Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021

## ANALISIS KONTROVERSI HUKUM NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF MAQASYID SHARIAH

## Masadah

## Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

## ABSTRAK
Misyar marriage is a different type of marriage from mut'ah and unusual marriages, where the husband who is overseas for a long time marries a woman in his overseas where the wife  relinquishes  her  right  to  receive  birth  support  and  only  demands  a  living  from  her husband which is mentioned as a condition of marriage. Scholars have different opinions about the law of misyar marriage, some allow it, some forbid it, and some consider tawaqquf (no  opinion).  This  study  examines  their  opinions  from  the  perspective  of  maqasid  al shari'ah,  namely  the  aspects  of  benefit  and  harm.  Opinions  that  look  at  the  maslahah aspect  will allow it, while those who view the mafsadah will choose to forbid it. While the fuqaha  'who  are  doubtful  about  the  comparison  of  maslahah  and  mafsadah  choose  to postpone their opinion (tawaqquf). This paper ultimately sees that maslahah and mafsadah from misyar marriages are of the same value, so based on the assessment "preceding the assessment of mafsadah rather than offering maslahah", misyar marriage is recommended as a forbidden marriage.
Keywords: fatwa, nikah, misyar, fatwa, maslahat, mafsadat dan maqasyid shari’ah pendidikan

## PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan sesorang  dan  sebuah ungkapan mitha>q ghali>dhan (ikatan yang sangat kuat), bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa wahmah 1 . Di sisi lain, dalam membina rumah tangga dikenal istilah hak dan kewajiban. Masing- masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk  membayar  mahar,  nafkah 2 dan  sebagainya  tetapi  dia  juga  berhak  untuk  mendapatkan pelayanan  yang  paripurna  dari  istri.  Begitu  pula  sebaliknya,  seorang  istri  mempunyai  kewajiban untuk  melayani  suami  secara  maksimal,  disamping  dia  juga  punya  hak  untuk  mendapatkan  hak tempat  tinggal,  nafkah,  pakaian,  dan  sebagainya.  Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  suami  wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan firman Allah QS al Baqarah 233 yang artinya  Kaum  pria  menjadi  pemimpin  kaum  wanita  untuk  mendidik  dan  mengarahkan  wanita. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, kaum pria (suami)lah yang berkewajiban memberikan mahar  dan  biaya  hidup  (nafkah)  keluarga.  At-Tabari  juga  memberikan  pengertian  bahwa  suami berkewajiban  menyediakan  nafkah  sebagai  pemimpin  keluarga.  Dengan  demikian,  nafkah  erat dengan kepemimpinan keluarga, yang pada akhirnya suami mendidik keluarga. 3
Tanggung jawab suami terhadap nafkah juga tidak berhenti pada istri saja, akan tetapi ia juga bertanggung jawab secara penuh terhadap pengasuhan, penjagaan dan perawatan anak karena suami merupakan kepala rumah tangga.Di Indonesia, hal demikian tertulis jelas di dalam KHI Pasal 80 ayat (4) berbunyi: sesuai dengan penghasilanya suami menanggung : a) nafkah, kiswah, dan tempat
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021
kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan anak. 4
Model Pernikahan ini tidak lazim yang hingga saat ini masih diperdebatkan hukumnya oleh para  ulama, 5 Sikap  istri  kedua  yang  menggugurkan  haknya,  tidaklah  menjadikan  pernikahannya menjadi  batal  atau  haram.  Meskipun  sebagian  ulama  membencinya,  hanya  saja  tidaklah menyebabkan pernikahan semacam  ini  menjadi tidak sah, selama syarat dan rukunnya terpenuhi.
Menurut Syeh Yusuf al-Qaradawi 6 bertujuan agar suami dapat bebas dari semua kewajiban yang harus dipenuhi olehnya, sehingga ia tidak harus memberikan tempat tinggal dan juga tidak harus  memberinya  nafkah,  meskipun  kewajiban  yang  paling  pokok  bagi  seorang  suami  adalah memberikan nafkah kepada istrinya.Sedangkan bagi istri pemberian itu adalah hak yang mesti harus diterima 7 karena  dalam  ikatan  pernikahan  akan  menimbulkan  status  dan  peranan,  maka  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  berupa  nafkah.  Apabila  nafkah  sudah  diberikan sebagaimana  mestinya,  tidak  dikurangi,  maka  akan  dapat  mendatangkan  keharmonisan  dalam rumah tangga.
Nikah  misyar  di  Indonesia  belum  banyak  diperbincangkan  oleh  para  ahli  hukum  Islam sehingga dalam hal ini peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini dari aspek-aspek  maqâshid  shari’ah  (tujuan-tujuan  syari’ah).  Namun  dalam  masyarakat  perkotaan  di negara-negara  Barat  yang  maju  yang  mana  kaum  perempuan  kebanyakan  memiliki  karir  dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah, sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas, pernikahan misyar telah biasa dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut. Biasanya setelah seorang wanita menjadi janda, kemudian ia kawin lagi dengan seorang laki-laki. Karena sang wanita memiliki rumah rumah dan anak, maka sang suami yang menikahinya secara misyar tersebutlah yang datang ke rumahnya setiap minggu satu atau dua hari. Sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang telah meninggal atau rumahnya sendiri. Dan suami misyar nya tidak memberikan sesuatu apapun kepada istrinya, baik nafkah maupun tempat tinggal. 8
Sebagaimana  bentuk-bentuk  pernikahan  sebelumnya 9 ,  pernikahan  seperti  inipun  juga menimbulkan  perdebatan  terutama  di  kalangan  ulama  kontemporer  karena model nikah misya>r baru dikenal masa kini, maka para ulama kontemporer berbeda pendapat menghukuminya.  Dalam kaitannya dengan  Maqa>s}id shari>’ah dalam  arti kemaslahatan terdapat dalam aspek- aspek hukum secara  keseluruhan.  Artinya,  apabila  terdapat permasalahan-permasalahan  hukum  yang  tidak ditemukan secara jelas dasar hukumnya dalam al-Qur’an dan Sunnah, maka dapat di analisis melalui maqa>s}id  shari>’ah  yang  di lihat dari ruh syari’at dan tujuan umum dari agama Islam yang hani>f (komprehensif). 10 Penelitian  ini  akan  menjawab  tentang  terminologi  nikah  misya>r  secara  bahasa dan definisi secara istilah serta bagaimana perbedaan fatwa ulama  tentang  hukum nikah misyar, lalu mengapa  perbedaan  itu  terjadi  serta  menganalisa  antara  fatwa-  fatwa tersebut, mana yang paling relevan dengan maqasyid shari’ah.
Misyar 11 Menurut sebagian pakar bahasa, merupakan kata tidak baku yang berarti kunjungan di siang hari. Lalu istilah ini dipake dalam pernikahan yang mana sang suami menemui istrinya di siang hari saja, layaknya mengunjungi tetangga- tetangga. 12 Misyar secara bahasa berasal dari kata al Sayr  yaitu  pergi  atau  perjalanan.  Kata  ini  mengandung  pengertian  kathrah,  yakni  terjadi  dengan
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021
intensitas  tinggi. 13 Usa>mah  al-Asyqar  menyatakan,  ‚Sesungguhnya  kata  misya>r  merupakan  sebuah bentuk muba>laghah (exageration) yang diperuntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan Jadi nikah misyar itu pernikahan dimana suami pergi ke tempat istrinya, bukan sebaliknya. di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit.,  bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap 14 dan tidak konsisten memenuhi kuwajiban dalam rumah tangga. 15 Menurut Shaykh Abd Allah bin Sulayma>n bin Ma>ni’, sisi perbedaan pernikahan ini dengan pernikahan umumnya adalah  sang  istri  merelakan  lepasnya  hak  pribadinya  dalam  pembagian  hari  dan  nafkah.  Ia  juga merelakan sang suami mengunjungi dirinya di waktu-waktu yang longgar saja, kapan saja, siang atau malam. 16

## 1. PANDANGAN PARA ULAMA TENTANG HUKUM NIKAH MISYA>R
Dalam menghukumi nikah misyar ulama terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: Pertama, kelompok ini mayoritas ulama’ kontemporer yang mana sebagian membolehkan nikah  misya>r>r  karena  dianggapnya  sah  karena  memenuhi  semua  rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua  mempelai  sepadan,  ada  mahar  yang  disepakati. 17 namun  makruh  dan  sebagian  lagi menyatakan sah namun bukan sebagai anjuran, Karena perkawinan sah maka konsekwensi hukum mengikat kepada pihak suami isteri seperti Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak,  hak  meniduri,  hak  tempat  tinggal,  hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Begitupula kuwajiban  seperti  kuwajiban  memberi  nafkah  lahir  dan  batin  dan  dampak-dampaknya. Hanya  saja,  keduanya  saling  meridhai  dan  sepakat,  bahwa  tidak  ada  tuntutan  bagi  istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran sebab semuanya tergantung kepada suami. mengunjungi istrinya, kapan saja 18
Adapun  pencabutan  istri  terhadap  sebagian  haknya  dan  pengajuan  hal  itu  sebagai syarat  dalam  pernikahan tidak  mempengaruhi  keabsahan  pernikahan,  selama  pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya. Di antara ulama yang membolehkan nikah misya>r adalah Shaykh Abd al-‘Azi>z bin Baz, Shaykh ‘Abd  al-‘Azi>z Alu>  al-Shaykh  (Mufti  Kerajaan  Arab  Saudi  saat  ini),  Yu>su>f  al- Qardha>wi>,  Syeikh  ‘A<li Jum’ah  al-Shafi>,  Wahbah  Zuhayli>, 19 Ah}mad  al-Hajji  al-Kurdi, Shaykh Su’u>d al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al- Haram), Shaykh Yu>su>f al- Duraywish, dan beberapa ulama lainnya. 20
Kelompok ini termasuk al-Qardhawi yang membolehkan pernikahan misya>r karena mewujudkan maslahat syari’at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga  adanya  kehidupan  keluarga  yang  dibangun  atas  dasar  kemuliaan  dan  solusi  bagi perempuan-perempuan  yang  tidak  bersuami,  perawan-perawan  yang  telah  lewat  masa nikahnya,  tentunya  dengan  memilih  laki-laki  yang  benar-benar  baik  budi  pekertinya,  dan antara kedua pihak telah  sama-sama  ridha.  Maka  tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang  dihalalkan  oleh  shara 21 ’.Namun  demikian,  al-Qardha>wi>   menegaskan   bahwa  dirinya bukanlah  sebagai  orang  yang  menyukai  dan menganjurkan pernikahan misya>r 22 Ulama lain yang mendukung pendapat yang membolehkan nikah misya>r adalah Yu>su>f al-Duraysh. Menurutnya, mereka yang berpendapat   tidak  sahnya  nikah  misya>r  karena  adanya  upaya menyembunyikan  dan merahasiakan pernikahan itu, baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai, tidaklah menjadikan pernikahan itu tidak sah. Pendapat inilah yang menurutnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Selain itu, ditinjau dari perwujudan  tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah misya>r bukan bentuk pernikahan
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021
yang ideal.  Akan  tetapi  bukan  berarti  kosong  dari  pembentukan  tujuan-tujuan  utamanya secara keseluruhan. 23
Berikutnya, ulama kontemporer yang membolehkan nikah misya>r adalah ‘Abd al-‘Azi>z bin Ba>z. Tentang pernikahan ini beliau berpandapat bahwa tidak mengapa jika akadnya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati secara  shar’iy,Apabila kedua suami- istri  itu  sepakat  bahwa  istrinya  tetap  boleh  tinggal  bersama  kedua  orang  tuanya,  atau bagiannya  di  siang  hari  saja  bukan  di  malam  hari,  atau  pada  hari-hari tertentu, atau pada malam-malam  tertentu;  maka  tidak  mengapa  akan  hal  itu.  Dengan  syarat,  pernikahan tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan 24
Kedua, kelompok yang mengharamkan nikah misya>r. Sejumlah ulama kontemporer mengharamkan  pernikahan  misyar,  di antara  nama-nama  mereka adalah  Nas}i>r  al-Di>n  al- Alba>ni>,  Muh}ammad  Zuhayli>,  ‘A<li  Qurah  Dagi,  dan  Ibra>hi>m  Fa>dhil.  Di antara argumen mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang- orang  yang  sudah  rusak  pribadinya  bisa  saja  menjadikannya  sebagai  tunggangan  untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan.
Menurut Madhab Syafi’i tidak sah akad nikah jika disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal. 25 Larangan  ini  juga  ditunjukkan  untuk  kepentingan  mengatur  umat  manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasa nya menjadi kenyataan, bukan sekedar  dalam  batas  prediksi-prediksi,  khayalan  belaka,  maupun  kejadian-kejadian  yang bersifat  dadakan  maupun  jarang  terjadi. 26 Pernikahan  misyar  ini  banyak  mendatangkan kemudharatan, karena dalam prakteknya banyak orang memanfaatkan nikah misyar ini hanya sekedar  menggumbar  nafsu  syahwatnya  dan  ujung-ujungnya  yang  menjadi korban  adalah pihak perempuan, maka pihak pemerintah harus melarangnya. Qaidah fiqh mengatakan :
فرصت ماملاا
ع ل ى عر ي ت ه م ن و ط ب ال م
ةحلص
‛Kebijakan pemerintah kepada rakyatnya berdasar kemaslahatan‛ 27
Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan misya>r tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya  unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain. 28
Adapun  ulama  kontemporer  yang  termasuk  kelompok  yang  mengharamkan  nikah misya>r  adalah  Syeikh  Nashiruddin  al-Albani.Abdul  Sattar  al-Jubali.  Beliau  berargumen bahwa  nikah  misya>r  berpotensi  suami  tidak  punya  rasa  tanggung  jawab atau kuwajiban terhadap isteri dan anak sehingga suami akan dengan mudah menceraikan istrinya,  semudah  dia  menikah  ditambah  lagi  praktek  nikah  misya>r  yang  lebih  banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Hal-hal inlah yang menjadikan akad  nikah  menjadi bahan  permainan  oleh  orang-orang  pengagum  seks  dan  pecinta
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021
wanita karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya,  karena jarang dikunjungi.  Hal  ini akan memberikan  dampak  bebam  psikologis anak ketika dibully oleh teman sebayanya, Dalam hal pendidikan seperti  tidak  adanya  akta kelahiran  atau  ada  akta  namun  tidak  bisa  mencantumkan nama  ayah  karena pernikahannya  dilakukan  secara  diam-diam  atau  tidak  dicatatkan dan akhlak anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan misyar 29
al-Jubali  juga  membantah  argumen  ulama  yang  membolehkan  nikah  misya>r  dalil yang  digunakan  oleh  pendapat  pertama  sangat  tidak  tepat  dimana  nikah  misya>r meminimalisir  perawan-perawan  tua  yang  kaya  raya  dan  tidak  butuh  biaya  suami. Menurutnya, Hal ini berlawanan dengan maqasid Rasul ketika melakukan pernikahaa setelah sayyidah Khadijah dengan tujuan mengangkat janda miskin yang jumlahnya lebih  banyak sedangkan perawan-perawan tua lagi kaya itu hanya sedikit jumlahnya.. 30
Shaykh Abu> Ma>lik Kamal bin al-Sayyid Sa>lim berpendapat bahwa pendapat yang rajih  tentang  nikah  misya>r  adalah  bahwa  yang  menjadi  pangkal  perselisihan terletak pada pengajuan syarat untuk mengugurkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri, serta  pengaruhnya  terhadap  keabsahan  akad.  Akad  nikah  misya>r  tetap  sah  dan perkawinannya  pun  legal,  namun  syaratnya  gugur.  Dengan  demikian perkawinan  ini  tetap mengimplikasikan  pengaruh-pengaruh  syari’at  berupa  penghalalan  senggama,  kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya. 31
Jikalau  apabila  pernikahan  misyar  ini  banyak  mendatangkan  kemudharatan,  karena dalam prakteknya banyak orang memanfaatkan nikah misyar ini hanya sekedar mengumbar nafsu syahwatnya dan ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah pihak perempuan, maka pihak pemerintah harus melarangnya. Qaidah fiqh mengatakan :
فرصت ماملاا ع ل ى عر ي ت ه م ن و ط ب ال م
ةحلص
‛Kebijakan pemerintah kepada rakyatnya berdasar kemaslahatan‛
Ketiga , kelompok yang mensngguhksn atau tawaqquf terhadap hukum nikah misya>r. Sebagian ulama memilih tawaqquf (abstain) tentang hukumnya, lantaran menurut mereka esensi  pernikahan seperti ini berikut dalil yang dipergunakan baik yang mendukung maupun yang  menolak  tampak  belum  jelas  dan  meyakinkan.  Mereka  menyatakan  bahwa  sangat penting  untuk  dilakukan  pengkajian  mendalam  dan pencermatan    ekstra    perihal    nikah misya>r   ini.   Di   antara   ulama   kontemporer   yang mengambil posisi ini adalah Shaykh Muh}ammad bin S}a>lih al-Uthaymin. 32
Kontroversi ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan karena nikah misya>r merupakan  masalah  baru  dan  belum  ditemukan  dasar  hukum  yang  kuat  untuk menghukuminya, maka sewajarnya manakala terjadi perbedaan pendapat Adapun beberapa hal  yang  menjadi  sebab  perbedaan  pendapat  tersebut  adalah:  Pertama,  perbedaan manhajdalam menetapkan hukum. Antara kelompok  yang  membolehkan dan yang melarang

## TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021
pernikahan  misya>r  sama-sama  menggunakan  dalil  akal  dalam menentukan  hukumnya. Namun  letak  perbedaannya  adalah  kelompok  yang  membolehkan  nikah  misya>r  (seperti Yusuf al-Qardhawi) lebih banyak menggunakan pendekatan kemaslahatan (istis}la>hi) yang dapat dicapai dalam pernikahan ini. Meskipun  al-Qardha>wi>  juga  menggunakan  qiyas  -yakni mengqiyaskan    nikah    misya>r  dengan  kasus  Saudah  istri  Nabi  yang  memberikan  hak malamnya  untuk  Aisyah- namun dengan proporsi yang kecil. Sementara kelompok  yang menentang  nikah misya>r  tampaknya  lebih  mengedepankan  qiyas  antara  nikah  misya>r dengan   nikah biasa. Sehingga adanya perbedaan-perbedaan antara nikah misya>r dengan nikah  biasa,  menyebabkan  nikah  misya>r  dianggap  sebagai  pernikahan  yang  tidak  sah, sehingga harus diharamkan. Selain itu, kelompok yang melarang nikah misya>r lebih banyak melihat aspek mudharat yang dihasilkan dari jenis pernikahan ini. Dari perspektif ilmu ushul fiqh, kelompok yang menolak nikah misya>r mengharamkan pernikahan jenis ini dengan metode  sadd  ad-dhari>h.  Artinya  menutup  jalan  yang  menuju  kepada  kerusakan.Kedua, perbedaan  dalam  penetapan  kriteria  keabsahan  nikah.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  di antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan nikah misya>r adalah selama suatu pernikahan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan itu sah. Sedangkan ulama yang mengharamkan nikah misya>r berpandangan bahwa keabsahan pernikahan tidak semata-mata tercapainya syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga harus  terwujud  tujuan- tujuan  pernikahan. Jadi,  kriteria  pernikahan  yang  sah  menurut  ulama  yang  membolehkan nikah   misya>r adalah  pernikahan  yang  terpenuhi  syarat  dan  rukunnya.  Sedangkan  kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang mengharamkan nikah misya>r adalah pernikahan yang tidak hanya terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi sekaligus tujuan-tujuan pernikahan tersebut.
Ketiga,  perbedaan  dalam  memahami  wajib  tidaknya  sosialisasi  suatu  pernikahan. Pernikahan    misya>r    (meskipun    tidak    semuanya)    biasanya    mengandung    unsur kerahasiaan  antara  pihak  yang  melakukan  nikah  misya>r  dengan  istri  pertama  dan keluarganya. Perdebatan tentang akibat hukum merahasiakan  pernikahan  ini sebenarnya telah  terjadi  pada  masa  lalu  antara  para  ulama  madzhab.  Madzhab  Maliki  misalnya, berpendapat  bahwa  misi  pernikahan  adalah  pemberitahuan  dan  sosialisasi.  Syarat  adanya sosialisasi  merupakan  syarat  sahnya  suatu  pernikahan.  Dengan  adanya  permintaan  untuk dirahasiakan, baik oleh kedua suami istri,  wali,  maupun  saksi, berarti tidak terwujud misi pemberitahuan  dan  sosialisasi.  Selain  itu,  merahasiakan  hubungan  pernikahan  dianggap termasuk  ciri-ciri  perzinaan.  Sehingga  pernikahan  manakala  sudah  diminta  untuk disembunyikan, maka mirip dengan praktik perzinaan, maka akibatnya rusak secara hukum. 33 Demikian  pandangan  madhhab  Maliki,  yang  kemudian  diikuti  oleh  kelompok ulama  yang  mengharamkan  nikah  misya>r. Adapun kelompok  yang  membolehkan  nikah misya>r   berpedoman   pada   pendapat   jumhur   ulama   madzhab   H}anafi>,   Sha>fi’i>,   serta H}anbali>   yang   menyatakan   bahwa   pernikahan   yang   telah   terpenuhi   syarat   dan rukunnya, meskipun suami, istri, wali maupun kedua saksi bersepakat untuk merahasiakan pernikahan  tersebut  dari  pengetahuan  masyarakat,  maka  pernikahan  itu  adalah  tetap  sah hukumnya. Menurut jumhur ulama, adanya dua orang saksi telah cukup untuk mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak  lagi  bersifat  rahasia. Namun menyembunyikan pernikahan dapat  dihukumi  makruh  agar  tidak  muncul  tuduhan  miring  kepada  kedua  pihak  yang melaksanakan pernikahan itu. 34
Keempat, perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. Menurut   pihak   yang   mengharamkan   nikah   misya>r,   adanya   syarat   bahwa  suami  tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021
yang dinikahi secara misya>r, serta beberapa kewajiban sejenis yang ditetapkan syari’at  atas suami termasuk syarat-syarat ilegal (bathil). Sehingga pada kelompok ulama yang menolak nikah  misya>r  ada  yang  menganggap  nikah  misya>r  karena  syaratnya  bathil,  maka pernikahannya  juga  tidak  sah.  Sedangkan  yang  lain menyatakan  pernikahannya  tetap  sah, tetapi  syaratnya  bathil,  maka  dari  itu  tetap  mengimplikasikan  pengaruh-pengaruh  syari’at berupa  penghalalan  senggama, kepastian  nasab, kewajiban nafkah  dan pembagian yang adil  (jika  poligami).  Dalam  hal  ini,  istri  berhak  menuntut,  namun  tidak  masalah  jika  ia dengan  sukarela  melepaskan  hak-hak  ini  tanpa  syarat,  sebab  itu  merupakan  haknya. Pendapat  seperti  ini dianut oleh Shaykh Abu> Ma>lik Kamal bin al-Sayyid Sa>lim 35 yang menurut penulis adalah  bentuk  pengingkaran  terhadap  keabsahan  nikah  misya>r.Sedangkan ulama yang membolehkan nikah misya>r, mengenai masalah ini berpendapat bahwa adanya syarat- syarat seperti suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi  malamnya  dengan  istri  yang  dinikahi  secara  misya>r,  bukanlah  syarat  yang menyebabkan  pernikahan  tersebut  ba>t}il  (tidaksah).  Adanya  syarat-syarat  tersebut dapat diterima dengan syarat pula bahwa sang istri merelakan tidak terpenuhinya sebagian hak- haknya  dalam  pernikahan  dengan  tanpa  paksaan  dari  pihak  manapun.  Akan  tetapi, seandainya  pada  suatu  saat  istri  bermaksud  menuntut  haknya  kembali,  maka  ia  berhak menuntutnya,  dan  pernikahan  tetaplah  sah  tanpa  ada  sesuatupun  yang  membatalkannya. Poin-poin di atas menjadi sebab perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hukum nikah misya>r.

## 2. NIKAH MISYA>R DALAM PERSPEKTIF MAQA>S{ID SHARI>’AH
Kontroversi hukum terjadi menurut penulis karena mereka  menggunakan beberapa argumen sebagai berikut:Pertama, dasar hukum paling utama yang menjadi alasan kelompok yang  membolehkan  nikah  misya>r  adalah  terpenuhinya  segala  syarat  sahnya  pernikahan karena itulah pernikahan menjadi sah menurut agama. Pernikahan yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul, saling meridhai antara  kedua  mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati, maka akad nikah tersebut resmi dan keduanya menjadi suami istri.  Pendapat  ini  apabila  dihubungkan  dengan  konsep  maqa>s}id  shari>’ah  maka  tampak relevan dengan maqa>sid shari>’ah pada ranah   h}ifdh   al-di>n   tingkat   dharu>riyyat   serta pada  ranah  h}ifdh  al-Nasab  tingkat dharu>riyyat karena dalam ranah ini mengindikasikan bahwa dengan adanya pernikahan maka ajaran agama dan eksistensi keluarga Islam dapat terjaga.  Kedua,  pernikahan  misya>r  biasanya  terjadi  dalam  kondisi  darurat.  Menurut Yu>su>f  al-  Duraysh, 36 pernikahan  jenis  ini  haruslah  dimaklumi,  karena  biasanya diselenggarakan dalam situasi dan kondisi khusus yang mengikat suami atau istri. Sementara keduanya ingin menjaga diri dan kehormatannya, sedangkan pernikahan yang umum tidak mungkin  mereka  tempuh  sehingga  mereka  terdesak  untuk  melakukan  nikah  misya>r  . Pandangan  ini  menelukan  relevansinya  dengan  konsep  maqa>s}id  shari>’ah  pada  ranah hifdh al-di>n  tingkat  hajjiya>t.  Dalam  keadaan  tertentu  ketentuan  pernikahan  dalam Islam dapat diperingan, di antaranya dengan dibolehkannya istri merelakan sebagian haknya dari suami. Ketiga,  mereka  yang  membolehkan  nikah  misya>r  berpendapat  bahwa  jika  ditinjau  dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah misya>r bukan bentuk pernikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.
Bahkan tidak sedikit tujuan-tujuan tersebut yang bisa ditemukan di dalamnya. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada hak nafkah dari suami untuk
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021
istrinya, juga tidak ada hak berbagi hari giliran. Karena adanya hak-hak pernikahan tersebut, maka pendapat ini apabila dihubungkan dengan maqa>s}id shari>’ah, maka akan tampak relevan dengan  h}ifdh  al-nafs  pada  tingkat  dharu>riya>t,  yakni  terpeliharanya  keberlangsungan reproduksi keturunan, serta terpeliharanya kehormatan, terutama kehormatan kaum  wanita yang tidak diperolehnya kecuali dengan pernikahan. Selain itu, sang istri yang dinikahi secara misya>r  juga  ikut  merasakan  kebahagiaan  dan kepuasan  batin  karena  dalam  pernikahan tersebut  ia  mendapatkan  sesuatu  yang  tidak ia  dapatkan  kecuali  dengan  melakukan pernikahan. Ini sesuai dengan konsep maqa>s}id shari>’ahpada ranah h}ifdh al-nafs pada tingkat  hajjiya>t.  Keempat,  ulama  yang  membolehkan  nikah  misya>r  juga  mensyaratkan bahwa  pernikahan  seperti  ini  haruslah  diresmikan  oleh  aturan  negara  dengan  adanya pencatatan  pernikahan  oleh  instansi  pemerintah.  Tentu  saja  pendapat  ini  sejalan  dengan maqâshid  sharî’ah  pada  ranah hifdh al-nasab pada tingkat hajjiya>t. Kelima, dengan nikah misya>r  istri  yang  kaya  bisa  membantu  ekonomi  suami  yang  mungkin  lemah.  Ini  sejalan dengan konsep maqa>s}id shari>’ah pada ranah h}ifdh al-nafs pada tingkat tah}siniya>t. Selain itu  dengan  pernikahan  (misya>r)  istri  beruntung  karena  memiliki  seseorang  yang  bisa melindungi diri  dan  hartanya  dari kerusakan  dan gangguan  pihak  lain. Ini  sejalan  dengan konsep maqa>s}id shari>’ah pada ranah hifdh al-mâl dalam level dharu>riya>t.
Dalam  pendekatan  maqa>s}id  shari>’ah,  kualitas  kemaslahatan  dalam  suatu perbuatan akan menentukan tingkat status hukum perbuatan tersebut. Karena itulah maka muncul beberapa kaidah umum dalam penetapan hukum berdasarkan maqa>s}id shari>’ah (maqa>s}id based ijtiha>d)antara lain: (1) tuntutan untuk melakukan sesuatu adalah karena kandungan  maslahat  yang  ada  di  dalamnya  dan  tuntutan  meninggalkan  sesuatu  adalah karena  ada  kemafsadatan  di  dalamnya,  (2)  jika  kemafsadatan  dalam suatu  perbuatan mendominasi,  maka  melaksanakannya  ada  pada  tingkatan  makruh,  semakin  besar mafsadatnya  semakin  kuat  pula  tingkat  kemakruhannya  sampai  pada  tingkatan  haram. Tingkat mafsadat dalam hal yang diharamkan adalah lebih besar dari yang dimakruhkan, (3) perbuatan yang diwajibkan bisa berubah menjadi tidak wajib atas pertimbangan akibat jelek yang  akan  ditimbulkannya,misalnya  adalah  jika  pelaksanaannya      akan      membahayakan orang   lain   atau   menyalahi   hikmah   yang dimaksud oleh shara’ 37 Akan tetapi dari uraian pendapat ulama di atas dapat diketahui bahwa antara pendapat yang melarang maupun yang membolehkan nikah misya>r sama-sama relevan dengan maqa>s}id shari>’ah.
Ketika  terjadi  pertentangan  maslahat  dan  mafsadat  beserta  tingkatannya  seperti tersebut di atas, kaidah utamanya adalah mendahulukan penolakan mafsadat atas pencapaian maslahat  yang  artinya  ‚Menolak  mafsadat  diutamakan  daripada  meraih maslahat.‛  Namun ketika  kemaslahatan  yang  akan  diperoleh  adalah  untuk  kepentingan  yang  lebih  besar, sementara  kemafsadatannya  adalah  dalam  skala  yang  lebih  kecil  atau  ada  pertentangan antara   dua   kemaslahatan   yang   berbeda,   maka   Yu>su>f   al-Qardha>wi> mengajukan dua cara  yang  bisa  ditempuh,  yakni  taghli>b  (tarji>h  )  dan  tawfi>q 38 .Sementara  penulis mengajukan satu lagi cara untuk menyelesaikan perbedaan endapat antara dua kemaslahatan yang  berbeda  ini,  yakni  dengan  metode  istis}lah}  bi  al- ‘urf  (memilih  satu  dari  dua kemaslahatan yang paling sesuai dengan  adat  dan kebutuhan masyarakat).
Adapun  rincian  dari  penerapan  ketiga  metode  tersebut  adalah:  Pertama,  apabila menggunakan  metode  taghli>b  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  tarji>h  maqa>s}id (menguatkan  bagian-bagian  maqas}id  shari>’ah  berdasarkan  klasifikasi  dan  tingkatan kepentingan),  maka  pendapat  yang  membolehkan misya>r  lah  pendapat  yang  lebih  kuat. Karena pendapat yang membolehkan dalam ranah h}ifdh al-di>n, h}ifdh al-nafs,h}ifdh al- nasab dan  h}ifdh  al-ma>l  telah  sampai  pada  level  dharu>iyya>t,  h}ajjiyya>t  dan
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021
tah}si>niyya>t.Karena  berdasarkan  konsep  tarji>h  maqa>si>d  ini  ranah  hifdh  ad-di>n  harus diutamakan daripada ranah h}ifdh al-nafs,begitu juga ranah h}ifdh al-nafs harus diutamakan daripada  ranah  h}ifdh  al-nasab,  dan  seterusnya.  Kemudian  pada  tiap  ranah,  level dharu>riyya>t  harus  diutamakan  daripada  level  h}ajjiyya>t,  begitu  pula  level  h}ajjiyya>t  harus diutamakan  daripada  level  tah}si>niyyat.Karena  itulah,  meskipun  pada  ranah  hifdh al-‘aql pendapat  yang  lebih  kuat  adalah  pendapat  yang  melarang  misya>r,  namun  pada  ranah tertinggi maqas}id shari>’ah, yakni h}ifdh ad-di>n, pendapat yang membolehkan lebih   kuat. Jadi,  berdasarkan  metode  taghli>b  atau  tarji>h  maqa>}sid  pendapat  yang membolehkan nikah  misya>r  hendaknya  diutamakan.  Kedua,  jika  metode  tawfi>q  yang digunakan, maka artinya baik pendapat yang membolehkan maupun yang melarang nikah  misya>r  sama-sama digunakan   dengan   cara   membolehkan   nikah   misya>r   dengan  disertai  syarat-syarat  yang cukup  ketat,  dengan  tujuan  agar  kebolehan  tersebut  tidak  disalahgunakan  sehingga menimbulkan mafsadat. Metode ini  sejalan  dengan pandangan Abdullah an-Na’im bahwa melaksanakan  perbuatan  demi  kemaslahatan  makro  tidak  boleh  mengabaikan  hilangnya kemaslahatan  mikro.  Kemaslahatan regional tidak boleh diutamakan selama kemaslahatan personal  tidak  terjamin. 39 Atau  dengan  lain  kata,  bahwa  dalam  melaksanakan  suatu kemaslahatan  untuk  suatu  pihak
tidak  boleh  menimbulkan  kemudharatan  bagi  pihak  lainnya.  Tidak  menjadi  perdebatan bahwa menghilangkan kesulitan dan memperoleh manfaat dan kemudahan adalah bagian dari maqas}id shari’ah.Tetapi berlebih-lebihan dalam hal ini (yakni memboleh kan   nikah misya>r  dalam  berbagai  kondisi,  meskipun  tanpa  ada  halangan  untuk melakukan nikah sebagaimana mestinya), apalagi hanya berdasarkan pada keinginan  dan kepentingan hawa nafsu semata adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh syara’.Maka dari itu seandainya pernikahan misya>r harus dibolehkan, haruslah dengan penetapan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Hal  itu dimaksudkan untuk melindungi umat Islam dari memandang remeh ajaran  Islam,  dan  demi  menyelamatkan  kaum  wanita  dari  pelecehan  kaum  laki-laki. Pandangan seperti ini akan tampak sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:
Apabila  sesuatu  perkara  menjadi  sempit  maka  hukumnya  meluas,  dan  apabila  sesuatu perkara  menjadi  meluas  maka  hukumnya  menyempit.‛  Apabila    kaidah    fiqih    di    atas dikaitkan    dengan    hukum    nikah    misya>r    ,    maka    dapat  dikatakan    bahwa    demi kemaslahatan  yang  lebih  tinggi,  nikah  misya>r  hendaknya dibolehkan. Tetapi kebolehan nikah  misya>r  itu  haruslah  dengan  persyaratan  yang  sangat  ketat,  yang  dapat  dipastikan persyaratan  tersebut  setidaknya  mampu melindungi atau setidaknya meminimalisir kedua belah  pihak  (suami  dan  istri  yang  menikah  secara  misya>r)  dari  mafsadat-mafsadat  yang mungkin akan timbul pasca pernikahan. Artinya, nikah misya>r hanya sebagai solusi terakhir bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Karena dalam konteks masyarakat Indonesia, pernikahan dengan cara misya>r sebenarnya tidak lagi dapat dianggap sebagai solusi bagi para wanita muslimah Indonesia, tetapi boleh jadi itu hanya solusi bagi para turis yang tinggal sementara waktu di Indonesia. Dan ini lebih merugikan  pihak  istri  yang dinikahi secara misya>r.Ketiga,dengan metode istis}la>h bi al-‘urf (memilih satu dari dua atau sekian banyak kemaslahatan yang paling sesuai dengan adat dan kebutuhan masyarakat). Kuatnya orientasi kemaslahatan  dalam  fiqih  (lebih-lebih  fiqih  kontemporer)  membuka  lebar  kemungkinan lahirnya  ketentuan-ketentuan  hukum Islam yang berbeda di suatu kawasan dengan kawasan lainnya, karena pertimbangan kemaslahatan memang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan tempat  dan  waktu.  Fiqih  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  negara  Timur  Tengah  tidak dengan serta merta dapat diterapkan di negara lain karena adanya kemungkinan perbedaan kondisi,  permasalahan,  kebutuhan,  kebiasaan,  dan  faktor  lainnya.  Karena  itu,  fiqih  pada hakekatnya  adalah  bersifat  terbuka  untuk  berbeda,  dan  tidak  seperti  masalah  akidah atau
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021
tauhid yang lebih bersifat pasti dan seragam. 40 Apabila pergeseran fiqih tersebut dikaitkan dengan  masalah  hukum  nikah  misya>r  di  Indonesia,  maka  hal  yang  perlu ditekankan di sini adalah apapun format hukum  mengenai nikah misya>r yang dihasilkan  dari  metode istis}la>h  bi  al-‘urf  ini,  yakni  memilih  kemaslahatan  yang  paling sesuai dengan  kebutuhan masyarakat Indonesia, tidak lantas dikatakan bahwa hukum yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan prinsip maqas}id shari>’ah.Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa antara  pendapat  ulama  yang  membolehkan  dan  yang  melarang  misya>r  adalah  sama-sama relevan  dengan  maqas}id  shari>’ah.  Hanya  saja  perbedaannya  terletak  pada  tingkatan kepentingannya saja.
Berdasarkan  kaidah  dalam  pendekatan  maqas}id  shari>’ah  poin  ketiga  bahwa perbuatan yang diwajibkan saja bisa berubah menjadi tidak wajib atas pertimbangan akibat jelek yang akan ditimbulkannya, misalnya jika pelaksanaannya akan membahayakan orang lain  atau  menyalahi  hikmah  yang  dimaksud  oleh  shara’,  maka  bagaimana  dengan  nikah misya>r  yang  hanya  mubah  saja  hukumnya,  seandainya  pernikahan  tersebut  berpotensi menimbulkan madharat atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh shara’ sebagaimana yang dilakukan para turis Arab di Indonesia. Dalam konteks masyarakat Indonesia, keberlakuan hukum syariah sudah seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek yang lain yang dirasa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana hukum yang di fatwakan sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika akad nikah misya>r dibolehkan di Indonesia, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat muslimah Indonesia.  Karena pertama, kebanyakan pelaku dan penggemar nikah misya>r adalah para turis Arab dan Timur Tengah yang tanpa ada halangan  shar’i  untuk  melaksanakan  nikah  sebagaimana  mestinya,  atau  tidak  punya keinginan  sedikitpun  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  pernikahan,  mereka  hanyalah  para pencari kepuasan untuk  diri mereka sendiri, sedangkan tidak banyak wanita muslimah di Indonesia yang mengerti ketentuan-ketentuan serta  konsekwensi  serta  madharat bagi istri. Salah satu sebab para turis Arab marak melakukan pernikahan seperti ini karena sebagaimana dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  dewan  fatwa  Arab  Saudi  berpendapat  bahwa  niatan melakukan pernikahan yang hanya untuk sementara, apabila tidak diucapkan maka tidak akan membatalkan  pernikahan  tersebut.  Kedua,  sebenarnya awal dibolehkannya pernikahan misya>r  adalah  untuk  menyelamatkan  kaum muslimin  dari  fitnah  yang  akan  merusak agamanya  pada  saat  pernikahan  sebagaimana  mestinya  benar-benar  tidak  mampu  untuk dilaksanakan kedua belah pihak. Akan tetapi pada saat ini telah banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan tujuan pernikahan misya>r tersebut, serta penyalahgunaan dan pelanggaran tata cara nikah misya>r sebagaimana yang dibolehkan para ulama.
Sehingga nikah misya>r yang banyak dilakukan pada saat ini dapat dikatakan sudah tidak  shar’i  lagi  karena  cenderung  meremehkan  syarat-syarat  pernikahan  dan  tidak melindungi  kepentingan  kaum  wanita,  sehingga  hendaknya  fenomena  ini  diperhatikan. Ketiga, berdasarkan ‘urf masyarakat Indonesia, nikah misya>r atau model-model pernikahan lainnya  seperti  mut’ah,  bahkan  poligami,  masih  merupakan  sesuatu  yang  lebih  bersifat kasuistik sehingga pernikahan misyar  bukan  bagian  dari  tradisi  masyarakat  di  Indonesia, apalagi  sebagai  solusi.  Hal ini berbeda dengan di negara-negara Timur Tengah, yang mana nikah  misya>r  dianggap  sebagai  solusi,  salah  satu  sebabnya  adalah  karena  adat  di  sana menuntut adanya mahar dalam pernikahan biasa dalam jumlah yang sangat tinggi. 41
Secara    yuridis    dan    berdasarkan    metode    tarji>h    maqa>s}id,    pendapat    yang membolehkan  misya>r  tampak  lebih  kuat,  akan  tetapi  hendaknya  diperhatikan  bahwa suatu kemaslahatan yang berlaku di suatu negeri dan budaya  tertentu belum  tentu sesuai atau  sejalan  dengan  kemaslahatan  di  negeri  lain.  Penulis  menegaskan  dalam  konteks  ini
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021
bahwa  prinsip  Islam  memperbolehkan  imam  melarang  perbuatan  mubah  apabila kemaslahatan  umat  menghendaki  yang  demikian.  Di  antara  hak  pemerintah  sebagai pemimpin  orang-orang  mukmin  itu  ialah  menyesuaikan  hukum  dengan  perkembangan bangsanya dan perkembangan pemahaman terhadap makna keadilan dan peraturan hidup yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
Berdasarkan  teori  al-T{u>fi>,  kemaslahatan  dapat  kita  pilih, 42 karena  diserahkan kepada kita, tetapi dengan syarat bahwa kemaslahatan yang kita pilih adalah kemaslahatan yang  tidak bertentangan dengan  prinsip dar’u al-mafa>sid  wa  jalb  al-mas}a>  Lih  (mencegah kerusakan dan mencapai kemaslahatan) dalam syariat Islam, serta kemaslahatan yang dipilih merupakan kemaslahatan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Karena itu, pilihan ketiga (memilih maslahat yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim, manakala  terjadi  pertentangan  dua  kemaslahatan)  inilah  yang  paling  penting  untuk didahulukan bagi umat Islam di Indonesia. Sehingga implikasinya, kalau metode istisla>h bi al-‘urf  yang  di  pilih  maka hendaknya nikah misya>r hendaknya dilarang di Indonesia, baik dengan undang-undang resmi negara maupun dengan fatwa majelis ulama.

## 3. PENUTUP
Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukum  nikah  misya>r.Dalam  hal  ini  setidaknya terdapat tiga kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu terdapat ulama  yang  membolehkan,  ada  yang  melarang,  dan  ada  pula  yang  tawaqquf  (tidak membolehkan  dan  tidak  melarang)  melarangnya  nikah  misya>r  .  Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena: Pertama, perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. Kedua, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah.  Ketiga, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan. Keempat, perbedaan dalam menentukan syarat- syarat  yang  membatalkan  pernikahan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pendapat yang melarang (mengharamkan) nikah misya>r  apabila  dikaitkan  dengan  konsep  pokok maqas}id  shari>’ah  (yakni,  jalb  al- mas}alih wa dar’u al-mafa>sid) dalam konteks masyarakat Indonesia, maka hendaknya nikah  misya>r  dilarang  di  Indonesia,  atas  dasar  pertimbangan bahwa  kemudharatannya  jauh  lebih  besar  daripada  manfaatnya,  atau  karena  pernikahan misyar hanya menciptakan kemaslahatan sebelah pihak, tetapi menimbulkan kerusakan di pihak  lain,  nikah  misya>r  hanya  menguntungkan  para  turis  Arab  daripada  wanita-wanita muslimah di Indonesia. Larangan tersebut bisa dilakukan baik dengan undang-undang resmi negara maupun dengan fatwa majelis ulama. Adapun penulis cenderung menyepakati metode yang ketiga ini.
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021
‘A>bidi>n, Muh}ammad al-Ami>n bin ‘Umar Ibn. Majmu>’at al-Rasa>’il. Vol.2, Lubnan: Da>r Ibnu
H}azm, 1986
‘Abidi>n, Muhammad al-Ami>n bin ‘Umar ibn. Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Dura>r al-ukhta>r. Vol. 4, Beirut: Da>r Ihya>’ al-Turath al-‘Arabi>, t.th
Ajfa>n,  Muh}ammad  Abu>.  Min  Athar  Fuqa>ha>  al-Andalu>s  Fata>wa  Ima>  m  al-Sha>tibi. Tunisia: Maktabah al-Kawa>kib, t.th.
Al-Suyuthi, al-Asybah wan-Nadhair, Cet. Al-Haramain, Singapura, t.th al-‘Udhi, Ah}mad. ‚I’tiba>r al-Mas}lah}ah wa S}ilatuha> bi Ma’a>yi>r al-Takli>f fi> al-Tashri>’a l-Isla>mi>‛, dalam Arab Law Info, 22 Mei 2000.
Al-Asyqar,  Usa>mah.  Mustajida>t  Fiqihiyyah  fi>  Qadha>  ya  al-Zawa>j  wa  al-Thalaq. Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H.
Al-Duraywish,Yu>su>f. Al-Zawa>j al-‘Urf. Riya>dh: Da>r al-As}i>mah, t.th. Al-Hakami>, Shaykh Ja>bir. ‚Al-Misya>r: al-Musamma, al-Dawa>’i, wahukmuhu al-yar’i,‛ koran al- Nadwah , selasa, 6-6-1423 H edisi 13299.
Al-Na’im, Abdullah Ahmed  Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Right and International Law . Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
Al-Nawawi, Syarah Muslim , Cet. Muasisah Qurthubah, Juz. IX, T.th.
Al-Qardha>wi>, Yu>su>f. Madkhal li Dira>sah al-Shari>ah al-Isla>miyah. Beirut: Mu’assasah al- Risa>lah, 1997.
Al-Qardha>wi>,Yu>su>f. Zawa>j  al-Misya>r, Haqi>qatuh  wa Hukmuh.Riya>dh: Da>r al-Qalam li Kulliyyat al-Isla>miyyah, 1423 H.
Al-Qardhawi, Yusuf. Hady al-Isla>m Fata>wi Mu’a>s}irah. t.kt: Da>r al-Qalam, 1421 H. Al-Sha>fi’i>, Muh}ammad bin Idri>s. Al-Umm. Beirut: Da>r al-Fikr, 1403 H.
Auda, Jasser. Maqa>s}id al-Shari>ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach. London:
IIIT, 2007.
http://yunalisra.blogspot.com/2009/07/ternyata-prancis-adalah-kota-islam.html.Lubis, Nazli Hanum.
Al-Thufi’s Concept of Maslahah. Montreal: Institute of Islamic Studies, McGill University, 1995 Ma>ni’,  ‘Abd  Allah  bin  Sulayma>n  bin,  ‚Hukm  al-Zawa>‛,  dalam  majalah  al-Dakwah, edisi 1843, 11 Rabi’ul Awwal 1423 H.
Manzhur, Ibnu. Lisa>n al-‘Arab. Kairo: Dar al-Ma’rifah, t.th. Mawardi,  Ahmad  Imam.  Fiqih  Minoritas:  Fiqh  al-Aqalliya>t  dan  Evolusi  Maqashid syari’ah dari Konsep ke Pendekatan. Yogyakarta: LkiS, 2010.
Sa>lim,  Shaykh  Abu>  Ma>lik  Kamal  bin  al-Sayyid.  S}ahi>h  Fiqh  Sunnah.Jilid  3,Riya>dh: Jami>’ah al- Isla>miyyah al-Su’ ȗ diyah, t.th.
Salt}u>t, Mah}mu>d. Al-Fata>wa>: Dira>sat li Mushkila> al-Muslim al-Mu’a>s}ir fi> H}aya>tih al- Yawmiyah Waji>b al-Ammah. t.kt: Da>r al-Qalam, t.t.
Shamad,
Abdus. Hukum Islam:  Penormaan
Prinsip Syari’ahdalam  Hukum Indonesia.Jakarta: Kencana, 2010.
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto Terakreditasi Sinta 5. ISSN: 2089-2608 - E-ISSN: 2614-0527 Volume 11 Nomor 1  Tahun 2021