## Wajah Hukum

## Tinjauan Yuridis Dissenting Opinion terhadap Hakim Anggota Atas Perkara Tindak Pidana Penipuan
M. Jordy Dwipayana 1) , Maharani Nurdin 2)
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jl. H.S. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur.
2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jl. H.S. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur. Correspondence email: mjdp1999@gmail.com, maharaninurdi@gmail.com
Abstrak. Pertemuan  hakim  yang  saling  bertentangan  dalam  menentukan  pilihan  hukum  merupakan  perwujudan  dari keleluasaan  individu  pejabat  yang  ditunjuk  untuk  menemukan  kebenaran  materiil.  Peluang  kehadiran  yang  definitif  bukanlah peluang  yang  tidak  terbatas,  melainkan  peluang  dengan  perasaan  kewajiban  dan  kewajiban.  Kajian  tersebut  menggunakan standardisasi regularisasi strategi yuridis untuk studi di mana eksplorasi hukum semacam ini biasanya disinggung sebagai hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Karena tinjauan ini sepenuhnya bergantung pada pedoman yang disusun, tinjauan ini secara tegas  diidentifikasikan  dengan  perpustakaan  karena  akan  memerlukan  informasi  tambahan  tentang  perpustakaan.  Hukum  acara pidana  (KUHAP)  1981  memutuskan  bahwa  penyelenggaraan  pengadilan  harus  diwakili  oleh  kesepakatan  yang  konsisten  dari individu-individu  dari  para  ajudikator  ketika  kesepakatan  yang  konsisten  itu  tidak  realistis  dan  keputusannya  tergantung  pada sebagian  besar  dengan  berfokus  pada  "yang  paling  produktif"  aturan.  Pasal  182  bait  (6)  KUHAP  juga  menyebutkan  bahwa  itu direkam  dalam  program  pribadi  kumpul-kumpul.  Selain  itu,  dalam  putusan  ini  hasilnya  merupakan  penjabaran  tertentu  antara majelis  hakim  dalam  melihat  apakah  hal  itu  dipandang  sebagai  suatu  proses atau sebagai pelanggaran asas nebis in idem .
Kata Kunci: Analisis Hukum, Dissenting Opinion, Hakim
Abstract. Contradicting judges' gathering in settling on legal choices is the  embodiment of the  appointed authority's individual flexibility to  discover  material truth. A definitive opportunity of presence is, not opportunity unbounded, but  rather opportunity with a feeling of obligation and obligation. The review  USES standardizing  regularizing juridical  strategies for study in  which this kind of lawful exploration is normally alluded to as doctrinal law or library research. Since this review depends entirely on composed guidelines, it is firmly identified with libraries since it would require auxiliary information on the library. The 1981 law on  criminal  occasions  (kuhap)  decided  that  a  court  administering  ought  to  be  represented  by  a  consistent  agreement  of  the individuals from the adjudicators when such consistent agreement was unrealistic and the decision depended on the larger part by focusing on the "most productive" rule. The clarification of 182 stanzas  (6)  kuhap additionally states that it  was recorded in  the private  program  of the get together. Also, in this decision the outcome is a particular translation between the board of judges in seeing whether it is seen as proceeding or as an infringement of asas nebis in idem.

## Keywords: Law Analysis, Dissenting Fingerprints, Judge

## PENDAHULUAN
Ketidaksepakatan  penilaian  majelis  hakim  dalam  menetapkan  pilihan  pengadilan  merupakan  inti  dari keleluasaan individu hakim dalam mengungkap kebenaran materiil. Kesempatan untuk mengkomunikasikan berbagai perspektif tentang suatu kasus  merupakan tanda adanya peluang eksistensial  hakim, yang mungkin merupakan jenis kesempatan  yang  paling  tinggi  dan  mencakup  seluruh  keberadaan  dan  karakter  hakim  yang  tidak  terbatas  pada  satu sudut  pandang.  Peluang  eksistensial  ini  mendorong  hakim  untuk  memahami  kehadiran  hakim  secara  inventif dalam memahami perspektifnya secara mandiri, bebas dan tanpa intersesi dalam menemukan kepastian materiil. 1 Peluang  eksistensial  pada  dasarnya  bukanlah  peluang  yang  tidak  terbatas,  tetapi  peluang  yang  digabungkan dengan perasaan penuh perhatian dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Pasal  28J  ayat  (2) memuat  asas-asas  pokok bahwa:
“Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis. Hal inilah yang menjadi landasan  bagi hakim dalam menerapkan kebebasan personalnya sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab kepada bangsa dan negara dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
1 Sri  Sutatiek, Menyoal  Akuntabilitas  Moral  Hakim  Pidana  Dalam  Memeriksa,  Mengadili  dan  Memutus  Perkara , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 17

## M.  Jordy  Dwipayana  dan  Maharani  Nurdin,  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion  terhadap  Hakim Anggota  Atas  Perkara Tindak Pidana Penipuan
Peluang hakim dalam mengungkap kebenaran materiil dalam keadilan pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari  gagasan  perangkat  hukum  umum  Eropa  daratan  yang  dianut  oleh  Indonesia.  Aturan  mendasar  yang  terkandung dalam  keseluruhan  rangkaian  undang-undang  ini  adalah  bahwa  undang-undang  memperoleh  kekuatan  yang membatasi  karena  merupakan  pedoman  sebagai  undang-undang  yang  diatur  dan  diatur  secara  efisien.  Kebiasaan- kebiasaan  yang  sah  yang  bergantung  pada  kodifikasi  kadang-kadang  dapat  tetap  diputuskan  dari  penetapan  standar- standar  yang  terdapat di tempat-tempat yang  sah bagi perkara-perkara yang diperiksa  dalam mengungkap kebenaran materiil sebagai tujuan  hukum acara pidana.  Dalam pelaksanaan  hukum  acara pidana, dalam beberapa  kasus  sumber hukum sebagai  hukum seringkali sulit dipahami ( slippery term ), tidak jelas kepentingannya ( hazy term ), ambigu dan samar  ( ambiguity ), atau  mengandung  ketidakjelasan  ( uncertainty ).  Terlebih  lagi,  undang-undang  atau  sumber  sah lainnya  yang  menjadi  alasan  pengambilan  keputusan  dalam  menentukan  pilihan  terkadang  bertentangan  dengan konstitusi  (melanggar  hukum)  atau  dapat  menyalahgunakan  kebebasan dasar;  atau  substansinya  bertentangan  dengan kehadiran  pikiran  (walaupun  penilaiannya  baik),  dan  dalam  beberapa  kasus  pengaturan  hukum  tidak  mengatur masalah yang terjadi secara lokal. 2
Kekurangan-kekurangan  dalam  rangkaian  undang-undang  yang  tersusun  secara  keseluruhan  dapat  tetap diputuskan  dari  penetapan  standar-standar  yang  terkandung  dalam  sumber-sumber  yang  sah  dengan  perkara  yang sedang  diperiksa.  Dengan  demikian,  melalui  pedoman  hukum,  hakim  diberi  kesempatan  untuk  melakukan pengungkapan  yang  sah ( rechtsvinding ),  dalam  kondisi  dimana  undang-undang  tidak  jelas  atau  tidak  mewajibkan masalah  yang  terjadi  di  daerah,  dengan  pertimbangan  bahwa  hakim  dilarang  untuk  memberhentikan  perkara  yang diajukan kepadanya dengan alasan UU tidak mengatur masalah ini.
Hukum  dan  ketertiban  benar-benar  menunjukkan  bahwa  suatu  bangsa  berpegang  teguh  pada  pelajaran  dan standar hukum dan ketertiban di mana  hukum dipertahankan sebagai pembantu  dan  penentu  strategi  bantalan  dalam menyelesaikan  standar  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. 3 Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 berbunyi  secara  tegas menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”
Hukum  secara  keseluruhan  adalah  segala  macam  aturan  atau  aturan  dalam  kehidupan  yang  khas,  seluruh perilaku  yang  berlaku  dalam  kehidupan  yang  khas,  yang  dapat  dilaksanakan  dengan  persetujuan. 4 Ketertiban  pada dasarnya  menunjuk  pada  pelaku  yang  substansial,  khususnya  pelaku  pelanggaran  yang  benar-benar  telah  melakukan perbuatan,  dan  juga berorientasi  pada  permintaan  terbuka  agar  tidak  mengalah  pada  perbuatan  yang  salah,  sehingga tidak terjadi pelanggaran. 5
Fokus  hukum  cenderung  bukan  hanya  individu  yang  benar-benar  menyerahkan  tindakan  ilegal  tetapi  juga kegiatan  yang  sah  yang  mungkin  terjadi  dan  perangkat  Negara  untuk  bertindak  sesuai  dengan  undang-undang  dan pedoman  yang  bersangkutan.  Seperangkat  hukum  yang  sangat umum  adalah  jenis  persyaratan  hukum.  Hal  ini diharapkan agar hukum dapat membuat kesepakatan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan bernegara. 6 Untuk menjaga keselarasan kehidupan di arena publik, diperlukan berbagai  macam aturan sebagai aturan untuk menjaga  dan  mengarahkan  hubungan  antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan  populasi  secara  keseluruhan. Seiring  dengan  kemajuan  di  segala  bidang,  hal  itu  menyebabkan  peningkatan  kebutuhan  daerah  di  berbagai  bidang sehingga ada juga hukum dan pedoman yang diandalkan untuk dapat menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan setiap individu yang  unik  dan  mengejutkan.  Apalagi  pada  akhirnya  bisa  membuat  keamanan  dan  kerukunan  di  mata masyarakat.  Namun  demikian,  akhir-akhir  ini  telah  terjadi  berbagai  perubahan  budaya  Indonesia  yang  kemudian dikenal dengan  istilah  kedaruratan  etika. Meningkatnya jumlah pengangguran dan perbuatan salah adalah  kesan dari efek perluasan perbuatan salah ini. 7
Meningkatnya  angka  pengangguran  mempengaruhi  tingkat  bantuan  pemerintah  daerah  setempat.  Kemudian, pada saat itu, dengan tingkat bantuan pemerintah yang rendah, individu- individu tertentu terikat untuk mengabaikan standar atau keputusan hukum yang berlaku. Karena permintaan besar untuk mengatasi masalah kehidupan dan untuk mengikuti  kehidupan,  individu-  individu  tertentu  pada  akhirnya  memutuskan  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan standar dan aturan hukum materiil. 8
2 M.  Yahya  Harahap, Kekuasaan  Mahkamah  Agung  Pemeriksaan  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 91
3 Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara - Perkara Pidana , Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 1
4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 40
5 Ibid ., hlm. 12
6 Ibid ., hlm. 13
7 Ibid ., hlm. 14
8 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri , Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 10

## M.  Jordy  Dwipayana  dan  Maharani  Nurdin,  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion  terhadap  Hakim Anggota  Atas  Perkara Tindak Pidana Penipuan
Salah  satu  jenis  perbuatan  salah  yang  saat  ini  marak  di  ranah  publik  adalah  pemerasan.  Bagi  para  koruptor, kesalahan  penggambaran  tidak  begitu  sulit  dilakukan.  Pemerasan  pada dasarnya  dapat  diselesaikan  dengan  memiliki kemampuan  relasional  yang  hebat  sehingga  seseorang  dapat  membujuk  orang  lain,  baik  melalui  rangkaian kebohongan  atau  kata-kata  yang  dibuat-buat.  Dewasa  ini,  banyak  sekali  demonstrasi  kriminal  yang  menyesatkan dengan  modus  yang  berbeda-beda.  Peningkatan  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  ilmiah  para  pelaku  misrepresentasi semakin liar. Kesalahan pemerasan adalah pelanggaran terhadap harta benda.
Kejahatan  penipuan  diatur  dalam  Buku  II  KUHP  Bab  XXV,  di  mana  kesalahan  pemerasan  dalam  struktur utamanya diarahkan dalam Pasal 378 KUHP yang diatur sebagai berikut :
“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain  secara melawan hukum, dengan memakai  nama  palsu  atau martabat  palsu, dengan  tipu  muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang  lain untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun  menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun. ”
Dalam  pengaturan  Pasal  378  KUHP,  pemerasan  terdiri  dari  unsur-unsur  sasaran  yang  meliputi  barang  siapa (seseorang), menggerakkan orang lain dengan tujuan agar orang lain itu (menyerahkan suatu barang, melakukan suatu kewajiban  memahami,  dan  mengeluarkan  suatu  piutang)  dengan  memanfaatkan  (nama  palsu),  karakteristik  palsu, siasat  dan  serangkaian  ketidakbenaran).  Berikutnya  adalah  komponen  emosional  yang  tergabung  dengan  tujuan membantu diri sendiri atau orang lain secara tidak sah.
Untuk  situasi  yang  saya  alami,  lebih  spesifiknya  situasi  pungli  dalam  Musyawarah  Majelis  Hakim,  ada anggapan yang tidak sepaham mengenai pemahaman aturan hukum Nebis In Idem. Ketua Majelis Hakim dan Anggota Hakim Saya berpendapat bahwa kegiatan berperkara Hasan Basri, S.Sos., Bin Muh. Penggaris adalah proses hukum, sedangkan menurut Hakim Anggota II, Bambang Supriyono, SH. Untuk situasi ini,  secara total persyaratan pedoman nebis in idem telah terpenuhi untuk diterapkan.
Sehubungan dengan  wacana di  atas, maka penulis  akan membahas perihal yang pertama  yaitu analisis hukum dissenting opinion terhadap hakim anggota atas perkara tindak pidana penipuan berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, kemudian yang kedua Faktor-faktor yang bisa membuat dissenting opinion perkara penipuan dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2013/PN.BLK.

## METODE
1. Metode Pendekatan
Strategi  metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  regularisasi  yuridis  dimana  teknik eksplorasi  legitimasi  semacam  ini  biasa  disebut  sebagai  hukum  doktrinal  atau  penelitian  kepustakaan.  Disebut penelitian  hukum  doktrinal  karena  eksplorasi  ini  hanya  terfokus  pada  pedoman-pedoman  yang  tersusun  dengan tujuan  agar  pemeriksaan  ini  lekat  dengan  perpustakaan  karena  akan  memerlukan  informasi  opsional  di perpustakaan. 9 2. Sifat Penelitian
Ide  dari  pemeriksaan  ini  adalah  investigasi  grafis  karena  eksplorasi  ini  diharapkan  dapat  memberikan informasi yang cukup akurat tentang masalah yang diteliti dan membedah informasi yang didapat untuk menjawab masalah tersebut. 10
3. Sumber Data
Tinjauan ini menggambarkan atau menggambarkan informasi yang diperoleh secara normatif dan kemudian digambarkan  untuk  menggambarkan  informasi  yang  dikumpulkan  secara  metodis.  Informasi  yang  digunakan sebagai  sumber  informasi  utama  adalah  sumber  informasi  tambahan,  yaitu  informasi  spesifik  yang  diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan legitimasi esensial dan opsional yang meliputi : a. Materi  sah  yang  esensial  adalah  materi  sah  yang  membatasi  dan  terdiri  dari  standarisasi  aturan  yang mengidentifikasi  dengan  masalah  hukum  yang  ada.  Bahan-bahan  penting  yang sah  yang  digunakan  dicatat sebagai hard copy proposal ini adalah :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.BLK.
b. Bahan Hukum Tambahan adalah bahan sah yang memberikan klarifikasi dari bahan hukum penting seperti buku, buku harian/kertas logika dan situs web.
c. Bahan  Hukum  Tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  tentang  bahan  hukum
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 67
10 Ibid ., hlm. 127

## M.  Jordy  Dwipayana  dan  Maharani  Nurdin,  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion  terhadap  Hakim Anggota  Atas  Perkara Tindak Pidana Penipuan
yang esensial dan bahan tambahan yang sah seperti referensi kata halal dan referensi kata bahasa Indonesia yang sangat besar.
4. Teknik Pengumpulan Data
Tata cara pemilihan informasi dilakukan melalui penelitian kepustakaan, untuk lebih spesifiknya eksplorasi dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka secara pasti disebut informasi tambahan. Informasi tambahan yang digunakan dalam penyusunan eksplorasi ini  diperoleh dari buku-buku  eksklusif atau diperoleh dari perpustakaan, buku  harian/logika  yang  didapat  dari  web-site  dan  pedoman-pedoman  hukum,  dan  untuk  mendapatkan  informasi pendukung dilakukan pertemuan-pertemuan dan pengamatan lapangan ( Field Research ). 11

## 5. Teknik Analisis Data
Pemeriksaan  informasi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  teori  ini  menggunakan  informasi  subjektif. Pemeriksaan  informasi  subjektif  menyiratkan  penggambaran  informasi  berkualitas  sebagai  kalimat  yang  biasa, masuk  akal  secara  konsisten,  tidak  menutupi  dan  berhasil  untuk  bekerja  dengan  terjemahan  informasi  dan pemahaman  tentang  konsekuensi  penyelidikan.  Teknik  investigasi  informasi  subjektif  ini  digunakan  agar  penulis dapat membidik tambahan pada pemahaman  dan pengkajian bahan-bahan  hukum dan  hukum yang sesuai dengan pokok yang menjadi judul penulisan karya ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan  Yuridis  dissenting  opinion  terhadap  hakim  anggota  atas  perkara  tindak  pidana  penipuan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal hukum acara pidana
Perkara  Posisi  saat  ini  Bahwa  Termohon  Hasan  Basri,  S.Sos.,  Bin  Muh.  Raja  pada  bulan  Maret  2009  hingga April  2009  atau  jika  tidak  pada  waktu  tertentu  pada  tahun  2009  di  Jln.  Abd.  Aziz  Kel.  Tanah  Kongkong  Kec. Ujungbulu  Kab.  Bulukumba  atau  mungkin  di  tempat-tempat  tertentu  yang  masih  dikenang  sebagai  lokasi Pengadilan Negeri Bulukumba, “dengan harapan menolong diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan  nama  palsu  atau  kebanggaan  palsu  dengan  bermuka  dua  atau  rangkaian  penyesatan  menggerakkan orang lain untuk memberikan up produk sesuatu kepadanya atau untuk memberikan kewajiban atau diskon kewajiban dikompromikan dalam pemerasan yang tindakan responden diajukan dengan cara-cara sebagai berikut:
Pada titik dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi korban Jumase Bin  H.Caring  bersama dua  kerabat  dan  satu  keponakan,  Sudirman  Bin  H.Caring,  Sumrah  Binti
H. Sadar dan Saenal Bin Basri ditawari lamaran oleh penggugat HASAN BASRI, S.Sos. , Bin MUH. Penguasa untuk meloloskan CPNS tanpa melalui suatu pilihan tergantung pada prasyarat bahwa pemerhati korban (pendamping) harus  merencanakan  uang  tunai  masing-masing  dalam  takaran  Rp.  40.000.000,-  (empat  puluh  juta  rupiah)  dimana uang  tersebut  akan  digunakan  untuk  administrasi  menjadi  pegawai  negeri,  dimana  sistemnya,  angsuran  pokoknya sebesar  Rp.  5.000.000,-  (5.000.000  rupiah)  sebagai  biaya  persiapan  pokok,  setelah  SK  CPNS  diperoleh  oleh  Saksi (pendamping) korban maka pada saat itulah kelebihan angsuran dapat dilakukan. Penggugat HASAN BASRI, S.Sos., Bin  MUH.  Penggaris  mengatakan,  jika  pengamat  korban  (pendamping)  tertarik,  cukup  mendatangi  tempat  Saksi  H. Harmin,  S. Wadah Sanre.  Pada tanggal 10 Maret 2009, pengamat korban dan  kedua  saudaranya mendatangi tempat Saksi  H.  Harmin,  S.  Wadah  Sanre  untuk  menyerahkan  Rp.  (5.000.000  rupiah)  sebagai  underlying  game  plan  untuk CPNS.  Kemudian  pada  saat  itu,  pada  tanggal  27  Maret  2009,  pemerhati  korban  (pendamping)  kembali  dimintakan uang  oleh  penggugat  HASAN  BASRI,  S.Sos.,  Bin  MUH  SULTAN  sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah). Pada  tanggal  31  Maret  2009,  Termohon  HASAN  BASRI,  S.Sos.,  Bin  MUH  SULTAN  meminta  Rp.  10.000.000,- (sepuluh  juta rupiah)  kepada  saksi  korban  (pendamping)  sehingga  takaran  uang  tunai  yang  dikumpulkan  oleh  setiap orang adalah Rp. 25.000.000,- (25 juta rupiah). Kemudian, pada saat itu, pada tanggal 18 April 2009, saksi H. Harmin, S.  Canister  Sanre  mendatangi  rumah  korban  dan  menjelaskan  bahwa  kelebihan  uang  tersebut  harus  dibayarkan mengingat  sekitar  saat  itu  yang  berperkara  adalah  HASAN  BASRI,  S.  .Sos.,  Bin  MUH.  King  berada  di  Jakarta sebelumnya  mengadakan  SK CPNS  yang  bertempat  dengan  pengamat  korban  (pendamping),  maka  pada  tanggal  19 April  2009 pengamat  korban  mendatangi  tempat  saksi  H.  Harmin,  S.  Canister  Sanre  untuk  menyerahkan  Rp. 45.000.000,- (45 juta rupiah) yang merupakan uang tunai atas ketidakhadiran pengamat yang bersangkutan dan kedua kerabatnya. Dimana setiap kali saksi korban (pendamping) berperkara HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. Penggaris. Setelah  penundaan  yang  cukup  lama,  pemerhati  korban  (pendamping)  tidak  mendapatkan  perintah  CPNS  yang dijamin  oleh  penggugat  HASAN  BASRI,  S.Sos.,  Bin  MUH.  Raja,  kemudian,  pada  saat  itu,  pada  26  Juli  2012, pengamat korban (pendamping) sepakat dengan tergugat HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. Raja yang substansinya adalah  Termohon  HASAN  BASRI,  S.Sos.,  Bin  MUH.  Sultan  memiliki  opsi  untuk  mengembalikan  uang  tunai  yang bertempat dengan saksi korban (pendamping) pada hari Senin, 03 September 2012, namun hingga saat ini uang tunai yang  berada  di  tempat  dengan  saksi  korban  (pendamping)  tersebut  belum  juga  dikembalikan  oleh  pihak  korban. berperkara  HASAN  BASRI,  S.Sos.,  Bin  MUH.  Sultan  dan  pemerhati  korban  serta  kedua  kerabatnya  mengalami

## M.  Jordy  Dwipayana  dan  Maharani  Nurdin,  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion  terhadap  Hakim Anggota  Atas  Perkara Tindak Pidana Penipuan
musibah  materil  sebesar  Rp.  120.000.000  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah),  sedangkan  keponakan  pemerhati  korban, Saenal  Bin  Basri,  mengalami  kekurangan  sebesar  Rp.  25.000.000,-  (25  juta  rupiah)  yang  ditunjukkan  dengan  bukti tertulis  yang  dilampirkan  pada  catatan.  Jadi kerugian  lengkap  saksi  korban  (pendamping)  adalah  Rp.  145.000.000,- (seratus  45  juta  rupiah).  Kegiatan  Terdakwa  tersebut  sebagaimana  diatur  dan  tunduk  pada  perbuatan  pidana  dalam Pasal 378 KUHP.
Bahwa berdasarkan  kenyataan  yang terungkap di awal  seperti  yang  tergambar dalam  percakapan  komponen  1 dan  2,  yang  menurut  Majelis  Hakim  tidak  dapat  dipisahkan  dan  membentuk  suatu  kesatuan  tersendiri  dengan komponen ini, terbukti bahwa karena perkataan (rangkaian) kepalsuan telah dibuktikan dalam pembuktian komponen selanjutnya  yang  dirujuk  di atas,  sehingga  menggerakkan  saksi  korban  Jumase  Bin  H.Caring,  saksi  Sudirman  Bin H.Caring,  saksi  Sumrah  Binti  H.  Sadar  dan  saksi  Saenal  Bin  Basri  berbicara  kepada  Basri  Bin  H.  Zainuddin untuk menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  pihak  berperkara  dalam  beberapa  tahap  dengan  jumlah  keseluruhan  Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).
Pemeriksaan  terhadap  kasus  tersebut  di  atas  adalah  bahwa  pengesahan  hukum  merupakan  upaya  untuk mewujudkan  pemikiran  tentang  kesetaraan,  kepastian  hukum  dan  keuntungan  sosial  ke  dalam  dunia  nyata.  Jadi pengesahan  hukum  pada  dasarnya  adalah  rangkaian  pemikiran. Otorisasi  hukum  adalah  metode  yang  terlibat  dengan mengajukan  upaya  untuk  menegakkan  atau  benar-benar  bekerja  standar  hukum  sebagai  pembantu  untuk  penghibur dalam  kemacetan  jam  sibuk  atau  koneksi  yang  sah  dalam  kehidupan  persahabatan  dan  negara.  Implementasi  hukum adalah  suatu  karya  untuk  memahami  pemikiran  dan  gagasan  hukum  yang  diandalkan  oleh  individu  untuk  menjadi kenyataan.  Implementasi  hukum  merupakan  suatu  siklus  yang  mencakup banyak  hal.  Menurut  Satjipto  Rahardjo, pelaksanaan  hukum  pada  dasarnya  adalah  pengesahan  pikiran  atau  gagasan  tentang  pemerataan,  kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lain-lain. Jadi syarat hukum adalah upaya mewujudkan pemikiran dan gagasan tersebut.
Pada dasarnya pelaksanaan hukum mencirikan sifat-sifat atau putusan-putusan yang mengandung keadilan dan kebenaran, pengesahan hukum bukan hanya tugas dari ahli hukum yang dikenal secara tradisional, tetapi merupakan kewajiban setiap orang. Padahal, sebanding dengan hukum publik, otoritas publiklah yang mampu.
Implementasi hukum dipisahkan menjadi dua, lebih spesifiknya:
1. Ditinjau dari sudut subjekya:
Dari  perspektif  luas,  ukuran  persyaratan  hukum  mencakup  semua  subjek  yang  sah  dalam  setiap  hubungan yang sah. Setiap orang yang melakukan pengaturan aturan atau menyelesaikan sesuatu atau tidak mencapai sesuatu tergantung  pada  standar  hukum  yang  relevan,  menyiratkan  bahwa  dia  melakukan  atau  menegakkan  hukum  dan ketertiban.
Dari  sudut  pandang  tipis,  kewenangan  hukum  hanya  dicirikan  sebagai  upaya  otoritas  pelaksana  hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin bahwa hukum dan ketertiban berjalan sebagaimana mestinya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
Dari  perspektif  ekspansif,  otorisasi  undang-undang  yang  menggabungkan  sisi  positif  dari kesetaraan  yang berisi  suara  standar  formal  dan  sisi  positif  dari  kesetaraan  yang  ada  di  arena  publik.  Dari  perspektif  yang  ketat, persyaratan hukum hanya menyangkut pelaksanaan pedoman formal dan tersusun.
Joseph Goldstein membedakan penerapan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:
a. Persyaratan  total,  khususnya  sejauh  mana  otorisasi  hukum  pidana  seperti  yang  didefinisikan  oleh  hukum kesalahan  yang  cukup  besar.  Persyaratan  lengkap  hukum  pidana  adalah  tidak  masuk  akal  mengingat  fakta bahwa  ahli  hukum  sepenuhnya dibatasi  oleh  hukum  teknik  pidana,  yang  mencakup  standar  penangkapan, penahanan, penggeledahan,  penyitaan,  dan  penilaian  pemula.  Lebih  dari  itu,  dapat  dibayangkan  bahwa  hukum pidana yang bermakna itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya, diperlukan suatu pengaduan terlebih dahulu  sebagai  syarat  dakwaan  delik  keberatan  ( klacht  delicten ).  Gelar  terbatas  ini  disinggung  sebagai  ruang tanpa otorisasi.
b. Persyaratan  penuh,  setelah  luasnya  kewenangan  hukum  pidana  dikurangi  dengan  ruang  tidak  adanya implementasi  dalam  persyaratan  hukum,  persyaratan  hukum  diandalkan  untuk  meningkatkan  persyaratan hukum.
c. Persyaratan  aktual,  menurut  Joseph  Goldstein,  otorisasi  penuh  dianggap  bukan  asumsi  yang  masuk  akal, dengan  alasan  bahwa  ada  batasan  seperti  waktu,  staf,  instrumen  analitis,  cadangan,  dll,  yang  semuanya memerlukan kehati-hatian dan sisanya adalah hal yang disebut penerapan asli.
Penilaian  yang  bertentangan  merupakan  landasan  yang  melegitimasi  pembedaan  penilaian  hakim  (minoritas) atas  pilihan  pengadilan.  Penilaian  yang  bertentangan  adalah  penilaian  terhadap  sekurang-kurangnya  seorang  hakim dalam mengatakan sesuatu yang menunjukkan ketidakpuasannya terhadap pilihan sebagian besar hakim dalam majelis hakim  yang  memutuskan  pilihan  dalam  sidang  pengadilan,  penilaian  ini  akan  dikenang  untuk  pilihannya,  namun demikian  pendapat  yang  tidak  setuju  sentimen)  tidak  akan  memulai  tren  yang  membatasi  atau  menjadi  bagian  dari

## M.  Jordy  Dwipayana  dan  Maharani  Nurdin,  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion  terhadap  Hakim Anggota  Atas  Perkara Tindak Pidana Penipuan
penilaian.
Penilaian  yang  bertentangan  itu  sendiri  dimulai  dan  semakin  sering  digunakan  di  negara-  negara  yang berpegang pada keseluruhan rangkaian hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dan  Inggris. Dalam keseluruhan undang-undang  ini,  penilaian  yang  bertentangan  digunakan dalam  hal  ada  perbedaan  penilaian  antara  otoritas  yang ditunjuk  dan  hakim  lain  yang  pilihannya  lebih  besar.  Perspektif  juri  yang  tidak  sama  dengan  pilihan  juga  akan dikaitkan dengan pilihan dan menjadi penilaian yang kontradiktif.
Sejak  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  telah  terjadi pertunjukkan  di  antara  individu-individu  dari  suatu  majelis  hakim  dimana  apabila  dalam  rapat  musyawarah  majelis hakim  tidak  tercapai  kesepakatan,  penilaian  minoritas  memutuskan  yang  berbeda-beda.  dari  efek  samping  dari pertemuan pertimbangan para hakim harus diingat untuk bagian pilihan dan struktur pilihan. yang merupakan bagian yang diperlukan dari pilihan.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa  suatu  pilihan  pengadilan  harus  didasarkan  pada  kesepahaman  yang  konsisten  oleh  individu-individu  dari majelis hakim. umumnya menguntungkan responden. Klarifikasi Pasal 182 ayat (6) KUHAP juga menegaskan bahwa hal itu dicatat dalam risalah rapat kumpul yang bersifat tertutup. Selanjutnya, bila mengacu pada pengaturan KUHAP, maka perbedaan penilaian (langsung) antara individu dari majelis hakim dipandang sebagai suatu hal yang tidak dapat disentuh  dan  berada  di  luar  imajinasi,  sehingga  otonomi  hakim  dalam  hal  pelaksanaan  hukum  acara  pidana  di Indonesia belum sepenuhnya tuntas.
Demikian,  dalam  melihat  kasus-kasus  demonstrasi  kriminal  yang  menyesatkan,  jika  kita  menghubungkannya dengan  hipotesis  pengesahan  undang-undang  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  pasalnya,  khususnya  sejauh  undang- undang.  Dari  perspektif  yang  luas,  persyaratan  hukum  yang  menggabungkan  kualitas  kesetaraan  yang  berisi  suara prinsip-prinsip  formal  dan  kualitas  kesetaraan  yang  ada  di  arena  publik.  Kita  dapat  melihat  bahwa  di  sini  para pelaksana hukum melakukan persyaratan hukum sesuai dengan pedoman formal, untuk situasi ini KUHAP.
Kemudian,  pada  titik  itu,  ditegaskan  oleh  pandangan  Joseph  Goldstein  yang  mengakui  pengesahan  hukum menjadi  3  bagian,  salah  satunya  adalah  pelaksanaan  yang  lengkap,  untuk  lebih  spesifik  sejauh  mana  persyaratan hukum  pidana  seperti  yang  direncanakan  oleh  hukum  yang  berarti  perbuatan  salah.  Implementasi  hukum  pidana secara tuntas tidak terbayangkan karena para ahli hukum sepenuhnya dibatasi oleh hukum acara pidana, yang jika kita kaitkan dengan kasus-kasus penyesatan, Putusan Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.BLK. maka pada saat itu pertimbangan penilaian  tidak  setuju  terhadap  keadaan  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  182  ayat  7  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981, dengan alasan bahwa dalam KUHAP berbagai penilaian tersebut bersifat rahasia dan harus dicatat saja. dalam pengaturan pilihan pengadilan. Pedoman Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
Situasi  penilaian  yang  kontradiktif  adalah  sebagai  undang-undang  untuk  kasus-kasus  perbandingan  yang menjadi  pertanyaan  perbedaan  penilaian,  namun  tidak  dapat  digunakan  sebagai  premis  hukum  hanya  sebagai semacam perspektif, karena mengamati aturan umum hukum umum yang adil. Memahami hukum yang sistematis. 12
Faktor-faktor  yang  bisa  membuat  dissenting  opinion  perkara  penipuan  dalam  Putusan  Nomor 150/Pid.B/2013/PN.BLK
Disampaikan oleh M. Natsir Asnawi, majelis  hakim pada intinya akan melengkapi dua hal dalam pertimbangan majelis, yaitu:
1. Cari  tahu  pihak  mana  yang  menang  dalam  demonstrasi  dan  pertemuan  mana  yang lalai untuk berdemonstrasi. Setiap hakim bagian akan memberikan pandangannya terhadap faktor-faktor nyata yang terungkap di pendahuluan. Setiap hakim akan memantapkan realitas saat ini sebagai pendekatan untuk menetapkan hukumnya.
2. Membangun  hak-hak  yang  sah  dan  hubungan  antara  pertemuan-pertemuan.  Setelah  otoritas  yang  ditunjuk membangun  realitas  saat  ini,  hakim  kemudian,  pada  saat  itu,  mengusulkan  tujuan  yang  dapat  dilakukan  dengan mencari tahu siapa yang memenuhi syarat untuk apa serta mengatur hubungan yang sah antara pertemuan.
Jimly  Ash-Shiddieqy  berpendapat  bahwa  keputusasaan  penilaian  tidak  setuju  hanya  dalam  pilihan  yang mengakui  klaim  / aplikasi. Jika itu diberhentikan atau di  (NO), tidak buruk untuk menumpuk tidak setuju. Penilaian ini harus dimaknai dalam membicarakan pilihan MK (yang konklusif dan membatasi/tidak ada lagi pengobatan yang halal).  Jadi  sebenarnya  kasus  yang  dia  curigai.  Ini  berbeda  ketika  diterapkan  pada  pengadilan  contoh  pertama  dan permintaan  dengan  alasan  bahwa  masih  ada  obat  yang  sah  terhadap  mereka.  Jimly  Ash-shiddiqy  juga  menerima bahwa semua otoritas yang ditunjuk untuk situasi di dewan dapat melakukan penilaian yang bertentangan.
Bagaimanapun  juga,  suatu  pilihan  merupakan  akibat  dari  renungan  dan  ijtihad  ajudikator  terhadap pandangannya  terhadap  kasus a  quo tanpa  hambatan,  lugas  dan  sungguh-sungguh menggunakan  pertimbangan  yang halal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan dalam memutuskan:
12 Ibid ., hlm. 70
M.  Jordy  Dwipayana  dan  Maharani  Nurdin,  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion  terhadap  Hakim Anggota  Atas  Perkara

## Tindak Pidana Penipuan
1. Informasi  kasar,  khususnya  faktor-faktor  yang  terkait  dengan  kebangsaan,  agama, pelatihan kasual, dll.
2. Informasi  instrumental,  faktor  yang  diidentifikasi dengan  pekerjaan  dan  instruksi formal.
3. Faktor alam, ekologi, sosial-sosial  yang mempengaruhi  keberadaan otoritas yang ditunjuk, misalnya iklim otoritas, dll . 13
Apabila dilihat lebih jauh, faktor-faktor tersebut dibagi atas faktor subjektif dan faktor objektif yaitu: 1. Faktor subjektif yaitu:
a. Perilaku  yang  disimpulkan,  disposisi  hakim  tergantung  pada  penggugat  yang diperiksa  dan  diadili  adalah individu yang tidak diragukan lagi tercela dan harus ditolak.
b. Disposisikan  perilaku  yang  penuh  gairah.  Seorang  hakim  yang  dengan  mudah  marah  tidak  akan  sama  dengan gagasan seorang pejabat yang ditunjuk yang tidak benar-benar terganggu. Keputusan dari otoritas yang ditunjuk yang dengan mudah marah dan dendam akan unik dalam kaitannya dengan hakim pasien.
c. Disposisi  kekuatan  praduga,  mentalitas  lain  yang  mempengaruhi  pilihan  adalah  keangkuhan  kekuatan.  Di  sini penguasa  yang  ditunjuk  merasa  dirinya  luar  biasa  dan  cemerlang,  melebihi  individu  lainnya  (Jaksa,  Pembela, apalagi Terdakwa).
d. Pelajaran  dari  seorang  hakim  juga  menarik,  karena  dilihat  dari  semua  hal,  karakter pejabat  yang  ditunjuk  itu tercakup dalam perilaku yang bergantung pada etika hakim itu sendiri, terutama dalam memeriksa dan memilih suatu perkara.
2. Faktor objektif yaitu:
a. Landasan  sosial,  budaya,  agama,  pelatihan  otoritas  yang  ditunjuk  pasti  akan  mempengaruhi  pilihan  seorang hakim. Meskipun tidak langsung, tetapi pada dasarnya berdampak pada hakim dalam menentukan pilihan.
b. Keterampilan  yang  ditunjukkan,  wawasan,  dan  metodologi  yang  dipoles  dari  otoritas  yang  ditunjuk memengaruhi pilihannya. 14
Kemudian pada pilihan nomor: 150/Pid.B/2013/PN.BLK tersebut ada beberapa faktor yang menurut saya dapat membuat penilaian yang kontradiktif antara lain:
1. Dalam Eksepsi:
Menimbang,  bahwa  terhadap  tanggapan  termohon  yang  berkaitan  dengan penjelasan  di  balik  pelanggaran Pasal  74  KUHP  tentang  delik  gerutuan  dan  sedapat  mungkin  untuk  protes,  bahwa  pihak  Kepolisian  mendapat aduan setelah melampaui tenggang waktu yang diperlukan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dan Pelanggaran Pasal 76 KUHP tentang larangan mendokumentasikan suatu perkara untuk kedua kalinya dalam suatu demonstrasi/perkara yang  telah  dipilih  oleh  pengadilan  dengan  kewenangan  super.  kekuasaan  legitimasi  yang  tahan  lama,  untuk penjelasan  yang  sama,  subjek  dan  objek  yang  sama  dan  pengadilan  yang  serupa  (Nebis  In  Idem),  ini  juga  diatur dalam  Pasal  18  ayat  (5)  Undang-Undang  N0.39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  karena diidentikkan dengan mendemonstrasikan  topik penting kasus, seperti yang diungkapkan dalam pilihan sementara, kemudian, pada saat itu, alasan-alasan ini akan dipertimbangkan dalam mendemonstrasikan topik kasus.
2. Dalam Pokok Perkara
Menimbang,  meskipun  untuk  keadaan  ini  termohon  dibawa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  ke  persidangan dengan  dakwaan  yang  diatur  sebaliknya,  Majelis  Hakim  dalam  mempertimbangkan  penuntutan  setelah  melihat kenyataan  yang  terungkap  di  persidangan  dapat  langsung  memilih  dakwaan  mana  yang  dapat  dibuktikan  oleh Penuntut Umum.
Menimbang  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  dakwaan  pidananya  berpendapat  bahwa  perbuatan termohon  telah  memenuhi  unsur  Pasal  378  KUHP  sebagaimana  yang  didakwakan  dalam  Dakwaan  Alternatif Pertama.
Menimbang,  meskipun  setelah  mempertimbangkan  kenyataan-kenyataan yang  ada  dan  bukti-bukti  yang terungkap di awal, Majelis Hakim menilai bahwa penuntutan yang tepat untuk diterapkan dalam situasi ini adalah dakwaan  elektif  utama,  dengan  pertimbangan  seperti  yang  akan  digambarkan  lebih  lanjut  dalam  penggambaran. komponen pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan pemilihan pendahuluan. NS.
Menimbang, meskipun di samping itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kegiatan Terdakwa mengandung  komponen-komponen  sebagaimana  dimaksud  dalam  penuntutan  elektif  utama,  khususnya penyalahgunaan Pasal 378 KUHP yang komponen-komponennya sebagai berikut:
Setiap  individu  dengan  tujuan  untuk  membantu  dirinya  sendiri  atau  orang  lain secara  tidak  sah  dengan menggunakan  nama  palsu  atau  kebanggaan  palsu  melalui  transaksi  ganda  atau  perkembangan  kebohongan; Memotivasi  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu  kepadanya  atau  memberikan  kewajiban  atau  mendiskontokan
13 Ibid .
14 Ibid .

## M.  Jordy  Dwipayana  dan  Maharani  Nurdin,  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion  terhadap  Hakim Anggota  Atas  Perkara Tindak Pidana Penipuan
piutang.
Untuk lebih jelasnya, Majelis Hakim akan menggambarkan komponen- komponen tersebut sebagai berikut, seperti  halnya  mempertimbangkan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  penjelasan  atau  segala  sesuatu  yang terkandung dalam pemberitahuan perlindungan Terdakwa:
Ad.  1.  Barang  siapa  memperhatikan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  komponen  barang  siapa  dalam KUHP  adalah setiap orang atau unsur sah yang melakukan demonstrasi dan kepada siapa dapat dimintakan pertanggungjawaban. Untuk  situasi  ini,  sebelum  pendahuluan, penggugat  bernama  Hasan  Basri  diperkenalkan.  S.Sos  Bin  Muhammad Sultan yang sifatnya keseluruhan tertuang dalam dokumen permulaan perkara dan berita acara penilaian oleh agen, yang  selama  pendahuluan  dapat  tersedia,  dapat  mengikuti  dan  mengikuti  prosedur  pendahuluan  dan  dapat memberikan  reaksi  terhadap  keterangan  para  saksi,  seperti  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  Hakim  dengan baik  dan  mudah  sehingga  tidak  ada  hal-hal  yang  dapat  dipikirkan  untuk  membatalkan  kesalahan  tersebut (dikecualikan dari Pasal 44 KUHP).
Mempertimbangkan  bahwa,  bagaimanapun,  untuk  memutuskan  apakah  yang  dipersalahkan  adalah  subjek demonstrasi  kriminal  untuk  situasi  ini,  masih  penting  untuk  menunjukkan  apakah  termohon  benar-benar  telah melakukan tindak lanjut seperti yang dituduhkan. Dalam hal fakta-fakta benar-benar menegaskan bahwa penggugat melakukan  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  memuaskan  setiap  salah  satu  komponen  pasal  hukum  pidana  yang dipersalahkannya,  maka  pada  saat  itu  komponen “barang  siapa”  telah  puas  bahwa  responden  adalah  pelaku  dari demonstrasi kriminal untuk situasi ini.
Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan  melihat apakah komponen- komponen yang menyertainya telah dipenuhi oleh kegiatan para terdakwa:
Ad. 2. Dengan tujuan untuk secara melawan hukum membantu diri  sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu atau kebanggaan palsu dengan penyesatan atau perkembangan kebohongan;
Mengingat  komponen-komponen  pasal  yang  dituding  di  atas  mengandung  komponen-komponen  yang bersifat  pilihan,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  salah  satu  komponen  dari  komponen  yang  dapat dibuktikan sebelum pemeriksaan pendahuluan.
Menimbang,  bahwa  dalam  pengawasan  Majelis  Hakim  menunjukkan  apakah  kegiatan  Terdakwa  telah memenuhi  komponen-komponen  di  atas  sebagaimana  digambarkan  dalam  hukum  positif.  Pertama-tama,  Majelis akan menggambarkan Definisi "dengan tujuan" dalam komponen selanjutnya ini.  Kata-kata dengan tujuan di sini tidak dapat dipisahkan dari pentingnya OPZET di mana pada  komponen  kedua  telah ditetapkan secara resmi dan setiap  kali  dilihat  dari  rangkaian  pengalaman,  itu  adalah  interpretasi  dari  kata-kata MET  HET  OOGMERK jadi OPZET dalam  komponen  berikutnya  ini.  harus  diuraikan  sebagai  bayaran  sebagai Opzet  als  oogmerk sehingga makna  dari  pelakunya  tidak  boleh  diartikan  secara  kontras  selain  dengan  tujuan  membantu  dirinya  sendiri  atau orang  lain  secara  ilegal,  sebagai  komponen  sadar,  pelaku  mengakui/membutuhkan  manfaat  untuk  dirinya sendiri/orang  lain,  ia  juga  menyadari  bahwa  dia  tidak  memenuhi  syarat  untuk  manfaat  seperti  itu.  Bahwa  yang dimaksud  dengan  kesengajaan  menurut  ingatan  ilustratif  ( Memorie  van  Toelichting )  adalah:  “menginginkan  dan memahami”  peristiwa  suatu  kegiatan  dan  hasil-hasilnya  mengandung  pengertian  bahwa  seseorang  yang mengajukan  suatu  kegiatan  dengan  sengaja  harus  memaknai  dan  memahami  kegiatan  tersebut  serta fungsinya. hasil,  dengan  demikian  harapan  terfokus  pada  suatu  kegiatan.  Berkenaan  dengan  yang  dimaknai:  “Nama  palsu adalah  nama  yang  bukan  semata-mata  nama  pelakunya,  sedangkan  keadaan  palsu  menyatakan  bahwa  ia  berada dalam keadaan  yang tidak benar yang membuat  korban percaya kepadanya. Selanjutnya dengan alasan menerima, maka  pada  saat  itu  korban  memberikan  barang  atau  membuat kewajiban  atau  mengurangi  kewajiban;  Dikatakan dengan  akal  dan  penyesatan  adalah suatu  demonstrasi  yang  bukan  kata-kata  yang  menyesatkan,  sehingga seseorang  dengan  penalaran  yang  khas  dapat  tertipu  olehnya.Mengenai  pentingnya  wacana  palsu,  adalah  sebagai beberapa kata yang salah yang didalangi sedemikian rupa seolah-olah mereka benar.
Mempertimbangkan  bahwa  jika  pengaturan  ini  diidentikkan  dengan  kenyataan  yang  terungkap  sebelum pemeriksaan  pendahuluan,  keterangan  para  pengamat,  sama  seperti  pembuktian  yang  dikuatkan  oleh  keterangan Terdakwa. Terungkap bahwa memang benar pada Maret 2009, saksi Sudirman Bin H.Caring dan saksi H. Harmin, S. Wadah Sanre mengetahui tentang pengakuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa pilihan atau tanpa ujian tergantung  pemberitahuan.  dari  Terdakwa  yang  datang  untuk  meninjau  rumah  H.  Harmin,  S.  Canister  Sanre  di Jalan  ABD  Azis,  Desa  Tanah  Kongkong,  Kecamatan  Ujung  Bulu,  Kabupaten  Bulukumba,  yang  selanjutnya dibedakan korban yaitu Jumase Bin H. Sadar, saksi Sumrah Binti H. Sadar dan Basri Bin H. Zainuddin, kemudian di Mengingat kepercayaan kepada Terdakwa, para pengamat, termasuk pengamat Saenal Bin Basri yang berbicara kepada  Basri  Bin  H.  Zainuddin,  kemudian  pada  saat  itu  memberikan  sejumlah  uang  kepada  penggugat  dalam beberapa tahap. Sedangkan uang tunai yang didapat dari pengamat dikirimkan oleh Tergugat ke salah satu pihak di Jakarta, yaitu I Nyoman Arse, SH., MH., yang mengaku sebagai Direktur Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

## M.  Jordy  Dwipayana  dan  Maharani  Nurdin,  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion  terhadap  Hakim Anggota  Atas  Perkara Tindak Pidana Penipuan
pada Aparatur Sipil Negara Jakarta Pusat. Agency, melalui nomor rekor demi Winarti, Bambang. SR dan Sulastri, meskipun  Tergugat  sudah tidak pernah mengenal I Nyoman  Ass atau Winarti, Bambang.  SR dan  Sulastri. Bahwa selama ini terjadi begitu saja, saksi korban Jumase Bin H. Sadar, saksi Sudirman Bin H. Sadar, saksi Sumrah Binti H.  Sadar  dan  Basri  Bin  H  Zainuddin  tidak  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  CPNS  sebagaimana  dijamin Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tunai pengamat, meskipun fakta bahwa mereka baru- baru ini bersumpah untuk mengembalikannya.
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sah tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah memberikan rangkaian kata-kata khususnya penggambaran kepada saksi korban Jumase Bin H. Sadar, saksi Sudirman Bin H.  Sadar, saksi  Sumrah Binti  H. Sadar dan Basri Bin H Zainuddin bahwa  Pemohon memiliki opsi untuk  meloloskan  pengamat  untuk  menjadi  pegawai  negeri  atau  CPNS  hanya  dengan  membayar  sejumlah  uang tertentu.
Mengingat demikian, Majelis Hakim diarahkan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 1961 tentang pokok-pokok  urusan,  khususnya yang termuat  dalam Bab  II. Tentang pengakuan, pengaturan  dan  pelepasan  perwakilan.  Jadi  telah  dinyatakan  dengan  jelas  bahwa  dalam  pendaftaran  atau kemungkinan  perolehan  pegawai  pemerintah,  ada  interaksi  pilihan  yang  parah  dan  tidak  semata-mata  didasarkan pada akomodasi sejumlah uang. Sebagai tambahan telah ditegaskan oleh saksi TAUFIK RAMLI, S.STP., MM BIN H. RAMLI selaku Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bulukumba.
Menimbang,  meskipun  melihat  hal  tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  Terdakwa  hanya  memberikan gambaran-gambaran palsu dan bermasalah yang membuat orang lain (untuk situasi ini saksi korban dan pengamat berbeda)  mengakui  kenyataan.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  gambar-gambar  ini  belum  terbukti  valid  (hanya perkembangan  kepalsuan).  Hal ini juga  sesuai dengan HR 8 Maret 1926, yang menyatakan: “Ada perkembangan kebohongan,  jika  di  antara  kebohongan  yang  berbeda  ada  hubungan  sedemikian  rupa  dan  satu  kebohongan melengkapi  kebohongan  yang  berbeda  dengan  tujuan  agar  mereka  sama-sama  menghasilkan  suatu kebohongan. gambar palsu seolah-olah itu jelas salah. kenyataan."
Bahwa  perbuatan  para  penggugat  menurut  Majelis  Hakim  dilakukan  secara  melawan  hukum  atau  secara wederrechtelijk  yang  ditunjukkan  oleh  Simons  (Lihat  buku  KUHP  Satochid  Kartanegara,  Kumpulan  Ceramah Bagian  Kesatu)  menjelaskan  bahwa  tidak  sah  adalah  “demonstrasi  yang  menentang  hukum  sebagai  suatu peraturan,  baik  yang  tersusun  maupun  yang  tidak  tertulis”.  Pada  hakekatnya  Van  Hammel,  TJ  Noyon  dan  Hoge Raad mengandung arti bertentangan dengan hak-hak individu orang lain atau perbuatan tanpa hak dan wewenang, mengingat  Tergugat  dalam  penegasannya  sendiri  menyatakan  bahwa  sebagai  salah  satu  sub  bidang  Dinas Pertanian,  Terdakwa  tidak  mempunyai  kewajiban  atau  wewenang  yang  diidentikkan  dengan  pengakuan  CPNS, namun  seolah  -  olah  Tergugat  diyakinkan  akan  kenyataan  meskipun  Terdakwa  tidak  pernah  mengetahui  atau melakukan cross check terhadap kenyataan tersebut data yang menurut Terdakwa berasal dari I Nyoman Ass atau Winarti, Bambang. SR dan juga Sulastri. Sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat, mereka  mempunyai  kekuasaan untuk  mencopot  seseorang  menjadi  pegawai  negeri dan sebenarnya  yang dirujuk oleh Terdakwa tidak memiliki jabatan  tersebut.  Sebagaimana  dinyatakan  majelis  hakim,  kebenaran  yang  halal  ini  memang  hanya  rekayasa  atau perkembangan  kebohongan  dari  Tergugat  sehingga  para  pengamat dibujuk  dan  diberikan  sejumlah  uang  kepada Tergugat.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut,  majelis  hakim  menilai  bahwa  komponen  “Dengan  harapan secara  melawan  hukum  membantu  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  menggunakan  nama  palsu  atau penghormatan palsu dengan tipu muslihat atau perkembangan kepalsuan” telah terpenuhi.
Ad.  3.  Mendorong  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu  kepadanya  atau  memberikan  kewajiban  atau  potongan piutang;
Bahwa arti pindah di sini adalah  untuk mempengaruhi dengan licik sebagai nama palsu atau kondisi palsu, menyesatkan, atau membuat ketidakbenaran, sehingga seseorang terpengaruh dan setuju untuk melakukan sesuatu, seperti menyerahkan produk tertentu, membuat kewajiban atau mengabaikan kewajiban.
Menimbang, sementara melihat kenyataan yang terungkap di pendahuluan seperti yang digambarkan dalam percakapan  komponen  pertama  dan  kedua,  yang  menurut  Majelis  Hakim  tidak  dapat  dipisahkan  dan  membentuk satu kesatuan dengan komponen ini, telah ditunjukkan bahwa karena kata-kata (rangkaian) kebohongan yang telah dibuktikan  dalam  pembuktian  komponen  selanjutnya  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  maka  demikian  korban bergerak saksi Jumase Bin H.Caring, saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Sadar dan saksi Saenal Bin  Basri  menyapa  Basri  Bin  H.  Zainuddin  untuk  menyerahkan  berbagai  uang  kepada  pihak  berperkara  dalam beberapa  tahap  dengan  jumlah  keseluruhan  Rp.  160.000.000  (seratus  enam puluh  juta rupiah)  diserahkan  kepada penggugat.
Mengingat komponen ketiga, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim, telah dibuktikan secara sah dan

## M.  Jordy  Dwipayana  dan  Maharani  Nurdin,  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion  terhadap  Hakim Anggota  Atas  Perkara Tindak Pidana Penipuan
meyakinkan.
Menimbang,  bahwa  karena  unsur-unsur  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum  telah dipenuhi,  maka  dakwaan Penuntut  Umum  telah  dibuktikan  secara  sah  dan  meyakinkan  oleh  undang-undang  bahwa  Terdakwa  telah melakukan tindak pidana yang berlangsung terkendali dan tergantung pada perbuatan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.
Menimbang,  karena  dakwaan  elektif  utama  Penuntut  Umum  telah  dibuktikan  secara  sah  dan  meyakinkan, Majelis tidak akan memikirkan dakwaan elektif kedua.
Menimbang,  bahwa  dengan  terpenuhinya  komponen-komponen  Pasal  378 KUHP,  maka  komponen  utama “barang  siapa”  telah  terlebih  dahulu  dipuaskan  bahwa Terdakwa  adalah  pelaku  tindak  pidana  demonstrasi  untuk keadaan tersebut.
Menimbang,  bahwa  dari  dakwaan  Pasal  378 KUHP  yang  telah  dinyatakan  dapat  dibuktikan,  maka  Majelis Hakim  selanjutnya  akan  mempertimbangkan  reaksi  penggugat  terhadap  penjelasan  di  balik  pelanggaran  Pasal  74 UU  No.  KUHP  mengenai  delik  aduan  dan  sedapat  mungkin  gerutuan,  bahwa  Pakar  Polri  mendapat  keberatan setelah melampaui sedapat mungkin yang dipersyaratkan oleh Pasal 74 ayat dan (2) KUHP.
Menimbang,  bahwa  pada  umumnya  Pasal  74  KUHP  merupakan  hal  yang  esensial  bagi  KUHP  Bab  VI tentang  “Menanamkan  dan  mencabut  keberatan  dalam  perkara  pidana  yang  harus  diajukan  atas  pengaduan”. Sementara  delik  gerutuan  dicirikan  sebagai  jenis  kesalahan  tertentu  yang  harus  diajukan  atas  permintaan  atau keluhan  individu  yang  menjadi  sasaran  terjadinya  kriminal.  Sedangkan  secara  terbatas,  delik  protes dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu delik langsung menggerutu dan delik keberatan relatif. Pasal 378 KUHP tersebut dikecualikan dari  kelompok delik langsung menggerutu, namun diingat untuk rumpun delik protes secara keseluruhan berpedoman pada prasyarat bahwa pelakunya adalah kerabat korban dalam perbuatannya.
Menimbang,  bahwa  selama  tidak  ada  bukti  dan  kenyataan  adanya  hubungan  kekeluargaan  antara  yang berperkara sebagai pelaku suatu perbuatan salah dan pemerhati orang yang bersangkutan, maka untuk keadaan ini digunakan  Pasal  378  KUHP.  KUHP  tidak  memenuhi  model  sebagai  delik  aduan,  maka  penggunaan  Pasal  74 KUHP sebagai alasan yang dikemukakan oleh termohon tidak tepat, maka alasan tersebut dinyatakan gugur.
Menimbang,  bahwa  dari  dakwaan  Pasal  378  KUHP  yang  telah  diproklamirkan,  maka  Majelis  Hakim selanjutnya  akan  mempertimbangkan  tanggapan  termohon  terhadap  pelanggaran  Pasal  76  KUHP  tentang pelarangan  mendokumentasikan  suatu  perkara  untuk  kedua  kalinya  dalam  suatu demonstrasi/perkara  yang  telah dipilih oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan legitimasi yang sangat kuat, karena subjek dan objek yang sama dan pengadilan  yang  serupa  (Nebis  In  Idem),  hal  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (5)  UU  No. Pemberantasan perkara ini penting bagi penyidik korban yang telah merinci kejadian serupa kepada penyidik Polri karena adanya pengaturan  CPNS  tahun  2009 dimana  perkara  tersebut  mempunyai  kekuatan  legitimasi  super  tahan  lama,  bahwa standar  yang  diterapkan  dalam  hukum  pidana  dititikberatkan  pada  kegiatan,  bukan  dilihat  secara  perorangan, bahwa  kenyataan  dan  bukti  yang  ada  sekarang  yang  dijadikan  alasan  permintaan  penyidik  telah  b  een  diwakili  a dipilih oleh pengadilan serupa pada tahun 2010.
Menimbang, bahwa Pasal 76 KUHP menyatakan bahwa “(1) Kecuali dalam hal  pilihan  hakim  dalam  hal apapun  dapat  diulang  kembali,  seseorang  tidak  dapat didakwa dua kali karena suatu demonstrasi yang dilakukan oleh  penguasa  yang  ditunjuk  Indonesia  terhadapnya.  dengan  suatu  pilihan  akhir.Dalam  perasaan  pejabat  yang ditunjuk  Indonesia,  termasuk  hakim  dari  pengadilan  independen  dan  standar,  di  tempat-tempat  yang  memiliki pengadilan tersebut.(2) Jika kesimpulan resmi datang dari hakim lain, maka, pada saat itu, terhadap orang itu dan sehubungan dengan kesalahan tersebut, tidak ada dakwaan yang dapat diajukan karena:
a. Pilihan sebagai pembenaran dari tuntutan atau pemutusan dari tuntutan;
b. Pilihannya  adalah  sebagai  hukuman  dan  telah  dijalani  seluruhnya  atau telah  dibebaskan  atau  kedudukannya menjadi batal karena telah lewat.
Menimbang,  bahwa  tergantung  dari  alasan  penggugat  dan  penggambaran  Pasal  76  KUHP,  Majelis  Hakim menilai  penting  untuk  terlebih  dahulu  menggambarkan  hubungan  antara  keadaan  umum  dengan  cara  terjadinya tindak pidana yang dituntut dilakukan oleh termohon dalam perkara pokok  yang mempunyai kekuatan legitimasi super  tahan  lama  yang  hukumannya  telah  dijalani.  oleh  termohon  sekarang,  dengan  peristiwa  pidana  yang didakwakan dalam kasus berikutnya.
Dengan  demikian,  seperti  yang  saya  lihat,  faktor  sebenarnya  yang  dapat  membuat  penilaian  yang kontradiktif  pada  kasus  pungli  dalam  Putusan  Nomor  150/Pid.B/2013/PN.BLK  bukanlah  penggunaan  pasal  378 untuk  situasi,  tetapi  karena penilaian  tidak  setuju  Hakim  Anggota  II.  Untuk  situasi  ini,  melihat  Eksepsi  hanya sebagai  gambaran  dalam  Perkara  Pokok  yang  berbicara  tentang  pedoman  Pasal  76  KUHP,  khususnya  tentang aturan  (nebis  in  idem)  sehingga  menjadi  faktor  bagi Anggota  Hakim.  II  untuk  mengarahkan  penilaian  yang bertentangan, dengan alasan bahwa sesuai dengan otoritas yang  ditunjuk, kebutuhan agregat untuk standar nebis in
M.  Jordy  Dwipayana  dan  Maharani  Nurdin,  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion  terhadap  Hakim Anggota  Atas  Perkara

## Tindak Pidana Penipuan
idem untuk situasi ini telah terpenuhi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan yaitu:
1. Penilaian yang bertentangan merupakan landasan yang melegitimasi  pembedaan penilaian hakim (minoritas) atas pilihan pengadilan. Dalam keseluruhan undang-undang ini, penilaian yang bertentangan digunakan dalam hal  ada perbedaan penilaian antara otoritas yang ditunjuk dan hakim lain yang pilihannya lebih besar. Perspektif juri yang tidak  sama  dengan  pilihan  juga  akan  dikaitkan  dengan  pilihan  dan  menjadi  penilaian  yang kontradiktif.  Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 perihal Kekuasaan Kehakiman, telah terjadi pertunjukkan di antara individu-individu dari  suatu majelis hakim dimana  apabila dalam  rapat musyawarah majelis  hakim tidak  tercapai kesepakatan, penilaian minoritas memutuskan yang berbeda-beda dari efek samping dari pertemuan pertimbangan para hakim harus diingat  untuk bagian pilihan  dan struktur  pilihan. yang merupakan bagian yang diperlukan dari pilihan.
2. Bahwa  faktor  yang  bisa  membuat dissenting  opinion perkara  penipuan  dalam  Putusan  Nomor 150/Pid.B/2013/PN.BLK  adalah  bukan  terletak  pada  penerapan  pasal  378  dalam  perkara  tersebut,  akan  tetapi karena Hakim Anggota II yang dissenting opinion dalam hal ini melihat Eksepsi juga uraian dalam Pokok Perkara yang membahas mengeni aturan pasal 76 KUHP yaitu mengenai asas (nebis in idem) sehingga menjadi faktor bagi Hakim
Anggota II melakukan dissenting opinion , karena menurut hakim tersebut syarat-syarat kumulatif azas nebis in idem dalam perkara ini telah terpenuhi.  Pertimbangan hakim anggota atas perkara penipuan yang menjadi dissenting opinion  dalam  Putusan  Nomor  150/Pid.B/2013/PN.BLK  sebagaimana  dapat  dilihat  berdasarkan  fakta-fakta persidangan dan bukti  yang  ada dalam perkara pidana penipuan tersebut yang menjadi  pertimbangan hakim anggota sehingga mengakibatkan  adanya disseting  opinion  adalah  karenan  adanya perbedaan penafsiran  azas  hukum Nebis in idem dan hak keperdataan para saksi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  PT.Citra  Aditya  Bakti, 2004. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakata: Rineka Cipta, 2008 Bagir Manan, Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia , Jakarta: Varia Peradilan Majalah Hukum, 2006 Bambang  Sugono, Metodelogi Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997  Darmoko  Yuti  Witanto  dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara - Perkara Pidana , Bandung: Alfabeta, 2013 Dellyana,  Shant, Konsep  Penegakan  Hukum .  Yogyakarta:  Liberty,  1988  Leden  Marpaung, Asas-Teori-Prsktik Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 M. Holyone N Singadimeja, Oci Senjaya, Margo Hadi Pura, 2019, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta Selatan: Adhi Sarana Nusantara M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta: UII Press, 2014
M.  Yahya  Harahap, Kekuasaan  Mahkamah  Agung  Pemeriksaan  Kasasi  dan  Peninjauan Kembali  Perkara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Mukti Arto, Praktek  Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 Peter De Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Coomon Law, Civil Law dan Socialist Law , Bandung: Nusa Media , 2010 Pontang  Moerad  B.M, Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan  Dalam  Perkara Pidana ,  Bandung:  P.T Alumni, 2005 R. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta: Rajawali Pres Roeslan  Saleh, Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Bina  Aksara, 1983
Soedjono  Dirdjosisworo, Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Gelagat  Kriminalitas  Masyarakat Pasca  Industri ,  Jakarta: Sinar Grafika, 1991 Sri  Sutatiek, Menyoal  Akuntabilitas  Moral  Hakim  Pidana  Dalam  Memeriksa,  Mengadili  dan Memutus  Perkara , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum ,  Yogyakarta:  Liberty,  2007  Teguh  Prasetyo, Hukum  pidana, Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2015 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , Bandung: Reffika Aditama, 2003
M.  Jordy  Dwipayana  dan  Maharani  Nurdin,  Tinjauan  Yuridis  Dissenting  Opinion  terhadap  Hakim Anggota  Atas  Perkara

## Tindak Pidana Penipuan

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Putusan Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.BLK.

## Internet
http://pn-pasangkayu.go.id/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata- mantan-hakim-agung http://www.negarahukum.com/hukum/dissenting-opinion.html