## Indeks Pariwisata Halal
(Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi)
Muhammad Ghafur Wibowo
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Email: muhammad.wibowo@uin-suka.ac.id

## Abstract
The halal tourism industry is increasingly developing in Indonesia, which is marked by government support and also the response of tourism industry players. In order to provide a quality standard of service for Muslim tourists, a halal tourism index has been created globally and nationally. This study tries to measure the Halal Tourism Index (HTI) with a different basis and method than the existing ones. Referring to the Fatwa of DSN MUI concerning Guidelines for Implementation of Tourism Based on Sharia Principles, this study calculates the HTI in Bukittinggi City. The results showed that the HTI in Bukittinggi City has met the good criteria, even though it does not have halal tourism regulations yet. Aspects that are still lacking in terms of managing halal tourism in Bukittinggi City are halal product certification and collaboration with Islamic financial institutions.
Keywords : Halal Tourism Index (HTI), Fatwa of DSN MUI

## Abstrak
Industri pariwisata halal semakin berkembang di Indonesia yang ditandai dengan dukungan pemerintah dan juga respon para pelaku industri pariwisata. Guna memberikan standar kualitas pelayanan terhadap wisatawan muslim, maka dimunculkanlah indeks pariwisata halal secara global maupun nasional. Penelitian ini mencoba mengukur Indeks Pariwisata Halal (IPH) dengan dasar dan metode yang berbeda dari yang sudah ada. Dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, penelitian ini menghitung IPH di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPH di Kota Bukittinggi saudah memenuhi kriteria baik, meskipun belum memiliki regulasi pariwisata halal. Aspek yang masih kurang dalam hal pengelolaan pariwisata halal di Kota Bukittinggi adalah sertifikasi produk halal dan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah.
Kata Kunci : Indeks Pariwisata Halal, Fatwa DSN MUI
PENDAHULUAN Lembaga World Travel & Tourism Council pada tahun 2018 menerbitkan laporan tentang dampak  ekonomi  dari  sektor  perjalanan dan  pariwisata  ( travel & tourism )  secara global. Hingga tahun 2017, sektor Travel & Tourism mampu berkontribusi terhadap 10,4% produk domestik bruto (PDB) dunia serta menyerap 313 juta pekerja atau sekitar 9,9% dari total keseluruhan tenaga kerja. Data ini menunjukan besar dan semakin pentingnya
peran sektor pariwisata bagi perekonomian berbagai negara di dunia. Maladewa, Macau, dan beberapa negara lain bahkan menjadikan sektor pariwisata sebagai penopang utama perekonomiannya dengan kontribusi lebih dari 25% PDB nasional. Adapun di Indonesia, menurut Kementerian Pariwisata tahun 2017, kontribusi sektor pariwisata mencapai 5% bagi PDB nasional (Kemenpar, 2018).
Wisatawan  mancanegera  (wisman) yang berkunjung ke Indonesia dalam 4 tahun
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. X No. 2, Desember 2020/1442 H: 84-95
ISSN 2089-3566 (Print), 2503-1872 (Online) Tersedia online di https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/index DOI: 10.21927/jesi.2020.10(2).84-95
Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata 85
1 peringkat dari tahun 2018 yang berada di no 2. Prestasi ini tentu merupakan buah dari kerja keras pemerintah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan pariwisata hala di Indonesia, khususnya dalam rentang 5 tahun terakhir. Agar selaras dengan pengukuran GMTI tersebut, kementerian pariwisata juga mengembangkan Indonesia Muslim Travel Index/IMTI (Travelmaker, 2019). Kementerian  Pariwisata  menunjuk tiga provinsi sebagai role model wisata halal di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Aceh (Apkasi, 2019). Hal ini didasarkan pada pertimbangan banyaknya penduduk musim di ketiga provinsi tersebut, serta kuatnya pengaruh ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Secara aturan, hingga saat ini, baru Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah memiliki dasar  hukum  dan  menerapkan  konsep pariwisata halal (Haris & Nashirudin, 2019). Melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 tahun 2015, tentang Wisata Halal. Pergub tersebut kemudian dilengkapi dengan Peraturan Daerah (perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (Perda NTB) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Seluruh insan pariwisata di NTB berkolaborasi untuk mengembangkan  pariwisata  halal  tentu dengan tidak meninggalkan local wisdom yang berlaku (Masful, 2017). Pemerintah Provinsi NTB memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan pariwisata halal, sedangkan masalah sertifikasi halal menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi (Faza, 2019). Secara nasional, sudah terdapat Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun demikian, masih banyak  daerah  yang  belum  memiliki peraturan daerah yang khusus mengaturan
terakhir terus mengalami peningkatan, dari sejumlah  10,23  juta  (2015)  menjadi  15,81 juta orang (2018). Peningkatan wisatawan mancanegara berimplikasi pada peningkatan sumbangan  devisa  yang  diberikan,  dari Rp175,71 triliun menjadi Rp229,5 triliun. Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor pariwisata mencapai 12,7 juta orang (2018) yang meningkat dari 10,37 juta pekerja (2015). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mampu berkontribusi signifikan pada penurunan jumlah pengangguran di Indonesia. Salah  satu  peluang  pariwisata  yang saat ini berkembang adalah pariwisata bagi pelancong  muslim  dari  berbagai  negara, atau yang biasa disebut pariwisata halal atau muslim friendly tourism (OKI-SESRIC, 2017). Konsep pariwisata halal ( halal tourism ) telah berkambang di berbagai negara (Bhuiyan et al., 2011; Yan et al., 2017), termasuk juga di Indonesia (Jaelani, 2017). Beberapa negara muslim  yang  sudah  mengembangkan pariwisata halal, seperti Malaysia dan kawasan Timur Tengah. Bahkan beberapa negara yang berpenduduk mayoritas non-muslim pun turut mengembangkannya, seperti Thailand, Jepang, dan Korea (Mansouri, 2014; Yan et al., 2017). Merika berfikir bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan muslim, tanpa mempermasalahkan keyakinan yang berbeda. Bahkan di kawasan pesisir pantai Andaman, Thailand sudah memiliki panduan tentang pengelolaan pariwisata halal (Chanin et al., 2015).
Indonesia, melalui Kementerian Pariwisata juga tidak mau ketinggalan mengembangkan pariwisata halal. Terbaru, Indonesia terpilih sebagai tujuan wisata halal no 1 di tahun 2019 manurut Global Muslim Travel Index (GMTI). Indonesia mengalahkan Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang berada di urutan 2-5. Posisi Indonesia ini naik

## Tabel 1. Realisasi Capaian Pariwisata Nasional
Indikator 2015 2016 2017 2018 Kontribusi pada PDB Nasional (%) 4,25 4,13 4,11 5,25 Devisa (Rp triliun) 175,71 176,23 198,89 229,5 Jumlah tenaga kerja (juta orang) 10,36 12,28 12,60 12,7 Wisatawan mancanegara (juta kunjungan) 10,23 11,52 14,04 15,81 Wisatawan nusantara (juta perjalanan) 256,42 264,33 270,82 303,40 Sumber: Kemenpar, 2019b: 17.

## 86 Muhammad Ghafur Wibowo
penyelanggaraan pariwisata halal/syariah tersebut. Salah satu daerah yang pada tahun 2019 ini sedang membahas perda pariwisata syariah  adalah  Provinsi  Sumatera  Barat. Daerah yang sangat kental dengan adat dan budaya ini sudah dikenal luas sebagai daerah yang memiliki kehidupan yang lekat dengan nilai-nilai Islam.
Masyarakat Minangkabau sebagai suku mayoritas di Sumatera Barat memiliki falsafah hidup Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah . Secara ringkas, falsafah hidup tersebut dapat diartikan bahwa adat suku Minangkabau didasarkan pada aturan syariah, dan syariah bersumber dari Kitab Allah, yaitu al-Qur’an dan hadits (Agus et al., 2006; Putiah, 2007). Adat dan budaya Minangkabau masih sangat kuat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Barat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk juga pariwisata. Walaupun belum memiliki perda yang secara khusus mengatur pariwisata halal, namun  dalam  praktik  penyelenggaraan industri pariwisata di Sumatera Barat sudah
disesuaikan dengan adat dan budaya setempat yang notabene berlandaskan syariat Islam. Bukittinggi mauprakan salah satu kota di Sumatera Barat yang identik dengan kota pariwisata. Beragam destinasi wisata alam, sejarah,  dan  budaya  tersedia  di  kota  ini. Demikian  pula  berbagai  amenitas  yang dibutuhkan para wisatawan, seperti hotel, penginapan, restoran, dan juga pusat oleh-oleh. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran Indeks Pariwisata Halal dalam implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/ DSN-MUI/X/2016 di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana implementasi Fatwa DSN MUI tersebut dengan praktik pariwisata saat ini di Sumatera Barat, khususnya Kota Bukittinggi. Selanjutnya, akan diketahui kesenjangan ( gap ) antara kondisi riil saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan, sehingga dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan yang berwenang.

## METODE PENELITIAN
Metode perhitungan Indeks Pariwisata
Sumber: GMTI 2018.
Gambar 1. Variabel dan Indikator Global Muslim Travel Index
Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata 87 Halal (IPH) terinspirasi dan mengacu pada perhitungan Indeks Pariwisata Indonesia Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata RI (Kemenpar, 2019a). Dalam konteks pariwisata halal, Kementerian Pariwisata RI juga sudah menerbitkan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sejak tahun 2018. Index IMTI  mengacu  dan  diselaraskan  dengan Global Muslim Travel Index (GMTI). Indeks GMTI dan juga IMTI diukur menggunakan 4 variabel dengan masing-masing 3 indikator, sebagaimana tertera pada bagan berikut ini (Mastercard, 2018):
Empat variabel dalam pengukuran GMTI dan juga IMTI adalah: 1.  Akses:  kemudahan  mengurus  visa, konektivitas udara, serta infrastruktur transportasi;
2.  Komunikasi:  jangkauan,  kemudahan komunikasi, dan ketersediaan akses digital;
3.  Lingkungan: keamanan dan budaya, respon terhadap pengunjung, serta kesesuaian cuaca/iklim;
4.  Layanan: kebutuhan utama (makanan halal dan sarana ibadah), layanan utama (hotel dan bandara), pengalaman unik.
Penelitian ini menggunakan dimensi pengukuran yang berbeda dengan indeks GMTI maupun IMTI tersebut, karena mendasarkan kriteria kehalalan/kesesuaian dengan syariah Islam sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN MUI. Selain itu metode yang digunakan juga mengacu pada perhitungan Indeks Literasi Zakat (ILZ) yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2019 (BAZNAZ, 2019). Dengan mengombinasikan kedua metode namun dalam format yang lebih sederhana, maka disusunlah Indeks Pariwisata Halal (IPH) dalam implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN- MUI/X/2016 di Kota Bukittinggi. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menguraikan berbagai dimensi dalam pariwisata halal. Istilah “pariwisata berdasarkan prinsip syariah” lebih familiar digunakan oleh MUI sedangkan “pariwisata halal” digunakan oleh Kementerian Pariwisata RI. Namun pada prinsip dan substansinya,
kedua istilah tersebut adalah sama dan bisa saling menggantikan.
Secara lebih detail, berikut ini uraian dimensi dalam pariwisata halal dan jumlah indikator yang mengacu pada fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016:

## Tabel 2. Bobot, Dimensi, dan Jumlah Indikator
Indeks Pariwisata Halal Perspektif Bobot kontribusi Dimensi Jumlah Indikator Ahli 0,75 Hotel/ penginapan 7 Destinasi wisata 7 Spa, Sauna dan Massage 5 Biro Perjalanan Wisata 6 Pemandu Wisata 4 Total 29 Wisatawan 0,25 Hotel/ penginapan 5 Destinasi wisata 7 Total 12 Total 1,00 Sumber: data diolah.
Pembagian  responden  ke  dalam kelompok ahli dan wisatawan didasarkan pada pertimbangan bahwa pemahaman keduanya tentu berbeda dalam melihat realita pariwisata di Kota Bukittinggi. Para ahli yang terlibat, mengamati, atau mengatur aktifitas pariwisata selama waktu yang cukup lama tentu memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan luas. Sedangkan para wisatawan yang kedatangan hanya pada waktu tertentu jelas memiliki pemahaman yang tidak seluas dan sedalam para ahli. Oleh karena itu pula, bobot kontribusi yang diberikan untuk keduanya berbeda, selain juga karena jumlah indikator yang berbeda. Namun demikian, jawaban dari setiap responden di dalam kedua kelompok tetaplah sama pentingnya.
Persepsi  para  ahli  dan  wisatawan diperoleh dari pengisian kuesionar yang disiapkan  kemudian  dituangkan  dalam penilaian/skor (1= sangat kurang; 2 = kurang; 3 = sedang; 4 = baik; 5 = sangat baik). Guna menghitung Indeks Pariwisata Halal (IPH) digunakanlah rumus sebagai berikut:

## 88 Muhammad Ghafur Wibowo
IPH tot = (IPH ahli x 0,75) + IPH wisatawan x 0,25) = (Rerata persepsi para ahli x 0,75) + (Rerata persepsi wisatawan x 0,25)
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi, kuesioner dan wawancara secara langsung kepada responden. Data sekunder berupa dokumentasi dan data mengenai pariwisata serta aspek lainnya di Kota Bukittinggi. Pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu (purposive sampling) . Responden dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu responden ahli dan para wisatawan.
Responden ahli dalam bidang pariwisata berasal dari perwakilan dinas, pengelola wisata, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Para responden tersebut adalah: (1) Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, (2) Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi, (3) Bapelitbang Kota Bukittinggi, (4) ASITA (Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies) Kota Bukittinggi, (5) Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI), (6) Akademisi IAIN Bukittinggi, (7) Akademisi Universitas Negeri Padang, (8) Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), (9) DPRD Kota Bukittinggi, (10) Pengelola obyek wisata. Responden  yang  berasal  dari  wisatawan dipilih sebanyak 60 orang yang berkunjung ke Kawasan Jam Gadang dan Panorama Ngarai Sianok yang keduanya merupakan tujuan utama wisata di Bukittinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) melalui  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN) telah  menerbitkan  Fatwa  Nomor  108/ DSN-MUI/X/2016  Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Beberapa aspek yang diatur dalam fatwa DSN tersebut adalah hotel/ penginapan syariah; destinasi wisata; spa, sauna dan massage ; biro perjalanan wisata syariah; pemandu wisata syariah. Penelitian ini menggunakan kriteria atau ketentuan pariwisata syariah menurut fatwa DSN MUI tersebut dengan beberapa penyesuaian Mengingat hotel syariah, biro perjalanan wisata syariah, dan pemandu wisata syariah belum ada secara eksplisit, maka khusus ketiga
aspek tersebut istilah “syariah” ditiadakan. Namun demikian, kriteria atau indikator yang menjadi substansi kesyariahan dari ketiga aspek pariwisata tersebut tetap menjadi acuan. Demikian pula beberapa hal normatif dalam fatwa DSN yang tidak mudah diukur juga dieliminasi, seperti kriteria destinasi wisata yang “mewujudkan kemaslahatan umum” dan “mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif”.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap para ahli, maka diperoleh hasil penilaian yang disebut sebagai Indeks Pariwisata Halal perspektif ahli yang ditampilkan dalam tabel 3.
Adat dan budaya Minangkabau yang sangat kuat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat  Kota  Bukittinggi  menjadikan berbagai aspek dalam pariwisata sudah sangat sesuai dengan syariah Islam, walau tidak secara eksplisit. Berbagai tingkatan hotel yang beroperasi di Kota Bukittinggi telah menyediakan fasilitas peribadahan dan diyakini steril dari fasilitas untuk akses pornografi dan tindakan asusila maupun hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Lembaga adat yang diwakili oleh LKAAM dan lembaga keagamaan yang diwakili oleh MUI sangat berperan dalam mengawal norma adat dan agama. Masyarakat yang mendapati praktik yang bertentangan dengan syariah Islam dan adat budaya minang dapat segera melapor ke LKAAM dan MUI serta  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  untuk kemudian dilakukan penertiban. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diharapkan untuk menyinergikan seluruh pelaku pariwisata halal yang ada (Harnida & Tahir, 2012; Junaid, 2019; Kubickova, 2016).
Namun demikian harus diakui bahwa pengelola hotel tidak semuanya melakukan pemeriksaan  identitas  para  tamu  yang menginap, khususnya jika ada sepasang tamu laki-laki dan perempuan. Sebagian hotel ada (khususnya yang melabeli dirinya syariah) yang memeriksa kartu identitas pengunjungnya, sedangkan  sebagian  yang  lainnya  tidak melakukan pemeriksaan identitas. Padahal, salah satu titik krusial hotel yang sesuai prinsip syariah adalah menghambat terjadinya maksiyat karena menginapnya pasangan yang bukan suami istri. Penelitian terhadap hotel
Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata 89
Tabel 3. Indeks Pariwisata Halal Perspektif ahli (IPH ahli ) Hotel/Penginapan Skor 1.  Hotel tidak menyediakan fasilitas akses pornografi & tindakan asusila; 5 2.  Hotel tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/ atau tindak asusila; 5 3.  Makanan & minuman yang disediakan hotel wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; 3 4.  Menyediakan fasilitas, peralatan & sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; 4 5.  Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; 4 6.  Hotel wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel agar menjamin terselenggaranya pelayanan hotel sesuai dengan prinsip syariah; 3 7.  Hotel wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. 2 Destinasi wisata 1. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, &  lingkungan; 5 2. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya & kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. 5 3. Wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau & memenuhi persyaratan syariah; 5 4. Wajib memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. 3 5. Wajib terhindar dari kemusyrikan & khurafat; 5 6. Wajib terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba & judi; 5 7. Wajib terhindar dari pertunjukan seni & budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. 5 Spa, Sauna dan Massage 1.  Menggunakan bahan halal & tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI; 3 2.  Terhindar dari pornoaksi & pornografi; 5 3.  Terjaganya kehormatan wisatawan; 5 4.  Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, & massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita; 5 5.  Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah. 3 Biro Perjalanan Wisata 1.  Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 5 2.  Memiliki daftar akomodasi & destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 5 3.  Memiliki daftar penyedia makanan & minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI. 3 4.  Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun; 2 5.  Mengelola dana & investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah; 2 6.  Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba & judi. 4 Pemandu Wisata 1.  Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata; 4 2.  Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur & bertanggungjawab; 5 3.  Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat; 5 4.  Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai & prinsip-prinsip syariah. 5 Rata-rata 4,14
syariah di Kota Pekalongan dan juga Kota Makassar menguatkan pentingnya screening terhadap para tamu yang menginap (Ismayanti & Kara, 2017; Izza, 2018).
Tidak  hanya  masalah  hotel  atau penginapan, destinasi wisata yang tersebar di Kota Bukittinggi juga dipastikan terjaga kesesuaiannya dengan norma adat dan agama. Setiap lokasi wisata pasti terdapat fasilitas
ibadah (mushola, tempat wudhu, dan toilet) yang layak. Terdapat pula berbagai peringatan kepada wisatawan untuk selalu menjaga ketertiban serta nilai-nilai adat dan keislaman. Khusus mengenai jasa spa, sauna, dan massage , tidak terlalu berkembang di Kota Bukittinggi karena jasa ini rawan disalahgunakan untuk tindakan maksiat yang bertentangan dengan norma adat dan agama. Beberapa layanan yang

## 90 Muhammad Ghafur Wibowo
tersedia baik di hotel berbintang maupun lokasi mandiri dipastikan oleh Pemerintah Kota, LKAAM, serta MUI tidak digunakan sebagai tempat pornoaksi dan maksiat. Terkadang, stereotip masyarakat praktik bisnis spa dan sejenisnya berasal dari informasi yang tidak lengkap, sehingga tidak selalu sesuai kenyataan (Pasla & Dinata, 2004). Pengelola biro wisata dan juga para pemandu wisata di Kota Bukittinggi sudah pasti menyesuaikan aktivitas bisnis mereka dengan nilai-nilai adat dan agama Islam. Menurut ketua ASITA (Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies) Kota Bukittinggi, Pengelola biro wisata dan juga para  pemandu  wisata  menyadari  bahwa adat budaya Minangkabau adalah salah satu aset utama pariwisata di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, seluruh pihak berkomitmen untuk menjaga dan menyelaraskan kegiatan pariwisata dengan adat buadaya Minangkabau tersebut. Bahkan secara khusus para pemandu wisata juga mendapatkan pembinaan dari Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi (Disparpora, 2018). Nilai Indeks Pariwisata Halal perspektif ahli  (IPH ahli )  yang  meliputi  27  indikator yang diraih Kota Bukittinggi adalah 4,14 atau terkategori “Baik”. Walaupun belum secara eksplisit menyatakan diri sebagai Kota Wisata  Halal,  namun  secara  umum  Kota Bukittinggi sudah mampu menyajikan obyek dan pelayanan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Tentu saja hasil ini akan lebih baik lagi jika ada payung hukum yang menaunginya. Hingga saat ini Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota Bukittinggi belum menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata Halal. Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata Halal sedang  dilakukan  oleh  DPRD  Provinsi Sumatera Barat. Pengembangan pariwisata di berbagai daerah yang didukung oleh perda terbukti memiliki akselerasi yang lebih baik (Permatasari, 2018; Tatali et al., 2018). Dari berbagai indikator pariwisata halal yang mengacu pada fatwa DSN MUI tersebut, terdapat  dua  titik  lemah  yang  terjadi  di Kota Bukittinggi. Pertama, sertifikasi halal khususnya pada makanan dan minuman. Secara  kultural,  seluruh  makanan  dan
minuman yang diproduksi dan didistribusikan di Kota Bukittinggi diyakini sudah halal. Norma  adat  dan  agama  yang  dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau tidak memungkinkan  mereka  mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Namun demikian, menurut ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) masih sangat sedikit yang tersertifikasi oleh MUI. Hal ini disebabkan karena lama dan panjangnya proses sertifikasi tersebut, juga biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit (Muslimin, 2019). Masalah ini juga diamini oleh Dinas Pariwisata juga Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, secara bertahap (sudah dan akan terus), Pemerintah Kota Bukittinggi memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi restoran, rumah makan, maupun produsen makanan di Kota Bukittinggi.
Titik lemah kedua yang dialami pelaku pariwisata  di  Kota  Bukittinggi  adalah penggunaan Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun. Demikian pula pengelolaan dana dan investasi yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Masih banyak pelaku bisnis pariwisata yang bekerjasama dengan  lembaga  keuangan  konvensional karena pertimbangan kepraktisan, jaringan yang luas, serta fasilitas yang sesuai kebutuhan. Masalah  ini  bukan  semata  dialami  oleh pelaku pariwisata di Kota Bukittinggi saja, melainkan oleh seluruh pelaku pariwisata di Indonesia. Akar masalah ini bersumber pada komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip  syariah  dalam  berbagai aktivitas bisnis, termasuk pariwisata. Tentu saja tanpa mengurangi ataupun meninggalkan aspek profesionalitas dan berorientasi pada pencapaian keuntungan organisasi bisnis. Selain mewawancarai para pemangku kebiajkan pariwisata di Kota Bukittinggi, penelitian ini juga menyebarkan kuesioner terhadap para wisatawan yang berkunjung. Responden wisatawan berjumlah 60 orang dengan lokasi penyebaran kuesioner di 2 lokasi wisata utama Kota Bukittinggi, yaitu kawasan Jam Gadang dan Taman Panorama Ngarai Sianok. Mengingat keterbatasan pengetahuan
wisatawan terhadap seluruh aspek pariwisata halal yang tercantum pada fatwa DSN MUI, maka hanya dipilih aspek hotel/penginapan dan destinasi wisata dalam perhitungan Indeks Pariwisata Halal perspektif wisatawan di Kota Bukittinggi dengan 12 indikator. Secara umum responden memberikan respon yang bagus atas praktik pariwisata halal  di  Kota  Bukittinggi.  Nilai  rata-rata Indeks Pariwisata Halal Perspektif Wisatawan (IPH wisatawan )  sebesar  4,45  menunjukkan bahwa kesesuaian praktik pariwisata di Kota Bukittinggi dengan kriteria wisata syariah oleh DSN MUI sudah sangat baik. Ketika responden diberi pertanyaan terbuka tentang “Apakah pariwisata di Bukittinggi sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam?” mayoritas (67%) menjawab sudah.  Lima  alasan  utama  atas  jawaban tersebut adalah:
1.  ketersedian  fasilitas  ibadah/masjid/ mushola diberbagai tempat (12 responden)
2.  nuansa, budaya, adat istiadat, dan norma- normanya yang selaras dengan Islam (6 responden)
3.  sudah  sesuai  dengan  syariat/tidak menyimpang (4 responden)
4.  pakaian pengunjung dan masyarakat sudah sopan/hampir sesuai dengan syariat Islam (2 responden)
5.  tersedia hotel-hotel syariah yang bergengsi
(2 responden)
Namun  demikian,  terdapat  13% responden  yang  berpendapat  bahwa pariwisata Bukittinggi belum sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jawaban ini didasarkan pada alasan: 1) masih banyak yang berduaan dengan yang bukan muhrimnya; 2) masih banyak yang beraktivitas ketika adzan mahrib berkumandang; 3) masih banyak yang belum menutup aurat dengan baik; 4) masih perlu diperbanyak tempat ibadah; 5) masih kurang pengawasan dari pengelola.
Jawaban  responden  para  wisatawan tentu sangat subyektif dan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman keagamaan mereka yang membuat standar tingkat keislaman yang berbeda pula. Hal ini masih bisa diterima sebagai saran guna perbaikan atas berbagai aspek dalam pengelolaan pariwisata di Kota Bukittinggi. Jawaban kualitatif para responden ini masih sejalan dengan nilai Indeks Pariwisata Halal dalam perspektif wisatawan.
Adapun selisih nilai Indeks Pariwisata Halal dalam perspektif para ahli (4,14 dengan 27 indikator) dan wisatawan (4,45 dengan 12 indikator) disebabkan karena perbedaan jumlah indikator. Perspektif para ahli memasukkan indikator yang terkait dengan 2 titik lemah pariwisata halal (sertifikasi halal MUI dan jasa lembaga keuangan syariah). Namun jika Indeks Pariwisata Halal dalam perspektif para ahli hanya menggunakan 12 indikator
Tabel 4. Indeks Pariwisata Halal Perspektif Wisatawan (IPH wisatawan ) Hotel/Penginapan Skor 1.  Hotel tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi & tindakan asusila; 4,43 2.  Hotel tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila; 4,57 3.  Makanan & minuman yang disediakan hotel wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; 4,3 4.  Menyediakan fasilitas, peralatan & sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; 4,37 5.  Pengelola & karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; 4,33 Destinasi wisata 1.  Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi & lingkungan; 4,58 2.  Menghormati nilai-nilai sosial-budaya & kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. 4,53 3.  Wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau & memenuhi persyaratan syariah; 4,37 4.  Wajib memiliki makanan & minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. 4,58 5.  Wajib terhindar dari kemusyrikan & khurafat; 4,43 6.  Wajib terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba & judi; 4,55 7.  Wajib terhindar dari pertunjukan seni & budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. 4,32 Rata-rata 4,45

## 92 Muhammad Ghafur Wibowo
yang sama dengan perspektif para wisatawan, maka nilai indeks sebesar 4,5. Nilai ini hampir sama dengan Indeks Pariwisata Halal dalam perspektif  para  wisatawan  (4,45).  Dapat disimpulkan bahwa Indeks Pariwisata Halal Kota Bukittinggi sudah sangat baik, walaupun masih terdapat beberapa hal yang masih harus ditingkatkan lagi.
Nilai total Indeks Pariwisata Halal, yang merupakan penjumlahan tertimbang antara perspektif para ahli dan wisatawan adalah sebagai berikut:
IPH tot = (4,14 x 0,75) + (4,45 x 0,25)
= 4,22
Skor IPH tot sebesar 4,22 menunjukkan pelaksanaan pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah Islam (pariwisata halal) di Kota Bukittinggi sudah cukup bagus. Namun  demikian  memang  harus  diakui terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki lagi. Beberapa hal tersebut adalah kejelasan regulasi (peraturan daerah), sertifikasi produk halal, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, serta edukasi kepada wisatawan agar selalu berperilaku sesuai ajaran Islam. Promosi pariwisata halal di Bukittinggi juga perlu lebih ditingkatkan pada tingkat nasional maupun
internasional (Suradin, 2018; Wulandari et al., 2019). Model-model pengelolaan pariwisata pada tingkat daerah juga perlu dieksplorasi guna menyajikan layanan pariwisata halal yang  lebih  optimal  lagi  (Aribowo  et  al., 2018; Fabac & Zver, 2011; Hung et al., 2018; Ismet & Abuhjeeleh, 2016)2003. Para pelaku pariwisata perlu menyusun stragi dan prioritas pengembangan pariwisata yang jelas dan terukur (Kamal et al., 2017; Ozdemir & Demirel, 2018). Pengembangan pariwisata halal di Kota Bukittinggi  hingga  saat  ini  relatif  masih terbatas, yaitu berupa sosialisasi dan fasilitasi sertifikat halal beberapa restoran dan rumah makan oleh Dinas Pariwisata (Disparpora, 2017). Belum adanya dasar hukum berupa peraturan daerah (perda) yang secara tegas dan  jelas  mengatur  beragam  ketentuan menjadikan arah pengembangan pariwisata halal  menjadi  kurang  fokus  dan  lancar. Selain itu, permasalahan dinamika kebijakan sertifikasi  produk  halal  juga  menambah kendala  pengembangan  pariwisata  halal di daerah (Frastiawan et al., 2020). Realita industri pariwisata di Kota Bukittinggi yang mayoritas sudah sesuai dengan adat dan syariat Islam (sebagaimana dalam fatwa DSN MUI)

## Sumber: data diolah
Gambar 2. Persepsi Wisatawan tentang Kesesuaian Pariwisata Bukittinggi dengan Nilai-nilai Islam
Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata 93 merupakan modal awal guna pengelolaan pariwisata halal yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sinergi seluruh stakeholder sangat diperlukan guna mengembangkan pariwisata halal di Bukittinggi (Muhyi et al., 2017; Simamora & Sinaga, 2016; Vieira et al., 2016).

## KESIMPULAN
Industri pariwisata yang berjalan di Kota Bukittinggi Sumatera Barat pada prinsip dan  substansinya  sudah  berjalan  sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perhitungan Indeks Pariwisata Halal (IPH) di Kota Bukittinggi yang mengacu pada fatwa DSN MUI menunjukkan bahwa praktik pariwisata halal sudah berjalan dengan baik. Terdapat beberapa aspek yang masih kurang dan perlu diperbaiki, yang utama adalah perlunya peraturan daerah (perda) yang menjadi dasar hukum pariwisata halal. Selanjutnya, sertifikasi produk halal masih sangat kurang, oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah untuk sosialisasi dan fasilitasi program sertifikasi halal MUI. Terakhir, kerjasama pelaku industri pariwisata dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah perlu lebih ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, B., Syahrizal, & Meiyenti, S. (2006). Kajian Penerapan Falsafah Adat Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah di Sumatera Barat . BPP Prov. Sumbar. Apkasi. (2019). Ini Dia 3 Provinsi Role Model Wisata Halal Rujukan Kemenpar: NTB, Sumbar, dan Aceh . https://apkasi.org/ nasional/ini-dia-3-provinsi-role-model- wisata-halal-rujukan-kemenpar-ntb- sumbar-dan-aceh/
Aribowo,  H.,  Wirapraja,  A.,  &  Putra,  Y.
D.  (2018).  Implementasi  Kolaborasi Model  Pentahelix  dalam  Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata di  Jawa  Timur  Serta  Meningkatkan Perekonomian Domestik. Jurnal MEBIS: Manajemen Dan Bisnis , 3 (1), 31–38. BAZNAZ, P. (2019). Indkes Literasi Zakat: Teori dan Konsep . Badan Amil Zakat Nasional. Bhuiyan, M. A. H., Siwar, C., Ismail, S. M., & Islam, R. (2011). Potentials of Islamic
tourism: A case study of Malaysia on East Coast Economic Region. Australian Journal of Basic and Applied Sciences , 5 (6), 1333–1340.
Chanin, O., Sriprasert, P., Rahman, H. A., & Don, M. S. (2015). Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast of Thailand . 3 (8), 8–11. https://doi. org/10.7763/JOEBM.2015.V3.287 Disparpora. (2017). Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi . Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
Disparpora. (2018). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2017 . Fabac, R., & Zver, I. (2011). Applying the modified SWOT–AHP method to the tourism of Gornje Međimurje. Tourism and Hospitality Management , 17 (2), 201–215. Faza, M. A. (2019). Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Manajemen Indonesia , 19 (1), 10–29. Frastiawan, D., Sup, A., Syams, A., Fahmi, R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020).
Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) , 10 (1), 37–45. https://ejournal. almaata.ac.id/index.php/JESI/article/ view/1332
Haris, H., & Nashirudin, M. (2019). Lombok as An Indonesian Halal Travel Destination. Shirkah: Journal of Economics and Business ,
4 (3), 482–492. Harnida, & Tahir, M. (2012). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Obyek Wisata Hutan Batu Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. OTORITAS: Jurnal Ilmu Pemerintahan , II (2), 125–136. Hung,  K.-Y.,  Lin,  M.-H.,  &  Hsueh,  S.-L. (2018). A Study on Tourism Development Strategy of Kaohsiung City in Taiwan after Urban Style Regeneration. KnE Social Sciences , 3 (10), 1617–1629. https://doi. org/10.18502/kss.v3i10.3497 Ismayanti,  &  Kara,  M.  (2017).  Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar. Laa Maisyir , 4 (1), 19–37.
Ismet, & Abuhjeeleh. (2016). The Analysis of Tourism Policies by Different Governments and their Potential Implementation in North Cyprus Economy. Journal of Political

## 94 Muhammad Ghafur Wibowo
Sciences & Public Affairs , 4 (4). https://doi. org/10.4172/2332-0761.1000221
Izza, M. (2018). Penerapan Manajemen Hotel Syariah dengan Pendekatan Maqasid as- Syariah. Al Tijarah , 4 (1), 19–34. https://
doi.org/10.21111/tijarah.v4i1.2370 Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects.
International Review of Management and Marketing , 7 (3), 25–34.
Junaid,  I.  (2019).  Model  Sinergi  Unsur Pentaheliks Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kota Parepare dan Kabupaten Bone. Sosiohumaniora , 21 (1), 22–33.  https://doi.org/10.24198/ sosiohumaniora.v21i1.17016
Kamal, M., Gilani, Z., Mahmoud, S., & Monsef, S. (2017). Strategic Planning for Halal
Tourism Development in Gilan Province.
Iranian Journal of Optimization , 9 (1), 49–55.
http://ijo.iaurasht.ac.ir/article_530397_5 5c15ab5ddbaaa8c95292f856e60cc3d.pdf
Kemenpar. (2018). Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017 . Kemenpar. (2019a). Indeks Pariwisata Indonesia 2018 . Kemenpar. (2019b). Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2018 . Kubickova, M. (2016). The Role of Government in Tourism: Linking Competitiveness , Freedom, and Developing Economies. Czech Journal of Tourism , 5 (2), 73–92. https://doi.org/10.1515/cjot-2016 Mansouri, S. (2014). Role of Halal Tourism Ideology in Destination Competitiveness: A Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand. International Conference on Law,
Education and Humanities (ICLEH’14) Jan. 30-31, 2014 Pattaya (Thailand) . Masful, M. F. (2017). Halal Tourism: A Value of Local Wisdom and Belief Concept in Rural Area Pilubang Payakumbuh, West Sumatera. The Messenger , 9 (1), 1–8. Mastercard, B. (2018). Global Muslim Travel Index 2018 (Issue  April).  https:// www.halalmedia.jp/wp-content/ uploads/2018/04/GMITI-Report-2018.pdf
Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty,
T. (2017). The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship
Industry in Bandung City. Review of
Integrative Business and Economics Research ,
6 (1), 412–417. http://buscompress.com/ journal-home.html Muslimin, J. (2019). Halal Product Guarantee in  Indonesia  Regulation  and  Social Inclusion. Shirkah: Journal of Economics and Business , 4 (1), 27–48. OKI-SESRIC. (2017). Strategic Roadmap for Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries .
Ozdemir, Y., & Demirel, T. (2018). Prioritization of Tourism Strategies in Turkey Using a SWOT-AHP Analysis. International Journal of Business and Industrial Marketing ,
3 (2), 34–45. Pasla, P. R. ., & Dinata, D. I. S. (2004). Persepsi Masyarakat  Surabaya  Terhadap  Spa Sebagai Sarana Perawatan Kesehatan, Kebugaran  dan  Kecantikan. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan , 6 (1), 82–92. Permatasari, D. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kperiwisataan Oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran. Jurnal MODERAT ,
4 (3), 64–76. https://doi.org/10.1017/ CBO9781107415324.004 Putiah, J. D. M. N. (2007). Mambangkik Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa . Citra Umbara.
Simamora,  R.  K.,  &  Sinaga,  R.  S.  (2016). Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik ,
4 (1), 79–96. http://ojs.uma.ac.id/index. php/jppuma Suradin, M. (2018). Halal Tourism Promotion in Indonesia : An Analysis on Official Destination Websites . 6 (3),  143–158.  https://doi. org/10.21776/ub.jitode.2018.006.03.01 Tatali, A. A., Lasabuda, R., Andaki, J. A., & Lagarense, B. E. S. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Pesisir di Desa Bentung Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utama. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi KP , 8 (1), 53–62.
Travelmaker. (2019). Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 Resmi Diluncurkan .
Indeks Pariwisata Halal Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata 95 https://travelmaker.id/2019/04/08/ indonesia-muslim-travel-index-imti- 2019-resmi-diluncurkan/
Vieira, I., Rodrigues, A., Fernandes, D., & Pires,
C. (2016). The Role of Local Government Management of Tourism in Fostering Residents  Support  to  Sustainable Tourism Development: Evidence from a Portuguese Historic Town. International Journal Tourism Policy , 6 (2), 109–135. Wulandari, S. H., Chotijah, S., & Suadnya, I. W. (2019). Strategi Komunikasi Pemasaran
Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) Mandalika sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Pasca Gempa Lombok 2018. Journal of Media and Communication Science ,
2 (3), 158–167. Yan, L. S., Zahari, N. A., Ismail, A. S., & Zain,  N.  M.  (2017).  Halal  Tourism: A New World for Tourism Industry. International Journal of Asian Social Science ,
7 (8), 643–657. https://doi.org/10.18488/ journal.1.2017.78.643.657