Vol. 10 No. 1 Oktober 2023 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Semambu Ogan Ilir
Rahmat Rafinzar 1 , Mardianto 2
1 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
2 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
* Corresponding Author : rahmatrafinzar@fisip.unsri.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan musrenbangdes di desa Pulau semambu, kecamatan Indralaya Utara,  Kabupaten Ogan Ilir. Adapun permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan musrenbang di desa Pulau Semambu yaitu  kurangnya  pemahaman  masyarakat  dan  minimnya  keterlibatan  masyarakat  pada  proses penyelenggaraan  Musrenbangdes.  Acuan  teori  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu berdasarkan teori pasrtisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff. Data penelitian dikumpulkan dengan  cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan  studi  kepustakaan yang kemudian  dianalisis menggunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  partisipasi keikutsertaan  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan  menunjukkan  masyarakat  masih  kurang aktif  dan  berpandangan  bahwa  musrenbangdes  merupakan  agenda  formalitas.  Kemudian  pada partisipasi  dalam  pelaksanaan  menunjukkan  bahwa  masyarakat  memberikan  kontribusi  guna menunjang  pelaksanaan  pembangunan.  Pada  aspek  Participation  in  benefit,  keterbatasan anggaran menjadi  permasalahan  yang  berpengaruh  pada  tidak  terpenuhinya  sebagian  kebutuhan  desa  yang diusulkan  oleh  masyarakat.  Lalu  pada  Participation  in  evaluation  menunjukkan  keterlibatan masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan  dan  memberikan  penilaian  terhadap  hasil  dari perencanaan melalui dialog terbuka masih minim.
Kata  Kunci :  Partisipasi  Masyarakat,  Musyawarah,  Perencanaan  Pembangunan,  Desa  Pulau Semambu

## ABSTRACT
This research aims to find out how the community participates in the implementation of the musrenbangdes  in  Pulau  Semambu  village,  North  Indralaya  sub-district,  Ogan  Ilir  Regency.  The problems  found  in  the  implementation  of  Musrenbang  in  Pulau  Semambu  village  were  a  lack  of community  understanding  and  minimal  community  involvement  in  the  process  of  organizing Musrenbangdes.  The  theoretical  reference  used  in  this  research  is  based  on  the  theory  of community participation according to Cohen and Uphoff. Research data was collected by means of observation,  interviews,  documentation  and  literature  study  which  was  then  analyzed  using descriptive  qualitative  methods.  The  research  results  show  that  community  participation  in decision making shows that the community is still less active and believes that the musrenbangdes is a formality agenda. Then, participation in implementation shows that the community is making
contributions  to  support  development  implementation.  In  the  aspect  of  Participation  in  benefits, budget  limitations  are  a  problem  that  results  in  the  non-fulfillment  of  some  of  the  village  needs proposed by the community. Then Participation in evaluation shows that community involvement in monitoring  and  providing  assessments  of  the  results  of  planning  through  open  dialogue  is  still minimal.
Keywords :  Community  Participation,  Deliberation,  Development  Planning,  Pulau  Semambu Village
1. PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan demi terwujudnya  cita-cita  dan  tujuan  bangsa sesuai  yang  termaktub  dalam  Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yaitu
mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur.  Dalam  rangka  mencapai  tujuan tersebut, diperlukan strategi yang memberikan  ruang  kepada  masyarakat untuk  berpartisipasi  sebagai  kesatuan sistem  yang  terintegrasi  pada  proses dinamika  pembangunan  [1].  Strategi  ini perlu  dilakukan  mengingat  esensialnya peran  masyarakat  untuk  mengontrol sumber daya baik secara material maupun non  material  karena  peran  tersebut  tidak hanya  dibebankan  kepada  pemerintah,
sehingga
masyarakat
memiliki
tanggungjawab  dan  juga  terlibat  dalam mewujudkan  keberhasilan  pembangunan. Pemerintah  memiliki  wewenang  dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan kondisi  yang  memerlukan penyelsaian dengan cepat dan tepat[2]. Pada dasarnya keberhasilan pembangunan  dapat  terlaksana  apabila diikuti dengan perencanaan pembangunan  yang  bersifat  partisipatif pula. Menurut [3] perencanaan
pembangunan  partisipatif  akan  membuka pemikiran  masyarakat  untuk  menemukan solusi  dari  permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan untuk
merumuskan dan melakukan perencanaan pembangunan  sesuai  potensi  wilayah yang dimiliki. Pentingnya peran masyarakat pada perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional yang salah satu tujuannya untuk mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat.
Konsep partisipasi dalam sistem pemerintah  yang  demokratis  mengacu pada  sistem  demokrasi  yang  pada hakikatnya memfokuskan pada pemerintah  yang  berorientasi  kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan [4]. Oleh karena itu, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan harus diperhatikan. Peran  penting  pemerintah  desa dalam  rangka  menciptakan  masyarakat yang sejahtera dengan proses penyelenggaraan  yang  dilakukan  [5].
Adapun  salah  satu  upaya  optimalisasi partisipasi  masyarakat  yaitu  dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan  atau  yang  dikenal  dengan Musrenbang.  Dasar  hukum  pelaksanaan Musrenbang  terdapat  pada  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yang menyebutkan Musrenbang merupakan  forum  yang  terdiri  dari multipihak dengan tujuan untuk melakukan  identifikasi  dan  merumuskan
prioritas kebijakan pembangunan masyarakat.  Konseptualisasi  Musrenbang pada hakikatnya dilakukan secara berjenjang  atau  dimulai  dari  tingkat terkecil yaitu desa. Musyawarah perencanaan  yang  dilakukan  di  tingkat desa dikenal dengan musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  atau Musrenbangdes.  Musrenbangdes  adalah forum musyawarah tahunan dalam rangka menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJM  Desa). Adanya konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum
musrenbangdes  bersifat  partisipatif  dan dialogis  dengan  melibatkan  pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk mencapai  keputusan  bersama  [6].  Ketiga aktor tersebut terutama partisipasi
masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan.  Tanpa adanya partisipasi
masyarakat, musrenbang  desa  tidak  akan  berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  yang  menjadi  kerangka dasar  penerapan  pemerintahan  yang  ada di Desa.
Menurut  Cohen  dan  Uphoff  [7] partisipasi  masyarakat  ialah  masyarakat terlibat  dalam  tahapan  rencana  dan mengambil  keputusan  tentang  tindakan yang    akan  diambil  atau  dilaksanakan pemerintah dalam  melaksanaan program- program  dan  pengambilan  kebijakan, serta memberikan manfaat dari penyelenggaraan  program  dan  evaluasi pembangunan.
Berdasarkan  fakta  yang  terjadi dilapangan,  selama  ini  Musrenbangdes sebagai  wadah  partisipasi  masyarakat telah  diselenggarakan  oleh  pemerintah desa  setiap  tahunnya.  Tetapi  pelaksanaan Musrenbangdes  masih  belum  terlaksana sesuai  dengan  prosedur  dan  subtansi, serta pemahaman masyarakat yang rendah  terkait  perencanaan  partisipatif sehingga  aspirasi  masyarakat  belum terjaring dengan baik [8].
Kurangnya maksimalnya pelaksanaan Musrenbangdes tersebut juga didukung fakta bahwasanya partisipasi  masyarakat  hanya  dijadikan sebagai  formalitas  belaka  dan  tidak berdasarkan dari suara masyarakat sepenuhnya sebagai pengambil keputusan di  dalam  forum  musrenbangdes  [9].  Dari beberapa  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  sebelumnya,  dapat  diketahui pelaksanaan Musrenbangdes berbasis partisipasi  masyarakat  masih  kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukannya  kajian  penyelenggaraan Musrenbangdes dengan melihat partisipasi  masyarakat  sebagai  bagian dari langkah strategis pelaksanaan
demokratisasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Adapun salah satu kajian partisipasi masyarakat dalam
Musrenbangdes dilaksanakan  di  desa  Pulau  Semambu, kecamatan  Indralaya  Utara,  kabupaten Ogan  Ilir.  Desa  ini  dipilih  menjadi  lokus penelitian dikarenakan banyaknya penduduk pendatang sehingga
menjadikan desa  ini sebagai desa dengan heterogenitas  penduduknya  yang  tinggi. Selain  itu,  tingginya  tingkat  kepadatan penduduk  yang  berjumlah  9.54/km2 dengan  jumlah  penduduk  2.005  jiwa
menjadikan  desa  ini  perlu  dilakukan kajian  untuk  pengembangan  desa  dalam mewujudkan  partisipasi  masyarakat  yang optimal  dengan  berfokus  pada  bentuk partsipasi masyarakat sesuai dengan teori Cohen  dan  Uphoff.  Secara  teoritis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan musrenabngdes. Secara praksis penelitian ini  diharapkan  dapat  dijadikan  masukan untuk  penyelenggaraan  musrenbangdes yang bersifat partisipatif.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Habermas [10] memberikan pendapat bahwa diskusi dan debat  publik dapat membuat orang untuk mengungkapkan pandangan mereka
mengenai  suatu  kebijakan.  Habermas menyebutnya  dengan  istilah  musyawarah sebagai bentuk lain untuk proses memberikan pandangan pada diskusi dan debat  publik.  Salah  satu  konsekuensi yang  mungkin  ditimbukan  dari  proses musyawarah  adalah  pandangan  atau penilaian orang tentang sebuah kebijakan dapat  berubah  atau  dalam  kasus  lain orang tetap dapat mempertahankan argumentasinya  pasca  musyawarah  yang dapat memberikan alternatif pilihan sosial bagi publik. Lebih lanjut
[11]berpandangan  jika  analisis  kebijakan deliberatif  merupakan  kebijakan  yang telah  dipahami  atau  pola  yang  dikaji untuk  membuat  suatu  kebijakan  dengan melibatkan partisipasi masyarakat. William N. Dunn [12]mengatakan bahwa analisis  kebijakan  adalah  disiplin  ilmu sosial  terapan  dengan  bermacam-macam metode  penelitian  dan  argumentasi  agar
menciptakan dan menyebarkan penyampaian informasi yang
berhubungan  dengan  kebijakan  sehingga membantu  untuk  menyelesaikan  masalah kebijakan  di  tingkat  politik, lebih ringkasnya,  Suhr  [13]  menggambarkan demokrasi deliberatif sebagai musyawarah  masyarakat  yang  adil  dan terbuka  tentang  manfaat  dari  argumen politik  yang  bersaing.  Pandangan  lain diungkapkan  oleh  [14]  yang  mengatakan bahwa dalam musyawarah tidak akan ada kebutuhan  untuk  mekanisme  agregasi, karena  diskusi  rasional  akan  cenderung menghasilkan  preferensi  dengan  suara bulat. Demokrasi deliberatif atau demokrasi partisipatoris, telah
digambarkan sebagai gerakan sosial yang baru  lahir,  sebuah  respons  terhadap ketidakcukupan demokrasi perwakilan.
Sejumlah  definisi  musyawarah  dan demokrasi  deliberatif,  Hartz  Karp  [15] mengatakan konsorsium demokrasi deliberatif memiliki salah satu versi yang paling praktis. Musyawarah adalah pendekatan  pengambilan  keputusan  di mana  warga  negara  mempertimbangkan fakta  yang  relevan  dari  berbagai  sudut pandang,  berkomunikasi  satu  sama  lain dalam  berpikir  secara  kritis  mengenai beragam  pilihan  dihadapan  mereka  dan memperbesar  opini,  sudut  pandang  dan pemahaman  mereka.  Hartz  Karp  [15] berpandangan  bahwa  perlu  memperbaiki kembali  demokrasi  untuk  membangun sistem  di  mana  keterlibatan  masyarakat benar-benar didorong dalam pengambilan keputusan.  Pemerintah  berperan  sebagai penengah  dari  para  aktor  kebijakan.  Para aktor  kebijakan  diberi  kesempatan  untuk memberikan argumentasi untuk memperkuat posisi mereka dalam
menyampaikan alternatif kebijakan.
Demokrasi  deliberatif  memperkuat  suara masyarakat dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
Adapun  secara  spesifik  Cohen  dan Uphoff membagi empat bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut:
1. Participation  of  decision  making, keterlibatan
masyarakat pada perencanaan pembangunan dan berperan dalam pengambilan
keputusan
2. Participation in implementation ,
adanya  keterlibatan  masyarakat  dan berpartisipasi dalam pengimplementasian program sebagai  wujud  kontribusi  dalam pembangunan. 3. Participation in benefit Partisipasi  yang  diwujudkan  dengan adanya peran masyarakat dan dengan keterlibatan tersebut memberikan  dampak  dan  manfaat positif  bagi  pemerintah  dan  juga masyarakat. 4. Participation in evaluation Partisipasi yang berbentuk pengawasan  dan  penilaian  yang dilakukan masyarakat dari pelaksanaan  program  yang  telah direncanakan dan dilaksanakan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  metode  penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif kualitatif  menurut  Bogdan  dan  Taylor (dalam  [16]  adalah  penelitian  yang memberi  gambaran  melalui  kata-kata yang  tertulis  tentang  fenomena  yang diamati/diteliti.  Penelitian  ini  dilakukan untuk menggambarkan sekaligus
menganalisis mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
musrenbangdes  di  desa  Pulau  Semambu, Kecamatan  Indralaya  Utara,  Kabupaten Ogan  Ilir.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara,  dokumentasi,  dan  studi kepustakaan, kemudian selanjutnya diolah  melalui  perangkat  lunak  Nvivo. Teknik purposive  sampling menjadi teknik  yang  digunakan  dalam  pemilihan informan dan cara yang digunakan dalam mengukur validitas data yaitu menggunakan model triangulasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Participation of decision making Musyawarah perencanaan pembangunan yang disingkat
musrenbang  adalah  forum  antar  aktor untuk  menyusun  rencana  pembangunan nasional  dan  rencana  pembangunan daerah.  Musrenbang  dijadikan  wadah penyusunan rencana pembangunan nasional, baik di pusat maupun di daerah. Penerapan  prinsip  di  atas  dimulai  dari proses  pembangunan  itu  sendiri,  dalam hal  ini  pelaksanaan  musrenbang.  Jadi  itu juga  berlaku  pada  musrenbang  pihak yang berkepentingan di dalam komunitas. Penyelenggaraan  Musrenbang  khususnya di  daerah  melibatkan  masyarakat  mulai dari tingkat kota/kecamatan hingga tingkat  kabupaten/kota.  Hal  serupa  juga terjadi  pada  pelaksanaan  Musrenbangdes di Desa Pulau Semambu dimana masyarakat  dalam  kegiatan  berkesenian diberikan  hak  dan  kebebasan  untuk menyampaikan
keprihatinan dan usulannya  terhadap  perkembangan  kota baik  itu  pembangunan  fisik  hingga pengembangan sumber daya[17].
Pelaksanaan musrenbangdes Pulau
Semambu memerlukan proses yang harus diikuti,  yaitu:  Kepala  desa  bekerja  sama dengan  badan  permusyawaratan  desa sebagai pelaksana yang berperan memfasilitasi  pelaksanaan  pembahasan perencanaan  pembangunan  di  tingkat desa.
Tim  penyelenggara  melakukan  hal- hal  antara  lain  menyusun  jadwal  dan agenda  Desa  Mosrinbang,  memantau pelaksanaan Desa Mosrinbang, memastikan keterwakilan masyarakat dan kelompok  perempuan,  mendiskusikan secara  terbuka  jadwal,  agenda  dan  lokasi Musrenbangdes untuk diumumkan, melakukan  pendaftaran.  calon  peserta  di kecamatan  Mosrinbang,  dan  membantu delegasi di Musrenbang kecamatan dalam melaksanakan  tugasnya  di  kecamatan, menyusun  rencana  aksi  pembangunan desa yang merangkum hasil-hasil Musrenbang  desa,  termasuk  setidak- tidaknya  prioritas  yang  telah  disepakati kegiatan, dan sosialisasi dokumen rencana aksi pembangunan desa.
Memasuki tahap Musrenbang, mereka memulai dengan kegiatan pembagian undangan sebelum melaksanakan  Musrenbang,  pembukaan acara musyawarah perencanaan
pembangunan  desa  oleh  kepala  desa, sekaligus  memberikan  sambutan  dan evaluasi hasil perencanaan tahun sebelumnya. Dilanjutkan dengan pemaparan  oleh  kepala  desa  mengenai daftar kegiatan hasil usulan yang diajukan  masing-masing  desa  pada  tahun berikutnya.  Selain  itu,  dilakukan  diskusi oleh peserta Musrenbang
untuk
menambah usulan yang sebelumnya tidak dimasukkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  bapak  Bukhori  Kaur  Desa  Pulau
Semambu, menjelaskan mekanisme Mosrinbang  telah  dilaksanakan,  dimulai dari  perencanaan  dengan  memperoleh data  awal  dari  tingkat  desa,  kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Mosrinbang  dengan  melibatkan  unsur- unsur  terkait.  Namun  jika  dilihat  dari keterlibatan masyarakat, berdasarkan hasil  wawancara  dapat  dikatakan  kurang berjalan  baik,  baik  dari  segi  kehadiran maupun  pemberian  masukan  berupa pendapat atau gagasan terhadap permasalahan  yang  dibicarakan.  Oleh karena itu, pelaksanaan proyek Musrinbang  dapat  dikatakan  kurang partisipatif karena kurang aktifnya masyarakat dalam menyampaikan pandangannya terhadap kegiatan tersebut.
Pada pelaksanaan musrenbangdes di desa pulau semambu cukup mengalami kendala dalam hal partisipasinya, dimana diskursus  yang terjadi  sangat kurang dan lebih didominasi oleh pihak penyelenggara.  Kendala  yang  ditemukan adalah masyarakat yang kurang aktif dan berpandangan  bahwa  musrenbangdes merupakan agenda formalitas, berlangsung atau tidaknya pelaksanaannya tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka.
Adapun  tingkat  partisipasi  dapat  dilihat melalui gambar 1.
Gambar 1. Daftar  Hadir  Musyawarah Desa Pulau Semambu Tahun Anggaran 2022 Sumber: Dokumen Musrenbangdes Tahun 2022 Berdasarkan gambar tersebut partisipasi masyarakat menjadi
permasalahan  yang  harus  diselesaikan. Berdasarkan  penjelasan  Ketua  Pelaksana musyawarah  perencanaan  pembangunan desa  Pulau  Semambu  yang  mengatakan bahwa  pada  pelaksanaan  nya  diundang maksimal  5  perwakilan  dari  12  RT  yang ada.  Namun  pada  hari  pelaksanaan  data yang  hadir  hanya  ada  3  perwakilan  saja. Pada  data  yang  Tercatat  bahwa  pada pelaksanaan  musrenbangdes  di  Desa Pulau  Semambu  tahun  2021,  jumlah peserta  hanya  berjumlah  26  orang,  ini menampakkan  apabila  pemberitahuan dari informan yang dipersatukan melewati  hasil  konsultasi  teruji,  apabila peran  serta  publik  dalam  musrenbang ditilik  dari  kedatangan  mampu  disebut kurang  aktif.  sebab  hal  ketidakhadiran dalam  penerapan  musrenbang  ditujukan tampak  dengan  cara  jelas  dari  hasil konsultasi  dengan  sebagian  informan yang  memberitahukan  ketidakhadiran publik  difaktorkan  akibat  pemograman partisipatif  melewati  musrenbang  itu tidak bisa mengakomodir kemauan publik [18].
Partisipasi  masyarakat  pada  dasarnya tidak  dapat  dipisahkan  dari  gagasan
kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat, melalui kegiatan bersama untuk
menentukan  tujuan  dan  masa  depan masyarakat  serta  mengidentifikasi  orang- orang  yang  akan  memegang  tampuk pemerintahan  pada  masa  mendatang.
Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan otonomi  daerah.  Masyarakat  daerah  baik sebagai  suatu  sistem  tunggal  maupun sebagai  individu  merupakan  komponen yang  sangat  penting  dalam  sistem pengelolaan  daerah  [19]  karena  pada prinsipnya  pelaksanaan  otonomi  daerah bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat sejahtera  di  daerahnya  masing-masing. mengacu  pada  peraturan  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  pusat  oleh  pemerintah daerah.  Penyelenggaraan  Musrenbang menjadi menarik khususnya dalam penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, karena kegiatan ini  sudah  menjadi  program  rutin  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah pada  tahap  perencanaan  pembangunan partisipatif.
Berdasarkan  data  dan  informasi yang dihimpun dari narasumber penelitian,  maka  keterwakilan  setiap unsur  masyarakat  dalam  Musrenbangdes dapat  divisualisasikan  dapat  dilihat  pada gambar 2.
8% 4% 4% 11% 4% 15% 4% 11% 4% 4% 8% 11% 4% 4% 4%
Limas PJS Kades LPM Lembaga Adat P2KP Kepala dusun KPM Kaur
Gambar 2.   Visualisasi Data Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbangdes Sumber: Hasil olah data Nvivo 12 Plus

## Participation in implementation
Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam  partisipasi  pembangunan  yang berwujud  kontribusi.  Cohen  dan  Uphoff
(1977) [20] mengemukakan bahwa pembangunan  partisipatif  dapat  dicapai melalui  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  pembangunan,  yang  dapat berbentuk sebagai berikut:
1. Kontribusi dengan tenaga
Partisipasi  aktif  adalah  partisipasi individu  atau  kelompok  masyarakat melalui partisipasi langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Dalam kehidupan bermasyarakat,
keterlibatan  masyarakat  melalui  upaya tenaga  atau  fisik  terlihat  dengan  bekerja sama memperbaiki jalan, jembatan,
tempat ibadah, dan pendidikan.
Partisipasi masyarakat memberikan masukan  dalam  bentuk  personel  dan
merupakan kegiatan pembangunan dimana pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dalam rencana pembangunan. Kerja sama antara masyarakat  dan  pemerintah  merupakan upaya untuk mendorong  masyarakat agar lebih  aktif  berpartisipasi  dalam  kegiatan pembangunan.[21]. Masyarakat Desa Pulau Semangpu turut serta dalam bentuk tenaga  kerja.Masyarakat  Desa  Pulau Semangpu turut serta dalam pembangunan  jalan  desa  di  Pulau Semangpu  dalam  bentuk  tenaga  kerja.
Masyarakat  di  Desa  Pulau  Semambu bekerja sama  dan  secara  sukarela membangun jalan tersebut. 2. Kontribusi dengan uang
Sumbangan  berupa  uang  adalah
partisipasi sosial dalam bentuk sumbangan berupa uang. Hal ini biasanya disediakan  oleh masyarakat,  karena masyarakat  tidak  dapat  berpartisipasi langsung dalam pembangunan.
Keterlibatan  masyarakat  secara  luas  juga akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembangunan.
Kesadaran masyarakat memberikan sumbangan tunai dalam menghadapi berbagai kendala, termasuk faktor ekonomi seperti kemiskinan  dan  kurangnya  pendapatan masyarakat. Akibatnya, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya, apalagi berkontribusi terhadap pembangunan.  Sumbangan  berupa  uang diberikan  oleh  masyarakat  Desa  Pulau Semambu.
Pembangunan jalan memerlukan  pendanaan,  meskipun  tidak semua  masyarakat  memberikan  bantuan dalam bentuk pendanaan.
3. Kontribusi dengan bahan (material)
Sumbangan  materi  mengacu  pada partisipasi  dalam  kegiatan  masyarakat
dengan menyumbangkan materi olahraga. Partisipasi  masyarakat  pada  dasarnya adalah  kesediaan  sukarela  seseorang untuk  memberikan  bantuan  terhadap kegiatan  pembangunan  di  daerahnya sesuai  dengan  kemampuannya,  sehingga ada banyak bentuk partisipasi masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  Desa Pulau  Semambu  dalam  pembangunan jalan  juga  diwujudkan  dalam  bentuk material. Masyarakat memberikan bantuan  materi  berupa  pasir  atau  batu,
bahkan banyak yang memberikan
bantuan  berupa  makanan  pada  saat pembangunan
jalan.
Masyarakat
melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan dari  luar,  namun  masyarakat  mengetahui prinsip  gotong  royong  untuk  mencapai pembangunan.

## Participation in benefit
Partisipation  in  benefit merupakan pemerintah  dan  masyarakat  mendapat manfaat  yang  positif  dari  wujud  peran yang  dilakukan.  Partisipasi  tersebut berasal  dari  pelaksanaan  yang  tercapai, baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas. Dari  segi  kualitas  dapat  dilihat  melalui adanya output, sementara itu jika kuantitas dilihat dari presentase keberhasilan  program  yang  dilaksanakan [22].  Adapun  pada  desa  Pulau  Semambu output  yang dapat dirasakan  yaitu berupa adanya  pembangunan jalan,  adanya anggaran  ketahanan  pangan,  anggaran BLT  Dana  Desa,  dan  anggaran  lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
Participation  in  benefit juga  tidak terlepas dari pengelolaan terhadap APBDes yang disusun berdasarkan berskala prioritas kebutuhan desa.
Penyusunan APBDes
tersebut
diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan  hak  hidup  banyak  orang  dan demi  tercapainya  pembangunan  yang maju.  Demikian  juga  dengan  Pemerintah Desa  Pulau  Semambu,  dimana  pada anggaran tahun 2022 APBDes digunakan untuk kebutuhan desa. Adapun berdasarkan  hasil  rapat  Musrenbangdes tahun  anggaran  2022,  diketahui  rincian keputusan  yang  diambil  dapat  dilihat pada gambar 3.
Gambar 3.  Hasil
Keputusan Rapat Musrenabngdes Tahun 2022 Sumber: Dokumen Musrenbangdes
Berdasarkan  gambar  diatas,  pada dasarnya pengajuan usulan terkait pembangunan  di  desa  Pulau  Semambu yaitu  berjumlah  40  usulan.  Namun,
keterbatasan anggaran menjadi permasalahan  yang  berpengaruh  pada tidak  terpenuhinya  sebagian  kebutuhan desa  yang  diusulkan  oleh  masyarakat, terutama  anggaran  untuk  pembangunan fisik  yang  menekan  dalam  jumlah  besar.
Sehingga keputusan usulan yang diterima dan  diputuskan  dalam  Musrenbangdes tidak dapat mengakomodir seluruh kebutuhan  masyarakat.  Untuk  itu,  solusi yang  dapat  dilakukan  dalam  mengatasi permasalahan tersebut yaitu diperlukannya pedoman terhadap
penentuan  arah  pembangunan  yang  tidak hanya  berfokus  pada  pembangunan  fisik, namun  juga  berfokus  pada  pembangunan non fisik.
Selain  itu,  menurut  O’Connor  [23] diperlukan  bantuan  dari  banyak  para  ahli sesuai  dengan  bidang  yang  dikuasai untuk  menerapkan  perencanaan  yang sudah  ditetapkan  sebelumnya.  Kemudian diperlukan juga pemetaan terhadap potensi  yang  dimiliki  desa  dan  urgensi pembangunan berdasarkan skala prioritas, serta  disesuaikan  dengan  ketersediaan sumber anggaran dari pemerintah maupun  pihak  lain  yang  terkait  [24]. Sehingga  pada  akhirnya  menghasilkan kebijakan yang akomodatif dan terintegrasi  dalam  musrenbangdes.  Oleh karena  itu,  dibutuhkan  partisipasi  baik dari pemerintah desa maupun masyarakat,  agar  pengelolaan  APBDes bermanfaat  bagi  taraf  hidup  masyarakat secara  menyeluruh  dan  bukan  hanya untuk  dinikmati  oleh  beberapa  kelompok saja atau kepentingan tertentu.

## Participation in evaluation
Menurut  [22]  partisipasi  dalam
evaluasi didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam
melakukan  pengawasan  dan  memberikan penilaian terhadap hasil dari perencanaan. Pada  bentuk  partisipasi  ini,  masyarakat diberikan  ruang  yang  seluas-luasnya untuk  memberikan  kritik  dan  saran
terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan, sehingga  menjamin  segala  sesuatu  yang dilakukan  telah  berjalan  sesuai  dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Adapun peran dan partisipasi masyarakat  bertujuan  demi  terciptanya penyelenggaraan  pemerintah  yang  bersih dan mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap proses penyelenggaraan  pemerintahan,  sehingga tidak menyimpang dari apa yang direncanakan sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat pada pengawasan
pembangunan  menjadi  mutlak  untuk dilaksanakan  demi  mewujudkan  suatu keberhasilan  pembangunan  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  baik fisik maupun non fisik [25].
Selain itu, adanya pengawasan hasil perencanaan dari masyarakat juga bertujuan  untuk  mendorong  peningkatan kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan  oleh  pemerintah daerah.  Adapun  salah  satu  bentuk  dari proses  pengawasan  tersebut  dengan terciptanya  forum-forum  diskusi  bagi masyarakat dan tersedianya dialog terbuka bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan  kritik  terkait  kebijakan  yang  akan diputuskan.  Secara  konseptual,  pelibatan berbagai  kelompok  masyarakat  dalam Musrenbangdes  memiliki  tujuan  agar kebijakan  yang  ditetapkan  sesuai  dengan kondisi  sosial  budaya  masyarakat  yang berasal dari  berbagai  latar belakang  yang berbeda [26].
Berikut merupakan hasil  visualisasi pengolahan  data  terkait  ketersediaan forum musyawarah pada tahap Musrenbangdes dari berbagai informan:
Gambar 4.  Visualisasi Data Ketersediaan Forum Musyawarah dalam
Musrenbangdes
Sumber: Hasil olah data Nvivo 12 Plus
Berdasarkan gambar visualisasi diatas, dapat diketahui bahwasanya
Sekretaris  desa,  kaur,  dan  ketua  BPD memberikan  validasi  terkait  pelaksanaan dialog  terbuka  di  desa  Pulau  Semambu yang dilakukan melalui musyawarah pada tingkat  dusun.  Namun,  dialog  terbuka tersebut  masih  dikategorikan  belum optimal dikarenakan masih bersifat informal.  Sehingga  diperlukan  penerapan dialog  yang  dilakukan  secara  teragenda dan  khusus  untuk  menggali  aspirasi  dan kritik dari masyarakat terutama di tingkat bawah yaitu tingkat dusun yang kemudian  selanjutnya  akan  dilanjutkan pada  tingkat  desa.  Rendahnya  forum dialog  pada  Musrenbangdes  menjadi permasalahan  yang  harus  diselesaikan, karena  berdasarkan  teori  Cohen  & Uphoff partisipasi dalam evaluasi
didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam melakukan
pengawasan  dan  memberikan  penilaian
terhadap  hasil  dari  perencanaan  yang dapat  dilakukan  melalui  dialog-dialog terbuka.  Untuk  itu,  dalam  mengatasi permasalahan  ini  diperlukan  dukungan dan  peran  dari  pendamping  desa  dan pihak  akademisi  secara  optimal  dalam memberikan  sosialisasi,  memantau,  dan mengawasi jalannya pelaksanaan musrenbangdes khususnya untuk mendorong  terciptanya  dialog  terbuka bagi masyarakat. Selain itu, ditemukan permasalahan lainnya  pada  desa  pulau  semambu  yaitu belum tersedianya website yang seharusnya  dapat  digunakan  sebagai pusat layanan informasi dan penyampaian kritik  dan  saran,  sehingga  masyarakat dapat  dengan  mudah  berpartisipasi  dan mengetahui informasi pelaksanaan pembangunan  yang  telah  direncanakan sebelumnya dengan tidak dibatasi dengan ruang  dan  waktu.  Era  perkembangan teknologi  yang  pesat  saat  ini  seharusnya telah menjadi solusi yang harus diterapkan  demi  peningkatan  kinerja pelayanan  pubik  sebagai  bagian  dari upaya  terwujudnya  prinsip-prinsip Good Governance [27].  Oleh  karena  itu, pemerintah  perlu  memaksimalkan  dan mendorong upaya pembangunan dari segi digital, sehingga menciptakan keterbukaan  informasi  bagi  masyarakat, meningkatkan  pelayanan  yang  efektif, efesien, serta akuntabel.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan
participation of decision making menunjukkan  masyarakat  masih  kurang aktif dan berpandangan bahwa
musrenbangdes merupakan agenda
formalitas.  Kemudian  pada participation in  implementation menunjukkan  bahwa sebagian  masyarakat  telah  memberikan kontribusi  guna  menunjang  pelaksanaan pembangunan.  Pada  aspek Participation in benefit , keterbatasan anggaran menjadi
permasalahan  yang  berpengaruh  pada tidak  terpenuhinya  sebagian  kebutuhan desa  yang  diusulkan  oleh  masyarakat. Lalu  pada Participation  in  evaluation menunjukkan  keterlibatan  masyarakat dalam melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap hasil dari perencanaan  melalui  dialog  terbuka masih  minim.  Oleh  karena  itu,  perlu diseimbangkan antara pembangunan fisik dan non fisik untuk mengatasi keterbatasan  anggaran.  Diperlukan  pula ketersediaan dialog terbuka bagi masyarakat  dan  peran  akademisi  untuk turut  serta  memberikan  pemahaman kepada masyarakat terkait
musrenbangdes.  Selain  itu,  dibutuhkan juga  ketersediaan  informasi  berbasis digital sehingga dapat menunjang terbukanya  informasi  bagi  masyarakat secara efektif dan efisien.

## SARAN
Sebagai  rekomendasi  bagi  para pengambil keputusan, perlu untuk melibatkan  pihak  ketiga  dalam  proses Musrenbangdes. Pihak ketiga yang dimaksud  adalah  perlu  melibatkan  para akademisi  untuk  mendampingi  proses Musrenbangdes, para akademisi
diharapkan  dapat  menjadi  fasilitator untuk  memberikan  berbagai  pemahaman dan memberikan gambaran secara konsep teoritis idealnya proses kebijakan.
Pemerintah juga perlu memberikan ruang bagi  masyarakat  seluas-luasnya  untuk
terlibat aktif dalam proses
Musrenbangdes melalui ketersediaan forum dialog terbuka yang dapat mengakomodir  berbagai  kelompok  dan kepentingan masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Muh.  F.  Akbar,  S.  Suprapto,  and Surati,  “Partisipasi  Masyarakat Dalam Perencanaan
Pembangunan  di  DesaJatimulya Kabupaten Boalemo,” Jurnal Ilmu Administrasi  Publik , vol. 6, no. 2,
pp. 135–142, 2018, doi: http://dx.doi.org/10.31314/pjia.6.2 .135-142.2017 . [2] P.  Plando,  Y.  Djakfar,  and  R. Saleh, “Diskresi Kebijakan Alokasi  Dana  Desa  Di  Era Pandemi (Studi Pada Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu),” Jurnal Publisitas ,  vol.  9,  no.  2,  pp.  121– 132, Apr. 2023, doi: 10.37858/publisitas.v9i2.267. [3] Firmansyah, A. Budiman, Adilansyah,  Muhamadong,  and M.  Nur,  “Partisipasi  Masyarakat Dalam  Pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa,” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan , vol. 7, no.
1,  pp.  1–7,  Jan.  2023,  doi:  DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4502/http://ej ournal.mandalanursa.org/index.ph
p/JISIP/index. [4] A. Manghayu, “Perencanaan Pembangunan  Partisipatif  Dalam Penerapan E-Musrenbang,” Jurnal Manajemen Pembangunan ,  vol.  5,  no.  2,  pp. 95–115,  Dec.  2018,  Accessed: Feb. 10, 2023. [Online]. Available:
https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/a rticle/view/438
[5] Z.  Fikri,  R.  Ramadhona,  and  M. Marleni,  “Analisis  Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan  Permendagri  Nomor 113 Tahun 2014 Studi Kasus Pada Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka,” Jurnal Publisitas ,  vol.  9,  no.  2,  pp.  156– 164, Apr. 2023, doi: 10.37858/publisitas.v9i2.315. [6] H.  Basri,  H.  Budi,  A.  Teniro,  S. Ab,  M.  Efendi,  and  A.  Surya,
“Partisipasi  Masyarakat  Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang  Kampung,” Jurnal Kebijakan  Publik ,  vol.  13,  no.  1, pp.  25–32,  2022,  doi:  DOI:
http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13 i1.7997.
[7] R. Tahulending, M. Kaunang, and I. Sumampow, “Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang)  Di  Desa  Sonsilo Kecamatan  Likupang  Barat,” Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , vol. 2, no. 2, 2018. [8] Herman,  “Tingkat  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene,” Jurnal Ilmiah  Ekonomi  Pembangunan , vol.  1,  no.  1,  pp.  75–98,  2019, Accessed: Feb. 10, 2023. [Online]. Available: https://stiemmamuju.e- journal.id/GJIEP/article/view/9/13 [9] R. Hadawiya, I. Muda, and B. M.
Batubara, “Partisipasi  Masyarakat dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Desa,” Diterima: 11 Juli , vol. 3, no. 2, pp. 192–200,
2021, doi: 10.31289/strukturasi.v3i2.749.
[10] B. Hadirman, DEMOKRASI DELIBERATIF Menimbang “Negara  Hukum”  dan  “Ruang
Publik”  dalam  Teori  Diskursus Jurgen  Habermas .  PT  Kanisius,
2009.
[11] D. Riant. Nugroho, Analisis
Kebijakan . PT Elex Media Komputindo, 2007. [12] S. Suwitri, “Konsep Dasar Kebijakan Publik,” Badan Penerbit  Universitas  Dipenogoro Semarang , 2008.
[13] J.  L.  Gastil, The  Deliberative Democracy  Handbook:  Strategies for Effective Civic Engagement  in the  Twenty-First  Century .  San Francisco: Wiley, 2005.
[14] J. Elster, Deliberative Democracy .
Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
[15] J.  Hartz-Karp,  “A  case  study  in deliberative  democracy:  Dialogue with  the  city,” Journal  of  Public Deliberation , 2006, doi: 10.16997/jdd.27. [16] L. J. Maleong, Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
[17] F. Fensi, “Taking Up Deliberative Democracy  and  Tolerance  of Indonesian  Plural  Society  From Axel Honneth’s Recognition Perspectives,” International Journal  of  Arts  and  Social Science ,  vol.  4,  no.  1,  pp.  185–
193, 2021.
[18] A.  Haryadi,  “Kecamatan  Ulujadi Kota Palu,” Jurnal Katalogis , vol.
Volume 4 N, pp. 168–180, 2010.
[19] I. A. Kahar, “Konsep Kepemimpinan  dalam  Perubahan Organisasi (Organizational Change) pada Perpustakaan
Perguruan  Tinggi,” Proceedings of  the  Geologists’  Association ,
vol. 37, no. 4, pp. 420–432, 2012, doi: 10.1016/S0016- 7878(26)80013-6. [20] D. Sayendri, “Partisipasi
masyarakat, kelompok
masyarakat  peduli  api  dalam penanggulangan  kebakaran  lahan dan  hutan.  (Studi  kasus  di kecamatan Bunut kabupaten Pelalawan  tahun  2010-2013),” Jom FISIP , vol. 3, no. 3, pp. 1–13, 2016. [21] M. Agustin, “Partisipasi Masyarakat  dalam  Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang,” Jurnal  Mahasiswa Unesa ,  vol.  4,  no.  1,  pp.  1–14,
2015.
[22] J.  M.  Cohen  and  N.  T.  Uphoff, “Participation’s  Place  in  Rural Development:  Seeking  Clarity through  Specificity,” World  Dev , vol.  8,  pp.  213–235,  1980,  doi: https://doi.org/10.1016/0305-
750X(80)90011-X.
[23] R.  Rafinzar  and  R.  S.  Astuti,
“DELIBERATIVE DEMOCRACY DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA ( Studi Pada  Kecamatan  Pulau  Rimau  , Kabupaten  Banyuasin  ,  Sumatera Selatan  ),”  vol.  7,  pp.  429–450, 2021.
[24] N.  Duadji  and  N.  Tresiana, “Pemodelan dalam Forum Musrenbang  Desa  di  Kabupaten Lampung  Selatan  dan  Kabupaten
Pesawaran,” Jurnal Kajian Politik dan  Masalah  Pembangunan ,  vol.
12, no. 2, 2016.
[25] Tobade  Alfriyanto,  buddy  gustaaf Tampi, and jorie m Ruru,
“Partisipasi  Masyarakat  Pada Pengawasan  Pembangunan  Di Desa  Taripa  Kecamatan  Pamona Timur  Kabupaten  Poso,” Jurnal
Administrasi Publik , 2022.
[26] S.  Arbayah  and  H.  Suparti, “Tingkat  Partisipasi  Masyarakat Dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Di  Desa  Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten  Tabalong,” Jurnal PubBis ,  vol.  6,  no.  1,  pp.  39–48, 2022, doi: 10.35722/pubbis.v6i1.516. [27] W.  K.  Mohi  and  N.  Botutihe, “Strategi Pemerintah Daerah dalam  Meningkatkan  Pelayanan pada  Masyarakat  Melalui  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” Publik  (Jurnal  Ilmu Administrasi) ,  vol.  9,  no.  2,  p. 115, Dec. 2020, doi: 10.31314/pjia.9.2.115-124.2020.