## PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL MELALUI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL

## Herlina Astri
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 15 April 2011 Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012
Abstract: The difficult to get job field, treatment inexistence same at law area and amount of rights infringement that support society, more widen social difference that. That condition trigger happening of good conflict between each other in society, also with another society group.  this  writing  aim  give  description  hit  manners  that  can  be  done  in  local  wisdom reinforcement  so  that  can  be  used  for  social  conflicts  completion  that.  This  study  uses literature study and concepts interpretation related to comprehension about social conflict and local wisdom.
Keywords: Social conflict, conflict completion, local wisdom reinforcement.
Abstrak: Sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak adanya perlakuan yang sama di bidang hukum, dan sejumlah pelanggaran hak-hak yang pro-rakyat, semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi. Kondisi tersebut memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam penguatan kearifan lokal agar dapat digunakan untuk penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi. Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan interpretasi konsep- konsep yang terkait dengan pemahaman tentang konflik sosial dan kearifan lokal.
Kata kunci: Konflik sosial, penyelesaian konflik, penguatan kearifan lokal.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut diwarnai dengan kuantitas masyarakat heterogen Indonesia, yang hidup tersebar di seluruh penjuru wilayah mulai dari perdesaan sampai dengan perkotaan. Beberapa faktor tersebut semuanya berpotensi untuk menjadi penyebab terjadinya konflik sosial. Selain rasa nasionalisme yang juga berkurang, saat ini masyarakat Indonesia memang dihadapkan pada kesenjangan sosial seperti adanya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini tidak hanya tertuju pada pemenuhan-pemenuhan kebutuhan yang bersifat ekonomis saja, tetapi biasanya juga bersifat politis.
Semakin sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak adanya perlakuan yang sama di bidang hukum, dan sejumlah pelanggaran hak-hak yang pro-rakyat, semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi. Muncul berbagai gerakan- gerakan sosial untuk merespon kondisi tersebut, dengan bermacam-macam bentuk misalnya: bernuansa SARA, keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia, dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan sosial tersebut menimbulkan problematik pada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih.
Kondisi tersebut memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik umumnya dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan- perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik sangat bertentangan dengan integrasi, sebab integrasi berjalan sebagai sebuah siklus dalam masyarakat. Konflik yang terkontrol umumnya menghasilkan integrasi, tetapi sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.
Saat ini dapat terlihat jelas kehidupan bermasyarakat baik dalam lingkup terkecil (keluarga), maupun kelompok yang lebih besar (komunitas) mengalami kehilangan acuan dalam menjalankan integrasi sosialnya. Sebuah kearifan yang seharusnya berakar dan tercermin melalui sikap, moral dan akhlak, tidak dapat lagi menjadi pegangan bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Kearifan itu terbentuk dari pengenalan, pemahaman, pengalaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya dalam wujud etika hidup. Aturan-aturan lokal berdasarkan kondisi sosial-budaya menggambarkan keharmonisan cara berpikir dan menjalani kehidupan bermasyarakat tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan sebuah pertanyaan penelitian, “bagaimana melakukan penguatan pada kearifan lokal agar dapat digunakan dalam penyelesaian konflik sosial?”. Hal ini sesuai dengan tujuan penulisan yaitu untuk memberikan gambaran mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam penguatan kearifan lokal agar dapat digunakan untuk penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi. Dalam penulisan dilakukan studi kepustakaan dan interpretasi konsep-konsep yang terkait dengan pemahaman tentang konflik dan kearifan lokal.

## Konflik Sosial
Konflik merupakan bagian dari suatu kehidupan di dunia yang kadang tidak dapat dihindari. Konflik umumnya bersifat negatif karena ada kecenderungan antara pihak-
pihak yang terlibat konflik saling bertentangan dan berusaha untuk saling meniadakan atau melenyapkan, yang bertentangan dianggap sebagai lawan atau musuh. Di sinilah letak perbedaan konflik dengan rivalitas atau persaingan. Meskipun dalam rivalitas terdapat kecenderungan untuk mengalahkan, namun tidak mengarah pada saling meniadakan saingan atau kompetitor (id.shvoong.com, 2011). 1
Minnery (1985:35), mendefinisikan konflik sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan di mana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut. Dalam sosiologi konflik disebut juga pertikaian atau pertentangan, dimana pertikaian merupakan bentuk persaingan yang berkembang secara negatif. Hal ini berarti satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau berusaha menyingkirkan pihak lainnya. Pertikaian merupakan usaha penghapusan keberadaan pihak lain. Pengertian ini senada dengan pendapat Soedjono (2002:158), pertikaian adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana pihak yang satu berusaha menjatuhkan pihak yang lain atau berusaha mengenyahkan rivalnya.

## Macam-Macam Konflik Sosial
Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi untuk terjadinya konflik. Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing, baik berupa konflik horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal menunjuk pada konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat, misalnya konflik yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan seperti di Papua, Poso, Sambas, dan Sampit. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Umumnya konflik ini terjadi karena ketidakpuasan akan cara kerja pemerintah, misalnya konflik dengan para buruh, konflik Aceh, serta daerah-daerah yang muncul gerakan separatisme.
Soerjono Soekanto (1989:90) mengklasifikasikan bentuk dan jenis-jenis konflik tersebut sebagai berikut:
1.  Konflik Pribadi
Konflik terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain. Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain, yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Perasaan ini mendorong tersebut untuk memaki, menghina, bahkan memusnahkan pihak lawan. Pada dasarnya konflik pribadi sering terjadi dalam masyarakat.
2.  Konflik Rasial
Konflik rasial umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki keragaman suku dan ras. Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit dan warna rambut. Secara umum ras di dunia dikelompokkan menjadi lima ras, yaitu Australoid, Mongoloid, Kaukasoid Negroid, dan ras-ras khusus. Hal ini berarti kehidupan dunia berpotensi munculnya konflik juga jika perbedaan antarras dipertajam.
1 http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2142189-pengertian-konflik-sosial-macam- macam/#ixzz1V4pAY6o0, dikases tanggal 8 Agustus 2011.
3.  Konflik Antarkelas Sosial
Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan berada pada posisi bawah. Dari setiap kelas mengandung hak dan kewajiban serta kepentingan yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu munculnya konflik rasial.
4.  Konflik Politik Antargolongan dalam Satu Masyarakat Maupun antara Negara- Negara yang Berdaulat
Dunia perpolitikan pun tidak lepas dari munculnya konflik sosial. Politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda- beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Perbedaan ini memunculkan peluang terjadinya konflik antargolongan terbuka lebar. Contoh rencana undang- undang pornoaksi dan pornografi sedang diulas, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua pemikiran, sehingga terjadi pertentangan antara kelompok masyarakat yang setuju dengan kelompok yang tidak menyetujuinya.
5.  Konflik Bersifat Internasional
Konflik internasional biasanya terjadi karena perbedaan-perbedaan kepentingan di mana menyangkut kedaulatan negara yang saling berkonflik. Karena mencakup suatu negara, maka akibat konflik ini dirasakan oleh seluruh rakyat dalam suatu negara.

## Resolusi Konflik
Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap, yaitu:

## Tahap I : Mencari De-eskalasi Konflik
Pada tahap ini konflik yang terjadi umumnya masih diwarnai dengan adanya konflik bersenjata, sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus dilakukan bekerja sama dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.
Pada kenyataannya, saat ini pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk menerima perundingan dengan tujuan mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat. Namun hal itu tidak sejalan dengan pemikiran Burton (1990:88-90) yang menyatakan bahwa “ problem-solving conflict resolution seeks to make possible more accurate  prediction  and  costing,  together  with  the  discovery  of  viable  options,  that would make this ripening unnecessary ”. Tahap II: Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik (Crocker et.al, 1996:38). Prinsip ini yang merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90-
an, mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata, tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang diadakannya negosiasi antarelit.
Tahap III: Problem-solving Approach Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah problem-solving yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi (Jabri, 1996:149). Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik ( mutual understanding ) tentang cara untuk mengeskplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif- alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik.
Bagi Burton (1990:202), sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh ( total environment ). Rothman (1992:30) menawarkan empat komponen utama proses problem-solving yaitu: 1) Masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal; 2) Masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik; 3) Kedua belah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan sinyal-sinyal perdamaian; dan 4) Komponen terakhir adalah problem-solving workshop yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-\pihak bertikai untuk melakukan proses (tidak langsung mencari outcome) resolusi konflik. Tahap IV: Peace-building Tahap keempat adalah peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Ben Reily (2000:135-283) telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik. Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses yaitu: 1) pemilihan bentuk struktur negara; 2) pelimpahan kedaulatan negara; 3) pembentukan sistem trias-politica; 4) pembentukan sistem pemilihan umum; 5) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik; dan (6) pembentukan sistem peradilan.
Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut. Sedangkan tahap konsolidasi mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama
yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. (Miall: 2000, 302-344).
Kearifan Lokal
Dalam kamus Inggris–Indonesia John M. Echols dan Hasan Syadily, kearifan lokal ( local wisdom ) terdiri dari dua kata yaitu kearifan ( wisdom ) yang diartikan sebahagai kebijaksanaan, dan lokal ( local ) yang diartikan sebagai setempat. Dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan tertanam dana diikuti oleh anggota masyarakatnya. Haryati Soebadio dalam Ayatrohaedi (1986:18-19) mengatakan bahwa kearifan lokal adalah cultural identity , identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing.
Sementara itu Moendardjito dalam Ayatrohaedi (1986:40-44) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai kearifan lokal karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang, dengan bercirikan: 1) Mampu bertahan terhadap budaya luar, 2) Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 4) Mempunyai kemampuan mengendalikan, dan 5) Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.
Kearifan lokal dapat dipahami sebagai sebuah usaha manusia yang menggunakan kognisinya dalam bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama (Tiezzi, 2011). 2 I Ketut Gobyah menyatakan bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah (Bali Pos, 2011). 3 Sedangkan S. Swarsi Geriya mengatakan bahwa secara konseptual kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. 4 Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas, sebagai produk budaya masa lalu yang seharusnya dijadikan pegangan hidup secara terus-menerus. Secara substansial, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Hal ini berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari individu-individu yang berada di dalamnya.
Proses perubahan yang begitu panjang dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai salah satu sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Hal ini ditujukan
2 E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini, Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community. http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp. diakses 23 September 2011
3 Berpijak pada Kearifan Lokal, 2003. www.balipos.co.id, diakses 23 September 2011.
4 Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali, 2003. www.balipos.co.id, diakses 23 September 2011
pada bentuk kearifan lokal bukan hanya sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi juga mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban.

## Kearifan Lokal untuk Penyelesaian Konflik Sosial
Beberapa tahun belakangan ini banyak timbul konflik antarsuku, antarpemuda, antarkelas, yang semuanya disebabkan oleh perbedaan. Hal tersebut sangat menggoncang pertahanan bangsa Indonesia. Keunikan dari bangsa Indonesia sendiri, selain keindahaan perbedaan seni, juga keindahaan pola pikir dan perbedaan dalam cara menjalani kehidupan masing-masing. Salah satu contohnya kearifan lokal yang dihasilkan oleh setiap kelompok masyarakat tradisional dalam penyelesaian konflik- konflik sosial.
Sebenarnya sejak dulu Bangsa Indonesia telah memiliki salah satu cara dalam penyelesaian konflik, yaitu dengan kearifan lokal. Resolusi penyelesaian konflik dengan kearifan lokal ini dapat dikenalkan dengan mengembangkan wawasan yang berorientasi kearifan lokal. Selain bermanfaat sebagai alternatif penyelesaian konflik, kearifan lokal juga memelihara dan berpegang teguh pada jati diri bangsa.
Keempat tahap resolusi konflik yang telah diuraikan pada kerangka konseptual, harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Meskipun tidak semuanya dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal, namun tahap-tahap tersebut menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir. Semua pihak yang terlibat dalam memanfaatkan kearifan lokal untuk penyelesaian konflik-konflik sosial, bertanggung jawab baik dalam proses maupun pelaksanaan hasil resolusi tersebut.
Konflik multidimensional yang sering muncul di Indonesia, merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan-kebijakan yang dianggap belum menempatkan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Dalam penerapannya tidaklah mudah karena banyak faktor yang sulit diprediksi terutama menyangkut nilai- nilai, budaya, kondisi geografis dan konteks lokal yang berkembang. Dapat dikatakan konflik merupakan gesekan yang terjadi antara dua kubu atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, kelangkaan sumber daya dan distribusi yang tidak merata, yang akhirnya menimbulkan kesenjangan di berbagai bidang kehidupan.
Konflik dalam kehidupan manusia memang tidak mungkin untuk dipisahkan. Sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup, umumnya manusia melakukan berbagai usaha yang dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban. Jika penempatan hak dan kewajiban tersebut dilakukan dengan baik, maka kemungkinan kecil akan terjadi konflik dan begitu pula sebaliknya. Terkait dengan hal tersebut, tentunya setiap wilayah di Indonesia memang memiliki potensi konflik cukup besar.
Kearifan lokal dianggap sebagai salah satu satu alternatif pemecahan masalah dalam penyelesaian konflik. Kebijakan lokal yang mengakar dan dianggap sakral, menyebabkan pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif karena mudah diterima masyarakat. Kearifan lokal berpotensi untuk mendorong keinginan masyarakat hidup rukun dan damai. Tradisi dan budaya lokal umumnya memang mengajarkan perdamaian hidup selaras dengan lingkungan sosialnya. Hal ini selaras dengan pendapat I Ketut Gobyah, bahwa pada dasarnya memang kearifan lokal itu mentradisi secara
turun temurun. Di dalamnya berisi norma-norma yang mengajarkan kerukunan dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.
Pendekatan kearifan lokal memang tidak bisa disamakan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Namun kearifan lokal tetap berintikan pada pendekatan budaya, dengan memanfaatkan nilai dan budaya lokal yang telah dimiliki masyarakat lokal tersebut. Seperti halnya yang dikemukakan S. Swarsi Geriya, bahwa kearifan lokal memang terdiri dari nilai-nilai, etika, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang hidup bersama dalam tuntunan sebuah tata nilai, akan saling melengkapi aturan-aturan mereka dengan sejumlah kebijakan lokal yang membudaya. Tujuannya tentu untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya kesalahpahaman.
Kearifan lokal sebagai media paling ampuh untuk menemukan solusi dalam penyelesaian konflik. Kondisi tersebut dilakukan dengan mengajak masyarakat yang terlibat konflik untuk berdiskusi dan menegosiasikan keinginan masing-masing terhadap pihak lainnya. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap bentuk penyelesaian yang dianggap mungkin dan tepat, serta dapat dijadikan peringatan dini terhadap konflik ( conflict early warning system ). Penerapan kearifan lokal memang tidak mudah, dikarenakan begitu banyak nilai-nilai dari luar yang saat ini banyak diadospi oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian peluang untuk mengedepankan kearifan lokal sebagai penyelesaian konflik juga masih ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Moendardjito dalam Ayatrohaedi (1986:40-44) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai kearifan lokal karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Keempat ciri kearifan lokal yang dicontohkan olehnya merupakan kekuatan yang potensial bagi penyelesaian konflik.
1.  Kearifan Lokal Mampu Bertahan terhadap Budaya Luar;
Salah satu keunikan kearifan lokal adalah kekuatannya untuk berhadapan dengan budaya luar. Selain tidak mudah mendapatkan pengaruh dari budaya luar, kearifan lokal cenderung memelihara dan menjaga anggota kelompoknya untuk tetap tunduk pada aturan yang berlaku. Berbagai aturan lokal yang mengikat tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang mengekang, tetapi menjadi bentuk penghormatan mereka terhadap nilai-nilai luhur nenek moyang.
2.  Kearifan Lokal Memiliki Kemampuan Mengakomodasi Unsur-unsur Budaya Luar; Kearifan lokal tidak menolak budaya luar, tetapi berupaya untuk mengakomodasinya agar selaras dengan budaya lokal. Tujuannya tentu untuk menjaga nilai-nilai lokal agar tetap tumbuh, terutama bagi generasi penerus. Hal ini dilakukan agar generasi selanjutnya semakin memperkuat kebijakan-kebijakan lokal yang memang ditujukan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hasil akomodasi dari budaya luar digunakan untuk memperkaya nilai-nilai kearifan lokal yang telah dimiliki.
3.  Kearifan Lokal Mempunyai Kemampuan Mengintegrasikan Unsur Budaya Luar ke dalam Budaya Asli;
Budaya luar yang makin lama semakin banyak memasuki wilayah Indonesia, seharusnya diadaptasikan dalam budaya lokal agar tidak merusak tatanan hidup
masyarakat Indonesia. Kecenderungan yang terjadi banyak sekali kelompok masyarakat yang mengadopsikannya, padahal akan lebih baik untuk diadaptasikan agar tidak bertentangan dengan budaya lokal sendiri. Sebab adospi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan menerima penuh datangnya budaya luar tersebut, bukan menyesuaikan dan mengintegrasikannya ke dalam budaya sendiri.
4.  Kerifan Lokal Mempunyai Kemampuan Mengendalikan;
Kearifan lokal selain memelihara anggota kelompoknya, juga dapat digunakan untuk mengendalikan keinginan-keinginan melakukan tindakan destruktif. Pola yang terbentuk dalam kearifan lokal menunjuk pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan dan kemauan untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan musywarah. Pola tersebut sangat potensial untuk mencegah, mengurangi bahkan mengatasi konflik-konflik sosial yang terjadi saat ini. Kembali pada kearifan lokal berarti menunjukkan kekuatan bangsa sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
5.  Kearifan Lokal Mampu Memberi Arah pada Perkembangan Budaya; Kondisi bangsa Indonesia yang semakin kehilangan jati dirinya, menyebabkan penguatan kearifan lokal perlu dilakukan. Sebab kearifan lokal mampu mengarahkan kembali jati diri Indonesia yang sesuai dengan keragaman budayanya. Keberadaan kearifan lokal tidak hanya dapat digunakan untuk mengatasi konflik, tetapi juga memberikan pengayaan pada nilai-nilai budaya yang luhur. Meskipun memiliki beberapa keunggulan untuk penyelesaian konflik-konflik sosial, namun pada hakikatnya kearifan lokal hanya dapat dilakukan saat resolusi konflik telah mencapai tahap ke-III atau ke-IV. Selain harus benar-benar netral menengahi kedua belah pihak yang bertikai, kearifan lokal juga tidak akan efisien dilakukan jika konflik sosial yang terjadi masih melibatkan kekuatan politik dan militer. Kearifan lokal pada kedua tahap tersebut dapat dilakukan dengan menghidupkan dan membangun kembali hubungan sosial di daerah, sesuai dengan budayanya masing-masing sampai unit terkecil yaitu desa.
Hubungan sosial yang ada di desa akan membawa dampak vertikal bagi anggotanya, yaitu hubungan yang bersifat hierarki dan kekuasaan yang mutlak bagi anggota. Hal ini bertujuan untuk membangun jaringan bersama antara masyarakat sebagai tempat berdiskusi, tukar pengalaman dan pengetahuan, yang dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

## Hambatan Penerapan Kearifan Lokal
Sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik, kearifan lokal bukan berarti tidak mengalami berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya. Situasi dan kondisi yang mengikutinya, serta kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik juga menentukan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan. Dalam proses penerapan kearifan lokal, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat 5 dalam penentuan bentuk penyelesaian konflik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, antara lain:
5 Modul Pelatihan Resolusi Konflik untuk Pemimpin Desa, hal.183-184.
1.  Dinamika pertarungan politik lokal berbasis masyarakat dengan menggunakan simbol—etnisitas tertentu.
2.  Menguatnya ‘premanisme’ sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan.
3.  Pola pemukiman masyarakat yang masih terkotak-kotak berdasarkan kepentingan dan status sosial ekonomi yang dapat menghambat proses akulturasi dan asimilasi budaya.
4.  Terbatasnya sarana transportasi, komunikasi dan informasi antarwilayah bagi masyarakat sehingga memudahkan terjadinya disinformasi—provokasi terhadap isu-isu tertentu yang dianggap sensitif dan memicu konflik horizontal.
5.  Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat banyak (kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat).
6.  Struktur kebijakan yang masih tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat
7.  Pengelolaan sumberdaya alam yang eksploitatif dan tidak memberi ruang bagi masyarakat banyak.
8.  Masih lemahnya kapasitas politisi lokal dalam mengelola konflik. Hal ini disebabkan masih lemahnya kapasitas sumberdaya partai dan sistem pengkaderan yang tidak menyediakan fasilitas yang cukup untuk meningkatkan pengetahun, wawasan, perhatian dan keterampilan dalam kebijakan dan penanganan masalah yang dihadapi oleh konstituennya.
9.  Pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat memperlebar kesenjangan sosial antar kelompok atau komunitas akan berdampak terhadap munculnya etnisitas tertentu sebagai kelompok tertindas dan termarjinalkan dalam interaksi sosial.
10.  Masih lemahnya penegakan hukum menangani konflik dan masih lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengelola konflik.
Kesepuluh hambatan tersebut seharusnya diatasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, terhadap konflik-konflik sosial yang terjadi di sekitar mereka. Terutama terkait dengan penyebab konflik, dan potensi daerahnya akan mengalami konflik sosial. Ini sangat diperlukan karena masyarakat merupakan sumber informasi sekaligus pelaksana dari kearifan lokal itu sendiri. Meletakkan masyarakat sebagai motor penggerak berjalannya kearifan lokal di sebuah daerah berarti menempatkan masyarakat untuk menumbuhkan dan memelihara kepercayaan, kebersamaan, kepemimpinan, jaringan sosial, dan sebagainya.

## Simpulan
Sejalan dengan banyaknya konflik yang terjadi di beberapa belahan dunia ini, bersamaan itu muncul teori tentang penyelesaian konflik yang lebih bersifat akademis dan hasil pengalaman beberapa negara dalam menyelesaikan konflik sebagai bahan referensi pada berbagai diskusi, seminar dan analisis konflik. Konflik yang tengah berlangsung di suatu wilayah baik vertikal maupun horisontal telah menimbulkan gangguan terhadap ketahanan suatu sistem masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan konflik melebar ke berbagai aspek kehidupan seperti pudarnya ikatan sosial, prasangka antaretnis, perbedaan orientasi politik, dan kesenjangan sosial.
Indonesia memiliki potensi konflik cukup laten, jika tidak dikelola secara bijak dapat menimbulkan disintegrasi, yaitu potensi konflik antarsuku, agama, ras, golongan, pusat-daerah, sipil-militer, lembaga-lembaga pemerintah atau negara, penguasa-masyarakat, dan lain-lain. Selain itu, terdapat potensi konflik yang mewarnai implementasi otonomi daerah, seperti konflik antarpemerintah lokal (saling berbatasan), konflik antarkekuatan rakyat berbasis lokal melawan aparat pemerintah, konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan sebagainya.
Pola penyelesaian konflik di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori konflik universal, tetapi perlu juga menggunakan paradigma lokal agar objektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi, nilai, dan tatanan kehidupan setempat. Faktor-faktor penting yang menjadi dasar analisis dan pemecahan konflik diantaranya menyangkut: pemangku kepentingan yang terlibat, fase—tingkat konflik, isu dan faktor penyebab, jenis konflik, arah atau kebijakan daerah, potensi—sumber daya, sifat kekerasan, wilayah, kapasitas dan perangkat ( tools ), dan komunikasi dan jalinan hubungan pihak-pihak yang bertikai. Dalam merespon konflik dibutuhkan penyelesaian lebih tepat dengan menerapkan model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat.
Saran
Dalam menentukan penerapan kearifan lokal untuk konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan beberapa hal sebagai sebagai berikut:
1.  Dampak konflik masa lalu menimbulkan masalah baru dalam proses interaksi antaretnik dan pola penanganan konflik masa depan diharapkan tidak terjadi pewarisan kekerasan kepada generasi selanjutnya.
2.  Menghindari sedini mungkin terjadinya perebutan sumber daya dan akses di dalam masyarakat yang sekiranya dapat memicu konflik baru.
3.  Mencermati titik-titik penting terkait budaya yang dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial, atau jika memang sudah terjadi dapat digunakan untuk mengatasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Crocker, Chester A (et.al) (eds.). 1996. Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict . Washington, D.C.: USIP Press.
Burton, John. 1990. Conflict: Resolution and Provention . London: MacMillan Press.
Jabri, Viviene. 1996. Discourse  on  violence:  Conflict  analysis  reconsidered . Manchester: Manchester University Press.
Minnery, John. R, 1985. Conflict Management In Urban Planning. Brookfield: Gower Publishing Company.
Reily, Ben. 2000. Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Negosiator . Jakarta:
International IDEA.
Rothman, J. 1992. From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict . Newbury Park CA: Sage.
Soedjono. 2002. Misteri di Balik Kontrak Bermasalah , Bandung: Mandar Maju.
Internet E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini, Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community. http://library.witpress.com/ pages/paper info.asp. diakses tanggal 21 September 2011.
Modul Pelatihan Resolusi Konflik untuk Pemimpin Desa
“ Berpijak pada Kearifan Lokal,” 2003. www.balipos.co.id, diakses tanggal 23 September 2011.
“Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali, 2003”. www.balipos.co.id, diakses tanggal 23 September 2011.