  pergerakannya lambat  (Tadjoeddin,  2019).  Dengan  demikian,  dalam  jangka  panjang  dana  desa  merupakan salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  lokal  dalam  aspek pemerataan walaupun berjalan lambat.

## Gambar 3. Gini Rasio
Sumber: BPS, 2021
Keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa juga melalui dana desa juga dapat dianalisis melalui penyediaan lapangan kerja. Salah satu program penting yang masuk dalam dana desa adalah  penyerapan  tenaga  kerja  lokal  dalam  pemanfaatan  dana  desa  dan  program  padat karya  tunai.  Hasil  dari  penelitian  Nasution,  et  al.,  (2017)  tentang  peran  dana  desa  dalam pembangunan  ekonomi  di  daerah  Sumatera  Utara  menggambarkan  bahwa  adanya pembangunan  infrastruktur  jalan,  jembatan,  dan  parit  melibatkan  masyarakat  lokal  desa yang secara tidak langsung  memberikan  keuntungan  tersendiri  bagi  masyarakat  yang  ingin mencari penghasilan tambahan. Dalam kasus ini, dana desa dapat memberikan peluang untuk meningkatkan  pendapatan  masyarakat  desa,  yang  terbukti  dari  adanya  peningkatan pendapatan  perkapita  masyarakat  desa  di  Sumatera  Utama  sejak  2015  (Nasution,  et  al., 2017).  Disisi  lain,  program  padat  karya  tunai  yang  dicanangkan  oleh  Kemneterian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Kemendesa  PDTT)  belum  sepenuhnya bisa mendorong program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Program dana desa untuk padat karya tunai akan menyediakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat desa sehingga  menciptakan  ketergantungan  pendapatan  masyarakat  proyek  pembangunan infrastruktur  desa  (Nain,  Andi,  &  Jumadi,  2020).  Lebih  detail,  penelitian  Nain,  et  al.,  (2020) penggunaan  dana  desa  padat  karya  tunai  di  Sulawesi  Selatan  justru  mengurangi  tingkat partisipasi  masyarakat,  karena  keterlibatan  masyarakat  hanya  dalam  tahap  implementasi pembangunan  dengan  syarat  diberi  upah  maksimum  dari  pagu  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah  pusat.  Berdasarkan  kasus  tersebut  maka,  dana  desa  menjadi  faktor  penentu keberhasilan  pembangunan  ekonomi  lokal  desa  pada  aspek  penyediaan  lapangan  kerja secara sementara.
Jika  kita  lihat  secara  keseluruhan  hasil  pembangunan  desa,  maka  Indeks  Desa Membangun  (IDM)  dapat  menjadi  salah  satu  indikator  ukuran  keberhasilan  pembangunan ekonomi lokal desa. Data rilis Kemendesa PDTT pada 2020 menunjukkan pergerakan status
0,334 0,329  0,327
0,316 0,32 0,32 0,324 0,319 0,32 0,315  0,317 0,319 Maret - 2015 Sep-15  Maret - 2016 Sep-16  Maret - 2017 Sep-17  Maret - 2018 Sep-18  Maret - 2019 Sep-19  Maret -
2020 Sep-20
GINI RASIO DESA (%)

## Nurul Aini Mustika Dewi
Dana Desa Mendorong Keberhasilan Ekonomi  ...
desa  yang  cukup  signifikan  sejak  2015.  Berdasarkan  data  IDM  2015  hanya  terdapat  0,2% desa  yang  berstatus  mandiri  meningkat  menjadi  2,5%  pada  2020.  Begitu  pula  dengan penurunan  desa  yang  berstatus  tertinggal  dan  sangat  tertinggal.  Persentase  desa  yang berstatus tertinggal pada IDM 2015 masih sebanyak 45,4% menurun drastis hingga menjadi 20%  pada  periode  IDM  2020.  Sedangkan  desa  yang  berstatus  sangat  tertinggal,  dari  18,9% pada  IDM  2015  menjadi  tersisa  3,5%  pada  IDM  2020.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  secara keseluruhan,  sejak  adanya  dana  desa  kualitas  pembangunan  desa  meningkat  signifikan. Jumlah desa maju dan mandiri meningkat drastis yang diimbangi dengan penurunan jumlah desa  yang  berstatus  tertinggal  dan  sangat  tertinggal.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa  secara  umum,  baik  dari  sisi  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan,  dari  angka  IDM menunjukkan bahwa dana desa merupakan faktor yang mendorong pembangunan ekonomi lokal.

## Gambar 4. Desa berdasarkan Status IDM
Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016 dan 2020
Berdasarkan  data-data  statistik,  transfer  dana  desa  merupakan  salah  satu  program yang  bisa  dijadikan  sebagai  pendorong  kerberhasilan  pembangunan  ekonomi  lokal  desa  di Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  telaah  literatur  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini, stimulus  dana  desa  dalam  konsep  pembangunan  ekonomi  lokal  desa  melalui  empat  tahap pengelolaan  yaitu  alokasi,  penyaluran,  pemanfaatan  dan  pelaporan  dana  desa.  Jika  dilihat dari  indikator  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  lokal  desa  pada  empat  aspek  empat aspek utama yaitu kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan perkembangan status desa, dana  desa  bukan  satu-satunya  faktor  yang  mendorong  keberhasilan.  Dana  desa  belum mampu  untuk  digunakan  sebagai  satu-satunya  sumber  pendapatan  desa  yang  mampu mengurai  kemiskinan  di  desa.  dari  segi  ketimpangan,  secara  umum  dana  desa  merupakan faktor  yang  mendorong  adanya  pemerataan  pembangunan  desa  walaupun  berjalan  secara
0,2 4,8 30,7 45,4 18,9 2,5 17,0 57,0 20,0 3,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Mandiri Maju Berkembang Tertinggal
Sangat Tertinggal

## Persentase Desa berdasarkan Status IDM (%)
2015 2020

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
Volume 4, Nomor. 2, 2021.  607 - 620
lambat.  Aspek  pengangguran  memperlihatkan  bahwa  dana  desa  hanya  mampu  menjadi faktor  pendorong  sementara  pembangunan  ekonomi  lokal  desa.  Terakhir  berdasarkan  data IDM,  dana  desa  merupakan  faktor  pendorong  desa-desa  di  Indonesia  meningkatkan statusnya dari tertinggal dan sangat tertinggal menjadi berkembang, maju dan mandiri.

## Keterbatasan dan Saran
Penelitian  ini  terbatas  pada  metode  statistik  deskriptif  dan  secara  makro  yang  kurang mendalam untuk level desa. Sehingga bagi penelitian selajutnya diharapkan dapat melakukan lebih  detail  dan  mendalam  pada  tingkat  masing-masing  desa.  Pembangunan  ekonomi  lokal desa  sangat  berperan  penting  dalam  pembangunan  nasional  baik  untuk  mengurangi kemiskinan,  ketimpangan,  maupun  pengangguran.  Dana  Desa  dapat  mendorong pembangunan lokal desa jika dipergunakan secara tepat. Oleh karena itu pemerintah, kepala desa  dan  pegiat  desa  seharusnya  dapat  membuat  alokasi  penggunaan  dana  desa  yang diprioritaskan untuk kegiatan yang produktif dan memberikan dampak keberlanjutan.

## REFERENCES
Akbar, M. T. & Estro, D. S. (2019). The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia. Media Trend, 14(2), 194-200.
Apriani, K. D., Irhamna, I. (2016). Public Responses Towards Participatory Budgeting Model in Village Development: Case Studies in Three Province in Indonesia. Journal of Political Research , 13(2), 137-148.
Arham, M. A. & Rauf, H. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia. Journal of Asian Finance, Economics and Business , 7(10), 433-442.
Arifin,  B.  et  al.  (2020).  Village  fund,  village-owned-enterprises,  and  employment:  Evidence from Indonesia. Jurnal of Rural Studies, 79, 382-394.
Asher,  S.  &  Novosad,  P.  (2020).  Rural  Roads  and  Local  Economic  Development. American Economic Review, 110(3), 797-823.
Aziz,  Nyimas  L.L.  (2016).  Village  Autonomy  and  Effectiveness  of  Village  Fund. Journal  of Political Research , 13(2), 193-211
Bebbington,  Anthony  et.  al.  (2006).  Local  Capacity,  Village  Governance,  and  The  Political Economy of Rural Development in Indonesia. World Development , 34(11), 1958-1976. Bondi,  A.  et  al.  (2020).  Village  fund,  village-owned-enterprises,  and  employment:  Evidence from Indonesia. Journal of Rural Studies, 20, 382-394. BPS.  (2021). BPS. [Online]   Available  at:  https://bps.go.id/indicator/23/184/1/persentase- penduduk-miskin-menurut-wilayah.html [Accessed 28 Maret 2021]. BPS.  (2021). BPS. [Online]   Available  at:  https://bps.go.id/indicator/23/98/1/gini- rasio.html [Accessed 28 Maret 2021].
Chen,  L.  et  al.,  (2017).  Supply  chain  collaboration  for  sustainability  A  literature  review  and future research agenda. International Journal of Production Economics, 194, 73-87.
Dewi, D. N. A. M. (2020). Economic development strategy through rural areas: A case study in Toba Samosir, North Sumatera, Indonesia. Journal of Indonesian Applied Economics, 8(2), 27-34.
Diamantina,  A.  (2017).  Management,  Distribution,  And  Redemption  Of  Village  Fund. Diponegoro Law Review, 2(1), 203-226.

## Nurul Aini Mustika Dewi
Dana Desa Mendorong Keberhasilan Ekonomi  ...
Fanzo,  Jesica.  (2018).  The  Role  of  Farming  and  Rural  Development  as  Central  to  Our  Diets. Physiology & Behaviour , 193, 291-297.
Govindant,  K.  &  Martin,  B.  J.  (2016).  ELECTRE:  A  comprehensive  literature  review  on methodologies and aplications. European Journal of Operasional Research, 250(1), 1-29. Handayani,  A.  P.  &  Rudy,  B.  (2019).  Evaluation  of  Village  Fund  Allocation  on  Indonesia. Journal of Accounting and Investment, 20(3), 283-295.
Hans,  A.,  Anna,  W.  &  Leni,  D.  (2016).  Village  Governance,  Community  Life,  and  the  2014 Village Law in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52(2), 161-183. Harun,  H.,  Peter,  G.,  Haryono,  P.  K.  &  Mir,  M.  (2020).  A  Critical  Analysis  of  the  Impacts  of Financial  Literacy  and  NPM  on  Village  Funds  Initiative  in  Indonesia. International Journal of Public Administration, 1-10.
Imawan,  S.  A.  &  Erwan,  A.  P.  (2020).  Governing  Village  Fund  in  Indonesia:  Is  It  Eradicating Poverty?. Policy and Governance Review, 4(1), 14-27.
Jatmiko,  U.  (2020).  Pemberdayaan  Ekonomi  Berbasis  Kearifan  Lokal  Sebelum  dan  Sesudah Pengalokasian Dana Desa. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 5(2), 107-121.
Kementerian  Desa,  pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi.  (2018). Data  dan Informasi  Manfaat  Dana  Desa, Jakarta:  Kementerian  Desa,  pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (2020). Kemendesa. [Online]  Available at: https://sipede.ppmd.kemendesa.go.id [Accessed 27 March 2021]. Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (2016). Peraturan Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  No.  2  Tahun  2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) 2015, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (2020). IDM Kemendesa. [Online]   Available  at:  https://idm.kemendesa.go.id [Accessed  28  Maret 2021].
Kementerian  Keuangan  RI.  (2020). Kebijakan  Dana  Desa  2021, Jakarta:  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
Kementerian  Keuangan  RI.  (2020). Pedoman  Pelaksanaan  Transfer  Daerah  dan  Dana  Desa 2020, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Kementerian  Keuangan  RI.  (2021). Kebijakan  Transfer  Ke  Daerah  dan  Dana  Desa  APBN  TA 2021, Jakarta: Kementerian Keuangan RI. KPK. (2015). Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa, Jakarta: KPK.
Mamelo,  Yunius  Rainal,  et.  all.  (2016).  Analisis  Pelaksanaan  dan  Pantausahaan  Dana  Desa pada  Desa-Desa  dalam  Wilayah  Kecamatan  Kotamobagu  Timur,  Kota  Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill” , 7(2), 148-159.
Marinho, Emerson, et.al. Impact of Infrastructure Expenses in Strategic Sectors for Brazilian Poverty. Economia , 18(2), 244-259
Nain, U., Andi, A. & Jumadi, S. (2020). Analysis On The Utilization Of Village Funds In Cash For Work Program In Bulukumba Regency, South Sulawesi Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(7s), 2811-2818.
Nasution, F. A., Erlina & Rujiman. (2017). The Role of Village Funds to the Development Area in  the  SubDistrict  of  West  Bilah,  Labuhanbatu  Regency,  North  Sumatera,  Indonesia. International Journals of Sciences and High Technologies , 6(1), 221-227.
Pavel, A. & Octavian, M. (2019). Determining Local Economic Development in the Rural Areas of Romania. Exploring the Role of Exogenous Factors. Sustainability , 11(1), 282-306. Pratiwi,  D.  N.  (2020).  An  Analysis  Of  Village  Official's  Perception  Of  The  Village  Financial System (Siskeudes). Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 12(1), 165-175.
Ridha,  F.  (2019).  Analisis  pengelolaan  dana  desa  dalam  meningkatkan  perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota kota langsa. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam,
IV(2), 252-276.
Rokhim, R., Wahyuni, S., Wulandari, P. & Pinagara, F. (2017). Analyzing key success factors of local  economic  development  in  several  remote  areas  in  Indonesia. Journal  of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 11(4), 438-455. Susanto  &  Muhammad,  I.  (2018). Efektifitas  Peranan  Hukum  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa Melalui  BUMDes  Sebagai  Perwujudan  Kearifan  Lokal  yang  Berdaya  Saing  Guna Meningkatkan  Kesejahteraan  Rakyat. Tanggerang  Selatan,  Prosiding:  Kearifan  Lokal untuk Menjawab Tantangan Global.
Tadjoeddin,  M.  Z.  (2019).  Inequality  and  Exclusion  in  Indonesia. Journal  of  Aoutheast  Asian Economics, 36(3), 284-303.
Tulis,  Y.  G.,  Intiyas,  U.,  Aprina,  N.  &  Sulistya,  H.  (2018).  Village  Fund  Management Transparancy:  A  Lesson  Learned. Journal  of  Accounting  and  strategic  Finance, 01(02), 122-132.
Utomo,  B.  W.  &  Siti,  M.  P.  (2021). Potret  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sebagai  Pilar Pengembangan  Ekonomi  Lokal  Desa. Malang,  Prosiding  Seminar  Nasional  Ekonomi Pembangunan.
Wijijayanti,  T.  et  al.  (2020).  Rural  Tourism:  A  Local  Economic  Development. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 14(1), 5-13.
Wilson, D. & Polter, R. (2020). Sustainable local economic development indicator framework:
A  tool  for  property  building  redevelopment  projects. Community  Development, 51(5), 609-627.
Yusuf,  S.  et  al.  (2019).  Village  Institution  Relations  in  the  Utilization  of  Village  Funds  in Namlea  District. International  Journal  Of  Scientific  &  Technology  Research, 8(8),  1872- 1876.

## Competing interests
The authors declare that they have no competing interests.

## Funding
The authors received  financial support from Universitas Nasional for the research and publication of this article.