El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.5 No. 1 Januari-Juni 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara
Imron Choeri Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Email: imronchoeri@unisnu.ac.id

## Abstrak
Wakaf  merupakan  komponen  penting  dan  berfungsi  sebagai  sarana pendistribusian rezeki dari Allah SWT dan mampu menjadi penghubung antar masyarakat,  peranan  serta  pengelolaan  wakaf  juga  telah  termaktub  dalam Undang-Undang  Nomor  41  Tahun    2004  tentang  Wakaf.  Wakaf  dapat berperan  maksimal  bagi  masyarakat  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang telah  berlaku  yang  dapat  digunakan  sebagai  solusi  untuk  permasalahan  di masyarakat. Namun seringkali wakaf belum dapat berfungsi maksimal dalam melaksanakan  fungsinya  seperti  di  wilayah  Kabupaten  Jepara,  sehingga terdapat permasalahan yang belum terselesaikan. Penelitian ini menfokuskan pada kajian teoritis dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis serta metodologi  penelitian  hukum  empiris.  Upaya  untuk  dapat  mengoptimalkan ekosistem  wakaf  di  Kabupaten  Jepara  diantaranya  adalah  perlu  adanya sinergitas seluruh pihak diantaran untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf di  Kabupaten  Jepara.  Penelitian  ini  merupakan  bentuk  dari  upaya  untuk mengetahui  serta  memahami  permasalahan  terkait  pengelolaan  wakaf  dan memberikan rekomendasi sehingga mampu memperkuat lembaga pengelolaan wakaf di Kabupaten Kabupaten Jepara.
Kata Kunci : Wakaf, Optimalisasi, Pengelolaan Wakaf Kabupaten Jepara

## Pendahuluan
Wakaf  di  dalam  Hukum  Islam  adalah  salah  satu spare  part atau  komponen penting  yang  dapat  digunakan  dan  berfungsi  sebagai  sarana  serta  pendistribusian resmi  rezeki  Allah  swt 1 .  Hal  tersebut  harmonis  dengan  tujuan  memajukan kesejahteraan umum bagi  masyarakat  Indonesia.  Memajukan kesejahteraan umum adalah  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Perwujudan  dalam  tujuan  tersebut  perlu  dan  harus  diupayakan  untuk mengembangkan  potensi  serta  daya  guna  yang  terdapat  dalam  pranata  sosial  dan keagamaan.  Negara  tidak  hanya  menyediakan  fasilitas  ibadah  dan  sosial,  namun perlu  memiliki  kekuatan  ekonomi  yang  berfungsi  dan  optimal,  sehingga  perlu dikembangkan  dan  dioptimalkan  pemanfaatannya  sesuai  dengan  prinsip  syariah, yaitu Wakaf.
Wakaf dapat dijangkau untuk kalangan apapun dan dalam literaturnya, wakaf merupakan upaya menyalurkan harta yang dapat memberikan kemaslahatan secara
1 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003).
luas  dan  menyeluruh,  sehingga  upaya-upaya  untuk  memastikan  kemaslahatan  ini dilakukan  dalam  bentuk  potensi  wakaf  yang  dioptimalisasi 2 .  Optimalisasi  potensi wakaf merupakan upaya untuk bisa memaksimalkan dan menjaga agar wakaf tetap dalam pelaksanaan yang tepat, terarah, serta menjamin kemaslahatan.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  pengertian  wakaf  merujuk  pada  perbuatan hukum  seseorang  atau  kelompok  orang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan sebagian  dari  benda  miliknya  dan  melembagakannya  untuk  selama-lamanya  guna kepentingan  ibadah  atau  keperluan  umum.  Nilai  kemaslahtan  dalam  wakaf  sangat utama  dan  menjadi  salah  satu  tujuan  wakaf.  Sehingga  kemaslahatan  wakaf  harus dijaga  dan  juga  diawasi  agar  dapat  terus  memberikan  kemaslahatan  kepada  umat Islam.  Wakaf  merupakan  salah  satu  ajaran  Islam  yang  sangat  dekat  dengan  sosial masyarakat,  wakaf  bersinggungan  langsung  dengan  masyarakat  dalam  hal pemanfaatan serta daya guna untuk menjamin kehidupan masyarakat Muslim untuk tujuan kesejahteraan.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 227.226.404 jiwa (Maret 2019), 3 tentu memiliki  potensi  wakaf  yang  besar  pula.  Menurut  data  BWI,  aset  wakaf  tanah  di Indonesia  telah  mencapai  4200  km 2 atau  setara  enam  kali  luas  Negara  Singapura dengan potensi 2000 triliun per tahun. Sedangkan, potensi wakaf uang mencapai 188 triliun  per  Tahun.  Potensi  tersebut,  membuktikan  bahwa  kesadaran  masyarakat terhadap  wakaf  sangatlah  tinggi.  Output  dan  input  dari  potensi  wakaf  ini  harus diberikan  jaminan  untuk  dapat  diimplementasikan  dan  dijalankan  dengan  segala aturan yang ada.
Potensi Wakaf di Indonesia Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Wakaf Tanah 414.829 lokasi dengan 55.259,87 hektar Wakaf Tunai Rp 180 triliun per Tahun
Potensi  wakaf  Indonesia  yang  optimal  seharusnya  mampu  menjadi  ladang potensi wakaf yang ada di seluruh daerah di Indonesia termasuk potensi wakaf yang ada  di  Kabupaten  Kabupaten  Jepara,  Jawa  Tengah.  Potensi  wakaf  di  Kabupaten
2 Ali Iskandar, Wakaf Undercover; Gaya Filantropi Orang Ndeso, Jejak Publisher, Sukabumi, Cet. Ke-1, 2021, hlm. 265.
3 Caksono, “Jumlah Populasi Muslim Dunia,” Mediaindonesia.com, 2019.

## Gambar 1. Potensi Wakaf di Indonesia
Sumber Website KNEKS
Kabupaten  Jepara  terdapat  sekitar  300  hektar  tanah  wakaf.  Keseluruhan  tersebut menurut data yang ada 65% telah tersertifikasi dan 35% belum tersertifikasi 4 . Dalam data  tersebut  menunjukkan  bahwa  potensi  wakaf  di  Kabupaten  Kabupaten  Jepara mampu  dioptimalkan.  Namun,  terdapat  permasalahan  dalam  optimaliasasi  potensi wakaf di Kabupaten Jepara.
Secara  legalitas  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  seharusnya mampu  menjamin  optimalisasi  dan  pengelolaan  wakaf,  dalam  berbagai  fenomena yang terjadi di masyarakat ternyata masih dijumpai permasalah yang menunjukkan tidak optimalnya penerapan praktik berwakaf itu sendiri. Hal tersebut dapat dijumpai dari permasalahan wakaf di masyarakat Kabupaten Jepara, diantaranya adalah tanah wakaf yang diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tanah wakaf yang menjadi  sengketa  melalui  pengadilan.  Pada  umumnya,  masyarakat  belum mengetahui  secara  jelas  mengenai  ketentuan  hukum  serta  prosedur  wakaf  yang diselenggarakan  di  KUA,  serta  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  dalam memberikan pelayanan wakaf.
Terkait permasalahan Sumber Daya Manusia yang belum optimal di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  terdapat  permasalahan,  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan wakaf (service) 5 . Sehingga, dalam hal pelayanan wakaf harus diutamakan. Dengan permasalahan yang demikian mendorong pemahaman bahwa praktik wakaf yang terjadi pada kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan tertib.  Sehingga  muncul  berbagai  kasus  harta  benda  wakaf  tidak  terpelihara sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena ketidakmampuan atau kelalaian Nadzir ketika mengembangkan atau mengelola harta benda wakaf, atau bahkan sikap masyarakat  yang  belum  memahami  dan  kurang  peduli  dengan  status  harta  benda wakaf  yang  semestinya  harus  dilindungi  demi  kesejahteraan  umum  yang  sesuai dengan fungsi tujuan dan peruntukan wakaf.
Permasalahan tersebut  yang mendorong diperlukan adanya penelitian terkait optimalisasi peran, fungsi, dan tata kelola lembaga wakaf yang telah dilaksanakan di Kabupaten  Kabupaten  Jepara  berdasarkan  amanah  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004 tentang wakaf.

## Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian law in action (empiris) bahwa mengkaji  implementasi  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf terhadap pengelolaan wakaf di Kabupaten Jepara. Selanjutnya, metode pendekatan penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  –  empiris.  Pokok  kajiannya
4 Diskominfo  Kabupaten  Jepara,  “Sukses  Program  Wakaf  Di  Kabupaten  Jepara  Harus  Ada Sinergi Semua Pihak,” jatengprov.go.id. Diakses pada 20 Desember 2021.
5 Saekhu, “Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Usaekhu. (2014). Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Economica, V, 37–52.Rusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara,” Economica V (2014), hlm. 37–52.
adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 6 Penelitian  menggunakan  tahap  kajian  diantaranya:  (1)  tahap  pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41  Tahun    2004  tentang  Wakaf  sebagai  bahan  primer;  (2)  tahap  kedua  adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil  dari  tahap  2,  menciptakan  pemahaman  realisasi  pelaksanaan  ketentuan- ketentuan hukum normatif yang telah dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. 7 Dalam  hal  ini  peneliti  implementasi  pelaksanaan  UU  No  41  Tahun  2004  tentang Wakaf di Kabupaten Kabupaten Jepara.
Studi ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam analisis ini peneliti lebih menekankan  analisis  dengan  menggunakan  data-data,  pernyataan  perspektive  ahli dan  teori-teori  pada  proses  penyimpulan  deduktif  dan  induktif  serta  pada  analisis terhadap  hubungan  antar  fenomena  yang  diamati  tentang  pelaksanaan  UU  No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Jepara, kemudian dari hasil tersebut diolah dengan logika ilmiah diperkuat dengan teori Hukum Islam.
Hasil  kajian  dengan  menggunakan  sumber  data  primer  dalam  penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung pihak-pihak yang  terlibat  dalam  pengelolaan  Wakaf  dan  melakukan  observation  non participant/pengamatan serta menggunakan sumber data sekunder yaitu buku-buku, jurnal,  koran,  dokumen,  peraturan  perundangan,  yang  berkaitan  dengan  Wakaf. Langkah-langkah  teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  model interaktif  analisis  data  yang  dikemukakan  oleh  Mattew  B.  Miles  and  A.  Michael Huberman  dengan  tiga  siklus  kegiatan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan simpulan.
6 Galang Taufani, Suteki, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Rajawali Pers, Depok,  2018, hlm. 176
7 Suteki.
Sumber: Adaptasi dari Mettew B. Miles and A. Michael Huberman (1992)

## Wakaf dalam Pandangan Islam

## Definisi Wakaf
Penjelasan  terkait  wakaf  bisa  dimengerti  dan  didefinisikan  dengan  definisi yang disesuikan dengan  sumber literatur  Islam menyebutkan bahwasannya Wakaf secara bahasa Arab adalah padanan makna dari kata    ليبستلا سيلجتلا فقولا yang ketika kata  tersebut  memiliki  makna  menahan. 8 Pada  konteks  kata  haditsnya  Rasulullah SAW menggunkan kata seperti literatur di atas (   ليبستلا سيلجتلا ), sehingga para ulama fiqih  (fuqoha)  dalam  prespektif  pendukung  madzhab  Imam  Hanafi,  Syafi’i,  dan Hambali mendefinisikan Wakaf dengan definisi Syara’:
دوجوم حابم فرصم ىلع هتبقر ىف فرصتلا عطقب هنيع ءاقب عم هب عافتنلاا نكمي لام سبح “ Penahanan  bermakna  pencegahan  harta  yang  mungkin  dimanfaatkan (digunakan),  tanpa  ada  unsur  lenyap  bendanya,  dengan  tidak  melakukan tindakan pada bendanya, dan untuk disalurkan kepada yang mubah dan ada ”.
Berdasar  dari  beberapa  kata  yang  yang  dipahami  dari  definisi  di  atas,  dapat dimaknai  beberapa kata  kunci  terkait interpretasi  tentang wakaf yang terdapat  ciri khas  didalamnya  yaitu:  (1)  Penahanan/pencegahan  dari  milik  dan  objek  yang menjadi hak milik. Penahanan dengan pendefinisian pendistribusian untuk Mauquf ‘alaih  (penerima  wakaf)  untuk  kemasalahatan.  (2)  Harta,  dijelaskan  bahwasannya yang diwakafkan adalah harta pribadi untuk kemaslahatan umat banyak. (3) Yang mungkin  dimanfaatkan,  menunjukkan  bahwasannya  wakaf  adalah  barang/benda yang dapat dimanfaatkan bukan lenyap atau musnah sebelum dimanfaatkan (baqo’) . (4)  Dengan  cara  tidak  melakukan  tindakan  kepadanya,  dengan  penejelasan  harta wakaf  adalah  murni  untuk  kemasalahatan  dan  kesejahteraan  umat  bukan  untuk dijual, dihibahkan, atau diwariskan karena akadnya sudah berbeda. (5) Disalurkan terhadap  yang  mubah  dan  ada,  memberikan  penjelasan  penerima  wakaf  adalah orang-orang  yang  dilarang  oleh  Syara’  untuk  menerima  harta  wakaf.  Sedangkan menyalurkan kepadanya adalah tindakan haram.
Dalam pemahamannya para fuqoha menjelaskan jika wakaf adalah;

## ةعفنملا ليسبو لصلاا سيبحت

## “Menahan asalnya dan menyalurkan manfaatnya”
Pada ke dua makna tersebut, para fuqoha terdapat perbedaan pendapat tentang kepunyaan  (pemilikan)  barang  yang  telah  diwakafkan  tersebut,  apakah  kepada mauquf  tersebut  tetap  menjadi  kepunyaan  waqif,  atau  berpindah  tangan  menjadi kepunyaan  mauquf  alaih,  atau  lebih  baik  dikembalikan  kepada  hakikinya  yaitu kepada  Allah  SWT.  Ulama  syafi’iah  dan  pendukung  Abu  Hanifah  mempunyai pendapat lebih baik harta benda wakaf, peruntuknya kepada Allah SWT. Imam Abu hanifah  dan  Madzhab  malikiyah,  menjelaskan  bahwa  harta  wakaf  adalah  tetap menjadi  milik  pewakif.  Sementara  itu,  madzhab  hanbali,  harta  wakaf  merupakan
8 Muhammad  AI-Khathib,  Al-lqna’,  (Beirut:  Dar  AI-Ma’rifah),  I,  hlm.  26,  Wahbah  Az- Zuhaili , At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu (Damaskus: Dar Al Fikri Al Mu’ashir), X, hlm. 7599.
kepunyaan  mauquf  alaih.  Akan  tetapi  silang  pendapat  tersebut  tidak  menjadi problem  yang  berarti  karena  Maqosid  dari  wakaf  adalah  untuk  umat  dan kemaslahatan bersama untuk melahirkan kesejahteraan umat.
Wakaf dalam Hukum Islam 1. Al-Qur’an Surat Ali Imran Ayat 96 يلع هب الله ناف ءيش نم نوقفنت امو نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا لانت نل م
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang kamil), sebelum kamu menafkahakn sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
Pada literatur impact nuzul nya dijelaskan bahwasannya Abu Talhah, seorang sahabat  nabi,  setelah  memahami  ayat  di  atas  memiliki himmah untuk  mewakfkan harta yang paling di cintainya, berupa kebun di Birha. 9
2. Dalil Sunnah
Sabda Rasulullah SAW dalam H.R Muslim No. 4311 menunjukkan;
اضرا رمع باصا لاق رمع نبا نع يبنلا ىتاف ريخب - ملسو هيلع الله ىلص -
لوسر اي لاقف اميف هرمئتسي احلصا تسبح تئش نا" هب ينرمات امف هنم يدنع سفنا وه طق لاام بصا مل ريخب اضرا تبصا ينا الله "اهب تقدصتو
“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, yang menjelaskan bahwa Umar memperoleh sebidang  tanah  pasca  perang  di  tanah  Khaibar.  Beliau  kemudian  melaporkan kepada Nabi, dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya menerima sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak dan sangat berguna bagiku. Apa  yang  engkau  sarankan  kepadaku  tentang  tanah  tersebut?”  Nabi  menjawab: “bila engkau ridha, tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan sedekahkan hasilnya.”
Hadis tersebut dapat dipahami dalam ketentuan-ketentuan, sebagai berikut: (1) Harta  wakaf  harus  tetap  (tidak  dapat  dipindahkan/dialihkan  kepada  orang  lain), diperuntukkan  dijual,  untuk  dihibahkan  maupun  diwariskan,  karena  tujuan  dari wakaf adalah untuk umat bukan pribadi. (2) Harta wakaf lepas dari kepunyaan orang yang mewakafkannya, dengan penjelasan bahwasannya barang wakaf adalah barang yang sudah diberikan tidak bisa diungkit-ungkit atau bahkan diambil kembali.  (3) Tujuan dari wakaf harus terang (jelas) dan termasuk perbuatan baik sesuai dengan agama  Islam,  kejelasan ini  paramaternya adalah  bagaimana kejelasan hulu hingga hilirnya  barang  wakaf  hingga  bisa  dipastikan  benar-benar  untuk  kemasalahatan orang  banyak.  Sehingga  sarana  prasarana,  transparansi,  yang  distribusi  yang  tepat sasaran adakah bentuk kemaslahata. (4) Harta wakaf dapat dilimpahkan, dikuasakan kepada  pengawas  yang  memiliki  hak  dalam  harta  wakaf  sekedar  perlu  dan  tidak berlebihan,  sewajarnya  dan  selayaknya  sebagai  bentuk  upah/bisyaroh  tapi  bukan untuk  mencari  cela  dari  diberikannya  ketentuan  tersebut.  (5)  Harta  wakaf  dapat
9 Rujukan dari Abd. Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Mu’amalat , hlm. 209. Asy-Syarqawi, Asy- Syarqawi ‘Ala At-Tahrir, (Kairo: Isa Al-halabi), II, hlm. 173.
berwujud tanah dan sebagainya, yang konstan dan tidak hilang sekali digunakan. 10
Hadis  kedua  di  atas  juga  menerangkan  bahwa  Umar  adalah  orang  pertama mengamalkan wakaf. Namun, ada pendapat lain bahwa Rasulullah Saw sendiri yang pertama  berwakaf.  Pada  saat,  Rasulullah  Saw  membangun  masjid  Nabawi  yang terletak berdekatan di samping rumah Rasulullah Saw. Sehingga pensyariatan wakaf ini  sudah  menjadi  suatu  hal  yang  diajarakan  sejak  zaman  rasulullah,  hanya  saja dengan  kecanggihan  teknologi  dan  segala  mobilisasi  serta  dinamisasi  kehidupan yang  terus  berkembang  harusnya  dapat  menjamin  maslahat  dalam  konteks perwakafan. Karena wakaf adalah salah satu jalan untuk melahirkan kemaslahatan bagi umat yang mampu membantu dalam segi ekonomi dan materi terhadap umat Muslim.  Pada  akhirnya  ada  keseimbangan  jumlah  mayoritas  umat  Muslim  di Indonesia sejahtera dengan baiknya pengelolaan wakaf sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT.

## Macam-macam Wakaf
Menurut  para  ulama  (fiqh),  wakaf  ada  dua  wujud,  yaitu  wakaf  ahli/ahlun (khusus) dan wakaf khairi (umum). 11 Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus dalam hal distribusi atau pemberian. Tendensi wakaf, yang ditujukan kepada individu-individu tertentu, yang termasuk kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf ‘alal aulad , ialah wakaf yang  diperuntukkan  kepada  kepentingan  dan  jaminan  sosial  dalam  lingkungan keluarga,  lingkungan  keluarga  sendiri.  Sehingga  wakaf  ahli  penekanan  dalam objeknya adalah untuk keluarga orang yang berwakaf.
Sedangkan,  Wakaf  khairi,  secara  jelas  diberikan  kepada  kepentingan  agama maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Contohnya  adalah  wakaf  yang  diserahkan untuk  pembangunan  masjid,  rumah  sakit,  rumah  anak  yatim  dan  lain  sebagainya. Untuk diberikan atau didistribusikan untuk kepentingan umat banyak dan lebih luas dibandingkan dengan wakaf Ahlun. Namun pada konklusinya titik temunya adalah sama dalam hal melahirkan kemasalahatan, hanya saja ada pentakhsisan didalam hal objek penerima wakaf.

## Perkembangan di Indonesia
Wakaf  merupakan  salah  satu  sumber  ekonomi  Islam  yang  berperan  dalam memberdayakan ekonomi umat dan diperuntukan untuk kemaslahatan umat. Dalam lintas  sejarah  Islam,  wakaf  telah  berperan  besar  dalam  pembangunan  sosial, ekonomi,  pendidikan  dan  budaya  masyarakat  saat  itu.  Dengan  demikian,  dapat dipahami  bahwa  perputaran  ekonomi  harta  wakaf  pada  masa  lalu  diberbagai
10 Ahmad Azhar Basyir, Wakaf, Ijarah dan Syirkah , (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1987), hlm. 6-
7.
11 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf,  Dirjen  Bimas  Islam  Depag  RI, Fiqih  Wakaf ,  (Jakarta:
2006), hlm. 14-17. Lihat juga Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , hlm. 244-245
pemerintahaan  Islam  mampu  sebagai  tumpuan  dalam  kesejahteraan  umat.  Oleh karenanya,  menjadi  usaha  yang  utama  untuk  mengkaji  dan  meneliti  progresifitas harta wakaf untuk membangun kembali peradaban Islam. 12 Peradaban yang mampu menyesuaikan  perkembangan  zaman  dengan  segala  inovasi-inovasi  yang  mampu menjawab  segala  permasalahan  umat.  Dengan  jawaban  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan dan kapasitas umat, karena pada dasarnya agama itu adalah cinta (Addinul Mahabbah ). Dengan penjelasan agama hadir untuk umat, dan segala permasalahan umat adalah menjadi tanggungjawab agama untuk mampu memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.
Istilah wakaf dalam ranah Filosofis Islam, adalah memiliki arti Al-habs , yang memiliki  definisi  menjauhkan  orang  dari  hal  yang  memenjarakan  dalam  hal  ini adalah  harta  benda,  dan  memiliki  sifat  pemberian  yang  dengan  jalan  menahan (pemilikan)  asal  ( tahbisul  ashli )  lalu  menjadikan  manfaatnya  berlaku  umum  yang sesuai dengan tujuan syariah untuk mensejahterakan umat.
Tujuan  wakaf  adalah  untuk  menyadari  tidak  ada  kepemilikan  kekal  dalam harta benda. Memiliki titik kesamaan definisi bahwasanya semua harta adalah titipan yang tidak kekal dan di  dalamnya mengandung kewajiban untuk memberikan hak orang  lain  yang  membutuhkan.  Selanjutnya  dalam  negara  konstitusional  tujuan tersebut dibahas dalam reformasi wakaf. 13 Reformasi wakaf di Indonesia dari segi kelembagaan  dan  legal-konstitusional  melalui  Undang-Undang  merupakan  salah satu  langkah  awal  pemerintah  dalam  memperbaiki  pengelolaan  wakaf  Indonesia. Seperti pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut BWI, dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  25  Tahun  2018  tentang  perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  42  Tahun  2006  sebagai  petunjuk  pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan wujud dukungan pemerintah Indonesia dalam upaya pengembangan wakaf.
Kepastian hukum dalam pembentukan BWI yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004,  menjadikan  BWI  sebagai  Lembaga yang  menjalankan  penyelenggaraan  wakaf  dalam  mengelola,  mengawasi,  dan berpartisipasi  dalam  pengembangan  wakaf  secara  menyeluruh.  Jaminan  hukum inilah mempunyai tujuan untuk kemaslahatan dalam perwujudan keadilan, kepastian, dan nilai kemanfaatan terhadap umat. Merujuk pada definisi Wakaf dengan zakat, infaq, dan shadaqoh memiliki perbedaan. Secara literatur filosofisnya pendefinisian tentang  wakaf  dengan  zakat,  shadaqah,  infaq  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah ZISWAF  memiliki  perbedaan  dalam  ranah  pengelolaan,  tujuan,  dan  juga  teknis pendistribusian. Akan tetapi memiliki satu titik kesamaan dimana untuk memberikan
12 Ahmad Atabik , “Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia",
Jurnal Zakat Dan Wakaf, Volume 1 No. 2 Desember 2014, hlm. 316.
13 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Dan Wakaf, Grasindo, Jakarta: Grasindo, 2007), hlm.
55.
Kabupaten Jepara
dan  menjamin  kesejahteraan  dan  mampu  hadir  dalam  setiap  permasalahan, khususnya  ekonomi  umat. Maqasid dari  ZISWAF  adalah  wakaf  memang  benar- benar  mengarahkan  pada  kesejahteraan  umat.  Sehingga  tujuan  ini  harus  diberikan jaminan  dalam  hulu  hingga  hilir  dalam  pemanfaatan  wakaf  dalam  bentuk pengoptimalisasian  segala  peraturan  yang  mengatur  tentang  wakaf.  Optimalisasi yang diharapkan mampu memperbaiki segala kekurangan dalam pengelolaan wakaf untuk tujuan kesejahteraan sosial pada masyarakat. 14
Kesejahteraan  yang  dimaksud  dalam  ranah  tujuan  dari  wakaf  adalah kemaslahatan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dalam  mendasar,  kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, sentosa, makmur, dan selamat, atau  dengan  kata  lain  kesejahteraan  adalah  rasa  kedamaian  yang  lahir  dari  suatu kebijakan, tindakan maupun hal-hal lain. Kesejahteran yang meliputi terpenuhinya kebutuhan  material,  spiritual,  mampu  mengembangkan  diri  dan  di  dukung  daya upaya  dengan  adanya  ekonomi  yang  memadai.  Dimensi  kesejahteraan  sosial diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, bahwa “ the goal  of  social  welfare  is  to  fulfill  the  social,  financial,  health,  and  recreational requierements of all individuals in  a  society. Social   welfare   seeks   to   enhance the      social  functioning  of  all    age    groups,    both    rich    and  poor.When    nother institutions  in  our  society, such as the market economy and the family, fail at times to meet the basic needs of individuals or groups   of   people,   then   social   services are  needed  and  demanded” 15 . Oleh  karena  itu,  komponen  dalam  wakaf  dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Pada dimensi kesejahteraan sosial menurut Zastrow bahwa hal tersebut selaras dengan  sudut  pandang  Islam  yang  menegaskan  bahwa  kesejahteran  mampu menggambarkan  secara  jelas  bagaimana  eratnya  hubungan  antara  kesejahteraan dengan kemaslahatan. Wakaf yang menjadi salah satu penggerak perekonomi umat Islam  adalah  salah  satu  realisasi  dari  syariat  Islam,  tentu  mempunyai  tujuan  yang tidak  lepas  dari  tujuan  utama  syariat  Islam.  Tujuan  utama  wakaf  dalam  konteks ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia  dan  akhirat  ( falah ),  serta  kehidupan  yang  baik  dan  terhormat  ( al-hayah  al- thayyibah ).  Konteks  tersebut  merupakan  definisi  kesejahteraan  dalam  pandangan Islam,  yang  tentu  saja  berbeda  secara  mendasar  dengan  pengertian  kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. Sehingga makna pada kesejahteraan secara filosofis Islam maupun positif adalah titik di mana umat atau rakyat  dapat  tercukupi  segala  kebutuhan  dan  mendapatkan  kehidupan  yang  layak yang dijamin oleh agama dan negara.
Dengan  demikian  upaya  maksimal  dengan  perlunya  untuk  dioptimalisasi
14 Aab Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”, Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2017.
15 Charles Zastrow, “Introduction To Social Work and Social Welfare (Tenth Edition Ed.).”
(USA: Belmont, CA : Brooks/Cole, 2010).
adalah  wakaf  sebagai  salah  satu  jembatan  agar  mampu  menjawab  segala permasalahan  umat  dan  memberikan  kesejahteraan  seperti  halnya  konsep kesejahteraan  dalam  kacamata  Islam  maupun  dalam  kacamata  hukum  positif. Sehingga  optimalisasi  wakaf  juga  mampu  menjawab  potensi  yang  ada  di  dalam wakaf yang ujungnya juga kembali lagi kepada umat.
Optimalisasi potensi wakaf merupakan upaya untuk bisa memaksimalkan dan menjaga  agar  wakaf  tetap  dalam  pelaksanaan  yang  tepat,  terarah,  serta  menjamin kemaslahatan. Ketika berkaca terhadap pengertian wakaf sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam, adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan  melembagakannya untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan  ibadah  atau  keperluan  umum.  Nilai kemaslahatan  dalam  wakaf  sangat  kental  dan  menjadi  salah  satu  tujuan  wakaf. Sehingga  kemaslahatan  wakaf  ini  harus  dijaga  dan  juga  diawasi  agar  dapat  terus memberikan kemaslahatan kepada umat Islam.
Wakaf  dalam  ajaran  Islam  yang  sangat  berkesinambungan  dengan  sosial masyarakat serta peran wakaf bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan daya guna dan manfaat untuk menjamin kehidupan masyarakat Muslim yang  sejahtera.  Optimalisasi  dilakukan  dengan  dasar  belum  optimalnya  potensi wakaf yang besar di Indonesia dengan berkaca kepada mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam. Sehingga sangat mendukung apabila pengelolaan wakaf dijamin untuk meratanya pemberian manfaat wakaf.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 227.226.404 jiwa (Maret 2019), tentulah memiliki potensi wakaf yang besar pula. Menurut data BWI, asset wakaf tanah di Indonesia  telah  mencapai  4200  km2  atau  setara  enam  kali  luas  Negara  Singapura dengan  potensi  2000  triliun  per  Tahun.  Sedangkan,  potensi  wakaf  uang  mencapai 188 triliun per Tahun. Potensi tersebut, membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap wakaf sangatlah tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu jalan kesejahteraan rakyat  Indonesia,  yang  mana  dalam  salah  satu  tujuan  wakaf  adalah  adanya  nilai keberlangsungan manfaat yang menjadi prinsip 16 .
Secara lebih rincinya potensi wakaf di Kabupaten Jepara menunjukkan angka dan  potensi  yang  besar,  untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di Kabupaten  Kabupaten  Jepara.  Akan  tetapi  potensi  yang  besar  ini  belum  mampu didistribusikan  dengan  maksiamal  kepada  umat,  karena  adanya  permasalahan- permasalahan  yang  belum  tercukupi  dan  belum  terselesaikan.  Sehingga  penulis mencoba  menunjukkan  permasalahan  serta  potensi  wakaf  di  Kabupaten  Jepara, dengan  harapan  ini  menjadi  batu  pijakan  untuk  pengoptimalisasian  pengelolaan wakaf di Kabupaten Jepara dengan potensi dan kuantitas yang tinggi.
16 Qodariyah Barkah, dkk, 2020, Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf, Kencana, Jakarta. Cet. Ke 1, hlm. 219.

## Potensi dan Permasalahan Wakaf Kabupaten Jepara
Wakaf  di  Kabupaten  Jepara  pada  umumnya  berupa  tanah.  Namun  dalam pengelolaan  wakaf  tanah  secara  produktif  belum  dapat  optimal  dalam memberdayakan  ekonomi  umat.  Berbagai  permasalahan  wakaf  masih  menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, diantaranya tanah wakaf yang tidak atau belum disetifikasi,  tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf  yang  dijual  oleh  pihak  yang  diberi  amanat  mengelolanya,  termasuk  tukar guling tanah wakaf yang tidak adil dan tidak pro porsional. 17 Kabupaten Kabupaten Jepara terdapat sekitar 300 hektar tanah wakaf. Pada keseluruhan tesebut menurut data, yang menunjukkan ada 65% telah tesertifikasi dan 35% belum tersertifikasi. 18 Walaupun demikian, dengan jumlah potensi wakaf yang ada, legalitas perundangan yang  seharusnya  mampu  menjamin  optimalisasi  dan  pengelolaan  wakaf,  dalam berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat tenyata masih terdapat permasalahan yang  menunjukkan  tidak  optimalnya  penerapan  praktik  berwakaf  itu  sendiri. Amanah  undang-undang  melalui  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang wakaf  memberikan  penjelasan  bahwasannya  hadirnya  Undang-Undang  Wakaf dilengkapi  dengan  Undang-Undang  lain  karena  keterbatasan  atas  segala kompleksitas  permasalahan  tentang  wakaf.  Sehingga  optimalisasi  sangatlah dibutuhkan untuk mampu menjawab segala permasalahan yang hadir di Kabupaten Jepara.
Hal tersebut dapat dijumpai dari permasalahan wakaf di masyarakat Kabupaten Jepara,  seperti  tanah  wakaf  yang  diambil  alih  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung jawab  dengan  motif  untuk  mengurus  wakaf  tersebut  untuk  kesejahteraan  umat
17 Kamariah, Sukman, and Nirwana, “Problema Wakaf Di Indonesia,” Ats-Tsarwah , 2021, hlm. 59
18 Jateng Prov https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sukses-program-wakaf-di-jepara-harus- ada-sinergi-semua-pihak/ diakses pada 20 Desember 2021
Tersertifikasi 65% Belum Tersertifikasi 35% Potensi Tanah Wakaf Kabupaten Jepara
Gambar 2. Potensi Tanah Wakaf Kabupaten Jepara
namun  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi,  tanah  wakaf  yang  menjadi  sengketa melalui  pengadilan  dengan  konteks  belum  jelasnya  arah  kemana  wakaf  akan didistribusikan untuk menjamin kemaslahatan masyarakat. Salah satu yang menjadi penyebab  adalah  masyarakat  belum  mengetahui  secara  jelas  mengenai  ketentuan hukum, tata cara, serta prosedur wakaf yang diselenggarakan di KUA, seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Keling Kabupaten Kabupaten Jepara, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang perwakafan dalam bentuk Nadzir seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan kriteria Nadzir pada Pasal 9 dalam konteks perseorangan adalah mampu secara sehat jasmani dan rohani. 19
Sehat  jasmani  dan  rohani  harus  didukung  dengan  umur  Nadzir  dan kemampuan  mengelola/memanajemen  pengelolaan  wakaf  yang  baik,  sehingga optimalisasi dalam segi Nadzir dapat terpenuhi. Namun, dalam mengoptimalkan hal tersebut belum terjadi dan belum terwujud di dalam Nadzir di Kabupaten Jepara. Hal ini menjadi  point penting untuk  mampu menjamin dan memperbaiki dalam  upaya Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Jepara. Dengan potensi  wakaf yang cukup besar di  Kabupaten Jepara, semestinya pengelolaan  wakaf  mampu  memberikan  kesejahteraan  yang  merata  terhadap masyarakat.  Upaya-upaya  harus  dilakukan  untuk  menjalankan  amanah  Undang- undang  dan  falsafah  negara  untuk  mampu  membantu  perekonomian,  kepastian hukum, dan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang pendidikan  wakaf  di  Kabupaten  Jepara.  Sehingga  dengan  beberapa  upaya  di  atas mampu  mengoptimalisasikan  potensi  wakaf  yang  ada  di  Kabupaten  Jepara  pada khususnya.

## Optimalisasi Undang-Undang Wakaf di Kabupaten Jepara
Beberapa permasalahan yang dipaparkan diatas tidak hanya mengarahkan pada sisi sosiologis penelitian, akan tetapi juga terjadi pada sisi yuridisnya pada konteks pelaksanaan aturan tentang Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola wakaf, dalam hal ini adalah wakif. Minimnya sarana prasarana dalam upaya sosialisasi terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan wakaf. Semestinya hal-hal di atas dijamin dan dipastikan aturan nya di dalam Undang-Undang tentang wakaf. Secara detail dan rinci,  untuk  menjangkau  titik-titik  tersulit  dalam  implementasi  suatu  aturan. Sehingga  nilai  tertinggi  dalam  hukum  dalam  bentuk  kemaslahatan  yang direpresentasikan dengan wujud kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Penyuluh Agama  Islam  Fungsional  di  Kabupaten  Jepara,  memberikan  beberapa  pandangan terkait  permasalahan,  upaya  perbaikan,  dan  solusi  untuk  menjawab  permasalahan belum  optimalnya  potensi  wakaf  di  Kabupaten  Jepara.  Penyuluh  Agama  Islam
19 Saekhu,  “Seputar  Persoalan  Pelayanan  Wakaf  Di  Kantor  Usaekhu.  (2014).  Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Economica, V, 37–52.
Fungsional  di  Kabupaten Jepara  menyatakan bahwa agama hadir untuk  umat, dan segala  permasalahan  umat  adalah  menjadi  tanggungjawab  agama  untuk  mampu memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.
Menurut  peraturan,  BWI  pada  tahun  2012  masih  ada  di  dalam  Kementerian Agama  sebagai  penyelenggara  zakat  dan  wakaf.  Kantor  sekertariat  BWI  Pada Kabupaten  Jepara  memang  belum  tersedia,  namun  karena  potensi  wakaf  sangat tinggi, maka akan didirikan kantor untuk optimalisasi potensi wakaf di Kabupaten Jepara. Terkait jumlah Nadzir yang jumlahnya sangat banyak, semestinya wakaf di Kabupaten  Jepara  ini  sudah  sangat  mampu  untuk  dikembangkan  secara  optimal. Namun  dalam  perihal  Nadzir  semua  ketentuan  ada  di  tangan  wakif  yang  juga memiliki  banyak  macamnya.  Peran  BWI,  hanya  memberikan  pengarahan  kepada masyarakat  di  mana  saat  ini  yang  banyak  ditunjuk  oleh  masyarakat  adalah  tokoh masyarakat, meskipun banyak sekali para tokoh masyarakat itu sudah lanjutusia dan secara  gerak  sudah  terbatas.  Maka  BWI  selalu  berupaya  untuk  memberikan dorongan  atau  arahan  dalam  pemilihan  Nadzir  yang  berkompeten  dalam  sisi manajerial,  agar  peruntukan  wakaf  itu  dapat  optimal  dan  bermanfaat  bagi  umat. Sehingga, sangat membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak, aturan dalam bentuk Undang-Undang,  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  implementasinya.  Penyuluh Agama  Islam  Fungsional  Kementerian  Agama  di  Kabupaten  Jepara  menyatakan dengan pernyataan, “Terus terang saja perihal perkembangan wakaf di Kabupaten Jepara sendiri memang butuh waktu, dan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, dalam  hal  ini  kami  memang  bekerjasama  dengan  Kementerian  Agama  Republik Indonesia untuk terus mengupayakan sosialisasi wakaf di Kabupaten Jepara dengan tetap mengacu pada Undang-Undang yang ada”. 20
Kabupaten  Jepara  yang  berpotensi  dalam  wakaf,  peruntukan  wakaf  masih sangat  besar  yaitu  pada  wakaf  non  produktif  seperti  masjid,  sekolah,  dsb.  Hal tersebut juga yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat Jepara khususnya, agar kedepannya  masyarakat  ini  dalam  berwakaf  bisa  memberikan  wakafnya  untuk peruntukan  yang  lebih  bermanfaat  seperti  peruntukan  untuk  kemaslahatan  umat. Dalam  hal  pelaksanaannya  memang  terkadang  masih  memiliki  banyak  sekali kendala-kendala teknis. Namun, pengelolaan wakaf di Kabupaten Jepara ini masih proses  pengembangan  maka  hal-hal  tersebut  memang  sedikit  demi  sedikit  harus selalu  diperbaiki  untuk  lebih  mengembangkan  wakaf  dan  mencapai  kemaslahatan umat secara maksimal.  Berwakaf dengan wakaf  yang lebih produktif sangat  besar perannya dalam upaya mensejahterakan rakyat, dalam perwujudan harapan tersebut sangat membutuhkan aspek sosialisasi dan pendidikan wakaf terhadap masyarakat, agar dapat memilih dan memilah dalam konteks berwakaf.
Prinsip-prinsip  dalam  pengelolaan  wakaf  bahwa  wakaf  harus  tetap  mengalir tujuan  kebermanfaatannya.  Dalam  hal  tersebut  pengelolaan  wakaf  harus  dalam
20 Wawancara  langsung  dengan  Penyuluh  Kementerian  Agama  di  Kabupaten  Jepara.  (2, Agustus 2021)
wujud, wakaf produktif. Produktif dalam proses pertumbuhan aset dan pertambahan nilai.  Dengan  demikian,  aset  wakaf  harus  berputar,  secara  produktif,  dengan menghasilkan  surplus,  serta  manfaat  yang  terus  untuk  dapat  dialirkan  tanpa mengurangi  aset,  sehingga  aset  wakaf  tidak  terpengaruh  dengan  penyusutan  nilai akibat inflasi. 21
Dalam  kaitannya  dengan  aspek  sosialisasi  selain  kepada  Nadzir  BWI  juga mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat. Selain terkait dengan aspek-aspek hak dan  kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh  Nadzir  secara  tidak  langsung  dapat memaksimalkan  kerja  Nadzir  dan  pemahaman  kepada  masyarakat.  Sebagaimana literatur  Islam  menjelaskan  mengenai  peran  Nadzir  sangat  urgent  dalam  hal melihara,  menyalurkan,  dan  menjamin  harta  wakaf 22 itu  dapat  digunakan  untuk kemanfaatan,  sehingga  disiplin  ilmunya  harus  baik  dan  kompeten  dibidangnya. 23 Wakaf adalah investasi umat dalam jangka panjang, berbeda dengan zakat maupun infak. Dalam hal ini manakala Nadzirnya benar-benar mampu memaksimal dalam pengelolaannya maka wakaf mampu menjadi basis dalam hal kemaslahatan umat.
Dalam  memaksimalkan  potensi  wakaf  di  Kabupaten  Jepara,  masih  banyak yang  perlu  dibenahi,  mulai  dari  data,  keberpihakan  semua  pihak,  dan  minimnya literasi  masyarakat  yang  paham  pada  aspek  pengembangan  wakaf.  Masih  banyak masyarakat terpaku pada konsep wakaf tradisional di mana obyeknya adalah barang- barang  tidak  bergerak,  seperti  masjid,  sekolah,  dsb.  Dalam  hal  ini  kami  memang masih dalam proses penataan besar-besaran untuk pengelolaan wakaf, termasuk juga sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  terkait  wakaf  produktif,  seperti  wakaf uang, dsb. Adanya jenis wakaf produktif dalam bentuk uang dapat menjangkau hal- hal  yang  luas  tidak  terbatas  hanya  benda  tidak  bergerak  seperti  wakaf  masjid, sekolah, tetapi dapat digunakan untuk kegiatan wirausaha. Prinsip utama wakaf uang ini lebih produktif dan solusi implementatif untuk kesejahteraan umat. 24
Berdasarkan  atas  wawancara  dan  data-data  pendukung  dalam  penelitian optimalisasi  potensi  wakaf  di  Kabupaten  Jepara  masih  butuh  penyempurnaan  dan pendampingan  lapangan,  pengawasan  intensif  dari  pusat,  sehingga  permasalahan- permasalahan yang kaitannya dengan wakaf, khususnya di Kabupaten Jepara dapat terselesaikan.  Solusi  yang  dapat  penulis  berikan  dengan  menelisik  pada  fakta dilapangan dan kedetailan yang tertera di dalam  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  tentang  wakaf  dalam  segi  prasyarat  hingga  standarisasi  Nadzir,  jaminan pendidikan dan sosialisasi wakaf kepada masyarakat mulai dari daerah kota hingga
21 Miftahul Huda and Ahmad Fauzi, “Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Masjid  Islamiyah  Nalumsari  Jepara),” Jurnal  At-Tamwil 1,  no.  2 (2019), hlm. 27–46.
22 Salim Bahreis, 2011, Ringkasan Hadist Bukhari Muslim , Bina Ilmu, hlm. 231.
23 Ali Iskandar, 2019, Peran Nazir Wakaf Pedesaan: Kinerja Dan Pendayagunaannya , Jejak Publisher, Sukabumi, Cet. Ke-1, hlm. 54
24 Raditya, Sukmana, dkk, Model Islamic Corprorate Governance Pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausaha, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020,  hlm. 52.
pelosok, agar merata. Dilain hal, segala sarana prasarana wakaf harus dijamin oleh pemerintah dalam bentuk aturan yang jelas dan tegas.
Penunjang literatur, penulis sertakan tabel potensi wakaf di Kabupaten Jepara, yang menjadi acuan beragumentasi bahwa potensi wakaf di Kabupaten Jepara besar, dan  perlu  perhatian  untuk  mampu  mensejahterakan  rakyat  sebagai  wujud representasi jaminan kemaslahatan umat.
Tabel.1

## Gambaran Potensi dan Pengelolaan Wakaf Kabupaten Jepara
No Daerah Juml ah Luas (Ha) Sudah Sertifikat Belum Sertifikat Ju mla h Luas (Ha) Persen Jumla h Luas (Ha) Persen 1. Kabupaten Jepara 326 12,35  187 8,16 57,36% 139 4,19 42,64% 2. Kedung 266 23,43  167 16,33 62,78% 99 7,10 37,22% 3. Batealit 502 35,49  197 15,35 39,24% 305 20,14 60,76% 4. Pecangaan 288 14,75  110 9,03 38,19% 178 5,73 61,81% 5. Mayong 513 43,94  237 25,01 46,20% 276 18,62 53,80% 6. Welahan 326 29,05  285 24,79 87,42% 41 4,26 12,58% 7. Bangsri 193 16,04  127 10,94 65,80% 66 5,10 34,20% 8. Keling 87 2,87 84 2,77 96,55% 3 0,10 3,45% 9. Mlonggo 445 24,30  107 6,33 24,04% 338 17,98 75,96% 10. Karimunja wa 42 0,95 42 0,95 100.00 % 0 0,00 0,00% 11. Tahunan 221 12,33 48 2,97 21,72% 173 9,36 78,28% 12. Nalumsari 425 24,42  264 13,90 62,12% 161 10,53 37,88% 13. Kembang 387 26,33  217 17,13 56,07% 170 9,20 43,93% 14. Kalinyamat an 329 23,65  140 7,55 42,55% 189 16,10 57,45% 15. Donorojo 334 32,04  184 18,70 55,09% 150 13,35 44,91% 16. Pakis Aji 111 4,52 73 2,81 65,77% 38 1,71 34,23%
Jumlah 4.795 326,4 7 2.4 69 182,70 51,49% 2.326 143,7 7 48,51%

## Sumber: siwak.kemenag.go.id 25

## Kesimpulan
Potensi  wakaf  Indonesia  yang  optimal  seharusnya  mampu  menjadi  ladang potensi wakaf yang ada di seluruh daerah di Indonesia khususnya potensi wakaf yang ada  di  Kabupaten  Kabupaten  Jepara,  Jawa  Tengah.  Potensi  wakaf  di  Kabupaten Kabupaten  Jepara  terdapat  sekitar  300  hektar  tanah  wakaf.  Potensi  wakaf  di Kabupaten Jepara sangat besar namun, terdapat permasalahan dalam optimaliasasi potensi  wakaf  di  Kabupaten  Jepara.  Upaya  yang  seharusnya  mampu  menjamin optimalisasi dan pengelolaan wakaf, namun dalam implementasinya di masyarakat masih terdapat permasalahan yang menunjukkan tidak optimalnya penerapan praktik berwakaf  itu  sendiri.  Hal  tersebut  dapat  dijumpai  dari  permasalahan  wakaf  di masyarakat  Kabupaten  Jepara,  diantaranya  adalah  tanah  wakaf  yang  diambil  alih oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  terdapat  tanah  wakaf  yang  menjadi sengketa melalui pengadilan. Pada umumnya, masyarakat belum mengetahui secara jelas  mengenai  ketentuan  hukum  serta  prosedur  wakaf  yang  diselenggarakan  di KUA, serta kurangnya Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan wakaf.
Mengoptimalkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf sebagai implementasi falsafah bangsa dapat diwujudkan sesuai harapan dan tujuan. Berdasarkan  juga  Maqasid  dari  wakaf  pada  tinjauan  hukum  Islam  adalah  untuk mensejahterkan  umat  dengan  pengertian  memberikan  kebahagiaan,  jaminan kehidupan  yang  layak,  dan  ketentraman  hidup.  Kesejahteraan  yang  menjadi indikator kemaslahatan ini harus benar-benar diberikan kepada umat, dengan jalan pengoptimalisasian potensi wakaf di Kabupaten Jepara.
Sinergitas  dari  seluruh  pihak  baik  pemangku  kebijakan stakeholder maupun masyarakat  adalah  kunci  perwujudan  kesejahteraan.  Optimalisasi  dalam  hal-hal perbaikan mulai dari jaminan distribusi wakaf, kualitas dan  profesionalitas Nadzir yang  sangat  besar  perannya  terhadap  wakaf,  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang minim  akan  literasi  wakaf  sehingga  rawan  hal-hal  kemadhorotan  karena dimanfaatkan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab,  serta  segala  sarana prasarana dalam penunjang wakaf harus dijamin dan diberikan secara merata sesuai dengan amanah Undang-Undang negara Indonesia.
25 Siwak.Kemenag.Go.Id;  “Potensi  dan  Pengelolaan  Wakaf  Kabupaten  Jepara”, http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=aWM0azdML21oUkxzbFE vb1pwQnI4UT09&_kbid=c0lpOERyd3dIVGpOVHFlWC83REpWdz09.  Diakses  pada  17  Oktober 2021.

## Saran
Berdasarkan atas simpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Upaya untuk dapat mengoptimalkan ekosistem wakaf di Kabupaten Jepara diantaranya  adalah  perlu  adanya  sinergitas  seluruh  pihak  diantaran  untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Jepara.
2. Memperkenalkan  dan  melakukan  pengembangan  pemanfaatan  sektor wakaf produktif kepada masyarakat.
3. Kreativitas  dan  kemampuan  managerial  Nadzir  menjadi  hal  utama  dalam meningkatkan  ekosistem  wakaf,  dengan  memberikan  pelatihan  dan pendampingan  secara  intensif  serta  berkelanjutan  kemudian  dilakukan pengawasan kinerja maka akan meningkatkan kompetensi Nadzir.
4. Dalam  hal  membangun  kepercayaan  masyarakat  yaitu  dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dapat dikelolah oleh Nadzir.
5. Melakukan  literasi  dan  edukasi  perwakafan  kepada  masyarakat  secara kontinuitas  serta memanfaatkan teknologi  informasi  dalam meningkatkan kesadasaran  berwakaf.  Melalui  pemanfaatan  teknologi  digital  tersebut, transparansi dan pengelolaan wakaf dan kredibilitas pengelola wakaf akan semakin meningkat.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Aab.  “Strategi  Pendayagunaan  Zakat  Produktif.” Al  Maslahah  Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 2017.
Atabik,  Ahmad.  “Strategi  Pendayagunaan  Dan  Pengelolaan  Wakaf  Tunai  Di Indonesia.” Jurnal Zakat Dan Wakaf , 2014.
Bahreis, Salim. Ringkasan Hadist Bukhari Muslim . Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
Barkah  Qodariyah,  dkk. Fikih  Zakat,  Sedekah,  Dan  Wakaf .  Cet.  Ke  1.  Jakarta: Kencana, 2020.
Caksono. “Jumlah Populasi Muslim Dunia.” Mediaindonesia.Com, 2019. Huda, Miftahul, and Ahmad Fauzi.  “Sistem  Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Masjid  Islamiyah  Nalumsari
Jepara).” Jurnal At-Tamwil 1, no. 2, 2019.
Iskandar, Ali. Peran Nazir Wakaf Pedesaan: Kinerja Dan Pendayagunaannya . Cet. Ke-1. Sukabumi: Jejak Publisher, 2019.
———. Wakaf Undercover; Gaya Filantropi Orang Ndeso . Cet. Ke-1. Sukabumi: Jejak Publisher, 2021.
Jepara, Diskominfo. “Sukses Program Wakaf Di Jepara Harus Ada Sinergi Semua Pihak.” jatengprov.go.id, 2020.
Kamariah, Sukman, and Nirwana. “Problema Wakaf Di Indonesia.” Ats-Tsarwah , 2021.
Raditya, Sukmana, Dkk. Model Islamic Corprorate Governance Pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausaha . Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003. Saekhu.  “Seputar  Persoalan  Pelayanan  Wakaf  Di  Kantor  Usaekhu.  2014.  Seputar Persoalan  Pelayanan  Wakaf  Di  Kantor  Urusan  Agama  (Kua)  Kecamatan Keling  Kabupaten  Jepara.  Economica,  V,  37–52.  Rusan  Agama  (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.” Economica V, 2014. Sari, Elsi Kartika. Pengantar Hukum Dan Wakaf . Jakarta: Grasindo, 2007. Suteki,  Galang  Taufani. Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori,  Dan Praktik) . Depok: Rajawali Pers, 2018.
Zastrow, Charles. “Introduction To Social Work and Social Welfare (Tenth Edition Ed.).” USA: Belmont, CA : Brooks/Cole, 2010.
Siwak.Kemenag.Go.Id;  “Potensi  dan  Pengelolaan  Wakaf  Kabupaten  Jepara”, http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=aW M0azdML21oUkxzbFEvb1pwQnI4UT09&_kbid=c0lpOERyd3dIVGpOVH
FlWC83REpWdz09. Diakses pada 17 Oktober 2021. Jateng  Prov  https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sukses-program-wakaf-di-jepara- harus-ada-sinergi-semua-pihak/ diakses pada 20 Desember 2021 Wawancara  dengan  Penyuluh  Agama  Islam  Fungsional  Kementerian  Agama Kabupaten Jepara, pada 2 Agustus 2021
Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2004 tentang Wakaf.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.