Increase  In  Indonesia's  Defense  Budget,  As  A  Impact  Of  The  Security  Dilemma  And Arms Race In The Southeast Asian Region
Kenaikan  Anggaran  Pertahanan  Indonesia,  Sebagai  Dampak  Dari Security  Dilemma Dan Arms Race Di Kawasan Asia Tenggara
Muhammad Arsy Ash Shiddiqy 1* , Syahrul Akmal Latif 2 , Dini Tiara Sasmi 3 Universitas Islam Riau 1,2,3 arsyshiddiq@soc.uir.ac.id 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This  paper  describes  the  increase  in  Indonesia's  defense  budget  from  year  to  year  as  a  result  of  the Security Dilemma and Arms Race that occurred in the Southeast Asian region. During the cold war era, security  in  the  Southeast  Asian  region  was  guaranteed  by  the  two  superpowers,  namely  the  United States and the Soviet Union. A kind of bias happened in this region, when the cold war ended, European countries committed to lowering their military budgets, and the opposite happened in Southeast Asia. After the end of the cold war and the absence of security guarantees from the two countries, Southeast Asian countries began to aggressively increase their military budgets and defense capabilities, resulting in a Security Dilemma and Arm Race in this region. In particular, Indonesia experienced an increase in the military budget from year to year, starting from 2007 amounting to Rp. 32 T to 2017 108 T and this year 2022 is 137 T. The increase in military and defense budgets has also occurred in all ASEAN countries, this is  clear  evidence  of  the  Security  dilemma  and  Arm  Race  in  the  Southeast  Asian  region.  The  research method  used  is  descriptive  qualitative  research  by  describing  all  phenomena  of  research  problems empirically. This study aims to explain and analyze the dynamics of the Security Dilemma and Arm Race that occurred in the Southeast Asia region, as well as Indonesia's involvement in this phenomenon so as to increase the defense budget every year.
Keywords : Indonesian Defense Budget, Security Dilemma, Arms Race, Southeast Asia Region

## ABSTRAK
Tulisan  ini  menjelaskan  tentang  kenaikan  anggaran  pertahanan  Indonesia  dari  tahun  ketahun  sebagai dampak dari Security Dilemma dan Arms Race yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Pada era perang dingin  keamanan  di  kawasan  Asia  Tenggara  dijamin  oleh  kedua  negara  super  power  yaitu  Amerika Serikat dan Uni Soviet. Semacam hal bias terjadi di kawasan ini, ketika perang dingin berakhir negara- negara di Eropa berkomitmen untuk menurunkan anggaran meiliternya, dan justru hal sebaliknya terjadi di Asia Tenggara. Setelah berakhirnya perang dingin dan tidak adanya lagi jaminan keamanan dari kedua negara  tersebut,  negara-negara  Asia  Tenggara  mulai  gencar  meningkatkan  anggaran  militer  dan kemampuan  pertahanan  mereka  sehingga  terjadi Security  Dilemma dan Arm  Race di  kawasan  ini. Khususnya  Indonesia,  mengalami  kenaikan  anggaran  militer  dari  tahun  ketahun,  terhitung  dari  tahun 2007 sebesar Rp. 32 T hingga 2017 108 T dan pada tahun ini 2022 sebesar 137 T. Kenaikan anggaran militer dan pertahanan juga terjadi pada semua negara ASEAN, ini adalah bukti nyata terjadinya Security dilemma dan Arm Race dikawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif  deskriptif  dengan  menggambarkan  seluruh  fenomena-fenomena  masalah  penelitian  secara empiris.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  menganalisa  dinamika Security  Dilemma dan Arm  Race yang  terjadi  di  kawasan  Asia  Tenggara,  serta  keterlibatan  Indonesia  dalam  fenomena  ini sehingga meningkatkan anggaran pertahanan setiap tahunnya.
Keywords  : Anggaran  Pertahanan  Indonesia, Security  Dilemma,  Arms  Race ,  Kawasan  Asia Tenggara
1. Pendahuluan Meskipun situasi keamanan di kawasan Asia Tenggara saat ini dalam kondisi damai dan tidak  ada  konflik  yang  terlalu  signifikan,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  kemungkinan  adanya ancaman  perang  mungkin  saja  terjadi  di  masa-masa  yang  akan  datang.  Solusinya  adalah penting melakukan peningkatan kemampuan militer dan pertahanan negara melalui kenaikan anggaran pertahanan setiap tahunnya, ini tidak bisa dihindari lagi (Irawan, 2013: 18). Situasi keamanan di Asia Tenggara pasca Perang Dingin dianggap masih belum menentu, tidak seperti di  Eropa,  kancah  utama  Perang  Dingin  dimana  berakhirnya  Perang  Dingin  dibarengi  dengan munculnya  tekanan-tekanan  tentang  perlunya  reduksi  anggaran  militer  dan  tuntutan  akan keuntungan dari suatu perdamaian, di Asia Tenggara terjadi perkembangan yang sebaliknya. Harian the  Economist dalam  edisi  tanggal  20  Februari  1993  mencatat  bahwa  negara-negara Asia kini sedang terlibat dalam proses pembangunan kekuatan militer. Analis militer Michael T. Klare, dalam  pengamatannya  yang  diterbitkan Foreign  Affairs edisi Summer 1993  telah memprediksi  bahwa  perlombaan  senjata  akan  berlangsung  secara  intensif  di  Asia  Pasifik. Demikian  pula  dalam  laporan Institute  for  Defense  and  Strategic  Analyses (IDSA,  New  Delhi) edisi tahun 1998-1999 anggaran pertahanan/belanja militer dan akuisisi persenjataan negara- negara  Asia  mengalami  kecenderungan  yang  meningkat.  Khusus  untuk  negara-negara  Asia Tenggara, hasil studi yang dilaksanakan Amitav Acharya tahun 1994 juga menunjukkan gejala yang sama.
Salah  satu  fungsi  utama  keberadaan  militer  di  suatu  negara  adalah  untuk  mengisi peran pertahanan dan menjaga kedaulatan wilayah. Berada tepat di tengah dua Samudra dan dua benua, Indonesia merupakan negara yang sarat akan ancaman. Sekelumit sejarah tentang keamanan masa lalu kawasan Asia Tenggara. Filipina dan Malaysia yang memiliki sengketa di utara  Kalimantan.  Malaysia  dan  Thailand  memiliki  masalah  tentang  perbatasan.  Hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura bahkan lebih parah sampai ke taraf apa yang kita kenal dengan konfrontasi, walaupun konfrontasi ini kemudian berakhir sebelum terbentuknya ASEAN.  Sementara  itu,  perang  sipil  Vietnam  mengalami  peningkatan  eskalasi  dan  Amerika Serikat mulai turut campur, Laos dan Kamboja pun turut terjerat dalam situasi yang serupa. Dengan  latar  belakang  geopolitik  kawasan  yang  suram  seperti  itulah,  Indonesia,  Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand mendeklarasikan berdirinya ASEAN pada tahun 1967(1).
Dilema  Keamanan  adalah  suatu  keadaan  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  untuk meningkatkan keamanan negaranya dengan cara meningkatkan pertahanan atau dengan cara membentuk  aliansi  dengan  negara  lain  sebagaimana  dilakukan  oleh  negara  tetangganya, karena perasaan “khawatir” akan keamanan negaranya sendiri. Menurut John H. Herz, dilema keamanan adalah “gagasan struktural di mana upaya-upaya yang diambil oleh sebuah negara untuk  menjaga  kebutuhan  keamanannya  sendiri,  terlepas  dari  apapun  niatnya,  cenderung memicu  ketidak  nyamanan  bagi  negara-negara  lain,  terutama  negara  yang  berada  di sekitarnya,  karena  masing-masing  negara  (yang  mengambil  tindakan  tersebut)  menganggap bahwa tindakan yang diambilnya hanyalah bersifat defensif dan tindakan yang diambil negara lain bersifat mengancam.
Perlombaan  Senjata  didefinisikan  sebagai  suatu  dinamika  proses  interaksi  antar- negara  atau  koalisi  negara-negara  yang  kompetitif,  dinamis,  dan  dengan  keadaan  terpaksa mengakuisisi persenjataan mereka. “Arms Race is a situation in which two or more countries try to have more and stronger weapons than each other” (Perlombaan Senjata adalah situasi dimana dua atau lebih negara berusaha untuk meningkatkan dan memperkuat persenjataan daripada negara lain). Arms race juga bisa diartikan sebagai usaha kompetitif terus menerus (secara  militer)  yang  dilakukan  oleh  dua  atau  lebih  negara  yang  masing-masing  memiliki kapabilitas untuk membuat senjata lebih banyak dan lebih kuat daripada yang lain.
Anggaran  militer  juga  dikenal  dengan  anggaran  pertahanan,  adalah  jumlah  sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan  mempertahankan  angkatan  bersenjata.  Anggaran  militer  sering  kali  mencerminkan seberapa  kuat  pertahanan  suatu  negara  terhadap  ancaman  dari  pihak  lain.  Anggaran  militer juga  memberi  gambaran  mengenai  berapa  banyak  belanja  militer  yang  harus  dikeluarkan untuk tahun berikutnya. Besarnya anggaran militer suatu negara mencerminkan kemampuan suatu  negara  untuk  mendanai  kegiatan  militernya.  Menurut  Stockholm  International  Peace Research  Institute  (SIPRI),  total  pengeluaran  militer  dunia  mencapai  1,735  triliun  US$  pada tahun 2011.
Membangun  kekuatan  militer  yang  kuat  membutuhkan  anggaran  yang  besar.  Di dalam Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Negara  (APBN)  2018  Kementerian  Pertahanan mendapat  alokasi  anggaran  terbesar Rp107,7  triliun (US$6,9  miliar),  lebih  banyak  dibanding Kementerian Kesehatan (Rp59,1 triliun), Kementerian Riset dan Teknologi (Rp41,3 triliun), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp40,1 triliun).
Tabel 1. Daftar Anggaran Militer Negara-Negara Asia Tenggara 2022 No.  Negara Anggaran Militer 1. Indonesia $ 9,300,000,000/Rp 138,1 T 2. Vietnam $ 6,237,600,000/Rp 94 T 3. Thailand $ 2,933,000,000/Rp 43,6 T 4. Myanmar $ 2,285,000,000/Rp 34 T 5. Malaysia $ 3,792,000,000/Rp 56,3 T 6. Philippina $ 4,340,000,000/Rp 64,5 T 7. Singapura $ 11,560,000,000/Rp 171,6 T 8. Kamboja $ 632,000,000/Rp 9,4 T 9. Laos $ 38,280,000/Rp 569 M Sumber: diolah oleh Peneliti Berdasarkan Global Fire Power
Meskipun Indonesia didapuk sebagai negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara pada 2022, namun pada nyatanya anggaran militer yang dicanangkan oleh Indonesia bukanlah yang tertinggi di Asia Tenggara. Anggaran militer dialokasikan oleh pemerintah masing-masing negara  dalam  rangka  memenuhi  berbagai  kebutuhan  angkatan  bersenjata  baik  untuk pengadaan,  pemeliharaan,  dan  pendanaan  personel.  Anggaran  militer  diperlukan  untuk merawat dan memperbarui armada perang atau alutsisa militer sebuah negara.  Berdasarkan data Global  Fire  Power (GFP)  2022,  Indonesia  tercatat  memiliki  anggaran  untuk  pertahanan sebesar 9,3 miliar dollar AS atau sekitar lebih dari Rp 137 triliun.  Dengan nilai itu, Indonesia menjadi negara dengan anggaran militer terbesar kedua di Asia Tenggara, setelah Singapura. Singapura sendiri, memiliki anggaran militer sebesar 11,56 miliar dollar AS atau Rp 170 triliun.
Pergeseran aktivitas militer AS ke Asia tampaknya juga telah mempengaruhi negara- negara  di  kawasan  untuk  menyesuaikan  diri  atas  kemampuan  militernya.  Setidaknya  hal  itu dilakukan  untuk  bisa  sedikit  mengimbangi  kehadian  militer  AS  yang  kini  diproyeksikan  ke wilayah  Asia.  Negara-negara  di  Kawasan  sebagai  tuan  rumah  tentunya  tidak  ingin  hanya menjadi penonton dalam melihat kehadiran militer AS di Asia. Mereka juga perlu menampilkan diri dengan percaya diri dalam menghadapi kekuatan militer AS sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Untuk itu peningkatan kekuatan militer menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara sekaligus untuk membangun kemandirian dalam hal pengamanan wilayah kedaulatan negara.
Tampilnya Tiongkok sebagai negara besar di kawasan dengan modernisasi militernya, sudah tentu juga turut memengaruhi negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kekuatan militernya, terutama negara-negara yang memiliki sengketa teritorial dengan Tiongkok di LCS dan  Laut  China  Timur.  Dalam  beberapa  tahun  ini  Tiongkok  terus  memperlihatkan  LCS  yang
bersinggungan  dengan  beberapa  negara  anggota  ASEAN  dan  Laut  China  Timur  yang bersinggungan  dengan  Jepang.  Tiongkok  dengan  belanja  militernya  yang  terus  meningkat (kedua tertinggi setelah AS), terus membangun kekuatan militer yang lebih modern dan sudah tentu diproyeksikan untuk dapat menerobos lebih dalam ke perairan sengketa di LCS dan Laut China Timur. Perlombaan senjata di Asia Tenggara juga dipicu oleh campur tangan Amerika. Untuk  menandingi  Cina,  Washington  meningkatkan  hubungan  dan  kerjasama  militer  dengan Filipina, Indonesia dan Australia. Berarti negara-negara tersebut lebih mudah tembus ke sektor industri militer Amerika.
Kenaikan anggaran pertahanan negara-negara kawasan Asia Tenggara jelas merupakan konsekuensi  dari Security  Dilemma dan Arm  Races yang  terjasi  di  kawasan,  terkhusus Indonesia  sebagai  negara  terluas  dan  terbesar  penduduknya,  tentu  saja  memiliki  tanggung jawab  yang  lebih  rumit  dalam  menjaga  kedaulatan  dan  keamanan  negara,  oleh  karena  itu penguatan  kemampuan  militer  dan  pertahanan  tidak  bisa  terelakan,  dan  cara  untuk meningkatkan kemampuan pertahanan tersebut adalah dengan meningkatkan belanja militer ataupun anggaran pertahanan negara.
Untuk  dapat  menganalisa  permasalahan  diatas,  penulis  menggunakan  sejumlah referensi dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Security Dilemma & Arms Race dan Kenaikan Anggaran Pertahanan Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada  sebelumnya  karena  yang  menjadi  objek  dari  penelitian  ini  adalah  Kenaikan  Anggaran Pertahanan Indonesia sebagai koseskuensi dari Security Dilemma dan Arms Race yang terjadi di  kawasan  Asia  tenggara.  Beberapa  penelitian  tersebut  adalah:  Arfin  Sudirman  dan  Deasy Silvya  Sari,  2017; Triyoga  Budi  Prasetyo  dan  Sugeng  Berantas,  2014; Dewitt  dan  David,  994; Mathews dan Jessica Tuchman, 1988; Alexander J. Oliver, 2009. Sebagian besar dari penelitian tersebut hanya menjelaskan kondisi keamanan kawasan Asia Tenggara secara umum, namun tidak terlalu mengkaji tentang potensi-potensi konflik lain seperti Security Dilemma dan Arm Race yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

## 2. Tinjaun Pustaka
Dalam  perjalanan  panjang  studi  Ilmu  Hubungan  Internasional, Security Dilemma dikenal sebagai salah satu konsep besar yang digunakan dalam menganalisa keadaan internasional di mana situasi keamanan dan kedamaian di dalamnya tidak dapat sepenuhnya dijamin.  Dari  dulu  hingga  dewasa  ini, keamanan  merupakan  kepentingan  vital  bagi  setiap negara. Setiap negara harus mampu menjamin keamanannya sendiri. Kekuatan negara tanpa keamanan yang terjamin pastinya akan membuat kekuatan dan kekuasaan di negara tersebut runtuh dengan mudahnya.
Security Dilemma adalah salah satu konsep dalam teori Realisme yang muncul akibat adanya aksi dari suatu negara untuk meningkatkan keamanan negaranya namun di satu sisi ini menimbulkan  reaksi  dari  negara  lain  yang  juga  ingin  meningkatkan  keamanannya  dan  pada akhirnya  hal  ini  menyebabkan  penurunan  kemanan  di  negara  pertama.  Hal  ini  dapat  terjadi karena  suatu  negara  merasa  terancam  terhadap  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  negara  lain sehingga  berusaha  untuk  meningkatkan  persenjataan  dan  pertahanannya  yang  berakhir dengan  suatu  keadaan  dimana  banyak  negara  berlomba-lomba  untuk  memproduksi senjata. Security Dilemma pada dasarnya merupakan suatu refleksi dari kesulitan pemerintah suatu  negara  untuk  menentukan  pilihan  kebijakan  keamanannya.  Jika  suatu  negara mengurangi  usaha-usaha  untuk  memperkuat  keamanannya  dengan  tujuan  menciptakan hubungan  yang  damai  dengan  negara  lain,  maka  konsekuensinya  adalah  negara  tersebut rawan (vulnerable) untuk diserang oleh negara lain.
Arms  Race didefinisikan  sebagai  suatu  dinamika  proses  interaksi  antar  negara  atau koalisi  negara-negara  yang  kompetitif,  dinamis,  dan  dengan  keadaan  terpaksa  mengakuisisi
persenjataan  mereka.  “ Arms  Race  is  a  situation  in  which  two  or  more  countries  try  to  have more and stronger weapons than each other ” (Perlombaan Senjata adalah situasi dimana dua atau  lebih  negara  berusaha  untuk  meningkatkan  dan  memperkuat  persenjataan  daripada negara  lain). Arms  race juga  bisa  diartikan  sebagai  usaha  kompetitif  terus  menerus  (secara militer)  yang  dilakukan  oleh  dua  atau  lebih  negara  yang  masing-masing  memiliki  kapabilitas untuk membuat senjata lebih banyak dan lebih kuat daripada yang lain.
Karena  dunia  dan  sistem  internasional  yang  terdapat  di  dalamnya  bersifat  anarkis, negara kerap membangun dan meningkatkan kekuatan militer untuk tujuan pertahanan dan keamanannya. Namun, karena berbagai negara tidak menyadari niat masing-masing, negara- negara lain bukannya menafsirkan tindakan tersebut sebagai tindakan defensif tapi justru akan merespon  tindakan  tersebut  sebagai  tindakan  ofensif. Dan jika demikian, negara-negara  lain mungkin akan mengambil tindakan agresif sebagai respon yang kemudian akan menciptakan situasi  yang  tidak  stabil.  Degan  begitu  akan  ada  kemungkinan  terciptanya Arms  Race atau perlombaan senjata antara negara-negara, terutama negara yang berada di suatu kawasan.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  tersebut  banyak dilakukan di lingkungan ilmu sosial, seperti antropologi, sosiologi dan psikologi. Ilmu politik dan Hubungan Internasional juga menjadi bagian rumpun ilmu yang paling banyak menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pilihan dalam melakukan riset. Beberapa definisi generik dari  metode  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  kualitatif  merupakan  pendekatan  yang mengeksplorasi dan memahami makna ( meaning ) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial(2).
Penelitian  dilakukan  di  Indonesia  dengan  fokus  pada  Kenaikan  Anggaran  Pertahanan Indonesia sebagai dampak dari Security Dilemma dan Arm Races yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Karakteristik informan dianggap mampu memberikan informasi terkait Anggaran Pertahanan Indonesia  dan Security  Dilemma dan Arm  Races yang  terjadi  di  Kawasan  Asia  Tenggara. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dilakukan dengan informan kunci.  Pengolahan  data  dilakukan  melalui  pendekatan  analisis  interaktif  dari  Miles  dan Huberman melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan verifikasi data.  (Miles  &  Huberman,  1992).  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung dalam  melakukan  penelitian  melalui  kegiatan  observasi  lapangan,  kegiatan  FGD  dan wawancara  mendalam  dengan  informan  penelitian.  Sedangkan  data  sekunder  adalah  data yang  diperoleh  atau  berkaitan  dengan Kenaikan  Anggaran  Pertahanan  Indonesia  di  Kawasan Asia Tenggara, terdiri dari; laporan tahunan dan hasil penelitian yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel dan yang berkaitan dengan masalah penelitian serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Istilah Security Dilemma sendiri diciptakan oleh akademisi kebangsaan Jerman, John H. Herz, lewat bukunya, Political Realism and Political Idealism , pada tahun 1951. Menurut John H.  Herz,  dilema  keamanan  atau security  dilemma dalam  Hubungan  Internasional adalah “gagasan  struktural  di  mana  upaya-upaya  yang  diambil  oleh  sebuah negara  untuk menjaga  kebutuhan  keamanannya  sendiri,  terlepas  dari apapun  niatnya,  cenderung  memicu ketidak  nyamanan  bagi negara-negara  lainnya  terutama  negara  yang  berada  di  sekitarnya, karena masing-masing negara menganggap bahwa tindakan yang diambilnya hanyalah bersifat defensif dan tindakan yang diambil negara lain bersifat mengancam”.
Arms  Race terjadi  sesuai  dengan  teori  neorealisme  yang  menekankan  bagaimana sistem internasional yang anarki ternyata bisa menjadi damai dengan adanya konsep balance of power. Menurut Mearsheimer yang dikutip dalam buku “ Balance of Power In World History ” oleh  Stuart  J.  Kaufman,  Richard  Little  dan  William  C.  Wohlforth,  negara-negara  kuat  ( great powers )  akan  berusaha  untuk  mempertahankan  hegemoni  mereka  di  dunia.  Usaha-usaha negara ini untuk mempertahankan hegemoni mereka bisa dilakukan dengan menyeimbangkan kekuatan  negara  mereka  satu  sama  lain.  Mereka  bersaing  satu  sama  lain  agar tidak ketinggalan ,  sehingga  nanti  akan  muncul  keseimbangan  atau equilibrium .  Namun sayangnya, konsep balance of power ini mengakibatkan terjadinya arms race . Arms race pada prinsipnya memiliki keuntungan sebagai penyeimbang kekuatan bagi negara kuat yang “bisa saja”  akan  bertindak  semaunya  terhadap  negara  yang  lebih  kecil,  keadaan  yang menguntungkan  tersebut  bisa  saja  menjadi  pemantik  perang  karena  didasari  oleh  benturan kepentingan satu sama lain.
Seperti  yang  dijelaskan  diatas,  bahwasanya  konsep  keamanan  menurut  kaum  Realis adalah kekuatan penuh militer suatu negara. Keamanan dan keterjaminan suatu negara tidak diintervensi  oleh  negara  lain  adalah  kekuatan  militernya,  semakin  besar  dan  kuat  kekuatan militer suatu negara maka semakin kecil pula kemungkinan untuk diintervensi oleh negara lain, begitu  juga  dengan  daya  saingnya  dalam  perpolitikan  internasional,  menurut  kaum  Realis kedudukan  suatu  negara  dalam  politik  internasional  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan mereka dalam kompetitif dibidang Militer dan Ekonomi. Dan tentunya kekuatan militer suatu negara  akan  sangat  kuat  jika  di  topang  oleh  Anggaran  Pertahanan  yang  besar  pula.  Satu  hal yang  mendasar  dalam  Realisme  yaitu  bahwa  negara  memandang  negara  lain  sebagai  musuh potensial yang mengancam keamanan, suatu ide yang berasal dari pemahaman bahwa setiap manusia cenderung agresif dan memangsa manusia lainnya, dan ini adalah hal yang alamiah. Artinya kelemahan negara menjadi pemicu bagi negara lain untuk membangun kekuatan yang lebih besar agar dapat menginvasi negara lemah. Sebaliknya, kekuatan yang terlalu besar atau ekstrim  pada  negara  lain  akan  memicu  sebuah  negara  untuk  semakin  meningkatkan pertahanan dan mengumpulkan kekuatan. Ini yang disebut dengan Security Dilemma .
a. Security Dilemma & Arms Race di Kawasan Asia Tenggara Dinamika Security  Dilemma dan Arms  Race benar-benar  terjadi  di  kawasan  Asia Tenggara peasca perang dingin. Setelah tidak adanya jaminan keamana dari dua negara super power  yaitu  Amerika  dan  Uni  Soviet,  persis  seluruh  negara  di  kawasan  harus  meningkatkan kemampuan  militernya  masing-masing.  Meningkatkan  anggaran  militer,  meningkatkan  kerja sama pertahanan, pelatihan kembali personil militer, penambahan dan pembaharuan alat-alat tempur, hingga meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri masing-masing. Semua  ini  dilakukan  karena  negara-negara  di  kawasan  menyadari  betapa  potensi  konflik  di kawasan  kedepan  sulit  ter-elakan.  melalui  penelitian  ini  penulis  ingin  menganalisa  dinamika Security Dilemma dan Arms Race yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sebagai factor penting membuat  Indonesia  sadar  akan  perlunya  peningkatan  kekuatan  militer  melalui  Peningkatan Anggaran Pertahanan setiap tahunnya.
Peningkatan  kekuatan  militer  tentu  saja  menjadi  hal  yang  sensitif  sebab  dapat menyebabkan security  dilemma bagi  negara  lain.  Adagium security  dilemma setidaknnya menegaskan  dua  hal. Pertama ,  upaya  peningkatan  kekuatan  militer  suatu  negara kecenderungannya  selalu  dimaknai  sebagai  sarana  pengembangan  kekuatan  ofensif  oleh negara lain, dan kedua , sulit dibedakannya antara kekuatan defensif dengan kekuatan opensif. Hal  ini  bisa  mengakibatkan  terjadinya  salah  kalkulasi  ( miscalculation ),  salah  penilaian ( misjudgment )  dan  saling  mencurigai  ( mistrust ).  Peningkatan  kekuatan  militer  suatu  negara merupakan  keniscayaan,  terlebih  lagi  jika  ada  faktor  penggerak  ke  arah  sana.  Artinya, peningkatan  kekuatan  militer  negara-negara  di  kawasan  ini  tidak  berdiri  sendiri  tetapi  ada faktor yang menggerakkan ke arah itu. Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, bahwa faktor-
faktor  penggerak  tersebut  adalah  adanya  ketegangan  regional,  sengketa  perbatasan, perebutan  sumber  daya  alam,  pergeseran  aktivitas  militer  Amerika  Serikat  ke  Asia,  dan semakin meningkatnya kehadiran Tiongkok di LCS.
Dilema  keamanan  dan  perlombaan  senjata  yang  terjadi  di  kawasan  Asia  Tenggara masih  berada  pada  tingkat  kompetisi  persenjataan  konvensional,  belum  pada  level perlombaan  senjata  yang  sengit.  Bila  membandingkan  aspek  kuantitas  persenjataan  yang dimiliki  negara-negara  di  Asia  Tenggara  baik  oleh  Angkatan  Darat,  Angkatan  Laut,  dan Angkatan  Udara  masing-masing,  Indonesia  secara  umum  sudah  mengimbangi  dan  bahkan leading. Modernisasi militer atau peningkatan kekuatan militer yang terjadi di Asia, khususnya Asia  Tenggara  sesungguhnya  juga  merupakan  konsekuensi  logis  dari  pertumbuhan ekonominya.  Hal  inilah  yang  terjadi  pada  lima  negara  utama  di  Asia  Tenggara  yang  disebut dengan the  Big  Five, yaitu  Indonesia,  Singapura,  Thailand,  Malaysia  dan  Vietnam.  Selain  itu, meluasnya  cakupan  keamanan  regional  yang  harus  dijaga  yang  didasari  oleh  kepentingan nasional  masing-masing  telah  turut  pula  mendorong  negara-negara  di  kawasan  untuk melakukan  peningkatan  kekuatan  militernya  agar  dapat  menjangkau  cakupan  wilayah keamaannya. Indonesia, Malaysia dan Singapura misalnya berkepentingan dengan keamanan Selat Malaka, begitu juga dengan negara-negara Asia lain yang menjadikan perairan strategis tersebut sebagai jalur pasokan energi dan perdagangan mereka. Peningkatan kekuatan militer negara-negara  di  kawasan  akan  menjadi  masalah,  jika  disalah  persepsikan  dan  dicurigai sebagai bentuk ancaman bagi keamanan di kawasan(3).
Dalam  perjalanan  panjang  studi  Ilmu  Hubungan  Internasional, security dilemma dikenal sebagai salah satu konsep besar yang digunakan dalam menganalisa keadaan internasional di mana situasi keamanan dan kedamaian di dalamnya tidak dapat sepenuhnya dijamin. Security  Dilemma pada  umumnya  terjadi  pada  suatu  kondisi  dimana  suatu  negara meningkatkan  kebijakan  kekuatan  pertahanannya  yang  murni  ditujukan  untuk self defence (pertahanan diri) namun seringkali dianggap lain oleh negara lain bahwa hal tersebut bertujuan  untuk  menyerang.  Hal  ini  yang  kemudian  mendorong  negara  musuh  untuk menyuplai  senjata  demi  meningkatkan  kekuatan  militernya  yang  disebabkan  oleh  mereka berusaha untuk mengambil kecenderungan terburuk bahwa negara yang dihadapinya sedang berusaha untuk melakukan penyerangan(4).
Dilema keamanan rentan terjadi di setiap kawasan, baik kawasan yang rawan konflik seperti  Asia  Timur  dan  Asia  Selatan,  maupun  Kawasan  yang  relative  damai  seperti  Asia Tenggara, China dan Jepang serta Korea Selatan dan Korea Utara merupakan contoh nyata di mana ketegangan timbul sebagai hasil dari peningkatan keamanan. Dalam respon yang serupa, China  juga  sudah memodernisasi  militernya. Masing-masing  negara  justru  merasa  terancam oleh peningkatan kekuatan militer dari negara lain. Ancaman tersebut kemudian mendorong mereka untuk ikut mengambil upaya dalam meningkatkan pertahanan dan keamannya. Begitu juga India dan Pakistan Salah satu bentuk nyata yang paling sering terjadi hingga kini tentang dilema  keamanan.  Contohnya  lainnya,  ketika  Iran  memproduksi  nuklir dengan alasan  untuk menggantikan minyak sebagai sumber tenaga utama, Israel dan berbagai negara di kawasan tersebut  merasa  terancam  dan  ikut  mengambil  langkah  yang  sama  guna  mengimbangi  Iran. Begitu juga halnya dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, ketika Singapura secara massif  meningkatkan  anggaran  militer  serta  membeli  peralatan  militer  secara  besar-besaran maka  negara-negara  tetangga  seperti  Indonesia,  Thailand,  dan  Malaysia  juga  melakukan  hal yang  sama  karena  merasa  terancam  dengan  apa  yang  dilakukan  Singapura  dibidang pertahanan.
Perang  ataupun  persiapannya  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  serta membutuhkan  kemampuan  pengelolaan  keuangan  nasional  yang  memadai.  Ada  3  unsur  di dalam kekuatan finansial, yaitu anggaran pertahanan (defense budget), cadangan devisa dan emas (reserve  of  foreign  exchange  and  gold), dan  kemampuan  pembelian/pembayaran
(purchasing power). Unsur yang paling perlu dipehatikan adalah cadangan devisa dan belanja pertahanan.  Dari  dua  unsur  tadi,  Singapura  lebih  unggul  dengan  memiliki  cadangan  devisa maupun  belanja  pertahanan  paling  besar.  Ini  berarti  Singapura  memiliki  peluang  lebih  besar untuk  mempersiapkan  suatu  perang  ataupun  membiayai  peperangan.  Indonesia  memiliki kemampuan pembelian paling besar di antara negara-negara yang diperbandingkan di sini. Ini berarti,  dari  sisi  finansial,  Indonesia  memiliki  peluang  yang  paling  besar  untuk mentransformasikan  aset-aset  ekonominya  dalam  membiayai  dan  mempersiapkan  perang. Sekalipun demikian, kemampuan pembelian membutuhkan waktu dan mekanisme politik yang tidak  semudah  mentransfer  pembiayaan  seperti  pada  cadangan  devisa  dan  belanja pertahanan(5).
Tabel 2. Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara-Negara Asia Tenggara Indonesia Malaysia Thailand Singapore Philipina Vietnam World Rank 15 48 29
42 51
28 Financial (USD) 1. Defense Budget 2. Reserve of Forex&Gold
3. Purchasing Power 4. External Debt 9.300.000.000 130.200.000.000 3.130.470.000.000 393.252.000.000 3.792.819.200 102.400.000.000 855.600.000.000 224.596.000.000 2.933.064.054 202.600.000.000 1.200.200.000.000 167.890.000.000 11.560.000.000 279.800.000.00 531.900.000.000 1.557.646.000.000 4.390.000.000 81.570.000.000 871.560.000.000 81.995.000.000 6.237.000.000 49.500.000.000 800.000.000.000 96.580.000.000
Sumber: Global Fire Power (2022) Arms  Race didefinisikan  sebagai  suatu  dinamika  proses  interaksi  antar  negara  atau koalisi  negara-negara  yang  kompetitif,  dinamis,  dan  dengan  keadaan  terpaksa  mengakuisisi persenjataan  mereka.  “ Arms  Race  is  a  situation  in  which  two  or  more  countries  try  to  have more and stronger weapons than each other ” (Perlombaan Senjata adalah situasi dimana dua atau  lebih  negara  berusaha  untuk  meningkatkan  dan  memperkuat  persenjataan  daripada negara  lain). Arms  race juga  bisa  diartikan  sebagai  usaha  kompetitif  terus  menerus  (secara militer)  yang  dilakukan  oleh  dua  atau  lebih  negara  yang  masing-masing  memiliki  kapabilitas untuk membuat senjata lebih banyak dan lebih kuat daripada yang lain.
Pertahanan negara menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin eksistensi dan kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara.  Pertahanan  negara  yang  kokoh  akan  mampu mewujudkan bangsa yang kuat. Pembangunan pertahanan yang kuat menuntut dipenuhinya kebutuhan Alutsista modern. Indonesia menargetkan bisa memproduksi peralatan militernya sendiri dan tidak bergantung pada negara lain pada tahun 2029. Indonesia menjadi salah satu negara terkuat di Asia Tenggara. Salah satu ukurannya adalah kualitas prajurit militernya. Di sisi  lain,  Indonesia  juga  memiliki  senjata  yang  tak  kalah  canggih  dengan  negara-negara  lain. Bahkan Indonesia punya senjata buatan sendiri, yang diekspor ke negara lain seperti Singapura dan  Thailand.  PT.  Pindad  yang  membuat  senjata  canggih  Indonesia  yang  dikirim  ke  luar negeri(6).
Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Jika dilihat dari segi pertahanan, Indonesia memiliki armada militer yang bakal membuat para negara tetangganya ketar ketir. Menurut data dari Global Firepower Index (GFP Index), kekuatan militer Indonesia berada  di  atas  rata-rata  negara  di  Asia  Tenggara,  bahkan  lebih  tinggi  di  atas  Australia.  Ada beberapa alasan yang membuktikan bahwa kekuatan militer Indonesia tidak boleh dipandang remeh oleh para negara tetangganya negara-negara Asia Tenggara termasuk Australia. Bukti nyatanya  adalah  Kelengkapan  alat  persenjataan  darat  yang  dimiliki  militer  Indonesia.  Selain memiliki alat tempur yang lengkap, Indonesia juga memiliki Industri Pertahanan dalam negeri sendiri  yang  bisa  memproduksi  Alutsista  untuk  kebutuhan  militernya.  Diantaranya  adalah Senapan Ringan dan Berat, Rudal dan Amunisi, Kendaraan Tempur, Serta Medium Battle Tank yang semunya sudah bisa di produksi oleh PT. Pindad. Hal tersebutlah yang membuat negara- negara tetangga ciut dengan kemampuan militer Indonesia.
b. Kenaikan Anggaran Pertahanan Indonesia
Penyusunan Anggaran Pertahanan adalah tugas Kementerian Pertahanan, selanjutnya secara hierarki Panglima TNI menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran. Sistem Program dan Anggaran adalah suatu kesatuan tata cara pengelolaan program dan anggaran di lingkungan  Kementerian  Pertahanan  dan  Tentara  Nasional  Indonesia.  TNI  adalah  komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. Kementerian Pertahanan yang adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan(7).
Pada dasarnya Anggaran merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dalam Nota Keuanag terdapat uraian-uraian  yang  sangat  jelas  terkait  Anggaran  militer  ata  juga  dikenal  dengan  anggaran pertahanan adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatau negara atau entitas  lainnya  untuk  meningkatkan  dan  mempertahankan  angkatan  bersenjata.  Anggran militer  seringkali  mencerminkan  seberapa  kuat  pertahanan  suata  negara  terhadap  ancaman dari pihak lain. Anggran pada dasarnya memiliki fungsi yang sangat besar untuk negara. Tujuan dari pengeluaran militer sendiri adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga negara (Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia).
Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara menyatakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Salah satu target pemerintah Indonesia  di  bidang  pertahanan  adalah  melalui  kemandirian  industri  pertahanan  atau kemampuan  untuk  memproduksi  peralatan  militer  sendiri  tanpa  bergantung  kepada  negara lain. Salah satu tantangan yang hendak dicapai adalah target Minimum Essential Force (MEF) dimana  program  MEF  bertujuan  untuk  mengembangkan  dan  memodernisasi  kekuatan pertahanan agar menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan juga tugas dalam misi perdamaian(8).
Menurut  (Kunio  ,  999),  pengeluaran  belanja  militer  merupakan  sebuah  ukuran terhadap pengeluaran yang digunakan dalam sistem pertahanan sebuah Negara. Perbelanjaan militer  merupakan  suatu  yang  sangat  penting  bagi  sebuah  negara  yang  merdeka  dan berdaulat. Dan menjadi sangat penting bagi setiap negara untuk menjaga sistem pertahanan negaranya (SIPRI). Terlaksananya kemampuan pertahanan negara membutuhkan daya dukung anggaran.  Di  Indonesia  sendiri,  Kementerian  Pertahanan  mendapatkan  alokasi  anggaran terbesar. Anggaran Pertahanan mengalami tren yang meningkat sejak 2018 sebesar Rp106,8 triliun  menjadi  Rp127,35  triliun  di  tahun  2020,  dan  pada  tahun  2022  anggaran  pertahanan mencapai Rp137 Triliun. Saat ini, alokasi terbesar anggaran pertahanan adalah untuk belanja pegawai  yaitu  sebesar  41,6  persen,  untuk  belanja  barang  sebesar  32,9  persen  dan  untuk belanja  modal  sebesar  25,4  persen.  Selama  ini,  anggaran  militer  Indonesia  sebagian  besar tersalurkan pada belanja matra darat. Pada tahun 2019 anggaran militer untuk TNI-AD sebesar Rp44,96  triliun,  TNI-AL  sebesar  Rp17,44  triliun  dan  TNI-AU  sebesar  Rp13,76  triliun.  Di  tahun 2020, anggaran untuk TNI-AD sebesar Rp55,92 triliun, TNI-AL sebesar Rp22,08 triliun dan TNI- AU  sebesar  Rp15,50  triliun.  Kementerian  Pertahanan  juga  mengalokasikan  anggaran  untuk program  modernisasi  alutsista  pada  tahun  2020  yaitu  sebesar  Rp10,86  triliun  yang  terdiri Rp4,59  triliun  untuk  matra  darat,  Rp4,16  triliun  untuk  matra  laut  dan  Rp2,11  triliun  untuk matra udara.

## Gambar 1. Perkembangan Anggaran Pertahanan Indonesia 2020
Pada  tahun  2022  ini,  Kemhan  yang  dipimpin  Menteri  Pertahanan  Prabowo  Subianto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp137 triliun dalam RAPBN 2022. Jumlah ini meningkat 13  persen  dibandingkan  dengan  alokasi  anggaran  Kemhan  pada  APBN  2021.  Berdasarkan rencana  penggunaan  anggaran  tersebut,  di  antaranya  adalah  untuk  program  modernisasi Alutsista. Di samping anggaran ini juga digunakan untuk kebutuhan non-Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan. Secara total untuk ketiga kebutuhan tersebut, Kemhan mengalokasikan anggaran  sebesar  Rp43,26  triliun.  Anggaran  belanja  khusus  untuk  persenjataan  di  Kemhan sebesar  Rp43,26  triliun  itu,  berarti  meningkat  33  persen  dibandingkan  dengan  alokasi anggaran di APBN 2021 sebesar Rp32,48 triliun. Pemerintah akan terus melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) secara bertahap.
Anggaran  Belanja  Pertahanan  Masih  di  Bawah  1  persen  PDB  dan  sebagian  besar terserap untuk Matra Darat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merupakan salah satu kekuatan  utama  dalam  struktur  pertahanan  militer  Indonesia.  Berdasarkan  Perkasad  No  57 Tahun  2013  bahwa  tugas  TNI-AD  adalah  melaksanakan  pembangunan  dan  pengembangan kekuatan  matra  darat  dengan  prioritas  yang  diarahkan  untuk  mencapai Minimum  Essential Force. Dalam rangka tugas tersebut, TNI-AD membutuhkan alutsista yang canggih, modern dan presisi. Sebagai matra kekuatan utama militer, TNI-AD mendapatkan alokasi anggaran terbesar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan dua matra lainnya(9).
Anggaran TNI-AD Relatif Besar Untuk Program Manajemen dan Operasional. Anggaran TNI-AD terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Sejak 2010 rata-rata alokasi anggaran  untuk  TNI-AD  hampir  mencapai  setengah  (44%)  dari  total  anggaran  Kemhan  yang tembus  Rp.137,3  triliun  pada  2021.  Sedangkan  56%  masing-masing  terbagi  ke  dalam  empat instansi dalam lingkup Kemhan diantaranya; Kemhan (18%), Mabes TNI (8%), TNI AL (16%) dan TNI AU (13%). Rata-rata anggaran TNI-AD tumbuh 4,71% per tahun. Besarnya anggaran TNI-AD tersebut  diserap  oleh  dua  program  besar  yaitu  program  penyelenggaraan  manajemen  dan operasional dan program modernisasi alutsista.
Gambar 2. Perkembangan Realisasi Anggaran TNI-AD Periode 2017-2022 (Triliun Rupiah) Sumber: LKPP dan NK APBN, diolah
Alokasi  anggaran  untuk  program  penyelenggaraan  manajemen  rata-rata  menyedot 77,36%  atau  sebesar  Rp43,8  triliun  dari  total  anggaran  TNI-AD  selama  periode  2017-2022. Selain  untuk  dua  program  terbesar,  alokasi  anggaran  TNI-AD  diperuntukkan  pada  program lainnya  seperti;  Program  profesionalisme  dan  kesejahteraan  prajurit,  Program  pembinaan sumber  daya  pertahanan,  dan  Program  riset,  industri  dan  pendidikan  tinggi  pertahanan. Anggaran untuk ketiga program tersebut hanya sebesar 10,84% atau rata-rata Rp6,14 triliun selama  periode  2017-2022.  Anggaran  Modernisasi  Alutsista  Masih  Di  Bawah  12%. Anggaran modernisasi  alutsista  masih  relatif  kecil  dibandingkan  dengan  total  anggaran  TNI-AD  dan bahkan  anggaran  Kemhan.  Selama  periode  2017-2022,  rata-rata  anggaran  modernisasi alutsista TNI-AD hanya 11,8% atau Rp6,68 triliun. jumlah tersebut hanya 15,26% dari alokasi anggaran untuk penyelenggaraan manajemen dan operasional.

## Gambar 3. Perkembangan Realisasi Anggaran Alutsista TNI-AD Periode 2017-2022
Sumber: LKPP dan NK APBN
Jumlah Alutsista TNI-AD Masih Minim. Hingga per Januari 2022, total jumlah alutsista TNI-AD  dari  lima  jenis  alutsista  sebanyak  2.387  unit (Global  Firepower, 2022).  Alutsista  jenis panser mendominasi hingga mencapai 60,49% dari total jenis alutsista. Namun, alutsista jenis tank jumlahnya relatif masih sedikit atau hanya 13,15%. Demikian juga peluncur roket hanya 63  unit.  Pada  tahun  2022,  alokasi  anggaran  untuk  alutsista  TNI-AD  sebesar  Rp10,18  triliun digunakan  untuk  membeli  1  paket  alutsista.  Pemerintah  masih  menjadikan  alutsista  TNI sebagai salah satu belanja prioritas untuk fungsi pertahanan dengan tujuan agar target MEF dapat tercapai hingga 2024. Hingga per Desember 2018, capaian MEF TNI-AD sebesar 74,62%. TNI-AD  menargetkan  MEF  tercapai  100%  pada  2024.  Alokasi  anggaran  modernisasi  alutsista menjadi kata kunci yang tidak bisa ditunda. Agar upaya tersebut dapat terselenggara dengan baik,  efektif,  dan  efisien  diperlukan  kesatuan  tekad  dan  arah,  serta  keterpaduan  usaha  dari semua  pihak  dan  instansi  terkait  lainnya  untuk  mengoptimalkan  Anggaran  Pertahanan  yang ada, dan pelibatan lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dalam rangka meningkatkan kemampuan alutsista TNI.

## 5. penutup Kesimpulan
Perang  adalah  satu  hal  yang  ditakutkan  dan  tidak  diinginkan  bagi  semua  manusia termasuk  negara.  Namun  perang  tidak  bisa  dipungkiri  keberadaannya  dari  sejarah  umat
manusia. Konflik dan perang dalam sejarah umat manusia telah ada sejak manusia mengenal kekuasaan  dan  kedudukan.  Seiring  berjalannya  waktu,  alat  bantu  (senjata)  yang  digunakan manusia  juga  beragam  termasuk  transformasi  senjata  tradisional  sampai  dengan  senjata modern.  Transformasi  ini  dikategorikan  sebagai  suatu  kewajaran  dimana  kita  tahu  bahwa manusia  akan  selalu  berusaha  melindungi  dan  mencari  kemanan  bagi  diri  dan  keluarganya. Inovasi  dan  transformasi  yang  dilakukan  manusia  ini  sampai  pada  situasi  yang  disebut dengan Arms  Race (Perlombaan  Senjata) . Segala  bentuk  persaingan  pasti  mempunyai kemungkinan konflik. Dalam hal ini arms race sebagai satu bentuk persaingan juga pasti akan menyebabkan  konflik  bahkan  bisa  saja  sampai  pada  titik  peperangan.  Meskipun  Charles  L. Glaser  dalam  artikelnya  mengatakan  bahwa Arms  Race tidak  selalu  buruk  dan  tidak  melulu dikaitkan dengan perang namun tetap saja kemungkinan perang akan tetap ada.
Adagium kalangan realis yang menyebutkan, “jika ingin merasa damai bersiaplah untuk perang”,  seakan  relevan  dengan  semakin  meningkatnya  anggaran  militer  masing-masing negara. Semua menyadari bahwa kepentingan bisa diperjuangkan dengan jalan kekuatan, dan memandang militer sebagai prasyarat mutlak terlebih jika berbicara dalam konteks keamanan suatu negara. Kondisi multipolar saat ini memang telah menghapus rivalitas antara kedua blok yang  eksis  saat  era  perang  dingin,  namun  tidak  barang  tentu  berhasil  menghapus  rivalitas antara  negara-negara  yang  masih  memiliki  perbedaan  ideologi  atau  latar  belakang  sejarah yang  buruk. Enmity di  antara  negara-negara  yang  bertetangga  masih  sangat  tinggi. Arm race secara lebih jauh telah berbicara pada tataran teknologi dan semakin menjadi penyebab tingginya  tensi  dilema  keamanan.  Lebih  jauh,  perlombaan  senjata  nuklir  di  antara  negara- negara maju menjadi ancaman yang sangat serius bagi kemanan internasional kontemporer. Secara  lebih  jauh,  kita  akan  melihat  bagaimana  fenomena security  dilemma begitu  kentara termasuk di kawasan Asia Tenggara.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  peningkatan  anggaran pertahanan  Indonesia  mutlak  dilakukan,  mengingat  banyaknya  potrensi  ancaman  yang  bisa kapan saja mengahantam kedaulatan Indonesia. Situasi security dilemma dan A rms race yang terjadi  di  kawasan  Asia  tenggara  adalah  sebuah  ancaman  nyata  bagi  kedaulatan  Indonesia. Komitmen seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menaikkan anggaran militer serta  meningkatkan  kemampuan  militer  mereka  jika  tidak  di  respon  dengan  hal  yang  sama maka akan mebuat Indonesia terlihat lemah.

## Daftar Pustaka
Andrew  T.H.  Tan.  (2014). The  Arms  Race  in  Asia:  Trend,  Causes  and  Implications .  New  York, Routledge; Creswell  JW.  (2009). Research  design  :  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches. London: SAGE
Andi Wijayanto. (2017). Sinyal Perlombaan Senjata di Asia. Kompas. Jervis R. (2004). Cooperation Under the Security Dilemma. World Polit. 30(2). SIPRI. South Asia and Gulf lead rising trend in arms imports, Russian exports grow [Internet].
Available from: www.sipri.org
Amrullah MR. (2016). Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Turki: Studi Kasus Kerjasama Industri Pertahanan. J Pertahanan Bela Negara.;6(1):151–68.
Bakrie CR. (2007). PertahananNegara dan Postur TNI Ideal. Jakarta: Yayasan obor Indonesia; Muhaimin YA. (2014). Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia . Yogyakarta: Tiara Wacana;
Subekti.  (2012).  Modernisasi  Alutsista  TNI  AD  untuk  Mencapai  Kekuatan  Pokok  Minimum. Yudhagama.; 32(1).