Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## RESTATEMENT  ASAS  ON  GOING  CONCERN  MELALUI  PENGATURAN DEBT TRESHOLD SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA

## Andriansyah Tiawarman K
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia Email: andryantw@gmail.com

## Abstrak
Hukum kepailitan dibentuk pertama kali untuk memecahkan masalah pembayaran utang  dari  debitur  yang  mengalami  kesulitan  membayar  hutangnya  sementara debitur  memiliki  banyak  kreditur  (collective  execution)  dan  hartanya  tidak mencukupi  untuk  membayar  lunas  seluruh  utangnya.  Karya  tulis  ini  membahas mengenai  mekanisme  penerapan  asas  on  going  concern  di  Indonesia  dan  sejauh mana  penerapannya  bisa  menjadi  penentu  dalam  proses  proses  pengajuan  pailit dan  PKPU.  Selanjutnya,  dalam  karya  tulis  ini  dibahas  mengenai  perlunya pengaturan  debt  threshold  dalam  pengajuan  pailit  dan  PKPU  demi  menjamin keberlangsungan  usaha  debitur.  Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam penulisan  karya  tulis  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  dari pembahasan  setiap  permasalahan  di  karya  tulis  ini  menyimpulkan  bahwa persyaratan pengajuan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur di  Indonesia  terlampau  sederhana  sehinghga diperlukan  pengaturan  lebih  jauh mengenai  debt  threshold  sebagai  syarat  pengajuan  permohonan  pailit  dan  PKPU demi  menjaga  keberlangsungan  usaha  debitur  sehingga  kepailitan  merupakan upaya  terakhir  (ultimum  remidium)  dalam  penyelesaian  sengketa  antara  debitur dan kreditur.
Kata Kunci : On Going Concern, Debt Threshold, Kepailitan dan PKPU

## Pendahuluan
Krisis  moneter  pada  pertengahan  tahun  1997  membawa  dampak  yang  buruk bagi  perekonomian nasional. Perusahaan di  Indonesia  yang turut  terdampak, terpaksa meminjam  uang  kepada  perusahaan  asing  dengan  bunga  yang  tinggi.  Beberapa perusahaan  bahkan  terpaksa  untuk  menghentikan  karyawannya  akibat  tidak  dapat membayar  upah.  Untuk  mengantisipasi  adanya  kecenderungan  dunia  usaha  yang bangkrut dan kemudian berimbas pada tidak dipenuhinya kewajiban jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan– perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan melakukan revisi terhadap undang– undang kepailitan yang ada (Rooseno, 2008) .
Hukum  kepailitan  dibentuk  pertama  kali  untuk  memecahkan  masalah pembayaran  utang  dari  debitur  yang  mengalami  kesulitan  membayar  hutangnya
Restatement Asas On Going Concern Melalui Pengaturan Debt Treshold Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia
sementara  debitur  memiliki  banyak  kreditur (collective  execution) dan  hartanya  tidak mencukupi  untuk  membayar  lunas  seluruh  utangnya (Schwartz,  2005) .  Dalam perkembangannya, implementasi  UU  No.  4  Tahun  1998  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  tentang  Kepailitan  Menjadi  Undang-  Undang,  menjumpai  berbagai kekurangan  sehubungan  dengan  praktik  yang  terjadi  di lapangan.  Untuk  mengatasi kelemahan  dan  ketidakpastian  UU  No.  4  Tahun  1998  tersebut,  dilakukan revisi yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Sebagaimana bunyi adagium “ Het recht hink achter de feiten aan ” (hukum selalu tertatih-tatih mengejar fakta yang terjadi),  UU  KPKPU  masih  sering  disalahgunakan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggungjawab. Kepailitan yang seharusnya menjadi ultimum remedium, seringkali dijadikan alat untuk menagih utang tanpa memperhatikan hak dan kepentingan debitur beserta  para stakeholders .  Akibatnya,  tidak  jarang  debitur  mengalami  kepailitan dengan jumlah utang yang tidak sebanding dengan jumlah aset.
Salah satu penyebab disalahgunakannya UU KPKPU ialah karena syarat untuk mengajukan  permohonan  pailit  yang  terlampau  sederhana  dan  tidak  menetapkan adanya  ambang  batas  ( threshold )  utang  sebagai  prasyarat.  Meskipun  demikian,  UU KPKPU yang menganut asas keseimbangan dan kelangsungan usaha, seharusnya dapat melindungi  hak  dan  kepentingan  debitur  maupun  kreditur.  Jika  dianggap  dapat menguntungkan harta pailit, kurator dapat melanjutkan usaha (going concern) debitur. Hadi  Subhan,  ahli  hukum  kepailitan  dan  PKPU  menyebutkan  dalam  bukunya bahwa,“sebelum  kurator  memutuskan  untuk  melanjutkan  usaha  si  pailit,  maka  harus mempertimbangkan  bahwa  dengan  dilanjutkannya  usaha  debitur  akan  mendatangkan pendapatan  yang  lebih  daripada  ongkos  operasionalnya,  serta  mempetimbangkan modal  kerja  didapat  darimana.  Jika  pertimbangan tidak  memdai,  maka  kurator  tidak boleh  melanjutkan  usaha  debitur  dan  harus  segera  menjual  harta  pailit  dengan  harga tertinggi” (Hadi Subhan, 2008) . Beranjak dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis  tertarik  untuk  meneliti,  menganalisis  dan  membahas  lebih  lanjut  mengenai pengaturan debt  threshold sebagai  syarat  permohonan  pengajuan  permohonan  pailit dan  penundaan  kewajiban  dan  pembayaran  utang  melalui  karya  tulis  ilmiah  dengan judul  “ Restatement  Asas  On  Going  Concern  melalui  Pengaturan  Debt  Threshold sebagai  Syarat  Pengajuan  Permohonan  Pailit  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  di  Indonesia ”.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Kepailitan dan PKPU nantinya untuk lebih memperhatikan asas on going concern serta membuat pengaturan  mengenai  ambang  batas  utang  ( debt  threshold )  sebagai  syarat  pengajuan permohonan  pailit  dan  PKPU  demi  menjamin  keberlangsungan  usaha  debitur.  Untuk memberikan  pemahaman  sejauh  mana  penerapan  asas on  going  concern digunakan sebagai  penentu  dalam  proses  kepailitan  dan  PKPU  di  Indonesia.  Untuk menggambarkan sejauh mana pentingnya pengaturan debt threshold dalam menunjang keberlakuan asas kelangsungan usaha.

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini ialah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Soemitro,  1982) ,  sedangkan  pendekatan  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, 2007) .
Berdasarkan  jenis  dan  bentuknya,  karya  tulis  ilmiah  ini  dibuat  dengan penelitian  hukum  normatif,  dimana  data yang  digunakan  dalam  karya  tulis  ilmiah  ini adalah  data  sekunder  sebagai  data  yang  dapat  menunjang  keberadaan  data  primer. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka  atau  data sekunder  disebut  dengan  penelitian  hukum  normatif (Sumardjono, 2014) .
Selanjutnya,  karya  tulis  ilmiah  ini  juga  menggunakan  spesifikasi  secara deskriptif analitis. Dimana yang dimaksud dengan deskriptif analistis adalah karya tulis ilmiah  ini  menggambarkan  data  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau hipotesa  agar  dapat  membantu  di  dalam  memperkuat  teori  lama  atau  dalam penyusunan teori baru (Soekanto, 1986) . Penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara sistematis dan terperinci tentang permasalahannya yang akan diteliti (Sunggono, 2003) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha di Indonesia
1. Pailit dan PKPU
Hukum  kepailitan  dapat  dipisahkan  ke  dalam  dua  kelompok,  yaitu kepailitan  yang berpihak  kepada  kepentingan  debitur  ( debtor-friendly )  dan  di pihak  lain  hukum  kepailitan  yang  berpihak  kepada  kepentingan  kreditur ( creditor-friendly ) (Sutan  Remy  Sjahdeini,  2016) .  Meskipun  UU  KPKPU mengandung asas keseimbangan untuk melindungi debitur dan kreditur, namun pada  praktiknya  UU  KPKPU  lebih  condong  ke  arah  kepentingan  kreditur ( creditor-friendly ).  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  syarat  pengajuan  kepailitan yang  sangat  sederhana  dan  memihak  kreditur.  Kepailitan  merupakan  proses ketika  seorang  debitur  yang  mempunyai kesulitan  keuangan  untuk  membayar utangnya  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan,  karena  tidak  dapat  membayar utangnya (Saebani,  2016) .  Apabila  ditinjau  melalui  UU  KPKPU  maka pengertian kepailitan  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  huruf  a  ialah  sebagai  sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas  sebagaimana diatur  dalam  UU  KPKPU.  Kepailitan meliputi  seluruh  kekayaan  debitur  pada saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh
Restatement Asas On Going Concern Melalui Pengaturan Debt Treshold Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia
selama kepailitan. Debitur dapat dinyatakan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat  ditagih.  Pernyataan  pailit  diperoleh  melalui  putusan  Pengadilan  atas permohonan  debitur  itu  sendiri  maupun  atas  permohonan  kreditur.  Apabila syarat-syarat  tersebut  terpenuhi,  hakim  harus  mengabulkan  permohonan pernyataan  pailit  sebagaimana  yang  diwajibkan  dalam  Pasal  8  Ayat  (4)  UU PKPU (UU  RI  No  34,  2004) .  Dengan  demikian,  debitur  dapat  dengan mudahnya  diputuskan  pailit  oleh  pengadilan  niaga  atas  permintaan  kreditur. Sedangkan belum  tentu debitur  tidak  mampu  untuk  membayar  utang  tersebut, salah  satu  faktor  penyebab  tidak  dibayarkannya  utang  ialah  karena  kekayaan debitur terdiri daripada aset, yang mana jika dihitung kembali bisa saja melebihi jumlah  utang  debitur  terhadap  kreditur.  Oleh  karena itu,  dalam  memutuskan pailit  atau  tidaknya  seorang  debitur,  hakim  pengadilan  niaga  perlu memberlakukan  asas  keseimbangan  dengan  memperhatikan  hak-hak  dan kepentingan debitur. Hak-hak debitur secara implisit terkandung dalam norma- norma  hukum  UU  KPKPU  yang  keberadaannya  didasarkan  oleh  asas-asas ataupun  prinsip.  Adapun  asas  dan  prinsip  yang  dianut  oleh  UU  KPKPU dibunyikan secara eksplisit dalam bab penjelasan yang terdiri atas:
1. Asas keseimbangan
Bertujuan  untuk  mencegah  kepailitan  maupun  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  (PKPU)  disalahgunakan  oleh  debitur  yang  tidak  jujur maupun  kreditur  yang  tidak  beritikad  baik,  ataupun  oleh  kurator  yang menyalahgunakan  kewenangannya  sebagai  pengampu  dan  pemberes  dari harta pailit.
2. Asas kelangsungan usaha
Memungkinkan  usaha  debitur  yang  memiliki  prospektif  atau  memiliki on going  concern  value untuk  tetap  dapat  dilanjutkan,  meskipun  harta  pailit telah  insolven,  dengan  tujuan  meningkatkan  nilai  harta  pailit  agar  piutang para  kreditur,  khususnya  piutang  kreditur  konkuren  yang  tidak  dijamin dengan hak kebendaan debitur dapat dibayar.
3. Asas keadilan
Memberi  perlindungan  yang  sama  antara  kreditur  dan  debitur  agar  tidak timbul kesewenang-wenangan dari pihak kreditur yang memiliki hak suara mayoritas  yang  berwenang  menentukan  arah  kepailitan  debitur,  serta mencegah kesewenang- wenangan pihak kreditur yang tidak meamperdulikan hak kreditur lainnya.
4. Asas integrasi
Hukum  kepailitan  materil  ini  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  dari sistem  hukum perdata  dan  hukum  acara  perdata  nasional  yang  berlaku  di Indonesia.
Berdasarkan  asas  kelangsungan  usaha  yang  dianut  oleh  UU  KPKPU, debitur  dimungkinkan  untuk  tetap  menjalankan  kegiatan  usahanya  dengan
diberikan  kelonggaran  waktu  untuk  melunasi  utang-utangnya.  Penundaan pembayaran  diimplementasikan  dalam  bentuk  kelangsungan  usaha  yang diberikan  kepada  debitur,  maka  debitur  dapat  melakukan  restrukturisasi  utang untuk  memperbaiki  kondisi  keuangannya.  Restrukturisasi  utang  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Kepailitan  ialah  Penundaan  kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU).  Rumusan  PKPU  ( suspension  of  payment atau surseance  van betaling ) diatur dalam Bab III, dimulai dari Pasal 222. PKPU merupakan jangka waktu  yang  diberikan  oleh  undang-undang  melalui  putusan  hakim  niaga  yang diperuntukkan  bagi  pihak  kreditur  dan  debitur  untuk  memusyawarahkan  cara pembayaran  utang  dan  merustrukturisasi  utangnya.  Pihak  yang  berinisiatif untuk  mengajukan  PKPU  ialah  debitur,  di  mana  permohonan  itu  harus ditandatangani oleh debitur atau kreditur bersama-sama.
Prosedur  PKPU  terbagi  dalam  2  tahap  yang  tetap  merupakan  satu  rangkaian dari  prosedur  PKPU,  yaitu  PKPU  sementara  (Pasal  225  ayat  (4)  UUK  & PKPU)  yang  berlangsung  paling  lama  45  hari  dan  PKPU  tetap  yang berlangsung  paling  lama  270  hari  jika  disetujui  oleh  kreditur  melalui pemungutan suara (Arthaluhur, 2018) .
2. Asas Kelangsungan Usaha
Prinsip  kelangsungan  usaha  ( on go ing  concern) merupakan  ciri-ciri  dari hukum  kepailitan  modern  yang  mengisi  ketiadaan  pengaturan  pemberian penghapusan  utang (debt  recharge) dan  pemberian fresh  start bagi  debitur dalam UU KPKPU. Berdasarkan prinsip kelangsungan usaha, kepailitan sebagai sita umum atas harta debitur tidak serta merta menghentikan operasional usaha debitur  yang  masih  berstatus going  concern .  Rumusan  asas  going  concern dalam  UU  KPKPU  dituangkan  dalam  Pasal  104  Ayat  (1)  yang  berbunyi, “ Berdasarkan  persetujuan  panitia  kreditur  sementara,  Kurator  dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan  pailit  tersebut  diajukan  kasasi  atau  peninjauan  kembali. ” Sementara  pada  Ayat  (2)  dinyatakan  bahwa,  “ Apabila  dalam  kepailitan  tidak diangkat  panitia  kreditur,  kurator  memerlukan  izin  hakim  pengawas  untuk melanjutkan  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1). ”  Terhitung  sejak debitur dinyatakan pailit, UU KPKPU memberi kewenangan pada kurator untuk melanjutkan usaha debitur agar tetap beroperasi.
Kelangsungan  usaha  debitur  pailit  dapat  diusulkan  oleh  para  kreditur konkuren  atau kurator setelah harta pailit menjadi insolven, hal tersebut diatur dalam Pasal 179 ayat
(1) UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Usul  untuk  meneruskan  usaha  debitur  pailit dilanjutkan, maka kurator hanya bisa melakukan penjualan (likuidasi) harta pailit  atas  barang-barang  yang  tidak  digunakan  untuk  mendukung kelangsungan usaha debitur. Misalnya, kurator tidak dapat menjual mesin- mesin dan perangkat pendukung yang memproduksi barang. Kurator hanya dapat  menjual  aset  yang  pemeliharaannya  membutuhkan  biaya  tinggi  dan
membebani harta pailit (Ginting, 2018) .
(2) Debitur pada waktu pengajuan permohonan PKPU atau sesudah itu berhak untuk menawarkan  suatu  perdamaian  kepada  mereka  yang  mempunyai piutang-piutang  yang  terhadapnya  diberikan  PKPU.  Apabila  pengadilan menolak  mengesahkan  perdamaian,  maka  dalam  putusan  yang  sama pengadilan  wajib  menyatakan  debitur  pailit.  Putusan  pengadilan  tersebut harus  diumumkan  dalam  Berita  Negara  dan  dalam  satu  atau  lebih  surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim (Santiago, 2012) .
Apabila Pasal 104, pasal 179 ayat (1) jo. Pasal 180, pasal 181,  pasal 183 UU  KPKPU  ditelaah  lebih  jauh,  UU  Kepailitan  dan  PKPU  sama  sekali  tidak ada  menyinggung  atau  mensyaratkan  bahwa  keputusan  kreditur  konkuren untuk  melangsungkan  usaha  debitur  pailit  yang  telah  insolven  tersebut  harus didasarkan  pada  opini  dari  seorang  akuntan  yang  menilai  usaha  debitur  pailit masih layak untuk dilanjutkan atau going concern.
Asas  kelangsungan  usaha  mempunyai  arti  penting  dalam  memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang dalam keadaan tidak mampu membayar harus didefinisikan sebagai usaha untuk mencegah itikad buruk dari pemohon pailit terhadap debitur yang nyata-nyata berdasarkan asas kelangsungan usaha atau going concern masih mampu untuk terus beroprasi dan untuk melindungi secara  hukum  debitur  yang  masih  memiliki  itikad  baik  dalam  menyelesaikan utang-utangnya  untuk  dapat  melangsungkan  usahanya (Kamello  &  Purba, 2019) .
Keberlakuan  asas  kelangsungan  usaha  didukung  dengan  adanya pandangan  bahwa  “kepailitan  merupakan  jalan  terakhir  untuk  penyelesaian utang  debitur”.  Dengan  kata  lain,  kepailitan  seyogianya  menjadi ultimum remedium (upaya  terakhir)  setelah  gagal  mengimplementasikan  upaya perdamaian  atau  reorganisasi  berupa  restrukturisasi  utang  dan  restrukturisasi perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  debitur  merupakan  perseroan  besar  yang memiliki  banyak  pihak  yang  berkepentingan,  seperti  karyawan,  para  kreditur (karena belum tentu seluruh kreditur sepakat untuk mempailitkan debiturnya), pajak  sebagai  penerimaan  negara  yang  berkelanjutan.  Erman  Rajagukguk, berpendapat  terkait  peranan  penting  asas  going  concern  dalam  proses permohonan  pailit.  Meskipun  permohonan pailit telah memenuhi persyaratan,  hakim  pengadilan  niaga  hendaknya mempertimbangkan kondisi debitur.  Pendapat  Erman  Rajagukguk  ialah  sebagai  berikut (Lontoh  et  al., 2001) :  “ Hakim  perlu  mempertimbangkan  kondisi  Debitur  dalam  memutuskan perkara kepailitan,  manakala  Debitur  yang  bersangkutan  masih  mempunyai harapan untuk bangkit kembali, mampu membayar utangnya kepada Kreditur, apabila  ada  waktu  yang  cukup  dan  besarnya  jumlah  tenaga  kerja  yang menggantungkan  nasibnya  pada perseroan  yang  bersangkutan.  Dalam  kasus- kasus  tertentu  kesempatan  untuk  terus  berusaha  perlu  diberikan  kepada Debitur  yang  jujur  dan  dengan  putusan  itu  pula  sekaligus  kepentingan
Kreditur dan kebutuhan masyarakat dapat dilindungi. ”
Penerapan asas kelangsungan usaha dapat ditemukan dalam Putusan No. 024PK/N/1999  dalam perkara  antara  PT Citra  Jimbaran  Indah Hotel  melawan Ssangyong Engineering  &  Construction  Co.  Ltd.  Dalam  tahap  peninjauan kembali,  majelis  hakim  mengemukakan:  “ Potensi  dan  prospek  dari  usaha Debitur harus pula dipertimbangkan secara baik. Jika debitur asih mempunyai potensi  dan  prospek,  sehingga  merupakan  tunas-tunas  yang  masih  dapat berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan ultimum remidium. ” Kemudian  beliau  menekankan  alasan  penolakannya:  “ ...dan  bahkan  terhadap utang  Debitur/Termohon  Pailit  telah  diadakan  restrukturisasi  menunjukkan bahwa usaha debitur masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan  selanjutnya  dapat  memenuhi  kewajibannya  kepada  seluruh  kreditur  di kemudian hari dan oleh karena itu debitur/termohon pailit bukan merupakan  a debtor hopelessly in debt. ”
Dapat  disimpulkan,  hakim  peninjauan  kembali  perkara a  quo berpendirian  bahwa  permohonan  pernyataan  pailit  tidak  dibenarkan  terhadap debitur  yang  masih  memiliki  potensi  dan  prospek  usaha  untuk  berkembang sehingga  di  kemudian  hari  dapat  melunasi utang-utang  krediturnya.  Hal  ini sejalan dengan tujuan dan fungsi daripada asas kelangsungan usaha.
Menurut  Dr.  Jimmy  Simanjuntak,  S.H,  M.H,  keberlakuan  asas kelangsungan usaha dan asas keseimbangan yang dianut oleh UU KPKPU sudah cukup  bagus.  Penerapan  asas  menangani  perkara harus  memahami  cara  kerja dari  usaha  atau  kegiatan  yang  dilangsungkan  oleh  debitur.  Hal  ini  untuk menghindari terjadinya kerugian  dalam menjalankan usaha debitur (Interview, Jimmy Simanjuntak, 30 Juni 2021).
Menurut  sifatnya,  kurator  dapat  melakukan  perbuatan  melawan  hukum. Oleh  karena  itu,  ia  juga  bertanggung  jawab  pribadi  terhadap  kerugian  yang diderita  oleh  pihak ketiga. Hal  ini  jika  tindakan kurator  yang merugikan  harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan diluar kewenangan kurator yang  diberikan  padanya  oleh  undang-  undang,  tidak  dapat  dibebankan  pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi. Sebaliknya, tindakan  kurator  yang  dilakukan  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan kepadanya  oleh  undang-undang  dan  dilakukan  dengan  itikad  baik.  Namun, karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit (Nating, 2004) .
Putusan  pailit  menimbulkan  akibat  hukum bagi  debitur  yaitu  kehilangan hak  dalam hal  pengurusan  dan  penguasaan  harta  pailit  sejak  putusan  pailit diucapkan. Pengaturan lebih lanjut terkait hal itu terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UU KPKPU, dimana tanggal putusan pailit yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat sesuai tempat putusan pailit diucapkan. Dalam penjelasan
Restatement Asas On Going Concern Melalui Pengaturan Debt Treshold Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia
Pasal 24 ayat (2) UU KPKPU, “waktu setempat” yang dimaksud adalah apabila putusan  diucapkan pada  pukul  13.00  WIB,  maka  segala  akibat  hukum  yang timbul  dari adanya  putusan  pailit mulai  berlaku  sejak  pukul  00.00  WIB  pada tanggal yang sama sebelum putusan pailit diucapkan (Pratama, 2019) .
Artinya,  segala  harta debitur  sudah berada dalam  status sita  umum  sejak dinyatakan pailit  oleh  pengadilan  dan  putusan  pailit  tersebut  berlaku  sejak pukul  00.00  waktu  setempat.  Aturan  ini  dikenal  dengan  istilah  “ zero  hour rule” ,  yang  pada  dasarnya  tidak  tertulis  dalam  UU  KPKPU,  tetapi  istilah  ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 huruf b UU Transfer Dana.
B. Debt Threshold Sebagai Upaya Menjamin Keberlangsungan Usaha Debitur
Syarat pengajuan permohonan pailit di Indonesia terbilang cukup sederhana, yakni  memiliki setidaknya dua orang kreditur dengan salah satu utang yang dapat ditagih.  Akibat  daripada  persyaratan  yang  sederhana  tersebut,  pengajuan permohonan  pailit  di  Indonesia  menjadi  hal  yang  lumrah  terjadi.  Per-semester  I tahun 2021, terdapat 309 perkara pailit dan PKPU yang diajukan. Untuk membatasi pengajuan permohonan pailit-PKPU dan  menerapkan asas keberlangsungan usaha, dibutuhkan  suatu  ambang  batas  ( threshold )  utang sebagai  salah  satu  persyaratan pengajuan permohonan pailit agar pailit tidak dapat diajukan dengan mudah.
Sutan  Remy  Sjahdeini  berpendapat  bahwa  batas  minimal  besarnya  utang harus  ditentukan,  karena  apabila  piutang  yang  tidak  dibayar  dibatasi  akan  sangat merugikan debitur yang selanjutnya akan sangat merugikan para pemegang saham dari  debitur,  misalnya  seorang  debitur  dengan  aset  Rp1.000.000.000.000,00  ( satu miliar  rupiah )  dapat  diajukan  pailit  oleh  seorang  kreditur  yang  hanya  memiliki tagihan  misalnya  Rp10.000.000,00  ( sepuluh  juta ) (Rooseno,  2008) .  Sebagaimana halnya  yang  terjadi  dalam  perkara  maskapai  Lion  Air.  Lion  Air  digugat  PKPU karena  mempunyai  utang  sebesar  Rp23.000.000  ( dua  puluh  tiga  juta  rupiah ). Sementara  itu,  aset  yang  dimiliki  Lion  Air  mencapai  ratusan  miliar  rupiah  dan tentu tidak sebanding dengan jumlah utang.
Apabila  berkaca  pada  negara  tetangga,  maka  persyaratan  minimum  utang yang ditetapkan sebagai dasar pengajuan permohonan pailit sudah tidak asing lagi ditemukan.  Seperti  halnya  di  negara  Singapura, debt  threshold digunakan  untuk dapat  mengajukan  permohonan pailit ialah sebesar S$10.000,- (sepuluh ribu dolar singapura). Hal ini tertuang pada UUK Singapura angka 61 (Singapore Bankruptcy Act,  2009) :  “ No  bankruptcy  application  shall  be  made  to the court  in  respect  of any debt or debts unless at the time the application is made —
a) the  amount  of  the  debt,  or  the  aggregate  amount  of  the  debts,  is  not less  than
$10,000;
b) the debt or each of the debts ….. ”
Kemudian di Hong Kong, debt threshold yang berlaku ialah sebesar HK$ 10.000,-. (Hongkong Bankruptcy Ordinance, 2007) “ Grounds of creditor’s petition:
2) Subject to sections 6A to 6C, a creditor’s petition may be presented to the court  in respect  of  a  debt  or  debts  if,  but  only  if,  at  the  time  the  petition  is presented-
a) the amount of the debt, or the aggregate amount of the debts, is equal to or exceeds
$10000 or a prescribed amount;
b) the debt, or each of the debts, …… ”
Keberadaan debt  threshold akan  melindungi  debitur  dari  kreditur  yang memanfaatkan  pailit  sebagai  alat  untuk  menagih  utang  tanpa  memperhatikan kepentingan  debitur.  Dengan  ditetapkannya  ambang  batas  dalam  pengajuan permohonan pailit, maka tidak sembarang kreditur dapat mengajukan permohonan pailit.  Hal  tersebut  akan  berimbas langsung  terhadap  berkurangnya  permohonan pengajuan  pailit  di  Indonesia  dan  meningkatkan efektivitas  serta  efisiensi  kinerja Pengadilan Niaga untuk menangani perkara lainnya.
Hakim  Agung  Mahkamah  Agung  di  Indonesia  pada  beberapa  putusannya, cenderung lebih setuju dengan tidak adanya pembatasan utang dengan argumentasi bahwa  utang  tetaplah  utang,  meskipun  jumlahnya tidak  besar.  Selain  daripada  itu juga dipertimbangkan juga terkait kepentingan kreditur yang tidak dapat beroperasi akibat  tidak  dibayarkan  piutangnya. Debt  threshold dinilai  cenderung  berfokus pada kreditur kecil yang jumlah utangnya kemungkinan tidak sepadan dengan aset debitur. Akan tetapi dengan tidak adanya debt threshold , maka kreditur kecil tersebut menjadi  terlindungi  dan  terbayarkan  utangnya.  Menjawab  permasalahan  ini, pengaturan debt threshold seyogyanya diiringi juga dengan itikad baik para debitur terhadap kreditur. Hal ini sejalan dengan asas keseimbangan yang dianut oleh UU KPKPU,  yakni  agar  kepentingan  kedua  belah  pihak  terlindungi.  Karena  apabila dilihat  dari  segi  kepentingan  debitur  dan  para stakeholders,  debt  threshold akan memberi kepastian bagi masyarakat yang mengalami permasalahan keuangan agar tidak langsung dinyatakan pailit dengan utang yang relatif kecil.
Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. menyatakan apabila hendak menetapkan ambang batas utang, harus terdapat disparitas antara batas pengajuan kepailitan dan PKPU dengan syarat pengajuan gugatan sederhana (harus ada penjelasan disparitas antara  keduanya  agar  tidak  tumpang  tindih)  (Interview,  Jimmy  Simanjuntak,  30 Juni 2021).
Di sisi lain, menurut Prof Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., Ph.D seharusnya sebelum  debitur  dimohonkan  pailit,  seyogyanya  dilakukan  peninjauan  terlebih dahulu  terkait  apakah  debitur  tersebut  masih  berpotensi  untuk  berkembang  dan membayar  utang-utangnya  atau  tidak.  Beliau  berpendapat  bahwa  UU  KPKPU  di Indonesia  seharusnya  mengadopsi  regulasi  kepailitan  dari  negara  lain,  yakni dengan  memberlakukan insolvency test sebelum  dapat  dinyatakan  pailit.  Dengan demikian, maka tidak sembarang debitur dapat dipailitkan dengan persyaratan yang terlampau sederhana (Interview, Hikmahanto Juwana, 30 Juni 2021).
Pengajuan  permohonan  pailit  atau  PKPU  di  pengadilan  niaga  dapat
menghabiskan  dana  hingga  Rp  40.000.000,00  ( empat  puluh  juta  rupiah )  pada tahap  peninjauan  kembali.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  mengenai debt  threshold untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU harus lebih besar daripada jumlah tersebut.  Penulis  sependapat  dengan pendapat Ketua  Tim  Kelompok  Kerja  Revisi UU KPKPU yang menetapkan besaran ambang batas ( threshold ) utang sebesar Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) (Septiadi, 2021) . Penetapan besaran ambang batas tersebut didasarkan pada syarat besaran nilai gugatan materiil maksimal pada gugatan sederhana ( small claim court ), yakni tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan  perdata  dengan  nilai  gugatan  materil  paling  banyak  Rp  500  juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
Berdasarkan  pertimbangan  dari  uraian  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa untuk  dapat  mengajukan  permohonan  pailit  dan  PKPU,  maka  jumlah  utang  yang dimiliki harus melebihi Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ). Apabila jumlah utang  tidak  mencapai ambang  batas  ( threshold )  utang,  dapat  diajukan  melalui mekanisme  lain,  salah  satunya  ialah  dengan  melayangkan  somasi  dan  gugatan perdata. Sekalipun telah memenuhi ambang batas utang tersebut, debitur seyogyanya tidak  langsung  dipailitkan  guna  menegakkan  asas  keberlangsungan  usaha. Sebagaimana  halnya  yang  terjadi  dalam  perkara  kepailitan  PT  Telekomunikasi Selular  (Telkomsel).  Pada  tahun  2012,  Telkomsel  diputus  pailit  oleh  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  akibat  dianggap  tidak  mampu  menunaikan  kewajibannya terhadap PT Prima Jaya Informatika sebesar Rp5,3 miliar. Telkomsel yang kala itu memiliki laba bersih Rp12,8 triliun, dipailitkan atas utang senilai Rp5,3 miliar. Hal ini  tentu saja  menimbulkan  ketidakseimbangan  perlindungan  kepentingan  antara debitur dan kreditur.

## Kesimpulan
Berdasarkan  permasalahan,  hasil  penulisan  dan  pembahasan  yang  telah dituangkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, persyaratan pengajuan  kepailitan  sebagai  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitur  di  Indonesia terlampau  sederhana, yakni  harus memiliki  dua  atau lebih  kreditur dengan salah  satu utang  yang  telah jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Hal  ini  menyebabkan  debitur  yang sebenarnya  masih  memiliki  aset  dan  jalan  usaha  yang  potensial  dapat  dirugikan sehingga  kebrlangsungan  usahanya  terganggu. Kedua ,  UU  KPKPU  menganut beberapa asas, seperti asas keseimbangan dan kelangsungan usaha. Dalam praktiknya, asas-asas  tersebut  masih  belum maksimal  penerapannya  jika  harus  bersamaan,  karena biasanya  akan  berpihak  kepada  salah satu  pihak,  baik  debitur  maupun  kreditur.  Oleh karena  itu  dibutuhkan  suatu  terobosan  untuk melindungi  kepentingan  debitur  tanpa mengesampingkan  kepentingan  kreditur. Ketiga, apabila  diajukan  permohonan  pailit terhadap  debitur,  sebenarnya  debitur  dapat  mengajukan  PKPU  sebagai  upaya restrukturisasi utang dengan mempertimbangkan potensi perusahaan tersebut, sehingga pailit harusnya menjadi ultimum remedium (upaya terakhir) .

## BIBLIOGRAFI
Arthaluhur,  M.  W.  (2018). Proses  PKPU  Sementara  dan  PKPU  Tetap . Hukumonline.Com.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ade9a46 9d120/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap/
Ginting,  E.  R.  (2018). Hukum  Kepailitan:  Teori  Kepailitan .  Bumi  Aksara. Google Scholar
Hadi Subhan, M. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip . Prenada Media Group.
Hongkong Bankruptcy Ordinance. (2007). (Chapter 6), Original Enactment : Act 18 of 2005, Revised Edition (10th December 2007) .
Kamello,  T.,  &  Purba,  H.  (2019). Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  Dan  Asas Keseimbangan  Dalam  Perkara  Kepailitan  (Studi  Putusan  MA  Nomor  156PK. PDT. SUS/2012 DAN PUTUSAN 749K/PDT. SUS-PAILIT/2016)” . Google Scholar
Lontoh, R. A., Kailimang, D., & Ponto, B. (2001). Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit  atau  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang. Bandung:  Alumni . Google Scholar
Nating,  I.  (2004). Peranan  dan  tanggung  jawab  kurator  dalam  pengurusan  dan pemberesan harta pailit . RajaGrafindo Persada. Google Scholar
Pratama,  R.  C.  Y.  (2019). Zero  Hour  Rule  terhadap  Perikatan  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU .  Universitas Airlangga. Google Scholar
Rooseno, A. (2008). Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan .  program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro. Google Scholar
Saebani,  B.  A.  (2016). Perbandingan  Hukum  Perdata .  CV  Pustaka  Setia. Google Scholar
Santiago, F. (2012). Pengantar Hukum Bisnis . Mitra Wacana Media. Google Scholar
Schwartz, A. (2005). A normative theory of business bankruptcy. Virginia Law Review , 1199–1265. Google Scholar
Septiadi,  A.  (2021). Batas  Minimum  Permohonan  PKPU  dan  Pailit  diusulkan Rp500juta .  Nasionalkontan.  https://nasional.kontan.co.id/news/batas-minimum- permohonan-pkpu-dan-pailit-diusulkan-rp-500-juta
Singapore Bankruptcy Act. (2009). (Chapter 20), Original Enactment: Act 15 Of 1995, Revised Edition . Republic Of Singapore.
Restatement Asas On Going Concern Melalui Pengaturan Debt Treshold Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia
Soekanto,  S.  (1986). Pengantar  penelitian  hukum .  Penerbit  Universitas  Indonesia. Google Scholar
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Raja Grafindo Persada. Google Scholar
Soemitro,  R.  H.  (1982). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jumetri .  Ghalia  Indonesia. Google Scholar
Sumardjono,  M.  S.  W.  (2014). Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum .  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada. Google Scholar
Sunggono, B. (2003). Metode penelitian hukum . Raja Grafindo Persada. Google Scholar
Sutan  Remy  Sjahdeini,  S.  H.  (2016). Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan (Memahami  undang-undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran) .  Kencana  Prenadamedia  Group. Google Scholar
UU  RI  No  34.  (2004). Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Nomor  37  Tahun 2004 . Republik Indonesia. Google Scholar
Copyright holder: Andriansyah Tiawarman K (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: