Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Maret-2023, Vol.8, No.1, hal.13-30 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo.http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN  MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
1 Zainuddin Mustapa, 2 Andi Gunawan Ratu Chakti
1 Universitas Bosowa, 2 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar Alamat Surat
E-mail: zainuddinmustapa@universitasbosowa.ac.id, andigunawan@itbmpolman.ac.id

## Abstract
Islamic law is considered as an important part of religious teachings in the view of Muslims, and  as  such  Islamic  law  is  the  main  space  for  expression  of  religious  experience  and  becomes  a determinant of historical continuity and identity. In line with the increasing awareness to return to pure  and  original  religion  and  the  emergence  of  a  desire  to  harmonize  contemporary  life  with  the provisions of sharia,  Islamic law in modern times has received a  lot of attention from both its own supporting community and from other societies which make it an object of study. Islamic law is a law revealed by Allah to humans to ensure the realization of benefit for humans themselves, both in this world and in the hereafter. The deeper a person's knowledge of the essence of Islamic law, the greater the value of goodness and benefit he will get. The aims of this research are: (1) to find out and analyze the effectiveness of the DPRD's supervision of the application of building permits from the perspective of  Islamic  law; (2)  Knowing  the  factors  that  influence  the  effectiveness  of  DPRD  supervision  on  the application  of  Regional  Regulation  Number  4  of  2012  concerning  Building  Permits  from  the perspective  of  Islamic  Law.The  results  of  the  study  show  that:  The  DPRD's  supervision  of  the implementation of the Perda on Building  Permits from the perspective of Islamic law in the City of Palopo is not effective, so it is necessary to make efforts to make it effective through efforts to socialize the Perda in order to regulate and control settlement development and increase local revenue. PAD) City of Palopo. Furthermore, the factors that influence the implementation of DPRD supervision of the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Building Permits in the City of Palopo, include: factors of legal structure, legal substance, legal culture, facilities and infrastructure, legal awareness, and community support.
Keywords : Building Permit, Islamic Law, House of Representatives

## Abstrak
Hukum Islam dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama dalam pandangan orang Muslim,  dan  sebagai  demikian  hukum  Islam  merupakan  ruang  ekspresi  pengalaman  agama  yang utama  dan  menjadi  diterminan  kontinyuitas  dan  identitas  historis.  Selaras  dengan  meningkatnya kesadaran untuk kembali kepada agama yang murni dan orisinal serta muncunnya keinginan untuk menyelaraskan kehidupan kontemporer dengan ketentuan-ketentuan syariah, hukum Islam di zaman modern  mendapat  banyak  perhatian  baik  dari  masyarakat  pendukungnya  sendiri  maupun  dari masyarakat  lain  yang menjadikannya  sebagai  suatu  objek  studi.  Hukum  Islam  adalah  hukum  yang diturunkan  Allah  kepada  manusia  untuk  menjamin  terwujudnya  kemaslahatan  bagi  manusia  itu

## 14 | Zainuddin Mustapa, A.Gunawan Ratu Chakti
sendiri,  baik  didunia  maupun  di  akhirat  kelak.  Semakin  mendalam  pengetahuan  seseorang  akan hakekat  hukum  Islam  yang  dianutnya,  maka  akan  semakin  besar  pulalah  nilai  kebaikan  dan kemaslahatan  yang  akan  didapatkannya.Tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  untuk  mengetahui  dan menganalisis  efektifitas  pelaksanaan  pengawasan  DPRD  terhadap  penerapan  Izin  Mendirikan Bangunan  dalam  persepktif  Hukum  Islam;  (2)  Mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  pengawasan  DPRD  terhadap  penerapan  Perda  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Izin Mendirikan  Bangunan  dalam  perspektif  Hukum  Islam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa: Pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam perspektif hukum islam di Kota Palopo terlaksana kurang efektif, sehingga perlu upaya untuk mengefektikannya melalui upaya sosialisasi Perda tersebut dalam  rangka mengatur dan mengendalikan pembangunan pemukiman  serta  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kota  Palopo.  Selanjutnya  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pengawasan  DPRD  terhadap  penerapan  Perda  Nomor  4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo, antara lain: faktor struktur hukum, substansi  hukum,  budaya  hukum,  sarana  dan  prasarana,  kesadaran  hukum,  dan  dukungan masyarakat.
Kata Kunci ,: Izin Mendirikan Bangunan, Hukum Islam, Dewan Perwakilan Rakyat

## PENDAHULUAN
Agama  merupakan  suatu  kepercayaan  dan  keyakinan  yang  dijadikan sebagai pedoman hidup oleh para penganutnya. Agama secara keseluruhan dapat menjelaskan  terkait  dengan  keberadaan  manusia  saat  ini,  kemudian  lebih  jauh mengenai  keadaan-keadaan  asal  usul  manusia,  mulai  dari  lahir  hingga  manusia tersebut  mati.saat  ini,  agama  merupakan  pedoman  paling  dasar  yang  dapat menjelaskan  mengenai  eksistensi  dari  seorang  manusia  yang  kemudian  diyakini bersama oleh para pengikutnya.
Hukum  islam  merupakan  hukum  yang  diturunkan  oleh  Allah  yang  dalam pelaksanaannya  tidak  mengalami  perubahan  karena  tidak  dapat  diubah  oleh manusia sebagai penganutnya. Namun seiring berjalannya waktu, pergaulan sosial di  masyarakat  terus  berkembang  mengikuti  dengan  perkembangan  zaman. Sehingga,  hukum  agama  hadir  untuk  memberikan  hukum  yang  secara  tetap  dan tidak  berubah  untuk  dijadikan  sebagai  dasar  pemberlakuan  yang  dapat mengontrol  perilaku  masyarakat.Ada  dua  kelompok  manusia  yang  apabila keduanya  baik,  akan  baikpulalah  manusianya,  dan  apabila  keduanya  buruk,  akan buruk  pulalahmanusianya  (masyarakat),  yaitu  umara’  dan  ulama.  Kualitas pelayanan  erat  hubungannya  dengan  kepuasan  pelanggan  ini  sesuai  dengan definisi secara sederhana sebagai suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginandan harapan  pelanggan  dapat  terpenuhi  melalui  jasa  yang  dikonsumsi.  Konsep Islammengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik  ituberupa  barang  atau  jasa,  jangan  memberikan  yang  buruk  atau  tidak berkualitas,melainkan yang berkualitas kepada orang lain.
Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah 2:267 :
                              

## 
Terjemahnya; 267.  Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi  untuk  kamu.  dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu menafkahkan  daripadanya,  Padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya melainkan  dengan  memincingkan  mata  terhadapnya.  dan  ketahuilah,  bahwa  Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Bersamaan  dengan  Indonesia  yang  sedang  menjalankan  agenda  reformasi hukum  nasional,  Hukum  Islam  sebagai  dari  sistem  hukum  nasional  dirasa  perlu untuk  dijadikan  objek  penelaahan  sehingga  adanya  agenda  reformasi  hukum nasional  akan  memuat  mengenai  Hukum  Islam  dengan  mempertimbangkan  hal- hal yang relevan menuju masa depan yang diharapkan yaitu Hukum Islam sebagai suatu kesatuan hukum nasional dalam NKRI.Nilai ini dimaksudkan agar seseorang tidak  berpihakkepada  yang  buruk  melainkan  hanya  beripihak  kepadakebaikan. Sesuai  dengan  Al-Qur’an  Surah  An-Nisa  ayat  58.  Sebagaimana  dijelaskan  di  atas, bahwa  QS.  an-Nisa  ayat  58  terdapatperintah  untuk  menyampaikan  amanah  dan berlaku  adil.  Ayat  ini  berkaitandengan  pemerintahan.  Alasan  yang  memperkuat pernyataan  ini  karena  padaayat  selanjutnya  memang  menyangkut  soal pemerintahan  yaitu  pada  QS.  anNisaayat  59.  Fokus  ayat  ini  adalah  hendaknya masyarakat  taat  kepadamereka  yang  telah  diberi  amanah  yang  dimaksud  dalam ayat tersebut yaitupemerintahan atau urusan negara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah,  yang  di  pilih  langsung  oleh  masyarakat untuk  mewakili  aspirasinya.  Fungsi  utama  DPRD  adalah  untuk  mengontrol jalannya  pemerintahan  di  daerah,  hal  ini  dengan  tegas  diatur  dalam    Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17    Tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Keberadaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  menurut  Pasal  40 UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan  bahwa  DPRD  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dari rakyat yang merupakan dasar kekuasaan di  dalam  sistem  demokrasi,  guna  melaksanakan  pemerintahan  sekaligus mengawasi  jalannya  pemerintahan  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  kepada

## 16 | Zainuddin Mustapa, A.Gunawan Ratu Chakti
rakyat,  sebagaimana  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam kehidupan demokrasi moderen, kehadiran lembaga perwakilan  sebagai  badan  yang  memiliki  dan  mewujudkan  kedaulatan  rakyat merupakan  hal  yang  mutlak,  terutama  dalam  hal  pengawasan  kebijakan  dan pemerintahan agar sesuai dengan kehendak rakyat.
Pasal 42 ayat (1) huruf c UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  bahwa  DPRD  mempunyai  fungsi melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Perda  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya,  peraturan  kepala  daerah,  pelaksanaan  APBD, kebijakan  pemerintah  daerah  di  dalam  melaksanakan  program  pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Dari beberapa fungsi pengawasan DPRD  tersebut,  maka  peneliti  membatasi  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada efektivitas pelaksanaan Perda tersebut.
Peningkatan  peran  DPRD  sebagai  wakil  rakyat  harus  secara  aktif mengawasi  jalannya  pemerintahan  di  daerah  dengan  sebaik-baiknya.  Instrumen yang dapat digunakan adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  rencana  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dan  disepakati  bersama.  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo periode 2014-2019 dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 97.900. Lembaga DPRD tersebut harus dapat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  baik  dan  bersinergi  dengan pemerintah  daerah  dalam  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik berdasarkan prinsip good governance.
Kota Palopo merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi selatan, yang di  tetapkan  sebagai  Daerah  Tingkat  II  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  59 tahun  1959  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  di  Sulawesi  Selatan.  Dengan ditetapkannya  Kota  Palopo  sebagai  daerah  otonom,  maka  terbentuk  pula  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo pada tahun 1967. Pada tataran penerapan suatu  Perda  dalam  artian  sebagai  ius  constitutum  harus  pula  selaras  dan bersenyawa  dengan  makna  ius  constituendum,  dalam  arti  harus  tepat  pada sasaran  yang  diinginkan  dari  maksud  pemberlakuan  perda  tersebut  serta bermanfaat  bagi  masyarakat.  Salah  satu  kebijakan  yang  wajib  diatur  dan dilaksanakan  di  daerah  adalah  pengaturan  mengenai  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85).
Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Perda Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012  tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu,  yakni  dalam  Pasal  1  angka  10 disebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun
baru,  rehabilitasi/  renovasi,  dan/atau  memugar  dalam  rangka  melestarikan bangunan  sesuai  dengan  persyaratan  administratif  dan  persyaratan  teknis  yang berlaku.  Tujuan  dari  penerbitan  IMB  adalah  untuk  mengarahkan  pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun bangunan pemerintah dengan pengendalian  melalui  prosedur  perizinan,  kelayakan  lokasi  mendirikan, peruntukan dan penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman. Pengaturan  tentang  izin  mendirikan  bangunan  juga  memberikan  kontribusi terhadap  penerimaan  daerah  dari  sektor  pajak  dan  retribusi  daerah.  Hal  ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah.  Adanya  penerimaan  daerah  ini  sebagai  dampak  dari  adanya pembangunan yang dilaksanakan di Kota Palopo.
Untuk  mewujudkan  efektifitas  pelaksanaan  Perda  tentang  IMB      Kota Palopo menemui banyak kendala, antara lain: dari sudut pandang etika pelayanan kepada masyarakat selama proses pengurusan IMB terlihat jelas adanya perilaku tidak  sopan  dan  perilaku  diskriminatif  yang  ditunjukkan  aparat  pemerintahan dalam  melayani  masyarakat  (pemohon).  Hal  ini  terjadi  ketika  masyarakat (pemohon)  hendak  meminta  persetujuan  dan  surat  keterangan  bebas  sengketa dari  pihak  kelurahan/kecamatan.  Selain  itu,  kedisiplinan  aparat  pemerintahan terhadap  jadwal  waktu  pelayanan  masih  jauh  dari  harapan  masyarakat  karena aparat  yang  bertindak  sebagai  pelayan  masyarakat  tidak  tepat  waktu  sesuai dengan  jadwal  yang  ditetapkan.  Selanjutnya  dari  sisi  tanggung  jawab  terhadap waktu  pengurusan  IMB  masih  sering  terjadi  ketidaktepatan  waktu  dalam penyelesaian izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemerintah  Kota  Palopo  dalam  melaksanakan  kewenangannya  terkait dengan  izin  mendirikan  bangunan,  tentu  mengharapkan  terwujud  suatu  sistem dan  struktur  yang  baik  di  dalam  menciptakan  kejelasan  mekanisme  hubungan organisasi,  baik  secara  internal  maupun  eksternal,  serta  adanya  kontrol  melalui fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  berjudul:  “Pengawasan  DPRD  terhadap  Penerapan  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo”. Masalah  yang  diteliti  selanjutnya  dapat  dirumuskan  dalam  bentuk  beberapa pertanyaan  penelitian  yakni  Bagaimanakah  pelaksanaan  pengawasan  DPRD terhadap penerapan Izin Mendirikan Bangunan dalam perspektif Hukum Islam di Kota  Palopo  kemudian  Faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi  efektivitas pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda  Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo
Kata fungsi berasal dari bahasa Belanda yakni kata ”functie” yang berkaitan asal  hukum  tata  negara  di  negeri  Belanda.  Berdasarkan  Kamus  Hukum,  functie berarti  ”jabatan”  (Yan  Pramadya  Puspa,  2001:  387).  Begitu  pula  fungsi  dalam Kamus  Inggris-Indonesia  berasal  dari  kata  ”function”  yang  berarti  ”jabatan, kedudukan”  (S.Wojowasito,  2006:64).  Ridwan (2006:73) memberikan  pengertian fungsi  adalah  lingkungan  kerja  yang  terperinci  dalam  hubungannya  secara keseluruhan.  Fungsi-fungsi  dinamakan  jabatan.  Jabatan  adalah  suatu  lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya

## 18 | Zainuddin Mustapa, A.Gunawan Ratu Chakti
diberikan  tugas  dan  wewenang.  Fungsi  dapat  disebutkan  jabatan,  menurut pendapat  N.E  Algra  dan  H.C.J.C.  Janssen  sebagai  Een  ambt  is  een  anstituut  met eigen  werkkring  waaraan  bij  de  instelling  duurzaam  en  welomschreven  taak  en bevoegdheden  zijn  verleend.    (jabatan  adalah  suatu  lembaga  dengan  lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang).
Fungsi hukum yang tidak langsung dapat memperkuat atau memperlemah kecenderungan  untuk  menghargai  nilai-nilai  moral  tertentu.  Misalnya:  kesucian hidup,  memperkuat  atau  memperlemah  penghargaan  terhadap  otoritas  umum, dan  mempengaruhi  persamaan  kesatuan  nasional.  Penegakan  hukum  adalah rangkaian  kegiatan  dalam  usaha  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang berlaku  baik  yang  bersifat  pencegahan  maupun  penindakan,  mencakup keseluruhan  kegiatan  baik teknis  maupun  administrative  yang  dilaksanakan  oleh aparat  penegak  hukum,  sehingga  dapat  melahirkan  suasana  aman,  damai,  dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat (Siregar, 2003:71).
Menurut  Soerjono  Soekanto  (2008:18),  penegakan  hukum  terletak  pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang  mantap  dan  mengejewantahkan  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan  kedamaian  dalam  pergaulan  hidup.  Selanjutnya  Subagyo (2000:9),  penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses  yang  pada  hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara  ketat  diatur  oleh  kaidah  hukum,  akan  tetapi  mempunyai  unsur  penilaian pribadi.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  menganut  paham  negara  demokrasi.  Secara  etimologis,  demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat  atau penduduk suatu tempat dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan/kedaulatan. Demos-cratein atau  demos-cratos  (demokrasi)    memiliki  arti  suatu  sistem  pemerintahan    dari, oleh, dan untuk rakyat (Munir Fuady, 2010).
Menurut  A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak  dalam  Munir  Fudy  (2010:13-14), suatu  pemerintahan  yang  demokratis  merupakan  tata  kehidupan  masyarakat demokratis, dengan ciri-ciri:
a. Penghormatan terhadap pluralisme dalam masyarakat;
b. Semangat musyawarah dalam mencapai suatu putusan tertentu;
c. Cara yang diambil haruslah selaras dengan tujuan hendak dicapai;
d. Norma kejujuran dalam mufakat;
e. Norma  kebebasan,  persamaan  hak,  kesamaan  perlakuan  di  antara  anggota masyarkat; dan
f. Toleransi  terhadap  prinsip  coba  dan  salah  (trial  and  error)  dalam mempraktekkan demokrasi.
Menurut  Sarundajang  (2002:25),  konsep-konsep  pemerintahan  daerah muncul  dari  kesadaran  bahwa  menunjukan  keyakinan  dan  praktek  para  pelaku- pelaku  politik.  Selanjutnya  menurut  Supriatna  (2007:98),  pemerintahan  daerah adalah  fenomena  yang  dihubungkan  dengan  skala  organisasi  besar,  identitas pemerintah daerah sebagai bentuk organisasi sosial yang mempunyai ciri tertentu. Birokrasi dalam istilah organisasi mempunyai ciri hierarki kekuasaan, spesialisasi dan  pembagian  kerja.  Ciri  prilaku  birokrasi  dalam  struktur  merupakan  hasil  dari pola prilaku atau birokrasinya.
Pemerintah  daerah  berfungsi  memberikan  pelayanan  umum  dalam  suatu wilayah tertentu. Pemerintah daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) wilayah yang  dibatasi;  2)  suatu  populasi;  3)  suatu  organisasi  yang  berkelanjutan;  4) otoritas  untuk  melaksanakan  pemerintahan  umum  dan  pembangunan;  5) membuat  peraturan-peraturan  daerah;  6)  menagih      pajak  dan  retribusi;  dan  7) menjalankan kewenangan yang dilimpahkan (Pramuji, 2003: 45).
Menurut  Max  Weber  dalam  Sunarno  (2008:72)  bahwa  ciri-ciri pemerintahan daerah sebagai suatu lembaga dalam kehidupan masyarakat adalah: 1)  adanya  lingkungan  wewenangan  (jurisdiksi)  yang  pasti  dan  resmi  umumnya diatur  dengan  peraturan-peraturan;  2)  adanya  hierarki  jabatan;  3) mempergunakan  catatan  tertulis;  4)  pemisahan  yang  tegas  antara  kantor  dan tempat  tinggal;  5)  perlunya  pendidikan  yang  sungguh-sungguh  bagi  para pemegang  jabatan;  6)  perlunya  kemampuan  bekerja  sepenuhnya  dari  para pemegang  jabatan;  dan  7)  adanya  aturan-aturan  umum  yang  tetap.  Lengkap  dan dapat dipelajari.
Pada  masa  Orde  baru  kedudukan  DPRD  sangatlah  bertentangan  dengan semangat  demokrasi,  namun  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  22  tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  dapat  dikatakan  inilah  awal  dari pelaksanaan otonomi daerah. Salahsatunya adalah DPRD telah diposisikan sebagai lembaga  mitra  pemerintah  daerah,  dan  ini  merupakan  faktor  pendorong  utama terhadap  perubahan  kebijakan  desentralisasi.  hal  ini  dinyatakan  oleh  FORMAPPI (2005:236):  “menguatnya  posisi  DPRD  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah) terhadap Kepala Daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.  UU  ini  juga  merupakan  bukti  dari  upaya penguatan kelembagaan DPRD terhadap peran politik pada tingkat lokal”.
Mahfud. MD (1999:286) menganggap bahwa secara umum UU baru ini telah jauh  lebih  baik  dibandingkan  dengan  UU  nomor  5  Tahun1974,  DPRD  bukan  lagi menjadi  bagian  dari  pemerintah  daerah  melainkan  ditetapkan  sebagai  lembaga legislatif daerah”.
Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengadakan  evaluasi  terhadap  pekerjaan  yang  sudah diselesaikan  apakah  sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang  salah  atau  siapa  yang  benar  tetapi  lebih  diarahkan  kepada  upaya  untuk melakukan  koreksi  terhadap  hasil  kegiatan.  Dengan  demikian,  jika  terjadi

## 20 | Zainuddin Mustapa, A.Gunawan Ratu Chakti
kesalahan  atau  penyimpangan  yang  tidak  sesuai  dengan  sasaran  yang  ingin dicapai,  maka  segera  diambil  langkah-langkah  yang  dapat  meluruskan  kegiatan berikutnya sehingga lebih terarah pelaksanaannya.
Pengertian  pengawasan  menurut  Sadu  Wasistiono  dan  Yonatan  Wiyoso (2009:143),  pengawasan  adalah  kegiatan  yang  dilaksanakan  agar  visi  dan  misi atau tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan atau segala usaha  dan  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya mengenai  pelaksanaan  tugas  dan  kegiatan  sesuai  dengan  yang  semestinya  atau tidak.
Definisi  pegawasan  menurut  George  R.  Terry  dalam  Muchsan  (2007:36), Control  is  to  determine  what  is  accomplished  evaluate  it,  and  apply  corrective measures, if needed to insure result in keeping with the plan (Pengawasan berarti mendeterminasi  apa  yang  telah  dilaksanakan,  maksudnya  mengevaluasi  prestasi kerja  dan  apabila  perlu  menerapkan  tindakan-tindakan  korektif  sehingga  hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana).
Menurut  Leonard  D.  White  (Sujamto,  2007:23)  pengawasan  adalah:  (a) untuk mengetahui pelaksanaan kebijaksanaan yang diperbuat, apakah sesuai atau tidak, (b) untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang baik dan  mendapat  dukungan  serta  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah sebagai  wakil  rakyat,  dan  (c)  untuk  melindungi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang telah  dijamin  oleh  undang-undang  dan  tindakan  penyalagunaan  kekuasaan penguasaan.
Apabila ungkapan di atas, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  fungsi  pengawasan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat berarti, terutama   di negara berkembang karena pada  umumnya  di  negara  tersebut,  pembangunan  dilaksanakan  sangat  pesat, sehingga  akan  terjadi  kesalahan-kesalahan  dan  kekurangan  ataupun penyimpangan yang    dapat merugikan negara dan rakyat. Dengan kondisi seperti itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat sangat diharapkan agar dalam  melaksanakan  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  benar- benar optimal.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2005  mengenai  Izin  Mendirikan Bangunan,  dimana  dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  Izin  Mendirikan Bangunan  Gedung  adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh  pemerintah kabupaten/kota  kepada  pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Pengertian  Izin  Mendirikan  Bangunan  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007, bahwa Izin Mendirikan Bangunan  Gedung  adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah kecuali  untukbangunan  gedung  fungsi  khusus  oleh  Pemerintah  kepada  pemilik bangunan  gedung untuk membangun  baru, mengubah,  memperluas,  mengurangi, dan/atau merawat bangunan  gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan  teknis  yang  berlaku.  Selanjutnya  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  disebutkan bahwa              tata  cara  penerbitan  izin  mendirikan  bangunan  gedung  meliputi:  (1) Pola  umum  pengaturan  izin  mendirikan  bangunan  gedung;  (2)  Proses  izin mendirikan bangunan gedung; (3) Tata cara pengesahan dokumen  rencana teknis;
(4) Pemeriksaan permohonan izin mendirikan bangunan gedung;  (5) Kelengkapan dokumen  izin  mendirikan  bangunan  gedung;          (6)  Perubahan  rencana  teknis dalam  tahap  pelaksanaan  konstruksi;  dan        (7) Jangka  waktu  proses  penerbitan izin  mendirikan  bangunan  gedung;          (9)  Pembekuan  dan  pencabutan  izin mendirikan  bangunan  gedung;  dan          (9)  Pendataan/  pendaftaran  bangunan gedung.
Dewasa ini, eksistensi Hukum Islam sebagai kontribusi dalam pembentukan hukum  nasional  semakin  terlihat.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  dua  sisi,  yakni dari  sisi  Hukum  Islam  yang  merupakan  salah  satu  sumber  pembentukan  hukum nasional, dan Hukum Islam sebagai hukum negara. Berdasarkan tatanan filosofis- politis dan merujuk pada perspektif pancasila, sesuai dengan doktrin ilmu hukum di Indonesia sendiri sebagai sumber segala hukum, di dalamnya disebutkan bahwa agama merupakan suatu sentral yang utama. Hal tersebut tercermin di dalam Sila Pertama  dalam  pancasila  yang  berbunyi  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Dengan adanya  pancasila  sebagai  dasar  negara  yang  mengatur  negara  berketuhanan, artinya  pembentukan  hukum  nasional  sama  sekali  tidak  boleh  bertentangan dengan ajaran agama yang dianut di Indonesia.
Kajian  keberadaan  Hukum  Islam  tersebut  bermaksud  untuk  menganalisis budaya hukum di Indonesia dalam kaitannya Hukum Islam sebagai hukum agama yang  berkembang  secara  signifikan  secara  dinamis.  Karena  mengingat keberagaman  yang  ada  di  Indonesia,  setiap  masyarakat  tersebut  memiliki karakternya  masing-masing  sehingga  memiliki  budaya  hukumnya  tersendiri.16 Budaya hukum yang ada di masyarakat bersumber dari berbagai hal, diantaranya norma  sosial  masyarakat  yang  dipercaya  mampu  untuk  mengatur  tatanan kehidupan sosial masyarakat. Sehingga dalam konteks penerapannya di Indonesia, Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  mampu  menjadi  suatu  norma  yang berkontribusi besar dalam mengendalikan budaya hukum yang ada.

## III. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dalam  penelitian  ini, maka tipe penelitian adalah penelitian empirik atau sosiologis. Penelitian dengan tipe  seperti  ini,  adalah  tidak  hanya  memandang  hukum  sebagai  sekumpulan norma, tetapi hukum dalam realitas sosialnya.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo dengan obyek DPRD Kota Palopo. Pemilihan  obyek  penelitian  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  pengawasan DPRD  terhadap  penerapan  Perda  tentang  IMB  dalam  perspektif  Hukum  Islam masih  perlu  diefektifkan  guna  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan di masa akan datang.
Populasi  dalam  penelitian  adalah  seluruh  masyarakat  Kota  Palopo, termasuk Anggota DPRD, Dinas Tata Kota dan Bangunan, petugas pelayanan IMB, Pemohon IMB, dan masyarakat umum di Kota Makassar. Selanjutnya sampel dalam penelitian  ini  ditentukan  sebanyak  50  responden  dengan  menggunakan  teknik purposive sampling.
Setelah  data  terkumpul,  diolah  dan  dijabarkan  ke  dalam  sub-sub  menurut kualifikasinya,  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  yaitu  dengan  menguraikan, menjelaskan  dan  menggambarkan  berbagai  faktor  yang  terungkap  dengan pendekatan  yuridis  yang  ada  kaitannya  dengan  pelaksanaan  pengawasan  DPRD

## 22 | Zainuddin Mustapa, A.Gunawan Ratu Chakti
terhadap  penerapan  Perda  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Izin  Mendirikan Bangunan.  Sedangkan  hasil  kuisioner  berupa  angket  dianalisis  secara  kualitatif dalam bentuk tabulasi frekuensi dan distribusi persentase dengan rumus sebagai berikut:
f P  =  ───  x  100 % n

## PELAKSANAAN  PENGAWASAN  DPRD  TERHADAP  PENERAPAN  PERDA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA PALOPO
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga formal yang menampung  aspirasi  masyarakat,  jika  dikaitkan  dengan  good    governance sebagaimana  dikemukakan  oleh  World  Bank  maupun        UNDP,  terdapat  tiga domain  yang  berperan  di  dalamnya  yaitu:  domain  sektor  publik  (public  sector), sektor  swasta  (private  sector)  dan  sektor  masyarakat  (society).  Ketiga  sektor tersebut  masing-masing  berada          pada  posisi  yang  sejajar  dan  hanya  berbeda fungsinya.  Sektor  publik  menjalankan  fungsi  regulasi,  fasilitas  dan  pengawasan, sedangkan  sektor  swasta  menjadi  motor  penggerak  kemajuan  ekonomi,  sektor masyarakat berperan memberi kontribusi masukan dan menerima hasil. Pengawasan  DPRD  merupakan  pengawasan  politik  yang  mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat  karena DPRD merupakan representatif dari  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan,  seorang  anggota  DPRD dapat  memainkan  peranan  sebagai  “public  services  watch”  bagi  pelaksanaan anggaran  dan  kebijakan  pemerintah  daerah.  DPRD  sebagai  lembaga  yang mengawasi  peraturan  daerah  dan  keputusan  pemerintah  daerah  yang dimaksudkan  bahwa  DPRD  melakukan  pengawasan  terhadap  peraturan  daerah serta peraturan pemerintah daerah.
Falsafah  dasar  fungsi  pengawasan  dalam  Islam  muncul  dari  pemahaman tanggung  jawab  individu,  amanah  dan  keadilan.  Islam  memerintahkan  setiap individu  untuk  menyampaikan  amanah  yang  diembannya,  jabatan  (pekerjaan) merupakan  bentuk  amanah  yang  harus  dijalankan.  Menunaikan  amanah merupakan  kewajiban  setiap  individu  pegawai  Muslim.  Ia  harus  berhati-hati  dan bertaqwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan politik yang harus dijalankan  masyarakat,  baik  dalam  bentuk  lembaga  formal  maupun  non formal.Allah berfirman :“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru  kepada  kebaikan,  menyuruh  (berbuat)  yang  ma’ruf  dan  mencegah dariyang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”. Q.S Ali-Imran:104) Peraturan daerah (Perda) sebagai salah satu kebijakan daerah memiliki arti sangat strategis dalam mengimplementasikan isi otonomi daerah. Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan men-definisikan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah yang ditempatkan pada hirearki terakhir.
Dilihat  dari  segi  tata  urut  peraturan  perundang-undangan,  Perda merupakan  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang          berada  di bawah  undang-undang/Perpu,  Peraturan  Pemerintah  (PP)            dan  Peraturan Presiden  (Perpres).  Dilihat  dari  segi  pembentukannya  Perda  mirip  dengan Undang-undang  (UU),  karena  dibentuk  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat  bersama dengan kepala daerah. Oleh karena itu,     dapat disebut sebagai produk legislatif. Perbedaan  antara  undang-undang  dengan  Perda  hanya  dari  segi  ruang  lingkup wilayah  berlakunya.  Undang-undang  berlaku  secara  nasional,  sedangkan  Perda hanya dalam wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan.
Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Perda Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012  tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu,  yakni  dalam  Pasal  1  angka  10 disebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru,  rehabilitasi/  renovasi,  dan/atau  memugar  dalam  rangka  melestarikan bangunan sesuai     dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Selanjutnya dalam angka 11 disebutkan bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan  adalah  pungutan  sebagai  pembayaran  atas  pemberian  izin  mendirikan bangunan,  termasuk  merubah  bangunan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  orang pribadi  atau  Badan.  Jadi,  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  dipungut  retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
Persyaratan  administratif juga tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun  2012  tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu  Kota  Palopo.  Dasar pertimbangan penetapan peraturan Izin Mendirikan Bangunan adalah agar setiap bangunan  memenuhi  teknik  konstruksi,  estetika  serta  persyaratan  lainnya sehingga  tercipta  suatu  rangkaian  bangunan  yang  layak  dari  segi  keselamatan, kesehatan,  kenyamanan,  keindahan  dan  interaksi  sosial.  Tujuan  dari  penerbitan IMB  adalah  untuk  mengarahkan  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat,  swasta  maupun  bangunan  pemerintah  dengan  pengendalian  melalui prosedur  perizinan,  kelayakan  lokasi  mendirikan,  peruntukan  dan  penggunaan bangunan  yang  sehat,  kuat,  indah,  aman  dan  nyaman.  IMB  berlaku  pula  untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum memiliki IMB.
Adanya  IMB  berfungsi  agar  pemerintah  daerah  dapat  mengontrol  dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan  dan  penertiban  pembangunan  kota  yang  terarah  dan  sangat bermanfaat  pula  bagi  pemilik  bangunan  karena  memberi  kepastian  hukum  atas berdirinya  bangunan  yang  bersangkutan  dan  akan  memudahkan  bagi  pemilik bangunan  untuk  suatu  keperluan,  antara  lain:  dalam  hal  pemindahan  hak bangunan  yang  dimaksudkan  sehingga  jika  tidak  ada  IMB,  maka  akan  dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Retribusi  IMB  dipungut  dari  retribusi  atas  pemberian  izin  untuk mendirikan  suatu  bangunan.  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2012  tentang Retribusi  Perizinan  Tertentu  Kota  Palopo  menjelaskan  dalam  Pasal  3  angka  2 bahwa  objek  retribusi                          IMB  tersebut  adalah  pemberian      izin  meliputi: kegiatan peninjauan desain    dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap  sesuai  dengan  rencana  teknis  bangunan      dan  rencana  tata  ruang,  dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan

## 24 | Zainuddin Mustapa, A.Gunawan Ratu Chakti
(KLB),  Koefisien  Ketinggian  Bangunan  (KKB)  dan  pengawasan  penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi  yang  menempati  bangunan  tersebut.  Selanjutnya  dalam  angka  3  disebutkan bahwa tidak termasuk objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Objek retribusi juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4   Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kota Palopo yang menjelaskan dalam Pasal 7 angka  1  bahwa  subjek  retribusi  perizinan  tertentu  adalah  orang  pribadi  atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah  Daerah. Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa  wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undungan  retribusi diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran  retribusi,  termasuk  pemungut  atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
Retribusi  IMB  dapat  menghasilkan  penerimaan  bagi  PAD  karena  setiap orang  atau  badan  hukum  yang  akan  mendirikan  bangunan  wajib  memiliki  IMB. Pelayanan  retribusi  IMB  Kota  Palopo  yang  selama  ini  dilakukan  sudah  sesuai dengan mekanisme dan prosedur penerbitan izin mendirikan bangunan yang telah dituangkan  dalam  Perda  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Retribusi  Perizinan Tertentu. Jika pemohon sudah melengkapi berkas sesuai dengan yang disyaratkan bidang pelayanan retribusi IMB, maka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bahwa IMB dapat diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah pemohon memasukkan permohonan pengurusan IMB.
Pasal  20  juga  menegaskan  bahwa  pemanfaatan  dari  penerimaan  retribusi diutamakan  untuk  mendanai  kegiatan  yang  berkaitan  langsung  dengan penyelenggaraan  pelayanan  yang  bersangkutan.  Ketentuan  mengenai  alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Penyelenggaraan IMB yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012  tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu  Kota  Palopo  merupakan  salah  upaya untuk  memaksimalkan  realisasi  IMB  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  asli daerah Kota Palopo yang sangat potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan Data dari  Dinas         Tata  Ruang  dan  Pengawasan  Bangunan  Kota  Palopo  bahwa  jumlah perumahan pemukiman yang ada pada 22 kelurahan dari 4 kecamatan yang ada di Kota  Palopo  adalah  sebanyak  32,779  unit  yang  terdiri  dari: rumah  memiliki  IMB sebanyak  13.830  unit  dan  yang  tidak  memiliki  IMB  sebanyak  18.949  unit. Perumahan pemukiman yang tidak memiliki IMB disebabkan karena status tanah tidak jelas, tanah/rumah status sewa dan kurangnya informasi.
Perumahan  pemukiman  yang  sebanyak  690  unit  terdiri  dari:        rumah tinggal sebanyak 136 unit, perumahan sebanyak 492 unit, masjid sebanyak 3 unit, gereja  1  unit,  rumah  took/ruko  sebanyak  38  unit,  gudang  1  unit,  rumah  kost sebanyak  6  unit,  bangunan  kesenian/kebudayaan                    1  unit,  bangunan pendidikan  1  unit,  bangunan  kesehatan  7  unit,  bangunan  kantor  pemerintah sebanyak  2  unit,  dan  bangunan  wallet  sebanyak  2      unit.  Dengan  demikian, database  perumahan  permukiman  saat  ini  sebanyak  1.024  unit  dari  periode  I sebanyak  334  unit  dan  periode  II  sebanyak  690  unit  (Dinas  Tata  Ruang  dan Pengawasan Bangunan      Kota Palopo, 2017).

## FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  PELAKSANAAN  PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENERAPAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TERKAIT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALOPO
Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 terkait Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soekamto (2002:5), ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini undang-undang.
b. Faktor  penegak  hukum  yaitu  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menetapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor  budaya  masyarakat  yaitu  lingkungan  dimana  hukum  tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor lingkungan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
1. Struktur Hukum
Struktur  hukum  adalah  pola  yang  memperlihatkan  tentang  bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur hukum yang dimaksud  mencakup  dua  hal  yaitu  kelembagaan  hukum  dan  aparatur  hukum. Kehadiran  lembaga-lembaga  hukum  tersebut  diharapkan  mampu  menegakkan hukum  secara  efektif.  Ruang  lingkup  struktur  hukum  dapat  diistilakan  sebagai “Penegak  Hukum”  adalah  mencakup  mereka  secara  langsung  maupun  tidak langsung berkecimpung dibidang penegakkan hukum.
Struktur  hukum  adalah  keseluruhan  institusi  penegakan  hukum,  dan petugas  pajak.  Kunci  penegakan  hukum  yang  adil  dan  berwibawa  adalah mentalitas  atau  kepribadian  aparat  penegak  hukum  pertugas  retribusi.  Hukum diidentikkan  dengan  tingkah  laku  nyata  petugas  atau  penegak  hukum.  Apabila sikap tindak petugas atau penegak hukum dianggap baik, maka dengan sendirinya juga akan berkembang suatu persepsi bahwa hukumnya sudah cukup baik.

## 2. Substansi Hukum
Substansi  hukum  adalah  keseluruhan  asas  hukum,  norma  hukum  dan aturan  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis,  termasuk  putusan pengadilan. Substansi hukum meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang  berada  di  dalam  sistem  itu,  di  mana  norma  hukum  dalam  hal  ini  adalah sebuah  peraturan  perundangan        dan  juga  berupa  putusan-putusan  pengadilan yang diharapkan mampu merubah perilaku masarakat untuk taat dan patuh pada hukum.
Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu mengatur tentang pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo, mengatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif retribusi IMB. Di

## 26 | Zainuddin Mustapa, A.Gunawan Ratu Chakti
samping  itu,  juga  diatur      hal-hal  yang  berkaitan  dengan  administrasi pemungutannya.

## 3. Budaya Hukum
Budaya  hukum  adalah  kebiasaan-kebiasaan,  opini-opini, cara  berpikir  dan cara  bertindak,  baik  dari  para  penegak  hukum  maupun  dari  warga  masyarakat. Budaya  hukum  penting  untuk  mendukung  adanya  sistem  hukum.  Variasi kebudayaan  menimbulkan  persepsi-persepsi  tertentu  terhadap  kewibawaan penegakan hukum. Budaya hukum tercermin dalam sikap warga masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena  itu,  seyogianya  pola  penegakan  hukum  senantiasa  disesuaikan  dengan konsepsi  setempat,  sehingga  akan  memperkuat  wibawa  petugas  dan  penegak hukum.

## 4. Sarana dan prasarana
Faktor sarana dan prasarana  adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan  DPRD  dalam  penerapan  Perda  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo. Agar fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dapat  lebih  optimal  dalam  penerapan  Perda  No.  4  Tahun  2012  tersebut,  maka berbagai macam sarana dan prasarana penunjangnya harus tersedia dengan baik dan  layak,  khususnya  sarana  dan  prasarana  administratif  seperti  buku  Panduan, komputer,  dan  lain-lain  yang  masih  terbatas,  sehingga  dalam  melakukan  suatu pelayanan  sering  mengalami  hambatan  dan  akan  berdampak  terhadap  kinerja pengawasan  DPRD  tersebut.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja petugas dan DPRD dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif.

## 5. Kesadaran hukum
Kesadaran  hukum  sangat  diperlukan  dalam  penegakan  hukum  karena tanpa  kesadaran  hukum  masyarakat,  maka  tidak  akan  mungkin  tercipta ketenteraman  dan  kedamaian  bersama,  dimana  kondisi  ini  sangat  diperlukan dalam  membangun  masyarakat  guna  mencapai  tujuan  bersama.  Seseorang  yang melakukan  pelanggaran  hukum      pasti  lepas  dari  kesadarannya  atau  tidak mempertimbangkan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  perbuatannya. Kesadaran  hukum  perlu  benar-benar  ditanamkan  pada  masyarakat  sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum dan taat pada hukum yang berlaku.
Faktor  kesadaran  hukum  masyarakat  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja dalam  menentukan  sukses  atau  tidaknya  penegakan  suatu  produk  peraturan perundangan,  meskipun  materi  suatu  peraturan  perundangan  itu  baik,  dan dilengkapi  oleh  aparatur  hukum  yang        cakap  dalam  menegakkannya,  tanpa adanya kesadaran hukum yang kondusif di masyarakat rasanya  akan  sangat  sulit bagi suatu produk peraturan perundangan dapat berjalan secara efektif.

## 6. Dukungan masyarakat
Penegakan  hukum  terhadap  masyarakat  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut
tertentu  maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakkan  hukum.  Dilihat  dari sudut sosial budaya, masyarakat Kota Palopo sendiri masih memiliki karakteristik paternalistik  sehingga  sangat  enggan  untuk  melakukan  kritik-kritik  terhadap pemimpinnya. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari kuatnya nuansa kultural dalam kehidupan masyarakat.
Keberadaan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  tahun  2012  merupakan  suatu upaya pemerintah daerah dan DPRD Kota  Palopo untuk mengoptimalkan potensi pendapatan  asli  daerah  yang  bersumber  dari  partisipasi  masyarakat  melalui  Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, dengan adanya Perda tersebut dapat diwujudkan penataan kota dan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, kaedah-kaedah hukum yang terkandung dalam perda tersebut  harus  mencerminkan  nilai-nilai  kehidupan  yang  ada  dalam  masyarakat dan  disertai  dengan  sanksi  tegas,  dan  jika  perlu  dapat  dipaksakan  oleh  lembaga atau aparat yang berwenang agar supaya didukung oleh masyarakat.

## P E N U T U P
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengawasan  DPRD  terhadap  penerapan  Perda  tentang  Izin  Mendirikan Bangunan  dalam  perspektif  Hukum  Islam  di  Kota  Palopo  terlaksana  kurang efektif.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pengawasan  DPRD  terhadap penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota  Palopo,  antara  lain:  faktor  struktur  hukum,  substansi  hukum,  budaya hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum, dan dukungan masyarakat. Adapun, saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  pengawasan  DPRD  terhadap  penerapan  Perda  Nomor  4  Tahun 2012  tentang  Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Kota  Palopo  lebih  diefektifkan dengan  memberdayakan  secara  maksimal  yang  terkait  dengan  peningkatan sumber  daya  yang  ada  dan  melakukan  sosialisasi  Perda,  serta  menerbitkan Perda yang khusus membahas tentang IMB agar pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan di masa akan datang.
2. Perlu  memperhatikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  seperti  faktor struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, sarana        dan prasarana, kesadaran  hukum,  dan  dukungan  masyarakat  agar  pelaksanaan  pengawasan DPRD  terhadap  penerapan  Perda  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Izin Mendirikan  Bangunan  di  Kota  Palopo  dapat  diefektifkan  di  masa  yang  akan datang.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Hakim, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Agung  Djojosoekarto,2004.  Akuntabilitas  Publik  dan  Fungsi  Pengawasan  DPRD, Sekretariat Nasional Adeksi, Jakarta.
Ali.  A.C,  2002.  Hukum  Tanah  dan  Seri  Hukum  Pertanahan,  Prestasi  Pustaka Publisher. Jakarta.

## 28 | Zainuddin Mustapa, A.Gunawan Ratu Chakti
---------,  2003.  Seri  Hukum  Pertanahan  III  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah dan  Seri  Hukum  Pertanahan  IV  Pengadaan  Tanah  Instansi  Pemerintah. Prestasi Pustaka, Jakarta.
Ali Sofyan Husein. 2004. Konflik Pertanahan, CV. Sinar Harapan, Jakarta. --------, 2005. Ekonomi Politik Penguasaan Tanah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Aminuddin  Ilmar,  2013,  Hukum  Tata  Pemerintahan,  Makassar,  Identitas Universitas Hasanuddin.
Amrah Muslimin,1986. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung. Andi  Nuraini  Appe,  2012,  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Bidang  Tata  Ruang  di Kota  Palopo,  Makassar,  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Muslim Indonesia.
Aos  Kuswandi,  2004,  Pelaksanaan  Fungsi  Legislatif  dan  Dinamika  Politik  DPRD, Bekasi, Laboratorium Ilmu Pemerintahan UNISMA.
Arbi Sanit, 2005.  Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta. Askari Razak dan Asmaeny Azis, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah (Studi Kasus pada  Lembaga  Legislatif  Daerah).  Lembaga  Peduli  Pembangunan  Bangsa (LP2B), Makassar.
Bachrul  Elmi,  2002.  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Otonom  di  Indonesia,
Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Bachtiar  Effendie,  2003.  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan Pelaksanaanya, Penerbit ALUMNI, Bandung.
Bagir  Manan,  2004.  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Penerbit Sinar Harapan Jakarta.
Bintoro Tjokroamidjodjo, 2003. Hukum Tata Pemerintah. Eresco, Bandung. Bohari, 2005, Pengawasan Keuangan Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo. Budiardjo,  Mirriam,  2008.  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.  Jakarta.  Gramedia  Pustaka Utama
Forum  Masyarakat  Peduli  Parlemen  Indonesia  (FORMAPPI),  2005,  Lembaga Perwakilan  Rakyat  Di  Indonesia  (Studi  dan  Analisis  Sebelum  dan  Setelah Perubahan UUD 1945), Jakarta Timur, FORMAPPI dan AusAID.
Forum  Masyarakat  Peduli  Parlemen  Indonesia  (FORMAPPI),  2005,  Mengenal Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Jakarta, FORMAPPI dan AusAID. Ismail Sunny, 2006. Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru , Jakarta. Jimly  Asshiddiqie,  2004.  Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  2006,  Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara,  Jakarta, Konstitusi Press.
Jimly  Asshiddiqie,  2006,  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi,  Jakarta,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI.
Juanda, 2008. Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah), Bandung,         PT. Alumni.
Karim  Saleh,  2003,  Otonomi  Daerah,  DPRD  Sejajar  Kepala  Daerah  Kenapa  DPRD Menolak  Laporan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah,  Makassar, Hasanuddin University Press.
Kartiwa,  H.A.  2006,  Implementasi  Peran  dan  Fungsi  DPRD  dalam  Rangka Mewujudkan “Good Governance”, Bandung.
Mahfud. MD, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta, Gama Media. Mahfud, Moh. MD., 2000. Politik Hukum di Indonesia. Pustaka LP3ES, Yogyakarta. Mardiasmo,  2002,  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah,  Jakarta,  Rineka Cipta.
Miftah  Thoha,  2003,  Birokrasi  dan  Politik  di  Indonesia,  Rajagrafindo  Persada, Jakarta.
______, 2003, Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II, Rajawali Pres, Jakarta. Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Refika aditama, Bandung. Nasution, Arif, 2000. Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah. Mandar Maju, Bandung.
Nyoman I. Sumaryadi, 2005, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, Citra Utama.
Parjiyono.  Y,    2010,  Fungsi  Pengawasan  Lemah,  Pimpinan  DPRD  DKI  Dikritik, Jakarta.
Prawiro, D.S., 2009, Memahami Fungsi Pengawasan DPRD Bojonegoro, Tanaka. Philipus  M.  Hadjon,  1999.  Keterbukaan  Pemerintahan  dan  Tanggunggugat Pemerintah, Seminar Hukum Nasional VI. BPHN, Jakarta.
Rasyid,  Ryaas,  2002.  Makna  Pemerintahan  Tinjauan  dari  Segi  Etika  dan Kepemimpinan, Mutiara Sumber Widjaya, Jakarta.
Rudy  Soehardjo,  2004,  Mengenal  Pelaksanaan  Tugas  DPRD  Kabupaten/Kota, Semarang, CV. Aneka Ilmu.
Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso, 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fokusmedia, Bandung.
Sarundajang,  1993,  Arus  balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah,  Jakarta,  Kata  Hasta Pustaka.
Sarundajang, 2002. Birokrasi dalam Otonomi Daerah, Kasta Hasta Pustaka, Jakarta. Sidik  Jatmiko,  2001.  Otonomi  Daerah  Perspektif  Hubungan  Internasional,  Bigraf Publishing, Yogyakarta.
Situmorang, Victo, 2002. Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Jakarta. Soerjono  Soekanto,  2007.  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Solly M. Lubis, 2002, Ilmu Negara, Jakarta, Mandar Maju. Sudargo Gautama, 1983, Pengertian Negara Hukum, Bandung, Alumni. Sujamto, 2006. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. Sunarno, Siswanto, 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
Supriatna, 2007. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945. Bina Aksara, Jakarta.
Syamsuddin Haris, 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta. Thalhah,  2007.  Aspek  Hukum  Pengawasan  Pemerintahan  Daerah.  Leksbang Mediatama, Yogyakarta.
Tjahya  Supriatna,  2001.  Sistem  Administrasi  Pemerintahan  di  Daerah.  Bumi Aksara, Jakarta.
Urip Santoso, 2010. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
Victor M.Situmorang, Jusuf  Juhir, 2008. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta.
Wajong, J., 2005, Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Djambatan, Jakarta. Widjaja,  A.W.  1998.  Titik  Berat  Otonomi  Daerah  pada  Daerah  Tingkat  II.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Yusran,  A.M.  2013,  Tata  Kelola  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Baik (Establishment Regional Governance Of Good Local Regulation), Makassar, Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PP No. 36 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Perda  Kota  Palopo  Nomor  10  tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota  Palopo  Tahun  2011-2031  Perda  Kota  Palopo  Nomor  10  tahun  2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2011-2031.
Peraturan  Daerah  Kota  Palopo  Nomor 4  Tahun  2012  tentang  Retribusi  Perizinan Tertentu  (Lembaran  Daerah  Kota  Palopo  Tahun  2012  Nomor  4,  Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85).