## Pengalihan  Kewenangan  Perizinan  Usaha  Pertambangan  dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi
Jailani 1 , Siti Fatimah 2 1 2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
jailanisyamsudin@gmail.com

## Abstrak
Adanya revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  tentang  Mineral  dan  Batubara  (Minerba)  merupakan  babak  baru  pengaturan pertambangan  di  Indonesia,  khususnya  kewenangan  perizinan  usaha  pertambangan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  pengalihan  kewenangan  perizinan  usaha pertambangan  mineral  dan  batubara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2020 tentang Mineral dan Batubara, dan implikasinya pada penyelenggaraan desentralisasi.  Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat deskriptif-analitis  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis-normatif.  Teknik pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  melalui  penelusuran  dan  telaah  bahan  hukum, seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  dokumen  peraturan  perundang-undangan,  dan  sebagainya, kemudian  dianalisis  dengan  analisis  kualitatif.  Pada  hasil  penelitian  munjukan  bahwa penguasaan pertambangan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,  sedangkan Pemerintah Daerah  hanya  memiliki  kewenangan  yang  bersifat  delegatif  dalam  perizinan  usaha pertambangan  mineral  dan  batubara,  yakni  delegasi  kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat Kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi.  Selain  itu,  juga  berimplikasi  pada  semakin  lemahnya penyelenggaraan  desentralisasi  di  Indonesia,  karena  perubahan  pengaturan  dalam  UU Minerba yang hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat menjadikan perizinan usaha pertambangan tersentral menjadi penguasaan Pemerintah Pusat.
Keywords: Pengalihan Kewenangan Perizinan, Perizinan Usaha, Undang – Undang Mineral Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2747-1667 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2020  sebagai  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batubara  (Minerba)  merupakan  babak  baru pengaturan  pertambangan  di  Indonesia,  khususnya  kewenangan  perizinan  usaha pertambangan. Melalui Undang-Undang Minerba yang baru, kewenangan hanya tersentral menjadi kewenangan Pusat. Pasal 4 ayat (2) mengatur b ahwa “ penguasaan pertambangan mineral  dan  batubara  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Pusat” (Lihat  Pasal  4  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Mineral  dan  Batubara).  Sedangkan sebelumnya,  penguasaan  mineral  dan  batubara  juga  diselenggarakan  oleh  Pemerintah Daerah.
Sentralisasi dilatarbelakangi oleh adanya kendala perizinan usaha pertambangan di Daerah,  dan  merupakan  persoalan  yang  harus  segera  diselesaikan  demi  pengelolaan pertambangan  yang  lebih  baik  (Al-Farisi,  2021  :  23).  Dalam  naskah  akademik  Undang- Undang Nomor 3 tahun 2020, hingga akhir tahun 2014 dari kurang lebih 8000 IUP yang

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
dikeluarkan  daerah,  terdapat  lebih  dari  separuh  yang  bermasalah  atau  belum clean  and clear  (CnC), sehingga  menjadi  dasar  Pemerintah  melakukan  pengalihan  kewenangan perizinan bidang mineral dan batubara (DPR RI, 2018 : 55).
Disisi  lain,  pengalihan  kewenangan  mengabaikan  adanya  otonomi  daerah  sebagai manifestasi  keinginan  daerah  dalam  mengatur  dan  mengaktualisasikan  potensi  daerah secara  maksimal  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  daerah.  Selain  itu,  juga berimplikasi pada hilangnya pendapatan daerah dari perizinan usaha pertambangan, serta semakin lemahnya peran daerah dalam melakukan pengawasan (Monteiro, 2016 : 1).
Berdasarkan hasil riset Tri Suhendra Arbani dkk, pengalihan kewenangan penerbitan izin  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  efisiensi  sistem  perizinan  pertambangan.  Namun, minimnya kewenangan daerah sebagai tuan rumah dalam pengawasan berimplikasi pada tidak  intensifnya  pemantauan,  pembinaan,  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan pertambangan (Arbani dkk, 2022).
Pengalihan  kewenangan  menyebabkan  hilangnya  kewenangan  atributif  daerah dalam  perizinan  pertambangan  (Wulandari  dan  Fahrozi,  2021).  Sentralisasi  perizinan pertambangan bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Puri  dan  Astriyani,  2022).  Terdapat  pro  dan  kontra  dalam  masyarakat,  pihak  pro menganggap pembaruan ini lebih jelas dan sesuai. Sedangkan pihak kontra menganggap regulasi baru minerba hanya mengakomodir kepentingan pemilik modal utama, sehingga perlu  dikritik.  Selain  itu,  pembentukannya  terlalu  kilat  dan  minim  partisipasi  publik  (Al Idrus, 2022).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan UU Nomor 3  tahun  2020  tentang  Mineral  dan  Batubara,  dan  implikasinya  pada  penyelenggaraan desentralisasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  studi  kepustakaan  ( Library Research ).  Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2017 : 3). Data- data atau bahan-bahan yang dibutuhkan berupa buku, ensiklopedi, jurnal,  kamus, dokumen peraturan perundangan , dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian (Nursapia, 2014 : 68). Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis, yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang relevan dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini yaitu  pendekatan yuridis-normatif. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti  (Mahmud,  2011  :  35). Pendekatan yuridis normatif mengacu  pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sunggono, 2003 : 87). Pendekatan ini digunakan atas pertimbangan bahwa titik  tolak  dalam  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  implikasi  pengalihan  kewenangan perizinan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara  dalam  Undang-Undang  Minerba terhadap penyelenggaraan desentralisasi.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dalam mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder (Sugiyono, 2011 : 247).  Dengan  tekhnik  studi  kepustakaan,  pengumpulan  data  akan  dilakukan  melalui penelusuran  dan  telaah  bahan  hukum,  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  dokumen  peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Sumber Primer. Sumber  data  primer  pada  penelitian  ini  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan, seperti  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Minerba,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55  tahun  2022  tentang  Pendelegasian  Pemberian  Perizinan  Berusaha  di  Bidang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  dan  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Republik  Indonesia  Nomor  16  tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan  Batubara,  serta  Surat  Edaran  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/ 2022 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  55 Tahun  2022. Kedua, Sumber  Sekunder,  yaitu  diperoleh  dari  buku-buku,  jurnal,  maupun artikel ilmiah lainnya.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga  memudahkan  interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Ishaq, 2017 : 73). Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, dengan menggunakan tekhnik analisis kualitatif, peneliti berusaha untuk menganalisis secara induktif, yaitu medote yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan UU Minerba. Suatu  perubahan  paling  nyata  dalam  UU  Minerba  ialah  adanya  pengalihan kewenangan  dalam  pengaturan  industri  pertambangan.  UU  Nomor  3  tahun  2020  telah menghapus  dan/atau  mengubah  beberapa  pasal  yang  memberikan  kewewenangan Pemerintahan  Daerah  untuk  memberikan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP).  Pengalihan kewenangan ini dapat dilihat pada perubahan Pasal 4, dan dihapuskannya a Pasal 7, Pasal 8 i dan Pasal 37 UU u Minerba sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pada  pasal  4  ayat  (1),  Mineral  dan  Batubara  merupakan  SDA  yang  tidak  bisa diperbaharui  adalah  merupakan  aset  nasional  dengan  penguasaan  dari  negara  untuk semaksimalnya  guna  kemakmuran  masyarakat.  Kemudian  pada  pasal  4  ayat  (2)  diatur bahwa  penguasaan  mineral  dan  batu  bara  diselenggarakn  oleh  pemerintah  pusat. Ketentuan  Pasal  7  serta  Pasal  8  terkait  wewenang  pemerintahan  kabupaten  atau  kota maupun provinsi untuk mengelola pertambangan Mieneral dan n Batubara telah dihapus. Serta ketentuan n Pasal 37 yang mengatur megenai pemberian IUP oleh pemerintah daerah juga dihapus.
Apabila  pengelolaan  mineral  dan  batubara  dilakukan  bersama  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akan meminimalisir monopoli pengelolaan tambang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Namun, dalam praktiknya di lapangan seringkali terdapat hambatan, seperti birokratisasi perizinan yang panjang, adanya pungli oleh oknum sampai tumpang tindih kebijakan antar sektor terkait (Riqiey dan Zainulla, 2022 : 58).
Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang secara jarak lebih  dekat  dengan  perusahaan  Minerba,  lebih  mudah  untuk  melakukan  pengawasan terhadap kegiatan usaha Minerba tersebut (Arinanda dan Aminah, 2021 : 174). Selain itu, sebagian  besar  masyarakat  menilai  bahwa  kewenangan  pemerintah  pusat  dalam memberikan  izin  pertambangan  akan  kental  dengan  konflik  kepentingan  ( conflict  of interest ).  Benturan  kepentingan  dari  pihak  yang  berkuasa  dikhawatirkan  merusak  iklim investasi pertambangan, dan merugikan masyarakat (Akbar dkk, 2021 : 257) .
Namun, menarik jika dilihat ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020, bahwa “Pemerintah  Pusat  dapat  mendelegasikan  kewenangan  pemberian  Peri zinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”. Pasal  ini  mengisaratkan  tetap dilibatkannya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dalam  penerbitan  izin  pertambangan  (Pusat Studi  Hukum  Energi  dan  Pertambangan,  2023).  Artinya  masih  ada  kewenangan  yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan walaupun kewenangannya bersifat delegasi, dan bentuk izinnya terbatas  (Fahrozi, 2021 : 2001).
Menurut H.D van Wijk/Willem Koninenbelt sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan HR,  delegasi  merupakan  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  dari  satu  organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Tanggung jawab dan tanggung gugat yang  dimiliki  oleh  delegans  beralih  kepada  delegataris,  sehingga  delegans  tidak  dapat menggunakan kewenangan tersebut kecuali ada pencabutan dengan berpegang pada asas contarius actus (HR, 2016 : 104).
Adapun  ciri-ciri  delegasi  menurut  J.B.J.M.  Ten  Berge  sebagaimana  dikutip  oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut (HR, 2016 : 104-107):
1. Delegasi  harus  definitif,  yang  artinya  delegans  tidak  dapat  menggunakan  sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi  harus  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang  undangan,  artinya delegasi  hanya  dimungkinkan  kalau  ada  ketentuan  untuk  itu  dalam  peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi  tidak  kepada  bawahan,  artinya  dalam  hubungan  hierarki  kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban  memberikan  keterangan  (penjelasan),  artinya  delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan  kebijakan  ( beliedsrege ),  artinya  delegans memberikan  instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2022 tentang  Pendelegasian  Pemberian  Perizinan  Berusaha  di  Bidang  Pertambangan  Mineral dan Batubara, mengatur bahwa pendelegasian meliputi tiga hal, yaitu:
a. Pemberian, yang meliputi pemberian  sertifikat standar, dan izin
b. Pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan
c. Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan Pada kewewenangan delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya, sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi telah  beralih  kepada  penerima  delegasi  (delegataris)  (Alamsyah  dkk  :  24).  Kewenangan delegasi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  tersebut,  tentu  jauh  berbeda  dengan  UU  Minerba sebelumnya  yang  memberikan  kewenangan  atributif  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam pengaturan usaha pertambangan. Dalam kewenangan atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan  wewenang  baru  atau  memperluas  wewenang  yang  sudah  ada,  dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada  pada  penerima  wewenang  ( atributaris ),  berbeda  dengan  kewenangan  delegasi (Kusriyah, 2019 : 27).
Pendelegasian  Kewenangan  Dalam  Perizinan  Usaha  Pertambangan  kepada Pemerintah Daerah Provinsi Perspektif Desentralisasi
Desentralisasi pada hakikatnya merupakan metode atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan (Monteiro, 2016 : 7). Menurut RDH Koesemahatmaja, desentralisasi adalah staatkundige  decentralisatie (desentralisasi  ketatanegaraan),  atau  dikenal  dengan desentralisasi  politik,  bukan ambtelijk  decentralisatie (desentralisasi  administratif  atau jabatan) sebagaimana dekonsentrasi (Kusriyah, 2019 : 19).
Desentralisasi  ketatanegaraan  terdiri  atas:  1)  Desentralisasi  teritorial  yang merupakan pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing, dan 2) Desentralisasi fungsional yang merupakan pelimpahan kekuasaan untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  tertentu.  Desentralisasi  fungsional
dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu dapat diselenggarakan oleh golongan- golongan  yang  bersangukatan  sendiri.  Bagir  Manan  Menjelaskan  bahwa  desentralisasi teritorial menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah/daerah.
Sedangkan  dekonsentrasi  merupakan  transfer  tugas-tugas  dan  fungsi-fungsi administrasi  Pemerintahan  Pusat  kepada  unit  lokal  administrasinya.  Dekonsentrasi merupakan  penugasan  program-program  nasional  ke  cabang  pemerintahan  yang  lebih rendah  (Silalahi  dan  Syafri,  2015  :  95).  Hal  ini  selaras  sebagaimana  menurut  RDH Koesoemahatmadja,  dekonsentrasi  merupakan  pelimpahan  wewenang  dari  alat perlengkapan  negara  tingkatan  lebih  atas  kepada  bawahannya  guna  melancarkan pekerjaan  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan,  misalnya  pelimpahan  kekuasaan Menteri  kepada  Gubernur  (Kusriyah,  2019  :  26).  Artinya,  dekonsentrasi  masih  dalam kerangka sentralisasi.
Perubahan  pengaturan  dalam  UU  Minerba  yang  hanya  memberikan  kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat secara tidak langsung menunjukan sistem pemerintahan yang sentralistik, dan jelas berlawanan dengan pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagai norma dasar semangat otonomi daerah  dalam  berbagai  bidang,  salah  satu  diantaranya  yaitu  pengelolaan  pertambangan mineral dan batubara. Sehingga “hak menguasai negara” tidak hanya berada pada pundak Pusat,  melainkan  juga  menjadi  kewajiban  Daerah,  dan  tentunya  berdasarkan  klasifikasi urusan  wajib  dan  pilihan  yang  dibebankan sebagaimana  diatur dalam UU  Pemerintahan Daerah (Alfredo, 2020 : 324).
Dalam UU Pemerintahan Daerah, bidang energi dan sumber daya mineral merupakan jenis  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  bersifat  urusan  pemerintahan  pilihan  (Lihat Pasal  12  Ayat  (3)).  Urusan  pemerintahan  konkuren  adalah  urusan  pemerintahan  yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lihat Pasal 9 Ayat (3)). Urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional (Lihat Pasal 13 Ayat (1)),
Pengaturan  perizinan  usaha  pertambangan  dalam  pembaharuan  UU  Minerba bertujuan  untuk  memperbaiki  kebijakan  dan  tata  kelola  pertambangan  Mineral  dan Batubara, seperti meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang seringkali diterbitkan  semaunya,  langkah  antisipasi  kerusakan  alam,  dan  diharapkan  dapat memudahkan  pengawasan  dari  Pusat  atas  pemanfaatan  sumber  daya  alam di  subsektor Mineral  dan  Batubara  (Syahadat  dkk,  2018  :  68).  Namun  kewenangan  yang  diberikan kepada Pemerintah  Daerah Provinsi berbentuk delegasi, yang notabenenya kewenangan tersebut tergolong sentralistik. Karena sesungguhnya yang memiliki kewenangan tersebut adalah Pemerintah Pusat.
Sentralisasi yang dilakukan memang merupakan bentuk penyederhanaan perizinan usaha  pertambangan,  namun  berpotensi  makin  banyaknya  kerusakan  lingkungan  yang akibat aktivitas pertambangan (Arinanda dan Aminar, 2021 : 174). Minimnya kewenangan Pemerintah  Daerah  akan  berimplikasi  pula  pada  menurunnya  efektifitas  dan  efisiensi keterlibatan  Pemerintah  Daerah  dalam  pengaturan  perizinan  dan  pengawasan pertambangan  mineral  dan  batubara,  terlebih  kewenangan  hanya  didelegasikan  pada Pemerintah  Daerah  Provinsi,  sedangkan  Kabupaten/Kota  tidak  diberikan  delegasi kewenangan.
Titik tolak optimalisasi penyelenggaraan desentralisasi terdapat pada Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota.  Sebagaimana  menurut  Mohammad  Hatta,  sebaik-baiknya  titik berat penyelenggaraan otonomi daerah itu diletakkan pada Kabupaten (Hatta, 2014 : 71). Dalam  penyelenggaraan  asas  desentralisasi,  pengaturan  kewenangan  perizinan  usaha pertambangan perlu dikembalikan sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam UU Nomor 4 tahun 2009 yang memberikan kewenangan secara atributif kepada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalihan kewenangan  perizinan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara  dalam  UU  Nomor  3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, melalui sistem pendelegasian kewenangan dari Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  menimbulkan  adanya  perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang semula bersifat atributif menjadi kewenangan  yang  bersifat  delegatif,  sehingga  Daerah  Provinsi  hanya  melakukan kewenanngan yang telah didelegasikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, juga berimplikasi pada  melemahnya  penyelenggaraan  desentralisasi  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  karena  perubahan  pengaturan  dalam  UU  Minerba  yang  hanya memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  melalui  pendelegasian kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat  secara  tidak  langsung  menunjukan  sistem pemerintahan yang sentralistik.

## REFERENSI
Akbar, Rizal dkk, “Undang -Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat atau Pemerintah? ”, Bilancia , No. 15, Vol. 2, 2021. Al-Farisi,  Muhammad  Salman, “ Desentralisasi  Kewenangan  pada  Urusan  Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020”, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol 21, No. 1, Januari – April 2021.
Alfredo, Risao , “Disharmonisasi Antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan At as UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan UU 23 Tahun 2014  Terkait  Kewenangan  di  Bidang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  Oleh Pemerintah  Pusat”, Jurnal  Independent  Fakultas  HukumUniversitas  Lampung Mangkurat , 2020.
Arbani, Tri Suhendra dkk, “ Pengalihan Kewenangan atas Hak Penguasaan Pertambangan Mineral dan Batubara” IJLIL, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2022. Arinanda, Zsazsa Dordia dan Aminah, “ Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara ”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau , No. 10, Vol. 1, 2021.
Herwanto,  Lulu  dkk,  “Konkurensi  Kewenangan  Perizinan  Usaha  Pertambangan  Kepada Pemerintah Daerah dalam Prinsip Otonomi Daerah”, Halu Oleo Lagal Research , Vol. 2 Issue 1, April 2020.
Idrus,  Nur  Fadilah  Al,  “Da  Politik  Hukum  dan  Respon  Masyarakat  atas  Pembaharuan Undang- Undang  Minerba” Jurnal  Penegakan  Hukum  dan  Keadilan, Vol.  3  No.  2, September 2022.
Nursapia, “Penelitian Kepustakaan,” Jurnal Iqra`, Vol. 8, No. 01, Mei, 2014.
Puri, Ayu Putri Miranda dan Ni Luh Gede Astriyani, “Kajian Undang -Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 9, 2022.
Riqiey, Baharuddin dan Pandu Satriawan Zainulla, “Problematika Kew enangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tambang”, Sosialita , Vol. 1, No. 1, 2022. Syahadat, Epi dkk, “Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Izin Pertambangan dalam Kawasan Hutan”, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, No. 15, Vol. 1, 2018. Wulandari,  Rika  Putri  dan  Muhammad  Helmi  Fahrozi,  “Politik  Hukum  Pengalihan  Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah”, Salam, Vol. 8, No. 1, 2021.
Wulandari,  Rika  Putri  dan  Muhammad  Helmi  Fahrozi,  “Politik  Hukum  Pengali han  Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah”, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar`i , Vol. 8 No. 1, 2021.

## Buku
Alamsah, Nandang dkk, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan, Bandung: Unpad Press. H, Ridwan R, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Hatta, Mohammad, Kedaulatan Rakyat, Otonomi & Demokrasi, cet. I, Bantul: Kreasi Wacana, 2014.
Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
Kusriyah,  Sri, Politik  Hukum  Desentralisasi  &  Otonomi  Daerah  dalam  Perspektif  Negara Kesatuan Republik Indonesia, Semarang: UNISSULA PRESS, 2019.
Mahmud, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Monteiro, Josef Mario, Hukum Pemerintahan Daerah , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016. Silalahi, Ulber dan Wirman Syafri, Desentalisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik; Menuju Pelayanan  Pemerintah  Daaerah,  Lebih  Transparan,  Partisipatif,  Responsif  dan Akuntabel, Sumedang: IPDN Press, 2015.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2011. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Zed,  Meztika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor  Indonesia, 2017.

## Dokumen Instansi
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  “ Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ”, 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2022  tentang  Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Internet
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Sektor  Pertambangan  Minerba  dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara, https://pushep.or.id/pembagian-kewenangan-pusat-dan-daerah-sektor- pertambangan-minerba-dalamperspektif-hukum-administrasi-negara/

## Copyright Holder :
© Jailani & Siti Fatimah (2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: