## Analisis Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah yang Potensial di Kabupaten Tanah Bumbu

## Sela Monika*, Muzdalifah
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* selamonikaa16@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the contribution and effectiveness of taxes collected by the Official Assessment System (PBB-P2) compared to the Self Assessment System (BPHTB, PPJ, Restaurant Tax, and MBLB Tax) on Local Revenue Tanah Bumbu Regency. The method used in  this  research  is  quantitative  descriptive  with  contribution  and  effectiveness  analysis techniques using secondary data obtained from the Regional Tax and Retribution Management Agency  of  Tanah  Bumbu  Regency.  The  result  of  this  research  is  that  the  tax  contribution collected by the Self Assessment System is better than that collected by the Official Assessment System. Even though it is still in the criteria of not contributing, theree are also types of taxes in the shallow standards, namely Restaurant Tax and MBLB Tax. The taxes collected by the Official Assessment System and the Self Assessment System were very effective in 2016-2020. This  means  that  the  average  realization  for  the  last  five  years  has  consistently  reached  the target.
Keywords: Local Tax, Local Revenue, Contribution, Effectiveness

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas Pajak yang dipungut secara Official Assessment System (PBB-P2) dibandingkan dengan Self Assessment System (BPHTB,  PPJ,  Pajak  Restoran  dan  Pajak  MBLB)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis kontribusi dan efektivitas menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil Penelitian ini adalah Kontribusi Pajak yang dipungut secara Self Assesment System lebih baik dibandingkan  dengan Official  Assessment  System. Walaupun  masih  dalam  kriteria  Kurang berkontribusi dan juga masih ada jenis pajak dalam kriteria sangat kurang yaitu Pajak Restoran dan Pajak MBLB. Efektivitas Pajak yang dipungut secara Official Assessment System maupun Self Assessment System sangat Efektif  pada tahun 2016-2020. Hal ini berarti rata-rata selama 5 tahun terakhir realisasinya selalu mencapai target. Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektivitas.

## PENDAHULUAN
Pajak  Daerah  merupakan  sumber  penerimaan  yang  dapat  digunakan  untuk  memenuhi keperluan  daerah  seperti  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan daerah. Peranan pajak sangat penting bagi penerimaan kas negara.
Dalam meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terus meningkatkan mutu pelayanan  agar  tercapainya  target  yang  di  tetapkan  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2018 Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  resmi  meluncurkan  SIMDA  Pendapatan  Online  yang merupakan  sistem  pemungutan  pajak  nontunai  dan  berbasis  online  yang  bertujuan  untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah.
Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 TAHUN TARGET PAD (Rp) REALISASI PAD (Rp) 2016 95.148.329.323 116.237.662.907 2017 165.493.340.036 149.588.782.498 2018 180.432.549.846 185.351.937.575 2019 147.642.749.846 156.455.838.002 2020 175.794.225.110 167.344.871.877
Sumber : Djpk Kemenkeu Berdasarkan data diatas, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengalami  peningkatan  pada  tahun  2016  sampai  2018  dari  Rp  116.237.662.907  sampai  Rp 185.351.937.575  namun  terjadi  penurunan  ditahun  2019  yaitu  sebesar  Rp  156.455.838.002. Sedangkan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai 2018 namun 2019 mengalami penurunan target dan meningkat lagi pada tahun 2020. Pada tahun 2017 dan 2020 tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.
Tabel 1.2
Realisasi Jenis Pajak Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020
(dalam ribuan rupiah) NO PAJAK TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Hotel 1.102.528 1.265.426 1.256.993 1.292.084 1.292.000 2 Restoran 3.002.509 5.081.307 7.028.037 9.688.200 7.732.628 3 Hiburan 619.049 563.424 489.610 391.159 468.545 4 Reklame 540.691 626.035 649.888 928.855 920.701 5 PPJ 11.552.764 15.548.857 18.055.953 19.290.827 22.123.937 6 MBLB 1.076.611 1.169.566 2.696.810 2.260.573 4.300.520 7 Parkir - - 480 103.717 324.000 8 Air Tanah 10.883 13.346 38.978 40.347 85.000 9 Sarang Burung Walet 77.606 183.973 228.904 274.256 600.000 10 BPHTB 6.645.792 6.752.235 35.275.260 24.798.258 20.000.000 11 PBB-P2 4.615.335 7.051.391 5.197.360 4.957.404 12.550.000 Jumlah 29.243.768 38.957.711 70.918.273 64.025.680 70.397.331
Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan data diatas, Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu meningkat dari tahun 2016 sampai 2018 dari Rp. 29.243.768.000 sampai dengan Rp.70.918.273, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 64.025.571.000 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp. 70.397.331.000.  Namun  pada  tahun    2016  -  2017  tidak  mencapai  target  yang  ditentukan sedangkan tahun 2018 – 2020 telah melampaui target. Semua jenis Pajak Daerah di Kabupaten Tanah  Bumbu,  jenis  pajak  penerimaan  terbesar  adalah  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) , Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB).
Dari jenis penerimaan pajak terbesar di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 1 pajak dengan sistem pemungutan pajak Official Assesment System yaitu PBB-P2 dan pajak yang dipungut secara Self Assesment System yaitu BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB. Penelitian ini yang bertujuan untuk membandingkan sistem pemungutan pajak antara Official Assesment System dengan Self Assesment System melalui analisis kontribusi dan efektivitas dari 5 jenis pajak dengan penerimaan terbesar terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016- 2020. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kontribusi  Pajak  yang  dipungut  secara Official  Assessment  System (PBB-P2)  dibandingkan dengan Self Assessment System (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020. (2) Bagaimana Efektivitas  Pajak yang dipungut secara Official  Assessment  System (PBB-P2)  dibandingkan  dengan Self  Assessment  System
(BPHTB,  PPJ,  Pajak  Restoran  dan  Pajak  MBLB)  terhadap  PAD  Kabupaten  Tanah  Bumbu tahun 2016-2020. Maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kontribusi dan Efektivitas Pajak yang dipungut secara Official Assessment System (PBB-P2) dibandingkan dengan Self Assessment System (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020.

## PENELITIAN TERDAHULU
Ria  Dwiastuti  (2018)  dengan  judul  penelitian  “Analisis  Kontribusi,  Efektivitas  Dan Efisiensi  PPJ,  BPHTB  dan  PBB-P2  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Kabupaten Banyumas Periode 2013-2016” menunjukkan hasil Kontribusi PPJ terhadap PAD adalah  sebesar  9,3%  dengan  kriteria  sangat  kurang,  BPHTB  terhadap  PAD  adalah  sebesar 5,7%, PBB P2 terhadap PAD adalah sebesar  9,98% dengan kriteria sangat kurang, efektivitas PPJ adalah 117,98% kriteria sangat efektif, BPHTB adalah sebesar  128,75% kriteria sangat efektif, PBB P2 adalah sebesar  110,46% kriteria sangat efektif serta efisiensi PPJ, BPHTB, PBB  P2  terhadap  PAD  Kabupaten  Banyumas  tahun  2013-2016  adalah  sebesar  5%  yang termasuk dalam kriteria sangat efisien.
Riszi Wardah Ainun Jariyah, Titik Mildawati (2020) dengan judul penelitian “Analisis Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”  menunjukkan  hasil  Kontribusi  rata-  rata  pajak  reklame  adalah  sebesar  2,77%, dengan kriteria kurang berkontribusi, rata-rata kontribusi pajak restoran adalah sebesar 8,06%, dengan  kriteria  berkontribusi  besar,  kontribusi  rata-rata  pajak  hotel  adalah  sebesar  4,96%, dengan kriteria kontribusi yang cukup.
Zulistiani, Gesty Ernestivita, Ema Nurzainul Hakimah (2018). Dengan judul penelitian “Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PAD Kota Kediri Karena Perubahan UU No 28 Tahun 2009” menunjukkan hasil Kontribusi rata-rata PBB-P2 terhadap PAD yaitu 11,46% dengan kategori kurang. Rata-rata laju pertumbuhan PBB-P2 yaitu 1,58% dengan  kategori  Tidak  Berhasil.  Rata-rata  kontribusi  BPHTB  terhadap  PAD  yaitu  8,56% dengan  kategori  sangat  kurang.  Rata-rata  laju  pertumbuhan  BPHTB  yaitu  381,14%  dengan kategori Sangat Berhasil.
Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar (2017). Dengan judul penelitian “Pengaruh BPHTB  dan  PBB  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau” menunjukkan  hasil  BPHTB  dan  PBB  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  PAD Kepulauan  Riau.  Secara  parsial  BPHTB  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap PAD dan PBB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
Tezzaalvira, Pan Budi Marwoto, Rizal Ruben Manullang (2019). Dengan judul penelitian “Analisis  Pengaruh  Pajak  Hotel,  Pajak  Hiburan,  dan  Pajak  Penerangan  Jalan  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Pangkalpinang”  menunjukkan  hasil  Pajak  Hotel  tidak berpengaruh  terhadap  PAD  Kota  Pangkalpinang,  Pajak  Hiburan  tidak  berpengaruh  terhadap PAD  Kota  Pangkalpinang,  Pajak  Penerangan  Jalan  tidak  berpengaruh  terhadap  PAD    Kota Pangkalpinang.

## METODE
Ruang Lingkup Penelitian adalah untuk mengetahui Kontribusi dan Efektivitas 5 jenis Pajak  Daerah  dengan  penerimaan  terbesar  terhadap  PAD    Kabupaten  Tanah  Bumbu  tahun 2016-2020 dengan berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak Official Assesment System dan Self Assesment System. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Unit Analisisnya adalah  Pajak  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Penelitian  ini  menggunakan  Metode Dokumentasi  dengan  cara  melakukan  peninjauan  langsung  ke  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dan  melakukan  Wawancara  untuk  memperoleh informasi.

## Teknik Analisis Data

## Kontribusi
Menurut  Halim  (2014)  rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  kontribusi BPHTB, PPJ, PBB-P2, Pajak Restoran dan Pajak MBLB adalah sebagai berikut : Kontribusi   =  Realisasi Jenis Pajak Daerah  x 100%
Realisasi PAD
Tabel 4.7 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0,00 –10 Sangat Kurang 10, 10 –20 Kurang 20,10 –30 Sedang 30,10 –40 Cukup Baik 40,10 –50 Baik > 50 Sangat Baik Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 dalam (Puspitasari & Rohman, 2014)

## Efektivitas
Menurut  Halim  (2014)  rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  kontribusi BPHTB, PPJ, PBB-P2, Pajak Restoran dan Pajak MBLB adalah sebagai berikut : Efektivitas   =  Realisasi Jenis Pajak Daerah  x 100%

## Target Jenis Pajak Daerah
Tabel 4.8 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Persentase Kriteria >100% Sangat Efektif 90 - 100% Efektif 80 – 90% Cukup Efektif 60 – 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327
dalam (Puspitasari & Rohman, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kontribusi  Pajak  yang  dipungut  secara  Official  Assessment  System  (PBB-P2) dibandingkan dengan Self Assessment System (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap PAD.
Tabel 5.2
Kontribusi Pajak Daerah yang Potensial Terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu, 2016 - 2020 Jenis Pajak Tahun Rata – rata Kriteria 2016 2017 2018 2019 2020 PBB-P2 3,97% 4,71% 2,80% 3,17% 7,50% 4,43% Sangat Kurang BPHTB 5,72% 4,51% 19,03% 15,85% 11,95% 11,41% Kurang PPJ 9,94% 10,39% 9,74% 12,33% 13,22% 11,13% Kurang
Restoran 2,58% 3,40% 3,79% 6,19% 4,62% 4,12% Sangat Kurang MBLB 0,93% 0,78% 1,45% 1,44% 2,57% 1,44% Sangat Kurang
Sumber : Hasil Olah Data
Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa, dari Jenis Pajak Daerah yang berpotensial di Kabupaten Tanah Bumbu masih sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020. Untuk Pajak yang dipungut secara Official Assessment System yaitu PBB-P2 Sangat Kurang Berkontribusi terhadap PAD dengan rata-rata 4,43% dan kontribusi setiap tahun nya sangat kecil yaitu 3,97%, 4,71%, 2,80%, 3,17% dan 7,50%. Sedangkan Self Assessment System yaitu  BPHTB  Kurang  berkontribusi  terhadap  PAD  dengan  rata-rata  11,41%  dan kontribusi untuk tahun 2016-2017 sangat kecil yaitu 5,72%, 4,51% dan untuk tahun 2016-2020 bisa melebihi 10% walaupun persentase nya menurun yaitu sebesar 19,03%, 15,85%, 11,95%. PPJ Kurang berkontribusi terhadap PAD dengan rata 11,13% dan kontribusi untuk tahun 2016 dan 2018 dibawah 10% yaitu sebesar 9,94% dan 9,74% sedangkan tahun  2017, 2018-2020 kontribusi bisa melebihi 10% yaitu sebesar 10,39%, 12,33%, 13,22%. Pajak Restoran Sangat Kurang  berkontribusi  terhadap  PAD  dengan  rata-rata  4,12%  dan  kontribusi  setiap  tahunnya yaitu sebesar 2,58%, 3,40%, 3,79%, 6,19%, 4,62%. Pajak MBLB Sangat Kurang berkontribusi terhadap PAD dengan rata-rata 1,44% dan kontribusi setiap tahunnya kurang dari 10% yaitu sebesar 0,93% 0,78%, 1,45%, 1,44%, 2,57%.
Efektivitas  Pajak  yang  dipungut  secara  Official  Assessment  System  (PBB-P2) dibandingkan dengan Self Assessment System (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap PAD.
Tabel 5.3 Efektivitas Pajak Daerah yang Potensial Terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu, 2016 – 2020

## Sumber : Data Diolah
Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa, dari Jenis Pajak Daerah yang berpotensial di Kabupaten  Tanah  Bumbu  sangat  efektif  dari  tahun  2016-2020.  Untuk  Pajak  yang  dipungut secara Official  Assessment  System yaitu  PBB-P2  sangat  efektif  dengan  rata-rata  108,12%, namun untuk setiap tahunnya berfluktuasi, pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 83,92% dan 88,14 dengan kriteria Cukup Efektif, tahun 2018 sebesar 59,40% dengan kriteria Tidak Efektif, tahun 2019 sebesar 67,79% dengan kriteria Kurang Efektif dan tahun 2020 sebesar 241,35% dengan kriteria Sangat Efektif. Sedangkan Pajak yang dipungut secara Self Assessment System yaitu  BPHTB  sangat  efektif  dengan  rata-rata  120,11%,  namun  untuk  tahun  2016  dan  2017 sebesar  44,86%  dan  54,09%  dengan  kriteria  tidak  efektif  dan  tahun  2018-2020  sebesar 127,12%, 118,09%, 256,41%  dengan kriteria sangat efektif. PPJ sangat efektif dengan rata- rata  106,72%,  namun    2016  sebesar  99,02%  dengan  kriteria  efektif  dan  untuk  2017-2020
Jenis Pajak Tahun Rata – rata Kriteria 2016 2017 2018 2019 2020 PBB-P2 83,92% 88,14% 59,40% 67,79% 241,35% 108,12% Sangat Efektif BPHTB 44,86% 54,09% 127,12% 118,09% 256,41% 120,11% Sangat Efektif PPJ 99,02% 112,43% 103,81% 106,87% 111,49% 106,72% Sangat Efektif Restoran 95,90% 140,45% 126,18% 133,81% 112,78% 121,82% Sangat Efektif MBLB 122,34% 19,01% 182,79% 106,37% 286,70% 143,44% Sangat Efektif
ISSN 2746-3249
sebesar 112,43%, 103,81%, 106,87%, 111,49% dengan kriteria sangat efektif. Pajak Restoran sangat efektif dengan rata-rata 121,82%, namun 2016 sebesar 95,90% dengan kriteria efektif dan tahun 2017-2020 sebesar 140,45%, 126,18%, 133,81%, 112,78% dengan kriteria sangat efektif.  Pajak  MBLB  sangat  efektif  dengan  rata-rata  143,44%,  namun  tahun  2017  sebesar 19,01%  dengan  kriteria  tidak  efektif  tetapi  untuk  tahun  2016,  2018-2020  sebesar  122,34%, 182,79%, 106,37%, 286,70% dengan kriteria sangat efektif.

## Pembahasan
Kontribusi  Pajak  yang  dipungut  secara  Official  Assessment  System  (PBB-P2) dibandingkan dengan Self Assessment System (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap PAD.
Kontribusi Pajak yang dipungut secara Self Assesment System lebih baik dibandingkan dengan Official Assessment System. Walaupun masih dalam kriteria Kurang berkontribusi dan juga masih ada jenis pajak dalam kriteria sangat kurang yaitu Pajak Restoran dan Pajak MBLB.
Untuk Pajak yang dipungut secara Official Assessment System yaitu PBB-P2. PBB-P2 tidak mencapai target dari 2016-2019 karena kesadaran dari masyarakat membayar PBB nya masih rendah. Karena PBB adalah pajak seluruh masyarakat yang memiliki tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi objek nya hampir 100 ribuan.
Untuk Pajak yang dipungut secara Self Assessment System yaitu BPHTB. Pada tahun 2016-2017 tidak mencapai target karena BPHTB merupakan pajak dimana ada transaksi jual beli tanah jadi tidak bisa diprediksi dan informasi nya tidak valid karena mengambilnya dari notaris.
Pajak  Penerangan  Jalan  tidak  mencapai  target  pada  tahun  2016  karena  dulu  ada penggunaan  PPJ  lain  mau  di  tarik  tetapi tidak  jadi  karena  aturan  ketentuannya  belum  terbit maka tidak bisa dilaksanakan namunrealisasinya setiap tahun selalu mengalami peningkatan.
Pajak Restoran setiap tahun nya mengalami peningkatan namun tahun 2020 mengalami penurunan  karena  pandemi  covid-19  dan  kegiatan  masyarakat  di  batasi.  Tidak  hanya realisasinya yang turun tetapi target juga diturunkan.
Pajak MBLB pada tahun 2017 tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2017 pengerjaan fisik dan bangunan mengalami penurunan/lesu.
Efektivitas  Pajak  yang  dipungut  secara  Official  Assessment  System  (PBB-P2) dibandingkan dengan Self Assessment System (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB).
Efektivitas  Pajak  yang  dipungut  secara Official  Assessment  System yaitu  PBB-P2 maupun Self Assessment System yaitu BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB sangat Efektif  pada tahun 2016-2020.
Berdasarkan Hasil Wawancara, Di Kabupaten Tanah Bumbu Sistem Pemungutan Pajak yang  paling  Efektif  adalah Official  Assessment  System karena  ditetapkan  kepala  daerah, dihitung  dan  bisa  langsung  menagih.  Namun  ada  kendala  di  kesadaran  wajib  pajaknya  dan masih lemahnya penegakkan sanksi yang tidak membayar pajak.
Self  Assessment  System untuk  penerapannya  belum  efektif  karena  tenaga pemeriksanya/SDM pemeriksa pajaknya belum ada jadi belum bisa memeriksa pemungutan yang Self  Assesment  System. Namun  kendalanya  saat  mau  memeriksa  tidak  punya  petugas pemeriksa karena boleh memeriksa pembukuan wajib pajak kalo ada petugas pemeriksa, jadi tidak bisa mengklarifikasi apakah yang dilaporkan wajib pajak itu benar atau tidak sesuai omzet yang sebenarnya.

## PENUTUP Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini dilakukan hanya menggunakan data selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai  dengan  tahun  2020  dan  hanya  memfokuskan  pada  5  jenis  Pajak  Daerah  dengan penerimaan terbesar yaitu BPHTB, PPJ, PBB-P2, Pajak Restoran dan Pajak MBLB.

## Kesimpulan
Pertama,  kontribusi  Pajak  yang  dipungut  secara Self  Assesment  System lebih  baik dibandingkan  dengan Official  Assessment  System. Walaupun  masih  dalam  kriteria  Kurang berkontribusi dan juga masih ada jenis pajak dalam kriteria sangat kurang yaitu Pajak Restoran dan Pajak MBLB. Kedua, efektivitas Pajak yang dipungut secara Official Assessment System maupun Self Assessment System sangat Efektif  pada tahun 2016-2020 yang berarti rata-rata selama tahun 2016-2020 realisasinya selalu mencapai target.

## Saran
Pertama, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak agar Wajib Pajak sadar  akan  kewajibannya.  Kedua,  untuk  Sistem  Pemungutan  Pajak Self  Assesment  System sebaiknya  menyediakan  SDM  pemeriksa  Pajak  agar  bisa  lebih  efektif.  Ketiga,  bagi  peneliti selanjutnya,  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  acuan  untuk  melakukan  penelitian  lanjutan dengan memperluas variabel dan menambah wilayah penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiastuti,  R.  (2018). Analisis  Kontribusi,  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Ppj, Bphtb  dan  Pbb  P2 Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Kabupaten  … . http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/4437
Firdausy,  C.  M.  (2017). Kebijakan  dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Halim,  A.  (2014). Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  problematika  penerimaan  dan pengeluaran pemerintah. Salemba Empat. Jariyah,  R.  W.  A.  (2020). Analisis  Kontribusi  Pajak  Reklame  ,  Pajak  Restoran  ,  Dan  Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya . 9 (11), 1–18. Manullang, R. R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Hiburan ,. Jurnal Progressif Akuntansi Bisnis (JIPAB) , 7 (November), 34–40.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Andi. Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016 . PT. Andi, Yogyakarta.
Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah . Grasindo. Kabupaten  Tanah  Bumbu.  (2011). Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  Nomor  2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan . Kabupaten  Tanah  Bumbu.  (2011). Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  Nomor  13 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran . Kabupaten  Tanah  Bumbu.  (2011). Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  Nomor  14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan . Kabupaten  Tanah  Bumbu.  (2011). Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  Nomor  8 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan . Kabupaten Tanah Bumbu. (2012). Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . Puspitasari,  E.  R.  A.,  &  Rohman,  A.  (2014).  Analisis  Efektivitas,  Efisiensi,  dan  Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (4), 1–15. Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah . Raja Grafindo Persada. Widjaja,  H.  (2007). Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia .  PT  Raja  Grafindo Persada.
ISSN 2746-3249
Yusran, R. R., dan Siregar, D. L. (2017). Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Akrab Juara , Vol.2 No.2 , hal 73-84.
Zulistiani, Z., Ernestivita, G., & Hakimah, E. N. (2018). Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan Pbb-P2 Dan Bphtb Terhadap Pad Kota Kediri Karena Perubahan Uu No 28 Tahun 2009. Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis , 3 (2), 34. https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12430