Al-Ulum Volume 17 Number 1  June  2017 Page 20-43
Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati
Iskandar,  Amiur Nuruddin  dan Saparuddin Siregar IAIN Lhokseumawe Banda Aceh iskandar_is52@yahoo.com

## Abstract
This article is a continuation of the discourse on the concerns and dilemmas of the development of Islamic banking among the financing of profit sharing with the  mark-up  system  ( murabah ).  This  study  attempts  to  explain  the  reasons  for saturation of sharia banks in financing the profitsharing. It aims to present the principles  of  risk-sharing  financing  management  and  also  strive  to  offer  its philosophical  construction.  Funding  risk  management  principles  in  sharia banks  should  refer  to  the  principle  of tauhid .  On  the  basis  of  these  basic principles,  general  principles  of  risk  management  of musharaa are ibnādah, ibāah ,  freedom  of  contract,  consensus,  principles  of  engagement,  principles  of equilibrium  and  partnership,  benefit,  trust,  justice,  democracy  and, fath  aż- żarīah. These principles are based on four conscious awareness risk, should not direct itself in loss ( wa la tulkuu ), awareness on the obligation to do good deeds (wah ahshinu) and transcendental awareness (wa-takuw)

## Abstrak
Artikel  ini  merupakan  kelanjutan  dari  diskursus  tentang  kekhawatiran  dan dilematika perkembangan bank syariah diantara pembiayaan bagi hasil dengan sistem mark-up ( murabah ).  Studi  ini  berupaya  menjelaskan  alasan  kejenuhan bank syariah dalam pembiayaan bagi hasil. Artikel ini hadir untuk menjelaskan tentang azas-azas manajemen risiko pembiayaan bagi hasil dan juga berupaya untuk menawarkan konstruksi filosofisnya. Azas manajemen risiko pembiayaan dalam  bank  syariah  harus  mengacu  pada  prinsip  ketauhidan.  Berdasarkan prinsip  dasar  tersebut,  maka  azas-azas  umum  dalam  manajemen  risiko pembiayaan musyarākah adalah ibādah,  ibāḥah ,  kebebasan  berkontrak, konsensualisme,  azas  perikatan,  azas  keseimbangan  dan  kemitraan, kemaslahatan, amanah, keadilan, demokrasi dan, fath aż-żarīah , dengan empat kesadaran yaitu sadar risiko, tidak boleh menjuruskan dirinya dalam kerugian ( wa  la  tulkuu ),  kesadaran  kewajiban  berbuat  baik  ( wah  ahshinu ),  kesadaran transedental ( wa-takuw ).
Keywords : Manajemen  Risiko,  Konstruksi  Filosofis,  Pembiayaan  Bagi Hasil

## A. Pendahuluan
Pembiayaan bagi hasil ( Profit and Loss Sharing ) merupakan salah satu pola pembiayaan pada bank Islam. 1 Pola pembiayaan ini merupakan sistem  dasar  yang  mencirikan  kekhasan  bank  Islam.    Pola  ini mengandung  prinsip al-gunm  bil  gurm (مرغلاب  منغلا)  atau al-kharāj  bi  aḍ- ḍamān (نامضلاب  جارخلا),yang  berarti  bahwa  tidak  ada  bagian  hasil  atau keuntungan  tanpa  ambil  bagian  dalam  resiko.  Atau  untuk  setiap keuntungan  ekonomi  rill  harus  ada  biaya  ekonomi  rill. 2 Sejatinya mu ḍ ārabah dan musyārakah menjadi produk unggulan dalam perbankan Islam untuk alasan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi umat. 3 Dan juga  sebagai  upaya  menghindarkan  transaksi  riba  serta  sebagai  sarana untuk mendistribusikan kekayaan. Sebab pembiayaan berbasis bagi hasil paling  berpihak  pada  perberdayaan  ekonomi.  Kenyataanya,  konsep  ini semakin  terdesak  dalam  ranah  perbankan  Islam  karena  risiko  bawaan seperti  risiko  agensi  ( asymmetric  information )  dan  juga  risiko eksternallainnya  meliputi  risiko  pembiayaan,  risiko  pasar,  risiko liquiditas,  risiko  operasional,  risiko  hukum,  risiko  reputasi,  risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi 4 . Karena alasan  risiko  itu  pula  pembiayaan  bagi  hasil  ini  termasuk  ke  dalam produk  pembiayaan  yang  kurang  diminati  perbankan  syariah.  Hal  ini dapat  dicermati  dari  beberapa  penelitian  terdahulu  baik  di  Indonesia maupun  di  negara  lainnya. 5 Sampai  Desember  2016  rasio  pembiayaan
1 Berbagai  jenis  akad  yang  diterapkan  oleh  bank  syariah  dapat  dibagi  ke  dalam  enam kelompok  pola  yaitu; pertama ,  pola  titipan  ( wadī‟ah ). Kedua ,  pola  pinjaman  ( qarḍ ). Ketiga ,  bagi  hasil  ( muḍārabah dan musyārakah ). Keempat ,    jual  beli  ( murābaḥah, salam dan istiṣnā„ ). Lima ,  sewa  ( ijārah ). Enam ,  pola  lain  seperti wakālah,  kafālah, ḥiwālah, ajr, ṣarf dan rahn.
2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 50.
3 Paul  S.  Mills  and  John  R.  Presley, Islamic  Finance;  Theory  and  Practice ,  (America: ST.  Martin‟s  Press,  INC,  1999),  hal.  35.  Lihat  juga  Sudin  Haron, Islamic  Banking , (Petaling Jaya:  Pelanduk Publication (M), 1997), hal. 72. Lihat juga  Mervyn K Lewis & Latifa M Algaoud, Islamic Banking , (Massachutssetts: Edward Elgar, 2001), hal. 99.
4 Imam Wahyudi et.al. , Manajemen Risiko ...hal. 30.
5 Amr  Mohamed  El  Tiby  dan  Wafik  M.  Grais, Islamic  Finance  and  Economic Development ,  (New  Jersey:  John  Wiley,  2015),  hal.  11.  Sejak  awal  memang pembiayaan  bagi  hasil  pertumbuhannya  kurang  mengembirakan.  Lihat  Mervin  K  dan M.  Alghot, Perbankan  Syariah;  Prisip,  Praktik  dan  Prospek ,  Terj.  Burhan  Subrata, (Jakarta: Serambi, 2007), hal. 141.
bagi  hasil  secara  nasional  34,2%. 6 Pada  pembiayaan  bagi  hasil,  bank syariah  bukanlah  bank  yang  efesien. 7 Dengan  demikian,  untuk memastikan tidak terjadinya kerugian, maka bank syariah harus memiliki regulasi dan sistim manajemen risiko yang baik.
Pembiayaan ini berbasis pada kepercayaan bukan hutang. Karena itu,  jaminan  ( collateral )  untuk  pengembalian  modal  terhadap  kerugian tidak  dibenarkan  kecuali  aktiva  bisnis  itu  sendiri  dan  klausul  yang disepakati.  Dalam  teori  agensi,  pembiayan  bagi  hasil  memiliki  problem (agensi) asymmetric information yang berimplikasi pada terjadinya moral hazard .  Selain  itu  pembiayan  dengan  pola  ini  juga  sangat  dipengaruhi oleh  kondisi  ekonomi  suatu  negara  secara  makro.  Resesi,  inflasi 8 dan huru  hara  politik  secara  langsung  mempengaruri  pembiayaan,  tidak terkecuali  pembiayaan  bagi  hasil.  Risiko  lain  seperti  membengkaknya biaya  operasional,  gagal  manajemen  dan  juga  kondisi  ekonomi  global menyebabkan  bank  syariah  sangat  riskan  terhadap  risiko  kolektabilitas. Sebab itu bank syariah harus lebih berhati-hati. 9
Berkenaan  dengan  berbagai  macam  risiko  yang  dihadapi  bank, Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan  berbagai regulasi.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.03/2014 tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah,  Surat  Edaran  BI  No.  13/10/DPbS  Perihal  Penilaian  Kualitas Aktiva  Bagi  Bank  Umum  Syarian  dan  Unit,  serta  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  No.  13/23/PBI/2011  tentang  Penerapan  Manajemn Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan UUS. Regulasi itu berfungsi untuk mengatur  perbankan  syariah,  namun  juga  menjadi  problem  tersendiri bagi  manajemen  bank.  Keberadaan  legalitas  formal  bank  di  atas memaksa  bank  untuk  lebih  ekstra  hati-hati  dalam  mengelola  kebijakan. Kuat  dugaan,  aturan  itu  telah  mengubah  prilaku  manajemen  bank menjadi hyperprudent terhadap  pembiayan  bagi  hasil.  Akibatnya,  bank syariah kehilangan kreatifitas dalam memfungsikan dirinya sebagai salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi umat dan employment . Peraturan
6 http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan- indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Oktober- 2016/SPI%20Okt%202016.pdf , Diakses tanggal 02 Januari 2017.
7 Iskandar, “Studi Efesiensi Perbankan Syariah di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara”, dalam Jurnal  Al-Tahrir;  Jurnal  Pemikiran  Islam, Terakreditasi  SK  DIKTI  Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010, Ponorogo: STAIN Ponorogo, hal. 76.
8 Alghot, Perbankan Syariah..., hal. 101.
9 Undang-undang Perbankan Syarian N0. 21 Tahun 2008.
https://doi.org/10.30603/au.v17i1.25
itu  juga  berdampak  pada  sikap  “memutilasi”  prinsip ta„āwun (tolong- menolong) pada bank syariah dalam menawarkan produk pembiayaan. 10
Terkait  dengan  risko  pembiayaan musyārakah ,  beberapa penelitian  terdahulu  telah  dilakukan.  Secara  umum,  Hennie  Van Greuning,  Zamir  Iqbal, Risk  Analysis  For  Islamic  Bank, menjelaskan tentang  permasalahan  manajemen  risiko  pada  pembiayaan  PLS  yang memang  memiliki  risiko  bawaan  dari  model  aqadnya.  Hennie  juga menjelaskan  tentang  tantangan  bank  syariah  yang  harus  membayar  bagi hasil lebih besar dari hasil yang peroleh dari nasabah yang dibiayai. Hal ini  dilakukan  untuk  menghindari rush. 11 Zamir  Iqbal  dan  Abbas Mirakhor, An  Introduction  To  Islamic  Finance ; Theory  and  Practice, menjelaskan  bahwa  bank  tradisional  hanya  menghadapi  risiko  kredit, namun di era moderen, perbankan terbuka terhadap berbagai risiko yang disebabkan  oleh  ketidakpastian  pasar,  inovasi  finansial,  pergeseran bisnis,  peningkatan  kompetisi  dan  lingkungan  regulator. 12 Selain  itu, Mervyn K Lewis & Latifa M Algaoud, dalam karyanya berjudul Islamic Banking ,  menyimpulkan  bahwa  pembiayan  PLS  memilikibeberapa problem, Pertama ,  problem adverse  selection . Kedua ,  moral hazard . Ketiga ,  peminjam  selalu  terdorong  untuk  melaporkan  laba  yang  kurang dari  sebenarnya.  Imam  Wahyudi  dkk, Risk  Manajemen  for  Islamic Banks;  Recent  Developments  from  Asia  and  The  Middle  East, manajemen  risiko  yang  dibahas  masih  umum  dan  sangat  teoritis  sebab dikait langsung dengan ketentuan Basel 13 , BI (Bank Indonesia), standar pencatatan  Akuntansi  oleh  AAOIFI  ( Accounting  and  Auditing Organization  for  Islamic  Financial  Institution )  dan  IFSB  ( Islamic Financial  Standard  Board ).  Terakhir  adalah  Rania  Abdelfattah  Salem tentang Risk  Management  For  Islamic  Bank, yang  menyatakan  bahwa bank  syariah  harus  memiliki  regulasi  untuk  penguatan  pembiayaan  dan institusinya . Basel tidak dapat mengatur bank syariah dengan baik karena
10 Iskandar, Studi EfesiensibPerbankan Syariah di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara , Journal At-Tahrir, vol. 12, No. 1 Mei 2012, hal. 76.
11 Hennie  Van  Greuning,  Zamir  Iqbal, Risk  Analysis  For  Islamic  Bank, (Washington, D.C: 2008), hal. 18.
12 Zamir  Iqbal  and  Abbas  Mirakhor, An  Introduction  To  Islamic  Finance ; Theory  and Practice, (John Wiley & Sons, 2008), hal. 128.
13 Basel merupakan peraturan mengenai praktik perbankan yang menjadi rujukan utama dalam  praktik  perbankan  internasional.  Regulasi  ini  diterbitkan  sebagai  hasil kesepakatan  negara-negara  G10  yang  tergabung  dalam Basel  Committee  on  Banking Supervision (BCBS).
dua  alasan. Pertama ,  perbedaan  fungsi adequasi  capital pada  bank syariah yang tidak sama dengan bank konvensional. Kedua , profil risiko pada  bank  syariah  berbeda  dengan  risiko  pada  bank  konvensional. 14
Namun Rahania tidak melihat problem tersebut dari akar filosofisnya.
Penelitian  ini  merupakan  kelanjutan  dari  diskursus  sebelumnya tentang  kekhawatiran  dan  dilematika  perkembangan  bank  syariah diantara  pembiayaan  bagi  hasil  dengan  sistem mark-up ( murabah ). Banyak tokoh yang dengan keras dan vokal seperti Munzir Kahaf (1978: 59-93) dan juga Abdullah Saeed (1996: 147-154) mencurigai pembiayaa mar-up (murabahah) pada bank syariah sebagai  bentuk lain dari praktik riba.  Meskipun  bagi  beberapa  ekonom  seperti  Muhammad  Nejjatullah Shiddiqi  (1983:  137)  dan  Naqvi  (1981:  110)  memberikan  lampu  hijau bagi  pembiayaan mark-up ( murabah ).  Siddiqi  menganggap  pembiayaan skim murabaha ( mark-up ),  atau bai‟  bi  tsaman  „ajil ( mark-up dengan cicilan)  adalah  legal  dalam  bank  syariah.  Demikian  juga  dengan penelitian  ini  menganggap  bahwa  pembiayan  dengan  skim murabaha ( mark-up ), atau bai‟ bi tsaman „ajil ( mark-up dengan cicilan) adalah sah- sah  saja  dalam  bank  syariah  namun  dengan  beberapa  catatan.  Bahwa fungsi  utama  bank  syariah  tidak  hanya  sebagai  lembaga  intermediary akan  tetapi  sebagai  lembaga  yang  di  atasnya  diamanatkan  untuk  ikut andil  dalam  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Karenanya  pembiayaan yang  paling  cocok  untuk  tujuan  pertumbuhan  ekonomi  adalah pembiayaan  bagi  hasil.  Karena  itu,  perlu  peninjauan  ulang  fungsi  dan keberadaan  pembiayaan  dengan  skim murabaha ( mark-up ),  atau bai‟ bi tsaman  „ajil ( mark-up dengan  cicilan)  dalam  perbankan  syariah. Pembiayaan itu tidak akomodatif terhadap tujuan pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan itu diperlukan manakala kekuatan pasar sangat besar dimana konsumen tidak memiliki akses terhadap barang yang sangat dibutuhkan dengan  harga  normal.  Dalam  kondisi  seperti  itu  bank  dapat  berperan sebagai  lembaga  keuangan  dengan  kekuatan  jaringan  untuk  menolong debitur  dalam  berangka  memiliki  barang  yang  dibutuhkan  dengan standar.
Kegalauna  bank  syariah  dalam  merespon  risiko,  efesiensi  yang ketat  dalam  pembiayaan  antara  bank  syariah  dengan  konvensional  dan juga  terkungkungnya  bank  syarian  dalam  regurasi  bersama  di  bawah Bank  Indonesia  (BI)  dan  Basel.  Menghendaki  artikel  ini  untuk
14 Rania  Abdelfattah  Salem  tentang Risk  Management  For  Islamic  Bank, (Britain: Edinburgh, 2013), hal. 180.
menemukan  akar  filosofis  manajemen  risiko  bagi  bank  syariah  dalam pembiayaan  bagi  hasil.  Temuan  ini  diharapkan  menjadi  asas  dalam mengkonstruk  manajemen  risiko  pembiayaan  bagi  hasil  bagi  bank syariah.    karena  itu,  artikel  ini  akan  menjawab  beberapa  pertanyaan penting  yaitu  bagaimana  azas-azas  manajemen  risiko  pembiayaan  bagi hasil  dan  juga  bagaimana  konstruksi  filosofis    manajemen  risiko pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.

## B. Risiko Agen pada Bank Syariah
Risiko didefinisikan sebagai “kemungkinan untuk luka, rusak atau hilang”. 15 Secara  umum  yang  sering  dipakai  untuk  analisis  investasi adalah  “kemungkinan  hasil  yang  diperoleh  menyimpang  dari  yang diharapkan”. Juga didefinisikan risiko sebagai penyimpangan hasil aktual ( actual  return )  bisnis  yang  tidak  jauh  dari  hasil  perkiraan  ( expected return ). Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa ( events )  tertentu 16 .  Risiko  merupakan  konsekwensi  dari  masalah agency yang  berdampak  pada  kerugian 17 atau  sesuatu  yang  tidak  diharapkan muncul 18 .  Namun  menurut  Bessis  dalam  Bacruddin,  risiko  dapat diartikan  sebagai  kondisi  ketidakpastian  yang  diakibatkan  oleh  adanya variasi  dari  pendapatan  atau  kerugian  yang  dihadapi  perbankan 19 . Sementara  Bank  Indonesia  mendefinisikan  risiko  sebagai  potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa ( events ) tertentu. 20
Secara  keseluruhan  bank  sebagai  suatu  organisasi  yang  memiliki mekanisme  organisasir,  tentu  memiliki  sistem  dalam  memitigasi  risiko
15 Mamduh M. Hanafi, Manajemen Risiko , Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hal. 246.
16 Peraturan  bank  IndonesiaNomor  13/23/pbi/2011TentangPenerapan  manajemen  risiko bagi BankUmum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hal. 3.
17 Muhammad, Permasalahan  Agency  Dalam  pembiayaan  Mudharabah  Pada  Bank syariah  di  Indonesia ,  (Disertasi,  Yogyakarta:  Universitas  Islam  Indonesia,  2006),  hal. 23, 66.
18 Michel  Crouhy,  Galai  Robert  Mark, The  Essential  of  Risk  Management ,  New  York Chocago San Francisco lisbon London Madrid Maxico City milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto, hal. 5.
19 Bacruddin, Pengaruh  Pembiayaan  Musyarakah,  Pembiayaan  Mudharabah  dan Komponen  CAMEL  terhadap  Risiko  pada  Bank  Syariah  di  Indonesia ,  Desertasi  pada UII Yogyakarta, 2008, hal. 75.
20 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, atau  Peraturan  bank  IndonesiaNomor  13/23/pbi/2011TentangPenerapan  manajemen risiko bagi BankUmum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
kerugian.  Karena  itu  bank  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  paling  ketat pengawasanya  kebutuhan  terhadap  managemen  risiko  adalah  suatu keniscayaan.  Bagi  bank,  manajemen  risiko  adalah  serangkaian metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi, mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari seluruh  kegiatan  usaha  bank. 21 atau  dapat  juga  didefinisan  sebagai  “ Risk management is acontinual process of corporate risk reduction ”. Dan juga dapat  dipahami  sebagai  “ Risk  management  is  really  about  how  firms actively  select  the  type  and  level  of  risk  that  is  approaches  for  them  to assume ”. 22
Sistem  keuangan  merupakan  lembaga  paling  banyak  diatur  dan diawasi  oleh  pemerintah.  Regulasi  sistem  keuangan  pada  umumnya digunakan  untuk  memprovokasi  produktifitas  ekonomi  agregat  dan mencegah kegagalan lembaga keuangan pada masa mendatang. Lembaga keuangan  yang  paling  banyak  diatur  pemerintah  adalah  bank.  Regulasi pada  perbankan  ini  muncul  sebagai  akibat  dari  terdapat  masalah agent problem 23 (masalah  agensi)  disebabkan  adanya Asymmetric  information (informasi yang tidak simetris) 24 .
Hubungan  antara  pemilik  modal  dengan  bank  dan  juga  bank dengan  nasabah  yang  dibiayai  dalam  suatu  kerjasama  bisnis  akan terbentuk baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih orang  (yang  disebut  prinsipal)  meminta  orang  lain  (yang  disebut  agen) untuk  mengambil  tindakan  atas  nama  prinsipal.  Hubungan  keagenan 25 merupakan  sebuah  kontrak  dimana  satu  atau  lebih  orang-orang (prinsipal)  menunjuk  orang  lain  ( agen )  untuk  melaksanakan  tugas
21 Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, Tentang Penerapan Manajemen risiko.
22 Michel  Crouhy,  Galai  Robert  Mark, The  Essential  of  Risk  Management ,  New  York Chocago San Francisco lisbon London Madrid Maxico City milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto, hal. 1.
23 Teori agent ( agency theory ) pertama sekali diperkenalkan oleh S. A Ross tahun 1973.
24 Joni  Manurung,  Adler  Haymans  Manurung, Ekonomi  Keuangan  dan  Kebijakan Moneter, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 351.
25 Tipe-tipe  hubungan  keangenan  ada  empat  macam. Pertama ,  hubungan  keagenan antara  pemilik  modal  (principal)  dengan  manajer  (agen). Kedua ,  hubungan  keagenan antara  pemodal  manyoritas  dengan  pemodal  minoritas. Ketiga, hubungan  keagenan antara  kreditor  dengan  pemilik  bank. Keempat, hubugan  keagenan  antara  pemodal (bank)  dengan  pengusaha  ( mudharib ).  Lihat,  Bacruddin, Pengaruh  Pembiayaan Musyarakah,  Pembiayaan  Mudharabah dan  Komponen  CAMEL  terhadap  Risiko pada Bank Syariah di Indonesia , (Desertasi pada UII Yogyakarta, 2008), hal. 30-32.
https://doi.org/10.30603/au.v17i1.25
termasuk  mendelegasikan  dalam  pengambilan  keptutusan.  Masalah keagenan  dapat  muncul  karena  adanya  dua  unsur  penyebab  yaitu moral hazard (tidak amanah) dan adverse-selection (kekaburan informasi).
Terkait  dengan  masalah  risiko  agen,  Jesen  (1983)  menjelaskan bahwa  ada  dua  pendekatan  dalam  pengembangan  teori  agensi  yang  ia namakan  dengan  “ positive  theory  of  agency” dan “principal-agent literatures”. Kedua  pendekatan  ini  sama-sama  menela‟ah  kontrak  di antara self-interested individuals dan sama-sama berpostulat bahwa biaya agensi  ( agency  cost )  dapat  diminimumkan  melalui  proses  kontrak  serta sama-sama bertujuan mendesain kontrak yang sama-sama menguntungkan ( pareto-effecient ). 26
Keduanya  memiliki  perbedaan  dalam  beberapa  hal. Principal- agent  literature pada  umumnya  berorentasi  matematis  dan  non  empiris serta  berkonsentrasi  pada  efek  dari  preferensi  dan asymmetric information .  Sementara positive  agency  literature pada  umumnya berfokus  pada  uji  empiris  dan  non-matematis  serta  berkonsentrasi  pada efek dari teknologi sistem kontrak dan human atau physical capital yang spesifik.
Principal-agent  problem diperkenalkan  oleh  Ross  (1973). Masalah  ini  muncul  ketika  terdapat asymmetric  information baik berkaitan  dengan  kegiatan  ( hidden  action )  maupun  informasi  ( hidden information ). Hidden action akan memunculkan moral hazard dan  yang kedua, hidden information akan memunculkan adverse selection 27 .
Gambar: 1. 1
Skema Risk Theory
Sementara positive  agency  literature merupakan  problem  yang terdapat  dalam  perusahaan  yang  terpisah  antara  kepemilikan  dan manajemen.  Akhirnya  problem  ini  diselesaikan  dengan  kontrak  dimana terdapat  pembatasan  yang  jelas  apa  yang  boleh  dilakukan  oleh  manajer atas  dana  yang  disetor  investor  dan  bagaimana  penghasilan  akan  dibagi
26 Zaenal Arifin, Teori Keuangan dan Pasar Modal , (Yogyakarta: Ekonista, 2007), hal. 49. 27 Ibid. Risiko Agen Positive Theory of Agency
Principal-Agent Literature
27
antara  investor  dan  manager.  Kontrak  itu  akan  menjelaskan  tentang tindakan  dan  batas-batas  yang  oleh  dilakukan  manajer  pada  berbagai situasi.
Terkait  dengan  teori  di  atas,  bank  syariah  dengan  pola pembiayaan  bagi  hasil  dimana muḍārib tidak  terlibat  langsung  dalam aktifitas usaha nasabah yang dibiayai bank, maka persoalan agen di atas termasuk  dalam  pendekatan  dalam  pengembangan  teori  agensi  yang  ia namakan  dengan  “ positive  theory  of  agency”. Bank  maupun  nasabah penyimpan  dana  dalam  banyak  kasus  tidak  terlibat  dalam  usaha  yang dibiayai  bank  secara  langsung  kecuali  karena  pertalian  manajemen. Pertalian  manajemen  dimaksud  adalah ṣāḥibul  māl dan muḍārib terikat karena kontrak  yang mereka sepakati. Apalagi pembiayaan dengan akad muḍārabah ,  bank  hanya  membatasi  dibitur  untuk  mengunakan  dana pembiayaan pada usaha yang tertuang dalam proposal pembiayaan  yang telah disepakati dan disetujui bank.

## C. Risiko Bagi Hasil pada Bank Syariah
Bank  merupakan  lembaga  intermediasi  bagi  mereka  yang memilki  kelebihan  dana  dengan  yang  tidak  memiliki  kecukupan  dana. Peran  ini  sangat  penting  untuk  distribusi  kekayaan  dan  pertumbuhan ekonomi  masyarakat.  Fungsi  bank  sebagai  mediator  yang  mendapatkan amanah  dari ṣāḥibul  māl (empunya  uang)  agar  diinvestasikan  pada kegiatan  yang  menguntungkan  bukan  tidak  memiliki  risiko.  Risiko kerugian  akibat  kesalahan  dan  juga  akibat  lain  seperti  resesi  ekonomi sagat mungkin terjadi.
Risiko  kredit  dan  risiko  operasional  merupakan  risiko  paling  tua di  dunia  perbankan  demikian  juga  dalam  dunia  bisnis.  Kedua  risiko  itu telah  dibicarakan  dalam  Basel.  Namun  pada  tahun  1996  komite  Basel mengeluarkan  Market  Risk  Amandement.  Dalam  amandemen  ini penekanannya  diarahkan  pada  persyaratan  modal  minimum  untuk menyikapi  risiko  pasar  ( market  risk ).  Amandement  ini  kemudian ditegaskan  dengan  dikeluarkannya  Basel  II  pada  tahun  2001,  dan diimplementasikan  pada  tahun  2004,  semua  itu  untuk  penangulangan risiko  kredit,  risiko  operasional  dan  memberi  tekanan  pada  kinerja internal manajemen risiko bank dalam mengawasi risiko dan transparansi pasar agar lebih tajam. 28 .
28 Tamer Bakiciol Nicolas Cojocaru-Durand Dongxu Lu, BASEL II , hal. 7. Tim Inisiatif Basel  II  Bank  Indonesia  (BI), Risk  Based  Capital;  Dari  Basel  I  menuju  Basel  II, tt,
Berkaitan dengan risiko, dalam dua dekade akhir ini bank syariah tidak hanya menghadapi risiko klasik yaitu risiko kredit dan risiko pasar saja,  namun  bank  syariah  sekarang  dihadapkan  pada  perubahan  dan pergeseran  risiko  yang  lebih  luas  dan  kompleks  yaitu  regulasi  dan  juga efesiensi cost (biaya)  pembiayaan.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan bank  harus  berkompetisi  lebih  keras  menghadapri  risiko  adalah jangkauan  pasar  perbankan  semakin  luas,  inovasi  sektor  keuangan semakin cepat, perubahan model dan sistim bisnis bank, persaingan yang semakin  banyak  dan  tangguh  serta  lingkungan  hukum  dan  tantanganya semakin kompleks. 29
Penyebab  lain  yang  memperpanjang  potensi  risiko  pada perbankan  syariah  adalah  adanya  beberapa  persoalan  yang  belum tertangani  dengan  baik  dalam  sistem  manajemen  risiko  yang  dihadapi bank syariah, yaitu:
1) Instrument bank syariah yang belum cukup.
2) Inprasruktur  pendukung  seperti  (Asset  finansial  dan  derivasi jangka pendek).
3) Regulasi  yang  belum  lengkap  dan  mendukung  perbankan syariah 30 .
Secara umum beberapa model resiko yang dihadapi bank syariah dapat  dijelaskan  sebagai  berikut 31 : Pertama ,  Risiko  Finansial,  meliputi: risiko  melekat  pada  aqad,  struktur  neraca,  profitabilitas,  kecukupan modal,  pembiayaan  (kredit),  likuiditas,  fluktuasi  kurs  dan  risiko benchmark .  Risiko  Benchmark  muncul  ketika  terjadi  perubahan  suku bunga di pasaran. Perubahan ini sedikit banyaknya akan berdampak pada pendapatan  bank  syariah  pada  pembiayaan  berbasis  tetap  selama  jangka waktu  pembiayaan  ( murābaḥah ).  Maka  ketika  benchmark  rate
hal.3.  Lihat  juga,  Rania  Abdelfattah  Salem, Risk  Management  For  Islamic  Bank, Edinburgh  University  Press,  hal.  169.  Lihat  juga,  Mashudi  Ali, Manajemen  Risiko ; Strategi  Perbankan  dan  Dunia  Usaha  dalam  Menghadapi  Tantangan  Global  Bisnis , (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hal. 108.
29 Zamir  Iqbal  and  Abbas  Mirakhor, An  Introduction  To  Islamic  Finance ,  Second Edition, Jhon Wiley, 2011, hal. 275.
30 Tariqullah  Khan,  Habib  Ahmed, Manajemen  Risiko  Lembaga  Keuangan  Syariah , (Edward Elgar Publishing: 2007), hal. 195.
31 Rania Abdelfattah Salem, Risk Management For Islamic Bank, Edinburgh University Press, hal. 51. Lihat juga, Tariqullah Khan, Habib Ahmed, Risk Managemen in Islamic Banking, hal.  51.Lihat  juga,  Zamir  Iqbal  and  Abbas  Mirakhor, An  Introduction  To Islamic Finance .. hal. 277.
mengalami  perubahan,  aqad-aqad  yang  berbasis  pendapatan  tetap  tidak dapat  disesuaikan. 32 Kedua ,  Risiko  Operasional  meliputi  risiko:  strategi bisnis,  sistem  dan  operasi  internal  seperti  kesalahan  dan  ketimpangan informasi,  teknologi,  salah  kelola  dan  kecurangan  ( internal  fraud ),  dan reputasi  syariah. Ketiga ,  Risiko  Bisnis,  meliputirisiko: fidusia 33 , komersial 34 ;  kedua  risiko  ini  juga  diistilahkan  dengan displanced commercial  risk 35 .  Termasuk  dalam  risiko  bisnis  juga  risiko  hukum positif  dan  Islam,  kebijakan,  infrastruktur  finansial,  sistemik/negara, salah pilih  nasabah dan  kejahatan moral,  pelanggaran syariah. Keempat , Risiko  Hukum  terjadi  manakala  tidak  ada  standarisasi  dalam  kotrak keuangan.  Ketiadaan  standarisasi  kontrak  berpotensi  terjadinyan kekosongan  sistem  peradilan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  kontrak.  Risko  Peristiwa,  meliputi risiko:  politik,  efek  domino,  krisis  perbankan  yang  menyebabkan terjadinya rush dan  penarikan  dana  akibat  kurangnya return yang diterima  nasabah  dan  lainnya.  Selebihnya  lebih  pada  risiko  bank  secara umum sepert risiko reputasi dan risiko kepatuhan. 36
Sementara  dalam  operasionalnya  bank  syariah  menghadapi  tiga macam  risiko pertama risiko  moral  dari muḍārib , kedua risiko  bisnis yang  bersifat  umum  dan ketiga risiko  aqad.  Risiko  moral  dari muḍārib dapat  berupa  laporan  usaha  yang  tidak  benar  seperti  memperkecil  laba,
32 Risiko yang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dimana efek dari perubahan suku bunga  juga  akan  mempengaruhi  stabilitas  pendapatan  (profitabilitas).  Kerugian  atau sebaliknya  disebabkan  karena  bank  syariah  masih  menggunakan  stadar  bunga ( benchmark rate ) dalam beberapa aqad seperti dalam „ aqd murābaḥah . 33 Rendahnya return yang diterima nasabah dari bank syariah karena sistim bagi untung dan  rugi  disbandingka  dengan  return  yang  diberikan  bank  konvensional,  sehingga nasabah  mengangap  pihak  bank  atau  manajemenya  telah  menyalahi  kontrak  investasi. Lihat Tariqullah Khan, Habib Ahmed, Manajemen Risko ,...hal. 53.
34 Risiko  ini  muncul  ketika  bank  berada  dibawah  tekanan  untuk  mendapatkan  profit, namun  bank  justru  harus  memberikan  bagian  profitnya  kepada  deposan  untuk menghindari terjadinya penarikan (rast) dana akibat rendahnya return. Lebih  jelas lihat Tariqullah  Khan,  Habib  Ahmed, Manajemen  Risiko  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  hal. 53.
35 Displanced  commercial  risk adalah  upaya  bank  dengan  “terpaksa”  harus mendistribusikan bagi hasil pada nasabah dlam jumlah yang lebih besar dari pada imbal hasil  berdasarkan  nisbah  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Lihat,  Hennie  Van Greuning, Zamir Iqbal, Risk Analysis For Islamic Banks , hal. 149.
36 Lihat juga  Zainal Arifin, Dasar-dasar Managemen Bank Syariah , (Jakarta: Alvabeta, 2002), hal. 63.
risiko  ini  terjadi  pada  pembiayan  dengan  prinsip  PLS  yaitu muḍārabah dan musyārakah . Risiko bisnis secara umum disebabkan oleh perubahan kondisi  pasar  yang  dihadapi  oleh  bank  syariah,  biasanya  terjadi  dalam aqad pembiayaan murābaḥah, salam dan istiṣnā „. Sementara risiko aqad adalah  risiko  yang  melekat  pada  aqad  pembiayaan  seperti  pembiayaan musyārakah dan muḍārabah.
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan manajemen  risiko  bagi  Bank Umum  Syariah dan Unit  Usaha Syariah,  menjelaskan  bahwa  terhapat  penambahan  dua  risiko  yang khusus  dihadapi  oleh  bank  Islam,  yaitu  risiko  imbal  hasil  dan  risiko investasi.  Karena  itu  khusus  untuk  pembiayaan  bagi  hasil  tidak disebutkan  risiko  pembiayaan  akan  tetapi  risiko  imbal  hasil  dan  risiko investasi. Risiko dimakasud dalam PBI No. 13/23/pbi/2011 yaitu: Risiko Kredit,  Risiko  Pasar,  Risiko  Likuiditas,  Risiko  Operasional,  Risiko Hukum,    Risiko  Reputasi,  Risiko  Stratejik,  Risiko  Kepatuhan,  Risiko Imbal  Hasil  ( Rate  of  Return  Risk )  dan  Risiko  Investasi  ( Equity Investment Risk ) 37 .

## D. Konstruksi Filosofis Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil
Implementasi  azas  manajemen  risiko  sesuai  dengan  akad kelihatannya sulit dilakukan sepenuhnya. Kesulitan itu terjadi mana kala bank  dipaksa  untuk  memiliki  profil  risiko  setidak-tidaknya  pada  level moderat. Bank akan tidak baik bila memiliki profil risiko lebih buruk dan itu akan berimplikasi pada penilaian kesehatan aset bank menurut risiko.
Status  kesehatan  bank  ini  akan  mempengaruhi  rasio  modal  bank.  Bank dengan  profil  risiko  berperingkat  satu  wajib  menyediakan  modal  paling rendah  8%  (delapan  persen).  Bank  dengan  profil  risiko  pada  peringkat dua wajib  menyediakan modal  minimum  sebesar  9%  (sembilan persen)  dari  Aset  Tertimbang  Menurut  Risiko  (ATMR)  Bank  dengan tingkat profil risiko berada pada level 3 (tiga) wajib menyediakan modal sebesar  10%  (sepuluh  persen)  sampai  kurang  dari  11%  (sebelas  persen) dari ATMR. Terakhir bank dengan peringkat risiko pada level 4 (empat) atau  5  (lima),  wajib  meneyrtakan  modal  minimal  11%  (sebelas  persen)
37 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/23/pbi/2011  Tentang  Penerapan  manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
sampai  14%  (empat  belas  persen)  dari  ATMR. 38 Kondisi  ini  telah memaksa  bank  syariah  “melupakan”  azas  bermu‟amalah  dalam  Islam yaitu  seperti ibādah,  ibāḥah  (Mabda'  al-Ibāḥah ),  kebebasan  berkontrak ( Mabda'  ḥurriyah  at-Ta„āqud ),  konsensualisme  ( Mabda'  ar-riḍāiyyah ), azas perikatan, azas keseimbangan dan kemitraan ( Mabda' at-Tawāzun fil Mu„āwaḍah ) dan maslāḥah . Kerena itu tidak mengherankan bila muncul komentar “bank syariah itu sama dengan bank konvensional”.
Prinsip  dalam  manajemen  risiko  meliputi  kehati-hatian, efektifitas, terintegrasi dan komprehensif, keterkendalian dan independensi menjadi patron bank dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Kehati-hatian  sebagai  prinsip  utama  dalam  manajemen  risiko  secara menyeluruh dapat dilihat dalam setiap kebijakan. Efektifitas dan lain-lain hingga  independesi  juga  penting  agar  pembiayaan  dapat  dilakukan dengan cepat dan murah. Selain itu terdapat azas-azas yang khusus untuk pembiayaan musyārakah yaitu: Pertama , Azas Ibadah yang berimplikasi pada pemaknaan bahwa kegiatan pembiayaan yang terjadi diantara pihak menjadi nilai ibadah.  Kegiatan dalam dimensi ibadah itu tentunya harus dilandasi  dengan niat  yang baik  dan benar  yang  ditujukan kepada Allah swt 39 . Kedua ,  azas ta‟āwun (tolong  menolong).  Pembiayaan  sebagai sarana  tolong  menolong  dalam  kebaikan  dan  usaha  bisnis  halal. Ketiga , azas  keadilan,  Pembiayaan musyārakah merupakan  pembiayaan  yang memiliki  nilai equal (keseimbangan)  dan  kemitraan  antar  pihak.  Para pihak secara bebas dapat menyepakati bersama besaran modal dan nisbah bagi  hasil. Keempat ,  azas  kebenaran  dan  Tidak  boleh  mengikuti  hawa nafsu.  Hawa  nafsu  selalu  mengedepankan  materil  dan  membelakangi nilai-nilai  ilahiyah. Kelima, kemitraan,  para  pihak  harus  memposisikan diri masing-masing sebagai mitra yang harus menjaga amanah dan saling mengingatkan.  Sehingga tidak ada pihak yang merasa didhalimi. 40
Lalu  bagaimana azas-azas  kerjasama dalam transaksi  mu‟amalah dikonstruksikan  dalam  hukum  Islam.  Berikut  akan  diuraikan  azas-azas perjanjian (kontrak) dalam hukum Islam:
38 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Nomor.  21/  POJK.03/2014;  Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah, pasal. 2, hal. 5.
39 Lebih lanjut lihat bagai manapentingnya niat dalam suatu kegiatan yang berimplikasi pada  kerja  berdimensi  ibadah.  Ahcene  Lahsasna, Maqasid  al-Syaria‟ah  In  Islamic Finance , Kuala Lumpur: IBFIM, 2013, hal. 229.
40 Dokumen kontrak perjanjian musyārakah Bank Syariah.

## E. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam
Perjanjian  dalam  Bahasa  Arab  diistilahkan  dengan mu‟āhadah ittifa atau  akad.  Dalam  Alquran  sendiri  setidaknya  ada  2  (dua)  istilah yang  berkaitan  dengan  perjanjian,  yaitu  kata  akad  ( al  ‟aqdu )  dan  kata „ahd  ( al-„ahdu ).  Alquran  memakai  kata  pertama  dalam  perikatan  atau perjanjian,  sedangkan  kata  yang  kedua  dalam  arti  penyempurnaan  janji atau  perjanjian.  Oleh  karenanya  kata  akad  disamakan  dengan  istilah perikatan  atau verbintenis sedangkan kata  al-„ahdu dapat  dikatakan dengan  istilah  perjanjian  atau overenkomst yang  diartikan  sebagai  suatu pernyataan  dari  seseorang  untuk  mengerjakan  atau  mengerjakan sesuatu. 41
Istilah „ahdu dalam  Alquran  mengacu  kepada  pernyataan seseorang  untuk  mengerjakan  sesuatu  atau  untuk  tidak  mengerjakan sesuatu  dan  tidak  ada  sangkut-pautnya  dengan  orang  lain.  Perjanjian yang  dibuat  seseorang  tidak  memerlukan  persetujuan  pihak  lain,  baik setuju maupun tidak, sebab janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Sementara perkataan „aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu  bila  sesorang  mengadakan  janji  kemudian  ada  orang  lain  yang menyetujui  janji  tersebut  serta  menyatakan  pula  suatu  janji  yang berhubungan  dengan  janji  yang  pertama,  maka  terjadilah  perikatan  dua buah  janji („ahdu) .  Kedua  orang  tersebut  kemudian  mempunyai hubungan perikatan. 42
Karena itu akad 43 dapat didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadapobjeknya. 44 Dapat  juga  akad  didefenisikan  sebagai  pertemuan ijab  yang  diajukan  oleh  salah  satu  pihak  dengan  Kabul  dari  pihak  lain yang  menimbulkan  akibat  hukum  pada  objek  akad.  Sementara  Syamsul Anwar    mendefinisikan  akad  sebagai  pertemuan  ijab  dan  kabul  sebagai
41 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok   Hukum   Perjanjian Islam  di Indonesia , hal. 19. 42 Hendi Suhendi, Fiqh Mu‟amalah; Membahas ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyārakah, Ijarah.. , hal. 45.
43 Secara  bahasa  akad  mempunyayi  beberapa  arti,  antara  lain  “ rabthu ”  yang  berarti mengikat. Maka aqad adalah mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan  yang  lain  sehingga  bersabung.  Dapat  juga  diartikan  sebagai  “‟ aqdatun ”  yang berarti  sambungan.  Sambungan  yang  memegang  kedua  ujung  itu  dan  mengikatnya. Dapat juga dimaknakan sebagai “ al-ahdu ” yaitu janji. Lebih lanjut lihat Hendi Suhendi,
Fiqh Mu‟amalah…. hal. 45.
44 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006, hal. 47.
pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. 45
Ada  tiga  hal  yang  terkandung  dalam  definisi  akad  di  atas. Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemua ijab dan kabul yang berakibat  timbulnya  akibat  hukum.  Sebab  ijab  adalah  pengajuan  salah satu  pihak. Sementara qabul adalah jawaban persetujuan  yang diberikan mitra  akad  terhadap  penawaran  pihak  pertama  karena  kesesuain kehendak. Kedua ,  akad  merupakan  tindakan  hukum  dua  pihak. Ketiga , tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.
Akad  juga  sebagai  perjanjian  dimana  kedua  pihak  dipertemukan dan  terikan  dengan  syarat-syarat  yang  disepakati.  Perjanjian  dalam bahasa lain adalah „aqd atau kesepakatan. Hal ini terambil dari kata “ al- „ahdu ”. Dalam beberapa literatur akad dejelaskan sebagai taṣarruf yaitu kehendak  yang  keluar  dari  seseorang  yang  menimbulkan  akibat  hukum baginya. „Aqd adalah  bagian  dari  macam-macam taṣarruf ,  yang dimaksud  dengan tasarruf ialah  segala  yang  keluar  dari  seseorang manusia dengan kehendaknya dan syarak menetapkan beberapa haknya.
Taṣarruf dibagi kepada dua, yaitu taṣarruf fi„li dan taṣarruf qauli . Taṣarruf  fi„li ialah  usaha  yang  dilakukan  manusia  dengan  tenaga  dan badannya,  misalnya  memmanfaatkan  tanah  yang  tandus,  menerima barang dalam jual beli dan merusakkan barang orang lain. Taṣarruf qauli ialah tasarruf yang  dikeluarkan  dari  lidah  manusia.  Tasarruf  model  ini juga  dibagi  kepada  dua  macam, „aqdi dan  bukan „aqdi . Taṣarruf  qauli „aqdi ialah  sesuatu  yang  terbentuk  dari  dua  ucapan  kedua  belah  pihak yang saling bertalian. Seperti jual beli dan sewa-menyewa termasuk juga perkongsian. Taṣarruf qauli bukan „aqdi juga terbagi kepada dua macam yaitu: Pertama ,  pernyataan  pengadaan  suatu  hak  atau  mencabut  suatu hak,  seperti  wakaf,  talak  dan  memerdekakan. Kedua, tidak  menyatakan suatu  kehendak,  tetapi  ia  mewujudkan  tuntutan-tuntutan  hak,  misalnya gugatan, iqrār ,  sumpah  untuk  menolak  gugatan.  Jenis  yang  kedua  ini tidak ada „akad tetapi semata perkataan. 46
Hubungan  akibat  akad  atau  hubungan  akibat  perjanjian  tentu berdasarkan  pada  azas  hukum  dalam  Islam.  Azas  bermu'amalah  dalam
45 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah;  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fiqh Muamalah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.
46 Hendi Suhendi, Fiqh Mu‟amalah; Membahas ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik,  Jual  Beli,  Bunga  Bank  dan  Riba,  Musyārakah,  Ijarah,  Mudayanah,  Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 44.
https://doi.org/10.30603/au.v17i1.25
Islam  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: 47 Pertama ,  Asas ibāḥah ( أدبم تحابلإا).  Asas  ibahah  ini  adalah  asas  umum  hukum  Islam  dalam  bidang mu‟amalah. Asas ini dirumuskan dalam adigium “ pada dasarnya segala sesuatu  itu  boleh  dilakukan  sampai  asa  dalil  yang  melarangnya ”.  Asas ini  adalah  kebalikan  dari  asas  dalam  ibadah. Kedua, Asas  Kebebasan berakad  (دقعتلا  هيرح  أدبم).  Hukum  Islam  mengakui  kebebasan  berakad, yaitu  suatu  prinsip  dimana  setiap  orang  dapat  membuat  kontrak  atau suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk  menetapkan  cara-cara  penyelesaian  sengketa  apabila  terjadi dikemudian  hari. Ketiga, Asas  konsesualisme  (هيءاضرلا  أدبم).  Asas  ini menyatakan  bahwa  untuk  terciptanya  suatu  perjanjian  cukup  dengan tercapainya  kata  sepakat  antara  para  pihak  tanpa  perlu  dipenuhinya formalitas-formalitas  tertentu.  Dalam  hukum  Islam  pada  umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak  yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan  semua  pihak  yang  membuatnya.  Kerelaan  para  pihak  yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan  dianggap sebagai syarat  terwujudnya  semua  transaksi. Keempat ,  Asas  janji  itu  mengikat. Dalam  Alquran  dan  Hadis  banyak  perintah  yang  menjelaskan  tentang kewajiban  memenuhi  janji. Kelima ,  Persamaan  dan  Kesetaraan  )ةاواسملا). Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang  lain. Keenam ,  Keadilah  (  لدعلا).  Pelaksanaan    asas    ini    dalam kontrak  dituntut untuk  berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan  keadaan,  memenuhi  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama  dan memenuhi  segala  hak  dan  kewajiban,  tidak  saling  menzalimi  dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang teriibat dalam  kontrak  tersebut. Ketujuh ,  Kejujuran  dan  Kebenaran)قدصلا(.
Kejujuran  adalah  salah  satu  nilai  etika  yang  paling  tinggi  dalam  Islam. Islam  mengajarkan  umatnya  untuk  jujur  dalam  segala  hal  dan  melarang dengan  tegas  kebohongan  dan  penipuan  dalam  bentuk  apapun. Kedelapan, Tertulis (تباتكلا) adalah keharusan untuk melakukannya secara
47 Fathurrahman  Djamil, Hukum  Perjanjian  Syari'ah,  dalam  Mariam  Dams Baadrulzaman,   Kompilasi   Hukum   Perikatan, (Bandung:   Citra   Adtya   Bakhti,
2001),  hal.  249-251.  Lihat  juga  Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah;  Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 92.
tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al Qur'an surat al Baqarah ayat 282-283.
Adapun  mengenai  syarat  dan  rukun  perjanjian,  para  ahli  hukum Islam  berbeda  pendapat  tentang  rukun  kontrak,  sebagian  mereka mengatakan  rukun  kontrak  adalah al-„āqidain,  maḥallul  „aqd dan al- „aqd . Selain ketiga hal  ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun kontrak dengan tujuannya ( mauḍū„ al-„aqd ). 48

## F. Konstruksi Filosofis Manajemen Risiko Bank Syariah
Bagi  bank,  pembiayaan  adalah  aktifitas  penting  dalam  berangka menghasilkan  profitabilitas.  Dana  yang  dialokasikan  pada  pembiayaan sangatlah  besar.  Untuk  itu  bank  harus  mengambil  risiko  dalam pembiayaan bila ingin memperoleh pendapatan ( return ). Karenanya bank harus  memiliki  tata  cara,  bagaimana  meminimalisir  risiko  dengan  tidak melanggar  batas-batas  syariah.  Oleh  sebab  itu,  ketika  pedoman manajemen  risiko  bank  syariah,  dimana  pengelolaanya  harus  dilakukan berdasarkan  nilai-nilai  syariah  sebagaimana  yang  diamanahkan  undang- undang,  maka  itu  bermakna  pengelolaan  risiko  pada  bank  syariah berdasarkan  tauhid.  Karena,  semua  model  akaq  pada  bank  syariah diturunkan  dari  nilai-nilai  tauhid.  Tauhid  adalah  prinsip  fundamental dalam  ekonomi  Islam,  sementara  perbankan  adalah  pengejawantahan ekonomi  Islam  itu  sendiri.  Prinsip  fundamental  itu  adalah  tauhid  dan persaudraan  ( brotherhoo d).  Prinsip  ini  harus  diterjemahkan  dan dioperasionalkan  dalam  bentuk  kebijakan  teknis.  Ingat,  apabila pengetahuan teoretis dan pengetahuan teknis tidak mempunyai hubungan garis  lurus  dengan  landasan  filosofisnya,  maka  pengetahuan  teoretis  itu akan  kehilangan  landasan  dan  pengetahuan  teknis  akan  berkembang tanpa  arah  dan  kendali  yang  jelas,  sehingga  bisa  kehilangan karakteristiknya 49 .  Kalau  sudah  kehilangan  ciri  dan  karakteristiknya, maka  manajemen  risiko  pembiayaan  bank  syariah  tidak  berbeda  dengan manajemen risiko pembiayaan bank konvensional.
Bila prinsip-prinsip di atas tidak terpenuhi tidakhanya menciderai prinsip-prinsip  syariah  dalam  perbankan  namun  juga  menciderai
48 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah;  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fiqh Muamalah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.
49 M. Yasir Nasution, Kedudukan Filsafat Ekonomi Islam dalam Metodologi Penelitian EKI , http://myasirnasution.blogspot.co.id/2016/04/kedudukan-filsafat-ekonomi-islam- dalam.html . Diakses tanggal 05 Mei 2016.
semangat  ekonomi  pancasila  yaitu  ekonomi  berperinsip  demokrasi. Bagaimana  nilai  “demokrasi  ekonomi”  terjadi  ditengah  lembaga  yang memaksa model akad serta klausul perjanjian baku. Sri Edi Sarwo, ketika sebuah transaksi yang dilakukan hanya menguntungkan orang per-orang, maka  transaksi  itu  tidak  sesuai  dengan  “demokrasi  ekonomi”. 50 Karena setiap  usaha  ekonomi  harus  dapat  meningkatkan  pemilikan  bukan sekedar meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. 51 Apa lagi secara  sistemik  membiarkan  terjadinya trade-off yang  tidak  fair  antara yang lemah dengan yang kuat. Membiarkan brutalitas laissez-faire dalam arti  luas  yang  justru  terabaikan  oleh  mereka  yang  lengah  oleh  eforia dalam  mengembangkan  bank-bank  syariah,  tanpa  memperhatikan perlunya  dekonstruksi  dan  restrukturisasi  sistem  ekonomi  yang usurious . 52
Sebagai  contoh,  nilai  ini  dapat  dioperasionalkan  dalam melahirkan status kontrak sebagai berikut:
Gambar 1. 2 Konstruksi Azas dalam Pembiayaan Musyārakah
Karena  itu,  pembiayaan musyārakah memiliki  nilai  kesetaraan antar  pihak,  sebab  dalam  akad musyārakah mengandung  unsur kemitraan. Kemitraan dapat disebut sebagai hubungan yang setara antara para pihak. Bila hubungan itu terjadi antara bank dengan nasabah, maka bank dan nasabah memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Tidak ada pihak superior di atas yang lain. Dalam akad ini berarti mengandung nilai dasar syariah yaitu persamaan atau setara ( musāwah ).
50 Sri  Edi  Swarsoni, Indonesia  dan  Doktrin  Kesejahteraan  Sosial:  dari  Klasikal  dan Neoklasik  sampai  ke  The  End  of  Laissez-Fire ,  (Jakarta:  Perkumpulan  Prakarsa,  2010), hal.1.
51 Sri  Edi  Swarsoni, Ekspose  Ekonomika:  Mewaspadai  Globalisasi  dan  Pasar  Bebas , (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010), hal. 37-38.
52 Trisiladi  Suprianto, Konsep  Rate  of  Profit  Perspektif  Ekonomi  Islam ,  Disertasi (Jakarta: UIN Syahid, 2015), hal. 27.

## Nilai Dasar
• Persamaan ( al- Musāwah ) Asas Umum • Mudharib dan Shahibulmal dalam Fiqh islam memiliki hak dan kewajiban yang sama Hukum Kongkrit • Batal aqad bila salah satu pihak menguasai pihak lain 37
Selain  itu,  secara  sosiologis,  sudah  sepatutnya  sistem  keuangan yang  berlaku  harus  sejalan  dengan  keyakinan  masyarakat.  Bersamaan dengan itu, Bank yang berada ditengah-tengah mayoritas Islam dan juga berada  dalam  wilayah  hukum  syariah  seperti  Aceh  misalnya.  Sudah barang tentu secara keseluruhan bank haruslah berdasarkan syariah baik filosofisnya  dan  juga  aplikasinya.  Sebab  itu,  terkait  dengan  manajemen risiko pembiayaan, penting bagi bank syariah memiliki sistem yang baik, mulai dari payung hukum, mekanisme supervisi, metode identifikasi dan mitigasi  risiko  sesuai  prinsip  syariah. 53 Bila  bank  syariah  dengan  segala risiko  dibiarkan  berjalan  sendiri  tanpa  metode  dan  mekanisme  supervisi dan migasi risiko sesuai dengan Islam, bank syariah akan kehilangan ciri- ciri khususnya sebagai bank yang menganut prinsip-prinsip syariah.
Karena  itu,  azas  manajemen  risiko  pembiayaan  dalam  bank syariah  harus  mengacu  pada  prinsip  ketauhidan.  Berdasarkan  prinsip dasar  tersebut  maka  azas-azas  umum  dalam  manajemen  risiko pembiayaan musyarākah berupa ibādah,  ibāḥah  (Mabda'  al-Ibāḥah ), kebebasan  berkontrak  ( Mabda'  ḥurriyah  at-Ta„āqud ),  konsensualisme ( Mabda' ar-riḍāiyyah ), azas perikatan, azas keseimbangan dan kemitraan ( Mabda'  at-Tawāzun  fil  Mu„āwaḍah ),  kemaslahatan,  amanah,  keadilan, demokrasi dan, fath aż-żarīah .
Dari pejelasan di atas, dapat dirumuskan konstruksi filosofis dan azas manajemen risiko pembiayaan bank syariah adalah:
Gambar: 1. 3 Konstruksi Filosofis dan Azas Risk Managemen Bank Syariah Selain  itu,  dalam  al-Baqarah  ayat  195  menjelaskan  tentang "janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan" 54 , secara umum
53 Imam  Wahyudi  Dkk, Manajemen  Risiko  Bank  Islam ,  (Jakarta:  Salemba  Empat,
2013), hal. 143.
54 Al-Qur‟an, al-Baqarah 195.
https://doi.org/10.30603/au.v17i1.25
memang  apapun  yang  dilakukan  haruslah  dengan  penuh  pertimbangan. Namun  dalam  ayat  itu  juga  dianjurkan  untuk  selalu  berbuat  baik  " wa ahsinu ". Kata-kata " wa ahshinu " dan "tahlukah" itu satu rangkaian:
ةكلهتلا لىا مكي دياب اوقلتلاو ¸ ... اونسحاو ...
Karena  itu  dalam  kondisi  apapun  transaksi  itu  haruslah  hati-hati namun  tetap harus dibuka ruang untuk  berbuat  baik.  Dalam konteks ini, meskipun  pembiayaan  bagi  hasil  dirasa  berat  dan  penuh  risiko,  bank harus  mencari  model  pembiayaan  dan  manajemenya  agar  pembiayaan bagi hasil dapat diselenggarakan. Karena itu dibutuhkan empat kesadaran dalam  manajemen  risiko  pembiayaan  pada  bank  syariah. Pertama , kesadaran  bahwa  pembiayaan  apapun  termasuk  bagi  hasil  merupakan pembiayaan  yang  memiliki  risiko. Kedua ,  kesadaran  bahwa  manusisa tidak  boleh  menjuruskan  dirinya  dalam  kerugian  ( wa  la  tukuu ),  baik  di dunia  maupun  akhirat. Ketiga ,  kesadaran  berbuat  baik  ( wah  ahshinu ) kepada  siapapun  dan  dalam  kondisi  bagaimanapun,  apalagi  untuk melakukan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat. Keempat ,  kesadaran transedental  ( wataquw )  yaitu  bertakwa  kepada  Allah  s.w.t.  Siapapun, setelah  melakukan  ihtiyas  lalu  berserah  dirilah  kepada  Allah  s.w.t.  Bila keempat  kesadaran  ini  dimiliki  banker  tentulah  bank  akan  menjadi institusi  keuangan  yang muhsinin ( faail ).  “ muhsinin ”  disini  dipahami sebagai institusi bank yang sehat. Kesehatan bank itu tidak hanya dengan standar kolektabilitasnya selama ini namun juga sektor pembiayaan serta skim yang digunakan dalam pembiayaan.
Keempat  kesadaran  yang  mesti  dimasukkan  dalam  proses manajemen  risiko  pembiayaan  pada  bank  syariah  dapat  digambarkan sebagai berikut:
Gambar: 1. 4
Struktur Kesadaran dalam Manajemen Risiko Pembiayaan
39

## G. Kesimpulan
Dua  masalah  yang  hendak  dijawab  artikel  ini  yaitu  bagaimana azas  dan  kontruk  filosofis  manajemen  risiko  pembiayan  bagi  hasil  bank syariah.  Azas  manajemen  risiko  pembiayaan  dalam  bank  syariah  harus mengacu  pada  prinsip  dasar  yaitu  ketauhidan.  Tauhid  menjadi  landasan filosofis manajemne risiko dengan dasar-dasar al-„adalah, al-musawwah, tatsamuh,  amanah,  syura dan al-hurriyah .  Berdasarkan  prinsip  dasar filosofis, maka rancang bangun azas-azas umum dalam manajemen risiko pembiayaan musyarākah adalah ibādah,  ibāḥah  (Mabda'  al-Ibāḥah ), kebebasan  berkontrak  ( Mabda'  ḥurriyah  at-Ta„āqud ),  konsensualisme ( Mabda' ar-riḍāiyyah ), azas perikatan, azas keseimbangan dan kemitraan ( Mabda'  at-Tawāzun  fil  Mu„āwaḍah ),  kemaslahatan,  amanah,  keadilan, demokrasi dan, fath aż-żarīah .
Namun  demikian,  dalam  kondisi  apapun  bank  haruslah  hati-hati namun  tetap  dibuka  ruang  untuk  memlakukan  pembiayaan  bagi  hasil. Dalam  konteks  ini,  meskipun  pembiayaan  bagi  hasil  dirasa  berat  dan penuh  risiko,  bank  harus  mencari  model  pembiayaan  dan  manajemenya agar  pembiayaan  bagi  hasil  dapat  diselenggarakan.  Untuk  tujuan  itu manajemen  bank  membutuhkan  empat  kesadaran. Pertama ,  kesadaran bahwa  pembiayaan  apapun  termasuk  bagi  hasil  merupakan  pembiayaan yang  memiliki  risiko. Kedua ,  kesadaran  bahwa  manusisa  tidak  boleh menjuruskan  dirinya  dalam  kerugian  ( wa  la  tulkuu ),  baik  di  dunia maupun  akhirat. Ketiga ,  kesadaran  berbuat  baik  ( wah  ahshinu )  kepada siapapun  dan  dalam  kondisi  bagaimanapun,  apalagi  untuk  melakukan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat. Keempat ,  kesadaran  transedental ( wataquw )  yaitu  bertakwa  kepada  Allah  s.w.t.  Siapapun,  setelah melakukan ihtiyar lalu berserah dirilah kepada Allah s.w.t. Bila keempat kesadaran  ini  dimiliki  banker  tentulah  bank  akan  menjadi  institusi keuangan  yang muhsinin ( fa‟ail ).  “ muhsinin ”  disini  dipahami  sebagai institusi bank yang sehat. Kesehatan bank itu tidak hanya dengan standar kolektabilitasnya  selama  ini  namun  juga  sektor  pembiayaan  serta  skim yang digunakan dalam pembiayaan.

## Daftar Pustaka
Al-Qur‟an, al-Baqarah.
Amr  Mohamed  El  Tiby  dan  Wafik  M.  Grais, Islamic  Finance  and Economic Development , (New Jersey: John Wiley, 2015).
Ahcene  Lahsasna, Maqasid  al-Syaria‟ah  In  Islamic  Finance ,  Kuala
Lumpur: IBFIM, 2013.
Abdulal Saeed, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of  Riba  and  its  Conteporery  Interpretation (New  York:  Koln,
1996).
Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2007).
Bacruddin, Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah  dan  Komponen  CAMEL  terhadap  Risiko  pada  Bank
Syariah di Indonesia , Desertasi pada UII Yogyakarta, 2008.
Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Mariam Dams Baadrulzaman,      Kompilasi      Hukum      Perikatan, (Bandung: Citra   Adtya   Bakhti, 2001).
Gemala  Dewi, Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana, 2006.
Hendi Suhendi, Fiqh Mu‟amalah; Membahas ekonomi Islam, Kedudukan Harta,  Hak  Milik,  Jual  Beli,  Bunga  Bank  dan  Riba,  Musyārakah, Ijarah.. .
Hennie  Van  Greuning,  Zamir  Iqbal, Risk  Analysis  For  Islamic  Bank, (Washington, D.C: 2008).
Iskandar, “Studi Efesiensi Perbankan Syariah di Kota Lhokseumawe dan Aceh  Utara”,  dalam Jurnal  Al-Tahrir;  Jurnal  Pemikiran  Islam,
Terakreditasi  SK DIKTI Nomor:  64a/DIKTI/Kep/2010,  Ponorogo: STAIN Ponorogo.
Imam  Wahyudi  Dkk, Manajemen  Risiko  Bank  Islam ,  (Jakarta:  Salemba
Empat, 2013).
Joni  Manurung,  Adler  Haymans  Manurung, Ekonomi  Keuangan  dan
Kebijakan Moneter, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
Mashudi  Ali, Manajemen  Risiko ; Strategi  Perbankan  dan  Dunia  Usaha dalam  Menghadapi  Tantangan  Global  Bisnis ,  (Jakarta:  Rajawali Press, 2006).
M.  Yasir  Nasution, Kedudukan  Filsafat  Ekonomi  Islam  dalam Metodologi Penelitian EKI , http://myasirnasution.blogspot.co.id/2016/04/kedudukan-filsafat- ekonomi-islam-dalam.html . Diakses tanggal 05 Mei 2016.
Mervin  K  dan  M.  Alghot, Perbankan  Syariah;  Prisip,  Praktik  dan Prospek , Terj. Burhan Subrata, (Jakarta: Serambi, 2007).
Mervin  K  dan  M.  Alghot,, Islamic  Banking ,  (Massachutssetts:  Edward Elgar, 2001).
Muhammad, Permasalahan  Agency  Dalam  pembiayaan  Mudharabah Pada  Bank  syariah  di  Indonesia ,  Disertasi,  Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006.
Munzir Kahf, The Islamic Economy: Analytical Study of the Fungtioning of  the  Islamic  Econimic  System ,  Muslim  Students  Association  of the USA. And (Canda:  Plainfied, 1978)
Michel Crouhy, Galai Robert Mark, The Essential of Risk Management ,
New York Chocago San Francisco lisbon  London Madrid  Maxico City milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto.
Mamduh  M.  Hanafi, Manajemen  Risiko ,  (Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN, 2006)
Peraturan bank IndonesiaNomor 13/23/pbi/2011TentangPenerapan manajemen  risiko  bagi  BankUmum  Syariah  dan  Unit  Usaha
Syariah.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Nomor.  21/  POJK.03/2014; Tentang  Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum  Bagi  Bank
Umum Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  13/23/PBI/2011,  Tentang  Penerapan Manajemen risiko.
Paul S. Mills and John R. Presley, Islamic Finance; Theory and Practice ,
(America: ST. Martin‟s Press, INC, 1999).
Sudin  Haron, Islamic  Banking ,  (Petaling  Jaya:    Pelanduk  Publication (M), 1997).
https://doi.org/10.30603/au.v17i1.25
Syed Nawab Haider Naqvi, Ethic and Economics: An Islamic Synthesis , (UK: The Islamic Foundation, 1981).
Sri  Edi  Swarsoni, Indonesia  dan  Doktrin  Kesejahteraan  Sosial:  dari Klasikal  dan  Neoklasik  sampai  ke  The  End  of  Laissez-Fire , (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010).
Sri  Edi  Swarsoni, Ekspose  Ekonomika:  Mewaspadai  Globalisasi  dan Pasar Bebas , (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010).
Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah;  Studi  tentang  Teori  Akad dalam Fiqh Muamalah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik- perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan- Indonesia---Oktober-2016/SPI%20Okt%202016.pdf, Diakses tanggal 02 Januari 2017.
Undang-undang Perbankan Syarian N0. 21 Tahun 2008.
Rania  Abdelfattah  Salem  tentang Risk  Management  For  Islamic Bank, (Britain: Edinburgh, 2013).
Lampiran  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  13/23/DPNP  tanggal  25
Oktober 2011, atau Peraturan bank IndonesiaNomor 13/23/pbi/2011TentangPenerapan manajemen risiko bagi
BankUmum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Tamer Bakiciol Nicolas Cojocaru-Durand Dongxu Lu, BASEL II ,
Tim  Inisiatif  Basel  II  Bank  Indonesia  (BI), Risk  Based  Capital;  Dari Basel I menuju Basel II, tt,
Tariqullah Khan, Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah , (Edward Elgar Publishing: 2007)
Trisiladi  Suprianto, Konsep  Rate  of  Profit  Perspektif  Ekonomi  Islam , Disertasi (Jakarta: UIN Syahid, 2015).
Zamir  Iqbal  and  Abbas  Mirakhor, An  Introduction  To  Islamic  Finance ; Theory and Practice, (John Wiley & Sons, 2008).
Zaenal Arifin, Teori Keuangan dan Pasar Modal , (Yogyakarta: Ekonista,
2007).