PENTINGNYA PENCANTUMAN LABEL PANGAN PADA PRODUK-PRODUK PANGAN/CAMILAN UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Umi Supraptiningsih
(Jurusan Syari’ah STAIN pamekasan, alumni S2 Universitas Narotama Surabaya dan peserta Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya)
Abstrak : Pada kenyataannya walaupun seperangkat aturan baik yang mengatur tentang pelabelan, iklan serta Perlindungan Konsumen sudah ada tetapi tidak diikuti dengan itikat baik dari para pelaku usaha yaitu tetap dengan prinsip mencari keuntungan setinggi-tinggi dengan modal yang  serendah-rendahnya  tanpa  memperhatikan  asas  kemanusiaan (kesehatan  dan  jiwa),  maka  tetap  tidak  ada  perlindungan  terhadap konsumen.
Kata Kunci : Label, pangan/camilan, perlindungan konsumen

## Pendahuluan
Banyaknya  produk  pangan/camilan  yang  beredar  di masyarakat  tanpa  mengindahkan  ketentuan  tentang  pencantuman label  tentunya  akan  meresahkan  konsumen.  Seperti  produk pangan/camilan yang kadaluwarsa, pemakaian bahan pewarna/pengawet  yang  seharusnya  tidak  diperuntukkan  untuk makanan sehingga dapat mengancam kesehatan bahkan kematian.
Masyarakat  sebagai  konsumen  perlu  mendapatkan  informasi yang benar, jelas serta lengkap tentang produk-produk pangan yang mereka  konsumsi.  Selain  itu  perlindungan  konsumen  haruslah mendapat  perhatian  yang  lebih  terutama  di  masa  sekarang  ini, investasi  asing  telah  menjadi  bagian  pembangunan  ekonomi Indonesia  yang  akan  menimbulkan  persaingan  perdagangan  dan dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen. 1
1 Erman  Rajagukguk, Pentingnya  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Era Perdagangan  Bebas,  Hukum  Perlindungan  Konsumen, (Bandung  :  Mandar  Maju, 2002), hlm 2.

## Umi Supraptiningsih
Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  dan penyelenggaraan perlindungan konsumen (pasal 29 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999), dengan upaya-upaya :
1. Terciptanya  iklim  usaha  dan  tumbuhnya  hubungan  yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat; 3. Meningkatnya kwalitas sumberdaya manusia serta meningkatnya  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan dibidang perlindungan konsumen (pasal 29 ayat (4) UU No. 8
Tahun 1999).
Berdasarkan  pasal  8  angka  (1)  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :
“bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  :  1)  tidak mencantumkan  tanggal  kadaluwarsa  atau  jangka  waktu penggunaan/pemanfaatan  yang  paling  baik  atas  barang tertentu.  2)  tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan barang  yang  memuat  nama  barang,  ukuran,  berat/isi  bersih atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal  pembuatan, akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan harus dipasang/dibuat”.
Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan “bahwa salah satu perlindungan konsumen berdasarkan asas kepastian hukum” 2 .
Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen yaitu  adanya  kewajiban  bagi  produsen  untuk  mencantumkan  label. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang  Label  dan  Iklan  Pangan,  yang  menyebutkan  bahwa  Label pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang
2 Yang dimaksud dengan  Asas kepastian  hukum dalam penjelasannya dimaksudkan agar  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen  mentaati  hukum  dan  memperoleh keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  serta  negara  menjamin kepastian hukum tersebut.

## Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk- Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen
201
memiliki  arti  penting,  sehingga  perlu  diatur  dan  dikendalikan  agar informasi  mengenai  pangan  yang  disampaikan  kepada  masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan.
Pengertian  label  sebagaimana  terdapat  pada  pasal  1  ayat  (3) PP No. 69 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “label pangan selanjutnya disebut  Label  adalah  setiap  keterangan  mengenai  pangan  yang berbentuk  gambar,  tulisan,  kombinasi  keduanya  atau  bentuk  lain yang  disertakan  pada  pangan,  dimasukkan  ke  dalam,  ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan”.
Bagi  pelaku  usaha 3 diwajibkan  mematuhi  ketentuan  tentang label  dalam  mengembangkan  usahanya  tentunya  untuk  menjaga perlindungan konsumen serta adanya kepastian hukum.
Pasal  6  UU  No.  8  Tahun  1999  menyebutkan  hak-hak  dari pelaku usaha, yaitu :
a. menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai  kondisi  dan nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
b. mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik;
c. melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Sebagai  konsekwensi  dari  hak  tersebut,  maka  kepada  pelaku usaha  dibebankan  kewajiban-kewajiban  sebagaimana  yang  telah diatur dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999, sebagai berikut :
a. beritikat baik dalam melakukan usahanya;
3 Pelaku  usaha  Oleh  Yusuf  Shofie  dalam  Bukunya Pelaku  Usaha,  Konsumen,  Dan Tindak Pidana Korporasi, Cet. Pertama, ( Jakarta : Ghalia Indonesia,  2002), hlm. 15 diartikan  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan hukum maupun bukan badan hukum yang …. Melakukan
kegiatan……menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## Umi Supraptiningsih
b. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi dan/atau  diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji dan/atau  mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Pada  kenyataannya  di  pasaran  lokal  banyak  ditemukan produk-produk  makanan/camilan  yang  dikemas  dalam  plastik, kotak, dan lain-lain yang dikonsumsi   masyarakat, sebagian dikemas dengan  label  tanpa  mencantumkan  nomor  ijin  produksi  dari  pihak yang memberi ijin serta tanggal  daluwarsa. Hal yang demikian oleh para  pelaku  usaha  dianggap  kurang  atau  bahkan  tidak  penting. Sehingga perlunya informasi yang benar, jelas serta lengkap dan bagi pelaku  usaha  dengan  pencantuman  label  ini  dapat  memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
Pencantuman  label  yang  jujur  tidak  hanya  berkaitan  dengan kesehatan  saja  tetapi  perlindungan  secara batiniah  perlu  didapatkan oleh  masyarakat,  utamanya  bagi  masyarakat  muslim  yang memerlukan legalitas label “halal”.
Pada akhir-akhir ini banyak terjadi pergeseran trend makanan dari  makanan  tradisional  ke  makanan  cepat  saji  dan  olahan  yang tentunya  memiliki  beberapa  resiko  yang  harus  kita  cermati. 4
4 Resiko pertama terkait dengan masalah kesehatan. Penggunaan bahan-bahan kimia sebagai bahan tambahan makanan seperti pengawet, pewarna, penyedap, dan

## Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk- Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen
203
Mayoritas  masyarakat  muslim  akan  menolak  keras  bilamana dihadapkan  pada  khamr,  bangkai,  darah  atau  daging  babi  karena tahu  tentang  keharamannya  tetapi  tidak  pernah  sadar  bahwa  pada era  globalisasi  makanan  yang  melanda  seluruh  dunia,  bahan-bahan yang  haram  sudah  menyusup  dimana-mana  dalam  bentuk samarannya.    Khamr  misalnya  bisa  ada  di  bleck  forest,  puding,  kue sus,  dan  sebagainya.  Dan  yang  paling  banyak  menuntut kewaspadaan  adalah  babi  karena  dia  bisa  ada  dimana  saja  dalam bentuk apa saja. 5
Tidak  hilang    di  benak  kita  tentang  kasus-kasus  Ajinomoto, Obat  Diet  Slim  10,  Obat  nyamuk  Hit,  beberapa  makanan  yang mengandung  zat  pengawet  mayat  (formalin)  dan  yang  terbaru  ada beberapa  produk  makanan  yang  mengandung  transgenik  (zat  yang dapat  menyebabkan  alergi  dan  kematian)  dan  masih  banyak  lagi kasus-kasus yang merugikan konsumen (masyarakat). Menurut hasil laporan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (POM)  Surabaya, pelanggaran obat dan makanan antara bulan Januari hingga Oktober 2003  ada  delapan  kasus  yang  dinyatakan  P21  dan  62  kasus  masih diajukan untuk penyidikan 6 .
Dari  laporan  tersebut  sebanyak  62  kasus  hanya  satu  yang merupakan pelanggaran makanan sedangkan 61 lainnya merupakan pelanggaran  obat  keras  dan  obat  tidak  terdaftar.  Adapun  jenis pelanggaran  makanan  yakni  berupa  makanan  yang  mengandung bahan  tambahan  pangan  (BTP)    seperti  formalin,  boraks  dan rodhamin.
Seperti  diketahui  dalam  kehidupan  sehari-hari  Bahan Tambahan  Pangan  (BTP)  sudah  digunakan  secara  umum  oleh masyarakat  termasuk  dalam  pembuatan  pangan  jajanan.  Masih
sebagainya, diduga erat kaitannya dengan meningkatnya jumlah penderita kanker. Bahkan kanker saat ini telah melonjak rangkingnya sebagai pembunuh nomor tiga dibawah serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Resiko yang kedua harus dihadapi oleh konsumen muslim yang punya komitmen terhadap halal–haram.
5 “Halal Haram di  Tengah Arus Globalisasi Makanan”, Readers , Edisi I, Volume 1, (Desember 2005), hlm. 68.
6 “Kasus terbanyak pelanggaran obat”, Surya , (Surabaya : 28 Oktober 2003), hlm. 20

## Umi Supraptiningsih
banyak produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan yang beracun  atau  berbahaya  bagi  kesehatan  yang  tidak  boleh digunakan/dikunsumsi  manusia.  Bahan  pengawet  merupakan  salah satu  Bahan  Tambahan  Pangan  (BTP)  yang  umumnya  digunakan untuk  mengawetkan  pangan  yang  mempunyai  sifat  mudah  rusak 7 , tetapi tidak jarang produsen mempergunakannya pada pangan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki  tekstur.  Sedangkan  pengawet  yang  diperbolehkan seperti benzoat, propionate, nitrit, sorbat, dan sulfat, sedangkan  yang dilarang untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan adalah boraks  (bersifat  antiseptik  dan  pembunuh  kuman)  dan  formalin (sebagai  bahan  pengawet  mayat  dan  organ  tubuh)  sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/X/88. Pewarnapun  sering  digunakan  produsen  untuk  bermacam- macam  pangan  seperti  sirup,  kue,  agar-agar,  tahu,  dan  lain-lain. Pewarna yang diijinkan seperti karamel, beta-karoten dan kurkumin, sedangkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No. 355/Menkes/Per/VI/79  mengatur  tentang  pelarangannya  seperti butter yellow, citrus red no. 2 dan rhodamin B 8 .
Berangkat dari uraian diatas dapatlah kita kaji dan diskusikan tentang  efektifitas  berlakunya  PP  No.  69  Tahun  1999  terhadap Perlindungan  Konsumen  berkenaan  dengan  pencantuman  label terhadap produk pangan/camilan.

## A. Pencantuman  Label  sebagai  Perlindungan  Hukum  dan Kepastian Hukum
Perdagangan  pangan/camilan  yang  jujur  dan  bertanggung jawab tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang  mengkonsumsi  pangan  saja,  namun  diharapkan  kepada  setiap orang  yang  memproduksi  pangan  atau  memasukkan  pangan  ke dalam  wilayah  Indonesia  untuk  diperdagangkan  dapat  memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum.
7 Balai Besar POM, Bahan Tambahan Pangan (BTP) , (Surabaya, 2003), hlm 70 – 71. 8 Ibid ,  hlm 81 - 82

## Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk- Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen
205
Persaingan  dalam  perdagangan  pangan  diatur  supaya  pihak yang  memproduksi  pangan  dan  pengusaha  iklan  diwajibkan  untuk membuat  iklan  secara  benar  dan  tidak  menyesatkan  masyarakat, melalui  pencantuman  label  dan  iklan  pangan  yang  harus  memuat keterangan mengenai pangan dengan jujur.
Begitu  pula  masyarakat  harus  diberi  sarana  yang  memadai untuk  mendapatkan  informasi  yang  benar  dan  tidak  menyesatkan melalui label dan iklan pangan. Dengan demikian masyarakat dapat mengambil  keputusan  berdasarkan  informasi  yang  akurat  sehingga tercipta  perdagangan  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab.  Khusus menyangkut  label  atau  iklan  tentang  pangan  yang  mencantumkan pernyataan  bahwa  pangan  telah  sesuai  dengan  persyaratan  atau kepercayaan  tertentu,  maka  orang  yang  membuat  pernyataan tersebut  bertanggung  jawab  terhadap  kebenaran  pernyataan dimaksud.
Berkenaan  dengan  pelanggaran  dalam  hukum  pidana  yang dilakukan  oleh  pengusaha  dikenakan  sanksi  pidana  sebagaimana ditetapkan  dalam  Undang-Undang  tersebut  dan  sisi  lain  konsumen yang  dirugikan  tidak  memiliki  hak  apapun  atas  pelanggaran  yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. 9
Pemberian  nama  dan/atau  tanda-tanda  pada  Barang menunjuk  pada  label  dari  barang  yang  bersangkutan.  Bilamana  hal tersebut  bertentangan  atau  melanggar  ketentuan,  maka  perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana ekonomi. 10
Dalam  Pasal  41  –  45  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  79 Tahun  1978  mengatur  tentang  pengedaran  makanan  tanpa  label menyatakan  dilarang  dan  dapat  diancam  dengan  sanksi-sanksi sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  dan  atau  dikenakan  tindakan  Administratif  berupa penarikan nomor  daftar  produk  dan  atau  tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9 Nurmadjito, Kesiapan  Perangkat  Peraturan  Perundang-undangan  tentang Perlindungan  Konsumen  dalam  Menghadapi  Era  Perdagangan  Bebas,  Hukum Perlindungan Konsumen , (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm. 15. 10 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar , (Jakarta : Daya Widya, 1999), hlm. 70.

## Umi Supraptiningsih
Sanksi-sanksi  atas  pelanggaran  kewajiban  memasang  label makanan (dalam kemasan) diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pasal 84 UU No. 23 Tahun 1992  tersebut  menyebutkan  bahwa  “perbuatan  mengedarkan makanan tanpa  label dinyatakan sebagai  tindak pidana pelanggaran dengan  ancaman  pidana  kurungan  maksimum  1  tahun  dan  atau denda maksimum Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Sanksi  administrasi  yang  diberikan  berupa  pencabutan  ijin atau pembekuan ijin usaha, sedangkan ketentuan yang  menyangkut perlindungan  kepada  konsumen    bilamana  terjadi  pelanggaran  atas kewajiban  sanksi  dijatuhkan  kepada  pengusaha  sebagai  produsen barang dan jasa tidak ada. Disisi lain konsumen yang dirugikan tidak memiliki  hak  apapun  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pengusaha yang dicabut atau dibekukan ijinnya. 11
Putusan  pengadilan  yang  menjatuhkan  sanksi  berupa tindakan  administratif  berupa  larangan  mengedarkan,  penarikan nomor  daftar  produk,  pencabutan  ijin  usaha    dan  sebagainya terhadap  perilaku  usaha  yang  menyimpang  dan  merugikan konsumen. Lemahnya putusan pengadilan tersebut yang tidak secara serta merta memberikan ganti kerugian kepada konsumen atau suatu penyelesaian tertentu bagi konsumen yang telah mengalami kerugian atau penderitaan
Bilamana  konsumen  ingin  membeli  suatu  produk  pangan kemasan  baik  produk  dalam  maupun  luar  negeri,  hendaklah memperhatikan  dengan  teliti  labelnya.  Label  merupakan  sumber informasi  yang  ingin  disampaikan  produsen  kepada  konsumen terhadap  suatu  produk.  Semakin lengkap  informasi  pada  label akan semakin bagus bagi konsumen dalam memutuskan jadi atau tidaknya untuk  membeli,  sehingga  masyarakat  sebagai  konsumen  perlu mendapatkan  informasi  yang  cukup  dari  produsen/pelaku  usaha mengenai  makanan  yang  beredar  agar  konsumen  dengan  tepat menentukan pilihan pangan/camilan yang aman baginya.
Bilamana terjadi sengketa antara konsumen dan
produsen/pelaku  usaha,  menurut  YLKI  (Yayasan  Lembaga
11 Nurmadjito, Kesiapan Perangkat….. , hlm. 15

## Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk- Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen
Konsumen  Indonesia) 12 :  “posisi  konsumen  sebagai  penguat  dalam hubungan  kontraktual  yang  berkualifikasi  perbuatan  melawan hukum  sangatlah  lemah.  Hal  ini  terlihat  jelas  dari  pasal  1365  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengharuskan pembuktian dengan unsur-unsur:
(1) adanya perbuatan melawan hukum,
(2) adanya kesalahan atau kelalaian produsen,
(3) adanya kerugian yang diderita konsumen,dan
(4) hubungan  kausal  antara  perbuatan  melawan  hukum  dan kerugian yang dideritanya. Mengharuskannya  konsumen  untuk  melakukan  pembuktian  atas kelalaian atau kesalahan produsen dalam proses produksi adalah hal yang sangat tidak adil, sebab yang mengetahui proses produksi justru  produsen  sendiri.  Bila  menerapkan  doktrin  product  liability (tanggung  jawab  produk),  maka  konsumen  tidak  lagi  dibebani untuk  membuktikan  kelalaian  produsen  melainkan  produsenlah yang  harus  membuktikan  ada  tidaknya  kesalahan  atau  kelalaian yang ia lakukan selama proses produksi.
Dalam  doktrin  liability,  tergugat  dianggap  telah  melakukan kesalahan  (presumption  of  equality)  kecuali  produsen  dapat membuktikan  kalau  dirinya  tidak  melakukan  kelalaian  atau kesalahan  sebagaimana  yang  dituduhkan.  Bila  produsen  tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau tidak lalai, maka ia  berkewajiban  mengganti  kerugian  yang  diderita  konsumen setelah menkonsumsi produknya.

## Efektifitas  Berlakunya  PP  No.  69  Tahun  1999  terhadap Perlindungan Konsumen
Tentang pelabelan sebagian besar produsen memasang sendiri label  produknya,  hal  ini  untuk  menunjukkan  jati  diri  dari produsen sehingga konsumen mudah untuk mengenalinya. Label tersebut  dibuat  sendiri  oleh  produsen.  Namun  dalam  pembuatan
12 YLKI, “Siapa Raja, Konsumen atau Produsen?”, Kompas , ( Jakarta, 2000), hlm. 63 - 64

## Umi Supraptiningsih
label  produsen  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  seharusnya dipatuhi.  Seperti  syarat  pencantuman  tanggal,  bulan  dan  tahun kadaluwarsa yang sering tidak diindahkan. Dalam pasal 21 ayat (2) UU  No.  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan  menyebutkan  bahwa “setiap  makanan  dan  minuman  yang  dikemas  wajib  diberi  tanda atau label. Pada label ini berisi :
a. Bahan yang dipakai,
b. Komposisi setiap bahan,
c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, dan
d. Ketentuan lainnya.
Sedangkan  untuk  pangan  yang  mengandung  BTP  (Bahan Tambahan  Pangan)  menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan  Pangan,  pada  labelnya  harus  dicantumkan  nama golongan  BTP  seperti  golongan  antioksidan,  pemanis  buatan, pengawet,  pewarna  dan  lain-lain.  Begitu  juga  pada  wadah  BTP harus dicantumkan label yang memenuhi ketentuan 13 , yaitu harus mencantumkan :
a. Tulisan “Bahan Tambahan Pangan” atau “Food Additive”’
b. Nama  BTP  khusus  untuk  pewarna  dicantumkan  pula  nomor indeksnya, c. Nama golongan BTP,
d. Nomor pendaftaran produsen,
e. Nomor  pendaftara  produk,  untuk  BTP  yang  harus didaftarkan.
Syarat-syarat  label  seperti  yang  tercantum  dalam  pasal  3  ayat  (1) PP  No.  69  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa  label  berisikan keterangan  mengenai  pangan  yang  bersangkutan.  Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa  keterangan tersebut sekurang- kurangnya mencantumkan :
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Berat bersih atau isi bersih;
d. Nama  dan  alamat  pihak  yang  memproduksi  atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
13 Balai Besar POM, Bahan Tambahan….., hlm . 83.

## Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk- Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen
e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
Pada  kenyataannya  bagi  produk-produk  makanan  kecil  untuk memenuhi  persyaratan  tersebut  sangat  sulit  sehingga  diperlukan pembinaan  supaya  produknya  dapat  memenuhi  persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan, yang tentunya pelaksanaannya harus dilaksanakan secara bertahap.
Setiap  produsen  boleh-boleh  saja  mengklaim  produk pangan/camilan  yang  diproduksinya  aman  untuk  dikonsumsi konsumen,  begitu  pula  para  pedagang/penjual  berpendapat  sama bahwa  produk  yang  mereka  jual  aman  untuk  dikonsumsi,  sangat bertolak  belakang  dengan  pilihan  pihak  konsumen  yang  sebagian besar  tidak  memperhatikan  segi  keamanan  suatu  produk  karena konsumen  lebih  memilih  rasa  enak,  tetapi  sudah  merupakan kewajiban tiap pelaku usaha (produsen) untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
Pencantuman  label  tidak  dibuat  dan  dipasang  asal-asalan (sembarangan) saja. Memang suatu label mudah untuk dibuat tetapi tanggung jawab pelaku usaha tidak semudah itu. Suatu contoh kasus yang  terjadi  di  Amerika,    dimana  sekitar  50  berondong  jagung bermerk  yang  berlabel,  mulai  dari  popcorn  super  buttery  (asin) sampai sugery sweet (manis) sedang diperiksa kandungannya. Hal ini menyusul  laporan  penelitian  yang  dilakukan  EPA’s  di  Amerika mengatakan  bahwa  popcorn  (berondong  jagung)  bisa  mencemari lingkungan  oleh  karena  beberapa  bahan  kimia  yang  dilepaskan  ke udara ketika sekantung plastik popcorn dibuka. Bukan itu saja tetapi paparan  asap  dari  mentega  perasa  dalam  popcorn  yang  dimasak dengan microwave dikaitkan dengan penyakit paru-paru. 14
Begitu  pula  hasil  penelitian  yang  dilakukan  mahasiswa Fakultas  Hukum  Universitas  Madura  (UNIRA)  di  Pamekasan  – Madura pada tahun 2003, bahwa produk pangan/camilan dimadura 100  %  berlabel  namun  label  tersebut  tidak  memenuhi  persyarakat sebagaimana  yang  diharapkan  dan  diatur  dalam  PP  No.  69  tahun 1999.  Mereka  membuat label hanya  untuk  menunjukkan jati  dirinya saja.  Label  yang  dipasang  tidak  mencantumkan  tanggal,  bulan  dan
14 “Popcorn Picu Penyakit Paru-paru”, Jawa Pos , (Senin, 15 Maret 2004), hlm. 35.

## Umi Supraptiningsih
tahun  daluwarsa,  komposisi  bahan  dasar  dari  makanan/camilan tersebut.
Dari  hasil  data  di  Kantor  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Pamekasan,  ternyata  label-label  pada makanan/camilan  tidak  memenuhi  standar  (SNI)  baik  dalam pembungkus  maupun  sistem  labelisasi,  hal  ini  disebabkan  karena kurangnya  kesadaran  pengusaha  terhadap  pentingnya  labelisasi produk  selain  itu  adanya  ketakutan  pengusaha  dikenakan persyaratan-persyaratan  seperti  pembayaran  pajak,  SIUP  (Surat  Ijin Usaha  Perdagangan),  TDI  (Tanda  Daftar  Industri)  dan  ijin  SP (Sertipikat Penyuluhan) dan Dinas Kesehatan.
B. C. Penutup
Pada  kenyataannya  walaupun  seperangkat  aturan  baik  yang mengatur  tentang  pelabelan,  iklan  serta  Perlindungan  Konsumen sudah  ada  tetapi  tidak  diikuti  dengan  itikat  baik  dari  para  pelaku usaha yaitu tetap dengan prinsip mencari keuntungan setinggi-tinggi dengan modal yang serendah-rendahnya tanpa memperhatikan asas kemanusiaan  (kesehatan  dan  jiwa),  maka  tetap  tidak  ada perlindungan terhadap konsumen.
Begitu  pula  perlunya  penerapan  aturan  yang  tegas  dan memberikan rasa keadilan kepada konsumen yaitu dengan andilnya lembaga  peradilan  selama  ini  dalam  memutuskan  kasus-kasus  yang merugikan  konsumen  dengan  hanya  menjatuhkan  sanksi  berupa penutupan  perusahaan  dan/atau  pencabutan  usaha  tanpa  diikuti pemberian  ganti  rugi  kepada  konsumen  yang  telah  mengalami kerugian baik harta maupun fisik/tubuh.
D. Daftar Pustaka
Az.  Nasution,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Suatu  Pengantar,  Daya Widya, Jakarta, 1999,
Balai Besar POM, Bahan Tambahan Pangan (BTP), Surabaya, 2003, Erman Rajagukguk, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam
Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2002
Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan

## Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada Produk- Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen
211
Konsumen  dalam  Menghadapi  Era  Perdagangan  Bebas,  Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2002,

## Yusuf  Shofie  dalam  Bukunya  Pelaku  Usaha,  Konsumen,  Dan  Tindak
Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Cet. Pertama, Jakarta, 2002,
YLKI, Siapa Raja, Konsumen atau Produsen?, Kompas, Jakarta 2000,