Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 33 - 53
ISSN 021-969X

## Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kota Samarinda

## Law Enforcement Effort to Illegal Coal Mining at Samarinda

## Niken Gustantia Syahaddina
Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Sangatta Jl. Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro,SH No. 01 Sangatta Kutai Timur email: callme_sis@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Kota Samarinda, Ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki perusahaan tambang batubara yang cukup banyak dan menyebar di seluruh sudut perkotaan ini. Berdasarkan wawancara dengan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Kota Samarinda, Kota ini memiliki 71% lokasi pertambangan batubara dari luasan kota ini sendiri. Upaya penegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin dilakukan melalui 3 alur  penertiban yaitu konsep  kemitraan, penertiban dengan Satpol PP, dan penertiban melibatkan Kepolisian. Instrumen jalannya sebuah sistem hukum dapat dilihat dari substansi, struktur dan budaya, hal tersebut berhubungan dengan faktor yang  mempengaruhi adanya pertambangan batubara tanpa izin ini di kota Samarinda, yaitu lemahnya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral, faktor lemahnya aparat penegak hukum dalam mengatasi pertambangan batu bara tanpa izin, dan faktor budaya masyarakat yang kurang memahami perizinan pertambangan batubara.
Kata Kunci: pertambangan, batubara, penegakan hukum.

## ABSTRACT
Samarinda  city,  as  a  capital  city  of  East  Borneo  Province  has  so  much  coal  mine  company  and spread all over corner the city. Based on JATAM Samarinda interview, 71% of this city full of mine coal.  Law  efforcement  due  to  illegal  coal  mining  will  work  as  that  3  controlling  flow,  that  is  the parthnership  concept,  demolition  with  Satpol  PP  and  the  last,  demolition  with  the  police.  The instrument of law method will work by the substance, the structur and the culture, that connected with factor makes illegal coal minning affect all over the city, that was the weakness of act mine coal and mineral number 4 of 2009, the weakness of the officers to overcome illegal coal mining, and culture factor which is not understand how to handle coal mine license.
Key Words: mining, coal, law enforcement.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negeri  yang terkenal  dengan  sumber  daya  alamnya,  salah satunya  yaitu  „emas  hitam‟  atau  biasa  juga disebut  dengan  batubara.  Dari  pulau  paling ujung  barat  negara  ini  sampai  dengan  pulau paling  timur  tersebar  merata  sumber  daya batubara tersebut, dicatatkan terdapat sumber daya batubara sebesar 61,366 miliar ton. 1 Salah  satu  provinsi  yang  memiliki sebaran  sumber  daya  batubara  yang  terbesar
1 Departemen Energi dan Sumber Daya Alam : 2005
yaitu  provinsi  Kalimantan  Timur  dengan potensi  batubara  diperkirakan  sekitar  19,567 triliun  ton  serta  cadangan  batubara  mencapai 2,410 triliun ton. 2
Ibukota  dari  provinsi  ini  yaitu  Kota Samarinda,  memiliki  cukup  berlimpah  sumber daya batubara, serta secara umum penyebaran  endapan  batubara  di  wilayah  ini cukup  merata.  Kuantitas  bahan  galian batubara  sendiri  dibedakan  dalam  kategori sumber  daya  dan  cadangan,  untuk  kategori sumber  daya  adalah  sebesar  571.000.000  ton
2 Ibid.
Niken Gustantia Syahaddina Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul dan  kategori  cadangan  sebesar  165.290.000 ton. Sumber daya yang mempunyai kepentingan penting
menyangkut kesejahteraan  khalayak  ramai  diatur  di  Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang disebutkan  bahwa  Bumi,  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Peraturan mengenai  sumber  daya  yang  keberadaan  dan kemanfaatannya  berguna  untuk  masyarakat ramai diatur oleh negara dan disebut juga hak menguasai  negara.  Hak  menguasai  negara  ini diatur  lebih  mendalam  di  dalam  Pasal  2  ayat (2)  Undang-undang  Pokok  Agraria  Nomor  5 Tahun 1960 yang mana disebutkan bahwa hak menguasai  negara  member  wewenang  untuk 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan,  penggunaan,  persedian  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 2. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan bumi,  air  dan  ruang  angkasa;  3.  Menentukan dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara  orang-orang  dan  perbuatan-perbuatan hukum  yang  mengenai  bumi,  air  dan  ruang angksa.
Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  bidang pertambangan  batubara  Negara  mempunyai kewenangan  untuk  memberikan  izin  kepada pemegang  Kuasa  Pertambangan  (KP)  untuk mengadakan  usaha  tambang  batubara. Adanya  potensi  batubara  yang  besar  dan berkualitas  baik  di  Kota  Samarinda  serta ditambah  dengan  komoditi  batubara  yang strategis  keberadaannya,  maka  tidak  sedikit investor  yang  menanamkan  modalnya  untuk usaha batubara, tetapi di sisi lain terdapat juga orang-orang  yang  ingin  merasakan  kekayaan alam tersebut tanpa mengikuti prosedur tetap yang  ada.  Penambang  itulah  yang  disebut dengan  pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal coal mining).
Pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal  coal  mining)  bermula  dari  keberadaan penambang tradisional yang kemudian berkembang  karena  salah  satunya  faktor kemiskinan,  keterbatasan  lapangan  kerja,  dan kesempatan  usaha,  keterlibatan  pihak  lain yang  bertindak  sebagai cukong  dan  backing, ketidakharmonisan hubungan antara
perusahaan  dan  masyarakat  setempat,  serta krisis  ekonomi  berkepanjangan  yang  diikuti oleh penfsiran keliru tentang reformasi. 3
Ketentuan  Pidana  mengenai  pertambangan tanpa izin ( illegal coal mining) diatur di dalam Pasal  31  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  1967  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok  Pertambangan,  dimana  disebutkan bahwa  apabila  tidak  mempunyai  kuasa pertambangan tetapi membuka usaha pertambangan  maka  dikenakan  hukuman penjara  maksimal  6  (enam)  tahun  dan  denda maksimal  Rp.500.000,00  (lima  ratus  ribu rupiah)  junto  Pasal  158  Undang-undang Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  dimana  apabila seseorang  tidak  memiliki  IUP,IPR,IUPK  maka dikurung  penjara  maksimal  10  tahun  dan denda maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Berdasarkan  Pasal  29  ayat  (2)  dan  (3) Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Perubahan  Pertama Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  20 Tahun  2000  tentang  Ketentuan  Pengusahaan Pertambangan  Umum  Dalam  Wilayah  Kota Samarinda,  menjelaskan  bahwa  setiap  orang dan  badan  hukum  yang  tidak  mempunyai  KP melakukan  penyelidikan  umum,  eksplorasi, eksploitasi  pengolahan  dan  pemurnian  serta pengangkutan dan penjualan sehingga merugikan  Negara/daerah  dan  menimbulkan kerusakan lingkungan, diancam dengan pidana kurungan  maksimal  5  tahun  dan  denda maksimal  Rp.  500.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  dan  ayat  (3)  menjelaskan  bahwa digunakan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang  yang  dipergunakan  dalam melakukan pertambangan tanpa izin tersebut.
Pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal coal mining) yang dilakukan oleh badan usaha atau masyarakat mengakibatkan Negara dirugikan  karena  berkurangnya  pendapatan devisa  Negara  dan  pendapatan  asli  daerah (PAD),  merusak  prasarana  jalan  umum, merusak lingkungan hidup yang sangat parah. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan  Timur sendiri mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan pertambangan-
3 Ahmad  Zahedi  Fikry,  2006, Penegakan  Hukum  Atas Pertambangan  Tanpa  Izin  (PETI)  Batubara  di Kalimantan Selatan, hlm.5
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
pertambangan yang ada di seluruh Kalimantan Timur  ini,  hal  ini  dikarenakan  banyaknya penerbitan  izin-izin  kuasa  pertambangan  yang dikeluarkan masing-masing kepala daerah. 4
Hukum Pertambangan Berdasarkan
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang  Pertambangan  Batubara  dan Mineral
Pertambangan  adalah  sebagian  atau seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka penelitian,  pengelolaan  dan  pengusahaan mineral  atau  batubara  yang  meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan,  dan  pemurnian,  pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
Hal yang berhubungan langsung dengan pertambangan  adalah  pengaturannya,  atau biasa  disebut  dengan  hukum  pertambangan. Hukum  pertambangan  sendiri  artinya  adalah hukum  yang  mengatur  tentang  penggalian atau  pertambangan  bijih-bijih  mineral-mineral dalam  tanah. 5 Secara  terminologi,  hukum pertambangan  itu  adalah  keseluruhan  kaidah hukum  yang  mengatur  kewenangan  negara dalam  pengelolaan  bahan  galian  (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan  orang  dan  atau  badan  hukum  dan pengelolaan  dan  pemanfaatan  bahan  galian (tambang). 6
Hukum pertambangan mempunyai hubungan  yang  sangat  erat  dengan  hukum agraria. Ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan.  Bagi  perorangan  maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan  pada  wilayah  pertambangan, yang  harus  diketahui  lebih  awal  adalah mengenai  status  hukum  tanah  yang  akan digunakan,  apakah  status tanahnya hak  milik, hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  hak pakai  dan  atau  tanah  negara. 7 Apabila  tanah yang digunakan itu berstatus tanah hak milik, perusahaan pertambangan itu harus memberikan  ganti  rugi  yang  layak  kepada pemilik  tanah.  Ganti  rugi  itu  tidak  hanya
4 Kaltim Post,11 Februari 2010.,hlm.10
5 H.Salim.  H.S,2004. Hukum  Pertambangan  di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 8
6 Ibid.
7 Ibid., hlm.25.
terhadap  tanah-tanah  yang  bersangkutan, tetapi juga terhadap benda-benda yang ada di atasnya, seperti tanaman, bangunan dan lain- lain.
Begitu  pula  apabila  tanah  yang digunakan  berstatus  sebagai  tanah  negara, perusahaan  harusmengajukan  permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna  Usaha  (HGU).  Permohonan  hak  guna bangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan mendirikan hak guna usaha yaitu pemberian hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kepentingan  usaha  pertambangan,  yang meliputi eksploitasi dan eksplorasi.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, batubara adalah  endapan  senyawa  organik  karbonan yang  terbentuk  secara  alamiah  dari  sisa tumbuhan. Batubara merupakan suatu campuran  padatan  yang  heterogen  dan terdapat di alam dalam tingkat yang berbeda. Batubara  dapat  digolongkan  menurut  kualitas dan sifatnya. Penggolongan batubara berdasarkan  kualitasnya  dibagi  menjadi  dua macam  yaitu  batubara  kualitas  tinggi  dan kualitas  rendah.  Batubara  kualitas  tinggi merupakan  batubara  yang  nilai  kalorinya diatas  5.000  kkal/kg,  sedangkan  batubara yang berkualitas rendah adalah batubara yang nilainya dibawah 5.000 kkal/kg. 8
Pengaturan  perizinan  pertambangan batubara  dalam  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batubara  membahas  mengenai  bentuk perizinan  pengaturannya,  dan  syarat-syarat perizinan.  Apabila  di  Undang-undang  Nomor 11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok  Pertambangan  ada  pembagian  jenis bahan galian, sehingga kewenangan perizinan juga  diatur  berdasarkan  jenis-jenis  tambang tadi, tetapi di Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009  tidak  ada  pembagian  jenis  bahan  galian a,  b  dan  c  sehingga  kewenangan  pemberian izin hanya didasarkan pada wilayah.
Bentuk perizinan yang diatur di Undang- undang  Nomor  4  Tahun  2009  mengakibatkan satu  pihak  lebih  tinggi  dibanding  pihak
8 Ibid., hlm.10.
Niken Gustantia Syahaddina Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul satunya,  sehingga  pihak  yang  lebih  tinggi dibanding pihak satunya, sehingga pihak yang lebih tinggi dapat mencabut kuasa perizinannya  apabila  pihak  yang  lebih  rendah melanggar  peraturan-peraturan  yang  ada. Dalam  hal  ini,  pihak  yang  lebih  tinggi  adalah Pemerintah  Indonesia  dan  yang  pihak  yang lebih  rendah  adalah  perusahaan  tambang batubara.
Syarat-syarat  perizinan  pertambangan batubara  diatur  di  dalam  Pasal  18  ayat  (1), Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 4  Tahun  2009.  Pada  Pasal  18  ayat  (1) dijelaskan  bahwa  dalam  menetapkan  izin pertambangan, perlu diindahkan letak geografis,  kaidah  konservasi,  daya  dukung lingkungan  artinya  harus  memenuhi  AMDAL, atau  UKL  dan  UPL,  optimalisasi  batubara  itu sendiri,  artinya tidak  ada  pemakaian  batubara tanpa  menciptakan  kemashlatan  masyrakat, dan  tingkat  kepadatan  penduduk  artinya pertambangan batubara harus berada di lokasi yang  berjauhan  dari  penduduk.  Persyaratan yang lainnya disebutkan antara lain administrasi,
teknis, lingkungan dan persyaratan finansial. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan  Batubara  Tanpa  Izin ( Illegal Coal Mining) di Kota Samarinda. Setelah
penjelasan mengenai pembahasan di atas, maka untuk pembahasan sub  bab  berikutnya  adalah  mengenai penegakan  hukum  yang  telah  dilakukan  oleh instansi-instansi  terkait  dalam  hubungannya dengan  pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal  coal  mining),  yaitu  tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  Dinas Pertambangan  dan Energi  (Distamben)  Kota  Samarinda,  Polisi Kota  Besar  (Poltabes)  Kota  Samarinda,  dan Kejaksaan Negeri Samarinda.
Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)  Kota  Samarinda  memiliki  fungsi sebagai
pengawasan, penertiban dan
pembinaan. 9 Sesuai  fungsinya  pada  saat  di lapangan,  Dinas  Pertambangan  dan  Energi dalam  melaksanakannya  didasarkan  pada surat  tugas,  surat  pemberitahuan,  sebagai surat teguran pertama, dan surat penghentian kegiatan  sebagai  surat  tindak  lanjut  surat teguran  pertama  karena  tidak  ada  itikad  baik terhadap surat teguran pertama.
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor 25  Tahun  2001  tentang  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Pertambangan  Tanpa  Izin, Penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak  Serta Perusakan  Instalansi  Ketanagalistrikan  dan Pencurian  Aliran  Listrik  menjelaskan  pada bagian menimbang bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin, kegiatan penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak  serta perusakan  instalasi  ketenagalistrikan  dan pencurian  aliran  listrik,  telah  menimbulkan dampak  yang  merugikan  kepada  masyarakat umum,  konsumen  dan  keuangan  negara.  Hal ini  direalisasikan  sesuai  dengan  Pasal  1 Keputusan Presiden ini yang berbunyi sebagai berikut; membentuk
Tim Koordinasi
Penanggulangan  Pertambangan  Tanpa  Izin,
Penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak,  serta Perusakan  Instalasi  Ketenagalistrikan  dan
Pencurian Aliran Listrik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim
Penanggulangan yang mana tugasnya diatur di dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Keputusan  Presiden Nomor  25  Tahun  2001,  yaitu    menyusun program
nasional penanggulangan pertambangan  tanpa  izin  dan  melakukan upaya-upaya  penanggulangan  masalah  secara fungsional,  menyeluruh  dan  terpadu  melalui program kegiatan pencegahan, penertiban dan penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin.
Penertiban  oleh  dinas  tersebut  dapat dilihat pada tabel 1.
9 Hasil  wawancara  dengan  Kabid.  Pengawasan  Dinas Pertambangan  dan  Energi  Kota  Samarinda,  Senin,11 April 2010.Pukul.10.00
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Tabel 1.   Daftar  Tambang  Batubara  Tanpa    Izin  Yang  Ditemukan  Distamben    Kota Samarinda Tahun 2010
Sumber: Hasil wawancara dengan Kabid.Pengawasan Distamben Kota Samarinda,2010
Tabel  di  atas  menjelaskan  daftar pertambangan batubara tanpa izin ( illegal coal mining)  yang  ada  di  Kota  Samarinda,  pada kolom bentuk penertiban terdapat 3 alur yang didasarkan  atas  inisiatif  dari  aparat  penegak hukum  Dinas  Pertambangan  dan  Energi (Distamben)  Kota  Samarinda,    yang    dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu :
a. Konsep kemitraan Adalah  salah  satu  cara  yang digunakan  oleh  Dinas  Pertambangan  dan Energi (Distamben) Kota Samarinda, yaitu menawarkan  pekerjaan  yang  sama  tetapi dilokasi yang mempunyai izin, yang mana akan  diberikan  surat  rekomendasi  dari dinas  terkait  untuk  para  pelaku  tersebut. Prinsipnya  Dinas  Pertambangan  dan Energi  (Distamben)  Kota  Samarinda  akan melayangkan surat teguran maupun surat pemberitahuan  terhadap  adanya  kegiatan pertambangan batubara tanpa izin ( illegal coal mining) tersebut.
Alur  penertiban  yang  disebutkan disini  merupakan  inisiatif  tindakan  dari aparatur  Dinas  Pertambangan  dan  Energi (Distamben)  Samarinda  sendiri,  salah satunya adalah konsep kemitraan. Apabila ditelaah,  konsep  kemitraan  bukanlah sebuah konsep penegakan hukum, karena penegakan  hukum  sendiri  ialah  suatu usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  tentang keadilan, kepastian
hukum, dan
kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan. Proses  perwujudan  ide-ide  itulah  yang merupakan  hakikat  dari  penegakan hukum. 10 Berdasarkan
pengertian Soerjono  Soekanto  tersebut,  konsep kemitraan  bukanlah  sebuah  penegakan hukum,  karena  konsep  ini  lebih  tepat sebagai konsep yang memberikan peluang lagi  pada  para  penambang  tanpa  izin tersebut  untuk  melakukan  tindakan tersebut secara berulang.
b. Penertiban  dengan  bantuan  Satuan  Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Penertiban  dengan  Satpol  PP  hanya dilaksanakan  apabila  tidak  ada itikad  baik untuk menghentikan kegiatan
pertambangan batubara tanpa izin ( illegal coal  mining)  tersebut  setelah  Dinas Pertambangan  dan  Energi  (Distamben) Kota  Samarinda  mengeluarkan  surat teguran  maupun  surat  pemberitahuan. Penertiban  disini  adalah  mengambil peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut serta mengambil hasil bahan galian tersebut.
Satpol  PP,  adalah  bagian  perangkat daerah  dalam  penegakan  Perda  dan
10 Soerjono Soekanto, 1996, Suatu Pengantar Sosiologi, Rajawali Press, Bandung, hlm.192.
No Pelaku Tahun Penertiban Bentuk Penertiban 1. GT 2009 Konsep Kemitraan 2. YU 2009 Konsep Kemitraan 3. LO 2009 Konsep Kemitraan 4. SN 2009 Konsep kemitraan, dan kasus berlanjut ke Poltabes Kota Samarinda 5. PT. Artas Nusantara Mandiri (Developer /Pengembang Perumahan Bukit Temindung Indah) 2009 Konsep kemitraan, dan kasus berlanjut ke Poltabes Kota Samarinda 6. Kontraktor Pasar Segiri II CV.US (di samping Sekolah Dasar Islam Bunga Bangsa) Tidak ada penetiban - 7. ABD 2009 Kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda
Niken Gustantia Syahaddina Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman  masyarakat  (Pasal  1  angka 8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2010  tentang  Satuan  Polisi  Pamong Praja),  sedangkan  Polisi  Pamong  Praja adalah  anggota  Satpol  PP  sebagai  aparat pemerintah  daerah  dalam  penegakan Perda  dan  penyelenggaraan  ketertiban umum  dan  ketenteraman  masyarakat (Pasal  1  angka  9  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja).
c. Penertiban dengan Kepolisian Penertiban  adalah  mengatur  orang lain  tetapi  juga  berarti  mengatur  diri sendiri  dan  asosiasinya  sendiri.  Ini menimbulkan  penertiban  menurut  norma- norma  yang  tertentu  dan  penertiban  ini baru  efektif  jika  norma-norma  dianggap adil dan benar. 11
Tindakan  penertiban  nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong  Praja  dalam  rangka  menjaga dan/atau  memulihkan  ketertiban  umum dan  ketenteraman  masyarakat  terhadap pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan kepala  daerah  dengan  cara  yang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dan  tidak  sampai  proses peradilan. 12 Dari  pengertian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  tindakan  penertiban nonyustisial  merupakan  tindakan  yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap masyarakat pelanggar peraturan daerah.
Perbedaan  antara  pelanggaran  dan kejahatan  terletak  pada  kenyataannya  di dalam  masyarakat  terdapat  perbuatan- perbuatan  yang  pada  dasarnya  memang sudah  tercela  dan  pantas untuk  dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh
Undang-undang,  dan  juga  ada  perbuatan yang  baru  bersifat  melawan  hukum  dan dipidana setelah Undang-undang
menyatakan  demikian.  Untuk  yang
11 Miriam  Budiardjo,  1978, Dasar-dasar  Ilmu  Politik, PT.Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, hlm.34.
12 Penjelasan  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
pertama  disebut  kejahatan  dan  yang kedua disebut pelanggaran. 13
Hal  yang  membedakan  lainnya adalah  hukuman  dari  pelanggaran  dan kejahatan  itu  sendiri.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  ancaman  pidana  pada pelanggaran  tidak  ada  yang  diancam dengan  pidana  penjara,  tetapi  berupa pidana  kurungan  dan  denda,  sedangkan kejahatan  lebih  didominasi  dengan ancaman pidana penjara. 14
Oleh karena itu, penertiban merupakan sebuah sanksi dari pelanggaran, sedangkan kejahatan memiliki  sanksi  yang  lebih  berat  lagi, seperti  hukuman  penjara  dan  hukuman mati.    Dalam  hal  ini,  sesuai  dengan  hasil wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Umum dan  Pengawasan,  yang  digunakan  adalah penertiban,  walaupun  seharusnya  yang digunakan  adalah  penegakan  hukum bukan penertiban. Penertiban dengan Kepolisian dilakukan  setelah  kedua  cara  diatas  tidak berhasil mengehantikan kegiatan pertambangan batubara tanpa izin ( illegal coal  mining).  Dinas  Pertambangan  dan Energi  (Distamben)  Kota  Samarinda  akan meminta  bantuan  Kepolisian  untuk menghentikan  kegiatan  tersebut  serta memprosesnya  sesuai  dengan  hukum yang berlaku. 15
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, dapat disimpulkan alur penertiban kegiatan  pertambangan  batubara  tanpa izin  ( illegal  coal  mining)  ada  3,  yaitu kemitraan yang diimplementasikan dengan  memberikan  surat  teguran  dan surat  pemberitahuan,  dilanjutkan  dengan penertiban  dengan  bantuan  Satpol  PP apabila  kegiatan  masih  berlanjut  apabila setelah dilayangkannya surat teguran dan surat  pemberitahuan,  dan  yang  terakhir adalah  penertiban  dengan  Kepolisian, yaitu  penertiban  yang  dilakukan  antara
13 Adami  Chazawi,  2007, Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.123.
14 Ibid.
15 Hasil  wawancara  dengan  Kabid.  Pengawasan  Dinas Pertambangan  Dan  Energi  Kota  Samarinda  pada bulan April tahun 2010
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Dinas  Pertambangan  dan  Energi  dibantu oleh Kepolisian.
Selanjutnya,  apabila  masih  terdapat kegiatan  setelah  adanya  pengawasan, maka  Dinas  Pertambangan  dan  Energi (Distamben) Kota Samarinda akan meminta  bantuan  Polisi  Kota  Besar (Poltabes) Kota Samarinda untuk menertibkan  kegiatan  tersebut.  Apabila kasus telah sampai pada Polisi Kota Besar
(Poltabes)  Kota  Samarinda,  maka  kasus akan  diproses,  dan  apabila  cukup  bukti, maka  kasus  akan  dilimpahkan  ke Kejaksaan  Negeri  Samarinda,  untuk selanjutnya  akan  diproses  ditingkat  yang lebih tinggi lagi, yaitu di Pengadilan Negeri Kota Samarinda.
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dilihat  daftar kasus  pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal  coal  mining)  yang  masuk  di Kepolisian  Kota  Besar  Samarinda.  Kasus yang  diproses  di  Kepolisian  sebanyak  3 kasus,  terdiri  dari  2  kasus  pada  tahun 2009  dan  1  kasus  pada  tahun  2010. Berdasarkan  kasus  yang  masuk,  tidak terdapat  kasus  pertambangan  batubara tanpa  izin  ( illegal  coal  mining)  yang dihentikan  proses  penyidikannya  oleh Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Samarinda tidak ada dalam data. Tabel 2.  Daftar  Kasus  Pertambangan Batubara      Tanpa  Izin  ( Illegal
Coal  Mining)  Di  Kepolisian  Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda Tahun 2010 Kasus Tahun 2007  2008  2009  2010 Diproses - - 2 1 Dihentikan - - - - Sumber: Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda ; 2010. Berdasarkan Tabel 2 yang mendeskripsikan mengenai tahapan penanganan  perkara  sekaligus  daftar jumlah  kasus  pertambangan  batubara tanpa  izin  ( illegal  coal  mining).  Jumlah kasus  yang  masuk  di  Kejaksaan  Negeri Samarinda  sebanyak  1  kasus  pada  tahun
2009,  dan  pada  tahun  2010  sebanyak  2 kasus.
Tabel 3.  Tahapan  Penangan  Perkara  Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda
No.  Periode
Tahun Jumlah Kasus Tahapan Ket 1. 2007 - - 2. 2008 - - 3. 2009 1 SPDP
4. 2010
1 SPDP 1 Berkas perkara dinyatakan lengkap Belum  dilakukan pelimpahan Tahap  II  dari Penyidik ke
Penyidik Umum
Sumber: Kejaksaan Kota Samarinda;  2010.
Apabila  diurutkan,  maka  tahapan penanganan  perkara  yang  dimaksud diatas adalah sebagai berikut:
1. SPDP  (Surat  Perintah  Penyidikan Perkara)
2. Berkas Perkara (Tahap I)
a. Penelitian  berkas  oleh  Penuntut Umum b. Berkas dinyatakan lengkap 3. Pelimpahan tersangka dan barang bukti
4. Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti ke Pengadilan Negeri
a. Surat Perintah Penahanan
b. Berkas Acara Penahanan c. Pemeriksaan Tersangka
d. Surat penunjukan jaksa e. Surat pelimpahan Berkas Perkara
f. Surat dakwaan
g. Penetapan sidang Pengadilan Negeri 5. Penuntutan
a. Surat tuntutan
b. Putusan  atau  Vonis  Pengadilan Negeri
c. Eksekusi  (Hasil  wawancara  dengan Kasubsi  Pra  Penuntutan  Kejaksaan Negeri Samarinda) Dari  penelitian  yang  dilakukan sampai  bulan  Mei  tahun  2010  belum  ada kasus  pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal  coal  mining)  yang  dilimpahkan  ke Pengadilan  Negeri  Samarinda,  sehingga belum  ada  kasus  yang  telah  mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda. Belum adanya kasus
Niken Gustantia Syahaddina
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul pertambangan batubara tanpa izin ( illegal coal mining) yang diputus oleh Pengadilan Negeri,  karena  pada  tahun  2010  bulan April  kasus  tersebut  baru  diproses  oleh Kejaksaan Negeri Samarinda. Dapat dilihat pada  Tabel  2,  3  kasus  yang  telah  masuk dari  tahun  2009,  baru  diproses  oleh Kejaksaan  Negeri  Samarinda  pada  tahun 2010 bulan April.
Berbeda dengan data yang diberikan Polisi  Kota  Besar  (Poltabes)  Kota Samarinda, yang memberikan data sesuai dengan  Tabel  2  mengenai  daftar  kasus pertambangan batubara tanpa izin ( illegal coal  mining)  yang  masuk  di  Kepolisian Kota  Samarinda.  Kasus  yang  diproses  di Kepolisian sebanyak 3 kasus, terdiri dari 2 kasus pada tahun 2009 dan 1 kasus pada tahun  2010.  Berdasarkan  kasus  yang masuk, tidak terdapat
kasus pertambangan batubara tanpa izin ( illegal coal  mining)  yang  dihentikan  proses penyidikannya  oleh  Kepolisian  Kota  Besar (Poltabes) Samarinda.
Jumlah  kasus  yang  dijelaskan  pada Tabel  2  oleh  Kepolisian  Kota  Besar (Poltabes)  Samarinda  untuk  selanjutnya akan  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  Negeri setempat  untuk  diproses  lebih  lanjut  dan dipersiapkan  untuk  proses  hukum  yang lebih  tinggi,  yaitu  persidangan,  tetapi daftar  kasus  yang  masuk  di  Kejaksaan Kota  Samarinda  berbeda  dari  kasus  yang ada  di  Polisi  Kota  Besar  (Poltabes)  Kota
Samarinda,  perbedaan  tersebut  terdapat pada  jumlah  kasus  yang  masuk  di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Samarinda sebanyak 2 kasus pertambangan batubara tanpa izin ( illegal coal  mining)  pada  tahun  2009,  dan  1 kasus  pada  tahun  2010,  dengan  jumlah kasus  yang  masuk  di  Kejaksaan  Negeri Samarinda  sebanyak  1  kasus  pada  tahun 2009,  dan  pada  tahun  2010  sebanyak  2 kasus,  padahal  berdasarkan  perolehan hasil  wawancara  dengan  Wakil  Kasat
Reskrim  Polisi  Kota  Besar  (Poltabes) Samarinda,  kasus-kasus  tersebut  telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Apabila  dilihat  dari  Tabel  3 mengenai  tahapan  penanganan  perkara, maka dapat dijelaskan mengenai pemprosesan  perkara  yang  dilimpahkan oleh  Polisi  Kota  Besar  (Poltabes)  Kota Samarinda ke Kejaksaan Negeri Samarinda.  Tahapan  penanganan  perkara ini  bermula  dilakukannya  penyidikan  oleh penyidik,  apabila  dirasa  cukup/  lengkap, maka  kasus  dilimpahkan  ke  Kejaksaan Negeri.  Hal  tersebut  berdasarkan  Pasal  8 Ayat  (2)  dan  (3)  Kitab  Undang-  Undang Hukum Acara Pidana. Disebutkan di dalam
Pasal  8  Ayat  (2)  “penyidik  menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum”. Selanjutnya Pasal 8 Ayat (3) menyebutkan bahwa  “penyerahan  berkas  perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  2 dilakukan: i. pada tahap I hanya menyerahkan berkas, ii.  dalam  hal  penyidikan  sudah  dianggap selesai, penyidik menyerahkan
tanggung  jawab  atas  tersangka  dan barang bukti ke Penuntut Umum”. Berdasarkan  Pasal  109  Ayat  (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  penyidik  jika  telah  melakukan penyelidikan, maka penyidik memberitahukan kepada kejaksaan. Surat pemberitahuan  ini  biasanya  disingkat dengan  SPDP  (Surat  Pemberitahuan Dimulainya  Penyelidikan).  Setelah  SPDP telah  diterima  oleh  Kepala  Kejasaan Negeri,  maka  selanjutnya  surat  tersebut dikelola  oleh  Kepala  Seksi  (apabila  kasus tersebut menyangkut pidana umum, maka dikelola  oleh  Kasi  Pidum,  begitu  juga apabila menyangkut Kasi lainnya). Dari hal tersebut, Kasi yang bersangkutan mempersiapkan konsep penunjukan
“Jaksa Peneliti”. Jaksa Peneliti ini biasanya merupakan calon Penuntut Umum. 16
16 Leden  Marpaung,  1992, Tindak  Pidana  Korupsi Masalah  dan  Pemecahannya,  Sinar  Grafika,  Jakarta, hlm.292.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 41 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pertambangan  Batubara  Tanpa  Izin ( Illegal Coal Mining) di Kota Samarinda Berdasarkan Soerjono Soekanto 17 faktor- faktor yang mempengaruhi sebuah penegakan hukum  dilihat  dari  3  sisi,  yaitu  substansi, aparatur negara dan budaya hukum masyarakat. 1. Substansi  dari  Peraturan-peraturan yang Mengatur Tentang Pertambangan Batubara. Substansi yang dibahas adalah Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  serta Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun  2000 Junto  Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  20  Tahun 2000  tentang  Ketentuan  Pengusahaan Pertambangan  Umum  Dalam  Wilayah  Kota Samarinda.
Masing-masing  peraturan  perundang- undangan  akan  dibahas  sesuai  dengan topiknya  dan  dijelaskan  satu  persatu terhadap  kekurangan  dan  kelebihan  ketiga peraturan  perundang-undangan  tersebut, yang dijelaskan sebagai berikut:
1.1 Definisi Pertambangan  Tanpa Izin ( Illegal Mining) Baik  undang-undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010  tentang  Wilayah  Pertambangan dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23
Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral dan  Batubara,  serta  Peraturan  Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Junto Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan  Pertama  Peraturan  Daerah
Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000
17 Soerjono  Soekanto,  2002, Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta, hlm.8.
tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan  Umum  Dalam  Wilayah Kota Samarinda  tidak mengatur mengenai definisi pertambangan  tanpa izin  ( illegal  mining),  padahal  dengan adanya  pengaturan  mengenai  definisi tersebut,  masyarakat  akan  lebih mengetahui  lingkup  dan  apa  yang dimaksud atau pengertian pertambangan tanpa izin itu sendiri.
Seperti  yang  terjadi  di  lapangan, hal  di  atas  mengakibatkan  perbedaan definisi  pertambangan  batubara  tanpa izin  ( illegal  coal  mining)  antara  Dinas Pertambangan  dan  Energi  (Distamben) Kota  Samarinda  dengan  Jaringan Advokasi  Tambang  (JATAM)  KALTIM,
yang menyebutkan bahwa pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal coal mining) adalah pertambangan  batubara  yang  tersebar di seluruh Kota Samarinda, dikarenakan pertambangan  batubara  tersebut  tidak memiliki standar perizinan pertambangan  yang  benar  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang ada.
Terdapat  dua  hal  yang  berbeda terhadap  apa  yang  dimaksud  dengan pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal coal mining), di beberapa pihak, yaitu menurut Dinas Pertambangan dan Energi  (Ditamben)  Kota  Samarinda, Polisi  Kota  Besar  (Poltabes)  Samarinda dan  Kejaksaan  Negeri  Samarinda menyebutkan pertambangan tanpa izin ( illegal  coal  mining)  adalah  murni pertambangan  batubara  yang  tidak mempunyai izin, artinya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan,
dan  di  pihak  lain,  yaitu  Jaringan Advokasi  Tambang  (JATAM)  Kaltim menjelaskan  bahwa  pertambangan batubara tanpa izin ( illegal coal mining) itu  adalah  keseluruhan  perusahaan tambang  yang  ada  di  Kota  Samarinda ini,  baik  itu  yang  mempunyai  izin ataupun  tidak  yang  mana  telah melakukan perusakan terhadap lingkungan,  masyarakat  dan  kota  itu sendiri  karena  telah  melanggar  kriteria atau syarat-syarat penerbitan
Niken Gustantia Syahaddina
pertambangan  batubara  dan  mineral sesuai  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  artinya  bahkan  terdapat kesalahan  pada  produk  hukum  yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda.  Produk  hukum  itulah  yang disebut  dengan  izin  cacat  hukum.  Bila ditelaah  lebih  mendalam  lagi,  terdapat kesalahan kinerja dan prosedur terhadap  para  aparatur  negara  yang ada di dinas tersebut. Data tambang yang diberikan oleh Dinas  Pertambangan  dan  Energi (Distamben) Kota Samarinda merupakan  tambang  batubara  tanpa izin  ( illegal  coal  mining),  karena  telah memenuhi unsur-unsur tambang batubara  tanpa  izin.  Begitu  juga  yang dimaksud  dengan  tambang  batubara tanpa izin yang dimaksud oleh Jaringan Advokasi  Tambang  (JATAM)  Kaltim, baik  tambang  batubara  yang  tidak memenuhi  persyaratan  sebagaimana yang  dimaksud  di  atas,  maupun tambang  batubara  yang  mempunyai izin  dari  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Kota  Samarinda,  tetap merupakan  tambang  batubara  tanpa izin.
Alasan yang dikemukakan Jaringan
Advokasi  Tambang  (JATAM)  Kaltim beragam, tetapi memiliki satu arti yang sama  yaitu  ada  kesalahan  pada pemberian izin yaitu Dinas Pertambangan  dan  Energi  (Distamben) Kota Samarinda, sehingga mengakibatkan adanya tambang batubara  yang  ada  di  Kota  Samarinda lebih  banyak  kerugiannya  dibanding kegunaannya  atau  manfaatnya  untuk masyarakat.  Kesalahan  yang  dimaksud diatas  adalah  tidak  sesuai  dengan prosedur  atau  peraturan  Perundang- undangan  yang  ada,  artinya  Dinas Pertambangan  dan  Energi  (Distamben) Kota  Samarinda  tidak  mengindahkan syarat-syarat  atau  kriteria  di  dalam penerbitan  perizinan  yang  dimaksud. Syarat-syarat  yang  dimaksud  adalah syarat-syarat yang terdapat di peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur  mengenai  pertambangan, baik  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batubara,  Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Syarat-syarat tersebut seperti persyaratan  AMDAL,  lokasi  kuasa pertambangan  yang  tidak  boleh  di daerah  perkotaan,  jaminan  reklamasi yang harus dipenuhi, dan lain-lain. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)  Kaltim  menyebutkan  adanya pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal  coal  mining)  karena  syarat- syarat  tersebut  yang  harus  dipenuhi oleh  sebuah  perusahaan  tambang  di Kota  Samarinda  tidak  dapat  dipenuhi, tetapi  izin  tetap  diterbitkan  oleh Pemerintah.
Pentingnya  penambahan  pasal mengenai definisi pertambangan  tanpa izin dikarenakan terdapatnya perbedaan  mendasar  terhadap  definisi pertambangan  tanpa  izin  tersebut,
sehingga  mempengaruhi  penegakan hukum  terhadap  pertambangan  tanpa izin  itu  sendiri.  Pada  prinsipnya, perbedaan definisi pertambangan tanpa izin  antara  Dinas  Pertambangan  dan Energi  (Distamben)  Kota  Samarinda dengan  JATAM  Kaltim  terletak  pada kegiatan  pertambangan  yang  sama sekali  tidak  memiliki  perizinan  dan kegiatan  pertambangan  yang  tidak memenuhi persyaratan dalam mendapatkan  izin,  tetapi  perizinan tetap  diterbitkan  oleh  instansi  yang berwenang,  sehingga  disebutlah  izin tersebut cacat hukum, yang menjelaskan  bahwa  pertambangan tersebut termasuk pertambangan tanpa izin.
Berdasarkan  jenis-jenis  ketetapan,
izin merupakan ketetapan yang bersifat konstitutif,  yakni  ketetapan  yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang  yang  namanya  tercantum
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
dalam  ketetapan  itu  atau  ketetapan yang  memperkenankan  sesuatu  yang sebelumnya tidak dibolehkan. 18 Dari hal tersebut,  dapat  diketahui  apabila  tidak memiliki  perizinan  maka  tidak  timbul sebuah hak baru, artinya terjadi sebuah pelanggaran.  Bila  dikaitkan  dengan pertambangan tanpa izin, maka apabila seseorang  tidak  memiliki  izin  untuk melakukan  pertambangan  batubara, maka  hal  tersebut  termasuk  tindak pelanggaran, sedangkan kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan termasuk tindak kejahatan. Hal ini yang dimaksud  pengertian  pertambangan tanpa  izin  oleh  Dinas  Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda. Sebagai  ketetapan,  izin  itu  dibuat dengan  ketentuan  dan  persyaratan yang  berlaku  pada  ketetapan  pada umumnya. 19 Menurut  Soehino,  syarat- syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan  kondisional.  Bersifat  konstitutif karena  ditentukan  suatu  perbuatan atau  tingkah  laku  tertentu  yang  harus terlebih dahulu dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan  konkret,  dan  bila  tidak dipenuhi  dapat  dikenai  sanksi.  Bersifat Kondisional,  karena  penilaian  tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai  setelah  perbuatan  atau  tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. 20 Sesuai dengan teori diatas, pertambangan-pertambangan  batubara yang  cacat  hukum  sebagaimana dimaksud  oleh  JATAM  Kaltim,  berarti tidak  memenuhi  syarat  konstitutif, sehingga  pertambangan-pertambangan yang  seperti  itu  patut  dikenai  sanksi hukum.
Perbedaan-perbedaan  tersebut  lah yang  menyebabkan  perlu  adanya penambahan  pasal  mengenai  definisi pertambangan  tanpa  izin  ( illegal mining) di setiap Peraturan Perundang-
18 H.R Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.211.
19 Ibid.
20 Ibid.
undangan  yang  mengatur  mengenai pertambangan batubara, karena apabila  tidak  ada  pemahaman  yang berbeda  antara  satu  pihak  dengan pihak lain.
1.2 Pembinaan, Pengawasan dan
Perlindungan Masyarakat
Perlindungan  masyarakat  terhadap dampak  negatif  yang  dihadirkan pertambangan batubara diatur di dalam Pasal  145  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara.  Pada  pasal tersebut  hanya  membahas  mengenai ganti  rugi  terhadap  masyarakat  yang terkena dampak, padahal pasal mengenai  sosialisasi  yang  ditujukan untuk  masyarakat  merupakan  pasal yang penting keberadaannya, mengingat  masyarakat  masih  tidak mengerti dengan pengaturan
pertambangan.
Sedangkan  di  dalam  Pasal  106 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  hanya  membahas  mengenai program CSR ( corporate social responsibiity)  pada  masyarakat  yang berada di sekitar tambang. Berbeda  dengan  kedua  peraturan perundang-undangan di atas,
Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun 2000  Junto  Peraturan  Daerah  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Perubahan Pertama  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  Nomor  20  Tahun  2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan  Umum  Dalam  Wilayah Kota  Samarinda  yang  tidak  mengatur sama  sekali  mengenai  pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat.  Tidak  adanya  pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan dan perlindungan  pada  masyarakat,  dapat menimbulkan peluang terjadinya pertambangan tanpa izin pada masyarakat tersebut, walaupun pengaturan  mengenai  hal  ini  telah diatur  pada  Peraturan  Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  tetapi  hal
Niken Gustantia Syahaddina
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul ini  perlu  diatur  kembali  di  Peraturan Daerah  karena  lebih  memberikan kepastian  hukum  terhadap  masyarakat yang  dimaksud  atau  dituju  oleh Peraturan Daerah ini.

## 2. Aparatur Negara
Aparatur negara yang termasuk lingkup pengawas dan penegak hukum dari adanya pertambangan  batubara  tanpa  izin  ( illegal coal  mining)  adalah  Dinas  Pertambangan dan  Energi  (Distamben)  Kota  Samarinda, Kepolisian  Kota  Besar  Samarinda,  dan Kejaksaan  Negeri  Samarinda.  Berikut penjabarannya:
Sebagaimana  dijelaskan  di  Pasal  18 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun
2009  tentang  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara,    dalam  menetapkan  wilayah  izin usaha pertambangan, maka perlu diindahkan
letak geografis,
yaitu lokasi/letak  kuasa  pertambangan  tersebut, kaidah  konservasi  adalah  menggunakan batubara  untuk  memenuhi  keperluan manusia  dalam  jumlah  yang  besar  dalam waktu  yang  lama  ( American  Dictionary), daya  dukung  lingkungan  artinya  harus memenuhi  AMDAL  atau  UKL  dan  UPL, optimalisasi  akan  batubara  itu  sendiri, artinya    tidak  ada  pemakaian  batubara tanpa
menciptakan kemashlahatan masyarakat, dan tingkat kepadatan penduduk  artinya  pertambangan  batubara harus berada di lokasi yang berjauhan dari penduduk. Berikut Pasal 18 Ayat 1:
“Kriteria  untuk  menetapkan  1  (satu)  atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:
a.  letak geografis; b.  kaidah konservasi;
c.  daya dukung lindungan lingkungan;
d.  optimalisasi  sumber  daya  mineral  dan/ atau batubara; dan
e.  tingkat kepadatan penduduk”.
2.1  Dinas  Pertambangan  dan  Energi (Distamben) Kota Samarinda
Dinas  Pertambangan  dan  Energi (Distamben)  Kota  Samarinda  yang bertindak sebagai pengawas perusahaan-perusahaan tambang batubara  yang  ada  di  Kota  Samarinda
mempunyai  inspektur  tambang  yaitu pelaksana  pembinaan,  pengawasan dan  pengendalian  kegiatan  usaha pertambangan. Inspektur tambang  yang  terdapat  di  Dinas Pertambangan  dan  Energi  (Distamben) Kota  Samarinda  hanya  terdiri  satu orang,  dan  sesuai  dengan  Keputusan Menetri  Nomor  2555  K/201/M.PE/1993 tanggal 19 Juli 1993 tentang Pelaksana Inspeksi  Tambang  Dengan  Segala Perubahannya disebutkan pada Pasal 2 bahwa  pelaksana  inspeksi  tambang bertugas  untuk pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja serta pengawasan lingkungan umum. 2.1.1Kuantitas SDM Aparatur Negara Pada  Dinas  Pertambangan dan  Energi  (Distamben)  Kota Samarinda  ini  yang  bertugas dalam  mengawasi  pertambangan batubara  tanpa  izin  ( illegal  coal mining)  adalah  kepala  seksi pengawasan  dan  staf-stafnya yang  kesemuannya  berjumlah  8 orang,  yang  mempunyai  tugas pertama  mengawasi  perusahaan- perusahaan tambang yang ada di Kota Samarinda, terutama tambang    batubara,  kedua, berkeliling  Kota  Samarinda  untuk melihat  adanya  perkembangan tambang  batubara  di  Kota Samarinda  yang  tidak  sesuai dengan daftar perusahaan tambang  yang  ada.  Ke-8  orang tersebut bukan inspektur tambang  melainkan  staf  Seksi Pengawasan Dinas Pertambangan dan  Energi  (Distamben)  Kota Samarinda.
2.1.2  Kualitas  SDM  aparatur negara Lemahnya kualitas SDM aparatur  Dinas  Pertambagan  dan Energi  (Distamben)  Samarinda dapat  dilihat  berdasarkan  tidak sesuainya penerbitan izin pertambangan  sesuai  dengan
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 45
peraturan  perundang-undangan yang  ada,  biaya  pengurusan perizinan pertambangan batubara tidak  sesuai  dengan  prosedur yang  ditetapkan,  sehingga  jelas hal  ini  menyebabkan  ketidak tepatan  dan  ketidak  benaran dalam hal penerbitan izin pertambangan batubara. Sebagaimana  dijelaskan  di Pasal  18  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang  Pertambangan  Mineral Dan Batubara, dalam menetapkan  wilayah  izin  usaha pertambangan, maka Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)  perlu  mengindahkan letak  geografis,  yaitu  lokasi/letak kuasa  pertambangan  tersebut, kaidah konservasi adalah menggunakan  batubara  untuk memenuhi  keperluan  manusia dalam  jumlah  yang  besar  dalam waktu  yang  lama  ( American Dictionary), daya dukung lingkungan artinya harus memenuhi  AMDAL  atau  UKL  dan UPL,  optimalisasi  akan  batubara itu  sendiri,  artinya    tidak  ada pemakaian batubara tanpa menciptakan kemashlahatan masyarakat, dan tingkat kepadatan penduduk artinya pertambangan  batubara  harus berada  di  lokasi  yang  berjauhan dari  penduduk.  Berikut  Pasal  18 Ayat 1:
“Kriteria  untuk  menetapkan  1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1  (satu)  WUP  adalah  sebagai berikut: a.  letak geografis; b.  kaidah konservasi; c.  daya dukung lindungan lingkungan; d.  optimalisasi  sumber  daya mineral dan/   atau batubara; dan e.  tingkat kepadatan penduduk”.
Artinya  dalam  menerbitkan izin  sebuah  usaha  pertambangan batubara,  maka  dinas  tersebut harus didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Ayat 1 di atas, tetapi hal tersebut tidak terjadi, karena kota ini  dipenuhi  dengan  tambang- tambang  yang  berada  di  tengah kota  dan  jelas  melanggar  kaidah pasal  diatas.  Berdasarkan  hal  ini dapat dilihat kualitas dari aparatur  negara  yang  ada  di dinas  tersebut,  artinya  kinerja dari aparatur tidak sesuai dengan yang  diamanatkan  Peraturan Perundang-undangan yang ada. Hal  ini  berakibat  pada  tidak sesuainya lokasi-lokasi
pertambangan  batubara  seperti yang tertuang pada Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kota  Samarinda. Dimana  dijelaskan  dengan  sub sektor  Sub  Sektor  Batubara meliputi:  Studi  Amdal;  Eksplorasi sumber  deposit  baru;  Eksploitasi berwawasan  lingkungan;  Studi mengenai  dampak  sosial  dan ekonomi;  Pengaturan  kegiatan liar;  Penerapan  program  insentif dan  disinsentif  terletak  di  lokasi Tanah Merah, Pinang, Sambutan, Karang Mulyo, Berambai, Loa Hui, Palaran, Jongkang, Lubuh Sawah,
Batu  Cermin,  Handil,  Sambutan, Guntunglai,  Rimbawan,  Rapak Serdang, Sentosa, Sukorejo, Rapak  Dalam,  Teluk  Bajau  dan Mangkujenang. 21 Artinya  indeks program  rencana  tata  ruang wilayah sektor batubara Samarinda,  yang  berisi    lokasi- lokasi  yang  menjadi  pusat pertambangan batubara, hal tersebut  tidak  diindahkan  oleh aparatur-aparatur  negara  yang menerbitkan  izin  pada  Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)  Kota  Samarinda, sehingga  lokasi  pertambangan batubara  bukan  hanya  terletak
21 Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota Samarinda, 2005.
Niken Gustantia Syahaddina Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul pada  lokasi-lokasi  yang  telah ditentukan seperti ditulis di RTRW
tersebut,  tetapi  banyak  yang berada  di  lokasi  lain,  dimana lokasi  tersebut  merupakan  lokasi untuk kegiatan lainnya. Tabel  4.  Biaya  Pengurusan  Izin  Tambang Batubara di Kota Samarinda No.  Keterangan  Jumlah Presentase (%) 1.  Sangat Mahal 1 33,37 2.  Mahal 1 33,37 3.  Tidak Tahu 1 33,37 Jumlah 3 100 Sumber: Hasil Wawancara Dengan Responden Tabel  4  di  atas  mengenai Biaya  Pengurusan  Izin  Tambang Batubara  Di  Kota  Samarinda menyebutkan  presentase  sangat mahal  33,37  %,  mahal  sebanyak 33,37  %,  dan  tidak  tahu sebanyak 33,37 %. Presentase  tersebut  jelas menyebutkan  bahwa  masyarakat menganggap pengurusan permohonan perizinan pertambangan batubara menghabiskan banyak biaya yang tidak sedikit, padahal berdasarkan  keterangan  Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)  Kota  Samarinda dalam  mengurus  administrasi permohonan perizinan pertambangan  batubara  tidak dipungut  biaya  sama  sekali. Tetapi  ditambahkan  oleh  dinas tersebut,  tidak  dipungkiri  adanya biaya yang dipungut oleh masing- masing  pihak  aparat  Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda bagi pelaku usaha yang mengurus izin tersebut.  Biaya  tersebut  tidak formal, tidak ditentukan jumlahnya,  dan  sifatnya  hanya
sebagai  tanda  terima  kasih  dari pelaku  usaha  untuk  pihak  Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)  Kota  Samarinda karena telah menguruskan izinnya  sampai  terbitnya  izin tersebut. Dalam  hal  ini  jelas  tindakan aparat dinas tersebut (gratifikasi) yang memungut biaya non formal merupakan tindakan yang melanggar  hukum    karena  tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan gratifikasi  tersebut  dapat  dikenai sanksi  pidana  sesuai  dengan Undang-undang  20  Tahun  2001
tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  Pasal  12b  Ayat  1 yang  mana  dapat  dikenai  sanksi pidana  maksimal  penjara  seumur hidup  dan  pidana  denda  paling sedikit  200  Juta  Rupiah  dan paling banyak 1 Miliar Rupiah. Sesuai dengan amanat Peraturan  Daerah    Nomor  20 Tahun  2000  Junto  Peraturan Daerah  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 tentang  Ketentuan  Pengusahaan Pertambangan  Umum  Dalam Wilayah Kota Samarinda Pasal 26 menyebutkan pengawasan, pembinaan  dan  pengendalian pertambangan  dilakukan  oleh Inspektur  Tambang,  sedangkan Inspektur  Tambang  di  Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)  Kota  Samarinda hanya  satu  orang  dan  tidak melakukan pengawasan pertambangan  batubara  tanpa izin  ( illegal  coal  mining),  karena yang
melakukannya seksi pengawasan Dinas tersebut. Hal  di  atas  mengakibatkan pengawasan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Pertambangan  dan  Energi (Distamben)  Kota  Samarinda tidak  berjalan  dengan  benar.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Vol. 7, No. 2 47 Dinas tersebut hanya mengadakan pengawasan dengan berkeliling Kota Samarinda  untuk  pengecekkan tambang-tambang yang tak mempunyai  izin  hanya  sesekali saja  dalam  sebulan.  Kebanyakan mereka  dapat  informasi  tentang pertambangan  batubara  tanpa izin ( illegal coal mining) itu hanya dari  laporan  atau  kabar  yang tersiar dari masyarakat. 2.1.3  Lemahnya Bentuk Penertiban Kelemahan alur penertiban/bentuk penertiban sebagaimana  dijelaskan  pada pembahasan  pertama,  terletak pada  tidak  adanya  pengaturan resmi  tata  cara  melakukan pengawasan  dan  penertiban  baik dari  Kepala  Dinas  Pertambangan dan  Energi  (Distamben)  Kota Samarinda  maupun  pengaturan dari  Inspektur  Tambang  sendiri, selain itu juga kurangnya persiapan  di  dalam  setiap  kali melakukan pengawasan dan penertiban  dalam  menjalankan alur tersebut. Hal tersebut berimbas kepada  lemahnya  pengawasan pertambangan  batubara  yang tidak  dilakukan  sesuai  prosedur, sebagaimana  seharusnya  wajib diawasi  setiap  harinya  dengan mengelilingi Kota Samarinda melihat secara langsung perkembangan-perkembangan pertambangan  batubara,  tetapi hal  tersebut  tidak  dilakukan. Berdasarkan  data  lapangan  yang diperoleh,  dari  3  koresponden, satu  koresponden  menyebutkan tidak  ada  dilakukan  pengawasan dan  dua  lainnya  mengatakan jarang dilakukan pengawasan.

## 2.1.4   Hubungan Antar Instansi
Kerjasama  yang  dilakukan dengan  Satpol  PP  maupun Poltabes  Kota  Samarinda  oleh
Dinas  Pertambangan  dan  Energi (Distamben)  Kota  Samarinda pada saat penelitian ini berlangsung memiliki kekurangan dalam  hal    tidak  terciptaya kerjasama  yang  baik  dan  murni,
artinya kerjasama yang dilakukan selama  ini  dilakukan  dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak yang diajak kerjasama, baik Poltabes maupun
Satpol  PP.  Jadi,  dapat  dikatakan lancar  tidaknya  hubungan  antara Dinas  Pertambangan  dan  Energi (Distamben)  Kota  Samarinda,
Satpol  PP  dan  Poltabes  Kota Samarinda diatur dengan sejumlah  uang  yang  harus diberikan. 2.1.5 Sosialisasi Selain  hal-hal  diatas  dalam rangka mencegah terjadinya kegiatan  pertambangan  batubara tanpa  izin  ( illegal  coal  mining) adalah  dengan  sosialisasi  yang benar  kepada  masyarakat  luas dengan tujuan meluruskan anggapan  yang  tidak  benar  yang hadir  di  masyarakat,  tetapi sayangnya  sosialisasi  Perturan Perundang-undangan yang mengatur pertambangan batubara  tidak  pernah  dilakukan oleh  Dinas  Pertambangan  dan Energi (Distamben) Kota Samarinda,  dengan  alasan  hal tersebut  telah  dilakukan  oleh
Badan  Lingkungan  Hidup  dalam rangka  mengevaluasi  AMDAL, dimana  di  dalamnya  ada  proses pemberitahuan  pada  masyarakat sekitar  tambang  mengenai  seluk beluk  pertambangan  batubara yang hadir tersebut.
Niken Gustantia Syahaddina Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 2.2. Kepolisian  Kota  Besar  (Poltabes) Kota Samarinda 2.2.1  Kualitas  SDM  Aparatur Negara Menurut Wakil Kepala Satuan Reskrim Polisi Kota Besar (Poltabes)  Kota  Samarinda,  hal yang  menjadi  penghambat  di dalam penegakan hukum pertambangan  batubara  tanpa izin  ( illegal  coal  mining)  adalah kekurangan  fasilitas  yang  ada dan  dana  dalam  melakukan operasi penertiban ini. 22 Pada dasarnya suatu kewajiban dan tugas bagi Poltabes untuk menegakan hukum  salah  satunya  terhadap kegiatan  pertambangan  batubara tanpa  izin  ( illegal  coal  mining)  di kota  ini,  karena  Poltabes  digaji untuk menegakan hukum terhadap  kegiatan  pertambangan batubara  tanpa  izin  ( illegal  coal mining),  sehingga  terlihat  hanya sebagai  alasan  ketika  berbicara mengenai  kekurangan  dana  di dalam menegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa  izin  ( illegal  coal  mining). Artinya  sumber  daya  manusia dari  Poltabes  itu  sendiri  yang perlu dipertanyakan, karena ketika  hal  tersebut  merupakan kewajiban  dan  tugasnya,  maka tidak  perlu  ada  dana  lagi  yang harus dilimpahkan.
Para  aparat  penegak  hukum yang  terdapat  di  Kepolisian  juga merupakan  polisi  atau  penyidik umum,  tidak  ada  kekhususan berupa  penyidik  pertambangan tanpa izin, padahal untuk pertambangan dibutuhkan penyidik khusus yang mengetahui seluk  beluk  pertambangan  di Kota Samarinda, perlu ditambahkan pula bahwa kota ini sarat  akan  masalah  tambangnya,
22 Hasil  wawancara  dengan  Wakil  Kepala  Satuan Reskrim Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda, Kamis, 29 April 2010, pukul 14.00
sehingga  aparat  penyidik  khusus pertambangan di Kepolisian sangat diperlukan.

## 2.2.2  Kerjasama Antar Instansi
Secara  umum,  kerjasama yang  dilakukan  antar  instansi, baik  Kepolisian  maupun  Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)  Kota  Samarinda tidak  berjalan  dengan  baik, artinya kerjasama yang dilakukan dengan  memberikan  sejumlah uang  dengan  instansi  yang  ingin diajak bekerjasama, bukan murni merupakan  tugas  dan  kewajiban instansi-instansi  tersebut.  Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)  Kota  Samarinda bekerja  sendiri  untuk  melakukan pengawasan, begitu juga Kepolisian  yang  bekerja  sendiri tanpa  adanya  kerjasama  dengan dinas terkait. Apabila dilaksanakan  dengan  melibatkan instansi-instansi  terkait,  maka hasilnya  akan  lebih  maksimal,  di satu  sisi,  Dinas  Pertambangan dan  Energi  (Distamben)  Kota Samarinda  bertindak  mengawasi dan  Kepolisian  yang  bertugas untuk menegakan hukumnya. Menurut Wakil Kepala Satuan Reskrim Polisi Kota Besar (Poltabes) Kota Samarinda, Kepolisian  mendapat  laporan mengenai  adanya  pertambangan batubara  tanpa  izin  ( illegal  coal mining)  baik  dari  Dinas  yang terkait, masyarakat sekitar maupun penyelidikan sendiri oleh Polisi  Kota  Besar  (Poltabes)  Kota Samarinda, maka dari itu penegakan hukum yang dilakukan  oleh  Polisi  Kota  Besar (Poltabes) Samarinda juga lemah, karena  tidak  adanya  kerjasama antar  instansi  yang  terkait. Sehingga  terlihat  seperti  masing- masing  instansi  bekerja  masing- masing,  pantas  saja  apabila pertambangan  batubara  tanpa
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 49 izin ( illegal coal mining) tetap ada di kota ini. Bila dilihat di landasan faktual  di  atas,  antara  kasus pertambangan  batubara  tanpa izin  ( illegal  coal  mining)  yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Samarinda  dan kasus  pertambangan  batubara tanpa  izin  yang  masuk  di  Polisi
Kota  Besar  (Poltabes)  Samarinda berbeda jumlah.

## 3. Budaya Hukum Masyarakat
Faktor  budaya  hukum  masyarakat termasuk  salah  satu  faktor  yang menunjang terjadinya kegiatan pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal  coal  mining)  tersebut,  karena apabila masyarakat tidak mengetahui arti dan  tidak  paham  akan  pertambangan batubara  tanpa  izin  ( illegal  coal  mining) tersebut,  maka  kegiatan  pertambangan batubara  tanpa  izin  ( illegal  coal  mining)
menjadi  mudah berkembang dan semakin susah untuk dihentikan. Faktor- faktor  tersebut  akan  dijelaskan  sebagai berikut : a. Tingkat Pengetahuan Untuk Mengurus Perizinan Pertambangan Batubara Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan,  diperoleh  data  mengenai tingkat  pengetahuan  pengurusan  izin pertambangan batubara menyebutkan presentase  tahu  sebanyak  33,37  %, kurang  tahu  sebanyak  33,37  %,  dan tidak  tahu  sebanyak  33,37  %, Pendapat  Penambang  Tanpa  Izin Tentang Perlunya Perizinan menyebutkan presentase perlu sebanyak  33,37  %,  kurang  perlu sebanyak  33,37  %,  dan  tidak  perlu sebanyak  33,37  %,  responden memberikan  respon  negatif  terhadap prosedur pengurusan perizinan pertambangan batubara, artinya kurangnya kesadaran responden untuk mengurus perizinan pertambangan batubara.
Berdasarkan  keterangan  yang dikeluarkan  Dinas  Pertambangan  dan Energi,  masyarakat  juga  kurang kesadarannya  untuk  mengurus  izin tersebut, dikarenakan sikap
masyarakat  sendiri  yang  acuh  tak acuh dengan peraturan yang ada.
Menurut  mereka,  karena  ini lahan mereka, mereka tidak perlu lagi mengurus  izin  apapun,  karena  lahan atau tanah tersebut sudah sah secara legalitas sebagai kepunyaan mereka. Dari  perolehan  data  juga menyebutkan bahwa karena
keterbatasan  pengetahuan  aturan- aturan  hukum  pertambangan  yang dimiliki  para  penambang  batubara tanpa  izin  ( illegal  coal  mining), sehingga  para  penambang  tersebut melakukan kegiatan tersebut.
Beberapa  dari  para  penambang batubara  tanpa  izin  ( illegal  coal mining)  tersebut  merasa  apabila lahan atau tanah itu  adalah kepunyaannya,  jadi  bahan  galian yang  ada  di  bawahnya  juga  dapat dihabiskan  begitu  saja,  padahal  yang sebenarnya  bahan  tambang  yang terkandung  di  tanah  atau  lahannya tersebut  untuk  mengolahnya  harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari dinas terkait yaitu Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) setempat. Menurut para penambang batubara tersebut, karena tanah atau lahan tersebut hak milik atas mereka, sehingga  kandungan  yang  ada  di dalam tanah tersebut adalah hak milik mereka  juga,  padahal  telah  jelas terdapat  di  penjelasan  Pasal  8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Agraria,  menjelaskan  bahwa    hak milik atas tanah hanya diperuntukkan hanya permukaan bumi saja, sehingga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak termasuk  hak  milik  pihak,  artinya batubara  yang  ada  di  bawah  tanah pemilik  lahan  merupakan  hak  milik negara,  sehingga  pemilik  lahan  atau
Niken Gustantia Syahaddina Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
tanah berkewajiban untuk melaporkan ke dinas terkait bahwa di dalam tanah yang  ia  miliki  terkandung  batubara, sehingga pemilik lahan tersebut wajib mengurus  izin  untuk  mengolah  hasil kekayaan bumi tersebut. Hal ini yang tidak  diketahui  masyarakat,  sehingga mereka tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan di atas. Penegakan  hukum  yang  dapat dilakukan  terhadap  adanya  budaya hukum  masyarakat  yang  menjadi salah satu faktor timbulnya pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal coal mining) adalah sosialisasi tentang peraturan-peraturan pertambangan . b. Tingkat Kerumitan Dalam Mengurus Perizinan Pertambangan Batubara Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan, dan diperoleh data mengenai tingkat pengetahuan proses pengurusan izin pertambangan batubara di Kota Samarinda menyebutkan  rumit  sebanyak  66,67 % dan yang menyebutkan tidak tahu terdapat  33,37  %.  Salah  satu responden menyebutkan proses pengurusan perizinan sangatlah rumit, dikarenakan responden tersebut  telah  berkali-kali  mengurus perizinan tersebut di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)  Kota  Samarinda,  tetapi selalu ditolak dan tidak diberikan izin, selain  itu  banyaknya  birokrasi  yang harus  dilewati  untuk  mendapatkan izin tersebut, sehingga mengurungkan niat  responden  untuk  mengurus perizinan dan megakibatkan responden melanjutkan kegiatan pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal  coal  mining).  Menurut  hemat penulis  proses  perizinan  untuk mendapatkan sebuah Kuasa Pertambangan  pada  dasarnya  wajib untuk  rumit  dan  banyak  memeiliki persyaratan,  hal  ini  bertujuan  agar perizinan  pertambangan  batubara dapat  diberikan  pada  pihak  yang
tepat dan benar untuk mengelola dan mengolahnya.  Jawaban  responden yang  menyebutkan  bahwa  perizinan itu  rumit,  dapat  dikatakan  sebagai alasan  untuk  berkelit  agar  tidak mengurus  perizinan  tersebut,  karena pada dasarnya wajib untuk mengikuti prosedur  serta  tata  cara  urutan mengurus  perizinan  sebagaimana yang diatur oleh perundang-
undangan.
Apabila  ditelaah,  berdasarkan pendapat  Ridwan  HR  dalam  bukunya Hukum  Administrasi  Negara,  proses untuk  mendapatkan  sebuah  perizinan harus  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku, tetapi  memang  terkadang  peraturan perundang-undangan tersebut memberikan syarat-syarat yang banyak,  sehingga  cukup  rumit  untuk mengajukan  permohonan  izin. 23 Di buku  itu  dijelaskan  juga  perlunya memudahkan untuk memberikan izin, tanpa  mengabaikan  isi  Peraturan Perundang-undangan yang ada.

## c. Pola Pikir Para Penambang Tanpa
Izin  Karena  Tidak  Mengurus Perizinan
Berdasarkan  data  lapangan dapat  diketahui  bahwa  kurangnya tingkat  pengetahuan  para  responden dalam  mengurus  perizinan  tambang batubara dikarenakan tingkat kebutuhan pengurusan izin pertambangan  batubara  menurut responden 33,37 % mengatakan tidak perlu,  33,37  %  menyatakan  kurang perlu dan 33,37 % tidak mengetahuinya. Kesadaran  tersebut  merupakan pola  pikir  dari  responden  terhadap perlu tidaknya suatu perizinan pertambangan  batubara.  Dari  hal tersebut, dapat diketahui satu responden  sudah  mencoba mengurus perizinan,  tetapi  tidak  dilanjutkan sampai  tahap  akhir,  karena  merasa terlalu  menghabiskan  banyak  biaya
23 Ibid.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 51
dan  rumit.  Satu  responden  tidak mengurus  perizinan  karena  merasa tidak tahu terhadap perlunya perizinan suatu kegiatan pertambangan batubara. Satu responden  lainnya  merasa  kurang perlu  mengurus  perizinan  karena merasa tidak melakukan pertambangan  tanpa  izin,  dengan alasan  lahan  tersebut  merupakan kepemilikannya. Budaya hukum masyarakat yang menganggap mengurus perizinan  pertambangan  batubara rumit  adalah  salah  satu  faktor  yang menyebabkan timbulnya pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal  coal  mining),  sesuai  dengan pendapat  dari  Soerjono  Soekanto bahwa    faktor  reaksi  sosial  dalam masyarakat dapat menimbulkan sebuah kejahatan, perilaku menyimpang  tersebut  dapat  pula dijelaskan  melalui  suatu  pendekatan sosiogenik  dalam  kriminologi  yang menekankan pada aspek-aspek prosesual dari terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi  sosial. 24 Dengan  adanya budaya  seperti  ini  di  masyarakat, sehingga  mengakibatkan  kerugian tersendiri, walaupun peraturan perundang-undangan telah mengaturnya.

## PENUTUP
Tindakan  penertiban  adalah  tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat  terhadap  pelanggaran  Perda dan/atau  peraturan  kepala  daerah  dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan  (Penjelasan  Pasal  6  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang Satuan  Polisi  Pamong  Praja),  sehingga  dapat
24 Soerjono Soekanto,2002. Suatu Pengantar Kriminologi.Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.86.
diketahui bahwa penertiban merupakan sanksi dari tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah,  sedangkan  kegiatan  pertambangan tanpa  izin  ( illegal  coal  mining)  merupakan sebuah  tindak  pidana  yang  perlu  adanya upaya  penegakan  hukum  terhadapnya. Penertiban yang dilakukan Distamben terhadap  pertambangan  batubara  tanpa  izin yaitu  pertama  melalui  pola  kemitraan, walaupun  konsep  kemitraan  bukanlah  sebuah penegakan  hukum,  karena  konsep  ini  lebih tepat  sebagai  konsep  yang  memberikan peluang lagi pada para penambang tanpa izin tersebut  untuk  melakukan  tindakan  tersebut secara  berulang.  Kedua,  penertiban  dengan Satpol PP, dan terakhir penertiban melibatkan Kepolisian  Kota  Besar  Samarinda.  Penegakan hukum  terhadap  pertambangan  batubara tanpa  izin  di  Kota  Samarinda  tidak  efektif, mengingat  belum  ada  penjatuhan  hukuman bahkan  belum  ada  kasus  pertambangan batubara tanpa izin yang disidangkan.
Faktor  yang  mempengaruhi  adanya kegiatan  pertambangan  batubara  tanpa  izin ( illegal  coal  mining)  yaitu,  faktor  Undang- undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  yaitu khususnya  dalam  hal  tidak  adanya  definisi mengenai  pertambangan  batubara  tanpa  izin dan tidak diaturnya sosialisasi pada masyarakat  mengenai  pertambangan  yang baik.  Berikutnya  adalah  faktor  penegak hukum,  yang  berisi  kelemahan-kelemahan Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Kota Samarinda baik dalam menertibkan, mengawas, dan menegakkan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin ( illegal coal mining).  Faktor  yang  terakhir  adalah  budaya hukum masyarakat, yaitu kurangnya pengetahuan  masyarakat  terhadap  proses pengurusan  perizinan  pertambangan  batubara dan anggapan masyarakat bahwa pengurusan perizinan pertambangan batubara itu rumit.
Dilihat  dari  penjelasan  yang  ada,  maka dapat diberikan saran antara lain:
1. Perlu  adanya  ketegasan  dan  kejelasan prosedur tetap untuk kegiatan pengawasan dan  penertiban  untuk  Dinas  Pertambangan dan  Energi  (Distamben)  Kota  Samarinda, sehingga pengawasan dan penertiban yang dilakukan dapat lebih ketat lagi.
Niken Gustantia Syahaddina Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 2. Perlu  dilaksanakan  secepatnya  penegakan hukum terhadap pertambangan- pertambangan batubara tanpa izin. 3. Perlu  adanya  perubahan  atau  revisi terhadap  Undang-undang  Nomor  4  Tahun
2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan
Batubara,  yaitu  mengenai  penambahan pasal  mengenai  definisi  pertambangan tanpa izin, dan
4. Pengaturan mengenai sosialisasi dalam bab pengawasan,  pembinaan  dan  perlindungan masyarakat dan perlu secepatnya pembentukan  Peraturan  Daerah  sebagai pelaksana  Peraturan  Perundang-undangan yang  baru,  kedua  perlu  adanya  sosialisasi kemasyarakat mengenai Peraturan Perundang-undangan megenai pertambangan batubara, sehingga masyarakat mengetahui dan turut
membantu  untuk  melapor  apabila  ada kegiatan pertambangan batubara tanpa izin ( illegal  coal  mining),  terakhir  perlu  adanya pemberian  sanksi  hukum  untuk  aparatur negara  yang  lalai  dan  tidak  menjalankan tugas  dan  kewajibannya  dengan  baik  dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Adami  Chazawi ,  2007, Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  I,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Leden  Marpaung ,  1992, Tindak  Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya,  Sinar  Grafika, Jakarta. Miriam  Budiardjo ,  1978, Dasar-dasar  Ilmu Politik,  Ikrar  Mandiri  Abadi, Jakarta.
Ridwan  HR ,  2006, Hukum  Administrasi Negara,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Salim  H.S ,  2004, Hukum  Pertambangan  Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soekanto,  Soerjono ,  dkk.  1986. Suatu Pengantar  Kriminologi,  Jakarta,
Ghalia Indonesia. _________________ , 1996. Suatu pengantar  Sosiologi,  Rajawali Press, Bandung. _________________ ,  2002, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1967 tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Pertambangan.
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1999 tentang  Analisis  Dampak Lingkungan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Intruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2000 t entang  Koordinasi  Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan  Umum  Dalam  Wilayah Kota Samarinda. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda Nomor  20  Tahun  2000  tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan  Umum  Dalam  Wilayah Kota Samarinda. Lain-lain
Anonim ,  Dari  Jogja  Untuk  Indonesia. Penegakan  Hukum.  07  Juni  2007, http://www.solusihukum.com.
Ahmad  Zahedi  Fikry , Penegakan  Hukum Atas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batubara  Di  Kalimantan  Selatan.  27 Juli 2006, http://www.google.com. Badan  Perencanaan  Dan  Pembangunan Daerah  Kota  Samarinda ,  2005,
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 53
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Samarinda.  Badan  Perencaan  dan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Kota Samarinda ,  2002, Geologi  Dan
Potensi  Bahan  Galian  d  Wilayah  Kota Samarinda. Dinas  Pertambangan  dan  Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur , 2002, Pengelolaan Pertambangan  Umum  Di  Kalimantan timur. Samarinda, Dinas Pertambangan Dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. H.M. Yudi Pratama , Fungsionalisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Menggerakan Roda Pemerintahan,  29  November  1999, http://www.google.com. Kantor  Pertambangan  dan  Energi  Kota Samarinda , 2004, Himpunan Peraturan  Pertambangan.  Samarinda, Dinas Pertambangan dan Energi Kota
Samarinda.
Surat  Kabar  Harian  Kaltim  Post ,  Halaman 10, 11 Februari 2010.
Surat  Kabar  Harian  Kaltim  Post ,  Halaman 12, 29 April 2010.