PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

## oleh : Eka Dadan Ramadhan Eni Dasuki Suhardini

## ABSTRAK
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi administrasi, dan kode etik jabatan notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Jika notaris melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, namun hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas notaris adalah pembuatan akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain apakah notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana penipuan. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta pejabat jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara tersendiri, hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta yang dibuatnya sebagai produk pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, harus memperhatikan aturan yang berkaitan dengan tata cara/prosedur dan syarat pembuatan akta, yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Kata Kunci : Notaris, Keterangan Palsu, Pertanggungjawaban Pidana

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik
mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapartkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 1 Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris).
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa : “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”
Kehidupan seseorang terutama di kota besar sering kali bersentuhan dengan notaris, misalnya, kebutuhan akan rumah, pinjaman uang pada bank, perjanjian perkawinan, ataupun akibat kematian, semuanya memerlukan bantuan dari tangan seorang notaris. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat maka terbukalah gerbang menuju ke dunia notariat. Orang tidak saja semata-mata membutuhkan jasa notaris, tetapi juga ingin mendapatkan nasihat dari seorang notaris yang berkualitas profesional. 2
Lembaga notaris adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat, yang timbul dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Lembaga notaris dengan para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum ( openbaar gezag ), untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Dengan demikian, jabatan notaris lahir karena kebutuhan masyarakat, bukan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat umum. 3
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. 4
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa salah satu akta otentik adalah akta notaris. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak risiko,
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2 Herlien Budiono, Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course, Medan, 2007, hlm.28
3 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1982, hlm.2
4 Ibid ., hlm.3
diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu, dalam praktik, notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum serta bertindak sesuai dengan sumpah jabatan.
Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris berwenang membuat akta otentik dan memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya bidang perikatan yang terjadi karena perjanjian. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian notaris adalah suatu profesi mulia ( nobile officium ). Disebut sebagai nobile officium dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. 5
Notaris juga berperan untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Apa pun nasihat hukum yang diberikan notaris kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta, tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris. Dalam praktik, kadang-kadang para pihak atau penghadap memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) kepada notaris. Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang palsu. Notaris menuangkan keterangan tersebut dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, pihak lain yang merasa dirugikan mempermasalahkan akta notaris tersebut, bahkan melaporkan notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana.
Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa, “isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain”. Penerbitan akta yang tanpa sepengetahuan Pemohon mengindikasikan adanya tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :
“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”
Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa, “pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik”. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi administrasi, dan kode etik jabatan notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Jika notaris melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, namun hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas notaris adalah pembuatan akta notaris yang didasarkan pada
5 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika , UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.25
keterangan palsu, seperti yang terjadi di Kota Bandung dimana Tuan C telah memberikan keterangan palsu kepada para pihak dan juga Notaris selaku pembuat Akta Surat Kuasa untuk menjual.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengindentifikasikan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu ?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu ?

## TINJAUAN PUSRTAKA
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 6
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Istilah hukum pidana itu sendiri mengandung beberapa pengertian, yang dapat dilihat dari : 7
1. Hukum pidana dalam arti obyektif ( iuspoenale ), yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. Hukum pidana dalam arti subyektif ( iuspuniendi ), yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
Satochid Kartanegara menegaskan bahwa : “Hukum pidana materiil itu adalah hukum pidana in abstracto , yaitu yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana in concreto , yaitu hukum acara pidana yang mengandung peraturan concreto .” 8
Hukum pidana dalam arti subyektif adalah hak untuk mengancam perbuatan- perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara, kemudian hak untuk menjatuhkan hukuman ( straf oplegging ), hak ini diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, misalnya hakim, hak selanjutnya adalah hak untuk melaksanakan hukuman ( straf uitvoering ), yang juga diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, yaitu yang melaksanakan eksekusi hukuman.
6 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1995, hlm.4
7 Satochid Kartanegara , Kumpulan Kuliah Hukum Pidana , Balai Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hlm.2
8 Ibid
Hukum pidana subyektif dan hukum pidana obyektif terdapat hubungan satu sama lainnya, Satochid Kartanegara berpendapat bahwa : “Hukum pidana dalam arti subyektif yaitu hak negara untuk menghukum, adalah bersandar pada hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu bahwa hak untuk menghukum itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana obyektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman”. 9 Sehubungan dengan pengertian hukum pidana, Moeljatno memberikan definisi bahwa : “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum ( rechtsorde ), yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut”. 10 Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum pidana adalah “Peraturan hukum mengenai pidana, kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”. 11 Pertanggungjawaban dalam hukum pidana perlu diperhatikan, yaitu bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, misalnya orang yang sakit ingatan apabila melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana karena ada alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP), kemudian di dalam hukum pidana juga ada suatu asas, yaitu : “ Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali ,” yang berarti : tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang yang telah diadakan lebih dahulu, asas ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Menurut Lamintang :
“Pasal 1 Ayat (1) KUHP memuat asas yang sangat penting yaitu asas Nulla poena sine lege yang berarti bahwa tiada orang dapat dihukum tanpa kesalahan dan bahwa kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu di dalam Undang-undang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- undang sebagai salah satu sikap atau perbuatan yang melanggar larangan Undang-undang tersebut.” 12
Pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana, walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, dan baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (verwijtbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. 13
Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah
9 Ibid ., hlm.3
10 Moeljatno, Syarat Pertanggungjawaban Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 1999, hlm.10
11 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1999, hlm.16
12 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.195
13 Barda Nawawi Arief, Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.180
tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum. 14
Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. 15 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 16
Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “verlijden” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.
Tanggung jawab notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dengan demikian selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran ( legalisasi dan waarmerken ) surat-surat/akta- akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.
Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak dilakukan, maka akta yang dibuat oleh notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut : 17
1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.
Beberapa kewenangan notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. (Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris).
14 Ibid
15 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat , Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.59
16 Ibid. , hlm. 60
17 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1982, hlm.32
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

## PEMBAHASAN
Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.
Seorang notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Syaratnya seseorang, dalam hal ini notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana, hal ini jika dipandang dari sudut subjektif terdapat dua syarat yaitu adanya kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diberbuat oleh peserta lainnya. Dipandang dari sudut objektif, syarat seorang notaris disebut ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.
Sudut objektif lebih menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.
Seorang notaris untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur antara lain melakukan tindak pidana, dalam hal ini seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Unsur yang lain yaitu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, untuk dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenar untuk penjatuhan pidana, hal ini berarti seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab, ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung
jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.
Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan kebenaran atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Apabila ada pihak yang meragukan kebenaran isi akta tersebut, maka pihak tersebut yang wajib membuktikan ketidak benaran isi akta tersebut.
Penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah. Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notraris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.
Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenal bentuk-bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan notaris, misalnya adanya identitas palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahliwaris, Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan, BPKB, Surat nikah, akta kelahiran dan lain-lain. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta autentik. Dokumen-dokumen yang notabene merupakan produk hukum institusi negara dapat dengan mudah dipalsukan, maka hal tersebut sangat merugikan banyak pihak, termasuk profesi jabatan notaris. Semakin mudah dokumen dipalsukan berarti semakin besar kemungkinan notaris terseret kasus hukum, karena notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal, sedangkan kebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada notaris. Apabila keterangan yang disampaikan kepada notaris palsu atau dokumen yang diberikan kepada notaris palsu, atau salah satu pihak memberikan keterangan palsu maka akta dan pengikatan yang dibuat dihadapan notaris tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada notaris itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan bukan tanggungjawab notaris, karena akta notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak berkata benar, tetapi yang dijamin oleh akta notaris adalah pihak-pihak benar berkata seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materialnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para pihak yang sengaja memberikan dokumen atau keterangan palsu kepada notaris, dan bukan sebaliknya notaris yang diperrsalahkan. Bahkan dalam kenyataannya proses hukumnya tidak hanya berhenti pada tahapan tersebut, notaris umumnya juga ikut dituduh berkolusi dengan para penghadap untuk menerbitkan akta notaris palsu.
Sebagaimana diketahui bahwa aspek material suatu akta notaris adalah kepastian tentang materi suatu akta, yaitu apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau pihak yang mendapat hak dan berlaku untuk umum. Keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan notaris harus memiliki unsur kebenaran terhadap apa yang tercantum dalam akta. Jika keterangan/pernyataan para penghadap tersebut tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak
itu sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah untuk atau di antara para pihak, para ahli waris, dan para penerima hak. Kedudukan akta notaris yang didasarkan pada keterangan atau pernyataan palsu tersebut, tidak serta merta menyebabkan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum adalah apabila ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan bahwa notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menempatkan notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan adalah, mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta pembatalan akta tersebut.
Terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

## PENUTUP
Kesimpulan Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana penipuan. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta pejabat jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Saran Pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara tersendiri, hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta yang dibuatnya sebagai produk pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, harus memperhatikan aturan yang berkaitan dengan tata cara/prosedur dan syarat pembuatan akta, yaitu Undang- Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku-buku
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009
Barda Nawawi Arief, Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1982 Herlien Budiono, Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course, Medan, 2007 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990 Moeljatno, Syarat Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1999 Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Balai Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun
Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1995 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.59
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1999
b. Sumber Lain
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.