PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK SEBAGAI  SALAH SATU  UNSUR  DARI   PENGAWASAN

## Good Regional Financial Management as an Element of Supervision
Boby  Segah 1*
Kaharap 2 Auditor  Pada  Inspektorat
Provinsi KalimantanTengah,
Indonesia
*email:
bobysegah@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini adalah bertujuan untuk melihat dan  mempelajari serta  mendeskripsikan beberapa hal yang terkaitan  dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan  akuntabel    sebagai    salah  satu  unsur    pengawasan  pertama  bagaimana pengelolaan  keuangan    yang  baik  sebagai  salah  satu  unsur  dalam  pengawasan terhadap  anggaran,  kedua  apa  yang  menjadi  digunakan  untuk  mewujudkan pengelolaan keuangan secara trasnparan dengan tujuan untuk memberikan kejelasan dalam  menganalisis  pernyataan  di  atas,  data  -data  dalam  tulisan  ini  di  kumpulkan melalui studi pustaka (literature) dan dalam tulisan ini kami hanya  melihat  secara umum tentang pengelolaan keuangan  yang baik  dan transparan.
Didasarkan  pada  kreativitas  dan  kemampuan  dari  pemerintah  daerah  untuk mengelola  keuangan,  dengan  memanfaatkan  sumber-sumber  yang  ada.  Selain  itu pemerintah daerah juga melakukan inovasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama  menggali  sumber-sumber  yang  baik  dengan  melakukan  beberapa  hal seperti;  Meningkatkan  pengawasan  pada  setiap  pos  penerimaan  sehingga  bisa mengurangi kebocoran penerimaan, Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan  yang  sudah  ada  maupun  penggalian  potensi  baru,  Mengintensifkan penagihan  dan  peningkatan  monitoring,  Melaksanakan Cash  Management.   Terkait dengan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  transparan  pemerintah daerah  telah menyampaikan laporan keuangannya secara periodik di website yang mereka miliki dan dapat diakses langsung oleh seluruh masyarakat, sehingga setiap masyarakat  juga  memiliki  akses  yang  cukup  luas  untuk  mengetahui  perkembangan dana  di  daerah  tersebut,  terutama  di  tingkat  pemerintahan.  Penyampaian  laporan keuangan  seperti  ini  kepada  masyarakat  umum  menjadi  sebuah  indikasi  adanya transparansi  pemerintah  dalam  penggunaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah.

## Kata Kunci:
Pengelolaan
Keuangan Daerah Pengawasan
Keywords :
Management Regional Finance Supervision

## Accepted
July 2022

## Published
Oktober 2022

## Abstract
This paper aims to see and study and describe several things related to transparent and accountable  regional  financial  management  as  one  of  the  elements  of  supervision. Transparently, in order to provide clarity in analyzing the above statement, the data in this paper were collected through a literature study, and in this paper, we only look in general terms at good and transparent financial management.
Based on the creativity and ability of local governments to manage finances, by utilizing existing  resources.  In  addition,  local  governments  also  innovate  in  terms  of  regional financial management, especially exploring good sources by doing several things such as increased  supervision  at  each  reception  post  so  that  it  can  reduce  revenue  leakage, Collecting data on potential sources of existing revenue as well as exploring new potential, Intensify  billing  and  increase  monitoring,  Implement  Cash  Management.  Regarding  the implementation  of  transparent  regional  financial  management,  the  regional  government has  submitted  its  financial  reports  periodically  on  its  website  which  can  be  accessed directly by the entire community, so that every community also has wide enough access to find  out  the  development  of  funds  in  the  area,  especially  at  the  government  level. Submission  of  financial  reports  like  this  to  the  general  public  is  an  indication  of government transparency in the use of regional revenue and expenditure budgets.
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open Access article under  the  CC-BY-SA  License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v8i2

## PENDAHULUAN
Perubahan  paradigma  penyelenggaraan pemerintahan daerah    di  Indonesia  dari  pola  Sentralisasi    menjadi Desentralisasi  memiliki konsekwensi  terhadap  makin besarnya  penyerahan wewenang dari pemeritah pusat ke  pemerintah    daerah,  sehingga  pemerintah  daerah memiliki  kewenangan    yang    cukup    besar    untuik menyelenggarakan    pemerintahan.  Otonomi  daerah dengan  azas    desentralisasi  memberikan  kewenangan dan kesempatan yang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan  pemerintahan  secara  langsung    dan bertanggungjawab  dalam  mewujudkan    kesejahteraan masyarakat  di daerah.
Perubahan  paradigma    adalah  salah    satu  pola penyelenggaraan  pemerintahan  dengan di tetapkannya Undang – uandang  Nomor  32   Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang    Pemerintahan  Daerah    yang    di  maksud dengan otonomi  daerah adalah Hak,  wewenang, dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengawasan  atas  penyelenngaraan  pemerintahan daerah    dilakukan    oleh  Inspektorat    Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Kota sedangkan pengawasan  atas  penyelenggaraan  daerah  adalah merupakan amanah  dari ketentuan  Pasal 378 Undang – undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Perubahan  paradigma  pengawasan    internal    yang sudah meluas  yaitu pada  efektivitas  pencapaian  visa dan  misi  suatu  organisasi  di  lingkungan    pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.  Inspektorat    adalah  lembaga perangkat  daerah  yang    mempunyai  tugas  membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Bidang  Pengawasan .
Pengawasan  internal    pemerintah  dilakukan  oleh Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP) adalah unit  organisasi  dilingkungan  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  Kementerian  Negara,  Lembaga Negara  dan  Lembaga  Non  Departemen    yang mempunyai tugas  dan  fungsi  melakukan  pengawasan dalam lingkup kewenangan APIP  sendiri seperti BPKP.
Perwujudan  dari  amanat  pengawasan  internal pemerintah  yang  efektif,  efisien  dan  ekonomis sekurang - kurangnya ada :
1. Memberikan  keyakinan  yang    memadai  atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian  tujuan  penyelenggaraan    tugas  dan fungsi.
2. Memberikan  peringatan  dini    dan  meningkatkan efektivitas manajemem resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
3. Memberikan    peringatan  dan  meningkatkan kualitas  tata  kelola  penyelenggaraan    tugas  dan fungsi.
Sebagaimana  dalam  struktur  pengawasan  yang  ada sekarang  ini  fungsi  pengawasan internal  pemerintah di  setiap  tingkatan  pemerintah  di  perlukan keberadaannya  sebagai  satuan  pengawas    internal pemerintah  agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan  baik  dan  benar.  Inspektorat  adalah  perangkat daerah yang  di bentuk  untuk membantu pemerintah untuk    melakukan  pengawasan    dan    pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## METODOLOGI
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif, dimana metode yang memfokuskan penelitian dengan  memaparkan  fenomena  yangn  terjadi.  Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan induktif.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  cara
Purposive  Samplilng dimana  informannya  ditentukan oleh  peneliti  sendiri,  akan  tetapi  tidak  menutup kemungkinan  juga  bisa  menggunakan  teknik snowball (Sugiyono, 2014).

## LANDASAN TEORITIS
Dalam      Kamus    Umum  Bahasa  Indonesia  Karangan Sugono,  Dendy  dkk  kata          “awas  “    antara  lain diartikan  seba gai  “ dapat melihat baik  – baik , tajam penglihatan,  tajam  tilitnya,  ,waspada”  dan  lain  – lain.
Sedangkan  kata  kendali  diartikan  “  kekang”, pengendalian  berarti    “pengekangan”    dan  kata pengendalian  dalam  Bahasa  Indonesia  jelas  sekali bedanya.
Produk  dari  kegiatan  pengawasan  adalah  untuk mengetahui,  sedangkan  kegiatan  pengendalian  adalah langsung  memberikan  arah  kepada  obyek  yang dikendalikan.
Dari rumusan  tersebut  dapat ditarik benang  merah bahwa    pengertian  pengawasan    adalah  proses pengamatan    dari  pelaksanaan  dari  seluruh  kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan.
Pengawasan  atas  suatu  pekerjaan  atau  kegiatan dilakukan    dengan  maksud  agar  kegiatan  tersebut dilaksanakan  dan  terlaksana    sesuai  dengan    rencana yang sudah ditetapkan. Rachman, Arifin Apdul  (2001) mengatakan  pengawasan :
1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu  berjalan sesuai dengan  rencana  yang telah di tetapkan.
2. Untuk  mengetahui  apakah  segala  seuatu    berjalan sesuai  dengan  instruksi  serta  prinsip-prinsip  yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan - kelemahan serta    kesulitan  dan  kegagalannya  sehingga  dapat diadakan perubahan-perubahan
untuk memperbaiki    serta  mencegah  pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk  mengetahui  apakah  segala  sesuatu  berjalan efesian dan apakah tidak dapat diadakan  perbaikan -  perbaikan      lebih  lanjut,  sehingga  mendapat efisiensi yang lebih besar.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan    daerah  merupakan  salah  satu aspek  penting  dalam    pemyelengaraan  pemerintahan daerah  yang    bertujuan  dalam  menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat  daerah.  Pengelolaan  keuangan    daerah yang  baik  akan    berdampak    pada  penyelenggaraan pemerintahan  yang  efektif,  efisien  dan  tepat    sasaran. Definisi    pengelolaan  keuangan  daerah    keseluruhan kegiatan  pejabat  pengelola    keuangan  daerah  sesuai dengan kedudukan  dan kewenangannya   yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban .
Landasan  hukum  yang  mengatur  tentang    Pengelolaan Keungan Daerah  seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah    Nomor  58    Tahun  2005    tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah    seperti  yang  sudah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah adalah seluruh kegiatan  yang  meliputi    perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan    pertanggungjawaban, serta pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal  ini    mengandung  beberapa    kepengurusan    umum atau yang  sering di sebut  pengurusan bendaharawan “ Pengelolaan  Keuangan”.    Dalam  pengelolaan  anggaran daerah harus mengikuti pokok anggaran sektor publik.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13    Tahun 2006    tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah seperti yang telah diubah  ke dalam  Petunjuk Teknis  Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 77 Tahun  2020    tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah adalah    seluruh  kegiatan  yang    meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penataan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan  daerah. Acuan dalam suatu sistem    pengelolaan  keuangan    daerah  meliputi
pengelolaan  keuangan  daerah  harus    bertumpu  pada kepentingan publik; kejelasan mengenai misi pengelolaan  keuangan    daerah  didasarkan  pada umumnya  dan  anggaran  daerah  pada  khususnya; kejelasan  peran  partisipasi  ;  kerangka  hukum  dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan  daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengeloaan  dan Pengawasan
Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan  Undang – undang  Nomor  23    Tahun  2014 adalah  unsur    tentang    Pemerintah  Daerah sebagaimana  di  sebutkan  dalam  Pasal  9  ada    3  urusan yang  harus dilakukan yaitu urusan pemerintah absolut adalah  unsur pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi kewenangan  pemerintah  pusat.  Urusan  konkuren adalah  urusan  pemerintah    yang  di  bagi    menjadi kewenangan    Pemerintah  Pusat  dan  Daerah Provinsi/Kabupaten/kota.  Urusan    pemerintah  umum adalah  urusan  yang  menjadi  kewenangan  Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
Urusan  konkuren  di  bagi  menjadi  dua  yaitu    urusan pemerintahan  wajib  dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan  pemerintah  wajib      adalah  urusan pemerintahan  yang  wajib  adalah  urusan  yang  wajib  di selenggarakan oleh semua daerah.
Sedangkan urusan pemerintahan  pilihan adalah urusan pemerintahan yang  wajib di selenggarakan oleh daerah sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  daerah. Penyelenngaraan  pemerintah  daerah  sebagaimana dalam  Undang – undang    Nomor  23  Tahun  2014 tentang    Pemerintahan  Daerah  untuk  melindungi, melayani,  memberdayakan  dan  mensejahterakan masyarakat, maka pengawasan sebagaimana instrument dalam manajemen masyarkat.
Berdasarkan  subject  pengawasan  di  bagi  kedalam  2 (dua)  yaitu  Pengawasan  eksternal  dan  Pengawasan Internal. Setiap pengawasan terdiri dari Lembaga untuk melaksanakan pengawasan. Lembaga pengawas
eksternal  yaitu  BPK  yang  akan  memberikan tanggungjawab  hasil  pemeriksaan  kepada  DPR  dan DPRD. Sedangkan jenis pengawasan  terhadap laporan keuangan  yang  di  sajikan  oleh  pemerintah,  yaitu pemeriksaan  kinerja,  pemeriksaan  dengan  tujuan tertentu. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota memliki  peran/tugas  untuk  melakukan  pengawasan dan hasil  laporannya diserahkan kepada Lembaga atau Departemen.
Pengawasan  internal  adalah  pengawasan  yang  berada dalam  susunan    organisasi    obyek    yang  diawasi.  Hal tersebut  termasuk  pengawasan  langsung    yaitu pengawasan    yang  dilakukan  dengan  cara  menjumpai dan melakukan pemeriksaan di tempat.
Jika  pengawasan  terhadap    suatu  kegiatan  fisk  maka yang  di  maksud  dengan    pemeriksaan  ditempat  atau pemeriksaan  setempat  itu    dapat  pemeriksaan administrasi.
Pengawas  internal  pemerintah  di  lakukan  oleh aparat pengawas intern pemerintah .
APIP    adalah  unit  organisasi    terdiri  dari    BPKP, Inspektorat  Jenderal    Departemen/PND    dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
Sementara    perwujudan  peran  amanat  pengawasan internal pemerintah yang efektif, efisien dan ekonomis, yaitu :
1. Memberikan    keyakinan    yang  memadai  atas ketaatan, kelemahan, efisiensi, efektifitas, pencapaian  tujuan    penyelenggaraan  tugas  dan fungsi.
2. Memberikan peringatan dan meningkan efektivitas manajemen  resiko  dalam  penyelenggaraan  tugas dan fungsi.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi.
Sebagaimana  dalam  struktur  organisasi  pengawasan, maka  fungsi  pengawas  internal  pemerintah  diperlukan
keberadaanya    sebagai  satuan  pengawas    agar penyelenggaraan pemerintah  berjalan dengan baik dan benar,  Inspektorat Provinsi   adalah perangkat  daerah yang ditunjuk .
Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota  selama  ini  di  rasakan  sangat baik  oleh  kalangan  inspektorat  sendiri  maupun masyarakat  namun  belum  dapat  berjalan  dengan maksimal antara lain :
1. Hari  pemeriksaan  belum  dapat  disesuaikan  dengan kompleksitas  dan  besar  anggaran  dari  audite  yang diperiksa.
2. Jumlah/auditor    selaku  pemeriksa  yang  masih terbatas.
3. Biaya/anggaran untuk  pemeriksaan terhadap audite masih terbatas.

## Strategi  Penyelesaian  Dalam  Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Berkaitan  dengan  adanya  kendala – kendala  yang  ada oleh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota maka perlu adanya upaya pemecahan, upaya disini yang  dimaksud adalah terkait dengan upaya yang harus dilakukan oleh Inspektorat  Provinsi/  Kabupaten/Kota    dalam  rangka meningkatkan  pemeriksaan  terhadap  pengelolaan  dan tanggungjawab keuangan  daerah :
1. Menggunakan  pendekatan  personal  kepada  audite dalam melaksanakan pemeriksaan
2. Pendekatan  audite  merupakan  suatu    metode pemeriksaan  yang  memanfaatkan  sinergi  antara sistem  informasi    pemerintah  daerah    dengan sistem yang memiliki  suatu entitas pemeriksaan (e-
Auditee)  dimana  sinergi  ini  membentuk    sebuah komunikasi  data  secara  online  antara  Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.
3. Proses  penganggaran  biaya  pemeriksaan  lebih terencana.
4. Pemahaman  akan  sumber    daya  mengenai pengganggaran  dan  proses  penggangaran  biaya menjadi  salah  satu  upaya  yang    dapat  mendukung proses  pengganggaran  biaya  pemeriksaan  berjalan efektif.

## KESIMPULAN
Melakukan pengawasan secara optimal dan pengelolaan keuangan    daerah    perlu  dilakukan  agar    keuangan daerah  dapat  menjadi tertib  dan transparan.
Beberapa  strategi  dalam  mengatasi  kelemahan pengawasan,  pengelolaan  dan  pengendalian  keuangan daerah    baik  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah dan  Satuan Kerja Perangkat Daerah  perlu dilakukan  pendekatan  personal  kepada  audite  dalam melaksanakan    pemeriksaan    di  SKPD.  Sehingga  perlu meningkatan  kemampuan  sumber  daya  manusia  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dalam  mengelola keuangan  daerah  tidak  mengalami    hambatan    serta kepada  peningkatan  aparat  pengawasan.    Serta  perlu adanya peningkatan  kinerja   pengelola  keuangan dan kinerja pengawas agar  menjadi  lebih baik.

## REFERENSI
Chabib  Sholeh  dan  Heru  Rochmansjah.  (2015). Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Sebuah Pendekatan  Struktural  Menuju  Tata  Kelola Pemerintahan Yang Baik . Fokusmedia.
Hartoyo,  N.  (2015). Artikel  kekayaan  negara  dan perimbangan-keuangan . Wisdyaiswara Balai Diklat.
Karianja, Hendra. (2011). Partisipasi MasyarakatDalam Pengelolaan Keuangan  Daerah.. Alumni
Marsono.  (2005).  Perwujudan  Transparansi  dan Akuntabilitas  Publik  Melalui    Akuntansi  Sektor Publik : Suatu Sarana  Good Governance. Jurnal AkutansiPemerintah Vol 2  Tahun  2005
Undang – Undang    Nomor  15    Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan    dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara
Undang-  undang  Nomor  23  Tahun  2014    tentang Pemerintah Daerah
Peraturan  Pemerintah    Nomor  58  Tahun  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  13    Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Rahman,  Abdul      Arifin.    (2001).  Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan. Jakarta  CV. Haji Mas Agung
Sudaryanti. (2004). Good Governance
(Kepemerintahan    yang  baik)  Bagian  Kedua. Membangun  Sistem  Managemen  Kinerja  Guna Meningkatkan  Produktivitas  Menuju  Good Governace  (Kepemerintahan  yang  baik  ) Bandung : Penerbit Mandar Maju
Sugono,  Dendy,dkk  (2008),  Kamus  Besar    Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Bahasa