## ETIKA POLITIK RAKYAT DAN PEMERINTAH PERSPEKTIF FIQH
(Studi Pemikiran Santri Ma`had Aly Situbondo)
Oleh: Ahmad Muzakki Universitas Ibrahimy Situbondo muzakkipasca@gmail.com
Abstract:
Politics  is  a  means  to  bring  goodness  and  refuse  damag  but  some unethical  behavior  of  politicians  who  tend  to  justify  any  means  of obtaining  and  sustaining  power  have  shaped  the  bad  stigma  among society that politics is closely related to lies,tyranny and corruption. So as if there are a thick wall that became the separator between ethics and politics.Therefore, need to reaffirm the Islamic concept of political ethics of  government  and  society  in  reviewing  political  ethics  in  this  paper. The author did the study on the thought santri Ma`had Aly PP . Salafiyah Syafi`iyyah Sukorejo of Situbondo written in the book Fiqh Progressive. After the discussion was found that in the view of Santri Mahad Aly, a leader should always prioritize the importance of  people, make a policy that leads to justice and benefit, did not anarchic to the people and must be  mandate  in  maintaining  people's  trust  and  in  using  state  facilities.
While  the  people's  political  ethics    must  support  and  select  leaders based  on  quality,  capability,  and  justice,  was  not  because  of  money. When  leaders  make  mistakes  so  the  people  must  submit  a  polite  and constructive criticism.
Key Words : Etika, Politik, Santri Mahad Aly

## A. Pendahuluan
Islam  bukan  hanya  agama  yang  berhubungan  dengan  ritual keagamaan semata, namun Islam juga mengatur tentang negara. Imam al- Ghazali dalam karya monumentalnya, Ihya` Ulumiddin menyatakan bahwa agama  dan  negara  bagaikan  saudara  kembar.  Negara  akan  eksis  dengan agama dan agama akan jaya dengan ditopang negara. 1
Perpolitikan  di  sebuah  negara  harus  sesuai  dengan  etika  dan
1 Imam Abu Hamid al-Ghazali, Ihya` Ulumiddin, (Beirut,  Darul Kutub Ilmiah, TT) Juz 1, hlm. 33.
tuntunan  agama.  Apabila  agama  dan  politik  dipahami  sebagai  sarana menata kebutuhan hidup rnanusia secara menyeluruh, maka agama tidak hanya  dijadikan  kedok  untuk  mencapai  kepercayaan  dan  pengaruh  dari masyarakat  semata.  Politik  juga  tidak  hanya  dipahami  sekadar  sebagai sarana menduduki posisi dan  otoritas  formal dalam struktur kekuasaan. 2 Menurut Ibnul Qoyyim yang menukil penjelasan dari Abul Wafa` al- Hambali  bahwa  politik  adalah  segala  tindakan  yang  membuat  manusia lebih  dekat  dengan  kemaslahatan  dan  jauh  dari  kerusakan  senyampang tidak  menyalahi  aturan  syari`ah. 3 Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa politik sebenarnya adalah sarana untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.
Namun  sebagian  perilaku  politisi  yang  tidak  beretika  dan cenderung  menghalalkan  segala  cara  dalam  memperoleh  dan mempertahankan  kekuasaan,  telah  membentuk  stigma  buruk  dikalangan masyarakat  bahwa  politik  erat  kaitannya  dengan  kebohongan,  tirani  dan korupsi.  Sehingga  seakan-akan  ada  dinding  tebal  yang  menjadi  pemisah antara  etika  dan  politik.  Etika  menjadi  lambang  kebaikan  dan  politik menjadi lambang keburukan.
Oleh karena itulah, perlu ditegaskan kembali konsep Islam tentang etika  politik.  Banyak  penelitian  tentang  pemikiran  ulama  berkenaan dengan  etika  politik.  Salah  satunya  adalah  skripsi  dengan  judul Etika Politik  Dalam  Pandangan  al-Ghazali .  Dalam  penelitian  ini  disimpulkan bahwa konsep etika politik menurut al-Ghazali adalah suatu negara harus berisikan  masyarakat  dan  aparatur  negara  yang  memiliki  keselarasan diantara unsur-unsurnya, sehingga akan membawa masyarakat yang adil makmur dengan ditopang moral yang bersendikan agama. 4 Berarti  etika dan  politik  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  boleh  dipisahkan. Sedangkan  menurut  Ali  Syari`ati  Islam  seharusnya  dijadikan  dasar  etika politik yang mampu membebaskan rakyat dari berbagai ketidakadilan dan kedzaliman. 5
Sedangkan  dalam  mengkaji  etika  politik  pada  tulisan  ini,  penulis melakukan  studi  atas  pemikiran  santri  Ma`had  Aly  PP.  Salafiyah Syafi`iyyah  Sukorejo  Situbondo  yang  ditulis  dalam  buku  Fiqh  Progresif  “
2 Sahal Mahfudz, Islam dan Politik , www. nu.or.id , diakses 10 Desember 2015.
3 Ibnul Qoyyim, A`lamul Muwaqqi`in `An Rabbil `Alamin, Maktabah Syamilah, Juz 6, hlm. 26.
4 Husni Mubarok, Etika Politik Dalam Pandangan al-Ghazali (Skripsi) , (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), hlm. 74.
5 Sugiyono, Konsep Etika Politik Dalam Prespektif Ali Syari`ati (Skripsi) , (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), hlm, 65.
Bunga  Rampai  Pemikiran  Santri  Ma`had  Aly  dalam  Buletin  Tanwirul Afkar ”. 6 Buku ini membahas berbagai problem-problem keagamaan yang terjadi di masyarakat.
Salah satu pembahasan menarik dalam buku ini adalah tentang fiqh politik  yang  membahas  banyak  hal  berkenaan  dengan  kekuasaan, pemerintahan  serta  hubungan  antara  rakyat  dan  pemerintah.  Dalam pembahasan  tersebut,  pembaca  akan  diberi  pendidikan  tentang  etika memilih  pemimpin,  etika  berkampanye,  etika  menyampaikan  kritik kepada pemimpin, etika menggunakan fasilitas negara dan sebagainya.
Oleh  karena  itulah,  kami  tertarik  untuk  meneliti  pemikiran  santri Ma`had  Aly  Situbondo  berkenaan  dengan  etika  politik  dalam pemerintahan,  baik  etika  politik  pemerintah  sebagai  pemimpin  sebuah negara ataupun etika politik rakyat sebagai warga negara.

## B. Etika Politik Pemerintah Terhadap Rakyat dan Jabatannya

## 1. Pengertian Etika Politik
Etika  sebenarnya  telah  ada  sejak  adanya  manusia.  Al-Quran menyebutnya  dengan  “akhlak”  yang  berarti  budi  pekerti  atau  tata  susila. Dalam bahasa arab kata ini berasal dari khalaqa yang berarti menciptakan, seakar  dengan  kata khaliq (pencipta), makhluk (yang  diciptakan),  dan khalq (penciptaan).  Dan  akhlak  dalam  bentuk  jama`  dari  khuluq  yang berarti  budi  pekerti,  perangai,  tingkah  laku,  dan  tabiat.  Akhlak  memang bukan  saja  aturan  yang  mengatur  hubungan  antara  sesama  manusia, tetapi  juga  mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhan  bahkan dengan alam semesta. 7
Persoalan  baik  buruk  telah  muncul  sejak  peradaban  tingkat  awal, meskipun  ukuran  yang  dipakai  berbeda-beda.  Kadang-kadang  diukur dengan  akal  sederhana,  perasaan  dan  malahan  hanya  dengan  nafsu.
6 Setiap  hari  jum`at  ,  tim  redaksi  buletin  Tanwirul  Afkar  yang  terdiri  dari  para Santri  Ma`had  Aly  Situbondo  Situbondo  Situbondo  menerbitkan  lembaran  hasil  kajian Fiqh  menyangkut  persoalan-persoalan  hukum  Islam  kontemporer.  Karena  kualitasnya cukup  bagus,  sebagian  tulisan  dalam  buletin  itu  diterbitkan  dalam  bentuk  buku.  Pada tahun  2000  ditebitkan  oleh  LKIS  dengan  judul  Fiqh  Rakyat; Pertautan  Fiqh  dan Kekuasaan ,  kemudian  tahun  2005  diterbitkan  oleh  Pustaka  Pelajar  dengan  judul  Fiqh Realitas; Respon  Ma`had  Aly  Terhadap  Wacana  Hukum  Kontemporer .  Kemudian  tahun 2007  diterbitkan  oleh  Erlangga  dengan  judul  Fiqh  Today; Respon  Fiqh  Tradisional Terhadap Persoalan Modern dan Terakhir kumpulan Buletin Tanwirul Afkar dari edisi 1- 500  diterbitkan  oleh  Ibrahimy  Press  dengan  judul  Fiqh  Progresif  ; Bunga  Rampai Pemikiran Santri Ma`had Aly Situbondo  Situbondo dalam Buletin Tanwirul Afkar ”. (Lihat: Fiqh Progresif, Ibrahimy Press, hal. IV).
7 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta, LPPI, 2001), Cet 4, hlm. 1.

## “Etika Politik Rakyat dan Pemerintah”
Penilaian  baik  buruk  atas  tindakan  dan  amal  perbuatan  manusia  dengan ukuran-ukuran tertentu itulah yang disebut moral atau etika. 8
Islam  telah  meletakkan  dasar-dasar  untuk  menentukan  tingkah laku yang baik dan buruk. Ia tidak mendasarkan konsep al-ma`ruf dan al- munkar semata-mata  pada  rasio,  nafsu  dan  intuisi,  dan  pengalaman- pengalaman yang muncul lewat panca indera yang mengalami perubahan. Tetapi ia telah memberikan sumber yang tetap, yang menentukan tingkah laku moral yang tetap dan universal, yaitu al-Quran dan Sunnah. 9
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa etika merupakan aturan mengenai  tingkah  laku  manusia,  baik  menyangkut  perorangan,  keluarga, tetangga , sampai pada kehidupan komunitas bangsa.
Sedangkan  politik  dalam  bahasa  arab  diistilahkan  dengan siyasah , yang  berasal  dari  masdar sasa  yasusu berarti  kepemimpinan. Siyasah adalah  ilmu  pemerintah,  yaitu  kewajiban  menangani  sesuatu  yang mendatangkan  kemaslahatan.  Pemerintahan  harus  dipegang  oleh  orang yang  mengerti  betul  tentang  dasar-dasar  pengetahuan  dan  peraturan- peraturan dalam negara. 10
Ramlan  Subakti  mengatakan  bahwa  sekurang-kurangnya  ada  5 pandangan mengenai politik. Pertama, pandangan klasik yang mengatakan politik  adalah  usaha  yang  ditempuh  warga  negara  untuk  membicarakan dan  mewujudkan  kebaikan  bersama. Kedua, politik  secara  kelembagaan adalah  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan. Ketiga, politik  sebagai  kekuasaan  diartikan  sebagai  segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam  masyarakat. Keempat, politik  sebagai  fungsionalisme  adalah kegiatan  yang  berkaitan  dengan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan umum. Kelima, politik  sebagai  konflik,  yaitu  kegiatan  mempengaruhi proses  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  umum  untuk  mendapat atau mempertahankan nilai-nilai. 11
Sedangkan  M.  Ridlwan  Qoyyum  menukil  pendapat  al-Hamawi bahwa  politik  ada  dua  macam,  yaitu  politik  tirani  dan  politik  keadilan. Politik  keadilan  adalah  politik  yang  bertujuan  menegakkan  kebenaran  di tengah-tengah  kedzaliman,  menentang  berbagai  bentuk  penindasan, menghalau  para  pelaku  kejahatan  dan  mengantarkan  masyarakat  pada
8 Sahal Mahfudz, Fiqh Sosial, (Yogyakarta, Lkis, 2004) hlm. 172.
9 Sahal Mahfudz, Fiqh Sosial, (Yogyakarta, Lkis, 2004) hlm. 176.
10 Yusuf  Qordlawi, Pedoman  Bernegara  Dalam  Prespektif  Islam ,  (Jakarta,  Pustaka Kautsar, 1999,) hlm. 35.
11 Ramlan Subekti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia, 1999,), Cet. 4, hlm. 2.

## kondisi yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat.
12
Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  politik adalah segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan penyelenggaraan negara yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi rakyat. Jadi politik adakalanya  berkaitan  dengan  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara dan adakalanya berkaitan dengan rakyat sebagai pihak yang dipimpin.
Sedangkan  etika  politik  berdasarkan  defenisi-defenisi  yang  telah disebutkan di atas memiliki arti aturan mengenai tingkah laku pemerintah dan  rakyat  sebagai  pemimpin  dan  yang  dipimpin.  Etika  politik membicarakan  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  objek  formal etika, yaitu tinjauan  kehidupan politik berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika.  Objek  materialnya  meliputi  legitimasi  hukum,  negara,  kekuasaan dan penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi tersebut. 13

## 2. Etika Politik Pemerintah Terhadap Rakyat dan Jabatannya
Pemerintah adalah pengatur jalannya sebuah negara. Negara akan baik  jika  dipimpin  oleh  pemerintah  yang  baik.  Islam  memberikan  acuan bahwa  setiap  kebijakan  pemerintah  harus  selalu  bermuara  kepada kemaslahatan.  Islam  juga  mewajibkan  seorang  pemerintah  agar  selalu berlaku adil dan peduli terhadap rakyatnya. Dalam mewujudkan keadilan dan  kemaslahatan  bagi  seluruh  rakyat,  ada  beberapa  etika  politik pemerintah yang harus dilakukan. Berikut ini adalah beberapa pemikiran santri Ma`had Aly Situbondo dalam Fiqh progresif berkenaan dengan etika politik pemerintah terhadap rakyat dan jabatannya, yaitu :

## a. Etika Dalam Membuat Kebijakan
Santri Ma`had Aly Situbondo berpendapat bahwa pemerintah harus lebih  mendahulukan  kepentingan  rakyat.  Pembangunan  gedung-gedung pemerintahan  baru  harus  tidak  menjadi  prioritas  apabila  gedung  lama masih layak untuk digunakan. Pembuatan baju dinas baru harus  ditinjau ulang apabila baju yang lama masih layak dipakai. Dalam Fiqh Progresif 14
ada beberapa pertimbangan santri Ma`had Aly 15 tentang
12 M. Ridlwan Qoyyum, Fiqh Alternatif, (Kediri, Mitra Gayatri, 2006, ) Cet 2, hlm.
91. 13 Frans Magnis Suseno, 2003, Etika Politik, Jakarta, Gramedia, hal xiii.
14 Santri  Ma`had  Aly Situbondo,  2014, Fiqh  Progresif , (Bangun  Istana,  Pikir  Dulu), Situbondo, Ibrahimy Press,  juz 2, hal 1340, Lihat juga: Fiqh Progresif (Seragam Anggota DPR), juz 2, hal 1476. 15 Jika ada tulisan “Santri Ma`had Aly” maka yang dimaksud adalah Santri Ma`had Aly PP. Salafiyah Syafi`iyyah Sukorejo Situbondo
ketidaksetujuannya  terhadap  pembangunan  gedung  baru  atau  seragam baru, yang sebenarnya dana pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk menyejahterakan  rakyat.    Paling  tidak  ada  tiga  alasan  yang  menjadi pemikiran santri Mahad Aly berkenaan dengan hal di atas.
Pertama , kebijakan  pemerintah  harus  didasarkan  pada kepentingan  rakyat,  bukan  kepentingan  pribadi  dan  kelompoknya. Sementara  pembangunan  gedung  baru  dan  seragam  baru  yang kebutuhannya  tidak  terlalu  mendesak,  tidak  secara  riil  dirasakan manfaatnya oleh rakyat.  Bahkan bisa saja, dibalik rencana pembangunan itu  hanya  akan  dijadikan  ajang  untuk  meraup  keuntungan  yang  besar. Sehingga  akan  memudahkan  tindakan  korupsi  dana.  Dalam  kaidah  fiqih disebutkan:
ُ فُّرَصَت ُ ُِماَمِإلْا ُ ىَلَع ُ ُِةَّيِعَّرلا ُ ُ طو نَم ُ ُِةَحَلإصَمإلاِب ُ
“Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerinatah  harus  berdasarkan kepentingan  rakyat “ 16 Kedua , saat  ini  kondisi  rakyat  Indonesia  masih  berada  dalam jeratan  ekonomi  yang  cukup  memperihatinkan.  Disamping  banyaknya masyarakat  yang  miskin,  pembangunan  di  setiap  daerah  masih  belum stabil, dan berbagai masalah lainnya butuh penanganan secara cepat.  Dan hal  itu  tentu  membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit.    Sementara pembangunan  gedung  baru  dan  pembuatan  seragam  baru  itu  juga  akan menelan dana yang tidak sedikit dan bukan proyek yang sangat mendesak. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membuat skala prioritas terhadap masalah yang harus diselesaikan terlebih dulu. Bukan melakukan proyek baru,  sementara  masalah  yang  serius  justru  dibiarkan  begitu  saja,  tanpa ada penanganan. 17
Apa yang menjadi pemikiran santri Ma`had Aly ini menurut penulis sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi,
ا ُ بِجاَوإل ُ ُ لَضإفَأ ُ ُإنِم ُ ُِهِإيَْغ ُ َُتَمَو ُ َُضَراَعَ ت ُ ُ بِجاَوإلا ُ ُ بإو دإنَمإلاَو ُ َُمِّد ق ُ ُ بِجاَوإلا ُ ىَلَع ُ ُِبإو دإنَمإلا
“Sesuatu yang wajib lebih utama dari yang lainnya dan ketika yang wajib bertentangan  dengan  yang  sunnah,  maka  yang  wajib  harus  didahulukan dari yang sunnah.” 18
16 Ibrohim  Muhammad  Mahmud  al-Hariri, al-Madkhal  ila  al-Qawaid  al-Fiqhiya h, Oman, Daru `Imara, hal 164 17 Ibrohim  Muhammad  Mahmud  al-Hariri, al-Madkhal  ila  al-Qawaid  al-Fiqhiya h, Oman, Daru `Imara, hlm. 165.
18 Syihabuddin al-Qorofi, Anwarul Buruq Fi Anwa`il Furuq : Maktabah Syamilah, Juz
َُذِإا ُ َُضَراَعَ ت ُ ُِناَبِجاَو ُ ُ هَّنِإَف ُ ُ مَّدَق  ي ُ ُ دِك إلْا ُ اَم هإ نِم ُ ُ بإو ج و ا
“Apabila  ada  pertentangan  antara  dua  kewajiban,  maka  harus mendahulukan yang lebih kuat kewajibannya. 19
Ketiga , Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup hemat, dan amat  membenci  sifat  boros  dalam  arti  menghambur-hamburkan  harta secara berlebihan, Allah berfirman :
َُنيِذَّلاَو ُ اَذِإ ُ او قَفإ نَأ ُُ إَلُ او فِرإس ي ُ ُإَلَوُ ُ  تإقَ ي او رُ َُناَكَو ُ َُإيَ ب ُ َُكِلَذ ُ ا ماَوَ ق
“Orang-orang yang apabila menafkahkan hartanya mereka tidak berlebih- lebihan, dan tidak (pula) kikir ”.
Konsep  hemat  di  sini  menyangkut  dalam  segala  aspek  kehidupan, baik  pribadi,  organisasi  ataupun  kenegaraan.  Dalam  hal  ini,  sepertinya pemerintah  tengah  serius  melakukan  gerakan  hemat  anggaran,  meski praktiknya  masih  perlu  dipertanyakan.  Buktinya,  uang  negara  mestinya dipergunakan  dengan  hemat  malah  mau  dihambur-hamburkan  dan manfaatnya  justru  tidak  menyentuh  terhadap  kepentingan  rakyat. Pemerintah  yang  memiliki  etika  politik  adalah  yang  mampu mendahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya serta mampu berlaku adil kepada kepada seluruh rakyatnya.

## b. Etika dalam Menghadapi Kritik Rakyat
Masyarakat  ketika  menilai  pemimpinya  telah  bersalah,  seringkali mereka  melakukan  aksi  demo  dalam  rangka  memberikan  nasihat.  Aksi- aksi  teatrikal  yang  menggambarkan  prilaku  penyimpangan  pemimpin sering kali ditampilkan dengan baik oleh pendemo, khususnya para aktivis dan  mahasiswa.  Bahkan,  karena  saking  marahnya,  kadang  pendemo melakukan  kritik  keras  baik  secara  lisan  maupun  tulisan.  Lantas bagaimana  seharusnya  etika  seorang  pemimpin  ketika  ditegur  oleh rakyatnya?  Hal  ini  penting  untuk  diketahui  agar  kelak  kalau  kita  jadi pemimpin  bisa  mengingat  dan  mengaplikasikannya.  Dalam  Fiqh Progresif, 20 santri Ma`had Aly pertama-tama menampilkan kisah Sayyidina Umar bin Khattab ra. ketika ditegur oleh seorang pemuda,

## 4, hlm. 34.
19 Zakariyah bin Ghulam Qodir , Ushul Fiqh `Ala Manhaji Ahlul Hadits , (Beirut, Darul Fikr, 2002,) Juz 1, hlm. 110 . 20 Santri  Ma`had  Aly  Situbondo, Fiqh  Progresif , (Main  Gusur  Aja,  Sembarangan),
(Situbondo, Ibrahimy Press, 2014,) Juz 2, hlm. 1365.
َُلاَق ُ ُ ل جَر ُ َُرَم عِل ُ ُِقَّتِا ُ للها َُُاي ُ ُ رَم ع ُ َُلاَقَ ف ُ ُ رَخآ ُ ُِلإثِمِلَأ ُ ُِإيِْمَأ ُ َُإيِنِمإؤ لمإا ُ ُ لاَق  ي ُ ُ لإثِم ُ اَذَه ُ ُِمَلاَكلإا ُ َُباَجَأَف ُُ ع ُ رَم ُ َُلُ َُرإ يَخ ُ ُإم كإيِف ُ ُإنِإ ُُ إَلُ اَهإو لإو قَ ت ُ َُلَو ُ َُرإ يَخ ُ َُِّفُ ُإنِإ ُُ إَلُ َُهإعَإسَْأ اُ
"Seorang  laki-laki  berkata  pada  Umar  ra.:  "Bertaqwalah!  Wahai  Umar. "Lalu  pemuda  lain  menyahut:  "Layakkah  ungkapan  itu  ditujukan  pada seorang  Amirul  Mukminin  (Presiden)?.  Dengan  bijak  Umar  menjawab: "Tidak ada kebaikan pada diri kalian apabila kalian tidak mengatakannya (kalimat  taqwa)  dan  tidak  pula  ada  kebaikan  dalam  diriku  apabila  Aku tidak mau mendengarnya (dari kalian)." 21
Melihat  penggalan  cerita  Umar  bin  Khattab  ra.  tersebut,  seorang pemimpin  hendaknya  harus  dengan  lapang  dada  mendengarkan  teguran dari  rakyatnya.  Pemerintah  jangan  hanya  mau  didengar,  tapi  juga  harus mau  mendengar.  Pemerintah  jangan  hanya  mau  dijadikan  cerminan  bagi rakyatnya tetapi juga harus bercermin. Pemerintah harus ikhlas dan sabar bukan malah memerah telinganya lalu marah-marah, apalagi mengancam rakyatnya.
Rakyat  tidak  memiliki  kekuatan  seperti  pemerintah  dengan  bala tentaranya.  Secara  psikologis,  kalau  memang  pemerintah  merasa  benar tak  mungkin  marah-marah.  Ketika  pemerintah  dituduh  melakukan kesalahan,  berikanlah  bukti  dan  yakinkanlah  rakyat  jika  memang pemerintah tidak salah.
Untuk  itu,  pemerintah  harus  sesering  mungkin  introspeksi  diri. Utamanya,  ketika  pemimpin  mulai  memanen  kritikan  dari  rakyatnya. Kalau  perlu,  ketika  teguran  rakyat  itu  benar  adanya,  hendaknya  dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Karena mungkin dengan begitu rakyat akan  bisa  memaafkan  dan  lebih  percaya  pada  pemimpin.  Itulah  etika pemerintah yang harus dilakukan ketika menghadapi kritikan rakyatnya.

## c. Etika Penggusuran Tanah Rakyat
Pembangunan ternyata masih menyisakan sisa gelap. Penggusuran tanah  rakyat  kadang  harus  dilakukan  demi  pembangunan,  baik pembangunan jalan, waduk, pabrik-pabrik, hotel berbintang, atau bahkan lapangan  golf.  Dalam  kasus-kasus  penggusuran  ini,  rakyat  sering  tidak berdaya  menghadapi  klaim  bahwa  pembangunan  yang  dilakukan  adalah demi  kepentingan  umum,  kepentingan  orang  banyak  yang  manfaatnya juga  kelak  akan  kembali  kepada  pemilik  tanah  yang  digusur.  Dalam kondisi  terpojok,  ada  dua  pilihan  yang  harus  diterima,  bertahan  untuk
21 Wahbah Zuhaily, Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu , Beirut, Darul Fikr, Juz VIII, hlm. 332.
selanjutnya berhadapan dengan kekuatan sang pembangun atau terpaksa rela menerima ganti rugi yang tidak cukup buat jaminan masa depan.
Dalam  persoalan  ini,  santri  Ma`had  Aly  memberikan  penjelasan lengkap  tentang  etika  pemerintah  dalam  masalah  penggusuran  tanah. 22 Menurut  mereka,  dalam  istilah  fiqh,  kepentingan  umum  adalah al- maslahah  al-‘ammah. Ada  lima  kriteria al-maslahah  al-‘ammah yang ditetapkan  oleh  para  ulama’. Pertama , al-maslahah  al-‘ammah adalah sesuatu  yang  manfaatnya  dirasakan  seluruh  atau  sebagian  besar masyarakat, bukan oleh kelompok tertentu apalagi orang tertentu. Kedua , selaras dengan tujuan syari’ah yang terangkum dalam al-kulliyat al-khams . Ketiga ,  manfaat  yang  dimaksud  harus  nyata  ( haqiqi )  bukan  sebatas perkiraan ( wahmi ). Keempat , tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an, Hadits,  Ijma’  dan  Qiyas. Kelima ,  tidak  boleh  dilaksanakan  dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar. 23
Kepentingan  umum  dalam  pengertian  inilah  yang  bisa dimenangkan  ketika  berhadapan  dengan  hak  milik  pribadi.  Penggusuran dapat  dilakukan  sejauh  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  umum. Meskipun  demikian,  pemilik  harta  tetap  memiliki  hak  untuk  mendapat ganti  rugi  yang  layak.  Fiqh  menyebut  cara  ini  dengan istimlak  bil  qimah (penguasaan atas harta orang lain dengan ganti rugi). Contoh yang secara eksplisit  disebutkan  dalam  kitab-kitab  kuning  adalah,  ketika  ada  sebuah masjid yang sudah tidak lagi memuat jama’ah dan sangat mendesak untuk diperluas,  tetapi  sebagai  konsekwensinya  harus  mengorbankan  tanah warga  yang  berada  di  samping  masjid.  Apakah  boleh  memaksa  pemilik tanah  untuk  menyerahkan  tanahnya?.  Para  fuqaha’  menjawabnya:  boleh dengan syarat, pemilik tanah harus mendapat ganti rugi yang memadai. 24 Ketentuan  fiqh  ini  tidak  untuk  memberikan  peluang  tindakan sewenang-wenang  pemerintah  terhadap  rakyat.  Tidak  juga  untuk mengabsahkan  penguasaan  pemodal  besar  atas  rakyat  jelata.  Meskipun sudah  jelas  bahwa  proyek  yang  hendak  dilaksanakan  adalah  demi al- maslahah  al-ammah ,  tetapi  tetap  diperlukan  urun  rembuk  untuk menentukan  harga.  Agar  kedua  belah  pihak  tidak  ada  yang  dirugikan. Bukankah  prinsip  yang  dikedepankan  dalam  mu’amalah  adalah  adanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Tidak boleh ada
22 Santri  Ma`had  Aly  Situbondo, Fiqh  Progresif , (Main  Gusur  Aja,  Sembarangan),
(Situbondo, Ibrahimy Press, 2014,) Juz 2, hlm. 1281. 23 Wahbah Zuhaily, 2013, Ushul fiqh al-Islamy , Beirut, Darul Fikr, juz II, hal. 1028.
24 Al-Mawardi, al-Ahkam as-Shulthaniyah, (Beirut, Darul Fikr, 2002,) hlm.162.
pihak  yang  dirugikan.  Namun  jika  terjadi  kemacetan  pada  proses musyawarah, pilihan satu-satunya adalah dengan menetapkan qimah mitsl (harga yang sesuai dengan daerah itu).
Jadi,  sesungguhnya  ada  dua  hal  yang  perlu  dipastikan  dalam  hal penggusuran tanah rakyat. Pertama , apakah tanah itu memang dibutuhkan untuk proyek pemerintah yang manfaatnya untuk kepentingan umum (al- maslahah al-‘ammah) . Kedua , apakah telah ada kesepakatan harga antara pemilik  tanah  dengan  pelaksana  proyek.  Jika  kedua  syarat  ini  tidak terpenuhi,  maka  tidak  ada  pembenaran  bagi  pihak  manapun  untuk menggusur  tanah  milik  rakyat,  dan  pada  saat  yang  sama  rakyat  wajib mempertahankannya  dengan  cara  apapun,  termasuk  demonstrasi, sekalipun harus mengorbankan jiwa. Ini sejalan dengan pesan Rasulullah di  atas “Jika  kamu  terbunuh,  maka  kamu  mati  syahid  dan  kalau  mereka yang terbunuh maka dia masuk neraka.”
Diluar  itu,  tidak  ada  peluang  sama  sekali  untuk  penggusur  tanah rakyat  dengan  dalih  apapun.  Pembangunan  lapangan  golf,  hotel berbintang,  plaza,  dan  semisalnya  yang  manfaatnya  hanya  dirasakan kelompok  tertentu  bukanlah  alasan  untuk  menggusur  tanah  rakyat, meskipun  mengatasnamakan  negara  dan  bertopeng  demi  kepentingan umum.  Jika  terjadi,  ini  adalah  tindakan  dzalim  yang  dosanya  teramat besar. Imam Ramli menulis dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj:
اَّمَأ ُ اَمُ ُ عَقَ ي ُ َُن إلْا ُ ُإنِم ُ ُِهاَرإكإ ُ ُِّل ك ُ ُ صإخَش ُ ُإنِم ُ ُِناَّك س ُ ُِيِكاَكَّدلا ُ ىَلَع ُ ُِلإعِف ُ َُكِلَذ ُ َُو هَ ف ُ ُ مإل ظ ُ ُ ضإَمَ
“Adapun yang terjadi saat ini, berupa pemaksaan dari pihak-pihak tertentu (pengusaha,  developer,  investor  dll)  untuk  menggusur  tanah  milik  rakyat dengan  menggunakan  tangan  kekuasaan,  maka  itu  adalah  jelas-jelas sebuah  kedholiman.” 25 Untuk  menutup  bahasan  ini,  ada  baiknya  kita renungkan ayat al-Qur’an:
َُلَو ُ او ل كإأَت ُ ُإم كَلاَوإمَأ ُ ُإم كَنإ يَ ب ُ ُِلِطاَبإلاِب ُ او لإد تَو ُ اَِبُِ َُلِإ ُ ُِماَّك إلْا ُ او ل كإأَتِل ُ ا قيِرَف ُ ُإنِم ُ ُِلاَوإمَأ ُ ُِساَّنلا ُ ُِإثِإلْاِب ُ ُإم تإ نَأَو ُ َُنو مَلإعَ ت ُُ
“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain secara batil, dan jangalah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, (supaya dia memutuskan perkara denga berpihak padamu) sehingga kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa – cara yang tidak wajar – padahal kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah 188).
25 Imam Ramli, Nihayatul Muhtaj , (Beirut, Darul Fikr, 2004,)  Juz V, hlm. 343.

## d. Etika Penggunaan Fasilitas Negara
Penggunaan fasilitas negara telah sering disalahgunakan, terutama pada  masa  Orde  Baru.  Para  pejabat  banyak  berdalih  demi  kepentingan negara, padahal digunakan untuk kesenangan pribadinya.
Dalam  permasalahan  ini, 26 santri  Ma`had  Aly  Situbondo memandang bahwa Penggunaan fasilitas sebuah institusi atau organisasi, adalah  untuk  memperlancar  kerja  karyawan  demi  kesuksesan  program institusi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  menggunakan  fasilitas  institusi  bisa masuk melalui pintu wadi’ah . Dengan catatan penggunaan tersebut harus sesuai  dengan  tujuan  institusi  sebagai mudi ’  (pihak  yang  menitipakan). Juga bisa melalui akad ‘ariyah, sejauh  pengambilan manfaat  pada barang tersebut tidak melampaui kepentingan institusi sebagai mu’ir (pihak yang meminjamkan).  Akan  tetapi,  Abu  Zakaria  Al-Anshari  mengatakan  bahwa apabila  seseorang  menitipkan  sesuatu  kemudian  ia  mengizinkan  barang tersebut lalu dia memakainya, maka hal itu merupakan pinjaman (‘ariyah). Kalau  melihat  hal  ini,  menggunakan  fasilitas  organisasi  atau  sebuah institusi merupakan akad pinjaman. 27
Kemudian,  apabila  terjadi  kerusakan  dalam  penggunaan  tersebut siapa  yang  bertanggung  jawab?  Kalau  kita  masuk  melalui  wadi’ah, penggunaan  inventaris  harus  demi  kepentingan  institusi  atau  organisasi. Sebab  institusi  atau  organisasi  itulah  yang  paling  berhak  atas  manfaat barang tersebut. Oleh karena itu, selama masih dalam lingkup kepentingan organisasi  maka  yang  bertanggungjawab  atas  kerusakan  tersebut  adalah organisasi.  Lain  halnya,  kalau  digunakan  untuk  kepentingan  diluar organisasi, maka dia-lah yang harus bertanggungjawab. Tapi dalam ‘ariyah ulama  berbeda  pendapat  .  menurut  jumhur  ulama,  kalau  kerusakan  itu akibat si peminjam ( musta’ir ) maka dialah yang bertanggungjawab untuk menggantinya.  Seperti,  menggunakan  inventaris  organisasi  bukan  untuk kepentingan dan kemajuan organisasi.
Para  pejabat  negara  harus  amanah  dalam  menggunakan  fasilitas yang disediakan oleh negara. Gunakanlah fasilitas tersebut dalam urusan negara  dan  dalam  kepentingan  menyejahterakan  rakyat.  Jangan  sampai rakyat  dibuat  menjerit  dan  menangis  akibat  tidak  amanahnya  pejabat pemerintah dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan negara.
26 Santri  Ma`had  Aly  Situbondo  Situbondo  Situbondo, Fiqh  Progresif ,  ( Hati-Hati Pilih Presiden) , ( Situbondo, Ibrahimy Press, 2014 ) , Juz 2, h l m . 1408.
27 Zakariyah al-Anshori, Asnal Mathalib , (Beirut, Darul Fikr, 2002),  juz 2, hlm. 330.

## “Etika Politik Rakyat dan Pemerintah”

## 3. Etika Politik Rakyat Sebagai Warga Negara
Rakyat  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  kesejahteraan  dari pemerintah.  Rakyat  akan  mendapatkan  hak-haknya  dengan  utuh  apabila dipimpin  oleh  pemerintah  yang  memiliki  etika  politik.  Kemajuan  sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintahan yang baik, namun juga harus  bersamaan  dengan  beretikanya  rakyat  dan  ditegakkannya  hukum tanpa  pilih  kasih.  Berikut  beberapa  pemikiran  santri  Ma`had  Aly  dalam Fiqh  Progresif  berkenaan  dengan  etika  politik  rakyat    dalam  sebuah negara, yaitu:

## a. Etika Memilih Elite Politik
Menurut  Santri  Ma`had  Aly  ada  beberapa  kriteria  yang  harus dipenuhi  oleh  pemimpin.  Diantaranya  adalah  amanah,  adil,  memiliki kapasitas,  kapabelitas  dan  kompetensi  keilmuan.  Selain  itu  pemimpin harus memiliki ketegasan, keberanian dan kebijaksanaan. 28
Syarat-syarat tersebut merupakan penyempurnaan dari dua syarat yang  disebutkan  dalam  al-Quran,  yaitu al-qowiy dan al-amin .  Lafadz al- quwwah ,  sebagai  akar  kata  dari al-qowiy ,  tidak  hanya  mengandung  arti kemampuan fisik, akan tetapi juga mencakup  pada  kemampuan akal dan komitmen  yang  tinggi.  Sedangkan  lafadz al-amin bermakna  orang  yang dapat  dipercaya  dan  bertanggung  jawab  atas  segala  sesuatu  yang diamanahkan  kepadanya,  baik  yang  menyangkut  hak  pribadinya,  orang lain, maupun menyangkut hak Tuhan. 29
Itulah beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika  akan  memilih  seorang  pemimpin.  Jangan  terpengaruh  oleh  uang dan  penampilan,  tapi  utamakanlah  pemimpin  yang  memenuhi  syarat- syarat yang telah disebutkan di atas.
Masyarakat  harus  menggunakan  hak  pilihnya.  Jangan  sampai golput dengan alasan tidak ada pemimpin yang cocok. Jika calon pemimpin yang  ada,  semuanya  tidak  memenuhi  syarat,  maka  pilihlah  yang  paling baik  diantara  yang  ada.  Sebuah  negara  tidak  boleh  kosong  dari  seorang pemimpin, karena dapat menyebabkan tidak stabilnya roda pemerintahan.
28 Santri  Ma`had  Aly  Situbondo  Situbondo  Situbondo, Fiqh  Progresif ,  ( Hati-Hati Pilih Presiden) , (Situbondo, Ibrahimy Press, 2014), Juz 2, hlm. 1333. 29 Imam `Allamah Abi Fadhol Jamaluddin, Lisan al-Arab , (Beirut, Darul Fikr, 1999)
Juz, 17, hlm. 207.

## b. Etika Menyampaikan Kritik Terhadap Pemerintah
Santri  Ma`had  Aly  mengutip  pendapat  Wahbah  az-Zuhaily  bahwa kebebasan  berpendapat  adalah  prinsip  yang  sangat  dikedepankan  oleh Islam.  prinsip  ini  menuntut  orang  untuk  dengan  tegas  menyatakan kebenaran  tanpa  takut  dengan  siapapun,  meskipun  itu  menyangkut pemerintahan. Tatkala Umar berpidato:
اَهُّ يَا ُ ُ ساَّنلا ُ ُإنَم ُ ىَأَر ُ ُِف ُ ا جاَجِوإعِا ُ موقيلف
“Rakyatku,  siapa  saja  yang  melihat  ada  yang  bengkok  pada  diri  saya, hendaknya dia meluruskannya”.
Kemudian ada seorang A’raby menimpali, Demi Allah, hai amir al- mukminin,  kalau  saja  aku  dapatkan  ada  yang  bengkok  pada  dirimu,  aku akan  meluruskannya  dengan  pedangku  ini”. menanggapi  orang  ini,  Umar berkata:
ُِلله دإمَإلَْا ُ ُإيِذَّلا ُ َُلَعَج ُ ُإِفُ ُِهِذَه ُ ُِةَّم لأا ُ ُإنَم ُ ُ مإو قَ ي ُ َُجاَجِوإعِا ُ َُرَم ع ُ ُِهِفإيَسِب ُ اَذِا ُ َُجَوإعَأ
”Segala  puji  bagi  Allah  yang  telah  menjadikan  di  antara  umat  ini,  orang yang mau meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya”.
Selama  pemerintah  masih  berada  dalam  batas-batas  yang  tidak keluar  dari  aturan  pemerintahan,  rakyat  dituntut  untuk  patuh  terhadap pemerintah.  Karena  ada  dua  hak  pemerintah,  ketika  pemerintahannya dianggap  absah,  yaitu  ditaati  oleh  rakyat  dan  mendapat  dukungannya dalam  kebijakan-kebijakan  yang  ditempuh.  Tetapi  ketika  pemerintah sudah  menyimpang  dari  garis-garis  yang  telah  ditentukan,  rakyat  punya hak untuk mengontrol, mengoreksi dan bahkan protes kepada pemerintah yang salah satunya bisa dilakukan dengan cara demonstrasi.

## c. Etika Dalam Berkampanye
Ketika  masa  kampanye  tiba  banyak  masyarakat  yang  turun  ke jalan-jalan  untuk  mengenalkan  dan  mendukung  calon  pimpinannya  . Perilaku  massa  di  tempat  kampanye  kerap  kali  menampilkan  ekspresi yang  berbeda-beda.  Pawai  kendaraan  atau  arak-arakan  tak  jarang menghiasi ruas jalan raya. Dari yang terlihat enjoy ketika ikut kampanye, sampai mereka yang urak-urakan. Tak jarang, para suporter partai ketika itu  malah  menunjukkan  arogansi  yang  berlebihan.  Seakan  mereka  tak sadar, bahwa perilaku mereka justru membuat orang lain terganggu.
Dalam  masalah  kampanye,  santri  Mahad  Aly  menawarkan  konsep dan  etika  dalam  berkampanye.  Menurut  mereka,  ada  baiknya  jika  kita kembali  meneladani  Rasulullah  saw.  saat  beliau  berdakwah  menyeru kepada  ummatnya.  Karena  bagaimanapun,  para  jurkam  tak  ubahnya da’i atau  ‘penyeru’  yang  mengajak  orang  lain  untuk  mengikuti  jalannya.  Al-
Qur’an dalam surat al-Nahl ayat 125 secara gamblang menjelaskan:
ُ عإدا ُ َُلِإ ُ ُِليِبَس ُ َُكِّبَر ُ ُِةَمإكِإلْاِب ُ ُِةَظِعإوَمإلاَو ُ ُِةَنَسَإلْا ُ ُإم إلِْداَجَو ُ ُِتَّلاِب ُ َُيِه ُ ُ نَسإحَأ
“Serulah  (manusia)  kepada  jalan  Tuhanmu  dengan  hikmah  dan  pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”.
Dari ayat di atas, setidaknya ada tiga metode yang Allah tawarkan kepada  Nabi-Nya. Pertama ,  Metode  Hikmah.  Yang  dimaksud  dengan thariqah ini  adalah  seorang  Nabi  dianjurkan  menggunakan  pendekatan nalar  atau retorika ilmiah dikala berhadapan dengan komunitas tertentu yang memang akrab dengan ilmu pengetahuan serta memiliki kemampuan pengetahuan  yang  mumpuni,  hingga  mereka  bisa  menemukan  hakikat kebenaran melalui kaidah-kaidah keilmuan yang mereka miliki itu.
Kedua ,  Metode  Mau’idzah  Hasanah . Dalam  metode  ini,  Nabi mengajak  orang-orang  kafir  saat  itu  melalui  penyampaian  pelajaran- pelajaran  atau  berupa  pesan-pesan  yang  baik.  Kandungan  pesan-pesan yang  disampaikan  Nabi  dalam  cara  seperti  ini  lebih  bersifat  praktis (‘amaliah) tidak  terlalu  teoritis  seperti  cara  yang  pertama.  Selanjutnya, Nabi  tidak  berhenti  sampai  disitu,  tapi  beliau  memberikan  percontohan yang  baik  dengan  menerapkan  sendiri  apa  yang  telah  beliau  dakwahkan itu.
Ketiga ,  Teknik  Berdebat  (Mujadalah) . Dalam  hal  ini,  Nabi melakukan  perdebatan  dengan  melakukan  bantahan-bantahan  yang  baik (ahsan) kepada  argumentasi  orang  lain.  Biasanya mujadalah ini  Nabi lakukan  ketika  berhadapan  dengan  sebuah  komunitas  atau  seseorang yang bersikap keras kepala atau antipati terhadap dakwah Nabi. 30
Dari ketiga metode dakwah Nabi tersebut, jika dikontekskan pada masa sekarang, dimana ketika masa-masa pemilu sedang marak-maraknya para  jurkam  atau  orator  berburu  simpati  masyarakat  di  atas  panggung, tentu ada pelajaran-pelajaran tersendiri yang bisa dipetik. Dalam arti, para jurkam itu mesti tahu diri terhadap kondisi yang sedang dia hadapi. Jika yang  dihadapi  adalah  komonitas-komunitas  terpelajar,  seorang  jurkam mungkin  perlu  mengkampanyekan  visi  misi  beserta  program  partainya serasional mungkin lengkap dengan argumentasi-argumentasi pembenarnya.  Atau  jika  perlu,  seorang  jurkam  melakukan  mujadalah secara baik, jika memang hal itu dibutuhkan. Dalam tekhnik yang terakhir inilah,  debat-debat  publik  antar  partai  politik  cukup  relevan  untuk dilakukan.
Namun, berbeda jika yang dihadapi adalah masyarakat awam yang
30 Abu  Yasid  (ed), Fiqh  Politik;Fatwa  Tradisional  untuk  Orang  Modern, (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 39.
memiliki  prosentase  mayoritas  di  negeri  ini.  Otomatis  yang  dibutuhkan ketika itu adalah pesan-pesan kampanye yang lebih gamblang dan mudah difahami  serta  yang  sifatnya  lebih  praktis.  Seorang  jurkam  tidak  perlu terlalu  muluk-muluk  berorasi,  kalau  akhirnya  hanya  seperti  nasi  yang sudah basi, sulit dicerna oleh masyarakat awam.
Oleh  sebab  Nabi  saw.  sendiri  telah  menawarkan  trik-trik  dalam komunikasi:
ملك ُ سانلا ُ ىلع ُ ردق ُ ملْوقع ُ
“Berkomunikasilah  pada  masyarakat  sesuai  dengan  kadar  kemampuan berfikir mereka”. 31
Begitu  juga  halnya,  seorang  jurkam  hendaknya  tidak menyampaikan  pesan  kampanye  yang  bukan-bukan,  seperti  menjelek- jelekkan  lawan  politik  tertentu.  Karena  disamping  itu  melenceng  dari pendidikan  politik  yang  benar,  juga  mudah  sekali  menyulut  emosi  yang akan  berdampak  negatif.  Apalagi  fakta  dilapangan  menunjukkan,  bahwa masyarakat  awam  sangat  mudah  diprovokasi,  dan  jelas  hal  itu  tidak dibenarkan karena merugikan orang lain.
Dapat  disimpulkan  bahwa  hal  utama  yang  perlu  diperhatikan dalam  kampanye  adalah  efektifitas  penyampaian  pesan  politik.  Jika ternyata pola kampanye di lapangan-lapangan terbuka tidak efektif untuk hal ini, atau malah mudah menimbulkan ekses yang tidak baik, maka ada baiknya  mempertimbangkan  pola  dialogis  sebagai  pola  kampanye alternatif. Dimana pesan-pesan  politik  akan lebih mudah diserap  peserta dialog  dan  sangat  minim  menimbulkan  efek  negatif.  Oleh  karena  itulah kampanye  harus  tertib,  beretika  dan  jangan  sampai  menimbulkan kericuhan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

## C. Simpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik  dua  kesimpulan  sebagai berikut  : Pertama ,  Pemikiran  santri  Ma`had  Aly  Situbondo  tentang  etika politik  pemerintah  terhadap  rakyat  dan  jabatannya  memiliki  relevansi yang sangat kuat dengan kondisi moral saat ini. Dalam pandangan mereka, seorang  pemimpin  harus  selalu  mendahulukan  kepentingan  rakyat, membuat  kebijakan  yang  bermuara  kepada  keadilan  dan  kemaslahatan, tidak  anarkis  terhadap  rakyat  serta  wajib  amanah  dalam  menjaga kepercayaan rakyat dan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas negara.
31 Imam  Abu  Hamid  al-Ghazali, Ihya`  Ulumiddin, (Beirut,    Darul  Kutub  Ilmiah, 2005)  Juz 1, hlm. 71.

## “Etika Politik Rakyat dan Pemerintah”
Kedua, Menurut  pemikiran  santri  Ma`had  Aly  Situbondo,  rakyat sebagai  yang  dipimpin  harus  beretika  dalam  mendukung,  memilih pemimpin  serta  menyampaikan  kritik  apabila  ada  tindakan  pemimpin yang  menyalahi  perundang-undangan.  Diantara  etika  yang  harus dilakukan  adalah  mendukung  dan  memilih  pemimpin  berdasarkan kualitas,  kapabilitas  dan  keadilannya,  bukan  karena  uangnya.  Ketika pemimpin melakukan kesalahan, maka rakyat harus menyampaikan kritik yang santun dan membangun.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Yasid  (ed), Fiqh  Politik;Fatwa  Tradisional  untuk  Orang  Modern, Jakarta, Erlangga. 2007. al-Ghazali, Imam Abu Hamid, Ihya` Ulumiddin, Beirut,  Darul Kutub Ilmiah. 2005. Al-Mawardi, al-Ahkam as-Shulthaniyah, Beirut, Darul Fikr, 2002. al-Qorofi,  Syihabuddin, Anwarul  Buruq  Fi  Anwa`il  Furuq :  Maktabah Syamilah,
Husni  Mubarok, Etika  Politik  Dalam  Pandangan  al-Ghazali  (Skripsi) ,  UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008. Ibnul Qoyyim, A`lamul Muwaqqi`in `An Rabbil `Alamin, Beirut, Darul Kutub Ilmiah. 2004.
Imam Ramli, Nihayatul Muhtaj , Beirut, Darul Fikr, 2004. Muhammad  Mahmud  al-Hariri  ,  Ibrohim, al-Madkhal  ila  al-Qawaid  al- Fiqhiya h, Oman, Daru `Imara.
Qoyyum , M. Ridlwan, Fiqh Alternatif, Kediri, Mitra Gayatri, 2006. Ramlan Subekti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia, 1999. Sahal Mahfudz, Fiqh Sosial, Yogyakarta, Lkis, 2004. Sahal  Mahfudz, Islam  dan  Politik ,  www.  nu.or.id , diakses  10  Desember 2015.
Santri  Ma`had  Aly  Situbondo, Fiqh  Progresif , , Situbondo,  Ibrahimy  Press, 2014. Sugiyono, Konsep Etika Politik Dalam Prespektif Ali Syari`ati (Skripsi) , UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
Suseno, Frans Magnis, Etika Politik, Jakarta, Gramedia, 2003. Wahbah Zuhaily, Ushul fiqh al-Islamy , Beirut, Darul Fikr. 2013.
Wahbah Zuhaily, Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu , Beirut, Darul Fikr.
Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, Yogyakarta, LPPI. 2001.
Yusuf  Qordlawi, Pedoman  Bernegara  Dalam  Prespektif  Islam ,  Jakarta, Pustaka Kautsar, 1999. Zakariyah al-Anshori, Asnal Mathalib , Beirut, Darul Fikr, 2002. Zakariyah bin Ghulam Qodir , Ushul Fiqh `Ala Manhaji Ahlul Hadits , Beirut, Darul Fikr, 2002.