ANALISIS ISU DAN CAPAIAN PEMBANGUNANGENDERBIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUMAS

## Soetji Lestari, Sofa Marwah
FISIP Universitas Jenderal Soedirman soetjilestari123@gmail.com, sofamarwah75@gmail.com
Abstract :This paper aims to identify gender issues and educational gender development outcomes in Banyumas Regency in Banyumas Regency. This study is interesting because the Gender Development Index (GDI) and Human Development Index (HDI) of Banyumas Regency in 2015 still show disparity. Education is one element of the three components that form the basis of HDI calculation, in addition to health and economics. This paper is a literature study based on main documents, namely Banyumas on Figures, SIGA Banyumas, Banyumas Regency’s Work Program Plan, and so on. The results of show that gender issues in education, namely; 1) at the age of elementary / junior high school children, more girls have not school than boys; 2) not all school-age children at a certain level of education can enjoy education at that level; 3) men and women in certain age groups are not yet literate; 4) number of female school participation aged 7-24 have not been equivalent to male in that age group. In fact, not all of the education policy in Banyumas Regency is gender indicative. The implication of this results is the achievement of gender education development in Banyumas Regency still needs to be improved continuously and supported by synergy between local government, school and community.
Keywords: education, issues, achievements, gender development.
Soetji Lestari, Sofa Marwah : Analisis Isu dan Capaian Pembangunan Gender
Abstrak : Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu gender dan capaian pembangunan gender bidang pendidikan di Kabupaten Banyumas. Studi tentang hal tersebut menarik karena  Gender Development Index (GDI) dan Human Development Index (HDI) Kabupaten Banyumas (2015) masih menunjukkan disparitas. Pendidikan adalah salah satu unsur dari tiga komponen yang menjadi dasar penghitungan HDI, selain kesehatan dan ekonomi. Tulisan ini merupakan studi pustaka yang bersumber dari dokumen utama seperti Banyumas dalam Angka, SIGA Banyumas, Rencana Program Kerja Kabupaten Banyumas, dan sebagainya. Hasil studi menunjukkan bahwa persoalan gender bidang pendidikan, yaitu;
1) pada usia anak SD/MI, lebih banyak anak perempuan yang tidak sekolah dibanding ana laki-laki; 2) belum semua anak usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menikmati pendidikan pada jenjang tersebut; 3) laki-laki maupun perempuan pada kelompok usia tertentu belum seratus persen melek huruf ; 4) angka tingkat partisipasi sekolah perempuan usia 7-24 belum setara dengan laki-laki dalam kelompok usia tersebut. Pada kenyataannya, belum seluruh dari kebijakan pendidikan di Kabupaten Banyumas bersifat indikatif gender. Implikasinya, capaian pembangunan gender bidang pendidikan di Kabupaten Banyumas masih perlu ditingkatkan secara terus-menerus dan didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat.
Kata kunci : pendidikan, isu, capaian, pembangunan gender,

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas individu termasuk dalam merencanakan masa depan dan pengambilan keputusan. Sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD 1945, pemerintah melakukan berbagai upaya memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan, bagi laki-laki dan perempuan. Upaya memperluas dan pemerataan pendidikan telah diatur sesuai UU No. 20Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
terdapat tiga jenis pendidikan, yaitu: 1) Pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; 2) Pendidikan nonformal, yaitu jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; 3) Pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa merupakan suatu keniscayaan, melalui pendidikan bermutu dapat dilahirkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu row input proses pembangunan. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan dapat terwujud dengan baik. Dalam hal ini pemerintah nasional sejak Tahun 1984, telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun, dan disempurnakan pada Tahun 1994 menjadi Program Wajib Belajar 9 Tahun. Program wajib belajar tersebut bertujuan agar semua penduduk usia 7-15 tahun dapat bersekolah di tingkat SD dan SMP. Kedua program wajib belajar tersebut secara bertahap berhasil memperluas angka partisipasi sekolah, terutama pada tingkat pendidikan dasar.
Salah satu isu pembangunan gender yang menarik dikaji adalah isu pembangunan gender bidang pendidikan di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas  memiliki luas wilayah 1.327,59 km 2 yang didiami oleh 2.021.062 jiwa penduduk pada akhir 2016. Jumlah tersebut terdiri dari 1.019.451 laki-laki dan 1.001.611 perempuan ( Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 , 2017). Bila diamati dari komposisi penduduk tersebut, jumlah penduduk perempuan hampir berimbang dengan laki-laki. Namun Human Development Index (HDI) dan Gender Development Index (GDI) Kabupaten Banyumas masih terdapat gap. Pengetahuan (pendidikan) adalah salah satu komponen dalam penentuan  HDI, selain dua komponen dasar lainnya, yaitu umur panjang dan sehat (kesehatan), serta kehidupan layak (ekonomi). AdapunGDI adalah indeks capaian pembangunan manusia
dengan mempertimbangkan kesetaraan capaian perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini GDI Kabupaten Banyumas Tahun 2015 adalah 86,66 dan HDI 69,49 ( Pembangunan Manusia Berbasis Gender KPPA , 2016). Hal itu berarti terdapat permasalahan serius yang terkait dengan kapabilitas perempuan dibanding kapabilitas laki-laki, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang ditunjukkan dari adanya disparitas pencapaian GDI dan HDI.  Khususnya dalam bidang pendidikan, menjadi hal yang menarikmengkaji lebih lanjut mengenai capaian hasil pembangunan bagilaki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, di mana secara kuantitas populasi laki-laki dan perempuan di Kabupaten Banyumas hampir berimbang. Studi ini merupakan studi kepustakaan (Anton Bakker dan Charis Zubair, 1990 : 63). Sumber dokumen utama bersumber dari Banyumas dalam Angka 2016, Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Banyumas 2013, Rencana Program Kerja Kabupaten Banyumas 2018, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016 , dan sebagainya.

## B.  IDENTIFIKASI ISU PERMASALAHAN GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
Bila dilihat secara agregat, pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas suatu bangsa. Investasi dalam bidang pendidikan sesungguhnya merupakan syarat untuk pembangunan manusia. Capaian pendidikan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu melalui peningkatan produktivitas, kapasitas manajerial dan kemampuan ( skill ), pembangunandalam ilmu dasar, peningkatan teknologi, adaptasi teknologi dan inovasi (Ranis dan Ramirez, 2000). Adapun perluasan dan pemerataan akses pendidikan nasional, menuntut dukungan seluruh level pemerintahan, baik tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Perluasan angka partisipasi
5
sekolah secara setara antara laki-laki dan perempuan sangat penting untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan.
Di tingkat pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas sejauh ini sudah berupaya untuk mendukung kebijakan pendidikan nasional, antara lain dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari pendidikan prasekolah hingga sekolah menengah atas.Berkaitan dengan perluasan dan pemerataan pendidikan, maka terdapat beberapa indikator untuk mengukur partisipasi sekolah penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, berupa APK, APM, dan APS. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa - berapa pun usianya - yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.
Data dari SIGA Kabupaten Banyumas Tahun 2013 menunjukkan bahwa APK SD/MI di Kabupaten Banyumas menunjukkan APK siswa laki-laki lebih tinggi (104,92 persen) dibanding APK siswa perempuan (100,03 persen). Hal ini menunjukkan  usia anak SD/MI lebih banyak perempuan yang belum/tidak sekolah dibanding anak laki-laki.Dalam hal ini APK perempuan pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada level SMP/MTs, APK laki-laki sebesar 91,52 persen, sedangkan perempuan sebesar 97,73 persen. Meskipun capaian ini relatif tinggi, namun belum memenuhi tuntutan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang mewajibkan seluruh siswa usia 7-15 tahun dapat mengenyam pendidikan dasar. Sementara di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK,
APK perempuan mencapai 79,91 persen dan laki-laki 75,65 persen. Dapat disimak dalam tabel berikut :
Tabel 1.AngkaPartisipasiKasar (APK) di Kabupaten Banyumas dirinci
menurut jenjang sekolah dan jenis kelamin 2012 No. Jenjangpendidi- kan APK APM Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 1. SD/MI 104,92 100,03 89,08 85,53 2. SMP/MTs 91,52 97,73 66,71 68,85 3. SMA/MA/SMK 75,65 79,91 50,14 50,88 Sumber : Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Banyumas , Banyumas : BapermasPKB, 2013
Tabel di atas juga menunjukkan bahwa APM lebih rendah dibandingkan APK. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa pada jenjang pendidikan tertentu yang usianya lebih rendah atau lebih tinggi dibanding usia standar di jenjang pendidikan tersebut. Dengan kata lain, belum semua anak usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menikmati pendidikan pada jenjang tersebut.  Pada tahun 2012, APM SD/MI 89,08 persen bagi siswa laki-laki dan 85,53 persen bagi siswa perempuan. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, APM siswa laki-laki  66,71 persen lebih rendah dibanding APM siswa perempuan 68,85 persen. Pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK kondisinya tidak jauh berbeda, APM laki-laki 50,14 persen lebih rendah dibanding APM perempuan 50,88 persen. Adapun Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan kesadaran penduduk usia sekolah dan orangtuanya untuk mengikuti pendidikan formal.  Capaian APS di Kabupaten Banyumas disajikan dalam tabel berikut:
7
Tabel 2.Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Banyumasdirinci menurut jenjang sekolah dan jenis kelamin 2012
No. Jenjang pendidikan Tahun 2012 Laki-laki Perempuan 1. SD/MI ( 7 – 12 Tahun ) 99,60 98,49 2. SMP/MTs (13 – 15 Tahun) 79,93 86,20 3. SMA/MA/SMK(16 – 18 Tahun) 50,14 50,88 Sumber : Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Banyumas , Banyumas : BapermasPKB, 2013
Selain pendidikan formal, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan pendidikan non formal, yaitu jalur Paket A setara dengan SD/MI; Paket B setara dengan SMP/MTs; dan Paket C yang setara dengan SMA/MA/SMK. Penyelenggaraan pendidikan non formal antara lain bertujuan untuk membebaskan masyarakat Banyumas dari buta huruf atau dengan kata lain melek huruf.  Di bawah ini disampaikan capaian angka melek huruf di Kabupaten Banyumas dirinci berdasarkan jenis kelamin yang menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan pada kelompok usia tertentu belum melek huruf seratus persen. Selengkapnya sebagai berikut:
Tabel 3.Angkamelekhurufdi Kabupaten Banyumas dirinci menurut jenis
kelamin 2012 No. Tahun Angkamelekhuruf (%) Laki-laki( 15 – 19 Th) Perempuan L+P 1. 2012 96,70 92,17 94,24
Sumber: Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Banyumas , Banyumas BapermasPKB, 2013
Pencapaian dalam bidang pendidikan dalam perkembangannya tidak selalu menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan  sumber Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor Maret 2015, berkaitan dengan angka partisipasi murni dan angka partipasi kasar menurut jenjang pendidikan pada tingkat SD/
MI maka APM 97,66 dan APK 109,96. Adapun untuk tingkat SMP/ MTs, APM 75,73 dan APK 81,19, sedangkan untuk tingkat SMA, APM 55,23 dan APK adalah 80,07 ( Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2016 , 2016 : 83). Selanjutnya berkaitan dengan partisipasi sekolah di Kabupaten Banyumas dirincikan menjadi tiga hal, yaitu: tidak/belum pernah sekolah; masih sekolah; dan tidak sekolah lagi. Secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 4.Partisipasi sekolah dirincikan berdasarkan
kelompok umur sekolah 2015 Jenis kela- min Kelompok umur sekolah Partisipasi sekolah Tidak/belum pernah sekolah Masih sekolah Tidak sekolah lagi Laki-laki 7-12 0,07 17,72 0,00 13-15 0,50 8,11 1,17 16-18 0,07 6,10 2,37 19-24 0,45 2,71 10,07 7-24 1,09 34,64 13,61 Perempuan 7-12 0,41 17,77 0,08 13-15 0,0 8,87 0,44 16-18 0,0 4,97 2,68 19-24 0,0 3,50 11,94 7-24 0,41 35,11 15,14 Laki-laki Perempuan 7-12 0,48 35,48 0,08 13-15 0,50 16,99 1,61 16-18 0,07 11,07 5,05 19-24 0,45 6,21 22,02 7-24 1,50 69,75 28,75 Sumber : Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2016, Purwokerto : BPS, 2016.
Secara spesifik persoalan gender dalam bidang pendidikan diatur oleh Permendiknas No.84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Adapun tujuan pendidikan sekolah yang responsif gender adalah mewujudkan kesempatan yang adil dan setara pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, mendorong peningkatan mutu dan efisiensi melalui pemberdayaan potensi perempuan dan laki-laki secara optimal, dan memperkecil ketimpangan gender terutama pada jurusan/program studi dan bidang kejuruan.  Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi sekolah dalam kriteria tidak sekolah lagi, kelompok umur perempuan usia 7-24 lebih tinggi daripada kelompok umur usia 7-24 laki-laki, yaitu 15,14 persen dibanding 13,61 persen. Kondisi demikian tentu menjadi persoalan, karena hal itu berarti tingkat partisipasi sekolah perempuan usia 7-24 tidak setara dengan laki-laki dalam kelompok usia yang sama. Dalam konteks demikian, tujuan pendidikan yang responsif gender belum sepenuhnya tercapai di Kabupaten Banyumas.
Selaras dengan kondisi di atas, informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, bahwa saat ini kebijakan sekolah masih cenderung netral (bahkan dalam beberapa hal menunjukkan bias) gender, yang berdampak pada tingkat manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan pada umumnya laki-laki mendapatkan manfaat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kondisi demikian masih didukung oleh adanya bahan ajar yang mengandung stereotipe gender yang menguatkan perilaku bias di masyarakat. Selain itu, juga masih terdapat perilaku guru yang belum sensitif gender, yang dapat berdampak pada bentuk-bentuk perilaku yang bias gender (Heri Teguh Santosa, 2017).
Persoalan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Banyumas terkait dengan masih adanya kesenjangan gender juga didukung data dari : Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2013, yang menekankan adanya beberapa persoalanpokok, yaitu: 1) Pemerataan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, menyangkut partisipasi penduduk
laki-laki dan perempuan terutama pada usia sekolah dalam memperoleh pendidikan bermutu; 2) Terkait pengelolaan pendidikan dan sumber daya manusia para pengelola pendidikan yang masih bias gender; 3) Masih ada kurikulum, buku atau bahan ajar, dan proses pembelajaran yang belum peka gender ( Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2013 , 2013).

## C.  KEBIJAKAN  PEMBANGUNAN  GENDER  DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUMAS
Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dalam Perda No.10 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, bahwa target pembangunan Kabupaten Banyumas masuk dalam tahap pencapaian visi “Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, berbudaya berlandaskan iman dan takwa”. Dalam hal ini bidang pendidikan tercantum dalam misi kedua, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan yang murah dan berkualitas.” Tujuannya adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, dengan sasaran yang hendak dicapai adalah: 1) Meningkatnya akses pendidikan dalam masyarakat; 2) Meningkatnya kualitas anak didik;
3) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
Dalam konteks kebijakan pembangunan di bidang pendidikan di
Kabupaten Banyumas, belum sepenuhnya secara spesifik mengkaji apakah proses pendidikan yang berlangsung sudah dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Berikut disampaikan capaian kinerja pemerintah daerah di bidang pendidikan pada akhir Tahun 2016 dalam tabel di bawah ini :
Tabel 5. Capaian kinerja bidang pendidikan Pemkab Banyumas2015
No Indikator kinerja bidang pendidikan
Capaian tahun 2016 (%)
11
1 Angka melek huruf 99,32 2 APK PAUD/TK 76,05 3 APK SD/MI 101,81 4 APK SMP/MTs/Paket B 101,9 5 APK SMA/SMK/MA/Paket C 91,9 6 APM SD/MI/Paket A 92,6 7 APM SMP/MTs/Paket B 75,83 8 APM SMA/SMK/MA/Paket C 64,6 9 APS Pendidikan Dasar 101,9 10 APS Pendidikan Menengah 69,7 11 Angka putus sekolah SD/MI 0,0003 12 Angka putus sekolah SMP/MTs 0,0015 13 Angka putus sekolah SMA/MA/SMK 0,006 Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 , Banyumas : Pemkab, 2017.
Dalam upaya menuju tercapainya visi dan misi dalam bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2018, isu strategis dalam bidang pendidikan yang tercantum dalam prioritas pembangunan daerah adalah “Masih kurangnya pemerataan keterjangkauan, ketersediaan, mutu dan relevansi pendidikan”.Berkaitan dengan isu strategis tersebut maka fokus dalam Prioritas Kabupaten No.2 dalam RPJMD 2013- 2018 memiliki fokus pada program dan kegiatan pendidikan sebagai berikut:
Tabel 6. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah bidang pendidikan 2018
Urusan w ajib pelay anan dasar Program Kegiatan Target

## Soetji Lestari, Sofa Marwah : Analisis Isu dan Capaian Pembangunan Gender
Pendidikan Program pendidikan anak usia dini (26 kegiatan)
Penyelenggaraan ayanan PAUD; fasilitasi dan sosialisasi program PAUD; pemenuhan sarpras; pen- ingkatan pembelajran inklusi dan manajemen pengelolaan PAUD; penyempurnaan kurikulum; pem- binaan pendidikan keluarga; ori- entasi teknis dan fasilitasi akredi- tasi PAUD; fasilitasi organisasi mitra dan kegiatan ibu PAUD; orientasi penyelanggaraan PAUD terpadu; pengembangan APE dan pembelaja- ran terpadu; penyelenggaraan lom- ba sekolah sehat; PAUD berprestasi.
APK PAUD/TK 81,92% Pendidikan
W ajib belajar sembilan tahun (120 kegiatan)
Rehabilitasi kelas yang rusak berat dan ringan pada sekolah SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru pada SD dan SMP, pemban- gunan ruang perpustakaan SD dan SMP, pengelolaan mebelair peng- ganti SD, SMP, pembangunan sa- rana sanitasi, fasilitasi akreditasi, peningkatan layanan pendidikan inklusi, pemberian bantuan opera- sional sekolah atau BOS, pembe- rian bantuan siswa miskin kepada siswa SD dan SMP.
APK SD/MI/
Paket A 110%; APK
SMP/MTs/
Paket B 98,9%;
APM
SD/MI/
Paket A 95%;
APM SMP/MTs/
Paket B 85% Pendidikan Program pendidikan menengah Pendidikan menengah sudah bu- kan kewenangan pemerintah ka- bupaten sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
APK SMA/SMK/
MA/ Paket C 85,9%;
APM SMA/ SMK/ MA/ Paket C 58%
13 Pendidikan Program pendidikan non formal (27 kegiatan)
Penyelenggaran pendidikan Pa- ket A, B,C; pemberian bantuan operasional pendidikan non for- mal, penguatan lembaga kursus dan kelembagaan, pengembangan pendidikan aksara, pengemban- gan pendidikan kecakapan hidup, akreditasi dan standarisasi lem- baga kursus dan pelatihan, fasili- tasi penyelenggaraan tempat ujian kompetensi. Angka Melek huruf 94,74% Pendidikan Program peningkatan mutu pendi - dikan dan tenaga kependidikan (18 kegiatan) Peningkatan mutu tenaga pen- didik PAUD, SD/SLB/MI, SMP/
MTs; peningkatan tenaga pendidik
PAUD , SD/SLB/MI, SMP/MTs. Pendidikan Program manajemen pelay anan pendidikan (15 kegiatan) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, pengem- bangan kapasitas untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendi- dikan Dasar.
Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 , Banyumas : Pemkab Banyumas, 2017.
Bila mencermati program kerja yang menjadi Prioritas Kabupaten No.2 pada Tahun 2018 di atas, secara umum terlihat bahwa program kegiatan di atas masih bersifat netral gender atau dengan kata lain tidak indikatif gender secara spesifik. Persoalan anak yang lekat dengan persoalan dengan masalah kesenjangan gender khususnya kaum perempuan (ibu), sudah menjadi perhatian pemerintah yang ditunjukkan dengan berbagai program di atas, bahkan sampai ke program orientasi teknis dan fasilitas akreditasi.  Dalam hal pencapaian Wajib Pendidikan Dasar, upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan total kegiatan 120 memang patut diapresiasi untuk mencapai partisipasi sekolah sesuai dengan Wajib Pendidikan Dasar secara maksimal. Namun program kegiatan tersebut belum seluruhnya bersifat indikatif gender atau masih bersifat netral gender, dengan tidak menargetkan secara spesifik APK dan APM laki-laki dan APK dan APM perempuan. Kondisi yang sama juga terlihat dalam program kegiatan peningkatan capaian dalam pendidikan non formal dan mutu tenaga pendidik, yang masih kurang indikatif gender. Padahal program kegiatan bidang pendidikan yang indikatif gender, sangat membantu untuk memastikan bahwa hasil pembangunan di bidang pendidikan dapat dinikmati secara adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan usia sekolah.
Mengacu apa yang disampaikan oleh Khaidir Fadhil (2002) bahwa untuk mengatasi masalah gender dalam  dunia pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memastikan hal-hal sebagai berikut; 1) Adanya kebijakan yang memastikan akses pendidikan, dalam pengertian melindungi kaum perempuan dari diskriminasi pendidikan, seperti tidak ada proses pendidikan yang stereotype, bantuan dana bagi perempuan miskin, serta menyediakan fasilitas yang memadai termasuk kualitas pengajar yang berperspektif gender; 2) Kebijakan untuk memberi sanksi terhadap institusi-institusi pendidikan yangmempraktekkan diskriminasi terhadap perempuan; 3) Kebijakan yang memastikan  pendidikan dapat diakses oleh
15
semua golongan; 4)  Kebijakan yang memperhatikan kurikulum dan teks- teks sekolah yang tidak bias gender.

## D. PENUTUP
Pembangunan manusia pada hakikatnya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh perempuan dan laki-laki secara adil dan setara. Hal tersebut juga selaras dengan populasi perempuan dan laki-laki yang hampir berimbang, sehingga seyogyanya laki- laki dan perempuan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan setara. Tentu saja dalam proses pembangunan, semakin banyak sumber daya manusia yang berpendidikan maka semakin baik kualitas suatu bangsa. Pendidikan adalah hak asasi bagi laki-laki dan perempuan karena pendidikan menjadi upaya untuk dapat memperbaiki kehidupan. Beberapa persoalan gender dalam bidang pendidikandi Kabupaten Banyumas yang dapat diidentifikasi, yaitu ; 1) pada usia anak SD/MI, lebih banyak perempuan yang belum/tidak sekolah dibanding anak laki-laki; 2) belum semua anak usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menikmati pendidikan pada jenjang tersebut; 3) laki-laki maupun perempuan pada kelompok usia tertentu belum seratus persen melek huruf ; 4) angka partisipasi sekolah perempuan usia 7-24 belum setara dengan laki-laki dalam kelompok usia tersebut.Kondisi demikian menjadi tantangan dalam proses pembangunan gender bidang pendidikan di Kabupaten Banyumas.
Upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk usiasekolah dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dan menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.Tujuan utama tentunya mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai kelompok
usia tanpa terkecuali. Selain itu, berbagai rumusan yang sudah diuraikan di atas mengenai hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan pembangunan gender bidang pendidikan penting untuk menjadi penekanan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pentingnya memperluas akses perempuan terhadap pendidikan secara adil dan setara dengan laki- laki, juga dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut penting untuk bersama-sama menggeser orientasi pendidikan yang tidak berperspektif gender menjadi pendidikan yang dipenuhi iklim gender awareness sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender di daerah baik untuk laki-laki maupun perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fadhil, Jabir Khaidir. 2002. “Isu-isu Gender dalam Pembangunan” . Makalah disampaikan dalam Forum Pelatihan Metodologi Berperspektif Gender , Universitas
Negeri Padang, 19-20 Juni.
Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2016 . 2016. Purwokerto: BPS.
Peraturan Daerah No.10 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas.
Purwokerto : Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Pembangunan ManusiaBerbasis Gender. 2016.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 . 2017.
Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. 2000. Economic Growth and Human Development. World Development Vol. 28, No. 2. California: California University Press.
17
Santosa, Heri Teguh.2017. Pengarutamaan Gender dalam Pendidikan , Materi Workshop PSHP LPPM.
Pemerintah KabupatenBanyumas. 2013 . SistemInformasi Gender danAnakPemerintah KabupatenBanyumas Banyumas :PemkabBanyumas.
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta : Kemenkumham RI.