Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022,Hal.309-314 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5072.309-314

## TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENANAMAN POHON GANJA SECARA ILEGAL BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag
Gaviota Adrian Yohan, I Nyoman Gede Sugiartha, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia yayanadrian120@gmail.com, Nyomansugiartha14@gmail.com & Diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Narkotika akan  mempengaruhi  kesadaran  manusia karena  merupakan zat atau obat dari  tanaman  yang sintesis maupun  tidak  sintetis,  salah  satunya  adalah  ganja  dimana  dapat  membuat  ketergantungan  dan  menghilangkan nyeri  ganja  dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.  Tujuan penelitian ini adalah  untuk menganalisis pengaturan tindak pidana bagi pelaku penanaman pohon ganja secara ilegal dan untuk membahas pertimbangan  majelis  hakim  terhadap  pelaku  penanaman  pohon  ganja  secara  ilegal  untuk  kepentingan pengobatan.  Metode  normatif  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini,  yang  menggunakan  pendekatan Perundang-undangan,  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  terdiri  dari  sumber  bahan  primer, sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  kepustakaan  dan  teknik  catat.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa seseorang menanam pohon ganja secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan  penanaman  ganja  melebihi  lima  batang  pohon  pelaku  dijerat  dengan  pasal  111  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang Narkotika dan pertimbangan hakim dalam  memutus perkara berdasarkan pada pasal 116 ayat (1) Undang-undang Narkotika.
Kata Kunci : Narkotika, Pertimbangan Hakim, Pohon Ganja

## Abstract
Narcotics  are  substances  or  drugs  derived  from  a  plant,  either  synthetic  or  semi-synthetic,  which  can  cause  a decrease  or  change  in  consciousness,  relieve  pain,  and  even  cause  dependence,  one  of  which  is  marijuana. Cannabis is prohibited from  being  used  for the benefit of  health services. The purpose of this  research  was to analyze  the  regulation  of  criminal  acts  for  perpetrators of  illegally  planting  marijuana  trees  and  to  discuss  the considerations  of  the  panel  of  judges  against  perpetrators  of  illegally  planting  marijuana  trees  for  medicinal purposes. The normative method is used in conducting this research, which uses the Legislative approach, and the conceptual approach. Sources of legal  materials consist of primary and secondary  sources. Data collection techniques  using  library  techniques  and  note-taking  techniques.  The  results  of  the  research  indicate  that someone  planting  marijuana  trees  without  rights  is  an  unlawful  act  and  the  act  of  planting  marijuana  exceeds five  trees,  the  perpetrators  are  charged  with  Article  111  paragraphs  (1)  and  (2)  of  the  Narcotics  Law  and  the judge's consideration in deciding cases based on article 116 paragraph (1) of the Narcotics Law. Keywords: Cannabis Tree, Judge's Consideration, Narcotics

## I. PENDAHULUAN
Penegakkan  hukum  dibuat  agar  kehidupan  masyarakat  mendapatkan  pedoman  agar  tidak  terganggu maka  dari  itu  dibangun  atas  fondasi  hukum  bahkan  setiap  institusi  baik  itu  yang  berkaitan  dengan keluarga, ekonomi, pemerintahan, Pendidikan serta agama sekalipun berkaitan dengan adanya pondasi dari  hukum.  Karenanya  kegagalan  masyarakat  dalam  mematuhi  hukum  akan  menyebabkan terganggunya  ketertiban  sosial  ( Marpaung,  2005:  2 ).  Kejahatan  merupakan  suatu  tindakan  disertai perilaku yang pastinya sangat merugikan dan meresahkan masyarakat sekitar. Hal ini tentunya sama sekali tidak diharapkan oleh masyarakat, dikarenakan begitu sangat tidak diuntungkan. Maka dari itu pemerintah  yang  merupakan  salah  satu  pemegang  keputusan  harus  bisa  mengatasinya  dengan keputusan  yang  tegas  dan  bijak  agar  terciptanya  suatu  ketentraman  serta  kedamaian  di  tengah masyarakat ( Saputra et al., 2021 ).
Salah  satunya  kasus  yang  mengganggu  ketertiban  lingkungan  masyarakat  adalah  narkotika yang  memberikan  dampak  buruk  bagi  masyarakat  terutama  pada  kesehatan  bagi  penggunanya  salah satunya adalah ganja. Pengedaran narkotika di Indonesia menjadi permasalahan serius dan maraknya terjadi akhir – akhir ini. Hal ini terjadi karena Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang sudah
meningkat  dalam  bidang  teknologi  serta  pengetahuannya,  maka  arus  globalisasi  dengan  cepat mempengaruhi keadaan masyarakat menjadi objek transaksi barang haram pengedaran narkotika. Saat ini  bukan  hanya  Indonesia,  namun  banyak  negara  yang  ada  di  belahan  dunia  sedang  memerangi narkotika yang ada berbagai macam jenisnya dan digunakan oleh banyak masyarakat di belahan dunia secara  ilegal.  Hal  ini  mengkhawatirkan  karena  maraknya  peredaran  ini  sudah  merambat  sampai dengan ke generasi muda yang seharusnya tidak terjerumus dalam lubang hitam ini ( Alifa, 2007: 16 ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adanya aturan dalam aturan tersebut mengenai adanya upaya – upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal pencegahan  serta  penanggulangan  beredarnya  narkotika  di  Indonesia.  Namun  seperti  yang  kita  lihat dari  sudut  pandang  fakta,  upaya  tersebut  masih  minim  hasilnya  dikarenakannya  penyelundupan narkotika  masih  banyak  terjadi,  banyaknya  terdapat bandar  –  bandar  narkotika  yang  bermain  secara “sembunyi  –  sembunyi”  sehingga  sulit  dilacak  keberadaannya.  Pada  era  modern  ini  bukan  tidak mungkin transaksi yang dilakukan dapat melalui sosial media yang karena dalam sosial media dengan mudah  para  bandar  tersebut  menyembunyikan  identitasnya.  Banyak  cara  yang  dilakukan  oleh penyelundup  narkotika  termasuk  melalui  berbagai  transportasi  yang  ada  seperti  dari  darat,  udara maupun  laut  dengan  itu,  semakin  banyak  kesempatan  untuk  masuk  ke  Indonesia.  Narkotika sebenarnya  salah  satu  jenis  obat  –  obatan  yang  bisa  digunakan  dalam  dunia  Kesehatan  namun  ada aturan pemakaiannya yang dilindungi oleh aturan hukum ( Ornay et al., 2022: 36 ).
Menurut  Dania  Putri  dan  Tom  Blickman  dalam  penelitiannya,  dengan  merujuk  UU  No.  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa :
“Semua narkotika yang termasuk dalam golongan I memiliki efek adiksi yang tinggi sehingga tidak  ada  toleransi  bagi  penggunaannya.  Sebagai  contoh  efek  adiksi  yaitu jenis tanaman  ganja  yang merupakan tanaman berbahaya dan mempunyai pengaruh buruk terhadap tubuh dan lingkungan jika disalahgunakan.  Oleh  sebab  itu,  Indonesia  melarang  tegas  penggunaan  ganja  karena  dianggap berbahaya” ( Putri & Blickman, 2015: 12)
Terdapat  tiga  golongan  yang  ada  dalam  Narkotika  yaitu  golongan  I,II,  dan  III.  Dapat dijatuhkannya  pidana  berupa  penjara  jika  terdapat  orang  yang  menggunakan  atau  memperjual  – belikannya secara ilegal. Karena narkotika mempunyai banyak efek yang tidak baik bagi tubuh maka itu  narkotika  dilarang  beredar  di  Indonesia  secara  ilegal,  namun  narkotika  sendiri  dapat  digunakan tetapi  harus  dengan  resep  dokter  yang  mempunyai  keahlian  dibidang  ini  dan  dalam  pengawasan profesional.
Dalam  kepentingan  ilmu  pengetahuan  serta  Kesehatan  dalam  obat  –  obatan  ganja  termasuk memiliki  peranan  yang  penting.  Namun,  banyak  orang  yang  salah  mengartikan  dengan menggunakannya secara tidak bijak dan tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga menyebabkan kecanduan  dan tidak  dengan  aturan  medis. Jika  dikonsumsi  tanpa  adanya  suatu pantauan  dari  orang yang profesional dapat berakibat hal – hal yang buruk bagi tubuh atau bisa saja fatal (M. Arief Hakim, 2004, hlm. 31).
Salah  satu  contoh  kasus  yaitu  kasus  penanaman  pohon  ganja  yang  termasuk  narkotika  dan penggunaan narkotika golongan I yang digunakan untuk berobat pada istrinya yang sedang sakit, hal ini  dilakukan  oleh  Fidelis  Arie  Sudarwanto  dimana  istrinya  mengidap  Syringomyelia,  terdakwa bersaksi  bahwa  mendapat  informasi  mengenai  pengobatan  ini  melalui  sosial  media,  sehingga  ia dengan  nekat  melakukan  pengobatan tanpa  adanya  pengawasan  dari  pihak  berwajib  dan  pihak  yang ahli dalam bidang tersebut.
Penelitian  yang  membahas  mengenai  pemidanaan  pelaku  penanam  ganja  untuk  pengobatan (Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sanggau  Nomor  111/Pid.Sus/2017/PN.Sag) (Rakhmawati, 2019). Kemudian,  penelitian  yang  mengkaji  tentang  kajian  yuridis  penggunaan  ganja  sebagai pengobatan  medis  ( Veronica,  2020 ).  Dari  penelitiannya  diperoleh  hasil  bahwa  ganja  didalam  kasus Fidelis  merupakan  untuk  pengobatan,  seharusnya  hakim  melihat  ketentuan  pidana  dengan  alasan terdakwa  karena  adanya  daya  paksa.  Hakim  menitikberatkan  kasus  pada aspek hukum.  Selanjutnya, penelitian yang membahas analisis hukum terhadap tindak pidana penanaman ganja untuk pengebotan ( Hidayat, 2021 ).

## II. METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode hukum normatif dimana berfokus mencari sumber data pada  adanya  aturan  perundang  –  undangan serta  kasus.  Dalam  penelitian ini  mendekati  konsep
serta  peraturan  perundang  –  undangan  yang  terkait.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkaji hukum  dengan  aspek  teori,  perbandingan,  ruang  lingkup,  penjelasan  umum  dan  kekuatan  mengikat suatu  perundang-undangan.  Pendekatan  Masalah  dalam  penelitian  ini  dipergunakan  perundang- undangan,  pendekatan  konsep  dan  pendekatan  kasus  yang  terkait  dengan  Tindak  Pidana  terhadap pelaku  penanaman  pohon  ganja  secara  ilegal  berdasarkan  Putusan  PN  Senggau  Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag.  Bahan  utama  penelitian  kajian  hukum  normatif  adalah  perundang- undangan  yang  kemudian  dibantu  dengan  buku-buku  dan  jurnal-jurnal  hukum  yang  relevan  untuk memperkuat  kajian,  serta  perolehan  informasi  tambahan  dari  berbagai  sumber  seperti  ensiklopedia, kamus,  hinggan  website  menjadi  bahan  tersier  yang  membantu  penyempurnaan  bahan.  Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik catat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal
Hukum  pidana  merupakan  suatu  hukum  yang  secara sederhana  dapat  dikatakan mengatur  mengenai adanya perbuatan peraturan perundang – undangan yang dimana di dalam hukum pidana terdapat hal – hal yang dilarang, hukuman – hukuman, serta sanksi yang akan didapatkan jika melanggar pasal – pasal yang terdapat dalam hukum pidana tersebut ( Waluyo, 2008: 6 ).
Tindak  pidana  narkotika  diatur  dalam  Bab  XV  Pasal  111  sampai  dengan  pasal  148  Undang- undang  Narkotika  ini  merupakan  ketentuan  yang  mengkhusus  walaupun  di  dalam  aturan  yang disebutkan di dalam bab tersebut tidak  menunjukkan  bahwa adanya tindak kejahatan, namun semua hal yang termasuk tindak pidana dalam undang  – undang harus diadakannya sanksi untuk kejahatan tersebut. Terdapat dua golongan yang dapat kita lihat dalam subjek kejahatan tindak pidana narkotika yaitu golongan pertama bersifat individual, hal ini diperbuat hanya untuk memenuhi kepuasan secara individual dan tidak memikirkan resiko yang akan didapatkan seperti menggunakan narkotika untuk bersenang – senang, melakukan jual beli secara ilegal serta dokter yang melakukan malpraktif dengan narkotika,  dan  yang  kedua  merupakan  pihak  –  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  dalam menggunakan wewenangnya, seperti menjual narkotika kepada pejabat – pejabat ( Sunarso, 2010: 63 ). Dalam hukum pidana terdapat kodifikasi serta unifikasi, dimana dua hal tersebut erat kaitannya dengan menyatukan hukum pidana menjadi suatu kitab undang – undang yang dapat ditegakkan serta mudah  untuk  memahami  kitab  tersebut.  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika adalah salah satu aturan hukum yang telah menjalani kodifikasi. Dalam hal ini adanya aturan hukum mengenai narkotika sangat penting bagi bidang Kesehatan dalam menyediakan obat  – obatan dalam kepentingan  ilmu  pengetahuan  serta  kesehatan,  tidak  hanya  untuk  bidang  Kesehatan  namun  juga untuk  menanggulangi  adanya  praktik  jual  beli  narkotika  secara  ilegal  dan  penyalahgunaannya ( Totomutu et al., 2021: 362 ).
Dalam Undang-Undang Narkotika ini, termuat penguatan atau peningkatan ancaman hukuman. Peningkatan  ancaman  hukuman  tersebut  meliputi  berapa  jumlah  ancaman  pidana,  yakni  minimal khusus  dan  maksimal  khusus.  Serta,  jenis  ancaman  pidana  berupa  denda  dan  pidana  penjara  terkait dengan kejahatan narkotika dan penyalahgunaan narkotika.
Ganja  atau  dengan  nama  ilmiah  Cannabis  Sativa  merupakan  tanaman  yang  dapat  dengan mudah  dijumpai  di  daerah  beriklim  tropis  hingga  sedang.  Ganja  memiliki  pohon  yang  rimbun  dan tumbuh  layaknya  tanaman  liar  pada  umumnya  ( Sasangka,  2003:  48 ).  Pemanfaatan  ganja  dilarang dalam  pelayanan  kesehatan  seperti  yang  telah  dijabarkan  kedalam  pasal  8.  Dan  di  dalam  ketentuan pasal  12  menerangkan  dan  memberikan  penjelasan  mengenai,  “produksi”  dalam  pasal  tersebut terdapat  penjelasan  mengenai  hal  produksi  tersebut  yaitu  dalam  budidaya  tanaman  narkotika  atau kultivasi.  Serta  Adapun  kalimat  yang  menyebutkan  “jumlah  yang  sangat  terbatas”  sesuai  dengan aturan yang ada budidaya ini hanya akan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada serta hanya sebatas  pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi  saja.  Dalam  hal  ini  narkotika  golongan  I sudah  secara  jelas  dibatasi  penggunaannya  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dan  harus  beserta  dengan  izin  dari  Menteri.  Adapun  beberapa kegunaan dari narkotika tersebut secara legal digunakan yaitu bukan hanya untuk penelitian saja dan untuk  kemajuan  teknologi  serta  ilmu  pengetahuan  namun  juga  untuk  kepentingan  rehabilitasi  orang yang  mengidap  ketergantungan  narkotika  itu  sendiri,  maka  itu  narkotika  golongan  I  hanya  boleh digunakan untuk kepentingan tertentu saja dan juga harus dengan pendampingan pihak yang memang
ahli, serta harus dengan izin dari Menteri dalam penggunaannya, seperti dalam industri farmasi serta industri Kesehatan lainnya sesuai dengan pasal 13.
Namun, jika ada pihak – pihak yang tidak mengindahkan aturan – aturan yang sudah dijabarkan diatas,  seperti  dengan  melakukan  budidaya  tanaman  yang  mengandung  narkotika  secara  ilegal,  dan juga  menggunakan  itu  sebagai  konsumsi  pribadi  atau  diperjual  belikan  kepada  masyarakat  luar dengan  tidak  mengantongi  izin  dalam  hal  bidang  Kesehatan  maupun teknologi  dan  tidak  dalam  izin Menteri  maka  pihak  tersebut  akan  dikenakan  sanksi yang  terdapat  dalam  pasal 111  Undang-undang Narkotika.
2. Pertimbangan  Majelis  Hakim  Dalam  Putusan  PN  Sanggau  No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag Tentang Pelaku Tindak Pidana Penanaman Ganja Ilegal
Terdakwa  Fedelis  di  dalam  persidangan  dengan  fakta  yang  ada  yaitu,  narkotika  yang  berjenis golongan  I  tersebut  digunakan  untuk  mengobati  istrinya  yang  mengidap  penyakit  Syringomyelia dimana  narkotika  tersebut  adalah  ganja.  Maka  dari  itu  walaupun  dengan  tujuan  yang  baik  namun budidaya  ini  dilarang  karena  terdakwa  melakukannya  secara  ilegal.  Maka  perbuatan  tersebut melanggar aturan yang ada karena narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan Kesehatan yang tidak memiliki izin, sesuai dengan pasal 8.
Hakim  mempertimbangkan  bahwa  di  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  diatur  bahwa  dalam  pasal  tersebut  diperbolehkan  untuk  menggunakan  narkotika sebagai  sarana  dari  pengobatan  di  bidang  Kesehatan  atau  perkembangan  teknologi  dalam  ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penggunaan  narkotika  dalam  bidang  Kesehatan  secara  khusus  diatur  bahwa  adanya  larangan  dalam menggunakan narkotika tersebut, jika digunakan adanya  keterbatasan jumlah yang dapat digunakan, sesuai dengan syarat – syarat aturan BPOM dapat diajukan setelah mendapat rekomendasi baru akan mendapatkan izin dari Menteri.
Hakim juga mempertimbangkan bahwa selanjutnya di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa hanya industry farmasi yang dapat secara resmi menyalurkan narkotika, dan  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  ada  dari  pemerintah  bahwa  penyimpanan  narkotika  pun disediakan oleh industri farmasi.
Dari uraian yang sudah dijabarkan, terdapat kesimpulan yaitu bahwa benar adanya dalam niat menyembuhkan istrinya, terdakwa menggunakan narkotika berjenis golongan I yaitu ganja dan hal ini dilaksanakan  tanpa  adanya  pengawasan  hukum  serta  dilakukan  secara  ilegal,  dan  juga  melawan hukum. Maka, majelis hakim menyatakan bahwa unsur ini telah dipenuhi dan adanya terbukti dalam hukum.
Hakim  memberikan  penjelasan  bahwa  di  dalam  Indonesia  narkotika  jenis  golongan  I  tidak dilarang  secara  mutlak  dalam  wilayah  Indonesia,  namun  tetap  dalam  hal  penggunaannya  serta penyalurannya harus tetap bijak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan, mengingat  bahwa  efek  dari  narkotika  ini  tidak  main  –  main  dan  bisa  saja  ada  bahaya  yang  timbul dalam pemakaiannya,  maka harus adanya pengawasan ketat terkait penggunaannya. Sehingga setiap orang  yang  akan  menggunakan  narkotika  jenis  golongan  I  ini  harus  mendapatkan  rekomendasi  dari BPOM untuk dapat mengantongi izin dari Menteri yang berwenang.
Fidelis  Arie  Sudewarto  melakukan  perbuatan  menggunakan  ganja  di  luar  pengawasan  dan adanya izin dari pihak – pihak yang berwenang, dan tidak adanya kepentingan untuk pengembangan teknologi dalam ilmu pengetahuan, dengan melakukan penanaman, pemeliharaan ganja untuk media pengobatan sehingga Fidelis dikatakan melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum.
Hakim  menjelaskan  bahwa  jika  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  suatu  hal,  dan tidak mempunyai hak akan hal tersebut. Maka perbuatan tersebut disebut dengan perbuatan “melawan hukum”  dimana  jika  secara  formil  artinya  perbuatan  tersebut  menentang  hukum  serta  aturan  yang telah ada dan berlaku maka perbuatan tersebut dilarang.
Pelaku  melakukan  perbuatan  tanpa  hak  melawan  hukum  dengan  menanam  beberapa  pohon ganja  untuk  digunakan  kepada  orang  lain  sebagai  media  pengobatan,  dengan  keterangan  saksi  dan tuntutan jaksa sudah dapat dinyatakan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan penjelasan  pasal  116  ayat  (1)  dan  dihukum  sesuai  dengan  ketentuan  aturan  dari  Undang-Undang Narkotika. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  tindak  pidana  bagi  pelaku penanaman  pohon  ganja  secara  ilegal  diatur  dalam  pasal  111  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Narkotika. Perbuatan  penanaman  ganja jika  tidak  didasari dengan  izin  dari  pihak  Menteri pertanian  merupakan suatu  tindakan  ilegal  dimana  ganja  merupakan  jenis  tanaman  yang  termasuk  narkotika  golongan  I yang  dilarang  dalam  dunia  medis  maupun  pribadi  yang  menggunakannya.  Penggunaan  Narkotika Golongan  I  jenis  ganja  dibatasi  dalam  penggunaanya  dalam  pengembangan  teknologi  serta  ilmu pengetahuan,  digunakan  dalam  bidang  Kesehatan  yaitu  dalam  pengobatan  serta  rehabilitasi  yang dilakukan untuk pecandu narkotika. Jika ada satu atau banyak pihak yang secara ilegal dan terlarang membudidayakan  tanaman  jenis  narkotika  golongan  I  ini  yang  tidak  ada  tujuannya  dengan pengobatan atau kepentingan medis dan farmasi serta tidak adanya izin dari Menteri Pertanian maka sanksi yang akan didapatkan oleh pihak – pihak tersebut adalah penjara serta denda.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  Terhadap  Pelaku  Penanaman  Pohon  Ganja  Secara  Ilegal  Untuk Kepentingan Pengobatan pada perkara Fidelis Arie Sudewarto telah memenuhi adanya unsur – unsur yaitu unsur “melawan hukum” serta “setiap orang” dari pasal 116 ayat (1) UU Narkotika yaitu unsur menggunakan  Narkotika  Golongan  I  terhadap  orang  lain  dan/atau  memberi  Narkotika  Golongan  I terhadap  orang  lain  sehingga  hakim  menjatuhkan  putusan  di  bawah  ketentuan  minimum  khusus. Sesuai faktanya Fedelis Arie Sudewarto memberikan ganja untuk pengobatan isteri dalam pengobatan penyakit Syringomyelia.
2. Saran
Melalui  penelitian  ini  ada  beberapa  hal  yang  dapat  disampaikan:  Bagi  hakim,  saran  yang  di dikemukakan dalam permasalahan ini yaitu Hakim sebaiknya biasa menilai fakta-fakta yang membuat terdakwa  melakukan  perbuatan  ini  untuk  kepentingan  pengobatan  yang  mempunyai  dasar  untuk mengobati secara darurat dan dalam keadaan yang genting dan juga karena adanya keterpaksaan yaitu narkotika  digunakan  sebagai  pengobatan  istri  untuk  bertahan  hidup.  Hakim  juga  sebaiknya  dapat menggunakan  hati  nurani  dan  keyakinan  dari  dalam  diri  dalam  memutuskan  putusan  walau  hal  ini merupakan  penyimpangan  dari  ketentuan  minimum  khusus,  sehingga  dapat  membuat  keadilan  yang adil dan putusan tersebut ada manfaatnya bagi masyarakat.
Bagi  Masyarakat  sebaiknya  masyarakat  diharapkan  menjauhi  urusan  –  urusan  yang  ada keterkaitannya  dengan  barang  terlarang  seperti  narkotika  karena  ganja  dikategorikan  sebagai  barang ilegal  dan  mempunyai  kadar  zat  yang  sangat  berbahaya,  walaupun  dalam  penggunaan  ganja digunakan  untuk  niat  baik  dalam  pemanfaatannya,  namun  di  Indonesia  dalam  bidang  kesehatan pemanfaatan  ganja  belum  secara  penuh  pengaturannya  dan  tidak  adanya  aturan  yang  kuat  dalam aturan hukum narkotika mengenai ganja dalam digunakannya ganja tersebut sebagai suatu pengobatan kesehatan. Dan jika mempunyai permasalahan terdesak mengenai ganja agar terlebih dahulu melapor dan izin dengan pihak yang berwenang.

## DAFTAR BACAAN
Alifa, U. (2007). Apa itu narkotika dan napza ? . Semarang : Bengawan Ilmu.
Hakim, M. A. (2004). Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan . Bandung : Nuansa.
Hidayat, R. N. (2021). Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Penanaman Ganja untuk Pengebotan . Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.
Marpaung, L. (2005). Asas-teori-praktik hukum pidana . Jakarta : Sinar Grafika.
Ornay, C. F. L. De, Budiartha, I. N. P., & Sugiartha, I. N. G. (2022). Penegakan Hukum oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika. Jurnal Konstruksi Hukum , Vol.3 (1). Putri,  D.,  &  Blickman,  T.  (2015).  Ganja  di  Indonesia:  Pola  Konsumsi,  Produksi  dan  Kebijakan. Drug  Policy Briefing . Rakhmawati,  E.  Y.  (2019). Pemidanaan  Pelaku  Penanam  Ganja  Untuk  Pengobatan  (Analisis  Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag) . Saputra,  I.  K.  P.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2021).  Sanksi  Hukum  Bagi  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan  yang  Terlibat  Peredaran  Narkotika  di  Lingkungan  Lembaga  Permasyarakatan. Jurnal Preferensi Hukum , Vol.2 (2).
Sasangka, H. (2003). Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana . Bandung : Mandar Maju. Sunarso, S. (2010). Penegakan Hukum Psikotropika: dalam Kajian Sosiologi Hukum . Jakarta : Raja Grafindo. Totomutu, C. B. L., Sugiartha, I. N. O. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika  Ditinjau  dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2- 3/Puu-V/2007. Jurnal Konstruksi Hukum , Vol.2 (2).
Veronica,  D.  (2020). Kajian  Yuridis  Penggunaan  Ganja  sebagai  Pengobatan  Medis .  Fakultas  Hukum. Universitas Islam Kalimantan MAB.
Waluyo, B. (2008). Pidana dan Pemidanaan . Jakarta : Sinar Grafika.