## KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR KOTA BENGKULU: AKAR MASALAH DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
Oleh:
1 Bobby Mandala Putra , 2 Evsa Wulan Suri, 3 Wahyu Aprian Saputra, 4 Elisabet Manalu, 5 Gery Andini Banjarnahor
Email Korespondensi: pmandalab@gmail.com
12345 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengurai  akar  masalah  kemiskinan  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi kemiskinan di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pandangan dunia  advokasi/partisipatoris,  metode  kualitatif  dengan  strategi  penelitian  studi  kasus.  Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive dan snowball sampling . Informan terdiri dari nelayan, penyuluh perikanan, pendamping PKH, pejabat politik/struktural dan peneliti/akademisi. Data diambil dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan Nvivo. Hasil penelitian menemukan  bahwa  masalah  pengentasan  kemiskinan  di  wilayah  pesisir  sangat  kompleks. Terdapat tiga masalah utama pengentasan kemiskinan yang telah diidentifikasi. Tiga masalah utama tersebut adalah masalah alam dan lingkungan, masalah kebijakan dan masalah individu nelayan. Masalah alam dan  lingkungan  ini  menjadi  masalah  pertama  yang  mempengaruhi  kemiskinan  di  wilayah  pesisir karena  mayoritas  mereka  adalah  nelayan  tradisional.  Nelayan  tradisional  pendapatannya  sangat tergantung  pada hasil tangkapan ketika melaut.  Kondisi  cuaca yang tidak bersahabat  dan ekosistem laut yang sudah rusak parah mengakibatkan  masyarakat pesisir menjadi kantong-kantong kemiskinan. Keberadaan kapal trawl yang terus beroperasi, limbah industri dan sampah plastik yang berada di laut merupakan  penyebab  utama  kerusakan  lingkungan/ekosistem  laut.  Masalah  kebijakan  merupakan masalah  yang  paling  krusial  dalam  mempengaruhi  keberhasilan  program  pengentasan  kemiskinan. Masalah  kebijakan  terdiri  dari  tiga  dimensi  yaitu formulasi,  implementasi,  dan  evaluasi,  sedangkan masalah  individu  ini  terdiri  dari  enam  variabel  yaitu  alat  tangkap,  nilai-nilai  budaya,  manajemen keuangan, motivasi hidup, dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan titik ungkit untuk mengatasi masalah individu yang melekat pada nelayan. Untuk menyelesaikan masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif sampai ke akar masalahnya dan mengoptimalkan treatment pada titik ungkit  penyelesaian masalah.
Kata Kunci : Pengentasan Kemiskinan; Kemiskinan Pesisir; Masalah Kemiskinan; Kemiskinan Indonesia

## POVERTY IN THE COASTAL AREAS OF BENGKULU CITY: ROOT CAUSES AND INFLUENCING FACTORS
Oleh:
2 Bobby Mandala Putra , 2 Evsa Wulan Suri, 3 Wahyu Aprian Saputra, 4 Elisabet Manalu, 5 Gery Andini Banjarnahor
Correspondence email: pmandalab@gmail.com
12345 Public Administration Program, Faculty of Social and Political Science, Prof. Dr. Hazairin, SH University

## Abstract
This research delves into the root causes of poverty in Bengkulu City's coastal areas, employing an advocacy/participatory  worldview  and  qualitative  methods.  Informants,  including  fishermen, fisheries  officers,  Conditional  Cash  Transfer  facilitators,  officials,  and  researchers,  were  selected through  purposive  and  snowball  sampling.  Data were  gathered  through  interviews,  observations, and documentation analyzed using Nvivo. Findings highlight the complexity of poverty alleviation, revealing three main issues. Environmental challenges linked to unfavorable weather and damaged marine  ecosystems  contribute  to  poverty  pockets.  Environmental  degradation  is  caused  by  trawl boats, industrial waste, and plastic pollution. Policy problems pose a significant barrier to poverty alleviation  success,  covering  formulation,  implementation,  and  evaluation  dimensions.  Six individual variables, such as fishing gear and education level, influence poverty issues. Education emerges as a critical leverage point for addressing particular challenges. A comprehensive approach targeting root  causes and leveraging  critical  points is essential  for effective poverty alleviation in coastal areas.
Key Words: Poverty Alleviation; Coastal Poverty; Issues of Poverty; Indonesian Poverty

## A. Pendahuluan
Di  usia  kemerdekaan  yang  ke-78 pada tanggal 17 Agustur 2023, cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum  sepenuhnya  dinikmati  oleh seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  ini dibuktikan oleh jutaan rakyat Indonesia yang  masih  berada  dalam  jurang kemiskinan.  Badan  Pusat  Statistik Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023) mencatat  bahwa  angka  kemiskinan  di Indonesia pada September 2022 adalah 9,57%  atau  26,36  juta  jiwa.  Angka kemiskinan  tersebut  meningkat  0,03 persen  atau  0,20  juta  orang  jika
2
dibandingkan pada Maret 2022. Bengkulu  merupakan  salah  satu Provinsi  di  Indonesia  yang  terletak  di pulau  Sumatera  menjadi  buah  bibir ketika menjadi  provinsi termiskin ke-7 di Indonesia dan provinsi termiskin ke- 2  di  Sumatera  pada  tahun  2022. Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik  (Badan  Pusat  Statistik,  2023) diketauhi bahwa
penyumbang kemiskinan terbesar di Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu dengan persentase sebesar 19,99%. Saat ini  jumlah  penduduk  miskin  yang terdata di Kota Bengkulu sebesar 59, 43 ribu atau 15,73% dari jumlah penduduknya.
Merujuk  pada  data  kemiskinan  di atas,  jelas  bahwa  kondisi  ini  sangat disayangkan  karena  pemerintah  sudah mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti  Program  Keluarga  Harapan,
Program Bantuan Langsung Tunai dan Non  Tunai,  Program  Kartu  Indonesia Pintar, Program Kartu Indonesia Sehat, dan  Program  Bedah  Rumah  (Putra  & Abbas,  2019).  Penelitian  (Putra,  2020) menemukan  bahwa  program-program pengentasan kemiskinan tersebut belum berhasil memberikan dampak kebijakan yang diinginkan karena terdapat beberapa  hambatan  dalam  tataran implementasi  baik  yang  disebabkan oleh  substansi  kebijakan  maupun  yang disebabkan oleh implementasi kebijakan itu sendiri. Kondisi  ini  menjadi  lebih  ironis karena kemiskinan ekstrem di Indonesia  terkonsentrasi  di  wilayah pesisir.  Kompas  ID  tangal  26  Januari 2023  (Indraswari,  2023)  melaporkan bahwa dari target penurunan kemiskinan ekstrem di 212
kabupaten/kota  pada  2022,  sebanyak 69,3  %  merupakan  berada  di  wilayah pesisir.  Total  jumlah  penduduk miskin ekstrem  di  wilayah  pesisir  Indonesia adalah sebanyak 1,3 juta penduduk atau 12,5 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan pra penelitian, diketauhi bahwa kemiskinan  ekstrem  di  Kota  Bengkulu juga terkonsentrasi di wilayah pesisir.
Indonesia memiliki potensi kekayaan  laut  mencapai  Rp  19.840 triliun (Yanwardhana, 2022) seharusnya  bisa  menjadi  kekuatan ekonomi  Indonesia  dan  masyarakat pesisir yang sebagian besar menggantungkan  hidupnya  dari  hasil laut dapat hidup lebih sejahtera apabila potensi kekayaan laut tersebut
dimanajemen dengan baik dan kebijakan pengentasan kemiskinan diredesain dengan menggunakan pendekatan  yang  berbeda.  Namun demikian, program-program
pengentasan  kemiskinan  harus  terus didukung dan didorong menjadi prioritas pembangunan karena pengentasan  kemiskinan  tidak  hanya soal  angka  statistik  jumlah  penduduk miskin,  tetapi  merupakan  amanat  dari konstitusi  yang  tertuang  pada  pasal  27 ayat  2,  pasal  33  ayat  3  dan  pasal  34
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada banyak penelitian yang membahas tentang pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelusuran  500  artikel  dengan  kata kunci  “ Poverty  Reduction ”  pada tahun 2018-2023 menggunakan aplikasi Publish  or  Perish dan Vosviewer diketauhi  bahwa  penelitian  tentang penanggulangan kemiskinan terbagi ke dalam lima kluster penelitian. Pertama,
penelitian penelitian yang mengeksplorasi,  mendeskripsikan  dan menganalisis kemiskinan dan ketimpangan (lihat penelitian-
penelitian  (Baloch et  al.,  2020;  Huynh &  Nguyen,  2020;  Kousar  et  al.,  2019; Luo  et  al.,  2020;  Oviedo-García  et al., 2019;  Pan  et  al.,  2020;  Ullah  et  al., 2021;  Wan,  Hu,  et  al.,  2021;  Wan, Wang, et al., 2021).) Kedua, penelitian- penelitan yang mengelaborasi, menganalisis, dan mengevaluasi pengentasan  kemiskinan  rumah  tangga (lihat  penelitian-penelitian  (Azeem  et al., 2019; Eyasu, 2020; Islam & Alam, 2018;  Li  et al.,  2022;  Liu  et  al.,  2021; Mustapa  et  al.,  2018;  Sharma  et  al., 2019;  Su  et  al.,  2021;  Wang  et  al., 2021).)  Ketiga,  penelitian-penelitian yang  membahas  hubungan  dan  peran pemerintah terhadap pengentasan
kemiskinan  (lihat  penelitian-penelitian (Anderson  et  al.,  2018;  Chowdhury  & Willmott, 2019; Forestier & Kim, 2020; Kang  et  al.,  2021;  Omodero,  2019)) Keempat,  penelitian-penelitian  yang membahas  pengentasan  kemiskinan dalam  perspektif  SDGs  ( Sustainable Development  Goals) (lihat  penelitian- penelitian  (Asadullah  et  al.,  2020;
Dawson et al., 2019; de Jong & Vijge,
2021;  Halisçelik  &  Soytas,  2019;
Khoshnava  et  al.,  2019;  Schleicher  et al., 2018).) Kelima, penelitian- penelitian  yang  mendeskripsikan  dan mengevaluasi  inklusi  keuangan  dalam upaya  pengentasan  kemiskinan  (lihat penelitian-penelitian  (Asadullah  et  al., 2020;  Dawson  et  al.,  2019;  de  Jong  & Vijge, 2021; Halisçelik & Soytas, 2019; Khoshnava  et  al.,  2019;  Schleicher  et al.,  2018).)  Untuk  lebih  jelasnya  lihat gambar di bawah ini:

## Gambar A.1

## Network Visualization
Meskipun  sudah  banyak  penelitian yang  membahas  tentang  pengentasan kemiskinan tersebut, namun sayangnya jumlah  penelitian  yang  membahas pengentasan kemiskinan dari perspektif kebijakan  publik  maupun  pengentasan kebijakan  yang  berbasis Collaborative Governance masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa topik riset tentang kebijakan publik dan
Collaborative Governance
tidak ditemukan. Hal ini sangat disayangkan karena  semua  upaya  pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah  selalu  berkaitan  dengan
kebijakan  publik,  sehingga  sangat diperlukan  penelitian  penelitian  yang bertujuan untuk menilai kinerja kebijakan atau untuk meredesain model kebijakan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang berbeda.
Penelitian-penelitian  yang  sudah membahas tentang
pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti penelitian-  penelitian  (lihat  penelitian (Dewi  et  al.,  2018;  Feriyanto  et  al., 2020; Majid et al., 2019; Marsinta et al., 2020;  Nansadiqa  et  al.,  2019;  Nursini,
2020)).  Para  peneliti  terdahulu  lebih banyak membahas masalah kemiskinan
dari  perspektif  ekonomi  dengan  basis penelitian kuantitatif,
padahal kemiskinan itu adalah masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan  penelitian  yang lain.  Salah satu  penelitian  yang  melihat  masalah kemiskinan  dari  perspektif  kebijakan
publik  adalah  penelitian  Putra  (Putra, 2020; Putra & Abbas, 2019). Penelitian tersebut  mengharapkan  ada  penelitian lanjutan  yang  dapat  mengeksplorasi masalah  kemiskinan  di  daerah  yang lain.
Gambar A.2 Overlay Visualization
Sumber: Vosviewer, 6 April 2023
Gambar  A.2  di  atas  menjelaskan bahwa  penelitian  tentang  program pengentasan kemiskinan banyak dilakukan  pada  tahun  2019.  Hal  ini sangat  disayangkan  karena  upaya pengentasan kemiskinan
akan dipengaruhi oleh program pengentasan kemiskinan sehingga penelitian tentang pengentasan  kebijakan  dari  perspektif kebijakan  publik  pada  tahun  2023 masih  sangat  diperlukan  khususnya  di
Kota
Bengkulu yang masalah kemiskinannya belum terkendali.

## Definisi Kemiskinan
Kemiskinan,  sebagai  fenomena
multidimensional,  telah  didefinisikan dalam berbagai konteks dan perspektif. (Sen,  2001)  memperluas  pemahaman tentang kemiskinan tidak hanya sekadar ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti sandang,  pangan  dan  papan  yang diakibatkan  oleh  kecilnya  pendapatan, akan tetapi menekankan pada aksesibilitas  terhadap  peluang  dan sumber daya. (Sachs, 2005)
menemukan  bahwa  terdapat  hubungan yang  erat  antara  kemiskinan  dan pembangunan berkelanjutan, dia menggarisbawahi bahwa perlunya pendekatan  holistik  untuk  mengatasi

## masalah kemiskinan.
Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kemiskinan a) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan. Keterkaitan antara pendidikan,  keterampilan,  dan kemiskinan  telah  menjadi  fokus perhatian (Schultz, 2022); (Becker, 2005)). Pendidikan yang berkualitas  tinggi  memainkan peran  kunci  dalam  membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan mobilitas sosial. b) Ketidaksetaraan
Ekonomi. (Atkinson,  2003)  dan  (Piketty, 2014)  melakukan  analisis  yang terhadap dampak ketidaksetaraan ekonomi  dengan  kemiskinan.
Studi ini membahas peran kebijakan redistribusi dan pengaruh  ketidaksetaraan  pada kesempatan ekonomi bagi kelompok rentan. Mereka menyatakan bahwa ketidaksetaraan ekonomi memberikan dampak yang signifikan terhadap masalah kemiskinan.
c) Akses  Terhadap  Sumber  Daya. (Deaton,  2010)  meneliti  dampak akses  terhadap  sumber  daya,
penelitiannya menyoroti pentingnya  distribusi  tanah,  air, dan modal finansial dalam membentuk  struktur  kemiskinan
di berbagai konteks global. d) Kesehatan dan Kemiskinan.
Hubungan  antara  kesehatan  dan kemiskinan  ditinjau  oleh  studi (Wilkinson, 2003), yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan  kesehatan  dapat memperkuat dan mempertahankan lingkaran kemiskinan. Konteks Lokal dan Kultural Analisis konteks lokal dan kultural, sebagai aspek penting penelitian kemiskinan,  dapat  ditemukan  dalam karya-karya antropologi seperti (Geertz,  2000)  dan  (Appadurai,  2004). Studi  ini  menemukan  bahwa  nilai budaya  dan  struktur  sosial  lokal  dapat memengaruhi persepsi dan pengalaman kemiskinan.

## Pemikiran Feminis dan Kemiskinan
Pemikiran  feminis,  seperti  yang ditemukan  dalam  karya  (Fraser,  2009) dan  (Elson,  2002),  membuka  ruang diskusi tentang dampak ketidaksetaraan gender  dalam  membentuk  kondisi kemiskinan dan menyuarakan perlunya kebijakan yang berfokus pada inklusivitas gender.
Kemiskinan  adalah  masalah  yang kompleks  dan  multidimensi  sehingga memerlukan  banyak  penelitian  yang dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, termasuk penelitian ini. Adapun rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut  (1)  apa  masalah pengentasan  kemiskinan  di  wilayah pesisir Kota Bengkulu? dan (2) Faktor- faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi masalah pengentasan kemiskinan tersebut?
B. Metode Penelitian
(Creswell, 2014) mengatakan
bahwa  seharusnya  peneliti  dalam memilih  dan  menetapkan  rancangan penelitian berdasarkan pandangan dunia (worldviews )  penelitian,  metode penelitian dan strategi-strategi penelitian. Pilihan atas suatu rancangan penelitian hendaknya disesuaikan dengan  masalah  penelitian  yang  akan diteliti dan pengalaman pribadi peneliti.
Pandangan Dunia Meskipun gagasan
filosofis
tersembunyi di dalam sebuah
penelitian, akan tetapi gagasan tersebut tetap mempengaruhi praktik penelitian. Setiap  peneliti  perlu  memperjelas gagasan  filosofisnya.  Penjelasan  itu akan  menggambarkan  alasan  peneliti memilih  strategi  penelitian.  Gagasan filosofis ini disebut sebagai pandangan dunia ( worldviews ) (Creswell, 2014). Pandangan  dunia  dalam  penelitian ini adalah advokasi/partisipatoris.
Pandangan  dunia  ini  berasumsi  bahwa penelitian  harus  dihubungan  dengan politik atau agenda kebijakan sehingga penelitian yang berangkat dari pandangan dunia ini umumnya memiliki agenda aksi yang menginginkan  adanya  perubahan  pada informan  penelitian.  Pandangan  dunia ini  menyatakan  bahwa  isu  yang berkaitan  dengan  kehidupan  sosial seperti pemberdayaan, kemiskinan, dan ketidakadilan perlu mendapatkan perhatian utama. Dengan demikian, pemilihan pandangan dunia advokasi/partisipatoris ke dalam penelitian  ini  dinilai  tepat  karena  isu yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengentasan kemiskinan dan penelitian ini juga mengharapkan adanya perubahan  pada  informan  penelitian  di masa mendatang.
Metode  Penelitian  dan  Strategi Penelitian Menurut Creswell (Creswell, 2014) pandangan dunia advokasi/partisipatoris merupakan salah  satu  pandangan  yang  tepat  di bawah  ke  dalam  metode  kualitatif.
Penelitian  ini  akan  menggunakan
metode  kualitatif  dengan  strategi penelitian  studi  kasus.  Studi  kasus adalah strategi penelitian yang memungkinkan
peneliti untuk menyelidiki atau mengeksplorasi suatu kebijakan/program, peristiwa, aktivitas, proses  atau  sekelompok  individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi  masalah  pengentasan kemiskinan  di  wilayah  pesisir  Kota Bengkulu sehingga strategi studi kasus ini  menurut  pengusul  tepat  untuk penelitian  ini.  Terdapat  dua  aspek dalam  penelitian  ini  yaitu  (1)  Apa sebenarnya masalah pengentasan kemiskina  di  wilayah  pesisir  kota bengkulu dan (2) Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi masalah pengentasan kemiskinan tersebut.

## Informan Penelitian
Informan  dalam  penelitian  ini dipilih  menggunakan  teknik purposive sampling dan snowball  sampling berdasarkan kriteria yang ketat. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 24 orang  yang  terdiri  dari  (1)  unsur masyarakat  pesisir  yang  terdiri  dari masyarakat  miskin  penerima  program pengentasan kemiskinan dan masyarakat  miskin  bukan  penerima program pengentasan kemiskinan serta tokoh  masyarakat  pesisir;  (2)  unsur pemerintah yang terdiri dari pelaksana, pengawas, tenaga fungsional dan unsur pimpinan dari institusi yang bertanggung jawab terhadap
pengentasan  kemiskinan  atau  institusi yang  berkaitan  dengan  pengentasan kemiskinan  dan  (3)  Profesional  yang terkait dengan pengentasan kemiskinan yang  terdiri  peneliti,  akademisi  dan Non-Governmental Organization .

## Gambar B.1 Visualisasi informan berdasarkan kelompok umur
Berdasarkan  gambar  di  atas, terlihat  jelas  bahwa  informan  yang berada  pada  kelompok  umur  31-50 tahun  sebanyak  11  orang  informan yang  berada  pada  kelompok  umur
berusia  51-70  sebanyak  10  orang, informan yang berada pada keompok umur  10-30  sebanyak  2  orang  dan  1 orang  informan  yang  berada  di kelompok umur 71-90 tahun.
Gambar B.2 Visualisasi informan berdasarkan kategori/profesi Berdasarkan gambar B.2 diketauhi  bahwa  kategori  informan yang  paling  mendominasi  adalah birokrat/pejabat struktural, yang mendominasi ke dua adalah peneliti/akademisi dan yang mendominasi kedua adalah masyarakat    pesisir  dan  informan yang berkategori sebagai masyarakat pesisir keluarga penerima manfaat.

## Gambar B.3 Visualisasi informan berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan  gambar  di  atas, diketauhi  bahwa  mayoritas  informan berjenis  kelamin  sebanyak  18  orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang.

## Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Pengumpulan  data  penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  adalah  data yang  berasal  dari  hasil  observasi lapangan  dan  wawancara  kepada informan,  sedangkan  data  sekunder adalah  data  yang  berasal  dari dokumentasi,  laporan,  dan  hasil penelitian-penelitian terdahulu. Pengumpulan data akan terus dilakukan  sampai  peneliti  menilai data  yang  telah  terkumpul  memadai dan  siap  untuk  di  analisis.  Analisis data  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  data  induktif  (Creswell, 2014) menggunakan aplikasi Nvivo.
Validitas dan Reliabilitas Data Validitas dalam kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap  akurasi  hasil  penelitian dengan menerapkan prosedur- prosedur tertentu, sementara reliabilitas dalam kualitatif mengindikasikan  bahwa  pendekatan yang  digunakan  peneliti  konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan melakukan triangulasi sumber- sumber  data,  menerapkan member checking untuk  mengetahui  akurasi hasil  penelitian  dan  mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Deskripsi Lokasi Penelitian Kota Bengkulu adalah ibu kota dari Provinsi Bengkulu yang mempunyai  wilayah  pesisir  dengan panjang  garis  pantai  ±  17,22  km. Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan Juni-Desember  2023  di  wilayah pesisir  di  Kota  Bengkulu.  Menurut Undang-Undang  No.  1  tahun  2014
wilayah pesisir adalah daerah peralihan  antara  ekosistem  darat  dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Berdasarkan definisi tersebut,  maka  dari  5  dari  9 kecamatan yang ada di kota Bengkulu adalah  wilayah  pesisir.  Kecamatan yang  dimaksud  adalah  Kecamatan Kampung  Melayu,  Kecamatan  Ratu
Agung,  Kecamatan  Ratu  Samban,
Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan  Sungai  Serut.  Namun demikian,  dikarenakan  keterbatasan waktu  dan  biaya  yang  dimiliki  oleh peneliti  maka  penelitian  ini  tidak dilakukan di seluruh wilayah pesisisir Kota  Bengkulu,  akan  tetapi  hanya dilakukan  di  tiga  kecamatan  dengan persentase  Rumah  Tangga  Miskin (RTM)  sebagai  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) program pengentasan  kemiskinan  tertinggi  di wilayah pesisir yang sekaligus menjadi  tiga  kecamatan  dengan
persentase  RTM  KPM  tertinggi  di Kota  Bengkulu.  Persentase  RTM
KPM mengindikasikan tingkat keparahan  kemiskinan di  suatu wilayah.  Semakin  tinggi  persentase RPM  KPMnya  maka  semakin  parah pula  tingkat  kemiskinannya.  Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan  Pasar  Bengkulu.  Pada masing-masing  kecamatan  tersebut dipilih satu kelurahan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Berdasarkan  rasionalisasi  tersebut maka  locus  penelitian  ini  ditetapkan di  tiga  kelurahan  yaitu  Kelurahan Sumber Jaya yang merepresentasikan Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Malabero yang merepresentasikan  Kecamatan  Teluk Segara, dan Kelurahan Pasar Bengkulu  yang  merepresentasikan Kecamatan Sungai Serut. Gambar C.1

## Peta Kota Bengkulu

## Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini merupakan analisis  data  yang  diperolah  melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama periode penelitian dengan menggunakan aplikasi  Nvivo.  Hasil  penelitian  ini secara  umum  akan  disajikan  melalui beberapa  gambar  atau  tabel  yang diambil dari aplikasi Nvivo.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Penduduk Miskin Nasional 11.13 10.7 10.12 9.66 9.22 10.19 9.71 9.54 Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu 17.88 17.32 16.45 15.43 15.23 15.03 15.22 14.62 Penduduk Miskin Kota Bengkulu 21.14 20.72 19.18 18.82 18.09 17.65 17.89 15.73 0 5 10 15 20 25 P er se n ta se P en d u d u k M is k in d a ri P o p u la si Data Perkembangan Penduduk Miskin 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu 334.07 328.61 316.98 301.81 302.3 302.58 306 297.23 Penduduk Miskin Kota Bengkulu 74.26 74.05 70.16 70.44 69.26 69.12 66.94 59.43 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Ju m la h P en d u d u k M is k in d a la m R ib u J iw a D a t a   P e r k e m b a n g a n   P e n d u d u k   M i s k i n Gambar C.2
Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu Tahun 2015-2022
Gambar C.3
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu Tahun 2015-2022
Sumber: diolah dari data BPS dan P3KE, 2023
Berdasarkan gambar C.2 dan gambar C.3 di atas, diketauhi bahwa masalah kemiskinan di Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu belum dapat ditangani dengan  baik.  Dalam  kurun  waktu delapan  tahun  terakhir  yaitu  tahun 2015-2022, persentase penduduk miskin  di  Provinsi  Bengkulu  selalu
berada  di  atas  persentase  penduduk miskin  nasional  dan  persentase penduduk  miskin  di  Kota  Bengkulu selalu  berada  di  atas  persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu. Meskipun jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu cenderung mengalami penurunan, tetapi rata-rata persentase
Gading Cempak a Kampun g Melayu Muara Bangkah ulu Ratu Agung Ratu Samban Selebar Singaran Pati Sungai Serut Teluk Segara Total Jumlah RTM 3705 9084 7606 7994 3883 12154 6449 4129 4190 59144 Jumlah RTM KPM 768 3002 2174 2288 1073 3395 1623 1252 1609 17184 Persentase RTM KPM 20.73 33.05 28.58 28.62 27.99 27.93 25.17 30.32 38.4 29.05 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Ju m la h R u m a h T a n g g a M is k in Sebaran Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan
penurunannya  dalam  kurun  waktu tersebut  hanya  0.77%  per  tahun. Penurunan  tertinggi  terjadi  pada tahun  2022  yaitu  sebesar  2.16%, penurunan  terendah  terjadi  pada tahun  2018  yaitu  sebesar  0.36%  dan terjadi peningkatan jumlah kemiskinan  pada  tahun  2021  yaitu sebesar  0.24%.  Jika  dilihat  dari jumlah  jiwa  penduduk  miskin,  maka puncak  jumlah  penduduk  miskin  di Kota  Bengkulu  terjadi  pada  tahun 2015  dengan  jumlah  penduduk
miskin  sebesar  74,  26  ribu  jiwa  atau sebesar 21,14% dari populasi masyarakat  Kota  Bengkulu  dan  titik terendah  jumlah  penduduk  miskin  di
Kota  Bengkulu  terjadi  pada  tahun 2022  dengan  jumlah  penduduk miskin  sebesar  59,43  ribu  jiwa  atau 15,73%  dari  populasi  masyarakat
Bengkulu.  Data  ini  cukup  untuk membuktikan bahwa masalah kemiskinan  di  Kota  Bengkulu  masih belum dapat ditangani dengan baik.

## Gambar C.4

## Sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) Per Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2023
Berdasarkan gambar C.4 di atas, diketauhi  bahwa  jumlah  Rumah Tangga  Miskin  (RTM)  yang  terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  (DTKS)  Kota  Bengkulu  pada tahun  2023  sebesar  59.144  dengan jumlah  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM)  sebesar  17.184  atau  29,05% dari  total  RTM  yang  terdata  dalam DTKS.  KPM  tersebut  menerima program-program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI) BPJS Kesehatan. Selanjutnya, diketauhi  bahwa  tiga  Kecamatan dengan persentase RTM KPM
tertinggi semuanya terletak di wilayah  pesisir.  Ketiga  kecamatan tersebut  adalah  Kecamatan  Teluk Segara  dengan  persentase  38,4%, Kecamatan Kampung Melayu dengan persentase  33,05%  dan  Kecamatan Sungai  Serut  dengan  persentase 30.32%.  Kondisi  ini  membuktikan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Kota Bengkulu terletak di wilayah pesisir.
Gading Cempaka Kampung Melayu Muara Bangkahu lu Ratu Agung Ratu Samban Selebar Singaran Pati Sungai Serut Teluk Segara Total 2021 2784 7434 6007 6768 3222 10210 4905 3746 3899 48975 2022 3894 9233 7861 8194 3911 12509 6567 4261 4288 60718 2023 3705 9084 7606 7994 3883 12154 6449 4129 4190 59194 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Ju m la h R u m a h T a n g g a M is k in Sebaran Jumlah Rumah Tangga Miskin Gading Cempaka Kampung Melayu
Muara Bangkahul u Ratu Agung Ratu Samban Selebar Singaran Pati Sungai Serut Teluk Segara Total 2021 30.03 28.07 16.6 17.57 34.08 18.56 12.25 23.95 25.03 21.59 2022 20.93 33.9 29.63 29.55 28.33 28.8 25.83 31.28 72.99 32.22 2023 20.73 33.05 28.58 28.62 27.99 27.93 25.17 30.32 38.4 29.05 0 10 20 30 40 50 60 70 80 P er se n ta se R u m a h T a n g g a M is k in K P M Sebaran Persentase Rumah Tangga Miskin Gambar C.5 Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2021-2023
Sumber: Diolah dari DTKS, 2023
Gambar C.6 Persentase RTM KPM Per Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2021-2023 Berdasarkan gambar C.5, diketauhi bahwa jumlah RTM di Kota Bengkulu  yang  terdata  di  dalam DTKS  mengalami  fluktuasi.  Pada tahun  2022  jumlah  RTM  di  Kota
Bengkulu  bertambah  sebesar  11.743
atau  meningkat  23,97%  dari  jumlah RTM  tahun  2021  dan  pada  tahun 2023  RTM  di  Kota  Bengkulu berkurang  sebesar  1.524  atau  turun sebesar 2,5% dari jumlah RTM tahun 2022. Namun demikian, jika dihitung
1314 2053 946 432 460 351 361 516 360 284 521 3484 6065 2788 1287 1371 1028 1016 1506 956 813 1436 Kec. Kampung Melayu: Kelurahan Kandang Kec. Kampung Melayu: Kelurahan Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu: Kelurahan Teluk Sepang Kec. Ratu Agung: KelurahanLempuing Kec. Sungai Serut: Kelurahan Pasar Bengkulu Kec. Teluk Segara: Kelurahan Bajak Kec. Teluk Segara: Kelurahan Berkas Kec. Teluk Segara: Kelurahan Malabero Kec. Teluk Segara: Kelurahan Pondok Besi Kec. Teluk Segara: Kelurahan Sumur Meleleh Kec. Ratu Samban: Kelurahan Penurunan Sebaran RTM KPM Wilayah Pesisir di Kota Bengkulu Jumlah Jiwa Jumlah RTM
jumlah  RTM  di  Kota  Bengkulu  dari tahun  2021-2023  maka  terdapat peningkatan  jumlah  RTM  sebesar 10.219  atau  meningkat  sebesar 20,86%.  Khusus  di  kecamatan  yang berada di wilayah pesisir, peningkatan  jumlah  RTM  tertinggi berada  di  Kecamatan  Kampung melayu  dengan  peningkatan  sebesar 1.650 atau meningkat sebesar 22,19%,  di  posisi  kedua  adalah kecamatan  Ratu  Agung  dengan peningkatan sebesar 661 atau meningkat  sebesar  20,51%  dan  di posisi ketiga adalah Kecamatan Ratu Agung  dengan  peningkatan  sebesar 1.226 atau meningkat sebesar 18,11%. Berdasarkan gambar C.6, diketauhi  bahwa  peningkatan  jumlah RTM  pada  tahun  2021-2023,  tetapi
tidak berbanding lurus dengan persentase RTM KPM. Hal ini terlihat pada  dua  kecamatan  yang  RTM
KPMnya  berkurang  dalam  kurun waktu  2021-2023.  Di  Kecamatan Gading Cempaka, RTM KPM berkurang  sebesar  9,3%  dan  di kecamatan  Ratu  Samban  berkurang sebesar 6,09%. Namun, secara keseluruhan terdapat persentase RTM KPM  di  Kota  Bengkulu  mengalami peningkatan  sebesar  7,46%.  Khusus di  wilayah  pesisir,  persentase  RTM KPM  tertinggi  berada  di  kecamatan teluk segara dengan kenaikan sebesar 13,37%,  di  posisi  kedua  adalah kecamatan  Ratu  Agung  dengan kenaikan  sebesar  11,05%  dan  di posisi ketiga adalah kecamatan sungai serut dengan kenaikan sebesar 6,37%.

## Gambar C.7
Sebaran RTM KPM di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu Tahun 2021-2023
Sumber: Diolah dari DTKS, 2023
Berdasarkan  gambar  C.7  di  atas, diketauhi  bahwa  jumlah  RTM  KPM terbesar berada di Kelurahan Sumber Jaya  Kecamatan  Kampung  Melayu dan  RTM  KPM  terkecil  berada  di Kelurahan Sumur Meleleh Kecamatan  Teluk  Segara.  Namun demikian, jika dilihat dari
keseluruhan wilayah pesisir maka tiga kelurahan dengan jumlah RTM KPM terbesar  adalah  Kelurahan  Sumber Jaya di Kecamatan Kampung Melayu,  Kelurahan  Malabero  di Kecamatan Teluk Segara dan Kelurahan Pasar Bengkulu di Kecamatan Sungai Serut. Di kelurahan  Sumber  Jaya  terdapat 2.053  RTM  dengan  jumlah  jiwa sebesar 6.065, di kelurahan Malabero terdapat  516  RTM  KPM  dengan jumlah  jiwa  sebesar  956,  dan  di kelurahan  Pasar  Bengkulu  terdapat 460  RTM  KPM  dengan  jumlah  jiwa sebesar 1.371.
Berdasarkan  hasil  analisis word cloud pada folder cases yang diambil diaplikasi  Nvivo,  dengan  filter  kata- kata  yang  sering  muncul  lebih  dari 1000  kali  dengan  batasan  lima  kata, diketauhi  bahwa  kata  “Nelayan”, “Kemiskinan”,  dan  “Masyarakat” merupakan  kata-kata  yang  paling banyak  disebut  oleh informan  secara berurutan. Kata nelayan disebut yaitu sebanyak  231  kali,  kata  kemiskinan disebut  sebanyak  165  kali  dan  kata masyarakat  disebut  sebanyak  144 kali.  Kata  nelayan  paling  banyak disebut  karena  kelompok  nelayan menjadi  fokus  utama  dalam  wacana kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah  pesisir.  Kata  "nelayan" paling banyak disebut mencerminkan urgensi dan signifikansi yang dimiliki kelompok nelayan terhadap dinamika pengentasan  kemiskinan  di  wilayah pesisir  Kota Bengkulu.  Kata nelayan merujuk  pada  isu-isu  seperti  akses terhadap  sumber  daya  laut,  perlunya peningkatan
keterampilan dan
pelatihan bagi nelayan, dan kebutuhan infrastruktur yang mendukung  keberlanjutan  kehidupan mereka. Selain itu, kata nelayan juga
memberikan  pemahaman  mendalam mengenai  peran  sentral  nelayan dalam konteks pengentasan kemiskinan,  memungkinkan  peneliti dan pembuat kebijakan untuk merancang  model  kebijakan  yang lebih  fokus  dan  berdampak  pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan pendekatan collaborative governance . Kemunculan kata "Kemiskinan" yang menempati peringkat kedua mencerminkan tingginya  kesadaran  dan  perhatian terhadap  isu  kemiskinan  sebagai fokus  utama  dalam  pembahasan kebijakan. Kedudukan kata ini mengindikasikan  bahwa  kemiskinan tetap  menjadi  pusat  perhatian  dan prioritas dalam upaya pengentasan di wilayah  pesisir.  Penurunan  angka kemiskinan di kota Bengkulu khususnya di wilayah pesisir
merupakan  agenda  yang  sangat penting  dan  mendesak.  Dengan demikian, kemunculan  kata  ini memberikan petunjuk tentang urgensi mengatasi  masalah  kemiskinan  dan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan sangat diperlukan. Keberadaan kata "Kemiskinan"
dalam posisi kedua juga menegaskan bahwa  masalah  ini  dianggap  sebagai permasalahan  yang  kompleks  yang perlu  penanganan  serius  melalui upaya  kolaboratif  antar  aktor  dari berbagai  pihak  terkait.  Kemunculan kata  "Masyarakat"  sebagai  yang paling banyak ketiga menggambarkan  bahwa  peran  serta dan  aspirasi  masyarakat  memiliki bobot  penting  dalam  perbincangan tentang kebijakan pengentasan kemiskinan.  Kedudukan  kata  ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  di
wilayah  pesisir  memiliki  suara  yang perlu  didengar  dan  relevan  dalam konteks  perumusan  kebijakan  yang berorientasi  pada  aspek  kolaboratif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.  Untuk  lebih  jelasnya lihat gambar C.8 Gambar C.8
Word cloud
Masalah  Pengentasan  Kemiskinan dan Faktor yang mempengaruhinya Berdasarkan  hasil  penelitian, diketauhi bahwa masalah pengentasan  kemiskinan  di  wilayah pesisir  sangat  kompleks.  Dapat dikatakan  kompleks  karena  masalah pengentasan  kemiskinan  di  wilayah pesisir tidak hanya satu variabel saja tetapi  terdiri  dari  berbagai  variabel yang saling berkaitan. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa terdapat tiga masalah utama pengentasan  kemiskinan  di  wilayah pesisir yang telah diidentifikasi. Tiga masalah  utama  tersebut  masing- masing memiliki sub variabel penyebab atau pengaruh.
Pertama, Masalah Alam dan Lingkungan .  Masalah  alam  dan lingkungan  ini  menjadi  masalah
pertama  yang  menyebabkan  atau mempengaruhi kemiskinan di wilayah pesisir karena adalah karena mayoritas masyarakat yang bermukim  di  wilayah  pesisir  adalah nelayan tradisional. Nelayan tradisional penghasilannya
tergantung  pada  hasil  laut  atau  hasil tangkapan  ketika  melaut.  Ketika musim  badai  nelayan  tidak  bisa melaut,  kalau  tidak  melaut  mereka tidak mendapatkan uang, ketika tidak ada  uang  mereka  terpaksa  akan berhutang untuk
memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Kondisi  yang lebih memperihatinkan adalah  ketika nelayan  pergi  melaut  tetapi  hasil tangkapannya  sangat  sedikit  atau sama sekali tidak mendapatkan ikan, udang atau tangkapan lainnya sementara  biaya  operasional  melaut tidak berkurang sama sekali. Kondisi
ini  yang  menyebabkan  para  nelayan tradisional  banyak  yang  terjerat hutang  kepada  tengkulak,  toke, rentenir atau koperasi. Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi alam  dan  lingkungan  saat  ini  (pada saat  dilakukan  penelitian)  sedang tidak bersahabat dengan para nelayan. Cuaca  sedang  tidak  bersahabat  dan kondisi  ekosistem  laut  yang  sudah rusak  parah.  Akibatnya  masyarakat nelayan  tradisional  sangat  tertatih- tatih  dalam  memenuhi  kebutuhan sehari-hari.  Keberadaan  kapal trawl
yang masih marak beroperasi diperairan  laut  di  wilayah  Kota Bengkulu,  limbah  industri  yang dibuang  ke laut atau terbawa  ke  laut dan  keberadaan  sampah  plastik  yang berada  di  laut  merupakan  penyebab utama kerusakan lingkungan/ekosistem laut. Kedua, Masalah Kebijakan. Meskipun  tidak  populer  di  kalangan masyarakat,  penelitian  ini  berhasil mengidentifikasi bahwa masalah pengentasan  kemiskinan  selanjutnya adalah  masalah  kebijakan.  Masalah kebijakan  ini  merupakan  masalah yang  paling  krusial  dan  paling mempengaruhi  keberhasilan  atau efektivitas program pengentasan kemiskinan. Masalah kebijakan dapat dikelompokkan  ke  dalam  3  dimensi yaitu  (1)  dimensi  formulasi;  (2) dimensi  implementasi;  (3)  dimensi evaluasi.
Dimensi formulasi . Pada dimensi ini,
masalah  pengentasan  kemiskinan terdiri  dari  tiga  variabel  yaitu
Pendefinisian Masalah , Tujuan Kebijakan dan Substansi Kebijakan . Pendefinisian Masalah
Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa  terdapat  ketidaktepatan  atau kekeliruan pada
pendefinisian
masalah  dalam  kebijakan/program pengentasan  kemiskinan. Pertama , masalah  kemiskinan  dan  masalah pengentasan  kemiskinan  ditetapkan sama, baik di wilayah pesisir, wilayah gunung,  wilayah  perkotaan  dan wilayah  pedesaan.  Hal  ini  dapat dilihat dari kebijakan/program utama pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dibawah komando dan koordinasi Kementerian Sosial Republik  Indonesia  seperti  Program
Keluarga  Harapan,  Kartu  Indonesia Pintar,  Kartu  Indonesia  Sehat,  dan Bantuan  Langsung  Tunai/Non  Tunai memiliki subtansi kebijakan/program yang sama untuk seluruh masyarakat miskin  di  seluruh  Indonesia.  Tidak perduli  mereka  di  pegunungan,  di wilayah pesisir, di perkotaan, atau di pedesaan,  substansi  kebijakannya sama, sehingga pemberlakuannya pun sama.  Hal  ini  sangat  disayangkan karena  masalah  kemiskinan  dan pengentasan  kemiskinan  memiliki karakteristik  yang  berbeda  sehingga kebijakan/program pengentasan kemiskinan perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik kemiskinan  masing-masing  wilayah.
Kedua ,  terdapat  kekeliruan  dalam mendefinisikan  kriteria  penerima program  pengentasan  kemiskinan untuk nelayan. Saat ini, yang menjadi persyaratan penerima program pengentasan kemiskinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah nelayan yang menjadi anggota kelompok  nelayan  dan    memiliki “Kartu Kusuka”. Nelayan yang tidak menjadi  anggota  kelompok  nelayan dan  tidak  memiliki  Kartu  Kusuka dengan  sendirinya  akan  tersisih  dari penerima program pengentasan kemiskinan, meskipun mereka sangat layak menjadi penerima
program/bantuan  teresebut.  Hasil temuan  di  lapangan  menunjukkan bahwa  cukup  banyak  nelayan  yang tidak menjadi anggota kelompok dan tidak memiliki kartu kusuka. Nelayan yang tidak menjadi anggota kelompok disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk berkelompok dan/atau karena adanya resistensi dari anggota kelompok lain. Nelayan yang tidak mampu berkelompok disebabkan oleh terbatasnya  waktu  untuk  berinteraksi dengan  pemilik  kelompok  atau anggota  kelompok  senior  karena mereka  menjadi  buruh  kapal  yang banyak  menghabiskan  waktu  di tengah  laut,  sedangkan  mereka  yang mendapatkan resistensi menjadi anggota  kelompok  dari  pemilik kelompok  atau  anggota  kelompok lama  disebabkan  oleh  perbedaan etnis,  suku,  agama  dan  hubungan interaksi  sang  nelayan  terhadap lingkungannya.  Selain  itu,  memang terdapat  kelompok  nelayan  yang menutup diri untuk anggota lain atau anggota baru karena alasan yang tidak rasional. Nelayan yang tidak memiliki  kartu  kusuka  bukan  karena mereka tidak mau memilikinya, tetapi disebabkan oleh ketidaktahuan mereka  terhadap  manfaat  kartu kusuka tersebut. Tidak sedikit nelayan  yang  tidak  mengetahui  apa manfaat  memiliki  kartu  tersebut  dan bagaimana cara mendapatkanya. Akibat  ditetapkannya  persyaratan penerima program pengentasan kemiskinan  seperti  bantuan  perahu, kapal, mesin perahu/kapal, dan jaring adalah  nelayan  yang  harus  menjadi anggota  kelompok  nelayan  dan memiliki kartu kusuka maka terjadilah  praktik  percaloan  kartu kusuka  dan  lahirnya  kelompok-
kelompok  nelayan  dadakan  atau kelompok  nelayan  semu.  Dikatakan semu  karena  kelompok  ini  ada  dan dibentuk hanya karena ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.  Biasanya  kelompok  ini memiliki akses dengan oknum pejabat dari institusi yang berwenang mendistribusikan bantuan.

## Tujuan Kebijakan
Kebijakan  yang  memiliki  tujuan kebijakan  yang  kurang  jelas  dan kurang  terukur  akan  mempengaruhi kualitas substansi kebijakan. Penelitian  ini  menemukan  bahwa semua kebijakan/program
pengentasan  kemiskinan  utama  yang diteliti  seperti  Program  Keluarga Harapan,  Kartu  Indonesia  Sehat, Kartu  Indonesia  Pintar,  Bantuan Langsung  Tunai/Non  Tunai  dan program  pengentasan  kemiskinan tambahan  seperti  bantuan  perahu, kapal,  mesin,  jaring,  GPS  dll  tidak satu  pun  yang  memiliki  tujuan kebijakan  yang  jelas  dan  terukur. Jelas  dan  tidaknya  tujuan  kebijakan pengentasan kemiskinan,  dan terukur dan  tidaknya  kebijakan  pengentasan kemiskinan yang diteliti diidentifikasi dan  dianalisis  menggunakan  kriteria SMART ( Specific, Measureable,
Achievable,  Relevant  dan  Time Bound ).  Tujuan  kebijakan  yang kurang  jelas  dan  kurang  terukur  ini dapat mengakibatkan terjadinya distorsi dalam implementasi
kebijakan  karena  akan  sangat  rentan disalahgunakan  oleh  oknum  birokrat yang  tidak  berintegritas.  Idealnya sebuah  kebijakan/program  memiliki tujuan  kebijakan/program  yang  jelas dan  terukur  sesuai  dengan  kriteria SMART  agar  kebijakan  tersebut memiliki kinerja kebijakan yang baik. Substansi Kebijakan
Penelitian ini menemukan beberapa masalah yang terkait dengan substansi kebijakan. Pertama , ditemukan bahwa semua kebijakan/program pengentasan kemiskinan sebagaimana telah disebutkan  sebelumnya,  tidak  ada satu  yang  menyentuh  psikologis keluarga  miskin.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian (Putra, 2020; Putra &  Abbas,  2019)  yang  menyatakan bahwa  keluarga  penerima  manfaat program  pengentasan  kemiskinan tidak  mendapatkan treatment agar keluarga  miskin  tersebut  memiliki motivasi yang tinggi untuk keluar dari kemiskinan.  Akibatnya,  banyak  dari keluarga miskin yang menjadi keluarga  penerima  manfaat  program pengentasan  kemiskinan  menikmati kemiskinannya. Hal ini sangat disayangkan  karena  tujuan  program pengentasan kemiskinan secara umum  adalah  menyembuhkan  yang miskin  atau  mengeluarkan  keluarga miskin  dari  garis  kemiskinan  dan mencegah yang belum miskin menjadi  miskin  atau  mengantisipasi masyarakat  yang  rentan  menjadi keluarga  miskin. Kedua ,  Program
Pengentasan  Kemiskinan  saat  ini hanya fokus pada kelompok kemiskinan  kronis,  mutlak  atau kemiskinan absolute dan mengabaikan  kelompok  kemiskinan transient (kemiskinan musiman). Penelitian  ini  menemukan  bahwa mayoritas masyarakat pesisir merupakan  kelompok  kemiskinan transient  karena  dalam  satu  tahun nelayan  di  wilayah  pesisir  hanya memiliki  waktu  6  bulan  masa  panen (masa  produktif,  hasil  tangkap  yang cukup  memadai  atau  berlimpah) sedangkan  6  bulan  lainnya  adalah masa  paceklik  (mendapatkan  hasil
tangkapan  yang  sangat  sedikit,  tidak mendapatkan  tangkapan  sama  sekali atau tidak bisa melaut karena kondisi alam  yang  tidak  bisa  dikontrol  oleh nelayan.  Penelitian  (Santoso,  2018) menyatakan bahwa kelompok
kemiskinan  transient  yang  diabaikan ini  merupakan  faktor  kunci  untuk mengentaskan  kemiskinan.  Hal  ini disebabkan oleh kemampuan mereka survival dan beradaptasi yang sangat baik.  Mereka  dapat  bertahan  dalam kondisi kritis meskipun tanpa bantuan dari pemerintah. Penelitian ini mendiagnosis bahwa pemerintah telah keliru dalam upaya mengentaskan  kemiskinan  karena mengabaikan  kelompok  kemiskinan transient. Kelompok kemiskinan transient (mayoritas masyarakat pesisir)  dapat  menjadi  titik  ungkit dalam  mengentaskan  kemiskinan khususnya di wilayah pesisir.
Temuan penelitian ini mampu menjawab pertanyaan mengapa kemiskinan  ekstrim  atau  kronis mayoritas  terkonsentrasi  di  wilayah pesisir.  Dengan  demikian,  untuk mengentaskan  masalah  kemiskinan khususnya di wilayah pesisir diperlukan adanya perubahan orientasi kebijakan yang termuat jelas di dalam substansi kebijakan.
Perubahan  orientasi  yang  dimaksud adalah  tidak  hanya  fokus  pada kemiskinan  kronis  tetapi  juga  fokus pada kemiskinan transient.
Dimensi Implementasi Pada dimensi ini, masalah pengentasan  kemiskinan  terdiri  dari dua variabel yaitu masalah penegakan hukum  dan  masalah  pengawasan. Masalah  penegakan  hukum  dan pengawasan  ini  merupakan  dua masalah yang berkaitan tetapi berada pada  titik  kontinum  yang  berbeda.
Penegakan  hukum  fokus  pada  upaya kuratif  sedangkan  pengawasan  fokus pada upaya preventif. Namun demikian,  keduanya  harus  dilakukan secara  bersama-sama  agar  masalah pengentasan  kemiskinan  dari  aspek kebijakan pada dimensi implementasi dapat diatasi.
Masalah Penegakan Hukum Masalah penegakan hukum sangat krusial dalam konteks masalah pengentasan  kemiskinan  di  wilayah pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir merupakan nelayan tradisional sangat tergantung dengan hasil laut, sementara hasil laut sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  alam  dan lingkungan.  Lemahnya  penegakan hukum kepada nelayan yang menggunakan trawl merupakan  akar penyebab  kerusakan  terumbu  karang dan  ekosistem  di  laut  di  wilayah pesisir  Kota  Bengkulu.  Kerusakan laut  yang  begitu  parah  membuat nelayan tradisional kesulitan mendapatkan  ikan  dan  hasil  laut lainnya. Kendati sudah sering menyampaikan keluhan kepada pemerintah,  melaporkan  keberadaan nelayan  trawl  kepada  pihak  yang berwajib    dan  sudah  terjadi  terjadi beberapa  kali  perkelahian  antara nelayan  tradisional  dengan  nelayan trawl yang menimbulkan korban luka dan  meninggal  dunia,  akan  tetapi keberadaan  kapal  trawl  yang  jelas- jelas  sudah  dilarang  masih  terus beroperasi,  bahkan  beroperasinya  di wilayah  tangkap  nelayan  tradisional. Pelarangan  penggunaal  trawl  sudah diatur  sejak  tahun  1985  melalui Keppres  No.  39  Tahun  1980  tentang Penghapusan Jaring Trawl dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009  tentang
Perikanan, lalu secara represif
melalui  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  (PMKP)  Nomor  2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat P enangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan  Pukat  Tarik  (Seines  Nets). Ancaman untuk pengguna trawl tidak main-main,  kejahatan    alat  tangkap yang  merusak  tersebut  diancam dengan  Pasal  85  UU  No.  45/2009 dengan ancaman  pidana  5  tahun penjara  dan  denda  sebesar  Rp  2 miliar. Penyebab kapal trawl tersebut terus  menerus  beroperasi  adalah karena adanya dukungan atau perlindungan  dari  oknum  aparat penegak  hukum  atau  dari  oknum pejabat  militer  atau  dari  oknum pejabat  sipil  atau  oknum  pemodal yang  memiliki  pengaruh  terhadap proses  penegakan  hukum.  Lebih parahnya  lagi,  ada  oknum  pejabat yang  menjadi  pemilik  kapal-kapal trawl  yang  beroperasi  tersebut. Dengan demikian, masalah penegakan  hukum  ini  bila  tidak diperbaiki maka akan semakin membuat  kapal-kapal  trawl  terus beroperasi dan dengan beroperasinya kapal  trawl  tersebut  akan  membuat alam  dan  lingkungan  semakin  rusak. Kerusakan  alam  atau  lingkungan seperti  terumbu  karang,  sarang  ikan dan  biota  laut  lainnya  yang  terus terjadi  dapat  merusak  atau  memutus sistem  rantai  makanan  di  laut.  Pada kondisi  tertentu,  ikan-ikan  tidak  bisa bertelur  di  daerah  jelajah  nelayan tradisional karena tempatnya bertelur sudah  tidak  ada  dan  tidak  mau bermain  atau  mencari  makan  di daerah  tersebut  karena  terumbu karang  dan  biota  laut  sudah  rusak parah.  Kondisi  ini  yang  membuat jumlah  ikan  yang  berada  di  daerah jelajah  nelayan  tradisional  semakin
hari  semakin  sedikit.  Hal  ini  yang sangat kondisi kemiskinan di wilayah pesisir semakin memburuk.
Masalah Pengawasan Masalah pengawasan merupakan salah satu masalah implementasi yang krusial.  Ada  banyak  penyimpangan, bias atau distorsi dalam implementasi karena tidak ada pengawasan dan/atau  karena    pengawasan  belum optimal.  Pengawasan concern pada upaya  preventif  agar  penggunaan trawl  khususnya  di  wilayah  tangkap nelayan tradisional dapat dicegah atau diminimalisir. Pengawasan atau patroli  ini  dapat  dilakukan  secara konvensional  dengan  menugaskan para  aparat  penegak  hukum  di wilayah  tangkap  nelayan  tradisional pada  posisi,  waktu  dan  jam  tertentu.
Selain itu, pengawasan dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan  teknologi  seperti  satelit  dan drone yang beroperasi dalam waktu 1
x  24  jam  pada  beberapa  titik  krusial khususnya di wilayah tangkap nelayan  tradisional.  Meningkatkan frekuensi  dan  kualitas  pengawasan terhadap  kapal  trawl  ini  menjadi sangat penting karena cara ini efektif untuk  meminimalisir  beroperasinya kapal  trawl.  Jika  frekuensi  dan kualitas pengawasan tidak ditingkatkan  maka  keberadaan  dan kondisi  nelayan  tradisonal  yang berada  di  wilayah  pesisir  akan semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Selain itu, pengawasan  yang  ditingkatkan  ini dapat  mencegah  terjadinya  kembali bentrok  berdarah  antara  nelayan tradisional dengan nelayan trawl.
Dimensi Evaluasi
Pada dimensi ini, masalah
pengentasan  kemiskinan  terdiri  dari tiga variabel yaitu kuantitas, evaluasi,
kualitas  evaluasi  dan  tindaklanjut evaluasi.
Kuantitas Evaluasi
Berdasarkan hasil pencarian artikel  penelitian  di  google  scholar dengan  judul  “Evaluasi  Pengentasan Kemiskinan”  dalam  kurun  waktu 2010-2023  dengan  menggunakan aplikasi Publish or Perish, ditemukan bahwa  hanya  terdapat  37  artikel penelitian.  Dari  37  artikel  tersebut tidak ada satu pun yang mengevaluasi program  pengentasan  kemiskinan  di wilayah pesisir dan tidak ada satu pun yang mengevaluasi
program pengentasan  kemiskinan  di  Kota
Bengkulu.  Dengan  demikian,  jelas bahwa  kuantitas  evaluasi  program pengentasan  kemiskinan  di  wilayah pesisir dan kuantitas evaluasi program  pengentasan  kemiskinan  di
Kota  Bengkulu  oleh  para  akademisi, peneliti atau profesional yang concern dengan pengentasan kemiskinan masih sangat terbatas. Hal ini sangat disayangkan karena jumlah penduduk miskin  di  kota  Bengkulu  khususnya di  wilayah  pesisir  masih  menjadi kantong-kantong kemiskinan, sehingga  memerlukan  penelitian- penelitian yang menilai keberhasilan, efektivitas,  kinerja  atau  dampak program  pengentasan  kemiskinan yang sudah diimplementasikan dengan jumlah yang memadai. Berdasarkan  hasil  penelitian,  tidak teridentifikasi adanya evaluasi program  pengentasan  kemiskinan  di wilayah pesisir oleh analisis kebijakan, teknokrat dan birokrat. Kualitas Evaluasi dan Tindak Lanjut Kualitas evaluasi menjadi masalah karena tidak sedikit evaluasi kebijakan/program tertentu yang mengalami  bias.  Bias  tersebut  bisa disebabkan  oleh conflict  of  interest
antara  evaluator  dengan  objek  yang dievaluasi.  Ada  juga  evaluator  yang tidak  menyampaikan  hasil  evaluasi yang sebenarnya dikarenakan adanya permintaan  khusus  dari  pihak-pihak tertentu. Selain itu, ada juga evaluasi yang  dilakukan  secara  asal-asalan, tidak  menggunakan  metode  yang tepat,  terukur  dan  sahih.  Namun demikian, dikarenakan tidak teridentifikasi adanya evaluasi program-program pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Bengkulu maka kualitas dan tindaklanjut  tidak  bisa  dilihat  seperti apa dan bagaimana.
Ketiga, Masalah Individu Nelayan . Jika masalah yang pertama dan kedua adalah  masalah  yang  tidak  bisa dikendalikan  oleh  nelayan,  maka masalah  yang  ketiga  ini  merupakan masalah  yang  dapat  dikontrol  oleh nelayan.  Dengan  kata  lain,  para nelayan  memiliki  kuasa  terhadap masalah ini, akan tetapi para nelayan tidak  menganggap  hal  ini  sebagai masalah  yang  perlu  atau  harus diselesaikan. Pertama ,  alat  tangkap yang  tidak  memadai.  Berdasarkan hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa para  nelayan  sangat  mampu  untuk meningkatkan  kualitas  alat  tangkap dan  alat  bantu  tangkap  mereka. Meningkatkan  kualitas  tangkat  dan alat bantu tangkap ini dapat dilakukan dengan membeli atau memperbaikinya  pada  saat  musim ikan. Hanya saja mayoritas
masyarakat nelayan tidak mau melakukannya  karena  mereka  tidak menyadari bahwa peningkatan kualitas  alat  tangkap  dan  alat  bantu tangkap adalah sesuatu hal yang harus dilakukan  untuk  meningkatkan  hasil
tangkapan  mereka.  Konsekensinya adalah mereka tidak mampu meningkatkan hasil tangkapan mereka  baik  pada  saat  musim  ikan atau  tidak.  Bahkan,  yang  lebih menyedihkan  adalah  sebagian  besar nelayan  yang  mendapatkan  bantuan alat  tangkap  ikan  justru  menjualnya dengan  alasan  yang  irasional  atau alasan  kepepet.  Dengan  demikian, jika  alat  tangkap  dan  alat  bantu tangkap  tidak  memadai  maka  tidak heran hasil tangkapan nelayan tradisional juga sedikit. Kedua , nilai- nilai  budaya.  Berdasarkan  hasil penelitian,  ditemukan  bahwa  nilai- nilai budaya masyarakat yang berkembang di wilayah pesisir adalah budaya  konsumtif  dan  suka  berfoya- foya. Budaya konsumtif dan berfoya- foya  ini  mencapai  titik  kulminasi pada  saat  musim  ikan.  Pada  musim ikan,  keluarga  nelayan  menganggap hal  yang  biasa  bila  menghabiskan uang  jutaan  rupiah  dalam  satu  hari hanya untuk bersenang-senang. Sebagian  dari  mereka  melakukan foya-foya  atau bersenang-senang meskipun  tidak  memiliki  tabungan karena  menganggap  hal  tersebut adalah  balas  dendam  setelah  sekian lama hidup dalam suasana yang serba kekurangan.
Filosofi hidup
masyarakat  pesisir  memang  berbeda dengan  masyarakat  yang  berada  di daerah non pesisir. Hal ini disebabkan oleh masyarakat nelayan tidak terlibat sejak  awal  dalam  proses  produksi layaknya para petani. Jika petani dari pembibitan  sampai  panen  mereka terlibat,  sedangkan  nelayan  sama sekali tidak terlibat sampai pada fase sebelum  penangkapan.  Masyarakat
pesisir  dalam  keseharian  hidupnya dipenuhi  oleh  rutinitas  yang  penuh dengan  ketidakpastian.  Perbedaan inilah  yang  membuat  filosofi  hidup masyarakat  pesisir  lebih  spekulatif dalam mengambil keputusan. Ketiga ,
manajemen  keuangan  keluarga  yang buruk.  Manajemen  keuangan  yang buruk juga menjadi masalah pengentasan kemiskinan yang melekat  kepada  individu  nelayan.
Manajemen  keuangan  yang  buruk dipengaruhi  oleh  filosofi  hidup masyarakat pesisir yang berimplikasi pada  pengambilan  keputusan  yang cenderung  spekulatif  sehingga  sulit bagi  untuk  meyakinkan  mereka bahwa menabung jauh lebih baik dari pada menghabiskan  hasil  panen ikan dalam satu hari pada saat musim ikan. Selain itu, manajemen keuangan yang buruk  juga  disebabkan  oleh  tingkat pendidikan  atau  literasi  tentang manajemen  keuangan  yang  rendah. Keempat ,  kurangnya  motivasi  diri untuk  keluar  dari  garis  kemiskinan atau  memperbaiki  kondisi  ekonomi keluarga.  Kondisi  jamak  ditemukan baik  di  wilayah  pesisir,  wilayah agraris,  wilayah  perkotaan,  dan wilayah pedesaan. Di wilayah pesisir, rendahnya motivasi untuk keluar dari garis kemiskinan terlihat dari
semangat untuk pergi kelaut terutama pada musim panen atau musim ikan. Tidak sedikit ditemukan nelayan yang tidak mau pergi melaut hanya karena cadangan  ikan  atau  uang  masih  ada untuk  kebutuhan  beberapa  hari  ke depan.  Selain  itu,  pada  saat  kondisi alam yang tidak bersahabat atau hasil tangkapan  tidak  sebanding  dengan biaya  operasional  melaut  maka
mayoritas  masyarakat  pesisir  tidak mau untuk mencari uang dengan cara yang  berbeda  misalnya  dengan berdagang, membuat kerajinan
tangan,  atau  menjadi  buruh.  Mereka seperti  menikmati  kemiskinannya sembari mengharapkan uluran tangan dari pemerintah, sanak keluarga atau tetangga. Kelima ,  tingkat  pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah ini  mempengaruhi  masalah-masalah individu seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Kesadaran untuk  meningkatkan  kualitas  alat tangkap atau alat bantu tangkap, nilai- nilai  budaya,  manajemen  keuangan yang  buruk,  dan  rendahnya  motivasi untuk keluar dari kemiskinan dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan.
Dengan kata lain, tingkat pendidikan merupakan titik ungkit untuk mengatasi  masalah  individu  yang melekat pada nelayan. Namun demikian,  diperlukan  pendekatan yang  berbeda  dan  kontekstual  agar semua  masyarakat  pesisir  menyadari bahwa menempuh pendidikan merupakan suatu suatu keharusan dan dapat  menikmati  proses  pendidikan tersebut.  Sebagai  contoh,  kebijakan pembayaran  uang  sekolah  untuk anak-anak nelayan harus dibuat lebih fleksibel  karena  masyarakat  nelayan memiliki  penghasilan  yang  tidak sama setiap hari, bulan dan tahunnya. Tidak  sedikit  anak  nelayan  yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah  karena  malu  selalu  ditagih pihak sekolah biaya sekolah. Berikut ini  merupakan  gambar  project  map masalah  pengentasan  kemiskinan  di wilayah  pesisir  Kota  Bengkulu  dan
project map faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Gambar C.9 Project Map Masalah Pengentasan Kemiskinan
Gambar C.10
Project Map Faktor yang mempengaruhi Masalah Pengentasan Kemiskinan
Berdasarkan gambar C.9 dan C.10 di atas  diketauhi  bahwa    masalah pengentasan  kemiskinan  tersebut disebabkan  atau  dipengaruhi  oleh masalah  pengentasan  kemiskinan  itu sendiri.  Dengan  kata  lain,  jika  ingin
menyelesaikan  masalah  pengentasan kemiskinan  di  wilayah  pesisir  maka tidak ada pilihan lain selain menyelesaikan  faktor  penyebabnya terlebih dahulu.
D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1) Masalah pengentasan kemiskinan  di  wilayah  pesisir sangat kompleks karena masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir terdiri dari berbagai  variabel  yang  saling berkaitan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dipengaruhi oleh
tiga  variabel  utama  dan  masing- masing  variabel  memiliki  sub variabel.
2) Pertama,  Masalah  Alam  dan Lingkungan.  Masalah  alam  dan lingkungan  ini  menjadi  masalah pertama yang menyebabkan atau mempengaruhi  kemiskinan  di wilayah  pesisir  karena  adalah karena  mayoritas  masyarakat yang  bermukim  di  wilayah pesisir adalah nelayan
tradisional.  Nelayan  tradisional penghasilannya  tergantung  pada hasil  laut  atau  hasil  tangkapan ketika melaut. Temuan penelitian menunjukkan  bahwa  kondisi cuaca  sedang  tidak  bersahabat dan  ekosistem  laut  yang  sudah rusak parah. Akibatnya masyarakat  nelayan  tradisional sangat tertatih-tatih dalam memenuhi  kebutuhan  sehari- hari.  Keberadaan  kapal  trawl yang  masih  marak  beroperasi diperairan  laut  di  wilayah  Kota Bengkulu,  limbah  industri  yang dibuang  ke  laut  atau  terbawa  ke laut  dan  keberadaan  sampah plastik  yang  berada  di  laut merupakan penyebab utama kerusakan  lingkungan/ekosistem laut. 3) Kedua, Masalah Kebijakan. Meskipun  tidak  populer  di kalangan  masyarakat,  penelitian ini  berhasil  mengidentifikasi bahwa masalah pengentasan kemiskinan  selanjutnya  adalah masalah kebijakan. Masalah kebijakan ini merupakan masalah yang  paling  krusial  dan  paling mempengaruhi keberhasilan atau efektivitas  program  pengentasan kemiskinan.  Masalah  kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam 3 dimensi yaitu (1) dimensi formulasi; (2) dimensi implementasi; (3) dimensi evaluasi. 4) Ketiga, masalah Individu nelayan. Masalah yang ini merupakan  masalah  yang  dapat dikontrol  oleh  para  nelayan karena  memiliki  kuasa  terhadap
masalah  ini.  Namun,  masyrakat nelayan  enggan  melakukannya karena tidak menganggap hal ini sebagai masalah yang perlu atau harus diselesaikan. Masalah
individu  ini  terdiri  dari  enam variabel. Pertama ,  alat  tangkap dan alat bantu tangkap yang tidak memadai. Kedua , nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya masyarakat  yang  berkembang  di wilayah  pesisir  adalah  budaya konsumtif  dan  suka  berfoya- foya.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh filosofi hidup masyarakat nelayan  yang  penuh  dengan ketidakpastian sehingga keputusan-keputsan yang mereka buat cenderung bersifat spekulatif. Ketiga ,  Manajemen keuangan  yang  buruk  juga menjadi  masalah  pengentasan kemiskinan yang melekat kepada individu nelayan. Keempat , kurangnya  motivasi  diri  untuk keluar dari garis kemiskinan atau memperbaiki  kondisi  ekonomi keluarga.  Di  wilayah  pesisir, rendahnya motivasi untuk keluar dari garis kemiskinan terlihat dari tidak  mau  pergi  kelaut  hanya karena  cadangan  ikan  atau  uang masih  ada  untuk  kebutuhan beberapa  hari  ke  depan.  Selain itu, mayoritas masyarakat pesisir tidak  mau  untuk  mencari  uang dengan cara yang berbeda seperti dengan  berdagang,  membuat kerajinan  tangan,  atau  menjadi buruh ketiga sedang tidak memungkinkan  pergi  melaut.
Mereka  cenderung  menikmati kemiskinannya
sembari
mengharapkan uluran tangan dari pemerintah,  sanak  keluarga  atau tetangga. Kelima , tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan  yang  rendah  ini mempengaruhi tingkat kesadaran untuk meningkatkan kualitas alat tangkap atau alat bantu tangkap, nilai-nilai  budaya,  manajemen keuangan  yang  buruk,  dan rendahnya motivasi untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian,  tingkat  pendidikan merupakan  titik  ungkit  untuk mengatasi masalah individu yang melekat pada nelayan. 5) Untuk  menyelesaikan  masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir tidak bisa dilakukan  secara  parsial,  akan tetapi  harus  dilakukan  secara komprehensif  yang  dimulai  dari akar masalahnya dan mengoptimalkan  treatment  pada titik ungkit penyelesaian masalah.

## Rekomendasi/Saran
1) Intervensi Lingkungan dan Alam: a) Mendorong  regulasi  ketat terhadap  kapal  trawl  dan pengelolaan limbah industri. b) Menggalakkan program restorasi  ekosistem  laut untuk meningkatkan produktivitas  sumber  daya laut. 2) Reformasi Kebijakan: a) Menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan
dengan melibatkan berbagai  pihak,  termasuk nelayan dan pakar kebijakan. b) Meningkatkan transparansi dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan untuk meminimalkan risiko ketidaksetaraan. 3) Pemberdayaan Individu Nelayan: a) Menyelenggarakan pelatihan  dan  pendidikan untuk meningkatkan keterampilan  manajemen keuangan nelayan. b) Mendorong perubahan nilai budaya dengan program  pendidikan  dan kampanye sosial. c) Menyediakan  insentif  bagi nelayan  yang  berusaha keluar  dari  kemiskinan melalui diversifikasi ekonomi. 4) Pendidikan  Sebagai  Pemecah Masalah: a) Mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan di wilayah pesisir.
b) Mengembangkan  program pendidikan  khusus  untuk nelayan yang berfokus pada keberlanjutan sumber daya dan keterampilan manajemen keuangan.
5) Pendekatan Komprehensif:
a) Mendorong keterlibatan lintas sektor dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.
b) Memastikan  bahwa  solusi diterapkan  secara  holistik, mengatasi  semua  variabel utama  dan  sub-variabel yang ditemukan. Ucapan Terima Kasih 1) Tim peneliti menyampaikan terima  kasih  kepada  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  Republik  Indonesia yang  telah  mendanai  penelitian ini  melalui  Surat  Keputusan Nomor:  0536/E5/PG.02.00/2023 dan  Perjanjian/Kontrak  Nomor:
175/E5/PG.02.00.PL/2023 Tahun Pendanaan 2023.
2) Tim Peneliti menyampaikan terima  kasih  kepada  seluruh informan  dan  semua  pihak  yang telah  membantu  pelaksanaan kegiatan peneliti ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  E.,  d’Orey,  M.  A.  J., Duvendack,  M.,  &  Esposito,  L.
(2018). Does Government Spending Affect Income Poverty?  A  Meta-regression Analysis. World  Development , 103 , 60–71. https://doi.org/10.1016/j.worldd ev.2017.10.006 Appadurai, A. (2004). The capacity to aspire: Culture and the terms of recognition . Stanford University
Press.
Asadullah, M. N., Savoia, A., & Sen,
K.  (2020).  Will  South  Asia
Achieve the Sustainable Development  Goals  by  2030? Learning from the MDGs Experience. Social  Indicators Research , 152 (1), 165–189.
https://doi.org/10.1007/s11205-
020-02423-7
Atkinson,  A.  B.  (2003).  Income inequality  in  OECD  countries: Data  and  explanations. CESifo Economic  Studies , 49 (4),  479–
513.
Azeem,  M.  M.,  Mugera,  A.  W.,  & Schilizzi,  S.  (2019).  Do  Social Protection  Transfers  Reduce Poverty  and  Vulnerability  to Poverty in Pakistan? Household Level  Evidence  from  Punjab. Journal of Development Studies , 55 (8), 1757–1783. https://doi.org/10.1080/0022038 8.2018.1448068 Badan  Pusat  Statistik.  (2023a). Kota Bengkulu dalam Angka 2023 .
Badan  Pusat  Statistik.  (2023b). Persentase  Penduduk  Miskin September  2022  naik  menjadi 9,57 persen . https://www.bps.go.id/pressrele ase/2023/01/16/2015/persentase
-penduduk-miskin-september- 2022-naik-menjadi-9-57- persen.html Baloch,  M.  A.,  Danish,  Khan,  S.  U.
D., Ulucak, Z. Ş., & Ahmad, A.
(2020). Analyzing the relationship  between  poverty, income  inequality,  and  CO2 emission in Sub-Saharan African countries. Science of the Total Environment , 740 . https://doi.org/10.1016/j.scitote nv.2020.139867
Becker, G. S. (2005). Human capital: A  theoretical  and  empirical analysis,  particularly  regarding
education . University of Chicago Press. Chowdhury,  R.,  &  Willmott,  H. (2019). Microcredit, the corporatization of nongovernmental  organizations, and  academic  activism:  The example  of  Professor  Anu Muhammad. Organization , 26 (1), 122–140. https://doi.org/10.1177/1350508 418768002 Creswell, Jhon. W. (2014). Research- Design_Qualitative- Quantitative-and-Mixed-
Methods-Approaches (4th  ed.,
Vol. 4).
Dawson, N., Martin, A., & Camfield,
L.  (2019).  Can  agricultural intensification help attain Sustainable Development Goals?  Evidence  from  Africa and Asia. Third World Quarterly , 40 (5), 926–946. https://doi.org/10.1080/0143659
7.2019.1568190
Deaton,  A.  (2010).  Instruments  of development:  Randomization  in the tropics, and the search for the elusive keys to economic growth. Proceedings  of  the British Academy , 162 , 123–166. de  Jong,  E.,  &  Vijge,  M.  J.  (2021).
From Millennium to Sustainable Development  Goals:  Evolving discourses and their reflection in policy coherence for development. Earth System Governance , 7 . https://doi.org/10.1016/j.esg.20 20.100087 Dewi,  S.,  Abd  Majid,  M.  S., Aliasuddin, & Kassim, S. (2018).  Dynamics  of  Financial Development, Economic Growth, and Poverty
Alleviation:  The  Indonesian Experience. South East European Journal of Economics and  Business , 13 (1),  17–30. https://doi.org/10.2478/jeb-
2018-0002
Elson,  D.  (2002).  Gender  justice, human  rights  and  neo-liberal economic  policies. Gender  and
Development , 10 (1), 51–61.
Eyasu, A. M. (2020). Determinants of poverty  in  rural  households: Evidence  from  North-Western
Ethiopia. Cogent  Food  and Agriculture , 6 (1). https://doi.org/10.1080/2331193 2.2020.1823652
Feriyanto,  N.,  El  Aiyubbi,  D.,  & Nurdany, A. (2020). The Impact of  Unemployment,  Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic  Product  on  Poverty Reduction  In  Provinces  of Indonesia. Asian  Economic  and Financial Review , 10 (10), 1088– 1099. https://doi.org/10.18488/journal.
aefr.2020.1010.1088.1099 Forestier,  O.,  &  Kim,  R.  E.  (2020). Cherry-picking  the  Sustainable Development Goals: Goal prioritization by national governments  and  implications for global governance. Sustainable Development , 28 (5),
1269–1278. https://doi.org/10.1002/sd.2082 Fraser, N. (2009). Feminism, capitalism,  and  the  cunning  of history. New  Left  Review , 56 , 97–117.
Geertz,  C.  (2000). Available  light:
Anthropological  reflections  on philosophical  topics .  Princeton University Press. Halisçelik,  E.,  &  Soytas,  M.  A.
(2019). Sustainable development  from  millennium 2015 to Sustainable Development Goals 2030. Sustainable Development , 27 (4),
545–572. https://doi.org/10.1002/sd.1921
Huynh,  C.  M.,  &  Nguyen,  T.  L.
(2020).  Shadow  economy  and income inequality: new empirical  evidence  from  Asian developing countries. Journal of the Asia Pacific Economy , 25 (1), 175–192. https://doi.org/10.1080/1354786 0.2019.1643196 Indraswari, Laksmi. D. (2023, January  26).  Ironi  Kemiskinan Wilayah  Pesisir  yang  Kaya Potensi Ekonomi Kelautan. Kompas ID . Islam,  M.  S.,  &  Alam,  K.  (2018). Does  social  capital  reduce poverty? A cross-sectional study of rural households in Bangladesh. International Journal  of  Social  Economics , 45 (11), 1515–1532. https://doi.org/10.1108/IJSE-07- 2017-0295
Kang,  K.,  Wang,  M.,  &  Luan,  X. (2021).  Decision-making  and coordination  with  government subsidies  and  fairness  concerns in the poverty alleviation supply chain. Computers and Industrial Engineering , 152 . https://doi.org/10.1016/j.cie.202 0.107058 Khoshnava, S. M., Rostami, R., Zin, R. M., Štreimikiene, D., Yousefpour,  A.,  Strielkowski,
W.,  &  Mardani,  A.  (2019). Aligning  the  green  economy
(GE)  criteria  and  sustainable development  goals  (SDGs)  to
implement sustainable development. Sustainability (Switzerland) , 11 (17). https://doi.org/10.3390/su11174 615
Kousar, R., Rais, S. I., Mansoor, A., Zaman,  K.,  Shah,  S.  T.  H.,  & Ejaz,  S.  (2019).  The  impact  of foreign remittances and financial development  on  poverty  and income  inequality  in  Pakistan: Evidence  from  ARDL  -  bounds testing  approach. Journal  of
Asian  Finance,  Economics  and Business , 6 (1), 71–81. https://doi.org/10.13106/jafeb.2 019.vol6.no1.71
Li, E., Deng, Q., & Zhou, Y. (2022).
Livelihood  resilience  and  the generative  mechanism  of  rural households  out  of  poverty:  An empirical  analysis  from  Lankao County, Henan Province, China. Journal  of  Rural  Studies , 93 , 210–222.
https://doi.org/10.1016/j.jrurstu
d.2019.01.005
Liu, Y. L., Zhu, K., Chen, Q. Y., Li, J., Cai, J., He, T., & Liao, H. P.
(2021).  Impact  of  the  covid-19 pandemic  on  farm  households’
vulnerability to multidimensional  poverty  in rural China. Sustainability (Switzerland) , 13 (4), 1–16. https://doi.org/10.3390/su13041 842 Luo, C., Li, S., & Sicular, T. (2020).
The  long-term  evolution  of national  income  inequality  and rural  poverty  in  China. China Economic Review , 62 . https://doi.org/10.1016/j.chieco.
2020.101465
Majid,  M.  S.  A.,  Dewi,  S., Aliasuddin,  &  Kassim,  S.  H.
(2019). Does Financial Development  Reduce  Poverty? Empirical Evidence from Indonesia. Journal of the Knowledge  Economy , 10 (3),
1019–1036.
https://doi.org/10.1007/s13132- 017-0509-6 Marsinta, A., 1  , A., Ario, B., & Fitra Ramadhan, A. (2020). Impact of Education  on  Poverty  and Health : Evidence from Indonesia. Economics Development  Analysis  Journal , 9 (1).
http://journal.unnes.ac.id/sju/ind ex.php/edaj Mustapa, W. N. binti W., Al Mamun, A.,  &  Ibrahim,  M.  D.  (2018).
The economic impact of development  initiatives  on  low- income households in Kelantan, Malaysia. Social Sciences , 7 (7). https://doi.org/10.3390/socsci70 70118 Nansadiqa, L., Masbar, R., & Majid, M.  S.  (2019).  Does  Economic Growth  Matter  For  Poverty Reduction  In  Indonesia? East African  Scholars  of  Economics, Business,  and  Management ,
2 (2). https://doi.org/DOI: 10.36349/easjebm.2019.v02i02. 002 Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium  enterprises  (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. Development  Studies  Research , 7 (1), 153–166. https://doi.org/10.1080/2166509 5.2020.1823238 Omodero, C. O. (2019). Government sectoral expenditure and poverty alleviation  in  Nigeria. Research in  World  Economy , 10 (1),  80–
90.
https://doi.org/10.5430/rwe.v10 n1p80
Oviedo-García,  M.  Á.,  González-
Rodríguez,  M.  R.,  &  Vega- Vázquez, M. (2019). Does Sun- and-Sea  All-Inclusive  Tourism Contribute to Poverty Alleviation or Income Inequality Reduction?  The  Case  of  the Dominican Republic. Journal of
Travel  Research , 58 (6),  995– 1013. https://doi.org/10.1177/0047287 518789272 Pan, W., Fu, H., & Zheng, P. (2020). Regional poverty and inequality in the Xiamen-Zhangzhou-
Quanzhou  city  cluster  in  China Based on NPP/VIIRS night-time light  imagery. Sustainability (Switzerland) , 12 (6). https://doi.org/10.3390/su12062 547 Piketty,  T.  (2014). Capital  in  the twenty-first  century .  Harvard
University Press.
Putra,  B.  M.  (2020).  Implementation of Poverty Alleviation Programs in  Batam  City. Mimbar:  Jurnal Penelitian  Sosial  Dan  Politik ,
9 (1), 19–34. https://journals.unihaz.ac.id/ind ex.php/mimbar/article/view/116 0 Putra,  B.  M.,  &  Abbas,  A.  (2019, December). Evaluation of
Poverty  Reduction  Programs  in Batam  City. Strengthening  the Role of Public Administration in the  Global  Changing  Society . https://doi.org/https://doi.org/10 .30589/proceedings.2019.256
Sachs, Jeffrey. D. (2005). The end of poverty :  economic  possibilities for our time . Penguin Press.
Santoso, D. (2018). Penduduk miskin transient:  masalah  kemiskinan yang terabaikan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Schleicher,  J.,  Schaafsma,  M.,  & Vira,  B.  (2018).  Will  the Sustainable  Development  Goals address the links between poverty and the natural environment? Current  Opinion in Environmental Sustainability , 34 , 43–47. https://doi.org/10.1016/j.cosust. 2018.09.004 Schultz, T. P. (2022). Why governments should invest more in educating girls. World
Development , 30 (2), 207–225. Sen,  Amartya.  (2001).  The  many faces  of  poverty:  Comparisons and controversies. World Economic , 2 (2), 1–17. Sharma, S. V., Han, P., & Sharma, V. K. (2019). Socio-economic
determinants  of  energy  poverty amongst  Indian  households:  A case  study  of  Mumbai. Energy Policy , 132 , 1184–1190. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2
019.06.068
Su, F., Song, N., Ma, N., Sultanaliev,
A., Ma, J., Xue, B., & Fahad, S. (2021). An assessment of poverty alleviation measures and sustainable livelihood capability of  farm  households  in  rural China:  A  sustainable  livelihood approach. Agriculture (Switzerland) , 11 (12). https://doi.org/10.3390/agricultu re11121230
Ullah,  A.,  Kui,  Z.,  Ullah,  S.,  Pinglu,
C., & Khan, S. (2021). Sustainable utilization of financial and institutional resources  in  reducing  income inequality and poverty. Sustainability (Switzerland) , 13 (3), 1–25. https://doi.org/10.3390/su13031 038 Wan,  G.,  Hu,  X.,  &  Liu,  W.  (2021). China’s poverty reduction miracle  and  relative  poverty: Focusing on the roles of growth and inequality. China Economic Review , 68 . https://doi.org/10.1016/j.chieco. 2021.101643
Wan,  G.,  Wang,  C.,  &  Zhang,  X.
(2021).  The  Poverty-Growth- Inequality  Triangle:  Asia  1960s to  2010s. Social  Indicators
Research , 153 (3), 795–822. https://doi.org/10.1007/s11205-
020-02521-6
Wang,  W.,  Lan,  Y.,  &  Wang,  X.
(2021).  Impact  of  livelihood capital  endowment  on  poverty alleviation  of  households  under rural  land  consolidation. Land Use Policy , 109 . https://doi.org/10.1016/j.landuse pol.2021.105608
Wilkinson,  R.  G.  ,  &  M.  M.  (2003).
Social  determinants  of  health: The  solid  facts. World  Health Organization . Yanwardhana,  E.  (2022,  July  28). Wow!  Potensi  “Harta  Karun”
Laut  Indonesia  Capai  Rp19.840
T. CNBC Indonesia .