Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Prayogi Yulisti; Yetniwati; Umar Hasan
prayogiigoy6@gmail.com ; yetniwati@unja.ac.id ; umar_hasan@unja.ac.id Advokat di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Muara Bulian, Kota Jambi

## Abstract
This study aims to examine how copyright buyers are protected in sold flat sale and  purchase  agreements  after the  publication  of  Article  18  of  the  Copyright Law number 28 of 2014, where the agreement expires after 25 years. Does the sale and purchase agreement remain valid according to the Civil Code so that the  copyright  buyer  still  gets  the  exclusive  commercial  rights.  As  well  as  how the perspective of a sold flat agreement is seen from the validity and protection of  copyright  buyers  This  research  is  a  legal  research  that  examines  the perspective of laws related to sold flat agreements descriptively.
Keywords : Sold Flat; Copyright Protection .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  bagaimana  perlindungan  terhadap pembeli  hak  cipta  dalam  perjanjian  jual  beli  putus  (sold  flat)  setelah diterbitkan  nya  pasal  18  Undang  Undang  Hak  Cipta  nomor  28  tahun  2014, dimana  perjanjian  tersebut  menjadi  berakhir  setelah  25  tahun.  Apakah perjanjian  jual  putus  tetap  berlaku  menurut  Undang  Undang  Perdata sehingga  pembeli  hak  cipta  masih  mendapat  hak  komersialnya  secara ekslusif.  Serta  bagaimana  perspektif    perjanjian  jual  beli  putus  dilihat  dari keabsahan  dan  perlindungan  terhadap  pembeli  hak  cipta.  Penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  yang  mengkaji  pespektif  undang  undang  terkait perjanjian jual beli putus secara deskriptif.
Kata Kunci : Jual Beli Putus; Perlindungan Hak Cipta.

## Pendahuluan
Hak  Cipta  merupakan  salah  satu  bagian  dari  cabang  Hak  Kekayaan Intelektual  yang  mengatur  tentang  hak  seseorang  terhadap  kekayaan intelektualitas nya. Hak cipta begitu penting agar dapat dipahami oleh semua masyarakat  karna  menjadi  isu  krusial  dalam  era  ekonomi  pasar  bebas  di
Indonesia.  Apalagi  pada  era  digital  sekarang,  dimana  setiap  orang  dapat dengan  mudah  mengakses  konten  melalui  platform  platform  dan  situs  non berbayar,  maka  perlindungan  hukum  terhadap  pencipta  atas  semua  hak intelektualnya  harus  dapat  menjadi  jaminan  untuk  keberlangsungan  hak ekonomi dan hak moral nya.
Fakta bahwa Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar, dengan memiliki  beragam  budaya  dan  seni,  kaya  akan  keaneka  ragaman  suku, bahasa,  etnik,  tradisi,  dan  agama  maka  potensi  potensi  bangsa  ini  patut menjadi  dasar  secara  keseluruhan  untuk  dilindungi.  Kreatifitas  besar  para pencipta  yang  turut  melabeli  jati  diri  bangsa  sebagai  bangsa  yang  kreatif terhadap  seni  budaya  dan  ilmu  pengetahuan  harus  menjadi  landasan  agar perlindungan  terhadap  karya  ciptanya  harus  di  rumuskan  secara  jelas  bagi kepastian hukum.
Hubungan  kepemilikan  terhadap  hak  cipta,  hukum  harus  bertindak secara  tegas  demi  menjamin  kepastian  kepada  para  pencipta  agar  dapat menguasai  dan  menikmati  hasil  karya  ciptaannya  secara  ekslusif.  Dengan begitu hak ekslusif  tersebut bagi pencipta dan pemegang hak cipta menjadi hak  monopoli  yang  dapat  melarang  atau  dapat  mengizinkan  setiap  orang untuk  memanfaatkan  hak  yang  dimilikinya  dengan  memperhatikan  batasan batasan  menurut  undang  undang  yang  ada.  Karena  bagaimanapun  juga, logika  hukum  mengenai  hak  cipta  untuk  mendorong  terciptanya  hasil  hasil karya yang kreatif sangat sulit untuk diabaikan.
Hak  cipta  dalam  pengertian  pemberian  hak  eksklusif  yang  diatur dalam Undang Undang Hak Cipta terdapat dua macam yaitu :
1. Hak cipta (pasal 1 angka 2 dan 4) meliputi pencipta dan pemegang hak cipta.
2. Hak terkait atau neightbouring rights (pasal 1 angka 5) meliputi:
a. Pelaku  pertunjukan  adalah  seorang  atau  beberapa  orang  yang secara  sendiri  sendiri  atau  bersama  sama  menampilkan  dan mempertunjukan suatu ciptaan (angka 6).
b. Producer fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman  suara  atau  perekaman  bunyi,  baik  perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain (angka 7).
c. Lembaga  penyiaran  adalah  penyelenggara  penyelenggara penyiaran,  baik  lembaga  penyiaran  publik,  lembaga  penyiaran swasta lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan  yang  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan tanggung  jawabnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang undangan (angka 8). 1
Di negara kita hak eksklusif bagi pemegang hak cipta termasuk dalam kegiatan-kegiatan  seperti  mengadaptasi,  menerjemahkan,  mengalih wujudkan,  mengaransemen,  menjual  belikan,  menyewakan,  meminjamkan, mengimpor,  memamerkan,  mempertunjukkan  kepada  publik,  menyiarkan,
1 Khoirul  Hidayah,  2020, Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Setara  Press,  Malang, hlm. 35
merekam,  dan  mengkomunikasikan  suatu  ciptaan  kepada  publik  melalui sarana  apapun.  Di  Indonesia  hak  ekslusif  diberikan  kepada  pencipta  atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini biasa disebut pembeli hak cipta atau produser.  Pemegang  hak  cipta  diberikan  hak  ekslusif  untuk  memanfaatkan hak  ekonomi  nya  secara  mutlak  berdasarkan  peralihan  yang  dilakukan didalam praktek jual beli putus.
Hak  eksklusif  ini  jelas  mengatur  bagaimana  hak  ekonomi  bagi pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat  diberikan  perlindungan  yang  adil secara  ekonomi.  Manfaat  ekonomi  dari  hak  cipta  tentu  saja  memberikan manfaat  besar  bagi  perekonomian  pada era  sekarang  dalam  perkembangan industri hiburan. Produk karya cipta seni selalu berakar didalam tempat para pelaku  seni  menyelenggarakan  proses  kreatifnya.  Maka  dalam  kolaborasi sinergis  tersebut,  pemerintah  harus  berperan  dalam  menciptakan perlindungan bagi kreatifitas rakyatnya. 2
Pengaturan hak ekonomi ini diatur di dalam undang undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 pada Bab II bagian ketiga yang mengatur hak ekonomi bagi pencipta. Dibagian itu diatur tentang bagaimana manfaat ekonomi atas ciptaannya  baik  pengelolaan  maupun  pengalihan  hak  cipta  nya  secara ekonomi,  penggunaan  secara  komersial,  pengumunan,  pendistribusian  dan lain lain.
2 Ahmad  M.Ramli,  Miranda  Risang  Ayu  Palar,  2019, Hukum  kekayaan  intelektual indikasi geografis dan kekayaan tradisi dalam teori dan praktik , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 78.
Pengaturan  tentang  perlindungan  hak  cipta  di  Indonesia  merupakan produk  hukum  yang  baik  demi  menjaga  kepentingan  privat  pencipta.  Ini dibuktikan dengan diterbitkan nya undang undang hak cipta nomor 28 tahun 2014  yang  mengatur  seluruh  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  hak kekayaan intelektual, walaupun dalam perkembangan waktu, konflik konflik hukum terkait pelaksanaan pengaturan hak ekonomi terhadap pencipta dan pemegang  hak  cipta  mulai  terjadi  belakangan  ini.  Isu  isu  hukum  penting mulai  timbul  dan  menjadi  problem  baru  dalam  pengalihan  hak  cipta,  salah satu isu krusial yang saat ini timbul terjadi adalah panafsiran yang menjadi multi  intepretasi  antara  pihak  pengalih  dan  penerima  hak  cipta  khususnya pada  pasal  18,  tentang  pengalihan  hak  ekonomi  yang  menurut  beberapa pihak tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli  putus.  Pasal  tersebut  dianggap  tidak  mengakomodir  prinsip  asas perjanjian yang seimbang. Asas kebebasan berkontrak yang dinyatakan pada suatu perjanjian dianggap telah lemah secara hukum.
Pemegang hak cipta sebagai pembeli hak cipta dianggap berada pada posisi tawar lemah dengan diterbitkannya pasal 18 yang berbunyi : “ciptaan buku, dan/ atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/ atau musik dengan tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/ pengalihan tanpa batas  waktu,  Hak  ciptanya  beralih  kembali  kepada  pencipta  pada  saat perjanjian  tersebut  mencapai  jangka  waktu  25  (dua  puluh  lima)  tahun”. Pasal  ini  memberikan  angin  segar  kepada  penjual  hak  cipta  bahwa  hak ekonomi mereka dapat dikembalikan saat 25 tahun perjanjian telah berjalan
walaupun  dalam  pelaksanaan  perjanjian  telah  disepakati  perjanjian  jual putus tanpa batas waktu kepada pemegang atau penerima hak cipta. Pasal 18 telah  menghalangi  hak  pemegang  hak  cipta  dalam  hal  ini  pembeli  atau produser dalam memanfaatkan hak ekonomi suatu karya ciptaan yang telah dibeli.
Dengan  diberlakukan  nya  pasal  ini    implikasi  kepada  penerima pengalihan atau hak terkait, dianggap bertentangan dengan asas dan prinsip perjanjian  dalam  asas  kebebasan  berkontrak.  Diterbitkan  nya  pasal  ini dianggap  tidak  menjamin  kepastian  hukum.  Pelaksanakan  isi  perjanjian harus  memperhatikan  kepentingan  semua  pihak,  termasuk  mengenai perlakuan yang sama dalam pemenuhan hak  dan kewajiban masing-masing pihak. Peneliti menganggap ada tafsiran yang menyebabkan dimensi berbeda dalam pelaksanaan perjanjian jual putus yang merugikan pihak lain yaitu hak terkait atau pemegang hak cipta.
Hak  ekonomi  yang  telah  diatur  secara  umum  bagi  hak  pencipta  dan hak  terkait  adalah  :  reproduction  right  (hak  produksi/penggandaan), adaptation  right  (hak  adaptasi),  distribution  right  (hak  distribusi),  public performance  right  (hak  pertunjukan),  broadcasting  right  (hak  penyiaran), cable  casting  right  (hak  penyiaran  program  tv  kabel),  droit  de  suite,  public landing right (hak peminjaman masyarakat)
Hak  hak  ini  lah  yang  menjadi  isu  krusial  dalam  pemenuhan  hak ekonomi bagi pemegang hak cipta sebagai penerima pengalihan hak merasa pelaksanaan  perjanjian  menjadi  tidak  mendapat  kepastian  hukum  sebab
prinsip  jual  putus  tanpa  batas  waktu  secara  otomatis  akan  berakhir  dalam jangka  waktu  25  tahun  setelah  perjanjian  ditanda  tangani.  Sementara kewajiban  hak  terkait  telah  dilaksanakan  bagi  pemenuhan  hak  ekonomi pencipta.  Fenomena  jual  beli  putus  dalam  hak  cipta  yang  dalam  realitas sering dilakukan oleh para pencipta untuk mendapatkan cash money di awal terhadap  hak  ekonomi  dari  ciptaannya.  Praktek  perjanjian  jual  beli  putus kerap  dilakukan  oleh  para  pelaku  dunia  hiburan  terhadap  penjualan  hak cipta lagu. Orientasi ini sering dilakukan oleh para pencipta pragmatis.
Kalau  merujuk  pada  asas  perjanjian  menurut  ilmu  hukum  perdata yaitu:  asas  kebebasan  berkontrak  (freedom  of  contract),  asas  kepastian hukum  (pacta  sunt  servanda)  Maka  secara  perspektif  hukum  perjanjian, maka ada ketidak pastian dimana bunyi yang disebutkan pada pasal tersebut menjadi konflik norma yang bertentangan dengan asas perjanjian pacta sunt servanda yaitu prinsip bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti undang undang. 3
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  peneliti  tertarik untuk  fokus  meneliti  dan  mengkaji  lebih  jauh  tentang  bagaimana memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia dengan membatasi dalam perumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pembeli  hak  cipta  lagu berdasarkan jual beli putus dalam asas kebebasan berkontrak.
3 R.wirjono Projodikoro, 2011, Azas azas hukum perjanjian , CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 37.
2. Bagaimana  perspektif  jual  beli  putus  ditinjau  dari  asas  kepastian hukum  ( pacta sunt servanda ).

## Pembahasan
A. Peralihan  Hak  Cipta  Lagu  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Putus  Pada

## Undang Undang Hak Cipta
Praktek perjanjian jual beli putus di Indonesia kerap dilakukan dibidang seni, khsususnya seni musik atau lagu. Perkembangan dunia hiburan ditanah air mempengaruhi pesatnya kemajuan seni musik lewat karya cipta lagu yang menjadi  ujung  tombak  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  secara komersil.
Berangkat  dari  kompensasi  besar  didunia  hiburan,  khususnya komersialitas  dari  ciptaan  lagu,  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  pebisnis  dunia  hiburan  di  Indonesia  dalam  hal  ini  pihak  terkait yaitu  pembeli  hak  cipta  atau  produser  untuk  menyiarkan  atau memperbanyak hasil karya cipta lagu tersebut menjadi komoditi yang paling berpengaruh besar untuk meraih keuntungan ekonomi.
Orientasi  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  cepat menjadi  salah satu pilihan para pencipta untuk melakukan peralihan hak cipta dengan cara melakukan perjanjian jual beli putus kepada pihak lain. Tentu saja peralihan yang  telah  ditetapkan  undang  undang  hak  cipta  tahun  2014  merupakan peralihan  jual  beli  yang  sering  dipaktekan  antara  pelaku  dunia  hiburan  di tanah air khususnya antara pencipta dan produser.
Perjanjian jual beli putus merupakan perjanjian yang dapat kita temukan pada  undang  undang  hak  cipta.  Perjanjian  jual  beli  putus  ini  merupakan perjanjian yang dilakukan untuk mengalihkan hak atas suatu ciptaan kepada pihak pembeli. Kalau saja kita mau bahas, fenomena jual beli putus hak cipta bukan sesuatu hal yang baru terjadi antara para pelaku seni pertunjukan.
Perjanjian  jual  putus  didalam  undang  undang  hak  cipta  ini  harus memenuhi  unsur  perjanjian  didalam  prakteknya.  Seyogyanya  perjanjian  ini diharapkan  menjadi  kata  sepakat  tanpa  terkecuali  bahkan  menjadi  dasar perlindungan  hukum  bagi  hak  cipta  dan  pemegang  hak  cipta  dalam melaksanakan  kegiatan  didunia  hiburan.  Perjanjian  jual  beli  putus seharusnya  menjadi  pedoman  bagi  kedua  pihak  agar  menjadi  landasan hukum  yang  kuat  sehingga  tidak  menimbulkan  permasalahan  baru dikemudian hari.
Hak cipta merupakan hak kebendaan tak berwujud dimana dalam proses peralihan  harus  memenuhi  unsur  perjanjian  yang  dibuat  melalui  akta autentik  atau  akta  dibawah  tangan.    Dengan  melihat  rumusan  tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada  dua  yaitu  pencipta  dan  pihak  lain.  Apabila  pencipta  sebagai  pemegang hak cipta tidak perlu proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum  berdasarkan  prinsip  deklaratif.  Sedangkan  untuk  pihak  lain  sebagai pemegang  hak  cipta  harus  ada  proses  hukumnya  yaitu  dengan  sebuah perjanjian.
Dalam  prinsipnya  perjanjian  jual    putus  mempunyai  unsur  tersendiri, kalau  dilihat  pada  pasal  18  undang  undang  nomor  28  tahun  2014  tentang hak cipta maka unsur perjanjian tersebut harus memenuhi:
a.  Konsensus
Sistem perjanjian jual putus merupakan suatu consensual overeenkomst yang dilakukan antara pencipta selaku penjual dengan pihak pembeli selaku pihak  yang  ingin  mengeksploitasi  ciptaan  secara  komersil.  Adanya kesepakatan  pengalihan  hak  cipta  terhadap  karya  seni  dalam  objek perjanjian  jual  beli  putus  dengan  cara  mengalihkan  hak  ekonomi  kepada pembeli  melalui  pembayaran lunas  kepada  pencipta.  Kesepakatan  ini  harus memenuhi unsur perjanjian dalam asas kebebasan berkontrak sesuai amanat pasal  1338  kitab  undang  undang  hukum  perdata.  Pada  dasarnya perjanjian dan  perikatan  yang  timbul  karenanya  itu  sudah  dilahirkan  sejak  detik tercapainya kesepakatan.
b.  Pembeli membayar lunas
Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara lunas di awal atau cash  money,  menandakan  bahwa  pengalihan  ekonomi  terhadap  hak  cipta telah berpindah. Substansi jual putus menunjukan tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan pembeli  secara ekonomi karna pembayaran  telah dilakukan sekali di awal sebagai implikasi pemanfaatan komersialitas nya. Pembayaran lunas oleh pihak pembeli sudah disepakati sebagai kompensasi royalti yang didapat didepan dan telah diperhitungkan.
c.  Penyerahan hak cipta
Kewajiban  pencipta  menyerahkan  hak  ciptanya  sebagai  benda  bergerak tak  berwujud,  hal  ini  menurut  kitab  undang  undang  hukum  perdata  pasal 613  ayat  1  berbunyi  ‘Penyerahan  akan  piutang  piutang  atas  nama  dan kebendaan  tak  bertubuh  lainnya,  dilakukan  dengan  jalan  membuat  sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.
Ini  tentu  menjadi  syarat  mutlak  dalam  praktek  perjanjian  jual  putus karena unsur unsur sebagai salah satu syarat sah perjanjian harus terpenuhi. Sebagai  konsekuensi  dalam  perjanjian  jual  putus  maka  timbul  hak  dan kewajiban  diantara  para  pihak  yaitu  pihak  pembeli  dengan  ini  membayar sekali  di  awal  dengan  lunas  dan  pihak penjual  menyerahkan  hak  cipta  atas ciptaanya sebagai bukti peralihan hak ekonomi dalam hal komersial.
d.  Peralihan hak ekonomi.
Adanya  peralihan  hak  ekonomi  sepenuhnya  kepada  pembeli,  dengan  ini penjual  hak  cipta  tidak  mendapatkan  hak  ekonomi  berupa  royalti  terhadap hak  cipta  yang  telah  dikomersialkan  pihak  pembeli  selama  perjanjian berlangsung.  Tetapi  hak  moral  tetap  diberikan  kepada  penjual  sebagai pencipta.  Hak  eksklusif  sebagai  imbalan  yang  diberikan  pihak  pembeli  hak cipta  secara  bebas  dapat  memanfaatkan  hak  ekonomi  dengan mengeksploitasi karya ciptaan yang dibeli seluas luasnya.
e.  Tanpa batas waktu
Peralihan hak ekonomi terhadap hak cipta pada perjanjian jual beli putus disyaratkan tanpa batas waktu. Peralihan tanpa  batas waktu sebagai unsur
pemenuhan konsep penyerahan hak dalam jual beli pada umumnya sehingga pembeli dapat menikmati hak nya tanpa adanya pembatasan waktu. Konsep ini  tentu  saja  merupakan  unsur  penting  didalam  konsep  kebebasan berkontrak  sehingga  berdampak  positif  bagi  pembeli  yang  telah mengeluarkan  biaya  besar  dalam  pemenuhan  kompensasi  bagi  penjual  hak cipta.

## B. Akibat Hukum Perjanjian Jual Putus Tanpa Batas Waktu
Dengan diadakannya kesepakatan dalam perjanjian jual putus, maka akan berlaku  ketentuan  Undang  Undang    Hak  Cipta  sehingga  terdapat  peralihan milik suatu ciptaan menjadi hak milik ekonomi dari pencipta ke pembeli hak cipta atau produser.
Apabila seorang pencipta lebih memilih untuk mendapatkan hak ekonomi nya  diawal  dengan  sistem  jual  putus  maka  sudah  sepantasnya  dimaknai sebagai  keadaan  terjadinya  peralihan  hak  ekonomi  ke  produser  atau  pihak pembeli. 4 Sehingga  untuk  itu  seorang  produser  layak  untuk  dilindungi  dari perspektif perlindungan hukum nya.
Undang undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa hak ekonomi  yang  terkandung  didalam  hak  cipta  bisa  beralih  atau  dialihkan seperti yang dimaksudkan pada Pasal 16 sebagai berikut ini:
a. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud .
4 Gatot Supramono, 2020, Hak Cipta dan Aspek Aspek Hukumnya , PT.Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 9
b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun  sebagian karena: Pewarisan, Hibah, Wakaf, Wasiat, Perjanjian tertulis, atau Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
c. Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
d. Ketentuan  mengenai  hak  cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 5
Pada  hakikatnya  hak  cipta  berupa  hak  ekonomi  tersebut  dapat  beralih kepada  produser  atau  pihak  pembeli  sehingga  harus  pula  dijamin perlindungan  hukumnya  atas  dasar  subjektif.  Berdasarkan  konsep  hukum dalam perjanjian jual beli, dalam hal ini tentu saja perjanjian jual beli putus, maka  harus  terdapat  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  para  pihak, tetapi  keseimbangan  tersebut  tidak  dapat  diartikan  secara  matematis. Pemenuhan  kesepakatan  didalam  perjanjian  jual  beli  putus  tanpa  batas waktu  mengisyaratkan  bahwa  unsur  mengikatnya  perjanjian  (pacta  sund servanda)  didalam  perjanjian  jual  beli  putus  harus  dihormati  sebagai  salah satu pemenuhan hak dan kewajiban.
Karakteristik  undang  undang  dibuat  seharusnya  mengakomodir kepentingan  setiap  pihak  tanpa  mengabaikan  kepentingan  dan  hak  pihak pihak  yang  bersepakat.  Pemenuhan  unsur  dalam  frasa  perjanjian  jual  beli putus tanpa batas waktu harus dimaknai sebagai putusan inkrah dari sebuah
5 Djulaeka, 2021, Hak Kekayaan Intelektual teori dan prinsip prinsip umum , PT. Citra Intrans selaras, Malang, Hlm. 35.
proses  hukum.  Setiap  pihak  harus  menghormati  setiap  naskah  perjanjian yang  dibuat  sebagai  keterikatan  dan  mesti  dipatuhi  serta  dilindungi  oleh negara.  Bukan  menimbulkan  konflik  baru  yang  justru  hilangnya  hak  setiap pihak tanpa ada kepastian hukum yang diberikan negara.
Pengaturan  undang  undang  yang  bersifat  proporsional  harus  dapat dilakukan sebagai implikasi hukum terhadap fungsi positif agar dapat terus dimaksimalkan  dan  dampak  negatif  harus  diminimalisir.  Pemerintah  tidak saja  dapat  menyebut  itu  bertujuan    untuk  melindungi  hak  moral  dan  hak ekonomi  pencipta  saja,  tetapi  pemenuhan  sebagai  keberimbangan  untuk melindungi  hukum  pihak  terkait  dalam  hal  ini  pihak  pembeli  juga  harus dapat disebut sebagai hal yang proporsional.
Akibat  hukum  didalam  peralihan  perjanjian  jual  beli  putus  dapat  kita telaah sebagai  berikut:
a. Timbulnya  perjanjian  yang  menyepakati  terjadinya  peralihan  hak ekonomi  antara  pencipta  dan  pembeli  hak  cipta  dalam  bentuk  jual beli.  Perjanjian  ini  menurut  undang  undang  hak  cipta  disebut perjanjian  jual  beli  putus.  Peralihan  ini  menganut  ketentuan  prinsip itikad baik didalam sebuah perjanjian.
b. Timbulnya ketentuan peralihan yang didasarkan pemenuhan hak dan kewajiban  antara  pihak  penjual  dan  pihak  pembeli,  ketentuan tersebut  menyangkut  penyerahan  ciptaannya  oleh  penjual  dan pembayaran  lunas  dari  pihak  pembeli  kepada  pihak  penjual  sebagai kompensasi hak ekonomi.
c. Timbulnya  ketentuan  peralihan  tanpa    batas  waktu  secara  absolut yang  memberikan  hak  ekslusif  kepada  pembeli  hak  cipta  untuk memanfaatkan  hak  ekonomi  nya  tanpa  batas  waktu.  Kontruksi kesepakatan  didalam  sebuah  perjanjian  jual  beli  putus  tanpa  batas waktu  ini  harus  dimaknai  sebagai  mengikatnya ketentuan  perjanjian tanpa dapat dibatalkan sepihak.
d. Pihak pembeli hak cipta sebagai pemegang hak cipta dapat melakukan eksploitasi  karya  cipta  tersebut  untuk  mendapatkan  insentif  serta manfaat  ekonomi  melalui  penyebaran  dan  memperbanyak  karya cipta.
Konsekuensi  ini  harus  tunduk  pada  ketentuan  kitab  undang  undang hukum perdata terkait dengan peralihan atas benda tidak berwujud. Bahwa penyerahan benda tidak berwujud dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan dengan mana hak hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

## C. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Putus Di Tinjau Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak.
Perjanjian  jual  beli  putus  harus  dimaknai  sebagai  perjanjian  jual  beli seperti jual beli lainnya dimana pembeli memiliki hak atas apa yang tertuang didalam kesepakatan. Dalam hal ini keberlakuan norma ini mereduksi bahwa pembeli  dan  pemilik  hak  ekonomi,  harus  mendapat  pemulihan  hak  bagi pembeli tersebut pada saat hak ekonomi kembali pada pencipta. Sehingga hal ini  tidak  mendudukkan  hal  yang  sama  pada  keduanya.  Ini  yang  seharusnya
menjadi perhatian pemerintah atau negara, pemberian perlindungan hukum bagi pihak terkait khususnya disini pihak pembeli hak cipta sebagai produser diberikan kedudukan seimbang dalam perlindungan hukumnya.
Pasal  18  undang  undang  hak  cipta  nomor  28  tahun  2014  memberikan bentuk perlindungan yang baik bagi pencipta tetapi berbanding terbalik bagi pihak terkait atau pemegang hak cipta, hal ini tentu menimbulkan pendapat bahwa perubahan bunyi naskah pada pasal 18 harus segera dilakukan demi menjaga kondusifitas perkembangan dunia hiburan di tanah air.
Hampir  sama  nya  perjanjian  jual  beli  putus  dengan  jual  beli  lainnya menerangkan  bahwa  perjanjian  jual  beli  putus  yang  terdapat  pada  undang undang  hak  cipta  juga  memuat  unsur  unsur  yang  dianut  didalam  hukum perjanjian.  Sepanjang sebuah perjanjian itu dibuat dan dimaknai secara sah dan  beritikad  baik,  serta  tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan  kesusilaan maka perjanjian tersebut sama dengan perjanjian perjanjian lainnya.
Pemahaman  terhadap  asas  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  setiap orang atau siapa saja diberikan kebebasan untuk dapat mengikatkan dirinya kepada  orang  lain.  Asas  ini  memberikan  asumsi  pada  posisi  tawar  yang berimbang  bagi  setiap  pihak  yang  mengikatkan  diri  nya  didalam  membuat kontrak. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari sifat hukum perjanjian yang menerangkan bahwa:
a. Sifat  perseorangan  dalam  burgerlijk  wetboek  bahwa  dengan  suatu perjanjian tercipta hubungan hukum antara dua orang.
b. b. Sifat consensueel yang mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibentuk  menurut  undang  undang  mempunyai  kekuatan  seperti undang undang bagi para pihak. 6
Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian,  memang  dikehendaki  oleh  dua orang  atau  dua  pihak  yang  membuat  suatu  perjanjian.  Apabila  dua  orang mengadakan  suatu  perjanjian,  maka  mereka  bermaksud  supaya  antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. 7
Didalam  perjanjian  jual  beli  putus  juga  terkandung  didalam  nya  dua pihak yang menamakan dirinya sebagai penjual dan pembeli, kedua pihak ini menegaskan  bahwa  mengikatkan  diri  didalam  sebuah  perjanjian  yang memuat  konsesi  berupa  klausul  klausul  peralihan  hak  cipta  sebagai  objek peralihan.  Ketentuan  peralihan  ini  juga  mengatur  bagaimana  kedua  pihak mengikatkan  dirinya  untuk  membatasi  hak  hak  para  pihak  yang  telah disepakati bersama, seperti ketentuan batas waktu yang tidak terbatas atau absolut didalam perjanjian jual putus tanpa batas waktu.
Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta, pengalihan hak ekonomi dari hak cipta diatur dalam Pasal 16  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  menyatakan  bahwa  hak  cipta  dapat beralih melalui perjanjian. Pengalihan hak cipta melalui perjanjian tertulis ini dilakukan  dalam  perjanjian  jual-beli.  Dimana  masing-masing  pihak  terkait
6 R.Wirjono  prodjodikoro,2011, Azas-azas  Hukum  Perjanjian ,  Mandar  Maju, Bandung, Hlm 161.
7 Subekti, 2020, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Hlm 3
dalam melaksanakan perjanjian harus memenuhi asas-asas dan unsur-unsur perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Perjanjian  jual  beli  putus  seyogyanya  sama  dengan  perjanjian perjanjian lain yang dilandasi dengan norma norma didalam perjanjian, tidak terkecuali  perjanjian  jual  beli  putus  yang  terdapat  didalam  undang  undang hak cipta. Tidak ada perbedaan secara norma yang seharusnya dapat menjadi pertentangan dipandang dari sudut hukum lain. Mengacu pada adanya peran para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perjanjian jual beli putus hak cipta dapat dimaknai sebagai peralihan mutlak tanpa kecuali.
Suatu  perjanjian  lahir  pada  detik  tercapainya  kesepakatan,  maka perjanjian  itu  lahir  pada  detik  diterimanya  suatu  penawaran  (offerte),  dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis.
Kalau kita melihat bahwa unsur yang terdapat didalam perjanjian jual beli  putus  maka  kita  dapat  menangkap  bahwa  ada  kesepakatan  untuk melepas hak secara tanpa batas waktu yang diberikan pihak penjual kepada pihak pembeli hak cipta sehubungan dengan hak ekonominya.  Kesepakatan ini  menerangkan  bahwa  pihak  pembeli  atau  produser  memiliki  hak  untuk memanfaatkan hak ekonominya tanpa batas waktu sesuai yang diinginkan.

## D. Perlindungan Hukum Pembeli Hak Cipta Lagu.
Sejatinya  perjanjian  jual  beli  putus  tanpa  batas  waktu  mendefinisikan bahwa telah terjadinya perjanjian peralihan hak ekonomi terhadap hak cipta yang disepakati tanpa batas waktu. Namun pada kenyataannya kepemilikan hak  ekonominya  beralih  kembali  kepada  pencipta  setelah  jangka  waktu  25
(dua puluh lima) tahun. Beralihnya hak ekonomi setelah 25 tahun dimaknai sebagai  bentuk  terjadinya  peralihan  kedua  yang  menurut  pihak  pembeli makna tersebut tidak dikehendaki dalam penerapannnya.
Perjanjian jual beli putus tanpa batas waktu merupakan naskah jelas yang telah disepakati dan harus dimaknai sebagai akibat hukum yang tidak dapat terbantahkan  oleh  penjelasan  apapun.  Apabila  peneliti  melihat,  bahwa pembeli  hak  cipta  secara  hukum  seharusnya  telah  mendapat  dua  jenis perlindungan yang menurut undang undang dapat menguatkan secara aspek yuridis. Satu bahwa perjanjian jual beli putus yang sama terhadap perjanjian jual  beli  lainnya  telah  dirumuskan  dengan  mendasari  implementasi  secara utuh  dari  pelaksanaan  undang  undang  perdata,  yang  kedua  bahwa kesepakatan  di  dalam  perjanjian  dimana  pihak  penjual  memberikan  izin penggunaan  karya  cipta  didalam  memanfaatkan  hak  ekonomi  secara komersial  merupakan  aspek  hukum  pendukung  didalam  hukum administrasi,  sebab  izin  merupakan  instrumen  yuridis  yang  digunakan  oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.
Sebagai salah satu instrumen didalam hukum, izin berfungsi sebagai alat yang  mempunyai  tujuan  untuk  mengarahkan,  mengendalikan,  dan merancang agar menjadikan masyarakat adil dan makmur. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan oleh  masyarakat.    Sebagaimana  penjelasan  pada  pasal  9  ayat  2  undang
undang  hak  cipta  nomor  28  tahun  2014  bahwa  “setiap  orang  yang melaksanakan  hak  ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
Sehingga  jelas  bahwa  pembeli  hak  cipta  dalam  hal  ini  telah  memenuhi semua aspek secara hukum untuk tetap melanjutkan haknya memanfaatkan hak  ekonomi  dari  karya  cipta  yang  telah  dibeli  melalui  perjanjian  jual  beli putus.  Tidak  ada  alasan  mengapa  seharusnya  peralihan  hak  yang  kedua dapat  dialihkan  secara  otomatis  sehingga  mengamputasi  hak  hak  pembeli yang merusak norma didalam hukum itu sendiri.
Negara  harus  merubah  terkait  pengaturan  tentang  peralihan  hak  cipta yang  merusak  norma  didalam  undang  undang  hak  cipta  itu  sendiri, pemberlakuan  norma  yang  mereduksi  hilang  nya  hak  hak  pihak  terkait mendudukan undang undang tersebut pada sebuah pelanggaran konstitusi.
Negara  negara  maju  yang  menganut  civil  law  sistem,  pengadilan memberlakukan asas itikad baik bukan hanya dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam tahap perundingan sehingga janji janji pada perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.

## Kesimpulan
Perjanjian jual beli putus yang terdapat pada undang undang hak cipta juga memuat unsur unsur yang dianut didalam hukum perjanjian.  Perjanjian jual  beli  putus  ini  dimaknai  sebagai  perjanjian  jual  beli  dimana  pembeli memiliki  hak  atas  apa  yang  tertuang  didalam  kesepakatan.  Kesepakatan
untuk melepas hak ekonomi secara tanpa batas waktu yang diberikan pihak penjual kepada pihak pembeli hak cipta menerangkan bahwa pihak pembeli atau  produser  memiliki  hak  untuk  memanfaatkan  hak  ekonominya  tanpa batas waktu sesuai yang diinginkan.  Akibat hukum peralihan jual beli putus tanpa batas waktu berlaku sama seperti perjanjian lain pada umumnya yang menyatakan perjanjian itu dianggap terjadi setelah adanya kata sepakat. Hak hak  ekonomi  pihak  pembeli  tidak  dapat  direduksi  dan  dihalangi  hanya karena  adanya  multi  tafsir  pada  bunyi  pasal  18  undang  undang  hak  cipta nomor  28  tahun  2014  yang  memaksa  terjadinya  peralihan  kedua  secara otomatis.
Kerugian  konstitusional  yang  diterima  pihak  pembeli  hak  cipta  atas berlakunya  undang  undang  hak  cipta  nomor  28  tahun  2014  telah membuktikan bahwa hukum positif yang dibentuk tidak mencapai tujuannya untuk  memberikan  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  pihak  pihak  yang terikat.  Perjanjian  jual  beli  putus  yang  memberikan  hak  ekonomi  atas  lagu selama-lamanya  atau  tanpa  batas  waktu  pada  pembeli  atau  produser  pada perusahaan rekaman tersebut seharusnya menjadi contoh produk perjanjian yang  menunjukkan  ada  nya  kesamaan  didalam  praktek  jual  beli  pada umumnya  yang  dinilai  dari  aspek  hukum  telah  terpenuhi  keabsahannya. Maka  hak  dan  kewajiban  bagi  pihak  yang  mengikatkan  dirinya  didalam perjanjian  itu  seharusnya  patut  berimplikasi  sebagai  bentuk  kepastian hukum.

## Daftar Pustaka
Ahmad M.Ramli, Miranda Risang Ayu Palar, Hukum kekayaan intelektual indikasi  geografis  dan  kekayaan  tradisi  dalam  teori  dan  praktik ,
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2019)
Djulaeka, Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip Prinsip Umum,
(Malang: PT. Citra Intrans selaras, 2021)
Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek Aspek Hukumnya, (Jakarta:
PT.Rineka Cipta, 2020)
Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual , (Malang: Setara Press,
2020)
R.wirjono Projodikoro, Azas Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: CV. Mandar
Maju, 2011)
Jurnal Erna Tri Rusmala  Ratnawati, Akibat  Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta    Dengan  Sistem  Jual  Putus  (Sold  Flat),  Fakultas  Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2015.