## PERMASALAHAN HUKUM PADA KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI INDONESIA
Veri Antoni Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada email : antoni.veri@ugm.ac.id
Azka Farrell Razaga Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada email : azka.f.r@mail.ugm.ac.id
disampaikan 13/03/2024 – di- review 13/05/2024 – diterima 19/06/2024 DOI: 10.25123/vej.v10i1.7801

## Abstract
Cooperatives,  as  key  economic  actors  alongside  State/Regional  Owned  Enterprises  and  the  private sector, have recently come under scrutiny, particularly Savings and Loans Cooperatives (KSPs). Many KSPs have experienced payment failures, leading to legal issues. The widespread defaults in KSPs stem from regulatory gaps; while they engage in activities similar to banks, they are not fully regulated as such.  One  significant  issue  is  the  ineffective  supervision  of  KSPs,  many  of  which  receive  funds  from external investors who are not members. Law on Financial Sector Development and Strengthening has acknowledged  the  existence  of  cooperatives  that  serve  non-members  (open  loop).  The  Minister  of Cooperatives Regulation 8/2003 has addressed past issues and incorporated best practices for banking activities, such as capping deposit and loan interest rates, setting maximum lending limits, business restructuring, and enforcing supervision and reporting standards. However, these regulations do not include provisions for a deposit guarantee institution for cooperatives, which is essential for mitigating the adverse effects of defaults on customers and cooperative members.
Keywords : cooperatives; payment failure; state/regional owned enterprises

## Abstrak
Koperasi sebagai pelaku perekonomian penting di samping Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan swasta, akhir-akhir ini menjadi sorotan, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Banyak KSP yang gagal bayar dan menimbulkan permasalahan hukum. Maraknya gagal bayar KSP disebabkan dari gap pengaturan, bahwa meski KSP beraktivitas layaknya bank namun tidak diatur sedemikian. Hal lain yakni  aspek  pengawasan  yang  belum  berjalan  efektif,  di  mana  banyak  KSP  yang  menerima penghimpunan  dan  menyalurkan  dana  dari  pihak  luar/investor  yang  bukan  anggota.  Undang- Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengakui keberadaan koperasi yang melayani di luar anggotanya ( open loop ). Peraturan Menteri Koperasi 8/2003 telah mengakomodasi ketentuan  penyebab  permasalahan  di  masa  lalu  dan  pengawasan  dalam best  practice kegiatan perbankan, seperti pembatasan bunga simpanan dan bunga pinjaman, batas maksimum pemberian pinjaman,  restrukturisasi  usaha, dan  pengawasan  dan  pelaporan,  namun tidak  memberikan pengaturan terkait adanya lembaga penjamin simpanan bagi koperasi, sebagai salah satu metode mengatasi dampak gagal bayar yang merugikan nasabah/anggota koperasi.
Kata Kunci: badan usaha milik negara/daerah; gagal bayar; koperasi

## Pendahuluan
Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya  disebut  “ UUD  Tahun  1945 ”)  disebutkan bahwa  perekonomian Indonesia  disusun  sebagai  usaha  bersama  berasaskan  asas  kekeluargaan.  Oleh Mohammad  Hatta,  yang  dimaksud  dengan  asas  kekeluargaan  tersebut  adalah koperasi 1 dan  mengartikan  koperasi  sebagai  usaha  bersama  untuk  memperbaiki nasib  penghidupan  ekonomi  berdasarkan  tolong-menolong.  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perko perasian  (selanjutnya  disebut  “ UU Perkoperasian ”)  menyebutkan  bahwa  fungsi  koperasi  adalah  untuk  mewujudkan dan  mengembangkan  perekonomian  nasional  yang  merupakan  usaha  bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Dengan  demikian,  koperasi  menempati  kedudukan  yang  sangat  terhormat dalam  perekonomian  Indonesia.  Adanya  amanat  UUD  Tahun  1945  sebagai konstitusi  tersebut  bukan  tanpa  alasan.  Di  satu  pihak,  kondisi  perekonomian Indonesia sudah sejak lama ditandai oleh terjadinya kesenjangan ekonomi, seperti antara perekonomian desa dan kota, serta antara yang miskin dengan yang kaya. 2 Sebagai  badan  usaha,  yang  berorientasi  pada  keanggotaan  yang  saling menguntungkan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan, baik sebagai anggota, penyedia jasa/barang, maupun sebagai pekerja, koperasi diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Tujuan koperasi berbeda dengan badan usaha yang berorientasi pada kepentingan investor melalui pemaksimalan nilai pemegang saham. 3
Namun demikian, periode tahun awal 2020 sampai akhir tahun 2022, koperasi sebagai  salah  satu  pelaku  perekonomian  di  samping  BUMN  atau  BUMD  (Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah) dan swasta, menjadi sorotan, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disebut “ KSP ”). Banyak KSP yang mengalami gagal bayar, yang kemudian menjadi permasalahan hukum mengundang
* Penelitian ini didanai oleh Hibah Penelitian Jurnal Nasional (HPJN) 2023 yang dikelola oleh Unit Riset dan Publikasi URP.
1 Muhammad Hatta, “Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945”, dalam Satu Abad Bung Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, dan Ekonomi Masa Depan, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2002, hlm. 224.
2 Baswir, Revrisond, Koperasi Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 21.
3 Ville Ponka, The Legal Nature of Cooperative Membership, Journal of Entrepreneurial and Organizatial Diversity , Italy, 2019, vol., 7 no. 2, hlm. 40.
keprihatinan.  Beberapa  di  antaranya  adalah  terjadinya  gagal  bayar  pada KSP Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, Sejahtera Bersama, Pracico Inti Utama, Pracico Inti Sejahtera, Intidana, Timur Pratama Indonesia, dan Lima Garuda 2020. 4 Dalam kasus gagal bayar KSP Sejahtera Bersama, dengan dugaan menjerat kurang lebih 186 ribu korban dari seluruh Indonesia, kerugian mencapai dengan Rp 8,8  triliun.  Dalam  Koperasi  Indosurya,  terdapat  nasabah  yang  menempatkan dananya hingga yang berjumlah miliaran, namun tidak pernah kembali. 5 Terjadinya kasus-kasus tersebut, selain merugikan nasabah penyimpan, juga dapat membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi. Padahal sebagaimana diuraikan di atas, koperasi merupakan badan usaha yang diamanatkan UUD Tahun 1945 dan juga sering kali disebut sebagai soko guru perekonomian.
Maraknya  kasus  bayar  tersebut  antara  lain  disebabkan  banyak  faktor termasuk terkait aspek kelemahan dari segi regulasi dan implementasi dari regulasi itu  sendiri.  Dalam  laporan The  International  Cooperative  Allian ce’s (ICA)  pada “ Blueprint  for  a  Cooperative  Decade ”,  pada  Januari  2013,  termasuk  dalam pernyataan umum disebutkan bahwa “ a legal framework plays a critical role for the viability and existence of cooperatives ”. 6 Perlu diketahui bahwa UU Perkoperasian tidak  mengatur  KSP  secara  khusus.  Namun  demikian,  terdapat  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan Pinjam  oleh  Koperasi  (selanjutnya  disebut  “ PP  No.  9/1995 ”)  yang  mengaturnya. Pasal 1 ngka 1 PP No. 9/1995 menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menghimpun  dana  dan  menyalurkannya melalui  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dari  dan  untuk  anggota  koperasi  yang bersangkutan,  calon  anggota  koperasi  yang  bersangkutan,  koperasi  lain  dan  atau anggotanya. Simpanan dalam Pasal 1 angka (4) PP No. 9/1995 dijelaskan sebagai dana  yang  dipercayakan  oleh  anggota,  calon  anggota,  koperasi-koperasi  lain  dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi
4 5 Hal Ini Sebabkan Koperasi Simpan Pinjam Terjerat Kasus Gagal Bayar, diakses dari https://www.merdeka.com/uang/5-hal-ini-sebabkan-koperasi-simpan-pinjam-terjerat-kasus-gagal-bayar.html , 7 April 2023.
5 Ini 8 Kasus Koperasi Bermasalah Yang Gagal Bayar, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang- gagal-bayar, 7 April 2023.
6 Antonio Fici, The Essential Role of Cooperative Law , The Elevenjournal , 2014, no. 4, hlm. 1.
berjangka.  Namun  dalam  faktanya,  banyak  KSP  yang  menerima  simpanan  dari seseorang bukan sebagai anggota ataupun koperasi lain. Dengan kata lain, ia tidak pernah  terdaftar  sebagai  anggota,  mengingat  tidak  pernah  membayar  simpanan pokok sebagai syarat keanggotaan. Sebagai salah satu contoh, salah satu KSP yang berkedudukan  di  Yogyakarta,  mengeluarkan  produk  simpanan  berjangka. Karakteristik dari produk tersebut, antara lain adanya pengenaan bunga 12% (dua belas  persen)  per  tahun  dan  jangka  waktunya  3  (tiga)  bulan.  Produk  simpanan berjangka tersebut dimiliki oleh seseorang yang tidak pernah menjadi anggota KSP tersebut mengingat ia tidak pernah membayar simpanan pokok yang menjadi syarat keanggotaan KSP. 7
Dari segi waktu, baik UU Perkoperasian maupun PP No. 9/1995, merupakan produk hukum yang sudah berumur lebih dari 25 tahun lalu, dihadapkan dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat sehingga sudah ketinggalan zaman ( out of date ). UU Perkoperasian sudah pernah dicabut dan diganti dengan Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian.  Namun  demikian  Undang Nomor  17  Tahun  2012  tersebut  dinyatakan  tidak  mengikat  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  28/PUU-XI/2013  dan  memberlakukan  kembali berlakunya UU Perkoperasian.
Berdasarkan  uraian-uraian  sebagaimana  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan hukum yang terjadi dalam kegiatan KSP, yang berangkat dari maraknya kasus gagal bayar KSP, khusus pada awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2022. Penulis kemudian  mengaitkan dengan  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan (selanjutnya  disebut  “ UU  P2SK ”)  dan terbitnya  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi  (selanjutnya  disebut  “ Permenkop  No.  8/2023 ”),  yang  keberadaan  tidak dapat dilepaskan dari fakta empiris terjadinya gelombang gagal bayar KSP saat itu.

## Pembahasan
Koperasi dan KSP
7 Dokumen pribadi salah satu KSP yang terdapat di Yogyakarta yang bersifat rahasia.
Pengertian  koperasi  sendiri  dilihat  dari  segi  bahasa,  secara  harafiah  berasal dari bahasa Inggris, yaitu “ cooperation” atau “ cooperative” yang memiliki arti “kerja sama” 8 yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “koperasi”. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  “koperasi”  diartikan  sebagai perserikatan  yang  bertujuan  memenuhi  keperluan  para  anggotanya.  Pengertian koperasi  menurut  Nindyo  Pramono  adalah  suatu  perkumpulan  atau  sebuah organisasi  yang  terdiri  dari  beberapa  orang  yang  melakukan  kerja  sama  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  para  anggotanya. 9 Ahli  lain  bernama Arifnal  Chaniago  memaknai  koperasi  sebagai  suatu  perkumpulan  yang beranggotakan  orang-perseorangan  atau  badan  hukum  yang  memberikan kebebasan  kepada  para  anggotanya  untuk  masuk  dan  keluar  koperasi,  dengan bekerja  secara  kekeluargaan  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  untuk kesejahteraan dan kebutuhan para anggotanya. 10
Lebih lanjut, Sagimun MD memberikan pengertian koperasi sebagai suatu alat untuk memperbaiki kehidupan berdasarkan tolong menolong dalam bentuk kerja sama serta untuk mencapai tujuan bersama. 11 Hendar Kusnadi memaknai koperasi sebagai  badan  usaha  perusahaan  yang  pemilik  dan  pelanggannya  adalah  sama, yakni para anggotanya yang mana dalam hal ini untuk melihat sukses atau tidaknya suatu  koperasi  sangat  bergantung  sekali  pada  peran  partisipasi  aktif  para anggotanya. 12
Pada awal kemunculannya, koperasi dibentuk dengan tujuan agar masyarakat dapat saling bekerja sama sebagaimana makna dari kata koperasi itu sendiri, yakni menghilangkan persaingan, saling membantu, dan berfokus pada kepentingan para anggotanya. 13 Pertama  kali  konsep  ini  lahir  dari  seorang  Robert  Owen  yang menyaksikan para pekerja selama masa revolusi industri mengalami penderitaan dan  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  sistem  industri  kapitalis  pada  masa  itu. Menindaklanjuti  adanya  fakta  tersebut,  Robert  Owen  berinisiatif  mendirikan
8 Sitio, Arifin, Koperasi Teori dan Praktik , Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 13.
9 Pramono,  Nindyo,  Beberapa  Aspek  Koperasi  Pada  Umumnya  dan  Koperasi  Indonesia  di  dalam  Perkembangan,  TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 2013, hlm. 34 .
10 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 254.
11 Ichsan,  Reza  Nurul,  Sinaga,  Sarman,  dan  Nasution,  Lukman,  Ekonomi  Koperasi  &  UMKM , CV.  Sentosa  Deli  Mandiri, Medan, 2021, hlm. 5.
12 Id.
13 Cooperation , Monthly Labor Review, United States, 1919, v ol. 8, no. 3, hlm. 132.
komunitas teladan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja 14 yang nantinya melahirkan landasan dan latar belakang dikenalnya konsep koperasi seperti yang diketahui pada masa modern ini.
Di  Indonesia  sendiri  koperasi  dijadikan  sebagai  usaha  bersama  untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi bangsa 15 , yang tidak terlepas dari cita- cita bangsa Indonesia yang telah dituangkan pada Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang menyatakan  bahwa  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan atas  asas  kekeluargaan.  Dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Perkoperasian,  koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang dibentuk untuk  membantu  dan  memenuhi  kebutuhan  para  anggotanya  yang  memerlukan bantuan  dengan  landasan  idiil  berdasarkan  Pancasila,  landasan  struktural  UUD Tahun  1945,  dan  landasan  gerak  dengan  Pasal  33  UUD  Tahun  1945  dan  UU Perkoperasian,  serta  menjunjung  tinggi  nilai  kekeluargaan  dan  kesadaran  publik sebagai landasan moral dari konsep koperasi itu sendiri. 16
Menurut  Pasal  4  UU  Perkoperasian,  koperasi  memiliki  fungsi  dan  peran sebagai berikut:
1. Membangun  dan  mengembangkan  potensi  ekonomi  anggota  pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan  secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya; dan
14 The  Co-operative  Movement,  diakses  dari https://www.wcml.org.uk/our-collections/working-lives/the-cooperative- movement/#:~:text=Robert%20Owen%20is%20regarded%20as,other%20side%2C%20poor%20working%20condit ions , 17 April 2023.
15 M.  Hatta  dalam  Salma  Bagi  Aristawati  dan  Hartati,  Sri,  Perkembangan  Koperasi  di  Indonesia  Sebagai  Implementasi Ekonomi Pancasila, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Indonesia, 2022, vol. 7, no. 2, hlm. 99.
16 Arifandy,  Fiqih  Putra,  Norsain,  Darul  Firmansyah,  Imam,  Peran  Koperasi  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja, Jurnal Akademi Akuntansi, 2020, vol. 3, no. 1, hlm. 120.
4. Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 17
Dalam menjalankan kegiatan usaha perkoperasian serta menjalankan fungsi koperasi di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 dan UU  Perkoperasian,  selain  berdasarkan  pada  asas-asas  perkoperasian,  kegiatan usaha koperasi wajib pula berlandaskan pula pada prinsip-prinsip perkoperasian yang  wajib  dipegang  teguh  dan  ditegakkan  dalam  kegiatan  usaha  perkoperasian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Perkoperasian, yang meliputi:
1. Keanggotaan  bersifat  sukarela  dan  terbuka,  yang  mana  mengartikan bahwa  koperasi  menerima  anggota  secara  terbuka  bagi  siapa  saja  yang berkeinginan  untuk  menjadi  anggota  koperasi  tanpa  memandang  status orang tersebut serta koperasi dilarang untuk memaksa atau mewajibkan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi yang bersangkutan;
2. Pengelolaan  dilakukan  secara  demokratis,  hal  ini  berkaitan  dengan struktur  organisasi  yang  mana  selain  menjunjung  tinggi  asas kekeluargaan,  koperasi  dalam  struktur  organisasinya  wajib  berprinsip pada  asas  demokrasi  dalam  penyelenggaraannya,  termasuk  dalam pembentukan pengurus, pengawas, dan rapat anggota;
3. Pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil  sebanding  dengan besarnya jasa usaha anggota;
4. Pemberian  balas  jasa  dengan  memberikan  nilai  timbal  balik  kepada anggota  yang  telah  menanamkan  modalnya  yang  sesuai  dengan  prinsip keadilan, keseimbangan, dan transparan;
5. Kemandirian  yang  berarti  koperasi  berdiri  dengan  prinsip  kemandirian dan tidak berada di bawah kendali organisasi lain sehingga koperasi dapat berfokus  hanya  untuk  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  anggota  dan masyarakat dalam kegiatan usahanya;
6. Pendidikan perkoperasian; dan
17 Vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

## 7. Kerja sama antar koperasi.
18
Sebagai salah satu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha, koperasi tentunya  memerlukan  modal.  Permodalan  koperasi  dibagi  menjadi    2  (dua)  dari jenis sumbernya, yakni modal dasar dan modal sendiri. Modal sendiri pun terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
1. Simpanan  pokok,  yakni  sejumlah  uang  yang  disetorkan  ke  dalam  kas koperasi  oleh  para  anggota  koperasi  pada  saat  pertama  kali  menjadi anggota  koperasi  yang  bersangkutan  yang  mana  nantinya  dapat  ditarik kembali oleh anggota tersebut jika anggota tersebut sudah tidak tercatat menjadi anggota koperasi;
2. Simpanan  wajib,  yaitu  simpanan  yang  harus  disetorkan  oleh  seluruh anggota  koperasi  yang  besar-kecilnya  dipengaruhi  dengan  dan  oleh kebutuhan dana yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
3. Dana  cadangan  yang  mana  sejumlah  nominal  uang  yang  diperoleh  dari sebagian  hasil  usaha  yang  sebelumnya  tidak  dibagikan  kepada  anggota yang  bertujuan  untuk  memupuk  modal  yang  dapat  digunakan  sewaktu- waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendesak; dan
4. Hibah atau bantuan, sumbangan, atau pemberian secara cuma-cuma dari pihak yang tidak mengharapkan pengembalian atas modalnya. Hibah ini sejatinya dapat diberikan oleh siapa pun dan dalam bentuk apa pun. 19
Koperasi  sendiri  memiliki  beberapa  jenis  yang  berkembang  dan  hadir  di Indonesia.  Koperasi  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa  jenis  berdasarkan  4 (empat) faktor yakni, jenis usaha, status anggota, tingkatan, dan fungsinya. Untuk KSP  masuk  ke  dalam  jenis  koperasi  yang  dapat  dibedakan  berdasarkan  jenis usahanya. Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya antara lain koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi serba usaha. Selain ketiga jenis koperasi tersebut terdapat  satu  jenis  koperasi  lainnya  yang  dapat  dibedakan  berdasarkan  jenis usahanya,  yakni  koperasi  dengan  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  atau  yang  biasa dikenal sebagai KSP.
18 Ichsan,  Reza  Nurul,  Sinaga,  Sarman,  dan  Nasution,  Lukman,  Ekonomi  Koperasi  &  UMKM , CV.  Sentosa  Deli  Mandiri, Medan, 2021, hlm. 18-19.
19 Id. , hlm. 64.
Secara yuridis KSP dalam PP No. 9/1995 didefinisikan sebagai koperasi yang kegiatannya  hanya  terbatas  pada  kegiatan  usaha  simpan  pinjam.  Kegiatan  usaha simpan  pinjam  sendiri  dalam  Pasal  1  angka  1  PP  No.  9/1995  adalah  kegiatan menghimpun dana dari simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan koperasi lain dan menyalurkannya melalui kegiatan pinjaman kepada anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain.
Secara konseptual, KSP pada intinya adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha  pada  bidang  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  melalui  kegiatan simpan pinjam 20 yang bertujuan untuk membantu agar anggota dapat menabung, membantu nasabahnya dalam rangka pengadaan pinjaman modal berusaha, serta menjauhkan masyarakat dari para rentenir yang memberikan bunga pinjaman yang tinggi. 21 Dengan  kata  lain  KSP  menjalankan  fungsi  intermediasi  atau  sebagai lembaga intermediary yang hampir sama dengan bank, yakni menghimpun dana dan menyalurkannya  kembali  dalam bentuk  kredit  atau  pinjaman  meskipun  terdapat beberapa perbedaan pada praktik dan konsepnya. Konsep dan tujuan utama dari adanya KSP juga  dirasa telah sesuai sebagaimana tujuan umum  dari  koperasi itu sendiri, yakni memperbaiki taraf ekonomi bangsa. Hal ini dapat terlihat dari fungsi KSP  itu  sendiri,  yakni  selain  berfungsi  untuk  mendorong  anggotanya  untuk menabung, KSP juga memungkinkan anggotanya untuk memperoleh pinjaman yang dibutuhkan. 22 Hal  ini  yang  membuat  KSP  dapat  tumbuh  di  seluruh  wilayah Indonesia dan memiliki kontribusi dalam peningkatan taraf ekonomi di Indonesia. Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik,  setidak-tidaknya  terdapat  561  orang peminjam dalam setiap KSP yang ada di seluruh Indonesia. 23 Hal ini menunjukkan bahwa  KSP  pada  faktanya  cukup  diminati  oleh  masyarakat  sebagai  salah  satu alternatif badan pemberian kredit non-bank.
20 Rudianto, Akuntansi Koperasi, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 50.
21 Tofik Isa, Indra Griha dan Pri Hartawan, George, Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia), Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Indonesia, 2017, vol. 5, no. 10, hlm. 141.
22 Galor, Zvi, Credit and Saving Cooperatives: A New Conceptual Approach, Birritu – The National Bank of Ethiopia , Ethiopia, 1999, no. 66, hlm. 3.
23 Data diperoleh berdasarkan Badan Pusat Statistik Periode 2019-2021 yang dirilis pada tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diakses dari https://www.bps.go.id/publication/2022/06/02/e33302d6b99341d712113faf/statistik-koperasi-simpan-pinjam- 2021.html , 7 Juni 2023.

## Permasalahan Hukum Kegiatan KSP
Kegiatan  usaha  koperasi  yang  pada  intinya  menekankan  pada  asas kekeluargaan  dan  ditempatkan  sebagai  usaha  untuk  memperbaiki  taraf  hidup anggotanya 24 , memerlukan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. Instrumen hukum yang mengatur mengenai koperasi, memang sudah ada di Indonesia, yaitu UU Perkoperasian dan secara khusus untuk KSP adalah PP No. 9/1995, tetapi pada faktanya  KSP  di  Indonesia  belum  mampu  menjalankan  perannya  secara  optimal, tapi justru berujung pada banyaknya kasus gagal bayar. Sebagai bukti, banyak KSP yang  mengalami  kredit  macet  yang  berujung  gagal  bayar,  seperti  contoh  KSP Indosurya  yang  mengalami  gagal  bayar  kepada  6.000  (enam  ribu)  nasabahnya dengan jumlah kerugian sekitar Rp16.000.000.000.000 (enam belas triliun rupiah) ataupun KSP Sejahtera Bersama yang merugikan korban hingga Rp8.000.000.000.000  (delapan  triliun  rupiah)  sebagaimana  hasil  audit  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 25
Dari segi waktu, kedua regulasi tersebut, telah ketinggalan ( out of date ). Dari segi substansi, banyak hal yang belum diatur secara lengkap layak sebuah kegiatan bank namun dijalankan oleh badan usaha berbentuk koperasi, dan secara khusus terkait dengan aspek pengawasan yang belum berjalan efektif selama ini. Lemahnya regulasi dapat terlihat dari belum diaturnya mengenai pengawasan oleh lembaga eksternal  yang  berwenang  di  dalam  UU  Perkoperasian.  Pengawasan  koperasi  di dalam  undang-undang  tersebut  hanya  mengatur  bahwa  koperasi  mengawasi dirinya sendiri yang berimplikasi pada tidak optimalnya pengawasan oleh lembaga pengawas yang berwenang. 26 Di luar UU Perkoperasian dan PP No. 9/1995, dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 9 Tahun 2020  tentang  Pengawasan  Koperasi,  telah  disinggung  mengenai  lembaga  yang berwenang untuk mengawasi koperasi, yang terdiri dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun, dalam peraturan menteri dimaksud, tidak dijelaskan lebih
24 Nur Baehaqi Syamsu, Peran Koperasi Sebagai Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat,” Jurnal Ilmu Sosial dan Teknologi (Sostech), Indonesia, 2023, vol. 3, no. 6, hlm. 462.
25 Satria Kartika Yudha, “Industri Koperasi Terdampak Kasus Gagal Bayar”, Republika. https://www.republika.id/posts/37690/industri-koperasi-terdampak-kasus-gagal-bayar (diakses  pada  4  Agustus 2023).
26 Vide Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
lanjut batas-batas kewenangan dari ketiga Pengawas Koperasi yang ada di dalam Pasal  3  ayat  (3)  Permenkop a  quo sehingga  sering  kali  terdapat  ketidakpastian kewenangan di antara ketiga pengawas tersebut. 27
Pengawasan menjadi hal yang paling krusial dalam industri KSP sebab dengan pengawasan  yang  baik  maka  diharapkan  penegakkan  hukum  perkoperasian menjadi  optimal 28 .    Akibatnya,  dalam  praktiknya  banyak  KSP  yang  menerima penghimpunan dan menyalurkan dana dari investor di luar pihak-pihak yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Sebagai contoh kasus Cipaganti Karya  Guna  Persada  dan  Pandawa  Mandiri  Group  yang  masih  menerima penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada pihak yang tidak disebutkan dalam  peraturan  pemerintah  tersebut 29 yang  mana  berujung  pada  kondisi  gagal bayar. Padahal sebagai telah diatur dalam PP No. 9/1995, bahwa kegiatan simpan pinjam dalam koperasi adalah kegiatan menghimpun dana dari simpanan koperasi berjangka  dan  tabungan  koperasi  dari  anggota  dan  koperasi  lain  dan menyalurkannya  melalui  kegiatan  pinjaman  kepada  anggota  koperasi  yang bersangkutan dan koperasi lain, bukan dari pihak luar yang tidak menjadi anggota koperasi.
Contoh  lain  lemahnya  aspek  pengawasan  tersebut,  antara  lain  dibuktikan, pengelolaan  koperasi  yang  tidak  efektif  dari  segi  manajemen  koperasi. 30 Di Indonesia  masih  terdapat  banyak  kasus  mengenai  pengurus  yang  menganggap sebuah KSP adalah tempat untuk berinvestasi dengan harapan akan mendapatkan hasil yang besar 31 yang mana justru akan berimbas pada kasus gagal bayar, padahal jika melihat pada dasar pendirian dan tujuan dari koperasi yang mana mencapai kesejahteraan  bersama  anggotanya,  bukan  orang  perseorangan.  Sehingga  sudah
27 Memahami Akar Masalah Fenomena Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-akar-masalah-fenomena-gagal-bayar-koperasi-simpan-pinjam- lt5e946c180795f/?page=2 , 5 Agustus 2023.
28 Ade  Taufan,  Analisis  Komitmen  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Perkembangan  Koperasi  Simpan Pinjam Bahari Jaya di Kota Jambi, ELEKTIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan, Indonesia, 2019, vol. 2, no. 1, hlm. 167.
29 Koperasi Simpan Pinjam dan Bentuk Pengawasan yang Ideal, diakses dari https://law.ui.ac.id/koperasi-simpan-pinjam- dan-bentuk-pengawasan-yang-ideal-oleh-kurnia-togar-p-tanjung/ , 5 Agustus 2023.
30 Tamaheang,  S.P.,  Ogotan,  M.,  dan  Plangiten,  N,  Efektivitas  Simpan  Pinjam  Koperasi  Bagi  Masyarakat  Petani  di  Desa Mangaran Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal Administrasi Publik, Indonesia, 2020, vol. 5, no. 81, hlm. 4.
31 Belajar  dari  Kasus  Pandawa,  Mari  Kenali  Kriteria  Perusahaan  Investasi  Ilegal,  diakses  dari https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-dari-kasus-pandawa--mari-kenali-kriteria-perusahaan-investasi- ilegal-lt592289d7886e1/ , 4 Agustus 2023.
sepatutnya  membuat  manajemen  koperasi  tidak  menjadikan  koperasi  hanya sebagai  alat  untuk  mencari  keuntungan  semata  sebagaimana  tujuan  pendirian badan usaha lainnya. 32
Menurut Yudhi Wibhisana selaku seseorang yang pernah menjadi Wakil Ketua II Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jika pengurus dan pengawas KSP memperlakukan koperasi tersebut sebagai lembaga keuangan atau tempat investasi dengan bunga yang besar setiap tahunnya, maka koperasi tersebut otomatis akan membutuhkan biaya lebih untuk biaya operasional ditambah dengan bunga yang sudah dijanjikan 33 yang mana hal  tersebut  tentunya  akan  memberatkan  keuangan  koperasi  itu  sendiri.  Tidak dapat dimungkiri jika koperasi memiliki kewajiban keuangan per tahun yang berat sementara  pemasukan  ke  dalam  koperasi  tidak  sebanding  dengan  kewajiban keuangannya, maka koperasi akan mengalami penurunan aset dan modal. Menurut I  Gusti  Ngurah  Agung  Sastrawan  selaku  Kepala  Seksi  Data  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Koperasi  Bidang  Bina  Lembaga  Koperasi,  koperasi  yang mengalami penurunan aset dan modal serta penyaluran uang yang tidak sehat itulah yang membuat koperasi memiliki kredit macet yang berujung pada gagal bayar. 34
Selain dari kurangnya kesadaran anggota dengan hukum perkoperasian dan tujuan  dibentuknya  koperasi  yakni  menyejahterakan  anggotanya,  masalah  gagal bayar ini juga dipicu dari tidak tegasnya pengaturan pemberian kredit oleh koperasi yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) PP No. 9/1995, yang menyatakan bahwa dalam memberikan pinjaman, KSP dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip  pemberian  pinjaman  yang  sehat  dengan  memperhatikan  penilaian kelayakan  dan  kemampuan  pemohon  pinjaman. 35 Apabila  dilihat  dari  pasal tersebut, PP No. 9/1995 telah memberikan kewajiban untuk melihat kemampuan pemohon bagi koperasi yang ingin memberikan kredit, tetapi dalam PP No. 9/1995 tersebut beserta dengan penjelasan pasalnya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai
32 Ichsan,  Reza  Nurul,  Sinaga,  Sarman,  dan  Nasution,  Lukman,  Ekonomi  Koperasi  &  UMKM , CV.  Sentosa  Deli  Mandiri, Medan, 2021, hlm. 40.
33 Advokat ini Beberkan 3 Persoalan Koperasi Simpan Pinjam Bermasalah, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-beberkan-3-persoalan-koperasi-simpan-pinjam-bermasalah- lt63fc43d14dd89/?page=1 , 4 Agustus 2023.
34 I  Putu  Wira  Kusumajaya  dan  Ni  Putu  Purwanti,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Koperasi  Simpan  Pinjam  Berkaitan dengan Kredit Macet di Kota Denpasar, Kertha Semaya (Journal Ilmu Hukum), Indonesia, 2019, vol. 7, no. 10, hlm. 12.
35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
mekanisme untuk menentukan kelayakan dan kemampuan pemohon. Hal tersebut dapat  dilihat  dari  beragamnya  cara  yang  digunakan  oleh  KSP  untuk  memenuhi peraturan tersebut, sebagai contoh Koperasi Padang Pasar Kamboja dan Koperasi Taman Sari mewajibkan penyertaan agunan sebagai persyaratan pemberian kredit yang mana hal tersebut berbeda dengan Koperasi Karya Bima Sejahtera yang tidak menggunakan  agunan,  melainkan  pemotongan  gaji  dari  anggota  yang  menjadi debitur dalam pemberian kredit. 36
Permasalahan  hukum  lainnya  adalah  belum  terdapatnya  lembaga  penjamin bagi dana simpanan anggota di dalam KSP sebagaimana simpanan dalam kegiatan perbankan dan polis dalam kegiatan asuransi yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam industri bank dan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah oleh UU P2SK. Sebagaimana diketahui, bahwa LPS dalam industri  perbankan  dan  asuransi,  berperan  sebagai  lembaga  penjamin  dan  pihak yang melindungi dana simpanan nasabah penyimpan dalam perbankan dan dana nasabah pada polis asuransi dalam industri asuransi,  sehingga dapat menciptakan rasa percaya dan aman bagi para nasabah. Keberadaan lembaga penjamin simpanan ini penting, mengingat di satu sisi, dalam KSP keberadaan lembaga penjamin tidak ada, di sisi lain praktik penghimpunan dan penyaluran dana, bahkan di luar anggota koperasi  seperti  layaknya  kegiatan  perbankan,  membuat  apabila  KSP  mengalami gagal bayar, akan membahayakan bagi para nasabahnya.
Pentingnya keberadaan skema penjaminan simpanan dalam kegiatan koperasi simpan pinjam sebenarnya telah disadari dan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dinyatakan tidak mengikat oleh putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  Pasal  94  undang-undang  tersebut, dinyatakan  bahwa,  pertama, koperasi  Simpan  Pinjam  wajib  menjamin  simpanan anggota;  kedua,  Pemerintah  dapat  membentuk  lembaga  penjamin  simpanan koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin simpanan anggota, dan ketiga; lembaga penjamin  koperasi  simpan  pinjam  menyelenggarakan  program  penjaminan simpanan bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam. Oleh sebab itu, akan menjadi salah
36 Kusumajaya, supra note 34, hlm. 9.
satu  solusi  yang  baik  dari  permasalahan  yang  menimpa  KSP  di  Indonesia,  jika terdapat lembaga dan konsep penjaminan seperti lembaga penjamin simpanan dan polis pada industri perbankan dan asuransi. Lebih lanjut, diundangkannya UU P2SK tanggal 12 Januari 2023, dan terbitnya Permenkop No. 8/2023 tanggal 16 Juni 2023 , menjadi  titik  harapan  baru  untuk  menyelesaikan  permasalahan  maraknya  gagal bayar pada KSP di Indonesia.
UU  P2SK  membagi  koperasi  menjadi  dua  jenis,  yakni  koperasi  yang berkegiatan di sektor jasa keuangan dan melayani (menghimpun dan menyalurkan dana)  masyarakat  secara  umum,  di  luar  anggotanya  ( open-loop ) 37 serta  jenis koperasi  yang  kegiatannya  terbatas  hanya  melayani  dari,  oleh,  dan  untuk anggotanya sendiri ( close-loop ). 38 Dalam Pasal 44B ayat (3) UU P2SK pengawasan yang  menjadi  kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut “ OJK ”) hanya dilakukan terhadap koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan atau open-loop, sementara  untuk close-loop masih  akan  diawasi  oleh  Kementerian Koperasi. 39 Pengawasan koperasi open-loop tersebut di bawah OJK baru akan efektif pada  2  (dua)  tahun  setelah  UU  P2SK  efektif  berlaku 40 ,  yaitu  12  Januari  2025. Ketentuan ini merupakan langkah baik untuk mewujudkan koperasi yang sehat di Indonesia  sebab  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  pengawasan merupakan  lingkup  yang  krusial  dalam  industri  koperasi,  apalagi  jika  koperasi tersebut  melakukan  kegiatan  sektor  jasa  keuangan  seperti  perbankan.  Artinya, untuk  koperasi  yang  berjenis open-loop, maka p erizinan,  pengaturan,  dan pengawasan tidak lagi pada Kementerian Koperasi, melainkan oleh OJK. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan tersebut diatur dalam Peraturan  OJK.  Namun  sampai  saat  ini,  peraturan  yang  dimaksud  belum  terbit. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  yang  berfokus  pada  jasa  keuangan
37 Vide Latar  Belakang  Surat  Edaran  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Pernyataan  Mandiri  ( Self  Declare )  oleh  Pengurus Koperasi  Simpan  Pinjam/Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah/Uni  Simpan  Pinjam  Koperasi/Unit  Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
38 Diffa  Ayu  Nindyatami  Savitri,  Puspitasari,  Siska,  dan  Clara  Arneta  Maharani,  Peranan  OJK  terhadap  Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam, CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, Indonesia, 2023, vol. 3, no. 2, hlm. 6.
39 Irawan,  Dandan,  Pelatihan  Kepatuhan  Koperasi  terhadap  Penyelenggaraan  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan (Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi di Provinsi Jawa Barat dengan Klasifikasi Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang Memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam, Jurnal Ilmiah Abdimas, Indonesia, 2023, vol. 4, no. 2, hlm. 253.
40 Diffa  Ayu  Nindyatami  Savitri,  Puspitasari,  Siska,  dan  Clara  Arneta  Maharani,  Peranan  OJK  terhadap  Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam, CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, Indonesia, 2023, vol. 3, no. 2, hlm. 1.
seperti OJK sudah lazim dilakukan di beberapa negara, seperti di Australia dengan Australian  Prudential  Regulation  Authority (APRA),  Irlandia  dengan Registry  of Credit Union yang mana merupakan bagian dari Central Bank of Ireland , atau bahkan di Amerika Serikat dengan National Credit Union Administration (NCUA)-nya. 41
Harus diakui salah satu kelemahan pengawasan koperasi selama ini, lemahnya pengawasan  oleh  Kementerian  Koperasi,  mengingat  secara  alamiah  Kementerian Koperasi  bukanlah  lembaga  yang  didirikan  untuk  melakukan  pengawasan  pada sektor jasa keuangan, yang dalam hal ini sesungguhnya juga menjalankan kegiatan perbankan.  Meskipun  dijalankan  oleh  badan  usaha  berbentuk  koperasi,  bukan dalam bentuk Perseroan terbatas, kegiatan simpan pinjam oleh KSP sesungguhnya adalah kegiatan bank, sehingga praktik bisnis yang baik ( best practise ) pengawasan dalam kegiatan perbankan, semestinya juga berlaku dalam KSP.
Terkait dengan pengaturan koperasi atau lebih spesifik KSP dalam UU P2SK yang  memberikan  kesempatan  bagi  pihak  di  luar  anggota  koperasi  untuk menghimpun dana ke dalam koperasi atau yang biasa disebut modal penyertaan, dapat diberikan catatan bahwa dapat mengingkari tujuan koperasi itu sendiri, yakni menyejahterakan  anggotanya. 42 Hal  ini  menimbulkan  diskursus  baru  bagaimana untuk  menyeimbangkan  konsep  modal  penyertaan  ke  dalam  KSP  dan  tujuan fundamental koperasi. Memang dengan adanya modal penyertaan dari luar anggota koperasi, hal ini akan menjadikan KSP menjadi salah satu lembaga di sektor jasa keuangan yang dapat memiliki modal yang besar di luar anggotanya. Namun, di sisi lain hal ini memiliki nafas akan mengingkari dan mencederai tujuan fundamental dari  koperasi  yang  harus  berfokus  pada  anggotanya  yang  terdapat  dalam  UU Perkoperasian. 43
Terkait dengan hal ini, jika mengacu pada pendapat Ralf dan Joost cara paling mudah untuk menyelesaikan pertentangan norma yang menyebabkan pelanggaran terhadap  norma  lainnya  pada  saat  norma  tersebut  ditegakkan  adalah  dengan
41 Coelho, R., Mazzillo, J.A., Svornos, J.P., dan YU, T, Regulation and Supervision of Financial Cooperatives , Financial Stability Insights on Policy Implementation (Bank for International Settlements) , Switzerland, 2019, no 15, hlm. 23.
42 Rivai Iqrok Tanjung, Peran Koperasi Syariah Mesjid Dalam Mengembangkan Perekonomian Anggota Koperasi Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Koperasi Mesjid Al-Ikhlas STM Medan), Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Indonesia, 2023, vol. 6, no. 4, hlm. 3975.
43 Ida Bagus Putra Manuaba, Ni Wayan Dian Irmayani, dan Fridolin Katarina Sani, Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Mensejahterakan Anggota pada KSP Duta Sejahtera, EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Indonesia, 2024, vol. 3, no. 3, hlm. 384.
melalui  doktrinal,  yakni  hubungan  antara  norma  yang  berbeda.  Secara  doktrinal yang  dimaksud  tersebut  berhubungan  dengan  tiga  macam  jenis,  yakni  asas lex superior , lex  posterior ,  dan lex  specialis 44 yang  mana  dalam  penerapannya  jika dikaitkan dengan keadaan a quo, UU P2SK dan UU Perkoperasian sama-sama berupa undang-undang , sehingga jika  kedua  peraturan  tersebut  dibenturkan  maka  UU P2SK-lah  yang  seharusnya  lebih  ditegakkan  daripada  UU  Perkoperasian  sebab peraturan tersebut mengatur mengenai koperasi yang terkhusus bergerak di sektor jasa  keuangan  sebagaimana  asas lex  specialis .  Namun,  bersamaan  dengan  hal tersebut,  tentunya  hal  ini  akan  bertentangan  dengan  tujuan  awal  atau core  value dibentuknya  koperasi  serta  lebih  membuka  peluang  koperasi  akan  mengalami kondisi gagal bayar sebab dengan hal ini koperasi akan secara bebas menyalurkan atau menginvestasikan  dana  kepada  pihak-pihak  di  luar  anggotanya 45 serta  akan menjadi  tempat  investasi  dengan  harapan  menghasilkan  bunga  yang  besar  tiap tahunnya  bagi  penanam  modal  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  pada  bagian sebelumnya. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan koperasi open-loop perlu menjadi perhatian secara seksama oleh OJK.
Hal  lain  yang  perlu  menjadi  perhatian  lainnya  adalah  UU  P2SK  tidak memberikan pengaturan terkait adanya lembaga penjamin simpanan bagi koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam. Tidak ada mekanisme penjaminan pada koperasi yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan seperti bank, akan menjadi persoalan yang pelik apabila koperasi tersebut mengalami gagal bayar. Ketiadaan skema  penjaminan  membuat  kedudukan  nasabah  penyimpan  menjadi  kreditur yang  tidak  memiliki  hak  didahulukan  (kreditur  konkuren),  sehingga  potensi simpanan yang telah ia setorkan tidak terbayarkan kembali. Artinya, pengalaman nasabah yang menempatkan dananya pada Koperasi Indosurya, yang tidak kembali, tidak menutup kemungkinan berulang kembali.
Sementara itu, untuk koperasi yang kegiatannya terbatas hanya melayani dari, oleh, dan untuk anggotanya sendiri atau berjenis close-loop, p erizinan, pengaturan, dan  pengawasan  tetap  pada  Kementerian  Koperasi.  Sebagaimana  telah  juga
44 Sartor, Giovanni, Normative  Conflicts  in  Legal Reasoning,  Artificial  Intelligence  and  Law ,  Khuwer  Academic  Publisher, Dordrecht, 1992, hlm. 231.
45 Vide Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
disebutkan sebelumnya, bahwa tanggal 16 Juni 2023, Kementerian Koperasi telah menerbitkan Permenkop  No.  8/2023,  sekaligus  mencabut  beberapa  peraturan menteri  koperasi  lainnya. 46 Keberadaan  Permenkop  No.  8/2023  sulit  untuk disangkal  sebagai  reaksi  atas  maraknya  kasus  gagal  bayar  KSP  yang  terjadi  pada tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun ruang lingkup pengaturan Permenkop No. 8/2023 ini adalah untuk koperasi close-loop, dari  segi  substansi  telah  mengakomodasi  ketentuan  yang menjadi  penyebab  permasalahan  di  masa  lalu  dan  ketentuan-ketentuan pengawasan  dalam best  practice kegiatan  perbankan.  Di  antaranya  adalah, pembatasan  bunga  simpanan  dan  bunga  pinjaman,  batas  maksimum  pemberian pinjaman,  ruang  lingkup  pengawasan,  standar  operasional  manajemen,  jaminan, restrukturisasi  usaha, prinsip  mengenali  pengguna  jasa  layanan  Simpan  Pinjam, pengawasan  dan  pelaporan  transaksi  mencurigakan,  dan  pengawasan  dan pelaporan.
Pasal  26  ayat  (3)  dan  (4)  Permenkop  No.  8/2023  menyebutkan  bahwa s impanan  diberikan  imbalan  berupa  bunga  atau  dalam  bentuk  lainnya  yang besarnya ditetapkan oleh rapat Pengurus, dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh Rapat Anggota dan imbalan berupa bunga atau dalam bentuk lainnya paling tinggi 9% (sembilan persen) per tahun. Sementara itu, untuk bunga Pinjaman paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun. Adanya batas maksimal suku bunga pinjaman ini diperlukan berkaca pada pengalaman banyak KSP yang memberikan bunga tinggi, bahkan dalam batas tidak wajar dengan durasi waktu yang pendek, seperti yang terjadi pada salah satu KSP di Jogja, yaitu bunga 12% (dua belas persen) per tahun dan jangka waktunya 3 (tiga) bulan, sebagaimana telah dijelaskan di awal. Pasal  1  angka  18 Permenkop  No.  8/2023 Batas  Maksimum  Pemberian Pinjaman/Pembiayaan (BMPP) adalah persentase maksimum penyaluran pinjaman dan/atau  pembiayaan  yang  diperkenankan  terhadap  modal  sendiri  KSP.  BMPP
46 Vide Permenkop No. 8/2023, mencabut dan menyatakan tidak berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  Nomor  15/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh  Koperasi  beserta  perubahannya, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah oleh  Koperasi,  Peraturan Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Perizinan  Usaha  Simpan  Pinjam  Koperasi;  dan  membatalkan  beberapa  pasal  dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
kepada pihak terkait yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan koperasi lain yang memiliki  hubungan  kepemilikan,  dan/atau  hubungan  kepengurusan  dengan  KSP, ditetapkan  paling  tinggi  10%  (sepuluh  persen)  dari  Modal  Sendiri  KSP  dan pemberian Pinjaman kepada pihak tidak terkait yang terdiri dari anggota KSP dan Koperasi lain yang tidak memiliki hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan dengan KSP, ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Modal Sendiri KSP. 47 Ketentuan  ini  menjadi  penting  mengingat  konsentrasi  penyediaan  dana kepada peminjam atau suatu kelompok peminjam merupakan salah satu penyebab kegagalan usaha dalam kegiatan perbankan yang dalam hal simpan pinjam oleh KSP, sehingga diperlukan penyebaran atau diversifikasi penyediaan dana yang diberikan dan  penetapan  batas  penyediaan  dana.  Sebagai  perbandingan,  dalam  kegiatan perbankan  ketentuan  ini  diatur dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 32/POJK.03/2018  Tahun  2018  tentang  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, juga ditemukan ketentuan serupa. Dalam Peraturan  OJK  tersebut, disebutkan  bahwa  portofolio  Penyediaan  Dana  kepada Pihak  Terkait  dengan  Bank  secara  keseluruhan  ditetapkan  paling  tinggi  10% (sepuluh persen) dari Modal Bank sedangkan untuk penyediaan Dana selain kepada Pihak terkait, yaitu: kepada 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti ( tier 1) Bank.
Terkait  dengan,  aspek  pengawasan,  dalam  Pasal  89  Permenkop  No.  8/2023 disebutkan  bahwa  pengawasan  dilakukan  oleh  Menteri  bagi  KSP  dengan  wilayah keanggotaan lintas provinsi; Gubernur bagi KSP dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota  dalam  1  (satu)  wilayah  provinsi;  dan  Bupati/wali  kota  bagi  KSP dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Pengawasan tersebut  meliputi  aspek  izin  usaha  dan/atau  izin  jaringan  pelayanan,  tata  kelola, profil  risiko,  kinerja  keuangan,  dan  permodalan.  Selanjutnya,  dalam  rangka sinergitas  dan  koordinasi,  pengawasan  KSP  dapat  dilakukan  melalui  kerja  sama dengan instansi terkait. Namun demikian, bagaimana bentuk kerja sama tersebut tidak dijelaskan lebih jauh, bagaimana dan dalam bentuk sinergitas dan koordinasi
47 Vide Pasal 44 dan 45 Permenkop No. 8/2023
tersebut  diwujudkan.  Hal  ini  menjadi  penting  mengingat  fungsi  pengawasan melekat  pada  banyak  lembaga  yang  tidak  menutup  kemungkinan  memiliki pandangan  yang  berbeda  satu  sama  lain,  sehingga  penyamaan  pandangan  dan kebijakan sangat diperlukan, agar sinergitas dan koordinasi dapat berjalan efektif.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  48  Permenkop  No.  8/2023,  diatur  juga r estrukturisasi  usaha  untuk  KSP  yang  dapat  dilakukan  melalui:  penggabungan, peleburan,  pembagian,  pemisahan,  penyehatan  usaha,  dan/atau  pengintegrasian. Ketentuan  ini  penting  khusus  dalam  hal  terjadi  kondisi  gagal  bayar  sehingga diperlukan  tindakan untuk  menggabungkan,  meleburkan,  mengambil  alih, mengintegrasikan, dan mengonversi KSP-KSP yang bermasalah. Dalam hal, kegiatan perbankan sebagai perbandingan, adalah pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum 48 . Tindakan itu diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan struktur industri perbankan yang kuat dan berdaya saing serta mampu merespons tantangan pada waktu mendatang yang semakin dinamis dan kompleks, sehingga diperlukan bank yang kuat, efisien, dan berdaya saing antara lain melalui penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan. Sebagai  perbandingan  lain,  jika berkaca  pada  NCUA  di  Amerika  Serikat  serta Registry  of  Credit  Union yang  mana merupakan bagian dari Central Bank of Ireland di Irlandia dalam Credit Institutions (Resolution) Act 2011 ( the “2011 Act ”) langkah -langkah pemulihan modal dengan cara  menggabungkan,  meleburkan,  mengambil  alih,  mengintegrasikan,  atau mengonversi  KSP  yang  sudah  berstatus  bermasalah 49 merupakan  salah  satu langkah pengawasan yang solutif bagi industri KSP.
Lebih jauh, sama halnya dengan UU P2SK, Permenkop No. 8/2023, juga tidak memberikan pengaturan terkait adanya lembaga penjamin simpanan bagi koperasi, yang dalam hal ini koperasi close-loop. Namun, dalam Pasal 26 ayat 7 Permenkop No.  8/2023,  yang  menyebutkan  bahwa KSP  dapat  mengasuransikan  Simpanan anggota  dan  Koperasi  lain  kepada  perusahaan  asuransi.  Kata  “dapat”  dalam ketentuan  Pasal  26  ayat  7  tersebut,  mengindikasikan  bahwa  ketentuan  tersebut
48 Vide Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  41  Tahun  2019  tentang  Penggabungan,  Peleburan,  Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.
49 Coelho, R., Mazzillo, J.A., Svornos, J.P., dan YU, T, Regulation and Supervision of Financial Cooperatives , Financial Stability Insights on Policy Implementation (Bank for International Settlements) , Switzerland, 2019, no 15, hlm. 23.
tidak bersifat wajib ( mandatory ), melainkan fakultatif. Hal ini jelas berbeda dengan best practice di perbankan, di mana skema asuransi melalui lembaga penjaminan simpanan  bersifat  wajib.  Dengan  demikian,  baik  koperasi open  loop maupun koperasi close-loop, adanya skema penjaminan simpanan merupakan hal yang perlu segera diupayakan dalam KSP.

## Penutup
Koperasi  menempati  kedudukan  yang  sangat  terhormat  dalam perekonomian Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berasaskan asas kekeluargaan,  yang  dalam  hal  ini  adalah  koperasi.  Maraknya  kondisi  gagal  bayar dalam  KSP  disebabkan  dari  segi  regulasi  banyak  hal  yang  belum  diatur  secara lengkap  layaknya  sebuah  kegiatan  bank  namun  dijalankan  oleh  badan  usaha berbentuk  koperasi,  dan  secara  khusus  terkait  dengan  aspek  pengawasan  yang belum berjalan efektif. Pengawasan yang tidak berjalan efektif sehingga pengelolaan koperasi telah keluar dari tujuan koperasi yang seharusnya untuk menyejahterakan anggota  menjadi  tempat  berinvestasi  untuk  mendapatkan  hasil  yang  besar. Akibatnya, banyak KSP yang menerima penghimpunan dan menyalurkan dana dari pihak luar/investor yang bukan sebagai anggota. Selain itu, tidak ada lembaga atau skema penjamin bagi dana simpanan anggota di dalam KSP sebagaimana simpanan dalam  kegiatan  perbankan  dan  polis  dalam  kegiatan  asuransi  yang  dijamin  oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
UU  P2SK  dan  Permenkop  No.  8/2023  menjadi  titik  harapan  baru  untuk menyelesaikan  permasalahan  maraknya  gagal  bayar  pada  KSP  di  Indonesia.  UU P2SK telah mengakui  keberadaan koperasi yang melayani di luar anggotanya ( open loop ).  Permenkop  No.  8/2003  telah  mengakomodasi  ketentuan  yang  menjadi penyebab permasalahan di masa lalu dan ketentuan-ketentuan pengawasan dalam best practice kegiatan perbankan, seperti pembatasan bunga simpanan dan bunga pinjaman,  batas  maksimum  pemberian  pinjaman,  restrukturisasi  usaha, dan pengawasan  dan  pelaporan.  Namun  kedua  regulasi  tersebut, tidak  memberikan pengaturan terkait adanya lembaga penjamin simpanan bagi koperasi, sebagai salah satu  metode  mengatasi  dampak  gagal  bayar  yang  merugikan  nasabah/anggota
koperasi. Oleh karena itu, keberadaan skema penjaminan simpanan merupakan hal yang  perlu  segera  diupayakan  KSP  sebagai  perlindungan  dan  memberikan  rasa aman bagi para nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Baswir,  Revrisond,  Koperasi  Indonesia , Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  UGM, Yogyakarta, 2013.
Hatta, Muhammad, “Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945” dalam Satu Abad Bung  Hatta:  Demokrasi  Kita,  Bebas  Aktif,  dan  Ekonomi  Masa  Depan, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2002.
Ichsan,  Reza  Nurul,  Sinaga,  Sarman,  dan  Nasution,  Lukman,  Ekonomi  Koperasi  &
UMKM, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
Pramono, Nindyo, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 2013.
Rudianto, Akuntansi Koperasi, Erlangga, Jakarta, 2010. Sartor, Giovanni, Normative Conflicts in Legal Reasoning, Artificial Intelligence and Law, Khuwer Academic Publisher, Dordrecht, 1992. Sitio, Arifin, Koperasi Teori dan Praktik , Erlangga, Jakarta, 2001.
Jurnal:
Arifandy,  Fiqih  Putra,  Norsain,  Darul  Firmansyah,  Imam,  Peran  Koperasi  Dalam Meningkatkan  Perekonomian  Masyarakat  Nelayan:  Perspektif  Modal  Kerja, Jurnal Akademi Akuntansi , 2020, vol., 3, no. 1. Coelho,  R.,  Mazzillo,  J.A.,  Svornos,  J.P.,  dan  YU,  T, Regulation  and  Supervision  of Financial  Cooperatives, Financial  Stability  Insights  on  Policy  Implementation (Bank for Intenational Settlements) , 2019, no. 15.
COOPERATION, Monthly Labor Review, 1919, vol., 8, no. 3.
Diffa Ayu Nindyatami Savitri, Puspitasari, Siska, dan Clara Arneta Maharani, Peranan OJK terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam, CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 2023, vol., 3, no. 2.
Fici, Antonio, The Essential Role of Cooperative Law , The Elevenjournal , 2014, no. 4.
Galor, Zvi, Credit and Saving Cooperatives: A New Conceptual Approach, Birritu – The National Bank of Ethiopia , 1999, no. 66.
I  Putu  Wira  Kusumajaya  dan  Ni  Putu  Purwanti,  Perlindungan  Hukum  terhadap Koperasi  Simpan  Pinjam  Berkaitan  dengan  Kredit  Macet  di  Kota  Denpasar, Kertha Semaya (Journal Ilmu Hukum), 2019, vol., 7, no. 10.
Ida  Bagus  Putra  Manuaba,  Ni  Wayan  Dian  Irmayani,  dan  Fridolin  Katarina  Sani., Peran  Koperasi  Simpan  Pinjam  dalam  Mensejahterakan  Anggota  pada  KSP Duta Sejahtera, EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 2024, vol., 3, no. 3.
Irawan,  Dandan,  Pelatihan  Kepatuhan  Koperasi  terhadap  Penyelenggaraan Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  (Bagi  Pengurus  dan
Pengawas Koperasi di Provinsi Jawa Barat dengan Klasifikasi Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang Memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam, Jurnal Ilmiah Abdimas, 2023. vol., 4, no. 2.
Ponka, Ville, The Legal Nature of Cooperative Membership , Journal of Entrepreneurial and Organizatial Diversity , 2019, vol., 7, no. 2.
Rivai  Iqrok  Tanjung,  Peran  Koperasi  Syariah  Mesjid  Dalam  Mengembangkan Perekonomian  Anggota  Koperasi  Menurut  Tinjauan  Ekonomi  Islam  (Studi Pada  Koperasi  Mesjid Al-Ikhlas  STM  Medan), Jurnal  Review  Pendidikan  dan Pengajaran, 2023, vol., 6, no. 4.
Syamsu,  Nur  Baehaqi,  Peran  Koperasi  Sebagai  Lembaga  Pemberdayaan  dalam Meningkatkan  Taraf  Hidup  Masyarakat,  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Teknologi (Sostech), 2023, vol., 3, no. 6.
Tamaheang, S.P., Ogotan, M., dan Plangiten, N, Efektivitas Simpan Pinjam Koperasi Bagi  Masyarakat  Petani  di  Desa  Mangaran  Kecamatan  Kabaruan  Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal Administrasi Publik, 2020, vol. 5, No. 81.
Taufan,  Ade,  Analisis  Komitmen  dan  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  terhadap Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Bahari Jaya di Kota Jambi, ELEKTIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan, 2019, vol., 2, no. 1.
Situs Daring:
Ady  Thea  DA,  Advokat  ini  Beberkan  3  Persoalan  Koperasi  Simpan  Pinjam Bermasalah,  Hukumonline.com.,  4  Agustus  2023,  diakses  dari https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-beberkan-3- persoalan-koperasi-simpan-pinjam-bermasalah-lt63fc43d14dd89/?page=1 . Aprilia,  Zefanya,  Ini  8  Kasus  Koperasi  Bermasalah  Yang  Gagal  Bayar,  CNBC Indonesia., 7 April 2023, diakses dari
https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini- 8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar .
Badan Pusat Statistik Periode 2019-2021 yang dirilis pada tahun 2021 oleh Badan Pusat  Statistik  Republik  Indonesia,  7  Juni  2023,  diakses  dari https://www.bps.go.id/publication/2022/06/02/e33302d6b99341d712113 faf/statistik-koperasi-simpan-pinjam-2021.html .
Lima  Hal  Ini  Sebabkan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Terjerat  Kasus  Gagal  Bayar,
Merdeka.com., 7 April 2023, diakses dari https://www.merdeka.com/uang/5- hal-ini-sebabkan-koperasi-simpan-pinjam-terjerat-kasus-gagal-bayar.html . Rizki, Mochamad Januar, Memahami Akar Masalah Fenomena Gagal Bayar Koperasi Simpan  Pinjam,  Hukumonline.com.,  5  Agustus  2023,  diakses  dari https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-akar-masalah- fenomena-gagal-bayar-koperasi-simpan-pinjam-lt5e946c180795f/?page=2 . Tanjung,  Kurnia  Togar  P,  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Bentuk  Pengawasan  yang Ideal, law.ui.ac.id., 5 Agustus 2023, diakses dari https://law.ui.ac.id/koperasi- simpan-pinjam-dan-bentuk-pengawasan-yang-ideal-oleh-kurnia-togar-p- tanjung/ . WCML, The Co-operative Movement, Working Class Movement Library (WCML), 17 April 2023, diakses dari https://www.wcml.org.uk/our-collections/working- lives/the-cooperative-
movement/#:~:text=Robert%20Owen%20is%20regarded%20as,other%20s ide%2C%20poor%20working%20conditions .
Yozami,  Mohamad  Agus,  Belajar  dari  Kasus  Pandawa,  Mari  Kenali  Kriteria Perusahaan Investasi Ilegal, Hukumonline.com., 4 Agustus 2023, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-dari-kasus-pandawa-- mari-kenali-kriteria-perusahaan-investasi-ilegal-lt592289d7886e1/ . Yudha, Satria Kartika, Industri Koperasi Terdampak Kasus Gagal Bayar, Republika, 4 Agustus 2023, diakses dari https://www.republika.id/posts/37690/industri- koperasi-terdampak-kasus-gagal-bayar .
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan Sektor Keuangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Peraturan  Menteri  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor  9  Tahun  2020 tentang Pengawasan Koperasi.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  41  Tahun  2019  tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.