## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PELAKSANAAN  SISTEM  ZONASI  PPDB  TERHADAP  MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN BERASASKAN KEADILAN DI SMP NEGERI KOTA DENPASAR TAHUN 2021

## Putu Ronny Angga Mahendra
Universitas Dwijendra E-mail : puturonny87@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: PPDB,  Zoning  System, Education Quality Management Education in Indonesia has actually become a special concern to see how equal access can be enjoyed by all levels of Indonesian society. In access to equity, what needs to be considered is equality of opportunity and justice  in  obtaining  education.  Efforts  made  by  the government  in  realizing  a  quality  and  easily accessible  education  system  by  implementing  the registration of New Student Admissions (PPDB). The implementation  of  New  Student  Admission  in Denpasar City has been going very well and optimally organized.  This  can  be  seen  from  the  making  of  a technical  guideline  as  the  operational  basis  for  the school  as  the  organizer  and  implementer  of  PPDB. The zoning line in PPDB has changed the caste of a school in society. This will certainly be able to realize the quality and quantity of our national education in a fair and equitable manner. In essence, education is the right of all children of the nation, guaranteed by the  constitution  and  mandated  in  an  ideal  of  the independence  of  the  Indonesian  nation,  namely  the intellectual life of the nation. Abstrak Kata kunci: PPDB, Sistem Zonasi, Manajemen Mutu Pendidikan Pendidikan di Indonesia sebenarnya telah menjadi perhatian  khusus  untuk  dilihat  bagaimana  akses pemerataan  bisa  dinikmati  oleh  seluruh  lapisan masyarakat  Indonesia.  Dalam  akses  pemerataan, yang  perlu  diperhatikan  yaitu  persamaan
Corresponding Author: Putu Ronny Angga Mahendra,
e-mail : puturonny87@gmail.com kesempatan  dan  keadilan  dalam  memperoleh pendidkan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam  mewujudkan  sistem  pendidikan  yang berkualitas dan mudah diakses dengan menerapkan pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB).  Pelaksanaan  Penerimaan  Peserta Didik Baru di Kota Denpasar telah berjalan sangat baik dan terorganisir secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari dibuatnya suatu petunjuk teknis sebagai landasan  operasional  pihak  sekolah  sebagai penyelenggara  dan  pelaksana  PPDB.  Jalur  zonasi dalam  PPDB  telah  merubah  adanya  kasta  suatu sekolah  di  masyarakat.  Hal  ini  tentunya  akan mampu  mewujudkan  kualitas  dan  kuantitas pendidikan  nasional  kita  secara  adil  dan  merata. Pada  intinya  pendidikan  adalah hak  segenap  anak bangsa,  dijamin  oleh  konstitusi  dan  diamanatkan dalam suatu cita-cita kemerdekaan Bangsa Indoesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  watak bangsanya  yang  bermartabat,  dan  mampu  mengembangkan  serta  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Pendidikan  memiliki  peranan  penting,  salah  satunya  untuk mentransfer ilmu dan menambah wawasan masing-masing orang yang mengenyam pendidikan.  Pendidikan  merupakan  human  investment,  yaitu  suatu  usaha  atau modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan manusia terdidik, cerdas dan unggul untuk mengisi kebutuhan masa depan bangsa Indonesia. Untuk mengisi kebutuhan pendidikan  di  masa  depan,  maka  mengacu  pada  visi  pendidikan  nasional  yaitu  : “Mewujudkan  insan  Indonesia  yang  cerdas  komperhensif  pada  tahun  2025”. Adapun visi pendidikan nasional disingkat M5K5 yaitu : 1) M1K1 : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, 2) M2K2 : Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, 3) M3K3 : Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, 4) M4K4 : Meningkatkan  kesetaraan  pendidikan,  dan  5)  M5K5  :  Meningkatkan kepastian/keterjaminan layanan pendidikan.
Sebagai  warga  negara  Indonesia,  pendidikan  adalah  hak  segala  bangsa sesuai  dengan  UUD  1945  yaitu  pemerintah  berkewajiban  memenuhi  hak  warga negaranya  dalam  memperoleh  pendidikan  untuk  menentukan  kualitas  hidup  ke depan suatu bangsa. Pendidikan menjadi landasan yang kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dan sebagai bekal dalam setiap prosesnya. Pendidikan di Indonesia  sebenarnya  telah  menjadi  perhatian  khusus  untuk  dilihat  bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam akses  pemerataan,  ada  dua  aspek  yang  perlu  diperhatikan,  pertama,  persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua  penduduk  yang  berusia  sekolah.  Kedua,  keadilan  dalam  memperoleh
pendidikan yanag sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa diakses oleh antar suku, agama dan kelompok secara bersama-sama.
Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  berbagai  strategi  dalam  upaya meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan  melalui  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  sebagai kementerian yang menangani pendidikan secara nasional di Indoenesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan serta hubungannya dengan  pemerataan  pendidikan  yang  ada  adalah  kebijakan  penerapan  sistem zonasi.  Sistem  zonasi  diterapkan  dalam  rangka  pemerataan  pendidikan  dan menghilangkan stratifikasi dalam dunia pendidikan. Sistem zonasi dilaksanakan di bawah  kendali  dari  pemerintah  daerah  melalui  Dinas  Pendidikan  yang  ada  pada pemerintahan  daerah  tingkat  provinsi,  kabupaten  ataupun  kota.  Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan mutu dalam dunia pendidikan. Usaha yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mewujudkan  sistem  pendidikan  yang berkualitas  dan  mudah  diakses  dengan  menerapkan  pelaksanaan  pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini dipilih karena menjadi input awal dari  proses  manajemen  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  pihak  sekolah  Kota Denpasar merupakan kota pertama yang melaksanakan PPDB secara online di Bali sejak  tahun  2012.  Sistem  zonasi  diharapkan  dapat  meminimalkan  atau menghilangkan  gap  kualitas  sekolah  antara  yang  tertinggi  dan  yang  terendah, sehingga  semua  sekolah  diharapkan  sama  dalam  hal  kualitas.  Sistem  zonasi dipandang sebagai solusi bagi peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu untuk  dapat  memperoleh  pendidikan  yang  berkualitas  di  sekitar  tempat  tinggal mereka. Sistem zonasi secara alamiah akan mengembangkan kreatifitas pengemban kebijakan yaitu pihak sekolah terutama guru sebagai pelaksana kebijakan.
Guru  dalam  melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajar  (KBM)  akan dihadapkan  oleh  peserta  didik  yang  heterogen  dalam  hal  kemampuan  akademik. Guru  diharapkan  dapat  beradaptasi  dengan  keberadaan  peserta  didik  yang heterogen  tersebut,  sehingga  semua  peserta  didik  dapat  terlayani  kebutuhan belajarnya dan tetap termotivasi dalam hal persaingan atau semangat belajar agar tetap  mempertahankan  mutu  pendidikan.  Sistem  zonasi  secara  normatif  dinilai sangat  baik,  akan  tetapi  ketika  diimplementasikan  banyak  kendala  yang  muncul. Kurangnya  persiapan  dari  pemerintah  terutama  dalam  menyusun  zonasi  dan prosedur  pendaftaran  menjadikan  masyarakat  mengalami  kebingungan  karena belum  adanya  sosialisasi  dan  informasi  sebelumnya  yang  memadai.  Hal  ini  juga didukung  adanya  ketidakpastian  birokrasi  pelaksana  program  di  daerah  karena terbatasnya  sumber  daya  manusia,  kesepahaman,  dan  waktu  dalam  persiapan pelaksanaan. Artikel ini adalah artikel hasil penelitian dengan pengamatan langsung di sekolah SMP se-Kota Denpasar dan juga mereview beberapa artikel-artkel yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  Zonasi  PPDB  dan  berhubungan  dengan  mutu pendidikan.  Penulis  mencoba  mengumpulkan  beberapa  data  di  lapangan  dan mengkaitkan dengan aturan normatif dalam pelaksanaan PPDB serta kajian teoritis yang menunjang artikel.
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati Sumber datanya adalah dikumpulkan secara langsung dan tidak langsung dari pihak
lain.  Infroman  dalam  penelitian  ini  penulis  tentukan  dengan  metode  purposive sampling dengan tambahan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi,  dan  analisis dokumen/ dokumentasi. Teknik analisis interaktif dilakukan dengan empat langkah yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau  verifikasi.  Penyajian  hasil  ditampilkan  dalam  bentuk  tulisan/naratif  dan tambahan data berupa tabel dan gambar.

## PEMBAHASAN Penerimaan Peserta Didik Baru Online Kota Denpasar
Dalam  pelaksanaan  PPDB  di  Kota  Denpasar  telah  dilakukan  secara terstruktur,  terdministrasi  dengan  baik  dan  mengau  pada  peraturan  yang  telah ditetapkan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Denpasar  dalam  hal  ini  telah mengeluarka suau petunjuk teknis PPDB yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Penrimaan  Peserta  Didik  Baru  pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota  Denpasar  Tahun  2021  Nomor  20)  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  1Tahun  2021  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah Menengah  Atas,  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6). Dalam petunjuk teknis yang dibuat ini mengatur mengenai beberapa hal antara lain : a) persyaratan pendafataran calon peserta didik baru,  b)  jumlah  peserta  didik,  daya  tamping,  jadwal  pelaksanaan,  ,mekanisme pendaftaran,  c)  pedoman  seleksi  penerimaan  peserta  didik  baru,  d)  zonasi penerimaan peserta didik baru, e) pembobotan nilai sertifikat dan daftar prestasi yang dicari pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar, f) mekanisme dan tata cara daftar ulang, g) penjelasan tambahan, dan h) format surat pernyataan, surat keterangan, dan nilai hasil belajar lulusan luar kota Denpasar.
Dalam  petunjuk  teknis  ini  dinyatakan  bahwa  sekolah  sebagai penyelenggara  PPDB  wajib  untuk  membentuk  panitia  PPDB  di  sekolah  masing- masing. Dalam hal ini juga diatur mengenai sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh  masyarakat  atau  swasta  dengan  tetap  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  penutupan  pendaftarannnya  dilaksanakan  3  hari setelah pengumuman PPDB Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Denpasar. Dalam juknis ini juga diatur berkaitan dengan hari pertama masuk sekolah  yang  menyesuaikan  dengan  kalender  pendidikan  dengan  mneyesuaikan instruksi Walikota Denpasar atau kebijakan dari pemerintah.
Hasil penelitian terhadap administrasi PPDB ditampilkan menjadi 4 faktor administrasi pendidikan yang mempengaruhi di dalam pelaksanaanya yang terdiri dari,  perencanaan,  pengorganisasian,  pengawasan,  dan  evaluasi.  Perencanaan, bagian ini menyangkut semua kegiatan seperti pembuatan petunjuk teknis (juknis), pelatihan  terhadap  operator  sekolah  dan  penginformasian  pelaksanaan  PPDB  ke sekolah  dan  masyarakat.  Pengorganisasian,  terjalinnnya  suatu  komunikasi  yang baik antara panitia dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan PPDB. Hal ini menjadi sangat penting karena menghindari munculnya kesalahan informasi yang pada  akhirnya  dapat  menimbulkan  permasalahan  dalam  pelaksanaan  PPDB. Pengawasan, dalam pelaksanaan PPDB khususnya pada tingkat Sekolah Menengah
Pertama masih sangat kurang karena tidak adanya suatu pengawasan khusus yang dilakukan. Hal ini akan mampu menimbulkan suatu pelanggaran oleh pihak sekolah dasar yang menyebabkan minimnya informasi tentang PPDB khususnya bagi anak kurang mampu sehingga sedikit yang bisa ikut di dalam jalur pendaftaran tersebut. Evaluasi, dalam pelaksanaan PPDB masih belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini karena setelah program ini selesai dilaksanakan minimnya laporan khusus yang dibuat  dan  diberikan  oleh  sekolah-sekolah.  Hal  ini  penting  sebagai  suatu  tindak lanjut  dan  keberlanjutan  yang  lebih  baik  dari  ke  depannya.  PPDB  mesti  mampu memberikan suatu pemerataan sebaran siswa yang mendaftar di sekolah di SMP yang ada di Kota Denpasar.
Adapun  persyaratan  umum  pendaftaran  Sekolah  Menengah  Pertama adalah : a) berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 sesuai dengan data kartu keluarga, dan b) membuat surat pernyataan keabsahan dokumen calon peserta didik baru sesuai dengan yang terdapat pada petunjuk teknis PPDB Kota Denpasar tahun 2021. Sedangkan untuk persyaratan khusus pendaftaran Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar adalah sebagai berikut : a) Zonasi, yang terbagi menjadi dua kategori yaitu kategori umum dan kategori terdampak covid-19 dan menyesuaikan  dengan  zonasi  wilayah  yang  sesuai,  b)  Afirmasi,  jalur  yang diperuntukkan  bagi  calon  peserta  didik  baru  dari  keluarga  kurang  mampu  dan terbagi juga dalam zonasi yang telah ditentukan. Dalam jalur ini dibutuhkan data yang menyatakan bahwa yang bersangkuta terdaftar pada basis data Dinas Sosial Kota  Denpasar  sebagai  keluarga  kurang  mampu  dibuktikan  dengan  kepemilikan Kartu  Program  Keluarga  Harapan  (Kartu  PKH) dari  Kementerian  Sosial  Republik Indonesia, dan memiliki Kartu Denpasar Cemerlang dari Pemerintah Kota Denpasar. c) Prestasi, pada jalur ini terdiri dari prestasi kategori akademik dan non akademik. Kategori  akademik  dibuktikan  dengan  tambahan  kepemilikan  sertifikat  prestasi juara akademik tingkat sekolah
dasar/kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/regional/nasional/internasional yang  diterbitkan  paling  singkat  bulan  Juni  2021  dan  paling  lama  3  tahun  sejak tanggal pendaftaran PPDB oleh instansi pemerintah/lembaga resmi. Untuk prestasi non  akademik  berupa  Utsawa  Dharma  Gita,  Lomba  Bulan  Bahasa  Bali,  Olahraga, Seni,  dan  kategori  Pesta  Kesenian  Bali.  d)  Perpindahan  tugas  orang  tua/wali, mengatur ketentuan dengan memiliki ijazah sekolah dasar yang dikeluarkan oleh sekolah,  bukti  perpindahan  tugas  orang  tua/wali  dengan  surat  penugasan  dari instansi, lembaga, kantor pemerintah, atau BUMN. Untuk perpindahan anak didik luar  negeri  dilampiri  dengan  hasil  penilaian  kesetaraan  yang  ditetapkan  oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
Tabel 1. Jumlah Daya Tampung SMP Negeri di Kota Denpasar N o Seko lah Zonasi Afir masi Akade mik Utsa wa, Bula n Baha Olah raga Se ni PK B Pin dah Tug as Daya tam pung Kela s U m u m Dam pak Covi d 19
sa
Bali 1  SMPN 1 DPS 12 0 48 12 12 5 12 12  14  5 240 6 2  SMPN 2 DPS 20 0 80 20 20 8 20 20  24  8 400 10 3  SMPN 3 DPS 12 0 48 12 12 5 12 12  14  5 240 6 4  SMPN 4 DPS 20 0 80 20 20 8 20 20  24  8 400 10 5  SMPN 5 DPS 12 0 48 12 12 5 12 12  14  5 240 6 6  SMPN 6 DPS 18 0 72 18 18 7 18 18  22  7 360 9 7  SMPN 7 DPS 14 0 56 14 14 6 14 14  16  6 280 7 8  SMPN 8 DPS 16 0 64 16 16 6 16 16  19  7 320 8 9  SMPN 9 DPS 18 0 72 18
18 7 18 18  22  7 360 9 1 0 SMPN 10 DPS 12 0 48 12 12 5 12 12  14  5 240 6 1 1 SMPN 11 DPS 12 0
48 12 12 5 12 12  14  5 240 6 1 2 SMPN 12 DPS 12 0 48 12 12 5 12 12  14  5 240 6 1 3 SMPN 13 DPS 14 0 56 14 14 6 14 14  16  6 280 7 1 4 SMPN 14 DPS 12 0 48 12 12 5 12 12  14  5 240 6 Jumlah 2.0 40 816  204 204 83 204 20 4 24 1 84 4.080  102
(Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Mei 2021)
Keterangan : Jalur zonasi umum 50%, dampak covid-19 sebesar 20%, jalur afirmasi sebesar  5%,  jalur  akademik  sebesar  5%,  utsawa  dharma  gita  dan  lomba  bulan Bahasa Bali sebesar 2%, olahraga sebesar 5%, seni sebesar 5%, PKB sebesar 6% dan perpindahan orang tua/wali sebesar 2%, dan dengan kuota sebesar 40 /rombel.

## Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar
Dalam  pelaksanaan  PPDB  di  era  pandemi  Covid-19  saat  ini  di  Kota Denpasar dalam penerapan sistem zonasi mengunakan dua kategori yakni kategori umum dan kategori dampak Covid-19. Masing-masing kategori ini telah memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pelaksanaannya. Dalam ketegori umum untuk jalur  zonasi terdiri dari sebagai berikut : a) calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran daring secara mandiri pada website yang telah ditentukan, b)  menyesuaiakan  dengan  daya  tampung  yang  ada,  c)  calon  peserta  didik  boleh untuk memilih satu sekolah diantara empat belas SMP Negeri di Kota Denpasar, d) dasar  seleksi  menggunanakan  nilai  hasil  belajar  yang  dikeluarkan  sekolah berdasarkan  akumulasi  nilai  raport  5  semester  terakhir  dengan  mata  pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, e) apabila jumlah nilai hasil belajar calon peserta didik baru sama, maka akan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi  mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia,  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan Alam, dan f) apabila nilai mata pelajaran yang dimaksud pada huruf e sama maka mengutamakan umur yang lebih tua.
Untuk  kategori  dampak  Covid-19  terdiri  dari  sebagai  berikut  :  a)  calon peserta  didik  yang  telah  melakukan  pendaftaran  daring  secara  mandiri  dengan alamat website yang telah ditentukan, b) melihat daya tampung sekolah, c) calon peserta didik boleh untuk memilih satu sekolah diantara empat belas SMP Negeri di Kota  Denpasar,  d)  Dasar  seleksi  berdasarkan  surat  keterangan  pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan tempat bekerja orang tua, e) apabila daya tampung tidak terpenuhi akan diisi dengan kuota jalur zonasi kategori umum, f) jika melebihi daya tampung akan diseleksi melalui nilai hasil belajar, g) apabila jumlah nilai hasil belajar calon peserta didik baru sama, maka akan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan h) apabila nilai mata pelajaran yang dimaksud pada huruf e sama maka mengutamakan umur yang lebih tua.
Terdapat  juga  suatu  persyaratan  khusus  yang  terdapat  pada  masing- masing kategori dalam jalur zonasi ini. Persyaratan khusus untuk kategori umum antara  lain  sebagai  berikut  :  a)  memiliki  kartu  keluarga  kota  Denpasar  yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar  paling singkat 1 tahun sebelumnya, b) status peserta didik baru adalah sebagai anak, c) pengecualian  untuk  anak yatim  piatu  yang  dititip  pada  kartu keluarga  lain  wajib melampirkan  akta  kematian  orang  tua,  d)  memiliki  ijazah  atau  surat  keterangan lulus  sekolah  dasar  yang  dikeluarkan  oleh  sekolah,  e)  memiliki  surat  keterangan hasil  belajar  yang  dikeluarkan  oleh  sekolah  di  Kota  Denpasar  menyertakan  nilai hasil  belajar  5  semester  terakhir  yang  dilegalisir  oleh  Dinas  Pendidikan Kabupaten/Kota  setempat,  dan  f)  hanya  boleh  mendaftar  pada  satu  SMP  Negeri diantara  14  SMP  Negeri  di  Kota  Denpasar.  Sedangkan  untuk  persyaratan  khusus kategori dampak Covid-19 memiliki surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan tempat bekerja dan dilegalisir oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi  Kompetensi  Kota  Denpasar,  sedangkan  untuk  pekerja  koperasi  dan UMKM dilegalisir oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar. Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  sistem  zonasi  ini  perlu  kiranya  tetap diberikan  suatu  pemahaman  dan  sosialisasi  yang  baik  dan  maksimal  kepada masyarakat. Terdapat beberapa persepsi dan alasan baik yang setuju ataupun tidak dengan adanya sistem zonasi ini. Penulis mencoba mencari data dari kalangan calon siswa, dan juga orang tua. Ketidaksetujuan pada sistem ini dengan beberapa alasan disampaikan  antara  lain  :  a)  kurangnya  pemahaman  yang  maksimal  akibat minimnya  sosialisasi  informasi,  b)  membatasi  peserta  didik  yang  memiliki kemampuan tinggi memilih sekolah yang diinginkan karena kendala jarak/zonasi, c)  terhambatnya  relasi  dan  lingkungan  yang  baru  jauh  lebih  luas  bagi  siswa,  d) belum  meratanya  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  sekolah,  e)  zonasi dikhawatirkan memberi dampak kurang baik yaitu mengurangi semangat bersaing kemampuan akademik peserta didik karena tidak ada nilai tetapi ditentukan oleh jarak, f) masih ada beberapa SKTM dan perpindahan KK yang dinilai tidak fair dalam persaingan.
Sedangkan untuk kalangan yang setuju dengan sistem zonasi ini memiliki pandangan  sebagai  berikut  :  a)  sistem  zonasi  mampu  menyamaratakan  status sekolah  negeri  yang  ada,  b)  dapat  mendekatkan  lingkungan  sekolah  dengan lingkungan  peserta  didik  secara  jarak  dan  waktu,  c)  mampu  menyamaratakan penyebaran  peserta  didik  yang  berkemampuan  tinggi  di  semua  kelas,  sehingga mampu  menjadi  tutor  sebaya  dalam  pembelajaran,  d)  sistem  zonasi  dapat memudahkan orang tua mengawasi tumbuh kembang anak-anak tanpa harus pisah tempat tinggal, e) mampu meminimalisir kenakal karena adanya pengawasan yang maksimal  oleh  lingkungan,  f)  tidak  ada  lagi  labelling  sekolah  atau  cap  sekolah pinggiran,  berkemampuan  rendah,  dan  sejenisnya,  dan  g)  mengembangkan kegiatan  ekstrakurikuler  secara  baik  dengan  pola  kontekstual  dengan  peran lingkungan yang sudah dikenal.
Tabel 3 Zonasi Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menegah Pertama Negeri di Kota Denpasar
No.  Sekolah Zona/Wilayah 1 SMP N 1 Denpasar 1. Desa Dangin Puri Kauh 2. Desa Dangin Puri Kelod 3. Kelurahan Dangin Puri 4. Desa Dauh Puri Kangin 5. Kelurahan Dauh Puri 2 SMP N 2 Denpasar 1. Desa Pemecutan Kaja 2. Kelurahan Padangsambian 3. Kelurahan Pemecutan 4. Desa Padangsambian Kaja 3 SMPN 3 Denpasar 1. Desa Dangin Puri Kangin 2. Desa Sumerta Kelod 3. Desa Sumerta Kauh 4. Desa Sumerta Kaja
4 SMPN 4 Denpasar 1. Kelurahan Pemecutan 2. Desa Dauh Puri Kelod 3. Desa Pemecutan Kaja 5 SMP N 5 Denpasar 1. Kelurahan Peguyangan 2. Kelurahan Ubung 3. Desa Padangsambian Kaja 4. Desa Ubung Kaja 6 SMPN 6 Denpasar 1. Kelurahan Panjer 2. Kelurahan Pedungan 3. Kelurahan Sesetan 4. Desa Sidakarya 7 SMPN 7 Denpasar 1. Desa Dauh Puri Kauh 2. Desa Tegal Harum 3. Desa Tegal Kertha 4. Desa Pemecutan Kelod 8 SMPN 8 Denpasar 1. Kelurahan Penatih 2. Desa Sumerta Kaja 3. Kelurahan Sumerta 4. Kelurahan Kesiman 5. Kelurahan Tonja 9 SMPN 9 Denpasar 1. Kelurahan Renon 2. Desa Sanur Kaja 3. Desa Sanur Kauh 4. Kelurahan Sanur 10  SMPN 10 Denpasar 1. Desa Dangin Puri Kaja 2. Desa Dauh Puri Kaja 3. Kelurahan Tonja 4. Kelurahan Peguyangan 11  SMPN 11 Denpasar 1. Desa Sidakarya 2. Kelurahan Serangan 3. Desa Pemogan 4. Desa Sanur Kauh 12  SMPN 12 Denpasar 1. Desa Peguyangan Kaja 2. Desa Peguyangan Kangin 3. Desa Penatih Dangin Puri 4. Kelurahan Penatih 13  SMPN 13 Denpasar 1. Desa Padangsambian Kelod 2. Desa Pemecutan Kelod 3. Kelurahan Padangsambian 14  SMPN 14 Denpasar 1. Desa Kesiman Kertalangu 2. Desa Kesiman Petilan 3. Kelurahan Kesiman

## 4. Desa Penatih Dangin Puri
(Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Mei 2021)
Setelah adanya sistem zonasi ini yang berdasar atas wilayah, maka tidak ada lagi kelas ekslusif atau unggulan. Dalam mengelola peserta didik baru, sekolah selalu meningkatkan keprofesionalan guru, memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana  sekolah,  membuat  perraturan  sekolah  untuk  mendisiplinkan  peserta didik, dan memfasilitasi semua kegiatan belajar peserta didik baik  kegiatan intra kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler. Semua sekolah negeri memiliki status yang sama dan tidak ada yang diunggulkan. Hal ini cepat atau lambat akan menjadikan  pemerataan  pendidikan  dan  pemerataan  peserta  didik  yang berkemampuan akademik tinggi maupun rendah sehingga setiap sekolah memiliki keunggulan  dan  kelemahan  masing-masing.  Tujuan  utamanya  adalah  bagaimana segenap  anak  bangsa  mampu  mendapatkan  akses  dan  mengenyam  pendidikan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

## Sinkronisasi  Sistem  Zonasi  PPDB  dan  Zonasi  Mutu  Pendidikan  Berasaskan Keadilan
Kebijakan sistem zonasi PPDB memberikan sebuah peluang akan terjadinya upaya perlakuan yang sama pada setiap sekolah untuk memberikan yang terbaik terhadap warganya. Sistem zonasi PPDB perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan  sistem  zonasi  mutu  pendidikan,  dimana  pemerintah  harus menyiapkan  sekolah  yang  baik  dalam  suatu  kawasan  untuk  dapat  memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Dalam satu zonasi mutu  pendidikan  disiapkan  suatu  skema  program  jangka  menengah,  dan  jangka panjang  untuk  menyiapkan  sekolah  negeri  memiliki  mutu  yang  relatif  sama, setidaknya  dalam  zona  atau  wilayah  tertentu.  Pemerintah  memastikan  bahwa dalam satu zona tertentu tersedia sekolah dengan guru-guru yang berkualitas yang didukung oleh prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya, dasar atau basis pengembangan zona atau wilayah dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis  yaitu:  a)  Zona  Berbasis  Batas  Administrasi, merupakan  pengembangan  wilayah  berdasarkan  pelayanan  pendidikan  oleh birokrasi secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Batas administrasi terdiri atas,  nasional,  provinsi,  kabupaten/kota,  kecamatan/distrik,  dan  desa/kelurahan. b) Zona Berbasis tema/Substansi, merupakan pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik wilayah atas indikator geografis dan demografis. Zona ini terdiri atas, zona hutan, zona pemukiman, zona daerah aliran sungai (DAS) dan lain-lain.
Secara  substantif,  pendidikan  merupakan  salah  satu  zona  pelayanan terhadap setiap warga negara yang dapat dikelola dalam konfigurasi wilayah baik secara  batas  administratif  pemerintahan,  maupun  berbasis  karakteristik tema/substansi wilayah atau zona. Sinkronisasi dari dua kepentingan yaitu zonasi PPDB dan zonasi mutu pendidikan perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan. Zonasi PPDB dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis calon peserta didik. Sedangkan zona mutu pendidikan dibuat untuk memberikan  layanan  pendidikan  yang  merata,  bermutu,  dan  berkeadilan  sesuai
dengan  pemetaan  mutu  pendidikan  sesuai  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP) melalui penilaian kelayakan melalui akreditasi.
Dengan  adanya  sinkronisasi  kedua  perspektif  ini  maka  akan  mampu melahirkan  sekolah-sekolah  yang  memenuhi  SNP  pada  setiap  wilayah  yang  siap menerima  dan  melayani  berbagai  karakteristik  peserta  didik  untuk  melahirkan lulusan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat digambarkan pada bagan di bawah ini.
Bagan. . Sikronisasi Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, sistem zona pelayanan pendidikan dibedakan menjadi tiga hal tergantung pada siapa yang dilayani dan konteks pelayanannya, yaitu :
a) Pelayanan  Pendidikan  Masyarakat.  Pelayanan  melalui  multisektor  dengan mempertimbangkan  peran  masyarakat  secara  keseluruhan  dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam memberikan layanan pendidikan. Masyarakat  adalah  pengguna  luaran  (output)  dan  hasil  (outcome) pendidikan agar menghasilkan pengaruh atau dampak (impact) positif bagi pembangunan secara keseluruhan.
b) Pelayanan Pendidikan Anak. Pendekatan ini melalui pendekatan multisektor yang melihat anak sebagai calon-calon penerus bangsa yang harus dipastikan dapat mengakses layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
c) Pelayanan  Pendidikan  Peserta  Didik.  Pelayanan  ini  menggunakan pendekatan 508endidik di bidang 508endidikan. Setiap warga negara yang masuk dalam sistem 508endidikan baik formal atau non formal harus dapat dilayani sebagai sumber potensi masukan (input) untuk dapat mengisi dan melanjutkan  pembangunan  di  wilayahnya  masing-masing  maupun  di wilayahnya yang lebih luas.

## SIMPULAN
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar telah berjalan sangat baik dan terorganisir secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari dibuatnya
suatu  petunjuk  teknis  sebagai  landasan  operasional  pihak  sekolah  sebagai penyelenggara  dan  pelaksana  PPDB  itu  sendiri.  Dalam  petunjuk  tersebut  telah diatur secara jelas dan seksama segala ha yang kaitannya dengan pelaksanaan PPDB sebagai suatu bentuk turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Walikota Denpasar sebagai dasar hukum operasional petunju teknis tersebut. Akan tetapi perlu kiranya dilakukan sosialisasi secara masif akan hal ini sebagai bentuk edukasi dan pemahaman masyarakat utamanya orang tua yang akan menyekolahkan  anaknya  ke  jenjang  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  di  Kota Denpasar  sehingga  tidak  menimbulkan  suatu  kesimpangsiuran  informasi.  Jalur zonasi dalam PPDB telah merubah adanya kasta suatu sekolah di masyarakat. Hal ini tentunya akan mampu mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan nasional kita  secara  adil  dan  merata.  Penting  dari  semua  ini  adalah  bagaimana  sekolah mampu  adil  dalam  pengelolaan  peserta  didiknya  untuk  mewujudkan  dan mempertahankan  mutu  pendidikan,  dengan  regulasinya,  sumber  daya  yang dimilikinya, dan pelayanan yang diberikannya. Pada intinya pendidikan adalah hak segenap anak bangsa, dijamin oleh konstitusi dan diamanatkan dalam suatu cita-cita kemerdekaan Bangsa Indoesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arwildayanto,  dkk.  (2018).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  (Kajian  Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif). Cendekia Press. Bandung.
Dinas  Pendidikan  Kepemudaan  dan  Olahraga  Kota  Denpasar.(2021).  Petunjuk Teknis  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak, Sekolah  Dasar,  dan  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  Tahun Pelajaran 2021/2022. Denpasar.
Hidayah,  Setiyanti.  (2019).  Efektivitas  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) Menggunakan  Sistem  Zona  Dalam  Pemerataan  dan  Peningkatan Kualitas  Pendidikan  (Studi  Kasus  Pada  SMPN  Kecamatan Temanggung). Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 3 No. 2 Juni 2019. Madjid,  Abd.  (2018).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan.  Penerbit  Samudra  Biru.
Yogyakarta.
Muammar.  (2019).  Problematika  Penerimaan Peserta  Didik Baru (PPDB)  Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram. El-Midad  Jurnal PGMI. Mataram : UIN Mataram.
Margunayasa,  I  Gede  dan  Nyoman  Kusmariyatni.  (2019).  Development  of Collaborative Learning Devices on Two-Dimentional Figure Topic of Mathematics  for  4th  Students.  The  Journal  Of  Innovation  In Elementary Education. UHAMKA Press and managed by Department of  Elementary  Education,  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  DR. HAMKA.
Margunayasa,  I  Gede.  (2018).  Pembelajaran  Inkuiri:  Menuju  Keterampilan Pembelajaran Abad 21. Undiksha Press. Yogyakarta.
Mahendra,  Putu  Ronny  Angga.  (2018).  Pembelajaran  PPKn  Dalam  Resonansi Kebangsaan  dan  Globalisasi.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial.  Singaraja  : Universitas Pendidikan Ganesha.
Paramartha,  W.,  Suwardani,  N.  P.,  &  Suryaningsih,  N.  L.  (2020).  Pengaruh  Sistem Zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Terhadap  Prestasi  Belajar
Pendidikan Agama Hindu Siswa SMP Negeri 1 Kota Denpasar Tahun Pelajaran  2018/2019.  Mudra  Jurnal  Seni  Budaya,  35(3),  283 – 295. https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1102
Suryanti,  Puji.,  Akhmad  Arif  Musadad,  &  Isawati  (2020).  Efektivitas  Pelaksanaan Zonasi  Dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Serta Pengaruhnya  Terhadap  Upaya  Manajemen  Mutu  Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. Jurnal Candi Volume 20 No.1 Maret 2020.
Widianingsih, Ni Kadek Candra, Tedi Erviantono, & Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. (2017). Sistem Administrasi PPDB Online di Dinas Pendidikan Kota Denpasar (Studi Kasus : SMP Negeri 3 Denpasar). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.