Qaradhawi,  Yusuf, Hukum  Zakat , alih  bahasa  Salman  Harun,    et.  al.,  Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1988. Sadeq,  Abu Al-Hasan, A  Survey  of  The  Institution  of  Zakah, Jeddah: IRTI-IDB,
1994.
Sekaran,   Uma, Research   Methods   for   Business, New York: John Wiley  & Son Ins, 2000. Schmidt, Stephen J., Econometrics, New York: Mc Graw Hill, 2005. Sugiyono, Statistik Penelitian, Bandung: Alfabeta, 1999.

## IHTIKÂR DAN DAMPAKNYA TERHADAP DUNIA EKONOMI
Moch. Bukhori Muslim 
Abstract:  Ikhtikâr and  it’s  Influence  in  Economy  World. There  are  some economic  transactions  that  prohibited  by  religion  because  they  only  give benefit  for  one  party.  They  are  gambling,  riba,  fraudulence, (al-ghabn) , tadlîs practice  in  buying  and  selling  and  hourding (ihtikâr) .  Therefore,  it needs sence of transendence in every economical transaction. Ihtikâr is the economic activity undertaken by an economic agent with a hoard of goods in order to get maximum profit without seeing another person distress. In this case, the government should keep the market system which includes prohibiting ihtikâr , so the economic  system  can  move  with  normal speed and full fairness.
Keywords: ihtikâr, economy, marketing system
Abstrak: Ihtikâr  dan  Dampaknya  terhadap  Dunia  Ekonomi. Ada  beberapa kegiatan  ekonomi  yang  menguntungkan  hanya  satu  pihak  tetapi  dilarang oleh  agama,  misalnya  perjudian,  riba,  penipuan (al-ghabn) , tadlîs dalam jual  beli  dan  penimbunan (ihtikâr) .  Untuk  itu,  di  setiap  kegiatan  ekonomi harus  didasari  adanya  rasa  transendensi.  Apabila  tidak  ditemukan  rasa transendensi,  maka  orang  akan  mengatakan  larangan  tersebut  justru menimbulkan  proses  kerja  ekonomi  tidak  akan  berkembang  secara  baik. Ihtikâr adalah  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  seorang  pelaku ekonomi  dengan  menimbun  suatu  barang  dengan  tujuan  mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Dalam hal ini, pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang ihtikâr agar  sistem  ekonomi  dapat  bergerak  dengan  laju  yang normal dan penuh keadilan.
Kata Kunci: ihtikâr , ekonomi, sistem pasar
Naskah diterima: 23 Juli 2011, direvisi: 15 November 2011, disetujui: 24 November 2011.  Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta Selatan. E-mail: mochmuslim@yahoo.com
Moch. Bukhori Muslim: Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi 68

## Pendahuluan
Sistem  ekonomi  merupakan  bahasan  ekonomi  yang  tidak  kalah  penting dibandingkan dengan ilmu ekonomi. Sebab, dalam sistem ekonomi yang men- jadi  bahasan  adalah  pemikiran  yang  memengaruhi  dan  terpengaruh  oleh  pan- dangan hidup. Selain itu, masalah ekonomi yang ada akan terus mengikuti kebu- tuhan  manusia  dan  alat  pemuas  kebutuhannya,  termasuk  pemanfaatan  alat pemuas kebutuhan hidup.
Dalam Islam, ekonomi juga diatur baik secara langsung oleh Allah dalam Alquran 1 , atau diatur oleh Rasulullah dalam kehidupan praktis, 2 atau atas ijtihad para  ulama  atas  sistem  ekonomi  yang  sesuai  dengan  kondisi  perkembangan masyarakat.  Secara  garis  besar,  persoalan  ekonomi  terdiri  atas  tiga  hal,  yaitu kepemilikan (property) , tasharruf (pengelolaan), dan distribusi kekayaan. Ketiga hal ini dalam Islam diatur secara ketat dan memiliki beberapa prinsip yang dapat membedakan dengan konsep ekonomi yang lain. Perbedaan utama yang harus dipegang  dalam  sistem  ekonomi  Islam  adanya  transendensi  dalam  setiap menjalankan ketiga kaidah tersebut.
Dalam agama, ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan satu pihak tetapi dilarang, misalnya perjudian, riba, penipuan (al-ghabn) , tadlîs dalam jual beli dan ihtikâr (penimbunan). Kegiatan ekonomi yang dilarang agama ini, sebenarnya secara ekonomis sangat menguntungkan bagi pelakunya, akan tetapi juga  dapat  merugikan  pihak  yang  lain.  Apabila  tidak  ditemukan  rasa  transen- densi, maka orang akan mengatakan larangan di atas justru menimbulkan pro- ses kerja ekonomi tidak akan berkembang secara baik. Begitu juga sebaliknya, bagi  yang  menyatakan  transendensi  itu  penting,  maka  batasan  itu  justru  akan memberikan dampak positif dalam sistem ekonomi. Transendensi yang menjadi prinsip utama ini memberikan beberapa tawaran untuk menegakkan nilai yang bersifat  instrumental,  antara  lain:  (1)  Islam  mengakui  hak  milik  pribadi,  akan tetapi juga mengakui hak umum yang dikuasai negara, (2) Islam mementingkan kepentingan  umat,  (3)  adanya  larangan  monopoli  dalam  Islam,  (4)  Islam memerintahkan  untuk  mengeluarkan  zakat,  infak  dan  sedekah,  (5)  Negara
1 Di antara ayat yang membahas ekonomi ialah surah al-Baqarah [2]: 29, al-Jâtsiyah [45]: 13, ‘Abasa [80]: 24-32, al-Anbiyâ’ [21]: 80, al-Jumu‘ah [62]: 10, al-Nisâ’ [4]: 5 dan masih banyak ayat yang lainnya.
2 Sedangkan  Hadis  yang  membahas  mengenai  ekonomi  banyak  sekali,  bahkan  setiap masalah muamalat semua ada Hadisnya, seperti Hadis yang diriwayat oleh Abû Hurayrah dari Nabi Saw. ىهن لىسر للها ىهص للها هيهع و ىهس نع عيب ررغنا artinya,  ‚Rasulullah  Saw.  melarang  jual  beli  dengan menipu.‛  (H.r.  Muslim  No:  1513,  Kitâb  Buyu’,  Bab:  Buthlân  Bay’  al-Hashh  wa  al-bay’  alladzi  fih  al- gharar).
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012

## Pendahuluan
Sistem  ekonomi  merupakan  bahasan  ekonomi  yang  tidak  kalah  penting dibandingkan dengan ilmu ekonomi. Sebab, dalam sistem ekonomi yang men- jadi  bahasan  adalah  pemikiran  yang  memengaruhi  dan  terpengaruh  oleh  pan- dangan hidup. Selain itu, masalah ekonomi yang ada akan terus mengikuti kebu- tuhan  manusia  dan  alat  pemuas  kebutuhannya,  termasuk  pemanfaatan  alat pemuas kebutuhan hidup.
Dalam Islam, ekonomi juga diatur baik secara langsung oleh Allah dalam Alquran 1 , atau diatur oleh Rasulullah dalam kehidupan praktis, 2 atau atas ijtihad para  ulama  atas  sistem  ekonomi  yang  sesuai  dengan  kondisi  perkembangan masyarakat.  Secara  garis  besar,  persoalan  ekonomi  terdiri  atas  tiga  hal,  yaitu kepemilikan (property) , tasharruf (pengelolaan), dan distribusi kekayaan. Ketiga hal ini dalam Islam diatur secara ketat dan memiliki beberapa prinsip yang dapat membedakan dengan konsep ekonomi yang lain. Perbedaan utama yang harus dipegang  dalam  sistem  ekonomi  Islam  adanya  transendensi  dalam  setiap menjalankan ketiga kaidah tersebut.
Dalam agama, ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan satu pihak tetapi dilarang, misalnya perjudian, riba, penipuan (al-ghabn) , tadlîs dalam jual beli dan ihtikâr (penimbunan). Kegiatan ekonomi yang dilarang agama ini, sebenarnya secara ekonomis sangat menguntungkan bagi pelakunya, akan tetapi juga  dapat  merugikan  pihak  yang  lain.  Apabila  tidak  ditemukan  rasa  transen- densi, maka orang akan mengatakan larangan di atas justru menimbulkan pro- ses kerja ekonomi tidak akan berkembang secara baik. Begitu juga sebaliknya, bagi  yang  menyatakan  transendensi  itu  penting,  maka  batasan  itu  justru  akan memberikan dampak positif dalam sistem ekonomi. Transendensi yang menjadi prinsip utama ini memberikan beberapa tawaran untuk menegakkan nilai yang bersifat  instrumental,  antara  lain:  (1)  Islam  mengakui  hak  milik  pribadi,  akan tetapi juga mengakui hak umum yang dikuasai negara, (2) Islam mementingkan kepentingan  umat,  (3)  adanya  larangan  monopoli  dalam  Islam,  (4)  Islam memerintahkan  untuk  mengeluarkan  zakat,  infak  dan  sedekah,  (5)  Negara
1 Di antara ayat yang membahas ekonomi ialah surah al-Baqarah [2]: 29, al-Jâtsiyah [45]: 13, ‘Abasa [80]: 24-32, al-Anbiyâ’ [21]: 80, al-Jumu‘ah [62]: 10, al-Nisâ’ [4]: 5 dan masih banyak ayat yang lainnya.
2 Sedangkan  Hadis  yang  membahas  mengenai  ekonomi  banyak  sekali,  bahkan  setiap masalah muamalat semua ada Hadisnya, seperti Hadis yang diriwayat oleh Abû Hurayrah dari Nabi Saw. ىهن لىسر للها ىهص للها هيهع و ىهس نع عيب ررغنا artinya,  ‚Rasulullah  Saw.  melarang  jual  beli  dengan menipu.‛  (H.r.  Muslim  No:  1513,  Kitâb  Buyu’,  Bab:  Buthlân  Bay’  al-Hashh  wa  al-bay’  alladzi  fih  al- gharar).
Moch. Bukhori Muslim: Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi 70
Ada juga yang mendefinisikan dengan:
Dari  beberapa  definisi  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  inti  dari ihtikâr adalah membeli dan menahan sesuatu untuk dijual kembali dengan har- ga  yang  tinggi.  Dalam  bidang  ekonomi  modern, ihtikâr diartikan  dengan  lebih luas  yaitu  monopoli.  Monopoli  sendiri  merupakan  bagian  dari  pemikiran  ke- lompok kapitalisme. 8
Berkaitan dengan barang yang dianggap sebagai ihtikâr , maka para ulama berbeda  pendapat.  Ada  ulama  menyatakan  bahwa  semua  barang  yang  dapat menyebabkan pasar bergejolak dianggap sebagai ihtikâr , 9 ada juga yang menya- takan  bahwa  yang  termasuk ihtikâr hanya  makanan  pokok  saja. 10 Ulama  yang berpendapat bahwa yang diangap ihtikâr hanya berlaku pada kebutuhan pokok saja, sedangkan kebutuhan sekunder atau tersier tidak termasuk dalam katagori ihtikâr berdasarkan Hadis Nabi Saw.:
6 Definisi ini adalah yang masyhur di kalangan Syiah, untuk keterangan lebih lanjut ada pada Abâ al-Qâsim al-Musâwî al-Khu’î, Minhâj al-Shâlihîn, (Qum: Mu’assasah al-Nasyr al-Islâmî, 1410 H), h. 301.
7 Muhammad Rawwâs Qal’ajî, Mawsû’ah fiqh ‘Umar ibn  al-Khaththâb, (Kuwayt: Maktabah al- Fallâh, 1981), h. 22.
8 Untuk  keterangan  lebih  lanjut  ada  pada  Tom  Bottomore  (Ed.), a  Dictionary  of Marxist Thought, (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1983), h. 140-141.
9 Di  antara  ulama  yang  berpendapat  demikian  adalah  al-Syawkânî,  untuk  keterangan  lebih lanjut ada pada Muhammad ibn ‘Alî al-Syawkânî, Nayl al-Awthâr , (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983), Jilid V, h. 337.
10 Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah al-Ghazâlî. Menurut dia, yang termasuk dalam ihtikâr adalah  makanan  pokok,  selain  itu  tidak  dianggap ihtikâr .  Sedangkan  waktu  penim- bunan tidak ditentukan, hanya batasannya ketika dapat menimbulkan gejolak pasar sudah dianggap ihtikâr . Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Abû Hâmid al-Ghazâlî, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn, (Semarang: Thaha Putra, t.th), Jilid II, h. 74-75.
Ada juga yang mendefinisikan dengan:
Dari  beberapa  definisi  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  inti  dari ihtikâr adalah membeli dan menahan sesuatu untuk dijual kembali dengan har- ga  yang  tinggi.  Dalam  bidang  ekonomi  modern, ihtikâr diartikan  dengan  lebih luas  yaitu  monopoli.  Monopoli  sendiri  merupakan  bagian  dari  pemikiran  ke- lompok kapitalisme. 8
Berkaitan dengan barang yang dianggap sebagai ihtikâr , maka para ulama berbeda  pendapat.  Ada  ulama  menyatakan  bahwa  semua  barang  yang  dapat menyebabkan pasar bergejolak dianggap sebagai ihtikâr , 9 ada juga yang menya- takan  bahwa  yang  termasuk ihtikâr hanya  makanan  pokok  saja. 10 Ulama  yang berpendapat bahwa yang diangap ihtikâr hanya berlaku pada kebutuhan pokok saja, sedangkan kebutuhan sekunder atau tersier tidak termasuk dalam katagori ihtikâr berdasarkan Hadis Nabi Saw.:
6 Definisi ini adalah yang masyhur di kalangan Syiah, untuk keterangan lebih lanjut ada pada Abâ al-Qâsim al-Musâwî al-Khu’î, Minhâj al-Shâlihîn, (Qum: Mu’assasah al-Nasyr al-Islâmî, 1410 H), h. 301.
7 Muhammad Rawwâs Qal’ajî, Mawsû’ah fiqh ‘Umar ibn  al-Khaththâb, (Kuwayt: Maktabah al- Fallâh, 1981), h. 22.
8 Untuk  keterangan  lebih  lanjut  ada  pada  Tom  Bottomore  (Ed.), a  Dictionary  of Marxist Thought, (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1983), h. 140-141.
9 Di  antara  ulama  yang  berpendapat  demikian  adalah  al-Syawkânî,  untuk  keterangan  lebih lanjut ada pada Muhammad ibn ‘Alî al-Syawkânî, Nayl al-Awthâr , (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983), Jilid V, h. 337.
10 Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah al-Ghazâlî. Menurut dia, yang termasuk dalam ihtikâr adalah  makanan  pokok,  selain  itu  tidak  dianggap ihtikâr .  Sedangkan  waktu  penim- bunan tidak ditentukan, hanya batasannya ketika dapat menimbulkan gejolak pasar sudah dianggap ihtikâr . Untuk keterangan lebih lanjut ada pada, Abû Hâmid al-Ghazâlî, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn, (Semarang: Thaha Putra, t.th), Jilid II, h. 74-75.
Rasulullah saw. bersabda, ‚Barang siapa yang menimbun makanan selama empat  puluh  hari,  ia  sungguh  lepas  dari  Allah  dan  Allah  lepas  dari  pa- danya‛. (H.r. Ahmad)
Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa yang termasuk ihtikâr adalah segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  umat  Islam.  Kebutuhan  ini adalah  segala  hal  yang  menyebabkan  keresahan  atau  kelangkaan  dan  bukan hanya kebutuhan pokok saja adalah  Hadis Nabi Saw.:
12
Barangsiapa  yang  menimbun  barang  dengan  tujuan  membuat  kesusahan bagi muslimin maka dia tercela. (H.r. Ahmad)
Hadis  di  atas  menunjukkan  bahwa  yang  dianggap  menimbun  adalah  ba- rang  timbunan  dengan  katagori  umum.  Sementara  itu,  Imam  al-Syawkânî  me- nyatakan  bahwa  yang  dijadikan  pegangan  dalam ihtikâr ini  adalah  ‘ illah -nya, bukan barangnya. ‘ Illah -nya 13 adalah menimbulkan bahaya bagi kaum Muslim. 14 ‘Umar ibn al-Khaththâb, salah satu sahabat Nabi Saw., menyatakan ihtikâr ini tidak hanya sebatas menimbun barang, akan tetapi tidak menjual barang yang ada  di  pasar  atau  menjual  dengan  harga  yang  melebihi  harga  pasar  setempat. Misalnya,  apabila  ada  orang  mempunyai  barang  dagangan  di  pasar  dan  tidak menjual  dengan  harga  layak,  akan  tetapi  ia  mau  menjual  dengan  harga  yang sangat  tinggi,  maka  perbuatan  seperti  itu  sudah  dikatakan ihtikâr .  ‘Umar  juga menyatakan bahwa ihtikâr tidak hanya berlaku pada makanan pokok dan hewan ternak, akan tetapi juga pada setiap barang yang menyebabkan manusia menjadi susah  karena  kelangkaan  barang  tersebut,  seperti  pakaian,  minyak  tanah,  dan
11 Ahmad  ibn  Hanbal, Musnad  al-Imâm  Ahmad  ibn  Hanbal, (Bayrût:  Mu’assasah  al-Risâlah, 1999), Jilid VIII,  h. 481.
12 Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal, Jilid XIV, h. 265. 13 Untuk cara menggunakan ‘ illah, lihat, Abû Hâmid al-Ghazâlî, al-Mushtashfâ fî ‘Ilm al-Ushûl, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 304.
14 Muhammad ibn ‘Alî al-Syawkânî, Nayl al-Awthâr , Jilid V, h. 338.
Moch. Bukhori Muslim: Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi 72
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
Dari  Hadis  tersebut,  para  ulama  menetapkan  suatu  hukum  bahwa  diha- ramkannya menimbun adalah dengan dua syarat. Pertama, akan menyebabkan penderitaan penduduk suatu negara. Kedua, menaikkan harga yang sangat tinggi untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  berlipat  ganda,  sehingga  masyarakat merasa berat untuk mendapatkannya. 22
Berbeda  dengan  menimbun  barang  yang  kepemilikannya  tidak  dengan jalan membeli. Atau juga pembelian terjadi pada saat harga melambung dan di- jual  pada  saat  itu  juga.   Karena  praktik  pembelian  barang  di  saat  harga  masih stabil untuk kemudian dijual pada masa barang melambung adalah masih dalam kategori  orang terpuji (marzuq) yang telah disebutkan di dalam Hadis di atas.
Ihtikâr dalam arti menimbun secara umum ketika harga murah kemudian untuk dijual ketika barang sudah tidak ada dengan tujuan menolong kebutuhan orang  banyak  adalah  sesuatu  yang  mulia.  Hal  ini  pernah  dilakukan  oleh  Nabi Yûsuf sebagaimana telah dinyatakan dalam Alquran surah Yûsuf [12]: 47-49.
                                                                                    
                                                                                                                                                                         
Yusuf  berkata,  "Supaya  kamu  bertanam  tujuh  tahun  (lamanya)  sebagai- mana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali  sedikit  untuk  kamu  makan.  Kemudian  sesudah  itu  akan  datang tujuh  tahun  yang  Amat  sulit,  yang  menghabiskan  apa  yang  kamu  simpan untuk  menghadapinya  (tahun  sulit),  kecuali  sedikit  dari  (bibit  gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia  diberi  hujan  (dengan  cukup)  dan  di  masa  itu  mereka  memeras anggur.‛
Tindakan  seseorang  yang  menyimpan  stok  barang  tertentu  untuk  kepen- tingan  persediaan,  seperti  ketika  terjadi  panen  raya  atau  untuk  persediaan kebutuhan  pribadinya  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  tindakan ihtikâr .  Sebab  hal
22 Lebih lanjut lihat al-Ghazâlî, Benang Tipis Antara Halal dan Haram, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 224-225.
Moch. Bukhori Muslim: Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi 74
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
semakin  sedikit  persediaan  barang  di  pasar,  maka  harga  barang  semakin  naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang.
Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita ke- rugian. Jadi, akibat ihtikâr masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok ke- cil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat ber- tindak sebagai price maker (penentu harga). Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan. Implikasi lebih jauh, ihti- kâr tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses dis- tribusi  kekayaan  di  antara  manusia.  Sebab,  konsumen  masih  harus  membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marginal.
Dengan  demikian  praktik ihtikâr akan  menghambat  kesejahteraan  umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya ada- lah  kesejahteraan  umat  manusia.  Berangkat  dari  sudut  inilah,  ‘ illah keharaman ihtikâr diangkat. Karenanya, menurut Imam al-Syawkânî, keharaman ihtikâr tidak hanya  tertentu  pada  barang-barang  pokok  semata.  Akan  tetapi  semua  barang yang bila ditimbun akan bisa mengakibatkan ruwetnya perekonomian manusia. Sebab  menurut  analisisnya,  zahir  Hadis-hadis  Nabi  tidak  membedakan  antara makanan pokok manusia, hewan, atau lainnya. Sedangkan Hadis yang langsung menjelaskan keharaman ihtikâr dikhususkan hanya pada makanan pokok yang ada dalam sebagian riwayat tidak bisa digunakan untuk mengkhususkan Hadis- hadis lain yang redaksinya  mutlak. Namun pendapat ini, masih mungkin untuk ditepis dengan kaidah usul fikih yang menjelaskan bahwa bila ada dalil muthlaq , maka dalil tersebut bisa diarahkan pada dalil muqayyad . Demikian pula bila ada dalil yang ‘âm, maka bisa di- takhshîish dengan dalil yang khâsh .
Akan tetapi, al-Syawkânî mengelaknya dan menjawab, kata ‚ ماعطلا ‛ yang ada di dalam salah satu Hadis hanyalah sekadar memberi contoh salah satu ba-rang yang  tidak  boleh  ditimbun.  Bukan  untuk  men- takhshîsh- kan.‛ 23 Sebab,  me- niadakan hukum selain makanan pokok itu diambil dari mafhûm -nya laqab (kata ‚" ماعطلا ‚ yang ada dalam Hadis). Pengambilan mafhûm mukhâlafah semacam ini, menurut jumhûr ulama  usul  fikih  jelas  tidak  bisa  dibenarkan.  Sebab,  tujuan disebutkannya laqab bukanlah  untuk  meniadakan  hukum  selainnya.  Kalau  su- dah  demikian,  maka  penyebutan  perkara/  lafaz  dalam  suatu  dalil  yang  tujuan
23 Muhammad ibn ‘Alî al-Syawkânî, Nayl al-Awthâr , Jilid V, h. 340.
Moch. Bukhori Muslim: Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi 76
penyebutannya bukan untuk meniadakan hukum lainnya, menurut  kaidah usul fikih,  tidaklah  bisa  digunakan  menggarisbawahi  dalil-dalil  lain  yang  redaksinya muthlaq . Jadi,  pada  hakikatnya ihtikâr dapat  merusak  sistem  pasar  yang  sudah berjalan  normal.  Oleh  karena  itu,  wajar  apabila  sebagian  ulama  menyatakan ihtikâr adalah pelbagai bentuk, dan tidak terbatas pada makanan pokok. Dengan mendasarkan ihtikâr adalah  untuk  semua  barang  yang  dapat  merusak  sistem pasar, maka dapat diketahui bahwa sistem pasar seperti ini harus dipelihara oleh pelaku pasar. Pasar harus berjalan secara normal.
Secara  garis  besar  ketidaksempurnaan  pasar  terjadi  karena  tiga  hal. Pertama, penyimpangan terstruktur. Suatu pasar akan mengganggu mekanisme pasar  dengan  cara  yang  sistematis  dan  terstruktur  pula.  Struktur  pasar  yang dimaksudkan  adalah  monopoli  dan  kompetisi  yang  tidak  sehat.  Struktur  pasar seperti  ini  menjadi  larangan  dalam  Islam,  sebab  selain  merusak  sistem  pasar juga  berlawanan  dengan maqâshid al-syarî‘ah .  Kedua,  penyimpanan  tidak  ter- struktur, yaitu adanya faktor internal insidental dan temporer yang mengganggu sistem  pasar,  misalnya ihtikâr , najasy , tadlîs ,  kolusi  pedagang  untuk  membuat harga di atas normal. Sistem seperti ini juga berlawanan dengan tujuan yang te- lah diatur syariat. Ketiga, ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Hal ini seperti yang terjadi membeli barang dari produsen ketika masih di tengah jalan (bukan  di  dalam  pasar/ talaqqi rukbân ),  membeli  dari  orang  yang  bodoh  yang tidak mengerti harga pasar yang sebenarnya ( al-ghubn ).
Ketiga hal yang dapat merusak pasar ini harus dihindari dan dilarang da- lam Islam. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut. Larangan yang ada dalam agama ini  memang ti- dak memberikan sanksi secara tegas, akan tetapi sanksinya berupa keharaman hukum  yang  perhitungannya  kelak  di  akhirat.  Oleh  karena  itu,  sebagai  pelaku pasar harus tetap mengutamakan sistem transendensi seperti yang telah dibahas di atas.
Konsep transendensi ini salah satunya adalah dalam setiap kegiatan pasar harus didasarkan pada hal yang halal dan haram secara ketat dan kesadaran diri. Artinya, apapun yang terjadi dalam sistem pasar pertimbangan halal dan haram dalam melakukan transaksi harus tetap menjadi pertimbangan utama  dan per- tama. Seseorang tidak boleh terperdaya dengan harga atau lainnya, sebab hal ini akan  menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
penyebutannya bukan untuk meniadakan hukum lainnya, menurut  kaidah usul fikih,  tidaklah  bisa  digunakan  menggarisbawahi  dalil-dalil  lain  yang  redaksinya muthlaq . Jadi,  pada  hakikatnya ihtikâr dapat  merusak  sistem  pasar  yang  sudah berjalan  normal.  Oleh  karena  itu,  wajar  apabila  sebagian  ulama  menyatakan ihtikâr adalah pelbagai bentuk, dan tidak terbatas pada makanan pokok. Dengan mendasarkan ihtikâr adalah  untuk  semua  barang  yang  dapat  merusak  sistem pasar, maka dapat diketahui bahwa sistem pasar seperti ini harus dipelihara oleh pelaku pasar. Pasar harus berjalan secara normal.
Secara  garis  besar  ketidaksempurnaan  pasar  terjadi  karena  tiga  hal. Pertama, penyimpangan terstruktur. Suatu pasar akan mengganggu mekanisme pasar  dengan  cara  yang  sistematis  dan  terstruktur  pula.  Struktur  pasar  yang dimaksudkan  adalah  monopoli  dan  kompetisi  yang  tidak  sehat.  Struktur  pasar seperti  ini  menjadi  larangan  dalam  Islam,  sebab  selain  merusak  sistem  pasar juga  berlawanan  dengan maqâshid al-syarî‘ah .  Kedua,  penyimpanan  tidak  ter- struktur, yaitu adanya faktor internal insidental dan temporer yang mengganggu sistem  pasar,  misalnya ihtikâr , najasy , tadlîs ,  kolusi  pedagang  untuk  membuat harga di atas normal. Sistem seperti ini juga berlawanan dengan tujuan yang te- lah diatur syariat. Ketiga, ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Hal ini seperti yang terjadi membeli barang dari produsen ketika masih di tengah jalan (bukan  di  dalam  pasar/ talaqqi rukbân ),  membeli  dari  orang  yang  bodoh  yang tidak mengerti harga pasar yang sebenarnya ( al-ghubn ).
Ketiga hal yang dapat merusak pasar ini harus dihindari dan dilarang da- lam Islam. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut. Larangan yang ada dalam agama ini  memang ti- dak memberikan sanksi secara tegas, akan tetapi sanksinya berupa keharaman hukum  yang  perhitungannya  kelak  di  akhirat.  Oleh  karena  itu,  sebagai  pelaku pasar harus tetap mengutamakan sistem transendensi seperti yang telah dibahas di atas.
Konsep transendensi ini salah satunya adalah dalam setiap kegiatan pasar harus didasarkan pada hal yang halal dan haram secara ketat dan kesadaran diri.
Artinya, apapun yang terjadi dalam sistem pasar pertimbangan halal dan haram dalam melakukan transaksi harus tetap menjadi pertimbangan utama  dan per- tama. Seseorang tidak boleh terperdaya dengan harga atau lainnya, sebab hal ini akan  menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak.

## Peran Pemerintah
Islam  memperkenankan  negara  untuk  mengatur  masalah  perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Islam memandang bahwa negara wajib melindungi kepen- tingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau seke- lompok orang ataupun dari negara lain. Negara juga wajib memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Oleh karena itu, adalah wajar  apabila  negara  Indonesia  dalam  dalam  UUD  NRI  1945  menyatakan:  (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, dalam Islam dikenal jenis-jenis kepemilikan, yaitu: kepemilikan individu,  kepemilikan  umum,  dan  kepemilikan  Negara. 24 Kepemilikan  pribadi adalah  kepemilikan  yang  dipunyai  seseorang,  baik  itu  berupa  zat  atau utility tertentu, yang memungkinkan bagi seseorang untuk  mendapatkannya  dan me- manfaatkannya.  Kepemilikan  individu  ini  seperti  kepemilikan  atas  rumah,  roti, daging dan lain sebagainya. Sedangkan cara memperolehnya dengan cara yang baik seperti bertani, berniaga, dan lain sebagainya. 25
Jenis kepemilikan umum adalah benda yang dimiliki bersama dan mereka semua saling membutuhkan atas benda tersebut. Benda ini ada tiga macam ya- itu, merupakan fasilitias umum, bahan tambang yang tidak terbatas dan sumber daya  alam  yang  sifat  pembetukannya  menghalangi  untuk  dimiliki  hanya  oleh individu. 26 Barang-barang  milik  umum  ini  mutlak  diperlukan  manusia  dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api, minyak dan gas bumi, padang rumput atau hutan. 27
Sedangkan  milik  negara  adalah  harta  yang  menjadi  milik  seluruh  kaum muslimin, sedangkan yang  mengelola adalah menjadi  kewajiban  aparat peme- rintah. Harta ini, misalnya harta rampasan perang, jiz’yah , dan di dalam termasuk juga  air,  udara,  api  yang  menjadi  umum,  akan  tetapi  negara  berhak  mengatur regulasinya. Oleh karena itu adalah menjadi wewenang negara untuk membuat
24 Taqiy al-Dîn al-Nabhanî, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Persektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 243. 25 Untuk keterangan lebih lanjut, lihat, Taqiy al-Dîn al-Nabhanî, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Persektif Islam, h. 273. 26 Taqiy al-Dîn al-Nabhanî, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Persektif Islam, h. 237.
27 Dalam Hadis dikenal dengan ada tiga hal yang 27 menjadi milik bersama yaitu: air, padang, dan api.
Moch. Bukhori Muslim: Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi 78
peraturan  yang    ketat  bagi  penimbun  untuk  kepentingan  bersama.  Hal  ini  juga berkaitan dengan kaidah:
Tindakan  pemerintah  terhadap  rakyat  harus  selalu  berorientasi  pada  ke- mashlahatan orang banyak.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  mengadakan  pengawasan  terhadap pasar. Pengawasan pasar ini berguna untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Dalam agama pengawas pasar didasarkan pada firman Allah  surah  Âli  ‘Imran  [3]:  110.    Pengawasan  pasar  yang  dilakukan  oleh  Rasu- lullah Saw. antara lain melakukan inspeksi secara langsung ke pasar untuk me- lihat harga  dan mekanisme pasar. Apabila ada harga  yang tidak sesuai  dengan mekanisme  pasar,  maka  Rasulullah  menegur  pelakunya  dan  memberi  nasihat tentang perilaku pasar yang baik.
Secara  garis  besar hisbah mempunyai  fungsi:  (1)  Mengorganisasi  pasar agar dapat memfungsikannya sebagai solusi permasalah ekonomi umat melalui mekanisme  pasar  yang  sehat;  (2)  Menjamin  instrumen  harga  barang  dan  jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan; (3) Melaku- kan pengawasan produk-produk yang masuk ke pasar; (4) Memberikan informa- si di pasar mengenai harga dan sistem pasar; (5) Menjamin tidak adanya praktik monopoli oleh pelaku pasar; (6) Mengawasi praktik-praktik pencaloan di dalam pasar;  (7)  Mengupayakan  moral  islami  terutama  yang  berkaitan  dengan  meka- nisme pasar.
Dengan  adanya  hisbah  ini,  maka  akan  menjadikan  pasar  beroperasi  de- ngan dengan bebas dan dapat harga, gaji, dan keuntungan yang ditentukan oleh kekuatan supply dan demand, tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua  pranata  ekonomi  telah  melaksanakan  seluruh  kewajibannya  dan  telah mematuhi aturan sariat. Seluruh tindakan dan pencegahan dapat dilakukan un- tuk menjamin tidak adanya kecurangan, penipuan dan  pelbagai praktik lainnya yang dapat merusak sistem pasar.
Tindakan  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  akan  menjual  ba- rang dagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan apa- bila ada keuntungan dari hasil penjualan, maka hasil penjualan tersebut disede- kahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku ihtikâr hanya berhak mendapat-
28 Al-Suyûthî, Al-Asybah wa al-Nazhâ’ir, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Islâmî, t.thh), h. 83.
Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012
peraturan  yang    ketat  bagi  penimbun  untuk  kepentingan  bersama.  Hal  ini  juga berkaitan dengan kaidah:
Tindakan  pemerintah  terhadap  rakyat  harus  selalu  berorientasi  pada  ke- mashlahatan orang banyak.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  mengadakan  pengawasan  terhadap pasar. Pengawasan pasar ini berguna untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Dalam agama pengawas pasar didasarkan pada firman Allah  surah  Âli  ‘Imran  [3]:  110.    Pengawasan  pasar  yang  dilakukan  oleh  Rasu- lullah Saw. antara lain melakukan inspeksi secara langsung ke pasar untuk me- lihat harga  dan mekanisme pasar. Apabila ada harga  yang tidak sesuai  dengan mekanisme  pasar,  maka  Rasulullah  menegur  pelakunya  dan  memberi  nasihat tentang perilaku pasar yang baik.
Secara  garis  besar hisbah mempunyai  fungsi:  (1)  Mengorganisasi  pasar agar dapat memfungsikannya sebagai solusi permasalah ekonomi umat melalui mekanisme  pasar  yang  sehat;  (2)  Menjamin  instrumen  harga  barang  dan  jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan; (3) Melaku- kan pengawasan produk-produk yang masuk ke pasar; (4) Memberikan informa- si di pasar mengenai harga dan sistem pasar; (5) Menjamin tidak adanya praktik monopoli oleh pelaku pasar; (6) Mengawasi praktik-praktik pencaloan di dalam pasar;  (7)  Mengupayakan  moral  islami  terutama  yang  berkaitan  dengan  meka- nisme pasar.
Dengan  adanya  hisbah  ini,  maka  akan  menjadikan  pasar  beroperasi  de- ngan dengan bebas dan dapat harga, gaji, dan keuntungan yang ditentukan oleh kekuatan supply dan demand, tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua  pranata  ekonomi  telah  melaksanakan  seluruh  kewajibannya  dan  telah mematuhi aturan sariat. Seluruh tindakan dan pencegahan dapat dilakukan un- tuk menjamin tidak adanya kecurangan, penipuan dan  pelbagai praktik lainnya yang dapat merusak sistem pasar.
Tindakan  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  akan  menjual  ba- rang dagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan apa- bila ada keuntungan dari hasil penjualan, maka hasil penjualan tersebut disede- kahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku ihtikâr hanya berhak mendapat-
28 Al-Suyûthî, Al-Asybah wa al-Nazhâ’ir, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Islâmî, t.thh), h. 83.
kan  modal  pokoknya  saja.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  pembelajaran  terhadap pelaku ihtikâr . Selanjutnya pemerintah akan memberikan teguran kepada pelaku ihtikâr agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila mereka tidak memper- hatikan  teguran  tersebut,  pemerintah  berhak  memberi  hukuman.  Oleh  karena itu,  negara  sebagai  pengatur  regulasi  perdagangan  harus  memberikan  penga- wasan dan pengaturan melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah lain- nya untuk menertibkan sistem pasar sehingga dapat berjalan dengan baik.
Di antara sistem yang dapat diterapkan adalah peraturan persaingan usaha yang sehat. Dalam  hal ini negara dapat mengeluarkan peraturan permainan per- saingan  usaha  yang  sehat,  dengan  melarang  hal-hal  berikut  ini.  Pertama,  la- rangan  melakukan  persengkongkolan  bisnis  yang  merugikan  pesaing  lainnya. Kedua, monopoli atau memperoleh hak khusus atas dasar KKN dengan birokrat. Ketiga,  proses  tender  yang  tidak  transparan,  atau  menggunakan  perusahaan ‘alibaba’. Keempat, differensiasi harga pada kelompok bisnis tertentu yang meru- gikan  pihak  pesaing.  Kelima,  proses  produksi,  kualitas  produk,  dan  kampanye iklan yang merugikan pihak konsumen.
Keenam, memberikan informasi tentang produk dan pelayanan yang me- nyesatkan  kepentingan  komsumen.  Dalam  Pasal  17  ayat  (1),  UU  No.  5  Tahun 1999  dinyatakan,  ‚Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  penguasaan  atas  produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.‛ Dan, Pasal 47 dan 48 UU Tahun 1999 disebutkan, apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut maka pemerintah dapat mengenakan sanksi bagi pelakunya, baik sank- si  administrasi  (penggagalan  perjanjian  atau  denda  serendah-rendahnya  Rp 1.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,- atau Rp 1.000.000.000,- dan sanksi berupa kurungan minimal tiga bulan sampai enam bulan.

## Penutup
Ihtikâr merupakan sesuatu  yang harus dicegah  dalam  sistem pasar. Oleh karena itu, Pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang ihtikâr bagi  pelaku  pasar.  Dengan  begitu,  sistem  pasar  akan  berjalan dengan baik dan sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal dan penuh keadilan. Untuk menumbuhkan sistem  ini, maka para pelaku pasar  dan pengawas pasar harus mendasarkan diri pada agama atau adanya kepercayaan dan  menjalankan  semua  aturan  agama.  Dengan  begitu,  semua  sistem  yang berkaitan  dengan  pasar  akan  berjalan  dan  mencapai  kebaikan  puncak,  serta maqâshid al-syarî‘ah dan mashlahah al-‘ibâd akan tercapai. Selaian itu, konsep baldah thayyibah wa rabb ghafûr menjadi kenyataan. []
Moch. Bukhori Muslim: Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi 80

## Pustaka Acuan
Baghâwî, al-, Syarh al-Sunnah, Bayrût: al-Maktab al-Islâmî, 1983. Bayhaqî,, al-, Sunan al-Kubrâ, Haidar Abad: Majlis Dâ’irah al-Ma‘ârif, 1344 H. Bottomore, Tom (ed.), A Dictionary of Marxist Thought, Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1983. Ghazâlî, al-, Abû Hâmid, al-Mushtasfâ fî ‘Ilm al-Ushûl, Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Il- miyyah, 2000. Ghazâlî, al-, Abû Hâmid, Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn, Semarang: Thaha Putra, t.th. Ghazali, al-, Benang Tipis Antara Halal dan Haram, Surabaya: Putra Pelajar, 2002. Ibn  Rusyd, Ahmad, Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid, Bayrût: Dâr al- Fikr, t.th. Ibn ‘Âbidîn, Radd al-Mukhtâr ‘alâ al-Dur al-Mukhtâr, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Ibn Hanbal, Ahmad, Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal, Bayrût: Mu’assasah al- Risâlah, 1999. Ibn Khaldûn, ‘Abd al-Rahmân, Muqaddimah Ibn Khaldûn , Bayrût: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1993.
Ibn  Manzhûr,  Muhammad  ibn  Mukarram, Lisân  al-‘Arab, Bayrût:  Dâr  al-Shâdir, t.th. Ibn Qudâmah, al-Mughnî, Riyâdh: Maktabah al-Riyadh al-Hadîtsah, t.th. Ibn Zakariyyâ, Ahmad Husayn ibn Faris, Mu’jam Maqâyis al-Lughah, Bayrût: Dâr al-Kutub, 2000. Imam Muslim, Shahîh Muslim, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 1997. Khû’î, al-, Abû al-Qâsim al-Musâwî, Minhâj al-Shâlihîn, Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islâmî, 1410 H. Mâwardî, al-, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1960. Nabhânî,  al-,  Taqiy  al-Dîn, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif:  Persektif  Is- lam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996. Qal’ajî,  Muhammad  Rawwas, Mawsû’ah  Fiqh  ‘Umar  ibn  al-Khaththâb, Kuwayt: Maktabah al-Fallâh, 1981. Suyûthî, al-, Jalâl al-Dîn, al-Ashbah wa al-Nazhâ’ir, Bayrût: Dâr al-Kutub al-Islâmî, t.th Suyûthî, al-, Jalâl al-Dîn, Tanwîr al-Hawâlik Syarh al-Muwaththa’, Semarang: Tha- ha Putra, t.th.
Syarbaynî, al-, al-Khâthib, Mughni al-Muhtâj, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1978. Syawkânî, al-, Muhammad ibn ‘Alî, Nayl al-Awthâr , Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983.