## DAMPAK AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEMERDEKAAN BEREKSPRESI

## THE EFFECT OF ACT NO. 11 OF 2008 AMANDEMENT CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS ON EXPRESSION INDEPENDENCE
Ilham Gemiharto 1 , Firman Alamsyah Taufik Robbi 2
1 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
2 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Globalisasi  informasi  telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  bagian  dari  komunitas informasi  dunia,  oleh  karena  itu  pemberlakuan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  bertujuan  agar  pengembangan  Teknologi  Informasi  dapat  dilakukan  secara  optimal, terdistribusi  ke  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  memajukan  kehidupan  intelektual  rakyat. Pemberlakuan UU yang sedemikian tegas pada dasarnya merupakan perwujudan dari sifat transaksi elektronik  itu  sendiri,  yang  bersifat  global  dan  tanpa  batas.  Penjelasan  pasal  2  lebih  lanjut menjelaskan  sifat  jangkauan  hukum  yurisdiksional  ini,  dan  menyatakan  bahwa  penggunaan Teknologi  Informasi  untuk  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  bersifat  lintas  teritorial atau universal, sehingga undang-undang ini memiliki yurisdiksi atas tindakan hukum yang berlaku tidak  hanya  di  Indonesia  atau  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia,  tetapi  juga  berlaku  untuk tindakan  hukum  yang  dilakukan  di  luar  yurisdiksi  Indonesia  oleh  warga  negara  Indonesia  dan warga  negara  asing  atau  badan  hukum  Indonesia  dan  badan  hukum  asing  yang  memiliki  efek hukum di Indonesia.
Kata kunci: UU ITE, Teknologi Informasi, yurisdiksi, globalisasi

## ABSTRACT
Globalization  of  information  has  placed  Indonesia  as  part  of  the  world  information community, therefore the implementation of the Information and Electronic Transaction Law aims to  develop  Information  Technology  optimally,  distributed  to  all  levels  of  society  to  advance people's  intellectual  life.  The  enactment  of  such  a  strict  law  is  basically  a  manifestation  of  the nature of the electronic transaction itself, which is global and without limits. Elucidation of article 2  further  explains  the  nature  of  this  jurisdictional  law,  and  states  that  the  use  of  Information Technology  for  Electronic  Information  and  Electronic  Transactions  is  cross-territorial  or universal,  so  that  this  law  has  jurisdiction  over  legal  actions  that  apply  not  only  in  Indonesia  or carried  out  by  citizens  country  of  Indonesia,  but  also applies  to  legal  actions  carried  out  outside Indonesian  jurisdiction  by  Indonesian  citizens  and  foreign  nationals  or  Indonesian  legal  entities and foreign legal entities that have legal effect in Indonesia.
Keywords : UU ITE, Information Technology, jurisdiction, globalization

## Pendahuluan
Pada akhir tahun 2017, terdapat 371,4 juta  pelanggan  telepon  seluler  di  Indonesia, yang  setara  dengan  142  persen  jumlah penduduk  Indonesia  sebesar  262  juta  jiwa. Artinya  terdapat  jutaan  penduduk  Indonesia yang  memiliki  lebih  dari  satu  nomor  telepon
seluler. Dari jumlah  total pengguna 55 persen diantaranya  merupakan  kaum  urban  atau penduduk  perkotaan  berbanding  45%  sisanya yang  tinggal  di  kawasan  pedesaan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  jaringan  telekomunikasi nasional telah menjangkau kawasan di seluruh pelosok  nusantara.  Sementara  itu  berdasarkan
data  wearesocial.sg,  pengguna  internet  di Indonesia  pada  akhir  tahun  2017  mencapai 132,7  juta  atau  sekitar  51  persen  dari  jumlah penduduk  nasional.  Adapun  dari  jumlah tersebut jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia  mencapai  106  juta  atau  40  persen populasi. Dari jumlah tersebut pengguna aktif media  sosial  di  Indonesia  mencapai  92  juta pengguna.  Data  tahun  2017  mengalami peningkatan  sebanyak  14  persen  apabila dibandingkan  tahun  2016.  Sementara  untuk pengguna  media  sosial  meningkat  sebanyak 34  persen,  dan  pengguna  media  sosial  aktif meningkat sebanyak 39 persen.
Karena  hukum  kontrak  (sebagaimana tercantum  dalam  KUHPerdata)  merupakan prinsip  umum  kontrak  hukum  di  Indonesia, Undang-Undang tentang  Transaksi Elektronik menggunakan    prinsip-prinsip  yang  telah ditetapkan  dalam  Hukum  Perdata.  Prinsip- prinsip  ini  termasuk  prinsip  itikad  baik  dan kebebasan  kontrak.  Namun,  Undang-undang tentang  Transaksi  Elektronik  berbeda  dalam cara  menetapkan  penawaran  dan  penerimaan dalam  kontrak  yang  disepakati  antara  para pihak.  Untuk  tujuan  ini,  UU  menetapkan bahwa  kecuali  ditentukan  lain,  transaksi elektronik  akan  terjadi  pada  saat  penawaran transaksi  yang  dikirim  oleh  pengirim  telah diterima  oleh  penerima.  Penjelasan  pasal  20 lebih  lanjut  menyatakan  bahwa  transaksi elektronik  akan  terjadi  pada  saat  perjanjian antar  pihak,  yang  dapat  berupa,  antara  lain, verifikasi data, identitas, dan nomor identifikasi  pribadi  atau  kata  sandi.  Demikian juga,  dan  karena  hubungan  antara  para  pihak dalam  transaksi  elektronik  didasarkan  pada sistem  elektronik,  Undang-Undang  Transaksi Elektronik  mengharuskan  pihak-pihak  dalam transaksi elektronik diharuskan untuk menyetujui sistem transaksi elektronik.
Karena  transaksi  elektronik  dapat dilakukan  secara  langsung  antara  pengirim dan  penerima  atau  melalui  saluran  elektronik mereka,  Undang-Undang  menetapkan  efek hukum  yang  berbeda  pada  hubungan  para pihak, sebagai berikut, sesuai dengan ketentuan  pasal  21  (2),  pihak-pihak  yang
bertanggung  jawab  atas  segala  akibat  hukum dalam  pelaksanaan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur sebagai berikut; jika dilakukan secara langsung, setiap efek hukum dalam pelaksanaan  Transaksi  Elektronik  menjadi tanggung  jawab  pihak  dalam  suatu  transaksi; setiap  efek  hukum  dalam  pelaksanaan Transaksi  Elektronik  akan  menjadi  tanggung jawab  pemberi  kuasa;  setiap  efek  hukum dalam  pelaksanaan  Transaksi  Elektronik  akan menjadi tanggung jawab penyedia layanan.
Pendahuluan Undang-Undang tentang Transaksi  Elektronik  kini  telah  mengubah cakupan  hukum.  Bukti  elektronik  sekarang diakui  secara  hukum  untuk  pertama  kalinya. Karena Undang-undang juga mencakup bentuk  informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik (termasuk reproduksi informasi dan dokumen elektronik), pengakuan terhadap UU tentang  bukti  elektronik  memungkinkan segala  bentuk  dokumen  untuk  dianggap sebagai  bukti  berdasarkan  Undang-undang. Misalnya,  pasal  1  (4)  mendefinisikan  istilah 'catatan elektronik' untuk memasukkan berarti setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat, diteruskan,  dikirim,  diterima,  atau  disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya, terlihat, dapat ditampilkan dan / atau dapat terdengar melalui Komputer  atau  Sistem  Elektronik,  termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara, gambar, peta, draf, foto atau sejenisnya, surat, tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau perforasi  yang  memiliki  arti  atau  definisi tertentu atau dapat dimengerti oleh orang yang memenuhi syarat untuk memahaminya.
Menurut  undang-undang,  pornografi online,  penipuan  online,  pencucian  uang,  dan perjudian online adalah kejahatan dunia maya. Namun,  hukum  tidak  terbatas  hanya  untuk menutupi  kejahatan-kejahatan  ini.  UU  juga mempertimbangkan penistaan online, penodaan online, dan ancaman online sebagai kejahatan  dunia  maya.  Sejak  2008,  lebih  dari 300  pengguna  internet  telah  dilaporkan  ke polisi untuk kasus pencemaran nama baik dan berita  bohong.  Mereka  tidak  terlibat  dalam
apa  pun  yang  bisa  dianggap  memfitnah  atau menghujat.  Banyak  pengguna  benar-benar ditangkap  karena  mengekspresikan  pendapat mereka  dengan  bebas  di  internet.  Dalam beberapa  kasus,  mereka  ditahan  karena mengekspresikan  pendapat  mereka  terhadap pejabat pemerintah yang korup.

## Metode Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mendeskripsikan  Perubahan  terhadap Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi dan dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan  observasi,  wawancara,  dan studi  dokumen  dan  teknik  analisis  data deskriptif,  dengan  informan  penelitian  adalah pelaku  kebebasan  berekspresi  dan  pejabat terkait.

## Tinjauan Pustaka

## Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE
Pada  27  Oktober  2016,  Parlemen Indonesia mengamandemen UU No. 11 tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE),  dan  ketentuan  yang didefinisikan  dalam  pembaruan  ini  adalah yang  diatur  dalam  UU  ITE.  Amandemen Undang-Undang membahas pencemaran nama baik (dengan merevisi sanksi); menyinkronkan  ketentuan  hukum  prosedural berdasarkan  Hukum  ITE  dengan  Hukum Acara  Pidana;  memperkuat  peran  para penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan  penggerebekan  dan  penyelidikan perusahaan;  menambahkan  ketentuan  tentang hak  untuk  dilupakan;  dan  memperkuat  peran Pemerintah dalam mencegah gangguan karena penyalahgunaan  informasi  dan  transaksi elektronik  di  samping  untuk  mengontrol informasi elektronik dengan konten negatif.
Sejak  Amandemen  Undang-Undang dibahas  selama  2-3  tahun  terakhir,  hak  untuk dilupakan  dimasukkan  ke  dalam  permintaan Parlemen hanya seminggu sebelum Amandemen UU disahkan. Agak mengherankan mengingat UU yang diusulkan dan rancangan peraturan tentang perlindungan data pribadi yang dimaksudkan untuk menutupi  hak  untuk  dilupakan.  Amandemen dalam  Amandemen  Undang-Undang  tidak substansial dan hanya terkait dengan beberapa konsep  dan  ketentuan  yang  ada  dalam  UU ITE,  namun  ini  adalah  perubahan  yang signifikan. Amandemen Undang-undang memperkenalkan konsep hak untuk dilupakan. Hanya  ada  tiga  ketentuan  tentang  hak  untuk dilupakan  (tanpa  penjelasan  lebih  lanjut). Seperti biasa di Indonesia, ketentuan pelaksanaan  lebih  lanjut  akan  ditetapkan dalam  Peraturan  Pemerintah  (yang  dapat memakan  waktu,  meskipun  Pemerintah  telah secara  terbuka  menyatakan  bahwa  Peraturan Pemerintah akan dikeluarkan pada awal tahun 2017).
Berdasarkan  Amandemen  Undang-
undang, Operator Telekomunikasi dan Internet harus menghapus Informasi Elektronik  dan  /  atau  Dokumen  yang  tidak relevan  di  bawah  kendali  mereka  atas permintaan  orang  yang  bersangkutan,  namun, hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan.
Selanjutnya,  operator  juga  harus  memiliki mekanisme  penghapusan  untuk  Informasi Elektronik dan / atau Dokumen.
Ketentuan  Amandemen  ini  sangat umum  dan  tidak  jelas  bagaimana  hak  untuk dilupakan akan dilaksanakan sampai
Peraturan Pemerintah
dikeluarkan.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (kemkominfo)  telah  menunjukkan  secara terbuka  bahwa  Peraturan  Pemerintah  akan berisi  sanksi  jika  ada  ketidakpatuhan  dan bermaksud untuk memastikan bahwa Operator Sistem Elektronik tidak mematuhinya, mengingat  Undang-undang  ITE  dimaksudkan untuk memiliki jangkauan ekstrateritorial.
Untuk  perusahaan  penyedia  layanan
internet, kapasitas Pemerintah untuk menegakkan  hukum  satu-satunya  adalah melalui  pemblokiran  situs-situs  internet. Perusahaan  penyedian  layanan  internet  harus memantau Peraturan Pemerintah yang diusulkan  dan  mulai  melobi  apa  yang mungkin terkandung dalam Peraturan Pemerintah  untuk  memastikan  bahwa  ada proses  hukum  dan  mekanismenya  praktis  dan tidak terlalu berat untuk dilaksanakan.
Amandemen  Undang-Undang    juga memberi wewenang tambahan kepada Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil.  Penyidik dapat  meminta  informasi  yang  dibuat  oleh sistem  elektronik  dan  dapat  menerima laporan, menyelidiki dan menangkap pengguna  internet  yang  diduga  melanggar hukum secara umum. Selain itu, para penyidik juga  berwenang  untuk  mengakses  data terbatas  atau  sistem  elektronik  yang  terlibat dalam  tindakan  kriminal  seperti cybercrime , dan berwenang untuk melakukan penggerebekan (tanpa surat perintah pengadilan).  Ini  adalah  perluasan  kekuasaan yang  signifikan,  dan  harus  dilaksanakan dengan bijaksana.
Meskipun pengadilan Indonesia dikenal  lamban  dalam  menerima  bukti elektronik  dan  masih  lebih  suka  melihat dokumen hard  copy ,  Amandemen  UU menekankan kembali bahwa Informasi Elektronik  dan  dokumen  mengikat  dapat digunakan  sebagai  bukti  di  pengadilan.  Ini bukan  konsep  baru  karena  sudah  ada  dan hanya memperkuat persyaratan bahwa pengadilan Indonesia menerima bukti elektronik. Dengan kapasitas yang dimilikinya maka Pemerintah berkepentingan untuk
memastikan  bahwa  pengadilan  Indonesia menerima bukti elektronik.
Amandemen Undang-Undang memberi Pemerintah hak untuk menghentikan akses  dan  /  atau  meminta  operator  untuk menghentikan  akses  internet  terhadap  konten yang  melanggar  hukum.  Dengan  adanya peraturan  mengenai  konten  negatif  memberi wewenang kepada Kemkominfo untuk
memblokir  situs  web  internet  berdasarkan laporan  dari  masyarakat,  lembaga  Pemerintah atau  otoritas  penegak  hukum.  Amandemen Undang-Undang  telah  memasukkan  hak  yang sama  (meskipun  tanpa  perlu  laporan  ke Kemkominfo)  dan  sekarang  regulasi  konten negatif memiliki dasar hukum yang lebih kuat sehingga  Kemkominfo  dapat  melakukan tindakan  pemblokiran.  Amandemen  Undang- Undang menetapkan bahwa akan ada Peraturan Pemerintah yang mengimplementasikan  ketentuan  ini,  namun dengan  tidak  adanya  peraturan  pelaksanaan, kemungkinan Kemkominfo akan terus menggunakan  peraturan  yang  dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
Selanjutnya  dalam  Amandemen  UU ITE,  sanksi  untuk  kegiatan  pencemaran  nama baik,  telah  dikurangi  menjadi  kurang  dari  5 tahun,  sehingga  menghilangkan  hak  penegak hukum  untuk  menahan  orang-orang  yang dicurigai  melakukan  kejahatan  ini.  Hal  ini menghilangkan  isu  kontroversial  selama  ini dimana  tersangka  pencemaran  nama  baik dapat  dengan  mudah  dilakukan  penahanan. Pencemaran  Nama  Baik  dalam  Amandemen Undang-Undang  mengurangi  risiko  berbagai interpretasi  dan  menghindari  penyalahgunaan kekuasaan  dalam  hal  mendistribusikan  dan  / atau  mentransmisikan  dan  /  atau  membuat Informasi  Elektronik  yang  dapat  memfitnah dengan membuat empat perubahan.
Menambahkan definisi istilah mendistribusikan,  mengirimkan  dan  membuat informasi  elektronik  dan  /  atau  Dokumen Elektronik yang dapat diakses.
Mendistribusikan  berarti  mengirim  dan  /  atau menyebarluaskan  Informasi  Elektronik  dan  / atau  Dokumen  kepada  banyak  orang  atau berbagai  pihak  melalui  Sistem  Elektronik. Mengirimkan  artinya  mengirimkan  informasi elektronik  dan  /  atau  dokumen  kepada  pihak lain  melalui  sistem  elektronik.  selain  itu semua  tindakan,  selain  mendistribusikan  dan mengirimkan,  melalui  sistem  elektronik  yang menyebabkan  informasi  elektronik  dan  /  atau dokumen  diketahui  oleh  pihak  lain  atau publik.
Amandemen yang menyatakan bahwa  apa  yang  diwajibkan  dalam  ketentuan adalah dengan menggunakan dan tidak umum (jadi  laporan  harus  dibuat  oleh  pihak  yang dirugikan),  yang  menyatakan  bahwa  banyak ketentuan  pada  ketentuan  pencemaran  nama baik  dalam  KUHP,  dan  mengurangi  ancaman maksimum  enam  tahun  penjara  dan  denda  1 miliar  rupiah  menjadi  empat  tahun  penjara dan  denda  sebesar  750  juta  rupiah.  Tentang bukti elektronik, mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi dengan membuat dua amandemen berikut; Mengubah Pasal  31  (4)  UU  ITE  sehingga  prosedur pemblokiran sekarang diatur di bawah hukum. Menambahkan  penjelasan  pada  Pasal  5  (1) dan 5 (2) untuk memperjelas bahwa informasi elektronik  dan  /  atau  dokumen  elektronik adalah bukti hukum yang sah. Penjelasan baru untuk  Pasal  5  (1)  UU  ITE  sekarang membuatnya  sangat  jelas  bahwa  informasi elektronik  dan  /  atau  dokumen  bersifat mengikat  dan  merupakan  bukti  yang  sah. Penjelasan  baru  untuk  Pasal  5  (2)  UU  ITE sekarang  secara  khusus  menyatakan  bahwa Informasi Elektronik dan / atau dokumen dari penyadapan  komunikasi,  penyadapan  atau pencatatan  harus  dilakukan  dalam  kerangka penegakan  hukum  atas  permintaan  polisi, jaksa  agung  dan  /  atau  lembaga  lain  yang memiliki kewenangan untuk melakukannya di bawah hukum.
Menurut Hukum Acara Pidana, Amandemen Undang-Undang
mensinkronisasikan ketentuan prosedural hukum  dengan  Hukum  Acara  Pidana  dengan membuat  dua  amandemen  berikut;  Pasal  43 (3)  UU  ITE  tentang  Pencarian  dan  /  atau Penyitaan diselaraskan sejalan dengan Hukum Acara  Pidana.  Amandemen  ini  secara  efektif memuat  ketentuan  yang  lebih  rinci  menurut Hukum  Acara  Pidana  pada  pencarian  dan  / atau  penyitaan,  misalnya,  dalam  beberapa kasus  Hukum  Acara  Pidana  memungkinkan penyidik melakukan penyitaan tanpa persetujuan  sebelumnya  dari  Pengadilan. Amandemen  ini  secara  efektif  membuat ketentuan  yang  lebih  rinci  dari  Hukum  Acara
Pidana  pada  penangkapan  dan  penahanan, misalnya,  dalam  kasus  di  mana  seorang tersangka  tertangkap  dalam  tindakan,  maka perintah  Pengadilan  tidak  diperlukan.  Jadi persyaratan  adanya  surat  perintah  pengadilan telah dihapus.
Amandemen Undang-Undang menambahkan  ketentuan  tentang  "hak  untuk dilupakan"  dalam  Pasal  26  UU  ITE  sebagai berikut;  setiap  operator  sistem  elektronik harus  menghapus  informasi  elektronik  dan  / atau  dokumen  elektronik  yang  tidak  relevan yang  berada  di  bawah  kendalinya  atas permintaan  dari  orang  yang  bersangkutan. permintaan  semacam  itu  harus  didukung  oleh ketentuan  pengadilan;  setiap  operator  sistem elektronik  harus  menyediakan  mekanisme penghapusan untuk setiap informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang tidak  lagi  relevan  atau  sesuai  dengan  hukum dan  peraturan,  dan  ketentuan  mengenai mekanisme  penghapusan  informasi  elektronik dan  /  atau  dokumen  elektronik  diatur  lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah. Amandemen  Undang-Undang  memperkuat peran  Pemerintah  dalam  mencegah  konten yang  melanggar  hukum  dengan  memasukkan ketentuan  tambahan  dalam  Pasal  40  UU  ITE bahwa Pemerintah harus mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang telah  membatasi  konten,  sesuai  dengan undang-undang  dan  peraturan,  dan  dalam melakukan  pencegahan  di  atas,  pemerintah berwenang  untuk  menghentikan  akses  dan  / atau  memesan  operator  sistem  elektronik untuk  menghentikan  akses  ke  informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki konten yang melanggar hukum.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  undang-undang,  pornografi online,  penipuan  online,  pencucian  uang,  dan perjudian online adalah kejahatan dunia maya. Namun,  hukum  tidak  terbatas  hanya  untuk menutupi  kejahatan-kejahatan  ini.  Ini  juga mempertimbangkan penistaan online, penodaan online, dan ancaman online sebagai
kejahatan  dunia  maya.  Sejak  2008  hingga 2017,  lebih  dari  300  pengguna  internet  telah dilaporkan  ke  polisi  untuk  pencemaran  nama baik  dan  penodaan  online.  Mereka  tidak terlibat  dalam  apa  pun  yang  bisa  dianggap memfitnah atau menghujat. Banyak pengguna benar-benar ditangkap karena mengekspresikan  pendapat  mereka  dengan bebas  di  internet.  Dalam  beberapa  kasus, mereka  ditahan  karena  mengekspresikan pendapat mereka  terhadap pejabat pemerintah yang korup.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  2008  (ITE),  yang mengatur  informasi  di  internet,  mengandung bahasa  yang  tidak  jelas  yang  telah  digunakan untuk  secara  luas  menafsirkan  pencemaran nama baik dan penghujatan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang dilindungi di Indonesia.  Pasal  28  (2)  undang-undang  ini berbicara  tentang  informasi  "ditujukan  untuk menimbulkan  kebencian  atau  permusuhan terhadap individu," dan telah digunakan dalam praktik  untuk  mengadili  individu  yang  telah dituduh  mencemarkan  nama  baik  atau penistaan  agama  secara  online.  Dalam prakteknya,  baik  Pasal  27  dan  28  UU  ITE dapat  digunakan  untuk  mengkriminalisasi ekspresi  pendapat  seseorang,  yang  tidak bertentangan  dengan    Konvensi  Internasional tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR),  di mana Indonesia telah meratifikasinya.
Beberapa kasus yang terjadi misalnya pada  tahun  2014  Abraham  Sujoko  dijatuhi hukuman  2  tahun  oleh  Pengadilan  Distrik Dompu  di  Nusa  Tenggara  Barat  karena menghina  Islam  di  sebuah  posting  Youtube berdasarkan Pasal 27 (3) UU ITE. Selanjutnya pada  2  Agustus  2016,  Kepolisian  Republik Indonesia  (POLRI),  Militer  Indonesia  (TNI) dan  Badan  Narkotika  Nasional  Indonesia (BNN)  mengajukan  gugatan  pencemaran nama  baik  terhadap  Haris  Azhar  terhadap pelanggaran  terhadap  UU  ITE  setelah  ia memposting  sebuah  artikel  yang  dinilai meresahkan masyarakat terkait korupsi pejabat pemerintah di media sosial. Selanjutnya  pada  15  Agustus  2016,  I  Wayan
Gendo  Suardana,  seorang  pembela  hak  asasi manusia  dari  WALHI  (Wahana  Lingkungan Hidup  Indonesia),  dilaporkan  oleh  sebuah ormas politik yaitu Pospera, kepada
Ditreskrim Mabes Polri. Para aktivis mengklaim  bahwa  Gendo  telah  membuat komentar  fitnah  terhadap  organisasi  mereka dan  ketua  Dewan  Pengawas,  yang  juga anggota  Parlemen  dari  partai  yang  berkuasa. Gendo  menyebut  Pospera  dalam  cuitannya  di Twitter  sebagai  “Pos  Pemeras  Rakyat”  dan menamai salah satu pemimpinnya “Napitufulus” (fulus artinya uang), memplesetkan  nama  Napitupulu.  Para  aktivis Pospera  mengajukan  gugatan  pencemaran nama  baik  terhadap  Gendo  berdasarkan  Pasal 28  (2)  UU  No.  11/2008  tentang  ITE.  Gendo telah  menjadi  anggota  aktif  ForBALI  (Forum Bali melawan Reklamasi) dan telah mengorganisir  protes  damai  besar-besaran terhadap  proyek  reklamasi  lahan  berskala besar  di  Teluk  Benoa,  oleh  pengembang komersial.  ForBALI,  yang  terdiri  dari  aktivis mahasiswa  Bali,  aktivis  lingkungan,  LSM, seniman  dan  anggota  masyarakat  adat  (yang mematuhi  tradisi  adat),  mengklaim  bahwa proyek tersebut akan membahayakan pelestarian lingkungan dan budaya.
Penggunaan  UU  ITE  sebagai  alat kriminalisasi  karena  dikritik  melalui  media sosial  melanggar  hukum  Indonesia  yang menghormati  dan  melindungi  hak  atas kebebasan  berekspresi  di  bawah  ICCPR. Komite  Hak  Asasi  Manusia  PBB  telah mendorong negara-negara untuk mempertimbangkan upaya kiminalisasi
dengan dalih pencemaran nama baik dan telah menggarisbawahi bahwa undang-undang pencemaran  nama  baik  harus  dibuat  dengan ketelitian  untuk  memastikan  bahwa  mereka mematuhi  HAM  internasional  dan  tidak mengekang kebebasan berekspresi.
Amandemen  Undang-Undang  ITE sifatnya tidak substansial dan hanya berhubungan  dengan  beberapa  konsep  dan ketentuan, namun ini adalah amandemen yang cukup signifikan. Sementara ketentuan- ketentuan baru memerlukan peraturan
pemerintah,  yang  mengatur  lebih  rinci Amandemen  Undang-Undang  ITE.    Isu-isu kunci dari amandemen undang-undang adalah pengenalan hak untuk dilupakan dan penghapusan  informasi  yang  merugikan  jika keputusan  pengadilan  mengharuskan  ini;  dan pengawasan  lebih  besar  oleh  Kemkominfo pada konten negatif.

## Kesimpulan
Melalui  Amandemen  UU  No.  11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, pemerintah sangat memperhatikan aktivitas  masyarakat  dalam  menggunakan internet.  Masyarakat  khawatir  tentang  masa depan internet yang sudah menjadi bagian dari kehidupan  sehari-hari.  Untuk  itu,  masyarakat menginginkan  perlindungan  yang  lebih  baik. Akhir-akhir ini, banyak kejahatan dunia maya telah dilaporkan ke polisi, dan itulah sebabnya pemerintah  mengambil  tindakan  yang  lebih keras.  Pada  saat  yang  sama,  masyarakat prihatin  tentang  kebebasan  internet.  Dalam beberapa kasus, hukum telah digunakan untuk mengekang  kebebasan  berekspresi  warga negara  biasa  yang  mencoba  menyuarakan pendapatnya dalam mengkritik pejabat pemerintah.
Menurut  undang-undang,  pornografi online,  penipuan  online,  pencucian  uang,  dan perjudian online adalah kejahatan dunia maya. Namun,  hukum  tidak  terbatas  hanya  untuk menutupi  kejahatan-kejahatan  ini.  Hukum juga  mengatur  penistaan  online,  hujatan online, dan ancaman online sebagai  kejahatan dunia  maya.  Sejak  2008,  lebih  dari  300 pengguna  internet  telah  dilaporkan  ke  polisi untuk  pencemaran  nama  baik  dan  hujatan online.  Padahal  mereka  sama  sekali  tidak terlibat dalam upaya memfitnah atau menghujat.  Banyak  pengguna  benar-benar ditangkap  karena  mengekspresikan  pendapat mereka  di  internet.  Dalam  beberapa  kasus,
mereka  ditahan  karena  menyuarakan  kritik terhadap pejabat pemerintah yang korup.
Pemerintah  perlu  melakukan  lebih banyak untuk mencegah cybercrime . Pemerintah  juga  perlu  meningkatkan  literasi internet  karena  banyak  pengguna  web  yang tidak  benar-benar  tahu  cara  menggunakan internet  dengan  aman.  Pemerintah  harus memastikan bahwa rakyat dapat mengekspresikan  pendapat  mereka  dengan bebas  dan  tanpa  rasa  takut.  Hukum  internet tidak  boleh  digunakan  untuk  membatasi kebebasan  berekspresi  pengguna  internet. Indonesia membutuhkan undang-undang privasi untuk memungkinkan orang menggunakan internet secara lebih mandiri.

## Daftar Pustaka
Amnesty International. 2016 . Defender Under
Investigation for Defamation in Indonesia . Hongkong: Amnesty International. Balfas, Hamud M.  2009. The Indonesian Law on Electronic Information and
Transactions . Jakarta: Tatanusa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Waldman,  Steven.  2011. The  Information Needs  of  Communities .  Washington  DC: Federal Communications Commission.
Baihaqi.  Muhammad.  2015. Analisis  UU  ITE.
Surabaya:  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember.
Juniarto, Damar. 2016. Indonesia's Internet Law Limits Freedom of Expression . Jakarta:SAFENET.
Innis,  Mark  C,  2016. Electronic  Information and  Transactions  Law  Amended  in Indonesia . Bangkok: Baker McKenzie