## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## KebijaKan jaminan SoSial PeKerja migran indoneSia

## l. Hadi adha*, Zaeni, rahmawati
Universitas Mataram Corresponding emial : mrdatudaha@gmail.com

## abstrak
Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan,sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar, namun resiko yang harus ditanggung juga sangat besar. Kerentanan buruh migran sudah dialami sejak masa perekrutan di daerah asal. Proses ini merupakan awal dari mata rantai eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia. pekerja migran di luar negeri sangat membutuhkan perlindungan dari negara salah satu bentuk perlindungan itu yakni pemberian jaminan sosial. Kebijakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program pelindungan meliputi pelindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran pelindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan bentuk perlindungan yang di peruntukan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar Negeri dengan tujuan menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Beberapa implementasi kebijakan yang di keluarkan pemerintah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara umum tertuang dalam UU No 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, dan lebih kongkrit tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini menggantikan Peranturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.
Key Word :  Jaminan Sosial, Pekerja Migran Indones

## i. PendaHUlUan

## 1. latar belakang
Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk menghadapi tantangan di bidang ketenagakerjaan ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan enam fokus program atau kebijakan pada tahun 2019. “ Pertama, penciptaan lapangan kerja baru yang targetnya periode 2015- 2019 mencapai 10 juta, Kedua , pemerintah akan fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga , perlindungan buruh migran Indonesia.  Pemerintah bakal melanjutkan program fasilitasi buruh migran sekaligus bentuk perlindungannya. Kemenaker menegaskan pemerintah harus hadir secara nyata untuk melakukan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 170~192
perlindungan dan mencari peluang pasar kerja untuk buruh migran Indonesia, terlebih mengenai peraturan pelaksana UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), masih banyak peraturan turunan UU PPMI yang akan diterbitkan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen). Keempat , jaminan sosial untuk tenaga kerja baik tenaga kerja domestik maupun Pekerja migran Indonesia. Kelima , pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah tentunya harus  fokus terhadap pengawasan ketenagakerjaan terutama terhadap perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya dan sektor konstruksi. Keenam, mengenai revisi  UU Ketenagakerjaan. “Kajian terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar ditekankan pada isu keseimbangan beban antara perusahaan dan pekerja,
Saat ini, pembuat kebijakan di Indonesia menghadapi tantangan strategis dalam mengidentifi kasi kebijakan dan program yang dapat mendorong penciptaan pekerjaan yang baik dan secara bersamaan memastikan para pekerja memperoleh perlindungan yang lebih baik terhadap berbagai risiko yang mengancam jaminan penghasilan mereka. Keputusan mengenai kebijakan ketenagakerjaan sangat sulit diambil karena keputusan ini berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pekerja, baik formal maupun informal, dan terhadap perusahaan yang menjadi mesin utama pertumbuhan lapangan kerja. Persaingan di antara berbagai kepentingan yang berbeda tersebut turut berperan menimbulkan kebuntuan yang saat ini menjebak pekerja dan perusahaan dalam keadaan sama-sama rugi.
Khusus mengenai Pekerja Migran Indonesia, Negara Republik Indonesia adalah negara yang menduduki ranking ke-empat di tingkat kepadatan penduduk di dunia dan merupakan sumber besar bagi ratusan ribu tenaga kerja yang mencari  Pekerjaan ke luar negeri seperti di Malaysia, Singapura dan Timur Tengah. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BN2PTKI). Sepanjang 2014 - Maret 2019, kuantitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 1,55 juta pekerja. Khusus selama triwulan pertama 2019, populasinya mencapai 64.062 orang terdiri dari 19.597 (31%) pekerja laki-laki dan 44.465 (70%) pekerja perempuan. Realisasi jumlah PMI Januari – Maret tahun ini turun 3,07% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 66.090 pekerja. Dari sumber yang sama diketahui, penempatan PMI sepanjang 2018 meningkat 7,89% secara year on year menjadi 283.640 ribu pekerja. Jumlah ini terdiri dari 84.665 (30%) pekerja laki- laki dan 198.975 (70%) pekerja perempuan. Tingginya penempatan pekerja migran ke luar negeri seolah mengindikasikan bahwa bekerja di luar negeri terus menjadi impian sebagian masyarakat. Penghasilan yang cukup besar menjadi salah satu alasan mereka mengadu nasib sampai ke negeri jiran. 1
Migrasi tenaga kerja internasional merupakan faktor pendorong pembangunan ekonomi Indonesia dan juga sumber daya manusia. Meskipun pengiriman TKI ke luar negeri yang sekarang telah dirubah istilahnya menjadi Pekerja Migran Indonesia, telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, ditambah dengan pengiriman uang yang terhitung lebih dari 6 milyar dolar per tahun,
1 http://www.bnp2tki.go.id/statistik-penempatan
namun perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia  saat ini masih sangat minim. Hal ini menyebabkan pekerja yang bekerja di luar negeri rentan mengalami kekerasan, tereksploitasi perkerjaan, pelecehan seksual, Perdagangan orang dan segala macam bentuk penyalahgunaan kekuasaan di tiap-tiap tahap Perjalanan migrasi.
Dilansir dari  salah satu berita online bahwa pada tahun 2018 Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru  berjumlah 365.250 orang. Padahal, menurut data Kementerian Luar Negeri, saat ini ada sekitar 3 juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri, dimana lebih  90 persennya merupakan PMI. Sebagian besar dari PMI tersebut bekerja di sektor domestik di Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Taiwan dan Singapura. Sementara, Bank Dunia memperkirakan ada 9 juta warga Indonesia yang menjadi PMI di seluruh dunia. Mereka memberi kantribusi devisa sangat signifikan yaitu sebesar 2,2 miliar dolar AS  atau setara Rp 30 triliun. Dengan kontribusi demikian besar sudah seharusnya mereka mendapat perlindungan dalam bentuk penyelenggaraan jaminan sosial. 2

## 2. rumusan masalah
Dari uraian yang telah dikemukakan diatas bahwa Kebijakan mengenai pekerja migran Indonesia, baik yang sudah ada maupun yang masih diwacanakan, memicu perdebatan nasional terkait isu migrasi tenaga kerja. Pemerintah telah merancang serangkaian kebijakan, mulai dari peningkatan perlindungan pekerja migran prosedural hingga jaminan sosial Pekerja migran. Jaminan sosial pada prinsipnya merupakan salah satu aset ekonomi yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat beserta keluarganya terhadap resiko-resiko sosial-ekonomi. Jaminan  sosial sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro juga merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang berdimensi luas bagi harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya Jaminan sosial berkaitan dengan kewajiban negara untuk  melindungi warga negaranya. Dengan demikian pemerintah bertanggung jawab untuk  memastikan penyelenggaraannya dan ikut serta seecara aktif didalam. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan memunculkan permasalahan “ bagaimanakah Kebijakan Pemerintah indonesia dalam upaya penyelenggaraan jaminan Sosial bagi Pekerja migran indonesia yang berlaku dewasa ini ?”

## ii. KerangKa Teori

## 1. Pengertian dan Tinjauan Umum  migrasi
Migrasi didenisikan sebagai suatu bentuk perpindahan seseorang atau kelompok orang dari satu unit wilayah geogras menyeberangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam tempo waktu tak terbatas atau untuk sementara di suatu tempat yang bukan daerah asal. Yang termasuk dalam denisi di sini juga perpindahan pengungsi, orang yang kehilangan tempat tinggal, migran ilegal dan juga migran ekonomi. Sekarang terdapat sekitar 200 juta orang tinggal di luar negara pengirim atau
2 https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01304752/masih-minim-pekerja-migran-yang-dilindungi-ja- minan-sosial

## 172~192
tempat kelahiran atau kebangsaannya (IOM, 2008). Di dunia dengan karakter ekonomi, pembangunan politik dan sosial yang tidak seimbang, serta meningkatnya hubungan global, ada banyak negara yang terkena imbas migrasi. Kesenjangan ekonomi dan sosial baik skala global maupun regional merupakan pendorong utama migrasi sekarang ini. Selain faktor ekonomi dan perbedaan gaji yang memainkan peranan penting dalam mendorong laju migrasi, tak dapat disangkal bahwa faktor lain yang turut memainkan peran adalah demogra negara maju yang cenderung memiliki populasi yang sudah berumur dan angka fertilitas lebih rendah dibandingkan negara berkembang dengan angka fertilitas lebih tinggi dan populasi berumur produktif lebih besar. 3
Tren ekonomi dan demografi merupakan pembangunan jangka panjang, sementara kebijakan bisa berubah dengan cepat. Tren ini turut membentuk pola migrasi yang terjadi saat ini dan mungkin akan terus seperti ini, dengan demikian kita bisa mengharapkan pola yang ada akan terus bertahan di masa depan kecuali perpindahan yang tidak bisa ditebak seperti bencana alam dan perang. Migrasi tenaga kerja biasanya didenisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi perbatasan untuk tujuan mendapatkan pekerjaan di negara asing (IOM, 2009). Melalui cara yang resmi atau tidak resmi, difasilitasi atau tidak, tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara pengirim maupun tujuan. Tenaga kerja membantu memperbesar jumlah angkatan kerja di negara tujuan dan dapat membantu pembangunan di negara mereka sendiri. Migrasi ilegal sering didenisikan sebagai suatu perpindahan yang terjadi di luar norma aturan di negara asal, transit dan tujuan. Dari perspektif negara tujuan, perpindahan termasuk: datang, tinggal atau bekerja di suatu negara secara ilegal. Artinya, migran tidak mempunyai dokumen yang diperlukan sesuai peraturan imigrasi untuk masuk, tinggal dan bekerja di suatu negara pada saat itu. Dari perspektif negara asal, migrasi ilegal terjadi pada saat seorang warga negara dari suatu negara menyeberang ke perbatasan internasional tanpa dokumen perjalanan yang sah atau tidak memenuhi persyaratan adminstrasi untuk berangkat ke negara tersebut. 4
Migrasi dari Indonesia telah terjadi selama ratusan tahun lalu tapi meningkat secara tajam pada zaman modern 1960-an dan 1970-an hingga sekarang. Tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meninggalkan rumah mereka untuk beberapa alasan termasuk kurangnya peluang kerja, kemiskinan, dan perbedaan gaji di Indonesia dengan negara tujuan. Secara resmi kepengurusan penempatan TKI oleh pemerintah baru dimulai pada tahun 1969, saat itu ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1970, program penempatan Angkatan Kerja  Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) diperkenalkan untuk  memuluskan jalan bagi keterlibatan sektor swasta dalam industri perekrutan dan penempatan tenaga kerja.
International Labour Organisation (ILO) mendefinisikan “pekerja migrant” sebagai seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari sebuah negara ke negara lain dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk
3 Migrasi tenaga kerja dari Indonesia, Gambaran umum migrasi Tenaga Kerja  Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah, IOM Intrnational Organization Migration, 2010
4 Ibid, hal 6
siapapun yang diterima secara regular sebagai seorang migrant untuk pekerjaan. 5 Konvensi ILO ditulis pada tahun 1949 dan konvensi tersebut tidak mencakup beberapa kategori pekerja dari definisi pekerja migrant yang mencerminkan trend migrasi pada saat itu. Kategori-kategori pekerja yang tidak termasuk dalam Konvensi ILO adalah :
•  pekerja-pekerja perbatasan;
•  artis-artis dan anggota-anggota profesi liberal yang masuk ke sebuah negara hanya selama waktu yang singkat;
•  pelaut;
•  orang-orang yang mempekerjakan diri sendiri (berwirausaha);
•  orang-orang yang datang khusus dengan tujuan pelatihan atau pendidikan;
•  orang-orang dalam bisnis atau penugasan khusus untuk organisasi mereka di negara lain, untuk sebuah periode waktu yang terbatas atau tertentu dan diharuskan untuk meninggalkan negara tersebut setelah pekerjaan mereka selesai; dan
•  pekerja-pekerja yang tinggal di sebuah negara secara illegal.
Sebagian besar kategori-kategori ini sekarang telah dimasukkan ke dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota-Anggota Keluarga Mereka, hal ini yang mencerminkan pemahaman terkini tentang tren migrasi baik dari sudut pandang negara pengirim maupun negara tujuan. Kategori-kategori pekerja yang tercakup adalah: 6
•  pekerja-pekerja perbatasan yang tinggal di negara tetangga, dimana mereka pulang setiap harinya atau setidaknya sekali seminggu;
•  pekerja musiman;
•  pelaut yang bekerja di kapal yang terdaftar di sebuah negara yang bukan negara asal mereka;
•  pekerja-pekerja di instansi lepas laut yang berada dibawah jurisdiksi sebuah negara yang bukan negara asal mereka;
•  pekerja yang banyak bepergian;
•  migrant yang dipekerjakan untuk sebuah proyek tertentu; dan
•  pekerja yang mempekerjakan dirinya sendiri (berwirausaha).
Kaum migran, yang pertama dan utama, adalah manusia, pemilik mutlak hak asasi manusia universal, yang hak-hak, martabat dan keamanannya membutuhkan perlindungan spesifik dan khusus. sesungguhnya, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka bermigrasi mereka, kaum migran internasional bisa menjadi sangat rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi. 7

## 2. Tinjauan tentang jaminan Sosial
Pasal 27 (2) : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian,” Pasal 28H Ayat (3) : “ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
5 ILO, Migration for Employment Convention (Revised), 1949 [No. 97], artikel 11 (1)
6 UN, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families ,2000, Article 2 (2).
7 Patrick Taran. 2007. “Clashing Worlds: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in the Age of Globalization” dalam Globalization, Migration and Human Rights: InternationalLaw under Review, Volume II Bruylant, Brussel).

## 174~192
bermartabat.” Pasal 34 Ayat (2) : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional : Konsideran huruf a menimbang : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju  terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur”, sementara Pasal 1 Ayat (1) : “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”
Konstitusi negara (UUD 1945) tersebut memberikan mandat kepada penyelenggara negara baik unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Pencapaian tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 sebagai kelanjutan dari program pembangunan nasional. Untuk pencapaian kinerja pembangunan hingga lima tahun mendatang, RPJMN 2010-2014 menjadi acuan utama pembangunan dalam situasi yang masih dipengaruhi goncangan ekonomi akibat krisis keuangan global 2008.
Di Indonesia, pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan landasan ideologi yang kuat bahwa negara ini menganut welfare state . Sehingga dasar hukum untuk memberikan jaminan sosial bagi setiap Warga Negara, Baik itu yang berada di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan jaminan sosial, apalagi ketika kita berbicara mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia, seharusnya kita tidak lagi mendengar Buruh Migran Indonesia yang tidak dibayar gajinya, BMI yang meninggal karena tidak memiliki biaya untuk berobat, dan cerita pilu lainnya mengenai BMI.
Jaminan sosial” berasal dari kata social dan security . Security diambil dari Bahasa Latin “se-curus” yang bermakna “se” (pembebasan atau liberation) dan “curus” yang berarti (kesulitan atau uneasiness). Sementara itu, kata “social” menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak ( society ). Dengan demikian, jaminan sosial secara harafiah adalah “pembebasan kesulitan masyarakat” atau “suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan.”Jaminan sosial ( social security ) dapat didefinisikan sebagai sistem pemberian uang dan/atau pelayanan sosial guna melindungi seseorang dari resiko tidak memiliki atau kehilangan Pendapatan akibat kecelakaan, kecacatan, sakit, menganggur, kehamilan, masa tua, dan kematian. Spicker (1995), memberi batasan dan penjelasan mengenai jaminan sosial sebagai berikut: The term “social security” is mainly now related to financial assistance, but the general sense of the term is much wider, and it is still used in many countries to refer to provisions for health care as well as income. Although the benefits of security are not themselves material, they do have monetary value; people in Britain, where there is a National Health Service, are receiving support which people in the US have to pay for through private insurance or a Health Maintenance Organisation. 8
8 Spicker, Paul (1995), Social Policy: Themes and Approaches , London: Prentice-Hall
Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan BangsaBangsa Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua Negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah berkewajiban menyediakan jaminan sosial secara menyeluruh dan mengembangkan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh masyarakat.
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional diharapkan menjadi payung hukum yang luas dari penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia setelah proses pembentukan dan pembahasannya melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan : Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
Jaminan sosial (social security) merupakan bagian dari konsep perlindungan sosial (social protection), dimana perlindungan sosial sifatnya lebih luas. Perbedaan keduanya adalah bahwa jaminan sosial memberikan perlindungan sosial bagi individu dengan dana yang diperoleh dari iuran berkala, sedangkan perlindungan sosial biasanya melibatkan banyak pihak dalam memberikan perlindungan baik kepada individu, keluarga atau komunitas dari berbagai risiko kehidupan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti krisis ekonomi, atau bencana alam. 9
Vladimir Rys, mengatakan bahwa jaminan sosial adalah seluruh rangkaian langkah wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga mereka dari segala akibat yang muncul karena gangguan yang tidak terhindarkan, atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak. 10 Serangkaian langkah wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi diri dan keluarga dari suatu risiko ekonomi maupun fisiologi adalah dengan turut serta pada asuransi sosial. Pendapat Rys sejalan dengan berkembangnya pemikiran Tentang cara-cara menghadapi risiko ketidakstabilan penghasilan manakala seseorang mengalami kecelakaan, sakit ataupun ketika seseorang tidak lagi mempunyai kemampuan fisik karena usia tua atau cacat phisik (risiko fisiologis) dan juga ketika seseorang tidak bekerja (risiko sosial), padahal mereka harus tetap mempertahankan kehidupan keluarganya.
Bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti amanat UUD 1945 adalah dengan membuat dan mengundangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dan Pasal 1 ayat 2 mendefisinikan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Selanjutnya, Subianto menjelaskan bahwa SJSN adalah sistem pemberian jaminan kesejahteraan
9 Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Kemen- hum-HJAM RI, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi UU NO 40 TH 2004 Tng Sistem Jaminan  Sosial 10 Rys, Vladimir, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial, hal: 23, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2011

## 176~192
berlaku kepada semua warganegara dan sifatnya adalah dasar (Basic). 11 Definisi ini hendak menegaskan bahwa fasilitas jaminan kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

## iii. PembaHaSan

## a. Kebijakan Perlindungan Sosial Pekerja migran indonesia
Peraturan ketenagakerjaan yang kaku telah menghambat penciptaan lapangan kerja dan gagal memberikan perlindungan bagi pekerja, terutama pekerja Indonesia yang bekerja diluar Negeri yang kita sebut Pekerja Migran Indonesia. Upaya reformasi ketenagakerjaan telah menemui kebuntuan dan menghambat kemampuan Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam  menghadapi tantangan masa depan. Perdebatan seputar reformasi undang-undang ketenagakerjaan sangat sengit dan terutama terfokus pada peraturan perekrutan dan pemberhentian yang kontroversial. Demi meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, pemerintah telah berupaya mereformasi peraturan tersebut pada tahun 2006 dan 2007, namun keduanya gagal. Akibatnya, peraturan ketenagakerjaan Indonesia masih merupakan salah satu yang paling kaku di kawasannya. Kebuntuan ini menghambat kemampuan Indonesia untuk mempercepat laju penciptaan pekerjaan yang ‘baik’ dan laju pengurangan kemiskinan.
Setelah memperoleh mandat politik yang baru, pemerintah saat ini berkesempatan untuk memecah kebuntuan reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang saat ini merugikan pekerja dan pemberi kerja. Kebijakan dan program ketenagakerjaan Indonesia dapat dirancang dengan lebih baik untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja, sekaligus melindungi pekerja yang rentan. Pemerintah baru berkesempatan menggunakan waktu lima tahun ke depan untuk memperkenalkan kebijakan dan program baru yang menguntungkan pekerja dan pemberi kerja,  menurut Bank Dunia untuk dapat terselenggaranya reformasi kebijakan ketenagakerjaan tersebut harus terfokus pada empat prioritas berikut ini :
P ertama , menegosiasikan kesepakatan besar mengenai reformasi peraturan. Kebuntuan reformasi pesangon saat ini telah merusak daya saing pasar tenaga kerja Indonesia dan hanya menawarkan sedikit perlindungan bagi sebagian besar pekerja. Perlu diupayakan pemecahan yang “sama-sama untung” dengan menyederhanakan dan mengurangi tingkat pesangon yang terlalu tinggi, dan pada saat yang bersamaan, memberikan tunjangan pengangguran untuk melindungi pekerja formal dengan lebih efektif. Sistem tunjangan pengangguran adalah komponen inti dari sistem Jaminan Sosial Nasional di masa depan, sebuah institusi kunci di banyak negara lain yang berpenghasilan menengah.
Kedua, mengembangkan strategi pelatihan keahlian menyeluruh untuk melengkapi pekerja supaya dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Perlindungan pekerja tidak cukup hanya dengan mengandalkan peraturan ketenagakerjaan. Sebagian besar peraturan tersebut tidak relevan bagi pekerja informal yang merupakan angkatan kerja mayoritas. Pemerintah dapat membantu lebih banyak pekerja dengan menerapkan sejumlah strategi, baik formal maupun informal, untuk pengembangan keahlian. Dalam
11 Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal: 277, Gibon Books, Jakarta, 2010
hal pendekatan formal, membatalkan moratorium pembangunan sekolah menengah atas umum akan membantu memenuhi permintaan. Selanjutnya, perluasan sekolah menengah atas kejuruan seharusnya adalah untuk menanggapi permintaan pasar tenaga kerja sesungguhnya, bukan sekadar memenuhi kuota. Memperbaiki mutu pendidikan kejuruan untuk memenuhi permintaan yang besar akan pekerja berpendidikan lebih tinggi. Pada saat bersamaan, memperkenalkan strategi pelatihan keahlian non-formal sebagai pelengkap untuk menargetkan mayoritas pekerja di Indonesia yang tidak mampu mengakses pendidikan formal.
Ketiga, meluncurkan program tenaga kerja aktif yang dirancang untuk melindungi mereka yang paling rentan. Para pekerja sering menjadi korban dalam guncangan, seperti yang terjadi ketika krisis keuangan 1997. Tanpa adanya jaring pengaman, para pekerja umumnya bertahan dengan mencari kerja di sektor informal dan pertanian. Ancaman krisis keuangan global baru-baru ini telah menyoroti betapa perlunya Indonesia mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi guncangan di masa depan. Indonesia dapat bersiap menghadapi guncangan lapangan kerja dan upah di masa depan dengan memperkenalkan program jaring pengaman tenaga kerja demi melindungi pekerja yang paling rentan. Persiapan dapat diawali dengan pekerjaan umum yang merupakan jaring pengaman penting  yang dapat dipakai secara efektif untuk menargetkan pekerja miskin dan berupah rendah.
Keempat , berinvestasi dalam riset untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti. Banyak perdebatan mengenai kebijakan dan program pasar tenaga kerja yang tidak didasarkan pada bukti empiris. Diperlukan peningkatan mutu dan pendalaman riset kebijakan  ketenagakerjaan untuk membantu pemerintah baru dalam menjalankan agenda reformasi yang didukung hasil analisis dan bukti kuat. Fasilitas penelitian, think tank lokal, dan Biro Pusat Statistik, semuanya berperan penting menghasilkan data dan melakukan riset tenaga kerja bermutu untuk memenuhi kebutuhan pembuat kebijakan 12

## 1. jaminan Sosial terhadap Pekerja migran indonesia menurut UU no. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja migran indonesia
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan apabila dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab dan Pasal-pasal spesifik mengenai Perlindungan Buruh Migran, Hak-hak Buruh Migran, Jaminan Sosial, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Daerah, serta Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.” Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menggunakan asuransi swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan.
12   Ringkasan Eksekutif, Bank Dunia,  Laporan ketenagakerjaan di Indonesia menuju terciptanya peker- jaanyang lebih baik dan jaminan perlindungan bagi pekerja, juni 2010.

## 178~192
Undang-Undang ini lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kennet Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal International Social Security Association (ISSA) di Jenewa, dalam Regional Training Seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980, mengatakan bahwa “Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota- anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.” 13 Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pengertian luas jaminan sosial meliputi usaha-usaha yang berupa:
a.  Pencegahan dan pengembangan, yaitu di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana,  pendidikan, bantuan hukum, dan lainnya yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial ( social security ).
b.  Pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat dikelompokkan dalam pengertian bantuan sosial ( social assistance ).
c. Pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perusahaan, transmigrasi, koperasi, dan lainnya yang dapat dikategorikan dalam sarana sosial ( social infra structure ). Sedangkan dalam pengertian yang sempit, jaminan sosial ini meliputi usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan, yang berupa bantuan sosial dan asuransi sosial.
UU No. 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan pra- penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

## 2. jaminan Sosial menurut Peraturan menteri Ketenagakerjaan no 18 tahun 2018
Bertepatan dengan Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia 18 Desember 2018 yang lalu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengesahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini menggantikan Peranturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.  Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2018 ini menjadi aturan turunan/
13 Sentanoe Kertonegoro, 2000, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia , Mutiara, Jakarta, h. 29.
pelaksana pertama yang disahkan sebagai mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sebelumnya dalam peraturan Menteri No 7 tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia sebagai pengganti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sebagai pembaharuan, Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, jaminan sosial bagi pekerja migran dialihkan dari konsorsium Asuransi kepada BPJS Ketenagakerjaan. Peralihan lembaga yang berwenang ini menandakan bahwa pemerintah tidak lagi ingin melibatkan pihak swasta dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia sehingga semua penyelenggaraan jaminan sosial pekerja migran berada di bawah kendali pemerintah. Namun perlu diingat, dengan mengalihkan jaminan sosial pekerja migran kepada BPJS Ketenagakerjaan maka beban pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan semakin banyak dan juga tidak ada fokus tersendiri bagi perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian, perubahan yang cukup esensial terletak pada program jaminan sosial yang berlaku bagi pekerja migran Indonesia khususnya saat berada di luar negeri. Program jaminan sosial dalam Asuransi TKI tidak memfokuskan pada risiko  yang terjadi atas kecelakaan kerja saja, namun risiko-risiko lain yang disesuaikan dengan karakteristik pekerja migran Indonesia sendiri, seperti:
1.  risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
2. risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
3.  risiko upah tidak dibayar;
4.  risiko pemulangan TKI bermasalah;
5.  risiko menghadapi masalah hukum;
6. dan risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.
Sedangkan dalam program jaminan sosial menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia mempersempit risiko yang timbul akibat kecelakaan kerja menjadi program JKK dan  risiko meninggal dunia yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja kedalam program JKM. Sehingga, dalam jaminan sosial pekerja migran yang berlaku sekarang menghapuskan risiko-risiko yang sebenarnya sering terjadi saat masa penempatan di luar negeri. Selain itu, dalam program JKK hanya mengatur pemberian santunan apabila pekerja migran mengalami risiko cacat akibat kecelakaan kerja. Tidak ada pengaturan terkait pemberian santunan apabila pekerja migran mengalami sakit yang mengharuskan rawat inap atau terkait pemeliharaan kesehatan selama berada di luar negeri. Lalu, jaminan sosial khusus masa penempatan baik Asuransi TKI atau jaminan sosial menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia memberikan bentuk jaminan dalam bentuk santunan berupa uang saja tanpa adanya pelayanan kesehatan. Artinya ukuran seorang pekerja migran Indonesia terlindungi adalah dalam bentuk santunan uang. Untuk mendapatkan manfaat santunan uang ini, pekerja migran harus terdaftar sebagai

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 180~192
pekerja migran Indonesia dan membayarkan premi atau iuran jaminan. Dalam Asuransi TKI, besar premi yang harus dibayarkan saat masa penempatan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratur ribu rupiah) sedangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, besar premi pada masa penempatan sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dapat dilihat bahwa premi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia lebih besar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu) namun program jaminan sosial yang diberlakukan hanya sebatas JKK dan JKM.
Dalam hal pertanggungan risiko sendiri, baik dalam Asuransi TKI atau jaminan sosial menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, memberikan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terjadinya risiko, apabila melebihi waktu tersebut maka pengajuan klaim akan dianggap gugur. Pengajuan klaim sendiri perlu disertakan berkas administratif sebagai syarat pengajuan klaim. Dalam Asuransi TKI, persyaratan pengajuan klaim pada masa penempatan terdiri atas 2 (dua) jenis persyaratan yaitu persyaratan umum berupa Kartu Pekerja migran Indonesia Asuransi asli dan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan jenis program jaminan sosial yang ingin diklaim dan diajukan kepada konsorsium asuransi dengan batas waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya risiko. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, persyaratan klaim langsung disesuaikan dengan risiko yang terjadi pada masa perlindungan pekerja migran dan program jaminan yang akan diklaim. Klaim JKK atau JKM ini diajukan kepada kantor BPJS Ketenagkerjaan dengan batas waktu pengjuan klaim JKK adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak terjadinya kecelakaan. Dan untuk JKM sendiri tidak diatur batas waktu pengajuan klaim.
Berdasarkan prosedur diatas, dapat dilihat bahwa setiap pengajuan klaim hanya dapat dilakukan di Indonesia dimana kantor konsorsium TKI atau BPJS Ketenagakerjaan berada. Disini pemerintah tidak memfasilitasi pengajuan klaim dilakukan di negara penempatan dimana pekerja migran berkerja. Sehingga setiap pengajuan klaim pasti memerlukan waktu dalam proses pelaporan ke Indonesia, ditambah lagi dengan perbedaan waktu antar negara. Selain itu terdapat kekosongan hukum terkait kelanjutan prosedur setelah pekerja migran mengirimkan atau melaporkan risiko yang ditimpa oleh pekera migran Indonesia di luar negeri. Hal ini dikarenakan perbedaan jarak dan waktu antara negara penempatan dan negara Indonesia, mengharuskan pekerja migran mengirimkan berkas persyaratan melalui jasa pengiriman dokumen. Secara tidak langsung pengurusan harus dilakukan oleh ahli waris sah dari pekerja migran Indonesia. Namun demikian, saat ini Indonesia belum memiliki peraturan terkait hal ini. Selain itu, apabila pekerja migran dipulangkan karena risiko yang dialami dan melakukan pengurusan pengajuan klaim secara pribadi, batasan pengajuan klaim pada masa penempatan dan purna penempatan menjadi tidak jelas.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah akhirnya menambah manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran (TKI) lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) No.18/2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI). Adapun manfaat yang akan diterima bagi PMI yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan antara lain mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian yang terjadi saat;sedang menjalani persiapan atau pelatihan; selama berada di negara penempatan kerja, hingga kembali ke Indonesia setelah masa kerja berakhir. Manfaat jaminan sosial yang diberikan mencapai 17 item dari semula hanya sekitar tujuh item manfaat. Ke-17 item manfaat tersebut yakni, perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja, bantuan uang bagi PMI gagal berangkat, biaya pengangkutan, pembelian alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese), santunan kecacatan, santunan berkala. Selanjutnya, penggantian gigi tiruan, santunan kematian dan biaya pemakaman, beasiswa pendidikan/pelatihan vokasional, bantuan uang bagi PMI mengalami kerugian/kehilangan, santunan akibat meninggal dunia karena kekerasan fisik atau pemerkosaan/pelecehan seksual. Manfaat lain yakni, perawatan lanjutan di dalam negeri akibat kecelakaan kerja, bantuan biaya PHK, biaya pengangkutan dan pemulangan PMI bermasalah, serta bantuan dan pengakutan PMI gagal ditempatkan. Perlindungan yang diberikan tersebut diberikan sejak pra penempatan, penempatan, hingga PMI pulang ke Indonesia. Menyadari bahwa PMI merupakan aset negara. Jadi sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial yang maksimal. Apalagi, tak mudah bekerja di negeri orang dengan segala risiko yang dihadapi. Perluasan manfaat ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang keluar pada 10 Desember 2018. Permenaker ini sekaligus mengganti Permenaker No 7 Tahun 2017. Program jaminan sosial yang diberikan ini jenisnya sama seperti pekerja lain yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun, manfaat yang didapat PMI lebih banyak dari pekerja biasa di dalam negeri. Ini mengingat PMI merupakan pekerja yang berisiko tinggi. Seperti juga pekerja lain, PMI bisa memilih dua sampai tiga jenis program jaminan sosial. Namun, berdasarkan Permenaker No 18 tahun 2018 ini, PMI wajib tercover minimal pada dua program jaminan yaitu JKK dan JKM. Meski juga bisa mengikuti program JHT. Oleh karena itu “Seluruh pekerja baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan atau perseorangan, wajib ikut serta dalam program JKK dan JKM,”. Selanjutnya skema manfaat baru dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 ini menjawab banyak aspirasi para PMI yang selama ini merasakan langsung manfaat pelindungan jaminan sosial. Bukan hanya peningkatan nilai manfaat beasiswa yang diberikan kepada anak anak para PMI sampai lulus universitas, skema baru juga memperluas cakupan pelindungannya dengan skema santunan kepada PMI yang di PHK karena kecelakaan kerja atau bahkan risiko PMI yang gagal ditempatkan di negara penempatan termasuk diantaranya kepastian pemulangan para PMI untuk kembali ke Indonesia.
a. Besaran Iuran dan Manfaat Program
Dengan begitu banyak manfaat jaminan sosial yang didapat para PMI, iuran yang dikenakan ternyata masih sangat ringan. Untuk iuran program JKK dan JKM bagi calon PMI melalui pelaksana penempatan hanya sebesar Rp 370 ribu yang

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 182~192
bisa dibayar bertahap. Rinciannya, iuran perlindungan sebelum bekerja dibayarkan sebesar Rp 37.500 saja. Lalu, iuran perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja yang dibayarkan paling cepat satu bulan sebelum keberangkatan calon PMI ke negara tujuan penempatan sebesar Rp 332.500. Untuk iuran program JKK dan JKM bagi calon PMI atau PMI perseorangan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 332.500. Jika PMI ingin ikut program JHT, maka pembayaran iuran dilakukan pada saat calon PMI atau PMI mengikuti program JHT yang dibayarkan dengan mata uang asing. Besaran nilai iuran diekuivalen dengan nilai rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran, dengan iuran tersebut jangka waktu perlindungan yang diberikan yakni lima bulan sebelum bekerja, 25 bulan selama bekerja dan satu bulan setelah bekerja. Jika dalam lima bulan, calon PMI belum juga berangkat ke negara tujuannya, maka calon PMI bisa membayar kembali iurannya. Untuk PMI perseorangan akan mendapatkan tambahan perlindungan selama bekerja paling lama satu bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan PMI berangkat ke negara penempatan dalam bentuk manfaat JKM.
Secara lebih rinci item-item manfaat yang didapat baik dari program JKK maupun JKM dari Manfaat JKK yakni pelayanan kesehatan karena kecelakaan kerja sampai sembuh tanpa batas biaya. Lalu, penggantian biaya pengangkuatan baik melalui darat, air, maupun udara. Nilainya, untuk angkutan darat sungai atau danau paling banyak Rp 1 juta, angkutan laut paling banyak Rp 1,5 jtua, angkutan udara paling banyak Rp 2,5 juta. Apabila menggunakan lebih dari satu jenis transportasi, maka akan mendapat santunan biaya maksimal dari masing- masing angkutan yang digunakan. Jika sebelum, saat, dan sesudah penempatan PMI atau calon PMI mengalami kecelakaan dan mengalami cacat, maka ia pun akan mendapat santunan. Nilainya, untuk cacat total mendapat santunan sebesar Rp 100 juta, santunan berkala cacat total Rp 4,8 juta dibayar sekaligus. Jika mengalami cacat sebagian anatomis maka perhitungannya, persentase tabel kecacatan dikali Rp 142 juta. Begitu juga untuk santunan cacat sebagian fungsi, perhitungannya persentase kurang fungsi sesuai tabel dikali persentase tabel kecacatan dikali Rp 142 juta. Bagi calon PMI atau PMI yang mengalami kecelakaan kerja juga mendapatkan bantuan alat bantu atau alat ganti. Kemudian ada penggantian biaya gigi tiruan sebesar Rp 3 juta. Jika calon PMI atau PMI meninggal dunia karena kecelakaan kerja maka ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar Rp 85 juta dan dua orang anak peserta akan mendapatkan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi atau pelatihan kerja.
Ini salah satu yang membedakan manfaat jaminan sosial yang didapat calon pekerja atau pekerja migran sejak Permanaker No 18 tahun 2018 ini berlaku. Sebelumnya beasiswa ini hanya diberikan kepada satu orang anak ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun sejak adanya permenaker baru ini, penerima beasiswa sebanyak dua orang anak ahli waris. Sehingga manfaat yang dirasakan lebih besar, Dan beasiswa pendidikan ini tidak hanya diberikan bagi peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja tapi juga bagi peserta yang mengalami cacat total tetap.Adapun nilai beasiswa pendidikan yang didapat yaitu, tingkat TK/SD/sederajat

## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. sebesar Rp 1,2 juta pertahun, tingkat SLTP/sederajat sebesar Rp 1,8 juta per tahun, SLTA/sederajat Rp 2,4 juta pertahun, untuk perguruan tinggi Rp 3 juta pertahun. Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja diberikan sampai anak peserta berusia 23 tahun/menikah/bekerja.
Manfaat selanjutnya yakni  manfaat spesial yang didapat para pekerja migran adalah bantuan uang bagi calon pekerja migran yang gagal berangkat bukan karena kesalahan calon PMI sebesar Rp 7,5 juta. Bahkan jika calon PMI atau PMI mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal juga mendapat santuan sebesar Rp 10 juta. PMI yang mengalami PHK akibat kecelakaan kerja dengan status kondisi tidak meninggal dunia juga mendapat santunan. Besaran santunan diberikan berdasarkan masa kerja PMI. Contoh, untuk masa kerja 3-6 bulan sebesar Rp 2 juta, masa kerja 6-12 bulan Rp 3 juta, masa kerja 12-18 bulan mendapat santunan Rp 4 juta, masa kerja 18 bulan sampai dengan tiga bulan sebelum perjanjian berakhir sebesar Rp 5 juta. Para pekerja migran yang mengalami kecelakaan juga mendapatkan bantuan biaya pemulangan sebesar Rp 10 juta (tidak meninggal dunia).
BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan berupa uang sebesar Rp 10 juta bagi PMI bermasalah yang mengalami pemulangan. Ini dengan catatan, PMI dipulangkan bukan karena kasus kriminal. Sementara untuk program Jaminan Kematian, manfaatnya juga akan diberikan sebelum, saat, maupun sesudah penempatan calon PMI atau sudah jadi PMI. Jika peserta meninggal sebelum bekerja atau sesudah penempatan akan mendapat santunan sebesar Rp 16,2 juta, santunan berkala Rp 4,8 juta yang dibayar sekaligus, serta bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 3 juta. Namun jika PMI meninggal dunia di negara penempatan atau tempatnya keja akan mendapatkan santuan kematian sebesar Rp 85 juta. Jika calon PMI atau PMI juga mengikuti JHT, maka ia akan mendapatkan dana yang terkumpul ditambah hasil pengembangan selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu peserta JHT juga mendapat manfaat layanan tambahan berupa diskon pada merchant kerjasama di Indonesia, pinjaman uang muka perumahan, pinjaman kredit kepemilikan rumah, pinjaman renovasi rumah.
b. Tata Cara Pelaporan dan Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Hari Tua
1. Pelaporan Kecelakaan Kerja
a. Pelaporan Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja.
Dalam Pasal 25 Permenaker no 18 tahun 2018 di sebutkan Tata cara pelaporan Kecelakaan Kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja dilakukan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan, pelaporan dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan atau keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap pertama; atau \Calon Pekerja Migran Indonesia atau

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 184~192
Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan, pelaporan dilakukan oleh Pelaksana Penempatan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap pertama.
Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia atau Pelaksana Penempatan sebagaimana dimaksud , wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai laporan tahap kedua, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dinyatakan sembuh, cacat,  atau meninggal dunia. Pelaporan gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau kerugian atas tindakan pihak lain selama Pekerja Migran Indonesia melakukan perjalanan ke daerah asal setelah bekerja dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian gagal berangkat atau sejak diketahuinya kerugian.
b. Pelaporan Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Pelindungan Selama Bekerja Pelaporan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja dilakukan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap pertama. Laporan akibat Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap kedua disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pekerja Migran Indonesia dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia. Pelaporan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh:
a.  Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
b.  ahli waris Pekerja Migran Indonesia;
c.  Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan;
d.  Pelaksana Penempatan; atau
e.  Direktur Jenderal.
Pelaporan Kecelakaan Kerja untuk mendapatkan manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian oleh Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris.
a. Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Perlindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja
Laporan Kecelakaan Kerja tahap pertama  Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan ataupun    Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan, dengan melampirkan persyaratan:
(1) fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elek- tronik atau digital; dan
(2) fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain. Sedangkan untuk pelaporan Kecelakaan Kerja tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), sekaligus merupakan pengajuan manfaat program JKK kepada
BPJS Ketenagakerjaan atas biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan melampirkan persyaratan:
a. surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat dan/atau dokter pe- nasehat;
b.  kuitansi biaya pengangkutan;
c.  kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan apabila fasilitas pelayanan kes- ehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
d.  fotokopi buku rekening Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris yang sah.
Laporan gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dengan melampirkan persyaratan:
a. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu elektronik atau digi- tal;
b.  fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
c.  fotokopi perjanjian kerja; surat  keterangan  dari  Dinas  Kabupaten/Kota setempat
d.  fotokopi buku rekening Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris yang sah.
Namun jika Pelaporan gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau kerugian atas tindakan pihak lain selama Pekerja Migran Indonesia melakukan perjalanan ke daerah asal setelah bekerja dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian gagal berangkat atau sejak diketahuinya kerugian, Laporan kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan ke daerah asal sebagaimana dimaksud, CPMI melampirkan persyaratan :
1.  fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu digital;
2.  fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
3.  fotokopi surat keterangan kepolisian; dan
4.  fotokopi buku rekening Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris yang sah.
b. Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja Pelaporan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja dilakukan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap pertama. dengan melampirkan persyaratan:
(1)  fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
(2)  fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
(3)  surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
(4)  surat keterangan dokter atau rumah sakit yang memeriksa atau merawat. Sedangkan Laporan Kecelakaan Kerja tahap kedua  sejak Pekerja Migran Indonesia dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia,   atas biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan melampirkan persyaratan:
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 186~192
a.  bukti asli pembayaran biaya tranportasi; dan b.  fotokopi buku rekening Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris yang sah.
Laporan untuk mendapatkan manfaat Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) akibat Kecelakaan Kerja dengan melampirkan persyaratan:
•  fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu kepesertaan elektronik atau digital, paspor, atau kartu identitas lain;
•  fotokopi visa kerja;
•  fotokopi perjanjian penempatan; dan
•  surat keterangan dari pemberi kerja, pejabat imigrasi, Perwakilan Republik Indonesia, atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menyatakan perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia telah berakhir.
Laporan untuk penggantian biaya pengangkutan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja, ke rumah sakit dan/atau ke tempat tinggal di negara tujuan penempatan dengan melampirkan persyaratan:
1.  surat keterangan dari pemberi kerja, pejabat imigrasi, Perwakilan Republik Indonesia, atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
2.  tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan. Laporan untuk mendapatkan penggantian biaya pengangkutan untuk pemulangan dari negara tujuan penempatan ke Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami Kecelakaan Kerja dengan status kondisi tidak meninggal dunia dengan melampirkan persyaratan:
1.  surat keterangan dari pemberi kerja, pejabat imigrasi, Perwakilan Republik Indonesia, atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
2.  tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan. Laporan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah dengan melampirkan persyaratan:
1. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
2.  fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
3.  fotokopi visa kerja;
4.  fotokopi perjanjian kerja;
5.  surat keterangan dari pemberi kerja, pejabat imigrasi, Perwakilan Republik Indonesia, atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia telah berakhir; dan
6.  tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan. Laporan Pekerja Migran Indonesia yang gagal ditempatkan bukan karena kesalahan Pekerja Migran Indonesia dengan melampirkan persyaratan:
1. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
2.  fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
3.  fotokopi perjanjian kerja; dan
4.  tiket pesawat udara  atau  transportasi  lain  dari negara tujuan penempatan. Laporan kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan ke daerah asal, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian oleh Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, atau ahli waris dengan melampirkan persyaratan :
1. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
2.  fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
3.  fotokopi visa kerja;
4.  fotokopi surat keterangan kepolisian; dan
5.  fotokopi buku rekening Pekerja Migran Indonesia atau ahli waris yang sah. Dalam Pasal 29 Permenaker no 18 tahun 2018 dinyatakan Hak untuk menuntut manfaat program JKK menjadi gugur ( Daluarsa )  apabila Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tidak melakukan pengajuan klaim dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Kecelakaan Kerja terjadi. Ketentuan Hak untuk menuntut manfaat program JKK menjadi gugur apabila Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tidak melakukan pengajuan klaim dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Kecelakaan Kerja terjadi, tidak berlaku bagi santunan beasiswa pendidikan.
c. Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja
BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan manfaat program JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan akibat Kecelakaan Kerja diterima serta dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif klaim JKK. Pembayaran manfaat program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening dalam negeri maupun luar negeri Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, atau ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan pembayaran santunan JKK. Pembayaran manfaat program JKK diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal Kecelakaan Kerja menyebabkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia, manfaat program JKK dibayarkan kepada ahli waris. Ahli waris sebagaimana dimaksud , meliputi:
(1)  janda, duda, atau anak;
(2) dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, manfaat program  JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
a.  keturunan sedarah Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indo- nesia menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
b.  saudara kandung;
c. mertua;
d.  pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; atau
e.  dalam hal tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta, santunan ke- matian diserahkan ke dana jaminan sosial.

## 188~192

## 2. jaminan Kematian
a. Pelaporan Jaminan Kematian
Laporan kematian wajib disampaikan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan menggunakan formulir yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan. Laporan kematian sebagaimana dimaksud ini dapat disampaikan oleh:
(1)  ahli waris Pekerja Migran Indonesia;
(2)  Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan;
(3)  Pelaksana Penempatan; atau
(4)  Direktur Jenderal.
b. Klaim Jaminan Kematian
Ahli waris Peserta melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan:
(1) Kartu Peserta BPJS  Ketenagakerjaan atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
(2)  fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
(3)  surat keterangan kematian dari pejabat  yang berwenang;
(4)  fotokopi kartu keluarga; dan
(5)  surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang.
(6)  Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  janda, duda, atau anak;
b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, manfaat program  JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
1) keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
2) saudara kandung;
3) mertua;
4) pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; atau
5) bila tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta, santunan kematian diserahkan ke dana jaminan sosial.
Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di negara tujuan penempatan, akta kematian dapat digantikan dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di negara tujuan penempatan.
c. Pembayaran Jaminan Kematian
BPJS Ketenagakerjaan membayarkan klaim program JKM paling lambat 3 (tiga) hari sejak dipenuhinya persyaratan dan administrasi secara lengkap dan benar.

## 3. jaminan Hari Tua
Peserta mengajukan permohonan manfaat program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: a.  persyaratan klaim program JHT karena berakhirnya perjanjian kerja, meliputi:
1) formulir klaim JHT;
2) kartu kepesertaan fisik atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
3) fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
4) fotokopi kartu keluarga;
5) fotokopi surat keterangan berakhirnya perjanjian kerja; dan
6) fotokopi buku rekening Peserta.
b.  persyaratan klaim program JHT karena Peserta meninggal dunia, meliputi:
1) formulir klaim JHT;
2) kartu kepesertaan fisik atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
3) fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
4) fotokopi kartu tanda penduduk ahli waris;
5) fotokopi kartu keluarga;
6) fotokopi akta kematian;
7) fotokopi surat pernyataan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
8) fotokopi buku rekening Peserta.
c.  persyaratan klaim JHT karena Peserta mengalami Cacat Total Tetap, meliputi:
1) formulir klaim program JHT;
2) kartu kepesertaan fisik atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
3) fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
4) fotokopi kartu keluarga;
5) fotokopi surat keterangan dokter yang merawat; dan
6) fotokopi buku rekening Peserta.
d.  persyaratan klaim program JHT karena Peserta mengalami pemutusan hubungan kerja, meliputi:
1) formulir klaim JHT;
2) kartu kepesertaan fisik atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
3) fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
4) fotokopi kartu keluarga;
5) surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
6) fotokopi buku rekening Peserta.
e.  persyaratan klaim program JHT karena Peserta menjadi warga negara asing, meliputi:
1) formulir klaim program JHT;
2) kartu kepesertaan fisik atau kartu kepesertaan elektronik atau digital;
3) fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain;
4) fotokopi kartu keluarga;
5) surat pindah kewarganegaraan dari instansi yang berwenang; dan
6) fotokopi buku rekening Peserta.
Manfaat program JHT dibayarkan kepada Peserta secara sekaligus. Dalam hal Peserta meninggal dunia, manfaat program JHT dibayarkan kepada ahli waris secara sekaligus kepada Ahli waris yan  meliputi:
a.  janda, duda, atau anak;

## 190~192
b.  dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat program  JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
1) keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
2) saudara kandung;
3) mertua;
4) pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja; atau
5) dalam hal tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta, dana JHT diserahkan ke Balai Harta Peninggalan.

## iV. KeSimPUlan
Sistem jaminan nasional pada dasarnya merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pembentukan program jaminan sosial ini diharapkan masyarakat dapat tetap memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak walaupun mengalami kerugian ekonomis akibat risiko-risiko yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan baik akibat menderita sakit, mengalami kecelakaan, hilangnya pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun. Penyelenggaraan jaminan sosial ini pun bersifat universal, artinya seluruh masyarakat wajib ikut dalam program jaminan sosial. Untuk hal ini pun, pemerintah membagi jaminan sosial menjadi 2 (dua) jenis yaitu jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam jaminan sosial ketenagkerjaan, tidak hanya berlaku bagi pekerja yang berada di Indonesia, namun juga berlaku juga.pekerja yang bekerja di luar negeri atau sering disebut sebagai pekerja migran Indonesia. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran, mencangkup 3 (tiga) kurun waktu yaitu masa pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan. Dengan adanya 3 (tiga) masa perlindungan ini, dapat dilihat bahwa pekerja migran Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan pekerja yang bekerja di Indonesia. Maka dari itu, jelas bahwa perlindungan yang diberikan melalui jaminan sosial tidak dapat serta-merta disamakan dengan jaminan sosial pekerja pada umumnya. Melalui Permenaker No 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia perlindungan masyararakat khususnya Buruh Migran Indonesia mendapatkan kepastian Hukum hak-haknya dalam setiap tahapan sebelum, selama dan sesudah masa penempatan mereka.
Peneliti menyarankan agar regulasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan lainya seperti UU No 18 tahun 2017 dan Permenakertrans No 18 tahun 2018 telah cukup baik subtansinya, tidak hanya pekerja migran yang mendapatkan manfaat dari perlindungan tersebut namun keluarga buruh migran merasakan manfaat dari program Jaminan Sosial sebagaimana yang tertuang dalam subtansi peraturan per-undang-undangan. Hanya saja sebagai saran dari penulis manfaat dari program Jaminan sosial tersebut dapat terlaksana dan diselenggarakan benar-benar sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam isi peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu Pengawasan serta Penegakan hukum terhadap terselenggaranya program Jamsos Pekerja Migran  oleh lembaga-lembaga terkait perlu untuk di perketat
dan adanya dukungan dari penyelenggara Negara ( Pemerintah ) sangatlah diperlukan dalam upaya implementasi manfaat program Jamsos tersebut benar-benar terlaksana.

## daFTar FUSTaKa
Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal: 277, Gibon Books, Jakarta, 2010 Badan Pusat Statistik, 2007, Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan (Laporan Sosial Indonesia 2007), Jakarta, BPS.
KOMNAS PEREMPUAN. 2006. Reformasi Dibelenggu Birokrasi “Catatan Hasil Pemantauan Awal terhadap Inpres No. 06 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia”. Jakarta. CV Harapan Mandiri.
------------, Lembar Info, Pentingnya Meratifikasi Konvensi Migran 1990, Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga, edisi 1, april 2006.
Manulang, Sendjun, 1990, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Migrasi tenaga kerja dari Indonesia, Gambaran umum migrasi Tenaga Kerja  Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah, IOM Intrnational Organization Migration, 2010
ILO, Migration for Employment Convention (Revised), 1949 [No. 97], artikel 11 (1)
UN, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families,2000, Article 2 (2).
Organisasi Perburuhan Internasional. 2006. Hak-hak Pekerja Migran-Buku Pedoman. Jakarta.
Organisasi Perburuhan Internasional. 2005, Panduan ILO atas Respons dan Dukungan untuk Pemulihan dan Rekonstruksi di Daerah terkena Dampak Krisis di Indonesia.
Organisasi Perburuhan Internasional, 2006, “Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia: Beberapa Pelajaran dari Filipina” Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, ISBN: 978- 92-2-018694-7.
Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, Kemenhum-HJAM RI, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi UU NO 40 TH 2004 Tng Sistem Jaminan  Sosial.
Patrick Taran. 2007. “Clashing Worlds: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in the Age of Globalization” dalam Globalization, Migration and Human Rights: InternationalLaw under Review, Volume II Bruylant, Brussel).
Rys, Vladimir, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial, hal: 23, Pustaka Alvabet, Jakarta,
2011.
Spicker, Paul (1995), Social Policy: Themes and Approaches, London: Prentice-Hall.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 192~192

## Peraturan Perundang-Undangan dan internet
Republik Indonesia Undang-Undang No 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Republik Indonesia Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01304752/masih-minim-pekerja-migran- yang-dilindungi-jaminan-sosial .
http://www.bnp2tki.go.id/statistik-penempatan.