## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## THE ROLE OF MINANGKABAU WOMEN IN FAMILY AND COMMUNITY IN GENDER FAIR DEVELOPMENT

## PEREMPUAN MINANGKABAU DI KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN UNTUK MENCAPAI KEADILAN GENDER 
Gisha Dilova 1 , Muhammad Syukron 2 , Siti Anisa Siregar 3 , Alfiyyah Nur Hasanah 4 Universitas Dharmas Indonesia, Dharmasraya
1 e-mail: gishadilova@undhari.ac.id *
2 e-mail: muhammadsukron20@gmail.com 3 e-mail: siregaranisa10@gmail.com 4 e-mail: alfiyyanh@gmail.com

## Abstract
The  structure  of  Minangkabau  society  is  organized  based  on  matrilineal  principles according  to  maternal  lineage.  Mother  in  Minangkabau  tradition  is  known  as  Bundo  Kanduang. The recent situation in Kenagarian Ampang Kuranji, the role of women in development can be seen from the existence of PKK women and also inseparable from the role of Bundo Kanduang in a tribe, but  the  program  carried  out  by  Bundo  Kanduang  has  not  fully  directed  policies  in  terms  of education, as well as social for generations of children and even teenagers such as there are still many  early  marriages,  drugs,  riots,  theft  which  is  increasingly  happening.  This  study  aims  to examine  and  analyze  the  role  of  Minangkabau  women  in  the  family  and  society  in  gender-just development  in  Kenagarian  Ampang  Kuranji,  Koto  Baru  District.  This  study  uses  a sociological/empirical juridical approach. This approach is done by collecting primary data as the main data. The results of his research are that the role of Bundo Kanduang has begun to be felt by the surrounding community, because Bundo Kanduang's participation takes an important part in the development  of  the  nagari  through  programs  that  have  been  carried  out  well  before,  but  in  the future  the  Bundo  Kanduang  Institute  and  the  Nagari  Ampang  Kuranji  Government  are  more  pay attention again to mainstreaming women in Kenagarian Ampang Kuranji to achieve gender justice.
Keywords : Role; Women; Minangkabau; Development; Gender.

## Abstrak
Masyarakat  Minangkabau  yang  dikenal  berdasarkan  struktur  prinsip  matrilineal  menurut garis  keturunan  ibu.  Ibu  di  dalam  masyarakat  Adat  Minangkabau  dengan  nama/sebutan  Bundo Kanduang.  Situasi  akhir-akhir  ini  di  Kenagarian  Ampang  Kuranji,  peran  perempuan  dalam pembangunan dapat dilihat dari eksistensi Ibu-Ibu PKK dan juga tidak terlepas dari peran Bundo Kanduang  dalam  suatu  suku,  akan  tetapi  program  yang  dilakukan  oleh  Bundo  Kanduang  belum sepenuhnya  mengarahkan  kebijakan  dalam  hal  pendidikan,  serta  sosial  bagi  generasi  anak-anak bahkan  remaja  seperti  masih  banyak    pernikahan  dini,  narkoba,  huru-hara,  pencurian  yang semakin  banyak  terjadi.  Penelitian  ini    bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  peran perempuan  Minangkabau  di  keluarga  dan  masyarakat  dalam  pembangunan  yang  adil  gender  di Kenagarian  Ampang  Kuranji,  Kecamatan  Koto  Baru.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan yuridis sosiologis/empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer sebagai data yang utama. Hasil Penelitian nya adalah Peran Bundo Kanduang sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, dikarenakan turut serta nya Bundo Kanduang mengambil bagian  yang  penting  didalam  pembangunan  nagari  melalui  program-program  yang  sudah terlaksana  dengan  baik  sebelumnya,  namun  kedepan  Lembaga  Bundo  Kanduang  beserta
 Naskah diterima: 06 September, direvisi: 25 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.569
Pemerintah  Nagari  Ampang  Kuranji  lebih  memperhatikan  lagi  pengarustamaan    perempuan  di Kenagarian Ampang Kuranji untuk mencapai keadilan gender .
Kata Kunci: Peran; Perempuan; Minangkabau; Pembangunan; Gender.

## PENDAHULUAN
Gender  adalah  sebuah  karakteristik yang  melekat  dan  membedakan  antara maskulinitas
dan feminimitas. Karakteristik  yang  dimaksud  adalah terkait  dengan  pembagian  jenis  kelamin antara laki-laki dan perempuan. (Qomariah, 2019)
Kesetaraan  gender  ( gender  equality ) yakni  merupakan  sebuah  konsep  atau gagasan  yang  menerangkan  bahwa  antara laki-laki  dan  perempuan  mempunyai kebebasan  untuk meningkatkan  dan memperluas  kemampuan  personal  diri mereka  dan  menetapkan  pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotype,  prasangka,  dan  peran  gender yang kaku. Inpres  Nomor  9  Tahun  2000  tentang Pengarustamaan Gender (PUG), memberikan pemahaman bahwa pemerintah  mempunyai  sikap  serius dalam  usaha  untuk  mengurangi  atau menghilangkan segala bentuk
diskriminasi dalam seluruh sendi kehidupan  di  negara.  Perjuangan  kaum perempuan  untuk  mengurangi  bahkan mengakhiri  sistem  yang  tidak  adil  akan gender bukan hanya persoalan perjuangan  perempuan  untuk  melawan laki-laki, melainkan adalah upaya berjuang  melawan  sistem  dan  struktur ketidakadilan akan gender. (Kania, 2015).
Sebagai  bentuk  keseriusan  dalam  hal ketimpangan  gender,  suatu  langkah  yang diwujudkan  oleh  Presiden  yakni  dengan keluarnya  Instruksi  Presiden  Nomor  9 Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan Gender.  Pengarusutamaan  gender  adalah cara  dan  langkah  sebagai  bentuk  untuk
mencapai pengarusutamaan gender melalui regulasi (peraturan) yang memperhatikan  akan  kebutuhan  dan pokok  permasalahan  yang  sering  terjadi antara perempuan dan laki-laki ke seluruh regulasi    dan  program  yang  diusulkan pada  berbagai  bidang  sendi  hidup masyarakat dan pembangunan.
(Muhartono, 2020) Dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi kepada perempuan, yang kemudian Konvensi  ini  disingkat  dengan  nama Konvensi  CEDAW  ( Convention  On  The
Elimination Of Al Forms Of Discrimination  Against  Women ),  yang mengemukakan  prinsip-prinsip  bahwa  ; persamaan  substantif  dan  tidak  ada diskriminasi antar wanita. (Lapian, 2012)
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang Nagari, Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud dengan Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, punya batas-batas di  wilayah  tertentu,  mempunyai  harta kekayaan  tersendiri,  serta  punya  otoritas dalam  memilih  pemimpinnya  secara mufakat/ musyawarah, turut serta mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan falsafah, Adat  Basandi  Syara’  –  Syara’ Basandi Kitabullah .
Minangkabau  adalah  suatu  suku  atau kebudayaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, memiliki sistem kekerabatan  matrilineal  (garis  keturunan berdasarkan  garis  ibu)  yang  jauh  berbeda dengan  daerah  lainnya  yang  menganut
sistem  kekerabatan  Patrilineal.    Hal tersebut  merupakan  Kekhasan  yang  ada dan  melekat  pada  adat  Minangkabau yang. (Ratih Agustin ,dkk 2020)
Perempuan  pada  saat  ini  tidak  bisa lagi  hanya  perempuan  pasif  menunggu apa  yang  diberikan  oleh  suami  mereka saja.  Akan  tetapi  mereka  juga  ikut langsung mencari pekerjaan untuk berusaha  membantu  suaminya  supaya tercukupi kebutuhan rumah tangga. Banyak  perempuan  yang  bekerja  menjadi Pegawai, Petani dan lain sebagainya yang dirasa  mampu  untuk  dikerjakan  dan  bisa mendapat  penghasilan  demi  keluarganya. Jika  dikaji  menurut  adat  minangkabau, maka  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kedudukan perempuan yang sebenarnya.
Menurut pepatah Minangkabau, perempuan minagkabau digambarkan sebagai  berikut  ;  “ Limpapeh  Rumah Gadang” Makna  Limpapeh  Rumah  Nan
Gadang ini merupakan lambang kebesaran bagi para istri. Pakaian tersebut merupakan  simbol  dari  pentingnya  peran seorang ibu dalam keluarga.
Pepatah  tersebut  sepertinya  sudah mulai  terabaikan  dengan  arus  globalisasi dan  tuntutan  kebutuhan  sehari-hari  yang harus tercukupi sehingga banyak perempuan  sekarang  yang  memilih  untuk membantu  suaminya  mencari  nafkah keluar  rumah  seperti  bekerja  di  kantor- kantor menjadi Pegawai Negeri,
Karyawan  Swasta,  Penggarap  Karet, Petani,  Buruh  Pabrik,  Pekerja  harian,
Pedagang Kelontongan, dan lainnya. Adanya  peran  serta  dari  kaum perempuan    akan  menjadi    penting  dan berpengaruh   dalam  upaya  mewujudkan pembangunan  yang  berkeadilan.  Negara akan sulit mencapai puncak kesejahteraan jika  perempuannya  dibiarkan  tertinggaI,
tersisihkan    dan    tertindas.    Seperti   yang di  ungkapkan  oleh  Vivekananda bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati  kaum  perempuannya  tidak akan  pernah  menjadi  besar,  baik  di  saat ini  maupun  di  masa  depan.  (Sapto Budoyo, 2021)
Kontribusi  dari  masyarakat    daIam peIaksanaan  pembangunan  sangat  dirasa perlu  masyarakatlah  yang  pada akhirnya akan  melaksanakan  program  tersebut. Partisipasi  ini  tentunya  tidak  hanya diperuntukan  bagi  Iaki-Iaki  saja,  akan tetapi    juga    teruntuk    perempuan berdasarkan    atas    prinsip  kesetaraan  dan keadilan gender. (Tiara Tane, 2020)
Kedudukan perempuan pada masyarakat  matrilinial  (garis  keturunan ibu)  merupakan  sesuatu  yang  unik, diantara  struktur  sosial  dan  ekonomi terdapat  perbedaan  yang  cukup  tajam. Pada kultur sosiaI perempuan Minangkabau sebenarnya berada ada pada bagian  domestik.  KemuIiaan  mereka diukur  ketika  menempatkan  mereka sebagai objek. Kedudukan kaum perempuan  ketika  mengambil  keputusan dalam masyarakat diambil alih oleh kaum Iaki-Iaki  yang  bertindak  sebagai  datuk pemimpin kaum. (Syahrizal, 2005)
Bundo kandung yang dikenal sebagai “Limpapeh rumah nan gadang dan hiasan kampuang  dalam  nagari,  kapai  tampek batanyo,  kapulang  tampek  babarito”. Pandangan  ini  mengisyaratkan  Bundo kanduang sangat  dihormati dalam budaya adat  minang  kabau,  selain  sebagai  ahli waris pusako tinggi bundo kanduang juga menjadi guru baik dalam lingkup keluarga maupun  dalam  lingkungan  masyarakat, untuk  itu  sebagai  Bundo  Kandung  harus lah berilmu.
Di  Era  Globalisasi,  dimana  semua perkembangan teknologi kita bisa merasakannya, teknologi di dalam kehidupan  sekarang  bisa  membawa  kita ke  dampak  positif  dan  juga  membawa dampak  negatif.  Terlepas  dari  itu  semua beban  terberat  dan  tantagan  kedepannya bagi  semua  ibu  adalah  mengawasi penggunaan  Gadget  bagi  anak-anak  nya. Kondisi  demikian  juga  menjadi  beban bagi  Bundo  Kanduang  di  Nagari  untuk mengayomi  seluruh  anak-anak  yang  ada di nagari.
Urgensi  dari  penelitian  ini  adalah pentingnya
memahami dan mendiskusikan lagi antara Perempuan dan laki-laki  dalam  kesetaraan  gender  dalam masyarakat  ,    sehingga  akan  tercapai tujuan  pembangunan  berkelanjutan  di nagari  tersebut.  Keikutsertaan  perempuan dalam  hal  pengambil  kebijakan  di  nagari sangat  dirasa  perlu  untuk  pembangunan yang  adil  Gender.  Perempuan  bukan hanya  duduk  diam  dirumah,  mengurus rumah  tangga  serta  anak-anak,  namun perempuan juga perlu diberdayakan salah satunya dalam hal keikutsertaan pengambil kebijakan di nagari.
Penulis  memilih  Lokasi  Penelitian adalah  di  Kenagarian  Ampang  Kuranji,
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dikarenakan lokasi
penelitian  yang  mudah  dijangkau  saat pengolahan  dan  analisis  data,  objek  dan subjek  dalam  penelitian  juga  sudah penulis  pertimbangkan  sesuai  dengan roadmap penelitian penulis yang mengarahkan  kepada  kearifan  lokal, sehingga penulis  bisa  mengetahui,
memahami dan memberikan solusi terhadap  kedudukan  perempuan  dalam pembangunan  untuk  mencapai  keadilan gender di Kenagarian tersebut .
Peran
perempuan dalam pembangunan  untuk  mencapai  keadilan gender,  salah  satu  bentuknya  adalah adanya organisasi  kemasyarakatan seperti PKK  yang  memberdayakan  perempuan dalam  pembangunan  nagari  melalui program-program  yang  mereka  lakukan dan  juga  tidak  terlepas  dari  peran  Bundo Kanduang  dalam  suatu  suku,  akan  tetapi program-program  yang  dilakukan  oleh Bundo Kanduang saat ini belum sepenuhnya mengarahkan kebijakan dalam  hal  pendidikan,  serta  sosial  bagi generasi anak-anak bahkan remaja seperti masih  banyak  fenomena  pernikahan  dini, narkoba, huru-hara, pencurian yang semakin banyak terjadi.
Suku  di  Minangkabau  memerlukan pemimpin  dari  kaum  perempuan  yang dapat  memimpin  seluruh  perempuan  dan anak  cucu  dalam  sukunya  yang  disebut dengan  Bundo  Kanduang.  Didengarnya suara  kamu  perempuan  adalah  ketika  ia berada  di  Lembaga  Bundo  Kanduang untuk  mewakili  setiap  sukunya  dalam mengambil kebijakan di nagari.
Peran Bundo Kanduang dalam program  pembangunan  Nagari  adalah dengan  cara  turut  serta  dalam  suatu musyawarah adat yang dilakukan, tujuannya adalah mengkaji serta menyampaikan pendapat baik atau tidaknya kebijakan tersebut apabila diterapkan  di  Nagari,  karena  setiap keputusan atau kebijakan yang diterapkan di nagari, adalah kebijakan yang menyangkut  kehidupan  dari  masing- masing suku, maka segala kebijakan yang menyangkut  setiap  suku,  mengarahkan pada  keputusan  Bundo  Kanduang  yang berperan mewakili suku nya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran
perempuan Minangkabau di  keIuarga dan masyarakat  dalam  pembangunan  yang adiI  gender  di  Kenagarian  Ampang
Kuranji,  Kecamatan  Koto  Baru.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat mendeskripsikan secara sistematis mengenai kajian peran perempuan Minangkabau  terkhusus  di  Kenagarian Ampang Kuranji di keluarga dan masyarakat  dalam  pembangunan  yang adil  gender  dan  memberikan  masukan kepada Pemerintah Nagari dalam meningkatkan  peran  perempuan  di  nagari tersebut .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini
menggunakan
pendekatan  Yuridis  Empiris,  pendekatan
Yuridis  (Hukum  dilihat  sebagai  Norma atau das  solen )  karena  dalam  membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan  hukum  tertulis,  kemudian bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  pendekatan  empiris  (Hukum sebagai  kenyataan  sosial, cultural atau das  sein ),  karena  dalam  penelitian  ini menggunakan data premier yang diperoleh  dari  lapangan.  (R.  Syarfina, 2019).
Penelitian  ini  bersifat  Deskriptif, yaitu  penelitian  yang  memberikan  data tentang  sesuatu  atau  gejala-gejala  sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat  sehingga  dengan  adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan  di  teliti.  Jenis  data  yang  digunakan untuk  mengumpulkan  informasi  terdiri dari  data  primer  dan  data  sekunder.  (  HS Salim,  2016)  Data  Primer  didapat  dari
Pemerintah Nagari beserta Badan Permusyawaratan
Nagari (BAMUS),
Bundo Kanduang di nagari serta masyarakat di Kenagarian Ampang
Kuranji  sedangkan  data  sekunder  dari berbagai literatur atau peraturan perundang-undangan yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hakikat Gender
Berbicara mengenai masalah Gender, masyarakat  masih  memiliki  cara  pandang yang  masih  keliru  dan  tabu,  padahal membicarakan hal yang membahas mengenai  gender  merupakan  hal  menarik untuk dibicarakan apalagi di era globalisasi  dan  modern  seperti  saat sekarang  ini.  Namun  masyarakat  masih menganggap bahwa gender adalah konstuksi sosial.(Muallimah, 2022)
Kata  gender  berasal  dari  bahasa Inggris,  pada  saat  diartikan  yakni  jenis kelamin. Dalam women’s studies encyclopedia dijelaskan  bahwa  gender adalah  suatu  konsep  kultural  yang berupaya membuat perbedaan (distinction)  dalam  hal  peran,  perilaku, mentalitas  dan  karakteristik  emosional antara  laki-laki  dan  perempuan  yang berkembang  di  masyarakat.  Sedangkan Hillary  M.  Lips  memaknai  bahwa  hal tersebut merupakan sebuah keinginan dan impian  terhadap  laki-laki  dan  perempuan (cultural  expectations  for  woman  and men). (Sulistyowati, 2020) Adapun kesetaraan gender memiliki arti terealisasinya  kesamaan  kondisi  bagi wanita dan pria untuk mendapat keseimbangan akan haknya sebagai manusia  agar  mampu  berperan  dan  ikut andil dalam pembangunan, politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
Kesetaraan  gender  merupakan  salah satu bagian penting dari konsep hak asasi
manusia. Hak yang setara  untuk laki-laki dan    perempuan    merupakan    prinsip dasar  dari  piagam  PBB  yang  diadopsi para  pemimpin  dunia  pada  tahun  1945. Kata  “manusia”  di  dalam  Hak  Asasi Manusia  berarti  kemanusiaan  seutuhnya. Hak  asasi  manusia  adalah  hak  asasi wanita dan hak seorang wanita adalah hak asasi  manusia.  Menjaga  dan  melindungi kesetaraan gender antara pria  dan  wanita memerlukan    ikut  serta    pemerintah. Seperti    pada    pasal    27    ayat    1    UUD 1945  menunjukkan  adanya  pengakuan terhadap  persamaan  bagi  seluruh  warga negara  tanpa  kecuali,  dimana  prinsip  ini menghapuskan  diskriminasi.  (Audina, 2021)
Kesetaraan    gender    dapat  juga bermakna    sebagai    keadaan  dimana perempuan  dan    laki-laki  berkedudukan atau  punya  posisi    seimbang  dan mempunyai   kondisi   yang   sama   untuk mewujudkan    secara    penuh    hak-hak asasi(HAM) dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.  kesetaraan    gender  memberi kesempatan    untuk    secara  seimbang menikmati    hak-haknya    sebagai  manusia dan  kedudukan    dimata    hukum.(Diya  Ul Akmal, Eka Pratiwi, 2021)
Peran  Perempuan  Minangkabau  Di
Keluarga dan Masyarakat Pada Pembangunan untuk Mencapai Keadilan Gender Sosok perempuan dalam
kehidupannya  mampu  menjalankan  tiga peran  sekaligus,  yakni  sebagai  anak  dari orang  tuanya,  istri  dari  suaminya  serta sebagai  ibu  dari  anak-anaknya.  Bahkan, tidak jarang perempuan juga memerankan peran  sebagai  tulang  punggung  dalam keluarga.  Perempuan  dapat  melakukan tiga  hal  sekaligus  saat  berperan  sebagai
anak,  yakni  mengabdi  kepada  orang  tua, menuntut ilmu agama dan ilmu pengetahuan  sebaik-baiknya,  menjaga kehormatan  diri,  meningkatkan  kualitas keimanan  memperbanyak  berdoa  untuk orang tua.(Surbakti, 2020)
Peran  serta  kaum  perempuan  pada pembangunan  yang  memberi  ruang  bagi kesetaraan gender, ditujukan demi mewujudkan  kesetaraan  serta  keadilan gender  atau  kesejajaran  yang  harmonis antara  pria  dengan  wanita  di  dalam pembangunan.  Karena,  dalam  proses pembangunan kenyataannya wanita sebagai  sumber  daya  insani  masih mendapat perbedaan perlakuan (diskriminasi).  Terutama,  jika  wanita bergerak  di  sektor  publik  dirasakan banyak  ketimpangan,  meskipun  ada  pula ketimpangan  gender  yang  dialami  oleh pria. (Sudarta, 2012) Minangkabau dengan sistem matrilinealnya,
menunjukkan  adanya  peran  serta  dan posisi  perempuan  yang  sangat  cukup diperhitungkan. Dimana posisi perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan berdasarkan  garis  keturunan  ibu  dan  pola menetap  ketika  telah  menikah  yang bersifat matrilokaI. (Fatimah, 2012)
Keadilan  gender  bagi  perempuan dapat dirasa dan dipahami melalui adanya kontribusi  wanita  dalam  hal  mencari nafkah  diluar  rumah.  Bahkan  perempuan bisa  menjadi  tulang  punggung  bagi keluarganya kenyataannya. Adat
Minangkabau  tidak    hanya  memberikan bagian  harta  saja    (properti)    dan penghitungan    garis    keturunan    meIalui garis perempuan (matrilineaI), tetapi  juga memberikan    tempat  dan  posisi    yang kuat    dan  Iebih  tinggi  kepada  perempuan (matriakhat). (Irawaty, 2019)
Pendidikan  responsif  gender  dapat diselipkan melalui kurikulum yang responsif  gender,  sehingga  ada  bentuk perhatian terhadap hak-hal laki-laki maupun  perempuan.  Karena  pendidikan berperspektif  gender  tidak  hanya  untuk perempuan  saja  tetapi  juga  untuk  laki- laki. (Susilo Setyo Utomo, 2019)
Keluarga  merupakan  agen  sosialisasi yang  paling  utama  dalam  kehidupan individu.  Keluarga  di  anggap  dapat melahirkan  berbagai  individu  dengan berbagai macam kepribadian dalam masyarakat. Keluarga bukan hanya menjadi  sarana  reproduksi  keturunan, namun  juga  melakukan  reproduksi  sosial dengan  melakukan  sosialisasi  kepada generasi muda tentang: nilai-nilai kehidupan,  moral,  berakhlak,  norma sosial,  kepribadian  yang  baik,  sopan santun, berkarakter, dan menaati berbagai aturan di masyarakat. (Nursyif, 2020)
Pada setiap Nagari dibentuk Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan  Nagari  bersama  Kerapatan Adat Nagari. Pemerintah Nagari sebagaimana  dimaksud  dipimpin  oleh Kapalo Nagari dan dibantu oleh perangkat Nagari.  Di  dalam  nagari  juga  ada pimpinan wanita/perempuan di
minangkabau yang menggambarkan sosok  seorang  perempuan  bijaksana  yang menjadikan adat minangkabau lestari dari masa kemasa yang disebut dengan Bundo Kanduang.
Kenagarian    Ampang  Kuranji  adalah salah  satu  nagari  yang  terdapat  di
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten
Dharmasraya,    Sumatera  Barat  dengan
Luas  62,2  km2,  Jumlah  Penduduk  5.282
Jiwa  yang  terdiri  dari  10  jorong,  yakni  ; Jorong  Koto  Diateh,    Koto  Gadang, Lubuk Agam, Jorong Pasa Banda, Jorong
Cangkiu  Batu,  Jorong  Teluk  Alai,Jorong Sungai  Payang,  Jorong  Padang  Beriang, Jorong Sungai Saung, dan Jorong Padang Kawang.
Salah  satu  faktor yang  paling berpengaruh  bagi  suatu  nagari  adalah dengan  adanya  pengaruh  globalisasi karena  perkembangan  teknologi,  karena itu akan mengakibatkan adanya perubahan  dalam  segi  banyak  hal, termasuk  sikap,  cara  berpakaian,  cara bersosialisasi, dan lainnya membuat peran dan  tugas  bundo  kanduang  sebagai pimpinan  wanita  di  Nagari  Ampang Kuranji menjadi bertambah, bundo kanduang harus berada di bagian terdepan dalam membentengi dan melindungi anak sekaligus  menjaga  dan  melestarikan budaya di nagari.
Di  Nagari    Ampang  Kuranji  ada beberapa    organisasi    yang  berkaitan langsung        dengan  perempuan  selain Lembaga  Bundo  Kanduang,  diantaranya Pemberdayaan    dan    Kesejahteraan Keluarga    (PKK),  Program    Keluarga Harapan  (PKH)  dan      Majelis      Taklim. Akan  tetapi  organisasi-organisasi      ini belum memperlihatkan  perubahan  secara signifikan. Perilaku demikian menunjukan dengan  kurang maksimalnya peranan      organisasi  perempuan    dalam memotivasi
dan menggerakkan anggotanya.    Adapun  faktor    rendahnya minat    partisipasi  perempuan  di  nagari untuk terlibat dalam organisasi perempuan    adalah    karena  keterbatasan perempuan      dengan  peran        gandanya, kurangnya  kepercayaan    diri    kaum perempuan  untuk    ikut    serta    dalam organisasi,  masalah    ekonomi    keluarga serta kurangnya dukungan dari suami dan pihak keluarga.
Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan  oleh  Bundo  Kandung  dalam kenagarian Ampang Kuranji sudah cukup berperan aktif dalam membangun kegiatan  sosial  dengan  program-program yang sudah mereka laksanakan, diantaranya  dengan  mengadakan  lomba taman hias yang terbaik antar Jorong yang dilaksanakan  di  Medan  Nan  Bapaneh Kenagarian  Ampang  Kuranji  dengan diikuti oleh seluruh jorong, dengan begitu bisa dilihat bahwa Bundo Kandung sudah menampakan diri untuk bisa diperhitungkan  dalam  membangun  nagari dalam bidang kesenian.
Perempuan  di  Kenagarian  Ampang
Kuranji,  rata-rata  bekerja  diluar  rumah, bukan sebagai bentuk keinginan melainkan sebuah keharusan. Berdasarkan wawancara  penulis  dengan  beberapa narasumber, sebenarnya beliau tidak ingin bekerja diluar rumah meninggalkan anak- anaknya bersama keluarga, namun seiring tuntutan ekonomi yang semakin meningkat  yang  membuat  beliau  harus bekerja diluar rumah dari  pagi  hinga sore hari sebagai Pekerja di salah satu Pabrik.
Dalam  hal  mencari  nafkah,  rata-rata perempuan terlibat langsung untuk mencari  nafkah  diluar  rumah  membantu pekerjaan  laki-laki,  namun  dalam  hal ketika mengambi kebijakan mereka hampir  tidak  pernah  dilibatkan  secara langsung. Ketika perempuan tidak menjabat sebagai Bundo Kanduang dalam suatu nagari mereka tidak bisa menyampaikan  aspirasi  serta  masukan terkait  dengan  regulasi  pemerintah  nagari ke depannya.
Jika  perempuan  adalah  madrasah pertama  bagi  anak-anak  mereka,  tentulah mereka  yang  paling  tahu  betul  mengenai kondisi serta situasi yang sedang dihadapi
oleh  anak-anak  mereka,  namun  mereka tidak  bisa  mengutarakan  nya  karena keterbatasan gender.
Pada  saat  mencari  nafkah,  rata-rata perempuan terlibat langsung untuk mencari  nafkah  diluar  rumah  membantu pekerjaan  laki-laki,  namun  dalam  hal ketika mengambi kebijakan mereka hampir  tidak  pernah  dilibatkan  secara langsung. Ketika perempuan tidak menjabat sebagai Bundo Kanduang dalam suatu nagari mereka tidak bisa menyampaikan  aspirasi  serta  masukan terkait  dengan  regulasi  pemerintah  nagari kedepannya.
Untuk  saat  ini  belum  ada  upaya  dari Pemerintah  Nagari  untuk  mencegah terjadinya  perkawinan  dini  yang  saat  ini sering  terjadi,  padahal  jelas  diamanatkan oleh  undang-undang  Perkawinan  bahwa usia  menikah  adalah  ketika  wanita mencapai usia 19 tahun dan laki-laki juga 19  tahun.  Hal  demikian  perlu  juga menjadi  perhatian  Pemerintah  Nagari bersama Bundo Kanduang untuk memberikan perlindungan kepada wanita. Sikap  tegas  perlu  dilakukan  oleh
Pemerintah  Nagari  dalam  memberikan perlindungan  kepada  perempuan  dalam hal pekerjaan, sudah seharusnya perempuan  itu  dilindungi  dari  pekerjaan yang  mengancam  keamanannya,  sebagai contoh  masih  banyak  perempuan  yang bekerja  sebagai  buruh  pabrik,  penggarap karet,  pekerja  lepas  dan  lain  sebagainya yang  seharusnya  pekerjaan  itu  dijalankan oleh laki-laki.
Dari  gambaran  kondisi  diatas,  isu gender adalah permasalahan yang diakibatkan oleh kesenjangan dan ketimpangan  yang  berdampak  kepada adanya ketidakseimbangan terhadap salah satu  pihak.  Masyarakat  masih  hidup
dalam  budaya  Patriakhi,  dimana  budaya ini  masih  mengutamakan  laki-laki  dari pada  perempuan  di  dalam  masyarakat. Laki-laki masih mendominasi kedudukan, dan  posisi  yang  lebih  tinggi  dari  pada perempuan  apakah  dalam  hal  politik, ekonomi, sosial, budaya.
Peran  Pemerintah  Nagari  sangat diperlukan untuk mengarahkan dan mendukung  serta  membuat  kebijakan yang berlandaskan hukum untuk dijadikan pedoman  oleh  bundo  kanduang  dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang kedepannya  bisa  ikut  serta  dalam  hal pembuatan  kebijakan  yang  resfonsif gender dalam berbagai hal.
Kedepannya  budaya  patriakhi  yang melekat  di  dalam  masyarakat  bisa diseimbangkan  dengan  kebijakan  yang dibuat  oleh  Pemerintah  Nagari,  sehingga tidak  ada  lagi  ketimpangan  dalam mencapai keadilan gender dalam lingkungan masyarakat. Tujuan  dari  negara  sesuai  dengan Sila-sila dalam Pancasila
yakni Kesejateraan  dan  Keadilan  bagi  rakyat,
yang  dalam  upaya  mencapainya  harus dibutuhkan  dan  didukung  oleh  regulasi-
regulasi  yang  tercermin  dalam  peraturan atau norma yang dibuat untuk masyarakat.(Roza & Gokma Toni
Parlindungan, 2019).

## SIMPULAN
Tidak dapat dipungkiri di Kenagarian
Ampang Kuranji tingkat kesetaraan
gender  masih  belum  mencapai  upaya pembangunan  demi  mencapai  keadilan gender seperti yang tertera dalam Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
Masih  banyak  terjadi  ketimpangan bagi  kaum  perempuan  dalam  hal  sosial, budaya,  pekerjaan,  jabatan  dan  lain
halnya.  Angka  pernikahan  dini  yang terjadi juga semakin meningkat, kenakalan  remaja  juga  masih  banyak terjadi.
Pemberdayaan kamu perempuan juga masih  belum  maksimal  dilakukan  oleh Pemerintah  Nagari  seperti  membuka lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan sehingga mereka tidak harus melaksanakan  pekerjaan  yang  sepatutnya tidak layak untuk mereka kerjakan, sangat merasa  kasihan  melihat  kaum  perempuan melakukan  pekerjaan  sebagai  buruk pabrik,  pekerja  harian,  sebagai  petani karet  yang  sepatutnya  tidak  mereka kerjakan.
Pemerintah  Nagari  beserta  Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)
beserta  Lembaga  Bundo  Kanduang  harus segera  mengevaluasi  kebijakan  terkait dengan  keadilan  gender  bagi  kaum perempuan di Kenagarian Ampang Kuranji,  karena  sudah  tugas  untuk Pemerintah  Nagari  agar  bisa  melindungi,
mengayomi dan memberdayakan
masyarakatnya agar mempunyai kehidupan yang lebih layak lagi kedepannya.
Di  Minangkabau  suara  perempuan hanya  bisa  di  dengar  ketika  mereka berada  di  Lembaga  Bundo  Kanduang, oleh  karena  itu  ke  depan  langkah  yang tepat untuk dilakukan adalah mengevaluasi  kriteria  untuk  menjadi Bundo  Kanduang,  baik  itu  dari  segi pendidikan, adat budaya, usia, dan lainnya karena  jika  diibaratkan  di  Lembaga Negara,  Bundo  Kanduang  adalah  Dewan Perwakilan bagi kaum perempuan.
Beban dan tugas Bundo Kanduang sangat berat,  oleh  karena  itu  perlu  kerjasama dengan Pemerintah Nagari agar kebijakan-kebijakan yang ada bisa
dievaluasi  sehingga  kedepannya  Nagari Ampang  Kuranji  menjadi  Nagari  yang memiliki keadilan akan gender.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  rasa  terima kasih  kepada  kementrian  pendidikan, kebudayaan,  riset  dan  teknologi deputi bidang penguatan riset dan pengembangan  atas  dukungan  berupa dana penelitian yang membantu berlangsungnya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000
Tentang Pengarusutamaan Gender.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor  7  Tahun  2018  Tentang Nagari
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014
Tentang Perlindungan Anak
Elimartati.  (2016).  Revitalization  Of Bundo Kanduang Role In Promoting Golden Generation. Proceeding
International Seminar On Education , 160.
Fatimah,  S.  (2012).  Gender  Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau;  Teori,  Praktek,  Dan Ruang Lingkup Kajian. Jurnal Ilmiah Kajian Gender , 2 (1), 16.
HS  Salim  dan  Erlies  Septianan  Nurbaini,
Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.
Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2016.
Irawaty,  Z.  D.  (2019).  Kedudukan  Dan
Peran Perempuandalamperspektif Islam  Dan  Adat  Minangkabau. Indonesian Journal Of Multidisciplinaryislamic  Studies , 3 ,
74.
Kania,  D.  (2015).  Hak  Asasi  Perempuan Dalam Peraturan Perundang- Undangan  Di  Indonesia. Jurnal
Konstitusi , 12 , 730.
Lapian, L. M. G. (2012). Disiplin Hukum Yang  Mewujudkan  Kesetaraan  Dan Keadilan  Gender .  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia.
Muallimah.  (2022). Dalam,  Peranan Kesetaraan  Gender  Pengembangan Karier . Cv. Azka Pustaka.
Muhartono,  D.  S.  (2020).  Pentingnya Regulasi  Pengarusutamaan  Gender Dalam  Pembangunan  Daerah  Di Kabupaten  Kediri. Jurnal  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 120 .
Nursyif,  A.  (2020).  Rancangan  Undang- Undang  Ketahanan  Keluarga  Dalam Perspektif Sosiologi Gender. Journal Of  Civics  And  Education  Studies , 7 , 58.
Qomariah,  D.  N.  (2019).  Persepsi Masyarakat  Mengenai  Kesetaraan Gender  Dalam  Keluarga. Jurnal
Cendikiawan Ilmiah , 4 , 53.
Ratih  Agustin  Wulandari,  Muhammad Sukron,  R.  E.  (2020).  Analisa Hukum  Peralihan  Hak  Tanah  Ulayat Kaum  Yang  Belum  Didaftarkan  Di Kabupaten Dharmasraya. Jurnal
Cendikia Hukum , 6 , 64.
R.  Syarfina,  “Pengaruh  Hukum  Adat Dalam  Proses  Peralihan  Hak  Tanah Ulayat Pada Pembangunan Perluasan Bandara  Di  Jayapura,”  Otentik’s  J.
Huk.  Kenotariatan,  vol.  1,  no.  1,  pp. 47–53, 2019
Roza,  D.,  &  Gokma  Toni  Parlindungan.
(2019). Partisipasi Masyarakat
Dalam  Pembentukan  Perundang-
Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. Jurnal Cendikia Hukum , 5 , 134.
Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Cendikia Hukum , 4 , 149.
Sapto  Budoyo,  M.  H.  (2021).  Politik Hukum Penguatan Partisipasi
Perempuan  Dalam  Pembangunan
Desa  Berbasis  Keadilan  Gender.
Administrative  Law  &  Governance Journal , 4 , 242.
Sudarta,  W.  (2012).  Peranan  Wanita.
Jurnalstudi Jender Srikandi , 3 (1), 9.
Sulistyowati,  Y.  (2020).  Kesetaraan Gender  Dalam  Lingkup  Pendidikan Dan  Tata  Sosial. Journal  Of  Gender
Studies , 3.
Surbakti,  R.  (2020).  Peran  Perempuan Sebagai  Anak,  Istri,  Dan  Ibu. Jurnal Kajian Gender Dan A Nak , 4 , 124.
Susilo  Setyo  Utomo,  U.  E.  (2019).
Pendidikan  Responsif  Gender  Bagi Anak  Usia  Dini. Jurnal  Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi , 3 , 53.
Syahrizal.  (2005).  Peran  Dan  Posisi
Perempuan Minangkabau Dalam
Kelembagaan  Di  Nagari. Journal Antropologi Indonesia .
Tiara  Tane,  F.  (2020).  Peran  Organisasi Perempuan  Dalam  Pembangunan: Studi  Di  Nagari  Canduang  Koto Laweh. Journal  Of  Civic  Education ,
3 , 369.