Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 Mei 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## DAMPAK PEMBANGUNAN INDUSTRI TERHADAP
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN TATA RUANG

## (Studi di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah)
Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No.5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The industry  has a great influence  on the economy of Semarang Regency by becoming the  largest  contributor  to  Gross  Regional  Domestic  Product  (GRDP).  The  rapid  industrial development from 2011 - 2017 has an impact on the decrease of agricultural land area, besides that industrial development has implication on land use mismatch of Spatial Plan. This study describes the results of descriptive qualitative analysis with spatial approach from the impact of industrial development on land use change and land use suitability for industry in 2017 against Spatial Plan. The  analysis  shows  that,  first,  the  impact  of  industrial  development  on  land  use  change  in Semarang  regency  in  2011 - 2017  resulted  in  the  amount  of  agricultural  land  decreased  by  253,32 Ha.  The  biggest  land  use  change  occurred  on  industrial  land  use  that  is  146,10  Ha  (28,84%). Second, the use of land for industry in 2017 of 288,05 Ha has been in accordance with the spatial plan is in accordance with the industrial designation area, while the land with an area of 202,02 Ha is used for industries that are not in accordance with the industrial designation area.
Keywords: Land Use Change, The Industry, The Suitability of The Spatial Plans
Intisari: Industri  telah  memberikan  pengaruh  terhadap  perekonomian  Kabupaten  Semarang dengan  menjadi  penyumbang  terbesar  pada  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Pesatnya perkembangan  industri  dari  tahun  2011 - 2017  berdampak  pada  penurunan  luas  tanah  pertanian, disamping  itu  perkembangan  industri  tersebut  berimplikasi  pada  ketidaksesuaian  penggunaan tanah  tehadap  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW).  Kajian  ini  menjelaskan  mengenai  hasil analisis  secara  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  keruangan  dari    dampak  pembangunan industri  terhadap  perubahan  penggunaan  tanah  serta  kesesuaian  penggunaan  tanah  untuk industri  tahun  2017  terhadap  RTRW.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pertama,  dampak pembangunan  industri  terhadap  perubahan  penggunaan  tanah  di  Kabupaten  Semarang  tahun 2011 - 2017 mengakibatkan jumlah luas tanah  pertanian mengalami penurunan sebesar 253,32 Ha. Perubahan penggunaan tanah terbesar terjadi pada penggunaan tanah untuk industri yaitu seluas 146,10  Ha  (28,84%).  Kedua,  penggunaan  tanah  untuk  industri  tahun  2017  seluas  288,05  Ha  telah sesuai dengan RTRW yaitu sesuai dengan kawasan peruntukan industri, sedangkan tanah dengan luas 202,02 Ha digunakan untuk industri yang tidak sesuai dengan kawasan peruntukan industri.
Kata Kunci: perubahan penggunaan tanah, industri, kesesuaian RTRW

## A. Pendahuluan
Pembangunan  nasional  di  bidang  ekonomi  dilaksanakan  dalam  rangka menciptakan  struktur  ekonomi  yang  kokoh  melalui  pembangunan  industri  yang  maju sebagai  motor  penggerak  ekonomi  yang  didukung  oleh  sumber  daya  yang  tangguh. Industri  memiliki  peranan  penting  sebagai leading  sector dan adjusting  sector dalam perekonomian  nasional. Leading  sector diartikan  sebagai  sektor  yang  memiliki
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya... 185 kemampuan  besar  dalam  mendorong  pertumbuhan  sektor  lainnya. Adjusting  sektor diartikan  sebagai  sektor - sektor  yang  memiliki  kemampuan  tumbuh  yang  besar  jika sektor  lainnya  mengalami  pertumbuhan  (Susila  dkk  2007,  126).  Peran  sektor  industri dalam  pembangunan  nasional  di  bidang  ekonomi  dapat  ditelusuri  dari  kontribusi masing - masing  subsektor  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi  nasional  atau  terhadap produk domestik bruto.
Sektor  industri  berdasarkan  Data  Kementerian  Perindustrian  Republik  Indonesia Tahun  2017  telah  memberikan  kontribusi  besar  dalam  pembentukan  Produk  Domestik Bruto (PDB) Nasional yaitu sebesar 20,26%. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Semarang bahwa  berdasarkan  Data  Produk  Domestik  Regional  Bruto  menurut  Lapangan  Usaha Tahun  2012 - 2016  (2017, 45),  sektor industri  juga  telah memberikan  sumbangan  terbesar terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kabupaten  Semarang  Tahun  2016 yaitu sebesar 39,68%. Tingginya sumbangan PDRB pada sektor industri tersebut terlihat bahwa  adanya  industri  di  Kabupaten  Semarang  memiliki  peranan  penting  dalam peningkatan pendapatan daerah.
Peranan  penting  tersebut  dapat  terlihat  juga  pada  besarnya  peningkatan  jumlah tenaga  kerja  dalam  sektor  industri  di  Kabupaten  Semarang  menunjukkan  bahwa lapangan  usaha  yang  banyak  menyerap  tenaga  kerja  berturut - turut  yakni  sektor pertanian,  perkebunan,  kehutanan  dan  perikanan  sebesar  35,89%,  sektor  industri pengolahan  sebesar  22,25%,  sektor  perdagangan, rumah  makan  dan  akomodasi  sebesar 16,04%,  sektor  jasa  kemasyarakatan,  sosial  dan  perorangan  sebesar  13,52%,  sedangkan keenam sektor lainnya menyerap tenaga kerja di bawah 10%. Data tersebut menunjukkan bahwa  sektor  industri  banyak  menyerap  tenaga  kerja  terbesar  kedua  setelah  sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.
Perkembangan  industri  yang  cukup  pesat  berdampak  pada  tingginya  kebutuhan tanah  yang  digunakan  baik  untuk  aktivitas  industri  maupun  untuk  aktivitas pendukungnya. Berkembangnya  pembangunan industri  tersebut  diketahui  berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada tahun 2011 jumlah perusahaan industri sebanyak  113  industri  sedangkan  tahun  2015  mengalami  peningkatan  menjadi  143 industri. Pesatnya perkembangan industri di Kabupaten Semarang yang ditandai dengan tingginya  kontribusi  dari  sektor  industri  terhadap  PDRB    berdampak  pada  perubahan penggunaan  tanah.  Hal ini  sebagaimana disampaikan  oleh Lagarense  dkk  (2015) dalam penelitiannya  bahwa  jumlah  PDRB  per  kapita  berpengaruh  secara  nyata  terhadap  luas tanah  pertanian.  Meningkatnya  PDRB  per  kapita  merupakan  salah  satu  indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka akan mendorong pembangunan fasilitas/infrastruktur lainnya seperti perkantoran
186 Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami
dan  pertokoan  yang  juga  membutuhkan  tanah  terutama  dari  tanah  pertanian  sehingga berdampak pada perubahan penggunaan tanah.
Berkurangnya  luas  tanah  pertanian  di  Kabupaten  Semarang  dapat  dilihat berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  bahwa luas tanah pertanian pada tahun 2011 adalah 64.612,83 Ha, sedangkan pada tahun 2017 luas  tanah  pertanian  adalah  64.359,51  Ha,  sehingga  dari  data  tersebut  dapat  terlihat bahwa  terjadi  penurunan  luas  tanah  pertanian  di  Kabupaten  Semarang  sebesar  253,32 Ha. Hal tersebut sebagaimana disampaikan pada penelitian Mulyadi (2015, 315), bahwa banyak  tanah  pertanian  baik  di  kota  maupun  di  pedesaan  yang  beralih  fungsi  menjadi tanah  industri  dan  perumahan  mewah.  Praktik  industrialisasi  dan  komersialisasi  atas tanah pertanian setiap tahun semakin marak dilakukan.
Pembangunan  industri  yang  terus  mengalami  peningkatan  diantaranya  masih terdapat  lokasi  industri  yang  dibangun  bukan  pada  kecamatan  yang  telah  ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031. Hal tersebut selanjutnya perlu  dilakukan  analisis  untuk  melihat  perubahan  penggunaan  tanah  yang  terjadi  dan juga  dilakukannya  analisis  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap  RTRW  Kabupaten Semarang.  Penelitian  ini  mengunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan keruangan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  survei  dan  studi  dokumen. Survei  dilakukan  dengan  cara  observasi  melalui ground  check lapang  dan  wawancara dengan  75  orang  masyarakat  dan  36  orang  perangkat  desa/kelurahan  di  sekitar  lokasi industri.  Studi  dokumen  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data - data  sekunder. Analisis  dilakukan  dengan  cara  overlay  Peta  Penggunaan  Tanah  Tahun  2011  dan  2017 untuk  menghasilkan  Peta  Perubahan  Penggunaan  Tanah  Tahun  2011 - 2017,  kemudian dilakukan  overlay  antara  Peta  Penggunaan  Tanah  Tahun  2017  dengan  Peta  RTRW Kabupaten  Semarang  untuk  mengetahui  kesesuaian  penggunaan  tanah  untuk  industri tahun 2017.
Penelitian  sebelumnya  mengenai  perubahan  penggunaan  tanah  akibat  industri yang ada di Kabupaten Semarang telah dilakukan oleh Sutaryono dan Mahendra (2003) namun tidak menganalisis kesesuaian penggunaan tanah untuk industri dengan RTRW yang  ada,  selain  itu  penelitian  tersebut  telah  lama  dilaksanakan.  Penelitian  lain  yang berkaitan telah banyak dilaksanakan namun hanya dalam lingkup kecamatan.  Penelitian yang dilakukan oleh peneliti selain melihat perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kabupaten  Semarang  sebagai  dampak  pesatnya  perkembangan industri,  juga  dianalisis berdasarkan  arahan  struktur  ruang  apakah  berpengaruh  terhadap  perubahan penggunaan  tanah  yang  terjadi.  Analisis  kesesuaian  penggunaan  tanah  untuk  industri
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya... 187 tahun  2017  dengan  RTRW  dilakukan  untuk  melihat  industri  yang  telah  terbangun apakah telah sesuai dengan arahan Pola Ruang dalam RTRW.

## B. Dampak Pembangunan Industri terhadap Perubahan Penggunaan Tanah Tahun
2011 - 2017

## 1. Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011 - 2017
Pesatnya  pembangunan  industri  di  Kabupaten  Semarang  mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tanah baik yang digunakan untuk keperluan industri maupun aktivitas  di  sekitarnya.  Total  luas  penggunaan  tanah  untuk  industri  tahun  2011  adalah 343,97  Ha  dan  berlokasi  di  10  (sepuluh)  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Ungaran  Barat, Ungaran  Timur,  Bergas,  Bawen,  Pringapus,  Pabelan,  Tengaran,  Getasan,  Jambu  dan Banyubiru.  Pada  tahun  2017  penggunaan  tanah  untuk industri di  Kabupaten  Semarang mengalami  peningkatan  yaitu  seluas  490,07  Ha  tersebar  di  13  (tiga  belas)  kecamatan yaitu    Kecamatan  Ungaran  Barat,  Ungaran  Timur,  Bergas,  Bawen,  Pringapus,  Pabelan, Tengaran,  Getasan,  Jambu,  Banyubiru,  Bringin,  Tuntang  dan  Ambarawa.Meningkatnya pembangunan  industri  di  Kabupaten  Semarang  mengakibatkan  maraknya  perubahan penggunaan  tanah.  Perubahan  penggunaan  tanah  yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  6 (enam) tahun tersebut seluas 253,32 Ha.  Berdasarkan pengolahan data Peta Penggunaan Tanah  Tahun  2011  dan  2017,  perubahan  penggunaan  tanah  yang  terjadi  di  Kabupaten Semarang terluas digunakan untuk industri yaitu seluas 146,10 Ha (57,67%). Jenis tanah pertanian  yang  digunakan  untuk  pembangunan  industri  dapat  dilihat  pada  gambar  1 berikut:
Gambar 1. Perubahan Penggunaan Tanah untuk Industri Tahun 2011 - 2017
Sumber : Analisis, 2018
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  jenis  penggunaan  tanah  yang  digunakan  untuk pembangunan industri antara lain adalah kebun campuran seluas 33,76 Ha, sawah irigasi seluas  61,32  Ha,  sawah  non  irigasi  seluas  18,78  Ha  dan  tegalan  seluas  32,24  Ha.

## 188 Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami
Perubahan  penggunaan  tanah  terluas  untuk  pembangunan  industri  yaitu  jenis penggunaan tanah berupa sawah irigasi.
Jenis penggunaan tanah yang mengalami peningkatan luas perubahan selain tanah industri  juga  terdapat  pada  jenis  penggunaan  tanah  perumahan  yaitu  seluas  67,41  Ha (26,61%) dan kampung seluas 37,87 Ha (14,95%). Maraknya pembangunan industri yang diikuti  dengan  banyaknya  pendatang  yang  bekerja  baik  di  sektor  industri  maupun lainnya  mengakibatkan  meningkatnya  kebutuhan  akan  tempat  tinggal  sehingga  ber - dampak pada perubahan penggunaan tanah yang digunakan untuk tempat tinggal. Hal tersebut  sebagaimana  hasil  penelitian  Wibowo  (2015,  112)  bahwa  pertumbuhan  jumlah penduduk  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  perubahan penggunaan tanah pertanian karena mendorong peningkatan kebutuhan perumahan.
Perubahan  penggunaan  tanah  yang  terjadi  di  Kabupaten  Semarang  mayoritas berada  pada  kecamatan - kecamatan  yang  memiliki  luasan  industri  cukup  besar.  Hal  ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Perbandingan Kecamatan yang Terdapat Penggunaan Tanah untuk Industri dengan Perubahan Penggunaan Tanah yang Terjadi
No. Nama Kecamatan Luas Penggunaan Tanah Industri (Ha) Luas Perubahan Penggunaan Tanah (Ha) 1. Ungaran Barat 16,05 28,37 2. Ungaran Timur 59,78 44,79 3. Bergas 194,20 75,72 4. Bawen 91,73 25,60 5. Pringapus 60,70 43,12 6. Tengaran 57,79 20,56 7. Tuntang 0,75 1,80 8. Jambu 1,77 0,00 9. Ambarawa 0,21 2,51 10. Bringin 1,79 1,79 11. Pabelan 0,61 1,40 12. Bandungan 0,00 4,79 13. Kaliwungu 0,00 0,99 14. Getasan 2,36 0,00 15. Banyubiru 2,33 0,00 16. Sumowono 0,00 0,57 17. Suruh 0,00 1,31 Jumlah 490,07 253,32
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya... 189
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  perubahan  penggunaan  tanah  yang  terjadi  di Kabupaten Semarang mayoritas berada pada kecamatan - kecamatan yang memiliki luas - an  industri  cukup  besar  yaitu  di  Kecamatan  Ungaran  Barat,  Ungaran  Timur,  Bergas, Bawen, Pringapus dan Tengaran. Terjadinya perubahan penggunaan tanah yang mayor - itas  terjadi  pada  lokasi - lokasi  yang  banyak  terdapat  industri  tersebut  mengindikasikan bahwa  perkembangan  industri  di  suatu  daerah  akan  memicu  perubahan  penggunaan tanah  di  sekitarnya.  Hal  ini  sebagaimana  hasil  penelitian  Djakaria  (2007)  bahwa  per - ubahan penggunaan tanah pertanian banyak terjadi pada wilayah yang dijadikan daerah kawasan industri.
Perubahan  penggunaan  tanah  tidak  terlepas  dari  pengaruh  ditetapkannya  suatu wilayah sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) pada RTRW. Hal ini sebagaimana ter- jadi  pada  kecamatan - kecamatan  di  Kabupaten  Semarang  yang  telah  ditetapkan  sebagai PPK Pengembangan Industri yang mengalami perubahan penggunaan tanah lebih besar dibanding  kecamatan  lainnya.  Secara  rinci  perubahan  penggunaan  tanah  yang  terjadi pada PPK di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel 2 berikut :
Tabel 2. Luas Perubahan Penggunaan Tanah berdasarkan Jenis Pusat Pelayanan Kegiatan
Sumber : Analisis, 2018
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa wilayah yang ditetapkan sebagai PPK pengembangan  industri  mengalami  perubahan  penggunaan  tanah  lebih  besar  daripada PPK  lainnya  yaitu  90,27  Ha.  Adapun  pada  wilayah  PPK  pariwisata  mengalami  per - ubahan penggunaan tanah yang cukup besar dikarenakan pada PPK pariwisata terdapat Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur.
No. Jenis PPK Kecamatan Luas (Ha) 1. Pengembangan Kawasan Industri Pringapus, Bawen, Tengaran, Susukan dan Kaliwungu 90,27 2. Pengembangan Kawasan Pertanian Produktif Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak 10,85 3. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya, Alam Dan Agrowisata Bandungan, Sumowono, Ambarawa, Tun- tang, Banyubiru, Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Getasan 82,83

## 190 Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami
Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK industri mengalami perubahan penggunaan tanah  terbesar  menandakan  wilayah  ini  sebagai  pusat  pertumbuhan  yang  akan  mem- berikan  dampak  kepada  wilayah - wilayah  sekitarnya.  Namun  ditetapkannya  suatu kecamatan  sebagai  PPK  Industri  tidak  serta  merta  membuat  kecamatan  tersebut  meng - alami  perkembangan  wilayah.  Terdapat  faktor - faktor  lain  yang  mempengaruhi  per - kembangan  wilayah  terutama  industri  seperti  ketersediaan  aksesibilitas  di  kecamatan tersebut.
Perkembangan  industri  di  Kabupaten  Semarang  telah  memberikan  dampak  ter- hadap  penurunan  luas  tanah  pertanian,  hal  ini  sebagaimana  disampaikan  dalam penelitian  Sutaryono  dan  Mahendra  (2003,  62)  bahwa  perkembangan  industri  mampu menggeser  sektor  pertanian  sehingga  memarjinalkan  tanah - tanah  petani  dan meminggirkan  masyarakat  petani  yang  sebelumnya  menguasai  tanah.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  penurunan  luas  tanah  pertanian  merupakan  dampak  lingkungan yang  ditimbulkan  oleh  adanya industri  sehingga dapat mengurangi daya  dukung  alam berupa  penurunan  jumlah  produksi  pertanian  dalam  mendukung  kebutuhan  pangan. Tanah - tanah pertanian yang dahulu dikuasai oleh petani, dengan adanya perkembangan industri yang pesat telah mampu merubah tatanan penggunaan tanah yang mengarah ke industrialisasi.
Perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kabupaten Semarang juga mencakup 2  (dua)  faktor  sebagaimana  disampaikan  oleh  Yusriadi  (2010,  224).  Berdasarkan  kedua faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perubahan  penggunaan  tanah  tersebut,  faktor eksternal yang  terjadi di  Kabupaten  Semarang  merupakan  akibat  adanya  pertumbuhan perkotaan  yang  ditandai  dengan  pesatnya  pembangunan  industri  serta  diiringi  dengan pertumbuhan  penduduk  sehingga  mengakibatkan  maraknya  perubahan  penggunaan tanah  yang  digunakan  baik  untuk  pembangunan  industri  itu  sendiri  maupun  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut membuat tanah - tanah pertanian menjadi berkurang.
Faktor  internal  berupa  kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  dimana  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat  lebih  memilih  untuk  menjual  tanah pertaniannya ke perusahaan dengan harga jual yang tinggi dan sebagian memilih untuk bekerja  menjadi  karyawan  pabrik.  Disamping  itu  masyarakat  lebih  mengoptimalkan tanah  pertaniannya  untuk  usaha  seperti  tempat  kos,  tempat  parkir  maupun  warung makan  yang  pengelolaannya  lebih  praktis  dibanding  mengelola  tanah  pertanian.  Jika digambarkan secara skematis, dampak pembangunan industri adalah sebagai berikut :
Gambar 2. Skema Dampak Pembangunan Industri
Sumber: Analisis, 2018
Gambar 2 menunjukkan bahwa pesatnya pembangunan industri di Kabupaten Se- marang  yang  ditandai  dengan  peningkatan  luas  penggunaan  tanah  untuk  industri berdampak pada peningkatan jumlah penduduk terutama untuk bekerja di sektor indus- tri. Akibat peningkatan jumlah penduduk maka kebutuhan tanah permukiman menjadi meningkat  sehingga  hal ini mengakibatkan  penurunan luas  tanah  pertanian.  Hasil ana- lisis Peta Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011 - 2017 tertuang dalam gambar 3.
Gambar 3. Peta Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011 - 2017
192 Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami

## 2. Tanggapan  Masyarakat  dan  Perangkat  Desa/Kelurahan  terhadap  Dampak  Pem- bangunan Industri
Pembangunan industri yang memerlukan ruang luas sehingga mengakibatkan ban- yaknya tanah pertanian yang beralih fungsi, namun hal ini tidak mengurangi keinginan masyarakat  yang  bertempat  tinggal di  sekitar lokasi industri  untuk menolak  masuknya para investor di Kabupaten Semarang. Penelitian ini disertai dengan wawancara dengan sejumlah  75  orang  masyarakat  dan  31  orang  perangkat  desa/kelurahan  yang  lokasinya berada di sekitar industri. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Informan
No. Informan Pertanyaan Respon Informan Jumlah % 1. Masyarakat Kondisi lingkungan sesudah adanya indus- tri Tidak ada limbah yang meng- ganggu 46 61,33 Ada limbah yang mengganggu 29 38,67 2. Akses transportasi setelah dibangunnya industri Ada bantuan pembangunan 34 45,33 Tidak ada bantuan pembangunan 41 54,67 3. Kesempatan bekerja Diutamakan warga sekitar 48 64 Tidak diutamakan warga sekitar 27 36 4. Peran industri dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Ada bantuan kepada masyarakat/ lingkungan 55 73,33 Tidak ada bantuan kepada masyarakat 20 26,67 5. Ketersediaan sarana dan prasarana Industri ikut membangun fasilitas umum didesa 38 50,67 Industri tidak membangun fasili- tas umum di desa 37 49,33 6. Perkembangan desa ini setelah adanya in- dustri Ada pengaruh karena banyak warga pendatang 56 74,67 Tidak ada pengaruh perkem- bangan desa 19 25,33 7. Kondisi lalu lintas setelah adanya indus- tri Terjadi kemacetan pada jam ma- suk dan pulang kerja 49 65,33 Tidak ada pengaruh kemacetan 26 34,67 8. Jumlah tanah per- tanian Banyak perubahan penggunaan tanah pertanian 53 70,67 Tidak ada perubahan penggunaan tanah pertanian 22 29,33
No. Informan Pertanyaan Respon Informan Jumlah % 9. Masyarakat Pembangunan industri baru Setuju ada industri baru 57 76 Tidak setuju ada industri baru 18 24 10. Perangkat Desa / Ke- lurahan Proses perijinan indus- tri di desa Perangkat desa dilibatkan 30 96,77 Perangkat desa tidak dilibatkan 1 3,23 11. Pendekatan pihak pemilik industri kepa- da desa Ada sosialisasi sebelum pem- bangunan industry 30 96,77 Tidak ada sosialisasi sebelum pembangunan industry 1 3,23 12. Keterlibatan masyara- kat dalam mem- berikan rekomendasi Masyarakat terlibat dalam pem- berian rekomendasi 30 96,77 Masyarakat tidak dilibatkan da- lam pemberian rekomendasi 1 3,23 13. Pengaruh terhadap kemajuan di desa Ada pengaruh karena banyak warga pendatang 26 83,87 Perangkat Desa / Ke- lurahan Tidak ada pengaruh perkem- bangan desa 5 16,13 14. Perhatian industri ter- hadap masyarakat Ada bantuan untuk masyarakat 30 96,77 Tidak ada bantuan masyarakat 1 3,23 15. Kesempatan lapangan kerja Diutamakan warga sekitar 28 90,32 Tidak diutamakan warga sekitar 3 9,68 16. Perhatian pihak industri terhadap sara- na dan prasarana Ikut membantu dalam pem- bangunan sarana umum 24 77,42 Tidak ikut membantu dalam pembangunan sarana 7 22,58 17. Tingkat kepadatan dan keramaian lalu lintas Terjadi kemacetan pada jam ma- suk dan pulang kerja 19 61,29 Tidak ada pengaruh kemacetan lalu lintas 12 38,71 18. Produksi padi di desa ini setelah dibangun - nya industri Terjadi penurunan jumlah produksi padi 17 54,84 Tidak terjadi penurunan produksi padi 14 45,16 19. Jumlah tanah pertanian Terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 20 64,52 Tidak Terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 11 35,48 20. Pembangunan industri baru Setuju ada industri baru 24 77,42 Tidak setuju ada industri baru 7 22,58

## 194 Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami
Hasil  wawancara  peneliti  didapatkan  bahwa  57  orang  masyarakat  (76%)  dan  24 orang perangkat desa/kelurahan (77,42%) menyatakan lebih mendukung adanya industri di  lingkungan  sekitarnya  karena  hal  ini  juga  dapat  meningkatkan  ekonomi  bagi masyarakat  di  sekitar  daerah  industri.  Adanya  perkembangan  industri  telah  merubah pola  pikir  masyarakat  yang  awalnya  menggantungkan  hidup  dalam  usaha  pertanian berubah  menjadi  usaha  sektor  industri  baik  sebagai  pekerja  swasta  yang  bekerja  pada industri  maupun  menjadi  wiraswasta  yang  menyediakan  jasa  di  sekitar  industri  yang ada dengan cara menyewakan tempat kos, membuka warung/rumah makan dan tempat parkir akibat dari aktivitas pekerja industri yang ada.
Kondisi  mendukungnya  masyarakat  terhadap  adanya  industri  sebagaimana  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Kuat  Ismanto  dkk  (2012,  39)  bahwa  sebagian masyarakat  membentuk  kegiatan  atau  usaha  yang  mendukung  aktivitas  dari  industri, misalnya  membuka  warung  makan,  menjual  pakaian  di  depan  pintu  gerbang  pabrik, atau bahkan membuka jasa penitipan motor. Disamping itu juga banyak dari masyarakat yang menjadi pekerja di industri. Hal tersebut sejalan seperti yang terjadi di Kabupaten Semarang, dengan adanya industri maka muncul aktivitas ekonomi baru di sekitar lokasi industri,  dimana  masyarakat  menjajakan  dagangannya  kepada  para  pekerja  sektor industri.  Dampak  secara  ekonomi  tersebut  tentu  akan  membantu  masyarakat  dalam meningkatkan pendapatan.
Selain secara ekonomi, perkembangan industri juga mempengaruhi perkembangan wilayah yang ada. Suatu wilayah yang terdapat banyak industri memiliki perkembangan wilayah yang pesat. Hasil penelitian Nurul Istiqomah dkk (2014) bahwa perkembangan wilayah  setelah  berdirinya  beberapa  industri  membuat  perekonomian  menjadi  lebih berkembang  dengan  indikator  banyaknya  aktivitas  ekonomi  masyarakat.  Aktivitas ekonomi  muncul  karena  banyaknya  permintaan  baik  barang  dan  jasa  di  sekitar  lokasi industri. Hal ini diamati oleh peneliti ketika melakukan observasi dan berdasarkan hasil wawancara bahwa 56 orang masyarakat (74,67%) dan 26 orang perangkat desa/kelurahan (83,87%)  menyatakan  akibat  adanya  industri  mempengaruhi  perkembangan  wilayah  di sekitarnya  berupa  terbantunya  perekonomian  masyarakat  dengan  bekerja  sebagai karyawan industri, selain itu banyak pekerja industri dari luar daerah yang berdatangan ke wilayah tersebut.
Dampak lingkungan yang dirasakan adalah penurunan jumlah tanah pertanian di Kabupaten  Semarang,  yang  merupakan  salah  satu  dampak  yang  terjadi  akibat peningkatan  jumlah  industri.  Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  masyarakat  yang
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya... 195 bertempat tinggal di sekitar lokasi industri bahwa menurut 53 orang (70,67%) terjadinya perubahan  penggunaan  tanah  pertanian  menjadi  non  pertanian  merupakan  salah  satu dampak  dari  pembangunan  industri.  Masyarakat  di  sekitar  lokasi  industri memanfaatkan  tanahnya  yang  semula  sebagai  tanah  pertanian  menjadi  tanah  non pertanian  untuk  dibangun  tempat  kos,  warung  makan  dan  penitipan  motor  yang dianggap masyarakat lebih praktis dibanding dengan mengelola tanah pertanian.
Permasalahan  lain  yang  ditimbulkan  akibat  perkembangan  industri  adalah berkurangnya  tenaga  kerja  sektor  pertanian.  Sutaryono  (2007,  70)  menjelaskan  bahwa pesatnya  perkembangan  industri  akan  memberikan  implikasi  pada  lapangan  kerja  di bidang  pertanian,  hal  inilah  yang  sedang  terjadi  di  Kabupaten  Semarang  bahwa regenerasi tenaga kerja sektor pertanian menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh  masyarakat  petani.    Tenaga  kerja  sektor  pertanian  yang  ada  saat  ini  merupakan orang - orang  yang  sudah  melewati  usia  produktif  sehingga  akan  mempengaruhi pengelolaan  tanah  pertanian  baik  pada  masa  tanam,  perawatan  maupun  masa  panen. Sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk bekerja di sektor industri atau memilih untuk menjadi wiraswasta.
Hasil  penelitian  Imam  Nawawi  dkk  (2015)  bahwa  keberadaan  industri  di  suatu wilayah membawa pengaruh pada mata pencaharian penduduk dengan tingkat korelasi tinggi.  Adanya  pembangunan  industri  telah  merubah  mata  pencaharian  masyarakat yang  semula  mayoritas  sebagai  petani  beralih  menjadi  karyawan  pabrik.  Penurunan jumlah  petani  di  Kabupaten  Semarang  harus  diantisipasi  oleh  pemerintah  daerah  agar pengelolaan tanah pertanian dapat dilaksanakan dengan optimal.
3. Kesesuaian  Penggunaan  Tanah  untuk  Industri  Tahun  2017  terhadap  Rencana Tata Ruang Wilayah
a. Pola Ruang dan Struktur Ruang Kabupaten Semarang
1) Pola Ruang Kabupaten Semarang
Pengaturan pemanfaatan ruang di Kabupaten Semarang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  Semarang  Tahun  2011 - 2031.  Berdasarkan  Pola  Ruang  Kabupaten  Semarang bahwa  kawasan  peruntukan  industri  diarahkan  dengan  luas  1.399,99  Ha  atau  sebesar 1,39 % dari total luas Kabupaten Semarang. Kawasan peruntukan industri tersebut diara- hkan pada 8 (delapan) kecamatan sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 4 berikut :
196 Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami
Gambar 4. Luas Lokasi per Kecamatan sebagai Kawasan Peruntukan Industri menurut RTRW
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2011
Gambar 4  menunjukkan  bahwa  pemerintah  menetapkan kawasan  peruntukan in- dustri  antara  lain  di  Kecamatan  Ungaran  Barat  dengan  luas  37,22  Ha,  Ungaran  Timur seluas  31,64  Ha,  Bergas  seluas  218,25  Ha,  Bawen  seluas  357,47  Ha,  Pringapus  seluas 244,19 Ha, Tengaran seluas 144,05 Ha, Kaliwungu seluas 202,69 Ha dan Susukan seluas 164,48 Ha. Kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri terluas be- rada di Kecamatan Bawen mengingat lokasinya yang strategis karena dilewati oleh jalan nasional yaitu Semarang - Solo dan Semarang - Magelang.
2) Struktur Ruang Kabupaten Semarang
Struktur ruang di Kabupaten Semarang terdiri dari pusat pelayanan kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Pusat pelayanan kegiatan terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dan Pusat  Pelayanan  Kawasan  (PPK).  Arahan  penetapan  lokasi  peruntukan  industri  pada struktur ruang termasuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pusat Pelayanan Kawa- san  (PPK)  terdiri  dari  pengembangan  kawasan  industri,  pengembangan  kawasan  per- tanian  produktif  dan  pengembangan  kawasan  pariwisata  berbasis  budaya,  alam  dan agrowisata sebagaimana telah disebutkan pada tabel 2.
Sistem  jaringan  prasarana  wilayah  meliputi  sistem  prasarana  utama  yang  terdiri dari jaringan transportasi darat dan jaringan perkeretaapian, sedangkan sistem prasarana lainnya  terdiri  dari  sistem  jaringan  energi,  sistem  jaringan  telekomunikasi,  sistem jaringan  sumberdaya  air,  sistem  jaringan  prasarana  pengelolaan  lingkungan  dan pengembangan  jalur  evakuasi  bencana.  Sistem  jaringan  prasarana  akan  mempengaruhi perkembangan pada suatu wilayah tertentu khususnya industri.
Sutaryono dan Mahendra (2003, 61) menjelaskan bahwa untuk menopang kegiatan industri  diperlukan  daerah - daerah  yang  strategis  khususnya  dari  segi  aksesibilitas seperti  keterjangkauan  dengan  prasarana  transportasi,  sentra - sentra  pemasaran  dan
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya... 197 pusat  pemerintahan.  Hal  ini  sebagaimana  terjadi  pada  Kecamatan  Susukan  dan Kaliwungu  yang  letaknya  jauh  dari  akses  jalan  nasional  Semarang - Boyolali  dan Kecamatan  Ungaran  sebagai  Ibu  Kota  Kabupaten  Semarang.  Kecamatan  Susukan  dan Kaliwungu  berdasarkan  struktur  ruang  wilayah  telah  ditetapkan  sebagai  PPK  Industri, akan  tetapi  sampai  dengan  tahun  2017  tidak  ada  perkembangan  industri  pada  kedua kecamatan  tersebut.  Perkembangan  industri  berada  pada  kecamatan  yang  memiliki sistem  jaringan  prasarana  yang  telah  memadai  sebagaimana  dapat  dilihat  pada  tabel  4 berikut :
Tabel 4. Pengaruh Struktur Ruang terhadap Luas Penggunaan Tanah untuk Industri dan Perubahan Penggunaan Tanah
Sumber : Analisis, 2018
Berdasarkan  tabel  4  diketahui  bahwa  terdapat  pengaruh  struktur  ruang  terhadap luas penggunaan tanah untuk industri dimana kecamatan yang memiliki sistem jaringan prasarana  yang  memadai  memiliki  perkembangan  industri  yang  lebih  besar  dibanding kecamatan  yang  telah  ditetapkan  sebagai  PPK  Industri  namun  sistem  jaringan  prasa-
No. Kecamatan Pusat Pela- yanan Kegiatan Sistem Jaringan Prasarana Luas Penggunaan Tanah untuk Industri (Ha) Luas Peru- bahan Penggunaan Tanah (Ha) 1. Pringapus PPK Industri Jalan Tol Sema- rang - Salatiga 60,70 43,12 2. Bawen PPK Industri Jalan Tol Sema- rang - Salatiga 91,73 25,60 Jalan Nasional Semarang - Boyolali Jalan Nasional Semarang Mage- lang 3. Tengaran PPK Industri Jalan Nasional Semarang - Boyolali 57,79 20,56 4. Susukan PPK Industri Jalan Lokal 0 0 5. Kaliwungu PPK Industri Jalan Lokal 0 0,99

## 198 Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami
rananya  belum memadai.  Tersedianya  jaringan  prasarana  tentunya mempermudah  dis- tribusi  terhadap  produk  yang  dihasilkan  oleh  industri.  Dari  tabel  tersebut  dapat diketahui  bahwa  terdapat  keterkaitan  antara  struktur  ruang  wilayah,  perkembangan industri dan perubahan penggunaan tanah pada suatu wilayah.
b. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Industri Tahun 2017 terhadap RTRW
Posisi  letak  yang  strategis  dan  tersedianya  sumber  daya  alam  yang  melimpah membuat Kabupaten Semarang menjadi sentral bagi dunia industri di Provinsi Jawa Ten- gah.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  adanya  penyimpangan  pemanfaatan  ruang  yang dilakukan.  Penyimpangan  pemanfaatan  ruang  dapat  berupa  penggunaan  tanah  untuk beberapa macam aktivitas dan kepentingan dengan tidak memperhatikan kondisi RTRW yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  setempat,  sehingga  terjadi  ketidaksesuaian penggunaan  tanahnya  terhadap  RTRW.  Kesesuaian  penggunaan  tanah  untuk  industri terhadap RTRW dapat dilihat pada tabel 5 berikut:
Tabel 5. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Industri terhadap RTRW
Sumber : Analisis, 2018
No. Kecamatan RTRW
Jumlah (Ha) Kawasan peruntukan industri Kawasan peruntukan perkebunan Kawasan peruntukan permukiman pedesaan Kawasan peruntukan permukiman perkotaan Kawasan peruntukan pertanian holtikultura Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan S (Ha) TS (Ha) S (Ha) TS (Ha) S (Ha) TS (Ha) S (Ha) TS (Ha) S (Ha) TS (Ha) S (Ha) TS (Ha) 1. Ungaran Timur 26,55 - - - - - - 33,23 - - - - 59,78 2. Ungaran Barat 9,29 - - - - - - 6,76 - - - - 16,05 3. Bergas 118,35 - - 6,78 - 1,53 - 31,75 - - - 35,79 194,20 4. Pringapus 42,36 - - 2,76 - 0,07 - 6,50 - - - 9,01 60,70 5. Bawen 70,33 - - 0,65 - 0,28 - 16,90 - - - 3,58 91,73 6. Ambarawa - - - - - 0,21 - - - - - - 0,21 7. Tuntang - - - 0,30 - 0,45 - - - - - - 0,75 8. Getasan - - - 1,87 - 0,48 - - - - - - 2,36 9. Pabelan - - - 0,12 - - - - - - - 0,49 0,61 10. Jambu - - - - - 0,98 - 0,79 - - - - 1,77 11. Banyubiru - - - - - 2,31 - - - - - 0,02 2,33 12. Tengaran 21,17 - - 9,22 - 0,11 - 23,32 - 3,97 - - 57,79 13. Bringin - - - 0,64 - - - - - - - 1,15 1,79 Jumlah 288,05 0 0 22,34 0 6,42 0 119,25 0 3,97 0 50,04 490,07
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya... 199
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui kesesuaian penggunaan tanah untuk industri terhadap RTRW di setiap kecamatan yang terdapat sebaran industri. Kecamatan dengan penggunaan tanah untuk industri terluas berada di Kecamatan Bergas yaitu seluas 194,20 Ha, sedangkan terkecil yaitu Kecamatan Ambarawa dengan luas wilayah yang terdapat industri 0,21 Ha.
Penggunaan  tanah  untuk  industri  di  Kabupaten  Semarang  menempati  6  (enam) jenis  peruntukan  kawasan  berdasarkan  RTRW.  Keenam  jenis  peruntukan  kawasan  ter - sebut  antara  lain  kawasan  peruntukan  industri,  perkebunan,  permukiman  pedesaan, perkotaan, pertanian holtikultura dan pertanian tanaman pangan. Berdasarkan data yang diperoleh, luas keseluruhan penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 adalah 490,07 Ha. Adapun kesesuaian penggunaan tanah untuk industri tersebut terhadap RTRW ada- lah sebagai berikut:
Gambar 5. Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Industri
Sumber : Analisis, 2018
Gambar 5 menunjukkan bahwa hampir separuh dari luas keseluruhan penggunaan tanah yang digunakan untuk industri tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang. Penggunaan tanah untuk industri seluas 288,05 Ha (58,78%) telah sesuai dengan RTRW, sedangkan tanah seluas 202,02 Ha (41,22%) tidak sesuai dengan RTRW. Ketidaksesuaian tersebut  terjadi  pada  kecamatan  yang  memiliki  kondisi  geografis  yang  strategis  se- bagaimana  dapat  dilihat  pada  tabel  4.  Ketidaksesuaian  terjadi  di  kecamatan  yang  me - miliki  aksesibilitas  tinggi  seperti  Kecamatan  Ungaran  Barat,  Ungaran  Timur,  Bergas, Bawen,  Pringapus  dan  Tengaran.  Hal  ini  sebagaimana  hasil  penelitian  Hapsari  dan Ritohardoyo (2015, 7) bahwa faktor geografis seperti jenis tanah, lokasi, ketersediaan air, dan kemiringan lereng mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan tanah.
Ketidaksesuaian  penggunaan  tanah  untuk  industri  tersebut  jika  melihat  data mengenai arahan pola ruang Kabupaten Semarang bahwa tanah dengan luas 1.399,99 Ha diperuntukkan  sebagai  kawasan  industri,  sedangkan  berdasarkan  data  penggunaan

## 200 Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami
tanah  tahun  2017,  kawasan  industri  yang  sudah  terbangun  yaitu  seluas  490,07  Ha. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel 6 berikut :
Tabel 6. Kondisi Arahan RTRW sebagai Kawasan Peruntukan Industri dengan Industri yang Terbangun Tahun 2017 Kabupaten Semarang
Sumber : Analisis, 2018
Tabel 6 menunjukkan bahwa industri yang sudah terbangun sampai dengan tahun 2017 berada pada 13 (tiga belas) kecamatan dengan total luas 490,07 Ha atau sebesar 0,49 %  dari  total  luas  wilayah  Kabupaten  Semarang,  sedangkan  jika  melihat  kondisi  RTRW kawasan yang diperuntukan industri hanya berada pada 8 (delapan) kecamatan dengan total luas 1.399,99 Ha atau sebesar 1,39 % dari total luas wilayah Kabupaten Semarang.
Penggunaan  tanah  untuk  industri  yang  telah  sesuai  dengan  RTRW  tersebar  di Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran Barat, Bergas, Pringapus, Bawen dan Tengaran. Hal ini  dikarenakan  keenam  kecamatan  tersebut  dalam  RTRW  sudah  ditetapkan  sebagai kawasan  peruntukan  industri,  akan  tetapi  dengan  ditetapkannya  sebagai  kawasan  per - untukan  industri  tidak  dipungkiri  bahwa  terdapat  beberapa  penggunaan  tanah  yang
No. Kecamatan Luas (Ha) Arahan RTRW (Kawasan Peruntukan Industri) Industri Terbangun (Tahun 2017) 1. Ungaran Barat 37,22 16,05 2. Ungaran Timur 31,64 59,78 3. Bergas 218,25 194,20 4. Bawen 357,47 91,73 5. Pringapus 244,19 60,70 6. Tengaran 144,05 57,79 7. Kaliwungu 202,69 0,00 8. Susukan 164,48 0,00 9. Tuntang 0,00 0,75 10. Pabelan 0,00 0,61 11. Jambu 0,00 1,77 12. Getasan 0,00 2,36 13. Bringin 0,00 1,79 14. Banyubiru 0,00 2,33 15. Ambarawa 0,00 0,21 1.399,99 490,07 Total Luas
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya... 201 digunakan untuk pembangunan industri yang tidak sesuai dengan arahan yang tertuang di  dalam  RTRW.  Selain  itu,  terdapat  penggunaan  tanah  lain  selain  industri  yang  me - nempati  kawasan  peruntukan  industri,  sehingga  dengan  perkembangan  industri  yang semakin pesat di Kabupaten Semarang dan dengan tersedianya tanah walaupun bukan termasuk daerah sebagai kawasan peruntukan industri, maka menyebabkan pergeseran pembangunan  industri  ke  lokasi - lokasi  yang  tidak  sesuai  kawasan  peruntukan  sesuai dalam  RTRW,  sebagai  contoh  adalah  kawasan  peruntukan  industri  di  Kecamatan Ungaran Timur seperti gambar 6 di bawah ini :
Gambar 6. Perbandingan Proporsi Luasan Kawasan Peruntukan Industri dengan Penggunaan Tanah untuk Industri di Kecamatan Ungaran Timur
Sumber : Analisis, 2018
Gambar 6 menunjukkan kondisi ketidaksesuaian penggunaan tanah untuk industri pada  Kecamatan  Ungaran  Timur.  Kecamatan  Ungaran  Timur  merupakan  salah  satu kecamatan  yang  telah  ditetapkan  sebagai  kawasan  peruntukan  industri  dengan  luas wilayah 31,64 Ha, sedangkan industri yang telah terbangun adalah seluas 59,78 Ha. Jika melihat  hal  tersebut  industri  terbangun  lebih  luas  dibandingkan  dengan  luas  kawasan yang  ditetapkan  sebagai  kawasan  peruntukan  industri,  sementara  itu  masih  terdapat kawasan  peruntukan  industri  yang  belum  terbangun  di  kecamatan  selain  Ungaran Timur.  Seharusnya  arah  pengembangan  industri  dapat  diarahkan  menuju  daerah  yang sudah ditetapkan untuk industri tetapi belum terbangun sehingga dapat meminimalisir penyimpangan arahan pola ruang.
Melihat industri  terbangun  tahun 2017  tersebut,  terdapat 2  (dua) kecamatan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan RTRW akan tetapi kondisi  eksisting  di  lapang  pembangunan  industri  belum  menyentuh  pada  kedua kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Susukan. Sementara itu, industri yang terbangun justru berada di beberapa kecamatan yang tidak sesuai dengan arahan  RTRW  yang  antara  lain  Kecamatan  Tuntang  dengan  industri  terbangun  seluas 0,75 Ha, Kecamatan Pabelan seluas 0,61 Ha, Kecamatan Jambu seluas 1,77 Ha, Kecamatan Getasan seluas 2,36 Ha, Kecamatan Bringin seluas 1,79 Ha, Kecamatan Banyubiru seluas

## 202 Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami
2,33  Ha  dan  Kecamatan  Ambarawa  seluas  0,21  Ha.  Pembangunan  industri  di  beberapa kecamatan  yang  tidak  sesuai  pada  arahan  fungsi  kawasan  tersebut  berada  pada penggunaan tanah yang diperuntukan sebagai kawasan selain industri.
Kesesuaian penggunaan tanah untuk industri tidak hanya dilihat berdasarkan Pola Ruang tetapi juga dilihat berdasarkan Struktur Ruang dalam RTRW. Jika melihat arahan Pola Ruang bahwa kawasan peruntukan industri terdapat di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran  Timur,  Bergas,  Bawen,  Pringapus,  Tengaran,  Kaliwungu  dan  Susukan sedangkan  menurut  arahan  Struktur  Ruang  Wilayah  Pusat  Pelayanan  Kawasan  (PPK) pengembangan industri berada di Kecamatan Pringapus, Bawen, Tengaran, Susukan dan Kaliwungu.  PPK  pengembangan  industri  hanya  berada  pada  5  (lima)  kecamatan dikarenakan lokasi tersebut dapat dikembangkan menjadi pusat - pusat ekonomi dengan memanfaatkan Jalan Tol Semarang - Solo.
Pada  Kecamatan  Ungaran  Barat,  Ungaran  Timur  dan  Bergas  tidak  termasuk wilayah PPK pengembangan industri karena di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur termasuk dalam wilayah PKN Kedungsepur yang merupakan kawasan perkotaan pendukung  kawasan  metropolitan  Semarang  dalam  pelayanan  permukiman  dan  jasa - jasa  perkotaan  lainnya  akan  tetapi  pada  kedua  kecamatan  tersebut  terdapat  beberapa lokasi yang dapat digunakan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan arahan dalam  Pola  Ruang.  Ditetapkannya  kedua  kecamatan  tersebut  sebagai  kawasan peruntukan  industri  berdasarkan  arahan  Pola  Ruang  dikarenakan  lokasi  industri  yang ada  di  kedua  kecamatan  tersebut  merupakan  industri  yang  telah  berdiri  sejak  lama sehingga hal tersebut terakomodasi ke dalam kawasan peruntukan industri berdasarkan arahan  Pola  Ruang.  Pada  saat  ini  Kecamatan  Ungaran  Barat  dan  Ungaran  Timur  lebih diprioritaskan  sebagai  pelayanan  permukiman  dan  jasa - jasa  perkotaan  lainnya  seperti kantor - kantor pusat pemerintahan Kabupaten Semarang.
Adanya lokasi industri yang  tidak  sesuai dengan arahan  pola  ruang  dan  struktur ruang  wilayah  seperti  di  Kecamatan  Pabelan,  Jambu,  Getasan,  Bringin,  Banyubiru  dan Ambarawa terjadi  karena  pada lokasi industri  di kecamatan  tersebut  merupakan  lokasi industri yang  telah  lama  berdiri  sebelum  RTRW  Kabupaten  Semarang  ditetapkan  pada tahun  2011.  Setelah  ditetapkannya  RTRW  Kabupaten  Semarang  tidak  terdapat  industri baru  yang  berkembang  pada  6  (enam)  kecamatan  tersebut,  sehingga  penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi dikarenakan belum terakomodasinya industri lama yang ada pada keenam lokasi tersebut pada saat penyusunan RTRW.
Industri yang terdapat di Kecamatan Tuntang merupakan industri yang melanggar perizinan  yang  diberikan  dimana  izin  yang  diberikan  adalah  pergudangan  tetapi digunakan  sebagai  industri.  Lokasi  industri  tersebut  berdiri  pada  tahun  2014  dimana
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya... 203 pihak  pengelola/perusahaan  melakukan  sosialisasi  kepada  perangkat  desa  dan masyarakat  bahwa lokasi  tersebut  telah mendapatkan izin dan akan  beroperasi  sebagai industri  pengolahan.  Seiring  berjalannya  waktu  ternyata  lokasi  tersebut  dalam perizinannya bukanlah sebagai industri pengolahan akan tetapi diizinkan sebagai lokasi pergudangan. Hal ini terjadi karena pihak pengelola telah menyalahi izin yang diberikan sehingga pada tahun 2018 lokasi tersebut dihentikan sebagai industri pengolahan. Lokasi tersebut dapat kembali dimanfaatkan apabila digunakan sesuai izin yang diberikan yaitu sebagai  lokasi  pergudangan.  Pelaksanaan  penutupan  lokasi  industri  dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak - pihak terkait yang salah satunya melibatkan perangkat desa dalam upaya proses koordinasi penegakan Perda Kabupaten Semarang.
Pelaksanaan penegakan Perda dilakukan dalam rangka terciptanya pembangunan yang sesuai dengan arahan RTRW yang telah ditetapkan terutama dalam perkembangan pembangunan  industri.  Sikap  tegas  dari  pemerintah  diperlukan  agar  tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun  lingkungan  sehingga  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  RTRW  dapat diminimalisir.  Hasil  analisis  Peta  Kesesuaian  Penggunaan  Tanah  untuk  Industri  Tahun 2017 tertuang dalam gambar 7 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2.
Gambar 7. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah untuk Industri Tahun 2017
204 Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Dampak  pembangunan  industri  terhadap  perubahan  penggunaan  tanah  di Kabupaten  Semarang  tahun  2011 - 2017  mengakibatkan  jumlah  luas  tanah  pertanian berupa  sawah  irigasi,  sawah  non  irigasi,  tegalan  maupun  kebun  campuran  mengalami penurunan  sebesar  253,32  Ha.  Perubahan  penggunaan  tanah  terbesar  terjadi  pada penggunaan  tanah  untuk  industri  yaitu  seluas  146,10  Ha  (28,84%).  Berdasarkan  hasil wawancara bahwa terdapat 53 orang masyarakat (70,67%) dan 20 orang perangkat desa/ kelurahan  (64,52%)  menyatakan  industri  berdampak  terhadap  perubahan  penggunaan tanah, 57 orang masyarakat (76%) dan 24 orang orang perangkat desa/kelurahan (77,42%) menyatakan  setuju  dengan  adanya  industri  di  lingkungannya,  49  orang  masyarakat (65,33%)  dan  19  orang  perangkat  desa/kelurahan  (61,29%)  menyatakan  industri berdampak  pada  kemacetan  lalu  lintas  pada  saat  jam  masuk  dan  pulang  karyawan industri, 56 orang masyarakat (74,67%) dan 26 orang perangkat desa/kelurahan (83,87%) menyatakan  bahwa  industri  berpengaruh  terhadap  perkembangan  desa,  48  orang masyarakat  (64%)  dan  28  orang  perangkat  desa/kelurahan  (90,32%)  menyatakan masyarakat  sekitar  lokasi  industri  diutamakan  dalam  memperoleh  pekerjaan,  55  orang masyarakat  (73,33%)  dan  30  orang  perangkat  desa/kelurahan  (96,77%)  menyatakan bahwa  industri  berperan  dalam  memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  dan lingkungan  sekitarnya,  38  orang  masyarakat  (50,67)  dan  24  orang  perangkat  desa/ kelurahan (77,42%) menyatakan pihak industri terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana  umum  di  sekitarnya,  46  orang  masyarakat  (61,33%)  menyatakan  tidak  ada limbah  industri  yang  mengganggu  lingkungan,  30  orang  perangkat  desa/kelurahan (96,77%)  menyatakan  bahwa  perangkat  desa  dan  masyarakat  terlibat  dalam  pemberian izin  industri  dan  17  orang  perangkat  desa/kelurahan  (54,84%)  menyatakan  bahwa adanya industri berdampak pada penurunan produksi padi di wilayahnya.
Hasil  analisis  kesesuaian  penggunaan  tanah  untuk  industri  tahun  2017  terhadap RTRW  Kabupaten  Semarang  menunjukkan  bahwa  penggunaan  tanah  untuk  industri seluas  288,05  Ha  telah  sesuai  dengan  RTRW  yaitu  sesuai  dengan  kawasan  peruntukan industri,  sedangkan  tanah  dengan luas 202,02 Ha digunakan  untuk industri yang  tidak sesuai  dengan  kawasan  peruntukan  industri.  Masih  terdapat  beberapa  lokasi  industri yang  berada  diantara  permukiman  penduduk  sehingga  hal  ini  dapat  mengganggu masyarakat dan lingkungan sekitar industri. Kondisi RTRW Kabupaten Semarang telah berjalan  selama  kurun  waktu  6  tahun  sehingga  banyak  ditemukan  kondisi  eksisting penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW yang ditetapkan.
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya... 205

## 2. Saran
a. Perlu dilakukan pengendalian terhadap perubahan penggunaan tanah yang terjadi di  Kabupaten  Semarang  sebagai  akibat  dari  dampak  perkembangan  industri. Pengendalian  perubahan  penggunaan  tanah  dapat  melibatkan  masyarakat  secara langsung  dengan  cara  sosialisasi  dan  edukasi  serta  penyiapan  sistem  pengaduan masyarakat dalam melaporkan adanya pembangunan di wilayah sekitarnya. Selain itu  berkurangnya  pekerja  sektor  pertanian  akibat  perkembangan  industri  dan masih adanya industri yang tidak mengolah limbahnya secara baik harus menjadi perhatian khusus pemerintah dengan cara penyediaan alat - alat pertanian modern, edukasi dan sosialisasi kepada para petani melalui kelompok - kelompok tani, serta pengawasan dari  desa/kelurahan  dan  masyarakat  dalam  mengatasi  permasalahan limbah industri.
b. Melihat  kondisi  industri  di  Kabupaten  Semarang  yang  tersebar  di  beberapa wilayah  maka  perlu  dilakukan  penataan  terhadap  industri - industri  tersebut  agar kedepannya  dapat  menempati  suatu  kawasan  industri  terpadu  sehingga pengelolaan baik fisik maupun lingkungan dapat berjalan dengan baik. Peraturan RTRW  Kabupaten  Semarang  saat  ini  sudah  berjalan  selama  6  (enam)  tahun sehingga perlu dilakukan revisi peraturan mengenai RTRW Kabupaten Semarang. Revisi  peraturan  tersebut  harus  melibatkan  instansi - instansi  terkait  sehingga peraturan  penataan  ruang  dapat  mengakomodasi  berbagai  kepentingan pembangunan wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  2017, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Semarang Menurut Lapangan  Usaha 2012 – 2016, Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Semarang,
Semarang.
Hapsari, Anindyakusuma dan Su Ritohardoyo 2015, ‘ Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Peri - Urban ’ Jurnal Bhumi Vol. 4, No. 4 .
Ismanto, Kuat dkk 2012, ‘ Transformasi Masyarakat Petani Mranggen Menuju Masyarakat Industri, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Mei 2012 , hlm35 - 48.
Istiqomah,  Nurul  dkk  2014, ‘ Dampak  Kawasan  Industri  di  Desa  Butuh  terhadap Perekonomian dan Keinginan Berwirausaha di Kecamatan Mojosongo, Boyolali ’,
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 14, No. 1.
206 Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi, Westi Utami
Lagarense,  Vinny  Indah  dkk  2015, ‘ Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Alih  Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan ’, Jurnal Cocos, Vol. 6, No. 3.
M.  Nur, Djakaria  2007, ‘ Dampak  Pembangunan  Kawasan Industri di  Kabupaten  Bekasi terhadap  Alih  Fungsi  Lahan  dan  Mata  Pencaharian  Penduduk ’ Jurnal Geografi Gea. Vol. 7, No. 2.
Mulyadi,  Mohammad  2015, ‘ Perubahan  Sosial  Masyarakat  Agraris  ke  Masyarakat Industri  dalam  Pembangunan  Masyarakat  di  Kecamatan  Tamalate  Kota Makassar ’, Jurnal Bina Praja. Vol. 7, No. 4, hlm 311 - 322.
Nawawi,  Imam  dkk  2015, ‘ Pengaruh  Keberadaan  Industri  terhadap  Kondisi  Sosial Ekonomi  dan  Budaya  Masyarakat  Desa  Lagadar  Kecamatan  Marga  Asih Kabupaten Bandung ’, Jurnal Sosietas, Vol. 5, No. 2.
Susila,  Wayan  R. dan  IDM Darma  Setiawan   2007, ‘ Peran Industri  Berbasis  Perkebunan dalam  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pemerataan:  Pendekatan  Sistem  Neraca Sosial Ekonomi, Jurnal Agro Ekonomi, Vol. 25, No. 2, hlm 125 - 147.
Sutaryono  dan  R.  Agus  Mahendra  2003, ‘ Industrialisasi  dan  Perubahan  Penggunaan Tanah  di  Kawasan  Industri  Ungaran  Kabupaten  Semarang  Provinsi  Jawa Tengah ’ Jurnal Bhumi, Nomor 6 Tahun 3, hlm 61 - 75.
Sutaryono  2007, Dinamika  Penataan  Ruang  dan  Peluang  Otonomi  Daerah, Tugu  Jogja Grafika, Yogyakarta.
Wibowo,  Catur  Setyo  2015, ‘ Dampak  Pengalihan  Fungsi  Lahan  Sawah  Pada  Produksi Padi  Sampai  Tahun  2018  dan  Implikasinya  Terhadap  Ketahanan  Pangan Wilayah  (Studi  di  Kecamatan  Jaten  Kabupaten  Karanganyar  Propinsi  Jawa Tengah) ’, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 21, No. 2, hlm 107 - 117.
Yusriadi  2010, Industrialisasi  dan  Perubahan  Fungsi  Sosial  Hak  Milik  Atas  Tanah, Genta Publishing, Yogyakarta.
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya... 207