Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
Di kabupaten Majene
Sri Astuty Ratnasari Manggu Dan Heriani
Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat-Indonesia Email: sriastutyrm@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan  kewajiban  perpajakan.  Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  pembagian  kuesioner. Penelitian ini berdasarkan hasil output SPSS yang dilihat dari nilai signifikansi, nilai yang diperoleh adalah 0,037 lebih kecil dari standar yang digunakan yakni 0,037 < 0,05. Selain dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga dari perbandingan nilai t hitungdan t tabel.Berdasarkan hasil output diperoleh nilai t hitung sebesar 2,116 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,984. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu 2,116 > 1,984 maka hipotesis (H1) diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variable tingkat pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.
Kata  Kunci : Tingkat Pemahaman, Wajib Pajak Orang Pribadi,  Kewajiban Perpajakan .

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  utama  negara  yang  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara  (APBN)  dimana  penerimaan  pajak  merupakan  penerimaan  dalam  negeri  yang  terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.
Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Self assessment system juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak  yang  dilaporkan,  yakni  menhadapi  pemeriksaan.  Perubahan  sistem  perpajakan  tersebut dimasudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efesiensi administrasi di bidang perpajakan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.
Menurut  Sumarsa  (2012),  “Pajak  adalah  Perikatan  oleh  Wajib  Pajak  dengan  negara  secara langsung  dan  bersifat  memaksa  sehingga  penagihannya  dapat  dipaksakan”.  Sebenarnya,  pajak merupakan yang lahir dari undang-undang yang bernuansa publik sehingga bersifat memaksa. Pajak berada dalam pengawasan pejabat pajak sebagai pihak yang mewakili negara secara langsung kepada Wajib Pajak. Sifat yang dimiliki oleh Wajib Pajak adalah bersifat memaksa dan terjelma dari aspek penagihannya  dengan  ancaman  hukuman  berupa  sanksi  administrasi  maupun  sanksi  pidana. Pengertian  kepatuhan  wajib  pajak  menurut  Numantu  yang  dikutip  dalam  Rahayu  (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Kondisi menuntut  keikutsertaan  aktif  wajib  pajak  dalam  menyelenggarakan  perpajakannya  membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yans sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan.

## B.  Rumusan Masalah
Seberapa  besar  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi di Kabupaten Majene?

## C.  Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Majene.

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner yang kemudian  dilakukan  pengolahan  secara  statistik  dengan  menggunakan  SPSS  utnuk  mengetahui pengaruh  variabel  X  yaitu  tingkat  pemhaman  peraturan  perpajakan  terhadap  variabel  Y  yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Majene. Berikut adalah tabel persebaran kuesioner pada setiap daerah di Kabupaten Majene:
Tabel 1. Jumlah Persebaran Kuesioner
NO Daerah Penyebaran Kuesioner Jumlah yang Disebarkan Jumlah yang Kembali Jumlah yang Tidak Kembali 1 Sendana 25 Kuesioner 25 Kuesioner - 2 Pamboang 25 Kuesioner 25 Kuesioner - 3 Banggae 25 Kuesioner 25 Kuesioner - 4 Banggae Timur 25 Kuesioner 25 Kuesioner - JUMLAH 100 Kuesioner 100 Kuesioner 0 Kuesioner
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdapat di daerah-daerah Majene meliputi: WP OP Sendana, WP OP Pamboang, WP OP Banggae, dan  WP  OP  Banggae  Timur,  dengan  jumlah  wajib  pajak  berjumlah  3.402  WP  OP.  Lokasi pengambilan sampel berada di wilayah Kabupaten Majene. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel dengan metode Convenience Sampling atau sampel yang mengambil secara acak dengan menghampiri setiap orang yang berada dalam lokasi yang sama.

## III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.  Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  dari  penelitian  ini  diukur  dengan  indikator  yang  digunakan  pada penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang terdiri dari 7 pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel kepatuhan wajib pajak dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Deskriptif Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak
Skor Pernyataan (1) Sangat tidak setuju (2) Tidak setuju (3) Kurang setuju (4) Setuju (5) Sangat setuju ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) 1 0 0% 0 0% 0 0% 43 43% 57 57% 2 0 0% 0 0% 0 0% 51 51% 49 49% 3 0 0% 0 0% 0 0% 51 51% 49 49% 4 0 0% 0 0% 0 0% 53 53% 47 47% 5 0 0% 0 0% 0 0% 53 53% 47 47% 6 0 0% 1 1% 18 18% 37 37% 44 44% 7 0 0% 0 0% 0 0% 49 49% 51 51% Jumlah 0 1 18 337 344
Berdasarkan table 2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel paling banyak  memilih  kategori  setuju  dalam  menjawab  pernyataan  tentang  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal tersebut  dapat  dilihat  pada  pernyataan  4      sebanyak  51  responden  (51%)  menjawab  setuju.  Tidak satupun responden menjawab pernyataan kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam pernyataan 4. Artinya sesuai dengan pernyataan 4 Wajib Pajak telah menjaga ketertiban administrasi perpajakan dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Wajib Pajak patuh kegiatan perpajakan. Demikian juga pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, tak satupun responden menjawab pernyataan sangat tidak  setuju.  Dapat  dikatakan  Wajib  Pajak  memiliki  tingkat  kepatuhan  yang  tinggi  pada  Wilayah Kabupaten Majene.
Jumlah  seluruh  jawaban  setiap  pernyataan  tentang  kepatuhan  Wajib  Pajak  untuk  kategori sangat  setuju  adalah  344  jawaban,  setuju  337  jawaban,  kurang  setuju  adalah  18  jawaban,  kurang setuju 1 jawaban  dan  sangat tidak  setuju  0 jawaban. Dari pembahasan  tersebut dapat  disimpulkan bahwa sebagian besar responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan- pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tinggi.

## B.  Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan Perpajakan
Pemahaman peraturan perpajakan pada penelitian ini diukur dengan indikator yang terdiri dari 6  pernyataan.  Adapun  hasil  analisis  deskriptif  untuk  variabel  pemahaman  tentang  peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Deskiptif Frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak
Skor Pernyataan (1) Sangat tidak setuju (2) Tidak setuju (3) Kurang setuju (4) Setuju (5) Sangat setuju ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) 1 0 0% 0 0% 4 4% 56 56% 40 40% 2 0 0% 0 0% 0 0% 59 59% 41 41% 3 0 0% 0 0% 7 7% 58 58% 35 35% 4 0 0% 0 0% 9 9% 67 26% 24 24% 5 0 0% 0 0% 26 26% 44 44% 30 30% 6 0 0% 0 0% 17 17% 56 56% 27 27% Jumlah 0 0 63 340 197
Berdasarkan  tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  dari  100  responden  yang  menjadi  sampel, responden paling banyak  memilih kategori setuju dalam  menjawab pernyataan tentang pemhaman peraturan  perpajakan.  Pada  pernyataan  2  sebanyak  59  responden  (59%)  menjawab  setuju,  artinya wajib  pajak  sudah  memahami  terkai  dengan  pernyataan  wajib  pajak  yang  mematuhi  peraturan perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Jumlah seluruh jawaban dari setiap pernyataan tentang kepatuhan Wajib Pajak untuk kategori sangat setuju adalah 197 jawaban, setuju 340 jawaban, kurang setuju 63 jawaban, sedangkan tidak setuju  dan  sangat tidak  setuju tidak  ada jawaban.Dari  pembahasan diatas  dapat disimpulan  bahwa sebagian  besarresponden  memilih  kategori  setuju  dalam  menjawab  pernyataan-pernyataantentang pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini dapat diartikan responden telahmemahami tentang aturan yang berlaku untuk wajib pajak dan memahami hal-halyang berkaitan dengan perpajakan maka dapat dikatakan pemahaman peraturanperpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## C.  Analisis Regresi Linear
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 25.661 2.634 9.741 .000 Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan .219 .103 .209 2.116 .037
a. Dependent Variable: Tingkat pemahaman
Dapat ditentukan persamaan regresinya berdasarkan kolom B yangmerupakan koefisien regresi tiap variabelnya. Jadi persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
Y = 25,661 + 0,219X
Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Konstanta  sebesar  25,661;  artinya  apabila  X,nilainya  0  nilai  Kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi adalah 25,661%
b) Koefisien  regresi  variabel  X  sebesar  0,219;  artinya  apabila  X  dinaikkan  1%,  maka  nilai Kepatuhan wajib pajaknya akan mengalami peningkatan sebesar 0,219% dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.

## D.  Pengujian Hipotesis
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 25.661 2.634 9.741 .000 Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan .219 .103 .209 2.116 .037
a. Dependent Variable: Tingkat pemahaman
a) Hipotesis
=  tingkat  pemahaman  peraturan  perpajakan  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
=  tingkat  pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak
b) Tingkat Signifikan
Tingkat Signifikan yang digunakan adalah 0.05 (  = 5%), berdasarkan tabel 4.5. signifikansi variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,037. Artinya tingkat signifikansi variabel  tingkat  pemahaman  peraturan  perpajakan  lebih  kecil  dari  standar  signifikansi, sehingga dapat dikatakan bahwa H1 diterima.
c) Menentukan t hitung
Menentukan t hitung dari tabel 4.5 berdasarkan tabel hasil diatas, maka t hitung variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan sebesar 2,116.
d) Menentukan t tabel
Tabel distribusi t dicari pada = 5%: 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = n – k – 1 atau 100 – 2 – 1 = 97. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0.025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,984.
e) Kriteria pengujian
Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung> t tabel
f) Membandinkan t hitung dengan t tabel Nilai t hitung > t tabel (2,116 > 1,984)
Berdasarkan hasil output SPSS yang dilihat dari nilai signifikansi, nilai yang diperoleh adalah 0,037 atau 37,0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan, hal tersebut diperkuat karena tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari standar yang digunakan yakni 0,037 < 0,05. Selain dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga  dari  perbandingan  nilai  t  hitung  dan  t  tabel.  Berdasarkan  hasi  output  diperoleh  nilai  t  hitung sebesar 2,116 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,984. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu 2,116 > 1,984 maka hipotesis (H1) diterima.
Berdasarkan  kedua  perbandingan  tersebut,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  hipotesis  yang menyatakan bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

## IV.  PENUTUP
Berdasarkan hasil output SPSS yang dilihat dari nilai signifikansi, nilai yang diperoleh adalah 0,037 lebih kecil dari standar yang digunakan yakni 0,037 < 0,05. Selain dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga dari perbandingan nilai t hitung dan t tabel. Berdasarkan hasil output diperoleh nilai t hitung  sebesar  2,116  sedangkan  nilai  t  tabel  sebesar  1,984.  Dikarenakan  nilai  t  hitung  lebih  besar daripada t tabel yaitu 2,116 > 1,984 maka hipotesis (H1) diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. Perpajakan: konsep, teori dan isu. Jakarta: Kencana. Ghoni,  Husen  Abdul.  2012. Pengaruh  Motivasi  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Daerah . Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 1 Tahun 2012. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
Purwono, Herry 2010 “ Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntani Pajak” Jakarta: Erlangga.
S. R, Soemarso. 2007 . Perpajakan, pendekatan komprehensif. Jakarta: Salemba Sumarsa (2012:4) Kepatuhan dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan .
Sugiyono. 2010 . Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Widayati  dan  Nurlis,  SE.AK.Msi.  2s010.  “ Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada  Kpp  Pratama  Gambir  Tiga)”. Dalam  Symposium  Nasional  Akuntansi  XIII  Purwokerto 2010: Universitas Yadnyana, I Ketut dan Sudiksa, Ida Bagus. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Koperasi  di  Kota  Denpasar. Dalam Jurnal Akuntansi Vol. 17 No. 2, 2011. Jenderal Soederman .