## MASLAHAT MEMELIHARA HARTA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM *
Andi Iswandi 1
Permalink: https://www.academia.edu/9964013
Abstract: The  Benefits  of  Maintaining  Property  in  Islamic  Economic System.  property  in  the  Islamic  economic  system  has  an  important position. Related in business activities of economic and ritual worship, in Sharia  maqoshid,  preserve  or  maintain  the  property  is  one  of  important point. It is the intent and purpose of God in order to give the benefit of the people to pray to serve as guidelines in the business and dealing with. The  benefit  in  preserving  and  maintaining  the  property  is  an  economic system that has been set by Allah swt. Economic system does not belong by any  religion  other  than  Islam.  This  system  provides  guidance  on  how humans  earn  their  living,  consuming  materials,  conduct  transactions, distribute assets, and conduct religious activities like charity, donation and alms.
Keywords:  Benefits,  Maintaining  Property,  Sharia  Maqoshid,  Islamic Economic System
Abstrak: Maslahat  Memelihara  Harta  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam. Harta di dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta diperhatikan  betul,  sehingga  di  dalam maqoshid  syariah  menjadikannya salah  satu  point  penting  yaitu,  memelihara  atau  menjaga  harta.  Hal  ini adalah  maksud  dan  tujuan  Tuhan  dalam  rangka  memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam  berbisnis  dan  bermuamalah.  Kemaslahatan  di  dalam  memelihara ataupun  menjaga  harta  merupakan  sistem  ekonomi  yang  diberikan  Allah Swt.,  yaitu  sistem  ekonomi  yang  tidak  dimiliki  oleh  agama  lain  selain agama  Islam.  Sistem  inilah  yang  memberikan  pedoman  bagaimana manusia mencari nafkah, mengkonsumsi materi, melakukan transaksi jual- beli, mendistribusikan harta, dan melakukan kegiatan ibadah seperti zakat, infak dan sedekah.
Kata  Kunci:  maslahat,  memelihara  harta, maqoshid  syariah,  sistem ekonomi Islam
* Diterima tanggal naskah diterima: 02 Maret 2014, direvisi: 25 April 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.
1 Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ), Jakarta. Jl. Batan 1 No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan. Email: swan_saputra@yahoo.com

## 20 – Andi Iswandi; Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam

## Pendahuluan
Sejatinya, kajian yang membahas harta dan sistem ekonomi Islam saat ini  adalah  perihal  yang  sangat  penting,  mengingat  pertumbuhan  dan perkembangan ekonomi Islam yang membutuhkan akan konsep dan sistem dari ekonomi  Islam  tersebut  mendapatkan  respon  yang  sangat  luar  biasa  dari masyarakat  umumnya,  dan  khususnya  dari  kalangan  akademisi  ataupun praktisi.  Hal  ini  sejalan  dengan  pesatnya  pertumbuhan  industri  syariah, lembaga  keuangan  dan  perbankan  syariah.  Begitu  pula  dengan  banyaknya program studi ekonomi syariah yang telah dibuka di berbagai kampus.
Menurut  pandangan  beberapa  tokoh  ekonomi  Islam,  seperti  Wahbah al-Zuhaili,  pembahasan  akan  harta  dan  ekonomi  Islam  haruslah  di  bawah naungan syariah Islamiyah, yang tidak terlepas dari maqoshid syariah dimana di dalamnya  terdapat  kemaslahatan  yang  diberikan  Allah  swt  kepada  manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat. 2 Pandangan ini menyiratkan bahwa,  Islam  dengan  perangkat  syariahnya  mengatur  harta  dan  bagaimana pemeliharaan  harta  yang  diinginkan  oleh  al-Syaari  (Sang  Pembuat  Hukum; Allah swt).

## Maslahat Menurut Ulama Ushul Fiqh
Menelusuri  makna  maslahat  tidak  terlepas  dari  pemaknaan  yang mutlak  dan  pemaknaan  yang  bersifat  majazi.  Makna  mutlak  maslahat  disini adalah  suatu  nilai  manfaat  yang  dihasilkan,  yaitu  kesempurnaan  manfaat  dari target  yang  diinginkan.  Sedangkan  makna  majazi  adalah  suatu  faktor  yang menyebabkan terjadinya nilai manfaat, atau dimaknai sebagai suatu usaha yang terkandung  di  dalamnya  nilai-nilai  manfaat  sebagai  permisalan  adalah  usaha atau  kegiatan bisnis  dan  pertanian  adalah usaha  yang  terkandung  di  dalamnya nilai-nilai  maslahat  karena  usaha  tersebut  memang  memberikan  manfaat  atau faktor  yang  memberikan  nilai  maslahat  itu  sendiri. 3 Pemaknaan  ini merumuskan bahwa maslahat adalah manfaat itu sendiri, terlepas nilai manfaat itu sebagai out put atau nilai manfaat itu sebagai process.
Untuk memahami lebih jauh tentang maslahat sebagai out put ataupun process, berikut pemaknaan maslahat menurut ulama ushul fiqh:
Pertama, Al-Ghazali. Sebagai pelopor ulama syafi’iyah, dalam kitabnya yang  berjudul  al-Mustashfa,  al-Ghazali  memaknai  maslahat  sebagai  usaha didalam  mengambil  nilai-nilai  manfaat  dan  menafikan  nilai-nilai  kerusakan. Dimana usaha ini ( process) ditujukan untuk menjaga tujuan syariat (maqoshid al-syariah), yaitu: menjaga agama ( ﺪﻟا ﻆﻔﺣ ﻦﯾ ), menjaga jiwa ( ﺲﻔﻨﻟا ﻆﻔﺣ ), menjaga akal  ( ﻞـﻘﻌﻟا  ﻆﻔﺣ ),  menjaga  keturunan  ( ﻞﺴﻨﻟا  ﻆﻔﺣ ),  dan  menjaga harta  ( ﺎﻤﻟا  ﻆﻔﺣ ل ). Dari  pemaknaan  maslahat  disini  al-Ghazali  berpendapat  bahwa  segala  usaha
2 Lihat, Wahbah al-Zuhaili, Maqhosid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad al-Islami,  makalah  disampaikan  dalam  seminar  The  Second  Islamic  Economics  and  Finance Research  Forum  oleh  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam  di  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  13-14 November 2013. h. 4.
3 Lihat,  Dr.  Musthofa  zaid, al-Maslahah  fi  al-Tasyri  al-Islami,  (Mesir:  Matba’ah  al- Jaizah), h. 18-19.
yang  ditujukan  untuk  menjaga  tujuan  syariat  ( maqoshid  al-syariah)  adalah maslahat  atau  nilai-nilai  manfaat,  sedangkan  segala  usaha  yang  menafikan tujuan syariat ( maqoshid al-syariah) adalah mafsadat atau nilai-nilai kerusakan. 4
Kedua,  Al-Khowarizimi.  Salah  satu  ulama  ushul  fiqh  hanafiyah  ini memaknai maslahat sebagai usaha menjaga tujuan syariat ( maqoshid al-syariah) dengan  menafikan  mafsadat  atau  nilai-nilai  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh perilaku  manusia. 5 Makna  maslahat  yang  diketengahkan  al-Khowarizimi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan al-Ghazali, akan tetapi makna maslahat yang diketengahkan al-Khowarizimi lebih bersifat umum.
Ketiga,  Al-Thufi.  Menurutnya  maslahat  dimaknai  sebagai wazn  dari kata maf’alatun  dari  kata  sholaha,  yang  berarti  bentuk  suatu  materi  dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaannya. Semisal, pena dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk menulis, dan pedang dibikin sedemikian rupa sehingga  bisa  dipakai  untuk  memenggal.  Sedangkan  makna  maslahat  yang diungkapnya  adalah  sarana  yang  menyebabkan  adanya  maslahat  dan  manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian berdasarkan  syariat  adalah  sesuatu  yang  menjadi  penyebab  untuk  sampai kepada tujuan  syariat  ( maqoshid al-syariah), baik  berupa  ibadat  maupun  adat. Kemudian,  maslahat  ini  terbagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  perbuatan  yang memang merupakan tujuan syariat ( maqoshid al-syariah), yakni ibadat dan apa yang  dimaksudkan  untuk  kemanfaatan  semua  umat  manusia  dan  tatanan kehidupan,  seperti  adat  istiadat. 6 Makna  maslahat  yang  diungkap  al-Thufi tampak  lebih  rinci,  karena  maslahat  yang  dijelaskannya  juga  digambarkan dengan  permisalan  dari  kegiatan  ibadat  dan  adat.  Dalam  hal  adat,  al-Thufi lebih  jauh  memberikan  permisalan  yang  umum  kita  kenal  di  dalam  kegiatan muamalah  dan  bisnis,  dinyatakan  bahwa process  dari  kegiatan  bisnis perdagangan adalah sebagai sarana untuk mendapatkan maslahat dan nilai-nilai manfaat yang dibutuhkan pelaku bisnis, yaitu keuntungan. Dengan penjelasan ibadat  dan  adat,  sebenarnya  al-Thufi  mencoba  menjelaskan  tentang  hak  Allah swt sebagai Tuhan dan hak manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.
Keempat,  Ibnu  Abdi  Salam.  Salah  satu  ulama  syafi’iah  ini  memaknai maslahat  dalam  jumlah  pemaknaan  yang  beragam,  dalam  karya monumentalnya Qowaid  al-Ahkam  fi  Masholihu  al-Anam  dijelaskan  bahwa maslahat terbagi menjadi empat jenis, yaitu hakiki yang terdiri dari kesenangan dan  kelezatan,  dan  majazi  yang  terdiri  dari  faktor  dari  kesenangan  dan  faktor dari  kelezatan.  Begitu  juga  dengan  mafsadat  yang  juga  terbagi  menjadi  empat jenis, yaitu hakiki yang terdiri dari rasa sakit dan rasa gelisah, dan majazi yang
4 Lihat, al-Ghazali, al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul, (Beirut: Darul Ulum al-Haditsah), h. 286.
5 Lihat,  al-Syaukani,  Irsyadul  fuhul  ila  Tahqiqi  al-Haq  min  Ilmi  al-Ushul,  (Mesir: Matba’ah al-Babi al-Halabi), h. 242.
6 Lihat,  al-Thufi, al-Maslahah  fi  al-Tasyri  al-Islami,  h.  19.  Dan  Dr.  Muhammad Ahmad  al-Mabid, Maslahah  Hifdzu  al-Nafsi  fi  al-Syariah  al-Islamiyah,  (Mesir:  Muasasah  al- Mukhtar, 2004), h. 28.
terdiri  dari  faktor  dari  rasa  sakit  dan  rasa  gelisah. 7 Ibnu  Abdi  Salam mengungkapkan  bahwa  terkadang  suatu  mudharat  dapat  menghasilkan kemaslahatan,  sehingga  mudharat  tersebut  diperbolehkan  atau  diperintahkan untuk  mengerjakannya.  Akan  tetapi  kebolehan  dan  perintah  tersebut  bukan karena  kemadharotannya  secara  esensial,  melainkan  karena  dipandang mudharat  tersebut  menjadi  penyebab  dari  adanya  kemaslahatan  tertentu. Semisal,  mengamputasi  organ  tubuh  yang  dapat  menularkan  penyakit kesuluruh  tubuh  sebagai  bentuk  penjagaan jiwa  ( ﻆﻔﺣ ﺲﻔﻨﻟا )  terhadap keberlangsungan  hidup,  mempertaruhkan  nyawa  dalam  berjihad,  begitu  juga seluruh bentuk hukuman-hukuman yang diterapkan dalam syariat, kesemuanya itu diperintahkan bukan karena kemudharatannya, akan tetapi lebih dipandang pada  kemaslahatan  yang  terkandung  dibalik  semua  itu,  hukuman  potong tangan  bagi  pencuri,  atau  perampok,  hukuman qishos,  rajam,  cambuk,  atau pengisolasian  (taghrib)  bagi  orang  yang  berzina,  hukuman  yang  berupa  ta'zir, keseluruhannya  termasuk  mudharat  yang  diperintahkan  oleh  syariat,  demi untuk merealisasikan kemaslahatan.
Kelima, Al-Syathibi. Menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan maslahat dalam pengertian istilah syar’i adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam  rangka  memelihara  hak  hamba.  Al-Syathibi  lebih  lanjut  menyatakan bahwa  tidak  semua  kemaslahatan  duniawi  dapat  diketahui  oleh  akal,  namun hanya  sebagian,  dan  lainnya  diketahui  melalui  syariat.  Jika  akal  dapat mengetahui segala kemaslahatan duniawi secara mutlak, syariat hanya berfungsi sebagai  pedoman  ukhrawi,  padahal  syariat  bermaksud  menegakkan  keduanya, kehidupan  duniawi  dan  ukhrawi. 8 Dari  beberapa  pemaknaan  maslahat  diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  maslahat  adalah  upaya  mengambil  nilai-nilai manfaat  dan  menafikan  nilai-nilai  kerusakan,  dimana  keduanya  (manfaat  dan kerusakan) dapat dijadikan sebagai wasilah di dalam menegakan tujuan syariat ( maqoshid  al-syariah)  untuk  kepentingan  kehidupan  manusia  di  dunia  dan akhirat.

## Formula Tingkat Kemaslahatan
Kemaslahatan  syariah  islamiyah  di  dalam  menegakan  tujuan  syariat ( maqoshid al-syariah) terdiri dari tingkatan yang berbeda dan tidak berada pada satu  kesatuan  tingkat,  yaitu:  pertama,  dhoruriyat  adalah  perihal  utama  dan penting,  semisal  dalam  menjaga  harta  ( ﺎﻤﻟا  ﻆﻔﺣ ل )  bahwa  Islam  menjadikan  hal utama  dan  penting  pada  perihal  wajib  mencari  nafkah  dan  perihal  kehalalan atasnya;  kedua,  hajiyat  adalah  perihal  yang  diperlukan  untuk  mendukung perihal  utama  yaitu  dhoruriyat,  semisal  akad  atau  kontrak  di  dalam  kegiatan bisnis untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah adalah sesuatu yang diperlukan (hajiyat) keberadaannya; ketiga, tahsiniyat adalah perihal yang
7 Ibnu Abdi Salam, Qowaid al-Ahkam fi Masholihu al-Anam, (Beirut: Darul Jail), jilid 1, h. 11. 8 Al-Syathibi, al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah, (Kairo: Musthofa Muhammad), jilid 2, h. 374.
menyempurnakan  untuk  tingkatan  pertama  dan  kedua,  semisal  untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah dan perihal kedua di dalam akad  dan  transaksi  bisnis  maka  perihal  yang  menyempurnakan  untuk  kedua tingkatan diatas adalah etika dan prilaku bisnis yang baik. 9
Para  ulama  ushul  fiqh  sepakat,  bahwa  peringkat  kemaslahtan  diatas haruslah  tertib,  yaitu  tingkat  pertama  haruslah  ditempati  dhoruriyat,  tingkat kedua  adalah  hajiyat  dan  tidak  diperkenankan  untuk  menempati  tingkat pertama,  dan  ketiga  adalah  tahsiniyat  dan  tidak  diperkenankan  untuk menempati  tingkat  kedua  apalagi  tingkat  pertama.  Hal  ini  dimaksudkan  agar menegakan  tujuan  syariat  ( maqoshid  al-syariah)  yang  terdiri  dari  menjaga agama  ( ﺪﻟا  ﻆﻔﺣ ﻦﯾ ),  menjaga  jiwa  ( ﺲﻔﻨﻟا  ﻆﻔﺣ ),  menjaga  akal  ( ﻞـﻘﻌﻟا  ﻆﻔﺣ ),  menjaga keturunan  ( ﻞﺴﻨﻟا  ﻆﻔﺣ ),  dan  menjaga  harta  ( ﺎﻤﻟا  ﻆﻔﺣ ل )  untuk  kepentingan kehidupan  manusia  di  dunia  dan  akhirat  sesuai  dan  tidak  terjadi  tumpang- tindih. 10
Sejatinya,  tingkat  kemaslahatan  di  dalam  menegakan  tujuan  syariat ( maqoshid al-syariah) adalah formula yang sangat penting untuk dikaji, karena dengan  tingkat  kemaslahatan  ini  kita  dapat  mengetahui  bahwa  perihal  yang penting  (dhoruriyat)  adalah  penting  adanya  dan  tidak  bisa  diturunkan peringkatnya  menjadi  perihal  yang  dibutuhkan/diperlukan  (hajiyat)  apalagi menjadi  perihal  yang  menyempurnakan  (tahsiniyat).  Hal  ini  juga  berlaku  di dalam  sistem  ekonomi  dimana  perihal  yang  primer  harus  diutamakan  dari perihal  yang  sekunder  dan  perihal  yang  tersier.  Semisal,  untuk  menjaga keberlangsungan  hidup  adalah  perihal  primer  yang  harus  diutamakan,  dan untuk  mendukung  keberlangsungan  hidup  dibutuhkan  mengkonsumsi makanan  yang  menjadi  hal  yang  sekunder,  dan  tentunya  untuk menyempurnakan  keberlangsungan  hidup  dan  makanan  yang  dibutuhkan, maka kebutuhan hal yang tersier menjadi tahapan selanjutnya.

## Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam
Harta  dalam  bahasa  Arab  adalah  ( لﺎـﻤﻟا )  yang  berarti  condong, cenderung  dan  miring,  dalam  hal  ini  adalah  kecenderungan  manusia  untuk memiliki dan menguasai materi harta.  Dan harta yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak,  yakni  manfaat  semisal  yang  berada  pada  kendaraan,  pakaian,  dan tempat  tinggal.  Dan sesuatu  yang  tidak  dikuasai  manusia  tidak  bisa  dikatakan harta menurut bahasa, seperti burung di udara, ikan di lautan lepas, pohon di hutan, dan barang tambang yang di bumi. 11
9 Lihat, Yusuf al-Qordhowi, Fi Fiqh al-Awlawiyat, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1999),
h. 25-28. 10 Lihat, Wahbah al-Zuhaili, Nadhoriyat al-Dhoruroh al-Syariyah, (Beirut: Darul Fikri al-Muasir, 1997), h. 44-55.
11 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, (Damaskus: Darul Fikri, 1989), jilid 4, h. 40.

## 24 – Andi Iswandi; Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam
Sedangkan  definisi  harta  secara  istilah  terbagi  menjadi  dua  pendapat ulama fiqih, yaitu:
Pertama, Pendapat Ulama Hanafiyah. Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurutnya harta memiliki dua  unsur;  Pertama,  harta  dapat  dikuasai  dan  dipelihara.  Kedua,  dapat dimanfaatkan  menurut  kebiasaan.  Menurut  Ibnu  Abidin,  harta  adalah  sesuatu yang dapat disimpan dan dapat dipergunakan pada saat yang dibutuhkan. 12
Kedua, Pendapat Jumhur. Menurut mereka harta adalah segala sesuatu yang  bernilai  dan  mesti  rusaknya  dengan  menguasainya.  Atau  segala  sesuatu yang bernilai dan bersifat harta. Menurut al-Syathibi, harta adalah materi yang dapat dikuasai dan memberikan nilai manfaat. 13 Dan Imam Syafi’i menjelaskan, bahwa harta adalah materi yang berharga dan dapat dijadikan sebagai alat tukar di dalam kegiatan jual-beli. 14
Dari  definisi  harta  diatas,  ada  beberapa  perbedaan  yang  dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah dan Jumhur, yaitu tentang benda yang tidak berwujud akan  tetapi  memberikan  nilai  manfaat.  Ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa manfaat  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  akan  tetapi  tidak  bisa  dikatakan  sebagai harta.  Sedangkan  jumhur  berpendapat,  manfaat  adalah  termasuk  dari  harta sebab  yang  terpenting  adalah  manfaatnya  dan  bukan  wujud  materinya. 15
Manfaat yang dimaksudkan disini adalah kegunaan yang dihasilkan dari materi, seperti rumah memberikan kegunaan kepada pemiliknya untuk ditempati.
Adapun  hak  yang  ditetapkan  oleh  syariah  kepada  seseorang  yang menguasai  harta  terkadang  dikaitkan  oleh  harta,  seperti  hak  milik,  hak  untuk meminum,  makan  dan  seterusnya.  Akan  tetapi,  terkadang  tidak  dikaitkan dengan harta, seperti hak asuh. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak yang dikaitkan dengan harta tidak dapat dikatakan sebagai harta, karena tidak dapat dikuasai  dan  disimpan  materi  zatnya,  meskipun  hak  milik  dapat  didapatkan namun  seiring  waktu  akan  hilang  sedikit  demi  sedikit,  hal  itu  disebabkan karena  sifatnya  yang  abstrak  tidak  berwujud.  Sedangkan  Jumhur  berpendapat, bahwa  hak  milik  dan  manfaat  dapat  dipandang  sebagai  harta  sebab  dapat dikuasai  dengan  cara  menguasai  pokoknya,  dan  karena  maksud  dari  harta  itu adalah manfaat dan kegunaannya.
Dalam  sistem  ekonomi  Islam,  harta  adalah  materi  yang  kepemilikan mutlaknya  berada  ditangan  Allah  swt  dan  pengelolaannya  berada  ditangan manusia,  Allah  swt  berfirman: “Dan  Kepunyaan  Allah-lah  kerajaan  antara keduanya.  Dan  kepada  Allah-lah  kembali.”  (Q.s.  al-Maidah  [5]:  18), “Kepunyaan-Nya-lah  semua  yang  ada  di  langit,  semua  yang  di  bumi,  semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.” (Q.s. Toha [20]: 6) dan “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian
12 Ibnu Abidin, Hasyiatu Rodu al-Mukhtar, jilid 4, h. 534. Dan Izudin Bin Rogibah, al-Maqoshid al-Syariyah al-Hosoh bi al-Tasyarufat al-Maliyah, h. 28.
13 Al-Syathibi, al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah, (Kairo: Musthofa Muhammad), jilid 2, h. 332. 14 Ibnu Abdi Salam, Qowaid al-Ahkam fi Masholihu al-Anam, (Beirut: Darul Jail), jilid 1, h. 184. 15 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 23.
dari  hartamu  yang  Allah  telah  menjadikan  kamu  menguasainya.  Maka  orang- orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Q.s. al-Hadid [57]: 7).
Kedudukan  manusia  sebagai  khalifah  Allah  dalam  harta,  pada hakikatnya  menunjukan  bahwa  manusia  merupakan  wakil  atau  petugas  yang bekerja kepada Allah swt. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah  tentang  harta.  Inilah  landasan  syariat  yang  mengatur  harta,  hak  dan kepemilikan.  Kesemuanya  harus  sesuai  dengan  aturan  yang  memiliki  harta tersebut, yaitu aturan Allah swt. 16
Kalau manusia yang dipercaya untuk menjadi khalifah atas pengelolaan harta  tidak  lagi  menepati  perintah  Allah  dan  menjauhi  laranganNya,  maka Allah swt memiliki kuasa untuk dapat menggantinya dengan orang lain, Allah swt  berfirman: “Ingatlah,  kamu  ini  orang-orang  yang  diajak  untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan  Allah-lah  yang  Maha  Kaya  sedangkan  kamulah  orang-orang  yang berkehendak  (kepada-Nya);  dan  jika  kamu  berpaling  niscaya  Dia  akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini.” (Q.s. Muhammad [47]: 38).
Dalam  sistem  ekonomi  Islam,  harta  juga  dijadikan  wasilah  untuk mendukung  kegiatan  ibadah  ataupun  muamalah,  dalam  hal  ini  Allah  swt menjadikan harta sebagai wasilah untuk mendukung instrumen zakat, infak dan sedekah. Hal ini termaktub dalam firman Allah swt: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan  (hartanya),  baik  di  waktu  lapang  maupun  sempit,  dan  orang- orang  yang  menahan  amarahnya  dan  mema'afkan  (kesalahan)  orang.  Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.s. Ali Imran [3]: 134).
Dalam  sistem  ekonomi  Islam,  harta  merupakan  modal  atau  faktor produksi penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah manusia itu sendiri, dan menempatkan alam sebagai modal dan faktor produksi kedua. Memang  betul  adanya,  modal  tidak  boleh  diabaikan,  namun  wajib menggunakannya  dengan  baik  agar  produktifitas  dan  kemanfaatan  harta  terus ada.
Dalam  sistem  ekonomi  Islam,  harta  memiliki  fungsi  yang  terus dimanfaatkan  oleh  manusia,  sehingga  kecenderungan  manusia  untuk  terus menguasai  dan  memiliki  harta  tidak  pernah  surut.  Dalam  hal  ini  syariat memberikan  batasan  fungsi  dan  peran  harta,  diantaranya  adalah;  Pertama, untuk  mendukung  kegiatan  peribadatan,  seperti  menggunakan  kain  sarung untuk menunjang ibadah sholat. Kedua, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah swt, seperti bersedekah dengan  harta.  Ketiga,  untuk  keberlangsungan  hidup  dan  estafet  kehidupan. Keempat, untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat. 17
16 Muhammad  al-Assal, Sistem  Prinsip  dan  Tujuan  Ekonomi  Islam,  diterjemahkan oleh Drs. H. Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 44.
17 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h. 28-30.

## 26 – Andi Iswandi; Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam
Dalam  sistem  ekonomi  Islam,  cara  memperoleh  harta  juga  diatur sedemikian  rupa,  sehingga  ada  beberapa  etika  dan  hukum  yang  patut diperhatikan disaat mencari nafkah ataupun bekerja. 18 Dalam hal ini Allah Swt berfirman, “Dialah  Yang  menjadikan  bumi  itu  mudah  bagi  kamu,  maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya  kepada-Nya-lah  kamu  (kembali  setelah)  dibangkitkan.”  (QS.  al-Mulk [67]:  15), “Hai  orang-orang  beriman,  janganlah  hartamu  dan  anak-anakmu melalaikan  kamu  dari  mengingat  Allah.  Barangsiapa  yang  berbuat  demikian maka  mereka  itulah  orang-orang  yang  merugi.”  (QS.  al-Munafikun  [63]:  9), dan “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian  daripada harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  padahal  kamu mengetahui.” (QS. al-Baqoroh [2]: 188).
Dalam sistem ekonomi Islam juga diatur bagaimana cara mendapatkan harta yang sesuai dengan syariat agama Islam, dalam hal ini ada beberapa cara untuk  mendapatkan  harta,  diantaranya  adalah;  Pertama,  bercocok  tanam  dan menghidupkan tanah mati, Rasulullah saw bersabda “Tak seorang muslim pun yang  menanam  tanaman,  lalu  dimakan  oleh  seekor  burung  atau  manusia  dan hewan,  kecuali  baginya  merupakan  bentuk  sedekah”  (HR.  Bukhori  dan Muslim). 19 Dari  hadis  ini  jelas  bahwa  orang  yang  bercocok  tanam  akan bersedekah  terus-menerus  sebab  tidak  mungkin  ada  satu  tanaman  pun  yang tidak  termakan  oleh  burung,  manusia  ataupun  hewan  lainnya.  Usaha  dengan cara bercocok tanam mengandung semacam penyerahan diri kepada Allah swt, karena  setelah  mengelola  tanah  dan  menebar  bibit  dan  mengairinya, penyerahan  diri  itu  ada  pada  saat  menunggu  tanaman  itu  tumbuh  dan berbuah. 20 Adapun  hadis  yang  menerangkan  tentang  menghidupkan  tanah mati,  bahwasannya  Rasulullah  saw  pernah  bersabda  “Barang  siapa  yang menghidupkan  tanah  mati,  maka  tanah  itu  miliknya”. 21 Para  ulama  fiqih sepakat  bahwa  menghidupkan  tanah  mati  merupakan  sebab  untuk memilikinya.  Bahkan  dari  mereka  menyatakan  untuk  memilikinya  tidak diperlukan  izin  dari  pemerintah.  Kedua,  dengan  cara  bekerja,  Rasulullah  saw bersabda  “Tidak  seorang  pun  memakan satu  makanan  yang  lebih  baik  kecuali dari hasil kerjanya sendiri karena sesungguhnya Nabi Daud as makan dari hasil kerjanya sendiri” (HR. Bukhori). 22 Ketiga, Akad perpindahan hak milik, seperti jual-beli. 23 Dalam hal ini Rasulullah saw pernah bersabda, “Kedua belah pihak
18 Lihat,  Fathurrahman  Djamil, Hukum  Ekonomi  Islam,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2013), h. 183-184. Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 29-
31. Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 36-38.
19 Sunan al-Baihaqi, Bab Fadlu al-Zari wa al-Gorsi Iza Akala, jilid 2, h. 87.
20 Lihat,  Muhammad  al-Assal, Sistem  Prinsip  dan  Tujuan  Ekonomi  Islam, diterjemahkan oleh Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 55.
21 Shohih al-Bukhori, Bab Man Ahya Ardhon Mawatan, jilid 2, h. 822.
22 Shohih al-Bukhori, Bab Kasbu al-Rojuli wa Amalihi Biyadihi , jilid 2, h. 730.
23 Suharwardi K. Lubis, et. al, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.
memiliki  hak  untuk  memilih  selama  keduanya  belum  berpisah,  maka  jika keduanya  jujur  diberkahilah  mereka  keduanya  di  dalam  transaksi jual  beli  itu, akan  tetapi  jika  keduanya  berdusta  dan  curang  saling  menyembunyikan  maka keberkahan  itu  akan  hilang  dari  transaksi  jual-beli  itu”  (HR.  Muslim). 24
Keempat,  dengan  cara  waris  dan  lainnya.  Dan  kelima  dengan  cara  penantian, seperti  kedudukan  istri  dan  anak  yang  menantikan  hak  nafkah  dari  seorang kepala rumah tangga. 25

## Konsep Memelihara Harta Menurut Maqoshid al-Syariah
Maqoshid  syariah  terdiri  dari  dua  kata  yakni ﺎﻘﻣ ﺪﺻ dan ﺮﺸﻟا ﺔﻌﯾ . Maqoshid adalah  jamak  yang  berarti  mendatangkan  sesuatu,  tuntutan, kesengajaan dan tujuan. 26 Syariah menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. 27
Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa maqoshid syariah adalah nilai- nilai  dan  sasaran  hukum  yang  tersirat  dalam  segenap  atau  bagian  terbesar  dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan  rahasia  syariah,  yang  ditetapkan  oleh  pembuat  hukum  ( al-syaari)  dalam setiap ketentuan hukum. 28
Yusuf  Al-Qardhawi  mendefinisikan  bahwa  maqoshid  syariah  adalah sebagai  tujuan  yang  menjadi  target  teks  dan  hukum-hukum  partikular  untuk direalisasikan  dalam  kehidupan   manusia,  baik  berupa  perintah,  larangan  dan mubah;  yang  diperuntukan  kepada  individu,  keluarga,  kelompok dan  umat, atau  juga  disebut  dengan  hikmat-hikmat  yang  menjadi  tujuan  ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah kepada hambaNya pasti terdapat hikmah, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum. 29
Menurut salah satu ulama ushul fiqh, Imam Syathibi, maqoshid syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai  alasan  logis  bagi  rumusan  suatu  hukum  yang  berorientasi  kepada kemaslahatan  umat  manusia.  Sebagaimana  dikemukakan  dalam  bukunya  yang monumental,  al-Muwafaqot, Imam  Syathibi  menyatakan  bahwa  tujuan  pokok disyariatkan  hukum  Islam  adalah  untuk  kemaslahatan  manusia  baik  di  dunia
24 Shohih Muslim, Bab al-Sidu fi al-Bai, jilid 5, h. 10.
25 Lihat,  Muhammad  al-Assal, Sistem  Prinsip  dan  Tujuan  Ekonomi  Islam, diterjemahkan oleh Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 56.
26 Ahsan  Lihasanah, Al-Fiqh  al-Maqoshid  Inda  al-Imam  al-Syathibi,  (Dar  al-Salam: Mesir, 2008), h. 11.
27 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Maqoshid Syariah, (Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2007), h.
12.
28 Wahbah  al-Zuhaili, Ushul  Fiqh  Islami,  (Dar  al-Fikri: Damaskus,  1986),  Juz  II,  h.
225.
29 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Maqoshid Syariah, (Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2007), h. 13-19.
maupun di akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. 30
Adapun  formula  yang  ditawarkan  Islam  di  dalam  memelihara  atau menjaga  harta  yang  sesuai  dengan  maqoshid  syariah  adalah  memperioritaskan perihal  yang  primer  dan  menjaga  keutuhan  yang  primer  tersebut  dengan perihal-perihal  pendukung  lainnya.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas  bahwa, maqoshid  syariah  terdiri  dari  menjaga  agama  ( ﻦﯾﺪﻟا  ﻆﻔﺣ ),  menjaga  jiwa  ( ﻆﻔﺣ ﺲﻔﻨﻟا ),  menjaga  akal  ( ﻞـﻘﻌﻟا  ﻆﻔﺣ ),  menjaga  keturunan  ( ﻞﺴﻨﻟا  ﻆﻔﺣ ),  dan  menjaga harta ( لﺎﻤﻟا ﻆﻔﺣ ). Formula maqoshid syariah di dalam memelihara atau menjaga harta  adalah  tetap  memprioritaskan  perihal  yang  primer  yaitu  menjaga  agama ( ﺪﻟا ﻆﻔﺣ ﻦﯾ )  dan  dengan  menjaga  keutuhan  yang  primer  dengan  perihal  lainnya, termasuk  diantaranya  adalah  menjaga  harta  ( لﺎﻤﻟا  ﻆﻔﺣ ).  Para  ulama  ushul sepakat  bahwa  perihal  yang  primer  yaitu  menjaga  agama  ( ﺪﻟا  ﻆﻔﺣ ﻦﯾ )  tidak  bisa digantikan  kedudukannya,  dan    perihal  menjaga  harta  ( لﺎﻤﻟا  ﻆﻔﺣ )  tidak  bisa menempati  perihal  yang  primer  menggeser  posisi  menjaga  agama  ( ﻦﯾﺪﻟا  ﻆﻔﺣ ). Dan juga, bahwa perihal menjaga harta ( لﺎﻤﻟا ﻆﻔﺣ ) adalah penting adanya untuk menjaga keutuhan agama ( ﻦﯾﺪﻟا ﻆﻔﺣ ), hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat  mempengaruhi  kemurnian  agama.  Namun  demikian,  para  ulama  ushul tidak berselisih paham terhadap perbedaan kedudukan dan posisi dari menjaga jiwa  ( ﺲﻔﻨﻟا  ﻆﻔﺣ ),  menjaga  akal  ( ﻞـﻘﻌﻟا  ﻆﻔﺣ ),  menjaga  keturunan  ( ﻞﺴﻨﻟا  ﻆﻔﺣ ),  dan menjaga harta ( لﺎﻤﻟا ﻆﻔﺣ ). 31
Sebagai  contoh  di  dalam  kegiatan  muamalah  adalah,  bahwa  sholat jum’at ( ﻦﯾﺪﻟا ﻆﻔﺣ ) merupakan perihal yang primer dan utama untuk dikerjakan daripada  kegiatan  muamalah  jual-beli  ( لﺎﻤﻟا  ﻆﻔﺣ ),  dalam  hal  ini  Allah  swt berfirman “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at,  maka  bersegeralah  kamu  kepada  mengingat  Allah  dan  tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. al- Jumuah  [62]:  9).  Contoh  yang  lainnya adalah,  bahwa materi  harta  yang  rusak dapat  mempengaruhi  keutuhan  perihal  yang  primer;  seperti  sholat  yang menggunakan sarung curian.
Imam  Syathibi  menguraikan  tentang  bagaimana  menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqoshid syariah, yaitu adanya ketetapan hukum yang  dilegalkan  oleh  Allah  swt  tentang  diharamkannya  mencuri  dan  sangsi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba,  diharamkannya  memakan  harta  orang  lain  dengan  cara  yang  bathil,  dan diwajibkan  untuk  mengganti  barang  yang  telah  dirusaknya;  sehingga  dengan demikian terjagalah/terpeliharalah harta. 32
30 Lihat,  Al-Syathibi, al-Muwafaqot  fi  Ushul  al-Syariah,  (Kairo:  Musthofa Muhammad), jilid 2, h. 324.
31 Lihat,  Al-Syathibi, al-Muwafaqot  fi  Ushul  al-Syariah,  (Kairo:  Musthofa Muhammad), jilid 2, h. 326.
32 Lihat,  Al-Syathibi, al-Muwafaqot  fi  Ushul  al-Syariah,  (Kairo:  Musthofa Muhammad), jilid 2, h. 6-7.

## Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum - 29
Wahbah  al-Zuhaili  juga  menguraikan  bagaimana  peranan  maqoshid syariah  di  dalam  menjaga/memelihara  sesuatu  yang  primer  dari  harta  tersebut, yaitu  dengan  dilarangnya  pemborosan  harta  dari  hal-hal  yang  dibutuhkan, dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak  dan  sedekah  untuk  pemerataan  harta  dalam  rangka  memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan. 33

## Konsep Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam
Berbeda dengan agama lainnya, Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki  sistem  ekonomi,  yaitu  sistem  dan  aturan  berupa  etika  dan  hukum yang  ‘langsung’  dibuat  oleh  Allah  swt  sendiri  dan  menjadikan  Rasulullah  saw sebagai contoh aplikatif dari sistem ekonomi tersebut. 34 Sistem ekonomi Islam tidak  berdiri  sendiri  dan  terlepas  dari  syariah. 35 Sistem  ekonomi  Islam  adalah bagian  dari  syariah,  sehingga  dalam  uraian  di  atas  ada  pembahasan  tentang maqoshid  syariah  yang  menjelaskan  tentang harta,  memelihara/  menjaga  harta ( لﺎﻤﻟا ﻆﻔﺣ ) serta penjelasan bagaimana sistem ekonomi yang diketengahkannya. Adapun  konsep  maslahat  memelihara  harta  dalam  sistem  ekonomi Islam, Dr. Ali Musa Husain dalam risalah disertasinya yang berjudul Maqshodu Hifdzu  al-Mal  fi  al-Tashorufat  al-Maliyah  mengungkapkan,  bahwa  ada  tiga pokok  penting  yang  perlu  diperhatikan  di  dalam  menjaga/memelihara  harta dalam  kegiatan  muamalah,  yaitu,  dengan  pencatatan,  dengan  persaksian,  dan dengan  penyertaan  dokumentasi. 36 Hal  ini  sesuai  dengan  maksud  yang terkandung di dalam firman Allah swt: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan, hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara kamu  menuliskannya  dengan  benar.  Dan  janganlah  penulis  enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  maka  hendaklah  ia menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun  daripada hutangnya.  Jika  yang  berhutang
33 Wahbah  al-Zuhaili, Maqhosid  al-Syariah  al-Islamiyah  fi  al-Mal  wa  al-Iqtishad  al- Islami,  makalah  disampaikan  dalam  seminar  The  Second  Islamic  Economics  and  Finance Research  Forum  oleh  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam  di  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  13-14 November 2013. h. 5.
34 Hal ini banyak sekali ayat al-Qur’an ataupun hadis nabi yang mengurai konsep dasar bermuamalah ataupun kegiatan ekonomi, diantaranya adalah: konsep dasar harta, bekerja, jual- beli,  hutang,  gadai,  produksi,  konsumsi,  distribusi,  investasi,  akuntansi,  manajemen  harta, instrumen  jaminan  sosial,  waris,  wakaf,  zakat,  infak,  sedekah,  pajak,  dan  konsep  dasar  lainnya yang  berkenaan  dengan  kegiatan  ekonomi.  Hanya  agama  Islam  yang  memiliki  konsep  dasar ekonomi  dan  tidak  ada  agama  selain  Islam  yang  memiliki  konsep  ekonomi  ataupun  sistem ekonomi tersebut.
35 Lihat, Wahbah al-Zuhaili, Maqhosid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad al-Islami,  makalah  disampaikan  dalam  seminar  The  Second  Islamic  Economics  and  Finance Research  Forum  oleh  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam  di  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  13-14
November 2013. h. 5-6.
36 Lihat,  Ali  Musa  Husain, Maqshodu  Hifdzu  al-Mal  fi  al-Tashorufat  al-Maliyah, Disertasi, h. 147-150.
30 – Andi Iswandi; Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam
itu  orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di antaramu). Jika  tak  ada  dua  oang  lelaki,  maka  (boleh) seorang  lelaki  dan  dua orang  perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa maka  yang  seorang  mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan (memberi  keterangan)  apabila  mereka  dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),  kecuali  jika  mu'amalah  itu  perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di antara  kamu,  maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu,  (jika)  kamu  tidak  menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling  sulit  menyulitkan.  Jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  maka sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  Dan  bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.s. al-Baqoroh [2]: 282).
Dengan  pencatatan,  konsep  maslahat  memelihara  harta  dalam  sistem ekonomi Islam yang dimaksud adalah, menghilangkan keraguan diantara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta  atau  objek  transaksi  dari  hal-hal  yang  menguranginya  ataupun menghilangkannya,  menghindari  kelalaian  dan  penipuan,  dan  mengikat  para pihak  yang  bertransaksi  untuk  hak  dan  kewajibannya. 37 Dengan  persaksian, konsep maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam yang dimaksud adalah,  menjaga  kegiatan  transaksi  dari  kecurangan,  menghilangkan  keraguan dari  berkurangnya  hak  atas  kegiatan  transaksi,  dan  berfungsi  menguatkan informasi  diantara  pihak  yang  bertransaksi. 38 Dan  dengan  penyertaan dokumentasi,  konsep  maslahat  memelihara  harta  dalam sistem  ekonomi  Islam yang  dimaksud  adalah,  menjadikannya  sebagai  penguat  atau  bukti  hukum, memelihara  perkara  transaksi  yang  telah  berlalu  lama,  dan  menjadi  pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan. 39
Selain dari hal di atas, di dalam fiqih muamalah, memelihara harta juga dikemukakan  dengan  berbagai  macam,  diantaranya  adalah  dengan  cara  jual- beli, investasi, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. 40 Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar  satu  dengan  yang  lainnya  tidak  memakan  harta  dengan  cara  yang  bathil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan  terselamatkan  dari  kefasikan,  dan  agar  ketentraman  bagi  pihak  yang
37 Lihat,  Ali  Musa  Husain, Maqshodu  Hifdzu  al-Mal  fi  al-Tashorufat  al-Maliyah, Disertasi, h. 152.
38 Lihat,  Ali  Musa  Husain, Maqshodu  Hifdzu  al-Mal  fi  al-Tashorufat  al-Maliyah, Disertasi, h. 165.
39 Lihat,  Ali  Musa  Husain, Maqshodu  Hifdzu  al-Mal  fi  al-Tashorufat  al-Maliyah, Disertasi, h. 170.
40 Lihat, Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 83- 100.
bertransaksi  terwujudkan.  Inilah  konsepsi  dan  sekaligus  teori  aplikatif  yang diberikan  oleh  Allah  swt  terhadap  hambaNya  di  dalam  memelihara/menjaga harta.

## Penutup
Sesungguhnya,  Allah  swt  sebagai  pemilik  sejati  akan  harta  telah memberikan  pedoman  yang  terkandung  di  dalamnya  kemaslahatan  yang diperuntukan  bagi  manusia  sekalian.  Kemaslahatan  ini  adalah  maqoshid  al- syaari  (tujuan/maksud  Allah  swt)  yang  pada  hakikatnya  harus  dipahami  dan dimengerti  oleh  manusia  di  dalam  memelihara/menjaga  harta.  Bahwa  dengan memelihara/menjaga  harta,  manusia  akan  terselamatkan  hidupnya  di  dunia ataupun  di  akhirat,  hak  dan  kewajiban  manusia  akan  harta  terjaga  dengan semestinya, dan tidak ada kefasikan yang dikhawatirkan bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

## Pustaka Acuan
Abidin, Ibnu, Hasyiatu Rodu al-Mukhtar. Assal,  al-,  Muhammad,  Ahmad,  et,  al. Sistem,  Prinsip  dan  Tujuan  Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999. Badroen, Faisal, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Kencana, 2006. Djamil,  Fathurrahman,  Dr.  Prof., Hukum  Ekonomi  Islam,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2013. Fauzia, Yunia, Ika, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Kencana, 2013. Ghazali, al-, al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul, Beirut: Darul Ulum al-Haditsah. Husain,  Musa,  Dr.  Ali, Maqshodu Hifdzu al-Mal fi al-Tashorufat al-Maliyah, Disertasi.
Islahi,  A., Konsepsi  Ekonomi  Ibnu  Taimiyah,  diterjemahkan  oleh  Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997. Karim, Helmi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Lihasanah,  Ahsan, Al-Fiqh  al-Maqoshid  Inda  al-Imam  al-Syathibi,  Dar  al-
Salam: Mesir, 2008.
Lubis,  K.,  Suhrawardi,  et.  al, Hukum Ekonomi  Islam, Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012. Mabid,  al-,  Ahmad, Muhammad, Dr., Maslahah Hifdzu al-Nafsi fi al-Syariah al-Islamiyah, Mesir: Muasasah al-Mukhtar, 2004.
Qardhawi,  al-,  Yusuf, Fiqih  Maqoshid  Syariah,  Pustaka  al-Kautsar:  Jakarta,
2007.
Qordhowi, al-, Yusuf, Fi Fiqh al-Awlawiyat, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1999. Rogibah,  Bin,  Izudin, al-Maqoshid  al-Syariyah  al-Hosoh  bi  al-Tasyarufat  al- Maliyah.
Salam,  Abdi,  Ibnu, Qowaid  al-Ahkam  fi  Masholihu  al-Anam,  Beirut:  Darul Jail.
Shohih al-Bukhori, Bab Kasbu al-Rojuli wa Amalihi Biyadihi. Shohih al-Bukhori, Bab Man Ahya Ardhon Mawatan. Shohih Muslim, Bab al-Sidu fi al-Bai.

## 32 – Andi Iswandi; Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam
Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Bandung: Gunung Djati Press, 1997. Sunan al-Baihaqi, Bab Fadlu al-Zari wa al-Gorsi Iza Akal. Syafei, Rachmat, Dr. Prof., Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006. Syathibi, al-, al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah, Kairo: Musthofa Muhammad. Syaukani,  al-, Irsyadul  fuhul  ila  Tahqiqi  al-Haq  min  Ilmi  al-Ushul,  Mesir: Matba’ah al-Babi al-Halabi. Thufi, al-, al-Maslahah fi al-Tasyri al-Islami. Zaid,  Musthofa,  Dr., al-Maslahah  fi  al-Tasyri  al-Islami,  Mesir:  Matba’ah  al- Jaizah. Zuhaili,  al-,  Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Damaskus: Darul Fikri, 1989. Zuhaili, al-, Wahbah, Maqhosid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad al-Islami,  makalah  disampaikan  dalam  seminar  The  Second  Islamic Economics and Finance Research Forum oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 13-14 November 2013. Zuhaili, al-, Wahbah, Nadhoriyat al-Dhoruroh al-Syariyah, Beirut: Darul Fikri al-Muasir, 1997.
Zuhaili, al-, Wahbah, Ushul Fiqh Islami, Dar al-Fikri: Damaskus, 1986.