## EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E- PLANNING PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH OLEH BADAN PERENCANAAN DANPEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANJAR
oleh:

## EGIS TEKTONA GRANDIS
NIM 3504140017

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  karena  kurang  efisiensinya  program  e-planning  yang diterapkan  di  BAPPEDA  Kota  Banjar;  Dari  sisi  kepuasan,  banyak  keluhan  dari  pegawai BAPPEDA; Pada aspek keadaptasian, masih ada program kegiatan yang belum terakomodasi pada program  di  e-planning  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  efektivitas  sistem  e- planning  program  pembangunan  daerah  di  BAPPEDA  Kota  Banjar;  mengetahui  hambatan- hambatan dalam penerapan sistem e-planning di BAPPEDA Kota Banjar; dan mengetahui upaya- upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  penerapan  sistem  e-planning di BAPPEDA Kota Banjar.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  kualitatif.  Sumber  data  sebanyak  5  orang.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam.  Teori  untuk  mengukur  efektivitas menggunakan  teori  Gibson  et  al  dalam  Tangkilisan  (2005:141).Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:1)  Efektifitas  sistem  e-planning  program pembangunan  daerah  di  BAPPEDA  Kota  Banjar  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar ketercapaian  pengusulan  program  kegiatan  dari  setiap  OPD  sudah  dilakukan  dengan  baik. Keefektifitasan  tersebut  tampak  bahwa  keuntungan  usulan  sistem  e-planning  terkunci  dan terdokumentasikan berupa  softcopy, mobilitas  pegawai  yang hemat  waktu dalam  meng-input  data sehingga  adanya  pengurangan  biaya.  Hal  ini  cukup  direspon  dengan  baik  oleh  pegawai  dari masing-masing OPD, karena adanya pertanggungjawaban mengintegrasikan antara program yang diusulkan  dengan  alokasi  anggaran,  sehingga  adanya  kesinergiasan  antara  sistem  aplikasi  lama dengan  e-planning  yakni  berfungsi  sama  mengusulkan  program  prioritas.  Sementara keefektifitasan  yang  dianggap  belum  baik  tampak  terjadi  pada  keluhan  pegawai  dalam mengaplikasikan sistem e-planning, selain itu antara keinginan penerima usulan program sistem e- planning  harus  mengacu  pada  alokasi  kegiatan  anggaran  yang  ada.  2)  Efektifitas  hambatan- hambatan dalam menerapkan sistem e-planning di BAPPEDA Kota Banjar antara lain: terhambat dengan  kekurangmampuan  pegawai  OPD  dalam  menerapkan  sistem  e-planning.  Hal  tersebut mengakibatkan kurang terintegrasinya e-planning sebagai lanjutan dari SIMDA, Patroman sistem, dan  Kresna  sistem.  3)  Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam efektivitas  penerapan  sistem  e-  Planning  di  Bappeda  Kota  Banjar  dilakukan  dengan  memberikan pemahaman,  pensosialisasian,  dan  latihan  kepada  OPD  dalam  menerapkan  sistem  e-planning dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  OPD  dalam  mengintegrasikan  sistem  sebelumnya yakni SIMDA, Patroman sistem, dan Kresna sistem.
Kata  Kunci:  Efektivitas,  Sistem  e-planning,  Badan  Perencanaan  dan  Pembanguan  Daerah  Kota Banjar.

## A. PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang telah  berkembang  sedemikian  pesat  merupakan peluang  bagi  pengaksesaan,  pengelolaan,  dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan  suatu  daerah.  Sesuai  dengan amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun 2008  tentang  tahapan,  tata  cara  penyusunan, pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana pembangunan  daerah,  dalam  pasal  30  ayat  1, tertuang amanat “Dalam rangka pengelolaan  dan
pemanfaatan  data  dan  informasi  secara  optimal, daerah  perlu  membangun  sistem  informasi perencanaan pembangunan daerah”. Hal  tersebut menjadi  konsekuensi  logis  untuk  pengembangan suatu  sistem  informasi  dalam  ranah  perencanaan pembangunan daerah.
Selama  ini  sistem  teknologi  informasi selalu  dikenal  sebagai  sebuah  aktivitas  yang sangat menyerap teknologi canggih, membutuhkan biaya yang besar dan sangat susah diimplementasikan secara cepat dan tepat. Semua ini  merupakan  sebuah  pernyataan  yang  selalu
didengungkan oleh para penghalang dari perkembangan teknologi ini.
Sehubungan telah diberlakukannya
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah
Daerah, maka hak dan tanggungjawab  pemerintah  daerah  makin  tinggi baik  itu  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam, manusia,  dan  potensi  yang  ada.  Agar  dapat melaksanakan  hak  dan  tanggung  jawab  tersebut secara  efisien  dan  efektif,  maka  organisasi pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang strategis dan operasional pemerintah  secara efisien dan efektif dengan berlandaskan pada prisnsip good governance .
Adapun  beberapa  permasalahan  yang sering  dialami  oleh  SKPD  dalam  penyusunan rencana  yaitu  SKPD  kesulitan  dalam  menyusun dokumen rencana dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang  penyusunan  dokumen  perencanaan, dukungan  data  capaian/realisasi  kinerja  dan anggaran,  kesulitan  dalam  menganalisis  capaian kinerja  baik  antar  waktu,  antar  wilayah,  serta relevansi sehingga  sasaran program dan  kegiatan belum  mencapai  seperti  apa  yang  diharapkan sebagaimana  tertera  dalam  visi  dan  misi organisasi dalam dokumen Renstra SKPD.
Kemudian  permasalahan  lainnya  adalah adanya  penyesuaian  terhadap  target  rencana setiap  tahun  dalam  renstra  yang  sering  kali menjadi permasalahan tentang apa perlu tidaknya mengadakan perubahan atau penyesuaian. Hal ini tentunya menyulitkan dalam menyusun anggaran prioritas  dalam  rangka  efektivitas  dan  efisiensi anggaran, untuk melakukan hal ini membutuhkan sinkronisasi,  verifikasi,  validasi  serta  integrasi data  beserta  alternatif  rumusan-rumusan action plan menuju percepatan serta ketepatan pencapaian tujuan organisasi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
Maka  dengan  itu  pemerintah  melakukan suatu  inovasi  yang  berkaitan  dengan  inovasi teknologi  yaitu  Aplikasi    SIPPD  (Sistem Informasi  Perencanaan  Pembangunan  Daerah) atau  biasa  juga  disebut e-planning adalah aplikasi  yang    menginovasi  proses  Musrenbang Kecamatan,  Kabupaten/Kota,  Forum  SKPD, Musrenbang  RKPD,  RKPD  hingga  KUA-PPAS menjadi  lebih  transparan,  cepat,  terintegrasi, konsisten dan  sesuai dengan aturan yang berlaku dan  diharapkan  dapat  menjadi tools dalam membantu  percepatan  penyelesaian  dokumen sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan, aturan  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pemendagri Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Tahapan,  Tata
Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
E-Planning yang  berisi  tentang  menu- menu  RPJMD  selama  5  tahunan  bersama Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan  kedalam  Renstra  dan  Renja SKPD yang disertai dengan laporan-laporan yang digunakan  dalam  penyusunan  dokumen  SKPD dan Pemerintah Daerah.
Kota  Banjar  merupakan  salah  satu  daerah yang telah menerapkan sistem e-planning sebagai salah satu inovasi pemerintahan yang penerapnya di mulai pada tahun 2017.Hal ini bertujuan untuk meningkatkan  efektifitas  dalam  pelaksanaan program pembangunan daerah.
Berdasarkan  hasil  dari  penjajagan,  peneliti menemukan  beberapa  masalah  dalam  penerapan sistem e-planning oleh  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan  Daerah  Kota  Banjar  dengan indikasi-indikasi, sebagai berikut:.
1. Kurang  efisiensinya  program e-planning yang diterapkan di BAPPEDA Kota Banjar. Hal  ini  karena  dengan  adanya  program e- planning dirasa  adanya  waktu  yang  kurang hemat  untuk  menyinkronkan  pengelolaan keuangan,  dimana  sebelumnya  sudah  ada  di SIMDa (Sistem informasi Keuangan Daerah).  Pengelolaan  tersebut  termasuk  di dalamnya penomoran rekening program dan kegiatan.
2. Dari sisi kepuasan, pada program e-Planing , banyak  keluhan  dari  pegawai  BAPPEDA terutama dengan program kegiatan penomoran  rekening  pada  program  yang baru  membutuhkan  waktu  sehingga  adanya kelambanan  dalam  pemrosesannya.  Di samping  hal  tersebut  adanya  perbedaan antara  kegiatannya  penomoran  dengan program SIMDa (Sistem informasi Keuangan Daerah).
3. Pada aspek keadaptasian, masih ada program  kegiatan  yang  belum  terakomodasi pada  program  di e-planning tersebut.  Hal tersebut  berdampak  pada  kualitas  produk yang  dihasilkan  BAPPEDA  Kota  Banjar dalam  memenuhi  harapan  SKPD  Kota Banjar.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  “Efektivitas  Penerapan Sistem E- Planning Program Pembangunan Daerah Oleh
Badan Perencanaan dan
Pembangunan  Daerah  Kota  Banjar”.  Adapun masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  efektivitas  sistem e-planning
program pembangunan daerah di BAPPEDA Kota Banjar?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan  sistem  e-planning  di  BAPPEDA Kota Banjar?
3. Bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam penerapan  sistem e-planning di  BAPPEDA
Kota Banjar?

## B. LANDASAN TEORI
Efektivitas  mempunyai  kaitan  dengan efisiensi  namun  keduanya tidak dapat disamakan karena  antara  efektivitas  dan  efisiensi  memiliki arti  yang  berbeda,  walaupun  dalam  berbagai penggunaan  kata  efisiensi  lekat  dengan  kata efektivitas. Efektivitas merupakan suatu pengukuran  dalam  pencapainya  suatu  target, sasaran  atau  tujuan  yang  telah  direncanakan sebelumnya.  Hal  ini  sama  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh    Saxena  (dalam  Indrawijaya 2010:176) bahwa:
Efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang menyatakan  seberapa  jauh  target  (kualitas, kuantitas,  waktu)  telah  dicapai.  Makin besar  target  yang  dicapai,  maka  semakin tinggi  tingkat  efektivitas.  Konsep  ini orientasinya  lebih  tertuju  pada  keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi  isu  dalam  konsep  ini.  Pada umumnya  organisasi  pemerintah  (yang tidak  mencari  laba)  berorientasi  ke pencapaian efektivitas.
Gibson (dalam Tika 2012:129-130)
mengemukakan  kriteria  efektivitas  terdiri  dari lima unsur, yaitu sebagai berikut:
1. Produksi,  produksi  sebagai  kriteria efektivitas  mengacu  pada  ukuran keluaran  utama  organisasi.  Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan,  pangsa  pasar,  dokumen yang  diproses,  rekanan  yang  dilayani dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan  secara  langsung  dengan yang  dikonsumsi  oleh  pelanggan  dan rekanan organisasi yang bersangkutan. 2. Efisiensi,  Efisiensi  sebagai  kriteria efektivitas  mengacu  pada  ukuran penggunaan  sumberdaya  yang  langka oleh  organisasi.  Efisiensi  adalah perbandingan  antara  keluaran  dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit,
pemborosan,  waktu  terulang,  biaya per  orang,  dan  sebagainya.  Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keluaran  dengan  biaya  atau  waktu yang digunakan. 3. Kepuasan,  Kepuasan  mengacu  pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi  sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya.
4. Keadaptasian,  Keadaptasian  mengacu kepada  tanggapan  organisasi  terhadap perubahan  eksternal  dan  internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan, pelanggan, kualitas produk dan sebagainya merupakan adaptasi
terhadap lingkungan.
5. Kelangsungan  hidup.  Kelangsungan hidup  mengacu  pada  tanggung  jawab organisasi/perusahaan dalam memperbesar kapasitasnya dan
potensinya untuk berkembang.
Terkait  sistem  dikemukakan  bahwa  ada tujuh dimensi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh  Hanif  Al  Fatta  (2009:5)  mengemukakan, bahwa karakteristik sistem sebagai berikut:
1. Komponen-Komponen. Komponen- komponen  atau  elemen-elemen  sistem dapat  berupa  suatu  subsistem  atau bagian-bagian dari sistem.
2. Batasan  ( Boundry ).  Penggambaran  dari suatu    elemen  atau  unsur  mana  yang termasuk  di  dalam  sistem  dan  mana yang di luar sistem.
3. Lingkungan ( enviroment ). Segala sesuatu di  luar sistem, lingkungan yang menyediakan  asumsi,  kendala,  dan input terhadap suatu sistem.
4. Masukan  ( input ).  Sumber  daya  (data, bahan  baku,  peralatan,  energi)  dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem.
5. Keluaran  ( output ).  Sumber  daya  atau produk  (informasi,  laporan,  dokumen, tampilan  layar  komputer,  barang  jadi) yang  disediakan  untuk  lingkungan sistem  oleh  kegiatan  dalam  suatu sistem.
6. Penghubung ( interface ). Tempat
dimana  komponen  atau  sistem  dan
lingkungannya bertemu dan berinteraksi. 7. Penyimpanan  ( storage ).  Area  yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan  sementara  dan  tetap  dari nformasi,  energi,  bahan  baku,  dan sebagainya.  Penyimpanan  merupakan suatu  media  penyangga  di  antara komponen  tersebut  bekerja  dengan berbagai  tingkatan  yang  ada  dan memungkinkan komponen
yang berbeda dari berbagi data yang sama.
Sistem e-Planning adalah  Sebuah  alat penyusunan  RKPD,  KUA  PPAS,  KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi  agar  dapat  terselesaikan dengan  mudah,  cepat,  tepat  dan  sesuai  dengan arahan  yang  terkandung  dalam  Pemendagri Nomor  54  tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian ini metode deskriptif survey dengan memperhatikan  kondisi  objek  yang  alamiah. Deskripsi  survey  termasuk  penelitian  jenis kualitatif.  Sebagaimana  pendapat  Sugiyono (2014: 15) bahwa:
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai  instrumen  kunci,  pengambilan sampel  sumber  data  dilakukan  secara purposif,  teknik  pengumpulan  dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Fenomena  yang  diselidiki  pada  penelitian ini dilakukan melalui metode survey, selanjutnya hasil  penelitian  ini  disajikan  secara  deskriptif. Berdasarkan  teori  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  metode  yang  digunakan  pada  penelitian ini  berjenis  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.

## D. PEMBAHASAN
1.  Efektivitas  Sistem E-Planning Program Pembangunan  Daerah  di  Bappeda  Kota Banjar
Terkait  efektivitas  penerapan  sistem  e- planning program pembangunan daerah di Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  Kota Banjar, penulis dapat menguraikan pembahasannya sebagai berikut:

## 1. Produksi
Berdasarkan  dua  dimensi  terkait  produksi yang  terdiri  dari  dimensi  sistem e-planning yang diterapkan  BAPPEDA  Kota  Banjar  dapat memberikan keuntungan dan dimensi kemudahan bagi  SKPD  di  Kota  Banjar,  dapat  diketahui bahwa pada dasarnya a) Sistem e-planning sudah memberikan keuntungan yakni program  kegiatan yang  diusulkan  dari  setiap  OPD  akan  terkunci dan  lebih  terjamin,  baik  pada  sistem  SIMDA, Patroman  Sistem  ataupun  program  sistem KRISNA; b) Pada aspek kemudahan menggunakan e-planning dalam  memberikan bagi  OPD  Kota  Banjar  dalam  pendokumentasian program  kerja  yang  diusulkan  oleh  masing- masing  OPD  dalam  bentuk softcopy akan dikonversi menjadi bentuk PDF.
Adanya produksi yang diperoleh dipandang  bahwa e-planning dapat  memberikan keuntungan  bagi  OPD  dalam  mengusulkan program sehingga dapat mengubah suatu keadaan secara efektif sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan pegawai dengan lebih baik. Sebagaimana  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Menurut  Harsono  (1994:4)  bahwa  “Produksi adalah  setiap  usaha  manusia  /  kegiatan  yang membawa  benda  ke  dalam  suatu  keadaan sehingga  dapat  dipergunakan  untuk  kebutuhan manusia dengan lebih baik”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  produksi  yang  dihasilkan  dari  adanya e- planning yang  dapat  memberikan  keuntungan bagi setiap OPD akan terkunci dan lebih terjamin dalam  aplikasi e-planning .  Selain  itu  sudah memberikan
kemudahan yakni pendokumentasian program kerja yang diusulkan oleh  masing-masing  OPD  diubah  menjadi  dalam bentuk  PDF.  Secara  tidak  langsung  produksi  ini dapat  memberikan  kebutuhan  bagi  manusia secara lebih baik.

## 2. Efisiensi
Berdasarkan  dua  dimensi  terkait  efisiensi yang  terdiri  dari  dimensi  sistem e-planning pada Bappeda  Kota  Banjar  sebagai  bentuk  upaya penghematan  waktu  dan  dimensi  tenaga  dalam proses  perencanaan  pembangunan,  yang  dapat
diketahui  bahwa:  a)  aspek  penghematan  waktu, pegawai  tidak  perlu  melakukan  mobilitas  lebih dalam  menyampaikan  dokumen  ke  Bappeda karena  hanya  perlu  menginput  data  yang dilakukan  di  masing-masing  OPD,  tidak  seperti halnya  dengan  menggunakan  metode  manual, yang  mengharuskan  adanya  mobilitas  pegawai dalam menyetorkan hardcopy . Keefisienan lainnya yakni pegawai tidak harus menunggu jam kerja  Bappeda,  karena  ketika  program  usulan sudah  terinput  secara  otomatis,  maka  program usulan  dari  OPD  dapat  terinput  dengan sendirinya;  dan;  b)  sistem e-planning yang diterapkan  oleh  Bappeda  Kota  Banjar  dapat meminimalisir  pemborosan  biaya  dalam  proses perencanaan  pembangunan  diketahui  bahwa pengiriman  program  usulan  yang  disampaikan melalui  sistem  e- planning dari  masing-masing OPD ke Bappeda hanya dalam bentuk softcopy . Adanya  keefisiensian  dari  sistem e- planning yang  dihasilkan  dari  Bappeda  Kota Banjar,  dapat  dikatakan  bahwa  program e- planning termasuk sesuai dengan yang direncanakan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh Simanjuntak  dan  Muklis  (2012:  17)  berpendapat bahwa “efisiensi yang direncanakan, dengan cara produksi dengan biaya murah, tetapi dengan tetap sesuai  harapan,  baik  mutu  dan  barang  yang diproduksi maupun pelayanannya”.
Sebagaimana  di  dalam  Bab  I  Ketentuan Umum,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun  2017 Tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian Dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah Dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  dan Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  bahwa “Keluaran  ( output )  adalah  suatu  produk  akhir berupa  barang  atau  jasa  dari  serangkaian  proses atas  sumber  daya  pembangunan  agar  hasil ( outcome ) dapat terwujud”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori mengenai  efisiensi  menunjukkan  bahwa  efisiensi yang  dihasilkan  dari  adanya e-planning berupa penghematan waktu dan pengurangan pemborosan  biaya  diketahui  bahwa  tidak  perlu adanya mobilitas pegawai OPD dalam menyampaikan  dokumen hardcopy ke  Bappeda karena  hanya  perlu  menginput  dari  masing- masing  OPD.  Keefisienan  lainnya, user OPD tidak  harus  menunggu  jam  kerja  Bappeda  dalam menginput  data;  dan  b)  sistem e-planning pada
Bappeda Kota Banjar dapat mengurangi pemborosan  biaya  bahwa  pengiriman  program usulan  yang  disampaikan  melalui  sistem  e- planning dari  OPD  ke  Bappeda  Kota  Banjar hanya dalam bentuk softcopy .

## 3. Kepuasan
Berdasarkan  dua  dimensi  terkait  kepuasan yang  terdiri  dari  dimensi  penerimaan  sikap pegawai  Bappeda  dan  dimensi  keluhan-keluhan yang dirasakan pegawai Bappeda terkait penerapan e-planning di  Kota  Banjar,  dapat diketahui  bahwa:  a)  penerimaan  sikap  pegawai tampak  menerima  dengan  adanya e-planning karena  dengan  sistem  tersebut,  pegawai  tidak perlu melakukan mobilitas lebih dalam menyampaikan  dokumen  ke  Bappeda,  karena hanya  perlu  meng- input data  yang  dilakukan  di masing-masing  OPD;  dan  b)dimensi  keluhan- keluhan  yang dirasakan pegawai Bappeda terkait penerapan e-planning di  Kota  Banjar  diperoleh informasi  bahwa  pegawai  BAPPEDA  Kota Banjar perlu pembelajaran agar dapat mengaplikasikan  sistem  e- planning baik  dari perangkat  halus  ataupun  perangkat  keras  agar tidak adanya keluhan yang dirasakan.
Adanya  kepuasan  yang  dihasilkan  dari sistem e-planning Bappeda  Kota  Banjar,  dapat diketahui  bahwa  sikap  pegawai  Bappeda  sangat menerima  dalam  menggunakan sistem e- planning ,  karena  diperolehnya  keuntungan  dan kemudahan  dalam  menerapkan  sistem  tersebut, namun  disamping  hal  tersebut  perlu  adanya pembelajaran  bagi  pegawai  dalam  menggunakan e-planning agar  tidak  adanya  keluhan  yang dirasakan  dalam  mengoperasikannya.Hal  ini menunjukkan  bahwa efisiensi  terdiri dari keuntungan  berdasarkan  rasio  antara output dan input yang digunakan. Sebagaimana dikemukakan  oleh  Gibson  (Tika,  2012:129-130) mengemukakan  kriteria  efektivitas  terdiri  dari lima unsur, yaitu sebagai berikut:
Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumberdaya  yang  langka  oleh  organisasi. Efisiensi  adalah  perbandingan  antara keluaran  dan  masukan.  Ukuran  efisiensi terdiri  dari  keuntungan  dan  modal,  biaya per  unit,  pemborosan,  waktu  terulang, biaya  per  orang,  dan  sebagainya.  Efisiensi diukur  berdasarkan  rasio  antara  keluaran dengan biaya atau waktu yang digunakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori mengenai kepuasan menunjukkan bahwa kepuasan  yang  dihasilkan  dari  adanya e- planning ,  berupa  keuntungan  yang  diindikasikan
dengan  adanya output yakni  sikap  pegawai  tidak perlu  melakukan  mobilitas  lebih  banyak  dalam menyampaikan dokumen atau program usulan ke Bappeda  kota  Banjar.  Untuk  aspek input yakni sikap  pegawai  Bappeda  perlu  pembelajaran dalam mengaplikasikan sistem e- planning . 4. Keadaptasian Berdasarkan dua dimensi terkait keadaptasian  yang  terdiri  dari  dimensi  kualitas produk  yang  dihasilkan  dari  adanya e-planning dan keadaptasian di dalam mewujudkan keinginan  dari  penerima  maupun  pengguna sistem e-planning ,  dapat  diketahui  bahwa;a) kualitas  produk  yang  dihasilkan  yaitu  sudah terdokumentasikannya  program  usulan  yang sudah  disetujui  ataupun  belum  disetujui.  Hal  itu menunjukkan  sudah  diperolehnya  kemudahan oleh  masing-masing  OPD  di  Kota  Banjar.  b) Pada aspek mewujudkan keinginan dari penerima maupun  pengguna  sistem e-planning diketahui bahwa usulan program sebagai bentuk permintaan  dari  OPD  hanya  memilih  program berdasarkan alokasi kegiatan yang ada.  Kegiatan komunikasi  dilakukan  Bappeda  sebagai  bentuk agar  OPD  menginginkan  terjadinya  kesinergisan antara anggaran dan program yang diusulkan.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keadaptasian berupa kualitas produk dan perwujudan keinginan penerima program, sudah lebih mudah di dalam pendokumentasian serta tersinergikannya  antara  program  yang  diusulkan dengan  alokasi  anggaran  yang  ada.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  organisasi  sudah  tanggap terhadap perubahan eksternal dan internal dengan mekanisme penerapan sistem e-planning . Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Gibson  (Tika, 2012: 129-130) mengemukakan kriteria efektivitas  terdiri  dari  lima  unsur,  yaitu  sebagai berikut:
Keadaptasian, Keadaptasian mengacu kepada  tanggapan  organisasi  terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan,  keinginan,  pelanggan,  kualitas produk dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori mengenai  keadaptasian  menunjukkan  bahwa keadaptasian  yang  dihasilkan  dari  adanya e- planning , berupa kualitas produk yang dihasilkan seperti adanya pendokumentasian program usulan  oleh  Bappeda  serta  perwujudan  tersebut yakni  program  yang  diusulkan  dapat  disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada.

## 5. Kelangsungan Hidup
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  dua dimensi  pada  aspek  kelangsungan  hidup  yang terdiri  dari  dimensi  pertanggungjawaban  untuk mengembangkan  sistem e-planning dan  dimensi e-planning sebagai  program  yang  mampu mendukung pembangunan daerah di Kota Banjar secara  berkelanjutan,  dapat  diketahui  bahwa;  a) bentuk pertanggungjawabannya, sistem e- planning dijadikan  sebagai  aplikasi  pendamping SIMDA sistem dan PATROMAN  sistem. Ketiga sistem tersebut digunakan agar terintegrasi antara program yang diusulkan dengan alokasi anggaran yang  ada;  b)  sistem e-planning dapat  membantu program  perencanaan  pembangunan  daerah  di Kota Banjar dapat diketahui bahwa antara sistem aplikasi  lama  yakni  SIMDA  dengan  aplikasi program baru yakni e-planning dapat disinergikan yakni berfungsi sama untuk mengusulkan program prioritas . Kemudahan tersebut  tentunya  agar  dapat  mendukung  proses pembangunan daerah, maka masing-masing OPD telah diberikan kemudahan.
Hal ini menunjukkan bahwa  kelangsungan hidup  yang  diperoleh  dari  adanya  sistem e- planning sudah  adanya  pembangunan  daerah yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut sebagai bentuk tuntutan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  Dan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah pasal 6 nomor 5 “yaitu setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  perencanaan pembangunan Daerah
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat”.
Serta  pada  aspek  sistem e-planning dapat membantu  program  perencanaan  pembangunan daerah  di  Kota  Banjar  dalam  menyelaraskan kemudahan  mengusulkan  program  prioritas.  Hal ini sebagaimana pada Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  86 Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah bahwa:
Penyelarasan program dan kegiatan
pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah  provinsi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  95  ayat  (2)  huruf  d  berupa program dan kegiatan
Daerah kabupaten/kota  yang  diselaraskan  dengan program  Daerah  provinsi  melalui  APBD provinsi  untuk  dibahas  dan  disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori mengenai  kelangsungan  hidup  menunjukkan bahwa  yang  dihasilkan  dari  adanya e-planning berupa  bentuk  pertanggungjawaban  kepada masyarakat  dihasilkan  berupa  produk  sistem e- planning yaitu  pembangunan  daerah.  Sementara untuk  sistem e-planning dapat  membantu program  pembangunan  daerah  di  Kota  Banjar yakni  sistem e-planning dapat  membantu program  perencanaan  pembangunan  daerah dalam  menyelaraskan  kemudahan  mengusulkan program prioritas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  efektivitas  sistem e-planning program pembangunan  daerah  di  BAPPEDA  Kota  Banjar yakni  terdokumentasikannya  program  prioritas dari  setiap  usulan  OPD  secara  hemat  dan mobilitas yang mudah. Selain hal tersebut adanya penyelarasan  pagu  anggaran  dengan  program pembangunan fisik sebagai bentuk pertanggungjawaban BAPPEDA.
2.  Hambatan-hambatan  dalam  Penerapan Sistem E-Planning di  Bappeda  Kota Banjar Sistem E-Planning di  Bappeda  Kota Banjar akan kurang efektif jika dalam penerapannya masih ditemukan hambatan- hambatan. Untuk mengetahui hambatan- hambatan  dalam  penerapan  sistem  e- planning program pembangunan daerah di Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  Kota Banjar adalah:
1. Produksi
Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning pada  aspek  produksi  yang  terdiri  dari:  a) hambatan pada sistem e-planning yang diterapkan  BAPPEDA  Kota  Banjar  dapat memberikan  keuntungan  bagi  SKPD  di  Kota Banjar dan b) hambatan pada Proses pendokumenan melalui e-planning yang diterapkan  BAPPEDA  Kota  Banjar  memberikan
kemudahan bagi SKPD Kota Banjar, menunjukkan bahwa:
1. Belum terbiasanya user menggunakan sistem e-planning secara terprosedur, karena adanya  waktu deadline untuk  penutupan pengajuan usulan kegiatan program. Hambatan lain yaitu, ketika waktu pengusulan program telah ditutup, tetap saja adanya  tarik  ulur  antara  kebijakan  legislatif dan  yudikatif  dalam  menyusulkan  program kegiatan, tentu hal tersebut dapat diasumsikan  adanya  kepentingan  anggota DPRD Kota.
2. Pendokumentasian  program  usulan  kegiatan dengan  menggunakan e-planning seolah- olah  terasa  tergesa-gesa  oleh  sebagian  besar pegawai OPD, karena adanya batasan waktu dan  penekanan  dari  setiap  waktu  pengajuan programnya. Hal ini berbeda dengan metode konvensional,  dimana  program  tidak  diburu waktu.  Hambatan  lain  belum  lagi  jika gangguan  fasilitas  jaringan  internet  yang berdampak  pada  pengoperasian  program e- planning terganggu.
Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning aspek produksi diketahui bahwa belum terbiasanya penerapan e-planning secara terprosedur,  karena  pendokumenan  terkadang terganggu dengan jaringan internet.
2. Efisiensi Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning pada  aspek  efisiensi  yang  terdiri  dari;  a) e- planning yang  diterapkan  oleh  Bappeda  untuk menghemat  waktu  dalam    proses  perencanaan pembangunan  daerah;  dan  b)  sistem e-planning yang diterapkan Bappeda Kota Banjar yang dapat meminimalisir  pemborosan  biaya,  menunjukkan bahwa:
1. Usulan  program  yang  belum  selesai  dari OPD akan terhambat dengan adanya batasan waktu  yang  sudah  ditentukan  oleh  aturan perundang-undangan.  Karena  batas  limit waktu  pengajuan e-planning lebih  cepat dibanding dengan limit waktu yang digunakan  dengan  pengusulan  program manual.
2. Kegiatan  program  yang  diusulkan  ketika sistem sudah mencapai batas waktu pengusulan,  maka e-planning sudah  tidak bisa  menerima.  Penyebabnya  terjadi  karena adanya dari aspek sarana dan prasarana atau perangkat IT dan pengguna itu sendiri dalam meng- input data.
Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning aspek  efisiensi  diketahui  bahwa  batasan  waktu penutupan pengusulan e-planning program pembangunan lebih cepat dibanding menggunakan  manual,  sehingga  program  yang diusulkan tidak bisa diterima, ketika sistem sudah ditutup.  Hal  itu  berdasar  karena  pengusulan waktu  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
3. Kepuasan
Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning pada  aspek  kepuasan  yang  terdiri  dari;  a) penerimaan  sikap  pegawai  BAPPEDA  terhadap sistem e-planning Kota  Banjar;  b)  keluhan- keluhan  yang  dirasakan  pegawai  BAPPEDA Terkait  Penerapan e-planning di  Kota  Banjar, menunjukkan bahwa:
1. Kurang  pahamnya  atau  dirasa  sulitnya penggunaan e-planning oleh user, mengakibatkan  sikap  pegawai  perlu  belajar lagi dalam menguasai e-planning .
2. Ketika  sistem  sudah  memasuki  pentutupan penerimaan data usulan program, maka OPD tidak  akan  dapat  meng- input data  sebelum pembukaan  usulan  program  yang  akan datang.
Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning aspek  kepuasan  diketahui  bahwa  OPD  kurang memahami  penggunaan e-planning, sehingga perlu  pelatihan  untuk  menguasainya , salah satunya  ketika  sistem  penerimaan  data  usulan program  ditutup,  maka  OPD  tidak  dapat  meng- input data.
4. Keadaptasian Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning pada  aspek  keadaptasian  yang  terdiri  dari:  a) hambatan  pada  kualitas  produk  yang  dihasilkan BAPPEDA  Kota  Banjar  memenuhi  harapan SKPD Kota Banjar; dan b) hambatan BAPPEDA dapat  mengetahui  dan  mewujudkan  keinginan pengguna  atau  penerima  sistem e-planning , menunjukkan bahwa:
1. Di  dalam  pendokumentasian  program  di Bappeda  dan  OPD  perlu  dilakukan  lagi secara  manual  sehingga  kualitas  produk dipandang  belum  maksimal  karena  sistem komputerisasi  hanya  menghasilkan  data software .
2. Tidak  setiap  usulan  kegiatan  sesuai  dengan keinginan  atau  kebutuhan  masyarakat.  Hal tersebut  karena  harus  mengacu  pada
Undang-undang.
Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning aspek keadaptasian diketahui bahwa pendokumentasian e-planning
hanya menghasilkan  data softcopy .  Selain  hal  tersebut setiap  usulan  kegiatan,  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  pengajuan  program  pembangunan daerah
5. Kelangsungan Hidup Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning pada aspek kelangsungan hidup yang terdiri dari: a) hambatan pertanggungjawaban bagi BAPPEDA  dalam  memperbesar  potensinya untuk mengembangkan sistem e-planning di Kota Banjar;  b)  Sistem e-planning dapat  membantu program  perencanaan  pembangunan  daerah  di Kota  Banjar  secara  berkelanjutan,  menunjukkan bahwa:
1. Sistem e-planning masih  terganggu  karena belum sepenuhnya terintegrasi dan tersinergi dengan Patroman sistem dan e-budgeting . 2. Sistem e-planning masih kurang terintegrasi dengan sistem aplikasi patroman sistem. Hal tersebut  tentunya  menjadi  hambatan  yang mengakibatkan keterbatasan alokasi anggaran  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan yang diusulkan dari program OPD dari hasil Musrenbangdus,
Musrenbangdes, dan Musrenbang-Kecamatan.
Inti  dari  pada  hambatan  efektivitas penerapan e-planning yang  diterapkan  di  Kota Banjar  ini  terhambat  dengan  kekurangpahaman stakeholders dalam  menerapkan  sistem e- planning. Kurangnya  pemahaman  pegawai  OPD dalam  menggunakan e-planning mengakibatkan kurang terintegrasinya e-planning antara SIMDA, Patroman,  dan  Kresna  Sistem,  akibat  lainnya program  yang  diusulkan  kurang  sesuai  dengan pagu  anggaran  yang  ada.  Hal  ini  menunjukkan bahwa hambatan efektivitas terjadi karena adanya faktor perorangan, kelompok, dan organisasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Robbins (2008:29) mendefinisikan  bahwa  efektivitas  organisasi adalah  tingkat  pencapaian  organisasi  yang dipengaruhi  oleh  perorangan,  kelompok  dan struktur dalam organisasi.
Adanya  hambatan  penerapan e-planning dapat  dijadikan  untuk  wadah  Sistem  Informasi Perencanaan  Pembangunan  Daerah  ( e-planning ) adalah  sebuah  alat  penyusunan  RKPD,  KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi  agar  dapat  terselesaikan dengan  mudah,  cepat,  tepat  dan  sesuai  dengan arahan  yang  terkandung  dalam  Permendagri Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008 Tentang  Tahapan,  Tata  cara  Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah.  Sehingga  dengan  adanya alat bantu e-planning , BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem yang mampu menyajikan analisa  yang  sangat  informatif  bagi  para pemangku kepentingan yang ada di Bappeda dan OPD.
3.  Upaya-upaya  yang  Dilakukan  untuk Mengatasi  Hambatan-Hambatan  dalam Penerapan Sistem e- Planning di

## BAPPEDA Kota Banjar
Upaya  yang  dilakukan  karena  ditemukan hambatan  pada  aspek  efektivitas  penerapan sistem e-planning di  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan Daerah Kota Banjar. Permasalahan tersebut  berawal  karena  ditemukannya  hambatan pada  keefektifitasan  Penerapan  Sistem e- Planning di  Bappeda  Kota  Banjar.  Untuk  lebih jelas  berikut  ini  penulis  membahas  upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  pada efektivitas  penerapan e-planning di  BAPPEDA Kota Banjar berikut ini:
1. Produksi
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  upaya mengatasi  hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning pada aspek produksi yang terdiri dari: a) sistem e-planning yang diterapkan BAPPEDA Kota  Banjar  dapat  memberikan  keuntungan  bagi SKPD  di  Kota  Banjar  dan  b)  hambatan  pada Proses  pendokumenan  melalui e-planning yang diterapkan  BAPPEDA  Kota  Banjar  memberikan kemudahan bagi SKPD Kota Banjar, menunjukkan bahwa:
1. Pegawai  Bappeda  memanggil  para  pegawai yang  berasal  dari  Organisasi  Perangkat Daerah  Kota  Banjar,  biasanya  untuk touch klinik .  Jika  ada  yang  merasa  kesulitan- kesulitan di dalam meng- input data.
2. Adanya  kegiatan  mensosialisasikan  kepada u  yang  ada  di  Organisasi  Perangkat  Daerah Kota Banjar untuk segera mendokumentasikan program usulan
program kegiatan, agar usulan kegiatan yang diajukan dijadikan skala prioritas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  upaya yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  pada efektivitas  penerapan e-planning aspek  produksi menunjukkan    bahwa  BAPPEDA  memanggil OPD  untuk  mensosialisasikan  dan  pelatihan berkaitan  dengan  pendokumentasian e-planning , sehingga  usulan  program  pembangunan  daerah menjadi skala prioritas.

## 2. Efisiensi
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  upaya mengatasi  hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning pada aspek efisiensi yang terdiri  dari; a) e-planning yang  diterapkan  oleh  Bappeda untuk  menghemat  waktu  dalam    proses perencanaan pembangunan daerah; dan b) sistem e-planning yang diterapkan Bappeda Kota Banjar yang  dapat  meminimalisir  pemborosan  biaya, menunjukkan bahwa:
1. Bappeda  menginformasikan  kepada  setiap Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  ada  di Kota  Banjar  agar  di  dalam  mengusulkan program  harus  tepat  waktu  dan  dapat diterima diterima oleh user BAPPEDA Kota Banjar
2. Adanya  peningkatan  kapasitas  sumber  daya manusia  pegawai  yang  ada  di  OPD,  dengan diadakannya  pelatihan-pelatihan.  Selain  hal tersebut  untuk  mengurangi  pemborosan, maka dilakukan dengan mengusulkan program yang dipilih atau disetujui, tentunya usulan  program  yang  pertama  masuk  ke sistem e-planning lebih awal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  upaya yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  pada efektivitas  penerapan e-planning aspek  efisiensi menunjukkan bahwa BAPPEDA menginformasikan  kepada  OPD,  usulan  program awal  dan  tepat  waktu,  agar  programnya  dapat diterima dan mengurangi pemborosan 3. Kepuasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  upaya mengatasi  hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning pada aspek kepuasan yang terdiri dari; a)  penerimaan  sikap  pegawai  BAPPEDA terhadap  sistem e-planning Kota  Banjar;  b) keluhan-keluhan yang dirasakan pegawai BAPPEDA  Terkait  Penerapan e-planning di Kota Banjar, menunjukkan bahwa:
1. Pegawai  atau user yang  ada  di  Organisasi
Perangkat
Daerah meningkatkan
kemampuan  kapasitas  dalam  menggunakan e-planning dengan  melakukan  pembelajaran lagi  di  dalam  mengoperasikan  sistem e- planning.
2. Bappeda  sebagai  administrator  pusat  yang ada di Kota Banjar, intensif dalam mengecek user yang ada di OPD serta semelihat berapa persentase  program  yang  diajukan  OPD kepada Bappeda.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  upaya yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  pada efektivitas  penerapan e-planning aspek  kepuasan menunjukkan    bahwa  Bappeda  dan  OPD  perlu meningkatkan  kapasitas  dalam  menggunakan e-
planning dengan  melakukan  pelatihan . Bappeda mengecek  sistem user OPD  dan  melihat persentase  program  pembangunan  daerah  yang diajukan OPD.
4. Keadaptasian
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  upaya mengatasi  hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning pada  aspek  keadaptasian  yang  terdiri dari:  a)  hambatan  pada  kualitas  produk  yang dihasilkan  BAPPEDA  Kota  Banjar  memenuhi harapan  SKPD  Kota  Banjar;  dan  b)  hambatan BAPPEDA  dapat  mengetahui  dan  mewujudkan keinginan  pengguna  atau  penerima  sistem e- planning , menunjukkan bahwa:
1. Adanya  pendokumentasian  program    usulan oleh  masing-masing  OPD,  yang  selanjutnya OPD  mengarsipkan  dokumentasi  arsip sebelum program tersebut diusulkan melalui sistem e-planning ke Bapppeda.
2. Adanya  sosialisasi  kepada  OPD  agar mengetahui  peraturan  yang  sebenarnya bahwa  program  usulan  dari  masing-masing OPD  harus  disesuaikan  dengan  yang  telah ditentukan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan Daerah,  baik  dari  banyak  anggaran  ataupun jenis pekerjaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  upaya yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  pada efektivitas penerapan e-planning aspek keadaptasian,  menunjukkan    bahwa  OPD mendokumentasikan  secara  manual  sebelum program softcopy diusulkan  melalui  sistem e- planning ke  Bapppeda.  Sosialisasi  kepada  OPD agar  mengetahui  peraturan  penggunaan e- planning.
5. Kelangsungan Hidup
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  upaya mengatasi  hambatan  pada  efektivitas  penerapan e-planning pada  aspek  kelangsungan  hidup  yang terdiri  dari:  a)  BAPPEDA  Kota  Banjar  dapat bertanggung  jawab  memperbesar  potensinya untuk mengembangkan sistem e-planning di Kota Banjar;  b)  Sistem e-planning dapat  membantu program  perencanaan  pembangunan  daerah  di Kota  Banjar  secara  berkelanjutan,  menunjukkan bahwa:
1. Dilakukan  secara  integrasi  antara  sistem penganggaran  yang  terlebih  dahulu  lahir yakni  SIMDA,  patroman  sistem,  kresna sistem,  dengan  babak  yang  berbeda  yakni sistem e-planning .
2. Mengupayakan  semaksimal  mungkin  untuk dapat terintegrasi antara SIMDA, KRESNA,
dan  PATROMAN  sistem  dengan  sistem e- planning .  Selain  itu  agar  terjadi  kelanjutan antara  program  yang  diajukan  dengan anggaran yang tersedia.
Inti dari pada upaya-upaya yang dilakukan untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam efektivitas  penerapan  sistem e-  Planning di Bappeda Kota Banjar dilakukan melalui pemberian  pemahaman,  pensosialisasian,  dan latihan kepada OPD dalam menerapkan sistem e- planning dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kapasitas  bagi  OPD  dalam  mengintegrasikan sistem  sebelumnya  yakni  SIMDA,  Patroman sistem,  dan  Kresna  sistem.  Sehingga  adanya implikasi  yang  terwujud  yakni  memerhatikan faktor  waktu  pelaksanaan  dan  tercapai  program secara  tepat.  Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan oleh Starawaji (2009) mengatakan bahwa:
Pendekatan sasaran, pendekatan ini mencoba  mengukur  sejauhmana  suatu lembaga  berhasil  merealisasikan  sasaran yang  hendak  dicapai.  Pendekatan  sasaran dalam  pengukuran  efektivitas  dimulai dengan identifikasi sasaran tersebut. Selain tercapainya  tujuan,  efektivitas  juga  selalu memerhatikan  faktor  waktu  pelaksanaan. Oleh  karena  itu  dalam  efektivitas  selalu terkandung  unsur  waktu  pelaksanaan. Tujuan  tercapai  dengan  waktu  yang  tepat maka program tersebut efektif.
Adanya e-planning dapat  dijadikan  untuk wadah
Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan  Daerah  ( e-planning )  adalah  alat penyusunan  RKPD,  KUA  PPAS,  KUA/PPAS Perubahan,
RKPD Perubahan
Kabupaten/Provinsi  agar  dapat  terselesaikan dengan  mudah,  cepat,  tepat  dan  sesuai  dengan arahan  yang  terkandung  dalam  Permendagri Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah.  Sehingga  dengan  adanya alat bantu e-planning , Bappeda dapat memaksimalkan  sistem  dan  sistem  juga  mampu menyajikan  analisa  yang  sangat  informatif  bagi para pemangku kepentingan yang ada di Bappeda ataupun OPD.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai efektivitas  penerapan  sistem  e- planning program pembangunan  daerah  oleh  Badan  Perencanaan
dan  Pembangunan  Daerah  Kota  Banjar,  maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 1. Efektifitas sistem e-planning program pembangunan  daerah  di  BAPPEDA  Kota Banjar  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar ketercapaian  pengusulan  program  kegiatan dari  setiap  OPD  sudah  dilakukan  dengan baik. Keefektifitasan tersebut tampak bahwa keuntungan usulan sistem e-planning terkunci dan
terdokumentasikan berupa softcopy ,  mobilitas  pegawai  yang hemat  waktu  dalam  meng- input data sehingga adanya pengurangan biaya. Hal ini cukup direspon dengan baik oleh pegawaidari  masing-masing  OPD,  karena adanya pertanggungjawaban mengintegrasikan  antara  program  yang diusulkan dengan alokasi anggaran,
sehingga  adanya  kesinergisan  antara  sistem aplikasi  lama  dengan e-planning yakni berfungsi sama mengusulkan program prioritas. Sementara indikator yang dianggap belum  baik  tampak  terjadi  pada  keluhan pegawai  dalam  mengaplikasikan  sistem  e- planning ,  selain  itu  antara  keinginan penerima  usulan  program  sistem e-planning harus mengacupada alokasi kegiatan anggaran yang ada.
2. Hambatan-hambatan dalam menerapkan sistem e-planning di  BAPPEDA  Kota Banjar  antara  lain:  terhambat  dengan kekurangmampuan  dan  kekurangpahaman pegawai  OPD  dalam  menerapkan  sistem e- planning, serta  kurang  terintegrasinya e- planning antara  SIMDA,  Patroman,  dan Kresna Sistem.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan
dalam
efektivitas  penerapan  sistem e-  Planning di
Bappeda  Kota  Banjar  dilakukan  dengan memberikan pemahaman, pensosialisasian,dan  latihan  kepada  OPD
dalam menerapkan sistem e-planning dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas
OPD dalam mengintegrasikan sistem
sebelumnya yakni SIMDA, Patroman sistem, dan Kresna sistem.

## 2. Saran-saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Penulis  memberikan  saran  kepada  pegawai di  Bappeda  dan  OPD  yang  sudah  mampu
menerapkan  sistem  aplikasi e-planning harus  dapat  mempertahankan  kemampuan tersebut  serta  memberikan  pengetahuannya kepada  pegawai  lain  yang  belum  mampu menerapkan sistem aplikasi e-planning.
2. Penulis  memberikan  saran  kepada  pegawai di  Bappeda  dan  OPD  yang  belum    mampu dan memahami penerapan sistem e-planning untuk  belajar  banyak  kepada  pegawai  lain yang sudah memahami, agar hambatan yang terjadi dapat terminimalisasi.
3. Penulis  memberikan  saran  kepada  pegawai yang  ada  di  Bappeda  atau  OPD  yang  sudah mampu  menerapkan  sistem e-planning agar memberikan  sosialisasi  dan  latihan  kepada OPD  lain  yang  belum  memahami  sistem aplikasi e-planning .

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Gibson,  James  L. et  al .  1996. Organisasi: Perilaku,  Struktur,  Proses Diterjemahkan oleh  Ninuk  Adriani.  Jakarta:  Binarupa Aksara.
Hanif  Alfata.  2009. Analisis  Perncangan  Sistem Informasi  untuk  Keunggulan  Bersaing Perusahaan  dan  Organisasi  Modern . Yogyakarta: Andi Indrawijaya, Adam Ibrahim . 2000. Perilaku Organisasi . Jakarta: Sinar Baru.
Simanjutak,  Timbul  Hamanongan  dan  Imam
Muklis.2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi . Bogor: Raih Asa Sukses Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administratif (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Tika, Pabundu. 2016. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Jakarta: Cetakan Pertama . PT Bumi Aksara

## Dokumen:
Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang
Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintah Daerah Pemendagri  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.