## Volume 3 No. 1, Juli  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Peranan Hakim dalam Perubahan Sosial Masyarakat

## Sutrisno
Fakultas Syariah IAIN Surakarta Email: trisno_061@yahoo.com

## Abstract
The judiciary is a system consisting of elements of judges, prosecutors, police, lawyers and correctional institutions. The judge is the last figure expected to realize the values of justice. Judges as agents of change can  totally  change  attitudes  and  views  and  patterns  of  relationships  between  citizens  towards  social change  through  their  decisions.  Judges  are  expected  to  be  able  to  find  laws  that  can  be  used  as  social engineering,  namely  as  a tool to  change  Indonesian  society.  A  judge in  the  general  court  environment through  his  decision  must  be  progressive  and  have  values  in  a  just  society.  Moral  constancy  and  the attitude and professionalism of a judge must always be attached to each judge.
Keywords: Judge; Justice; Community Change

## Abstrak
Peradilan adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur hakim, jaksa,  polisi, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.  Hakim  adalah  seorang  sosok  terakhir  yang  diharapkan  bisa  mewujudkan  nilai - nilai keadilan. Hakim sebagai pelopor perubahan (agent of change) yang bisa mengubah secara total sikap  dan  pandangan  serta  pola  hubungan  antara  warga  masyarakat  menuju  perubahan  sosial melalui  keputusan-keputusannya.  Hakim  diharapkan  mampu  menemukan  hukum  yang  bisa dipergunakan sebagai  social engineering yaitu sebagai alat untuk merubah masyarakat Indonesia. Seorang  Hakim  di  lingkungan  peradilan  umum  melalui  keputusannya  harus  progresif  dan mempunyai  nilai-nilai  di  dalam  masyarakat  yang  berkeadilan.  Keteguhan  moral  dan  sikap  serta profesionalisme seorang hakim harus selalu melekat pada diri masing-masing hakim..
Kata Kunci : Hakim; Keadilan; Perubahan Masyarakat

## A. PENDAHULUAN
Setelah empat kali amandemen kekuasaan kehakiman diatur pada beberapa Pasal. Salah  satu  diantaranya  adalah  Pasal  24  yang  mengatakan:  “Kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.“  Ini  berarti  bahwa  kekuasaan  kehakiman  harus bebas  dari  tekanan  pihak  lain  khususnya  dari  pihak  eksekutif.  Namun  dalam kenyataannya  terlihat  bahwa  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  itu  banyak dipengaruhi  oleh  pihak  lain  terutama  sistem  politik  (kekuasaan  pemerintah)  yang
berlaku  pada  masa  tertentu.  Dalam  praktek  bahwa  kekuasaan  kehakiman  itu  sangat berbeda  di  dalam  pelaksanaannya  dari  waktu  ke  waktu  misalnya  antara  periode demokrasi  terpimpin  dengan  masa  sebelumnya;  dan  antara  demokrasi  terpimpin dengan masa orde baru, antara orde baru dan orde reformasi  padahal selama periode itu  sama-sama  rujukannya  yakni  berpedoman  pada  Pasal  24  Undang-Undang  dasar 1945.  Seharusnya,  bila  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  itu  adalah  suatu constitutional  protected  right maka  biarpun  sistem  politik  berubah  kemerdekaan  itu mestinya tidak akan pernah tereduksi.
Guna menunjang perkembangan pembangunan  hukum dilakukan antara lain; (a) Menertibkan, fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing. (b) Peningkatan  kemampuan  dan  kewajiban-kewajiban  penegak  hukum.  (c)  Memupuk kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  dan  membina  sikap  para  penguasa  dan  pejabat pemerintah kearah penegakan hukum, keadilan serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 1
Intervensi pihak luar akan sangat berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini akan menghambat perkembangan hukum di mana peran para hakim  sebagai  penemu  dan  pembentuk  hukum  akan  berjalan  lamban  dalam menghadapi  perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Disamping  itu juga  bahwa  suatu  peraturan  perundang  undangan  yang  dikatakan  baik  belum  cukup apabila  hanya  memenuhi  persyaratan-persyaratan  filosofis/ideologis  dan  yuridis  saja, secara  sosiologis  peraturan  tadi  juga  harus  berlaku.  Hal  ini  bukanlah  berarti  bahwa setiap  peraturan  perundang-undangan  harus  segera  diganti  apabila  ada  gejala-gejala bahwa  peraturan  tadi  tidak  hidup.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  harus diberi waktu agar meresap dalam diri warga-warga masyarakat.
Setiap  masyarakat  selama  hidupnya  pasti  mengalami  perubahan-perubahan. Perubahan perubahan di dalam masyarakat tersebut bisa berjalan cepat atau lambat ada pula yang direncanakan atau tidak direncanakan. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam  masyarakat  merupakan  gejala  yang  normal  dan  akan  diketemukan  dengan
1 C.S.T Kansil. (2008). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 212.
membandingkan  susunan  dari  kehidupan  masyarakat  pada  suatu  waktu  dengan susunan kehidupan masyarakat pada waktu yang lampau. Dan bahwa tidak ada suatu masyarakatpun  yang  berhenti  pada  suatu  titik  tertentu  di  dalam  perkembangannya sepanjang  masa.  Didalam  perubahan  tersebut,  biasanya  ada  suatu  kekuatan  yang menjadi  pelopor  perubahan  atau agent  of  change .  Kita  mengenal  beberapa  agent  of change  didalam  masyarakat  termasuk  di  dalam  nya  adalah  para  hakim  dalam mengambil keputusan-keputusan.
Sudah  tidak  asing  lagi  bagi  kita  bahwa  betapa  banyaknya  perundang-undangan pada  zaman  kolonial  dulu  misalnya,  yang  tidak  kena  pada  sasarannya.  Dengan demikian  tidaklah  terlalu  mengherankan  mengapa  kadang-kadang  hukum  tidak berhasil  mengusahakan  atau  bahkan  memaksakan  agar  para  warga  masyarakat menyesuaikan tingkah lakunya  pada hukum yang  telah diperlakukan. Apakah hal ini berarti  bahwa  hukum  selalu  tertinggal  di  belakang  perubahan-perubahan  sosial  dan kebudayaan dalam masyarakat.
Pada kondisi yang demikian maka para hakim dilingkungan Peradilan Umum baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ikut berperan serta    di  dalam  merubah  masyarakat  melalui  keputusan-keputusannya  yang  telah memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Barangkali  hukum  positif  tertulis  tak  akan selalu  dapat  mengikuti  perubahan  atau  mengubah  masyarakat  karena  sifatnya yang relatif kaku. Oleh karena itu maka peranan para hakim adalah penting, untuk mengisi  kekurangan-kekurangan  yang  ada  pada  hukum  positif  tertulis  dalam konteks perubahan nilai-nilai dalam masyarakat 2 .
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah terkait peranan  Hakim  di  lingkungan  Peradilan  Umum  dalam  perubahan    sosial  masyarakat melalui keputusan-keputusannya.

## B. PEMBAHASAN
1. Peranan  Hakim  di  lingkungan  Peradilan  Umum  dalam  perubahan  social masyarakat melalui keputusan-keputusannya.
2 Soerjono Soekanto. (2002). Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 18.
Dengan  sistem  yang  diimplementasikan  sekarang  ini  maka  sangat  terasa  ada dominasi  ( a-symetris )  fungsi-fungsi  oleh  salah  satu  aparatur  fungsional  yakni peranan  yang  dijalankan  oleh  para  hakim  dalam  proses  persidangan  sebagai terjemahan  stelsel  aktif.  Adanya  dominasi  seperti  ini  dalam  kenyataannya  telah mengacaukan hakikat peradilan itu sendiri yakni proses dengan pengujian dengan memaksimalkan  semua  fungsi-fungsi  bukan  cenderung  ke  arah proforma .  Sebab, tanpa disadari pada saat yang sama fungsi yang lain yakni Jaksa dan Advokat yang sesungguhnya  dilihat  dari  potensi  sangat  bisa  melakukan  kontribusi  yang  besar bila  sistemnya  memang  memungkinkan.  Tapi  sistem  yang  ada  sekarang  ini  yang masih merupakan warisan langsung dari zaman kolonial tidak memungkinkannya. Fungsi Hakim menentukan segalanya sementara fungsi yang lain sifatnya semata- mata  membantu.  Sebagaimana  kita  ketahui  aturan  peradilan  UUD  1945 menyatakan  berlakunya  institusi-institusi  yang  ada  (termasuk  pengadilan)  secara otomatis  sampai  diadakan  perubahan.  Kenyataannya  sampai  sekarang  kita  belum ada  kesempatan  untuk  membicarakan  sistem  peradilan  kita  secara  lengkap  dan terperinci  kecuali  meneruskannya  saja  dengan  ada  sedikit  tambal-sulam  di  sana- sini.
Suatu  peradilan  pada  hakekatnya  adalah  berhubungan  dengan  tiga  aspek: fakta  (peristiwa  hukum),  hukum  dan  kesalahan  (hukuman).  Dalam  sistem  kita ketiga  aspek  peradilan  itu  semuanya  didominasi  hakim  ( stelsel  aktif ).  Andaikata, sistemnya dibuat lebih tegas dengan membagi fungsi-fungsi itu lebih proporsional maka produktivitas proses itu akan lebih baik dan mekanisme pengawasan build-in akan  lebih  terasa  eksistensinya.  Katakanlah,  yang  berhubungan  dengan  fakta diserahkan  pada  Penuntut  Umum  dan  Advokat;  hukumnya  diserahkan sepenuhnya pada hakim (jadi Hakim pasif) maka persidangan akan hidup dan out- putnya teoretis akan bisa lebih baik. Dengan begitu, pada akhirnya nanti kita akan memiliki  banyak  yurisprudensi  tetapi  sebagai  bagian  yang  penting  dari  sumber hukum kita akan semakin besar.
Bersamaan  dengan  ini,  posisi  Polisi  sebagai  penyidik  termasuk  juga  yang harus  diperbaiki  dalam  satu  mekanisme  sistem  tertentu.  Polisi  sebagai  penyidik sudah  ada  pararelismenya  dengan  aparatur  yang  lain.  Setidak-tidaknya  Polisi sebagai  penyidik  akan  mempunyai  kode  etik  yang  sama  dengan  unsur  penegak hukum  yang  lain  itu.  Sebab  salah  satu  unsur  penting  dalam  kode  etik  itu  adalah adanya kemandirian (bebas intervensi) dalam menjalankan jabatan profesionalnya. Termasuk dalam hubungan ini, sistem penyidikan yang sekarang ini semakin tidak jelas  karena  tidak  ada  konsistensinya  pada  sistem.  Dalam  kenyataannya  sistem penyidik tunggal sebagai derivasi dari defisiesi fungsional aparatur telah berubah. Oleh karena itu perlu segera ada perubahan sistem penyidikan ini.

## Putusan Pengadilan tanpa Pertimbangan Hukum
Harus  diakui  bahwa  bagi  para  pihak  yang  berperkara  hanyalah  amar putusannya  saja  yang  penting.  Tetapi  bagi  pembentukan  hukum  dan  pembinaan peradilan  ( rechtsspraak )  yang  baik  dan  adil,  justru  pertimbangan  hukum  suatu putusan  pengadilan  lebih  penting  dari  amar  putusannya.  Sebab  pertimbangan hukum  inilah  yang  kelak  akan  membantu  para  pengacara,  hakim  maupun  guru besar  untuk  membantu  kliennya  dengan  sebaik-baiknya,  memutuskan  perkara yang  serupa  atau  mengajukan  kepada  calon  sarjana  hukum  bagaimana mengadakan  nalar  hukum  yang  tepat  dan  profesional.  Pertimbangan  hukum  itu juga  menjadi  penghalang  adanya  “permainan”  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN) antara hakim dan para pihak, karena melalui pertimbangan hukum itu nalar hakim  dapat  diikuti  oleh  semua  orang  secara  terbuka,  sehingga  ketidak- objektifannya  atau  subjektivitasnya  segera  dapat  dipantau,  dan  menimbulkan tanda tanya yang perlu dijawab.
Pertimbangan  hukum  itu  juga  menjadi  alat  pengawasan  melekat  seseorang Ketua  Pengadilan  terhadap  pelaksanaan  tugas  hakim,  sehingga  “keanehan- keanehan” dalam pertimbangan hukum itu dapat dibahas secara intern oleh Ketua Pengadilan  dengan  para  hakimnya,  agar  nalar  yang  kurang  tepat  itu  dapat diperbaiki di dalam putusan-putusan hakim yang berikut.
Namun  demikian,  hendaknya  pembahasan  ini  jangan  berubah  menjadi “pengarahan”  oleh  Ketua  Pengadilan,  sebab  mungkin  saja  hakim  yang bersangkutan  mempunyai  alasan  yang  tepat  mengapa  ia  menyimpang  dari penalaran  yang  lazimnya  diikuti  oleh  hakim  dalam  perkara-perkara  yang  serupa. Bagaimanapun  juga  perlu  diketahui,  bahwa  hampir  tidak  ada  dua  kasus  yang persis sama, sebab biasanya setiap kasus mempunyai sifatnya sendiri ( sui generis ).
Karena pertimbangan hukum yang baik hanya dapat dihasilkan oleh seorang hakim  yang  pengetahuan  hukumnya  senantiasa  mengikuti  perkembangan  ilmu hukum,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri,  baik  yang  menyangkut hukum  nasional,  hukum  internasional  dan  perbandingan  hukum,  maka  mutu pertimbangan  hukum  suatu  putusan  pengadilan  juga  akan  menunjukkan  tinggi- rendahnya  moral  dan  kepakaran  hakim  yang  bersangkutan.  Oleh  sebab  itu hendaknya  menjadi  keharusan  dan  kebanggaan  setiap  hakim  untuk  menyusun sendiri  pertimbangan  hukumnya,  dan tidak  menyerahkan  penyusunannya kepada panitera penggantinya atau asisten hakimnya.
Dengan  cara  seperti  itu  hakim-hakim  yang  ternama  di  luar  negeri  seperti Molengraaf  dan  Oliver  Wendell  Holmes,  dan  lain-lain  memperoleh  reputasinya sebagai hakim yang ulung, seperti Hakim Agung Mr. Koesoema Atmadja dan Prof. Subekti  selalu  dikenang dan  dihormati oleh  para  hakim Indonesia  sebagai hakim- hakim yang sulit ditemukan taranya di Indonesia, baik dilihat dari aspek moralnya, maupun  dari  aspek  intelektual-profesional.  Ini  bukan  berarti  bahwa  pada  saat  ini tidak  ada  lagi  hakim-hakim  atau  mantan  hakim  yang  bermutu,    hakim  bermutu yang  professional  ada  akan  tetapi  rasanya  jumlahnya  terlalu  kecil  untuk  dapat menghindari turunnya kualitas peradilan dan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ), yang sekarang telah terbukti cukup lama berlangsung di dalam lingkungan  “benteng  keadilan”  di  negara  kita,  sehingga:  (a)  profesionalisme  dan tingkat  moralitas  korps  hakim  secarakeseluruhan  semakin  menurun  di  dalam  40 tahun  terakhir  bangsa  kita  merdeka;  (b)  telah  terjadi  krisis  kepercayaan  pada peradilan  dan  hakim  pengadilan;  (c)  menjadi  semakin  sulit  untuk  dalam  waktu
singkat  memperbaiki  citra,  apalagi  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat kepada Badan-badan Pengadilan yang sudah ada.

## Sosialisasi Putusan Pengadilan
Untuk  menguji  adanya  “keanehan-keanehan”  inilah  putusan-putusan  hakim perlu  dipublikasikan,  diteliti  dan  dikomentari  secara  terbuka  untuk  mengetahui apakah barangkali putusan hakim yang “aneh” itu merupakan putusan yang benar- benar  salah,  ataukah  mungkin  sudah  mempertimbangkan  perkembangan- perkembangan baru dan munculnya nilai-nilai baru yang perlu dituangkan dalam bentuk yuridis. Jika demikian, melalui komentar para pakar dan melalui kuliah dan ceramah  para  guru  besar,  nilai-nilai  baru  yang  pertama-tama  tertuang  dalam putusan  pengadilan  itu  dapat  dimasyarakatkan,  sehingga  akhirnya  bisa  diterima, baik  di  kalangan  profesi  hukum,  maupun  juga  pada  masyarakat  luas.  Dengan demikian  tampaklah  bahwa  hanya  dalam  suasana  keterbukaan,  yurisprudensi dapat berperan dalam proses perubahan nilai di dalam masyarakat.
Sebaliknya,  tanpa  adanya  pertimbangan  hukum  yang  bagus  maka  sebuah putusan  pengadilan,  tidak  mungkin  berperan  dalam  proses  meningkatkan rule  of law di  negara  kita,  karena  pertimbangan  hukum  itu  bukan  hanya  meningkatkan konduite  hakim  yang  membuatnya,  tetapi  juga  merupakan  kunci  ke  arah pembaharuan hukum dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat.

## Peradilan sebagai Suatu Sistem
Administrasi peradilan di bawah satu atap, yaitu di bawah Mahkamah Agung itu justru dapat memperburuk keadaan, apabila Mahkamah Agung tetap menutup- nutupi  kekurangan  para  hakim,  panitera  maupun  seluruh  pegawai  yudisiil maupun  administratif  badan-badan  pengadilan  dan  tidak  berani  mengoreksi perilaku  pihak  kepolisian,  kejaksaan  dan  lembaga  pemasyarakatan,  yang  juga merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  peradilan  di  negara manapun juga.
Jadi,  untuk  memperbaiki  citra  peradilan  di  Indonesia,  kita  tidak  hanya  perlu memperbaiki  kinerja  badan-badan  pengadilan  saja  (termasuk  para  panitera  dan semua  pegawai-pegawainya  yang  tidak  boleh  lagi  menentukan  besarnya
“pelumas”  yang  harus  dibayar  oleh  pencari  keadilan  untuk  bertemu  dengan seorang  panitera  atau  hakim),  tetapi  juga  menyentuh  perbaikan  di  semua  badan- badan yang merupakan bagian dari peradilan itu seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga  pemasyarakatan.  Hal  lain  yang  juga  perlu  diperbaiki  dan  kalau  perlu ditombak total adalah Hukum Acara dan peraturan-peraturan (termasuk petunjuk pelaksanaan  atau  Juklak)  yang  mengatur  hubungan  antar-instansi  peradilan, sehingga  tidak  lagi  terdapat  kendala-kendala  antar  wewenang  yang  menghambat pelaksanaan hukum yang normal di negeri kita.

## Struktur Organisasi dan Tehnologi.
Disamping  banyak  faktor  yang  ikut  menentukan  apakah  peranan  hakim dalam rangka  perubahan  sosial  masyarakat  adalah  positif  atau negatif,  masih  ada dua  faktor  lagi  yang  ikut  menentukan  citra  peranan  dan  kinerja  peradilan  itu, yaitu:
a. struktur  organisasi,  termasuk  sistem  administrasi  dan  mekanisme  serta upaya hukum yang disediakan untuk mencari keadilan, dan
b. teknologi  yang  digunakan  oleh  kantor-kantor  pengadilan  dan  lain-lain instansi  yang  terkait,  termasuk  untuk  memperoleh  atau  memberikan informasi hukum
Sebagai  suatu  pola  yang  baku  di  Indonesia  telah  ditentukan  adanya  tiga tingkat  dalam  pengajuan  perkara  yaitu  dalam  instansi  pertama  di  Pengadilan Negeri,  pemeriksaan  banding  di  Pengadilan  Tinggi  dan  pemeriksaan  kasasi  di Makhamah Agung.Hakim  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi  masih merupakan  judex  facti,  tetapi  pemeriksaan  oleh  Mahkamah  Agung  hanya dilakukan “ on points of law ”. Sementara itu sudah diadakan Pengadilan Niaga, dan baru-baru  ini  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,  yang  tidak  mengenal  pemeriksaan banding,  tetapi  hanya  dapat  dikasasi.  Kedua  macam  pengadilan  itu  diharapkan mempercepat  proses  peradilan,  sekaligus  juga  memperbaiki  citra  peradilan  di Indonesia.
Pada saat itu upaya hukum banding, kasasi dan bahkan pemeriksaan kembali yang  ditentukan  boleh  ditempuh  dalam  proses  mencari  keadilan,  ternyata  dilalui oleh  mayoritas  perkara,  sehingga  sangat  memperpanjang  masa  penyelesaian
perkara sampai bertahun-tahun. Padahal di lain negara tidak semua perkara boleh dan perlu menempuh pemeriksaan banding, sehingga mempercepat proses hukum, seperti  yang  ditentukan  dalam  hal  perkara  kepailitan  dan  pelanggaran  hak  asasi manusia. Jika kita ingin meningkatkan lagi perbaikan mutu dan percepatan proses peradilan  mungkin  ada  baiknya  untuk  menentukan  Pengadilan  Tinggi  sebagai instansi  pertama  untuk  perkara-perkara  sesulit  perkara  kepailitan  dan  hak-hak asasi  manusia,  karena  hakim  Pengadilan  Tinggi  masih  merupakan judex  facti dan pengalaman  seorang  hakim  tinggi  sudah  lebih  lama  daripada  seorang  hakim Pengadilan Negeri, sehingga putusannya juga diharapkan lebih bermutu daripada hakim  pengadilan  negeri.  Juga  di  luar  negeri  pengadilan  tingkat  pertama  bagi perkara-perkara  yang  cukup  sulit  dan  rumit  adalah High  Court ,  sehingga  apabila kita  akan  melaksanakan  usul  di  atas,  maka  kita  tidak  akan  menyimpang  dari prinsip-prinsip hukum dan peradilan yang berlaku umum.

## Teknologi yang Digunakan.
Jika  kita  memasuki  gedung  pengadilan  atau  ruang  sidang  di  luar  negeri, tampak  jelas  betapa  rapi  ruang  kerja  panitera  dan  hakim  dibandingkan  dengan ruang  kerja  dan  meja  tulis  panitera  dan  hakim  Indonesia,  karena  banyak  tugas yang  biasanya  dilakukan  secara  manual  sudah  sejak  lebih  dari  satu  dasawarsa dilaksanakan secara elektronik dengan bantuan komputer.
Juga  di  ruang-ruang  sidang  panitera  pengganti  langsung  “mengetik”  berita acara  tentang  pemeriksaan  di  sudang  serta  pemeriksaan  saksi-saksi  ke  dalam komputernya,  sehingga  para  hakim  langsung  dapat  membaca,  mempelajari  dan menganalisa  atau  mengevaluasi  kembali  apa  yang  telah  terjadi  di  ruang  sidang. Akibatnya,  hakim  dengan  lebih  cepat  pula  dapat  menarik  kesimpulan  dan menjatuhkan  putusannya.  Lagi pula,  karena  berita  acara  langsung tersusun,  maka berita  acara  pun  lebih  akurat,  sehingga  putusan  pengadilan  yang  dibuat berdasarkan  berita  acara  yang  lebih  akurat  juga  lebih  besar  kemungkinannya menjadi putusan yang lebih tepat dan adil pula.
Penggunaan  komputer  di  ruang  sidang  pengadilan  di  Indonesia  oleh  (paling tidak  beberapa)  panitera  pengganti,  yang  kemudian  setiap  tahun  ditingkatkan,
sudah saya usulkan sekitar 10 tahun yang lalu, karena ternyata bahwa penggunaan teknologi  baru  tidak  hanya  dapat  mempercepat  pekerjaan  pembuatan  putusan pengadilan, tetapi juga mengakibatkan proses pemeriksaan di pengadilan menjadi lebih  terbuka  dan  transparan,  sehingga  memperkecil  kemungkinan  kecurangan yang  dapat  dilakukan  oleh  panitera  dan/atau  hakim  dalam  upaya  memenangkan salah satu pihak yang berperkara.
Malaysia  sebagai  negara  sudah  lama  juga  menggunakan  komputer  ini  di  ruang sidang  pengadilan,  maka  akan  lebih  bermanfaat  apabila  kita  belajar  dari  Malaysia, karena  adanya  persamaan  bahasa.  Juga  dalam  rangka  memperoleh  informasi  hukum, penggunaan komputer sangat bermanfaat apabila kantor-kantor pengadilan bergabung dengan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) yang diselenggarakan oleh Badan.

## Masa Reformasi.
Dari  mulai  masa  awal  kemerdekaan  sampai  dengan  masa  Reformasi  ini,
lembaga Peradilan melalui putusan dan penetapan-penetapan yang dikeluarkannya banyaklah memegang peranan. Suasana Nasionalisme yang kental, bisa  disimak  dalam  Putusan-Putusan  perkara  peristiwa  3  Juli  1946,  Sultan  Hamid II,  Andi  Azis  dan  sebagainya.  Tegaknya  negara  kesatuan  tercermin  melalui Putusan-putusan  seperti  perkara  Karto  Suwiryo,  MAHMILUB.  Kemudian  nilai sosial  yang  sesuai  dengan  masanya  dipancarkan  melalui  putusan-putusan  seperti perkara Karto Suwiryo, MAHMILUB.
Banyak harapan kepada lembaga Peradilan untuk melaksanakan Reformasi di tengah Masyarakat yang sedang melaksanakan reformasi. Dalam rangka Reformasi dalam  bidang  Ekonomi,  telah  terbentuk  suatu  lembaga  Peradilan  Niaga  (Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998) yang sampai sekarang memang belumlah memenuhi harapan, apalagi berperan dalam rangka penanggulangan perekonomian kita.
Pada  masa  Reformasi  ini  peran  Lembaga  Peradilan  sesungguhnya  dapat dioptimalkan  sebagai  lembaga  yang  memberikan  contoh  dan  panutan,  di  tengah masyarakat yang sedang sakit dan dilanda berbagai macam krisis.. Kemudian nilai sosial yang sesuai dengan masanya dipancarkan melalui putusan-putusan dari para
hakim  yang  sampai  sekarang  masih  menjadi  idola  seperti  Kusumah  Atmadja, Wirjono  Prodjodokoro,  Soebekti,  Widojati  Wiratmo  Sukito,  Asikin  Kusumah Atmadja, Purwoto, Adi Andojo, Bismar Siregar dan sebagainya.
Perubahan  kondisi  sosial  masyarakat  terutama  adanya  perubahan  nilai-nilai sosial  yang  baru  seperti  mengenal:  Status  Wanita,  tentang  keluarga,  perwalian, perkawinan, warisan dan banyak hal lainnya termasuk dalam hal keterbukaan dan reformasi, walaupun masih sedikit telah pula diawali dengan putusan-putusan dari lembaga peradilan, sehingga dengan demikian peran hakim dilingkungan lembaga peradilan  melalui  Putusan-Putusan  dan  Penetapan-Penetapannya  dalam  rangka pembentukan,  perkembangan  dan  pembaharuan  hukum  dalam  negara  kita  yang sedang  mengalami  pengaruh  modernisasi,  globalisasi,  demokratisasi  dan keterbukaan menjelang abad 20 ini, akan semakin penting.
Perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermcam-macam sebab. Sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat itu. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarkat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain.Sistem lapisan  yang  terbuka,  penduduk  yang  heterogen  serta  ketidakpuasan  masyarakat terhadap bidang kehidupan dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial.  Di  dalam  proses  perubahan  hukum  (terutama  yang  tertulis)  pada  umumnya dikenal  adanya  tiga  badan  yang  dapat  mengubah  hukum  yaitu  badan  badan penemu/pembentuk  hukum,  badan-badan  penegak  hukum  dan  badan-badan pelaksana hukum.
Kemudian  sebagai  pedoman  akan  disampaikan  tentang  apa  sebenarnya perubahan sosial tersebut. Perubahan sosial  adalah  segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga  kemasyarakatan  di  dalam  suatu  masyarakat  yang  mempengaruhi sistem  sosialnya  termasuk  di  dalamnya  perubahan  nilai-nilai,  perubahan  sikap-sikap dan  pola-pola  perikelakuan  diantara  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat.  Dari definisi  tersebut  kiranya  jelas  bahwa  tekanan  diletakkan  kepada  lembaga-lembaga kemasyarakatan  sebagai  himpunan  kaidah-kaidah  dari  segala  tingkatan  yang  berkisar
pada  kebutuhan-kebutuhan  pokok  manusia,  perubahan-perubahan  mana  kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat 3 .
Perubahan-perubahan  sosial  dan  perubahan-perubahan  hukum  tidak  selalu berlangsung  bersama-sama,  artinya  pada  keadaan  keadaan  tertentu  perkembangan hukum  mungkin  tertinggal  oleh  perkembangan  unsur-unsur  lainnya  dari  masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya. Apabila hal ini terjadi maka terjadilah  suatu  keadaan  dimana  terjadi  ketidak  seimbangan  dalam  perkembangan lembaga-lembaga  kemasyarakatan  yang  mengakibatkan  terjadinya  kepincangan- kepincangan 4 Tertinggalnya  perkembangan  hukum  oleh  unsur-unsur  sosial  lainnya atau  sebaliknya  terjadi  oleh  karena  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  gejala  wajar didalam  suatu  masyarakat.  Terdapat  perbedaan  antara  pola-pola  perikelakuan  yang diharapkan  oleh  kaidah-kaidah  hukum  dengan  pola  perikelakuan  yang  diharapkan oleh kaidah-kaidak sosial lainnya. Oleh karena perbedaan antara kaidah hukum di satu pihak  dan  kaidah  sosial  di  lain  pihak  merupakan  ciri  yang  tak  dapat  dihindarkan  di dalam masyarakat. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya akan terjadi jika hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Transformasi  struktur  dan  kultur  masyarakat  dapat  ditempuh  melalui  berbagai cara  dan  tindakan  salah  satu  diantaranya  adalah  perubahan  masyarakat  yang direncanakan dan diarahkan agar supaya perubahan masyarakat terjadi secara bertahap dan  wajar/evolusioner 5 .  Upaya  transformasi  struktur  dan  kultur  masyarakat  secara tertib dan berencana melalui sarana hukum telah diterima sebagai sarana yang penting untuk  memelihara  ketertiban  yang  harus  dikembangkan  sehingga  memberikan  ruang gerak  bagi  adanya  perubahan.  Bukan  sebaliknya  menghambat  usaha  pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama yang sesungguhnya sudah tidak lagi sesuai dengan kultur masyarakat yang sudah berkembang. Secara praktis kita ketahui  sejak  revolusi  industri  hukum  telah  berperan  sebagai  sarana  perubahan  dari
3 Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi. (1964). Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 379.
4 Soerjono Soekanto. Op Cit,. hlm. 101.
5 Sunaryati  Hartono.  (1991). Peranan  Peradilan  dalam  rangka  Pembinaan  dan  Pembaharuan  Hukum Nasional . Bandung: Alamni, hlm. 76.
masyarakat  agraris  menuju  masyarakat  industri,  dari  masyarakat  tradisional  menjadi masyarakat  modern/kapitalis.  Namun  yang  perlu  dingat  juga  bahwa  hukum  sebagai sarana pembaharuan tetap memiliki kekurangan yaitu bahwa aspirasi masyarakat yang bersangkutan kurang diperhatikan.
Perlu  dipikirkan konsep hukum sebagai alat perubahan dan pembangunan pada alur persepsi yang disepakati bersama untuk memahami sifat hakekat dan konsekwensi diterimanya konsep tersebut. Apabila hukum diberi peranan sebagai sarana perubahan dan  pembangunan  maka  pemikiran  ini  membuktikan  adanya  kesadaran  terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, dan bahwa memang diinginkan agar masyarakat yang bersangkutan berubah secara lebih cepat dan menuju suatu arah yang  tertentu. Segi-segi terpenting dari masyarakat dalam hubungan ini meliputi  segi kultural  dan  dinamika  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Aspek  struktural  masyarakat meliputi  keseluruhan  unsur-unsur  sosial  yang  pada  pokoknya  meliputi:  lembaga- lembaga  sosial,  norma-norma  sosial,  kelompok-kelompok  serta  lapisan-lapisan  sosial yang  dimiliki  masyarakat.  Sedangkan  aspek  dinamika  sebuah  masyarakat  meliputi proses-proses  sosial  dan  perubahan-perubahan  sosial  yang  berada  dalam  masyarakat. Sedang  kultur  mencakup  nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat  yang bersangkutan 6 .
Ada  dua  pemikiran  yang  saling  bertentangan  tentang  hubungan  antara  hukum dan masyarakat berawal  pada dua anggapan yang bertolak belakang: (1) bahwa hukum harus  mengikuti  perubahan-perubahan  masyarakat  dan  bahwa  hukum  selalu  harus sesuai  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat,  serta  (2)  anggapan  bahwa  hukum merupakan alat perubah masyarakat, dan karenanya kesadaran hukum masyarakatlah yang harus diubah oleh Hukum.
Seorang tokoh sosiolog, Emile Durkheim mengatakan bahwa sistem hukum yang represif  biasanya  berlaku  dalam  masyarakat  dengan  solidaritas  mekanis,  karena  ia mampu  mempertahankan  kebersamaannya  dalam  masyarakat.  Sedang  sistem  hukum restitutif  mempunyai  hubungan  fungsional  dengan  masyarakat  dengan  solidaritas organik,  karena  sistem  ini  memberikan  kebebasan  kepada  masing-masing  individu
6 Ibid ., hlm. 80-81.
untuk  berhubungan  satu  sama  lain  menurut  pilihannya  sendiri.  Disini  hukum  hanya mengupayakan untuk mencapai keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang berinteraksi.
Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dikemukakan:  “Kekuasaan Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia“.  Kemudian  di  dalam  Pasal  14 ayat (1) dinyatakan:  “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesauatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  atau  kurang  jelas, melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya“.  Kemudian  lebih  tegas  lagi dikemukakan  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  yang  mengatakan:    “Hakim  sebagai  penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup  di  dalam  masyarakat“.  Pasal-pasal  ini  membuktikan  bahwa  hakim  juga mempunyai fungsi mengadakan upaya dalam transformasi masyarakat melalui hukum. Hakim  tidak  hanya  terbatas  kepada  mengadili  berdasarkan  hukum  yang  ada  akan tetapi juga harus mencari dan menemukan hukum untuk kemudian dituangkan dalam keputusannya nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam masyarakat.
Di  sinilah,  letak  strategis  posisi  hakim  yang  secara  profesional  sebagai  agent  of change atau pelopor perubahan melalui keputusan-keputusan yang diambilnya. Hakim diharapkan  mampu  menemukan  hukum  yang  bisa  dipergunakan  sebagai  social engineering yaitu sebagai alat untuk merubah masyarakat, mempengaruhi masyarakat dengan  sistem  yang  teratur  dan  direncanakan  terlebih  dahulu.  Dengan  perubahan- perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan dan  dikehendaki  oleh  warga  masyarakat.  Dan  dalam  masyarakat-masyarakat  yang sudah kompleks dimana birokrasi memegang peranan penting maka tindakan-tindakan sosial mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk mengesahkannya. Dalam hal ini  maka  hukum  merupakan  alat  yang  ampuh  untuk  mengadakan  perubahan- perubahan  sosial.  Sebagai  contoh,  Suatu  kaidah  yang  menetapkan  bahwa  janda  dan anak-anak  tanpa  memperhatikan  jenisnya  dapat  menjadi  ahli  waris  mempunyai pengaruh  langsung  terhadap  terjadinya  perubahan-perubahan  sosial.  Sebab  tujuan
utamanya  adalah  untuk  mengubah  pola-pola  perikelakuan  dan  hubungan-hubungan antara  para  warga  masyarakat.  Oleh  karena  menurut  hukum  adat  seorang  janda bukanlah merupakan ahli waris suaminya oleh karena tak ada hubungan kekerabatan (jadi janda dianggap orang luar keluarga suaminya almarhum). Kemudian perlu dicatat juga  adanya  Keputusan  Mahkamah  Agung  tertanggal  1  November  1961  yang merupakan  keputusan  Kasasi  atas  keputusan-keputusan  pengadilan  negeri  Kabanjahe dan pengadilan tinggi Medan. Keputusan tersebut menyangkut gugatan seorang wanita atas  sebagaian  dari  harta  warisan  ayahnya  almarhum.  Pengadilan  Negeri  maupun Pengadilan Tinggi menolak gugatan tersebut atas dasar bahwa hukum adat Karo dan sistem patrilineal menetukan bahwa harta warisan seorang pria hanya dapat diwariskan kepada  anak  laki-lakinya  atau  apabila  tidak  mempunyai  keturunan,  kepada  saudara- saudara laki-laki yang terdekat melalui garis keturunan patrilineal.

## C. PENUTUP
Peradilan  adalah  suatu  sistem  yang  terdiri  dari  unsur  hakim,  jaksa,  polisi, pengacara  dan  lembaga  kemasyarakatan.  Hakim  adalah  seorang  sosok  terakhir yang  diharapkan  bisa  mewujudkan  nilai-nilai  keadilan.  Hakim  sebagai  pelopor perubahan ( agent of change ) yang bisa mengubah secara total sikap dan pandangan serta  pola  hubungan  antara  warga  masyarakat  menuju  perubahan  sosial  melalui keputusan-keputusannya.  Hukum  yang  dihasilkan  oleh  para  hakim  tersebut merupakan  alat  yang  ampuh  untuk  mengadakan  perubahan-perubahan  sosial. Indonesia  pada  saat  ini  memerlukan  korp  Hakim  yang  tangguh  dan  professional, agar  dapat  dengan  tegar  dan  tegak  menghadapi  nilai  nilai  negatif  yang  sedang melanda masyarakat kita dewasa ini.  Hakim yang professional dalam arti karena pendidikan  dan  pengalaman  kariernya,  ia  merupakan  fihak  yang  tidak  memiliki interest  dan  kepentingan,  harus  memiliki  hati  nurani  yang  tangguh  yang  berani mengeluarkan sebuah keputusan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat diterima oleh  masyarakat  lepas  dari  intervensi  politis,  ekonomis  dan  yang  lebih  penting berani menolak suap yang akhir-akhir ini marak.

## DAFTAR PUSTAKA
Artidjo Alkostar, M. Sholeh Amin. (2001). Pembangunan  Hukum Dalam  Perspektif Politik Hukum  Nasional . Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
Baharuddin  Lopa.  (1987). Permasalahan  Pembinaan  dan  Penegakan  Hukum  Indonesia , Jakarta: Bulan Bintang.
C.S.T.  Kansil.  (2008). Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .    Jakarta:  Balai Pustaka.
Georges  Gurvitch.  (1961). Sosiologi  Hukum, terj.  Sumantri  Mertodipuro.  Jakarta: Bhratara.
Hikam, Muhammad AS.  (1996). Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: LP3ES.
Mochtar  Kusumaatmadja.  (1986). Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Binacipta.
Satjipto Rahardjo. (1982). Ilmu Hukum, Bandung . Bandung: Alumni.
_____________. (1983). Hukum dan Perubahan Sosial . Bandung: Angkasa.
_____________. (1988). Hukum dan Masyarakat . Bandung: Angkasa.
_____________. (1988). Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat . Bandung: Angkasa.
_____________.  (2002). Sosiologi  Hukum,  Perkembangan,  Metode  dan  Pilihan  Masalah. Surakarta:  Muhammadiyah  University  Press,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Selo  Soemardjan,  Soelaeman  Soemardi.  (1964). Setangkai    Bunga  Sosiologi. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Soeryono Soekanto. (2002). Pokok-pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
____________. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
ST. Sularto. (1990). Menuju Masyarakat Baru Indonesia . Jakarta: Gramedia.
Sunaryati  Hartono.  (1975). Peranan  Peradilan  Dalam  Rangka  Pembinaan  dan  pembaharuan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta.
___________.  (1991). Politik  Hukum  menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional. Bandung: Alumni.