Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah

## Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi
Siti Muslikhatul Ummah, 1 Wahyu Beny Mukti Setiyawan, 2
Suparwi Suparwi, 3 Siti Fatimah 4
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik, Surakarta, Indonesia
4 Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, Indonesia ummahmuslikhatul@mail.unnes.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  pelaksanaan  demokrasi  dan  otonomi desa  dalam  proses pemilihan  kepala  desa.  Pemilihan  kepala  desa  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  otonomi  dan demokrasi desa yang asli dan murni. Namun dengan munculnya negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa untuk mengatur urusan desanya mulai berkurang. Hal tersebut tidak lepas  dengan  adanya  desentralisasi  yang  terjadi  di  negara  kesatuan  seperti  Indonesia.  Dalam negara kesatuan salah satu urusan yang menjadi urusan pusat adalah soal hukum. Urusan hukum tersebut tidak lepas dari urusan untuk mengatur pemilihan kepala desa sebagaimana terdapat pada Permendagri  No  112  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa.  Metode  penelitian  ini menggunakan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  pemilihan  kepala  desa  yang berdasarkan  aturan-aturan  dari  pemerintah  pusat  yang  diturunkan  hingga  tingkat  desa  menjadi prosedural  dalam pelaksaan pemilihan kepala desa. Bahkan aturan tersebut menimbulkan adanya fenomena  pasangan  suami  istri  yang  maju  sebagai  calon  kepala  desa  di  desa  yang  sama  untuk menghindari calon tunggal sehingga pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan. Selain itu ternyata aturan  mengenai  pemilihan  kepala  desa  juga  banyak  terjadi  pelanggaran  namun  tidak  ada  tindak lanjut hukum terkait pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut antara lain adalah adanya money politics dan ketidaknetralan perangkat desa.
Kata kunci: Demokrasi; Otonomi Desa; Pemilihan Kepala Desa

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the implementation of democracy and village autonomy in the process of village head elections. The election of a village head is one form of genuine and pure  village  autonomy  and  democracy.  However,  with  the  emergence  of  modern  states,  the independence  and  ability  of  rural  communities  to  manage  their  affairs  have  diminished.  This  is closely related to the decentralization that occurs in unitary states such as Indonesia. In a unitary state,  one  of  the  central  matters  is  legal  affairs.  Legal  matters  include  regulating  the  election  of village  heads,  as  stipulated  in  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  112  of  2014  concerning the  Election  of  Village  Heads.  This  research  uses  a  normative  juridical  method.  The  research results explain that village head elections, based on rules from the central government cascaded down  to  the  village  level,  become  procedural  in  the  implementation  of  village  head  elections.  In fact,  these  rules  lead  to  the  phenomenon  of  husband  and  wife  pairs  running  as  village  head candidates  in  the  same  village  to  avoid  having  a  single  candidate,  thereby  enabling  the  village head election to take place. Furthermore, violations of rules regarding village head elections are common, such as instances of money politics and the lack of neutrality among village officials, but there is no legal follow-up related to these violations.
Keywords: Democracy;Village Autonomy;Village Head Election
Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah

## 1. PENDAHULUAN
Desa  merupakan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah dan  kewenangan  tersendiri  yang  diakui  oleh  undang-undang.  Desa  mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  negara  kesatuan  Republik Indonesia. 1 Secara  historis  desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  masyarakat politik dan pemerintahan di  Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur  sosial  sejenis  desa,  masyarakat  adat  dan  lainnya  telah  menjadi  institusi sosial  yang  mempunyai  posisi  sangat  penting.  Desa  merupakan  institusi  yang otonom  dengan  tradisi,  adat  istiadat  dan  hukumnya  sendiri  serta  relatif  mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tingi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret. 2
Munculnya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  Desa)  merupakan undang-undang pecahan dari UU No. 32 tahun 2004. Keberadaan undang-undang tersebut memiliki dua alasan penting desa. Pertama, melalui UU Desa diharapkan terbentuk  basis  legal  pengaturan  yang  jelas  dan  spesifik  mengenai  desa  karena sejak  reformasi  pengaturan  desa  diatur  dalam  UU  Pemerintahan  Daerah.  Kedua, melalui UU  Desa juga diharapkan ada terobosan  baru terwujudnya pembaharuan desa kearah demokratisasi, dan menyempurnakan semangat otonomi yang hendak diwujudkan dalam konstitusi. 3
Pemilihan kepala desa (Pilkades)  yang diatur oleh undang-undang tersebut semakin  mendorong  semangat  untuk  meningkatkan  demokratisasi  di  seluruh Indonesia  dan  meningkatkan  otonomi  daerah.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  112  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  dibuat  untuk  memperkuat UU Desa. Pasal 2 dan 3 Permendagri tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala desa  yang  dapat  dilakukan  secara  serentak  satu  kali  atau  secara  bergelombang. Namun,  yang  menarik  dari  Pilkades  serentak  adalah  pasal  23  yang  menetapkan bahwa  calon  kepala  desa  harus  berjumlah  minimal  2  dan  maksimal  5  setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan.
Pilkades  merupakan  peristiwa  politik  di  tingkat  desa  yang  menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung
1 Bambang  Adhi  Pamungkas,  “Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Pasca  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 210, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271.
2 HAW Wijaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
3 Ratna  Rudiadi;Herawati,  “Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Dalam  Perspektif  Otonomi  Desa: Studi  Kasus  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Tahun  2016  Di  Kabupaten  Rokan  Hilir Provinsi Riau,” Jurnal Law Reform 13, no. 1 (2017): 134.
Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah
e-ISSN : 2621-4105
dari awalnya. 4 Aktivitas Pilkades  merupakan  aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana  proses  demokrasi  terjadi  di  desa.  Penelitian  oleh  Sadu  Wasistiono, pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. 5 Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih dari pada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali  di  berbagai  daerah  proses  Pilkades  menimbulkan  konfllik  di masyarakat.
Fenomena calon kepala desa yang berasal dari satu keluarga terjadi hampir di  setiap  kabupaten  di  setiap  periode  gelombang  pelaksanaan  Pilkades.  Pada pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  di  tahun  2018  terdapat  beberapa  desa  yang memiliki calon kepala desa yang merupakan pasangan suami istri. Di Kabupaten Semarang  terdapat  6  pasangan  suami  istri  yang  maju  sebagai  calon  kepala  desa dari  140  desa  yang  melakukan  Pilkades. 6 Di  Kabupaten  Kulonprogo  terdapat  5 pasangan suami istri yang maju dalam pencalonan kepala desa dari 20 desa yang melaksanakan  Pilkades. 7 Kabupaten  Kediri  terdapat  2  pasangan  suami  istri  yang maju dalam pencalonan kepala desa dari 37 desa yang melaksanakan Pilkades. 8
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  antara lain  penelitian  oleh  Bulqiyah  dkk  (2019)  yang  mengkaji  tentang  daya  tarik masyarakat  di  Pulau  Bawean  Kabupaten  Gresik  dalam  pemeilihan  kepala  desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Pulau lebih tertarik pelaksanaan Pilkades dibandingkan dengan pelaksanan Pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat  partisipasi  pemilih  di  Pulau  Bawean.  Penelitian  ini  hanya  sebatas membandingkan minat dan peran serat masyarakat di Pilkades dan Pemilu. 9
Selanjutnya  penelitian  Rachmi  (2021),  penelitian  ini  mengkaji  tentang perilaku  masyarakat  di  di  Desa  Iparbondar,  Mandailing  dalam  pemilihan  kepala desa.  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  masyarakat  Desa  Iparbondar dalam  menentukan  suara  di  Pilkades  tidak  rasional  dan  cenderung  menentukan pilihan  berdasarkan    pendekatan  sosiologis    yaitu    kekerabatan.  Penelitian  ini
4 Neneng  Yani  Yuningsih;  Valina  Singka  Subekti,  “Demokrasi  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013,” Jurnal Politik 1, no. 2 (2016): 233.
5 Sadu  Wasistiono, Kepala  Desa  Dan  Dinamika  Pemilihannya (Bandung:  Penerbit  Mekar Rahayu., 1993).
6 Eko  Susanto,  “6  Pasutri  Di  Kabupaten  Semarang  Berebut  Kursi  Kepala  Desa,” Detik.Com (Jakarta, 2016).
7 TribunNews,  “5  Calon  Kades  Di  Kulonprogo  Bersaig  Dengan  Istrinya  Sendiri,” Tribunnews.Com , 2018.
8 Didik  Mashudi,  “Suami  Istri  Di  Kediri  Bersaing  Di  Pilkades.  Bersaing  Di  Pilkades.  Siapapun Yang Menang, Lawannya Pasti Dukung,” Surya.Co.Id , November 2018.
9 Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi, and George Towar Ikbal Tawakkal, “Pemilihan Kepala Desa Dam Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia,” Jurnal Wacana Politik 4, no. 1 (2019): 68–80.
Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah
hanya  sebatas  mengkaji  perilaku  pemilih  di  Pilkades di  Desa  Iparbondar,  dan tidak menguraikan proses demokrasi di desa. 10
Selanjutnya  Surya  (2022)  yang  mengkaji  tentang  politik  identitas  dalam pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu  politik identitas  masih  diterapkan  dalam  pelaksanaan  Pilkades  di  Desa  Rumpin.  Faktor kerabat, agama, dan etik menjadi faktor penting dalam penentuan hasil Pilkades di Desa Rumpin. Kelemahan penelitian ini juga tidak menyebutkan secara jelas letak geografis  Desa  Rumpin. 11 Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu adalah  penelitian  ini  mengkaji  pelaksanaan  otonomi  dan  demokrasi  desa  di  era pasca  reformasi.  Selain  itu  penelitian  ini  menggunkaan  teori  Butler  dalam menganalisis  pelaksanaan  demokrasi  desa  yaitu  melalui  Pilkades.  Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan demokrasi dan otonomi desa dalam proses Pilkades.
2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  dengan  studi  pustaka  dengan  menganalisis  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  hukum  atau  fenomena  hukum tertentu.  Penelitian  ini  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  relevan  dengan penelitian ini seperti  Undang-Undang  Desa, Undang-Undang Pemerintah  Daerah dan Permendagri yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statue  approach ).  Sehingga penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai kerangka  hukum  yang  mengatur  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa,  serta  untuk mengevaluasi  konsistensi  dan  efektivitas  norma-norma  hukum  yang  terkait. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian kualitatif  sebuah  metode  penelitian  untuk  memahami  suatu  fenomena  yang dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya  sebuah  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan  dan  lain  sebagainya. 12 Proses  penelitian  diawali  dengan  pengumpulan data hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum,  buku-buku  hukum,  jurnal  hukum  dan  sumber  hukum  lainnya  yang berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  secara kualitatif untuk memahami kandungan hukum yang terkandung di dalamnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan  otonomi  daerah  pada  hakikatnya  adalah  memberikan  kewenangan kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  anggaran  daerahnya  sendiri  karena pemerintah  daerah  mempunyai  informasi  yang  lebih  baik  mengenai  situasi  dan
10 Rachmi  Fatimah  Nasution,  “Perilaku  Memilih  Masyarakat  Mandailing  Natal  Pada  Pemilihan Kepala Desa,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 263, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3346.
11 Dian  Ariyani  Surya,  Ali  Noerzaman,  and  Usni  Usni,  “Politik  Identitas  Dibalik  Panggung Pilkades,” Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global 2, no. 2 (2021): 29, https://doi.org/10.24853/independen.2.2.29-36.
12 H.  Herdiansyah, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial (Jakarta:  Salemba Humanika, 2010).
Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah
kondisi  daerah. 13 Menurut Tumpal  P. Saragi  otonomi desa yaitu suatu  kondisi di mana  pengaturan  desa  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  melalui  kelembagaan mereka  bukan  oleh  pemerintahan  semata.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  otonom adalah  masyarakatnya  sehingga  disebut  sebagai  otonomi  masyarakat  desa. 14 Untuk  memudahkan  proses  pembangunan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  desa, Undang-Undang  Desa  diperlukan  untuk  memberikan  pemerintah  desa  otonomi untuk  mengatur  pemenrintahannya  sendiri. 15 Otonomi  desa  dianggap  sebagai kewenangan yang telah ada dan tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga  berarti  pemberian  atau  desentralisasi.  Saragi  kemudian  menyebut  hal  itu sebagai  otonomi  masyarakat  desa  yang  berarti  kemampuan  masyarakat  yang benar-benar tumbuh dari masyarakat.
Otonomi  desa  adalah  otonomi  yang  murni,  utuh,  dan  tidak  diberikan  oleh pemerintah.  Sebaliknya,  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menghormati otonomi  asli  desa.  Desa  adalah  komunitas  hukum  yang  memiliki  susunan  asli berdasarkan  hak  istimewa.  Mereka  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan perbuatan  hukum  baik  publik  maupun  perdata,  memiliki  kekayaan  dan  properti, dan dapat dituntut dan dituntut di muka pengadilan. 16
Perwujudan  otonomi  masyarakat  desa  adalah  suatu  proses  peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa, yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat,  dengan prinsip  dari oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa adalah demokrasi. Jadi otonomi masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa demokrasi. 17 Otonomi masyarakat desa salah satunya dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memiilih pemimpinnya  sendiri.    Salah  satu  wujud  demokrasi  di  desa  adalah  pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung.
Menurut  HAW  Widjaja  desa  dalam  pandangan  politik  adalah  sebuah masyarakat  demokrasi  yakni  masyarakat  yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat.  Demokrasi  masyarakat  yang  dianggap  sebagai  demokrasi  asli  yang  bisa dijadikan  orientasi  dalam  pengembangan  demokrasi  modern  di  tingkat  nasional. Demokrasi  asli  desa  memiliki  karakteristik  seperti  adanya  musyawarah,  rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri. 18
13 Amir Darmanto, “Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa  Tahun  2018  Suatu Kajian  Perkara  NO.54/G/2018/PTUN.SMG,” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  1  (2019):  66–77, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1534.
14 Tumpal  P.  Saragi, Mewujudkan  Otonomi  Masyarakat  Desa  Alternatif  Pemberdayaan  Desa (Yogyakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2004).
15 Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, and Ani Triwati, “Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian  Konstitusionalitas  Perspektif  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia,” Jurnal  USM  Law Review 6, no. 1 (2023): 358, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859.
16 Rudiadi;Herawati,  “Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Dalam  Perspektif  Otonomi  Desa:  Studi Kasus  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Tahun  2016  Di  Kabupaten  Rokan  Hilir  Provinsi Riau.”
17 Saragi, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa .
18 Wijaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh .
Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah
Pemilihan  kepala  desa  mengalami  perubahan  besar.  Prosesnya  diatur  lebih lanjut,  termasuk persyaratan calon,  proses pemilihan, dan penyelesaian sengketa. Musyawarah desa menjadi  lebih penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  tentang  program  kerja  pemerintah  desa  dan pembangunan.  BPD  adalah  perwakilan  masyarakat  desa  yang  terlibat  dalam pengambilan  keputusan  dan  pengawasan.  Selain  itu,  Undang-Undang  Desa memungkinkan  desa  untuk  mengatur  anggaran  mereka  sendiri,  yang memungkinkan  mereka  untuk  membuat  dan  menerapkan  program  pembangunan sesuai  dengan  kebutuhan  lokal.  Fokus  utama  dalam  pengelolaan  keuangan  desa adalah  transparansi  dan  akuntabilitas,  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk mengawasi  penggunaan  dana  dan  proyek  pembangunan.  Perubahan  ini,  secara keseluruhan, menciptakan fondasi  yang lebih kokoh untuk  demokrasi  partisipatif di tingkat desa, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses.
Cahyono mengatakan bahwa demokrasi  desa  sebagai  demokrasi  asli terdiri dari  lima  unsur  yaitu  rapat,  mufakat,  gotong  royong,  hak  mengadakan  protes bersama,  dan  hak  menyingkir  dari  daerah  kekuasaan.  Konsep  demokrasi  desa seperti  ini  menekankan  pada  aspek  prosedural,  substantif,  partisipatif,  dan ekspektasinal.  Bahkan kosnep demokrasi  desa yang asli tidak meletakkan kepala desa sebagai pusat dalam kehidupan masyarakat pedesaan. 19
Seorang  kepala  desa  harus  memiliki  kualitas  kepemimpinan  sebagai pemimpin masyarakat karena merekalah yang menentukan keberhasilan desa yang dipimpinnya. 20 Kepala  desa  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Kepala desa  dapat  disebut  sebagai  tokoh  utama  dalam  terwujudnya  cita-cita  desa  yang ditetapkan  dengan  undang-undang,  yaitu  pembangunan  desa  desa  yang  mandiri dan bermartabat. 21
Demokrasi  desa  memiliki  aspek  prosedural  dalam  bentuk  rapat  desa,  yang memiliki elemen substantif seperti mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain  itu,  elemen  partisipasi  dalam  demokrasi  desa  diimplementasikan  melalui rapat-rapat  yang  dihadiri  oleh  tokoh-tokoh  penting  yang  mempertimbangkan sistem  perwakilan.  Selain  itu,  hal  yang  menarik  tentang  demokrasi  desa  adalah aspek yang diharapkan, yang ditunjukkan oleh hak untuk protes bersama dan hak untuk menyingkirkan warga dari kekuasaan. 22 Salah satu cara konstitusional yang belum  berjalan  sepenuhnya  adalah  dengan  mengatur  peraturan  hukum  Pilkades.
19 Heru Cahyono, Dinamika Demokratisasi Desa Di Beberapa Daerah Di Indonesia Pasca-1999 (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006).
20 Sofyan  Malik,  “Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 325, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740.
21 Supriyanto  Supriyanto;  Kukuh  Sudarmanto;  Zaenal  Arifin,  “Reposisi  Rekomendasi  Camat Dalam  Proses  Pengisian  Perangkat  Desa  Supriyanto,” Juridisch 1,  no.  2  (2023):  75–88, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.6811.
22 Cahyono, Dinamika Demokratisasi Desa Di Beberapa Daerah Di Indonesia Pasca-1999 .
Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah
Ini  karena  pelaksanaan  Pilkades  tidak  diatur  oleh  undang-undang  khusus  seperti Pemilu dan Pilkades. 23
Studi  ini  melihat  demokrasi  di  desa  dari  sudut  pandang  proses  Pilkades. Butler  membuat  standar  yang  lebih  logis  untuk  pemilu  demokratis,  yaitu:  (1) semua orang dewasa memiliki hak suara, (2) pemilu dilakukan dalam batas waktu yang  ditentukan,  (3)  semua  kursi  di  legislatif  adalah  subjek  yang  dipilih  dan dikompetisikan,  (4)  tidak  ada  kelompok  yang  signifikan  yang  dihalangi  dari kemungkinan  untuk  membentuk  partai  dan  mengajukan  kandidat,  dan  (5) administrator  pemilu  harus  bertindak  adil,  tanpa  pengecualian  hukum,  tanpa kekerasan, atau intimidasi kepada pemilih. 24
Penggunaan teori pertama untuk  menguji  apakah  keberadaan otonomi  desa di  era  reformasi  masih  dapat  bertahan  bahwa  kewenangan  ada  pada  masyarakat desa, sementara terdapat aturan di pusat yang menghendaki pengaturan di tingkat desa  salah  satunya  adalah  Pilkades.  Sedangkan  pada  teori  kedua  akan  menguji apakah pemilu di tingkat desa merupakan pemilu yang demokratis terkait dengan Pilkades  yang  calonnya  merupakan  pasangan  suami  istri.  Era  reformasi merupakan  era  di  mana  prinsip-prinsip  demokrasi  digunakan  dalam  kehidupan masyarakat  bernegara.  Prinsip-prinsip  tersebut  berlangsung  dari  level  tertinggi negara  hingga  level  terendah  yang  ada  pada  wilayah  desa.  Salah  satu  ciri  dari prinsip  demokrasi  adalah  adanya  pemilihan  umum  berdasarkan  aturan  hukum yang berlaku. Hal  tersebut  juga berlaku bagi  kehidupan masyarakat  desa. Dalam hal  ini  desa  merupakan  wilayah  paling  kecil  dalam  proses  demokrasi  di  sebuah negara.
Otonomi  desa,  yang  dulunya  murni,  tetap,  dan  tidak  terpengaruh,  mulai hilang  dalam  sistem  negara  demokrasi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa dalam  sistem  demokrasi,  kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah,  termasuk desa,  harus  disesuaikan  dengan  yang  diberikan  kepada  pusat.  Oleh  karena  itu, otonomi  desa  tidak  lagi  tetap,  dan  sekarang  bergantung  pada  kebijakan  wilayah administrasi  yang  memiliki  otonomi  di  atasnya.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh Widjaja,  kemandirian  dan  kemampuan  masyarakat  desa  mulai  berkurang  seiring dengan kehadiran negara modern. 25 Salah satu contoh  terkait otonomi  desa yang mulai bekurang adalah adanya aturan mengenai pemilihan kepala desa.
Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus berdasarkan pada undang-undang di  tingkat  pusat,  peraturan  pemerintah,  hingga  peraturan  kabupaten/kota.  Dalam hal  ini  kewenangan  desa  untuk  mengatur  sendiri  urusan  Pilkades  tidak  lagi bersifat  mutlak,  namun  harus  didasarkan  pada  peraturan  di  atasnya.  Menariknya aturan  mengenai  Pilkades  yang  dibuat  dari  pusat  memiliki  permasalahan  terkait aturan  yang  menghendaki  calon  kepala  desa  minimal  dua.  Hal  tersebut  termuat
23 Ahmad Yani, “Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 459, https://doi.org/10.31078/jk1929.
24 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu (Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan UGM, 2009).
25 Wijaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh .
Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah
dalam  Pasal  23  Ayat  (1)  Permendagri  No  112  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Kepala Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah Pilkades di mana hanya  ada  satu  calon.  Dengan  mempertimbangkan  aturan  tersebut,  banyak petahana  yang  menghadapi  kesulitan  untuk  bersaing  dengan  pesaing  mereka, terutama mereka yang memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Petahana mengajukan  istrinya  sebagai  lawan  dalam  Pilkades  agar  proses  pemilihan  tetap berlangsung.  Ada  juga  individu  yang  mengajukan  anak  atau  anggota  keluarga mereka  untuk  mendaftar  sebagai  calon  kepala  desa  agar  tidak  ada  kandidat tunggal.  Namun,  persaingan  kekuasaan  di  tingkat  desa,  fenomena  yang  sedang terjadi  di  masyarakat  setelah  dua  puluh  tahun  reformasi,  tampaknya  tidak  lagi menarik perhatian. Mungkin  karena  biaya  Pilkades  yang tinggi  dan pragmatisme masyarakat pemilih di tingkat desa, keinginan masyarakat desa untuk maju dalam pemilihan kepala desa sangat  rendah. Permendagri menetapkan bahwa harus ada minimal dua calon kepala desa untuk Pilkades, tetapi keinginan masyarakat untuk maju tidak sejalan.
Pemilihan kepala desa adalah subjek otonomi desa, seperti yang ditunjukkan oleh  pasal-pasal  dalam  Permendagri  tersebut.  Beberapa  desa  tidak  dapat menerapkan  aturan  tersebut  pada  tahap  implementasi.  Hak  tersebut  dimiliki karena  figur  petahana  yang  kuat,  yang  menghalangi  orang  lain  untuk berpartisipasi  dalam pemilihan tersebut.  Selain itu, tentunya karena faktor modal kampanye yang signifikan dalam Pilkades. Masyarakat pemilih sangat pragmatis, dan calon seringkali menganggap pemberian uang sebagai tanda keroyalan calon terhadap komunitasnya. Pada Pilkades, masyarakat pemilih dapat menerima uang politik antara 100 ribu dan 1 juta rupiah per pemilih. Hal ini menyebabkan warga desa menolak untuk terlibat dalam politik desa. Cahyono menyatakan bahwa hak untuk  keluar  dari  desa  merupakan  bagian  normal  dari  demokrasi  desa. 26 Pelaksanaan  demokrasi  harus  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  dan  tidak boleh  bertentangan,  termasuk  jika  terjadi  sengketa  dalam  pelaksanaan  Pilkades maka  sebaiknya  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah  ataupun  melalui  PTUN jika ada putusan dari pejabat administrasi negara yang dirasa merugikan salah satu konstestan Pilkades. 27
Elit  lokal  hampir  selalu  memegang  kekuasaan,  secara  turun  temurun,  elit desa  ini  berkuasa.  Kepala  desa,  seperti  yang  terjadi  di  salah  satu  contoh  desa, kepemimpinan  kepala  desa  berasal  dari  kekuatan  warisan  dari  sesepuh  keluarga. Dengan kata lain, kepala desa turun temurun dari generasi ke generasi, dari kakek ke  bapak,  dan  seterusnya.  Ketika  kekuasaan  yang  berasal  dari  trah  sulit  untuk diambil, pemilihan kepala desa menjadi tidak menarik lagi. Setelah itu, satu calon
26 Cahyono, Dinamika Demokratisasi Desa Di Beberapa Daerah Di Indonesia Pasca-1999 .
27 Amri  Panahatan  Sihotang  et  al.,  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Keabsahan  Ijazah  Pondok Pesantren  Sebagai  Syarat  Peserta  Pemilihan  Kepala  Desa,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023): 332–44, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6579.
Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah
muncul.  Namun,  harus  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  yang  memerlukan minimal dua (2) orang sebagai calon kepala desa.
Aturan  Permendagri  memberikan  opsi  tambahan  kepada  calon  kepala  desa tunggal.  Setelah  itu,  dia  mencalonkan  pasangannya  atau  anaknya  untuk berpartisipasi  dalam  pemilihan  kepala  desa.  Dalam  proses  Pilkades,  suami  atau kepala  desa  saat  ini  menang.  Melihat  masalah  tersebut,  penulis  berpendapat bahwa  demokrasi  dan  otonomi  desa  yang  asli  dan  murni  telah  dipengaruhi  oleh demokrasi  nasional,  sehingga  sudah  tidak  asli  dan  murni  lagi  dan  mulai  menuju demokrasi modern .  Di  era  reformasi,  peristiwa  reformasi  bertujuan  untuk memperkuat  demokrasi.  Terlepas  dari  asal-usul  demokrasi  modern  di  Barat, konsolidasi  demokrasi  tidak  terjadi.  Sebagian  besar,  pemilihan  kepala  desa  telah memenuhi  kriteria  pemilu  demokratis  yang  disebutkan  Butler.  Semua  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  Pilkades,  dari  tingkat  pusat  hingga  kabupaten, mengatur  hal  ini.  Pilkades  dilakukan  setiap  enam  tahun  sekali.  Seseorang  yang berusia 17 tahun atau telah menikah di desa memiliki hak suara yang sama. Ada calon kepala desa yang maju setelah memenuhi syarat, termasuk pasangan suami- istri.  Penyelenggara  pemilu  transparan  dan  akuntabel  dengan  sedikit  gugatan warga terhadap hasil Pilkades.
Menurut  standar  Butler  untuk  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa,  pemilu demokratis yang prosedural adalah syaratnya. Namun, secara substansial, banyak masalah  yang  terkait  dengan  Pilkades  masih  belum  diselesaikan.  Tidak  ada hubungannya antara politik uang dan Pilkades, hal ini telah menjadi masalah yang dapat  ditindak  lanjuti  secara  hukum.  Perangkat  desa  bahkan  tidak  konsisten, mendukung  salah  satu  calon.  Untuk  memastikan  bahwa  pemilihan  kepala  desa tidak hanya prosedural tetapi juga penting, hal-hal seperti ini harus diperbaiki dan dilakukan terus menerus.

## 4. PENUTUP
Pemilihan  kepala  desa  jika  dilihat  dari  perspektif  demokrasi  dan  otonomi desa  mulai  berkurang  derajat  keaslian  dan  kemurniannya.  Hal  tersebut  seperti telah  dijelaskan  bahwa  terdapat  faktor-faktor  eksternal  yang  memengaruhi demokrasi  dan  otonomi  desa  yang  asli.  Faktor-faktor  tersebut  adalah  pengaruh dari  kebijakan  pemerintah  pusat  terhadap  desa  dan  adanya  pengaruh money politics dalam  Pilkades.  Kondisi  tersebut  menjadikan  otonomi  desa  tidak  lagi sesuai  dengan  kehendak  murni  dari  masyarakat  desa.  Hal  tersebut  tentunya  juga tidak  terlepas  dari  pengaruh  adanya  negara  modern  yang  menerapkan  sistem demokrasi  dengan  prinsip-prinsip  barat  yang  memaksa  desa  untuk  juga mengikutinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan Pilkades  merupakan  wujud  dari  adanya  demokrasi modern .  Pilkades  yang berdasarkan  aturan-aturan  dari  pemerintah  pusat  yang  diturunkan  hingga  tingkat desa  menjadi  prosedural  dalam  pelaksaan  Pilkades.  Bahkan  aturan  tersebut menimbulkan  adanya  fenomena  pasangan  suami  istri  yang  maju  sebagai  calon kepala  desa  di  desa  yang  sama  untuk  menghindari  calon  tunggal  sehingga
Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah
Pilkades  dapat  dilaksanakan.  Selain  itu  ternyata  aturan  mengenai  Pilkades  juga banyak  terjadi  pelanggaran  namun  tidak  ada  tindak  lanjut  hukum  terkait pelanggaran  tersebut.  Pelanggaran  tersebut  antara  lain  adalah  adanya money politics dan ketidaknetralan perangkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Supriyanto  Supriyanto;  Kukuh  Sudarmanto;  Zaenal.  “Reposisi
Rekomendasi  Camat  Dalam  Proses Pengisian Perangkat  Desa Supriyanto.” Juridisch 1, no. 2 (2023): 75–88. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.6811. Bulqiyah, Hasanul, Sholeh Muadi, and George Towar Ikbal Tawakkal. “Pemilihan Kepala  Desa  Dam  Partisipasi  Masyarakat  Marjinal:  Studi  Kasus  Di  Pulau Bawean, Indonesia.” Jurnal Wacana Politik 4, no. 1 (2019): 68–80. Cahyono,  Heru. Dinamika  Demokratisasi  Desa  Di  Beberapa  Daerah  Di Indonesia  Pasca-1999 .  Jakarta:  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia, 2006.
Darmanto,  Amir.  “Pengisian  Perangkat  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Demak  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Pengangkatan  Dan Pemberhentian  Perangkat  Desa  Tahun  2018  Suatu  Kajian  Perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  1  (2019):
66–77. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1534.
Eko  Susanto.  “6  Pasutri  Di  Kabupaten  Semarang  Berebut  Kursi  Kepala  Desa.” Detik.Com , Jakarta, 2016. Herdiansyah,  H. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial . Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
Malik,  Sofyan.  “Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  2  (2020):  325. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740.
Mashudi,  Didik.  “Suami  Istri  Di  Kediri  Bersaing  Di  Pilkades.  Bersaing  Di Pilkades.  Siapapun  Yang  Menang,  Lawannya  Pasti  Dukung.” Surya.Co.Id , November 2018.
Nasution,  Rachmi  Fatimah.  “Perilaku  Memilih  Masyarakat  Mandailing  Natal Pada  Pemilihan  Kepala  Desa.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (2021): 263. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3346.
Neneng  Yani  Yuningsih;  Valina  Singka  Subekti.  “Demokrasi  Dalam  Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional Dan  Modern  Di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2008-2013.” Jurnal  Politik 1, no. 2 (2016): 233.
Pamungkas, Bambang Adhi. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2 (2019): 210. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271.
Pamungkas, Sigit. Perihal Pemilu . Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan UGM, 2009.
Rudiadi;Herawati,  Ratna.  “Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Dalam  Perspektif Otonomi  Desa:  Studi  Kasus  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.” Jurnal Law Reform 13, no. 1 (2017): 134.
Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah
Saragi,  Tumpal  P. Mewujudkan  Otonomi  Masyarakat  Desa  Alternatif Pemberdayaan Desa . Yogyakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2004. Sihotang,  Amri  Panahatan,  Zaenal  Arifin,  Amri  Panahatan  Sihotang,  Zaenal Arifin,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Nadya  Dhea  Fristianti.  “Pertimbangan Hakim  Terhadap  Keabsahan  Ijazah  Pondok  Pesantren  Sebagai  Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 332–44. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6579.
Sukimin,  Sukimin,  Heru  Nuswanto,  and  Ani  Triwati.  “Peraturan  Desa  Dalam Kedudukan  Dan  Pengujian  Konstitusionalitas  Perspektif  Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 358. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859.
Surya,  Dian  Ariyani,  Ali  Noerzaman,  and  Usni  Usni.  “Politik  Identitas  Dibalik Panggung  Pilkades.” Independen:  Jurnal  Politik  Indonesia  Dan  Global 2, no. 2 (2021): 29. https://doi.org/10.24853/independen.2.2.29-36.
TribunNews.  “5  Calon  Kades  Di  Kulonprogo  Bersaig  Dengan  Istrinya  Sendiri.” Tribunnews.Com , 2018. Wasistiono, Sadu. Kepala Desa Dan Dinamika Pemilihannya . Bandung: Penerbit Mekar Rahayu., 1993.
Wijaya,  HAW. Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  Dan  Utuh . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Yani,  Ahmad.  “Penataan  Pemilihan  Kepala  Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 459. https://doi.org/10.31078/jk1929.