Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5270/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Dora Pathila 1 , M. Fachri Adnan 2
1 Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, 2 Dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Article Info Abstract Article History: Received : 31 May 2023 Publish : 06 July 2023 This  study  aims  to  examine  the  effect  of  public  accountability  and  public transparency on the performance of employees of the People's Welfare Bureau of the Regional Secretariat of West Sumatra Province. The research method is a quantitative descriptive method with 45 employees as respondents using a total sampling technique, in which the questionnaires were distributed directly to all employees of the People's Welfare Service. The data analysis technique used in this  research  is  data  description,  classical  assumption  testing  and  hypothesis testing. The results of this study indicate that Public Accountability and Public Transparency  Partially  and  Simultaneously  Have  a  Positive  and  Significant Influence on Employee Performance at the Bureau of People's Welfare Regional Secretariat of West Sumatra Province.

## Keywords:
Good governance
Accountability Transparency Performance Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 31 Mei Publis : 06 Juli 2023
Penelitian ini bertujuan  untuk menguji Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pegawai  Biro  Kesejahteraan  Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif dengan responden  sebanyak  45  pegawai  dengan menggunakan teknik total  sampling,  dimana kuesioner dibagikan langsung kepada seluruh pegawai Dinas Kesejahteraan Rakyat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi data, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik secara Parsial dan Simultan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
This is an open access article under the Lisensi Creative
Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Dora Pathila M. Fachri Adnan Universitas Negeri Padang Email : dorafadhila@gmail.com fachriadnan@fis.unp.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Kinerja  merupakan  suatu  tingkat  pencapaian  sasaran,  tujuan,  dan  target  yang  dijalankan pegawai  sebagai  SDM  yang  mempunyai  peran  dalam  melaksanakan  visi,  misi  serta  strategi instansi,  dengan  menunjukkan  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  program  dan  kebijakan apakah berhasil atau  gagal. Pengukuran kinerja pegawai dilakukan untuk menunjukkan tingkat pencapaian yang dilakukan oleh pegawas, kelompok, organisasi, maupun instansi. Mocheriono, (2017)  mengatakan  bahwa  Efisiensi  atau  efektivitas  adalah  gambaran  tentang  seberapa  sukses suatu  organisasi  dalam  menjalankan  kegiatan  atau  tujuan,  visi  dan  misi  dibangun  ke  dalam rencana  strategis  atau  program  organisasi.  Kinerja  dapat  diidentifikasi  dan  diukur  ketika karyawan  atau  tim  memiliki  tolok  ukur  atau  standar.  Khusus  organisasi  sebagai  kriteria keberhasilan.  Untuk  itu,  tujuan  yang  ditetapkan  dalam  organisasi  dapat  ditentukan  dengan mengukur indikator kinerja.
Didalam instansi pemerintah, kinerja pegawai dapat dilihat dari semua pelaksanaan kegiatan pekerjaanya.  Pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  pemerintah  hendaknya  mengarah kepada prinsip good governance . Suhendar, (2020) mengatakan Good governance adalah suatu proses pengorganisasian aparatur pemerintahan untuk memelihara barang dan jasa publik, yang sejatinya  selalu  berpedoman  pada  prinsip good  governance ,  yaitu  efisiensi,  berkeadilan, partisipasi,  akuntabilitas,  dan  transparansi..  Penerapan  prinsip-prinsip good  governance yang baik merupakan bentuk integritas karyawan dan persaratan mendasar untuk mencapai keinginan perusahaan untuk melayani masyarakat dan tujuannya untuk kebaikan masyarakat.
Evaluasi kinerja yang dilakukan pada 34 pemerintah provinsi pada tahun 2021 untuk SAKIP menunjukkan  bahwa  kinerja  pemerintah  daerah  masih  diangka  70,88%.  Penyebab  rendahnya kinerja  pemerintah  daerah  ini  dikarenakan  tingkat  akuntabilitas  publik  dipemerintah  daerah provinsi,  yaitu    disini  belum  tersedianya  dokumen  perencanaan,  RPJMD,  Renstra,  RKPD, Renja,  RKA,  dan  DPA  yang  merupakan  bentuk  dari  rendahnya  pertanggungjawaban  pegawai. Secara  nasional,  hasil  penilaian  SAKIP  tahun  2021  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  masih lemah pada pemerintah daerah Indonesia (menpan.go.id). Dengan begitu, peran pegawai sebagai sumber  daya  yang  ada  dalam  pemerintah  darah    sangatlah  penting  sebagai  penggerak  dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.
Permasalahan  good  governace  tidak  lepas  dari  kurangnya  Akuntabilitas  Publik  Dan Transparansi  Publik  oleh  pegawai  sebagai  pihak  internal.  Permasalahan  yang  terjadi  dalam prinsip  akuntabilitas  publik  adalah  masih  banyak  pegawai  yang  tidak  taat  aturan  misalnya menyepelekan pekerjaan dan tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, menunda pekerjaan dan datang tidak tepat waktu.  Kurangnya kesadaran dari pegawai pemerintah terhadap pekerjaan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang buruk dan dapat mempengaruhi kinerja.  Menurut (Saputra, Darwanis & Abdullah, 2014) Akuntabilitas memerlukan kesadaran pegawai mengenai tugas/pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  memberikan  dampak  positif  dan menghasilkan kinerja sangat baik.
Terdapat adanya pegawai  yang bekerja dengan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini termasuk  permasalahan  didalam  akuntabilitas  pegawai  yang  kurang  memperhatikan  prosedur dalam  bekerja.  Pegawai  yang  tidak  menggunakan  prosedur  yang  sesuai  akan  mempengaruhi kinerja  pegawai.  Pelaksanaan  program  yang  tidak  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  juga dipengaruhi oleh tindakan pegawai. Dimana pegawai berperan besar dalam setiap pelaksanaan program.  Oleh  karena  itu,  pegawai  harus  memiliki  tanggungjawab  dalam  melaksanakan program  yang  telah  direncanakan.  Tanggungjawab  pegawai  terhadap  keuangan  juga  harus diperhatikan, karena pegawai harus bekerja sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan, serta Pegawai juga harus memberikan laporan keuangan tas setiap program yang dilaksanakan.
Akuntabilitas adalah pertanggung-jawaban  yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan stokeholders,  yaitu  pegawai,  masyarakat  atau  perorangan,  atas  berhasilan  atau  gagalan  dalam menjalankan tugas agar mencapai tujuan. Akuntabilitas ini berkaitan langsung dengan tindakan birokrasi  penyampaian  layanan,  sebagai  lawan  dari  penegakan  hak-hak  tersebut  diperoleh langsung atau tidak langsung dari publik Pertanggungjawaban harus dilakukan secara langsung atau melalui media dan kemudian disampaikan kepada pihak internal dan eksternal seperti yang diharapkan  atau  tidak  diharapkan  dalam  bentuk  aturan  hukum,  wajar  atau  tidak  sukarela. (Widiyanti, 2017).
Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Lucy  Auditya (2013),  Hari  Eka  Setiyawan  &  Muhammad  Safri  (2016),  dan  Wahyuni  Arifin,  dkk  (2020) mengatakan bahwa secara parsial Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai. oleh  karena  itu  pegawai  harus  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  didalam  instansi  mereka,  jika Akuntabilitas Publik diterapkan maka Kinerja Pegawai akan meningkat.  Arip Rahman Sudrajat (2021)  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  merupakan  suatu  prinsip  yang  menjaminkan penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  pertanggungjawaban  dalam  membuat  kebijakan- kebijakan  sehingga  dapat  diketahui  dan  diawasi  oleh  DPRD  dan  masyarakat.  Mamluatul Ilmiyah  (2022)  mengatakan  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  dan
Transparansi  juga  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja,  dikarenakan  setiap  pegawai memiliki aturan serta prinsip dalam bekerja.
Akuntabilitas  publik  biasanya  dibuktikan  juga  dengan  berjalannya  Transparansi  Publik. Dimana  Kegiatan  yang  terencana,  dilaksanakan  dan  dapat  dievaluasi  harus  dipaparkan  secara terbuka dengan kesedian dan aksesbilitas yang dapat dijangkau, sehingga terdapat kendali dalam setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  mengenai  pengambilan  keputusan  serta pengelolaan  keuangan.  Tidak  terlibatnya  masyarakat  dalam  program  pemerintah,  karena  tidak ada  informasi  yang  terbuka  mengenai  kebijakan  yang  diputuskan  oleh  pemerintah  itu  sendiri. Sehingga  program  pemerintah  seringkali  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan pengelolaan  keuangan  seringkali  tidak  jelas.  Oleh  karena  itu,  Masyarakat  harus  mendapatkan informasi  yang  jelas  melalui  media  maupun  website,    agar  masyarakat  mengetahui  kebijakan dan  program  apa  yang  akan  dilaksanakan  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  dan menciptakan kepercayaan publik.
Transparansi  merupkan  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  benar  kepada  karyawannya atas dasar bahwa publik berhak atas informasi yang jelas dan terperinci tentang tanggung jawab publik atas pengelolaan sumber daya  yang dipercayakan serta kepatuhan terhadap hukum atau peraturan. (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010). Menurut Nurmalasari (2018), Transparansi ialah  Prinsip  distributif  yang  memberikan  pemahaman  dan  cakupan  seluas  mungkin  kepada pengguna  tentang  pengelolaan  keuangan  publik.  Transparansi  memastikan  bahwa  administrasi publik  dapat  diinformasikan  atau  dibentuk  oleh  semua  orang,  yaitu  pembuatannya, kebijakannya,  dan  hasil  yang  dicapai  melalui  praktik.  Menurut  Mahmudi,  (2016) Transparansi mengacu pada keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi tentang proses pengelolaan sumber  daya  publik  terhadap  Stokeholders.  Transparansi  berarti  mendapatkan  kejelasan  dari pimpinan  lembaga  Diungkapkan  kepada  opini  publik  mengenai  kegiatan,  program  serta kebijakan  yang  sedang  berlangsung  dan  sumber  daya  untuk  mengimplementasikannya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik adalah prinsip tata kelola yang baik dan harus diikuti organisasi sektor publik....
Penyelewengan  atau  penyimpangan  mengenai  keuangan  atau  pembangunan  dalam  suatu instansi pemerintah diakibatkan oleh kecilnya jangkauan informasi, karena transparansi melalui keterbukaan  informasi  dapat  menjadi  kendali  dalam  setiap  perencanaan,  pengelolaan,  dan penyelenggaraan. Menurut Saputra, Darwanis & Abdullah, (2014), Adanya transparansi dalam administrasi publik meningkatkan hal ini karena semua penggunaan, program, dan pengelolaan keuangan diungkapkan secara jelas kepada regulator dan publik. Pemerintahan yang transparan, penggunaan  kepercayaan  karyawan  yang  efektif.  Dikatakan  transparan  apabila  pelaksanaan pengelolaannya mudah diakses atau dikelola oleh publik sehingga pengawas administrasi publik dapat  memantau  dan  mengevaluasinya.  Langkah-langkah  yang  diambil  hendaknya  bertujuan untuk  membentuk  pemerintahan  yang  lebih  transparan,  partisipatif  dan  inovatif,  sehingga meningkatkan efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu, aturan yang berlaku dalam memberikan informasi kepada public, khususnya UU No. 2009, harus menjadi pedoman bagi pegawai serta UU Keterbukaan Informasi No. 14 Tahun 2008.
Oleh karena itu, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan  pengujukan  kinerja  terhadap  pegawai  untuk  melihat  keberhasilan  dalam  mencapai tujuan yang harus menciptakan kualitas kinerja yang  sangat baik dan juga menerapkan prinsip good  governance.  Dimana  setiap  pegawai  harus  bertanggungjawab  serta  secara  terbuka  dalam menjalankan tugas, pekerjaan, dan pengambilan keputusan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif, yang dilaksanakan Pada Biro Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat.  Pada  penelitian  ini menggunakan non  probability sampling dengan  Teknik  pengambilan  sampel Total  sampling . Total  sampling adalah  Teknik  pengambilan  sampel  dimana  jumlah  sampel  sama  dengan populasi  (Sugiyono,  2019).  Teknik  pengumpulan  data  berupa  kuesioner  dan  data  diolah
menggunakan  SPSS  26.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa Deskripsi Data, Uji Asumsi Klasik, Dan Uji Hipotesis.

## a. Validitas
Menurut  Sugiyono  (2019:176),  validitas  ialah  alat  ukur  yang  dapat  dipakai  untuk mengukur  hubungan  antara  data  yang  diperoleh  dari  suatu  objek  dengan  data  yang  dapat dikumpulkan  oleh  seorang  peneliti.  Validitas  ini  perlu  dilakukan  untuk  menguji  butir pernyataan  angket,  apakah  butir  pernyataan  tersebut  layak  untuk  disebarkan.  Cara menetukan  valid  tidaknya  item  pertanyaan  pada  instrument  penelitian  ditentukan  oleh signifikan a (2-tailed). Item dikatakan valid jika signifikannya ≤ 0,05. Alternative lain untuk menentukan  validitas,  apabila  nilai r  hitung ≥  daripada ^r  tabel ,  maka  item  pernyataan tersebut  valid. apabila  nilai r  hitung ≤  daripada ^r  tabel ,  maka  item  pernyataan  tersebut dinyatakan tidak valid.
b. Reabilitas
Menurut  Sugiyono  (2019:177),  uji  reliabilitas  adalah  uji  yang  menentukan sebagamana  hasil  pengukuran  menggunakan  objek  yang  sama  memberikan informasi  serta identik.  Dengan  kata  lain  pengujian  Reliabilitas  dari  sudut  pandang  positif  (kuantitatif) adalah  tingkat  konsistensi  dan  stabilitas  data  atau  temuan.  Data  dapat  diandalkan  jika  dua atau  lebih  penelitian  dilakukan  pada  subjek  proses  yang  sama  atau  proses  yang  sama memberikan data yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian, tidak menampilkan data yang  berbeda  ketika  kumpulan  data  dipecah  menjadi  dua.  Pada  uji  reabilitas,  instrument penelitian dikatakan realibel apabila memiliki nilai koefisien Combach'sAlpha' 0,60.
c. Deskripsi Data
Menurut  Sugiyono  (2018:13),  deskripsi  data  adalah  didasarkan  positivisme  (data tertentu),  data  penelitian  disajikan  sebagai  angka  yang  diukur  secara  statistik  sebagai  alat untuk mengontrol besaran yang berkaitan pembahasan yang diteliti untuk mendapatkan hasil maximal.  Dengan  skor  80-100  (Sangat  Tinggi  (ST)),  60-80  (Tinggi    (T)),  40-60  (Sedang  ( S)), 20-40 (Rendah (R)), 0-20 (Sangat Rendah ( SR)).
d. Uji Asumsi Klasik
Menurut Sunjoyo, dkk (2013) uji asumsi klasik adalah uji persyarat bisa diterapkan dalam  analisis  regresi  linier  pada least  supplemented  vote  (OLS). Pengujian  asumsi  klasik ialah syarat yang dilakukan sebelum menguji sebuah hipotesis dengan dilihat ialah data yang bisa  didapatkan  berdistribusi  normal  atau  tidak.  Uji  asumsi  klasik  dilakukan  dengan  uji normalitas data, multikolinearitas, serta Heteroskedastisitas. Karena, data pada penelitian ini mengaplikasikan data kuesioner murni.
1) Uji  Normalitas  data :  merupakan  uji  yang  memeriksa  apakah  akuntabilitas  publik, transparansi publik, dan kinerja pegawai didalam model regresi terdistribusi normal atau tidak.  Menurut  Ghozali  (2011),  data  yang  baik  ialah  data  yang  memiliki  distribusi normal serta mendekati normal.
2) Uji  Multikolinearitas :  uji  ini  dilakukan  untuk  melihat  apakah  model  regresi menemukan  ada  korelasi  antar  variabel  independen,  yaitu  Akuntabilitas  Publik  Dan Transparansi  Publik.  Menurut  Ghozali,  (2011)  Model  regresi  yang  baik  semestinya tidak ada korelasi antara variabel independen.
3) Uji Heteroskedastisitas : ini bertujuan bisa menguji apakah terdapat perbedaan varians antara  residual  satu  variabel  dengan  variabel  lainnya  dalam  model  regresi.  (Ghozali, 2011 : 139).
e. Uji Hipotesis
Berdasarkan  rumusan  masalah,  untuk  melihat  pengaruh  maka  dilakukan  tiga  jenis pengujian  yaitu  uji  T  (parsial),  uji  F  (simultan),  dan  koefisien  determinasi.  Uji  ini  perlu untuk menentukan pengaruh dan tingkat pengaruh variabel independen, Akuntabilitas Publik dan  Transparansi  Publik  terhadap  variabel  dependen  yaitu  Kinerja  Pegawai  Di  Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sumatera Barat).

## 1) Uji T
Uji  T  ialah  salah  satu  uji  statistik  yang  dilakukan  untuk  menguji  masing-masing pengaruh  akuntabilitas  publik  serta  transparansi  publik  terhadap  kinerja  pegawai  atau menguji jawaban sementara hipotesis, (Sudjiono, 2010).

## 2) Uji F
Menurut  Sujarweni  (2015),  Uji  F  ialah  uji  signifikansi  persamaan  digunakan  serta memastikan pengaruh variabel independen akuntabilitas  publik dan transparansi publik secara bersama terhadap variabel dependen kinerja pegawai.
f. Determinasi koefisien
Menurut  Sujarweni,  (2015)  Koefisien  determinasi  (R2)  digunakan  mengenal    persentase perubahan yang disebabkan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Semakin besar  R2,  semakin  besar  persentase  perubahan  variabel  dependen  (Y)  disebabkan  oleh variabel  independen  (X).  Dengan  demikian,  semakin  tinggi  nilai  R2  maka  semakin  besar pula  variabel  dependen  Y  (kinerja  pegawai)  karena  adanya  variabel  dependen  X1  dan  X2 (Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Publik).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengolahan  data  menggunakan  bantuan  software  SPSS  versi  26.  Ada  berapa  Tahap-tahap untuk  melihat  pengaruh  Akuntabilitas  Publik  Dan  Transparansi  Publik  Terhadap  Kinerja Pegawai  di  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat,  sebagai berikut:
Table 1. Hasil Uji validitas Akuntabilitas Publik Item R hitung R tabel Sig. (2-tailed) Keterangan X1.1 0,405 0,026 Valid X1.2 0,388 0,034 Valid X1.3 0,513 0,361 0,004 Valid X1.4 0,589 0,001 Valid X1.5 0,372 0,043 Valid X1.6 0,494 0,006 Valid Transparansi Publik X2.1 0,438 0,016 Valid X2.2 0,603 0,000 Valid X2.3 0,465 0,010 Valid X2.4 0,606 0,361 0,000 Valid X2.5 0,488 0,006 Valid X2.6 0,649 0,000 Valid X2.7 0,460 0,010 Valid Kinerja Pegawai Y1 0,489 0,006 Valid Y2 0,558 0,001 Valid Y3 0,371 0,044 Valid Y4 0,433 0,361 0,017 Valid Y5 0,482 0,007 Valid Y6 0,487 0,006 Valid Y7 0,432 0,017 Valid
Berdasarkan  tabel  1.  hasil  uji  validitas  semua  item  menunjukkan  nilai  koefisien korelasi yang positif dan lebih besar dari nilai r tabel dan nilai Sig. (2tailed) ≤ 0,05. Dengan demikian, data yang diperoleh dari penelitian ini valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.
Table 2. Hasil Uji Reabilitas No Variabel Cronbach’ Alpha Ket 1. Akuntabilitas Publik 0,328 Reliabel 2. Transparansi Publik 0,583 Reliabel 3. Kinerja Pegawai 0,402 Reliabel
Berdasarkan  tabel  2.  uji  reabilitas  instrument,  maka  diperoleh  instrument Akuntabilitas  Publik  (X1)  dapat  dikatakan  reliable  dengan  nilai alpha  cronbach 0,328. Instrument penelitian Transparansi Publik (X2) dapat dikatakan reliable dengan nilai alpha cronbach 0,583.  Sedangkan  untuk  instrument  Kinerja  Pegawai  (Y)  juga  dikatakan  reliable dengan nilai alpha cronbach 0,402. Maka bisa disimpulkan bahwa setiap pernyataan  dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.
Table 3. Deskripsi Data Akuntabilitas Publik Akuntabilitas Publik Sub Variabel Skor Yang Diperoleh Skor Ideal Rata-Rata % Kategori Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran 4,6 5 4,6 92,4 Sangat Tinggi Akuntabilitas Proses 8,8 10 4,4 88,2 Sangat Tinggi Akuntabilitas Program 8.5 10 4,2 85,3 Sangat Tinggi Akuntabilitas Financial 3,9 5 3,9 78,6 Tinggi Rata-Rata Keseluruhan 6,4 7,5 4,2 86,1 Sangat Tinggi
Berdasarkan  tabel  3.  Deskripsi  data  keseluruhan  Akuntabilitas  Publik  berada  pada kategori  sangat  tinggi  yaitu  86,1%,  walaupun  sudah  tergolong  sangat  tinggi  namun  dilihat dari persentasenya masih jauh dibawah maksimal. Prinsip akuntabilitas publik yang banyak diterapkan oleh pegawai adalah akuntabilitas hukum dan kejujuran yaitu dengan persentase 92,4%,  dan  bentuk  prinsip  akuntabilitas  publik  yang  kurang  diterapkan  pegawai  adalah akuntabilitas financial/keuangan yaitu dengan persentase 78,6%.
Table 4. Deskripsi Data Transparansi Publik Transparansi Publik Sub Variabel Skor Yang Diperoleh Skor Ideal Rata- Rata % Kategori Kesediaan Dan Aksesbilitas Dokumen 4 5 4 80,1 Sangat Tinggi Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi 8 10 4 79,6 Tinggi Keterbukaan Proses 12 15 4 76,1 Tinggi Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi 3,4 5 3,4 68,9 Tinggi Rata-Rata Keseluruhan 6,8 8,75 3,8 76,1 Tinggi
Berdasarkan  tabel  4.  Deskripsi  data  keseluruhan  transparansi  publik  berada  pada kategori  tinggi  yaitu  76,1%,  walaupun  sudah  tergolong    tinggi  namun  dilihat  dari
persentasenya  masih  jauh  dibawah  maksimal.  Prinsip  transparansi  publik  yang  banyak diterapkan  oleh  pegawai  adalah  Kesediaan  Dan  Aksesbilitas  Dokumen  yaitu  dengan persentase  80,1%,  dan  bentuk  prinsip  transparansi  publik  yang  kurang  diterapkan pegawai adalah Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi yaitu dengan persentase 68,9%.
Table 5. Deskripsi Data Kinerja Pegawai Kinerja pegawai Sub Variabel Skor Yang Diperoleh Skor Ideal Rata- Rata % Kategori Kualitas Kerja 4,6 5 4,6 92,4 Sangat Tinggi Kuantitas 7,4 10 3,2 74 Tinggi Ketepatan Waktu 4,2 5 4,2 84 Sangat Tinggi Efektivitas 4,5 5 4,5 89,8 Sangat Tinggi Kemandirian 8,4 10 4,2 84,2 Sangat Tinggi Rata-Rata Keseluruhan 5,8 7 4,1 84,8 Sangat Tinggi
Berdasarkan  tabel  5.  Deskripsi  data keseluruhan  kinerja  pegawai  berada  pada kategori  sangat  tinggi  yaitu  84,8%,  walaupun  sudah  tergolong    tinggi  namun  dilihat  dari persentasenya  masih  jauh  dibawah  maksimal.  Prinsip  kinerja  pegawai  yang  banyak diterapkan oleh pegawai adalah Kualitas Kerja  yaitu dengan persentase 92,2%, dan bentuk prinsip  kinerja  pegawai  yang  kurang  diterapkan  pegawai  adalah  kuantitas  yaitu  dengan persentase 74%.

## Gambar 1. Uji Normalitas Data
Berdasarkan gambar 1. hasil uji normalitas menunjukkan titik (data) pada plot grafik probabilitas  standar  dengan  garis  diagonal.  Artinya  data  yang  diperoleh  pada  penelitian konsisten dengan asumsi normal.
Table 6. Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Akuntabilitas Publik 0,933 1,072 Transparansi Publik 0,933 1,072
Berdasarkan  tabel  6.  Hasil  uji  multikolinieritas  menunjukan  nilai  tolerance  ≥  0,1 dengan  nilai  0,933.  Sedangkan  nilai VIF variabel  Akuntabilitas  Publik  dan  Transparansi Publik  adalah  1,072  ≤  10.  Maka  variabel  independent  Akuntabilitas  Publik  Dan
Transparansi Publik tidak terjadi multikolinieritas serta variabel independent tersebut dapat dipercaya dan layak diuji dalam penelitian ini.

## Gambar 2. Uji heteroskedastisitas
Berdasarkan  gambar  2.  Pada  uji  heteroskedastisitas  membuktikan  dimana  titik-titik tersebut tidak menggambarkan pola yang jelas, tetapi titik tersebut tersebar sehingga dapat bervariasi. Maka, Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Publik tidak terjadi kesamaan.
Table 7. Hasil Uji T
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 13.629 5.102 2.671  .011 Akuntabilitas Publik .321 .132 .272 2.216  .006 Transparansi Publik .356 .127 .394 2.795  .008 a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai
Berdasarkan tabel 7. Terdapat hasil uji T (parsial) dengan menggunakan SPSS 26, uji statistik menunjukkan sebagai berikut:
a. Nilai  koefisien  akuntabilitas  Publik  adalah  0.321,  jika  variabel  akuntabilitas  Publik meningkat  sebesar  1%  dengan  asumsi  variabel  Transparansi    Publik,  dan  konstanta  (α) adalah  0,  maka  Kinerja  Pegawai  pada  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  Daerah Provinsi  Sumatera  Barat  meningkat  sebesar  0.321.  Hal  ini  dilihat  dari  signifikan Akuntabilitas Publik 0.006 ≤ 0,05 dan nilai t tabel =  t  (α/2;  n-k-1)  =  t  (0,05/2;  45-2-1)  = (0,025,42)  =  (2.017)  berarti  nilai  t hitung lebih  besar  dari  t tabel (2.216  ≥  2.017).  Nilai tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  akuntabilitas  Publik  berkontribusi  positif  bagi Kinerja Pegawai, maka H0 1 ditolak dan H1 diterima.
b. Nilai  koefisien  regresi  Transparansi    Publik  adalah  0.356,  jika  variabel  Transparansi Publik meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel Akuntabilitas Publik dan konstanta (α) adalah 0, maka Kinerja Pegawai Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat meningkat sebesar 0.356. Dengan nilai signifikan Transparansi Publik (X2) 0.008 ≤ 0,05 dan nilai t tabel = t (α/2; n-k-1) = t (0,05/2; 45-2-1) = (0,025,43) = (2.017)  berarti  nilai  t hitung lebih  kecil  dari  t tabel (2.795 ≥  2.017).  Nilai  tersebut menunjukkan  bahwa  Transparansi    Publik  berkontribusi  positif  terhadap  Kinerja Pegawai, maka H0 2 ditolak dan H2 diterima.
Table 8. Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 65.877 2 32.939 5.929 .005 b Residual 233.323 42 5.555 Total 299.200 44 a. Dependent Variable: Kinerja
b. Predictors: (Constant), Transparansi Publik, Akuntabilitas Publik
Berdasarkan  tabel  8.  Terdapat  nilai  F hitung sebesar  5.929  dengan  nilai  F tabel 3.21 sehingga nilai F hitung ≥ F tabel atau 5.929 ≥ 3.21, dengan tingkat signifikan 0,005 ≤ 0.05 maka H 03 ditolak  dan  H 3 diterima.  Kesimpulanyya,  bahwa  variabel  Akuntabilitas  Publik  Dan Transparansi  Publik  secara  Bersamaan  Berpengaruh  Positif  Dan  Signifikan  Terhadap Kinerja Pegawai di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Table 9. Hasil Determinasi koefisien Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .469 a .220 .183 2.357 a. Predictors: (Constant), Transparansi Publik, Akuntabilitas Publik
Berdasarkan  tabel  9.  Nilai  determinasi  koefisien  berupa  nilai  R-squared  terkoreksi sebesar 0,183. Artinya, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik  dalam mempengaruhi Kinerja Pegawai adalah 18,3%. Sedangkan 81,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini, yaitu. prinsip efektivitas (effectiveness), keadilan (equity), partisipasi (participation), supremasi hukum, kesetaraan, Berorientasi pada Konsensus, dan visi strategis.

## 4. PEMBAHASAN
1) Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pegawai (H 1 )
Hasil penelitian ini dijelaskan secara deskriptif bahwa variabel Akuntabilitas Publik pada kategori  sangat  tinggi  dengan  rata-rata  86,1%.  Berdasarkan  uji  hipotesis  penelitian  ini menunjukkan  Akuntabilitas  Publik  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap Kinerja Pegawai di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga  Dapat  Disimpulkan  Hipotesis  Yang  Berbunyi  Akuntabilitas  Publik  Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Pegawai secara parsial diterima. Kondisi ini menggambarkan sesungguhnya Akuntabilitas Publik dapat meningkatkan Kinerja  Pegawai.  Jika  Akuntabilitas  Publik  ini  tidak  diterapkan  oleh  Pegawai  maka  akan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai, dimana Kinerja Pegawai akan rendah. Kinerja yang buruk biasanya disebabkan oleh kurangnya kejujuran dari pegawai dan tidak menaati aturan, misalnya menyepelekan pekerjaan dan tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, menunda pekerjaan  dan  datang  tidak  tepat  waktu.    Kurangnya  kesadaran  dari  pegawai  pemerintah terhadap  pekerjaan  ini  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  yang  buruk  dan  dapat mempengaruhi  kinerja.  Ini  juga  dibahas  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Saputra, Darwanis  &  Abdullah  (2014),  Akuntabilitas  memerlukan  kesadaran  pegawai  mengenai tugas  atau  pekerjaan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  sehingga  membawa  pengaruh  yang positif  dan  menciptakan  kinerja  yang  baik.  Masalah  akuntabilitas  ini  juga  dibahas  dalam penelitian  Arinda  Hasanah  (2021),  yaitu  yang  menjadi  kendali  dalam  akuntabilitas pemerintah daerah adalah kesadaran pegawai akan tanggungjawabnya. Sedangkan  menurut widiyanti  (2017),  Akuntabilitas  ialah  suatu  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  pegawai bergantung  pada  komunitas  atau  individu  yang  mungkin  berhasil  atau  tidak  berhasil  serta menjalankan tugasnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Akuntabilitas yang diberikan dalam memberikan pelayanan sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan  yang sangat baik.  Pegawai dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pihak internal secara berkala sebagai suatu kewajiban hokum.
Menurut  Rusdiana  dan  Nasihudin  (2018),  akuntabilitas  adalah  tanggung  jawab seseorang dan  sekelompok orang ditugaskan oleh delegasi untuk melakukan tugas tertentu baik  secara  vertikal  maupun  horizontal. Mardiasmo  (2016:20),  menyebutkan  bahwa
akuntabilitas Publik adalah bertanggung jawab kepada masyarakat (principal) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk bertindak, mewakili, memberitahukan dan mengungkapkan semua tindakan  yang menjadi kewajiban pemegang amanah (agen) dan kewenangan untuk meminta tanggung jawab tersebut. Berlandaskan grand theory yaitu teori agency dijelaskan akuntabilitas  ialah  suatu  pertanggungjawaban  pihak-  yang  diberi  kepercayaan  menjelaskan bahwa  pegawai  dalam  organisasi  publik  harus  diawasi  dan  bertanggung  jawab  kepada mereka  semua  untuk  menetapkan  bahwa  manajemen  dijalankan  dengan  kepatuhan  penuh terhadap  berbagai  aturan  dan  peraturan  di  dalamnya.  Kekuatan  tugas  yang  diberikan masyarakat  kepada  pemerintah.  Akuntabilitas  dapat  meningkatkan  kesadaran  pegawai  atas tindakan  dan  keputusan  mereka  sehingga  mereka  dapat  lebih  bertanggung  jawab  atas tindakan  dan  hasil  mereka.  Dengan  demikian  pegawai  diharapkan  lebih  berkomitmen  dan memperhatikan  setiap  bertuk  pertanggungjawaban  dalam  melakukan  pekerjaan.  Bekerja dengan  memperhatikan  setiap  prinsip  dalam  akuntabilitas  publik,  seperti  akuntabilitas hokum  dan  kejujuran,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program,  dan  akuntabilitas Financial/keuangan.
Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu oleh Lucy Auditya (2013), Hari Eka  Setiyawan  &  Muhammad  Safri  (2016),  dan  Wahyuni  Arifin,  dkk  (2020)  mengatakan Akuntabilitas  publik  secara  parsial  mempengaruhi  Kinerja  Pegawai.  Menerapkan  prinsip akuntabilitas  didalam  instansi  mereka,  jika  Akuntabilitas  Publik  diterapkan  maka  Kinerja Pegawai  akan  meningkat.  Arip  Rahman  Sudrajat  (2021)  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas adalah  suatu  prinsip  yang  menjaminkan  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan pertanggungjawaban  Dalam  proses  pengembangan  suatu  kebijakan  agar  DPRD  dan masyarakat dapat mengetahui dan mengontrol kebijakan tersebut. Mamluatul Ilmiya (2022) Dikatakan  akuntabilitas  berdampak  signifikan  dan  langsung  terhadap  kinerja  dan transparansi  berdampak  signifikan  terhadap  kinerja  juga,  karena  setiap  pegawai  memiliki norma yang berlaku di instansi pemerintah.
2) Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pegawai (H 2 )
Hasil penelitian ini dijelaskan secara deskriptif bahwa variabel Transparansi Publik pada kategori  Tinggi  dengan  rata-rata  76,1%.  Berdasarkan  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa Transparansi  Publik  Berpengaruh  Positif  Dan  Signifikan  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Biro Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat.  Sehingga  dapat disimpulkan,  hipotesis  yang  berbunyi  Transparansi  Publik  Berpengaruh  Positif  Dan Signifikan  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  Daerah Provinsi Suamatera Barat secara parsial diterima.
Kondisi  ini  menggambarkan  bahwa  Transparansi  Publik  dapat  meningkatkan  Kinerja Pegawai.  Rendahnya  transparansi  publik  yang  diterapkan  oleh  pegawai  maka  akan menimbulkan  penyimpangan  dan  Korupsi  mengenai  keuangan  atau  pembangunan  dalam suatu  instansi  pemerintah  diakibatkan  oleh  kecilnya  jangkauan  informasi.  Karena Transparansi  melalui  keterbukaan  informasi  dapat  menjadi  kendali  dalam  setiap perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan. Oleh karena itu, kegiatan yang terencana, dilaksanakan  dan  dapat  dievaluasi  harus  dipaparkan  secara  terbuka  dengan  kesedian  dan aksesbilitas  yang  dapat  dijangkau,  sehingga  terdapat  kendali  dalam  setiap  tindakan  yang dilakukan  oleh  pegawai  mengenai  pengambilan  keputusan  serta  pengelolaan  keuangan. Tidak  terlibatnya  masyarakat  dalam  program  pemerintah,  karena  tidak  ada  informasi  yang terbuka mengenai kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga program pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengelolaan keuangan seringkali tidak jelas. Oleh karena itu, Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas melalui  media  maupun  website,  agar  masyarakat  mengetahui  kebijakan  dan  program  apa yang  akan  dilaksanakan  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  dan  menciptakan kepercayaan publik.
Hal  ini  dipaparkan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Saputra,  Darwanis  & Abdullah),  mengatakan  Tata  kelola  pemerintah  yang  baik  “good  governance”  adalah
pemerintah harus menciptakan transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi dapat meningkatkan efisiensi pegawai  karena semua  pekerjaan, program, dan manajemen keuangan dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan. Hal  ini  juga  didukung  oleh  (Shahib, Habib  Muhammad,  dkk,  2021)  dalam  penelitian  sebelumnya,  bahwa  pemerintah  yang transparan  merupakan  pemerintah  yang  berbasis  pada  kemudahan  akses  dan  ketersediaan informasi  atas  setiap  program,  pelaporan,  serta  anggaran.  Menurut  (Auditya,  dkk,  2013), memperluas  saluran  transparansi  yang  tersedia  di  pemerintah  akan  menjadi  pengawasan publik  yang  baik,  sehingga  akan  meningkatkan  tingkat  kinerja  pemerintah. Sedangkan menurut Nurmalasari (2018), transparansi ialah asas keterbukaan  mengharuskan masyarakat mengetahui  dan  menerima  informasi  seluas-luasnya  tentang  pengelolaan  keuangan. Transparansi  memastikan  bahwa  informasi  administrasi  publik  dapat  diakses  atau  diakses secara bebas oleh semua orang, yaitu perumusannya, kebijakan dan hasil yang dicapai dalam praktik.
Berlandaskan  grand  theory  ialah  teori  agency  mengatakan  bahwa  dengan  adanya Transparansi yang lebih baik, organisasi dapat memperoleh kepercayaan publik  yang lebih besar,  yang  pada  gilirannya  dapat  membantu  meningkatkan  kinerja  organisasi.  Sedangkan Mahmudi  (2016:17),  menyatakan  Transparansi  berarti  tercapainya  keterbukaan  dalam mengkomunikasikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  sumber  daya  publik kepada  stokeholders.  Transparansi  juga  berarti  bahwa  para  pengelola  organisasi  sektor publik  dapat  menemukan  penjelasan  tentang  kegiatan,  program,  dan  kebijakan  yang  ada yang  dilaksanakan  dengan  sumber  daya  yang  dikerahkan.  Menurut  Ritonga  dan  Syahrir (2016),  Transparansi  tidak  terbatas  pada  ketersediaan  informasi  dan  informasi  yang dipublikasikan,  tetapi  juga  penyajian  yang  efesien  (siaran).  Informasi  yang  dipublikasi secara efesien akan lebih berguna dan efektif dalam keputusan publik tentang pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan  demikian,  pegawai  diharapkan  lebih  berkomitmen  untuk  menerapkan  prinsip Transparansi  Publik  guna  mendapatkan  Kepercayaan  Publik.  Jika  Transparansi  Publik diterapkan oleh pegawai dengan maksimal maka akan terjadi peningkatan terhadap kinerja. sebaliknya,  apabila  Transparansi  Publik  rendah  maka  akan  mempengaruhi  kinerja pegawai karena  tidak  mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pegawai  hrus memperhatikan  dimensi  Transparansi  Publik  seperti  kesediaan  dan  aksesbilitas  dokumen, kejelasan  dan  kelengkapan  informasi,  keterbukaan  proses,  dan  menerapkan  kerangka  yang menjamin transparansi.
Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu oleh  Lucy Auditya (2013), Hari Eka  Setiyawan  &  Muhammad  Safri  (2016),  dan  Wahyuni  Arifin,  dkk  (2020)  mengatakan Transparansi  Publik berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Pegawai. Transparan dalam pengambilan  keputusan  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan  komitmen  pegawai  terhadap organisasi. Arip Rahman Sudrajat (2021) mengatakan bahwa Transparansi publik menjamin kebebasan  setiap  orang  untuk  mengetahui  pengelolaan  pemerintah atau  keterbukaan  dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah sehingga DPRD dan masyarakat dapat mengetahui dan mengontrol  kebijakan  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  kami  melihat  bahwa  Transparansi  harus dilakukan  oleh  pegawai  untuk  mendapatkan  kepercayaan  publik.  Jika  transparansi ditegakkan  oleh  pegawai  dengan  maksimal  maka  akan  meningkatkan  kinerja  pegawai. Sebaliknya,  jika  rendah  Transparansi    Publik  akan  mempengaruhi  Kinerja  Pegawai  karena tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
3) Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pegawai (H 3 )
Hasil  Penelitian  Ini  Dijelaskan  Secara  Deskriptif  Bahwa  kinerja  pegawai  pada  kategori sangat tinggi dengan rata-rata 84,8%. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan Akuntabilitas Publik  Dan  Transparansi  Publik  Secara  Bersamaan  Berpengaruh  Positif  Dan  Signifikan Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  Daerah  Provinsi Sumatera  Barat.  Sehingga  Dapat  Disimpulkan  Bahwa  Hipotesis  Yang  Berbunyi
Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Publik Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja  Pegawai  Pada  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Secretariat  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat secara simultan diterima.
Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  akuntabilitas  Publik  dan  Transparansi    Publik sangat  penting  untuk  diterapkan  dalam  Kinerja  Pegawai.  Akuntabilitas  Publik  dan Transparansi  Publik  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  perwujudan  dari  tanggungjawab pegawai  dalam  melaksanakan  pekerjaanya.  Rendahnya  Akuntabilitas  Publik  Dan Transparansi Publik dapat menyebabkan rendahnya kinerja pegawai.  Demikian,  diperlukan dilakukan pengukuran kinerja pada pegawai. Menurut (Nordiawan & Hertianti, 2010) dalam penelitian sebelumnya mengatakan pengukuran kinerja berguna dalam membantu pengambil keputusan  dalam  memantau  serta  meningkatkan  kinerja  yang  berfokus  pada  tujuan pemerintah untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja terhadap pegawai dapat dilihat dari dimensi kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian dalam bekerja.
Menurut  Moceriono  (2017),  kinerja  adalah  gambaran  seberapa  sukses  suatu  organisasi yang melakukan kegiatan atau program politik dalam rangka mencapai maksud, tujuan, visi dan  misi  yang  dirumuskan  dalam  rencana  strategis  organisasi.  Kinerja  dapat  diidentifikasi serta diukur ketika pegawai atau kelompok pegawai memiliki seperangkat kriteria, standar, atau  tolok  ukur  yang  ditetapkan  oleh  suatu  instansi  untuk  mencapai  keberhasilan..  Untuk alasan  ini,  tidak  mungkin  mengetahui  kinerja  individu  atau  kinerja  suatu  organisasi  tanpa arah  dan  sasaran  yang  ditetapkan  dalam  pengukuran,  tanpa  kriteria  keberhasilan. Berlandaskan  grand  theory  ialah  teori  agency  menjelaskan  akuntabilitas  Publik  dan Transparansi Publik dapat membantu meningkatkan Kinerja Pegawai dan organisasi secara keseluruhan  dengan  mendorong  tanggung  jawab,  memotivasi  kinerja  yang  lebih  baik, meningkatkan  koordinasi  dan  kolaborasi,  meningkatkan  kepercayaan  publik,  serta meningkatkan kinerja pegawai.
Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Lucy Auditya (2013), Hari Eka Setiyawan & Muhammad Safri (2016), dan Wahyuni Arifin, dkk (2020) mengatakan bahwa akuntabilitas Publik dan Transparansi  Publik berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. akuntabilitas  dan  Transparansi  dapat  membantu  menciptakan  prosedur  yang  adil  dan transparan  dalam  pengambilan  keputusan,  yang  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan  komitmen pegawai  terhadap  organisasi. Hal  ini  memberikan  gambaran  akuntabilitas  Publik  dan Transparansi    Publik  sangat  penting  untuk  diterapkan  dalam  Kinerja  Pegawai.transparansi dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  perwujudan  dari  tanggungjawab  pegawai  dalam melaksanakan pekerjaanya.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama ,  Akuntabilitas  Publik  Secara  Parsial  Berpengaruh  Positif  Dan  Signifikan  Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan begitu, Pegawai diharapkan lebih memperhatikan dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip  Akuntabilitas  Publik  dalam  setiap  menjalankan  tugas  atau  pekerjaan  guna meningkatkan Kinerja Pegawai.
Kedua ,  Transparansi  Publik  Secara  Parsial  Berpengaruh  Positif  Dan  Signifikan  Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro  Kesejahteraan Rakyat Secretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan  begitu,  Pegawai  diharapkan  berkomitmen  untuk  menerapkan  Transparansi  Publik dengan memberikan informasi  dan memperhatikan saluran informasi yang telah tersedia guna menciptakan Kepercayaan Publik untuk meningkatkan Kinerja Pegawai.
Ketiga , Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Publik Secara Simultan Berpengaruh Positif Dan  Signifikan  Terhadap  Kinerja  Pegawai.  Dari  hasil  penelitian  ini  bisa  disimpulkan  bahwa Akuntabilitas  Publik  dan  Transparansi  Publik  secara  bersama-sama  mempengaruhi  kinerja pegawai Di  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  sebesar
18,3%  dan  81,7%  dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya    dalam  konsep  good  governance  seperti seperti  prinsip  efektivitas  (effectiveness),  keadilan  (equity),  partisipasi  (participation), supremasi hukum, kesetaraan, Berorientasi pada Konsensus, dan visi strategis.

## 6. REFERENSI
Anas Sudjiono. (2010). Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press.
Arifin,  W. U., Muchlis, S., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi dan Fairness  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dengan  Pemanfaatan  Accounting Information  System  Sebagai  Pemoderasi. ISAFIR:  Islamic  Accounting  and  Finance Review , 1 (2), 67-82.
Auditya Lucy, Husaini dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1 : 21- 42 (ISSN 2303- 0348).
Ghozali,  Imam.  2011.  “Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS”.  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hari Eka Setiyawan dan Muhammad Safri. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik,  dan  Pengawasan  terhadap  Kinerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Bungo (Studi kasus pada Perangkat Daerah Kabupaten Bungo).
Hasanah,  Arinda.  2021.  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Terhadap  Kinerja  Dengan Efektivitas  Anggaran  Sebagai  Variabel  Intervening  pada  OPD  Pemerintahan Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mamluatul, Ilmiyah. (2022). Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  dan  Transparansi    Publik Terhadap  Kinerja  Dengan  Efektivitas  Anggaran  Sebagai  Variabel  Intervening  Pada OPD Pemerintahan Sumatera Utara.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi O
Moeheriono.  2014.  Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi  Edisi  Revisi,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Nurmalasari, D. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Lekopancing Kecamatan  Tanralili  Kabupaten  Maros.  Journal  of  Chemical  Information  and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Ritonga,  I.  T.,  &  Syahrir,  S.  (2016).  Mengukur  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  di Indonesia:  berbasis  website.  Jurnal  Akuntansi  &  Auditing  Indonesia,  20(2),  110– 126.
Rusdiana,  &  Nasihudin.  2018.  Akuntabilitas  kinerja  dan  pelaporan  penelitian.  Bandung:  Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
Saputra,  Devi  Satria,  Darwanis  dan  Syukriy  Abdullah.  2014.  Pengaruh  Transparansi,
Akuntabilitas  dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah. Jurnal Akuntansi.3(2):76-84.
Sudrajat,  A.  R.  (2021).  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Publik:  Bagaimana  Engaruh  Terhadap Kinerja  Satuan  Perangkat  Daerah  Di  Kabupaten  Sumedang. Repository  FISIP UNSAP , 3 (1).
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D  12th  Edition.  Bandung:
Afabeta.
Suhendar,  A.  (2020).  Keterbukaan  Informasi  Publik  Bentuk  Keseriusan  Pemerintah  Menuju Good  Governance  (Implementasi  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  2008).  Jurnal Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis  Kinerja  Dan  Administrasi  Pelayanan Publik, 13(2), 243–251.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2015.  Metodologi  Penelitian  Bisnis  Dan  Ekonomi,  33.  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sunjoyo, dkk. (2013). Aplikasi SPSS untuk Smart Riset, Bandung: Alfabeta. Widiyanti,  A.  (2017).  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa(Studi Pada  Desa  Sumberejo  Dan  Desa  Kandung  Di  Kecamatan  Winongan  Kabupaten Pasuruan). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.