Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia
Aji Titin Roswitha Nursanthy, Desy Ratnasari, Tri Romsahadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia ajititin@stih-awanglong.ac.id, desyratnasari@stih-awanglong.ac.id, triromsahadi36@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: October 30, 2022 Accepted: December 24, 2022 Article  30  paragraph  (4)  of  the  1945  Constitution  states  that  the Indonesian  National  Police  as  an  instrument  of  the  state  that maintains  security  and  public  order  has  the  duty  to protect,  protect, serve  the  community  and  uphold  the  law.  The  formulation  of  the problem  is  the  mechanism  for  dishonorably  dismissing  members  of the Police who are involved in the crime of narcotics abuse and the purpose of this study is to find out and analyze the mechanism for the legal  process  for  members  of  the  Police  who  commit  crimes  of narcotics  abuse  in  terms  of  Perkap  No.  14  of  2011  concerning  the code of ethics for the police profession of the Republic of Indonesia. The type of research carried out includes empirical legal research with a  qualitative  approach.  Based  on  the  results  of  the  research  and discussion  it  can  be  concluded  that  members  of  the  Police  who commit narcotics crimes must be held accountable for their actions, law enforcement against members of the Police who commit narcotics abuse applies equally to everyone in the eyes of the law. Keywords:
police, criminal acts, narcotics, code of ethics

## Abstrak
UUD 1945 pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa kepolisian negara republik indonesia sebagai alat  negara  yang  menjaga  keamanaan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi, megayomi,  melayani  masyarakat  serta  menegakkan  hukum.  Rumusan  permasalahan bagaimana  mekanisme  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  anggota  Polri  yang  terlibat  tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana  mekanisme  proses  hukum  bagi  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  ditinjau  dari  Perkap  No.  14  tahun  2011  tentang  kode  etik  profesi kepolisan  republik  Indonesia.  Jenis  penelitian  yang  dilaksanakan  termsuk  penelitian  hukum empiris  dengan  pendekatan  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pebahasan  dapat disimpulkan  bahwa  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidanan  narkotika  wajib mempertanggung  jawabkan  perbuatannya,  penegakan  hukum  terhadap  anggota  Polri  yang melakukan penyalahgunaan narkotika berlaku sama bagi semua orang di mata hukum.
Kata Kunci: polri, tindak pidana, narkotika, kode etik

## LATAR BELAKANG
Secara filosofis dalam pembukaan UUD 1945 telah mereflesikan tugas dan wewenang  serta  tanggung  jawab  kepolisian,  sebagaimana  dirumuskan  dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945 yang dapat dipahami mengandung esensi, bahwa  negara  bercita-cita  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indoneisa  dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  harus  dijalankan  secara  profesional,  proporsional dan  prosedur  yang  didukung  oleh  nilai-nilai  dasar  yang  terkandung  dalam Tribrata  dan  Catur  Prasetya  dijabarkan  dalam  kode  etik  profesi  Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai norma berprilaku yang patut dan tidak patut.
Secara atribut tugas dan wewenang kepolisian pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yaitu,  kepolisian  negara  republik  indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga keamanaan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  megayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
Polri  merupakan  alat  negara  yang  berperan  memelihara  keamanan  dan ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada  masyarakat.  Ketiga  tugas  pokok  tersebut  bukan  merupakan  urutan prioritas,  karena  ketiganya  sama  penting,  sedangkan  dalam  pelaksanaanya mana  yang  didahulukan  sangat  tergantung  pada  situasi  masyarakat  dan lingkungan  yang  dihadapi  kerena  pada  dasarnya  ketiga  tugas  pokok  tersebut secara simultan dan dapat dikombinasikan.
Polri  sebagai  sub  sistem  bagian  dari  pemerintah  berupaya  mewujudkan pemerintahan  yang  berprinsip Good  Governance dan Clean  Goverment ,  yang tugas  pokok  memelihara  Kamtibmas,  menegakkan  hukum,  mengayomi, menjaga, dan membangun kepercayaan kepada masyarakat.
Kompleksitas  rencana  tugas  kepolisian  diera  reformasi  juga  telah menguntungkan  Polri  melalui  sejumlah  kemajuan  yang  signifikan  dalam pembangunan, kepemimpinan, dan operasional. Namun di sisi lain, diakui secara jujur bahwa kinerja tugas utama Polri masih terpengaruhi hal-hal negatif dalam bentuk  penyimpangan  dari  tindakan  anggota  Polri  seperti  penyalahgunaan kekuasaan  dan  tindakan  memalukan  lainnya  yang  tidak  etis  yang  melanggar prinsip sosial dan agama.
Tugas mulia yang diberikan dan diemban oleh kepolisian sebagai penegak hukum, maka polisi dituntut agar tegas, konsisten serta etis dalam tindakan yang merupakan jati diri dan identitas seorang polisi. Menurut Anton Tabah (1991: 23) Beberapa tindakan sebagai syarat dan kriteria polisi dikatakan baik apabila polisi memenuhi kriteria berikut:
1. Memiliki kepribadian yang konsisten 2. Tidak emosional
3. Berpendidikan yang memadai
Apabila ketiga kriteria di atas tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka polisi akan lebih mudah terjebak kepada hal-hal yang kurang peduli atau simpatik ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Polri.
Diberlakukannya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan ang menegaskan perumusan tugas, fungsi serat peran Polri dan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri dengan peran dan fungsi masing-masing yang menyebabkan anggota Polri
tunduk pada kekuasaan peradilan umum yang diatur pada pasal 29 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Anggota kepolisian negara republik Indonesia  tunduk  pada  kekuasaan  peradilan  umum”.  Oleh  sebab  itu  Polri sekarang  disamakan  dengan  warga  sipil  biasa  bukan  anggota  militer  lagi sebelum berlakunya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam  menjalankan  peran  dan  tugasnya,  kepolisian  telah  menetapkan disiplin,  struktur  organisasi  dan  tata  kerja  para  anggotanya  agar  berhasil menjalankan  tugasnya,  tergantung  kepentingan  dalam menjalankan  tugas  dan wewenangnya,  sebagaimana  diatur  di  dalam  PP  No.  2  tahun  2013  tentang Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian,  Kepres  No.  70  tahun  2002  tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian, dan Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik anggota Polri berisi kewajiban, larangan, sanksi dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan  oleh  oknum  aparat  Polisi  sendiri.  Untuk  melakukan  peraturan penegakan  peraturan  kode  etik  anggota  Polri  terdapat  pejabat  yang  memiliki wewenang memberikan dan menjatuhkan tindakan kode etik yaitu Atasan yang berhak menghukum disingkat Ankum.
Adanya aturan yang tegas dalam PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia dan Perkap No. 14 tahun 2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  tidak serta  merta  membuat  anggota  Polri  tidak  melanggar  disiplin  dan  kode  etik kepolisan,  tetapi  masih  terdapat  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran kode  etik  dan  displin  Polri.  Kedua  peraturan  tersebut  mengatur  tentang penyelesaian  melalui  sidang  disiplin  apabila  terjadi  pelanggaran  disiplin  dan sidang komisi kode etik apabila melakukan pelanggaran kode etik.
Permasalahan  yang  terjadi  merupakan  kecenderungan  melemahnya penghayatan,  pengamalan  etika  dan  komitmen  anggota  Polri  itu  sendiri, pelanggaran  disiplin  dan  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  banyak terjadi di Indonesia, salah satunya pelanggaran kode etik dan disiplin yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Penyalahgunaan zat yang berbahaya narkotika merupakan masalah yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis maupun  sosial.  Hal  ini  merupakan  persoalan  yang  sangat  kompleks  dan memerlukan tindakan yang  komprehensif melalui  kerjasama  interdisipliner  dan multidisipliner  serta  pelibatan  peran  aktif  masyarakat,  yang  dilakukan  secara berkesinambungan,  konsisten  dan  menyeluruh,  harus  diakui  juga  bahwa penyalahgunaan  narkotika  dimulai  rata-rata  pada  masa  remaja  dan  berlanjut hingga dewasa muda. Ironisnya, narkotika diketahui dan digunakan tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja dan anak di bawah umur.
Meningkatnya  penyalahgunaan  NAPZA  jelas  mempengaruhi  kualitas sumber  daya  manusia  di  Indonesia  yang  merupakan  salah  satu  modal  dasar pembangunan  nasional.  Dikatakan  sebagai  cara  yang  tidak  bermoral  karena penggunaannya menyebabkan kerugian mental, fisik dan sosial. Penyalahgunaan  narkotika  dipahami  sebagai  pemakaian  atau  penggunaan narkotika  yang  tidak  digunakan  untuk  tujuan  medis,  tetapi  menurut  sifatnya, narkotika menyebabkan ketergantungan psikologis atau fisik pada pemakainya.
Saat  ini  kejahatan  narkotika  tidak  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi, tetapi  dilakukan  secara  terbuka  oleh  pengguna  dan  pengedar  dalam pelaksanaan operasi barang terlarang dan berbahaya tersebut. Saat ini banyak ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi  juga  oleh  aparat  kepolisian,  hal  ini  sangat  penting  mengingat  aparat kepolisian berada di garda terdepan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di negeri ini. Dengan demikian, semua anggota polisi negara yang terlibat dalam kejahatan  narkotika  harus  diberhentikan  secara  tidak  dengan  hormat.  Hal  ini harus  dilakukan  sebagai  bentuk  penegakan  hukum  yang  tidak  memihak  dan sebagai efek jera bagi petugas kepolisian lainnya.
Dari  pernyataan  yang  disampaikan  di  atas  penulis  merumuskan permasalahan yaitu bagaimana mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  mekanisme  proses  hukum  bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari  Perkap  No.  14  tahun  2011  tentang  kode  etik  profesi  kepolisan  republik Indonesia.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dilaksanakan  termsuk  penelitian  hukum  empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif  analisis.  Jenis  data  yang  dikumpulkan  yaitu  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  bahan,  dokumen,  peraturan  undang-undang,  laporan,  teori- teori bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya yang mendukung masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku literatur, peraturan undang-undang, hasil penelitian terdahulu dan  dokumen  yang mendukung  penelitian. Analisis  data  yang  digunakan  yaitu analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A.  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri
Dalam pasal 1  ayat  (2)  UU  No.  2  tahun  2002  tentang  kepolisian  republik Indonesia,  bahwa  Anggota  kepolisian  republik  Indonesia  merupakan  pegawai negeri pada kepolisian republik Indonesia. Pegawai negeri berdasarkan pasal 1 ayat  (1)  UU  No.  8  tahun  1999  tentang  pokok-pokok  kepegawaian  dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pegawai negeri adalah posisi yang tidak dapat dikaitkan dengan seseorang selama sisa hidupnya,  tetapi  bisa  terbatas  dalam  arti  terbatas  sampai  mencapai  titik  masa tertentu. Masa ini dikenal dengan  masa pensiun. Pensiun dapat diartikan tidak lagi bekerja efektif karena masa jabatannya telah berakhir.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  suatu  instansi  resmi pemerintah  yang  terpisah  dari  instansi  pemerintah  lainnya  baik  dalam  tugas pokok maupun  fungsinya.  Sebagai  lembaga  nasional  yang memiliki  tugas  dan fungsi  pokok,  keberadaan  dan  operasional  kepolisian  harus  diatur  dengan undang-undang  yang  merupakan  sebuah  undang-undang  khusus  untuk  itu,
adapun Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Acuan  hukum  yang  paling  mendasar  adalah  UUKNRI,  karena  berkaitan dengan  pemberhentian  atau  pencabutan  status  seseorang  dari  anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyangkut rumah tangga dan hal- hal yang berkaitan dengan kepolisian. Pemberhentian anggota Polri secara tegas diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanetang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:
1. Anggota  kepolisian  negara  republik  Indonesia  dapat  diberhentikan  dengan hormat atau tidak dengan hormat.
2. Usia  pensiun  maksimum  anggota  kepolisian  negara  republik  Indonesia  58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan  sangat  dibutuhkan  dala  tugas  kepolisian  dapat  dipertahankan  sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Dengan  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  30  di  atas,  undang-undang memberikan dua cara (pilihan) dan/atau cara untuk memberhentikan seseorang yang menjadi anggota Polri. Yang satu diberhentikan dengan hormat dan yang kedua  diberhentikan  dengan  tidak  hormat.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pemberhentian  dengan  hormat  dan  tidak  hormat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  diatur  dengan  peraturan  pemerintah  berdasarkan  Pasal  30  (3) UUKNRI.
Hukuman  terhadap  pelanggaran  kode  etik  pada  pasal  21  Perkap  No.  14 tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, yaitu:
a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
b. Kewajiban  pelanggar  untuk  meminta  maaf  secara  lisan  dihadapan  sidang KKEP  dan/atau  secara  tertulis  kepada  pimpinan  Polri  dan  pihak  yang dirugikan.
c.  Kewajiban  pelanggar  untuk  mengikuti  pembinaan  mental  kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
d. Dipindah  tugaskan  ke  jabatan  berbeda  yang  bersifat  demosi  sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun.
e. Dipindah  tugaskan  ke  fungsi  berbeda  yang  bersifat  demosi  sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun.
f.  Dipindah  tugaskan  ke  wilayah  berbeda  yang  bersifat  demosi  sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau
g. PTDH sebagai anggota Polri.
Pada  PP  No.  1  tahun  2003  secara  tegas  diatur  dalam  Bab  III  tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat dalam Pasal 11-14. Pasal 11 secara umum mendefinisikan  jenis  PTDH,  Pasal  12-14  menjelaskan  garis  besar  ketentuan yang diatur dalam Pasal 11, yakni:
Anggota kepolisian negara republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a.  Melakukan tindak pidana
b.  Melakukan pelanggaran
c.  Meninggalkan tugas atau hal lain.
Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  karena  melakukan  tindak  pidana diatur dalam bagian pertama pada pasal 12 PP No. 1 tahun 2003, yaitu sebagai berikut:
1. Anggota  kepolisian  negara  republik  indoneisa  diberhentikan  tidak  dengan hormat dari dinas kepolisian negara republik Indonesia apabila:
a.  Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menurrut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian negara republik Indonesia.
b.  Diketahui  kemudian  memberikan  keterangan  palsu  dan/atau  tidak  benar pada  saat  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  anggota  kepolisian  negara republik Indonesia
c.  Melakukan  usaha  atau  kegiatan  yang  nyata-nyata  bertujuan  mengubah pancasila,  terlibat  dalam  gerakan  atau  melakukan  kegiatan  yang menentang  negara  dan/atau  pemerintah  republik  Indonesia  secara  tidak sah.
2. Pemberhentian  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  setelah melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah bahwa terhadap putusan  pengadilan  tersebut  sudah  tertutup  untuk  upaya  hukum  biasa. Berdasakan  hukum  acara  pidana  ditegaskan  bahwa  upaya hukum adalah  hak terdakwa  atau  penuntut  umum  untuk  tidak  menerima  putusan  pengadilan  ang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan menurut undang-undang yang berlaku, dimana upaya hukum acara pidana dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu, banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu, kasasi demi kepentingan hukunm dan peninjauan kembali.
Sanksi  administrasi  berupa  rekomendasi  PTDH  sebgaiamana  dimaksud pada  Perkap  No.  14  tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia pasal 21 ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi:
a. Dipidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  menurut  pertimbangan  pejabat  yang  berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
c.  Melakukan  usaha  atau  perbuatan  yang  nyata-nyata  bertujuan  mengubah Pancasila,  terlibat  dalam  gerakan,  atau  melakukan  perbuatan  yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP; e. Meninggalkan  tugasnya  secara  tidak  sah  dalam  waktu  lebih  dari  30  (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
f.  Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
1.  Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-
wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
2.  Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
3.  Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
g. Melakukan  bunuh  diri  dengan  maksud  menghindari  penyidikan  dan/atau tuntutan  hukum  atau  meninggal  dunia  sebagai  akibat  tindak  pidana  yang dilakukannya;
h. Menjadi  anggota  dan/atau  pengurus  partai  politik  yang  diketahui  kemudian telah  menduduki  jabatan  atau  menjadi  anggota  partai  politik  dan  setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
i.  Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 22 ayat 1 huruf (a) dan (b) berupa rekomendasi PTDH Melalui sidang KKEP terhadap:
a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman  pidana  penjara  4  (empat)  tahun  atau  lebih  dan  telah  diputus  oleh pengadilan yang berkekuatan hukum.
b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaiman dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i.

## B.  Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Dalam  bahasa belanda  tindak  pidana disebut strabaarfeit ,  yang  teriri  dari straf yang berarti pidana dan hukum. Baar artinya dapat dan boleh, sedangkan feit yang  berarti  tindak,  peristiwa,  pelanggaran,  dan  perbuatan.  Dalam  KUHP tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari starbaarfeit tetapi  tidak  ada penjelasannya.  Tidak  pidana  disinonimkan  atau  dipersamakan  dengan  delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum . (Moeljiatno, 2008: 28). Menurut  Sudarto  (1986:  8)  Perbedaaan  yang  mendalam  antara  istilah pidana dengan istilah hukum,  yaitu istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk  pergantian  kata straft, tetapi  menurut  beliau  istilah  pidana  lebih  baik daripada  hukuman.  Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  aturan  hukum dolarang  dan  diancam  dengan  pidana.  Pengertian  perbuatan  disini  selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. (Teguh Prasetyo, 2011: 9)
KUHP  membagi  tindak  pidana  menjadi  dua  yaitu  pelanggaran  dan kejahatan  yang  masing-masing  termuat  dalam  buku  II  dan  buku  III  KUHP. Pelanggaran  sanksinya  lebih  ringan  dari pelaku  kejahatan.  Unsur-unsur tindak pidana  terbagi  atas  unsur  formal  (perbuatan  manusia,  melanggar  peraturan pidana,  diancam  dengan  hukuman,  dilakukan  orang  yang  bersalah,  dan pertanggung jawaban tergantung keadaan jiwanya) dan unsur material (bersifat tidak  melawan  hukum).  Unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  ilmu  hukum  pidana dibedakan menjadi 2 yakni unsur objektif dan unsur subjektif.
Menurut Lamintang (1997: 24) unsur subjektif, yaitu:
a. Kesengajaan ( dolus ) atau ketidaksengajaan ( culpa )
b. Maksud atau voornemen pada sutau percobaan atau poging (pasal 53 ayat (1) KUHP)
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll
d. Merencanakan  terlebih  dahulu  atau voorbedachteraad dalam  kejahatan pembunuhan (pasal 340 KUHP)
e. Perasaan takut (pasal 308 KUHP)
Menurut Adami Chawazi (2005: 79) unsur objektif, yaitu: a. Sifat melawan hukum wederrechttelijkheid b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri
c.  Kualitas,  yakni  hubungan  antara  suatu  tindak  pidana  sebagai  penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
Unsur-unsur tindak pidana menurut Erdianto Efendi (2011: 98), yaitu:
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
b. Perbuatan  itu  harus  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  undang- undang
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.
Dalam  tindak  pidana  sifat  melawan  hukum  merupakan  suatu  perbuatan apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak  semua  pidana  merupakan  perbuat  melawan  hukum  karena  ada  alasan pembenar sesuai pasal 50 dan pasal 51 KUHP. Menurut Erdianto Efendi (2011: 33) sifat melawan hukum terdiri:
a. Sifat formil yaitu perbuatan diatur oleh undang-undang
b. Sifat materiil yaitu perbuatan tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang- undang tapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.
Undang-undang  secara  tegas  dalam  perbuatan  yang  merupakan  sifat melawan  hukum  haruslah  dibuktukan.  Jika  unsur  melawan  hukum  dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu delik maka harus dibuktikan, namun jika unsur melawan hukum dan memiliki fungsi negatif maka hal itu tidak perlu dibuktian.
Penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obat  terlarang  merupakan  kejahatan Internasional  dan ektra  ordinary  crime .  Pengertiannya  adalah  sebagai  suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya,  ekonomi  dan  politik  serta  begitu  dahsyatnya  dampak  negatif  yang diakibatkan oleh kejahatan ini.
Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan  memasukkan  kedalam  tubuh.  Pengaruh  tersebut  bisa  berupa pembiusan,  hilangnya  rasa  sakit,  rangsangan  semangat  dan  halusinasi  atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam  dunia  medis  bertujuan  dimanfaatkan  bagi  pengobatan  dan  kepentingan manusia  di  bidang  pembedahan,  menghilangkan  rasa  sakit  dan  lain-lain. (Soedjono Dirdjosisworo, 1987: 7).
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangisampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan
mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunanya. Pasal 6 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, yaitu:
1. Golongan  I  yaitu  narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
2. Golongan  II  yaitu  narkotika  yang  berkhasiat  untuk  pengobatan  yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Golongan  III  yaitu  narkotika  yang  berkhasiat  untuk  pengobatan  dan  banyak digunakan  dalam  terapi  dan/atau  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantugan.
Pelaku perbuatan pidana narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, dibagi menjadi sebagai berikut:
1. Sebagai Pengguna Dikenakan pidana pasal 116 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun
2. Sebagai Pengedar Dikenakan pidana sesuai pasal 81 dan pasal 82 UU No. 35 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan ditambah denda.
3. Sebagai Produsen
Dikenakan pidana pasal 113 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati dan ditambah denda
UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur penyalahgunaan Prekursor  Narkotika  yang  merupakan  zat  atau  bahan  dasar  atau  bahan  kimia yang digunakan dalam pembuatan Narkotika dengan ancaman pidana minimum khusus,  pidana  penjara  20  tahun/seumur  hidup/hukuman  mati  dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Sanksi hukum pidana pelaku tindak pidana narkotika dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang  dikenal  dengan  sistem  penegakan  hukum  ( criminal  law  enforcement ) sebagai bagian dari criminal polic y atau kebijakan penanggulangan kejahatan.

## C.  Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Upaya  penerapan  disiplin  dan  kode  etik  polisi  sangat  diperlukan  untuk mencapai kinerja misi yang ditugaskan dan untuk mencapai keahlian polisi. Jika penegakan  hukum  itu  sendiri  (Polri)  tidak  disiplin  dan  tidak  profesional,  kecil kemungkinan  penegakan  hukum  akan  berjalan  dengan  baik.  Disiplin  dan nonprofesionalisme  Polri  berdampak  signifikan  terhadap  penuntutan  atau pengungkapan  kejahatan  yang  dilakukan  di  masyarakat.  Penegakkan  hukum pada dasarnya adalah bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian  integral  dari  kebijakan  sosial  ( social  policy ),  kemudian  kebijakan  ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana ( criminal justice system ), menurut  Muliadi  (1995:  21-22)  sistem  peradilan  pidana  mempunai  dimensi fungsional ganda.
Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk menerjemahkan konsep keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kesejahteraan  menjadi  kenyataan.  Ini  sering
dianggap sebagai perangkat utama tujuan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum  pada  hakekatnya  adalah  proses  mewujudkan  ide-ide  tersebut. Penegakan  hukum  yang  sebenarnya  adalah  menerapkan  hukum  positif  dan harus  dipatuhi.  Oleh  karena  itu,  yurisdiksi  dalam  suatu  perkara  berarti menciptakan  hukum  yang  konkrit  untuk  memelihara  dan  menjamin  ditaatinya hukum  substantif  dengan  menerapkan  cara-cara  prosedural  yang  ditentukan oleh hukum formil. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  dijabarkan  didalam  kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, yang enciptakan, memlihara, dan mempertahankan kedamaian hidup (Soejono Sukanto, 2002: 3).
Kode  etik  profesi  merupakan  sistem  norma,  nilai  dan  aturan  profesional tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak  benar  dan  tidak  baik  bagi  profesional  kepolisian.  Kode  etik  menebutkan perbuatan apa yang benar dan apa yang salah, perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan yang harus dihindari. Tujuan kode etik yakni agar profesioanl dan memberikan  pelayanan  sebaik-baiknya  kepada  pengguna  layanan.  Dengan adanya kode etik profesi ini akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak profesional sesuai dengan standar operasional pelayanan.
Etika setiap profesi dicerminkan dari kode etiknya ang berupa ikatan, tata aturan, atau norma yang harus diindahkan (kaidah) yang berisi petunjuk-petunjuk kepada  anggota  organisasina  tentang  larangan-larangan  yakni  apa  yang  tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan dalam menjalankan profesinya yang menyangkut  tingkah  laku  pada  masyarakat  pada  umumnya.  Kode  etik  profesi hanya dapat ditetapkan oleh orgaisasi dari suatu profesi untuk para anggotanya yang  didalamnya  terkandung  pegaruh  yang  erat  dan  kuat  untuk  menanamkan rasa kesadaran, keinsafan anggotanya agar dengan ikhlas mentaati ketentuan- kettentuan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  secara  sah,  dengan  demikian berguna  dan  berpengaruh  kuat  dalam  menegakan  disiplin  para  anggota profesinya.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur tentang perlakuan  sanksi pidana terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan  narkotika.  Ketentuan  ini  tidak  hanya  berlaku  bagi  anggota polisi, tetapi juga bagi anggota umum lainnya yang kedapatan menyalahgunakan narkotika. KUHP Narkotika (Jenis kejahatan yang dilakukan dan ancaman sanksi pidananya). Pelaku yang termasuk dalam UU No. 35 Tahun 2009) diatur dalam beberapa pasal. Ketentuan tersebut meliputi Pasal 111, Pasal 127, Pasal 129, dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009,  sanksi  administratif  juga  dikenakan  kepada  aparat  kepolisian yang menyalahgunakan narkotika, yaitu sanksi oleh pejabat yang bersangkutan.
Anggota Polri yang menggunakan Narkotika melanggar aturan disiplin dan kode  etik  karena  semua  anggota  Polri  seharusnya  berkewajiban  menjunjung tinggi supremasi hukum dan kehormatan, nama baik dan martabat Polri, artinya Pelanggaran disiplin dan kode etik akan diselidiki dan sanksi akan diberikan jika terbukti. Penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menutup kemungkinan juga adanya tuntutan pidana terhadap aparat kepolisian yang bersangkutan (Pasal 28 (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 14  Tahun  2011,  serta  Pasal  12  (1)  PP.  2/2003).  Akibatnya,  polisi  yang menggunakan  narkotika  terus  menghadapi  tuntutan  pidana,  meskipun  ada
tindakan  disipliner  dan  sanksi  karena  melanggar  Kode  Etik.  Aparat  kepolisian yang diduga menggunakan narkotika dalam penyidikan sesuai dengan Pasal 8 ayat  (1)  UU  No.  48  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman,  sampai  dengan dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan  tetap  yang  berkekuatan  hukum  tetap (praduga tidak bersalah) tetap harus diperhatikan. Peradilan Jika putusan pidana terhadap seorang perwira polisi memiliki yurisdiksi tetap, perwira polisi tersebut dikenakan  PTDH  berdasarkan  Pasal  12  (1)  (a)  PP  No.  1  Tahun  2003  tentang pemberhentian anggota kepolisian negara republik Indonesia.
Adapun  mekanisme  atau  proses  penegakan  hukum  anggota  polri  yang melakukan tindak pidana narkotika: 1. Pengaduan atau Laporan
Pada  tahap  penyelidikan  ini,  anggota  polisi  yang  diduga  melakukan penyalahgunaan narkotika dapat mendapatkan laporan dari masyarakat publik. Laporan  yang  masuk  ini  akan  ditindak  lanjuti  kepimpinan  kepolisian  yang selanjutnya  diteruskan  ke  unit  Provos  untuk  penyelidikan.  Jika  bukti  dianggap kuat,  entitas  Provos  mengirimkan  penyelidikan  ke  entitas  Paminal  untuk melanjutkan  penyelidikan  ini.  Tidak  hanya  pasukan  Paminan,  tapi  juga  polisi kriminal (reskrim) terlibat dalam penyelidikan. Setelah unit Paminal menentukan bahwa  buktinya  kuat,  maka  dikembalikan  ke  unit  Provos  dan  terus  mengusut pelanggaran  kode  etik  kepolisian.  Sementara  itu,  unit  reskrim  melanjutkan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Tahap Penyidikan
Proses penyidikan terhadapa anggota polri yang diduga melakukan tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  dilakukan  sesuai  lokasi  tugas  kesatuannya, hal ini dilakukan penyidikan sesuai dangan KUHAP yang berlaku. 3. Tahap Peradilan Umum
Selama  persidangan,  terdakwa  tindak  pidana  karena  penyalahgunaan narkotika dan anggota polisi ditempatkan pada kedudukan yang sama dengan pelaku kejahatan lainnya berdasarkan ketentuan KUHAP. Hal ini sejalan dengan prinsip  bahwa  setiap  orang  sama  di  depan  hukum.  Terdakwa  juga  dapat menunjuk  seorang  pengacara  atau  penasihat  hukum  atau  memperoleh penasihat hukum dari negara.
4. Tahap Peradilan Kode Etik
Setelah menyelesaikan peradilan umum, selanjutnya dilaksanakan sidang dispilin serta sanksi kode etik disiplin, yaitu:
a. Antum menepati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Polri untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiksa.
b. Anggota Polri yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, meamiliki  banyak  pengetahuan  tentang  hukum  dan  peraturan  lain  terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tututan dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membutikan perbuatan pelanggaran terperiksa.
c.  Anggota  Polri  yang  bertindak  sebagai  pendamping  terperiksa  dalam  sidang disiplin,  memiliki  komitmen  yang  kuat  akan  perwujudan  integritas  disiplin anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya alam kehidupan masyarakat demi terwujudnya  Polri  yang  dipercaa  masyarakat  dengan  mengesampingkan
kelemahan PP No. 2 tahun 2003 dan keputusan Polri Nomor Pol. Kep/43/IX/ 2004 tanggal 30 september 2004, namun tetap dalam toleransi anggota Polri d. Sanksi  yang  dapat  diberikan  yaitu  pemberhentian  tidak  dengan  hormat (PTDH), karena dalam pasal 21 ayat 3 Perkap No. 14 tahun 2011 tentang kode etik  profesi  Polri  menyebutkan  sanksi  administrasi  berupa  rekomendasi pemberhentian  tidak  dengan  hormat  (PTDH)  bagi  anggota  yang  terbukti melakukan  pelanggaran  pidana  4  (empat)  tahun  penjara  atau  lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan penyalahgunaan narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  anggota  Polri  yang melakukan  tindak  pidanan  narkotika  wajib  mempertanggung  jawabkan perbuatannya  sesuai  dengan  apa  yang  dilakukannya,  penegakan  hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berlaku sama bagi semua orang di mata hukum. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi  pelanggaran  kode  etik  tidak  menghapus  tuntutan  pidana  terhadap anggota Polri yang bersangkutan, dan apabila terbutki melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui peradilan umum yang dipidana penjara paling lama  4  (empat) tahun,  maka  sanksi administrasi  pada pasal  21  ayat  3  Perkap No.  14  tahun  2011  tentang  kode  etik  profesi  Polri  yaitu  berupa  rekomendasi Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  bagi  anggota  Polri    yang melakukan perbuatan tersebut.
Saran  dari  penulis  agar  Institusi  Polri  sebaiknya  memberikan  dan menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi kepada anggotanya untuk menghindari  dari  tindakan  penyalahgunaan  narkotika  melalui  tes  urine.  Bagi aparat  yang  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  hukuman  atau  yang mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri harus lebih tegas dan dihukum lebih berat sebagai efek jera untuk anggota Polri lainnya.

## REFERENSI
Adami  Chawazi.  2005.  Pelajaran  Hukum  Pidana  1.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Anton  Tabah.  1991.  Menatap  Dengan  Matahati  Polisi  Indonesia.  Jakarta: Gramedia.
Erdianto  Efendi.  2011.  Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu  Pengantar.  Bandung:
Refika Aditama.
Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti Moeljiatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rieneka Cipta. Muliadi. Dkk. 1995. Teori-Teori Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni
Soejono  Soekanto.  2002.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soedjono Dirdjosisworo. 1987. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Alumni. Teguh  Prasetyo.  2011.  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada
https://media.neliti.com/media/publications/266135-penegakan-hukum- terhadap-anggota-kepolis-f13c41f9.pdf.  diakses  pada  tanggal  30  Januari 2022
https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-hukum-oknum-polisi-yang- melakukan-tindak-pidana-lt511cf005d88bc. diakses pada tanggal 1 februari 2022Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.