DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1 Received: 8 April 2021 ,   Revised: 15 Juni 2021, Publish: 20 Juli 2021

## HUKUM LINGKUNGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM KEGIATAN BISNIS

## Fiona Sallsabillah 1
1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, fionasalsabillah26@gmail.com
Corresponding Author: Fiona Salsabillah 1
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum lingkungan dengan kegiatan bisnis serta dampak yang timbul dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Metode penulisan  artikel  ilmiah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  menggunakan  studi  jurnal-jurnal  yang  relevan  untuk  memperkuat  teori.  Artikel  ini mereview tentang hubungan antara hukum lingkungan dengan kegiatan bisnis serta dampak yang timbul dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adalah artikel literature review ini adalah: 1) Sifat lingkungan hidup  ditentukan  oleh beberapa  faktor.  Pertama,  jenis  dan  masing-masing  jenis  unsur  lingkungan  hidup  tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup  itu. Ketiga, kelakuan atau  kondisi  unsur  lingkungan  hidup.  Keempat,  faktor  non-materiil  suhu,  cahaya  dan kebisingan.  2)  Penegakan  hukum  lingkungan  dapat  dilakukan  secara  preventif  dan represif.  3)  Bisnis  tidak  dapat  lepas  dari  keberadaan  faktor-faktor  lingkungan  yang  dapat mendukung maupun menghambat terhadap tujuan bisnis yang ingin dicapai. dan 4) Undang- Undang Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Omnibus Law menuai banyak kontra  dari masyarakat.
Kata Kunci : Hukum Lingkungan; Bisnis; dan Undang-Undang.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah.
Hukum  lingkungan  telah  berkembang  pesat,  bukan  saja  dalam  hubungannya  dengan fungsi  hukum  sebagai  perlindungan, pengendalian dan kepastian masyarakat  dengan peran agent  of  stability,  tetapi  lebih  menonjol  lagi  sebagai  sarana  pembangunan  dengan  peran sebagai agent  of  development atau agent  of  change .  Masalah  lingkungan  semakin  lama semakin  besar,  meluas  dan  serius.  Ibarat  bola  salju  yang  menggelinding,  semakin  lama semakin  besar.  Persoalannya  bukan  hanya  bersifat  lokal  atau  translokal,  tetapi  regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya  terkait  pada  satu  atau  dari  dua  segi  saja,  tetapi  kait  mengait  sesuai  dengan  sifat lingkungan  yang  memiliki  multi  mata  rantai  relasi  yang  saling  mempengaruhi  secara
subsistem.  Apabila  satu  aspek  dari  lingkungan  terkena  masalah,  maka  berbagai  aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.
Hukum lingkungan yang bersifat useoriented maksudnya adalah produk hukum  yang melulu memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk mengeksploitasi lingkungan sumber  daya  alam  tanpa  membebani  kewajiban  untuk  menjaga,  melindungi  dan melestarikannya.  Dengan  kata  lain  produk  hukum  yang  ada  sebelum  lahirnya  Deklarasi Stockholm.  Hanya  menjustifikasi  hak  manusia  untuk  memakai  lingkungan  seperti mengeksploitasi  sumber  daya  alam,  misalnya  Konvensi  Hukum  Laut  1958  dimana  secara umum  konvensi  ini  hanya  memberikan  hak  kepada  negara  untuk  mengambil  sumber  daya kelautan  tetapi  konvensi  ini  tidak  mewajibkan  negara  untuk  menjaga  laut  dari  tindakan pencemaran dan perusakan.
Persoalan lingkungan hidup pada dasarnya adalah persoalan semua orang, dan sudah seyogyanya  gerakan-gerakan  kesadaran  yang  coba  dibangun  untuk  memulihkan  kondisi lingkungan ke arah yang lebih baik adalah satu keharusan, dengan mengambil peran apapun yang  bisa  dilakukan  oleh  semua  pihak  untuk  melakukan  perbaikan  terhadap  kerusakan lingkungan  hidup  disekitarnya.  Sifat  lingkungan  hidup  ditentukan  oleh  beberapa  faktor. Pertama, jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan. Faktor-faktor inilah yang menentukan lingkungan hidup akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk.  UUD  1945  yang  pada  Pasal  1  secara  jelas  menyatakan  bahwa  kedaulatan  berada ditangan  rakyat.  Jadi  merupakan  wewenang  rakyat  untuk  melakukan  upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) yang menentukan “Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Masalah  lingkungan  dapat  ditinjau  dari  aspek  medik,  planologis,  teknologis,  teknik lingkungan,  ekonomi  dan  hukum.  Segi-segi  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  konservasi sumber daya alam di  Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak  mungkin  tanpa  pengaturan  hukum.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  ahli  hukum  dapat menangani  masalah  lingkungan  terlepas  dari  disiplin  ilmu  lain  yang  berkaitan  dengan lingkungan.

## Rumusan Masalah.
Berdasarkan  latar  belakang  akan  di  rumuskan  masalah  yang  akan  di  bahas  pada artikel literature  review  agar  lebih  focus  pada  kajian  pustaka  dan  hasil  serta  pembahasan nanti, yaitu:
1. Bagaimana perkembangan hukum lingkungan di Indonesia ?
2. Bagaimana hukum lingkungan dari persprektif hukum?
3. Bagaimana hubungan antara hukum lingkungan dengan kegiatan bisnis?
4. Apa dampak yang timbul dari adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup?

## KAJIAN TEORI
Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Berikut adalah karya-karya jurnal yang relevan dengan penelitian ini:
1. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nina  Herlina. Permasalahan  Lingkungan Hidup  dan  Penegakkan  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia. Jurnal  ini  yang  disusun oleh Dosen  Tetap  Fakultas  Hukum  Universitas  Galuh  ini  yang  berisi  mengenai tindakan  hukum  yang  diberikan  terhadap  pelaku  pencemaran  dan  perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, aspek pidana.
2. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ahmad  Jazuli. Dinamika  Hukum  Lingkungan dan  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Rangka  Pembangunan  Berkelanjutan. Jurnal  ini berisikan pentingnya pengelolaan Sumber Daya  Alam  dan lingkungan hidup secara berkesinambungan,  dan  lemahnya  penegakkan  hukum  yang  menyebabkan  tekanan pada fungsi lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  artikel  ilmiah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif dengan menggunakan studi jurnal-jurnal yang relevan untuk memperkuat teori.
Dalam penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Seorang peneliti dalam kegiatan  penelitiannya,  baik  dinyatakan  secara  eksplisit  atau  tidak,  menerapkan  paradigma tertentu  sehingga  penelitian  menjadi  terarah.  Menurut  Sugiyono  (2007:  1),  metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang  alamiah  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan  makna  daripada  generalisasi.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  mempertahankan bentuk  dan  isi  perilaku  manusia  dan  menganalisis  kualitas-kualitasnya,  alih-alih mengubahnya  menjadi  entitas-entitas  kuantitatif  (Mulyana,  2008:  150).  Tujuan  dari penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskipsi,  gambaran  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar fenomena yang diselidiki.
Studi  jurnal-jurnal  yang  relevan,  studi  ini  berdasarkan  jurnal-jurnal  terdahulu  yang dinilai  telah  relevan  dan  sesuai  dengan  topik  yang  dijadikan  pokok  pembahasan.  Jurnal- jurnal yang tergolong relevan inilah yang telah melalui berbagai pendekatan dan penelitian yang telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia
Hukum  lingkungan  adalah  kategori  hukum  yang  sifatnya  luas  yang  mencakup  hukum yang  secara  khusus  menunjuk  persoalan-persoalan  lingkungan  dan  secara  umum  hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan. Hukum lingkungan  menurut  Lal  Kurukulasuriya  dan  Nicholas  A.  Robinson  adalah  “Seperangkat aturan  hukum  yang  memuat  tentang  pengendalian  dampak  manusia  terhadap  bumi  dan kesehatan  publik”.  A.B.  Blomberg,  A.A..J.  de  Gier  dan  J.  Robbe  memberikan  definisi
hukum  lingkungan  sebagai  berikut  hukum  lingkungan  secara  umum dipahami  sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam. Upaya perbaikan dan  pemulihan  terhadap  lingkungan  hidup,  kalah  cepat  dibandingkan  laju  kerusakan  dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam  sentral  pembangunan  Indonesia.  Penyebab  utamanya  karena  pada  tingkat pengambilan  keputusan  di  pusat  dan  daerah  sering  meng-  abaikan  kepentingan  pelestarian lingku-ngan.  Akibat  yang  timbul,  bencana  terjadi  di  darat,  laut,  dan  udara.  Pertanyaannya, apakah  ada  peran  manusia  Indonesia  sebagai penggerak  pembangunan  untuk  mengurangi kemungkinan  terjadinya  bencana  lingkungan tersebut,  karena  dengan  alasan  atas  nama ''pembangunan''  dan  perdagangan  bebas,  pemerintah  dan  perusahaan  atau  kor-porasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber  daya  alam  (tanah,  air,  hutan,  mineral).  Sehingga,  menyebabkan  kerusakan  pada ekosistem  yang  pada  gilirannya  akan  terjadi  ekosida  atau  pembunuhan  ekosistem.  Yang lebih  mengkhawatirkan,  pembunuhan  ekosistem  ini  bersifat  final  dalam  artian  lingkungan rusak  permanen,  sudah  tidak  dimungkinkan  diperbarui  dan  terpulihkan  kembali.  Hal  ini akan berdampak  pada  kelangsungan hidup manusia sekarang  maupun generasi  mendatang. Oleh  karena  itu,  agar  tidak  sampai  pada  ekosida,  diperlukan  etika  yang  memperjuangkan keadilan  lingkungan  dan  pengakuan  terhadap  ketergantungan  antara    manusia  dan lingkungan.
Sayangnya,  hak  atas  lingkungan,  yang  merupakan  salah  satu  etika  lingkungan  demi mencapai  keadilan  lingkungan,  belum  secara  maksimal  disepakati  dan  dijalankan  sebagai hak  fundamental  yang  harus  baik  diakui  secara  politik  maupun  secara  hukum.  Hak  atas lingkungan hanya sekedar  membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena  faktanya banyak kegiatan  yang masih menjurus pada  praktik ekosida  dan  semakin  menjauhkan  rakyat  dari  kualitas  lingkungan  hidup  yang  baik,  sehat dan seimbang.
Gejala  eksploitasi  yang  massif  terhadap  sumber  daya  alam  secara  terbuka,  menurut kenyataannya  telah  mengarah  pada  tindakan  perusakan  dan  pemusnahan  atas  ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari ecocide. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan  oleh  pengarahan  pembangunan  yang  tidak  memperhatikan  kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi. Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan  di  Indonesia  berganti  menjadi  areal  pertambangan,  perkebunan  besar  dan  kawasan industri  lainnya.  Hutan  yang  selama  ini  menjadi  tempat  berburu,  sumber  obat-obatan  dan sumber  kehidupan  bagi  komunitas  lokal  semakin  banyak  yang  dikuasai  oleh  kepentingan sekelompok  orang.  Sungai  yang  selama  ini  menjadi  pemasok  air  bagi  pertanian  dan kebutuhan hidup harian bagi rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering.
Dalam perkembangannya, konsepsi atas lingkungan hidup baru nampak  jelas pada saat diselenggarakannya  Konferensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Lingkungan  dan Manusia  di  Stockholm,  Swedia,  pada  5-6  Juni  1972,  yang  mencetuskan  Deklarasi Stockholm. Konferensi ini merupakan pijakan awal dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan
HAM.  Dalam  Prinsip  21  dan  Prinsip  11 Declaration  on  the  Human  Environment dari Konferensi  Stockholm ,  menyatakan  bahwa  negara  memiliki  hak  berdaulat  untuk memanfaatkan  kekayaan  alamnya  sesuai  dengan  kebijaksanaan  pengamanan  dan pemeliharaan  lingkungannya.  Dalam  pemanfaatan  tersebut  negara  bertanggungjawab  atas setiap  kegiatan  yang  merugikan  lingkungan  atau  wilayah  negara  lain  yang  berada  di  luar yurisdiksi nasionalnya. Penegakan hukum  lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus  pengaturan  perencanaan  kebijakan  tentang  lingkungan  yang  urutannya  sebagai berikut:
1. Perundang-undangan
2. Penentuan standar
3. Pemberian izi
4. Penerapan
5. Penegakan hukum.
Menurut  Mertokusumo,  kalau  dalam  penegakan  hukum,  yang  diperhatikan  hanya kepastian  hukum,  maka  unsur-unsur  lainnya  dikorbankan.  Demikian  pula  kalau  yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena  itu  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  ketiga  unsur  tersebut  yaitu  kepastian, kemanfaatan,  dan  keadilan  harus  dikompromikan.  Artinya  ketiganya  harus  mendapat perhatian  secara  proposional  seimbang  dalam  penanganannya,  meskipun  di  dalam  praktek tidak  selalu  mudah  melakukannya.  Berbeda  halnya  dengan  M.  Daud  Silalahi  yang menyebutkan  bahwa  penegakan  hukum  lingkungan  mencakup  penaatan  dan  penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  menyediakan  tiga  macam  penegakan  hukum  lingkungan  yaitu penegakan  hukum  administrasi,  perdata  dan  pidana.  Diantara  ke  tiga  bentuk  penegakan hukum  yang  tersedia,  penegakan  hukum  administrasi  dianggap  sebagai  upaya  penegakan hukum  terpenting.  Hal  ini  karena  penegakan  hukum  administrasi  lebih  ditunjukan  kepada upaya  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan.  Di  samping  itu, penegakan  hukum  administrasi  juga  bertujuan  untuk  menghukum  pelaku  pencemaran  dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan- hubungan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Ditinjau  dari  subyeknya, penegakan hukum dapat  dilakukan oleh subyak  yang luas dan dapat pula  diartikan sebagai upaya  penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua  subyek  hukum  dalam  setiap  hubungan hukum  menurut  subyeknya  penegakan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  upaya  aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan aparatur penegak hukum itu dapat menggunakan daya paksa untuk dalam proses penegakan hukum.

## Hukum lingkungan dari persprektif hukum
Hukum  lingkungan  merupakan  hukum  yang  mendasari  penyelenggaraan  perlindungan dan  tata  pengelolaan  serta  peningkatan  ketahanan  lingkungan.  Selain  itu  dikatakan  pula bahwa hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang  tentang  apa  yang  seharusnya  dilakukan  terhadap  lingkungan,  yang  pelaksanaan
peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.
Hukum  Lingkungan  Klasik  atau  use  oriented  law  menetapkan  norma-norma  dengan tujuan  terutama  sekali  untuk  menjamin  penggunaan  dan  eksploitasi  sumber-sumber  daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal dan  dalam  jangka  waktu  yang  sesingkat-singkatnya.  Dikemukakan  pula  bahwa  terdapat adanya pendapat keliru yang menyatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan.
Disamping  itu  seolah-olah  penegakan  hukum  adalah  semata-mata  tanggung  jawab penegakan dari aparat penegakan hukum. Padahal sesunguhnya, penegakan  hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat, sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. (K. Hardjasoemantri, 1993 : 84).
Penegakan  hukum  lingkungan  menurut  Hamzah  dikatakan  bahwa  penegakan  hukum lingkungan  menurut  Nottie  Handhaving  Milieurecht  ialah  pengawasan  dan  penerapan  atau ancaman,  penggunaan  instrument  administratif,  kepidanaan  atau  keperdataan  dicapailah penataan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  umum  dan  individual.  Pengawasan (controle) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana. (Marpaung Leden, 1997 : 38).
Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum  preventif  berarti  pengawasan  aktif  dilakukan  terhadap  kepatuhan  atas  peraturan tanpa  kejadian  langsung  yang  menyangkut  peristiwa  konkrit  yang  menimbulkan  dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. (Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3),  Pasal 75 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Penegakan  hukum  represif dilaksanakan  dalam  hal  perbuatan  melanggar  peraturan  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu.
Tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri  dari  aspek  administrasi,  aspek  perdata,  aspek  pidana.  Dalam  Pasal  76  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  dijelaskan  bahwa  sanksi  administratif  terdiri  atas  teguran  tertulis,  paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.
Sedangkan  terhadap  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  Pasal  84 UndangUndang  Nomor  32  Tahun  2009,  bahwa  untuk  menggugat  ganti  kerugian  dan  atau biaya pemulihan lingkungan hidup, terdapat dua jalur yaitu melalui  penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  dan  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  melalui pengadilan.
Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh  atas  nama  badan  usaha  atau perusahaan  sesuai  dengan  Pasal  116  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009,  maka  tuntutan  pidana  dan  sanksi  pidana  dijatuhkan  kepada  badan  usaha  atau  orang
yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang  yang bertindak sebagai  pemimpin  kegiatan  dalam  tindak  pidana  tersebut.  Ancaman  pidana  sebagaimana tercantum  dalam  pasal-pasal  adalah  pidana  penjara  dan  denda.  Selain  itu  ada  pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Mengenai  beberapa  faktor  yang  menghambat  dalam  penegakan  hukum  yaitu  sarana hukum,  aparat  penegak  hukum,  fasilitas  dan  sarana,  perizinan,  sistem  Amdal,  kesadaran hukum  masyarakat  terhadap  lingkungan.  Apabila  semua  faktor  tersebut  dapat  berjalan dengan  baik  maka  lingkungan  hidup  akan  benar-benar  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarakat Indonesia.
Penegakan  Hukum  Lingkungan  dalam  kaitannya  dengan  Hukum  Pidana  yaitu  terkait Subtansi  Hukum  pada  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  H  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  memuat  tentang  larangan melakukan  pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  dan  tindakan  terhadap  pelaku  untuk menegakan  hukum  dan  Penegakan  hukum  lingkungan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia terpengaruhi oleh 3 (tiga) Aspek yaitu Produk hukum, Sistem Hukum dan Resiko politik yang selalu berubah.

## Hubungan Antara Hukum Lingkungan Dengan Kegiatan Bisnis
Dalam melakukan kegiatan bisnis, pelaku usaha harus selalu memperhatikan etika bisnis baik  lingkungan  maupun  profesi  dalam  menjalankan  bisnisnya.  Etika  yang  diterapkan  ini akan  menciptakan  pelaku  usaha  yang  memiliki  moral  dan  cerdas  dalam  mengambil keputusan.  Apabila  pelaku  bisnis  melakukan  usaha  menyimpang  dari  dokumen  Andal  dan atau  menyimpang  dari  rencana  kegiatan  yang  disampaikan  pada  saat permohonan  izin  HO dan  berakibat  munculnya  dampak  besar  dan  penting  atau  terganggunya  pelestarian lingkungan  hidup,  maka  akibat  yang  muncul  dari  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  pelaku bisnis  menjadi  tanggungjawab  pelaku  bisnis.  Dari  analisis  tanggungjawab  pelaku  bisnis terhadap  dampak  lingkungan  tersebut    dapat    dimengerti  bahwa  dokumen  Andal  adalah dokumen  yang mendasari  lahirnya rekomendasi  layak atau tidak layak suatu  rencana usaha yang  diajukan  pelaku  bisnis  dan  akan  dijadikan  dasar  reevaluasi  beban  tanggungjawab lingkungan  hidup,  apabila  usaha  tersebut  ber  dampak  besar  dan  penting  bagi  lingkungan hidup.  Disamping  itu  Andal  juga  merupakan  dokumen pelaku  bisnis  yang  terdiri  dari  Ka- Andal,  Andal,  RKL,  dan  RPL  adalah  janji  atau  kesanggupan  tentang  usaha  yang  akan dilakukan dalam melakukan usaha sebagai pelaku bisnis yang berujung pertanggungjawaban.
Bisnis  merupakan  kegiatan  yang  berhubungan  dan  berkepentingan  dengan  lingkungan dengan  kata  lain  bisnis  merupakan  kegiatan  pengelolaan  sumber-sumber  ekonomi  yang disediakan oleh lingkungan. Disamping itu bisnis tidak dapat lepas dari keberadaan faktor- faktor lingkungan yang dapat mendukung maupun menghambat terhadap tujuan bisnis yang ingin  dicapai.  Di  lain  pihak  lingkungan  bisnis  merupakan  faktor  yang  dapat  berpengaruh baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Sebaliknya  bisnis  juga  dapat  mempengaruhi atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungannya. Oleh karena itu interaksi antara bisnis
dan  lingkungannya  atau  sebaliknya  menjadi  sangat  penting  bagi  kegiatan  bisnis  dan masyarakat.  Sehingga  bisnis  dapat  memberika  pengaruh  positif  maupun  negatif  bagi lingkungan.  Secara  garis  besar  lingkungan  bisnis  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal.
Lingkungan  eksternal  perusahaan  yang  berpengaruh  tidak  langsung  terhadap  kegiatan perusahaan.  Lingkungan  eksternal  meliputi  variabel-variabel  di  luar  organisasi  yang  dapat berupa  tekanan  dan  tren  di  dalam  lingkungan  sosial  maupun  faktor-faktor  spesifik  yang beroperasi  di  dalam  lingkungan  kerja  organisasi.  Variabel-variabel  eksternal  ini  terbagi menjadi  dua  jenis,  yaitu  ancaman  dan  peluang.  Lingkungan  eksternal  perusahaan  dapat dibedakan menjadi :

##  Lingkungan Eksternal Makro
Yaitu  lingkungan  eksternal  yang  berpengaruh  tidak  langsung  terhadap  kegiatan  usaha. Misalnya  keadaan  alam,  politik  dan  kankam,  hukum,  perekonomian,  pendidikan  dan kebudayaan,  sosial  dan  budaya,  kependudukan,  dan  hubungan  internasional.  Lingkungan eksternal makro terdiri dari :
a. Ekonomi
Keadaan  ekonomi  suatu  negara  akan  mempengaruhi  sebagian  besar  organisasi  yang beroperasi  didalamnya.  Pada  suatu  keadaan  perekonomian  yang  sedang  tumbuh, secara umum kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli suatu produk atau jasa meningkat. Kondisi perekonomian seperti itu tidak menjamin bahwa suatu perusahaan juga  bertumbuh,  hanya  menyediakan  lingkungan  yang  mendorong  terjadinya pertumbuhan  usaha.  Dalam  keadaan  perekonomian  yang  lesu,  daya  beli  masyarakat yang  menurun  membuatpertumbuhan  usaha  menjadi  sulit.  Sehingga  para  manager perusahaan bisnis selalu mengantispasi variabel-variabel ekonomi seperti kecenderungan inflasi, tingkat  suku bunga, kebijakan fiscal dan moneter, dan harga- harga yang ditetapkan oleh pesaing.
b. Teknologi
Teknologi adalah pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk  masukan  (input)  menjadi  keluaran  (output).  Sehingga  perubahan  dalam teknologi  dapat  membantu  perusahaan menyediakan  produk  yang  lebih  baik  atau menghasilkan  produknya  dengan  lebih  efisien.  Tetapi,  perubahan  teknologi  dapat memberikan  ancaman kepada perusahaan tradisional. Contohnya perusahaan fotokopi awalnya memberi ancaman pada perusahaan kertas karbon.
c. Politik Hukum
Komponen politik/hukum adalah undang-undang, peraturan dan keputusan pemerintah yang mengaturperilaku usaha. Manager tidak mungkin mengabaikan iklim politik dan hukum-hukum  maupun  peraturan  yang  ada  di  suatu  negara,  seperti  perlakuan  yang adil  dalam  pembayaran  gaji  harus  sesuai  dengan  upah  minimum  yang  ditetapkan pemerintah.
d. Sosial Budaya
Komponen  sosial  budaya  merujuk  kepada  karakteristik  demografi  serta  perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu.

##  Lingkungan Eksternal Mikro
Yaitu lingkungan eksternal  yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha.  Contohnya pemasok / supplier, perantara (distributor), teknologi (peralatan), pasar.
Lingkungan eksternal mikro terdiri dari:
a. Pelanggan
Pelanggan  membeli  produk  barang  dan  jasa.  Perusahaan  tidak  dapat  hidup  tanpa dukungan  pelanggan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  keberhasilan  usahanya  suatu perusahaan perlu mengamati perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan.
b. Pesaing
Pesaing  adalah perusahaan di  dalam industri  yang sama dan menjual  produk atau jasa kepada pelanggan. Perbedaan keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan tergantung pada  apakah  perusahaan  melakukan  pelayanan  yang  lebih  baik  daripada  pesaing  yang lain. Karena itu, perusahaan harus melakukan analisis bersaing, yaitu menentukan siapa pesaingnya,  mengantisipasi  pergerakan  pesaing, serta  memperhitungkan  kekuatan  dan kelemahan pesaing.
c. Pemasok
Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja,keuangan dan sumber  informasi  kepada  perusahaan  lain.  Ketergantungan  perusahaan  terhadap pemasok  ialah  pentingnya  produk  pemasok  bagi  perusahaan  dan  sulitnya mencarisumber  lain  sebagai  pelanggan  bagi  pemasok  dan  sulitnya  mmenjaul  produk kepada pembeli lain.
d. Perwakilan-perwakilan Pemerintah
Hubungan  organisasi  dalam  perwakilan-perwakilan  pemerintah  berkambang  semakin kompleks. Peraturan-peraturan industri yang ditetapkan oleh perwakilan pemerintah ini harus  ditaati  oleh  organisasi  dalam  operasinya,  prosedur  perijinan,  dan  pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat.
Lingkungan  internal  adalah  faktor-faktor  yang  berada  dalam  kegiatan  produksi  dan langsung  mempengaruhi  hasil  produksi  Contohnya  adalah  Tenaga  kerja,Peralatan  dan mesin,Permodalan (pemilik, investor, pengelolaan dana),Bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan, Sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan.
Perusahaan  atau  organisasi  diharapkan  dapat  menjadi  agent  of  environment  (pusat  dari lingkungan) dengan melakukan  fungsi sebagai pengelola sumber daya alam  yang berbasis pada  lingkungan.  Demikian  pula  hanya  dengan  perusahaan  yang  melakukan  upaya-upaya untuk mengelola sumber daya alam yang berbasis lingkungan  akan memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi ini dimasa yang akan datang.
Enviromental  based  oriented  adalah  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  memenuhi kebutuhan  konsumen  dengan  dikembangkan  produk  berbasis  lingkungan  sejalan  dengan perubahan pandangan masyarakat  tentang cara pemenuhan kebutuhan  yang lebih baik. Era orientasi lingkungan itu tidak berarti menghambat produktivitas, justru produktivitas itulah harus  sejalan  dengan  usaha  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca,  namun  juga  mengurangi dampak  pencemaran  lainnya  seperti  masalah  limbah  (pencemaran  air  dan  tanah)  sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan yang sehat.

## Dampak yang Timbul Dari Adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup
Salah  satu  pasal  yang  direvisi  di  UU  Ciptaker  adalah  Pasal  88  UU  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  dikenal  dengan  Pasal  Pertanggungjawaban  Mutlak. Pasal  88  UU  PPLH  berbunyi:  Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan  atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan  atau  kegiatannya  menggunakan  B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau  yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya.
Sebagaimana  diketahui,  Pasal  88  UU  PPLH  itu  digunakan  pemerintah  untuk  menjerat para perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat  ini  sedikitnya  mengantongi  putusan  dengan  nilai  ganti  rugi  hingga  Rp  18  triliun  dari pembakar  atau  perusak  hutan.  Meski  belum  seluruhnya  dieksekusi,  namun  putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan.
Pasal di atas pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia  (APHI)  dan  Gabungan  Pengusaha  Kelapa  Sawit  Indonesia  (GAPKI)  2017. Mereka meminta pasal itu dihapus karena merugikan mereka.  Di tengah jalan, gugatan itu dicabut.  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  menilai  bahwa  penghapusan  pasal  ini berdampak pada hilangnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.
"Bahwa  pertanggungjawaban  mutlak  korporasi  itu  berusaha  diminimalkan  dan  terindikasi akan  hilang  dengan  sendirinya.  Artinya  pemerintah  lebih  melindungi  keberlangsungan korporasi dibanding upaya penegakan hukum secara  mutlak berdasarkan UU 32/2009.
Dalam  Cipta  Kerja  ini,  katanya,  sanksi  hukum  tidak  berjalan  beriringan  sebagaimana  UU Lingkungan Hidup sebelumnya.  Ia bisa terlihat dari penambahan Pasal 82A,  82B dan 82C yang mengatur soal sanksi administratif. Penguatan sanksi administratif tak akan sebanding dengan pelemahan pasal-pasal afirmatif penegakan hukum seperti Pasal 88 ini. “Problem kita di implementasi penegakan hukum, bukan di atas kertas.”
Deposit  kemenangan  Rp18  triliun  pemerintah  atas  kasus  kebakaran  hutan  dan  kerusakan lingkungan yang sejak 2015-2018. Sayangnya, eksekusi dari vonis hukum ini minim. Hal ini tentunya banyak memperoleh kritik dari masyarakat luas. Yang mana menunjukkan bahwa omnibus  law  mencerminkan  kepentingan  ekonomi  pemerintah  tidak diimbangi  dengan komitmen  untuk  menjaga  sumberdaya  hutan  dan  lingkungan  secara  lestari.  Dominasi kepentingan  ekonomi  diatas  kepentingan  lingkungan  menunjukkan  kecenderungan pemerintah yang  menggunakan kekuasaan untuk membuka satu demi satu pintu eksploitasi sumberdaya hutan tanpa pertimbangan lingkungan hidup. Mengesahkan UU ini menandakan titik awal potensi kerusakan lingkungan  yang terstruktur  melalui produk  legislasi  yang  sah secara hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini adalah :
a. Sifat  lingkungan  hidup  ditentukan  oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  jenis  dan  masing- masing  jenis  unsur  lingkungan  hidup  tersebut.  Kedua,  hubungan  atau  interaksi  antar unsur  dalam  lingkungan  hidup  itu.  Ketiga,  kelakuan  atau  kondisi  unsur  lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan.
b. Hukum  lingkungan  adalah  keseluruhan  peraturan  yang  mengatur  tentang  tingkah  laku orang  tentang  apa  yang  seharusnya  dilakukan  terhadap  lingkungan,  yang  pelaksanaan peraturan tersebut  dapat  dipaksakan  dengan  suatu  sanksi  oleh  pihak  yang  berwenang. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung  yang  menyangkut  peristiwa  konkrit  yang  menimbulkan  dugaan bahwa  peraturan hukum telah dilanggar. Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu.
c. Bisnis  merupakan  kegiatan  yang  berhubungan  dan  berkepentingan  dengan  lingkungan dengan kata lain bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan  oleh  lingkungan.  Disamping  itu  bisnis  tidak  dapat  lepas  dari  keberadaan faktor-faktor lingkungan yang dapat mendukung maupun menghambat terhadap tujuan bisnis yang ingin dicapai. Di lain pihak lingkungan bisnis merupakan faktor yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya bisnis juga dapat mempengaruhi atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungannya.
d. Dampak  adanya  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  yang  terdapat  dalam  Omnibus Law  nyatanya  menuai  banyak  kontra  dari  masyarakat.  Dimana  pemerintah  dinilai cenderung  menggunakan  kekuasaan  untuk  membuka  satu  demi  satu  pintu  eksploitasi sumberdaya  hutan  tanpa  pertimbangan  lingkungan  hidup.  Mengesahkan  UU  ini menandakan  titik  awal  potensi  kerusakan  lingkungan  yang  terstruktur  melalui  produk legislasi yang sah secara hukum.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  saran  pada  artikel  ini  diperlukannya  kajian lebih lanjut  serta  mendalam  agar  pembaca  dapat  memperoleh  informasi  yang  disampaikan secara lengkap.

## DAFTAR RUJUKAN
Siti  Sundari  Rangkuti,  Hukum  Lingkungan  Dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional,
Surabaya, Universitas Airlangga Press, 2000, hlm. 1-2.
Kartono,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Administratif  Dalam  Undang-Undang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Volume 9, Nomor 3, 2009.
M Ridha Saleh, Pengelolaan  Lingkungan Harus  Sejahterakan Rakyat,  Media  Indonesia 18 Oktober 2004.
A Patra, Hak atas Lingkungan yang Sehat: Prinsip dan Tanggungjawab Pemerintah, Jakarta, Artikel, 2008.
Hardjasoemantri,  Koesnadi,  Hukum  Tata  Lingkungan,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 1988.
Keraf, A. Sonny, Etika Lingkungan, Kompas, Jakarta 2006. Soerjani,  Mohamad,  Lingkungan:  Sumberdaya  Alam  dan  Kependudukan  Dalam Pembangunan, UI Press, Jakarta, 1987.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1983.
Erwin, Muhamad, Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan
Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2008.
Hardjasoemantri, Kusnadi, Hukum  Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan  Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
Marpaung Leden, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan  Masalah  Persepsinya, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1996.
Suparni, Niniek, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
M  Ridha  Saleh,  Pengelolaan  Lingkungan  Harus  Sejahterakan  Rakyat,  Media  Indonesia  18 Oktober 2004.