Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No. 11 November 2018

## KEBIJAKAN KPU DALAM MELINDUNGI HAK PILIH WARGA (STUDI KASUS DI KOTA CIREBON)

## Sanusi
Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung  Jati (UNSWAGATI) Cirebon Email: sanusi071971@gmail.com

## Abstraks
Hak memilih atau memberikan suara (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1)      dan  Pasal  22C  (1)  UUD  1945.  Ketentuan  UUD  1945 tersebut  mengarahkan bahwa Negara  harus  memenuhi  segala  bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya mengenai hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan DPR, DPD   dan DPRD, Pemilihan Presiden   dan Wakil Presiden serta Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada).  KPU  kota  Cirebon  harus  menjamin  semua pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya. Hak Pilih warga harus  tersalurkan  dengan  baik  jangan  hanya    karena  masalah  penggunaan  tinta setelah  mencoblos  masyarakat  enggan  untuk  ikut  serta  dalam  menyampaikan aspirsinya sebagai warga Negara yang baik. Apabila pemerintah membiarkan warga masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya hanya karena alasan tersebut di atas, maka hal ini sudah jelas  merupakan salah   satu bentuk sikap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Kata Kunci : Kebijakan KPU, Hak Pilih Warga

## Pendahuluan
Pemilu sebagai proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, baik untuk memilih anggota Legislatif, maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden ataupun memilih Kepala Daerah, Gubernur   dan Wakil Gubernur, Bupati   dan Wakil Bupati atau Walikotadan  Wakil  Walikota.  Dalam  pemilihan  Umum  (pemilu)  peran  serta  warga masyarakat menjadi sangat penting dalam rangka suksesnya pelaksanaan pemilu. Diman saat pemilihan umum tersebut   warga ikut andil dalam memilih dan menggunakan hak suaranya dengan harapan calon yang dia pilih itu akan membawa perubahan baik untuk warga masyarakat pada umumnya.
Hak  pilih  atau  hak  memilih  adalah  keputusan  untuk  memilih  yang  dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan para calon wakil rakyat  yang  baik dan sesuai yang diharapkan bersama. Oleh karenanya  dalam memilih dan menggunakan hak pilihnya hendaknya digunakan  dengan  sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya untuk menjadikan pemerintahan yang lebih baik, bukan malah tidak memilih atau masuk dalam golongan
putih (golput). Hal ini yang harus dihindari, karena bagaimanapun juga sikap tidak memilih berarti sama halnya dengan dia acuh terhadap masa depan bangsanya sendiri.
Apabila  masyarakat  memiliki  tingkat  partisipasi  yang  tinggi,  maka  seharusnya proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, sehingga akan  sangat  berarti  pula  terhadap  perkembangan  bangsa  dan  negara  ini.  Sebaliknya partisipasi  politik  juga  akan  mempunyai  makna  apa-apa  dan  tidak  akan    berpengaruh terhadap apapun, jika ia belum memenuhi persyaratan yang ada baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh sebab itulah tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, seperti  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena rendahnya  atau  tingginya  suatu  partisipasi  masyarakat  dalam  politik  pemilihan  umum merupakan  ciri  dan  tanda  penting  terhadap  proses  perjalanan  demokrasi  dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.
Keikutsertaan  masyarakat  dalam  berpartisipasi  dalam  pemilu  sangat  penting, namun  apa  jadinya  jika  masyarakat  menolak  berpartisipasi  hanya  karena  alasan  yang menurut masyarakat tersebut bertentangan dengan adat atau budaya mereka, misal di Kota Cirebon di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti ada sebagian masyarakat di desa tersebut  yang  menyakini  bahwa  mereka  mau  mencoblos  asalkan  setelah  mencoblos penandaan dengan mencelubkan tangan mereka tidak memakai tinta.
Hal inilah yang perlu untuk menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan  pemilu  agar  pemilu  dapat  berjalan lancar, aman  dan  damai serta tingkat partisipasi  naik  dan  tentunya  yang  tidak  kalah  penting  adalah  jangan  hanya  karena penandaan mereka hilang hak pilihnya, mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak memilih dapat terlindungi.

## Metode Penelitian

## 1. Jenis penelitian
Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dalam  penelitian  ini, digunakan  metode  pendekatan,  yaitu  pendekatan  hukum  Sosiolegal,  pendekatan  ini memadukan antara Normatif  dan Empiris. Penelitian  sosiolegal, tidak sama dengan penelitian  hukum empiris karena metode sosio-legal lebih luas dari pada itu. Dalam pendekatan penelitian sosiolegal peneliti harus lebih banyak memahami pengetahuan- pengetahuan  tentang  peraturan  perundang-undangan,  kemudian  juga  substansi  dan instrumen hukumnya yang terkait pada bidang studi kajiannya agar ketika menganalisis data  akan  merasa  lebih  mudah  dalam  mengolahnya.  Pendekatan  sosiolegal  menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistis dari fenomena hukum yang terjadi ditengah masyarakat.
Pada  dasarnya  dalam  pendekatan  sosiolegal  ini  merupakan  penambahan pemikiran (perspektif lain) ilmu hukum arus utama (penelitian hukum doktriner) belum cukup  memadai  memberikan  sumber-sumber  pemecahan  persoalan  hukum  dalam kondisi  kekinian  Indonesia.  Pada  dasarnya  pemikiran  sosiolegal  menambahkan (perspektif  yang  lain)  dalam  mempertimbangkan  proses  pembentukan  legislasi, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa (Irianto, 2012:5).
Karakteristik metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal seperti berikut: Pertama, studi sosiolegal dengan melakukan studi tekstual/tertulis, pasal- pasal dalam peraturan perundang-undangan, literature lain yang menunjang penelitian dan  kedua  kebijakan  dapat  dianalisis  secara  kritikal  dan  kemudian  di  deskripsikan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum yang ada.

## 2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder ( secondary data ). Data primer adalah data yang diperoleh melalui  cara studi wawancara langsung dengan stakeholder terkait, seperti wawancara dengan Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Panwaslu). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen yang merupakan hasil penelitian  dan  pengolahan  orang  lain  bisa  berupa  karya  buku,  jurnal-jurnal  ilmiah, makalah  artikel  dan  sebagainya  yang  bisa  digunakan  untuk  literatur  rujukan  atau dokumen  yang  biasanya  disediakan  di  putusan pengadilan,  perpustakaan, atau milik pribadi (Hadikusuma, 1995:65).   Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :
a. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  (Soekanto, 1986:52) seperti :
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
4) Peraturan KPU No. 12 tahun 2016 Tentang Kampanye.
5) Serta peraturan lainnnya yang terkait dengan objek penelitian.
b. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti yang sudah dijelaskan ialah bahan-bahan materi kajian yang dijadikan sebagai sumber refrensi penelitian hukum yang erat katannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga sebagai bahan kajian  yang membantu  untuk  memudahkan dalam menganalisis  dan  memahami
bahan  hukum  primer  seperti:  buku-buku,  hasil  penelitian,  jurnal  ilmiah,  artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
c. Bahan  hukum  tertier,  ialah  bahan-bahan  yang  bersfat  sebagai  pelengkap  yang memberikan informasi tambahan seperti kamus-kamus dan penunjang lainya.

## 3.  Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan ( observasi ) serta interview. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :
1. Studi Kepustakaan
Mencari  data  dengan  cara  mengumpulkan  data  sekunder  dikumpulkan  dengan melakukan  studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  mencari  dan  mengumpulkan  serta mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan pengaturan alat peraga kampanye.
2. Wawancara
Merupakan strategi langsung dengan melakukan wawancara dengan kepala daerah atau pemangku jabatan dalam hal ini (Bupati  dan Walikota). Peneliti juga melakukan wawancara kepada penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini yang di wawancara adalah (KPU dan Panwaslu) dan wawancara selanjutnya adalah dengan stakeholder terkait berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 4. Teknik Analisis Data
Setelah mendapatkan data baik dari studi lapangan hasil wawancra  maupun dari hasil  studi  kepustakaan,  selanjutnya  peneliti  menganalisis  data  secara  deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode  analisis data dengan cara memilih dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan menurut kulaitas  dan keabsahan datanya yang kemudian di hubungkan dengan  teori yang ada, asas hukum perudang-undangan,  dan juga  kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh sebuah kesimpulan dan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
1. Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu Anggota Legislatif, Pilpres dan Pilkada di 3 (tiga) TPS Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
Indonesia sebagai negara demokrasi yang ditandai dengan  adanya pelaksanaan pemilu dalam proses penggantian kekuasaan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pasal 22 E (1)
UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur   dan adil setiap lima tahun sekali”
Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali  di Indonesia, melibatkan masyarakat  dalam  pelaksanaannya  baik  itu  sebagai  penyelenggara  pemilu,  peserta pemilu  ataupun  hanya  sebagai  pemilih. Mereka mempunyai  hak pilih  dalam pemilu karena terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih tentunya sudah terdaftar dalam DPT ataupun jika tidak,  maka  dapat  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  menggunakan  tanda  pengenal ataupun identitas diri (KTP/SIM/KK).
Pemilih menempati posisi yang penting dalam pemilu bahkan sangat penting, sehingga  azas  langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia  (luber)  sebagai  operasionalisasi prinsip kebebasan dalam demokrasi, ditujukan untuk menjamin hak kebebasan pemilih. Langsung artinya pemberian suara dilakukan secara langsung tanpa perantara; umum artinya  semua  warga  negara  yang  memenuhi  syarat  memiliki  hak  yang  sama  untuk memilih; bebas artinya penggunaan hak pilih, dilakukan secara otonom sesuai akal sehat dan hati nurani; rahasia artinya tiada seorangpun yang mengetahui kepada siapa hak suaranya diberikan pada saat pemungutan suara. Negara yang memandatkan pada KPU wajib menjamin tegaknya asas itu bagi pemilih (kholis.M, 2016:160).
Nilai pentingnya pemilih terletak pada : a) partisipasnya menggunakan hak pilih dan  b)  pada  alasannya  memilih  calon.  Partisipasi  pemilih  secara  umum,  diartikan sebagai keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode  pemilihan  dan  pada  periode  di  luar  pemilihan  (Joyo  Wardono      dan Wahyuningsih:6). Partisipasi dalam pemilu memiliki pengertian yang lebih sempit yaitu keterlibatan pemilih dengan datang ke TPS untuk mengggunakan hak pilihnya.
International Covenant On Civil And Political Rights ( ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa: “Setiap warga negara  harus  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  tanpa  pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih   dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan  bebas,  dan  untuk  mendapatkan  pelayanan  umum  di  negaranya  sendiri  pada umumnya atas dasar persamaan”.
Dalam  peraturan  dan  Ketentuan  di  atas  menunjukkan  sekaligus  memberikan ketegasan bahwa hak politik, untuk memilih dan untuk dipilih adalah hak asasi manusia. Berkaitan  dengan  pembatasan,  peniadaan  dan  penghapusan  hak  tersebut  sudah
merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak asasi warga  Negara. Dalam proses pemilihan umum seperti yang sudah dijelskan bahwa agar  dapat menjadi pemilih, ada syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD   dan DPRD, yaitu :
Pasal 19 Ayat (1)   dan Ayat (2) menyatakan : “(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah  kawin  mempunyai  hak  memilih.  “(2)  Warga  Negara  Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
Pasal 20 menyatakan : “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.”
Dilema  memang  KPU  Kota  Cirebon  sebagai  penyelenggara  di  tingkat  Kota, untuk  menyikapi  problema  tersebut  di  atas.  Di  satu  sisi  bahwa  pemilu  harus dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dan tidak mengorbankan hak pilih masyarakat ataupun melanggar hak asasi manusia karena hak memilih masyarakat yang terkendala. Di sisi lain masyarakat yang mempunyai hak memilih, lebih memilih golput tidak mau menyalurkan aspirasinya atau hak pilihnya dikarenakan permasalahan adat atau tradisi yang kuat dari masyarakatnya yaitu menghormati kiainya, apa yang dikatakan kiai bahwa mencelubkan atau memasukan tangannya ketinta (warna hitam) sebagai tanda telah memilih, kemudian meninggalkan bekas pada jari dianggap sebagai penghalang dalam wudhu dan tidak sah wudhunya sehingga mengakibatkan tidak sah pula sholatnya. Jangan hanya karena gara-gara penandaan memakai tinta warna hitam lalu hak pilih mereka tidak dipergunakan. Dan selama ini Alhamdulillah warga dapat menggunakan  hak  pilihnya  dikarenakan  adanya  Kebijakan  dari  KPU  dengan memberikan solusi dengan penandaan setelah pencoblosan tidak memakai tinta warna hitam.
2. Kebijakan  KPU  Dalam  Melindungi  Hak  Pilih  dalam  Pemilu  di  3  (tiga)  TPS Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti dalam Partisipasi Pemilu di Kota Cirebon.
Penandaan jari dengan menggunakan tinta warna hitam memang diharuskan di dalam pemilu Angota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pilkada sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan pencoblosan menggunakan hak pilihnya, akan tetapi bahwa penandaan atau ciri tersebut bukanlah merupakan azas yang sakral. Namun dilihat dari sisi kebermanfaatanya hal ini  menjadi penting ketika sudah melakukan pencobolsan maka jari orang tersebut di celupkan sebagai tanda bahwa
dia sudah mencoblos, sebagai ciri atau tanda agar tidak ada kebocoran atau tindakan pencoblosan ganda.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas,  rahasia, jujur  dan adil mempunyai makna bahwa setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat harus dipastikan menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. (Kompas, diunduh 29 Oktober 2018).
Ketentuan  Pasal  23  ayat  (1)  UU  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM dinyatakan  bahwa  :“Setiap  orang  bebas  untuk  memilih  dan  mempunyai  keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa :“Setiap  warga  negara  berhak  untuk  dipilih  dan  memilih  dalam  pemilihan  umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un  dangan”.
Kedua ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwa adanya satu jaminan dari badan hukum pemerintah yang melekat  bagi setiap warga Negara Indonesia siapapun yang telah  memenuhi prasyarat hak pilih, maka dia wajib menggunakan hak pilihnya tanpa ada keraguan yang menghalanginya.  Perlindungan terhadap hak pilih dan memilih pun  sebetulnya  dalam  konstitusi  negara  Indonesia  yaitu  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 sudah ada.
Ketentuan  UUD  1945  di  atas  mengarahkan  bahwa  negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  di  Indonesia.  Makna  dari  peraturan  tersebut menekankan  bahwa  segala  hal  bentuk  produk  hukum  perundang-undangan  yang mengatur berkaitan dengan Pemilu, Pilpres dan Pilkada,  khususnya mengatur tentang hak  pilih  warga  negara,  semestinya  harus  memberikan  ruang  terbuka    yang  seluas- luasnya bagi setiap warga negara untuk memanfaatkan  hak suaranya dalam pemilihan, karena pembatasan hak pilih bagi warga negara adalah salah satu bentuk pelanggaran dalam HAM, dan pelanggaran pidana pemilu.
Dalam rangka menghindari prilaku-prilaku pelanggaran HAM dan pelanggaran pidana pemilu dimana setiap warga berhak untuk memilih, maka KPU kota Cirebon berinisatif mencari jalan solusi agar warga masyarakat di 3(tiga) TPS di Benda Kerap Kecamatan Harjamukti yaitu di TPS 31, 32,  dan TPS 33 agar dapat menggunakan hak suaranya dengan benar.
Adapun cara yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Pendekatan kepada Masyarakat.
Masyarakat di 3 (tiga) TPS tersebut adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih sehingga mereka diharapkan dapat atau mau berpatisipasi dalam pemilu, baik itu
pemilihan umum anggota legislatif, pemilu presiden   dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah. Ketika mereka tidak akan mencoblos atau menggunakan hak pilihnya harus diketahui dahulu alasannya. Ternyata kebanyakan dari mereka memberikan  informasi  bahwa  mereka  tidak  mau  jika  sehabis  mencoblos mencelubkan  atau  memasukkan  tangannya  ketinta  yang  berwarna  hitam  dengan alasan  bahwa  tanda  dari  tinta  tersebut  akan  menyebabkan  tidak  sahnya  wudhu mereka, maka jika wudhu mereka tidak sah sholatnya pun tidak sah.
b. Pendekatan Kepada Tokoh Masyarakat/ Pimpinan Pondok Pesantren.
Selain  itu,  pendekatan  kepada  tokoh  masyarakat  atau  pimpinan  pondok pesantren  perlu  dilakukan  mencari  alasan  apakah  betul  bahwa  pimpinan  pondok pesantren memberitahukan bahwa apa yang dilakukan dan dikatakan oleh masyarakat adalah  benar.  Dan  meminta  kepada  tokoh  masyarakat  untuk  menghimbau  agar masyarakat daerah tersebut mau berpartisipasi dalam pemilu dan meminta jaminan bahwa masyarakat tersebut setelah mencoblos tidak mencoblos di daerah lain.
c. Pemerintah Daerah.
Pemerintah daerah yang juga mempunyai andil untuk menyukseskan pemilu di daerahnya tentunya menginginkan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan lancar. Harapan  dari  pemerintah  daerah  tersebut  dapat  terwujud  jika  masyarakatnya  pun dapat  berpartisipasi  dalam  pemilu  yaitu  dengan  menyalurkan  aspirasinya  atau menggunakan hak pilihnya. Sehingga pemerintah daerah harus bekerjasama dengan penyelenggara pemilu agar masyarakat di daerah tersebut hak pilihnya tersalurkan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka semakin besar legitimasi terhadap pemerintahan.
d. Kebijakan dari KPU Kota Cirebon.
KPU  sebagai  penyelenggara  tentunya  mempunyai  kewajiban  yang  sangat besar terhadap pemilih, khususnya untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam pemilih. Di samping itu juga hak pilih dan dipilih sebagah hak azasi warga negara dapat terlindungi, jangan hanya karena hal penandaan dengan tinta menjadi kendala untuk  pemilih  dalam  menyalurkan  aspirasinya  dengan  membuat  kebijakan  atau keputusan KPU kota Cirebon.
KPU Kota Cirebon berinisiatif untuk bersama-sama Stokeholder terkait untuk duduk  bersama  mencari  solusi  agar  masalah  ini  dapat  diselesaikan  dengan  tidak mengorbankan  masyarakat  yang  mempunyai  hak  pilih.  Tentunya  Kebijakan  atau Keputusan KPU Kota Cirebon ini juga dibuatkan Berita Acaranya.
Dengan adanya, pertemuan antara KPU, Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat akhirnya semua bersepakat untuk penandaan tidak  memakai  tinta,  akan  tetapi  digunakan  tanda  dari  kunyit  atau  kunir  yang
ditumbuk  lalu  diambil  airnya  kental  dimasukan  dalam  1  (satu)  botol  dan  diuji kekuatan  daya  tahan  dari  penandaan  dari  kunyit  ini  tahan  berapa  lama,  diuji  di laboratorium yang terpenting adalah halal. Penandaan dengan kunyit atau kunirpun di setujui sehingga masyarakat mau untuk datang ke TPS. Kebijakan tersebut diambil atas  dasar  musyawarah  bersama  yang  nantinya  dikemudian  hari  dapat dipertanggjungjawabkan.
Kebijakan atau keputusan dari KPU Kota Cirebon diambil dikarenakan pada penandaan dengan tinta bukan hal yang dasar dalam pemilu karena di luar dari azas pemilu yaitu luber dan jurdil. Akan tetapi keinginan masyarakat untuk tidak memilih atau menggunakan hak pilihnya sebagai hak dasar warga Negara  tidak terjadi. Juga melihat bahwa masyarakat tersebut yang memang taat pada agama dan Kiainya, tidak akan  berbuat  curang  maupun  tidak  baik  dalam  pemilu.  sehingga  azas  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur  dan adil (luber jurdil) dalam pemilu dapat dilaksanakan.
Pemberian tanda dengan tinta dalam pemilu memang merupakan keharusan, Namun bukan berarti penggunaan tinta warna hitam menjadi penghambat pemilih yang  terdaftar  dalam  DPT  dalam  melakukan  pencoblosan  atau  menyalurkan  hak pilihnya. Penggunaan tinta maupun apapun namanya, hanyalah sebagai tanda bahwa orang tersebut telah melaksanakan hak pilihnya. Pemberian tanda tersebut hanyalah untuk mencegah adanya kecurangan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya lagi di tempat lain.

## Kesimpulan
1. Hak  Pilih  warga  Negara  khususnya  di  3  (tiga)  TPS  di  Benda  Kerep  Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti yaitu TPS 31, 32   dan 33, mengikuti apa yang dikatakan  atau  disampaikan  kiainya  mereka  anggap  benar,  bahwa  dengan penandaan dengan tinta (warna hitam) setelah pencoblosan dapat menyebabkan tidak sahnya wudhu mereka, yang berakibat pada tidak sahnya pula sholat mereka.
Sehingga    mereka  mau  memilih  jika  penandaan  setelah  mencoblos  tidak mencelubkan jarinya ditinta berwarna hitam.
2. Penandaan  dengan  tinta  bukanlah  azas  dalam  pemilu,  namun  tertuang  dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  10  Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ata u Walikota dan Wakil Walikota Pasal 21 Ayat (2)  huruf c, sehingga penandaan dengan tinta warna hitam merupakan keharusan bagi pemilih setelah mencoblos atau menentukan pilihannya, sebagai tanda bahwa pemilih telah menyalurkan aspirasinya.
3. KPU Kota Cirebon dengan stokeholder terkait telah sepakat untuk mengganti tinta warna hitam dengan penandaan yang lain. Penandaan setelah mencoblos dengan memakai kunyit atau kunir yang dapat tahan lama dan sudah diuji dilaboratorium serta  halal.  Penandaan  ini  disepakati  bersama  oleh  masyarakat  setempat,  Kiai, Stokeholder terkait, . Penandaan ini sebagai kebijakan KPU Kota Cirebon dalam pemilu tentunya dikuatkan dengan rapat pleno KPU Kota Cirebon   dan dibuatkan Berita Acaranya yang ditanda tangani juga oleh Pasangan Calon dan Stokeholder terkait  di  3  (tiga)  TPS  di  Benda  Kerep  Kelurahan  Argasunya  Kecamatan Harjamukti. Diharapkan  agar penandaan tersebut dapat diberlakukan dan legal, serta  masyarakat  mau  memilih  sehingga  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu tinggi.

## BIBLIOGRAFI
Kholis M. 2016. Manajemen Kepemiluan Refleksi Makna Pemilu   dan Demokrasi . Garut: CV. Adzafira.
Sigit Joyowardono dan Titik Prihati Wahyuningsih. 2015. Pedoman Pendidikan Pemilih . Jakarta; KPU RI.
G. Sorensen . 2003. Demokrasi   dan Demokratisasi . Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Mashudi.  1993. Pengertian-Pengertian  Mendasar    Tentang    Kedudukan    Hukum Pemilihan  Umum   di Indonesia Menurut UUD 1945 . Bandung ; Mandar Maju.
KPU RI. Umat Beragama Cerdas Berdemokrasi . Jakarta; KPU.

## Peraturan Perundang-Undangan
UUD Negara Republik Indonesia 1945
UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azai Manusia
UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD   dan DPRD
UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  10  Tahun  2015 tentang Pemungutan   dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur   dan Wakil Gubernur, Bupati   dan Wakil Bupati,   dan/atau Walikota   dan Wakil Walikota.