ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 1 Februari 2021 Halaman 41-50

## PERATURAN TATA RUANG DALAM MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA RUMAH IBADAH
Berty Theresia Simanullang
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi theresia@gmail.com
Maria Tobing
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi tobing@gmail.com
Helmi
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi helmi@unja.ac.id

## Abstract
The Indonesian state is obliged to facilitate the people living within its territory so that they can live harmoniously side by side. Pancasila as the basis of the state strives to create harmony in the population including harmony in religion. Pancasila has been agreed to be the basis of the state  and  functions  to  protect  religious  plurality  in  Indonesia,  one  of  which  is  in  establishing houses of worship as stated in the 1945 Constitution Article 29 paragraph (2) which reads: "The state guarantees the independence of every citizen to embrace their respective religions and to worship  according  to  that  religion  and  belief  ”.  Therefore,  houses  of  worship  and  the implementation  of  religious  worship  are  important  and  fundamental  matters  for  every religious  community  guaranteed  by  the  state.  But  in  reality,  there  are  still  many  houses  of worship that are not built in accordance with existing regulations in Indonesia, causing many conflicts and conflicts in the community.
Keywords; Permit, Rules, Religion.

## Abstrak
Negara Indonesia berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya agar  dapat  hidup  rukun  berdampingan.  Pancasila  sebagai  dasar  negara  berusaha mewujudkan  kerukunan  penduduk  termasuk  di  dalamnya  kerukunan  dalam  beragama. Pancasila  telah  disepakati  menjadi  dasar  negara  dan  berfungsi  untuk  mengayomi kemajemukan  agama  di  Indonesia,  salah  satunya  dalam  mendirikan  rumah  peribadatan seperti  tercantum  dalam  UUD  1945  Pasal  29  ayat  (2)  yang  berbunyi:  ”Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadah    menurut  agama  dan  kepercayaan  itu”.  Oleh  karena  itu  rumah  ibadah  dan pelaksanaan ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umat beragama  yang  dijamin  negara.  Namun  dalam  kenyataannya,  masih  banyak  rumah  ibadah yang dibangun tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia sehingga menimbulkan banyak konflik dan pertentangan di tengah masyarakat.
Kata Kunci; Izin, Aturan, Agama.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum sebagaimana  dituangkan  dalam  alinea keempat  Pembukaan  UUD  1945,  yakni melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia.  Penegasan bahwa  Indonesia  negara  hukum  juga terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI 1945. 1 Serta  Pasal  18  ayat  (1)  dalam  UUD NRI 1945 “bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia  di  bagi  atas  daerah-  daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai pemerintah  daerah  yang  diatur  dengan undang-undang”.  Dalam  sistem  negara kesatuan  (unitary  state),  hubungan  antar level  pemerintahan  berlangsung  secara inklusif  (inklusif  authority  model) 2 yaitu penyelenggaraan  pemerintah  daerah  tetap di  kontrol  oleh  pemerintah  pusat  agar tercipta kesatuan negara.
Pemikiran tentang
kesejahteraan masyarakat  sebenarnya  sudah  ada  sejak terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Hal  ini tercermin  dalam  cita-cita luhur  dan  tujuan  Negara,  ini  dapat  dilihat
1 Helmi, Hukum  Perizinan  Lingkungan Hidup , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17.
2 Bambang, Pemerintahan  Suatu  Dalam Suatu Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman  Investasi  Daerah ,  Cet:  II,  UII,  Press Yogyakarta 2006, hlm. 41
pada  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  berbunyi,  atas  berkat  rahmat  Allah yang  maha  kuasa  dan  dengan  didorongkan keinginan  luhur,  supaya  berkehidupan kebangsaan  yang  bebas  maka  rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.  Kemudian  dari  pada  itu untuk  membentuk  suatu  Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial.. 3
Maka  dari  itu  setiap  kegiatan pembangunan  yang  dilaksanakan  untuk mengisi  kemerdekaan  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negara (masyarakat  Indonesia)  guna  terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa  serta  bernegara  yang  adil  dan makmur  sesuai  dengan  yang  tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang dinyatakan  bahwa  tujuan  dari  Penataan Ruang  ialah  untuk  mewujudkan  ruang wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produktif  dan  berkelanjutan  berlandaskan
3 Alinea  3  dan  4  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Tahun 1945
Wawasan Nusantara dan  Ketahanan Nasional dengan: 1. Terwujudnya  keharmonisan  antara lingkungan  alam  dan  lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang
dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; dan 4. Memberikan  akses  terhadap  kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai milik umum.
Izin  merupakan  instrument  hukum administrasi  yang  dapat  digunakan  oleh pejabat  pemerintah  yang  berwenang  untuk mengatur  cara-cara  pengusaha  untuk menjalankan  usahanya.  Dalam  sebuah  izin pejabat  yang  berwenang,  menuangkan syarat-syarat  atau  ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Dengan demikian izin merupakan  pengaturan  tingkat  individu atau  norma  hukum  subyektif  karena  sudah dikaitkan  dengan  subyek  hukum  tertentu.
Perizinan  memiliki  fungsi  preventif  dalam arti instrument untuk pencegahan
terjadinya  masalahmasalah  akibat  kegiatan usaha. 4
Selanjutnya  dalam  Pasal  61  Undang- undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  disebutkan  bahwa  dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:
1. Menaati  rencana  tata  ruang  yang  telah ditetapkan;
2. Memanfaatkan ruang, sesuai dengan izin pemanfaatan  ruang  dari  pejabat  yang berwenang; dan
3. Mematuhi  ketentuan  yang  ditetapkan dalam  persyaratan  izin  pemanfaatan ruang.
Izin Mendirikan Bangunan diperlukan agar  pemerintah  mampu  mengawasi pembangunan dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaaan,  pengawasan  dan  penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat  bagi  pemilik  bangunan  karena dapat  membantu  dalam  memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang  bersangkutan  dan  akan  memudahkan bagi  pemilik  bangunan  untuk  suatu keperluan,  antara  lain  pemindahan  hak bangunan  kepada  pihak  lain  (seperti  jual beli, pewarisan,penghibahan dan
sebagainya)  untuk  mencegah  tindakan penertiban jika tidak memiliki IMB. 5
4 Takdir  Rahmadi, Hukum  Lingkungan  Di Indonesia ,  PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2008, hlm. 105.
5 Adrian  Sutedi, Hukum  Perizinan  Dalam Sektor  Pelayanan  Publik ,  Sinar  Grafika,  Jakarta 2010, hlm. 213.
Pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengurus mempunyai makna pemerintah terlibat dalam bidang
kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  maupun pemeliharaan kesehatan dengan secara aktif menyediakan  sarana,  prasarana,  financial dan personal. Adapun pengaruh pemerintah pada  masyarakat  melalui  tugas  mengatur mempunyai  makna  bahwa  pemerintah terlibat  dalam  penerbitan  dan  pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  termasuk melahirkan system-sistem
perizinan.
Melalui  instrument  pengaruran  tersebut pemerintah  mengendalikan  masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban.
Izin  sendiri  berfungsi  sebagai  salah satu  instrument  pengaturan  yang  paling banyak  digunakan  oleh  pemerintah  dalam mengendalikan masyarakat. Dengan demikian,  sebagai  salah  satu  instrument pemerintah  yang  berfungsi  mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 6
Lebih  Lanjut  dalam  penjelasan  Pasal 32, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang dalam pemanfaatan  ruang  ditegaskan  lebih  lanjut menyatakan  bahwa  Ayat  (1),  pelaksanaan program  pemanfaatan  ruang  merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  maupun
6 Ridhwan  H.R., Hukum  Administrasi Negara ,  Rajagrafindo,  Jakarta,  2006,  hlm.  112- 113.
masyarakat  untuk  mewujudkan  tata  ruang. Ayat (2), pemanfaatan ruang secara vertikal dan  pemanfaatan  ruang  di  dalam  bumi dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan  ruang  dalam  menampung kegiatan secara lebih intansif.
Adapun  contoh  dari  pemanfaatan ruang  secara  vertikal  misalnya  berupa bangunan  bertingkat,  baik  atas  tanah maupun  di  dalam  bumi.  Sementara  itu, pemanfaatan  ruang  lainnya  didalam  bumi, antara lain, untuk jaringan utilitas, (jaringan transmisi  listrik,  jaringan  telekomunikasi, jaringan  pipa  air  bersih  dan  jaringan  gas dan  lain-lain.)  serta  jaringan  kereta  api maupun  jaringan  jalan  bawah  tanah.  Ayat (3) program pemanfaatan ruang dilaksanakan  oleh  seluruh  pemangku kepentingan yang terkait. 7
Beragamnya  organ  pemerintah  yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan  tujuan  dari  kegiatan  yang membutuhkan  izin  tertentu  menjadi terhambat,  bahkan  tidak  mencapai  sasaran yang  hendak  dicapai.  Artinya  campur tangan  pemerintah  dalam  bentuk  regulasi perizinan  dapat  menimbulkan  kejenuhan bagi  pelaku  kegiatan  yang  membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan yang
membutuhkan  kecepatan  pelayanan  dan menuntut efisiensi. 8
7 Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Birokrasi  perizinan  merupakan  salah satu  permasalahan  yang  menjadi  kendala, bagi  perkembangan  usaha  di  Indonesia.
Terlebih lagi pada era otonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah  pada  kenyataannya  menjadi  tidak tercapai.  Hal  ini  dapat  terlihat  masyarakat sering  mengeluh  karena  proses  pelayanan oleh  Pemerintah  Daerah  tidak  memiliki kejelasan  baik  menyangkut  prosedur pelayanan,  maupun  peraturan  perundang- undangan. 9
Selain  permasalahan  izin  mendirikan bangunan  yang  menjadi  permasalahan dalam tulisan ini, tata cara mendirian rumah ibadah  yang  tidak  mengikuti  aturan  yang berlaku cenderung menjadi pemicu ketegangan  antar  umat  beragama  bahkan konflik diantar pemeluk agama di Indonesia. Mursyid Ali mengatakan bahwa tujuh faktor pemicu ketegangan yang dapat menimbulkan konflik antar pemeluk agama, yakni  pendirian  rumah  ibadah, penyiaran agama,  bantuan  luar  negeri,  perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan,  penodaan  agama  baik  yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok  orang,  dan  kegiatan  aliran sempalan,  yang  dilakukan  seseorang  atau sekelompok orangyang
didasarkan
9 Juniarso  Ridhwan  dan  Ahmad  sodik Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan  Pelayanan  Publik,  Penerbit  Nuansa ,
Persada, Jakarta, 2010, hlm. 27.
keyakinan  terhadap  agamatertentu  secara menyimpang  dari agamabersangkutan.
Ahsanul  Khalikin  menyebutempat  faktor pemicu  ketegangan,  bahkankonflik  antar pemeluk  agama,  yakni  pendirianrumah ibadah, penyiaran agama, masalah internagama, dan penodaan agama. 10 Menurut  Muhith  A.  Karim  dkk menyebut  lima  hal  yang  menyebabkan ketidakrukunan umatberagama, yaitu pendirian  rumah  ibadah;penyiaran  agama; masalah  intern  agama;penodaan  terhadap agama;  dan  kegiatan  aliransempalan. 11
Sedangkan    menurut  Titik  Suwariyati menyebutkan  empat  hal  pemicu  konflik antar maupun  intern  umat  beragama,  yaitu pendirianrumah  ibadah;  penyiaran  agama; penguburanjenazah;  peringatan  hari-hari besar ke-agamaan.. 12
Adapaun  artikel  ini  bertujuan  untuk menganalisis bagaimana pengaturan tentang  tata  ruang  dalam  memberikan  izin mendirikan  rumah  ibadah  bagaimana pengaturan  pendirian  rumah  ibadat,  dan bagaimana  tata  ruang  yang  tepat  dalam pembuatan  pola  mendirikan  rumah  ibadat di tengah pemukiman padat penduduk yang bertentangan  dengan  Peraturan  yang  ada. Berdasarkan das  sollen  dan  das  sein dari
10 Ahsanul  Khalikin, Peta  Kerukunan  Di DKI Jakarta ,  Balitbang dan Diklat, Jakarta, 2001, hlm. 79-80.
11 Muhith A. Karim, dkk, Peta Kerukunan Jawa Timur , Balitbang dan Diklat Depag, Jakarta, 2001, hlm. 241-243.
12 Titik  Suwariyati, Peta  Kerukunan  di Yogyakarta ,  Balitbang  dan  Diklat,  Jakarta,  2001, hlm. 172-175.
uraian  latar  belakang  diatas  sebagai  mana yang  telah  penulis  paparkan,  maka  hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat dan menjadikan topik pembahasan  dalam peulisan artikel  dengan judul “Peraturan  Tata  Ruang  dalam memberikan  Izin  Mendirikan  Bangunan Pada Rumah Ibadah”.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penulisan  artikel  ini,  jenis penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  ialah dengan  tipe  penelitian  normatif  dimana penulis  dalam  penelitiannya  mengacu  pada norma  norma  hukum  yang  tertulis  dalam peraturan perundang-undangan dan
penggunaan Pustaka (literatur) yang berkaitan dengan  pembahasan  penulisan.  Penelitian hukum  normatif  ialah  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam  penelitian  hukum  normatif,  bahan pustakamerupakan  data  dasar  yang  dalam ilmupenelitian  yang  digolongkan  sebagai  data sekunder. 13
Penelitian    hukum    normative mengkaji  tentang  hukum  tertulis  dari berbagaiaspek teori, sejarah, perbandingan, strukturdan    komposisi,    lingkup    dan materi,konsistensi,  penjelasan  umum  dan pasal  demipasal,  formalitas  dan  kekuatan mengikat suatuundang-undang serta bahasa
13 Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat,  Cetakan  XI ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2009, hlm. 234-242.
hukum  yang  digunakan. 14 Dalam  penelitian hukum  normatif  juga  mengkaji  tentang asas-asas  hukum  dan  sistematika  hukum. 15
Melalui  pelakasanaan  penelitian  hukum normatif  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan ketajaman  analisis  hukum  yang  didasarkan pada  doktrin  dan  norma-norma  yang  telah ditetapkan  dalam  sistem  hukum,  baik  yang telah  tersedia  sebagai  bahan  hukum ataupun  yang  dicari  sebagai  bahan  kajian untuk  memecahkan  problem  hukum faktual. 16

## C. Jaminan Hak Warga Negara Indonesia Dalam Memeluk Agama
Dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD 1945) mengatur tentang agama.  Pasal 29  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Negara berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Dilanjutkan  pada  Ayat  (2)  dalam  undang- undang tersebut menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing serta dalam menjalankan tata cara menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu.
Ketentuan tersebut tentunya menunjuk-kan bahwa negara tidak merujuk kepada  agama  tertentu  dan  tidak  pula
14 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004, hlm. 132.
15 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 14.
16 Johnny  Ibrahim,Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu  Media Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 73.
memisahkan  urusan  agama  dan  negara. Negara bertanggung jawab atas keberadaan agama, kehidupan beragama, dankerukunan hidup  beragama.  Hubungan  antara  agama dan  negara  dapat  dilihat  dari  keberadaan institusi-institusi  keagamaan,  hukum  yang berkaitan  dengan  agama,  dan  kebijakan yang berkaitan kehidupan keagamaan. 17
Indonesia  adalah  negara  Pancasila yang memperlakukan sama berbagai agama. Tidak  ada  agama  yang  diistimewakan  dan lebih  dominan  di  antara  berbagai  agama. Pemerintah  Indonesia  berperanan  penting dalam  mengurusi  agama,  tetapi  tidak menjadikan  negara  Indonesia  sebagai negara agama. 18

## D. Tata  Aturan  Dalam  Mendirikan Rumah Ibadat
Pembangunan Nasional untuk mewu- judkan  kesejahteraan  umum  sebagaimna yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan  nasional  Indonesia  seutuh- nya  dan  pembangunan  seluruh  masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan  pembangunan,  kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju berkeadilan  sosial.  Bangunan  gedung  seba- 17 Ahmad  Sukadja, Piagam  Madinah  dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan  tentangDasar  Hidup  Bersama dalam  Masyarakat  yang  Majemuk ,  Universitas
Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm.146.
gai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis dalam  menbentuk  watak,  perwujudan produktivitas  dan  jati  diri  manusia.  Oleh karena  itu  penyelenggaraan  bangunan gedung  perlu  diatur  dan  dibina  demi kelangsungan  dan  peningkatan  kehidupan serta  penghidupan  masyarakat,  sekaligus untuk  mewujudkan  bangunan  gedung  yang fungsional,  berjati  diri  serta  seimbamg, serasi dan selaras dengan lingkungannya. 19
Atmosudirdjo  mengemukan  bahwa: “perizinan  merupakan  perbuatan  hukum yang  bersifat  administrasi  negara  yang diberikan  oleh  pejabat  atau  instansi pemerintah  yang  berwenang  dan diberikan dalam bentuk suatu penetapan (beschikking).  Dalam  artian  bahwa  suatu izin  atau  persetujuan  atas  sesuatu  yang pada umumnya dilarang”. 20
Pemerintah  mengeluarkan  kebijaka melalui  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB) Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Agama
Nomor 1 Tahun 1969 tentang PelaksanaanTugas  Aparatur  Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran
Pelaksanaan  Pengembangan  dan  Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dan Surat Keputusan  (SK)  Menteri  Agama  Nomor  70 Tahun  1978  mengenai  Pedoman  Penyiaran
19 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor  Pelayanan  Public ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, hlm. 223.
20 Atmosudirdjo.  S.P, Administrasi Pembangunan ,  CV  Hajimasagung,  Jakarta,  1982,
hlm. 118.
Agama oleh Menteri Agama yang bertujuan untuk mengelola kehidupan umat beragama di Indonesia.
Surat  Keputusan  ini  merekomendasi- kan agar pemerintah daerah dan departemen  setempat  untuk    membimbing, mengarahkan    dan  mengawasi  serta menyelesaikan pertentangan yang mungkin akan timbul secara adil dan tidak memihak. Adapun  kebijakan  tersebut  diharapkan mencerminkan  adanya  campur  tangan negara terhadap kehidupan umat beragama. dan  melalui  kebijakan  ini  mengatur  secara praktis  kehidupan  umat  beragama  di seluruh Indonesia. 21
Kehadiran  SKB  tersebut  ternyata dirasa  masih  memojokkan  bagi  kaum minoritas,  terlebih  umat  Kristen-Katolik yang  mempunyai  banyak  sekte,  sehingga aturan ini dianggap  membatasi. Sedangkan bagi  umat  Islam  yang  secara  kebetulan komposisi minoritas di sebuah wilayah juga terkena dampak dari SKB ini. Dengan alasan umat  Kristen  dianggap  yang  paling dirugikan  melalui  pemberlakuan  SKB tersebut  maka  melalui  Persekutuan  Gereja Indonesia,  disampaikan  usulan  bahwa pemerintah perlu mencabut SKB tersebut. 22
21 Baehaqi Imam, Agama dan Relasi Sosial , LKiS, Yogyakarta, 2005, hlm. 51.”
22 Nur  Ahmad,  Pesan  Dakwah  Dalam Menyelesaikan  Konflik  Pembangunan  Rumah Ibadat  (Kasus  Pembangunan  Rumah  Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman),” Jurnal Fikrah , Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2013, hlm. 344.
Namun  sayangnya ditemui  bermacam kendala  dalam  praktik    di    lapangan    saat menunjukkan  pemberlakuan  SKB  tersebut. Hal  ini  terjadi  karena  beberapa  factor, antara  lain  didalam  materi  SKB  ditemukan kalimat  multitafsir  sehingga  tidak  ada kejelasan  mengenai    siapa    yang    disebut sebagai  pemerintah  daerah,  siapa  yang disebut  sebagai  pejabat    pemerintah dibawahnya    yang  dikuasakan  untuk  itu, dan  siapa  yang  disebut  sebagai  organisasi keagamaan,  dan  ulama  atau  rohaniawan setempat. 23

## E. Kesimpulan
Berdasarkan masalah dan pembahasan yang telah  diuraikan  diatas,  maka  dapatlah ditarik beberapa kesimpulan:
1. Peran  Pemerintah  Daerah  (Bupati/
Walikota)  dalam  mengaplikasikan  PBM No.  8  Tahun  2006  dan  Nomor  9  Tahun 2006  serta  Mekanisme  yang  ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya konflik internal  dan  eksternal  pra  dan  pasca pendirian  rumah  ibadah  di  Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi serta meminimalisir potensi konflik pra dan pasca pendirian rumah ibadah.
2. Peran  maksimal  dari  Pimpinan  Daerah Bupati/Walikota  termasuk  struktur yang  ada  di  bawahnya  mulai  dari  RT,
23 Kustini, Efektifitas  Sosialisasi  PBM Nomor  9  dan  8  Tahun  2006 ,  Balitbang
Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm. 2.
RW, Kalur/Kades dan Camat, dan peran maksimal  dari  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  dan  Kementerian  Agama,  serta Forum  Kerukunan  Beragama  (FKUB) mempunyai  peranan  strategis  untuk memberikan  kesadaran  hukum  kepada setiap  warga  masyarakat  pemeluk agama  yang  berdomisili  di  wilayahnya, serta selalu mengawal untuk mengklarifikasi,  memverifikasi,  dan
memvalidasi  data  secara  obyektif  serta terbuka,  dengan  terus  menghindari jebakan  pemberian  sesuatu  yang mengakibatkan  adanya  sikap  subyektif untuk melakukan manipulasi data.

## F. Saran
Pemerintah  sebaiknya  lebih  memper-
hatikan  dalam  hal  izin  pendirian  rumah ibadah  yang  ada  di  Indonesia.  Adanya aturan-aturan menjadi acuan dalam
pendirian  rumah  ibadah  yang  baik  dan benar.  Juga  tetap  menjaga  keharmonisan/ kerukunan  dalam  keberagaman  agama dalam suatu negara.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan
Abdul  Kadir  Muhammad.  2007. Hukum  dan
Penelitian  Hukum .  Citra  Aditya  Bakti.
Bandung.
Adrian  Sutedi.  2010. Hukum  Perizinan
Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik .  Sinar
Grafika. Jakarta.
Ahmad Sukadja. 1995. Piagam Madinah dan Undang-Undang  Dasar  1945:  Kajian Perbandingan  tentang  Dasar  Hidup Bersama  dalam  Masyarakat  yang Majemuk .  Universitas  Indonesia  Press.
Jakarta.
Atmosudirdjo.  S.P.  1982. Administrasi  Pem- bangunan . CV.Hajimasagung. Jakarta.
Baehaqi  Imam.  2005. Agama  dan  Relasi Sosial . LKiS. Yogyakarta.
Bambang  dan  Murtir  Jeddawii.  2006.
Pemerintahan      Suatu  Dalam  Suatu Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman  Investasi  Daerah .  Cet:  II. UII. Press  Yogyakarta.
Helmi.  2012. Hukum  Perizinan  Lingkungan Hidup . Sinar Grafika. Jakarta.
Juniarso  Ridhwan  dan  Ahmad  Sodik Sudrajat.  2010. Hukum  Administrasi Negara  dan  Kebijakan  Pelayanan Publik . Penerbit Nuansa. Bandung.
Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif .  Bayu Media Publishing. Surabaya.
Kustini. 2009. Efektifitas Sosialisasi PBM No.
9  dan  8  Tahun  2006 .  Balitbang
Departemen Agama RI. Jakarta.
Muhith A. Karim, dkk. 2001. Peta Kerukunan Jawa  Timur .  Balitbang  dan  Diklat
Depag. Jakarta.
Mursyid  Ali  dalam  Ahsanul  Khalikin.  2001.
Peta  Kerukunan  Di  DKI  Jakarta . Balitbang dan Diklat. Jakarta.
Nur  Ahmad.  “Pesan  Dakwah  Dalam
Menyelesaikan  Konflik  Pembangunan
Rumah  Ibadat  (KasusPembangunan Rumah  Ibadah  Antara  Islam  dan Kristen Desa Payaman).” Jurnal Fikrah .
Volume  1.  Nomor  2.  Juli-Desember 2013.
Ridhwan.H.R.  2011. Hukum  Administrasi
Negara. Edisi  Revisi.  Rajagrafindo.
Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2007.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat .  Rajawali  Pers.
Jakarta.
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2009.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat .  Cetakan  XI.  Raja
Grafindo Persada. Jakarta. Takdir  Rahmadi.  2007. Hukum  Lingkungan Di Indonesia , PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Titik  Suwariyati.  2001. Peta  Kerukunan  di Yogyakarta .  Balitbang  dan  Diklat. Jakarta.
Peraturan Hukum Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang.