KONSEPSI PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK PADA HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM NASIONAL
T. Riza Zarzani N
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: tengkuriza@umsu.ac.id

## Abstract
The  conception  of  child  protection  from  various  forms  of  crime,  such  as sexual  exploitation  that  has  been  existed  in  various  legal  provisions  and  at  the level of international law of the existence of children as subjects of human rights which has been manifested by the ratification of the Convention on the Rights of the  Child.  Indonesia  has  implemented  child  protection  by  issuing  Laws  Number 23/2002.  The  implementation  of  child  protection  from  sexual  exploitation  in Indonesia  is  conducted  through  legislation,  namely:  ratification  and establishment  of  rules  on  child  protection,  executive  efforts  by  making  effective law enforcement  agencies  such as police, KPAI establishment.  Efforts to combat commercial sexual exploitation are done by synergizing between law enforcement officers, legislation and preventive efforts through education.

## Kata Kunci: ESKA, Hukum Internasional, Perlindungan Anak

## A. Latar Belakang
Konsepsi  perlindungan  anak  dari  berbagai  bentuk  kejahatan  seperti Eksploitasi Seksual Komersial Anak (selanjutnya disebut ESKA) telah dipertegas dalam  berbagai  ketentuan  hukum,  pada  tataran  hukum  internasional  pengakuan atas  eksistensi  anak  sebagai  subyek  hak  asasi  manusia  (HAM)  telah  diwujudkan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) oleh 193 negara, dengan demikian  sebanyak  193  pemerintah  termasuk  pemerintah  Indonesia  telah menerima  kewajibannya  untuk  mengambil  semua  langkah-langkah  untuk melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi.
Ratifikasi KHA tidak otomatis memberikan keseluruhan perlindungan dari praktik  kekerasan,  eksploitasi,  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  terhadap  anak, bahkan  pelaksanaannya  masih  sangat  lemah.  Anak  sebagai  bagian  integral  dari komunitas  paling  lemah  kemampuannya  untuk  melindungi  diri  mereka  sendiri,
sering  menjadi  objek  segala  bentuk  kejahatan,  kekerasan  dan  ekploitasi  dan bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak dalam berbagai bentuk yang merendahkan martabat  anak  masih  jamak  dan  meluas  dilakukan  dalam  komunitas  seperti  di sekolah, di rumah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak.
Keadaan  ekonomi  suatu  negara,  tingkat  kemiskinan  serta  pengangguran dan  semakin  terbatasnya  akses  untuk  mendapatkan  kesejahteraan,  serta  gaya hidup  moderen  yang  serba  konsumtif  membuat  beberapa  orang  melakukan berbagai  upaya  untuk  tetap  bertahan  hidup  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi diri  dan  keluarganya.  Keadaan  ini  menjadi  salah  satu  alasan  untuk  menghalakan segala cara dengan dalih untuk mencari sesuap nasi, salah satunya adalah dengan jalan  ESKA,  tetapi  bukan  kemiskinan  saja  yang  menjadi  salah  satu  faktor timbulnya  kejahatan  seksual,  kemiskinan  akan  menjadi  suatu  yang  sangat  parah apabila akses pendidikan, kesehatan, atau program pembangunan sosial misalnya tidak  dimiliki  oleh  kelompok  yang  sangat  membutuhkan,  hal  ini  menunjukan persoalan struktur akses yang bersifat relatif dan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat.
Istilah ESKA belum banyak didengar atau malah belum dipahami dengan baik,  walaupun  sebenarnya  kasus-kasus  yang  terkait  dengan  kejahatan  seksual sudah banyak ditemukan baik  lewat  media cetak ataupun media elektronik, pada Tahun  1998  menurut  survei yang  dilakukan  UNICEF  tercatat sekitar  40.000- 70.000  anak  menjadi  korban  kejahatan  seksual  setiap  Tahun,  walaupun  banyak sumber  lain  yang  menyebutkan  jumlah  tersebut  masih  jauh  dari  realita,  tetapi mayoritas dari mereka dipaksa untuk bekerja dalam perdagangan seksual, menurut Sulistyaningsih  dan  Hull  dalam  Eka  (2008:  7),  terdapat  sekitar  40.000-70.000 anak dari total PSK di Indonesia, yaitu sekitar 140.000-230.000 orang, tetapi jika mengacu  pada  data  yang  dirilis  Koalisi  Nasional  Eksploitasi  seksual  komersial anak, angkanya lebih dari yang dikemukakan itu.
Perkembangan  industri  seks  di  beberapa  negara,  termasuk  Indonesia mendongkrak  permintaan  pasar  terhadap  anak-anak  untuk  kebutuhan  seksual, sehingga  semakin  banyak  anak  yang  dipaksa  menjadi  pekerja  seks  komersial (PSK).  Mayoritas  dari  mereka  dipaksa  bekerja  dalam  perdagangan  seks.  Praktik
tersebut  terutama  berlangsung  di  pusat-pusat  prostitusi, tempat  hiburan,  karaoke, panti pijat, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.
ESKA  dalam  tataran  hukum  internasional  walaupun  telah  memiliki konsepsi  aturan  yang  tegas,  tetapi  perlu  dilihat  dan  dijamin  penerapannya  di masing-masing  negara  peserta  termasuk  Indonesia,  agar  aturan  tentang  ESKA tidak  hanya  menjadi  pajangan  perlindungan  anak.  Anak  sebagai  unsur  yang memerlukan  perlindungan  secara  komprehensif  menanti  langkah-langkah menyeluruh untuk melindungi dari ESKA maupun kejahatan lainnya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  termasuk  jenis sosio  legal  research .  Penelitian ini  berarti  mengkaji  peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan  permasalahan, melihat  penerapan  di  masyarakat  kemudian  menilai  apakah  peraturan  tersebut cocok diterapkan kemudian merancang bagaimana peraturan dan kebijakan  yang sebaiknya  dilaksanakan,  dan  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  3  (tiga)  cara, yaitu:
1. Observasi  partisipan,  bahwa  tindakan  yang  peneliti  lakukan  adalah  dengan menghadiri secara lansung proses penangan perkara pidana ESKA.
2. Kajian  literatur,  yang  dalam  hal  ini  peneliti  mempelajari  berbagai  literatur terkait pengembangan model mediasi penal berbasis restorative justice dalam penyelesaian  perkara  pidana  anak,  buku,  jurnal,  putusan  pengadilan,  tulisan- tulisan di media massa, yang semuanya ada kaitan dengan perkara pidana anak dikaji  dan  digunakan  untuk  keperluan  pembahasan  data  deskriptif  yang didapat dari hasil kajian eksploratori.
3. Diskusi terfokus ( focus group discussion ), yang biasa dipakai untuk kelompok pemerintah  dan  non  pemerintah,  sedangkan  data  yang  akan  dibahas  dengan cara menghadirkan pakar dan praktisi hukum
Data yang terkumpul, dianalisis secara kualitatif. Alasan dipilihnya teknik kualitatif  karena  barometer  akhir  dari  penelitian  ini  akan  melihat  sikap  dan tindakan  narasumber.  Analisis  kualitatif  yang  dilakukan  diharapkan  dapat  meng-
hasilkan  data  deskriptif,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  narasumber  secara  tertulis, lisan atau perilaku nyata yang ditetapkan dalam beberapa indikator

## C. Hasil Penelitian dan Analisis

## 1. Aspek hukum pengaturan perlindungan anak dari ESKA
Definisi anak secara  nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum  pidana,  hukum  perdata,  hukum  adat  dan  hukum  Islam.  Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai  hak  anak  atau United  Nation  Convention  on  The  Right  of  The  Child Tahun  1989,  aturan  standar  minimum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai Pelaksanaan  Peradilan  Anak  atau United  Nations  Standard  Minimum  Rules  For the  Administration  Of  Juvenile  Justice ( The  Beijing  Rules ),  Tahun  1985  dan Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  atau Universal  Declaration  Of  Human  Rights Tahun  1948.  Secara  nasional  definisi  anak  menurut  perundang-undangan,  di antaranya  menjelaskan  anak  adalah  seorang  yang  belum  mencapai  usia  21  tahun atau belum menikah (Marlina, 2009: 33).
Hukum  positif  di  Indonesia  memiliki  pluralisme  pengertian  dan pengaturan  tentang  anak,  sebagai  contoh  pada  Pasal  330  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  menentukan  bahwa  anak  merupakan  seseorang yang  belum  mencapai  usia  21  (dua  puluh  satu)  tahun  dan  tidak  lebih  dahulu kawin.  Dalam  Pasal  1  butir  1  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  dijelaskan  defenisi  anak,  yaitu  seorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.
Pengertian  anak  menurut  Wiryono  Prodjodikoro  dalam  Maidin  Gultom (2008:  31),  disebut  dengan  seorang  yang  belum  dewasa  ( minderjaring/person under  age ),  orang  yang  di  bawah  umur  ( minerjarigheid/inferiority )  atau  kerap juga  disebut  sebagai  anak  yang  di  bawah  pengawasan  wali  ( minderjarige ondervoordij ).  Hukum  adat  menentukan  seseorang  dikatakan  belum  dewasa bukan  dari  umurnya,  tetapi  ukuran  yang  dipakai  adalah  dapat  bekerja  sendiri, cakap  melakukan  sesuatu,  sedangkan  dalam  hukum  Islam,  batas  dewasa
ditentukan  jika  laki-laki  sudah akil  baligh dan  perempuan  sudah  mengalami menstruasi, bertitik tolak kepada aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia belum mengatur adanya  unifikasi  hukum  yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  hukum  positif  Indonesia  tersebut,  maka batas umur bagi seorang anak kriterianya bervariasi, ada hukum positif Indonesia yang  menentukan  batasan  umur  seorang  anak  dengan  batasan  usia  maksimal  18 tahun, di bawah 17 tahun, di bawah 21 tahun, di bawah 16 tahun dan di bawah 15 Tahun,  oleh  karena  itu,  dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014,  maka  semakin  jelaslah  bahwa  apa  sebenarnya  defenisi anak.
Anak  adalah  sebagai  pihak  yang  dilindungi  oleh  negara  melalui  hukum nasional  memiliki  beberapa  hak  dan  kewajiban.  Perspektif  kenegaraan  mengatur komitmen  negara  untuk  melindungi  warga  negaranya  termasuk  di  dalamnya terhadap anak, dapat  ditemukan dalam  Pembukaan Undang  Undang  Dasar 1945. Komitmen  yuridis  negara  untuk  melindungi  warga  negaranya  sebagaimana disebutkan  dalam  Alinea  Keempat  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  1945, selanjutnya  dijabarkan  dalam  BAB  XA  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Khusus  untuk  perlindungan  terhadap  anak,  Pasal  28B  ayat  2  Undang  Undang Dasar  1945  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang,  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi (Waluyadi, 2009: 1).
ESKA  merupakan  sebuah  pelanggaran  terhadap  hak  anak  dan  mencakup praktik-praktik  kriminal  yang  merendahkan  dan  mengancam  integritas  fisik  dan psikologi  anak  Dalam  agenda  aksi Stokholm mendefenisikan  ESKA  sebagai sebuah  pelanggaran  mendasar  terhadap  hak-hak  anak  dan  pelanggaran  tersebut terdiri  dari  kekerasan  seksual  oleh  orang  dewasa  dan  pemberian  imbalan  dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya.  Anak  tersebut  diperlakukan  sebagai  sebuah  objek  seksual  dan  sebagai objek  komersial.  ESKA  merupakan  sebuah  bentuk  pemaksaan  dan  kekerasan
terhadap  anak  dan  mengarah  pada  bentuk-bentuk  kerja  paksa,  serta  perbudakan moderen  dan  bentuk-bentuk  utama  eksploitasi  seksual  komersial  anak  ini  adalah pelacuran  anak,  pornografi  anak,  perdagangan  anak  untuk  tujuan  seksual  dan pariwisata seks anak (Ramlan, 2010: 41).
Eksploitasi  seksual dan  kekerasan seksual  merupakan istilah paying yang mencakup berbagai tingkah laku yang berbahaya dan salah secara seksual. Penting untuk  dicatat  bahwa  perwujudan  kekerasan  seksual  dan  eksploitasi  seksual  yang berbeda-beda  tersebut  saling  berkaitan  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Eksploitasi  seksual  komersial  ini  sering  dilakukan  seseorang  yang  telah  dikenal oleh  anak  tersebut,  kadang-kadang  dilakukan  oleh  salah  seorang  anggota keluarganya,  ketika  seorang  anak  telah  menjadi  korban  kekerasan  seksual biasanya mereka akan ditolak atau menerima masalah dari masyarakat khususnya jika  kekerasan  seksual  tersebut  menyebabkan  kehamilan  atau  diketahui  oleh masyarakat  umum  yang  dapat  membuat  mereka  lebih  rentan  lagi  terhadap perlakuan salah dan lebih lanjut atau membuat mereka lebih sulit untuk bertahan hidup (Ramlan, 2010: 41).
Anak pada dasarnya tidak pernah menginginkan  semua bentuk  kekerasan seksual  dan  eksploitasi  seksual  terhadap  mereka.  Tidak  perduli  apakah  seorang anak sepertinya menerima atau secara sukarela turut serta dalam aktifitas-aktifitas seksual tersebut, tetapi hakikatnya tidak ada seorang anak pun yang memberi izin menjadi  korban  kekerasan.  Mereka  mungkin  dibohongi,  ditipu  atau  dipaksa  oleh situasi-situasi yang berbeda di luar kendali mereka seperti kemiskinan atau akibat- akibat  dari  kondisi  masyarakat  (termasuk  tekanan  teman  sebaya)  yang  dapat memaksa anak secara tidak terlihat tetapi bagaimanapun anak-anak tersebut tetap merupakan korban penderitaan.
Anak-anak berhak atas perlindungan dan membutuhkan perlindungan dan adalah  tanggung  jawab  orang  dewasa  untuk  menjamin  agar  anak-anak  tidak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan dan  bujukan  kepada  seorang  anak  untuk  terlibat  dalam  aktifitas-aktifitas  seksual terlepas  dari  apakah  anak  tersebut  sadar  atau  tidak  dengan  apa  yang  sedang terjadi.
Kekerasan  seksual  didefenisikan  sebagai  serangkaian  hubungan  atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih berpengetahuan atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung atau orang yang memiliki  tanggung  jawab  untuk  memelihara  anak  tersebut  seperti  orang  tua  atau pengasuh)  dimana  anak  tersebut  dipergunakan  sebagai  objek  pemuas  bagi kebutuhan  seksual  mereka.  Kebutuhan  seksual  yang  tidak  terkendali  dan  tidak dapat  dikendalikan  sering  digunakan  sebagai  alasan  untuk  melakukan  kekerasan seksual,  aktifitas-aktifitas  tersebut  dapat  berupa  kontak  fisik,  termasuk  akses penetrative (seperti  perkosaan)  atau  perbuatan nonpenetratif dan  dapat  berupa aktifitas-aktifitas  non  kontak,  seperti  melibatkan  anak-anak  untuk  melihat  atau melibatkan  mereka  dalam  pembuatan  bahan-bahan  pornografi,  menonton aktifitas-aktifitas  seksual  atau  menyuruh  anak-anak  untuk  bertingkah  laku  yang tidak wajar secara seksual, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, anak- anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  mungkin  ditipu,  dipaksa,  diancam, atau  disuap  agar  mereka  terlibat  dalam  kekerasan  tersebut  dan  merahasiakannya (Ramlan, 2010: 41).
Eksploitasi  seksual  komersial  dapat  didefenisikan  sebagai  kekerasan seksual  terhadap  anak  untuk  mendapatkan  bayaran  atau  kebaikan.  Bayaran  ini dapat  berupa  uang,  kebaikan  atau  keuntungan-keuntungan  lain  seperti  makanan, atau tempat tinggal. Ada tiga bentuk dasar eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu pelacuran, pornografi  dan  perdagangan  untuk  tujuan  seksual.  Pelacuran  anak  terjadi  ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak dipergunakan untuk tujuan-tujuan seksual.
Hukum  internasional  sebagian  besar  terdiri  dari  perjanjian-perjanjian internasional,  bahkan  tidak  berkelebihan  pula  jika  dikatakan,  bahwa  perjanjian internasinal  telah  mendesak  dan  menggeser  kedudukan  dan  peranan  hukum kebiasaan  internasional  yang  pada  awal  sejarah  pertumbuhan  dan  perkembangan hukum  internasional  menduduki  tempat  yang  utama . Perkembangan  perjanjian internasional  ini  sering  diadakan  konferensi-konferensi  atau  perundingan-
perundingan  yang  telah  menghasilkan  demikian  banyak  perjanjian  internasional, tetapi pada lain pihak mengenai kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional.
Aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan naskah  tentang proses perumusan  perjanjian  internasional  di  antaranya  perumusan  rancangan  pasal- pasalnya,  siapa  atau  organ  negara  yang  manakah  yang  berhak  mewakili  negara dalam  perundingan  dalam  rangka  merumuskan  naskah  pasal-pasal  yang  baru, mengubah  dan  meninjau  kembali  isi  perjanjian,  tentang  pensyaratan  yang diajukan  oleh  negara  yang  menyatakan  persetujuan  terikat  pada  perjanjian, penafsiran  atas  perjanjian,  hubungan  antara  perjanjian  yang  lama  dengan  yang baru,  pengakhiran  berlakunya  perjanjian,  dan  masalah-masalah  lain  yang berkaitan  dengan  penerapan  perjanjian,  tidak  ada  pengaturannya  dalam  bentuk internasional tertulis seperti konvensi (I Wayan Parthiana, 2002: 6).
Ternyata  memang  kaidah-kaidah  hukum  perjanjian  internasional  itu sendiri yang umurnya sama tuanya dengan praktik negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional, tumbuh dan berkembang sebagai hukum tidak tertulis  berupa  kaidah-kaidah  hukum  kebiasaan  internasional.  Dapat  dikatakan, bahwa hukum perjanjian internasional itu tumbuh dan berkembang secara evolusi seperti  telah  diketahui  bahwa  kelemahan  dari  hukum  kebiasaan  internasional adalah  substansinya  yang  kurang  jelas  atau  samar-samar  sehingga  kurang menjamin  adanya  kepastian  hukum,  pada  lain  pihak,  perjanjian  internasional semakin  banyak  bermunculan  baik  secara  kuantitatif  maupun  secara  kualitatif, mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah internasional yang perlu diatur dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.
Instrumen  hukum  yang  mengatur  perlindungan  hak-hak  anak  terdapat dalam  Konvensi  PBB  tentang  Hak-hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the Cild )  Tahun  1989,  telah  diratifikasi  oleh  lebih  191  negara,  termasuk  Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan demikian,  konvensi  PBB  tersebut  telah  menjadi  hukum.  Pada  tahun  1999, Indonesia  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia,  yang  di  dalamnya  juga  mengatur  tentang  hak  asasi  anak  melalui beberapa  pasal,  dan  kemudian  tiga  tahun  sesudahnya,  pemerintah  mengeluarkan
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Undang- undang  ini  dimaksudkan  sebagai  undang-undang  payung  ( umbrella’s  law )  yang secara  sui  generis  mengatur  hak-hak  anak,  tetapi  dalam  konsiderans  hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber  kesalahannya  terletak  pada  landasan  hukum  ratifikasi  KHA  yang menggunakan  instrumen  hukum  Keputusan  Presiden  yang  secara  hierarki  lebih rendah  derajatnya  dari  undang-undang,  tetapi  substansi  KHA  dapat  diadopsi sebagai  materi  undang-undang,  seperti  penggunaan  asas-asas  dan  tujuan  per- lindungan anak yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (I Wayan Parthiana, 2002: 15).
Hak  anak  merupakan  bagian  integral  dari  hak  asasi  manusia  dan  KHA merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. KHA  merupakan  instrumen  yang  berisi  rumusan  prinsip-prinsip  universal  dan ketentuan  norma  hukum  mengenai  hak-hak  anak  yang  merupakan  sebuah perjanjian  internasional  mengenai  hak  asasi  manusia  yang  memasukkan  unsur- unsur  hak-hak  sipil  dan  politik  serta  hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya. Perumusan  naskah  KHA  dimulai  sejak  tahun  1979  dan  dalam  waktu  sepuluh tahun,  tepatnya  pada  tanggal  20  November  1989,  naskah  akhir  konvensi  dapat diterima  dan  disetujui  dengan  suara  bulat  oleh  Majelis  Umum  PBB.  Sesuai ketentuan  pada  Pasal  49  ayat  (1)  KHA  diberlakukan  sebagai  hukum  HAM Internasional,  dan  pada  tanggal  2  September  1990,  Indonesia  meratifikasi  KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 2 agustus 1990, dan dengan  ratifikasi  itu,  maka  Indonesia  secara  teknis  telah  dengan  sukarela mengikatkan  diri  pada  ketentuan-ketentuan  yang  terkandung  dalam  KHA,  sesuai dengan  Pasal  49  ayat  (2)  bahwa  KHA  dinyatakan  berlaku  di  Indonesia  sejak tanggal 5 Oktober 1990.
Berdasarkan KHA, ada beberapa pasal  yang dapat untuk melindungi hak- hak  anak  dari  jeratan  eksploitasi  seksual  anak  yang  dibentuk  oleh  beberapa negara, yaitu terdapat pada:
a. Pasal  2  KHA  menyatakan  bahwa:  (1)  negara-negara  peserta  akan  meng- hormati  dan  menjamin  hak-hak  yang  ditetapkan  dalam  konvensi  ini  terhadap
setiap  anak  dalam  wilayah  hukum  mereka  tanpa  diskriminasi  dalam  bentuk apapun,  tanpa  memandang  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama pandangan  politik  atau  pandangan  lain,  asal-usul  bangsa,  suku  bangsa  atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua anak  atau  walinya  yang  sah  menurut  hukum;  dan  (2)  negara-negara  peserta akan  mengambil  langkah-langkah  yang  layak  untuk  menjamin  bahwa  anak dilindungi  dari  bentuk  diskriminasi  atau  hukuman  yang  didasarkan  pada status,  kegiatan,  pendapatan  yang  dikukuhkan  atau  kepercayaan  orang  tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.
b. Pasal  3  KHA,  yang  menyatakan  bahwa:  (1)  dalam  semua  tindakan  yang menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  swasta  lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan  merupakan  pertimbangan  utama;  (2)  negara-negara  peserta  berupaya untuk  menjamin  adanya  perlindungan  dan  perawatan  sedemikian  rupa  yang diperlukan  untuk  kesejahteraan  anak,  dengan  memperhatikan  hak  dan kewajiban  orang  tua  anak,  walinya  yang  sah,  atau  orang  lain  yang  secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan dan untuk maksud ini, akan  mengambil  semua  tindakan  legislatif  dan  administrasi  yang  layak;  dan (3)  negara-negara  peserta  akan  menjamin  bahwa  lembaga-lembaga,  instansi- instansi  dan  fasilitas-fasilitas  yang  bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan  dan perlindungan  anak,  akan  menyesuaikan  diri  dengan  norma-norma  yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan,  baik  dalam  jumlah  maupun  petugas  yang  sesuai,  jumlah  dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.
c. Pasal  6 KHA,  yang  menyatakan  bahwa:  (1) Negara-negara peserta mengakui bahwa  setiap  anak  memiliki  hak  yang  merupakan  kodrat  hidup;  dan  (b) negara-negara  peserta  semaksimal  mungkin  akan  menjamin  kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
d. Pasal  12  KHA  yang  menyatakan  bahwa:  (1)  negara-negara  peserta  akan menjamin  anak-anak  yang  mampu  membentuk  pandangannya  sendiri  bahwa mereka  mempunyai  hak  untuk  menyatakan  pandangan-pandangannya,  serta
bebas  dalam  semua  hal  yang  mempengaruhi  anak  dan  pandangan  anak dipertimbangkan  sesuai  dengan  usia  dan  kematangan  anak;  dan  (2)  untuk tujuan ini, anak secara khusus  akan diberi kesempatan untuk  didengar dalam setiap  proses  peradilan  dan  administratif  yang  mempengaruhi  anak,  baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.
KHA  menetapkan  hak-hak  anak  dalam  54  pasal  dan  2  protokol opesionalnya.  KHA  mengakui  bahwa  anak-anak  memiliki  sebuah  hak  yang melekat  untuk  hidup  dan  kelangsungan  hidup,  identitas,  kewarganegaraan,  di dengar,  kebebasan  berpikir,  agama,  kesehatan  dan  pendidikan.  Pasal  34  sampai dengan  Pasal  35  KHA  secara  langsung  mewajibkan  negara  untuk  melindungi anak-anak  dari  semua  bentuk  eksploitasi  seksual,  termasuk  pelacuran  anak, pornografi  anak  dan  perdagangan  anak.  Pasal-pasal  ini  merupakan  landasan perlindungan  hukum  internasional  terhadap  anak  dari  kekerasan  dan  eksploitasi seksual.
Berdasarkan  Pasal  34  KHA  ditentukan  bahwa  negara-negara  peserta berusaha  untuk  melindungi  anak  dari  semua  bentuk  eksploitasi  seksual  dan penyalahgunaan seksual, dan untuk tujuan ini, negara-negara peserta akan meng- ambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:
a. bujukan  atau  paksaan  agar  anak  terlibat  dalam  setiap  kegiatan  seksual  yang tidak sah;
b. penggunaan  anak  secara  eksploitatif  dalam  pelacuran  atau  praktik  praktik seksual lain yang tidak sah; dan
c. penggunaan  anak  secara  explotatif  dalm  pertunjukan-pertunjukan  dan  bahan- bahan yang bersifat pornografi.
2. Penerapan hukum internasional terhadap perlindungan anak dari ESKA di Indonesia
Praktik hukum dalam perjanjian internasional, bahwa perjanjian-perjanjian internasional  yang  pihak-pihaknya  menyatakan  persetujuan  terikat  dengan perjanjian  itu  dengan  jalan  ratifikasi  ( ratification ),  akseptasi  ( acceptance ),  atau persetujuan  ( approval ),  dari  segi  substansinya  tergolong  sebagai  perjanjian  yang
penting,  baik  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan,  maupun  bagi  masyarakat internasional pada umumnya dari sifatnya sendiri. Perjanjian itu dapat merupakan perjanjian  terbuka  ataupun  perjanjian  tertutup,  sedangkan  ditinjau  dari  negara- negara  yang  menjadi  pesertanya,  dapat  berupa  perjanjian  bilateral  maupun multilateral, baik multilateral terbatas maupun multilateral global.
Seperti  juga  persetujuan  terikat  pada  perjanjian  dengan  pertukaran instrumen  pembentukan  perjanjian  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  persetujuan untuk  terikat  dengan  ratifikasi  ( ratification ),  akseptasi  ( acceptance ),  atau persetujuan  ( approval )  pun  juga  dilakukan  oleh  organ  pemerintah  yang berwenang  dari  masing-masing  negara  yang  bersangkutan.  Hal  ini  dapat dimaklumi karena substansi perjanjiannya sendiri tergolong penting,  yang terlalu tinggi  bobotnya  jika  persetujuan  untuk  terikat  pada  perjanjian  semacam  itu dipercayakan kepada wakil-wakilnya yang mengadakan perundingan.
Tentang  kapan  suatu  perjanjian  dinyatakan  dengan  cara  ratifikasi, akseptasi,  atau  persetujuan,  diatur  dalam  Pasal  14  Konvensi,  yang  menyatakan sebagai berikut:
a. Persetujuan  suatu  negara  untuk  terikat  pada  suatu  perjanjian  dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila:
1) perjanjian  itu  sendiri  menentukan  bahwa  persetujuan  untuk  terikat  pada perjanjian itu dinyatakan dengan cara ratifikasi;
2) ditentukan sebaliknya bahwa negara-negara  yang melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi;
3) wakil  dari  negara  yang  telah  menandatangani  perjanjian  tunduk  pada tindakan ratifikasi; atau
4) maksud dari negara yang menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi yang tampak dari kuasa penuh dari wakilnya itu atau dinyatakan selama dalam perundingan.
b. Persetujuan  dari  suatu  negara  untuk  terikat  pada  suatu  perjanjian  dinyatakan dengan cara aksepstasi atau persetujuan ( acceptance or approval ) berdasarkan syarat-syarat yang serupa dengan syarat-syarat yang berlaku bagi ratifikasi.
Berdasarkan ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan, bahwa:
a. Ditegaskan  bahwa  jika  perjanjian  itu  sendiri  menetukan  bahwa  persetujuan untuk  terikat  pada  perjanjian  harus  dinyatakan  dengan  cara  ratifikasi,  tegas- nya,  di  dalam  salah  satu  pasal  yang  mengaturnya  bahwa  cara  menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian adalah dengan ratifikasi.
b. Jika  negara-negara  yang  melakukan  perundingan  ( the  negotiating  states ) mencapai  kesepakatan  (kesepakatan  ini  tidak  dicantumkan  dalam  perjanjian) di  luar  naskah  perjanjian,  bahwa  untuk  menyatakan  persetujuan  terikat  pada perjanjian harus dilakukan dengan ratifikasi.
c. Jika wakil-wakil para pihak yang telah menandatangani naskah perjanjian itu sepakat bahwa penandatanganan  yang dilakukannya itu harus ditindak lanjuti dengan ratifikasi.
d. Jika  maksud  dari  suatu  negara  untuk  menandatangani  perjanjian  yang  harus ditindaklanjuti dengan ratifikasi, tampak dari kuasa penuh dari wakilnya yang mengadakan  perundingan,  atau  dinyatakan  secara  tegas  selama  dalam perundingannya.
Selanjutnya  dalam  ayat  (2)  dinyatakan  tentang  persetujuan  untuk  terikat  pada perjanjian  dengan  cara  akseptasi  ( acceptance )  dan  persetujuan  ( approval )  juga berdasarkan  kondisi-kondisi  yang  sama  dengan  persetujuan  untuk  terikat  pada perjanjian dengan cara ratifikasi sebagaimana telah diuraikan di atas.
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya  perlin- dungan  hukum  terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak  ( fundamental rights  and  freedoms  of  children ),  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan dengan  kesejahteraan  anak.  Jadi  masalah  perlindungan  hukum  bagi  anak  men- cakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:
a. perlindungan kebebasan terhadap anak;
b. perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
c. perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.
Perspektif  kenegaraan,  komitmen  negara  untuk  melindungi  warga negaranya  termasuk  di  dalamnya  terhadap  anak,  dapat  ditemukan  dalam Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  1945,  yang  tercermin  dalam  kalimat:  “… kemudian  dari  pada  itu,  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial …”
Pertimbangan  yuridis  hak-hak  orang  dewasa  (yang  oleh  UUD  1945 menggunakan  kata  setiap  orang  yang  sudah  barang  tentu  termasuk  di  dalamnya anak-anak)  kepada  hak  anak  berhubung  pengertian  anak  menurut  beberapa peraturan  perundang-undangan,  dialamatkan  kepada  mereka  yang  bukan  lagi anak-anak  menurut  pandangan  masyarakat  dilihat  dari  segi  umur,  sehingga  hak- hak sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa juga patut dimiliki oleh anak.
Ruang  lingkup  perlindungan  hukum  bagi  anak  mencakup,  perlindungan terhadap  kebebasan  anak,  perlindungan  terhadap  hak  asasi  anak,  perlindungan terhadap  semua  kepentingan  anak  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  anak, konsekuensi  dari  lingkup  perlindungan  hukum  bagi  bagi  anak  sebagaimana tersebut  di  atas  adalah,  bahwa  semua  kebijakan  legislatif  (produk  perundang- undangan)  yang  berkaitan  dengan  anak  harus  bermuara  pada  penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak.
Beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  dialamatkan  untuk  men- dukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang tercatat adalah:
a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  1988  tentang  Usaha  Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
d. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Rights (Konvensi Hak-hak Anak); dan
Latar  belakang  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002, karena  Negara  Indonesia  menjamin  kesejahteraan  tiap-tiap  warga  negaranya, termasuk  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang  merupakan  hak  asasi  manusia seperti  yang  termuat  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak  Anak.  Penjelasan  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  menyebutkan  meski  Undang-undang  Nomor  39  Tahun 1999 telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan  pada  anak  masih  memerlukan  suatu  undang-undang  mengenai perlindungan  anak  sebagai  landasan  yuridis  bagi  pelaksanaan  kewajiban  dan tanggung jawab tersebut (I Wayan Partiana, 2002: 24).
Undang-undang Nomor  23 Tahun 2002  menegaskan bahwa pertanggung- jawaban  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  negara  merupakan rangkaian kegiatan  yang dilaksanakan  secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak  anak.  Rangkaian  kegiatan  tersebut  harus  berkelanjutan  dan  terarah  guna menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  baik  fisik,  mental,  spiritual, maupun  sosial.  Tindakan  ini  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kehidupan  terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.
Upaya  perlindungan  anak  perlu  dilaksanakan  sedini  mungkin,  yaitu  sejak dari  janin  dalam  kandungan  sampai  anak  berusia  18  (delapan  belas)  tahun. Bertitik  tolak  pada  konsep  perlindungan  anak  yang  utuh,  menyeluruh,  dan komprehensif,  maka  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:
1. Asas  nondiskriminasi,  adalah  asas  yang  tidak  membedakan,  membatasi,  atau mengucilkan  anak,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
2. Asas  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  adalah  asas  yang  menekankan bahwa  dalam  semua  tindakan  yang  berkaitan  dengan  anak  yang  dilakukan pemerintah,  masyarakat,  ataupun  badan  legislatif  dan  yudikatif,  kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Asas hukum untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, adalah asas yang  menekankan  bahwa  setiap  anak  mempunyai  hak  untuk  hidup  dengan aman,  tenteram,  damai,  bahagia,  sejahtera  lahir  dan  batin,  serta  berhak  atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan  hak  untuk  mencapai  standar  hidup  yang  layak  bagi  perkembangan  fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh undang-undang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
4. Asas  penghargaan  terhadap  pandangan/pendapat  anak,  adalah  asas  yang memberikan  hak  kepada  anak  untuk  menyatakan  pendapat  dalam  segala  hal yang memengaruhi anak, meliputi:
a. hak untuk berpendapat dan memperoleh pertibangan atas pendapatnya;
b. hak  untuk  mendapat  dan  mengetahui  informasi,  serta  untuk  meng- ekspresikan;
c. hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
d. hak  untuk  memperoleh  informasi  yang  layak  dan  terlindungi  dari informasi yang tidak sehat.
Tujuan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  adalah  untuk  melindungi anak  dari  segala  bentuk  kekerasan  fisik,  emosional,  sosial  dan  seksual, penelantaran,  tindakan  membahayakan,  eksploitasi  ekonomi  dan  sosial,  ataupun diskriminasi  karena  latar  belakang  ekonomi,  politis,  agama,  sosial  budaya,  dan orang tuanya, sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal,  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  agar  terwujud  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak,  dan sejahtera.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Pengaturan  hukum  eksploitasi  anak  terhadap  perlindungan  hak-hak  anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang  Hak-hak  Anak ( Convention on the Rights  of  the  Cild )  Tahun  1989,  telah  diratifikasi  oleh  lebih  191  negara,
termasuk  Indonesia  sebagai  anggota  PBB  melalui  Keputusan  Presiden Nomor  36  Tahun  1990.  Oleh  sebab  itu,  Konvensi  PBB  tersebut  telah menjadi bagian hukum nasional di Indonesia
b. Penerapan  hukum  internasional  dalam  perlindungan  anak  dari  ESKA  di Indonesia  dilakukan  melalui  jalur  legislasi,yaitu  dengan  melakukan ratifikasi aturan internasional dalam bidang perlindungan anak, antara lain diwujudkan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Saran
a. Terkait upaya perlindungan anak dari ESKA, maka tanggung jawab orang tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  negara  hendaknya  menjadi rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  terus  menerus  demi  masa depan anak ke arah kehidupan yang lebih baik.
b. Upaya  perlindungan  terhadap  anak  dari  ESKA,  perlu  dilaksanakan  sedini mungkin,  yaitu  sejak  dalam  kandungan  melalui  jalur  eksekutif  dengan memperkuat  peranan  aparat  penegak  hukum  dan  edukasi  sebagai  jalur preventif.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ahmad  Sofian.  2012. Perlindungan  Anak  di  Indonesia,  Dilema  dan  Solusinya . Jakarta: PT. Sofmedia.
Bambang Sunggono. 2012. Metodeologi Penelitian Hukum . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Eka  Dalanta  Rehulina.  2008. Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak  di  Indonesia . Medan: Koalisi Nasional PESKA.
Gultom,  Maidin.  2008. Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak .  Bandung:  Refika Aditama.
Irwanto.  2008. Menentang  Pornografi  dan  Eksploitasi  Seksual  terhadap  Anak . Medan:  Koalisi  Nasional  Penghapusan  Eksploitasi  Seksual  Komersial Anak.
Iwayan  Parthiana.  2002. Hukum  Perjanjian  Internasional. Bagian  1.  Bandung: Mandar Maju.
Marlina. 2009. Peradilan Anak Pidana di Indonesia : Bandung: Refika Aditama.
Marwan, M. 2009. Kamus Hukum . Surabaya: Reality Publisher.
Ramlan.  2006. Melindungi  Anak-anak  dari  Eksploitasi  Seksual  dalam  Situasi Bencana dan Gawat Darurat . Medan: ECPAT Internasional.
----------.  2010. Memperkuat  Hukum  Penaganan  Eksploitasi  Seksual  Anak . Sumatera Utara Indonesia: ECPT Internasional.
Rika  Saraswati.  2009. Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan Hukum Pidana.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2012  tentang  Pengesahan Optional  Protocol  to  the  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  on  the Involvement  of  Children  in  Armed  Conflict (Protokol  Opsional  Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata).
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2012  tentang  Pengesahan Optional  Protocol  to  the  Convention  on  The  Rights  of  the  Child  on  the Sale  of  Children,  Child  Prostitution  and  Child  Pornography (Protokol Opsional  Konvensi  Hak-hak  Anak  Mengenai  Penjualan  Anak,  Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak).
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak- hak Anak).

## BIODATA PENULIS
Nama :  T. Riza Zarzani N., S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  081361681589 E-mail :  tengkuriza@umsu.ac.id
Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan