Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012                                                                                   e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.4019

## STRATEGI IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA: STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
Zaenal Fanani fanani@feb.unair.ac.id
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

## ABSTRACT
This study aims to explore the strategy of implementing the village financial system application: a case study of the district government of Nganjuk. The formulation of the problem of this study is how is the implementation and assistance of Nganjuk District village financial management? how did the workshop affect the village financial management  of  Nganjuk  Regency?  how  is  the  problem  of  village  financial  management  in  Nganjuk  Regency (positive  and  negative  aspects)?  The  research  method  was  carried  out  a  case  study  at  the  Nganjuk  Regency Community and Village Empowerment Office (PMD). Data obtained from interviews with informants related to village financial management and observation. The results of the study show that the strategy for implementing the  village  financial  system  in  Nganjuk  district  government  by  using  this  workshop  was  very  effective  and efficient. Problems in the village financial management of Nganjuk Regency are divided into 2 things, positive and negative aspects. Positive aspects include the synergy between the sub-district head, the PMD service, the legal  bureau  and  the  inspectorate,  the  ability  of  village  operators  to  operate  the  system  (SILOKDES),  the completeness of village financial management regulations. Negative aspects include non-compliance with the cycle and delays in disbursing funds, capacity and personnel, non-labor-based development and not fully describing the needs of the village, and the transparency of the plans for the use and accountability of the Village Budget.
Key words: workshop, mentoring, positive aspects, negative aspects

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengupas strategi implementasi aplikasi sistem keuangan desa: studi kasus  pemerintah  daerah  kabupaten  nganjuk.  Adapun  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah bagaimana  pelaksanaan  dan  pendampingan  pengelolaan  keuangan  desa  Kabupaten  Nganjuk? bagaimana  dampak  workshop  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  Kabupaten  Nganjuk? bagaimanakah  problematika  pengelolaan  keuangan  desa  Kabupaten  Nganjuk  (aspek  positif  dan negatif)? Metode penelitian dilakukan studi kasus pada  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)  Kabupaten  Nganjuk.  Data  didapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi implementasi  aplikasi  sistem  keuangan  desa  pada  pemerintah  daerah  kabupaten  Nganjuk  dengan menggunakan  workshop  ini  sangat  efektif  dan  efisien.  Problematika  pengelolaan  keuangan  desa Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 2 hal yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif meliputi sinergi  antara  camat,  dinas  PMD,  biro  hukum  dan  inspektorat,  kemampuan  operator  desa mengoperasikan  sistem  (SILOKDES),  kelengkapan  peraturan  pengelolaan  keuangan  desa.  Aspek negatif  meliputi  ketidakpatuhan  tehadap  siklus  dan  keterlambatan  pencairan  dana,  kapasitas  dan personalia,  pembangunan  tidak  berbasis  padat  karya  dan  tidak  sepenuhnya  menggambarkan kebutuhan  yang  diperlukan  desa,  dan  transparansi  rencana  penggunaan  dan  pertanggungjawaban APBDesa masih rendah.
Kata kunci: workshop, pendampingan, aspek positif, aspek negatif

## PENDAHULUAN
Dengan  disahkannya  UU  No.  6  tahun 2014  tentang  Desa  pada  tanggal  15  Januari
2014,  pengaturan  tentang  desa  mengalami perubahan  secara  signifikan.  Dari  sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah
Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ... – Fanani 469
diatur  khusus  atau  tersendiri)  tidak  lagi menjadi  bagian  dari UU  No.  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia  akan  mengalami  reposisi  dan pendekatan  baru  dalam  pelaksanaan  pem- bangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa  yang  memberikan  kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangu- nan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  ber- dasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul, dan adat istiadat desa.
UU  Desa  juga  memberi  jaminan  yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana  dari  pemerintah  melalui  anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi  terhadap  proses  pengelola- annya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional,  efektif  dan  efisien,  serta  akun- tabel  yang didasarkan  pada  prinsip-prinsip manejemen publik yang baik agar terhindar- kan  dari  resiko  terjadinya  penyimpangan, penyelewengan  dan  korupsi.  Penelitian yang  membahas  implementasi  UU  desa  ini telah  dilakukan  oleh  Ferina  (2016);  Bada- ruddin  dan  Ermansyah  (2017);  dan  Bada- ruddin dan Ermansyah (2018).
Pemerintah  dan  DPR  memiliki  komit- men  yang  kuat  terkait  kebijakan  ini,  yang dibuktikan  dengan  telah  disetujuinya  ang- garan  dana  desa  Tahun  2015,  pemerintah sudah  menggelontorkan  Rp  20,76  triliun untuk  dana  desa.  Sementara,  2016  mening- kat menjadi Rp 45,98 triliun. Adapun tahun 2017  sebanyak  Rp  60  triliun  yang  akan disalurkan  ke  74.093  desa  di  seluruh Indonesia.
Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan ke seluruh desa.  Selain  menerima  dana  langsung  dari Pusat,  sumber  pembiayaan  keuangan  desa yang  besar  juga  berasal  dari  transfer  dana pusat  melalui  APBD  yang  dikenal  dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan PP No.  43  tahun  2014,  formulasi  perhitungan
alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana  transfer  pusat  ke  daerah  dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan meng- gunakan formulasi tersebut, jika mengguna- kan data dalam Perpres No. 162 tahun 2014 tentang  besaran  jumlah  transfer  dana  dari pusat  ke  daerah,  maka  terdapat  potensi antara Rp30-40 triliun dana yang mengalir ke desa  dengan  menggunakan  mekanisme ADD.
Dari  mekanisme  Dana  Desa  (DD)  dan ADD,  dana  sebesar  kurang  lebih  Rp50-60 triliun  akan  mengalir  ke  74.093  desa. Mengacu  pada  banyaknya  kasus  korupsi yang  terjadi  dalam  proses  pendistribusian anggaran  pusat  ke  daerah  (misal:  kasus korupsi dalam Bansos, dana BOS dan DAK Pendidikan) tentunya perlu disiapkan meka- nisme dan peraturan yang jelas untuk men- cegah  hal  tersebut  terjadi.  Saat  ini  keleng- kapan regulasi dalam pengelolaan dana desa ditenggarai  masih  minim.  Selain  UU  No.  6 tahun 2014 tentang Desa, regulasi yang ada adalah  PP  No.  43  tahun  2014  tentang pelaksanaan UU Desa dan PP No. 60 tahun 2014 yang  kemudian  diubah dalam  PP No. 22  tahun  2015  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara. Sementara itu masih banyak peraturan  menteri  hingga  akhir  Desember 2014 yang belum diterbitkan.
Dalam  pengelolaan  keuangan  Desa, Pemerintah  Desa  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Keuangan  Desa  dikelola  berdasarkan  asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  ang- garan.  Sejalan  dengan  itu  Menteri  Dalam Negeri  membuat  MOU  dengan  Kepala Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pemba- ngunan  Nomor  900/6271/SJ  dan  Nomor MOU-16/x/D4/2015  tentang  Peningkatan Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Maksud  dan tujuan  kerja  sama  ini  untuk  mendorong terwujudnya  pengelolaan  keuangan  desa yang baik dan pemerintah desa yang bersih. Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  BPKP mempunyai tugas dan tanggung jawab salah
470 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 468 – 489
satunya  yaitu  melakukan  pengembangan aplikasi  pengelolaan  keuangan  desa.  Hasil dari  kerja  sama  itu  adalah  berupa  Aplikasi Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  yang digunakan  oleh  Pemerintah  Desa  dalam mengelola keuangan dana desa.
Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Sis- keudes) dimulai Tahun 2013 tentu menemu- kan  banyak  kendala  yang  dihadapi  dalam penerapannya  di  Desa-desa.  Mulai  dari jumlah  perangkat  Desa  yang  minim,  dan juga kualitas atau kemampuan dari Perang- kat  Desa  itu  sendiri  dalam  menjalankan aplikasi  tersebut  yang  masih  kurang  me- mahami  dengan  baik.  Banyak  Desa  yang sebenarnya belum siap menjalankan aplikasi tersebut  tetapii  harus  dipaksa  agar  Desa dapat  dengan  mudah  menatausahakan pendapatan  dan  belanja  desa  dengan  baik, serta  melaporkan  pertanggungjawaban  ke- uangan  desa  kepada  walikota  atau  bupati dengan tepat waktu.
Penelitian  yang  membahas  efektivitas pelatihan keuangan desa: upaya peningkat- an  profesionalisme  aparatur  desa  yaitu Setyorini et  al. (2017).  Hasil  penelitiannya menunjukkan  pelatihan  keuangan  desa dapat  meningkatkan  pemahaman  aparatur desa sehingga mampu memberikan pelayan- an  maksimal  kepada  masyarakat  sehingga tercipta good  village  government .  Hasniati (2016)  mengembangkan  sebuah  model akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  yang dapat  dijadikan  sebagai  rujukan  oleh Pemerintah  Desa  agar  penggunaan  dana desa  bisa  dipertanggungjawabkan  kepada seluruh  pemangku  kepentingan (stake- holder). Hasil  penelitinnya  menunjukkan akuntabilitas  proses  dalam  pengelolaan dana  desa  adalah  kesediaan  dari  para pengelola dana desa untuk menerima tang- gung  jawab  atas  apa  yang  ditugaskan  ke- padanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan  masyarakat.  Penelitian  serupa telah  dilakukan  oleh  Fajri  (2015);  Fauzi (2013);  Khusniyatun  dan  Kiswanto  (2017); Syaifullah  (2017);  dan  Wahyuningsih  dan Kiswanto (2016).
Penelitian Juwaini et al . (2018) bertujuan untuk  memahami  dan  menganalisis  proses administrasi  keuangan  desa  menggunakan aplikasi SISKEUDES yang menyebabkan ke- terlambatan laporan dan mencari solusi ter- hadap  kendala  yang  dihadapi  dalam  ke- giatan  administrasi  keuangan  desa  meng- gunakan  aplikasi  SISKEUDES,  dengan  pen dekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  me- nunjukkan  kegiatan  administrasi  yang mengakibatkan keterlambatan dalam lapor- an  dalam  penelitian  ini  adalah  proses pembayaran  pajak  yang  tidak  dilakukan oleh  bendahara  karena  perhitungan  pajak menggunakan  aplikasi  SISKEUDES  yang salah.  Penelitian  Amirruddin et  al. ,  (2012) ingin mengetahui transparansi dana di Desa Pertasi  Kencana  Kecamatan  Kalaena  Kabu- paten Luwu Timur dan mengetahui maksi- mal  kinerja  dalam  hal  transparansi  penge- lolaan  APBDesa.  Hasil  penelitiannya  me- nunjukkan  bahwa  masyarakat  belum  me- rasakan  transparansi  pengelolaan  APBDesa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur karena masyarakat kurang dilibatkan dalam hal itu dan adapun transparansi  isu  terbukti  kurang  maksimal di karenakan kurang mudahnya diakses oleh masyarakat  umum  khususnya  masyarakat desa  di  Desa  Pertasi  Kencana  Kecamatan Kalaena  Kabupaten  Luwu.  Hal  ini  di- sebabkan  karena  adanya  masalah  seperti tidak  terbukanya  pemerintah  dan  tidak mudahnya  diakses  sehingga  masyarakat tidak mengetahui mengenai anggaran yang terpakai,  selain  itu  trasparansi  ini  sering tidak  terrealisasi  sebagaimana  mestinya kerena  rendahnya  pengaruh  aparatur  desa terhadap  pengembangan  dan  pengelolaan alokasi  dana  desa  ini  menjadi  faktor penghambat  transparansi  pengelolaan  ang- garan pendapatan dan belanja desa di Desa Pertasi  Kencana  Kecamatan  Kalaena  Kabu- paten  Luwu  Timur  padahal  dari  trans- paransi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas,  kesejahteraan  dan  kerja  sama yang  baik.  Kajian  Komisi  Pemberantasan Korupsi (2015) menemukan 14 temuan pada empat  aspek,  yakni  aspek  regulasi  dan
Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ... – Fanani 471
kelembagaan;  aspek  tata  laksana;  aspek pengawasan;  dan  aspek  sumber  daya manusia.
Penelitian  yang  membahas  keuangan desa pernah dilakukan di China oleh Wang (2013);  Meng  (2013);  Xiao  (2015);  Yi  (2014); dan Zhang dan Wang (2017). Hasil penelitian Wang (2013) menunjukkan rendahnya kua- litas personil akuntansi secara keseluruhan, sistem  keuangan  tidak  dieksekusi  dengan ketat,  pengungkapan  keuangan  yang  gagal untuk  memainkan  perannya,  kegagalan pengawasan  keuangan,  dan  tidak  adanya audit keuangan tingkat desa. Yi (2014) meng- analisis bahwa dari  tiga model pengelolaan keuangan  tingkat  desa  yang  ada  yaitu “keuangan  desa  yang  dikelola  oleh  desa”, “keuangan  desa  yang  dikelola  oleh  kota”, dan  “akuntansi  desa  dikelola  oleh  agen” sedangkan  Meng  (2013);  Xiao  (2015);  dan Zhang  dan  Wang  (2017)  menyimpulkan bahwa  beberapa  masalah yang  ada  di  desa seperti  akuntan  yang  kurang  profesional, akuntansi  dan  manajemen  aset  tidak standar.
Penelitian terkait dengan keuangan desa dilakukan juga oleh peneliti lain diantaranya Bustamam et  al. (2018);  Simangunsong  dan Wicaksono  (2017);  Suwandi  (2015);  dan Nurhakim  dan  Yudianto  (2018).  Keempat penelitian  ini  membahas  pengelolaan  ke- uangan  desa  terkait  dengan  alokasi  dana desa dan dana desa.
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  pene- litian  di  Kabupaten  Nganjuk.  Pemerintah Kabupaten  Nganjuk  mulai  tahun  2015 menggunakan  Aplikasi  Sistem  Pengelolaan Keuangan  Desa  (SILOKDES).  Aplikasi  ini dibuat oleh swasta dan sudah diimplemen- tasikan di Kabupaten Nganjuk mulai tahun 2015,  namun  karena  ada  kewajiban  untuk mengimplementasikan  Sistem  Keuangan Desa  (Siskeudes)  mulai  tahun  2017  sesuai dengan  edaran  KPK  Nomor  B.7508/01- 16/08/2016 yang menyatakan bahwa semua Kepala Desa harus memahami dengan baik dan  menggunakan  Aplikasi  Sistem  Keua- ngan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan
Pembangunan  (BPKP)  bekerjasama  dengan Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri) untuk pengelolaan Keuangan Desa.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  di- jelaskan  sebelumnya,  maka  penulis  tertarik untuk  mengangkat  sebuah  topik  penelitian dengan judul Strategi Implementasi Aplikasi Sistem  Keuangan  Desa:  Studi  Kasus  Peme- rintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk.  Peme- rintah Daerah Kabupaten Nganjuk ini sangat unik  karena  semua  operator  desa  sudah terlatih  menggunakan  aplikasi.  Adapun rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah bagaimana  pelaksanaan  workshop  penge- lolaan keuangan desa tahap I dan workshop dan  pendampingan  pengelolaan  keuangan desa  tahap  II  Kabupaten  Nganjuk?  Bagai- mana  dampak  workshop  terhadap  penge- lolaan keuangan desa Kabupaten Nganjuk? bagaimanakah  problematika  pengelolaan keuangan  desa  Kabupaten  Nganjuk  (aspek positif dan negatif)?

## TINJAUAN TEORETIS
Pembangunan  Desa  dalam  Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Kelahiran  UU  Desa  dilatarbelakangi pertimbangan  bahwa  pengaturan  tentang desa  yang  selama  ini  berlaku  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kedudu- kan  masyarakat,  demokratisasi  serta  upaya pemerintah  dalam  mendorong  kemajuan dan  pemerataan  pembangunan.  Selain  itu, UU  Desa  sekaligus  merupakan  penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat.
UU Desa membawa misi utama bahwa negara  wajib  melindungi  dan  member- dayakan  desa  agar  menjadi  kuat,  maju, mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demi- kian  pembangunan  desa  diharapkan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi  upaya  penanggulangan  kemiskinan
472 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 468 – 489
melalui  penyediaan  pemenuhan  kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal  dan  pemanfaatan  sumberdaya  alam dan  lingkungan  secara  berkelanjutan2.  Ber- dasarkan  azas  rekognisi  dan  subsidiaritas, UU Desa membawa perubahan pokok antara lain:  2  Pasal  87  Undang-Undang  Desa  a). Desa  memiliki  identitas  yang  mandiri sebagai self-governing  community dalam  tata pemerintahan  di  Indonesia  dimana  pe- merintahan  desa  dipilih  secara  demokratis dan  akuntabel  oleh  masyarakat,  b).  Desa menyelenggarakan pembangunannya secara partisipatif  dimana  desa  menyusun  peren- canaan, prioritas belanja dan melaksanakan anggaran  secara  mandiri  termasuk  menge- lola  anggaran  yang  didapatkan  secara langsung serta mendaftarkan dan mengelola aset  untuk  kesejahteraan  masyarakat  ter- masuk  mendirikan BUMDesa, dan  c).  Desa memiliki  wewenang  untuk  bekerjasama dengan  desa  lain  untuk  peningkatan  pe- layanan dan kegiatan ekonomi.
UU  Desa  secara  khusus  meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun  di  atas  prinsip  keseimbangan antara  lembaga  ( check  and  balance ),  demo- krasi  perwakilan  dan  permusyawaratan serta  proses  pengambilan  keputusan  secara partisipatif  melalui  musyawarah  desa  se- bagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawa- san dan pertanggungjawaban pembangunan desa.
Dengan  melibatkan  partisipasi  ber- bagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa  sebagai  forum  pengambil  keputusan tertinggi  untuk  menetapkan  Rencana  Pem- bangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Desa dan  Rencana  Tahunan  Desa,  pengelolaan aset  dan  BUMDesa  serta  keputusan-ke- putusan strategis lainnya.

## Pembiayaan Pembangunan Desa
Pembiayaan pembangunan desa berasal dari  keuangan  desa  yang  diperoleh  dari
beberapa  sumber  yaitu:  pendapatan  asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten atau kota, hibah dan sumba- ngan yang  tidak  mengikat  dan  pendapatan desa lain yang sah Pengelolaan keuangan desa pada dasar- nya  mengikuti  pola  pengelolaan  keuangan daerah  dimana  Kepala  Desa  merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.  Pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan desa  harus  ditetapkan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  (APB)  Desa  yang ditetapkan  dalam  peraturan  desa  oleh Kepala  Desa  bersama  Badan  Permusya- waratan  Desa  (BPD).  Pertanggungjawaban terhadap  penggunaan  dan  pengelolaan  ke- uangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada:  a) Bupati  atau  Walikota  pada  setiap  akhir tahun  anggaran  yang  disampaikan  melalui camat,  b).  Badan  Permusyawaratan  Desa pada  setiap  akhir  tahun  anggaran,  dan  c). Masyarakat dalam musyawarah desa.
Berdasarkan  UU  Desa  terdapat  4 (empat)  sumber  pembiayaan  yang  dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten  maupun  Provinsi;  sumber  pem- biayaan  yang  berasal  dari  usaha  desa  dan sumber pembiayaan lainnya.

## Siklus Pembangunan Desa
Dalam pelaksanaan pembangunan desa harus  menerapkan  prinsip-prinsip  trans- paransi  serta  pelibatan  partisipasi  masya- rakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun  dalam  pengawasan  dan  peman- tauan.  Dalam  kerangka  UU  Desa,  siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. RAN  HASIL  KAJI- AN PENELOLAN KEUNGAN Pengawasan Pembangunan Desa
UU  Desa  meletakkan  prinsip  dasar untuk  peneyelenggaraan  pengawasan  dan pemantauan  pembangunan  desa  yang  me- liputi  pengawasan  oleh  supra-desa  ( down-
Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ... – Fanani 473
ward  accountability ),  pengawasan  oleh  lem- baga desa dan pengawasan dari masyarakat ( upward  accountability ).  Terdapat  beberapa mekanisme  pengawasan  dan  pemantuan sebagai  berikut:  a)  Pengawasan  oleh  supra desa  secara  berjenjang  oleh  Pemerintah Kabupaten  atau  Kota  dan  oleh  Pemerintah Pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 tahun 2014). Dalam  operasionalnya,  pengawasan  oleh Pemerintah  kabupaten  atau  kota  menjadi tanggung  jawab  Bupati  atau  Walikota. Fungsi  pengawasan  tersebut  didelegasikan oleh Bupati atau Kota kepada camat dan juga Inspektorat  Kabupaten  atau  Kota.  Hasil pengawasan  Pemerintah  Kabupaten  atau Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait  dengan  unsur  pengawasannya. Pengawasan dana desa disampaikan kepada Kementerian  Keuangan,  pengawasan  pem- bangunan desa disampaikan kepada Kemen- terian  Desa dan  pengawasan  pemerintahan disampaikan  kepada  Kementerian  Dalam Negeri,  b)  Pengawasan  supra  desa  lainnya adalah  pengawasan  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  dan  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).  Hal ini  didasari  oleh  UU  No.  15  tahun  2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tang- gung  Jawab  Keuangan  Negara  dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  termasuk kedalam kategori Keuangan Negara karena sumbernya  APBN  dan  APBD.  PP  No.  60 tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  juga  memberikan  ke- wenangan  bagi  BPKP  untuk  mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumber- nya yang berasal dari APBN maupun APBD, c)  Pengawasan  oleh  lembaga  BPD  sebagai bagian  dari  fungsi  pengawasan  terhadap kinerja  Kepala  Desa  antara  lain  melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa  dan  pengaduan  masyarakat  yang disampaikan melalui  BPD  (pasal 55  dan  82 UU  Desa).  Seperti  halnya  fungsi  DPR  dan DPRD,  BPD  juga  memiliki  fungsi  penga- wasan  terhadap  perangkat  desa  dalam
mengelola  keuangan  desa,  d)  Pengawasan oleh masyarakat yang dijamin haknya untuk memantau  dan  menanggapi  laporan  per- tanggungjawaban Kepala Desa (pasal 82 UU Desa).  Pengawasan  masyarakat  kepada perangkat desa dalam mengelola keuangan desa didukung dengan kewajiban bagi desa untuk  memiliki  Sistem  Informasi  Desa sebagai  pelaksanaan  ketentuan  hak  masya- rakat  untuk  mendapatkan  informasi  (pasal 26, 55, 82 UU Desa).
Selanjutnya  UU  Desa  mengamanatkan pembentukan  peraturan  yang  lebih  terpe- rinci  mengenai  tata  cara  pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan di  tingkat  Menteri  termasuk  menyangkut sanksi  jika  terjadi  pelanggaran  atau  pe- laksanaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa.
Khusus  pengelolaan  dana  desa,  dalam PP  No.  22  tahun  2015,  disebutkan  adanya sanksi  bagi  daerah  dan  desa  yang  tidak mengelola  dana  desa  dengan  baik.  Kriteria yang  digunakan  adalah:  a).  Adanya  SiLPA (Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran)  dari APBDesa  lebih  dari  30%  di  akhir  tahun anggaran.  Sanksi  yang  diterapkan  adalah sanksi  administratif  berupa  penundaan pencairan  dana desa  tahap  berikutnya  oleh Menteri  Keuangan  dan  atau  pemotongan dana  desa  tahun  berikutnya,  b)  Jika  Bupati atau Walikota tidak segera meyalurkan dana desa  ke  rekening  desa  (lebih  dari  15  hari) setelah  desa  memenuhi  kewajibannya, Menteri  Keuangan  dapat  melakukan  pe- nundaan  penyaluran  Dana  Alokasi  Umum dan  Dana  Bagi  Hasil  yang  menjadi  hak Kabupaten atau Kota bersangkutan.

## Kelembagaan Pembangunan dan Pembina- an Desa
Dengan dilantiknya Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla di hadapan  majelis  Permusyawaratan  Rakyat pada  20  Oktober  2014,  Presiden  mulai  me- mutuskan  pembentukan  kabinet  yang  di- kenal dengan kabinet kerja melalui Keputus- an  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 121/P  Tahun  2014  Tentang  Pembentukan
474 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 468 – 489
Kementerian  dan  Pengangkatan  Menteri Kabinet  Kerja  Periode  Tahun  2014-2019. Dalam  kabinet  kerja  tersebut,  terdapat sejumlah  perubahan  terhadap  organisasi dan  tata  kerja  sejumlah  kementerian,  yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)  No.  165  tahun  2014  tentang  pe- nataan tugas dan fungsi kabinet kerja. Dalam Perpres  No.  165  tahun  2014  terdapat  pe- rubahan tugas dan fungsi kementerian yang terkait dengan pembinaan desa dan kawasan perdesaan. Dalam pasal 6 huruf (a) Perpres No.  165  tahun  2014  menyebutkan  bahwa “Dalam  hal  organisasi  dan  tata  kerja Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  angka  26 belum  terbentuk  maka  Menteri  Desa,  Pem- bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmi- grasi  memimpin  dan  mengkoordinasikan: (a)  Penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  di bidang desa yang meliputi kelembagaan dan pelatihan  masyarakat  desa,  pemberdayaan adat  dan  sosial  budaya  masyarakat  desa, usaha  ekonomi  masyarakat  desa,  dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan  yang  dilaksanakan  oleh  Kemen- terian Dalam Negeri”.
Dalam pasal 6 butir (a) Perpres No. 165 tahun  2014  tersebut  terlihat  adanya  per- ubahan  tugas  dan  fungsi  di  bidang  desa, yang  awalnya  dilaksanakan  oleh  Kemen- terian Dalam Negeri menjadi tugas Kemen- terian Desa.
Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas  menyelenggarakan  urusan  di  bidang pemerintahan  dalam  negeri  untuk  mem- bantu  Presiden  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  negara4.  Sedangkan  Kemen- terian  Desa  PDTT  mempunyai  tugas  me- nyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  pembangunan  desa  dan  kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam  menyelenggarakan  pemerintahan negara5.  Sebagai  bagian  dari  tindak  lanjut Perpres  No.  165  tahun  2014,  Presiden  me- ngeluarkan  Perpres  No.  11  tahun  2015  ten-
tang Kementerian Dalam Negeri dan Perpres No.  12  tahun  2015  tentang  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.  Diharapkan  dengan  adanya Perpres  11/2015  dan  Perpres  12/2015 mampu  mempertegas  tugas  dan  fungsi masing-masing Kementerian, terutama yang terkait  dengan  Pembangunan  dan  Pem- binaan desa.

## METODE PENELITIAN Ruang Lingkup
Objek  dari  penelitian  ini  adalah   Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa ( PMD )  dan  Pemerintah  Desa  Kabupaten Nganjuk  dengan  fokus  pada  strategi implementasi sistem keuangan desa sebagai implementasi dari diterapkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
Pemenuhan  data  primer  untuk  strategi implementasi  sistem  keuangan  desa  di- dapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan informan  yang  direncanakan  sebagai berikut:
Tabel 1 Daftar Informan Penelitian No Jabatan 1 Sekda Kabupaten Nganjuk 2 Asisten 1 Kabupaten Nganjuk
3 Kepala  Dinas  PMD  Kabupaten Nganjuk
4 Kasi  Pemerintahan  Kabupaten
Nganjuk
5 Staf PMD Kabupaten Nganjuk
6 Operator Desa
7 Pendamping Ahli
8 Pendamping Desa
9 Pendamping Lokal Desa

## Metodologi Penelitian
Metodologi  penelitian  yang  dilakukan adalah:  1)  Melakukan  wawancara  dan  ana- lisis terhadap apa saja kebutuhan pengguna (operator  desa)  terkait  informasi  siskeudes, 2)  Melakukan  wawancara  dan  analisis  ter- hadap  kelebihan  dan  kekurangan  Silokdes dan Siskeudes,  3)  Merumuskan  strategi Pe-
Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ... – Fanani 475
merintah  Daerah  Nganjuk  untuk  meng- implementasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa,  4)  Mengidentifikasi  apa  saja  kendala Pemerintah  Daerah  Nganjuk  untuk  meng- implementasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa,  5)  Pelaporan,  6)  Melakukan Focus Group Discussion dengan narasumber terkait untuk  memperkaya  analisis,  riviu  hasil kajian  dan  membantu  dalam  pe-  rumusan rekomendasi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Strategi  implementasi  aplikasi  sistem keuangan  desa  pada  pemerintah  daerah kabupaten  Nganjuk  beberapa  tahap,  1) workshop pengelolaan keuangan desa tahap 1, workshop dan pendampingan pengelola- an  keuangan  desa  II,  3.  Identifikasi  proble- matika  pengelolaan  keuangan  desa  Kabu- paten Nganjuk

## Tahap Awal Workshop Pengelolaan Keua- ngan Desa
Workshop Pengelolaan Keuangan Desa dengan aplikasi siskeudes ini diarahkan agar peserta  (operator  desa)  meningkatkan  ke- mampuan  untuk  menjadi  operator  aplikasi keuangan  desa  (SISKEUDES)  yang  handal pada  desanya  masing-masing  sehingga mampu menginput data perencanaan, peng- anggaran,  pelaporan  dan  pertanggung- jawaban  keuangan  desa.  Workshop  di- selenggarakan selama 5 hari dengan materi, dan metode sebagai berikut:
Tabel 2 Metodologi Workshop Hari Materi Metode 1 Pembekalan dan insta- lasi siskeudes Praktek 2 a. Buku  Kerja  Visi, misi,  tujuan,  sasar- an, dan RPJM
b. Buku  Kerja  Peng- anggaran  dan  Be-
lanja (Kabupaten Teori dan Praktek Simulasi  Kecamat- an  Mambi,  Peme- rintah  Desa  Rante- bulahan) 3 a. Visi,  misi,  tujuan, sasaran,  dan  RPJM Desa  masing-ma-
sing peserta b. Penganggaran  dan Belanja  Pemerintah Desa  masing-ma- sing peserta Praktek 4 Buku  kerja  penata- usahaan, pelaporan dan pertanggungjawa- ban (Kabupaten simu- lasi  Kecamatan  Mam- bi,  Pemerintah  Desa Rantebulahan) Teori dan Praktek 5 Penatausahaan, pe- laporan  dan  pertang- gungjawaban  Peme- rintah  Desa  masing- masing peserta Praktek
Workshop ini bertempat di Istana Hotel &  Restaurant  Jl.  Raya  Madiun  Km  2  Bagor Kelurahan atau Desa Kedondong Kec. Bagor Kab.  Nganjuk,  64461  Nomor  Telepon:  0358 323572  berlangsung  selama  4  (empat)  hari untuk  angkatan  pertama  yang  telah  di- laksanakan  pada  pada  hari  Selasa-Sabtu tanggal 12-16 September 2017 dan 4 (empat) hari  untuk  angkatan  kedua  yang  telah dilaksanakan  pada  pada  hari  Sabtu-Rabu tanggal 16-20 September 2017.
Hasil  wawancara  dengan  Sekda  Kabu- paten  Jombang  sebagai  berikut:  “Ah, makanya  kan  tadi  kami  sampaikan. Jadi tugas-tugas  para  operator  untuk  panje- nengan  dari.  Mulai  konsep  sisi  mulai perencanaan. Mulai dari ya itu kan e sampe pelaksanaannya.  Trus  penatausahaan  keua- ngannya. Pelaporan  pertanggungjawaban. Pelaporannya  pertanggungjawabannya.  La minimal mereka-mereka itu apa yang sudah
476 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 468 – 489
bisa  di  dapat  untuk  berkontribusi  terhadap desanya  itu  kan  yo  luar  biasa  seneng  to. Apapun kalau memang dia sudah, dari sisi itu  kan  e  semakin  berhasil  dari  nilai  pem bangunan.  Dan  dengan  akuntabelnya  itu tadi.  Telah  berdampak  terhadap  e  penye- lewengannya kan. Lebih kecil”.
Secara  keseluruhan  pelaksanaan  pro- gram  dan  realisasi  penggunaan  work- shop    berjalan  dengan  baik,  namun  demi- kian masih ada beberapa masalah diantara- nya:  1)  pada  putaran  1  adanya  referensi kegiatan  yang  menggunakan  silokdes  versi 2, padahal seharusnya menggunakan versi 3, sehingga  harus  ada  update  referensi  ke- giatan  dan  rekening  APBDes,  2)  Lokasi Workshop  tidak  ada  AC  sehingga  pen- ceramah,  staf  pendukung  dan  peserta  ke- panasan. Ruang pelatihan kurang proporsi- onal  dengan  program  pelatihan,  panas dan terlalu  luas.  Seyogyanya  tempat  pelatihan suasana  dan  kondisi  ruang  ber  AC  dan proporsional sehingga capaian target modul bisa  terpenuhi,  3)  Beberapa  peserta  belum membawa  bukti  transaksi  sehingga  sulit mengikuti  workshop,  4)  Beberapa  peserta pelatihan khususnya dari pendamping desa kurang  aktif  mengikuti  proses  pelatihan, banyak  yang  semaunya  sendiri  dalam mengerjakan  modul  pelatihan.  Seyogyanya melihat  keseriusan  non  pendamping  desa tidak  perlu  dicampur,  karena  bisa  mem- pengaruhi  peserta  lainnya,  5)  Peserta  me- miliki semangat untuk belajar namun masih memiliki  cara  pandang  sistem  keuangan lama  yang  dianggap  memiliki  banyak kelebihan dibandingkan siskeudes, seyogya- nya  perlu  ada  ruang  dan  waktu  untuk memberikan  arah  perubahan  mindset  ter- lebih  dulu,  khususnya  sisi  politik,  sisi akuntabilitas dan sisi kepentingan individu, 6) SDM peserta pelatihan yang baik tentang penggunaan  sistem  komputer  maupun aplikasinya  perlu  ditindak  lanjuti  dengan pelatihan  kembali  sebagai  upaya  kesi- nambungan  dan  menjaga  marwah  spirit memahami siskeudes secara benar dan tepat, 7. Adanya pergantian peserta operator desa
pada  hari  kedua.  Hal  ini  membuat  situasi menjadi tidak kondusif.

## Workshop dan Pendampingan Pengelolaan keuangan Desa Tahap II
Workshop  dan  pendampingan  penge- lolaan keuangan desa tahap II ini diarahkan agar  peserta  meningkatkan  kemampuan operator  sistem  keuangan  desa  (SISKE- UDES),  pendamping  lokal,  pendamping desa dan pendamping ahli, sehingga mampu mengimplementasikan  SISKEUDES  ber- dasarkan  data  pengelolaan  desa  masing- masing  desa,  menyelesaikan  problem  apa saja  yang  belum  tercover  pada  workshop pengelolaan keuangan desa tahap I.
Workshop  dan  pendampingan  penge- lolaan  keuangan  desa  tahap  II  diseleng- garakan  selama  2  hari  dengan  materi,  dan metode sebagai berikut pada Tabel 3.
Workshop  dan  pendampingan  ini  ber- tempat  di  Aula  wisma  koperasi  Jl.  Raya Madiun Km 2 Bagor Kelurahana atau  Desa Kedondong Kec. Bagor Kab. Nganjuk, 64461 berlangsung  selama  2  (dua)  hari  untuk masing-masing  angkatan  dan  berlangsung selama 6 (enam) hari.
Tabel 3 Metodologi Refreshment (Training of Trainer II) Hari Materi Metode Hari 1 1. Review Workshop Pengelolan Keuangan Desa Tahap I 2. Penjelasan Perbedaan SPP Panjar dan SPP
Definitif
3. Penjelasan Pemberian Penomoran Bukti Transaksi 4. Pendampingan Siskeudes Teori dan Praktek Manual
Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ... – Fanani 477 Hari 2 1. Penjelasan Perubahan Anggaran (PAK) 2. SiLPA dan Penggunaannya 3. Penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) 4. Database Siskeudes 2018 5. Pendampingan Siskeudes Teori dan Praktek Manual
Masing-masing  angkatan  terdiri  dari 100  peserta  yang  terdiri  dari  operator  desa (yang  ikut  pada  workshop  tahap  I), pendamping  lokal,  pendamping  desa  dan pendamping  ahli.  Workshop  dan  pendam- ping ini berlangsung 20-25 November 2017.
Secara  keseluruhan  pelaksanaan  pro- gram  dan  realisasi  penggunaan  work- shop  dan  pendampingan  tahap  II  berjalan dengan  baik,  namun  demikian  masih  ada beberapa  masalah  diantaranya:  1).  materi yang  diajarkan  yaitu  SiLPA  dan  Peng- gunaannya  dan  Penyusunan  Laporan  Ke- kayaan  Milik  Desa  (LKMD)  belum  pernah dipraktekan, 2). Operator desa banyak yang menganggarkan dalam bentuk gelondongan (tidak rinci), 3). Operator desa masih meng- gunakan  Dual  sistem  yaitu  SILOKDES  dan SISKEUDES  karena  workshop  diseleng- garakan pada akhir tahun. Software SILOK- DES  tersebut  disediakan  dari  pihak  Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabu- paten  Nganjuk  (PMD)  dengan  bekerjasama dengan pihak swasta. Program atau aplikasi ini  dibeli  oleh  Pihak  PMD  dengan  meng- gunakan  sumber  dana  dari  anggaran  PMD sendiri,  4.  Perbedaan  mekanisme  pencairan dana dari rekening desa ke kas di bendahara. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas PMD terkait  dengan  gelondongan  RAB  sebagai berikut:  “Betul  tadi  ada  contoh  begini  Pak, ada. Ada peserta nanya  tadi Bu. Pak, RAB kami hanya gelondongan Pak, misalnya gitu yo. Gelondongan itu maksudnya begini Pak,
bangun  jalan  raya. Misalnya,  eh  uh  sorry, bangun  jalan  kam..pav..paving  kampung gitu  ya,  50  juta  wes  ngunu  tok  maksude bunyinya.  Itu  dibuat  apa?.  Itu  nggak  di perinci untuk belanja apa”.
“Tapi  kalo  bapak  melakukan  itu,  itu berarti  berusaha  untuk  menyembunyikan rencana.  Loh  iya.  Itu  menyembunyikan rencana.  Artinya  bapak  tidak  punya  pe- rencanaan  yang  baik.  Iya  Kan  gitu  to  Pak ahhh  saya  tidak mengatakan  salah  Pak. Itu perencanaannya  kurang  baik..  Ada  duit  50 juta dipake buat apa ndak tau, loh berarti kan tidak  punya  perencanaan  yang  baik.  Nah sekarang  tiba-tiba  nggak  dipake  untuk  itu, nanti  juga  nggak  ketahuan  juga  wong  beli semen  berapa  nggak  tau.  Wong  gelondo- ngan. Apa-apanya nggak tau kan gitu to. Lo Pak tapi kan gini to Pak, faktanya nanti kan bisa  lebih  rendah  daripada  standard,  oya boleh, standardnya bayar pegawai maksimal 80. Bapak bayari pegawai 60. Ya nggak papa di  RABnya  60  nggak  harus  80  wong kebutuhannya 60 kok. Oh gitu ya pak, lah iya hahaha. La ya to pak he’e. Standard itu kan standard tinggi ya kan mungkin ada kota di kecamatan yang pegawainya dibayar mahal kan gitu. Tapi ada desa juga yang jauh yang. Iya.  Wong  ini  duit  negara  kan  harus  di pertanggungjawabkan  kan  prinsipnya  be- gitu. Itu yang kita coba sebenarnya e infor- masikan ke mereka”

## Dampak Workshop Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil  kompilasi  siskeudes  pada  Work- shop  pengelolaan  keuangan  desa  I  me- nunjukkan  bahwa  dari  264  Desa  yang mengikuti  Workshop  ini  terdapat  226 (85,60%)  yang  sudah  menyelesaikan  Peng- anggaran,  sisanya  14,40%  ada  yang  belum selesai,  bermasalah  dengan  database  dan belum  mengumpulkan,  dan  hanya  sekitar 6%  peserta  yang  sudah  menginput  penata- usahaan. Namun Workshop ini paling tidak sudah  meletakkan  dasar  untuk  penata- usahaan,  disamping  memang  karena  dana (Dana Desa tahap 2 dan ADD tahap 2, serta dana  lain)  yang  masih  belum  cair.  Di-
478 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 468 – 489
samping itu masih banyak yang menyusun RAB  secara  gelondongan,  APB  Desa  tidak disusun dengan lebih terinci.
Oleh  karena  itu  Dinas  PMD  Nganjuk dengan  menggunakan  Dana  PAK  Kabu- paten  Nganjuk  melakukan  Workshop  dan Pendampingan  pengelolaan  keuangan  desa II  yang  menyediakan  fasilitas  pendampi- ngan,  konsultasi  dan  mereview  kembali materi  yang  belum  jelas  pada  workshop pengelolaan keuangan desa I.
Workshop  Pengelolaan  Keuangan  desa II  ini  sebagai  ajang  untuk  menyamakan persepsi  terkait  dengan  peraturan  bupati dengan  permendagri  dan  Modul  Penge- lolaan Keuangan Desa 2016 yang diterbitkan oleh BPKP.
Salah  satu  problem  yang  sering ditanyakan  adalah  SPP  (surat  permintaan pembayaran). Menurut pedoman keuangan desa  oleh  BPKP  surat  permintaan  pem- bayaran  adalah  yang  mengajukan  SPP adalah  panitia  pelaksana  kepada  kepala Desa  dan  sekretaris  desa  melakukan  very- fikasi,  namun  pada  kenyataanya  berdasar- kan system SILOKDES dan Peraturan Bupati Nganjuk  Nomor  11  Tahun  2015  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  SPP  harus diajukan ke Camat dengan disertasi dengan RAB sebagai dasar pencairan dana.
Problem kedua yaitu adanya perbedaan software antara SILOKDES dan SISKEUDES. Diantaranya:  1.  SILOKDES  bisa  menampil- kan  RAB  dengan  lebih  rinci  untuk  semua aktifitas sedangkan SISKEUDES hanya RAB belanja  modal,  2.  judul  kegiatan  dengan software SISKEUDES panjangnya dibatasi, 3. pengalokasian anggaran dengan SILOKDES lebih  mudah  karena  operator  desa  me- ngetahui  berapa  sisa  anggaran  yang  belum digunakan
Problem  ketiga,  instalasi  software SISKEUDES  yang  memerlukan  asumsi  dan mekanisme  uang  unik,  diantaranya  office acces  harus  sempurna  dan  MAC  tidak support,  sehingga  banyak  operator  desa yang  tidak  bisa  membuka  SISKEUDES ketika instalasi tidak sempurna.
Keempat,  problem  penomoran  bukti transaksi yang sudah terlanjur jadi. Pada saat workshop  operator  desa  sudah  melaksana- kan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban keuangan  dengan  dengan  menggunakan SILOKDES,  sehingga  operator  desa  meng- gunakan  data  historis  ketika  melakukan penatausahaan keuangan desa Kelima,  workshop  pengelolaan  keua- ngan  desa  dilaksanakan  pada  akhir  tahun yaitu  bulan  September,  idealnya  kegiatan seperti  ini  dilaksanakan  pada  awal  tahun sekalian operator desa menyusun APB Desa. Pada  saat  Workshop  Pertanggungjawaban APB  Desa  terutama  terkait  dengan  ADD tahap I dan Dana Desa tahap I sudah selesai.
Keenam,  Kabupaten  Nganjuk  pada tahun  2017  masih  menggunakan  software SILOKDES untuk penganggaran, pelaksana- an, pelaporan maupun pertanggungjawaban keuangan  desa.  Penggunaan  SISKEUDES secara resmi akan dilakukan sejak penyusu- nan  APB  Desa  2018.  Hal  ini  menjadikan operator  desa  sedikit  malas  karena  harus menggunakan  2  (dua)  software  secara bersamaan sekaligus.
Ketujuh,  data  penatausahaan,  pelak- sanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagian besar ada di benda- hara dan kepala desa. Operator desa kesulit an  untuk  melakukan  penatausahaan  keua- ngan  desa  terutama  terkait  dengan  aspek perpajakan, yaitu PPh 21, PPh 22, PPh 23.

## Problematika Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Nganjuk
Problematika  pengelolaan  keuangan desa kabupaten nganjuk meliputi:

## Sinergi Antara Camat, Dinas PMD, Biro Hukum dan Inspektorat
Sinergi  adalah  membangun  dan memastikan  hubungan  kerjasama  yang produktif  serta  kemitraan  yang  harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan  karya  yang  bermanfaat  dan berkualitas.  Tujuan  Sinergi  adalah  mem- pengaruhi  perilaku  orang  secara  individu maupun  kelompok  untuk  saling  berhubu-
Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ... – Fanani 479
ngan, melalui dialog dengan semua golong- an,  dimana  persepsi,  sikap  dan  opininya penting  terhadap  suatu  kesuksesan.  Me- nurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua  atau  lebih  agen  atau  kekuatan  akan menghasilkan  pengaruh  gabungan  yang lebih  besar  dibandingkan  jumlah  dari  pe- ngaruh  mereka  secara  individual.  Dengan demikian,  terdapat  2  suatu  sinergi  apabila hasil dari gabungan misalnya dua kekuatan akan  menghasilkan  persamaan  matematik sebagai berikut: 1 + 1 > 2.
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang tidak  dapat  hidup  sendiri.  Untuk  dapat bertahan  hidup  maka  manusia  harus  ber- interaksi  dan  berhubungan  dengan  orang lain.  Hubungan  antar  manusia  ini  merupa- kan  bentuk  sinergi  yang  bersifat  eksternal yang  penting  untuk  dapat  menjamin  ke- berlangsungan hidup manusia karena tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi semua  kebutuhan  hidupnya  sendirian  saja. Pada  tingkatan  organisasi  maka  sinergi sangat  dibutuhkan  oleh  suatu  organisasi agar  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  organi- sasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan sempurna ( well and excellent ).  Sebagaimana manusia,  sinergi  yang  dibutuhkan  oleh suatu organisasi adalah sinergi yang bersifat internal dan eksternal.
Sinergi  internal  adalah  sinergi  antara organ-organ  yang  ada  di  dalam  organisasi tersebut yang memungkinkan seluruh organ organisasi  tersebut  dapat  bergerak  seiring dan  sejalan.  Sama  seperti  manusia,  suatu organisasi tidak dapat hidup sendiri. Suatu organisasi  akan  berinteraksi  dengan  ling- kungan  eksternal.  Sinergi  dengan  lingku- ngan  eksternal  ini  sangat  dibutuhkan  oleh suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tugas camat sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 pasal 24 dan 28 mempunyai Ke- wenangan  melakukan  Evaluasi  Rancangan Peraturan  Desa  Tentang  APB  Desa,  pada pasal  34  Camat  meneliti  surat  permohonan Surat Permohonan Penyaluran Dana Trans- fer  Desa,  pada  pasal  40  Camat  membuat
Surat  Pengantar  Pencairan  Dana  dan  pada pasal 46  Camat  melakukan  pembinaan dan pengawasan  desa  yaitu  memeriksa  buku penatausahaan  dan  laporan  pertanggung- jawaban keuangan desa.
Hasil wawancara dengan pak Bambang dari  Desa  Sawahan  terkait  dengan  tugas Camat  dalam  pencairan  dana:  “Harusnya duit  masuk  ke  rekening  Desa  100%  bisa digunakan  oleh  Desa  Pak.  Lo  yaopo  Pak wong RAB e sudah sampean setujui og Pak. Halo  Pak,  saya  ulangi  lagi  ya  Pak.  Kita  ini awal  tahun  Pak,  saya  mau  rencanakan kegiatan  saya  selama  satu  tahun.  Bapak setuju ndak? Begitu dana itu cair ya saya kan saya  gunakan  untuk  perencanaan  saya, ngapain  dihalangi  untuk  melaksanakan perencanaan yang sudah bapak setujui? Kan sudah setuju to. Gimana coba? Hayoo, coba Bapak  rasakan.  Nah.  Kalau  mau  mau berdebat, mau gerilya, di depan tadi, Bapak obrak-abrik.  Hee  iki  RAB  ngawur,  iki  elek, ayo ganti-ganti! Opo! rencana kok sak penak e dewe.  Gak isok iki. Yo obrak-abrik en nek ngarep, ojo lek dana wes cair trus sampean haling-halangi  untuk  melaksanakan.  Itu namanya  perencanaan  yang  buruk!  Gitu. Makanya  ketika  RAB  dikunci  menjadi APBDes.  Dia  nggak  bisa  ngotak-atik  lagi. Dan  itu  sudah  persetujuan,  kan  gitu  to? kedua belah pihak dengan sengaja, maksud- nya  begitu,  dengan  sengaja,  maka  begitu dana  cair  ya  silahkan  kalau  Perbup  nya menambahkan  bahwa  verifikasinya  lewat Camat misalnya, itu hanya formalitas. Lo iya dong!  Wong  sudah  disetujui  kok  diawal. Artinya  tugas  camat  untuk  meyakinkan bahwa  yang  akan  dia  lakukan,  kan  panitia pelaksana nih mau melaksanakan dia harus bikin RAB lagi to ahh sudah sesuai dengan eee APBDesnya. Udah itu saja. Nggak sesuai suruh ngembalikan. Kan ngono seh ahhh. Ya disitu fungsinya. Bukan fungsi menghalang- halangi  uang  untuk  di  ambil,  atau  mohon maaf mungkin pajak dan seterusnya malah- an. Nggak ada fungsi itu. Gawat kalau desa digitukan.  Pengawasan  silahkan.  Setelah uang digunakan nggak dibelanjakan, bapak boleh panggil, kan pengawasan. Saya sangat
480 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 468 – 489
paham soal itu. Bapak boleh ambil. Kan lain cerita. Kan setelah dilaksanakan di evaluasi, lo ini untuk bangun jembatan jembatan e gak onok, yo sampean seneni. Wong pak camat pengawas  kok.  Gak  gelem  diseneni?  Sam- pean laporno neng inspektorat. Betul ndak? Inspektorat  ngerti  sek  gak  gelem  dandani, laporno  neng  kejaksaan.  Ewhhhh.  Itu memang  kewenangan,  monitoring,  ya  tapi jangan  sampai  menghalang-halangi  mak- sudnya  ya.  Jadi,  namanya  akuntabel  dan transparan  itu  dipermudah  tapi  bertang- gungjawab.  Pembuatan  RAB  seringkali  di takeover oleh operator”.
Tugas  camat  yang  memverifikasi  SPP sering  menjadi  ganjalan  bagi  desa  untuk mencairkan dana, karena tidak semua camat ada di kantor kecamatan setiap hari. Untuk mengambil  uang  di  Bank  Bendahara  desa harus melengkapi lagi dengan RAB.
Tugas  Dinas  PMD  sesuai  dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016  yaitu  melaksanakan  urusan  peme- rintahan  dan  tugas  pembantuan  di  bidang pemberdayaan  masyarakat  dan  desa,  yaitu perumusan kebijakan teknis  dibidang Pem- berdayaan Masyarakat dan Desa; pelaksana- an kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa;  dan  pelaksanaan  administrasi  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa;  Biro Hukum  sebagai  koordinator  Tim  Evaluasi Peraturan  Desa  yang  bertugas  menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa.
Tugas  Inspektorat  Kabupaten  Nganjuk sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Nganjuk Nomor  41  Tahun  2016  yaitu:  perumusan kebijakan  teknis  bidang  pengawasan  dan fasilitasi  pengawasan;  pelaksanaan  peng- awasan  internal  terhadap  kinerja  dan keuangan  melalui  audit,  review,  evaluasi, pemantauan,  dan  kegiatan  pengawasan lainnya;  pelaksanaan  pengawasan  untuk tujuan  tertentu  atas  penugasan  Bupati; penyusunan laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan administrasi inspektorat.

## Tabel 4
Tugas Camat, Dinas PMD, Biro Hukum dan Inspektorat No Posisi Tugas 1 Camat Kewenangan melakukan Evaluasi Rancangan  Peraturan Desa  Tentang  APB Desa 2 Dinas PMD Perumusan, Pelaksana- an,  evaluasi  dan  pe- laporan Pengelolaan Keuangan  desa  serta penganggaran kegiatan 3 Biro Hukum Koordinator  Tim  Eva- luasi  Peraturan  Desa yang  bertugas  me- netap  kan  hasil  eva-
luasi  Rancangan  APB Desa
4 Inspektorat  Pengawasan  internal terhadap  kinerja  dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan keuangan desa

## Kemampuan  Operator Desa Mengoperasi- kan Sistem (SILOKDES)
Operator  Desa  adalah  operator  yang bertanggung  jawab  atas  semua  peralatan yang  ada  dalam  sistem  komputerisasi, memeriksa  dan  mencoba  komputer  dan peralatan  lain  apakah  dapat  dipergunakan sebagaimana mestinya dan menonfungsikan peralatan bila tidak dipergunakan, membuat catatan tentang pelaksanaan jadwal kegiatan penggunaan  komputer,  membuat  backup dari sejumlah file yang ada dan pengawasan dari  file  backup  tersebut  serta  bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan ruang computer, sekaligus bertugas melaksanakan input data dari sumber data keuangan desa untuk diakses kedalam media komputer.
Operator  desa  sesungguhnya  adalah orang  yang  bertanggung  jawab  untuk  me-
Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ... – Fanani 481
mantau  dan  mengendalikan  sistem  kom- puter sistem komputer. Tanggung jawabnya meliputi  masalah  perangkat  lunak  dan masalah hardware , pemantauan batch proces- sing ,  mempertahankan  dan  meningkatkan kinerja sistem dan ketersediaan online, men- jaga semua sistem dan dokumentasi aplikasi, dan  membantu  personel  dengan  masalah komputer.
Namun  pada  kenyataanya  operator desa  kabupaten  nganjuk  bukan  sekedar mengoperasikan  computer,  mereka  juga terlibat  dalam  RPJMDes,  RKPDes,  Design dan  RAB  serta  APBDes.  Meraka  jua  me- ngelola,  melaksanakan,  melaporkan  dan mempertanggungjawabkan pengelolaan ke- uangan desa. Selama kurun waktu 2015-2017 semua  operator  desa  mampu  mengoperasi- kan  SILOKDES  sebelum  berganti  dengan SISKEUDES.  Operator  desa  menjadi  ujung ujung  tombak  pengelolaan  keuangan  desa. Hasil  wawancara  kami  dengan  salah  satu operator  desa  (Puguh,  Desa  Gondang) menyatakan “Sebenarnya tidak sulit karena hanya  memasukan  data  berupa  RAB.  Data itu  diperoleh  dari  hasil  kesepakatan  antara pemerintah desa dengan aparat terkait yang ada  di  desa,”.  “Kami  sesama  operator  di Kecamatan saling mengisi antara yang satu dengan  yang  lain.  Saling  mengingatkan kalau ada kendala yang dihadapi”
Operator desa yang lain (Bu Umi, Desa Joho)  menyatakan  sebagai  berikut:  “Terus terang  tugas  kami  sangat  berat,  disamping harus  mengimput  data  keuangan  desa  ke siskeudes,  kami  juga  harus  menyusun ang- garan,  melaksanakan,  serta  mempertang- gungjawabkan  bukti  transaksi,  seharusnya tugas  menyusun  anggaran  itu  pak  sekdes, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  oleh panitia”
Dengan  kecanggihan  teknologi  seperti pada  saat  ini,  masing-masing  kecamatan memiliki media komunikasi dan pendampi- ngan  lewat  WhatsApp.  Media  ini  sangat membantu untuk berbagi informasi, konsul- tasi  problem  software  dan  teknis  penge- lolaan keuangan desa.
Kelengkapan  Peraturan  Pengelolaan  Keu- angan Desa
Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendapatkan apresiasi Pemerintah  Republik  Indonesia.  Apresiasi itu diwujudkan dalam pemberian anugerah Desa  Membangun  Indonesia  dari  Menteri Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  untuk  Pemkab  Nganjuk  pada Tahun  2015  (http://pdiperjuangan-jatim. com/nganjuk-raih-anugerah-desa  memba- ngun-indonesia/).  Anugerah  desa  memba- ngun  ini  masuk  dalam  kategori  Pembina Kabupaten  Terbaik dalam Regulasi  Pemba- ngunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa.  Anugerah  ini  merupakan  hasil  kerja keras  Dinas  PMD  (dulu  Bapemaspemdes). Dinas PMD Kabupaten Nganjuk merupakan salah  satu  Dinas  yang  aktif  membuat Peraturan  Bupati,  Keputusan  Bupati  mau- pun Surat Edaran Sekretaris Daerah.
Namun terkait dengan perbub ini masih ada  yang  perlu  dibenahi  seperti  hasil wawancara  dengan  Pak  Parman  (Pendam- ping Ahli) Kabupaten Nganjuk: “di Perbup kewenangan,  pembangunan  sarana  prasa- rana  kantor  desa.  Itu  masuk  dibidang pemerintahan  di  Siskeudes  itu  masuk  di- bidang Pembangunan”.
Hal  ini  mengindikasikan  adanya  per- bedaan  persepsi  antara  Permendagri  114 tahun 2014 dengan Permen DPDTT Nomor 19  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Prioritas DD  Tahun  2018  sehingga  menimbulkan kebingungan  daerah  dalam  mengelompok- kan kegiatan di SISKEUDES.
Peraturan Bupati terkait dengan dengan Pengelolaan  Keuangan  Desa  diatur  ber- dasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Ke- uangan  Desa  Peraturan  Bupati  Nganjuk Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap,  Tunjangan,  Tambahan  Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa  Dan  Perangkat  Desa.  Alokasi  Dana Desa  diatur  dengan  Peraturan  Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran
482 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 468 – 489
Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran  2017.  Dana  Desa  diatur  dengan Peraturan  Bupati  Nganjuk  Nomor  6  Tahun 2017  Tentang  Tata  Cara  Pembagian  Dan Penetapan  Besaran  Dana  Desa  Setiap  Desa Tahun Anggaran 2017. Standar Penyusunan APBDesa diatur dengan Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 141/411.304/2016 Tentang Pedoman  Penyusunan  APB  Desa  Tahun Anggaran 2017 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah  Nganjuk  Nomor:  141/411.304/2016 Tentang  Pedoman  Penyusunan  APB  Desa Tahun Anggaran 2017.
Standar  Satuan  Harga  diatur  dengan Keputusan  Bupati  Nganjuk  Nomor:  188/ 135/K/411.013/2016  tentang  Penetapan Standar  Satuan  Harga  bahkan  Software Keuangan  Desa  (SILOKDES)  juga  diatur Surat  Edaran  Sekretaris  Daerah  Nganjuk Nomor:  141/411.307/2017  Tentang  Pedo- man  Penggunaan  Aplikasi  Silokdes,  Peng- anggaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan, serta  Kegiatan  Desa  Sehat.  Satu-satunya yang belum diatur yaitu Pengadaan Barang dan  Jasa.  Pengadaan  Barang  dan  Jasa mengacu pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013  tentang  Tata  Cara  Pengadaan  Barang dan  Jasa  di Desa  dan  Peraturan  Kepala LKPP Nomor  22  Tahun  2015  tentang  Per- ubahan  Atas  Peraturan  Kepala  Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Peme- rintah  Nomor  13  Tahun  2013  Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Tabel 5 Daftar Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa No Topik Nganjuk 1 Pengelola an Keuangan Desa Peraturan Bupati Nganjuk  Nomor  11 Tahun  2015  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Nganjuk  Nomor      36 Tahun  2016  Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan,  Tambahan
Tunjangan,  Dan  Pe- nerimaan  Lain  Yang Sah  Bagi  Kepala  Desa Dan Perangkat Desa. 2 ADD Peraturan Bupati Nganjuk  Nomor  7 Tahun  2017  Tentang Tata Cara Pengalokasi- an,  Pembagian,  Pe- nyaluran  Dan  Penge- lolaan  Alokasi  Dana
Desa  Tahun  Anggaran 2017. 3 Dana Desa Peraturan Bupati Nganjuk  Nomor  6 Tahun  2017  Tentang Tata  Cara  Pembagian Dan  Penetapan  Besar- an  Dana  Desa  Setiap Desa  Tahun  Anggaran 2017. 4 Pengadaa n Barang dan Jasa Perarturan Kepala LKPP Nomor  13  Tahun  2013 tentang  Tata  Cara
Pengadaan Barang dan Jasa  di Desa.  Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun  2015  tentang Perubahan  Atas  Per- aturan  Kepala  Lem- baga Kebijakan Penga- daan  Barang  atau  Jasa Pemerintah  Nomor  13 Tahun  2013  Tentang
Pedoman  Tata  Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa. 5 Standar Penyusun an APBDesa Surat  Edaran  Bupati Nganjuk  Nomor:  141/ 411.304/2016  Tentang Pedoman  Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran  2017.  Surat Edaran Sekretaris Dae- rah  Nganjuk  Nomor: 141/411.304/2016 Ten- tang  Pedoman  Pe-
Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ... – Fanani 483 nyusunan  APB  Desa Tahun Anggaran 2017. 6 Standar Satuan Harga Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/135/K/  411.013/ 2016  tentang  Pene- tapan  Standar  Satuan Harga. 7 Software Keuangan Desa Surat  Edaran  Sekre- taris  Daerah  Nganjuk Nomor:  141/411.307/ 2017 Tentang Pedoman Penggunaan  Aplikasi Silokdes, Pengang- garan Penghasilan Tetap  Dan  Tunjangan, serta  Kegiatan  Desa Sehat.

## Ketidakpatuhan  tehadap  Siklus  dan Keterlambatan Pencairan Dana
Dalam PP No. 43 tahun 2014 telah diatur siklus  anggaran  desa  yang  mirip  dengan siklus anggaran pada APBN maupun APBD, sebagai  berikut:  1).  Musyawarah  Desa  di- laksanakan  paling  lambat  bulan  Juni  (pasal 114), 2). RKPDesa harus mulai dibahas pada bulan  Juli  dan  ditetapkan  paling  lambat pada bulan September (pasal 118). 3). Ranca- ngan  Peraturan  Desa  mengenai  APBDesa disepakati  paling  lambat  Oktober  (pasal 101),  4).  Penetapan  APBDesa  dilakukan paling lambat pada 31 Desember (pasal 101). Pada kenyataannya, tidak ada satupun desa yang  disampling  oleh  tim  kajian  dapat mengikuti siklus anggaran yang ditetapkan dalam  regulasi.  Bahkan  dengan  adanya perubahan  PP  No.  60  tahun  2014,  desa menunda  penyusunan  APBDesanya.  Baru April  2017  semua  desa  bisa  menetapkan APBDesanya, meski dana desa untuk kabu- paten Nganjuk tersebut sudah dicairkan oleh Pemerintah  Pusat.  Keterlambatan  penge- sahan  APBDesa  ini  tentunya  berdampak pada  kinerja  pembangunan  di  desa.  Dari hasil  pendalaman  kepada  perangkat  desa dan  kecamatan,  hal  ini  lebih  disebabkan
karena informasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah  terkait  rencana  pem- bangunan  di  desa  tersebut  dan  terutama besaran anggaran yang akan diperoleh desa telat diperoleh atau keputusannya berubah- ubah dan baru diterima bulan Februari 2017. Berbagai  informasi  yang  dibutuhkan  desa untuk  memulai  proses  perencanaan  baru diperoleh pada bulan Januari sampai dengan April  tahun  berikutnya.  Akibatnya,  pe- laksanaan  siklus  anggaran  di  desa  jauh melenceng  dari  waktu  yang  ditetapkan dalam regulasi Dampak dari mundurnya waktu siklus pengelolaan  anggaran  desa  sulit  dipatuhi oleh  desa  ini  salah  satunya  yaitu  keter- lambatan  pencairan  dana.  Keterlambatan pencairan  APB  Desa  karena  disebabkan banyaknya  desa  yang  belum  menyerahkan persyaratan  salah  satunya  APB  Desa  se- hingga  terealisasi  bulan  Mei  2017.  Faktor kedua  keterlambatan  pencairan dana  tahap kedua.  Kepala  Dinas  PMD  Nganjuk  men- jelaskan  alasan  terlambatnya  transfer  Dana Desa  (DD)  tahap  II  disebabkan  sejumlah desa  terlambat  menyetor  laporan  realisasi DD  tahap  I  yang  dikelola.  Sementara  itu, ketentuan  Kemenkeu,  laporan  realisasi tahap  I  tersebut  harus  50%  total  transfer tahap I ke Kemenkeu sebelum transfer tahap II diturunkan ke Kas Daerah. Hasil wawan- cara  dengan  Kepala  Dinas  (Bu  Widaryati Dhalilah): “Ini jadi masalah, karena ada desa cepat,  tapi  ada  juga  lambat  masukkan laporan,  sehingga  yang  lambat  ini  meng- ganggu laporan secara utuh,”
Kepala  Dinas  PMD  mengakui  alokasi anggaran  DD  tahap  pertama  sebenarnya sudah ditransfer Kemenkeu ke rekening kas umum  daerah  (RKUD).  Namun  pihaknya masih belum bisa mencarikan karena masih ada desa yang belum memenuhi persyaratan pencairan.  Lebih  lanjut  Kepala  Dinas  PMD menyampaikan:  'Kami  masih  menunggu beberapa desa untuk mengajukan persyarat- an  pencairan.  Kalau  persyaratan  belum masuk  semua,  pencairan  juga  belum  bisa dilakukan karena ini memang menjadi salah satu persyaratnya''.
484 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 468 – 489

## Kapasitas dan Personalia
Problem utama kapasitas dan personalia ini  salahsatunya  masih  banyaknya  Kades dan Perangkat Desa yang belum memahami bagaimana  menyusun  RPJMD,  Renstra, Renja,  APBDesa  yang  fungsi  utamanya  se- bagai  dokumen  perencanaan  yang  akan menjadi  acuan  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  desa.  Lemahnya  dari  sisi perencanaan  ini  berakibat  pada  tidak maksimalnya  kinerja  pemerintahan  desa, karena  kegiatan  yang  dilaksanakan  tidak bersumber  dari  analisa  perencanaan  ke- butuhan  desa  yang  tepat,  sehingga  tidak memberikan  dampak  yang  besar  bagi masyarakat  desa.  Salah  seorang  operator desa  Bu  Linda  (Desa  Berbek)  menyatakan: “saya  mengelola  semua  pengelolaan  keua- ngan  desa,  padahal  sebenarnya  saya  tidak terlalu  mengerti,  saya  belum  pernah  ikut pelatihan  keuangan  desa  sebelumnya,  apa itu  Undang-undang,  Permendagri  atau Permendesa belum tahu bedanya apa”
Mengelola  keuangan  desa  tidak  hanya mengandalkan  kuasa  kepala  desa  dan perangkatnya.  Tetapi  butuh  keterlibatan berbagai stakeholders yang  ada  di  desa. Apalagi  saat  ini desa  telah  mengelola dana dalam  jumlah  besar.  Untuk  itu,  desa  perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun  RPJMDes,  RKPDes,  Design  & RAB serta APBDes.
Selama ini, Design dan RAB serta doku- men lainnya disusun asal jadi. Tata cara dan kaidah  teknis  atau  unsur  akademis  selalu diabaikan.  Yang  diutamakan  oleh  peme- rintah  desa  adalah  formalitasnya.  Soal kebenaraan  isi,  itu  urusan  kemudian.  Bagi mereka  yang  penting  target  bisa  tercapai. Jadi bukan proses yang mereka perhatikan. Menurut  salah  seorang  pendamping  desa (kecamatan)  Pak  Tamim:  “sesuai  dengan pengamatan saya, yang betul-betul mengerti design  dan  RAB  gambar,  terutama  untuk pemabangunan  hanya  segelintir  orang,  se- lebihnya  yang  penting  Digambar  untuk memenuhi  persyaratan  pengajuan  dan pencairan  dana,  soale  kalau  tidak  ada  pak camat tidak mau tanda tangan”
Bagaimana  mungkin  kita  mengelola dana  dalam  jumlah  besar,  sementara  mem- belanjakan  bahan, alat,  dan  upah  tidak ada yang  hitung  RAB-nya.  Pengalaman  selama ini, yang terlibat bersama PNPM-MPd, sulit sekali menemukan kader teknik atau warga yang  memiliki  kemampuan  dan  komitmen tinggi untuk mau belajar menguasai bidang teknik. Persoalan yang sering kita temukan di  lapangan  adalah masih  banyak adminis- trasi  pelaporan  dan  pertanggungjawaban yang  belum  dikerjakan,  misalnya  LPPD maupun LKPj.
PADes sangat minim, antara lain karena Desa  tidak  mempunyai  kewenangan  dan kapasitas  untuk  menggali  potensi  sumber- sumber  keuangan  Desa.  Karena  terbatas, anggaran  Desa  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  kesejahteraan  perangkat  Desa, pelayanan publik, pembangunan Desa apa- lagi  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Ang- garan  Desa  sangat  tidak  mencukupi  untuk mendukung  pelayanan  dasar  seperti  pen- didikan, kesehatan dan perumahan. Dengan kalimat  lain  ada  kesenjangan  fiskal  antara keuangan  pemerintah  supraDesa  dengan pemerintah Desa.

## Pembangunan tidak berbasis padat karya dan tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa
Penetapan  prioritas  penggunaan  dana desa didasarkan pada prinsip swakelola dan berbasis  sumber  daya  desa  mengutamakan pelaksanaan  secara  mandiri  dengan  pen- dayagunaan sumberdaya alam desa, meng- utamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal. Penggunaan dana  desa  paling  sedikit  sebesar  30  persen wajib  digunakan  untuk  menciptakan  lapa- ngan  kerja  di  desa  dan  membayar  upah. Program padat karya mampu meningkatkan penghasilan  masyarakat  desa  yang  pada gilirannya  terwujud  kesehateraan  masya- rakat  desa.  Dengan  skema  ini  maka  mulai dari  pembelian  material,  tenaga  kerja,  dan perputaran  Dana  Desa  tersebut  berimbas terhadap  masyarakat  desa.  Salah  satu penyebab  pembangunan  tidak  berbasis
Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ... – Fanani 485
padat  karya  dan  tidak  sepenuhnya  meng- gambarkan kebutuhan yang diperlukan desa disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidak mampuan  desa  mengelola  anggaran, kurangnya  kompetensi  petugas  pendam- ping, dan kurangnya pengembangan teknis pengelolaan  anggaran  yang  sesuai  dengan anggaran nasional ke desa.
Hasil  wawancara  dengan  Pak  Nurdian (Staf  PMD):  “Jujur  terus  terang  pak,  masih banyak  desa  yang  pembangunannya  tetap sama  dengan  tahun  lalu,  lha  wong  setiap tahun  mendapatkan  dana  hampir  1  Milyar kok  pembangunannya  tidak  tampak  dan kondisi  desa  tetap  tidak  ada  perubahan. Beberapa  saya  tanya  kenapa  pembangunan melibatkan  pihak  ketiga  jawaban  meraka karena biar lebih mudah SPJnya”.
Hasil  wawancara  dengan  Pak  Parman (Penamping  Ahli):  “sebenarnya  kita  dari pendamping  sudah  tahu.  Pembangunan  di Desa tidak sepenuhnya jujur sesuai dengan yang dilaporkan. Banyak yang mengusulkan perbaikan gapura desa, tetapi tahun berikut- nya  mengusulkan  perbaikan  gapura  lagi, ada  juga  yang  mengerjakan  proyek  sudara sendiri”.
Kegiatan  pembangunan  di  desa  sering melibatkan pihak ketiga (kontraktor). Hal ini dilakukan  oleh  PTPKD  karena  adanya tekanan  dari  kepala  desa  dan  untuk  me- nyembunyikan  nilai  proyek  yang  sesung- guhnya  kepada  masyarakat.  Masyarakat tidak  bisa  mengawasi  secara  langsung pembelajaaan maupun pengeluaran dana.
Transparansi  rencana  penggunaan  dan pertanggungjawaban  APBDesa  Masih
Rendah
Ada  kesenjangan  antara  tanggung- jawab  dan  responsivitas  dengan  partisipasi masyarakat  dalam  anggaran  Desa.  Parti- sipasi  masyarakat  dalam  anggaran  pem- bangunan  Desa  sangat  besar,  sementara tanggungjawab  dan  responsivitas  sangat kecil.  Sebagian  besar  anggaran  pembangu- nan  Desa,  terutama  pembangunan  fisik (infrastruktur),  ditopang  oleh  gotong- royong atau swadaya masyarakat. Menurut
Pak  Suparman  (Pendamping  ahli)  Kabu- paten  Nganjuk:  “yang  membuat  APB  Desa itu  yang  sekretaris  desa,  sebagian  malah yang  buat  operator  desa,  sangat  sedikit pembuatan  APB  Desa  yang  melibatkan warga  desa,  bahkan  BPD  hanya  tukang stempel  saja,  sehingga  penggunaan  APB Desa  masih  untuk  kepentingan  peragkat desa”.
Sementara  besaran  dana  dari  peme- rintah sangat kecil, yang difungsikan sebagai stimulan  untuk  mengerahkan  (mobilisasi) dana swadaya masyarakat. Padahal kekuat- an  dana  dari  warga  masyarakat  sangat terbatas,  mengingat  sebagian  besar  warga Desa mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan  dasar  (papan,  sandang,  pangan, pendidikan  dan  kesehatan)  bagi  keluarga- nya masing-masing.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Strategi  implementasi  aplikasi  sistem keuangan  desa  pada  pemerintah  daerah kabupaten  Nganjuk  dengan  menggunakan workshop ini sangat efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Setyorini et al .  (2017)  dengan  menggunakan  desain eksperimen.  Hasil  penelitian  ini  pelatihan keuangan  desa  dapat  meningkatkan  pe- mahaman  aparatur  desa  sehingga  mampu memberikan  pelayanan  maksimal  kepada masyarakat  sehingga  tercipta  good  village government.
Problematika  pengelolaan  keuangan desa Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 2 hal  yaitu  aspek  positif  dan  aspek  negative. Aspek  positif  meliputi  Sinergi  Antara Camat,  Dinas  PMD,  Biro  Hukum  dan Inspektorat,  Kemampuan  Operator  Desa Mengoperasikan  Sistem  (SILOKDES),  Ke- lengkapan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa.  Aspek  positif  ini  sangat  mendukung prestasi  Kabupaten  Nganjuk  berupa  peng- hargaan  mendapatkan  anugerah  Desa Membangun  Indonesia  dari  Menteri  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  untuk  Pemkab  Nganjuk  pada Tahun 2015. Namun dalam hal Kelengkapan Peraturan  Pengelolaan  Keuangan  Desa
486 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 468 – 489
masih  ada  kurang  singkronisasi  antara perbub Kab Nganjuk dengan Permendagri.
Aspek  negative  meliputi  Ketidak- patuhan  tehadap  Siklus dan Keterlambatan Pencairan  dana,  Kapasitas  dan  Personalia, Pembangunan  tidak  berbasis  padat  karya dan tidak sepenuhnya menggambarkan ke- butuhan  yang  diperlukan  desa,  dan  Trans- paransi  rencana  penggunaan  dan  pertang- gungjawaban APBDesa Masih Rendah. Ter- kait dengan rendahnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa  Masih  Rendah.  Hal  ini  disebabkan karena  adanya  masalah  seperti  tidak  ter- bukanya  pemerintah  dan  tidak  mudahnya diakses  sehingga  masyarakat  tidak  menge- tahui  mengenai  anggaran  yang  terpakai, selain  itu  transparansi  ini  sering  tidak terrealisasi  sebagaimana  mestinya  kerena rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan  dan  pengelolaan  alokasi dana  desa  ini  menjadi  faktor  penghambat transparansi  pengelolaan  anggaran  pen- dapatan dan belanja desa (Amirruddin et al. , 2012).
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Hasniati  (2016),  Bustamam et.  al (2018), Simangunsong  dan  Wicaksono  (2017),  dan Nurhakim  dan  Yudianto  (2018).  Hasniati (2016)  meneliti  Desa  Sampulungan  Ke- camatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Hasil penelitian Hasniati (2016), menunjuk- kan  bahwa  pengelolaan  dana  desa,  mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pe- laporan  kegiatan  telah  memenuhi  prinsip akuntabilitas.  Model  yang  dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ini diberi nama Model  Akuntabilitas  Proses.  Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan  dari  para  pengelola  dana  desa untuk  menerima  tanggung  jawab  atas  apa yang  ditugaskan  kepadanya  secara  efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian  Juwaini et  al .  (2018).  Salah  satu yang  menyebabkan  keterlambatan  pelapor- an  karena  adanya  problem  dalam  pem- bayaran  karena  perhitungan  pajak  meng-
gunakan  aplikasi  SISKEUDES  yang  salah. Ketidakpatuhan  tehadap  Siklus  dan  Ke- terlambatan  Pencairan  dana  hampir  terjadi di  setiap  daerah.  Hasil  kajian  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (2015)  tidak  ada satupun  desa  yang  disampling  oleh  tim kajian dapat mengikuti siklus anggaran yang ditetapkan  dalam  regulasi.  Dari  hasil  pen- dalaman  kepada  perangkat  desa  dan kecamatan,  hal  ini  lebih  disebabkan  karena informasi  dari  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  terkait  rencana  pem- bangunan  di  desa  tersebut  dan  terutama besaran anggaran yang akan diperoleh desa telat diperoleh atau keputusannya berubah- ubah.  Demkikian  juga  dengan  Kabupaten Nganjuk  Pagu  Indikatif  Kabupaten  baru diberikan  pada  bulan  Februari,  sehingga pada  bulan  Maret  baru  bisa  menyelesaikan penyusunan APB Desa.

## SIMPULAN DAN SARAN
Strategi  implementasi  aplikasi  sistem keuangan  desa  pada  pemerintah  daerah kabupaten  Nganjuk  dengan  menggunakan workshop  ini  sangat  efektif  dan  efisien. Workshop  I  meletakkan  dasar  penggunaan SISKEUDES, sementara workshop dan pen- dampingan  II  memberikan  fasilitas  pen- dampingan, konsultasi dan mereview kem- bali materi yang belum jelas pada workshop pengelolaan keuangan desa I. Problematika pengelolaan  keuangan  desa  Kabupaten Nganjuk  terbagi  menjadi  2  hal  yaitu  aspek positif  dan  aspek  negatif.  Aspek  positif meliputi  sinergi  antara  camat,  dinas  pmd, biro  hukum  dan  inspektorat,  kemampuan operator  desa  mengoperasikan  sistem (SILOKDES), kelengkapan peraturan penge- lolaan  keuangan  desa.  Aspek  negatif meliputi ketidakpatuhan tehadap siklus dan keterlambatan  pencairan  dana,  kapasitas dan personalia, pembangunan tidak berbasis padat  karya  dan  tidak  sepenuhnya  meng- gambarkan  kebutuhan  yang  diperlukan desa, dan transparansi rencana penggunaan dan  pertanggungjawaban  APBDesa  Masih Rendah.  Keterbatasan  dan  saran  penelitian berikutnya  yaitu  penelitian  ini  dilakukan
Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ... – Fanani 487
dengan  pendekatan  observasi  selama work- shop dan hasil wawancara dengan stakeholder desa,  penelitian  lebih  lanjut  bisa  ditindak- lanjuti dengan melakukan pengawasan dan pendampingan  riil  di  desa.  Tahun  2017 Kabupaten  Nganjuk  masih  menggunakan dual  system  yaitu  SILOKDES  dan  SISKE- UDES.  Hal  ini  membuat  konsentrasi  ope- rator  desa  terpecah.  Seharusnya  ada  ke- bijakan  migrasi  software  dari  SILOKDES dan  SISKEUDES  setelah  workshop  agar operator  desa  betul-betul  belajar  dan  ber- tanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Badaruddin,  B.  dan  E.  Ermansyah.  2017,
Proposing a Model for Law Number 6 of 2014:  Evidence  from  North  Sumatra, International  Journal  of  Economic  Per- spectives 11(4): 188-198.
Badaruddin, B. dan E. Ermansyah. 2018, The Model of Implementing Law Number 6 of  2014  on  Village  of  Social  Capital- Based:  Evidence  from  North  Sumatra,
Journal  of  Economic  &  Management Perspectives 12(2): 531-541.
Bustamam,  E.  Amalia,  Jalaluddin.  2018.  A Performance  Analysis  of  Village  Fund Management:  A  Case  Study  in  Lut Tawar  District-Indonesia .    Journal  of Accounting  Research,  Organization  and Economics 1(2): 112-121.
Deardorff,  D.  S.  and  G.  Williams.  2006.
Synergy  Leadership  in  Quantum.  Organi- zations . Fesserdorff Consultants. Fajri,  Rahmi.  2015.  The  Government Accountability  Village  in  the  Village Fund  Allocation  Management  (ADD) (Study  on  Ketindan  Village  Office, District  Lawang,  Malang). Journal  of Public  Administration  (JAP) 3(7):  1099- 1104.
Fauzi,  Asni  2013  The  management  of  the village fund allocation as an instrument towards Economic Independence
Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)
Ferina,  2016.  IS  Readiness  Review  the Implementation  of  the  Village  Govern- ment  Minister  Regulation  No.  113  on Rural  Financial  Management  (Case Study  on  Village  Government  in  Ogan Hir). Journal of Management and Business Sriwijaya 14(3): 321-336.
Hasniati. 2016.  Model  Akuntabilitas  Penge- lolaan  Dana  Desa. Jurnal  Analisis  dan Pelayanan Publik 2(1): Juni Juwaini,  I.,  Akram,  L.  H.  Husnan.  2018.
Optimization  of  Village  Financial  Sys- tem  (Siskeudes)  for  Village  Financial Administration  (Case  Study  in  Dompu Village  Government,  Indonesia). Inter- national  Journal  of  Economics,  Commerce and  Management  United  Kingdom VI(7): July 2018.
Keputusan  Bupati  Nganjuk  Nomor:  188/ 135/K/411.013/2016 tentang Penetapan Standar Satuan Harga
Khusniyatun,  S.,  dan  Kiswanto.  2017,  The Determinant  of  Financial  Management Accountability of The Village (A Study on  Village  Government  in  the  Area  of Kebumen  District). Accounting  Analysis Journal 6(1): 10-18. Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2015. Laporan  Hasil  Kajian  Pengelolaan  Ke- uangan  Desa:  Alokasi  Dana  Desa  dan Dana Desa
Lewis, B.D., 2015. Decentralising to villages in  Indonesia:  money  (and  other)  mis- takes:  decentralising  to  villages  in Indonesia. Public Adm. Dev . 35, 347–359. https://doi. org/10.1002/pad.1741.
Meng, H., 2013, Analysis of the exist problem of  subdistrict  office  financial  mana- gement, Chinese  Agricultural  Accounting 04: 52-55.
Nurhakim, I., I.  Yudianto. 2018. Implemen- tation  of  Village  Fund  Management  in Panyirapan Village, Sukanagara Village and  Soreang  Village,  Soreang  Sub- Dstrict,  Bandung  Regency. Journal  of Accounting Auditing and Business (ISSN: 2614-3844) 2(2): 2018
488 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 468 – 489
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa Peraturan  Bupati  Nganjuk  Nomor  3  Tahun 2015  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Pasar Desa.
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016  Tentang  Susunan  Organisasi  Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016  Tentang  Kewenangan  Desa  Ber- dasarkan  Hak  Asal-usul  Dan  Kewena- ngan Lokal Berskala Desa.
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36   Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunja- ngan,  Tambahan  Tunjangan,  Dan  Pe- nerimaan  Lain  Yang  Sah  Bagi  Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
Peraturan  Bupati  Nganjuk  Nomor  6  Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan  Besaran  Dana  Desa  Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.
Peraturan  Bupati  Nganjuk  Nomor  7  Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Pengelola- an Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  13  Tahun 2013  tentang  Tata  Cara  Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  22  Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Peraturan  Pemerintah  No  60  Tahun  2014 Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Ang- garan  Pendapatan  dan  Belanja  Negara. 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  168. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  tahun  2014  Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 30 Mei 2014. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun  2015  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.  29  April  2015.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88. Jakarta.
Sembiring,  R.,  E.  Herlinda,  dan  S.  Ningsih.
2017,  Implementation  of  Autonomy Area  through  the  Implementation  of Village Authority, International Journal of Economic Perspectives 11(3): 5-11.
Setyorini,  C.  T.,  D.  Susilowati,  W.  Rama- dhanti,  Y.  N.  Farida.  2017.  Analisis Efektivitas  Pelatihan  Keuangan  Desa: Upaya  Peningkatan  Profesionalisme Aparatur  Desa. Sustainable  Competitive Advantage- 7  (SCA-7)  FEB  UNSOED Purwokerto, 20 September 2017.
Simangunsong,  F.,  S.  Wicaksono.  2017. Evaluation of Village Fund Management in  Yapen  Islands  Regency  Papua Province  (Case  Study  at  PasirPutih Village,  South  Yapen  District). Open Journal of Social Sciences 5: 250-268.
Surat  Edaran  Bupati  Nganjuk  Nomor:
141/411.304/2016  Tentang  Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2017.
Surat  Edaran  Sekretaris  Daerah  Nganjuk Nomor:  141/411.304/2016  Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2017.
Surat  Edaran  Sekretaris  Daerah  Nganjuk Nomor:141/411.307/2017  Tentang  Pe- doman  Penggunaan  Aplikasi  Silokdes, Penganggaran  Penghasilan  Tetap  Dan Tunjangan, serta Kegiatan Desa Sehat.
Suwandi.  2015.  Public  Participation  in Implementing  Village  Allocation  Fund (ADD) Village Office of Suka Damai of Muara  Badak  Kartanegarae  Kutai Regency. Journal of Public Administration 3(4): 1183-1194.
Syaifullah,  M.  2017.  Understanding  of Village  Apparatus  on  Implementation Accounting  Villages. International  Jour-
Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ... – Fanani 489
nal  of  Science  and  Research 6(8):  1168– 1175.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Nomor  6  tahun  2004  tentang  Desa.  15 Januari  2014.  Lembaran  Negara  Re- publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
Wahyuningsih,  P.  dan  Kiswanto.  2016.
Factors Affecting The Accountability of Village Financial Management. Accoun- ting Analysis Journal 5(3): 139-146.
Wang, Y., 2013, A Study on Problems of the
Village-level  Financial  Management— Taking Wenxian Xu-bao Town in Henan Province as an Example, Working Paper ,
Wuhan Polytechnic University.
Xiao,  R.,  2015.  The  village-level  financial management mode and its optimization research, Working  Paper ,  Southwest University of Political Science and Law.
Yi, F., 2014. The town of Changsha Lei Feng rural  financial  management  mode  of research, Working  Paper ,  Central  South University  of  Forestry  &  Technology, 2014.
Yulihantini, D. T., & Wardayati, S. M. 2017. Financial  Accountability  in  The  Mana- gement  of  Village  Fund  Allocation.
Working  Paper ,  In  Proceeding  The  1th International  Conference  on  Business and  Accounting  Studies,  Faculty  of Economics  and  Business  University  of Jember.
Zhang,  J.  dan  G.  Wang.  2017.  Research  on Village-level  Financial  Management Mode of Lou Feng Subdistrict, Suzhou, Working Paper , 3rd International Confe- rence  on  Social  Science  and  Mana- gement (ICSSM 2017)