## PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA SURAKARTA

## Diva Lufiana Putri, Rahayu Subekti
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
e-mail : 1 divalufiana@gmail.com , 2 rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  pelanggaran pembuangan  sampah  di  Kota  Surakarta  dan  faktor-faktor  penghambat  penerapan  sanksi tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan pengumpulan data dalam penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 hingga April 2021, penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran  pembuangan  sampah  di  Kota  Surakarta  hanya  dilakukan  sebanyak  enam  kali. Sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  pelanggaran  pembuangan  sampah  tersebut  berupa pidana  denda  sebanyak  Rp150.000.  Faktor  penghambat  dalam  penerapan  sanksi  terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta antara lain: a) Faktor hukum, yaitu Perda  Kota  Surakarta  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  Sampah  yang  mengalami kesalahan ketik pada bagian Ketentuan Pidana; b) Faktor Penegak Hukum, yaitu kurangnya personil  Satpol  PP  Kota  Surakarta;  c)  Faktor  Sarana,  kurangnya  petugas  kebersihan  yang membuang tumpukan sampah di pinggir jalan besar; d) Faktor Masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan; dan e) Faktor Kebudayaan, yaitu adanya masyarakat yang masih memiliki kepercayaan yang merusak lingkungan hidup.
Kata Kunci : sanksi, pelanggaran, sampah.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  application  of  sanctions  against  waste  disposal  violations  in Surakarta City, and the inhibiting factors. This research is descriptive empirical legal research. The research approach used is qualitative. Types and data collection in this research using primary data and secondary data. The data analysis technique used is an interactive model of analysis. The result showed that in the period January 2019 to April 2021, the application of sanctions against waste disposal violations in Surakarta City was only carried out six times. The sanctions imposed on the perpetrators of the waste disposal violations is a fine of IDR150.000. The inhibiting factors of the application of sanctions against waste disposal violations included: a) Legal factor, The Surakarta City Regulation Number 3 of 2010 concerning The Waste Disposal, there is a typo in the Criminal Provisions  section;  b)  Law  enforcer  factor,  the  lack  of  Satpol  PP  Surakarta  City  personnel;  c) Facility factor, the lack of cleaners who throw piles of garbage on the side of the main road; d) Community factor, the low awareness of the community in maintaining environment hygiene; and e) Cultural factor, the existence of people who still beliefs that damage the environment .
Keywords : sanctions, violations, waste.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan lingkungan yang sudah ada sejak dahulu hingga sekarang adalah sampah.  Permasalahan  sampah  kerap  kali  dialami  oleh  negara-negara  di  dunia,  khususnya Indonesia.  Ancaman  terhadap  lingkungan  yang  berasal  dari  sampah  adalah  beban  yang  harus ditanggung oleh seluruh kota di dunia ini (Neriamparampil, 2016: 162). Pengertian sampah sendiri menurut Azwar sebagaimana dikutip oleh Anih Sri Suryani (2014: 72) adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, tidak dapat dipakai lagi, tidak disenangi, serta harus dibuang.
Sony  Kerap  sebagaimana  dikutip  oleh  Nopyandri  (2011:  35)  menegaskan  terdapat hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Begitu pula dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurutnya, tanpa adanya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  sulit  mengharapkan  adanya  pengelolaan lingkungan yang baik pula.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  atau  yang  selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945 telah memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) yang mengatur bahwasannya setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki  tempat  tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Sesuai  amanat  UUD  NRI  1945  tersebut,  negara  melalui  pemerintah  berkewajiban menciptakan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  bagi  warganya.  Salah  satu  cara  menciptakan lingkungan yang baik dan sehat tersebut adalah dengan menyelenggarakan pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah dibentuklah suatu peraturan yang menjadi payung hukum pengelolaan sampah di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  atau  yang  selanjutnya  disebut  UU  Nomor  18  Tahun 2008.
Sementara itu, meningkatnya aktivitas penduduk berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan permasalahan serius yang harus segera dicari solusinya. Hal tersebut juga berlaku untuk Kota Surakarta sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah dengan aktivitas  penduduknya  yang  padat.  Permasalahan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Surakarta menyebabkan kota ini gagal meraih Piala Adipura selama tiga belas tahun terhitung dari tahun 2003. Alasan yang melatarbelakangi kegagalan Kota Surakarta meraih Piala Adipura terletak pada pengelolaan sampah yang menjadi salah satu indikator penilaian untuk mendapatkan Piala Adipura (Chiara Sabrina Ayurani, 2019: 9).
Oleh karena itu, sebagai perwujudan dari kesungguhan Kota Surakarta untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, pada tahun 2010 Pemerintah Kota Surakarta memberlakukan Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  Sampah,  yang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
selanjutnya  disingkat  dengan  Perda  Kota  Surakarta  Nomor  3  Tahun  2010.  Peraturan  daerah tersebut sebagai bentuk mewujudkan lingkungan yang sehat serta bebas dari sampah.
Meskipun Kota Surakarta telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2010 yang juga mengatur larangan membuang sampah sembarangan seperti Pasal 36 huruf J, “Membuang sampah di luar tempat/lokasi yang telah ditentukan.” Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat Kota Surakarta yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Berdasarkan penelitian Yonathan Suryo Pambudi dkk (2017: 105), sebanyak 198 Kepala Keluarga di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota  Surakarta  masih  memiliki  perilaku  kurang  baik  terhadap  sampah  rumah  tangga  yang dihasilkannya, seperti membuang sampah ke sungai dan selokan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta juga menyatakan bahwa masih banyak warga  Kota  Surakarta  yang  membuang  sampah  sembarangan,  khususnya  di  sungai.  Selain  itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Relawan Pekarya Sungai, sebanyak 70 persen warga Kota Surakarta yang bertempat tinggal di sekitar sungai masih senantiasa membuang sampah di sungai. Hal tersebut dilihat dari banyaknya sampah rumah tangga yang ditemukan di belantaran sungai  (https://www.solopos.com/warga-solo-masih-buang-sampah-di-sungai-meski-ada-sanksi- tanya-kenapa-1016455, diakses tanggal 21 Maret 2021 pukul 19.51 WIB).
Penegakan  hukum  merupakan  persoalan  yang  harus  dihadapi  oleh  setiap  masyarakat. Penegakan  terhadap  peraturan  daerah  merupakan  awal  terciptanya  keamanan  dan  ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat. Penerapan sanksi terhadap para pelanggar merupakan salah satu upaya penegakan hukum.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  penulis  merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:
1. Bagaimana  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  pembuangan  sampah  di  Kota Surakarta?
2. Apa saja faktor penghambat penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni meneliti data sekunder terlebih dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan  atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014: 52).
Pendekatan  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014: 32).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Jenis dan pengumpulan data dalam penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi di wilayah Kota Surakarta dan wawancara mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta.
Sementara itu, studi kepustakaan juga dilakukan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait penerapan sanksi pelanggaran pembuangan sampah, serta  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku-buku  terkait  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku pelanggaran pembuangan sampah.
Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif analisis, yaitu data yang dikumpulkan dan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (H.B. Sutopo, 2006: 119-120).

## PEMBAHASAN

## Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembuangan Sampah di Kota Surakarta
Tiga  bentuk  penegakan  hukum  yang  dapat  diterapkan  dalam  pengelolaan  sampah  telah diatur  dalam  UU  Nomor  18  Tahun  2008,  yakni  penegakan  hukum  administrasi,  perdata,  serta pidana. Pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah, yaitu berupa paksaan pemerintahan, uang  paksa,  dan/atau  pencabutan  izin.  Pasal  29  UU  Nomor  18  Tahun  2008  mengatur  pula mengenai larangan dalam pengelolaan sampah, yaitu:
a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Mengimpor sampah;
c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3);
d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
Adapun  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pencemaran  lingkungan  yang  disebabkan  oleh sampah telah tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2008, yang mengatur bahwasannya:
(1) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  memasukkan  dan/atau  mengimpor  sampah rumah  tangga  dan/atau  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  ke  dalam  wilayah  NKRI diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan)

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tahun, serta denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juga rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  memasukkan  dan/atau  mengimpor  sampah spesifik ke wilayah NKRI diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Sementara itu, sebagai pelaksanaan amanat dari UU Nomor 18 Tahun 2008, Kota Surakarta menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar kebijakan pengelolaan  sampah  di  daerahnya.  Perda  tersebut  telah  mengatur  mengenai  larangan  dalam pengelolaan sampah yang tercantum dalam Bab XIV Pasal 36, yakni:
a. Memasukkan sampah ke daerah;
b. Melakukan kegiatan impor sampah;
c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
d. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis;
e. Membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
f. Membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
g. Membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, di sekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
h. Buang  air  besar  (hajat  besar)  dan/atau  buang  air  kecil  (hajat  kecil)  di  jalan,  jalur  hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
i. Mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
j. Membuang sampah di luar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
k. Membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan;
l. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
m. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan / atau:
n. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 juga mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Akan tetapi, hasil wawancara dengan Reni Cahyawati,  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Sampah  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Surakarta  yang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penulis  temui  di  Kantor  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Surakarta  pada  Kamis,  15  April  2021 menerangkan:
“Untuk penegakan hukum terkait dengan pengelolaan sampah, peraturan yang digunakan adalah  Perda  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yakni  Perda  Kota  Surakarta Nomor 10 Tahun 2015.”
Hal tersebut, berdasarkan penuturan Reni (wawancara, 15 April 2021) dikarenakan pada Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 terjadi kesalahan ketik atau typo di bagian ketentuan pidana (Pasal 46 ayat (1)), yakni pada ketentuan “Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 13 ayat (1); Pasal 14 ayat (1); Pasal 16 ayat (1); Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2) dan (3); Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
Pasal  36  Perda  Kota  Surakarta  Nomor  3  Tahun  2010  yang  berisi  larangan  seharusnya menjadi  salah  satu  pasal  yang  dapat  dikenai  sanksi  pidana  apabila  seseorang  terbukti melanggarnya. Namun, yang tercantum di dalam ketentuan pidana tersebut adalah Pasal 37 yang mana mengatur mengenai pembinaan. Akibat salah ketik tersebut, terhadap pelaku pelanggaran pembuangan  sampah  tidak  dapat  dikenai  penerapan  sanksi  berdasarkan  Perda  Kota  Surakarta Nomor 3 Tahun 2010. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dan agar pelaku pelanggaran pembuangan sampah tetap dapat dikenai sanksi, maka Reni mengungkapkan:
“Hasil berkonsultasi dengan bagian hukum dan juga Satpol PP, untuk penerapan sanksi pelanggaran  pembuangan  sampah  menggunakan  Perda  Kota  Surakarta  Nomor  10  Tahun  2015 (wawancara, 15 April 2021).”
Sapto  Budisantosa,  Kepala  Seksi  PPNS  Bidang  Penegakan  Peraturan  Perundang- Undangan Daerah Satpol PP Kota Surakarta yang penulis wawancarai pada Senin, 12 April 2021 di Kantor Satpol PP Kota Surakarta juga ikut menerangkan bahwasannya:
“Perda  Pengelolaan  Sampah  (Perda  Nomor  3  Tahun  2010)  itu  ada  tetapi  tidak  bisa digunakan, sehingga menggunakan Perda Lingkungan Hidup (Perda Nomor 10 Tahun 2015) yang sudah jelas sekali larangan tentang membuang sampah di sungai, unsur-unsurnya itu termasuk ke dalam pelanggaran, kemudian dendanya ada, sanksi pidananya juga ada.”
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Perda Kota Surakarta Nomor  10  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagai alternatif guna penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah. Dalam Perda tersebut diatur mengenai berbagai larangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, salah  satunya  adalah  Pasal  62  huruf  G  yang  melarang,  “Melakukan  pembuangan  sampah  atau limbah  padat  pada  badan  air,  sumber-sumber  air,  dan  tempat  lain  yang  tidak  sesuai  dengan peruntukannya.”
Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 juga telah mengatur sanksi pidana di dalam Pasal 80, yakni:

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 60, dan Pasal 62 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Jika  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  terjadinya pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  diancam  dengan  ketentuan  pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  pembuangan  sampah  di  Kota  Surakarta  sendiri merupakan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta (Satpol PP Kota Surakarta). Satpol  PP  Kota  Surakarta  sebagai  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  berfungsi menegakkan  peraturan  daerah,  termasuk  di  dalamnya  Perda  Kota  Surakarta  Nomor  10  Tahun 2015.  Oleh  karena  itu,  peran  Satpol  PP  sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  sangat menentukan terlaksananya penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta.
Satpol  PP  sebagai  OPD  yang  berfungsi  menegakan  peraturan  daerah,  sesuai  dengan informasi yang diberikan oleh Sapto:
“Kaitannya dengan fungsi-fungsi penegakan ketika kami turun ke bawah, tentunya Satpol PP salah satu fungsinya adalah sebagai penegakan peraturan daerah, yang tentu saja terkait erat dengan yang namanya aturan. Fokus penegakan kita ada di peraturan daerah (Perda), tidak bisa lebih dari itu (wawancara, 12 April 2021).”
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sapto (12 April 2021), sebelum melakukan operasi penangkapan pelaku pelanggaran pembuangan sampah, yang pertama kali dilakukan menurut SOP Penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat di dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah atau yang selanjutnya disebut Pergub Jateng Nomor 38 Tahun 2013 adalah upaya “pre emtif”, yaitu suatu tindakan awal berupa deteksi sedini mungkin.
“Kami biasanya kalau melakukan operasi, yang pertama kali dilakukan menurut SOP ada upaya  pre  emtif  yaitu  upaya  deteksi  sedini  mungkin.  Jadi  gejala-gejala  yang  ada  di  lapangan, permasalahan pelanggaran di lapangan, sebelum dilakukan pencegahan. Harus kita lakukan upaya pre emtif tersebut karena disinyalir di daerah itu perlu ditegakkan Perda (Sapto, wawancara, 12 April 2021).”
Upaya pre emtif tersebut juga berlaku untuk penangkapan pelaku pembuangan sampah di sungai. Sapto menambahkan bahwasannya penangkapan pelaku pelanggaran pembuangan sampah tersebut  harus  diawali  dengan  upaya  pre  emtif  yakni  dengan  menggunakan  operasi  tertutup. Operasi  tertutup  merupakan  operasi  Satpol  PP  yang  dilakukan  oleh  tim  tertutup  dengan  tanpa menggunakan seragam. Mengenai operasi tertutup, Sapto menerangkan bahwasannya:
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
“Tidak  mungkin  operasi  penangkapan  pelaku  pelanggaran  pembuangan  sampah  akan dilakukan dengan menggunakan seragam Satpol PP karena akan mengakibatkan pelaku melarikan diri (wawancara, 12 April 2021).”
Setelah  Satpol  PP  menangkap  pelaku  pelanggaran  pembuangan  sampah,  langkah selanjutnya  adalah  membawa  pelaku  ke  Kantor  Satpol  PP  Kota  Surakarta  untuk  kemudian dibuatkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP).  Apabila  perbuatan  pelaku  tidak  memenuhi  unsur- unsur dalam Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015, maka pelaku tersebut hanya  akan  dibina  di  Kantor  Satpol  PP  Kota  Surakarta.  Sedangkan  apabila  perbuatan  pelaku memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun  2015,  maka  BAP  milik  pelaku  pelanggaran  pembuangan  sampah  tersebut  akan  segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta.
Sementara itu, berdasarkan rekap sidang tindak pidana ringan (tipiring) pelanggar Perda Nomor  10  Tahun  2015  oleh  Satpol  PP,  sepanjang  tahun  2019  hingga  2020  jumlah  pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang mendapat sanksi hanya 6 (enam) orang, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Sidang Tipiring Pelanggar Pembuangan Sampah Tahun 2019-2020 (Sumber: Satpol PP Kota Surakarta)
No Tanggal Ter- tangkap Ter- dakwa Tempat Tinggal Tanggal Persida- ngan Kesalahan Hukuman 1 7 Agustus 2019 pukul 02.30 WIB Suprapto (56 tahun) Kec. Laweyan, Kota Surakarta 22 Agustus 2019 Membuang sampah berupa kulit telur dari Jembatan Beratan Pajang. Pidana denda sebesar Rp.
150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara Rp2.000,- 2 7 Agustus 2019 pukul 04.45 WIB Sutiman Mantodi- harjo (64 tahun) Kec. Plupuh, Sragen 22 Agustus 2019 Membuang tas plastik yang berisi 20 kertas bekas nasi bungkus dan 4 bekas bungkus rokok dari Jembatan Kandangsapi Surakarta. Pidana denda sebesar Rp. 150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara Rp2.000,-

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
3 Februari 2020 Sumarti (39 tahun) Jaten, Karang- anyar 27 Februari 2020 Membuang 3 tas plastik yang masing-masing plastik berisi 10 kg daging ayam busuk. Pidana denda sebesar Rp. 150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara Rp2.000,- 4 Februari 2020 Winarti (48 tahun) Jaten, Karang- anyar 27 Februari 2020 Membuang 3 tas plastik yang masing-masing plastik berisi 10 kg daging ayam busuk. Pidana denda sebesar Rp. 150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara Rp2.000,- 5 5 Sept 2020 pukul 05.15 WIB Beny Erlanda (52 tahun) Mojolaban, Sukoharjo 10 Sept 2020 Membuang satu buah tas plastik yang berisi popok bayi dari atas Jembatan Mojo
Surakarta.
Pidana denda sebesar Rp. 150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara Rp2.000,- 6 5 Sept 2020 pukul 05.03 WIB Sugeng Marwant o (52 tahun) Mojolaban, Sukoharjo 10 Sept 2020 Membuang satu buah tas plastik berisi bangkai tikus dari atas Jembatan
Mojo Surakarta.
Pidana denda sebesar Rp.
150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara
Rp2.000,-
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta adalah pidana denda sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidier 7 (tujuh) hari kurungan serta pidana denda sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidier 3 (tiga) hari kurungan. Dari pelanggaran pembuangan sampah yang  sudah  mendapat  sanksi  tersebut,  keenamnya  merupakan  pelaku  pelanggaran  pembuangan sampah di sungai.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sapto bahwasannya:
“Selama  ini  yang  sudah  kami  terapkan  melalui  proses  persidangan  sebenarnya  di pembuang sampah di sungai. Artinya, di tempat-tempat umum itu belum kami terapkan sampai ke sana (wawancara, 12 April 2021).”
Penerapan sanksi yang pertama diberikan kepada Suprapto (56 tahun), warga Kecamatan Laweyan,  Kota  Surakarta  yang  tertangkap  tangan  oleh  Satpol  PP  Kota  Surakarta  sedang membuang sampah berupa kulit telur dari Jembatan Beratan, Pajang ke arah sungai. Penangkapan oleh Satpol PP tersebut dilakukan pada hari Rabu, 7 Agustus 2019 pukul 02.30 WIB. Selanjutnya, pelaku pelanggaran tersebut dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 80 Jo. Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada tanggal 22 Agustus 2019 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebesar Rp150.000,00 subsidier 7 hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.000,00.
Penerapan  sanksi  kedua  diberikan  kepada  Sutiman  Mantodiharjo  (64  tahun),  warga Kecamatan  Plupuh,  Kabupaten  Sragen  yang  tertangkap  tangan  oleh  Satpol  PP  Kota  Surakarta sedang membuang sampah berupa tas plastik yang berisi 20 kertas bekas nasi bungkus dan 4 bekas bungkus rokok dari Jembatan Kandangsapi Surakarta ke arah sungai. Penangkapan oleh Satpol PP tersebut dilakukan pada hari Rabu, 7 Agustus 2019 pukul 04.45 WIB. Selanjutnya, sama seperti halnya penerapan sanksi pertama, pelaku pelanggaran tersebut dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 80 Jo. Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada tanggal 22 Agustus 2019 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebesar Rp150.000,00 subsidier 7 hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.000,00.
Penerapan sanksi ketiga dan keempat diberikan kepada Sumarti (39 tahun) dan Winarti (48 tahun), warga Jaten, Kabupaten Karanganyar yang membuang sampah berupa tiga tas plastik yang masing-masing plastik berisi 10 kg daging ayam busuk. Selanjutnya, Sumarti dan Winarti dibawa ke pengadilan dan masing-masing didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Masing-masing terdakwa kemudian menjalani persidangan pada  tanggal  27  Februari  2020  dan  dijatuhkan  pidana  denda  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri Surakarta  masing-masing  sebesar  Rp150.000,00  subsidier  3  hari  kurungan  serta  biaya  perkara sebesar Rp2.000,00.
Penerapan  sanksi  kelima  diberikan  kepada  Beny  Erlanda  (52  tahun),  warga  Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang tertangkap tangan oleh Satpol PP Kota Surakarta sedang membuang sampah berupa satu buah tas plastik yang berisi popok bayi dari atas Jembatan Mojo Surakarta ke arah sungai. Penangkapan oleh Satpol PP tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 5 September 2020 pukul 05.15 WIB. Selanjutnya, Beny Erlanda dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada tanggal 10 September 2020 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebesar Rp150.000,00 subsidier 7 hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Penerapan  sanksi  keenam  diberikan  kepada  Sugeng  Marwanto  (52  tahun),  warga Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang tertangkap tangan oleh Satpol PP Kota Surakarta sedang membuang  sampah  berupa  satu  buah  tas  plastik  berisi  bangkai  tikus  dari  atas  Jembatan  Mojo Surakarta  ke  arah  sungai.  Penangkapan  oleh  Satpol  PP  tersebut  dilakukan  pada  hari  Sabtu,  5 September  2020  pukul  05.03  WIB.  Selanjutnya,  Sugeng  Marwanto  dibawa  ke  pengadilan  dan didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada tanggal 10 September 2020 dan dijatuhkan pidana  denda  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Surakarta  sebesar  Rp150.000,00  subsidier  7  hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.000,00.
Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Sidang Tipiring Pelanggar Pembuangan Sampah Tahun 2019-2020  tersebut,  umumnya  besaran  sanksi  yang  dijatuhkan  Hakim  Pengadilan  Negeri Surakarta kepada para pelanggar sudah sesuai dengan besaran sanksi yang diatur di dalam Perda Kota  Surakarta  Nomor  10  Tahun  2015,  yakni  pidana  denda  maksimal  Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah). Hal tersebut dikarenakan Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 yang tidak mengatur besaran minimal denda, sehingga penjatuhan pidana denda oleh hakim tersebut dinilai sudah sesuai.
Pelaku  pelanggaran  pembuangan  sampah  yang  telah  dijatuhi  pidana  oleh  Hakim Pengadilan  Negeri  Surakarta  tersebut  lebih  memilih  untuk  membayar  pidana  denda  daripada menjalankan pidana kurungan pengganti. Suprapto, pelaku pelanggaran pembuangan sampah di sungai yang pertama, telah dijatuhi putusan nomor 24/Pid.C/2019/PNSkt tanggal 22 Agustus 2019. Suprapto  memilih  menjalankan  pidana  denda  yang  dibayarkan  di  Kejaksaan  Negeri  Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.
Pelaku  pelanggaran  pembuangan  sampah  di  sungai  yang  kedua  adalah  Sutiman Mantodiharjo  telah  dijatuhi  putusan  nomor  25/Pid.C/2019/PNSkt  tanggal  22  Agustus  2019. Sutiman  memilih  menjalankan  pidana  denda  yang  sudah  dibayarkan  di  Kejaksaan  Negeri Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.
Selanjutnya,  pelaku  pelanggaran  pembuangan  sampah  di  sungai  yang  ketiga  adalah Sumarti yang telah dijatuhi putusan nomor 5/Pid.C/2020/PNSkt tanggal 27 Februari 2020. Sumarti memilih  menjalankan  pidana  denda  yang  sudah  dibayarkan  pada  tanggal  3  Maret  2020  di Kejaksaan Negeri Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.
Pelaku  pelanggaran  pembuangan  sampah  di  sungai  yang  keempat  adalah  Winarti  yang telah  dijatuhi  putusan  nomor  4/Pid.C/2020/PNSkt  tanggal  27  Februari  2020.  Sumarti  memilih menjalankan pidana denda yang sudah dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2020 di Kejaksaan Negeri Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.
Pelaku pelanggaran pembuangan sampah di sungai yang kelima adalah Beny Erlanda yang telah  dijatuhi  putusan  nomor  6/Pid.C/2020/PNSkt  tanggal  10  September  2020.  Beny  memilih
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menjalankan pidana denda yang sudah dibayarkan pada tanggal 11 September 2020 di Kejaksaan Negeri Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.
Pelaku pelanggaran pembuangan sampah di sungai yang keenam adalah Sugeng Marwanto yang  telah  dijatuhi  putusan  nomor  7/Pid.C/2020/PNSkt  tanggal  10  September  2020.  Sugeng memilih menjalankan pidana denda yang sudah dibayarkan pada tanggal 11 September 2020 di Kejaksaan Negeri Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.
Selanjutnya, apabila keenam penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah tersebut dilihat dari rentang waktu setiap bulannya dari awal tahun 2019 hingga peneitian ini dilakukan (April 2021), maka dapat dijabarkan pada tabel berikut:
Tabel 2. Rekapitulasi penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta setiap bulannya dari bulan Januari 2019-April 2021 (Sumber: hasil pengolahan data)
No. Bulan 2019 2020 2021 1 Januari - - - 2 Februari - 2 kali - 3 Maret - - - 4 April - - - 5 Mei - - x 6 Juni - - x 7 Juli - - x 8 Agustus 2 kali - x 9 September - 2 kali x 10 Oktober - - x 11 November - - x 12 Desember - - x
Keterangan: Tanda (-) : tidak ada penerapan sanksi Tanda (x) : belum ada data penelitian
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta selama kurun waktu Januari hingga Juli 2019, tidak ada penerapan sanksi terhadap pelanggar pembuangan sampah. Penerapan sanksi baru dilaksanakan pada Agustus 2019 yaitu sebanyak 2 kali. Selanjutnya pada bulan September hingga Desember 2019  tidak  terlihat  penerapan  sanksi  sama  sekali.  Kemudian  pada  tahun  2020,  baru  diterapkan sebanyak 4 kali yaitu di bulan Februari sebanyak 2 kali dan di bulan September sebanyak 2 kali. Untuk tahun 2021, belum ada penerapan sanksi yang dilakukan terhadap pelanggar pembuangan sampah.
Jumlah  pelaku  pelanggaran  pembuangan  sampah  yang  diberikan  sanksi  tentunya  belum sebanding dengan jumlah pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis  di  Kota  Surakarta,  tindakan  pelanggaran  pembuangan  sampah  terutama  membuang sampah sembarangan di luar tempat sampah tidak hanya terjadi sesekali saja, melainkan dapat dilihat setiap hari. Beberapa tempat yang ada di wilayah Kota Surakarta seringkali menjadi tempat penampungan sampah. Padahal, tempat-tempat tersebut bukan merupakan Tempat Penampungan Sampah (TPS) sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sekitar  Jembatan  Mojo,  Jalan  Pedaringan,  dan  Jalan Ringroad ,  Kelurahan  Mojosongo merupakan  tempat  yang  biasa  digunakan  masyarakat  untuk  membuang  sampah.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  banyaknya  sampah  bertumpukan  di  kedua  wilayah  tersebut.  Apabila diperhatikan, kedua lokasi tersebut seperti menjadi lokasi baru TPS di wilayah Kota Surakarta. Perbuatan salah masyarakat yang senang membuang sampah di lokasi tersebut sudah menjadi hal yang umum. Padahal, di dalam Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 telah secara jelas mengatur pelarangan pembuangan sampah di luar peruntukannya. Pelarangan pembuangan sampah di luar peruntukannya memiliki arti larangan untuk membuang sampah di luar  tempat  sampah  atau  di  luar  tempat  yang  memang  sudah  seharausnya.  Hal  tersebut  berarti berlaku  pula  untuk  pembuangan  sampah  yang  dilakukan  di  samping  jalan  seperti  yang  ada  di Jembatan Mojo, Jalan Pedaringan, dan Jalan Ringroad , Kelurahan Mojosongo.
Berbanding terbalik dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, penerapan sanksi yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP  tidak  setiap  saat  dilakukan.  Bahkan,  pelaku  pelanggaran pembuangan  sampah  yang  ditangkap  dan  diproses  ke  persidangan  hanya  untuk  pembuangan sampah di sungai. Sementara itu, untuk tempat-tempat umum belum diterapkan sanksi yang ada pada  Perda  Kota  Surakarta  Nomor  10  Tahun  2015.  Meskipun  begitu,  daerah  sekitar  Jembatan Mojo dan tepian Jalan Ringroad Mojosongo tetap perlu dilakukan patroli maupun pengawasan oleh  Satpol  PP.  Pengawasan  tersebut  harus  dilakukan  agar  para  pelaku  yang  biasa  membuang sampah di kedua lokasi tersebut dapat ditangkap dan diterapkan sanksi sesuai dengan Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015.
Sapto  (wawancara,  12  April  2021)  yang  menuturkan  bahwasannya  penerapan  sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta berlaku untuk pelaku pembuangan sampah di sungai, nyatanya juga belum sesuai dengan keadaan lapangan yang terjadi. Pelanggaran pembuangan sampah yang dilakukan di sekitar sungai masih ditemukan oleh penulis. Di pinggiran sungai yang membatasi Kelurahan Jebres dan Kelurahan Mojosongo, masih terdapat tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah plastik.
Banyaknya sampah di pinggiran sungai, menurut penuturan Sapto (wawancara, 12 April 2021) dapat dikarenakan jarak rumah yang begitu dekat dengan sungai, sehingga warga di sekitar lebih memilih membuang sampahnya ke sungai. Penuturan Sapto tersebut dapat dibuktikan dengan observasi  yang  dilakukan  penulis  di  sekitar  sungai  yang  membelah  Kelurahan  Jebres  dan Kelurahan  Mojosongo.  Pelaku  pelanggaran  pembuangan  sampah  di  pinggiran  sungai  sudah
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
seharusnya diberikan sanksi pula. Meskipun bukan pembuangan sampah langsung di badan air, namun tetap saja termasuk pelanggaran apabila dilihat dari Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015.
Belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di luar sungai dan  badan  air,  menunjukkan  belum  optimalnya  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran pembuangan  sampah  di  Kota  Surakarta.  Di  satu  sisi,  hal  tersebut  dapat  dimaklumi  karena banyaknya  faktor  penghambat  dalam  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  pembuangan sampah.  Namun,  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwasannya  tidak  ada artinya menentukan larangan terhadap masyarakat apabila pelanggaran terhadap larangan tersebut tidak  dikenai  dengan  sanksi.  Oleh  karenanya,  sekecil  apapun  pelanggaran  yang  dilakukan masyarakat, sudah seharusnya segera dilakukan penegakan hukum agar norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dapat ditaati dengan baik oleh masyarakat.

## Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembuangan Sampah di Kota Surakarta
Penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  pembuangan  sampah  di  Kota  Surakarta  masih menghadapi beberapa faktor penghambat, antara lain:

## 1. Faktor Hukum atau Faktor Undang-Undang
Undang-undang  dalam  arti  material  merupakan  peraturan  tertulis  yang  berlaku umum  dan  dibuat  oleh  penguasa  pusat  maupun  penguasa  daerah  yang  sah  (Soerjono Soekanto, 2019: 11). Kota Surakarta sebagai pemerintahan daerah memiliki Perda Nomor 3  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  Sampah  untuk  mengatur  permasalahan  sampah  di wilayahnya.  Dalam  Perda  tersebut,  diatur  pula  mengenai  macam-macam  larangan pengelolaan sampah, termasuk larangan pembuangan sampah.
Namun, human error berupa kesalahan ketik atau typo yang terjadi pada Ketentuan Pidana Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah menjadi salah  satu  faktor  penghambat  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  pembuangan sampah di Kota Surakarta. Banyaknya larangan pembuangan sampah yang diatur dalam Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010, yang mana tidak diatur dalam Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 menjadikan ada beberapa perbuatan masyarakat yang tidak dapat dikenai sanksi dikarenakan dasar hukumnya yang tidak ada.
Selain itu, dasar hukum Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 sendiri adalah Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Berbeda  dengan  Perda  Kota  Surakarta  Nomor  3  Tahun  2010  yang dibuat dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Oleh karenanya, penerapan Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 sebagai dasar untuk menmberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran pembuangan sampah dinilai tidak  begitu  tepat.  Sehingga  diperlukan  adanya  revisi  Perda  Kota  Surakarta  Nomor  3 Tahun  2010  agar  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  pembuangan  sampah  di  Kota Surakarta menjadi lebih optimal.
2. Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum merupakan instansi terdepan guna melakukan penegakan hukum pada  setiap  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  masyarakat.  Dalam  tatanan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemerintahan daerah, Satpol PP merupakan lembaga yang berwenang dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Hal tersebut berlaku juga  untuk  Satpol  PP  Kota  Surakarta  sebagai  perangkat  pemerintahan  daerah  yang bertujuan untuk menegakkan Perda dan Perkada di wilayah Kota Surakarta.
Berkaitan dengan persampahan, Satpol PP Kota Surakarta masih belum maksimal dalam menerapkan sanksi kepada para pelaku pelanggaran pembuangan sampah. Satpol PP  hanya  melakukan  pengawasan  dan  penangkapan  terhadap  pelaku  pelanggaran pembuangan sampah di sungai. Sementara untuk pelanggaran pembuangan sampah yang dilakukan  di  tempat-tempat  umum  lain  masih  belum  diberikan  sanksi.  Berdasarkan pengamatan  penulis  di  Kota  Surakarta,  apabila  dibandingkan  pembuangan  sampah  di sungai, pelanggaran pembuangan sampah di tempat-tempat umum jauh lebih banyak dan lebih sering dilakukan oleh masyarakat.
Jumlah sumber daya manusia atau personil Satpol PP Kota Surakarta yang tidak sebanding  dengan  banyaknya  pekerjaan  yang  dilakukan  menjadi  penyebab  kurangnya pengawasan  terhadap  pelanggaran  pembuangan  sampah.  Diperlukan  pengawasan terhadap  tempat-tempat  yang  dijadikan  tempat  pembuangan  sampah  oleh  masyarakat. Pengawasan  tersebut  setidaknya  harus  dilakukan  setiap  hari  agar  pelaku  pelanggaran pembuangan sampah dapat diketahui identitasnya sehingga dapat ditangkap dan dikenai sanksi.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  Satpol  PP  yang  walaupun  melihat  sampah berserakan di tempat umum, tetapi tidak dapat memberikan sanksi kepada pelaku karena tidak  mengetahui  secara  jelas  siapa  pelaku  yang  melakukan  pelanggaran  pembuangan sampah tersebut.
3. Faktor Sarana
Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  penegakan  hukum  tidak  akan berlangsung  dengan  lancar  (Soerjono  Soekanto,  2019:  37).    Hal  tersebut  juga  berlaku untuk penegakan terhadap pelanggaran pembuangan sampah. Pemerintah Kota Surakarta telah  menyerahkan  wewenang  pengelolaan  sampah  kepada  Dinas  Lingkungan  Hidup, Dinas Perdagangan, dan Kelurahan. Oleh karenanya, sarana atau fasilitas berupa tempat pembuangan  sampah  juga  telah  diatasi  oleh  ketiganya.  Seperti  halnya  permasalahan  di lingkup  permukiman,  masyarakat  telah  dimudahkan  dengan  keberadaan  TPS  Mobile sehingga tidak perlu membuang sampah ke TPS konvensional.
Namun,  untuk  tempat-tempat  lain  seperti  pinggiran  jalan  besar  seringkali  tidak terdapat  tempat  sampah.  Hal  tersebutlah  yang  kemudian  menimbulkan  tempat pembuangan liar di sekitar jalan, terutama jalan yang dilewati oleh kendaraan besar seperti di Jalan Ringroad Mojosongo. Kurangnya petugas kebersihan yang membuang tumpukan sampah  terutama  di  pinggir  jalan  besar  juga  semakin  membuat  masyarakat  gemar membuang sampahnya di tempat tersebut.
4. Faktor Masyarakat
Salah  satu  tujuan  penerapan  sanksi  adalah  agar  masyarakat  yang  melakukan perbuatan  pelanggaran  dapat  merasa  jera  dan  tidak  mengulang  pelanggaran  lagi. Kesadaran  yang  rendah  dari  masyarakat  akan  menyebabkan  penerapan  sanksi  yang dilakukan  menjadi  tidak  optimal.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Parjo,  seorang warga Kedung Tungkul, Kelurahan Mojosongo yang penulis wawancarai pada Rabu, 7

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Juli 2021, mengungkapkan bahwa membuang sampah sembarangan itu berasal dari titik kesadaran  masing-masing  masyarakat.  Selain  itu,  masyarakat  yang  membuang  sampah sembarangan umumnya karena telah melihat keberadaan tumpukan sampah lain di tempat tersebut. Keberadaan tumpukan sampah menimbulkan anggapan dan kesan bahwa tempat tersebut merupakan tempat pembuangan sampah. Meskipun pada kenyataannya, tempat yang dimaksud bukan merupakan tempat sampah.
Seperti  yang  ada  di  sepanjang  Jalan  Pedaringan,  Jembatan  Mojo,  dan  Jalan Ringroad yang mana masyarakat merasa tidak melakukan pelanggaran saat membuang sampah  di  ketiga  daerah  tersebut.  Hal  tersebut  sesuai  yang  dikatakan  oleh  Parjo (wawancara, 7 Juli 2021), dikarenakan tumpukan sampah yang selalu ada di ketiga daerah tersebut,  sehingga  timbul  anggapan  bahwa  tempat  tersebut  adalah  tempat  pembuangan sampah.
5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sapto  Budisantosa,  Kepala  Seksi  PPNS
Satpol  PP  Kota  Surakarta  (12  April  2021),  mengungkapkan  bahwasannya  Satpol  PP seringkali  mendapati  pelaku  pembuangan  sampah  di  sungai  yang  beranggapan  bahwa yang  dilakukan  adalah  bagian  dari  budaya  yang  sudah  ada  sejak  dahulu.  Budaya  yang dimaksud dapat berupa kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Seperti kepercayaan di kalangan orang Jawa yang menyebut bahwa popok bayi pantang untuk dibuang ke tanah atau dibakar karena akan menyebabkan pantat bayi yang bersangkutan terbakar  pula.  Atas  dasar  kepercayaan  tersebut,  sebagai  gantinya  masih  ada  masyarakat  yang membuang popok bayi ke sungai. Beny Erlanda, pelaku pembuangan popok bayi di sungai yang ditangkap oleh Satpol PP Kota Surakarta pada tanggal 5 September 2020. Tindakan Beny tersebut juga  didasari  atas  kepercayaan  terhadap  pantangan  membuang  popok  bayi  di  tanah  ataupun membakar popok tersebut.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta dilakukan dengan tindakan represif oleh Satpol PP Kota Surakarta berupa penangkapan langsung terhadap pelanggar pembuangan sampah yang tertangkap tangan. Pelaku yang telah tertangkap kemudian dibawa ke  Kantor Satpol PP Kota Surakarta untuk  kemudian  dibuatkan  BAP  yang selanjutnya diserahkan  kepada  Pengadilan  Negeri  Surakarta.  Penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran pembuangan  sampah  di  Kota  Surakarta  belum  terlaksana  dengan  optimal.  Dari  Januari  2019 hingga April 2021, penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah hanya dilakukan sebanyak enam kali yakni dengan sanksi pidana denda masing-masing Rp150.000.
Faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta antara lain: a) Faktor hukum, yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang mengalami kesalahan ketik pada bagian Ketentuan Pidana; b) Faktor Penegak Hukum, yaitu kurangnya personil Satpol PP Kota Surakarta; c) Faktor Sarana, kurangnya petugas kebersihan yang membuang tumpukan sampah di pinggir jalan besar; d) Faktor

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan; dan e) Faktor Kebudayaan, yaitu adanya masyarakat yang masih memiliki kepercayaan yang merusak lingkungan hidup.

## Rekomendasi
Mengoptimalkan  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  pembuangan  sampah  di  Kota Surakarta dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pembuangan sampah, baik  di  permukiman,  tempat  umum,  maupun  sungai-sungai  dan  badan  air.  Masyarakat  yang mendapati pelanggaran pembuangan sampah kemudian dapat melaporkannya ke ULAS yang ada di  aplikasi  Solo  Destination,  agar  pelaku  tersebut  dapat  diberi  sanksi  atas  pelanggaran  yang dilakukannya.
Mengupayakan  untuk  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  penerapan  sanksi  terhadap pelanggaran  pembuangan  sampah  di  Kota  Surakarta  diantaranya  dengan  merevisi  Perda  Kota Surakarta  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  Sampah,  meningkatkan  kinerja  aparat penegak  hukum  dengan  bekerja  sama  dengan  masyarakat  sebagai  pengawas  pelanggaran pembuangan sampah  di tempat umum, menambah jumlah petugas kebersihan untuk membuang tumpukan  sampah  di  pinggiran  jalan,  serta  meningkatkan  sosialisasi  terkait  lingkungan  hidup khususnya pelarangan membuang sampah sembarangan agar masyarakat lebih memiliki kesadaran hukum dan taat dengan aturan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
H.  B.  Sutopo.  2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Dasar  Teori  dan  Terapannya  dalam Penelitian . Surakarta: UNS Press.
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Soerjono  Soekanto.  2019. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Jurnal/Publikasi Ilmiah:
Anih Sri Suryani. “Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)”. Jurnal Aspirasi , Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
Neriamparampil, Caroline C. “ Zero Waste Kerala: An Innovative Model for Waste Managament in India” . Rajagiri Journal of Social Development, Vol. 10, No. 2, December 2018.
Nopyandri. “Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2, No. 1, 2011.
Yonathan  Suryo  Pambudi  dan  Cicik  Sudaryantiningsih.  “Analisis  Pengaruh  Pengetahuan  dan Sikap  tentang  Pengelolaan  Sampah  Terhadap  Perilaku  Warga  dalam  Mengelola  Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta”. Jurnal Kesehatan Kusuma Husada , Juli 2017.

## Majalah:
Chiara  Sabrina  Ayurani.  2019.  “Adipura,  “Napak  Tilas”  Perjuangan  Lingkungan  Hidup  Kota Solo”. Majalah NOVUM , LPM NOVUM Fakultas Hukum UNS.

## Internet/Website:
Rohmah Ermawati. Warga Solo Masih Buang Sampah di Sungai Meski Ada Sanksi. 2019. URL: https://www.solopos.com/warga-solo-masih-buang-sampah-di-sungai-meski-ada-sanksi- tanya-kenapa-1016455.