## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Konstitusionalitas Perceraian sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Isteri
(Analisis Pasal 39 Ayat 2 Huruf F UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

## Aufi Imaduddin
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail: aufiabuzaya@gmail.com

## Pendahuluan
Aristoteles,  seorang  filsuf  Yunani  yang  terkemuka  pernah  berkata bahwa  manusia  itu  adalah  zoonpolitikon,  yaitu  selalu  mencari  manusia lainnya  untuk  hidup  bersama  dan  kemudian  berorganisasi. 1 Dalam
1 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.
Abstrak: Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang menjunjung  tinggi  supremasi,  maka  segala  aturan  yang berlaku  dalam  tatanan  negara  harus  sesuai  dengan  aturan yang  ada  seperti  perkara  perkawinan.  Perkawinan  di Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-undang  No  1  Tahun 1974 tentang  Perkawinan.  Dijelaskan dalam  undang-undang tersebut  tentang  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan  hingga tata  cara  perceraian  beserta  akibat  hukum  yang  timbul  usai perceraian. Terkait dengan perceraian ini dijelaskan di dalam Pasal  39  ayat  (2)  huruf  f  UU  No  1  Tahun  1974,  kemudian dijabarkan  kedalam  PP  No  9  Tahun  1975  dan  juga  diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkembanganya  perceraian  yang  diatur  dalam  poin  “f”  di anggap  bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  dan  Pasal 28H  ayat  (2)  UUD  1945  sehingga  menimbulkan  kerugian hukum  bagi  sekelompok  masyarakat.  Kemudian  dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pasal 39 ayat (2) UU No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dalam  frasa  “Antara suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  ...”  justru  memberikan  salah  satu  jalan  keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun  1974  serta  tidak  memberikan  kepastian  dan  keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kata kunci: Konstitusionalitas, perceraian, sebab perselisihan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
bentuknya yang terkecil, hidup bersama tersebut dimulai dengan adanya keluarga  sebagai  organisme  sosial  (socialorganism)  yang  terbentuk  dari proses  perkawinan.  Hakikat  manusiawi  juga  dikemukakan  oleh  Wirjono Prodjodikoro  sebagaimana  dikutip  Lili  Rasjidi  bahwa,  sudah  menjadi kodrat  alam,  bahwa  dua  orang  manusia  dengan  jenis  kelamin  yang berlainan,seorang  perempuan  dan  seorang  laki-  laki,  ada  daya  saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. 2
Esensi  pembentukan  keluarga  merupakan  implikasi  dari  nilai pentingnya  arti  sebuah  perkawinan.  Secara  sosiologis,  Islam  sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia juga mengakui perkawinan sebagai salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia. Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt. telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. 3 Rasulullah saw.  juga  mengingatkan  bahwa  perkawinan  merupakan  sunnahnya  dan bernilai  ibadah.  Oleh  karena  itu  bagi  yang  melaksanakan  perkawinan berarti mengikuti sunnahnya. Sebagaimana sabda nabi Muhammad: Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda: pernikahan adalah Sunnahku, barang  siapa  yang  mengingkari  sunnahku  maka  ia  bukan  dari golonganku. (HR Ibnu Majah).
Perkawinan  adalah  ikatan  yang  suci  antara  laki-laki  dan  perempuan sebagai  suami-isteri  yang  saling  mencintai  dan  saling  menyayangi  pada umumnya  setiap  pasangan  suami  isteri  ingin  menikah  sekali  seumur hidup tidak pernah terlintas didalam niat masing-masing untuk bercerai dan menikah lagi kepada orang lain atau pun hidup menyandang status duda/janda  namun  terkadang  kenyataan  justru  berbeda  dari  harapan, tidak  sedikit  pasangan  suami-isteri  yang  akhirnya  memilih  berpisah “bercerai”  faktor  ketidak  cocokan  yang  bermuara  pada  perselisihan  dan pertengkaran yang di sebabkan karena pihak isteri/suami atau keduanya tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  mesti  nya,  karena perkawinan  merupakan  perjanjian  yang  suci  “akad”  oleh  sebab  itu didalam  nya  ada  hak  dan  kewajiban  dan  apabila  salah  satu  tidak
2 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian , hlm.3.
3 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Jakarta: Kencana Mas, 2005), hlm.3. Fauzan Nento dan Titin Samsudin http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am 222

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
memenuhi  kewajiban  sebagaimana  mestinya  maka  perkawinan  tersebut tidak  akan  berjalan  sesuai  harapan  bahkan  bisa  berakhir  dengan perceraian.
Negara  Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum  dan  menjunjung tinggi  supremasi,  maka  sega  sesuatu  harus  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  ( rule  of  law ).  Begitu  juga  dalam  hal  ini  pernikahan  di  Indonesia telah  ada  suatu  payung  hukum  khusus  yang  mengatur  tentang  perihal perkawinan. Mulai dari cara dan aturan melaksanakan pernikahn hingga cara  melakuakan  perceraian  beserta  akibat  hukumnya  yang  berlaku setelah perceraian.
Pada  prinsipnya  tujuan  perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UUP)  adalah  untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan ditegaskan pula bahwa perkawinan  ialah  sebuah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  yang  diikat  dengan  hubungan  suami  isteri  dan  tujuan membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 4 Untuk itu penjelasan umum dari UUP point 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar  masing-masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  membantu mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan  material.  Oleh  karena  itu,  UUP menganut  asas  atau  prinsip  mempersukar  terjadinya  perceraian. Perceraian  hanya  bisa  dilakukan,  jika  ada  alasan-alasan  tertentu  serta dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan.  Islam  pada  prinsipnya  tidak melarang perceraian,ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah saw. Bahwa talak  atau  perceraian  adalah  perbuatan  halal  yang  paling  dibenci  oleh Allah.
Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera  kehidupan  rumah  tangga  tidak  dapat  lagi  dipertahankan keutuhan  dan  kesinambungannnya.  Karena  kebolehan  talak  adalah sebagai  alternative  terakhir,  Islam  menunjukkan  agar  sebelum  terjadi talak  atau  perceraian,  ditempuh  usaha-  usaha  perdamaian  antara  kedua belah  pihak,  baik  melalui  hakam  (arbitrator)  dari  kedua  belah  pihak. 5 Manusia dalam pergaulan sehari-harinya tidak terlepas dari aturan-aturan
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , pasal 1.
5 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indoneia , (Yogyakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.
214.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
negara  dan  norma-nomra  hukum  agama  bertujuan  untuk  mengatur kehidupan  manusia  tertib,  aman  dan  damai  dari  seluruah  aspek kehidupan  manusia,  tak  terkecuali  hal  perkawinan.  Perkawinan  dengan akad  nikah  secara  sah  melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  suami  isteri, sehingga  dituntut  untuk  menunaikan  kewajibannya  masing-masing, sehingga  tidak  terjadi  pengabaian  terhadap  hak  dan  kewajiban  tersebut. Di  sinilah  pentingnya  ke  arah  keserasian  dan  pemahaman  bahwa hubungan suami isteri tak ubahnya sebagai busana yang saling menutupi (QS  al-Baqarah/2:  187).  Kesadaran  inilah  yang  mencegah  terjadinya perselisihan dan percekcokan dalam kehidupan rumah tangga. 6
Dimata hukum, perceraian tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya harus ada  alasan-alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum  untuk  melakukan  suatu perceraian.yang  sangat  mendasar  terutama  bagi  pegadilan  yang berwenang  memutuskan,  apakah  perceraian  tersebut  layak  untuk dilakukan  sebagai  jalan  keluar  atau  tidak.  Termasuk  segala  keputusan yang menyangkut akibat dari putusnya perceraian.
Terkait perceraian telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf  f  UU  1/1974  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan bahwa yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum islam (KHI), bahwa secara umum dan berlaku bagi kedua belah pihak suami/isri bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut; 7
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat, penjudi,dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan;
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain di luar kemampuannya;
c. Salah  satu  pihak  mendapatkan  hukuman  penjara  selama  5  (lima) tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  yang  membahayakan  pihak lain.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
6 Rizal  Darwis, Hak  Nafkah  Batin  Isteri  dan  Kesetaraan  Jender  dalam  Perkawinan:  Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia, ‛ dalam Abdul Wahid, et.al., Islam  Indonesia  Pasca  Reformasi:  Dinamika  Keagamaan  pada  Ranah  Sosial,  Politik,  Budaya, Hukum dan Pendidikan (Cet. I; Surabaya: Imtiyaz, 2015), hlm. 137.
7 Juhaya,  Budi  Abdullah,  Beny  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian  Keluarga  Muslim (Bandung: Pustaka Setia,2013), hlm.54

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
e. Salah  satu  pihak  mendapatkan  cacat  badan  atau  penyakit  dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
f. Antara  suami  isteri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
Dalam  perkembangannya  telah  terjadi  suatu  anggapan  oleh sekelompok  masy  rakatorang  bahwa  alasan  perceraian  yang  terdapat dalam point f tersebut ( antara suami  isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ) itu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sehingga  mengakibatkan  kerugian  hukum  bagi  kelompok  masyarakat tersebut.
Hal  itu  berawal  dari  suatu  kisah  perceraian  yang  dialami  oleh pasangan  suami  isteri  Bambang  Trihatmojo  bin  HM.  Soeharto  dengan Halimah  Agustina  binti  Abdullah  Kamil.  Dalam  singkat  cerita  suami tersebut  melakan  perselingkuhan  dengan  wanita  yang  bernama  Mayang Sari yang kemudian diketahui oleh isterinya, sehingga terjadi percecokan antara suami isteri tersebut. Dan selanjutnya suami menceraikan isterinya melalui Pengadilan Agama dengan alasan ‘ antara suami isteri terus menerus terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran’. Namun  isteri  dengan  sekuat  tenaga terus  tetap  berupaya  menjaga  ketuhan  rumah  tangga,  akan  tetapi  hakin memutuskan bahwa suami isteri tersebut dinyatakan bercerai.
Kemudian  walaupun  sudah  dinyatakan  bercerai  oleh  peradilan Agama,  isteri  tetap  melakuakan  upaya  dengan  menyatakan  bahwa perceraian  yang  mohonkan  suaminya  dengan  alasan  ‘ antara  suami  isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran’ yang terjadi dalam kasus rumah tangga nya adalah dapat dikatakan sebagai sebuah rekayasa suami untuk menceraikan isterinya, karena sejatinya menurut sang isteri pokok pangkal percerain itu adalah bukan karena perselisihan dan pertengkaran namun  adalah  karena  perselingkuhan  suami  dengan  wanita  ketiga. Sedangkan  perceraian  dengan  alasan  ‘ antara  suami  isteri  terus  menerus terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran’ hanyalah  alasan  rekaya  suami  untuk bertujuan akhirnya melakukan pernikahan dengan selingkuhanya.
Oleh  karena  Penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  huruf  f  UU  1/1974  tidak hanya  merugikan  hak  konstitusional  Halimah  Agustina,  berkenaan dengan  hal  jaminan  perlindungan  kepastian  dan  keadilan  tetapi  juga merugikan  hak  konstitusional  kaum  isteri  di  negeri  ini,  sebagaimana

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
termaktub  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  dan  Pasal  28H  ayat  (2) UUD 1945.
Pasal  39  ayat  (2)  UU  No.1  Tahun  1974  yang  telah  dijabarkan  dalam pasal  19  huruf  e  PP  No.  9  tahun  1975  dan  dalam  Pasal  116  kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menyebutkan bahwa anatara suami isteri teru- menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  namun  tidak  memberikan penjelasan secara jelas tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut.  Sehingga  hal  tersebut  bisa  menjadi  celah  bagi  suami  untuk menceraikan isterinya dengan merekayasa perselisihan dan pertengkaran yang dibuat-buat oleh sang suami. Maka disinilah isteri yang merupakan pihak  yang  lebih  lemah  disbanding  seorang  suami  menjadi  korban rekayasa  tersebut.  Padahal  isteri  yang  dengan  keinginan  kerasnya  tetap ingin menjaga rumah tangganya dari perceraian.

## Hasil dan Pembahasan
1. Secara  umum  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945.
Perkawinan  adalah  salah  satu  bentuk  perwujudan  hak-hak konstitusional  warga  negara  yang  harus  dihormati  ( to  espect ), dilindungi  ( to  protect )  oleh  setiap  orang  dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  sebagaimana  tercantum dalam  UUD  1945,  dinyatakan  secara  tegas  dalam  Pasal  28B  ayat  (1) UUD  1945: "  Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah" , 8 sehingga  setiap  orang  yang telah  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melakukan  perkawinan sebagaimana di tentukan dalam UU 1/1974 dijamin hak-haknya dan negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memfasilitasi  perkawinan tersebut.  Dengan  demikian,  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  sejatinya  harus  bersifat harmonis,  langgeng,  dan  abadi,  sehingga  telah  menjadi  kewajiban bersama bagi suami dan isteri untuk mempertahankan dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah.
Namun demikian, negara juga  berkewajiban untuk memfasilitasi apabila  perkawinan  yang  diikrarkan  langgeng  dan  abadi,  tetapi karena  suatu  sebab  dan  alasan  tertentu  mengharuskan  perkawinan
8 Republik Indonesia Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
tersebut  harus  berakhir,  melalui  lembaga  peradilan  kewenangan  itu diberikan. Dari uraian tersebut di atas, UUD 1945 telah memberikan perlindungan  dan  perlakuan  yang  adil  terhadap  setiap  orang  untuk membina  dan  mengembangkan  rumah  tangganya,  sekaligus  juga diberikan  jalan  keluar  ( law  exit )  apabila  perkawinannya  tidak  dapat dipertahankan selama-lamanya.
2. Konstitusionalitas  Penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  huruf  f  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Perselisihan”  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah kata  benda  (n),  yang  artinya  :  1.  Perbedaan  (pendapat,  dsb.);  2. Pertikaian;  sengketa;  percekcokan”.  Sedangkan  “pertengkaran” adalah  kata  benda  (n),  yang  artinya:  perbantahan,  percekcokan, perdebatan, tengkar.
Pengartian  kata  “perselisihan”  adalah  perbedaan  pendapat  yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami-isteri yang bermula  dari  perbedaan  pemahaman  tentang  visi  dan  misi  yang hendak  diwujudkan  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Misalnya, suami/isteri  yang  memahami  perkawinan  sebagai  sarana  untuk memenuhi  hasrat  seksual  semata,  atau  mementingkan  kebutuhan materialistik  saja.  Adapun  “pertengkaran”  adalah  sikap  yang  keras yang  ditampakkan  oleh  suami-isteri  yang  tidak  berwujud  nonfisik (kata-kata  lisan/verbal  yang  menjurus  kasar,  mengumpat  dan menghina),  dan  juga  tindakan-tindakan  fisik  yang  terjadi  karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah  oleh  suami-isteri  bahkan  pihak  keluarga  atau  kerabat masing-masing. 9 Dalam  hukum  islam  perselisihan  dan  pertengkaran dikenal  dengan  sebutan syiqaq yaitu  perselisihan  dan  pertengkaran yang  hebat  dan  berkelanjutan  antara  suami-isteri  yang  tidak  dapat diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga sulit untuk mencari jalan keluarnya. 10
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 yang menyatakan: Alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  perceraian  adalah  …  f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. KBBI , hlm. 23
10 T.  Jafizham. Persentuhan  Hukum  di  Indonesia  dengan  Hukum  Perkawinan  Islam (Jakarta: PT. Mestika, 2006), hlm.318

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga . 11 Terhadap  ketentuan  di  atas  ada  yang  beranggapan  bahwa  hal  itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:
1) Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945: Setiap  orang  herhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 12
2) Pasal  28H  ayat  (2)  UUD  1945: Setiap  orang  berhak  mendapat kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 13
Maka  terhadap  anggapan  tersebut  di  atas,  menurut  penulis pendapat tersebut dapat dibantah dengan penjelasan secara detail dan terperinci  bahwa  anggapan  tersebut  tidaklah  benar,  dengan  uraian penjelasan  yang  akan  disampaikan  secara  terperinci  dalam  uraian dibawah ini.
Perkawinan dalam bahasa Agama disebut mitsaqon gholidzon yaitu suatu  perjanjian  yang  kuat.  Perkawinan  adalah  perjanjian  yang  suci antara  kedua  insan  yang  berlainan  jenis  kelamin  menjadi  satu kesatuan  yang  utuh.  Perkawinan  dimaksudkan  untuk  membentuk sebuah kehidupan keluarga yang kekal, utuh, harmonis, bahagia, dan sejahtera  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Artinya  bahwa perkawinan merupakan satu bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT.  Untuk  itu  dalam  perkawinan  diperlukan  adanya  saling pengertian,  kesepahaman,  kesadaran  untuk  membangun  sebuah keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  warrohmah.  Hal  ini  sejalan pula  dengan  filosofi  perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 UU  1/1974  yang  menyatakan: "Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
Selain  itu,  perkawinan  juga  merupakan  salah  satu  bentuk perwujudan  hak-hak  konstitusional  warga  negara  yang  harus dihormati  ( to  respect )  oleh  setiap  orang  dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Perkawinan  juga  harus
11 Republik Indonesia, Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 tentang Perkawinan
12 Republik Indonesia, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
13 Republik Indonesia, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
dilindungi  ( to  protect )  agar  terdapat  kesinambungan  melanjutkan keturunan, sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1)  UUD  1945  yang  menyatakan: "Setiap  orang  berhak  membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" .
Karena  itu,  dalam  hal  demikian  adalah  benar  pandangan  yang menyatakan  bahwa  sejatinya  perkawinan  seharusnya  berjalan harmonis,  langgeng,  dan  abadi.  Karenanya  perkawinan  tidak  dapat dipisahkan  oleh  siapapun  termasuk  oleh  lembaga  peradilan  apabila salah  satu  pihak  masih  ingin  tetap  mempertahankan  kelangsungan perkawinan  guna  membina  keluarga.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan hakiki  dilangsungkannya  sebuah  perkawinan,  yaitu  membentuk keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 14
Namun  demikian,  perkawinan  bukanlah  semata-mata  kehendak salah  satu  pihak,  suami  atau  isteri  saja,  melainkan  merupakan perwujudan  kehendak  dan  keinginan  kedua  belah  pihak  (suami- isteri). Karena itu apabila karena suatu sebab tertentu yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam UU 1/1974, yang berakibat salah  satu pihak (balk  suami maupun isteri) tidak  lagi menghendaki kelangsungan  perkawinan  tersebut,  maka  tujuan  perkawinan  untuk membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia,  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa,  tidak  mungkin  dapat dipertahankan. Dengan perkataan lain, perkawinan bisa putus (cerai) jika  tidak  ada  kesepahaman,  tidak  ada  keharmonisan  dalam membangun  rumah  tangganya.  Jika  hal  demikian  keluarga  tersebut tetap  dipaksakan  untuk  dipertahankan,  justru  dapat  menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis terhadap suami, isteri, dan anak.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  telah  mengatur  secara komprehensif  apabila  sebuah  perkawinan  dalam  perjalanannya mengalami  permasalahan  yang  mengakibatkan  perkawinanya  tidak dapat  dipertahankan,  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  38 UU 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.
Lebih lanjut, ketentuan Pasal 39 UU 1/1974 menyatakan, ayat (1) "Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  sidang  Pengadilan  setelah Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
kedua belah pihak" ; ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami/isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami- isteri" .  Ketentuan  ini  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan  tegas bahwa  perceraian  tidak  dapat  secara  semena-mena  dilakukan  oleh salah  satu  pihak  (baik  suami  maupun  isteri)  kecuali  terdapat  alasan yang  cukup  sebagaimana  dimaksud  dalam  penjelasan  Pasal  39  UU 1/1974.
Penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  UU  1/1974,  menyatakan  bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian adalah: a) Salah satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemandat,  penjudi dan  lain  sebagainya  yang  sukar  disembuhkan;  b)  Salah  satu  pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemauannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  Iebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung;  d)  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang mengakibatkan  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai suami/isteri;  f)  Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun  lagi  dalam  rumah  tangga.  Lebih  lanjut,  dalam  Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 alasan-alasan perceraian tersebut di atas dipertegas kembali dengan menambahkan alasan  Suami  melanggar  taklik-talak  dan  karena  salah  satu  pihak beralih  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  UU  1/1974  terkait  pengaturan tentang  putusnya  perkawinan  telah memberikan  rambu-rambu  yang cukup  memadai  guna  memberikan  jalan  keluar  ( law  exit )  bagi  para pihak (suami-isteri) apabila perkawinannya tidak dapat dipertahankan guna membina kerukunan berumah tangga.
Pasal 39 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan "Perceraian hanya dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha mendamaikan  kedua  belah  pihak” ,  ketentuan  ini  bahwa  perceraian merupakan  jalan  harus  ditempuh  apabila  kedua  belah  pihak  tidak

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
dapat  mempertahankan  keutuhan,  kerukunan,  dan  keharmonisan rumah tangganya.
Sedangkan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri  itu  tidak  akan  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami-isteri", ketentuan  ini  menunjukan  bahwa  perceraian  harus  didasarkan  pada alasan-alasan  yuridis  yang  sangat  kuat,  antara  lain  termasuk terjadinya  perselisihan  yang  terus  menerus  dan  tidak  dapat  hidup rukun  sebagai  suami-isteri  (sebagaimana  dimaksud  oleh  penjelasan Pasal  39  ayat  (2)  huruf  f  UU  1/1974).  Adapun  untuk  memutuskan apakah  suatu  perkawinan  dapat  dipertahankan  atau  tidak  karena alasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  penjelasan  Pasal  39  ayat  (2) huruf  f  UU  1/1974  adalah  merupakan  kewenangan  hakim  untuk menilai  dan  mempertimbangkannya  berdasarkan  fakta-fakta  hukum di persidangan.
Dapat  dikatakan  pula,  bahwa  seumpamanya  pun  benar, penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 itu inkonstitusionalitas (tidak  konstitusional),  maka  pertanyaan  selanjutnya  adalah bagaimana  jika  dalam  suatu  perkawinan  benar-benar  terjadi perselisihan  yang  terus  menerus  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  ancaman  yang  membahayakan  baik  fisik  maupun  psikis? Maka  menggunakan  dasar  hukum  apa  seorang  hakim  dapat  menilai dan  mempertimbangkannya  sebagai  alasan  dasar  hukum  untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian tersebut. Maka dari itu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 ini memiliki legal ratio untuk memberikan jalan keluar hukum ( legal exit ) bagi para pihak dalam lembaga perkawinan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan melakukan perceraian secara sah. Oleh karena itu Penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  huruf  f  UU  1/1974  memiliki legal  ratio sebagai legal  exit dalam  kehidupan  suami  atau  isteri  dan  penjelasan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Selain  hal-hal  tersebut  di  atas,  adalah  tidak  benar    bahwa penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 tersebut telah dijadikan alat oleh salah satu pihak (khususnya oleh suami) untuk menceraikan isterinya  secara  sepihak  atau  semena-mena,  karena  sebaliknya  Pasal tersebut  justru  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  yang

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
memadai  terhadap  para  pihak  (baik  suami  maupun  isteri)  dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Kemudian  juga  tidak  dapat  dibenarkan  anggapan  yang menyatakan  bahwa  ketentuan  Pasal  tersebut    telah  memberikan perlakuan yang diskriminatif, karena sebagaimana ditentukan dalam ketentuan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2005 tantang Pengesahan Kovenan Tentang Hak-hak Sipil dan Politik  (ICCPR)  yang  menyatakan  bahwa "Diskriminasi  (adalah  setiap pembatasan,  pelecehan,  atau  pengucilan  yang  langsung  ataupun  tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,  kelompok,  golongan,  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  haik  individual,  maupun  kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya" .
Selanjutnya  dapat  disimpulkanbahwa  adalah  tidak  tepat,  tidak benar, dan tidak beralasan seolah-olah ketentuan dalam pasal tersebut hanya  ditujukan  kepada  pihak  isteri  (perempuan  saja),  karena  pada kenyataannya jika seorang isteri meyakini perkawinannya tidak dapat dipertahankan  karena  alasan  terjadinya  perselisihan  yang  terus menerus  maka  seorang  isteri  dapat  mengajukan  gugat  cerai  ke pengadilan.

## Penutup
Hakikat  perkawinan  adalah  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 15 Makna  “ikatan  lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga  dari  dua  pihak  yang  semula  bukan  merupakan  suami  isteri (orang  lain).  Oleh  karena  itu  sebagai  suatu  perikatan,  salah  satu  syarat terbentuknya  perkawinan  haruslah  didasarkan  atas  persetujuan  dari kedua belah pihak. 16
15 Republik Indonesia, Pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan
16 Republik Indonesia, Pasal 6 UU 1/1974 tentang Perkawinan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
Makna  “ikatan  batin”  dalam  perkawinan  adalah  ikatan  yang terbentuknya  berdasarkan  atas  cinta  dan  kasih  ( yang  dalam  al-  Qur`an disebut mawaddah dan rahmah ) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan  seorang  wanita.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperkuat  ikatan  batin maka  hukum  mewajibkan  antara  suami  dan  isteri  (pasangan  yang  telah menikah) untuk saling mencintai. 17
Bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” (yang dalam Al Qur`an disebut sakinah ) sebagai tujuan dari  masing-masing  pihak  dalam  perkawinan,  yang  sejatinya  juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun  sendi  dasar  dari  susunan  masyarakat  yang  tertib  dan sejahtera  lahir dan  batin.  Oleh  karena  itu  di  dalamnya  terdapat  hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh  masing-masing  pihak  suami  isteri  dalam  rangka  pencapaian  tujuan dimaksud,  baik  tujuan  pribadi  masing-masing  pihak  maupun  tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera. 18
Bahwa  makna  “berdasarkan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” merupakan  kekhasan  perkawinan  bagi  bangsa  Indonesia  sebagai masyarakat  yang  berketuhanan  ( religious ).  Artinya,  menjalankan perkawinan  bagi  bangsa  Indonesia  bukan  semata-mata  dalam  rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  terdapat  di  dalam  masing-masing  agama  yang dipeluknya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perkawinan di dalam UU 1/1974  memiliki  dimensi  hukum,  dimensi  kehidupan  batin,  dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan.
Bahwa  dimensi  kehidupan  batin  orang,  yang  dalam  perkawinan berupa  cinta  dan  kasih,  merupakan  keadaan  yang  sangat  dinamis. Dinamika  dimaksud  terkait  dengan  beberapa  faktor,  yang  antara  lain, berupa  pergaulan  dalam  rumah  tangga  perkawinan  ( mu`asyarah )  dari kedua  pihak  suami-isteri.  Sebagai  salah  satu  faktor,  pergaulan  dalam rumah  tangga  perkawinan  ( mu`asyarah )  dari  kedua  pihak  suami-isteri dapat  menjadi  “pupuk”  bagi  tumbuh-suburnya  cinta  dan  kasih,  dan sebaliknya,  dapat  menjadi  “hama”  yang  senantiasa  menggerogoti  cinta dan  kasih dan  mengubahnya  menjadi  permusuhan  dan  kebencian  ( al- adawah wa al baghdha` ). Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran
17 Republik Indonesia , Pasal 33 UU 1/1974 tentang Perkawinan
18 Republik Indonesia, Pasal 30 UU 1/1974 tentang Perkawinan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
yang  terus  menerus di  antara  pasangan  suami  isteri,  sehingga  sulit diharapkan untuk bersatu kembali.
Dalam  keadaan  seperti  itu  maka  ikatan  batin  dalam  perkawinan dianggap  telah pecah  ( syiqaq,  broken  marriage ),  meskipun  ikatan  lahir, secara  hukum,  masih  ada.  Perkawinan  yang  demikian,  secara  rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.
Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing- masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk  yang tidak  diinginkan  ( saddu  al  dzari`ah ).  Jalan  keluar  itulah pembubaran perkawinan  yang  di  dalam  UU  1/1974  disebut  dengan  putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. 19
Putusnya  perkawinan  dengan  lembaga  perceraian  atau  dengan putusan  pengadilan  dalam  perspektif  hukum  substansinya  adalah peninjauan kembali  terhadap  persetujuan  kedua  belah  pihak  yang membentuk  ikatan  hukum yang  disebut  dengan  perkawinan  yang dimohonkan  oleh  salah  satu dari  kedua belah  pihak  kepada  pengadilan. Manakala pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berpendapat telah  terbukti  beralasan  menurut  hukum  maka pengadilan  akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus.  Dengan  demikian  maka  sejatinya,  putusan  pengadilan  yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif  hukumnya  karena  yang  senyatanya  “persetujuan”  dari  kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi,  telah tidak  ada  lagi  sebagai  akibat  dari  adanya  perselisihan  dan pertengkaran  yang  terus menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun  lagi  dalam  rumah  tangga.  Jadi, putusan  pengadilan  hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami isteri itu.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas, Penjelasan  Pasal  39  ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa, “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika  suatu  perkawinan  tidak  lagi memberikan  kemanfaatan  karena perkawinan  sudah  tidak  lagi  sejalan  dengan maksud  perkawinan sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  UU  1/1974  serta tidak

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Maka  terhadap  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  penjelasan dimaksud  bertentangan  dengan  Pasal  28H  ayat  (2)  UUD  1945,  tidaklah tepat  dan  tidak  benar  karena  Pasal  28H ayat  (2)  UUD  1945  tersebut merupakan ketentuan mengenai affirmative action, sedangkan kedudukan suami  dan  isteri  dalam  perkawinan  menurut  UU  1/1974 adalah seimbang, 20 sehingga  tidak  memerlukan perlakuan  khusus  semacam affirmative action .

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam diIndoneia . Yogyakarta: Rajawali Press, 2013.
Andi  Syamsu  Alam. Usia  Ideal  Memasuki  Dunia  Perkawinan .  Jakarta: Kencana Mas, 2005.
Juhaya,  Bu di  Abdullah,  Beny  Ahmad  Saebani. Perkaw inan  Perceraian  Keluarga Muslim. Bandung: Pustaka Setia,2013.
Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
Rizal  Darwis.  Hak  Nafkah  Batin  Isteri  dan  Kesetaraan  Jender  dalam Perkawinan:  Analisis  Terhadap  Konsep  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional  Indonesia,‛  dalam  Abdul  Wahid,  et.al.,  Islam  Indonesia Pasca  Reformasi:  Dinamika  Keagamaan  pada  Ranah  Sosial,  Politik , Budaya, Hukum dan Pendidikan. Cet. I; Surabaya: Imtiyaz, 2015 .
T.  Jafizham. Persentuhan  Hukum  di  Indonesia  dengan  Hukum  Perkawinan Islam. Jakarta Barat: PT. Mestika,2006 .
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. KBBI Abdul Rasyid . Tinjauan  Hukum  Islam  Aspek  Maqasid  Al-Syariah  Terhadap Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/Puu-Xv/2017  Tentang  Batasan Usia  Perkawinan .  Diss.  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau, 2020.
Anik Lailatul Yusro . Analisis putusan judicial riview Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014  tentang  batas  usia  nikah  bagi  perempuan  prespektif psikologis . Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , 2017. Fauzan Nento , and Titin Samsudin. "Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo." Al-Mizan 14.2: 220-239. Hervianis Virdya Jaya . Perspektif Hukum Islam t erhadap Larangan Menikah Satu Kantor  (Studi  Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  13/PUU- XV/2017 Terhadap Pembatalan Pasal 153 Ayat (1) huruf f Undang-Undang

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. I, April, 2020, ISSN. xxx - xxx
No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan) .  Diss.  UIN  Raden  Intan Lampung, 2019.
Ibnu Pa’qih . Putusnya  Perkawinan  Karena  Suami  Mafqud  (Studi  Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam) . BS  thesis.  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Yudiana Dewi Prihandini. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian  Perkawinan  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan  Dilangsungkan Pasca  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  Nomor  69/Puu-Xiii/2015 .  Diss. Universitas Islam Indonesia, 2019.