Arinta Rachmawati, Ro’fah Setyowati Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: Arintarachmawati2@gmail.com, rofahundip@gmail.com

## Abstrak
Pesatnya  perkembangan  lembaga  ekonomi  syariah  di  Indonesia  tidak  bisa dilepaskan  dari  peran  serta  DSN  dan  MUI,  dalam  operasionalnya.  Penelitian  ini akan  secara  spesifik  membahas  hubungan  hukum  dan  Tanggung  jawab  DSN dengan  MUI  dalam  operasional  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data hukum sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang lembaga  keuangan  syariah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa hubungan hukum antara DSN dengan MUI dalam operasional lembaga keuangan Syariah,  MUI  yang  merupakan  Lembaga  penanggungjawabprihal  yang menyangkut syariah, menempatkan posisi DSNsebagai perpanjangan tangan MUI yang  memiliki  posisi  sangat  strategis  dan  sentral  dalam  hal  pengembangan ekonomi  syariah  di  Indonesia.  DSNbertanggungjawabmemberikan  pengawasan dan menjalin hubungan dengan DPS dan Lembaga keuangan Syariah.
Kata Kunci: Hubungan Hukum; Tanggungjawab; DSN; MUI.

## Abstract
The  rapid  development  of  Islamic  economic  institutions  in  Indonesia  cannot  be separated  from  DSN  and  MUI's  participation  in  their  operations.  This  research will specifically discuss the legal relationship and responsibility of DSN with MUI in  the  process  of  Islamic  Financial  Institutions  in  Indonesia.  This  research  is  a normative juridical study using secondary legal data in the form of primary legal materials  and  secondary  legal  materials  on  Islamic  financial  institutions.  Based on the research results, it is known that the legal relationship between DSN and MUI  in  the  operation  of  Islamic  financial  institutions,  MUI  which  is  the responsible institution for matters related to sharia, places the position of DSN as an extension of the MUI's arm which has a very strategic and central location in terms of the development of the Islamic economy in Indonesia. DSN is responsible for providing supervision and for establishing relationships with DPS and Islamic financial institutions.
Keywords: Legal Relations; Responsibility; DSN; MUI. .

## Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban DSN dengan MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah

## A. PENDAHULUAN
Munculnya lembaga keuangan  syariah  di  Indonesia  turut mendorong  pertumbuhan  ekonomi Nasional.
“Lembaga-lembaga keuangan  tersebut  muncul  sebagai mediator antara pemodal dan
pengusaha. Lahirnya lembaga keuangan syariah dikarenakan praktik kerja lembaga-lembaga keuangan non-syariahyang tidak menjalankan  prinsip-prinsip  syariah Islam, dimana banyak sekali praktik- praktik  riba  mereka  jalankan  demi mengeruk keuntungan sebanyak- banyaknya tanpa menghiraukan keberhasilan usaha orang lain bahkan tidak  takut  dengan  ancaman  Allah SWT” 1 .
Lembaga  keuangan  Syariah memiliki  beberapa  keunikan  “pada hubungan  antara  nasabah  deposan dengan bank syariah, Pertama, nasabah  bank  syariah  berkeinginan agar seluruh penerimaan yang
diperoleh  dari  bank  syariah  adalah halalan toyyibah. Keunikan
berikutnya, sebagai konsekuensi
sistem  bagi  hasil,  nasabah  deposan bersedia untuk menerima return yang
1 Zainuddin  Ali.  (2016). Hukum Perbankan  Syariah ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, h. 20.
bersifat
variabel berdasarkan realisasi  laba  rugi  bank  di  masa datang  dan  nasabah  dimungkinkan pula  menanggung  risiko  kerugian” 2 . “Kedua keunikan inilah yang kemudian membedakan sistem pengelolaan  bank  syariah  dengan bank konvensional. Pada bank konvensional,  sistem  pengelolaan yang  baik  dapat  dikembangkan dengan memperjelas fungsi, kewenangan  dan  pola  hubungan antara  pemegang  saham  (dewan komisaris)  dan  pengurus  bank” 3 . “Sedangkan pada perbankan syariah, agar  semua  kepentingan  para  pihak dapat terpenuhi dengan baik, struktur pengelolaan  dan  pengawasan  akan melibatkan  empat  pihak,  yaitu: pemegang saham (dewan komisaris), pengurus  bank,  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  dan/atau  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)”,  serta nasabah  deposan.  DSN  merupakan
2 Irwan  Misbach,  “Kedudukan  dan Fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah  Dalam Mengawasi  Transaksi  Lembaga  Keuangan Syariah  Di  Indonesia”, Jurnal  Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi , Vol. 2, No. 1, 2015, Hlm. 83.
3 Putra  Aditiya  P.,  “Studi Komparatif  Pelaksanaan  Good  Corporate Governance (GCG) Perbankan Konvensional  dan  Perbankan  Syariah  di Indonesia  (Pelaksanaan  GCG  Pada  Bank Tabungan  Negara  dan  Bank  Muamalat
Indonesia)”, Jurnal  Akuntansi  AKUNESA , Vol. 4, No. 1, 2016, Hlm. 14.
lembaga  yang  beranggotakan  para ahli  hukum  islam  dan  para  praktisi ekonomi  yang  berperan  sebagai pelaksana tugas MUI dalam memajukan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. 4 “Masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda.  Karena  itu  suatu  sistem pengelolaan  bank  syariah  yang  baik, mempersyaratkan adanya  pengaturan yang  jelas  tentang  batasan  hak, kewenangan  dan  kewajiban  dari setiap unsur tersebut, untuk
menghindari terjadinya konflik kepentingan 5 .  Selain  itu  juga,  agar tidak  terjadi  dominasi  kepentingan
salah satu pihak dengan
mengabaikan  kepentingan  pihak  lain serta  pencapaian  tujuan  perusahaan yang hanya mengakomodasi beberapa  pihak  dan  mengabaikan kepentingan pihak lainnya”. “Sejalan dengan
perkembangan lembaga-lembaga
keuangan  syariah,  ulama  semakin
4 Ahyar  Ari  Gayo  dan  Ade  Irawan
Taufik,  “Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Mejelis  Ulama  Indonesia  dalam Menyongsong Perkembangan Bisnis Perbankan  Syariah  (Perspektif  Hukum
Perbankan  Syariah)”, Jurnal  Rechtsvinding,
Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm. 260.
5 Irma Suryani, “Lembaga
Keuangan  Islam  Bank”, Jurnal  Islamika , Vol. 15 No.1, 2015, Hlm. 64.
dituntut  untuk  turut  serta  dalam memberikan masukan untuk kemajuan  lembaga  tersebut”,  MUI membentuk  DSN  yang  dianggap sebagai langkah efisien untuk
mengkoordinasikan  ulama  dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi  atau  keuangan.  Disamping itu,  “DSN  diharapkan  berfungsi sebagai  pendorong  penerapan  ajaran Islam  dalam  kehidupan  ekonomi. Oleh  karena  itu,  DSN  berperan  serta secara  proaktif  dalam  menanggapi perkembangan  masyarakat  Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan”. 6
“Dalam  upaya  memurnikan pelayanan  institusi  keuangan  syariah agar  benar-benar  sejalan  dengan ketentuan  syariah  Islam,  keberadaan Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) mutlak  diperlukan.  DPS  merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa  kegiatan  operasional  institusi keuangan  syariah  sesuai  dengan prinsip-prinsip  Syariah”. 7 Merujuk pada “surat  keputusan  Dewan
6 Jaih Mubarok, 2004, Perkembangan  Fatwa  Ekonomi  Syariah, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, h. 11.
7 Sofiniyah  Gufron, 2005, Briefcase Book  Eduksi  Profesional  Syariah,  Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, Jakarta : Renaisan, h. 13.
Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  adalah  bagian  dari  lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatan nya atas persetujuan Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)”. “Dalam rangka mengefektifkan
pelaksanaan  tugas  Dewan  Pengawas Syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS
tentang  operasional  perbankan,  serta intensitas keterlibatannya dalam program  sosialisasi/promosi  pada penduduk local”.
“Selain  dari  itu,  lahirnya lembaga  pengawas  seperti  DSN  dan DPS merupakan langkah maju dalam dunia keuangan di tanah air, terutama disaat  terjadinya  moral  hazard  di kalangan  praktisi  keuangan,  dimana mereka  dengan  seenaknya  berbuat curang,  menipu  dan  membungakan uang,  yang  tidak  hanya  berakibat pada  krisis  keuangan  semata,  tapi juga  berakibat  pada  hilangnya  trust masyarakat terhadap beberapa lembaga keuangan di Indonesia” 8 .
8 Ulin  Nuha,  “Optimalisasi  Peran Dewan  Pengawas  Syariah    Pada  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  (Studi  Kasus  di Assosiasi  Koperasi  Warga  NU    Jepara)”, MALIA:  Journal  of  Islamic  Banking  and Finance ,  Vol.  2  No.  2,  Desember    2018, Hlm. 213.
“Lembaga  yang  memiliki tugas  mengurusi  persoalan-persoalan keagamaan Islam, MUI juga bertanggung  jawab  atas  pengawasan lembaga-lembaga  keuangan  syariah di Indonesia”. “Berawal dari bermunculan  nya  DPS  di  beberapa lembaga  keuangan  syariah  yang  di bentuk  oleh  lembaga  keuangan  itu sendiri,  maka  MUI  sebagai  payung dari  lembaga  dan  organisasi  ke- Islaman  di  Indonesia”  menganggap “penting  dibentuknya  suatu  dewan pengawas  syariah  yang  bersifat nasional  yang  mengawasi  kinerja lembaga keuangan syari’ah” 9 .Berdasarkan  hal  tersebut di  atas,  Legal  Issue  yang  akan  di bahas  adalah  hubungan  hukum  dan Tanggung  jawab  DSN  dengan  MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan  Syariah  di  Indonesia.
Adapun  yang  menjadi  rumusan malasalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
Bagaimana hubungan  hukum  DSN  dengan  MUI dalam Operasional terhadap Lembaga Keuangan Syariah  di

## Indonesia?Bagaimana
9 Tim  Pengembangan  Perbankan Syari’ah  Institut  Bankir  Indonesia,  2002,
Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah , Jakarta: Djambatan, h. 28.
pertanggungjawaban  DSN  terhadap MUI  dalam  Operasional  Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  normatif  yaitu  “penelitian yang  difokuskan  untuk  mengkaji penerapan-penerapan  sistem  norma
dalam hukum positif”. 10 “Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah dari  peraturan  perundang-undangan, putusan  pengadilan,  perjanjian  serta doktrin  (ajaran)  yang  berkaitan dengan lembaga keuangan non bank, khususnya lembaga keuangan
syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan
perundang-undangan” 11
tentang lembaga keuangan syariah dan bahan hukum  sekunder  berupa  literatur yang  berkaitan  dengan  lembaga keuangan  syariah  non  bank  (DSN dan  MUI). 12 Selanjutnya  data  dan
10 Johny  Ibrahim,  2006, Teori  dan Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif, Banyumedia Publishing: Malang.H. 295.
11 Kornelius  Benuf,  Muhamad Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan Hukum  Kontemporer”, Gema  Keadilan , Vol.7.No. 1, 2020, Hlm. 24.
12 Vinna  Sri  Yuniarti,  “Analisis
hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penyelesaian  PembiayaanBermaasalah  di
bahan  hukum  tersebut  dianalisis secara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan penelitian. 13

## B. Pembahasan
Hubungan  Hukum  DSN  dengan MUI  dalam  Operasional  Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam 14 , yang menghendaki para pemeluknya untuk berlaku profesional dengan menampilkan  kerapian,  kebenaran, ketertiban, dan keteraturan 15 . “Pengembangan  ekonomi  Syariah dan  sistem  ekonomi  syariah  bukan untuk  menyaingi  sistem  ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis,  tetapi  lebih  ditujukan  untuk mencari  suatu  sistem  ekonomi  yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan- kekurangan  dari  sistem  ekonomi
Perbankan  Syariah”, Jurnal  Perspektif ,  Vol. 2. No. 2, 2018, Hlm.  218.
13 Iskandar,  Metodologi  Penelitian Kualitatif  (Jakarta:  Gaung  Persada,  2009) cet.1 hlm. 11
14 Agung  Eko  Purwana,  Kesejahteraan dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam, Justicia Islamica , Vol. 11, No. 1, 2014, Hlm. 6.
15 Didin  Hafidudin  dan  Hendri Tanjung,  2003, Manajemen  Syariah  dalam Praktek , Jakarta : Gema Insani Press,  h. 1.
yang telah ada” 16 . Demi terwujudnya
paradigm islam dalam
penyelenggaraan  ekonomi  syariah  di Indonesia,  maka  dibentuklah  DSN, pada  tahun  1997,DSN  hingga  tahun 2005  telah  banyak  mengeluarkan fatwa-fatwa  tentang  ekonomi  Islam (mu‟amalah maliyah) untuk menjadi pedoman  bagi  para  pelaku  ekonomi Islam khususnya perbankan syari‟ah. Dalam  metode  penerbitan  fatwa dalam  bidang  mu‟amalah  maliyah diyakini menggunakan keempat sumber  hukum  yang  disepakati  oleh ulama  suni;  yaitu  “Al-Quran  al Karim,  Hadis  Nabawi,  Ijma‟  dan Qiyas, serta menggunakan salah satu sumber hukum yang masih diperselisihkan  oleh  ulama  yaitu:
istihsan,  istishab,  dzari‟ah,  dan
„urf.” 17
Fatwa adalah keputusan hukum oleh ulama yang berkompeten  dari  segi  ilmu  dan kewaraannya, terhadap suatu 16 Syamsul  Effendi,  “Perbandingan Sistem  Ekonomi  Islam  Dengan  Sistem Ekonomi  Kapitalis  dan  Sosialis”, Jurnal Riset  Akuntansi  Multiparadigma  (JRAM) , Vol.6, No.2, 2019, Hlm. 147.
17 Viranti,  Firza  Aulia,  and  Adhitya Ginanjar. "Influence of Facilities,
Promotion,  Product  and  Location  Islamic Banking on Decision Non Muslim
Customers  Patronizing  at  BRIS  Case  Study in  BRI  Syariah."  Tauhidinomics  Vol.  1,
No.1, 2015, Hlm.: 43.
permasalahan 18 . Keberadaan “Undang-Undang  Nomor  21  tahun
2008  tentang  perbankan  syariah,
yang  selanjutnya  sisingkat  Undang- Undang Syariah”, melegalkan keberadaan  perbankan  syariah  di Indonesia  dengan  segala  macam karakteristiknya. “Keberadaan Undang-Undang a quo menjadi pijakan  yang  kokoh  bagi  Peraturan Bank  Indonesia  yang  mengatur secara  teknis  tentang  perbankan syariah di Indonesia. Di samping itu, banyak  kalangan  berpendapat  bahwa keberadaan Undang-Undang perbankan syariah akan menjadi titik tolak masuknya investasiyang menjadikan perbankan syariah sebagai  tuan  rumah  di  negeri sendiri”. 19
“Oprasional  bank  syariah  di Indonesia  tidak  terleppas  dari  peran yang  diemban  oleh  DSN  untuk melahirkan fatwa di bidang keuangan merupakan  bagian  dari  gelombang
18 Ridwan  Nurdin,  “Kedudukan Fatwa  MUI  dalam  Pengembangan  Ekonomi Syariah di Indonesia”, Makalah disampaikan dalam  Diskusi  Perkembangan  ekonomi syariah  di  Indonesia,  Semarang  23  Agustus 2017.
19 Ghozali, Mohammad, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho.  "Perkembangan  Bank  Syariah  Di Asia  Tenggara:  Sebuah  Kajian  Historis." Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1 , 2019, Hlm. 47.
kebangkitan  ijtihad  yang  sangat  luar biasa  terutama  di  bidang  ekonomi,
finansial, dan perbankan
kontemporer  tidak  saja  di  negara- negara Arab dan Islam tetapi juga di seluruh penjuru dunia” 20 .
“Perkembangan lembaga-lembaga keuangan  Islamlah  yang  mendorong berkembangnya  ijtihad,  baik  pada level  individu,  lembaga  maupun dunia  Islam” 21 .  “DSN  dalam  hal  ini sudah  melakukan  ijtihad  kolektif sekaligus melakukan positivisasi terhadap  hasil  ijtihad,  sehingga mengikat  semua  pihak,  antara  lain Bank  Indonesia  dan  pihak-pihak terkait  lainnya  untuk  menerima bagian  dari  jalan  Islam  dalam ekonomi Islam di Indonesia”.
“Walaupun keberadaan DSN dan DPS  sebagai  lembaga  pengawas dalam  lembaga  keuangan  syariah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, fungsi DSN dan DPS belum  berjalan  secara  optimal”. “Pada  saat  itu,  yang  lebih  menonjol dalam  memberikan  teguran-teguran
20 Neneng Nurhasanah,
“Pengawasan  Islam  dalam  Oprasional Lembaga Keuangan Syariah”, Mimbar , Vol. 29, No. 1, 2013, Hlm. 15. 21 Itang,  “Kebijakan  Pemerintah Tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah  Era Reformasi”, Ahkam: Vol.  14,  No.  2,  2014, hlm. 215.
baik  bersifat  tertulis  maupun  lisan lebih  banyak  dilakukan  oleh  Biro Pengembangan  Perbankan  Syariah Bank Indonesia daripada DPS sendiri”.  Padahal,  DSN  dan  DPS mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan  pengawas  syariah.  Sebagai contoh  teguran  tertulis  dari  Bank Indonesia  tentang  pelaksanaan  akad murabahah”.
DSN  merupakan  badan  otonom MUI  yang  bertugas  melaksanakan kegiatan harian ditunjuk badan pelaksana  harian  DSN. 22 “Pada  fatwa DSN  memang  tidak  disebutkan bahwa  pelaksanaan  akad  murabahah antara  bank  dengan  nasabahnya  itu harus dilakukan dengan cara (setelah akad murabahah ditandatangani) bank  yang  membeli  dan  membayar (harga  beli  bank)  langsung  kepada pemasok  yang  kemudian  setelah pemasok  menyerahkan  barangnya kepada  nasabah,  nasabah  berhutang kepada bank sebesar harga jual bank sesuai  akad.  Mekanisme  tabungan tersebut  harus  selalu  mengacu  pada
22 Imaniyati,  N.S,  2010, Pengantar Hukum  Perbankan  Indonesia, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 59.
ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN”. 23
“DSN  merupakan  salah  satu institusi  berskala  nasional  yang dijadikan  payung  bagi  semua  pihak dalam  mengemban  misi  yang  sangat mulia  ini.  Oleh  karenanya,  ia  perlu pembenahan, perlu tenaga dan energi yang  baru  agar  lebih  kuat  dan  cepat. Dalam  rangka  tugas  berat  tersebut, menurut  Syakir  Sula,  perlu  upaya pembenahan  DSN  dalam  dua  hal,
yaitu restrukturisasi dan repositioning”. “Restrukturisasi Upaya  restrukturisasi  DSN  dalam
menghadapi  tugas  dan  tantangan yang cukup berat memang diperlukan.  Pertama  DSN  bertugas mengawasi  dan  bermitra  dengan lembaga  keuangan  syariah  yang notabene  diurus  oleh  praktisipraktisi yang  profesional.  Oleh  karena  itu,
mitra kerjanyapun harus
mengimbangi secara profesional.
Badan  Pelaksana  Harian  DSN  perlu dipimpin  oleh  seorang  executive director  yang  diambil  dari  kalangan profesional,  digaji  yang  layak,  dan benar-benar  bekerja  secara  full  time
23 Khamami, Akhmad Rizqon. "Kontribusi Gerakan Nurcu dalam Kebangkitan  Islam  di  Turki." ISLAMICA:
Jurnal Studi Keislaman , Vol.12, No. 22018, Hlm. 454.
untuk  DSN  dengan  manajemen modern”. 24
“Repositioning  DSN  bukan hanya  sebagai  institusi  pembuat fatwa  di  bidang  ekonomi  syariah, tetapi juga diharapkan sebagai lembaga riset, yang dapat memberikan kontribusi konsep- konsep  baru  ekonomi  syariah.  Oleh karenanya, rekrutmen terhadap pakar-pakar syariah dan praktisi yang mumpuni, mempunyai visi keumatan yang  jelas  menjadi  sangat  penting. Ulama-ulama  yang  faqih  dan  saleh benar-benar diharapkan berperan aktif  di  DSN.  DSN  juga  perlu membangun integritasnya agar berwibawa  di  hadapan  umat,  bukan sebagai  corong  yang  dimanfaatkan atau memanfaatkan pemerintah. Tetapi sebagai institusi yang berfungsi mengawasi dan mengembangkan  ekonomi  syariah. Dengan  adanya  legalitas  perbankan syariah  yang  demikian  kuat,  perlu kiranya  memberikan  independensi kepada  DSN-MUI,  sehingga  mampu memberikan  kontribusi  dan  peran
24 Agus Waluyo, Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif, Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, No.2, 2016, Hlm. 518.

## Arinta Rachmawati, Ro’fah Setyowati, Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban DSN
Dengan Mui dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah
serta dengan institusi-institusi lainnya seperti BI dan Depkeu”.
“Kesepakatan  antara  MUI
dan  Bank  Indonesia  menempatkan
DSN sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam hal-hal
menyangkut  syariah,  menempatkan posisi  DSN  menjadi  sangat  strategis dan sentral dalam hal pengembangan ekonomi syariah di negeri ini. Dalam pengembangan  lembaga  keuangan syariah, BI jauh lebih maju
dibandingkan Departemen
Keuangan.  Salah  satunya  dapat
dilihat dimana BI telah menempatkan pejabat  setingkat  direktur  untuk menangani bank-bank syariah, sementara  Departemen  Keuangan sama  sekali  belum  ada  pejabat setingkat Kasubdit yang dikhususkan untuk  menangani  asuransi-asuransi Syariah”.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  DSN  mempunyai peranan  yang  cukup  penting  dalam perkembangan  lembaga  keuangan syariah Indonesia. 25
Berdasarkan  penjelasan  di atas  maka  apabila  digambarkan
25 AbdulMujib.  "Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  pada  Lembaga  Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah." Az Zarqa':  Jurnal  Hukum  Bisnis  Islam  Vol.9, No. 1, 2017. Hlm. 129.
hubungan  hukum  Antara  DSN  dan MUI adalah sebagai berikut:
Bagan  diatas  menjelaskan  hubungan hukum  DSN  dengan  MUI  melalui kedudukan,  Status,  dan  Anggota DSN;  “DSN  merupakan  bagian  dari MUI,  DSN  membantu  pihak  terkait, seperti  Departemen  Keuangan,  Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun  peraturan/ketentuan  untuk lembaga  keuangan  syariah,  Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan  para  pakar  dalam  bidang  yang terkait  dengan  muamalah  Syariah”, “Anggota DSN ditunjuk dan diangkat  oleh  MUI  dengan  masa bakti  sama  dengan  periode  masa bakti  pengurus  MUI  pusat,  yakni  5 (lima)  tahun.10”  Sedangkan  dalam “buku Petunjuk
Pelaksanaan
BI MUI Lembaga Keuangan Syariah DSN
DPS Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah DPS DPS
Pembukaan  Kantor  Bank  Syariah,
yang diterbitkan oleh Bank
Indonesia,  dikatakan  bahwa  masa bakti DSN adalah 4 tahun”. 26
Mekanisme  Kerja  DSN  Secara garis  besar,  mekanisme  kerja  DSN sebagai  berikut 27 ;  “Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat  pleno.  Menetapkan,  mengubah atau  mencabut  berbagai  fatwa  dan pedoman kegiatan lembaga keuangan
syari’ah dalam rapat pleno,
Mengesahkan  atau  mengklarifikasi hasil  kajian  terhadap  usulan  atau pertanyaan  mengenai  suatu  produk atau jasa lembaga keuangan syari’ah dalam  rapat  pleno,  Melakukan  rapat pleno  paling  tidak  satu  kali  dalam tiga  bulan  atau  bilamana  diperlukan, Setiap  tahunnya  membuat  suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan  tahunan  (annual  report)
bahwa  lembaga  keuangan  syari’ah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap
ketentuan syari’ah  sesuai  dengan  fatwa  yang dikeluarkan oleh DSN”.
26 Jaih Mubarok dalam Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah,(Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004),hal. 13 dari Petunjuk
Pelaksanaan Kantor Bank Syariah, (Jakarta : Bank Indonesia, 199), hal.22.
27 Jaih Mubarok Ibid . h. 24.
“Untuk
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut  dibebankan  kepada  Badan Pelaksana  Harian  (BPH).  Adapun mengenai  mekanisme  kerja  BPH
adalah sebagai berikut” 28 ;
“Menerima  usulan  atau  pertanyaan hukum  mengenai  produk  atau  jasa lembaga keuangan syari’ah.
Sekretariat  yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus
menyampaikan permasalahan kepada ketua  BPH.  Ketua  BPH  bersama anggota  dan  para  ahli  selambat- lambatnya  30  hari  kerja  harus membuat  memorandum  khusus  yang berisi telaah dan pembahasan terhadap  sutau  pertanyaan/usulan”. “Ketua  BPH  selanjutnya  membawa hasil  pembahasan  ke  dalam  Rapat Pleno DSN untuk mendapat pengesahan. Fatwa atau
memorandum  DSN  ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN”.
Tanggungjawab DSN dalam menjalankan Operasional terhadap Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia
28 Jaih Mubarok Ibid . h. 26.

## Dengan Mui dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah
Berdasarkan  “Pasal  32  Undang- Undang  Nomor  21  tahun  2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/2009  tentang  Bank  Umum
Syariah  (BUS)  Pasal  34,  dan  Surat Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI) Nomor  15/22/DPbS  2013”,  “DPS memiliki  tiga  fungsi  yaitu  sebagai penasihat  dan  pemberi  saran  kepada direksi,  pimpinan  unit  usaha  syariah serta kantor cabang syariah mengenai hal-hal terkait dengan syariah, sebagai  perantara  antara  bank  dan DSN  dalam  mengkomunikasikan pendapat  mengenai  pengembangan produk  dan  jasa  bank,  dan  sebagai perwakilan  DSN  yang  ditempatkan pada Bank Syariah”.
“Secara  umum  ketentuan  yang mengatur  tentang  tugas,  wewenang dan  mekanisme  kerja  DSN  dan  DPS berdasarkan  pada  SK  DP-MUI  dan juga Keputusan DSN MUI No. 1 dan 2 tahun 2000 tentang PD-PRT DSN”, yaitu  sebagai  berikut  :  Dewan Syari’ah Nasional  (DSN) merupakan “dewan  yang  dibentuk  oleh  MUI yang  bertugas  menangani  masalah- masalah  yang  berhubungan  dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah. 29 DSN  merupakan  bagian dari
MUI yang bertugas mengembangkan  penerapan  nilai- nilai syariah dalam kegiatan perekonomian  pada  umumnya  dan sektor  keuangan  pada  khususnya, termasuk  usaha  bank,  asuransi  dan reksadana.  DSN  merupakan  satu- satunya  lembaga  yang  mempunyai kewenangan  untuk  mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk  dan  jasa  keuangan  syariah serta  mengawasi  penerapan  fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia”.
“Tanggungjawab  DSN  sekurang- kurangnya  ada  empat  hal  yang menjadi tugas pokok Dewan Syari’ah Nasional 30 diantaranya adalah:
1. Menumbuh kembangkan penerapan  nilai-nilai  syari’ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis  kegiatan  keuangan syariah.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk  dan  jasa  keuangan syari’ah.
29 Op Cit , Agus Waluyo, Hlm. 519
30 Op Cit, Jaih Mubarok, h. 26.
4. Mengawasi  penerapan  fatwa yang telah dikeluarkan”.
Wewenang  DSN  yang  diberikan oleh  MUI  kepada  DSN  adalah sebagai  berikut; 31 “Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan
Pengawas Syari’ah (DPS) di masing- masing  lembaga  keuangan  Syari’ah dan  menjadi  dasar  tindakan  hukum pihak  terkait.Mengeluarkan  fatwa yang menjadi landasan bagi
ketentuan/peraturan yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.Memberikan  rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan  Pengawas  Syari’ah  pada suatu  lembaga  keuangan  syari’ah. Mengundang para ahli untuk menjelaskan  suatu  masalah  yang diperlukan dalam pembahasan
ekonomi  syari’ah,  termasuk  otoritas moneter/lembaga  keuangan  dalam maupun luar negeri.Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari’ah
untuk menghentikan
penyimpangan  dari  fatwa  yang  telah dikeluarkan oleh DSN. Mengusulkan kepada  instansi  yang  berwenang
31 Op Cit ,  Jaih Mubarok h. 22-23.
untuk  mengambil  tindakan  apabila peringatan tidak diindahkan”.
“UU Perbankan Syariah Pasal 56 mengatur Bank
Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada  Bank  Syariah  atau  UUS, anggota  dewan  komisaris,  anggota Dewan  Pengawas  Syariah,  direksi, dan/atau  pegawai  Bank  Syariah  atau Bank  Umum  Konvensional  yang memiliki  UUS,  yang  menghalangi dan/atau  tidak  melaksanakan  Prinsip Syariah  dalam  menjalankan  usaha atau  tugasnya  atau  tidak  memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan  dalam  Undang-Undang ini.  Dalam  Pasal  57  ayat  (1)  Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif  kepada  Bank  Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota  Dewan  Pengawas  Syariah, direksi,  dan/atau  pegawai  Bank Syariah atau Bank Umum
Konvensional  yang  memiliki  UUS yang melanggar Pasal 41 32 dan Pasal 44”. 33 UU  Perasuransian  Pasal  12
32 UU  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syariah Pasal 41 Bank dan Pihak Terafiliasi  wajib  merahasiakan  keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan
Simpanannya  serta  Nasabah  Investor  dan
Investasinya 33 UU  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  Pasal  44  “Bank  wajib memberikan keterangan sebagaimana
Ayat  (1)  mengatur  “Pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan pengawas syariah mencakup integritas  dan  kompetensi  terkait tugas  dan  fungsi  dewan  pengawas syariah serta pengalaman dan keahlian di bidang usaha perasuransian syariah.” Peraturan
perundang- undangan  tidak  memberikan  aturan yang  jelas  terkait  dengan  tanggung jawab  DSN,  sebagaimana  halnya pengaturan  yang  tegas  terhadap kelalaian  Dewan  Komisaris.  Peran DSN  yang  begitu  besar  dalam memastikan  prinsip  syariah  di  LKS tidak diiringi dengan aturan tanggungjawab  yang  ketat.  Ketika ada kesalahan dalam proses pengangkatan DSN,peraturan perundang-undangan tidak memberikan aturan yang tegas tentang sanksinya tersebut.DSN tidak mengatur tentang kemandirian perorangan, sebagaimana halnya dalam  dewan  komisaris  mereka bekerja  secara  kolektif  koligial 34 .
dimaksud  dalam  Pasal  42  dan  Pasal  43.” Objeknya kerahasiaan bank.
34 Muhammad  Dayyan,  “Telaah Perbuatan  dan  Hubingan  Hukum  dalam Fatwa  DSN-MUI  tentang  Ijarah  Muntahiya Bit-Tamlik”, Jurnal Ilmu Syariah,
Sedangkan  DSN  tidak  diatur  secara tegas.  Tidak  ada  peraturan  yang menjelaskan pertanggungjawaban pribadi  DSN  terkait  kewenangannya dalam  pengawasan  prinsip  syariah. sebagaimana halnya dewan komisaris ketika lalai dalam melakukan  pengawasan  sehingga berdampak  kepada  kerugian  maka  ia dapat digugat ke pengadilan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui  bahwa  hubungan  hukum DSN  dengan  MUI  yaitu  DSN sebagai  bagian  dari  MUI  yang khusus  bertugas  untuk  memastikan prinsip syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesiaberjalan  dengan  baik.  DSN bertugas  untuk membuat fatwa tentang  keuangan  Syariah,  yang ditujukan sebagai oprasional Lembaga  keuangan  syariah.  MUI dengan  BI  memiliki  kesepakatan untuk  menempatkan  DSN  sebagai penanggungjawab oprasional keuangan  Syariah,  sehingga  DSN memiliki  posisi  strategis  dan  sentral dalam    dalam  hal-hal  menyangkut
Perundang-Undangan  dan  Hukum  Ekonomi Syariah , Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 4.
Syariah pengembangan ekonomi
syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan U ndang-Undang  Nomor  21  tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Buku: Didin Hafidudin dan Hendri
Tanjung, Manajemen Syariah dalam  Praktek ,  Jakarta  : Gema Insani Press. Imaniyati,  N.S,  (2010), Pengantar
Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: Refika Aditama. Iskandar, (2009), Metodologi Penelitian Kualitatif , Jakarta: Gaung Persada. Jaih Mubarok, (2004), Perkembangan Fatwa Ekonomi  Syariah,  Bandung  : Pustaka Bani Quraisy. Johny  Ibrahim,  (2006), Teori  dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing: Malang. Sofiniyah  Gufron,  ( 2005), Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, Jakarta : Renaisan Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia,  (2002), Konsep, Produk  dan  Implementasi Operasional  Bank  Syari’ah ,
Jakarta: Djambatan. Zainuddin Ali. (2016). Hukum
Perbankan  Syariah ,  Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal dan Makalah Seminar:
Irwan  Misbach,  “Kedudukan  dan
Fungsi Dewan Pengawas
Syariah  Dalam  Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, Jurnal  Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi ,
Vol. 2, No. 1, 2015. Putra  Aditiya  P.,  “Studi  Komparatif Pelaksanaan  Good  Corporate Governance (GCG) Perbankan  Konvensional  dan Perbankan Syariah di Indonesia  (Pelaksanaan  GCG Pada  Bank  Tabungan  Negara dan Bank Muamalat Indonesia)”, Jurnal Akuntansi
AKUNESA ,  Vol.  4,  No.  1,
2016.
Ahyar  Ari  Gayo  dan  Ade  Irawan Taufik,  “Kedudukan  Fatwa Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia dalam Menyongsong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan  Syariah)”, Jurnal Rechtsvinding, Vol.  1,  No.  2, 2012. Irma  Suryani,  “Lembaga  Keuangan Islam Bank”, Jurnal Islamika , Vol. 15 No.1, 2015.
Ulin  Nuha,  “Optimalisasi  Peran Dewan  Pengawas  Syariah
Pada Lembaga Keuangan
Mikro  Syariah  (Studi  Kasus di  Assosiasi  Koperasi  Warga NU    Jepara)”, MALIA:
Journal  of  Islamic  Banking and  Finance ,  Vol.  2  No.  2,
2018. Kornelius  Benuf,  Muhamad  Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Gema
Keadilan , Vol.7.No. 1, 2020 Vinna Sri  Yuniarti,  “Analisis  hukum Ekonomi  Syariah  Terhadap

## Dengan Mui dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah
Penyelesaian PembiayaanBermaasalah di Perbankan Syariah”, Jurnal Perspektif ,  Vol.  2.  No.    2  , 2018.
Agung  Eko  Purwana,  Kesejahteraan dalam  Perspektif  Ekonomi Islam, Justicia  Islamica ,  Vol. 11, No. 1, 2014.
Syamsul  Effendi,  “Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis”, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) , Vol.6, No.2, 2019. Viranti,  Firza  Aulia,  and  Adhitya Ginanjar. "Influence of Facilities, Promotion, Product and Location Islamic Banking  on  Decision  Non Muslim Customers Patronizing  at  BRIS  Case Study in BRI Syariah." Tauhidinomics  Vol.  1,  No.1, 2015. Ridwan  Nurdin,  “Kedudukan  Fatwa MUI  dalam  Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, Makalah disampaikan  dalam  Diskusi Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Semarang 23 Agustus 2017. Ghozali,  Mohammad,  Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho. "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis." Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No.
1 , 2019
Neneng  Nurhasanah,  “Pengawasan Islam dalam Oprasional Lembaga Keuangan Syariah”, Mimbar ,  Vol.  29,  No.  1, 2013. Itang, “Kebijakan Pemerintah Tentang  Lembaga  Keuangan Syariah Era Reformasi”, Ahkam: Vol. 14, No. 2, 2014. Khamami, Akhmad Rizqon. "Kontribusi  Gerakan  Nurcu dalam  Kebangkitan  Islam  di Turki." ISLAMICA:  Jurnal Studi Keislaman , Vol.12, No.
2 2018. Agus  Waluyo,  Kepatuhan  Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif, Inferensi,  Jurnal  Penelitian Sosial  Keagamaan, Vol.  10,
No.2, 2016.
Abdul  Mujib.  "Dewan  Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  di
Wilayah  Jawa  Tengah."  Az Zarqa':  Jurnal  Hukum  Bisnis Islam Vol.9, No. 1, 2017. Muhammad Dayyan, “Telaah Perbuatan dan Hubingan Hukum  dalam  Fatwa  DSN- MUI tentang Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik”, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum  Ekonomi  Syariah , Vol. 10, No. 1, 2018.