## LABEL NON HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK
KONSUMEN MUSLIM
Oleh : Inda Nurdahniar

## ABSTRAK
Produk  makanan  halal  merupakan  kebutuhan  mendasar  bagi  konsumen muslim.  Sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  islam, seharusnya  pemerintah concern terhadap  hal  tersebut.  Sayangnya kepemilikan  sertifikat  halal  masih  belum  efektif . UUJPH  justru  menitik beratkan  pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  dengan  bahan  yang  tidak halal untuk mencantumkan keterangan tidak halal, padahal mendorong pelaku usaha  untuk  melaksanakan  kewajiban  tersebut  tidaklah  mudah.  Berdasarkan hasil  penelitian,  di  Kecamatan  Astana  Anyar  Kota  Bandung,  masih  banyak pelaku  usaha  yang  menjual  produk  makanan  tidak  halal  tetapi  tidak mencantumkan keterangan tidak halal dalam produknya. Hal ini dikarenakan kawasan  tersebut  telah  lama  ditempati  oleh  orang  keterunan  tionghoa, kurangnya  sosialisasi  Pasal  7  UUPK  Juncto  Pasal  26  Ayat  2  UUJPH, kurangnya  edukasi  baik  bagi  pelaku  usaha  dan  konsumen  serta  kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Mengingat sertifikasi halal dan BPJPH  belum  efektif,  seyogyanya  sertifikasi  non  halal  pun  diatur  sejajar dengan  sertifikasi  halal  sebagai  salah  satu  upaya  dalam  perlindungan  hak konsumen  muslim.  Disamping  itu,  diharapkan  semua  lembaga  yang  terkait dengan  hal  ini  dapat  saling  berkoordinasi  agar  supaya  pemenuhan  hak konsumen dapat tercapai dengan baik.
Kata Kunci : Label Non Halal, Perlindungan Hak, Konsumen Muslim

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Makan  merupakan  kebutuhan  utama  bagi  setiap  manusia.  Dewasa  ini pemilihan  makanan  tidak  saja  didasarkan  karena  cita  rasa  tetapi  juga  dari penyajian yang menggugah selera, tempat  yang nyaman, menu baru yang sedang tren  bahkan  promo  seperti voucher diskon  bisa  menjadi  daya  tarik  tersendiri.
Namun  bagi  masyarakat  beragama  islam,  pemilihan  makanan  harus  juga didasarkan  pada  syariat  islam  dimana  produk  makanan  yang  dikonsumsi  adalah produk makanan yang halal.
Banyak produk makanan yang beredar di masyarakat, tidak hanya makanan nusantara  tetapi  makanan  luar  negeri  seperti western  food , chinese  food , korean food, thailand food maupun japanese food merambah dunia kuliner di Indonesia. Bahkan  keberagaman  kuliner  menjadi  destinasi  menarik  bagi  kota-kota  besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan lainnya. Sayangnya produk makanan yang beredar  tersebut  masih  memberikan  keraguan,  apakah  produk  makanan  tersebut halal ataukah tidak.
Sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  islam,  seharusnya pemerintah concern memberikan  perlindungan  serta  jaminan  bahwa  produk makanan  yang  dikonsumsi  khususnya  oleh  konsumen  muslim  adalah  produk makanan  yang  halal.  Tidak  benar  jika  konsumen  harus  terus  menduga-duga kehalalan produk makanan tersebut.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  (selanjutnya  disingkat  UUJPH)  sertifikat  halal  belum  menjadi kewajiban bagi pelaku usaha (voluntary) . Tetapi sejak tanggal 17  Oktober 2019, dimana  telah  disahkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2019  tentang Peraturan  Pelaksana  UUJPH  (selanjutnya  di  singkat  PP  UUJPH)  yang  kemudian diikuti  oleh  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  26  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  (selanjutnya  disingkat  PMA  PJPH), sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi pelaku usaha.
Sejak adanya  UUJPH pada tahun 2014, kepemilikan sertifikasi  halal masih sebatas kesukarelaan dari pelaku usaha. Terbitnya PP UUJPH tahun 2019  barulah sertifikasi halal ini menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Dengan kata lain aturan tentang jaminan produk halal masih belum optimal, artinya  produk makanan dan minuman  yang  berdedar  di  masyarakat  sampai  saat  ini  belum  sepenuhnya memberikan jaminan atau kepastian.
Disisi  lain,  berdasarkan  Pasal  26  Ayat  2  UUJPH,  “Pelaku  usaha  yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk”. Pasal diatas menitikberatkan itikad baik pelaku usaha untuk jujur memberikan informasi yang benar mengenai kondisi produk yang dijualnya. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 7 Huruf b Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutnya  di  singkat  UUPK)  yaitu  “Kewajiban  pelaku  usaha  adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberikan  penjelasan  penggunaan,  perbaikan,  dan pemeliharaan.  Melihat  ketentuan  tersebut,  secara  langsung  bermakna  bahwa kewajiban pelaku usaha adalah bagian dari hak konsumen.
Informasi  yang  benar  dan  bertanggungjawab (informative  information) merupakan  kebutuhan  pokok  konsumen  sebelum  ia  mengambil  suatu  keputusan untuk  mengadakan,  menunda  atau  tidak  mengadakan  transaksi  bagi  kebutuhan hidupnya. Putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang ia  butuhkan (informed  choice), sangat  tergantung  pada  kebenaran  dan bertanggungjawabnya  informasi  yang  disediakan  oleh  pihak-pihak  berkaitan dengan  barang  atau  jasa  konsumen.  Dalam  hal  ini  terutama  informasi  yang disediakan kalangan usaha yang bersangkutan. 1 Dengan kata lain, informasi yang diberikan  pelaku  usaha  dapat  mempengaruhi  keputusan  konsumen  untuk menentukan pilihannya.
Pada  kenyataannya,  sangat  sulit  mendorong  pelaku  usaha  beritikad  baik untuk  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  tentang  kondisi  produk makanan  yang  dijualnya,  terlebih  lagi  menginformasikan  bahwa  produk makanannya tidak halal di tengah-tengah mayoritas konsumen beragama muslim.
1 Az. Nasution, Konsumen Dan Hukum, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 39.
Hal ini bisa saja terjadi karena tidak sedikit pelaku usaha yang beritikad tidak baik dalam  menjalankan  usahanya  hanya  karena  ingin  memperoleh  keuntungan  yang setinggi-tingginya.  Di  samping  itu,  daya  konsumtif  konsumen  pun  tidak terbendung,  mengingat  promo  yang  ditawarkan  pelaku  usaha,  citrasa  yang disajikan,  bahkan  tempat  yang  menarik  ( instagramable), menjadi  daya  tarik tersendiri meskipun ada keraguan bahwa produk tersebut halal atau tidak halal. Dari  permasalahan  di  atas,  peneliti  melihat  adanya  persoalan  dimana sertifikat halal belum sepenuhnya dapat dijalankan, sementara UUPK dan UUJPH justru  menitik  beratkan  pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  dengan  bahan yang tidak halal untuk mencantumkan keterangan tidak halal, padahal mendorong pelaku  usaha  untuk  melaksanakan  kewajiban  tersebut  tidaklah  mudah.  Dari  hal ini,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  :  “Label  Non  Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konsumen Muslim”
B. Identifikasi Masalah
Dari  latar  belakang  diatas  maka  peneliti  mengidentifikasikan  masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Label  Non  Halal  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  hak konsumen muslim?
2. Bagaimana  upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  agar  kepastian  produk halal dapat diterapkan?

## TINJAUAN PUSTAKA A.   Pengertian Pelaku Usaha
Dalam Pasal 3 Directive ditentukan bahwa : 2
1. Produsen  berarti  pembuat  produk  akhir,  produsen  dari  setiap  bahan  mentah, atau  pembuat  dari  suku  cadang  dan  setiap  orang  yang  memasang  nama, merknya  atau  suatu  tanda   pembeda  yang  lain    pada  produk,  menjadikan dirinya sebagai produsen; Tanpa mengurangi tanggung jawab pada produsen;
2. Tanpa  mengurangi  tanggung  gugat  produsen,  maka  setiap  orang  yang mengimport suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing , atau setiap  bentuk  pengedaran  untuk  usaha  perdagangannya  dalam  masyarakat Eropa,  akan  diminta  sebagai  produsen  dalam  arti directive ini,  dan  akan bertanggung jawab sebagai produsen;
3. Dalam  hal  Produsen  suatu  produk  tidak  dikenal  identitasnya,  maka  setiap leveransir  /  Supplier akan  bertanggung  gugat  sebagai  produsen,  kecuali  ia memberitahukan  orang  yang  menderita  kerugian  dalam  waktu  yang  tidak terlalu  lama  mengenai  identitas  produsen  atau  orang  yang  menyerahkan produk  itu  kepadanya.  Hal  yang  sama  akan  berlaku  dalam  kasus  barang  / produk yang diimpor, jika produk yang disetujui tidak menunjukkan identitas importir yang diminta produsen dalam ayat (2), sekalipun nama dicantumkan.
Dengan  pengertian  yang  sangat  luas  tersebut,  maka  konsumen  yang dirugikan dari produk tidak akan mengalami kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan.  Pengertian yang luas juga terdapat  dalam UUPK, namun
2 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia : Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011, hlm 21-22.
tidak digunakan istilah produsen sebagai lawan dari istilah konsumen, melainkan pelaku usaha. 3
Dalam  Pasal  1  angka  3  UU  No.  8  Tahun  1999,  disebutkan  pelaku  usaha adalah  setiap  orang  perorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan kegiatan di  wilayah hukum  Republik  Indonesia, baik  sendiri maupun bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  berbagai bidang ekonomi. 4
Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain- lain. 5 Kemudian  makna  dari  "kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi" yang  dicari  menggunakan  metode  penafsiran  gramatikal  dalam  kamus   istilah ekonomi  adalah  kegiatan  mencari  laba (profit) dan  kegiatan  mencari  nafkah ( livelihood ). 6

## B. Hak Pelaku Usaha
Untuk  menciptakan  kenyamanan  bagi  para  pelaku  usaha  dan  sebagai keseimbangan  atas  hak-hak  yang  diberikan  kepada  konsumen,  pelaku  usaha diberikan hak untuk : 7
1. Menerima  pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai  kondisi  dan menilai tukar barang dan / atau jasa yang diperdagangkan:
2. Mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Rehabilitasi  nama  baik  apabila  tidak  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## C. Kewajiban Pelaku Usaha
Kewajiban  pelaku  usaha  diatur  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan  /  atau  jasa  erta  memberikan  penjelasan  pengunaan, perbaikan.  dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  dengan  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
3 Id, hlm. 22.
4 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 41.
5 Id
6 Johannes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung : FH. Unpar, 2013.
7 Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 33.
4. Menjamin  mutu  harang  dan  /  atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar ,utu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan Jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
7. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan  /atau  penggantian  apabila  barang  dan /atau jasa yang diterima atau dimafaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pertama yang harus dilakukan oleh usaha adalah sikap untuk selalu beritikad baik  dan  memperhatikan  pihak  konsumen  dalam  setiap  kegiatan  bisnisnya.   Hal ini penting agar di antara konsumen dan produsen tercipta hubungan bisnis  yang sehat dimana konsumen dapat menaruh kepercayaan bisnis yang diselenggarakan oleh  pengusaha.   Bila  rasa  itikad  baik  ini  telah  terjalin,  diharapkan  tidak  ada hubungan  sikap  saling  merugikan  satu  sama  lain  sehingga  berefek  pula  terhadap perkembangan ekonomi yang kondusif.
Dalam  UUPK  tampak  bahwa  itikad  lebih  ditekankan  pada  pelaku  usaha, karena  memuat  semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  usahanya,  sehingga  dapat diartikan  bahwa  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  beritikad  baik  di  mulai  sejak barang  diproduksi  sampai  pada  tahap  purna  penjualan,  sebaliknya  konsumen hanya  diwajibkan  beritikad  baik  dalam  melakukan    transaksi  pembelian  barang dan  /  atau  jasa.   Hal  ini  tentu  saja  disebabkan  oleh  kemungkinan  terjadinya kerugian  bagi  konsumen  dimulai  sejak  barang  dirancang  atau  diproduksi  oleh produsen  (pelaku  usaha),  sedangkan  bagi  konsumen,  kemungkinan  untuk  dapat merugikan produsen mulau pada saat melakukan transaksi dengan produsen.  Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan  karena  informasi  di  samping  merupakan  hak  konsumen,  juga  karena ketiadaan  informasi  atau  informasi  yang  tidak  memadai  dari  pelaku  usaha merupakan  salah  satu  jenis  cacat  produk  (caca  informasi)  yang  akan  sangat merugikan konsumen. 8
Kewajiban  dari  usaha  yang  menyediakan  informasi  kepada  konsumen merupakan  salah  satu  dari  penentu  bagi  konsumen  untuk  mengadakan  hubungan bisnis  dengan  pelaku  usaha  ataukah  tidak,  karena  pemberian  informasi  yang dilakukan oleh pelau usaha akan memberikan gambaran  bagi konsumen terhadap barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkannya.   Pelaku  usaha  diharapkan  dapat memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan barang dan /atau jasa yang ditawarkannya baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini  menggunakan  media  massa)  demi  mencegah  terjadinya  resiko  kerugian  yang lebih besar bagi konsumen yang hendak atau telah menggunakan  produk barang dan/atau jasa tersebut.
8 Ahmadi Miru, et all., Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 54-55.
Kewajiban lain yang harus dilaksanakan pelaku usaha adalah melayani.   Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  999  tentang Perlindungan  Konsumen  pelaku  usaha  dilarang  membeda-bedakan  konsumen dalam  memberikan  pelayanan.   Pelaku  usaha  dilarang  membeda-bedakan  mutu pelayanan kepada konsumen.
Selain  itu  harus  menjamin  barang  dan  /  atau  jasa  yang  diperdagangkannya memenuhi standar  yang  berlaku.  Hal  ini mengacu pada perundang-undang  yang lain,  dimana  undang-undang  perlindungan  konsumen  seperti  undang-undang payung.
Kewajiban  pelaku  pun  harus  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen untuk menguji atau bahkan mencoba barang dan/atau jasa yang ditawarkannya.  Penjelasan tentang hal ini hanya mencangkup barang yang dapat diuji  atau  dicoba  tanpa  mengakibatkan  kerusakan  atau  kerugian.   Penjelasan  itu justru  mengakibatkan  kata  "jasa"  dalam  pasal  tersebut  tidak  termasuk  sebagai produk yang dapat diuji atau dicoba, dengan kata lain yang terdapat inkonsistensi antara  pasal  dan  penjelasan  sehingga  pemulisan  kata  "barang  dan  /  atau  jasa" menjadi kelemahan dalam pasal ini.
Kewajiban terakhir pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian bila barang dan / atau jasa  yang diperdagangkannya merugikan konsumen  atau  tidak  sesuai  dengan  perjanjian.   Hal  ketiga  ini  mungkin  dapat diberlakukan terhadap produk barang, namun untuk produk jasa sangat sulit untuk dilakukan  pergantian  jasa  mengingat  pada  hakikatnya  karakteristik  barang  dan jasa yang sangat berbeda. 9

## D. Pengertian Konsumen
Pengertian  konsumen  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang Nomor   8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan/atau  barang  yang  tersedia  di  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak untuk  diperdagangkan.  Di  dalam  penjelasannya  yang  dibahas  dengan  konsumen adalah konsumen akhir yaitu pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk. Dengan  perkembangan  dunia  bisnis  yang  semakin  pesat,  pengertian  konsumen menjadi  sangat  sulit  untuk  didefinisikan,  bahkan  pengertian  konsumen sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas  terkadang  tidak  dapat  menvangkup pengertian konsumen di  dalam praktek, sehingga diperlukan adanya penyesuaian aturan dengan kondisi bisnis dewasa ini.

## E. Hak Konsumen
Presiden  Amerika  Serikat John  F.  Kennedy dalam  pidatonya  di  hadapan Kongres  Amerika Serikat  pada tahun 1962,  pada waktu  mengemukakan  gagasan tentang  perlunya  perlindungan  konsumen,  baliau  sekaligus  menyebutkan  empat hak  konsumen yang perlu mendapatkan bantuan hukum, yaitu: 10
1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety);
9 Supra note 6.
10 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 38.
2. Hak memilih (the right to choose);
3. Hak mendapatkan informasi (the right to be informed); dan
4. Hak untuk didengar (the right to be heard).
Keempat  hal  tersebut  merupakan  bagian  dari  Deklarasi  Hak-Hak  Asasi Manusia yang dicanangkan PBB tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal  3,  8,.  19.  21  dan  Pasal  26,  yang  oleh  Organisasi  Konsumen  Sedunia (International Orvanization of Consumer Unmon-IOCU) ditambahkan empat hak dasar lainnya.  yaitu: 11
1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi ;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Setelah  itu,  Resolusi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Nomor  39/248  Tahun
1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer
Protection) .   juga  merumuskan  berbagai  kepentingan  konsumen  yang  perlu dilindungi, yang meliputi : 12
1. Perlindungan  konsumen  dari  bahaya-bahaya  terhadap  kesehatan  dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
3. Tersedianya  informasi  yang  memadai  bagi  konsumen  untuk  memberikan kemampuan  mereka  melakukan  pilihan  yang  tepat  sesuai  kehendak  dan kebutuhan pribadi:
4. Pendidikan konsumen:
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif:
6. Kebebasan  untuk  membentuk  organisasi  konsumen  atau  organisasi  lainnya dan  relevan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  organisasi  tersebut  untuk menyuarakan  pendapatnya  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang dibutuhkan mereka.
Sementara  itu,  Masyarakat  Ekonomi  Eropa  juga  metapkan  hak-hak  dasar konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan di dalam perundang-undang negara-negara Eropa, yaitu: 13
1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
3. Hak mendapatkan ganti rugi; dan
4. Hak untuk didengar. UUPK  merumuskan  sejumlah  hak  penting  konsumen.  Menurut  Pasal  4,. ada  sembilan  hak  dari  konsumen,  delapan  diantaranya  hak  yang  secara  eksplisit diatur dalam UUPK dan satu hak lainnya. Hak-hak tersebut adalah: 14
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa:
2. Hak untuk memilih barang dan jasa;
3. Hak mendapat informasi yang benar, jelas dan, jujur atas barang dan jasa;
11 Supra note 8, hlm. 38.
12 Supra note 7, hlm. 27-28.
13 Supra note 10, hlm. 38.
14 NHT  Siahaan,  Hukum  Konsumen  Perlindungan  Konsumen  dan  Tanggungjawab  Produk, Jakarta : Panta Rei, 2005, hlm. 84
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
5. Hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  (advokasi).   perlindungan  dan penyelesaia sengketa;
6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diberlakukan secara benar, jujur dan tidak disriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;
9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain. Konsumen  berhak  mendapatkan  keamanan  dari  barang  dan  jasa  yang ditawarkan.   Produk  barang  dan  jasa  itu  tidak  boleh  membahayakan  jika dikonsumsi  sehingga  konsumen  tidak  dirugikan  baik  oleh  jasmani  maupun rohani. 15 Dalam barang dan /atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh usaha yang  beresiko  sangat  tinggi  terhadap  keamanan  konsumen.  Maka  pemerintahan selayaknya, diadakan pengawasan secara ketat. 16
Hak  untuk  memilih  dimaksudkan  untuk  memberikan  kebebasan  kepada konsumen  untuk  memilih  produk-produk  tertentu  sesuai  dengan   kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen berhak  memutuskan  untuk  membeli  atau  tidak  terhadap  suatu  produk,  demikian pula  keputusan  untuk  memilih  kualitas  maupun  kuantitas  jenis  produk  yang dipilihnya.  Hak  memilih  yang    dimiliki  oleh  konsumen  ini  hanya  ada  jika ada   alternatif  pilihan  dari  jenis  produk  tertentu,  karena  jika  produk  dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik  barang  atau  jasa),  maka  dengan  sendirinya  hak  untuk  memilih  tidak berfungsi. 17
Setiap  produk  yang  diperkenalkan  kepada  konsumen  harus  disertai informasi  yang  benar.  Informasi  ini  diperlukan    agar  konsumen  tidak  sampai mempunyai  gambaran  yang  keliru  atas  produk  barang  dan  jasa. 18 Sifat  dari informasi ini sangat penting karena apabila sebuah produk tidak disertai informasi maka produk tersebut dapat dikategorikan cacat produk.
Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih  lanjut,  atau  hak  untuk  menghindarkan  diri  dari  kerugian.   Hak  ini  dapat terdiri dari pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu  apabila  informasi  yang  diperoleh  tentang  produk  tersebut    kurang memadai,  ataukah  berupa  berupa  pengaduan  atas  adanya  kerugian  yang  dialami akibat  penggunaan  suatu  produk,  atau  yang  dialami  akibat  penggunaan  suatu produk,  atau  yang  berupa  pertanyaan/pendapat  tentang  suatu  kebijakan pemerintah  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  konsumen.  Hak  ini  dapat disampaikan  baik  perorangan,  maupun  secara  kolektif,  baik  yang  disampaikan langsung maupun diwakili oleh lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI. 19
15 Supra note 4, hlm. 33.
16 Sidharta,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia,  Edisi  Revisi,  Jakarta  :  PT.  Grasindo, 2004, hlm.23
17 Supra note 8, hlm. 42.
18 Supra note 16, hlm. 23.
19 Supra note 8, hlm. 43-44.
Hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  (advokani),  perlindungan  dan penyelesaian  sengketa  adalah  suatu  upaya  untuk  mengembalikan  keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk.
Hak  untuk  memperoleh  pendidikan  konsumen  ini  dimaksudkan  untuk memulihkan  keaadaan  yang  telah  menjadi  rusak  (tidak  seimbang)  akibat  adanya penggunaan  barang  atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  harapan  konsumen.  Hak  ini sangat  terkait  dengan  penggunaan  produk  yang  telah  merugikan  konsumen  baik yang berupa kegiatan materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat bahkan kematian) untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu,  baik  yang  diselesaikan  secara  damai  (di  luar  pengadilan)  maupn  yang ditangani melalui pengadilan. 20
Hak-hak  yang  ditentukan  dalam  perundangan-undangan  lain  adalah  hak yang terkait dengan perlindungan konsumen. Seperti hak konsumen mendapatkan jaminan produk halal.

## F. Pengertian Produk Non Halal
Berdasarkan  Pasal  1  UUJPH,  Bahan  adalah  unsur  yang  digunakan  untuk membuat  atau  menghasilkan  Produk.  Produk  adalah  barang  dan/atau  jasa  yang terkait  dengan  makanan,  minuman,  obat,  kosmetik,  produk  kimiawi,  produk biologi,  produk  rekayasa  genetik,  serta  barang  gunaan  yang  dipakai,  digunakan, atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Produk  Halal  adalah  Produk  yang  telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian secara a contrario dapat dipahami bahwa Produk Non Halal adalah produk dengan bahan yang tidak sesuai  dengan  syariat  islam.  Berdasarkan  Pasal  18  Ayat  1  UUJPH,  bahan  haram diantaranya meliputi bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai  dengan  syariat  islam.  Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  20  Ayat  1  UUJPH, semua  tumbuhan  pada  dasarnya  halal  kecuali  yang  memabukkan  dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.
Lebih  lanjut  dalam  UUJPH,  produk  halal  ini  juga  termasuk  dalam  Proses Produk  Halal  yang  mana  berarti  rangkaian  kegiatan  untuk  menjamin  kehalalan produk  mencangkup  penyediaan  bahan,  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Dengan kata lain, apabila suatu produk  halal  tetapi  prosesnya  bersamaan  dengan  produk  non  halal  maka  dapat dikatakan bahwa produk tersebut masuk kedalam produk tidak halal.

## G. Kedudukan Produk Non Halal
Berdasarkan Pasal 1 UUJPH, Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk  yang dikeluarkan oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  berdasarkan  fatwa  halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara BPJPH adalah  badan  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  untuk  menyelenggarakan  JPH. Sedangkan MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
20 Id.
Berdasarkan  Pasal  25  UUJPH,  pelaku  usaha  yang  memperoleh  sertifikat halal  wajib  mencantumkan  label  halal.  Sementara  menurut  Pasal  26  Ayat  1 UUJPH,  pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  dari  bahan  yang  berasal  dari bahan  yang  diharamkan  dikecualikan  dari  mengajukan  permohonan  sertifikat halal.  Dengan  kata  lain,  sertifikasi  dan  pencantuman  label  hanya  berlaku  bagi produk non halal saja.

## H. Pengawasan Produk Non Halal
Berdasarkan  Pasal  26  Ayat  2  UUJPH,  pelaku  usaha  yang  memproduksi produk dari bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada  produk.  Apabila  pelaku  usaha  tidak  menjalankan  ketentuan  tersebut, berdasarkan  Pasal  27  Ayat  2  UUJPH  maka  pelaku  usaha  dapat  dikenai  sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan denda administrative. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 78 Ayat 2 PP UUJPH, menyatakan bahwa keterangan tidak halal dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan, tetapi hal ini juga  harus  mencangkup  perlindungan  dan  hak  asasi  manusia  terhadap  kelompok rentan, khususnya peyandang disabilitas.
Lebih  lanjut,  Berdasarkan  Pasal  49  dan  Pasal  50  UUJPH,  pengawasan terhadap pencantuman keterangan tidak halal pada produk merupakan bagian dari pengaturan  JPH  dilakukan  oleh  BPJPH.  Dengan  kata  lain,  ruang  lingkup  JPH tidak hanya sekedar pengaturan tentang sertifikasi (label) untuk produk halal saja, tetapi  JPH  pun  termasuk  tentang  pencantuman  keterangan  produk  non  halal. Artinya  kepastian  atau  jaminan  akan  suatu  produk  tidak  hanya  terbatas  pada produk halal saja tetapi juga produk tersebut produk non halal. Berdasarkan Pasal 79 PP  UUJPH, menyatakan bahwa  BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap JPH dapat mengikutsertakan institusi terkait dalam hal kegiatan pendampingan. Pengawasan dapat  dilakukan  secara  berkala  (sekali  dalam  6  bulan)  atau  sewaktu-waktu  (bila terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan)

## PEMBAHASAN
A. Label Non Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konsumen Muslim
Seperti  yang  kita  ketahui,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan mayoritas  penduduk  islam  terbesar  di  dunia.  Sudah  sepatutnya  pemerintah concern terhadap  hal  tersebut,  termasuk  atas  pemenuhan  jaminan  produk  halal khususnya  untuk  konsumen  muslim.  Sejak  adanya  UUJPH  pada  tahun  2014 kepemilikan  sertifikasi  halal  masih  terbatas  pada  kesukarelaan  dari  pelaku  usaha (voluntary) . Hingga tahun 2019 setelah disahkannya PP UUJPH, maka per tanggal 17  Oktober  2019  sertifikasi  halal  menjadi  suatu  kewajiban.  Namun  sesuai  PMA PJPH,  kewajiban  sertifikasi  halal  ini  memiliki  penahapan  selama  lima  tahun hingga  tanggal  17  Oktober  2024  (khususnya  untuk  makanan  dan  minuman). 21
21
https://isef.co.id/presentation/ISEF2019/12Nov2019/Global%20Halal%20Dialogue/01_ISEF_ 2019_Peraturan%20Terbaru%20Jaminan%20Produk%20Halal_BPJPH.pdf, diakses oada tanggal 24 Desember 2019.
Artinya setelah lima tahun berlalu dan lima tahun kedepan, sertifikasi halal belum efektif.
Melihat  kenyataan  bahwa  hingga  saat  ini  sertifikasi  halal  belum  berjalan dengan  optimal,  masyarakat  khususnya  konsumen  muslim  dihadapkan  pada  dua asumsi : apakah produk makanan dan minuman yang beredar tersebut halal tetapi belum tersertifikasi ataukah memang produk makanan dan minuman yang beredar tersebut tidak halal. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpastian.
UUJPH  tidak  saja  mengatur  tentang  sertifikasi  halal,  tetapi  disamping  itu juga  berdasarkan  Pasal  26  Ayat  2  UUJPH,  undang-undang  ini  mengatur  tentang kewajiban  pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  dengan  bahan  tidak  halal wajib memberikan keterangan tidak halal pada produknya. Hal ini sejalan dengan Pasal  7  UUPK  yang  menyatakan  bahwa  Pelaku  Usaha  wajib  memberikan informasi  yang  jujur,  benar  dan  jelas  tentang  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkannya.  Namun  pada  kenyataannya  sulit  mendorong  pelaku  usaha untuk mematuhi kententuan tersebut.
Misalkan saja, kebanyakan pelaku usaha di kawasan Astana Anyar Bandung menjual produk makanan tidak halal. Salah satu hal yang mendasarinya karena di kawasan  tersebut  telah  lama  ditempati  oleh  orang  keturunan  tionghoa  (kawasan pecinan). Mereka terbiasa menjual produk makanan tidak halal kepada pelanggan sekitar  yang  notabenenya  non  muslim.  Keadaan  tersebut  yang  membuat  mereka tidak  memberikan  keterangan  tidak  halal  pada  produknya.  Mereka  mengatakan bahwa,  semua  orang  sudah  tahu  bahwa  kawasan  ini  biasanya  menjual  produk makanan  tidak  halal.  Padahal  kini  kawasan  tersebut  telah  menjadi  salah  satu destinasi  kuliner  terkenal  di  kota  Bandung,  dimana  konsumennya  tidak  lagi keturunan tionghoa saja.
Pada  kenyataannya bargaining  position tetap  mendominasi  dalam  praktek berbisnis antara pelaku usaha dan konsumen. Di sini kedudukan konsumen berada pada  level  relatif  rendah  dibandingkan  pelaku  usaha,  setidaknya  hal  tersebut diakibatkan dari ketidaktahuan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  dan  kiranya  yang  mengetahui  benar  kondisi dari produk makanan dan minuman itu hanyalah pelaku usaha.
Persoalannya mengenai bargaining position itu semakin terlihat, mana kala pelaku  usaha  tidak  mau  memberikan  informasi  yang  benar  tentang  produk makanan  dan  minuman  baik  seluruhnya  maupun  sebagian.  Hal  ini  dapat  terjadi karena  adanya  itikad  tidak  baik  dari  pelaku  usaha  kepada  konsumen  dalam menjalankan  usahanya,  seperti  pelaku  usaha  dikawasan  Astana  Anyar  kota Bandung  tidak  mau  memberikan  keterangan  tidak  halal  dengan  alasan  bahwa semua  orang  sudah  tahu  kawasan  ini  terbiasa  menjual  makanan  tidak  halal  atau pelaku  usaha  tidak  berinisiatif  memberikan  keterangan  tidak  halal  sampai konsumennya  sendiri  yang  bertanya  apakah  makanan  tersebut  halal  atau  tidak halal.  Namun  ada  kalanya  pelaku  usaha  sangat  sulit  untuk  melakukan kewajibannya  dalam  memberikan  informasi  atau  keterangan  bahwa  produknya tidak halal kepada konsumen terlebih lagi  mayoritas konsumen  Indonesia  adalah konsumen  muslim.  Dengan  kata  lain,  faktor  yang  juga  mempengaruhi  pelaku usaha tidak memamtuhi ketentuan Pasal 7 UUPK Juncto Pasal 26 Ayat 2 UUJPH adalah  kurangnya  pemahaman  (edukasi)  pelaku  usaha  atas  hak-hak  konsumen
khususnya konsumen muslim. Seorang muslim dilarang memakan makanan yang tidak halal (tidak sesuai dengan syariat islam), dalam praktek berbisnis seharusnya diarahkan juga tolrenasi  antar agama sehingga menciptakan kegiatan usaha  yang harmonis.
Sampai saat ini, masih banyak pelaku usaha  yang tidak mengetahui adanya kewajiban  bagi  pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  dari  bahan  yang  tidak halal  untuk  mencantumkan  keterangan  tidak  halal  dalam  produknya.  Kurangnya sosialisasi  akan  hal  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  gencarnya  sosialisasi akan  sertifikasi  produk  halal.  Hal  ini  dapat  terlihat  dalam  beberapa  situs  seperti Kementerian  Perdagangan  dan  Perindustrian,  MUI  halal,  yang  lebih  dominan membahas  tentang  produk  halal.  Padahal  berdasarkan  UUJPH,  jaminan  produk halal  tidak  hanya  membahas  tentang  produk  halal  (termaktub  dalam  sertifikasi halal  lalu  label  halal),  tetapi  juga  berkenaan  dengan  kewajiban  pencantuman keterangan  tidak  halal.  Seyogyanya  dalam  kondisi  sertifikasi  halal  belum sepenuhnya  berjalan,  pencantuman  keterangan  tidak  halal  yang  ditekankan  pada pelaku  usaha  sulit  untuk  dijalankan  maka  seharusnya  label  non  halal  (sertifikasi non) pun perlu diterapkan atau diatur sejajar dengan label halal (sertifikasi halal). Artinya label non halal ini bukan didasarkan pada kewajiban pelaku usaha, tetapi label  non  halal  ini  diberikan  oleh  otoritas  tertentu,  dan  kiranya  tidak  perlu membebankan  biaya  sertifikasi  non  halal,  mengingat  perlunya  menumbuhkan sikap itikad baik pelaku usaha.
Bahan pangan yang halal jumlahnya lebih banyak dari pada yang non-halal, maka  seharusnya  bahan  pangan  yang  lebih  sedikit  inilah  yang  perlu  diatur  lebih ketat. Penalaran demikian ini berlaku juga dalam hukum. Apabila suatu ruas jalan boleh  dilewati  semua  kendaraan,  maka  seharusnya  tidak  perlu  ada  rambu  yang membolehkan kendaraan-kendaraan tertentu boleh lewat di situ. Baru apabila ada jenis  kendaraan  tertentu  tidak  diizinkan  lewat  di  ruas  jalan  tersebut,  rambu larangan  perlu  dipasang.  Berdasarkan  nalar  ini,  seharusnya  produk  pangan  yang non-halal  atau  rumah-rumah  makan  yang  menjual  pangan  non-halal,  perlu dilekatkan tanda stiker “non-halal” dan bukan sebaliknya. 22
Dengan  mensejajarkan  pengaturan  label  halal  dan  non  halal  oleh  otoritas tertentu  dapat  dijadikan  sebagai  upaya  perlindungan  terhadap  hak  konsumen muslim  mengingat  hingga  saat  ini  masih  timbul  keraguan  apakah  produk  yang dikonsumsinya halal atau tidak, sementara kiranya sangat sulit untuk mendorong semua  pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  tidak  halal  untuk  melaksanakan kewajibannya  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  jujur  terkait  produk  yang ditawarkannya (tidak halal) ditengah-tengah mayoritas masyarakat muslim seperti Indonesia.
B. Upaya  yang  dapat  dilakukan  agar  pemerintah  agar  kepastian  akan  produk halal dapat diterapkan
Sebuah informasi dalam transaksi bisnis sangatlah penting, baik bagi pihak yang berperan sebagai pelaku usaha atau bahkan konsumen. Jika dilihat dari pihak
22 https://business-law.binus.ac.id/2014/03/05/mencari-lembaga-alternatif-untuk-sertifikasi-halal/, diakses pada tanggal, 27 Mei 2021
pelaku  usaha,  informasi  ini  dapat  digunakan  untuk  sarana  promosi  mengenai produk  yang  dijualnya.  Sementara  jika  dilihat  dari  sudut  konsumen,  kebenaran informasi  dapat  membantu  mereka  untuk  memilih  secara  benar  dan  tepat mengenai  produk  yang  menjadi  kebutuhannya.  Selain  itu,  kebenaran  informasi pun  akan  mencegah  terjadinya  kerugian  pada  konsumen.  Dalam  UUPK, memberikan  informasi  merupakan  kewajiban  dari  pelaku  usaha,  sedangkan mendapatkan  informasi  adalah  hak  dari  konsumen.  Walaupun  undang-undang tersebut  telah mengatur  mengenai  informasi,  namun  pada kenyataannya  ini  tetap menjadi  sebuah  permasalahan  dalam  transaksi  bisnis  diantara  keduanya,  yaitu hingga  saat  ini  tidak  ada  kepastian  atau  jaminan  bahwa  produk  makanan  dan minuman yang beredar di masyarakat halal ataukah tidak halal.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  agar  kepastian  akan  produk  halal dapat  diterapkan,  selain  mewajibkan  sertifikasi  halal,  yang  pertama  adalah memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  khususnya  edukasi tentang  kewajiban  pelaku  usaha  dalam  memberikan  informasi  tentang  produk makanan yang dijualnya. Apabila suatu produk makanan yang mengandung bahan tidak  halal  dan/atau  prosesnya  tercampur  atau  bersamaan  dengan  makanan  tidak halal,  maka  pelaku  usaha  wajib  mencantumkan  keterangan  tidak  halal  dalam produknya.  Hal  ini  penting  mengingat  masih  sebagian  besar  pelaku  usaha mengasumsikan  produk  makanan  tidak  halal  adalah  produk  makanan  dengan bahan tidak halal.
Selain itu, konsumen khususnya konsumen muslim harus diberikan edukasi tentang hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk makanan  yang  dijual  oleh  pelaku  usaha.  Mengingat  konsumen  tidak  memiliki akses yang penuh untuk mengetahui bagaimana produk makanan tersebut dibuat. Disinilah  peran  pemerintah  benar-benar  harus  memverifikasi  produk  makanan tidak  halal.  Tidak  berbeda  dengan  pelaku  usaha,  bahwa  konsumen  juga  harus benar-benar  mengetahui  bahwa,  yang  tidak  halal  itu  bukan  hanya  produknya terbuat  dari  bahan  yang  tidak  halal,  tetapi  juga  termasuk  dalam  proses pembuatnya (sesuai syariat isalam). Dengan kata lain, baik pelaku usaha maupun konsumen harus memiliki persepsi atau pengetahuan yang sama tentang apa yang dimaksud  dengan  produk  halal  dan  non  halal.  sehingga  tidak  menimbulkan presepsi yang salah.
Lebih  dari itu, pemberian edukasi  ini harusnya  mencangkup juga  dorongan agar  konsumen  Indonesia  menjadi  konsumen  yang  cerdas  dan  tidak  konsumtif. Karena  berdasarkan  hasil  penelitian,  banyak  konsumen  muslim  yang  tertarik untuk  datang  ke  kawasan  Astana  Anyar  karena  tempatnya  unik  (suasana  china street  culinary), promo  seperti  voucher,  cita rasa  yang nikmat,  meskipun  mereka memiliki keraguan terhadap produk makanan yang disantapnya.
Kedua,  seyogyanya  lembaga  pemerintah  juga  memberikan  verifikasi semacam  label  non  halal,  disamping  penerapan  sertifikasi  halal,  karena  hingga saat ini sulit rasanya mendorong pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 UUPK Juncto Pasal 26 Ayat 2 UUPJH.
Ketiga,  meskipun  kawasan  Astana  Anyar  Kota  Bandung  sudah  lama ditempati  oleh  keturunan  Tionghoa  (pecinan)  tetapi  tidak  dibenarkan  jika  pelaku
usaha  tidak  mau  mencantumkan  keterangan  tidak  halal  dalam  produk  makanan dengan  asumsi  “semua  orang  sudah  tahu  kawasan  ini  biasanya  menjual  produk maakanan  non  halal”,  sebab  kini  kawasan  Astana  Anyar  Kota  Bandung  sudah menjadi destinasi kuliner terkenal, dimana konsumennya tidak hanya non muslim tetapi  juga  muslim  baik  berasal  dari  kota  Bandung  maupun  dari  luar  kota Bandung. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha di kawasan Astana Anyar perlu  di  dorong  untuk  menumbuhkan  rasa  toleransi  beragama  (itikad  baik). Sehingga  setiap  konsumen  baik  muslim  dan  non  muslim  merasa  aman  dan nyaman  berkunjung  di  kawasan  tersebut.  Di  sini  peran  pemerintah  diharapkan dapat  menciptakan  destinasi  kuliner  yang  memberikan  kepastian  atau  jaminan agar konsumen benar-benar mengetahui produk tersebut halal ataukah tidak halal.
Sebagai  gambaran  lain,  sapi  adalah  ternak  yang  diperbolehkan  untuk dikonsumsi,  tetapi  apabila  penyembelihannya  tidak  sesuai  dengan  syariat  islam (memotong dengan pisau yang tajam hingga urat leher terputus, pisau tidak boleh diperlihatkan  kepada  ternak  dan  mengucap  bismillah)  maka  sapi  tersebut  dapat dikategorikan  haram.  Meskipun  sapi  tergolong  ternak  yang  diperbolehkan dikonsumsi  oleh  konsumen  muslim,  tetapi  di  Jerman  daging  sapi  diberikan informasi  halal  dan  haram.    Hal  ini  dilakukan  agar  konsumen  muslim mendapatkan  jaminan  tentang  kehalalan  suatu  produk.  Intinya  diharapkan Indonesia  mampu  memberikan  kepastian  atau  jaminan  produk  yang  beredar  itu halal atau non halal.
Keempat,  menurut  peneliti  kepastian  atau  jaminan  tentang  peredaran makanan seharusnya tidak dipahami hanya terbatas pada produk makanan “halal” saja,  melainkan  kepastian  atau  jaminan  itu  mencangkup  juga  tentang  produk “tidak  halal”.  Hal  ini  sejalan  dengan  UUJPH,  tetapi  sayangya  dalam  praktek sosialisasi  “memberikan  keterangan  tidak  halal”  tidak  begitu  gencar  dilakukan ketimbang  sosialisasi  sertifikat  halal.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa  situs  yang terkait dengan hal ini. Misalnya dalam situs www.muihalal.org , terlihat sosialisasi hanya difokuskan untuk sertifikasi halal, sosialisasi tersebut diantaranya :
1. INDHEX (Indonesi Internasional Halal Expo)
2. Olimpiade Halal
3. Halal Food Goes to School
4. Wisata Halal
5. Halal Competition
6. Fasilitasi Halal Gratis
7. Sosialisasi Halal UKM / Perusahaan Besar
8. Sosialisasi Halal di Medsos
9. Merchandise Lebih lanjut seperti Fasilitas Halal Gratis diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pada tahun 2018 di kota bandung, fasilitas ini diberikan kepada 350  UMKM.  Pada  kenyataanya  hal  ini  telah  menunjukkan  bahwa  pendaftaran sertifikat  halal terus  meningkat,  tetapi  sayangnya  tidak ada sosialisasi  khususnya Pasal  7  UUPK  Juncto  Pasal  26  Ayat  2  UUJPH  sehingga  perlu  disadari bahwasaannya sertifikat halal itu masih belum optimal sehingga produk makanan yang beredar pun masih belum memberikan kepastian atau jaminan. Oleh karena
itu  penting  kiranya  label  atau  sertifikasi  non  halal  diterapkan  sejajar  dengan sertifikasi halal.
Dengan  kata  lain,  kita  tidak  bisa  sepenuhnya  mendorong  semua  pelaku usaha untuk memproduksi makanan halal, sebab mungkin saja penggunaan bahan yang  tidak  halal  akan  menciptakan  cita  rasa  yang  berbeda.  Tetapi  yang  perlu dipahami  adalah  konsumen  tetap  harus  diberikan  akses  informasi  akan  produk makanan  halal  dan  tidak  halal  sehingga  konsumen  khususnya  konsumen  muslim tetap merasakan kepastian dan jaminan. Sepanjang sertifikasi halal belum optimal maka  kehalalan  suatu  produk  makanan  tidak  dapat  dilakukan  secara  a  contrario. Baik  produk halal maupun produk non halal seharusnya   mendapatkan perhatian yang sama. Dengan kata lain, seharusnya sosialisasi  Pasal  7 UUPK Juncto Pasal 26  Ayat  2  UUJPH  harus  giat  dicanangkan  berbarengan  dengan  sosialisasi sertifikat halal;.
Kelima,  pengawasan  terhadap  Pasal  7  UUPK  Juncto  26  Ayat  2  UUJPH harus  segera  dilaksanakan  mengingat  hingga  saat  ini  sertifikasi  halal  belum sepenuhnya dapat dijalankan. Pengawasan sertifikasi halal maupun tanggungjawab  pelaku  usaha  sesuai  Pasal  7  UUPK  Juncto  Pasal  26  UUJPH berada  di  bawah  BPJPH.  Namun  sebagaimana  yang  kita  ketahui,  BPJPJ  hingga saat ini masih dalam proses. Seyogyanya setiap lembaga  yang terkait dengan hal ini (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, BPOM, MUI, Lembaga yang bergerak di sektor perlindungan konsumen) melakukan pengawasan berkala sampai BPJPH benar-benar  telah  berjalan  dengan  optimal.  Pengawasan  ini    benar-benar  sangat mendesak karena sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia,  kita  tidak  bisa  terus  resah,  ragu  dan  khawatir  terhadap  kepastian  atau jaminan suatu produk makanan yang beredar di pasaran.

## KESIMPULAN & SARAN

## A. Kesimpulan
Indonesia  adalah  negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  muslim terbesar  di  dunia.  Seharusnya  pemerintah concern untuk  memberikan  kepastian atau jaminan khususnya berkenaan dengan suatu produk makanan yang beredar di pasaran. Pada dasarnya telah ada peraturan tentang jaminan produk halal, dimana
JPH PRODUK HALAL SERTIFIKASI HALAL LABEL HALAL BPJPH PRODUK NON HALAL KETERANGAN TIDAK HALAL GAMBAR, TANDA DAN/ATAU TULISAN PELAKU USAHA
Sulit mendorong pelaku usaha mematuhi ketentuan ini, sehingga sertfikasi halal dan non hal seharusnya mendapat perhatian sama.
salah  satunya  membahas  tentang  sertifikasi  halal.  Namun  hingga  saat  ini sertifikasi  halal  masih  belum  dapat  dikatakan  efektif.  Dengan  kata  lain,  pada prakteknya  masih  ada  dua  asumsi  apakah  produk  makanan  yang  beredar  di pasaran  itu  halal  tetapi  belum  tersertifikasi  ataukah  senyatanya  memang  haram. Selain pengaturan tentang sertifikasi halal, Pasal 26 Ayat 2 UUJPH pun mengatur bahwa  pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  dengan  bahan  tidak  halal  wajib mencantumkan  keterangan  tidak  halal  dalam  produknya.  Lebih  lanjut  ketentuan ini  sejalan  dengan  Pasal  7  UUPK,  dimana  pelaku  usaha  wajib  memberikan informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  terhadap  produk  yang  dijualnya  kepada konsumen. Namun pada kenyataanya di Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Padahal hal itu merupakan tanggungjawab pelaku usaha sebagai bagian dalam pemenuhan hak konsumen.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  dasarnya  kawasan  tersebut  sudah  lama ditempati  oleh  Keturunan  Tionghoa,  sehingga  mereka  sudah  terbiasa  menjual produk  makanan  non  halal  kepada  konsumen  sekitar  daerah  tersebut  yang notabennenya  kebanyakan  beragama  non  muslim  dan  merasa  tidak  memiliki kewajiban  untuk  memberikan  informasi  bahwa  produk  makanannya  tidak  halal. Dengan  kata  lain  semua  orang  sudah  tahu  bahwa  kawasan  tersebut  banyak menjual  produk  makanan  non  halal.  Selain  itu,  rendahnya  edukasi  atau pengetahuan  tentang  hak  dan  kewajiban  baik  di  pihak  pelaku  usaha  maupun konsumen. Kurangnya sosilaisasi  tentang Pasal  7 UUPK Juncto  Pasal  26 Ayat  2 UUJPH  dibandingkan  dengan  sosialisasi  sertifikat  halal  sehingga  kiranya sertifikasi  non  halal  harus  disejajarkan  dengan  sertifikasi  halal.  Tidak dilaksanakannya  pengawasan  terhadap  ketentuan  tersebut  mengingat  BPJPH hingga saat  ini masih  dalam proses. Padahal konsumen muslim seharusnya tidak dihadapkan  pada  keraguan,  ketidakpastian  atau  tidak  adanya  jaminan  bahwa produk makanan yang beredar dipasaran itu halal ataukah tidak.

## B. Saran
Pemerintah  dan/atau  lembaga  (LPPOM  MUI,  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian,  BPOM,  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Konsumen  Indonesia  di) seharusnya  lebih concern terhadap  peredaran  produk  makanan  yang  ada  di pasaran, sehingga bisa memberikan kepastian atau jaminan bahwa produk tersebut halal ataukah tidak halal. Mengingat hingga saat ini sertifikasi halal masih belum berjalan dengan optimal sehingga dalam prakteknya masih ada dua asumsi apakah produk  makanan  yang  beredar  di  pasaran  itu  halal  tetapi  belum  tersetifikasi ataukah  memam  haram.  Maka  seharusnya  pemerintah  mensejajarkan  pengaturan label atau sertifikasi halal dengan sertifikasi non hala. Selain itu, meskipun saat ini BPJPH masih belum efektif  tetapi kepastian atau jaminan produk makanan halal ataukah  tidak  halal  tidak  bisa  ditunggu,  sehingga  sudah  seyogyanya  semua lembaga yang terkait dalam hal ini saling berkoordinasi untuk mendorong pelaku usaha  untuk  memiliki  tanggungjawab  dalam  pemenuhan  hak  konsumen. Diharapkan  dengan  dilaksanakannya  edukasi  bagi  pelaku  usaha  maupun konsumen,  sosialisasi  dan  pengawasan  kedepannya  peredaran  produk  makanan bisa  memberikan  kepastian  dan  jaminan  (halal  dan  non  halal)  khususnya  bagi konsumen muslim.

## REFERENSI
Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia : Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
Ahmadi  Miru,  et  all.,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Jakarta  :  rajagrafindo Persada
Az. Nasution, Konsumen Dan Hukum, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Gunawan  Widjaja,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Jakarta  :  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Janus  Sidabalok,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,  Bandung  :  PT.
Citra Aditya Bakti.
Johannes  Gunawan,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Bandung  :  FH.  Unpar,
2013.
NHT  Siahaan,  Hukum  Konsumen  Perlindungan  Konsumen  dan  Tanggungjawab Produk, Jakarta : Panta Rei
Sidharta,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia,  Edisi  Revisi,  Jakarta  :  PT. Grasindo
Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2019  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Internet www.muihalal.org.
http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/detail_data/01e60085-c87f-4526- b831-acc3da7891ee.
https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sosialisasi-dan-promosi-halal. https://isef.co.id/presentation/ISEF2019/12Nov2019/Global%20Halal%20Dialogu e/01_ISEF_2019_Peraturan%20Terbaru%20Jaminan%20Produk%20Halal_BPJP H.pdf.
https://business-law.binus.ac.id/2014/03/05/mencari-lembaga-alternatif-untuk- sertifikasi-halal/