NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH

## Debora Damanik, Paramita Prananingtyas
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: damanikdebby@yahoo.com

## Abstract
Banking financial institutions have an important role in improving the economy of the people in Indonesia.  Providing  credit  facilities  to  customers  to  increase  community  economic  growth. However, not a few losses experienced by banks due to credit that failed to pay or credit that cannot be paid off by credit customers. Based on this, this study will analyze efforts to minimize losses caused by credit, namely preventive efforts before the implementation of the credit agreement with the customer. This study uses normative legal research methods, namely research that puts forward secondary data in the form of  legislation related to  banking, books, and legal research  journals. This  study  shows  the  need  for  the  application  of  the  bank's  precautionary  principle  before providing credit facilities to customers to minimize the risk of default on loans by customers. These principles  are  known  as  the  five  C’s  of  Credit  (Character,  Capacity,  Capital,  Condition,  and Collateral)  and  the  seven  P’s  of  Credit  (Personality,  Party,  Purpose,  Prospect,  Payment, Profitability, and Protection).
Keywords: prudential principles; credit; customer

## Abstrak
Lembaga  keuangan  perbankan  memiliki  peranan  penting  dalam  meningkatkan  perekonomian masyarakat di Indonesia. Pemberian fasilitas kredit kepada nasabah merupakan salah satu upaya untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.  Namun,  tidak  sedikit  kerugian  yang dialami  perbankan  akibat  keredit  yang  gagal  bayar  atau  kredit  yang  tidak  mampu  dilunasi  oleh nasabah  kredit.  Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  akan  menganalisis  upaya  untuk meminimalisir  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  adanya  kredit,  yaitu  upaya  preventif  sebelum dilaksanakannya perjanjian kredit dengan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengedepankan  data  sekunder  berupa  peraturan perundang-undangan  terkait  perbankan,  buku,  dan  jurnal  penelitian  hukum.  Penelitian  ini menunjukan  perlu  adanya  penerapan  prinsip  kehati-hatian  bank  sebelum  memberikan  fasilitas kredit  kepada  nasabah  agar  meminimalisir  risiko  gagal  bayar  atas  kredit  oleh  nasabah.  Prinsip tersebut  dikenal  dengan the  five  C’s  of  Credit ( Character,  Capacity,  Capital,  Condition, dan Collateral )  dan the  seven  P’s  of  Credit ( Personality,  Party,  Purpose,  Prospect,  Payment, Profitability, dan Protection ).
Kata Kunci : prinsip kehati-hatian; kredit; nasabah
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  dewasa  ini  telah  menghadirkan  beragam  jasa lembaga keuangan. Di Indonesia terdapat lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank. Salah satu jenis lembaga keuangan bank adalah bank sentral. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  23  Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia  Mejadi Undang-Undang  (UU  Bank  Indonesia)  menyebutkan  “Bank  Indonesia  adalah  bank  sentral Republik  Indonesia”.  Sedangkan  lembaga  keungan  non  bank  terdapat  beberapa  jenis diantaranya yaitu Pasar Modal, Lembaga Keungan Mikro, dan Dana Pensiun.
Pasal  1  Angka  13  UU  No.  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal  (UU  Pasar  Modal) mendefinisikan  pasar  modal  sebagai  berikut:  “Pasar  modal  adalah  kegiatan  usaha  yang bersangkutan  dengan  penawaran  umum  dan  perdagangan  efek,  perusahaan  publik  yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.  Kemudian  Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro menyebutkan “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan  yang  khusus  didirikan  untuk  memberikan  jasa  pengembangan  usaha  dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada  anggota  dan  masyarakat,  pengelolaan  simpanan,  maupun  pemberian  jasa  konsultasi pengembangan usahayang tidak semata-mata mencari keuntungan”. Salah satu contoh LKM yang telah berkembang pesat adalah Bank Wakaf Mikro, yaitu LKM yang menerapkan prinsip syariah (Disemadi & Roisah, 2019). UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun)  sebagai  kerangka  hukum  dasar  untuk  dana  pensiun  swasta  di  Indonesia.  Pasal  1 Angak  1  UU  ini  “Dana  pensiun  adalah  badan  hukum  yang  mengelola  dan  menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.
Evolusi  peraturan  lembaga  keuangan  khususnya  peraturan  perbankan  Indonesia berkembang  seiring  waktu  (Hendro  &  Rahardja,  2014).  Perubahan  dalam  struktur  regulasi perbankan  mempengaruhi  pengembangan  layanan  keuangan  perbankan  dan  munculnya berbagai  produk  (Abubakar  &  Handayani,  2017).  Perubahan  penting  dalam  peraturan perbankan  di  Indonesia  adalah  dengan    adanya  dualitas  hukum  perbankan  (Disemadi  & Prananingtyas,  2019),  yaitu  UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  (UU
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Perbankan Syariah), dan UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).
Pasal 1 Ayat 2 UU Perbankan  menyebutkan definisi  yaitu  menyebutkan  “Bank adalah badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakkyat banyak”. Atas dasar definisi tersebut, maka dapat dikatakan bank  merupakan salah satu lembaga keuangan  yang  memiliki nilai strategis dalam  kehidupan  ekonomi  suatu  negara  (Syaifuddin  &  Prananingtyas,  2019).  Bank  ini dimaksudkan  sebagai  lembaga intermediary (penghubung/perantara)  bagi  para  pihak  yang memiliki  dana  surplus  ( surplus  of  funds )  dengan  para  pihak  yang  kekurangan  dana  atau membutuhkan dana ( lack of funds ) (Lailiyah, 2014).

## Kerangka Teori
Bank  dalam  melakukan  penyediaan  dana  kepada  masyarakat, termasuk  melalui  kredit atau pinjaman, merupakan salah satu sumber pendapatan bank itu sendiri, karena roda dunia bisnis sangat bergantung pada kredit untuk digunakan sebagai modal untuk bisnis (Soemantri, 2016). Ini jelas, apabila pengelolaan kredit oleh perbankan gagal dilakukan maka akibatnya, banyak pengusaha juga akan menghadapi kesulitan ekonomi (Abubakar & Handayani, 2017).
Penyedian kredit atau pinjaman oleh bank kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan yang  ada,  salah  satunya  adalah  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  (Disemadi,  2019).  Prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir. Secara  umum, dalam pengelolaan bank  terdapat  beberapa  prinsip  yang  menegaskan  hubungan  antara  bank  dan  nasabah penyimpan dana, yakni: a). Prinsip lepercayaan ( Fiduciary principle ); b). Prinsip kerahasiaan ( Condifidental  principle) ;  c).  Prinsip  kehati-hatian  ( Prudential  principle );  dan  d).  Prinsip mengenal  nasabah  ( Know  your  costumer  principle ).  Disebutkan  sebelumnya  bahwa  prinsip kehati-hatian  merupakan  prinsip  yang  harus  dipenuhi  dalam  pemberian  kredit  untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kredit. Pada penelitian ini prinsip kehati-hatian  yang akan dipaparkan adalah the five C’s of Credit yaitu Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral ) dan the seven P’s of Credit ( Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection ).
Gap Analysis Dan Permasalahan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Di Indonesia, dewasa ini kredit atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah selalu  mengandung  risiko  (Soemitra,  2018),  maka  bank  harus  dipandu  oleh  prinsip-prinsip kredit yang solid, termasuk bank tidak dapat memberikan pinjaman tanpa perjanjian tertulis, bank  tidak  diizinkan  untuk  memberikan  pinjaman  kepada  perusahaan  yang  dianggap  sejak awal akan menyebabkan kerugian, bank tidak dapat memberikan pinjaman untuk pembelian Saham,  atau  bank  dilarang  memberikan  kredit/pinjaman  melebihi  batas  kredit  maksimum (Yulianti, 2009). Kredit apa pun, harus memperhitungkan prinsip kehati-hatian dan soliditas sektor  perbankan  baik  secara  internal  maupun  eksternal  (Anshori,  2009).  Sebelum menyelesaikan  kontrak  pinjaman,  bank  selalu  memeriksa  berbagai  aspek  secara  eksternal. Bank harus dapat mengandalkan kenyataan bahwa debitur atau nasabah bisa saja tidak dapat membayar  kembali  pinjaman  yang  disepakati  tepat  waktu  sebagai  uapaya  perlindungan nasabah itu sendiri (Miru, 2011).

## State of the Art
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit  kepada  nasabah  oleh  perbankan  sangatlah  dipandang  perlu  untuk  dibahas.  Penelitian sebelumnya  terkait  penelitian  ini  adalah  oleh  Rahmani  Timorita  Yulianti  pada  tahun  2009, penelitian  ini  berfokus  pada    manajemen  risiko  perbankan  syari’ah  (Yulianti,  2009).  Oleh Renny Supriyatni pada tahun 2012, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab bank syariah dalam  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dan good  corporate  governance (Supriyatni,  2012).
Oleh  Paripurna  P.  Sugarda  pada  tahun  2008,  penelitian  ini  berfokus  pada    implementasi kontrak  standar  sebagai  pertolakan  antara  prinsip  kehati-hatian  bank  dan  perlindungan konsumen (Sugarda, 2008). Kemudian oleh Hari Sutra Disemadi pada tahun 2019, penelitian yang  berfokus  pada  manajemen  resiko  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  sebagai implementasi  prinsip  kehati-hatian  (Disemadi,  2019b).    Atas  dasar  penelitian  sebelumnya maka penelitian kali ini sama-sama mengambil tema yang sama yaitu mengenai prinsip kehati- hatian namun terdapat perbedaan fokus penelitian yaitu pada penelitian kali ini berfokus pada prinsip kehati-hatian perbankan atau prudential banking principles dalam memberikan kredit kepada nasabah.

## B. Metode Penelitian
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  prinsip  kehati-hatian  perbankan  dalam memberikan  kredit  kepada  nasabah  di  Indonesia,  dengan  menggunakan  metode  penelitian yuridis normatif (Suteki, Taufani, 2018) . Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau  diterapkan  atau  biasa  juga  juga  disebut  penelitian doctrinal (Irianto  &  Shidarta,  2013).  Pendekatan  yang  digunakan  antara  lain  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan didasarkan  pada  UU  Perbankan,  UU  Perbankan  Syariah  dan  peraturan  lainnya.  Teknik penelusuran  bahan  hukum  menggunakan  teknis  studi  dokumen  berupa  data  sekunder.  Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung melainkan bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal nasional, jurnal internasional, dan penelitian lainnya yang terkait. Kemudian, data dikumpulkan, diproses dan disajikan dalam analisis deskriptif kualitatif.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pengaturan Prudential Banking Principle Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia
Secara  konseptual  kredit  merupakan  penyediaan    uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  penyedian  dan  tagihan  tertsebut.  Berdasarkan  persetujuan  atau perjanjian  kredit  antara  bank  dengan  nasabah  mewajibkan  pihak  nasabah  untuk  melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian  bunga.  Pasal  1  angka  11  UU Perbankan  menyebutkan  bahwa  “kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank  dengan  pihak  lainyang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah jangka waktu tertentu dangan pemberian bunga”.
Baik UU Perbankan Syariah dan UU Perbankan telah mengatur kesediaan atau kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah. Berikut ini adalah pengaturan prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan di Indonesia.

## Tabel 1. Prudential Banking Principle Dalam Regulasi Perbankan Indonesia
No. UU Perbankan Syariah UU Perbankan 1 Pasal  yang  menekankan  pada  agunan
( collateral ),  kesanggupan  bayar,  itikad Pasal  8  Ayat  1,  menyebutkan  “Dalam memberikan  kredit  atau  pembiayaan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 baik  secara  yuridis,  yaitu  pada  Pasal  23 Ayat  1,  menyebutkan  “Bank  Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan  atas  kemauan  dan  kemampuan calon  Nasabah  Penerima  Fasilitas  untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau
UUS menyalurkan dana Nasabah Penerima  Fasilitas”,  dan  Pasal  23  Ayat  2 menyebutkan “Untuk memperoleh
keyakinan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap  watak,  kemampuan,  modal, Agunan,  dan  prospek  usaha  dari  calon Nasabah Penerima Fasilitas”.
berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis  yang  mendalam  atas  iktikad  dan kemampuan  serta  kesanggupan  Nasabah Debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan  pembiayaan  dimaksud sesuai  dengan  yang  diperjanjikan”,  dan Pasal  8  Ayat  2,  menyebutkan  “Bank Umum  wajib  memiliki  dan  menerapkan pedoman  perkreditan  dan  pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia”.
2 Pasal  yang  menekankan  kewajiban  bank untuk  memastikan  implementasi  proses pengambilan  keputusan  yang  baik,  yaitu pada Pasal 35 Ayat 1, menyebutkan “Bank Syariah  dan  UUS  dalam  melakukan kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan prinsip kehati-hatian”.
Pasal  29  Ayat  2,  menyebutkan  “Bank wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank sesuai  dengan  ketentuan    kecukupan modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen, likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,    dan aspek    lain    yang    berhubung-an    dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha    sesuai  dengan  prinsip  kehati- hatian”.
3 Pasal  yang  menekankan  kesehatan  bank dan dan  menjaga  fungsinya sebagai agent of trust , yaitu pada Pasal 36, menyebutkan “Dalam  menyalurkan  Pembiayaan  dan melakukan  kegiatan  usaha  lainnya,  Bank Syariah  dan  UUS  wajib  menempuh  cara-
Pasal  29  Ayat  3,  “Dalam  memberikan kredit  atau  pembiayaan berdasarkan Prinsip  Syariah  dan  melakukan  kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara- cara  yang  tidak  merugikan  bank  dan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 cara  yang  tidak  merugikan  Bank  Syariah dan/atau  UUS  dan  kepentingan  Nasabah yang mempercayakan dananya”.
kepentingan
nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank”. 4 Pasal  yang  menekankan  memberikan informasi  terkait  risiko,  yaitu  pada  Pasal 39, menyebutkan “Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai  kemungkinan  timbulnya  risiko kerugian  sehubungan  dengan  transaksi Nasabah  yang  dilakukan  melalui  Bank Syariah dan/atau UUS”.
Pasal  29  Ayat  4,  menyebutkan  “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan  timbulnya  risiko  kerugian sehubungan  dengan      transaksi      nasabah yang   dilakukan melalui bank”.
Berkenaan  dengan  prinsip  kehati-hatian  perbankan  ( prudential  banking  principles ) dalam  Undang-Undang  Perbankan  dan  Undang-Undang  Perbankan  Syariah,  prinsip  kehati- hatian  dapat  dilihat  dari  perspektif  yang  berbeda,  yaitu  (Disemadi,  2019b):  a).  Bank  harus menerapkan  prinsip  kehati-hatian  sebagai  lembaga  keuangan  perbankan,  bisnis,  dan  proses serta cara menjalankan kegiatan bisnis. Ini terkait dengan kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian telah  melekat sejak bank didirikan. Perbankan dalam  bentuk Perseroan Terbatas,  maka  semua  persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  pendirian  bank  adalah  regulasi terkait Perseroan Terbatas. Selain itu, prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam proses dan prosedur yang digunakan dalam aplikasi  bank atau prosedur operasi standar. Prinsip kehati- hatian harus ditransfer ke bank yang mengikuti semua aturan yang berlaku ketika membangun, dan  mengoperasikan  bisnisnya;  b).  Menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian pinjaman (kredit), bertujuan untuk mengarahkan nasabah agar nantinya tidak terjadi masalah atau gagal bayar. Penerapan prinsip kehati-hatian menggarisbawahi bahwa tujuan bank untuk mencapai  tinkat  kesehatan  bank  yang  disyaratkan  (Pradja,  2012). Penerapan  prinsip  kehati- hatian pada pinjaman dimaknai untuk menilai karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kinerja bisnisnya  sebelum  memberikan  fasilitas  kredit  kepada  nasabah.  Secara  formal,  penerapan prinsip  kehati-hatian  didefinisikan  dengan  cermat  dalam  menentukan  calon  peminjam  atau nasabah;  dan  c).  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  oleh  bank  dilakukan  untuk  menghindari kerugian  bank  dan  untuk  melindungi  kepentingan  konsumen  (nasabah  penyimpan)  yang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
menyerahkan  uang  mereka  kepada  bank  (Raharjo,  2013).  Maka  dari  itu  bank  wajib memastikan bahwa semua tindakan hukum yang diambil oleh bank mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (kepatuhan/ regulatory complience ).

## 2. Prinsip 5C dan 7P Sebagai Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah
Bank yang memberikan pinjaman kepada nasabah, tentu saja harus menerapkan prinsip kehati-hatian  ( prudential  principles )  (Mujiono,  2016).  Ini  sengaja  dilakukan  karena  telah diamanatkan  dalam  Pasal  8  angka  1  UU  Perbankan  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  contoh penerapan prinsip kehati-hatian adalah bahwa bank harus melakukan analisis terhadap calon peminjam atau nasabah berdasarkan apa  yang diketahui dalam  industri perbankan  yaitu The five C’s of Credit ( Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral ) dan the seven P’s of  Credit ( Personality,  Party,  Purpose,  Prospect,  Payment,  Profitability, dan Protection ) (Disemadi,  2019b).  Jika  analisis  bank  menunjukkan  bahwa  adanya  kelayakam  (menyetujui) dalam  pemberian  kredit,  maka  dapat  dituangkan  ke  dalam  klausul  kredit  (perjanjian  kredit) yang  disepakati  antara  bank  dan  nasabah.  Perjanjian  kredit  ini  dirancang  untuk  mencegah nasabah  (debitur)  di  masa  depan  tidak  memenuhi  tuntutan  dari  pihak  perbankan  (kreditur) (Sanjaya, Prananingtyas & Mahmudahank, 2016). Peraturan yang sama diatur oleh Pasal 23 UU  Perbankan  Syariah.  Untuk  memastikan  penerapan  prinsip  kehati-hatian  yang  tepat, perbankan  harus  mematuhi  aturan  tersebut  agar memiliki  arahan  terhadap  pemberian  kredit berdasarkan hukum Islam atau prinsip Syariah (Abubakar & Handayani, 2017).
Sebagai lembaga keuangan yang banyak dipercaya, perbankan tentunya memiliki sistem operasi  yang  professional  (Karsidi,  2018).  Sistem  kerja  profesional  ini,  maka  bank  akan mendapat manfaat besar dari lembaga keuangan lainnya, namun agar lebih menguntungkan, bank perlu mengontrol aliran kredit ke nasabah “lebih sensitif” (Disemadi, 2019b). Salah satu jenis sensitifitas ditunjukkan oleh prinsip-prinsip 5C dan 7P.
5C  pada  dasarnya  adalah  singkatan  untuk Character,  Capacity,  Capital,  Condition, Collateral yang  berarti    karakter,  kapasitas,  modal,  status,  jaminan  (Disemadi,  2019b). Penjelasan  sebagai  berikut:  a). Character ,  yang  berarti  sifat,  kebiasaan,  dan  watak  nasabah memiliki dampak besar pada pemberian pinjaman atau kredit. Prinsip ini diterapkan pada saat wawancara  atara  pihak  bank  dan  nasabah  yang  mengajukan  permohonan  kredit  untuk
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
mengetahui kepribadian  nasabah,  termasuk  latar belakang, kebaisaan  hidup, dan gaya  hidup nasabah  mereka.  Inti  dari  prinsip character adalah  untuk  mencari  tahu  atau  menilai  apakah nasabah  bisa  dipercaya  (potensial)  dalam  melakukan  kerja  sama  dengan  perbankan  melalui perjanjian kredit (Lailiyah, 2014);  b). Capacity, adalah prinsip  yang  menilai  nasabah dalam kemampuannya mengembalikan dana nantinya. Untuk mengukurnya, pemberi pinjaman atau perbankan  dapat  memeriksa  kemampuan  nasabah  dalam  manajemen,  keuangan,  pemasaran dan  bidang  lainnya  apabila  terkait  dengan  usaha;  c). Capitol, ini  terkait  dengan  keadaan kepemilikan aset dan kekayaan, terutama  bagi  nasabah  yang  memiliki  bisnis usaha. Capitol ditentukan  oleh  laporan  keuangan  bisnis  yang  dikelola  oleh  nasabah,  sehingga  dengan penilaian, bank menentukan apakah nasabah layak menerima kredit atau tidak, jika layak maka dengan  prinsip  ini  bank  akan  menentukan  berapa  banyak  bantuan  kredit  yang  diberikan (Hendro & Rahardja, 2014); d). Collateral, prinsip ini terkait jaminan yang digunakan dalam pengajuan  kredit.  Adanya  jaminan  adalah  sebagai  tindakan  pencegahan  jika  nasabah    tidak dapat membayar kembali pinjaman atau kredit. Biasanya nilai agunan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Bank harus lebih mampu menilai atau menilai aset yang dimiliki oleh calon nasabah untuk  digunakan  sebagai  jaminan  (Lailiyah,  2014).  Karena  itu  bank  tidak  akan  mengalami kerugian dari nasabah yang tidak mampu membayar kembali uang ini. Seringkali nilai agunan atau agunan lebih besar dari pinjaman atau pinjaman yang diberikan oleh peminjam.  Prinsip ini perlu diperhatikan bagi nasabah apabila mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya atau mengembalikan  pinjaman  dana  dari  pihak  bank.  Maka  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan; dan e). Condition of Economy , terkait situasi keuangan di sekitar tempat tinggal calon nasabah kredit harus dipertimbangkan untuk memperhitungkan kondisi keuangan yang mungkin terjadi di masa depan (Yulianti, 2009). Kondisi ekonomi yang perlu dipertimbangkan termasuk daya beli masyarakat, ukuran pasar, persaingan, pengembangan teknologi, bahan baku, pasar modal dan sebagainya. Selain itu, untuk memperlacar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara pihak nasabah kredit dengan pihak perbankan (Disemadi, 2019b).
Selain  dari  analisis  dengan  menerapkan  prinsip  5C  dalam  penilaian  bank  juga  dikenal dengan prinsip 7P, adalah sebagai berikut: a). Personality , kriteria pertama pada prinsip 7P ini adalah  kepribadian  calon  nasabah.  Kriteria  ini  mirip  dengan  karakteristik  prinsip  5C  yang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dijelaskan  di  atas,  yang  melihat  keseluruhan  kepribadian  nasabah  dan  perilakunya  serta perilaku  sehari-hari  yang  juga  mencakup  sikap,  emosi,  tingkah  laku,  dan  tindakan  nasabah dalam  menghadapi  masalah;  b). Party , prinsip kedua dalam 7P adalah party , di  mana calon nasabah peminjam dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yang berkaitan dengan status keuangan mereka. Perbankan mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan modal kepemilikan, kepribadian,  loyalitas  dan  sebagainya.  Dengan  klasifikasi  dan  kelas  yang  berbeda,  maka terdapat perbedaan dalam penyediaan fasilitas kredit; c). Purpose , kriteria ketiga adalah tujuan atau purpose , yaitu tujuan calon peminjam dalam mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Bank perlu mengetahui dana apa yang akan digunakan, misalnya modal usaha, investasi, biaya pendidikan  atau  aktivitas  konsumsi.  Ini  juga  sejalan  dengan  bank  atau  lembaga  keuangan, seperti  fokus  bank  pada  manajemen  portofolio,  yang  paling  cocok  untuk  klien  yang mengajukan pinjaman bisnis (Mujiono, 2016); d). Prospect , adalah aspek menentukan apakah bisnis  klien  layak  atau  tidak.  Hal  terpenting  terkait  fasilitas  kredit  adalah  jika  perbankan mendanai nasabah tanpa masa depan ( prospect ), maka tidak hanya perbankan yang dirugikan tetapi juga nasabah selaku konsumen, untuk itu perbankan pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah (Supriyatni, 2012); e). Payment , kriteria kelima ini, yang  masih  relevan  dengan  kriteria  sebelumnya,  bertujuan  untuk  mengukur  kapasitas pembayaran  calon  peminjam  atau  nasabah  kredit.  Prinsip  pembayaran  dapat  dinilai  dari sumber  pendapatan  nasabah,  kelancaran  bisnis  dan  masa  depan  bisnis.  Dengan  cara  ini, perbankan dapat menentukan apakah pelanggan benar-benar dapat membayar kreditnya atau tidak;  f). Profitability ,  kriteria  keenam  terkait  profitabilitas,  di  mana  perbankan  memeriksa kemampuan  nasabahnya  untuk  menghasilkan  laba.  Seperti  beberapa  kriteria  sebelumnya, kriteria  ini  lebih  spesifik  untuk  nasabah  yang  meminjam  untuk  kebutuhan  bisnis  mereka. Semakin tinggi profitabilitas calon peminjam, semakin tinggi kemungkinan bahwa pinjaman yang diusulkan akan disetujui oleh bank (Disemadi, 2019b); g). Protection, tidak jauh berbeda dari standar jaminan dalam Prinsip 5C, perlindungan standar ini juga mendapat manfaat dari jaminan  yang  ditawarkan  oleh  calon  peminjam.  Selain  agunan  ( collateral )  dalam  bentuk properti seperti kepemilikan rumah atau aset  perusahaan, perlindungan  ini  juga dapat terdiri dari pembiayaan jaminan asuransi yang dimiliki nasabah (Supriyatni, 2012).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## D. Simpulan
Prinsip kehati-hatian perbankan ( prudential banking principle ) adalah salah satu prinsip utama  yang  harus  diterapkan  dalam  kegiatan  perbankan,  baik  secara  kelembagaan,  proses maupun  layanan  dan  produk  perbankan,  terutama  dalam  menjalankan  fungsi  intermediary, yaitu  mengumpulkan  dan  mendistribusikan  dana  ke  pihak  ketiga.  Dengan  demikian, pemahaman  tentang  prinsip  kehati-hatian  bank  harus  ditafsirkan  secara  tepat  sesuai  dengan tujuan  ketentuan  hukum,  kepatuhan  terhadap  semua  ketentuan  perundang-undangan. Penerapan  prinsip  kehati-hatian  bank  yang  diatur  oleh  UU  Perbankan  dan  UU  Perbankan Syariah  ada  dalam  prosedur  pemberian  kredit  atau  sistem  pembiayaan  syariah,  yang mengharuskan  bank  untuk  mempunyai  keyakinan  atas  kemampuan  nasabah.  Dalam  hal  ini, contoh penerapan prinsip kehati-hatian adalah bahwa bank harus melakukan analisis terhadap calon peminjam atau nasabah berdasarkan apa yang diketahui dalam industri perbankan yaitu The five C’s of Credit ( Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral ) dan the seven P’s of Credit ( Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection ).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
Ahmadi  Miru, Prinsip-Prinsip  Perlinfungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Di  Indonesia .  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).
Andi Soemantri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016).
Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
Karsidi, Ibadah dan Bisnis di BPR Syariah , (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).
Nandri Raharjo, Hukum Perusahaan . (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013).
Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta, Motode  Penelitian  Hukum .  (Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2013).
Suteki & Galang Taufani, Metodologi  Penelitian Hukum (Filsafat, Teori  dan Praktik), (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).
Tri  Hendro  &  Conny  Tjandra  Rahardja, Bank  &  Institusi  Keuangan  Non  Bank  Di  Indonesia, (Yohyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## Jurnal Ilmiah:
Agus Mujiono, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit di BMT Hasanah Dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo”, Jurnal Muslim Meritage, 1(1), 137-164, (2016).
Ashofatul Lailiyah, “Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko”, Jurnal Yuridika, 29(2), 217-232, (2014).
Hari  Sutra  Disemadi  &  Paramita  Prananingtyas.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(3), 286-402, (2019).
Hari  Sutra  Disemadi,  "Risk  Management  In  The  Provision  Of  People’s  Business  Credit  As Implementation Of Prudential Principles," Diponegoro Law Review , 4(2), 194-208, (2019).
Lastuti  Abubakar  &  Tri  Handayani,  “Telaah  Yuridis  Terhadap  Implementasi  Prinsip  Kehati- Hatian Bank Dalam  Aktifitas Perbankan Indonesia”, Jurnal  De  Lega  Lata, 2(1),  68-91, (2017).
Hari  Sutra  Disemadi  &  Kholis  Roisah,  "Kebijakan  Model  Bisnis  Bank  Wakaf  Mikro  Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." Law Reform, 15(2), 177-194, (2019).
Luthfi Syaifuddin & Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Dalam Transaksi Elektronik”, Notarius, 12(1), 1-11, (2019).
Paripurna  P.  Sugarda,  "Kontrak  Standar:  Antara Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  Dan  Perlindungan Nasabah  Debitur", Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, 20(2), 193-208, (2008).
Rahmani  Timorita  Yulianti,  "Manajemen  Risiko  Perbankan  Syari’ah", Jurnal  Fakultas  Hukum UII, 3(2), 151-165, (2009).
Renny  Supriyatni,  "Tanggung  Jawab  Bank  Syariah  dalam  Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  dan Good Corporate Governance", AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 12(1), 109-118, (2012).
Roi  Andang Sanjaya, Paramita Prananingtyas, dan Siti Mahmudah. "Prinsip  Kehati-hatian pada Pemberian  Kredit  oleh  Pejabat  Bank  (Studi  Kasus  Pemberian  Kredit  oleh  PT.  Bni  Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata).” Diponegoro Law Journal, 5(4), 1-22, (2016).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Mejadi Undang-Undang.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.