## PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PERJANJIAN
KERJASAMA
oleh :

## ATANG HIDAYAT


## ABSTRAK
Hubungan antara para pihak pelaku usaha tidak selamanya harmonis sebagai contoh hubungan antara BUPIUNU dengan Penyalurnya tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar. Dan hubungan antara Pelaku Usaha Industri Minyak Bumi dan Kontraktornya tentang proses pelaksanaan Bioremediasi. Yang mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan itikad baik dan disepakati kedua belah pihak. Pemasalahan yang pertama penerapan hukum terhadap penegakan hukum administratif dalam perjanjian kerjasama tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar berdasarkan UU Migas, kedua kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan oleh BUPIUNU apabila penegakan hukum administratif tidak dilaksanakan dengan baik. Penerapan hukum terhadap penegakan hukum administratif dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak belum dilaksanakan secara konsisten atau memadai berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU Migas dan Permen ESDM No.16 tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan oleh BUPIUNU apabila penegakan hukum administratif tidak dilaksanakan dengan baik, kendalanya kurang pengawasan, kegiatan distribusi akan terhambat, upaya yang dapat dilakukan diantaranya melakukan klarifikasi rencana kegiatan sebelum dilaksanakan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak terkait operasional penyelenggaraan penyaluran sehingga diharapkan adanya hasil evaluasi yang cermat dan tepat apabila adanya kekurangan atau ketidaklengkapan siklus penegakan hukum administratif.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perjanjian, Wanprestasi.
PENDAHULUAN Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan alam, dimana sumber kekayaan alam tersebut menjadi modal dasar di dalam peningkatan kegiatan pembangunan nasional dan berguna untuk kemakmuran rakyatnya. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang secara faktual menguasai hajat hidup orang banyak (rakyat) sehingga migas menjadi sumber daya alam vital dan strategis 1) , bukan hanya sebagai pemasok kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri di dalam negeri, namun
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1) Ericson Sihotang, ” Politik Hukum Pengelolaan Migas”, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 37.
juga merupakan andalan sumber penerimaan dan devisa Negara. 2) Sehingga pada negara-negara berkembang khususnya pada Negara Republik Indonesia sangat memproteksi sumber daya alam yang di anggap tidak dapat diperbaharui. Pasal 1 angka 1, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut UU Migas) menyebutkan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pasal 1 angka 2 UU Migas menyebutkan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Migas, bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 7, UU Migas. Sedangkan Pasal 1 angka 10, UU Migas, Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Dalam penulisan ini akan dibahas tentang kegiatan usaha hilir dalam praktek penegakan hukum administratifnya.
Pemerintah dalam kewenangannya melimpahkan kekuasaan pada sektor hilir kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Badan ini akan mengawasi pelaksanaan aktivitas di sektor Hilir Migas, terutama ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak tertentu dan kegiatan kegiatan usaha penyaluran usaha penyaluran gas alam di pasar dalam negeri. 3) Semula hal ini menjadi tanggungjawab Pertamina, namun di dalam kenyataannya pemerintah yang melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Pertamina (persero) belum dapat sepenuhnya menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusian bahan bakar minyak di dalam masyarakat, sehingga sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di berbagai daerah perkotaan sekalipun. 4) Oleh karena itu, untuk menjawab pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak ke masyarakat baik secara umum maupun kepada pelaku industri yang membutuhkannya, salah satu langkah pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak pelaku swasta yang berbatas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelenggarakan kegiatan usaha hilir.
2) Kementrian ESDM , PeluangInvestasi Sub SektorMigas, Jakarta:2011, hlm.11.
Tersedia di http://prokum.esdm.go.id/ Publikasi/ Buku%20 Investasi %20ESDM%-20 Indonesia%20FINAL-1. pdf , diakses tanggal 15 Maret 2016.
3) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kebijakan Pemerintah Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, tersedia di http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar-/file?file=digital/112496- %5B_Konten_%5D-Konten%20C7505.pdf, diakses tanggal 14 mei 2016.
4) Yoan Sakti Nathanael Nainggolan, Poblematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, ”Jurnal Beraja Niti”, Volume 2, Nomor 9, 2013, hlm. 2. Tersedia di https://ejournal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja/article/view/138/125, diakses pada tanggal 15 Maret 2016.
Keberadaan pihak swasta dalam regulasi minyak dan gas bumi dikenal juga sebagai badan usaha dimana dalam penyelenggaran kegiatan usaha hilir tersebut dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki ijin usaha dari Pemerintah yang didelegasikan kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peranan penting atas kelancaran distribusi bahan bakar minyak di berbagai wilayah Republik Indonesia yang membutuhkannya. Pengawasan dan pembinaan Pemerintah yang dilandasi oleh kekuatan supremasi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap tata kelola distribusi merupakan pondasi kepastian penyelenggaraan distribusi yang baik dan tertib demi terwujudnya cita-cita yang diharapkan sebagaimana termaktub dalam UU Migas. Indonesia masih memerlukan pengaturan yang jelas tentang dasar distribusi yang adil, sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam praktek di Indonesia masih terdapat ketidakteraturan penerapan sanksi administratif yang mampu membuka peluang praktik curang dalam distribusi bbm, dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Sanksi administratif ini lebih efektif untuk memaksa orang mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dibandingkan dengan sanksi lainnya. 5)
Manusia hidup bermasyarakat karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maka untuk memenuhi kebutuhannya itu manusia sebagai subjek hukum memerlukan bantuan orang lain baik secara fisik maupun materil. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut biasanya dengan melakukan atau mengadakan perjanjian antar para subjek hukum yaitu antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum lainnya. Seperti halnya dalam kegiatan pendistribusian bahan bakar minyak solar, dari Badan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum membutuhkan penyalur dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar antara BU-PIUNU dengan Penyalur itu dibuat dalam suatu perjanjian kerjasama.
Badan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum yaitu PT. Bumi Asri Prima Pratama mengadakan perjanjian dengan PT. Barito Power Energi yang selanjutnya disebut sebagai penyalur, dalam bentuk perjanjian kerjasama tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar No. PKS 135/HUK.310/DBAPP/11.15. Perjanjian pada umumnya diatur dalam KUHPerdata. Buku III KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak yang tersirat dari isi pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Mereka membuat isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang- undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Begitu juga isi perjanjian kerjasama antara PT. Bumi Asri Prima Pratama dengan PT. Barito Power Energi mengikat para pihak seperti undang-undang, tapi dalam praktek adakalanya para pihak tidak
5) Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, “ Pengantar Ilmu Hukum ”, cet. ke-2, Alumni, Bandung, 2013. hlm. 45.
dapat melaksanakan kewajibannya disebabkan karena adanya wanprestasi atau overmacht.
Pemerintah melakukan perjanjian kontrak dengan PT. Chevron Pasifik Indonesia untuk melakukan bioremediasi (pemulihan lahan), dalam pengerjaan proyek ini PT Chevron Pasifik Indonesia mengundang perusahaan lain dalam bentuk tender. Yang memenangkan tender salah satunya adalah PT. Green Planet Indonesia. Masalah muncul ketika Kejaksaan Agung mulai melakukan suatu penelitian terhadap proyek Bioremediasi yang dikerjakan oleh PT Chevron Pasifik Indonesia. Berdasarkan penelitian mereka bahwa proyek bioremediasi itu fiktif. Menurut Hakim Ad Hoc pada tingkat kasasi menyebut keanehan dalam kasus bioremediasi ini. Turut campurnya Kejaksaan Agung dalam perkara ini telah melanggar asas berkontrak dari pihak swasta dan menjadikan perkara menjadi aneh. Sebagai pelaksana kontrak tidak masuk akal kalau melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dalam Undang Undang Tipikor, apabila pelaksana kontrak dianggap menyalahi pasal-pasal yang telah diperjanjikan, dalam hukum perdata disebut wanprestasi. Menurutnya penegakan hukum seperti itu hanya akal-akalan dan justru dapat dianggap melakukan korupsi kekuasaan.
Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang diatas maka Penulis mencoba untuk mengidentifikasikan permasalahan yang timbul, sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan hukum terhadap penegakan hukum administratif dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar, dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dapat dilakukan BU-PIUNU apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan dengan baik oleh Penyalur?

## PEMBAHASAN
1. Penerapan hukum terhadap penegakan hukum administrasi dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar, dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Secara ketentuan regulasi kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar dilakukan dengan melalui penunjukan penyalur oleh BU-PIUNU yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani berlandaskan atas dasar itikad baik untuk menyelenggarakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar telah sesuai dan patuh terhadap Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana UU Migas ini sebagai induk perundang- undangan dalam bidang minyak dan gas bumi. Ketentuan UU Migas juga
dijabarkan lagi pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2011 tentang tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Pembuatan perjanjian kerjasama adalah dengan melihat terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:
1) Syarat sah perjanjian yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimana para pihak sepakat dalam suatu perjanjian. BU-PIUNU dan Penyalur sepakat untuk mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian yang telah dinyatakan dalam perjanjian kerjasama tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar.
2) Syarat sah Perjanjian yang kedua yaitu cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini PT. Bumi Asri Prima Pratama adalah Badan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan PT Barito Power Energi sebagai penyalur yang masing-masing telah diwakili oleh pihak-pihak (direktur) yang berwenang dan cakap untuk mengadakan dan atau membuat suatu perjanjian.
3) Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu diartikan sebagai adanya objek yang diperjanjikan baik itu barang yang telah ada maupun barang yang akan ada dikemudian hari. Dalam perjanjian kerjasama ini para pihak yang membuat kesepakatan dengan objek tertentu yaitu mengenai kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar. 4) Syarat sah perjanjian yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Dalam pasal 1335 KUHPerdata tidak menyebutkan suatu sebab yang halal, tetapi hanya menyebutkan bahwa suatu perjanjian jika dibuat atas dasar kepalsuan atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 1337 KUHPerdata mempertegas mengenai suatu sebab yang terlarang yaitu sebab dibuatnya perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian kerjasama antara BU-
PIUNU dengan Penyalur dibuat dengan tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
Syarat sah perjanjian harus terpenuhi dalam setiap perjanjian karena jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini Perjanjian Kerjasama antara BU-PIUNU dengan Penyalur juga harus memenuhi syarat sah tersebut.
Para pihak yang mengadakan perjanjian dinilai dan telah sepakat untuk melakukan perjanjian, serta telah memenuhi semua syarat sahnya perjanjian. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian itu sah
dimata hukum dan dibuat secara tertulis tanpa paksaan dan mempunyai kekuatan hukum.
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai bunyi Pasal 1338 KUHPerdata tentang akibat suatu perjanjian. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Kata "semua" menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum tidak bertentangan dengan undang-undang. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wahib dilaksankan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi. Kalimat 'yang dibuat secara sah' diartikan pemasok bahwa apa yang disepakati, berlaku sebagai undang-undang jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila bertentangan, maka perjanjian batal demi hukum. Demikian yang dilakukan oleh BU- PIUNU dengan Penyalurnya bahwa perjanjian kerjasama yang mereka buat dan telah disepakati itu sah dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, apabila salah satu pihak mau itu BU-PIUNU ataupun Penyalurnya yang tidak melaksanakan perjanjian dengan baik maka pihak yang dirugikan dapat menuntut gantu rugi pada pihak yang melanggar dalam hal ini Penyalur yang tidak melaksanakan perjanjian kerjasama dengan baik maka BU-PIUNU wajib menegakan hukum atau menerapkan sanksi administratif kepada Penyalurnya yang dianggap telah melakukan kelalaian terhadap perjanjian kerjasama yang dibuat.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran harus menerapkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai kesepakatan dalam isi perjanjian kerjasama tersebut.
Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya (prestasi). Kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban disini merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukum. Begitupun dengan BU-PIUNU dan Penyalur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat harus memenuhi hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan. Tetapi dalam faktanya Penyalur yang melalaikan kewajiban terhadap BU- PIUNU harus mendapatkan sanksi yang tegas dari BU-PIUNU. Badan Usaha Pemilik Ijin Usaha Niaga Umum berhak menetapkan dan memberikan sanksi kepada penyalur yang teregistrasi berkaitan dengan
pelanggaran kewajiban. Sanksi yang dimaksud berupa teguran tertulis, denda, penangguhan, pembekuan dan pencabutan penugasan badan usaha atau nomor registrasi penyalur dalam penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu. BU-PIUNU mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penyaluran jenis BBM tertentu yang dilakukan oleh penyalur.
Tidak terpenuhinya kewajiban Penyalur berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati yaitu tidak menyerahkannya laporan kegiatan dari penyalur secara rutin setiap bulannya dengan resmi kepada BU-PIUNU. Maka jika ditinjau berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2011 tentang kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak mengatur tentang sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran oleh penyalur dengan pemberian sanksi oleh Direktur Jenderal melalui BU-PIUNU berupa teguran tertulis, pencabutan Surat Keterangan Penyalur, dan/atau penutupan kegiatan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerapan hukum terhadap penegakan hukum administratif itu dilakukan dari pemilik Izin Usaha Niaga Umum (INU) menyelaraskan perintah undang undang yang berlaku, peraturan menteri dengan Badan Pengatur Hilir Migas untuk melakukan monitoring kegiatan pendistribusian bahan bakar minyak solar terhadap transaksi yang dilakukan diantaranya melalui perjanjian kerjasama BU-PIUNU dengan Penyalur.
Contoh kasus yang kedua antara pelaku usaha industri minyak bumi yaitu PT. CPI dengan kontraktornya PT. GPI dalam perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan proses bioremediasi. Secara ketentuan regulasi proyek bioremediasi dilakukan dengan melalui proses tender yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejak awal pelaksanaan tender pelaku usaha industri minyak bumi bersama dengan kontraktornya tidak mendapatkan masalah hukum dan proses tender dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan seluruh pembiayaan dalam proyek bioremediasi, seluruh biaya dan pengeluaran proyek bioremediasi dilakukan oleh pihak pelaku usaha industri sepenuhnya. Dalam pelaksanaannya pelaku usaha industri minyak bumi dan kontraktornya telah sesuai dan petuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan Jasa-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Operasi adalah murni persoalan hukum perdata dan hukum administrasi, karena hubungan hukum kontrak tersebut adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi keduanya dan apabila ada perselisihan harus diselesaikan melaiui mekanisme hukum perdata atau hukum administrasi. Kontrak yang dibuat antara pelaku usaha industri minyak dengan kontraktornya adalah kontrak yang sah antara dua subyek hukum korporasi/badan hukum perdata (privat) mengenai obyek yang dihalalkan oleh hukum. Kontrak yang sah mengenai obyek yang halal tidak bisa
dikatakan sebagai kontrak yang melawan hukum. Oleh sebab itu, keuntungan yang dihasilkan dari kontrak yang sah mengenai obyek yang halal adalah keuntungan yang sah dan dibenarkan oleh hukum. Pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati bersama antara Pelaku usaha industri minyak dengan kontraktor di atas adalah tunduk pada ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata. Sehingga apabila kontraktor diduga tidak melaksanakan isi Kontrak-kontraknya baik sebagian atau seluruhnya maka pemulihan telah diatur sedemikian rupa dalam isi perjanjian tersebut termasuk penyelesaian secara hukumnya. Penyelesaian perselisihan khususnya mengenai Wanprestasi dalam kontrak, dan kontrak itu merupakan hukum perdata yang mengutamakan penyelesaian hukum secara perdata. Hendaknya penyelesaian kasus tersebut berdasarkan apa yang telah disepakati dalam kontrak kerjasama yaitu secara Konsultasi dan arbitrase, dari penyelesaian sengketa tersebut dapat juga dilakukan penegakan hukum administratif dengan memberikan sanksi administratif.
2. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan BU-PIUNU apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan
Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum berdasarkan perjanjian kerjasama tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar yaitu Kurangnya pengawasan dalam kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar, sehingga penyalur tidak sepenuhnya memperhatikan, memahami isi dari perjanjian kerjasama tersebut yang mengakibatkan salah satu kewajiban penyalur tidak terpenuhi. Kegiatan Penyaluran bahan bakar minyak solar pun akan terhambat, pesanan bahan bakar minyak solar dari pembeli atau konsumen tidak bisa tepat waktu sesuai dengan kontrak jual beli bahan bakar minyak bahkan sampai tidak terealisasi karena administrasi tidak lengkap yang disebabkan BUPIUNU tidak akan mendatangani atau menyetujui keberangkatan kapa pengiriman dan bahkan BUPIUNU bisa mencabut ijin prinsip penyelenggaraan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak oleh penyalur.
Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan evaluasi administrasi dan melakukan koreksi kelengkapan administrasi, melakukan permohonan audiensi dengan penyalur untuk membina lebih lanjut dan memandu kelengkapan dan ketepatan penegakan hukum administratif terkait penyelenggaraan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, melakukan klarifikasi rencana kegiatan sebelum dilaksanakan kegiatan penyaluran bhan bakar minyak terkait operasional penyelenggaraan penyaluran sehingga diharapkan adanya hasil evaluasi yang cermat dan tepat apabila adanya kekurangan atau ketidaklengkapan siklus penegakan hukum administratif.
Perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani berlandaskan atas dasar itikad baik untuk menyelenggarakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dengan berasaskan ekonomi kerakyatan,
keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Maka apabila penerapan terhadap penegakan hukum administratif tidak bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai isi perjanjian kerjasama jika terjadi perselisihan maka akan diupayakan musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai instansi yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
Penerapan hukum terhadap penegakan hukum administratif sepenuhnya dilakukan oleh BUPIUNU berdasarkan perjanjian kerjasama. Karena BUPIUNU wajib melakukan pembinaan dan pengawalan kegiatan usaha penyalur secara berkelanjutan. Disamping itu BUPIUNU harus membuat laporan periodik tentang perkembangan penyalur, melakukan inventarisir kegiatan penyalur dan mempertimbangkan saran penyalur.

## PENUTUP
Penerapan hukum terhadap penegakan hukum administratif dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar belum dilaksanakan secara konsisten atau memadai berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan oleh BUPIUNU apabila penegakan hukum administratif tidak dilaksanakan dengan baik, Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pengawasan dalam kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar, Kegiatan Penyaluran bahan bakar minyak solar pun akan terhambat, pesanan bahan bakar minyak solar dari pembeli atau konsumen tidak bisa tepat waktu sesuai dengan kontrak jual beli bahan bakar minyak bahkan sampai tidak terealisasi karena administrasi tidak lengkap. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan evaluasi administrasi dan melakukan koreksi kelengkapan administrasi, melakukan permohonan audiensi dengan penyalur untuk membina lebih lanjut dan memandu kelengkapan dan ketepatan penegakan hukum administratif terkait penyelenggaraan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, melakukan klarifikasi rencana kegiatan sebelum dilaksanakan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak terkait operasional penyelenggaraan penyaluran sehingga diharapkan adanya hasil evaluasi yang cermat dan tepat apabila adanya kekurangan atau ketidaklengkapan siklus penegakan hukum administratif.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU: Abdulkadir, Muhammad, “ Hukum Perikatan” ,Alumni, Bandung, 1982. Ahmadi Miru, “Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak” , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Amiruddin, Zainal Asikin, “PengantarMetodePenelitianHukum” , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Harahap, M. Yahya, “ Segi-Segi Hukum Perjanjian ”, Alumni, Bandung, 1986.
Herlien Budiono, ”Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan” , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Hernoko, Agus Yudha, “Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial” , Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Hofmeister,John, “Mengapa Perusahaan Minyak Dibenci”, Diterjemahkan oleh Satrio Wahono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. Kansil,CST dan Christine S.T. Kansil, “ Seluk Beluk Perseroan Terbatas”,
Rineka Cipta, Jakarta, 2009. LiliRasjididan Ira Rasjidi, “ Dasar-dasarFilsafatdanTeoriHukum” , Citra AdityaBakti, Bandung, 2001.
Mariam Darus Badrulzaman, “Aneka Hukum Bisnis”, Alumni, Bandung,
1994.
.MochtarKusumaatmadjadanAriefSidarta, “PengantarIlmuHukum” , cet. ke-2,
Alumni, Bandung, 2009. Riduan Syahrani, “Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata”, Alumni, Bandung, 2000.
R. Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, Putra A Bardin, 1999. R. Subekti, “Hukum Perjanjian” , Cet. Ke-19, Intermasa, Jakarta, 2002. R. Subekti, “Hukum pembuktian” , Pradnya Paramita, Jakarta, 2001. Salim HS, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis” , Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis ”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Sihotang,Ericson, ” Politik Hukum Pengelolaan Migas”, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2014.
Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
SoerjonoSoekanto,
“PenelitianHukumNormatif (suatutinjauansingkat) ”, rajawalipers, Jakarta, 2001.
Takdir Rahmadi, “ Hukum Lingkungan di Indonesia” , Edisi Ke-2, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2015
Wiratni Ahmadi, Sari Wahyuni dan Ahmad Djoyosugito, “Teknik Pembuatan Akta Notaris” , Logoz Publishing, Bandung, 2016.
Wirjono Prodjodikoro, “Azas-Azas Hukum Perjanjian” , CV Mandar Maju, Bandung, 2011.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang Undang Dasar Tahun 1945, Amandemen ke-4. KitabUndangUndangHukumPerdata Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan Pendistribusian Jenis dan Bahan Bakar Minyak Tertentu.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 915.K/10.01/DJM.O/IU/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 6060.K/14/DJM.O/2007 tanggal 27 April tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak. SUMBER LAIN:
Perjanjian Kerjasama PT. Bumi Asri Prima Pratama dengan PT. Barito Power Energi, Nomor PKS : 135/HUK.310/DBAPP/11.15 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar (High Speed Diesel
“HSD”).
Surat Penunjukan Penyalur Nomor : 138/HUK.260/DBAPP/11.15 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (High Speed Diesel “HSD”) PT. Bumi Asri Prima Pratama. Asep Jaelani, Indonesia sebagai Negara Hukum, tersedia di https://www.academia.edu/8838989/Indonesia_Sebagai_Negara_Huk um_INDONESIA_SEBAGAI_NEGARA_HUKUM , diakses tanggal 3 April 2016. KementrianEnergidanSumberDaya Mineral , PeluangInvestasiSub SektorMinyak dan Gas Bumi, Jakarta:2011.
Tersedi di http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Buku%20Investasi%20ESDM%2 0Indonesia%20FINAL-1.pdf , diakses tanggal 15 Maret 2016. Yoan Sakti Nathanael Nainggolan, “Problematika Distribusi BBM Bersubsidi”, Jurnal Beraja Niti, vol. 2, No.9, 2013, tersedia di https://ejournal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja/article/view/138/125 . Diakses tanggal 15 Maret 2016. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 915.k/10.01/DJM.O/IU/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 6060.K/14/DJM.O/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.