Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102

## Optimalisasi Wewenang PPNS DJP dalam Penyitaan dan Pemblokiran Aset untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara
Andi Ulil Amri Burhan 1) , Gunadi 2)
1,2) Universitas Indonesia andi.ulil11@ui.ac.id , triguna.gunadi@gmail.com *Penulis Korespondensi Diajukan : 18 Agustus 2022 Disetujui
: 1 September  2022
Dipublikasi : 1 Oktober 2022

## ABSTRACT
The enforcement of criminal law in the field of taxation,  especially in Indonesia, has entered a new phase  since  the  ratification  of  the  Law  on  the  Harmonization  of  Tax  Regulations  in  2021  which prioritizes the recovery of losses in state revenues. The approach taken in recovering losses in state revenues  can  be  through  restorative  justice  and  asset  recovery.  The  restorative  justice  approach  is realized through the disclosure of wrongdoing, while the asset recovery approach is realized through the  payment  of  criminal  fines.  To  ensure  that  the  criminal  fine  is  paid,  the  Tax  Investigator  must ensure  the  availability  of  assets  or  property  belonging  to  the  Taxpayer/Tax  Bearer/Suspect  for safekeeping  and  fulfill  the  loss  figure  in  state  income.  The  authority  to  block  and  confiscate  assets related to and not related to criminal acts is a new thing regulated in tax provisions in Indonesia and is expected to lead to the recovery of losses in state revenues. The method used by the researcher in this  paper  is  descriptive  qualitative  through  literature  review  and  literature  study  to  explain  the urgency of the authority to confiscate and block assets by Tax Investigators, describe the challenges that  will  be  faced,  and  recommendations  for  optimizing  the  implementation  of  these  powers. Researchers  found  challenges  from  the  implementation  of  this  authority,  including  disparities  in understanding  rules  and  asset  tracking  activities,  while  the  recommendations  that  researchers  can give  are  the  need  for  implementing  regulations  from  the  Harmonization  Law  and  Tax  Regulations, socializing  criminal  articles  to  other  law  enforcers,  and  strengthening  cooperation  both  internally and externally at the Directorate General of Taxes. The researcher concludes that with this authority, the  enforcement  of  tax  law  in  Indonesia  can  encourage  the  creation  of  a  deterrent  effect  on perpetrators of criminal acts in the taxation sector and the effect of fear on potential perpetrators of criminal acts in the taxation sector.
Keywords : assets, authority, confiscation, Tax Harmonization Law, tax investigators .

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  pandangan  dari  sisi  hukum  pidana,  fenomena  penggunaan  pidana  penjara  yang tampaknya  "membebani  keuangan  negara”,  terlihat  tidak  sesuai  dengan  kecenderungan  dunia internasional  dewasa  ini,  yang  menghindari  pemberlakuan  pidana  penjara  dengan  menjalankan kebijakan  yang  limitatif  dan  selektif.  Tindak  lanjutnya,  diperlukan  penambahan  jenis  sanksi  di  luar pidana penjara ( non-custodial ) dalam stelsel pidana  sebagaimana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Hal  ini  kemudian  mendasari  pidana  denda  menjadi  yang  digadang-gadang sebagai pengganti pidana penjara pendek karena selain merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat non-custodial ,  menurut  Pakpahan  (2015),  pidana  denda  juga  dianggap  tidak  menimbulkan stigmatisasi  serta  secara  ekonomis  negara  mendapat  masukan  berupa  uang  atau  setidak-tidaknya menghemat biaya sosial dibandingkan jika memberlakukan pidana penjara.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102
Penggunaan  pidana  denda  di  luar  KUHP  dapat  ditemukan  salah  satunya  pada  ketentuan perpajakan sebagaimana di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).  Pengaturan  pidana  denda  dalam  perpajakan  mengisyaratkan  bahwa  hakekat  permasalahan dalam tindak pidana di bidang perpajakan lebih dekat dengan masalah perekonomian negara sehingga mutlak  dibutuhkan  strategi  kebijakan  pemidanaan  yang  tepat  dalam  pelaksanaannya.  Konstruksi sanksi  pidana  dalam  UU  KUP  dibedakan  menjadi  sanksi  pidana  untuk  delik  materiil  dan  sanksi pidana untuk delik formal.  Sanksi pidana untuk delik materiil diatur di dalam Pasal  38 dan Pasal 39 UU  KUP  sedangkan  sanksi  pidana  untuk  delik  formal  diatur  di  dalam  Pasal  39A  UU  KUP. Perhitungan  sanksi  pidana  ditentukan  berdasarkan  jumlah  kerugian  pada  pendapatan  negara. Konstruksi  sanksi  pidana  denda  dalam  UU  KUP  sebagaimana  tersebut  diatas  berbeda  dengan konstruksi  sanksi  pidana  dalam  UU  Kepabeanan  atau  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor).  Sanksi  pidana  denda  dalam  UU  Kepabeanan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  102,  102A, 102B, 102C, 102D, 103, 103A, 104 dan Pasal 105 disebutkan pada jumlah tertentu dan tidak dihitung dari nilai pabean atau bea masuk  yang harus dibayar. Sedangkan sanksi pidana denda dalam  Pasal 2 s.d.  Pasal  13  UU  Tipikor  disebutkan  pada  jumlah  tertentu  dan  tidak  dihitung  dari  nilai  kerugian keuangan negara.
Sejak  semula  keberadaan  pidana  denda  dalam  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  memang dimaksudkan  untuk  memulihkan  kerugian  pada  pendapatan  negara  yang  besarnya  dihitung berdasarkan pokok pajak terhutang. Tetapi harapan tersebut dalam praktik tidak tercapai sebelum UU KUP diubah melalui Undang-Undang Harmoninasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) karena sebagian besar terpidana tidak membayar pidana denda dan lebih memilih pidana kurungan sebagai pengganti pidana  denda.  Hal  tersebut  dikarenakan  lamanya  pidana  kurungan  pengganti  pidana  denda  relatif ringan,  selama-lamanya  enam  bulan.  Penetapan  lamanya  pidana  kurungan  sebagai  pengganti  pidana denda mengikuti ketentuan Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menyebutkan bahwa:
“ Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan ”. Lamanya  pidana  kurungan  pengganti  pidana  denda  yang  relatif  ringan  dalam  KUHP  dikarenakan pidana denda dalam KUHP memang tidak dimaksudkan untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara tetapi hanya untuk membuat penderitaan ke pelaku. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam KUHP dimaksudkan sebagai kurungan pengganti denda untuk tindak pidana ringan dan bukan untuk tindak pidana serius. Untuk kepentingan penerimaan negara dilakukan perubahan dalam ketentuan  pidana  denda  yang  berorientasi  pada  tujuan  yang  bermanfaat  yaitu  memulihkan  kerugian pada  pendapatan  negara.  Pasal  103  KUHP  memberikan  peluang  bagi  UU  KUP  untuk  menyimpangi sistem  pidana  dalam  KUHP.  Khususnya  berkaitan  dengan  sistem  pidana  denda  ditentukan  lain  ( lex specialis ). Lex specialis pidana denda dalam UU KUP dapat meliputi penentuan pidana denda dengan rumusan besaran pidana denda sekian kali pajak terhutang atau mekanisme pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar.
Dengan  disahkannya  Undang-Undang  Harmoninasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)  pada tahun 2021, maka terbentuk tonggak baru bahwa penyidikan tindak pidana pajak mengarah utama ke pemulihan  kerugian  pada  pendapatan  negara.  Pada  UU  KUP  terbaru  di  dalam  Penjelasan  Pasal  44B ayat 2a yang termuat di dalam UU HPP dijelaskan bahwa penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan  telah  mengedepankan  pemulihan kerugian  pada  pendapatan  negara  daripada pemidanaan secara fisik (penjara). Tersurat bahwa penegakan hukum pada pidana pajak sangatlah berbeda dengan pidana  umum  yang  mengutamakan  penderaan  dengan  berfokus  kepada  pemasukan  pendapatan  bagi negara.  Berbicara  mengenai  pemasukan  bagi  negara  tentu  tidak  jauh  dari  angka  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak.  Salah  satu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riyadi,  et  al.  (2021)  memvalidasi  bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak.
Perwujudan  dari  pemulihan  kerugian  pada  pendapatan  negara  dapat  dilakukan  dengan optimalisasi  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  pidana  yang  diakhiri  dengan  hukuman  badan (pidana penjara atau kurungan) tanpa penerapan pemulihan kerugian pada pendapatan negara adalah sebuah tindakan yang sia-sia. Sebelum UU HPP disahkan, data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan  bahwa  denda  hasil  penuntutan  yang  dibayarkan  oleh  terpidana  dari  pidana  denda nonsubsidier sangatlah kecil, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102
Tabel 1. Data Pidana Denda Hasil Penuntutan yang Dibayar Terpidana Periode 2018-2020
Tahu n Pidana Denda Total (Non Subsidier dan Subsidier Pidana Denda Non Subsidier Pidana Denda Dibayar Persentase Pidana Denda Dibayar Jumla h Denda (Rp) Jumlah Denda (Rp) Dari Pidana Denda Total (Non Subsidier dan Subsidier) Dari Pidana Denda Non Subsidier 2018 73 1.796.688.066.3 04 43 1.214.558.880.5 50 2.365.406.1 72 0,132% 0,195% 2019 93 5.325.551.509.7 11 9 123.356.689.75 4 778.890.69 9 0,015% 0,631% 2020 91 1.703.907.164.2 16 10 368.926.754.29 2 1.287.297.9 92 0,076% 0,349% Total 257 8.826.146.740.2 31 484 1.706.842.324.5 96 4.431.594.8 63 0,050% 0,260%
Sumber: disalin dari Naskah Akademik RUU KUP (Kementerian Keuangan RI, 2021)
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020 besar persentase pidana denda yang  dibayar  oleh  terpidana  jika  dibandingkan  dengan  pidana  denda  non  subsidier  hanya  berada  di kisaran angka 0,26%. Cerminan angka ini menggambarkan negara tidak mendapatkan hak nya karena terpidana  banyak  dijatuhi  pidana  kurungan  sebagai  pengganti  pidana  denda  ditambah  dengan pengeluaran  negara  yang  akan  meningkat  untuk  membiayai  narapidana.  Putusan  hukuman  subsidier dalam perkara pidana pajak berpotensi menciderai kepentingan negara (Gunadi, 2020). Dampak nyata dari kejadian tersebut adalah tidak optimalnya pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
UU  KUP  terbaru  yang  tertuang  di  dalam  UU  HPP  memberikan  kepastian  hukum  terkait kewajiban  pembayaran  pidana  denda.  Pasal  44C  UU  KUP  pada  ayat  (1)  mengatur  bahwa  pidana denda  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39  dan  Pasal  39A  tidak  dapat  digantikan  dengan  pidana kurungan  dan  wajib  dibayar  oleh  terpidana.  Dengan  adanya  payung  hukum  ini  dapat  mendorong terlaksananya  tujuan  utama  penegakan  hukum  pidana  pajak  yaitu  adanya  pemulihan  kerugian  pada pendapatan  negara.  Kemudian  diatur  lebih  lanjut  di  dalam  Pasal  44C  ayat  (2)  bahwa  dalam  hal terpidana  tidak  membayar  pidana  denda  dalam  jangka  waktu  satu  bulan  setelah  putusan  pengadilan yang  telah  inkrah  maka  jaksa  akan  melakukan  penyitaan  dan  pelelangan  atas  harta  kekayaan  milik terpidana untuk membayar pidana denda.
Adanya  kebutuhan  dalam  rangka  membayar  pidana  denda  sebagaimana  diatur  di  Pasal  44C UU  KUP  ini  tentu  harus  didukung  dengan  tindakan  pengamanan  aset  atau  harta  milik  terpidana sehingga aset tersebut tidak diperjualbelikan atau berpindahtangan. Pengamanan aset milik terpidana merupakan  tugas  dari  PPNS  DJP  yang  secara  hukum  telah  diatur  pada  UU  HPP  dengan  adanya penambahan  wewenang  kepada  mereka  untuk  melakukan  penyitaan  dan  pemblokiran  atas  harta kekayaan milik tersangka. Wewenang tersebut merupakan wewenang tambahan yang tertuang dalam UU  KUP  terbaru  sebagai  pelengkap  dari  wewenang  penyitaan  barang  bukti  yang  sebelumnya  diatur pada UU KUP sebelumnya. Dengan adanya wewenang ini, PPNS DJP dapat melakukan pemblokiran dan  penyitaan  atas  aset  yang  terkait  maupun  tidak  terkait  dengan  tindak  pidana  sehingga  peluang terpulihnya kerugian pada pendapatan negara semakin besar.

## STUDI LITERATUR
Dalam  sistem  peradilan  pidana,  lembaga  penyidik  merupakan  lembaga  yang  melaksanakan kekuasaan  penyidikan.  Undang-undang  telah  mengatur  bahwa  pejabat  yang  diberikan  wewenang untuk melakukan penyidikan salah satunya adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau dikenal dengan istilah PPNS sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. PPNS merupakan bagian dari  sistem  peradilan  pidana  dengan  kewenangan  yang  diatur  berdasarkan  undang-undang  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102
pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.
PPNS  kemudian  didefinisikan  dalam  Pasal  1  angka  5  PP  Nomor  43  Tahun  2012  diatur sebagai berikut:
“ Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan ditunjuk  selaku  penyidik  dan  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  penyidikan  tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing ”. Dalam  hal  terjadi  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan,  UU  KUP  dengan  jelas  mengatur  di dalam  Pasal  44  ayat  (1)  bahwa  penyidikan  atas  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  hanya  dapat dilakukan  oleh  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang diberi  wewenang  khusus  sebagai  penyidik  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan.  Kuatnya  sebuah penyidikan pajak dapat dimaknai dengan seberapa besar kewenangan  yang dimiliki oleh PPNS DJP. Payung hukum di Pasal 44 ayat (1) UU KUP mempertegas bahwa untuk kasus tindak pidana khusus harus  diatur  di  dalam  sebuah  undang-undang  dan  karena  memerlukan  keahlian  khusus  juga  maka dapat  dipastikan  jika  penyidikan  tindak  pidana  pajak  ini  dilakukan  oleh  penyidik  pajak,  bukan  oleh penyidik polisi yang dapat memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan penyidikan (Delpiro, Ervindo, & Rusdiana,  2021).  Dasar  ini  kemudian  diperkuat  oleh  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Nomor  SE- 001/J.A.5/2000  yang  menyatakan  bahwa  kasus-kasus  yang  menyangkut  masalah  perpajakan  pada dasarnya akan diselesaikan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak melalui prosedur teknis perpajakan sesuai  dengan  kebutuhan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Kewenangan  yang  dimiliki oleh PPNS DJP ini akan memudahkan pelaksaan penyidikan dalam hal pencarian bukti dan benarnya sebuah perkara.
Penyidikan  pada  tindak  pidana  pajak  memiliki  peran  penting  karena  akan  bermuara  pada sebuah tuntutan hukum dengan ancaman pidana yang diharapkan dapat memberi pengaruh ( deterrent effect )  terhadap  kepatuhan  pajak  dan  juga  merupakan  upaya  terakhir  ( ultimum  remidium )  setelah upaya-upaya sebelumnya telah dilakukan (Ketaren et al., 2013). Dari berbagai model struktur otoritas pajak  yang  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan,  OECD  (2021)  kemudian merilis  sebuah  survey  yang  menyimpulkan  bahwa  otoritas  pajak  dalam  melakukan  penyidikan setidaknya memiliki kewenangan sebagai berikut:
1) memperoleh barang bukti dan aset;
2) mendapatkan infomasi hingga dokumen dari pihak ketiga;
3) menyadap komunikasi;
4) menggeledah  dan  menyita  peralatan  elektronik  ( software , hardware ,  telepon  genggam,  dan sejenisnya);
5) melakukan pengamatan secara tertutup;
6) melakukan wawancara;
7) melakukan penyamaran;
8) melakukan penangkapan atau penahananan terhadap seseorang.
Di  Indonesia  sendiri,  penyidikan  tindak  pidana  pajak  yang  dilakukan  oleh  PPNS  DJP memiliki kewenangan yang diatur di dalam UU KUP. Kewenangan tersebut tertuang di dalam Pasal 44  ayat  (2)  UU  KUP.  Pada  awalnya,  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  PPNS  DJP  berjumlah  11 (sebelas)  dan  bertambah  1  ayat  setelah  UU  HPP  diberlakukan,  yaitu  Pasal  44  ayat  (2)  huruf  j  yang berbunyi:
“ melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan/atau  penyitaan  harta  kekayaan  milik  tersangka  sesuai  dengan Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai  hukum  acara  pidana,  termasuk  tetapi  tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat .”
Penambahan  wewenang  ini  didasari  dengan  tujuan  utama  penegakan  hukum  yaitu  untuk terpulihnya  kerugian  pada  pendapatan  negara.  Penyitaan  dan  pemblokiran  dilakukan  untuk memastikan  jumlah  aset  milik  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak/Tersangka  dapat  memenuhi  angka kerugian pada pendapatan negara. Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak  berupa  rekening  bank,  piutang,  dan  surat  berharga.  Pemblokiran  dilakukan  dengan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102
melakukan  permintaan  pemblokiran  ke  pihak  berwenang  seperti  bank,  kantor  pertanahan,  kantor samsat, dan lain-lain.
Adanya  kewenangan  dalam  melakukan  penyitaan  ini  tidak  lepas  dari  pendekatan  yang dilakukan dalam penegakan hukum pajak yang berbasis kepada pemulihan kerugian pada pendapatan negara  yaitu  pendekatan  pemulihan  aset  ( asset  recovery )  melalui  pembayaran  pidana  denda  baik secara sukarela atau hasil sita eksekusi untuk pidana denda  yang tidak terbayar.  The United Nations Convention  against  Corruption  (UNCAC)  menuangkan  definisi  dari asset  recovery yang  kemudian dikenal di dunia internasional yaitu sebagai berikut:
“ any  effort  by  governments  to  repatriate  the  proceeds  of  corruption  hidden  in  foreign jurisdictions.  Asset  recovery  refers  to  recovering  the  proceeds  of  corruption,  rather  than broader  terms  such  as  asset  confiscation  or  asset  forfeiture  which  refer  to  recovering  the proceeds  or  instrumentalities  of  crime  in  general.  International  asset  recovery  includes numerous processes such as the tracing, freezing, confiscation, and repatriation of proceeds stored in foreign jurisdictions”
Sementara  itu,  pengertian  pemulihan  aset  sesuai  dengan  Bab  I  huruf  f  angka  11  Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset adalah:
“ serangkaian  kegiatan  yang  meliputi  proses  penelusuran,  pengamanan,  pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya, kepada negara yang atau yang berhak .” Perbedaan  antara international  asset  recovery seperti  yang  dikenal  melalui  UNCAC  dengan pemulihan aset versi Indonesia sebagaimana kutipan di atas, disebutkan secara jelas bahwa pemulihan aset di Indonesia terdiri dari lima kegiatan atau proses yaitu penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian. Suryosampeno (2020) menjelaskan perbedaan keduanya lebih lanjut di  dalam  bukunya  bahwa  pemulihan  aset  di Indonesia  memiliki  ruang  lingkup  lebih  luas  yaitu  pada proses pengamanan dan pemeliharaan.
Pemulihan  aset  memiliki  peran  vital  bagi  masyarakat  untuk  menggagalkan  suatu  tindak pidana. McWalters (2006) dalam bukunya Memerangi Korupsi, mengungkapkan setidaknya terdapat beberapa  hal  yang  mendorong  urgensi  kegiatan  pemulihan  aset  dalam  penanganan  kasus  tindak pidana.  Urgensi  yang  pertama  adalah  karena  pemulihan  aset  dapat  menggagalkan  penerimaan keuntungan  bagi  pelaku  tindak  kejahatan  atas  aset  hasil  kejahatannya.  Hukuman  tanpa  kurungan ataupun  yang  lebih  ringan  tidak  akan  cukup  untuk  mencegah  pelaku  dalam  menikmati  hasil kejahatannya. Berikutnya, pemulihan aset dapat menambah dukungan masyarakat dan menjadi pesan penting  kepada  masyarakat  bahwa  pemerintah  memiliki  kesungguhan  dalam  memerangi  tindak pidana.  Pemulihan  aset  juga  dapat  menjadi  senjata  ampuh  pemerintah  dalam  memberikan  efek  jera jika  denda  yang  diberikan  kepada  pelaku  dinilai  tidak  cukup.  Yang  terakhir  adalah  pemulihan  aset dapat berperan sebagai sebuah peringatan penting bagi mereka  yang hendak melakukan suatu tindak pidana korupsi.
Brun, et al. (2021) menguraikan sebuah panduan dalam publikasinya yang diberi judul Asset Recovery  Handbook:  A  Guide  for  Practitioners bagi  para  penegak  hukum  dalam  melakukan pemulihan  aset  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  penggelapan  pajak,  maupun  pelanggaran  keuangan lainnya dengan mudah dan cepat. Panduan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Alur Pemulihan Aset
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102
Sumber: Brun, et al. (2021)
Dari  diagram  di  atas,  diketahui  bahwa  tahapan  pertama  dari  pemulihan  aset  adalah pengumpulan bukti  dan  penelusuran  aset .  Pada  tahap  ini  penegak  hukum  mengumpulkan  bukti  dan  menelusuri aset  yang  dapat  ditempuh  dengan  melakukan  pengawasan,  penggeledahan,  wawancara  saksi,  dan mencari  informasi  dari  sumber  publik.  Tahapan  kedua  adalah pengamanan  aset .  Hal  ini  dilakukan untuk  menghindari  dilakukannya  perpindahan  aset  atau  penghancuran  aset  oleh  pelaku.  Untuk  aset yang  berada  di  luar  negeri,  penegak  hukum  dapat  menggunakan  perjanjian  kerja  sama  internasional atau  dapat  juga  dapat  dengan  meminta  asistensi  hukum  dari  negara  lokasi  aset  tersebut  berada  atau sering  dikenal  dengan  istilah Mutual  Legal  Assistance (MLA).  Tahapan  ketiga  dan  keempat  adalah proses pengadilan dan pelaksanaan hasil putusan pengadilan . Pada tahapan ini, pengadilan akan dilaksanakan dan jika telah  diperoleh keputusan  yang inkrah (putusan hukum  yang tetap)  maka aset milik  terpidana  akan  dirampas  oleh  otoritas  yang  berwenang  (Jaksa).  Perampasan  ini  juga  untuk memastikan  bahwa  aset  tersebut  tidak  digunakan  oleh  terpidana.  Tahapan  terakhir  adalah pengembalian  aset  kepada  negara  domisili .  Putusan  pengadilan  yang  menetapkan  pemilik  aset bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana menimbulkan konsekuensi jika aset tersebut berada di luar negeri harus dikembalikan kepada negara domisili dari pemilik aset tersebut.
Serangkaian  kegiatan  pemulihan  aset  sebagaimana  diuraikan  di  atas  diharapkan  akan berujung  pada  terpulihnya  kerugian  pada  pendapatan  negara.  Pemahaman  kerugian  negara  dan kerugian  pada  pendapatan  negara  setidaknya  dapat  dijelaskan  dengan  berpedoman  pada  aspek akuntansi,  dimana  diuraikan  dalam A  Dictionary  for  Accountants yang  diterbitkan  pada tahun  2009, yang dimaksud dengan Loss adalah “ any  item  of  expense , as  in  the  term  profit  and  loss ; any  Sudden , unexpected , involuntary , expense or irrecoverable cost, often referred to as a form of non recuring charge an expenditure from which no present or future benefit any be expected ; or the excess of the cost or depreciated cost of an asset over its selling price ”.
Jika  ditinjau  dari  aspek  akuntansi,  setidaknya  pemahaman  terkait  kerugian  adalah  berkaitan  dengan pemahaman aset dan kewajiban atau jika dijabarkan di dalam hukum keuangan negara disebut sebagai hak dan kewajiban dari negara (Arifki, 2019).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan tidak terbatas pada uang tetapi  juga  dapat  berbentuk  barang  selama  masih  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  tersebut. Kerugian pada pendapatan negara terkait sangat erat dengan kerugian negara walaupun di dalam UU Keuangan  Negara  sendiri  tidak  diatur  dengan  konkrit  definisi  mengenai  kerugian  negara  ataupun kerugian  pada  pendapatan  negara.  Kata  kerugian  negara  pada  produk  hukum  tertinggi  hanya ditemukan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada ketentuan tersebut,  diatur  bahwa  kerugian  negara  adalah  bentuk  kurangnya  uang,  surat  berharga,  dan  barang yang jelas fisik dan jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Tidak ada pembahasan yang menyangkut kerugian pada pendapatan negara.
Collecting Intelligence and
Evidence and Tracing Assets Securing the Assets
Court
Process
Enforcing Orders
Return Assets
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102
Bahasan lain terkait pendapatan negara pada UU Keuangan Negara Pasal 11 ayat (1) dan (2) menguraikan bahwa APBN yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan merupakan  wujud  dari  pengelolaan  keuangan  negara  yang  ditetapkan  tiap  tahun  dengan  undang- undang.  Kemudian  di  dalam  Pasal  11  ayat  (3)  UU  Keuangan  Negara  diuraikan  bahwa  pendapatan negara  diantaranya  adalah  penerimaan  pajak,  penerimaan  bukan  pajak,  dan  hibah.  Dari bahasan  dua pasal  tersebut,  diatur  secara  implisit  bahwa  salah  satu  unsur  kerugian  negara  adalah  pendapatan negara  dan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  adalah  penerimaan  pajak.  Sehingga,  dapat  ditarik sebuah  benang  merah  bahwa  kerugian  pada  pendapatan  negara  merupakan  bagian  dari  kerugian keuangan  negara.  Kerugian  pada  pendapatan  negara  adalah  kerugian  negara  pada  sisi  pendapatan negara yang dapat berasal dari penerimaan pajak (Darmawan, 2020).

## METODE
Metode  yang  peneliti  gunakan  dalam  penyusunan  artikel  ini  metode  deskriptif  kualitatif. Metode  deskriptif  menurut  Nazir  (1988)  seringkali  digunakan  untuk  menjelaskan  komunitas masyarakat,  keadaan,  objek,  dan  peristiwa  terkini.  Untuk  mendukung  penggunaan  metode  tersebut, peneliti  melakukan  studi  literatur  dan  kajian  pustaka  dengan  menganalisis  buku,  jurnal,  ataupun literatur  lainnya  sehingga  dapat  berfokus  kepada  objek  yang  sedang  diteliti  (Creswell,  2014). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kewenangan baru dari PPNS DJP untuk melakukan penyitaan  dan  pemblokiran  atas  aset  milik  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak/Tersangka  dan menguraikan  langkah-langkah  optimalisasi  atas  kewenangan  tersebut  melalui  identifikasi  tantangan dan rekomendasi dalam penerapannya.

## HASIL

## Penyitaan Aset di Direktorat Jenderal Pajak
Penyitaan  aset  atau  harta  kekayaan  dalam  kegiatan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  merupakan  upaya  yang  dapat  dilakukan  DJP  untuk  mengamankan  pemulihan  kerugian pada  pendapatan  negara  sekaligus  mendukung  pengumpulan  penerimaan  pajak.  Dalam  konteks pemaknaan  pemulihan  kerugian  pada  pendapatan  negara  diperluas  sampai  dengan  sanksi  pidana denda  dibayar  oleh  terpidana  kasus  pajak,  meskipun  pembayaran  tersebut  tidak  masuk  dalam  pos penerimaan  pajak,  maka  penyitaan  harta  kekayaan  dilakukan  sebagai  bentuk  pengamanan  sekaligus meningkatkan  level  kepastian  bahwa  tersangka  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  akan  membayar sanksi  pidana  denda.  Sedangkan  dalam  konteks  mendukung  pengumpulan  penerimaan  pajak, penyitaan  harta  kekayaan  diharapkan  menimbulkan  efek  jera  terhadap  pelaku  sehingga  tidak  akan mengulangi perbuatannya dan efek takut terhadap calon pelaku sehingga tidak melakukan perbuatan tindak pidana.
Sebelum  UU  KUP  diubah  terakhir  melalui  UU  HPP,  dasar  penyidik  pajak  melakukan penyitaan aset adalah Pasal 7 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 44 ayat (2) huruf e UU KUP 2007 yang menerangkan wewenang penyidik pajak melakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  bukti  pembukuan,  pencatatan  dan  dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa wewenang penyidik pajak termasuk adalah melakukan penyitaan baik  terhadap  barang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  termasuk  rekening  bank,  piutang,  dan  surat berharga  milik  Wajib  Pajak,  Penanggung  Pajak,  dan/atau  pihak  lain  yang  telah  ditetapkan  sebagai tersangka.  Dalam  pelaksanaannya,  dasar  hukum  tersebut  hanya  mengakomodir  penyitaan  terhadap aset  dalam  rangka  pembuktian  dan  hanya  terbatas  pada  aset  yang  terkait  dengan  tindak  pidana perpajakan.  Sedangkan,  faktanya,  untuk  memastikan  terjadinya  pemulihan  pada  kerugian  pada pendapatan negara dibutuhkan pengamanan aset melalui penyitaan baik dari aset yang terkait dengan tindak pidana maupun yang tidak terkait dengan tindak pidana.
Urgensi  ini  kemudian  menjadi  salah  satu  yang  dituangkan  dalam  UU  KUP  terbaru  yang akhirnya  memberikan  kewenangan  kepada  PPNS  DJP  untuk  melakukan  penyitaan  dan  pemblokiran terhadap aset milik tersangka dalam rangka pemulihan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur di Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP dan penjelasannya. Penyitaan dan pemblokiran sejak dini
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102
ini diharapkan dapat mendorong tersangka memanfaatkan Pasal 44B UU KUP sekaligus mendukung pendekatan  pemulihan  aset  ( asset  recovery )  dalam  mengamankan  harta  kekayaan  sejak  dini  sebagai jaminan  pembayaran  pidana  denda.  Tujuan  utama  dari  penyitaan  dan  pemblokiran  adalah  terjadinya pemulihan  kerugian  pada  pendapatan  negara.  Selama  tahun  2021,  DJP  melakukan  penyidikan terhadap  139  Wajib  Pajak  dan  berhasil  melakukan  penyitaan  terhadap  46  aset  tersangka  senilai Rp1,065  triliun.  Sementara  itu,  dari  10  kasus  yang  dihentikan  penyidikannya  terkait  Pasal  44B  UU KUP,  DJP  mampu  memulihkan  kerugian  pada  pendapatan  negara  sebesar  Rp24,15  miliar  (Wildan, 2021).

## Pemulihan Aset atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Berdasarkan  uraian  dari  definisi  dan  urgensi  pemulihan  aset  ( asset  recovery )  sebagaimana dijelaskan  di  atas  dan  dihubungkan  dengan  ketentuan  perpajakan,  maka  dapat  dikatakan  pemulihan aset  sangat  erat  kaitannya  dalam  optimalisasi  pada  pemulihan  kerugian  pada  pendapatan  negara. Setidaknya  terdapat  beberapa  penyebab  pemulihan  aset  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum pidana pajak, yaitu yang pertama pemulihan kerugian pada pendapatan negara adalah prioritas utama otoritas perpajakan daripada memidana Wajib Pajak. Hal ini menjadi sejalan dengan prinsip ultimum remidium dalam  penegakan  hukum.  Kemudian,  tindakan  pemulihan  aset  masih  sangat  rendah  yang terlihat  dari  pembayaran  pidana  denda  oleh  Wajib  Pajak  masih  sangat  rendah.  Penyebab  berikutnya adalah dengan terbitnya UU HPP sebagai kerangka hukum dalam pemulihan aset  maka hal itu dapat menjadi  penguat  penegakan  hukum  yang  mengutamakan  pemulihan  kerugian  pada  pendapatan negara.  Yang  terakhir  adalah  UU  HPP  telah  memberikan  kewenangan  penyitaan  atas  aset  milik tersangka dan ketentuan pidana denda tidak akan bisa diganti dengan pidana kurungan diatur secara jelas di dalamnya.
Merujuk pada tahapan pemulihan aset ( asset recovery ) yang telah dijelaskan pada bagian teori di  atas,  diketahui  bahwa  setidaknya  menurut  (Brun  et  al.,  2021)  terdapat  6  (enam)  langkah  dalam pemulihan  aset  ( asset  recovery ).  Langkah  tersebut  adalah  pengumpulan  bukti  dan  penelusuran  aset, penahanan aset selama proses penyidikan, kerja sama internasional jika aset berada di yurisdiksi lain, proses pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Sedangkan menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, proses pemulihan aset juga terdiri dari enam tahapan  yaitu,  penelusuran,  pengamanan,  pemeliharaan,  perampasan,  pengembalian,  dan  pelepasan aset.
Dari teori  yang telah dibahas tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan di bidang perpajakan, sebelum  UU  HPP  berlaku,  PPNS  DJP  hanya  memiliki  wewenang  pada  langkah  pertama  yaitu penelusuran aset. Langkah kedua hingga keenam dilakukan oleh penegak hukum lain yaitu Kejaksaan Republik  Indonesia.  Setelah  berlakunya  UU  HPP,  dengan  adanya  penambahan  kewenangan  bagi PPNS  DJP  untuk  melakukan  penyitaan  dan  pemblokiran  aset,  tiga  dari  langkah  pertama,  yaitu  dari mengumpulkan  dan  menelusuri  aset,  penahanan  aset,  hingga  kerja  sama  internasional  sudah  dapat dilakukan oleh PPNS DJP. Jika digambarkan dalam sebuah diagram, langkah-langkah pemulihan aset di otoritas DJP dan Jaksa setelah diundangkannya UU HPP dapat dilihat seperti berikut ini
DJP Kejaksaan Penelusuran Pengamanan (Pemblokiran dan Penyitaan) Pemeliharaan Perampasan atau Sita Eksekusi Pengembalian atau Pelepasan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102

## Gambar 2. Pemulihan Aset Tindak Pidana Pajak di Indonesia
Tambahan penjelasan:
Pemblokiran dan penyitaan dilakukan terhadap aset baik yang terkait dengan tindak pidana maupun yang tidak terkait dengan tindak pidana. Perampasan dan sita eksekusi dilakukan baik terhadap aset yang terkait maupun tidak terkait dengan tindak pidana dan dilaksanakan atas dasar putusan hakim.
Kegiatan pemulihan aset sebagaimana pada diagram di atas menunjukkan bahwa PPNS DJP berwenang  untuk  melakukan  penyitaan  dalam  proses  penyidikan  dalam  rangka  mengamankan  aset dan bermuara kepada pembayaran pidana denda untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

## PEMBAHASAN
Penguatan  penyidikan  pajak  menjadi  faktor  penting  untuk  mengurangi  tindakan  kejahatan pajak.  Otoritas  pajak  di  Indonesia  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  menilai  bahwa kegiatan  penyidikan  harus  dilakukan  dengan  efisien  sehingga  kontribusi  penyidik  diharapkan signifikan  dalam  menyelamatkan  kerugian  yang  dialami  oleh  negara.  Pandangan  ini  kemudian diusulkan oleh DJP kepada legislatif agar Penyidik Pajak (PPNS DJP) diberikan kewenangan dalam melakukan penyitaan dan pemblokiran aset. Hal ini sejalan dengan pandangan dari OECD bahwa dari banyaknya kewenangan  yang dimiliki oleh penyidik pajak, kewenangan untuk  melakukan penyitaan aset adalah kunci utama dalam proses penyidikan pajak. Kewenangan penyitaan dan pemblokiran aset tersebut  akhirnya  tertuang  dalam  salah  satu  ayat  yang  mengatur  kewenangan  penyidik  pajak  yaitu Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP.
Adanya  penambahan  kewenangan  tersebut,  tentunya  menjadi  babak  baru  dan  diharapkan dapat  menjamin  terpulihnya  kerugian  pada  pendapatan  negara.  Dalam  pelaksanaannya,  tentunya penyidik  pajak  akan  mengalami  beberapa  tantangan  dan  diperlukan  tindakan  pencegahan  agar pelaksanaan kegiatan penyitaan dan pemblokiran aset tetap dapat dioptimalkan.

## Tantangan yang dihadapi oleh PPNS DJP
Pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  perpajakan  oleh  PPNS  DJP  bukan  suatu  hal  yang mudah. Ketaren, et al. (2013) mengungkap bahwa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, PPNS DJP  melaksanakan  penyidikan  dengan  berkoordinasi  dengan  Polri  dan  sudah  sepatutnya  PPNS  DJP bekerja  dengan  koheren,  koordinatif,  dan  integratif  untuk  mencapai  efisiensi  dan  efektivitas  yang maksimal.
Adanya  kewenangan  tambahan  sejak  UU  HPP  diundangkan  tentunya  tidak  lepas  dari tantangan  yang  akan  dihadapi  PPNS  DJP  setelah  pemberlakuan  aturan  tersebut.  Penulis mengidentifikasi  tantangan  yang  akan  dihadapi  oleh  PPNS  DJP  dalam  pelaksanaan  tugas  ke depannya, diantaranya:

## Disparitas pemahaman aturan
Tantangan  yang  pertama  adalah  perbedaan  dalam  memahami  aturan  baik  dari  internal  DJP  yaitu PPNS  sendiri  maupun  dari  pihak  eksternal  DJP.  Di  internal,  seringkali  antar  sesama  PPNS,  mereka berbeda dalam memahami sebuah aturan sehingga muncul perbedaan praktik di lapangan. Begitupun dalam lingkup eskternal, seringkali dijumpai perbedaan pemahaman pelaksanaan aturan antara PPNS DJP dengan pihak lain seperti Pengadilan Negeri. Perbedaan ini seringkali timbul terutama jika terkait dengan penyitaan aset. UU HPP telah mengatur bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Pajak dilakukan  sesuai  dengan  hukum  yang  diatur  dalam  hukum  acara  pidana  diantaranya  harus memperoleh  izin  dari  pengadilan  negeri  setempat.  Akan  tetapi,  jika  Penyidik  Pajak  menghadapi keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak,  maka  penyitaan  dapat  dilakukan  terlebih  dahulu  dan kemudian  baru  dilaporkan  ke  pengadilan  negeri  setempat  untuk  memperoleh  persetujuan.  Hal  ini seringkali tidak dipahami betul di baik oleh PPNS DJP maupun Pengadilan Negeri.

## Penelusuran aset
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102
Tantangan kedua adalah terkait penelusuran aset. Penelusuran aset menjadi langkah pertama dan vital yang dilakukan oleh PPNS DJP dalam proses penyitaan aset. Adanya kewenangan PPNS DJP dalam menyita aset baik yang terkait dengan tindak pidana maupun  yang tidak terkait menjadikan kegiatan penelusuran  aset  merupakan  hal  yang  krusial.  Untuk  aset  yang  tercatat  degan  baik  (internal  melalui SPT  Tahunan,  eksternal  melalui  LHKPN,  ataupun  pelaporan  lainnya)  pada  umumnya  tidak  akan menyulitkan PPNS DJP di lapangan ketika melakukan penelusuran aset. Lain hal beberapa jenis aset yang membutuhkan effort lebih untuk menelusurinya seperti aset yang berada di luar negeri, aset yang tidak memiliki wujud seperti cryptocurrency , atau aset yang beratasnamakan nominee .

## Rekomendasi Optimalisasi Wewenang Sita Aset di DJP
Berdasarkan tantangan yang diidentifikasi sebagaimana pada poin 3 di atas, penulis kemudian menyusun  beberapa  rekomendasi  yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir  hambatan-hambatan yang  dapat  ditemui  oleh  PPNS  DJP  di  lapangan  dalam  pelaksanaan  wewenang  sita  atau  blokir  aset, yaitu diantaranya:

## Menyusun peraturan pelaksanaan dari UU HPP
Dengan  diundangkannya  UU  HPP,  maka  untuk  memudahkan  PPNS  DJP  dalam  pelaksanaan  di lapangan  dibutuhkan  aturan  hukum  pelaksanaan  yang  menjadi  petunjuk  dan  dasar  PPNS  DJP khususnya pengaturan mengenai penyitaan untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Sosialisasi pasal pidana di UU HPP kepada hakim, jaksa, penegak hukum lainnya.
Adanya  perubahan  pengaturan  terkait  pidana  pajak  di  dalam  UU  HPP  membutuhkan  pemahaman yang sama baik oleh PPNS DJP maupun penegak hukum lain yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana  pajak.  Pemahaman  penegak  hukum  mengenai  pidana  denda  harus  memiliki  kesamaan  agar tujuan utama pemulihan kerugian pada pendapatan negara dapat terwujud.

## Memperkuat kerja sama internal dan eskternal.
Penyitaan  aset  yang  dilakukan  oleh  PPNS  DJP  didahului  dengan  kegiatan  penelusuran  aset. Pelaksanaan  penelusuran  aset  yang  efektif  dapat  dilihat  dari  ketersediaan  data  yang  dimiliki  oleh PPNS  DJP.  Data  yang  digunakan  oleh  PPNS  DJP  dapat    bersumber  dari internal  maupun  eksternal. Untuk  memperkuat  basis  data  aset,  harus  ada  kerja  sama  yang  baik  dengan  pihak  internal  yaitu Direktorat  Data  dan  Informasi  Perpajakan  dan  Direktorat  Intelijen  Perpajakan.  Kerja  sama  dengan pihak  eksternal  juga  harus  ditingkatkan  dengan  pembaruan  Perjanjian  Kerja  Sama  dengan  penegak hukum  lainnya  (Kejaksaan,  PPATK,  dan  lainnya).  Fitrah,  et  al.  (2021)  mengungkap  bahwa  dengan adanya perjanjian kerja sama otoritas DJP dengan penegak hukum lainnya, akan menjadi solusi terkait egosentrisme masing-masing institusi dan mendorong pemahaman budaya antar organisasi.

## KESIMPULAN
Adanya penambahan wewenang kepada PPNS DJP untuk menyita  dan memblokir aset yang terkait  maupun  yang  tidak  terkait  dengan  tindak  pidana  pada  tingkat  penyidikan  merupakan  bentuk dari usaha penyidik pajak untuk mengamankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Hal ini akan  memberikan  dampak  positif  diantaranya  mendorong  Wajib  Pajak  melakukan  pemulihan kerugian  pada  pendapatan  negara  sebagaimana  mekanisme  penghentian  penyidikan  yang  diatur  di dalam  Pasal  44B  ayat  (2)  UU  KUP,  membantu  Jaksa  untuk  melakukan  perampasan  dan/atau  sita eksekusi  harta  kekayaan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap, membantu  Jaksa  menyelenggarakan  program restorative  justice dalam  penanganan  perkara  tindak pidana  di  bidang  perpajakan  sehingga  perkara  tidak  dilanjutkan  ke  tahap  penuntutan  jika  kerugian pada  pendapatan  negara  sudah  terpulihkan  sebelum  memasuki  persidangan,  dan  mendorong terciptanya  efek  jera  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  dan  efek  takut  terhadap calon pelaku tindak pidana di bidang perpajakan.
Optimalisasi  wewenang  terkait  penyitaan  aset  mutlak  harus  dilakukan  agar  tujuan  utama pemulihan  kerugian  pada  pendapatan  negara  dapat  tercapai.  Penulis  memberikan  beberapa rekomendasi  agar  pelaksanaan  penyitaan  aset  dapat  optimal  yaitu  perlunya  penyusunan  aturan pelaksanaan  dari  UU  HPP,  dilakukannya  sosialisasi  terkait  pasal  pidana  dengan  penegak  hukum lainnya, dan penguatan kerja sama baik di internal DJP maupun eksternal DJP.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102

## REFERENSI
Arifki, N. A. (2019). Penyelesaian Kerugian pada Pendapatan Negara melalui Pengungkapan Ketidakbenaran (Suatu Kajian Hukum Doktrinal dalam Sistem Perpajakan). Jurnal Suara Hukum , 1 (1), 90–103. https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p91-104
Brun, J.-P., Sotiropoulau, A., Gray, L., Scott, C., & Stephenson, K. M. (2021). Asset Recovery Handbook A Guide for Practitioners (2nd ed.). World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1- 4648-1616-1
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th edition) . Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd. Darmawan, R. P. (2020). Kerugian pada Pendapatan Negara . Pajak.Go.Id.
https://www.pajak.go.id/id/kerugian-pada-pendapatan-negara Delpiro, E., & Rusdiana, E. (2021). Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada
Tindak Pidana Perpajakan dikaitkan dengan KUHAP. Jurnal Novum , 8 (4), 1–15.
https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.38018
Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. SIGn Jurnal Hukum , 3 (1), 1–25. Gunadi. (2020). Pemeriksaan, Investigasi, dan Penyidikan Pajak . Jakarta: Koperasi Pegawai KPDJP bekerjasama dengan MUC Consulting.
Kejaksaan RI. (2014). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset . Kementerian Keuangan RI. (2021). Naskah Akademik RUU KUP 2021 .
Ketaren, S. M. S., Syahrin, A., Ablisar, M., & Hamdan, M. (2013). Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. USU Law Journal , II (2), 57–75. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/36589 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). McWalters, I. (2006). Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia . Surabaya: JP Books. Nazir, M. (1988). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia. OECD. (2021). Fighting Tax Crime - Ten Global Principles, Second Edition . https://www.oecd.org/tax/crime/fighting-tax-crime-the-ten-global-principles-second-edition- 006a6512-en.htm
Pakpahan, R. H. (2015). Efektifitas Pidana Denda . Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kemenkumham RI. https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Perubahan kelima dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara . Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
Riyadi, S. P., Setiawan, B., Alfarago, D., Stan, K. N., Selatan, T., Stan, K. N., Selatan, T., Keuangan, P., Stan, N., & Selatan, T. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak , dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan , 8 (02), 206–216. https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16 Suryosampeno, C. (2020). Rezim Pemulihan Aset: Antara Dibenci dan Dibutuhkan . Jakarta: REQBook. Wildan, M. (2021). Sebanyak 1.237 Wajib Pajak Kena Pemeriksaan Bukper DJP . DDTC.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/sebanyak-1237-wajib-pajak-kena-pemeriksaan-bukper-djp-36641