## PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA SEBAGAI SUBJEK HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA
Hartana, Komang Ari Yuni Lestari
Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : hartana_palm@yahoo.com,  ari.yuni@undiksha.ac.id,

## Abstrak
Penulisan  artikel  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  organisasi internasional  dalam  Hukum  Organisasi  Internasional,  konsep  perdamaian dunia, serta peran organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam  mewujudkan  perdamaian  dunia.  Metode  penelitian  yang  digunakan yakni penelitian hukum normatif, yaitu meneliti sumber data sekunder dengan menggunakan  teknik  studi  pustaka.  Hasil  pembahasan  dalam  artikel menunjukkan  bahwa  organisasi  internasional  yang  menjadi  subjek  Hukum Organisasi Internasional dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antarnegara sekaligus  menjaga  perdamaian  dunia.  Perdamaian  dunia  merupakan  upaya mewujudkan  kehidupan  internasional  yang  damai,  aman,  tenteram,  serta terbebas  dari  konflik  yang  dicapai  melalui  organisasi  internasional,  salah satunya  melalui  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  PBB,  yaitu  organisasi internasional  yang  didedikasikan  untuk  mewujudkan  keamanan  serta perdamaian  dunia  dengan  menggunakan  beberapa  langkah  intervensi, diantaranya menciptakan perdamaian, menjaga perdamaian, serta menggalang perdamaian.
Kata Kunci : Organisasi Internasional, PBB, Perdamaian Dunia

## Abstract
This article is aims to find out how international organizations in International Organizational Law, the concept of world peace, and the role of United Nations international  organization  in realizing  world  peace.  The  research  method  that used  is  normative  legal  research,  that  is  examining  secondary  data  sources using  literature  study  techniques.  The  results  of  this discussion  in  the  article shows  that  international  organizations  as  subjects  of  International Organization  Law  were  formed  to  increase  cooperation  between  countries while  maintaining  world  peace.  World  peace  is  an  effort  to  create  an international  life  that is  peaceful,  safe,  secure  and  free  from  conflict  achieved through  international  organizations,  one  of  which  is  through  the  United Nations. The United Nations is international organization dedicated to realizing
world  security  and  peace  by  using  several  intervention  steps,  including peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding.

## Keywords : International Organizations, United Nations, World Peace

## PENDAHULUAN
Hukum  Internasional  merupakan  seperangkat  kaidah,  aturan  atau ketentuan  hukum  yang  berlaku  untuk  setiap  negara,  yang  memiliki  tujuan untuk mewujudkan ketertiban serta keadilan  dalam  lingkungan  internasional.
Pada dasarnya adanya Hukum Internasional  dimaksudkan  untuk menciptakan harmoni  di  dalam masyarakat  internasional. 1 Secara lebih jelas,
Hukum Internasional diartikan dengan kumpulan kaidah serta prinsip hukum berkaitan  dengan  (a)  subjek  hukum  internasional,  yakni  meliputi  negara, organisasi internasional, dan takhta suci; (b) hak kewajiban dari subjek hukum internasional  yang  bersangkutan;  (c)  pola  perilaku  dari  setiap  subjek  hukum internasional  yang  mengandung  dimensi  internasional;  (d)  objek  hukum internasional, meliputi sumber daya alam, peristiwa, kondisi, dan sebagainya; serta (e) hubungan hukum di antara subjek hukum internasional.
Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa hukum internasional memiliki subjeknya tersendiri, yang mana nantinya subjek hukum inilah yang akan berperan menjadi pelaksana  yang tunduk terhadap hukum  internasional itu  sendiri.  Subjek  dari  hukum  internasional  tersebut  salah  satunya  berupa organisasi  internasional.  Keberadaan  organisasi  internasional  menjadi  cukup penting  dalam  lingkup  pergaulan  internasional  karena  memegang  suatu peranan  di  dalam  menjalankan  kehidupan  antarnegara  yang  berada  di  dunia dalam rangka mencapai tujuan yang menjadi kepentingan dari negara-negara di dunia.  Oleh  karena  mengatur kepentingan  dari  banyak  negara,  maka  dalam dinamikanya,  organisasi  internasional  dinaungi  oleh  suatu  peraturan  hukum yang  akan  mengatur  serta  mencegah  organisasi  internasional  dari adanya gesekan-gesekan  dengan  kepentingan  dari  suatu  negara  ataupun  komunitas lainnya  dalam  lingkup  pergaulan  internasional.  Adapun  aturan  hukum  yang dimaksud adalah Hukum Organisasi Internasional.
Hukum Organisasi Internasional merupakan salah satu cabang Hukum Internasional, dimana termuat prinsip-prinsip hukum organisasi internasional, yang secara keseluruhan menyangkut organisasi internasional publik termasuk berbagai  badan  yang  terdapat  di  bawah  naungannya.  Hukum  Organisasi Internasional  ini  lahir  karena  adanya  proses  perkembangan  organisasi internasional yang pesat yang kemudian terbentuklah norma hukum yang ada kaitannya  dengan  organisasi  tersebut.  Organisasi  internasional  sendiri diartikan dengan persekutuan yang terdiri atas berbagai negara di dunia yang dibentuk  berdasarkan  persetujuan  dari  para  anggotanya  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  bersama  yang  disepakati.  Organisasi  internasional sebagai  salah  satu  subjek  Hukum  Internasional  merupakan  wadah  yang menghimpun  negara-negara untuk  melakukan  kerjasama internasional. 2 Pada umumnya,  tujuan dari dibentuknya berbagai  organisasi  internasional  tersebut tidak  lain  adalah  demi  terwujudnya  perdamaian  dunia  di  dalam  hubungan internasional.
Jika dilihat pada kenyatannya, ternyata masih ada banyak negara yang saling bersitegang satu sama lain yang berujung pada terjadinya konflik, yang mana  konflik  tersebut biasanya  disebabkan  oleh  adanya  kepentingan  yang berlawanan atau bertentangan, baik itu dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama, ataupun kebudayaan. Sehingga adanya konflik tersebut pada akhirnya mengakibatkan  terganggunya  perdamaian  dunia.  Berkaitan  dengan  konflik tersebut,  maka  disinilah  peranan  dari  organisasi  internasional  akan  terlihat, yang mana sesuai  dengan  tujuannya,  organisasi  internasional  dapat  dijadikan sebagai  sarana  dalam  mengatasi  konflik  antarnegara  tersebut  agar  tercipta perdamaian  dalam  hubungan  internasional.  Pada  dasarnya,  setiap  organisasi internasional biasanya memiliki caranya tersendiri dalam mengusahakan agar perdamaian  dunia  senantiasa  dapat  diwujudkan  sehingga semua  negara  dunia hidup dengan berdampingan dan hubungan internasional berjalan dengan baik tanpa adanya konflik.
Adapun salah satu organisasi internasional yang berkaitan dengan hal itu  yakni  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  PBB  yaitu  organisasi internasional dengan misinya dalam mewujudkan  keamanan serta perdamaian dunia,  yang  mana  PBB  memiliki  cara  khusus  dalam  mewujudkan  misinya tersebut.  PBB  memiliki  wewenangnya  untuk  membantu  setiap  negara  yang tengah  berkonflik,  yaitu  ketika  negara  tersebut  sudah  tidak  mampu menyelesaikan  konfliknya  sendiri.  Dalam  perkembangannya,  PBB  telah banyak  berperan  dalam  membantu  menyelesaikan  beberapa  konflik  negara yang  pernah  terjadi  dalam  dunia  internasional  agar  dapat  mencapai kedamaian. Peranan PBB sebagai salah satu organisasi internasional tersebut telah  menunjukkan  bahwa  keberadaan  organisasi  internasional  memang sangat  dibutuhkan  guna  menjaga hubungan internasional agar tetap kondusif sekaligus  membantu  mewujudkan  keamanan  dan  perdamaian  negara-negara dunia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang diterapkan atau digunakan di dalam penulisan artikel  ini,  yakni penelitian  hukum  normatif  atau  juga  disebut  penelitian kepustakaan.  Penelitian  hukum  normatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang dilaksanakan  dengan  tahap  meneliti  sumber  data  sekunder  sebagai  dasar penelitian kemudian diadakan penelurusan terhadap bahan kepustakaan, yaitu berupa  bahan  hukum  sekunder,  mulai  dari  buku-buku,  jurnal,  dokumen- dokumen,  ataupun  berbagai  literatur  lainnya  yang  terkait  dengan  topik penelitian dalam penulisan ini, yakni mengenai peran organisasi internasional PBB  sebagai  subjek  Hukum  Organisasi  Internasional  dalam  mewujudkan perdamaian  dunia.  Berkenaan  dengan  hal  itu,  maka  pendekatan  yang diterapkan  ke  dalam  penulisan  ini  yaitu  pendekatan  konseptual,  yakni merupakan pendekatan yang diarahkan untuk melakukan identifikasi ataupun menetapkan  konsep-konsep  tertentu  hukum  yang  dilaksanakan  dengan menerima,  memahami,  serta  menangkap  konsep  yang  selanjutnya  dilakukan pembahasan.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penulisan  artikel,  yaitu  menggunakan  teknik  studi  pustaka  yang  merupakan teknik  dengan  melakukan  pencarian  serta  pengumpulan  bahan-bahan  dari berbagai sumber  yang  telah  ada  berkaitan  dengan  topik,  kemudian  dilakukan
pengembangan terhadap sumber tersebut agar didapatkan suatu landasan teori sekaligus  pembahasan  yang  cukup  untuk  menjawab  permasalahan  dalam penelitian atau penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Organisasi Internasional dalam Hukum Organisasi Internasional
Organisasi  internasional  dapat  diartikan  sebagai  suatu  persekutuan ataupun  perhimpunan  dari  negara  berdaulat  di  dunia  yang  dibentuk  dengan maksud  untuk  mewujudkan  berbagai  kepentingan  yang  telah  ditetapkan.
Organisasi  internasional  ini  menjadi  sarana  dalam meningkatkan  hubungan internasional, dalam hal meningkatkan kerjasama antarnegara dalam berbagai aspek  sekaligus  menjaga  perdamaian  dunia  sehingga  hubungan  internasional dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Jika dilihat pada kenyataannya, ada banyak  organisasi  internasional  yang  telah  berhasil  dalam  menunjukkan kemandiriannya sekaligus telah mampu dalam memberikan corak serta warna baru  dalam  lingkup  internasional.  Hal  itu  menjelaskan  bahwa  organisasi internasional sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberadaan organisasi  internasional  dinaungi  oleh  sebuah  aturan  hukum  yang  disebut dengan  Hukum  Organisasi  Internasional.  Hukum  Organisasi  Internasional mengatur  secara  internal  hubungan  antara  organisasi  internasional  dengan berbagai negara yang menjadi bagian atau anggota dari organisasi itu sendiri.
Pada  hakekatnya,  Hukum  Organisasi  Internasional  sebagai  salah  satu cabang  Hukum  Internasional  merupakan  norma  atau  kaidah  hukum internasional yang dihimpun ke dalam instrumen dasar yang mengatur tentang berbagai aspek terkait dengan organisasi internasional yang ada, yaitu meliputi prinsip  organisasi,  tujuan  dibentuknya  organisasi,  hak  dan  kewajiban dari setiap  anggota  organisasi,  pengambilan  keputusan  dalam  organisasi,  serta aspek  hukum  lainnya  yang  ada  kaitannya  dengan  organisasi  internasional bersangkutan.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  organisasi  internasional merupakan  poin  utama  dan  poin  penting  dalam  keberadaan  Hukum Organisasi  Internasional.  Dikatakan  demikian  karena  segala  hal  yang berhubungan  dengan  organisasi  internasional,  termasuk  juga  organisasi regional dan lainnya diatur di dalam Hukum Organisasi Internasional tersebut.
Dengan  tidak  langsung,  hal  itu  telah  menunjukan  bahwa  organisasi internasional  pada  hakekatnya  memiliki  kedudukan  yang  khusus,  yakni kedudukannya  sebagai  subjek  hukum  dari Hukum  Organisasi  Internasional yang  memegang  hak  dan  kewajibannya  tersendiri  yang kemudian  membuat organisasi  internasional  memiliki  kewenangan  untuk  menciptakan  hak-  hak dan  kewajiban-kewajiban,  misalnya  seperti  hak  dalam  membuat  suatu perjanjian  internasional,  hak  mendapatkan  kekebalan  dan  keistimewaan hukum, serta hak untuk mengajukan suatu tuntutan atau klaim. Adapun untuk kewajiban  organisasi  internasional  memberikan  makna  bahwa  terdapat tanggungjawab terhadap berbagai tindakan  yang dirasakan tidak  sah.  Dengan demikian,  sebagai  subjek  hukum,  organisasi  internasional  mempunyai kedudukan serta  kekuasaan  hukum  yang  menunjukkan  bahwa  pada dasarnya organisasi  internasional  mempunyai  suatu  personalitas  hukum  di  dalam Hukum  Organisasi  Internasional yang  membuatnya memiliki  kapasitas untuk menjalankan  berbagai  prinsip  hukum.  Personalitas dari  suatu  subjek  hukum
organisasi internasional, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan yang  termuat  di  dalam  instrument  dasar  yang  dimiliki  oleh  organisasi internasional tersebut. 3
Secara  lebih  meluas,  organisasi  internasional  sebenarnya  tidak  hanya mencakup  organisasi  yang  pembentukannya  dilakukan  oleh  negara  saja  atau yang  disebut  dengan  organisasi  internasional  publik  ( public  international organization ),  melainkan  juga  mencakup organisasi  yang  pembentukannya dilakukan  oleh  badan-badan  non-pemerintah  atau  disebut  dengan  organisasi internasional privat ( privat international organization ). Organisasi internasional yang publik anggotanya terdiri dari negara-negara yang kemudian disebut dengan organisasi antarpemerintahan ( inter-governmental organization ). Sedangkan, organisasi internasional privat tidak beranggotakan negara-negara  yang  kemudian  disebut  dengan  organisasi  non-pemerintahan ( non-governmental  organization )  Namun,  secara  umumnya,  organisasi internasional  hanyalah  meliputi  organisasi  publik  saja  (organisasi antarpemerintahan), hal ini dikarenakan organisasi internasional secara umum lebih  banyak  melibatkan  peranan  pemerintah  dari  setiap  negara  anggotanya sebagai pihak yang melaksanakan berbagai urusan dunia.
Keanggotaan  dalam  organisasi  internasional  dapat  dibedakan berdasarkan  prinsip  yang dianutnya.  Prinsip  tersebut  diantaranya,  (a)  Prinsip universalitas, menjelaskan keanggotaan suatu organisasi berdasar atas adanya persamaan  dalam  hal  kedaulatan  negara,  yang  mana  setiap  organisasi  yang menganut  prinsip  ini  tidak  memberikan  perbedaan  terhadap  besar  atau kecilnya  suatu  negara  anggota  dari  organisasi  internasional;  (b)  Prinsip kedekatan  wilayah,  menjelaskan bahwa keanggotaan suatu organisasi terbatas pada  negara  yang  ada  dalam  wilayah atau  negara  tertentu;  serta  (c)  Prinsip selektivitas, menjelaskan bahwa keanggotaan suatu organisasi didasarkan atas adanya  latar  belakang  persamaan  budaya,  agama,  pengalaman  sejarah,  serta sebagainya.
Salah satu contoh organisasi internasional yang kedudukannya sebagai subjek  Hukum Organisasi  Internasional,  yakni  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB).  PBB  adalah  sebuah  organisasi  internasional  didirikan  setelah  LBB (Liga  Bangsa-Bangsa)  mengalami  kegagalan  dalam  melakukan  pencegahan terjadinya  Perang  Dunia  II,  yang  memiliki  pengaruh  besar  terhadap implementasi  serta  perkembangan  Hukum  Internasional.  Munculnya  PBB sebagai pengganti organisasi internasional LBB tidak otomatis menjadikannya sebagai subjek Hukum Organisasi  Internasional.  PBB  dikategorikan  sebagai salah  satu  subjek  Hukum  Organisasi  Internasional  dengan  melihat karakteristik  dari  PBB  pada  piagam  pendiriannya. 4 PBB  diserahkan  suatu mandat  dari  para  negara  anggotanya  guna  menjaga  keamanan  serta perdamaian dunia, membina hubungan internasional yang baik, serta menjalin kerja sama internasional guna memberikan berbagai solusi dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.
Dengan  diberikannya  mandat  tersebut,  maka  PBB  akan  memiliki kewajiban untuk menjalankan segala mandat yang telah diberikan anggotanya sehingga PBB memiliki suatu personalitas hukum beserta kemampuan hukum yang mencakup hak-hak, misalnya seperti hak mengajukan suatu klaim kepada lembaga penyelesaian sengketa di lingkup internasional. Jadi, dapat dikatakan
bahwa  sebagai  subjek  Hukum  Organisasi  Internasional,  PBB  mempunyai berbagai hak serta kewajiban berdasar pada hukum internasional khusus yang melahirkannya (konvensi internasional, piagam, konstitusi, pasal persetujuan). PBB  sendiri  menganut  prinsip universalitas  karena  anggotanya  dapat  berasal dari  berbagai  negara  berdaulat  di  dunia  serta  tidak  membedakan  besar kecilnya negara yang menjadi anggotanya.

## 2. Konsep Perdamaian Dunia
Perdamaian  merupakan  sebuah  istilah  untuk  menjelaskan  suatu kondisi  dari  adanya  harmoni,  keserasian,  serta  keamanan  (tidak  terdapat konflik) antara kedua belah pihak ataupun dengan kata lain perdamaian dapat diartikan  sebagai  konsep  persahabatan  serta  keharmonisan  tanpa  terdapat kekerasan,  baik  itu  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  serta  tanpa permusuhan  di  dalamnya.  Dalam  menjalin  hubungan  antarnegara-negara  di dunia,  perdamaian ini  sudah  tentu  dibutuhkan  dalam  menciptakan  hubungan internasional  yang  kondusif.  Perdamaian  dunia  sendiri  merupakan  suatu kondisi  dimana  negara-negara  di  dunia  mengalami kebahagiaan,  kebebasan serta  kedamaian  di  dalam  melaksanakan  berbagai  tugas  dan  kewajibannya. Perdamaian  dunia  adalah  hal  yang  sangat  penting  guna  mewujudkan kehidupan  internasional  yang  damai,  aman,  tenteram,  serta  terbebas  dari adanya konflik. Perdamaian dunia memiliki peranan yang sangat berpengaruh dalam  hal  memelihara  kestabilan  serta  keamanan  negara-negara  yang  ada  di dunia.  Adanya  perdamaian  dunia  akan  berdampak  pada  kemajuan  dari  suatu negara  karena  perdamaian  tersebut  berpengaruh  terhadap  segala  aspek kehidupan  kenegaraan,  baik  itu  aspek  ekonomi,  sosial,  budaya  ataupun politik.  Pada  intinya,  esensi  atau  peran  penting  dari  keberadaan  perdamaian dunia  adalah  untuk  menjaga  hubungan  internasional  antarnegara  agar  dapat terjalin  dengan  baik  dan  aman,  untuk  memelihara  kestabilan  politik  dan ekonomi dari suatu negara guna meningkatkan kemajuan dari suatu negara. Pada dasarnya, ada 2 (dua) jenis perdamaian, diantaranya perdamaian positif  dan  perdamaian  negatif.  Perdamaian  positif  merupakan  perdamaian yang  merujuk  pada  suatu  kondisi  damai,  yang  mana  terdapat  kebebasan, keadilan,  serta  kesejahteraan.  Dalam  perdamaian  positif,  tidak  terdapat kekerasan  dalam  bentuk  apapun  serta  kegiatan  eksploitasi  diminimalkan bahkan  dihilangkan.  Terciptanya  perdamaian  positif  adalah  ketika  terdapat suatu perangkat  penyelesaian  permasalahan  yang  bersifat  demokratis  serta non-koersif,  terdapat  keadilan  sosial,  serta  terdapat  pembagian  politik  yang luas.  Dengan  adanya  jenis  perdamaian  ini,  tercipta  suasana  yang  sifatnya merangkul,  adil,  serta  membuat  harmoni  tetap  terjaga.  Keberadaan perdamaian  positif  setidak-tidaknya  mampu  untuk  memberikan  nilai hubungan yang positif dalam hal peningkatan kerjasama, kebebasan dari rasa takut, terjadinya pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, adanya kesetaraan, kebebasan  bertindak,  dan  keadilan.  Adapun  perdamaian  negatif  merupakan perdamaian  yang  ditandai  dengan  tidak  adanya  kekerasan  ataupun  tidak adanya konflik di antara kedua belah pihak. Dalam perdamaian negatif, strategi yang  digunakan  untuk  mencapai  damai  negatif  adalah  dengan  memisahkan pihak-pihak  yang  terlibat  konflik  agar  tidak  bertemu.  Dalam  perdamaian negatif,  tidak  terdapat kekerasan  kolektif  antara  negara-negara,  antarkelas,
antar ras, ataupun antarkelompok etnis.
Dapat  dikatakan  bahwa  istilah  perdamaian  bukan  hanya  tentang ketiadaan  kekerasan  ataupun  situasi  yang  anti  kekerasan.  Secara  lebih  luas, perdamaian  juga  mengandung  makna  keadilan  dan  kemajuan.  Konsep perdamaian  bukan  soal  diterapkannya  metode  kreatif  non-  kekerasan  atas setiap bentuk kekerasan yang ada, melainkan perdamaian seharusnya mampu untuk  menciptakan  sebuah  kondisi  yang  seimbang  dan  harmoni,  serta  tidak berat  sebelah  bagi pihak-pihak  tertentu,  sehingga  semua  pihak  sama-sama berkedudukan sederajat dan sejajar. 5 Jadi, dapat dikatakan bahwa perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan, serta konflik antarnegara- negara  di  dunia.  Guna  menciptakan  perdamaian  dunia,  maka  diperlukan adanya suatu hubungan internasional yang baik diantara negara-negara dunia. Melalui hubungantersebut, negara bisa memenuhi kebutuhan yang mana hal itu akan menjamin kelangsungan hidup negara sekaligus mendorong terwujudnya stabilitas.  Apabila  sebuah negara tidak memiliki hubungan internasional  yang baik, maka hal itu akan menyulitkan negara dalam memenuhi kebutuhan serta menjamin keberlangsungan negaranya.
3. Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  jenis  organisasi internasional  yang  kedudukannya  menjadi  subjek  Hukum  Organisasi Internasional  adalah  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa  (PBB).  PBB  adalah organisasi  internasional  yang  memiliki  peranan  sangat  penting  di  masa kini. PBB  adalah  sebuah  organisasi  internasional  utama  dan  universal  yang didedikasikan untuk  mewujudkan  keamanan  serta  perdamaian  dunia.  Dasar pendirian  dari  PBB  ini  merupakan  usaha  kedua  dalam  membentuk  atau mendirikan  sebuah  organisasi  internasional  bersifat  universal  dengan  tujuan pokoknya,  yakni  menjaga  perdamaian  di  bawah  suatu  sistem  keamanan kolektif. Jika ditinjau dalam Piagam PBB, dinyatakan bahwa tujuan PBB ini, diantaranya  memelihara  keamanan  serta  perdamaian;  menjalin  hubungan sahabat antarbangsa; mengupayakan kerjasama internasional guna pemecahan masalah  budaya,  sosial,  ekonomi,  serta  kemanusiaan  sekaligus  memberikan penghormatan  atas  kebebasan  dan  hak  asasi  manusia;  sekaligus menyelaraskan  tindakan  dari  negara-negara  di  dalam  mewujudkan  tujuan bersama tersebut.
Tujuan  bersama  tersebut  dijalankan  oleh  organ-organ  PBB,  yang meliputi  Dewan  Keamanan,  Majelis  Umum,  Dewan  Ekonomi  dan  Sosial, Mahkamah  Internasional,  Dewan  Perwalian  serta  Sekretariat.  Adapun  guna mewujudkan  tujuannya  tersebut,  PBB  menerapkan  langkah  bersama  dengan efektif  dalam  demi  melakukan  pencegahan,  menghindari  adanya  ancaman terhadap  perdamaian  serta  menghentikan  berbagai  tindakan  agresi  ataupun jenis pelanggaran lain dengan selalu mengupayakan menempuh penyelesaian berdasarkan  berbagai cara  damai  sesuai  prinsip  keadilan  yang  diterapkan dalam  Hukum  Internasional  itu  sendiri.  Ketika  PBB  dihadapkan  terhadap suatu persoalan yang mana dapat mengancam perdamaian dalam dunia, maka alternatif  yang  biasanya  akan  diterapkan  adalah  dengan  melakukan penyelesaian  terhadap  persoalan  tersebut  secara  damai.  Ketika  PBB
melakukan  penyelesaian  persoalan  di  antara  negara-negara  yang  berkonflik, maka PBB akan berperan sebagai mediator atau  penengah persoalan. Namun, ketika  terdapat  kasus  konflik  bersenjata,  maka  PBB  akan  menawarkan gencatan  senjata.  Selain  itu,  terdapat  alternatif  lain  yang  dapat  diterapkan untuk  mengatasi  konflik  yang  mengganggu  perdamaian  dunia,  yaitu dengan  menerapkan  sanksi-sanksi.  Sanksi  tersebut  dapat  berbentuk  verbal sederhana,  seperti  kecaman  dari  PBB,  ataupun dapat  berbentuk  intervensi militer
Dalam  rangka  menjalankan  misinya,  yakni  mewujudkan  perdamaian dunia  internasional,  PBB  memiliki  beberapa  langkah  intervensi  yang dilakukan untuk mencapai perdamaian dunia tersebut. Intervensi sendiri dapat diartikan dengan turut sertanya atau ikut campurnya negara terhadap berbagai urusan  internal  dari  negara  lainnya  dengan  adanya penggunaan  kekuatan ataupun  ancaman  kekuatan.  Adapun  yang  menjadi  kategori  intervensi  PBB, diantaranya sebagai berikut.
a. Menciptakan  Perdamaian  ( Peacemaking ). Peacemaking merupakan bentuk  intervensi  PBB  yang  dilaksanakan  untuk  menghentikan permusuhan serta menghasilkan sebuah kesepakatan dengan menggunakan berbagai cara, seperti cara-cara diplomasi, politik, bahkan juga  dapat  menerapkan  cara  militer  apabila  diperlukan.  Dalam  hal  ini, cara  diplomasi  yang  dimaksud,  yakni  dapat  berupa  negosiasi kesepakatan  ataupun  konferensi  perdamaian  guna  menyelesaikan pertentangan  yang  terjadi.  Pada  hakekatnya, peacemaking ini dilaksanakan  dengan  tujuan  membuka  ruang  sebagai  sarana dilakukannya mediasi politik yang diperuntukkan bagi setiap pihak yang terlibat dalam konflik.
b. Menjaga  Perdamaian  ( Peacekeeping ). Peacekeeping merupakan  bentuk intervensi PBB melalui  pihak  ketiga  yang  bertujuan  untuk  memisahkan pihak-pihak  yang  terlibat  peperangan  sekaligus  menjaga  keadaan  atau situasi  guna  menghindari  berbagai  bentuk kekerasan,  serta  kemudian dilakukan  pemantauan  dan  penegakkan  kesepakatan,  bahkan  jika  perlu dengan  menggunakan  suatu  kekerasan.  Adapun  cara  untuk  menjaga perdamaian tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan terhadap dihormatinya  kesepakatan  serta  melaksanakan  berbagai  kegiatan pengembangan  diri  yang  menjadi  kesepakatan.  Pada  dasarnya, peacekeeping ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  memfasilitasi agar situasi konflik  beralih  menjadi  siatuasi  yang  damai  dengan  meminimalisir dilakukannya  ancaman  dan  kekerasan.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa peacekeeping diarahkan untuk menghentikan suatu kontak senjata.
c. Menggalang  Perdamaian  ( Peacebuilding ). Peacebuilding merupakan suatu  upaya  intervensi  PBB  untuk  mewujudkan  perdamaian  dalam kesetaraan  serta  keadilan  terhadap  setiap  pihak  yang  terlibat  perang, yang  kemudian  penyebab  terjadinya  peperangan  akan  dientaskan  serta nantinya  akan  diberikan  suatu  alternatif  sebagai  usaha  penyelesaian konflik.  Pada intinya, peacebuilding ini dilakukan  dengan tujuan  untuk mewujudkan  upaya  perdamaian  dengan  cara  menyiapkan  pemilihan umum,  rekonsiliasi  serta  hal  lainnya  yang  dapat  mengarah  terjadinya reintegrasi, yaitu penyatuan para pihak berkonflik.
Perlu  diketahui  bahwa  sebelum  melakukan  ketiga  tindakan  intervensi di atas, PBB juga melakukan suatu tindakan pencegahan sengketa yang disebut dengan preventive  diplomacy . Preventive  diplomacy merupakan  upaya melakukan  pencegahan  munculnya  sengketa  di  antarnegara,  melakukan pencegahan terhadap meluasnya suatu sengketa, serta melakukan pembatasan terhadap  perluasan  suatu  sengketa.  Adapun  cara-cara  tersebut  dapat dilaksanakan  oleh  Sekretaris  Jenderal  PBB,  Majelis  Umum,  Dewan Keamanan,  serta  organisasi  regional  yang  memiliki  suatu  hubungan  kerja sama  dengan  PBB  itu  sendiri.  Bentuk-bentuk  intervensi  tersebut  menjadi pedoman  operasi  perdamaian  di  berbagai  konflik  yang  ada  di  seluruh  dunia sebagai  upaya  penyelesaian  konflik  secara  menyeluruh.  Namun  demikian, diperlukan  pendekatan  dimensi  yang  jelas  dalam  mengaktualisasikan  ketiga konsep  intervensi  tersebut  agar  tepat  sasaran. 6 Dimensi  tersebut  dilakukan penilaian berdasarkan multiple method ,  yang mana dimensi tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang selanjutnya akan menjadi suatu kesatuan yang akan mendukung pembangunan perdamaian.
Adapun  untuk  menjalankan  tindakan  intervensi  tersebut,  maka  PBB diberikan  wewenang  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Piagam  PBB  Bab  VII dalam  melakukan  tindakan  tertentu  dirasa  perlu,  termasuk  juga  wewenang untuk  mlakukan  pembentukan  pasukan  internasional  jika  menyelesaikan sengketa dengan menggunakan cara damai tidak kunjung  berhasil dilakukan. Intervensi  kolektif  berdasarkan  mandat  dari  Dewan  Keamanan  PBB  telah dicantumkan  dalam  Piagam  PBB  itu  sendiri,  yang  mana  dijelaskan  bahwa pertama-tama, Dewan Keamanan akan melakukan penentuan terkait ada atau tidaknya  ancaman  dalam perdamaian,  pelanggaran  dalam  perdamaian,  serta tindakan  agresi  dalam  perdamaian  sehingga  pada  tahap  berikutnya  dapat diambil  suatu  tindakan  guna  memulihkan  dan  memelihara  keamanan  serta perdamaian dunia internasional.
Jika  dilihat  pada  faktanya,  PBB  telah  banyak  berperan  dalam membantu  mewujudkan  perdamaian  dunia  internasional,  yang  mana  PBB dapat  berperan  menjadi  kerangka  kerja  dalam  menentukan  aksi-aksi perdamaian,  dapat  berperan  menjadi  aktor  yang  sifatnya  independen  (bebas dari  pengaruh  pihak  luar),  serta  dapat  berperan  dalam  menangani penyelesaian  tanpa  harus  kehilangan  visi  yang  menjadi  keinginan  dari  para negara  anggotanya.  Adapun  bukti  bahwa  PBB  adalah  salah  satu  organisasi internasional  yang  memang  sangat  berpengaruh  dalam  usaha  mencapai perdamaian dunia, diantaranya PBB pernah membantu menyelesaikan Perang Iran-Irak  melalui  resolusi  Dewan  Keamanan,  PBB  pernah  membantu menyelesaikan  pertentangan  Namibia  dengan  ditandatanganinya  persetujuan lewat forum yang telah disediakan oleh Sekretariat Jenderal PBB, PBB pernah terlibat  dalam  negosiasi  pada  beberapa  perundingan  seperti  perundingan perdamaian  terkait  dengan  masalah  Siprus,  Liberia,  El Savador,  Republik Afrika Tengah, Mosambik, Tajekistan, Sahara Barat, serta masih banyak lagi. Selain  itu,  PBB  juga  terlibat  dalam  persetujuan  perdamaian  dimana ditandatangani  dunia,  yang  mana  dari  37  persetujuan  perdamaian,  25 diantaranya  merupakan  inisiatif  dari  organisasi PBB  dengan  dibantu  oleh Dewan  Keamanan,  Majelis  Umum,  serta  Sekretariat  Jenderal.  Hal  tersebut secara  jelas  telah  membuktikan  bahwa  PBB  memiliki  perhatian  serta
kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap  resolusi  konflik  ataupun  terhadap penggalangan perdamaian.
Alternatif  lain  yang  dapat  diterapkan  untuk  mengatasi  konflik  yang mengganggu  perdamaian  dunia,  yaitu  dengan  menerapkan  sanksi-sanksi. Berdasarkan  ketentuan  dari  Piagam  PBB  Bab  VII,  Dewan  Keamanan  selaku organ  PBB  dapat  memberikan  sanksi  kepada setiap  negara  anggota  PBB dengan  3  (tiga)  alasan,  diantaranya  pertama,  jika  negara  sudah  melakukan perbuatan ataupun tindakan  yang memberikan ancaman terhadap perdamaian dunia;  kedua,  jika  negara  sudah  melakukan  pelanggaran  perdamaian;  ketiga, apabila  suatu  negara  melakukan  agresi  kepada  negara  lain.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  kemudian  Dewan  Keamanan  akan  memberikan  keputusan bahwa  terdapat  suatu  tindakan  dari  negara  yang  telah memberikan  ancaman perdamaian,  melakukan  pelanggaran  perdamaian,  serta  melancarkan  agresi. Setelah  itu,  Dewan  Keamanan  dapat  mengambil  suatu  tindakan  pemaksaan, berupa penjatuhan sanksi ekonomi hingga sampai penjatuhan sanksi militer.
Pelaksanaan berbagai hak khusus guna melaksanakan suatu intervensi demi  penyelesaian  sengketa  internasional  haruslah  ditempatkan  di  bawah kewajiban utama negara-  negara sesuai  ketentuan dalam Piagam  PBB. 7 Oleh karena  itu,  intervensi  yang  dilaksanakan  bukan  berupa  ancaman  ataupun digunakannya kekerasan atas suatu integritas kemerdekaan dari suatu negara. Pada dasarnya, Dewan Keamanan PBB bisa menentukan terkait langkah yang tepat tanpa perlu memakai kekuatan militer guna keputusannya dilaksanakan. Berkaitan dengan  itu,  Dewan  Keamanan  PBB  menegaskan  terhadap  seluruh negara  anggota  dari  PBB untuk memutuskan langkah-langkah, yang meliputi adanya  pemutusan  hubungan  dalam  ekonomi;  pemutusan  sebagian  ataupun seluruhnya komunikasi darat, laut, udara, kereta api, dan komunikasi lainnya; serta pemutusan hubungan diplomatik.
Kemudian,  jika  sanksi-sanksi  yang  telah  dijatuhkan  masih  kurang memadai, kurang efektif serta masih belum dipatuhi, maka Dewan Keamanan PBB  selanjutnya  bisa  menggunakan  tindakan  militer,  baik  itu  lewat  darat, udara  ataupun  laut  apabila  dirasa  diperlukan  untuk  memelihara  serta memulihkan  keamanan  dan  perdamaian  dunia.  Adapun  tindakan  militer tersebut  dapat  meliputi  tindakan  demonstrasi,  blokade  serta  operasi  militer yang  dilaksanakan  oleh  negara  yang  merupakan  anggota  PBB.  Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 42 Piagam PBB menyatakan bahwa dimungkinkan Dewan Keamanan untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam penegakan keputusannya.  Sebelum  melaksanakan  tindakan  dalam  menggunakan kekuatan bersenjata, maka harus didirikan pasukan bersenjata ( Armed Force ) terlebih dahulu serta selanjutnya dibentuk pasukan pemelihara perdamaian oleh Dewan Keamanan PBB tersebut.
Peranan PBB dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia  yang telah dijelaskan  di  atas telah  menunjukkan  bahwa  sebagai  organisasi  internasional yang  kedudukannya  adalah  subjek Hukum  Organisasi  Internasional,  PBB dikatakan  mampu  dalam  menjadi  pihak  mediator  yang  menengahi penyelesaian  suatu  sengketa  yang  terjadi  antarnegara  serta  mampu  untuk mengusahakan  agar  perdamaian  dapat  tercapai  dengan  melakukan  berbagai intervensi  perdamaian  sehingga  keamanan,  ketenteraman,  dan  kesejahteraan masyarakat  Internasional  dapat  tercipta.  Dengan  begitu,  dibutuhkan  adanya
kerjasama yang baik di antara organisasi internasional yang ada di dunia, baik itu  antara  PBB  dengan  organisasi  regional  lainnya  guna  lebih  memudahkan penyelesaian  sengketa  serta  memudahkan  terciptanya  perdamaian  dalam dunia internasional secara menyeluruh.

## PENUTUP Kesimpulan
Organisasi  internasional  dapat  diartikan  sebagai  suatu  persekutuan ataupun  perhimpunan  dari  negara-negara  dunia  yang  merdeka  dan  berdaulat yang  kedudukannya  adalah menjadi  subjek  Hukum  Organisasi  Internasional yang  dibentuk  dengan  maksud  untuk  meningkatkan  hubungan  internasional, dalam  hal  meningkatkan  kerja  sama  antarnegara  dalam  berbagai  aspek sekaligus menjaga perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan kehidupan internasional yang damai, aman, tenteram,  serta  terbebas  dari  adanya  konflik.  Perdamaian  dunia  internasional tersebut  dapat  dicapai  melalui  organisasi  internasional.  Salah  satu  contoh organisasi  internasional  yang  kedudukannya  menjadi  subjek  Hukum Organisasi  Internasional  adalah  organisasi  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa (PBB).  PBB  adalah  organisasi  internasional  utama  dan  universal  yang didedikasikan untuk mewujudkan keamanan serta perdamaian dunia.
Dalam  rangka  menjalankan  misinya,  yakni  mewujudkan  perdamaian dunia  internasional,  PBB  memiliki  beberapa  langkah  intervensi  yang dilakukan untuk  mencapai perdamaian  dunia  tersebut.  Adapun  yang menjadi kategori intervensi PBB, diantaranya menciptakan perdamaian ( Peacemaking ),  menjaga  perdamaian  ( Peacekeeping ),  serta  menggalang perdamaian  ( Peacebuilding ),  yang  mana  sebelum  hal  itu  dilakukan  maka dapat  dilakukan  pencegahan  timbulnya  sengketa  terlebih  dahulu  ( preventive diplomacy ).  PBB  telah  banyak  berperan  dalam  membantu  mewujudkan perdamaian  dunia  internasional,  yang  mana  PBB  dapat  berperan  menjadi kerangka  kerja  dalam  menentukan  aksi-aksi  perdamaian,  dapat  berperan menjadi aktor yang sifatnya independen (bebas dari pengaruh pihak luar), serta dapat berperan  dalam  menangani  penyelesaian  tanpa  harus  kehilangan  visi yang menjadi keinginan dari para negara anggotanya.

## Saran
Saran terkait pembahasan di atas, yaitu agar setiap organisasi internasional yang ada di
dunia  termasuk  dengan  PBB  dapat  membantu  untuk  meningkatkan  dan memelihara keamanan serta perdamaian dunia dengan melakukan pencegahan terjadinya  sengketa  ( preventive  diplomacy )  agar  tidak  mengancam perdamaian  dunia,  serta  menerapkan  bentuk  intervensi,  seperti peacemaking (menciptakan  perdamaian), peacekeeping (menjaga  perdamaian),  dan peacebuilding (menggalang  perdamaian)  guna  menyelesaikan  sengketa dengan  tepat  dan  efektif  dengan  tetap  memperhatikan  mandat  dari  piagam PBB.  Hendaknya  setiap  organisasi  internasional  dapat  bekerjasama  serta berperan sebagai pihak mediator yang tidak akan memihak satu dari beberapa pihak  bersengketa,  melainkan  menjadi  pihak  penengah  antara  para  pihak bersengketa  sehingga  memang  benar-benar  berdedikasi  untuk  membantu
mewujudkan perdamaian dunia internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Cornelesz, A. T. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. Lex Et Societatis , 21-29. Diantha, I. M. (2017). Buku Ajar Hukum Internasional. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Fadillah, R. d. (2018). Peran Persatuan Bangsa-Bangsa dalam Menciptakan Perdamaian dari Pertikaian Antar Negara. Journal of Islamic and
Law Studies , 79-91.
Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 2 (2).
Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 3 (1), 50-81.
Hartana,  H.  (2019).  Ekspansi  Perusahaan  Group  Ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  4 Th.  2009  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Cakrawala
Hukum:  Majalah  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijayakusuma ,
21 (2), 40-51.
Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. Ganesha Law Review , 1 (1), 41-54.
Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). Ganesha Law Review , 2 (1), 54-69.
Ishaq,  H.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis, serta  Disertasi.
Mangku, D. G. (2020). Pengantar Hukum Internasional. Klaten: Penerbit Lakeisha. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum.
Mataram: Mataram University Press.
Mulyana, I. (2015). Peran Organisasi Regional dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional. Jurnal Cita Hukum , 247-268.
Risnain,  M.  (2020). Hukum  Internasional  dan  Kepentingan
Nasional  Indonesia. Mataram: Penerbit Sanabil. Bandung:
Alfabeta.
Siregar,  A.  R.  (2022).  Perdamaian  Masyarakat  Global. Journal  Research  and
Education Studies , 9-22.
Sudira,  I.  N.  (2015).  Nuansa  Baru  Peranan  PBB  dalam  Menjaga  Perdamaian Selepas  Perang  Dingin:  Perspektif  Resolusi  Konflik. Jurnal
Ilmiah Hubungan Internasional , 21-33.