## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL

## Siti Marwiyah
Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya Mobile Phone : 08179628845 E-mail : syiety@yahoo.co.id

## Abstrak
Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk dapat menjadikan suatu merek menjadi terkenal secara luas dan dipergunakan oleh masyarakat luas, menjadikan beberapa produsen melakukan jalan pintas dengan menjalankan perilaku bisnis curang yaitu dengan melakukan “pembajakan” atau peniruan dari merek yang telah lama beredar di pasaran, atau dapat juga disebut sebagai merek yang sudah terkenal. Pelanggaran merek juga mengkedepan dalam issue pararelimport dimana barang-barang diperoleh dari luar negeri secara sah, kemudian dibawa masuk ke Indonesia untuk tujuan komersil tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang lisensi atas merek tersebut di In- donesia. Dalam hal ini tidak ada pemalsuan merek, tetapi hal ini melanggar hak-hak penerima lisensi, karena merusak pangsa pasar pemegang lisensi. Adanya praktik curang ini, tidak hanya perusahaan pemilik merek terkenal yang dirugikan akan tetapi masyarakat sebagai konsumen dan negara juga dirugikan. Bagi  pemilik merek kerugian yang dirasakan adalah menurunnya pendapatan, dan apabila kualitas dari barang dan jasa yang ditiru lebih rendah, maka akan menurunkan citra produk tersebut di mata konsumen. Bagi konsumen kerugian yang dideritanya adalah mutu barang yang rendah, sedangkan bagi negara kerugian yang timbul adalah berku- rangnya penerimaan pajak. Perlindungan hukum yang memadai terhadap merek-merek terkenal, yang kebanyakan adalah merek terkenal dari luar negeri muntlak diperlukan, tanpa mengurangi hak pengusaha pribumi yang memiliki merek yang sama dengan merek terkenal tersebut yang menggunakannya dengan itikad baik. Namun demikian untuk menjaga keseimbangan hak dari pemilik merek terkenal dalam dan luar negeri, perlu juga kiranya dirumuskan kriteria merek terkenal “lokal”, yaitu merek terkenal yang berkembang pada suatu daerah atau wilayah tertentu atau merek terkenal yang berada dalam suatu negara
Painstaking efforts and long process to make one product widely popular among the consumers force the producers to take an illegal short cut by doing a piracy or immitating a well-known brand. One typical type of  brand violation is a pararel import, in which the products are legally imported and then sold without any prior approval from the licence holder. In this case no brand violation is breached, but this practice violates the right of  the licence holder. The damage is not only done to the the licence holder, but also to the consumers and the importing country. For the licence holder, the practice will signiﬁ cantly reduce the beneﬁ t. The lower quality of  the illegal product will also contribute to the decreasing image of  the original products. This practice will make the consumers unsatisﬁ ed, due to the product of  lower quality, and it also reduces the revenue for the state. Legal protection for branded product, which are mostly imported, is badly in need, without denying the right of  local producers to use the well-known branded in a good intention.
Kata Kunci:

## Latar Belakang
Perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk memajukan usahanya menggunakan banyak  strategi  salah  satunya  dengan menggunakan  merek.  Merek  digunakan untuk memberikan identitas terhadap barang dagangan atau produksi satu perusahaan atau jasa dengan barang atau produksi perusahaan atau  jasa  lain  yang  sejenis.  Tidak  dapat dibayangkan apabila suatu produk barang atau jasa  dipasarkan  tanpa  menggunakan  merek. Tentu  konsumen  sulit  untuk  membedakan barang  atau  jasa  dari  pruduk  suatu  badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lain, disamping itu konsumen juga akan kesulitan untuk    memperoleh  produk  tersebut  di pasaran, kecuali diperoleh melalui pembelian langsung di tempat produksinya atau dijajakan langsung  oleh  produsen  kepada  konsumen. Karenanya merek merupakan tanda pengenal asal  barang  dan  jasa  sekaligus  mempunyai fungsi  menghubungkan  barang  dan  jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Hal itu  menggambarkan  jaminan  kepribadian (individuality), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.
Merek dapat pula menjadi asset perusahaan  apabila  produk  barang  atau  jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek tersebut  berhasil  menjadi  barang  atau  jasa yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat. Maka dari itu merek yang bersangkutan akan menjadi  “kata  kunci”  bagi  masyarakat  yang akan membeli suatu barang atau jasa. 1
Merek merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan goodwill di mata konsumen di pasaran luar negeri. Merek merupakan simbol bagi pihak pedagang untuk memperluas  dan  mempertahankan  pasarnya di  luar  negeri.  Goodwill  dari  suatu  produk barang atau jasa merupakan sesuatu yang tak ternilai dalam memperluas pasar. 2
1 Trisno Raharjo, “Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan-Putusan Perkara Merek Terkenal di Indonesia”, Laporan Penelitian, Yogyakarta, UMY, 1999, hal. 1
2 Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah, “Hak Milik Intelektual, Teori dan Prakteknya di Indonesia”,
Merek  juga  dapat  berfungsi  merangsang pertumbuhan  industri  dan  perdagangan yang  sehat,  dan  menguntungkan  semua pihak. Diakui oleh CAFI (Commersial Advisory Foundation in Indonesia), bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang  penting  dalam  ekonomi  Indonesia, terutama  berkenaan  dengan  berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.
Suatu  merek  dari  barang  atau  jasa  dapat diterima oleh masyarakat luas membutuhkan proses  perjalanan  yang  panjang.  Suatu perusahaan harus berupaya keras agar merek yang  digunakannya  dapat  diterima  oleh masyarakat,  untuk  itu  upaya  yang  dilakukan adalah  menjaga  agar  mutu  barang  atau  jasa dari  merek  itu  tetap  dalam  kualitas  yang sesuai dengan standart, memperluas jaringan distribusi dan  mampu  memenuhi kebutuhan pasar.  Apabila  kondisi  tersebut  dapat dipertahankan  oleh  perusahaan  maka  merek dapat menjelma menjadi “roh” suatu produksi barang  atau  jasa.  Sebagai  “roh”  produksi merek  melambangkan  kualitas  produk,  serta menjadi jaminan dan reputasi barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sewaktu diperdagangkan. 3
Lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk dapat  menjadikan  suatu  merek  menjadi terkenal  secara  luas  dan  dipergunakan  oleh masyarakat luas, menjadikan beberapa produsen  melakukan  jalan  pintas  dengan menjalankan  perilaku  bisnis  curang  yaitu dengan  melakukan  “pembajakan”  atau peniruan dari merek yang telah lama beredar di  pasaran,  atau  dapat  juga  disebut  sebagai merek yang sudah terkenal.
Obyek pelanggaran atau pemalsuan merek terkenal  pada  umumnya  adalah  terhadap merek-merek  dagang  atau  jasa  yang  berasal dari  luar  negeri.  Contoh,  Levi’s,  Lea  untuk produk  barang  jeans.  Tancho  untuk  produk shampo,  YKK,  Pierre  Cardin  untuk  produk
Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal 160.
3 Insan  Budi Maulana, Sukses Bisnis  Melalui  Merek, Paten dan Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 60
pakaian,  Bata  untuk  produk  sepatu,  Sugus untuk  produk  permen,  Seven  Up  untuk produk  minuman  ringan,  Yamaha  untuk produk  kendaraan  motor,  Revlon  untuk produk  kecantikan,  Dunhill  untuk  produk parfum, Sony untuk produk elektronik.
Pelanggaran  merek  juga  mengedepankan dalam  issue  pararelimport  dimana  barang- barang diperoleh dari  luar negeri  secara sah, kemudian dibawa masuk ke Indonesia untuk tujuan  komersil  tanpa  sepengetahuan  dan persetujuan  pemegang  lisensi  atas  merek tersebut  di  Indonesia.  Dengan  demikian berarti tidak ada pemalsuan merek, tetapi hal ini melanggar hak-hak penerima lisensi, karena merusak pangsa pasar pemegang lisensi.
Internet  Domain  Names  membuka  isu baru  bagi  perlindungan  merek  di  Indonesia. Internet  Domain  Names  merupakan  suatu alamat di internet yang memiliki fungsi yang sama  dengan  merek  yakni  mengidentiﬁ kasi suatu  perusahaan  atau  merek  tertentu. Fakta  menunjukkan  bahwa  banyak  terjadi pendaftaran  Internet  Domain  Names  oleh pihak  lain  yang  bukan  pemilik  merek  yang sebenarnya.  Lebih-lebih  karena  awalnya prinsip yang dianut untuk pendaftaran Internet Domain  Names  adalah    ﬁ rst  come  ﬁ rst  served. Pendaftaran oleh pihak lain yang semata-mata bertujuan untuk menjual situs tersebut kepada pemilik merek sebenarnya dengan harga yang tinggi (tanpa maksud untuk menjual produk).
Kejadian di Tanggulangin Sidoarjo khususnya  yang  dilakukan  oleh  industri  tas dan  koper  terjadi  penjiplakan  dan  peniruan merek secara besar-besaran terhadap merek- merek terkenal dari luar negeri untuk produk tas  dan  koper  yang  terbuat  dari  bahan  kulit maupu  bukan  kulit.  Contoh  merek  tas  yang dijiplak  adalah  merek  tas  GUCCI,  LOUIS VUITTON, NINA RICCI, PIERRE
CARDIN,  DOLCE  GABANA,  AITIN AIGNER,  CHRISTIAN  DIOR,  GIANI VERSACE,  VERSUS.  Penjiplakan  dan peniruan bukan hanya terhadap merek tetapi juga desain dan jenis bahannya sehingga sulit untuk membedakan yang asli dan yang palsu.
Penjualan  terhadap  produk-produk  tersebut tidak  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi tetapi dijual secara terbuka dalam showroom- showroom  yang  menarik  dengan  harga  jauh lebih  murah  dibanding  dengan  harga  merek yang  asli  sehingga  industri  tas  dan  koper Tanggulangin menjadi salah satu obyek wisata di Jawa Timur.
Adanya  praktik  curang  ini,  tidak  hanya perusahaan  pemilik  merek  terkenal  yang dirugikan  akan  tetapi  masyarakat  sebagai konsumen  dan  negara  juga  dirugikan.  Bagi pemilik  merek  kerugian  yang  dirasakan adalah menurunnya pendapatan, dan apabila kualitas dari barang dan jasa yang ditiru lebih rendah, maka akan menurunkan citra produk tersebut  di  mata  konsumen.  Bagi  konsumen kerugian yang dideritanya adalah mutu barang yang rendah, sedangkan bagi negara kerugian yang timbul adalah berkurangnya penerimaan pajak.
Walaupun terhadap merek terkenal dilindungi oleh negara terbukti peraturannya mengalami  beberapa  kali perubahan, namun pelanggaran  masih  saja  terjadi  secara  besar- besaran dan terang-terangan.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan tersebut  di  atas,  maka  dapat  diambil  suatu rumusan masalah sebagai berikut:
1.  Mengapa produsen industri tas dan koper di  desa  Tanggulangin  memakai  merek terkenal tanpa ijin?
2.  Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik  merek  terkenal  yang  telah digunakan mereknya secara tanpa ijin oleh produsen  industri  tas  dan  koper  di  desa Tangggulangin?

## Tinjauan Pustaka
Merek  adalah  alat  untuk  membedakan barang  dan  jasa  yang  diproduksi  oleh  suatu perusahaan. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa “merek adalah tanda yang berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi
42    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 39-50
dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan barang dan jasa”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  ada beberapa unsur dalam merek, yaitu: a.  Tanda b.  Memiliki daya pembeda c.  Digunakan untuk perdagangan barang dan atau jasa
Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat muntlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable of  distinguishing). Maksudnya tanda yang dipakai (sign) tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau  jasa  yang  diproduksi  suatu  perusahaan dari  perusahaan  lainnya.  Untuk  mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “individualishing” pada barang atau jasa yang bersangkutan. 4
Tanda-tanda  yang  dapat  dijadikan  merek jika  secara  konvensional  berupa  gambar, nama,  kata-kata,  huruf-huruf,  angka-angka atau kombinasinya, dalam perkembangannya kini mencakup:
a.  Aroma (scent)
Contoh: parfum, kartu HALMARCK
b.  Suara (sound)
Contoh:  nada  panggil  siaran  BBC,  deru motor besar HARLEY DAVIDSON c.  Warna (colour)
Contoh: Kodak
d.  Tanda tangan (signature)
Contoh:  Kantor  Firma  Hukum  (nama
Firma diambil dari ﬁ rmant-ﬁ rmantnya)
e.  Bentuk (shape)
Contoh: Botol Coca-Cola Persyaratan daya pembeda (distinctiveness) merupakan persyaratan materiil agar  suatu  tanda  dapat  dilindungi  sebagai suatu merek. 5
4 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, teori, dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 156
5 Rahmi Jened, “Perlindungan Merek di Indonesia”,
Pelatihan  HAKI  VI  bagi  para  Dosen  Perguruan  Tinggi
Indonesia memberikan perlindungan terhadap merek terdaftar yang pendaftarannya dilandasi  itikad  baik  (tegoede  trow  atau  good faith).  Sistem  pendaftaran  di  Indonesia menganut  system  konstitutif   sebagaimana tertuang  dalam  pasal  3  yang  menyatakan bahwa  Hak atas  Merek  adalah hak  eksklusif yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau memberi  ijin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya”,  artinya.  Bagi  orang  yang mendaftarkan  mereknya  mendapat  suatu kepastian  hukum  bahwa  dialah  yang  berhak atas  merek.  Sebaliknya  bagi  pihak  lain  yang mencoba  akan  mempergunakan  merek  yang sama  atas  barang  atau  jasa  lainnya  yang sejenis,  oleh  Kantor  Merek  akan  ditolak pendaftarannya.  Pendaftaran  merek  harus memenuhi  persyaratan  materiil  dan  formil. Undang-undang  Nomor  15  tahun  2001 menetapkan  bahwa  persyaratan  materil ditentukan dalam pasal 4, 5, dan 6.
Pasal  4  menyatakan  merek  tidak  dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh  pemohon  yang  beritikad  tidak  baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran pihak lain demi usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan  kondisi  persaingan  curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.
Pasal  5  menyatakan  merek  tidak  dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
a.  Bertentangan dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  moralitas  agama, kesusilaan,  ketertiban  umum.  Termasuk dalam  pengertian  bertentangan  dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum  adalah  apabila  penggunaan  tanda tersebut  dapat  menyinggung  perasaan,
Indonesia Timur, Fakultas Hukum Universitas Airlangga kerjasama  dengan  Perhimpunan  Masyarakat  HAKI Indonesia,  Surabaya,  27  Agustus-8  Desember  2001, hal 4
kesopanan,  ketentraman,  atau  keagamaan dari  khalayak  umum  atau  dari  golongan masyarakat tertentu.
b.  Tidak  memiliki  daya  pembeda.  Tanda dianggap  tidak  memiliki  daya  pembeda apabila  tanda  tersebut  terlalu  sederhana, seperti  satu  tanda  garis  atau  satu  tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas
c.  Telah  menjadi  milik  umum.  Salah  satu contoh  merek  seperti  ini  adalah  tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda  bahaya.  Tanda  seperti  itu  adalah tanda  yang  bersifat  umum  dan  telah menjadi  milik  umum.  Oleh  karena  itu tanda semacam itu tidak dapat digunakan sebagai merek
d.  Merupakan  keterangan  atau  berkaitan dengan  barang  atau  jasa  yang  dimohon pendaftarannya. Merek tersebut berkaitan atau  hanya  menyebutkan  barang  atau jasa  yang  dimohonkan  pendaftarannya, contohnya: merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.
Pasal 6 ayat (1) menyatakan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
1.  Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau  keseluruhannya  dengan  merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis
2.  Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau  keseluruhannya  dengan  merek  yang sudah  terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
3.  Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan indikasi geograﬁ s yang sudah dikenal Ketentuan bahwa persamaan pada pokoknya  dapat  pula  diberlakukan  terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Permohonan  juga  harus  ditolak  oleh
Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
1.  Merupakan  atau  menyerupai  nama  orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2.  Merupakan  tiruan  atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing, atau simbol atau emblem negara, atau lembaga nasional  maupun  lembaga  international, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3.  Merupakan  tiruan  atau  merupakan  tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh  negara  atau  lambing  pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Hak  khusus  memakai  merek  ini  yang berfungsi  seperti  suatu  monopoli  hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena  suatu  merek  memberi  hak  khusus atau  hak  mutlak  kepada  yang  bersangkutan, maka  hak  itu  dapat  dipertahankan  terhadap siapapun.
Berdasarkan reputasi dan kemashurannya, suatu  merek  dapat  dibedakan  menjadi  tiga jenis,  merek  biasa  (normal  marks),  merek terkenal  (well  known  marks),  dan  merek termashur (famous marks) 6 .
Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak  memiliki  reputasi  tinggi,  ciri-cirinya adalah kurang memberi pancaran simbol gaya hidup,  masyarakat  konsumen  sering  menilai sebagai  barang  atau  jasa  berkualitas  rendah, merek  sering  dianggap  tidak  mempunyai drawing power yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos yang sugestif kepada  masyarakat  konsumen,  dan  tidak membentuk lapisan pasar dan pemakai. 7

## Merek terkenal adalah merek yang memiliki
6 Ridwan  Khairandy,  “  Perlindungan  Hukum Merek  Terkenal  di  Indonesia”,    Seminar  Nasional Perlindungan  Hukum  Merek  dalam  Era  Persaingan  Pasar Global,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta, 1999, hal 4
7 M  Yahya  Harahap,  Tinjauan  Merek  secara  Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung,, 1996, hal 80-81
reputasi  tinggi,  karena  memiliki  kekuatan pancaran  yang  memukau  dan  menarik, sehingga  jenis  barang  apa  saja  yang  berada dibawah  merek  itu  langsung  memberikan sentuhan  keakraban  dan  sentuhan  mitos kepada segala lapisan konsumen. 8
Merek termashur, yaitu merek yang karena perkembangannya  telah  dikenal  secara  luas di seluruh dunia, dan memiliki reputasi yang dapat digolongkan sebagai “merek aristokrat dunia”. 9
Antara  merek  terkenal  dan  merek termashur  terdapat  persamaan-persamaan kriteria  sehingga  semua  konvensi-konvensi international  dan peraturan  perudang- undangan  nasional  di  bidang  merek  pada dasarnya  hanya  mengenal  merek  biasa  dan merek terkenal.
Kasus-kasus  pelanggaran  merek  terkenal yang  terjadi  di  Indonesia  dapat  dijumpai dari pedagang kaki lima di sepanjang trotoar pusat-pusat perbelanjaan  sampai pusat-pusat pertokoan  yang  berada  di  mal-mal  mewah yang  memajang  barang-barang  dagangannya di etalase yang indah.
Pelanggaran  merek  terkenal  dilakukan sebagai  jalan  pintas  perusahaan  atau  orang- perorangan yang beritikad tidak baik dengan memakai  merek-merek  terkenal  itu  untuk produk  yang  dihasilkan  dengan  maksud memperoleh  keuntungan  ﬁ nansial  yang besar.  Hal  itu  melanggar  prinsip-prinsip perlindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual. Merek adalah salah satunya yang menekankan pada pentingnya perlindungan suatu hak yang dapat dieksploitasi secara ekonomis.
Perlindungan  hukum  yang  memadai terhadap merek-merek terkenal, yang kebanyakan  adalah  merek  terkenal  dari  luar negeri muntlak diperlukan, tanpa mengurangi hak pengusaha pribumi yang memiliki merek yang sama dengan merek terkenal tersebut yang menggunakannya dengan itikad baik. Namun demikian  untuk  menjaga  keseimbangan  hak dari  pemilik  merek  terkenal  dalam  dan  luar
8 Ibid, hal 82-82
9 Ibid, hal 85
negeri, perlu juga kiranya dirumuskan kriteria merek  terkenal “lokal”,  yaitu merek  terkenal yang  berkembang  pada  suatu  daerah  atau wilayah  tertentu  atau  merek  terkenal  yang berada dalam suatu negara. 10

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  diharapkan dapat  menggambarkan  berbagai  hal  yang berhubungan  dengan  permasalahan  dalam penelitian  ini,  yaitu  untuk  mengetahui  serta mengkaji:
a.  Alasan produsen Industri Tas dan Koper di Desa Tanggulangin menggunakan merek- merek terkenal tanpa ijin.
b.  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap pemilik  merek  terkenal  yang  telah digunakan  mereknya  secara  tanpa  ijin oleh produsen Industri Tas dan Koper di Desa tanggulangin

## Pembahasan

## Pelanggaran  Merek  Terkenal  di  Industri Tas dan Koper di Tanggulangin
Perlindungan  merek  terkenal  merupakan salah  satu  aspek  penting  dari  hukum merek.  Kepentingan  ekonomi  dari  merek- merek  terkenal  diakui  dalam  Bab  XX perjanjian  internasional  WIPO.  Dalam perkembangannyan merek-merek terkenal juga diakui  di  Amerika  Serikat,  Inggris,  Australia dan  oleh  Pasal  6  ayat  (1)  huruf   b  Undang- undang Merek Indonesia, yaitu “permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang  sudah  terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang dan atau jasa yang sejenis.”
Salah  satu  ciri  utama  dari  merek  terkenal adalah  bahwa  reputasi  merek  tidak  harus terbatas  pada  produk  tertentu  atau  jenis produk.  Contohnya  Marlboro  adalah  merek yang  diasosiasikan  dengan  produk-produk tembakau.  Ternyata,  merek  tersebut  juga dipakai untuk pakaian. Para konsumen dapat
10 Trisno Raharjo, op. cit, hal 18
menyaksikan  bahwa  hampir  seluruh  jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang berbeda. Kecenderungan yang sama juga muncul pada merek-merek seperti Porsche  dan Caterpillar.
Ciri  dari  merek  terkenal  adalah  bahwa perlindungan  diberikan  dalam  hubungan pemakaian  secara  umum  dan  tidak  hanya berhubungan  dengan  jenis  barang-barang dimana merek tersebut didaftarkan. Perlindungan  ini  dijamin  dalam  Pasal  6 ayat(2)  undang-undang Merek. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Merek  terhadap  merek  terkenal  merupakan pengakuan  terhadap  keberhasilan  pemilik merek  dalam  menciptakan  citra  (image) eksklusif   dari  produknya  yang  diperoleh melalui  pengiklanan  atau  penjualan  produk- produknya secara langsung.
Teori pencemaran merek terkenal (dilution theory) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi  kekeliruan  dalam  menilai  sebuah pelanggaran  merek  terkenal.  Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif  dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.
Para pelaku dagang berkepentingan untuk melindung  produknya  melalui  perundang- undangan  terhadap  pelanggaran  merek  atau mengubah  barang  atau  jasa  mereka  menjadi sesuatu  yang  lebih  berharga  dengan  lisensi dan  penyerahan  hak.  Salah  satu  kesulitan yang muncul dari ketentuan Undang-undang Merek tersebut adalah tidak adanya pedoman yang  jelas  untuk  menentukan  kriteria  merek terkenal. 11
Praktek  perdagangan  di  Indonesia,  mulai pedagang kaki lima hingga di pertokoan besar banyak  ditemui  berbagai  macam  produk merek  terkenal  seperti  Levi’s,  Yves  Saint Laurent,  Valino,  Tira,  Guy,  Pierre  Cardin,  Lea, Arrow, Versace.

## Penggunaan merek terkenal untuk produk
11 Tim Lindsey, at.al., op. cit., hal 149-151
tas dan koper tidak hanya ditemui di emperan- emperan  toko  dan  plaza-plaza  tetapi  dapat kita  temui  juga    di  desa  Tanggulangin  yang terletak  di  kabupaten  Sidoarjo  Jawa  Timur. Desa tersebut merupakan sentra industri yang memproduk tas dan koper yang dikenal dengan INTAKO  (Industri  Tas  dan  Koper)  dan dibina oleh sebuah koperasi yang diberi nama koperasi intako. Intako memproduksi tas dan koper dari bahan plastic, imitasi kulit sampai dengan kulit yang asli. Produk tas dan koper dari Intako tersebut diberi label merek-merek asing  yang  sudah  terkenal  seperti:  GUCCI, LOUIS  VUITTION, NINA  RICCI, PIERE CARDIN,  DOLCE  GABANA,  AITIN AIGNER,  CALVIN KLEIN, CHRISTIAN DIOR,  GIANI  VERSACE,  VERSUS, CHARLES  JORDAN,  ELISABETH.  Hasil produksi tersebut dipamerkan di ruang pamer sepanjang  jalan  di  desa  Tanggul  Angin  yang menjadi salah satu objek wisata yang menarik di Jawa Timur.
Harga  penjualan  dari  produk  tersebut sangat  bervariasi  dari  harga  yang  sangat murah  Rp  10.000  untuk  bahan  yang  terbuat dari  jenis  plastik  sampai  dengan  harga  Rp 750.000 untuk bahan yang  terbuat dari  jenis kulit  asli  (bahan,  model  dan  merek  sama persis  dengan  yang  asli).  Harga  tersebut jauh  lebih  murah  dibandingkan  dengan harga tas dengan bahan dan merek yang asli. Produksi  dari  Intako  Tanggulangin  ini  tidak hanya  dijual  di  wilayah  Sidoarjo  atau  jawa Timur  tetapi  sudah  ke  daerah-daerah  lain  di Indonesia bahkan sampai luar negeri. Untuk tas raket perusahaan raket di Jepang  misalnya adalah hasil  Intako Tanggulangin. Begitu juga dengan negara-negara tetangga lainnya.
Pemakaian  merek  terkenal  oleh Intako  di Tanggulangin merupakan pelanggaran merek secara  besar-besaran,  yang  mengundang perhatian  dari  masyarakat  internasional terutama  dari  negara  Eropa.  Karena  merek yang dipakai oleh Intako tanpa melalui suatu perjanjian lisensi dengan pemilik merek yang asli atau orang yang ditunjuk untuk itu. Sebab itu industri tas dan koper yang menggunakan
46    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 39-50
merek-merek  terkenal  berjalan  terus  seakan tak  ada  persoalan  hukum  atas  apa  yang mereka lakukan. Teguran yang sifatnya lunak maupun  keras  dari  Eropa  telah  dilakukan berulang-ulang.  Mereka  mengancam  kalau pelanggaran  terus  dilakukan  maka  mereka akan memutus hubungan perdagangan dengan negara Indonesia. Di satu sisi produksi yang dilakukan  oleh  Intako  di  Tanggulangin telah mampu meningkatkan perekonomian di desa Tanggulangin  khususnya  dan  Jawa  Timur umumnya karena banyaknya peminat terhadap produk  tersebut  bahkan  telah  menjadi  salah satu kota wisata di Jawa Timur yang diminati bukan hanya oleh masyarakat biasa, para kaum selebritis maupun pejabat daerah dan pejabat pusat  merupakan  konsumen  dari  Intako, maka  Gubernur  Jatim  pada  mohon  kepada departemen hak merek untuk memberi waktu kepada pengusaha Industri Tas dan Koper di Tanggulangin  agar  produknya  tidak  ditarik secara  tiba-tiba  dan  membiarkan  industri mereka tetap berjalan sebagaimana sebelumnya tetapi  secara  perlahan  mereka  harus  sudah mencoba membuat merek sendiri. Sedangkan pada industri Tas dan Koper di Tanggulangin saat ini ada 2 perusahaan yang sudah memiliki merek sendiri yaitu, Viola dan Ch (Choiri).
Alasan Intako menggunakan merek-merek yang  sudah  terkenal,  menurut  pemilik  toko MITRA  JAYA  dan  SUMBER  MAKMUR, produknya sangat diminati oleh ibu-ibu pejabat daerah maupun pusat serta para selebritis. Di tokonya  konsumen  lebih  memilih  tas  yang menyamai merek-merek asing daripada merek buatan  sendiri terutama merek Aitin Aigner (A) dan Calvin Clein (CC), apalagi kalau bahan dan  modelnya  dibuat  sama  persis  dengan aslinya  pasti  banyak  peminatnya.  Harga  dari produk tersebut antara Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 750.000,00.
Menurut pemilik toko Melati, toko Cahaya, toko  Indah,  toko  Mentari,  toko  Sinar  untuk produk  tas  dan  dompet  yang  dijual    mulai harga Rp 10.000,00 sampai dengan harga Rp 200.000,00 diminati konsumen bukan karena merek  tetapi  karena  modelnya  sedangkan
untuk  produk  tas  dan  dompet  yang  seharga Rp  250.000,00  keatas  bagi konsumen  merek sangat menentukan untuk dijadikan pilihan.
Permasalahan  pelanggaran  dan  per- lindungan  hukum  terhadap  merek  terkenal sebenarnya  bukan  masalah  baru.  Konvensi Paris  sendiri  melalui  amandemennya  dalam konferensi di Den Haag pada tahun 1925 telah memasukkan Pasal 6 bis yang ditujukan untuk memberikan  perlindungan  hukum  merek terkenal 12 . Seiring dengan telah diratiﬁ kasinya konvensi  Pembentukan  Perdagangan  dunia atau  WTO  yang  didalamnya  antara  lain memuat  ketentuan  Trade  Related  Aspects  of Intellectual  Property  Right  (TRIPs).  Untuk lebih  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek, pemerintah telah membaharui hukum merek dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dengan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun 2001.
Suatu merek dianggap mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek orang  lain  ditentukan  berdasarkan  patokan yang lebih lentur disbanding dengan doktrin entires  similar.  Persamaan  pada  pokoknya dianggap  terwujud  apabila  merek  tersebut memiliki  kemiripan  (identical)  dengan  merek orang  lain.  Kemiripan  tersebut  dapat didasarkan pada:
1.  kemiripan persamaan gambar;
2.  hampir  mirip  atau  hampir  sama  susunan kata, warna, atau bunyi;
3.  faktor  yang paling  penting dalam  doktrin ini,  pemakaian  merek  menimbulkan kebingungan (actual confusion) atau menyesatkan (device) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geograﬁ s dengan barang milik orang lain (likelihood confusion). 13
Pelanggaran  merek  yang  terjadi  di  sentra Industri  tas  dan  koper  di  Tanggulangin Sidoarjo  adalah  masuk  dalam  kategori persamaan  jenis  atau  produksi  kelas  barang
12 Ridwan Khairandy, “Kapita...”, op. cit., hal 112
13 Ibid., hal 117-118
atau jasa dan kategori hampir mirip atau sama susunan kata, warna, atau bunyi.

## Upaya Hukum Perlindungan  Merek
Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang  untuk  mendapatkan  dan  menjaga reputasi  mereka  dengan  mempertahankan kualitas  produk  dan  memberikan  jasa  kelas satu kepada para konsumen. Kalangan pelaku usaha  mengeluarkan  uang  dalam  jumlah yang  besar  untuk  keperluan  periklanan  dan membangun  reputasi  produk  baru  atau mempertahankan  reputasi  dari  produk  yang telah ada.
Robert  S  Smith  mengemukakan  teori berkaitan  dengan  jaminan  perlindungan merek  dan  barang  produksinya. 14 Suatu merek  menyajikan  fungsi  perlindungan sebagai  investasi  dari  pemilik  merek  dengan itikad  baik,  dan  melayani  konsumen  dengan suatu  tanda  yang  mudah  dari  sumber  dan kualitas barang produksi dari label merek itu. Jaminan keaslian barang produksi dari pemilik merek  yang  beritikad  baik  merupakan  suatu promosi untuk menghilangkan keraguan dari konsumen.  Dengan  demikian,  perlindungan merek  menjadi  fungsi  utama  dan  sekaligus melindungi  konsumen  dari  membeli  barang palsu.
William  Jay  Gross  menyatakan,  basis dari  suatu  merek  mempunyai  fungsi  untuk memberi  keuntungan  kepada  perusahaan dan  konsumen.  Keuntungan  perusahaan diperoleh  dari  keunggulan  kompetisi  dan meningkatkan keuntungan berdasarkan investasi  merek yang  diciptakan. Di  sisi lain, keuntungan  konsumen  diperoleh  dari  hasil merek  yang  menginformasikan  produk  dan dukungan  perusahaan  yang  memproduksi barang-barang berkualitas. Dengan demikian, hukum  merek  memberikan  perlindungan kepada  konsumen  dan  perusahaan  terhadap
14 Effendy  Hasibuan,  Perlindungan  Merek  Studi Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal 18
pemalsuan merek. 15
Pemakaian  merek  atas  barang-barang produksi bertujuan untuk melindungi masyarakat  konsumen  dari  bujukan  yang dilakukan  pesaing  atau  pemalsu  merek. Produsen  barang  memakai  simbol  merek untuk  promosi  dalam  rangka  memperoleh simpati konsumen. Karena loyalitas konsumen terhadap  suatu  simbol  merek  merupakan bagian dari itikad baik bisnis. 16
Hukum  melindungi  orang-orang  yang memiliki  reputasi  dari  orang-orang  yang ingin  “membonceng”  kesuksesan  mereka. Meskipun  reputasi  tersebut  adalah  sesuatu yang tidak berwujud, hukum memandangnya sebagai asset berharga yang harus dilindungi. Kompetitor atau pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan  merek-merek,  tulisan-tulisan, kesan atau indikasi lain yang akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang yang dijual mereka diproduksi oleh orang lain.
Pemilik merek dapat mengajukan  gugatan ganti  rugi  maupun  tuntutan  hukum  pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap  merek  yang  sama  yang  didaftarkan orang  lain  secara  tanpa  hak.  Perlindungan hukum  yang  represif   ini  diberikan  apabila telah  terjadi  pelanggaran  hak  atas  merek. Di  sini  peran  lembaga  peradilan  dan  aparat penegak  hukum  lainnya,  seperti  kepolisian, Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS),  dan kejaksaan sangat diperlukan. 17
Pemilik  merek  terdaftar  atau  penerima Lisensi  Merek  terdaftar  dapat  mengajukan gugatan  melalui  Pengadilan  Niaga  di wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau  domisili tergugat,  terhadap  pihak  lain  yang  secara tanpa  hak  menggunakan  merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya  untuk  barang  atau  jasa  yang sejenis berupa:
1.  Gugatan rugi dan atau
15 Ibid., hal 19
16 Ibid
17 Ibid., hal 105
48    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 39-50
2.  Penghentian  semua  perbuatan  yang berkaitan  dengan  penggunaan  merek tersebut.
Berdasarkan  bukti  yang  cukup  pihak penggugat, dengan mengajukan secara tertulis dapat  meminta  kepada  hakim  Pengadilan Niaga  untuk  menerbitkan  surat  penetapan sementara  tentang  penyimpanan  alat  bukti yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  tersebut dengan persyaratan:
1.  Melampirkan bukti kepemilikan
2.  Melampirkan  bukti  adanya  petunjuk  awal yang  kuat  atas  terjadinya  pelanggaran merek.
Selama  masih  dalam  pemeriksaan  dan untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih  besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi  selaku  penggugat,  hakim  dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi,  pengedaran  atau  perdagangan barang  atau  jasa  yang  menggunakan  merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut  juga  menyerahkan  barang  yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat  memerintahkan  bahwa  penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah  putusan  pengadilan  mempunyai kekuatan hukum tetap.
Penggugat juga harus menunjukkan bahwa representasi  yang  menyesatkan  dari  tergugat telah  menyebabkan  kerugian  nyata  dan kerugian  tersebut  akan  terus  berlanjut  jika aktiﬁ tas tergugat diteruskan. Penggugat dapat mengalami kerugian dalam tiga bentuk:
1.  Penggugat  dapat  menunjukkan  bahwa bisnisnya  sudah  menderita  kerugian  atau secara  potensial  menderita  kerugian  baik dalam itikad baik maupun dalam reputasi bisnisnya.  Penurunan  itikad  baik  dapat disebabkan  oleh  diversi  perdagangan tergugat sebagai akibat dari anggapan keliru tergugat  yang  menciptakan  kesan  palsu seolah-olah  barang-barang  atau  jasa-jasa dari  penggugat  maupun  tergugat  adalah sama atau mempunyai karakter yang sama. Penggugat juga dapat menderita kerugian
melalui “pencemaran” reputasinya dimana anggapan yang keliru atas produk tergugat mengurangi  kesan  eksklusif   atau  reputasi dari produk penggugat.
2.  Penggugat  dapat  menunjukkan  bahwa tergugat merusak potensi penggugat untuk mempergunakan  itikad  baiknya  di  masa yang akan datang
3.  Penggugat  telah  kehilangan  kesempatan untuk mengembangkan usahanya di bidang lain
Penyelesaian  pelanggaran  merek  selain melalui  proses  Pengadilan  Niaga  para  pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui
Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pemilik  merek  terdaftar  selain  mendapat perlindungan  hukum  secara  perdata  juga mendapat perlindungan hukum secara pidana. Dan  hak  untuk  mengajukan  gugatan  secara perdata  tidak  akan  mengurangi  hak  negara untuk  melakukan  tuntutan  tindak  pidana  di bidang merek. Karena sifat dari tindak pidana tersebut  adalah  delik  aduan  maka  setiap orang  yang  memiliki  merek  terdaftar  dan haknya  dirugikan  dapat  melaporkan  pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek miliknya  kepada  polisi,  yang  disertai  dengan bukti hak atas merek tersebut dan polisi akan melakukan tindakan terhadap terlapor setelah mendapatkan laporan dari pemilik merek.
Pasal  90  dan  91  Undang-undang  Merek menegaskan,  barang  siapa  sengaja  secara tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik  pihak  lain  untuk  barang  dan  atau jasa  yang  sejenis  yang  diproduksi  dan  atau diperdagangkan,  di  pidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu  milyar  rupiah).  Sedangkan  jika  secara tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak  lain,  dipidana  dengan  penjara  paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupuah).
Perlindungan preventif  dan represif  yang diberikan oleh negara adalah untuk mencegah oreang lain melakukan dua hal:
1.  Menampilkan atau menyebabkan anggapan bahwa  barang  yang  diproduksi  adalah barang orang lain, dan
2.  Menimbulkan anggapan bahwa barang ada hubungannya dengan barang penggugat.
Di  Pengadilan  Niaga  Surabaya  belum ada  kasus  yang  diajukan  oleh  pemilik merek  terkenal  dari  negara  asing,  seperti GUCCI, LOUIS VUITTON, NINA RICCI, PIERRE  CARDIN,  DOLCE  GABANA, AITIN  AIGNER,  CHRISTIAN  DIOR, GIANI  VERSACE,  VERSUS,CHARLES JORDAN,  ELISABETH  maupun  merek- merek  yang  lain,  untuk  produk  tas  yang ditiru  oleh  sentra  industri  tas  dan  koper  di Tanggulangin Sidoarjo.
Ketua Koperasi Intako menyatakan bahwa, memang  sampai  saat  ini  belum  ada  kasus gugatan  yang  diajukan  kepada  anggotanya sehubungan  dengan  penggunaan  merek terkenal  yang  dijiplak  oleh  industri  tas  dan koper  di  Tanggulangin.  Tetapi  kalau teguran dari  pemerintah  Eropa  melalui  pemerintah Indonesia  pernah  mereka  terima.  Dan melalui Gubernur Jawa Timur para produsen di sentra industri Tanggulangin mohon tetap diperkenankan  menggunakan  merek-merek terkenal dari negara asing apalagi produk yang mereka  buat  baik  model  maupun  bahannya dibuat  dengan  model  yang  sederhana  dan berbeda  dengan  aslinya  begitu  juga  dengan bahan  yang  digunakan,  dan  masyarakat mengetahui bahwa produk yang dibeli adalah produksi Tanggulangin. Sesungguhnya konsumen  membeli  tas  di  Intako  bukan semata-mata  tertarik  pada  mereknya  tetapi unsur utama yang membuat konsumen tertarik adalah  harga  dan  desainnya  serta  bahannya. Buktinya ketika pengrajin membuat  tas yang modelnya sama dengan merek terkenal tetapi mereknya berbeda dari aslinya ternyata sama- sama diminati oleh konsumen. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo dan  Gubernur  Jawa  Timur  melalui  Dirjen
Hak  Kekayaan  Intelektual  meminta  kepada pemilik  merek  negara  luar  untuk  sementara waktu  mentolerir  penggunaan  merek-merek terkenal  milik  mereka  yang  pada  suatu  saat Intako  akan menggunakan mereknya  sendiri apalagi kegiatan sentra industri tas dan koper di  Tanggulangin  sangat  mengangkat  tingkat perekonomian masyarakat Tanggulangin khususnya dan Sidoarjo umumnya.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Persoalan  perlindungan  hukum  terhadap pemilik  merek  terkenal  tidak  hanya  dapat dipandang dari aspek hukum saja, tetapi perlu pula dipandang dari aspek ekonomi dan sosial yang  terdapat  dalam  masyarakat,  termasuk pula  faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya sengketa “merek terkenal” , antara lain:
1.  Kemampuan bersaing antara pemilik merek terkenal dengan beberapa pengusaha lokal atau  “mereka”  yang  dianggap  melakukan pelanggaran  terhadap  pemilik  merek terkenal  (asing)  terjadi  karena  terdapat faktor-faktor yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan terjadi karena kemampuan  modal  (sehingga  pemilik merek  terkenal  dapat  mendaftarkan mereknya  ke  berbagai  negara),  dan sumber  daya  manusia  yang  meliputi  pula kemampuan  untuk  melakukan  promosi, pemasaran,  serta  persaingan  yang  jujur. Hal tersebut terjadi pula di sentra industri tas  dan  koper  Tanggulangin.  Di  sisi  lain sikap  “bangga”  masyarakat  konsumen ketika  memilih  dan  memakai  produk- produk  dengan  merek  terkenal  serta  rasa tidak percaya diri  terhadap  produk dalam negeri  juga  menjadi  salah  satu  alasan kenapa  produsen  industri  tas  dan  koper Tanggulangin  memakai  merek  terkenal untuk produk yang dihasilkan.
2.  Dilihat  dari  substansi  Undang-undang Merek,  perlindungan  hukum  terhadap pemilik merek terkenal di Indonesia telah cukup  memadai,  namun  pelanggaran
terhadap merek terkenal tetap berlangsung, termasuk  di  lokasi  penelitian,  yaitu  Desa Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.

## Saran
1.  Perlindungan  hukum  terhadap  merek terkenal  terutama  harus  didukung  oleh produsen itu sendiri karena bagi konsumen dalam membeli tas produk Intako semata- mata bukan tertarik pada mereknya tetapi pada  model  dan  harganya  yang  cukup murah.
2.  Pihak Pemerintah Daerah Tingkat II  dan  Pemerintah  Daerah  Tingkat  I seharusnya  menyadari  bahwa  walaupun ingin  meningkatkan  taraf   perekonomian masyarakat Jawa Timur khususnya masyarakat Sidoarjo,
perlindungan hukum  terhadap  merek  terkenal  tetap harus  dilindungi  dan  didukung  sesuai dengan program yang  dibuat oleh negara dengan  beberapa  kali  merubah  peraturan perundang-undangan tentang merek, apalagi  menyangkut  nama  baik  bangsa Indonesia di mata international agar tidak menyandang gelar sebagai negara penjiplak merek terkenal.

## Daftar Rujukan
Effendy  Hasibuan,  Perlindungan  Merek  Studi Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat,  Jakarta,  Fakultas  Hukum
Universitas Indonesia, 2003
Insan  Budi  Maulana,  Sukses  Bisnis  Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1997
------------------------, Perlindungan Merek
Terkenal  di  Indonesia  dari  Masa  ke  masa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
M Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan
Undang-undang No.19 Tahun 1992, Citra
Aditya Bakti, Bandung,, 1996
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, “Hak  Milik  Intelektual,  Teori  dan Prakteknya  di  Indonesia”,  Citra  Aditya
Bakti Bandung, 1997
Rahmi  Jened,  “Implikasi  Persetujuan  TRIP’s terhadap  Perlindungan  Merek    di Indonesia, Yuridika, 2000 ---------------, “Perlindungan Merek di Indonesia”, Pelatihan HAKI VI bagi para
Dosen  Perguruan  Tinggi  Indonesia  Timur,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga kerjasama dengan Perhimpunan
Masyarakat HAKI Indonesia, Surabaya, 27 Agustus-8 Desember 2001
Ridwan  Khairandi,  “  Perlindungan  Hukum Merek Terkenal di Indonesia”,  Seminar Nasional Perlindungan Hukum Merek dalam Era  Persaingan  Pasar  Global,  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta, 1999
Tim  Lindsey,  Hak  Kekayaan  Intelektual suatu  pengantar,  Asian  Law  Group Ltd  ekerjasama  dengan  PT  Alumni
Bandung, 2002,hal 139-140 Trisno Raharjo, “Analisis Terhadap Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam Putusan-Putusan Perkara Merek Terkenal di Indonesia”, Laporan
Penelitian, Yogyakarta, UMY, 1999