KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO

## RAHMAD SOLLING HAMID, SAHAR

## ABSTRAK
Sejak diberlakukannyan otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu alternative sumber penerimaan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, yang telah ditetapkan oleh undang- undang tentang pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri.
Penelitian tentang Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo  bertujuan  untuk  mengetahui  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  kota  Palopo  dan  untuk  mendapat  informasi  tentang  penerimaan  Dinas  Pendapatan Daerah  dalam  menggali  sumber-sumber  pendapatan  daerah  di  kota  Palopo  serta pengoptimalan pengelolaan Asli Daerah (PAD), apabila realisasi penerimaan tersebut diatas diperhadapkan/diperbandigkan  antara  realisasi  dan  target  yang  seharusnya  dicapai  dalam waktu satu tahun anggaran, diantara beberapa jenis pungutan pajak daerah, laba usaha milik daerah (BUMD) dan lainlain pendapatan yang sah.
Adapun  metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  metode analisis  regresi  sederhana  sedangkan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  pajak  hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah digunakan program SPSS
16.0.
Dari hasil penelitian menunjukkan Bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan Asli Derah kota Palopo yakni pada tahun  2005 mencapai 0,44  tahun 2006 sebesar 0,27  dan tahun  2007  besarnya  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  pendapatan  asli  Daerah    adalah sebesar  0,29  pada tahun 2008 sebesar 0,33  bgtu juga pada  tahun 2009 sebesar 0,43 dan jika diratakan, maka pendapatan  Asli Daerah kota palopo yakni sekitar 0,35 .
Kata kunci: pajak, pendapatan asli daerah,

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Sejak  diberlakukannyan  otonomi  daerah,  daerah  dipacu  untuk  dapat  berkreasi  dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu alternative sumber penerimaan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, yang telah ditetapkan  oleh  undang-  undang  tentang  pemerintah  daerah  sebagai  sumber  pendapatan  asli daerah  (PAD)  yang  bersumber  dari  daerah  itu  sendiri.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek
kehidupan  masyarakat.Agar  dapat  dipungut  secara  efektif,  pemahaman  masyarakat,  petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuanyang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umumbahwa pemungutan pajak ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahraan masyarakat di daerah  sehingga  mereka  mau  dengan  sadar  membayarnya,  tetapi  disisi  lain,  masyarkat  juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan  sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.
Pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  berdasarkan  undang-undang  Nomor  18  Tahun, 1997  dan  undang-  undang  Nomor  34  Tahun  2000  yang  merupakan  dasar  hukum  yang  baru hasil reformasi perpajakan dan retribusi daerah, yang disertai dengan pembahasan peraturan pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Masalah penelitian ini adalah seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  kota  Palopo?.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Palopo dan untuk mendapat informasi  tentang  penerimaan  Dinas  Pendapatan  Daerah  dalam  menggali  sumber-sumber pendapatan daerah di kota Palopo.

## Metode Penelitian
Lokasi penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset Daerah kota Palopo dengan waktu penelitian kurang lebih tiga bulan, setelah dref skripsi ini di seminarkan.

## Jenis dan Sumber Data
a. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  pada  dinas  pendapatan  pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kota Palopo, baik berupa wawancara pada pihak kantor dinas pendapatan daerah, maupun dengan penelitian laporan dokumen-dokumen serta berkas- berkas mengenai data yang dibutukan.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  sudah  diolah  yang  sumbernya  berasal  dari  kantor  dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah kota Palopo yangditeliti maupun dari pihak lain yang memiliki informasi mengenai masalah yang diteliti.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  skripsi  ini  adalah  seluruh  penyelenggara  hiburan  di  kota palopo, sedangkan yang dijadikan sebagai  sampel penulis hanya mengambil 10  dari total populasi.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Penelitian Lapangan (Field Research) ; untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis mengadakan penelitian  lapangan  dengan  jalan  mengadakan  peninjauan  langsung  pada  kantor  dinas pendapatan  pengelolaan  keuangan  dan  asset  daerah  Palopo,  (b)  Penelitian  Kepustakaan (Library  Research) ;  dalam  penelitian,  penulis  mengadakan  penelitian  kepustakaan  dengan mengutip berbagai sumber bacaan yang erat kaitannya dengan penulisan proposal skripsi ini
berupa  literatu,buku-buku  dan  dokumen-dokumen  yang  membahas  tentang  masalah  pajak hotel.

## Metode Analisis Data
Dalam  penulisan  skripsi  ini  metode  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  metode  analisis regresi sederhana dengan formulasi sebagai berikut:
Y=a bX
Dimana: Y= Pendapatan Asli Daerah X= Pajak Hiburan a= adalah konstanta b= Koefisien regresi
Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah digunakan program SPSS 16.0.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## Sekilas Tentang Kota Palopo
Kota  palopo  merupakan  kota  di  Sulawesi  selatan  yang  ditingkatkan  statusnya  menjadi  kota berdasarkan peraturan Nomor 11 Tahun 2002 dan diresmikan berdirinya pada tanggal 2 juli 2002 oleh mentri dalam negeri Republik Indonesia di Jakarta.
Kota Palopo sebagai kota kuno yang berkembang pesat. Pusat kota ini menyerupai kota-kota lain  di  Indonesia  dimana  pusat  kota  berada  di  kantor  balai  kota  dan  kantor  pemerintahan lainnya.
Dengan pertumbuhan yang pesat, kota Palopo memiliki potensi luas wilayah dan besar jumlah penduduk.  Sejalan  dengan  itu  dalam  rangka  efesiensi  dan  efektivitas  menyelenggarakan pemerintahan    dan  pembangunan,    pemekaran  kecematan,  kelurahan  atau  desa  yang  berada dalam wilayah kota palopo.
Adapun yang menjadi latar belakang, pemikiran dan pertimbangan ditingkatkan statatusnya menjadi kota, karena perkembangan dan kemajuan yang telah menunjukkan ciri-ciri dan sifat penghidupan  perkotaan  yang  memerlukan  pembinaan    serta  pengaturan  penyelenggaraan pemerintahan secara khusus.

## Keadaan Geografis
Kota palopo secara geografis terletak antara 2 ° , 53 ′ 15" − 3 ° 04 ′ 08" lintang selatan dan 120,03 ‘10” -120 ° 14 ′ 34" bujur Timur, dengan batas-batasnya:
= sebelah utara berbatas dengan kecematan Kalenrang Kabupaten Luwu = sebelah selatan berbatasan dengan Kecematan Bua KKabupaten Luwu, = sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja = sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.

## Luas wilayah
Luas wilayah administrasi kota palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39 dari luas wilayah propinsi Sulawesi Kselatan, dengan potensi luas seperti itu oleh pemerintah kota palopo telah membagi menjadi 9 bagian kecematan dan 48 kelurahan, pada tahun 2005.
Kota palopo sebagian besar merupakan dataran rendah seperti halnya dengan keberadaannya sebagai daerah pesisir pantai. Data menunjjukkan bahwa sekitar 62,85  dari total luas daerah kota Palopo  yang merupakan daerah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,76 pesen terletak pada ketinggian 5011000 m dan sekitar 12,39   yang terletak diatas ketinggian lebih 100m.m

## Keadan pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palopo
Dalam  rangka  kelangsungan  dan  pebinaan,pemerintah  kota  palopo,  baik  dalam  kualitas pembangunan  dan  hasil-hasil  yang  telah  dicapai  dalam  pelaksanaan  otonomi  Daerah  sangat diperlukan  adanya  program  yang  terpadu  dengan  pelaksanaanya.  Sebagaiman  realisasidari otonomi  daerah  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab,  khususnya  dibidang  pendapatan  daerah ialah berusaha seobtimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan setiap tahun dengan tetap berpegang pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Sebagai  usaha  intensifikasi  pada  sumber-sumber  pendapatan  yang  ada  senatiasa  dilakukan penyesuaiyan  bedasarkan  potensi  daerah  dan  masyarakat  itu  sendiri  yang  sudah  berkmbang dan dinamis, sehingga semuanya dapat memberikan arah dan pegangan dalam pelaksanaannya. Sehubungan  dengan  pendapat  pemerintah  daerah  kota  palopo,  maka  akan  diketemukan sumber-sumber  pendataan  asli  daerah  yang  meliputi  pajakdaerah,  retribusi  daerah  dan  lain- lain.  Dan  untuk  lebih  terperinci,  maka  dibawah  ini  akan  dikemukakan  engenai  jenis  dan klasifikasi pendapatan asli Daerah yang dipungut di kota Palopo sebagai berikut:
Pajak Daerah
1. Pajak hotel
2. Pajak Restoran
- Priodikal
- Non priodikal
3. Pajak hiburan
4. Pajak hiburan
- Dispenda
- PMU
5. Pajak penerangan jalan umum
Retribusi Daerah
1. Retribusi kebersihan
- Dispenda
- Kelurahan
2. Retribusi  parker  tapi Jalan Umum/PNP
3. Retribusi pasar - PNP
- Pasar andi tadda
4. Retribusi legas
5. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
6. Retribusi pemeriksaan komoditi perdagangan/hasil bumi
7. Retribusi pemakaiyan kkayaan Daerah
- Wadah reklame
- Pelataran
8. Lain-lain pendapat yang sah.
Untuk  menngetahui  bagaimana  keadaan  pendapatan  asli  Daerah  kota  palopo,dapat dilihat dari table berikut ini:

## TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2005-2009 T AHUN TARGET REALISASI PROSENTASE 2005 2006 2007 2008 2009 13.829.521.017 16.425.385.177 18.222.471.250 19.688.065.500 23.216.090.835 11,564,839,340 15,579,253,987 16,902,268,571 17,790,121,374 26,481,047,391 83,68 94,89 92,76 90,36 114,06

## Sumber: Dinas PPKAD KKota Palopo 2010
Dari  perkembangan  realisasi  penerimaan  pendapatan  asli  Daerah  setiap  tahunnya, mengalami  peningkatan  target  dengan  penerimaan  rata-rata  95,13 selama  kurun  waktu  5 (lima)  tahun  yang  mencerminkan  bahwa  pengelolaan  Asli  Daerah  (PAD)  sudah  optimal, apabila realisasi penerimaan tersebut diatas diperhadapkan/diperbandigkan antara realisasi dan target  yang  seharusnya  dicapai  dalam  waktu  satu  tahun  anggaran,  diantara  beberapa  jenis pungutan pajak daerah, laba usaha milik daerah (BUMD) dan lain-lain pendapatan yang sah sampai dengan tahun anggaran 2009dari beberapa jenis pemungutan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud tersebut realisasinya sangat-sangat optimal.

## Penutup
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah:  (a)  Bahwa  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  pendapatan Asli Derah kota Palopo yakni pada tahun  2005 mencapai 0,44  tahun 2006 sebesar 0,27 ada  tahun  2007  besarnya  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  pendapatan  asli  Daerah    adalah sebesar  0,29  pada tahun 2008 sebesar 0,33  bgtu juga pada  tahun 2009 sebesar 0,43  dan jika  diratakan,  maka  pendapatan    Asli  Daerah  kota  palopo  yakni  sekitar  0,35 %. (b)  Bahwa penerimaan pajak hiburan sangat  erat kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yakni sekitar 81  yang bersumber dari penerimaan pajak hiburan, sedangkan 19  dipengaruhi oleh factor lain. Adapun saran dari penelitian ini adalah: (a) Agar dinas pendapatan pengelolaan keuangan  dan  asset  daerah  kota  palopo  memperhatikan  pengelolaan  sector    pajak  hiburan.
Karena  pajak  hiburan  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  pendapatan  asli  daerah setiap tahunnya, (b) Agar instansi atau pihak terkait diharapkan memberikan dukungan penuh dalam pengelolaan sector pajak hiburan di Kota Palopo.

## Daftar Pustaka
Anonim, peraturan kota palopo nomor :28 tahun2003 tentangpajak hiburan.
Ahmad Yani, 2002. Hubungan keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia , Penerbit PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fausi,  Ahmad  dan  Iskandar,  1982,  Cara  membaca    APBD,  penerbit  Unifersitas  Brawijaya, Malang.
J. Supranto, 2011, statistic teori dan aplikasi, edisi keenam jilid 2, penerbit Erlangga Jakarta.
Marihot  P  Sihaan,  2006.  Pajak  daerah  dan  retribusi  dan  retribusi  daerah,  penerbit  PT.  Raja Grafindo  Persada, Jakarta.
Nugroho  Riant,2000.  Otonomi  daerah  desentralisasi  tanpa  revolusi,  PT.  Eilex  Media Kompotindo.
Soemitro  Rachmad,  1990,Dasar-Dasar  hokum  pajak  dan  pajak  pendapatan,  penerbit  Eresco,
Bandung.
Suparmoko M., 1990. Keuangan Negara menurut teori dan prektek, penerbit BPFE Unipersitas Gadjha Mada, Yogyakarta.
Undang-Undang RI nomor  34 tahun 2000, tentang perubahan atas undang-  undang republic Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak  Daerah dan retribusi daerah.
Undan-Undang  republic  Indonesia  nomor  28  tahu  2009,  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah tahun anggaran 2009.