## Profit Equalization Reserve
(PER) Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Imbal Hasil Perbankan Syari’ah (Suatu Kajian dengan Pendekatan Maqasid asy-Syari’ah )

## Dian Nuriyah Solissa
Fakultas Ekonomi dan Business Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: iansolissa@yahoo.co.id
Abstrak Tulisan  ini  mengkaji alasan  yang  melandasi pengambil  kebijakan  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia memutuskan profit  equalization  reserve (PER)  sebagai salah satu metode yang digunakan untuk mitigasi risiko. Berikutnya  dari  mana seharusnya  sumber  dana  bagi dana  cadangan  bank  syari’ah  atau profit  equalization reserve (PER).  Tulisan  ini  diakhiri  dengan  pandangan Maqasid  al-Syari’ah terhadap profit  equalization  reserve (PER)  sebagai  upaya  mitigasi  risiko  imbal  hasil perbankan  syari’ah. Penerapan  dana  cadangan  kurang sesuai  dengan  teori  maqasid  dikarenakan  terdapat pengurangan  atas  hak  nasabah  maupun  bank  setelah ditetapkan  nisbah  bagi  hasil  di  awal  transaksi  dan  juga rumitnya  pengelolaan  dana  cadangan  yang  hanya  akan memperbesar overlikuiditas dan menghambat perputaran uang karena banyak idle money di bank, sehingga Profit Equalization  Reserve sebagai  upaya  mitigasi  risiko  perlu dikaji ulang.
Kata kunci: Profit equalisation reserve, risiko, perbankan syariah
A.Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menganut dual  banking  system semenjak  adanya  Bank  Muamalat  tahun 1992  yang  terus  berkembang  hingga  saat  ini  (tahun  2017). Perkembangan  itu  dapat  terlihat  salah  satunya  dengan bertambahnya jumlah bank syariah yang ada di Indonesia. April 2017  Bank  syariah  yang  ada  di  Indonesia  berjumlah  34  bank
148
dengan  rincian  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  sebanyak  13  bank dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  sebanyak  21  dengan  total  aset yang  dimiliki  sebesar  362.730 1 miliar  rupiah. Market  share perbankan  syariah  per  April  2017  mencapai  5,32%  dari  total market  share perbankan  nasional.  Hal  ini  menunjukkan perbankan syariah masih dapat terus berkompetisi dengan Bank konvensioanl.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan yang ada di Indonesia terus berupaya memberikan pemahaman kepada  masyarakat  terkait dengan  Bank  berbasis  bagi  hasil. Meskipun  mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam, namun  hal  ini  tidak  serta  merta  membuat  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  menggunakan  jasa  perbankan  syari’ah yang menerapkan zero bunga. Ketertarikan masyarakat terhadap layanan  perbankan  syari’ah  masih  didominasi  dengan  adanya motivasi keuntungan yang diperoleh, bukan semata-mata karena faktor agama. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi perbankan  syari’ah  dalam  berusaha  maksimal  menarik  minat masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan syari’ah.
Tantangan tersebut harus dijadikan sebagai peluang guna memperbesar market nya.  Banyak  upaya  yang  dapat  dilakukan oleh perbankan syari’ah guna mengambil hati setiap masyarakat Indonesia,  diantaranya  adalah  dengan  menunjukkan  kepada masyarakat  performa  dari  para  sumber  daya  insaninya  serta kinerja  lembaga  yang  baik.  Kinerja  lembaga  yang  baik,  akan memberikan keuntungan yang besar 2 secara materi maupun non materi,  hal  ini  dikarenakan  perbankan  syari’ah  mempunyai tujuan  yang  berbeda  dengan  perbankan  konvensional. Perbankan syari’ah tidak hanya mengedepankan profit oriented , tetapi  juga falah  oriented . Falah yang  hendak  dicapai  oleh instisusi  perbankan  syariah  harus  sejalan  dengan maqashid syariah atau  tujuan  syara’. Maqashid  syariah ini  harus terimplementasikan  dalam  fungsi  bank  sebagai  lembaga intermediasi,  di  mana  bank  harus  bisa  menghimpun  dan
1 Statistik Perbankan Syariah April 2017, http://www.ojk.go.id, tanggal Akses: 4 Mei 2017.
2 Nada  Lahrech,  Abdelmounaim  Lahrech  and  Youssef  Boulaksil, Transparency  and  performancein  Islamic  banking  Implications  on  profit distribution , International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 7 No. 1, 2014, pp. 61-88.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
149
menyalurkan  dana  dengan  tetep  memperhatikan prudential banking dan syariah compliance nya Fungsi  intermediasi  yang  baik  dapat  dilihat  dari  tingkat rata-rata FDR perbankan syari’ah sepanjang tahun 2016 sebesar 93,60%.  Semakin  tinggi  alokasi  dana  yang  ditanamkan perbankan  syariah  ke  dalam  aktiva  produktif,  maka  akan mempertinggi  tingkat  profitabilitasnya. 3 Tingkat  profitabilitas yang  tinggi  selalu  diimbangi  dengan  adanya  risiko  yang  tinggi. Hal  ini  kemudian  yang  menjadi  tantangan  internal  perbankan syari’ah  selanjutnya.  Meskipun  demikian  untuk  mengantisipasi terjadinya  gagal  bayar  pihak  manajemen  telah  mempunyai aturan  baku  terkait  dengan  manajemen  risiko  kredit  atau pembiayaan yang telah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia.
Selain  risiko  kredit  atau  pembiayaan,  perbankan  syari’ah juga  mempunyai  kemungkinan  besar  menghadapi displaced commercial  risk (DCR),  yaitu  risiko  karena  adanya  perubahan perilaku  nasabah,  di  mana  nasabah  dana  pihak  ketiga memindahkan  dananya  ke  bank  syari’ah  lain  yang  memberikan equivalent rate imbal  hasil  lebih  tinggi  atau  ke  bank konvensional,  karena  tingkat  suku  bunga  tabungan  ataupun deposito lebih tinggi di bandingkan tingkat equivalent rate imbal hasil.
Displaced commercial risk (DCR) merupakan konsekuensi dari penerapan Profit and Loss Sharing atau risiko imbal  hasil.  Upaya  mitigasi  risiko  imbal  hasil  salah  satunya adalah  dengan  dibentuknya  dana  Cadangan  atau Profit equalisation  reserve (PER).  PER  menurut The  Accounting  and Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI)  adalah  sebagian  dari  pendapatan  kotor  dari pendapatan Murabahah yang  dikeluarkan  atau  disisihkan, sebelum mengalokasikannya ke bagian mudharib dengan tujuan untuk  memberikan  return  atau  hasil  yang  lebih  merata  kepada pemilik rekening dan pemegang saham. 4
Ketua  DSN-MUI,  Ma'ruf  Amien  mengakui  penggunaan dana  cadangan  tersebut  belum  memiliki  fatwa.  Padahal,
3 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan  Moneter dan Perbankan , Jakarta: LP FE-UI, 2005, hlm. 234.
4 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syari’ah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 253.
150
diakuinya,  bank  syariah  mendesak  untuk  segera  direalisasikan penggunaan dana cadangan tersebut. Penerapan PER dilakukan untuk  menjaga  daya  saing  imbal  hasil  pada  perbankan  syariah. Cadangan dana bisa dipakai ketika bagi hasil pembiayaan turun. Dengan  begitu,  minat  deposan  dapat  terjaga,  karena  bagi  hasil yang turun bisa ditutupi dengan dana cadangan.
Dalam penggunaan PER, Ma'ruf sebelumnya mengatakan bisa  dilakukan  bank  syariah  jika  dianggap  perlu.  Namun, langkah  tersebut  tidak  bisa  dijadikan  aturan  baku  dalam perbankan  syariah.  "PER  bisa  dilakukan  asal  tidak  menjadi program dan dilakukan tepat waktu ketika dianggap perlu," ujar dia. 5
Pernyataan  tentang  definisi  PER  dari  AAOIFI  dan  KH. Ma’ruf  Amin  memungkinkan  adanya  dana  cadangan  yang  bisa digunakan  untuk  menutupi  bagi  hasil,  ketika equivalent  rate imbal hasil yang diterima oleh deposan menurun. Pada dasarnya ketika profit and loss sharing diterapkan, maka ketika hasil dari pendapatan  yang  diperoleh  pihak  bank  secara equivalent  rate turun ,  maka  pihak  bank  syari’ah  tidak  perlu  menutupi  dengan adanya  cadangan,  kecuali  secara  materi  memang  dana  tersebut dihibahkan Bank Syari’ah kepada deposan.
Tulisan  ini  akan  menjawab  beberapa  persoalan  sebagai berikut: pertama ,  apa  alasan  yang  melandasi  pengambil kebijakan  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  memutuskan  PER sebagai  salah  satu  metode  yang  di  gunakan  untuk  mitigasi risiko?. Kedua , berasal dari mana seharusnya sumber dana bagi dana  cadangan  bank  syari’ah  atau profit  equalization  reserve (PER)? dan ketiga , bagaimana pandangan Maqasid al-Syari’ah terhadap profit  equalization  reserve (PER)  sebagai  upaya mitigasi risiko imbal hasil perbankan syari’ah?
Profit Equalization  Reserve (PER)  baru  mulai  dikaji setelah  adanya  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan  Unit  Usaha  Syariah,  sehingga  belum  terlalu  banyak penelitian terkait dengan dana cadangan Bank Syari’ah tersebut. Profit Equalization Reserve (PER) diperbolehka digunakan oleh Bank-Bank Syariah di Malaysia sekitar 12 tahun yang lalu. PER
5 http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/04/04, Dana Cadangan Bank Syariah Dibahas DSN-MUI, diakses tanggal 30 April 2017.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
disetujui  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Bank  Negara  Malaysia (BNM)  setelah  mendapat  rekomendasi  dari  Association  of Islamic  Banking  Institution  Malaysia  (AIBIM)  yang  ditujukan untuk  memitigasi  disparitas/perbedaan  laba  simpanan/suku bunga antara Bank-Bank Syariah/Unit Usaha Syariah dan Bank- Bank Konvensional. 6
Analisa atas pengungkapan praktek tersebut (berdasarkan laporan  tahunan  2001 – 2003),  12  bank  syariah  di  negara  di Timur  Tengah  dan  Asia  Tenggara,  hanya  sekitar  30%  saja  dari bank-bank  yang  disurvei,  yang  mengungkapkan  jumlah  PER dalam neraca mereka 7 . AAOIFI dan IFSB mengeluarkan pedoman terkait dengan penerapan profit  equalization  reserve ,  di  dalamnya  dibahas tentang  prosentase  keuntungan  yang  boleh  dialokasikan  dalam bentuk cadangan. 8

## B.Landasan Teori
Risiko Perbankan Syari’ah Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  13/23/PBI/2011 yang  dimaksud  dengan  risiko adalah  potensi  kerugian  akibat terjadinya  suatu  peristiwa (events)  tertentu.  Kerugian  yang dialami,  jika  tidak  dikelola  dengan  baik  dengan  upaya  mitigasi risiko  semaksimal  mungkin,  akan  menjadikan  sebuah  bank syari’ah  mempunyai  dampak  sistemik  dan  berakibat  tidak  baik bagi kondisi perbankan di Indonesia. Guna menghindari bahaya besar  akibat  kurangnya  pengelolaan  risiko  dengan  baik  di internal  perbankan  syari’ah,  maka  perlu  adanya  manajemen risiko.  Manajemen  Risiko  adalah  serangkaian  metodologi  dan prosedur  yangdigunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.
6 http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/04/13,
Wahyudi
Hidayat, Profit  Equalization  Reserve  (PER)  dan  Investment  Risk  Reserve (IRR) dan (Idealisme) Ber Bank Syariah, Akses tanggal 8 Juli 2013.
7 Issues in Managing Profit Equalization Reserves and Investment Risk Reserves in Islamic Banks (An article : V. Sundararajan, Director, Centennial Group Holdings LLC, Washington DC).
8 Sheila  Nu  Nu  Htay,  Syed  Ahmed  Salman, Practice  of  Profit Equalization  Reserve  and  Investment  Risk  Reserve  By  Islamic  Banks , International Journal of Research in Social Science, June 2013. Vol. 2, No.2
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
152
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan  Unit  Usaha  Syariah,  menyampaikan  bahwa  Bank  Syari’ah mempunyai dua risiko tambahan yang harus dilaporkan kepada Bank  Indonesia  dalam Risk  Profile nya,  yaitu  risiko  imbal  hasil ( rate of return risk ) dan risiko investasi ( equity investment risk ), selain  delapan  risiko  yang  sama  dengan  risiko  yang  harus dilaporkan  oleh  Bank  Konvensional  (risiko  kredit,  risiko  pasar, risiko  likuiditas,  risiko  operasional,  risiko  hukum,  risiko reputasi,  risiko  strategis  dan  risiko  kepatuhan).  Kedua  risiko tersebut  tidak  ada  dalam  laporan risk  profile Bank Konvensional. Risiko  Imbal  Hasil  ( Rate  of  Return Risk )  adalah Risiko  akibat  perubahan  tingkat  imbal  hasil  yang  dibayarkan Bank  kepada  nasabah,  karena  terjadi  perubahan  tingkat  imbal hasil  yang  diterima  Bank  dari  penyaluran  dana,  yang  dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Risiko Investasi  ( Equity  Investment  Risk )  adalah  Risiko  akibat  Bank ikut  menanggung  kerugian  usaha  nasabah  yang  dibiayai  dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing .
Risiko Imbal Hasil ( Rate of Return Risk ) Equivalent  rate imbal  hasil  perbankan  syari’ah  yang diterima  oleh  deposan  tidaklah  sama  dengan  bunga  yang diterapkan  pada  perbankan  konvensional.  Di  mana  bunga deposito yang mengacu pada BI Rate adalahsesuatu yang sudah pasti harus dibayarkan pihak bank kepada deposan dari jumlah dana  yang  disimpan.  Tingkat  pengembalian  yang  sudah  pasti akan diterima oleh deposan bank konvensional. Berbeda dengan deposan  yang  menyimpan  dananya  di  bank  Syari’ah,  mereka mendapatkan return berdasarkan pendapatan yang diterima oleh pihak bank dari hasil penyaluran dana, sehingga equivalent rate imbal  hasil  perbankan  syari’ah  mempunyai  tiga  kemungkinan, sama dengan suku bunga, lebih kecil atau lebih besar dari bunga bank konvensional.
Pada  kondisi equivalent  rate imbal  hasil  Bank  Syari’ah sama dengan  atau  lebih  besar  dari  bunga  deposito  Bank konvensional,  masyarakat  bisa  mempunyai  kecenderungan menentukan  pilihan  untuk  menggunakan  jasa  perbankan syari’ah,  namun  ketika equivalent  rate imbal  hasil  lebih  kecil dari  bunga  deposito  Bank  konvensional,  karena  kurang
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
maksimalnya  penyaluran  dana  pihak  ketiga  dalam  bentuk pembiayaan,  maka  hal  ini  akan  menimbulkan  risiko  yang dinamakan  dengan  risiko  imbal  hasil.  Konsekuensi  dari  adanya risiko  imbal  hasil  ini  adalah  adanya displaced  commercial  risk (DCR),  di  mana  nasabah  akan  memindahkan  dananya  ke  Bank konvensional  yang  memberikan  pengembalian  lebih  tinggi.  Hal ini  akan  terjadi  pada  tipe  nasabah  yang  termotivasi menggunakan  jasa  perbankan  karena  keuntungan  yang diperoleh.
Berdasarkan  standar  IFSB  terkait, mitigasi  DCR  oleh bank  syariah  dapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  metode  yaitu income smoothing dengan mitigasi dan income smoothing tanpa mitigasi.  Metode  income  smoothing  dengan  mitigasi  yaitu dengan menggunakan model Profit Equalization Reserve (PER), di  mana  bank  syariah  hanya  boleh  membentuk  cadangan (reserve)  secara  intern  yang  diambil  dari  bagian  keuntungan bank  syariah  yang  melebihi  tingkat  imbalan  yang  kompetitif. Sementara  metode income  smoothing tanpa  mitigasi  adalah metode  di  mana  bank  syariah  dapat  mengurangi  bagian keuntungannya  untuk  diberikan  kepada  nasabah  sebagai hibah/hadiah  agar  tingkat  imbalannya  kompetitif.  Sementara berdasarkan  kepada  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) terkait, income  smoothing diperbolehkan  dengan  memenuhi beberapa  syarat  tertentu  antara  lain  :  (i)  dilakukan  secara terbatas,  yaitu  hanya  dalam  kondisi  di  mana  loyalitas  nasabah harus  dijaga  yang  disebabkan  rendahnya  daya  saing  tingkat imbalan  yang  diperoleh  nasabah,  (ii)  kebijakan  income smoothing  boleh  dilakukan  apabila  dalam  praktiknya  tidak menimbulkan  kecenderungan  praktik  ribawi  terselubung  dan tidak  menghilangkan  karakteristik  bagi  hasil  yang  didasarkan pada  hasil  nyata  dengan  memastikan  tingkat  imbalan  tertentu, dan (iii) kebijakan income smoothing yang dilakukan tidak boleh mengurangi  bagi  hasil  yang  merupakan  hak  nasabah  kecuali disepakati lain dalam akad.

## Profit Equalization Reserve (Per)
Profit  equalization  reserve (PER)  sendiri  menurut standar  The  Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan murabahah yang dikeluarkan/disisihkan,
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
154
sebelum mengalokasikannya ke bagian Mudharib dengan tujuan untuk  memberikan  return/hasil  yang  lebih  merata  kepada pemilik  rekening  dan  pemegang  saham. Fatwa  DSN  terkait dengan  PER  sejauh  ini  belum  ada,  namun  risiko  imbal  hasil harus  sudah  dalaporkan  oleh  pihak  perbankan  syari’ah  dalam risk profile nya kepada Bank Indonesia. Pendapatan  kotor  dari  pendapatan Murabahah yang disisihkan dan kemudian digunakan untuk menutupi equivalent rate yang  berada  di  bawah  suku  bunga  Bank  Konvensional, harus  dilihat  manfaat  bagi  pihak  bank  dan  pihak  nasabah  baik deposan maupun nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan tetap  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  agar  tetap  dalam koridor  syari’ah.  Hal  ini  karena  setiap  produk  dan  operasional perbankan  syari’ah  di  landasai  oleh religius  value dan  juga adanya falah  oriented .  Orientasi  perbankan  syari’ah  selain maximization of profit juga harus mengacu kepada tujuan syara’ ( Maqasid  asy-Syari’ah ).  Terkait  dengan  penerapan  PER,  maka pihak  perbankan  syari’ah  khususnya  DSN  harus  membuat Fatwa,  sehingga  masyarakat,  praktisi  dan  juga  akademisi semakin yakin akan kebolehan penerapan PER
Maqasid Asy-Syari’ah 9

## Gambar 1. Pengertian Maslahah(diolah oleh penulis)
9 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm.
114.
C. Hipotesis Sistem  Bagi  hasil  sebagaimana  dijelaskan  di  atas merupakan  sistem  yang  diterapkan  dengan  membagi keuntungan antara kedua belah pihak ( shahibul maal dan juga mudharib ) berdasarkan kesepakatan nisbah di awal. Nisbah bagi hasil ini akan menentukan berapa dana yang akan diterima oleh deposan  atas  kegiatannya  membantu  pihak  defisit  dengan memberikan tambahan modal. Kesepakatan terkait nisbah (untuk pembiayaan
mudharabah )  atau  margin  (untuk  pembiayaan murabahah ) tidak  dapat  di  ubah  begitu  saja  oleh  pihak  perbankan  tanpa sepengetahuan  nasabah,  kecuali  jika  ada  konversi  akad  dengan Rescheduling, yaitu  menjadwal  kembali  jangka  waktu  angsuran serta  memperkecil  jumlah  angsuran, Reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan  atau  bagi  hasil  usaha  atau pengalihan  pembiayaan  dalam  bentuk  pembiayaan al-Qardhul Hasan.
Kebijakan  terkait  dengan  PER  yang  merupakan  cadangan yang  diambilkan  dari  sebagian  pendapatan  yang  diperoleh, sebelum  diberikan  kepada mudharib dengan  tujuan  untuk memberikan  return/equivalent  rate  imbal hasil  yang  lebih merata  kepada  pemilik  rekening  (deposan)  dan  juga  pemilik saham,  di  slah  satu  sisi  dapat  merugikan  pihak  deposan. Kerugian  ini  dapat  mengurangi  pendapatan  bagi  hasil  deposan pada periode tertentu dan menaikkan imbal hasil nasabah pada periode lain (di katakan sebagai perataan laba).
Manajemen laba  yang dilakukan pihak perbankan syari’ah sebagai  upaya  untuk  mengurangi  dampak  dari Displaced
Commercial  Risk dengan  sendirinya  dapat  memberikan keuntungan  bagi  deposan,  karena  pada  porsi  nisbah  bagi  hasil berapapun  dipastikan  equivalent  rate  imbal  hasil  akan mempunyai posisi sama dengan equivalent rate imbal hasil Bank syari’ah  yang  lain  atau  dengan  suku  bunga  tabungan  bank konvensional.  Hal  ini  terkesan  memaksakan  pihak  perbankan untuk menyesuaikan imbal hasil antara bank syari’ah yang satu dengan  bank  syari’ah  yang  lain,  atau  bahkan  menyesuaikan dengan  suku  bunga  tabungan.  Kondisi  yang  semacam  ini kemudian,  jika  dilihat  dari  perspektive  maqasid  syari’ah  klasik, maka  terlihat  bahwa  terdapat  pemaksaan  guna  menjaga  harta nasabah dari kekurangan, dengan keluar dari konsep profit anf
156
loss  sharing itu  sendiri.  Dari  gambaran  tersebut,  berdasarkan data  yang  ada,  maka  dapat  diambil  hipotesis: “Penerapan Konsep Profit  Equalization  Reserve (PER)  sebagai  upaya mitigasi  risiko  perbankan  syari’ah  dianggap  kurang  sesuai dengan teori klasik maqasid syari’ah”.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017

## D. Tahapan Penelitian
Gambar 2. Tahapan Penelitian
158

## E. Analisis Data PER sebagai Metode Mitigasi Risiko Imbal Hasil
Alasan yang melandasi pengambil kebijakan dalam hal  ini Bank  Indonesia  memutuskan  PER  sebagai  salah  satu  metode yang  di  gunakan  untuk  mitigasi  risiko  adalah  merujuk  pada kebijakan  AAOIFI  dan  juga  IFSB  tentang profit  equalization Reserve. Indonesia  menerapkan  dual  banking  system,  maka semua  ketentuan  standar  internasional  baik  yang  dikeluarkan oleh Bank  for  International  Settlement (BIS)  ataupun  IFSB harus  di  saring  untuk  kemudian  diterapkan  sesuai  dengan kondisi  perbankan  yang  ada  di  Indonesia,  sehingga  tidak  kalah bermain di dunia internasional.
Gambar 3. Konsep Penerapan PER
Intermediasi (intermediary) ,  merupakan  salah  satu  fungsi lembaga  keuangan  bank  melalui  cara  penarikan  atau penghimpunan dana dari para penabung ( ultimate lenders ) yang kemudian  disalurkan  kembali  dalam  bentuk  pinjaman  kepada pihak-pihak  yang  membutuhkan  ( ultimate  borrowers). Penerapan  bagi  hasil  pada  perbankan  syari’ah  memberikan konsekuensi adanya risiko dari imbal hasil itu sendiri, salah satu upaya  yang  dilakukan  oleh  pengambil  kebijakan  dalam  hal  ini adalah  Bank  Indonesia  dan  IFSB  sebagai  mitigasi  risiko  adalah
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
159
dengan  menerapkan  metode income  smoothing. Terdapat  tiga kemungkinan  yang  dapat  terjadi  akibat  penerapan  sistem  bagi hasil ini:
1. Equivalent  Rate  (ER)  sama  dengan  Suku  Bunga Tabungan  (Bank  Konvensional)  atau  ER  Bank  Syari’ah lain Pada  saat equivalent rate imbal  hasil  setara  denga  suku bunga  tabungan  bank  konvensional  atau equivalent  rate imbal hasil  bank  syari’ah  lain,  maka  pada  kondisi  seperti  ini  konsep profit  and  loss  sharing berjalan  sebagaimana  seharusnya. Berapapun  pendapatan  yang  diperoleh  bank  dari  Mudharib, seluruhnya akan diberikan kepada deposan  berdasarkan nisbah bagi  hasil  yang  ditetapkan  di  awal.  Jika  terdapat  porsi  modal dalam  penyaluran  dana,  maka  sebelum  dibagikan  kepada deposan  pendapatan  tersebut  harus  dibagi  dua:  pendapatan porsi modal dan pendapatan porsi dana pihak ketiga (deposan).
2 Equivalent  Rate  (ER)  lebih  besar  dari  Suku  Bunga Tabungan  (Bank  Konvensional)  atau  ER  Bank  Syari’ah lain
Pada kondisi ini dengan adanya kebijakan dari IFSB, maka Bank  syari’ah  bisa  menyisihkan  sebagian  dari  pendapatannya untuk  disimpan  dalam  cadangan  guna  menutup  kerugian  di waktu  yang  akan  datang.  Pada  dasarnya  konsep  semacam  ini merupakan  konsep  yang  telah  diterapkan  oleh  Nabi Yusuf  AS dalam  penanganan  krisis  yang  tertuang  dalam  QS.  Yusuf  (12): 47-48.  Berawal  dari  mimpi  Raja  yang  melihat tujuh  ekor  sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang  kurus-kurus,  dan  tujuh  bulir-bulir  gandum  yang  hijau dan  tujuh atausekian  yang  lain  kering-kering. Ilmu  dan managerial 10 yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS membuat beliau cekatan  dalam  menangani  krisis  besar  yang  dihadapi  oleh masyarakat  Mesir  pada  saat  itu.  Di  mana  pada  saat  itu  Nabi Yusuf  AS  meminta  masyarakat  Mesir  untuk  bercocok  tanam sebagaimana  mestinya,  dan  menyimpan  kelebihan  hasil  panen dalam  bulir  padi,  sehingga  tahan  lama  (cadangan  pangan  pada saat  paceklik  di  kemudian  hari).  Kelebihan  hasil  panen  yang disimpan  sebagai  cadangan  pangan  tentunya  setelah
10 M.  Luthfi  Hamidi, The  Crisis:  Krisis  manalagi  yang  Engkau Dustakan? , Jakarta: Republika, 2012
160
memperhitungkan  banyaknya  kebutuhan  akan  masyarakat  atas konsumsi beras.
Konsep income  smoothing berdasarkan  kisah  tersebut sangatlah  relevan,  namun  ketika  konsep  ini diterapkan  pada lembaga keuangan syari’ah khususnya perbankan syari’ah, maka banyak hal yang harus dipertimbangkan.
a. Uang bukan Komoditas
Fungsi  uang  dalam  ekonomi  Islam  adalah, pertama ,  uang sebagai ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi  dan  jasa.  Ibn  al-Qayyim(w.  751  H)  mengungkapkan bahwa  dinar  dan  dirham  adalah  nilai  harga  barang  komoditas. Nilai  harga  adalah  ukuran  yang  dikenal  untuk  mengukur  harta maka  wajib  bersifat  spesifik  dan  akurat. Kedua ,  Uang  sebagai media  transaksi  ( medium  of  exchange ).  Pada  umumnya  para ulama  dan  ilmuwan  sosial  Islam  menyepakati  fungsi  uang sebagai  alat  tukar. Ketiga ,  uang  media  penyimpan  nilai.  Ibnu Khaldun  mengisyaratkan  uang  sebagai  alat  simpanan.  Ia  juga menyatakan  bahwa  Allah  menciptakan  uang  dari  dua  barang tambang, emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap hartanya 11 . Konsep cadangan yang diterapkan pada masa penanganan krisis  pangan  masyarakat  Mesir  merupakan  cadangan  yang benar-benar merupakan komoditas, di mana komoditas yang ada dapat  disimpan  dan  di  persiapkan  untuk  cadangan  masa paceklik  nantinya.  Sedangkan  cadangan  dalam  konsep  PER  ini merupakan  cadangan  dalam  bentuk  uang,  uang  bukan merupakan komoditas yang dapat disimpan lama dalam bentuk uang  tunai  (kas),  sehingga  tidak  relevan  jika  penanganan  krisis yang  dilakukan  Nabi  Yusuf  AS,  dimasukkan  sebagai  landasan dari penerapan PER.
b. Pengelolaan dana cadangan (PER) Perbankan  syari’ah  sebagai  lembaga  intermediasi  harus memperhatikan  adanya  dilema  ALMA  ( Asset  and  Liability Management ),  di  mana terdapat trade-off antara  pembiayaan dan  likuiditas,  namun  keduanya  memiliki  batasan  masing- masing sehingga bank tetap bisa menjaga tingkat kesehatannya. Berdasarkan  statistik  perbankan  syari’ah  dari  tahun  2002- Agustus 2013, dana pihak ketiga (DPK) habis dialokasikan untuk likuiditas  dan  juga  pembiayaan.  DPK  yang  hanya  dialokasikan
11 Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Makro  Islami ,  (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal 80-82.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
guna  memenuhi  dua  komponen  tersebut,  akan  menimbulkan adanya hubungan negatif antara likuiditas dan juga pembiayaan. Semakin  besar  likuiditas  yang  dijaga,  maka  akan  semakin  kecil dana  yang  dialokasikan  bagi  pembiayaan,  semakin  kecil pembiayaan, maka akan memperkecil profit yang di terima oleh Bank.  Hal  ini  menunjukkan liquidity  versus  profitability. Namun  demikian  Bank  Indonesia  sebagai  regulator  telah menetapkan  peraturan-peraturan  terkait  dengan  likuiditas  dan juga pembiayaan, sehingga keduanya dapat berjalan dengan baik dan  dapat  meminimalisir  kemungkinan  risiko  yang  terjadi. Operasional  perbankan  syariah  khususnya  dalam  menghimpun dan  menyalurkan  dana  dapat  mengakibatkan kondisi  likuiditas yang bersifat fluktuatif dan hal ini menyebabkan terjadinya dua kemungkinan yaitu: under  likuiditas dan overlikuiditas.
Overlikuiditas, jika  didiamkan  tidak  ada  tindakan  atau penyerapan dari pihak Bank Sentral maka akan terjadi ketidak- seimbangan  antara  pasar  uang  dan  pasar  barang.  Jumlah  uang yang beredar tidak sesuai dengan jumlah barang yang tersedia di pasar.  Jumlah  uang  yang  berlebih  dari  pasokan  barang  yang tersedia  akan  mendongkrak  harga-harga  berbagai  jenis  barang yang  kemudian  akan  menyebabkan  terjadinya  inflasi.  Seain  itu kondisi overlikuiditas akan menyebabkan banyaknya dana yang mengendap ( idle money ) yang dapat menghambat perekonomian suatu negara. Likuiditas wajib minimum perbankan terdiri dari cadangan primer (kas, saldo giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, komponen  ini  disebut  juga  sebagai cash  asset atau alat  likuid) dan skunder, ini merupakan prioritas pertama dan kedua dalam mengalokasikan  dana  pihak  ketiga  sebelum  disalurkan  dalam bentuk pembiayaan, piutang dan lain sebagainya. Kedua bentuk likuiditas  tersebut  harus  dijaga  oleh  setiap  perbankan  di  dunia berdasarkan  pada  kebijakan  moneter  yang  dianut  oleh  negara yang bersangkutan. Indonesia, berdasarkan pada Pakto 27, 1988 mengalami perubahan ketentuan likuiditas wajib minimum yang hanya  mewajibkan  menjaga  saldo  Giro  pada  Bank  Indonesia sebesar  2%,  sedangkan  komponen  kas  tidak  lagi  diatur,  namun diserahkan  pada  kebijakan  masing-masing  Bank  untuk mengelolanya.  Tahun  2004  GWM  yang  wajib  dijaga  di  Bank Indonesia  mengalami  perubahan  menjadi  5%  (tahun  1993)
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
162
disesuaikan  dengan  besarnya  dana  pihak  ketiga  (DPK)  yang dihimpun oleh Bank.
Bank  Indonesia  menetapkan  rasio  FDR  sebesar  110%  dan bila melebihi angka tersebut, diberi nilai likuiditas nol (0), hal ini menunjukkan  bahwa  bank  syariah  tersebut  mempunyai  tingkat likuiditas  yang  kurang  baik  dan  berpengaruh  terhadap  tingkat kesehatan  bank.  Perhitungan  nilai  pembiayaan  yaitu: pertama, untuk rasio FDR sebesar 110% atau lebih, nilai pembiayaan = 0, kedua , untuk rasio FDR di bawah 110%, nilai pembiayaan = 100 Cadangan  tambahan  dalam  bentuk  PER  harus  dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan overlikuiditas dan juga idle  money .  Dana  PER  jika  disimpan  dalam  bentuk likuiditas  diperbankan  syari’ah,  maka  akan  memperbanyak  kas yang  dimiliki  perbankan  dan  menyebabkan  dana  tersebut tertimbun.  Hal  ini  baik  dalam  teori maqasid  klasik  maupun kontemporer sangat bertentangan. Teori maqasid klasik melihat bagaimana  konsep  syari’ah  berjalan  dengan  beberapa  tujuan yang  ada,  salah  satunya  adalah  dengan  menjaga  harta.  Konsep pengurangan  pendapatan  sebelum  dibagikan  kepada  deposan, tentunya  membuat  pihak  perbankan  mengurangi  imbal  hasil yang  seharusnya  di  terima  oleh  deposan,  meskipun  equivalent rate  imbal  hasil  lebih  besar  di  bandingkan  perbankan konvensional  atau  bank  syari’ah  lain.  Hal  ini  tidak  sejalan dengan konsep profit and loss sharing, di mana nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh pihak bank.
Penerapan  PER  pada  dasarnya  dapat  memberikan keuntungan yang terus menerus bagi deposan, karena konsep ini tetap  mengharuskan  pihak  bank  menyesuaikan  Equivalent  rate imbal  hasil  sesuai  dengan  yang  berlaku  di  pasar,  meskipun nisbah bagi  hasil telah ditetapkan  di  awal akad. Praktik ini jika diterapkan  dengan  sendirinya  akan  mengesampingkan  konsep bahwa  setiap  usaha  atas  pengelolaan  dana  yang  dilakukan manusia akan mengalami tiga kemungkinan yaitu: Untung, Rugi atau Break Event Point (BEP).
Berdasarkan  teori  maqasid  kontemporer  hal  masih berorientasi  individualistik,  hanya  melihat  profit  yang  diterima oleh  nasabah  dan  pihak  bank  tanpa  memperhatikan  orientasa masyarakat ekonomi secara keseluruhan, di mana dengan tetap menerapkan  metode  mitigasi  risiko  dengan income  smoothing dan  alat  yang  digunakan  adalah  PER,  maka  perekonomian  dan
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
163
stabilitas  sistem  perbankan  ke  depannya  akan  dipertanyakan, bisa  tidak  sejalan  dengan goal yang  ingin  dicapai  tidak  hanya sekedar profit oriented tetapi juga falah oriented.
3. Equivalent  Rate  (ER)  lebih  kecil  dari  Suku  Bunga Tabungan  (Bank  Konvensional)  atau  ER  Bank  Syari’ah lain.
Kemungkinan  ketiga  ini  juga  menyetujui  konsep  Time Value of Money dalam perspektif ekonomi islam. Ketika di awal akad  telah  disepakati  bahwa  nisbah  bagi  hasil  yang  akan diterima  oleh  masing-masing  pihak  telah  ditentukan,  namun pada  akhirnya  ketika  pendapatan  yang  diperoleh  pihak  bank tidak  sesuai  dengan  ekspektasi  yang  diharapkan,  sehingga equivalent  rate  imbal  hasil  lebih  kecil  dari  pasaran,  pihak  bank dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku guna  mengantisipasi  keluarnya  dana-dana  pihak  ketiga  dari bank  tersebut  dan  berpindah  ke  bank  yang lain  ( Displaced Commercial Risk ). Mitigasi DCR oleh bank syariah baik melaluimetode income smoothing dengan mitigasi (dengan menggunakan model Profit Equalization  Reserve (PER),  di  mana  bank  syariah  hanya  boleh membentuk  cadangan  (reserve)  secara  intern  yangdiambil  dari bagian keuntungan bank syariah yang melebihi tingkat imbalan yang  kompetitif)  maupun income  smoothing tanpa  mitigasi (metode  di  mana  bank  syariah  dapatmengurangi  bagian keuntungannya  untuk  diberikan  kepada  nasabah  sebagai hibah/hadiah  agar  tingkat  imbalannya  kompetitif),  keduanya sama-sama  mengabaikan  konsep profit  and  loss  sharing yang merupakan  ikon  daripada  perbankan  syari’ah  dan  juga  sebagai pembeda  utama  antara  perbankan  syari’ah  dengan  perbankan konvensional.

## Sumber Dana Cadangan
Dana  cadangan  (PER)  pada  penerapannya  nanti diambilkan dari keuntungan bank syari’ah yang melebihi tingkat imbalan  yang  kompetitif  atau  mengurangi  keuntungan  yang seharusnya  diterima  bank  syari’ah  untuk  diberikan  kepada nasabah sebagai hibah. Sumber dana cadangan yang diambilkan baik dengan metode income smoothing dengan mitigasi ataupun tanpa  mitigasi  keduanya  sama-sama  mengurangi  hak  yang seharusnya  diterima  oleh  pihak  bank  maupun  pihak  deposan.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
164
Hal  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  penerapan prinsip  bagi  hasil ( Profit  and  loss  sharing ).  Berdasarkan  teori  maqasid  klasik maupun  kontemporer  sebagaimana  telah  disampaikan  di  atas, penerapan  PER  pada  perbankan  syari’ah  hanya  akan memberikan  kesan  sama  antara  perbankan  syari’ah  dan perbankan  konvensional.  Selain  itu  kaitannya  dengan pengelolaan dana cadangan, teori maqasid klasik menyampaikan adanya  hak  milik  pihak  nasabah  yang  seharusnya  diberikan namun di tahan, sehingga dalam hal ini dikatakan bahwa pihak perbankan  syari’ah  kurang  bisa  menjaga  harta  para  nasabah. Berdasarkan  teori  maqasid  kontemporer,  penerapan  dana cadangan  ini  nantinya  akan  memperbesar  likuiditas  sehingga terjadi  overlikuiditas,  kondisi  ini  akan  mengakibatkan banyaknya  dana  yang  mengendap  di  perbankan  syari’ah  dan fungsi  intermediasi  tidak  berjalan  dengan  baik,  sehingga perekonomian pun kurang bisa tumbuh dengan baik.
Melihat  bagaimana  dampak  penerapan  dana  cadangan (PER)  secara  konseptual,  peneliti  mencoba  mengajukan alternatif  lain  sebagai  upaya  mitigasi  risiko  imbal  hasil  tanpa mengabaikan  konsep profit  and  loss  sharing, meskipun  masih perlu  diskusi  panjang  terkait  dengan  dana  cadangan  ini.  Upaya mitigasi risiko imbal hasil perbankan syari’ah: 1. Memperbesar Imbal Hasil Bagi Deposan Terdapat korelasi antara hasil penyaluran dana dengan bagi hasil dana sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

## Gambar 4. Korelasi Hasil Penyaluran Dana dengan Bagi Hasil Dana
Semakin  besar  pendapatan  yang  diterima  oleh  perbankan syari’ah,  meskipun  dengan  ketentuan    imbal  hasil  yang  telah disepakati  di  awal,  dapat  memperbesar  equivalent  rate  yang biasa  digunakan  oleh  para  deposan  sebagai  pembanding  antara bagi  hasil  dan  juga  suku  bunga  tabungan. Ketika  suku  bunga tabungan  perbankan  konvensional  lebih  besar,  maka  nasabah
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
akan  cenderung  menyimpan  dananya  pada  bank  yang memberikan return lebih tinggi.
Contoh  gambar  di  bawah  ini  menunjukkan  bahwa Equivalent  rate  imbal  hasil  untuk  nasabah  yang  memiliki tabungan mudharabah adalah 9,33%. Jika suku bunga yang ada sama dengan atau lebih kecil dari angka tersebut, maka nasabah tetap akan mempertahankan dananya di Bank syari’ah.  Kondisi berbeda  akan  terlihat  ketika  suku  bunga  tabungan  lebih  besar dari  9,33%,  maka  nasabah  penabung  akan  cenderung mengalihkan dananya ke Bank Konvensional.

## Gambar 5. Distribusi Bagi Hasil
Dengan  asumsi  pendapatan  total  sama  yaitu  1.600.000.000 sebagaimana  tertera  dalam  contoh  di  atas,  ketika  bank  syari’ah memperbesar  nisbah  nasabah  dari  35%  menjadi  45%,  maka Equivalent rate imbal hasil tabungan mudharabah nasabah akan bertambah  dari  9.33%  menjadi  12%,  sedangkan  ER  Bank  akan berkurang  dari  17.33%  menjadi  14.67%  sebagaimana  terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 6. Distribusi Bagi Hasil dengan Memperbesar Nisbah Bagi Hasil

## 166
Memperbesar  imbal  hasil  nasabah  akan  berimbas  pada mengecilnya  imbal  hasil  yang  diterima  oleh  pihak  bank,  hal  ini sama  dengan  penerapan  dana  cadangan,  hanya  tidak  merubah ketetapan imbal hasil di awal akad, berbeda dengan konsep dana cadangan.  Memperbesar  atau  memperkecil  imbal  hasil ditentukan  berdasarkan  history  data  dan  juga  sebelum pendapatan  yang  akan  di  bagi  hasilkan  diterima  bank.  Konsep PER  mengharuskan  ada  perubahan  equivalent  rate  setelah pendapatan  diterima  oleh  pihak  bank  sehingga  terkesan memaksakan  untuk  menutupi  kekurangan  yang  seharusnya tidak boleh ditutupi ketika profit and loss sharing diterapkan.
2. Memaksimalkan Penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) Alternatif  kedua  yang  peneliti  tawarkan  sebagai  upaya  mitigasi risiko  imbal  hasil  perbankan  syari’ah  adalah  dengan memaksimalkan  alokasi  dana  pihak  ketiga  sebesar  100%  untuk pembiayaan  dan  juga  investasi.  Diasumsikan  dana  pihak  ketiga yang  terserap  kepada  masyarakat  adalah  92%  dan  8%  terserap untuk  investasi  di  Pasar  Uang  antar  Bank  Syari’ah  (PUAS), sedangkan  likuiditas  diambilkan  dari  modal  dengan  ketentuan terpenuhi  kewajiban  penyediaan  modal  minimum  (KPMM) dengan  CAR  >  dari  8%.  Nisbah  bagi  hasil  yang  sama  pada tabungan  mudharabah  sebesar  35%  untuk  nasabah  dengan peningkatan  pendapatan  bank  dari  1.600.000.000  menjadi 1.800.000.000,  maka  equivalent  rate  imbal  hasil  nasabah  pun akan  bertambah  dari  9.33%  menjadi  10.50%  dan  ER  bank  juga bertambah menjadi 19.50%.
Gambar 7. Distribusi Bagi Hasil dengan Memperbesar Pendapatan
F. Kesimpulan
Penerapan  dana  cadangan  sesuai  dengan  hipotesis  yang dibangun oleh peneliti, kurang sesuai dengan teori maqasid baik klasik  maupun  kontemporer.  Terdapat  pengurangan  atas  hak nasabah  maupun  bank  setelah  ditetapkan  nisbah  bagi  hasil  di awal  transaksi  dan  juga  rumitnya  pengelolaan  dana  cadangan
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
167
yang  hanya  akan  memperbesar  overlikuiditas  dan  menghambat perputaran  uang  karena  banyak idle  money di  bank,  sehingga Profit  Equalization  Reserve sebagai  upaya  mitigasi  risiko  perlu dikaji ulang.
Peneliti mencoba mengajukan alternatif lain sebagai upaya mitigasi risiko imbal hasil perbankan syari’ah yaitu dengan dua cara: pertama , memperbesar nisbah bagi hasil nasabah deposan dan kedua, memaksimalkan  alokasi  dana  pihak  ketiga  dalam bentuk  aktiva  produktif  (pembiayaan  dan  juga  investasi), sehingga  akan  memperbesar  pendapatan  yang  diperoleh  pihak bank.  Semakin  besar  pendapatan  yang  diperoleh  pihak  bank dengan asumsi nisbah bagi hasil sama, maka akan memperbesar equivalent rate imbal hasil yang diterima oleh nasabah, sehingga memperkecil kemungkinan Displaced Commercial Risk.

## Daftar Pustaka
Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Makro  Islami ,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2007
Bambang  Rianto  Rustam, Manajemen  Risiko  Perbankan Syari’ah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2003
Dahlan  Siamat, Manajemen  Lembaga  Keuangan:  Kebijakan Moneter dan Perbankan , Jakarta: LP FE-UI, 2005
M.  Luthfi  Hamidi, The  Crisis:  Krisis  manalagi  yang  Engkau Dustakan? , Jakarta: Republika, 2012
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001 Nada  Lahrech,  Abdelmounaim  Lahrech  and  Youssef  Boulaksil,
Transparency  and  performance  in  Islamic  banking Implications on profit distribution , International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 7 No. 1, 2014.
Sheila  Nu  Nu  Htay,  Syed  Ahmed  Salman, Practice  of  Profit Equalization  Reserve  and  Investment  Risk  Reserve  By Islamic Banks , International Journal of Research in Social Science, June 2013. Vol. 2, No.2
Issues  in  Managing  Profit  Equalization  Reserves  and
Investment Risk Reserves in Islamic Banks (An article : V. Sundararajan,  Director,  Centennial  Group  Holdings  LLC, Washington DC)
168
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/04/13 , Wahyudi
Hidayat, Profit  Equalization  Reserve  (PER)  dan Investment  Risk  Reserve  (IRR)  dan  Idealisme  Ber  Bank Syariah , Akses tanggal 26 Agustus 2013 http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/04/04, Dana Cadangan Bank Syariah Dibahas DSN-MUI, diakses tanggal 28 April 2017