Vol. 10 No. 2 April 2024 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersediaonline di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Efektivitas Sistem Layanan Payroll Dalam Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Anggota POLRI di Lingkungan POLDA Bengkulu
Henny Aprianty 1 ,  Arnubi 2 , Budiman Sakti 3 , Heru Purnawan 4
123 Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH – Bengkulu
4 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH –Bengkulu E-mail correspondence: shane.purnawan@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas sistem layanan payroll dalam  pembayaran  tunjangan  kinerja  bagi  anggota  polri  di  lingkungan  polda  Bengkulu.  Jenis penelitian  yang  di  gunakan  dalam  skripsi  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan deskriftif dengan teknik studi   kasus   yaitu dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam  pada  objek  penelitian,  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  data  primer  dan  data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, dan  metode  dokumentasi.  Adapun  teknilk  analisis  datanya  yaitu  menggunakan  Data  Reduction (Reduksi  Data),  Data  Display  (Penyajian  Data),  dan  Conclusion  Drawing/Verification.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1).  Efektivitas  sistem  layanan  payroll  dalam  pembayaran tunjangan kinerja bagi anggota polri di lingkungan Polda Bengkulu sudah diterapkan dengan baik dan  bertanggung  jawab,  dilihat  dari  indikator  efektifitas  program  yang  meliputi:  a)  Indikator Ketepatan  Sasaran  Program,  b)  Indikator  Sosialisasi  Program,  c)  Indikator  Pencapaian  Tujuan Program,  dan  d)  Indikator  Pemantauan  Program.  2).  Para  anggota  Polri  dan  ASN  yang berhubungan pun sudah berusaha semaksimal mereka dalam terus meningkatkan efektivitas sistem layanan  payroll  dalam  pembayaran  tunjangan  kinerja  bagi  anggota  polri  di  lingkungan  Polda Bengkulu.
Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Layanan, Payroll.

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  with  the  aim  of  finding  out  the  effectiveness  of  the  payroll service system in paying performance allowances for police members within the Bengkulu Regional Police.  The  type  of  research  used  in  this  thesis  is  qualitative  research.  This  research  uses descriptive case study techniques, which are carried out intensively, in detail and in depth on the research  object.  The  data  in  this  research  was  obtained  from  primary  data  and  secondary  data. Data  collection  techniques  used  are  observation  methods,  interview  methods,  and  documentation methods. The data analysis technique is using Data Reduction, Data Display (Data Presentation), and Conclusion Drawing/Verification. The results of this study indicate that: 1). The effectiveness of  the  payroll  service  system  in  paying  performance  allowances  for  police  members  within  the Bengkulu  Regional  Police  has  been  implemented  well  and  responsibly,  seen  from  program
effectiveness indicators which include: a) Indicators of Accuracy of Program Targets, b) Indicators of  Program  Socialization,  c)  Indicators  of  Achievement  of  Program  Goals,  and  d)  Program Monitoring  Indicators.  2).  The  members  of  the  National  Police  and  ASN  who  are  involved  have also tried their best to continue to improve the effectiveness of the payroll service system in paying performance allowances for police members within the Bengkulu Regional Police.
Keywords: Effectiveness, Service Systems, Payroll.

## 1. PENDAHULUAN
Sumber  daya  manusia  mengacu pada  orang-orang  (juga  dikenal  sebagai karyawan, pekerja, karyawan atau pekerja)  yang  bekerja  dalam  suatu organisasi.  Karakteristik  manusia  yang berbasis  energi  disebut  sumber  daya, bukan  sumber  daya  material.  Menurut (Abdurrahmat  Fathoni  2006)  Manusia sebagai sumber daya yang potensial/sistematis  tidak  dapat  diukur dalam  hitungan  tahun.  Keterampilan  ini mencakup kemampuan mencipta, kemampuan  berpikir  kreatif,  kreativitas, inisiatif, pemecahan masalah, visi,
pandangan  ke  depan,  keterampilan  dan pengalaman.
Menurut  (Dessler  2009)  Salah satu  asumsi yang tertanam  dalam konsep SDM adalah bahwa pegawai dan petugas (dalam  hal  ini  polisi)  dipandang  sebagai investasi  dalam  bisnis.  Di  sini  apabila para  pekerja,  pegawai  atau  pejabat dikelola  menurut  rencana  yang  baik  dan dengan  upaya  yang  lebih  profesional, maka  perusahaan  akan  mendapatkan imbalan  berupa  keuntungan  yang  lebih besar  dan  peluang  tindak  lanjut  untuk mencapai tujuan perusahaan dengan lebih efektif dan efisien.
Menurut  Sadjijono,  kata  “polisi” dan  “kepolisian”  mempunyai  arti  yang berbeda.  Kata  “polisi”  mengacu  pada organ atau departemen pemerintah, sedangkan  kata  “polisi”  mengacu  pada
organ  dan  fungsi  pemerintah.  Sebagai korporasi,  merupakan  suatu  instansi pemerintah  yang  diselenggarakan  dan dibentuk dalam suatu organisasi pemerintahan.
UU  No.  Bab  1  ayat  1  Undang- Undang  Kepolisian  Republik  Indonesia bulan  Februari  2002  menyatakan  bahwa “Petugas  kepolisian  bertanggung  jawab atas  segala  hal  yang  berkaitan  dengan pekerjaan kepolisian dan lembaga hukum”  Polisi  merupakan  lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menjalankan negara, sehingga tidak dapat dipisahkan dari pemerintah.
Hal  itu  ada  pada  pasal  2  UU tersebut. 2  Februari  2002  tentang kepolisian:  Peran  polisi  merupakan  salah satu  fungsi  pemerintah  federal  di  bidang pemeliharaan keamanan nasional, penegakan hukum, perlindungan, pembinaan dan pekerjaan sosial.
Hal  itu  ada  pada  pasal  4  UU tersebut.  2  Februari  2002:  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  bertujuan untuk  mewujudkan  keamanan  dalam negeri, termasuk pemeliharaan ketentraman  masyarakat  dengan  menjaga supremasi hukum,
kepedulian, perlindungan  dan  pemberian  pelayanan sosial  serta  dukungan  terhadap  hak  asasi manusia.  Dari  segi  hukum,  peran  polisi berkaitan  dengan  kewenangan  kepolisian berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Menurut (Ramadhan and
Muhyadi  2021)  Untuk  meningkatkan efisiensi  dan  profesionalisme,  sangat diperlukan  peningkatan  kualitas  kerja sumber  daya  kepolisian  baik  dari  segi perencanaan,  pengelolaan,  dan  stabilitas. Meningkatkan kualitas kerja aset perusahaan,  seperti  aparatur  pemerintah atau  kepolisian,  berarti  meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaan  pemerintahan.  Sumber  daya manusia  merupakan  aset  organisasi  yang paling  penting  karena  mereka  berperan serta  dan  merencanakan  seluruh  kegiatan organisasi.
Menurut  (Fitriadi  et  al.  2022) Kinerja  pegawai  merupakan  salah  satu metode yang digunakan untuk
mengetahui  efektivitas  organisasi.  Tidak ada  organisasi  atau  bisnis  yang  dapat maju  tanpa  kinerja  karyawan  yang  lebih baik.
Keterlibatan karyawan merupakan faktor  penting  dalam  meningkatkan kinerja  organisasi.  Aktivitas  individu merupakan dasar dari aktivitas organisasi. Menurut (Sinambela 2017) Kinerja setiap pegawai merupakan faktor yang membentuk seluruh aktivitas suatu organisasi,  sehingga  memahami  perilaku individu menjadi penting untuk menciptakan  sistem  manajemen  yang efektif  dan  mengembangkan  manajemen sumber daya manusia (SDM).
Dalam  melakukan  pengukuran kinerja, hendaknya ada ukuran
keberhasilan  pencapaian  tujuan  dan sasaran organisasi, yang disebut indikator kinerja.  Di  antara  indikator  kinerja tersebut  terdapat  indikator  kinerja  yang mengukur  keberhasilan  sasaran  dan sasaran  strategis  organisasi,  yang  disebut
indikator kinerja keluaran, indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan  dalam  rencana  kegiatan  atau pencapaian  tujuan,  Indikator  kinerja (IKK). Pengukuran kinerja harus mencakup  penetapan  indikator  kinerja produksi  dan  target  pencapaian  dalam laporan kinerja. Hal ini untuk mengetahui sejauh  mana  kinerja  yang  telah  dicapai dibandingkan  dengan  target  kinerja  yang telah ditetapkan {Formatting Citation}.
Untuk meningkatkan kinerja pegawai,  perlu  diberikan  insentif  berupa gaji/tunjangan  yang  diterima  pegawai sebagai imbalan atas kontribusinya terhadap  organisasi  tempat  dia  bekerja. Kompensasi/kinerja  merupakan  istilah yang  lebih  luas  daripada  kompensasi karena mencakup segala bentuk remunerasi, langsung atau tidak langsung,
kinerja atau non-kinerja.
Gaji  tidak  bisa  dipungkiri  karena merupakan harapan terbaik setiap karyawan  bagi  organisasi.  Kompensasi adalah  salah  satu  cara  utama  untuk mempertahankan karyawan.
Mendapatkan  gaji  yang  baik  membuat karyawan  merasa  puas,  nyaman  dan produktif, yang pada akhirnya membantu organisasi mencapai tujuannya.
Undang-undang tentang gaji polisi tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor  89  Tahun  2015  tentang  Gaji Pegawai  Kepolisian  Republik  Indonesia. Tunjangan  kinerja  dibayarkan  setiap bulan berdasarkan pandangan
menyeluruh  terhadap  kinerja  birokrasi, administratif, dan individu.
Pemberian reward kepada pegawai khususnya aparat kepolisian sangat penting  dilakukan  jika  ingin  mendorong
seseorang  untuk  berbuat  lebih  dari  apa yang  diinginkan  organisasi.  Selain  itu, penghargaan  tersebut  merupakan  bentuk apresiasi  kepada  polisi  atas  kinerja  yang telah ditetapkan oleh manajemen.
Dengan  penerapan  pembayaran gaji  dan  bonus  kinerja  berdasarkan keputusan  presiden  ini,  kami  berharap reformasi  pemerintahan  menjadi  peluang untuk  mempercepat  perubahan  guna meningkatkan  kinerja  pejabat  publik. Pejabat  sebagai  alat  pemerintahan  harus bekerja  lebih  profesional,  bermoral, bersih, dan beretika dalam  melaksanakan tugasnya.
Di  sisi  lain  dalam  pembayaran tunjangan  kinerja  polri  mulai  popular menggunakan  system  layanan  payroll, salah  satunya  di  lingkungan  polda Bengkulu.  Gaji  adalah  suatu  sistem pembayaran  atau  sistem  pembayaran yang dibayarkan suatu perusahaan kepada  karyawannya  dalam  jangka waktu  tertentu.  Menggunakan  layanan penggajian  pihak  ketiga  memudahkan perusahaan atau departemen SDM untuk membayar  seluruh  karyawan  setiap bulannya.  Selain  itu,  untuk  pasukan polisi  yang  besar  dengan  ratusan  atau ribuan petugas polisi.
Tentu  saja,  sangat  sulit  untuk tetap  menghitung  biaya  secara  manual saat  membayar  ke  polisi.  Dalam  sistem pembayaran, pengguna/anggota kepolisian mendapat informasi mengenai pembayaran  yang dilakukan  pemerintah. Misalnya  tunjangan  waktu,  tunjangan mobil,  tunjangan  makan,  potongan pajak,  BPJS,  dll.  Dengan  demikian,  hal ini  akan  membantu  para  anggota khususnya anggota baru untuk
mengetahui  segala  detail  pembayaran bulanannya.
Selain  itu,  anggota  dapat  lebih mudah mengecek pembayarannya melalui  sistem  pembayaran.  Sebab,  bukti pembayaran  dikirimkan  langsung  ke masing-masing anggota kepolisian melalui email.
Untuk  departemen  sumber  daya manusia  atau  administrasi,  penggunaan sistem penggajian pihak ketiga menghemat waktu dengan
mendistribusikan  penggajian  ke  seluruh karyawan.  Sebab,  sistem  penggajian  ini bisa  membantu  pejabat  menyiapkan laporan  penggajian  untuk  kepolisian. Misalnya,  jika  seorang  petugas  polisi tidak  hadir  selama  sehari,  maka  gaji petugas  tersebut  tidak  perlu  dihitung. Anda  bisa  mendapatkan  bantuan  dari pihak  ketiga  untuk  menghitung  biaya polisi.
Di  luar  gaji  pokok,  polri  juga mendapatkan  tunjangan,  Bantuan  yang diberikan kepada pihak kepolisian adalah  bantuan  kerja  dan  jumlah penerima  manfaat  kinerja  dan  jumlah Angota  Polri  di  lingkungan  polda Bengkulu. Jadi jika Anda ingin tahu lebih banyak:  seberapa  efektif  sistem  layanan payroll  dalam  pembayaran  tunjangan kinerja  bagi  anggota  polri  Berdasarkan hal  tersebut  di  atas,  penulis  ingin melakukan  penelitian  sebagai  berikut. “ Efektivitas  Sistem  Layanan  Payroll dalam
Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Anggota Polri di Lingkungan Polda Bengkulu ”. Penelitian difokuskan pada efektivitas  sistem  layanan  payroll  dalam pembayaran tunjangan kinerja bagi anggota  polri  di  lingkungan  polda
Bengkulu.  Melihat  dari  latar  belakang masalah  Di  atas,  peneliti  menemukan permasalahan sebagai berikut:. efektivitas sistem layanan payroll dalam pembayaran tunjangan  kinerja  bagi  anggota  polri  di lingkungan  polda  Bengkulu?  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui efektivitas  sistem  layanan  payroll  dalam pembayaran tunjangan kinerja bagi anggota  polri  di  lingkungan  polda Bengkulu.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  (Fitriadi  et  al.  2022)
Kinerja  pegawai  merupakan  salah  satu metode yang digunakan untuk mengetahui  efektivitas  organisasi.  Tidak ada  organisasi  atau  bisnis  yang  dapat maju  tanpa  kinerja  karyawan  yang  lebih baik.
Keterlibatan karyawan merupakan faktor  penting  dalam  meningkatkan kinerja  organisasi.  Aktivitas  individu merupakan dasar dari aktivitas organisasi. Menurut (Sinambela 2017) Kinerja setiap pegawai merupakan faktor yang membentuk seluruh aktivitas suatu organisasi,  sehingga  memahami  perilaku individu menjadi penting untuk menciptakan  sistem  manajemen  yang efektif  dan  mengembangkan  manajemen sumber daya manusia (SDM).
3. METODE
Penelitian ini merupakan
penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan alam  dan  bertujuan  untuk  memahami fenomena  yang  berkaitan  dengan  seluruh topik  penelitian  dengan  menggunakan metode alam untuk mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Lexy
J.Moleong  2009).  Dalam  penelitian kualitatif,  data  yang  dikumpulkan  bukan dalam  bentuk  angka-angka,  melainkan dari transkrip wawancara, catatan lapangan,  catatan  pribadi,  memoar,  foto (foto),  dan  lain-lain,  teks  resmi  (Hadari Nawawi 1991).
Penelitian ini menggunakan deskriftif  dengan  Metode  studi  kasus dilakukan secara fokus, rinci dan mendalam. Data dikumpulkan dan disusun melalui observasi dan wawancara antara  peneliti  dan  informan  (Ratminto 2005).  Tergantung  pada  masalah  yang sedang dipelajari, usahakan untuk mendapatkan data atau informasi sebanyak-banyaknya  efektivitas  sistem layanan payroll dalam pembayaran tunjangan kinerja bagi anggota polri.
Untuk  melengkapi  data  dan  informasi yang  diperlukan,  penulis  menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
a. Kuesioner Melibatkan tanya jawab langsung dengan kelompok yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b. proses  dimana  peserta  turun langsung ke tempat untuk mengamati,  melaksanakan  dan mengawasi kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. c. dokumen, yaitu proses pengumpulan data dengan
mencantumkan  dokumen  yang diterima dari organisasi.
Maka  yang  menjadi  informan dalam penelitian tesis ini ada 8 (delapan) orang,  mereka  ialah  Kabid  Keuangan, Kepala  Urusan  Aplikasi  dan  Laporan Keuangan,  Perwira  Urusan  Pembiayaan,
2 (dua) orang Bintara Urusan Pembiayaan,  Kasubbagrenmin,  Bintara
Umum,  dan  yang  terakhir  Tentama Umum.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Analisis  gambaran  teoritis  dan hasil  kajian  efektivitas  sistem  layanan payroll  dalam  pembayaran  tunjangan kinerja  bagi  anggota  polri  di  lingkungan Polda  Bengkulu,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Efektivitas  sistem  layanan  payroll dalam pembayaran tunjangan kinerja bagi  anggota  polri  di  lingkungan Polda  Bengkulu  telah  dilaksanakan dengan  baik  dan  bertanggung  jawab yang  dibuktikan  dengan  indikator efektivitas  program,  yang  meliputi:
1) indikator ketepatan tujuan program,  2)  indikator  sosialisasi program,  3)  indikator  pencapaian program, dan 4) indikator
pemantauan program.
b. Para  anggota  Polri  dan  ASN  yang berhubungan  pun  sudah  berusaha semaksimal  mereka  dalam  terus meningkatkan efektivitas sistem layanan  payroll  dalam  pembayaran tunjangan  kinerja  bagi  anggota  polri di lingkungan Polda Bengkulu.

## Pembahasan
Berdasarkan
informasi dari wawancara  narasumber,  informasi  yang telah  dikumpulkan  sebelumnya  akan dijelaskan lebih detail dalam pembahasan ini  untuk  mendukung  teori-teori  yang sesuai untuk pembahasan.
Efektivitas  Sistem  Layanan  Payroll dalam Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Anggota Polri di Lingkungan Polda Bengkulu Dengan menerapkan sistem pembayaran gaji/kinerja berdasarkan peraturan  presiden,  reformasi  birokrasi diharapkan  dapat  mendorong  perubahan yang  bertujuan  untuk  meningkatkan efisiensi  pegawai  negeri  sipil.  Pegawai negeri  sipil  sebagai  alat  pemerintahan harus  lebih  profesional,  bermoral,  bersih dan beretika dalam melaksanakan tugasnya.
Di  sisi  lain  dalam  pembayaran tunjangan  kinerja  polri  mulai  popular menggunakan  system  layanan  payroll, salah  satunya  di  lingkungan  polda Bengkulu. Payroll merupakan  sistem pembayaran atau penggajian yang dilakukan perusahaan terhadap karyawannya dalam jangka waktu tertentu.  Menurut  (Supriyanta,  Supriadi, and  Susanto  2022)  Layanan  penggajian pihak  ketiga  memfasilitasi  pembayaran bulanan  gaji  administrasi  atau  SDM kepada seluruh karyawan. Apalagi untuk satuan  polisi  besar  yang  anggotanya ratusan atau ribuan.
Tentu akan sangat sulit menghitung secara manual saat membagikan  gaji  kepada  polisi.  Dalam sistem penggajian, nantinya pengguna/petugas  polisi  juga  mendapat informasi  mengenai  subsidi  gaji  yang dibayarkan  oleh  pemerintah.  Misalnya saja santunan lembur, santunan transportasi,  santunan  makan,  tunjangan pajak, BPJS dan lain-lain. Sehingga juga membantu  para  member  khususnya member  baru  untuk  memahami  detail gaji  setiap  bulannya.  Selain  itu,  sistem
penggajian  memfasilitasi  penagihan  gaji anggota  secara  akurat.  Pasalnya,  gaji akan  langsung  dikirimkan  ke  email masing-masing anggota polri.
Di departemen SDM atau administrasi, penggunaan sistem penggajian  pihak  ketiga  menghemat waktu saat mendistribusikan gaji seluruh petugas polisi. Pasalnya, sistem penggajian  ini  dapat  membantu  pegawai pemerintah  menyiapkan  laporan  gaji bulanan  petugas  kepolisian.  Misalnya, jika  seorang  petugas  polisi  libur  pada hari  itu,  Anda  tidak  perlu  khawatir menghitung  gaji  petugas  polisi  tersebut. Bantuan  Anda  adalah  pihak  ketiga  yang menghitung gaji polisi.
Untuk  mengetahui  lebih  lanjut tentang  seberapa  efektif  sistem  layanan payroll  dalam  pembayaran  tunjangan kinerja bagi anggota polri, maka penelitih melakukan  wawancara  dengan  para informan  dengan  berdasarkan  panduan wawancara teori menurut (Budiani 2007), yang  mana  efektivitas  program  dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
a. Indikator Ketepatan Sasaran

## Program
Indikator  ketepatan  tujuan  program adalah  tujuan  yang  dimaksudkan  harus mengikuti  aturan  yang  telah  ditetapkan agar  program  dapat  dilaksanakan  secara efektif.  Kesetiaan  tujuan  program  adalah sejauh  mana  peserta  program  memenuhi tujuan  yang  telah  ditentukan.  Dalam penelitian ini terdapat indikator ketepatan tujuan  program meliputi  alur dan pelaksanakan  program  Payroll,  sasaran program Payroll (Polri), target yang ingin dicapai  dengan  program  Payroll,  dan target sasaran penerima program Payroll.
Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai bagaimana alur dan pelaksanakan program  Payroll,  kemudian  peneliti bertanya  kepada  informan.  Berdasarkan jawaban  informan  dapat  disimpulkan bahwa.  mekanisme  penyaluran  dana Tunkin adalah sebagai berikut:
1) Satker:
a) Mengirimkan  Hardcopy  Permintaan Tunkin  ke  Bidkeu  setiap  bulan  pada bulan  berikutnya  paling  lambat setelah tanggal 5 (T-5);
b) Mengupload  dokumen  Permintaan Tunkin  di  menu  Upload  Dokumen- Upload         Dokumen Tunkin paling lambat tanggal 5 (T-5);
c) Mengirimkan Sofcopy dan
Hardcopy  data  Penarikan  Tunkin personel  dalam  bentuk  excel  ke  BRI setiap  bulan  pada  bulan  berikutnya paling  lambat  setelah  tanggal  15  (T- 15);
d) Bendahara pengeluaran Satker melakukan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran PPh  Pasal 21 kepada bank persepsi berdasarkan perhitungan  pajak  pada  Aplikasi
Puskeu Presisi yang dilakukan terpisah  antara  Anggota  dan  PNS Polri  serta  melaporkan  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Mengupload  Bukti  Setor  Pajak  di menu Upload Dokumen-Upload
Bukti  Setor  Pajak  paling  lambat tanggal 18 (T-18); f) Mengupload ADK Gaji bulan berjalan  2023  di  menu  Lainnya- Upload Excel Data ADK Gaji (untuk aplikasi JITU
Presisi); g). Mengirimkan  1  rangkap  hardcopy
perwabkeu  Tunkin  ke  Bidkeu  paling lambat tanggal 20 (T-20).
2) Bidkeu Polda Bengkulu
a) Membuat dan mengupload Pengajuan Tunkin Polda pada Puskeu Presisi; b) Kabidkeu  Melakukan  pengawasan,
verifikasi  dan  validasi  terhadap pengajuan Tunjangan Kinerja Tingkat Polda; c) Kapolda Melakukan validasi terhadap pengajuan Tunjangan
Kinerja pegawai pada tingkat Polda;
d) Mengkompulir  dan  memverifikasi Hardcopy  Permintaan  Tunkin  Satker Jajaran;
e) Membuat  cek  realisasi  tunkin  Satker Jajaran;
f) Kabidkeu  Melakukan  pengawasan, verifikasi  dan  validasi  terhadap pengajuan  Tunjangan  Kinerja  Satker Jajaran;
g) Memverifikasi  dokumen  Permintaan Tunkin,  Bukti  Setor  Pajak,  Excel Data ADK Gaji (untuk aplikasi JITU Presisi) pada aplikasi puskeu presisi;
h) Apabila dana Tunjangan dari Puskeu Polri  sudah  masuk    ke  rekening Bidkeu,  maka  Bidkeu    menyalurkan pembayaran  nya  melalui  cek  kepada
Bendahara  Satker  Jajaran  yang
dilakukan  setiap  bulan  pada  bulan berikutnya setelah tanggal 15 (T+15);
i) Bidkeu  melakukan  Anev  terhadap permasalahan tunkin Satker Jajaran. Selanjutnya  perlu  juga  untuk mengetahui apakah Anggota Polri selama ini  sudah  tepat  dengan  sasaran  program Payroll  yang  sudah  ditentukan  pada sebelumnya  atau  belum,  maka  peneliti mengajukan  pertanyaan  kepada  para
informan.  Maka  berdasarkan  jawaban hasil  wawancara  dengan  para  informan dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  alur  dan pelaksanaan program payroll gaji maupun tunkin  anggota  polri  sudah  tepat  sasaran dengan pengelolaan yang tertib,
transparan dan akuntabel. Kemudian untuk mengetahui Peneliti  menanyakan  kepada  responden tujuan  apa  yang  ingin  dicapai  dalam sistem penghargaan. Berdasarkan
tanggapan informan, kita dapat mengambil  kesimpulan  sebagai  berikut:. target yang ingin dicapai dengan program Payroll meliputi:
1) Penyaluran  Tunkin  langsung  melalui rekening  masing  masing  personel melalui  Puskeu  ke  Bidkeu  dan langsung  di  realisasikan  ke  rekening masing  masing  anggota,  tanpa  harus bendahara mengambil cek ke bikdeu; Anggota  staf  bendahara  tidak  perlu mengambil cek ke bikdeu;
2) Mekanisme  Penyaluran  lebih  efektif karena  langsng  masuk  ke  rekening personil,  tanpa  harus  adanya  waktu perbedaan  realisasi  dari  masing masing satker jajaran. Seperti penyaluran tunkin menggunakan cek; Penghematan  Transportasi  Personil yang merealisasikan Tunkin Terakhir  untuk  mengetahui  siapa saja  target  sasaran  penerima  program Payroll,  kemudian  pengkaji  bertanyakan soalan  kepada  informan.  Berdasarkan jawapan daripada informan, dapat disimpulkan bahwa target sasaran penerima  program  Payroll  itu  meliputi seluruh  anggota  Polri  dan  ASN  Polda Bengkulu.
b. Indikator Sosialisasi Program
Sosialisasi  proyek  adalah  proses
mengkomunikasikan  proyek  pemerintah kepada  anggota  masyarakat  dengan tujuan pengakuan dan apresiasi di bidang tertentu. Promosi proyek adalah kemampuan penyelenggara proyek untuk melakukan  kampanye  agar  informasi pelaksanaan program menjangkau masyarakat  luas  dan  melibatkan  peserta proyek.  Pada  penelitian  ini  indikator pengaktifan program adalah terbentuknya anggota penyelenggara sosialisasi program Payroll, pemyampaian informasi mengenai
program  Payroll,  bentuk  sosialisasi  yang dilakukan, dan hasil sosialisasi program. Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai bagaimana penyelenggara program Payroll  dapat  melakukan  sosialisasi, maka  peneliti  mengajukan  pertanyaan kepada  para  informan.  Berdasarkan jawaban  dari  para  informan  dapat disimpulkan bahwa penyelenggara program  Payroll  melakukan  Sosialisasi Ke Satker-satker dan zoom  metting yang ada di lingkungan Polda Bengkulu terkait teknis  dan  pelaksanaan  penggunaan Payroll  dalam  sistem  penggajian  dan tunjangan  kinerja  anggota  polri  di lingkungan Polda Bengkulu.
Kemudian untuk mengetahui bagaimana pemyampaian informasi mengenai  program  Payroll  ini  kepada anggota polri, kemudian pengkaji bertanyakan  soalan  kepada  informan. Berdasarkan  jawapan  daripada  informan, dapat  disimpulkan  bahwa  pemyampaian informasi  mengenai  program  Payroll  di lingkungan  Polda  Bengkulu  dilakukan dengan  cara  sosialisasi  kepada  para bensatker  dan  operator  tunkin  dengan melakukan  Zoom  Meeting  terhadap materi  program  payroll  kepada  satker
jajaran dan melalui media via WA group. Kemudian pemyampaian informasi mengenai  program  Payroll  ini  kepada anggota polri di laksanakan oleh kabidkeu  melalui  apel  pagi  pada  polda Bengkulu  dan  disambut  baik  oleh anggota  Polri  dan  asn  karena  ketepatan waktu dalam penyaluran tunkin.
Dalam hal ini sangat penting juga untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Polda Bengkulu terkait program Payroll, kemudian  pengkaji  bertanyakan  soalan kepada  informan.  Berdasarkan  jawapan daripada  informan,  dapat  disimpulkan bahawa  bentuk  sosialisasi  ini  dilakukan oleh  Polda  bengkulu  terkait  program Payroll dengan mengedukasi anggota staf bendahara  melalui  sosialisasi  ke  satker- satker  yang  ada  di  lingkungan  Polda Bengkulu  maupun  zoom  metting  terkait Arahan  Teknis  dan  Petunjuk  Teknis penyaluran  Tunkin  Payroll.  Sosialisasi yang  di  lakukan  oleh  Polda  Bengkulu dalam  mengenalkan  system  payroll  yaitu dengan  mengundang  secara  langsung para  bendahara/  kaur  keuangan      dan operator  tunjangan  kinerja  dilingkungan polda  Bengkulu  dan  jajaran  dengan  nara sumber Kabidkeu Polda Bengkulu, Kasubbid  Bia  dan  APK  serta  Bank Rakyat  Indonesia  selaku  tim  eksekusi pelaksanaan tunkin payroll.
Berhubungan  dengan  hal  tersebut sangat  penting  juga  untuk  mengetahui apakah dengan sosialisasi program tersebut  para  Anggota  Polri  sudah memahami program Payroll, maka Peneliti bertanya para informan. Berdasarkan  hasil  wawancara  informan dapat disimpulkan dengan adanya sosialisasi tersebut para Bensat
memberikan  sosialisasi  kembali  kepada personil polri pada saat apel di satker dan anggota  polri  Sudah  memahami  program payroll tersebut karna Bensat
menjelaskan nya sama sperti dari Bidkeu menjelaskan kepada para bensat pada saat zoom  meeting  mengenai  sistem  dan teknis program payroll tersebut.
c. Indikator Tujuan Program
Secara umum tujuan dari program-program  tersebut  adalah  untuk memberikan  pelayanan  kepada  peserta program  dan  meningkatkan  hubungan peserta  dengan  program  menjadi  lebih baik  (Austin  dan  Pinkleton  dalam Purwanto,  2020).  Selain  itu,  program akan  mempunyai  tujuan  berdasarkan kegunaan  atau  kebutuhan  dari  program itu  sendiri,  dan  pencapaian  tujuan program  adalah  sejauh  mana  hasil pelaksanaan  program  sesuai  dengan Tujuan  Proyek  yang  telah  ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini indikator  tujuan  proyek  meliputi  tujuan program  kompensasi  dan  kepuasan  hasil pelaksanaan program kompensasi dengan tujuan  program  yang  telah  ditentukan, dan  harapan  kedepannya  untuk  program Payroll.
Untuk  mengetahui  lebih  lanjut mengenai apakah tujuan adanya program Payroll,  kemudian  pengkaji  bertanyakan soalan  kepada  informan.  Berdasarkan jawapan daripada informan, dapat
disimpulkan bahwa Tujuan sistem payroll  diharapkan  akan  memudahkan satuan  kerja  dalam  proses  penyaluran tunjangan kinerja, karena perhitungannya dilakukan secara otomatis dan akurat. Ini pasti  akan  sangat  membantu,  serta terciptanya  pengelola  keuangan  yang tertib, akuntabel, dan transparan.
Kemudian untuk mengetahui bagaimana  Hasil  pelaksanaan  program gaji  dengan  objektif  program  yang dinyatakan,  peneliti  bertanya  kepada informan. Berdasarkan jawaban informan dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian  antara  sistem  baru  dengan sistem  yang  ada  saat  ini.  lama  adalah sama  sama  bertujuan  dan  menginginkan dana  tunkin  di  realisasi  kan  tepat  ke sasaran  dengan  waktu  yang  singkat. Hasil  pelaksanaan  program  gaji  dengan objektif  program  yang  dinyatakan  untuk kelancaran  operasional  baik,  efektifitas dan sangat efisien.
Terakhir untuk mengetahui apakah harapan kedepannya untuk program  Payroll,  kemudian  peneliti bertanya  kepada  informan.  Berdasarkan hasil wawancara informan dapat disimpulkan  memang  ada  harapannya pengelola  keuangan  dapat  lebih  teliti dalam  entry  data  ke  aplikasi  puskeu presisi  yaitu  dengan  berpedoman  pada pangkat, jabatan/nivellering, grade sesuai dengan  KEP/337/III/2023  tanggal  6 Maret  2023  untuk  pangkat,  level,  kelas pangkat dan indeks gaji kinerja. Harapan kedepannya untuk  program  Payroll lebih baik  dan  berkembang  kedepannya  serta lebih  disederhanakan  sehingga  dalam pelaksanaan  penyaluran  tunkin  dalam rangka  pengelolaan  keuangan  negara yang  tertib,  transparan,  dan  akuntabe pengelolaan dana publik yang terkendali, transparan dan bertanggung jawab.
d. Indikator Pemantauan Program Pemantauan program proyek merupakan  kegiatan  yang  terjadi  setelah pelaksanaan  program  sebagai  bentuk kepedulian  peserta  program.  Menurut Undang-Undang  Pemerintah  Nomor  39
Tahun 2006, pengawasan adalah tindakan  proses  pemantauan,  termasuk tindakan tertentu, dalam rangka memasukkan  data  dan  informasi  seperti dihasilkan untuk dijadikan dasar pengambilan  keputusan.  keputusannya. Ayo lakukan lagi. Tindakan ini diperlukan  apabila  hasil  pengamatan menunjukkan adanya sesuatu atau keadaan  yang  tidak  sesuai  dengan rencana  semula.  Dengan  kata  lain, Pemantauan  adalah  tindakan  mengamati proses pelaksanaan suatu rencana pembangunan serta mengidentifikasi  dan mengantisipasi  permasalahan  yang  telah atau  mungkin  terjadi,  serta  mengambil tindakan  segera.  Riset  ini  indikator pemantauan program meliputi pengawasan  untuk  anggota  polri  yang bekerjanya tidak memenuhi target, proses pemantauan  dari  program  Payroll,  dan Tindakan yang diambil setelah keluarnya hasil program Payroll.
Untuk  mengetahui  lebih  jelas mengenai  apakah  ada  pengawasan  untuk anggota  polri  yang  bekerjanya  tidak memenuhi  target,  Kemudian  penyidik bertanya  kepada  pelapor.  Keputusan dapat  diambil  berdasarkan  tanggapan pembicara  bahwa  Untuk  Pengawasan anggota  polri  yang  bekerjanya  tidak memenuhi  target  di  laksanakan  oleh bidpropam  yang  melaporkan  kinerja personil  kepada  opertor  tunkin,  operator tunkin  menginput  kinerja  anggota  polri tersebut  pada  puskeu  presisi.  Anggota Kepolisian dan pegawai negeri sipil pada polri memiliki kewajiban untuk mengikuti  kegiatan  apel  pagi    dan  siang sehingga  apabila  terdapat  personel  yang tidak  melaksanakan  apel,  terlambat  dll maka  dalam  hal  ini  provoos  ialah
pegawai  yang  mempunyai  kuasa  untuk menindak  personel    berhak  memberikan status    kepada  personel  tersebut  dan dalam  hal  ini  diatur  dalam  perkap tunjangan  kinerjamelakukan  kesalahan kecil. Pelanggaran ini biasanya berkaitan dengan  individu  dan  tidak  menyebabkan bahaya  pihak  lainPerkap  nomor  7  tahun 2020.  Tentang  peraturan  ini  tertuang dalam  tentang  tata  cara  pemberian tunjangan kinerja.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, penting  untuk  memahami  kinerja  fungsi pemantauan program pembayaran, sehingga peneliti mengajukan
pertanyaan. Berdasarkan tanggapan informan, diputuskan perlu adanya tindak lanjut  program  Payroll di  lakukan oleh  Operator  Tunkin  satker  dan  Polda terkait  kinerja  personil  jajaran  polda Bengkulu  Dan Bidkeu bersinergi dengan BRI, Bidpropam, SDM dalam penyaluran Tunkin Payroll anggota polri.
Terakhir untuk mengetahui bagaimana  Dalam  penyidikan  polisi, penyidik  menanyakan  kepada  pelapor mengenai tindakan yang dilakukan setelah memberikan hasil program reward  kepada  mereka.  Dari  jawaban pembicara, kita dapat mengambil kesimpulan  sebagai  berikut:  setelah pemberian  hasil  dari  program  payroll yaitu  kegiatan  penyaluran  Tunkin  dapat berjalan dengan cepat, transparan, efektif dan  di  terima  baik  oleh  anggota  Polri dimasing-masing satker.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Daripada analisis yang telah dirumuskan  daripada  kajian  teori  dan hasil  kajian  yang  dijalankan  berkenaan
keberkesanan  sistem  tersebut  layanan payroll  dalam  pembayaran  tunjangan kinerja  bagi  anggota  polri  di  lingkungan Polda  Bengkulu,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai
berikut: 1). Efektivitas  sistem  layanan  payroll  dalam
pembayaran tunjangan kinerja bagi anggota  polri  di  lingkungan  Polda Bengkulu.  Hal  ini  terlihat  pada  indikator efektivitas  program  yang  meliputi  a) indikator  ketepatan  tujuan  program,  b) indikator efektivitas program, c) indikator pencapaian  tujuan  program,  dan  d) indikator pemantauan program, indikator- indikator tersebut terlaksana dengan baik. 2).  Para  anggota  Polri  dan  ASN  yang berhubungan pun sudah berusaha semaksimal mereka dalam terus meningkatkan  efektivitas  sistem  layanan payroll  dalam  pembayaran  tunjangan kinerja  bagi  anggota  polri  di  lingkungan Polda Bengkulu.
Saran
Daripada hasil kajian yang dijalankan berkenaan keberkesanan sistem  tersebut  layanan  payroll  dalam pembayaran tunjangan kinerja bagi anggota  polri  di  lingkungan  Polda Bengkulu,  maka  dapat  diketahui  bahwa efektivitas  sistem  layanan  payroll  dalam pembayaran tunjangan kinerja bagi anggota  polri  Ini  telah  dikendalikan secara  optimum  tetapi  tidak  secara optimum. Oleh itu, pengkaji memberikan cadangan  agar  pada  masa  hadapan  dapat berjalan  secara  optimum:  Efektivitas efektivitas  sistem  layanan  payroll  dalam pembayaran tunjangan kinerja bagi anggota  polri  di  lingkungan  Polda Bengkulu Ia berjalan lancar, tetapi masih ada  perkara  yang  perlu  diberi  perhatian
etos  kerja  para  anggota  dan  pemimpin, rasa  tanggungjawab  dan  indiatif,  serta rencana  masa  depan  yang  harus  selalu diperioritaskan dalam menjalankan tugas.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ahdiyana, M. (2021). Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam
Organisasi  Badan  Hukum  Publik. Manajemen Dewantara, 5(1): 34– 47.
Budiani.  (2007).  Ide  Efektivitas  Program
Penanggulangan
Pengangguran Karang  Taruna  ‘Eka  Taruna Bhakti’  Desa  Sumerta  Kelod
Kecamatan  Denpasar  Timur  Kota Denpasar. INPUT : Jurnal Ekonomi dan Sosial, 2(1): 49–57.
Dessler.  (2009). Manajemen  Sumber Daya Manusia . PT Indeks. Fathoni,  A.  (2006). Manajemen  Sumber Daya Manusia . Rineka Cipta. Fitriadi,  Y.,  Susanto,  S.,  Irdam,  and Wahyuni,  R.  (2022).  Kontribusi Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja  Pegawai:  Peran  Mediasi Kepuasan Kerja. Jurnal Ekobistek, 11(4),  448–453.
Nawawi,  H.  (1991). Metode  Penelitian Bidang  Sosial .  Gadjah  Mada
University Press.
Moleong,  L.J.    (2009). Meodologi Penelitian Kualitatif . Remaja
Rosdakarya.
Ramadhan,  A.  N,  and  Muhyadi,  M.
(2021).  Tuntutan  Profesionalisme Bidang  Administrasi  Perkantoran Di  Era  Digital. Jurnal  Sekretaris
&  Administrasi  Bisnis  (JSAB),
5(1), 29-37.
Ratminto.  (2005).  Teknik,  Mekanisme
Dan  Model  Penilaian  Kinerja Aparatur Pemerintah. Jurnal
Administrasi  Publik ,  4(2),  162-
184
Sinambela,  L.  P.  (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia : Membangun  Tim  Kerja  Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja . BUMI AKSARA. Supriyanta, Supriadi, D., and Susanto, B. (2022). Perancangan Sistem Informasi  Penggajian  Karyawan Dengan Metode Waterfall. Indonesian Journal Computer
Science 1(1): 1–6.