## THE EFFECT OF TAX SANCTIONS AND TAX INCENTIVES WITH TAXPAYER AWARENESS AS INTERVENING VARIABLES
Wardah Ainun Matondang 1 , Vince Ratnawati 2 , Nita Wahyuni 3 1,2,&3 Universitas Riau Email : wardahainunm26@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to examine and analyze: (1) the effect of tax sanctions and tax incentives on taxpayer compliance, (2)  the  effect  of  tax  sanctions  and  tax  incentives  on  taxpayer  awareness,  (3)  the  effect  of  taxpayer  awareness  on taxpayer  compliance,  and  (4)  the  effect  of  tax  sanctions  and  tax  incentives  on  taxpayer  compliance  through taxpayer awareness as an Intervening Variable.The population in this study were MSME taxpayers registered at the Pekanbaru Tampan Tax Service Office. In this study, the sample obtained was 385 respondents who were obtained using the accidental sampling method. This study uses primary data by distributing questionnaires. The analytical method used in this research is SEM-Partial Least Square (PLS) version 7.0. The results of this study indicate that: (1)  tax  sanctions  and  tax  incentives  have  a positive  effect  on  taxpayer  compliance,  (2)  taxpayer  awareness  has  a positive  effect.  on  taxpayer  compliance,  (3)  tax  sanctions  and  tax  incentives  have  a  positive  effect  on  taxpayer awareness,  (4)  sanctions  and  incentives  tax  has  a  positive  effect  on  taxpayer  awareness  mediated  by  taxpayer awareness.
Keywords: Tax Sanctions; Tax Incentives; Awareness; Taxpayer Compliance.

## PENGARUH SANKSI PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KESADARAN SEBAGAI  VARIABEL INTERVENING

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: (1) pengaruh dari sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan  Wajib  pajak,  (2)  pengaruh  dari  sanksi  pajak  dan  insentif  pajak  terhadap  kesadaran  Wajib  pajak,  (3) pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  (4)  pengaruh  dari  sanksi  pajak  dan  insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak melalui kesadaran Wajib pajak sebagai Variabel Intervening . Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Dalam penelitian ini, sampel yang diperoleh sejumlah 385 responden yang diperoleh dengan menggunakan metode accidental sampling . Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM- Partial Least Square (PLS) versi 7.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) sanksi pajak dan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,
(3) sanksi pajak dan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, (4) sanksi dan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dengan dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.
Kata kunci : Sanksi Pajak; Insentif Pajak; Kesadaran; Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Sumber  pendapatan  Negara  Indonesia  di  dominasi  oleh  Pajak.  Seluruh  aktifitas  perekonomian  di  Indonesia  tidak dapat  terlepas  dari  peran  pajak  di  dalamnya.  Pajak  sudah  menjadi  tulang  punggung  Keuangan  Negara  yang kontribusinya terhadap pendapatan Negara sangat vital, dimana dalam postur APBN 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5 % dari total pendapatan Negara. Dari  pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa semua biaya  yang  dibutuhkan  pemerintah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  dan  penyediaan  akses  layanan  bagi masyarakat sangat bergantung pada penerimaan pajak.
Salah  satu  penerimaan  dari  pajak  di  Indonesia  yang  gencar  disosialisasikan  pemerintah  yaitu  UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Hal ini terjadi karena UMKM selain berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan  ternyata  dianggap  memberi  kontribusi  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Disamping itu, Pandemi Covid-19 telah membawa perekonomian Nasional dan Global kearah resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan  pertumbuhan  ekonomi  Nasional  dan  Global  yang  negatif  atau  kontraksi.  Perekonomian  Nasional  sendiri baru  mengalami  kontraksi  pada  triwulan  II  tahun  2020  dengan  pertumbuhan  ekonomi  -5,3%.  Kontraksi  tersebut terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk mencegah Covid-19, penurunan  belanja  investasi  termasuk  untuk  pembangunan  dan  perolehan  aset  tetap  serta  penurunan  realisasi belanja pemerintah termasuk belanja barang.
Salah  satu  sektor  yang  terpukul  oleh pandemic  Covid-19 adalah  Usaha  Mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM), yang juga menyebabkan turunnya perekonomian Nasional. Berkurangnya tingkat pendapatan dari wajib pajak  UMKM  membuat  mereka  tidak  patuh  dalam  pembayaran  pajak  karena  penurunan  yang  signifikan  terhadap omzet  UMKM  yang  terjadi  karena  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  yang  menyebabkan  penurunan  daya beli  masyarakat.  Tak  sedikit  UMKM  yang  berada  di  ambang  kritis  dan  merugi  bahkan  sebagian  mau  tidak  mau harus gulung tikar karena perputaran modal biaya produksi yang tidak mencukupi.
Tidak  terlepas  dari  UMKM  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru  yang  merupakan  kota  dengan  tingkat  UMKM yang cukup besar kontribusinya. UMKM di Kota Pekanbaru tidak dipungkiri terdampak  virus Covid-19. Dari data Dinas koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Jumlah UMKM pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 15.102  UMKM  yang  terdiri  dari  berbagai  jenis  usaha  akan  tetapi  WP  UMKM  yang  melakukan  Setoran mengalami penurunan sebanyak 4.461 di tahun 2019 , WP UMKM tidak melakukan setoran sebanyak 2.116 WP ,  berarti  pada  tahun  2020  sebanyak  2  kali  lipat  WP  tidak  melakukan  setoran  UMKM  tersebut,  dengan penurunan  WP  UMKM  yang  melakukan  setoran  maka  akan  berpengaruh  pula  terhadap  Jumlah  atau  nominal setoran WP UMKM tersebut, terlihat pada tahun 2020 setoran turun  menjadi 23.660.435.353. Disini dapat dilihat bahwa masih banyak WP UMKM yang tidak patuh dalam perpajakan.
Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  antara  lain  sanksi  pajak  dan  insentif  pajak.  Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila ada kesadaran di dalam dirinya sebagai wajib pajak. Pada 1 April 2020,  telah  diberlakukan  Peraturan  Kementerian  Keuangan  (PMK)  No.  23/PMK.03/2020  yang  berjudul  Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Andrew  dan  Purnama  (2021) mengemukakan bahwa sosialisasi  insentif  PMK  No.  86/PMK.03/2020  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  pajak  UMKM.  Adanya sosialisasi  tersebut  memunculkan  pengetahuan  dan kesadaran bagi Wajib Pajak UMKM.
Pada  2021  pemerintah  kembali  memperbaharui  peraturan,  dimana  pemerintah  telah  menerbitkan  PMK No.9/PMK.03/2021. Peraturan ini efektif berlaku sejak 2 Februari 2021. Adapun melalui PMK No.9/PMK.03/2021, pemberian  insentif  pajak  terhadap  Wajib  Pajak  terdampak  pandemi  Covid-19  diperpanjang  hingga  30  Juni  2021. Dikutip dari https://news.ddtc.co.id , realisasi pemanfaatan insentif pajak hingga 1 April 2021 mencapai Rp 14,02 triliun  dari  total  pagu  anggaran  sejumlah  Rp  56,72  triliun  atau  sekitar  23,98%  dari  pagu.  Hal  ini  menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Titis  Wahyu  Adi  (2018)  menyebutkan  bahwa  Sanksi  Pajak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda Sofiana (2021), dalam penelitiannya dengan judul “ Pengaruh Sanksi Pajak dan  Tingkat  Pendapatan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kesadaran  Sebagai  Variabel  Mediasi  ”Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Selanjutnya  Selanjutnya  penelitian  oleh  Zuli  Alfina  dan  Nur  Diana  (2021)  menyatakan  bahwa  Variabel  Insentif pajak  akibat  Covid-19  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berbeda dengan penelitian Syanti, Widya dan Nataherwin (2020), hasil penelitiannya adalah  insentif pajak yang diberikan pemerintah  selama  pandemi  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  adanya  perbedaan  hasil penelitian  tersebut  membuat  penulis  melakukan  penelitian  kembali  menggunakan  variabel  sanksi  perpajakan  dan insentif pajak.
Berdasarkan  uraian diatas,  maka dapat  menjadi  motivasi  untuk dilakukannya penelitian  mengenai  sanksi pajak, insentif pajak, dan hubungannya terhadap kepatuhan pajak dengan mediasinya adalah kesadaran pajak, oleh karena itu Penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ Pengaruh Sanksi Pajak
e-ISSN: 2685-5607
dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening (  Studi pada wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)”.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  sanksi  dan  insentif  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  pengaruh  sanksi  dan  insentif  pajak  terhadap kesadaran  wajib  pajak, dan untuk  mengetahui pengaruh sanksi dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran sebagai variabel intervening .

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Atribusi ( Atribution Theory ) Teori  atribusi  dikembangkan  oleh Fritz  Heider (1958)  yang  mempelajari  proses  bagaimana  seseorang menginterpretasikan peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya, teori ini berargumentasi bahwa perilaku  seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal ( internal forces) dan ekternal ( external forces ), dimana internal forces merupakan  faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan external forces yaitu  yang berasal dari luar, seperti kesulitas dalam pekerjaan atau keberuntungan.

## Teori Perilaku
Theory of Planned Behaviour (Atzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku yang  ditimbulkan oleh individu  muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Wajib pajak yang memahami perpajakan, akan memiliki  keyakinan tentang timbal  balik  yang  diperoleh  dari  pajak  ketika  akan  bertindak,  individu  akan  memiliki  keyakinan  tentang  harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Lalu timbul persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

## Teori Pembelajaran Sosial
Teori  pembelajaran  sosial  merupakan  perluasan  dari  teori  belajar  perilaku  yang  tradisional  ( behavioristik ).  Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura (1986). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip- prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat- isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal.

## Pajak
Dalam  Undang-Undang  No  6  tahun  2009  tentang  perubahan  keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat.

## Wajib Pajak
Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan  kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut (Asmarani, 2020b), yang merujuk pada IBFD International Tax Glossary , menjelaskan bahwa kepatuhan pajak  ( tax  compliance )  adalah  tindakan  prosedural  dan  administratif  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kewajiban Wajib  pajak  berdasarkan  aturan  pajak  yang  berlaku.  Dalam  penelitian Latief  et  al., (2020)  menyebutkan  bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak terdiri dari:Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung Pajak , membayar Pajak dan melaporkan pajak.

## Sanksi Pajak
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah ( preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59). Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam  ketentuan  umum  atau atau tata cara perpajakan (Siti Resmi, 2009: 71).

## Insentif Pajak
Insentif  pajak  adalah  fasilitas  perpajakan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  merangsang  agar  wajib  pajak melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu (Nareswari, 2000:24).  PMK yang berlaku  sekarang yaitu 149/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019.

## Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  kegiatan  usaha  yang  dapat  memperluas  lapangan  kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan  berperan  dalam  mewujudkan stabilitas nasional.

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut Rahman (2010:49) “ Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan  dari pihak  manapun  untuk  membayar  pajaknya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  ”.  Berikut  indikator  dalam mengukur tingkat kesadaran berdasarkan (Alfiah, 2015 ) : pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara, membayar pajak bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, akibat penundaan pembayaran dan  pengurangan  pembayaran  pajak  bagi  Negara,  akibat  pembayaran  pajak  yang  tidak  sesuai  bagi  negara,  dan manfaat pajak.

## KERANGKA PEMIKIRAN Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak
Pada  dasarnya  sanksi  pajak  dibuat  dengan  tujuan  agar  wajib  pajak  takut  dalam  melanggar  undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak UMKM sebagian besar berpresepsi bahwa apabila WP tidak membayar pajak maka WP akan sangat dirugikan akibat adanya sanksi pajak tersebut, oleh karena itu dengan adanya  sanksi pajak maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Titis  Wahyu  Adi  (2018)  menyebutkan  bahwa  Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  di  KPP  Pratama  Cilacap  tahun  2018.  Temuan  ini  mendukung dan  sejalan  dengan  penelitian  dari  Bahri  et  al,.  (2018),  Winerungan  (2013),  Ayunda  dan  Azhari  (2015),  Anam  et al.,(2016), Putra (2017), Rizajayanti dan Supriono (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
pemberian insentif pajak  merupakan salah satu  upaya  yang dilakukan pemerintah untuk  meningkatkan  kepatuhan WP  dalam  membayar  pajak.  Melalui  Insentif  pajak  maka  diharapakan  akan  berdampak  positif  terhadap  kenaikan tingkat pemasukan Negara dan menimbulkan berbagai efek multiplier terhadap  perekonomian Nasional. Pada penelitian Ali et al.(2021) membuktikan bahwa pemberian insentif pajak PPh yang diberikan pemerintah telah memuaskan  harapan  sebagian  besar  wajib  pajak.  Kepuasan  wajib  pajak  ini  dapat  mendorong  kepatuhan  sukarela wajib  pajak  dalam  melaksanakan  pajaknya,  dengan  kata  lain,  ada  korelasi  yang  signifikan  antara  pemeberian insentif pajak terhadap kepatuhan  wajib pajak (Ali et al., (2011). Selanjutnya penelitian oleh  Zuli  Alfina dan Nur Diana  (2021)  menyatakan  bahwa  Variabel  Insentif  pajak  akibat  Covid-19  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  adanya  insentif  maka  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap reaksi  dan  perilaku  wajib  pajak  sehingga  kebijakan  pemerintah  akibat  dari  covid-19  dalam  penurunan produktifitasnya ekonomi  wajib pajak yang sedang lemah,  maka dengan adanya insentif  ini sendiri  manfaat pajak dapat  dirasakan  langsung  karena  dinilai  dapat  mengurangi  beban  biaya  pengeluaran  pajak  pada  saat  pelemahan ekonomi akibat wabah covid-19.

## Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Konsep di dalam teori atribusi yaitu penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penentuan  eksternal  maupun  internal  ditentukan  oleh  tiga  hal  yaitu  :  ke-khasan,  consensus,  dan  konsistensi. Kesadaran  wajib pajak merupakan  salah satu  faktor internal penyebab seseorang bersikap patuh. Kesadaran pajak adalah  perilaku  yang  melekat  pada  diri  wajib  pajak,  membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam  proses  pembentukan kedaran pajak.
Pada  penelitian  Amran  (2018)  yang  menemukan  terdapat  pengaruh  positif  antara  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dan  sejalan  dengan  penelitian  Tuti  Wulandari  (2015),  Lidya  Puspitasari  (2015),  Mega Fatmawati Siagian (2019) berpengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan tinggi kepatuhan pajak wajib pajak tersebut.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak
Sanksi  pajak  sangat  dibutuhkan  dalam  penertiban  pembayaran  pajak  bagi  Wajib  Pajak.  Dengan  adanya  Sanksi dalam perpajakan maka Wajib Pajak akan merasa diberatkan  jika tidak membayar kewajibannya dalam membayar pajak.  Sanksi  pajak  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  diharapkan  akan  membentuk  sebuah  kesadaran  pada  diri Wajib Pajak untuk menyadari akan segala kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi serta memahami akan adanya konsekuensi  negatif  berupa  sanksi  administrasi  maupun  sanksi  pidana  yang  akan  diterima  apabila  Wajib  Pajak melakukan tindakan pelanggaran aturan perpajakan.
e-ISSN: 2685-5607
Dalam  penelitian  Linda  Sofiana  (2021)  menyebutkan  bahwa  sanksi  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  kesadaran Wajib Pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahputri et al., (2014) dan Lestari et al., (2018)  yang  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kesadaran  Wajib  Pajak.  Sanksi  pajak  yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan membentuk sebuah kesadaran pada diri Wajib Pajak untuk menyadari akan  segala  kewajiban  perpajakan  yang  harus  dipenuhi  serta  memahami  akan  adanya  konsekuensi  negatif  berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang akan diterima apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pelanggaran aturan perpajakan.

## Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kesadaran Wajib pajak
Menurut  Wardana  (2020)  insentif  pajak  adalah  tindakan  pemerintah  untuk  mendorong  individu  dan  bisnis  atau pengusaha untuk membelanjakan uang atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Insentif diberikan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi Nasional pada saat  Pandemi Covid-19 dan merupakan respon pemerintah terhadap penurunan produktifitas perusahaan.
Menurut  Nurmantu  (2005)  menyatakan  bahwa  kesadaran  merupakan  penilaian  positif  masyarakat  wajib  pajak terhadap  pelaksanaan  fungsi  Negara  oleh  pemerintah  yang  akan  menggerakkan  masyarakat  untuk  mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi dan Nurhikmah (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan atas pengaruh Insentif pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mengacu pada perilaku wajib pajak yang telah memahami tentang perpajakan dimana wajib pajak tersebut akan bertindak sesuai dengan apa yang tertuang dalam ketentuan perpajakan. Dengan adanya  insentif  pajak  pada  pelaku  usaha  UMKM  diharapkan  agar  tingkat  kesadaran  mereka  terhadap  membayar pajak akan meningkat.

## Pengaruh  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai Mediasi.
Sanksi perpajakan telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan. Apabila fiskus tidak tepat atau terjadi kesalahan dalam menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak  maka  akan  menimbulkan  rasa  ketidakadilan  dalam  perpajakan  yang  akan  berakibat  pada  tidak  percayanya wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  dari  Linda  Sofiana  (2021)  menyebutkan  bahwa  Hasil  analisis  menyatakan kesadaran Wajib Pajak  memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu dalam buku widodo et al.,(2018:40) menjelaskan bahwa penyebab seseorang melakukan penghindaran pajak berasal dari faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, individu lebih didasarkan pada kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.

## Pengaruh  Insentif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai Mediasi
Pada  saat  ini  Inonesia  masih  memakai  aturan  NO  149/PMK.03/2021  yang  berlaku  dari  tanggal  26  oktober  2021 sampai dengan  sekarang. Insentif  yang diberikan pemerintah  yaitu insentif PPh 21, insentif PPh final berdasarkan peraturan  pemerintah  No  23  tahun  2018,  insentif  PPh  final  jasa  kontruksi,  insentif  PPh  pasal  22  impor,  insentif angsuran PPh pasal 25, dan insentif PPN. Adapun tariff pajak pengahsilan yang baru bagi UMKM yaitu 0,5% dari omset.
Penelitian oleh Zuli Alfina dan Nur Diana (2021) menyatakan bahwa Variabel Insentif pajak akibat Covid-19 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya insentif maka dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi dan perilaku wajib pajak sehingga kebijakan pemerintah akibat dari covid-19 dalam penurunan produktifitasnya ekonomi wajib pajak yang sedang lemah. Hasil penelitian Amran ( 2018 ) yang menemukan terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib paja dan sejalan dengan penelitian Tuti Wulandari (2015), Lidya Puspitasari (2015), Mega Fatmawati Siagian (2019) berpengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak  UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru  Tampan  yang  memiliki  penghasilan  atau  pendapatan  kotor  kurang  dari  Rp  4,8  miliar  pada  satu  tahun masa pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

## Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  pelaku  UMKM  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

## Sampel
Pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling .  Dalam  mengambil  sampel, peneliti  mempunyai  pertimbangan  tertentu  yaitu  Wajib  Pajak  yang  masih  beraktifitas,  pelaku  UMKM  yang memiliki NPWP dan Wajib Pajak pelaku UMKM yang menggunakan PP 23 Tahun 2018 dalam memperhitungkan pajak terutangnya.

## Metode Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode incidental  sampling . Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan memakai rumus Slovin (Sugiyono,2007)  sebagai berikut :
n = 10.027 1 + 10.027 ( 0,05 )^2
n = 384,655 dibulatkan menjadi 385 sampel

## Jenis Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  data  kuantitatif.  Data  kuantitati  dalam  penelitian  ini  yaitu jumlah  wajib  pajak  pelaku  UMKM  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Pekanbaru  Tampan dan hasil jawaban kuisioner diukur menggunakan skala likert .

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari kuisioner  (angket) yang diberikan  ke  wajib  pajak  pelaku  UMKM  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Pekanbaru Tampan.  Skala  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  skala likert .  Pengukran  dengan  skala  ini  dimaksudkan untuk  mngukur  jawaban  kuisioner  oleh  responden  yang  mempunyai  gradasi  dari  sangat  positif  hingga  sangat negative ( Sugiyono, 2014:133). Berikut skala gradasi dalam skala likert yang dipakai yaitu (5) Selalu, (4)  Sering, (3) Kadang-kadang, (2) Sering dan (1) Tidak pernah.

## GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanana Pajak  bumi  dan  Bangunan,  Kantor  Pemeriksa  dan  Penyidikan  Pajak,  dan  Kantor  Penyuluhan  dan  Pengamatan Potensi  Perpajakan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  519/KMK.01/2004) tanggal  13  Oktober  2004.  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  memiliki wilayah kerja dari berbagai kecamatan di Pekanbaru  yang  terdiri  dari:  Kecamatan  Tuah  Madani,  Kecamatan  Bina  Widya  Kecamatan  Payung  Sekaki,

## Sanksi Pajak
( X1 )
Kesadaran Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak ( Y )
Insentif Pajak
( X2 )
Variabel
Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi Pajak Insentif Pajak Y X1 X2 Z 1.000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1.000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1.000 <0.001
Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Sukajadi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN MODEL ( Outer Model) Hasil Convergent Validity dan Hasil Validitas Discriminant Tabel 1 . Loading Factor
Y1 0.843 Valid Y2 0.823 Valid Y3 0.659 Valid Y4 0.580 Valid X1.1 0.564 Valid X1.2 0.861 Valid X1.3 0.841 Valid X1.4 0.800 Valid X2.1 0.822 Valid X2.2 0.879 Valid X2.3 0.859 Valid X2.4 0.717 Valid Z.1 0.798 Valid Z.2 0.862 Valid Z.3 0.636 Valid Z.4 0.726 Valid Z.5 0.775 Valid Z.6 0.677 Valid
Sumber : Output Warp PLS 7.0
Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan indikator yang diukur. Namun  menurut  Chin,  1998  (dalam  Ghozali,  2013)  untuk  penelitian  tahap  awal  dari  pengembangan  skala pengukuran  nilai  loading  0,5  sampai  0,6  dianggap  cukup  memadai.  Hasil  pengolahan  dengan  menggunakan WarpPLS  dapat  dilihat  pada  tabel  diatas  .  Nilai  outer  model  antara  indikator  dengan  variabel  telah  memenuhi convergen  validity  karena  seluruh item pada  indikator  memiliki  nilai  loading factor  di atas  0,50. Sehingga  setiap indikator dapat dikatakan valid.
Tabel 2. Avarage Varience Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak 0.734 0.558 0.588 0.627 Sanksi Pajak 0.558 0.775 0.495 0.521 Insentif Pajak 0.588 0.495 0.822 0.452 Kesadaran 0.627 0.521 0.452 0.749

## Sumber : Output Warp PLS 7.0
Kepatuhan Wajib Pajak
Keterangan
Sanksi Pajak Keterangan Insentif Pajak Keterangan Kesadaran Keterangan
Variabel
X1
X2 Z
Indikator Penelitian Square Indeks P-Value
Kriteria Keterangan
Variance Extracted) . Sholihin dan Ratmono (2013:73) dan Ghozali, (2013) menyatakan bahwa akar kuadrat AVE juga digunakan untuk evaluasi konvergen, kriteria yang harus dipenuhi yaitu nilai akar kuadrat AVE > 0,50. Berdasarkan tabel diatas, keempat variabel  telah memenuhi convergent validity. Kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, insentif pajak, dan kesadaran masing-masing memiliki nilai AVE > 0,50  dengan P-Value sudah melebihi dari pada nilai konstruk lainnya.

## Uji Reliabilitas
Pemeriksaan  selanjutnya  adalah  reliability  indikator  dengan  melihat  output  composite  reliability  atau  cronbach’s alpha. Kriteria dikatakan reliability adalah nilai composite reliability atau cronbach’s alpha lebih dari 0.7. Hasil dari pengukuran reliabilitas indikator dengan composite reliability atau cronbach’s alpha adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Composite Reliability dan Cronbach Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak 0.821 0.707 Sanksi Pajak 0.855 0.770 Insentif Pajak 0.892 0.837 Kesadaran Wajib Pajak 0.884 0.841
Sumber : Output Warp PLS 7.0
Berdasarkan  hasil  pengukuran  tabel  diatas,  nilai  composite  reliability dari  setiap  indikator  memiliki  nilai lebih  besar  dari  0.7  sehingga  semua  indikator  dalam  model  yang  diestimasi  memenuhi  syarat  discriminant reliability.  Pada  cronbach’s  alpha  nilai  yang  disarankan  adalah  diatas  0.6  dan  pada  tabel  diatas  menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha untuk semua indikator berada diatas 0.6.

## Pengujian structural atau Inner Model
Model structural (inner model) dinilai dengan melihat R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model structural.
Tabel 4. R-Square
Kepatuhan WP 0,555 Kesadaraan WP 0,326
Sumber : Output Warp PLS 7.0
Berdasarkan tabel diatas, nilai R-Square untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,555. Hasil ini  menunjukkan  bahwa  55,5%  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  variabel  sanksi  pajak,  insentif pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak.  Sedangkan  44,5%  yang  merupakan  sisanya  kemungkinan  dipengaruhi  oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan R-Square untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah  sebesar  0,326.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  32,6%  variabel  Kesadaran  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh variabel sanksi pajak dan insentif pajak. Sedangkan 67,4% yang merupakan sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi structural (inner Model) yang meliputi uji kecocokan model (model fit), path coefficient,  dan R2. Pada uji kecocokan  model  tersebut  terdapat sepuluh indeks pengujian,  yaitu average path coefficient (APC), average  R-square (ARS)  dan average  varians  factor (AVIF) dengan  kriteria  APC dan  ARS  diterima  dengan  syarat  p-value  :  0,05  AVIF  lebih  kecil  dari  ≤  3,3,  GoF  diterima  dengan  syarat  >0,36, SPR, SSR dan NLBCDR diterima dengan syarat > 0,7, terakhir RSCR diterima dengan syarat > 0,9.
Tabel 5. Model Fit
APC 0,313 <0,001 P <0,05 Diterima ARS 0,441 <0,001 P<0,05 Diterima AARS 0,437 <0,001 P<0,05 Diterima
Konstruk Composite Reliability
Cronbach Alpha
AVIF 1,428 Good if <3.3 AFVIF 1,805 Good if <3.3 GoF 0,512 Large >0,36 AVIF < 5 Diterima
AFVIF < 5
Diterima Small,Medium,Large Diterima SPR 1,000 SPR > 0,7 Diterima RSCR 1,000 RSCR > 0,9 Diterima SSR 1,000 SSR > 0,7 Diterima NLBCDR 1,000 NLBCDR > 0,7 Diterima

## Sumber : Output Warp PLS 7.0
Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil ialah inner model dapat diterima.

## PEMBAHASAN

## Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  nilai  koefisien jalur  yaitu  0,221  yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  sanksi  pajak  satu  satuan  maka  akan  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,221 dan sebaliknya.
Sanksi  Pajak  merupakan  salah  satu  alat  pemerintah  untuk  mencegah  atau  meminimalisir  agar  WP  tidak melakukan penghindaran pajak. Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka WP akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak. Hal ini berkaitan dengan teori atribusi dimana  WP akan memiliki  perasaan  yang  dapat  mempengaruhi  perilakunya  secara  personal  melalui  usahanya  dengan  membayar pajak  akibat  adanya  sanksi  pajak  tersebut.  Dengan  adanya  sanksi  pajak  maka  Wajib  Pajak  akan  takut  terhadap timbal balik yang akan Wajib Pajak terima jika tidak membayar pajaknya, hal ini tentu membuat Kepatuhan dalam membayar  pajak  semakin  meningkat.  Tidak  hanya  itu,  Sanksi  pajak  sangat  diperlukan  agar  tercipta  kedisiplinan dalam  membayar  pajak  dimana  dengan  adanya  sanksi  pajak  WP  selalu  tepat  waktu  untuk  membayar  pajak  agar tidak  terkena  sanksi  administrasi,  dan  WP  percaya  bahwa  pengenaan  sanksi  selalu  dilaksanakan  dengan  tegas kepada  semua  wajib  pajak  yang  melanggar  dan  sanksi  yang  diberikan  kepada  WP  selalu  sesuai  dengan keterlambatan pembayaran WP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian Titis Wahyu  Adi  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  Sanksi  Pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak.

## Insentif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel insentif pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.  Hal ini dapat dilihat  melalui  nilai  koefisien jalur  yaitu  0,301  yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  insentif  pajak  satu  satuan  maka  akan  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,301 dan sebaliknya.
Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa pemberian insentif pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan  minat  investor  dalam  berinvestasi.  Melalui  Insentif  pajak  diharapakan akan  berdampak  positif  terhadap  kenaikan  tingkat  investasi  dan  menimbulkan  berbagai  efek  multiplier  terhadap perekonomian  Nasional.  Dengan  demikian,  penerimaan  Negara  yang  berasal  dari  sektor  pajak  akan  semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan teori atribusi dimana dengan adanya faktor eksternal yaitu insentif pajak, maka akan  mempengaruhi  perasaan  Wajib  Pajak  dengan  kemudahan  serta  keringanan  bagi  WP  dalam  membayar  pajak terutang.  Dengan  adanya  pemberian  insentif  pajak  hal  ini  tentunya  membawa  dampak  positif  terhadap  pelaku UMKM  dimana  banyak  kemudahan  yang  dirasakan  oleh  pelaku  UMKM  serta  dapat  menyelamatkan  pelaku UMKM dari kebangkrutan akibat pandemi, dan dengan adanya pemberian insentif pajak tentunya Wajib Pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Tidak hanya itu, dengan adanya insentif pajak yang  diberikan  oleh  pemerintah  sangat  membantu  meningkatkan  kemampuan  Wajib  Pajak  untuk  meringankan beban  pajak  terutang  WP  dengan  syarat  dan  ketentuan  pengajuan  perolehan  insentif  yang  sederhana  dan  mudah dipahami oleh Wajib Pajak, tidak lupa Pemberian Insentif oleh pemerintah selama ini dirasa sudah dilakukan secara adil  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  dan  membuat  Wajib  Pajak  termotivasi  untuk  mematuhi kewajiban pajaknya guna meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban dalam membayar pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelian  sebelumnya  oleh  Zuli  Alfina  dan  Nur  Diana  (2021) menyatakan  bahwa  Variabel  Insentif  pajak  akibat  Covid-19  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Insentif  pajak  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  reaksi  dan  perilaku wajib  pajak  dalam  penurunan  produktifitas  ekonomi  serta  dengan  adanya  insentif  ini  sendiri  manfaat  pajak  dapat dirasakan langsung karena dinilai dapat mengurangi beban biaya pengeluaran pajak pada saat pelemahan ekonomi akibat wabah covid-19.

## Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel  kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  nilai koefisien  jalur  yaitu  0,386  yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  kesadaran  WP  sebesar  satu  satuan  maka  akan meningkatkan dan memperkuat kepatuhan wajib pajak  sebesar 0,386 dan sebaliknya.
Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  internal  penyebab  seseorang  bersikap  patuh  dan merupakan  perilaku  yang  melekat  pada  diri  wajib  pajak  serta  membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam  proses pembentukan kesadaran pajak tersebut hal ini sesuai dengan teori atribusi dan teori perilaku. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri WP sendiri, tanpa adanya kegiatan himbauan dan pemeriksaan pajak dari DJP. Wajib Pajak menyadari  bahwa  membayar  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam  menunjang  pembangunan  Negara  dan apabila  tidak  membayarnya  atau  menundanya  maka  hal  tersebut  dapat  merugikan  Negara,  karena  sejatinya Kewajiban  dalam  membayar  pajak  merupakan  suatu  bentuk  pengabdian  masyarakat  kepada  Negara.  Kesadaran sangat berpengaruh terhadap munculnya sikap atau perilaku Wajib Pajak dalam  memenuhi Kewajibannya sebagai WP, dimana dengan meningktanya kesadaran maka akan meningkat pula kepatuhan  Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Amran (2018) dimana terdapat pengaruh positif antara  kesadaran wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  sejalan  juga  dengan  penelitian  Tuti  Wulandari  (2015),  Lidya Puspitasari  (2015),  Mega  Fatmawati  Siagian  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  memiliki pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  semakin  tinggi  kesadaran  wajib pajak maka akan tinggi pula kepatuhan wajib pajak tersebut.

## Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak
Variabel  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kesadaran  Wajib  Pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  nilai  koefisien jalur yaitu 0,394  yang berarti bahwa setiap peningkatan sanksi pajak  sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak  sebesar 0,394 dan sebaliknya.
Sanksi  pajak  sangat  dibutuhkan  dalam  penertiban  pembayaran  pajak  bagi  Wajib  Pajak.  Dengan  adanya Sanksi  dalam  perpajakan  maka  Wajib  Pajak  akan  merasa  diberatkan  jika  tidak  membayar  kewajibannya  dalam membayar  pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  atribusi  dan  teori  pembelajaran  sosial  dimana  dengan  adanya kekuatan eksternal berupa sanksi maka dapat mempengaruhi kesadaran dalam diri Wajib Pajak, tidak terlepas dari hal itu dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan WP dalam membayar pajak baik itu sanksi denda dan  pidana,  maka  hal  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  titik  pembelajaran  dari  pengalaman  seseorang  yang melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan membentuk  sebuah kesadaran  pada  diri  Wajib  Pajak  untuk  menyadari  akan  segala  kewajiban  perpajakan  yang  harus  dipenuhi  serta memahami akan adanya konsekuensi negatif berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang akan diterima apabila  Wajib  Pajak  melakukan  tindakan  pelanggaran  aturan  perpajakan.  Wajib  Pajak  menyadari  bahwa  pajak merupakan  bentuk  pengabdian  masyarakat  kepada  Negara,  dan  bagi  yang  melanggar  atau  tidak  membayar kewajibannya tentunya akan dikenakan sanksi yang dilaksanakan tegas kepada  semua wajib pajak. Tidak hanya itu, Wajib Pajak percaya bahwa sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban  membayar pajak karena  Wajib  Pajak  menyadari  bahwa  Pembayaran  pajak  dapat  memberikan  manfaat  dan  fasilitas  bagi  semua masyarakat Indonesia.
Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Linda Sofiana (2021) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kesadaran  Wajib  Pajak.  Temuan  ini  juga  mendukung  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Syahputri et al., (2014) dan Lestari et al., (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak.

## Insentif Pajak Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak
Variabel  insentif  pajak  berpengaruh  terhadap  kesadaran  Wajib  Pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  nilai  koefisien jalur  yaitu  0,264  yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  insentif  pajak  sebesar  satu  satuan  maka  akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak  sebesar 0,264 dan sebaliknya.
Menurut Wardana (2020) insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis atau  pengusaha  untuk  membelanjakan  uang  atau  menghemat  uang  dengan  mengurangi  jumlah  pajak  yang  harus mereka  bayar.  Menurut  Nurmantu  (2005)  menyatakan  bahwa  kesadaran  merupakan  penilaian  positif  masyarakat Wajib  Pajak  terhadap  pelaksanaan  fungsi  Negara  oleh  pemerintah  yang  akan  menggerakkan  masyarakat  untuk mematuhi  kewajibannya  untuk  membayar  pajak  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  atribusi  dan  teori  perilaku Dengan adanya insentif pajak maka pelaku UMKM akan sadar dengan kewajibannya sebagai Wajib Pajak karena adanya  penilaian  positif  Wajib  Pajak  itu  sendiri  sebagai  respon  dari  pemberian  Insentif  Pajak  itu  sendiri.  Wajib
e-ISSN: 2685-5607
Pajak  menyadari  bahwa  membayar  pajak  merupakan  bentuk  pengabdian  masyarakat  kepada  Negara,  karena dengan  pembayaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  UMKM  maka  akan  dapat  memberikan  manfaat terhadap  masyarakat  itu  sendiri,  ditambah  lagi  di  masa  pandemi,  dengan  diberikannya  insentif  pajak  oleh pemerintah  dapat  meringankan  beban  pajak  bagi  pelaku  UMKM  dengan  pengajuan  perolehan  insentif  yang sederhana dan mudah dipahami, dengan adanya sanksi pajak tersebut dapat membuat kesadaran Pajak masyarakat terutama Wajib Pajak UMKM semakin meningkat.
Penelitian ini sejalan dengan  penelitian Rusyidi dan Nurhikmah (2018) yang  menyatakan bahwa terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  atas  variabel  sanksi  pajak  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini berarti  bahwa  semakin  tinggi  sanksi  pajak  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  sehingga adanya  pengenaan  sanksi  pajak  dapat  meningkatkan  kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban  wajib  pajak  dalam perpajakan.

## Sanksi  Pajak  Berpengaruh  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai Mediasi
Variabel  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  dimediasi  variabel  kesadaran  Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,152  yang berarti bahwa  setiap peningkatan sanksi pajak  dengan  dimedisai  kesadaran  Wajib  Pajak  sebesar  satu  satuan  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak  sebesar 0,152 dan sebaliknya.
Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi dan dengan kata lain dengan adanya sanksi perpajakan dapat menjadi alat pencegah  preventif  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan,  dengan  adanya  sanksi  maka  timbullah kesadaran  bagi  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  pajak,  dimana  mereka  menyadari bahwa Pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan, WP juga menyadari bahwa jika membayar pajak maka akan ada feedback yang didapat dari pajak tersebut untuk Negara. Hal ini sejalan dengan teori atribusi, teori  berperilaku  serta  teori  pembelajaran  sosial.  Dengan  adanya  sanksi  yang  merupakan  kekuatan  eksternal  dan kesadaran  sebagai  kekuatan  internal,  maka  Wajib  Pajak  akan  patuh  dalam  membayar  pajak,  mereka  akan berperilaku positif dan mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak serta Selalu tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuan  pajaknya.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  dari  Linda  Sofiana  (2021)  menyebutkan  bahwa  Hasil analisis  menyatakan  kesadaran  Wajib  Pajak  memediasi  pengaruh  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Berdasarkan  pada  studi literatur  theory  of  planned  behavior yang  merupakan  suatu  teori  yang  menekankan  pada rasionalitas  dari  tingkah  laku  manusia  dan  keyakinan  bahwa  target  tingkah  laku  (dalam  hal  ini  target  tingkah lakunya  adalah  kepatuhan  Wajib  Pajak)  berada  di  bawah  kontrol  kesadaran  individu.  Selain  itu  dalam  bukunya, Widodo et al., (2018:40) menjelaskan bahwa penyebab seseorang melakukan penghindaran pajak berasal dari faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal individu lebih didasarkan kepada kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan pajak akan lebih kuat terpengaruh oleh sanksi pajak bila dimediasi oleh kesadaran Wajib Pajak, dan hasilnya pun sejalan dengan teori of planned behavior dan Widodo et al., (2018:40).

## Insentif  Pajak  Berpengaruh  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai Mediasi
Variabel  insentif  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  dimediasi  variabel  kesadaran  Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,102  yang berarti bahwa setiap peningkatan insentif pajak  dengan  dimedisai  kesadaran  Wajib  Pajak  sebesar  satu  satuan  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak  sebesar 0,102 dan sebaliknya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  atribusi,  teori  perilaku  dan  teori  pembelajaran  sosial  dimana insentif pajak sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM, dengan adanya Insentif Pajak maka akan dapat memberikan pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  dengan  adanya  Insentif  Pajak  yang  diberikan  pemerintah maka  dapat  meringankan  beban  pajak  terutang  WP  ditambah  lagi  dengan  syarat  dan  ketentuan  untuk  pengajuan perolehan insentif yang sangat sederhana dan mudah dipahami sehingga Insentif pajak dapat memotivasi WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga kepatuhan terhadap pajak meningkat. Insentif pajak dapat membuat Wajib Pajak  berperilaku  secara  sadar  akan  kewajiban  pajaknya  yang  menimbulkan  tingkat  kepatuhan  WP  itu  sendiri.. Dengan di  mediasi oleh  kesadaran terdapat pengaruh di antara tiga  variabel tersebut.  Adanya Insentif pajak dapat berpengaruh  terhadap  kesadaran  Wajib  Pajak  dan  dengan  kesadaran  Wajib  Pajak  dapat  berpengaruh  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak,  dan  terakhir  Insentif  pajak  dapat  berperngaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel mediasi.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amran  (2018)  yang  menemukan  terdapat pengaruh positif antara kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sejalan dengan penelitian Tuti Wulandari  (2015),  Lidya  Puspitasari  (2015),  Mega  Fatmawati  Siagian  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  WP,  dan  pada  penelitian  ini  didapatkan  hasil  bahwa  variabel insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan dimediasi variabel kesadaran Wajib Pajak.

## PENUTUP
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi pajak dan Insentif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak  UMKM,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dapat  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM,  Sanksi  dan Insentif  Pajak  dapat  mempengaruhi  Kesadaran  Wajib  Pajak  UMKM  serta  Sanksi  dan  Insentif  Pajak  dapat mempengaruhin Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak UMKM sebagai Variabel I ntervening. Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  hal-hal  yang  terkait  dengan  keterbatasan  penelitian  ini,  maka  dapat diberikan  saran-saran  sebagai  berikut:  (1).Pemerintah  atau  DJP  diharapkan  agar  lebih  tegas  dalam  menindak Wajib  Pajak  yang  melanggar  Peraturan  Perpajakan  yang  telah  diterapkan,  karena  dengan  adanya  Sanksi  Pajak maka Wajib Pajak akan takut jika terlambat dan tidak membayar kewajibannya sebagai WP, dan tentunya hal ini dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  WP  dalam  membayar  Pajak.  (2).  Hendaknya  pemerintah memperhatikan dan mempertimbangkan untuk memberikan Insentif kepada Wajib pajak, terkhusus pada kondisi WP  yang  mengalami  penurunan  produktivitas  usahanya  karena  Insentif  Pajak  dapat  meningkatkan  tingkat Kepatuhan  dan  Kesadarannya  Wajib  Pajak.  (3).  Petugas  pajak  perlu  meyakinkan  Wajib  Pajak  bahwa pembayaran  pajak  oleh  Wajib  pajak  akan  memberikan  manfaat  terhadap  kepentingan  Negara  (Pembangunan) yang dapat dipakai Warga Negara, dengan demikian WP akan sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
Beti,  Agustina,  Anwar  Made,  dan  Eris  Dianawati.  2016.  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kejujuran  Wajib Pajak,  Kemauan  Membayar  dari  Wajib  Pajak,  Kedisiplinan  Wajib  Pajak  terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Journal Riset Mahasiswa Akuntansi Biru,  Adugna  Megenasa.  2020.  “ Factors  That  Affect  Tax  Compliance  Behavior  of  Small  and  Medium Enterprises: Evidence from Nekemte City ”. European Journal of Business and Management Chin, W. W. 1998. “ The Partial Least Squares Aproach to Structural Equation Modeling”. Modern Methods for Business Research, 295, 336
Dewi,  Syanti,  Widyasari,  dan  Nataherwin.  2020.  “Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Ekonomika dan Manajemen
Gendro,Wiyono.  2011.  “Merancang  Penelitian  Bisnis  dengan  Alat  Analisis  SPSS  17.0  &  Smart  PLS  2.0”. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM Ghozali, I., 2011. Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Squere (PLS) Edisi 3,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam, Hengky Latan. 2015. Partial Least Square Konsep Teknik Data Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris 2nd edition . Badan Penerbit UNDIP.
Ghozali, Imam. 2008. “Structural Equation Modelling, Edisi II, Universitas Diponegoro, Semarang”.
, I. Latan, H. 2012. “ Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3 ”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
,  Imam.  2013.  “Aplikasi  Analisis Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS  21 Update PLS Regresi”.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
,  Imam.  2014.  “ Structural  Equation  Modeling Metode  Alternatif  dengan Partial  Least  Square (PLS)
Edisi 4”. Universitas Diponegoro, Semarang.
,  Imam.  2015.  “Aplikasi  Analisis Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS  23”.  Semarang  :  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
,  Imam.  2018.  “Aplikasi  Analisis Multivariate Dengan  Program  SPSS”.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro..
Latief, S., Zakaria, J. and Mapparenta, M., 2020.Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak  dan  Manfaat  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. CESJ:  Center  of  Economic  Students Journey , 3(3), pp.270-289.
Lisa, O., & Hermanto, B. (2018). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. International Research Journal of Management, IT & Social Sciences , 5 (2), 1–10. https://sloap.org/journals/index.php/irjmis/article/view/90%0AThe Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). In Skripsi .
Puspitasari,  L.  (2015).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tingkat  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jom FEKON , 2 (2), 1–15.
Putri,  E.  (2019).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Pengetahuan  Dan  Pemahaman  Wajib  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Umkm  Yang  Terdaftar  Di  Kpp  Pratama  Dumai). Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences , 6 , 1–7.
e-ISSN: 2685-5607
Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 4 (2), 176–185.
Rofika, R., Taufik, T., & Adinata, A. (2015). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Pajak, Sanksi  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 2 (2), 34018.
Roy  Hendra  Hutabarat.,  Vince  Ratnawati.,  Julita.(2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Untuk Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal Ekonomi, 1(03), Vol 26.
Saputra, R., & Meivira, F. (1069). The Effect Of Owner Education Level, Accounting Practices And Perceptions Of Tax Incentives On Sme Tax Compliance . Jurnal EMBA , 8 (4). https://theconversation.com Sari,  I.  K.,  &  Saryadi.  (2019).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  dan  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Ilmu Administrasi Bisnis , 8 (3), 126–135.
Sofiana,  L.  (2021).  Pengaruh  sanksi  pajak  dan  tingkat  pendapatan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan kesadaran sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Akuntansi Indonesia , 17 (1), 52–63.
Sugiharto & RB Iwan Noor Suhasto. 2019. “Pengukuran Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah di Kota Madiun”. Jurnal Monex, Vol. 8, Nomor 1, Januari 2019.
Sulastri,  Ita  Dewi,  Suharno,  dan  Fadjar  Harimurti.  2016.  “Pengaruh  Persepsi  Pengetahuan  Peraturan  Pajak,
Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kemauan Membayar Pajak Penghasilan pada Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi
Torgler,  Benno.  2007.  “ Tax  Compliance  and  Tax  Morale:  A  Theoretical  and  Empirical  Analysis ”. Edward Elgar, Cheltenham , UK
Vince  Ratnawati.,  Ria  Nelly  Sari.,  Zuraidah  Mohd  Sanusi.2019.Pendidikan,  Kualitas  Layanan,  Akuntabilitas, Kesadaran,  dan  Wajib  Pajak  Memenuhi:  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  International Penelitian Keuangan. Vol.10, No.5.
Wahyuni,  nita., et  all. 2022.Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  “berdasarkan  peraturan  yang berlaku”.Pekanbaru.K-Media.
Widi Widodo, dkk.2010. “Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak”. Bandung: Alfabeta. Widyantari,  Ni  Putu  Debby,  Made  Arie  Wahyuni,  dan  Ni  Luh  Erni  Gede  Sulindawati.  2017.  “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan  Kondisi  Keuangan  sebagai  Variabel  Moderasi”.  E-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha
Wiyati, Sari, Endang Masitoh, dan Anita Wijayanti. 2019. “Pengaruh Persepsi tentang Pengetahuan, Peraturan dan Manfaat Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Surakarta”.
Wulandari, T., Andreas, A., & Ilham, E. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pekanbaru  Senapelan). Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 2 (2), 34087. https://doaj.org Zuli Alfina, N. D. (2020). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). E-Jra , 09 (02), 47–57. https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025