## PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

## Ellen Yolanda Sinaga
Pengadilan Negeri Barabai E-mail: radiancellenyola@gmail.com

## Abstract :
Implementation of diversion by a public prosecutor children, nowadays the mechanism  is based on Law of  The  Republic  of  Indonesia  Number  11  Year  2012  regarding  the  Juvenile  Criminal  Justice  System. Further  provisions  concerning  the  guidelines  for  the  implementation  of  diversion,  ordinances,  and coordinate  the  implementation  of  diversion  stipulated  on  Indonesian  Republic  Government  Regulation Number 65 in 2015 on the guidelines for the implementation of diversion and treatment of children who are aged 12 years. But the problem until now has not drawn up internal rules to the public prosecutor in the form attorney General of The Republic of Indonesia regulation as the basic for the implementation of the mechanism reffered versioned on Indonesian Republic Government Regulation Number 65 in 2015 on the guidelines for the implementation of diversion and treatment of children who are aged 12 years. The importance  of  internal  rules  as  the  basic  for  the  public  prosecutor  in  the  executing  diversion,  as  the uniformity of implementation of the diversion by a public prosecutor children across Indonesia,  in order to avoid differences in the implementation mechanisms of diversion, which is still based instruction each child’s direct leadership prosecutor, who do diversion. Further in praction, there are differences in the implementation mechanisms of diversion by a children public prosecutor in Indonesia which resulted in the implementation of the goal of diversion has not been maximally as aspired is to keep children who are dealing with the law, from the adverse effects of the criminal justice system.
Keywords: diversion, juvenile criminal justice system, public prosecutor children

## Abstrak :
Pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak pada saat ini mekanismenya didasarkan pada Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak. Lebih lanjut ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (dua  belas)  tahun.  Namun permasalahannya, hingga  saat  ini belum disusun peraturan  internal  bagi  Penuntut  Umum  yang  berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai dasar mekanisme pelaksanaan diversi sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (dua  belas)  tahun. Pentingnya  peraturan  internal  sebagai  dasar  acuan  bagi  penuntut  umum  dalam  melaksanakan  diversi, sebagai  keseragaman  pelaksanaan  diversi  oleh  Penuntut  Umum  Anak  diseluruh  Indonesia,  agar  tidak terjadi  perbedaan  mekanisme  pelaksanaan  diversi  yang  selama  ini  masih  berdasarkan  intruksi  masing- masing  atasan  langsung  Penuntut  Umum  Anak,  yang  melakukan  diversi.  Selanjutnya  dalam  praktik, masih terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak di Indonesia yang mengakibatkan  belum  terlaksananya  tujuan  diversi  secara  maksimal  sebagimana  yang  dicita-citakan yaitu  untuk  menjauhkan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  dari  pengaruh  buruk  sistem  peradilan pidana.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  mekanisme  pelaksanaan  diversi  oleh  Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan saat ini, dan untuk menganalisa model mekanisme pelaksanaan diversi berdasarkan pedoman pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia pada masa mendatang .
Kata kunci: diversi, sistem peradilan pidana anak, penuntut umum anak

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Anak  sebagai  tunas  bangsa  kelak beranjak  dewasa  untuk  selanjutnya  menjadi generasi penerus yang kokoh serta tiang dan fondasi  yang  sangat  kuat,  baik  bagi keluarga,  masyarakat,  dan  membangun bangsa  dan  negara.  Anak  sebagai  bagian dari  masyarakat  yang  harus  dilindungi karena  mereka  merupakan  generasi  bangsa yang  dimasa  mendatang  akan  melanjutkan kepemimpinan  bangsa  Indonesia.  Oleh karena  itu,  setiap  anak  disamping  wajib mendapatkan  pendidikan  formal  di  sekolah maupun  pendidikan  non  formal,  anak-anak juga  wajib  mendapatkan  pendidikan  moral sehingga  mereka  dapat  tumbuh  menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Anak  sebagai  manusia  yang  menjadi generasi  penerus  bangsa  harus  dijauhkan dari  pengaruh  buruk  yang  dapat  merugikan perkembangan fisik dan mentalnya, sehingga  diperlukan  hukum  perlindungan anak  secara  konkret  baik  secara  substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga  hak-hak  dasar  dan  kebebasan- kebebasan  dasar  sejak  lahir  sampai  menjadi dewasa  akan  semakin  mantap  sebagai generasi  penerus  masa  depan  yang  akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa,  dan  negara  semakin  kokoh,  kuat,
dan  mandiri  dalam  mewujudkan  tujuan nasional. 1
Pemerintah  Indonesia  selanjutnya meratifikasi  ketentuan  Konvensi  Hak  Anak ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child ) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga  dituangkan  dalam  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan    terhadap Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dan  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan  anak,  yaitu  non  diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang dan menghargai partisipasi anak.
Upaya  pemerintah  untuk  melindungi hak-hak  anak,  salah  satunya  yaitu  didalam Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  mengatur  hak-
1 R.  Abdussalam  &  Adri  Desasfuryanto. 2014. Hukum  Perlindungan  Anak .  Jakarta:  PTIK Press, hlm 115.
hak  anak,  salah  satunya  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Oleh karena  itu,  berbagai  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  kenakalan  anak,  perlu segera dilakukan. 2
Salah  satu  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  kenakalan  anak,  saat  ini melalui  penyelenggaraan  sistem  peradilan pidana  anak  ( Juvenile  Justice ).  Tujuan penyelenggaraan  sistem  peradilan  anak ( Juvenile  Justice  System )  tidak  semata-mata bertujuan  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa  penjatuhan  sanksi  tersebut  sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Aparat  penegak  hukum  yang  terlibat dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  seharusnya  tidak  hanya mengacu  pada  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan  dengan  penanganan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  namun  sudah seharusnya lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Sistem Hukum Pidana Indonesia mengalami perkembangan dalam
2 Nandang  Sambas.  2010. Pembaharuan Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia .  Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 103.
pelaksanaannya. Salah satu bentuk pembaharuannya  yaitu  adanya  pengaturan tentang  hukum  pidana  dalam  perspektif dan pencapaian keadilan menuju kearah perbaikan  dan  pemulihan  keadaan  setelah peristiwa  dan  proses  peradilan  pidana  yang dikenal dengan keadilan restoratif ( restorative  justice )  yang  berbeda  dengan keadilan  retributif  (menekankan  keadilan pada  pembalasan)  dan  keadilan  restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) yang selama ini dilaksanakan di negara kita. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa  keseluruhan  proses  penyelesaian perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  mulai  tahap  penyelidikan  sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani  pidana.  Istilah  sistem  peradilan pidana  anak  merupakan  terjemahan  dari istilah The  Juvenile  Justice  System yaitu suatu  istilah  yang  digunakan  sedefinisi dengan  sejumlah  institusi  yang  tergabung dalam  pengadilan,  yang  meliputi  polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan  anak. 3 Sistem  Peradilan  Pidana Anak harus dilakukan secara integral, antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan.
3 M.  Nasir  Djamil.  2013. Anak  Bukan  untuk Dihukum , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.
Sistem Peradilan
Pidana Anak
menimbulkan  efek  negatif  bagi  anak sehingga didalam The Beijing Rules (United Nations  Standard  Minimum  Rules  for  The Administration  of  Juvenile  Justice ( SMRJJ ) telah  memberikan  pedoman  sebagai  upaya menghindari  efek  negatif  tersebut  dengan memberikan  kewenangan  kepada  aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan- tindakan kebijakan dalam menangani masalah  pelanggaran  anak  dengan  tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversi ( diversion ).
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  merumuskan  diversi sebagai  pengalihan  penyelesaian  perkara anak  dari  proses  peradilan  pidana  keproses diluar peradilan pidana. Kesepakatan diversi harus  mendapatkan  persetujuan  korban  atau keluarga  anak  korban  serta  kesediaan  anak dan  keluarganya.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  harus  ada  keaktifan  dari  korban  dan keluarganya  dalam  proses  diversi,  agar proses  pemulihan  keadaan  dapat  tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. 4
Pelaksanaan  diversi  dimulai  dari  dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan  yang  dilaksanakan  oleh  masing- masing  aparat  pada  tiap-tiap  lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan  diversi.  Penyidik,  Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan
4 Ibid , hlm. 141.
melaksanakan  diversi  dan  apabila  aparat- aparat  tersebut  tidak  melaksanakan  diversi maka  akan  dijatuhi  sanksi  pidana  penjara atau  denda  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 96  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : “Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau denda  paling  banyak  Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”
Pelaksanaan  diversi  pada  lembaga kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  masing- masing harus memiliki pedoman pelaksanaan  mengenai  proses  diversi,  tata cara  diversi,  dan  koordinasi  pelaksanaan diversi.  Hal  ini  diatur  dalam  pasal  15 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan :
“Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses  diversi,  tata  cara,  dan  koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan  Pasal  21  ayat  (6)  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, pemerintah menetapkan
Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65
Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum Berusia  12  (dua  belas)  tahun  pada  tanggal 19  Agustus  2015.  Adapun  substansi  yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini, antara  lain  pedoman  pelaksanaan  proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi, dan syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  yang melakukan  atau  diduga  melakukan  tindak pidana.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berusia  12 (dua belas) tahun, bagi setiap lembaga/instansi yang telah memiliki Penyidik,
Penuntut Umum, Hakim,
Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja
Sosial
Profesional yang memiliki kompetensi mengenai Anak, dapat langsung menjalankan  ketentuan  dalam  Peraturan Pemerintah  tersebut.  Sebagaimana  telah dijelaskan  diatas,  Peraturan  Pemerintah tersebut berlaku bagi masing-masing institusi yaitu  Kepolisian yang dilaksanakan oleh Penyidik, Kejaksaan yang dilaksanakan oleh  Penuntut  Umum,  Pengadilan  Negeri yang  dilaksanakan  oleh  Hakim,  dan  Balai Pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Penuntut  Umum  Anak  sebagai  aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan
Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu bagian  pelaksana  sistem  peradilan  pidana anak  di  Indonesia.  Penuntut  Umum  setelah menerima  pelimpahan  berkas  dari  penyidik, selanjutnya  Penuntut  Umum  melaksanakan diversi.  Akan  tetapi,  dalam  Pasal  48 Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun 2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi dan  Penanganan  Anak  yang  Belum  Berusia 12  (dua  belas)  tahun,  yang  menjelaskan bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai prosedur  pelaksanaan  diversi  ditingkat penuntutan  diatur  dengan  Peraturan  Jaksa Agung  Republik  Indonesia,  bahkan  sampai dengan  saat  ini  lembaga  Kejaksaan  belum mengeluarkan peraturan internal bagi lembaga tersebut sebagai prosedur pelaksanaan diversi.
Terkait  hal  tersebut,  teori  Gustav Radbruch yang memandang hukum memiliki  tiga  aspek,  yakni  keadilan, finalitas,  dan  kepastian.  Aspek  keadilan menunjuk  pada  kesamaan  hak  didepan hukum”.  Aspek  finalitas  menunjuk  pada tujuan  keadilan,  yaitu  memajukan  kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk  jaminan  bahwa  hukum  (yang berisi  keadilan  dan  norma-norma  yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi  sebagai  peraturan  yang  ditaati, dapat  dikatakan  dua  aspek,  yang  disebut pertama  merupakan  kerangka  ideal  dari hukum  sedangkan  aspek  ketiga  (kepastian)
merupakan  kerangka  operasional  hukum. Finalitas  mengandung  unsur  relativitas karena  tujuan  keadilan  (sebagai  isu  hukum) untuk  menumbuhkan  nilai  kebaikan  bagi manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum. 5
Peraturan  tata  laksana  diversi  dalam lembaga  kejaksaan  sebagai  aturan  yang menjadi pedoman pelaksanaan diversi hendaknya disusun untuk tercapainya kepastian  sebagaimana  dimaksud  dalam teori  tentang  kepastian  hokum  tersebut diatas.  Kepastian  hukum  sebagai  kerangka operasional  hukum  dalam  pelaksanaan diversi  agar  pihak-pihak  yang  terlibat didalamnya  khususnya  antara  korban  dan pelaku  mencapai  hasil  akhir  kesepakatan yang  didalamnya  terkandung  keadilan  bagi korban dan pelaku.
Kepastian  hukum  perlu  diusahakan demi  kelangsungan  perlindungan  anak  dan mencegah  penyelewengan  yang  membawa akibat  negatif  yang  tidak  diinginkan  dalam pelaksanaan  kegiatan  perlindungan  anak. 6
Jaminan  kepastian  hukum  dalam  hal  ini yang  dimaksud  adalah  pelaksanaan  diversi demi  tercapainya  rasa  keadilan  bagi  korban dan  pelaku  dapat  dipandang  sebagai  hukum yang tampak kenyataannya yaitu
sebagaimana  hukum  itu  dijalankan  sehari-
5 Bernard  L.  Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak, Markus  Y.  Hage.  2013. Teori  Hukum .  Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 171.
6 Arief  Gosita.  1993. Masalah  Korban
Kejahatan . Jakarta: Akademi Pressindo,  hlm. 222.
harinya yang  dilakukan  dengan  cara mengamati  praktik  hukum  atau  hukum sebagaimana  dijalankan  oleh  orang-orang dalam masyarakat. 7
Saat ini pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan instruksi atasan lembaga yang bersangkutan. Seharusnya segera disusun peraturan internal tentang pedoman tata cara pelaksanaan diversi dalam lembaga kejaksaan  dengan  adanya  pedoman  tersebut untuk  menghindari  adanya  proses  diversi yang  kurang  berkualitas  demi  tercapainya tujuan  diversi  itu  sendiri  sebagaimana  yang telah  dicita-citakan  sebagai  tujuan  dari Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diversi  oleh  Penuntut  Umum  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak ?
Bagaimana model mekanisme pedoman  pelaksanaan  diversi  oleh  Penuntut Umum di Indonesia yang akan datang ?

## PEMBAHASAN

## MEKANISME  PELAKSANAAN  DIVE- RSI OLEH PENUNTUT UMUM
7 Satjipto  Rahardjo.  2014. Ilmu  Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 372.

## DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
A. Kewenangan  Penuntut  Umum  untuk Melakukan
Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
1. Sistem Peradilan Pidana Anak
Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan  terjemahan  dari  istilah The Juvenile  Justice  System .  Sistem  peradilan pidana anak bertujuan untuk menjaga harkat dan  martabat  anak,  kemudian  anak  berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
Menurut  Muladi,  sistem  peradilan pidana  merupakan  suatu  jaringan  ( network ) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai  sarana  utamanya,  baik  hukum pidana  materiil,  hukum  pidana  formil, maupun  pelaksanaan  pidana. 8 Sementara Romli  Atmasasmita,  membedakan  antara pengertian “criminal  justice  process ”,  dan “ criminal justice system ”.  Pengertian criminal  justice  process adalah  setiap  tahap dari  suatu  putusan  yang  menghadapkan seorang  tersangka  kedalam  proses  yang membawanya  kepada  penentuan  pidana baginya,  sedangkan  pengertian “criminal justice  system ”  adalah  interkoneksi  antara
8 Muladi.  2002. Kapita  Selekta  Sistem Peradilan  Pidana .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 4.
keputusan  dari  setiap  instansi  yang  terlibat dalam proses peradilan pidana. 9
Terlepas  dari  aspek  tersebut  diatas, asasnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada instansi kepolisian, kejaksaan,  dan  pengadilan  negeri  mengacu pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana.              Hakikatnya,  sepanjang  tidak ditentukan  lain  ( lex  specialist  derogate  lex generalist )  maka  secara mutatis  mutandis Sistem  Peradilan  Pidana  berlaku  juga  untuk Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  terkait didalam  penanganan  kasus-kasus  kenakalan anak.
Sistem Peradilan Pidana dalam Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berarti keseluruhan proses penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, serta  perubahan  gaya  dan  cara  hidup sebagian  orangtua  yang  telah  membawa perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam kehidupan  masyarakat  yang  berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
9 Romli  Atmasasmita.1996. Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme . Bandung: Bina Cipta, hlm. 14.

## 2. Kewenangan Penuntut Umum dalam Melaksanakan Diversi
1) Sejarah Diversi
Konsep diversi telah ada sebelum  tahun  1960  ditandai  berdirinya peradilan  anak  ( children’s  court )  sebelum abad  ke-19  yaitu  diversi  dari  sistem peradilan  pidana  formal  dan  formalisasi polisi  untuk  melakukan  peringatan  ( police cautioning ). Praktiknya
telah  berjalan  di  negara  bagian  Victoria Australia  pada  tahun  1959  diikuti  oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. Secara gramatikal, pengertian diversi adalah pengalihan, yang pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif  terhadap  jiwa  dan  perkembangan anak  oleh  keterlibatannya  dengan  Sistem Peradilan Pidana.
Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana formal  keproses  diluar  peradilan  pidana dengan atau tanpa syarat. Hakikatnya tujuan diversi adalah sebagai berikut :
a. Untuk menghindari penahanan
b. Untuk  menghindari  cap/label  sebagai penjahat
c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
d. Agar  pelaku  bertanggungjawab  atas perbuatannya
e. Untuk  mencegah  pengulangan  tindak pidana
f. Untuk  memajukan  intervensi-intervensi yang  diperlukan  bagi  korban  dan  pelaku tanpa harus melalui proses formal
g. Program  diversi  akan  menghindarkan anak mengikuti proses peradilan
h. Menjauhkan  anak-anak  dari  pengaruh- pengaruh  dan  implikasi  negatif  dari  proses peradilan.

## 2) Tujuan Diversi
Adapun  tujuan  diversi  berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban,  dan  anak,  menyelesaikan  perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.
3) Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana
Indonesia
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  merumuskan  bahwa diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian perkara  anak  dari  proses  peradilan  keproses diluar  peradilan  pidana.  Penerapan  diversi dapat  dilakukan  didalam  semua  tingkatan- tingkatan  pemeriksaaan  dimaksudkan  untuk mengurangi  dampak  negatif  keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.
4) Kewenangan  Penuntut  Umum  dalam

## Melaksanakan Diversi
Penuntut Umum diberikan kewenangan  untuk  melakukan  diversi  yang diatur  dalam  Pasal  42  ayat  (1)  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari  setelah  menerima  berkas  perkara  dari penyidik”.  Kewenangan  Penuntut  Umum dalam  melaksanakan  diversi  juga  diatur dalam  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65 Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum Berumur  12  (dua  belas)  tahun,  yang berbunyi  “Dalam  jangka  waktu  7x24  jam (tujuh  kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung sejak  penyerahan  tanggung  jawab  atas  anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan  kepada  anak  dan  atau  orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui  diversi”.  Berkas  perkara  anak  yang gagal  mencapai  kesepakatan  diversi  pada tahap  penyidikan  tetap  harus  diupayakan diversi oleh penuntut umum anak.
B.  Pengaturan  Mekanisme  Diversi  oleh Penuntut  Umum  dalam  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Mekanisme  pelaksanaan  diversi  oleh Penuntut Umum anak diatur dalam Pasal 42
ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4) Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Lebih  lanjut  mengenai pengaturan mekanisme diversi oleh Penuntut Umum  anak  diatur  dalam  Bagian  Kedua, yaitu  Pasal  31  sampai  dengan  Pasal  48 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Hingga  saat  ini,  peraturan  internal tersebut  belum  disusun  oleh  Jaksa  Agung Republik  Indonesia,  sehingga  selama  ini Penuntut  Umum  Anak  dalam melaksanakan diversi  hanya  berdasarkan  instruksi  internal dari  masing-masing  atasan  Penuntut  Umum Anak. Hal ini berarti belum ada keseragaman mengenai mekanisme pelaksanaan  diversi  oleh  Penuntut  Umum Anak dalam beracara di Indonesia sedangkan  hal  tersebut  sangat  krusial mengingat  semakin  banyak  perkara  anak yang  harus  dilakukan  diversi  pada  akhir- akhir ini.
Apabila  suatu  perkara  anak  dilakukan diversi, maka yang dapat dilakukan adalah : a. tidak dilakukan penuntutan, b. pemeriksaan perkara di pengadilan dihentikan,  dan  c.  anak  tidak  menjalani putusan pidana. Tidak dilakukannya penuntutan menurut konsep diversi bertujuan untuk melindungi pelaku anak dari pengaruh  negatif  sistem  peradilan  pidana
khususnya  proses  hukum  pidana  yang dijalani pelaku anak.
Pada  tingkat  penuntutan,  Penuntut Umum  Anak  harus  menyampaikan  hasil diversi  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri yang  untuk  selanjutnya  Ketua  Pengadilan Negeri  akan  menerbitkan  penetapan  dan berdasarkan penetapan tersebut, maka penuntut umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

## MODEL  MEKANISME  PELAKSANA- AN DIVERSI OLEH PENUNTUT
UMUM  BERDASARKAN  PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA LEMBAGA KEJAKSAAN DIMASA MENDATANG
Didalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia, antara  lembaga  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan,  dan  Pemasyrakatan  dilakukan secara  integral  yang  artinya  setiap  lembaga yang  melakukan  suatu  proses  yang  telah ditentukan oleh undang-undang akan mempengaruhi  pada  proses  yang  dilakukan oleh  lembaga  lainnya. 10 Pada  masing- masing  lembaga  merupakan  subsistem  dari suatu sistem yang besar yaitu sebagai sistem peradilan pidana.
Penuntut  Umum  Anak  sebagai  bagian dari  lembaga  kejaksaan  yang  menjadi  salah satu  rangkaian  pelaksana  sistem  peradilan pidana anak, mengenai pedoman
10 Romli  Atmasasmita.  1996.  Sistem Peradilan  Pidana  : Perspektif  Eksistensialisme Abolisionisme. Bandung : Putra Abardin, hlm. 16.
pelaksanaan  diversi  dalam  sistem  peradilan pidana  anak,  sebagai  tindak  lanjut  dari pengaturan diversi didalam Undang-undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka disusunlah Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65 Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  belum Berumur  12  (dua  belas)  tahun.  Pada  bagian kedua,  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan  Anak  yang  belum  Berumur  12 (dua  belas)  tahun  diatur  mengenai  pedoman pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan. Penuntut  Umum  menerima  tanggung jawab  atas  Anak  dan  barang  bukti  dari penyidik  selanjutnya  dalam  jangka  waktu 7x24    (tujuh  kali  dua  puluh  empat)  jam terhitung  sejak  penyerahan  tanggung  jawab atas  Anak  dan  barang  bukti,  Penuntut Umum  menawarkan  kepada  Anak  dan/atau orangtua/wali,  serta  korban  atau  Anak Korban dan/atau orangtua/wali untuk menyelesaikan  perkara  melalui  diversi (Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12 (dua  belas)  tahun.  Hal  ini  berarti  Penuntut Umum  wajib  mengupayakan  diversi  dalam waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah menerima  berkas  perkara  dari  penyidik  dan
proses  diversi  dilaksanakan  paling  lama  30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Tahapan  musyawarah  diversi  pada  tahap penuntutan  dibuka  oleh  Penuntut  Umum Anak  sebagai  fasilitator  diversi  dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah  diversi,  serta  tata  tertib musyawarah  diversi  untuk  disepakati  oleh para  pihak.  Penuntut  Umum  Anak  sebagai fasilitator  diversi  menjelaskan  tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan
ringkasan dakwaan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang  perilaku  dan  keadaan  sosial  anak serta  memberikan  saran  untuk  memperoleh penyelesaian. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan khususnya kepada Anak  Pelaku untuk didengar keterangan perihal dakwaan, selanjutnya  orangtua/wali  menyampaikan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban, orangtua/walinya  selanjutnya  memberikan tanggapan  dan  bentuk  penyelesaian  yang diharapkan.
Penuntut  Umum  dalam  melakukan diversi harus mempertimbangkan antara lain kategori  tindak  pidana,  umur  anak,  hasil penelitian  kemasyarakatan,  dan  dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Dalam  hal  proses  musyawarah  diversi tidak  mencapai kesepakatan, Penuntut Umum  Anak  membuat  laporan  dan  berita acara  proses  diversi  (Pasal  35  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak yang  Belum  Berumur  12  (dua  belas)  tahun, selanjutnya  Penuntut  Umum  melimpahkan perkara  ke  pengadilan  (Pasal  35  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Dalam  hal  musyawarah  diversi  pada tahap  penuntutan,  mencapai  kesepakatan, Surat  Kesepakatan  Diversi  ditandatangani oleh  Anak  dan/atau  orang  tua/wali,  korban, Anak  Korban  dan/atau  orang  tua/wali,
Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial
Profesional  (Pasal  36  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65 Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum Berumur  12  (dua  belas)  tahun.  Seluruh proses  pelaksanaan  diversi  dicatat  dalam berita  acara  diversi  (Pasal  36  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman
Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  kesepakatan  diversi  (Pasal  39 ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12 (dua  belas)  tahun.  Atasan  langsung  yang dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah  Kepala Seksi  Tindak  Pidana  Umum  yang  dibawahi Kepala  Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala Kejaksaan  Tinggi  setempat.    Pengawasan terhadap  pelaksanaan  kesepakatan  diversi, dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang disepakati didalam kesepakatan diversi. Diversi  pada  tahap  penuntutan,  dalam hal  diperlukan  Pekerja  Sosial  Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi  sosial  terhadap  Anak  Korban bekerja  sama  dengan  lembaga  terkait, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40 ayat (2)  (Pasal  43  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12 (dua belas) tahun).
Hal  yang  menjadi  permasalahan  adalah belum  adanya  ketentuan  lebih  lanjut mengenai  prosedur  pelaksanaan  diversi ditingkat  penuntutan  sebagaimana  diatur didalam  Pasal  48  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015
tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12 (dua  belas)  tahun.  Peraturan  Jaksa  Agung Republik Indonesia yang mengatur ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  prosedur pelaksanaan  diversi  ditingkat  penuntutan, belum  dikeluarkan  sampai  saat  ini,  padahal pentingnya peraturan ini sebagai keseragaman  pelaksanaan  diversi  oleh Penuntut Umum di seluruh Indonesia.
Kelemahan-kelemahan yang terdapat  dalam  pelaksanaan  diversi  oleh Penuntut Umum di Indonesia saat ini antara lain belum adanya kerangka-kerangka diversi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  oleh Penuntut  Umum  sehingga  apabila  kita melihat  berita  acara  diversi  oleh  penuntut umum  anak,  tidak  ada  keseragaman. Masing-masing  Penuntut  Umum  Anak sebagai  fasilitator  diversi  pada  kejaksaan negeri  maupun  kejaksaan  tinggi  di  seluruh Indonesia  menyusun  berita  acara  diversi dalam  bentuk  yang  berbeda-beda  hal  ini dikarenakan  belum  adanya  Peraturan  Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan  diversi  secara  internal  oleh Penuntut  Umum  di  Indonesia  sehingga pelaksanaan  diversi  oleh  penuntut  umum saat ini masih berdasarkan instruksi masing- masing  atasan  penuntut  umum,  termasuk penyusunan  berita  acara  diversi  oleh Penuntut Umum Anak.
Model  Mekanisme  Pelaksanaan  Diversi oleh Penuntut Umum di Beberapa Negara 1. Pelaksanaan  Diversi  oleh  Penuntut Umum di New Zealand Di New Zealand, sejarah diversi dimulai dengan kesuksesan family group conferencing yaitu perundingan antara pihak korban  dan  pelaku  dalam  penyelesaian tindak  pidana  didalam  masyarakat,  yang akhirnya  dilakukan  reformasi  terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989. Conferencing dikembangkan  pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan  Australia  pada  tahun  1991,  dan  pada mulanya  merupakan  refleksi  atau  gambaran aspek  proses  secara  tradisional  masyarakat yang diperoleh dari penduduk New Zealand yaitu  bangsa  Maori. Conferencing adalah konferensi,  perundingan  atau  musyawarah. Conferencing tidak hanya melibatkan korban  utama  ( primary  victim )  dan  pelaku utama ( primary offender ) tetapi juga korban sekunder ( secondary victim ) seperti anggota keluarga,  teman  korban.  Mereka  dapat  juga berpartisipasi  dalam  bentuk  menyampaikan dan  menjelaskan  secara  persuasif  hasil kesepakatan  agar  dapat  dilaksanakan  oleh kedua  belah  pihak  yakni  korban  dan pelaku. 11
Di  New  Zealand,  apabila  anak  yang melakukan  pelanggaran  sudah  terlanjur ditangkap  oleh  polisi,  maka  polisi  dapat
11 Diakses dari www.google.com rahmadsyafaathabibi.blogspot.co.id. Diakses  pada hari Minggu 22 November 2015.
melakukan diversi tanpa meneruskan kepada jaksa penuntut. Terakhir apabila anak sudah terlanjur  berada  didalam  penjara,  maka petugas  penjara  dapat  membuat  kebijakan diversi  terhadap  anak  sehingga  anak  dapat dilimpahkan  ke  lembaga  sosial,  atau  sanksi alternatif  yang  berguna  bagi  perkembangan dan masa depan anak. 12
2. Pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Amerika Serikat
Amerika  Serikat  merupakan  negara federal  yang  terbagi  kedalam  beberapa negara  bagian,  maka  pembagian  wilayah  di Amerika  juga  berdasarkan  wilayah  negara bagian.  Setiap  negara  bagian  juga  memiliki pembagian  lagi  berdasarkan  jenis  tindak pidananya,  ada  yang  disebut  kejaksaan negara  bagian  dan  ada  yang  disebut kejaksaan  federal.  Pada  umumnya  masing- masing  negara  bagian  memiliki  1  (satu) kejaksaan  negara  bagian  dan  1  (satu) kejaksaan  federal.  Masing-masing  negara bagian  tersebut  memiliki  1  (satu)  jaksa agung  negara  bagian.  Antara  kejaksaan negara  bagian  dan  kejaksaan  federal  tidak memiliki  garis  koordinasi  atasan  dan bawahan, melainkan garis koordinasi kinerja sebagai rekan penegak hukum. Fungsi utama kejaksaan di Amerika Serikat terkait dengan sistem  peradilan  pidana,  yaitu  melakukan penyidikan  (tidak  secara  resmi  menjadi
12 Diakses dari www.google.com repository.usu.ac.id. Diakses  pada  hari  Minggu,  22 November 2015.
supervisor  penyidikan),  dan  melakukan penuntutan. 13
Di Amerika Serikat, penuntutan terhadap anak, memilih kebijakan penempatan disposisi dalam kasus peradilan anak  yang  memperhatikan  keinginan  dari pelaku,  korban,  dan  masyarakat.            Dalam pembuatan kebijakan disposisi ini, pengadilan menggunakan pendekatan kesetaraan ( balanced ) yaitu bertanya kepada pelaku,  apa  yang  menjadi  keinginannya untuk  mengulangi  tindakan  pidana  kembali. Sebagai contoh, penuntut bertanya apa yang dapat  dilakukannya  untuk  pelaku,  apa  yang menjadi  keinginan  korban  untuk  merasakan perbaikan  atas  kerugiannya,  apa  yang menjadi  kebutuhan  masyarakat/keinginan masyarakat  untuk  terjaga  dari  tindakan pelaku,  selanjutnya  disebut  dengan  konsep restorative  justice . 14 Konsep restorative justice inilah yang selanjutnya dikembangkan  dalam  pelaksanaan  diversi oleh penuntut di Amerika Serikat.
3. Pelaksanaan  Diversi  oleh  Penuntut Umum di Belanda
Sistem  pembagian  wilayah  hukum  di Belanda terdiri dari 5 (lima) kejaksaan tinggi yang  masing-masing  memiliki  antara  4 (empat)  sampai  dengan  5  (lima)  kejaksaan
13 Tolib  Effendi.  2013. Sistem  Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan  Pidana  di  Beberapa  Negara ,  Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm 154 – 157.
14 Diakses dari www.google.com repository.usu.ac.id .  Diakses  pada  hari  Minggu,  22 November 2015
yang  setara  dengan  tingkat  kabupaten (kejaksaan  negeri).  Di  Belanda,  kejaksaan adalah pemimpin dan perencana penyidikan. Kejaksaan memberikan perintah serta menyusun  rencana  penyidikan.  Fungsi  lain kejaksaan  di  Belanda  adalah  menjalankan eksekusi  pengadilan  untuk  segala  bentuk putusan pemidanaan. Fungsi utama Kejaksaan  di  Belanda  terkait  dengan  sistem peradilan pidana adalah penyidikan (sebagai supervisor  penyidikan),  penuntutan,  dan pelaksana  eksekusi.  Penyelesaian  perkara adalah  upaya  menyelesaikan  perkara  tanpa adanya  persidangan,  di  Belanda  dikenal proses Afdoenen  Buiten  Process .  Perkara dapat diselesaikan tanpa melibatkan pengadilan,  hanya  antara  kejaksaan,  pelaku tindak  pidana  (tersangka/terdakwa)  dan pihak korban kejahatan. 15
Dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di Belanda,  terdapat  ketentuan  yang  berkaitan dengan diskresi dan diversi dalam bentuk :
a. Transaksi polisi ;
b. Penyampingan perkara oleh polisi ;
c. Transaksi oleh penuntut umum ;
d. Sanksi alternatif ;
Di  Belanda,  penuntutan  dibagi  kedalam beberapa  tahap,  yang  diawali  dengan  tahap pemeriksaan  pendahuluan.  Tahap  tersebut merupakan pemeriksaan awal oleh kejaksaan untuk memastikan apakah perkara
15 Ibid.
tersebut  dapat  dilanjutkan  kepersidangan ataukah cukup berhenti di kejaksaan dengan penyelesaian  perkara  diluar  persidangan ataukah  perkara  tersebut  dihentikan  dengan alasan-alasan  yang  layak. 16 Penyelesaian perkara  diluar  persidangan  yang  dimaksud termasuk  diversi  dalam  perkara  anak,  yang pada tahap penuntutan di Belanda dilakukan oleh penuntut.
Model  Mekanisme  Pelaksanaan  Diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia dimasa mendatang
Untuk  menentukan  model  mekanisme diversi  yang  tepat  oleh  penuntut  umum sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak  di  Indonesia,  penulis  mengadopsi proses  mediasi  di  pengadilan.  Sebagai landasan  teori  utama  ( grand  theory )  dapat
digunakan
“Teori Negara Hukum Pancasila”,  bahwa  Pancasila  merupakan filosofi  bangsa  Indonesia,  dan  musyawarah untuk  mufakat  sebagai  salah  satu  butir dalam  Pancasila  yang  menjadi  roh  dari mediasi.
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  yang arti negara hukum di Indonesia diambil dari istilah rechtstaat 17 .  Hal  ini  terbukti  dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia berdasarkan hukum ( rechtstaat ) tidak
16 Ibid, hlm. 172.
17 Azhari. 1995. Negara Hukum Indonesia, Analisis  Yuridis  Normatif  tentang  Unsur-unsurnya . Jakarta: UI Press, hlm.30.
berdasarkan atas kekuasaan belaka ( machtstaat ).
Berkaitan dengan konsep negara hukum Pancasila,  hukum  berfungsi  sebagai  alat yang  akan  mengantarkan  bangsa  Indonesia menuju  masyarakat  adil,  dan  makmur  yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, Berperikemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam  wadah  Persatuan  Indonesia,  dengan Pemerintahan yang didasari nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam  Permusyawaratan  /  Perwakilan, dalam  rangka  mewujudkan  Keadilan  Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Uraian  diatas  menggambarkan  bahwa konsep  musyawarah  mufakat  dalam  negara hukum  Pancasila  yang  pada  dasarnya  sudah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat  di  Indonesia  sejak  jaman dahulu. Jika dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dijadikan sebagai contoh model  pelaksanaan  diversi  bagi  pihak penuntut  umum  dimasa  mendatang  dengan berlandaskan prinsip mediasi.
Berikut penulis akan mencoba menguraikan  satu  persatu,  model  diversi yang  dapat  diangkat  dari  konsep  diversi berdasarkan  Perma  Nomor  4  Tahun  2014 disesuaikan  dengan  tahapan  diversi  oleh penuntut umum :
1. Para Pihak yang Terlibat Diversi
Musyawarah  diversi  pada  saat  berkas diterima  oleh  Penuntut  Umum  dari  pihak penyidik,  melibatkan  pihak-pihak  antara lain,  Anak  dan  orang  tua/walinya,  korban dan/atau  oran  tua/walinya,  Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat.
Fasilitator diversi adalah jaksa penuntut umum  anak  yang  ditunjuk  oleh  atasan langsungnya  untuk  menangani  perkara  anak yang bersangkutan.
2. Proses  Diversi  oleh  Penuntut  Umum
Anak
Pada  pelaksanaan  diversi  oleh  Penuntut Umum  Anak,  dilakukan  kaukus,  yaitu pertemuan  terpisah  antara  fasilitator  diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak  lainnya.  Hari  pelaksanaan  diversi adalah hari kerja.
Setelah  Penuntut  Umum  menerima berkas  dari  kepolisian,  Penuntut  Umum menerima  penunjukan  dari  atasan  langsung untuk  menangani  perkara  yang  wajib diupayakan diversi, Penuntut Umum mengeluarkan surat penetapan hari musyawarah diversi.
3. Tahapan Musyawarah Diversi
Musyawarah diversi dibuka oleh Fasilitator  Diversi  dengan  perkenalan  pihak yang  hadir,  menyampaikan  maksud  dan tujuan dilaksanakannya musyawarah diversi, dan  tata  tertib  musyawarah  agar  disepakati oleh  para  pihak  yang  hadir,  selanjutnya fasilitator  diversi  menerangkan  tugasnya
yaitu  sebagai  mediator  yang  menjembatani diversi antara anak Pelaku dengan korban. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan Pasal  yang  disangkakan  oleh  Penyidik,  dan Pembimbing  Kemasyarakatan  memberikan informasi  tentang  perilaku  dan  keadaan sosial  Anak,  serta  memberikan  saran  untuk memperoleh penyelesaian.
Fasilitator  diversi  wajib  memberikan kesempatan, masing-masing kepada :
1) Anak  untuk  didengar  keterangan  perihal pasal yang disangkakan.
2) Orangtua/Wali  untuk  menyampaikan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perbuatan Anak  dan  bentuk  penyelesaian  yang diharapkan.
3) Korban / Anak Korban / Orangtua / Wali untuk  memberi  tanggapan  dan  bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Pekerja  Sosial  Profesional  memberikan informasi  tentang  keadaan  sosial  Korban  / Anak  Korban  /  Orangtua  /  Wali  untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Fasilitator diversi juga dapat melakukan kaukus dengan para pihak apabila dipandang perlu.  Fasilitator  diversi  menuangkan  hasil musyawarah  kedalam  kesepakatan  diversi dengan  memperhatikan  dan  mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat,  kesusilaan,  atau  memuat  hal-hal yang  tidak  dapat  dilaksanakan  Anak,  atau memuat itikad tidak baik.
4. Kesepakatan Diversi Musyawarah  diversi  dicatat  dalam Berita  Acara  Diversi  dan  ditandatangani oleh Fasilitator Diversi. Kesepakatan diversi ditandatangani  oleh  para  pihak,  selanjutnya Fasilitator  Diversi  menyampaikan  surat kesepakatan  diversi  dan  Berita  Acara Diversi  kepada  atasan  langsung  Penuntut Umum  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan  Diversi  dan  Berita  Acara Diversi  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri untuk memperoleh penetapan.
Ketua  Pengadilan  Negeri  mengeluarkan penetapan  kesepakatan  diversi  sekaligus menetapkan  status  barang  bukti  dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal kesepakatan diversi dan berita acara diversi diterima. Penetapan tersebut selanjutnya  disampaikan  kepada  Penuntut Umum  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung  sejak  tanggal  penetapan  Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Penuntut  Umum  meminta  para  pihak untuk  melaksanakan  kesepakatan  diversi setelah  menerima  penetapan  dari  Ketua Pengadilan Negeri. Atasan langsung Penuntut  Umum  melakukan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  kesepakatan  diversi. Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap pelaksanaan
kesepakatan diversi.
Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan  diversi,  disampaikan  oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung  Penuntut  Umum  dalam  jangka waktu  paling  lama  1x24  jam  (satu  kali  dua puluh  empat)  jam  terhitung  kesepakatan diversi selesai dilaksanakan. Laporan tersebut  disampaikan  secara  lengkap  dalam jangka  waktu  paling  lama  3x24  (tiga  kali dua  puluh  empat)  jam  terhitung  sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan. Penuntut  Umum  menerbitkan  surat ketetapan penghentian penuntutan:
a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan  diversi  berbentuk  perdamaian tanpa  ganti  kerugian  atau  penyerahan kembali Anak kepada orangtua/wali.
b. Dalam  jangka  waktu  paling  lama  5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan  diversi  selesai  dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti  kerugian,  pengembalian  pada  keadaan semula, atau pelayanan masyarakat.
c. Dalam  jangka  waktu  paling  lama  5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan  diversi  selesai  dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan  Anak  dalam  pendidikan  atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau ;
d. Dalam  jangka  waktu  paling  lama  5 (lima)  hari  terhitung  sejak  tanggal  seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan. Dalam  hal  kesepakatan  diversi  tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan,  Pembimbing  Kemasyarakatan melaporkan  secara  tertulis  kepada  atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti  dalam  proses  peradilan pidana  dengan  tembusan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penuntut Umum  menindaklajuti  laporan  tersebut dalam  jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penuntut  Umum  selanjutnya  melimpahkan perkara ke pengadilan.

## PENUTUP
Mekanisme  pelaksanaan diversi oleh penuntut  umum  dalam  Sistem  Peradilan Pidana, yaitu dengan mengutamakan musyawarah,  baik  itu  dalam  Musyawarah diversi pada tahap penuntutan, dihadiri oleh Anak  dan/atau  orangtua/wali,  korban,  Anak Korban  dan/atau  orangtua/wali,  dan/atau Pekerja Sosial Profesional (Pasal 34 ayat (2) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak yang  Belum  Berumur  12  (dua  belas)  tahun. Kelemahan-kelemahan  yang  terdapat  dalam pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia  saat  ini  antara  lain  belum  adanya template-template  diversi  Sistem  Peradilan
Pidana Anak oleh Penuntut Umum sehingga apabila kita melihat berita acara diversi oleh penuntut umum anak, tidak ada keseragaman.
Masing-masing Penuntut Umum Anak  sebagai  fasilitator  diversi  pada kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi di seluruh  Indonesia  menyusun  berita  acara diversi dalam bentuk yang berbeda-beda hal ini  dikarenakan  belum  adanya  Peraturan Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  sebagai pedoman pelaksanaan diversi secara internal oleh  Penuntut  Umum  di  Indonesia  sehingga pelaksanaan  diversi  oleh  penuntut  umum saat ini masih berdasarkan instruksi masing- masing  atasan  penuntut  umum,  termasuk penyusunan  berita  acara  diversi  oleh Penuntut Umum Anak.
Model mekanisme pelaksanaan diversi  dalam  konteks  yang  akan  datang, Penuntut  Umum  sebagai  fasilitator  diversi, meminta  para  pihak  untuk  melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri, yang  oleh  atasan  langsung  Penuntut  Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kesepakatan diversi.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 1  Tahun  1946  tentang  Peraturan Hukum  Pidana  (Kitab  Undang- undang Hukum Pidana)
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana,  Lembaran  Negara Tahun 1981 Nomor 76
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor  153,  dan  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang
Republik  Indonesia  Nomor  23
Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Abdussalam,  H.R.  dan  Adri  Desasfuryanto. 2014. Hukum Perlindungan Anak . Jakarta : PTIK.
Koesno,  Adi.  2014. Diversi  Tindak  Pidana Narkotika  Anak .  Malang  :  Setara Press.
Astarini,  Dwi  Rezki  Sri.  2013. Mediasi Pengadilan,  Salah  Satu  Bentuk
Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan
Cepat,  Sederhana,  Biaya  Ringan . Bandung : Alumni.
Atmasasmita,  Romli. Sistem  Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisionisme .  Bandung  :  Bina Cipta.
Chazami,  Adami.  2002. Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  I .  Jakarta  :  P.T.
RajaGrafindo Persada.
Djamali,  R.  Abdoel.  2003. Pengantar Hukum  Indonesia .  Jakarta  :  P.T. RajaGrafindo Persada.
Djamil,  M.  Nasir.  2013. Anak  Bukan  Untuk Dihukum . Jakarta : Sinar Grafika.
Effendi,  Tolib.  2013. Sistem  Peradilan Pidana  Perbandingan  Komponen dan  Proses  Sistem  Peradilan Pidana  di  Beberapa  Negara . Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
HS,  Salim,  Erlies  Septiana  Nurbani.  2013.
Penerapan  Teori  Hukum  pada Penelitian  Tesis  dan  Disertasi .
Jakarta : Rajawali Press.
Hamzah,  Andi. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika.
Harahap, Yahya. 2014. Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) .  Jakarta  : Sinar Grafika.
Hiariej,  Eddy  O.S.  2014. Prinsip-prinsip
Hukum  Pidana .  Yogyakarta  :
Cahaya Atma Pustaka.
Hidayat,  Bunadi.  2010. Pemidanaan  Anak
Dibawah Umur . Bandung : Alumni.
Lamintang, P.A.F. 2013. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung : Citra Aditya Bakti.
Mahfud  MD,  Moh.  2010. Politik  Hukum  di Indonesia ,  Jakarta  :  RajaGrafindo Persada.
Marpaung,  Leden. Proses  Penanganan
Perkara  Pidana  (Penyelidikan dan  Penyidikan) .  Jakarta  :  Sinar Grafika
Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana .
Jakarta : Rineka Cipta
Muhjad,  Hadin  M.  dan  Nunuk  Nusrawdani.
Penelitian Hukum Indonesia
Kontemporer . Yogyakarta : Genta Publishing.
Muladi. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana . Semarang : Badan
Penerbit Universitas Diponegoro -------------------, Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-teori dan Kebijakan
Pidana , Bandung : Alumni
Mulyadi,  Lilik. Wajah  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Indonesia .  Bandung
: Alumni Bandung
--------------------.  2012. Bunga  Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus . Bandung : Alumni Bandung.
Prakoso,  Abintoro.  2013. Kriminologi  dan Hukum  Pidana .  Yogyakarta  : Laksbang Grafika.
Pangaribuan,  Luhut  M.P. Hukum  Acara Pidana  (Surat  Resmi  Advokat  di Pengadilan) . Papas Sinar Sinanti : Jakarta
Prodjohamidjojo, Martiman. Penjelasan Sistematis  Tanya  Jawab  KUHAP .
Jakarta  :  Indonesia  Legal  Center Publishing.
Rahardjo,  Satjipto.  2014. Ilmu  Hukum . Bandung : Citra Aditya Bakti.