Volume 10 Nomor 2, Oktober 2017 Hlm 112-121 http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator ISSN: 1829-7935 Received: Agustus 2017; Accepted: Oktober 2017
Penguatan  Peran Pemerintah Desa untuk Mendorong Kesadaran Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan Minimal 12 Tahun sebagai Bagian dari Perwujudan Hak Anak (Studi Pada Kabupaten  Bangkalan)
 Aprilina Pawestri, Lucky Dafira Nugroho

## Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

## ABSTRAK
Berdasarkan data dari BPS Bangkalan tahun 2015 – 2016 presentase partisipasi atas pendidikan 12 tahun masih rendah. Jika melihat data dari BPS tersebut, maka program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang di galakkan oleh pemerintah belum bisa terlaksana secara maksimal di Bangkalan. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tersebut merupakan perwujudan dari hak anak untuk menempuh pendidikan. Hal tersebut telah diatur dalam UUD NRI 1945, UU SISDIKNAS, UU HAM, dan yang terbaru dengan adanya PERMENDIKBUD No. 19 Tahun 2016. Atas uraian latar belakang tersebut, maka perlu kiranya untuk dilakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, mencari solusi dengan melakukan penguatan peran pemerintah desa untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya angka partisipasi murni (APM) untuk pendidikan tingkat pertama dan menengah di Kabupaten Bangkalan disebabkan lokasi sekolah yang jauh, faktor jumlah sekolah yang sedikit untuk jenjang SMP dan SMA, faktor ekonomi dikarenakan pada jenjang SMA/SMK belum dapat di gratiskan 100%, dan faktor budaya di masyarakat yang lebih memilih untuk menikah muda atau untuk bekerja di bandingkan dengan sekolah. Untuk mendorong anak muda untuk tetap melanjutkan sekolah hingga ke jenjang pendidikan menengah perlu peran pemerintah desa melalui kepala desa.  Peran kepala desa tersebut berupa edukasi dan juga informasi kepada semua warganya mengenai program wajib belajar 12 tahun serta informasi mengani bantuan dana BOS dan PIP. Oleh karena itu, perlu penguatan peran pemerintah desa melalui kepala desa dalam menyukseskan program pendidikan wajib belajar 12 tahun.

## Kata Kunci: Pemerintah Desa – Kesadaran Masyarakat - Pendidikan – Hak Anak

## ABSTRACT
Based on data from BPS Bangkalan years 2015 – 2016 percentage participation over 12 years of education is still low. If you see data from BPS, then compulsory 12 (twelve) years in the Government stimulate cannot yet be implemented to its full potential in Bangkalan. Compulsory 12 (twelve) years is a manifestation of the right of the child to be educated. It would have been regulated in the Constitution , SISDIKNAS Act, Human Rights Act, and most recently with the presence of PERMENDIKBUD No. 19 Year 2016. Top description the background, then need to let to do research on factors – factors that cause is still low participation numbers Bangkalan Regency in education. In addition, find the solution by doing the strengthening of the role of Government the village to encourage public awareness in education at least 12 (twelve) years old. This research is the legal research for non doctrinal. The results showed that the low numbers of the pure participation (APM) for the first and secondary level education in Bangkalan distant school location caused, a factor of the number of schools that a bit for secondary and high school, economic factors due to the HIGH SCHOOL level on/CMS is not yet at 100% free, and cultural factors in the community who prefer to marry young or to work in compare with the school. To encourage young people to stay in school up to the level of secondary education need to role of Government the village through the village head. The role of the head of the village in the form of education and information to all citizens about the 12-year compulsory education program as well as information assistance fund mengani boss and PIP. Therefore, the necessary strengthening of the role of Government the village through the village head in the compulsory education programme contributed in 12 years.
Keywords : The Village Goverment – Public Awareness - Education - Right Of The Child
 Corresponding author : Address  : Jl. Raya Telang No. 2 Kamal-Bangkalan Email : aprilina_ad i kusumo@yahoo.co.id 112 © 2017 LPPM-UTM

## PENDAHULUAN
Pendidikan dalam sebuah negara memegang per- anan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan bangsa yang berpendi- dikan, maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang memungkinkan tecapai pening- katan kesejahteraan. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar bagi manusia. Tanpa adanya pendidi- kan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat, inilah sebenarnya maksud dasar dari Hak Asasi Manusia (HAM)  itu sendiri.
Oleh karena itu, hak pendidikan diatur den- gan tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada  Pasal  31 ayat (1) yang menyatakan ” setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidi- kan”. Adapun sebagai bentuk pemberian hak atas pendidikan, maka pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam ayat (3). Serta termuat dalam pembukaan sebagai bagian dari tujuan pembentukan negara. Hal ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negaranya.
Meskipun telah terdapat usaha pemer- intah dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan pembentukan beberapa peraturan perundang-un- dangan dalam melindungi warga negara dalam memperoleh pendidikan ataupun banyak di ber- bagai daerah yang telah memprogramkan pendidi- kan bebas biaya tidak hanya sampai jenjang SMP/ MTs/Sederajat bahkan memberikan pendidikan gratis hingga 12 tahun, ( https://www.kompasiana. com/abdi2000/realisasi-sekolah-gratis-di-sumsel-menuai sukses_5519e7a7813311da7a9de152 diakses 12 Agustus 2017). tetapi hal tersebut belum mencukupi seluruh aspek hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pada kenyataan di lapangan masih banyak kita te- mukan anak yang putus sekolah bahkan sama sekali tidak dapat mengenyam pendidikan.
Negara memiliki peran yang kuat bagi terwujudnya penyelenggaraan pendidikan. Negara dapat diartikan sebagai asosiasi manusia yang bek- erjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedang- kan tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya ( bonum publicum, common good, common weal ). Menurut Harold J. Laski, tujuan ne- gara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal ( creation of those conditions un- der which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires ). (Budiharjo 1996, 45) Negara menjadi pihak yang paling ber- tanggung jawab, karena berdasarkan sifat-sifatnya yang khusus, antara lain : memaksa, memonopoli dan mencakup semua, negara menjadi satu-satunya “organisasi” yang berdaulat, yang berhak mengatur
dan memaksakan kebijakan serta berbagai produk peraturan, atas nama masyarakat.(Sujatmoko 2010, 7 : 200) Terkait dengan terpenuhinya hak anak un- tuk mendapatkan pendidikan adalah tanggungjawab negara melalui pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota) bahkan hingga ke desa. Meski- pun tidak dapat dilepaskan peran orang tua dan masyarakat. Hingga saat ini problematika tentang pendidikan di Indonesia belum dapat terselesaikan dengan baik. Pemerintah mengupayakan pemban- gunan infrastruktur, tetapi terkait dengan kesadaran akan pentingnya menempuh pendidikan masih per- lu untuk diperbaiki.
Jumlah anak putus sekolah di tingkat SD maupun SMP di Indonesia terbilang cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari UNICEF pada ta- hun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni se- banyak 600 ribu anak usia SD dan 1,9 juta anak usia SMP ( https://student.cnnindonesia.com/eduka- si/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus- sekolah-di-indonesia/. Diakses Pada 15 Juli 2017). Ban- yak faktor yang menyebabkan tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu daerah yang menjadi perhatian karena tingkat pendidikan yang cukup rendah adalah di Pulau Madura khususnya di Kabuaten Bangkalan yang tersebar di 18 Kecamatan 8 Kelurahan dan 273 Desa. Pada tahun 2015 berdasarkan data BPS di Bangkalan dengan tingkat pendidikan paling ban- yak berpendidikan SD/MI sebesar 36,43% dan pal- ing rendah adalah tingkat pendidikan SMK sedera- jat sebesar 0,38% dari jumlah penduduk yang ada. http://bangkalankab.bps.go.id. Diakses 15 Jul 2017). Terdapat 60 persen siswa lulusan SD di Kabupaten Bangkalan tidak melanjutkan ke SMP. Sementara 50 persen siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke tingkat SMA untuk tahun 2016. (Hasil wawan- cara Syafiuddin Asmoro Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur diakses dalam https://www.timesindo- nesia.co.id/read/129946/20160805/210925/tingkat- pendidikan-warga-bangkalan-dinilai-sangat-ren- dah/ diakses 15 Juli 2017).
Dari data awal tersebut dapat di simpulkan bahwa anak-anak yang mengenyam pendidikan wa- jib belajar 9 tahun masih di bawah 50 %. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, dengan hanya ber- bekal ijazah SD/MI atau SMP jenis pekerjaan yang di dapat akan lebih banyak pada sektor non formal. Hak anak untuk menempuh pendidikanpun seakan terabaikan. Kondisi ini berbalik dengan daerah-dae- rah lain yang sudah dapat menerapkan pendidikan gratis hingga 12 tahun atau minimal pada sekolah negeri. Penyebab utama anak-anak khusunya di
114 | Aprilina Pawestri, Lucky Dafira Nugroho: Penguatan Peran Pemerintah
Bangkalan memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah salah satunya pada persoalan kemiskinan. Sesungguhnya jika dikaji ulang pendapatan Kabu- paten Bangkalan, masih tergolong tinggi, meskipun pemerintah kabupaten (PEMKAB)  telah membe- baskan biaya pendidikan bagi siswa miskin. (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas pendidikan Kabu- paten Bangkalan. “Jumlah siswa tingkat SLTA yang putus sekolah terdata sebanyak 46 orang. Jumlah siswa putus sekolah di Kabupaten Bangkalan se- banyak 186 orang atau hampir 200-an anak, hingga pertengahan 2015 tercatat sebanyak 140 anak putus sekolah untuk tingkat SLTP saja, belum termasuk SLTA yang di akses dalam  http://news.okezone. com/rea.d/2015/05/26/65/1155608/angka-anak-pu- tus-sekolah-di-pulau-madura-capai-200. diakses 15 Juli 2017). Selain itu masih rendahnya dukungan orang tua dan persepsi keliru sebagian masyarakat Madura. Jika lebih mementingkan soal jodoh anakn- ya di banding menempuh pendidikan yang tinggi, khususnya bagi anak perempuan, sehingga tidak su- lit kita jumpai anak di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Tidak hanya pernikahan dini, persoalan pendidikan juga berdampak pada masalah peker- jaan, banyak yang kemudian memilih untuk bekerja pada sektor non formal (pekerja rumah tangga), atau memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).. Meskipun ini bukanlah cerminan semua masyarakat Madura khususnya Bangkalan, hanya sebagian be- sar mereka yang berada di Pedesaan.
Problematika inilah yang hendak diurai dalam penelitian ini. Bagaimana menumbuhkan ke- sadaran bagi masyarakat di Bangkalan dengan meli- batkan Pemerintah Desa yang paling terlibat lang- sung dan mengerti kondisi masyarkat setempat. Dan khususnya memilih lokasi pedesaan, untuk dapat mengetahui angka partisipasi keluarga dalam men- dorong anak - anak untuk dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, serta langkah yang telah dan belum di lakukan oleh pemerintah desa. Meskipun amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), wajib belajar hanya 9 tahun  dari jenjang SD-SMP yang diperkuat dengan Peraturan Pemer- intah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar, namun pengupayaan untuk wajib belajar 12 tahun terus dilakukan, karena selama ini pelaksanaan wa- jib belajar 12 tahun tidak maksimal di banyak dae- rah. Salah satu faktor penyebabnya tidak ada kewa- jiban bagi daerah untuk memastikan akses hingga pendidikan menengah. Landasan hukum yang saat ini digunakan untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun salah satunya dengan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2016 ten- tang Program Indonesia Pintar (Permendikbud No. 19 Tahun 2016). Program ini berupa bantuan yang
diberikan untuk dapat menempuh pendidikan. Se- bagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 “PIP, ada- lah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidi- kannya”. Bisa digunakan untuk anak usia 6 sampai denga 21 tahun (Pasal 1 angka 3).
Dalam artikel ini hendak meneiliti men- genai peran pemerintah desa untuk mendorong ke- sadaran masyarakat dalam menempuh mendidikan minimal 12 tahun sebagai bagian dari perwujudan hak anak di Kabupaten Bangkalan. Pemerinta- han desa menjadi obyek penelitian karena keber- hasilan suatu negara dimulai dari desa. Selama ini tanggung jawab keberhasilan pendidikan di titik beratkan pada pemerintah selaku penyelenggaran negara khususnya pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), pada guru dan orang tua. Namum belum sepenuhnya memunculkan peran pemerintah desa karena sesungguhnya keterlibatan desa tidak hanya pada pembangunan infrastruktur di desa dan pengelolan dana desa, tetapi juga dapat berkontri- busi untuk meningkatkan kesadaran warganya akan pentingnya menempuh pendidikan 12 tahun.

## MET ODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal. Dimana hukum bukan hanya berupa nor- ma-norma, namun hukum juga merupakan gejala atau realitas sosial di masyarakat. (Amirudin dan Asikin, 2010 : 115) Dicari melalui proses searching and researching hubungan atau pola-pola hubun- gan entah yang korelasi entah yang kausal antara berbagai gejala  yang memanifestasikan hadirnya hukum didalam kenyataan, sebagaimana yang bias disimak oleh indera pengamatan. (Wignjosoebroto, 2013 : 120). Penelitian ini akan dilakukan di be- berapa lokasi dan instansi di Kabupaten Bangka- lan yaitu Dinas Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Desa Tambegan Kecamatan Aros- baya, Desa Keleyan Kecamatan Socah, Desa Kola Kecamatan Modung, dan Desa Separah Kecamatan Galis.
Tahapan penelitian diawali dengan men- egaskan masalah dengan cara merumuskannya ke dalam kalimat-kalimat interogatif, menduga jawa- ban secara spekulatif atas masalah yang diajukan, dan mencari bahan uji untuk melakukan verifikasi kebenaran baik dengan pengumpulan data dilapan- gan seperti wawancara narasumber baik khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, kepala desa di beberapa kecamatan di Bangkalan, orang tua serta anak yang putus sekolah/ tidak melanjutkan sekolah. Jika data yang terkumpul cukup, dilakukan analisis data, hingga diperoleh hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Pendidikan Di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabu- paten Bangkalan bahwa jumlah anak usia sekolah yang dibagi menjadi beberapa kategori yaitu anak usia 7-12 tahun termasuk kelompok usia SD, ke- mudian usia 13-15 tahun termasuk kelompok SMP, dan yang terakhir usia 16-18 masuk kategori SMA/ SMK. Jika dijumlahkan pada tahun 2016 jumlah anak pada usia SD secara keseluruhan di Kabupaten Bangkalan sebesar 110.794 sedangkan jumlah siswa yang terserap di SD Kabupaten Bangkalan tanpa melihat Kecamatan sebesar 112.347. Untuk sekolah Dasar, hampir tidak ditemukan anak-anak usia SD yang tidak menempuh pendidikan SD.
Hal tersebut bisa ditegaskan dari nilai APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI/Sedera- jat pada tahun 2016 Kabupaten Bangkalan yang mencapai 109,67 %. APM tersebut digunakan un- tuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia se- kolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Dari data APM tahun 2016 Kabupaten Bangkalan menggambarkan bahwa tidak ada penduduk usia SD yang tidak bersekolah bahkan banyak warga luar Kabupaten Bangkalan yang menyekolahkan anak – anaknya di Bangkalan. Jumlah warga luar kota yang bersekolah di jenjang SD/MI/Sederajat di Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 9,67 % atau sekitar 10.863 siswa. Berdasar- kan wawancara dengan Ibu Fitri staf Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, beliau menyampaikan bahwa terdapat beberapa siswa yang berasal dari luar kota yang tinggal sementara di Bangkalan. Untuk hak anak dalam memperoleh pendidikan dasar tingkatan SD Kabupaten Bangkalan mencapai lebih dari 100%. Bila dilihat dari nilai APK (Angka Parti- sipasi Kasar) SD/MI/Sederajat lingkup Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 adalah 113,22 %. APK tersebut menunjukkan bahwa banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Nilai APK yang menunjuk- kan lebih besar dari 100 %, maka terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan. Siswa yang berusia diluar resmi usia sekolah untuk jenjang SD/MI/Sederajat tersebut mencapai 13,22 % atau sekitar 14.852 siswa. Tingginya angka APK tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu masuk sekolahnya terlalu tua atau memang kurang adanya motivasi untuk belajar. Untuk menilai tingkat ket- ersediaan jumlah sekolah di jenjang SD/MI/Sed- erajat dapat melihat dari angka pratisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bangkalan. Namun, tidak ada
data APS untuk jenjang SD/MI/Sederajat berdasar- kan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Bila dianalisa dari nilai APK dan APM untuk jenjang SD/MI/Sederajat Tahun 2016 dapat ditengarai bahwa jumlah sekolah untuk jenjang SD/MI/Sederajat telah mampu menampung semua anak usia 7 – 12 tahun untuk menempuh pendidikan dasar. Untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat pada tahun 2016 jika dilihat pada anak usia 13-15 sejum- lah 56.946 di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan jika di lihat jumlah siswa yang terserap di SMP di selu- ruh Kabupaten Bangkalan tanpa melihat Kecamatan lokasi sekolah jumlahnya pada tahun 2016 sebesar 35.747. Data tersebut ditegaskan dengan perhitun- gan APM untuk tingkat SMP/MTs/Sederajat adalah 88 %. Dari perhitungan APM tersebut menunjukkan bahwa ada 12 % pendudukan usia 13 – 15 tahun yag tidak melanjutkan pendidikan jenjang SMP/MTs/ Sederajat. Bila dikonversikan, 12 % tersebut adalah sekitar 6.833 penduduk yang tidak menempuh pen- didikan jenjang SMP/MTs/Sederajat. Dari kedua data tersebut menunjukkan tidak semua anak usia sekolah SMP/MTs/Sederajat tertampung di 206 SMP di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri, Staf Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Pendidi- kan Kabupaten Bangkalan, di dapatkan informasi bahwa bagi anak usia sekolah SMP/MI/Sederajat yang tidak tertampung di SMP/MTs/Sederajat di Bangkalan biasanya ada yang sekolah di luar Bang- kalan atau mengikuti pendidikan di Pondok Pesant- ren disekitar Bangkalan seperti Surabaya, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Sidoarjo serta sebagian lainnya memang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dengan berbagai alasan. Suatu hal yang menjadi budaya di Bangkalan dalam bidang pem- berian pendidikan kepada anak bahwa setiap anak yang sudah lulus SD/MI/Sederajat tersebut dapat memilih antara mengikuti pendidikan formal atau mengikuti kegiatan di pondok pesantren. Bila anak tersebut tidak melanjutkan se- kolah pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di sebab- kan terkendala biaya kiranya pemerintah pusat telah mengatasi permasalahan tersebut dengan memberi- kan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ke- pada setiap sekolah pada jenjang SD – SMA. Den- gan adanya BOS tersebut penyediaan pendidikan gratis dapat terwujud.
Pada anak usia 16-18 yang masuk jen- jang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat dari data yang di dapat 2016 berjumlah 61.528 orang. Sedangkan kalau di lihat dalam data jumlah siswa SMA dan SMK di Kabupaten Bangkalan berjum- lah 25.485 siswa. Jika dihitung dalam presentase antara jumlah penduduk usia sekolah SMA/SMK/
116 | Aprilina Pawestri, Lucky Dafira Nugroho: Penguatan Peran Pemerintah
MA/Sederajat dengan yang mendaftar/masuk SMA/ SMK di bangkalan hanya sekitar 41 %. Angka yang cukup jauh jika di bandingkan jumlah siswa  pada tingkat SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat. Data tersebut berbeda dengan perhitungan APM SMA/MA/Sederajat pada tahun 2016 yang menun- jukkan 55 %. Dari perhitungan APM tersebut men- unjukkan bahwa ada 45 % murid yang tidak men- empuh pendidikan menengah. Bila dianalisa dari data tersebut sekitar 50 % anak yang masuk jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat tidak menempuh pendid- ikan menengah.
Salah satu faktor tidak melanjutkan se- kolah SMA/SMK/MA/Sederajat adalah terkenda- lanya keuangan untuk biaya sekolah karena sejak diberlakukannya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 ten- tang Pemerintahan Daerah serta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pen- didikan dalam sub – urusan Manajemen Pendidikan, pengelolaan SMA menjadi kewenangan Pemerin- tahan Provinsi. Dengan dialihkannya kewenangan pengelolaan SMA kepada pemerintah provinsi ber- implikasi pada tidak adanya lagi pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK.
Alasan lainnya adalah adanya keinginan untuk bekerja dikarenakan faktor ekonomi keluarga sehingga mengharuskan anak tersebut untuk men- cari penghasilan tambahan bagi keluarganya.  Ada juga budaya di Madura yang menghendaki un- tuk mengawinkan anak mereka yang sudah lulus SMP/MTs/Sederajat (perkawinan dini). Untuk fak- tor penghalang dari intern keluarga tesebut, maka pemerintah (Dinas Pendidikan) tidak dapat campur tangan untuk mendorong anak tersebut menempuh sekolah. Berdasarkan data stastitik dari Dinas Pen- didikan Kabupaten Bangkalan, daya serap SMA/ SMK/MA/Sederajat pada tahun 2016 di kabupaten Bangkalan menunjukkan angka 59 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang untuk menempuh pendidikan menengah tingkat SMA/SMK/MA/ Sederajat hanya 59 %. Masih rendahnya nilai APS Kabupaten Bangkalan di tahun 2016 dikarenakan jumlah SMA dan SMK yang masih rendah yaitu 67 SMA dan 53 SMK. Bila dijumlah keduanya hanya berjumlah 120 SMA/SMK. Bila dibandingkan den- gan jumlah SMP di Kabupaten Bangkalan yang ber- jumlah 206 SMP, maka jumlah SMA/SMK diband- ing jumlah SMP adalah 3 : 5. Kurangnya jumlah sekolah pada tingkatan SMA/SMK/MA/Sederajat di Kabupaten Bangkalan tersebut menjadi salah satu faktor dominan tidak terserapnya anak usia 16 – 18 tahun untuk menempuh pendidikan menengah.
Dari data yang di dapat terkait jumlah pen- duduk usia sekolah dan jumlah siswa yang masuk
dalam data sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA/SMK, memang ditemukan penurunan jumlah siswa dapat dilihat pemenuhan pendidikan anak se- kolah dasar pada tingkat SD dapat terpenuhi 100%, yang memiliki arti bahwa tidak ada anak yang tidak mengenyam pendidikan SD. Sedangkan anak-anak usia SMP tidak semuanya melanjutkan sekolah, begitupula pada anak usia SMA/SMK, meskipun jika di analisis ketersediaan sekolah pada jenjang SD/MI/Sederajat dan SMP/Mts/Sederajat masih cukup memadai untuk wilayah Kabupaten Bangka- lan, tetapi sangat kurang untuk tingkat SMA/SMK/ MA/Sederajat. Kekurangan akan kebutuhan sekolah tersebut terus diupayakan untuk ditambah melalui pembangunan sekolah baru hingga nilai APS di Ka- bupaten Bangkalan untuk semua jenjang pendidi- kan mencapai nilai 100 %.
Bilamana adanya keengganan untuk mel- anjutkan sekolah pada tingkat pertama dan menen- gah karena faktor keuangan keluarga yang tidak mencukupi untuk membayar sekolah. Permasalahan tersebut untuk saat ini sudah diatasi dengan adanya BOS yang bisa digunakan untuk memberikan pen- didikan gratis pada para siswa yang tidak mampu. Program BOS tersebut berhasil dilaksanakan di tingkat SMP/MTs/Sederajat yang dapat memberi- kan pendidikan gratis pada siswa miskin. Namun, untuk tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat saat ini sudah tidak lagi gratis walaupun ada bantuan dana BOS karena terbatasnya APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur guna menyediakan pendidikan gratis ratusan SMA/SMK/MA/Sederajat di Provinsi Jawa Timur. Selain itu jika menilik pada PERMENDIK- BUD No. 19 Tahun 2016 dengan program PIP. Program ini berupa bantuan yang diberikan untuk dapat menempuh pendidikan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 “PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya”. Bisa digunakan untuk anak usia 6 sampai denga 21 tahun (Pasal 1 angka 3). Artinya pendidikan diupayakan bukan hanya wajar 9 tahun namun wajar 12 tahun. Meskipun peraturan itu tidak mengikat pemerintah karena hanya legal formal di level eksekutif. Art- inya dorongan untuk dapat menempuh pada jenjang pendidikan 12 tahun diupayakan pemerintah teru- tama bagi masyarakat miskin, jika alasan dana me- nyebabkan anak kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan. Untuk faktor yang menjadi penghalang seorang anak untuk melanjutkan sekoloah ada dari intern keluarga tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pendidikan dan Pemerin- tahan Desa setempat hanya dapat memberikan nase-
Jurnal Pamator, 10(2) Oktober 2017: 112-121 117 hat kepada keluarga tersebut, tetapi tidak sampai melarang anak tersebut untuk menikah atau bekerja.
Kendala Yang Dihadapi Terkait Rendahnya Ke- sadaran  Untuk  Melaksanakan  Pendidikan  12 Tahun Berdasakan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten bangkalan tersebut untuk pemenuhan pendidikan dasar 6 tahun Bangkalan sudah dapat merealisasi- kan 100%. Namun pada jenjang SMP dan SMA/ SMK belum bisa terpenuhi 100%, terutama ting- kat SMA dan SMP yang hanya bisa terserap 45 %. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai macam hal. Berdasarkan hasil wawancara baik dengan Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang), beberapa warga serta
Kepala desa di dapatkan hasil sebagai berikut :
1.  Sesungguhnya Bangkalan telah memiliki PERDA Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang merupakan payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi,  pada kenyataannya masih terdapat anak usia sekolah yang putus sekolah, dan pemenuhan wajib belajar 12 tahun belum dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan pengelolaan
SMA dan SMK diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya ketentuan tersebut mengakibatkan pengelolaan SMA dan SMK di Kabupaten Bangkalan tidak bisa maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya lagi pendidikan gratis pada tingkat pendidikan menengah (SMA dan SMK). Meskipun jika menilik pada Permendikbud No. 19 Tahun 2016 dengan program PIP yang diberikan bagi masyarakat miskin, namun Permendikbut ini kurang mengikat. 2.  Dari hasil diskusi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tidak ditemukan data yang pasti tentang alasan penduduk usia sekoah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hanya di dapat angkat putus sekolah pada anak usia SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK/ sederajat. Kurangnya data tersebut dikarenakan beberapa kendala. Salah satunya bahwa dalam melakukan pelacakan terkendala lokasi dan tertutupnya warga, apalagi pada penduduk di daerah pelosok Bangkalan yang jauh dari akses informasi dan juga transportasi sehingga data yang di dapat hanya data jumlah siswa, jumlah penduduk usia sekolah, jumlah sekolah yang tersebar di 18 Kecamatan.
3.  Kendala lain kurangnya kajian dan evaluasi
kebijakan yang dilakukan oleh PEMDA. Dari hasil wawancara dengan Litbang Kabupaten Bangkalan. Sampai dengan tahun 2017 belum ada kajian yang memfokuskan diri pada sektor pendidikan, dan baru akan di programkan pada tahun 2018. Hal ini tidak terlepas dari posisi Litbang Bangkalan yang masih terbilang baru di bentuk. Bilamana kendala tersebut adalah faktor internal keluarga. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan tidak dapat mengintervensi keputusan keluarga tersebut.
4.  Data langsung pada pemerintahan Desa di berbagai Kecamatan di kabupaten Bangkalan antara lain,
a.  Pada Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya, dari hasil diskusi dengan Kepala Desa Tambegan, bahwa di Desa Tambegan tidak ada anak yang tidak mendapatkan pendidikan dasar (SD-SMP), sehingga di pastikan 100% penduduk usia sekolah lulus SD dan SMP. Sedangkan hanya sedikit sekali dari penduduk lulusan SMP yang tidak melanjutkan dan angkanya tidak lebih dari 5-10 %. Hal ini dikarenakan kesadaran warga akan pentingnya pendidikan, jarak tempat sekolah dengan rumah penduduk tidak terlalu jauh dan adanya akses transportasi. Pemahaman serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kepala desa sangat aktif dalam mengundang warganya untuk melakukan diskusi dalam segala hal baik terkait kondisi perekonomin warga, permasalahan tanah warga, bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bahkan sharing mengenai pendidikan. Rumah kepala desa dijadikan sebagai tempat pengaduan dan keluhan warga serta menjadi tempat rutin berkumpul dengan warga. Kepedulian kepala desa menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan dan pemajuan desa termasuk dalam hal pendidikan warga desa.
b.  Pada Desa Keleyan Kecamatan Socah. Hal yang beda terdapat pada Desa Keleyan, diskusi baik dilakukan dengan kepala desa dan warga desa yang memiliki anak putus sekolah. Dari diskusi di dapatkan hasil yaitu, untuk wilayah Desa Keleyan pada pemenuhan pendidikan SD dapat tercapai sebesar 100%, namun tidak begitu dengn SMP dan SMA/SMK. Di Desa Keleyan masih terdapat anak-anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP maupun SMA/SMK meskipun menurut penuturan kepala desa, desa tidak memiliki data yang pasti terkait jumlah anak putus
118 | Aprilina Pawestri, Lucky Dafira Nugroho: Penguatan Peran Pemerintah
sekolah. Terdapat beberapa alasan masih adanya anak putus sekolah dikarenakan sebagian warganya bukan dari keluarga mapan/sejahtera, karena sektor pekerjaan utama yaitu pertanian dan perantauan.
Salah satu warga menyampaikan bahwa alasan anaknya tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP, dikarenakan “pemahaman yang keliru”, bahwa masih ada anggapan pendidikan bukanlah hal yang utama namun bekerjalah yang merupakan hal utama. Kenyataan ini juga didukung oleh anak tersebut dengan memilih bekerja di bandingkan dengan sekolah. Meskipun jarak sekolah dengan rumah warga tidak terlalu jauh, dan untuk pendidikan sekolah dasar SD-SMP mendapatkan bantuan dari pemerintah, bahkan untuk dapat menyelesaiakn wajib belajar 12 tahun. c.  Pada Desa Kola Kecamatan Modung. Berdasarkan hasil diskusi dengan kepala desa didapatkan data bahwa untuk jenjang SD – SMA masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan (kondisi yang hampir sama dengan Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya. Bahkan anak usia sekolah tersebut ketika melihat teman – temannya sekolah, maka berkeinginan untuk ikut sekolah. Dengan kata lain, masyarakat sudah termotivasi untuk melaksanakan kewajiban belajar pendidikan dasar. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah sudah cukup memadai untuk kebutuhan warganya dimana jarak sekolah tidak jauh dari rumah penduduk. Selain itu, warga sadar bahwa sekolah sudah gratis yaitu dibantu pemerintah melalui adanya dana BOS. Faktor lain yang mendukung adalah peran kepala desa untuk selalu membantu warganya khususnya untuk meneruskan ke jenjang pendidikan hingga tinggi melalui “guyub rembug” oleh kepala desa. d.  Pada Desa Separah, Kecamatan Galis, berdasarkan hasil diskusi dengan kepala desa setempat bahwa masih ada beberapa anak usia sekolah yang tidak menepuh pendidikan karena kekurangan biaya. Kekurangan biaya tersebut disebabkan karena pekerjaan orang tuanya yang pada umumnya adalah petani dan buruh yang merantau di luar Bangkalan. Selain itu, jarak sekolah SMP dan SMA yang jauh dari desa tersebut sehingga membuat masyarakat enggan untuk berangkat sekolah. Adanya keadaan tersebut pihak pemerintahan desa belum ada upaya untuk mensukseskan program belajar
12 tahun yang digalakkan Pemerintah. Dari hasil observasi kepada beberapa warga desa yang memiliki anak yang tidak melanjutkan sekolah bahwa faktor yang dominan adalah faktor tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah. Atas permasalahan yang demikian sebenarnya Pemerintah telah mengatasinya dengan memberikan dana BOS dan PIP untuk masyarakat yagng kurang mampu agar anaknya tetap dapat melanjutkan sekolah. Namun, hal tersebut harus ada sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan atau Pemerintah Desa. Namun, yang terjadi warga desa tersebut tidak mengetahui program tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan atau Pemerintah Desa setempat.
Dapat disimpulkan dari hasil wawancara pada Dinas Pendidikan, Badan LITBANG Kabupat- en Bangkalan, beberapa desa di beberapa kecama- tan di Bangkalan dan juga beberapa warga desa bahwa terjadi perbedan pada beberapa desa. Dima- na ada desa yang dapat mendorong warganya untuk dapat menempuh pendidikan 12 tahun, namun ada yang hanya bisa mendorong warganya menempuh pendidikan dasar 6-9 tahun. Alasan tidak melan- jutkan pendidikan pun beragam, faktor lokasi, fak- tor ekonomi dikarenakan pada jenjang SMA/SMK belum dapat di gratiskan 100%, faktor budaya di masyarakat untuk menikah muda dan lebih memilih untuk bekerja di bandingkan dengan sekolah. Peran kepala desa yang kurang maksimal untuk memberi- kan edukasi dan juga informasi juga menjadi salah satu kendala, karena tidak semua warga mengetahui bahwa pendidikan wajar 9 tahun menjadi tanggung- jawab pemerintah dan pemerintah daerah dengan adanya dana BOS dan adanya PIP.
Penguatan Peran Pemerintah Desa Kewenangan secara formal bagi kepala desa atau kalébun sebagai kepala pemerintahan desa diamanatkan dalam UU Desa pada pasal 26 di lengkapi dengan peraturan pelaksaaan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Un- dang Desa.
1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemer- intahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pember- dayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak- sud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang; Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, Mengangkat dan memberhentikan perang-
Jurnal Pamator, 10(2) Oktober 2017: 112-121 119 kat Desa; Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; Menetapkan peraturan desa; Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; Membina kehidupan masyarakat desa; Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif un- tuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat desa; Mengembangkan sumber pendapatan desa; Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; Mengembang- kan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; Memanfaatkan teknologi tepat guna; Mengoor- dinasikan pembangunan desa secara partisipatif; Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perun- dang – undangan.
Berdasarkan kewenangan kepala desa yang dituangkan dalam UU Desa memang tidak di jelas- kan secara langsung tentang kewenangan di bidang pendidikan, namun berkaitan dengan kewenangan “membina masyarakat desa”, secara tidak langsung pemerintah desa melalui kepala desa dapat turut andil mensukseskan wajib belajar 12 tahun tidak hanya berhenti pada 9 tahun. Dapat diuraikan lang- kah - langkah penguatan pemerintah desa melalui kepala desa khususnya, antara lain :
1.  Mencontoh daerah Sumareta Selatan yang telah sukses dalam program wajib belajar 12 tahun dan beberapa Desa di bangkalan salah satunya Tambegan Kecamatan Arosbaya dan Desa Kola Kecamatan Modung yang telah sukses mendorong warganya untuk melaksanakan wajib belajar 9 tahun dan mengupayakan 12 tahun, dengan cara sosialisasi, pemberian informasi terkait dengan pendidikan gratis sampai jenjang SMP. Dan mendorong untuk menyelesaikan pendidikan minimal hingga SMA/SMK. Bahkan jika desa memiliki pendapatan lebih bisa memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang membutuhkan khusus untuk pendidikan. Merujuk pada Pasal 26 ayat (1) UU Desa. Dengan disahkannya UU Desa, Desa juga memiliki kekuasaan dalam pengelolaan dana desa yang di dapat dari pemrintah pusat, selain itu desa juga memiliki kewenangan dalam mengembangkan sumber pendapatan desa, untuk mendorong desa lebih mandiri sehingga dapat mengupayakan kesejahteraan warga desa. Selain mendapatkan dana desa sumber pendapatan desa lainnya yaitu
pendapatan desa adalah (1) Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; (2) Alokasi APBN (Dana Desa); (3) Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (4) Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%; (5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Lain-lain pendapatan desa yang sah. 2.  Memanfaatkan peran kepala desa sebagai seseorag yang disegani, dihormati dan di patuhi secara adat, tidak hanya sebagai pemimpin pemerintahan dalam bidang administrasi.
Dengan cara memberikan bimbingan secara khusus/pendekatan personal kepada warga yang anggota keluarganya tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan hingga 12 tahun. 3.  Berkoordinasi dengan dinas pendidikan, terkait pemenuhan hak pendidikan warga desa. Program-program di bidang pendidikan apa saja yang bisa diupayakan desa untuk mendorong warganya agar peduli terhadap pentingnya pendidikan. Pemerintah desa juga aktif dalam pelaporan warganya yang putus sekolah, karena selama ini salah satu kesulitas dinas pendidikan adalah mendata jumlah anak putus sekolah, karena tertutupnya akses ke warga, lokasi yang terpencil dan minimnya informasi dari desa. Pemerintah desa dianggap tau kondisi warganya. 4.  Pembuatan RAPERDES terkait dengan peran serta desa dalam pengupayaan wajib belajar 12 tahun bagi warga desa karena selama ini peraturan hanya sampai pada PERDA. Dengan adanya RAPERDES (PERDES), maka desa akan terikat untuk dapat turut bertanggungjawab bagi pemenuhan hak berpendidikan warga desanya.
5.  Pemerintah desa melalui kepala desa, harus mampu mengubah “pola pikir”, dalam masyarakat desa akan pentingnya pendidikan. Sebagai contoh nyata bahwa beberapa alasan putus sekolah adalah menganggap bekerja lebih penting dan menghasilkan jika di bandingkan dengan sekolah. Tidak hanya itu bagi anak-anak perempuan lebih penting menikah di bandingkan memperoleh pendidikan. Budaya seperti ini yang seharusnya sudah dapat di kurangi bahkan dihilangkan. Dan peran kepala desa sangat penting dalam hal ini, sebagai tokoh pemimpin, panutan bahkan orang yang di pandang sebagai pengayom dalam masyarakat .
120 | Aprilina Pawestri, Lucky Dafira Nugroho: Penguatan Peran Pemerintah
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa menggangtungkan pada salah satu pihak terkait pemenuhan wajib belajar 12 tahun tidak mungkin bisa. Dibutuhkan sinergi antara selurih komponen, baik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa bahkan masyarakat yang bersangkutan. Na- mun karena desa merupakan unit terkecil dalam pemerintahan. Pemerintah desa lebih memahami potensi, keberadaan dan kondisi masyarakat desa. Dengan mengetahui kendala, alasan warga desa yang tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK/Sederajat, pemerintah desa melalui kepala desa dapat mengupayakan langkah-langkah dalam mengurangi jumlah anak putus sekolah di Bangkalan. Sehingga anak-anak dapat melaksana- kan pendidikan 12 tahun, yang merupakan bagian dari pemenuhan HAM anak.

## SIMPULAN
Masih rendahnya angka partisipasi murni (APM) untuk pendidikan tingkat pertama dan menengah di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa pro- gram wajib belajar 12 tahun belum dapat disebut mencapai target. Berdasarkan observasi di lapangan diketahui beberapa alasan tidak melanjutkan pendid- ikan pun beragam yaitu  faktor lokasi sekolah yang jauh dari desa, faktor jumlah sekolah yang sedikit untuk jenjang SMP dan SMA, faktor ekonomi di- karenakan pada jenjang SMA/SMK belum dapat di gratiskan 100%, dan faktor budaya di masyarakat yang lebih memilih untuk menikah muda atau un- tuk bekerja di bandingkan dengan sekolah. Untuk permasalahan mengenai pengadaan sekolah baru dan penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah dan pusat. Namun, untuk faktor budaya tersebut membutuhkan peran kepala desa. Di beberapa desa di Bangkalan, peran kepala desa kurang maksimal untuk memberi- kan edukasi dan juga informasi juga menjadi salah satu kendala, karena tidak semua warga mengetahui bahwa pendidikan wajar 12 tahun menjadi tang- gungjawab pemerintah dan pemerintah daerah den- gan adanya dana BOS dan adanya PIP. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Pemerintah Desa melalui kepala desa dalam menyukseskan program pendidikan wajar 12 tahun. Penguatan peran pemer- intah desa dapat melalui (1) memberikan bantuan dana kepada keluarga yang tidak mampu dengan dana desa  untuk biaya sekolah anak yang bersang- kutan, (2) memanfaatkan peran kepala desa sebagai seorang yang disegani, dihormati, dan dipatuhi se- cara adat, (3) berkoordinasi dengan Dinas pendidi- kan Kabupaten bangkalan mengenai program – pro- gra yang dapat dilaksanakan di desa, (4) pembuatan RAPERDES menenai pengupayaan penyeleng- garaan pendidikan 12 (dua belas ) tahun, dan (5)
melalui kepala desa berusaha mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dari- pada bekerja
DAFTAR PUSTAKA
Amirudin & Zainal Asikin, (2010), Pengantar Me- tode Penelitian Hukum , Rajawali Press, Yogyakarta.
Budiardjo, Miriam, (1996), Dasar-Dasar Ilmu Politik ,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Kasim, Ifdal dan Johanes da Masenus Arus, (2001),
Hak Ekonomi Sosial Budaya, Esai-Esai Pilihan , ELSAM, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, (2008), Pengantar Ilmu
Hukum , Kencana, Jakarta.
Nasution, Bahder Johan, (2014) Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia , Mandar Maju, Band- ung.
Rahayu, (2002), Hukum Hak Asasi Manusia , Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
Soekanto, Soerjono, (2000), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Wignjosoebroto, Soetandyo, (2013), Hukum Kon- sep dan Metode, Setara Press, Malang.
Abd Azis Faiz, Klebun Dan Dukun (Tradisi Politik Pada Masyarakat Madura di Desa Tam- pojung Tengah Kecamatan Waru Kabu- paten Pamekasan ), Tugas Akhir, (Yog- yakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)
Hidayati, Tatik “Kalébun Bâbiné’  Dan Konstruksi
Budayamasyarakat Madura dalam Mele- starikan Kekuasaan” , Jurnal  Karsa , Vol- ume  22 Nomor. 2, (Desember 2014):
Mulyanto, “Potret Nilai Universal Versus Nilai Par- tikular Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bingkai Konstitusi Indonesia”, Jurnal
Konstitusi P3KHAM UNS ,  Edisi  No. 1
Volume.1, (2008). Pradata, Thesar Yusta Wira. “Evalusi program wajib belajar 12 tahun pada masyrakat Miskin di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya”, Jurnal Kebi- jakan dan Manajemen Publik , Volume 3, Nomor 2, (Mei-Agustus 2015).
Setiabudi, Dwi. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Ke- camatan Magersari Kota Mojokerto , Tu- gas Akhir, (Surabaya: Universitas Pem- bangunan Veteran, 2012).
Sujatmoko, Emmanuel Sujatmoko. “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan”, Jurnal Konstitusi , Volume 7, Nomor 1,
(Februari 2010).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Per- lindungan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten- tang Sistem Pendidikan Nasional. https://student.cnnindonesia.com/edu- kasi/20170417145047-445-208082/ting- ginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/ . Diakses Pada 15 Juli 2017.
http://bangkalankab.bps.go.id. Diakses 15 Jul 2017. h t t p s : / / w w w . t i m e s i n d o n e s i a . c o . i d / read/129946/20160805/210925/tingkat- endidikan-warga-bangkalan-dinilai- sangat-rendah/. Diakses 15 Juli 2017 h t t p : / / n e w s . o k e z o n e . c o m / rea.d/2015/05/26/65/1155608/angka- anak-putus-sekolah-di-pulau-madura- capai-200. Diakses 15 Juli 2017. https://www.kompasiana.com/abdi2000/realisasi- sekolah-gratis-di-sumsel-menuai- sukses_5519e7a7813311da7a9de152 . Diakses 12 Agustus 2017.