## IMPLEMENTASI ASAS KESELARASAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

## Amelia Rachman
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional E-mail: amelia.rachman1994@gmail.com

## Abstract :
The  aims  of this  research  are  to study  an  analyze  the  assence  of  the  principle  of  harmony in  land procurement  for  development  for  public  interest  as  well  as  the  implementation  of  the  principle  of harmony stipulated in Act Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for development for Public Interest. This is normative legal research.
From  the  results  of  the  research  it  can  be  inffered  that  firstly,  the  essence  of  the  principle  of harmony in land procurement for development for public interest is that the government can perform land procurement  for  development  for  public  interest  with  the  requirement  that  such  activity  must  contain  a clause  of  public  interest  and  have  very important  function to  balance  between the  development interest and public interest so the implementation of land procurement can reflect the principle of harmony where the development interest and public interest may not negate each other so it will lead to the achievement towards the maximum welfare an prosperity of the people. Secondly, the principle of harmony has not yet been  implemented  at  the  preparation  stage  and  the  implementation  stage  of  the  land  procurement  for development for public interest, this can be seen from a number of provisions regulated in Act Number 2 of 2012. At the preparation stage they are right to get information on the realization of the plan of the land procurement for development for public interest, and right to file lawsuit against the stipulation of the development location. While the implementation stage of land procurement is the appointment of the appraisal  team  to  assess  the  amount  of  compensation,  deliberation  in  determining  the  compensation, right  of  the  entitled  parties  to  convey  objection  through  Distict  Court,  and  the  mechanism  of  land compensation through consignment (consign money at the Court) in land procurement for public interest.
Keywords: Implementation of Principle of Harmony, Land Procurement, Public Interest

## Abstrak :
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  hakikat  asas  keselarasan dalam  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  serta  implementasi  asas keselarasan  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yaitu penelitian  yang  dilakukan  atau  ditujukan  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan hukum yang lain yang mengkaji asas-asas hukum dari kaidah atau aturan hukum.
PERTAMA,  hakikat  asas  keselarasan  dalam  pengadaan  tanah  adalah  bahwa  negara  sebagai organisasi tertinggi mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan peruntukan atas tanah berdasarkan hak  menguasai  negara,  untuk  itu  pemerintah  dapat  melakukan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  dengan  syarat  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  harus  adanya  klausul  kepentingan  umum  dan mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  untuk  menyeimbangkan  antara  kepentingan  pembangunan  dan kepentingan  masyarakat  sehingga  akan  tercapai  sebesar-besarnya  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat. Sehingga dalam keadaan terpaksa pemerintah dapat mengambil/menguasai tanah dalam rangka kepentingan  umum  berdasarkan  fungsi  sosial,  dikarenakan  penggunaan  dan  penguasaan  hak perseorangan  atas  tanah  bukanlah  bersifat  pribadi  semata  namun  didasari  bahwa  adanya  sifat kebersamaan atau kemasyarakatan yang melekat pada setiap hak atas tanah yang dihaki oleh seseorang, keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  tahapan  dari  proses  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum dan  adanya  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  baik  dengan  memperhitungkan  dari  segi  fisik  maupun non  fisik.  KEDUA,  bahwa  untuk  mengimplementasikan  asas  keselarasan  pada  tahap  persiapan  yaitu dengan menjamin hak bagi pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan.
Kata kunci: Implementasi Asas Keselarasan, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  Tahun  2012  menetapkan  dan mencantumkan  sejumlah  asas-asas  yang harus  diperhatikan  dan  melandasi  dalam pelaksanaan  kegiatan  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum.  Sebagai  asas seharusnya  dapat  menjadi  sumber  dan dasar  dalam  pengaturan  lebih  lanjut  baik yang ada dalam pasal-pasal dari Undang- Undang  tersebut  juga  pada  peraturan pelaksananya.  Asas-asas  tersebut  adalah asas:
1. kemanusiaan
2. keadilan
3. kemanfaatan
4. kepastian
5. keterbukaan
6. kesepakatan
7. keikutsertaan
8. kesejahteraan
9. Keberlanjutan
10. keselarasan
Asas  hukum  adalah  dasar  untuk membentuk  hukum  dalam  bermasyarakat sehingga  sesuai  dengan  cita-cita  dan kehidupan  bersama  yang  baik.  Karena asas  hukum  pada  prinsipnya  adalah mengatur  tatanan  hidup  masyarakat sosial,  mengatur  bagaimana  di  dalam kehidupan  bermasyarakat  tidak  selalu terjadi konflik, bagaimana cara agar tidak terjadi  konflik,  dan  kalaupun  terjadi  apa
yang harus dilakukan untuk menyelesaikan  konflik  tersebut.  Oleh karena  itu,  asas  secara  teoritis  harus terimplementasi ke dalam sebuah peraturan dan pasal-pasal khususnya yang ada  didalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum  terutama  berkenaan  dengan  asas keselarasan.  Dalam  penjelasan  Pasal  2 huruf  j,  asas  keselarasan  adalah  bahwa Pengadaan  Tanah  untuk  pembangunan dapat  seimbang  dan  sejalan  dengan kepentingan  masyarakat  dan  negara. Dengan  kata  lain,  asas  keselarasan  ini dimaksudkan agar kepentingan masyarakat  dan  kepentingan  negara berjalan  seimbang  dan  tidak  saling menegasi  dalam  proses  pengadaan  tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum. Kemudian hal yang sama dinyatakan dalam Pasal  9 ayat  (1) bahwa
“Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pembangunan dan kepentingan  masyarakat”.  Namun  di dalam  penjelasan  Pasal  9  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tersebut  tidak  dijelaskan  dari  kata keseimbangan  itu  sendiri  karena  dalam penjelasan  Pasal  tersebut  dinyatakan cukup jelas sehingga hal ini menimbulkan kekaburan  hukum/norma  dalam  aspek
pengaturannya  sehingga  mengakibatkan ketidakpastian  hukum  dalam  proses pelaksanaan atau implementasi pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  di  dalam  praktiknya.  Kemudian dalam  penjelasan  Pasal  2  huruf  j  dan ketentuan Pasal  9 ayat  (1) tersebut  hanya menyebutkan  kepentingan  masyarakat dan kepentingan negara tanpa menyebutkan  kepentingan  pemegang  hak atas  tanah  yang  mempunyai  kedudukan penting  dalam  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum. Tentunya hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai  konflik dalam rangka pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum sehingga keseimbangan kepentingan antara pemegang  hak  atas  tanah  sebagai  pihak yang  berhak  dalam  proses  pengadaan tanah  dengan  kepentingan  masyarakat dan negara sebagai pihak yang memerlukan tanah tidak dapat tercapai. Dalam  rangka  menghindari  konflik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum, peraturan yang dibuat tersebut seyogyanya  memperhatikan  kepentingan masyarakat  terutama  bagi  pemegang  hak atas  tanah  yang  tanahnya  digunakan  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum dengan  menempatkan  posisi  pihak  yang memerlukan  tanah  dan  pihak  yang tanahnya  dicabut  atau  dibebaskan  harus
diletakkan  secara  sejajar  dalam  seluruh proses pengambilalihan tanah baik  dalam pengaturan atau maupun prosedur pengadaan tanah agar keselarasan kepentingan  dalam  pengadaan  tanah dapat  terwujud.  Dalam  kenyataannya  di masyarakat pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum acapkali  menimbulkan  gejolak  dalam praktiknya,  hal  ini  dapat  dilihat  dari masyarakat  yang  tanahnya  terkena  dalam rencana  pembangunan  dalam  kenyataan menolak  mengenai  bentuk  dan  besaran pemberian ganti kerugian dari Pemerintah.  Hal  ini  terjadi  karena masyarakat  menganggap  bahwa  bentuk dan  besaran  pemberian  ganti  kerugian dari  Pemerintah  dianggap  tidak  sesuai dengan  kepentingan  umum  yang  ingin dilaksanakan.  Di  satu  sisi,  sebagai pemegang  hak  atas  tanah,  masyakarat merasa  berhak  untuk  menentukan  atau menetapkan  besaran  pemberian  ganti kerugian  yang  diberikan  oleh  Pemerintah dengan  harga  yang  menurut  mereka wajar.  Di  sisi  lain  Pemerintah  ingin melakukan  pembangunan  fasilitas  umum yang  ditujukan  untuk  kepentingan  umum atau  masyarakat  luas  pada  umumnya, namun  untuk  mewujudkan  hal  tersebut acapkali  dalam  proses  pelaksanaannya terdapat  adanya  pemaksaan  dari  para pihak  baik  pemerintah  yang  menetapkan harga  secara  sepihak  maupun  pemilik
tanah  menuntut  harga  yang  dianggap tidak  wajar,  sementara  itu  perangkat hukum yang ada belum mampu mengakomodir  dua  kepentingan  yang berbeda tersebut,  akhirnya  terjadi  dengan cara  pemaksaan  dan  intimidasi  terhadap masyarakat  dalam  hal  pengadaan  tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum.
Untuk  menyelesaikan  masalah  bagi warga  atau  masyarakat  yang  tidak  mau menerima  besarnya  ganti  rugi  dan  dalam praktiknya mengingat mendesaknya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan  dalam  akses  kepentingan umum  agar  proyek  tidak  tertunda  serta kemungkinan  hangusnya  anggaran,  maka ganti  rugi  dikonsiyasikan  atau  dikenal dengan  penitipan  ganti  kerugian  di Pengadilan  Negeri.  Tidak  jarang  dalam praktik  terjadinya  pemaksaan  ganti  rugi yang  ditetapkan  sepihak  saja  melalui praktik  konsinyasi  uang  ganti  rugi  di pengadilan,  baik  yang  dilakukan  oleh pemerintah sendiri maupun swasta dengan  alasan  bahwa  cara  tersebut merupakan usaha untuk tidak menelantarkan  proyek-proyek  kepenting- an  umum. 1 Beberapa  kasus  berikut  ini menunjukkan  hal  tersebut.  Pada  kasus pengadaan  tanah  untuk  pengosongan lahan  dan  rumah  terdampak  proyek
1 Aartje  Tehupeiory.  2017. Makna  Konsiyasi Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum. Cet.  I.
Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya  Grup), hlm. 93-94.
bandara  New  Yogyakarta  International Airport  (NYIA)  di  Kabupaten  Kulon Progo  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (DIY), terjadi pelanggaran hukum, konstitusi  dan  HAM  dalam  proses pengosongan  lahan  dan  rumah  warga tersebut.  Dalam  kasus  terjadi  penggusur- an  paksa  terhadap  warga  Kulon  Progo. 2
Kasus  lain  yang  menunjukkan  hal  yang sama adalah kasus pengadaan tanah untuk Jalan  Tol  Jombang,  Jawa  Timur.  Pada kasus  ini  terjadi  penentuan  harga  secara sepihak  dan  pemberlakuan  secara  tidak fair,  mulai  pemaksaan  harga,  memecah konsentrasi warga pemilik tanah, mengadu  domba,  intimidasi  dan  teror. Tidak  ada  kejelasan  tentang  detail  objek ganti rugi, klasifikasi serta harga satuannya. Kemudian contoh kasus lainnya  yaitu  kasus  gubuk  satu  miliar, kasus  Kedung  Kombo,  kasus  Kanal Banjir  Timur,  kasus  proyek  Jembatan Suramadu, kasus Jembatan Tol
Semarang-Solo-Ngawi, dan kasus pembebasan tanah Tol Trans Jawa. 3
Dari  uraian  pada  latar  belakang tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji dan  menganalisa  permasalahan  tersebut
2 Mehulika  Sitepu. Penggusuran  demi  bandara baru  di  Yogyakarta:  Warga  sebaiknya  diberikan pemahaman . http://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 42226638 .  Surat  Kabar  “BBC  Indonesia”.  5  Desember 2017.
3 Djoni Sumardi Gozali. 2018. Hukum Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Asas Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum .  Cet.  I.
Yogyakarta: UII Press, hlm. 6.
ke  dalam  sebuah  penulisan  tesis  yang berjudul IMPLEMENTASI ASAS
KESELARASAN  DALAM  PENGADA-

## AN  TANAH  BAGI  PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini menganalisis permasalahan  yang  dirumuskan  sebagai berikut: Bagaimana hakikat asas keselarasan  dalam  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum? Dan  Apakah  asas  keselarasan  sudah terimplementasi  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum?

## PEMBAHASAN

## HAKIKAT ASAS KESELARASAN
DALAM  PENGADAAN  TANAH  BAGI PEMBANGUNAN

## UNTUK KEPEN- TINGAN UMUM
1. Makna  Hak  Menguasai  Atas  Negara Dalam  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum
Sebagaimana  telah  dikemukakan sebelumnya  bahwa,  tanah  mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting bagi  kehidupan  manusia  karena  sebagian besar  kehidupan  manusia  bergantung pada  tanah.  Berdasarkan  hal  tersebut diperlukan landasan hukum yang mengatur khusus tentang pertanahan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang
Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960. Dengan  adanya  Undang-Undang  Pokok Agraria  Nomor  5  Tahun  1960,  hak-hak atas tanah dapat diberikan secara perorangan maupun secara bersama-sama dengan  orang  lain.  Pemberian  hak-hak atas tanah tersebut memberikan kewenangan untuk mempergunakan tanah yang  bersangkutan  sekedar  diperlukan kepentingan  yang  langsung  berhubungan dengan  tanah  itu.  Namun  hak-hak  atas tanah  tersebut  tidaklah  mutlak  dapat dimiliki  seseorang  karena  dibatasi  oleh Pasal  33  ayat  (3)  dan  Pasal  2  yang menyatakan  mengenai  “Hak  Menguasai Negara”.  Oleh  karena  itu  hal  yang berkenaan  dengan  pengelolaan  sumber daya alam yang dilakukan dan diusahakan oleh  negara  semata-mata  bertujuan  untuk terciptanya kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Tujuan itu merupakan tanggung jawab negara sebagai  dari  konsekuensi  menguasai  atas bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  yang  akan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
Kewenangan negara untuk mengatur,  mengurus  dan  mengawasi  hak atas tanah baik yang ada pada perseorangan,  masyarakat  dan  negara berhubungan erat dengan konsep keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban yang  di  dalamnya  mengandung  unsur
bahwa  setiap  hak  terdapat  di  dalamnya kewajiban,  demikian  pula  sebaliknya. Dengan  demikian  makna  dari  hak menguasai negara adalah tuntutan terhadap  perseorangan,  masyakarat  dan negara  sendiri  untuk  melaksanakan  hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya  dalam  bentuk  memanfaatkan tanah, melindungi dan menjamin hak-hak pihak  lain  serta  mencegah  tindakan  yang menyebabkan  pihak  lain  kehilangan kesempatan  atau  hak  atas  tanah. 4 Oleh karena  itu,  negara  sebagai  organisasi kekuasaan  bangsa  serta  kedudukannya sebagai  penguasa  dalam  menjalankan fungsi mengatur, mengurus dan mengawasi  di  dalamnya  mengandung substansi yang berorientasi untuk tercapainyasebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan  adanya  hak  menguasai negara  memberikan  kekuasaan  kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan atas tanah  yang  tidak  hanya  berkaitan  dengan aspek publik tetapi juga pada aspek privat yang  berkenaan  dengan  kepemilikan mutlak seseorang. Melalui hak menguasai negara  hak  kepemilikan  seseorang  atas tanah dapat dikalahkan apabila diperlukan untuk kepentingan umum. Hal ini dikenal
4 Winahyu Erwiningsih. Pelaksanaan Pengaturan  Hak  Menguasai  Negara  atas  Tanah  Menurut UUD  1945 .  2009.  Artikel  dalam  “Jurnal  Hukum”,  No. Edisi Khusus. Vol. 16. Oktober, hlm. 127.
dengan  proses  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum.  Dengan  kata  lain, negara  berdasarkan  ketentuan  dari  Pasal 33  Undang-Undang  Dasar  1945 juncto Pasal  2  Undang-Undang  Pokok  Agraria tentang hak menguasai negara mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan persediaan serta pemeliharaan  bidang  pertanahan  maka hak-hak yang  mengenai  pengaturan peruntukan, negara memiliki kewenangan untuk  melakukan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dengan  syarat  bahwa kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan tersebut  benar-benar  diperuntukan  untuk kepentingan  umum  yang  bertujuan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip  dari  kepentingan  umum adalah  kesejahteraan  atau  kenyamanan masyarakat  luas. 5 Menurut  Ridwan  HR dalam  Luthfi  J.  Kurniawan  mengatakan bahwa  “konsep  negara  hukum  modern merupakan  perpaduan  antara  konsep negara  hukum  dan  negara  kesejahteraan. Dalam konsep ini negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat saja, tetapi  juga  memikul  tanggung  jawab dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. 6
5 Mudakir  Iskandar  Syah.  2015. Pembebasan Tanah  Untuk  Pembangunan  Kepentingan  Umum .  Cet.  III. Jakarta: Permata Aksara, hlm. 16.
6 Muhammad  Yamin.  1971. Naskah  Persiapan UUD 1945 . Jakarta: Siguntang, hlm. 106 .
Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan mengatur  peruntukan  tanah  berdasarkan hak  menguasai  negara,  pemerintah  dapat melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum dengan  syarat  bahwa  kegiatan  yang dilakukan harus adanya klausul kepentingan  umum.  Oleh  karena  itu, dalam  suatu  pengambil  alihan  hak  atas tanah  tidak  dapat  dibenarkan  tanpa adanya klausul kepentingan umum tersebut.  Dasar  hukum  pemerintah  untuk melakukan  pengambilan  hak  atas  tanah yang digunakan untuk kepentingan umum diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum.
Menurut Notonagoro bahwa kepentingan  umum  hendaknya  seimbang dengan  kepentingan  individu.  Begitu pentingnya  kepentingan  umum  dalam kehidupan bernegara yang dalam praktiknya
berbenturan
dengan
kepentingan individu maka perlu didefinisikan dengan jelas. 7 Apabila nilai- nilai  yang  menyangkut  kepentingan umum  ditinggalkan  dan  kepentingan pribadi  atau  kelompok  yang  ditonjolkan maka  pergolakan  dan  sengketa  tidak dapat  dihindari.  Paham  pancasila  yang
7 Adrian  Sutedi.  2007. Implementasi  Prinsip Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaaan  Tanah  Untuk Pembangunan. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 70.
meletakkan  kepentingan  individu  dan kepentingan masyarakat secara seimbang, untuk  itu  Negara  tidak  berfungsi  secara pasif namun harus secara aktif mengusahakan  ketertiban  umum  dan sekaligus menunjang kesejahteraan masyarakat. 8 Oleh  karena  itu,  dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, negara berdasarkan  hak  menguasai  negara  atas tanah  dan  sebagai  organisasi  kekuasaan tertinggi  mempunyai  peran  dan  fungsi yang sangat penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan umum/pembangunan  dan  kepentingan masyarakat  agar  pelaksanaan  pengadaan tanah dapat mencerminkan prinsip keseimbangan  yaitu  dimana  kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat  tidak  boleh  saling  menegasi. Dengan  adanya  keseimbangan  antara kepentingan  umum/pembangunan  dan kepentingan  masyakarat  maka  akan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Memaknai  Hak  Perseorangan  Atas Tanah  Yang  Mempunyai  Fungsi Sosial  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum
Selain  kewenangan  untuk  memper- gunakan  hak  atas  tanah  bagi  seseorang  atau badan  hukum,  hak  atas  tanah  juga mengandung  kewajiban-kewajiban  untuk menggunakan dan memelihara potensi tanah yang  bersangkutan  karena  dimana  ada  hak
8 Ibid.
disitulah  ada  kewajiban.  Dalam  Undang- Undang  Pokok  Agraria  terdapat  salah kewajiban  yang  bersifat  umum,  artinya berlaku terhadap setiap hak atas tanah yakni ketentuan  dalam  Pasal  6  yang  menyatakan bahwa  semua  hak  atas  tanah  mempunyai fungsi sosial. Dengan adanya kewajiban hak atas  tanah  tersebut,  menyebabkan  hak perseorangan atas tanah menjadi terbatas. Asas fungsi sosial atas tanah yaitu asas yang  menyatakan  bahwa  penggunaan  tanah oleh  perseorangan  maupun  badan  hukum tidak  boleh  bertentangan  dengan  hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Sehingga apabila  hak  perseorangan  diperlukan  untuk kepentingan  umum,  maka  kewajiban  bagi yang  bersangkutan  untuk  melepaskan  hak atas tanahnya dengan syarat bahwa Pemerintah memberikan ganti kerugian yang layak  dan  adil  kepada  pemilik  tanah tersebut.  Oleh karena itu, penggunaan tanah harus  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  sifat haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai hak tersebut maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya mengenai ketentuan Pasal 6 yang menyatakan  bahwa  semua  hak  atas  tanah mempunyai fungsi sosial. Ketentuan tersebut  mengandung  makna  bahwa  fungsi sosial  mendasari  adanya  sifat  kebersamaan atau  kemasyarakatan  dari  setiap  hak  atas tanah  yang  dihaki  oleh  perseorangan
maupun  badan  hukum. 9 Dengan  fungsi sosial tersebut, hak atas tanah yang ada pada seseorang  tidak  dapat  dibenarkan  bahwa tanahnya  itu  akan  dipergunakan  semata- mata  untuk  kepentingan  pribadinya,  apalagi kalau  hal  itu  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat.
Sifat  kebersamaan  (komunal)  diartikan bahwa  kepentingan  individu  dalam  hukum adat  selalu  diimbangi  dengan  kepentingan umum. Dari pengertian komunal menurut F. D. Holleman tersebut, dapat diartikan bahwa kepentingan  individu  dalam  hukum  adat bersifat  “tidak  mutlak”  karena  harus diimbangi  dengan  kepentingan  umum. 10
Dengan  kata  lain,  kepentingan  individu dalam  masyarakat  dapat  berjalan  seimbang, serasi  dan  selaras  apabila  memperhatikan kepentingan umum.
Mengenai  sifat  kebersamaan  yang merupakan  corak  atau  pola  dalam  hukum adat,  maka  terdapat  kewajiban  untuk menghormati  kepentingan  komunal  tersebut didasari  oleh  pandangan  dalam  masyarakat adat  bahwa  pusat  kehidupan  hukum  adalah masyarakat. Ciri masyarakat komunal dalam hukum adat jelas digambarkan oleh Soepomo. Menurut Soepomo bahwa: “Bukan  individu  melainkan  masyarakatlah yang  utama  di  dalam  hukum  adat.  Pusat kehidupan hukum adalah masyarakat.
9 Bernhard  Limbong.  2015. Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan . Cet. III. Jakarta: Margaretha Pustaka, hlm. 117.
10 Paripurna  P  Sugarda. Posisi  Hukum  Adat Dalam  Hukum  Kontrak  Nasional  Indonesia .  2015.  Artikel dalam “Jurnal Hukum Yustisia”. No. 3. Vol. 4, hlm. 5.
Individu  pertama-tama  dipandang  sebagai anggota  masyarakat,  sebagai  orang  hidup melalui  mana  tujuan-tujuan  kemasyarakatan dapat  dicapai.  Dalam  pandangan  dunia hukum adat, hidup individu terutama tertuju pada upaya memenuhi tugas-tugas kemasyakarakatan”. 11 Lebih lanjut Soepomo menjelaskan  mengenai  hubungan  individu dengan  masyarakat  bahwa:  “di  dalam Hukum  Adat,  manusia  bukan  individu  yang terasing  yang  bebas  dari  segala  ikatan  dan semata-mata  mengingat  keuntungan  sendiri, melainkan  adalah  anggota  masyarakat.” Kemudian ia mengatakan: “di dalam Hukum Adat  yang  primer  bukanlah  individu, melainkan masyarakat, karena itu kehidupan individu  adalah  kehidupan  yang  terutama diperuntukkan buat mengabdi kepada masyarakat.” 12
Dengan demikian kepentingan masyarakat  dan  kepentingan  perseorangan harus  saling  mengimbangi  atau  dengan  kata lain  harus  terjaga  prinsip  keseimbangan antara  kepentingan  masyarakat  dengan kepentingan perseorangan, sehingga tercapai tujuan  pokok,  yaitu  kemakmuran,  keadilan, dan  kebahagiaan  bagi  rakyat  seluruhnya. 13
Dengan  demikian,  tanah  yang  dihaki  oleh seseorang  tidak  hanya  berfungsi  bagi pemilik hak tersebut, tetapi juga bagi bangsa Indonesia  secara  keseluruhan.  Sebagai
11 Soepomo. 1977. Bab-bab tentang Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 73.
12 R.  Soepomo.  1963. Hubungan  Individu  dan Masyarakat Dalam Hukum Adat . Jakarta: Gita Karya, hlm.
10.
13 Djoni Sumardi Gozali. Op.cit., hlm. 50.
konsekuensinya,  penggunaan  tanah  tersebut tidak  hanya  berpedoman  pada  kepentingan hak,  tetapi  juga  harus  mengingat  dan memperhatikan  kepentingan  masyarakat, dengan  syarat  harus  menjalankan  prinsip keseimbangan kepentingan.
Dalam  memaknai  hak  perseorangan atas  tanah  yang  mempunyai  fungsi  sosial maka  penggunaan  dan  penguasaan  hak perseorangan  atas  tanah  bukanlah  bersifat pribadi  semata  namun  didasari  bahwa adanya sifat kebersamaan atau kemasyarakatan  yang  melekat  pada  setiap hak  atas  tanah  yang  dihaki  oleh  seseorang, sehingga berdasarkan hak menguasai negara pemerintah  dapat mengambil/menguasai tanah  seseorang  dalam  rangka  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  maka  yang bersangkutan  mempunyai  kewajiban  untuk melepaskan  hak  atas  tanahnya  dengan  ganti kerugian yang layak dan adil.
3. Makna  dan  Fungsi  Asas  Keselarasan Dalam Pengadaan Tanah
Makna  Keseimbangan  Dalam  Mencapai Keselarasan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangun- an Untuk Kepentingan Umum tidak menyebutkan pengertian keseimbangan, namun  dalam  pasal-pasalnya  menyebutkan istilah keseimbangan. Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  ini  menetapkan  dan mencantumkan  keselarasan  sebagai  salah satu asas yang melandasi dalam pelaksanaan kegiatan  pengadaan  tanah  bagi  pembangun-
an  untuk  kepentingan  umum.  Dalam Penjelasan  Pasal  2  huruf  j  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  dinyatakan,  yang dimaksud  dengan  “asas  keselarasan”  adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan  masyarakat  dan  negara.  Istilah seimbang  terdapat  dalam  Pasal  9  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 yakni  dalam  penyelenggaraan  pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan  pembangunan  dan  kepentingan masyarakat. Asas keselarasan diterjemahkan oleh  Eman  Ramelan  sebagai  asas  yang sejatinya menginginkan adanya keseimbang- an  antara  pemegang  hak  atas  tanah  sebagai pihak  yang  berhak  dalam  proses  pengadaan tanah  dengan  kepentingan  masyarakat  dan negara, juga keseimbangan dengan lingkungan hidupnya. 14
Pengertian  asas  keselarasan  sebagai- mana  disebutkan  dalam  Penjelasan  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  dan penggunaan  istilah  keseimbangan  menjadi penting  untuk  diperhatikan  dengan  tujuan memahami makna keseimbangan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak memberikan pengertian tentang keseimbangan.
Undang-Undang hanya menyebutkan “seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara”. Dalam peraturan perundang-undangan tentang
14 Eman Ramelan. 2014. Op.cit. , hlm. 81.
pengadaan tanah yang pernah ada, pengertian  keseimbangan  dirumuskan  dan tersirat  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor 55  Tahun  1993  pada  bagian  konsideran (menimbang) yang berbunyi sebagai berikut: a. bahwa pembangunan nasional, khususnya  pembangunan  berbagai  fasilititas untuk  kepentingan  umum  memerlukan bidang  tanah  yang  cukup  dan  untuk  itu pengadaannya  perlu  dilakukan  dengan sebaik-baiknya;
b. bahwa  pelaksanaan  pengadaan  tanah tersebut  dilakukan  dengan  memperhatikan peran  tanah  dalam  kehidupan  manusia  dan prinsip  penghormatan  terhadap  hak-hak yang sah atas tanah;
c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan untuk tingkat pertama ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.
Berdasarkan bunyi konsideran (menim- bang)  pada  huruf  c  diatas,  yang  menyebut- kan  bahwa  dalam  rangka  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan  cara  yang seimbang dan  untuk tingkat  pertama  ditempuh  dengan  cara musyawarah langsung dengan para pemegang  hak  atas  tanah.  “Untuk  tingkat pertama  ditempuh  dengan  cara  musyawarah dengan pemegang hak atas tanah” dimaknai bahwa  keseimbangan  diperlukan  dari  awal yaitu  pada  tahapan  perencanaan  dengan
diadakannya musyawarah dengan pemegang hak  atas  tanah  dalam  rangka  mencapai kesepakatan.
Pengertian  keseimbangan  juga  tersirat dalam  Pasal  1  angka  10  Peraturan  Presiden Nomor  36  Tahun  2005  yang  merumuskan pengertian  musyawarah  adalah  kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling  memberi  dan  saling  menerima pendapat,  serta  keinginan  untuk  mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan  besarnya ganti  rugi  dan  masalah  lain  yang  berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan  dan kesetaraan antara  pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. Dari  pengertian  musyawarah  yang terdapat  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor 36 Tahun 2005 tersebut, pengertian keseimbangan tergambar dengan disebutkannya  “ kesetaraan ”  dimana  pihak yang  mempunyai  tanah,  bangunan,  dan benda-benda  lain  yang  berkaitan  dengan tanah  dimaknai  dengan  pemegang  hak  atas tanah  dan  pihak  yang  memerlukan  tanah dimaknai  Pemerintah/Negara  dalam  rangka pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum.  Dari  ketentuan  tersebut dapat  dipahami  bahwa  keseimbangan  dan kesepakatan mempunyai hubungan yang erat karena untuk mencapai persesuaian kehendak  atau  kata  “sepakat”  antara  para pihak  diperlukan  adanya  keseimbangan,
sehingga  apabila  tercapainya  kesepakatan mengenai  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti kerugian antara para pihak maka tercapailah keseimbangan  antara  para  pihak  dalam proses  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum.
Dengan  kata  lain,  keseimbangan  dapat terwujud apabila adanya kesepakatan mengenai  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti kerugian.  Oleh  karena  itu,  keseimbangan merupakan  faktor  pendukung  dalam  rangka tercapainya  kesepakatan  mengenai  ganti kerugian  di  antara  para  pihak  dalam  proses pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan umum.
Apabila diperhatikan pengertian Penga- daan Tanah, Asas Keselarasan, dan Keseimbangan (yang tercermin dalam Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1993 dan  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun 2005)  tersebut  di  atas,  maka  terdapat  unsur yang  merupakan  inti  dari  pengertian  itu, yang pertama bahwa dalam proses pengadaan  tanah  harus  disertai  dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada  pihak  yang  berhak. Kedua bahwa keseimbangan dapat terwujud apabila adanya persesuaian kehendak/sepakat mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti kerugian.

## Fungsi Asas Keselarasan
Pada  bagian  membicarakan  asas  laras atau  keselarasan,  Koesnoe  mengemukakan, asas  keselarasan  merupakan  asas  yang
bersangkutan
dengan bagaimana memberikan  jawaban  atas  sesuatu  perkara yang dihadapi secara demikian rupa sehingga  aspek  perasaan  estetis  terpenuhi secara  optimal,  sehingga  para  pihak  yang bersangkutan dan masyarakat dapat menerima  sebagai  kebutuhan  dan  perasaan hukum  serta susila, dan  dengan begitu  yang bersangkutan  maupun  masyarakatnya  dapat menjalani  kembali  kehidupan  sehari-hari sebagaimana sewajarnya. 15
Dengan  kata  lain,  segala  sesuatu  telah kembali  seperti  semula  seperti  sebelum terjadinya  sengketa  atau  persoalan  muncul dan  mengganggu  keseimbangan/keselarasan masyarakat). 16
Asas  keselarasan  dapat  dikatakan merupakan  peredam  atau  penyerap  getaran ( buffer )  manakala  kepentingan  individu terhadap individu lainnya berhadap-hadapan sehingga  ego  masing-masing  pihak  yang mengemuka  dapat  mengalahkan  kepenting- an  komunal  dapat  diredam  demi  kehidupan yang rukun, patut, dan selaras. 17
Asas  keselarasan  menghendaki  adanya keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban penguasaan  tanah  dalam  setiap  pemberian ganti  kerugian,  baik  bentuk maupun besarnya.  Pemberian  ganti  rugi  diharapkan akan  mendatangkan  kesejahteraan  bersama dan disesuaikan dengan keadaan yang nyata. Dalam  artian  bahwa  ganti  kerugian  tanah
15 Mohammad Koesnoe. Op.cit., 83-84.
16 Paripurna P Sugarda. Op.cit. , hlm. 514.
17 Ibid .
tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  alas  hak yang dimiliki oleh pemilik tanah.
Pembayaran  ganti  rugi  itu  tidak  boleh disamaratakan antara yang sudah mempunyai  alas  hak  dengan  yang  tidak mempunyai  alas  hak  meskipun  terletak  di lokasi  yang  sama. 18 Dengan  demikian, fungsi  asas  keselarasan  adalah  asas  yang berfungsi  untuk  menjaga  atau  mencapai keseimbangan antara kepentingan pembangunan  dan  kepentingan  masyarakat dalam pengadaan tanah dengan memperhitungkan kembali ketidakseim- bangan  baik  karena  kerugian  materiil maupun immateriil yang diakibatkan adanya pengadaan  tanah  tersebut  dengan  cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil berdasarkan  kesepakatan  dalam  proses musyawarah.
IMPLEMENTASI  ASAS  KESELARAS- AN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR  2  TAHUN  2012  TENTANG PENGADAAN  TANAH  BAGI  PEM- BANGUNAN  UNTUK  KEPENTINGAN
UMUM 1. Asas Keselarasan pada Tahap Persiapan  dan  Tahap  Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  sebagaimana  ditegaskan sebelumnya  harus  dilaksanakan  atas  dasar Asas  Keselarasan,  yaitu  dalam  pengadaan
18 Antje  M. Ma’moen.  1996. Pendaftaran  Tanah sebagai  Pelaksanaan  Undang-Undang  Pokok  Agraria untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak atas Tanah di Kotamadya  Bandung .  Bandung:  Universitas  Padjajaran, hlm. 74.
tanah untuk pembangunan terdapat keseimbangan  antara  kepentingan  masyara- kat  dan  kepentingan  negara/pembangunan. Keselarasan  ini  menyangkut  tentang  apakah Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 sudah mengakomodir kepentingan pemegang  hak  atas  tanah  dengan  baik berkenaan dengan proses/mekanisme musyawarah,  hak  pemegang  hak  atas  tanah dalam  mengajukan  keberatan  atas  bentuk dan  besarnya  ganti  kerugian,  serta  prosedur lembaga penitipan ganti kerugian (konsinyasi)  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum.  Semua  hal  tersebut dapat  dianalisa  dan  dikaji  dalam  prosedur yang  ada  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum.  Pada  tahap  persiapan diantaranya adalah sebagai berikut:
Hak  mendapatkan  informasi  penyeleng- garaan  rencana  pengadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pada  tahap  persiapan,  keselarasan terlihat  dalam Pasal  16  huruf a jucnto Pasal 55  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 yang  menyangkut  tentang  hak  pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan  rencana  pengadaan  tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Informasi yang dimaksud perlu didapatkan  seawal  mungkin  sejak  rencana pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  ditetapkan  oleh  instansi terkait  yang  membutuhkan  tanah,  sehingga masyarakat  tidak  merasa  dipaksakan  secara
mendesak  oleh  pemerintah  tetapi  ada  waktu untuk  mempertimbangkan  dan  memikirkan keputusan  yang  diambil  manakala  rencana pembangunan atas tanah bagi  pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah.

## Hak  untuk  mengajukan  gugatan  terha- dap penetapan lokasi pembangunan
Berdasarkan  Pasal  23  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  bahwa  dalam  hal setelah  terdapat  penetapan  lokasi  rencana pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum,  kemudian  pemegang hak atas tanah yang terkena lokasi penetapan lokasi  dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  setempat paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja sejak  dikeluarkannya  penetapan  lokasi. Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  wajib mengeluarkan putusan diterima atau ditolaknya  gugatan  selama  30  (tiga  puluh) hari kerja semenjak diterimanya gugatan. Sedangkan  pada  tahap  pelaksanaan pengadaan  tanah,  adanya  keselarasan  dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:
Penunjukan Lembaga/Tim Penilai ( Appraisal) dalam  Melakukan  Penilaian Ganti Kerugian
Berkenaan  dengan  lembaga/tim  Penilai ( appraisal ) maka dalam rangka pelaksanaan pengadaan  tanah  dapat  dilakukan  dengan  2 (dua) cara yaitu:
1) Pengadaan Tanah oleh Pemerintah
Dalam rangka memberikan ganti kerugian  yang  layak  dan  adil  serta terwujudnya kemakmuran bagi rakyat, maka
diperlukan  adanya  lembaga/tim  Penilai ( appraisal )  dalam  menentukan  bentuk  dan besarnya ganti kerugian yang layak dan adil bagi  pemegang  hak  atas  tanah.  Keberadaan lembaga  Penilai  ( appraisal )  dalam  rangka pengadaan  tanah  yang  dilakukan  oleh Pemerintah bersifat mutlak/wajib diperlukan untuk  menentukan  bentuk  dan  besarnya ganti kerugian yang layak dan adil terutama bagi pemegang hak atas tanah.
Hal  ini  bertujuan  agar  tidak  adanya tindakan  sewenang-wenang  dari  pihak pemerintah  yang  menetapkan  harga  secara sepihak  atau  dikenal  istilah  “permainan harga”  sehingga  diperlukan  lembaga  yang profesional dan independen yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam melakukan  penilaian/  penaksiran  tentang ganti  kerugian  harga  tanah  yang  layak  dan adil bagi pemegang hak atas tanah.
Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai ( appraisal ) yang disampaikan  kepada  Lembaga  Pertanahan akan  dijadikan  dasar  musyawarah  dalam penetapan  Ganti  Kerugian.  Selanjutnya lembaga pertanahan akan melakukan musyawarah  dengan  Pihak  yang  Berhak untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti  Kerugian  berdasarkan  hasil  penilaian dari  lembaga  Penilai  ( appraisal )  yang kemudian  dari  hasil  kesepakatan  dalam musyawarah  tersebut  akan  menjadi  dasar pemberian  Ganti  Kerugian  kepada  Pihak yang Berhak.
Namun  apabila  terjadi  ketidaksepakat- an mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian tersebut, maka Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat. Sedangkan bagi Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya  ganti  kerugian  berdasarkan  hasil musyawarah yang dilakukan dengan Lembaga Pertanahan tersebut, maka Pemerintah  sebagai  pihak/instansi  yang memerlukan  tanah  yang  ditujukan  untuk kepentingan  umum  dapat  menitipkan  ganti kerugian di pengadilan negeri setempat atau dikenal  dengan  istilah  “konsinyasi”  dengan tujuan agar pembangunan yang direncanakan  untuk  kepentingan  umum dapat segera terealisasi.
2. Pengadaan Tanah oleh pihak Swasta Keberadaan lembaga
Penilai
( appraisal )  dalam  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  yang  dilakukan  sektor  swasta bersifat tidak mutlak/wajib karena didasarkan  pada  hubungan  keperdataan antara  para  pihak.  Dengan  kata  lain, lembaga penilai ( appraisal ) akan diperlukan apabila  tidak  terjadinya  kesepakatan  antara para  pihak  mengenai  bentuk  dan/atau besarnya  ganti  kerugian  barulah  diperlukan adanya  lembaga  Penilai  ( appraisal )  yang bertujuan untuk melakukan penaksiran harga yang  layak  bagi  pemegang  hak  atas  tanah. Dengan  demikian  pemegang  hak  atas  tanah memiliki  posisi  tawar  yang  seimbang dengan  pihak  yang  membutuhkan  tanah
dalam memutuskan apakah akan melepaskan hak  atas  tanahnya  dengan  ganti  kerugian yang  disepakati  atau  sebaliknya  tetap mempertahankan hak atas tanahnya. Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  34 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 mengatur  mengenai  dasar  perhitungan  ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menyatakan bahwa:  “Nilai  Ganti  Kerugian  dinilai  oleh Penilai  dan  merupakan  nilai  pada  saat pengumuman
penetapan lokasi pembangunan  untuk  kepentingan  umum. Besarnya nilai Ganti Kerugian akan disampaikan  kepada  Lembaga  Pertanahan dengan berita acara untuk kemudian menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian”.  Dalam  Undang-Undang  Nomor
2 Tahun 2012 maupun peraturan pelaksananya  tidak  dijelaskan  kedudukan hasil  penilaian  oleh  Penilai  Pertanahan  ini, apakah  merupakan  hasil  yang  sudah  tetap tidak  bisa  berubah  atau  masih  bisa  berubah ketika  dilakukan  musyawarah  dengan  pihak yang  berhak.  Sehubungan  dengan  hal  ini, Eman Ramelan berpendapat: 19
Tidak  dijelaskan  pula  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  beserta peraturan  pelaksananya  tentang  posisi  dan hasil  penilaian  Penilai  yang  menyangkut besarnya  ganti  kerugian,  bersifat  final  atau masih  bisa  berubah  sesuai  dengan  dinamika yang  ada  dalam  proses  musyawarah.  Kalau
19 Eman Ramelan. Op.cit., hlm. 65.
itu  bersifat  final,  maka  proses  musyawarah sekedar legitimasi semata atas hasil penilaian
dari penilai tanpa
mempertimbangkan pendapat dan kepentingan  dari  pemegang  hak  atas  tanah. Bagaimana  mungkin  terhadap  hal  yang menyangkut nasib dan masa depan pemegang  hak  atas  tanah  segala  penilaian tentang  ganti  rugi  tanpa  melibatkan  peran dari pemegang hak atas tanah.

## Musyawarah  dalam  Penetapan  Ganti Kerugian
Mekanisme  musyawarah  dalam  proses pengadaan  tanah  merupakan  faktor  penentu dan pendukung untuk tercapainya kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya ganti  kerugian.  Dengan  tercapainya  kesepa- katan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti kerugian  maka  terwujudlah  keseimbangan. Dengan  kata  lain,  bahwa  keseimbangan dapat  terwujud  apabila  adanya  persesuaian kehendak/sepakat  mengenai  bentuk  dan besarnya  ganti  kerugian.  Berdasarkan  Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  menyebutkan  bahwa:  “Lembaga Pertanahan  melakukan  musyawarah  dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  hasil penilaian  dari  Penilai  disampaikan  kepada Lembaga  Pertanahan  untuk  menetapkan bentuk  dan/atau  besarnya  Ganti  Kerugian berdasarkan  hasil  penilaian  Ganti  Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
Dalam Pasal 37 Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2012  diatas,  menyebutkan
bahwa musyawarah dilakukan untuk “menetapkan  bentuk  dan/atau  besarnya Ganti  Kerugian”  berdasarkan  penilaian  tim appraisal .  Sebagaimana  dalam  Pasal  36 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 pemberian  Ganti  Kerugian  dapat  diberikan dalam  bentuk:  a)  uang;  b)  tanah  pengganti; c)  permukiman  kembali;  d)  kepemilikan saham;  atau  e)  bentuk  lain  yang  disetujui oleh  kedua  belah  pihak.  Sementara  dalam Pasal 68 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71  Tahun  2012  menyebutkan  bahwa: “Musyawarah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  secara  langsung  untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan  hasil  penilaian  Ganti  Kerugian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat (1).”  Peraturan  Presiden  ini  menyebutkan musyawarah hanya menetapkan bentuk ganti kerugiannya.  Artinya  menurut  Peraturan Presiden, besaran kompensasi melalui penilaian  oleh appraisal sudah  final  dan tidak  bisa  diganggu  gugat  lagi,  karena  yang masih  mungkin  untuk  didiskusikan  hanya bentuk ganti kerugiannya.
Namun  pada  Pasal  75  ayat  (1) Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012 menyebutkan  bahwa:  “Dalam  musyawarah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68, Pelaksana  Pengadaan  Tanah  mengutamakan pemberian  ganti  kerugian  dalam  bentuk uang.”  Dalam  hal  ini  jelas  terlihat  adanya ketidaksinkronan  antara  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  dengan  peraturan
pelaksananya (Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) yang terkait dengan mekanisme  musyawarah  dalam  rangka penetapan  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti rugi  yang  menyebabkan  kepentingan  pihak yang berhak/pemegang hak atas tanah dalam menentukan  bentuk  dan/besarnya  ganti kerugian  belum  terakomodir  dengan  baik oleh  kedua  aturan  tersebut  sehingga  belum mencerminkan  asas  keselarasan,  karena mekanisme  musyawarah  merupakan  hal yang sangat penting dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Apabila  dalam  mekanismenya  terdapat ketidaksinkronan maka hal ini menyebabkan kerugian  bagi  pihak  yang  berhak  untuk menentukan  bentuk  dan/besarnya  ganti kerugian yang layak dan adil.

## Hak  bagi  Pihak  yang  Berhak  untuk mengajukan  keberatan  melalui  Penga- dilan Negeri
Mengenai  hak  bagi  Pihak  yang  Berhak untuk  mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan apabila  tidak  terjadi  kesepakatan  mengenai bentuk  dan/atau  besarnya  Ganti  Kerugian, maka  terdapat  kelemahan  di  dalamnya Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tersebut  karena  ketatnya  jadwal  pengadaan tanah, Undang-Undang yang berlaku menetapkan  musyawarah  Penetapan  Ganti Kerugian  berlangsung  hanya  dalam  tempo 30 hari sejak appraisal menyampaikan hasil penilaian kepada lembaga pertanahan. Sementara  masyarakat  yang  terkena  proyek
hanya punya waktu 14 hari untuk mengajukan  keberatan  atas  bentuk  dan/atau besarnya  ganti  kerugian  ke  Pengadilan. Apabila  lewat  dari  batas  waktu  yang ditentukan  yaitu  14  hari,  maka  hak  untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan otomatis usang, sehingga berdasarkan hukum  Pihak  yang  Berhak  dianggap menerima/setuju dengan bentuk dan besarnya Ganti Kerugian yang diajukan oleh Pemerintah. Dalam praktiknya, jarang sekali bagi  orang  awam  tahu  mengenai  tenggang waktu  14  hari  tersebut.  Walaupun  tahu, seringkali  tidak  jelas  kapan  batasan  14  hari tersebut dimulai. Terkadang panitia mengundang  penduduk  untuk  tatap  muka, tetapi  prosedur  ini  dijalankan  saat  tempo 30+14  hari.  Kemungkinan  lain,  panitia menentukan  sudah  terjadi deadlock (dan mulai  menghitung  14  hari)  ketika  Pihak yang  Berhak  menganggap  kurun  waktu  itu sebagai  masa musyawarah. Saat  Pihak  yang Berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan,  kontraktor  yang  menjalankan proyek  tersebut  bisa  saja  membela  diri  di depan  hakim  dengan  mengatakan  bahwa tenggang waktu 14 hari telah usai, sehingga berapa pun ganti kerugiannya harus diterima. 20

## PENUTUP
20 Mohamad Mova Al-Afghani. Gebyar Infrastruktur Jokowi dan Ketidakadilan Proses Pengadaan Tanah .  2018. https://tirto.id/gebyar-infrastruktur-jokowi- amp-ketidakadilan-proses-pengadaan-tanah-cDZB .  Diakses pada tanggal 28/07/2018.
Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
a. Hakikat asas keselarasan dalam pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  adalah  bahwa  negara sebagai  organisasi  tertinggi  mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan peruntukan  atas  tanah  berdasarkan  hak menguasai  negara,  untuk  itu  pemerintah dapat  melakukan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dengan  syarat  bahwa kegiatan  yang  dilakukan  harus  adanya klausul  kepentingan  umum  dan  mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan  dan  kepentingan  masyarakat agar  pelaksanaan  pengadaan  tanah  dapat mencerminkan prinsip keseimbangan dimana  kepentingan  pembangunan  dan kepentingan  masyarakat  tidak  boleh  saling menegasi  sehingga  akan  tercapai  sebesar- besarnya  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat.  Sehingga  dalam  keadaan  terpaksa pemerintah  dapat mengambil/menguasai tanah dalam rangka kepentingan umum. Hal ini dikarenakan penggunaan dan penguasaan hak  perseorangan  atas  tanah  bukanlah bersifat  pribadi  semata  namun  didasari bahwa  adanya  sifat  kebersamaan  atau kemasyarakatan  yang  melekat  pada  setiap hak  atas  tanah  yang  dihaki  oleh  seseorang, sehingga  apabila  tanah  tersebut  diperlukan oleh  Pemerintah  dalam  rangka  pengadaan
tanah  untuk  kepentingan  umum  maka  yang bersangkutan  mempunyai  kewajiban  untuk melepaskan  hak  atas  tanahnya  dengan  ganti kerugian  yang  layak  dan  adil.  Oleh  karena itu, makna asas keselarasan dalam pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum adalah  asas  yang  mengatur  mengenai kepentingan  pembangunan  dan  kepentingan masyarakat  serta  pemegang  hak  atas  tanah berada  dalam  posisi  yang  seimbang  dengan adanya  perwujudan  dari  kehendak  bebas terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  dalam proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan  dengan  tidak  adanya  unsur paksaan,  intimidasi  atau  tekanan,  dan  teror; dengan  adanya  keterlibatan  masyarakat dalam  setiap  tahapan  dari  proses  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  yakni  dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan penyerahan hasil; dan adanya ganti kerugian yang layak dan adil baik dengan memperhitungkan  dari  segi  fisik  maupun non fisik agar keberlanjutan hidup pemegang  hak  atas  tanah  bisa  diteruskan dengan  tidak  mengakibatkan  kesejahteraan sosialnya  menurun  akibat  adanya  proses pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum.  Sedangkan  fungsi  asas keselarasan adalah asas keselarasan berfungsi  untuk  menjaga  atau  mencapai keseimbangan antara kepentingan pembangunan  dan  kepentingan  masyarakat dalam pengadaan tanah dengan memperhitungkan hal-hal yang akan
menyeimbangkan kembali ketidakseimbangan  baik  karena  kerugian material  maupun  kerugian  immateriil  yang diakibatkan adanya pengadaan tanah tersebut dengan cara memberi ganti kerugian  berdasarkan  kesepakatan  dalam musyawarah.
b. Bahwa asas keselarasan yakni keseimbangan antara kepentingan pembangunan  dan  kepentingan  masyarakat terutama  kepentingan  bagi  pemegang  hak atas  tanah  belum  terimplementasi  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tahapan  persiapan dan  tahapan  pelaksanaan  dalam  pengadaan tanah bagi  pembangunan untuk  kepentingan umum.  Pada  tahap  persiapan  yaitu  hak mendapatkan informasi dalam rangka penyelenggaraan  rencana  pengadaan  tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum  dan  hak  untuk  mengajukan  gugatan terhadap  penetapan  lokasi  pembangunan. Sedangkan  pada  tahap  pelaksanaan  yaitu penunjukan  lembaga/tim  Penilai  ( appraisal ) dalam  melakukan  penilaian  ganti  kerugian dikarenakan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012 maupun peraturan pelaksananya tidak menjelaskan kedudukan hasil penilaian oleh Penilai Pertanahan ini, apakah merupakan hasil yang sudah tetap tidak bisa berubah  atau  masih  bisa  berubah  ketika dilakukan  musyawarah  dengan  pihak  yang
berhak;  pengaturan  musyawarah  dalam menetapkan Ganti Kerugian terjadi ketidaksinkronan  antara  Pasal  68  ayat  (3) dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; ketatnya jadwal bagi Pihak  yang  Berhak  untuk  mengajukan keberatan  melalui  Pengadilan  Negeri,  dan pengaturan  pemberian  Ganti  Kerugian melalui
Penitipan
Ganti Kerugian (konsinyasi)  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum menerapkan teori pemberian bukan teori penerimaan. Kemudian ketentuan mengenai ganti kerugian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum mencerminkan keselarasan dan keadilan bagi pemegang hak atas  tanah  karena  bentuk  ganti  kerugian hanya  mengakomodir  ganti  kerugian  secara fisik,  sedangkan  ganti  kerugian  non  fisik tidak diatur secara jelas dan detail.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Afgani, Mohamad Mova. Gebyar Infrastruktur Jokowi dan Ketidakadilan Proses Pengadaan Tanah .
2018.
https://tirto.id/gebyar-
infrastruktur-jokowi-amp- ketidakadilan-proses-pengadaan- tanah-cDZB. Diakses pada
tanggal 28/07/2018 .
Erwatiningsih, Winahyu. 2009. Hak
Menguasai  Negara  Atas  Tanah .
Yogyakarta: UII Press.
Gozali,  Djoni  Sumardi.  2017. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Asas Kesepakatan  dalam  Pengadaan
Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum .  Cet.  I. Yogyakarta: UII Press.
Koesno,  Mohammad.  2013. Mohammad Koesno  dalam  Pengembaraan Gagasan  Hukum  Indonesia .  Cet. I. Jakarta: Epistema Institute. Limbong,  Bernhard.  2015. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan . Cet.
III. Jakarta: Margaretha Pustaka.
Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis.  2011. Pencabutan  Hak, Pembebasan,  dan  Pengadaan Tanah. Cet.  I.  Bandung:  Mandar Maju.
Ma’Moen,  Antje  M.  1996. Pendaftaran Tanah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang  Pokok  Agraria untuk Mencapai Kepastian
Hukum  Hak-Hak  atas  Tanah  di Kotamadya  Bandung .  Bandung:
Universitas Padjajaran.
Ramelan,  Eman.  2014. Hukum  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia . Cet.  I.  Surabaya:  Airlangga University Press.
Sitepu, Mehulika. Penggusuran demi bandara  baru  di  Yogyakarta:
Warga sebaiknya diberikan
pemahaman .
http://www.bbc.com/indonesia/in donesia-42226638 .  Surat  Kabar
“BBC  Indonesia”.  5  Desember
2017.
Soepomo,  R.  1963. Hubungan  Individu  dan
Masyarakat  Dalam  Hukum  Adat
. Jakarta: Gita Karya.
----------------. 1977. Bab-bab tentang
Hukum  Adat .  Jakarta:  Pradnya
Paramita.
Suganda,  Paripurna  P. Posisi  Hukum  Adat
Dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia .  2015.  Artikel  dalam
“Jurnal  Hukum Yustisia”. No. 3.
Vol. 4, hlm. 5.
Sutedi,  Adrian.  2007. Implementasi  Prinsip
Kepentingan Umum Dalam Pengadaaan Tanah Untuk
Pembangunan. Cet.  I.  Jakarta:
Sinar Grafika.
Syah, Mudakir Iskandar. 2015. Pembebasan
Tanah Untuk Pembangunan
Kepentingan  Umum .  Cet.  III.
Jakarta: Permata Aksara.
Yamin, Muhammad. 1971. Naskah
Persiapan  UUD  1945 .  Jakarta:
Siguntang.