## TINJAUAN YURIDIS TENTANG   BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG BEKERJA DI LAUT
Marsidah Fakultas Hukum Univertsitas Palembang e-mail: marsidahelan@gmail.com

## ABSTRACT
The risk of danger at sea is very large, shipping companies must guarantee the protection of workers on ships related to the risk of marine hazards without exception. The issue published in this discussion is a discussion of the legal form for workers who work at sea based on Law No. 13 of 2003 and number 7 in 2000. The type of research used in this research is normative juridical by assessing fuel-Section  Number  13  of  2003 concerning  employment  and  Government  Regulation  Number  7 of 2000  concerning  seafarers  and  the  responsibility  of  seafarers.  Regarding  the  legal  form  for  workers who work with legal protection for work time, occupational safety and health, and wages. In addition, in accordance with the applicable law in the Jamsostek Permit the right to wages, housing and house rights, the right to leave, the right to the time of illness or accident.

## Keywords: Legal Protection; Labor

## ABSTRAK
Risiko  bahaya  dilaut  sangat  besar  maka  perusahaan  pelayaran  harus  memberikan  jaminan perlindungan  hukum  tenaga  kerja  di  kapal  laut  yang  berkaitan  dengan  risiko  bahaya  dilaut  tanpa terkecuali.  Permasalahan  yang  diteliti  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimanakah  bentu-bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang bekerja di laut berdasarkan uu no 13 tahun 2003 dan uu nomor 7 tahun 2000. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ttg ketenagakerjaan dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  7  Tahun  2000  tentang  kepelautan  dan  gaji pelaut.  Adapun  bentuk perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  yang  bekerja  dilaut  meliputi  perlindungan  hukum  yang diatwaktu  kerja,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  dan  pengupahan.  Selain itu   bentuk  perlindungan hukum dalam peraturan jamsostek meliputi hak atas upah, hak tempat tinggal dan rumah, hak untuk cuti, hak waktu sakit atau kecelakaan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dewasa ini
masalah ketenagakerjaan di bidang jasa transportasi  semakin  ramai  dibicarakan di  Indonesia,  apalagi  akhir-akhir  ini banyak  terjadi  musibah  yang  bertubi- tubi  menimpa  jasa  transportasi  di Indonesia baik    yang bergerak di  darat, laut maupun udara.
Menyangkut  masalah  musibah pasti ada pihak yang dirugikan baik dari pihak  pengguna  jasa  maupun  pemberi jasa.  Oleh  sebab  itu,  perlindungan hukum  sangat  berperan  penting  untuk melindungi  khususnya  untuk  tenaga kerja atau pekerja. Mengingat pentingnya  peranan  tenaga  kerja  atau pekerja  dalam  suatu  perusahaan  tidak
akan  berjalan  tanpa  adanya  campur tangan tenaga kerja atau pekerja. Setiap pekerjaan baik di darat, laut, udara pasti ada  resikonya.  Dalam  hal  ini  jenis pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  tenaga kerja  atau  pekerja  di  kapal  mempunyai resiko  bahaya  yang  besar  di  dalam melaksanakan  tugasnya  pada  saat berlayar.
Dalam  hal  resiko  bahaya  di  laut yang  sewaktu-waktu  dapat  menimpa tenaga  kerja  di  kapal  maka  perusahaan pelayaran  harus  memperhatikan  atau memberikan  perlindungan  secara  jelas tanpa mengurangi hak tenaga kerja atau pekerja  sedikit  pun  demi  memperoleh keuntungan  yang  sebanyak-banyaknya. Menurut  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  1998
tentang Pemeriksaan Kecelakaan
Kapal, 1 disebutkan  ada  lima  macam kecelakaan  kapal  yang  sering  terjadi yaitu :
1. Kapal tenggelam;
2. Kapal terbakar;
3. Kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwa manusia dan kerugian harta benda;
4. Kapal tubrukan;
5. Kapal kandas, dan sebagainya.
Mengingat resiko bahaya di laut sangat besar maka perusahaan pelayaran  harus  memberikan  atau menjamin  perlindungan  hukum  tenaga kerja  di  kapal    yang  berkaitan  dengan resiko  bahaya  di  laut  tanpa  terkecuali. Selain  itu,  seorang  yang  bekerja  di kapal  pasti  jauh  atau  meninggalkan keluarga  mereka  untuk  waktu  yang lama.  Maka  perusahaan  harus  dapat memberikan  keseimbangan  antara  hak dan kewajiban tenaga kerja baik kepada nahkoda  maupun  anak  buah  kapal. Misalnya  :  memberikan  tunjangan kepada  keluarga  tenaga  kerja  atau pekerja,  memberikan  tunjangan  hari tua, dan sebagainya.
Perlindungan  hukum  terhadap tenaga  kerja  atau  pekerja  berarti membahas  hak  dan  kewajiban  tenaga kerja  atau  pekerja  tanpa  terkecuali. Artinya  hak-hak  tenaga  kerja  atau pekerja setelah tenaga kerja melaksanakan  kewajibannya.  Hak  dan kewajiban  pekerja  dituangkan  dalam perjanjian  kerja  yang  dibuat  antara perusahaan  dengan  tenaga  kerja  tanpa adanya  paksaan.  Dimana  perjanjian kerja merupakan awal dimulai hubungan  kerja.  Hak  tenaga  kerja  di kapal  menurut  Pasal  18  ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2000  Tentang  Kepelautan,  meliputi  : Hak  atas  upah,  hak  atas  tempat  tinggal
1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
dan  makan,  hak  cuti,  hak  waktu  sakit atau  kecelakaan.  Selain  tersebut  hak pekerja  juga  meliputi  penyelesaian perselisihan bila terjadi hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.
Perjanjian  kerja  menjadi  sarana dalam mewujudkan perlindungan hukum  bagi  tenaga  kerja  atau  pekerja. Perjanjian  kerja  untuk  tenaga  kerja yang  bekerja  di  darat  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Sedangkan perjanjian kerja untuk tenaga kerja/pekerja  di  kapal  terdapat  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang (KUHD). Perjanjian kerja yang dilakukan  tenaga  kerja  di  kapal  dengan perusahaan pelayaran disebut perjanjian kerja laut.
Perjanjian  kerja  laut  adalah perjanjian kerja perorangan yang dibuat antara  seorang  pengusaha  kapal  di  satu pihak dan seorang di pihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk bertindak di bawah pengusaha  itu  melakukan  pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai nahkoda  atau  anak  buah  kapal  (Pasal 395  Kitab  Undang-undang  Hukum Dagang).  Sedangkan,  menruut  Pasal  1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2000 tentang Kepelautan hanya memberikan  pengertian  secara  eksplisit dan  singkat  mengenai  perjanjian  kerja laut.  Perjanjian  kerja  laut  adalah perjanjian  yang  ditandatangani  oleh pelaut  Indonesia  dengan  perusahaan pelayaran.
Perjanjian  kerja  laut  untuk tenaga  kerja  di  kapal  dikelompokkan menjadi  2  (dua)  yaitu  perjanjian  kerja laut  untuk  nahkoda,  perjanjian  kerja laut untuk anak buah kapal. 2
Mengingat persoalan ketenagakerjaan  bukan  semata-mata
2 Djoko  Triyanto, Bekerja  di  Kapal ,  Cetakan Pertama,  Minar  Maju,  Bandung,  Tahun  2006,  hal. 46
melindungi  pihak  yang  lemah  tetapi setidak-tidaknya dapat memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban  tenaga  kerja  di  kapal.  Jika dilihat  dari  salah  satu  tujuan  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  diantaranya  adalah agar pekerja mendapat jaminan kesejahteraan  yang  meliputi  jaminan kesehatan,  dan  jaminan  keselamatan kerja,  waktu  kerja  serta  mendapatkan upah  sesuai  dengan  ketentuan  yang tercantum dalam perjanjian kerja. Maka dalam  lingkup  tenaga  kerja  laut  juga harus diberikan hak-hak pekerjanya dan bentuk-bentuk perlindungan tenaga kerjanya    sesuai  dengan  sifat  pekerjaan mereka  yang  tetap  harus  diperhatikan sehingga mereka dapat  terlindungi  oleh hukum  sehingga  seorang  tenaga  kerja tidak  diperlakukan  semena-mena  atau dieksploitasi  oleh  pengusaha  yang hanya  mencari  keuntungan  pribadi  saja tanpa memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerjanya.  Selain  itu,  untuk  mengetahui apakah perusahaan memasukkan semua tenaga  kerjanya  ke  dalam  organisasi serikat  pekerja,  sebab  pada  dasarnya kebanyakan  masalah  hukum  yang terjadi  dalam  lingkungan  laut  jarang terekspos.  Selain  itu,  adanya  dorongan sangat minimnya atau kurangnya pengetahuan masyarakat akan pandangan  bahwa  bekerja  di  laut  itu enak  dan  tidak  ada  resiko  yang  besar.
Keadaan  tersebut  dapat  ditinjau  dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya,  baik  dari  segi  perjanjian kerja,  upah  pekerja  maupun  tunjangan lainnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka penulis berkeinginan mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis  tentang  Perlindungan  Hukum Bagi atenaga Kerja di Laut.
permasalahan  ;  Bagaimanakah
bentuk-bentuk perlindungan  hukum bagi tenaga kerja yang bekerja di

## B. Perumusan Masalahan
Adapun  permasalahan  dalam  penelitian ini  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  ;
Bagaimanakah
bentuk-bentuk perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja di  Laut berdasarkan  Undang-undang Tomor  13  Tahun  2003    dan  peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000.

## C.Tujuan dan manfaat penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  secara  umum  untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja yang bekerja dilaut.
2. Manfaat  Penelitian
Adapun  manfaat  dalam  penelitian  ini adalah untuk pengembangan ilmu khususnya  Hukum  Dagang  dan  Hukum Ketenagakerjaan mengenai perlunya bentuk  perlindungan  hukum  bagi  tenaga kerja  yang  bekerja  dilaut  dan  diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian  yang lebih  lanjut pada masa yang akan datang.
Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah jenis  penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  dengan  mengkaji bahan pustaka yang berbentuk undang-undang,  peraturan-peraturan yang  berkaitan  dengan  bentuk- bentuk perlindungan hukum terhadap  pekerja  yang  bekerja  di kapal laut. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2000 tentang Kepelautan.
2. Tipe Penelitian Tipe  penelitian  ini  termasuk deskriptif  yaitu  penelitian  yang bertujuan  menggambarkan  secara jelas dan terperinci tentang perlindungan hukum terhadap pekerja  yang  bekerja  di  kapal  laut. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000.

## 3. Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan  adalah  data  sekunder. Data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh  dari  peraturan  perundang- undangan  dan  buku-buku  bacaan yang  semuanya  disebut  pustaka. Data  sekunder  dalam  penelitian  ini terdiri dari :
a. Bahan  hukum  primer  meliputi
KUHD, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000, Peraturan  Pemerintah  Nomor  70
Tahun 2013.
b. Bahan  hukum  sekunder,  meliputi buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku tentang
ketenagakerjaan.
c. Bahan hukum tersier, yaitu
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Metode yang digunakan dalam menganalisis  dan  mengolah  data  yang terkumpul    dalam  penelitian  ini  dilakukan secara  kualitatif  artinya  yaitu  dengan  cara menyajikan  dan  menguraikan  data  dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis, kemudian dilakukan interpretasi data, yaitu menguraikan  data  yang  telah  disusun tersebut  sehingga  diperoleh  gambaran yang  jelas  mengenai  permasalahan  yang dibahas.  Akhirnya  pembahasan  ini  akan menuju  pada  suatu  kesimpula  terhadap bahasan yang akan diteliti.

## II. PEMBAHASAN
1. Pengertian Perlindungan Hukum Secara  umum  dapat  dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum  adalah  tindakan  melindungi atau  memberikan  pertolongan  dalam bidang hukum.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI),  yang  dimaksud dengan  hukum  adalah  peraturan yang  dibuat  oleh  dat  yang  berlaku bagi  semua  orang  dalam  masyarakat (negara).  Sedangkan,  hukum  pada
dasarnya  merupakan  perlengkapan masyarakat  untuk  menjamin  agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat  dapat  dipenuhi  secara teratur agar tujuan-tujuan kebijaksanaan publik dapat terwujud di  dalam  masyarakat.  Berbicara perlindungan hukum berarti membahas tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja  di  kapal  merupakan  salah  satu bagian  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan  hak  bekerja  dalam perusahaan, apalagi mengingat resiko  bahayanya,  maka  pekerjaan yang  dilakukan  oleh  tenaga  kerja  di kapal  haruslah  sesuai  dengan  harkat dan martabat manusia itu sendiri.
Untuk menjamin hak-hak tenaga  kerja  di  kapal  tersebut,  maka perlu  dilakukan  upaya  pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja  di  kapal  tanpa  terkecuali. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja  dituangkan  dalam  Pasal  28D ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi :
“Setiap  orang  berhak  untuk bekerja serta mendapatkan imbalan  dan  perlakuan  yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
Tujuan  perlindungan  hukum sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 4  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah  memberikan  perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan  kesejahteraan  tenaga kerja dan keluarganya.
Mengingat  pentingnya  peran tenaga  kerja  atau  pekerja  di  kapal dalam  sebuah  perusahaan,  maka tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di kapal harus dilaksanakan  sebagaimana  mestinya. Tanpa  harus  membedakan  satu dengan  yang  lain  karena  pada
dasarnya  setiap  tenaga  kerja  berhak memperoleh  perlindungan.  Selain itu,  dengan  mengingat  tenaga  kerja di kapal memiliki resiko yang sangat besar dan sifat pekerjaannya menuntut  untuk  jauh  dari  keluarga mereka.  Dengan  begitu  jika  adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban  maka  hubungan  kerja dapat berjalan dengan lancar. Pada dasarnya
dalam
hubungan  antara  tenaga  kerja  dan pengusaha,  secara  yuridis  pekerja dipandang sebagai orang yang bebas karena  prinsip  negara  kita  tidak seorangpun boleh diperbudak.
Secara  sosiologis,  pekerja  itu  tidak bebas  sebagai  orang  yang  terpaksa untuk  menerima  hubungan  kerja dengan pengusaha meskipun memberatkan bagi pekerja itu sendiri,  lebih-lebih  saat  sekarang  ini dengan  banyaknya  jumlah  tenaga kerja  yang  tidak  sebanding  dengan lapangan  yang  tersedia.  Akibatnya tenaga  kerja  sering  kali  diperas  oleh pengusaha  dengan  upah  yang  relatif kecil  dan  tidak  ada  jaminan  yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja di kapal  memiliki  resiko  yang  sangat besar dan sifat pekerjaannya menuntut  untuk  jauh  dari  keluarga mereka.  Mengingat  hal  tersebut perusahaan harus memberikan kepastian  hukum  kepada  tenaga kerja atau pekerja di kapal.
Dengan adanya kejelasan tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di kapal dapat memberikan  kepastian  hukum  yang jelas dalam pelaksanaannya sehingga tenaga kerja tidak dirugikan.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di Kapal
Bentuk  jaminan  perlindungan hukum  terhadap  tenaga  kerja  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan antara lain :

## 1) Waktu Kerja
Waktu  kerja  diatur  dalam  Pasal  77 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Oleh  sebab  itu, setiap  pengusaha  wajib  melaksanakan ketentuan waktu kerja, sebagaimana dalam Pasal  77  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selain  itu,  pengusaha  wajib memberikann  waktu  cuti  dan istirahat  kepada  pekerja.  Hal tersebut  diatur  dalam  Pasal  79 ayat (2) yaitu :
(1) Istirahat antara jam kerja, sekurang-
kurangnya setengah jam setelah bekerja selama  4  jam  terus- menerus dan waktu istirahat  tidak  termasuk jam kerja.
(2) Istirahat  mingguan  1 (satu)  hari  untuk  6 (enam) hari kerja dalam 1  (satu)  minggu  atau  2 (dua)  hari  untuk  5 (lima)  hari  kerja  dalam 1 (satu) minggu.
(3) Cuti tahunan, sekurang- kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama  12  (dua  belas) bulan secara terus- menerus.
(4) Istirahat
panjang sekurang-kurangnya  2 (dua) bulan, dan dilaksanakan pada tahun  ke  tujuh  dari  ke delapan  masing-masing 1  (satu)  bulan  bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 (enam)  tahun  secara terus-menerus pada perusahaan  yang  sama dengan ketentuan
pekerja  tersebut  tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam  2  (dua)  tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk  setiap  kelipatan masa  kerja  6  (enam) tahun. 2) Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja
Pengertian keselamatan kerja  adalah  keselamatan  yang bertalian  dengan  mesin,  pesawat alat  kerja,  bahan  dan  proses pengelolaannya,  landasan  tempat kerja  dan  lingkungannya,  serta cara-cara melakukan pekerjaan. 3
Obyek  keselaamtan  kerja adalah  segala  tempat  kerja,  baik di  darat,  di  permukaan  air,  di dalam air dan di udara.
Sedangkan  pengertian  kesehatan kerja  adalah  bagian  dari  ilmu kesehatan  yang  bertujuan  agar tenaga kerja memperoleh keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga
memungkinkan dapat bekerja secara optimal. 4
Adapun tujuan upaya keselamatan  dan  kesehatan  kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan tenaga kerja di kapal guna  mewujudkan  produktivitas kerja  yang  optimal,  dengan  cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian  bahaya  di  tempat kerja,
promosi kesehatan,
pengobatan, dan rehabilitasi. 5
Keselamatan  dan  kesehatan kerja  diatur  dalam  Pasal  86  ayat
3 Sumakmur, Keselamatan  Kerja  dan  Pencegahan Kecelakaan , CV. Haji, Jakarta, 1987, hal. 1
4 Departemen Tenaga Kerja, 1994/1995, hal. 11
5 Abdul Hakim, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Kerja Baku, Editor, Jakarta, 2003, hal. 65
(1),  (2),  (3)  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, yaitu :
(1) Setiap pekerja mempunyai  hak  untuk memperoleh perlindungan atas : ((1))    Keselamatan  dan kesehatan kerja; ((2)) Moral dan Kesusilaan; ((3))  Perlakuan  yang sesuai dengan harkat dan martabat  manusia serta nilai-nilai agama. (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan  upaya keselamtan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud  dalam  ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
tertentu.
Ketentuan  peraturan  perundang- undangan  mengenai  keelamatan  kerja  di kapal  pada  umumnya  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang Keselamatan Kerja dan Ordonansi Kapal  1935  (Staatblad,  1935).  Pada  Pasal 14  Ordonansi  Kapal  mengatur  agar pemerintah  dapat  menetapkan  ketentuan yang  diperlukan  sehubungan  dengan tempat  tinggal  anak  buah  kapal,  cara-cara perawatan pelaut dan ketentuan keselamatan selama tinggal dan bekerja di kapal.  Jadi  setiap  perusahaan  wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Apalagi mengingat  resiko  tenaga  kerja  di  kapal sangat berat.
3) Pengupahan
Pengupahan merupakan sebagai  salah  satu  aspek  penting dalam perlindungan hukum tenaga kerja atau pekerja.
Besarnya  upah  yang  diperoleh anak buah kapal (ABK)
didasarkan  atas  perjanjian  kerja laut, sepanjang isinya tidak bertentangan  dengan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun  2000  tentang  Kepelautan dan Peraturan gaji pelaut.
Upah  tenaga  kerja  di  kapal tersebut didasarkan atas :
(1) 8 jam kerja setiap hari;
(2) 44 jam per minggu;
(3) Istirahat  sedikitnya  10 jam dalam jangka waktu 24 jam;
(4) Libur sehari setiap minggu;
(5) Ditambah hari-hari libur  resmi  (Pasal  21 ayat  (1),  (2)  Peraturan
Pemerintah  Nomor  7 Tahun  2000  tentang Kepelautan). Ketentuan  di  atas  tidak berlaku bagi  pelaut muda, artinya mereka berumur antara 16 sampai 18  tahun  tidak  boleh  bekerja melebihi 8 jam sehari dan 40 jam seminggu serta tidak boleh dipekerjakan pada waktu istirahat, kecuali  dalam  pelaksanaan  tugas darurat demi keselamatan berlayar.  Dalam  perjanjian  kerja laut  upah  yang  dimaksud  tidak termasuk  tunjangan  atas  upah lembur  atau  premi  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  402,  409,  dan 415 KUH Dagang.
4) Bentuk Lain Dari Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dinyatakan  Dalam  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1992 Tentang Jaminan Sosial
(Jamsostek)
Pada dasarnya hak-hak anak buah  kapal,    baik  itu  nahkoda, kelasi adalah sama, walaupun ada perbedaan  sedikit  namun  tidak begitu  berarti.  Hak  disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan antara lain :
(1) Hak Atas Upah
Besarnya  upah  yang diperoleh  anak  buah  kapal didasarkan  atas  perjanjian kerja  laut,  sepanjang  isinya tidak  bertentangan  dengan
Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak bertentangan dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan dan tidak bertentangan dengan peraturan gaji pelaut. Berdasarkan  Pasal  21 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2000, upah tersebut didasarkan atas :
a. 8  jam  kerja  setiap hari; b. 44 jam per minggu;
c. Istirahat  sedikitnya 10 jam dalam
jangka  waktu  24
jam;
d. Libur  sehari  setiap minggu;
e. Ditambah  hari-hari libur resmi.
Biasanya jumlah upah yang  diterima  anak  buah kapal  paling  sedikit  adalah yang  sesuai  dengan  yang tertuang  dalam  perjanjian kerja  laut,  kecuali  upah  yang
dipotong  untuk  hal-hal  yang sudah  disetujui  oleh  anak buah  kapal  tersebut  atau pemotongan  yang  didasarkan pada  hukum  yang  berlaku. Pengaturan mengenai pemotongan tersebut menurut Pasal  1602r  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut : a. Ganti  rugi  yang harus dibayar; b. Denda-denda  yang harus dibayar kepada  perusahaan yang  harus  diberi tanda  terima  oleh perusahaan  (Pasal 1601a KUHPerdata); c. Iuran  untuk  dana (Pasal  1601s  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); d. Sewa  rumah  atau lain-lain yang dipergunakan  oleh anak  buah  kapal  di luar kepentingan dinas; e. Uang muka (persekot) atas upah  yang  telah diterimanya; f. Harga pembelian barang-barang yang  dipergunakan oleh  anak  buah kapal diluar kepentingan dinasnya; g. Kelebihan pembayaran  upah- upah yang lalu; h. Biaya  pengobatan yang  harus  dibayar oleh  anak  buah kapal  (Pasal  416 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang);
i. Istri  atau  anggota keluarga lainnya sampai dengan keempat dengan jumlah  maksimum 2/3 dari upah (Pasal 444-445 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang). (2) Hak  Atas  Tempat  Tinggal Dan Makan Peraturan mengenai
hak tempat tinggal dan makan  bagi  anak  buah  kapal diatur  pada  Pasal  436-438 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 13 Schepelingen Ongevalien (S.O) 1935. Berdasarkan
ketentuan pasal tersebut, anak  buah  kapal  berhak  atas tempat  tinggal  yang baik dan layak serta berhak atas makan  yang  pantas  yaitu cukup untuk dan dihidangkan dengan  baik  dan  menu  yang cukup  bervariasi  setiap  hari. Ketentuan ini dipertegas dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan Pasal 25, yaitu :
a. Pengusaha atau perusahaan angkutan di  perairan  wajib menyediakan makanan, alat-alat pelayaran dalam jumlah  yang  cukup dan layak untuk setiap pelayaran bagi setiap  anak  buah
kapal.
b. Makanan harus memenuhi jumlah,
serta nilai gizi dengan jumlah
minimum 3.600 kalori  per  hari  yang diperlukan anak buah kapal agar tetap  sehat  dalam melakukan tugasnya. c. Air tawar harus tetap tersedia di kapal dengan  cukup  dan memenuhi standar kesehatan. Apabila  ketentuan  di atas  dilanggar,  maka  dapat dikatakan sebagai pelanggaran  hukum,  dimana anak buah kapal dapat melakukan pemaksaan terhadap perusahaan pelayaran  untuk  membayar ganti  rugi  terhadap  kerugian yang diderita.
(3) Hak Cuti
Ketentuan yang mengatur  hak  cuti  anak  buah kapal  terdapat  dalam  Pasal- Pasal  409  dan  415  KUH
Dagang, yang prinsipnya sama dengan cuti yang diberikan kepada tenaga kerja di perusahaan pada umumnya. Pasal 409 KUH Dagang menyebutkan : “Bilamana nahkoda atau perwira kapal telah bekerja  selama  setahun berturut-turut/terus- menerus,  maka  mereka berhak  atas  cuti  selama 14 hari atau bila dikehendaki  pengusaha pelayaran biasa dilakukan dua kali, masing-masing  delapan hari. Ini dilakukan mengingat  kepentingan operasional  kapal  atau permintaan nahkoda”.
Hak  cuti  ini  gugur  bila diajukan  sebelum  satu  tahun masa  kerjanya  berakhir.  Dan hak ini berlaku untuk perjanjian  kerja  laut  yang didasarkan atas pelayaran. Pasal 415 KUH Dagang menyebutkan : “Bilamana  anak  buah kapal telah bekerja selama  setahun  terus- menerus sedangkan perjanjian kerja lautnya bukan  perjanjian  kerja laut  pelayaran,  maka berhak  atas  cuti  7 (tujuh)  hari  kerja  atau dua kali lima hari kerja dengan upah penuh”.
(4) Hak  Waktu  Sakit  Atau Kecelakaan
Pengertian  sakit  dalam perjanjian  kerja  laut  dilihat dari  sebab-sebabnya  antara lain meliputi : a. Sakit Biasa
Seorang  anak  buah kapal apabila sewaktu bertugas  menderita  sakit maka berhak atas :
a) Pengobatan sampai sembuh,  akan  tetapi paling  lama  52  minggu bilamana diturunkan dalam  kapal,  demikian juga  bila  dia  tetap berada  di  kapal  berhak mendapatkan pengobatan sampai sembuh (Pasal 416 KUH Dagang).
b) Pengangkutan cuma- cuma  ke  rumah  sakit atau  ke  kapal  lain dimana  ia  akan  dirawat dan ke tempat ditandatanganinya perjanjian  kerja  laut
(Pasal 416 KUH Dagang). Selama  anak  buah kapal sakit atau kecelakaan  ia  berhak  atas upah  sebesar  80%  dengan syarat  tidak  lebih  dari  28 minggu  (Pasal  416a  KUH
Dagang), dan jaminan diperoleh  disamping  biaya perawatan sampai sembuh. Pasal tersebut mensyaratkan  bahwa  anak buah  kapal  mengadakan perjanjian kerja laut  untuk waktu  paling  sedikit  satu tahun  atau  bekerja  terus menerus  selama  paling sedikit satu setengah tahun. b. Sakit Karena Kecelakaan Berdasarkan Pasal 1602  KUHPerdata,  anak buah kapal yang mengalami  sakit  karena kecelakaan  maka  berhak atas : a) Tuntutan ganti rugi bila terbukti kecelakaan tersebut disebabkan oleh  kelalaian  pihak perusahaan pelayaran. b) Jika kecelakaan menimpa  anak  buah kapal dan mengakibatkan meninggal,  maka  ganti ruginya diberikan kepada ahli warisnya. c) Penggantian akibat kecelakaan ditambah dengan  hak-hak  atas perawatan. c. Kapal Tenggelam
Pada umumnya hampir  semua  kapal  yang beroperasi  diasuransikan. Awak kapal termasuk
nahkoda  dijaminkan  pada P & I Club (Protection and
Indernity  Club).  Jaminan yang  diberikan  kepada anak buah kapal disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan negara mengenai Anak Buah Kapal  yang  bersangkutan. Jadi  jika  kapal  tenggelam tidak  akan  memberatkan pihak perusahaannya.
Dalam rangka pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  tenaga kerja,  pemerintah  telah  menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Salah  satu tujuan ditetapkan undang-undang tersebut  adalah  dimaksudkan  untuk menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  dan menjamin  kesamaan  kesempatan  serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun dan untuk mewujudkan  kesejahteraan  pekerja  dan keluarganya. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelayaran telah memuat tentang perlindungan  hukum  terhadap  tenaga kerja di kapal.
Dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum pasti  mengalami  hambatan-hambatan  baik dari  pihak  tenaga  kerja/pekerja  di  kapal maupun  pihak  perusahaan.  Hambatan- hambatan yang timbul dalam perlindungan hukum  terhadap  tenaga  kerja  harus diselesaikan  secara  damai  agar  kedua belah  pihak,  agar  tidak  mengganggu hubungan  kerja  antara  tenaga  kerja  atau pekerja dengan perusahaan.

## III.  PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  mengenai  bentuk-bentuk perlindungan  hukum  terhadap  tenaga kerja  yang  bekerja  di  laut  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Bentuk  perlindungan  hukum  yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2003  meliputi perlindungan hukum terhadap waktu kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dan pengupahan. 2. Perlindungan hukum yang berdasarkan ketentuan dalam Jaminann Sosial Tenaga Kerja
meliputi Hak Atas Upah, hak tempat tinggal  dan  rumah,  hak  cuti,  hak waktu sakit dan kecelakaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad,  1994, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan  Udara ,  PT.  Citra Aditya Bhakti, Bandung. Abdul Hakim, Pertanggungjawaban Pelaku  Usaha Melalui Kontrak Kerja Baku , Editor, Jakarta, 2003. Djoko Triyanto, Bekerja di Kapal , Cetakan Pertama, Minar Maju,
Bandung, 2006. H.M.N.  Purwosutjipto, Pengertian  Pokok Hukum Dagang Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2000.
Radika  Purba, Asuransi  Angkutan  Laut , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998. R.  Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Alumni, Bandung, 2002. Sumakmur, Keselamatan
Kerja dan
Pencegahan  Kecelakaan , CV. Haji, Jakarta, 1987. Sution  Usman  Adji,  Djoko  Prakoso,  Hari Pramono, Hukum Pengangkutan Di Indonesia ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 1990.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian
Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun
1998 Tentang Pemeriksaan  Kecelakaan Kapal. Peraturan  Pemerintah  Nomor  07  Tahun
2000 Tentang Kepelautan. Departemen Tenaga Kerja, 1994/1995.