________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
|51

## STRATEGI  POLITIK  KOALISI  PARTAI  DALAM  PEMENANGAN PASLON  KEPALA  DAERAH  :  STUDI  KASUS  PADA    PILKADA KABUPATEN  NAGAN RAYA TAHUN 2017

## GUNAWAN, ARRY BAINUS, DAN CAROLINE PASKARINA
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
___________________________________________________________________ Abstract This study aims to describe, and analyze the coalition strategies of local political parties and national political parties in the framework of winning regional  heads  in  a  region  that  has  built  a  political  dynasty  for  a  dozen years, especially in Nagan Raya District, Aceh Province. The theory used is the  political  strategy  theory  used  by  Schroder  (2010)  which  assesses political strategy is a framework of steps or plans used in order to realize political ideals. The political strategy is divided into two: political offensive strategy  and  defensive  political  strategy.  This  study  uses  a  qualitative method. The data source consists of primary and secondary data. Primary data were obtained from the results of in-depth interviews with a number of informants, while secondary data were obtained from literature review and related documents. The research instrument is the researcher himself. Research  informants  consisted  of  coalition  leaders,  bearers  of  political parties, couples who won in Nagan Raya regional elections, Jamin Idham and  Chalidin.  The  results  showed  that  the  strategy  adopted  by  the candidate  pair  Jamin  Idhan  and  Chalidin  (JADIN)  to  fight  incumbents, namely  Teuku  Raja  Keumangan  and  Said  Junaidi  (TRK  ONLY)  was  an offensive strategy.
Keywords : Coalition of Political Parties, Local Political Parties, Election of Regional Heads ___________________________________________________________________

## A. Pendahuluan
Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  yang  merupakan  produk  era reformasi  tak  jarang  kerap  menghadirkan  kejutan  dalam  setiap perhelatannya.  Sebut  saja  misalnya,  fenomena  pasangan  calon  tunggal hingga  politik  dinasti.  Berbicara  politik  dinasti,  belakangan  fenomena
________________________________________________________________________________________________ 52| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
politik  dinasti  memang  semakin  mencuat  di  beberapa  wilayah  di Indonesia.  Politik  dinasti  sendiri  secara  umum  dapat  dipahami  sebagai sebuah  kekuasaan  politik  yang  dijalankan  oleh  sekelompok  orang  yang masih terikat dalam suatu hubungan kekerabatan.
Beberapa  diantaranya  adalah  dinasti  politik  atut  di  Banten,  dinasti Syaukani di Kutai Kartanegara, dinasti Itoc Tochija di Cimahi serta dinasti makmun  ibnu  fuad  di  Bangkalan.  Namun  diantara  sekian  dinasti  politik yang  ada,  menjadi  sebuah  fenomena  menarik  apabila  dinasti  yang  telah kuat  mengakar  di  suatu  wilayah  tiba  tiba  runtuh  oleh  pendatang  baru dalam  pentas  demokrasi  di  aras  lokal.  Fenomena  keruntuhan  dinasti politik ini terjadi pada dinasti politik yang dibangun H.T. Zulkarnaini atau akrab  disapa  “Ampon  Bang”  di  Kabupaten  Nagan  Raya,  Provinsi  Aceh pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 lalu.
Praktis  sejak  terbentuknya  Kabupaten  ini  pada  tahun  2002  silam, rezim dinasti politik H.T. Zulkarnaini telah berkuasa di Nagan Raya hingga 15  tahun  lamanya.  Ekses  lamanya  berkuasa,  muncul  anekdot  yang berkembang di masyarakat lokal, bahwa hanya rezim Soeharto yang bisa menandingi  lamanya  periode  kekuasan  yang  dibangun  oleh  pria  yang masih terhitung keturunan darah biru tersebut.
Tercatat  H.T.  Zulkarnaini  telah  mengenggam  kekuasaan  di kabupaten  yang  baru  dibentuk  pada  tahun  2002  itu  sebagai  Pjs  Bupati Nagan  Raya  selama  4  tahun  dari  tahun  2002  sampai  tahun  2006. Kesuksesan meraih tahta pada periode perdana sebagai penjabat Bupati kemudian dilanjutkan dengan memenangkan dua kali Pilkada Nagan Raya yaitu  Pilkada  tahun  2006  dan  Pilkada  kedua  pada  tahun  2012.  Tidak cukup sampai di situ, pria yang hobi menempatkan keluarga dan kerabat dalam  jajaran  birokrasi  di  kabupaten  itu  juga  berhasil  menempatkan
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
|53
istrinya  memperoleh  kursi  Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPRD) Kabupaten  Nagan  Raya  pada  Pemilu  Anggota  legislatif  tahun  2014 lantaran  partai  yang  dipimpinya,  Partai  Golkar  meraup  suara  terbanyak pada Pemilu 2014. 1
Tak pelak kekuasaan Ampon Bang yang merupakan Pimpinan partai Golkar Nagan Raya ini tidak hanya berada di level eksekutif, namun juga di  level  legislatif  dengan  menguasai  mayoritas  kursi  di  Parlemen  Nagan Raya. 2
Pilkada  Nagan  Raya  tahun  2017  diikuti  oleh  Lima  Pasangan  Calon. Masing  masing  3  dari  jalur  perseorangan  dan  2  pasangan  calon  melalui jalur  Partai  Politik.  Karena  konstitusi  telah  membatasi  masa  jabatan Kepala Daerah maksimal dua kali untuk tingkatan yang sama, maka pada Pilkada  Tahun  2017  ini  Ampon  Bang  harus  ikhlas  tidak  dapat mencalonkan  diri  kembali  sebagai  Bupati  Nagan  Raya  untuk  periode ketiga.  namun  ternyata  dirinya  tidak  kehilangan  akal,  pada  Pilkada  2017 ini  Ampon  Bang  kembali  berupaya  melanjutkan  trah  politiknya  dengan cara  mendukung  pencalonan  adik  kandungnya  sendiri,  Teuku  Raja Keumangan  yang  merupakan  mantan  kepala  Bappeda  Nagan  Raya sebagai  calon  Bupati  Nagan  Raya  periode  2018-2022  berpasangan dengan Said Junaidi yang merupakan anggota DPRD Nagan Raya selama lebih kurang 3 periode di kabupaten tersebut.
1 Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Edisi Revisi) . (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
2 Kursi DPRK Nagan Raya dikuasai mayoritas oleh Partai Golkar dengan menguasai 7 kursi  dari total 25 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya. Kemudian di ikuti oleh Partai Aceh (PA) , Nasdem dan Demokrat masing masing 3 kursi. Kemudian  Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  dan  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  masing masing  dua  kursi.  Sisanya  diperoleh  oleh  Partai  Nasional  Aceh  (PNA),  Partai  Bulan Bintang  (PBB)  dan  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  masing  masing  satu kursi.
________________________________________________________________________________________________ 54| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Kecenderungan  penelitian  akademik  sejauh  ini  menggambarkan bahwa petahana relatif memiliki yakni peluang resiko kekalahan kecil. Hal ini  disebabkan  petahana  selain  umumnya  lebih  berdaya  dalam  hal dukungan  kondisi  ekonomi  sebagaimana  disampaikan  Boyne, 3 petahana juga  mampu  mempengaruhi  opini  publik  secara  lebih  luas  melalui  akses media. Selain itu sejumlah para ahli seperti Ragsdale dan Carmichael juga menilai  bahwa  popularitas  petahana  umumnya  relatif  akan  menyulitkan penantang dalam meraih kemenangan. 4
King  dalam  studinya  yang  melihat  antara  popularitas  petahana dalam  pemilihan  Kepala  Daerah,  mendapatkan  temuan  bahwa  petahana umumnya  memiliki  peluang  kekalahan  lebih  kecil  karena  ia  memegang kontrol  ekonomi  serta  memiliki  akses  ke  pusat  kekuasaan  yaitu  kepala negara. 5
Peluang  Pertama  adalah  kondisi  ekonomi,  petahana  yang memegang  kendali  serta  tanggung  jawab  atas  kondisi  ekonomi  di wilayahnya,  hal  tersebut  mampu  memberikan  peluang  bagi  dirinya  untuk terpilih  kembali  jika  dirinya  mampu  meningkatkan  serta  menyehatkan kondisi  ekonomi  di  wilayahnya.  Peluang  kedua  adalah  kedekatan  yang dimiliki si petahana dengan pusat kekuasaan yaitu kepala negara.  Secara sederhana,  King  dalam  studinya  menunjukan  bahwa  kondisi  ekonomi secara  signifikan  mempengaruhi  pilihan  pemilih.    Hal  ini  kemudian
3 Boyne,  Geo rge  A.  2009.  “Democracy  and  Government  Performance: Holding Incumbent  Accountable  In  English  Local  Government”, The  Journal  of  Politics , Volume 71.
4 Carmichael,  Calum  M.1990.  “Economic  Conditions  and  the  Popularity  of  the Incumbent Party in Canada”. Canadian Journal of Political Science , Volume 23. Lihat juga, Ragsdale,  Lyn.  1981.  “Incumbent  Popularity,  Challenger  Invisibility,  and  Congressional Voters”. Legislative Studies Quarterly , Volume 6.
5 King,  James  D.  2001.  “Incumbent  Popularity  and  Vote  Choice  in  Gubernatorial Elections”. The Journal of Politics , Vol. 63, No. 2.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
|55
didukung  oleh  popularitas  yang  dimiliki  petahana  dipengaruhi  oleh hubungan baik dengan kepala negara.
Sejumlah  ahli  lain  seperti  Gordon  dan  Landa  menjelaskan  dua model  peluang  petahana  yang  tercipta  ketika  petahana  menjalankan kekuasaannya.  dua  model  peluang  petahana  ini  kemudian  dapat dimanfaatkan sebagai daya ungkit petahana ketika pemilu berlangsung. 6
Pertama,  Petahana  umumnya  memiliki  jalinan  hubungan  yang  baik dengan  kelompok  kepentingan  dan  elit  di  daerah (direct  officeholder).
Kedua, Petahana tidak perlu mengeluarkan dana yang terlalu besar untuk membuat ia terpilih kembali (campaign discount).
Meski kemudian petahana memiliki peluang yang lebih tinggi dalam memperoleh  kemenangan  pada  pemilu,  namun  praktek  di  lapangan menunjukan  bahwa  petahana  tidak  selalu  meraih  kursi  kekuasaan  dalam pentas  demokrasi.  Di sinilah  kemudian  peranan  Partai  Politik  atau  koalisi Partai  Politik  memiliki  posisi  strategis  dalam  rangka  pemenangan pasangan  calon  Kepala  Daerah.  Argumen  Partai  Politik  memegang peranan  kunci  dalam  kemenangan  pemilu  tersebut  diperkuat  oleh  studi yang dilakukan oleh Lestari.
Dalam  tesisnya  yang  mengambil  objek  studi  pada  kekalahan pasangan  calon  Lalu  Serinata-Husni  Djibril  Pada  Pilkada  Nusa  Tenggara Barat  Tahun  2008,  dirinya  mendapatkan  temuan  akan  fenomena kekalahan petahana yang didukung oleh partai pemenang pemilu legislatif. Temuannya yaitu lemahnya identifikasi kepartaian, disamping faktor sosok atau  figur  yang  bertanding  serta  isu  yang  diangkat  tidak  dapat  menarik
6 Gordon, Sanford C & Landa, Dimitri. 2009. “Do The Advanteges Of Incumbency, Advantage Incumbent?”. The Journal of Politics , Vol. 71, No. 4.
________________________________________________________________________________________________ 56| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
pemilih,  yang  kemudian  menyebabkan  kecenderungan  kekalahan petahana. 7
Meski pemilihan Kepala Daerah saat ini telah membolehkan adanya jalur  perseorangan,  akan  tetapi  keberadaan  Partai  Politik  dibelakang seorang kandidat sangat krusial dalam pemenangan pasangan calon. Hal ini  dikarenakan  Partai  Politik  memiliki  mesin  politik  yang  lebih  terstruktur serta lebih efektif dan efisien dibandingkan mesin politik sementara yang dibangun calon perseorangan.
Merujuk pada riset yang dilakukan oleh Skala Survei Indonesia (SSI) terhadap  hasil  Pilkada  2015  lalu,  terdapat  fakta  bahwa  dari  35  persen calon perseorangan yang maju dalam pilkada, yang mencatat kemenangan hanya  sejumlah  14,4  persen.  Sisanya  sebanyak  85,6  persen  kandidat mengalami  kekalahan. 8 Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kekuatan  politik calon  perseorangan  hingga  kini  dinilai  masih  belum  mampu  mengunguli kinerja dari mesin politik yang dibangun oleh Partai Politik.
Dalam  sistem  demokrasi,  peranan  Partai  Politik  diakui  memiliki posisi strategis tidak hanya karena sebagai alat penguasaan jabatan publik yang sesuai dengan prinsip demokrasi, melainkan juga keberadaan parpol adalah  sebuah  keniscayaan  demokrasi  sebab  parpol  dipandang  sebagai sebuah  institusi  utama  dalam  melakukan  maksimalisasi  fungsi  fungsi politik  seperti  artikulasi  maupun  agregasi  kepentingan,  rekrutmen  politik, serta komunikasi dan sosialisasi politik. 9 .
7 Lestari,  Linayati.  2011.  Kekalahan  Lalu  Serinata-Husni  Djibril  Pada  Pilkada  Nusa Tenggara  Barat  Tahun  2008. Tesis  yang  tidak  dipublikasi. Program  Studi  Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada.
8 Lihat  :  https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/03/22/o4fqgs6-calon- independen-masih-sulit-menang, diakses 24 November 2011.
9 Almond,  Gabriel  A.  1960. The  Politics  of  the  Developing  Areas .  Princeton: Princeton University Press
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Gunawan, Bainus, Paskarina
Strategi Politik Koalisi.. |57

## B. Strategi Politik
Peter  Schroder  adalah  salah  satu  pakar  strategi  politik  yang mempopulerkan  penggunaan  strategi  bidang  politik,  khususnya  pemilu. Schroder  menilai  strategi  politik  adalah  adalah  sebuah  kerangka  langkah atau rencana yang digunakan dalam rangka merealisasikan cita-cita politik. Dalam  konteks  pemerintahan  strategi  digunakan  dalam  rangka  realisasi pemberlakuan aturan perundangan, pembetukan kelembagaan baru dalam birokrasi  pemerintahan  Contohnya  adalah  pemberlakuan  peraturan  baru, pembentukan  suatu  struktur  baru  maupun  menjalalankan  serangkaian kebijakan yang idealisasi politik suatu kelompok. 10
Sedangkan  dalam  konteks  pemilu,  strategi  politik  digunakan sebagai  cara  untuk  memenangkan  kontestasi  dalam  pemilu.  Pandangan demikian  tidak  jauh  berbeda  dengan  Prihatmoko  &  Moessafa  yang  juga menilai strategi merupakan segala rencana dan tindakan yang dilaksanakan untuk  memperoleh  kemenangan  dalam  konteks  pemilu.    Agar  kandidat dapat  meraih  kemenangan  dalam  pemilu,  sedapat  mungkin  ia  harus mampu  membuat  pemilih  pemilih  berpihak  dan  memberikan  suara kepadanya.  Di  sinilah  kemudian  strategi  digunakan  untuk  menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh serta mengetahui metode pendekatan yang paling efektif dan efisien terhadap pemilih.
Berdasarkan pandangann sejumlah ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa  strategi  adalah  serangkaian  tahapan  yang  harus  ditempuh  guna menuju  target  yang  telah  ditetapkan.    Strategi  yang  baik  tentunya  dapat memberikan  gambaran  secara  komprehensif  terkait  langkah  utama maupun  pola  keputusan  yang  harus  diambil  dalam  rangka  mewujudkan
10 Peter  Schroder,  Strategi  Politik  (Poltische  Strategien)  Edisi  Revisi,  (Jerman: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2008), 11-19
________________________________________________________________________________________________ 58| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020

## tujuan. 11
Strategi  itu  sendiri  selalu  memiliki  tujuan  utama  yaitu “kemenangan”. Dalam  konteks  pemilu fokus  strategi  adalah  pemenangan pemilu bagi kandidat, 12 Schroder sendiri membagi strategi politik menjadi dua, yaitu strategi ofensif dan strategi defensif.  Berikut penjelasan strategi politik menurut Schoreder tersebut:
Pertama, Strategi ofensif.  Dalam konteks pemilu strategi ofensif ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar.    Strategi  perluasan  pasar  secara  ofensif  dalam  sebuah  pemilu bertujuan untuk membentuk ceruk basis kelompok pemilih baru di samping basis  tetap  yang  telah  sebelumnya  ada.  Strategi  ini  disiapkan  melalui kampanye  yang  pada  intinya  menawarkan  kepada  publik  tentang keunggulan  program  atau  partai  kandidat  dibanding  kandidat  pesaing. Fokus  utama  dari  kampanye  adalah  kebaruan  dan  perbedaan.  artinya program yang  ditawarkan dalam meraih simpati  pemilih  tidak  hanya baru atau  original,  melainkan  juga  menunjukan  perbedaan  secara  jelas  dengan kandidat rivalnya. 13
Akan halnya  strategi menembus  pasar  adalah  sebuah  strategi yang eksplorasi potensi kandidat yang telah ada agar mampu teroptimalisasikan secara maksimal. Misalnya eksplorasi dari sisi kelebihan kandidat sehingga ketika  kampanye  keunggulan  kandidat  akan  lebih  maksimal.  Dapat  juga dilakukan  melalui  metode  ekslplorasi  target  pemilih  dimana  keberhasilan
11 Oxford  Learner’s  Pocket  Dictionary.  2004.    English:  Oxford  Dictionary  Press. Lihat  juga  Summers,  Della. Kamus Longman Dictionary of  Contemporary English .  Great Britain  : The Pitman Press, 1982.
12 Schroder, strategis...h.  3, lihat juga Efriza, Kemal Fasyah. Mengenal Teori-Teori Politik . (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006).
13 Surahmadi,  S.. Strategi  pemenangan  politik  pasangan  idza-narjo  dalam pemilukada  kabupaten  brebes  periode  2012-2017. Politika:  Jurnal  Ilmu  Politik , Vol.  7, No.2, Oktober 2016
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
|59
telah  diperoleh  sebelumnya.  Bila  di  sebuah  wilayah  kandidat  tersebut pernah meraih suara signifikan mencapai 50 persen misalnya. Maka perlu dilakukan strategi agar raihan suara di wilayah tersebut melebihi hasil yang dicapai dalam pemilu sebelumnya. 14
Kedua,  Strategi  defensif.    Strategi  defensif  kerap  diterapkan  jika partai  mapun  koalisi  pemerintahan  ingin  mempertahankan  mayoritas pemilihnya.    Dalam  hal  strategi  strategi  defensif  terbagi  dua  yaitu mempertahankan  pasar  dan  melepas  pasar.    Dalam  Strategi mempertahankan  pasar  Partai  pendukung  pemerintahan  berupaya menjaga  pemilih  tetap  mereka  sekaligus  memperkuat  keyakinan  pemilih musiman yang dalam pemilu terdahulu memilih mereka. Berbeda dengan partai  yang  menerapkan  strategi  ofensif.    Bila  partai-partai  lain  berusaha menonjolkan perbedaan untuk dapat memberikan tawaran atau janji yang lebih  menarik  kepada  pemilih.    Namun  sebaliknya  partai-  partai  yang menerapkan  strategi  defensif  justru  berupaya  agar  perbedaan  tersebut dikabutkan  sehingga  tidak  dapat  dikenali  oleh  pemilih.    yang  ada  tidak dikenali.

## C. Partai Politik
Demokrasi  modern  tidak  dapat  dilepaskan  dari  keberadaan  serta peranan  Partai  Politik  sebagai  bentuk  organisasi  politik  dalam menjembatani  antara  pemerintah  dan  rakyat.  Peran  sentral  Partai  Politik dalam  hal  ini  tidak  hanya  memastikan  keterlibatan  masyarakat,  namun juga  merangkum  aspirasi  ,  gagasan  dan    mengakomodir    kepentingan
________________________________________________________________________________________________ 60| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
khalayak  banyak  dalam  kebijakan  yang  nantinya  akan  bermuara  kembali kepada masyarakat dalam rangka kemaslahatan bersama. 15
Peran  fundamental  yang  tak  kalah  penting  lain  dari  Partai  Politik, adalah  karena  secara  formal  hanya  Partai  Politik  yang  diakui  dan  diatur secara  sah  sebagai  lembaga  yang  berfungsi  menciptakan  wakil  rakyat  di pemerintahan.  Ditinjau  dari  sudut  pandangan  normatif,  pandangan Schattschneider yang menyatakan “Modern democracy is inconceivable in the  absence  of  political  parties” yang  meski  telah  berusia  lebih  dari setengah abad  masih relevan hingga kini dan tak terbantahkan.  Sebab tak dapat  dibayangkan  dalam  demokrasi  modern  tanpa  kehadiran  Partai Politik. 16 Melihat  sentralnya  peran  Partai  Politik  dalam  alam  demokrasi, ilmuwan  politik  Clinton  Rossiter  (1960:1)  bahkan  menekankan  bahwa tidak  ada  demokrasi  tanpa  politik,    dan  tidak  ada  politik  tanpa  Partai Politik. 17
Beberapa  ahli  menguraikan  konsep  tentang  Partai  Politik  secara beragam,  namun  memiliki  batasan  elemen-elemen  yang  hampir  serupa. Weber  dan  MacIver    merujuk  pada  konsep  Partai  Politik  sebagai  sebuah asosiasi yang terorganisir. Perbedaan keduanya bila Weber melihat partai sebagai sebuah asosiasi yang ditujukan untuk mengamankan kekekuasaan bagi  para  pemimpin  dan  anggota  partai,  maka    MacIver    lebih  menilai
15 Diamond, Larry & Gunther, Richard. Political Parties and Democracy.(Baltimore: Johns Hopkinds University Press, 2001.)
16 Schattschneider, The Semi- Sovereign People: A Realist’s View of Democracy in America, 1960. 17 Clinton  Rossiter "Instruction  and  Research:  Political  Science  1  and Indoctrination"; The  American  Political  Science  Review ;  Vol.  42,  No.  3;  Jun  1948, hal. 542 – 49
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
|61
Partai Politik sebagai sebuah asosiasi dalam rangka mendukung kebijakan konstitusional yang dibuat pemerintah. 18
Sementara  Lijphart  mendefenisikan  Partai  Politik  secara  sederhana sebagai    sebuah  organisasi  yang  mencoba  memenangkan  jabatan  publik dalam kompetisi pemilihan dengan satu atau lebih organisasi serupa. 19
Ware  kemudian  merumuskan  definisi  Partai  Politik  setelah menganalisis  beragam    konsep  Partai  Politik,  yaitu  Partai  Politik  sebagai institusi  yang  bertujuan  mencari  pengaruh  dalam  suatu  negara  yang dilakukan  dengan  mencoba  meraih  posisi  jabatan  di  pemerintahan. Kemudian keanggotaannya  terdiri dari lebih dari satu kepentingan dalam masyarakat  dan  pada  tingkat  tertentu  berupaya  untuk  mengaregasi kepentingan. 20
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  No.2  tahun  2008  tentang Partai  Politik,  Partai  Politik  didefisikan  sebagai    organisasi  yang  bersifat nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  Indonesia  secara sukarela  atas  dasar  kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
18 Webber  menjelaskan  bahwa “The  term  party  will  be  employed  to  designate associations, membership in which rests on formally free recruitment. The end to which its activity is devoted is to secure power within an organization for its leaders in order to attain ideal or material advantages for its active member”. Lihat Max  Weber , Economy and  Society:  An  Outline  of  Interpretive  Sociology, vol.  1  (New  York:  Bedminster  Press,
1968), hal. 284 . Sedangkan MacIver menjelaskan lebih lanjut bahwa “We may define a political party as an association organized in support of some principle or policy which by  constitutional  means  it  endavour  to  make  the  determinant  of  government” Lihat MacIver, The Modern State , First Edition, (London: Oxford University Press, 1955), hal. 398
19 Arend,  Lijphart . . Sistem  Pemerintahan  Parlementer  dan  Presidensial ,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995)
20 Alan Ware : Political  Parties  and  Party  Systems ,  (Oxford,  Oxford  University Press, 1996).
________________________________________________________________________________________________ 62| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Almond    menggolongkan  Partai  Politik  menjadi  empat  tipe,  yaitu: (1).    Partai  Politik  yang  beranggotakan  lapisan-lapisan  sosial  dalam masyarakat,  seperti  kelas  atas,  menengah  dan  bawah;  (2)  Partai  Politik yang  keanggotaannya  berasal  dari  kalangan  kelompok  kepentingan tertentu,  seperti  petani,  buruh  dan  pengusaha;  (3)    Partai  Politik  yang keanggotaannya  berasal  dari  pemeluk  agama  tertentu,  seperti  Islam, katolik,  Protestan,  Hindu  dan  Budha  dan;  (4)  Partai  Politik  yang keanggotaannya  berasal  dari  kelompok  budaya  tertentu,  seperti  suku bangsa, bahasa, dan dari daerah tertentu. 21
Disamping  itu  bila  dilihat  secara  dimensinya,  Partai  Politik  dapat dibagi  kedalam  empat  jenis,.  Pertama,  partai  berbasis  elite (the  elite party), adalah yang struktur organisasinya didasarkan pada eksistensi elite tersebut  sebuah  wilayah  spesifik.  Perbedaan  otoritas  daripada  partai- partai  elite  ini  dibagi  menjadi  dua  jenis  partai.Sedangkan  struktur  partai tingkat nasional didasarkan pada aliansi elite-elite lokal. 22
Kedua,  partai  berbasis  massa (the  mass  party)  yakni  partai  yang memiliki  anggota  cukup  banyak  dan  berperan  aktif  di  setiap  pemilu. Dalam  usaha  menyebarkan  ideologi  partai  dan  menentukan  basis keanggotaan.  Partai  ini  mencari  jalan  untuk  menembus  sejumlah  ruang kehidupan sosial. Partai ini selain melakukan mobilisasi jaringan organisasi dengan program obyektif partai di saat pemilu legislatif yang bervariasi di wilayah kehidupan sosial.
21 Almond,  Gabriel  (ed). Comparative Politics Today .  (Boston:Little,  Brown  &  Co. 1974.)
22 Nasution,  Noviantika. Bobolnya  Kandang  Banteng:  Sebuah  Otokritik /  (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006).
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
|63
Ketiga,  partai  yang  berbasis  etnik  adalah  partai  yang  didasarkan atas  tipikal  etnik.  Partai  ini  memiliki  tujuan  dan  strategi  yang  terbatas, yakni  menyuarakan  kepentingan  sebagian  kelompok  atau  kepentingan kelompok koalisi.
Keempat, partai yang mengambil semua (the catch all party) yakni partai  yang  membidik  seluruh  segmen  masyarakat  sebagai  implikasi  dari memudarnya  dominasi  kelas  menyusul  keberhasilan  partai-partai  massa memperjuangkan  hak  pilih  bagi  seluruh  warga  dan  terwujudnya kesejahteraan, sehingga partai partai dari kelas dominan dan partai massa sebagai  partai  dari  sub-  kultur  yang  terpinggirkan,  kehilangan  dasar keberadaan  mereka.  dalam  the  catch  all  party  terdapat  konflik  dalam hubungan  di  antara  ketiga  unsur  partai  terkait  dengan  persoalan  apakah kantor  pusat  agen  dari  partai  di  institusi  publik  untuk  mengorganisasikan dan mengarahkan dukungan dari bawah.
Kelima, partai kartel (the cartel party) adalah partai yang didominasi oleh partai di institusi publik yang semakin otonom dari kantor pusat dan bawah,  partisipasinya  tinggi  dalam  pemerintahan,  banyak  berkolaborasi dengan  negara,  bahkan  terserap  ke  dalamnya  (antara  lain  melalui ketergantungan yang tinggi terhadap subsidi), di mana para anggota partai di institusi publik melihat politik sebagai karir. Ciri-ciri partai kartel adalah pemilih  yang  terdifusi,  melakukan  kegiatan-kegiatan  kampanye  yang berbiaya  tinggi,  menekankan  pada  ketrampilan  manajerial  dan  efisiensi, diorganisasikan  secara  longgar,  dan  berjarak  terhadap  para  anggotanya sehingga nyaris tak berbeda dari non-anggota.
Aturan  mengenai  pemilihan  Kepala  Daerah  dijelaskan  dalam Undang-Undang  No.1  Tahun  2015  Tentang  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan
________________________________________________________________________________________________ 64| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  secara  langsung oleh  rakyat,  dengan  melakukan  beberapa  perbaikan  mendasar  berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

## D. Kesimpulan
Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  dilakukan  secara  reguler  dapat dijadikan  sebagai  sarana  untuk  menyeleksi  kebijakan-kebijakan  politik yang  baik  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  luas.  Pemilihan  Kepala Daerah  merupakan  proses  demokratisasi  di  daerah  yang  mulai memperoleh  perhatian  yang  lebih  serius.  Munculnya  perhatian  terhadap transisi  demokrasi  di  daerah  berangkat  dari  suatu  keyakinan  bahwa adanya  demokrasi  di  daerah  merupakan  prasyarat  bagi  munculnya demokrasi di tingkat nasional.
Berkaca  pada  konteks  pilkada  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Nagan  Raya Tahun  2017,  maka  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  strategi  yang diterapkan  oleh  pasangan  calon  Jamin  Idhan  dan  Chalidin  (JADIN)  untuk melawan petahana yaitu Teuku Raja Keumangan dan Said Junaidi (TRK SAJA) adalah  strategi  ofensif.  Hal  ini  dikarenakan  Pasangan  Jadin  mutlak  harus melakukan strategi penawaran baru kepada khalayak pemilih di Nagan Raya dalam  rangka  membuat  pemilih  berpaling  dari  sebelumnya  mendukung dinasti  politik  dibangun  Ampon  Bang  beralih  mendukung  mereka.  Dengan demikian  strategi  ofensif  seperti  perluasan  pasar  dan  menembus  pasar dilakukan dalam rangka meraup pemilih yang sebelumnya kerap mendukung dinasti politik petahana.
Hal ini dibuktikan dengan raihan suara signifikan di basis kantong suara
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
|65
partai Golkar yang tersebar di 10 kecamatan di Nagan Raya. Berdasarkan data DB1 KWK2 Nagan Raya pada Pemilu legislatif Tahun 2014,  Partai Golongan Karya (Golkar) di Kabupaten Nagan Raya  berhasil meraih 7 dari 25 kursi yang tersedia  di  DPRD  Nagan  setelah  berhasil  meraih  suara  terbanyak  di  tiga daerah  pemilihan  di  wilayah  ini  mencapai  22.166  suara  atau  sebesar  24,82 persen dari total pemilih sebanyak 110.000 lebih.
Perolehan  kursi  terbanyak  yang    diraih  Golkar  terdapat  daerah pemilihan  satu  (DP  1)  meliputi  Kecamatan  Beutong  Ateuh  Banggalang, Beutong, Seunagan Timur, Seunagan serta Suka Makmue sebanyak tiga kursi. Total suara  yang diraih oleh Partai Golkar di 5 Kecamatan ini adalah sebanyak total 10.659 suara sah. Menyusul Kemudian di DP 2 (Darul Makmur dan Tripa Makmur) sebanyak dua kursi serta di DP 3 (Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya) sebanyak dua kursi.Akan halnya Partai Aceh, mereka hanya mampu meraup satu kursi di masing masing dapil DPRD Nagan Raya tahun 2014.
Dengan  demikian  berdasarkan  data  perolehan  pemilu  2014,  Basis massa terbanyak petahana yang merupakan kader golkar berada tersebar di 5 kecamatan  yaitu  Beutong  Ateuh  Banggalang,  Beutong,  Seunagan  Timur, Seunagan serta Suka Makmue. Namun pada Pilkada
Dari Hasil Pilkada 2017 Nagan Raya yang tertuang dalam FORM DB 1 KWK,  Pasangan  TRK  SAJA  meraih  kemenangan  di  5  kecamatan  yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang , Beutong, Seunagan Timur dan Suka Makmue.    Menariknya,  Kecamatan  Seunagan  yang  merupakan  basis  partai golkar  berhasil  dimenangkan  Pasangan  JADIN  dengan  selisih  suara  tipis dengan pasangan TRK Saja. Dimana di kecamatan Seunagan JADIN menang dengan  perolehan  suara  sebesar  3.991.  Sedangkan  TRK  SAJA  meraih  3.944 suara.
Pasangan  JADIN  menang  di  5  kecamatan  yaitu  Seunagan,  Darul
________________________________________________________________________________________________ 66| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Makmur,  Tripa  Makmur  ,  Kuala  dan  Kuala  Pesisir.  Perolehan  suara  terbesar pasangan  JADIN  berada  di  kecamatan  Darul  Makmur  yaitu  sebesar  15.382 suara. Sedangkan Pasangan calon TRK saja harus mengakui kekalahan dengan hanya mampu meraup 7.302 suara di kecamatan ini.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
|67

## DAFTAR PUSTAKA
Alan Ware,  Political  Parties  and  Party  Systems,  (Oxford,  Oxford University Press, 1996) Almond,  Gabriel  (ed).  1974. Comparative  Politics  Today.
Boston:Little, Brown & Co.) Almond, Gabriel A. The Politics of the Developing Areas. (Princeton: Princeton University Press, 1960) Arend,  Lijphart .  Sistem  Pemerintahan  Parlementer  dan  Presidensial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
Bambang. Otonomi Daerah. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010) Boyne, George A. “Democracy and Government
Performance:Holding  Incumbent  Accountable  In  English  Local Government”, The Journal of Politics, 2009.Vol 71. Cahyono, Bambang Tri. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1996.)
Carmichael,  Calum  M.1990.  “Economic  Conditions  and  the Popularity of the Incumbent Party in Canada”. Canadian Journal of Political Science, Vol 23.
Clinton  Rossiter "Instruction  and  Research:  Political  Science  1  and Indoctrination"; The  American  Political  Science  Review;  Vol.  42,  No.  3; Jun 1948
Diamond,  Larry  &  Gunther,  Richard.  2001.  Political  Parties  and Democracy. Baltimore: Johns Hopkinds University Press.
Efriza,  Kemal  Fasyah.  2006. Mengenal  Teori-Teori  Politik.  Bandung:

## Penerbit Nuansa
Gordon, Sanford C & Landa, Dimitri. 2009. “Do The Advan teges Of Incumbency, Advantage Incumbent?”. The Journal of Politics, Vol. 71, No.
4.
King,  James  D.  2001.  “Incumbent  Popularity  and  Vote  Choice  in Gubernatorial Elections”. The Journal of Politics, Vol. 63, No. 2. Lestari,  Linayati.  2011.  Kekalahan  Lalu  Serinata-Husni  Djibril  Pada Pilkada  Nusa  Tenggara  Barat  Tahun  2008. Tesis  yang  tidak  dipublikasi. Program  Studi  Politik  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  Politik, Universitas Gadjah Mada.
Moesafa,  Prihatmoko  J.  Joko.  2008. Menang  Pemilu  di  Tengah Oligarki Partai. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Moleong,    Lexy. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  (Edisi  Revisi).
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
________________________________________________________________________________________________ 68| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Nasution,  Noviantika.  2006. Bobolnya  Kandang  Banteng:  Sebuah Otokritik/ Jakarta: Penerbit Suara Bebas.
Oxford  Lea rner’s  Pocket  Dictionary.  2004.    English:  Oxford Dictionary Press.
Peter  Schroder,  Strategi  Politik  (Poltische  Strategien)  Edisi  Revisi, (Jerman: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2008), 11-19 Peter, Schroder. 2010. Strategi Politik. Jakarta: Nomos Baden-Baden. Putri, Masdiyan, Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim Dalam Pemenangan  Pemilu  Kepala  Daerah  Kabupaten  Bantul  Tahun  2015. Journal Of Governance And Public Policy , Vol. 4. No. 1 Februari 2017.
Ragsdale,  Lyn.  “Incumbent  Popularity,  Ch allenger  Invisibility,  and Congressional Voters”. Legislative Studies Quarterly, 1981.Vol 6. Razaqtiar,  Arief  Zaafril. Peran  Partai  Politik  Dalam  Pemilihan  Kepala Daerah: Studi Upaya Parta Golkar Dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono - Rohadi Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus – Desember 2016. Schattschneider, The  Semi- Sovereign  People:  A  Realist’s  View  of Democracy in America 1960.
Subkhan, Tomaito. 2011. Strategi Politik Aristokrasi di Pemilu. Tesis S2. Yogyakarta : Univesitas Gadjah Mada. Summers, Della. 1982. Kamus Longman Dictionary of Contemporary English. Great Britain  : The Pitman Press. Surahmadi,  S.  2017. Strategi  pemenangan  politik  pasangan  idza- narjo  dalam  pemilukada  kabupaten  brebes  periode  2012-2017.  Politika:
Jurnal Ilmu Politik , Vol. 7, No.2, Oktober 2016