Pengaruh Entrepreneurial Marketing dan Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Industri Alas Kaki di Bogor

## Stevia Septiani
Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Kampus Dramaga Bogor 16680

## Ma’mun Sarma
Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Kampus Dramaga Bogor 16680 mamun_sarma@yahoo.com

## Wilson H. Limbong
Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Kampus Dramaga Bogor 16680

## ABSTRACT
Entrepreneurial  marketing  is  the  suitable  approach  in  terms  of  resource  constraints  and  problems that exist in small and medium enterprises (SMEs). Footwear industry is a sector of Small and Medium Enterprises (SMEs) that is supported by the government of Bogor. Problems of development of footwear industry are divided into two main factors: the competence of SMEs and local government policy. Based on  these  problems,  this  study  aims  to  (1)  Identify  the  characteristics  of  entrepreneurs,  business characteristics  and  linkages  both  of  them,  (2)  Identify  and  analyze  the  ability  of  entrepreneurial marketing,  implementation  of  government  policies  and  the  ability  of  the  competitiveness  of  small industrial footwear in Bogor, and (3) Identify and analyze the influence of entrepreneurial marketing and government policies on the competitiveness of the footwear industry in Bogor. Sample selection is done by purposive cluster sampling method. The samples in this study were 100 small business owners. This study  employs  three  data  analysis:  descriptive  analysis,  index  transformation  analysis,  and  analysis  of Structural  Equation  Modeling  (SEM)  with  Partial  Least  Square  (PLS).  Characteristics  of  footwear  SME owners  in  Bogor  is  included  the  low-educated  group.  However,  they  have  excellent  expertise  in  the producing  of  footwear.  Characteristics  of  footwear  enterprises  in  Bogor,  is  categorized  as  the  long standing  and  major  businesses.  Based  on  the  analysis  of  SEM  with  PLS  approach,  it  is known  that  the entrepreneurial  marketing  variables  have  a  positive  impact  on  the  competitiveness  of  small  industrial footwear  in  Bogor,  while  the  government  policies  variables  have  an  indirect  effect  on  competitiveness through entrepreneurial marketing variables.
Keyword: entrepreneurial marketing, competitiveness, SMEs, footwear industry, PLS

## ABSTRAK
Entrepreneurial  marketing adalah  pendekatan  pemasaran  yang  lebih  sesuai  ditinjau  dari keterbatasan sumber daya dan permasalahan yang ada pada industri kecil dan menengah (IKM). Industri alas kaki adalah sektor IKM yang didukung oleh pemerintah Bogor. Meski telah mendapatkan dukungan dari  pemerintah  setempat,  industri  ini  tidak  luput  dari  berbagai  kendala.  Masalah  pengembangan
industri  alas  kaki  dibagi  menjadi  2  faktor  utama,  yaitu:  kompetensi  pelaku  IKM  dan  kebijakan pemerintah  daerah.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1) Mengidentifikasi karakteristik pelaku usaha, karakteristik usaha dan keterkaitan keduanya pada industri kecil (IK) alas kaki di wilayah Bogor, (2) Mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan entrepreneurial marketing , implementasi kebijakan pemerintah dan kemampuan daya saing pelaku usaha IK alas kaki di wilayah  Bogor  dan  (3)  Mengidentifikasi  dan  menganalisis  pengaruh entrepreneurial  marketing dan kebijakan  pemerintah  terhadap  daya  saing  industri  alas  kaki  di  wilayah  Bogor.  Pemilihan  contoh dilakukan  dengan  metode purposive  cluster  sampling .  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  100  pelaku usaha  kecil  alas  kaki  di  Bogor.  Penelitian  ini  menggunakan  tiga  analisis  data,  yaitu,  analisis  deskriptif, analisis transformasi indeks, dan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least  Square (PLS).  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  diketahui  bahwa  karakteristik  pelaku  industri kecil alas kaki di Bogor termasuk pada kelompok berpendidikan rendah, namun memiliki keahlian sangat baik  dalam  memproduksi  alas  kaki.  Karakteristik  usaha  alas  kaki  di  Bogor  termasuk  pada  usaha  yang telah  lama  berdiri  dengan  kategori  IK  dan  merupakan  usaha  atau  bisnis  utama  keluarga.  Selanjutnya, berdasarkan  analisis  SEM  dengan  pendekatan  PLS,  diketahui  bahwa  peubah  laten entrepreneurial marketing berpengaruh secara positif dan langsung terhadap daya saing industri kecil alas kaki di Bogor. Sedangkan peubah laten kebijakan pemerintah ternyata memiliki dampak langsung dan positif terhadap entrepreneurial  marketing,  s ehingga  dapat  diartikan  bahwa  terdapat  pengaruh  tidak  langsung  antara kebijakan pemerintah terhadap daya saing melalui entrepreneurial marketing . Keyword: entrepreneurial marketing, daya saing, IKM , industri alas kaki, PLS

## I. Pendahuluan
Kemunculan  konsep entrepreneurial  marketing merupakan  respon  dari  beberapa hasil  penelitian  yang  menunjukkan  adanya  ketidaksesuaian  antara  teori  pemasaran tradisional dan praktek pemasaran pada pelaku usaha kecil dan menengah, atau UKM (Ionita 2012). Berdasarkan kondisi tersebut diketahui bahwa  konsep pemasaran yang ada  (pemasaran  tradisional)  yang  awalnya  dikembangkan  untuk  perusahaan  besar, tidak dapat langsung ditransfer ke dunia usaha kecil tanpa adaptasi. Hal itu atas dasar penerapan  konsep  pemasaran  oleh  para  pelaku  IKM  yang  dipraktekkan  dengan  cara yang berbeda dari buku teks pemasaran tradisional (Kraus et al . 2007). Hasil penelitian tersebut  memberi  gambaran  bahwa  dibutuhkan keberadaan  konsep  pemasaran  yang lebih sesuai dengan karakteristik khas yang dimiliki IKM.
Entrepreneurial  marketing merupakan  konsep  yang  awalnya  muncul  pada  pelaku usaha  skala  kecil  atau  pelaku  usaha  yang  baru  memulai  bisnisnya.  Pendekatan pemasaran  kewirausahaan  merupakan  pendekatan  kotingensi  yang  lebih  sesuai, ditinjau dari keterbatasan sumber daya dan permasalahan yang ada pada UKM (Stokes 2000).  Dalam  penerapan entrepreneurial  marketing, pemilik  UKM  cenderung berorientasi  pada  inovasi  dan  melakukan  strategi bottom-up (menyesuaikan  produk dengan  permintaan  konsumen).  Hal  ini  sangat  relevan  dengan  karakteristik  industri alas  kaki  yang  notabene  peka  terhadap  perubahan  varian  model  yang  begitu  cepat, sehingga membutuhkan strategi inovasi yang tepat dari para pelaku usaha.
Industri  alas  kaki  merupakan  salah  satu  sektor  Industri  Kecil  dan  Menengah  (IKM) non  migas  yang  didukung  oleh  pemerintah.  Dukungan  dari  pemerintah  tersebut diperkuat  dengan  adanya  regulasi  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  yang  diatur  oleh  Peraturan  Presiden  No.  7/2005  yaitu  mengenai pengembangan  industri  alas  kaki  yang  dinilai  berpotensi  dalam  pembangunan nasional.  Dalam  lingkungan  bisnis  yang  turbulen,  pelaku  IK  alas  kaki  dituntut  untuk melakukan  berbagai  langkah  strategis  agar  mampu  berdaya  saing.  Peningkatan  daya
saing salah satunya dapat dicapai melalui strategi inovasi yang merupakan wujud dari kreatifitas yang dihasilkan oleh pengelola usaha (Rofiaty  2010), yang juga merupakan cerminan dari penerapan konsep entrepreneurial marketing .
Bogor merupakan salah satu sentra IKM alas kaki di Jawa Barat setelah Cibaduyut, Bandung.  Baik  wilayah  Kota  maupun  Kabupaten  Bogor,  keduanya  begitu  potensial untuk  pengembangan  industri  alas  kaki.  Potensi  IKM  alas  kaki  selengkapnya  dapat dilihat pada Tabel 1, di mana data pada tabel tersebut merupakan rekap data terkini yang dimiliki pihak Dinas terkait di masing-masing wilayah.
Tabel 1.  Potensi IKM alas kaki di Bogor
Indikator Kabupaten Bogor (Tahun 2011) Kota Bogor (Tahun 2003) Kapasitas produksi per tahun (kodi) 1.863.360 3.568.272 Jumlah unit usaha (orang) 1.941 240 Jumlah tenaga kerja (orang) 18.108 3.200
Sumber: Data Diskoperindag Kabupaten Bogor dan Disperindag Kota Bogor, diolah (2012)
Meski  Bogor  merupakan  salah  satu  sentra  IK  alas  kaki  yang  potensial,  namun perkembangan  industri  ini  masih  kurang  nyata.  Data  Unit  Pelayanan  Teknis  (UPT) menunjukkan hanya sekitar 5% UKM alas kaki yang berkembang menjadi usaha besar. Jika dikelompokkan, permasalahan dalam pengembangan IK alas kaki di wilayah Bogor terbagi menjadi dua faktor utama: (1) faktor internal, yaitu kompetensi pelaku usaha; dan  (2)  faktor  eksternal,  yaitu  kebijakan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  Utami  (2007)  yang  menyatakan  bahwa  model  pemberdayaan  yang  efektif bagi  para  pengrajin  adalah  dengan  meningkatkan  mutu  perilaku  wirausaha  dan kemandirian usaha, yang didukung oleh unsur penunjang dari pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah. Berdasarkan informasi tersebut, maka perumusan masalah penelitian dikemukakan dalam pertanyaan berikut:
1. Bagaimana karakteristik pelaku usaha, karakteristik usaha dan keterkaitan keduanya pada IK alas kaki di wilayah Bogor ?
2. Bagaimana  kemampuan entrepreneurial  marketing ,  implementasi  kebijakan pemerintah dan kemampuan daya saing pelaku usaha IK alas kaki di wilayah Bogor ?
3. Bagaimana  pengaruh entrepreneurial  marketing dan  kebijakan  pemerintah terhadap daya saing industri alas kaki di wilayah Bogor ?
Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi  karakteristik  pelaku  usaha,  karakteristik  usaha  dan  keterkaitan keduanya pada IK alas kaki di wilayah Bogor.
2. Mengidentifikasi  dan  menganalisis  kemampuan entrepreneurial  marketing , implementasi  kebijakan  pemerintah  dan  kemampuan  daya  saing  pelaku  usaha  IK alas kaki di wilayah Bogor.
3. Mengidentifikasi  dan  menganalisis  pengaruh entrepreneurial  marketing dan kebijakan pemerintah terhadap daya saing industri alas kaki di wilayah Bogor. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian dengan konsep teori yang cukup baru.  Landasan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian Stokes  (2000)  dan  Hills  (2008)  tentang entrepreneurial  marketing .  Prinsip-prinsip
pemasaran  yang  digunakan  dalam  teori entrepreneurial  marketing terdiri  dari  empat jenis,  yang  mana  tiga  jenis  seperti concept,  strategy,  methods ,  mengacu  pada penelitian Crosier (2006) dan prinsip keempat yaitu market intelligence , mengacu pada pendapat Kohli dan Jaworski (2005).
Dikarenakan  konsepnya  yang  relatif  baru,  maka  belum  banyak  penelitian  yang membahas tentang konsep ini. Jika beberapa penelitian terdahulu menelusuri potensi industri  kecil  alas  kaki  di  wilayah  Bogor  secara partial ,  penelitian  ini  justru  mengkaji potensi industri kecil alas kaki di wilayah Bogor secara menyeluruh, baik pada wilayah Kota maupun Kabupaten Bogor. Selanjutnya, perbedaan  peubah yang diteliti dan alat analisis yang digunakan merujuk pada penelitian Hadiyati (2009). Bila pada penelitian Hadiyati  (2009)  mengkaji  pengaruh entrepreneurial  marketing terhadap  kinerja penjualan  dengan  menggunakan  analisis  regresi,  maka  pada  penelitian  ini  memiliki lingkup  yang  lebih  kompleks  yang  mengkaji  pengaruh entrepreneurial  marketing dan kebijakan  pemerintah  terhadap  daya  saing  dengan  menggunakan  analisis Structural Equation  Modeling (SEM)  melalui  pendekatan Partial  Least  Squares (PLS).  Model pengembangan yang akan diuji dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1.  Kerangka konseptual IKM alas kaki Bogor

## II. Metode Penelitian
Wilayah  Bogor  merupakan  salah  satu  sentra  industri  kecil  alas  kaki  yang  potensial untuk dikembangkan. Namun, ironisnya mayoritas pelaku IK alas kaki di wilayah Bogor masih  berada  pada  kondisi  yang  tidak  ideal,  dimana  IK  alas  kaki  tidak  mengalami perkembangan yang nyata dan tidak jauh berbeda kondisinya ketika awal didirikan.
Melihat  begitu  pentingnya entrepreneurial  marketing dan  kebijakan  pemerintah dalam mengoptimalkan daya saing industri alas kaki, maka dilakukan analisis pengaruh antar  peubah-peubah  tersebut  melalui  analisis  SEM  dengan  pendekatan  PLS,  dimana pencapaian pada masing-masing peubah tersebut telah diketahui sebelumnya melalui analisis transformasi indek.
Di  sisi  lain,  karakteristik  pelaku  usaha  juga  memainkan  peranan  penting  dalam membentuk kemampuan entrepreneurial marketing dan karakteristik usaha yang ada. Sehingga,  pada  penelitian  ini  dilakukan  juga  analisis  tabulasi  silang  ( cross  tabulation ) terhadap peubah-peubah tersebut untuk melihat potensi keberlanjutan IK alas kaki di Bogor  secara  umum.  Kerangka  pemikiran  penelitian  lebih  lengkapnya  dapat  dilihat pada Gambar 2.
Berdasarkan  tujuan  penelitian  dan  beberapa  tinjauan  penelitian  terdahulu,  maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
Entrepreneurial Marketing Daya Saing Kebijakan Pemerintah
H1    : Entrepreneurial marketing berpengaruh positif terhadap daya saing industri alas kaki di wilayah Bogor.
H2    : Kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap daya saing industri alas kaki di wilayah Bogor.
H3    : Kebijakan  pemerintah berpengaruh  positif  terhadap entrepreneurial marketing pelaku IK alas kaki di wilayah Bogor.
Penelitian  berlokasi  di  wilayah  pengembangan  industri  alas  kaki  di  Bogor.  Untuk wilayah  Kabupaten  Bogor,  sentra  produksi  alas  kaki  yang  diteliti  adalah  Kecamatan Ciomas, sedangkan di Kota Bogor sentra alas kaki yang diteliti adalah Kecamatan Bogor Selatan.  Penelitian  dilakukan  selama  tiga  bulan,  yaitu  bulan  Juni  sampai  dengan Agustus 2012.
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  diperoleh  dari  informasi  yang  diberikan  oleh  pihak  UPT  Pengembangan Industri Alas Kaki Kabupaten Bogor dan pelaku usaha IK alas kaki Kabupaten dan Kota Bogor.  Sebagian  besar  data  primer  berjenis  informasi  kualitatif.  Sedangkan  data sekunder  pada  penelitian  ini  menggunakan  sebagian  dari  data  Penelitian  Strategis Nasional  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Kemendikbud,  Tahun  Anggaran 2012, dengan judul penelitian “Model Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga Alas Kaki  dalam  Menuju  Keberlanjutan  Usaha  dan  Menghadapi China  Asean  Free  Trade Agreement (CAFTA)”, yang umumnya berjenis kuantitatif.
Pemilihan  contoh  dilakukan  dengan  prosedur  penarikan  contoh  non  probabilitas dengan menggunakan metode purposive cluster sampling . Purposive sampling adalah teknik  pengambilan  sampel  yang  dilakukan  secara  sengaja  dengan  pertimbangan tertentu  yang  mencerminkan  representasi  terhadap  populasi  atau judgment para pakar  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  (Singarimbun  dan  Effendi  1995). Judgement yang dilakukan adalah melihat posisi Bogor sebagai salah satu sentra produksi alas kaki Indonesia,  dimana  perbandingan  populasi  antara  pelaku  usaha  alas  kaki  di  Kota  dan Kabupaten Bogor adalah 1:3, sehingga contoh yang digunakan adalah 75 pelaku usaha di  Kabupaten  Bogor  dan  25  pelaku  usaha  di  Kota  Bogor.  Jumlah  total  contoh  yang diteliti adalah 100 orang pelaku usaha yang mewakili industri kecil dan industri rumah tangga  alas  kaki  di  wilayah  Bogor.  Penetapan  wilayah  Kecamatan  hingga  Desa  yang dipilih,  didasarkan  pada  posisi  wilayah  tersebut  sebagai  daerah  yang  memiliki konsentrasi  tinggi  sebagai  sentra  produksi  alas  kaki  di  masing-masing  Kota  dan Kabupaten Bogor.
Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam  ( indepth  interview )  melalui  pendekatan Participatory  Action  Research (PAR),  kepada  pihak  UPT  dan  beberapa  pelaku  usaha  alas  kaki  setempat. Indepth interview secara  partisipatif  dilakukan  untuk  mengetahui berbagai  permasalahan dan potensi  yang  ada  secara  obyektif,  sehingga  aspirasi  dari stakeholder yang  berperan terwakili.  Data  sekunder  diperoleh  dari  sumber  data  pihak  yang  berwenang  maupun sumber-sumber lainnya (buku, dokumen, dll).

## Gambar 2.  Kerangka pemikiran penelitian
Pada  penelitian  ini  digunakan  skala  Likert  dengan  jumlah  empat  skala.  Hal  ini mengikuti  pernyataan  Malhotra  (2005)  yang  menyatakan  bahwa,  untuk  menghindari kecenderungan responden menjawab netral yang menyebabkan bias tanggapan, maka skala  dengan  jumlah  kategori  genap  dapat  digunakan.  Secara  umum  terdapat  tiga analisis  data  pada  penelitian  ini,  yaitu  analisis  deskriptif  tabulasi  silang,  analisis transformasi indeks dan analisis SEM dengan pendekatan PLS.
Analisis  deskriptif  dilakukan  pada  data  identitas  responden,  karakteristik  pelaku usaha  dan  karakteristik  usaha  alas  kaki  di  wilayah  Bogor.  Hasil  dari  analisis  deskriptif tersebut  dilanjutkan  dengan  analisis  tabulasi  silang  untuk  melihat  keterkaitan  antar peubah yang diukur.
Analisis  transformasi  indeks  dilakukan  pada  data  berskala  Likert  dari  beberapa pertanyaan berikut: (1) pertanyaan yang mengukur kemampuan responden dalam hal entrepreneurial marketing , (2) pertanyaan yang mengukur sejauh mana implementasi kebijakan  pemerintah  yang  dirasakan  oleh  responden,  (3)  dan  pertanyaan  mengenai kemampuan daya saing responden. Hasil dari analisis ini adalah tingkat indeks dalam persentase, yang mencerminkan pencapaian dari masing-masing peubah.
Analisis  SEM  dengan  pendekatan  PLS  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  langsung antar  peubah entrepreneurial  marketing dan  kebijakan  pemerintah  terhadap  daya
Transformasi indek Karakteristik usaha alas kaki Bogor
(cross tab) Konsistensi dukungan Pemerintah Karakteristik industri alas kaki secara global Potensi Bogor sebagai sentra alas kaki Kurang berkembangnya IK alas kaki Faktor internal Faktor eksternal Kompetensi pengusaha Kebijakan Pemerintah Karakteristik pelaku usaha alas kaki Bogor (cross tab) Entrepreneurial Marketing (cross tab) ) Daya Saing Analisis Pengaruh Entrepreneurial Marketing dan Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Industri Alas Kaki di Bogor (SEM PLS)
Rekomendasi bagi para stakeholder
saing IK alas kaki, serta pengaruh tidak langsung kebijakan pemerintah terhadap daya saing  melalui entrepreneurial  marketing .  Berdasarkan  hasil  analisis  SEM  dengan pendekatan  PLS,  diperoleh  berbagai  indikator  yang  benar-benar  kuat  dalam menggambarkan  masing-masing  peubah  latennya.  Pendekatan  PLS  dipilih,  karena merupakan metode analisis yang powerful karena dapat diterapkan pada semua jenis skala  data  ( distribution  free) ,  dengan  ukuran  contoh  tidak  harus  besar,  dan  cocok digunakan untuk model pengembangan.
Peubah yang diteliti dalam penelitian ini dioperasionalisasikan ke dalam dua peubah utama,  yaitu  peubah  eksogen  atau  peubah  independen  dan  peubah  endogen  atau peubah dependen. Peubah  eksogen  merupakan peubah  yang  mempengaruhi  peubah lainnya,  sedangkan  peubah  endogen  adalah  peubah  yang  posisinya  dipengaruhi  oleh peubah  lainnya.  Dikarenakan  bentuk  model  penelitian  yang  berbentuk  siklus,  maka ada peubah yang dapat sekaligus menjadi peubah eksogen dan endogen.
Operasionalisasi  peubah  merupakan  kegiatan  menguraikan  peubah  menjadi sejumlah  peubah  operasional  (indikator)  yang  menunjuk  langsung  pada  hal-hal  yang dapat  diamati  atau  diukur.  Secara  lebih  rinci  operasionalisasi  masing-masing  peubah dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2 - 4.

## Tabel 2.  Operasionalisasi peubah
entrepreneurial marketing Peubah Sub peubah Definisi Indikator Skala Entrepreneuri -al Marketing (X1) “ Entrepreneurial Marketing adalah pemasaran dari beberapa perusahaan kecil (IKM) yang berkembang melalui kewirausahaan” (Bjerke dan Hultman  2002) Konsep Dalam hal orientasi bisnis, kewirausahaan pemasaran berfokus pada orientasi inovasi dan keberadaan ide serta intuisi sebagai alat untuk menilai kebutuhan pasar. (Stokes 2000) - Tingkat kemampuan berkreasi dalam produk - Tingkat kemampuan berkreasi dalam penjualan
- Tingkat intensitas penerapan diversifikasi produk
- Tingkat frekuensi pencarian
informasi tentang jenis produk baru - Tingkat keragaman jenis produk yang ada saat ini - Tingkat intensitas pembuatan model baru - Tingkat kemampuan membaca peluang pasar Ordinal Strategi Pada tingkat strategis, kewirausahaan pemasaran mempraktikkan proses bottom-up atau menyediakan produk sesuai permintaan klien, konsep STP tidak diterapkan oleh IKM,
karena target pasar dibentuk dari proses eliminasi dan seleksi alamiah oleh klien. (Stokes 2000) - Tingkat frekuensi mengikuti selera pelanggan - Tingkat intensitas ekspansi daerah pemasaran baru dengan karakteristik yang sama Ordinal Metode Pada tingkat taktis, kewirausahaan pemasaran tidak cocok dalam mengadopsi 4P/7P, karena
pengusaha mengadopsi pendekatan pemasaran interaktif atau berkontak langsung dengan pelanggan (Stokes 2000) - Tingkat kemampuan menjalin interaksi serta komunikasi yang baik dengan pelanggan yang baru dikenal
- Tingkat kemampuan
meningkatkan interaksi serta komunikasi yang baik dengan pelanggan yang sudah lama dikenal Ordinal Inteligensi Pasar Dalam hal pemantauan lingkungan pemasaran, kewirausahaan pemasaran menggunakan metode informal seperti pengamatan pribadi atau menggunakan jaringan informal yang ada. (Stokes 2000) - Tingkat keluwesan sikap terhadap pemasok - Tingkat kemampuan menciptakan hubungan baik secara informal dengan Instansi
Pemerintah
- Tingkat kemampuan menciptakan hubungan baik secara informal dengan usaha menengah - Tingkat kemampuan menciptakan hubungan baik secara informal dengan usaha besar - Tingkat keaktifan mencari informasi mengenai perkembangan usaha yang ditekuni Ordinal
Sumber: Modifikasi peneliti dari berbagai literatur (2012)

## Tabel 3.  Operasionalisasi peubah kebijakan pemerintah
Peubah Sub peubah Definisi Indikator Skala Kebijakan Pemerinta h (X2) “Kebijakan pemerintah adalah serangkaian keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan tertentu demi kepentingan publik” (Winarno 2002) Kebijakan fasilitasi permodalan Kebijakan yang berfokus pada peran Pemerintah dalam memfasilitasi akses permodalan (Kusumawati 2010) - Tingkat frekuensi pemerintah memfasilitasi pinjaman modal Ordinal Kebijakan fasilitasi pelatihan Kebijakan yang berfokus pada peran Pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk pelatihan (Kusumawati 2010) - Tingkat frekuensi pemerintah menyelenggarakan pelatihan manajerial
- Tingkat frekuensi pemerintah menyelenggarakan pelatihan
marketing - Tingkat frekuensi pemerintah menyelenggarakan pelatihan produksi - Tingkat frekuensi pemerintah menyelenggarakan pelatihan keuangan Ordinal Kebijakan peraturan kemudahan investasi Kebijakan yang berisi regulasi Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan IK alas kaki. (Kusumawati 2010) - Tingkat frekuensi penawaran bantuan peralatan dari pemerintah - Tingkat frekuensi pemberian fasilitas (pasar) bagi usaha kecil oleh pemerintah Ordinal Kebijakan peraturan persaingan usaha Kebijakan yang berisi regulasi Pemerintah dalam mengendalikan persaingan usaha alas kaki (Kusumawati 2010) - Tingkat frekuensi pengendalian persaingan antar usaha kecil oleh pemerintah
- Tingkat frekuensi
pengendalian persaingan antar usaha kecil dengan usaha besar/menengah oleh pemerintah Ordinal Kebijakan peraturan kemudahan prosedur izin Kebijakan yang berisi regulasi Pemerintah terkait proses pengajuan berbagai izin usaha (Kusumawati 2010) - Tingkat frekuensi pemerintah dalam memberikan kemudahan prosedur izin bagi usaha kecil industri alas kaki Ordinal
Sumber:  Modifikasi peneliti dari berbagai literatur (2012)

## Tabel 4.  Operasionalisasi peubah daya saing
Peubah Sub peubah Definisi Indikator Skala Daya Saing (Y) “Daya  saing  adalah  suatu  konsep  yang  biasanya  merujuk  kepada komitmen  perusahaan-perusahaan  terhadap  persaingan  pasar” (Tambunan 2010) Pangsa pasar dalam negeri Komitmen terhadap persaingan pasar dalam konteks daya saing IK, terkait pangsa pasar yang dimiliki (Tambunan 2010) - Tingkat kemampuan bersaing dengan usaha lain sejenis - Tingkat penambahan jumlah pelanggan setiap tahunnya Ordinal Diversifikasi pasar domestik Komitmen terhadap persaingan pasar dalam konteks daya saing IK, terkait diversifikasi pasar domestik (Tambunan 2010) - Tingkat perkembangan wilayah pemasaran di berbagai daerah Ordinal Nilai produk Komitmen terhadap persaingan pasar dalam konteks daya saing produk, terkait nilai jual produk (Tambunan 2010) - Tingkat keberhasilan produk dijual pada pelanggan baru Ordinal Kepuasan konsumen terhadap produk Komitmen terhadap persaingan pasar dalam konteks daya saing produk, dalam memberikan kepuasan bagi konsumen (Tambunan 2010) - Tingkat kesenangan konsumen terhadap produk yang dibeli Ordinal
Sumber: Modifikasi peneliti dari berbagai literatur (2012)

## III. Hasil dan Pembahasan
III.1. Identitas Pelaku Usaha
Sebagian  besar  pemilik  usaha  alas  kaki  di  wilayah  Bogor  berjenis  kelamin  laki-laki (92%). Berdasarkan observasi lapangan diketahui bahwa usaha alas kaki sebagian besar diminati oleh para lelaki, karena banyaknya para lelaki yang bekerja di bengkel-bengkel alas  kaki,  sebelum  mendirikan  usaha  secara  mandiri.  Usaha  alas  kaki  telah  dijadikan usaha pokok oleh sebagian besar pengrajin lama, terbukti 43% pengrajin berusia lebih dari  40-50  tahun. Namun,  persentase  pelaku  usaha  yang  berusia produktif  juga tidak kalah  besarnya  (42%)  dengan  kisaran  usia  antara  30  tahun  hingga  40  tahun. Berdasarkan judgement bahwa  perbandingan  populasi  pelaku  usaha  Kota  dan Kabupaten  Bogor  adalah  1:3,  dimana  wilayah  penelitian  difokuskan  pada  wilayah dengan konsentrasi tinggi sebagai sentra produksi alas kaki di Bogor, maka ditetapkan bahwa  mayoritas  industri  kecil  alas  kaki  terdapat  di  Kabupaten  Bogor,  Kecamatan Ciomas, Desa Parakan dengan persentase masing-masing 75%.

## III.2. Karakteristik Pelaku Usaha
Pada  umumnya,  pelaku  usaha  alas  kaki  Bogor  merupakan  lulusan  Sekolah Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI)  (47%).  Hal  ini  sesuai dengan  rataan  lama  sekolah pelaku  usaha  alas  kaki  yang  baru  mencapai  enam  tahun.  Para pelaku usaha  alas  kaki yang  ada  di  wilayah  Bogor  sebagian  besar  (48%)  adalah  mantan  buruh  di  bengkel- bengkel sepatu/sandal. Dengan bermodalkan pengalaman yang dimiliki dan keyakinan bahwa  usaha  alas  kaki  berpotensi  menguntungkan,  membuatnya  beralih  untuk mendirikan  usaha  alas  kaki  secara  mandiri.  Di  sisi  lain,  potensi  usaha  alas  kaki  telah jauh  disadari  oleh  beberapa  pelaku  usaha,  dimana  45%  pelaku  usaha  alas  kaki menjadikan usahanya sebagai pekerjaan pertama dan utama.
Mayoritas  latar  belakang  menjalankan  usaha  alas  kaki  sebagai  keinginan  sendiri (65%). Karakter usaha alas kaki sebagai usaha turun temurun tidak nyata, terlihat pada penelitian  ini. 73%  pelaku  usaha  memulai usahanya  dengan tidak  mengikuti  keluarga atau murni merintisnya sendiri. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar (26%) dari pelaku  usaha  sudah  memiliki  kemampuan  membaca  peluang  yang  menguntungkan pada  usaha  ini.  Meski  para  pelaku  usaha  alas  kaki  acap  kali  menghadapi  kesulitan dalam  menjalankan  usahanya,  keyakinan  terhadap  potensi  menguntungkan  pada usaha  ini  membuat  mayoritas  darinya  jarang  (37%)  bahkan  tidak  pernah  (27%) berkeinginan  untuk  pindah  dari  usaha  ini.  Keterbatasan  modal  dan  lama  usaha  yang dijalankan,  telah  membentuk  pola  pikir  pelaku  usaha  alas  kaki  Bogor  yang  masih berorientasi jangka pendek, dimana 76%  darinya mengaku tidak pernah keluar daerah dalam menjalankan usahanya.
III.3. Karakteristik Usaha
Mayoritas  pelaku  usaha  menjalankan  usahanya  sudah  lebih  dari  10  tahun  (52%). Meski demikian, jenis usaha pada industri alas kaki di wilayah  Bogor masih tergolong pada  industri  kecil  (54%).  Hal  ini  sesuai  dengan  rataan  jumlah  pekerja  yang  dimiliki pelaku usaha sekitar lima orang pekerja, waktu kerja 8-12 jam kerja per hari, dengan omset rataan 100-250 kodi per bulan (53%). Jenis usaha yang masih tergolong IK, maka mayoritas darinya mengalami kekurangan dalam alat produksi (58%), modal (51%) dan sumber daya manusia (64%).
Usaha  alas  kaki  memiliki  posisi  yang  berbeda-beda  bagi  para  pelakunya. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa, usaha  alas kaki ini sangat menjadi sumber  utama  pendapatan  keluarganya  (70%).  Hal  ini  dapat  dimengerti  karena sebagian  besar  pelaku  usaha  alas  kaki,  yaitu  87  persen  darinya  tidak  memiliki  usaha lain atau usaha sampingan. Usaha alas kaki di wilayah Bogor juga merupakan tumpuan hidup  bagi  mayoritas  pelakunya,  sebagian  besar  pelaku  usaha  (67%)  menyatakan bahwa sekitar 76–100% kebutuhan keluarga, terpenuhi melalui pendapatan dari usaha alas kaki.
III.4. Hubungan Karakteristik Pelaku Usaha dan Karakteristik Usaha Berdasarkan  hasil  analisis  tabulasi  silang  ( cross  tabulation ),  maka  dapat  diketahui hubungan beberapa faktor karakteristik pelaku usaha dan karakteristik usaha alas kaki di Bogor (Tabel 5). Keberadaan hubungan antar peubah yang diukur dapat terlihat dari nilai nyatanya untuk masing-masing faktor.
Tingkat  pendidikan  pelaku  usaha  memiliki  hubungan  dengan  jenis  usaha  dan perolehan  omset  (Rp)  rataan  per  bulan.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  pelaku usaha, akan semakin memiliki kecenderungan untuk mengembangkan usahanya pada tingkat  yang  lebih  besar.  Para  pelaku  usaha  yang  tidak  tamat  sekolah  mayoritas menjalankan  usahanya  pada  kategori  industri  rumah  tangga,  sedangkan  bagi  yang berpendidikan  lebih  tinggi,  yaitu  lulusan  SD/MI  atau  hingga  Perguruan  Tinggi  (PT) umumnya  menggeluti  usaha  pada  kategori  industri  kecil,  yang  beroperasi  dengan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak daripada industri rumah tangga.
Tabel 5.  Signifikansi hubungan karakteristik pelaku usaha dan karakteristik usaha
No. Faktor Approx. Sig. Spearman Correlation Approx. Sig. Pearson’s R Interpretasi (α = 0,05) 1. Tingkat pendidikan: * Jenis usaha * Omset (Rp) 0,044 0,047 0,027 0,038 Ada hubungan nyata 2. Kepemilikan modal: * Keinginan pindah usaha 0,022 0,013 Ada hubungan nyata 3. Omset (Rp): * % Terpenuhi kebutuhan 0,001 0,004 Ada hubungan nyata
Sumber: Data sekunder, diolah (2012)
Selanjutnya, tingkat pendidikan juga memiliki hubungan  nyata dengan omset (Rp), dimana  jumlah  omset  (Rp)  berkaitan  dengan  kapasitas  dan  jenis  usaha  yang  dijalani. Bagi  pelaku  usaha  yang  tidak  tamat  sekolah,  perolehan  omset  (Rp)  rataan  per  bulan adalah  kurang  dari  10  juta.  Bagi  yang  berpendidikan  SD/MI  dan  Sekolah  Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), umumnya memiliki omset (Rp) rataan per bulan  lebih  dari  10-30  juta.  Sedangkan  para  pelaku  usaha  dengan  tingkat  pendidikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) atau PT, mayoritas memiliki omset  (Rp)  lebih  dari  30  hingga  60  juta  per  bulannya.  Hal  ini  semakin  menguatkan pernyataan bahwa, tingkat pendidikan pelaku usaha memiliki peranan penting dalam menunjang  perkembangan  usahanya.  Meski  demikian  faktanya  masih  banyak pengusaha  yang  belum  mencapai  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Oleh karenanya,  keaktifan  dalam  mengikuti  kegiatan  pelatihan  yang  diadakan  Pemda setempat,  setidaknya  dapat  menanggulangi  hal  tersebut.  Melalui  berbagai  pelatihan, para  pengusaha  dapat  mengambil  beberapa  manfaat  seperti,  dapat  meningkatkan mindset dalam berusaha hingga mampu berinteraksi dengan usaha yang berskala lebih besar  lewat networking Pemda  setempat.  Keaktifan  pengusaha  dalam  mengikuti berbagai  pelatihan  memberi  konsekuensi  pada  pihak  Pemda  setempat  untuk memberikan  kegiatan  pelatihan  yang  lebih  optimal  yang  disertai  monev  dan pembinaan intensif pasca pelatihan.
Hubungan  nyata  terlihat  pada  tingkat  omset  (Rp)  rataan  per  bulan  dengan persentase  terpenuhinya  kebutuhan  keluarga  pelaku  usaha.  Bagi  mereka  yang beromset kurang dari Rp 10 juta per bulannya mayoritas dapat memenuhi kebutuhan keluarga hanya 51-75%. Sedangkan bagi pelaku usaha yang memiliki omset lebih dari Rp  10  juta–Rp  100  juta  per  bulan,  umumnya  mampu  memenuhi  kebutuhan keluarganya  pada  kisaran  76-100%.  Melalui  perolehan  omset  (Rp)  rataan  per  bulan yang  semakin  besar,  maka  pelaku  usaha  memiliki  kecenderungan  semakin  mampu
dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Keterbatasan modal menyebabkan sebagian besar  pelaku  usaha  masih  mengikuti  sistem  bon  putih,  dimana  posisi  tawar  mereka menjadi  sangat  lemah.  Kemandirian  modal  merupakan  hal  yang  dapat  menigkatkan posisi  tawar  pelaku  usaha  dalam  industri  ini.  Dalam  rangka  menuju  kemandirian modal,  pelaku  usaha  harus  menyiapkan  berbagai  persyaratan  yang  diperlukan  untuk pengajuan modal melalui pelatihan keuangan.
III.5. Analisis Index Transformation Mengenai Kemampuan Entrepreneurial Marketing , Implementasi Kebijakan Pemerintah, dan Kemampuan Daya Saing
Berdasarkan  analisis  transformasi  indek,  diketahui  bahwa  kemampuan entrepreneurial marketing pelaku usaha alas kaki di wilayah Bogor mencapai 61%. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  pelaku  usaha  yang  bertindak  sebagai  pengrajin  memiliki potensi untuk berkembang menjadi mandiri. Kemampuan methods yang memfokuskan pada  pendekatan  pemasaran  interaktif  atau  berkontak  langsung  dengan  pelanggan, merupakan kemampuan entrepreneurial marketing terbesar yang dimiliki pelaku usaha alas  kaki,  yaitu  71%  (Gambar  3).  Dalam  melakukan  usahanya,  para  pelaku  usaha  alas kaki  selalu  berkontak  langsung  dengan  konsumennya,  baik  konsumen  ritel  maupun industri. Sebagian besar dari pelaku usaha melakukan sistem pemasaran direct selling untuk  menjual  produk  mereka.  Berbeda  dengan  ketiga  kemampuan entrepreneurial marketing ,  kemampuan market  intelligence masih  relatif  rendah.  Sebagian  besar pengusaha IKM jarang memiliki akses yang baik dengan Pemda setempat apalagi usaha yang  berskala  lebih  besar.  Hal  ini  sebenarnya  dapat  teratasi  dengan  keikutsertaan pengusaha pada berbagai kegiatan pelatihan yang diadakan Pemda. Para pelaku usaha juga  dapat  melakukan  penguatan  jaringan  informal  dengan stakeholder pada  industri ini,  sehingga  berbagai  informasi  perkembangan pasar  terkini dapat  diperoleh  dengan mudah.
Gambar 3.  Indeks entrepreneurial marketing (Data diolah, 2012)
Mayoritas  pelaku  indutri  kecil  alas  kaki  di  wilayah  Bogor  masih  belum  merasakan implementasi  dari  kebijakan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  tercermin  dari  hasil  analisis indeks  yang  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  yang  dirasakan  pelaku  usaha alas  kaki  baru  mencapai  32%.  Jika  ditelusuri  berdasarkan  dimensinya,  implementasi kebijakan  pemerintah  yang  paling  terasa  di  kalangan  pelaku  usaha  alas  kaki  adalah kebijakan  kemudahan  prosedur  izin  usaha  yaitu  61%  (Gambar  4).  Hal  ini  disebabkan
0 20 40 60 80 Concept Strategy Methods Market Intelligence 65 61 71 50 dalam persen
oleh  beberapa  hal  diantaranya  adalah  kemunculan  Badan  Perizinan  Terpadu  (BPT) yang  mengakomodir  izin  usaha  secara  terpusat  dan  praktis.  Di  sisi  lain,  berbagai kebijakan Pemda yang dirasa belum optimal perlu untuk segera ditindaklanjuti. Mulai dari  kegiatan  pelatihan  yang  lebih  efektif,  penyediaan  pasar  yang  pasti  bagi  pelaku usaha,  penguatan  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUB),  sosialisasi  keberadaan  dan fungsi UPT,  hingga  membukakan  jalan  untuk  bekerjasama  dengan  pihak  bank  atau  swasta, menjadi poin-poin penting yang harus dilakukan oleh Pemda.
Gambar 4.  Indeks kebijakan pemerintah (Data diolah 2012)
Meski menghadapi berbagai macam kendala dalam industri alas kaki, secara umum pelaku  usaha  alas  kaki  di  wilayah  Bogor  memiliki  kemampuan  daya  saing  yang  baik. Kemampuan  daya  saing  secara  keseluruhan  terlaksana  pada  tingkat  66%.  Indikator kemampuan daya saing yang paling besar tercermin pada daya saing produk, dimana produk alas kaki para pelaku usaha telah mampu membentuk kepuasan konsumennya (75%)  (Gambar  5).  Hal  ini  dapat  dipahami  mengingat  produk-produk  yang  dihasilkan para pelaku usaha alas kaki Bogor adalah produk bermutu baik, sehingga menimbulkan perasaan  senang  pada  konsumen  yang  membeli  produk  alas  kaki  Bogor,  dan  pada akhirnya membentuk kepuasan konsumen.
Gambar 5.  Indeks daya saing (Data diolah 2012)
0 20 40 60 80 Fasilitas modal Fasilitas pelatihan Kemudahan investasi Persaingan usaha Kemudahan izin usaha 36 27 28 29 61 dalam persen 0 20 40 60 80 Pangsa pasar dalam negeri Diversifikasi pasar domestik Nilai produk Kepuasan konsumen 65 65 60 75 dalam persen
III.6. Analisis SEM-PLS Entrepreneurial Marketing dan Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Industri Alas Kaki di Bogor
Peubah  laten  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  peubah,  yaitu entrepreneurial marketing (EM),  kebijakan  pemerintah  (KP)  dan  daya  saing  (DS).  Setiap peubah  laten memiliki  masing-masing  peubah manifest (indikator)  sesuai  dengan  yang  dijabarkan pada  operasionalisasi  peubah  sebelumnya.  Kode  angka  pada  indikator  menunjukkan nomor pertanyaan  kuesioner.  Selanjutnya, pada analisis  SEM  PLS  akan dilakukan  dua analisis model yaitu,analisis outer model dan analisis inner model .

## III.7. Analisis Outer Model
Pengujian  mode  reflektif  terlebih  dahulu  dilakukan  dengan  menggunakan  lima kriteria yaitu, Loading factor, Composite Reliability, Average Variance Extracted (AVE), Akar  kuadrat  AVE,  dan Cross  Loading (Ghozali  2008) . Berdasarkan  Tabel  6,  diketahui bahwa model ini telah memenuhi nilai standar pada setiap kriteria outer model yang ada. Sehingga, dapat dikatakan bahwa model ini memiliki validitas dan reliabilitas yang baik.
Tabel 6.  Hasil  penilaian  kriteria  dan  standar  nilai  mode  reflektif  ( direct  effect EM terhadap  DS  dan
indirect effect KP terhadap DS melalui EM) No. Kriteria Penjelasan Standar Hasil penilaian 1. Loading factor Kekuatan indikator dalam merefleksikan laten ≥ 0,6 Semua indikator memiliki loading factor ≥ 0,6 2. Composite Reliability Konsistensi internal > 0,6 EM = 0,843; KP = 0,882; DS = 0,775 3. AVE Validitas konstruk > 0,5 EM = 0,518; KP = 0,604; DS = 0,538 4. Akar kuadrat AVE Validitas diskriminan Lebih besar dari nilai korelasi antar peubah Semua nilai akar kuadrat AVE dari peubah laten, lebih besar dari korelasi peubah laten lainnya. 5. Cross Loading Validitas diskriminan Setiap indikator memiliki loading lebih tinggi untuk setiap laten yang diukur, dibandingkan dengan indikator untuk laten lainnya Semua indikator EM, KP dan DS memiliki korelasi yang lebih besar pada laten sendiri daripada korelasi ke laten lainnya.
Sumber: Data sekunder, diolah (2012)
Berdasarkan  Gambar  6  diketahui  bahwa,  peubah  laten entrepreneurial  marketing (EM)  dicerminkan  oleh  lima  indikator  utama,  X1.30:  frekuensi  diversifikasi  produk (0,723),  X1.32:  tingkat  keragaman  produk  (0,693),  X1.41:  kemampuan  menjalin hubungan  dengan  usaha  menengah  (0,759),  X1.42:  kemampuan  menjalin  hubungan dengan usaha besar (0,712), dan X1.43: tingkat keaktifan mencari info usaha (0,710). Berdasarkan  persepsi  pelaku  usaha,  kemampuan entrepreneurial  marketing yang berkaitan dengan daya saing dicerminkan dominan oleh sub peubah concept (frekuensi diversifikasi  produk  dan  tingkat  keragaman  produk)  dan market  intelligence
(kemampuan  menjalin  hubungan  dengan  usaha  menengah,  kemampuan  menjalin hubungan dengan usaha besar dan tingkat keaktifan mencari info usaha). Sub peubah concept menjelaskan  mengenai  inovasi  dan  diversifkasi  produk,  sedangkan market intelligence berkaitan dengan jaringan informal dan pengumpulan informasi pasar. Dalam  hal  inovasi  dan  diversifikasi  produk,  sebagian  besar  pelaku  usaha  alas  kaki telah  piawai  melakukannya.  Mayoritas  darinya  membeli  buku-buku  desain  alas  kaki atau  majalah,  untuk  mencari  model  alas  kaki  terkini.  Ada  juga  yang  mendatangi sejumlah  outlet-outlet  alas  kaki  tertentu,  hanya  sekedar  untuk  melihat  variasi  model alas  kaki  di  pasaran.  Bahkan,  bagi  sejumlah  pelaku  usaha  yang  cukup  berkembang, menggunakan  akses  internet  untuk benchmarking dan  memunculkan  ide-ide  baru dalam berinovasi.
Gambar 6.  Model akhir ( indirect effect dan full sample )
Di  sisi  lain,  kebijakan  pemerintah  yang  baik  dicerminkan  setidaknya  oleh  lima indikator  utama.  Selain  dimensi  kebijakan  pelatihan  (X2.45:  frekuensi  pelatihan manajerial,  X2.46: frekuensi  pelatihan marketing ,  X2.47: frekuensi  pelatihan produksi dan  X2.48:  frekuensi  pelatihan  keuangan),  kebijakan  pemerintah  terkait  kemudahan investasi  khususnya  pemberian  fasilitas  atau  pasar  (X2.50)  merupakan  indikator dominan  yang  setidaknya  perlu  dilakukan  dengan  optimal  dalam  rangka mencerminkan intervensi efektif dari pihak pemerintah.
Pada  kenyataannya,  pemerintah  belum  optimal  dalam  merealisasikan  kebijakan- kebijakannya yang berkaitan dengan pelatihan dan pemberian pasar. Pada umumnya, pelaku  usaha  masih  belum  merasakan  keberadaan  fungsi  koperasi  dan  UPT  yang notabenenya  berperan  dalam  hal  fasilitas  dan  pasar.  Restrukturisasi  koperasi  dan keberadaan  UPT  yang  belum  cukup  lama  berdiri,  menjadi  penyebab  terjadinya  hal tersebut.  Hasil interview menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  pelaku  usaha  yang berkeinginan  untuk  menjalankan  usahanya  secara  mandiri,  maka  masih  memiliki kekhawatiran terhadap penyerapan produknya di pasaran. Pemberian pasar yang pasti dan  fasilitas  yang  memadai  dari  pemerintah,  merupakan  tindakan  proteksi  terhadap keberlangsungan  IK  alas  kaki,  yang  pada  akhirnya  mampu  mendorong  kemandirian usaha pada pelaku usaha setempat.
Selanjutnya,  kemampuan  daya  saing  yang  baik  dapat  dicirikan  setidaknya  dengan pencapaian  tiga  indikator  utama,  yaitu,  Y.55  (peningkatan  jumlah  pelanggan  per tahun), Y.56 (peningkatan cakupan wilayah pemasaran), dan Y.57 (tingkat keberhasilan produk  terjual  pada  pelanggan  baru).  Keberhasilan  produk  terjual  di  pelanggan  baru merupakan  cerminan  utama  dari  kemampuan  berdaya  saing.  Ukuran  indikator  ini berkaitan dengan tingkat penerimaan konsumen baru terhadap model-model alas kaki yang ditawarkan pelaku usaha.
III.8. Analisis Inner Model
Pada analisis model inner, pengujian dilakukan terhadap dua kriteria yaitu: R² dari peubah  laten  endogen  dan  estimasi  koefisien  jalur  (Ghozali,  2008).  Hasil  pengolahan data menunjukkan bahwa, model pengaruh KP terhadap EM menghasilkan R² sebesar 0,135  yang  berarti,  variabilitas  laten  EM  dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas  laten  KP sebesar  13,5%.  Sedangkan  model  pengaruh  EM dan  KP  terhadap DS  memiliki  nilai  R² sebesar 0,295 atau variabilitas laten DS dapat dijelaskan oleh variabilitas laten EM dan KP sebesar 29,5%. Selengkapnya analisis inner model dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7.  Nilai  analisis  model inner vs  standar ( direct  effect EM terhadap  DS  dan indirect  effect KP terhadap DS melalui EM) No. Kriteria Penjelasan Standar Hasil penilaian 1. R² dari peubah laten endogen Variabilitas konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk eksogen Chin (1998) mengelompokkan nilai R² 0,67; 0,33; dan 0,19 sebagai “substansial”, “moderat” dan “lemah” R² untuk EM = 0,135 R² untuk DS = 0,295 2. Estimasi koefisien jalur Evaluasi terhadap nilai koefisien, meliputi pengaruh nyata melalui Bootstrap dan besarnya nilai koefisien Pengaruh nyata jika, t- statistik > t-tabel. Pada alpha 5 persen, nilai t- tabel adalah 1,96 Nilai t-statistik: KP -> EM = 6,428 EM -> DS = 9,606
KP -> DS = 0,390
Nilai koefisien: KP -> EM = 0,367 EM -> DS = 0,553 KP -> DS = -0,027
Sumber: Data sekunder, diolah (2012)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  tidak  terdapat pengaruh  nyata  antara  KP  terhadap  DS,  dimana  nilai  t-statistik  yang  diberikan  hanya sebesar  0,390  (lebih  kecil  dari  nilai  t-tabel),  sehingga  hipotesis  2  pada  penelitian  ini ditolak. Di sisi lain, pengaruh nyata terdapat pada 2 path lainnya, yaitu, pengaruh KP terhadap EM dengan nilai t-statistik 6,428 dan pengaruh EM terhadap DS dengan nilai t-statistik  sebesar  9,606.  KP  berpengaruh  secara  tidak  langsung  terhadap  DS  melalui EM,  maka  kebijakan  pemerintah  sebaiknya  lebih  ditujukkan  untuk  meningkatkan kemampuan entrepreneurial  mark eting,  daripada  yang  berkaitan  langsung  terhadap kemampuan daya saing.
Besarnya  pengaruh  laten  eksogen  terhadap  laten  endogen  dapat  dilihat  dari besaran  nilai  koefisien  jalur,  yaitu  pengaruh  KP  terhadap  EM  memberikan  nilai koefisien  positif  0,367,  maka  hipotesis  3  dapat  diterima.  Sedangkan  pengaruh  EM
terhadap DS memiliki nilai koefisien positif lebih besar, yaitu 0,553, berarti hipotesis 1 diterima. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa, ketika terjadi optimasi yang baik dalam kebijakan pemerintah, sehingga meningkatkan kemampuan entrepreneurial marketing 36,7%.  Selanjutnya,  ketika  terjadi  kemajuan  dalam  hal  kemampuan entrepreneurial marketing ,  maka  akan  meningkatkan  kemampuan  daya  saing  55,3%.  Hasil  analisis  ini menunjukkan  bahwa  keberadaan entrepreneurial  marketing para  pelaku  usaha  kecil alas  kaki  yang  didukung  dengan  kebijakan  pemerintah  secara  optimal,  akan berpengaruh  besar  terhadap  kemampuan  daya  saing  dalam  pengembangan  industri alas kaki Bogor.
III.9. Implikasi Manajerial Kemampuan entrepreneurial marketing pelaku usaha dikatakan baik jika setidaknya telah  tercapai  optimalisasi  pada  lima  indikator  utama,  yaitu,  frekuensi  diversifikasi produk,  tingkat  keragaman  produk,  kemampuan  menjalin  hubungan  dengan  usaha menengah, kemampuan menjalin hubungan dengan usaha besar, dan tingkat keaktifan mencari info usaha. Mengacu pada hasil analisis yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah  berpengaruh  tidak  langsung  terhadap  daya  saing  melalui  kemampuan entrepreneurial  marketing ,  maka  pemerintah  sebaiknya  lebih  memfokuskan intervensinya  untuk  meningkatkan  kemampuan entrepreneurial  marketing pelaku usaha, dibandingkan kemampuan daya saingnya.
Bagi  pelaku  usaha,  perbaikan  dalam  hal  kemampuan entrepreneurial  marketing dikatakan  berhasil  apabila  terjadi  peningkatan  kemampuan  daya  saing,  yang  dapat tercermin dari beberapa indikator dominan seperti: peningkatan jumlah pelanggan per tahun,  peningkatan  cakupan  wilayah  pemasaran  dan  tingkat  keberhasilan  produk terjual pada pelanggan baru.
Di  sisi  lain,  berdasarkan  persepsi  pelaku  usaha,  kebijakan  pemerintah  dapat dikatakan  baik  jika  minimal  tercapainya  5  indikator  utama  seperti:    pelatihan manajerial,  pelatihan marketing ,  pelatihan  produksi,  pelatihan  keuangan  dan pemberian  fasilitas  atau  pasar.  Pelaksanaan  dimensi  kebijakan  pelatihan  diarahkan untuk membenahi kompetensi pelaku usaha, baik dari segi teknis maupun manajerial. Sedangkan  kebijakan  kemudahan  investasi  khususnya  penyediaan  pasar,  merupakan salah  satu  bentuk  proteksi  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  menjaga  kemandirian usaha  yang  ada  melalui  penyerapan  produk  di  pasaran.  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan,  Badan  Perizinan  Terpadu  serta  bidang  UMKM  merupakan  beberapa instansi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  terhadap  fasilitasi  pemasaran  dan promosi produk-produk IKM lokal termasuk produk IK alas kaki. Oleh karena itu, fungsi dan  keberadaan  intervensi  lintas  sektoral  untuk  memajukan  alas  kaki  Bogor  perlu ditingkatkan.
Tabel 8.  Implikasi manajerial Stakeholder Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian Pelaku usaha Peningkatan tingkat pendidikan untuk peningkatan mindset dalam berusaha. Mengikuti wajib belajar 9 tahun atau penyesuaian. Mengikuti kegiatan pelatihan dari Pemda. Menjaga hubungan dengan pihak UPT, sebagai partner berdiskusi yang baik. Hubungan baik dengan usaha menengah dan usaha besar. Menuju kemandirian modal. Mempelajari dan menyiapkan berbagai persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan modal melalui pelatihan keuangan. Misal: pembuatan pembukuan keunagan yang jelas dan rapih. Menjaga hubungan dengan pihak UPT, sebagai partner berdiskusi yang baik. Peningkatan kemampuan entrepreneurial marketing khususnya pada sub peubah market intelligence Penguatan jaringan informal dengan semua stakeholder , yaitu: pemasok, pemerintah, usaha menengah, dan usaha besar, serta melakukan peningkatan kemampuan pengumpulan informasi pasar. Menjaga hubungan dengan pihak UPT, sebagai partner berdiskusi yang baik. Hubungan baik dengan usaha menengah dan usaha besar. Pemerintah Perbaikan mindset pelaku usaha. Melakukan pelatihan secara optimal, baik pelatihan: manajerial, marketing , produksi dan keuangan, bagi seluruh karakteristik pelaku usaha. Monev dan pembinaan intensif pasca pelatihan. Peningkatan sub peubah kebijakan pemerintah seperti: fasilitasi modal, kemudahan investasi, fasilitasi pelatihan, dan pengendalian persaingan. Bekerja sama dengan pihak Bank untuk memberikan persyaratan yang lebih lunak terkait pembiayaan usaha alas kaki. Bekerja sama dengan pihak swasta terkait CSR untuk usaha alas kaki. Sosialisasi fungsi kerja dan keberadaan UPT sebagai
workshop, yang juga melayani dalam hal permesinan. Penyediaan pasar yang pasti. Misalnya: dengan menampung hasil-hasil produksi untuk dipromosikan pada kalangan internal dan eksternal Pemda. Melakukan pelatihan secara optimal, baik pelatihan: manajerial, marketing , produksi dan keuangan, bagi seluruh karakteristik pelaku usaha.
Penguatan kelompok usaha bersama (KUB) pengrajin.
Rencana Aksi Jangka Menengah Pengembangan (RAJMP) alas kaki (2012- 2016) tentang fasilitasi akses modal.
Rencana Aksi Jangka Menengah Pengembangan (RAJMP) alas kaki (2017- 2025) tentang peningkatan akses pendanaan. RAJMP alas kaki (2012- 2016) tentang bantuan peralatan sesuai kebutuhan. RAJMP alas kaki (2012- 2016) mengenai fasilitasi pemasaran. RAJPP alas kaki (2017-2025) mengenai pembentukan lembaga promosi dan fasilitasi promosi. Penguatan fungsi Kosebo, UPT, Disperindag, BPT, dan UKM dalam hal pemasaran produk.
Monev dan pembinaan intensif pasca pelatihan. RAJMP alas kaki (2012- 2016) mengenai pembinaan KUB pengrajin.

## IV.  Kesimpulan
Karakteristik pelaku usaha alas kaki di Bogor secara umum termasuk pada kelompok dengan  tingkat pendidikan  yang  masih  rendah dengan mindset jangka  pendek.  Meski demikian,  mereka  memiliki  keahlian  yang  sangat  baik  dalam  memproduksi  alas  kaki. Disamping  itu,  IK  alas  kaki  di  Bogor  termasuk  usaha  yang  telah  lama  berdiri  dengan proses  produksi  manual,  dan  merupakan  usaha  pokok  yang  menjadi  sumber  utama pendapatan  keluarga.  Tingkat  pendidikan  berperan  penting  dalam  menunjang  usaha mereka,  baik  dalam  hal  skala  usaha  dan  perolehan  omset  (Rp).  Kepemilikan  modal merupakan  salah  satu  faktor  yang  berkaitan  dengan  eksistensi  dan  keberlanjutan usaha kecil alas kaki di Bogor.
Secara  umum  kemampuan entrepreneurial  marketing yang  dimiliki  pelaku  usaha alas  kaki  di  wilayah  Bogor  termasuk  pada  kategori  cukup  tinggi.  Sedangkan  untuk implementasi  kebijakan  pemerintah,  sebagian  besar  pelaku  usaha  masih  belum merasakan  realisasinya.  Meski  menghadapi  berbagai  macam  kendala  dalam  industri alas kaki, mayoritas pelaku usaha alas kaki di wilayah Bogor memiliki kemampuan daya saing yang cukup baik.
Berdasarkan  analisis  SEM  dengan  pendekatan  PLS,  diketahui  bahwa  peubah  laten entrepreneurial  marketing berpengaruh  positif  secara  langsung  terhadap  daya  saing industri  kecil  alas  kaki  di  Bogor.  Peubah  laten  kebijakan  pemerintah  berpengaruh positif  secara  langsung  pada  laten entrepreneurial  marketing .  Hal  ini  menunjukkan adanya  pengaruh  tidak  langsung  antara  kebijakan  pemerintah  terhadap  daya  saing melalui entrepreneurial marketing .

## V. Daftar Pustaka
Bjerke B, and Hutlman CM. 2002. Entrepreurial Marketing: The Growth of small firms in the new economic era, Gloucestershire, Edward Elgar.
Crosier K. 2006. What Exactly is Marketing? Quarterly Review of Marketing. 1(2):21-50.
Ghozali I. 2008. Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Edisi 2. Semarang (ID): Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hills  GE.  2008.  Marketing  and  Entrepreneurship ,  Research  Ideas  and  Opportunities. Journal SMEs of Research Marketing and Entrepreneurship. 2 ( 4).
Hadiyati E. 2009. Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. 11(2):183-192.
Ionita  D.  2012.  Entrepreneurial  Marketing:  A  New  Approach  for  Challenging  Times.
Journal  of  Management  and  Marketing  Challenges  for  the  Knowledge  Society. 7(1): 131-150.
Kohli  AK,  and  Jaworski  BJ.  2005. Market  Orientation: The  construct,  Research Preposition and Managerial Implication . Jurnal of Marketing. 54(2): 1-18.
Kraus  S,  Fink  M,  Rossl  D,  Jensen  SH.  2007.  Marketing  in  small  and  medium  sized enterprises. International Business Journal. 7(3). ISSN: 1546-2609 .
Kusumawati  R,  Siregar  H,  Budiharsono  S,  Ridwan  WA.  2010.  Analisis  Kebijakan Pengembangan  Ekonomi  Lokal  Industri  Alas  Kaki  yang  Berkelanjutan  di Kabupaten Bogor. Forum Pascasarjana. 33(3): 165-176.
Malhotra  NK.  2005. Riset  Pemasaran  Pendekatan  Terapan. Jilid  1.  Jakarta  (ID):  PT. Indeks.
Rofiaty.  2010.  Pengaruh  Turbulensi  Lingkungan,  Knowledge  Sharing  Behaviour,  dan Strategi Inovasi terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah Kerajinan Sepatu Kulit di Mojokerto. Jurnal Ekonomika-Bisnis. 2(2): 385-394.
Singarimbun  M,  dan  S.  Effendi.  1995. Metode  Penelitian  Survai .  Jakarta  (ID):  Pustaka LP3ES.
Stokes  D.  2000. Putting  Entrepreneurship  Into  Marketing . Journal  of  Research  in Marketing & Entrepreneurship. 2(1).
Tambunan  T.  2010.  Ukuran  Daya  Saing  Koperasi  dan  IKM. Background  Study RPJM Nasional Tahun 2010-2014  Bidang  Pemberdayaan  Koperasi  dan  IKM,  Bappenas. Jakarta (ID): Pusat Studi Industri dan IKM, Universitas Trisakti, Kadin Indonesia.
Utami  HN.  2007.  Keberdayaan,  Kemajuan  dan  Keberlanjutan  Usaha  Pengrajin  :  Kasus Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kabupaten  Magetan  Provinsi  Jawa  Timur  [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Winarno  B.  2002. Kebijakan  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta  (ID):  Media Pressindo.