Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index DOI: https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995
This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

## DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF UANG TUNAI MUI YOGYAKARTA

## Ananto Triwibowo
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung E-Mail: ananto112793@gmail.com
Abstract As a public institution that has a mandate to manage the waqf cash fund, the waqf agency is required to be capable of managing the cash waqf fund and implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) as a form of responsibility to public The impact of the implementation of GCG itself, in addition to improve the level of public trust, will increase the amount of fund accepted by the waqf agency. This research aims to describe the management of  cash  waqf  and  to  analyze  the  implementation  of  Good  Corporate Governance (GCG) principles respectively done and in BWU/T MUI DIY in the management of cash waqf.
This is a qualitative-descriptive research using a case study approach aimed to describe the reality of the cash waqf management and the implementation of GCG principles in BWU/T MUI DIY. The results were then analyzed or measured using the theories relevant with the issues concerned. In addition, this  research  used  SWOT  analysis  to  observe  the  strengths,  weaknesses, opportunities and challenges in managing the cash waqf faced by the BWU/T MUI DIY.
Based on the results of the research, it can be found that in the management of the cash waqf done by BWUT MUI DIY overall has been implemented in accordance  with  the  existing  laws,  either  from  legislation,  regulation  of religion  minister,  and  regulation  issued  by  BWI.  Meanwhile  for  the implementation of GCG principles in the management of cash waqf done by BWUT  MUI  DIY  recently  has  not  been  done  maximally.  Of  five  basic principles  of  GCG  including  transparency,  accountability,  responsibility, independence  and  fairness,  in  fact  there  are  only  two  principles  conducted entirely that is the principle of independence and fairness. On the other hand, the  principles  of  transparency,  accountability,  and  responsibility  have  not been applied entirely.
Keywords: Good Corporate Governance Principles, Cash Waqf Management
Volume 04 Number 1, page 123-146, January - June 2020 Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah ISSN: Print 2579-3233 ; Online 2580-068X
124 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020

## Abstrak
Sebagai lembaga publik yang mendapatkan amanah untuk mengelola dana  wakaf  tunai,  lembaga  wakaf  dituntut  untuk  bisa  menerapkan prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance sebagai  bentuk pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  luas.  Dampak  dari penerapan  GCG  sendiri  selain  akan  meningkatkan  tingkat kepercayaan masyarakat juga akan meningkatkan jumlah dana yang diterima  oleh  lembaga  wakaf.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  pengelolaan  wakaf  tunai  yang  dilakukan  oleh BWU/T MUI DIY serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG pada BWU/T MUI DIY dalam pengelolaan wakaf tunai.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan menggunakan  pendekatan  studi  kasus  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  realitas  tentang  pengelolaan  wakaf  tunai  dan penerapan  prinsip-prinsip  GCG pada  BWU/T  MUI  DIY  yang kemudian  dianalisis  atau  melakukan  pengukuran  dengan menggunakan  teori-teori  yang  relevan  dengan  masalah  yang diangkat. selain itu penelitian ini  juga menggunakan analisis SWOT untuk  mengetahui  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  tantangan  dalam pengelolaan wakaf tunai yang dihadapi oleh BWU/T MUI DIY.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  dalam pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY secara keseluruhan  sudah  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada  baik  dari perundang-undangan, peraturan menteri agama, dan juga peraturan yang  ditetapkan  oleh  BWI.  Sedangkan  untuk  penerapan  prinsip- prinsip  GCG  pada  pengelolaan  wakaf  tunai  yang  dilakukan  oleh BWU/T  MUI  DIY  selama  ini  belum  dilaksanakan  secara  maksimal. Dari  kelima  prinsip  dasar  GCG  yakni  transparasi,  akuntabiltas, responsibilitas,  idependesnsi  dan  juga  fairness  ternyata  hanya  dua prinsip yang dilaksanakan secara utuh yakni prinsip indepedensi dan juga fairness . Sedangkan untuk prinsip transparasi, akuntabiltas, dan juga responsibiltas belum dilaksanakan secara utuh.
Kata Kunci: Prinsip-Prinsip Good Corporate  Governance, Wakaf  Uang Pengelolaan

## A. PENDAHULUAN
Dalam istilah ekonomi Islam wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam pendistribusian pendapatan. Dengan adanya wakaf ini diharapkan mampu untuk  membantu  dalam  pengentasan  kemiskinan.  Wakaf  dalam  Islam  sudah dikenal bersamaan dengan dimulainya era kenabian Muhammad saw. Ditandai dengan  pembangunan  Masjid  Quba.  Kemudian  disusul  dengan  pembangunan Masjid  Nabawi  yang  dibangun  di  atas  tanah  anak  yatim  dari  Bani  Najjar  yang dibeli  Rasulullah  saw.  Rasulullah  saw  mewakafkan  tanah  yang  dibelinya  itu
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ... │ 125 untuk  dibangun  masjid,  dan  kemudian  para  sahabat  memberikan  sokongan berupa wakaf untuk penyelesian pembangunan masjid tersebut 1 .
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  kini  wakaf  pun  juga  mengalami perkembangan  dalam  bentuk  pengelolaanya.  Dalam  sejarah,  sebagai  mana disebutkan oleh Syafi’i Antonio bahwa pengelolaan ini tidak lepas dari periodesasi pengelolaan  wakaf  secara  umum  yakni  periode  tradisonal,  periode  semi profesional,  dan  periode  profesional 2 .  Peluang  yang  lebih  besar  muncul  akhir- akhir ini dengan disahkan rancangan Undang-undang Wakaf menjadi Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran Undang-undang Wakaf itu  memberikan  harapan  kepada  semua  pihak  dalam  upaya  pemberdayaan ekonomi  rakyat,  di  samping  untuk  kepentingan  peribadatan  dan  sarana  sosial lainnya 3 . Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, banyak bank syariah  dan  lembaga  pengelola  wakaf  meluncurkan  produk  dan  fasilitas  yang menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat.
Namun fenomena yang terjadi saat ini bahwa manfaat wakaf dan wakaf tunai  pada  khususnya,  kurang  dapat  dirasakan  dan  didayagunakan  secara optimal  untuk  peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia.  Ada beberapa kendala yang menyebabkan perihal tersebut diantaranya adalah aspek kelembagaan, aspek kesadaran hukum masyarakat, dan aspek manajemen 4 .
Salah  satu  aspek  kelembagaan  dan  managemen  adalah  kurangnya tranparasi lembaga wakaf terhadap masyarakat yang mengakibatkan kurangnya tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  wakaf  tersebut  dan  akan berpengaruh pada dana wakaf yang diterima karena masyarakat lebih memilih untuk mewakafkan harta mereka secara langsung. Serta kurangnya jumlah nazhir yang profesional dan belum optimalnya lembaga lembaga pengelola wakaf dalam mengelola wakaf yang semestinya keberadaanya menjadi faktor penentu dalam
1 Suhrawardi K. Lubis, dkk., Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 99.
2 Achmad  Djunaidi,Thobieb  Al-Asyhar, Menuju  Era  Wakaf  Produktif;  Sebuah  Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, cet II, ( Jakarta:Mitra abadi Press, 2005), hlm.v-vi
3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
4 Achmad  Arief  Budiman, Akuntabiltas  Lembaga  Pengelolaan  Wakaf ,(  Semarang,  2011, Jurnal Walisongo, Vol 19, No 1),hlm. 76
126 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
pemanfaatan  harta  wakaf  dan  digunakan  dalam  bentuk  produktif,  misalnya upaya peningkatan kegiatan usaha dan lain sebagainya 5 .
Sehingga  untuk  tercapainya  pengelolaan  wakaf  tunai  secara  profesional dibutuhkan pengelolaan wakaf tunai yang baik. Selain menerapkan pengelolaan wakaf  tunai  yang  baik,  untuk  meningkatkan  tingkat  profesionalitas,  lembaga wakaf sebagai lembaga sosial juga perlu untuk menjaga tingkat kepercayaan wakif dan  juga  masyarakat,  yang  nantinya  akan  mempengaruhi  pada  sumber  dana wakaf yang diterima oleh badan wakaf.
Untuk  meningkatkan  kepercayaan  tersebut,  lembaga  wakaf  dapat melaksakan Good Corporate Governance . Penerapan Good Corporate Governance tidak hanya diterapkan pada organisasi bisnis baik yang bersifat profit oriented saja akan tetapi juga perlu diterapkan pada lembaga atau perusahaa nirlaba. Pada organisasi bisnis baik yang bersifat profit oriented maupun organisasi nirlaba selama telah ada penyerahan mandat pengelolaan tugas – tugas organisasi kepada pihak lain maka agency  theory (teori  keagenan)  akan  berlaku  dalam  organisasi  tersebut.  Teori keagenan  melihat  pihak  manajemen  perusahaan  berperan  sebagai  agen  bagi pemilik  atau  stakeholder  perusahaan.  Pihak  manajemen  bertindak  penuh kesadaran bagi kepentingan pribadinya 6 . Pada lembaga wakaf agency theor y juga berlaku dimana lembaga wakaf sebagai pihak yang menjalakan amanah dari para wakif .
Salah  satu  lembaga  wakaf  yang  sudah  mengelola  wakaf  tunai  adalah Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. BWUT MUI DIY mengelola wakaf tunai sejak 2008 dengan bekerjasama BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).
Dalam  pengelolaan  wakaf  tunai  yang  dilakukan  oleh  BWUT  MUI  DIY selama  ini  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  baik  kendala  yang disebabkan  oleh  faktor  internal  ataupun  external.  Laporan  terahir  yang dikeluarkan oleh BWU/T MUI DIY terkait dengan dana yang sudah dikumpulkan
5 Fadillah Mughnisani, “Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia” ,  http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/  diakses  pada  23  Maret  2017 pada pukul 14.29 WIB
6 Thomas S. Kaihatu, Good Governance dan Penerapannya di Indonesia ,Jurnal Manajemen dan  Kewirausahaan,  Jurusan  Ekonomi  Manajemen,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Kristen  Petra Surabaya, Vol. 8, Nomor 1, Maret 2006, hlm. 23
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ... │ 127 dari tahun 2008 hingga tahun 2016 belum menunjukkan angka sampai satu milyar, tepatnya adalah Rp 536.511.033. Padahal terdapat akumulasi jumlah wakif dari tahun 2008 - 2016 sebanyak 1677 orang 7 .
Selain itu BWU/T MUI DIY yang sudah ada sejak tahun 2008 dan berada langsung  dibawah  naungan  MUI  Yogyakarta,  ternyata  sampai  saat  ini  masih belum terdaftar sebagai lembaga pengelola wakaf tunai pada pihak BWI. Bahkan sampai  saat  ini  belum  ada  sekalipun  bentuk  laporan  baik  keuangan  atupun kegiatan  yang  diberikan  baik  kepada  BWI,  wakif,  maupun  kepada  masyarakat secara umum. Hal ini menjadi sangat berlawanan dengan prinsip transparasi yang seharusnya di lakukan oleh lembaga wakaf.
Tujuan dari adanya penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY serta mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate  Governance pada  BWU/T  MUI  DIY  dalam pengelolaan wakaf tunai.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Pengergtian dan Dasar Hukum Wakaf Tunai
Dengan melihat perkembangan zaman, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan  lagi  tentang  pentingnya  uang  (bentuk  kontan)  dalam bertransaksi, maka  kalangan  ulama’  Indonesia,  dalam  hal  ini  adalah  MUI telah  merespon  positif  wakaf  tunai.  Pada  tanggal  11  Mei  2002  MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf tunai ( waqf al-nuqud ), dengan  syarat  nilai  pokok  wakaf  dijamin  kelestariannya  dan  dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas 8 .
Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai, bahwa wakaf tunai ( cash waqf ) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai 9 . Sedangkan  menurut  Bank  Indonesia  mendefinisikan  bahwa  wakaf  tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah
7 M.Mas’udi  dkk,  Laporan  BWT  MUI  DIY  tahun  2016  dalam  Analisis  terhadap Pengembangan  Wakaf  Tunai  ( waqf  Nuqud )  di  Indonesia,  Fakultas  Agama  Islam,  Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, hlm. 48
8 Suhrawardi K. Lubis, dkk., Wakaf,,, hlm. 103
9 Kementrian Agama Republik Indonesia. Tanya Jawab Wakaf Uan g (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2011), hlm.11
128 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya 10 .
Dilihat  dari  pengertian  wakaf  tunai  secara  lebih  terperinci  dapat merujuk dari peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda wakaf Bergerak Berupa Uang, pada Pasal 1 ayat ke 3 disebutkan bahwa wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya  disebut  wakaf  uang  adalah  wakaf  berupa  uang  yang  dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih 11 .
Untuk  dasar  hukum  wakaf  tunai  sama halnya  seperti  dasar  hukum wakaf secara umum. Bahwa wakaf tidak terdapat dalam Al- Qur’an dan as - Sunnah, begitupun juga dengan wakaf tunai. Namun makna dan kandungan wakaf tunai terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut.
Untuk  dasar  hukum  wakaf  tunai  di  dalam  Al- Qur’an  sering menggunakan  dengan  istilah-istilah  berbuat  kebajikan  atau  kebaikan, sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur’an, surat Ali Imran ayat 92, s urat Al-Baqarah ayat 267 yang sudah disebutkan sebelumnya pada dasar hukum wakaf.
2. Pengelolaan Wakaf Tunai
a. Penghimpunan Wakaf Tunai
Penghimpunan dana ( fundraising ) merupakan kegiatan
penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Adapun  yang  dimaksud  metode  atau  teknik fundraising adalah  suatu bentuk  kegiatan  yang  khas  yang  dilakukan  oleh  nazhir  dalam rangka menghimpun dana/daya dari  masyarakat. Metode penghimpunan dana pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung ( direct ) dan tidak langsung ( indirect ) 12 . Untuk penghimpunan wakaf tunai telah diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak
10 Direktorat Pemberdayaan Wakaf,. Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 23
11 Peraturan BWI No 1 Tahun 2009
12 Zaim Saidi, Kewiraswastaan Sosial Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam, Miftahul Huda, Model Manajemen Fundraising Wakaf , Jurnal Ahkam: Vol XIII, No 1,(Januari 2013), hlm. 35
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ... │ 129
Berupa  Uang.  Dalam  undang-undang  tersebut  pada  bagian  III  tepatnya pada pasal ke 4 mengenani setoran wakaf uang disebutkan bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dimana setoran wakaf uang secara langsung adalah wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU sedangkan untuk setoran tidak langsung adalah melalui media  electronic  channel,  antara  lain:  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM), Phone Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking 13 .

## b. Pendistribusian Wakaf Tunai
Pendistribusian  berasal  dari  kata  dasar  distribusi  yang  berarti penyaluran  (pembagian,  pengiriman)  kepada  beberapa  orang  atau  ke beberapa  tempat.  Sedangkan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia pendistribusian mempunyai arti proses, cara, perbuatan
mendistribusikan 14 .
Terkait pendisribusian wakaf tunai atau penyaluran manfaat dari wakaf tunai sudah diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 pada BAB IV pada pasal 13 sampai 15. Dijelaskan bahwa penyaluran  manfaat  dari  wakaf  tunai  dapat  dilakukan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Penyaluran  manfaat  hasil  investasi Wakaf  Uang  secara  langsung  adalah  program  pembinaan  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  secara  langsung  dikelola  oleh  Nazhir sedangkan Penyaluran manfaat  hasil investasi  Wakaf  Uang  secara  tidak langsung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  program pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  kemitraan  dengan lembaga  pemberdayaan  lain  yang  memenuhi  kriteria  kelayakan kelembagaan dan profesional 15 .

## c. Pelaporan dan Pengawasan Wakaf Tunai
Adanya pelaporan dan pengawasan tentang dana wakaf tunai yang diterima serta dikelola oleh lembaga wakaf sudah diatur dalam Peraturan
13 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009
14 Muhammad Afdhal, Proses Kegiatan Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan , Vol. 3 No.6 (Juni 2016), hlm. 495 15 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009
130 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
Menteri  Agama    Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
Dalam peraturan tersebut pada BAB IV pasal 9 disebutkan bahwa Nazhir  wajib  menyampaikan  laporan  pengelolaan  wakaf  uang  setiap  6 (enam)  bulan  kepada  BWI  dengan  tembusan  kepada  Direktur  Jenderal. Laporan  pengelolaan  sebagaimana  dimaksud  meliputi:  pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan  rencana  pengembangan  pada  tahun  berikutnya  dan  disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku 16 .
Selanjutnya  terkait  dengan  pengawasan  dijelaskan  pada  BAB  IV pasal 10 dijelaskan bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan    wakaf  uang  yang  dilakukan  oleh  LKS-PWU.  Pengawasan sebagaimana  dimaksud  pada  dilakukan  melalui  laporan  tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jendral pengawasan juga dapat dilakukan oleh  BWI  terhadap    pengelolaan  dan  pengembangan    wakaf  uang  yang dilakukan oleh Nazhir 17 .
Terkait  peran  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan  juga dijelaskan  dalam  peraturan  tersebut  pada  pasal  12  dijelasakan  bahwa, masyarakat  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas Nazhir.  Pengawasan  sebagaimana  yang  dimaksud  yakni  dilakukan dengan  menyampaikan  laporan  adanya  indikasi  pelanggaran  terhadap ketentuan  peraturan  perundangundangan  secara  tertulis  kepada  kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI 18 .
3. Good Corporate Governance
Good Corporate Governance (GCG) merupakan istilah yang populer dan telah menjadi topik bahasan utama serat terus dikaji oleh para pelaku bisnis,  akademisi,  pembuat  kebijakan,  dan  lain  sebagainya.  Pemahaman tentang praktik good corporate governance terus mengalami perkembangan
16 Peraturan  Menteri  Agama    Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
17 ibid 18 ibid
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ... │ 131 dari waktu ke waktu seiring dengan kompleksitas dan tekanan persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan 19 .
Istilah Corporate Governance terdiri atas dua kata, yaitu corporate dan governance .  secara  bahasa,  corporate  dalam Oxford  Advance  Learnes Dictionary 20 adalah united in a single group , sedangkan governance 21 adalah the activity or manner of governing . Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  menyebutkan  bahwa Good  Corporate  Governance adalah  prinsip-prinsip  yang  mendasari  suatu  proses  dan  mekanisme pengelolaan  perusahaan  berlandaskan  peraturan  perundang-undangan dan  etika  berusaha.  Tujuannya  adalah  untuk  mengoptimalkan  nilai perusahaan  agar  memiliki  daya  saing  yang  kuat,  baik  secara  nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan  hidup  berkelanjutan  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan perusahaan 22 .
Agar  dapat  berjalan  secara  sehat  sesuai  dengan  arah  yang ditetapkan,  maka  diperlukan  prinsip-prinsip  yang  harus  diperhatikan dalam  penerapan Good  Corporate  Governance oleh  perusahaan  atau organisasi.  Prinsip-prinsip  tersebut  adalah  transparasi  ( transparency ),
akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ), kemandirian  ( independency ),  dan  kewajaran-kejujuran-keadilan  ( fairnes ).
Dengan  demikian,  implementasi  konsep good  corporate  governance dalam pengelolaan perusahaan adalah upaya menerpakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam aturan main, prosedur, dan hubungan antara pihak  yang  mengambil  keputusan  dengan  pihak  yang  akan  melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut 23 .
19 Rahmani  Timorita  Yulianti, Good  Corporate  Giovernance  di  Lembaga  Zakat ,
(Yogyakarta: Kaukaba, 2016), hlm.  7
20 Jonathan Crowther (ed), Oxford Advance Learnes Dictionary of Current English ,  Fifth Edition ( Inggris: Oxford University Press, 1995), dalam Good Corporate Governance di Lembaga Zakat , oleh Rahmani Timorita Yulianti, (Yogyakarta : Kaukaba, 2016), hlm. 9 21 ibid , hlm. 10
22 Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  No  :  Per-01/Mbu/2011  Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance ) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 No. 1.
23 Rahmani Timorita Yulianti, Good,,, hlm. 19
132 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
Dalam  bukunya Good  Corporate  Governance di  Lembaga  Zakat,
Rahmani  Timorita  Yulianti  menyebutkan  indikator-indikator  dalam masing-masing  prinsip good  corporate  governance ,  adapun  indikator tersebut:
Tabel 1. Prinsip-Prinsip dan Indikator Good Corporate Governance 1 Transparasi
a. Rencana kerja tahunan
b. Laporan keuangan berkala triwulan ,tengah tahunan ,dan tahunan
c. Sitem akuntasi berbasis standar akutansi
d. Teknologi informasi dalam sistem pelaopran kegiatan dan keuangan
e. Sistem manajemen informasi
f. Laporan kegiatan dan keuangan insidental
g. Informasi penting tentang kegiatan insidental
2 Akuntabilitas
a. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
b. Komite audit dan manajemen resiko Kordinasi program kerja
c. Monitoring program kerja/kegiatan
d. Evaluasi program kerja/kegiatan
3 Responsibilitas
a. Anggaran dasar dan Peraturan Perundang-Undangan
b. Kewajiban sosial perusahaan (CSR)
c. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
d. Keterbukaan informasi sesuai regulasi
e. Etika moral, dan akhlak
4 Independensi
a. Kondisi  saling  menghormati  hak,  kewajiban,  dan  tugas  masing- masing organ
b. Kondisi  bahwa  selain  pengurus  dilarang  mencampuri  urusan lembaga
c. Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan
d. Adanya  pedoman  yang  jelas  dan  tegas  tentang  eksistensi  organ dalam lembaga 5 Kewajaran dan Kesetaraan
a. Terciptanya  peran  dan  tanggungjawab  setiap  pengurus/organ lembaga
b. Keadan memperlakukan muzaki dan mustahik secara adil dan jujur
c. Kondisi kerja yang dan aman bagi pengurus
d. Kondisi  memperbolehkan  muzaki  memberikan  masukan  sesuai ketentuan
e. Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak
f. Adanya peraturan pelaksanaan lembaga
g. Adanya kebijakan untuk melidungi lembaga
Sumber: Good  Corporate  Governance di  Lembaga  Zakat  oleh  Rahmani  Timorota Yulianti
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ... │ 133
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa setiap organisai atau lembaga  baik  itu  yang  bersifat  profit  atau  pun  non  profit  selama  sudah masuk ke dalam theory agency atau mengelola dana dari pihak ketiga maka lembaga  tersebut  diharuskan  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG, begitu  pun  juga  dengan  lembaga  wakaf  dan  lembaga  zakat.  Sebagai lembaga publik lembaga wakaf memiliki kesamaan dengan lembaga zakat kesamaan tersebut terletak pada dana yang dikelola yang merupakan dana filantropi atau dana yang berasal dari kedermawanaan seseorang. Selain itu  banyak  juga  saat  ini  lembaga  zakat  yang  sudah  merangkap  juga menjadi lembaga wakaf dalam satu kepengurusan. Sehingga secara garis besar  untuk  penerapan  prinsip-prinsip  GCG  pada  lembaga  wakaf  bisa disamakan dengan lembaga zakat.
Hanya saja nantinya yang akan menjadi perbedaan pada lembaga wakaf dan lembaga zakat terletak pada pemberian nama bagi pihak yang memberikan dana dan penerima dana, dan juga bentuk pengelolaan dana tersebut dimana wakaf pokoknya harus ditahan dan tidak boleh berkurang sedangkan dana zakat bisa disalurkan keseluruhanya.
Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Good Corporate Governance ini  bukanlah  hal  yang  asing  dalam  Islam.  Sebagaimana  dijelaskan sebelumnya  bahwa  GCG  mengandung  prinsip-prinsip  yang  melindungi kepentingan  stakeholder.  Prinsip-prinsip  tersebut  adalah  melalui penerapan fairness , transparancy , independent , accountability dan responsibility .
Dalam konteks good corporate governance dalam perspektif syariah, pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep good corporate governance yang lebih luas dari good corporate governance konvensional. Dalam Islam, kepentingan utama yang lebih utama adalah penjagaan Islam itu sendiri. Dengan  kata  lain,  konsep good  corporate  governance dalam  Islam  lebih komprehensif dari Franco-German Model 24 .
24 Mardian , Studi eksplorasi pengungkapan penerapan prinsip syariah (sharia compliance) di Bank Syariah . Jurnal Sebi Volume.04 No.1 (2011).

## 134 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
Sikap  kejujuran,  bertanggungjawab,  bisa  dipercaya  dan diandalkan,  serta  kepekaan  terhadap  lingkungan  sosial  itulah  yang menjadi tujuan penerapan good corporate governance dalam suatu organisasi atau lembaga. Hal tersebut relevan dengan sikap Nabi Muhammad SAW. 15  abad  yang  lalu,  ketika  beliau  membina  dirinya  menjadi  seorang pedagang  dan  pemimpin  profesional,  beliau  memiliki  reputasi  dan integritas luar biasa.
Dengan  demikian,  prinsip-prinsip good  corporate  governance sama dengan karakter Nabi Muhammad saw yaitu, sidik , amanah, tabligh , dan fatanah 25 .  Selanjutnya  Muqorobin  menyatakan  bahwa good  corporate governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip tauhid, taqwa dan ridha, keseimbangan dan keadilan, serta kemaslahatan 26 .

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini memnggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  kulitatif  ini  adalah  dengan menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Untuk  mengumpulkan  data  pada penelitian ini mengunakan teknik wawancara, dokumentasi dan juga observasi.
Pada wawancara peneliti menggunkan purposive sampling atau sampling bertujuan  untuk  menentuan  informan. Purposive  sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang yang kita harapkan,  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan  memudahkan peneliti  menjelajahi  obyek  atau  situasi  sosial  yang  diteliti.  Sehingga  dengan menggunakan teknik ini peneliti menetapkan Drs. H. Harsoyo, M.Si selaku ketua umum  BWUT  MUI  DIY  dan  Zaki  Ghufron,  S.Pd.I  selaku  sekertaris  sebagai informan dalam penelitian ini.
Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, Analisis deskriptif ini bertujuan untuk, mendeskripsikan
25 Rahmani Timorita Yulianti, Good,,, hlm. 39 26 Masyudi  Muqorobin. Fikih  Tata  Kelola  Organisasi  Laba:Sebuah  Pengantar. Disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Tata  Kelola  dan  Rapat  Kerja  tanggal  25-27  Maret  2011, Universitas Muhammadiyah Purwekerto,hlm 11
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ... │ 135 dan menganalisis pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWUT MUI DIY dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di dalamnya.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengelolaan Wakaf Tunai di BWUT MUI DIY
Secara garis besar bentuk pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T  MUI  DIY  terbagi  ke  dalam  tiga  bagian,  yakni  penghimpunan  dana wakaf, pengembangan dana wakaf, dan pendistribusian hasil wakaf 27 .

## a. Penghimpunan Wakaf Tunai
Dalam melakukan penghimpunan wakaf tunai BWU/T MUI DIY mengghunakan  metode  langsung  dan  tidak  langsung.  Untuk  metode langsung  yakni  dengan  mendatangi  pengajian-pengajian  yang  ada  di wilayah  Yogyakarta,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  memberikan kesempatan kepada para jamaah pengajian untuk bisa memberikan wakaf pada tempat yang sudah disediakan oleh pihak BWU/T MUI DIY. Selain dengan  menggunakan  metode  langsung  berupa  pengajian  dalam menghimpun wakaf tunai, BWU/T MUI DIY juga menerima wakaf tunai dengan  metode  tidak  langsung,  dimana  BWU/T/T  MUI  DIY  sudah bekerjasama dengan pihak Departemen Agama wilayah Yogyakarta dan juga Bank BPD Syariah Yogyakarta dalam memperkenalkan wakaf tunai yang ada pada BWU/T MUI DIY 28 .
Jika dilihat dari awal berdirinya BWU/T MUI DIY pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 di setiap tahunnya ada kenaikan jumlah dana wakaf dan wakif yang diterima oleh BWU/T MUI DIY. Bahkan total dana yang wakaf tuani yang sudah terkumpul sampa saat ini sudah mencapai kurang lebih 600 juta rupiah. Diakui bahwa seharusnya nominal tersebut bisa  saja  lebih  besar  jika  pihak  BWUT  MUI  DIY  lebih  gencar  dalam melakukan penghimpunan dana. Untuk wakif yang berhak mendapatkan SWU, sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak BWU/T MUI adalah wakif yang memberikan wakaf dengan minimal nominal Rp. 50.000. Sedangkan untuk  wakif  yang  ingin  memberikan  wakaf  tunai  dibawah  nominal
27 Wawancara dengan  Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal  31 Juli 2017
136 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
tersebut tetap akan diterima oleh pihak BWU/T MUI hanya saja nantinya pihak BWU/T tidak mencetakkan SWU 29 .
Dilihat  dari  metode  penghimpunan  dana  yang  dilakukan  oleh BWU/T MUI DIY sudah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta  Benda  Wakaf  Bergerak  Berupa  Uang.  Dalam  undang-undang tersebut pada bagian III tepatnya pada pasal ke 4 mengenani setoran wakaf uang  disebutkan  bahwa  setoran  wakaf  uang  dapat  dilakukan  secara langsung dan tidak langsung. Dimana setoran wakaf uang secara langsung adalah wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU sedangkan untuk setoran  tidak  langsung  adalah  melalui  media  electronic  channel,  antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking 30 .
Hanya  saja  yang  menjadi  permasalahan  dalam  mekanisme penghimpunan wakaf tunai oleh BWU/T MUI terletak pada pencetakan SWU,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan  Badan  Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 pada Bagian II pasal 3 ayat ke dua bahwa wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertikat Wakaf Uang, sedangkan BWU/T MUI  DIY  mengeluarkan  SWU  dengan  minimal  wakaf  di  nominal  Rp 50.000,00 sehinga tidak terdapat kesesuaian bahkan untuk perbandingan nominalnya juga terlalu jauh.

## b. Pengembangan Wakaf Tunai
Dalam hal pengelolaan wakaf tunai untuk dikembangkan, BWU/T MUI DIY sudah bekerjasama dengan salah satu LKS PWU yang ditunjuk oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  Bank  BPD  Yogyakarta  Syariah. Sehingga  seluruh  dana  yang  masuk  kepada  BWU/T  MUI  DIY  akan dimasukkan ke dalam Bank BPD Yogyakarta atas nama rekening BWU/T MUI DIY. Selain itu untuk lebih memudahkan dalam berkordinasi antara BPD DIY Syariah dengan pihak BWU/T MUI DIY, pihak BPD DIY Syariah
29 ibid
30 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ... │ 137 juga memberikan sekre bagi pihak BWU/T MUI DIY yang berada dalam satu tempat dengan BPD DIY Syariah 31 .
Terkait mekanisme pengelolaan pengembangan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY adalah bahwa dana wakaf tunai yang masuk  kepada  BPD  DIY  Syariah  akan  dimasukkan  kedalam  rekening tabungan  mudharabah  atas  nama  BWU/T  MUI  DIY  dengan  No.rek 500.262.777-1. Setelah dana wakaf tunai  yang terkumpul  pada tabungan BWU/T MUI DIY mencapai nominal yang ditentukan selanjutnya melalui persetujuan bendahara BWU/T MUI DIY dana tersebut akan dipindahkan pada  rekening  deposito  BWU/T  MUI  DIY  tetap  pada  Bank  yang  sama yakni BPD DIY Syariah sebagai LKS PWU 32 .
Selanjutnya disebutkan oleh Zaki Gufhron bahwa sampai saat ini nominal  bagi  hasil  yang  sudah  diterima  oleh  BWU/T  MUI  DIY  sudah mencapai nominal Rp. 100.000.000,00 yang mana keseluruhan dana bagi hasil  tersebut  sudah  berhasil  diputarkan,  karena  BWU/T  MUI  DIY memiliki  prinsip  bahwa  semakin  cepat  dana  diputarkan  maka  akan semakin memeberikan manfaat dari pada dana harus mengendap.
Dilihat  dari  segi  pengelolaan  wakaf  tunai  yang  dilakukan  oleh BWU/T MUI DIY maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaanya sudah sesuai dengan regulasi yang ada agar dana wakaf dikelola oleh lembaga keuangang yang resmi ditunjuk oleh Pemerintah dan Bwi, dalam hal ini adalah Bank BPD DIY Syariah.
Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal  28,  penerimaan  wakaf  uang  dapat  dilakukan  melalui  Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri. Bank BPD DIY Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  mengelola  dan mengembangkan  wakaf  uang.  Pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah yaitu, Bank BPD DIY Syariah berperan dan menempati  posisi  sebagai  penyimpan  dana  pokok  wakaf.  Dalam
31 Wawancara dengan  Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal  31 Juli 2017
138 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
pengelolaannya  wakaf  uang  tersebut  nantinya  akan  berbentuk  rekening tabungan dan setelah terkumpul dana wakaf pokok uang sebesar 10jt akan dipindah  ke  dalam  bentuk  deposito,  sehingga  nanti  akan  muncul  bagi hasil.  Bagi hasil  tersebut yang nantinya akan di salurkan ke masyarakat atau  kelompok  yang  membutuhkan  sebagai  modal  usaha,  melaui kerjasama dengan BWU/T MUI DIYsebagai pihak nazhir wakaf tunai 33 .

## c. Pendistribusian Wakaf Tunai
Untuk proses pendistribusian, dalam kepengurusan BWU/T MUI DIY memiliki bagian tersendiri yang disebut dengan seksi  pentasarufan atau penyaluran dana. Tugas dan wewenang dari seksi pentasarufan ini secara  garis  besar  adalah  menentukan  dan  mempertimbangkan mauquf alaih mana  saja  yang  akan  menerima  hasil  dari  wakaf  tunai.  Selain menetukan dan mempertimbangkan, tugas dari seksi pentasarufan adalah mendampingi  dan  memberikan  pembinaan mauquf  alaih selama  proses berjalannya kerjasama antara BWU/T MUI DIY dengan mauquf alaih 34 .
Untuk  pendisrtibusian  dana  yang  dilakukan,  BWU/T  MUI  DIY memiliki beberapa bentuk atau model kegiatan. Untuk model produktif, terdiri  dari penyaluran untuk bisnis riil  dan investasi produk keuangan syariah.  Sedangkan  untuk  bentuk  sosial,  terdiri  dari  penyaluran  untuk pendidikan  dan  kesehatan.  Selain  dalam  bentuk  produktif  dan  sosial, BWU/T  MUI  DIY  juga  memeiliki  kegiatan  penyaluran  manfaat  yakni dengan  memberikan  Pinjaman  Produktif  Tanpa  Agunan  dan  Biaya (PROTAB 1) Reguler yang dapat diangsur bulanan selama 1 tahun dengan maksimal  pinjaman  saat  ini  mecapai  nominal  Rp  700.000,  Pinjaman Produktif  Tanpa  Agunan  dan  Biaya  (PROTAB  2)  juga  dapat  diangsur bulanan selama 1 tahun dengan maksimal pinjaman Rp 3.000.000 dan juga Sebrakan  yakni  pinjaman  yang  dilakukan  dengan  nominal  yang  cukup besar dengan jangka waktu pengembalian yang lebih pendek 35 .
33 Hendro  Setyadi, Pengelolaan  Pengembangan  Wakaf  Uang  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48  Pada Bank BPD DIY Syariah , Jurnal Iqtishadia, Vol. 2, No. 1, Maret 2017 34 Wawancara dengan  Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal  31 Juli 2017
35 Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2017
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ... │ 139
Sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh BWU/T MUI DIY dalam menentukan  pendistribusian  dana  bagi  hasil  wakaf  tunai  adalah  pada sektor  perekonomian  mikro  pedesaan,  sehingga  untuk  dana  yang diberikan tidak terlalu besar akan tetapi dapat memberikan manfaat yang maksimal.  Dengan  adanya  pinjaman  tanpa  biaya  dan  jaminan  yang diberikan  kepada  masyarakat  pedesaan  diharapkan  mampu  membantu perekonomian masyarakat yang tidak memilki modal dan  juga jaminan sebagai  tambahan  modal  usaha  mikro.  Harsoyo  menambahkan  pada sektor usaha perdagangan, bahwa yang diperjual belikan adalah barang- barang  yang  dapat  diproduksi  atau  didapatkan  dari  sekitar  masyarakat seperti  berjualan  jamu,  sayur-sayuran,  makanan  ringan  dan  lain sebagainya. Sampai saat ini bentuk pendistribusian dana bagi hasil wakaf tunai BWU/T MUI DIY juga sudah menjadi contoh bagi lembaga-lembaga wakaf lainya, karena dinilai model pendistribusian yang dilakukan oleh BWU/T  MUI  DIY  mampu  berperan  besar  dalam  meningkatkan  sektor perekonomian masyarakat menengah ke bawah 36 .
Jika ditinjau dari segi pendistribusian yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY selama ini maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda  Wakaf  Bergerak  Berupa  Uang.  Pada  Bab  VI  pasal  ke  13  dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyaluran manfaat hasil investasi wakaf  uang  dapat  dilakukan  secara  langsung  dan  tidak  langsung 37 . Dimana BWU/T MUI DIY menyalurkan manfaat hasil dari wakaf tunai secara langsung kepada mauquf alaih setelah melalui proses pertimbangan kepengurusan  dan  juga  menyalurkan  manfaat  hasil  dari  wakaf  tunai secara tidak langsung dengan bekerjasama dengan Bank BPD Yogyakarta Syariah.
Selain itu untuk program yang dijalankan oleh BWU/T MUI DIY dengan  mengarah  kepada  sektor  produktif,  sosial,  dan  perekonomian
36 ibid
37 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009
140 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
mikro  pedesaan  juga  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Badan  Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 yang terdapat pada pasal ke 14 bahwa penyaluran  manfaat  hasil  investasi  wakaf  uang  secara  langsung  dapat dilakukan  melalui  program  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat yang  dijalankan  sesuai  dengan  syariah  seperti  program  sosial,  program pendidikan,  program  kesehatan,  program  ekonomi  berupa  pembinaan dan  bantuan  modal  usaha  mikro,  dan  juga  program  dakwah  berupa penyediaan da’i dan mubaligh.
2. Penerapan Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance pada Pengelolaan Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY
a. Transparasi ( transparency )
Bentuk  transparasi  yang  dilakukan  oleh  BWU/T  MUI  DIY selama ini yakni dengan memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada masyarakat luas. Hanya saja sampai saat ini BWU/T MUI  belum  memberikan  kemudahan  akses  bagi  masyarakat  untuk mengetahui laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dilakukan oleh  BWU/T  MUI  DIY.  Bentuk  laporan  keuangan  dan  kegiatan BWU/T  MUI  DIY  hanya  disampaikan  melalui  presentasi  saat  ada pengenalan  wakaf  tunai  melalui  pengajian,  ataupun  perkumpulan yang difasilitasi oleh kemenag, serta memberikan informasi pelaporan kepada mereka yang meminta secara langsung kepada BWU/T MUI DIY,  seperti  ketika  ada  proses  penelitian  dari  mahasiswa  dan  lain sebagainya 38 .
Jika  dilihat  dari  kesembilan  indikator-indikator  prinsip transparasi dapat disimpulkan BWU/T MUI DIY dalam menerapkan prinsip  transparsi  hanya  terpenuhi  pada  laporan  keuangan  berkala tahunan  saja.  Untuk  rencana  kerja  tahunan  diakui  oleh  Harsoyo bahwa pernah diadakan sebelumnya namun tidak secara rutin setiap tahunya,  sedangkan  untuk  penyusunan  keuangan  berkala  triwulan dan  tengah  tahunan  sudah  menjadi  satu  dengan  laporan  berkala tahunan,  untuk  sistem  akuntansi  berbasis  standar  akuntasi  diakui
38 Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2017
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ... │ 141 sampai  saat  ini  juga  belum  terlaksana  karena  sampai  saat  ini  juga belum ada sistem akuntansi untuk wakaf, terkait teknologi informasi dalam  sistem  pelaporan  kegiatan  dan  keuangan  juga  belum dimanfaatkan sebaik mungkin.

## b. Akuntabilitas
Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY disampaikan oleh Harsoyo selaku ketua pelaksana BWU/T  MUI  DIY  bahwa  sampai  saat  ini  dapat  dikatakan  sangat lemah. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang tidak terpenuhi. Seperti  penyiapan  laporan  keuangan  secara  cepat  dan  tepat  diakui bahwa saat ini masih banyak kekurangan yang dialami oleh BWU/T MUI  DIY  baik  dari  segi  penyusunan  laporan  keuangan  tersebut maupun dari segi bentuk pelaporanya 39
Selanjutnya terkait dengan komite audit dan manajemen resiko juga  belum  berjalan  dengan  baik,  meskipun  BWU/T  MUI  sudah memiliki  audit  internal  tersendiri  dalam  susunan  kepengurusan namun  diakui  sampai  saat  ini  belum  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan, selain itu disampaikan bahwa sampai saat ini juga belum ada  bentuk  auditing  dari  pihak  eksternal.  Selain  itu  terkait  dengan kordinasi  program  kerja,  monitoring  program  kerja/  kegiatan,  dan evaluasi  program  kerja/  kegiatan  juga  belum  berjalan  secara maksimal.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  BWU/T  MUI  DIY  adalah kesibukan dari masing-masing pengurus yang memiliki
tanggunjawab  diluar  kepengurusan  nazhir  BWU/T  MUI  DIY,  yang menyebabkan  masing-masing  pengurus  mengalami  kesulitan  untuk berkordinasi satu sama lain 40 .
Jika  dilihat  dari  banyaknya  indikator-indikator  akuntabilas yang  tidak  terpenuhi  oleh  kepengurusan  BWU/T  MUI  DIY  maka dapat  disimpulkan  bahwa  saat  ini  untuk  penerapan  prinsip akuntabilitas  BWU/T  MUI  DIY  masih  sangat  lemah.  Sehingga
39 ibid
40 Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2017
142 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
diharapkan kedepannya BWU/T MUI DIY dapat menerapkan prinsip akuntabilitas secara utuh, dengan cara masing-masing pengurus dapat bertanggungjawab  terhadap  tugas  masing-masing  yang  sudah diamanahkan.
c. Responsibilitas
Terkait  dengan  penerapan  prinsip  responsibilitas  yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut terletak pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pendaftaran BWU/T MUI DIY sebagai nazhir wakaf tunai. Dijelaskan bahwa sampai saat ini BWU/T MUI DIY masih belum memilki badan hukum  yang  jelas  dan  juga  belum  terdaftar  di  pihak  BWI  sebagai nazhir  wakaf  tunai.  Dijelaskan  oleh  Harsoyo  bahwa  belum terdaftaranya BWU/T MUI DIY sebagai nazhir wakaf tunai di pihak BWI  dikarenakan  status  BWU/T  MUI  DIY  yang  berada  di  bawah naungan MUI sedangkan sampai saat ini MUI juga belum memiliki badan hukum yang jelas 41 .
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan  Badan  Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang tatacara pendaftaran nazhir wakaf uang, disebutkan pada pasal 2 dalam undang-undang tersebut bahwa  “Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI  dan  memenuhi  persyaratan  Nazhir  sesuai  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 42 .
Jika dilihat dari penerapan prinsip responsibilitas BWU/T MUI DIY secara keseluruhan bahwa sampai saat ini masih belum terlaksana secara  penuh.  Kekurangan  yang  ada  terletak  pada  bentuk  legalitas BWU/T  MUI  DIY  sebagai  pengelola  wakaf  tunai  karena  belum terdaftar  di  pihak  BWI sebagai lembaga  yang mengayomi  lembaga- lembaga wakaf di Indonesia. Sehingga diharapkan BWU/T MUI DIY
41 ibid
42 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ... │ 143 sebagai  nazhir  wakaf  tunai  yang  sudah  berdiri  sejak  tahun  2008  ini dapat  segera  menyelesaikan  proses  pendaftaran  kepada  pihak  BWI supaya  menjadi  lembaga  wakaf  yang  diakui,  dan  juga  berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat umum.
d. Kemandirian
Diakui oleh Harsoyo untuk tingkat indepedensi BWU/T MUI DIY sangatlah kuat, artinya sampai saat ini tidak ada intervensi terkait dengan kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga dari pihak manapun. Disampaikan untuk kerjasama dengan pihak Banak BPD DIY Syariah selaku LKS PWU berjalan dengan baik, dan mampu menjalankan hak dan  kewajiban  masing-masing  dimana  BWU/T  MUI  DIY  sebagai nazhir dan Bank BPD DIY Syariah sebagai LKS PWU 43 .
Dilihat dari keempat indikator-indikator prinsip kemandirian maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sampai  saat  ini  BWU/T  MUI  DIY sudah  menerapkan  prinsip  indepedensi  secara  menyeluruh.  Dilihat dari adanya saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing organisasi  yang  bekerjasama,  tidak  adanya  intervensi  dari  pihak manapun  terkait  dengan  kebijakan-kebijakan  dan  urusan  lembaga, sikap  profesionalitas  yang  dilakukan  oleh  pengurus  sehingga  tidak memunculkan  kepentingan  pribadi  ataupun  kelompok  dalam keputusan, dan tentang adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ.
e. Kewajaran dan Kesetaraan ( Fairness )
Untuk  dapat  mengetahui  seberapa  besar  prinsip fairness ini dijalankan  dibutuhkan  indikator-indikator  yang  berdasarkan  pada pengertian  mengenai  prinsip fairness tersebut.  Adapun  indikator- indikator tersebut adalah terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus/organ lembaga; keadaan memperlakukan wakif dan mauquf alaih secara adil dan jujur; kondisi kerja yang nyaman dan aman bagi pengurus;  kondisi  memperbolehkan  wakif  memberikan  masukan sesuai  ketentuan;  adanya  peraturan  yang  melindungi  kepentingan
43 Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2017
144 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
para pihak; adanya peraturan pelaksanaan lembaga; adanya kebijakan untuk melidungi lembaga 44 .
Jika  dilihat  dari  indikator-indikator  tersebut  di  atas  maka untuk  penerapan  prinsip fairness pada  BWU/T  MUI  DIY  sejauh  ini dapat disimpulkan sudah memenuhi standar hanya saja ada beberapa indikator  yang  dianggap  masih  belum  diterapkan  secara  maksimal, indikator tersebut adalah terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus.
Harsoyo  selaku  ketua  pelaksana  BWU/T  MUI  DIY menyatakan  bahwa  sampai  saat  ini  ada  beberapa  pengurus  yang masih  belum  memberikan  kontribusi  nyata  pada  sektor  yang diamanahkan. Sebagian besar kendala yang dihadapi  adalah karena pengurus tersebut memiliki kesibukan lain di luar dari kepengurusan BWU/T  MUI  DIY,  sehingga  ada  beberapa  tugas  yang  seharusnya dikerjakan  oleh  pengurus  tersebut  justru  dikerjakan  oleh  pengurus yang lain 45 .

## E. KESIMPULAN
Dilihat dari pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY  baik  dari  segi  penghimpunan  dana,  pengembangan  dana,  dan  juga pendistribusian dana maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh BWU/T MUI dapat dikatakan bagus, selain dikarenakan sudah sesuai dengan regulasi yang ada tujuan dari adanya wakaf tunai  yang  dikelola oleh  BWU/T  MUI  sudah  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  luas,terutama yang berada di wilayah pedesaan.
Mengenai  prinsip-prinsip  GCG  yang  dilakukan  oleh  BWU/T  MUI  DIY selama ini,dapat disimpulkan bahwa masih belum dilaksanakan secara utuh atau masih ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang paling menonjol terletak pada penerapan  prinsip  transparasi  dan  juga  akuntabilitas.  Sedangkan  pada  prinsip responsibilitas kekurangan yang dialami hanya terletak pada pertangungjawaban pada  perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan sampai saat ini BWU/T
44 Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate,,, .hlm. 8
45 Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2017
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ... │ 145
MUI  DIY  masih  belum  terdaftar  sebagai  nazhir  wakaf  tunai  di  pihak  BWI sedangkan perundang-undangan mengharuskan bahwa nazhir wakaf tunai harus terdaftar di pihak BWI. Sedangkan terkait dengan prinsip indepedensi dan juga fairness yang diterapkan oleh BWU/T MUI DIY sudah dapat dikatakan terlaksana secara utuh dengan terpenuhinya indikator-indikator dari kedua prinsip tersebut.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mohammad  Daud,  1998,  Sistem  Ekonomi  Islam:  Zakat  dan  Wakaf,  cet.1, Jakarta: UI Press.
Arif, Syafrudin.,  2010,“Wakaf  Tunai  Sebagai  Alternatif  Mekanisme  Retribusi Keuangan Islam”, Jur nal La-Riba Vol, 4, No 1 , Juli 2010.
Atabik,  Ahmad.,  2014,“Manajemen  Pengelolaan  Wakaf  Tunai  di  Indonesia”, Jurnal Ziswaf, Vol 1,No.1, Juni 2014, Kudus : STAIN Kudus.
Budiman, Ahmad Arief.,2011,”Akuntabiltas Lembaga Pengelolaan Wakaf”, Jurnal Walisongo, Vol 19, No 1, Mei 2011, Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Kemenag RI.
Djunaidi,  Achmad,  Thobieb  Al-Asyhar,  2005,  Menuju  Era  Wakaf  Produktif; Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, cet II, Jakarta: Mitra abadi Press.

## Fadillah  Mughnisani,“Pengelolaan  Wakaf  Tunai  di  Yayasan  Wakaf  Universitas
Muslim Indonesia”,http://journal.uin -alauddin.ac.id /index.php/Iqtisaduna/,  diakses  pada  23  Maret  2017  pada  pukul  14.29
Wib.
Hadi, A. Chairul., 2009,“Peluang wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam”, Jurnal Turats, Vol. 5, No 1, Juni 2009.
Hadi, Sutrisno., 2004, Metodologi Research, jilid 2, Yogyakarta : Penertbit Andi. Harsoyo.,Wawancara Ketua Pelaksanaan BWU/T MUI DIY, Yogyakarta, 18 Juli 2017  Huda,  Miftahul.,2014,“Manajemen  Fundaraising  Wakaf  Potret Yayasan Badan Wakaf.

## Universitas  Islam  Indonesia  Yogyakarta  dalam  Menggalang  Wakaf”,  Jurnal
Justitia  Isalamica,  Vol.  11,  No  1,  Januari-Juni  2014,  Ponorogo:  Jurusan Syariah dan ekonomi Islam STAIN Ponorogo.
Huda, Nurul.,  Desti  Anggraini  dkk,  2014,“Akuntabilitas  Sebagai  Sebuah  solusi Pengelolaan  Wakaf”,  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma,Vol  5,  No  3,
Desember 2014, Malang.
146 │ TAPIS , Vol. 04, No. 1 January – June 2020
Kaihatu,  Thomas  S.,  2006,  “Good  Corporate  Governance  dan  Pen erapannya  di Indonesia”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan .
Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
Lubis, Suhrawardi K., dkk., 2010, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta: Sinar Grafika.
Maradita,  Aldir a.,  2014,  “Karakteristik  Good  Corporate  Governance  pada  Bank Syariah  dan  Bank  Konvensional”,  Jurnal  Yuridika,  Vol  29,  No  2,  Mei - Agustus 2014.
Maulidan, 2015,“Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Fianancial Performance  terhadap  Corporate  Social  Responsbility”,  Jurnal  Dinamika Akuntan dan Bisnis Vol.2 No. 2, 2015.
Moleong,
Lexy  J.,  1994, Metodelogi    Penelitian    Kualitatif,    edisi    revisi, Bandung:Remaja Rosdakarya.
Musthofa,  Najibah.,  dan  Mohd  Zamro  Huda,  2014,  “Educational  Waqf Management  in  Malasia’s  Higher  Education  Instititions:  Review  of Literature”,  Jurnal  IJMS  21,No  2,  2014,  hlm.  63 -81,  Malaysia:  Fakulti Pengajian Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.
PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS Dan UUS Pasal 1 ayat 10.
Peraturan  BWI  NO  1  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
Peraturan BWI NO 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang Peraturan Menteri Agama NO 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  No:  Per-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 No. 1.
Tjager, I Nyoman., DKK, 2003, Corporate Governance, Jakarta: PT. Prenhalindo.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Wadjdy,  Farid.,  Mursyid,  2007,  Wakaf  dan  Kesejahteraan  Umat,  Yogyakarta  :
Pustaka pelajar.
Yulianti, Rahmani Timorita., 20016, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, Yogyakarta: Kaukaba.
Zaki Ghufron, Wawancara Sekertaris BWU/T MUI DIY, Yogyakarta, 31 Juli 2017.