## MODEL PENGELOLAAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN DI PALABUHANRATU, KABUPATEN SUKABUMI

## MANAGEMENT MODEL OF FISHERMEN WORK SAFETY IN PALABUHANRATU, SUKABUMI REGENCY
Fis Purwangka 1) , Sugeng Hari Wisudo 1) , Budhi H. Iskandar 1) dan John Haluan 1)
1 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
Diterima: 18 Januari 2018; Disetujui: 22 Maret 2018

## ABSTRAK
Proses keselamatan dan kesehatan kerja seperti proses manajemen pada umumnya adalah penerapan berbagai fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.Tujuan dari penelitian ini  adalah  menginventarisasi  dan  mengidentifikasi  aspek-aspek  yang  terkait  dengan  manajemen keselamatan kerja nelayan serta membangun model manajemen keselamatan kerja nelayan dari kondisi yang terjadi.  Pada penelitian ini digunakan metode berfikir secara sistem ( systems thinking) dengan pendekatan  metodologi  sistem  lunak  ( soft  systems  methodology).  Hasil  inventarisasi  menunjukkan bahwa permasalahan dalam manajemen keselamatan kerja nelayan di Palabuhanratu umumnya terkait pengorganisasian dan pengelolaan secara terpadu. Pengelolaan manajemen keselamatan kerja nelayan menunjukkan  ciri-ciri  tidak  sistemik  dan  ciri-ciri  organisasi  yang  mengalami  ketidakmampuan belajar.Model  Konseptual  Pengorganisasian  Pengelolaan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat diimplementasikan dengan kondisi adanya perencanaan dan kebijakan yang  mengatur  tugas  dan  wewenang  lembaga  yang  terlibat,  adanya  mekanisme  komunikasi  yang mudah dipahami, dibentuknya sistem pengawasan yang terukur, serta komitmen dari semua bagian yang terlibat. Model konseptual pengelolaan secara terpadu SMK3 dapat diimplementasikan dengan kondisi adanya komitmen dari semua lembaga yang terlibat, mekanisme komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan  informasi,  dilakukannya  pengawasan  bersama  dan  kesetaraan  kelembagaan  dan kewenangan serta pelayanan yang terukur.
Kata  Kunci :  keselamatan kerja nelayan, metodologi sistem lunak, Palabuhanratu, model  konseptual, pengelolaan terpadu

## ABSTRACT
Occupational health and safety processes such as the management process in general is the application of  a  variety  of  management  functions,  including  planning,  implementation  and  monitoring.    The purpose of this study areto inventory and identify the aspects related to the management of fishing occupational safety and to developsafety management model of the fishermen of the condition. In this study  used  method  of  thinking  in  systems  (systems  thinking),  which  is  a  way  to  solve  the  problem through a learning process of the real conditions that occur in systems thinking approach. Accordingly, this  study  uses  soft  system  methodology  because  it  includes  qualitative  research.  Result  of  the inventarisation showed the problems in the management of safety of fishermen in Palabuhanratu are organizing and managing an integrated manner. The management of the safety of fishermen showed no systemic traits and characteristics of the organization who have a learning disability. Conceptual Model  Management  Organizing  (SMK3)  can  be  implemented  with  planning  and  policy  conditions governing the duties and authority of the institutions involved, the communication mechanism that is easy to understand, the establishment of surveillance systems are scalable, and commitment of all parts involved.  The  conceptual  model  of  integrated  management  (SMK3)  can  be  implemented  with  the condition  of  the  commitment  of  all  the  institutions  involved,  the  mechanism  of  communication, coordination, and information disclosure, does joint supervision and institutional equality and authority as well as measurable service.
Keywords :  fishermen  work  safety,  soft  system  methodology,  Palabuhanratu,  Conceptual  Model, integrated management
____________________________________________________
Contact person : Fis Purwangka Email: fis@psp-ipb.org

## PENDAHULUAN
Organisasi  Pangan  Dunia  (FAO) bertajuk " The State of World Fisheries and Aquaculture  2008"  yang  dirilis  pada tanggal  2  Maret  2009  lalu  melaporkan, sebanyak  24.000  nelayan  per  tahun meninggal  dunia  di  laut  pada  kegiatan penangkapan  ikan.  Laporan  tersebut  juga menyebutkan  bahwa  ada  4  faktor  yang menjadi  penyebab  tingginya  angka kematian nelayan tradisional dan pengguna  transportasi  di  laut,  yaitu  (1) rancang  bangun  perahu  yang  buruk,  (2) perilaku  manusia  yang  tidak  sesuai  yang kadang-kadang  disebabkan oleh kelalaian atau  ketidaktahuan,  (3)  kepedulian
terhadap  keselamatan  yang  rendah, serta(4) minimnya ilmu tentang penangkapan  ikan  dan  kepelautan  (FAO 2009).Penyebab  utama  kecelakaan  laut yang  berujung  pada  hilangnya  nyawa manusia  ini  adalah  murni  kesalahan manusia ( human error). Santara et al. (2014) menyatakan bahwa penyebab paling besar kecelakaan  kapal  adalah  faktor  SDM berupakurang  kompetennya  awak  kapal. Penyebab lainnya adalah pengabaian yang dilakukan oleh penyelenggara transportasi laut  dan  instansi-instansi  terkait,  serta perlengkapan  keselamatan  transportasi laut yang jauh dari memadai.  Kondisi yang sama  terjadi  pada  kegiatan  perikanan,
sebanyak  80  %  faktor  kecelakaan  laut disebabkan  oleh  kealpaan  manusia  (FAO 2009).Terkait  hal  ini,  maka  FAO  dengan melibatkan  pihak  tripartit,  yakni  pihak pemerintah,  pemilik  kapal  dan  pelaut perikanan  telah  mengadopsi  suatu konvensi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang layak ( decent work)
(Suwardjo dkk ,  2010).  Keselamatan adalah isu  penting  yang  sepenuhnya  perlu menjadi  perhatian  oleh  semua  pihak.
Intervensi  dan  pedoman  yang  berkaitan dengan  keselamatan  dan  kesehatan  di tempat  kerja  bagi  nelayan  harus dikembangkan  dan  disediakan.    Masalah yang  diidentifikasi  dan  faktor-faktor  yang berkontribusi  terhadap  keselamatan  kerja, akan  membantu  dalam  pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk meningkatkan  kerja  menjadi  lebih  aman dan  nyaman  bagi  nelayan  (Hussain et  al. 2014).    Data  di  Indonesia,  sepanjang Desember 2008 – Maret 2009, sebanyak 18 kapal  tenggelam.  Dari  18  tragedi  itu, sebanyak  43  orang  meninggal  dunia,  386 orang  dinyatakan  hilang,  dan  105  orang selamat atau menderita luka-luka, baik fisik maupun psikis (Ant 2009).
Alat tangkap payang merupakan alat tangkap  yang  bersifat  aktif  (mengejar gerombolan ikan).Umumnya, unit penangkapan payang menggunakan perahu dengan ukuran panjang kurang dari 12  meter  dan  dioperasikan  oleh  7  orang nelayan  atau  lebih.    Kecilnya  area  kerja pada  perahu  payang,  dengan  jumlah nelayan  yang  banyak  serta  metode penangkapan  ikan  yang  bersifat  aktif, mengakibatkan peluang kecelakaan menjadi tinggi.  Peluang tingkat kecelakaan
tersebut dapat juga disebabkan oleh sikap, keterampilan  dan  pengetahuan  nelayan yang rendah tentang keselamatan kerja di laut.    Keterlibatan  pemerintah  setempat dari beberapa kejadian kecelakaan nelayan di  Palabuhanratu,  belum  teridentifikasi perannya dalam penanganan saat kecelakaan  maupun  setelah  kecelakaan terjadi serta tindakan pencegahan lainnya.
Kondisi perairan Teluk Palabuhanratu dari sisi lingkungan perairan, lebih banyak dipengaruhi  oleh  kondisi  oseanografi Samudera  Hindia  seperti  adanya  musim. Hempasan gelombang dan tiupan angin di wilayah  perairan  tersebut  cukup  kuat sehingga  tinggi  gelombang  cukup  tinggi dan sulit diduga (Wyrtki 1961).
Masalah  keselamatan  kapal  dan nelayan  merupakan  hal  yang  menjadi perhatian dunia.  Telah banyak kebijakan- kebijakan  internasional  yang  berkenaan dengan keselamatan di laut.  Menurut IMO, 80%  dari  kecelakaan,  disebabkan  oleh kesalahan  manusia  ( human  error)  dan sebagian  besar  kesalahan  ini  dapat dihubungkan dengan kekurangan manajemen yang menciptakan pra-kondisi untuk terjadinya kecelakaan (Blanc 2006). Oleh  karena  itu,  perlu  kiranya dilakukan penelitian terkait dengan model pengelolaan  keselamatan  kerja  khususnya di Palabuhanratu.  Tujuan dari penelitian ini adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi aspek-aspek yang terkait dengan  pengelolaan  keselamatan  kerja nelayan serta membangun model manajemen keselamatan kerja nelayan dari kondisi yang terjadi di Palabuhanratu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan Oktober  2011  –  Agustus  2012,  dengan lokasi  penelitian  di  wilayah  Kabupaten Palabuhanratu  Jawa  Barat,  khususnya  di PPN Palabuhanratu. Data yang diperlukan dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Selain itu juga diperlukan data sekunder  yang  diperoleh  dari  instansi terkait  dan  studi  kepustakaan  terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  penelusuran dokumen dan dengan pedoman wawancara.  Teknik pengumpulan data ini dimaksudkan  untuk  memperjelas  struktur data  yang  digunakan  untuk  penelitian. Studi  pustaka  ini  digunakan  untuk mengumpulkan  bahan-bahan  berupa buku-buku,  literatur,  makalah,  penelitian peraturan terkait yang dilakukan sebelumnya  dan  dokumen  lain  yang berhubungan  dengan  topik  penelitian. Dalam  penelitian  ini  dilakukan  distribusi kuesioner  untuk  memperoleh  informasi yang  dapat  mengungkap  sejumlah indikator  kinerja.    Kuesioner  ditujukan kepada  responden  yang  ditentukan dengan teknik random sampling terhadap stakeholder  yang  terkait  terhadap  topik penelitian.  Menurut Malo (1986) berbagai cara  penarikan  sampel  boleh  digunakan dengan  metode  yang  telah  ditetapkan. Populasi  penelitian  ini  adalah  semua stakeholder dalam sistem. Penulis mengambil sampel dengan cara probability sampling, yaitu pengambilan sampel yang memberikan  peluang  yang  sama  bagi
setiap  anggota  populasi  untuk  dipilih menjadi sampel.
Metode  pengumpulan  data  yang dilakukan  di  lapangan  bersifat  formal maupun  informal,  yaitu  melalui  metode observasi lapangan, wawancara menggunakan  kuesioner.    Wawancara langsung dan pengisian kuesioner dilakukan  kepada  nelayan,  pemilik  kapal, pembuat  perahu  nelayan,  maupun lembaga yang terkait dengan keselamatan kerja nelayan, antara lain kepada Pengelola PPN Palabuhanratu, Syahbandar Perikanan, Puskesmas  Pelabuhan,  SMK,  Dinas Perikanan setempat, Polairud, serta Badan Meteorologi,  Klimatologi  dan  Geofisika setempat.
Langkah awal penelitian menggunakan metode observasi terhadap aktivitas-aktivitas  yang  ada  di  lokasi penelitian.    Fokus  observasi  pada bagaimana karakteristik dynamic capabilities  anggota  organisasi  dalam proses  perumusan  suatu  kebijakan.  Data penting  penelitian  dari  pengamatan mencakup  identifikasi  tugas  masing- masing  aktor,  identifikasi tools  yang dilaksanakan  dalam  tugas  tersebut, membangun  interaksi  antara  aktor  dan sistem, menggambarkan kehidupan sehari- hari  di  lapangan,  membangun  struktur permasalahan,  mengumpulkan tools  yang digunakan  menghasilkan  informasi,  dan mengobservasi  kinerja  partisipan.  Data- data  lapangan  dikumpulkan  melalui catatan lapangan ( field notes) baik berupa catatan  tulisan  tangan,  foto,  video,  dan hasil rekaman.
Sebelum  pengumpulan  data  sesuai tahap-tahap metode SSM, terlebih dahulu
ditetapkan  pemilihan  dan  penentuan informan kunci yang terlibat dalam proses keselamatan kerja nelayan di Palabuhanratu Jawa Barat. Proses
pemilihan  informan  kunci  dilaksanakan dengan  pendekatan  personal.  Penjelasan terhadap  tujuan  penelitian  dipaparkan sebelum mendapatkan persetujuan informan  untuk  terlibat  dalam  penelitian. Tanggapan setiap informan, baik menolak maupun  menerima,  menjadi  perhatian peneliti.  Setiap  informan  diberikan  hak kerahasiaan  atas  seluruh  informasi  yang diutarakan.
Pada penelitian ini digunakan metode berfikir  secara  sistem  ( systems  thinking), yaitu  suatu  cara  untuk  memecahkan masalah kompleks melalui proses pembelajaran  ( learning  process)  dari kondisi  nyata  yang  terjadi  dengan pendekatan berfikir secara sistem (Sam’un Jaja  Raharja,  2009).    Bidang  perikanan merupakan  suatu  systemyang  memiliki kompleksitas tinggi dan melibatkan banyak stakeholder (Irnawati et al 2013).  Hakikat
berpikir secara sistem yaitu: (1) menyederhanakan kerumitan dari kompleksitas dunia nyata tanpa kehilangan inti dari sistem itu sendiri, (2) proses belajar, pembelajaran  atau  proses  pembelajaran ( learning  process)  yang  mengganti  cara berpikir lama dengan cara baru.
Metode berfikir sistem yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metodologi  sistem  lunak  ( soft  systems methodology). Hal ini karena permasalahan  yang  ingin  dipecahkan dalam  penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dan tidak terstruktur.
Soft  Systems  Methodologies  (SSM) pada hakekatnya merupakan suatu uraian dengan  menggunakan  bahasa  tertentu yang  berisikan  pikiran  para  partisipan dalam  mempersepsikan  realita  (Raharja, 2009).  Pelaksanaan  penelitian  sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan dalam  metode  SSM  (Gambar1).    Metode SSM  dilaksanakan  melalui  tujuh  tahapan yang  diuraikan sebagai gambar berikut.
Gambar 1. Tahapan SSM (Sumber: Chekland, 1993)
Soft  systems  methodology  (SSM) adalah  proses  penelitian  sistemik  yang menggunakan model-model sistem (Chekland,  1993).    Pengembangan  model sistem tersebut dilakukan dengan melakukan penggalian permasalahan yang tidak  terstruktur,  mendiskusikan  secara intensif dengan pihak terkait, membandingkan konsep systems thinking dengan real  world,  dan  melakukan penyelesaian masalah secara bersama.
Pada  penerapannya,  berdasarkan Gambar 1., SSM dibagi dalam dua tahapan utama.  Tahap pertama, real world dengan lima  langkah.    Langkah-langkah  tersebut yaitu  :  (1)  mengkaji  situasi  masalah  yang tidak  terstruktur;  (2)  menyusun  atau memetakan  situasi  masalah  (strukturisasi masalah);  (3)  membandingkan  model konseptual  dengan  masalah  yang  sudah terstruktur;  (4)  menetapkan  perubahan yang  diinginkan;  (5)  melakukan  tindakan perbaikan  atas  masalah.    Tahap  kedua, system thinking dengan 2 langkah yaitu (a) membangun  definisi  permasalahan  yang diformulasikan  dari  hasil  strukturisasi masalah  dari  hasil  tahapan  pertama langkah  (2);  (b)  membuat  model konseptual  atas  dasar  hasil  definisi permasalahan.
Secara  umum  ketujuh  langkah tersebut  dilakukan  dalam  6  kegiatan berikut.  Pertama, rich  picture,  yaitu menguraikan  situasi  yang  dipersepsikan sebagai  masalah  atau  menjadi  masalah. Dalam  tahap  pertama,  berbagai  persepsi situasi  masalah  dari  kondisi  nyata  saat penelitiandikumpulkan  dari  partisipan
dengan  berbagai  peran  dalam  situasi masalah  tersebut.  Kedua,  membangun definisi akar permasalahan yaitu memformulasi  pandangan  tertentu  atas situasi dengan menguraikan sifat dari yang sesuai dengan pandangan atau perspektif yang  relevan  dengan  situasi  masalah. Dalam  langkah  kedua  ini  diuraikan berbagai  perspektif  dan  ekspresi  para partisipan  sesuai  dengan  peran  masing- masing dalam situasi.
Atas  dasar  perspektif  dan  ekspresi tersebut
dilakukan analisis permasalahan.Ketiga,  membuat  model konseptual yaitu menggambarkan
bekerjanya  sistem  sesuai  dengan  definisi permasalahan.  Sistem  dalam  gambar tersebut menerima input dan
menghasilkan  output  dalam  suatu  proses transformasi. Proses transformasi menggambarkan  aktivitas  dalam  sistem dan  urutan  yang  dibutuhkan  untuk berlangsungnya proses transformasi tersebut.Keempat, membandingkan model konseptual  dengan  dunia  nyata.  Pada tahap  ini  model  konseptual  yang  telah dibuat pada langkah ketiga, diajukan dalam suatu  diskusi  (debat)  dengan  partisipan. Beberapa  pertanyaan  penting  antara  lain apakah  aktivitas  dalam  model  sesuai dengan dunia nyata, dan bagaimana model sistem  bekerja.Kelima,  mendefinisikan perubahan  yang  diinginkan  dan  layak. Dalam  langkah  ini  ditentukan  perubahan yang  mungkin  terhadap  situasi  masalah yang  dihasilkan  melalui  debat  antar partisipan  dalam  tiga  macam  perubahan, yaitu:  (1)  perubahan  prosedur  dalam
perbaikan  aktivitas  dalam  struktur  yang ada, (2) perubahan struktural dalam bentuk re-grouping  organisasi,  tugas  pokok, kewenangan  dan  tanggung  jawab,  (3) perubahan sikap dan kultur dalam bentuk pembelajaran, perubahan nilai, norma dan cara berfikir (mindset). Keenam, melakukan tindakan  perbaikan.  Dalam  kegiatan  ini dilakukan  intervensi  perubahan  dalam
bentuk  implementasi  model.    Selanjutnya pada tahap ke-dua, dilakukan analisis root definition/pendefinisian sistem permasalahan  untuk  mendapatkan  akar permasalahan  di  tiap  struktur  masalah, yang  diawali  dengan  menggali  persepsi dari para stakeholder dengan pendekatan berdasarkan Tabel 1 berikut.

## Tabel 1. Analisis root definition
C (Customer) Who would be the victims/beneficiaries of the purposeful activity? (pihak-pihak yang akan diuntungkan atau dirugikan dari kegiatan pemecahan masalah) A ( Actors) Who would do the activities? (pihak-pihak yang melaksanakan aktivitas pemecahan masalah) T ( Transformation process) What is the porposeful activity expressed as Input - Transformation – Output (aktivitas yang mengubah masukan menjadi keluaran) W (Weltanschauung) What  view  of  the  world  makes  this  definition  meaningful?  (pemahaman  berbagai pihak tentang makna yang mendalam atas situasi permasalahan) O ( Owners) Who could stop this activity? (pihak yang dapat menghentikan aktivitas organisasi) E (Environmental Constraints) What constraints in its environment does this system take as given (hambatan dalam lingkungan sistem yang tak dapat dihindari) Sumber: Checkland, 1993

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan eksplorasi yang dilakukan dengan metode SSM, pada tahap pertama,  peneliti  mendapatkan  sejumlah presumsi  tentang  situasi  yang  mungkin
terjadi. Informasi awal yang didapatkan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut  yang  disusun  secara  sistematis sesuai tahapan SSM.

## Tabel 2. Situasi masalah yang tidak terstruktur di lokasi penelitian
No. Situasi Masalah 1. Teridentifikasi  kejadian  kecelakaan  di  laut  pada  kegiatan  nelayan  belum  dilakukan  pendataan mengenai kecelakaan nelayan secara terstruktur
2. Kemampuan pendidikan dan keterampilan SDM (nelayan) yang tidak terpantau
3. Belum terlihat pemantauan kesehatan nelayan
4. Informasi  kondisi,  desain  dan  kontruksi  serta  peralatan  perahu  yang  tidak  sama  baik  peralatan navigasi maupun peralatan keselamatannya
5. Belum ada prosedur kerja yang jelas
6. Belum ada sosialisasi pentingnya keselamatan di laut
Informasi kondisi alam/laut yang sukar di dapat
7. Keterbatasan biaya untuk meningkatkan keselamatan kerja nelayan
8. Belum ada kejelasan lembaga yang berkepentingan dan bertanggung jawab dengan keselamatan kerja nelayan
Mengacu  kepada  informasi  langkah pertama  tersebut,  maka  permasalahan dalam  manajemen  keselamatan  kerja nelayan  di  Palabuhanratu  umumnya berkaitan dengan masalah pengorganisasian  dan  pengelolaan  secara terpadu.    Menurut  Dwiyanto  BM.  (2011), terhadap kondisi tersebut, perlu dilakukan suatu  rencana  tindak  ( action  plan),  yang salah  satunya  dengan  merencanakan  dan menerapkan  pengelolaan  permasalahan yang  ditemukan,  dalam  hal  ini  dilakukan langkah selanjutnya, yaitu menyusun atau memetakan  situasi  masalah  (strukturisasi masalah).    Secara  umum  permasalahan tersebut terbagi dalam permasalahan yang saling  berkaitan,  yaitu:  (a)  apa  dan mengapa  terjadi  permasalahan,  (b)  apa yang  perlu  dilakukan,  dan  (c)  bagaimana permasalahan itu dapat dipecahkan.
Berkaitan dengan masalah apa dalam manajemen  keselamatan  kerja  nelayan, maka pertanyaan pokoknya yaitu mengapa pengelolaan  bersifat  sektoral,  dan  konflik antar stakeholder  serta  tidak  terpadu. Menurut  Triana  (2014),  perlu  dibangun kultur  hukumyang  bersifat  holistik,  baik dari  kultur  pemerintahan( internal  legal culture) maupun darimasyarakat (eksternal legal  culture).Berkaitan  dengan  apa  yang harus  dilakukan,  ditentukan  oleh  kinerja organisasi.  Dengan  demikian,  pertanyaan pokok  berikutnya  yaitu  bentuk  organisasi apa yang paling optimal yang memayungi semua  kepentingan stakeholder.  Apa  saja yang harus termuat dalam hubungan kerja antar stakeholder.  Faktor  apa  saja  yang mendukung  dan  menghambat  kerjasama agar  bersinergis,  dan  apakah  perlu  sanksi bagi stakeholder yang tidak partisipatif dan
apa  bentuk  sanksi  yang  dijatuhkan. Berkaitan
dengan bagaimana permasalahan  dipecahkan.  Pertanyaan pokoknya  yaitu  bagaimana  meningkatkan keterpaduan  antar stakeholder  dan bagaimana strategi meningkatkan
keterlibatan  publik  supaya  berjalan  lebih baik. Bagaimana tata hubungan kerja antar stakeholder disusun. Pertanyaan selanjutnya bagaimana membangun kepercayaan  antar stakeholder.    Situasi keterbukaan  dan  kebersamaan  sangat dibutuhkan dalam manajemen keselamatan  kerja  nelayan  antara  tujuan setiap organisasi dengan tujuan bersama.
Pertanyaan pokok yang berhubungan dengan  strategi  manajemen  keselamatan kerja  nelayan  yaitu  bagaimana  strategi yang  harus  disusun  agar  manajemen keselamatan kerja nelayan berjalan secara sinkron.  Bagaimana  meningkatkan  peran aktif  para stakeholder  dalam  pengawasan dan pengendalian Manajemen
Keselamatan  kerja  nelayan.  Bagaimana meningkatkan  eflsiensi  dan  keefektifan manajemen  keselamatan  kerja  nelayan secara  multi stakeholder?  Bagaimana strategi  yang  harus  dilakukan  agar  kerja sama  antar stakeholder  dapat  berjalan efektif.  Bagaimana  strategi  meminimalkan konflik  kewenangan,  konflik  fungsi  dan konflik kepentingan.
Deskripsi permasalahan dalam pengorganisasian  meliputi  beberapa  isu penting.  Pertama,  keterpaduan  antar stakeholder  belum  berjalan  dengan  baik karena ketidakjelasan siapa yang termasuk ke  dalam stakeholder.  Belum  ada inventarisasi  siapa  saja  yang  termasuk kategori stakeholder.    Kedua,  belum  ada
organisasi  yang  secara  jelas  yang memayungi stakeholder.  Masing-masing organisasi  menginduk  pada  instansi tertentu, baik yang ada di pusat maupun di daerah.  Ketiga,  pengelolaan  secara keseluruhan  kurang  eflsien  dan  kurang efektif  karena  tumpang  tindih  peraturan yang  mengimbas  kepada  tugas  pokok, fungsi,  dan  kewenangan  secara  sendiri- sendiri  dari  setiap  instansi/  organisasi. Keempat saat ini banyak organisasi/lembaga yang merasa mengelola  Keselamatan  kerja  nelayan. Dalam  kondisi  ini  perlu  ditetapkan  suatu keputusan  bersama  dalam  suatu  forum yang  menentukan  setiap stakeholder pelaksana  di  lapangan.    Menurut  Wakka (2014),  komunikasi  dankoordinasi  harus dapat  dilakukan  dengan  baiksehingga tercipta kesamaan persepsi danpembagian peran  di  antara stakeholders  yangada dalam mewujudkan tujuan. Dalam keputusan tersebut harus terumus dengan jelas, yaitu: (1) forum seperti apa yang akan dibentuk  (2)  siapa  saja  yang  terlibat  (3) tugas  pokoknya  apa  (4)  sampai  level  apa forum  perlu  dibentuk.    Kelima,  kendati banyak instansi/organisasi yang mengelola Keselamatan  kerja  nelayan,  namun  jika terjadi  persoalan  di  lapangan  yang berdampak pembiayaan, cenderung saling lempar tanggung jawab. Ketiadaan aturan yang jelas ini menyebabkan instansi saling lempar  tanggung  jawab  apabila  timbul persoalan  di  lapangan,  sedangkan  di lapangan  membutuhkan  penangangan upaya segera.
Kondisi yang terjadi mengindikasikan adanya  masalah  yang  muncul  terkait dengan  keselamatan  kerja  nelayan,  setiap
instansi saling melempar tanggung jawab. Setiap  instansi  tidak  mengetahui  dan memahami  fungsi  instansi  lain  dan  antar instansi  tidak  ada  pembagian  kerja  yang jelas.  Koordinasi antar instansi tidak terjadi, hanya  berjalan  ketika  ada  masalah. Menurut Nugroho et al (2014), kurangnya komitmen  beberapa  stakeholder  yang berdampak  pada  macetnya  koordinasi. Terjadi ketidakjelasan dan konflik kewenangan  karena  belum  ada  aturan yang  jelas  dan  tidak  adanya  pembagian kewenangan  yang  sengaja  diatur  di lapangan ( operational level).
Pemecahan masalah dalam manajemen  keselamatan  kerja  nelayan berdasarkan  analisis  berfikir  sistem dilakukan dengan langkah-langkah berupa memperjelas  peran  setiap stakeholder.
Menurut  Sutrisno et  al  (2012),  kejelasan peran  ternyata  sangat  mempengaruhi efektivitas kerja.   Kejelasan peran ini akan membantu  permasalahan  kewenangan, untuk  meningkatkan  koordinasi  antar stakeholder  secara  formal,  sehingga diperlukan  kelembagaan/organisasi  yang jelas (Jannah dan Suhirman, 2015). Bentuk wadah  organisasi  tersebut  harus  optimal sehingga  dapat  memayungi  semua kepentingan stakeholder.  Menata  ulang hubungan kerja antar stakeholder dengan lebih  baik.  Pada  tata  hubungan  tersebut termuat  hak  dan  kewajiban  setiap stakeholder,  serta  aturan  main  yang  jelas. Upaya  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan keefektifan  manajemen  keselamatan  kerja nelayan,  dapat  dilakukan  dengan  cara menginventarisasi kembali peran dan tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder.    Merumuskan  peran  dan
keterkaitan  aktivitas  instansi  dalam perencanaan,
pengorganisasian,
pembiayaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian. Selanjutnya strukturisasi permasalahan dalam Manajemen
Keselamatan  Kerja  meliputi  dua  aspek terpenting  yaitu  aspek  pengorganisasian dan aspek pengelolaan terpadu. Penerapan SSM pada keselamatan kerja nelayan pada perahu  berukuran  kurang  dari  12  meter terdapat  9  aktor  yang  berperan  sebagai
stakeholder, yang meliputi (a) nelayan; (b) pemilik  perahu;  (c)  pembuat  perahu;  (d) pengelola PPN di Palabuhanratu ; (e) dinas perikanan di Palabuhanratu; (f) syahbandar; (g)  BMKG  di  Palabuhanratu;  (h)  Polairud; dan  (i)  lembaga  pendidikan/pelatihan  di Palabuhanratu.  Berdasarkan hal tersebut di atas,  hasil  dari  langkah  kedua,  yaitu menyusun atau memetakan situasi masalah (strukturisasi  masalah)  dapat  dilihat  pada tabel 3 berikut.
Tabel  3. Hasil  penyusunan  atau  pemetaan  situasi  masalah  (strukturisasi  masalah)  di  lokasi penelitian
No. Struktur Masalah
1. Hubungan kerja antarinstansi belum terstruktur dengan baik dan hubungan antarorganisasi belum tertata dengan baik sehingga menghasilkan suatu relasi yang belum efektif.
2. Sinkronisasi dari setiap kegiatan belum berjalan secara baik dan upaya sinkronisasi belum berjalan dengan optimal.
3. Keefektifan dan frekuensi komunikasi antar stakeholder masih rendah.
4. Pada keseluruhan organisasi yang terlibat dalam belum memperlihatkan pembagian tugas secara sistematis, khususnya pada organisasi non pemerintah.
5. Kemampuan stakeholder yang kuat tidak dibarengi dengan aransemen kerja sama yang optimal di mana rumusan kerja sama tidak jelas dan sangat tergantung kepada peraturan yang lebih tinggi
6. Tujuan  bersama  dan  tujuan  setiap  organisasi  tidak  saling  memberikan  dukungan  satu  dengan lainnya sehingga berjalan sendiri-sendiri.
7. Interaksi antar aktor tidak berjalan secara teratur, hanya berdasarkan kebutuhan saja.
8. Komitmen setiap organisasi hanya pada tataran kesiapan lisan, tidak diimbangi dengan stamina.
9. Struktur  dan  kapasitas  setiap  organisasi  tidak  sama  sehingga  memengaruhi  komitmen  dan stamina.
10. Instrumen dan aransemen kerja sama seperti pengumpulan informasi masih bersifat pasif. Beban biaya dan tenaga atas pengumpulan informasi tidak ditanggung bersama, namun oleh instansi yang memerlukan informasi tersebut.
Selanjutnya  dilakukan  tahap  kedua,  yaitu analisis root definition/pendefinisian sistem  permasalahan  untuk  mendapatkan akar permasalahan di tiap struktur masalah, yang  diawali  dengan  menggali  persepsi dari  para stakeholder.  Client/Customers pada  definisi sistem permasalahan
pengorganisasian manajemen keselamatan kerja nelayan yaitu (a) nelayan; (b) pemilik perahu; (c) pembuat perahu; (d) pengelola pelabuhan;  (e)  dinas  perikanan  setempat; (f)  syahbandar;  (g)  BMKG  setempat;  (h) Polairud; (i) lembaga pendidikan/pelatihan. Nelayan  sebagai  klien  menerima  semua
konsekuensi atas pengorganisasi manajemen  keselamatan  kerja  nelayan
yang  ditetapkan  adalah  pengelola  yang berperan sebagai actor.
Tabel 4. Analisis root definition pada sistem keselamatan kerja nelayan No. Komponen sistem Hasil definisi sistem 1. Clients/costumer Nelayan,  perlu  medapatkan  perhatian  dalam  keselamatan  kerja  pada kapal berukuran kurang dari 12 meter 2. Actors Instansi-instansi  yang  terlibat  untuk  mengelola  keselamatan  kerja nelayan 3. Transformation process Terwujudnya  wadah/organisasiyang  mengakomodasi  dan  mengikat semua pihak 4. Worldview Tersusunnya  tata  hubungan  kerja  yang  jelas  dan  melembaga  antar organisasi yang terlibat dalam pengelolaan keselamatan kerja nelayan 5. Owners Pemerintah pusat, KKP, KP 6. Environtmental constraint Pemahaman  tentang  tugas  pokok,  fungsi  masing-masing  instansi  dan penafsiran  atas  berbagai  peraturan  perundangan  khususnya    yang berhubungan dengan sistem manajemen K3
Model konseptual sistem manajemen keselamatan  kerja  nelayan  terdiri  dari model  konseptual  pengorganisasian  dan model  konseptual  proses  pengelolaan terpadu kolaborasi. Elaborasi dalam setiap konsep  terdapat  tiga  hal  utama,  yaitu:  (1) realitas  (2)  kerangka  berpikir  serbasistem untuk memecahkan masalah (3) keefektifan yang  ingin  dicapai  dengan  berpikir serbasistem.
Realitas masalah dalam pengorganisasian manajemen keselamatan kerja nelayan menjadi sesuatu yang sangat
kompleks. Pertama, banyaknya instansi dan organisasi yang terlibat dan berkepentingan  terhadap  manajemen keselamatan kerja nelayan, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta dan masyarakat  pada  umumnya.  Kedua, ekspresi  organisasi  didasarkan  pada kepentingan  sektoral masing-masing atau ego  sektoral  sesuai  dengan  visi,  misi instansi  organisasi  yang  bersangkutan. Ketiga, belum adanya wadah terpadu yang secara jelas mengatur tugas pokok fungsi dan peran setiap instansi/organisasi.
Tabel 5. Analisis root definition pada sistem permasalahan dalam pengelolaan secara terpadu
No. Komponen sistem Hasil definisi sistem permasalahan 1. Clients/costumer Stakeholder  yang terlibat dalam pengelolaan SMK3 2. Actors Instansi-instansi yang terlibat untuk mengelola keselamatan kerja nelayan 3. Transformation process Terciptanya kepercayaan antar stakeholder , kerjasama, interaksi dinamis serta dukungan dan komitmen semua stakeholder  dalam pengelolaan SMK3 4. Worldview Terwujudnya kolaborasi dalam pengelolaan SMK3 5. Owners Stakeholder  yang terlibat dalam pengelolaan SMK3 6. Environtmental constraint Komitmen  dan  pemahaman  atas  tugas  pokok,  fungsi  dan  peran  masing- masing yang cenderung ego sektoral
Permasalahan  pengelolaan  secara terpadu  menunjukkan  temuan  lapangan dimana  berbagai  kondisi  yang  ada  tidak mendorong  pengelolaan  secara  terpadu. Ketidakterpaduan  dan  kecenderungan konflik  yang  tinggi  dalam  pengelolaan disebabkan oleh tidak sejalannya peraturan antara  peraturan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  serta  banyaknya peraturan  daerah-daerah  yang  belum disempurnakan mengacu kepada peraturan  pemerintah  yang  lebih  tinggi. Terdapat beberapa hambatan utama dalam penyelesaian  masalah  pengelolaan  secara terpadu,  yaitu:  (a)  belum  ada  aturan keterpaduan kerjasama, (b) tumpang tindih dalam  sektor  yang  sama,  dan  (c)  belum adanya petunjuk pengelolaan dan adanya gap  antara  kewenangan  pemerintah  dan kewenangan  publik.    Kerjasama  yang dibentuk antar  instansi  seperti  koordinasi, identifikasi stakeholder, analisis peran, dan identifikasi isu-isu strategis hanya dibahas sampai  tahap  perencanaan.      Bentuk implementasi  kerja  sama  belum  terumus dengan jelas.  Belum adanya saling percaya dalam kerjasama terpadu, karena masing- masing  bertumpu  pada  ego  kepentingan dan pertentangan kewenangan. Akibatnya sinergi  tidak  terjadi,  kendati  semua menyadari  tidak  mungkin  mengandalkan instansi/organisasi secara sendiri- sendiri(Sam’un Jaja Raharja, 2009).
Client/Customers  dan  owners  pada definisi  sistem  permasalahan  proses manajemen  keselamatan  kerja  nelayan secara  terpadu  adalah  semua stakeholder yang  terlibat.    Kolaborasi  pada  dasarnya
ialah  kerja  sama  berbagai  pihak  yang berkepentingan dalam manajemen keselamatan  kerja  nelayan.  Dalam  hal  ini semua pihak yang terlibat baik dalam posisi sebagai regulator, operator, user, maupun publik yaitu pihak-pihak yang berkepentingan.   Menurut Sanjaya, T. et.al
(2014)  peningkatan  pelayanan  publik  di kantorsistem  administrasi  manunggal  di bawah satuatap, adalah dengan membentuk  karakter  dari  aparatur  sesuai dengan  kewajiban  yang  diemban  dalam melayani  publik,  dan  wajib  menghindari segala pelanggarannya.
Dengan  demikian,  semua  pihak tersebut yaitu customer karena merekalah yang akan diuntungkan atau dirugikan oleh berjalan atau tidak berjalannya pengelolaan secara terpadu atas manajemen  keselamatan  kerja  nelayan. Walaupun  demikian,  proses  terwujudnya pengelolaan yang terpadu masih dihambat lingkungan  ( environmental  constraint). Hambatan  tersebut  berupa  rendahnya komitmen,  rendahnya  pemahaman  atas tugas  pokok  dan  fungsi  instansi  lain,  ego sektoral  dan  dan  hanya  mau  berorientasi kepada  arahan  dari  instansi  yang  lebih tinggi.    Menurut  Putuhena  (2013),  ego sektoral lembaga mengakibatkan tumpang tindih  peraturan  dan  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pembangunan  model  konseptual ditujukan  untuk  menggambarkan  situasi permasalahan  yang  terjadi.  Pemecahan dalam  masalah  model  konseptual  yang merupakan transformasi dari root definition.
Gambar 2. Model konseptual pengorganisasian pengelolaan SMK3
Dengan pendekatan kerangka berpikir  serbasistem,  solusi  masalah pengorganisasian dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama,
mengidentifikasi model organisasi manajemen  keselamatan  kerja  nelayan. Langkah  ini  dilakukan  melalui  kegiatan, yaitu : (1) pengkajian dan konsultasi publik (2)  pengkajian  peraturan-peraturan  yang saat  ini  diberlakukan  sebagai  acuan penyelenggaraan pengelolaan (3) melakukan  inventarisasi  dan  identifikasi stakeholder  yang  saat  ini  terkait  dengan manajemen  keselamatan  kerja  nelayan, baik  itu  instansi  pemerintah,  dunia  bisnis
maupun organisasi kemasyarakatan
lainnya. Kedua, berbagai persoalan pengorganisasian  tersebut  diatasi  dengan alternatif  pemikiran  dari  bawah  ( bottom up)  seperti  dengan  cara  mengkaji  model manajemen  keselamatan  yang  ada. Pendekatan  yuridis  normatif  yang  berasal dari  atas,  yaitu  kebijakan  organisasi pengelolaan  berbasis  wilayah  administrasi yang  dipadukan  dengan  aspirasi  dari bawah (Zaini, 2011).
Ketiga,  mengkaji  berbagai  gagasan model  manajemen  keselamatan  yang  ada dan  kajian  dan  identifkasi  atas  model-
model  pengorganisasian  yang  efektif secara  teoretis  dan  mengidentifikasi masalah-masalah  dalam  hubungan  dan tata  kerja  antarorganisasi.  Hasil  kajian kemudian  dikomparasikan  antara  tata
hubungan  kerja  antarorganisasi  yang berjalan  saat  ini  dengan  tata  kerja organisasi
antarpengelola yang diharapkan.
Gambar 3. Model konseptual pengelolaan secara terpadu SMK3
Proses manajemen keselamatan kerja nelayan  secara  terpadu  dimulai  dengan memahami  realitas  masalah.  Ada  tiga realistas  masalah  tersebut,  yaitu  ;  (1) adanya kesalingtergantungan antarorganisasi  yang  terlibat  dalam manajemen keselamatan kerja nelayan, (2) manajemen keselamatan kerja nelayan saat ini  belum  optimal,  dan  (3)  adanya keinginan  melaksanakan  pengelolaan secara terpadu, interdependen dan win-win solutions.Realitas  masalah  menunjukkan
manajemen  keselamatan  kerja  nelayan  di Palabuhanratu  masih  terkotak-kotak  dan belum  dikelola  secara  terpadu.  Hal  ini disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan, tidak  ada leading  sector  yang  secara normatif maupun efektif memainkan peran, sehingga tidak terjadi kerjasama antarorganisasi.
Realitas  masalah  dalam  manajemen keselamatan  kerja  nelayan  menunjukkan bahwa  berbagai  hal  ketidaksamaan persepsi dan tujuan. Pertama, instansi atau
organisasi yang terlibat dalam manajemen keselamatan  kerja  nelayan  saling  terkait satu  sama  lain  terutama  dalam  hal memenuhi  kepentingan  setiap  instansi/ organisasi.  Secara  teoretis  pihak-pihak yang  memiliki  kepentingan  yang  sama (seharusnya)  akan  saling  mendekat  untuk secara bersama-sama bekerja dalam suatu wadah  organisasi.  Kedua,  sampai  saat  ini tidak  ada  organisasi  yang  secara  efektif berfungsi mewadahi berbagai kepentingan tersebut  sehingga  kerjasama  antar organisasi tidak berjalan secara optimal di Palabuhanratu.
Hasil  identifikasi  memperlihatkan bahwa semua instansi dan organisasi yang terlibat  dalam  manajemen  keselamatan kerja nelayan menunjukkan komitmen dan upaya pencapaian yang rendah, disebabkan  oleh:  (1)  belum  adanya keinginan  untuk  memperhatikan  dan menempatkan  kepentingan  nelayan  yang tinggi,  (2)  tidak  ada  satu  pun  dari stakeholder  yang  terlibat  menjalankan peran mengawal komitmen, sehingga tidak ada  jaminan  setiap stakeholder  konsisten menjalankan kesepakatan bersama.
Hasil  rumusan  yang  optimal  dikaji dan dielaborasi dalam bentuk kriteria dan indikator-indikator  kerjasama  secara  lebih nyata  dan  terukur.  Hasil  elaborasi kemudian  dibandingkan  dengan  kriteria tiap  organisasi  sehingga  dihasilkan rumusan  kriteria  dan  indikator  yang mencerminkan  kepentingan  semua  pihak. Namun sampai dengan saat ini kriteria dan indikator  kerja  sama  yang  nyata  dan terukur  belum  terumuskan  secara  jelas. Pada  beberapa  diskusi  secara  informal
dengan beberapa narasumber, kriteria dan indikator  kerja  sama  belum  terumuskan karena  bentuk  dan  arah  kerja  sama  tidak pernah jelas dan konkret.
Perdebatan untuk menentukan kriteria  dan  tolok  ukur  keterpaduan  yang efektif  belum  berjalan  sebagaimana mestinya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  (1) frekuensi dan kualitas interaksi antar aktor yang  rendah  (2)  agenda  yang  dibahas sangat dibatasi dalam jumlah dan waktu (3) interaksi  dalam  bentuk  rapat  formal sehingga  kurang  memberikan  suasana yang dinamis dan interaktif.
Karena  itu,  tolok  ukur  keberhasilan proses  kerjasama  yang  terpadu  dalam manajemen  keselamatan  kerja  nelayan belum menghasilkan kriteria yang optimal.
Sebagai  hasilnya,  tolok  ukur  sebagai  alat untuk memantau konsistensi dan ketaatan stakeholder  untuk  melakukan  kerja  sama yang  terpadu  sesuai  dengan  kesepakatan bersama belum memadai.  Dengan demikian,  dalam  dunia  nyata  ( real  world) manajemen  keselamatan  kerja  nelayan secara  terpadu  belum  terlihat  secara nyata.Keefektifan pengelolaan secara terpadu  dapat  dicapai  jika  :  (a)  para stakeholder  aktif  berpartisipasi  dalam manajemen  keselamatan  kerja  nelayan secara  mandiri  yang  diperlihatkan  dalam kemampuan  menyiapkan  struktur  dan kapasitas setiap organisasi, (b) memelihara kepercayaan  dan  tidak  menyembunyikan rencana tertentu, dan (c) konsisten dengan komitmen  kesepakatan  yang  telah  dibuat bersama  dengan  tetap  bekerja  sama sampai  dengan  kerja  sama  itu  sendiri berhenti berdasarkan kesepakatan.

## KESIMPULAN
Pengelolaan manajemen
keselamatan  kerja  nelayan  menunjukkan ciri-ciri tidak sistemik dan ciri-ciri organisasi yang mengalami ketidakmampuan belajar:
(a) Setiap stakeholder cenderung berposisi pada  sudut  pandang  atau  kepentingan sendiri.  (b)  Penyelesaian  permasalahan dalam  manajemen  keselamatan  kerja nelayan  cenderung  bertahap,  tidak terstruktur  dan  bersifat  kedaerahan  dan tidak merubah mindset. (c) Dalam praktek manajemen  keselamatan  pada  aspek tertentu  (pengendalian)  sering  terjadi peralihan  sumberdaya  untuk  kepentingan yang  lain.  pengalihan  ini  menunjukkan bahwa persoalan manajemen keselamatan kerja  nelayan  bukan  prioritas  dan  bukan sesuatu  yang  harus  ditangani  segera.  (d) Visi bersama manajemen keselamatan kerja nelayan  tidak  sampai  pada  tataran implementasi.
Model Konseptual Pengorganisasian
Pengelolaan SMK3
dapat diimplementasikan dengan kondisi adanya perencanaan dan kebijakan yang mengatur tugas  dan  wewenang  lembaga  yang terlibat,  adanya  mekanisme  komunikasi yang mudah dipahami, dibentuknya sistem pengawasan yang terukur, serta komitmen dari  semua  bagian  yang  terlibat.    Model konseptual  pengelolaan  secara  terpadu
SMK3  dapat  diimplementasikan  dengan kondisi  adanya  komitmen  dari  semua lembaga  yang  terlibat,  mekanisme komunikasi,  koordinasi,  dan  keterbukaan informasi, dilakukannya pengawasan bersama dan kesetaraan kelembagaan dan kewenangan serta pelayanan yang terukur.

## SARAN
Untuk  meningkatkan  efektivitas
pengelolaan
keselamatan kerja nelayan,perlu  dirumuskan  kompetensi pengetahuan  dan  keterampilan  nelayan, ditingkatkannya  pengawasan  keselamatan kerja  nelayan  secara  periodik,  melakukan uji petik sarana keselamatan kerja nelayan, dan  mengadakan  pelatihan  keselamatan kerja  nelayan,  serta  membuat  kebijakan keselamatan  kerja  nelayan  pada  perahu berukuran kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Blanc,  M.    2006. Tools  For  Improved Fishing Vessel Safety: The Torremolinos  Protocol  And  The Stcw-F Convention .  #116 – January/ March 2006. SPC Fisheries Newsletter.    Nearshore  Fisheries
Development  and  Training  Adviser, Secretariat of the Pacific Community.
30 – 32 p.
Chekland  P.    1993. Systems  Thinking, Systems  Practice .    New  York:  John Willey and Sons.
Dwiyanto, Bambang Munas. 2011. Model peningkatan partisipasi masyarakat dan Penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan . Jurnal Ekonomi Pembangunan.  12(2): 239-256.
(FAO)  Food  and  Agriculture  Organization. 2009. The State of World Fisheries and Aquaculture 2008 . Rome, Italy: FAO. 176 p.
Irnawati  R,  Simbolon  D,  Wiryawan  B, Murdiyanto  B,  Nurani  TW.    2013. Teknik  Interpretative  Structural Modeling  (ISM)  Untuk  Strategi Implementasi  Model  Pengelolaan Perikanan  Tangkap  Di  Taman Nasional Karimunjawa. Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan. 2(1):75-86.
Jannah  NZ,  Suhirman.    2015. Koordinasi Antar Organisasi Pemerintah dalam  Pembangunan  Kawasan Perbatasan  dengan  Pendekatan Kesejahteraan (Studi Kasus: Kabupaten  Sanggau,  Kalimantan Barat) . Jurnal  Perencanan  Wilayah dan Kota.  4(3): 717-724.
Malo M.   1986. Metode Penelitian Sosial . Penerbit Karunika Jakarta.  158 hal.
Hussain MR., Rahman AA., Yusuff RM., Latif N., NorazizanS., Rashid SA., Abdullah
H.    2014. Issues  on  Occupational
Safety  And  Health  At  Workplace Among  Older  Fishermen  In Malaysia .    Journal  Of  Occupational Safety And Health.  National Institute of  Occupational  Safety  and  Health (NIOSH) Ministry of Human Resources Malaysia.  57-62 p. Nugroho  HC,  Zauhar  S,  Suryadi.    2014. Koordinasi  Pelaksanaan  Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk . Jurnal Pembangunan Alam
Lestari.  5(1): 12-22.
Putuhena  M.  Ilham  F.    2013. Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas  Reformasi  Legislasi yang Progresif . Jurnal RechtsVinding:  Badan  Pembinaan Hukum Nasional.  Volume 2 Nomor 3. Hal 375-395.
Raharja SJ.   2009. Analisis Soft Systems Methodology
(SSM) dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Studi  pada  Sungai  Citarum  Jawa Barat . Jurnal Bumi Lestari.  9(1):  20-
29.
Santara  AG,  Purwangka  F,  Iskandar  BH. 2014. Peralatan Keselamatan Kerja Pada Perahu Slerek Di PPNPengambengan,  Kabupaten Jembrana,  Bali . Jurnal  IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Universitas Hasanuddin.1(1): 53-68.
Sutrisno  E,  Sasongko  AET,  Wahyuarini  T. 2012. Kejelasan  Peran  serta Penerapannya  Dalam  Menunjang Efektivitas  Kerja  Teknisi/Laboran di  Lingkungan  Politeknik  Negeri Pontianak  (Polnep) . Jurnal  Eksos Politeknik  Negeri  Pontianak.    8(3): 164-175.
Suwardjo D, Haluan J, Jaya I, Poernomo SH. 2010.
Keselamatan Kapal
Penangkap  Ikan,  Tinjauan  Dari
Aspek  Regulasi  Nasional  dan Internasional . Jurnal  Teknologi Perikanan dan Kelautan. 1(1) : 1-13.
Triana  N.    2014. Pendekatan  Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber  Daya  Air  Sungai  di  Era Otonomi  Daerah . Pandecta.    9(2): 154-168.
Wakka  AK.    2014. Analisis  Stakeholders
Pengelolaan Kawasan Hutan
dengan  Tujuan  Khusus  (KHDTK)
Mengkendek,  Kabupaten  Tana
Toraja,  Provinsi  Sulawesi  Selatan . Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea.  3(1): 47-55.
Wyrtki,  Klaus.    1961. The  Thermohaline Circulation  in  Relation  to  the General Circulation in The Oceans . Deep-Sea  Research,  1961,  Vol.  8. Pergamon Press Ltd., London.  pp. 39 - 64.
Zaini  ZD.    2011. Implementasi pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan  normatif  sosiologis dalam  penelitian  ilmu  hukum . Jurnal  Pranata  Hukum  Universitas Gajah Mada. 6(6): 117-132.