Vol. 05 No. 1, Juni 2021 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender

## POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
( Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme )
Darania Anisa 1 , Erna Ikawati 2
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan darania@iain-padangsidimpuan.ac.id
ernaikawati@gmail.com

## Abstrak
Maraknya  wacana  gender  dan  feminisme  akhir-akhir  ini  sebagai  reaksi  atas  realitas ketimpangan  gender  yang  telah  melahirkan  ketidakadilan  terhadap  perempuan  berupa marginalisasi, subordinasi, diskriminasi bahkan kekerasan yang selama ini juga terjadi dalam keluarga.  Wacana  tersebut  berbanding  lurus  dengan  sikap  menyuarakan  pentingnya pembaruan terhadap berbagai aturan hukum yang dinilai bias gender.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  posisi  perempuan  dalam  hukum  keluarga  melalui telaah  terhadap  aturan-aturan  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagi  hukum terapan bagi Pengadilan Agama dalam kerangka perspektif kesetaraan gender. Telaah pasal- pasal  yang  terkait  dengan  relasi  gender  dalam  aturan-aturan  hidup  berkeluarga,  tampak aturan-aturan  tersebut  masih  ada  bagian  tertentu  yang  terkesan  bias  gender,  namun  secara umum  bisa  disimpulkan  bahwa  KHI  cukup  menampakkan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  kehidupan  keluarga.  Kesetararaan  gender  terdapat  pada  aturan  mengenai persamaan  posisi  suami  istri,  pembatasan  poligami,  harta  bersama,  perceraian,  akibat perceraian, penguasaan anak dan kewarisan.
Kata Kunci : Perempuan, KHI, Kesetaraan Gender

## Abstract
The  rise  of  gender  discourse  and  feminism  lately  is  a  reaction  to  the  reality  of  gender inequality  that  has  created  injustice  against  women  in  the  form  of  marginalization, subordination, discrimination and even violence that has been happening in the family so far. This discourse is directly proportional to the attitude of voicing the importance of reforming various legal rules that are considered gender biased.
This  study  aims  to  see  the  position  of  women  in  family  law  through  a  review  of  the  rules contained in the Islamic Law Compilation as applied law for the Religious Courts within the framework of a gender equality perspective. Studying the articles related to gender relations in  the  rules  of  family  life,  it  appears  that  there  are  certain  parts  that  appear  to  be  gender biased,  but  in  general  it  can  be  concluded  that  KHI  is  sufficient  to  show  equality  between men and women in family life. Gender equality is contained in the rules regarding equality in

## POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)
Darania Anisa, Erna Ikawati darania@iain-padangsidimpuan.ac.id
the  position  of  husband  and  wife,  restrictions  on  polygamy,  joint  property,  divorce,  due  to divorce, child control and inheritance.
Keywords : Women, KHI, Gender Equality

## PENDAHULUAN
Wacana  terkait  feminisme  akhir-akhir  ini  menjadi  salah  satu  kajian  yang  menarik serta  manjadi  pembahasan  tersendiri  di  kalangan  umat  Islam.  Pengaruh  gelombang globalisasi  turut  menduduki  peran masuknya diskursus wacana tersebut,  tak terkecuali pada hal  keagamaan  ( religions  discourse ).  Terlebih  setelah  banyak  kalangan  perempuan  yang memperoleh pendidikan tinggi serta terjun ke dunia profesional, maka pola relasi feminisme yang  berlangsung  selama  ini  mulai  digugat  dan  dipertanyakan.  Sebagian  perempuan menuntut  hak-haknya  yang  terampas  oleh  hegemoni  kaum  laki-laki.  Persoalan  ini  akhirnya masuk  juga  pada  wilayah  teks  suci  al-Qur’an  yang  dijadikan  sumber  legitimasi  mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Gagasan “demokrasi” dan “emansipasi” Barat yang masuk ke dunia Islam, memaksa umat  Islam  untuk  menelaah  kembali  tentang  posisi  perempuan  yang  telah  termarginalkan selama berabad-abad. Konsep “feminisme” yang marak di Barat pada abad ke-19 dan ke-20 menjadi  model  bagi  pembebasan  perempuan  di  banyak  Negara  berpenduduk  muslim. Bermula dari para intelektual Mesir yang belajar ke Eropa, wacana feminisme yang marak di Eropa diadopsi oleh mereka setelah pulang dari Eropa untuk kemudian dikembangkan, yang dikenal dengan istilah tahrir al-mar’ah (pembebasan perempuan). Gerakan tahrir al-mar’ah ini cepat berkembang manakala masyarakat semakin menyadari ketertindasan terutama yang dialami  oleh  perempuan  yang  diakibatkan  oleh  kolonialisme  dan  modernisme  (Syafiq Hasyim; dkk 1999).
Feminisme  dalam  perspektif  ini  adalah  serangkaian  gerakan  sosial,  gerakan  politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial  (Burkett 2019). Feminisme  menggabungkan  posisi  bahwa  masyarakat  memprioritaskan  sudut  pandang  laki- laki,  dan  bahwa  perempuan  diperlakukan  secara  tidak  adil  di  dalam  masyarakat  tersebut
Vol. 05 No. 1, Juni 2021 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
(Gamble  2006).  Upaya  untuk  mengubahnya  termasuk  dalam  memerangi  stereotip  gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki.
Ketidakadilan  perempuan  biasanya  diawali  di  rumah  tangga  dalam  bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dari perempuan. Biasanya pendidikan bagi anak  laki-laki  lebih  diprioritaskan  ketimbang  anak  perempuan  dengan  dasar  pertimbangan bahwa anak perempuan akhirnya akan ke dapur juga (Umar 2001).
Bias  gender  terkadang  juga  tampak  pada  proses  pengambilan  keputusan  dalam keluarga  yang  biasanya  tidak  melibatkan  perempuan.  Di  dalam  rumah  tangga  biasa  pula terjadi  kekerasan  terhadap  perempuan  ( domestic  violence )  berupa  tindakan  pemukulan  atau serangan  fisik  dari  suami  terhadap  istri  maupun  anak-anak.  Dengan  demikian,  bisa diasumsikan  bahwa  manifestasi  ketidakadilan  gender  telah  dimulai  di  lingkungan  keluarga. Demikianlah  realitas  yang  tampak  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Padahal Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap Perempuan  (CEDAW)  ke  dalam  UU  nomor  7  Tahun  1984,  yang  antara  lain  menyatakan bahwa:  “Negara-negara  peserta  wajib  membuat  peraturan  yang  tepat  untuk  menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
Berdasarkan  pemaparan  pada  latar  belakang  di  atas,  maka  fokus  rumusan  artikel penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  posisi  perempuan  dalam  hukum  keluarga  Islam  di Indonesia analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) kajian gender dan feminisme.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis,  sosiologis  dan  feminis.  Termasuk  penelitian  kualitatif  karena  penelitian  ini mengacu pada norma-norma hukum  yang hidup  dan berkembang di  masyarakat  (Ali 2010). Penggabungan  pendekatan  fenomenologis-sosiologis  ditempuh  untuk  menggali  peristiwa yang  sedang  aktual  di  masyarakat.  Sedangkan  pendekatan  feminis  dicantumkan,  karena peneliti  juga  mengambil  data  primer  dari  perempuan  bentuk  diskriminasi  atas  anggota keluarga yang laki-laki dari perempuan dalam kehidupan rumah tangga.
Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  memusatkan  perhatian  pada  prinsip- prinsip  umum  yang  mendasari  perwujudan  satuan-satuan  gejala  yang  ada  dalam  kehidupan manusia,  atau  pola-pola  yang  di  analisis  dari  gejala-gejala  sosial  budaya  dengan

## POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)
Darania Anisa, Erna Ikawati darania@iain-padangsidimpuan.ac.id
menggunakan kebudayaan dari masyarakat  yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai  pola-pola  yang  berlaku  (Ash-Shofa  2013).  Pada  metode  ini  peneliti  melakukan pengamatan  terhadap  fenomena  riil  yang  ada  di  masyarakat,  yaitu  temuan-temuan  kasus diskriminasi terhadap perempuan yang berkembang di masyarakat.
Penulis  menggunakan  penggabungan  pendekatan  fenomenologis-sosiologis,  hal dimaksud  karena  dalam  pendekatan  fenomenologis  terdapat  kunci  utama  penelitian,  yaitu empiris  dan  rasional  (Peter  Connolly  (ed.)  2012).  Kasus  diskriminasi  terhadap  perempuan khususnya  yang  berawal  dari  rumah  tangga  ini  merupakan  kasus  nyata  di  masyarakat. Banyak ditemukan prakteknya dengan berbagai packaging pola yang prinsipnya dari berbagai varian  kasus  tersebut  mengacunya  kembali  kepada  tuntunan nash yang  bersifat  mutlak dianggap  sebagai  sebuah  kebenaran  ilmiah.  Sedangkan  penggabungan  sosiologis  dimaksud karena  fokus  perhatian  analisis  penelitian  ada  pada  interaksi  antara  agama-baca:  penganut agama-dan masyarakat.  Karakteristik pendekatan sosiologis  ini antara lain meliputi  kategori biososial.  Seperti  seks,  gender,  perkawinan,  keluarga,  masa  kanak-kanak,  dan  usia  adalah mungkin  meletakkan  seorang  perempuan  atau  sekelompok  perempuan  dalam  suatu  periode sejarah, karena judul penelitian ini mengarah pada pengkhususan gender tertentu, maka dari itu untuk menajamkan hasil analisis, peneliti juga menyertakan pendekatan feminis. Sehingga responden, aktor (obyek observasi), dan informan dalam penelitian ini semuanya perempuan.

## PEMBAHASAN

## Feminisme dan Gender dalam Islam
Islam  tidak  mengenal  istilah  feminisme  dan  gender  dengan  berbagai  bentuk  konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender di dalamnya. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dengan kemuliaan yang sama pula (Engineer 1990).
Beberapa respon teologis dalam al-Qur’an yang menilai adanya kesetaraan gender:
1. Kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan kaum laki-laki (Q.S. al-Hujurat: 13)
2. Perempuan  dan  laki-laki  diciptakan  dari  unsur  tanah  yang  sama  dan  dari  jiwa  yang satu (Q.S. al-A’raf:189)
e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
3. Proses  dan  fase  pembentukan  janin  laki-laki  dan  perempuan  tidak  berbeda  (Q.S.  al- Qiyamah: 37-39)
4. Islam  menjamin  kebahagiaan  di  dunia  dan  akhirat  bagi  perempuan  bila  komitmen dengan  iman  dan  menempuh  jalan  yang  saleh,  seperti  halnya  dengan  laki-laki  (Q.S. an-Nahl: 97)
5. Perbuatan  yang  dilakukan  perempuan  setara  dengan  apa  yang  dilakukan  laki-laki, amal masing-masing dihargai oleh Allah (Q.S. Ali Imran: 195)
6. Islam tidak menilai perempuan sebagai penghalang kemajuan (Q.S. al-Ahzab: 35)
7. Di  luar  peran  kodrati  seperti  dalam  politik,  sosial  budaya,  ekonomi,  pranata  sosial lainnya, Islam memberikan ajaran tanggung jawab dan bahu membahu antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar (Q.S. at-Taubah:71)
Contoh  konkretnya  adalah  Islam  tidak  membedakan  laki-laki  dan  perempuan  dalam hal  tingkatan  takwa.  Karena  surga  juga  tidak  dikhususkan  untuk  laki-laki  saja,  tetapi  juga untuk  perempuan  yang  bertakwa  dan  beramal  soleh.  Islam  mendudukkan  perempuan  dan laki-laki  pada  tempatnya.  Tak  bisa  dibenarkan  anggapan  para  orientalis  dan  musuh  Islam bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas dua.  Dalam  Islam,  sesungguhnya  wanita  dimuliakan.  Ada  banyak  ayat  al-Qur’an  maupun hadits  yang  membicarakan  kemuliaan  seorang  perempuan  dan  mengangkat  derajat perempuan, baik sebagai ibu, anak, istri ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  Islam,  akan  tetapi  yang  membedakan keduanya adalah fungsinya, karena kodrati dari masing-masing (Riffat 1991).
Praktik kehidupan sosial pada masa Nabi diakui telah menempatkan posisi perempuan dalam  kedudukan  yang  setara  dengan  laki-laki.  Struktur  patriarki  pada  masa  jahiliyah dibongkar  Islam  dengan  memberikan  hak-hak  kepada  perempuan  yang  pada  masa sebelumnya  tidak  diberikan.  Jika  pada  masa  jahiliyah,  perempuan  tidak  diberi  hak  untuk mewarisi,  justru  Islam  memberikannya.  Jika  pada  masa  itu  masyarakat  Arab  membenci kelahiran seorang anak perempuan,  Islam justru membenci tradisi masyarakat Arab tersebut dan  memberikan  janji  pahala  bagi  yang  memperlakukan  anak  perempuan  sebagaimana memperlakukan anak laki-laki (Ali-Engineer 1994).
Berbeda  dengan  perlakuan  masyarakat  Arab  Jahiliyah  kepada  perempuan,  Islam menempatkannya dalam posisi yang sangat terhormat. Roded (Roded 1996) mencatat, bahwa perlakuan  yang  setara  antara  laki-laki  dan  perempuan  itu  telah  memunculkan  mereka

## POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)
Darania Anisa, Erna Ikawati darania@iain-padangsidimpuan.ac.id
mencapai  prestasi  sebagaimana  yang  diperoleh  laki-laki.  Menurutnya,  dari  ribuan  sahabat Nabi,  1.200  diantaranya  adalah  perempuan,  mereka  berhubungan  langsung  dengan  Nabi. Fatima Mernissi (Mernissi 1996) juga mencatat banyak perempuan yang berhasil menguasai tahta  kekuasaan  politik. Pada  masa  Nabi  tercipta  relasi  laki-laki  dan  perempuan  yang  ideal, dimana mereka benar-benar setara.
Namun,  pada  kurun  pertama  kebangkitan  peradaban  Islam,  sepeninggal  khulafa’  al- Rasyidin,  sejarah  mencatat  terjadi  perubahan  fundamental  dalam  struktur  kekuasaan kekhalifahan Islam, dari sistem pemerintahan yang demokratis menjadi sistem monarki yang absolute.  Benar  pada  masa  ini  Islam  mengalami  kejayaan.  Namun  bersamaan  dengan degrades  politik  ini,  terjadi  pula  degradasi  kedudukan  perempuan.  Begitu  sistem  monarki diterapkan,  raja-raja  dari  kerajaan-kerajaan  Islam  yang  telah  menyebar  ke  berbagai  belahan dunia mengambil alih sistem pergundikan non islami dari kerajaan-kerajaan di wilayah Islam. Parahnya,  tindakan  ini  dilegitimasi  dengan  membuat  hadits-hadits  palsu  seiring  dengan banyaknya  pemalsuan  hadits,  baik  karena  kepentingan  politis,  ideologis  atau  yang  lain. Bersamaan  dengan  ini  muncul  banyak  hadits  yang  merendahkan  derajat  dan  membenci perempuan (Baidowi 2011).
Pandangan  negatif  terhadap  perempuan  ini  menjadi  pembenaran  bagi  struktur patriarki  dalam  keluarga.  Struktur  dominasi  raja  terhadap  rakyatnya  menjadi  model  bagi struktur  dominasi  laki-laki  terhadap  istri  dan  anak-anaknya.  Nasib  perempuan  tergantung diujung  struktur  kepribadian  suaminya,  sebagaimana  nasib  rakyat  bergantung  diujung kepribadian  sang  raja.  Kekerasan  raja  dan  sikap  mereka  yang  otoriter  kepada  rakyatnya akhirnya  masuk  pula  ke  dalam  struktur  keluarga  (Mahzar  1994).  Parahnya,  struktur masyarakat yang patriarki ini semakin diperkuat dengan semakinmembludaknya karya-karya intelektual yang memang terjadi seiring dengan masa-masa keemasan Islam. Maka, tak pelak lagi kitab-kitab tafsir Al-Qur’an pun ditulis dengan semangat patriarki tersebut.

## Keadilan Gender: Paradigma Tafsir Feminis
Menurut  para  feminis,  yang  dimaksudkan  dengan  keadilan  antara  laki-laki  dan perempuan  adalah  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  diantara  mereka  (Wadud-Muhsin  1994). Bagi  parafeminis  laki-laki  dan  perempuan  tidaklah  bisa  berbeda  kecuali  dari  sisi  biologis saja, dimana perempuan bisa mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui,
e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
sementara  laki-laki  tidak.  Inilah  yang  disebut  dengan  kodrat  perempuan,  yang  berbeda dengan kodrat laki-laki. Selebihnya, perbedaan-perbedaan lain yang terjadi pada laki-laki dan perempuan  hanya  akibat  konstruk  sosio-kultural  saja.  Perbedaan  biologis,  dengan  demikian sama  sekali  tidak  berarti  ketidaksetaraan  dalam  status  jenis  kelamin  secara  sosial.  Fungsi- fungsi biologis tidaklah sama, dan memang harus dibedakan, dengan fungsi-fungsi sosial.
Oleh  karena  itu,  para  mufassir-feminis  senantiasa  mengkritik  para  mufassir  klasik yang  dalam  penafsiran  mereka  atas  beberapa  ayat  al-Qur’an  seringkali  mencari-cari  tentang kelebihan  laki-laki  atas  perempuan.  Sebagian  mufassir  klasik  menegaskan  bahwa  laki-laki dianggap  sebagai  “ qawwam ”  yang  memiliki  berbagai  kelebihan  dibandingkan  perempuan karena  laki-laki  memiliki  kelebihan  akal,  kekuatan  tekad,  kekuatan  fisik,  kemampuan menulis, matang dalam perencanaan, keteguhan dan keberanian. Dengan kelebihan-kelebihan seperti  inilah,  maka  menurut  para  mufassir  klasik,  wajar  bila  diberbagai  tempat  al-Qur’an menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.
Menurut  pandangan  para  mufassir-feminis,  ayat-ayat  yang  sesungguhnya  memiliki nuansa  keadilan  bagi  laki-laki  dan  perempuan  ini  justru  telah  dipahami  oleh  para  mufassir klasik  secara  tidak  adil.  Dengan  memahami  ayat0ayat  tersebut  secara  harfiah,  sehingga menempatkan  laki-laki  dalam  posisi    superior  dibandingkan  perempuan.  Menurut  para feminis  ini,  yang  terjadi  adalah  pelibasan  terhadap  nilai-nilai  keadilan  yang  sesungguhnya ingin  ditegakkan  oleh  ayat-ayat  tersebut.  Bahwa  al-Qur’an  merespon  dan  mengakui  adanya perbedaan  sosial-fungsional  dalam  kehidupan  manusia,  itu  tidak  terbantahkan.  Namun, persoalannya  adalah  ketika  perbedaan  tersebut,  dijadikan  sebagi  argumentasi  untuk menegaskan superioritas laki-laki dan perempuan.
Menurut  Abdul  Mustaqim,  kesetaraan  dan  keadilan  gender  memiliki  implikasi  pada beberapa  hal. Pertama ,  bahwa  kesetaraan  dan  keadilan  gender  meniscayakan  tidak  adanya salah satu  jenis  kelamin  yang tersubordinasi  oleh jenis kelamin  yang lain. Kedua , tidak ada marginalisasi  terhadap  jenis  kelamin  tertentu  dengan  mengurangi  kesempatannya. Ketiga , terbebaskan dari stereotip yang sesungguhnya hanya merupakan mitos belaka. Keempat , tidak ada  yang  menanggung  beban  lebih  berat  dari  yang  lain.  Dalam  kaitan  ini  keadilan  gender meniscayakan kesamaan kepada laki-laki dan perempuan, baik dalam hal hak dan kewajiban (Mustaqim 1999).

## POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)
Darania Anisa, Erna Ikawati darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah wujud upaya pembaharuan hukum Islam di  Indonesia. Penyusunan KHI dapat dinilai sebagai bagian dari upaya pencarian pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. KHI merupakan hasil ijtihad  para  ulama  Indonesia  yang  tergabung  dalam  sebuah  tim  dan  bersama-sama merumuskan  sebuah  formulasi  hukum  yang  sesuai  dengan  konteks  kemodernan  dan keindonesiaan.
Ditinjau  dari  segi  materi,  materi  hukum  KHI  merupakan  penjabaran  dari  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk diberlakukan secara khusus kepada umat  Islam  di  Indonesia.  Seperti  diketahui,  undang-undang  perkawinan  yang  berlaku  untk seluruh  penduduk  Indonesia  memiliki  materi-materi  hukum  yang  bersifat  umum.  Dengan demikian, keberadaan KHI dapat mengisi kebutuhan-kebutuhan terhadap materi hukum yang spesifik  bagi  umat  Islam  mengenai  hal-hal  khusus  yang  tidak  terakomodir  dalam  undang- undang perkawinan, termasuk bidang-bidang hukum keluarga lainnya seperti kewarisan.
Dibandingkan  dengan  undang-undang  perkawinan,  pengaturan  ketentuan  hak  dan kewajiban  suami  istri  dalam  KHI  lebih  sistematis.  Pengaturan  hukum  dalam  KHI  tampak lebih  rinci,  sementara  dalam  undang-undang  perkawinan,  pengaturan  tersebut  lebih  bersifat umum.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena  KHI  dirumuskan  belakangan,  17  tahun  setelah disahkannya undang-undang perkawinan.
Perlu diketahui juga bahwa sebelum terbentuknya KHI terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU- PA menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali ke  sidang  DPR.  Salah  satu  isinya  berbicara  terkait  perempuan,  yakni:  Perlindungan  kepada wanita  telah  ditingkatkan  dengan  jalan  antara  lain,  memberikan  hak  yang  sama  kepada  istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka Peradilan Agama (Ali 1997).
Mengenai  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  KHI  mengaturnya  lebih  rinci.  Hal  ini tampak  pada  jumlah  pasal  yang  lebih  banyak  dan  jumlah  ayat  yang  lebih  banyak  pula  dari tiap-tiap pasal. Kedudukan yang sejajar antara suami dan istri tampak pada Pasal 77, sebagai berikut :
(1) Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah  yang menjadi sendi  dasar dari susunan
Vol. 05 No. 1, Juni 2021 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
masyarakat.
(2) Suami  istri  wajib  saling  mencintai,  saling  menghormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
(3) Suami  istri  memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
(5) Jika  suami  istri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat  mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama,
Pada pasal diatas tampak semakin jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka  dituntut  partisipasi  semua  pihak  dan  kerjasama  antara  keduanya.  Jadi  keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam pembinaan rumah tangga bahagia.
Sedangkan dalam Pasal 79 ditegaskan:
(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga
(2) Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam masyarakat.
(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Penegasan peran pada ayat (1) diatas, dinilai oleh kalangan tertentu khususnya kaum feminis  atau  para  aktivis  pemberdayaan  perempuan  sebagai  pembakuan  struktur patriarki dengan  adanya  pengukuhan  peran  keibuan  sebagai  nilai  resmi  yang  mengatur  peranan perempuan dalam keluarga.
Penekanan bahwa istri adalah ibu rumah tangga, berarti bidang kegiatannya di  ranah domestik,  sedangkan  suami  adalah  pencari  nafkah,  jadi  berkegiatan  di  ranah  publik.  Di  sini jelas  terdapat  konstruksi  sosial  tentang  tugas  khusus  suami  dan  istri.  Padahal  dalam kenyataannya,  banyak  istri  yang  bekerja  juga  di  luar  rumah,  tetapi  karena  peran  gendernya adalah ibu rumah tangga, maka dia berperan ganda. Karena kewajiban tersebut, maka setelah bekerja di kantor atau tempat kerja lain, dia masih harus menyelesaikan berbagai tugas rumah tangga.  Dibandingkan  dengan  suaminya,  curahan  waktu  untuk  tugas-tugasnya  lebih  lama. Setelah  selesai  bekerja  diluar,  pulang  ke  rumah  bisa  langsung  istirahat.  Disini  jelas  terlihat adanya ketimpangan.
Namun  menurut  Daud  Ali,  pernyataan  pasal  tersebut  tidak  boleh  dipandang  sebagai penurunan  kedudukan  para  istri  karena  pernyataan  tersebut  hanya  merupakan  pembagian

## POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)
Darania Anisa, Erna Ikawati darania@iain-padangsidimpuan.ac.id
pekerjaan  dan  tanggung  jawab.  Perumusan  itu  tidak  boleh  pula  diartikan  bahwa  istri  tidak boleh  melakukan  aktifitas  diluar  rumah,  selama  tidak  melupakan  fungsinya  sebagai  ibu rumah  tangga.  Hal  tersebut  karena  mengingat  sesuai  fitrah  maka  ibulah  yang  paling  sesuai berperan sebagai penanggung jawab rumah tangga (Ali 1994).
Ketentuan  tersebut  tidak  berarti  bahwa  semua  tugas-tugas  rumah  tangga  dibebankan sepenuhnya kepada istri atau suami tidak bisa ikut  terlibat  dalam aktivitas domestik. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan suami ikut terlibat meringankan tugas istri sebagaimana istri  ikut  membantu  suami  mencari  nafkah.  Namun  realitas  selama  ini,  banyak  suami  yang menolak membantu  istri di  dapur karena dianggap bukan pekerjaan laki-laki,  tetapi  lucunya mereka tidak menolak kalau istri ikut mencangkul di sawah. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana aktualisasi peran tersebut, bahwa tidak boleh ada pembakuan antara peran domestik  yang  hanya  dibebankan  kepada  istri  dan  peran  publik  yang  hanya  menjadi  hak suami.
Masalah  lain  yang  akan  ditinjau  adalah  mengenai  harta  bersama.  Dalam  KHI, permasalahan harta bersama diatur lebih rinci. Tercermin dari jumlah pasal-pasalnya. Dalam undang-undang  perkawinan  hanya  ada  3  (tiga)  pasal  yang  mengatur  hal  tersebut,  sementara dalam KHI terdapat 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 85-97
Pasal 92 menyebutkan :
“Suami  atau  istri  tanpa  persetujuan  pihak  lain  tidak  diperbolehkan  menjual  atau memindahkan harta bersama”.
Sementara Pasal 97 menyebutkan :
“Janda  atau  duda  cerai  hidup  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”
Jadi  amat  jelas  bahwa  istri  mempunyai  hak  yang  lebih  banyak  diperoleh  atas  usaha suami sebagai penanggung jawab atas nafkah keluarga.
Selanjutnya  yang  akan  ditinjau  adalah  masalah  perceraian.  Mengenai  prosedur perceraian, tampaknya KHI sangat detail mengaturnya, baik cerai talak maupun cerai gugat. KHI  juga  tampak  sangat  peduli  pada  pihak  perempuan  melalui  pengaturan  pengajuan  cerai dalam dua bentuk diatas yang mengikuti domisili pihak istri.
Pada Pasal 129 disebutkan:
Vol. 05 No. 1, Juni 2021 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
“Seorang  suami  yang  akan  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya  mengajukan permohonan  baik  lisan  maupun  tertulis  kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.
Sedangkan, Pasal 132 (1) menyebutkan:
“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah  hukumnya  mewilayahi  tempat  tinggal  penggugat  kecuali  istri  meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”
Sedangkan  mengenai  kewarisan,  sistem  kewarisan  yang  dianut  KHI  adalah  sistem kewarisan bilateral , dimana anak laki-laki maupun anak perempuan serta cucu dari anak laki- laki maupun cucu dari anak perempuan ( zawil arham ) sama-sama menjadi ahli waris. Sistem kewarisan KHI terlihat dalam Pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
“Apabila  semua  ahli  waris  ada,  maka  yang  berhak  mendapat  warisan  hanya  anak, ayah ibu, janda atau duda.”
Dalam pasal  tersebut,  kata “anak” disebut secara mutlak tanpa keterangan “laki-laki atau  perempuan”.  Ini  berarti  kalau  ada  anak,  tanpa  dibedakan  apakah  anak  laki-laki  atau perempuan,  maka  dapat menghijab  hirman (menutup  total)  terhadap  saudara-saudara kandung  atau  paman  pewaris,  dimana  menurut  fikih  sunni,  kalau  anak  tersebut  perempuan hanya dapat menghijab nuqson atau mengurangi bagian ahli waris ‘ashabah (AM 1996).
Mengenai  bagian  anak  perempuan,  meski  Pasal  176  KHI  menyatakan  bahwa  bagian anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  berbanding  2  dan  1,  namun  dalam  pasal  183  KHI disebutkan:
“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan.
Setelah masing-masing menyadari bagiannya.”(Bakar 1993)
Terlebih lagi. Dalam Pasal 229 diuraikan bahwa,
“Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  yang  diajukan  kepadanya  wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”
Dengan  demikian,  pembagian  mengacu  pada  2  banding  1  diatas  tidak  mutlak diberlakukan,  karena  pembagian  harta  warisan  umumnya  berlangsung  secara  damai. Demikian  pula,  dalam  perkara  kongkrit  di  Pengadilan  Agama,  hakim  dapat

## POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)
Darania Anisa, Erna Ikawati darania@iain-padangsidimpuan.ac.id
mempertimbangkan  untuk  mengubah  perbandingan  bagian  tersebut  dengan  melakukan pembagian  rata  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  atau  cara  lain  yang  menurut pendapat hakim akan mewujudkan rasa keadilan.

## Kesetaraan Gender dalam Kompilasi Hukum Islam
Kesetaraan  gender  dapat  dirumuskan  sebagai  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan perempuan  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  hak-haknya  sebagai  manusia,  agar  mampu berperan  dan  berpartisipasi  pada  berbagai  sektor  kehidupan.  Dalam  keragaman  budaya  dan tatanan  sosial,  perbedaan  gender  sebenarnya  dapat  dilihat  sebagai  hal  yang  wajar,  sebab setiap  budaya  dan  komunitas  mempunyai  ekspresi-ekspresi  tersendiri.  Perbedaan  gender barulah  menjadi  masalah  bilamana  perbedaan  itu  berimplikasi  pada  ketimpangan  perlakuan dalam  masyarakat  serta  ketidakadilan  dalam  hak  dan  kesempatan  khususnya  pada  kaum perempuan (Abram 1999).
Mencermati  materi-materi  dalam  KHI,  secara  umum  dapat  dianalisis  bahwa  aturan- aturan  tersebut  telah  cukup  menempatkan  perempuan  pada  kedudukan  yang  setara  dengan laki-laki.  Bahwasanya  seorang  isteri  menempati  posisi  yang  sejajar  dengan  suami  dalam membina  mahligai  rumah  tangga.  Keduanya  merupakan  mitra  yang  sama-sama  diikat  oleh hak  dan  kewajiban  serta  dituntut  untuk  saling  memahami,  menghormati  satu  sama  lain  dan bekerja sama untuk menegakkan rumah tangga yang tenang dan bahagia penuh kasih sayang.
Meski  di  lain  sisi  harus  diakui  bahwa  masih  ada  beberapa  hal  dalam  seluruh  materi undang-undang  ini  yang  belum  memuaskan  kaum  perempuan.  Namun  jika  mengingat  sifat majemuk dari masyarakat Indonesia dan menyadari sukarnya mencapai konsensus mengenai berbagai butir, maka dibandingkan dengan keadaan sebelumnya dimana teks-teks fikih yang mengatur  perkawinan  sangat  beraneka  macam  sifatnya,  maka  aturan-aturan  dalam  KHI dianggap cukup untuk menjadi pegangan dalam menegakkan posisi kaum perempuan setara dengan laki-laki dalam keluarga.
Kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  KHI,  tampak  pada  eberapa  aturan dalam pasal-pasal tertentu, sebagaimana dirinci oleh M. Yahya Harahap, berikut:
1. Terwujudnya tujuan cita-cita sakinah , mawaddah dan rahmah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama, sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 ayat (1).
e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
2. Menghapuskan  diskriminasi  kategoris  atas  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak-anak dengan asas tanggung jawab bersama, seperti termuat dalam Pasal 77 ayat (3).
3. Menghapuskan diskriminasi normatif dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasar atas  persamaan  hak,  antara  lain  suami  istri  mempunyai  hak  yang  sama  untuk mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Agama  atas  tindakan  kelalaian,  penolakan,  atau ketidakmampuan  melaksanakan  kewajiban  (Pasal  77  ayat  (5)),  sama-sama  berhak secara  musyawarah  menentukan  tempat  kediaman  dan  hak  melaksanakan  perbuatan hukum (Pasal 79 ayat (3)).
4. Menyeimbangkan  harkat  derajat  suami  istri  secara  fungsional  berdasar  asas  kodrati alamiah dan biologis dalam acuan: suami kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana termaktub dalam Pasal 79 ayat (1).
5. Mempunyai  hak  dan  derajat  yang  sama  dalam  kehidupan  masyarakat,  yakni  sama- sama  bebas  aktif  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  termasuk  hak  mengembangkan profesi dan karir (Pasal 79 ayat (2)) (Harahap 2001).
Sedangkan yang terkait dengan masalah kewarisan, KHI memberi yang sama kepada laki-laki dan perempuan melalui konsep kewarisan bilateral (Pasal 174 ayat (2)) serta peluang bagi  anak  perempuan  untuk  mendapatkan  bagian  yang  sama  dengan  anak  laki-laki, sebagimana tersebut dalam Pasal 183.
Aspek  sosial  historis  memang  harus  menjadi  salah  satu  point  penting  dalam  setiap upaya  pengembangan  hukum  Islam.  Sebuah  kultur  yang  telah  menjadi  nilai  dasar  dalam sebuah masyarakat harus menjadi bagian dari pertimbangan untuk sebuah langkah perubahan. Sebuah  nilai  terkadang  menjadi  nilai  universal  namun  terkadang  juga  terdapat  perbedaan antara  sebuah  masyarakat  dengan  masyarakat  lainnya.  Disinilah  pentingnya  melibatkan sosiologi dalam pengkajian hukum Islam.
Mengurai  perspektif  kesetaraaan  gender  dalam  menyorot  sebuah  aturan  hukum, termasuk  KHI,  harusnya  tidak  ditempatkan  pada  ruang  hampa,  namun  harus  dilihat  dalam sebuah  lingkup  yang  diliputi  oleh  nilai-nilai  tertentu.  Sama  sekali  tidak  bijaksana  harus memaksakan konsep gender yang berkembang di Barat untuk diterapkan secara bulat-bulat di sebuah  negara  mayoritas  Islam,  Indonesia  yang  masih  kuat  berpegang  pada  nilai-nilai ketimuran dan keislamannya. Kondisi sosial budaya yang berbeda otomatis akan melahirkan kearifan-kearifan  yang  berbeda.  Meski  semua  harus  sepakat  akan  pentingnya  perjuangan

## POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)
Darania Anisa, Erna Ikawati darania@iain-padangsidimpuan.ac.id
kesetaraan  gender  untuk  meningkatkan  posisi  dan  peran  perempuan  yang  banyak  terdistorsi selama ini.

## PENUTUP
Sebagai  kesimpulan  akhir  dari  diskursus  keagamaan  ( religions  discourse )  atau  isu feminisme,  memang  selalu  menjadi  kajian  yang  cukup  menarik.  Pergerakan  wanita (feminisme)  ini  pada  dasarnya  lahir  sebagai  wujud  keinginannya  untuk  membangun kesetaraan dengan pria  yang dirasakan terlalu dominan menguasai kehidupan di masyarakat ( isolated  individuals  through  out  history  have  demanded  quality  of  treatment  for  women ). Apabila di telaah lebih jauh, perlakuan dan anggapan masyarakat  yang merendahkan wanita dan  menganggap  wanita  sebagai  masyarakat  kelas  dua  sesungguhnya  merupakan  pengaruh kultural (kebudayaan) yang berlaku di masyarakat tertentu. Bukan berasal dari ajaran Islam.
Tak  dapat  dibenarkan  anggapan  para  orientalis  bahwa  Islam  menempatkan  wanita pada derajat  yang rendah atau di anggap masyarakat kelas dua. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat al-Qur’an ataupun Hadits Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak  ada diskriminasi  antara laki-laki dan perempuan dalam  Islam, akan tetapi  yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat masing-masing.
Keberadaan  aturan-aturan  hukum  keluarga  di  Indonesia  bila  ditinjau  secara  khusus masih  terdapat  poin-poin  yang  mengandung  bias  gender.  Namun  dalam  tinjauan  umum, materi-materi  yang terdapat dalam KHI tampaknya sudah memperlihatkan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan. Aturan-aturan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sudah  bisa  dianggap  adil  untuk  konteks  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  pola  budaya tersendiri  dengan  struktur  masyarakat  yang  cenderung  pluralistik.  Perspektif  kesetaraan gender  tampak  pada  aturan-aturan  mengenai  posisi  suami  istri,  poligami,  harta  bersama, perceraian  dan  akibatnya,  pemeliharaan  anak  dan  kewarisan  yang  terdapat  pada  pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI.
Hal  terpenting  terkait  aturan-aturan  tersebut  adalah  bagaimana  penerapannya  di masyarakat.  Dalam  hal  ini,  tampaknya  ketentuan-ketentuan  dalam  KHI  yang  sebenarnya menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki, banyak dilanggar dalam realitas,  dimana  dalam  banyak  kasus  perempuan  sering  dikebiri  hak-haknya.  Mengacu  pada
e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
aturan  tersebut.  Seharusnya  sudah  tidak  dijumpai  lagi  tindakan  diskriminasi  maupun kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, agenda terpenting dari  masalah  ini  adalah  optimalisasi  kesadaran  hukum  yang  harus  terus  diupayakan  secara persuasif.  Seperti  diketahui,  penegakan  suatu  hukum  harus  didukung  oleh  3  (tiga)  faktor utama  yaitu  hukum  dan  peraturan  itu  sendiri,  aparat  hukum  dan  kesadaran  hukum masyarakat.
Demikian  halnya  dalam  kehidupan  sebuah  keluarga,  suasana sakinah  mawaddah warahmah akan  terwujud  bilamana  masing-masing  bisa  bekerja  sama  saling  menghormati tanpa ada pihak yang merasa direndahkan martabatnya atau didistorsi hak-haknya.

## REFERENSI
Abram, Sientje Marentek. 1999. Kesetaraan Gender Dalam Agama . Cet. I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Ali-Engineer,  Asghar.  1994. Hak-Hak  Perempuan  Dalam  Islam,  Terj.  Farid  Wajidi  Dan Cicik Farcha Assegaf . Yogyakarta: LSPPA.
Ali, Mohammad Daud. 1994. “Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dan Kedudukan Wanita Di Dalamnya.” Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam 15(V):29–30.
Ali,  Muhammad  Daud.  1997. Hukum  Islam  Dan  Peradilan  Agama .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada.
Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum . 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
AM, Imron. 1996. “Hukum Kewarisan Dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam 24:46.
Ash-Shofa, Burhan. 2013. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Baidowi,  Ahmad.  2011. Memandang  Perempuan:  Bagaimana  Al-Quran  Dan  Penafsir Modern Menghormati Kaun Hawa . Bandung: Marja.
Bakar,  Zainal  Abidin  Abu.  1993. Kumpulan  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam Lingkungan Peradilan Agama . III. Jakarta: Alhikmah.
Burkett, Laura Brunell and Elinor. 2019. “Feminism, The Beliefe in Social, Economic, and Politycal Equality of the Sexes.” Encyclopaedia Britannica 291–94.
Engineer, Asghar Ali. 1990. Hak-Hak Perempuan Dalam Islam . Yogyakarta: Benteng.
Gamble, Sarah. 2006. The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism . London and New York.

## POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)
Darania Anisa, Erna Ikawati darania@iain-padangsidimpuan.ac.id
Harahap,  M.  Yahya.  2001. Kedudukan,  Kewenangan  Dan  Acara  Peradilan  Agama .  Ed.  II,
Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahzar, Armahedi. 1994. Wanita Dan Islam: Suatu Pengantar Untuk Tiga Buku . Bandung: Pustaka.
Mernissi, Fatima. 1996. Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan, Terj. Rahmani Astuti Dan Enna Hadi . Bandung: Mizan.
Mustaqim, Abdul. 1999. “Feminisme Dalam Perspektif Riffat Hassan.” IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Peter Connolly (ed.). 2012. Aneka Pendekatan Studi Agama . Yogyakarta: LKiS.
Riffat,  Hassan. 1991.  “Teologi  Perempuan Dalam  Islam.” Jurnal Ulumul  Qur’an vol.4:65– 66.
Roded, Ruth. 1996. Kembang Peradaban, Terj. Ilyas Hasan . Bandung: Mizan.
Syafiq  Hasyim;  dkk.  1999.  “Gerakan  Perempuan  Dalam  Islam:  Perspektif  Kesejarahan Kontemporer.” Majalah Tashwirul Afkar, Nomor 5 , 2–11.
Umar,  Nasarudin.  2001. Argumen  Kesetaraan  Gender  Perspektif  Al-Qur’an .  Cetakan  II. Jakarta: Paramadina.
Wadud-Muhsin, Amina. 1994. Wanita Di Dalam Al-Qur;an, Terj.Yaziar Radianti . Bandung: Pustaka.