Prodi  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmus  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183 .
Email: arissy.jorgi.psc20@mail.umy.ac.id

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.7, No. 2, 2022 DOI: 10.14710/jiip.v7i2.15135
Analisis Kebijakan BLT Dan Desa dalam Upaya Penanganan Covid-19 pada Sektor Desa.
1 kasih Putri Nirwana, 2 Sakir, 3 Arissy Jorgi Sutan 1&2 Prodi  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
3 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Dikirimkan: 10 Juli 2022 Direvisi: 25 September 2022 Diterbitkan: 30 September 2022

## Pendahuluan
Semua  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia,  saat  ini  sedang  menghadapi tantangan bersama untuk memerangi virus yang dikenal sebagai Coronavirus Disease 2019  (Covid-19)  dengan  tingkat  penyebaran  yang  sangat  cepat.  Menurut  laporan Worldometer, Indonesia berada di peringkat ke-32 di antara berbagai negara yang terkena  virus  Covid-19,  dibandingkan  Amerika  Serikat  yang  berada  di  peringkat  1 peningkatan  kasus  terbanyak  (Worldometers,  2022).  Indonesia  memiliki  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertugas menyusun dan menetapkan berbagai  kebijakan  terkait  penanggulangan  bencana  dan  tindakan  cepat,  tepat,

## INTISARI
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan desa  dalam  upaya  penanganan  covid-19  pada  sektor  desa.Peran  dan  kebijakan  pemerintah dalam perekonomian pada masa pandemi Covid-19. Pandemi tidak hanya dapat mengancam masyarakat, tetapi juga dapat menagncam situasi ekonomi di berbagai sektor. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang menggunakan pendekatan analisis data sekunder  yang  bertujuan  untuk  memahami,  menjelaskan,  menafsirkan,  dan  menganalisis keadaan  yang  sedang  terjadi.  Penelitian  saat  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif yang  ketat.  Agar  peneliti  dapat  melakukan  eksplorasi  secara  mendalam  mengenai  masalah yang dibahas maka digunakan pendekatan kuantitatif.  analisis ekonomi publik di atas melalui peran  dan  kebijakan  pemerintah  untuk  mengatasi  perekonomian  pada  masa  pandemi  ini memang masih banyak menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dari segala sisi, baik sisi  regulasi,  administrasi  maupun  implementasi  yang  ada  di  lapangan.  Peran  subordinat pemerintah dalam perekonomian selama pandemi ini menjadi dorongan lain bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakannya.

## KATA KUNCI
Pandemi,Covid 19,Kebijakan Pemerintah Indonesia,Ekonomi.
efektif  dan  efisien  bagi  pengungsi.  Fungsi  lain  BNPB  yaitu  mengkoordinasikan pelaksanaan  kegiatan  penanggulangan  bencana  secara  terencana,  terpadu,  dan menyeluruh. Berdasarkan data BNBP, dilaporkan jumlah orang yang positif terinfeksi virus Covid-19 terus bertambah setiap harinya, seperti terlihat pada Gambar 1. Sejak merebaknya virus ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan protokol kesehatan yang  direkomendasikan  oleh  WHO,  menerapkan  berbagai  fasilitas  medis  untuk pasien  terinfeksi  virus  corona,  menerapkan  pedoman  jarak  sosial,  dll.  Saya  telah mengambil langkah-langkah tersebut. Di Indonesia, terutama di daerah yang rentan virus corona, pembatasan sosial besar (PSBB) telah berubah dalam beberapa kasus. Munculnya pandemi virus corona di Indonesia telah mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia, terutama sektor ekonomi. Hampir setiap negara di dunia terkena wabah epidemi ini, yang menyebabkan gejolak ekonomi. Berdasarkan penelitian (Yendra & Wetsi,  2021)  wabah  pandemi  corona  yang  telah  menyebar  ini,  pada  akhirnya membawa  konsekuensi  yang  sangat  buruk  bagi  perekonomian  dunia  termasuk Indonesia khususnya jika ditinjau dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi. (Sofi,  2021)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Pengaruh  Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona “ tidak melampirkan kernagka teori yang dapat membantu pembaca dalam menajwab pertanyaan penelitian. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Peran Pemerintah. Penelitian ini menggunakan Teori peran pemerintah Menurut Musgrave, peran pemerintah adalah peran distribusi, peran distribusi, dan peran stabilisasi (Engka et al., 2021; Sofi, 2021; Sumarni,  2020).  Peran  alokasi  adalah  untuk  memastikan  alokasi  sumber  daya ekonomi yang efisien, karena sistem pasar tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat.  Peran  distribusi  sebagai  sarana  mendistribusikan  pendapatan  dan kekayaan dengan menyeimbangkan efisiensi dan pemerataan alokasi sumber daya melalui  penggunaan  sarana  keuangan,  jaminan  sosial  dan  pelayanan  publik  yang mempengaruhi  distribusi  pendapatan  (ACEN  et  al.,  2022;  Mufida  et  al.,  2020).. Padahal peran stabilisasi adalah menciptakan stabilitas ekonomi bagi negara. Selain ketiga  peran  yang  diidentifikasi  Musgrave,  intervensi  pemerintah  juga  diperlukan untuk  mendorong  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  dikenal  dengan  istilah Stimulating Role. Salah satu peran distribusi pemerintah dalam instrumen perpajakan menjadi  penting  karena  pajak  merupakan  modal  dasar  pembangunan.  Misalnya untuk mendanai penyediaan barang dan jasa publik, mengatur perekonomian, dan mengatur konsumsi masyarakat.
Menurut Tjokromidjojo juga dapat dilihat dalam tiga hal:
1. Pada awalnya, peran pemerintah adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam pembangunan. Bahkan, fungsi pemungutan pajak seringkali tidak terfokus pada kepentingan rakyat. Ini adalah peran pemerintah yang paling tradisional.
2. Selanjutnya lahir konsep PNS. Peran pemerintah merupakan peran pelayan sosial yang perlu ditempatkan di masyarakat. Hal ini juga ditopang oleh banyak gagasan tentang welfare state atau negara kesejahteraan.
3. Namun, ada juga cara untuk menjalankan peran pemerintah, yaitu memberikan peran  pengusaha  atau  promotor  reformasi  dan  inisiatif  pembangunan pemerintah  daerah  kepada  pemerintah.  Pemerintah  adalah  “agen pembangunan” atau motor penggerak pembaruan/pembangunan.
Kajian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dampak  pandemi  penyakit  coronavirus 2019  (Covid19)  terhadap  Indonesia,  kelipatan  sektor  dan  kondisi  perekonomian. Metode Survei Terapan Survei Kualitatif yaitu dalam bentuk deskripsi dan deskripsi literatur,  dan  pengukuran  terkait  pandemi  Covid-19  dari  sumber  berbeda  dalam penelitian ini. Teknik perpustakaan (Studi Perpustakaan yaitu Studi yang dilakukan oleh Studi Sastra (Perpustakaan) dalam bentuk buku, memo, jurnal, web (Internet), dan Informasi Lain Terkait Topik ini Survei Ini Sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder di berupa catatan, dokumen, jurnal, buku, dan catatan yang berkaitan dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ini  berusaha  Menjawab  pertanyaan  penelitian sebagai berikut yaitu:
1.  Bagimana  pelaksanaan  Kebijakan  BLT-Dana  Desa,  dalam  rangka  pengatasan pandemic Covid-19 di lingkup Desa?
2.  Bagimana  dampak  adanya  kebijakan  BLT  Dana  Desa  dalam  rangka  pengatasan pandemic Covid-19 di lingkup Desa?

## Metode
Penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang ketat. Agar peneliti dapat melakukan eksplorasi secara mendalam mengenai masalah yang dibahas maka digunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif memiliki kriteria sebagai berikut: Analisis data merupakan hal utama dalam pendekatan sumber data langsung dan penelitian (Rijali, 2019; Sarosa, 2021). Selain itu, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk  mengeksplorasi,  mendeskripsikan,  dan  merencanakan.  Eksplorasi  lagi  ditandai oleh  Koeantjaraningrat  sebagai  penelitian  dengan  fokus  kuat  menjelajah.  Eksplorasi dilakukan untuk memahami suatu fenomena yang tampaknya berlangsung lebih lama. Tujuan deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu fenomena yang sedang atau baru saja mulai ada. Strategi penelitian saat ini adalah mempelajari kasus. Tujuan dari studi kasus  adalah  untuk  menyelidiki  sistem  bermasalah  atau  kasus  yang  terjadi  selama periode waktu yang lama dengan menggunakan data yang akurat dan dapat diandalkan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya (Butsi, 2019; Fadli, 2021).
Dengan menggunakan metodologi deskriptif dengan fokus kualitatif, penelitian ini  mengkaji  Kebijakan  Pemerintah  Desa  Lowayu  Kecamatan  DukunKabupaten  Gresik dalam  Rekonstruksi  Pasca  Ekonomi  Pandemi  Covid-19.  Pendekatan  yang  dilakukan melalui  terlibat  dalam  percakapan  dengan  responden.  Metode  pengumpulan  data menggunakan  pertimbangan  dan  pengamatan  yang  cermat  terhadap  informasi  yang sudah diposting. Cara yang dianjurkan bagi pengguna untuk memperoleh data sebagai berikut:  Mengirimkan  surat  izin  KKN  dari  kampus  sebagai  formalitas  penelitian;  2) Wawancara; 3) Observasi; 4) Dokumentasi; 5) Sumber internet resmi seperti berita atau jurnal; 6) Analisis data; 7) Triangulasi data untuk menghitung data kredit. Pendekatan peneliti  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  yang  valid  dan  tidak  cacat  dengan melakukan  observasi  dan  wawancara  kepada  sebagian  besar  sumber  mulai  dari perangkat desa, ketua Anshor, pedaganng yanng terakhir masyarakat. Megajukan Surat Izin Wawancara Lebih Jauh di Balai Desa Lowayu Sebelum Wawancara dan Observasi Peneliti.
Setelah  diberi  tahu,  peneliti  terlebih  dahulu  memulai  wawancara  dann observasi.  Setelah  diberi  tahu,  peneliti  terlebih  dahulu  memulai  wawancara  dann
observasi.  Sedanngkan  untuk  menjelaskan  tujuan  dan  maksud  peneliti  wawancara dengan mereka untuk wawancara terlebih dahulu dengan masyarakat dan pedagang terlebih  dahulu  secara  pribadi.  Hal  ini  diperlukan  untuk  menganalisis  dan  triangulasi data untuk melihat apakah itu telah rusak. Agardatayangdiperolehdari narasumber valid dan tidak cacat oleh karena itu. Subyek skripsi ini adalah perangkat-perangkat desa yang memiliki  keunggulan  kompetitif  dalam  memberikan  informasi.  Akan  tetapi,  Ketua Anshor,  pedagang,  dan  masyarakat  umum  menerima  nasihat.  Peneliti  menggunakan ringkasan  tersebut  di  atas  untuk  mendapatkan  data  yang  lebih  komprehensif  dan akurat.
Menurut Miles dan Huberman (1994), tiga jenis utama analisis data kuantitatif adalah redaksi data, penyajian data, dan analisis kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemulihan,  pengabstrakan,  dan  transformasi  data  yang  muncul  dari  catatan-catatan tertulis di lapangan Data penyajian adalah kumpulan informasi yang tidak terorganisir, sehingga menimbulkan kemungkinan seseorang mencoba membuat kesimpulan(Sari et al.,  2022).  Data  yang  dapat  diperoleh  secara  andal  dan  diverifikasi  keakuratannya dengan  menggunakan  sesuatu  yang  lain  di  luar  batas-batas  data  aslinya,  baik  untuk tujuan validasi data maupun sebagai acuan yang merendahkan data tersebut, diperoleh dengan menggunakan metode triangulasi. Untuk melakukan analisis kualitatif, peneliti harus  berusaha  untuk  mendapatkan  data  yang  valid  untuk  penelitian  ini  untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak valid (cacat).
Pembahasan ( subbab pembahasan langsung ditulis frase temuannya ) A. Pelaksanaan Kebijakan BLT-Dana Desa dalam rangka pengatasan pandemic Covid-19
Masih  rendahnya  sentimen  investor  pada  pasar  yang  ada  membuat  pasar berfluktuasi  ke  arah  yang  cenderung  negatif.  Tahap-tahap  yang  strategis  terkait kebijakan  fiskal  dan  moneter  inilah  yang  sangat  dibutuhkan  pada  saat  ini  untuk memberikan  dorongan  dalam  perekonomian.  Selain  itu,  lambatnya  perekonomian global  khususnya  kegiatan  ekspor  Indonesia  ke  China  juga  berdampak  signifikan terhadap  perekonomian  Indonesia.  Berdasarkan  analisis  sensitivitas,  hal-hal  tersebut menjelaskan  bahwa  melambatnya  Salah  satu  tindakan  pemerintah  terkait  langkah- langkah  keuangan  di  masa  pandemi  Indonesia  adalah  dengan  memberikan  stimulus sebagai bentuk respon pemerintah terhadap pelaku ekonomi yang terdampak pandemi. (ACEN et al., 2022; Reptiana et al., 2021) menyatakan bahwa kebijakan menjaga jarak sosial dan fisik di masa pandemi ini menimbulkan hambatan dalam rantai nilai dunia usaha dan menimbulkan berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia yaitu mengguncang sektor ekonomi. studinya dengan memberi. Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan guncangan tersebut adalah stimulus ekonomi berupa stimulus fiskal.
Namun kenyataannya, insentif pajak yang ditawarkan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri pariwisata di masa pandemi corona ini. Ini akan memberi peneliti bagaimana pandemi COVID-19 berdampak negatif pada kebutuhan kawasan pariwisata, manfaat  insentif  pajak  di  kawasan  pariwisata,  dan  masalah  ekonomi  yang  dihadapi industri  pariwisata.  Anda  dapat  lebih  akurat  mengidentifikasi  solusi  alternatif  untuk insentif  pajak  yang  dapat  ditangani  secara  efektif  Karena  pandemi  korona.  Temuan
menunjukkan bahwa ada dua kebutuhan yang belum terpenuhi di sektor pariwisata, terutama  dalam  insentif  pajak  pemerintah,  berupa  insentif  pemerintah  untuk memfasilitasi akses permintaan, konsumsi dan kredit usaha (Hafni et al., 2021; Nafiah & Bharata,  2021)  menjelaskan  bahwa  kebijakan  fiskal  atau  moneter  yang  diterapkan pemerintah  dapat  mengubah  keadaan  masyarakat  untuk  memenuhi  distribusi pendapatan  yang  diharapkan  oleh  warga.  Salah  satu  strateginya  adalah  mengubah distribusi  pendapatan  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Distribusi  pendapatan langsung  dapat  dilakukan  oleh  negara  melalui  pajak  progresif  dan  subsidi  kepada kelompok masyarakat miskin.
Perubahan  tidak  langsung  dalam  distribusi  pendapatan  antara  lain  pengeluaran pemerintah untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti penyediaan perumahan bagi kelompok masyarakat tertentu, pemberian subsidi kepada petani dengan pupuk, dan pemberian subsidi kepada pekerja non industri dengan bahan bakar.Pemerintah dapat melakukannya  melalui  kebijakan.  (Iping,  2020;  Reptiana  et  al.,  2021),  keberhasilan kebijakan  pemerintah  diukur  dari  reaksi  publik  terhadap  kebijakan  tersebut.  Terkait penanganan Covid-19 di Indonesia, kebijakan dalam negeri yang rasional akan dapat diterima  secara  wajar  oleh  warga  jika  pemerintah  mengembangkan  kebijakan  yang dapat menjamin ketersediaan sumber energi ekonomi bagi warga (Mufida et al., 2020).

## B.Dampak  Kebijjakan  BLT  Dana  Desa  Rangka  Pengatasan  Pandemi  Covid  19  Di Lingkup Desa
Selain  berimplikasi    pada  Kesehatan  Covid  19  menimbulkan    dampak  lintas  wilayah, memberi kegiatan ekonomi dan sosial  di daerah, serta menegakkan kegiatan ekonomi dan  pendapatan  daerah  dana  Desa.  OECD  Quarterly  National  Database  (2020) melaporkan bahwa G20 di setidaknya 10 negara  mengalami penurunan lebih dari 10% pada kuartal kedua tahun 2020. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa ketahanan ekonomi  Indonesia  terhadap  pandemi  COVID-19  jauh  lebih  unggul  dibandingkan negara-negara  anggota  G20  lainnya,    dengan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang turun 5,3% pada kuartal kedua, atau Korea Selatan dan China 2 Hanya satu negara yang menyatakan  kalah.  .Namun,  meski  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  kuartal pertama 2020 masih positif sebesar 2,97% year-on-year (Mufida et al., 2020).

## C.Peran Stabilisasi
Menurut Grave menyatakan bahwa negara ini memiliki tiga peran penting dalam perekonomian,  yaitu  stabilisasi,  alokasi,  dan  distribusi.  Dalam  peran  stabilisasi  ini, pemerintah diharapkan mampu menjaga perekonomian mereka tetap bekerja penuh atau pada tingkat harga komoditas yang stabil. Selama masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dari bulan Maret hingga Juli, peran stabilisasi pemerintah adalah untuk lebih menstabilkan harga sembako di berbagai wilayah di Indonesia. Segala upaya akan dilakukan oleh pemerintah tengah situasi penyebaran virus Covid 19 ini, harga- harga bahan pokok tetap terjangkau di masyarakat baik dari sisi stock, selalu tersedianya pasokan, distribusi, sampai menjangkau tingkat harga yang stabil. Dilihat dari sisi stock saja, dalam satu minggu sekali pemerintah melakukan rapat koordinasi dengan pejabat terkait  dengan  pembahasan  monitoring/evaluasi  seluruh  bahan  pokok.  Sedangkan dilihat  dari  sedianya  pasokan,  pemerintah  melibatkan  beberapa  pengusaha  dari
beberapa sektor terutama yang bergerak di sektor riil untuk menjamin pasokan bahan baku pangan agar selalu tersedia  (Nurahmawati & Hartini, 2020).
Pentingnya menjaga protokol kesehatan menurut kebijakan WHO yaitu selalu menggunakan  masker  serta  sering  mencuci  tangan  menggunakan  sabun  atau  hand- sanitizer  saat  pandemi  Covid  19  mulai  masuk  ke  Indonesia  sekitar  awal  Bulan  Maret 2020 pada akhirnya membuat masyarakat berbondong-bondong membeli masker dan sabun  pencuci  tangan  atau  hand-sanitizer.  Anjuran  WHO  ini  membuat  beberapa masyarakat melakukan Panic Buying untuk masker dan hand-sanitizer sehingga barang- barang  tersebut  mulai  langka  dipasar  karena  diborong  oleh  pembeli  dan  spekulan. Bahkan  tidak  hanya  masker  dan  sabun  cuci  tangan  atau  hand-sanitizer  saja,  para pembeli juga ramai-ramai men-stock kebutuhan pokok di pasar sehingga harga bahan pokok menjadi tidak terkendali di pasar dan terjadi kelangkaan di pasar akibat panic buying  ini.  Upaya  dari  para  pembeli  ini  diakibatkan  tidak  adanya  sosialisasi  dari pemerintah  untuk  mengantisipasi  masyarakat  agar  tidak  perlu  memborong  semua bahan pokok, masker, dan lain-lain agar stock atau ketersediaan barang dan harga-harga kembali  menjadi  stabil  di  pasar.  Sedangkan  dilihat  dari  peran  pemerintah  dalam mengatasi penganguran selama masa pandemi ini dimulai dari kebijakan relokasi biaya atau anggaran sampai pada beberapa perubahan-perubahan kebijakan agar usaha tetap berlangsung  serta  perlindungan  bagi  para  tenaga  kerja  tetap  dapat  dikendalikan. Menaker Ida Fauziah menyatakan terdapat tiga strategi yag dilakukan pemerintah untuk mengendalikan tingkat pengangguran yang tinggi dalam masa pandemi Covid-19 yaitu:
1. Melakukan  berbagai  pelatihan  berbasis  kompetensi  dan  produktivitas  dengan program Balai Latihan (BLK) tanggap pandemi Covid-19, dimana dalam program ini  peserta  yang  ada  tidak  hanya  mendapatkan  keterampilan  yang  mumpuni tetapi juga mendapatan insentif setelah masa pelatihan selesai.
2. Program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak pandemi, seperti program padat karya dan kewirausahaan.
3. Pembukaan  layanan  konsultasi,  informasi  serta  pengaduan  bagi  para  tenaga kerja atau buruh terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

## D.Peran Alokasi
Keseluruhan  strategi  ini  tentunya  saling  berkaitan  pada  enam  aspek  dalam pemulihan ekonomi nasional sebagaimana yang diproklamirkan oleh pemerintah untuk mengatasi  pandemi ini. Contohnya saja dengan pemberian stimulus ekonomi bagi para pengusaha  ataupun  UMKM  agar  mampu  “berdiri”  di  masa  pandemi  ini  sehingga diharapkan  agar  tetap  dapat  menunaikan  pembayaran  gaji  pegawainya.  Selain  itu pemerintah juga (Worldometers, 2022) memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah serta pemberian bunga kredit yang ringan bagi para tenaga kerja di sektor formal serta program jaring pengaman sosial untuk membantu setiap tenaga kerja formal ataupun informal serta dengan memberikan prioritas utama dengan adanya kartu prakerja bagi korban pemutusan hubungan kerja dan bagi pekerja yang terpaksa  harus  dirumahkan.  Tentunya  dengan  kebijakan  pemerintah  ini  diharapkan
dapat  menjadi  solusi  bagi  para  pekerja  yang  terkena  dampak  pandemi  ataupun mengurangi tingkat penganguran.
Dalam data Badan Pusat Statisik (2020), diketahui total pengangguran di Indonesia pada bulan Februari tahun 2020 lalu adalah sebanyak 6,88 juta orang. Data terakhir pada Juli 2020, tingkat pengangguran di Indonesia naik tajam hingga lebih dari 10 juta orang. Jumlah  ini  terus  naik  sejak  pandemi  ini  melanda  Indonesia  pada  Maret  lalu.  Artinya, angka  pengangguran  bertambah  sekitar  3,7  orang  akibat  pandemi  Covid-19  sejak Februari 2020. Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi di Indonesia sampai saat ini belum dapat mengatasi pengangguran di Indonesia. Dengan munculnya pandemi Covid-19 ini tentunya setiap negara dengan tingkat pendapatan per kapita penduduknya yang masih rendah masih “tertatih”  untuk  mengatasi  berbagai  persoalan  kesejahteraan  penduduk  khususnya masalah pengangguran (Muga et al., 2021; Pramanik, 2020).
Berdasarkan  teori  Musgrave  (1984)  dan  fakta  data  yang  ada  tentang  peran pemerintah  untuk  menciptakan  kondisi  dimana  kesempatan  kerja  penuh  atau  full employment dengan tingkat harga barang yang stabil serta kebijakan yang dilakukan dalam perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini masih dirasa sulit untuk dilakukan pada  saat  wabah  pandemi  masuk  ke  Indonesia  pada  awal  Maret  2020  dibuktikan meningkatkannya angka pengangguran dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.
Adapun upaya-upaya pemerintah dalam mengaloaksikan sumber-sumber daya yang ada dalam perekonomian pada peran alokasi dapat dilakukan secara langsung berupa belanja barang untuk keperluan pertahanan dan pendidikan atau secara tidak langsung baik melalui pajak dan subsidi guna mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. Peran alokasi ini tentunya sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan barang- barang publik agar tidak terjadi kegagalan pasar karena di dalam sistem perekonomian suatu negara tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan diserahkan melalui mekanisme pasar (Maun, 2020).
Peningkatan belanja pemerintah ini dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam  pelaksanaan  peran  pemerintah  sebagai  upaya  untuk  mengalokasikan  sumber daya  dalam  perekonomian.  Dengan  semakin  besarnya  belanja  pemerintah  maka kebutuhan  masyarakat  yang  tidak  dapat  dipenuhi  penyediaannya  oleh  sektor  swasta dapat  dinikmati  melalui  penyediaannya  oleh  pemerintah.  Namun,  kecenderungan peningkatan belanja pemerintah ini tidak serta merta berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja pemerintah yang tidak tepat.
Apabila  alokasi  belanja  pemerintah  tidak  tepat  sasaran  pada  kegiatan  ekonomi masyarakat, maka tidak akan terjadi efek multiplier yang positif dalam perekonomian. Persoalan  belanja  pemerintah  yang  juga  rentan  dengan  pemborosan  dan  inefisiensi membuat pemerintah harus mengutamakan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya di  berbagai  wilayah  agar  pembangunan  wilayah  bisa  berjalan  melalui  perencanaan anggaran  yang  tepat  guna.  Pengalokasian  belanja  pemerintah  yang  tidak  memiliki perencanaan  dan  tidak  dapat  dikendalikan  dengan  baik  akan  menjadi  sumber
pemborosan  anggaran  negara  sehingga  berefek  merugikan  masyarakat  (Rahmaniah, 2021).
Adapun  peran  pemerintah  secara  langsung  dalam  alokasi  sumber  daya  selama pandemi  Covid-19  adalah  realokasi  anggaran  dengan  merealokasi  kegiatan-kegiatan belanja barang yang tidak terlalu prioritas seperti perjalanan dinas, honorarium, biaya rapat,  pengadaan  event  serta  perbelanjaan  operasional.  Dari  data  Kementerian Keuangan  tahun  2020,  secara  umum  dalam  realisasi  belanja  pemerintah  pusat penurunan yang paling signifikan ditunjukkan pada realisasi belanja barang dan subsidi dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.
Peran pemerintah pusat dalam alokasi selama pandemi Covid-19 pada awal Maret 2020 terjadi  penurunan  realisasi  belanja  barang  sebesar  6,62%  untuk  belanja  perjalanan ataupun belanja barang operasional atau non operasional karena dampak pandemi yang semakin meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah DKI Jakarta, sehingga hal ini mempunyai dampak pada tertundanya kegiatan bagi beberapa program dan kegiatan yang berakaitan dengan belanja barang oleh kementerian atau lembaga. Maka dari itu sebagai upaya untuk menangani dampak pandemi ini, pemerintah juga melakukan  realokasi  kegiatan  dan  anggaran  pada  kementerian  atau  lembaga  dalam rangka memepercepat penanganan laju pertumbuhan Covid-19.
Sementara itu, jika dilihat kembali data per Bulan April sampai Mei, realisasi belanja negara tumbuh negatif sebesar 18,79 % (yoy) dan 30,11 % (yoy). Semakin meluasnya pandemi  Covid-19  masih  menjadi  penyebab  sehingga  beberapa  kegiatan  tidak  bisa dilaksanakan.  Selain  hal  tersebut,  penerapan  kebijakan  dari  pemerintah  dengan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tentu saja sangat berdampak pada pelaksanaan tugas perkantoran. Penerapan sistem Work From Home (WFH) juga sangat  berpengaruh  yang  sejalan  dengan  penurunan  pelaksanaan  berbagai  program atau kegiatan pada kementerian ataupun lembaga selama kebijakan pemerintah seperti PSBB yang wajib dijalankan.
Turunnya realisasi belanja barang pada Bulan Juni-Juli 2020 masing-masing sebesar 16,8%  dan  9,3%  disebabkan  oleh  efisiensi  belanja  barang  yang  tidak  berhubungan langsung dengan penanganan pandemi. Pada periode tersebut pemerintah juga telah mulai mempersiapkan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang cepat dan tepat dalam mengatasi pandemi dan diharapkan dapat benar-benar memberikan manfaat  bagi  para  pelaku  usaha  terutama  yang  bergerak  pada  sektor  industri  yang memiliki banyak tenaga kerja atau padat karya.
Berdasarkan  teori  Musgrave  (1984)  dan  fakta  data  mengenai  peran  pemerintah dalam megalokasikan sumber daya dalam masa pandemi Covid-19, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah ini menjadi salah satu kunci awal respon pemerintah terhadap  upaya  yang  harus  dilakukan  instansi  pemerintah  untuk  mengatasi permasalahan masa pandemi ini. Dengan beberapa kebijakan yang cukup detail yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti mengurangi belanja barang untuk kementerian atau  lembaga  untuk  kemudian  dialihkan  untuk  menambah  belanja  terutama  dalam bidang kesehat. serta perlindungan sosial dalam rangka penyediaan barang publik untuk mendukung  program  pemulihan  ekonomi  nasional.  Namun,  realokasi  belanja pemerintah khususnya pemotongan belanja barang yang dialihkan pada penanganan Covid-19,  juga  harus  melibatkan  lembaga-lembaga  pengawas  keuangan  terutama
kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

## E.Peran Distribusi
Secara  teoritis,  peran  pemerintah  ini  dilaksanakan  agar  pendapatan  dalam perekonomian  dapat  didistribusikan  ke  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  suatu perekonomian baik melalui instrumen pajak ataupun dengan subsidi dikarenakan hal tersebut  berkaitan  dengan  masalah-masalah  pemerataan  dan  efisiensi.  Adapun  data penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan (2020) per Januari tahun 2020 ini adalah sebesar Rp601,91 T setara dengan 50,21 % dari target penerimaan pajak tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitus sebesar Rp1.198,82 T. Pada periode ini penerimaan pajak mengalami  kontraksi  yang  disebabkan  oleh  perekonomian  Indonesia  yang  melambat selama  masa  pandemi  Covid-19  dan  juga  kegiatan  untuk  ekspor-impor  seiring melemahnya  kegiatan  ekonomi  dalam  hal  perdagangan  internasional.  Badan  Pusat Statistik merilis data perekonomian Indonesia pada triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019  menghadapi  kontraksi  sebesar  5,32  %.  Disamping  itu,  insentif  fiskal  yang dibentuk yang menyangkut dalam hal fasilitas perpajakan yang merupakan bagian dari program  pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN)  juga  mengalami  penekanan  tambahan dalam kinerja penerimaan pajaknya. Tekanan tersebut, sangat berdampak pada jenis pajak  PPh  Pasal  25/29  Badan  dan  pada  pajak-pajak  atas  impor  dimana  terjadi perlambatan  profitabilitas  usaha  pada  tahun  lalu,  pemberian  insentif  perpajakan dengan penurunan tarif PPh Badan dari 25 % menjadi 22 %, serta adanya pengurangan dalam  hal  angsuran  bulanan  pada  PPh  Pasal  25  sebesar  30%.  Sedangkan  penurunan pada pajak atas impor disebabkan oleh perlambatan aktivitas impor, adanya insentif pembebasan  PPh  Pasal  22  tentang  impor,  dan  penjualan  kendaraan  bermotor  yang menurun (Kementerian Keuangan, 2020).
Sesuai  dengan  fungsi  pajak  menurut  Mardiasmo  (2016)  yang  menyatakan  bahwa pajak  mempunyai  fungsi  sebagai  anggaran  yaitu  sebagai  sumber  pemasukan  bagi pemerintah  untuk  mendanai  pengeluaran-  pengeluarannya.  Fungsi  mengatur  dalam perpajakan  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  pemerintah dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Dengan  adanya  fungsi  pajak  sebagi  anggaran  dan pengatur (regulation) diharapkan penerimaan pajak di suatu negara akan mengalami peningkatan setiap tahunnya demi peningkatan pemerataan pembangunan (Arumdani et al., 2021).
Dari potret penerimaan pajak yang mengalami penurunan sejak masuknya pandemi Covid-19,  dapat  mengahambat  laju  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  sebab  pajak merupakan  salah  satu  penerimaan  pemerintah  yang  terbesar  untuk  membiayai program-program pembangunan nasional. Maka dari itu, diperlukan strategi kebijakan untuk kembali memulihkan perekonomian nasional khususnya dalam penerimaan pajak pasca pandemi yang sampai saat ini pun belum diketahui kapan pandemi akan berakhir. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Cheisviyanny,  2020)  mengenai  strategi  dalam memulihkan penerimaan pajak pasca Pandemi Covid-19 berupa saran yang diusulkan yaitu: (1) Optimalisasi mekanisme withholding tax, (2) Pengenaan PPh final untuk wajib
pajak non UMKM, dan (3) Efisiensi biaya pemungutan pajak. Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa  peran  distribusi  pemerintah  dalam  belanja  subsidi  yang  ditunjukkan  dengan realisasi pada subsidi sampai bulan Maret 2020 adalah sebesar Rp18,71 triliun dimana tingkat pertumbuhan pertahun nya adalah sebesar - 14,29% pada periode yang sama dimana seluruh nya digunakan untuk subsidi energi.
Realisasi asumsi ICP , nilai tukar serta realisasi subsidi energi juga mempengaruhi realisasi pembayaran subsidi. Realisasi subsidi dari Bulan Maret 2020 sampai saat ini dilakukan untuk membayar tagihan atas JBT minyak tanah, LPG tabung 3 kg, dan untuk tagihan listrik pada bulan Januari-Februari 2020 sebagai bentuk kebijakan pemerintah. Sedangkan  data  penurunan  realisasi  subsidi  sampai  dengan  April  2020  yaitu  sebesar 13,47 % (yoy) disebabkan oleh proses administrasi dan verifikasi data pada proses dalam tagihan  subsidi  serta  dipengaruhi  juga  oleh  realisasi  ICP,  CP  Aramco  dan  nilai  tukar rupiah yang semakin merosot (Kementerian Keuangan, 2020).
Menutup  pertengahan  tahun  dalam  data  perekonomian  Indonesia,  data menunjukkan bahwa terjadi penurunan realisasi pada belanja subsidi pada akhir Juni 2020 sebesar 1,43 % (yoy) yang disebabkan adanya tren penurunan harga minyak dunia. Realisasi  Pengeluaran  subsidi  ini  terbagi  atas  subsidi  energi  dan  subsidi  non  energi. Termasuk  subsidi  pajak  yang  terkena  dampak  realisasi  impuls  PPh  untuk  mengatasi pandemi Covid19. Pada awal semester II tahun 2020 pada Juli 2020, realisasi belanja subsidi juga tercatat mengalami penurunan sebesar 9,3%. Hal ini juga dipengaruhi oleh tren penurunan harga minyak dunia. Respons pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sebagai peran distribusi di masa pandemi Covid-19 adalah kebijakan fiskal yang relatif progresif. Seperti dilansir situs DDTCNews.com pada April 2020, saat pandemi pertama  kali  menyerang  Indonesia,  pemerintah  menggunakan  alat  kontrol  untuk mengurangi risiko dampak ekonomi dari merebaknya virus corona-19.
Dengan  penerimaan  pajak  ini,  pemerintah  ingin  menstabilkan  pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan tingkat produktivitas pada industri tertentu yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah menawarkan beberapa insentif perpajakan, antara  lain  kebijakan  penurunan  tarif  pajak  badan  dari  25%  menjadi  22%,  kebijakan pengenaan pajak kegiatan e-commerce, dan kebijakan perpanjangan masa pengajuan terkait  penyelesaian.  administrasi  perpajakan.  Dari  sejumlah  insentif  pajak  yang diberikan pemerintah, kebijakan dalam perpajakan dan penggunaan instrumen pajak untuk mendukung penyediaan barang dan jasa publik yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi Covid-19 ini, fungsi pajak dalam praktiknya ini lebih condong kepada fungsi reguler (pengatur) Dari pada fungsi pajak sebagai budgeter (anggaran). Tidak mengherankan lagi apabila target penerimaan pajak  dan  realisasinya  mengalami  penurunan  dari  tahun  lalu.  Dari  data  penerimaan pajak  saja  dapat  dilihat  bahwa  pajak  ini  benar-benar  memainkan  peran  yang  sangat penting dalam, perekonomian baik dari fungsi reguler ataupun budgeter.
Jika  ditinjau  dalam  konteks  pemberian  insentif  dari  pemerintah  dan  berbagai kelonggaran dalam membayar pajak, secara langsung pemerintah telah menggunakan instrumen  pajak  untuk  menstimulus  perekonomian.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  akan berhenti menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan negara, yang nantinya akan digunakan  untuk  mendanai  pembangunan.  Namun  di  sisi  lain,  keinginan  pemerintah untuk mengkaji lebih jauh potensi pajak ini dengan berbagai cara, termasuk perpajakan
e-commerce, sebagaimana tertuang dalam Perpu 1/2020, telah membawa kebijakan ini ke pasar sektor UMKM. dilema. Produk sering datang online saat mereka berkembang. Wabah  pandemi.  Kebijakan  subsidi  pemerintah  untuk  mengatasi  kondisi  ekonomi terkait  pandemi  seperti  kesulitan  pelunasan  credit  line.  Perbankan  menyambut  baik kebijakan ini karena tidak hanya membantu debitur, tetapi juga menghirup angin segar dalam  perlambatan  arus  perbankan.  Pemerintah  juga  telah  menerapkan  kebijakan subsidi  pinjaman  hingga  10  tahun  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dengan menggunakan  KPR  untuk  mendukung  penyediaan  uang  muka  KPR  bersubsidi. Pernyataan  kebijakan  pemerintah  tentang  insentif  dan  subsidi  pajak  menunjukkan bahwa  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  secara  teoritis  disebabkan oleh  permintaan  agregat  yang  rendah,  yang  mengarah  pada  pendapatan  yang  lebih rendah. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung penyediaan produk dan jasa terkait.
Gunakan  obat-obatan,  alat  kesehatan,  dan  alat  bantu  lain  yang  Anda  butuhkan untuk zmenghadapi pandemi. Peraturan ini ada dalam PMK No.28/PMK. Covid-19 Maret 2020  tentang  pemberian  fasilitas  pembebasan  pajak  atas  barang  dan  jasa  yang diperlukan  sehubungan  dengan  penanganan  pandemi.  Seluruh  negara.  Untuk  itu kebijakan  pemerintah  ditujukan  untuk  kepentingan  umum  yang  ditandai  dengan meningkatnya  daya  beli  masyarakat.  Salah  satu  cara  tercepat  suatu  negara  dapat meningkatkan  permintaan  agregat  adalah  dengan  meningkatkan  pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan subsidi dan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  yang  terkena  dampak  pandemi.  Hal  ini  juga sesuai  dengan  teori  (Musgrave,  1984)  yang  menekankan  peran  pemerintah  sebagai sarana distribusi pendapatan dan kekayaan melalui keseimbangan antara efisiensi dan keadilan alokasi sumber daya melalui sarana keuangan, jaminan sosial dan penggunaan layanan  publik.  saya.  Distribusi  ditampilkan.  Peningkatan  belanja  pemerintah  dan pemotongan  pajak  diharapkan  dapat  meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga  dan pribadi, mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu  dengan  peran  pemerintah  sebagai  alat  distribusi  adalah  untuk  mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat dengan adil.
Namun  masalah  keadilan  dalam  distribusi  pendapatan  disini  masih  merupakan masalah  yang  rumit  dalam  ruang  lingkup  ilmu  ekonomi  sebab  masalah  keadilan tergantung dari bagaimana pandangan mayarakat terhadap keadilan itu sendiri. Dalam masa  pandemi  Covid-19  ini  diharapkan  peran  pemerintah  dalam  pendistribusian  ini dapat berjalan efektif dan efisien dan memiliki dampak nyata bagi publik yang terkena dampak pandemi Covid-9

## Penutup
Dari  pemaparan  kajian  analisis  ekonomi  publik  di  atas  melalui  peran  dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini memang masih banyak menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dari segala sisi, baik sisi regulasi, administrasi maupun implementasi yang ada di lapangan. Peran subordinat pemerintah  dalam  perekonomian  selama  pandemi  ini  menjadi  dorongan  lain  bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakannya.
Tentu saja kebijakan-kebijakan itu untuk kepentingan publik. Namun mengingat kebijakan yang akrab dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dilaksanakan  selama  ini,  bahkan  langkah-langkah  stimulus  fiskal,  telah  mencapai realisasi  dalam  penyediaan  barang  publik,  komunitas  dan  masyarakat.  ..  Urgensi pemerintah untuk mempercepat langkah-langkah stimulus negara merupakan langkah preemptive untuk mencegah revisi lebih lanjut terhadap laju pertumbuhan ekonomi negara  sehingga  tujuan  akhir  untuk  lebih  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dapat dilaksanakan dengan baik.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih penulis haturkan pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan  iklim  kepenulisan  yang  memadaii  baik  segi  fasilitas  maupun  kultur  dan budaya  riset.  Terima  Kasih  pula  penulis  haturkan  pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, lebih khusus pada Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah menujang iklim riset dari fasilitas serta program pengajaran yang ada. Terima kasih Penulis ucapkan juga kepada Bapak  Sakir  selaku  Dosen  Pembimbing  Kepenulisan  Artikel  Ilmiah  yang  telah memberikan Saran serta Arahan dalam Kepenluisan riset ini.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
ACEN, A., Ngadino, A., & Arifin, M. Z. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID 19 . repository.unsri.ac.id.
https://repository.unsri.ac.id/68301/
Arumdani, N., Rahmania, S. N., & ... (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo.
Jurnal Indonesia … . http://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/143
Butsi, F. I. (2019). Memahami pendekatan positivis, konstruktivis dan kritis dalam metode penelitian komunikasi. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique . https://ejurnal.stikpmedan.ac.id/index.php/JIKQ/article/view/27
Engka, M., Umaternate, A. R., & ... (2021). Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat Terdampak Covid 19 di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Indonesian Journal of … . https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/ijsse/article/view/1406
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. In Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum . core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/440358389.pdf
Hafni, R., Sinulingga, N. S., & ... (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat …. Prosiding Seminar … .
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8458
Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial . https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/290
Maun, C. E. F. (2020). efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa …. Jurnal Politico .
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30702
Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah covid-19 dari perspektif ekonomi. Independen . https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/7348
Muga, M. P. L., Kiak, N. T., & Maak, C. S. (2021). Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana–Kota Kupang). In … Journal of Economics, 5 (2), 105 . scholar.archive.org.
https://scholar.archive.org/work/jr6mz35drreezo5lo7yz6b2w7i/access/wayback/ http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/download/533/299
Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan
… . http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/819 Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak. JURMA: Jurnal Program … . http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm- p/article/view/733
Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora .
https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/209 Rahmaniah, K. P. (2021). EFEKTIVITAS BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) SEBAGAI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS SOSIAL KABUPATEN … . eprints.ipdn.ac.id. http://eprints.ipdn.ac.id/6299/ Reptiana, R. P., Widiantoro, D., Sari, W. D., & ... (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19. Journal of Islamic and … . https://journal.uir.ac.id/index.php/jicop/article/view/8793
Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah .
http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374 Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., & ... (2022). Metode Penelitian Kualitatif . books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iCZlEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA17 7&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=oodJQuuV_e&sig=egpkResoOWAsror4a 0piy_vMG1U
Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif . books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=YY9LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5 &dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=gzBd5OW2Of&sig=lpGgujtodzGHnkA3RY bDItKAV_s
Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan
Ekonomi Di Desa. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan … .
https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/280
Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan ekonomi dan bisnis. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan … . https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al- Intaj/article/view/3358 Worldometers. (2022). Coronavirus Cases . https://www.worldometers.info/coronavirus/
Yendra, M., & Wetsi, W. P. M. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi . http://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/JIEE/article/view/409

## Tentang Penulis
Kasih  Putri  Nirwana adalah  Mahasiswa  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  ,  Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta  Penulis  melakukan  penelitian  ini  karena  memiliki ketertarikan  pada topik terhadap kebijakkan yang di terapkkan Pemerintah Indonesia dalam Menangani covid 19