Volume 2, Nomor 2, September 2014
ISSN 2338 – 333X

## PERAHU
(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Diterbitkan oleh :

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
PERAHU Vol. 2 Nomor 2 Halaman 44 - 94 Sintang September 2014 ISSN 2338 – 333X

## PERAHU
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM
PERAHU. Terbit enam bulan sekali. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.
Penanggungjawab : Petrus Atong H.M. Kurniawan Candra
Abang Zainudin Felix Semaun Pemimpin Umum : Robert Hoffman Pemimpin Redaksi :
Redin
Wakil Pemimpin Redaksi :
Sopian
Sekretaris Redaksi : Antonius Erwandi Redaktur Pelaksana : Genopepa Sedia Rosalia Tri Supranti Nikodimus Tata Usaha : Batha Juariah Florensius Tijan Jenny Novelia Percetakan :
Perc. Pelangi-Sintang
Alamat  Redaksi  dan  Tata  Usaha  :  Fakultas  Hukum  Universitas  Kapuas,  Jalan  Y.C.  Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat  untuk  memberikan  tulisan  mengenai  bidang  ilmu  hukum.  Tulisan  dapat  dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media  lain.  Naskah  diketik  di  atas  kertas  A4  spasi  ganda  sepanjang  kurang  lebih  10  halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.
Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.
Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum Universitas Kapuas

## PERAHU
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM

## DAFTAR ISI
PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN  DAERAH  (UPPD)  SINTANG    DI  KANTOR  BERSAMA SAMSAT SINTANG
Robert Hoffman ............................................................................................................ 44-61
EFEKTIVITAS  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  SINTANG  NOMOR  9 TAHUN  2011  TENTANG  PENATAAN  PEDAGANG  KAKI  LIMA  DI
KABUPATEN SINTANG
(Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang)
Redin ............................................................................................................................. 62-70
PENERAPAN  SANKSI  ADAT  BAGI  WANITA  YANG  SUDAH  HAMIL  DI LUAR  PERKAWINAN  PADA  MASYARAKAT  DAYAK  MUALANG  DI  DESA SEBURUK I KECAMATAN BELITANG HULU BALAI SEPUAK KABUPATEN SEKADAU Genopepa Sedia ............................................................................................................. 71-79

## KODE ETIK HAKIM
Fransiskus Dodi  ............................................................................................................ 80-86

## IMPLEMENTASI  PROGRAM  REHABILITASI  SOSIAL  RUMAH  TIDAK
LAYAK HUNI DI DESA NYANGGAI OLEH DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MELAWI Antonius Erwandi ......................................................................................................... 87-94

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum,” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasi-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  2  Nomor  2,  September  2014  kali  ini  menyajikan topik-topik  mengenai  :  Pelayanan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Pada  Unit  Pelayanan Pendapatan  Daerah  (UPPD)  Sintang    Di  Kantor  Bersama  Samsat  Sintang,  Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki  Lima  Di  Kabupaten  Sintang,  Penerapan  Sanksi  Adat  Bagi  Wanita  Yang  Sudah Hamil  Di  Luar  Perkawinan  Pada  Masyarakat  Dayak  Mualang  Di  Desa  Seburuk  I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau dan Kode Etik Hakim.
Akhir  kata,  semoga  penerbitan  PERAHU,  jurnal  ilmiah  di  bidang  hukum  ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SINTANG DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SINTANG

## Robert Hoffman
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang, Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat  pada  Kantor  Bersama  Samsat  Sintang.  Namun, pelayanannya  belum  dilakukan  secara  optimal  sehingga  banyak  wajib  pajak  yang  tidak  puas  terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPPD Sintang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian  ini  adalah  :  Kepala  UPPD  Sintang,  Petugas  Pajak  Kendaraan  Bermotor  UPPD  Sintang  dan Masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sintang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada UPPD Sintang  memiliki prosedur pelayanan dan waktu  penyelesaian  yang dimulai  pada saat jatuh tempo masa pembayaran  PKB  sebagaimana  tertera  dalam Notice Pajak/STNK.  Pajak  kendaraan  bermotor  dibayar setiap  tahun  sekali  sedangkan  STNK  berlaku  untuk  5  (lima)  tahun,  tetapi  setiap  tahun  dilakukan pengesahan  bersamaan  dengan  saat  pembayaran  PKB.  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan PKB  di  UPPD  Sintang  meliputi  sumber  daya  aparatur  yang  telah  memadai  serta  sarana  dan  prasarana yang sudah tersedia bagi kelancaran pelayanan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPPD Sintang dilaksanakan  berdasarkan  prosedur  pelayanan  yang  dimulai  pada  saat  jatuh  tempo  masa  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  dan  memiliki  waktu  penyelesaian  yaitu  25  menit  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pelayanan  pajak  kendaraan  bermotor  di  UPPD  Sintang  meliputi  sumber  daya  aparatur serta sarana dan  prasarana.  Dari hasil kesimpulan penulis  sarankan  kepada aparatur UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat untuk  mengoptimalkan  lagi pelayanan pajak kendaraan  bermotor baik prosedur dan  waktu  penyelesaian  serta  diharapkan  agar  Kantor  Bersama  Samsat  dilakukan  perluasan  bangunan kantor demi menciptakan pelayanan yang nyaman bagi seluruh wajib pajak.
Kata Kunci : Pelayanan, Pajak Kendaraan Bermotor.

## PENDAHULUAN
Pajak kendaraan bermotor (PKB)
merupakan  pajak  daerah  sebagai  salah  satu sumber  pendapatan  asli  daerah,  sebagaimana dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Bahkan    dalam   Undang   -  Undang   Republik
Indonesia  Nomor  34  Tahun  2000  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dinyatakan  bahwa pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak daerah itu, termasuk jenis pajak provinsi.
Pajak  daerah  sebagai  salah  satu  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah  tangga  daerah,  baik  dalam  pelaksanaan tugas-tugas  umum  pemerintah  maupun  tugas pembangunan.  Hal  ini  mengartikan bahwa tanpa pajak  daerah,  maka  otonomi  daerah  tidak  dapat terselenggara  secara  nyata  dan  bertanggung jawab.  Oleh  karena  itu  sudah  sewajarnya pemerintah daerah secara terus-menerus mengadakan  pemikiran  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  terutama  dari  sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah  yang  dilakukan  oleh  aparatur pemerintah  termasuk  didalamnya  pemerintah daerah  adalah  pelayanan  publik  sehingga pemerintah  dikenal  dengan  sebutan  pelayan masyarakat.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  semua bentuk kegiatan pemerintah harus dikelola secara transparan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  publik.  Tuntutan  masyarakat  kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan  dan  kepemimpinan  yang  baik merupakan  isu  yang  paling  mengemuka  dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan masyarakat  kepada  pemerintah  tersebut  adalah peningkatan  pelayanan  publik.  Penyelenggaran publik  menjadi  tuntutan  masyarakat  setiap harinya. Kebutuhan dan kompleksnya permasalahan  yang  berkembang  menjadikan pemerintah sebagai pihak yang sangat dibutuhkan untuk dapat mengakomodir kepentingan-  kepentingan  tersebut  agar  dapat terpenuhi  dengan  baik.  Kualitas  pelayanan publik  menjadi  pandangan  baru  agar  tujuan pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat  dapat tercapai. Untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas  tersebut  maka  disusun  suatu  aturan sebagai  ketentuan  dalam  pelayanan  kepada masyarakat.  Hal  tersebut  dimaksudkan  agar pelayanan  yang  diberikan  agar  lebih  terarah  dan maksimal.
Pengurusan  pajak  kendaraan  bermotor merupakan   salah   satu bentuk pelayanan publik
yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah. Pengelolaan  pemungutan  dan  pengurusan  pajak kendaraan  bermotor  dilakukan  pada  satu  kantor yang  melibatkan  beberapa  unsur  yang  terkait  di dalam pengelolaannya. Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada satu kantor ini dikenal dengan  istilah  kantor bersama SAMSAT  yang  merupakan  singkatan  dari Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap, dimana  didalamnya  terdapat  kerjasama  antara pihak  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (POLRI),  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda)  dan  PT. Jasa Raharja (Persero).
Menurut  Nasution  (2008  :  5)  bahwa  : Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Pendapatan Daerah  (Dispenda)  yang  berada  di  kantor bersama Samsat mempunyai fungsi dan kewenangan  di  bidang  pemungutan  pajak kendaraan  bermotor  (PKB)  dan  tugas  Dinas Pendapatan  Daerah  (Dispenda)  di  kantor bersama  Samsat  adalah  :  1).  Meneliti  berkas yang  diterima  dari  petugas  kepolisian,  2). Membubuhkan paraf atas kelengkapan persyaratan,  3).  Meneruskan  berkas  kepada petugas kepolisian bagian registrasi dan permohonan,  dan  4).  Memberitahukan  kepada petugas  kepolisian  dan  PT.  Asuransi  Jasa Raharja  apabila  ditemukan  kekeliruan  atau kekurangan persyaratan administrasi yang diperlukan.
Menurut  Nasution  (2008  :  5)  bahwa sebelum  dilakukan  dalam  Sistem  Administrasi Manuggal  Satu  Atap  (SAMSAT),  kegiatan pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) dilakukan  tersendiri  di  kantor  dinas  pendapatan daerah  provinsi  dan  cabang-cabang  dinas, sehingga  hal  ini  tidak  memberikan  pelayanan yang  baik  bagi  pemilik  kendaraan  bermotor, karena  akan  memerlukan  waktu  yang  cukup lama  dan  biaya  yang  tidak  sedikit  jumlahnya. Keadaan  seperti  itu  dapat  menjadi  penghambat dalam  usaha  memberikan  pelayanan  kepada pemilik  kendaraan  bermotor,  dan  juga  dapat menyebabkan masyarakat   menjadi  malas untuk
45 Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 44 - 61
mengurus  pajak  kendaraan  bermotor  dan menjadi penghambat dalam usaha meningkatkan penerimaan  pajak,  khususnya  dari  sektor  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena tidak adanya keseragaman  baik  dalam  hal  pengurusan, administrasi,  maupun  besarnya  tarif  dalam proses pengurusannya. Salah satu  tujuan pembentukan  kantor  bersama  Samsat  ini  adalah untuk  memudahkan  pelaksanaan  pemungutan pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  serta  untuk memberikan  kemudahan  pelayanan  kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak.
Dalam rangka mencapai pelayanan publik yang baik, maka Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  menyusun standar pelayanan publik bagi instansi pemerintah  dengan  mengeluarkan  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :  63/Kep/M.PAN/7/2003  tentang  Pedoman Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik, dimana  standar  pelayanan  publik  meliputi  :  1). Prosedur Pelayanan, 2). Waktu Penyelesaian, 3). Biaya  Pelayanan,  4).  Produk  Pelayanan,  dan  5). Sarana dan Prasarana. Ketentuan tentang standar pelayanan  publik  tersebut  merupakan  pedoman pelayanan  bagi  instansi  pemerintah  di  pusat maupun  di  daerah,  termasuk  didalamnya  Unit Pelayanan  Pendapatan  Daerah  (UPPD)  Sintang dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Unit Pelayanan  Pendapatan  Daerah  (UPPD)  Sintang merupakan  salah  satu  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  (UPTD)  Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Unit ini  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  salah  satunya adalah    pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor (PKB)  yang  bergabung  dalam  Kantor  Bersama Samsat Sintang.
Jadi, pelayanan pembayaran pajak kendaraan  bermotor  yang  diselenggarakan  oleh UPPD  Sintang  di  Kantor  Bersama  Samsat Sintang  dapatlah  dikatakan  sebagai  salah  satu jenis  pelayanan  publik  sebagaimana  dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur    Negara    Nomor    63/Kep/M.PAN/7/
2003  tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik.  Sehingga  demikian  maka UPPD  Sintang  pada  Kantor  Bersama  Samsat Sintang  dalam  tugas  pelayanannya  harus mengikuti  standar  pelayanan  publik  yang meliputi  :  1).  Prosedur  Pelayanan,  2).  Waktu Penyelesaian,  3).  Biaya  Pelayanan,  4).  Produk Pelayanan, dan 5). Sarana dan Prasarana.
Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan peneliti di UPPD Sintang pada Kantor Bersama  Samsat  Sintang  bahwa  unit  ini melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setiap  hari  kerja,  UPPD  Sintang  sering  dipadati oleh  wajib  pajak  dengan  maksud  untuk membayar  pajak  kendaraannya.  Dalam  hal pembayaran  pajak,  wajib  pajak  yang  datang berbeda-beda.  Ada  wajib  pajak  yang  membayar sebelum  masa  berlaku  pajaknya  habis  dan  ada juga  wajib  pajak  yang  membayar  saat  masa pajaknya sudah lewat waktu. Dalam pengamatan peneliti  dapat  dikatakan  bahwa  secara  umum masyarakat di Kabupaten Sintang sudah memiliki  kesadaran  untuk  membayar  pajak kendaraan bermotor.
Walaupun demikian, dari hasil pengamatan  peneliti,  didapati  banyak  wajib pajak  yang  tidak  puas  terhadap  pelayanan  pajak kendaraan  bermotor  di  Kantor  Bersama  Samsat Sintang,  misalnya  kurangnya  petugas  yang melayani  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak sering  menunggu  lama  proses  pembayaran. Jumlah  petugas  yang  melayani  tidak  seimbang dengan  jumlah  wajib  pajak  yang  setiap  harinya sering  memenuhi  Kantor  bersama  Samsat Sintang.  Tak  heran,  dari  kejadian  seperti  itu, maka  para  wajib  pajak  sering  menggunakan siasatnya untuk selalu datang di pagi hari dengan harapan  suasana  kantor  masih  sepi  agar pembayaran pajaknya dapat diproses lebih cepat. Namun  sepertinya,  siasat  untuk  datang  di  pagi hari  sudah  menjadi  siasat  bagi  seluruh  wajib pajak  di  Kabupaten  Sintang  sehingga  suasana kantor  di  pagi  hari  pun  tetap  ramai  dan  proses pembayaran pajak pun tetap sama yaitu terpaksa harus        menunggu      waktu       yang       lama
Robert Hoffman , Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 46
sebab  proses  pelayanannya  hanya  dilakukan  1 (satu)  orang  petugas.  Selain  itu,  ada  juga  yang mengeluhkan tentang berkas yang harus disiapkan  sebelum  membayar  pajak,  yaitu adanya  keharusan  untuk  memfotocopi  berkas seperti  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Banyak wajib pajak menginginkan agar pelayanan disederhanakan  sehingga  tidak  perlu  harus memfotocopi berkas. Mereka menginginkan agar berkas seperti KTP, BPKB dan STNK itu cukup ditunjukan  saja  yang  aslinya  kepada  petugas yang  melayani  dan  sebaliknya  petugas  cukup memeriksa berkas-berkas yang aslinya itu.
Berdasarkan  pengamatan  sementara  di atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  mengadakan penelitian  yang  berjudu l  :  ”Pelayanan  Pajak Kendaraan  Bermotor  di  UPPD  Sintang  Pada

## Kantor Bersama Samsat Sintang.”
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat  dalam latar  belakang  penelitian  di  atas,  maka  peneliti merumuskan  permasalahan  penelitian  secara umum  adalah  :  1). ” Bagaimanakah  pelayanan pajak  kendaraan  bermotor  di  UPPD  Sintang Pada  Kantor  Bersama  Samsat Sintang? ” dan, 2). ” Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi pelayanan  pajak  kendaraan  bermotor  di  UPPD Sintang pada Kantor Bersama Samsat Sintang? ”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Dimana  dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran  mengenai  objek  sebagaimana  yang ditemukan  di  lapangan.  Subjek  penelitian  ini terdiri  dari  Aparatur  Kantor  Bersama  Samsat Kabupaten  Sintang  dan  Masyarakat  sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten
Sintang.  Adapun  jumlah  aparatur  Kantor Bersama  Samsat  Kabupaten  Sintang  ditentukan berdasarkan metode Stratified Random Sampling yaitu  dengan  menentukan  berdasarkan  kriteria tertentu  sehingga  subjek  penelitian  ini  adalah  : Kepala  UPPD  Sintang-Dispenda  Kalbar  pada Kantor  Bersama  Samsat  Sintang,  Petugas  Pajak Kendaraan  Bermotor  UPPD  Sintang-Dispenda Kalbar  pada  Kantor  Bersama  Samsat  Sintang sebanyak 2 orang, dan masyarakat sebagai wajib pajak  kendaraan  bermotor  di  Sintang  yang ditentukan berdasarkan metode Incidental Sampling ,  yaitu  metode  pengambilan  dengan memilih  siapa  yang  kebetulan  ada/dijumpai sedang  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sintang.
Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan  data  dari  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut  :  1).  Wawancara,  yaitu percakapan dengan  maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara ( interviewer )  atau  yang  mengajukan  pertanyaan, dan  yang diwawancarai ( interviewee ), atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari  wawancara  di  sini  adalah  untuk  mencari informasi dari subyek penelitian tentang pelayanan  pajak  kendaraan  bermotor  di  UPPD Sintang  pada  Kantor  Bersama  Samsat  Sintang dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya,  2). Observasi,  yaitu  pengamatan  dan  pencatatan secara  sistematik  terhadap  gejala  yang  tampak pada  objek  penelitian.  Dalam  penelitian  ini peneliti  mengadakan  pengamatan  langsung terhadap  gejala  apa  yang  ada  pada  objek  yang akan  diteliti,  dan  3).  Studi  Dokumentasi,  yaitu suatu  cara  untuk  memperoleh  data  melalui peninggalan  tertulis  seperti  arsip-arsip  dan termasuk  juga  buku-buku  tentang  pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
47 Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 44 - 61
Untuk mengumpulkan data dari lapangan guna keperluan penelitian serta melihat kesesuaian  dengan  tehnik  pengumpulan  data yang  digunakan,  maka  peneliti  menggunakan instrument  atau  alat  sebagai  berikut  :  1). Pedoman  Wawancara,  yaitu  daftar  pertanyaan tertulis  mengenai  pokok  permasalahan  yang diteliti  dengan  dijadikan  pedoman  sekaligus mempermudah  peneliti  dalam  mewawancarai subyek penelitian, 2). Pedoman Observasi,  yaitu daftar  pengamatan  terhadap  aspek-aspek  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  sedang diteliti,  dan  3).  Dokumentasi,  yaitu  alat  untuk memperoleh  data  seperti  buku  catatan  dan kamera.
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan  metode  analisis  data  deskriptif kualitatif  yaitu  suatu  analisis  data  yang  berpola menggambarkan  apa  yang  ada  di  lapangan  dan mengupayakan  penggambaran  data.  Adapun tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  penggunaan metode analisis deskriptif  yang  peneliti  gunakan yaitu  mengupayakan  suatu  penelitian  dengan cara  menggambarkan  secara  sistematis,  faktual dan  akurat  mengenai  fakta  dari  suatu  peristiwa serta sifat-sifat tertentu.
Selanjutnya, untuk mendapatkan kesimpulan  sekaligus  jawaban  dari  masalah penelitian,  maka  data  yang  telah  terkumpul  dari lapangan  akan  peneliti  analisis  berdasarkan jawaban  subyek  penelitian  yang  dikumpulkan melalui  wawancara  dan  dipadukan  kerangka teori yang telah disusun di dalam kajian pustaka. Selanjutnya dilakukan pembahasan untuk memperoleh  kesimpulan  dari  penelitian  yang telah dilakukan.
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama  Samsat  Kabupaten  Sintang  dengan alasan  sebagai  berikut  :  1).  Secara  metodologis, UPPD  Sintang  pada  Kantor  Bersama  Samsat Sintang  dapat  menyediakan  data  dan  informasi yang diperlukan dalam penelitian, dan 2). Secara praktis,  UPPD  Sintang  pada  Kantor  Bersama Samsat  Sintang  terdapat  pelayanan  pajak kendaraan bermotor.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi  UPPD  Sintang  Pada  Kantor Bersama Samsat
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan  salah  satu  jenis  pajak  daerah sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah. Oleh  karena  itu,  maka  jenis  pajak  daerah  di Provinsi  Kalimantan  Barat,  salah  satunya bersumber  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Demikian  dikatakan  Kepala  UPPD  Sintang  dari hasil  wawancara  dengan  peneliti.  Kepala  UPPD Sintang  mengatakan  bahwa  pengaturan  tentang pajak  kendaraan  bermotor  di  daerah  Provinsi Kalimantan  Barat  didasarkan  pada  Peraturan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat  Nomor  5 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dan  Kendaraan  Di  Atas  Air.  Pelaksanaan Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di daerah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh Unit  Pelayanan  Pendapatan  Daerah  (UPPD) sebagai  unit  pelaksana  teknis  daerah  dinas (UPTD)  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Barat,  sebagaimana  dinyatakan dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Barat  Nomor  10  Tahun  2008  Tentang  Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi
Kalimantan Barat. Kepala  UPPD  Sintang  menjelaskan bahwa  Unit  Pelayanan  Pendapatan  Daerah (UPPD)  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi Kalimantan Barat tersebut keberadaannya tersebar  di  setiap  daerah  kabupaten/kota, termasuk salah satunya Unit Pelayanan Pendapatan  Daerah  (UPPD)  Dinas  Pendapatan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  ada  di daerah  Kabupaten Sintang dengan  nama :  ”Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang.” Unit pelayanan ini dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor bergabung dalam Sistem Administrasi
Manunggal        Satu      Atap     (Samsat)    yang
dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi lain yaitu : kepolisian, PT. Asuransi Jasa Rahardja  dan  Bank  Kalbar  serta  Bank  BRI. Kantor  Bersama  Samsat  di  Sintang  berada  di Jalan  Dr.  Wahidin  Sudiro  Husodo  Nomor  71, Telepon (0565) 21207 Sintang.
Dalam  penjelasannya,  Kepala  UPPD Sintang mengatakan bahwa berdasarkan
Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Barat  Nomor 245 Tahun 2001 Tentang Pembentukan
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelayanan Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat dinyatakan  bahwa  :  Unit  Pelayanan  Pendapatan Daerah  (UPPD)  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Barat  dipimpin  oleh seorang  kepala  UPPD  yang  berkedudukan dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Barat.  Struktur  Organisasi  UPPD  Sintang  terdiri dari  :  Kepala  UPPD  Sintang,  Kasubbag  Tata Usaha,  Kepala  Seksi  Penetapan,  Kepala  Seksi Penagihan,  Staf  Seksi  Penetapan,  Staf  Seksi Penagihan  dan  Jabatan  Fungsional.  Selain  itu, menurut Kepala UPPD Sintang bahwa
berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Kalimantan
Barat  Nomor  245  Tahun  2001  Tentang Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelayanan Pendapatan
Daerah Provinsi
Kalimantan  Barat  menyatakan  bahwa  :  tugas pokok Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat, (termasuk  didalamnya  UPPD  Sintang)  adalah melaksanakan  sebagian  tugas  teknis  operasional dan  kegiatan  teknis  penunjang  dinas,  sedangkan berdasarkan Peraturan
Daerah
Provinsi Kalimantan  Barat  Nomor  10  Tahun  2008 Tentang  Susunan  Organisasi  Perangkat  Daerah Provinsi  Kalimantan  Barat  dinyatakan  bahwa yang  menjadi  tugas  pokok  Dinas  Pendapatan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat  adalah melaksanakan  urusan  pemerintah  provinsi  di bidang  pendapatan  daerah,  melaksanakan  tugas dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  yang diserahkan  oleh  Gubernur  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan fungsinya adalah :
1. Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang pajak;  retribusi,  pendapatan  lain-lain  dan dana  perimbangan;  pengawasan  dan pembinaan; serta pengembangan pendapatan;
2. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan  pelayanan  umum  di  bidang  pajak; retribusi,  pendapatan  lain-lain  dan  dana perimbangan; pengawasan dan pembinaan; serta pengembangan pendapatan  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan  tugas  di  bidang  pajak; retribusi,  pendapatan  lain-lain  dan  dana perimbangan; pengawasan dan pembinaan; serta pengembangan pendapatan  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan  monitoring,  evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan  tugas  di bidang  pajak;  retribusi,  pendapatan  lain- lain  dan  dana  perimbangan;  pengawasan dan  pembinaan;  serta  pengembangan pendapatan;
5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  di bidang  pajak;  retribusi,  pendapatan  lain- lain  dan  dana  perimbangan;  pengawasan dan  pembinaan;  serta  pengembangan pendapatan;
6. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
7. Pengelolaan  administrasi  kepegawaian, keuangan,  dan  asset,  serta  urusan  umum di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah;
8. Pelaksanaan  tugas  dekonsentrasi,  tugas pembantuan  dan  tugas  lainnya  di  bidang pendapatan  daerah  yang  diserahkan  oleh Gubernur.
Jadi,  dari  hasi  penelitian  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  tugas  UPPD  Sintang  adalah melaksanakan  sebagian  tugas  teknis  operasional dan  kegiatan  teknis  penunjang  dinas  yaitu  : melaksanakan  pelayanan  di  bidang  pendapatan daerah.
49 Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 44 - 61
Kepala  UPPD  Sintang  menjelaskan bahwa  dalam  pelaksanaan  tugas tentunya  UPPD Sintang  mempunyai  keinginan  atau  cita-cita yang  ingin  dicapai,  guna  memberikan  arah  dan tujuan  yang  sama  dalam  mewujudkan  keinginan yang  ingin  dicapai  maka  dicanangkan  Visi  dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan  Barat  yang  dengan  sendirinya  juga merupakan  visi  dan  misi  dari  UPPD  Sintang, yaitu :
Visi  : Terdepan  dalam  pengelolaan  pendapatan daerah  dan  dibanggakan  dalam  pelayanan publik.
Misi :
1. Bidang Pendapatan Daerah
Mengembangkan  kebijakan  pendapatan daerah  yang  dapat  diterima  masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
2. Bidang Pelayanan Publik
Mewujudkan pelayanan publik yang baik (excellent service) , terpercaya dan transparan.
3. Bidang Kelembagaan Mewujudkan  Sumber  Daya  Manusia Aparatur yang potensial,  integritas tinggi dan  profesional  serta  membangun  sistem kelembagaan yang berbasis kompentensi. Visi  dan  Misi  Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  merupakan  visi dan  misi  UPPD  Sintang  sejalan  dengan  Visi, Misi  dan  Motto  yang  dibuat  secara  bersama- sama  oleh  seluruh  instansi  (UPPD  Sintang- Dispenda  Kalbar,  Polri,  Asuransi  Jasa  Raharja dan  Bank)  yang  terpampang  di  papan  Kantor Bersama  Samsat  Sintang,  yaitu  :  Visi  : terwujudnya  pelayanan  yang  cepat,  tepat, nyaman,  aman,  transparan,  akuntabel  dan terpercaya melalui Kantor Bersama Samsat, Misi :  1).  Meningkatkan  pelayanan  dan  perlindungan kepada masyarakat, 2). Meningkatkan keamanan kepemilikan  kendaraan  dan  3).  Meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Motto : Kepuasan Anda Harapan Kami.
Kepala  UPPD  Sintang  mengungkapkan bahwa  salah  satu  fungsi  tugas  UPPD  Sintang yang  sangat  strategis  adalah  berkaitan  dengan kedudukan  UPPD  sebagai  unit  kerja  yang melaksanakan tehnis pemungutan Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  melalui  Kantor Bersama  Samsat.  Dalam  upaya  mewujudkan Visi  dan  Misi  tersebut  di  atas,  yang  tentunya berkaitan  erat  dengan  penerimaan  PKB,  maka UPPD  Sintang  menyusun  rencana  strategik sebagai berikut :
1. Mengupayakan  pencapaian  target  yang dibebankan kepada UPPD/Samsat Sintang.
2. Meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya pola kerjasama dan
koordinasi  dengan  instansi  terkait  seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang, dan Bank.
3. Meningkatkan sosialisasi peraturan- peraturan daerah dan kebijakan berkaitan dengan  pungutan  pendapatan  daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, dinas/instansi terkait. 4. Melakukan  pemantauan  dan  evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan  Perda  dan  peraturan  lainya guna  mengeliminir  terjadinya  kesalahan dan penyimpangan.
5. Melakukan  pembinaan  dan  pengendalian mutu  pelayanan  petugas  operasional  di UPPD/Samsat.
6. Meningkatkan dan mengembangkan sistem  pelayanan  dengan  memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.
Menurut  Kepala  UPPD  Sintang  bahwa pelaksanaan  pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  yang  dilakukan  oleh  UPPD Sintang  tidak  terlepas  dari  obyek  pajak  itu sendiri,  dimana  berdasarkan  Peraturan  Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2002 Tentang  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan Kendaraan  Di  Atas  Air  bahwa  obyek  pajak kendaraan  bermotor  adalah  :  kepemilikan  dan atau  penguasaan  kendaraan  bermotor  di  wilayah Daerah yaitu antara lain :
Robert Hoffman , Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 50
1. Sepeda  Motor, yaitu kendaraan  bermotor beroda  dua  atau  tiga  tanpa  rumah-rumah (bak tempat barang/kontainer) baik
dengan atau tanpa kereta samping. 2. Mobil Penumpang, yaitu setiap
kendaraan  bermotor  yang  dilengkapi sebanyak-banyaknya  8  (delapan)  tempat duduk  tidak  termasuk  tempat  duduk pengemudi,  baik  dengan  maupun  tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
3. Mobil  Bus,  yaitu  setiap  kendaraan bermotor  yang  dilengkapi  lebih  dari  8 (delapan)  tempat  duduk  tidak  termasuk tempat  duduk  pengemudi,  baik  dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.
4. Mobil  Barang,  yaitu  setiap  kendaraan bermotor  selain  dari  yang  termasuk sebagai  sepeda  motor,  mobil  penumpang dan mobil bus.
5. Kendaraan Khusus, yaitu setiap kendaraan  bermotor  selain  dari  pada kendaraan  bermotor  untuk  penumpang dan  kendaraan  bermotor  untuk  barang, yang  penggunaannya  untuk  keperluan khusus  atau  mengangkut  barang-barang khusus.
Terkait  dengan  itu,  maka  berdasarkan data  ”Kalbar  Dalam  Angka  2012,”  tercatat jumlah  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Kalbar pada  tahun  2011  mencapai  1.448.773  unit dengan perincian :  sepeda motor 1.351.303 unit, mobil  penumpang  51.673  unit,  mobil  bus  3.983 unit  dan  mobil  barang  41.814  unit.  Namun secara  khusus  di  Kabupaten  Sintang  pada  tahun 2011,  jumlah  kendaraan  bermotor  tercatat mencapai 43.000 unit dengan perincian :  sepeda motor  42.161  unit,  mobil  penumpang  327  unit, mobil  bus  66  unit  dan  mobil  barang  646  unit, sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini :

## Tabel 4.1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kalimantan Barat Tahun 2011
Jenis Kendaraan Bermotor Jumlah Unit di Kabupaten Sintang Jumlah Unit di Kalimantan Barat 1. Sepeda Motor 42.161 1.351.303 2. Mobil Penumpang 327 51.673 3. Mobil Bus 66 3.983 4. Mobil Barang 646 41.814 Total : 43.000 1.448.773
Sumber Data : Kalbar Dalam Angka 2012.
Dari  tabel  di  atas  bila  dikaitkan  dengan obyek pajak kendaraan bermotor, maka banyaknya  jumlah  kendaraan  bermotor  di Kalimantan  Barat  dapat  dikatakan  sama  dengan banyaknya  jumlah wajib pajak, sehingga  jumlah wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kalimantan Barat dapat dikatakan sebanyak 1.448.773 wajib pajak  dan  jumlah  wajib  pajak  kendaraan bermotor di Kabupaten Sintang sebanyak 43.000 wajib    pajak,       sebab       sebagaimana    yang
telah  diuraikan  di  atas  bahwa  berdasarkan Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat Nomor  5 Tahun  2002  Tentang  Pajak  Kendaraan Bermotor  Dan  Kendaraan  Di  Atas  Air  bahwa yang  dimaksud  dengan  obyek  pajak  kendaraan bermotor  adalah  :  ” kepemilikan  dan  atau penguasaan  kendaraan  bermotor  di  wilayah Daerah .”  Jadi  jumlah  kendaraan  bermotor dapat menentukan  banyaknya  jumlah  wajib  pajak kendaraan bermotor.
51 Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 44 - 61

## Tabel 4.2. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Barat Tahun 2011
Jenis Kendaraan Bermotor Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Sintang Jumlah Wajib Pajak di Kalimantan Barat 1. Sepeda Motor 42.161 1.351.303 2. Mobil Penumpang 327 51.673 3. Mobil Bus 66 3.983 4. Mobil Barang 646 41.814 Total : 43.000 1.448.773
Sumber Data : Kalbar Dalam Angka 2012.
Jadi,  jumlah  wajib  pajak  kendaraan bermotor di Kalimantan Barat sebanyak 1.448.773  wajib  pajak  dan  jumlah  wajib  pajak kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Sintang sebanyak 43.000 wajib pajak.  Berdasarkan  data
Dinas  Pendapatan  Daerah  Propinsi  Kalimantan Barat bahwa pungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2012 rata-rata tidak mencapai target, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.
Tabel 4.3. Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.
Jenis Pungutan Target (Rp) Realisasi (Rp) Pencapaian % 1. Pajak Asli Daerah (PAD) 1.167.994.951.408,99 988.940.340.182,60 84,00 2. Pajak Kendaraan Bermotor 289.000.000.000,00 248.131.003.603,00 85,86 3. Pajak Kendaraan Diatas Air 100.000.000,00 65.132.450,00 63,15 4. Pajak BBNKB 419.000.000.000,00 351.205.504.000,00 83,82 5. Pajak BBNKA 4.000.000,00 10.072.800,00 251,82 6. Pajak PBBKB 270.000.000.000,00 232.782.911.061,00 86,22 7. Pajak PAP 1.200.000.000,00 836.028.034,00 69,67 8. Retribusi Daerah 3.567.411.300,00 2.983.672.060,00 83,62 9. Retribusi Perizinan Tertentu 540.000.000,00 686.761.940,00 127,18
Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  pada tahun  anggaran  2012,  jumlah  pungutan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  rata-rata  tidak mencapai  target,  termasuk  Pajak  Kendaraan Bermotor yang tidak mencapai target sebesar Rp. 289.000.000.000,00,  namun hanya mampu mencapai realisasi sebesar Rp.
248.131.003.603,00  atau  pencapaiannya  sebesar 85,86  persen.  Dari  semua  jenis  pungutan  itu, hanya  jenis  pajak  BBNKA  yang  telah  mencapai target.
Secara  khusus,  kalkulasi  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  di  Kalimantan  Barat berdasarkan  laporan  dari  setiap  UPPD  Dispenda Kalbar  di  seluruh  kabupaten/kota  di  Kalimantan Barat, termasuk UPPD Sintang. Bila dilihat dari penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada UPPD Sintang tahun 2012  maka penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp. 22.835.687.841.00, namun hanya mampu mencapai realisasi sebesar
Rp. 19.002.224.800.00.    Ironisnya,         penerimaan
Robert Hoffman , Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 52
tahun  2012  itu  tidak  sebanding  dengan  tahun- tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2011  dan  2010, dimana   pada  tahun 2011 dan tahun 2010 selalu
terjadi  peningkatan  atau  penerimaan  yang melebih  target,  sebagaimana  dalam  tabel  di bawah ini.
Tabel 4.4. Perbandingan Target  dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPPD Sintang-Dispenda Kalbar Tahun 2010, 2011 dan 2012.
No. Tahun Penerimaan Target (Rp) Realisasi (Rp) 1. 2010 10.138.748.478.00 12.329.930.700.00 2. 2011 14.858.366.046.00 17.789.388.200.00 3. 2012 22.835.687.841.00 19.002.224.800.00
Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  pada tahun 2012 penerimaan pajak kendaraan bermotor  di  Sintang  yang  dilaksanakan  oleh UPPD  Sintang-Dispenda  Kalbar  tidak  mencapai target  yang  telah  ditentukan,  berarti  hal  ini menandakan tidak ada kemajuan bila dibandingkan  pada  tahun  2011  dan  tahun  2010 yang selalu  melebihi target. Menanggapi  hal  ini, Kepala  UPPD  Sintang  mengatakan  bahwa  salah satu  penyebab  target  tidak  dapat  tercapai  pada tahun  2012  adalah  jumlah  wajib  pajak  yang membayar  PKB  pada  saat  itu  menurun dikarenakan belum semua wajib sadar membayar PKB.
Pelayanan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di UPPD Sintang Pada Kantor Samsat

## Kabupaten Sintang
Kantor  Bersama  Samsat  Sintang  yang beralamat  kantor  di  Jalan  Dr.  Wahidin  Sudiro Husodo Nomor 71 Sintang mempunyai urusan di bidang  kendaraan  bermotor.  Terkait  dengan  hal ini,  Kepala  UPPD  Sintang  dari  hasil  wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa dalam urusan di bidang kendaraan bermotor, pelayanan Kantor Bersama Samsat meliputi 7 (tujuh) jenis kegiatan pelayanan, yaitu :
1. Pengesahan ulang untuk 1 (satu) tahunan.
2. Pengesahan ulang untuk 5  (lima) tahunan.
3. Penggantian STNK Hilang/Rusak.
4. Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor Baru (Pendaftaran Kendaraan Baru).
5. Bea Balik Nama/Herregistrasi Kendaraan dari dalam Kabupaten/Kota.
6. Bea  Balik  Nama/Heregistrasi  Antar Kabupaten/Kota  dan  Mutasi  Dari  Luar Provinsi.
7. Mutasi ke Luar Provinsi.

## Prosedur Pelayanan
Kantor  Bersama  Samsat  Sintang  salah satu  misinya  adalah  meningkatkan  pendapatan daerah  dan  negara,  yaitu  pajak  kendaraan bermotor. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan  bermotor  itu  dilaksanakan  oleh  Unit Pelayanan  Pendapatan  Daerah  (UPPD)  Sintang Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Barat  yang  berada  di  Kantor  Bersama  Samsat Sintang.  Pelayanan  pajak  kendaraan  bermotor oleh  UPPD  Sintang  pada  Kantor  Bersama Samsat Sintang  di  buka  setiap  hari,  mulai  Senin sampai dengan Sabtu, Pukul 08.00 hingga 15.00 wib.
Dari pengamatan peneliti diketahui bahwa  pelayanan  di  Kantor  Bersama  Samsat Sintang menggunakan sistem loket yang didesain memanjang  dalam  satu  ruangan,  dengan  alur prosesnya sebagai  berikut : wajib pajak sebelum membayar               pajak                kendaraannya
53 Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 44 - 61
diharuskan  menyerahkan  berkas  yaitu  :  1  (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu)  lembar  fotocopi  Buku  Kepemilikan Kendaraan  Bermotor  (BPKB),  dan  1  (satu) lembar  fotocopi  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan Bermotor  (STNK).  Semua  berkas  yang  telah difotocopi tersebut kemudian diserahkan melalui loket  pertama  sebagai  loket  pendaftaran  yang dijaga  oleh  petugas  pendaftaran  dari  anggota kepolisian.
Petugas pendaftaran selanjutnya memberikan  nomor  antrian  kepada  wajib  pajak. Nomor antrian itu menjadi nomor urut panggilan sehingga  misalkan  bila  nomor  antriannya  37, maka wajib pajak akan dipanggil pada urutan ke- 37.  Namun  bila  urutannya  sudah  dipanggil  dan wajib  pajak  tidak  datang  maka  setelah  3  (tiga) kali  berturut-turut  maka  petugas  akan  beralih memanggil  pada  urutan  selanjutnya.  Pada  saat wajib  pajak  dipanggil  sesuai  nomor  antriannya, maka  panggilan  itu  merupakan  tanda  agar selanjutnya  wajib  pajak  menemui  petugas  yang ada  di  loket  kedua.  Pada  loket  kedua  ini selanjutnya  wajib  pajak  di  minta  membayar sejumlah uang untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL). Uang yang dibayar  wajib  pajak  tersebut  sebelumnya  telah ditetapkan  oleh  petugas  loket  sehingga  wajib pajak dapat langsung membayar sesuai informasi yang  disampaikan  petugas.  Setelah  wajib  pajak melakukan  pembayaran,  lalu  petugas  loket menyerahkan  resi/lembar/faktur  pajak  sebagai ”Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  PKB/BBN -KB Dan  SWDKLLJ,”  yang  didalamnya  tertera sejumlah uang sebagai bukti pelunasan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL)  dan  notice/masa  berlaku  jatuh tempo pajak.
Setelah  dilakukan  pembayaran  di  loket kedua, selanjutnya wajib pajak masih harus
menunggu  lagi  untuk  dipanggil  ke  loket  ketiga untuk  mengambil  lembar  STNK  yang  telah dicap/stempel  ”Polres  Sintang -Satuan  Lalu Lintas”  dan  telah  dibubuhi  paraf  sebagai  bukti pengesahan STNK.
Menanggapi hasil pengamatan peneliti di atas, Kepala UPPD Sintang dari hasil wawancara dengan  peneliti  mengatakan  bahwa  wajib  pajak yang  hendak  melakukan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  mempunyai  kaitan  atau saling  berkaitan  dengan  peran  instansi  lainnya yang  ada  di  Kantor  Bersama  Samsat  yaitu  Polri dan  PT.  Asuransi  Jasa  Raharja.  Oleh  karena  itu Kantor  Bersama  Samsat  menggunakan  sistem loket  yaitu  :  Loket  Pendaftaran  dan  Penetapan; serta  Loket  Pembayaran  dan  Penyerahan. Adapun  setiap  loketnya  dilayani  oleh  petugas yang  berbeda.  Loket  Pendaftaran  dilayani  oleh petugas  dari  kepolisian,  Loket  Penetapan dilayani  oleh  petugas  dari  UPPD  Sintang- Dispenda Kalbar dan PT. Asuransi Jasa Raharja. Loket  Pembayaran  dilayani  oleh  petugas  dari Bank  Kalbar  dan  Bank  BRI  dan  Loket Penyerahan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dilayani oleh petugas dari kepolisian.
Kepala UPPD Sintang dari hasil wawancara  dengan  peneliti  mengatakan  bahwa prosedur  pelayanan  di  Kantor  Bersama  Samsat Sintang  meliputi  :  pendaftaran  kendaraan bermotor,  pengesahan  STNK  setiap  tahun, perpanjangan  masa  berlaku  STNK  dan  TNKB, pendaftaran  kendaraan  bermotor  pindah  keluar daerah  (mutasi).  Bagi  kendaraan  bermotor  baru (100%  baru)  dan  kendaraan  mutasi  dari  luar daerah  harus  didaftarkan  pada  Kantor  Bersama Samsat Sintang untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor  Kendaraan  Bermotor  (TNKB)  serta Buku  Pemilikan  Kendaraan  Bermotor  (BPKB). Untuk mendapatkan STNK, TNKB, dan BPKB
Robert Hoffman , Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 54
pemohon diharuskan mengisi formulir pendaftaran  yang  telah  disediakan  pada  loket pendaftaran dengan melampirkan :
a. Identitas. Untuk
perorangan
menyerahkan  1  (satu)  lembar  fotokopi KTP; Untuk Badan Hukum menyerahkan fotocopy akta pendirian, surat keterangan domisili  dari  kelurahan  dan  surat  kuasa dengan  menggunakan  kop  surat  yang bermeterai  cukup  ditandatangani  oleh pimpinan  serta  dibubuhi  cap  badan hukum yang bersangkutan, untuk instansi pemerintah menyerahkan surat keputusan pemilikan  dari  pejabat  yang  berwenang dan surat tugas/surat kuasa yang bermeterai  cukup  dan  ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan,
b. Faktur. Untuk kendaraan impor dilampirkan pemberitahuan impor barang (PIB),  bukti  cek  fisik  kendaraan,  dan surat fiskal antar daerah (kendaraan yang mutasi  dari  luar  daerah).  Jika  ada  rubah bentuk, harus ada surat  keterangan rubah bentuk  dari  perusahaan  karoseri  yang mendapat izin. Jenis pelayanan pendaftaran  kendaraan  bermotor  baru, masuk  dalam  pelayanan  loket  yaitu  : Loket Penyediaan Formulir dan Penerangan,  Loket  Cek  Fisik  Kendaraan Bermotor,  Loket  Pendaftaran,  Penelitian dan Penetapan, Loket Penerimaan Pembayaran PKB, BBN-KB dan Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL), Loket Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan  Bermotor  (STNK)  dan  Tanda Nomor  Kendaraan  Bermotor  (TNKB) dan Loket Pengarsipan.
Secara khusus, prosedur pelayanan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  yang dilakukan oleh UPPD Sintang-Dispenda Kalbar
di Kantor Bersama Samsat Sintang dimulai  pada saat  jatuh  tempo  masa  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  sebagaimana  tertera  dalam Notice Pajak/STNK.  Pada  saat  jatuh  tempo, maka  wajib  pajak  diminta  untuk  memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor  (PKB).  Pajak  kendaraan  bermotor dibayar  setiap  tahun  sekali  sedangkan  STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun,  tetapi setiap tahun dilakukan  pengesahan  bersamaan  dengan  saat pembayaran  PKB.  Persyaratan  yang  harus dibawa  pada  saat  pembayaran  PKB  bersamaan dengan  Pengesahan  STNK  di  UPPD/Samsat Sintang  adalah  :  STNK  Asli  dan  fotocopinya, Fotocopi  Identitas  Pemilik  dan  Fotocopi  BPKB. Setelah  persyaratan  lengkap,  wajib  pajak menyerahkan  berkas  tersebut  pada  bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, peneliti  berpendapat  bahwa  prosedur    dan persyaratan pengurusan pembayaran pajak kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  merupakan satu-kesatuan  dengan  prosedur  dan  persyaratan dalam  urusan  kepemilikan  kendaraan  bermotor seperti  pengesahan  STNK,  perolehan  BPKB, pengajuan  Balik  Nama  dan  Mutasi.  Setiap urusan kepemilikan kendaraan bermotor didalamnya tercakup pembayaran pajak kendaraan  bermotor.  Jadi  menurut  peneliti bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor oleh UPPD  Sintang  pada  Kantor  Bersama  Samsat Sintang  sesuai dengan  instrumen peraturan  yang ada yaitu : Instruksi Bersama Menteri Pertahanan  Keamanan,  Menteri    Dalam  Negeri dan Menteri Keuangan Nomor :
Ins/03/M/X/1999,  Nomor  :  29  Tahun  1999  dan Nomor  :  6/IMK.014/1999  dihubungkan  dengan Surat  Keputusan  Bersama  Kapolri,  Dirjen Pemerintahan  Umum  dan  Otonomi  Daerah  dan Direktur  Utama  PT  Jasa  Raharja  Nomor  : Skep/06/X/1999, Nomor : 973-128, dan Nomor : SKEP/02/XI/1999  tentang  prosedur    dan persyaratan pengurusan kendaraan bermotor.
55 Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 44 - 61

## Waktu Penyelesaian
Pelayanan  publik  memerlukan  waktu penyelesaian.  Demikian  juga  halnya  dengan
Kantor Bersama Samsat
Sintang yang memerlukan  waktu  penyelesaian  sesuai  dengan visi- nya  yaitu  ”terwujudnya  pelayanan  yang cepat.”  Pelayanan  Kantor  Bersama  Samsat
Sintang  di  buka  setiap  hari,  mulai  Senin  sampai dengan Sabtu, Pukul 08.00 hingga 15.00 wib.
Dalam  pantauan  peneliti,  pelayanan urusan  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kantor Samsat  Sintang  tidak  terlalu  lama.  Wajib  pajak yang  telah  memasukan  berkasnya  ke  bagian pendaftaran  diberikan  nomor  antri.  Setelah  itu petugas kemudian memanggil wajib pajak sesuai dengan nomor antrian untuk melakukan pembayaran  pajak.  Apabila  wajib  pajak  yang dipanggil  tidak  ada  di  tempat,  setelah  3  kali berturut-turut  dipanggil  tidak  juga  datang,  maka nomor  antrian  berikutnya  yang  akan  dipanggil. Terkait  dengan  hal  ini,  menurut  petugas  pajak dari  UPPD  Sintang  dalam  wawancara  dengan peneliti  mengatakan  bahwa  nomor  antrian  itu merupakan  upaya  mereka  untuk  melakukan penertiban  pembayaran  dan  supaya  lebih  teratur dalam  melakukan  urusan.  Begitu  juga  menurut Kepala  UPPD  Sintang  mengatakan  bahwa  asas dalam penyelenggaraan pelayanan adalah : ”a sas kepastian  jadwal  dan  durasi  pelayanan. ” Jadwal dan  durasi  pelayanan  juga  harus  pasti,  sehingga masyarakat  memiliki  gambaran  yang  jelas  dan tidak resah.
Berdasarkan  kepastian  waktu  yang  telah ditetapkan  di  Kantor  Bersama  Samsat  Sintang, menurut  petugas  UPPD  Sintang  dari  hasil wawancara  dengan  peneliti  mengatakan  bahwa standar waktu maksimal penyelesaian pelayanan di  Kantor  Bersama  Samsat  Sintang  rata-rata  25 menit, dengan perincian setiap pelayanan yaitu :
 Kendaraan Baru : 25 menit
 Mutasi Masuk/BBN  : 25 menit
 Perpanjangan 5 tahun : 25 menit
 Pengesahan STNK : 25 menit
Terkait  dengan  waktu  penyelesaian  ini, menurut  Kepala  UPPD  Sintang  kepada  peneliti mengatakan bahwa penetapan waktu itu bertujuan  untuk  menghasilkan  efektivitas  kerja sehingga  efektivitas  kerja  di  Kantor  Samsat Sintang  sangat  tergantung  dari  efektivitas  kerja dari  para  pegawai  yang  bekerja  didalamnya, bahkan  untuk  mengukur  efektivitas  kerja  dari Kantor  Samsat  Sintang  yang  memberikan pelayanan  pajak  kendaraan  bermotor  adalah faktor  waktu  yaitu :  ” ketepatan  waktu  dan kecepatan  waktu  dari  pelayanan  yang  diberikan oleh pemberi pelayanan. ”
Jadi  dari  hasil  penelitian  di  atas,  peneliti menyimpulkan  bahwa  standar  waktu  maksimal penyelesaian  pelayanan  di  Kantor  Bersama Samsat  Sintang  yang  menetapkan  rata-rata  25 menit  sesuai  dengan  Instruksi  Bersama  Menteri Pertahanan  Keamanan,  Menteri  Dalam  Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, dan Nomor  :  6/IMK.014/1999  bahwa  jangka  waktu penyelesaian pembayaran pajak kendaraan bermotor  selama  25  menit.  Hal  ini  mengartikan bahwa UPPD Sintang telah mampu mewujudkan pelayanan yang cepat kepada wajib pajak.
Faktor  yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan Pelayanan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di Unit  Pelayanan  Pendapatan  Daerah  Sintang Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan  Barat  Pada  Kantor  Bersama Samsat Sintang

## Sumber Daya Aparatur
Sumber  daya  manusia  yang  tersedia  di dalam   suatu   organisasi merupakan faktor yang
Robert Hoffman , Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 56
sangat menentukan  mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan. Sumber daya manusia merupakan  faktor  utama  dalam  keberhasilan program  tersebut.  Oleh  karena  itu  diperlukan kemampuan  sumber  daya  yang  handal  dalam pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi.  Sumber daya  manusia  merupakan  faktor  penggerak  roda organisasi. Untuk itulah, diperlukan kemampuan yang  memadai  terutama  bagi  pelaksanaan  tugas pokok  dan  fungsi.  Dalam  organisasi  yang modern, terlebih  bagi  organisasi  publik,  dituntut adanya  aparatur  pelaksana  yang  memiliki pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  bidang yang  menjadi  tanggungjawabnya.  Hal  ini mendorong  tercapainya  tujuan  dengan  lebih cepat, efektif dan efisien.
Terkait  dengan  hal  ini,  Kepala  UPPD Sintang  dari  hasil  wawancara  dengan  peneliti mengatakan bahwa ada 3 (tiga) hal penting yang berkaitan  dengan  kemampuan  sumber  daya manusia,  yaitu  kecakapan,  fisik  dan  mental. Ketiganya  harus  diperankan  secara  terpadu. Menanggapi  soal  kemampuan  aparatur,  Kepala UPPD  Sintang  mengatakan  bahwa  kemampuan aparatur  pelaksana  adalah  suatu  kondisi  yang menunjukan  unsur  kematangan  yang  berkaitan pula dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat  diperoleh  dari  pendidikan,  latihan  dan pengetahuan.”
Oleh  karena  itu,  menurut  Kepala  UPPD Sintang dari hasil wawancara mengatakan bahwa sumber  daya  manusia  yang  ada  pada  Kantor Bersama  Samsat  Sintang  memiliki  kriteria sebagai berikut :
1. Personil  yang  ditugaskan  di  Kantor
Bersama Samsat harus memiliki kualifikasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh Tim         Pembina          Samsat      sesuai
dengan  tugas  dan  kualifikasi  masing- masing.
2. Jumlah  personil  yang  ditugaskan  di Kantor  Bersama  Samsat  ditetapkan  oleh Tim  Pembina  Samsat  Pusat  berdasarkan beban tugas pelayanan.
3. Personil  yang  ditugaskan  di  Kantor Bersama  Samsat  tidak  diberikan  tugas lain di luar Samsat.
4. Setiap  mutasi  personil  Kantor  Bersama Samsat harus sepengetahuan Tim Pembina Samsat Provinsi.
5. Untuk  peningkatan  disiplin  dan  sikap mental  personil  Kantor  Bersama  Samsat, harus  dilakukan  pembinaan  oleh  Tim Pembina Samsat secara berkala.
6. Untuk  meningkatkan  profesionalisme personil Kantor Bersama Samsat dilakukan Program Orientasi/Pembekalan oleh  Tim  Pembina  Samsat  Pusat  atau Provinsi.
Jadi, sumber daya manusia yang ada pada Kantor  Bersama  Samsat  Sintang  memiliki kualifikasi  tertentu,  memiliki  beban  tugas pelayanan,  tidak  diberikan  tugas  lain  di  luar Samsat,  mutasi  personil  sepengetahuan  Tim Pembina  Samsat  Provinsi,  dilakukan  pembinaan secara berkala dan dilakukan program orientasi/pembekalan  oleh  Tim  Pembina  Samsat Pusat atau Provinsi.
Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah  personil  yang  ada  pada  Kantor  Bersama Samsat  Sintang  dapat  dibedakan  atas  beberapa kriteria yang didasarkan kepada asal instansi dari sumber  daya  manusia  tersebut,  yaitu  yang berasal  dari  Kepolisian,  Dinas  Pendapatan Daerah,  dan  Jasa  Raharja.  Jumlah  aparatur UPPD  Sintang  sebanyak  22  orang  sebagaimana tabel berikut ini :
57 Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 44 - 61
Tabel 4.5. Data Pegawai UPPD Sintang-Dispenda Kalbar Tahun 2012.
No Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan A. PEGAWAI UPPD SINTANG 1. Mawardi 19590212198002 1 001 Pembina, IV/a Kepala UPPD Sintang 2. Muhlis, S.Ip 19640603 198510 1 001 Penata, III/c Kasi Penagihan 3. Iswan Zauhari, S.Sos 19630315 198510 1 002 Penata, III/c Kasi Penetapan 4. Paulus Suhadi, SH 19760516201101 1 001 Penata Muda, III/a Plt. Kasubag Tata Usaha 5. Hj. Sri Minawati, S.Sos 19580512198302 2 003 Penata TK I, III/d Staf Tata Usaha 6. Ivan Fitriandi, SP 19761003201001 1 002 Penata Muda, III/a Staf Penetapan 7. Rusdi Mintaria, S.Sos 19701228201001 1 004 Penata Muda, III/a Staf Penagihan 8. Emma Suryani Br.H, A.Md 19791023200502 2 004 Pengatur TK I, II/d PPTK 9. Raswandi 19630613198703 1 016 Pengatur TK I, II/d Pengurus Barang 10. Arlenayati 19750813200701 2 012 Pengatur Muda TK I, II/b Bendahara Penerima 11. Naning Safitri 19770506200801 2 016 Pengatur Muda TK I, II/b Bendahara Pengeluaran 12. Boy Rizaldy 19740814201001 1 004 Juru, I/c Penyimpan Barang B. PEGAWAI HONORER UPPD SINTANG 13. Darmawi - Tenaga Honorer Staf Subbag Tata Usaha 14. Anton Dedy Affandy, A.Md - Tenaga Honorer Staf Subbag Tata Usaha 15. Deddy Apriyandie, S.Pd - Tenaga Honorer Staf Subbag Tata Usaha 16. Yusriadi, SP - Tenaga Honorer Staf Subbag Tata Usaha 17. Vinsensius Takoi, S.Sos - Tenaga Honorer Staf Subbag Tata Usaha 18. Dewi Ida Yani, SE - Tenaga Honorer Staf Subbag Tata Usaha 19. Deri, A.Md - Tenaga Honorer Staf Subbag Tata Usaha C. SATPAM UPPD SINTANG 20. M. Ario Hidona. A - Tenaga Honorer Staf Subbag Tata Usaha 21. Bayandi - Tenaga Honorer Staf Subbag Tata Usaha 22. Iwan Kurniawan - Tenaga Honorer Staf Subbag Tata Usaha
Sumber Data : UPPD Sintang-Dispenda Kalbar, Kantor Bersama Samsat, 2012.
Robert Hoffman , Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 58
Dari  hasil  penelitian  di  atas  menurut peneliti bahwa UPPD Sintang dalam melaksanakan  pelayanan  pembayaran  pajak kendaraan bermotor telah memiliki sumber daya aparatur  yang  memadai,  sebab  semua  aparatur itu telah ditetapkan oleh tim pembina berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditentukan sehingga dapat mendukung pelayanan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  di Sintang.

## Sarana dan Prasarana
Kepala UPPD Sintang dari hasil wawancara  kepada  peneliti  mengatakan  bahwa dalam  melaksanakan  tugas  pelayanan  kepada masyarakat,  Kantor  Bersama  Samsat  Sintang memiliki sarana kegiatan antara lain :
1. Menyediakan  gedung  kantor  dengan fasilitas sebagai berikut :
a. Ruang Tunggu;
b. Loket/Ruang Pelayanan;
c. Ruang Pengendali Komputer;
d. Ruang  Koordinator  dan  Pejabat  Unit Samsat;
e. Ruang Workshop TNKB;
f. Ruang BPKB;
g. Ruang Pelayanan Mutasi;
h. Ruang Jaga.
2. Menyediakan  halaman  parkir  dan  atau apel karyawan.
3. Menyediakan tempat check fisik.
4. Menyediakan fasilitas umum yang meliputi :
a. Meja dan kursi wajib pajak.
b. Kamar Kecil/Toilet.
5. Menyediakan fasilitas khusus yang meliputi :
a. CPU;
b. Terminal Komputer;
c. Printer;
d. Validasi Pengesahan/Cash Register;
e. Genset;
f. Televisi;
Disamping  itu,  Kepala  UPPD  Sintang mengatakan  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan pelayanan              kepada                      pemohon
STNK, pembayar PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ,  prasarana  yang  ada  di  Kantor Bersama Samsat Sintang antara lain :
1. Memberikan  nomor  urut  pendaftaran guna tertibnya pelayanan pendaftaran.
2. Menyediakan  layar  monitor  atau  papan informasi  guna  memberikan  informasi kepada Wajib Pajak tentang status proses pendaftaran.
3. Menyediakan  papan  informasi  yang berisikan visi dan misi kantor, mekanisme  dan  prosedur,  nama  pejabat, besarnya biaya dan informasi lainnya.
4. Tersedianya  pusat  informasi  yang  dapat memberikan  informasi  pada  Wajib  Pajak antara lain : besarnya PKB/BBN-KB.
5. Pembayaran  Melalui  Sistem  Perbankan, yaitu Bank BRI dan Bank Kalbar.
6. Papan  Nama  Kantor  Bersama  Samsat Sintang.
7. Tersedianya fasilitas yang nyaman berupa  ruang  tunggu  yang  memadai. Kursi  untuk  ruang  tunggu  disediakan bagi  wajib  pajak  yang  masing-masing berada  di  teras  pintu  masuk  sebanyak  25 unit, di bagian loket pendaftaran sebanyak  4  (empat)  unit  dan  di  bagian loket  pembayaran  dan  loket  penyerahan STNK  sebanyak  27  unit  kursi.  Ruang tunggu  terlihat  nyaman  dengan  adanya sirkulasi  udara  dari  pintu  utama  dan disediakan juga kipas angin, meja tempat menulis  formulir  yang  berada  di  loket pendaftaran  dan  pembayaran,  alat  tulis seperti  pulpen  serta  WC  juga  disediakan bagi wajib pajak. Namun demikian, berdasarkan
pengamatan  peneliti  bahwa  gedung  Kantor Bersama  Samsat  Sintang  perlu  dilakukan perluasan  bangunan,  sebab  kondisi  bangunan kantor  saat  ini  terkesan  sempit  untuk  urusan pelayanan  kendaraan  bermotor.  Menanggapi  hal ini,  Kepala  UPPD  Sintang  mengatakan  bahwa bangunan  kantor  Samsat  merupakan  wewenang Provinsi                  Kalimantan                   Barat,
59 Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 44 - 61
sehingga  untuk  dilakukan  perluasan  harus dilakukan  pengajuan  ke  Gubernur  Kalimantan Barat.  Hal  ini  sudah  menjadi  agenda  Kantor Bersama  Samsat  Sintang  untuk  mengajukan perluasan bangunan kantor.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh  dapat  disimpulkan  bahwa  sarana  dan prasarana  di  Kantor  Bersama  Samsat  Sintang telah  memadai  sehingga  dapat  mendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sintang.  Hal  ini  mengartikan sarana dan  prasarana  yang  tersedia  di  Kantor  Bersama Samsat  Sintang  telah  sesuai  dengan  Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Keuangan Nomor  :  INS/03/M/X/1999,  Nomor  :  29  Tahun 1999,  dan  Nomor  :  6/IMK.014/1999  yang menetapkan standar minimal sarana dan prasarana  di  Kantor  Bersama  Samsat  yaitu tersedianya loket untuk pelayanan pajak kendaraan  bermotor  sehingga  sarana  dan prasarana  tersebut  sangat  berperan  dalam meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  kerja  demi menciptakan  pelayanan  yang  efektif  dan  efisien dan akhirnya bermuara pada kepuasan pelayanan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat disimpulkan bahwa :
1. Pelayanan  pajak  kendaraan  bermotor  di UPPD Sintang pada  Kantor Bersama Samsat Sintang  dilaksanakan  berdasarkan  prosedur pelayanan  yang  dimulai  pada  saat  jatuh tempo  masa  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  sebagaimana  tertera  dalam Notice Pajak/STNK.  Pada  saat  jatuh  tempo,  maka wajib pajak diminta untuk
memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak kendaraan  bermotor  (PKB). Pajak kendaraan bermotor dibayar setiap tahun sekali sedangkan  STNK  berlaku  untuk  5  (lima) tahun, tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat pembayaran  PKB.  Persyaratan  yang  harus dibawa pada saat pembayaran PKB bersamaan  dengan  Pengesahan  STNK  di UPPD/Samsat  Sintang  adalah  :  STNK  Asli dan  fotocopinya,  Fotocopi  Identitas  Pemilik dan  Fotocopi  BPKB.  Setelah  persyaratan lengkap,  wajib  pajak  menyerahkan  berkas tersebut  pada  bagian  pendaftaran  untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang dan memiliki waktu penyelesaian yaitu 25 menit.
2. Faktor-faktor yang  mempengaruhi pelayanan pajak  kendaraan  bermotor  di  UPPD  Sintang pada  Kantor  Bersama  Samsat  Sintang meliputi  sumber  daya  aparatur  yang  telah memadai  serta  sarana  dan  prasarana  yang sudah tersedia bagi kelancaran pelayanan.

## Saran
Dari hasil kesimpulan di atas, maka dapat penulis sarankan agar :
a. Aparatur  UPPD  Sintang  pada  Kantor Bersama  Samsat  untuk  mengoptimalkan  lagi dalam  pelayanan  pajak  kendaraan  bermotor baik  melaksanakan  prosedur  dan  waktu penyelesaian.
b. Kantor Bersama Samsat dilakukan perluasan bangunan kantor demi menciptakan pelayanan  yang  nyaman  bagi  seluruh  wajib pajak.
Robert Hoffman , Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 60

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto,  Agus.  2005. Mewujudkan  Good Governance Melalui Pelayanan
Publik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Gie,  T.L.  2005. Administrasi  Perkantoran Modern . Yogyakarta : Liberty.
Hanif,  Nurcholis.  2005. Teori  dan  Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah . Jakarta : Grasindo. Ibrahim,  Amin.  2008. Teori  Dan  Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya .  Bandung  :  Mandar Maju.
Kurniawan,  Luthfi  J.,  dan  Najib,  Mokhammad.
2008. Paradigma
Kebijakan
Pelayanan Publik . Malang :  In-Trans Publishing.
Mahmudi.  2005. Manajemen  Kinerja  Sektor Publik . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Manullang,  M.  1983. Dasar-Dasar  Manajemen .
Jakarta : Ghalia Indonesia.
Moenir,  H.A.S.  1998. Manajemen  Pelayanan Umum  di  Indonesia .  Jakarta  :  Bumi Aksara.
..........................,  2006. Manajemen  Pelayanan Umum  di  Indonesia .  Jakarta  :  Bumi Aksara.
Nasution,  Buhari  Akbar.  2008. Pelaksanaan
Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu
Atap Dalam Pengurusan Pajak
Kendaraan  Bermotor  Pada  Kantor
Samsat  Medan  Selatan .  Medan  : Universitas Sumatera Utara.
Ndraha,  Taliziduhu.  I.  2003. Kybernologi  (Ilmu Pemerintahan). Jakarta  :  Rineka Cipta.
Puspitasari  Ratna,  2008. Proses  Perhitungan
Pajak  Kendaraan  Bermotor  Roda Empat  Pada  PT.  Bank  Jabar  Banten
Kantor Kas Samsat Bandung . Bandung  :  Universitas  Komputer Indonesia. Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sanapiah, Azis. 2000. Pelayanan yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat. Jurnal Administrasi Negara. Vol . 6 Nomor 1 Siagian,  Sondang,  P.  1996 .  Manajemen  Sumber
Daya  Manusia .  Cetakan  V.  Jakarta  : BumiAksara.
Sinambela,  Lijan  Poltak.  2006. Reformasi Pelayanan  Publik:Teori,  Kebijakan, dan  Implementasi .  Jakarta  :  Bumi Aksara.
Winarno,  B.  2005. Teori   dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta : Media Presindo.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang
Pajak Daerah dan Retibusi Daerah. Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan,  Menteri    Dalam  Negeri dan  Menteri  Keuangan  Nomor    :
Ins/03/M/X/1999,  Nomor  :  29  Tahun 1999 dan Nomor : 6/IMK.014/1999
Surat  Keputusan  Bersama  Kapolri,  Dirjen Pemerintahan  Umum  dan  Otonomi Daerah  dan  Direktur  Utama  PT  Jasa Raharja  Nomor  :  Skep/06/X/1999, Nomor  :  973-128,  dan  Nomor  : SKEP/02/XI/1999
Sumber Internet : situs website : dipenda.kalbarprov.go.id http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik#D efinisi www.pikiran-rakyat.com
61 Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 44 - 61

## EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KABUPATEN SINTANG
(Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang)

## Redin

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  merupakan  pedagang  yang  menjajakan  dagangan  dengan menggunakan  gerobak,  di  tepi  jalan-jalan  umum,  trotoar,  dan  di  depan  toko.  Pemerintah  Kabupaten Sintang  telah  mengeluarkan  kebijakan  berupa  Perda  Nomor  9  Tahun  2011  tentang  Penataan  Pedagang Kaki  Lima  di  Kabupaten  Sintang  yang  didalamnya  terdapat  larangan  melakukan  kegiatan  usaha  pada tempat  di  luar  lokasi  yang  telah  ditetapkan.  Masalah  pokok  yang  akan  diselidiki  dalam  penelitian  ini adalah “ Bagaimanakah  Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  9  Tahun  2011  tentang Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kabupaten  Sintang  terhadap  ketertiban  pedagang  kaki  lima  di  Jalan Pattimura  Pasar  Inpres  Sintang?” Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mendapatkan  informasi  yang mendalam  dan  obyektif  mengenai  Efektifitas  penerapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  9 Tahun  2011  tentang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kabupaten  Sintang.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  Deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini  berusaha  untuk mengeksplorasi  secara  mendalam  mengenai  Efektivitas  penerapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang.
Hasil penelitian ini diketahui bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang belum  berlaku secara efektif dalam dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :  pedagang kaki lima  yang umumnya  memiliki keterbatasan  modal,  pedagang tidak  mengetahui ketentuan  larangan  pada Perda  No.  9  Tahun  2011  tentang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kabupaten  Sintang,  Pemerintah Daerah tidak melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat perihal Perda No.9 tahun 2011 dan Petugas tidak tegas  melakukan  penertiban  secara  Permanen.  Untuk  memberlakukan  efektivitas  Perda  No.  9  Tahun 2011, Pemerintah hendaknya memberikan penindakan tegas secara permanen kepada pedagang kaki lima yang berada di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang.
Kata Kunci: Efektivitas, Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah.

## PENDAHULUAN
Saat  ini  sangat  mudah  untuk  masyarakat mencari keberadaan pedagang kaki lima. Karena salah  satu  karakteristik  pedagang  kaki  lima adalah  mendekatkan  diri  kepada  konsumen dengan  kata  lain  para  pedagang  kaki  lima berjualan                       di                         tempat-
tempat strategis, seperti di pinggir jalan,   trotoar, embatan dan di tempat-tempat strategis, contohnya  pedagang  yang  berjualan  di  pinggir jalan raya, Pasar Inpres dan Pasar Sungai Durian.
Salah satu fenomena pedagang kaki  lima yang  cukup  menonjol  terjadi  di  Jalan  Pattimura Pasar  Inpres,  dimana  jalan  ini  sebagai  jalan utama yang semestinya bebas dari pedagang kaki lima.  Namun  saat  ini  jalan  tersebut  dijadikan arena  berdagang  kaki  lima.  Diperkirakan pedagang  yang  berjualan  di  sepanjang  Jalan Pattimura berkisar antara 20-70 pedagang.
Mereka menawarkan aneka ragam kebutuhan  seperti  mainan  anak-anak,  sayur- sayuran,  buah-buahan,  kuliner,  perabotan  rumah tangga  dan  beragam  jenis  yang  lainnya.  Harga barang  di  pasar  ini  pun  terbilang  murah.  Pasar Inpres  ini  hadir  sejak  puluhan  tahun  lalu, awalnya pedagang di pasar ini  hanya menempati ruko  atau  lapak  yang  sudah  disediakan  oleh Pemerintah  Daerah  maupun  dari  pihak  swasta. Seiring berjalannya waktu jumlah pedagang kian bertambah  dan  kertebatasan  tempat  yang  layak untuk  berjualan,  sehingga  mereka  memilih tempat-tempat  strategis  salah  satunya  di  pinggir jalan  Pattimura.  Pada  pagi  hari  sampai  siang ramai  pedagang  yang  menawarkan  sayur- sayuran  dan  buah-buahan  dan  sore  harinya sampai malam giliran pedagang yang menawarkan  kuliner  seperti  gorengan,  kue-kue dan  makanan.    Deretan  hamparan  barang dagangan  dan  grobak-grobak  yang  berada  di samping kiri kanan jalan menimbulkan kemacetan, terutama pada pagi dan sore. Hal  ini tentu  dapat  mengancam  keselamatan  pengguna jalan.  Selain  itu  juga,  menciptakan  kesan  yang tidak rapi dan kotor di jalan Pattimura.
Keberadaan  pedagang  kaki  lima  di lapangan  selalu  berhadapan  dengan  penggunaan fasilitas umum yang terganggu secara fungsional dan  estetika,  disamping  masih  banyak  hal  yang terjadi  akibat  adanya  PKL  seperti  kemacetan, keindahan  dan  kebersihan  di  sekitar  lokasi tempat mereka berjualan.
Pemandangan  seperti  ini  tentu  saja membawa  pengaruh  terhadap  lingkungan  sosial dan  budaya  masyarakat.  Yakni  rusaknya  daerah pertamanan dan banyaknya tumpukan sampah,
hilangnya  hak  pejalan  kaki  untuk  menggunakan fasilitas trotoar, menimbulkan kesan kumuh bagi bagi para pengguna jalan, belum lagi menimbulkan  kemacetan  lain  yang  diakibatkan pembeli,  yang  tak  bisa  terkontrol  lalu-lalang serta  kendaraan  yang  dibawa  mereka  terparkir disepanjang  jalan  dan  memakan  separuh  jalan yang  semestinya  dijadikan  sebagai  jalur  lalu lintas kendaraan.
Suasana  seperti  ini  menjadi  lengkap dikarenakan tidak berfungsinya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang  Tentang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima Di Kabupaten Sintang. Pasal 9 ayat (1) huruf d, e dan f, yang isinya melarang pedagang kaki lima : melakukan  kegiatan  usaha  yang  menimbulkan permasalahan  kebersihan,  keindahan,  ketertiban, keamanan  dan  kenyamanan  serta  pencemaran lingkungan; menggunakan lahan melebihi ketentuan  yang  diizinkan;    melakukan  kegiatan usaha  dengan  cara  merusak  dan/atau  merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan  sekitarnya.  Pelanggaran  terhadap larangan  di  atas,  diancam  dengan  pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling  banyak  Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas,  penulis  mencoba  untuk  mengkaji  secara lebih  mendalam  mengenai  efektivitas  Peraturan Daerah  Nomor  9  Tahun  2011  tentang  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kabupaten  Sintang. Pada  penelitian  ini  penulis  ingin  meneliti mengenai  ”Bagaimana kah  Efektivitas  Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di Kabupaten Sintang terhadap ketertiban pedagang kaki  lima  di  Jalan  Pattimura  Pasar  Inpres Sintang?”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai
63 Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 62 - 70
Efektivitas penerapan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kabupaten Sintang.
Subjek penelitian ini terdiri dari Aparatur Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Sintang dan Para Pedagang Kaki Lima  yang berjualan di Jalan  Pattimura  Pasar  Inpres  Sintang.  Subjek penelitian  ini  adalah  :  Kepala  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Sintang  dan  Para pedagang  kaki  lima  di  jalan  Pattimura  yang ditentukan berdasarkan metode Incidental Sampling ,  yaitu  metode  pengambilan  dengan memilih  siapa  yang  kebetulan  ada/dijumpai sedang berjualan di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan  data  dari  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut  :  1).  Wawancara,  yaitu percakapan dengan  maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara ( interviewer )  atau  yang  mengajukan  pertanyaan, dan  yang diwawancarai ( interviewee ), atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari  wawancara  di  sini  adalah  untuk  mencari informasi dari subyek penelitian tentang efektivitas  Perda  No.  9  Tahun  2011  tentang Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kabupaten
Sintang dan
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya, 2). Observasi, yaitu pengamatan  dan  pencatatan  secara  sistematik terhadap  gejala  yang  tampak  pada  objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan  pengamatan  langsung  terhadap gejala  apa  yang  ada  pada  objek  yang  akan diteliti,  dan  3).  Studi  Dokumentasi,  yaitu  suatu cara untuk memperoleh data melalui peninggalan tertulis  seperti  arsip-arsip  dan  termasuk  juga buku-buku  tentang  pendapat,  teori,  dalil  atau hukum-hukum  dan  lain-lain  yang  berhubungan dengan masalah penelitian.
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan  metode  analisis  data  deskriptif kualitatif  yaitu  suatu  analisis  data  yang  berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan
mengupayakan  penggambaran  data.  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kata  Efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris yaitu effective artinya  berhasil,  dengan  kata  lain sesuatu yang dilakukan berhasil dengan  baik. H. Emerson  menjelaskan  arti  dari  efektivitas ( effectiveness )  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Suwarno Handayaningrat mengemukakan bahwa “ efectiveness  is  measuring  in  term  of  attaining prescribed goals or objectives ”. Efekti vitas ialah pengukuran  dalam  arti  tercapainya  sasaran  atau tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  bila sasaran  atau  tujuan  telah  tercapai  sesuai  dengan yang  telah  direncanakan  maka  tujuan  tersebut dapat  dikatakan  efektif,  sedangkan  jika  tujuan atau sasaran  itu tidak sesuai dengan  waktu  yang ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Amandemen  ke  IV  menyatakan:  Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan Peraturan- peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan tugas  pembantuan.  Peraturan  Daerah  adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan,  yang  mengatur  urusan otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi  dan  menetapkan  sesuatu organisasi  dalam  lingkungan  Pemerintah  daerah yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam  kontek  otonomi  daerah,  Perda merupakan instrumen pengendali terhadap pelaksanaan  otonomi  daerah,  hal  ini  disebabkan karena  esensi  otonomi  daerah  itu  adalah kemandirian  atau  keleluasaan  ( zelfstandingheid ) dan bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintah  yang  merdeka  ( onafhankelijkheid ), kemandirian itu
Redin , Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 64
sendiri  mengandung  arti  bahwa  daerah  berhak mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah  tangga pemerintahannya  sendiri  termasuklah  dalam membuat perda.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang Nomor  9  Tahun  2011  tentang  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kabupaten  Sintang, dalam  Pasal  1  butir  4  menjelaskan  Pedagang Kaki  Lima  yang  selanjutnya  disingkat  PKL adalah  penjual  barang  dan/atau  jasa  yang  secara perorangan  berusaha  dalam  kegiatan  ekonomi yang  menggunakan  daerah  milik  jalan  atau fasilitas  umum  dan  bersifat  sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
Menurut  Herman  Malano,  Pedagang Kaki  Lima  atau  disingkat  PKL  adalah  istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya  ada  lima.  Lima  kaki  tersebut adalah  dua  kaki  pedagang  ditambah  tiga  "kaki" gerobak  yang  sebenarnya  adalah  tiga  roda.  Saat ini  istilah  PKL  juga  digunakan  untuk  pedagang ditepi  jalan  pada  umumnya.  Menurut  Gilang Permadi  PKL  adalah  pedagang  kecil  yang menggunakan  modal  kecil  dan  berdagang  tanpa tempat  yang  tetap  atau  permanen  tanpa  harus mengurus  izin  berdagang  karena  biasanya  PKL menggunakan gerobak, lapak dan lesehan.
Penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang  dilakukan  terhadap  Peraturan  Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kabupaten Sintang.  Hasil  penelitian  yang  akan  diuraikan merupakan  hasil  wawancara  dan  observasi penulis,  serta  data-data  yang  diperoleh  dari Pedagang  Kaki  Lima  di  Jalan  Pattimura  Pasar Inpres  Sintang  dan  beberapa  sumber  lainnya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan informasi yang mendalam dan obyektif mengenai Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di Kabupaten  Sintang  di  Jalan  Jalan  Pattimura Pasar         Inpres            Sintang.   Perda tersebut
dapat menjadi saluran dan acuan bagi masyarakat  Para  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) yang  sebagian  besar  menggunakan  fasilitas umum  seperti  jalan  dan  trotoar,  jika  perda  ini diimplementasikan dengan benar oleh pemerintah  Kabupaten  Sintang.  Hal  inilah  yang ingin diketahui oleh penulis, bagaimana efektivitas  Perda  No.  9  tahun  2011  tentang Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kabupaten Sintang  terhadap  ketertiban  pedagang  kaki  lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang.
Peraturan  daerah  tumbuh  dari  suatu peristiwa yag benar-benar terjadi dalam masyarakat.  Kebijakan  ini  dihasilkan  untuk mengatasi  pihak-pihak  yang  mempunyai  konflik di  kehidupan  bermasyarakat,  akan  tetapi  dalam perjalanannya terdapat pihak-pihak yang mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  sama  dan tidak  maksimal,  maka  diciptakan  suatu  tindakan yang  dapat  mendorong  terciptanya  suatu  situasi yang rasional.
Perda No. 9 tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang atau yang  biasa  disingkat  Perda  No.9  tahun  2011. Perda  No.9  tahun  2011  merupakan  inisiatif usulan  DPRD  Kabupaten  Sintang  periode  2009- 2014.  Kemudian  usulan  tersebut  diajukan  untuk dimasukan  ke  dalam  draft  Rancangan  Peraturan Daerah  (Raperda)  tentang  Penataan  Pedagang Kaki  Lima  di  Sintang  yang  bertujuan  agar menciptakan  Kota  Sintang  yang  tertib,  bersih dan  indah  sesuai  dengan  semboyan  yang  telah dipilih yaitu sintang kota bersemi.
Perda  No.9 tahun  2011  ini  dibuat  karena Kabupaten  Sintang  mengalami  perkembangan yang  luar  biasa,  dimana  perkembangan  yang dimaksud  bukan  saja  terjadi  dalam  aspek ekonomi  maupun  sosial.  Perkembangan  sosial, ekonomi  dan  pemanfaatan  ruang  yang  sangat pesat  tersebut  telah  menyebabkan  pengedalian perkembangan  kota  menjadi  semakin  sulit, sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan  aspek  ketertiban,  kebersihan,  dan keindahan  yang  telah  ada.  Adanya  Perda  No.9 Tahun 2011 ini
65  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 62 - 70
mengundang  banyak  tanggapan  dari  berbagai pihak  terutama  masyarakat  sebagai  pembeli  dan pengguna  Jalan  Pattimura  Pasar  Inpres  Sintang serta para PKL di Jalan Pattimura. Kondisi Jalan Pattimura tentunya masih semerawut akibat ulah PKL yang tidak tertata dalam berjualan. Kondisi ini  menimbulkan  kekecewaan  bagi  masyarakat Kota  Sintang.  Sesuai  dengan  hasil  wawacara dengan  Ibu  Sarinande,  salah  satu  masyarakat yang  sedang  berada  di  Jalan  Pattimura  Kota Sintang  bahwa,  Perda  No.9  Tahun  2011  yang mengatur  tentang  PKL  dinilai  kurang  efektif, PKL  sangat  tidak  tertata  dengan  baik  yang mengakibatkan ketidak tertiban jalan.
Penjelasan di atas dapat dipahami  bahwa Pemerintah Daerah kurang tegas dalam penanganan  pedagang  kaki  lima.  Pemda  hanya melakukan  penertiban  yang  besifat  sementara, namun  tidak  bersifat  permanen.  Hal  ini merupakan  pekerjaan  yang  sia-sia  karena  belum ada  pemecahan  masalah  secara  serius  dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang selanjutnya  pemerintah  daerah  kurang  cepat tanggap  terhadap  keluhan  masyarakat  perihal keberadaan  pedagang  kaki  lima  yang  memberi dampak  negatif  bagi  lingkungan  sosial  dan budaya  masyarakat  sekitar.  Seperti  kenyataan yang  tejadi  di  Jalan  Pattimura  Pasar  Inpres Sintang,  PKL  masih  banyak  berjualan  di  trotoar dan  luar trotoar jalan,  mereka  jelas  mengganggu ketertiban,  kebersihan  dan  keindahan  Jalan Pattimura,  selain  itu  mereka  pun  tidak  memiliki kesadaran  dengan  larangan  dalam  Perda  No.9 Tahun  2011  tersebut.  Untuk  menghadapi berbagai  perubahan  dan  paradigma yang berkembang,  penataan  PKL  untuk  ketertiban, kebersihan,  dan  keindahan  harus  mendapatkan perhatian  yang  serius  dari  semua  pihak,  tidak hanya  dari  kalangan  eksekutif  maupun  legislatif semata,  melainkan  juga  dari  peran  aktif  serta pasrtisipasi  masyarakat  kota  Sintang  demi terciptanya  keindahan  dan  kebersihan  Kota Sintang.
Kegiatan  berusaha  atau  berdagang  di trotoar  yang  dilakukan  oleh  para  PKL  tersebut, pada umumnya disebabkan oleh ketidak
tersediaannya  sarana  dan  prasarana yang menunjang  kegiatan  berusaha  atau  berdagang tersebut.  Selain  itu,  budaya  masyarakat  yang masih  rendah,  seperti  kurang  disiplin,  tidak taatnya  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, serta ketatnya persaingan  hidup  di  perkotaan,  telah  menjadi salah  satu  faktor  pendorong  para  PKL  untuk melakukan  kegiatan  berusaha  atau  berdagang  di trotoar.  Semakin  tidak  terkendalinya  kegiatan berusaha  atau  berdagang  yang  dilakukan  oleh para PKL di Kota Sintang yaitu di kawasan tertib PKL,  khususnya  Jalan  Pattimura  yang  dipadati oleh PKL yang memenuhi bahu Jalan  Pattimura, telah  membuat  Pemerintah  Kabupaten  Sintang merumuskan  suatu  regulasi  atau  kebijakan  yang berkaitan  dengan  penanganan  serta  penataan terhadap kegiatan tersebut.
Efektivitas  kebijakan  Perda  Nomor  9 Tahun  2011  tentang  Penataan  Pedagang  Kaki Lima  Di  Kabupaten  Sintang  dapat  dilihat  dari bagaimana harapan aparat, masyarakat dan PKL yang  menjadi  subjek  penelitian  ini,  serta  juga dilihat  dari  ralisasi  kebijakan  itu  sendiri.  Perda Nomor  9  Tahun  2011  tentang  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kabupaten  Sintang, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Simon Patanduk  Kepala  Satpol  PP  Kabupaten  Sintang, bahwa  tujuan  dari  perda  No.  9  Tahun  2011  ini bukan hanya diterapkan di beberapa simpul atau titik.  Melainkan  berlaku  secara  menyeluruh, namun  kenyataannya  memang  di  fokuskan  di kawasan  Pasar  Junjung  Buih  jalan  Pattimura, karena  perkembangan  dari  kawasan  tersebut yang  tidak  terkendali  dan  dekat  dengan  Rumah Sakit serta Kantor Pemda. Tujuan dari perda No. 9  tahun  2011  ini  yaitu  diharapkan  menciptakan kondisi Kota Sintang yang bersih dan bersahabat sesuai dengan semboyan  Sintang kota bersemi.
Dalam  Perda  No.9  tahun  2011  ini khususnya  dalam  pasal  9  ayat  (1)  menjelaskan bahwa  setiap  pedagang  kaki  lima  (PKL) dilarang:  melakukan  kegiatan  usaha  yang menimbulkan permasalahan kebersihan,
Redin , Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 66
keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan  serta  pencemaran  lingkungan; menggunakan  lahan  melebihi  ketentuan  yang diizinkan;    melakukan  kegiatan  usaha  dengan cara  merusak  dan/atau  merubah  bentuk  trotoar, fasilitas  umum  dan/atau  bangunan  sekitarnya. Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif  kepada  penanggung  jawab  usaha PKL yang melanggar ketentuan Pasal 9, berupa:
a. Peringatan secara tertulis;
b. Paksaan penegakan hukum;
c. Denda pembebanan biaya paksaan penegakan hukum,
d. Seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar;
e. Pembekuan izin; atau
f. Pencabutan Izin.
Berkaitan dengan hal ini, apabila terdapat para  pedagang  yang  berjualan  di  tempat-tempat yang dilarang seperti trotoar apalagi badan jalan, maka  pedagang  tersebut  akan  terkena  bentuk penertiban  berupa  razia  dan  pemberian  sanksi. Seperti  yang  tercantum  dalam  Perda  No.  9 Tahun  2011.  Sesuai  dengan  aturan  yang tercantum  dalam  Perda  No.9  Tahun  2011  selain sanksi  administratif  ada  juga  sanksi  pidananya Pasal  18,  para  pedagang  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  larangan  di  atas  juga diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6 (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah). Dengan  adanya sanksi yang  seperti itu diharapkan  para  pelaku  sektor  informal  yaitu PKL dapat jera dan tdak mengulangi perbuatannya.
Dilihat  dari  segi  tujuan  dan  harapan pembentukan  Perda  No.9  Tahun  2011  dapat menciptakan  kondisi  di  Jalan  Pattimura  yang bebas  dari  PKL.  Namun  berbagai  tujuan  dan harapan  yang telah dipaparkan di  atas  itu belum dipahami  dikarenakan  masih  banyak  PKL  yang berdatangan  ke  Jalan  Pattimura  untuk  menjual barang  dagangannya.  Seperti  yang  dijelaskan Bapak  Rudi  selaku  pedagang  sayur  di  Jalan Pattimura,  bahwa  dirinya  tidak  mengetahui adanya Perda No.9 Tahun 2011 yang melarang
para PKL berjualan di sekitar jalan Pattimura. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan  oleh  pihak  Pemda  terkait  adanya Perda  No.9  Tahun  2011.  Para  PKL  mengaku keterbatasan  modal,  sehingga  mencari  tempat yang  ramai  sebagai  tempat  menjual  barang dagangan  dengan  maksud  untuk  memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
Dalam  melaksanakan  Kebijakan  Perda No.9  Tahun  2011  untuk  mencapai  apa  yang  di harapkan  masyarakat  Kota  Sintang,  realisasi merupakan  suatu  yang  perlu  diperhatikan.  Salah satu  dari  realisasi  aparat  pemerintah  yaitu menertibkan PKL yang menjadikan Kota Sintang semerawut  dan  tidak  tertib  khususnya  di  Jalan Pattimura  yang  merupakan  zona  bebas  PKL.  Di Jalan Pattimura ini sebebnarnya telah disediakan lahan untuk para PKL menjajakan dagangannya, dan  lahan  ini  dibuat  agar  lalulintas  yang  ada  di jalan  Pattimura  tersebut  tetap  berjalan  tanpa mengakibatkan kemacetan.
Pada kenyataannya lahan yang disediakan  tidak  cukup  menampung  para  PKL yang  begitu  banyak,  sehingga  para  PKL  yang tidak  mendapatkan  lahan  di  dalam,  menjajakan dagangannya  di  pinggir  Jalan  Pattimura  yang sampai  sekarang  membuat  jalanan  macet  dan tidak  tertib.  Pengguna  Jalan  pattimura  pun  tidak nyaman dengan keadaan tersebut, selain pembeli yang memarkirkan kendaraannya di sembarangan  tempat  dan  yang  terutama  adalah keberadaan  PKL  di  Jalan  Pattimura  yang semakin membuat tidak tertib jalan tersebut. Saat ditanyakan  terkait  ulah  PKL  yang  membuat macet  jalanan,  bapak  Rudi  pun  menanggapinya bahwa,  lahan  di  dalam  yang  disediakan pemerintah tidak bisa dibilang  besar, keadaan di dalam  sangat  penuh  dan  sesak,  terutama  di bagian belakang. Jadi sangat tidak mungkin bagi PKL yang terdapat di bagian luar ikut menyesaki bagian dalam yang sudah lebih dahulu di tempati oleh PKL  lain  yang sudah terlebih dahulu disini, para PKL berharap pemerintah juga menyediakan lahan  yang  lebih  luas dan strategis seperti  di  jalan  Pattimura  untuk  perelokasian sehingga para PKL tidak
67  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 62 - 70
berjualan dipinggir jalan yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Selain  perelokasian  sementara,  para petugas  Satpol  PP  pun  telah  melakukan penertiban  setiap  bulan  di  sekitaran  Jalan Pattimura  Pasar  Inpres  Sintang.  Namun  tetap saja  PKL  masih  dengan  bebasnya  berjualan  di tempat  tersebut.  Setelah  peneliti  amati,  pada kenyataanya  jumlah  petugas  Satpol  PP  sangat minim.  Sesuai  dengan  penjelasan  Bapak  Simon Patanduk  bahwa  minimnya  petugas  sangat berpengaruh  dalam  penertiban  PKL  ini.  Jumlah seharusnya  yaitu  sekitar  50  petugas  untuk disebar  ke  wilayah  Jalan  Pattimura.  Namun petugas  yang  tersedia  disini  hanya  sekitar  10-20 orang.
Kebijakan  Perda  No.9  tahun  2011  ini dibuat  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan mengenai  penataan  PKL  di  Kabupaten  Sintang dengan  tujuan  untuk  ketertiban,  kebersihan  dan keindahan  di  Kota  Sintang,  terutama  penertiban PKL  di  jalan  Pattimura  Kota  Sintang.  Tentunya suatu  kebijakan  dikatakan  efektif  bila  hasil pelaksanaan  kebijakan  itu  dapat  dikatakan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.  Proses  penertiban  PKL  di  Jalan Pattimura  yang  sesuai  dengan  amanat  Perda No.9 Tahun 2011 ini ditelaah efektivitas hasilnya dari  manfaat  positif  yang  dapat  dirasakan  oleh masyarakat.  Adapun  manfaat  yang  dapat dirasakan  dari  adanya  proses  penertiban  PKL yaitu  adanya  ketertiban  di  sepanjang  jalan Pattimura  akibat  kesadaran  yang  dimiliki  oleh PKL yang tidak berjualan di jalan tersebut.
Sampai saat ini, manfaat itu masih belum dirasakan  oleh  masyarakat  Kota  Sintang  karena para  PKL  masih  banyak  yang  tetap  berjualan  di Jalan  Pattimura.  Hali  ini  mengakibatkan  ketidak tertiban yang berimbas pada terjadinya kemacetan di sepanjang jalan Pattimura. Kesadaran  belum  terlihat  dari  para  PKL  yang berdagang, karena mereka masih
bingung  dengan  kepastian  tempat  berdagang yang  baru  seketika  mereka  tidak  berjualan  di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang.
Sesuai  dengan  penelitian  di  atas,  maka kebijakan  Perda  No.9  Tahun  2011  dikatakan belum  berlaku secara efektif dalam  menciptakan suasana  tertib  PKL  dalam  berjualan  di  jalan Pattimura  Sintang.  Selain  itu  realisasi  yang dilakukan  pemerintah  dalam  melaksanakan Kebijakan  Perda  No.9  tahun  2011  ini  juga ternyata  kurang  diperhatikan  oleh  pihak-pihak yang  berhubungan  langsung  dengan  perangkat kebijakan  yaitu  petugas  Satpol  PP  selaku penertib  PKL  di  Jalan  Pattimura,  selain  itu perelokasian yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan PKL di Jalan Pattimura Sintang.
Dari hasil penelitian Efektivitas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  9 Tahun  2011  tentang  Penataan  Pedagang  Kaki Lima Di Kabupaten Sintang ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya perda tersebut sebagai berikut :
1. Alasan  pedagang  kaki  lima  yang  umumnya memiliki keterbatasan modal,
2. Keberadaan pedagang kaki lima mengganggu  ketertiban  serta  kurangnya solusi  penanganan  terhadap  pedagang  kaki lima,
3. Pedagang tidak mengetahui ketentuan larangan  pada  Perda  No.  9  Tahun  2011 tentang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di Kabupaten Sintang,
4. Pemerintah  Daerah  tidak  aktif  terhadap keluhan Masyarakat,
5. Pemerintah  tidak  melakukan  sosialisasi terhadap  Masyarakat  perihal  Perda  No.9 tahun 2011,
6. Petugas  tidak  tegas  melakukan  penertiban secara Permanen.
Redin , Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 68

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan  bahwa  :  Penegakan  Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di Kabupaten  Sintang,  dimana  peraturan  tersebut sebagai  dasar  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sintang dalam menertibkan keberadaan pedagang  kaki  lima  di  Jalan  Pattimura  Pasar Inpres  yang  mengganggu  sirkulasi  kehidupan lingkungan sosial dan budaya (ketertiban) belum berlaku secara efektif yang disebabkan oleh : 1. Pedagang kaki lima beralasan bahwa mereka memiliki keterbatasan modal untuk
mempunyai  tempat  yang  layak  seperti  di toko  atau  dipasar  sebagai  tempat  mereka berjualan.  Sehingga  mereka  memilih  untuk berdagang  di  trotoar  dan  bahu  jalan  yang biayanya terjangkau oleh mereka.
2. Pemerintah  daerah  kurang  tegas  dalam penanganan  penataan  pedagang  kaki  lima.
Pemda  hanya  melakukan  penertiban  yang besifat  sementara,  namun  tidak  bersifat permanen. Hal ini merupakan pekerjaan yang sia-sia karena belum ada pemecahan masalah secara  serius  dari  pemerintah  daerah  kota Sintang,  selanjutnya  pemerintah  daerah kurang  cepat  tanggap  terhadap  keluhan masyarakat  perihal  keberadaan  pedagang kaki  lima  yang  menyebabkan  kemacetan pada ruas jalan Pattimura.

## Saran
Peneliti  menemukan  ada  beberapa  kelemahan yang  mengindikasikan  penegakan  Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Di Kabupaten  Sintang  tidak  berjalan  secara  efektif. Peneliti menilai bahwa perlu adanya
pembenahan secara bersama-sama agar penegakan  Peraturan  Daerah  tersebut  dapat berjalan secara efektif. Untuk itu perlu kesadaran bersama  untuk  mencari  solusi  atau  jalan  keluar agar  permasalahan  tersebut  bisa  teratasi  dengan baik  tanpa  harus  ada  yang  di  rugikan.  Saran- sarannya adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah hendaknya
memberikan
penindakan  tegas  secara  permanen  kepada pedagang  kaki  lima  yang  berada  di  Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang.
2. Pemerintah hendaknya mengkaji ulang
Peraturan Daerah  Kabupaten Sintang Nomor 9  Tahun  2011  tentang  Penataan  Pedagang Kaki  Lima  Di  Kabupaten  Sintang  yang berkaitan  dengan  sanksi  yang  diperoleh pedagang kaki lima.
3. Pemerintah  diharapkan  cepat  tanggap  dan aktif menanggapi informasi yang berkembang di dalam masyarakat. 4. Pemerintah hendaknya berusaha mensinergikan SKPD (Satuan Kerja
Perangkat  Daerah)  yang  terkait  dan  terlibat dalam permasalahan pedagang kaki lima.
5. Pemerintah  seharusnya  membuka  fasilitas tempat  untuk  pedagang  berjualan  dengan biaya yang terjangkau oleh mereka.
6. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan  Daerah  kepada  masyarakat  umum dan  khususnya  pedagang  kaki  lima  tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Daerah tersebut. 7. Para pedagang kaki lima hendaknya memperhatikan  keselamatan  pengguna  jalan dan  kelancaran  lalu  lintas  di  sekitar  jalan Pattimura,  serta  menjaga  kebersihan  dan berjualan  pada  tempat  yang  telah  tentukan oleh Pemda.
69  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 62 - 70

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja,  I  Dewa  Gede  dkk.  1996. Sistem  dan Prosedur  dalam  Cara  Menilai,  Menguji dan  Mengesahkan  Peraturan  Daerah Dalam  Rangka  Mendukung  Pelaksanaan Otonomi  Daerah .  Denpasar:  Universitas Udayana.
Budiardjo,  Miriam.  1977. Dasar-Dasar  Ilmu Politik . Jakarta : PT Gramedia.
Handayaningrat,  Suwarno.  1999. Pengantar
Studi  Administrasi  dan  Manajemen . Jakarta:  Idayu  Press  dan  Yayasan  Mas Agung.
Laski,  H.  J.  1959. Pengantar  Ilmu  Politika .
Jakarta : PT Pembangunan Jakarta. Malano,  Herman.  2011. Selamatkan  Pasar Tradisional:  Potret  Ekonomi  Rakyat Kecil .  Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Manan,  Bagir.  1994. Fungsi  dan  Materi Peraturan  Perundang-undangan ,  Jakarta
: Rajawali.
Permadi,  Gilang  S.  S.  2007. Pedagang  Kaki Lima  Riwayatmu  Dulu  Nasibmu  Kini! . Jakarta : Yudistira.
Ramli,  Rusli.  1992. Sektor  Informal  Perkotaan: Pedagang Kaki Lima . Jakarta : Ind-Hill. Sumber Internet :
http://dprd.sintang.go.id/?page=repository&aksi =baca&dokumen=28  Peraturan  Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang diakses 4 Maret 2015 http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diakses tanggal 4 Maret 2015
Situs  Resmi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sintang http://www.sintang.go.id/ diakses 4 Maret 2015
http://satpolpp.sintang.go.id/struktur- organisasi.html diakses tanggal 4 Maret 2015
Redin , Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 70
PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI WANITA YANG SUDAH HAMIL DI LUAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK MUALANG DI DESA SEBURUK I KECAMATAN BELITANG HULU BALAI SEPUAK

## KABUPATEN SEKADAU

## Genopepa Sedia

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Didalam  kehidupan  masyarakat  adat,  yakni  masyarakat  yang  hidup  di  lingkungan  persekutuan adat pedesaan, masih di kenal dan di pelihara dengan baik adat istiadat yang merupakan pedoman tingkah laku, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Suku  Dayak  Mualang  yang  tinggal  di  Desa  Seburuk  I  Kecamatan  Belitang  Hulu  Balai  Sepuak Kabupaten  Sekadau  adalah  salah  satu  masyarakat  adat  yang  masih  mempertahankan  serta  memelihara adat istiadatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Jika  terjadi  perbuatan  yang  menyimpang  dalam  hidup  masyarakat  adat  Dayak  Mualang  maka terhadap  tingkah  laku  pelanggar  tersebut  akan  menimbulkan  reaksi  masyarakat  Dayak  Mualang  dengan penerapan sanksi adat tetap dipertahankan sehingga kepatuhan terhadap hukum adat tetap terjaga.
Walaupun demikian peristiwa pelanggaran perkawinan pada masa sekarang belum dapat dihindari dalam kehidupan adat perkawinan, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi ini belum berperan secara maksimal karena telah terjadi perubahan dalam tata cara pemenuhan sanksi adat. Pada masa dulu pemenuhan  sanksi adat berupa denda adat yang dibayar dengan  benda-benda  yang dianggap sakti, yang memiliki nilai adat yang tinggi, seperti ayam, pelaga , Tempayan merah,  mangkok tua dan babi. Sekarang  pemenuhan  sanksi  adat  berupa  denda  adat  mengalami  beberapa  perubahan  diganti dengan sejumlah uang, sehingga si pelaku pelanggaran tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi sanksi adat. Besarnya denda adat ini mengikuti harga pasaran yang dapat berubah-ubah.
Sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberadaan  adat  dan  hukum  adat  tersebut,  adalah petugas  hukum/fungsionaris  adat,  yang  bertugas  menangani  dan  menyelesaikan  masalah  adat  yang timbul, baik yang berupa pelanggaran maupun perselisihan.
Sanksi  adat  paling  tua  terhadap  perbuatan pemali dimana  yang  disebut pemali disini  adalah contoh  perkawinan  sepupu  sekali,  sepupu  dua  kali,  adik  ipar  dan  sebaliknya,  menantu  dengan  mertua, anak dengan  mertua atau yang  masih ada  hubungan darah atau famili oleh sebab  itu hal tersebut adalah dikenakan  hukuman  mati,  kemudian  terjadi  perubahan  sanksi  adat  dimana  pelaku  perbuatan mali dikenakan sanksi adat dengan membayar denda berupa : 7 renti babi sama dengan 7 ekor babi
- 1 ekor harus 7 renti babi
- 2 ekor harus 6 renti babi
- 3 ekor harus 5 renti babi
- 4 ekor harus 4 renti babi
- 5 ekor harus 3 renti babi
- 6 ekor harus 2 renti babi
- 7 ekor harus berukuran kepala dan  ini  harus di  buang ke air tanpa di  makan dan disertai dengan mantranya  untuk  pembuangan  sial.  Sedangkan  perempuan  yang  hamil  di  luar  perkawinan  yang disebut ngampang dan  akan  dihukum  dengan  adat pamali  ngampang, denda  adat  itu  dibayarkan kepada orang kampung, jika yang hamil tidak menyebutkan nama yang menghamilinya maka dia sendirilah  yang  mengeluarkan  denda  adat  berupa  satu  ekor  ayam,  enam tail  pun  manoh,  3  renti babi.
Upaya yang dilakukan oleh funsionaris adat dalam menangani dan menyelesaikan perbuatan mali adalah menjatuhkan hukuman sesuai adat yang berlaku.

## PENDAHULUAN
Suku  Dayak  Mualang  merupakan  salah satu  dari  sub  suku  Dayak  yang  ada  di Kalimantan  Barat.  Dayak  Mualang  berada  di Desa  Seburuk  I  Kecamatan  Belitang  Hulu  Balai Sepuak Kabupaten Sekadau, yang dapat ditempuh melalui jalan darat maupun air, dengan luas wilayah 150.08 km2 yang didiami sebanyak 365  Kepala  Keluarga  yang  terbagi  dalam  4 Dusun  yaitu  :  Dusun  Randau,  Dusun  Sungai Kurak,  Dusun  Semelaban,  Dusun  Seburuk  dan terdiri dari 13 Rumah Tangga.
Sebagian besar masyarakat Desa Seburuk I  menganut  agama  Kristen  terutama  Kristen Khatolik,  serta  bermata  pencaharian  sebagai petani,  di  samping  itu  terdapat  juga  beberapa pendatang  yang  bermata  pencaharian  sebagai pedagang yang menunjang perekonomian masyarakat.  Dalam  kehidupan  sehari-harinya mereka  memiliki adat istiadat, dan hal  ini  sudah merupakan  tradisi  secara  turun-temurun  dari nenek moyang mereka.
Dalam  bidang hukum tertentu khususnya dalam  lapangan  hukum  kekeluargaan  seperti perkawinan,  hukum  adat  perkawinan  masih menguasai kehidupan masyarakatnya.
Perkawinan  merupakan  peristiwa  yang  sangat penting,  karena  tidak hanya menyangkut perempuan  dan  laki-laki  bakal  mempelai  saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya,  bahkan  keluarga  mereka  masing- masing  termasuk  leluhur  mereka.  Karena  tujuan perkawinan  adalah  untuk  membentuk  rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  maka  perkawinan yang akan
dilakukan  harus  dipersiapkan  dengan  baik, supaya  tujuan  tersebut  dapat  tercapai  yaitu rumah tangga bahagia lahir dan batin.
Perkawinan  adalah  suatu  perbuatan  yang suci  dan  sakral,  untuk  itu  perlu  adanya  aturan- atauran  dan  ketentuan-ketentuan  yang  harus dipenuhi. Aturan dan ketentuan ini tidak terlepas dari  aturan  agama  atau  adat  istiadat  yang berlaku,  hal  tersebut  dapat  dimaklumi  karena perkawinan  merupakan  perbuatan  agama  juga termasuk pula perbuatan hukum adat yang harus ditaati dan dilaksanakan.
Pada masyarakat Dayak Mualang di Desa Seburuk  I,  dalam  melangsungkan  perkawinan sangat  memperhatikan  hukum  adatnya  yaitu mulai  dari  proses  pertunangan  sampai  pada upacara  adat  perkawinan.  Proses  perkawinan  itu terbagi  dalam  tiga  macam  yaitu  perkawinan biasa,  perkawinan  sederhana  (perkawinan  yang tidak  di  adakan  pesta  yaitu  orang  yang  tidak mampu  memenuhi  adat  perkawinan  biasa)  dan perkawinan  pemali  (perkawinan  yang  biasa dilakukan  dalam  masyarakat  Dayak  Mualang yaitu hanya secara adat saja dan dilakukan secara singkat).  Semua  ini  harus  ditaati  oleh  kedua belah  pihak  keluarga.  Jika  terjadi  pelanggaran adat  perkawinan  maka  mereka  akan  dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang diberlakukan.  Oleh  karena  itu  peran  atau  camur tangan  dari  orang  tua  atau  pihak  keluarga masing-masing  pihak  mempelai  itu  mempunyai arti penting dalam pelaksanaan perkawinan.
Pada  masyarakat  Dayak  Mualang,  jika terdapat wanita yang ngampang atau hamil di
Genopepa Sedia , Penerapan Sanksi Adat Bagi Wanita 72
luar  perkawinan  maka  wanita  yang  hamil tersebut  akan  dikenakan  sanksi  adat  berupa denda  adat  dengan  adat  pemali  ngampang,  baik itu  pihak  laki-laki  maupun  pihak  perempuan. Jika  perempuan  tersebut  tidak  menyebutkan siapa  yang  menghamilinya  maka  dia  sendirilah yang harus membayar denda adat terhadap orang kampung.  Apabila  dia  menyebutkan  siapa  yang menghamilinya  maka  yang  membayar  denda adat itu adalah kedua belah pihak. Mereka sama- sama  mengeluarkan  adat  ngampang  tating  tuba kepada orang kampung.
Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, serta  hasil  pra  peneltian  dari  pemangku  adat Dayak  Mualang  Desa  Seburuk  I  Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau khususnya di Desa  Seburuk  tercatat  5  kasus  wanita  hamil  di luar  perkawinan,  yang  terjadi  antara  tahun  2005 sampai dengan 2006, yang merupakan pelanggaran terhadap adat perkawinan masyarakat  Dayak  Mualang.  Dengan  sanksi berupa  benda  contohnya  pelaga,  tempayan, mangkok dan babi. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti serta membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Penerapan
Sanksi  Adat  Bagi  Wanta  Yang  Sudah  Hamil  Di Luar  Perkawinan  Pada  Masyarakat  Dayak Mualang Di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau”.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan  deskriptif  analisis  yaitu  dengan mengambarkan  keadaan  yang  sebenarnya  atau sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian  ini dilakukan.
Teknik  dan  alat  pengumpulan  data menggunakan teknik komunikasi langsung ( field research )  dan  teknik  komunikasi  tidak  langsung ( studi  kepustakaan ).    Wawancara  ( interview ) kepada beberapa orang tertentu yang di pandang memahami  adat  istiadat  Dayak  Mualang,  dalam hal  ini  adalah  Tumenggung  dan  Fungsionaris adat sebanyak 4 orang yaitu :
1. 1 orang Tumenggung (Kepala Adat)
2. 2 orang Kepala Dusun
3. 1 orang Pemuka Masyarakat
4. 5  orang ngampang atau  hamil  di  luar perkawinan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagai  langkah  awal  akan  dilihat bagaimana  bentuk  penerapan  sanksi  adat  yang diberikan  terhadap  pelaku  pelanggaran  tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 Bentuk Penerapan Sanksi Adat Yang Diberikan No Alternatif Frekuensi Prosentase 1  Membayar Denda Adat 4 80 2  Melaksanakan Upacara Adat 1 20 N = 5 5 100

## Sumber data : penelitian lapangan yang di olah
Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas dapat di  lihat  4  (80%)  wanita  yang Ngampang menyatakan bahwa bentuk penerapan sanksi adat yang  diberikan  adalah  membayar  denda  adat, sedangkan  1  (20%)  menyatakan  penerapan sanksi yang diberikan kedua-duanya
yaitu  membayar  denda  adat  dan  melaksanakan upacara adat.
Untuk  mengetahui  apakah  wanita  yang Ngampang merasa  keberatan  untuk  memenuhi sanksi adat tersebut dapat dilihat pada tabel 2, di bawah ini :
73  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 71 - 79
Tabel 2 Pelaku Wanita Ngampang Keberatan Untuk Memenuhi Sanksi Adat No Alternatif Frekuensi Prosentase 1  Keberatan 0 0 2  Tidak keberatan 5 100 N = 5 5 100 Sumber data : penelitian lapangan yang di olah Dari  tabel  2  di  atas  diketahui  bahwa wanita  yang Ngampang atau  hamil  di  luar perkawinan 5 (100%) menyatakan tidak keberatan terhadap penerapan sanksi adat dan 0 ( 0  %)  menyatakan  keberatan  untuk  memenuhi sanksi adat. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa si pelanggar tidak keberatan
diterapkan  sanksi  adat  dalam  pelanggaran  adat Ngampang atau  hamil  di  luar  perkawinan, dikarenakan untuk menebus kesalahannya terhadap adat masyarakat Dayak Mualang.
Selanjutnya mengetahui bagaimana status anak  setelah  sanksi  adat  itu  di  bayar  dapat  di lihat pada tabel 3, di bawah ini:
Tabel 3 Status Anak Setelah Sanksi Adat Di Bayar No Alternatif Frekuensi Prosentase 1  Anak sah 0 0 2  Anak tidak sah 2 40 3  Tetap menjadi anak Ngampang 3 60 N = 5 5 100
Sumber data : penelitian lapangan yang di olah
Berdasarkan tabel 3 tersebut di atas dapat di  lihat  sebanyak  0  (0  %)  menyatakan  bahwa setelah  sanksi  adat  dibayar  status  anak dinyatakan  anak  sah  dan  2  (40%)  wanita  yang ngampang menyatakan  bahwa  status  anak setelah sanksi adat itu di bayar adalah anak tidak sah, sedangkan 3 (60%) menyatakan status anak setelah di bayar sanksi adat itu tetap
menjadi  anak ngampang .  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  masyarakat  Dayak Mualang  status  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  tetap  mejadi  anak ngampang walaupun sanksi adat tersebut telah di bayar.
Untuk  mengetahui  apakah  ada  tidaknya perubahan  sanksi  adat  yang  diberikan  dapat dilihat pada tabel 4, di bawah ini :
Tabel 4 Ada Perubahan Sanksi Adat Yang Diberikan No Alternatif Frekuensi Prosentase 1  Ada perubahan 5 100 2  Tidak ada perubahan 0 0 N = 5 5 100 Sumber data : penelitian lapangan yang di olah
Dari tabel 4 di atas tersebut dapat di lihat bahwa  5  (100%)  wanita  yang ngampang menyatakan  adanya  perubahan  sanksi  adat  yang diberikan,  dan  0  (0%)  menyatakan  tidak  ada perubahan, dari tabel tersebut dapat disimpulkan adanya  perubahan  penerapan  sanksi  adat  yang diberikan  terhadap  pelanggaran  adat ngampang pada masyarakat
Dayak    Mualang,  perubahan  itu  terjadi  karena benda-benda  yang  dijadikan  untuk  membayar denda adat sulit di cari dan dapat di ganti dengan nilai uang yang setara nilainya.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  apakah bentuk  pembayaran  ada  perubahan  sanksi  adat itu dapat di lihat pada tabel 5, berikut ini :
Genopepa Sedia , Penerapan Sanksi Adat Bagi Wanita 74
Tabel 5 Bentuk Perubahan Dalam Pembayaran Denda Adat No Alternatif Frekuensi Prosentase 1  Benda 0 0 2  Uang 4 80 3  Hewan 1 20 N = 5 5 100 Sumber data : penelitian lapangan yang di olah
Berdasarkan  tabel  5  tersebut  di  atas diketahui  bahwa 0 (0%) menyatakan  benda, dan 4  (80%)  menyatakan  perubahan  bentuk  uang, sedangkan  1  (20%0  menyatakan  perubahan dalam bentuk hewan. Dari tabel di atas dapat
disimpulkan bahwa ada perubahan dalam bentuk uang.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  faktor yang  menyebabkan  terjadinya  ngampang  dapat di lihat pada tabel 6, berikut ini :
Tabel 6 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Ngampang No Alternatif Frekuensi Prosentase 1  Pergaulan Bebas 0 0 2  Masuknya kebudayaan luar 0 0 3  Terjadinya pergeseran budaya dari desa kekota 0 0 4  Rendahnya pendidikan 0 0 5  Rendahnya sanksi adat yang di jatuhkan 0 0 6  Point 1, 2, 3, 4 dan 5 5 100 N = 5 5 100 Sumber data : penelitian lapangan yang di olah
Berdasarkan  tabel  6  diatas,  diketahui bahwa 0 (0%) menyatakan pergaulan bebas, dan 0  (0%)  menyatakan  masuknya  kebudayaan  luar, 0 (0%) menyatakan karena terjadinya pergeseran budaya  dari  desa  kekota,  0  (0%)  menyatakan rendahnya  pendidikan,  0  (0%)  menyatakan rendahnya  sanksi  adat  yang  di  jatuhkan, sedangkan  5  (100%)  menyatakan  pergaulan bebas, masuknya kebudayaan luar,
terjadinya  pergeseran  budaya  dari  desa  kekota, rendahnya pendidikan, dan rendahnya saksi  adat yang dijatuhkan  merupakan penyebab terjadinya ngampang .
Selanjutnya untuk mengetahui upaya yang dilakukan  Tumenggung  adat  terhadap  pelaku ngampang dapat di lihat pada tabel 7, berikut ini :
Tabel 7 Upaya Yang Dilakukan Tumenggung Adat Terhadap Pelaku Ngampang No Alternatif Frekuensi Prosentase 1  Dipanggil dan diselesaikan secara musyawarah 0 0 2  Dikenakan denda adat 5 100 N = 5 5 100 Sumber data : penelitian lapangan yang di olah
75  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 71 - 79
Berdasarkan  tabel  7  diatas,  diketahui bahwa  0  (0%)  menyatakan  di  panggil  dan diselesaikan  secara  musyawarah  dan  5  (100  %) menyatakan dikenakan denda adat.
Setelah  melakukan  analisis  data  yang  di peroleh  dari  hasil  penelitian  di  lapangan  dengan responden  dan  yang  melakukan ngampang atau hamil  di  luar  perkawinan,  maka  hasil  yang didapat adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Hukum Adat tetap mengikat dan tetap dilaksanakan serta dipertahankan.
2. Menurut  Hukum  Adat  Dayak  Mualang, wanita  yang ngampang atau  hamil  di  luar perkawinan  yang  tercela  di  anggap  sebagai pengotor  kampung  dan  hal  ini  harus dikenakan  Hukum  Adat.  Hal  tersebut  karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang Agama.
3. Yang dijatuhi hukuman dalam kasus ngampang adalah kedua  belah pihak  laki-laki maupun  pihak  perempuan.  Hukum  yang dijatuhkan sama  beratnya baik pihak  laki-laki maupun pihak perempuan, sama-sama dikenakan  Hukum  Adat  karena  kedua  belah pihak harus membayar Adat Pati Ngampang .
Adapun  denda  yang  dijatuhkan  antara lain  adalah  satu  (1)  ekor  ayam  sebagai  tanda pemamar ngampang dan denda adat ngampang yang  harus  di  bayar  oleh perempuan  tersebut  adalah  berupa,  6 tail pun manoh bernilai  mangkok,  1  mangkok  sama dengan Rp. 500, jadi 6 x Rp. 500 = Rp. 3.000 dan  1 tail sama  dengan  5 singkap mangkok , dan  1  buah manoh (tempayan  hitam)  sama dengan  Rp.  5.000  dan  3 renti babi,  1 renti babi  15  kg  Rp.  50.000 perenti x  3  =  Rp.
150.000
Tetapi jika laki-laki itu mau bertanggung  jawab  dan  wanita  tidak  di jadikan  istri,  maka  besar  adat  kembali  harus dibayar  adalah  babi  3 renti ,  1 renti sama dengan 15 kg =  Rp.  50.000 x 3 perenti = Rp. 150.000  di  tambah  adat  6 tail pun bernilai
mangkok , 1 mangkok sama dengan
Rp.  500,  jadi  6  x  Rp.  500  =  Rp.  3000,  1 tail sama  dengan  5 singkap  mangkok dan  1  buah manoh sama  dengan  Rp.  5000  dan  1  ekor ayam pemamar ampang .  Maka  adat  tersebut Tating Tuba atau adat dibagi dua bagian yaitu adat harus dibayar oleh pihak laki-laki 3 tail x Rp. 500 =  Rp.  1.500 dan 1,5 renti babi  x  Rp.
50.000 = Rp.75.000 sedangkan pihak perempuan  mengeluarkan  adat  3 tail x  Rp. 5.00  =  Rp.1.500  dan  1,5 renti babi  x Rp.50.000  =  Rp.75.000.  Akibat  Hukum  Adat setelah  Sanksi  Adat  dibayar  maka  Status Anak  yang  lahir  dari  wanita  yang  hamil  di luar  perkawinan  tetap  menjadi  anak ampang, kecuali  apabila  wanita  tersebut  di  jadikan istrinya maka mereka berdua disebut kawin di kepala anak
4. Bahwa  Akibat  Hukum  Adat  terhadap  wanita Ngampang atau  hamil  di  luar  perkawinan menurut  Adat  Dayak  Mualang  ini  tidak dibenarkan    dan    menurut  agama  tidak  sah, maka akibat hukumnya adalah harus dikenakan hukum adat karena sudah menjelekkan  kampung  dan  telah  membuat tanah, sungai dan tumbuh-tumbuhan tercemar menurut Suku Dayak Mualang
5. Menurut  Hukum  Adat  bahwa  Satus  Anak yang dilahirkan dari wanita yang hamil di luar perkawinan  ( Ngampang )  setelah  laki-laki  itu membayar  semua  Adat Pemali .  maka  anak tersebut tetap statusnya sebagai anak ampang 6. Menurut  Hukum  Adat  perubahan  dalam penerapan  sanksi  adat  pada  Masyarakat Dayak  Mualang  terhadap  pelanggaran  adalah biasanya  di  ganti  dengan  uang  karena  benda sulit  di  dapatkan,  sedangkan  orang  tua dulunya tidak boleh diganti dengan uang.
7. Berdasarkan Penerapan Sanksi Adatnya sudah diterapkan  sebagaimana  mestinya  dengan beberapa  Perubahan  melalui  Musyawarah Daerah yang diadakan di Kecamatan Belitang Hulu Periode 2007 / 2008.
Genopepa Sedia , Penerapan Sanksi Adat Bagi Wanita 76
Dari  wawancara  penulis  dengan  pemuka masyarakat  adat  dapat  diuraikan  sebagai  berikut : 1. Bahwa yang dijatuhi hukuman dalam melakukan ngampang adalah  kedua  belah pihak, baik laki-laki maupun pihak perempuan 2. Hukum Adat Dayak Mualang tentang
ngampang sampai  saat  ini  di  laksanakan  dan tetap di pertahankan
3. Akibat  Hukum  Adat  terhadap  perempuan yang Ngampang menurut  Dayak  Mualang adalah tidak dibenarkan karena telah menjelekkan  nama  kampung  dan  sudah membuat kekotoran kampung, Secara Hukum Adat Anak yang lahir di luar perkawinan tidak di  anggap  sah  dan  tetap  menjadi  anak ampang ,  walaupun  pihak  laki-laki  itu  sudah membayar  adat ngampang ,  dan  apabila perempuan tersebut tidak dijadikan istrinya.
4. Bahwa  dari  beberapa  penyebab  masih terjadinya ngampang atau  hamil  di  luar perkawinan  salah  satunya  adalah  karena terjadinya  perubahan  nilai  atau  rendahnya denda  adat  yang  diterapkan,  dan  kurang sosialisasi  serta  pemahaman  tentang  agama dan  diakibatkan  juga  dengan  pergaulan  yang terlalu  bebas  dalam  masyarakat  Dayak Mualang.
5. Bahwa dalam penerapan sanksi adat ngampang tersebut  mengalami  perubahan terhadap  perempuan  yang  hamil  di  luar perkawinan sesuai dengan Musyawarah Daerah  dari  beberapa  pemuka  masyarakat adat  di  Kecamatan  Belitang  Hulu,  Kabupaten Sekadau    dan  Desa  pada  masyarakat  Dayak Mualang.
Dari wawancara penulis dengan beberapa tokoh  masyarakat  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. Menurut  Camat  Kecamatan  Belitang  Hulu mengatakan  bahwa  dalam  kehidupan  sehari- hari hukum adat istiadat Dayak Mualang tetap dilaksanakan  dan  dipertahankan,  wanita  yang ngampang dikarenakan kurang
sosialisasi  dan  pemahaman  agama.  Pihak yang  harus  membayar adat pemali  ngampang adalah kedua belah pihak, sedangkan laki-laki tetap  bertanggung  jawab  membayar  denda adat,  dimana  status  anak  yang  lahir  diluar perkawinan  merupakan  anak ampang .  Kasus ngampang diselesaikan  secara  tuntas  sesuai hukum  yang  berlaku  dimana  penyebab terjadinya ngampang salah  satunya  adalah karena perubahan zaman.
2. Menurut  Kepala  Desa  Seburuk  I  Kecamatan Belitang  Hulu  mengatakan  bahwa  dalam kehidupan  sehari-hari  hukum  adat  istiadat tetap  dilaksanakan  atau  dipertahankan  dan wanita  yang  melakukan ngampang harus dikenakan hukum adat dan kedua belah pihak yang  melakukan  pelanggaran  sama-sama membayar  sanksi  adat  dan  pihak  laki-laki harus  bertanggung  jawab  membayar  denda adat.
3. Menurut  Tumenggung  Adat  mengatakan bahwa  dalam  kehidupan  sehari-hari  hukum adat  Dayak  Mualang  tetap  dilaksanakan  dan dipertahankan  dimana  wanita ngampang harus dikenakan sanksi adat, status anak yang dilahirkan  dari  hubungan  diluar  perkawinan tetap  menjadi  anak ampang walaupun  sanksi adat  sudah  dibayar,  dimana  ketentuan  adat tentang ngampang sampai  sekarang  masih diatur  sesuai  hukum  adat  yang  berlaku  dan diselesaikan secara tuntas secara hukum adat.
4. Kepala  Dusun  Randau  dan  Dusun  Seburuk  I mengatakan  bahwa  wanita  yang ngampang dalam  kahidupan  sehari-hari  hukum  adat Dayak  Mualang  tetap  dilaksanakan  dan dipertahankan serta diselesaikan secara hukum  adat  karena  akibat  dari  wanita ngampang mencemarkan nama baik kampung,  status  anak  yang  lahir  dari  wanita ngampang tetap  menjadi  anak ampang walaupun  laki-laki  tersebut  membayar  semua adat pemali dan  adat ngampang tersebut mengalami perubahan dalam penerapan sanksi adatnya sesuai dengan harga pasaran.
77  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 71 - 79
Besarnya  Hukum  Adat  pada  masyarakat Dayak  Mualang  setelah  Musyawarah  Daerah tahun  2007  /  2008  maka  perubahan  dan Penerapan  Sanksi  Adat  yang  sekarang  adalah sebagai  berikut  :  Ayam  satu  ekor  sebagai  tanda dan  di  sembelih  lalu  dibagi-bagikan  dengan warga  dusun  atau  masyarakat  desa  dengan menyatakan bahwa si pelaku ngampang tersebut mencemari dusun atau desanya dan, babi sebagai tebusan pemali seperti  sungai,  kayu,  tanah,  dan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dipercayakan  sebagai  tembusan  bagi  bujang  dan dara  jangan  sampai  terjadi ngampang serta  adat enam tail pun manoh sebagai hukuman terhadap pelaku  karena  memalukan  keluarganya  dan kampung  beserta  pemuka-pemuka  masyarakat karena  telah  terjadi  pencemaran  hukum  adat ngampang bisa  di  nilai  dengan  uang  karena semua  adat  tersebut  di  atas  bisa  diuangkan sebagai  penyelesaian  adat  dan  kesemuanya  itu disesuaikan dengan pasaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  penulis  paparkan dalam  Bab  III,  maka  sampailah  pada  suatu kesimpulan yang antara lain sebagai berikut : 1. Bahwa  pelaksanaan  ketentuan  sanksi  adat bagi  wanita  nagmpang  atau  hamil  di  luar perkawinan  tetap  diterapkan  terhadap  pelaku ngampang,  dahulu  dikenakan  denda  adat berupa  benda  pusaka  seperti  tawak,  pelaga, tempayan  hitam,    mangkok,  piring  putih. Tetapi  perkembangan  masa  sekarang  terjadi perubahan  dimana  denda  adat  dapat  diganti dengan  uang  yang  disesuaikan  dengan  nilai ekonomi atau harga pasaran.
2. Bahwa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya ngampang adalah pergaulan bebas,
masuknya  kebudayaan  luar  (kota),  terjadinya pergeseran  budaya  dari  desa  ke  kota, rendahnya  pendidikan,  rendahnya  sanksi  adat yang dijatuhkan.
3. Akibat  Hukum  Adat  setelah  Sanksi  Adat dibayar  maka  Status  Anak  yang  lahir  dari wanita  yang  hamil  di  luar  perkawinan  tetap menjadi anak ampang. kecuali  apabila wanita tersebut  dijadikan  istrinya  maka  mereka berdua disebut kawin di kepala anak.
4. Bahwa  upaya  yang  dilakukan  tumenggung adat  terhadap  pelaku  di  desa  Seburuk  I Kecamatan  Belitang  Hulu  Balai  Sepuak Kabupaten  Sekadau  adalah  dipanggil  dan diselesaikan  secara  musyawarah  adat  dengan dihadiri  tumenggung,  ketua  adat,  kepala dusun dan pemuka masyarakat.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  penulis mengajukan saran sebagai berikut:
1. Melalui keteladanan Para Pemuka Masyarakat Sebagai  Pemangku  Adat  dan  hendaknya Masyarakat  Dayak  Mualang  tetap  mentaati segala  aturan  adat  yang  ada  didaerahnya,  dan hendak  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang di  larang  baik  oleh  hukum  adat  maupun Hukum Agama terutama perbuatan Ngampang atau hamil di luar perkawinan.
2. Agar Para Fungsionaris Adat memberlakukan Denda  Adat  atau  Sanksi  Adat  yang  berat terhadap  para  pelanggar  adat  ngampang, sehingga  masyarakat  merasa  takut  dan  akan menyadari  bahwa  perbuatan  tersebut  adalah perbuatan  yang  melanggar  adat  dan  di  larang oleh Agama, selain itu perbuatan terebut akan membuat malu orang tua, keluarga, masyarakat, serta diri sendiri.
Genopepa Sedia , Penerapan Sanksi Adat Bagi Wanita 78

## DAFTAR PUSTAKA
Biasame  Taneko,  Soleman.  1981. Dasar-Dasar Hukum  Adat  dan  Hukum  Adat .  Bandung Alumni.
Hadikusuma, Hilman. 1980. Pokok-Pokok
Pengertian  Hukum  Adat ,  Bandung  : Alumni.
Masri  Singarimbun  dan  Sofyam  Effendi,  1986.
Metode Penelitian Survey , Jakarta, LP3ES. Mr.  C.  Van  Vollenhoven.  2006. Pengantar Hukum Adat Indonesia . Bandung, Mandar Maju.
Muhammad,  Busar.  1981. Asas-asas  Hukum Adat , Jakarta : Pradnya Paramita.
R.  Van  Djik,  2006. Pengantar  Hukum  Adat Indonesia . Mandar Maju Bandung
Snouck  Hurgronje.  2006. Pengantar  Hukum
Adat Indonesia . Bandung, Mandar Maju.
Soepomo,  R.  1987. Bab-Bab  Tentang  Hukum Adat . Jakarta, Pradnya Paramita. Subekti,  R  dan  Tjitrosidibio,  R.  2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
Sudiyat,  Iman.  1981. Asas-Asas  Hukum  Adat Bakal Pengantar . Yogyakarta : Liberty. Supriadi,  Wila  Chandrawila.  2002. Hukum Perkawinan  Indonesia  dan  Belanda .
Bandung. Mandar Maju.
........ , 1983. Hukum Perkawinan Adat . Bandung, Alumni.
........ , 1985. Pokok-Pokok Hukum Adat , Jakarta, Pradnya Paramita.
Ter  Haar.  1979. Asas-Asas  Hukum  Adat , Terjemahan Oleh K Ng Soebekti
Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita. Wignjodipuro, Surjo. 1979. Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat . Bandung. Alumi.
79  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 71 - 79

## KODE ETIK HAKIM

## Fransiskus Dodi

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Hakim  adalah  pegawai  negeri  sipil  yang  mempunyai  jabatan  fungsional.  Tugas  hakim  adalah mengkonstatir,  mengkwalifisir  dan  kemudian  mengkonstituir.  Permasalahan  dan  tujuan  dari  jurnal  ini antara  lain:  untuk  memenuhi  jurnal  umum,  untuk  mengetahui  pengertian,  tugas  dan  tanggung  jawab hakim, dan supaya kita  mengetahui kode etik seorang  hakim.    Metode yang digunakan dalam  jurnal  ini studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kode etik hakim.
Jurnal ini menghasilkan kesimpulan: a) Jabatan hakim adalah jabatan yang selalu diselimuti oleh persepsi bahkan setiap saat ia akan dihadapkan pada konflik yang ditimbulkan oleh adanya persepsi dari para pihak dan masyarakat secara luas, adakalanya sebuah perilaku yang dianggap biasa pada masyarakat umum  menjadi tidak  biasa pada seorang hakim.  b) Tugas hakim  yang terdiri dari 2,  yaitu:  a) Menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di  masyarakat,  b)  Hakim  wajib  memperhatikan sifat-sifat  baik  dan  buruk  dari  tertuduh  dalam  menentukan  dan  mempertimbangkan  berat  ringannya pidana.  Tanggung  jawab  hakim  ada  2,  yaitu:  a)  Tanggung  jawab  kepada  penguasa,  b)Tanggung  jawab kepada  Tuhan.  Kode  kehormatan  hakim  dikenal  dengan  "Tri  Prasetya  Hakim  Indonesia".  Yaitu  : "Saya berjanji : Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia, bahwa saya  dalam  menjalankan  jabatan  berpegang  teguh  pada  kode  kehormatan  Hakim  Indonesia;  bahwa  saya menjunjung tianggi dan  mempertahankan  jiwa  Korps Hakim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar." Perlambang sifat hakim yaitu : KARTIKA = Percaya dan Taqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  CAKRA  =  Adil,  CANDRA  =  Bijaksana  /  Berwibawa,  SARI  = Berbudi luhur / berkelakuan tidak tercela, dan TIRTA = Jujur.

## PENDAHULUAN
Hakim  adalah  pegawai  negeri  sipil  yang mempunyai  jabatan  fungsional.  Tugas  hakim adalah mengkonstatir, mengkwalifisir dan kemudian  mengkonstituir.  Apa  yang  harus dikonstatirnya  adalah  peristiwa  dan  kemudian peristiwa  ini  harus  dikwalifisir,  pasal  5  ayat  1 UU.  14/1970  mewajibkan  hakim  mengadili menurut  hukum.  Maka  oleh  karena  itu  hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya.
Seorang  hakim  haruslah  independen, tidak memihak kepada siapapun juga walaupun
itu  keluarganya,  kalau  sudah  dalam  sidang semuanya diperlakukan sama.
Hakim  harus  berpegang  kepada  Tri Parasetya  Hakim  Indonesia.  Hakim  harus  dapat membedakan  antar  sikap  kedinasan  sebagai jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari- hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Untuk membedakan itu hakim mempunyai  kode  etik  sendiri  bagaimana  supaya dia dapat mengambil sikap. Zaman sekarang
kadang-kadang hakim salah menempatkan sikapnya,  yang  seharusnya  sikap  itu  harus dilingkungan keluarga, ia bawa waktu persidangan.  Ini  tentunya  akan  mempengaruhi putusan.
Masalah  kode  etik  inilah  yang  menjadi latar  belakang  penulisan  makalah  ini.  Supaya hakim-hakim  agar  lebih  memperhatikan  lagi tugasnya  sebagai  penegak  keadilan  di  dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  makalah  ini  adalah dengan  menggunakan  studi  kepustakaan,  yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan  dengan  Kode  kehormatan  Hakim. Studi  kepustakaan  penulis  gunakan  untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai pengertian hakim, tugas, dan tanggung jawabnya serta  kode  etik  hakim  dan  hubungannya  dengan Undang-undang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Hakim
Hakim  adalah  pegawai  negeri  sipil  yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut  juga  kode  kehormatan  hakim.  Hakim juga  adalah  pejabat  yang  melaksanakan  tugas kekuasaan  kehakiman  yang  syarat  dan  tata  cara pengangkatan,  pemberhetian  dan  pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang.
Hakim  sebagai  tempat  pelarian  terakhir bagi  para  pencari  keadilan  dianggap  bijaksana dan  tau  akan  hukum,  bahkan  menjadi  tempat bertanya  segala  macam  persoalan  bagi  rakyat. Dari  padanya  diharapkan  pertimbangan  sebagai orang  yang  tinggi  pengetahuan  dan  martabatnya serta  berwibawa.  Diharapkan  hakim  sebagai orang  yang  bijaksana,  aktif  dalam  pemecahan masalah.
Kiranya  asas  hakim  aktif  itu  sesuai dengan aliran pikiran tradisioanal Indonesia,
undang-undang No. 4 tahun 2004 mengharuskan hakim  aktif  karena  yang  dituju  dalam  pasal  24 UUD  1945  adalah  kekuasaan  negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terlaksananya negara hukum Republik Indonesia.
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan  yang  berdiri  sendiri  dan  bebas  dari campur  tangan  pihak-pihak  luar  kekuasaan kehakiman  untuk  menyelenggarakan  peradilan demi  terselenggarakannya  negara  hukum  (pasal 3 ayat 3 UU No. 4 tahun 2004). Pada hakekatnya kebebasan  ini  merupakan  sifat  pembawaan  dari pada setiap peradilan.
Tugas hakim tidak hanya berhenti dengan menjatuhkan  putusan  saja,  akan  tetapi  juga menyelesaikan  sampai  pada  pelaksanannya. Dalam  perkara  perdata,  hakim  harus  membantu para  pencari  keadilan  dan  berusaha  sekeras- kerasnya  mengatasi  segala  hambatan  dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2 UU no 4 tahun 2004).
Hakim  tidak  boleh  menolak  untuk memerikasa  dan  mengadili  suatu  perkara  yang diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memerikasa dan  mengadilinya  (pasal  16  ayat  1  UU  No.4 tahun  2004).  Memang  pada  hakekatnya  dari seorang  hakim  hanya  diharapkan  atau  diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.  Oleh  karena  itu  hakim  harus memeriksa  dan  mengadili  setiap  perkara  yang diajukan kepadanya.

## Kewajiban/Tugas Hakim
Hakim  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan mempunyai kewajiban yaitu :
1. Menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai- nilai hukum yang hidup di masyarakat.
81  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 80 - 86
Dalam  masyarakat  yang  masih  mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan  dan  peralihan.  Hakim  merupakan perumus  dan  penggali  dari  nilai-nilai  hukum yang  hidup  dikalangan  rakyat.  Untuk  itu  ia harus  terjun  ke  tangah-tengah  masyarakat untuk  mengenal,  merasakan,  dan  mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat.
2. Hakim  wajib  memperhatikan  sifat-sifat  baik dan  buruk  dari  tertuduh  dalam  menentukan dan  mempertimbangkan  berat  ringannya pidana.
Sifat-sifat  yang  jahat  maupun  yang  baik  dari tertuduh  wajib  diperhatikan  Hakim  dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan
pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil- adilnya.  Keadaan  pribadi  tersebut  dapat diperoleh  dari  keterangan  orang-orang  dari lingkungannya,  rukun  tetangganya,  dokter ahli jiwa dan sebagainya.

## Tanggungjawab Hakim
1. Tanggung Jawab Hakim Kepada Penguasa Tanggung  jawab  hakim  kepada  penguasa (negara) artinya telah melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu,  dan  berdampak  positif  bagi  bangsa dan negara.
a. Melaksanakan  peradilan  dengan  baik. Peradilan  dilaksanakan  sesuai  dengan undang-undang,  nilai-nilai  hukum  yang hidup  dalam  masayarakat,  dan  kepatutan ( equity ).
b. Keputusan bermutu. Keadilan yang
ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil  penghayatan  nilai-nilai  yang  hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain.
c. Berdampak  positif  bagi  masyarakat  dan negara. Keputusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat  dijadikan  panutan  dan  yurisprudensi serta  masukan  bagi  pengembangan  hukum nasional.
2. Tanggung Jawab Kepada Tuhan Tanggung  jawab  hakim  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa  artinya  telah melaksanakan peradilan  sesuai  dengan  amanat  Tuhan  yang diberikan  kepada  manusia,  menurut  hukum kodrat  manusia  yang  telah  ditetapkan  oleh Tuhan melalui suara hati nuraninya.

## Kode Etik Hakim
Untuk  jabatan  hakim,  Kode  Etik  Hakim disebut  Kode  Kehormatan  Hakim  berbeda dengan  notaris  dan  advokat.  Hakim  adalah pegawai  negeri  sipil  yang  mempunyai  jabatan fungsional.  Oleh  karena  itu  Kode  Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu :
1. Etika kedinasan pegawai negeri sipil
2. Etika  kedinasan  hakim  sebagai  pejabat fungsional penegak hukum.
3. Etika hakim sebagai manusia pribadi manusia pribadi anggota masyarakat.
Uraian Kode Etik Hakim meliputi :
1. Etika keperibadian hakim
2. Etika melakukan tugas jabatan
3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan
4. Etika hubungan sesama rekan hakim
5. Etika pengawasan terhadap hakim.
Dari kelima  macam uaraian kode etik  ini akan  kita  lihat  apakah  Kode  Etik  Hakim memiliki  upaya  paksaan  yang  berasal  dari undang-undang.
1. Etika keperibadian hakim
Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :
a. Percaya  dan  taqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa
b. Menjunjung  tinggi,  citra,  wibawa  dan martabat hakim
c. Berkelakuan baik dan tidak tercela
d. Menjadi teladan bagi masyarakat
e. Menjauhkan diri dari eprbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat
Fransiskus Dodi , Kode Etik Hakim 82
f. Tidak melakukan perbuatan yang
merendahkan martabat hakim
g. Bersikap  jujur,  adil,  penuh  rasa  tanggung jawab
h. Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu
i. Bersemangat  ingin  maju  (meningkatkan nilai peradilan)
j. Dapat dipercaya
k. Berpandangan luas
2. Etika melakukan tugas jabatan
Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :
a. Bersikap tegas, disiplin
b. Penuh pengabdian pada pekerjaan
c. Bebas dari pengaruh siapa pun juga
d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang
untuk kepentingan pribadai atau golongan
e. Tidak berjiwa mumpung
f. Tidak menonjolkan kedudukan
g. Menjaga  wibawa  dan  martabat  hakim dalam hubungan kedinasan
h. Berpegang  teguh  pada  Kode  Kehormatan Hakim
3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :
a. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang  ditentukan  di  dalam  hukum  acara yang berlaku
b. Tidak  memihak,  tidak  bersimpati,  tidak antipati pada pihak yang berperkara
c. Berdiri  di  atas  semua  pihak yang kepentingannya
bertentangan, tidak membeda-bedakan orang d. Sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin  sidang,  baik  dalam  ucapan maupun perbuatan
e. Menjaga  kewibawaan  dan  kenikmatan persidangan
f. Bersungguh-sungguh  mencari  kebenaran dan keadilan
g. Memutus berdasarkan hati nurani
h. Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Etika hubungan sesama rekan hakim
Sebagai  sesama  rekan  pejabat  penegak hukum, hakim :
a. Memlihara  dan  memupuk  hubungan  kerja sama yang baik antara sesam rekan
b. Memiliki rasa setia kawan , tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan
c. Memiliki kesadaran, kesetiaan,
penghargaan terhadap korp hakim
d. Menjaga  nama  baik  dan  martabat  rekan- rekan  ,  baik  di  dalam  maupun  di  luar kedinasan
e. Bersikap tegas. Adil dan tidak memihak.
f. Memelihara  hubungan  baik  dengan  hakim bawahannya dan hakim atasannya.
g. Memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan.
5. Etika pengawasan terhadap hakim. Di  dalam  urusan  Kode  Kehormatan  Hakim tidak terdapat rumusan mengenai pengawasan dan  sanksi  ini.  Ini  berarti  pengawasan  dan sanksi  akibat  pelanggaran  Kode  Kehormatan Hakim  dan  pelanggaran  undang-undang. Pengawasan  terhadap  hakim  dilakukan  oleh Majelis Kehormatan Hakim. Menurut
ketentuan  pasal  20  ayat  (3)  Undang-Undang No.2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  umum; Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri  ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung bersama-sama Menteri Kehakiman.

## Kode  Kehormatan  Hakim  Dengan  Undang- Undang
1. Kode Kehormatan Hakim
1. Tri prasetya hakim Indonesia Kode  kehormatan  hakim  dikenal  dengan "Tri Prasetya Hakim Indonesia". Yaitu ; "Saya berjanji :
1. Bahwa  saya  senantiasa  menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia;
2. Bahwa  saya  dalam  menjalankan  jabatan berpegang  teguh  pada  kode  kehormatan Hakim Indonesia;
3. Bahwa  saya  menjunjung  tianggi  dan mempertahankan  jiwa  Korps  Hakim Indonesia.
83  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 80 - 86
Semoga  Tuhan  Yang  Maha  Esa  selalu membimbing saya di jalan yang benar."
2. Perlambang atau sifat hakim
1. KARTIKA (= Bintang, yang melambangkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa). 2. CAKRA  (=  Senjata  ampuh  dari  Dewa
Keadilan  yang  mampu  memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan
ketidakadilan) berari adil.
3. CANDRA  (=  Bulan  yang  menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan  dalam  kegelapan)  berarti bijaksana dan berwibawa.
4. SARI  (=  Bunga  yang  semerbak  wangi mengharumi  kehidupan masyarakat) berarti budi luhur atau berkelakuan tidak tercela.
5. TIRTA  (=  air,  yang  membersihkan segala  kotoran  di  dunia)  mensyaratkan, bahwa seorang hakim harus jujur.
3. Perincian mengenai sifat hakim
1. KARTIKA  =  Percaya  dan  Taqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing  menurut  dasar  kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. CAKRA = Adil.
Dalam kedinasan
1) Adil
2) Tidak berprasangka atau memihak
3) Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan
4) Memutus  berdasarkan  keyakinan  hati nurani
5) Sanggup  mempertanggungjawabkan kepada Tuhan
Di luar kedinasan
1) Saling harga menghargai
2) Tertib dan lugas
3) Berpandangan luas
4) Mencari saling pengertian
3. CANDRA = Bijaksana / Berwibawa Dalam kedinasan
1) Berkepribadian
2) Bijaksana
3) Berilmu
4) Sabar dan Tegas
5) Berdisiplin
6) Penuh pengabdian pada pekerjaan
Di luar kedinasan
1) Dapat dipercaya
2) Penuh rasa tanggung jawab
3) Menimbulkan rasa hormat
4) Anggun dan berwibawa
4. SARI  =  Berbudi  luhur  /  berkelakuan tidak tercela Dalam kedinasan
1) Tawakal dan Sopan
2) Ingin meningkatkan pengabdian dalam tugas
3) Bersemangat ingin maju
4) Tenggang rasa
Di luar kedinasan
1) Berhati-hati dalam pergaulan hidup
2) Sopan dan susila
3) Menyenangkan dalam pergaulan
4) Tenggang rasa
5) Berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekelilingnya
5. TIRTA = Jujur Dalam kedinasan
1) Jujur
2) Merdeka  =  tidak  membeda-bedakan orang
3) Bebas dari pengaruh siapa pun juga
4) Tabah Di luar kedinasan 1) Tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan
2) Tidak boleh berjiwa mumpung
3) Waspada
2. Hubungan  Kode  Kehormatan  Hakim  Dengan Undang-Undang
Jabatan  hakim  diatur  dengan  undang-undang, yaitu UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.  Seorang  yang  menjabat  hakim  harus mematuhi  undang-undang  dan  berpegang pada  Kode  Kehormatan  Hakim.  Hubungan antara undang-undang dan Kode Kehormatan
Fransiskus Dodi , Kode Etik Hakim 84
Hakim terletak pada ketentuan Kode
Kehormatan  Hakim  yang  juga  diatur  dalam undang-undang,  sehingga  sanksi  pelanggaran undang-undang diberlakukan juga pada pelanggaran Kode Kehormatan Hakim.
Apabila  menurut  Majelis  Kehormatan Hakim  ternyata  seorang  hakim  terbukti  telah melakukan  pelanggaran,  maka  berdasarkan ketentuan  pasal  20  ayat  (1),  hakim  yang bersangkutan  diberhentikan  tidak  dengan hormat dari jabatannya dengan alasan : a. Dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan.
b. Melakukan perbuatan tercela.
c. Terus  menerus  melalaikan  kewajiban menjalankan tugas pekerjaan.
d. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
e. Melanggar  larangan  pasal  18  (rangkap jabatan)
Pengusulan pemberhentian tidak dengan  hormat  dilakukan  setelah  hakim  yang bersangkutan  diberi  kesempatan  secukupnya untuk  membela  diri  di  hadapan  Majelis Kehormatan Hakim.
Menurut penjelasan pasal tersebut di atas : a. Yang  dimaksud  dengan  "dipidana"  ialah dipidana  dengan  pidana  penjara  sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan.
b. Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan  tercela"  ialah  apabila  hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam  maupun di luar  pengadilan  merendahkan  martabat hakim.
c. Yang  dimaksud  dengan  "tugas  pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada hakim yang bersangkutan.
Berdasarkan  ketentuan  tadi  dapat disimpulkan  bahwa  sanksi  undang-undang adalah  juga  sanksi  Kode  Kehormatan  Hakim yang  dapat  dikenakan  kepada  pelanggarnya. Dalam hal ini, Kode Kehormatan Hakim juga menganut  prinsip  penundukan  pada  undang- undang.

## Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan negara yang merdeka dalam pengertian di dalam keuasaan  kehakiman  bebas  dari  campur  tangan pihak  kekuasaan  negara  lainnya,  dan  kebebasan dari  paksaan,  direktiva  dan  rekomendasi  yang datang  dari  pihak  extra  judiciil  kecuali  dalam hal-hal  yang  diizinkan  oleh  Undang-Undang. Kebebasan dalam pelaksanaan wewenang judiciil  tidaklah  mutlak  sifatnya,  karena  tugas daripada  hakim  adalah  untuk  menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasil dengan  jalan  menafsirkan  hukum  dan  mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya,  melalui  perkara-perkara  yang dihadapinya sehingga
keputusannya mencerminkan  persaan  keadilan  bangsa  dan rakyat Indonesia.
Penyelenggaraan  Kekuasaan  kehakiman diserahkan  kepada  badan-badan  Peradilan  yang telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang.  Dalam hal  ini  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh Pengadilan dalam lingkungan :
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha
Negara adalah peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai  golongan  rakyat  tertentu.  Sedangkan Peradilan  Umum  adalah  peradilan  bagi  rakyat pada  umumnya  mengenai  baik  perkara  perdata maupun  pidana.  Mahkamah  Agung  adalah Pengadilan Negara Tertinggi.

## KESIMPULAN
Jabatan hakim adalah jabatan yang selalu diselimuti  oleh  persepsi  bahkan  setiap  saat  ia akan  dihadapkan  pada  konflik  yang  ditimbulkan oleh  adanya  persepsi  dari  para  pihak  dan masyarakat  secara  luas,  adakalanya  sebuah perilaku  yang  dianggap  biasa  pada  masyarakat umum menjadi tidak biasa pada seorang hakim.
85  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 80 - 86
Tugas hakim adalah :
1. Menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai- nilai hukum yang hidup di masyarakat.
2. Hakim  wajib  memperhatikan  sifat-sifat  baik dan  buruk  dari  tertuduh  dalam  menentukan dan  mempertimbangkan  berat  ringannya pidana.
Tanggung jawab hakim ada 2 yaitu :
1. Tanggung jawab kepada penguasa
2. Tanggung jawab kepada Tuhan
Kode  kehormatan  hakim  dikenal  dengan  "Tri Prasetya Hakim Indonesia". Yaitu : "Saya berjanji :
a. Bahwa  saya  senantiasa  menjunjung  tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia;
b. Bahwa  saya  dalam  menjalankan  jabatan berpegang  teguh  pada  kode  kehormatan Hakim Indonesia;
c. Bahwa saya menjunjung tianggi dan
mempertahankan jiwa Korps Hakim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar.
Perlambang  sifat  hakim  yaitu  :  KARTIKA  = Percaya  dan  Taqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,  CAKRA  =  Adil,  CANDRA  =  Bijaksana  / Berwibawa,  SARI  =  Berbudi  luhur/berkelakuan tidak tercela, dan TIRTA = Jujur

## TINJAUAN PUSTAKA
Sumaryono,  E,  1995,  Etika  Profesi  Hukum, Norma-Norma  Bagi  Penegak  Hukum, Yogyakarta : Kanisius.
Wisnubroto.2002.  Praktek  Peradilan  Pidana Proses  Persidangan  Perkara  Pidana. Yogyakarta: PT. Galaxy Puspa Mega Witanto,  Darmoko  Yuti.  2013.  Diskresiasi Hakim  Sebuah  Instrumen  Menegakkan Keadilan  Substantif  Dalam  Perkara- perkara Pidana. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan  Kehakiman  ,  maka  Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  8,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Uundang  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
dilengkapi  dengan  UU  No.  18  Tahun 2003  tentang  Advokat,  UU.  No.  14
Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung, UU  No.  35  Tahun  1999  Tentang Kekuasaan  Kehakiman,  UU  No  5  Tahun 1991  Tentang  Kejaksaan,  dan  UU  N0  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Beserta Penjelasannya, Surabaya : Karina, 2003.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah  Konstitusi  dilengkapi  dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
UU.  No.  14  Tahun  1985  Tentang Mahkamah  Agung,  UU  No.  35  Tahun 1999  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman, UU No  5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan,  dan  UU  N0  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Beserta Penjelasannya,  Surabaya  :  Karina,  2003, hlm. 130 – 150.
Fransiskus Dodi , Kode Etik Hakim 86

## IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA NYANGGAI OLEH DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MELAWI

## Antonius Erwandi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Masalah sosial yang masih dihadapi oleh masyarakat yaitu rumah yang tidak layak huni.  Oleh sebab itu, penanganan  masalah  tersebut  diharapkan  terus  ditingkatkan  dengan  melibatkan  seluruh  komponen masyarakat  (stakeholder)  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah,  dunia  usaha,  masyarakat,  LSM  dan elemen lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun subyek dalam penelitian ini  adalah  Kepala  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Melawi,  Sekretris  Dinas Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Melawi,  Staf,  Kepala  Desa  Nyanggai  dan  Warga Masyarakat  Yang  Menerima  Bantuan.  Alat  yang  digunakan  terdiri  dari  Pedoman  Wawancara,Pedoman Observasi  dan  dokumentasi.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  program  Rehabilitasi Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Melawi  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  penelitian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi yang sudah berjalan dengan baik, sehingga disarankan agar kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  pasal 34  menyatakan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak- anak  terlantar  dipelihara  oleh  Negara.  Hal  ini menunjukan bahwa negara sangat memperhatikan  setiap  warga  negara  yang berkekurangan. Banyak cara yang ditempuh oleh Negara untuk menanggulangi masalah kemiskinan,  salah  satunya  adalah  program rehabilitasi  sosial  bagi  masyarakat tidak  mampu atau masyarakat miskin.
Arah  penanggulangan  kemiskinan  lebih diprioritaskan  pada  pengembangan  kapasitas serta  pontensi  masyarakat  miskin,  sehingga mereka  dapat  terlepas  dari  kemiskinan  secara mandiri  dan  berkelanjutan.  Penanggulanagan kemiskinan  tentu  bukan  monopoli  pemerintah dengan  berbagai  departemen  sektoral  yang  ada, tetapi  merupakan  permasalahan  multidimensi yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak
yang terkait.
Kemiskinan merupakan permasalahan  bangsa  yang  mendesak  dan memerlukan  langkah-langkah  penanganan  dan pendekatan yang  sistematik,  terpadu  dan menyeluruh  dalam  rangka  mengurangi  beban dan  memenuhi  hak-hak  dasar  warga  negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan hidup yang bermartabat.
Sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan, bahwa
penanggulangan  kemiskinan  adalah  kebijakan dan  program  pemerintah.  Pemerintah  dalam  hal ini  Pemerintah  Daerah    melakukannya  secara sistematis,  terencana  dan  bersinergi  dengan dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk  mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2009 dijelaskan  bahwa  program  penanggulangan kemiskinan  dikelompokan  menjadi  3  (tiga) kelompok program sebagai berikut :
1. Kelompok  penanggulangan  kemiskinan berbasis  bantuan  dan  perlindungan sosial  yang  terdiri  atas  program- program yang bertujuan untuk melakukan  pemenuhan  hak  dasar,
pengurangan beban hidup, serta perbaikan  kualitas  hidup  masyarakat miskin.
2. Kelompok  program  penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat  yang  terdiri  atas  program- program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat  miskin  untuk terlibat  dalam pembangunan  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip pemberdayaan
masyarakat.
3. Kelompok  program  penganggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil  terdiri atas  program-program  yang  bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi  bagi  pelaku  usaha  berskala mikro dan kecil.
Optimalisasi  penanggulangan  kemiskinan salah  satu  aspek  yang  penting  ditata  terutama dalam  masalah  pendanaan  yang  dilakukan melalui pemenuhan biaya penangulangan kemiskinan  dengan  melakukan  penganggaran biaya  khusus  penangulangan  kemiskinan.  Untuk keperluan  tersebut  pemerintah  menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.07 Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Pendanaan Urusan  Bersama  Pusat  dan  Daerah  untuk penanggulangan kemiskinan.
Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  (RPJPN)  Pemerintah  telah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan  dan  pengurangan  ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagai bagian dari
prioritas  utama  pembangunan  nasional  dalam agenda  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat, terdapat  5  (lima)  sasaran  yang  ingin  dicapai dalam agenda tersebut yaitu :
1. Menurunnya  jumlah  penduduk  miskin dan  terciptanya  lapangan  pekerjaan yang mampu mengurangi tingkat
pengangguran terbuka. 2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya  peran  pedesaan  sebagai basis pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal  meningkatnya pengembangan wilayah  yang  didorong  oleh  daya  saing kawasan  dan  produk-produk  unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan,  besar  menengah,  dan kecil dengan  memperhatikan keserasian pemanfaatan  ruang  dan  penatagunaan tanah.
3. Meningkatnya  kualitas  manusia  yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  serta meningkatnya pemahaman dan pengalaman ajaran-ajaran agama
4. Membaiknya  mutu  lingkungan  hidup dan  pengelolaan  sumber  daya  alam yang mengarah pada peng arus utamaan ( mainstreaming )  prinsip  pembangunan berkelanjutan  diseluruh  sektor  dan bidang pembangunan.
5. Membaiknya infra struktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya
kuantitas  dan  kualitas  berbagai  sarana penunjang pembangunan.
Permasalahan  Rumah  Tidak  Layak  Huni yang  dihuni  atau  dimiliki  oleh  kelompok  fakir miskin memiliki multidimensional. Untuk memperbaiki     Rumah    Tidak      Layak    Huni
Antonius Erwandi , Implementasi Program Rehabilitasi Sosial 88
tersebut,  Direktorat  Pemberdayaan  Fakir  Miskin mengalokasikan  kegiatan  Rehabilitasi  Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) Pemerintah Daerah  Kabupaten  Melawi,  dalam  hal  ini  Dinas Sosial  Tenaga  kerja  Dan  Transmigrasi  adalah Dinas yang menyelenggarakan Program Rehabilitasi  Sosial  Tidak  Layak  Huni  bagi masyarakat  di  Desa  Nyanggai  Kecamatan  Pinoh Selatan. Desa Nyanggai terdiri dari empat Dusun yang memiliki luas wilayah 10.000 Km 2 .

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Kebijakan
Suatu kebijakan  yang dibuat dalam rangka pemecahan  masalah  harusnya  berorientasi  pada pemecahan masalah riil yang ada di masyarakat, karena  umumnya  kebijakan  dibuat  selalu berorientasi  pada  kepentingan  publik.  Defenisi mengenai kebijakan publik ( public policy ) sudah banyak diungkapkan para ahli untuk memperjelas  makna  dari  kebijakan.  Salah satunya  seperti  yang  diungkapkan  oleh  David Easton  (1965,212)  yang  dikutip  oleh  Nugroho (2008:53) mendefenisikan sebagai akibat aktivitas  pemerintah  ( the  impact  of  gevernment activity ).
Menurut  Santoso  (1993:4)  pandangan mengenai  kebijakan  publik  dapat  dibagi  ke dalam  dua  wilayah  katagori  yaitu  (1)  pendapat para  ahli  yang  menyamakan  kebijakan  publik dengan tindakan-tindakan pemerintah, (2) Pendapat  para  ahli  yang  memberikan  perhatian khusus  pada  pelaksanaan  kebijakan.  Pendapat pertama  melihat  kebijakan  publik  dalam  tiga lingkungan  :  perumusan  kebijakan,  pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Menurut pandangan  ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai  proses  perumusan,  implementasi  dan evaluasi kebijakan. Sedangkan pandangan kedua melihat  kebijakan  publik  sebagai  serangkaian keputusan dan tindakan.
Menurut Winarno (2002:101)
Implementasi  kebijakan  pada  sisi  yang  lain merupakan  fenomena  yang  kompleks  yang mungkin dapat dipahami sebagai proses,
keluaran  ( out  put )  maupun  sebagai  hasil. Menurut  Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip  oleh  Agustino  (2006:  54)  Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan  oleh  individu-individu  atau  pejabat- pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam keputusan  kebijaksanaan”.  Sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  Chareles  O  Jones  (dalam Dunn,1981:44)  ” a  policy  prioblem  is  an underealized  value,  need  or  oppurtunity  which, however  identified,  maybe  attained  through public  actions” . Suatu kebijakan dapat terealisasi  apabila  kebijakan  itu  dibutuhkan masyarakat,  artinya  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  harus  mencerminkan  kehendak  atau kepentingan  publik  karena  kebijakan  muncul didahului  oleh  tindakan- tindakan  publik”.  Dari pendapat  tersebut dapat  dimaknai bahwa keberhasilan  suatu  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah adalah apabila kebijakan yang dibuat memperhatikan  kepentingan  masyarakat  secara menyeluruh,  bukan  untuk  kepentingan  individu atau kelompok-kelompok tertentu.
Menurut Tachjan  (20 08:35) ”Target  group (kelompok sasaran) yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima  barang  dan  jasa  atau  yang  akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan  dapat  menerima  dan  menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.”
Beberapa  pendapat  tentang  implementasi kebijakan  tersebut  di  atas  menunjukan  bahwa suatu  kebijakan  yang  dibuat  selalu  diharapkan dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  dikehendaki.  Salah  satu kebijakan tersebut adalah dalam bentuk program rehabilitasi  sosial  rumah  tidak  layak  huni  yang diprogramkan  oleh  Kementrian  Sosial  Republik Indonesia,  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Melawi  melalui Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi, yang dilaksanakan di Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan.
89  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 87 - 94
Proses  implementasi  sebuah  kebijakan akan  berhasil  atau  gagal  dalam  mencapai  tujuan telah ditentukan oleh jenis kegiatan dari program yang  akan  dilaksanakan.  Dalam  hal  kegagalan kebijakan  Hogwood  dan  Gun  (Wahab,  1991:47) telah  membagi  makna  kegagalan  kebijakan ( policy  failure )  ke  dalam  dua  katagori  :  tidak terimplementasi (non implementation) dan implementasi  yang  tidak  berhasil  (unsuccesful) penyebab  kedua  hal  tersebut  menurut  Wahab (1991:48) yaitu :
Langkanya sumber-sumber, kebijakan yang  dirumuskan  secara  sembrono,  dan perlawanan  dari  kelompok  sasaran  boleh jadi  merupakan  penyebab  dari  semua  itu. Tidak  terimplementasikan  mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak terlaksanakan  sesuai  dengan  rencana, mungkin  karena  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  pelaksanaannya  tidak  mau  bekerja sama  ataumereka  bekerja  tidak  secara efisien, bekerja setengah hati atau mungkin permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga
betapapun gigihnya usaha mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.
Proses  pelaksanaan  program  rehabilitasi sosial  rumah  tidak  layak  huni  dilakukan  dengan landasan  hukum  yang  kuat  dan  termuat  dalam Pedoman  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak Layak  Huni  dan  Sarana  Prasarana  Lingkungan. Adapun Landasan Hukum tersebut terdiri dari :
1. Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  27 (2) Pasal 33, dan pasal 34
2. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 1981  tentang  Pelayanan  Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin
5. Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 6. Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun 2003  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
7. Keputusan  Menteri  Sosial  Nomor  84 /HUK/1997 Pelaksanaan Bantuan Sosial
Bagi Keluarga Fakir Miskin 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan
Kesejahteraan  Sosial  bagi  Fakir  Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
9. Peraturan  Menteri  Sosial  RI  Nomor 82/HUK/2005  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Departemen Sosial.
Berdasarkan  landasan  hukum  tersebut pemerintah membuat suatu defenisi atau pengertian mengenai hal-hal sebagai berikut :
1. Miskin adalah orang, keluarga,
kelompok  atau  masyarakat  yang  tidak mempunyai dana/atau mempunyai sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak dapat  memenuhi  kebutuhan  yang layak bagi kemanusiaan.
2. Fakir  miskin, adalah orang yang sama sekali  tidak  mempunyai  sumber  mata pencaharian  dan  tidak  mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
3. Rumah tidak layak huni adalah tempat tinggal  yang  tidak  memenuhi  syarat kesehatan, keamanan dan sosial
4. Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak Layak Huni adalah upaya memperbaiki  kondisi  rumah  baik secara menyeluruh (peremajaan) mau[pun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercapai  kondisi  rumah  yang  layak sebagai tempat tinggal
5. Sarana  prasarana  lingkungan  adalah fasilitas    umum    milik     masyarakat
Antonius Erwandi , Implementasi Program Rehabilitasi Sosial 90
yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak yang  dibangun  untuk  mendukung tempat  tinggal  atau  hunian  guna meningkatkan kualitas kehidupan.
6. Kelompok RSRTLH adalah kelompok KK  penerima  bantuan  RSRTLH  yang terdiri  kepala  keluarga  miskin  yang berdekatan  tempat  tinggal  dalam  1
(satu)  desa/kelurahan  dengan  jumlah anggota  5  sampai  10  KK,  merupakan salah satu pendekatan dalam
pelaksanaan  rehabilitasi  sosial  rumah tidak  layak  huni  agar  masing-masing anggota dapat saling membantu, berbagai  sumber daya sehingga tujuan program  pemberdayaan  fakir  miskin dapat tercapai.
7. TKSK  adalah  seseorang  yang  diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam penanganan penyandang  masalah  kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.
8. SP2D  adalah  kependekan  dari  Surat Perintah Pencairan dana.
9. SPM-LS adalah kependekan dari Surat Perintah Membayar Langsung.
10. Bantuan Stimulan adalah  bantuan dari pemerintah untuk menggugah partisipasi  masyarakat,dunia  usaha, dan pemerintah daerah dalam RSRTLH  dan  Sarling.  Partisipasi dimaksud  dapat  diwujudkan  dalam bentuk  dana,  tenaga,  barang  dan lainnya.
Keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi sosial  rumah  tidak  layak  huni  sebagai  sebuah kebijakan yang dijalan suatu organisasi pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Melawi ditentukan  oleh  pelaksanaa  kegiatan  yang dilakukan  secara  sistematis  dimulai  dari  kriteria kepala  keluarga  penerima  bantuan  RS-RTLH dan dilanjutkan dengan prosedur pengusulan
kegiatan.  Adapun    kriteria  dan  prosedur Pengusulan  kegiatan  tersebut  ditetapkan  dalam Buku  Pedoman  RS-RTLH  dari  Kementerian Sosial RI Dirjen Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin.
2.  Kriteria  Kepala  Keluarga  Penerima Bantuan RS-RTLH :
Berdasarkan  Pedoman    pelaksanaan  RS- RTLH  (kementrian  Sosial  Republik  Indonesia tahun  2010)  dijelaskan  bahwa  untuk  dapat menerima  bantuan  perbaikan  rumah  yang  tidak layak harus memenuhi beberapa kriteria, kriteria calon penerima bantuan adalah sebagai  berikut : a.  Memiliki  KTP/identitas  diri  yang  berlaku;  b. Kepala  keluarga  /anggota  keluarga  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  pokok  yang  layak  bagi kemanusiian (memperoleh upah dibawah UMR); c.Kehidupan  sehari-hari  masih  memerlukan bantuan  pangan  untuk  penduduk  miskin  seperti zakat  dan  raskin;  d.    Tidak  memiliki  aset  lain apabila  dijual  tidak  cukup  untuk  membiayai kebutuhan  hidup  anggota  keluarga  selama  3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati; e. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau akte tanah atau ada surat  keterangan kepemilikan dari kelurahan /desa  atas  status  tanah;  f.    Rumah  yang  dimiliki dan  ditempati  adalah  rumah  tidak  layak  huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan  dan  sosial,  dengan  kondisi  sebagai berikut: 1)  Tidak permanen dan / atau rusak; 2) Dinding dan atap dibuat dari bahan  yang  mudah rusak/lapuk  dan  sudah  rusak,  (seperti  :  papan, ilalang,  bamboo  yang  dianyam/gedeg,  dsb) sehingga dapat membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya; 3) Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; 4)
Diutamakan  rumah  tidak  memiliki  fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus.

## 3. Prosedur Pengusulan Kegiatan
Prosedur  pengusulan  penerima  bantuan rehabilitasi  sosial  rumah  tidak  layak  huni  yang telah  ditetapkan  oleh  Kementrian  Sosial  yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Sosial
91  Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 87 - 94
di  daerah  adalah  sebagai  berikut  :  Dinas  Sosial Kabupaten  bersama  Kepala  Desa  Nyanggai melakukan  pendataan  KK  calon  penerima RTLH;  Berdasarkan  hasil  pendataan  tersebut, Dinas  Sosial/Instansi  Kab/Kota  mengajukan permohonan  bantuan  rehabilitasi  sosial  rumah tidak  layak  huni  ke  Kementerian  Sosial  dengan rekomendasi  Dinas  Sosial  Provinsi  dengan
melampirkan  data  lokasi,  data  calon  penerima (by name by address) dan foto rumah; Kemudian dilakukan  Verifikasi  administrasi  dan  verifikasi lapangan  dan  tahap  akhirnya  dilakukan  alokasi kemudian  nama  penerima  bantuan  ditetapkan. Proses pengusulan telah dirancang menggunakan bagan  makanisme  usulan  RS-  RTLH  sebagai berikut :

## Gambar. 2.1. Mekanisme Usulan RS-RTLH
Sumber : Pedoman RS-RTLH Tahun 2010
Melalui  mekanisme  sebagaimana  yang terdapat dalam bagan tersebut, proses pengusulan  kepala  keluarga  yang  menerima bantuan adalah secara hirarki bersifat linier yaitu hanya  pada  lembaga  Kementrian  Sosial  mulai dari  tingkat  Kabupaten  (Dinas  Sosial)  Hingga pada Kementrian Sosial melalui Dirjen PFM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Nyanggai  Kecamatan  Pinoh  selatan. Desa  Nyanggai  terdiri  dari  4  (empat)  Dusun yang terdiri dari Dusun Nanga Nyanggai dengan KK      berjumlah    30     KK,     Dusun    Lamau
dengan  jumlah  KK  sebanyak  33  KK,  Dusun Tanjung  Betikal  dengan  KK  berjumlah  46  KK, Dusun  Laman  Rahan  dengan  KK  berjumlah  30 KK. Secara keseluruhan jumlah KK yang ada di Desa Nyanggai adalah 139 KK.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi diperoleh informasi kebijakan  rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  di Desa  Nyanggai  merupakan  salah  satu  program pemerintah Kabupaten Melawi yang
dilaksanakan atas dasar program yang digulirkan oleh  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian Sosial.
Dinsos Kab/kota/masyarakat/ TKS/Karang Taruna/Orsos Kementrian Sosial Cq. DIT. PFM Verifikas i Data calon penerima RS- RTLH Usulan Calon Penerima Rekomendasi Dinsos SK Dirjen Usulan (BNBA) Data Kab/Kota (BNBA) Pendataan (BNBA) Dinsos Kab/Kota Dinsos Propinsi Antonius Erwandi , Implementasi Program Rehabilitasi Sosial 92
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa Nyanggai  diperoleh  informasi  bahwa  umumnya masyarakat  Desa  Nyanggai  menyambut  baik program  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Melawi berupa  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak Huni  menjadi  Rumah  Layak  Huni,  hampir seluruh  warga  masyarakat  yang  kurang  mampu menghendaki  kegiatan  ini  berlanjut  terus, dikarenakan  masih  banyak  rumah  yang  harus mendapatkan perhatian pemerintah untuk perbaikan menjadi rumah layak huni.
Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Nyanggai diperoleh  informasi  yang sama bahwa masyarakat  umumnya  menyambut  baik  program pemerintah  ini,  dan  sangat  berharap  dilakukan secara  berkelanjutan  agar  semua  rumah  tidak layak  huni  yang  ada  di  Desa  Nyanggai  semua menjadi rumah layak huni.
Dalam  ketentuan  petunjuk  pelaksanaan program  rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni dijelaskan mengenai kelompok penerima bantuan  yakni  Kepala  Keluarga  penerima bantuan  dengan  fasilitasi  oleh  Dinas  Sosial Kab/Kota membentuk kelompok dengan anggota berjumlah  5  sampai  10  KK.  Tugas  kelompok adalah  :Membentuk  pengurus  kelompok  terdiri dari  ketua,  sekretaris  dan  bendahara;  Membuka rekening  di  Bank  Pemerintah  atas  nama kelompok  dengan  specimen  ditandatangani  oelh ketua  dan  bendahara;  melakukan  penilaian bagian rumah yang akan direhabilitasi; Menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan  barang;  mengusulkan  pelaksana yang  ahli  dalam  bidang  bangunan(tukang); mengajukan  usulan  kebutuhan  perbaikan  rumah beserta  dana  yang  diperlukan  maksimal  sebesar Rp.  10.000.000,-  setiap  rumah  untuk  disetujui oleh Dinas Sosial Kab/Kota.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  Melawi  diperoleh  informasi  bahwa umumnya dalam pelaksanaan pada saat pembentukan kelompok tidak terdapat permasalahan  yang  berarti  dikarenakan  sebelum dilaksanakan          dilakukan    sosialisai terlebih
dahulu  sehingga  pada  saat  dilaksanakan  tidak ada  perbedaan  pemahaman  atau  pendapat. Hambatan dirasakan sedikit mengganggu kelancaran pelaksanaan adalah tentang penyediaan  bahan  dari  toko  sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Tahap  Pelaksanaan  bantuan  dilakukan dengan  Dinas  Sosial  Kab/Kota  melakukan verifikasi proposal RS-RTLH sambil  melakukan pengambilan
data/gambar tentang kesiapan/kelayakan calon daerah dan masyarakat penerima bantuan, Dinas/Instansi Sosial Provinsi,  Dinas/Instansi  Sosial  Kab/Kota,  Unsur Masyarakat,  pendamping  (TKSK)  dan  dunia usaha bersosialisasi untuk mendapatkan kesamaan  dalam  pemahaman  dan  gerak  langkah untuk mencapai keberhasilan pelaksana program pembangunan  RS-RTLH  dengan  melakukan penilaian  dan  menentukan  bagian  rumah  yang akan  diperbaiki  berdasarkan  pada  fungsi  dan ketersediaan  dana  dan  sumber  lainnya  sambil membuat  rincian  jenis/bahan  bangunan  yang diperlukan serta besarnya biaya dalam pelaksanaan  pembelian  bahan  bangunan  dan perbaikan  rumah,  pelaksanaan  pembangunan RS-RTLH  harus sudah  selesai selambat- lambatnya  100  hari  setelah  dana  masuk  ke rekening kelompok.
Pelaporan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  oleh Dinas  Sosial  Kab/Kota  kepada  Direktorat Pemberdayaan  Fakir  Miskin,  mencakup  : Laporan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  dengan melampirkan foto rumah dalam kondisi sebelum, proses  dan  hasil  akhir  kegiatan  dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok, disampaikan selambat-lambatnya  14  hari  setelah  pekerjaan selesai.
Secara umum pelakanaan program rehabilitasi oleh Dinas Sosial bukanlah merupakan  proyek-proyek  yang  harus  dilakukan oleh  kontraktor  akan  tetapi  berupa  bantuan langsung  pada  masyarakat  yang  pelaksanaannya juga memerlukan keterlibatan langsung penerima  bantuan,  sehingga  yang  diperlukan hanyalah          proses          pengawasan       yang
93 Perahu , Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm . 87 - 94
berkenaan dengan waktu dan penyampaian hasil kerja oleh kelompok dan ini akan menjadi proses pelaporan  penggunaan  dana  bantuan  oleh  Dinas Sosial Kabupaten.

## KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Implementasi  Program  Rehabilitasi  Sosial Rumah  Tidak  Layak  Huni  di  Desa    Nyanggai oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, telah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  dalam  petunjuk  pelaksanaan  program yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, Proses Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak  Layak  Huni  mendapat  dukungan  Kepala Desa dan seluruh masyarakat.

## B.  Saran
Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak  Layak  Huni  lebih  efektif  jika  dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemberantasan  kemiskinan  oleh  pemerintah kabupaten  mengingat  masih  banyak  masyarakat yang  membutuhkan  rumah  layak  huni  di  daerah perdesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino.  Leo.  2006. Politik  dan  Kebijakan Publik. Bandung:  Asosiasi  Ilmu
Politik  Indonesia  (AIPI)  Bandung Bekerjasama  dengan  Puslit  KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
Dunn,  William.  N.  2000. Pengantar  Analisis Kebijakan Publik, Penerjemah
Samodra  w  dkk,  Penyunting  M. Darwin,  Edisi  Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Nugroho,R. 2008. Public Policy Teory Kebijakan-Analisis Kebijakan-
Proses Kebijakan Permusan, Implementasi,  Evaluasi,  Revisi  Risk Management Dalam Kebijakan Publik  Kebijakan  Sebagai  The  Fifth Estate-Metode  Penelitian  Kebijakan.
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Tachjan.H. 2006. Implementasi Kebijkan Publik . Bandung.  Puslit  KP2W.Lembaga Penelitian Unpad.
Santoso. G. 2005. Metodologi Penelitian . Jakarta : Prestasi Pustaka.
Winarno.  B.  1989. Teori  Kebijaksanaan  Publik. Yogyakarta.  UGM  :  Bina Aksara Universitas Studi Sosial.
Wahab,  S.A.  2001. Analisis  Kebijakan  Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan  Negara. Jakarta  :  Bumi Aksara.
Perundang-undangan dan Peraturan
Undang-Undang Dasar 1945. Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah  Tidak  Layak  Huni  dan Sarana dan Prasarana Lingkungan. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 13  Tahun  2009  Tentang  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan Peraturan Menteri Keuangan Nomopr 168/Pmk.07  Tahun  2009  Tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama  Pusat  dan  Daerah  untuk penanggulangan kemiskinan.
Antonius Erwandi , Implementasi Program Rehabilitasi Sosial 94