## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTIVE DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN
HAK ASAL USUL DI SUMATERA BARAT
Efren Nova 1*
1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author: efrennova11@ gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 10/06/2023 Keadilan  Restoratif menjadi  wacana  yang  sangat  populer  di  seluruh  dunia termasuk  Indonesia,  ditengah  ketidakpuasan  masyarakat  melihat  hukum  formal yang didominasi aliran pemikiran positivisme serta tidak optimal mengakomodir rasa  keadilan  masyarakat. Keadilan  Restoratif membuka kesadaran baru  bahwa penyelesaian  perkara  antara  pihak-pihak  dalam  perkara    pidana  tidak  harus dilandasi  oleh  semangat  balas  dendam  tetapi  dengan  jalan  perdamaian  melalui musyawarah  sehingga  semua  pihak  memperoleh  manfaat  atas  keputusan  yang disepakati  bersama  serta  untuk  mewujudkan  keseimbangan  antara  korban  dan pelaku. Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, adat dan budaya , hal tersebut menjadikan  masyarakat  Indonesia  memiliki  persekutuan-  persekutuan  yang disebut  dengan  masyarakat  hukum  adat.  Diundangkannya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan umumnya khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan  anak  melalui  peradilan  adat.  Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  penerapan keadilan restoratif  dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak  sebagai  perwujudan  hak  asal  usul  di  Sumatera  Barat  serta  model  mediasi dalam  penyelesaian  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  sebagai perwujudan hak asal usul di Sumatera Barat. Penelitian ini mengunakan metode Yuuridis  sosiologis.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah:  1).  hampir  semua nagari  menerapkan  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  tindak  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  /  tindak  pidana  ringan  yang  dilakukan  dengan musyawarah dan mufakat antara,pelaku,korban dan keluarga ( orang tua, mamak) untuk  mengembalikan  ke  bentuk  semula/  perdamaian  .  Hal  ini  terungkap  dalam pepatah: bulek aia dek pambuluah , bulek kato dek mufakat . Apabila kesepakatan sudah  tercapai  maka  kedua  belah  pihak  harus  menaati  dan  melaksanakan kesepakatan  tersebut  dengan  baik,  terungkap  dalam  pepatah  : kok  bulek  ala  bisa digolongkan  dan  kok  picak  ala    bisa  dilayangkan. 2).Model  mediasi  yang diterapkan  dalam  penyelesaian  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak dari  8  (  delapan  )  nagari  yang  menjadi  lokasi  peneltian  :  1).    dengan  membuat surat perdamaian , saling memaafkan antara kedua belah pihak model ini terdapat di 5( limo ) nagari yaitu : Tigo Jangko, Pariangan, Kapau, Koto baru dan Cupak. Dinagari  Situjuah  Banda  Dalam  model  mediasi  adalah  dengan  surat  perdamian kedua  belah  pihak  dan  di  buang  dari  nagari,,  di  Nagari  Gantung  Ciri    dengan surat  perdamaian  dan  di  buang  sepanjang  adat..  Selanjutnya  di  Nagari  Situjuah Batuah  terdiri    3  (  tiga  )  sanksi  adat  yaitu  : Karek  pucuak dijatuhkan  sanksi    1 ekor  kambing, kubuang  batang dengan  sanksi  150  kg  beras  dan karek  urek dijatuhkan sanksi  300 kg beras.
Direvisi, 20/07/2023 Dipublikasi, 05/08/2023
Kata Kunci: Keadilan Restoratve; Tindak Kekerasan; Hak Asal Usul

## Abstract
Keywords: Restorative Justice; Acts of Violence; Rights of Origin Restorative  justice  has  become  a  very  popular  discourse  throughout  the  world including Indonesia, amidst public dissatisfaction with seeing that formal  law is dominated by positivism  and does  not optimally  accommodate  people's  sense  of justice.  Restorative  justice  opens  a  new  awareness  that  settlement  of  cases between parties in criminal cases does not have to be based on a spirit of revenge but by way of peace through deliberation so that all parties benefit from mutually agreed  decisions  and  to  create  a  balance  between  victims  and  perpetrators. Indonesia consists of various tribes, ethnicities, customs and cultures, this makes the  Indonesian  people  have  alliances  called  customary  law  communities.  The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides an opportunity to  resolve  cases  of  minor  crimes  in  general,  especially  acts  of  violence  against women  and  children  through  customary  courts.  This  research  examines  the application of restorative justice in resolving acts of violence against women and children  as  a  manifestation  of  the  rights  of  origin  in  West  Sumatra  and  the mediation  model  in  resolving  acts  of  violence  against  women  and  children  as a manifestation of rights of origin in West Sumatra. This study uses a sociological juridical  method.  The  conclusions  of  this  study  are:  1).  almost  all  nagari implement  restorative  justice  in  resolving  acts  of  violence  against  women  and children  /  minor  crimes  which  are  carried  out  by  deliberation  and  consensus between the perpetrators, victims and families (parents, mamak) to return to their original  form  /  peace.  This  is  expressed  in  the  proverb:  bulek  aia  deck pambuluah,  bulek  kato  deck  mufakat.  If  an  agreement  has  been  reached,  both parties must comply with and carry out the agreement properly, expressed in the proverb: how come you can classify foreign tourists and how come you can send out  picak  style.  2).  The  mediation  model  applied  in  the  resolution  of  acts  of violence  against  women  and  children  from  8  (eight)  villages  which  were  the research  locations:  1).  by  making  a  letter  of  conciliation,  mutual  forgiveness between  the  two  parties.  This  model  is  found  in  5  (limo)  villages,  namely:  Tigo Jangko,  Pariangan,  Kapau, Koto  Baru  and  Cupak.  Dinagari  Situjuah  Banda In the  mediation  model,  a  letter  of  condolence  from  both  parties  was  exiled  from Nagari,  in  Nagari  Gantung  Ciri  with  a  letter  of  conciliation  and  disposed  of according  to  custom.  Furthermore,  in  Nagari  Situjuah  Batuah  it  consisted  of  3 (three) customary sanctions, namely: Karek pucuak was sanctioned with 1 goat, I threw  away  the  stem  with  a  sanction  of  150  kg  of  rice  and  Karek  Urek  was sanctioned with 300 kg of rice.

## PENDAHULUAN
Keadilan  Restoratif  menjadi  wacana  yang  sangat  populer  diseluruh  dunia  termasuk Indonesia, ditengah ketidakpuasan masyarakat melihat hukum formil yang didominasi aliran pemikiran positivisme serta tidak optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat.Keadilan Restoratif  membuka  kesadaran  baru  bahwa  penyelesaian  perkara  antara  pihak-pihak  dalam perkara  pidana  tidak  harus  dilandasi  oleh  semangat  balas  dendam  tetapi  dengan  jalan perdamaian melalui musyawarah sehingga semua pihak memperoleh manfaat atas keputusan yang disepakati bersama serta untuk mewujudkan keseimbangan antara  korban dan pelaku. Munculnya dan semakin berkembangnya pratik penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif merupakan  kritik  inheren  terhadap  proses  pengadilan  legal  konvensional  yang  belum memenuhi keadilan masyarakat. 1
Secara  historis  keadilan  restoratif  telah  diterapkan  di  Indonesia  sebelum  teori  tersebut berkembang  seperti  saat  ini,  hal  ini  disebabkan  tatanan  hukum  Indonesia  sudah  ada  jauh sebelum  masyarakat  menganut  hukum  modren.  Pada  saat  itu  hukum  tidak  berbentuk perundang-undangan  seperti  yang  ada  sekarang  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam
1 Jurnal Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2013
perundang-undangan dengan sanksi yang tegas dan jelas, tetapi tatanan hukum tersebut dapat memmelihara  ketenteraman,  keteraturan  dan  melindungi  kepentingan  masyarkat.  Eugen Erlich  sebagimana  dikutip  oleh  Asmui  mengambarkan  bahwa living  law ditemukan  dalam kebiasaan yang sekarang berlaku dalam masyarakat, khususnya dari norma yang tercipta dari aktifitas -aktifitas sejumlah kelompok dimana warga masyarakat terlibat.
Nagari    merupakan  satu  kesatuan  hukum  adat  dalam  Propinsi  Sumatera  Barat  yang terdiri  dari  himpunan  beberapa  suku  yang  memiliki  wilayah  tertentu,  mempunyai  kekayaan sendiri,  berhak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  dan  memilih  pimpinan pemerintahannya 2 , mendapat pengakuan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  menurut  Undang  -Undang  ini  yang  dimaksud  dengan  hak  asal  usul  dan  adat  istiadat desa/nagari  adalah  hak  yang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hak  asal  usul  dan  hak tradisional  ini  dinyatakan  dalam  asas  rekognisi,  yaitu  negara  memberikan  pengakuan  dan penghormatan  terhadap hak asal usul  dan adat istiadat desa/nagari  dan hak tradisional desa /nagari.  Peraturan  pemerintah  Nomor  43  Tahun2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-  Undang Nomor  6  Tahun  2014.  Dipertegas  lagi  dengan  Peraturan  Daerah  Sumatera  Barat  Nomor  7 Tahun  2018  atau  Perda  Nagari  Propinsi  Sumatera  Barat.  Berdasarkan  Pasal  5  Perda  Nagari Propinsi  Sumatera  Barat  bahwa  kelembagaan  Nagari  terdiri  dari:  Kerapatan Adat  Nagari  ( KAN),  Pemerintah  Nagari  dan  Peradilan  Adat  nagari  .  Pada  Pasal  7  ayat1  Perda  Nagari tersebut menjelaskan tentang tugas dari Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut: 3 “1). mengawasi  penelnggaran  pemerintah  Nagari  oleh  Kapala  Nari  /wali  Nagari,2).  menyusun peraturan Nagari bersan kepala nagari/wali nagari, 3). membahas dan menyepakati rancangan peraturan  nagari  tentang  anggaran  pendaptan  dan  belanja  Nagari.”  Sedangkan kewenangannya  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  2  yaitu:”  1).  memilih  dan  mengangkat  kepala Nagari secara musyawarah dan mufakat, 2). menyalurkan aspirasi masyarakat,3). melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  adat  istiadat  dan  budaya  nagari,  4).  meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintan Nagari kepada Kapalo Nagari, 5). melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari. 4
Dengan  diundangkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Hukum  Pidana Nasional dalam Pasal 2 ayat 1 menjelaskan : 5 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat  1tidak  mengurangi  hukum  yang    hidup  dalam  dalam  masyarakat  yang  menentukan bahwa seseorang yang patu dipidana  walaupun  perbuatannya  tidak  diatur  dalam  Undang- Undang ini “
Undang  -Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tidak  hanya  mengatur  norma-norma  baru  tapi juga memperlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga asas legalitas  tidak lagi yang tertulis saja ( legalitas formil ) tapi juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat /hukum  yang  tidak  tertulis  ( legalitas  materil ).  Juga  diatur  tentang  tindak  pidana  atas  dasar hukum yang hidup dalam masyarakat, di Sumatara Barat/ Minangkabau dalam penyelesaian delik  adat  dengan  jalan  musyawarah  dan  mufakat  dimulai  dari  tingkat  yang  paling  rendah
2 Lia  Safitri  dkk, Nagari  Sebagai  Pranata  Penyelesaian  Konflik  Suatu  kajian  Tentang  Kerapatan Adat  nagari (KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman , Sumatera Barat , Jurnal Pertahanan dan bela Negara, Volume 8 Nomor 1 , April 2018 hal.148
3 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
4 ibid
5 Pasal 2 ayat 1 KUHP Nasional
yaitu:  keluarga/mamak,  kaum,  suku,  nagari  atau  dengan bajanjang  naik  batanggo  turun hal ini  merupakan  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  keadilan  restoratif  .  Dalam  Pasal  51  dan  52 KUHP Nasional juga mengatur tentang hal ini.
Selanjutnya dalam penulisan ini yang dimaksud dengan tindak kekerasan adalah suatu tindak  kriminal  yang  dilakukan  tanpa  dikehendaki  oleh  korban  yang  menimbulkan  dampak fisik,  psikologis,  sosial  serta  spiritual  bagi  korban  dan  juga  mempengaruhi  sistim  keluarga serta masyarakat secara menyeluruh. Akibat dari tindak kekerasan korban akan merasa tidak berdaya, putus asa serta merasa tidak dapat untuk menolong diri nya sendiri dan mengalami kepedihan  psikologis  serta  hilang  nya  perasaan  harga  diri,  perasan  cemas.dll.  Tindak kekerasan  banyak  dialami  oleh  perempuan  dan  anak  karena  dianggap  lemah  dan  rentan. Adapun  bentuk-bentuk  tindak  kekerasan  tersebut  antara  lain:  dihina,  direndahkan,  tidak diharapkan lahir, mengalami perundungan, ditendang,dipukul, dicekik , dibekap dll.
Dalam konsideran menimbang huru c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dinyatakan bahwa korban kekerasan dala rumah tangga yang kebanyakan perempuan dan  anak  harus  mendapat  perlindungan  dari  negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan terbebas  dari  kekerasan  dan  ancaman  kekerasan,  penyiksaan  dan  perlakuan  yang merendahkan martabat manusia,
Berdasarkan  sistim  kekeluargaan  atau  kekerabatan  di  Minangkabau/Sumatera  Barat menganut sistim matrilineal merupakan suatu sistim kekerabatan dimana pembentukan garis keturuanan diatur menurut garis ibu/perempuan. Kekerabatan di Minangkabau di ikat dengan satu  kesukuan  yang  ditarik  dari  gari  keturunan  ibu/perempuan 6 .  Fokus  permasalahan  dalam penulisan  ini  adalah:  penerapan  restoratif  justice  dalam  penyelesaian  tindak  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  sebagai  perwujudan  hak  asal  usul  di  Sumaterera  Barat,  serta model  mediasi  dalam  penerapan  nilai-nilai  restoratif  justice  dalam  penyelesaian  tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai perwujudan hak asal usul di Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  upaya  untuk  mencari  dan menemukan  pengetahuan  yang  benar  tentang  hukum. 7 Penelitian  membutuhkan  suatu  cara atau metode  yang merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui suatu  prosedur  yang  sistematis,  dan  bekerjanya  fikiran  secara  logis  dan  sistimatis.  Sesuai dengan  topik  dan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan penelitian  hukum  Sosiologis 8 .  Penelitian  hukum  sosioligis  merupakan  salah  satu  jenis penelitian  hukum  yang  menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya  hukum  dalam  masyarkat 9 . Penelitian  ini  mengunakan  data  primer  langsung  dilapangan  dengan  melakukan  wawancara dengan 8 (delapan) walinagari serta Ketua KAN di Sumatera Barat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tekhnik analisa mengunakan analisis deskriptif dengan tujuan menganalisis data secara rasional.
6 Yaswirman , Hukum Keluarga,Karateristik dan Prospek Doktrin islam dan Adat dalam Masysrakat Matrilineal di Minangkabau , PT Raja Grafindo Persada Tahun2011, Jakarta, hal 117
7 Soetandyo  Wignyosoebroto,  1999, Masalah  Metodologi  dalam  Penelitian  Hukum  Sehubungan  dengan Masalah  Keragaman  Pendekatan  Konseptualnya ,  makalah  dalam  Pelatihan  Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial, Fakultas Hukum Undip, Mei 1999,
8 Salim HS, 2013, Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Raja Grafindo Persada, Jakarta
9 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Universitas Mataram Press 2020

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Restotave  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Kekerasan  Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asal Usul di Sumatera Barat
Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat  digambarkan sebagai  akar dari restorative justice .  Indonesia mempunyai karateristik  hukum  adat  yang  berbeda-beda  di  tiap  daerah  sangat  mendukung  penerapan restorative  justice ,  berkaitan  dengan  pelanggaran  adat  atsu  delik  adat  dan  mekanisme pemecahannya.  Kerangka  pendekatan restorative  justice menyatakan  bahwa  akar  nilai  yang diusung  oleh  keadilan  restorative  berakar  dari  nilai-nilai  tradisional  seperti  nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat 10 . Oleh karena itu dibeberapa daerah  tercatat  bahwa  peradilan  adat  tetap  dipertahankan  sebagai  sarana  bagi  masyarakat untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  permasalahan  yang  dialami  termasuk  didalamnya  baik perkara  pidana  maupun  perkara  perdata.  Khususnya  di  Sumatera  Barat/Minangkabau peradilan adat tersebut masih dipertahankan.
Restorative  justice merupakan  konsep  yang  berkaitan  dengan  gagasan  bahwa  dalam penyelesaian suatu masalah  dalam hukum pidana, hendaknya tidak hanya mendasarkan pada penyelesaian  formal  saja.  Pandangan restorative  justice yang  dikemukakan  oleh  Tony  F. Marshall  yang dikutip oleh Mufidah: “ Resoraative justice is a porses whereby all the parties with  a  stake  in  a  particular  offe  ce  come  together  to  resolve  collectively  how  to  deal  the aftermath of the offence and its implications for the future “ 11 bahwa restorative justice adalah sebuah  proses  dimana  semua  pihak  (penegak  hukum,  korban  dan  pelaku)  yang berkepentingan  dalam  pelanggaran  tertentu  bertemu  bersama  untuk  menyelesaikan  secara bersama  -sama  bagaimana  menyelesaiak  akibat  dari  pelanggaran  tersebut  demi  kepentingan masa  depan.  Menurut  Eva  Achyani  Zulva, restorative  justice dipahami  sebagai  bentuk pendekatan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,korban,  keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari 12 penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kepada keadaan semula dan bukan pembalasan . 13 Lebih  lanjut    Adrianus  Meliala  yang  merupakan  kriminolog  menegaskan  bahwa  konsepsi restorative justice sejatinya merupakan  kritik atas sistim peradilan pidana yang justru hadir dengan prosedur yang inefisien serta menimbulkan ketidakadilan.
Sebagaimana dikutip oleh Asmui, menurut Susan Sharpe terdapat 5 (lima) prinsip kunci dalam restorative justice  yaitu 14 :
1. Keadilan  restorative  mengandung  partisipasi  penuh  dan  konsensus.Pada  nilai  ini  korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif. Selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa berkepentingan.
2. Keadilan  restorative  berusaha  menyembuhkan  kerusakan  kerugian  yang  ada  akibat terjadinya tindakan kejahatan.
10 Eva Achyani , Restoratif Justice di Indonesia , Peluang dan tantangan penerapannya, evacentre blongspot .com 2011, diakses tanggal 15 November 2021 jam 20.wib.
11 Mufidah  dkk, Peradilan  Adat  Sebagai  Kerangka  Restoratif  Justice  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  di Indonesia, Mizan Journl of Islamic law , vol 6 Nomor 2 Tahun 2022 hal 232.
12 Henny  Saida  Flora, Keadilan  Restoratif  pada  KUHP  Baru  di  Indonesia:  Suatu  studi  hukum  Profetik , Rechtidee,Vol 11 ,Desember tahun 2022 hal  8.
13 Eva Achyani Zulva, Konsep Dasar Restoratif Justice,  Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Gajah Mada  Yokyakarta 23-27 Februari 2014 , hal 1
14 Asmui  dkk, Implementasi  Restoratif  Juatice  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Pidana  di  Masyarakat Minangkabau, Salam Jurnal Sosial dan Budaya Volume 9 Nomor 3 Tahun 2022
3. Keadilan  restorative  memberikan  pertanggunjawaban  langsung  dari  pelaku  secara  utuh. Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan , hal itu dikarenakan pelaku harus mau menunjukan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukan kepada orang-orang yang telah dirugikan atau melihat bagaimana perbuatanya merugikan banyak orang.
4. Keadilan restorative mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah  atau  terpecah  karena  tindaka  kriminal.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  tindakan criminal  telah  memisahkan  atau  memecah  belah  orang  dengan  masyarakatnya  ,  hal  ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkannya.
5. Keadilan  restorative  memberikan  ketahanan  kepada  masyarakat  agar  mampu  mencegah terjadinya tindakan criminal berikutnya.
Falsafah Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah merupakan filosofi hidup yang dipegang masyarakat Sumatera Barat / Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Artinya adat Minangkabau  bersendikan  atau  berdasarkan  agama  Islam  dan  agama  Islam  itu  dasarnya adalah Alquran (Kitabullah).
Di Sumatera Barat/Minangkabau pengaturan mengenai delik adat diatur dalam Undang- Undang  Nan  Duio  Puluah  merupakan  undang-undang  yang  mengatur  persoalan  hukum pidana,  mengenai,  mengenai  berbagai  bentuk  kejahatan  dengan  sanksi  tertentu  ,  dan  bukti terjadinya kejahatan serta cara pembuktiannya. Undang- Undang Nan Duo Puluah ini terdiri dari  dua  bagian  yaitu, Undang-Undang  Nan  Salapan (KUHP  nya  masyarkat  Minangkabau) yaitu mengatur tentang perbuatan kejahatan/ delik adat dan Undang-Undang Nan Duo Baleh (KUHAP nya masyarakat Minangkabau) menjelaskan dan mengatur tentang tanda bukti yang melanggar Undang-undang Nan Salapan.
Dalam  Undang-Undang  Nan  Salapan  mengatur  delapan  perbuatan  yang  melanggar hukum (delik adat) yaitu : 15
1. Dago-  Dagi,  Dago adalah  perbuatan  pengacauan  dengan  desas-desus  sehingga  terjadi kehebohan,  sedangkan Dagi ialah  perbuatan  menyebarkan  fitnah  sehingga  merugikan orang lain.
2. Sumbang Salah , sumbang adalah perbuatan melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau bersalahan menurut  pandangan orang banyak, sedangka salah ialah perbuatan  melakukan zina.
3. Samun-Sakal,  samun  adalah perbuatan  merampok  miling  orang  dengan  cara  melakukan pembunuhan, sedangkan sakal ialah perbutan merampok milik orang dengan kekerasan.
4. Maliang-Curi,  maliang adalah  perbuatan  mengambil  milik  orang  dengan  melakukan perusakan  tempat  penyimpanannya  sedangkan curi adalah  perbuatan  mengambil  milik orang lain pada waktu pemiliknya sedang lengah
5. Tikam-bunuah, tikam adalah perbuatan yang melukai orang lain, sedangkan bunuah ialah perbuatan yang menghilangkan nyawa dengan mengunakan kekerasan.
6. Kicuah-kecong,  kicuah adalah  perbuatan  penipuan  yang  mengakibatkan  kerugian  orang lain,sedangkan kecong ialah perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain.
7. Upeh-Racun, upeh adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan  makana  atau  minuman  setelah  diberi  minuman  yang  berbisa  atau  racun. Sedangkan racun adalah sejenis obat makanan atau minuman yang telah diberi  ramuan berbisa  atau  racun  yang  bisa  menyebabkan  orang  menderita  sakit  bahkan  sampai meninggal.
15 Datoek Toeah, Tambo Adat Minang Kabau, Pustaka Indonesia 1956
8. Siar-Bakar,  siar adalah  perbuatan  membuat  api  yang  menyebabkan  milik  orang  alin terbakar. Sedangkan baka adalah membakar barang orang yang sampai  hangus dan  habis dengan api yang besar.
Adapun yang diatur dalam Undang-Undang Nan Duo Baleh ini terdiri dari: 16 a. Pembuktian kejahatan yang didasarkan pada suatu tanda yang mencurigakan yaitu : tatumbang  taciak (pengakuan  di  Kepolisian), tatando  tabeti (barang  milik  bantuan ditemukan  di  tempat  kejadian), tacancang  tarageh (bukti  yang  terdapat  pada  diri pembela), taikek takabek (tertangkap tangan), talala takaja (terdakwa ditemukan ditempat persembunyiannya), tahambek  tapukua (pelaku  ditangkap  setelah  oleh  orang  yang mengejarnya)
b. Pembuktian kejahatan berdasarkan keterangan sebagai berikut :  baurie bak sipasan bajojak bak bakiak (jejak atau tanda-tanda yang mengarahkan kepada kejahatan), anggang lalu  atah  jatuah (pelaku  terlihat  ditempat  kejadian), condong  mato  rang  banyak (ketika kejadian  banyak  orang  yang  menyaksikan), bajua  bamurah-murah (menjual  barang dengan  harga  murah), bajalan  bagogeh-gogeh (jalan  terburu  dengan  wajah ketakutan, dibao pike dibao langau (orang yang lalu lalang tanpa tujuan yang jelas.
Tabel 1. Perbandingan Jenis Delik Adat Dalam Undang-Undang Nan Salapan dengan KUHP Nasional
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) No Undang-Undang Nan Salapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 1. Dago - Dagi (Fitnah) Tindak Pidana Penghinaan 2. Sumbang Salah (Zina) Tindak Pidana Kesusilaan 3. Samun Sakal (Perampokan) Tindak Pidana Pencurian 4. Maling Curi (Pencurian) Tindak Pidana Pencurian 5. Tikam Bunuh (Pembunuhan) Tindak Pidana Terhadap Nyawa/Pembunuhan 6. Kicuah Kecong (Penipuan) Tindak Pidana Perbuatan Curang 7. Upeh Racun (diracun) Tidak diatur tapi alat/ bahan untuk membunuh 8. Siar Bakar (Pembakaran) Tindak Pidana Pembakaran
Berdasarkan tabel 1 diatas perbandingan delik adat yang diatur dalam Undang-Undang Nan  Salapan  dengan  Undang-  Undang  Nomor  1 Tahun  2023  hampir  semua  mengatur  delik yang sama.Dalam Undang- Undang Nan Salapan yang sering terjadi  di  masyarakat  adalah sumbang  salah ,  baik  dilakukan  oleh  anak  muda/  remaja,  orang  dewasa  bahkan  orang  yang sudah tua. Karena zina dalam Islam tidak hanya diartikan hubungan seksual saja akan tetapi lebih sempit dari itu yaitu perbuatan mendekatinya nya saja sudah dikatakan berzina seperti : zina mata, zina tangan  dan sebagainya. Contoh perbuatan yang banyak dilakukan oleh muda mudi sekarang tidak malu naikmotor berduaan sambil berangkulan , sebagian orang tua atau mamaknya tidak sanggup untukmelarang apalagi memberi sanksi.
Hukuman  menurut  adat  bukanlah  hukuman  badan  melainkan  hukuman jiwa. Hina adalah hukuman yang tidak tertahankan oleh jiwa orang minang seperti kata pepatah adat nan sakik kato nan malu tampak artinya orang minang tidak tahan kena kato, malah tasingguang labiah  bak  konai. Menurut AA  Navis  yang  pertama  sekali    berhak  memberikan  hukuman dalam masyarakat Minangkabau yang komunal adalah kaum atau sukunya, karena tiap suku harus bertanggung jawab terhadap tingkah laku anggotanya. Apabila salah satu anggota kaum
16 Harian Umum Singgalang, Kolom Kurenah , Minggu 5 Mei 2019
melakukan  pelanggaran  maka  pihak  pertama  yang  memikul  hukuman  adalah  kaum kerabatnya  sendiri,  sedangkan  si  pelaku  kejahatan  diberi  hukuman  oleh  kaum  kerabatnya sesuai  dengan  perbuatan  yang  telah  dilakukan  berdasarkan  permufakatan  anggota  kaum secara  bersama-sama,Oleh  karena  itu  kalau  seseorang  melakukan  kejahatan  terhadap  orang lain  yang  tidak  anggota  kaumnya  yang  patut  menghukum  kaum  kampung  atau  sukunya, sedangkan terhadap pelaku itu sendiri kaum atau sukunya lah yang menghukum, dalam adat disebut ba  abu  bajantiek  kumua  basosa artinya  kesalahan  yang  kecil  boleh  habis  dengan maaf  dan  bermaafan-maafan.  Pelaku  kejahatan  yang  tidak  bisa  diampuni  lagi  karena membangkang  atau  sudah  berulang  kali  dijatuhi  hukuman  terkurung  diluar.  Bahkan Kerapatan  Adat  Nagari  sebagai  pengadilan  adat  jikaperlu  berwenang membuang anak kemenakan  yang  terbukti  bersalah  menurut  hukum  adat.  Membuang  artinya  menyingkirkan dari  masyarkat  adat  atau  tidak  dibawa sehilir  semudik,  jenjang  indak  dinaikan artinya tibo dikarajo baik indak maimbuan , tibo dikarojo buak indak bahambauan.
Penelitian ini dilaksanakan di 8 ( delapan) nagari di Sumatera Barat yang  terdiri dari 2 (dua)  di  Luhak  Nan Tuo,  2  (dua)  nagari  di  Luhak  Lima  Puluh  Kota  dan  1  (  satu)  nagari  di Luhak Agam dan 3 (tiga) nagari di Kabupaten Solok  yaitu :

## 1. Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo
Terdiri  dari  dari  6  (  enam  )  jorong  merupakan  salah  satu  nagari  di  Kecamatan  Lintau Buo  Kabupaten Tanah  Datar  dan  termasuk  salah  satu  nagari  di  Luhak  Nan   Tuo  .Dari  hasil wawancara    dengan  wali  nagari  Tigo  Jangko  Bapak  Mari  Yossefli 17 dan  Ketua  Kerapatan Nagari  menyatakan  bahwa  penyelesaian  tindak  pidana  ringan  khusus  kekerasan  terhadap perempuan/KDRT  dan    tindak  kekerasan  terhadap  akan  diselesaikan  dengan  peradilan  adat sesuai  dengan  prinsip  musyawarah,  apabila  tidak  tercapai  mufakat  maka  biasanya  pihak korban  akan  melanjutkan  ke  hukum  negara  atau  pengadilan  negeri.  Suatu  keunikan  yang ditemui  dinagari  tigo  jangko  dalam  penegakan  keamanan  dan  penerapan  sanksi  terhadap pelanggar  aturan  adat  dan  tindak  kriminal  didirikan Penjara  Pelanggarann  Peraturan Nagari  Tigo  Jangko  Bagi  Masyarakat  yang  tertangkap yang  bersifat  sementara  sebelum kasus  tersebut  dilimpahkan  ke  Kerapatan  Adat  Nagari  atau  penyidik.  Penjara  nagari/adat sudah diatur dalam peraturan nagari, seperti gambar dibawah.
17 Wawancara dengan Bapak Mari Yosefi Wali Nagari Tinggo Jangko hari senin 3 Oktober 2019,jam 11.00

## 2. Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan
Nagari  Pariangan  terdiri  dari  4  Jorong  salah  satu  nagari  di  Kecamatan  Pariangan  di Luhak Nan Tuo  dan terletak dilereng gunung Merapi,  keunikan nagari pariangan disamping alam  yang  indah,  tanahnya  subur,  sumber  air  berlimpah,  hutannya  lebat  yang  memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Nagari Pariangan terkenal  sebagai nagari yang masih teguh menjaga  adat  istiadat  dan  budaya.  Nagari  Pariangan  dinobatkan  menjadi  desa    terindah  di dunia,  gelar  tersebu  diberikan  oleh  suatu  media  dari Amerika  Serikat  yang  bernama Travel Budget pada tahun  2012. Desa  Pariangan termasuk dalam daftar 5  (lima ) desa terindah di dunia versi Travel Budget disandingkan dengan 4 ( empat ) desa lainnya yaitu : desa Wengen di  swiss,  Eze  di  Perancis,  Niagara  on  the  Lake  di  Kanada    dan  Cesky  Krumloav  di  Ceko. Selain  alam  yang  indah  sisi  budaya  dari  masyarakat  asli  Pariangan  sangat  patut  dijadikan teladan, diman masyarkat hidup rukun dan damai tanpa mengenal caci maki dan permusuhan. Hal menarika lainya adalah tradisi masyarakat yang setiap hari mandi di pemandian didekat mesjid  Islah.  Hasil  wawancara  dengan  sekretaris  Nagari  pariangan  Ibuk  Zel  bahwa  jarang terjadi  tindak  pidana  baik    berat  maupun  ringan  dan  penyelesaian  kalau  ada  pelanggaran bajanjang naik batanggo turum dengan musyawarah dan mufakat.

## 3. Nagari Situjuah Banda Dalam,Kecamatan Situjuah Limo Nagari
Nagari Situjuah Baruah terletak di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limo Puluh Kota, terdiri dari 6 jorong. Merupakan satu-satu nya Nagari  di Kapubaten Lima Puluh Kota  yang  telah  mengeluarkan  6  (enam)  peraturan  yang  bernuansa    syariat  Islam  dengan tujuan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  serta penyakit  masyarakat  lainnya.Menurut  pucuak  adat  Situjuah  Batuah  bapak  Mkd  Dt  Majo Kayo 18 ,keenam  peraturan  tersebut  disepakti  oleh  oleh  ninik  mamak,  alim  ulama,  cerdik pandai,  bundo  kanduang  ,pemuda  dan  pemeritahan  nagari  apabila  peraturan  tersebut dilanggar oleh anak nagari dengan tanpa pandang bulu, akan mendapat sanksi atau pun denda bahkan  sampai  dibuang  sepanjang  adat.  Adapun  peraturan  yang  bernuansa  syariat  Islam tersebut diantaranya:
1. Setiap  anak  nagari  Situjuah  Batuah  yang  berada  ditempat-tempat  keramaian  diwajibkan menutup aurat ninik mamak sebagai kepala kaum harus berbusana muslim dan  memakai peci.
2. Setisp  anak  nagari  Situjuah  Batuah  diwajibkan  melaksanakan  Sholat  dan  membaca alquran setiap malam, menjauhkan maksiat, bila melanggar akan disiapkan dubalang dan paga nagari untuk mengawasinya.
3. Masyarakat  Situjuah Batuah dilarang menggelar  berbagai  bentuk  permainan yang berbau judi,  remi,  kartu  koa,  domino  mulai  dari  Kamis  sore  sampai  jumat  malam  setiap minggunya.
Dengan adanya peraturan tersebut dapat mencegah masyarakat  nagari Situjuah Batuah dari penyakit masyarakat umumnya dan khususnya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil wawancara dengan wali nagari bapak Delferi dinagari Situjuah Batuah juga dibentuk suatu lembaga/ badan yang menangani masalah adat dan syara yaitu BP3AS (Badan Penyidik Penyelesaian Perkara Adat dan Syara) yang melibatkan Kerapatan Adat   Nagari  dan Walinagari.
18 Wawancara dengan  Bapak Mkd Dt Majo Kayo

## 4. Nagari Situjuah Batuah, Kecamatan Situjuah Limo Nagari
Nagari  Situjuah  Batuah  Banda  Dalam  terdiri  dari  8  Jorong  terletak  di  Kecamatan terletak  di  Kecamatan  Situjuah  Limo  Nagari  Kapubaten  Limo  Puluh  Kota,  sesuai  dengan pepatah  Minang elok  tapian  dek  nan  mudo  elok  nagari  dek  panghulu, oleh  karena  itu pentingnya  peranan  ninik  mamak  dalam  lingkungan  adat  minangkabau  khususnya  dinagari pada  umumnya  sehingga  ninikmamak  harus  paham  dan  mengerti  dengan  tatanan  adat minangkabau  yan  mempunyai  nilai-nilai  luhur  yang  sakral.  Dalam  hal  terjadi  pelanggaran terhadap delik adat penyelesaian tetap dengan cara bajanjng naik batangga turun baik kasus pidana  maupun  perdata  serta  mengfungsikan  Bhabinkamtibmas  dan  FKPM  (Forum Kemitraaan Polisi Masyarakat)

## 5. Nagari Kapau, Kecamatan Tilakang Kamang
Kapau  salah  satu  nagari  yang  terletak  di  Kecamatan  Tilatang  Kamang    Kabupaten Agam  terdiri  dari  12  Jorong,  memakai  adat  Koto  Piliang  dengan  pimpinan  adat  datuk Katumanggunan  dengan  adatnya  yang  bertingkat  dalam  penyelesaian  delik  adat/  tindak pidana  ringan  yaitu  diselesaikan  dalam  tingkat paruik terlebih  dahulu  kemudian sainduak ,apabila  belum  mencapai  kata  sepakat  kata  sepakat  maka  penyelesaianannya  diserahkan kepada  Kerapatan Adat  Nagari  dan    Ninik  Mamak  VI  Suku,  dalam  adat  VI  suku  : basuku bainduak  babuah baparuik, kampung dibar ba nan tuo, rumah dibari batungganai, penghulu VI  suku  itulah  yang  akan  jadi  hakim  terti  ggi  dalam  nagari  atau  dalam  adat mamacik  arek, manggam  taguah. Penghulu  IV  Suku  diberi  pula  bapitua  kalau  tumbuah  menuurut  adat  Dt Bandaro, kalau tumbuah menurut syarak Dt mangkudun 19 . Keduanyao digadanagkan menurut adat  dengan  kata  mufakat.  Hasil  wawancara  dengan  walinagari  penyelesaian  tindak kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dengan  jalan  musysawarah  terlebih  dahulu  kalau tidak tercapai mufakat dilanjutkan ke hukum negara.

## 6. Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung
Menurut  tambo  adat  MInangkabau,  Nagari  Kotp  Baru  aadalah  bagian  dari  Luhak Kubuang  Tigo  Baleh.  Nagari  Salayo  dimekarkan  jadi  2  (dua)  nagari  yaitu  salayo  dan  Koto Baru. Koto baru pernah menjadi ibu kota Kabupaten Solok. Secara kultur dan bahasa, salayo dan  Koto  Baru  sulit  dibedakan  tidak  seperti  nagari  lainnya  yang  mempunyai  kekhasan masing-masing.  Dalam  penyelasain  sengketa  tidak  mmbedakan  kasua  pidana  dan  perdata, penyelesaian juga dilakukan secara batangga naik batangga turun.

## 7. Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung
Nagari  Gantung  Ciri  terletak  di  kecamatan  Kubuang  Kabupaten  Solok  terdiri  dari  6 Jorong,  mengunakan  sistim  campuran  koto  piliang  dan  bodi  caniago  dalam  menyelesaiakan persolaan  adat  termasuk  delik  adat  biasanya  diselesaikan  ditingkat  mamak  tungganai  kedua belah pihak, jika tidak selesai/puas diulang di tingkat suku, kemudian ke tingkat 3 ninik atau empat ninik jika tidak tercapai dilanjutkan ke tingkat Kerapatan Adat Nagari. Hal  ini sesuai prinsip dan tujuan dari keadilan restoratif.
19 Wawancara dengan  Bapak Zulkanain, wali nagari  Kapau

## 8. Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang
Nagari  Cupak  terletak  di  Kecamatan  Gunung  Talang  Kabupaten  Solok  terdiri  dari  8 (delapan)  jorong  .  Dalam  Undang-Undang  dan  Hukum Adat Alam  Minangkabau    di  Nagari Cupak dikenal dengan adanya Cupak Usali dan Cupak Buatan 20 . Cupak Usali sama denga asli    yang  betul  dan  benar,  seumpama  melaksanakan  kerja  yang  empat  :  sholat  lima  waktu sehari semalam, Jumat sekali seminggu, sesuai dengan sunnah Rasul dan Kitabbullah, sesuai dengan  ajaran  agama  islam  yang  dianut  dan  diyakini  masyarakatnya tidak  boleh  ditambah dikurangi , tagak luriah , bakato bana ,mahukum adie disebur juga cupak nan duobaleh tahie. Sedangkan cupak buatan adalah putusan mufakat ninik mamak  penghulu adat , alim ulama, manti  dan  cerdik  pandai  dalam  nagari  atau  luhak  yang  ditentukan  hingga  haknya  supaya ganggam  baruntuk  pagang  barmsiang  dudak  barpanghadok jelas  tugas  dan  kewajiban masing-masing dalam hal menjalankan pemerintahan dalam nagari atau dikenal juga dengan job description masyarakat adat minangkabau.
Tabel 2. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak Sebagai Perwujudan Hak Asal Usul di Sumatera Barat No Nagari Penerapan Restorative Justice Keterangan 1. Tigo Jangko Diterapkan  RJ  untuk  tindak  pidana  ringan  dan sengketa perdata Tidak tercapai mufakat / mediasi dilanjutkan ke pengadilan 2. Pariangan Diterapkan  RJ  untuk  tindak  pidana  ringan  dan masalah tanah tapi jarang terjadi Tidaktercapai mufakat/mediasi 3. Situjuah Batuah Diterapkan  RJ  untuk  tindak  pidana  ringan  dan sengketa perdata Tercapai  mufakat,  ada  juga yang lanjut kepengadilan. 4. Situjuah Banda Dalam Diterapkan RJ untuk tindak pidana ringan dan sengketa perdata Tercapai mufakat/mediasi 5. Kapau Diterapkan RJ  untuk tindak pidana ringan Tidak tercapai mufakat /mediasi lanjut ke pengadilan 6. Koto Baru Diterapkan  RJ  untuk  pidana  ringan  ,  tapi dibedakan antara kasus pidana dan kasus perdata Tidaktercapai mufakat/mediasi  lanjut  ke pengadilan 7. Gantung Ciri Diterapkan  RJ  untuk  pidana  ringan  ,  tapi dibedakan antara kasus pidan dan kasus perdata Tercapai  mufakat/mediasi, tidak  tercapai  lanjut  ke pengadilan 8. Cupak Diterapkan  RJ  untuk  pidana  ringan  ,  tapi dibedakan antara kasus pidan dan kasus perdata Tidak tercapai mufakat /mediasi lanjut pengadilan
Sumber:  Wali Nagri di 8 (delapan ) Nagari  di Sumatera Barat
Berdasarkan tabel 2 diatas dari 8 (delapan ) nagari di Sumatera Barat pada umumnya di semua nagari diterapkan penyelesaian delik adat  melalui musyawarah sesuai dengan prinsip- prinsip  yang  terdapat  dalam  keadilan  restoratif,  yaitu  penyelesaian  yang  beroriantasi  pada korban  dan  nilai  keadilan  dalam  masyarakat. Restoratif  Justice berupaya  melihat  tindak pidana  sebagai  suatu  sikap  atau  tindakan  ketercelaan  dalam  sudut  pandang  sosial kemasyarakatan.
20 Tuanku Mudo H.Emral Djamal Dt Rajo Mudo, Cupak Usali dan Cupak Buatan, Legal Studies , 2019

## Model  Mediasi  Dalam  Penerapan  Nilai-Nilai  Restoratif  Justice  Dalam  Penyelesaian Tindak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Sebagai  Perwujudan  HakmAsal Usul di Sumatera Barat.
Adat  Minangkabau  adalah  peraturan  dan  Undang-Undang  atau  hukum  adat  yang berlaku  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Minangkabau,  terutama  yang  bertempat  tinggal di  ranah  minang  atau  Sumatera  Barat. Adat  adalah  landasan  bagi  kekuasaan  para  rajo  atau penghulu/pemimpin  masyarakat  adat,  dan  dipakai  dalam  kepemimpinan  masyarakat  adat sehari-hari  serta  landasannya  adalah  tradisi  yang  diwarisi  secara  turun  temurun  dan  sesuai dengan syariat islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.
Model  mediasi  dalam  penyelesaian  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak melalui peradilan adat di Sumatera Barat dengan mengunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai kunci yang diharapkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai dampak dari pendekatan retributif. Pendekatan retroratif adalah sebuah proses dimana semua pihak  yang  berkepentingan  dalam  pelanggaran  tertentu  dimana  semua  pihak  yang berkepentingan  menyelesaikan  pelanggaran  tersebut  demi  kepentingan  masa  depan.  Proses restoratif  justice dapat  dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung  kondisi  dan situasi yang  ada,  menurut  Stephensosn  giller  dan  Brown  sebagaimana  dikutip  oleh  I  made  Agus Mahendra Iswara ada 4 (empat) bentuk Restoratif Justice: 21 :
1. Victim offender Mediation (mediasi penal), pendekatan ini dengan membentuk forum yang mendorong pertemuan antara para pihak yaitu korban, pelaku dan pihak ketiga (mediator).
2. Restoratif Conference, bentuk penyelesaian model ini tidak hanya melibatkan pelaku   dan korban  langsung  namun  juga  melibatkan  pelaku  dan  korban  tidak  langsung  seperti keluarga, kawan dekat korban serta kerabat dari pelaku.
3. Family  Group  Conference, model  ini  dipergunakan  dalam  penanganan  tindak pidanapelakunya anak. Fokus penyelesaian dalam model ini adalah memberikan pelajaran atau pendidikan bagi pelaku atas apa yang telah dilakukan nya dimana   kedua  belah  pihak membuat suatu action plan yang berasal dari informasi dari korban, pelaku, dan kalangan profesional.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  pencegahan  agar  kesalahan  tidak  terulang lagi.
4. Community  Panels  Meetings, pertemuan  yang  dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat, pelaku,korbandan  orang  tua  pelaku  untuk  mencapai  sebuah  kesepakatan  perbaikan kesalahan.
Apabila  melihat  mekanisme  penyelesaian  dengan  restoratif  justice  (1-4)  diatas  maka nomor  (2.3  dan  4)  sesuai  dengan  model  mediasi  dalam  penerapan  restoratif  justice  dalam penyelesaian  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  Sumatera  Barat  sebagaimana bisa dilihat dalam tabel 3 dibawah ini.
Tabel 3. Model Mediasi Dalam Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan Hakm Asal Usul di Sumatera Barat. No Nagari Lembaga Adat Model Mediasi Tindak  Pidana yang dilakukan Pihak Yang Terlibat P K M I 1. Tigo Jangko KAN  ,  ninik  mamak kedua belah pihak perdamaian dan saling memaafkan Pencabulan  dan penrurian v v v x 2. Pariangan KAN  ,Ninik  mamak kedua belah pihak Saling memaafkan perdamaian perkelahian v v v x
21 I Made Agus Mahendra Iswara, Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali , UI Jakarta 2013, hal 46-48
3. Situjuah Batua LAN,  Ninik  Mamak serta BP3AS Perdamaian Sanksi adat Stellionat a susila v v v v 4. Situjuah Banda Dalam KAN  Ninik  Mamak kedua belah pihak Perdamaian Sanksi adat Perselingkuhan a susila KDRT v v v v 5. Kapau KAN,  Ninik  mamak IV Suku, Mamak kedua belah pihak. Perdamaian Saling memaafkan a susila KDRT v v v x
6. Koto Baru KAN, ninik mamak Perdamaian Saling memaafkan perkelahian pencabulan v v v v 7. Gantung Ciri KAN, ninik mamak Perdamaian Sanksi adat Pencapulan asusila v v v v 8. Cupak KAN Ninik mamak Perdamaian Sanksi adat KDRT pencabulan v v v
Berdasarkan  tabel  3  diatas  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  model  mediasi penyelesaian  perkara  /tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  oleh  lembaga  adat /Kerapatan Adat  Nagari,  ninik  mamak  di  8  (delapan)  nagari  adanya  nilai-nilai  hukum  adat dalam  restoratif  justice  yang  bertujuan  menyelesaikan  konflik  anatara  korban,  pelaku  dan masyarakat  yaitu  sama  dengan  tujuan  sanksi  adat  yaitu  mengembalikan  keseimbangan, keharmonisan,  kerukunan  antara  pihak  yang  berkonflik.  Penyelesaian  dalam  hukum  adat tidak  membedakan  kasus  pidana  dengan  perdata,  sehingga  korban  dan  masyarakat  ikut berpartisipasi  untuk  menyelesaikan  konflik  tersebut.  Model  mediasi  yang  diterapkan  dari  8 (delapan)  nagari  yang  diteliti  adalah:  1).  dengan  membuat  surat  perdamaian,  2).  saling memaafkan antara kedua belah pihak, model mediasi ini terdapat di 6 (enam) nagari yaitu di nagari Tigo Jangka , Pariangan, Kapau, Cupak dan Koto Baru, sedangkan di Nagari Situjuah Batuah dan Situjuah Banda Dalam diberikan sanksi adat terdiri dari : 1) karek urek dijatuhkan sanksi adat sebanyak 300 kg beras, 2). kubuang batang dijatuhkan sanksi adat sebanyak 150 kg beras 3). pake pucuak diajtuhkan sanksi 1 (satu) ekor kambing.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terungkap  bahwa  penyelesaian  kasus  yang  terjadi  lebih ditentukan berdasarkan bentuk  tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi. Apabila  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  tergolong  berat  seperti mengakibatkan  kematian  maka  perkara  tersebut  akan  langsung  ditangani  hukum  negara dalam hal ini kepolisian .Namun bila tindak pidananya tidak tergolong berat dan serius maka penyelesaiannya  cenderung  dilkaukan  secara  adat  bahwa  setiap  masalah  harus  dapat diselesaikan  sesuai  dengan  pepatah  yang  yang  mengatakan  : ndak  ado  kusuik  nan  ndak kasalasai, ndak ado karuah nan ka indak janiah maksudnya adalah  bahwa secara adat setiap kasus  harus  dapat  diselesaikan  dan  akan  berupaya  mencari  penyelesaian  terhadap  setiap sengketa.  Disamping  peneyelesaian  kasus  dengan  memperhatikan  berat  ringannya  tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan , penyelesaian juga dikaitkan dengan mekanisme  penyelesaian  secara  bertingkat    dimulai  dari  keluarga  terdekat,  kaum,  suku, jorong  dan  akhirnya  nagari.  Penyelsaian  pada  prinsipnya  dilakukan  secara  musyawarah  dan mufakat  dengan  mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencari perdamaian  inilah  prinsip  diterapkannya  nilai-nilai  restoratif  justice  dalam  penyelesaian tindak pidana /delik adat di Sumatera Barat. Hal tersebut diungkapkan dalam pepatah “ bulek aie dek pambuluh, bulek kato dek mufakat, apabila kedua belah pihak sudah ada kesepakatan maka  para  pihak  harus  mentaati  dan  melaksanakan  kesepakatan  dengan  baik  sebagamana dalam pepetah : kok bulek ala bisa digolongkan , kok picak la bisa dilayangkan.
Penyelesaian kasus yang dilakukan di semua tingkat secara informal tersebut disamping berupaya  untuk  mencari  perdamaian  dapat  diikuti  dengan  pemberian  sanksi  kepada  pihak- pihak  yang  mendatangkan  sengketa  .  Pemberian  sanksi  pada  dasarnya  tidak  bersifat  fisik melainkan  lebih  ditujukan  kepada  pemberian  sanksi  yang  bersifat  sosial  dari  yang  ringan sampai  yang  berat  yaitu  : buang  sepanjang  adat dan buang  dari  nagari. Pemberian  sanksi pembayaran  ganti  kerugian  kepada  pihak  korban  atau  kepada  masyarakat  yang  lebih ditujukan  kepada  pemulihan  keseimbangan  yang  telah  terganggu  oleh  sebuah  tindakan pelanggaran serta untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diderita korban.   Sanksi buang  sepanjang  adat  atau  buang  dari  nagari  terungkap  dari  pepatah kok  dudak  ndak  dibao barundiang  kok  tagak  ndak  dibao  bajalan. Sedangkan  sanksi  yang  ditujukan  kepada masyarakat secara umum biasa dengan membayar uang adat atau melaksanakan upacara adat yang diungkapkan dengan: adat diisi limbago dituang. Denda adat biasanya digunakan untuk kemaslahatan  umum  seperti:  pembangunan  jalan,  jembatan  dan  bangunan  lainnya  yang dimanfaatkan secara bersama serta untuk mengembalikan keseimbangan adat dan masyarakat yang  terganggu.  Keputusan  yang  diberikan  dalam  berbagai  tingkatan  penyelesaian sengketa/pelanggaran harus dilakukan dengan adil maka semua akan kembali kepada keadaan semula tidak ada lagi pihak yang keberatan atau melakukan tindakan lain diluar kesepakatan yang  sudah  diperoleh,  kalau  terjadi  tindakan  diluar  kesepakatan  yang  ada  maka  kasusnya akan diserahkan kepada pihak yang berwajib  melalui hukum negara.
Akhirnya  dapat  diungkapkan  terdapat  beberapa  prinsip  dalam  penyelesaian  kasus  dan sengketa  sebagai  perwujudan  hak  asal  usul  di  Sumatera  Barat  di  8  (delapan)  nagari  yang dijadikan lokasi penelitian yaitu :
1. Penyelesaian  secara  internal terlebih  dahulu,  dalam  hal  ini  diselesaikan  terlebih  dahulu oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Musyawarah  mufakat ,  setiap  penyelesaian  perkara/sengketa  menurut  hukum  adat minangkabau  dengan  prinsip  musyawarah  dan  mufakat  untuk  mencapai  perdamaian diantara kedua belah   pihak.
3. Prinsip  Penyelesaian  Bertingkat, penyelesaian  dimulai  dari  tingkat  yang  paling  rendah sampai  tingkat  lebih  tinggi  atau bajanjang  naik  batanngo  turun yang  mencerminkan prinsip proposionalitas bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan dan kebutuhannya.
4. Prinsip  Keadilan, prinsip  ini  merupakan  salah  satu  yang  utama  dalam  hukum  adat Minangkabau khususnya dalam penyelesaian setiap permasalahan.
Dalam ungkapan adat dikemukakan rajo adia rajo disambah, rajo zalim rojo disanggah artinya  pemimpin  yang  adil  harus  dihormati  dan  ditaati  kalau  tidak  harus  diluruskan  atau dikritisi.  Hal  tersebut  diungkapkan  dalam  pepatah maukuu  samo  panjang  manimbang  samo barek.
Contoh surat Perdamaian:

## Eksitensi  Keadilan  Restoratif  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang KUHP Nasional
Summum  ius  summainjuria,  summa  lex,  summa  crux, hukum  yang  dapat  melukain, kecuali  keadilan  yang  dapat  menolongnya,  adegium  tersebut  mengisysaratkan  bahwa keadilan adalah nilai ideal yang dicitakan dari suatu kaidah hukum, namun keadilan tersebut cenderung bersifat sangat subjektif.
Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Nasional yang disahkan oleh DPR pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan 2 Januari 2023 dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Dalam konsiderannya saat  ini mengacu  pada  filosofi  Pancasila,  HAM,  moral  religius,  keseimbangan  antara  kepentingan negara, individu , juga perlindungna terhadap korban.  Perbedaan mendasar KUHP Nasional dengan  KUHP  Kolonial  adalah  pengedepaan  norma  restoratif  justice,  dimana  pidana  yang akan diberikan bagi setiap tindak pidana akan bertitik berat pada pemulihan keadilan bukan pada  penghukuman.  Apabila  konsep  dari  keadilan  restoratif  di  diadopsi  secara  penuh  dan menyeluruh  maka  tentu  nanti  akan  muncul  tantangan  dalam  transisi  dan  sistim  pemidanaan konvensional.Karena dalam KUHP Nasional diawali dengan penegasan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu konsep restoratif yang  memperbaiki suatu  keadaan seperti semula seperti yang tercantum dalam Pasal 51 huruf C  KUHP Nasional, agar tidak terulang kembali penyelesaian pidana tidak terfokus  pada pada pemulihan hak korban tindak pidana.
Restoratif  Justice pada  dasarnya  adalah  sebuah  pendekatan  hukum  pidana  yang mempunyai nilai-nilai tradisional,berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya  dan  mekanisme  yang  ditawarkannya  hal  inilah  yang  menjadi    dasar pertimbangan  mengapa  keberadaan  restoratif  justice  diperhitungkan  dan  diakamodir  dalam KUHP  Nasional  yaitu  seperti  diperkenalkannya  sistim  pidana  alternatif  berupa  pidana  kerja sosial  dan  pidana  pengawasan.  Selanjut  subtansi  restoratif  justice  telah  terfasilitasi  dalam Undang-Undang  nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  telah  tersebar  dalam  Pasal  51  KUHP Nasional yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan: 22
“mencegah  dilakukannya  tidak  pidana  dengan  menegakan  norma  hukum  demi perlindungan  dan  pengayoman  masyaarkat.,.  memasyakatkan  terpidana  dengan mengadakan  pembinaan  dan  pembimbingan  agar  menjadi  orang  baik  dan  berguna. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai  dalam  masyarakat, menumbuhkan penyelasan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”
Tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP diatas yang menekankan pada upaya untuk mendidik kembali napi menjadi orang baik dan berguna sesuai dengan nilai Ketuhanan  dengan  adanya  konsep  taubatan  nasuha  yang  mana  sikap.  Sedangkan  tujuan pemidanaan  memulihkan  kesimbangan  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai  dalam masyarakat  hal  relevan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  keadilan  restoratif  memulihkan kepada keadaan semula bukan pembalasan.
Pasal  52  KUHP  Nasional  juga  menjelaskan:  ”bahwa  pemidanaan  tidak  boleh merendahkan martabat manusia.
22 Pasal 51 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Berdasarkan  hal  diatas  maka  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  sudah memfasilitasi keadilan retoratif dalam berbagai pasal terutama dalam Pasal 51 dan 52 KUHP Nasional, tentang pemidanaan, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.
Akhirnya  dapat  disimpulkan  bahwa  salah  satu  keunggulan  dan  keistimewahan  dari keadilan  restoratif  justice  adalah  penyelesaian  perkara  /sengketa  dapat  disesuaikan  dengan tata cara kearifan lokal. Keadilan restoratif  juga mengandung nilai-nilai sila Ketuhanan yaitu mendidik  kembali  napi  menjadi  orang  baik/taubatan  nasuha,  sila  kemanusian  dapat  dilihat dari  penyelesaian  kasus  tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dengan mengoptimalkan  kepentingan  korban,  pelaku  serta  nilai  yang  berkembang  dalam masyarakat.serta  antara  pelaku  dan  korban  tidak  dianggap    berhadapan  dengan  lawan  tapi antara korban dan pelaku sebagai bagian dari keluarga sehingga penyelesaiannya juga bersifat kekeluagaan  hal  ini  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  sila  ketiga  persatuan Indonesia,  Penyelasaiannya  secara  musyawarah  juga  terkandung  nilai-nilai  sila  ke  empat. Penerapan keadilan restoratif merupakan wujud implementasi untuk menguatkan cita hukum Pancasila serta dimensi ketimuran (Indonesia).

## KESIMPULAN
Dari  8  (delapan)  nagari  di  Sumatera  Barat  /Minangkabau  yang  menjadi  lokasi penelitian  yaitu  nagari:  Tigo  Jangko,  Pariangan,  Situjuah  Batua,  Sintujuah  Banda  Dalam, Kapau,  Koto  Baru.,  Gantung  Ciri  dan  Cupak  hampir  semuanya  menerapkan  keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak / tindak pidana ringan  yang  dilakukan  dengan  musyawarah  dan  mufakat  antara,pelaku,korban  dan  keluarga (orang tua, mamak) untuk mengembalikan ke bentuk semuala/perdamaian . Hal ini terungkap dalam  pepatah: bulek  aia  dek  pambuluah,  bulek  kato  dek  mufakat  . Apabila  kesepakatan sudah  tercapai  maka  kedua  belah  pihak  harus  menaati  dan  melaksanakan  kesepakatan tersebut  dengan  baik,  terungkap  dalam  pepatah: kok  bulek  ala  bisa  digolongkan  dan  kok picak ala bisa dilayangkan.
Model  mediasi  yang  diterapkan  dalam  penyelesaian  tindak  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  dari  8  (delapan)  nagari  yang  menjadi  lokasi  peneltian:  1).  dengan membuat surat perdamaian, saling memaafkan antara kedua belah pihak model ini terdapat di 5  (limo)  nagari  yaitu:  Tigo  Jangko,  Pariangan,  Kapau,  Koto  baru  dan  Cupak.  Dinagari Situjuah Banda Dalam model mediasi adalah dengan surat perdamian kedua belah pihak dan di  buang  dari  nagari,  di  Nagari  Gantung  Ciri    dengan  surat  perdamaian  dan  di  buang sepanjang  adat..  Selanjutnya  di  Nagari  Situjuah  Batuah  terdiri  3  (tiga)  sanksi  adat  yaitu  : Karek  pucuak dijatuhkan  sanksi    1  ekor  kambing, kubuang  batang dengan  sanksi  150  kg beras dan karek urek dijatuhkan sanksi  300 kg beras.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2012, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta,
Datoek Toeah, 1956 Tambo Adat Minang Kabau , Pustaka Indonesia I  Gede  AB  Wiranata,2005 Hukum  Adat  Indonesia  Perkembangannya  dari  Masa  Kemasa Citra Aditya Bakti Bandung.
I  Made  Agus  Mahendra  Iswara,  2013, Mediasi  Penal  Penerapan  Nilai-Nilai  Restoratif Justice   Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali, UI Jakarta. Johnny  Ibrahim,  2008, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu  Media Publishing, Malang
Muhaimin,  2020, Metode  Penelitian  Hukum, Universitas  Matarm  PressSalim  HS,  2013, Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Raja Grafindo  Persada, Jakarta,
Soetandyo  Wignyosoebroto,  1999, Masalah  Metodologi  dalam  Penelitian  Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya , makalah dalam Pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Undip.
Yaswirman ,  Hukum  Keluarga,Karateristik  dan  Prospek  Doktrin  islam  dan  Adat  dalam Masyarakat  Matrilineal  di  Minangkabau  , PT  Raja  Grafindo  Persada  Tahun2011, Jakarta.

## Jurnal
Asmui  dkk, Implementasi  Restoratif  Juatice  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Pidana diMasyarakat Minangkabau, Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Volume 9, Nomor 3 Tahun 2022
Eva  Achyani  Zulva ,  Konsep  Dasar  Restoratif  Justice ,  Pelatihan  Hukum  Pidana  dan Kriminologi, Universitas Gajah Mada Yokyakarta 23-27 Februari 2014.
Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di  Indonesia: Suatu studi hukum Profetik , Rechtidee,Vol 11, Desember tahun 2022. Lia  Safitri  dkk, Nagari  Sebagai    Pranata  Penyelesaian  Konflik  Suatu  kajian  Tentang Kerapatan Adat nagari ( KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatera Barat , Jurnal Pertahanan dan bela Negara, Volume 8 Nomor 1, April 2018.
Mufidah  dkk, Peradilan  Adat  Sebagai  Kerangka  Restoratif  Justice  dalam  Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia, Mizan Journl of Islamic law, vol 6 Nomor 2 Tahun 2022 Jurnal Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2013 Tuanku  Mudo  H.Emral  Djamal  Dt  Rajo  Mudo, Cupak  Usali  dan  Cupak  Buatan, Legal Studies,  2019

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

## Internet /Koran
Eva Achyani,  Restoratif  Justice  di  Indonesia,  Peluang  dan  tantangan  penerapannya, evacentre blongspot .com 2011, diakses tanggal 15 November 2021 jam 20.WIB
Harian Umum Singgalang , Kolom Kurenah , Minggu 5 Mei 2019