INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9013-9025 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial
Rizky Agung Prasetyo 1 ✉ , Dudik Djaja Sidarta 2 , M. Syahrul Borman 3 , Subekti 4
Universitas Dr.Soetomo Surabaya Email : Rizagung15@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah terjadi pergeseran  besar  dalam  cara orang  berinteraksi  dan  berkomunikasi  satu  sama  lain..  Meskipun membawa banyak  manfaat,  teknologi  ini  juga  menimbulkan  dampak  negatif  seperti  kejahatan, ujaran  kebencian,  penghinaan,  dan  penyebaran  informasi  yang  merugikan.  Kejahatan  yang berkaitan dengan agama, ras, dan suku sering kali muncul dalam bentuk komentar dan unggahan yang menghina, sehingga mempengaruhi pandangan dan respons hakim terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik ujaran kebencian dan menganalisis perbedaan dalam pertimbangan hakim saat memutuskan kasus tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif, dengan menganalisis putusan pengadilan yang mencerminkan pandangan hakim. Hasil penelitian memberikan  wawasan  tentang  pertimbangan  hakim  dalam  kasus-kasus  ini,  yang  bervariasi tergantung  pada  faktor  dan  unsur  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  menurut  Menurut  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  siapa  pun  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok  tertentu  berdasarkan  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA)  dilarang melakukannya.  Pertimbangan  hakim  mencakup  faktor-faktor  memberatkan,  seperti  dampak terhadap masyarakat, serta faktor meringankan, seperti status terdakwa, belum pernah dihukum sebelumnya, dan sikap sopan dalam persidangan.
Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Pertimbangan Hakim
Abstract
With  the  advancement  of  information  and  communication  technology,  especially  social  media, there  has  been  a  significant  shift  in  how  people  interact  and  communicate  with  one  another. Although it brings many benefits, this technology also has negative impacts such as crime, hate speech, insults, and the spread of harmful information. Crimes related to religion, race, and ethnicity often appear in the form of derogatory comments and posts, influencing judges' perspectives and responses  to  hate  speech  cases  on  social  media.  This  research  aims  to  understand  the characteristics of hate speech and analyze the differences in judges' considerations when deciding cases of hate speech crimes on social media. The research method used is Normative Research, analyzing  court  decisions  that  reflect  judges'  views.  The  research  results  provide  insights  into judges' considerations in these cases, which vary depending on the factors and elements carried out  by  the  defendant  according  to  Law  Number  11  of  2008,  which  states  that  anyone  who intentionally and without right spreads information aimed at inciting hatred or hostility against individuals or specific groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations (SARA) is prohibited from doing so. Judges' considerations include aggravating factors, such as the impact on society, as well as mitigating factors, such as the defendant's status, no previous criminal record, and courteous behavior during the trial.
Keyword: Hate Speech, Social Media, Judge's Consideratio

## PENDAHULUAN
Di era kala berkembangnya pengetahuan beserta data dan komunikasi khususnya media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Media  sosial  menyediakan  berbagai  platform  yang  memungkinkan  penggunanya    berbagi informasi dan opini, serta berinteraksi dengan khalayak luas secara real time. Namun, selain manfaatnya,  Media  sosial  juga  menjadi  tempat  berbagai  tindakan  kriminal,  seperti  ujaran kebencian. KBBI mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ujaran yang menimbulkan kebencian terhadap  orang  atau  kelompok  tertentu.  Ini  juga  dapat  berarti  tindakan  komunikasi  yang dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  yang  melibatkan  provokasi,  penghasutan,  atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain. Seiring kemajuan teknologi saat ini, terjadi kejahatan  yang  mengerikan,  penyebaran  informasi,  dan  ujaran  kebencian  dan  penghinaan. masyarakat yang memiliki berbagai suku, agama, ras, dan antargolongan(Pakpahan 2021).
Ini  tidak  hanya  menyebabkan  kerugian,  namun  bisa  merugikan  korbannya  melalui pencemaran  komentar.  Menggunakan  bahasa  atau  gambar  yang  menyinggung,  termasuk ujaran kebencian, untuk menghina korban. Karena itu, terkait dengan hal ini diperlukan penilaian yang jelas mengenai tindak pidana tersebut untuk menghindari kesalah pahaman yang berakhir dapat merugikan. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga di dunia virtual,
dan tidak seperti kejahatan biasa, mereka menyebar ke arah tersebut. Meskipun bentuk dan jenis  kejahatan  dapat  berbeda-beda  pada  setiap  masyarakat,  keberadaan  kejahatan  sama dengan keberadaan masyarakat  itu  sendiri.   Kenyamanan telah datang  dengan peningkatan teknologi,  khususnya  di  bidang  membantu  pekerjaan  manusia.  Selain  itu,  karakteristik menggunakan perangkat elektronik atau komputer untuk tujuan ilegal berbeda dari kegiatan kriminal yang biasanya dilakukan tanpa menggunakan komputer.
Dengan  menggunakan  komputer/dunia  maya,  pelaku,  bukti,  atau  petunjuk  kejahatan biasa  dapat  dengan  mudah  diidentifikasi.  Banyak  orang  yang  menggunakan  media  sosial membantu masyarakat berkomunikasi.  Dikomunikasikan pikiran dan perasaan adalah proses. melalui  simbol-simbol  yang  memiliki  makna  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  konteks tertentu. Ini juga melibatkan penggunaan media tertentu untuk mempengaruhi perasaan dan tindakan  seseorang  atau  grup,  serta  untuk  menyampaikan  pesan  dan  mencapai  efek  yang diinginkan. Salah satu alat komunikasi di media sosial adalah audiens.  Keterbukaan media dan keterbukaan informasi di (Citra et al. 2023).
Media sosial, seperti kesempatan yang diberikan kepada pembaca untuk berkomentar di media  elektronik,  memicu  tingginya  kecenderungan    masyarakat  untuk  melakukan  ujaran kebencian.  Setelah  awalnya  digunakan  sebagai  alat  untuk  berbagi  hal-hal  positif  dan bersosialisasi, media sosial ternyata berdampak positif pada komunitas pengguna media sosial Indonesia. Sejak itu, Pengguna media sosial Indonesia terus bertambah.  Platform jejaring sosial tersebut memiliki 170 juta  pengguna,  yang menghabiskan rata-rata 3  jam 14 menit di  sana. Media  sosial  telah  menjadi  tren  gaya  hidup  masyarakat  Indonesia  dan  dapat  memutus hubungan  masyarakat  dengan  kehidupan.  Ini  karena  media  sosial  dapat  menghubungkan semua aspek masyarakat di mana pun.  YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter adalah  platform  media  sosial  terkenal.  Di  media  sosial,  komunikasi  publik  adalah  salah  satu saluran  komunikasi.  Tingginya  kecenderungan  orang  untuk  terlibat  dalam  ujaran  kebencian disebabkan  oleh  transparansi  alat  atau  paparan  pemberitahuan  di  media  sosial,  Misalnya, adanya fitur komentar yang tersedia bagi pengguna media elektronik. Hal itu membuat interaksi penulis-pembaca timbal balik, dapat diakses, dan sederhana sehingga kedua belah pihak dapat dengan mudah mengomentari satu sama lain.
Sebelum era digital,  kasus ujaran  kebencian hanya dapat ditemukan di pamflet, teks buku, surat kaleng.  Perkataan yang mendorong kebencian kini ditemukan dalam  komunikasi elektronik seperti telepon pintar dan komputer, bahkan ketika kita tidak menduganya(Wahyuni 2017).  Ujaran kebencian di media  sosial ada karena media sosial telah menjadi elemen dari gaya hidup kontemporer.Pendidikan nasional didirikan di indonesia, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pendidikan nasional adalah
menumbuhkan keterampilan dan menciptakan jati  diri dan budaya nasional  yang terhormat Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi agar menjadi individu yang berkualitas tinggi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional,  terutama  pasal  3(Sukma  and  Agustanti  2023).  Akibatnya,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menyelidiki  lebih  lanjut  tentang  bagaimana  para  hakim  memandang  dan merespons  tindakan  ujaran  kebencian  yang  terjadi  melalui  media  sosial  .  Hukuman  ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai nasihat bagi pihak yang melanggar sehingga ia dapat bertanggung  jawab  atas  perilakunya  daripada  sebagai  pembalasan.  Berdasarkan  penjelasan yang diberikan, peneliti sangat ingin menulis penelitian dengan menggunakan judul “Tindakan Ujaran Kebencian Pada Pandangan Hakim Melalui Media Sosial”.

## METODE PENELITIAN
Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Menurut kriteria Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif membahas hakikat dan cakupan disiplin hukum, di mana disiplin diartikan sebagai sistem pengajaran mengenai realitas, yang umumnya meliputi aspek analitis dan preskriptif. Oleh karena itu, peraturan hukum biasanya termasuk  dalam  peraturan  normatif.  Dalam  penelitian  ini,  metode  perundang-undangan digunakan  (statute  approach)  guna  untuk  menganalisis  isu-isu  hukum  yang  terkait berkonsentrasi pada analisis undang-undang yang berlaku secara formal Dengan memusatkan perhatian pada teks undang-undang untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum secara tepatuntuk memberikan jawaban yang konkret dan tepat berdasarkan hukum yang ada dan juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) memungkinkan peneliti untuk  memahami  isu-isu  hukum  dari  sudut  pandang  konseptual  atau  filosofis  yang  lebih luas(Sa’idah, Santi, and Suryanto 2021).
Seluruh komponen hukum yang dikumpulkan dari studi literatur, yang mencakup sumber- sumber  utama,  sekunder,  dan  tersier,  akan  diperinci,  dikelompokkan,  dan  disusun  secara sistematis. Setelah komponen hukum diklasifikasikan, setelah dilakukan analisa hukum dengan memakai hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan, dengan memeriksa ketentuan- ketentuan yang relevan dengan topik penelitian, menafsirkannya dalam konteks yang sesuai, membandingkannya dengan kasus-kasus serupa, dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan dari perspektif hukum yang ada, dengan tujuan memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi yang relevan(Sri 2018). Setelah itu tahapan terakhir adalah kesimpulan Penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Ujaran Kebencian Yang Dilakukan di Media Sosial
Teknologi telah mempermudah kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial, tetapi juga memunculkan  penyalahgunaan  seperti  penyebaran  hoaks,  fitnah,  dan  provokasi  di  media sosial. Orang sering menyampaikan pikiran atau ide dengan cara yang salah, mengakibatkan konflik. Dalam konsep negara hukum  (rechtsstaat), hak asasi manusia  dijamin dan semua tindakan harus didasarkan pada undang-undang yang sah. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengutarakan  gagasan  baik  lisan  maupun  tertulis. Ujaran kebencian, yang ditujukan pada individu atau kelompok berdasarkan berbagai alasan seperti orientasi seksual, disabilitas, agama, ras, atau jenis kelamin, dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial.
Ini berbeda dari kritik sosial yang bertujuan mengawasi proses sosial dan mendorong perubahan. Kritik sosial dianggap sebagai alat untuk pertukaran ide dan penghapusan ide lama demi kemajuan sosial(Ali 2017). Kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945 (Pasal 28), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Pasal 28E Ayat  3  menjamin  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengekspresikan  pandangan, sedangkan  Pasal  28F  menegaskan  hak  untuk  mencari,  memperoleh,  dan  menyebarkan informasi. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur kebebasan berpendapat, yang harus menghormati moralitas, ketertiban umum, agama, keutuhan negara, ketertiban hukum(Maulidya et al. 2023).
a. Implikatur Ujaran Kebencian pada ptalfrom media sosial
Adanya smartphone dan jaringan internet di masyarakat menunjukkan perkembangan pesat  Perkembangan  teknologi  komunikasi,  seperti  smartphone  dan  internet,  telah  secara signifikan  mengubah  cara  orang  berkomunikasi  melalui  platform  media  sosial  seperti WhatsApp,  Facebook,  Twitter,  YouTube,  dan  Instagram.  Media  sosial  memungkinkan komunikasi yang luas dan mudah, namun sering kali bahasa yang digunakan menjadi subjektif dan  tidak  pantas.  Ini  menyebabkan  penyebaran  ujaran  kebencian,  di  mana  orang menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan informasi yang merugikan, menghina, atau memprovokasi kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu(Subekti and Sidarta 2020).
Beberapa contoh ujaran kebencian di media sosial mencakup komentar yang menghina tokoh  agama  atau  pejabat,  seperti  ungkapan  yang  menyinggung  Bupati  Samosir  dan postingan  yang  mengejek  remaja  dari  desa  tertentu.  Ujaran  kebencian  ini  sering  kali bertujuan  menyebarkan  permusuhan,  diskriminasi,  atau  kekerasan,  yang  melanggar ketentuan  hukum  mengenai  penghinaan.  Tindakan  ini  bisa  masuk  dalam  kategori
penghinaan  ringan  berdasarkan  Pasal  315  KUHP.Oleh  karena  itu,  meskipun  media  sosial merupakan alat penting untuk  komunikasi di era digital,  penggunaannya harus  dilakukan dengan  hati-hati  untuk  menghindari  penyebaran  ujaran  kebencian  yang  dapat  merusak hubungan sosial dan menyebabkan konflik.
b. Subjek dan Objek Ujaran Kebencian
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, hak untuk menyampaikan pendapat diakui dan dilindungi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998.  Kemajuan  teknologi  informasi  dan  media  sosial  seperti  Facebook,  Instagram,  dan Twitter  telah  mempermudah  berbagi  pendapat,  namun  sering  kali  disalahgunakan  untuk menyebarkan  ujaran  kebencian.  Ujaran  kebencian  melibatkan  penghinaan,  kebohongan, hasutan, provokasi, penistaan, dan tindakan yang merugikan.
Objek ujaran kebencian dapat meliputi individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, identitas gender, atau kelompok etnis tertentu. Contoh ujaran kebencian meliputi penghinaan terhadap pejabat, kebohongan, dan hasutan yang memicu kemarahan atau  kekerasan.  Subjek  ujaran  kebencian,  seperti  individu,  kelompok,  atau  media  sosial, menggunakan platform ini untuk menyebarkan pesan negatif yang bertujuan merendahkan atau  memprovokasi.Motif  di  balik  ujaran  kebencian  termasuk  motif  kognitif  (mencari informasi), identitas personal (menegaskan identitas), dan diversifikasi (hiburan). Faktor-faktor yang  mempengaruhi  pelaku  termasuk  perbedaan  pendapat,  pengungkapan  emosi, ketidaksukaan  pribadi,  serta  pengaruh  lingkungan  pertemanan  yang  cenderung menormalkan perilaku negatif. Ujaran kebencian sering kali dipicu oleh ketidakpuasan pribadi dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang negatif(Gunawan 2020).
c. Dampak Ujaran Kebencian di Media Sosial
Ujaran kebencian dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi orang lain baik secara daring maupun luring. Korban ujaran kebencian mungkin merasa takut, tertekan, dan khawatir akan ancaman online yang terjadi di dunia nyata. Selain itu, paparan yang terus- menerus terhadap perilaku tersebut akan membuat fenomena tersebut menjadi peka dan normal.  Fenomena  ujaran  kebencian  tentunya  menimbulkan  berbagai  prasangka  negatif bahkan dapat melukai perasaan pengguna media sosial yang menerima komentar negatif. Salah satu contoh besar teks ujaran kebencian adalah konflik antara suku Madura dan Dayak di kota Sampit, Kalimantan Barat.
Semua konflik muncul akibat ucapan ‘sape’ oleh tokoh dari satu suku kepada suku lain di media lokal, yang dianggap sebagai ujaran kebencian oleh suku yang dituju. Hal ini memicu konflik horizontal antara kedua suku dan menyebabkan banyak korban.Postingan hoax  yang  berisi  ujaran  kebencian  dapat  memicu  pertengkaran  yang  menghasilkan
penyerangan  terhadap  anggota  keamanan.  Kerugian  politik  Ujaran  kebencian  seringkali memperdalam perpecahan sosial dan politik. Hal ini dapat menyebabkan polarisasi, di mana kelompok masyarakat menjadi lebih terpisah dan berseberangan satu sama lain. Kerusuhan dan kekerasan yang dipicu oleh ujaran kebencian dapat menyebabkan kerusakan properti, infrastruktur, dan gangguan bisnis, yang memiliki dampak ekonomi.
d. Upaya Penanggulangan Ujaran Kebencian di Media Sosial
Dalam  menjalankan  fungsi  mereka  sebagai  penegak  hukum,  termasuk  polisi, kejaksaan,  pengadilan,  dan  advokat  adalah  tindakan  dan  tanggung  jawab  yang  harus dilakukan oleh mereka. Sebetulnya, polisi siber yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Ini adalah  Menegakkan  hukum  terhadap  kejahatan  siber  ditanggung  oleh  Direktorat  Tindak Pidana  Siber  ,  yang  berada  di  bawah  komando  Bareskrim  Polri.  Untuk  memudahkan masyarakat  melaporkan  kejahatan  siber,  Dittipidsiber  juga  memulai  Patroli  Siber.  Namun, mantan Kapolri Tito Karnavian mengakui di kepolisian masih kewalahan dalam menangani tindak pidana cyber. Terlalu banyaknya pelaku yang melakukan ujaran kebencian.
Dengan demikian, polisi siber harus lebih mampu dan benar-benar mahir dalam TIK. Untuk  melakukan  ini,  mereka  harus  memulai  dengan  merekrut  lulusan  perguruan  tinggi terbaik dalam TIK dan teknologi dan bekerja sama dengan perusahaan Produk Intel yang terpercaya.  Cepat dan tepat mengklarifikasi berita palsu. Berita bohong, juga dikenal sebagai hoaks, biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Karena fakta bahwa hoaks menyebar dengan cepat di internet, pemerintah, termasuk Kepolisian dan Kemenkominfo, harus segera mengejarnya. Jadi, jika beritanya benar atau palsu, mereka dapat dicegah menyebar dengan cepat sehingga tidak mengganggu atau mengancam kestabilan masyarakat. Selama ini, pihak berwenang, seperti Kemenkominfo, telah menggunakan model klarifikasi atas berita bohong Meningkatkan Pendekatan Persuasif dengan Tokoh Agama dan Akademisi.
2. Perbedaan  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  Yang Dilakukan di Media Sosial
a. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Nomor  949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr,  Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg, dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb
1. Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr
a. Kronologi Kasus
Pada hari Rabu, 06 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB, atau waktu lain dalam bulan Mei 2020, di rumah kost terdakwa di Jl. Warakas III Gang IV No. 20 RT.008 RW.004 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa JONERIK MUNTHE yang emosi setelah melihat video tentang “Muhammad Sang Pembawa Damai” yang diunggah oleh  akun  Muhammad  Al  Habib  Pro  di  Facebook,  menulis  komentar  yang
mengandung  kebencian  dan  permusuhan  terhadap  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan SARA. Komentar ini menyebabkan kemarahan dan hujatan dari warga Muslim dan Kristen.
b. Identitas Pelaku
Jonerik Munthe, juga dikenal sebagai Jhon Erik bin Kuat Munthe, lahir di Partibi Lama pada 24 Juli 1995, beragama Kristen Protestan, dan tidak bekerja. Dia tinggal di Desa Partibi Lama, Kec. Merek, Kab. Karo, dan tamat SMA.
c. Barang Bukti
1 unit handphone merk Samsung dihancurkan.
d. Pertimbangan Hakim
1.  Hal yang memberatkan: menyebabkan keresahan masyarakat.
2.  Hal  yang  meringankan:  tidak  pernah  dihukum,  bersikap  sopan,  dan  mengaku kejahatannya.
2. Putusan Nomorl 103/Pid.Sus/2020/PN Blgl
a. Kronologi Kasus
Pada tahun 2018 hingga 2019, terdakwa mengikuti grup "SAMOSIR-DANAU TOBA- INDONESIA" dan "MENUJU SAMOSIR MAJU" di Facebook dengan nama akun Imran Baron  dan  Imran  Haryono  S.  Pada  Oktober  2019,  terdakwa  mengunggahkomentar menghina Bupati Samosir di grup tersebut, yang menyebabkan keberatan dari Bupati Rapidin Simbolon dan kelompok marga Simbolon. Mereka melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resor Samosir.
b. Identitas Pelaku
Nama lengkap: Imran Haryono Simamora alias Pak Keyla, lahir di Sigotom pada 27 April 1987. Berjenis kelamin pria dan berasal dari Indonesia. Tinggal di Marina Kebun Sawit, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Jl. Sungai Tanggok, Desa Segar Biru, Kecamatan Parit Tiga Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  dan  Desa  Sigotom  Talpe,  Kecamatan  Pangaribuan,  Kabupaten  Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Agama: Kristen Protestan. Karier: Wiraswasta.
c. Barang Bukti
1 buah HP Samsung berwarna hitam yang diremukkan.
d. Pertimbangan Hakim Hal yang memberatkan
1. Menyebabkan keresahan pada masyarakat umum.
2. Menyebabkan perpecahan antargolongan.
Hal yang meringankan
1. Tulang punggung keluarga dengan tanggungan istri dan anak.
2. Belum pernah dihukum.
3. Bersikap sopan selama sidang.
3. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb
a. Kronologi Kasus
Terdakwa  merasa  tidak  senang  dan  jengkel  setelah  melihat  beberapa  remaja  di lapangan  sepak  bola  Mappadeceng  menatapnya  dengan  kasar  dan  sinis.  Setelah kembali ke rumah, terdakwa menggunakan smartphone Android merek Xiaomi untuk menulis  status  di  Facebook  pribadi  pada  14  Mei  2019  pukul  03.00  WITA,  yang menyinggung remaja Tanarata. Akibatnya, remaja Tanarata merasa tersinggung dan marah.
b. Identitas Pelaku
Nama  lengkap:  Idil  bin  Herman,  lahir  di  Mappadeceng  pada  7  Juli  1998.  Berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia. Tinggal di Dusun Beringin, Desa Mappadeceng,  Kecamatan  Mappadeceng,  Kabupaten  Luwu  Utara.  Agama:  Islam. Pekerjaan: Buruh kapal.
c. Barang Bukti
1 HandPhone merek Xiaomi putih diserahkan ke Idil bin Herman.
d. Pertimbangan Hakim Hal yang memberatkan
1. Menyebabkan keresahan pada masyarakat umum.
2. Mengakibatkan perkelahian di antara remaja atau kelompok masyarakat di Dusun
Tanarata, Dusun Nanna, dan Dusun Beringin, Desa Mappadeceng.
Hal yang meringankan
1. Pelaku mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya.
2. Pelaku bersikap sopan saat di persidangan.
3. Belum pernah menjalani hukuman.
b. Analisis  Putusan  Nomor.  949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr,  Putusan  Nomor. 103/Pid.Sus/2020/PN  Blg,  dan  Putusan  Nomor.  96/Pid.Sus/2019/PN  Msb  Menurut Perspektif Hukum Positif.
1. Putusan Nomor. 949/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr
Terdakwa, Jonerik Munthe, juga dikenal sebagai Jhon Erik bin Kuat Munthe, dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik atau ujaran kebencian di media sosial terkait video "Muhammad the Peacemaker" yang diunggah oleh akun Muhammad Al Habib Pro. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdakwa
dihukum  tiga  tahun  penjara,  dengan  masa  tahanan  sebelumnya  dikurangi  dari hukuman.  Barang  bukti  berupa  satu  bundel  hasil  screenshot  dari  akun  Facebook terdakwa  dan  1  unit  handphone  Samsung  dirampas  dan  dimusnahkan.  Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sengaja dan tanpa hak menulis komentar yang menimbulkan  kebencian  berdasarkan  SARA.  Tindakan  terdakwa  menyebabkan keresahan masyarakat, namun terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya selama persidangan.
2. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blgl
Pengadilan  Negeri  Balige  mengadili  kasus  pencemaran  nama  baik  atau  ujaran kebencian  terhadap  Imran  Haryono  Simamora,  juga  dikenal  sebagai  Pak  Keyla, terhadap  Bupati  Samosir,  Rapidin  Simbolon.  Terdakwa  dihukum  penjara  selama delapan bulan dan didenda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau tiga bulan kurungan. Berdasarkan Pasal 45(2) UU ITE, terdakwa terbukti menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial. Pertimbangan hakim mencakup unsur kesengajaan dan tanpa hak, serta penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Barang bukti berupa 1 HP Samsung dihancurkan. Hal yang memberatkan  adalah  keresahan  masyarakat  dan  potensi  merusak  hubungan antargolongan,  sementara  hal  yang  meringankan  adalah  terdakwa  sebagai  tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, dan bersikap sopan di persidangan.
3. Putusan Nomor. 96/Pid.Sus/2019/PN Msb
Pengadilan Distrik Masam menjatuhkan hukuman penjara tujuh bulan kepada IDIL Bin Herman  karena  pencemaran  nama  baik  atau  ujaran  kebencian  di  media  sosial terhadap remaja Tanarata dan Nanna. Berdasarkan Pasal 45A Ayat 2 jo. Pasal 28 Ayat 2  UU  RI  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  UU  ITE,  terdakwa  dinyatakan bersalah. Unsur yang terpenuhi termasuk subjek hukum, tindakan tanpa hak, dan niat menyebarkan kebencian berdasarkan SARA. Barang bukti berupa satu ponsel Android dikembalikan  kepada  pemiliknya.  Pertimbangan  hakim  termasuk  dampak  tindakan terdakwa yang menyebabkan keresahan di masyarakat dan perkelahian di desa, serta sikap  terdakwa  yang  mengaku  bersalah,  menyesal,  sopan  dalam  persidangan,  dan belum pernah menjalani hukuman sebelumnya.
c. Hal Yang Melatarbelakangi Adanya Perbedaan Putusan Hakim Dalam Kasus Ujaran Kebencian Yang Dilakukan di Media Sosial
1. Pada Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr
Fakta  hukum  di  persidangan  menunjukkan  bahwa  terdakwa,  menggunakan handphone  Samsung  dengan  nomor  simcard  0821112522816  dan  akun  Facebook
jakopman@yahoo.co.id,  menulis  komentar  yang  menghina  Muhammad  dan  Islam. Komentar tersebut merupakan respons emosional terhadap diskusi di akun Facebook Muhammad Al Hadid Pro dan tayangan YouTube Christian Price yang memperburuk hubungan  antara  Islam  dan  Kristen.  Terdakwa  tidak  menyadari  dampak  viral komentarnya  hingga  kemudian  menyadarinya.  Majelis  Hakim  memutuskan  bahwa unsur-unsur penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.
2. Pada Putusan Nomorl. 103/Pid.Sus/2020/PN Blgl
Fakta hukum yang didapatkan di persidangan menunjukkan bahwa Imran Haryono Simamora, yang juga dikenal sebagai Imran Baron, secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak lain, memposting ujaran kebencian di akun Facebook miliknya pada Kamis, 28 November 2019. Terdakwa menggunakan akun Facebook untuk mengirim kata- kata yang menghina Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, dengan sebutan "keturunan anjing babi". Postingan ini terbukti memenuhi unsur kesengajaan (Dolus eventualis atau  Voorwaardelijk-opzet)  dan  dilakukan  melalui  media  Facebook,  yang  sesuai dengan pengertian informasi elektronik dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Ungkapan  tersebut  mengandung muatan tindak pidana penistaan atau penghinaan terhadap marga Simbolon, yang dalam masyarakat Batak Toba termasuk dalam unsur SARA karena menganut sistem kekeluargaan  patrilineal.  Postingan  tersebut  menimbulkan  kebencian  dan permusuhan yang hebat terhadap marga Simbolon, yang merasa terhina oleh kata- kata tersebut. Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur-unsur tersebut terbukti benar.
3. Pada Putusan Nomor. 96/Pid.Sus/2019/PN Msb
Fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  menunjukkan  bahwa  terdakwa,  yang menggunakan  akun  Facebook  bernama  Idil  Adha,  secara  sengaja  dan  tanpa  izin menyebarkan materi yang menghasut permusuhan atau kebencian terhadap remaja dari  Dusun  Tanarata  berdasarkan  SARA.  Terdakwa  menggunakan  smartphone Android  Xiomi  putih  model  MCG3B  untuk  memposting  pernyataan  provokatif tersebut  selama  tujuh  hari  sebelum  menghapusnya.  Terdakwa  merasa  marah  dan frustrasi dengan remaja Dusun Tanarata karena perlakuan mereka yang kasar dan sinis terhadapnya.  Dia  menyadari  bahwa  postingannya  bisa  dilihat  oleh  publik  atau pengguna Facebook lainnya dan bisa memicu kebencian terhadap masyarakat Dusun Tanarata, terutama karena adanya sejarah konflik dan perang kelompok antara remaja di desanya. Tindakan terdakwa berpotensi memperburuk konflik dan memicu perang kelompok, merugikan banyak pihak. Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah
berdasarkan  ketentuan  Pasal  yang  berlaku,  karena  telah  terbukti  secara  hukum menyebarkan informasi bersifat SARA di media sosial.

## SIMPULAN
Sesudah  menyelesaikan  penelitian  dengan  menganalisis,  memperhatikan  dan mempertimbangkan masalah yang diangkat, penulis dapat mencapai kesimpulan berikut:
1. Perkembangan teknologi telah secara signifikan meningkatkan kesejahteraan manusia dengan  memungkinkan  individu  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  sehari-hari  dan berinteraksi  dengan  orang  lain.  Ujaran  Kebencian  ini  melibatkan  individu  tentang berbagai aspek seperti jenis kelamin, usia, ras, gender, dan orientasi seksual. Menurut analisis kasus, perilaku ujaran kebencian di media sosial dapat dipengaruhi oleh faktor kognitif, identitas personal, atau diversi. Faktor internal seperti perbedaan pendapat dan  pengungkapan  emosi,  serta  faktor  eksternal  seperti  pengaruh  lingkungan pertemanan,  semuanya  berkontribusi.  Ujaran  kebencian  berdampak  psikologis dengan  membuat  korban  takut  dan  tertekan,  serta  berdampak  sosial  dengan menimbulkan  konflik  kelompok  dan  mengancam  keharmonisan  masyarakat. Kebebasan  berpendapat  yang  dijamin  konstitusi  harus  diawasi  agar  tidak disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan sosial di era internet.
2. Pada Penelitian ini berguna menganalisis perbedaan pertimbangan hakim pada saat memutus kasus kejahatan ujaran kebencian yang terjadi di dalam media sosial, melalui studi terhadap tiga putusan pengadilan: Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, Putusan Nomor  103/Pid.Sus/2020/PN  Blg,  dan  Putusan  Nomor  96/Pid.Sus/2019/PN  Msb. Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Konsistensi dalam Penerapan Hukum:
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  ketiga  kasus  ini  terkait  dengan  kejahatan  ujaran kebencian media sosial, ada perbedaan dalam cara hakim menerapkan UU di setiap pengadilan.  Ini  menunjukkan  bahwa,  meskipun  undang-undang  yang  sama digunakan,  interpretasi  dan  penerapan  undang-undang  dapat  berbeda-beda tergantung pada pertimbangan subjektif masing-masing hakim.
b. Sebab yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim:
Setiap  hakim  mempertimbangkan  berbagai  faktor  dalam  menjatuhkan  putusan, termasuk  dampak  sosial  dari  ujaran  kebencian,  intensi  pelaku,  serta  bukti  yang diajukan selama persidangan seperti dalam Putusan Nomor
949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg, dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb.
c. Perbedaan Hukuman:
Jenis  hukuman  yang  diberikan  juga  dipengaruhi  oleh  perbedaan  pendapat  hakim. Dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, hukuman yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan Putusanl Nomorl 103/Pid.Sus/2020/PNl Blg dan Putusanl Nomorl 96/Pid.Sus/2019/PNl Msb. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara hakim tentang seberapa berat tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad. 2017. “Hakim Dalam Perspektif Hadis.” Tahdis 8: 32– 56.
Citra, Anisyah, Dwi Novitasari, Syarifah Jamilah, and Rosiana Puspita Sari. 2023. “Analisis Penegakan Hukum  Terhadap  Kasus  Ujaran  Kebencian  Di  Media  Sosial  Berdasarkan  Hukum  Positif  Di Indonesia.” VISA: Journal of Vision and Ideas 3(3): 1092 – 1102.
Gunawan, Heri. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial
Dikaitkan  Dengan  Kebebasan  Berpendapat  Dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Trans aksi Elektronik.” Res Nullius Law Journal 2(1): 76– 86.
Maulidya,  Ghoniyah  Zulindah,  Syahdila  Nur  Rahmawati,  Vina  Rahmawati,  and  Alifian  Fahdzan Mardany. 2023. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis -Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” HUKMY : Jurnal Hukum 3(1): 211 – 30.
Pakpahan,  Roida.  2021.  “Analisa  Implementasi  Uu  Ite  Pasal  28  Ayat  2  Dalam  Mengurangi  Ujaran Kebencian Di Media Sosial.” Journal of Information System, Informatics and Computing 5(1): 111.
Sa’idah,  Farra  Lailatus,  Dyan  Evita  Santi,  and  Suryanto  Suryanto.  2021.  “Faktor  Produksi  Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial.” Jurnal Psikologi Perseptual 6(1): 1– 15.
Sri,  Mawarti.  2018.  “Fenomena  Ujaran  Kebencian  Dampak  Ujaran  Kebencian.”  Media  Ilmiah
Komunikasi Umat Beragama 10(1): 83 – 95. http://artikata.com.
Subekti,  Subekti,  and  Dudik  Djaja  Sidarta.  2020.  “Penyelesaian  Kejahatan  Terhadap  Kemanusiaan Dalam Perspektif Hak  Asasi Manusia.” Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 9(1).
Sukma, R C, and R D Agustanti. 2023. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak  Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum.” Jurnal Esensi Hukum 5(1): 50– 66. https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/230%0Ahttps://journal.upnvj. ac.id/index.php/esensihukum/article/download/230/101.
Wahyuni, Dr.Fitri. 2017. Perpustakaan Nasional Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.