## J S P H

## Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis
Volume 1, Nomor 1, Maret 2016, Halaman 29-39 ISSN : 2502-7875

## TINJAUAN SOSIOLOGIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS KAMUS E-MUSRENBANG

## Masrizal

## Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

## Abstrak
Tulisan  ini  menjelaskan  bagaimana  ruang  partisipasi  perempuan  melalui  Musrena  (musyawarah rencana aksi perempuan) digerakkan kelompok perempuan pada akar rumput yang disebut organisasi Balee Inong yang ada di Banda Aceh. Terdapat 18 Balee Inong pada 90 gampong/desa. Pada tahapan ini  penulis  mendeskripsikan  temuan  tentang  perencanaan  pembangunan  berbasis  kamus  e- Musrenbang  dengan  pendekatan  kerangka  konsep  pemberdayaan  berspektif  gender  dengan pendekatan  participatory  rural  appraisal.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  tinjauan  kepustakaan, observasi,  wawancara  dan  FGD.  Hasil  penelitian  menunjukkan  dalam  aplikasi  e-Musrenbang  ini terdapat  kamus  usulan  berisi jenis-jenis  program  kegiatan  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD). Aplikasi  ini  dilengkapi  WebGis.WebGis  terkoneksi  dengan  Bappeda  sehingga  Gampong  memiliki opsi  memilih  lokasi  yang  menjadi  objek  usulan  pembangunan  yang  mereka  usulkan.  Per  Gampong diberikan  batasan  pagu  anggaran  berdasar  PIK  (Pagu  Indikatif  Kecamatan)  yang  merupakan  salah satu  kebijakan  Pemerintah  Banda  Aceh  dalam  proporsi  anggaran  untuk  kecamatan  dan  gampong, dimana pada tahun 2015 Musrena diarahkan pada penjelesan kesiapan kelompok Balee Inong dalam mengkoneksikannya dengan SKPD terkait dengan masing-masing gampong mendapat pagu 10% dari 200  juta  rupiah/gampong  dari  budgeting  data  yang  diperuntukkan  melalui  sumber  dana  APBD, sehingga  warga  bisa  mengakses  dan  memahami  secara  online  sampai  dimana  usulan  desa  mereka dapat diterima SKPD terkait.
Kata Kunci: perencanaan, partisipasi, perempuan, e-musrenbang

## SOCIOLOGICAL REVIEW OF DEVELOPMENT PLANNING BASED ON E- MUSRENBANG DICTIONARY

## Abstract
This  paper  describes  how  the  participation  of  women  through Musrena (consensus  action  plan female)  driven  group  of  women  at  the  grass-roots  organization  called  the  women's  centers  in Banda.There  are  18  women's  centers  in  90  village.  At  this  stage,  the  authors  describes  on development  planning  based e-Musrenbang dictionary  with  the  conceptual  framework  approach  to gender  empowerment  with  participatory  rural  appraisal  approach.  Data  collection  with  a  review  of literature, observation, interviews and FGD. The results showed in the application of e-Musrenbang there  are  proposals  dictionary  contains  the  types  of  programs  of  activities  of  regional  work  units (SKPD). The application comes WebGis.WebGis connected with the Agency so that the Village has the  option  to  choose  the  location  that  became  the  object  of  their  proposed  development  proposal. Each Village given limit budget ceiling based PIK (Indicative Ceiling Sub-district) which is one of the  policy  of  the  Government  in  the  proportional  budget  for  the  sub-district  and  village  levels. Musrena directed  for    readiness  group  Balee  Inong.  Each  village  receive  10%  of  the  indicative ceiling of 200 million rupiah/ village of budgeting data designated by source of funds Banda Aceh, so that citizens can access it online through their village where proposals are acceptable.
Keywords: planning, partisipation,women, e-Musrenbang

## LATAR BELAKANG
Sistem  perencanaan  pembangunan  dan penjaringan  aspirasi  masyarakat  selama  ini dilakukan  melalui  sistem  Musyawarah  Pe- rencanaan  dan  Pembangunan  (selanjutnya disingkat  Musrenbang)  yang  dilakukan mulai  dari  tingkat  gampong/desa  hingga tingkat  kabupaten/kota.  Pelaksanaan  dari satuan  unit  paling  rendah  di  tingkat  gam- pong  masih  berjalan top-down. Mekanisme perwakilan  masyarakat  biasanya  lebih  ba- nyak diwakili oleh ketua atau anggota Tuha Peut. Sehingga  terkesan  lebih  merupakan ajang  sosialisasi  pada  masyarakat  sekaligus sinkronisasi  antara  rencana  kerja  Satuan Kerja  Pemerintah  Aceh  (SKPA)  dengan Satuan   Kerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota (SKPK).  Di  samping  itu,  dalam  hal  waktu pelaksanaannya  sering  dikritik  terlampau singkat  sehingga  masyarakat  kurang  me- miliki  kesempatan  mengkritisi  maupun mengklarifikasi  usulannya,  selain  itu  seba- gian masyarakat juga seringkali datang tidak mempersiapkan diri sehingga tidak menguasai  substansi  dari  program-program yang diusulkan.
Secara teknis, dalam pelaksanaan Musrenbang  masih  dilakukan  secara  mara- ton  dan  paralel.  Mulai  dari  tingkat  gam- pong/desa  telah  disusun  jadwal  yang  dibuat oleh Bappeda Kota. Dalam satu  hari dibagi gampong yaitu pagi dan siang hari. Masing- masing  desa  dan  gampong  mengadakan musyawarah  di meunasah atau  kantor  balai pertemuan  gampong  dalam  waktu  3-4  jam. Jika  kita  mengamati  alur  perencanaan daerah,  dimana  Musrenbang  menjadi  salah satu  kegiatan  yang  harus  dilalui,  terlihat jelas  bahwa  perencanaan  lebih  bercorak tekno-kratik-formalistis  dalam  rangka  men- jaring  aspirasi  secara  adiministratif.  Rumu- san yang dihasilkan  lebih  banyak   bersifat
pembangunan  fisik  seperti  pembangunan pagar, renovasi kantor desa, perbaikan jalan, dan  pembangunan  gedung  pertemuan  dan sebagainya. Rumusan usulan telah diformalisasikan  dalam  bentuk  isian  form yang  sudah  disebarkan  oleh  Bappeda. Karena  Musrenbang  merupakan  forum berjenjang,  usulan-usulan  yang  disampai- kan  di  tingkat  gampong  pun  akan  terus dibawa  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  sehing- ga disinilah persoalan akan muncul.
Misalnya,  persoalan  pertama,program yang  sudah  disepakati  pada  tingkat  bawah (gampong/desa)  belum  tentu  semuanya terakomodir  ketika  di  aspirasikan  ke  forum ditingkat  kecamatan  hingga  kabupaten/kota. Sehingga, banyak usulan-usulan tidak melihat  pada  kebutuhan  masing-masing ditingkat  gampong/desa,  yang  terjadi  seba- liknya,  usulan  yang  seharusnya  sudah  di- sampaikan  pada  tahun  sebelumnya  menjadi prioritas  kembali,  kerap  menjadi  pengu- langan  usulan  tahun  sebelumnya.  Persoalan kedua,  rendahnya  keterlibatan/partisipasi perempuan  di  dalamnya,  sehingga  secara langsung  ataupun  tidak,  banyak  program atau  kebijakan-kebijakan  yang  diterapkan oleh  Pemerintah  kabupaten/kota  sering bermasalah  terkait  sensitivitas  gender  dan cenderung  bias  gender.  Oleh  karena  itu, dilihat  dari  mekanisme  pelaksanaannya, tingkat  kehadiran  perempuan  yang  minim, rumusan  program  yang  dihasilkan  tidak berkeadilan  gender,  sehingga  dipandang perlu  terbangunnya  sebuah  wadah  yang sama  yang  dapat  menampung  seluruh persoalan  dan  kebutuhan  perempuan,  maka dirasa perlu diadakan Musrena.
Secara  umum  Musrena  bertujuan  untuk menciptakan  perencanaan  kota  Banda  Aceh berbasis  keadilan  gender  dengan  me- ngadaptasi  sistem  perencanaan bottom up
Tinjauan Sosiologis Perencanaan Pembangunan Berbasis Kamus e-Musrenbang, Masrizal
dan top  down .  Sedangkan  secara  khusus adalah: (1) sebagai wadah komunikasi lang- sung  bagi  kaum  perempuan  di  daerah sekaligus  pembelajaran  dalam  merumuskan suatu  rencana  aksi  pembangunan.  Di  sisi lain, menjadi ajang pembelajaran bagi kaum perempuan  untuk  ikut  berpartisipasi  aktif dalam  meng-utarakan  permasalahan  serta kebutuhannya  secara  nyata  dalam  kegiatan musrenbang.  (2)  Sebagai  salah  satu  dasar pertimbangan  proporsi  Anggaran  Pendapa- tan  dan  Belanja  Gampong  (APBG  atau Bantuan  Gampong).  (3)  Sebagai  upaya khusus  sementara  yang  dilakukan  pemkot untuk  memastikan  partisipasi  perempuan dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  monito- ring dan menikmati hasil pembangunan.
Manfaat  umum  musrena  adalah  dapat memperkuat  kapasitas  kaum  perempuan  di dalam  proses  perencanaan  pembangunan, dan  dapat  memberikan  masukan  kepada pemerintah mengenai aspirasi-aspirasi kaum perempuan,  mendengarkan  dengan  lebih jelas hal-hal apa yang menjadi aspirasi kaum perempuan  yang  bisa  jadi  belum  terakomo- dir  oleh  kaum  Adam,  dan  kemudian  dapat diintegrasikan  di  dalam  program  kerja pemerintah.  Sedangkan  manfaat  khu-sus adalah  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dapat mengetahui  keluhan,  permasalahan  dan kebutuhan  perempuan  sehingga    dapat  di rumuskan  solusi  penangulangan  dalam perencanaan pembangunan. Di masa kepemimpinan  almarhum  Mawardi  Nurdin dan  Illiza  Sa’aduddin  Djamal,  Musrena (musyawarah rencana aksi perempuan) yang dijalankan  berdasarkan  Peraturan  Walikota (Perwal No 52 tahun 2009) telah mendapatkan  penghargaan  secara  nasional dalam  bidang  partisipasi  perempuan  dalam pembangunan.  Selanjutnya Walikota  mem- bentuk organisasi perempuan tersebut dengan  sebutan  Balee  Inong  dengan  diberi-
kan  SK  yang  dibuat  oleh  Kantor  Pember- dayaan  Perempuan  Dan  Keluarga  Beren- cana (PPKB).
Balee  Inong  adalah  sekumpulan  indivi- du  perempuan  yang  saling  bekerjasama dalam  menyelesaikan  persoalan  pembangu- nan, baik  dari tingkat  gampong/desa hingga ketingkat  kecamatan  sampai  dengan  kabu- paten/kota. Organisasi ini hanya ada di Kota Banda  Aceh,  dan  tidak  ada  diwilayah  lain diluar  Kota  Banda  Aceh,  dengan  jumlah organisasi  sampai  sekarang  Bale  Inong berjumlah BI sekarang 18.
Sebagaimana diketahui pada tahun 2015 ini  Bappeda  Kota  Banda  Aceh  telah merancang  Kamus  e-Musrenbang  yang  di dalam  program  tersebut  pagu  indikatifnya dari budgeting 200 Juta rupiah pergampong, dimana  10%  diperuntukkan  untuk  kegiatan organisasi Balee Inong yang berada pada 90 gampong  dan  90  %  lainnya  untuk  kegiatan gampong  yang  dikelola  oleh  aparatur gampong.  Selama  ini  organisasi  BI  ini berada  ditingkat  kemukiman,  jadi  sebagai sebuah  organisasi  yang  baru  mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Banda Aceh  maka  sangat  diperlukan  pengetahuan tentang  bagaimana  merancang  program kegiatan  yang  mendukung  capaian  MDGs ( Millenium  Development  Goals) .  Untuk  itu penulis ingin melihat kekuatan dan kelemahan yang dipraktikkan oleh organisasi  Bale  inong  dalam  partisipasinya melalui  Musrena  sebagai  sebuah  afirmatif Musrenbang  yang  belum  berpihak  pada kebutuhan perempuan.
Berikutnya  adalah  pemimpin  yang memiliki  kapasitas  diri  bersaing  dengan pemimpin  global.  Mereka  mampu  memba- wa bangsa ini berdaya tawar tinggi,  sehing- ga  mampu  disegani  oleh  bangsa  lain.  Tidak seperti  yang  kita  amatai  sekarang,  Negara sering  kali  dintervensi  oleh  bangsa  asing.
Negara  masih  “diinjak-diinjak”,  wilayah kedaulatan  masih  di  tabrak,  dan  kekayaan milik  bangsa  Indonesia  masih  dicuri  dan dijajah.  Anehnya  pemimpin  kita  masih tenang-tenang  saja.  Kita  butuh  pemimpin yang  tegas  terhadap  bangsa  lain  yang berusaha  mengganggu  keutuhan  bangsa  ini. Selain  itu,  Indonesia  butuh  pemimpin  yang mampu  mengangkat  martabat  bangsa  ini, bukan secara citra, melainkan secara fakta.
Terakhir,  menurutnya  Indonesia  butuh pemimpin  yang  mau  hidup  sederhana, pemimpin  yang  sudah  selesai  dengan dirinya sendiri,  punya integritas tinggi,  juga mampu  menjadi  contoh  bagi  yang  lain. Bangsa ini butuh  pemimpin  yang demikian, karena  Indonesia  sedang  mengalami  krisis nilai,  krisis  moral,  dan  krisis  contoh  pe- mimpin yang baik 1 .

## METODE PENELITIAN
Dalam mengkaji partisipasi perem-puan yang  tergabung  dalam  organisasi  Balee Inong  dalam  Musrena    pendekatan  yang  di- gunakan melalui  metode Kualitatif  dengan teknik  pengumpulan  datanya:  tinjauan kepustakaan,  observasi,  wawancara,  dan FGD ( focus group discussion ).

## Kerangka Teoritik
Dalam  kajian  teori  ini  penulis  akan menggambarkan beberapa bentuk model ke- rangka  analisis  teori  gender  yang  dikem- bangkan oleh beberapa ahli yang digunakan untuk  melihat  model  konsep  pelaksanaan Musrena  melalui  kekuatan  organisasi  ke- lompok  perempuan  pada  level  akar  rumput yang  disebut  dengan Balee  Inong di  Kota Banda Aceh antara lain:
1 Hasil  wawancara  dengan  Moh.  Husen, mahasiswa  matematika  UWKS,  tanggal  30 September 2014

## Harvard Framework
Kerangka analisis gender Harvard lebih concern dengan  membuat  pembagian  kerja gender  ( division  of  labour ),  peran  dalam pengambilan keputusan, tingkat kontrol atas sumberdaya  yang  kelihatan.  Tiga  data  set utama  yang  diperlukan:Siapa  melakukan apa,  kapan,  di  mana,  dan  berapa  banyak alokasi  waktu  yang  diperlukan?  Hal  ini dikenal sebagai “profil aktifitas”.Siapa yang memiliki akses dan kontrol (seperti pembuat an  kebijakan)  atas  sumber  daya  tertentu? Hal  ini  kerap  dikenal  dengan  “profil  akses dan kontrol”. Dan terakhir siapa yang memi- liki  akses  dan  kontrol  atas  “benefit”  seperti produksi pangan, uang dan sebagainya. Fak- tor  yang  mempengaruhi  perbedaan  dalam pembagian kerja berbasis gender, serta akses dan kontrol yang ada pada “profil aktifitas” dan  “profil  akses  dan  kontrol”.  Tujuan  dari alat  analisis  ini  adalah  membedah  alokasi sumberdaya ekonomis terhadap laki-laki dan perempuan,  membantu  perencana  proyek untuk  lebih  efisien  dan  meningkatan produktifitas secara keseluruhan.

## Kerangka Moser
Kerangka  Moser  atau  sering  disebut dengan The  Gender  Roles  Framework, Secara  singkat,  kerangka  ini  menawarkan pembedaan  antara  kebutuhan  praktis  dan strategis  dalam  perencanaan  pemberdayaan komunitas  dan  berfokus  pada  beban  kerja perempuan. Uniknya, ia tidak berfokus pada kelembagaan  tertentu  tetapi  lebih  berfokus pada  rumah  tangga.Tiga  konsep  utama  dari kerangka ini adalah: pertama , peran lipat tiga ( triple  roles )  perempuan  pada  tiga  aras: kerja  reproduksi,  kerja  produktif  dan  kerja komunitas.  Ini  berguna  untuk  pemetaan pembagian  kerja  gender  dan  alokasi  kerja . Kedua, berupaya untuk  membedakan antara kebutuhan yang bersifat praktis dan strategis
Tinjauan Sosiologis Perencanaan Pembangunan Berbasis Kamus e-Musrenbang, Masrizal
bagi  perempuan  dan  laki-laki.  Kebutuhan strategis berelasi dengan kebutuhan transformasi  status  dan  posisi  perempuan (seperti  sub-ordinasi).  Sedangkan  ketiga, pendekatan  analisis  kebijakan  –  dari  fokus pada  kesejahteraan  ( welfare ),  Kesamaan ( equity ),  anti  kemiskinan,  efisiensi  dan pemberdayaan.

## Kerangka Konsep
Konsep Longwe tentang kerangka kerja. ”Pemberdayaan”  atau  sering  diistilah- kan  dengan Longwe  Framework .  Kerangka Longwe berfokus  langsung pada penciptaan situasi/pengkondisian  dimana  masalah  ke- senjangan,  diskriminasi  dan  subordinasi diselesaikan.  Longwe  menciptakan  jalan untuk  mencapai  tingkat  pemberdayaan  dan kesederajatan  ( equality )  di  mana  ditunjukan bahwa  pemenuhan  kebutuhan  dasar-praktis perempuan  tidak  pernah  sama  dengan, pemberdayaan  maupun  sederajat  ( equal ). Pengambilan  keputusan  (kontrol)  merupa- kan puncak dari pemberdayaan dan kesederajatan ( equality ).

## Kerangka  AnalisisRelasi  Sosial  Naela Kabeer
Kerangka  ini  didasarkan  pada  ide bahwa  tujuan  pembangunan  adalah  pada kesejahteraan  manusia  ( human  well-being ), yang  terdiri atas  survival,  security dan  oto- nomi.  Produksi  dilihat  bukan  hanya  relasi- nya  terhadap  pasar,  tetapi  juga  reproduksi tenaga  kerja,  kegiatan  subsistent,  dan kepedulian  lingkungan  hidup.  Menganalisis ketimpangan  gender  yang  ada  di  dalam distribusi sumber daya, tanggung jawab dan kekuasaan. Menganalisis relasi antara orang, relasi mereka dengan sumber daya, aktifitas dan  bagaimana  posisi  mereka  melalui  lensa kelembagaan, dan menekankan
kesejahteraan  manusia  ( human  well  being ) sebagai tujuan utama dalam pembangunan.

## Konsep  Web  Geographic  Information System (WebGIS)
Menurut  Prahasta  (2007),  WebGIS adalah  aplikasi  GIS  atau  pemetaan  digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai  media  komunikasi  yang  berfungsi untuk    mendistribusikan,mempublikasikan, mengintegrasikan,  mengkomunikasikan  se- kaligus   menyediakan informasi dalam ben- tuk  teks,  peta  dijital  serta  menjalankan fungsi–fungsi  analisis  dan query yang  ter- kait  dengan  GIS  melalui  jaringan  internet. Sedangkan  menurut  Setiawan  dan  Rabbasa, penggunaan  data  spasial  dirasakan  semakin diperlukan untuk  berbagai  keperluan seperti penelitian,  pengembangan  dan  perencanaan wilayah,  serta  manajemen  sumber  daya alam.Pengguna  data  spasial  merasakan minimnya  informasi  mengenai  keberadaan dan  ketersediaan  data  spasial  yang  dibutuh- kan.  Penyebaran  (diseminasi)  data  spasial yang  selama  ini  dilakukan  dengan  meng- gunakan media yang telah ada yang melipu- ti  media  cetak  (peta), cd-rom ,  dan  media lainnya  yang  dirasakan  kurang  mencukupi kebutuhan  pengguna.  Pengguna  diharuskan datang  dan  melihat  langsung  data  tersebut pada  tempatnya  (data  provider).  Hal  ini mengurangi  mobilitas  dan  kecepatan  dalam memperoleh informasi mengenai data tersebut.  Karena  itu  dirasakan  perlu  adanya WebGIS.
Arsitektur  aplikasi  pemetaan  di  web dibagi  menjadi  dua  pendekatan  sebagai berikut :
a) Pendekatan Thin Server
Pendekatan  ini  memfokuskan  diri  pada sisi  server.  Hampir  semua  proses  dan  ana- lisis  data  dilakukan  berdasarkan  request  di
sisi server. Data hasil pemrosesan kemudian dikirim ke client dalam format standar. b) Pendekatan Thick Client
Pada  pendekatan  ini,  pemrosesan  data dilakukan  disisi  client  menggunakan  bebe- rapa  teknologi  (Nuryadin,  2005).  Secara umum  pengembangan  dan  implementasi WebGIS akan menunjang penyebaran infor- masi data spatial. Sehingga orang awam pun akan dapat memiliki akses terhadap data dan hasil analisis GIS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Musrena sebagai Afirmatif
dari  Musrenbang
Berangkat  dari  persoalan  formalisme musrenbang  dengan  berbagai  masalahnya, kemudian  hadir  sebuah  ide  dari  wakil walikota Banda Aceh saat itu, dan sekarang sudah menjadi Walikota menggantikan Alm. Mawardi  Nurdin,  untuk  membuat  wadah yang  dapat  menampung  aspirasi  kaum perempuan dalam perencanaan pembangunan  kota,  yaitu  musrena.  Forum ini dibentuk oleh Pemerintah Kota, atas tiga inisiator  utama  yaitu  Wakil  Walikota terpilih,  Illiza  Sa’aduddin  Djamal;  Fahmi- wati  dan  ibuk  Suzan  dari  GTZ-SLGSR, yang dalam pelaksanaan awal juga didukung oleh    berbagai  aktivis  lainseperti  Soraya Kamaruzzaman,  Ir  Badrunnisa,    Kusmawati Hatta, Ria Fitri, Tasmiati sebagai fasilitator. Yang seterusnya fasili-tator tersebut dilakukan  oleh  Kusmawati  Hatta,  Ridwan Ibrahim.  Forum  ini  dimulai  sejak  tahun 2007  dilaksanakan  di  tingkat  kecamatan yang dibagi dalam tiga regional.
Secara umum musrena bertujuan un-tuk mencipatakan  Perencanaan  Kota  Banda Aceh  Berbasis  Keadilan  Gender  dengan mengadaptasi sistem perencanaan bottom up dan top  down .  Sedangkan  secara  khusus adalah: (1) sebagai wadah komunikasi lang-
sung  bagi  kaum  perempuan  di  daerah  seka- ligus  pembelajaran  dalam  merumuskan suatu  rencana  aksi  pembangunan.  Di  sisi lain, menjadi ajang pembelajaran bagi kaum perempuan  untuk  ikut  berpartisipasi  aktif dalam  mengutarakan  permasalahan  serta kebutuhannya  secara  nyata  dalam  kegiatan Musrenbang.  (2)  Sebagai  salah  satu  dasar pertimbangan  proporsi  Anggaran  Pendapa- tan  dan  Belanja  Gampong  (APBG  atau Bantuan  Gampong).  (3)  Sebagai  upaya khusus  sementara  yang  dilakukan  pemerin- tah  kota  untuk  memastikan  partisipasi perempuan  dalam  perencanaan,  pelaksa- naan,  monitoring  dan  menikmati  hasil pembangunan.
Manfaat  umum  musrena  adalahdapat memperkuat  kapasitas  kaum  perempuan  di dalam  proses  perencanaan  pembangunan, dandapat  memberikan  masukan  kepada pemerintah  mengenai  aspirasi-aspirasi  ka- um perempuan, mendengarkan dengan lebih jelas hal-hal apa yang menjadi aspirasi kaum perempuan, dan kemudian dapat diintegrasikan didalam program kerja pemerintah.  Sedangkan  manfaat  khusus adalah  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dapat mengetahui  keluhan,  permasalahan  dan kebutuhan  perempuan  sehingga    dapat  di rumuskan  solusi  penanggulangan  dalam perencanaan pembangunan.
Untuk  memperkuat  keberadaannya  dari sisi  legal-formal,  kemudian  dimunculkan sejumlah  regulasi  di  tingkat  lokal,  yakni: Perwal  Musrena  No  52  tahun  2009 ,  Qanun Kota  Berkeadilan  Gender;  Posisi  Perem- puan  yang  Menduduki  Jabatan  Strategis  di Pemerintahan;  Rencana  Pemerintah  Jangka Menengah  (2007-2012);  Renstra,  Renja, KUA/PPAS.
Sedangkan  regulasi  nasional  yang  dija- dikan  sandaran  dan  juga  untuk  menjaga sustainibilitas  khususnya  terkait  dengan
Tinjauan Sosiologis Perencanaan Pembangunan Berbasis Kamus e-Musrenbang, Masrizal
hambatan-hambatan  adininistratif  merujuk regulasi  pembangunan  partisipatif,  utama- nya  adalah:  UU  RI  No.  25  Th.  2004  (UU 25/2004)  tentang  Sistem  Perencanaan  Pem- bangunan  Nasional  (SPPN);  UU  RI  No.  32 Th.  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, dan;UU  RI  No.  33  Th.  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah;UU  RI  No.  7  Th.  1984 tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai Pengha-pusan  Segala  Bentuk  Diskriininasi Terhadap  Perempuan  (Lembaran  Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara  3277);UU  RI  No  39  tahun  1999 tentang  Hak  Azasi  Manusia;  UU  RI  No  23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  rumah  tangga;UU  RI  No.  25  Tahun 2000  tentang  Propenas  khususnya  Bab  VIII tentang  kedudukan  dan  kualitas  hidup perempuan;  UU  RI  No.  11  tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh,  terutama  pada: pasal  75  tentang  keterwakilan  perempuan dan  Partai  politik  lokal,  Pasal  138  tentang perempuan  dan  pembentukan  MPU,pasal 154  tentang  perempuan  dan  perekonomian, pasal 215 tentang perempuan dan pendidikan,  pasal  23l  tentang  perempuan dan  anak  dan  HAM.  Pasal  226  tentang perem-puan  dan  kesehatan  dan  psikososial; kemudian  Instruksi  Presiden  RI  No.  9 Tahun.  2000  tentang  Pengarusutamaan Gender  dalam  Pembangunan  Nasional;PP No.  19  Tahun  2001  mengenai  pengarusu- tamaan  gender;  Surat  Edaran  Bersama (SEB)  Menteri  Negara  Perencanaan  Pem- bangunan  Nasional/  Kepala  Bappenas  dan Menteri Dalam Negeri No.0008/M. PPN/01/2007  dan  050/264A/SJ  tentang Petunjuk Teknis Penvelenggaraan MUSRENBANG  Tahun  2007.  SEB  ini merupakan peraturan transisi sambil menunggu  keluamya  peraturan  pemerintah (PP)  sebagai  aturan  pelaksanaan  UU
SPPN;Konvensi  Mengenai  Hak-hak  Politik Perempuan  ( Convention  on  the  Political Rights  of  Women,  New  York  31  March 1953 ),  Indo-nesia  meratifikasi  konvensi tanggal 16 Desember 1998);Protokol Obsional  terhadap  Konvensi  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan;PP  No.  8  Tahun  2008  tentang Tahapan  dan  Tata  Cara  Penyusunan,
Pengendalian, Pe-laksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah.

## Keunggulan  kamus  e-Musrenbang  bagi warga kota Aceh
Keunggulan  aplikasi  Kamus  e-Musren- bang  adalah  masyarakat  dapat  mengikuti sejauh  mana  sudah  usulan  program  pemba- ngunan  mereka  diakomodir  oleh  Pemerin- tah  kota  Banda  Aceh,  melalui  SKPD  (satu- an  kerja  pemerintah  daerah)  terkait.  Dalam aplikasi  ini  terdapat  kamus  usulan  berisi jenis-jenis  program  kegiatan  SKPD  yang sudah  memiliki  harga  satuan,  sehingga operator  gampong  tinggal  memilih  dan memasukkan  volume  yang  dibutuhkan. Aplikasi  ini  juga  dilengkapi  dengan  Web- Gis  yang  dikoneksikan  dengan  WebGis Bappeda  sehingga  gampong  memiliki  opsi memilih  lokasi  yang  menjadi  objek  usulan pemba-ngunan  yang  mereka  usulkan.“Per gampong/desa  diberikan  batasan  pagu anggaran  berda-sarkan  PIK  (Pagu  Indikatif Kecamatan)  yang  merupakan  salah-satu kebijakan  Pemerintah  Banda  Aceh  dalam proporsional  anggaran  untuk  tingkat  keca- matan  dan  gampong/desa.  Dengan  hadirnya aplikasi  ini,  diharapkan  kualitas  perenca- naan  yang  melibatkan  masyarakat  secara langsung  dapat  terlaksana  dengan  baik, sehingga cita-cita kota Banda Aceh menjadi Cyber City lebih cepat terwujud.
Hal  lain  dari  kajian  ini  bisa  kita merujuk  pada  konsep  pemberdayaan  yang
dikembangkan  melalui  pendekatan Partici- patory  Rural  Appraisal (PRA),  atau  kajian pemberdayaan  yang  dikembangkan  oleh Longwe  berfokus  langsung pada penciptaan situasi/pengkondisian  di  mana  masalah  ke- senjangan,  diskriminasi  dan  subordinasi diselesaikan.  Longwe  menciptakan  jalan untuk  mencapai  tingkat  pemberdayaan  dan kesederajatan  ( equality )  di  mana  ditunjukan bahwa  pemenuhan  kebutuhan  dasar-praktis perempuan  tidak  pernah  sama  dengan, pemberdayaan  maupun  sederajat  ( equal ). Pengambilan  keputusan  (kontrol)  merupa- kan  puncak  dari  pemberdayaan  dan  kese- derajatan ( equality ).
Musrenbang  sebagai  suatu  kegiatan tahunan  yang  diamanatkan  oleh  Undang- Undang,  merupakan  ajang  bertemunya warga gampong untuk mendiskusikan permasalahan  mereka  dan  memutuskan prioritas  pembangunan  jangka  pendek. Musrenbang  merupakan  bentuk  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  secara bottom-up dengan  memastikan  pemba- ngunan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Dalam rangka  mensosialisasikan  sistem  baru  mus- renbang  secara  online,  Bappeda  mengun- dang  para  camat  dan geuchik /kepala  desa dalam  kawasan  Kota  Banda  Aceh  untuk memperkenalkan  aplikasi  electronic  Mus- renbang.
Selanjutnya  pada  tahun  2015,  kelom- pok  perempuan  yang  tergabung  dalam organisasi Balee Inong mendapatkan penge- tahuan  tentang  sistem  operasional  e-mus- renbang  karena  dari  pagu  Indikatif  Gam- pong  yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh,  ang- garan  10%  dari  gampong  dikelola  oleh kelompok  perempuan,  dimana  contohnya pada  anggaran  tahun  2016  mendatang,  dari total  Anggaran  200  juta  rupiah  Pergam- pong/desa  maka  10  %  nya  diperuntukkan bagi  program  kegiatan  yang  berhubungan
dengan  perempuan.  Dimana  di  Banda  Aceh ada 90 Gampong jadi ada sekitar, 1,8 Milyar Rupiah  akan  dikelola  oleh  Kelom-pok perempuan yang tergabung dalam organisasi Balee  Inong  tersebut.  Selama  ini  organisasi Balee  Inong  ini  didampingi  oleh  Badan Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga Berencana  Kota  dan  lembaga Women’s Development Centre Kota Banda Aceh.
Realisasi  Musrena  terhadap  Kebijakan Pembangunan berperspektif Gender.
Pascaada musrena sebagai forum aspirasi  bagi  perempuan  Kota  Banda  Aceh dalam  pembangunan,  telah  banyak  manfaat yang  dirasakan,  baik  dari  sektor  ekonomi, pendidikan,  budaya,  agama,  politik  dan sektor  sosial  lainnya.  Begitu  juga  dengan instansi  terkait,  program  kegiatan  yang direalisasikan  lebih  mengarah  kepada  kebu- tuhan  masyarakat,  bukan  hanya  sekedar program  asal  jaadi  yang  tanpa  memiliki dukungan  penuh  dari  masyarakat,  terutama kelompok  perempuan  sebagai  objek  peneri- ma manfaat bantuan.
Sejak  musrena  direalisasikan  sejak tahun  2007,  program  yang  mengarah  kepa- da  kepentingan  perempuan  terealisasikan sedikit  demi  sedikit  dengan  tidak  lagi  me- lihat  kepentingan  yang  diimplementasikan mengarah kepada kepentingan  yang bersifat sementara,  hanya  untuk  perempuan  semata tetapi  mengarah kepada  kepentingan  gender (laki-laki  dan  perempuan).  Misalnya  dalam forum  tersebut,  adanya  usulan  yang  kemu- dian  terealisasi  seperti,  penambahan  modal usaha dana bergulir, penerangan lampu jalan gampong/desa,  pelatihan tajhiz mayat,  dan kagiatan  sosial  lainnya.  Selan-jutnya  pada tahun  2015,  pagu  indikatif  gampong diperuntukkan  untuk  perempuan  10%  dari APBK.  Sehingga  banyak  program  yang diusulkan  membantu  pembangunan  kota
Tinjauan Sosiologis Perencanaan Pembangunan Berbasis Kamus e-Musrenbang, Masrizal
yang  menjawab  visi  dan  misi  Kota  Banda Aceh  sejak  2007-2012,  hingga  2012-2017. Namun  berjalannya  program  kegiatan  yang diprakarsai  oleh  kelompok  perempuan  ini tidak terlepas dari sikap kepemimpinan yang dinampakkan oleh Illiza Sa’aduddin Djamal, sebagai  seorang  perempuan  yang  lahir  dari kader  partai  politik,  dan  juga  organisasi Perempuan  yang  ada  di  kota  Banda  Aceh, baik  organisasi  dilevel  desa  (Balee  Inong) Juga  LSM  di  level  kota,  seperti  WDC, KKTGA,  Flower,  RPUK,  Annisa  Centre, MISPI,  Balai  Syura,  LBH,  dan  LSM lainnnya  yang  berada  di  Ibukota  Provinsi Aceh.
Selanjutnya Peranan dan Fungsi Organisasi  Masyarakat  Sipil  di  Kota  Banda Aceh,  Peranan  dan  tanggung  jawab  organi- sasi masyarakat sipil dalam Musrenbang dan Musrenadapat dijelaskan:
1. Adanya  Pengembangan  koalisi  strategis dan  jaringan  yang  efektif  untuk  mem- pengaruhi  pengambilan  keputusan  da- lam  proses  perencanaan  dan  pengang- garan  di  daerah  untuk  menerapkan pengnggaran partisipatif;
2. Disamping  sebagai  peserta  mereka  juga berperan  menjadi  fasilitator  Musren- bang;
3. Memberikan  advokasi,  pelatihan,  pen- dampingan, penelitian, dan analisis ang- garan;
4. Menyediakan  dan  meningkatkan  akses masyarakat  pada  informasi  perencanaan dan  penganggaran  agar  mereka  lebih peduli  dan  aktif  berkontribusi  dalam prosesnya;
5. Menciptakan  forum  publik  untuk  men- dorong  pembahasan  APBD  sebelum APBD disetujui dan disahkan;
6. Melakukan kampanye untuk  mendorong transparansi anggaran;
7. Memantau  dan  mengevaluasi  anggaran dan kinerja pelayanan publik;
8. Membantu  DPRK  untuk  melakukan tinjauan (review) dan penilaian terhadap dampak anggaran yang diusulkan peme- rintah  daerah,  terutama  dampak  ang- garan  bagi  usaha  pengentasan  kemis- kinan  dan  penerapan  standar  pelayanan minimal;
9. Bekerjasama dengan media cetak ataupun  elektronik  untuk  memastikan tujuan-tujuan  perencanaan  dan  peng- anggaran  partisipatif,  proses,  dan  hasil- hasilnya dipublikasikan.
Begitu  juga  dengan  peranan  dan  fungsi DPRD  Kota  Banda  Aceh,  untuk  mengu- atkan  keterlibatan  DPRD  dalam  Musren- bang  dan  Musrena  khususnya  dan  semua tahapan  proses  perencanaan  pada  umum- nya. Di samping  jadwal waktu reses DPRD perlu  disinkronisasikan  dengan  jadwal waktu  Musrenbang  dan  kalender  perenca naan  dan  penganggaran  daerah.  Dengan demikian  DPRD  dapat  berkontribusi  aktif dan  efektif  dalam  Musrenbang  pada  saat kegiatan  tersebut  dilaksanakan.  Dimana pada  saat  Musrena  berlangsung  DPRK  men dengarkan  paparan  masing-masing  kelom pok  organi-sasi  Perempuan  Kota  Banda Aceh  yang  tergabung  dalam  organi  sasi Balee Inong, dan titik tekan yang paling ber pengaruh terhadap realiasasi program Musrena  adalah  anggota  legislatif  yang  ter pilih  dari  Dapil  (daerah  pemilihan)  tertentu mesti  hadir,  dan  berkontribusi  dalam  forum tersebut.  Peranan  dan  fungsi  DPRK  yang diperkuat  dalam  forum  Musrena  sebagai berikut:
1. Adanya  keterlibatan  aktif  dari  komisi, komite  DPRD  yang  relevan  dalam diskusi,  peninjauan,  dan  evaluasi  usulan masyarakat dalam Musrena dan
Musrenbang;
2. Pemahaman terhadap kebutuhan danaspirasi    masyarakat    disuarakan dalam  Musrenbang    dan    memberikan masukan atas prioritas program berdasarkan prioritas masayarakat;
3. Terdapatnya  konsistensi  dan  keseim- bangan  antara  program  dan  anggaran tahunan  daerah  dengan  prioritas  nasi- onal  dan  provinsi  dan  antara  prioritas sektoral dengan alokasi anggaran;
4. Musrenbang  menerapkan  standar  kon- sultasi  publik  yang  sesuai;  mencermati kebutuhan  pengembangan  regulasi  un- tuk  dimasukkan  dalam  program  Renja DPRK  mendukung  program  dan  kegia- tan yang diprioritaskan di Musrena pada pengusulan Musrenbang.
Advokasi  anggaran  berkeadilan  gender mulai  diterapkan  sejak  2001  oleh  beberapa LSM  anggota  forum  Gender  Budget Analysis yang bekerja pada tingkat nasional dengan  jaringan  di  daerah  dan  anggota forum  yang  bekerja  di  daerah.  Pada  level nasional,  forum  tersebut  melakukan  advo- kasi  gender  budget  dengan  mendesak Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) agar  mengalokasikan  anggaran  sebesar  30 persen  untuk  sektor  pendidikan,  kesehatan 15  persen,  dan  anggaran  pemberdayaan perempuan  5  persen  dari  APBN  (Ketetapan MPR  Nomor  6  Tahun  2002).  Untuk  di Banda Aceh dikuatkan lagi  dengan lahirnya Perwal Musrena Nomor 52 tahun 2008 yang meng-haruskan  5%  dari  Alokasi  Anggaran pada SKPD diarahkan pada realiasi program yang  berkeadilan  gender.  Berdasarkan  dari berbagai  kekuatan  hukum  tersebut  sehingga kegiatan  Musrena  di  Kota  Banda  Aceh berjalan dengan baik dan akan diberhentikan ketika  Musrenbang  sudah  mengakomodir partisipasi penuh perempuan dalam musrenbang,  hingga  tahun  kesembilan
musrena  masih  dilihat  ada  kekurangan, untuk  itu  musrena  yang  berada  dibawah kendali  Bappeda  Kota  Banda  Aceh  terus berbenah untuk perbaikan musrena selanjutnya  dengan  selalu  menjalin  koordi- nasi dengan pihak terkait.

## KESIMPULAN
Sebagai  bentuk  afirmatif  Musrenbang dari  pemerintah  dalam  rangka  peningkatan partisipasi  aksi  perempuan  dalam  pemban- gunan,  dibentuknya  Forum  Musrena  yang telah dilakukan terus menerus secara berke- sinambungan  selama  9  tahun,  sejak  2007- 2015,  di  Kota  Banda  Aceh,  dengan  meka- nisme  pelaksanaan  penjaringan  informasi dan  program  kegiatan  sejak  dari  Pra  Mus rena  yang  dirancang  dari  Desa/gam-pong, hingga  kelevel  Kecamatan,  sampai  dengan masuk  kedalam  realisasi  Musren-bang ditingkat  Kota,  sampai  sekarang  terus  di sempurnakan sesuai situasi dan kondisi. Dan hasil  setiap  tahunnya  juga  sudah  ada  yang diintergrasikan  ke  dalam  program  SKPK walaupun tidak meningkat secara signifikan. Oleh  karena  itu,  maka  sampai  saat  ini Musrena  masih  diperlukan  untuk  terus menjadi  wadah  pembelajaran  bagi  perem puan dalam mengeluarkan aspirasi dan inspi rasinya  serta  membantu  perenca  naan pembangunan  kota  yang  partisipatif gender ke  depan.  Selain  itu,  pelaksanaan  Musrena ini,  sudah  mulai  dikenal  dan  dipelajari  oleh berbagai  pihak  yang  berke  pentingan  dalam rangka pengem-bangan, penyempurnaan dan program  replikasi  untuk  melakukan  sistem peren-canaan  pem  bangunan  yang  partisi patif.    Dan  bahkan  organisasi  WDC  Banda Aceh  bekerjasama  denganPemerin-tah  Kota Banda  Aceh  dengan  dukungan  dana  dari Ford Foun dation telah melakukan sosialisasi program musrena melalui workshop  ke  Kabupaten/  kota  Lainnya  di
Tinjauan Sosiologis Perencanaan Pembangunan Berbasis Kamus e-Musrenbang, Masrizal
Aceh  seperti  Aceh  Selatan,  Aceh  Singkil, Kota Subulus-salam, Pidie Jaya, Aceh Besar dan  Sabang.  Dan  dari  hasil  Sosialisasi tersebut  didapatkan  bahwa  hampir  semua kabupaten/kota tersebut menjadikan Musrena  sebagai  sebah  contoh  yang  baik ( best practice ) dalam merealisasikan program  yang  berkeadilan  gender  didaerah masing-masing, dengan nama yang berbeda- beda,  ada  yang  disebut  dengan  Tim  Vokal Poin  Gender  atau  nama  lainnya  sesuai dengan  kesepakatan  masing-masing  daerah. Dan  bahkan  pemerintah  Kota  Banda  Aceh dengan adanya Musrena ini telah mendapatkan  Inovasi  Goverment  Awards dari Kementerian tahun 2012.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar,Arsyad.(1996). Media  Pembelajaran Raja Grafindo Persada, Jakarta Hurairah, Abu. (2006). Dinamika Kelompok (konsep dan Aplikasi), Refika Aditama, Bandung
Masrizal  dkk.    (2012). Analisis' Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan  di  Kota  Banda  Aceh , WDC, Ford Foundation- Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta.
Masrizal  dkk.  (2012). Modul  Musrena ,
WDC-  Ford  Foundation-  Pemko  Kota
Banda Aceh
Masrizal  dkk.  (2015). Modul  Pemberdayaan Perempuan (Sebuah Analisa Bale Inong dan Relasi Sosial)WDC- Ford Foundation- Pemko Kota Banda Aceh Umar, Nasaruddin dkk. (2003) Pemberdayaan Perempuan
Melalui Pemahaman Agama , PSG IAIN Sunan Ampel Surabaya Onny  S.  Prijono.  (1996). Pemberdayaan Masyarakat (Konsep,  Kebijakan  dan Implementasi), CSIS, Jakarta
Website: http://www.bandaacehkota.go.id/berita965- Dengan_eMusrenbang,_Masyarakat_Lebih _Terlibat_Dalam_Pembangunan.html#.Ve0 piyuUqKE
http://www.bappedabandaacehkota.go.id/ strategi/musrena.
https://trezegulum17.wordpress.com/2013/ 01/07/musyawarah-perencanaan- pembangunan-musrenbang/
http://kalyanamitra.or.id/eventsdetail.php? id=0&iddata=1
http://cgi.fisipol.ugm.ac.id