## PERBANDINGAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA- AUSTRALIA ERA SOEHARTO DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## Allysa Qurrotu’ainy Ciremai
allysaqc@gmail.com

## ABSTRAK
Hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dengan  Australia  kerap  mengalami  pasang dan surut. Begitu pula pada era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jurnal ini  ditulis  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  tujuan  untuk  memberikan penjelasan mengenai perbandingan hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pada  waktu  tertentu,  yaitu  era  kepemimpinan  Presiden  Soeharto  dan  Susilo Bambang  Yudhoyono.  Tidak  dapat  dikatakan  bahwa  hubungan  antara  Indonesia dengan  Australia  pada  era  Presiden  Soeharto  lebih  baik  dibanding  hubungan antara Indonesia dengan Australia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, begitu pula sebaliknya. Meski sempat dipandang baik, namun hubungan bilateral kedua negara pada era Soeharto mulai memudar akibat konflik Timor Timur. Pun pada era Susilo Bambang Yudhoyono, hubungan baik kedua negara pun perlahan memburuk akibat upaya  penyadapan oleh pemerintah Australia. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa salah satu periode lebih baik dari periode lainnya.

## Kata Kunci : Hubungan Bilateral, Kerjasama, Perbandingan.

## PENDAHULUAN
Kerjasama  internasional  adalah  bentuk  hubungan    yang  dilakukan  oleh suatu  negara  dengan  negara  lain  (Arum  Sutrisni,  2020).  Kerjasama  internasional yang dilaksanakan oleh suatu negara dengan negara lain biasanya bertujuan untuk memenuhi  kebutuhan  rakyat  dan  kepentingan  negara-negara  yang  ada  di  dunia. Salah  satunya  adalah  kerjasama  bilateral.  Yaitu,  bentuk  kerjasama  antara  dua negara  yang  biasanya  berbentuk  hubungan  diplomatic,  perdagangan,  pendidikan, dan kebudayaan (Arum Sutrisni, 2020).
Dalam menjalankan hubungan bilateral,  Indonesia kerap mempromosikan bentuk kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti  saling  menghormati,  tidak  mencampuri  urusan  dalam  negeri  negara  lain, menolak  adanya  penggunaan  kekerasan,  dan  konsultasi  serta  mengutamakan konsensus dalam pengambilan keputusan. Pada saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama  bilateral  dengan  sekitar  162  negara  serta  satu  teritori  khusus  yang berbentuk non - self governing territory, salah satunya yaitu hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia.
Hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  telah  terjalin  sejak berkembangnya  masa  pelayaran  di  dunia.  Hubungan  antara  Indonesia  dengan Australia berawal saat terjadinya interaksi  antara Suku Aborigin dan Suku Bugis yang terjalin  sejak masa Kerajaan Gowa  yang terletak di  Makassar sekitar tahun 1650.  Pada  saat  itu,  Suku  Bugis  mendatangi  Australia  dengan  tujuan  untuk
mencari  ikan  teripang  yang  nantinya  akan  dibawa  pulang  ke  Sulawesi.  Lebih lanjut,  para  nelayan  Suku  Bugis  pun  mendirikan  rumah,  menggai  sumur  serta menanam  pohon  asam  pada  saat  mereka  menunggu  angin  yang  dapat  membawa mereka  pulang  ke  Sulawesi.  Di  sisi  lain,  banyak  penduduk  Suku  Aborigin  yang turut  bekerja  dengan  para  nelayan  Suku  Bugis  serta  mengikuti  kebiasaan menghisap  tembakau  hingga  mempelajari  tarian  mereka.  Pada  saat  tiba  masanya bagi para nelayan Suku  Bugis  untuk  kembali  ke  Makassar, tak sedikit  penduduk Suku  Aborigin  yang  memutuskan  untuk  ikut  berlayar  dan  kembali  ke  Australia pada  musim  berikutnya.  Bahkan  beberapa  diantara  mereka  memutuskan  untuk bermukim  di  Sulawesi.  Pengaruh  penduduk  Suku  Bugis  terhadap  Suku Aborigin dapat  dilihat  dari  kebiasaan  dan  bahasa  yang  digunakan  mereka  sampai  hari  ini (Hird,  2009:2-3).  Hubungan  antara  Indonesia  dan  Australia  dibawah kepemimpinan  Presiden  Soeharto  selalu  menunjukkan  gambaran  yang  menarik. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  hubungan  antara  Indonesia  dan  Australia yang kerap diwarnai pasang surut.
Pada  mulanya,  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  berlangsung sangat  baik.  Sejak  merdekanya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  tahun 1945,  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  hampir  selalu  bergejolak. Meskipun antara Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang relatif sama, namun hubungan antara Indonesia dengan Australia menjadi rapuh karena adanya perbedaan yang cukup besar antara kedua negara yang bersangkutan.
Pada  awal  tahun  1950,  Australia  mulai  menunjukkan  dirinya  sebagai negara  yang  ‘menentang’  Indonesia.  Hal  tersebut  dikarenakan  oleh  kebijakan Indonesia yang berada dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berupaya untuk  merebut  kembali  Irian  Barat.  Disamping  itu,  pergantian  pemerintahan  di Australia, yang awalnya berupa Partai Buruh menjadi Partai Koalisi, memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan  Australia  yang  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  ideologi  antara  Partai Buruh dengan Partai Koalisi.
Diawal  tahun  1960,  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia kemudian mencapai titik paling rendah yang ditandai dengan pemerintah Australia merasa  keberatan  atas  klaim  Indonesia  terhadap  Irian  Barat  dan  Indonesia menentang Australia yang memberikan dukungan terhadap pembentukan Federasi Malaysia.  Hal  tersebut  merupakan  akibat  atas  kepemimpinan  Presiden  Soekarno yang  radikal  dan  konfrontasi.  Politik  konfrontasi  tersebut  kemudian  berakhir setelah  pemerintahan  orde  lama  jatuh  dan  adanya  tekad  pemerintahan  Indonesia untuk melaksanakan dan mempertahankan orde baru.
Hubungan  antara  Indonesia  dan  Australia  yang  mengalami  pasang  dan surut  secara  berkala  selama  beberapa  dekade  tentunya  disebabkan  oleh  beberapa faktor, seperti kebijakan luar negeri, ekonomi, dan politik. Namun, baik Indonesia maupun  Australia,  keduanya  kerap  berupaya  untuk  meningkatkan  kembali hubungan bilateral agar tetap kokoh.

## TINJAUAN PUSTAKA
Literatur  atau  tulisan  yang  dijadikan  tinjauan  pustaka  pertama  dalam penulisan  ini  adalah  artikel  jurnal  milik  Yeni  Wijayanti,  Dosen  Pendidikan
Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis, yang berjudul  “Dinamika  Hubungan  Bilateral  Indonesia-Australia  tahun  1945-1995”. Persamaan  antara  jurnal  milik  Yeni  Wijayanti  dengan  jurnal  ini  terletak  pada kesamaan topic pembahasan, yaitu hubungan bilateral Indonesia-Australia. Selain itu,  kedua  jurnal  juga  sama-sama  membahas  mengenai  pasang  surut  hubungan antara Indonesia dengan Australia yang tidak selalu baik serta sama-sama terdapat pembahasan mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Indonesia pada masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Adapun  perbedaan  antara  jurnal  milik  Yeni  Wijayanti  dengan  jurnal  ini terletak  pada  tahun  pembahasan  topic  mengenai  hubungan  bilateral  antara Indonesia  dengan  Australia,  jurnal  milik  Yeni  Wijayanti  membahas  hubungan bilateral  antara  Indonesia  dengan  Australia  pada  tahun  1945  hingga  1995 sedangkan  jurnal  ini  membahas  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dengan Australia  hanya  pada  saat  Indonesia  berada  dibawah  kepemimpinan  Presiden Soeharto  dan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Selain  itu,  jurnal  Yeni Wijayanti membahas secara bertahap dari tahun 1945 hingga 1995 secara lengkap sedangkan  jurnal  ini  hanya  membahas  mengenai  perbedaan  hubungan  bilateral antara Indonesia dengan Australia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Literatur  atau  tulisan  yang  dijadikan  tinjauan  pustaka  kedua  dalam penulisan  ini  adalah  skripsi  milik  Dwi  Ana  Wiyatiningrum,  mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul “Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia  pada  Masa  Perdana  Menteri  Kevin  Rudd  (2007-2013)”.  Persamaan antara  skripsi  milik  Dwi  Ana  Wiyatiningrum  dengan  jurnal  ini  terletak  pada kesamaan  topic  pembahasan,  yaitu  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dengan Australia. Adapun perbedaan antara skripsi milik Dwi Ana Wiyatiningrum dengan jurnal  ini  terletak  pada  tahun  hubungan  bilateral  terjadi,  skripsi  milik  Dwi  Ana Wiyatiningrum  hanya  membahas  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dengan Australia dalam jangka waktu 6 tahun, yaitu pada tahun 2007 hingga tahun 2013 sedangkan  jurnal  ini  membahas  mengenai  hubungan  bilateral  antara  Indonesia dengan  Australia  pada  tahun  1967  hingga  1198  dan  tahun  2004  hingga  2014. Selain itu, skripsi milik Dwi Ana Wiyatiningrum membahas mengenai hubungan bilateral  Indonesia dengan Australia melalui sudut pandang Australia,  yaitu pada masa  Perdana  Menteri  Kevin  Rudd  sedangkan  jurnal  ini  membahas  mengenai hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dengan  Australia  melalui  sudut  pandang Indonesia,  yaitu  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Soeharto  dan  masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

## TUJUAN PENELITIAN
Secara  umum,  penulisan  ini  bertujuan  untuk  menambah  pengetahuan tentang  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dengan  Australia.  Secara  khusus, penulisan  ini  bertujuan  untuk  menambah  wawasan  tentang  perbedaan  hubungan bilateral  antara  Indonesia  dengan  Australia  yang  lebih  mengerucut  pada  era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  deskriptif sebagaimana  penulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  suatu  peristiwa  yang bersifat Cross  Sectional atau  dalam  waktu  tertentu  sebagaimana  penulisan  ini berisikan penjelasan mengenai perbandingan hubungan bilateral antara  Indonesia dengan Australia pada era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono.

## PEMBAHASAN

## Hubungan  Bilateral  Indonesia-Australia  dibawah  kepemimpinan  Presiden Soeharto
Hubungan antara Indonesia dengan Australia yang sempat memburuk pada masa Orde Lama, namun hubungan antara keduanya kembali membaik pada saat pergantian  pemerintahan  di  Indonesia  yang  dikenal  dengan  Orde  Baru  yang disambut  baik  oleh  para  politisi  di  Australia.  Pemerintahan  Orde  Baru  yang dipimpin  oleh  Presiden  Soeharto  dengan  segera  diakui  oleh  Australia  karena Australia  melihat  bahwa  Indonesia  menunjukkan  sikap  anti-komunis  yang  tegas dan menjalankan kebijakan luar negeri  yang pro  Barat.  Selain itu, Australia juga menilai  bahwa  politik  luar  negeri  Soeharto  tidak  seperti  politik  luar  negeri Soekarno  yang  agresif.  Politik  luar  negeri  Soeharto  dianggap  lebih  lunak  karena pemerintahannya  lebih  tertarik  dalam  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia, kecuali  dalam  pengambilalihan  Timor  Timur  yang  merupakan  mantan  koloni Inggris.
Australia  kemudian  bergabung  ke  dalam  kelompok  negara-negara  donor yang dibentuk khusus guna membantu pembangunan perekonomian di Indonesia, yaitu Inter-Govermental Group on Indonesia (IGGI). Pada tahun 1968, Australia memberikan  dukungan  penuh  terhadap  gagasan  Indonesia  dan  negara-negara  di Asia Tenggara lainnya yang membentuk organisasi regional, yaitu Association of South  East  Asia  Nations (ASEAN)  yang  mempunyai  tujuan  untuk  menciptakan kestabilan  dan  keamanan  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Pembentukan  ASEAN dianggap  memiliki  dampak  yang  positif  bagi  Australia,  setidaknya  dalam mengurangi  rasa  khawatir  Australia  terhadap  isolasi  negaranya  dan  memberikan jaminan rasa aman yang lebih besar bagi Australia.
Sejak saat  itu, hubungan antara  Indonesia dengan Australia menunjukkan perubahan  yang  luar  biasa.  Perubahan  tersebut  dilihat  dari  pernyataan  laporan tahunan  Kementerian  Luar  Negeri  bahwa  “Hubungan  Bilateral  Australia  dengan Indonesia  menjadi  Baik”.  Dalam  upaya  membangun  kembali  hubungan  dengan cara  yang baik, Menteri Luar Negeri Australia membuat kunjungan ke Indonesia pada tahun 1966 dan 1967. Tak hanya itu, Australia pun memberikan bantuan di bidang ekonomi bagi Indonesia. Bantuan tersebut terus berlanjut bahkan alirannya semakin meningkat.
Dalam kunjungan yang dilakukan Menteri Luar Negeri Australia, William McMahon, kepada Menteri Perdagangan Indonesia, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, pada bulan Desember 1970, mengumumkan dukungan bantuan sipil untuk proyek Indonesia yang bernilai lebih dari 11 juta dollar.
Hal  lain  yang  mendorong  terjalinnya  hubungan  baik  antara  Indonesia dengan  Australia  adalah  penentuan  garis  batas  antara  Irian  Jaya  dengan  Papua
New  Guinea.  Australia  berhasil  menyepakati  penentuan  garis  batas  antara  Irian Jaya dan Papua New Guinea dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1973. Pada saat itu, Australia berperan sebagai negara yang mewakili kepentingan luar negeri Papua  New  Guinea.  Sejak  Australia  berhasil  menyepakati  penentuan  garis  batas antara  Irian  Jaya  dengan  Papua  New  Guinea,  hubungan  antara  Indonesia  dan Australia di bidang ekonomi dan perdagangan semakin mengalami peningkatan. Pada  tahun  1972  hingga  1988,  hubungan  antara  Indonesia  dengan
Australia  mengalami  permasalahan-permasalahan  yang  berakibat  pada  fluktuasi hubungan  antara  keduanya.  Yang  dinilai  paling  memberikan  dampak  yang menganggu  dalam  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  adalah permasalahan  Timor  Timur.  Permasalahan  tersebut  mewarnai  kebijakan  luar negeri Australia sejak tahun 1974 hingga 1983.
Selama tahun 1980-an, hubungan antara Indonesia dengan Australia kerap diganggu  oleh  permasalahan  Timor  Timur.  Meskipun  pemerintah  Australia berupaya  menjaga  hubungan  baik  dengan  Indonesia,  namun  media-media  dan beberapa  kelompok  penekan  di  Australia  tidak  menghendaki  penghentian permasalahan  Timor  Timur.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  permasalahan  media Australia dengan Indonesia. Permasalahan tersebut berhubungan dengan tewasnya 5  orang  wartawan  Australia  pada  saat  melakukan  peliputan  peperangan  yang terjadi  di  Timor  Timur  pada  tahun  1975.  Kepentingan  media-media  Australia sepertinya  bertemu  dengan  aspirasi  kelompok  orang-orang  Timor  Timur  di Australia  yang  menentang  penggabungan  Timor  Timur  ke  dalam  wilayah Indonesia.  Kelompok  orang-orang  Timor  Timur  yang  bermukim  di  Australia tersebut  kemudian menggunakan hampir semua  pers Australia  yang berpengaruh untuk  melaksanakan  kampanye  berupa  pengecaman  penggabungan  Timor  Timur yang  diistilahkan  sebagai  ‘pencaplokan’  ke  dalam  wilayah  Indonesia.  Kecaman kelompok  tersebut  dan  media  Australia  yang  dilakukan  secara  terus  menerus terhadap  persoalan  Timor  Timur  mengakibatkan  timbulnya  persepsi  yang  keliru dari Pemerintah Indonesia.
Pemerintah Australia yang membiarkan kecaman media Australia terhadap permasalahan  Timor  Timur  dianggap  sebagai  sikap  yang  tidak  bersahabat  oleh Pemerintah  Indonesia  dan  memberikan  dukungan  atas  kepentingan  kelompok- kelompok  yang  anti-Indonesia  tersebut.  Pada  akhirnya,  hal  tersebut  membuat hubungan antara Indonesia dengan Australia menjadi memburuk pada tahun 1980 hingga  1983.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Indonesia  kemudian  mengambil langkah keras bagi perwakilan-perwakilan media Australia yang ada di Indonesia, yaitu  pelarangan  beredarnya  surat  kabar  Australia  di  Indonesia  dan  penutupan kantor  perwakilan  ABC  di  Jakarta  yang  disebabkan  oleh  pembohongan  visa kepala perwakilannya ditolak Pemerintah Indonesia.

## Hubungan  Bilateral  Indonesia-Australia  dibawah  Kepemimpinan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Hubungan bilateral  yang dijalin oleh  Indonesia dengan Australia berjalan cukup  stabil.  Salah  satu  tonggak  penting  dalam  terjalinnya  hubungan  bilateral antara  Indonesia  dan  Australia  adalah  ditandatanganinya Joint  Declaration  on Comprehensive  Partnership oleh  masing-masing  kepala  negara  baik  Indonesia
maupun  Australia  pada  tanggal  5  April  2005,  yaitu  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  dan  Perdana  Menteri  John  Howard.  Penandatanganan Joint Declaration on Comprehensive Partnership dianggap sebagai kesepakatan kedua belah negara untuk melakukan kerjasama di seluruh lini. Hubungan dan kerjasama antara  Indonesia  dengan  Australia  di  berbagai  bidang  semakin  mengalami peningkatan.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  semakin  intensifnya  kegiatan saling  mengunjungi  pada  tingkat  pemimpin  dan  pejabat  tinggi  antara  Indonesia dengan  Australia  dan  berbagai  pertemuan  konsultasi  yang  dilaksanakan  pada tingkat bilateral, regional, hingga internasional.
Pada tahun 2010, Australia dan Indonesia menorehkan sejarah baru dalam hubungan  bilateral  kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan.  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  pada  bulan  Maret  tahun  2010  melakukan  kunjungan  ke Australia  untuk  menerima  penghargaan Honorary  Companion  of  the  Order  of Australia sekaligus  memberikan  pidato  di  depan  Parlemen  Australia.  Momen tersebut  merupakan  suatu  momen  langka  mengingat  selama  109  tahun terbentuknya  Pemerintahan  Federal  Australia,  parlemen  baru  memberikan kesempatan  untuk  berpidato  sebanyak  lima  kali  bagi  para  pemimpin  dunia, termasuk  diantaranya    Presiden  Amerika  Serikat  yaitu  George  W.  Bush.  Dalam konteks  hubungan  bilateral  yang  terjalin  antara  Indonesia  dengan  Australia, bentuk-bentuk  penghormatan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  mempunyai makna  politik  yang  luas.  Penghormatan  tersebut  merupakan  simbol  bahwa Indonesia  merupakan  negara  yang  dinilai  sangat  penting  oleh  Australia (Wuryandari, 2010).
Secara domestik, Indonesia dianggap sebagai suatu negara  yang terbilang cukup sukses dalam melewati proses transformasi demokrasi yang kerap dihujani oleh  tantangan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  menguatnya  peran  parlemen, kebebasan  akan  mengemukakan  pendapat,  dan  toleransi  yang  cukup  tinggi terhadap  umat  beragama.  Selain  itu,  Indonesia  pun  dianggap  sukses  dalam menangani permasalahan-permasalahan terkait terorisme dan illegal migration.
Adapun  secara  regional  dan  internasional,  Indonesia  dianggap  cukup cemerlang dalam menjalankan perannya secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari  peran  Indonesia  yang  cukup  besar  di  berbagai  bentuk  kerjasama  regional, seperti  ASEAN,  ASEAN+3,  APEC,  dan  G  20  yang  membuat  Australia menjadikannya sebagai nilai tambahan yang bersifat positif. Bentuk penghargaan yang  diberikan  oleh  Australia  kepada  Indonesia  menggarisbawahi  cara  pandang Australia  dalam  memandang  Indonesia.  Australia  tidak  lagi  melihat  Indonesia sebagai  negara  yang  secara  potensial  dapat  menjadi  ancaman,  baik  secara langsung  maupun  secara  tidak  langsung,  yang  datang  dari  Utara  terhadap Australia.  Akan  tetapi,  Australia  melihat  Indonesia  sebagai  sebuah  negara berkembang  dengan  mayoritas  penduduknya  merupakan  penganut  agama  Islam yang  kehidupannya  semakin  maju,  baik  secara  demokrasi,  ekonomi,  maupun secara  geo  strategis  yang  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  Australia. Terdapat  lebih  dari  40  persen  jalur  perdagangan  Australia  ke  negara-negara  di Asia Timur khususnya Jepang melewati perairan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dianggap sebagai sebuah negara yang mempunyai potensi yang cukup besar
dalam  melakukan  penyeimbangan  kekuatan  China  yang  semakin  meningkat  di kawasan.
Hubungan antara Indonesia dengan Australia yang terbilang cukup hangat sebagaimana  direfleksikan  dengan  kunjungan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono ke Australia tidak lantas berarti bahwa Indonesia dan Australia tidak mempunyai kendala atau tantangan dalam menjalankan hubungan yang dijalanan oleh  kedua  belah  pihak.  Salah  satu  permasalahan  yang  terbilang  cukup  krusial dalam  membangun  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  adalah  masih berkembangnya stereotype yang  berkembang  baik  di  Indonesia  maupun  di Australia.  Pada  tingkat Government  to  Government atau  pemerintah  dengan pemerintah, baik Indonesia maupun Australia nampak tidak mempunyai masalah. Namun, pada tingkat People to People atau masyarakat dengan masyarakat secara realitas dapat ditemukan permasalahan yang terjadi. Contohnya, berdasarkan hasil polling yang  dilakukan  oleh Lowy  Institute pada  bulan  Juli  tahun  2009,  terdapat sekitar 45 persen tingkat kepercayaan masyarakat Australia yang terbilang cukup rendah  terhadap  Indonesia.  Salah  satu  yang  menjadi  pemicu  terjadinya  hal tersebut adalah sebagian besar masyarakat Australia masih memandang Indonesia yang  sebagian  besar  penduduknya  merupakan  penganut  agama  Islam  sebagai “momok”.
Di  lain  sisi,  sebagian  penduduk  Indonesia  pun  masih  memandang Australia  sebagai  negara  yang  kurang  bisa  dipercaya  dan  mempunyai  tujuan- tujuan yang kurang baik. Hal tersebut didasari oleh pengalaman kiprah Australia baik  pada  saat  penentuan  maupun  setelah  penentuan  pendapat  di  Timor  Leste yang  sepertinya  tidak  mudah  dihapuskan  dari  memori  ingatan  sebagian  besar penduduk  Indonesia.  Keterlibatan  kelompok  masyarakat  di  Australia  terhadap gerakan  separatism  di  Papua  pun  memperkuat  munculnya  pandangan  maupun pemikiran  negative  atas  negara  tetangga  yang  berada  di  posisi  selatan  Indonesia tersebut.
Dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri  Tony  Abbot,  Indonesia  dan  Australia  menjalin  hubungan  berupa kerjasama  terkait  isu  penyelundupan  manusia.  Kerjasama  tersebut  dianggap sebagai  kunci  bagi  Australia  yang  pada  saat  itu  berupaya  menghentikan  aliran pencari suaka yang datang ke Australia menggunakan perahu Indonesia. Pada saat itu,  pencari  suaka  merupakan  isu  yang  kerap  menjadi  pembahasan  di  Australia. Usaha menghentikan masuknya para pencari suaka ke Australia merupakan salah satu  program  prioritas  Tony  Abbot  pada  saat  pemilihan  umum.  Tony  Abbot menkampanyekan  untuk  melakukan  pembendungan  pencari  suaka  dan memerintahkan kapal pengangkut pencari suaka untuk kembali ke Indonesia.
Namun,  hubungan  yang  dijalin  oleh  Indonesia  dengan  Australia  yang berupa kerjasama ini tidak berlangsung lama. Hal tersebut diakibatkan oleh mata- mata  Amerika,  Edward  Snowden,  membocorkan  rahasia  Australia  yang  pernah mencoba menyadap telepon genggam milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan  istrinya  beserta  para  menteri  Indonesia.  Hal  tersebut  dikuatkan  dengan beberapa  dokumen  yang  menunjukkan  bahwa  Australia  telah  memata-matai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya beserta menteri-menteri senior.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Australia  tersebut  menyebabkan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecam Perdana Menteri Australia yang menjabat pada  saat  itu,  yaitu  Tonny  Abbot.  Tindakan  tersebut  juga  memicu  Jakarta  untuk melakukan  pembekuan  terhadap  kerjasama  militer  dan  kerjasama  lainnya termasuk  upaya  memerangi  kelompok  yang  memanfaatkan  para  pencari  suaka untuk  memasuki  perairan  Australia  Utara  (Mercer,  2013).  Hal  tersebut  membuat Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  menangguhkan  perjanjian-perjanjian, kecuali penolakan Tony Abbot untuk meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh dirinya.
Penyadapan yang dilakukan oleh Australia dianggap memberikan dampak yang  merugikan  bagi  negara  Indonesia.  Penyadapan  yang  dilakukan  oleh Australia dianggap sebagai tindakan yang telah melecehkan Indonesia dan dalam kasus  nasionalisme  Australia  telah  melanggar  kedaulatan  Indonesia  yang menyangkut  kerahasiaan  dan  informasi  negara.  Selain  itu,  penyadapan  tersebut juga  dilakukan  terhadap  petinggi-petinggi  Indonesia  yang  mana  dalam  hal  ini tindakan  tersebut  merupakan  masalah  yang  serius  apabila  data  yang  diperoleh disalahgunakan  oleh  Australia.  Misalnya,  Australia  akan  mengetahui  kebijakan luar negeri Indonesia dan Australia dapat mengontrol kebijakan Indonesia tersebut dengan mudah.
Jika  Australia  tidak  berusaha  untuk  beritikad  baik  dengan  mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf kepada Indonesia, hal tersebut tentunya  akan  menjadi  kerugian  tersendiri  bagi  hubungan  yang  terjalin  antara Indonesia dengan Australia. Isu penyadapan ini muncul pada saat hubungan antara Indonesia  dengan  Australia  baik-baik  saja,  maka  bisa  jadi  Australia  akan kehilangan  hubungan  kerjasama  dengan  Indonesia  dan  terancam  kehilangan pengaruhnya  di  Asia  khususnya  dalam  hal  Indonesia  merupakan  kunci  bagi masuknya pengaruh Canberra ke Asia. Selain itu, tindakan penyadapan Australia ini  juga  melanggar  Hukum  Internasional  yang  akan  merugikan  negara  tersebut apabila Indonesia melaporkan tindakan Australia kepada Mahkamah Internasional PBB (Marbun, 2013).
Terkait  penyadapan  yang  dilakukan  intelijen  Australia,  Pemerintah Indonesia  kemudian  memberikan  reaksi  keras.  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  menyampaikan  bahwa  pemerintah  telah  melaksanakan  protes  keras atas  aksi  tersebut  dan  menyatakan  akan  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap sejumlah agenda kerjasama bilateral. Sambil menunggu penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah Australia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil Duta Besar  Republik  Indonesia  untuk  Australia  yaitu  Nadjib  Riphat  untuk  datang  ke Jakarta.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan 3 langkah  yang akan ditempuh  oleh  Indonesia  terhadap  Australia  terkait  kasus  penyadapan  tersebut. Pertama,  Indonesia  akan  menunggu  penjelasan  dan  tanggung  jawab  Australia terkait kasus tersebut. Kedua, sejumlah agenda kerjasama antara Indonesia dengan Australia  akan  dikaji  kembali  dengan  menerapkan  pemberhentian  sementara terhadap  kerjasama  pertukaran  informasi  dan  inteligen  serta  latihan  bersama antara  tentara  dari  kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan.  Ketiga,  perlu  adanya
semacam  protokol  atau  kode  etik  dan guiding  principle dalam  melanjutkan hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  yang  menyangkut  kerjasama  di berbagai bidang.
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  kemudian  mengirimkan  surat kepada  Perdana  Menteri  Tony  Abbot  dengan  tujuan  untuk  meminta  penjelasan terkait  penyadapan  yang  dilakukan  terhadap  para  petinggi  Indonesia.  Namun,  di hadapan parlemen, Perdana Menteri Tony Abbot merasa tidak perlu memberikan penjelasan  maupun  meminta  maaf  kepada  Indonesia  dengan  alasan  bahwa penyadapan tersebut dilakukan untuk kepentingan keamanan negaranya. Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  kemudian  mengomentari  balasan  Perdana  Menteri Tony Abbot dengan mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan bahwa beliau  menyesalkan  pernyataan  Perdana  Menteri  Tony  Abbot  yang  menganggap remeh  kasus  penyadapan  terhadap  Indonesia  tanpa  adanya  rasa  bersalah  dan permohonan  maaf  dari  Pemerintah  Australia.  Kekecewaan  tersebut  kemudian menghasilkan respon tegas Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Australia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian berdiskusi dengan Wakil
Presiden Boediono beserta beberapa menteri dan pejabat terkait yang disampaikan pada  26  November  2013  dalam  6  butir.  Pertama,  penugasan  terhadap  Menteri Luar  Negeri  atau  atasan  kgusus  untuk  berdiskusi  secara  mendalam  dan  serius terkait  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dengan  Australia  termasuk  isu-isu yang  sensitive.  Kedua,  penindaklanjutan  dengan  pembahasan  protokol  dan  kode etik  kerjasama  kedua  belah  pihak  dengan  lengkap  dan  mendalam  setelah terjadinya mutual  understanding dan mutual  agreement. Ketiga,  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  akan  memeriksa  sendiri  draf  protokol  dan  kode  etik tersebut,  apakah  sudah  memadai  dan  menjawab  keinginan  Indonesia.  Keempat, setelah  disahkannya  protokol  dan  kode  etik,  pengesahan  dilakukan  dihadapan kepala  pemerintahan  baik  Indonesia  maupun  Australia.  Kelima,  kedua  negara kemudian  bertugas  untuk  membuktikan  bahwa  protokol  dan  kode  etik  tersebut dipenuhi  dan  dijalankan  sebagaimana  mestinya.  Terakhir,  setelah  kedua  negara khususnya  Indonesia  kembali  mempunyai  kepercayaan  dan  kemudian  protokol serta  kode  etik  dijalankan  dengan  benar,  maka  kerjasama  bilateral  yang  secara nyata memberikan manfaat bersama dapat dilanjutkan, termasuk kerjasama militer dan kepolisian kedua belah negara yang bersangkutan.
Dalam  memenuhi  tuntutan  Indonesia  untuk  menyelesaikan  kasus penyadapan,  Menteri  Luar  Negeri  Australia  Julie  Bishop  kemudian  melakukan kunjungan  ke  Indonesia  pada  tanggal  5  Desember  2013  dan  menyatakan  rasa setuju  terhadap  enam  langkah  yang  diusulkan  oleh  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  guna  menormalisasi  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia. Setelah  pertemuan  tersebut,  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  dan  Menteri  Luar Negeri Australia kemudian melanjutkan diplomasi dengan melakukan komunikasi berbagai konsep guna merancang kesepahaman Code of Conduct atau kode etik. Dalam  surat  balasan  kepada  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,
Perdana  Menteri  Tony  Abbot  mengatakan  komitmennya  bahwa  Australia  tidak akan  melakukan  tindakan  di  masa  depan  yang  dapat  merugikan  maupun mengganggu  Indonesia  serta  menyetujui  dan  mendukung  usulan  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali menata kerjasama bilateral antara Indonesia
dengan  Australia  termasuk  pertukaran  intelijen  dengan  menyusun  protokol  dan kode  etik  yang  jelas,  adil,  dan  dapat  dipatuhi.  Selain  itu,  Perdana  Menteri  Tony Abbot  juga  mengatakan  keinginan  Pemerintah  Australia  untuk  menjaga  dan melanjutkan  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dengan  Australia  yang  pada kenyataannya telah berada pada kondisi yang kuat dan berkembang.
Dalam  melakukan  penyelesaian  terhadap  permasalahan  yang  sempat mengganggu  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dengan  Australia,  langkah- langkah  bersama  guna  mengatasi  permasalahan  tersebut  kerap  dilakukan.  Hal tersebut  disampaikan  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Tony Abbot setelah pertemuan bilateral di  Batam,  Kepulauan  Riau.  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  mengatakan bahwa  Indonesia telah  mengajukan agar protokol  dan code of  conduct atau kode etik  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  dekat  agar  peningkatan  kerjasama  antara Indonesia  dengan  Australia  dapat  berlangsung  baik.  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  dan  Perdana  Menteri  Tony  Abbot  kemudian  sepakat  untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dan  mencari  peluang  baru  guna meningkatkan kerjasama.
Indonesia  dan  Australia  kemudian  menandatangani  Tata  Perilaku  untuk Code of Conduct on Framework for Security Cooperation. Penandatanganan Code of Conduct ini pun dinamai dengan The Lombok Treaty atau Perjanjian Lombok. Dalam  aturan  tersebut  keduanya  menyepakati  untuk  tidak  melakukan  tindakan yang  memberikan  dampak  yang  merugikan  kepentingan  pihak-pihak  tertentu termasuk  diantaranya  yaitu  penyadapan.  Penandatanganan  ini  dianggap  sebagai suatu  langkah  maju  dalam  upaya  pemulihan  hubungan  bilateral  antara  Indonesia dengan Australia setelah kasus penyadapan secara penuh. Dengan penandatanganan  ini,  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  akan  semakin membaik  dengan  pemulihan  kembali  komunikasi  antara  angkatan  bersenjata kedua belah negara yang bersangkutan seperti sedia kala.

## Perbandingan  Hubungan  Bilateral  Indonesia-Australia  Era  Soeharto  dan Susilo Bambang Yudhoyono
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  hubungan  bilateral  antara  Indonesia dengan Australia era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa tiap-tiap presiden memiliki gelombang  pasang  dan  surutnya  masing-masing.  Permasalahan  antara  Indonesia dengan  Australia  pada  era  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  yang  terkesan lebih panas tidak lantas  menjadikan hubungan antara Indonesia dengan Australia pada  era  Presiden  Soeharto  dianggap  lebih  baik.  Perbedaan  hubungan  bilateral antara Indonesia dengan Australia pada era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono  terletak  pada  bentuk  kerjasama  guna  menjalin  hubungan bilateral  yang  baik  dan  konflik  yang  menjadi  pemicu  bergejolaknya  hubungan antara Indonesia dengan Australia.
Pada  era  Soeharto,  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dengan  Australia pada  awalnya  berjalan  baik  karena  Australia  menganggap  politik  luar  negeri Soeharto  cenderung  lebih  lunak  dibandingkan  sebelumnya  pada  era  orde  lama. Hubungan  baik  antara  Indonesia  dan  Australia  kemudian  terjalin  baik  dan
semakin  membaik  ketika  Australia  kerap  memberikan  dukungan  kepada Indonesia. Tak hanya itu, hubungan baik diantara Indonesia dengan Australia pun dipicu  oleh  keberhasilan  Australia  dalam  menyepakati  penentuan  garis  batas antara Irian Jaya dan Papua New Guinea dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1973  yang  mana  pada  saat  itu  Australia  berperan  sebagai  negara  yang  mewakili Papua  New  Guinea.  Sedangkan  pada  era  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono hubungan antara Indonesia dengan Australia memang sudah terjalin dengan baik. Hubungan  tersebut  kemudian  semakin  membaik  ketika  Australia  memberikan penghargaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kunjungannya ke Australia dan memberikan kesempatan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk  berpidato  di  depan  Parlemen  Australia  yang  dianggap  sebagai  momen langka.  Pada  saat  pergantian  perdana  menteri  di  Australia,  Indonesia  kemudian menjalin kerjasama dengan Australia dalam isu penyelundupan manusia.
Hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dengan Australia baik pada era  Presiden  Soeharto  dan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  kemudian menemukan konflik. Pada era Presiden Soeharto, konflik antara Indonesia dengan Australia  diawali  dengan  tewasnya  5  jurnalis  Australia  pada  saat  melakukan peliputan  dalam  konflik  di  Timor  Timur.  Tewasnya  5  jurnalis  Australia  tersebut kemudian  dimanfaatkan  oleh  penduduk  Timor  Timur  guna  mengajak  media- media  Australia  untuk  memberikan  kecaman  kepada  Indonesia  atas  upaya ‘pencaplokan’  Timor  Timur.  Hubungan  antara  keduanya  kemudian  semakin memburuk  karena  Pemerintah  Australia  tidak  melakukan  tindakan  apapun  atas kecaman  yang  diberikan  kepada  Indonesia  sehingga  Pemerintah  Indonesia menganggap  bahwa  hal  tersebut  merupakan  suatu  bentuk  dukungan  Pemerintah Australia untuk  mengecam  Indonesia. Melihat  hal  tersebut  Pemerintah  Indonesia kemudian  melakukan  tindakan  tegas  terhadap  Australia  berupa  pelarangan beredarnya  surat  kabar  Australia  dan  penutupan  kantor  perwakilan  ABC. Sedangkan  pada  era  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  konflik  antara Indonesia  dengan  Australia  dipicu  oleh  upaya  penyadapan  Pemerintah  Australia terhadap para petinggi  Indonesia. Mengetahui hal tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian  meminta  Australia  untuk  memberikan  penjelasan  dan  meminta  maaf atas  tindakan  yang  dilakukannya.  Namun,  permintaan  Pemerintah  Indonesia tersebut  mendapatkan  penolakan  dari  Pemerintah  Australia.  Penolakan  tersebut merupakan suatu tindakan yang amat disayangkan dan menimbulkan kekecewaan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  yang  akhirnya  memicu  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  untuk  memberikan  tindakan  tegas  terhadap  Pemerintah Australia dengan mengukuhkan kerjasama-kerjasama secara sementara.

## KESIMPULAN
Hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  sudah  terjalin  sejak  lama. Namun,  hubungan  antara  keduanya  kerap  mengalami  pasang  dan  surut  dalam setiap  periode  pemerintahan.  Pada  era  Presiden  Soeharto  dan  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono,  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  tentunya memiliki hubungan baik dan konfliknya masing-masing yang kemudian mewarnai hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia.  Tidak  dapat  dikatakan  bahwa hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  pada  era  Presiden  Soeharto  lebih
baik  dibanding  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  pada  era  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono,  begitu  pula  sebaliknya.  Hal  tersebut  dikarenakan oleh  masing-masing  periode  pemerintahan  memiliki  kerjasama  yang  berbeda dalam mencapai tujuannya dan konflik yang berbeda pula.
Pada  era  Presiden  Soeharto,  hubungan  baik  antara  Indonesia  dengan Australia  terjalin  karena  politik  luar  negeri  Soeharto  yang  dianggap  lebih  lunak dibandingkan pemerintahan sebelumnya, dukungan Australia terhadap Indonesia, dan  keberhasilan  Australia  dalam  penyelesaian  konflik  garis  batas  antara  Papua New Guinea dengan Irian Jaya. Keharmonisan antara Indonesia dengan Australia kemudian  mulai  memudar  pada  tahun  1980-an  karena  konflik  Timor  Timur. Hubungan yang memudar tersebut dipicu oleh tewasnya jurnalis-jurnalis Australia yang  kemudian  menjadi  semakin  memburuk  akibat  konflik  Timor  Timur  yang menuai  kecaman  media  Australia  terhadap  Pemerintah  Indonesia.  Kecaman tersebut kemudian membuat citra Indonesia menjadi buruk di mata internasional. Atas  kecaman  dan  tindakan  Pemerintah  Australia  yang  bungkam  terhadap kecaman  media  Australia  kepada  Indonesia  dianggap  sebagai  bentuk  dukungan Pemerintah Australia. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan tindakan tegas terhadap Pemerintah Australia.
Pada  era  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  hubungan  antara Indonesia dengan Australia dapat dibilang cukup baik pada saat Australia berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri John Howard. Konflik antara Indonesia dengan Australia mulai timbul pada saat Australia berada dibawah kepemimpinan Perdana  Menteri  Tony  Abbot.  Meskipun  pada  mulanya  hubungan  antara Indonesia  dengan  Australia  terjalin  baik  dengan  melakukan  kerjasama  dalam  isu penyelundupan  manusia,  namun  hubungan  baik  tersebut  tidak  lantas  berjalan lama.  Hal  tersebut  dipicu  oleh  upaya  penyadapan  telepon  seluler  para  petinggi Indonesia  oleh  Pemerintah  Australia  dan  penolakan  atas  penjelasan  serta permintaan  maaf  yang  diminta  oleh  Pemerintah  Indonesia  kepada  Pemerintah Australia.  Melihat  hal  tersebut,  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  kemudian mengukuhkan bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Australia.

## DAFTAR PUSTAKA
Hird,  Lew.  Lembaga  Australia-Indonesia. Hubungan  antara  Australia  dan Indonesia.
(Online), (http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/index.html)
Marbun,  Julkifli.  2013.  ‘Australia  Terancam  Kehilangan  Pengaruh  di  Asia’,
(Online),
(https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/21/mwm1e4- australia-terancam-kehilangan-pengaruh-di-asia, diakses 14 Aprill 2020) . Mercer,  Phill.  2013.  Australia  Berusaha  Perbaiki  HUbungan  dengan  Indonesia Pasca Skandal Penyadapan, (Online), (https://www.voaindonesia.com/a/australi-berusaha-perbaiki-hubungan- dengan-indonesia/1800026.html, diakses 7 April 2020).
Permatasari,  Rd.  2017.  “Hubungan  Bilateral  Indonesia-Australia  Pasca  Kasus Penyadapan  Pada  Era  Pemerintahan  SBY  dan  Implikasinya  Terhadap
Kerjasama  Militer  Indonesia-Australia”.  Skripsi.  FISIP,  Ilmu  Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Bandung.
Putri, Arum Sutrisni. 2020. Contoh Kerja Sama Internasional Indonesia, (Online),
(https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/203000669/contoh-kerja- sama-internasional-indonesia?page=all, diakses 16 Maret 2020)
Rhama, B.  (2014).  Hubungan Antara Nilai Yang  Dimiliki  Stakeholder Terhadap Pengembangan  Kebijakan  Ekowisata  Pada  Taman  Nasional  Di  Indonesia. JISPAR , 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH Rhama, B. (2020). The Human Resource Policy of Tourism in Indonesia. Opción , 36(26), 3142-3162
Wijayanti,  Y.  2015.  Dinamika  Hubungan  Bilateral  Indonesia-Australia. Universitas Gadjah Mada, 7(09), 6.
Wiyatiningrum, D. 2015. Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia pada Masa Perdana  Menteri  Kevin  Rudd  (2007-2013).  Universitas  Negeri  Yogyakarta, 3(2), 54-67
Wuryandari,  Ganewati.  2010.  Arti  Penting  Kunjungan  SBY  ke  Australia, (Online), (http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik- internasional/214-arti-penting-kunjungan-sby-ke-australia- #:~:text=Penghormatan%20tersebut%20merupakan%20simbol%20bahwa,di nilai%20sangat%20penting%20oleh%20Australia., diakses 14 April 2020).