Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.281

## TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PERKARA NO.650/PDT.P/2022/PN.JKT SEL.)
Renaning Galih Alif Nugrahani 1 , Widhi Cahyo Nugroho 2 1,2 Fakultas Hukum,Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : renaningnugrahani21@gmail.com 1 ,wcahyonugroho@gmail.com 2

## ABSTRAK
Kasus perkawinan beda agama ini banyak sekali menimbulkan sebuah penafsiran yang dimana tentang adanya suatu keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia,khususnya di Kota Jakarta Selatan ini.  Di  Indonesia  sendiri  perkawinan  beda  agama  ini  tidak  diatur  didalam  sebuah  Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Adanya perbedaan hukum antara putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan izin melaksnakan pernikahan beda agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menolak perkawinan beda agama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim nya mengenai perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normative,  yang  dimana  penelitian  ini  menggunakan  spesifikais  penelitian  deskriptif  analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dimana dari hasil penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Studi  Kasus Penetapan  No.650/Pdt.P/2022/PN.Jkt  Sel  adalah  menggunakan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI No.1400k/Pdt/1986,dsb. Hakim juga memiliki cara sudut pandang nya masing-masing dalam menyikapi benturan hukum terhadap pencatatan perkawinan beda agama. Dalam hal ini hakim juga memiliki cara pandang  yang  berbeda  untuk  memutuskan  suatu  perkara  yang  ditanganinya  terutama  dalam  hal perkawinan beda agama ini.
Kata Kunci : Perkawinan, Pernikahan Beda Agama

## ABSTRACT
Interfaith  marriages  has  given  rise  to  many  interpretations  regarding  the  validity  of  interfaith marriages in Indonesia, especially in Jakarta Selatan. In Indonesia, interfaith marriages are not regulated in a marriage law that applies in Indonesia. Trhe is a legal difference between the decision of the Supreme Court of the Republic Indonesia which grants permission to carry out interfaith marriages and the Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia which rejects interfaith marriages. This study uses a normative juridical aspproach, in this research uses descriptive analytical research specifications, The data collection in this study used a literature study where the results of the research indicated that the Jurisprudence  of  the  Jakarta  Selatan  District  Court  Case  Study  No.650/Pdt.P/2022/PN.Jkt  Sel.  used  the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.1400k/Pdt/1986,etc. Also theis have own point  of view in addressing legal conflicts  the registration of interfaith  marriages. In this case the judge also has a different perspective in deiding a case can handling, especially in the case ofminterfaith marriages.
Keywords : Interfaith Marriage, Difference of Religion
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENDAHULUAN
Pada  abad  modern  saat  ini,  tidak  heran  lagi  apabila    muda-mudi  maupun  yang  sudah pernah menikah menjalani hubungan dengan yang berbeda agama. Dari salah satu contoh hal tersebut  sudah  semakin  terlihat  bahwa  semakin  berkembangnya  suatu  bangsa  maka pemikiran  masyarakatnya  pun  semakin  berkembang.  Terkait  hal  tersebut  sudah  bukan menjadi  hal  yang  tabu  lagi  bahwa  perbedaan  agama  bukanlah  suatu  alasan  lagi  untuk menjalani hubungan percintaan hingga ke jenjang yang lebih serius lagi (ikatan perkawinan). Tidak  menutup  kemungkinan  ada  beberapa  masyarakat  yang  juga  tidak  bisa  menerima  hal tersebut.  Hal  ini  akhinya  menimbulkan  permaslaahan    yang dimana  di  kehidupan nyatanya hingga kini masih memunculkan persoalan dalam perkawinan yang berarti hukum perkawinan yang  digunakan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Hukum perkawinan ini bagian dari hukum perdata yang merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur  perbuatan  hukumnya  serta  akibat-akibat  antar  kedua  belah  pihak,  yaitu  seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud tujuan hidup bersama untuk jangka waktu yang lama menurut aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Aapabila  kita  akan  melangsungkan  sebuah  pernikahan    maka  harus  dilangsungkan berdasarkan  prinsip  agama  sebagaimana  yang dijelaskan  didalam  Psal 2 ayat  (1)    Undamg- Undang  Perkawinan  yang  kemudian  juga  didalam  Pasal  8  huruf  (f)  dikatakan  bahwa perkawinan tersebut dilarang apabila dalam agama atau peraturan yang lain berlaku. Dengan demikian norma keagaamaan ini menjadi suatu landasan yang paling dasar didalam Undang- Undang Perkawinan. Hal tersebut tidak mentupkemungkinan bahwa pemaparan materu yang sudah  dismapaikan  oleh  Menteri  Agama  tentang  arti  pentingnya  suatu  norma  agama  ini dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan.
Salah satu Profesor yaitu Prof. Hazairin mengatakan secara tegas bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tidak ada lagi upaya untuk melanggar “hukum agama itu sendiri” jadi bag orangIslam sendri  tidak  ada  kemungkinan  untuk  kawin  dengan  melanggar  hukum  agamanya  sendiri, demikian  juga  dengam  umat  agama  laiannya.(Wantjik  Saleh,16:1978)  Namun  apabila  kita melhat realita nya di kehidupan sehari-hari masih banyak sekali pernikahan beda agama ini
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
terjadi di masyarakat sekitar. Hal tersebut disebabkan karena cinta atau perasaan seseorang yang bersifat universal tanpa memamndang suatu ras,agama,, dan juga golongan. Disisi lain agama yang ada di Indonesia ini bersifat plural sehingga untuk mempertemukan kedua insan yang berbeda keyakinan ini untuk saling mencintai tidak bisa dipungkiri lagi. Didalam dunia kerja, dunia pendididkan, dana dibeberapa kejadian banyak lawan jenis yang dapat bertemu sehingga kemungkinan besar akan saling mencintai meskipun berbeda sanagt memungkinkan Di  Undang-Undang  Dasar  1945  sudah  diatur  tentang  setiap  Warga  Negara    Indonesia berhak untuk membentuk sebuah kelurga, berhak untuk menentukan pilihan untuk menikah (membentuk  keluarga)  atau  tidak  menikah,  berhak  juga  memiliki  atau  memilih  pasangan berdasarkan pilihannya, berhak juga melaksanakan perkawinan berlandaskan ajaran agama atau  atau  kepercyaan  atau  keyakinan  masing-masing,  berhak  memperoleh  keturunan,  dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan memiliki arti sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membnetuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan beda agama yaitu perkawinan antar seseorang yang muslim dengan seorang  yang  bukan  beragama  muslim,  dimana  dalam  hukum  Islam  telah  dijelaskan bahwasanya laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan yang ahli kitab. Sedangkan untuk seorang perempuan sendiri dilarang untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki yang berbeda  agama  (Non  Muslim).  Sedangkan  didalam  hukum  Positif  sendiri  masih  belum  ada aturan yang secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana masih mempunyai banyak uraian. Oleh karena itu, untuk menggali kekuatan hukum dari perkawinan yang beda agama.
Dari penjelesan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penulis akan membahas suatu kasus perkara  pada  tahun  2022,  yang  dimana  telah  mendapatkan  penetapan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan  Nomor  950/Pdt.P/2022/PN.Jkt  Sel.  yang  dimana  dalam  salah  satu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pertimbangan  hakim  menggunakan  salah  satu  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  R.I  Nomor 1400K/Pdt/1986.  Setelah  melewati  beberapa  proses  yang  panjang,  pada  akhirnya  hakim Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  mengabulkan  permohonan  sehingga  perkawinan  beda agama tersebut dapat terealisasikan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif. Arti dari penelitian atau riset sendiri adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia peeguruan tinggi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dimana penelitian ini memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.  Peneltian  hukum  normatif  melakukan  penelitian  yang  kaidah  atau  aturan  hukum sebagai  suatu  bangunan  sistem  yang  terkait  dengan  suatu  peristiwa  hukum.  Penelitian  ini dilakukan dengan maksud tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai bagian dari dasar hukum penentu apakah suatu peristiwa tersebut telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut versi hukum nya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  perkawinan  adalah  suatu ikatan lahir batin antara lawan jenis laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dengan  tujuan  membentuk  suatu  keluarga  yang  bahagia  dan  kekalberdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari kata ‘ikatan lahir dan batin’ tersebut adalah perkaiwnan tersebut itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau haya dengan ikatan batin saja, namun  harus  memiliki  iktan  keduanya  yang  ada  dalam  perkawinan,  Ikatan  lahir  batin  dari pasangan  mempunyai  definisi  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  yang  dapat  dilihat  dalam bentuk nyata yang artinya didalam suatu hubungan tersebut ada suatu hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga. Hal ini juga  disebut  sebagai  “ikatan  yang  formal”  yaitu  hubungan  formal  ini  yang  dapat  mengikat seseorang,orang  lain,  serta  masyarakat.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  ‘ikatan  batin’
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sendiri adalah suatu hubungan yang tidak formil, maksudnya adalah suatu ikatan yang tidak dapat dilihat namun harus ada dikarenakan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan yang dimana berarti ikatan lahir itu akan rapuh.
Adanya  akibat  hukum  sangat  penting  sekali  hubungannya  dengan  sah  atau  tidaknya perbuatan hukum tersebut. Dalam Pasal Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah :
a. Perkawinan sah apabila dilakukan menuut hukum agamanya dan kepercayaanya itu;
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dimana di Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini telah ditegaskan bahwa perkawinan bisa dikategorikan sebgai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut  ketentuan agama dan juga kepercyaan nya masing-masing, seperti hal nya penjelasan Pasal 2 Undang- Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sesuai yang dijelaskan didalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu (1) Negara berdasarkan Ketuhann Ynag Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pnduduknya  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  juga  untuk  melakukan  ibadah menurut agamanya dan kpercayaan itu.
B. Syarat  Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undnag  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Adanya kata sah mengandung arti yang dimana menurut hukum yang berlaku paada saat perkaiwan tersebut dilakukan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan  tersebut  dikatakan  tidak  sah.  Jadi  apabila  melaksanakan  perkawinan  tersebut tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berarti perkawinan  tersebut  tidak  sah  menurut  perundang-undangan,  begitupun  juga  dengan menurut  aagama.  Aapabila  menurut  agama  pun  tidak  disetujui  maka  perkawinan  tersebut dikatakan  tidak  sah  menurut  agama,  begitu  juga  apabila  tidak  mengikuti  tata  tertib perkaiwnan  yang  telah  diatur  didalam  hukum  adat  yang  telah  berlaku  maka  perkaiwnan tersebut tetap dianggap tidak sah.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Sah nya suatu perkawinan itu dapat dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa :
a. Perkawinan akan dianggap saha apabila dilaksanakan menurut hukum dan agama dan juga kepercayaannya masing-masing
b. Setiap pwerkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undnaganyan berlaku.
Lebih  jelasnya lagi bahwa  di dalam  undang-undang  sendiri tidak  mengatur perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
a. Negara berdsarkan kepada Ketuhanan Ynag Maha Esa;
b. Negara  menjamin  kemerdekaan  masing-masing  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masigdan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.
Dari  penjelasan  Undang-Undang  diatas  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah jelas terlihat bahwa UU Nomor 1 Tahunn 1974 ini sudah menentukan  syarat  sahnya  suatu  perkawinan  kepada  hukum  agama  dan  kepercayaannya masing-masing.  Setelah  perkawinan  tersebut  dilaksnakanan  menurut  tata  caara  masing- masing agama dan juga kepercayaannya, maka kedua mempelaui tersebut menandatangani akta  perkawinan  yang  telah  disipakamn  oleh  pegawai  pencatatn  sipil.(Hilman Hadikusuma,88:2003)
C. Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan
Menurut salah satu agama yang lebih banyak di Indonesia yaitu agama Islam sendiri yang sudah berlaku di  Indonesia,  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  tersebut  dilakukan di tempat atau kediaman mempelai, masjid, ataupun di kantor agama dengan melakukan ijab kabul yang berupa akad nikah. Sedangkan didalam agama Kristen, perkawinan dianggap sah apabila syarat-syarat yang sudah ditentukan telah terpenuhi dan perkaiwnannya dilaksnakan di depan penedeta yang dimana haru dihaidiiri oleh dua orang saksi  selain itu kedua mempelai harus di baptis. Begitupun dengan agama-agama yang lainnya juga memiliki aturan tersendiri untuk  dapat  dikatakan  perkawinan  tersebut  dikatakan  sah  atau  telah  diakui  oleh  agama tersebut.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Perkawinan  beda  agama  yang  telah  dilangsungkan  di  Indonesia  harus  dilakukan berdasarkan hukm perkawinan di Negara Indonesia jadi keabsahan perkawinan tersebut harus berdasarkan aturan hukum agama di Negara itu sendiri dan juga harus dicatat apabila kedua belah pihak, yaitu calon kedua mempelai ini menganut agama dan keyakinan yang sama jadi tidak akan menimbulkan masalah di proses untuk melangsukan perknikahan. Namun apabila kedua  mempelai  melakukan  perkawinan  beda  agama,  maka  akan  terjadi  masalah  yang berkaitan  dengan  hukum  antar  agamanya.  Maka  dari  itu  apabila  tidak  ingin  terjadi  suatu permasalahan yang berhubungan dengan hukum, maka salah satu jalan keluarnya salah satu dari  pihak  mempelai  harus  mengalah  untuk  keluar  dari  agamanya  dan  memilih  salah  satu agama yang akan dianutnya.
Dalam  Pasal  8  huruf  (f) “perkawinan  dilarang  anatara  dua  orang  yang  mempunyai hubungan yang dimana oleh agamanya atau peraturan lainyang telah berlaku, maka dilarang kawin.” Dari pasal ini maka, perkawinan bed agama dianggap tidak sah dan dapat batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Sementara itu dalam pasal ini menyatakan sah apabila  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  da  kepercayaanya.  Selanjutnya  didalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan tertulis bahawasanya dua orang yang di Indonesia ini takluk terhdapa hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkaiwnan anatara dua ornag yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga mengatur perkaiwnan anatar dua orang yang berbeda agama.
Pada kenyataaan nya sendiri didalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur terkait perkaiwnan  beda  agama.  Oleh  sebba  itiiu,  apabila  dilihat  Dari  Pasal  66  Undang-Undang Perkawinan yang dimana di pasal tersebut sudah ditekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang  mengatur  tentang  perkawinan  sejauh  initelah  diatur  dalam  undang-undang  ini,  maka dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Namun  dikarenakan  Undang-Undang  Perkawinan    ini  belum mengaturmya,  akhirnya  perkaiwnan  bed  agama  ini  harus  berpengangan  pada  peraturan perkawinan campuran (PPC).
D. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Berdasarkan  studi  kasus  perkara  yang  diambil  pada  contoh  kasus  di  tahun  2022  yaitu perkara mengenai perkawinan beda agama, kasus tersebut terjadi di Kota Jakarta Selatan yang dimana kasus trsebut telah mendapatkan penetapan pengadilan Nomor 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel, yang dimana dari kasus tersebut pemohon I yang bernama Yaga yang beragama Kristen dan pemohon II yang bernama Gabriella Lisbeth Gunawan (GLG) yang beragama Katholik yang dimana kedua belah pihak telah sepakat anatara satu sama lain untuk melangsungakan  perkaiwnan  yang  akan  dilaksanakan  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kota  Jakarta  Selatan.  Namun  pada  kenyataanya  hal  tersebut  tidak  dapat terlaksana  karena  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencacatan  Sipil  Kota  Jakarta  Selatan menolak  untuk  melangsungkan  pernikan  dikarenakan  adanya  perbedaan  agama  anatara kedua belah pihak. Pencacatan Perkawinan yang diajukan oleh pemohon khusunya pemohon yang  mengajukan  untuk  melakukan  perkawinan  beda  agama  maka  secara  tegas  Kantor Kependududkan dan Catatan Sopil menolak hal tersebut. Untuk pengajuan yang ditolak oleh Knator  Kependudukan dan  Ctatan Sipil dapat diusahakan dengan  menggunakan penetapan dari Pengadilan di Kota tersebut.
Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahawa “ Para pihak yang dimana  perkawinannya ditolak, maka berhak mengajukan permohonan  kepada Pengadilan di dalam wilayah yang dimana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan oenolakan  berkedudukan  sebagaiyang  memberikan  kputusan  dengan  syarat  harus menyerahkan surat keterangan penolokan tersebut diatas”. Dari pertimbangan yan digunakan hakim  dalam  bentuk  mengabulkan  permohonan  perkawinan  beda  agama  ini  dapat dikategorikan sebagai dua aspek yang dimana :
1) Aspek Sosial
a. Perkawinan tersebut merupakan perilaku dari makhluk ciptaan Tuhan Ynag Maha Esa dimana kehidupan di alam dunia ini dapat berkebang. Bukan hal yang asing lagi bahwa kodrat  alam  anatara  duaorang  manusia  dengan  jenis  kelamin  yag  berbeda  jenis, pastinya ada daya tarik masing-masing untuk hidup bersama. Oleh karena itu Negara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sendiri  tidak  dapat  melarang  dan  menghalangi  seseorang  yang  saling  tertarik  satu sama lain untuk melaksanaan perkawinan.
b. Di lingkup masyarakat sendiri sering terjadi kebingungan khususnya dari pelaksanaan perkawinan  beda  agama  yang  dimana  hal  ini  sebenarnya  harus  selalu  diperhatikan karena  pada  kemyataannya  di  Indonesia  sendiri  masyrakat  nya  memiliki  sifat  yang heterogen  yang  tidak  sedikit  mereka  melakukan  pekawinan.  Dikarenakan  di masyrakata  sendiri  sudah  banyak  yang  melakukan  maka  harkin  harus  tegas menentukan pilihannya.
c. Supaya  dikemudain  hari  tidak  terjadi  kekosongan  hukum  ( recht  vaccum) dalam pelayanan  kepentingan  masyarakat  dan  kepastian  hukum  nya.  Perkawinan  dapat dicatatkan  di  Kantor  Catatan  Sipil  apabila  kedua  belah  pihak  terlebij  dahulu  sudah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat dan juga memperoleh ketetapan/dispensasi.
d. Berdasarkatan  pernyataan  dari  kedua  calon  mempelai  terutama  pihak  calon mempelai laki-laki harus menyatakan bahwa pohak calon mempelai laki-laki bersedia atau tidak keberatan dalam menjalakan perkawinan  mereka yang dilangsungkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Dengan adanya pernyataan  tersebut dapat diartikan bahwa pihak  calon  mempelai  pria sudah  tidak menghiraukan status agamanya yaitu agama Islam.
e. Menghindari dan mencegah hal yang dapat memunculkan kekosongan hukum dalam pelayanan  masyarakat  hingga  dampak  negatif  apa  saja  yang  akan  muncul  dari  segi lingkungan kehidupan masyarakat sampai dengan yang beragama. Misalnya berupa penyelundupan nilai-nilai aspek social maupun agamanya.
2) Aspek Yuridis
a. Undang-Undang  Dasar 1945  Pasal  27  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Sluruh  Wrga Negara Indonesia bersamaan dengan kedudkannya dalam hukum dan pemerintahan wajib  mejunjung  tinggi  hukum  serta  pemerintahaannya  dengan  tanpa  terkecuali”. Berarti  hal  ini  memiliki  arti  bahwa  setiap  warga  Negara  Indonesia  mempunyai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
keduduukana  yang  sama  di  mata  hukum.  Termasuk  juga  dalam  upaya mempertahankan hak asasinya  dalam  mempertahanakan agama serta kepercayaannya.
b. Undang- Undang Dasr 1945 Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwasanya “ Negara itu menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  juga  untuk  beribadah  menurut  agama  dan  keepercayaannya  masing- masing”.  Pasal  ini  sudah  menjelaskan  bahwa  setiap  warga  Negara  dalam  memeluk juag menjaalnkan agamanya masing masin tersebut. Oleh karena itu seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orangsiappun  termasuk kepada pasangannya.
c. Berdasrkan  Putusan  Mahkamah  Agung  R.I.  No.1400  K/Pdt/1986  yang  berhunyi “Bhawa  perbedaan  agama  dari  calon  memplai  lelaki  maupun  perempuan  tidak mer upakan  dari  larangan  perkawian  bagi  mereka”.  Dari  putusan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa    MA  emiliki  pendapat  yang  dimana  hal  tersebut  juga  dapat memutuskan  bahwa  perihal  berrbeda  agama  tidak  menjadi  suatu  hambatan  untuk melaksanakan perkawinan.
d. Berdasarkan  Pasal  35  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Adminsitrasi  Kependudukan.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  ini  bisa  didapatkan berdasarkan  peneteapan  Pengadilan  apabial  sebelummnya  terdapat  penolakan pencatatan dari Dinas Kependudukan dan Ctatan Sipil. Dimana penentapan tersebut nantinya  wajib  diaptuhi  oleh  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatn  Sipil  untuk mencatatkan perkaiwnan beda aagama yang dimana sbeleum hal itu terjadi pernah ditolak, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam persidangan.
Legalitas  hukum  terhadap  calon  mempelai  berbeda  agama  yang  menginginkan  untuk melangsungkan  perkawianan,  sementara  didalam  agamanya  membolehkan  terhadap perkawinan beda agama atau anatar pemeluk agama sementara tidak diatur dalam Undang- Undang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  terkait  hal tersebut.(Ahmad  Rofiq,273:2013)  Disamping  itu,  perkawinan  beda  agama  yang  sudah  diatur
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dalam  Undang-Undanng  Perkawinan  terdapat  dalam  Pasal  57  adalah  perkawinan  berebada kewarganegaraan.(M.Idris Ramulyo,138:1990)
Di  Indonesia  sendiri  perkaiwnan  beda  agama  ini  masih  merupakan  satu  masalah  yang smapai  saat  ini  diperlukan  jalan  keluar  nya.  Mengenai  sah  atau  tidaknya  perkawinan  beda agama ini memang masih belum ada aturan khusus nya, sehingga di dalam kehidupan sehari- harinya  masih  sering  terjadi  dan  juga  untyk  memudahkan  pasangan  yang  akan  melakukan perkawinan  beda  agama  ini  maka  berdasarkan  agama  salah  satu  pasangan  tersebut  harus mengalah salah satu nya. Namun di kemudian hari apabila setelah kedua pasnagan tersebut telah  melngsungkan  perkawinan,  maka  mereka  ingin  kembali  ke  masing-masing  agamnya keyakinan nya itu sudah menjadi hak keduanya.
Dengan  demikian,kebebasan  serta  objektifitas  dari  hakim  merupakan  salah  satu kewenangan  yang  dimiliki  oelh  hakim  untuk  menentukan  dasra  pertimbangannya  untuk dijakdikan salah satu penetapan maupun putusan yang mencerminkan  fakta yang dimana ada suatu hukum yang menjadi salah satu nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

## KESIMPULAN
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan yang sah ada;lah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan aturan agama masing-masing kepercayaannya. Dikarenakan  setiap  agama  memiliki  aturan  pada  saat  akan  melangsungkan  perkawinan yaitu harus yang seagama.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengabulkan Permohonan Perkawinan  Beda  Agama  dalam  studi  kasus  Nomor  650/Pdt.P/2022/PN.Jkt  Sel  adalah bahwa  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  mengandung keputusan  apapun  yang  menyebutkan  bahwa  perbedaan  agama  ataupun  kepercayaan anatara  calon  suami  dan  isteri  merupakan  suatu  larangan  perkawinan  yang  dimana  hal tersebut terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetentukan bahwa sanya semua warga negra bersaamaan kedudukannya di
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dalam  hukum,  yang  dimana  tercakup  kesaamann  hak  asasi  untuk  kawin  dengan  sesame warga Negara sekalipun berlainan agama ataupun kepercayaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ny.Soemiyati,1986, Hukum  Perkawinan  dan  Undang-Undang,Yogyakarta :Liberty,  Hal.  138- 139
Saleh, K. Wantjik, 1992. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Berkatullah,  Abdul  Halim  dan  Teguh  Prasetyo,  2006.  Hukum  Islam  Menjawab  Tantangan
Zaman yang Terus Berkembang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1978), h. 16 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 88.
Ahmad   Rofiq, Hukum   Perdata   Islam   di Indonesia, Ed. Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),
h. 273.    Lihat  juga,  Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut   Murtika,