TELAAH PENERAPAN PSAK 45 DAN PSAK 109 DALAM REKONSTRUKSI AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN MASJID
(Sebuah Studi Literatur)
Fuad Yanuar AR, Widad Sarah Hanifah STAIA Syubbanul Wathon Magelang fyarc86@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.208 Received: Apr 05, 2020 Revised: Mei 26, 2020 Accepted: Mei 28, 2020 Published: Jun 25, 2020

## ABSTRACT
This  research  discusses  the  use  of  PSAK  45  and  PSAK  109  in  mosque  financial reporting.  The  discussion  focused  on  the  concept  of  comprehensive  and  ideal implementation of mosque financial reporting. The results of the literature review of PSAK 45 and PSAK 109 ideally mosque financial statements should use PSAK 45  because  the  assumptions  and  management  of  mosques  are  far  more  complex sources  and  their  use  is  not  only  about  zakat  and  its  distribution.  However,  the side of the simplicity of reporting and not reducing PSAK 45 rules is important in the  disclosure  and  financial  reporting  of  mosques.  The  mosque  is  also  a  zakat distribution body for reporting using PSAK 109 in a separate section.
Keywords: PSAK 45, PSAK 109, Mosque Accounting, Accounting Reconstruction.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  pada  penggunaan  PSAK  45  dan  PSAK  109  dalam pelaporan  keuangan  masjid.  Pembahasan  menitikberatkan  pada  konsep implementasi komprehensif dan ideal dari pelaporan keuangan masjid. Hasil dari telaah literatur terhadap PSAK 45 dan  PSAK 109 secara ideal laporan keuangan masjid  seharusnya  menggunakan  PSAK  45  karena  asumsi  dan  yang  dikelola masjid jauh lebih kompleks sumber dan penggunaanya tidak hanya tentang zakat dan penyalurannya.  Akan tetapi sisi dari penyerderhaan dari pelaporan dan  tidak mengurangi kaidah PSAK 45 itu yang menjadi penting dalam pengungkapan dan pelaporan  keuangan  masjid.  Masjid  juga  merupakan  badan  penyalur  zakat  maka untuk pelaporannya menggunakan PSAK 109 dalam bagian yang terpisah.
Kata Kunci: PSAK 45, PSAK 109, Akuntansi Masjid, Rekonstruksi Akuntansi.

## PENDAHULUAN
Dalam akuntansi dibedakan menjadi dua menurut jenisnya yaitu akuntansi private atau  swasta  dan  akuntansi  sektor  publik.  akuntansi  sektor private adalah yang  digunakan  pada  perusahaan  atau  organisasi  yang  mencari  laba.  akuntansi sektor publik yaitu yang digunakan pada organisasi sektor publik atau organisasi yang  dimilik  oleh  masyarakat  dan  digunakan  oleh  masyarakat  dan  memiliki
kompleksitas yang lebih tinggi serta memiliki wilayah  yang lebih luas dibanding organisasi private atau  swasta.  Keluasan  wilayah  disebabkan  luasnya  jenis  dan bentuk  organisasi  yang  berada  di  dalamnya  dan  karena  kompleknya  lingkungan yang  memengaruhi  lembaga  lembaga  publik  tersebut  yang  merujuk  pada organisasi  pemerintah  atau  Negara  (Halim  2008,  251  dan  Mardiasmo  2009). Bastian  (2006)  dan  Untoro  (2010)  merujuk  organisasi  sektor  publik  organisasi yang  menggunakan  dana  masyarakat,  seperti:  Organisasi  Pemerintah  Pusat, Organisasi  Pemerintah  Daerah,  Organisasi  Partai  Politik  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat,  Organisasi  Yayasan,  Organisasi  Pendidikan  dan  Kesehatan (puskesmas,  rumah  sakit,  dan  sekolah),  Organisasi  Tempat  Peribadatan  (masjid, gereja, vihara, kuil) (Azwari 2018).
Tempat  ibadah  juga  merupakan  organisasi  sektor  publik,  karena  yang memiliki  masyarakat  dan  digunakan  oleh  masyarakat.  Masjid  yang  merupakan tempat  ibadah  tidak  terlepas  dari  kompleksitas  yang  tinggi  karena  tidak  hanya sebagai  tempat  ritual  sholat  tetapi  juga  sebagai centre  of  activity yaitu  sebagai tempat  organisasi  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak kalah strategisnya dengan jenis organisasi publik  lainnya.  Pusat  aktivitas  ini  meliputi  berbagai  bidang,  seperti  pendidikan, ekonomi, sosial,budaya dan hukum. Tempat ibadah sebagai sebuah organisasi dan memiliki  tujuan  yang  akan  dicapai  melalui  alat  organisasional,  seperti  dalam  hal pengelolaan  keuangan  masjid  juga  mempunyai  komplesitas  yang  tinggi  dan  itu yang disebut akuntansi.
Organisasi  sering  diartikan  sebagai  entitas  dan  dalam  akuntansi,  entitas dan  akuntansi  tidak  bisa  terpisahkan.  Karena  dalam  konsep  dasar  akuntansi  ada asumsi  entitas  akuntansi.  Konsep  itu  menjelaskan  bahwa  semua  transaksi keuangan  yang  diakuntansikan  adalah  yang  berkaitan  dengan  entitas  (kesatuan atau organisasi) yang dilaporkan (Halim 2013). Argumen itu menjelaskan bahwa akuntansi  akan  lebih  berguna  kepada  entitas  keagamaan  jika  masjid  sebagai tempat peribadatan bukan hanya sebagi ritual sholat tetapi juga sebagai organisasi atau entitas keagamaan yang melekat pada konsep entitas dan akuntansi.
Keterlibatan  aspek  keagamaan  menimbulkan  pertanyaan  kesesuaian akuntansi  dengan  ajaran  agamadan  aturannya.  Salah  satu  yang  menyebabkan kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya  akuntansi  dalam  pengelolaan  keuangan tempat ibadah adalah adanya anggapan bahwa akuntansi merupakan produk ilmu pengetahuan manusia yang tidak ada dalam cakupan ajaran agama. Peran penting akuntansi  terlihat  jika  tempat  ibadah  diposisikan  sebagai  entitas  atas  satuan organisasi.Jika  tempat  ibadah  merupakan  sebuah  organisasi,  maka  organisasi tempat  ibadah  termasuk  dalam  kategori  organisasi  apa  Organisasi  peribadatan tidak  bermotif  untuk  mencari  laba  dan  bertujuan  melayani  ritual  ibadah  umat, maka  organisasi  peribadatan  termasuk  dalam  kategori  organisasi  nirlaba. Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran  keberhasilannya,  seperti  jumlah  danasumbangan  yang  diperoleh, pertumbuhan  jumlah  anggota  jumlah  pengunjung,  jumlah  orang  yang  dilayani, dan  biaya  overhead  yang  mampu  diminimalisasikan  (Bastian,  2007).  Organisasi tempat  ibadah  juga  disebut  organisasi  keagamaan  (Bastian:  2007).  Organisasi keagamaan  mengacu  padaorganisasi  dalam  sebuah  tempat  peribadatan  seperti Masjid,Mushola, gereja, Kapel, Kuli, Klenteng, Wihara maupun Pura. Organisasi keagamaan  dijalankan  oleh  sebuah  lembaga  atau  organisasi  yang  muncul  atas
kesadaran  akan  berjalannya  visi  dan  misi  agama  tertentu  (Bastian,  2007:  216) (Azwari 2018).
Secara umum masjid terdiri dari Muadzin, Khotib, Imam dan Jamaah. Dan dalam  masjid  ada  beberapa  orang  yang  bertugas  untuk  yang  kerjanya  identik dengan  pengelola  semua  urusan  yang  berkaitan  dengan  masjid  yang  disebut takmir masjid. Banyak kendala yang dihadapi masjid pada umumnya yaitu banyak yang  menjadi  takmir  itu  orang-orang  yang  sudah  tua  dan  dalam  kapasitas manajerialnya  sangat  kurang  karena  ini  bekerja  dengan  level  keikhlasan  yang tinggi  dan  ini  semua  menjadi  tantangan  keberlangsungan  masjid  kedepan. Masalah  yang  sangat  penting  muncul  tentang  dana  masyarakat  atau  hibah  dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi.
Masjid  sebagai  organisasi  nirlaba  harus  dan  berhak  melaporkan  kepada pengguna  pihak  yang  berkepentingan.  Ini  adalah  kehidupan  alami  dan pengembangan  organisasi  masjid  berasal  dari  sumbangan,  sedekah,  atau  bentuk bantuan sosial lainnya. Organisasi harus membuka diri kepada masyarakat umum untuk  mendapatkan  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif, setidaknya  dengan  anggota  organisasi  keagamaan  tersebut.  Informasi  dapat diakses  oleh  siapa  saja  yang  menggunakan  mekanisme  tertentu,  agar  tidak disalahgunakan oleh mereka yang berniat buruk terhadap organisasi. Konsekuensi ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi karena pertanggungjawaban organisasi masjid  akan  sangat  mempengaruhi  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap organisasi masjid itu sendiri (Rahayu et al. 2017 dalam Azwari 2018).
Menurut  penelitian  Rahayu  et  al  (2017)  Prinsip  akuntabilitas  praktik akuntansi  di  Surabaya  Al  Akbar  National  Mosque  dilihat  sebagai  bagian  dari ibadah.  Pola  pertanggungjawaban  bersifat  vertikal,  kepada  Badan  Pengawas Nasional Surabaya Al Akbar National Mosque, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan  Allah  SWT  sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  berkah-Nya,  sedangkan akuntabilitas  horisontalnya  adalah  untuk  masjid  dan  komunitas  donor.  Lebih lanjut  Rahayu  et  al  (2017)  mengatakan  Implementasi  transparansi  pada  laporan keuangan  Al  Akbar  National  Mosque  dilakukan  dengan  memberikan  informasi yang  jelas  tentang  prosedur,  biaya,  dan  tanggung  jawab  Dewan  Manajemen Masjid,  menyediakan  akses  mudah  ke  informasi  laporan  keuangan,  menyiapkan mekanisme  pengaduan  dalam  hal  pelanggaran  peraturan,  dan  peningkatan  arus Informasi melalui kerjasama dengan media massa dan organisasi non-pemerintah Surabaya.
Pengelolaan keuangan masjid menjadi penting untuk dikaji karena masjid merupakan  pusat  kegiatan  dari  kaum  muslim  di  seluruh  dunia  tak  terkecuali Indonesia.  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  merupakan  lembaga  yang  berwenang mengeluarkan  standar  akuntasi.  Pembentukan  standar  akuntansi  untuk pengelolaan masjid yang merupakan entitas sektoe publik dan nirlaba yaitu PSAK 45  dan  PSAK  109.  PSAK  45  mengatur  tentang  pelaporan  keuangan  organisasi nirlaba  dan  masjid  juga  termasuk  dari  organisasi  nirlaba  karena  dalam menjalankan  aktivitasnya  tidak  mendapatkan  laba.  Kriteria  organisasi  nirlaba hampir  sama  dengan  kriteria  di  masjid  yaitu  yang  pertama  sumber  daya  berasal dari para penyumbang dan tidak mengharapkan pembayaran kembali, yang kedua menghasilkan  barang  dan  jasa  tanpa  bertujuan  memupuk  laba  dan  yang  ketiga tidaka  adanya  kepemilikan  seperti  lazimnya  organisasi  bisnis  lainnya.  dan  juga untuk PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat,infak dan sodaqoh yang
biasanya  itu  menjadi  sumber  dana  yang  didapat  oleh  masjid.  Penelitian  ini  akan memfokuskan  dalam  membandikan  PSAK  45  dan  PSAK  109  sebagai  dasar pelaporan keuangan masjid yang paling sesuai digunakan.

## TELAAH LITERATUR

## Akuntansi Masjid
Akuntansi  masjid  adalah  kegiatan  jasa  dalam  tata  buku  dan  pengelolaan transaksi  yang  terjadi  dalam  kegiatan  operasional  masjid.  Tata  buku  atau rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara  sistematis  dalam  bidang  keuangan, berdasarkan  prinsip,  standardisasi,  dan  prosedur  tertentu  untuk  menghasilkan informasi  aktual  di  bidang  keuangan  dalam  organisasi  masjid  yang  melibatkan para  anggota,  umat,  atau  pengikut  agama  di  organisasi  keagamaan  yang bersangkutan (Halim dan Kusufi, 2016). Peran akuntansi akan terlihat jika tempat ibadah atau masjid diposisikan sebagai entitas atau satuan organisasi (Halim dan Kusufi,  2016).  Mengenalkan  akuntansi  pada  organisasi  masjid  berarti  lebih berorientasi  untuk  menumbuhkan  kesadaran  kepada  pengelola  masjid  tentang pentingnya praktik akuntansi dalam pengembangan organisasi masjid (Halim dan Kusufi,  2016).  Akuntansi  dijadikan  pengurus  masjid  sebagai  tools  positif  secara material tetapi distortif bagi teologi Islam (Simanjuntak dan Januarsi, 2011).
Islam sangat erat kaitannya dengan akuntansi, dengan turunnya  Surat  Al-
Baqarah  Ayat  282  dijelaskan  tentang  pencatatan,  pendokumentasian,  saksi  dan utang  secara  mendetail  dalam  surat  itu.  Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  islam mengajarkan  pencatatan  dalam  Islam  itu  signifikansi,  pencatatan  itu  dapat menjadikan  entitas  keagamaan  dapat  bekerja  dengan  baik.Pencatatan  keuangan dalam  suatu  entitas  keagamaan  (Masjid)  dapat  menjadi  ukuran  kinerja  para pengurus  Masjid  atau  Takmir  Masjid  khususnya  yang  diamanahkan  sebagai bendahara  keuangan.Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kerry  Jacob  (2004)  dalam Simanjutak  dan  Januarsih  (2011)  yang  menjelaskan  bahwa  akuntansi  mampu mendorong kerja entitas keagamaan menjadi lebih baik ketika peran akuntansi di maksimalkan di lembaga keagamaan tersebut.

## PSAK 45
Standar yang mengatur dan memebrikan tujuan pelaporan keuangan  pada organisasi nirlaba untuk menyediakan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan terutama penyumbang dana, anggota organisasi, krediturdan pihak lain yang memebrikan sumbangsih kepada organisasi nirlaba. pelaporan keuangan entitas  nirlaba  yang  mudah  dipahami,  memiliki  relevansi,  dan  memiliki  daya banding yang tinggi.
Definisi  dalam  pembatasan  permanen adalah  pembatasan  penggunaan sumber  daya  yang  ditetapkan  oleh  pemberi  sumber  daya  yang  tidak mengharapkan  pembayaran  kembali  agar  sumber  daya  tersebut  dipertahankan secara  permanen,  tetapi  entitas  nirlaba  diizinkan  untuk  menggunakan  sebagian atau  semua  penghasilan  atau  manfaat  ekonomik  lain  yang  berasal  dari  sumber daya tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh  pemberi  sumber  daya  yang  tidak  mengharapkan  pembayaran  kembali  yang menetapkan  agar  sumber  dayatersebut  dipertahankan  sampai  dengan  periode tertentu  atau  sampai  dengan  terpenuhinya  keadaan  tertentu.  Sumber  daya
terikat adalah  sumber  daya  yang  penggunaannya  dibatasi  untuk  tujuan  tertentu oleh  pemberi  sumber  daya  yang  tidak  mengharapkan  pembayaran  kembali. Pembatasan  tersebut  dapat  bersifat  permanen  atau  temporer.  Sumber  daya  tidak terikat adalah  sumber  daya  yang  penggunaannya  tidak  dibatasi  untuk  tujuan tertentu  oleh  pemberi  sumber  daya  yang  tidak  mengharapkan  pembayaran kembali.
Jenis-jenis  Laporan  Keuangan  Entitas  Nirlaba  Unsur-unsur  laporan keuangan  berdasarkan  PSAK  No.  45:  (1)  Laporan  Posisi  Keuangan  Laporan posisi  keuangan  mencakup  entitas  nirlaba  secara  keseluruhan  dan  menyajikan total  aset,  liabilitas,  dan  aset  neto.  (2)  Laporan  Aktivitas  Laporan  aktivitas mencakup  entitas  nirlaba  secara  keseluruhan  dan  menyajikan  perubahan  jumlah aset  neto  selama  suatu  periode.  (3)  Laporan  Arus  Kas  Laporan  arus  kas  harus melaporkan  arus  kas  selama  periode  tertentu  dan  diklasifikasi  menurut  aktivitas operasi,investasi,  dan  pendanaan.  (4)  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  Catatan atas  laporan  keuangan  dapat  berupa:  (a)  Perincian  dari  suatu  perkiraan  yang disajikan,  misalnya  aktiva  tetap.  (b)  Kebijakan  akuntansi  yang  dilakukan, misalnya  metode  penyusutan  serta  tarif  yang  digunakan  untuk  aktiva  tetap lembaga,  metode  pencatatan  piutang  yang  tidak  dapat  ditagih  serta  presentase yang digunakan untuk pencadangannya (IAI 2015).
IAI  (2015)  dalam  PSAK  No.  45  menyatakan  bahwa  “Tujuan  utama Iaporan  keuangan  adalah  menyediakan  informasi  yang  relevan  untuk  memenuhi kepentingan  para  pemberi  sumber  daya  yang  tidak  mengharapkan  pembayaran kembali,  anggota,  kreditor,  dan  pihak  lain  yang  menyediakan  sumber  daya  bagi entitas nirlaba.

## PSAK 109
Ikatan  Akuntan  Indonesia    (IAI)  telah  mengeluarkan  PSAK  109  untuk akuntansi  zakat,  infak/sedekah.  PSAK  109  ini  akan  menyeragamkan  pencatatan pada  lembaga  pengelola  zakat  yang  selama  ini  sebagian  besar  menggunakan PSAK 45 untuk organisasi non laba. Sebelum ada PSAK 109, lembaga pengelola zakat  telah  membuat  laporan  keuangan  tetapi  tidak  ada  keseragaman  antara  satu lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelola zakat yang lain. Hal ini tentu menyulitkan  bagi  berbagai  kalangan  untuk  memahami  maksud  dan  tujuan  dari laporan  keuangan  tersebut.  Laporan  keuangan  seharusnya  informatif  dan  dapat dibandingkan  antara  laporan  keuangan  lembaga  pengelola  zakat  satu  dengan lembaga  pengelola  zakat  yang  lain.  Laporan  keuangan  amil  menurut  PSAK  109 adalah  laporan  posisi  keuangan  (neraca),  laporan  perubahan  dana,  laporan perubahan  aset  kelolaan,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas  laporan  keuangan. Neraca  dan  laporan  penerimaan,  pengeluaran  dan  perubahan  dana  untuk organisasi  zakat,  infak,  dan  sedekah  ini  merupakan  gabungan  dari  dua  dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan  keuangan  yang  menyeluruh  yang  menggambarkan  kondisi  keuangan organisasi  pengelola  zakat.  Dalam  catatan  ini  menjelaskan  mengenai  kebijakan- kebijakan  akuntansi  dan  prosedur  yang  diterapkan  oleh  organisasi  yang bersangkutan  sehingga  diperoleh  angka-angka  dalam  laporan  keuangan  tersebut (IAI 2015).

## Akuntansi Untuk Zakat
(1)  Penerimaan  zakat  diakui  pada  saat  kas  atau  aset  nonkas  diterima  dan diakui  sebagai  penambah  dana  zakat.  Jika  diterima  dalam  bentuk  kas,  diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar  lainnya  sesuai  dengan  PSAK  yang  relevan.  (2)  Jika  muzakki  menentukan mustahik  yang  harus  menerima  penyaluran  zakat  melalui  amil,  maka  aset  zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat  yang  diterima  dan  amil  dapat  menerima  ujrah  atas  kegiatan  penyaluran zakat.  Jika  atas  jasa  tersebut  amil  mendapatkan  ujrah/fee,  maka  diakui  sebagai penambah dana amil. (3) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) Pengurang dana  zakat,  jika  terjadi  tidak  disebabkan  oleh  kelalaian  amil.  Kerugian  dan pengurang  dana  amil,  jika  disebabkan  oleh  kelalaian  amil.  (b)  Zakat  yang disalurkan  kepada  mustahik,  diakui  sebagai  pengurang  dana  zakat  dengan keterangan  sesuai  dengan  kelompok  mustahik  termasuk  jika  disalurkan  kepada Amil, sebesar: a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas,  jurnal  Jumlah  tercatat,  jika  pemberian  dilakukan  dalam  bentuk  aset  nonkas, jurnal    Amil  berhak  mengambil  bagian  dari  zakat  untuk  menutup  biaya operasional  dalam  menjalankan  fungsinya.  b)  Beban  penghimpunan  dan penyaluran  zakat  harus  diambil  dari  porsi  amil.  c)  Zakat  dikatakan  telah disalurkan  kepada  mustahik-non-amil  hanya  bila  telah  diterima  oleh  mustahik- non-amil  tersebut.  d)  Apabila  zakat  disalurkan  melalui  amil  lain,  maka  diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain  tidak  berhak  mengambil  bagian  dari  dana  zakat,  namun  dapat  memperoleh ujrah dari amil sebelumnya, PSAK No. 109 (IAI 2015).
Jenis-jenis  Laporan  Keuangan  Entitas  Nirlaba  Unsur-unsur  laporan keuangan  berdasarkan  PSAK  No.  109:  (1)  Laporan  Posisi  Keuangan  Laporan posisi  keuangan  mencakup  entitas  nirlaba  secara  keseluruhan  dan  menyajikan total  aset,  liabilitas,  dan  aset  neto.  (2)  Laporan  Aktivitas  Laporan  aktivitas mencakup  entitas  nirlaba  secara  keseluruhan  dan  menyajikan  perubahan  jumlah aset  neto  selama  suatu  periode.  (3)  Laporan  Arus  Kas  Laporan  arus  kas  harus melaporkan  arus  kas  selama  periode  tertentu  dan  diklasifikasi  menurut  aktivitas operasi,investasi,  dan  pendanaan.  (4)  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  Catatan atas laporan keuangan (IAI 2015).

## PEMBAHASAN
Perbedaan  perlakuan  akuntansi  PSAK  45  dan  PSAK  109  yang  sangat mendasar  kedua  PSAK  itu  adalah  pada  PSAK  109  adalah  adanya  unsur  syariah sedangkan  pada  PSAK  45  tidak  ada  unsur  syariah,  dikarenakan,  PSAK  109 merupakan  bagian  dari  standar  akuntansi  keuangan  syariah  yang  menerapkan kebijakan  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dalam  semua  transaksi  dan  kegiatan usahanya. (IAI 2015, 4).
Pada dasar PSAK 45 adalah standar atau panduan yang mengatur tentang keuangan untuk organisasi nirlaba pertama kali dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1997. Panduan tersebut adalah Pernyataan Akuntansi
Keuangan  (PSAK)  Nomor  45  Tentang  Pelaporan  Keuangan  Organisasi  Nirlaba. Dan  semua  organisasi  nirlaba  diwajibkan  menggunakan  PSAK  45  pada  tahun 2000.  Dibuatnya  standar  akuntansi  untuk  organisasi  nirlaba  tersebut dilatarbelakangi  oleh  tuntutan  terhadap  transparansi  keuangan  yang  bertujuan untuk  menyeragamkan  penyajian  laporan  keuangan  lembaga  nirlaba  sehingga laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, relevan, andal, dan memiliki daya banding  yang  tinggi.  PSAK  45  mengatur  tentang  format  laporan  keuangan lembaga  nirlaba,  isi  atau  akun-akun  apa saja  yang  ada  di  dalamnya,  pengukuran atau  nilai  akun  yang  perlu  ditampilkan  dan  sebagainya.  (Nainggolan  2012,  1). Pada  perkembangannya,  PSAK  45  pernah  mengalami  beberapa  kali  perubahan, dan  revisi  terbaru  yakni  pada  tahun  2011  PSAK  45  (revisi  2011)  tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba telah disahkan oleh Dewan Standar.
Akuntansi  Keuangan  pada  tanggal  8  April  2011.  Dan  PSAK  45  (revisi 2011)  ini  menggantikan  PSAK  45  tentang  Pelaporan  Keuangan  Entitas  Nirlaba yang  telah  dikeluarkan  pada  23  Desember  2007.  Kerangka  Dasar  Standar Akuntansi  Nirlaba  Kerangka  dasar  standar  akuntansi  nirlaba  merujuk  kepada Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  (KDPPLK). Tujuan laporan keuangan lembaga nirlaba sesuai KDPPLK (IAI 2011, 4-5) ada 3 (tiga)  antara  lain:  (1)  Untuk  menyediakan  informasi  yang  menyangkut  posisi keuangan,  kinerja,  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu  perusahaan  yang bermanfaat bagi sejumlah sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi;  (2)  Untuk  memenuhi  kebutuhan  bersama  sebagian  besar  pemakai.  (3) Untuk  menunjukkan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  manajemen,  atau  sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Asumsi  dasar  akuntansinya  (IAI  2011,  6)  adalah  dasar  akrual  dan  kelangsungan usaha.  Dengan  dasar  akrual,  pengaruh  transaksi  dan  peristiwa  lain  diakui  dan dicatat  dalam  catatan  akuntansi  serta  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  pada periode yang bersangkutan.  Laporan  yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi  kepada  pemakai  tidak  hanya  transaksi  masa  lalu  yang  melibatkan penerimaan  dan  pembayaran  kas  saja,  tetapi  juga  kewajiban  kas  yang  harus dibayar  di  masa  depan,  serta  mempresentasikan  kas  yang  akan  diterima  di  masa depan.  Selanjutnya,  laporan  keuangan  disusun  atas  dasar  asumsi  kelangsungan usaha  perusahaan  dan  akan  melanjutkan  usahanya  di  masa  depan.  Organisasi nirlaba  harus  memiliki  karakteristik  kualitatif,  yakni:  dapat  dipahami,  relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan (IAI 2011, 10).
Standar  akuntansi  zakat  di  Indonesia  (PSAK  109)  mulai  berlaku  paling lambat  1  Januari  2012.  PSAK  109  disahkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi Syariah  -  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (DSAS  –  IAI)  pada  tanggal  6  April  2010. Untuk meminta fatwa, DSAS – IAI menulis surat kepada Dewan Syariah Nasional -  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  pada  4  Mei  2010  yang  kemudian dikeluarkan  fatwa  pada  tanggal  16  Agustus  2011.  Maka  sejak  tanggal  tersebut PSAK  109  dapat  diterapkan.  Didalam  PSAK  tersebut  dijelaskan  bahwa penerapannya  dimulai  1  Januari  2012.  Kerangka  dasar  standar  akuntansi  zakat merujuk  kepada  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan Syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan lembaga zakat sesuai KDPPLKS (Siswantoro  2015,  3)  antara  lain:  (1)  Meningkatkan  kepatuhan  terhadap  prinsip syariah;  (2)  Informasi  aset,  kewajiban,  pendapatan,  dan  beban  yang  tidak  sesuai dengan  prinsip  syariah  bila  ada,  dan  bagaimana  perolehan  serta  penggunaannya;
(3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah  terhadap  amanah;  (4)  Untuk  tujuan  ke  empat,  sudah  tercakup  dalam lembaga  zakat  itu  sendiri,  yakni  fungsi  sosial.  Asumsi  dasar  akuntansinya  (IAI 2013,  8)  sebagai  berikut:  (1)  Dasar  Akrual.  Dalam  hal  ini,  untuk  menghitungan pendapatan  pada  saat  pembagian  hasil  usaha  atau  keuntungan  bruto, menggunakan  dasar  kas.  (2)  Kelangsungan  Usaha.  Sama  halnya  dengan  entitas lain  pada  umumnya,  entitas  syariah  pun  tidak  berkeinginan  untuk  melikuidasi kelangsungan usahanya. Apabila maksud tersebut timbul, maka laporan keuangan harus  disusun  dengan  dasar  yang  berbeda  dan  dasar  yang  digunakan  harus diungkapkan.  Laporan  keuangan  amil  zakat  juga  harus  memenuhi  kriteria  yaitu harus mudah dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

## Rekonstruksi PSAK yang Relevan Untuk Masjid
Perlakuan  akutansi  yang  dapat  diberlakuan  pada  organisasi  nirlaba  yaitu pada PSAK 45 yaitu secara keseluruhan meliputi total asset, total utang dan asset netto.
Laporan  aktivitas  menjelaskan  dan  meliputi  entitas  nirlaba  secara keseluruhan  dan  menyajikan  perubahan  jumlah  aset  neto  selama  suatu  periode. Perubahan  asset  neto  mencerminkan  perubahan  pada  asset  organisasi  nirlaba sebagai  aktivitas  dalam  perusahaan  nirlaba.  Tujuan  dari  lapora  aktivitas  dalam organisasi nirlaba yaitu dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode;  menilai  upaya,  kemampuan,  dan  kesinambungan  entitas  nirlaba  dan memberikan jasa; dan menilai pelaksanaan tanggung jawab.
Laporan Arus Kas memiliki tujuan utama menyajikan informasi mengenai penerimaan  dan  pengeluaran  kas  dalam  suatu  periode.  Laporan  arus  kas  harus menyajikan  arus  kas  selamasatu  periode  yang  diklasifikasikan  menurut  aktivitas operasi,aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup  kas  dari  pendapatan  jasa,  kas  daripenyumbang,  penerimaan  lain-lain dikurangi  dengan  kas  yang  dibayarkan  kepada  karyawan  dan  pembayaran  beban usaha.
Dan  yang  terakhir  dalam  PSAK  45  adalah  Catatan  Atas  Laporan keuangan,  yaitu  bagian  tidak  terpisahkan  dari  laporan  keuangan  itu  sendiri  yang menjelaskan laporan keuangan dari kebijakan akuntansinya. Catatan Atas Laporan Keuangan  terbagi  menjadi  tiga  struktu  yaitu:  (1)  Menyajikan  informasi  tentang dasar  penyusunan  laporan  keuangan  dan  kebijakan  akuntansi  tertentu  yang digunakan. (2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan. (3) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapiinformasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

## Gambar 1 Contoh Laporan Keuangan PSAK 45
Perlakuan  PSAK  pada  masjid juga  bisa  diterapkan  pada  PSAK  109  yaitu standar yang menitik beratkan pada pentingnya pelaporan pada pengelolaan dana zakat, infak,dan sedekah. Laporan posisi keuangan hampir sama dengan PSAK 45 yaitu meliputi total asset, total utang dan asset netto.
Laporan  perubahan  dana  adalah  laporan  yang  menjelaskan  pemasukan dana zakat dan penyalurannya sebagai bahan evaluasi kinerja dari organisasi yang mengelola dana zakat dan pelaksanaan penyaluran dana zakat.

## Gambar 2 Contoh Laporan Keuangan PSAK 109
Seiring  dengan  perkembangannya  masjid  menjelma  menjadi  organisasi yang mengelola banyak dana tidak hanya zakat tetapi dana dari masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Semakin banyak dana yang dikelola masjid semakin berat tantangan  masjid  dalam  mengelola  dana  masyarakat  yang  masuk  maupun  dalam penggunaan  dana  tersebut.  Akuntansi  dengan  PSAK  45  dan  PSAK  109 menjembatani  untuk  takmir  masjid  dalam  melakukan  pelaporan  keuangan  agar tercapai  akuntabilitas  dan  transparansi  masjid.  Tetapi  sisi  kepraktisan  menjadi sangat  penting  karena  banyak  takmir  masjid  yang  belum  paham  terhadap  sisi pelaporan  keuangan  yang  sesuai  kaidah.  Dari  penelitian  pustaka  ini  bisa  ditarik bahwa semakin berkembangannya pengelolaan masjid maka pelaporan akan lebih komprehensif  menggunakan  PSAK  45  karena  dalam  PSAK  45  diatur  semua pelaporan dana tidak hanya dari zakat. Akan tetapi dalam pelaporan penggunaan dana zakat bisa diadopsi menggunakan PSAK 109 sebagai pelaporan terpisah.
Untuk  mewujudkan  akuntabilitas  publik  yang  baik  dan  pengembangan masjid yang lebih besar, akan diperlukan sumber pendanaan yang lebih besar juga sehingga  organisasi  dapat  mempertimbangkan  mencari  sumber  dana  alternatif seperti  bantuan  lembaga  donor  internasional  yang  mensyaratkan  audit  laporan keuangan  lembaga  independen  seperti  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  (Halim 2013, 466). Kondisi tersebut menjadi kebutuhan dan harus diimplementasikan.

## KESIMPULAN
Berdasarakan  pembahasan  diatas  seiring  dengan  perkembangan  masjid yang  mengelola  dana  dari  masyarakat,  maka  PSAK  45  jauh  lebih  komprensif karena pelaporan lebih mencerminkan apa yang terjadi dilapangan karena masjid tidak  hanya  mengelola  dana  zakat  saja  tetapi  juga  mengelola  dana  dari  bantuan
maupun  yang  dikumpulkan  dari  masyarakat.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan penggunaan  PSAK  memang  harus  memperhatikan  sisi  kompleksitas  dan  tidak menyulitkan  takmir  masjid,  karena  pengelola  masjid  masih  banyak  yang  awam dari akuntansi. Dan masjd juga bisa menggunakan PSAK 109 dalam melaporkan penggunaan  dana  zakat  sebagai  bagian  terpisah  dari  pelaporan  dan  diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayub, Moh. E. 1996. Manajemen Masjid . Jakarta: Gema Insani Press. Azwari,  Peny  Cahaya  dan  Ayke  Nuraliati.  2018.  “Rekonstruksi  Perlakuan Akuntansi  Untuk  Entitastempat  Ibadah  (Studi  Perlakuan  Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan PSAK 45 Dan PSAK 109)”. I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance 4 (1), 84-101. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2304.
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Erlangga.
Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Hanafi, Roby. 2015. “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Melalui Pendekatan  Fenomenologi  (Studi  Empiris  pada  Masjid  Nurusy  Syifa’ Surakarta)”. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2011. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan . Jakarta.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2013. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan . Jakarta.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2015. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan . Jakarta.
Rahayu,  Ruci  Arizanda;  Unti  Ludigdo  and  M.  Achsin.  2017.  “Transparency  and Accountability  of  Financial  Report  at  Surabaya  Al  Akbar  National Mosque”. Research Journal of Finance and Accounting 8 (18), 1-6.
Simanjuntak,  D.  A.  dan  Y.  Januarsi  2011.  “Akuntabilitas  dan  Pengelolaan Keuangan di Masjid”. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh.
Siskawati,  Eka;  Ferdawati  dan  Firman  Surya.  2016.  “Pemaknaan  Akuntabilitas Masjid:  Bagaimana  Masjid  Dan  Masyarakat  Saling  Memakmurkan?”. Jurnal Akuntansi Multiparadigma 7 (1), 70-80.
http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006
Yahya, I. 2006. “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah”. Jurnal Sistem Teknik Industri 7 (4).