## PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Oleh: Gomgom T P Siregar 1)
Indra Purnanto S. Sihite 2) Universitas Darma Agung, Medan 1), 2)
E-mail: gomgomsiregar@gmail.com sisparno@gmail.com

## ABSTRACT
The handling of cases of spreading pornographic photos through the social media Facebook is not  subject  to temporary detention  when conducting  an investigation because based  on the investigator's  belief,  the perpetrator  will  not run  away, nor will he remove evidence, but what happens is evidence from the perpetrator. Using normative juridical  research, which examines the regulations  of Law No. 19/2016 on  ITE.  Criminal  law  enforcement  for  perpetrators  of  spreading  pornographic content  on  social  media  in  terms  of  the  Law  on  Information  and  Electronic Transactions  Article  45 paragraph 1 of Law No. 19 of 2016 on ITE, the threat  of punishment  for  the  perpetrators  of  spreading  can  be  sentenced  to  a  maximum imprisonment of 6 years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 billion.
Keywords: Content Spreader, Pornography, Criminal Sanctions.

## ABSTRAK
Penanganan  kasus  penyebaran  foto porno melalui   media  sosial   facebook tidak dilakukan  penahanan  sementara  saat  melakukan  penyidikan  karena  berdasarkan keyakinan      penyidik,      pelaku      tidak  akan      melarikan      diri,      juga      tidak menghilangkan    alat   bukti,   namun yang   terjadi   adalah   barang   bukti dari pelaku. Menggunakan penelitian  yuridis normative, yakni mengkaji  peraturan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial  Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi  Elektronik Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE ancaman hukuman bagi para pelaku penyebaran dapat dipidana dengan penjara  paling lama 6 tahun dan maksimal  denda Rp. 1.000.000.000 milyar.
Kata Kunci :Penyebar Konten, Pornografi, Sanksi Pidana.
Gomgom T P Siregar, Indra Purnanto S. Sihite

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyebar  video  porno  yang diduga mirip  artis  Syahrini,  lantaran ada sakit hati. Akun yang diunggah di akun  instrgram  milik  pribadinya @danunyinyir99 dan akun Instagram @rumpi.manja.official. Syahrini melaporkan perkara itu ke polisi pada 12 Mei 2020  atas dugaan pencemaran nama baik dan pornografi. Pengakuan pelaku yang bersangkutan  (MS),  ada  suatu kebencian  ke  korban.  Karena  dia salah  satu  fans publik  figur  lain  dan menuduh  korban    Syahrini    ini mengambil  orang  terdekat  fansnya. Pelaku MS dijerat Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  juga  Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2008  tentang  Pornografi,  dengan ancaman  paling  lama  12  tahun  dan denda Rp 250.000.0000    juta  hingga Rp  6.000.000.0000    miliar  rupiah.
Penyidik  juga  menemukan  akun  lain yang diduga turut menyebarkan video tersebut. Manipulasi digital membutuhkan  foto-foto  sumber, tetapi sejumlah  pornografi dihasilkan tanpa  aktor  manusia  sama  sekali.
Gagasan  tentang  pornografi  yang sepenuhnya dihasilkan oleh komputer sudah  dipikirkan  sejak  dini  sebagai salah satu daerah aplikasi  yang paling jelas  untuk  grafik  komputer  dan pembuatan  gambar  tiga  dimensi. Pembuatan  gambar-gambar  lewat komputer  yang  sangat  realistic menciptakan  dilemma-dilema  etika baru.
Ketika gambar-gambar khayal tentang penyiksaan atau pemerkosaan disebarkan  secara  luas,  para penegak hukum menghadapi kesulitan- kesulitan  tambahan  untuk  menuntut gambar-gambar otentik yang menampilkan  perbuatan  kriminal, karena kemungkinan  gambar-gambar itu hanyalah gambar sintetik. Keberadaan  foto-foto  porno  palsu dari  para  selebriti  memperlihatkan kemungkinan  untuk  menggunakan gambar-gambar palsu untuk melakukan pemerasan atau mempermalukan siapapun yang difoto  atau  difilmkan,  meskipun ketika  kasus-kasus  itu  menjadi semakin lazim, pengaruhnya kemungkinan akan berkurang. Akhirnya,  generasi  gambar-gambar yang  sama  sekali  bersifat  sintetik, yang  tidak  merekam  peristiwa  yang sesungguhnya menantang kritik kritik konvensional terhadap pornografi dan pornoaksi.
Mengenal  pornografi  terlalu dini  jg  dapat  membuat  seseorang melakukan  kejahatan  seksual  seperti pelecehan  seksual.  77%  pelaku pelecehan  terhadap  anak  laki-laki, dan 87  % pelaku  pelecehan  terhadap anak  perempuan  mengaku  kebiasaan melihat pornografi lah yg mendorong tindakan kriminal  mereka.
Ada beberapa ancaman dalam UU ITE, antara lain:
1. Larangan mendownload Pasal 5 dan Pasal 31 2. Larangan memiliki, meyimpan, dan mempertontonkan pasal 6 dan 32 3. Larangan  Memproduksi,  dan memperjualbelikan  Pasal  4 ayat 1 dan 29
4. Larangan  meyediakan  jasa pornografi  Pasal  4 ayat 2  dan 30.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pornografi Menurut Peraturan Perundang-undangan? 2. Bagaimana  Batasan-Batasan Kriteria  Atas  Konten  Yang Dikecualikan  Dalam  Tindak Pidana Kesusilaan ? 3. Bagaimana Penegakan Hukum  Pidana  Bagi  Pelaku Penyebar  Konten  Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang  Informasi
Dan Transaksi  Elektronik?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui Pengaturan  Hukum  Yang Berkaitan  Dengan  Pornografi Menurut Peraturan Perundang-undangan. 2. Untuk  Mengetahui  Batasan-
Batasan Kriteria  Atas Konten Yang  Dikecualikan  Dalam Tindak Pidana Kesusilaan.
3. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum  Pidana  Bagi  Pelaku
Penyebar  Konten  Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang  Informasi Dan Transaksi  Elektronik.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  penulisan  ini yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti ke perpustakaan atau melalui peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  penelitian  yakni  UU ITE  Nomor  11  Tahun 2008 sebagaimana  dirubah  menjadi  UU Nomor 19 Tahun 2016. 2.  Sumber Data
Dilihat dari  penelitian kepustakaan ( library  reach ), dapat dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana,  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun 2008  tentang    Tentang Pornografi,  Undang-undang Nomor 4 Tahun  1979 tentang Kesejahteraan  Anak.  Kitab Undang-undang Hukum Pidana b. Bahan  Hukum  Sekunder, seperti Jurnal  Hukum, Skripsi dan penelitian yang berkenaan dengan  pembahasan  konten pornografi    dalam  media sosial. c. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan  hukum  premier dan  sekunder,  antara  lain kamus  hukum,  kamus  bahasa Indonesia,  majalah,  jurnal ilmiah  dan sebagainya.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pengaturan Hukum Yang Berkaitan  Dengan  Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pengaturan  tentang  hukuman bagi  para  pelaku  penyebar  konten pornografi  ini  juga  diatur  di  dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  yang
Gomgom T P Siregar, Indra Purnanto S. Sihite
memiliki muatan yang melanggar  kesusilaan .” Konten  yang  dilarang  untuk didistribusikan/disebarkan atau ditransmisikan  adalah konten yang di dalamnya terdapat muatan: 1. Kesusilaan/pornografi  (Pasal  27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016) 2. Perjudian  (Pasal  27  ayat (2)  UU ITE  jo.  Pasal  45  ayat  (2)  UU
19/2016)
3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal  27 ayat (3) UU ITE  jo.  Pasal  45  ayat  (3)  UU
19/2016)
4. Pemerasan dan/atau pengancaman  (Pasal  27  ayat  (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016)
5. Berita  bohong  dan  menyesatkan
(Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016) Kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat  tertentu berdasarkan  atas suku,  agama,  ras,  dan antargolongan
(SARA). (Pasal  28  ayat (2)  UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016)
Ancaman  pidana  terhadap pelanggar  diatur dalam Pasal  45 ayat (1)  UU  ITE,  yaitu  ancaman  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) milliar  rupiah.
Pasal 4 1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor,
mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan pornografi  yang  secara  eksplisit memuat: alat kelamin
Pasal  29  UU  Pornografi  yang berbunyi:
Setiap  orang  yang  memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling  lama 12 (dua belas)  tahun dan/atau pidana denda paling  sedikit Rp  250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh juta rupiah)  dan paling banyak Rp  6.000.000.000,00  (enam  miliar rupiah).
Ada  beberapa kumpulan alamat situs  download dan streaming video  lewat  handphone  android terbaru yaitu:
1. www.vuclip.com
2. http://tubidy.mobi/
3. www.tubezen.com
4. http://mobtube.info/
5. http://waptrick.com/
6. www.zedge.net
7. http://freemobilvideos.com/
8. http://www.mv3gp.com/
9. http://mywibes.me/
10. http://3gpfind.com/
11. http://duoberry.com/
12. http://youtubemyway.com/
13. http://videos.yaaya.mobi/ 14. www.wapdam.com 15. http://3gpsearch.com 16. http://keepvid.com
17. http://vkwap.com/ytube/
18. www.gratisindo.com
19. www.gamawap.com 20. www.ganool.com
Bahwa  akses  pornografi  di masa  pandemi  ini  terutama  naik drastis  pada  pukul  03.00  dan  07.00
pagi  serta  pukul  13.00 siang.    Meski di masa  pandemic covid seperti  yang terjadi saat ini banyak remaja  sekolah dari  rumah  karena  tidak  diberikan kesempatan untuk sekolah.jadi  waktu mereka  diluar  pantauan  orangtua sering  membuka  situs-situs  porn  ini. Perlunya  diadakan    penyuluhan Bahaya  Pornografi  dan  Penyuluhan Diet    serta    Detoks  Gadget   kepada masyarakat.
Konten  negatif tidak  terbatas pada konten perjudian dan pornografi saja,  melainkan  bisa  berupa  konten pencemaran  nama  baik,  pemerasan atau pengancaman,  atau konten yang berisikan  muatan  suku,  agama,  ras, dan  antargolongan  (SARA)  serta konten  lainnya  yang  dilarang  oleh peraturan perundang-undangan (seperti  penipuan,  pelanggaran  hak cipta, pemalsuan,  dan lain lain).
B. Batasan-batasan  kriteria  atas konten yang dikecualikan dalam tindak pidana kesusilaan
Pembatasan-perbuatan yang dikategorikan  melanggar  kesusilaan (aanstotelijk  van de  eerbaarheid) ini penting,  mengingat  hukum  pidana harus  dilaksanakan  secara  obyektif.
Keobyektifan  penegakan  hukum pidana  berarti  pasal-pasal  yang dicantumkan  dalam    aturan  hukum pidana tidak menimbulkan interpretasi  yang  bermacam-macam. Sedangkan    istilah    melanggar kesusilaan (aanstotelijk van  de eerbaarheid) yang  dipakai  KUHP
ternyata  sangat  relatif,  tergantung pada ruang dan waktu secara obyektif dapat  menimbulkan  berbagai macam penafsiran.
Larangan  pornografi  yang  membuat persenggamaan  menyimpang seperti:
a Aktivitas seksual dengan mayat b Aktivitas seksual dengan binatang c Oral seks
d Anal seks
e Lesbian atau homoseksual
f Persenggamaaan  dengan  anak-anak,
sodomi (pedofilia) g Larangan  pornografi  yang  memuat kekerasan seksual h Larangan  pornografi  yang  memuat mastubarsi atau onani i Laragan pornografi memuat ketelanjangan atau tampilan ketelanjangan j Larangan  pronografi  yang  memuat alat kelamin k Larangan pornografi memuat pornografi anak Batasan-batasan  kriteria  atas konten  yang  dikecualikan  dalam tindak  pidan  kesusilaan  adalah: Kepentingan pribadi, konten kesusilaan dikecualikan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya  sendiri  dan  kepentingan sendiri, membuat pornografi menjadikan  orang  lain  sebagai  objek atau  model  maka  melanggar  Pasal  9
UU  Nomor  44  Tahun  2008  dan dijatuhi  hukuman  penjara  paling singkat  1  tahun  dan  paling  lama  12 tahun. Perbuatan membuat pornografi tidak  dibatasi  hanya  si  pembuat pornografi itu sendiri, seperti:
a Ketelanjangan  atau  tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b Mastubarsi atau onani c Alat kelamin d Persenggamaan yang menyimpang,  kekerasan  seksual atau pornografi anak sebagaimana  dimaksud  Pasal  4 ayat 1 huruf a, b dan f. Pengaturan konten-konten yang dikecualikan  dalam  tindak  pidana kesusilaan dalam perundang-
Gomgom T P Siregar, Indra Purnanto S. Sihite
undangan tersebut  dilakukan  dengan
2 cara yaitu:
1. Membuat  peraturan  khusus yang  mengatur  mengenai pengecualian  tersebut  dalam berbagai tingkat/jenis peraturan perundang- undangan; 2. Tanpa mengeluarkan peraturan  resmi  dalam bentuk apapun  tetapi  disesuaikan dengan  hukum  yang  hidup dimasyarakat. Yang dimaksud  Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  yang  memiliki  muatan melanggar kesusilaan adalah pornografi. Jika  pornografi itu dibuat untuk  tujuan  dan  kepentingan pendidikan  sebagaimana  dimaksud Pasal  6  dan  penjelasannya  Pasal  14 UU  No  44  Tahun  2008  adalah dikecualikan  tentu  penyebarannya pun dikecualikan. Pengecualian tersebut  memenuhi  syarat-syarat  dan perixinan  yang  ditentukan  dalam undang-undang sehingga perpustakaan,  laboratorium,  atau sarana  pendidikan  lain  menjadi bagian  atau  hak  miliki  lembaga pendidikan tersebut.
Batasan-batasan  kriteria  atas konten  yang  dikecualikan  dalam tindak pidana kesusilaan dikecualikan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya  sendiri  dan  kepentingan sendiri, membuat pornografi menjadikan  orang  lain  sebagai  objek atau  model  seperti:  Ketelanjangan atau  tampilan  yang  mengesankan ketelanjangan;Mastubarsi  atau onani, Alat  kelamin  dan  Persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual atau  pornografi  anak  sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf a, b dan f.
Diseminasi  atau  distribusi pornografi ,  dalam  hal  pembuatan foto  atau  video  disetujui  oleh  para pihak  maka  penyebaran  oleh  salah satu pihak  dapat membuat  pihak  lain terjerat  ketentuan  pidana,  sepanjang pihak  itu  tidak  secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Sebagai contoh apabila  pria  dan wanita sepakat  atau saling memberikan  persetujuan untuk pembuatan  foto  atau  rekaman Pornografi.

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BAGI  PELAKU  PENYEBAR KONTEN  PORNOGRAFI  DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI  DAN  TRANSAKSI

## ELEKTRONIK
Dalam Pasal 30 terkait Pasal 4 ayat (2) dapat dipidana penjara paling singkat  6  bulan  dan  paling  lama  6 tahun  dan/atau  pidana  denda  paling sedikit  Rp  250.000.000  juta  dan paling  banyak  Rp 3.000.000.000.000 miliar. Bagi orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi  sebagaimana  dimaksud Pasal  5,  menurut  Pasal  31  dapat dipidana penjara  paling  lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2  miliar.  Adapun  Pasal  32 menjelaskan  setiap  orang  yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki,  atau  menyimpan  produk pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6 dapat dipidana penjara paling  lama  4  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar  rupiah).
Upaya  Direktorat  Kriminal Khusus  Subdit  Cybercrime  dalam menanganai tindak pidana cybercrime  yang  berkaitan  dengan pornogrfi  dan  pornoaksi  di  wilayah Sumatera  Utara,  melalui  subdit  II sudah berhasil melakukan penyelidikan  terhadap  kasus-kasus penawaran  perempuan  yang  bisa dipergunakan  untuk  pekerja  seks komersil.  Pada tahun 2017, misalnya. Polisi mengamankan Octafira Rahayu Kardianti als Nanda yang merupakan pemilik  akun  facebook  nanda  aulia Lubis.  Dimana  menawrkan  wanita tunasusila dengan tariff Rp. 3.000.000/  per  malam.  Mucikari mendapatkan upah Rp.500.000/orang jika  berhasil.  Kemudian  Polisi melakukan penyelidikan  dengan berpura-pura  sebagai  Pelanggan  di salah satu hotel sehingga mengamankan  5  orang  perempuan pekerja seks komersial  dengan inisial SDT, RS, AA, DA, L Para  pelaku disangkakan melakukan  tindak  pidana  dengan pasal  yang  dilanggar  yaitu  Pasal  45 ayat 1 jo  Pasal  27 ayat 1 UU NO 19
Tahun  2016  dan Pasal  30  jo  Pasal  4 UU  No  44  Tahun  2008  tentang Pornografi, dan Pasal 2 ayat 1 UU No 21  Tahun  2007  tentang  Trafficking dengan ancaman  hukuman  penjara  6 tahun penjara.
Kementrian  Komunikasi  dan Informatika disediakan akun pelaporan  adanya  konten  yang mengandung  asusila,  yakni  dapat diakses dalam link https://www.aduankonten.id ini yakni berisi  tentang hal-hal ini:
1. Lacak Aduan Konten Pantau status terakhir aduan Anda dengan memasukkan nomor aduan.

## 2. Tentang Aduan Konten
Situs  ini  merupakan  fasilitas pengaduan konten negatif baik berupa situs/ website ,  URL,  akun  media sosial,  aplikasi mobile ,  dan software yang  memenuhi  kriteria  sebagai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik  bermuatan  negatif  sesuai peraturan perundang-undangan.
Setiap  orang  berhak  untuk menyampaikan  pengaduan  konten negatif  dengan  cara  mendaftarkan diri,  mengunggah  tautan  (link)  serta screenshot situs  atau  konten  yang dilaporkan  disertai  alasan,  dan memantau  proses  penanganan  yang dilakuan  oleh  Tim  Aduan  Konten.
Mari berpartisipasi aktif dan menjadikan  internet  lebih  aman, nyaman,  dan  bermanfaat  dengan berkurangnya konten-konten negatif.

## 3. Pendaftaran Pelapor
Apakah ada konten yang ingin Anda adukan ? silakan daftar dibawah ini. Setelah itu konfirmasi.
Pengaduan  dapat  dilakukan melalui  formulir pengaduan seperti di Kementerian Komunikasi dan
Gomgom T P Siregar, Indra Purnanto S. Sihite
Informatika dengan link http://trustpositif.kominfo.go.id  atau dapat diakses  di  formulir  pengaduan portal polisi online di http://www.polisionline.net/p/form- pengaduan.html    atau  juga  dapat kirim  e-mail  lewat aduan konten dari Kominfo di
aduankonten@mail.kominfo.go.id
Selain  itu,  masyarakat  juga dapat  melihat  keaslian  gambar  atau foto  langsung  lewat  Google.  Dapat dilakukan dengan cara membuka ikon Google Image, klik  ikon  kamera  lalu akan  muncul  dua ikon  Tempel  URL gambar  atau  Upload  gambar.  Klik salah  satu  pilihan  seusai  dengan kebutuhan, lalu akan muncul gambar, artikel  atau  keterangan  pada  hasil pencarian.
Di  platform  media  sosial seperti  Facebook  dan  Twitter  juga menyediakan  laporan  langsung  jika ada  konten-konten  yang  negatif. Seperti  di  Facebook,  dapat  di  klik pojok kanan atas pada postingan, klik laporan  kiriman/laporan  foto, setelah itu  pilih  jenis  laporan  dan  pilih kiriman  ke  Facebook  untuk  ditinjau. Untuk pengguna Twitter, klik simbol tiga titik diatas kanan kiriman, setelah itu klik  “report tweet’ atau ‘laporkan kicauan.
Gambar 1 Cara Melaporkan Konten Negatif di Media Sosial
Sumber :
http://indonesiabaik.id/public/upload s/post/2104/1405_Laporkan_Konten _Negatif_di_Media_Sosial_GP.jpg
Media  sosial  saat  ini  marak akan  berbagai  tindak  kejahatan internet  (cyber  crime),  diantaranya terdiri dari kategori Pornografi/Pornografi Anak, Perjudian,  Pemerasan,  Penipuan, Kekerasan  Anak, Fitnah/Pencemaran Nama  Baik,  Pelanggaran  Kekayaan Intelektual,  Produk  dengan  Aturan Khusus,  Provokasi  SARA,  Berita Bohong, Terorisme/Radikalisme,  dan Informasi/Dokumen Elektronik Melanggar UU. Konten  yang  paling  banyak diadukan  ke  Kominfo  selama  2019 berupa muatan pornografi, jumlahnya mencapai  244.738  aduan.  Konten aduan terbanyak kedua adalah fitnah dengan jumlah total sebanyak 57.984. Kominfo  juga  menerima  aduan
masyarakat  yang  masuk  kategori konten yang meresahkan  masyarakat, jumlahnya  mencapai  53.455.  Konten lainnya  yang  mendominasi  aduan masyarakat  sepanjang  2019  adalah konten  terkait  perjudian  19.970, konten  penipuan  sebanyak  18.845, dan  konten  hoaks  15.361.  Aduan lainnya  yang  diterima  Kominfo selama  2019  antara  lain  berkaitan dengan  SARA,  kekerasan  terhadap anak,  terorisme  dan  penyalahgunaan obat terlarang. 1 Selain menerima aduan masyarakat mengenai  konten negatif, Kominfo  secara  aktif  melakukan penelurusan untuk melakukan verifikasi  dan  validasi  terhadap temuan  konten,  melalui  mesin  AIS yang dikelola Subdirektorat Pengendalian Konten Internet, Direktorat  Pengendalian  Aplikasi Informatika,  Direktorat  Jenderal Aplikasi Informatika. Jika  termasuk  negatif,  maka akan mendapatkan  rekomendasi penapisan  dari  verifikator.  Apabila konten berkaitan dengan kewenangan instansi  lain,  konten akan  diteruskan ke instasi tersebut untuk mendapatkan rekomendasi penapisan.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN A Kesimpulan 1. Pengaturan Hukum Yang Berkaitan  Dengan  Pornografi Menurut  Peraturan  Perundang- Undangan diatur dalam Pasal  27
ayat  1  ayat  2  ayat  3    Undang- undang Inoformasi dan Transaksi Elektronik  Nomor  11  Tahun 2008  sebagaimana  diperbaharui
1 https://kominfo.go.id/content/detai l/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-
UU Nomor  19  Tahun  2016  dan Pasal   45 ayat 1 Undang-undang Nomor  44  Tahun  2008  tentang
Pornografi. 2. Batasan-batasan  kriteria  atas konten yang  dikecualikan  dalam tindak pidana kesusilaan dikecualikan  untuk  kepentingan pribadi.  Perbuatan  membuat adalah  tidak  termasuk  untuk dirinya  sendiri  dan  kepentingan sendiri,  membuat  pornografi menjadikan  orang  lain  sebagai objek atau  model  seperti: Ketelanjangan  atau  tampilan yang mengesankan ketelanjangan;Mastubarsi atau onani, Alat kelamin dan Persenggamaan yang menyimpang,  kekerasan  seksual atau pornografi anak sebagaimana  dimaksud  Pasal  4 ayat 1 huruf a, b dan f. 3. Penegakan  Hukum  Pidana  Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi  Di  Media  Sosial Ditinjau  Dari  Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik  Pasal  45  ayat  1  UU No  19  Tahun  2016  tentang ITE ancaman  hukuman  bagi  para pelaku penyebaran dapat dipidana  dengan  penjara  paling lama  6  tahun  dan  maksimal denda Rp. 1.000.000.000 milyar.

## B. Saran
1. Seharusnya  dalam  sanksi  pidana penjara lebih ditingkatkan terhadap orang yang mengunggah  konten  pornografi. Apalagi  di  zaman  yang  serba canggih sekarang, program youtube lebih diminati mayoritas-pornografi/0/sorotan_media diakses tanggal 08 Agustus 2020
Gomgom T P Siregar, Indra Purnanto S. Sihite
masyarakat  di  zaman  pandemic covid.  Jika  ditemukan  konten youtube  yang  berbau  pornografi maka  orang  tersebut  diberikan hukuman, dan kontennya dihapus. 2. Seharusnya  Pemerintah  melalui Kemeninfo melakukan pemblokiran  situs  di  Internet. Mulai  dari  situs  dengan  konten porno,  judi, hingga  yang  terbaru situs  streaming  film  illegal, sehingga  tidak  ada  lagi  akses yang  bisa  dibuka kalangan  anak sekolah apalagi di  zaman pandemic  covid  19  ini,  sekolah dirumah,  dimana  orangtua  tidak bisa memantau anak-anaknya. 3. Seharusnya dalam situasi Pandemic  Covid  19  ini  anak- anak  yang  masih  bersekolah  di rumah  yang  memakai  daring orangtua maupun walinya memperhatikan  anak-anak  tidak menontom  konten  pornografi jadi  diharapkan  peran  orangtua dalam  mengawasi  anak-anak menggunaka handpone.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Atmasasmita  Romli  1986, Problema Kenakalan  Anak-anak  dan
Remaja , Armico, Bandung Arief Barda Nawawi.1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penaggulangan dan PenegakanHukum  Pidana .: Citra Aditya Bakti, Bandung Agus Rahardjo, , 2002, Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi ,  PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
Adji Oemar seno, 1997, Mass Media dan Hukum.Cet.II, Erlangga, Jakarta.
Agus Sudibyo, 2004, Ekonomi Politik  Media Penyiaran , , LKiS,
Yogyakarta
Andi Hamzah, 2012,Fsikologi kejiwaan  social, , Pustaka Grafika , Bandung
Chazawi Adam,2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Hamzah Andi 1996, Bunga Rampai Hukum Pidana, , ghalia Indonesia, Jakarta
Makarim  Edmon,  2003, Kompilasi Hukum  Telematika , Raja Grafindo Persada, Jakarta
Muhammad Mufid, 2005,
Komunikasi dan Regulasi  Penyiaran, , PrenadaMedia, Jakarta Siregar, Gomgom, T.P.,Siregar, Suatu  Analisis  mengenai Tindak  Pidana  Pencemaran Nama  Baik  melalui  Media Elektronik, PT  Refika Aditama, Bandung
Soekanto Soerjono,  2008, Pengantar
Penelitian  Hukum ,  Penerbit
Universitas
Indonesia,,Jakarta,
Sunggono
Bambang,1997,Metodologi
Penelitian  Hukum,Pt  raja Grafindo, Jakarta
Sudarto,  1990, Hukum  Pidana  I ,: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang B. Perundang undangan Undang-Undang Nomor  44 Tahun
2008 Tentang Pornografi
Undang Undang No 8 tahun 1992 tentang Perfiliman.  Jo Undang undang No 39 tahun 2009 tentang Perfiliman
Kitab Undang Undang Hukum Pidana
C. Internet/ Jurnal Hukum
Lalu Abi Yu’lla Maulana, P enjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran  Konten  Video Porno  mengenai  Pencabulan Anak  di  bawah  umu  melalui Cyber  (Dunia  Maya),  diakses dalam jurnal Hukum Adigama
2234-5126-2-PB.pdf,
Universitas
Tarumanegara,
diakses pada 08 mei 2020. Zainal  Abdul  Fattah,  Perbandingan Konten  yang  dikecualikan dalam tindak Pidana kesusilaan,  diakses  dalam situs
https://www.bphn.go.id/data/ documents/perbandingan_kon ten_yg_dikecualikan_dlm_tin dak_pidana_kesusilaan.pdf
pada tanggal 08 Mei 2020. Asrini Hanifah, Pengaturan Penegakan  Hukum  terhadap Pornografi di Internet (Cyberporn) sebagai kejahatan  mayantara,  dalam situs
https://core.ac.uk/download/p df/12350099.pdf  tanggal  08 Mei 2020
https://www.indojayanews.com/huku m/perekam-dan-penyebar- video-terancam-dijerat-pasal- berlapis/ diakses  tanggal  07 Agustus 2020
http://indonesiabaik.id/infografis/por nografi-jangan-unduh- simpan-diperjualbelikan
diakses tanggal 07 Agustus 2020