Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 309-322.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kedaruratan di Situasi Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Pembebasan Bersyarat

## Criminal Policy toward Provisional in COVID-19 Outbreak as a Parelo Reason

## Muhar Jaya
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Kendari, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia E-mail: muharjayaohar@gmail.com
Herman Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: man.herman76 @yahoo.com

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: This  study  aimed  at  analyzing  of  policy  application  of  the  parole  for convicted criminal in the middle COVID-19 outbreaks by mean of Ministrty of Justice and Human Rights with 10 Year 2020 Provision of Assimilation and Integration for Prisoners and Children. In addition, this article examining prevention and treatment of spread of COVID-19 outbreaks toward the ordinancne of Ministrty of Justice and Human Rights of Assimilation and Integration for Prisoners and Children. This paper applied  a  legal  research  by  means  of  rule  and  concept  approach.  This  research revealed that prevention and treatment were not the right solution and it was just temporary  only.  Ideally, it’s should  duly  overcome  social  problem  and  protection. Thus, it is not merely focused on COVID-19 prevention and prison over capacity. Yet in an ideal world, it is justice aspect and deterrent effect that considered as the aim of criminal law. Moreover, this aim was intended not to commit crime as well as to fix offender character.
Keywords: Legal Policy; Parole; Assimilation and Integration; Criminalization Abstrak: Tulisan  ini  ditujukan  pada  analisis  penerapan  kebijakan  pembebasan narapidana di tengah pandemi COVID-19 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak. Selain itu, artikel ini menguji Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.  M.HH-19.PK.01.04.04/2020  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian
hukum melalui pendekatan peraturan undang-undangan dan konsep. Penelitian ini menghasilkan kebijakan guna mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 bukan solusi  yang  tepat  dan  hanya  bersifat  sementara.  Dalam  konsepsi  Pendekatan- Kebijakan seharusnya kebijakan pembebasan bersyarat disituasi pandemi COVID-19 ini  berupaya  untuk  mengatasi  COVID-19  sebagai  masalah-masalah  sosial  dan masalah kemanusian serta merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada  masyarakat.  Sehingga  pembebasan  narapidana  jangan  hanya  difokuskan untuk sekedar mencegah COVID-19 dan over kapasitas penjara, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki pelaku agar menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.
Kata  kunci: Kebijakan  Hukum;  Pembebasan  Bersyarat;  Asimilasi  dan  Integrasi; Pemidanaan

## PENDAHULUAN
Pembebasan  narapidana  dilatarbelakangi  oleh  Komisi  Tinggi  PBB  untuk  HAM,  yang mendorong  pembebasan  tahanan  di  negara-negara  dengan  kondisi  penjara  yang mengkhawatirkan  sehingga  Indonesia  bukan  satu-satunya  negara  yang  menerapkan kebijakan  untuk  membebaskan  narapidana  di  tengah  pandemi  COVID-19.  Penyebaran COVID-19  telah  menekan  sistem  peradilan  pidana  secara  global  dan  menyebabkan banyaknya pembebasan narapidana.
Kementerian Hukum dan HAM kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Peraturan lain yang juga diterbitkan untuk mendukung kebijakan pengurangan over  kapasitas  adalah  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  19  Tahun  2020 Tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
Peraturan  tersebut  di  atas,  menjadi  payung  hukum  bagi  pembebasan  para narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Kedua peraturan memberikan batasan bagi narapidana yang akan memperoleh pembebasan bersyarat melalui asimilasi dan integrasi. Artinya  bahwa  pembebasan  bersyarat  sebagai  hak  bagi  narapidana  diberikan  kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku salah satunya yaitu diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan,  yang  menyatakan  bahwa  Pembebasan  bersyarat  adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.
Pembebasan  terhadap  narapidana  dilakukan  dengan  pertimbangan  rawannya penyebaran  COVID-19  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS),  Rumah  Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang notabene mengalami  kelebihan  penghuni.  Di  tengah  pandemi  COVID-19,  penjara  menjadi  tempat yang  berisiko.  Persoalannya,  selain  banyak  penjara  yang  tidak  layak  huni  lantaran minimnya  fasilitas  dan  penyuluhan  kesehatan,  kelebihan  kapasitas  juga  menyebabkan kebijakan social distancing mustahil untuk diterapkan. Dengan adanya kebijakan untuk membebaskan narapidana yang ada di dalam LAPAS, RUTAN dan LPKA diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19.
Kebijakan  pemberian  dan  pemenuhan  hak  pembebasan  bersyarat  terhadap Narapidana di situasi Pandemi COVID-19 berimplikasi pada meningkatnya kriminalitas dimasyarakat. Artinya bahwa upaya dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di LAPAS, RUTAN dan LPKA melalui kebijakan regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2020 Tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  Dan Integrasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19 berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan.
Tidak  adanya  jaminan  dari  pemerintah  bahwa  mereka  yang  diberikan  hak integrasi  dan  asimilasi  tidak  akan  mengulangi  kejahatannya,  mengingat  kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini semakin sulit. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pembebasan narapidana di tengah COVID-19 ini tidak tepat untuk diterapkan, sehingga  membutuhkan  kebijakan  hukum  yang  tepat  dalam  pelaksanaan  pembebasan narapidana khususnya di situasi-situasi seperti sekarang ini.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  yang  bersifat Normatif, yang merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  yang menghasilkan  argumentasi,  teori  dan  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 1 Dengan pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Undang-Undang  ( Statute  approach), Pendekatan  Konseptual (Conceptual  approach),
Pendekatan  Kasus  ( case  approach ).  Sedangkan  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group, 2005, hlm. 35.
adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  (studi  kepustakaan),  dengan  analisis  yang sifatnya preskripsi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Pemberian Pembebasan Bersyarat
Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan buah pikiran untuk penerapan konsep “ Treatment  of  offender ”  dan  dapat  dianggap  menggantikan  sistem  kepenjaraan. 2
Penempatan  narapidana  sebagai  subjek  pembinaan  merupakan  cerminan  dari  hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, terpidana  disebut  dengan  istilah  warga  binaan.  Pembinaan  yang  dilakukan  di  lembaga pemasyarakatan merupakan sarana untuk mencegah agar warga binaan tidak mengulangi kembali perbuatannya selepas dari lembaga pemasyarakatan. Melalui program-program pembinaan, warga binaan diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya.
Perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  di  Lembaga  Pemasyarakatan merupakan  peran  yang  sangat  strategis  dalam  merealisasikan  tujuan  akhir  dari  sistem peradilan pidana yaitu pembinaan dan pengembalian rasa keadilan yang berdasarkan atas Pancasila,  UUD  1945  yakni  keadilan  yang  berperikemanusiaan  yang  berlandaskan  hak asasi manusia kepada pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. 3 Pembebasan  bersyarat  merupakan  salah  satu  hak  narapidana  yang  menjadi bagian  dari  program  pembinaan  dalam  sistem  pemasyarakatan,  dimana  program  ini memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakatnya lebih cepat. Program ini menjadi alternatif legal yang dapat membantu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengurangi masalah kelebihan kapasitas yang terjadi hampir di seluruh LAPAS/RUTAN di Indonesia. 4
Dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, menegaskan bahwa  setiap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  kecuali  anak  sipil,  berhak mendapat pembebasan bersyarat, yang telah memenuhi syarat :
2 H. R. Abdussalam, Sistem Peradilan Pidana , Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 333.
3 Eko  Prasetyo, HAM  (Kejahatan  Negara  dan  Imperialisme  Modal ),  Cetakan  Pertama,  Yogyakarta:  Insist Press, 2002, hlm. 19.
4 Marlina, Hukum Penitensier , Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 124.
1. Telah  menjalani  masa  Pidana  paling  singkat  2/3  (dua  per  tiga),  dengan ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  Pidana  tersebut  paling  sedikit  9 (Sembilan) bulan;
2. Berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  Pidana  paling  singkat  9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
5. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun. 5
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bahwa Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
a. Telah  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  2/3  (dua  per  tiga),  dengan ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana  tersebut  paling  sedikit  9 (sembilan) bulan;
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan;
d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
Narapidana  yang  dianggap  telah  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana ketentuan  di  atas,  mempunyai  kemungkinan  dapat  dikabulkannya  permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa  percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa  peralihan  dari  kehidupan  yang  serba  terbatas  menuju  kehidupan  bebas  sebagai warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  Pemberian  Pembebasan  bersyarat  diberikan kepada  narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat,  sehingga  pada  dasarnya pembebasan  bersyarat  sangat  bermanfaat  dan  dibutuhkan  narapidana  dalam  rangka memudahkan dirinya menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat lingkungannya.
Kebijakan  untuk  pembebasan  narapidana  secara  bersyarat  di  tengah  pandemi COVID-19  ini  dengan  alasan  kemanusiaan  dan  sesuai  dengan  rekomendasi  dari  PBB.
5 Bambang Poernomo. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 77.
Kebijakan tersebut meliputi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19,  serta Keputusan Menteri Hukum  dan HAM  Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  Dan  Integrasi  Dalam  Rangka Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19.  Selain  itu,  secara  teknis kebijakan ini didukung pula dengan aturan-aturan lainnya yakni:
1) Instruksi  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor:  PAS-  08.OT.02.02 Tahun  2020  tanggal  17  Maret  2020  tentang  Pencegahan,  Penanganan, Pengendalian  dan  Pemulihan  COVID-19  pada  Unit  Pelaksanaan  Teknis Pemasyarakatan.
2) Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  PAS- 516.PK.01.04.06  Tahun  2020  Tentang  Mekanisme  Pelaksanaan  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor:
PAS.497.PK.01.04.04  Tahun  2020  tanggal  31  Maret  2020  tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi  dalam  rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran COVID-19.
4) Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor:  PAS.20.PR.01.01 Tahun  2020  tanggal  26  Maret  2020  tentang  Langkah  Progresif  dalam Penanggulangan Penyebaran COVID-10 pada UPT Pemasyarakatan.
Merujuk pada ketentuan UU Pemasyarakatan sebetulnya asimilasi dan integrasi merupakan tahapan pemasyarakatan sebagaimana pengertian dari asimilasi itu sendiri yakni “proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan den gan membaurkan narapidana  dan  anak  dalam  kehidupan  masyarakat”.  Pelaksanaannya  tidak  bergantung pada faktor eksternal semisal adanya pandemi COVID-19 ataupun tidak. Berbeda dengan asimilasi,  hak  integrasi  merupakan  bagian  dari  pembebasan  bersyarat.  Sesuai  dengan bunyi Pasal 1 Angka 5 Permenkumham 10 Tahun 2020 bahwa “pembebasan bersyarat, cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti  bersyarat  adalah  program  pembinaan  untuk mengintegrasikan  narapidana  dan  anak  ke  dalam  kehidupan  masyarakat  setelah memenuhi persyaratan yan g telah ditentukan”.
Penerapan kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi COVID-19 ini dapat  dikatakan  belum  sepenuhnya  tepat.  Penilaian  ini  didasarkan  pada  fakta,  dimana kebijakan ini memicu dan memunculkan permasalahan baru, dimana justru mengancam tujuan  sebenarnya  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Fakta  yang  terjadi  bahwa  masyarakat diresahkan dengan sederet kasus tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa narapidana
yang memperoleh pembebasan bersyarat melalui program hak asimilasi dan hak integrasi. Meskipun diketahui bahwa pengulangan tindak pidana atau residivis bukanlah menjadi hal  yang  baru  dalam  dunia  hukum.  Yang  mana  pengulangan  tindak  pidana  tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat atau  terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pelaku yang notabenenya pernah menjadi narapidana.
Hal  ini  menjadi  lebih  mengkhawatirkan  ketika  terjadi  dalam  keadaan  situasi pandemi  COVID-19  seperti  saat  ini.  Narapidana  yang  dibebaskan  tidak  serta  merta menjamin  terhindar  dari  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  yang  salah satunya  dikarenakan  susahnya  mencari  pekerjaan  sehingga  besar  potensi  bagi  eks- narapidana  untuk  melakukan  tindak  pidana  kembali.  Walaupun  dengan  alasan  sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi eks- narapidana yang telah melakukan tindak pidana tersebut, apalagi jika telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, faktor lain yang mendorong  terjadinya  residivis  ialah  belum  efektifnya  fungsi  pengawasan  oleh  Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam lembaga ini dan diketahui bahwa BAPAS tidak melakukan pembinaan dengan cara seperti biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.
Tujuan dibentuknya kebijakan hukum yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran  COVID-19,  serta  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  19  Tahun  2020 tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 adalah dimaksudkan  untuk  menjamin  narapidana  terhindar  dari  paparan  COVID-19  akibat kondisi  LAPAS  yang overcrowded ,  justru  penerapan  kebijakan  ini  akan  berakibat sebaliknya, karena dapat dikatakan kecil kemungkinannya terjadi penyebaran COVID-19 jika narapidana tetap berada di LAPAS, sebab mereka tidak mendapati kontak langsung dengan orang luar.
Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Situasi Pandemi COVID-19
Kebijakan  pengeluaran  dan  pembebasan  narapidana  melalui  proses  asimilasi  dan integrasi  menuai  kontroversi.  Tidak  hanya  pembebasan  narapidana  umum,  namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Di  sisi  lain,  tidak  sedikit  yang  justru menyayangkan  keputusan  tersebut  dengan  berbagai  alasan,  khususnya  kekhawatiran akan  dampak  kerentanan  aspek  sosial  dan  keamanan  selepas  narapidana  tersebut bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu bahwa upaya pembebasan narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan COVID-19.
Kebijakan peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut bersifat mutatis mutandis dengan  kebijakan  terhadap  para  narapidana  koruptor  yang  diwacanakan  akan memperoleh pembebasan bersyarat. Penolakan ini terjadi arus yang sangat deras karena selama  ini  Lembaga  Permasyarakatan  yang  diperuntukkan  untuk  penghuni narapidana koruptor tidak over crowded atau over capacity seperti dalam LAPAS tindak pidana umum yang lain.
Dalam  rangka  mempertimbangkan  potensi  besar  penularan  COVID-19  dalam kondisi overcrowding ,  pemerintah  mengambil  beberapa  kebijakan,  yang  secara  umum dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu sebagai berikut:
1) Melakukan tindakan preventif masuknya tahanan baru.
2) Memperketat protokol pencegahan di dalam LAPAS dan RUTAN
3) Menurunkan  potensi  penularan  dengan  mengurangi  jumlah  narapidana melalui percepatan pengeluaran.
Munculnya  berbagai  pemberitaan  yang  menyebutkan  bahwa  pelepasan narapidana akibat kebijakan asimilasi dan integrasi menyebabkan adanya residivis yang melakukan kembali kejahatan jalanan (mengulang perbuatan kejahatan) di masyarakat, semestinya menjadi catatan juga bagi Pemerintah (khususnya Kementerian Hukum dan HAM  RI)  melakukan  evaluasi  khusus  terkait  kebijakan  asimilasi  dan  integrasi,  dimana kebijakan tersebut harus didasarkan juga pada catatan penilaian risiko terhadap masing- masing narapidana maupun warga anak binaan. Hal ini untuk meminimalisasi risiko eks- narapidana atau warga binaan mengulang kembali tindakan yang salah di masyarakat.
Pembebasan  narapidana  untuk  mengurangi  penyebaran  COVID-19  di  tengah padatnya  LAPAS  merupakan  solusi  yang  kurang  tepat  dan  hanya  bersifat  sementara. Penyebab  utama  penularan  penyakit  di  tahanan  yang over  kapasitas adalah  kebijakan
pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk memberi  efek  jera  bagi  seseorang  yang  tersangkut  kasus  hukum.  Besarnya  persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka LAPAS dan RUTAN akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus.
Persoalan residivisme yang dilakukan para napi program asimilasi dan integrasi menuntut  pembenahan  proses  penindakan  hukum.  Salah  satunya  terkait  dengan pendekatan  pemidanaan  yang  tak  perlu  lagi  berdasarkan  perspektif  balas  dendam. Problem  yang  dihadapi  oleh  LAPAS  saat  ini  adalah  dampak  sistemis  dari  perundang- undangan  dan  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia.  Karena  tidak  semua  tindak  pidana efektif  dilakukan  dengan  cara  pemenjaraan.  Pendekatan restorative  justice perlu diterapkan sebagai salah satu jalan keluar. Oleh karena itu, dalam kondisi pandemi COVID- 19  saat  ini,  harusnya  bisa  menjadi  momentum  untuk  mendorong  perubahan  sistem penegakan  hukum  pidana.  Adanya  residivis  justru  membuktikan  bahwa  untuk  tindak pidana tertentu, pemidanaan atau penjara itu tidak efektif, melainkan perlu diterapkan restorative justice.
Melihat dampak yang timbul, pembebasan narapidana jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah COVID-19, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan relatif yang  dikemukakan  oleh  Muladi,  di  mana  pemidanaan  bukan  sebagai  pembalasan  atas kesalahan  pelaku  tetapi  sarana  mencapai  tujuan  yang  bermanfaat.  Tujuan  pemidanaan dilakukan  untuk  memperbaiki  pelaku  agar  menjadi  baik  dan  tidak  mengulangi kejahatannya kembali. 6
Sehingga  menurut  penulis,  bahwa  dalam  konsepsi  pendekatan  kebijakan, penerapan restorative justice adalah sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi  terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  serta korban.  Mekanisme  tata  cara  dan  peradilan  pidana  yang  berfokus  pada  pemidanaan diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. 7
6 Natangsa  Surbakti, Peradilan  Restoratif  dalam  Bingkai  Empiri,  Teori  dan  Kebijakan, Yogyakarta:  Genta Publishing, 2014, hlm. 211.
7 Ibid.
Konsepsi  pelaksanaan  kebijakan  pembebasan  bersyarat  disituasi  pandemi COVID-19, seharusnya dibangun berdasarkan konsepsi pembaruan hukum pidana yang telah  jauh  mengalami  pergeseran  paradigma,  sehingga  ada  karakteristik  yuridis  yang terbentuk  dalam  rangka  pemenuhan  hak  serta  di  satu  sisi  adalah  sebagai  bentuk pembinaan  terhadap  hak  tersebut.  Sebagai  contoh  seperti  Karakteristik  yuridis  yang terkandung  dalam  undang-undang  tindak  pidana  korupsi,  secara  keseluruhan  telah menggambarkan  adanya  dinamika  pembaharuan  hukum  pidana  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi. 8
Saat ini paradigma hukum pidana telah bergeser dari yang semula retributif atau menekankan  pada  pembalasan,  sekarang  lebih  menekankan  pada  pendekatan  korektif, rehabilitatif  dan  restoratif.  Korektif  artinya  memberikan  koreksi  pada  pelaku  agar menyadari  kesalahan  yang  dilakukan,  meminta  maaf  dan  tindak  mengulangi  kembali kejahatan tersebut. Rehabilitatif lebih kepada memperbaiki pelaku serta restoratif artinya memulihkan kembali ke keadaan semula ( restutio in integrum ), dimana keadaan sempat terganggu akibat terjadinya kejahatan.
Dilihat  dari  sudut  pendekatan  kebijakan,  pembebasan  bersyarat  demi penanggulangan  COVID-19  melalui  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  10  Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 serta Keputusan Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  M.HH-19.PK.01.04.04/2020  tentang  Pengeluaran  dan Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, merupakan bagian dari upaya untuk  mengatasi  masalah-masalah  sosial  dalam  hal  ini  COVID-19  merupakan  masalah kemanusian  dan  juga  merupakan  bagian  dari  upaya  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat.
Sehingga  sangat  tegas  bahwa  hukum  pidana  harus  disepadankan  dengan kebutuhan  untuk  melindungi  dan  mempertahankan  kepentingan-kepentingan masyarakat.  Maka  sangat  tepat  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  harus  dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum merupakan suatu  langkah  kebijakan  atau policy yang  merupakan  bagian  dari  politik  hukum (penegakan hukum), politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.
8 Sabrina  Hidayat, “ Tinjauan  Yuridis  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Melakukan  Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ” , Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 2, September 2017, hlm. 180-195.
Di sisi lain, dalam konsepsi pendekatan yang rasional, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID- 19  serta  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  M.HH-19.PK.01.04.04/2020  tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19,  harus  dilihat  sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor  yang  dapat  mendukung  dan  berfungsi  dan  bekerjanya  aturan  sebagai  ketentuan dalam kenyataannya.
Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan  HAM  No.  M.HH-19.PK.01.04.04/2020  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19,  dapat  dikatakan  bermasalah  pada  tahapan eksekusi secara administratif, karena adanya pembatasan bagi napi yang bisa dan tidak bisa  mendapatkan  pembebasan  bersyarat,  karena  hal  diberikan  kepada  napi  yang memenuhi  ketentuan  yang  berlaku.  Pada  tahapan  eksekusi  ini,  kebijakan  pembebasan bersyarat  disituasi  pandemi  COVID-19  mempunyai  permasalahan,  karena  pada  tahap implementasinya kebijakan ini tidak begitu efektif.
Dilain sisi, masyarakat adalah salah satu faktor penting keberhasilan kebijakan asimilasi  dan  hak  integrasi.  Undang-undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat 2 men ekankan bahwa “sistem pemasyarakatan adalah suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  warga  binaan pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  antara pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  warga  binaan pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat berperan aktif dalam  pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai  warga yang baik dan bertanggung jawab”.
Namun  realitasnya,  peran  serta  masyarakat  dalam  menerapkan  proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan atau napi sangat minim. Faktor penunjangnya adalah  atau  ditunjang  oleh  ketidakpedulian  masyarakat  terhadap  mantan  narapidana
dengan  enggan  menerima  keberadaannya.  Hal  ini  tentunya  menghambat  tercapainya tujuan  pemidanaan  yang  diharapkan.  Maka  tanpa  ada  pera  serta  masyarakat  dengan sedikitnya  mengurangi  stigma  negatif  bagi  para  manta  narapidana,  tujuan  sistem pemasyarakatan dengan upaya reintegrasi narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi tidak akan tercapai. Dimana proses pembinaan seharusnya berfungsi menyiapkan warga binaan  pemasyarakatan  agar  dapat  berintegrasi  secara  sehat  dengan  masyarakat, sehingga  dapat  berperan  kembali  sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan bertanggung jawab.
Peran  serta  masyarakat  yang  mempunyai  potensi  dalam  bidang  pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang  telah  ditentukan.  Dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  diperlukan program  pembinaan  yang  menunjang  ke  arah  integrasi  dengan  masyarakat.  Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang  integral  guna  menuju  kepada  tujuan  mengembalikan  narapidana  ke  masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial  dan  materi)  yang  dibutuhkan  untuk  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan berguna.

## KESIMPULAN
Penerapan  kebijakan  pembebasan  narapidana  di  tengah  pandemi  COVID-19  belum sepenuhnya  tepat.  Kebijakan  ini  memicu  dan  memunculkan  permasalahan  baru,  yaitu mengancam  tujuan  sebenarnya  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Kebijakan  pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 bukan solusi yang tepat dan  hanya  bersifat  sementara.  Persoalannya  bukan  pada  over  kapasitas  LAPAS  dan RUTAN  melainkan  pada  kebijakan  pemerintah  yang  lebih  mengutamakan  hukuman penjara  dalam  penegakan  hukum.  Sehingga  membutuhkan  konstruksi  kebijakan  yang tepat. Selain itu, konsepsi pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat disituasi pandemi COVID-19, seharusnya dibangun berdasarkan konsepsi pembaruan hukum pidana yakni dilihat  dari  sudut  pendekatan-kebijakan,  pembebasan  bersyarat  demi  penanggulangan COVID-19, merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam hal ini COVID-19 merupakan masalah kemanusian dan juga merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta jika dilihat dari sudut pendekatan yang  rasional,  seharusnya  jangan  hanya  dinilai  sebagai  bentuk  pencegahan  COVID-19
tetapi  harus  dilihat  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan  yang  harus  benar- benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung dan berfungsi dan bekerjanya aturan sebagai ketentuan dalam kenyataannya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdussalam, H. R., Sistem Peradilan Pidana , Jakarta: Restu Agung, 2007.
Marlina, Hukum Penitensier , Bandung: Refika Aditama, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group, 2005.
Poernomo. Bambang. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Prasetyo,  Eko, HAM  (Kejahatan  Negara  dan  Imperialisme  Modal ),  Cetakan  Pertama, Yogyakarta: Insist Press, 2002.
Surbakti,  Natangsa, Peradilan  Restoratif  dalam  Bingkai  Empiri,  Teori  dan  Kebijakan, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

## Jurnal dan Makalah
Hidayat, Sabrina, Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ,
Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 2, September 2017. hlm. 180-195.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dengan Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.M.HH-19  PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 .