## Vol. 4 No. 1 Januari 2022

## PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MENGGUNAKAN TEKNIK INTEROGASI REKAMAN AUDIO VISUAL DALAM PEMBERKASAN PERKARA TINDAK PIDANA PADA POLRESTABES MEDAN

## RESEARCH AND INVESTIGATION USING AUDIOVISUAL RECORDING TECHNIQUES IN CONCLUSION OF CRIMINAL PROCEDURES AT POLRESTABES MEDAN
Damos Christian Aritonang, Syafrudin Kalo, M. Hamdan, Mahmud Mulyadi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
dark.most2285@gmail.com
Naskah dikirim : 7 Oktober 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 7 Januari 2022
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3864

## ABSTRACT
The filing of cases begins with the Minutes of Examination (BAP). In making the Minutes of Investigation, both  Witnesses  and  Suspects,  for  Investigators  it  is  often  difficult  because  the  number  of  cases  handled makes the Investigator not focus on revealing and making light of a criminal act. Not to mention, in the interrogations  (also  called  "Interrogations"),  also  misinterpreted  by  the  Investigator.  This  makes  the Integrated  Criminal  Justice  System  (ICJS)  not  work,  because  of  the  piling  up  of  cases  at  the  level  of examination or investigation. The Minutes of Examination as the start of law enforcement, the concept of Minutes  of  Examination  now  is  no  longer  feasible  to  be  maintained.  Advanced  investigative  and interrogation  techniques  are  needed.  In  this  case,  using  audio-visual  recordings  in  examinations  and investigations.  Audio-visual  recordings  can  be  done  in  a  room  at  the  Police  Station.  So,  both investigators  and  investigators  can  directly  examine  witnesses  or  suspects  as  freely  as  the  questions asked.  Likewise,  with  witnesses  or  suspects  as  being  questioned,  they  can  answer  freely  as  far  as  they know,  see,  hear,  or  experience  them  themselves.  Also,  the  investigator  as  an  examiner  can  see  playing back the audio-visual recording to be examined and displayed/exhibited at the case title conducted.
Keywords: Research and investigation; audiovisual recording; Polrestabes Medan.

## ABSTRAK
Pemberkasan perkara dimulai dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam pembuatan BAP, baik Saksi maupun  Tersangka,  bagi  Penyidik  sering  sekali  kesulitan  karena  banyaknya  perkara  yang  ditangani membuat  Penyidik  tersebut  tidak  fokus  untuk  mengungkap  dan  membuat  terang  suatu  tindak  pidana. Belum  lagi,  dalam  pemeriksaan-pemeriksaan  (disebut  juga  “Interogasi”),  juga  disalah-artikan  oleh Penyidik. Hal ini membuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) ataupun Integrated Criminal Justice System (ICJS)  menjadi  tidak  jalan,  karena  menumpuknya  perkara  di  tingkat  penyelidikan  maupun penyidikan. BAP sebagai awal mula dimulainya penegakan hukum, maka konsep BAP sekarang ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Dibutuhkan teknik-teknik investigasi dan interogasi yang mumpuni. Dalam hal ini menggunakan rekaman audio-visual dalam penyelidikan dan penyidikan. Rekaman audio- visual  dapat  dilakukan  dalam  suatu  ruangan  di  Kantor  Polisi.  Jadi,  baik  penyelidik  maupun  penyidik dapat langsung memeriksa saksi ataupun tersangka  dengan sebebas-bebasnya pertanyaan yang diajukan. Begitu  juga  dengan  saksi  atau  tersangka  sebagai  terperiksa  boleh  menjawab  sebebas-bebasnya  sebatas yang diketahuinya, dilihat, didengar,  maupun  yang dialami sendiri olehnya. Selain itu, penyidik sebagai pemeriksa  dapat  melihat  memutar-mutar  ulang  rekaman  audio-visual  tersebut  untuk  diperiksa  dan diperlihatkan/dipertontonkan pada gelar perkara yang dilakukan.
Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan; rekaman audio-visual; Polrestabes Medan.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  sebagai  salah  satu  institusi  yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada  masyarakat  dengan  menampilkan  kinerja  kesatuan  yang  profesional  dan  handal  di bidangnya. 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Kepolisian”), Pasal 13 disebutkan bahwa : “Tugas Pokok Polri adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum serta memberikan perlindungan; dan c) pengayoman dan pelayanan masyarakat”.
Tugas pokok Polri dalam pengayoman dan pelayanan masyarakat, salah satunya adalah penegakan hukum. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Polri  dilaksanakan  oleh  fungsi  Reserse  Kriminal. 2 Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat tersebut, pada Pasal 14 ayat (1) huruf g. UU Kepolisian, salah satu tugas Polri dalam rangka penegakan hukum dalam pelayanan masyarakat  adalah  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya. 3 Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Polri ditugaskan berdasarkan Undang- Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) yang  mengatur  tentang  penyidik,  penyidikan,  penyelidik,  dan  penyelidikan.  Oleh  karenanya, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan tugas Polri.
Penyelidikan  dan  penyidikan  menjadi  salah  satu  unsur  yang  penting  dalam  penegakan hukum. Dalam penegakan  hukum terhadap suatu tindak pidana bermula dari penyelidikan dan penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Polri.  Proses  penegakan  hukum,  terdiri  dari:  penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan hakim (vonis), upaya hukum, dan diakhiri  dengan  pelaksanaan  putusan  (eksekusi).  Penyelidikan  dan  penyidikan  dilakukan  oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari Majelis Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan  dan  berkesinambungan  antara  Kepolisian  dan  Kejaksaan,  misalnya  ketika melakukan  penyidikan,  Kepolisian  akan  menyusun  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP) 4 yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses  yang  dinamakan  pra-penuntutan,  yakni  ketika  berkas  perkara  dari  Penyidik  Polri dianggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas perkara
1 Warong,  Kristian  Megahputra.,  “Sanksi  Hukum  Terhadap  Anggota  Kepolisian  Yang Menghilangkan  Barang  Bukti  Perspektif  Kode  Etik  Kepolisian”, Jurnal  Lex  Crimen  Vol.  VI  No.  9 , November 2017, hlm. 145-152.
2 Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan   tindak   pidana,   termasuk   fungsi   identifikasi   dan   laboratorium  forensik  lapangan  serta pembinaan,  koordinasi  dan  pengawasan  PPNS.  Lihat:  Website  Resmi  Polrestabes  Medan,  “Tupoksi Satuan  Reserse  dan  Kriminal  (Satreskrim)”,  https://www.polrestabesmedan.net/satuan-fungsi/sat- reskrim/., diakses Selasa, tanggal 17 Maret 2020.
3 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) , Cet. Ke-1, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 27.
4 Lihat:  Pasal  75  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (selanjutnya  disebut  “KUHAP”),  berita  acara  dibuat  untuk  setiap  tindakan,  tentang:  a.  Pemeriksaan tersangka; b. Penangkapan; c. Penahanan; d. Penggeledahan; e. Pemasukan rumah; f. Penyitaan benda; g. Pemeriksaan  surat-surat;  h.  Pemeriksaan  saksi;  i.  Pemeriksaan  di  tempat  kejadian;  j.  Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
tersebut dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari Jaksa yang bersangkutan  (Jaksa  Peneliti).  Diantara  Kejaksaan  dan  Kehakiman,  apabila  suatu  putusan  dari hakim  dirasa  kurang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  atau  melebihi  kewenangannya,  maka Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  akan  bereaksi  dengan  cara  melakukan  perlawanan  yang  berupa upaya  hukum  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  sampai  pada  akhirnya  putusan  hakim (vonis)  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  dapat  dilaksanakan (eksekusi). 5
Berita  Acara  dibuat  oleh  Pejabat  (Penyidik)  yang  bersangkutan  dalam  melakukan tindakan  di  atas  dan  dibuat  atas  kekuatan  sumpah  jabatan. 6 Berita  acara  tersebut  selain ditandatangani oleh pejabat, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan- tindakan  di  atas. 7 Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  termasuk  dalam  isi  berkas  perkara. 8 Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah penyidikan. 9
Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan  Penyidik  (Pejabat  Polisi  atau  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diberi  wewenang  khusus untuk  menyidik)  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  KUHAP  untuk  mencari  dan mengumpulkan  bukti  guna  membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.
Kegiatan  penyidikan  dilaksanakan  secara  bertahap,  meliputi:  1)  “Penyelidikan;  2) Pengiriman  SPDP;  3)  Upaya  paksa;  4)  Pemeriksaan; 5)  Gelar perkara;  6)  Penyelesaian  berkas perkara; 7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan 9) Penghentian penyidikan”. 10
Pemeriksaan  dilakukan  oleh  penyidik/penyidik  pembantu  terhadap  saksi,  ahli,  dan tersangka,  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  keterangan  saksi,  ahli,  dan  tersangka  yang dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  guna  membuat  terang  perkara  sehingga peran  seseorang  maupun  barang  bukti  dalam  peristiwa  pidana  yang  terjadi  menjadi  jelas. Pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP ini ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang  melakukan  pemeriksaan  dan  orang  yang  diperiksa. 11 Perlu  diingat  bahwa penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan tersebut wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa. 12
Pembuatan  BAP  terkait  pemeriksaan  saksi  oleh  penyidik  secara  garis  besar,  sebagai berikut:
5 Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 1 , Maret 2019, hlm. 28.
6 Pasal 75 ayat (2) jo. Pasal 49 ayat (1) KUHAP.
7 Pasal 75 ayat (3) KUHAP.
8 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  (selanjutnya  disebut  Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun 2012).
9 Pasal 15 huruf d jo. Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
10 Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
11 Pasal  63  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
12 Pasal  63  ayat  (3)  Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan Tindak Pidana.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
1. “Keterangan  yang  dikemukakan  saksi  dalam  pemeriksaan  penyidikan,  dicatat dengan  teliti  oleh  penyidik  dalam  BAP.  Prinsip  pencatatan  keterangan  saksi  yaitu dicatat sesuai kata yang dipergunakan oleh saksi. 13
2. Berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi. 14
Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan, harus diperhatikan dua hal:
a. Saksi  menandatangani  BAP  setelah  lebih  dulu  isi  berita  acara  tersebut disetujuinya.  Apakah  persetujuan  ini  diberikan  setelah  dibacakan  lebih  dulu oleh  penyidik  di  hadapannya  atau  penyidik  menyuruh  membaca  sendiri. menurut M. Yahya Harahap menjelaskan, sebenarnya cara kedua yang terbaik, jika  saksi  pandai  membaca.  Tetapi  kalau  dia  tidak  bisa  membaca,  tidak  ada pilihan  lain  selain  daripada  membacakan  berita  acara  di  hadapan  saksi  oleh penyidik. 15
b. Undang-Undang memberikan kemungkinan kepada saksi tidak menandatangani BAP. 16 Kalau  saksi  tidak  mau  membubuhkan  tanda  tangan  dalam  BAP, penyidik  membuat  catatan  tentang  ketidakmauannya  itu  dalam  berita  acara. Catatan  tersebut  berupa  penjelasan  alasan  yang  menjadi  sebab  saksi  menolak membubuhkan  tanda  tangan  dalam  berita  acara.  Dalam  hal  saksi  tidak  mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat. 17
3. Terhadap  saksi  yang  diduga  cukup  alasan  tidak  dapat  hadir  dalam  persidangan  di pengadilan,  dapat  dilakukan  penyumpahan  atau  pengucapan  janji  sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara”. 18
Terlepas dari penyidik salah mendengar atau menangkap apa yang dikatakan oleh saksi, BAP yang dibuat atas pemeriksaan saksi tersebut pada dasarnya akan dibacakan oleh penyidik atau dibaca sendiri oleh saksi untuk memastikan apa yang terdapat dalam BAP adalah memang apa yang dikatakan oleh saksi. Adapun yang mana setelah saksi setuju dengan apa yang terdapat dalam BAP, BAP tersebut kemudian ditandatangani oleh penyidik dan saksi.
Dengan demikian, salah satu unsur yang paling penting dalam penegakan hukum pidana adalah  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Polri. 19 Hal  ini dikarenakan  semua  berkas  perkara,  beserta  barang  bukti,  dan  tersangkanya  untuk  disidangkan berawal  dari  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Polri.  Dalam  hal  ini, yaitu  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  terhadap  saksi-saksi  maupun  tersangka  dalam  suatu tindak pidana yang dilakukan penyelidikan dan penyidikannya oleh Penyidik Polri. Oleh karena itu,  dibutuhkan  optimalisasi  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan,  baik  Penyelidik maupun Penyidik Polri demi terciptanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau dikenal juga dengan istilah Integrated Criminal Justice System (ICJS). 20
13 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Penyidikan  dan Penuntutan ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 143.
14 Ibid ., hlm. 143.
15 Pasal 118 ayat (1) KUHAP.
16 Pasal 118 ayat (2) KUHAP.
17 Penjelasan Pasal 118 ayat (2) KUHAP.
18 Pasal  64  ayat  (2)  Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan Tindak Pidana.
19 Pasal  14  ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri).
20 Menurut  Muladi  memberikan  pandangannya  terkait  dengan  penggunaan  istilah  Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( Integrated Criminal Justice System ), bahwa: “Kata integrated sangat menarik perhatian  bilamana  dikaitkan  dengan  istilah system dalam criminal  justice  system. Hal  ini  disebabkan karena  dalam  istilah system seharusnya  sudah  terkandung  keterpaduan  ( integrated  and  coordination ), disamping  karakteristik  yang  lain  seperti  adanya  tujuan-tujuan  yang  jelas  dari  sistem,  proses: input-

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Menurut  Muladi  mencoba  menjelaskan  lebih  detail  bahwa  penyebutan  istilah  tersebut seharusnya  diarahkan  untuk  lebih  menekankan,  agar  supaya  integrasi  dan  koordinasi  lebih diperhatian, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan disturbing issue di  berbagai  negara.  Lebih  jauh,  Muladi  menegaskan  bahwa  makna  ICJS  adalah sinkronisasi  atau  keserempakan  dan  keselarasan,  yang  dapat  dibedakan,  dalam:  Sinkronisasi Struktural ( Structural Synchronization ); Sinkronisasi Substansial ( Substantial Synchronization ); dan Sinkronisasi Kultural ( Cultural Synchronization ). 21
Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan, antara lain:
1. “Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan Tersangka atau Terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau Interogasi;
8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan”. 22
Dalam  penelitian  ini,  berdasarkan  bagian-bagian  hukum  acara  pidana  yang  terkait dengan  penyidikan  adapun  yang  akan  dibahas  adalah  mengenai  pemberkasan  perkara  yang dimulai  dari  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP).  Dalam  pembuatan  BAP,  baik  Saksi  maupun Tersangka,  bagi  Penyidik  sering  sekali  kesulitan  karena  banyaknya  perkara  yang  ditangani membuat  Penyidik  tersebut  tidak  fokus  untuk  mengungkap  dan  membuat  terang  suatu  tindak pidana.  Belum  lagi,  dalam  pemeriksaan-pemeriksaan  (disebut  juga  “Interogasi”),  juga disalahartikan  oleh  Penyidik.  Contohnya,  dalam  suatu  tindak  pidana  yang  sudah  jelas  bukti- bukti  maupun  saksi-saksi  mengarahkan  kepada  seseorang  tersangka,  Penyidik  sering  tidak paham dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang sedang diselidikinya, sehingga fakta- fakta yang sebenarnya terjadi sering kabur. Hal ini membuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)  ataupun Integrated  Criminal  Justice  System (ICJS)  menjadi  tidak  jalan,  karena menumpuknya perkara di tingkat penyelidikan maupun penyidikan.
Kriminalitas  di  wilayah  hukum  Polda  Sumut  masih  tergolong  tinggi.  Adapun  Jumlah Tindak  Pidana  (JTP)  dan  Jumlah  Penyelesaian  Tindak  Pidana  (JPTP)  di  Polda  Sumut  pada tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. JTP & JPTP Wilayah Hukum Polda Sumut Tahun 2019
No.   Tindak Pidana Jumlah Tindak Pidana (JTP) Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) 1.  Narkotika 5.779 4.926 2.  Curat 3.713 2.507 3.  Curanmor 2.486 783 4.  Pemerkosaan 208 142 5.  Cabul/Kesusilaan 398 356
throughput-output  and  feedback ,  sistem  kontrol  yang  efektif, negative-antropy dan  sebagainya”.  Lihat: Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, 1995), hlm. 1.
21 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme , (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 6.
22 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 17.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
6.  Judi Sila 558 577 7.  Korupsi 27 24 8.  Illegal Logging 27 18 9.  Penipuan 2.263 1.057 10.  Penggelapan 2.049 1.483 11.  Pembunuhan 100 98 12.  dan seterusnya --- --- Jumlah 31.388 22.085
Sumber : Data Primer, Polda Sumut 2020.
Berdasarkan  catatan  tahanan  Polda  Sumut,  sepanjang  tahun  2019  lalu,  Jumlah  Tindak Pidana  (JTP)  mencapai  31.388  kasus  dan  Jumlah  Pengungkapan  Tindak  Pidana  (JPTP) sebanyak  22.085  kasus.  Menurut  Kapolda  Sumut,  Irjen.  Pol.  Martuani  Sormin  Siregar, mengatakan  dari  kasus  tersebut,  kejahatan  narkoba  menjadi  urutan  pertama  dengan  JTP mencapai  5.779  kasus  dan  JPTP  sebanyak  4.926  kasus.  Sedangkan,  kasus  Curat  (pencurian dengan  pemberatan),  JTP-nya  adalah  3.713  dan  JPTP-nya  sebanyak  2.507  kasus.  Terhadap kasus  Curanmor  (pencurian  kendaraan  bermotor),  JTP-nya  sebanyak  2.486  kasus  dan  JPTP sebanyak 783 kasus. 23
Kasus  pemerkosaan,  pada  tahun  2019,  JTP-nya  mencapai  sebanyak  208  kasus  dan JPTP-nya  sebanyak  142  kasus.  Kejahatan  tindak  pidana  kesusilaan,  JTP-nya  sebanyak  398 kasus  dan  JPTP-nya  sebanyak  356  kasus.  Kemudian,  perjudian,  JTP-nya  ada  sebanyak  558 kasus  dan  JPTP-nya  sebanyak  577  kasus.  Korupsi,  JTP-nya  sebanyak  27  kasus  dan  JPTP-nya sebanyak  24  kasus.  Selanjutnya,  pembalakan  liar  ( illegal  loging ),  JPT-nya  sebanyak  27  kasus dan JPTP-nya sebanyak 18 kasus. Penipuan, JTP-nya 2.263 kasus dan JPTP-nya sebanyak 1.057 kasus,  serta  penggelapan  JTP-nya  sebanyak  2.049  kasus  dan  JPTP-nya  sebanyak  1.483  kasus. Untuk kasus pembunuhan, JTP-nya sebanyak 100 kasus, dan JPTP-nya sebanyak 98 kasus. 24
Adapun  Jumlah  Tindak  Pidana  (JTP)  dan  Jumlah  Penyelesaian  Tindak  Pidana  (JPTP) pada wilayah hukum Polrestabes Medan pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. JTP dan JPTP Wilayah Hukum Polrestabes Medan Tahun 2019 No. Tindak Pidana Jumlah Tindak Pidana (JTP) Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) 1.  Narkotika 2.117 2.  Curanmor 1.261 3.  Curat 985 4.  Curas 294 5.  Penganiayaan Berat 836 6.  Judi/Sila 58 7.  Pemerasan dan Pengancaman 102 8.  Terorisme 1 9.  Dan seterusnya --- Jumlah 5.645 3.934
Sumber : Data Primer, Polrestabes Medan 2020.
Polrestabes  Medan  berhasil  mengungkap  5.645  kasus  tindak  pidana  di  Kota  Medan sepanjang  2019.  Dari  jumlah  tersebut,  2.117  merupakan  kasus  narkoba.  Tren  jumlah  kasus
23 Harian  Tribun,  “Dalam  Setahun  2019,  Angka  Kriminalitas  di  Sumatera  Utara  Mencapai 31.388 Kasus”, diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020.
24 Ibid .

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
tindak  pidana  tahun  2019 mengalami  penurunan  sebanyak  3%  (tiga  persen) jika  dibandingkan dengan tahun sebelumnya  yang tercatat sebanyak 5.825 kasus tindak pidana. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 5.825 kasus tindak pidana ditangani pihak kepolisian, sedangkan tahun 2019 ini sebanyak 5.645 kasus. Dari jumlah tersebut 3.934 kasus tindak pidana diantaranya berhasil diselesaikan pihak kepolisian.
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas  dan  menumpuknya  perkara  dalam  tingkat penyelidikan dan penyidikan, maka proses penyelidikan dan penyidikan dengan  menggunakan konsep  BAP  secara  manual  dengan  diketik  adalah  proses  yang  harusnya  berkembang  seiring dengan  perkembangan  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Proses  BAP  yang  demikian  sudah layaknya  ditinggalkan  dan  dibuat  konsep  yang  baru  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap saksi maupun tersangka.
BAP adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik  atau  penyidik  pembantu  atas  kekuatan  sumpah  jabatan,  diberi  tanggal  dan ditandatangani  oleh  penyidik  atau  penyidik  pembantu  dan  tersangka  serta  saksi/ahli  yang diperiksa  memuat  uraian  tindak  pidana  yang  mencakup/memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana yang  dipersangkakan  dengan  menyebut  waktu,  tempat  dan  keadaan  pada  waktu  tindak  pidana dilakukan, identitas penyidik/penyidik pembantu dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa. BAP  sebagai  hasil  dari  proses  verba  lisan  yang  dilaksanakan  penyidik  terhadap  saksi  maupun tersangka,  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Artinya,  bagi  hakim  isi  BAP tidak  dapat  dipakai  sebagai  dasar  untuk  menyatakan  bahwa  berdasarkan  BAP  saksi-saksi, seorang terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah. Sebab menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 33 K/Kr/1974 tertanggal 29 Mei 1975, bahwa:
“Berdasarkan alasan dalam keadaan bingung, maka keterangan/pengakuan terdakwa (isi dalam  BAP)  di  muka  polisi  dan  di  muka  persidangan  dapat  berbeda.  Pengakuan  (isi dalam  BAP)  seorang  tersangka  di  muka  polisi  dalam  pemeriksaan  pendahuluan (penyidikan) menurut hukum adalah suatu pengakuan yang dalam bahasa asing disebut “ bloke  bekentenis ”, yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih berarti “pengakuan hampa”.  Maka  pengakuan  dalam  pemeriksaan  pendahuluan  itu  hanya  dapat  dipakai sebagai  ancer-ancer  ( aanwijzing ),  yang  apabila  tidak  dikuatkan  dengan  alat-alat  bukti lain yang sah, maka menurut hukum belum terbukti sempurna kesalahan terdakwa”. Sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, telah tegas dan jelas menyatakan bahwa : “Keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  ialah  apa  yang  saksi  nyatakan  di  sidang  pengadilan”. Dengan demikian, BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekedar pedoman bagi hakim untuk  menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan. 25 Seperti pengakuan para saksi mahkota dalam perkara pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, ketika diperiksa di muka hakim Pengadilan Jakarta Selatan. 26
Apabila  terdapat  perbedaan  antara  BAP  Penyidikan  dengan  pengakuan  terdakwa  di muka sidang pengadilan yang harus dianggap benar adalah apa yang dikemukakan pada sidang pengadilan tersebut, bukan yang ada pada BAP Penyidikan. Dengan demikian, ketentuan hukum acara  pidana  memperkenankan  atau  memberikan  hak  bagi  terdakwa  untuk  melakukan penyangkalan  (hak  sangkal)  bilamana  apa  yang  tertera  pada  BAP  Penyidikan  tindak  sesuai
25 Henny Mono, Praktik Berperkara Pidana , (Malang: BayuMedia, 2010), hlm. 70-71.
26 Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  “Analisis  Keberadaan  Saksi  Mahkota  Dalam  Kasus Pembunuhan  Nasrudin  Zulkarnaen  Sebagai  Upaya  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No. 01 , Agustus 2016 – Januari 2017, hlm. 60-68.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
dengan  kenyataannya.  Lebih  dari  itu,  seorang  tersangka  yang  tengah  diperiksa  tidak  wajib menandatangani BAP tersebut. 27
Problematika  lain,  terkait  dengan  pencabutan  keterangan  terdakwa  adalah  mengenai eksistensi keterangan teredakwa pada tahap penyidikan. Dalam hal digunakan untuk membantu menemukan  alat  bukti  dalam  persidangan sebagaimana  ketentuan  Pasal  189  ayat  (2)  KUHAP. Sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah,  maka  kedudukannya  pun  telah  berubah  menjadi alat  bukti, termasuk  pengakuan  terdakwa pada  tingkat  penyidikan.  Pencabutan  keterangan  terdakwa  akan  menimbulkan  problematika lain,  yakni  implikasi  pencabutan  keterangan  dalam  BAP  Penyidikan  di  persidangan  terhadap putusan hakim. 28
Dengan  demikian,  dikaitkan  dengan  pembahasan  di  dalam  penelitian  ini  yaitu  tentang BAP yang merupakan awal mula dimulainya penegakan hukum sebagai bagian dari SPPT/ICJS, maka konsep BAP sekarang ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Dibutuhkan teknik- teknik  investigasi  dan  interogasi  yang  mumpuni.  Dalam  hal  ini  menggunakan  rekaman  visual dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Rekaman visual dapat dilakukan di dalam suatu ruangan  di  Kantor  Polisi.  Jadi,  baik  penyelidik  maupun  penyidik  dapat  langsung  memeriksa saksi  ataupun  tersangka  dengan  sebebas-bebasnya  pertanyaan  yang  diajukan.  Begitu  juga dengan saksi atau tersangka sebagai terperiksa boleh menjawab sebebas-bebasnya sebatas yang diketahuinya,  dilihat,  didengar,  maupun  yang  dialami  sendiri  olehnya.  Selain  itu,  penyidik sebagai pemeriksa dapat melihat memutar-mutar ulang rekaman visual tadi untuk diperiksa dan diperlihatkan/dipertontonkan pada gelar perkara yang dilakukan.
Apabila  penyidik  sudah  selesai  melakukan  pemeriksaan/interogasi,  maka  diberikan selembar  formulir  surat  pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  saksi  ataupun  tersangka  tersebut sudah  pernah  diperiksa  dan  keterangan  yang  diberikannya  adalah  benar  adanya  sesuai  dengan fakta-fakta  yang  terjadi.  Setelah  selesai  dilakukan  pemeriksaan/interogasi  terhadap  seluruh saksi-saksi  maupun  tersangka,  barulah  penyidik  membuat  suatu  resume  perkara  yang dilampirkannya  untuk  dilimpahkan  kepada  Kejaksaan  setempat  untuk  diteliti,  beserta rekaman visual  dalam  bentuk  CD  ( Compact  Disc ).  Jaksa  Peneliti  dapat  memutar  rekaman  visual  yang telah  diterimanya  untuk  menilai  apakah  hasil  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  telah sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  dan  apakah  perbuatan  tersangka  telah  dapat  didakwakan dengan pasal-pasal pidana.
Berkaitan  dengan  tugas  penyidik  dalam  SPPT/ICJS,  maka  dalam  pemeriksaan persidangan,  rekaman  visual  yang  digunakan  tadi  dapat  diputar  ulang  kembali  di  depan persidangan.  Selain  itu,  juga  dapat  memudahkan  pemeriksaan  di  persidangan  karena  dapat digunakan  sebagai  bukti  permulaan  ditambah  lagi  dengan  bukti-bukti  lain  sebagai  pendukung untuk  menetapkan  seseorang  bersalah  secara  sah  dan  meyakinkan.  Tidak  seperti  BAP  yang tidak  dapat  dijadikan  sebagai  bukti,  melainkan  hanya  sebagai  acuan  kepada  hakim  untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi ataupun terdakwa.
Pemberkasan  perkara  yang  menggunakan  rekaman  visual  merupakan  salah  satu  dari wujud  revolusi  mental  dan  profesionalisme  Polri  untuk  melayani  masyarakat  sesuai  dengan tugas pokok Polri berdasarkan Pasal 13 huruf c. UU Kepolisian. Dengan diterapkannya konsep pemeriksaan  dengan  menggunakan  teknik  interogasi  dan  investigasi  menggunakan  rekaman visual dapat mempermudah Polri sebagai penyidik untuk melakukan pemberkasan suatu perkara agar cepat dengan mudah ditangani. Selain itu juga, dapat meningkatkan volume pengungkapan
27 Henny Mono, Loc.cit ., hlm. 70-71.
28 Hety  Ratna  Novitasari,  “Eksistensi  Pencabutan  Keterangan  Terdakwa  Dalam  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP)  Penyidikan  di  Persidangan  dan  Implikasinya  Terhadap  Putusan  Hakim”,  Tesis, Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung,  Bandar  Lampung,  2016, hlm. 11.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
kasus  yang  sedang  ditangani  secara  optimal.  Dengan  demikian,  apabila  kasus-kasus  yang ditangani  dapat  dengan  mudah  diungkap,  maka  tugas  pokok  Polri  untuk  melayani  masyarakat dapat mendukung keamanan dalam negeri, dalam hal ini khusus di wilayah hukum Polrestabes Medan.
Permasalahan  di  dalam  penelitian  ini  mengenai  BAP  yang  merupakan  awal  mulanya penyelidikan  dan  penyidikan  dilakukan  sebagai  penegakan  hukum  dari  bagian  SPPT/ICJS. Konsep BAP sekarang ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena BAP tidak dapat dijadikan acuan/dasar untuk menetapkan seseorang bersalah secara sah dan meyakinkan. Belum lagi,  masalah  penyidik  yang  sering  sekali  kesulitan  karena  banyaknya  perkara  yang  ditangani membuat  penyidik  tersebut  tidak  fokus  untuk  mengungkap  dan  membuat  terang  suatu  tindak pidana.  Belum  lagi  dalam  pemeriksaan-pemeriksaan,  juga  “disalahgunakan”  oleh  Penyidik  itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik-teknik investigasi dan interogasi yang mumpuni.
Penelitian  dengan  judul  :  “ Penyelidikan  dan  Penyidikan  Menggunakan  Teknik Interogasi  Rekaman  Audio  Visual  Dalam  Pemberkasan  Perkara  Tindak  Pidana  Pada Polrestabes Medan ”, layak untuk dikaji lebih dalam.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang  timbul  dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut :
1. Bagaimana  pemberkasan  perkara  dengan  membuat  BAP  secara  manual  dalam penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  menurut  ketentuan  hukum  acara  yang berlaku?
2. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan melalui teknik interogasi rekaman audio visual dalam pemberkasan perkara tindak pidana di Polrestabes Medan?

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut :
1. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pemberkasan  perkara  dengan  membuat  BAP  secara manual  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  menurut  ketentuan  hukum acara yang berlaku.
2. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  penyelidikan  dan  penyidikan  melalui  teknik interogasi  rekaman  audio  visual  dalam  pemberkasan  perkara  tindak  pidana  di Polrestabes Medan.

## KERANGKA TEORI Teori Pembuktian
Pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana  merupakan  dasar  bagi  hakim  untuk  menarik kesimpulan  ataupun  menjatuhkan  pidana  dalam  sidang  pengadilan  dan  menyatakan  bahwa seorang terdakwa terbukti secara sah atau tidak terbukti dalam  melakukan suatu tindak pidana yang  didakwakan  terhadapnya.  Sesuai  dengan  Pasal  183  KUHAP  yang  mengatur  penjatuhan pidana  oleh  hakim  melalui  proses  pembuktian  disebutkan  bahwa:  “Hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Hukum  acara  pidana  mengenal  beberapa  macam  teori  pembuktian  yang  menjadi pegangan  hakim  di  dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  terdakwa  disidang  pengadilan. Rusli  Muhammad  menyebutkan,  “Ada  beberapa  macam  teori  pembuktian  yang  menjadi pegangan  bagi  hakim  dalam  melakukan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Teori  ini  memiliki

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
karakteristik  yang  berbeda-beda  dan  menjadi  ciri  dari  masing-masing  teori  tersebut”. 29 Teori pembuktian tersebut antara lain :
a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan hakim ( Conviction in Time ) Teori ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak  ada  alat  bukti  yang  dikenal  selain  alat  bukti  berupa  keyakinan  seorang  hakim.  Artinya, jika  dalam  pertimbangan  putusan  hakim  telah  menganggap  terbukti  suatu  perbuatan  sesuai dengan  keyakinan  yang  timbul  dari  hati  nurani,  terdakwa  yang  diajukan  kepadanya  dapat dijatuhkan putusan. 30
Menurut  teori  ini,  sangat memungkinkan  bagi  seorang  hakim  untuk  mengabaikan  hal- hal  tertentu  jika  sekiranya  tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan  keyakinan  hakim  tersebut. Apabila  bukti-bukti  lainnya  sebagai  pendukung  pembelaan  terdakwa  itu  tidak  diakui  dan diterima oleh hakim, maka hal ini dapat membuat suatu putusan hakim dianggap tidak adil. b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis ( Conviction Raisonnee )
Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan  ( reasoning )  yang  rasional.  Dalam  teori  ini  hakim  tidak  lagi  memiliki  kebebasan untuk  menentukan  keyakinannya.  Keyakinannya  harus  diikuti  dengan  alasan-alasan  yang mendasari keyakinan itu. Alasan tersebut harus reasonable yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran. 31
Dalam  teori  ini  tidak  disebutkan  adanya  alat-alat  bukti  yang  dapat  digunakan  dalam menentukan  kesalahan  terdakwa  selain  dari  keyakinan  hakim  saja.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  teori  ini  mirip  dengan  teori  pembuktian conviction  intime yakni  sama-sama menggunakan  keyakinan  hakim,  perbedaannya  hanya  terletak  pada  ada  tidaknya  alasan  yang rasional yang mendasari keyakinan hakim. Oleh karena itu teori pembuktian dengan alasan yang logis lebih maju dibandingkan teori berdasarkan keyakinan hakim.
c.  Teori  Pembuktian  Berdasarkan  Undang-Undang  Secara  Positif  ( Positief  Wettelijk Berwijstheorie )
Pembuktian  menurut  teori  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  alat-alat  bukti  yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut di dalam undang-undang. Jika alat-alat  bukti  tersebut  telah  terpenuhi,  hakim  sudah  cukup  beralasan  untuk  menjatuhkan putusannya  tanpa  harus  timbul  keyakinan  terlebih  dahulu  atas  kebenaran  alat-alat  bukti  yang ada. 32
Teori  ini  sudah  menuntut  bukti-bukti  yang  harus  dipenuhi  sebelum  hakim  dapat menjatuhkan  putusan.  Jadi  sangat  bertentangan  dengan  teori  berdasarkan  keyakinan  hakim. Teori  ini  akan  lebih  mempercepat  penyelesaian  suatu  perkara  dan  memudahkan  hakim  dalam membuat  keputusan  karena  bukti-bukti  yang  kuat  akan  mengurangi  kesalahan  dalam menjatuhkan putusan pengadilan.
d.  Teori  Pembuktian  Berdasarkan  Undang-Undang  Secara  Negatif  ( Negatief  Wettelijk Berwijstheorie )
Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan  alat-alat  bukti  yang  dicantumkan  di  dalam  undang-undang,  juga  menggunakan
29 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 186.
30 Ibid . 31 Ibid . 32 Ibid ., hlm. 187.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. 33
Teori  pembuktian  ini  menggunakan  kombinasi  dalam  menjatuhkan  putusan.  Jadi apabila  alat-alat  bukti  telah  sah  dan  hakim  tersebut  mempunyai  keyakinan  terhadapnya,  maka terdakwa  dapat  diputuskan  bersalah  dan  dijatuhi  sangsi  pidana.  Membahas  tentang  sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, perlu membahas Pasal 183 KUHAP.
Sistem  pembuktian  yang  dianut  KUHAP  adalah  sistem  pembuktian  menurut  undang- undang  secara  negatif  karena  kedua  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  sistem  pembuktian  ini telah tercermin dalam Pasal 183 dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat  bukti  yang  sah.  Dalam  penjelasan  Pasal  183  KUHAP  ini  telah  disebutkan  bahwa  : “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang”.
Bila  ada  alat  bukti  selain  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang  di  luar  KUHAP tersebut, maka akan digolongkan sebagai tambahan jenis alat bukti hukum  yang  sah dari jenis alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena  itu  perlu  adanya  perluasan  alat  bukti  di  Indonesia  khususnya  dalam  penggunaan  data elektronik dan informasi elektronik dalam pembutkian tindak pidana pembunuhan berencana.
UU ITE telah memperluas atau menambahkan jenis alat bukti hukum yang baru dengan menyatakan  bahwa  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  diakui sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  persidangan.  Barang-barang  bukti  seperti  perangkat elektronik maupun catatan elektronik baik berupa bukti transaksi uang melalui rekening bank ke pemilik  situs  perjudian,  kepemilikan ID dan  situs  perjudian  yang  dikunjungi, SMS , BBM ( Blackberry  Messenger ), e-mail , komputer, handphone ,  modem  dan  akses-akses  elektronik lainnya yang bermuatan perjudian sudah dianggap sebagai barang bukti kejahatan.
Dengan  dikeluarkannya  UU  ITE,  yang  memperluas pengertian  alat  bukti  sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebelumnya, UU ITE telah mengakomodir mengenai alat bukti elektronik  yang  dapat  dipakai  dalam  hukum  acara  di  Indonesia.  Ada  2  (dua)  hal  penting  di dalam UU ITE mengenai pembuktian tindak pidana perjudian online diantaranya adalah :
1) Barang bukti digital ( digital evidence ) pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, bahwa :
Pasal  1  angka  1  :  “Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto,  electronic  data  interchange  (EDI),  surat  elektronik  (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang”.
Pasal  1  angka  4  :  “Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog, digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
2) Alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia terdapat pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE, bahwa :
(1) “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
33 Ibid ., hlm. 188.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
(2) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yangberlaku di Indonesia.
(3) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang ini”.
Sedangkan  untuk  pembuktian  dalam  UU  ITE  melibatkan  penyidikan  khususnya  pada Pasal 43 ayat (5) huruf e yang berbunyi: “Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang- Undang ini”.
Kehadiran  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya: 34
1) “Menjamin  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang  melakukan  transaksi  secara elektronik;
2) Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia;
3) Sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  berbasis  teknologi informasi;
4) Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi”.
Sejatinya  “pidana”  hanyalah  sebuah  “alat”  yaitu  alat  untuk  mencapai  tujuan penindakan.   Menurut  Subekti  dan  Tjitrosoedibio  dalam  bukunya  kamus  hukum,  “pidana” adalah  “hukuman”.   Pada  hakekatnya  sejarah  hukum  pidana  adalah  sejarah  dari  pidana  dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana). 35
Dalam teori hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur  objektif.  Unsur  subjektif  adalah  unsur  yang  berasal  dari  dalam  diri  pelaku,  yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku,  yang  terdiri  atas perbuatan  manusia,  akibat  perbuatan  manusia,  keadaan-keadaan,  sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan. 36
Adapun Pasal yang mengatur mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan, mengurangi pidana dalam Pasal 44 KUHP, bahwa :
1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau  terganggu  karena  penyakit,  tidak dipidana;
2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan  jiwanya  cacat  atau  terganggu  karena  penyakit,  maka  hakim  dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
3) Ketentuan  dalam  ayat  (2)  hanya  berlaku  bagi  Mahkamah  Agung,  Pengadilan Tinggi,  dan  Pengadilan  Negeri.  Selain  unsur-unsur  tindak  pidana,  dalam  teori hukum terdapat juga syarat-syarat pemidanaan”.
Jika dikaitkan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menggunakan teknik interogasi  rekaman  audio  visual  dalam  pemberkasan  perkara,  maka  dibutuhkan  pembuktian
34 Damang, “Urgensi Transaksi Elektronik Dalam UU ITE”,
http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-transaksi-eektronik-dalam-uu-ite.html.,  diakses  Kamis,  19 Maret 2020.
35 Ermina Martha, Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia , (Yogyakarta : FH UII Press, 2012), hlm. 55.
36 Sudarto, Hukum Pidana Jilid I-II , (Purwokerto : Fakultas Hukum, 1990), hlm. 50.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
dengan rekaman audio visual. Penelitian ini khusus membahas mengenai prosedur penyelidikan dan  penyidikan  tindak  pidana  dengan  menggunakan  pembuktian  berdasarkan  rekaman  audio visual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. 37 Sifat  penelitian  adalah  deskriptif  analisis. 38 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. 39 Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan  dengan  teknik  studi  kepustakaan  ( library  research ). 40 Selanjutnya,  data-data  tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. 41

## PEMBAHASAN
Metode  Pemberkasan  Perkara  Dalam  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  Pidana Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya
Metode  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  digunakan  hingga  saat  ini  oleh  Penyidik Polrestabes  Medan  adalah  metode  lama.  Metode  tersebut  yaitu  dengan  menggunakan  BAP secara  manual.  BAP  merupakan  awal  dari  pemberkasan  perkara  yang  nantinya  akan  diproses lagi dengan pelimpahan berkas perkara tahap pertama ke Jaksa Penuntut, dalam hal ini disebut Jaksa Peneliti.
BAP  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  atau  tersangka  dalam  ranah penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana.  BAP  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  tindakan penyidikan,  yang  berpengaruh  bagi  tingkat  pemeriksaan  lebih  lanjut  dalam  peristiwa  pidana adalah  pembuatan  berita  acara  penyidikan. 42 Berita  acara  penyidikan  merupakan  produk  fisik dari  tindakan  penyidikan.  Pembuatan  berita  acara  penyidikan  ini  adalah  bersifat  wajib  karena diatur  secara  tegas  di  dalam  KUHAP  sendiri.  Membuat  berita  acara  adalah  bagian  yang  amat penting  dalam  mencari  dan  menyidik  perkara. 43 Membuat  berita  acara  penyidikan  di  dalam
37 Penelitian  hukum  normatif,  yaitu  menganalisis  data  didasarkan  pada  asas-asas  hukum  dan perbandingan-perbandingan  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat.  Lihat:  Soerjono  Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.
38 Penelitian  hukum  deskriptif  bersifat  pemaparan  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran (deskripsi) lengkap tentang  keadaan hukum  yang berlaku  di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.
39 Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dengan  mempelajari  bahan-bahan  pustaka  yang berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur-literatur  lainya  yang  saling  berhubungan  dengan permasalahan  yang  dibahas.  Lihat  :  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum- Normatif dan Empiris , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156. 40 Studi  kepustakaan  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menghimpun  informasi  yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku- buku  ilmiah,  laporan  penelitian,  karangan-karangan  ilmiah,  tesis  dan  disertasi,  peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan,  buku  tahunan,  ensiklopedia,  dan  sumber-sumber  bahan  hukum  lainnya.  Lihat  : Mestika  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Ed.  Ke-2,  (Jakarta  :  Yayasan  Obor  Indonesia,  Januari 2008), hlm. 1.
41 Dilihat  dari  tujuan  analisis,  maka  ada  2  (dua)  hal  yang  ingin  dicapai  dalam  analisis  data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data,  dan  proses  suatu  fenomena.  Lihat  :  Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif  :  Komunikasi,  Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya , (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.
42 Soedjono  D., Pemeriksaan  Pendahuluan  Menurut  KUHAP ,  Cet.  Ke-1,  (Bandung  :  Alumni, 1982), hlm. 20.
43 Ibid ., hlm. 91.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
praktiknya dianggap hal yang paling sulit, karena dalam hal pembuatan berita acara penyidikan, aparat  penyidik  haruslah  memiliki  banyak  pengalaman  dan  pengetahuan  tentang  teori-teori hukum  pidana  dan  pasal-pasal  dalam  KUHP,  serta  hukum  pembuktian  yang  diatur  di  dalam KUHAP. 44
Metode  BAP  secara  verbal  adalah  adalah  awal  mula  penyelesaian  perkara  pidana  itu sebenarnya  sudah  dimulai  sejak  pelaku  tertangkap  polisi  dan  diberitahu  bahwa  dirinya  telah berbuat suatu pelanggaran dan akan mengalami suatu penyelesaian lebih lanjut. Pemberitahuan inilah  yang  merupakan  langkah  pertama  daripada  penyelesaian  perkara  dalam  sidang pengadilan.  Dahulu  kata  maka  pemberitahuan  tersebut  di  atas  tersebut  dilaksanakan  dengan lisan/perkataan/verbaal asal kata latin “ verbum ” yang dalam bentuk jamak “ verba ”, dan baru di kemudian  harilah  pemberitahuan  tersebut  dilakukan  secara  resmi  dengan  memakai  surat dagvaarding atau surat panggilan. Dengan demikian, maka proses verbal itu sebenarnya berarti permulaan “lisan” daripada suatu pemeriksaan perkara, jadi  bukan “tertulis”. Akan tetapi, arti semula  dari  kata  proses  verbal  itu  lama  kelamaan  berubah  menjadi  sebaliknya  seperti  yang sekarang  ini,  yaitu  “suatu  risalah  tertulis”  yang  memenuhi  syarat-syarat  menurut  undang- undang. 45
Pada pembahahasan berikutnya tentang penyelidikan dan penyidikan tidak akan dibahas secara  menyeluruh  tentang  berita  acara  penyidikan  karenanya  pembahasannya  hanya  dibatasi kepada Berita Acara Pemeriksaan dan pemberkasan saja. Oleh karena itu, sub-bagian di bawah ini  terdiri  dari  :  dasar  hukum  berita  acara  pemeriksaan;  bentuk  dan  susunan  berita  acara penyidikan;  isi  berita  acara  penyidikan;  berita  acara  pemeriksaan  saksi;  berita  acara pemeriksaan tersangka; pemberkasan/penyerahan BAP; dan fungsi berita acara penyidikan.

## a. Dasar Hukum Berita Acara Pemeriksaan
Dalam  KUHAP,  selain  berita  acara  penyidikan,  dikenal  juga  istilah  berita  acara pemeriksaan sidang, dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Akan tetapi, berita acara yang berkaitan dengan tindakan penyidikan adalah berita acara penyidikan. Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur keberadaan perihal berita acara penyidikan ini, sebagai berikut :
1) Pasal 8 ayat (1) KUHAP, bahwa: “Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75  dengan  tidak  mengurangi  ketentuan lain dalam undang-undang ini”.
2) Pasal 12 KUHAP, bahwa: “Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas  perkara  kepada  Penyidik,  kecuali  perkara  dengan  acara  pemeriksaan  singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum”.
3) Pasal  49  ayat  (1)  KUHAP,  bahwa:  “Penyidik  membuat  berita  acara  tentang  tindakan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  dan  Pasal  75”.  Pasal  49  ayat  (2)  KUHAP: “Turunan  Berita  Acara  tersebut  oleh  Penyidik  dikirimkan  kepada  Kepala  Kantor  Pos dan  Telekomunikasi,  Kepala  Jawatan  atau  perusahaan  komunikasi  atau  pengangkutan yang bersangkutan”.
4) Pasal 72 KUHAP, bahwa: “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang  bersangkutan  memberikan  turunan  berita  acara  pemeriksaan  untuk  kepentingan pembelaannya”.
5) Pasal 75 ayat (1) KUHAP, bahwa:
“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
a. Pemeriksaan tersangka;
44 Dali  Mutiara, Pedoman  Dalam  Praktek  Mengurus  Perkara  Taktik  dan  Tehnik  Pemeriksaan Perkara Kriminil dari Bermula Sampai Penuntutan ke Depan Pengadilan , Cet. Ke-3, (Jakarta : Pustaka Islam, 1957), hlm. 27.
45 R. Soesilo, Istilah Teknik Berita Acara , Cet. Ke-1, (Bogor : Politeia, 1984), hlm. 1.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
b. Penangkapan;
c. Penahanan;
d. Penggeledahan;
e. Pemasukan rumah;
f. Penyitaan benda;
g. Pemeriksaan surat;
h. Pemeriksaan saksi;
i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.
Pasal 75 ayat (2) KUHAP, bahwa: “Berita acara dibuat oleh Pejabat yang bersangkutan dalam  melakukan  tindakan  tersebut  pada  ayat  (1)  dan  dibuat  atas  kekuatan  sumpah jabatan”.
Pasal  75  ayat  (3),  bahwa:  “Berita  acara  tersebut  selain  ditandatangani  oleh  pejabat tersebut  pada  ayat  (2)  ditandatangani  pula  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam tindakan tersebut pada ayat (1).
6) Pasal 102 ayat (3) KUHAP, bahwa: “Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  penyelidik  wajib  membuat  berita  acara  dan  melaporkannya  pada penyidik sedaerah hukum”.
7) Pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa: “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”.
8) Pasal 117 ayat (2) KUHAP, bahwa: “Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa  yang  sebenarnya  ia  telah  lakukan  sehubungan  dengan  tindak  pidana  yang dipersangkakan  kepadanya,  penyidik  mencatat  dalam  berita  acara  seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri”.
9) Pasal 118 ayat (1) KUHAP, bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara  yang  ditandatangani  oleh penyidik  dan  oleh  yang  memberi  keterangan  itu setelah  mereka  menyetujui  isinya.  Pasal  118  ayat  (2)  KUHAP,  bahwa:  “Dalam  hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya”.
10) Pasal 121 KUHAP, bahwa:
“Penyidik  atas  kekuatan  sumpah  jabatannya  segera  membuat  berita  acara  yang  diberi tanggal  dan  memuat  tindak  pidana  yang  dipersangkakan,  dengan  menyebut  waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka  dan  atau  saksi,  keterangan  mereka,  catatan  mengenai  akta  dan  atau  benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara”.
Dalam  penelitian  ini,  akan  dibahas  khusus  mengenai  BAP  yang  dibuat  pada  saat penyidikan  berlangsung.  Penyidikan  berlangsung  dengan  menginterogasi  saksi  ataupun tersangka  dan  kemudian  diketikkan  pertanyaan  dan  jawabannya  sesuai  dengan  apa  yang ditanyakan dan sesuai dengan apa yang dijawab.

## b. Bentuk dan Susunan Berita Acara Penyidikan
Tidak ada satupun peraturan tertulis yang mengatur tentang bentuk dan susunan berita acara penyidikan. Sehingga, pembuatan berita acara penyidikan ini tidak memiliki bentuk atau susunan  yang  baku.  Pengaturan  berita  acara  penyidikan,  baik  bentuk,  maupun  susunannya diserahkan kepada masing-masing aparat penyidik yang bertugas di lapangan.
Pada zaman dulu, berita acara dapat ditulis dengan tangan atau memakai mesin tulis di atas  kertas  menurut  ukuran  yang  telah  ditentukan.  Setelah  teknologi  berkembang,  maka sekarang  berita  acara  penyidikan  dapat  dibuat  melalui  komputer.  Berita  acara  penyidikan  itu

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
paling  sedikit  dibuat  dua  rangkap,  satu  untuk  dikirimkan  kepada  kejaksaan  untuk  diteruskan kepada  hakim  yang  bersangkutan,  dan  satu  rangkap  sisanya  untuk  disimpan  di  dalam  arsip kepolisian. 46
Pada  sudut  atas  sebelah  kiri  dituliskan  perkataan  “ Pro  Justitia ”  yang  berarti  “Untuk Pengadilan”.  Hal  ini  paling  dicantumkan  guna  memenuhi  undang-undang  meterai,  bahwa dengan memakai sebutan itu suatu berita acara menjadi dibebaskan dari meterai. Perlu dicatat di sini,  bahwa  di  dalam  praktik  Kepolisian,  istilah  “ Pro  Justitia ”  ini  dapat  digantikan  dengan istilah seperti “Untuk Kehakiman”, “Untuk Peradilan”, “Untuk Keadilan”, atau “Demi Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Kemudian,  di  bawah  perkataan  itu  berturut-turut dituliskan, sebagai berikut: 47
1) “Nama dan tempat kantor polisi;
2) Nomor  berita  acara,  menurut  nomor  daftar  kejahatan  dan  daftar  pelanggaran  yang ada di Kantor Polisi untuk mencatat semua tindak pidana yang terjadi di daerah itu;
3) Perihal atau pokok isi berita acara dan nama tersangka;
4) Di  tengah-tengah  pada  garis  kedua  atau  ketiga  dari  atas  dituliskan  dengan  huruf- huruf besar, kata “Berita Acara” dan pada garis kedua atau ketiga di bawahnya lagi dimulailah dengan menuliskan isi berita acara tersebut”.
Pada  sebelah  kiri  halaman  dikosongkan,  lebar  kira-kira  3  cm  atau  4  cm,  yang  biasa disebut  dengan  istilah  “ merge ”  atau  “ margin ”  yang  berguna  untuk  menuliskan  pembetulan- pembetulan  dan  penambahan-penambahan  yang  perlu  bagi  penulisan  suatu  berita  acara penyidikan.  Berita  acara  penyidikan  tidak  ada  memiliki  susunan  yang  baku  penulisan  berita acara  penyidikan  dapat  dimulai  dengan  berbagai-bagai  cara.  Akan  tetapi,  dalam  praktik kepolisian, biasanya penulisan suatu berita acara penyidikan dimulai dengan menyebutkan hari, tanggal,  bulan,  tahun  dan  jam  ketika  tindak  pidana  itu  diketahui  melalui  surat pemberitahuan/laporan  atau  melalui  adanya  suatu  pengaduan  yang  diterima.  Kemudian disebutkan  nama,  pangkat,  tempat  kedudukan  pegawai  yang  membuat  berita  acara  tersebut. Sesudah  itu,  dituliskan  uraian  dari  tindak  pidana  yang  telah  terjadi,  hal-hal  apa  saja  yang didapati  oleh  pemeriksa,  dan  sebagainya.  Kemudian  berita  acara  itu  ditutup  dengan ditandatangani. 48
Apabila dibuat oleh seorang pegawai polisi yang telah disumpah pada waktu menerima jabatannya, maka bunyi penutupan itu adalah sebagai berikut: 49
“Demikian berita acara ini saya buat dengan mengingat sumpah jabatan, saya tutup dan tandatangani di (tempat) pada tanggal (tanggal) bulan (bulan) tahun (tahun).
Pembuat, (tandatangan)”.
Jika  berita  acara  itu  dibuat  oleh  pegawai  yang  belum  bersumpah  jabatan,  maka penutupnya, sebagai berikut: 50
“Demikian berita acara itu saya buat dengan sesungguhnya serta berani angkat sumpah, saya  tutup  dan  tanda  tangani  di  (tempat)  pada  tanggal  (tanggal)  bulan  (bulan)  tahun (tahun).
46 R. Soesilo, Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi (Menurut KUHAP) , Cet. Ke-1, (Bogor : Politeia, 1985), hlm. 10.
47 Ibid.
48 Ibid ., hlm. 11. 49 Ibid.
50 Ibid.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Pembuat, (tandatangan)”.
Dalam  praktik  kepolisian,  agar  suatu  berita  acara  penyidikan  itu  menjadi  jelas  untuk dibaca  dan  tidak  mudah  dipalsukan,  maka  dalam  penulisan  suatu  berita  acara  penyidikan haruslah diperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut: 51
1) “Berita  acara  itu  harus  ditulis  dengan  kalimat-kalimat  sederhana,  singkat,  tetapi lengkap;
2) Tulisan  harus  terang,  serta  diberi  garis  antara  yang  cukup,  apabila  ditulis  dengan mesin tulis;
3) Diantara garis-garis itu tidak diperkenankan dituliskan apa-apa;
4) Coret-coretan atau tambahan-tambahan kata-kata harus dituliskan pada halaman kiri yang kosong dan disahkan dengan paraf atau tanda tangan pembuat;
5) Dilarang mengetik atau menghapus dengan setip;
6) Coret-coretan atau tambahan-tambahan kata-kata harus dituliskan pada halaman kiri yang kosong dan disahkan dengan paraf atau tanda tangan pebuat;
7) Kata-kata  harus  selalu  ditulis  dengan  lengkap,  tidak  diperbolehkan  menyingkat kata-kata yang tidak umum;
8) Angka-angka  yang  sungguh-sungguh  penting  harus  ditulis  dengan  huruf  atau diulangi ditulis dengan huruf;
9) Lebih  baik  apabila  nama-nama  orang  yang  tersebut  dalam  berita  acara  itu  ditulis dengan  huruf-huruf  besar,  atau  walaupun  dengan  huruf  kecil  tetapi  digaris dibawahnya”.

## c. Isi Berita Acara Penyidikan
Secara  konkrit  tindakan  penyidikan  dapat  diperinci  sebagai  tindakan  yang  dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang, sebagai berikut:
1) “Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2) Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3) Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
7) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu”.
Adapun isi dari berita acara penyidikan haruslah berkaitan erat dengan tujuh pertanyaan pokok  di  atas.  Secara  garis  besarnya  tujuh  pertanyaan  tersebut  haruslah  dijawab  dengan  baik oleh  saksi  ataupun  tersangka.  Apabila  tidak  dapat  dipahami,  penyidik  dapat  mengulangi pertanyaannya  dan  menganalogikannya  dengan  sesuatu  hal  yang  dimengerti  oleh  saksi  atau tersangka tersebut.
Pada  umumnya  suatu  berita  acara  yang  baik  haruslah  memenuhi  beberapa  kriteria, sebagai berikut :
1) “Berita acara haruslah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini penyidik yang melakukan penyidikan. 52
2) Berita  acara  itu  harus  memuat  hari,  tanggal,  dan  jam  dilakukannya  tindakan pemeriksaan  itu  oleh  penyidik  tersebut  dengan  menyebutkan  juga  nama,  pangkat, dan  ditandatangani  oleh  baik  penyidik  maupun  oleh  si  terperiksa.  Artinya  bahwa penyidik  itulah  yang  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  isi  berita  acara  tersebut.
51 Ibid ., hlm. 13.
52 Dali Mutiara, Op.cit ., hlm. 27.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Adapun  tanggal  itu  perlu  untuk  menjamin,  agar  berita  acara  dengan  secepat mungkin dibuatnya. 53
3) Berita  acara  itu  harus  memuat  gambaran  yang  jelas  tentang  terjadinya  perkara pidana.  Di  dalam  berita  acara  tersebut,  harus  dimuat  hal-hal  dan  keadaan-keadaan yang telah didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi atau tersangka tersebut, serta disebutkan dengan nyata alasan-alasan pengetahuannya, tidak boleh dari kata orang lain ( auditu ). 54
4) Berita  acara  itu  harus  memuat  segala  unsur-unsur  hukum  sebagaimana  yang dimaksudkan oleh undang-undang hukum pidana. 55
5) Harus dibuat  atas  sumpah jabatan,  agar  menjamin  bahwa  apa  yang  tersebut  dalam berita acara itu benar, tidak palsu. 56
Agar suatu berita acara penyidikan itu dapat digunakan sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang, maka dalam suatu berita acara penyidikan harus memuat, sebagai berikut: 57
1) “Keadaan-keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan, misalnya : pada waktu tabrakan mobil di jalan raya, cuacanya terang atau hujan, keadaan jalan basah atau kering,  licin  atau  tidak,  udaranya  gelap  atau  terang,  keadaan  lalu  lintas  sepi  atau ramai, dan sebagainya.
2) Macam  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  misalnya  :  suatu  pembunuhan,  atau suatu pencurian, atau penggelapan, atau suatu penganiayaan, dan sebagainya.
3) Waktu  bilamana  tindak  pidana  itu  dilakukan,  misalnya  :  jam,  waktu  siang  atau malam hari, hari, bulan, dan tahun.
4) Tempat dimana tindak pidana itu telah terjadi.
5) Bukti-bukti serta penunjukkan-penunjukkan yang memberatkan kesalahan terdakwa tentang tindak pidana itu”.
Syarat penting yang harus dipenuhi oleh penyidik, agar suatu berita acara menjadi sah adalah :
1) “Berita acara tersebut harus dibuat oleh pejabat yang bersangkutan, yakni penyidik yang  melakukan  tindakan  penyidikan,  dan  dibuat  atas  kekuatan  sumpah  jabatan (Pasla 75 ayat (2) KUHAP). 58
2) Berita  acara  tersebut  selain  ditandatangani  oleh  pejabat  penyidik  yang bersangkutan,  juga  harus  ditandantanganina  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam tindakan penyidikan tersebut (Pasal 75 ayat (2) KUHAP)”.
Kedua  syarat  ini  tidak  harus  dipenuhi  secara  kumulatif,  mengingat  adanya  beberapa ketentuan  dalam  KUHAP  yang  mengatur  mengenai  saksi/tersangka/pihak  lain  yang berkepentingan,  yang  tidak  mau  membubuhkan  tanda  tangannya  dalam  berita  acara,  sebagai berikut :
1) Pasal 118 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa: “Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya”.
2) Pasal 126 ayat (3) KUHAP, menyatakan bahwa: “Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak  mau  membubuhkan  tanda  tangannya,  hal  itu  dicatat  dalam  berita  acara  dengan menyebutkan alasanya.
53 R. Soesilo, Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi (Menurut KUHAP) , Op.cit., hlm. 8.
54 Ibid ., hlm. 8.
55 Dali Mutiara, Op.cit ., hlm. 28.
56 R. Soesilo, Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi (Menurut KUHAP) , Op.cit., hlm. 8.
57 Ibid ., hlm. 9.
58 Ibid ., hlm. 9.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
3) Pasal 129 ayat (3) KUHAP, menyatakan bahwa: “Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
Kesimpulan  dari  hasil  pengolahan  di  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  dituangkan  ke dalam  bentuk  fisik  dengan  membuat  berita  acara  penyidikan,  yang  antara  lain  dalam  garis besarnya berisi hal-hal sebagai berikut: 59
1) “Tentang  pendapatnya  ( bevinding )  di  tempat  kejadian  perkara,  seperti  bagaimana peristiwa itu diketahui, apakah tempat itu berubah atau tidak;
2) Tentang  penggeledahan,  pembeslahan,  pembungkusan  dan  penyegelan  barang- barang bukti;
3) Pemeriksaan sementara dari saksi-saksi, tersangka, dan ahli bila diperlukan;
4) Tentang konfrontasi dan/atau tentang rekonstruksi 60 bila diadakan”.

## d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi
Berita  acara  penyidikan  ini  dapat  berisi  laporan/aduan  dan  keterangan  dari  para  saksi. Berita  acara  ini  dimulai  dengan  menyebutkan  waktu  (hari,  tanggal,  dan  jam)  kapan  saksi  itu didengar  keterangannya.  Kemudian  disebutkan  nama,  pangkat,  kantor,  dan  tempat  kedudukan penyidik. Setelah itu, disebutkan identitas dari saksi seperti nama depan dan nama (nama kecil, alias,  dan  bin),  umur,  pekerjaan,  tempat  tinggal  atau  tempat  kediaman.  Semuanya  itu  harus disebutkan  dengan  seteliti mungkin, jika  perlu  dicocokkan  dengan  kartu  penduduknya.  Semua hal  ini  harus  dilakukan,  oleh  karena  pemeriksaan-pemeriksaan  yang  pertama  ini  merupakan dasar  dari  pemeriksaan-pemeriksaan  selanjutnya,  apabila  orang  yang  dipanggil  di  muka persidangan  oleh  hakim  itu  sama  dengan  orang  yang  diperiksa  oleh  polisi  terdahulu.  Apabila tersangkanya sudah dikenal, hendaknya ditanyakan kepada saksi apakah ia kenal, ada hubungan pekerjaan  atau  hubungan  keluarga  dengan  tersangka.  Apabila  ada  hubungan  keluarga  sedarah atau keluarga perkawinan, berpa aderajat. Hal ini berhubung dengan adanya hak undur diri dari kesaksian. 61
Demikian pula semua jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penyidik dituliskan di  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  Saksi  (BAP  Saksi).  Setelah  semua  keterangan  itu  selesai dituliskan,  lalu  dibacakan  kembali  kepada  saksi  dan  ditanyakan  kepadanya  apakah  ia  tetap kepada keterangannya itu ataukah ada hal-hal yang akan ditambah atau dirubah. Diperingatkan disini,  bahwa  antara  garis  sekali-kali  tidak  boleh  ditulis  apa-apa.  Tambahan-tambahan  dan perubahan-perubahan harus dituliskan di dalam merge dan coretan-coretan kata harus disahkan dengan  tanda  tangan  pemberita  acara.  Kepada  seorang  saksi  atau  pelapor  selalu  harus diperingatkan  akan  kemungkinan  dapat  dituntut  pidana,  apabila  ia  sengaja  memberikan kesaksian atau laporan yang tidak benar atau palsu.

## e. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
Penulisan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP Tersangka) pada prinsipnya sama dengan  penulisan  BAP  Saksi.  Berita  acara  yang  memuat  keterangan  atau  pengakuan  seorang
59 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Kriminil , Cet. Ke-1, (Bogor : Politeia, 1980), hlm. 55.
60 Rekonstruksi  adalah  visualisasi  kejadian  perkara  yang  diperagakan  kembali  berdasarkan segala  data  dan  fakta  yang  diperoleh  sebagai  hasil  penyidikan,  guna  meyakinkan  kebenaran  hasil penyidikan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada tersangka meperagakan kembali tindak pidana yang telah dilakukan di tempat kejadian perkara. Lihat : M. Husein, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana , Cet. Ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 194.
61 R.  Soesilo, Membuat  Berita  Acara  dan  Laporan  Polisi  Menurut  KUHAP ,  (Bogor  :  Politeia, 1985), hlm. 43.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
tersanka  itu  penting  sekali,  sebab  dapat digunakan  sebagai  bukti. 62 Keterangan  yang  diberikan tersangka karena dituliskan di dalam suatu berita acara, maka  keterangannya itu menjadi tetap dan  susah  untuk  dipungkirinya.  Identitas  dari  tersangka  yang  harus  disebutkan  dalam  berita acara adalah nama depan, nama alias atau bin, umur, tempat kelahiran, pekerjaan, tempat tinggal atau  tempat  kediaman.  Bila  keterangan  selesai  diberikan,  maka  berita  acara  itu  dibacakan kembali  kepada  tersangka  dan  ditandatangani  baik  oleh  pembuat  berita  acara  maupun  oleh tersangka, untuk meneguhkannya. 63

## f. Pemberkasan/Penyerahan BAP
Tugas  dan  kewajiban  aparat  penyidik  adalah  membuat  berita  acara  tentang  hasil pelaksanaan tindakannya, dan kemudian menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada kejaksaan yang berwenang di daerah hukumnya. 64 Istilah hasil penyidikan dipergunakan dalam  Pasal  110  dan  138  KUHAP.  Akan  tetapi,  KUHAP  sendiri  tidak  menjelaskan  apa  yang dimaksud dengan hasil penyidikan tersebut. Apabila hasil penyidikan dalam Pasal 110 ayat (2) dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  8  KUHAP,  maka  istilah  hasil  penyidikan  itu  merupakan berkas  perkara. 65 Berkas  perkara  ini  merupakan  himpunan  segala  surat  menyurat  dan  berita acara yang timbul dalam penyidikan. 66
Kata “berkas” dalam bahasa Inggris disebut “ sheafi ”, “ bundle ”, yang berarti juga adalah “bungkusan”. 67 Kata “berkas” menurut KBBI adalah kumpulan atau ikatan atau bundel (surat- surat),  sedangkan  kata  “memberkas”  berarti  mengikat  menjadi  satu,  dan  kata  “pemberkasan” berarti proses memberkas. 68
Pemberkasan dimaksudkan sebagai kegiatan mengumpulkan/mengikat  semua  yang  berkenaan  dengan  perkara  tersebut  dan  menjadikannya sebagai satu kesatuan. 69
Sesuai  dengan  Petunjuk  Teknis  Kapolri,  hasil  penyidikan  dihimpun  ke  dalam  satu berkas perkara, terdiri dari: 70
1) “Sampul Berkas Perkara;
2) Daftar Isi Berkas Perkara;
3) Resume (Pasal 121 KUHAP); 71
4) Laporan Polisi (Pasal 5 ayat (1) KUHAP dan Pasal 103 KUHAP);
5) Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (Pasal 27 ayat (1) KUHAP);
6) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (Pasal 109 ayat (1) KUHAP;
62 Lihat Bab I : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 33 K/Kr/1974 tertanggal 29 Mei 1975, pada  intinya  menyatakan  BAP  dalam  pemeriksaan  pendahuluan  itu  hanya  dapat  dipakai  sebagai  ancer- ancer  ( aanwijzing ),  yang  apabila  tidak  dikuatkan  dengan  alat-alat  bukti  lain  yang  sah,  maka  menurut hukum belum terbukti sempurna kesalahan terdakwa.
63 R. Soesilo, Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi Menurut KUHAP , Loc.cit., hlm. 44. 64 R.  Soesilo, Penyidik  (Tugas,  Wewenang,  Kewajiban,  dan  Sebagainya  Berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Baru) , Cet. Ke-1, (Bogor : Politeia, 1982), hlm. 6. 65 M. Husein, Op.cit. , hlm. 197.
66 Ibid ., hlm. 198.
67 Leden  Marpaung, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  Bagian  Pertama  Penyidikan  dan Penyelidikan , Cet. Ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 130.
68 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer , Ed. 3, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 190-191.
69 Leden Marpaung, Loc.cit. , hlm. 130. 70 M. Husein, Op.cit. ., hlm. 200-201.
71 Dalam  KBBI,  kata  “resume”  memiliki  arti  sebagai  “rangkuman”  atau  “ringkasan”.  Yang dimaksud  dengan  “resume”  suatu  perkara  memuat  secara  ringkas  semua  hasil  penyidikan,  sehingga dengan membaca resume dapat dipahami peristiwa/masalah secara gambaran umum. Sumber : Ibid ., hlm. 126.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
7) Berita  Acara  Pemeriksaan  Saksi,  Ahli,  dan  Tersangka  (Pasal  117  KUHAP,  Pasal 120 KUHAP, Pasal 118 KUHAP); 72
8) Berita  Acara  Penyumpahan  Saksi/Ahli  (Pasal  162  KUHAP,  Pasal  120  KUHAP, Pasal 76 KUHAP);
9) Berita Acara Pemeriksan Laporatorium (Pasal 133 KUHAP);
10) Berita Acara Konfrontasi (Pasal 75 KUHAP);
11) Berita Acara Rekonstruksi (Pasal 75 KUHAP);
12) Berita Acara Penangkapan (Pasal 75 ayat (1) huruf b. KUHAP);
13) Beria Acara Penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf c. KUHAP); 14) Berita Acara Penangguhan Penahanan (Pasal 75 KUHAP);
15) Berita  Acara  Penggeledahan  Rumah/Badan/Pakaian  (Pasal  75  KUHAP,  Pasal  32 KUHAP, Pasal 126 KUHAP);
16) Berita Acara Penyitaan (Pasal 75 KUHAP, Pasal 129 KUHAP);
17) Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (Pasal 75 KUHAP, Pasal 46 KUHAP);
18) Berita  Acara  Pembungkusan,  Penyegelan  Barang  Bukti  (Pasal  75  KUHAP,  Pasal 130 KUHAP);
19) Berita Acara Penyitaan Surat (Pasal 75 KUHAP, Pasal 49 KUHAP);
20) Berita Acara Tindakan-tindakan Lain (Pasal 75 ayat (1) KUHAP);
21) Surat Pemanggilan Tersangka/Saksi (Pasal 112 KUHAP);
22) Surat Panggilan Dengan Perintah Untuk Membawa (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
23) Surat Perintah Penangkapan (Pasal 18 KUHAP);
24) Surat Perintah Penahanan (Pasal 21 KUHAP);
25) Surat Perintah Penangguhan Penahanan (Pasal 31 KUHAP);
26) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan (Pasal 23 ayat (1) KUHAP);
27) Surat Perintah Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum (Pasal 24 ayat (2) KUHAP);
28) Surat  Perintah  Permintaan  Perpanjangan  Penahanan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHAP);
29) Surat Perintah Penetapan Perpanjangan Penahanan (Pasal 29 KUHAP);
30) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP);
31) Surat  Izin  Penggeledahan/Izin  Khusus  Penyitaan/Persetujuan  Ketua  Pengadilan Negeri (Pasal 33 KUHAP, Pasal 34 KUHAP, Pasal 38 KUHAP, Pasal 43 KUHAP);
32) Surat Perintah Penggeledahan (Pasal 33 KUHAP);
33) Surat Perintah Penyitaan (Pasal 42 KUHAP);
34) Surat  Tanda  Penerimaan  Barang  Bukti  (Pasal  41  KUHAP,  Pasal  47  ayat  (2) KUHAP);
35) Visum et Repertum (Pasal 113 KUHAP);
36) Dokumen-dokumen bukti;
37) Daftar adanya saksi-saksi;
38) Daftar adanya tersangka;
39) Salinan Putusan Pengadilan (dalam hal residivis);
40) Surat-surat lainnya yang dipandang perlu untuk dilampirkan”.
Zen Zanibar, menyatakan bahwa: 73 “Penerimaan laporan atau pengaduan, pemanggilan, pemeriksaan,  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan  surat  dan permintaan  keterangan  ahli  serta  pemberitahuan  kepada  Penuntut  Umum  dibuat  secara  tertulis
72 Ibid ., hlm. 131.
73 R.  Abdussalam  dan  Zen  Zanibar  M.Z., Refleksi  Keterpaduan  Penyidikan,  Penuntutan  dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara , Cet. Ke-1, (Jakarta : Dinas Hukum Polri, 1998), hlm. 12.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bundel berkas”. Inilah yang dimaksud dengan berkas perkara. Mengenai penyerahan berkas perkara, maka KUHAP mengatur, sebagai berikut: 74
1) “Penyidik  Polri  menyerahkan  berkas  perkara  langsung  kepada  Penuntut  Umum, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
2) Penyidik  Pembantu  menyerahkan  berkas  perkara  kepada  Penyidik  sesuai  dengan Pasal 12 KUHAP, kemudian penyidik menyerahkannya kepada Penuntut Umum;
3) PPNS menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) KUHAP”.
Pasal  110  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa  :  “Apabila  penyidik  telah  selesai melakukan penyidikan, ia wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap, sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP”. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, pada tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
Pasal  110  ayat  (2)  KUHAP  Jo.  Pasal  138  KUHAP  mengatur  mengenai  pembalikan berkas  perkara  dari  penuntut  umum  kepada  penyidik,  yang  biasa  disebut  sebagai  tahap  “pra- penuntutan”,  yang  merupakan  weweang  dari  penuntut  umum  berdasarkan  Pasal  14  huruf  b. KUHAP.  Pra-penuntutan  dapat  terjadi  jika  penuntut  umum  setelah  mempelajari  dan  meneliti berkas  perkara  tersebut,  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  berpendapat  bahwa  hasil  penyidikan tersebut  ternyata  masih  kurang  lengkap,  maka  penuntut  umum  segera  mengembalikan  berkas perkara  itu  kepada  penyidik  disertai  dengan  petunjuk  untuk  dilengkapinya.  Dalam  hal  ini penyidik  wajib  segera  melakukan  penyidikan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk  dari  penuntut umum  (Pasal  110  ayat  (3)  KUHAP).  Pasal  110  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dalam  praktik  selalu menimbulkan  permasalahan  karena  adanya  perbedaan  pendapat  mengenai  hal  “penyidikan sudah lengkap” atau yang biasa disebut dengan istilah “P-21”. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan persepsi yang berbeda mengenai istilah tertentu, perbedaan persepsi yang berbeda tentang hukum pembuktian, dan lain sebagainya. 75
Pasal 110 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa : “Penyidikan dianggap selesai apabila waktu  empat  belas  hari  penuntut  umum  tidak  mengembalikan  hasil  penyidikan,  atau  apabila sebelum  batas  waktu  tersebut  berakhir  telah  ada  pemberitahuan  tentang  hal  itu  dari  penuntut umum kepada penyidik”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 143 ayat (1), maka penuntut umum ini melimpahkan  perkara  tersebut  kepada  Pengadilan  Negeri  dengan  permintaan  supaya  perkara tersebut diadili disertai dengan Surat Dakwaan. 76
Pasal 141 KUHAP mengatur mengenai masalah penggabungan perkara dalam satu surat dakwaa.  Penggabungan  perkara  ke  dalam  satu  surat  dakwaan  dapat  dilakukan  apabila  pada waktu  yang  sama  atau  hampir  bersamaan  penuntut  umum  menerima  beberapa  berkas  perkara dari penyidik, dalam hal sebagai berikut :
1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
3) Beberapa  tindak  pidana  yang  tidak  bersangkut-paut  satu  dengan  yang  lain,  akan tetapi  yang  satu  dengan  yang  lain  itu  ada  hubungannya,  yang  dalam  hal  ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Pasal  142  KUHAP  mengatur  mengenai  masalah  pemecahan  penuntutan  perkara  atau yang biasa disebut dengan istilah “ splitsing ”. Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara  yang  memuat  beberapa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  beberapa  orang  tersangka
74 Leden Marpaung, Op.cit. , hlm. 132.
75 Ibid ., hlm. 134-135.
76 R. Soesilo, Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi Menurut KUHAP , Op.cit., hlm. 46.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
yang  tidak  termasuk  dalam  ketentuan  Pasal  141  KUHAP,  penuntut  umum  dapat  melakukan penuntutan  terhadap  masing-masing  terdakwa  secara  terpisah.  Perihal  pemisahan  ( splitsing ) perkara tersebut dilakukan jika pembuktian dengan saksi tidak mencukupi, misalnya hanya ada satu saksi. 77 Contoh lain: A, B, dan C, didakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana  pembunuhan  terhadap  X  dihadapan  pemeriksaan  polisi,  dan  kemudian  dihadapan penuntut  umum,  ketiga  tersangka  tersebut  yaitu  A,  B,  dan  C  menyangkal  semua  tuduhan  atau dakwaan  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum.  Mereka  dengan  serempak  dan  kompak menyangkal  dalil-dalil  yang  diajukan  baik  oleh  polisi  maupun  jaksa,  sementara  itu,  saksi  lain juga  tidak  ada.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  maka  penuntut  umum  demi  kepentingan pemeriksaan  dapat  melakukan  pemisahan  ( splitsing )  perkara. 78 Pemecahan  penuntutan  perkara biasanya  dilakukan  dengan  membuat  berkas  perkara,  yang  dalam  hal  ini  yang  demikian  perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. 79
Dengan  demikian,  setelah  berkas  perkara  hasil  penyidikan  dibundel  jadi  satu,  dengan kata lain pemberkasan perkara telah selesai, barulah penyidik melakukan tahap selanjutnya yaitu pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Peneliti pada Kejaksaan di daerah hukumnya. Apabila berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti, maka penyidik selanjutnya melimpahkan berkas perkara  yang  kedua,  yang  tadinya  sudah  dikembalikan  untuk  dilimpahkan  kembali,  tapi disertakan juga barang bukti dan tersangkanya. Tahapan ini disebut “Pelimpahan Tahap-2” atau dikenal  juga  P-21  Tahap  II.  Dengan  telah  dilaksanakannya  Pelimpahan  Tahap-2  ini,  maka selesai sudah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

## g. Fungsi Berita Acara Penyidikan
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  usaha  pembuatan  BAP  ini merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dalam  penyidikan,  karena  proses  berita  acara penyidikan itu merupakan dasar pemeriksaan selanjutnya, yaitu penuntutan, dan menjadi dasar pula  dalam  pemeriksaan  di  muka  persidangan  pengadilan. 80 Berita  acara  penyidikan  itu disajikan  bagi  hakim  sebagai  dasar  pemeriksaan  suatu  peristiwa  pidana  dalam  sebuah  sidang pengadilan. 81 Oleh  karena  itu,  BAP  pada  dasarnya  berfungsi  sebagai  pedoman  atau  tuntunan bagi hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum guna memeriksa suatu perkara pidana, yang dipelajari guna mengerti kronologis/alur tindak pidana.
BAP  ini  merupakan  bentuk  proses  verbal  yang  dianut  oleh Herziene  Indlandsch Reglement (HIR)  dan  diteruskan  sampai  dengan  sekarang.  Dari  sudut  terperiksa,  BAP  ini menjadikan  kedudukannya  tidak  bebas  dan  tidak  imbang,  karena  BAP  yang  membuat  adalah Penyidik, tapi harus disetujui dengan pemberian tanda tangan. 82 Penasihat hukum sifatnya hanya pasif  dan  hanya  untuk  berkonsultasi  dan  mendampingi  saja. 83 BAP  itu de  facto , adalah “bukti
77 Abdul  Hakim  G.  Nusantara,  Luhut  M.P.  Pangaribuan,  Mas  Achmad  Santosa, Studi  Kasus Hukum Acara Pidana , Cet. Ke-1, (Jakarta : Djambatan, 1986), hlm. 123.
78 Ibid ., hlm. 124.
79 Djoko  Prakoso, Pemecahan  Perkara  Pidana  (Splitsing) ,  Cet.  Ke-1,  (Yogyakarta  :  Liberty, 1988), hlm. 113.
80 Soedjono D., Op.cit. , hlm. 91. 81 Susmono  Sumowardojo, Pedoman  Dasar  dan  Cara  Pengusutan  Peristiwa  Tindak  Pidana , Cet. Ke-1, (Semarang : SS Semarang, 1969), hlm. 10.
82 Luhut  M.P.  Pangaribuan,dkk., Menuju  Sistem  Peradilan  Pidana  Yang  Akusatorial  dan Adversarial,  Butir-Butir  Pikiran  Peradi  Untuk  Draft  RUU-KUHAP ,  Cet.  Ke-1,  (Jakarta  :  Papas  Sinar Sinanti, 2010), hlm. 36.
83 Undang-Undang  No.  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  secara  tersirat  telah  menjamin  setiap advokat  dapat  mendampingi  kliennya  dalam  pemeriksaan,  namun,  hanya  bersifat  pasif  (KUHAP),  akan tetapi, dapat kliennya dapat berkonsultasi tentang perkaranya, dan sifatnya hanya pasif.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
dan  keyakinan”  penyidik  atas  kesalahan  tersangka. 84 Penjelasan  Pasal  305  HIR  menyebutkan bahwa  BAP  dapat  berguna  sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Dalam  KUHAP,  BAP  Saksi  dapat menjadi alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 162 KUHAP dan alat bukti surat sesuai Pasal 187 huruf a KUHAP. 85
Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Menggunakan  Rekaman  Audio-Visual Dalam Pemberkasan Perkara Pidana di Polrestabes Medan A.   Dasar  Hukum  dan  Konsep  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  Pidana Menggunakan  Rekaman  Audio-Visual  Dalam  Pemberkasan  Perkara  Pidana  di Polrestabes Medan
Dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  di  Polrestabes  Medan terbagi dalam 9 (sembilan) unit telah sesuai dan memenuhi Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek.
Adapun  dasar  hukum  Polri  dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  dengan menggunakan BAP secara manual, yaitu:
1. Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri  No.  22 Tahun  2010 tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
4. Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana;
5. Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
6. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan  Kabareskrim  Polri  No.  3  Tahun  2014  tentang  Standar  Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
Dalam  hal  penggunaan  rekaman  audio-visual  dalam  penyidikan  tindak  pidana (mengambil  keterangan  saksi-saksi  dan  tersangka)  belum  ada  dasar  hukumnya.  Namun, terhadap hal ini dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Kapolri. Hal ini untuk menunjang kinerja Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).
Selain itu, sehubungan RUU KUHAP belum disahkan dan di dalamnya juga belum ada dasar  hukum  untuk  melakukan  pemeriksaan  dengan  cara  merekam  audio  visual  dan  proses penyelidikan  dan  penyidikan  menggunakan  metode  rekaman  audio  visual  tersebut,  maka kiranya dapat dimasukkan dasar hukum pemeriksaan saksi atau tersangka dengan cara merekam dengan audio visual.

## B.   Metode Yang Digunakan Dalam Pemeriksaan Saksi dan Tersangka Dengan Merekam Secara Audio-Visual Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Dalam  mendukung  pemeriksaan  saksi  dan  tersangka  secara  audio-visual  dibutuhkan metode  dengan  cara  merekam.  Setelah  selesai  diinterogasi,  barulah  diputar  untuk  mereview kembali  apa-apa  saja  keterangan  saksi  ataupun  tersangka  tadi.  Kemudian  dibuatkan  resume perkaranya  hanya  pada  saat  akan  melimpahkan  berkas  perkara  kepada  Jaksa  Peneliti  untuk diteliti apakah sudah lengkap atau belum.
84 Luhut M.P. Pangaribuan,dkk., Loc.cit. , hlm. 66.
85 Hal yang sama tetap diatur demikian di dalam RUU KUHAP Revisi 2010 di dalam Pasal 177 huruf  a.  Sumber  :  Website  Resmi  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI,  “RUU  KUHAP  Revisi  2010”, http://www.djpp.depkumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf., diunduh 02 Agustus 2020.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Berdasarkan  Pasal  183  KUHAP,  yang  berbunyi:  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang  bersalah  melakukannya”.  Dari  pengertian  tersebut,  dapat  diuraikan  tentang  persyaratan untuk menyatakan seseorang bersalah menurut KUHAP, yaitu: sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti  yang  sah,  hakim  memperoleh  keyakinan  terjadinya  tindak  pidana  dan  terdakwalah  yang melakukannya.  Oleh  karena  itu,  telah  terang  dan  jelas  bahwa  KUHAP  menganut  metode pembukti “ negatif wettelijk ”.
Dikaitkan dengan penelitian ini ini, maka sistem pembuktian negatif ( negatif wettelijk ) yang  berlaku  kepada  hakim.  Tapi,  dengan  dasar  SPPT/ICJS,  penyidik  juga  harus  menerapkan negatif  wettelijk tersebut,  atau  azas  praduga  tidak  bersalah.  Harus  ada  2  (dua)  alat  bukti  yang sah  untuk  meyakinkan  penyidik  bahwa  tersangkalah  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut. Barulah  penyelidikan  dan  penyidikan  dengan  menggunakan  pemeriksaan  secara  audio-visual dapat berjalan dengan baik, karena menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.
Pemeriksaan  dengan  menggunakan  rekaman  audio-visual  dapat  mempercepat pemberkasan  perkara.  Penyidik  tidak  perlu  lagi  untuk  membuat  BAP  Saksi  maupun  BAP Tersangka. Penyidik sebagai pemeriksa, hanya membuat resume perkara pada akhir penyidikan untuk  dilimpahkan  kepada  kejaksaan  negeri  setempat  daerah  hukumnya.  Jadi  pemeriksaan dengan  rekaman  audio-visual,  dapat  meningkatkan  transparansi  penyidik  terhadap penyidikannya,  sehingga  dengan  meningkatnya  transparansi  tersebut  membuat  kepercayaan publik kepada Kepolisian meningkat pula. Semakin banyak berkas perkara yang diterima oleh kejaksaan, maka semakin tinggi pula angka penyelesaian tindak pidananya.
Adapun tujuan pemeriksaan dengan menggunakan metode rekaman audio-visual, yaitu:
1. Tercapainya teknik interogasi rekaman audio visual dalam pemberkasan perkara.
2. Tercapainya  administrasi  penyelidikan  dan  penyidikan  Reskrim  Polrestabes  Medan yang akuntabel dan transparan.
3. Tercapainya  perilaku  penyidik  yang  profesional,  proporsional,  prosedural,  akuntabel, dan transparan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
4. Tercapainya  persamaan  persepsi/pandangan  antara  penyidik  dan  kejaksaan  terhadap Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengenai unsur “penyidikan sudah lengkap”. Dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  melalui  teknik  interogasi  yang  menggunakan rekaman  audio-visual  dalam  pemberkasan  perkara  tindak  pidana  adalah  untuk  melayani masyarakat  di  wilayah  hukum  Polrestabes Medan,  maka  adapun  rencana  yang  akan  ditempuh, antara lain:
1. Membuat  dasar  hukum  penyelidikan  dan  penyidikan  melalui  teknik  interogasi  yang menggunakan rekaman audio visual dengan merubah ketentuan di dalam RUU KUHAP agar  pemeriksaan  BAP  Saksi  dan  BAP  Tersangka  yang  masih  konvensional ditinggalkan  dan  memasukkan  pemeriksaan  saksi  dan  tersangka  yang  menggunakan rekaman audio visual sehingga dapat dijadikan bukti di depan persidangan.
2. Meningkatkan tata kelola dalam penyelidikan dan penyidikan melalui teknik interogasi yang menggunakan rekaman audio visual dalam pemberkasan perkara.
3. Membuat pelatihan-pelatihan tentang teknik-teknik interogasi dengan cara tanya-jawab dan langsung menuju ke pokok permasalahan dengan memperhatikan unsur-unsur pasal tindak pidana.

## C.  Keunggulan  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Dengan  Menggunakan Metode Pemeriksaan Rekaman Audio-Visual
BAP umumnya digunakan sebagai pedoman atau tuntunan bagi hakim, penuntut umum, dan  penasihat  hukum  guna  memeriksa  suatu  perkara pidana,  yang  dipelajari  guna  pemahaman kronologis perkara/alur tindak pidana. Adapun keunggulan penyelidikan dan penyidikan tindak

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
pidana  dengan  menggunakan  metode  pemeriksaan  rekaman  audio-visual  terhadap  saksi-saksi maupun tersangka, sebagai berikut: 86
1. Penggunaan  metode  BAP  dengan  rekaman  audio-visual  dapat  mengurangi  perilaku penyidik  yang  kurang  baik,  seperti:  pemeriksaan  di  luar  kantor,  dan  jawaban  yang dibuat penyidik sendiri, dan lain sebagainya.
2. Penyidik  tidak  perlu  membuat  BAP  secara  manual lagi  dengan  melakukan  pengetikan pertanyaan  dan  pengetikan  jawaban  yang  membutuhkan  waktu  yang  lama,  dan terkadang  apa  yang  dijawab  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diketik  di  dalam  BAP tersebut.
3. Dengan  adanya  penyidikan  dalam  pemberkasan  perkara  tindak  pidana  menggunakan rekaman  audio-visual,  maka  Penuntut  Umum,  Hakim,  dan  Penasihat  Hukum  dapat melihat  secara  langsung  proses  pemeriksaannya,  baik  saksi-saksi  maupun tersangka/terdakwa di persidangan dengan memutar rekaman audio visual tersebut.
4. Penyidik  tidak  perlu  membuat  BAP  secara  manual lagi  dengan  melakukan  pengetikan pertanyaan  dan  pengetikan  jawaban  yang  membutuhkan  waktu  yang  lama,  dan terkadang  apa  yang  dijawab  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diketik  di  dalam  BAP tersebut.
5. Pada pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka dengan menggunakan metode pemeriksaan rekaman audio visual, maka saksi-saksi dan tersangka tidak perlu berpura-pura seolah- olah  tidak  ditekan  oleh  penyidik  selaku  pemeriksa,  mana  ada  pemeriksa  yang  tidak menekan, karena saksi-saksi dan tersangka sebagai terperiksa dapat menunjukkan sikap- sikap ditekan dihadapan kamera karena semuanya terekam, dengan hal yang demikian, penyidik dapat diberikan sanksi dan semua keterangan yang dituangkan dalam resume perkara tersebut nantinya pasti objektif.
6. Penyidik  hanya  membuat  resume  perkara  untuk  pelimpahan  hasil  penyidikan  ke kejaksaan  setempat  di  daerah  hukumnya,  setelah  semua  saksi-saksi  dan  tersangka diinterogasi di kantor polisi dengan merekam secara audio-visual.
7. Dengan  menerapkan  pemeriksaan  dalam  menggunakan  metode  rekaman  audio-visual dapat meminimalisir perilaku penyidik yang tidak profesional, proporsional, prosedural, akuntabel, dan transparan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
8. Dapat membuat penyidikan dan penyelidikan menjadi transparan bagi penegak hukum, yaitu kepada penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum karena rekaman audio visual tersebut dapat diputar di persidangan.
9. Metode pemeriksaan dengan menggunakan  kamera untuk  merekam audio visual dapat merubah  sikap  dan  perilaku  penyidik  sebagai  pemeriksa  dalam  pemeriksaan  yang dilakukannya. Suka tidak suka, mau tidak mau, penyidik harus menunjukkan sikap yang profesional,  proporsional,  prosedural,  akuntabel,  dan  transparan  dalam  melakukan pemeriksaan  saksi-saksi  maupun  tersangka,  karena  apabila  tidak  demikian,  maka penyidik tersebut dapat dikenakan sanksi dari atasannya.

## KESIMPULAN
1. Pemberkasan  perkara  dengan  membuat  BAP  secara  manual  dalam  penyelidikan  dan penyidikan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 75 KUHAP dan peraturan pelaksanaannya merupakan  metode  lama  (BAP  secara  verbal).  Metode  BAP tersebut  merupakan  awal  mula  penyelesaian  perkara  pidana  yang  sebenarnya  sudah dimulai sejak pelaku tertangkap polisi dan diberitahu bahwa dirinya telah berbuat suatu
86 Wawancara  dengan  Kompol.  Martuasah  H.  Tobing,  S.Ik.,  MH.,  selaku  Kasatreskrim Polrestabes Medan di Mapolrestabes Medan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
tindak  pidana  dan  akan  mengalami  suatu  penyelesaian  lebih  lanjut.  Dengan  demikian, maka  proses  verbal  itu  sebenarnya  berarti  permulaan  “lisan”  daripada  suatu pemeriksaan  perkara,  jadi  bukan  “tertulis”.  Proses  verbal  tersebut  lama-kelamaan berubah  menjadi  sebaliknya  seperti  sekarang,  yaitu  “suatu  risalah  tertulis”  yang memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang.
2. Adapun  metode  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  yang  menggunakan rekaman  audio-visual  yaitu  dapat  mempercepat  pemberkasan  perkara.  Penyidik  tidak perlu  lagi  untuk  membuat  BAP  Saksi  maupun  BAP  Tersangka.  Penyidik  sebagai pemeriksa,  hanya  membuat  resume  perkara  pada  akhir  penyidikan  untuk  dilimpahkan kepada kejaksaan negeri setempat daerah hukumnya. Jadi pemeriksaan dengan rekaman audio-visual,  dapat  meningkatkan  transparansi  penyidik  terhadap  penyidikannya, sehingga  dengan  meningkatnya  transparansi  tersebut  membuat  kepercayaan  publik kepada Kepolisian meningkat pula.

## SARAN
1. Membuat  dasar  hukum  penyelidikan  dan  penyidikan  melalui  teknik  interogasi  yang menggunakan rekaman audio visual dengan merubah ketentuan di dalam RUU KUHAP agar  pemeriksaan  BAP  Saksi  dan  BAP  Tersangka  yang  masih  konvensional ditinggalkan  dan  memasukkan  pemeriksaan  saksi  dan  tersangka  yang  menggunakan rekaman  audio-visual  sehingga  dapat  dijadikan  bukti  di  depan  persidangan.  Jika,  hal tersebut  belum  dapat  dilakukan,  Kapolri  dapat  membuat  Peraturan  Kapolri  secara internal  dalam  menggunakan  rekaman  audio  visual  dalam  pemeriksaan,  baik  terhadap saksi-saksi, ahli, maupun tersangka.
2. Penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  merupakan  bentuk  dari  pelayanan  kepada masyarakat,  sebaiknya  Satreskrim  Polrestabes  Medan  dalam  melakukan  penyelidikan dan  penyidikan  tindak  pidana  selalu  bersikap  transparan,  profesional,  prosedural,  dan proporsional guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat sebagai pelapor.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdussalam,  R.,  dan  Zen  Zanibar  M.Z., Refleksi  Keterpaduan  Penyidikan,  Penuntutan  dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara , Cet. Ke-1, Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1998. Abidin, Andi Zainal, Hukum Pidana Bagian Pertama , Bandung: Alumni, 1987. Al-Azhar, Muhammad Nuh., Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer , Jakarta: Salemba Infotek, 2012.
Anonymous, Himpunan  Bujuklak,  Bujuklap,  Bujukmin.  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana , Jakarta, 1990.
Atmasasmita, Romli., Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme , Bandung: Bina Cipta, 1996.
Ediwarman, Mongraf  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Panduan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  dan Disertasi , Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
Effendi, Tollib., Sistem Peradilan Pidana , Jakarta: Buku Seru, 2013. Friedman, Lawrence M., American Law , New York: W.W. Norton & Co., 1984. Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Hamid,  Hamrat.,  dan  Harun  M.  Husein, Pembahasan  Permasalahan  KUHAP  Bidang Penyidikan , Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Hamzah, Andi., Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Harahap, Krisna., Pemberantasan Korupsi : Jalan Tiada Ujung , Bandung : Grafiti, 2006.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Harahap,  M.  Yahya., Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Penyidikan  dan Penuntutan , Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif , Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Harun, M. Husein., Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana , Jakarta : Rineka Cipta, 1991. Hiariej, Eddy O.S., Teori & Hukum Pembuktian , Jakarta : Erlangga, 2012. Huijbers, Theo., Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Jakarta: Kanisius, 1988. Husein,  M., Penyidikan  dan  Penuntutan  Dalam  Proses  Pidana ,  Cet.  Ke-1,  Jakarta  :  Rineka Cipta, 1991.
Kartanegara, Satochid., Hukum Pidana , Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, 1976. Marpaung,  Leden., Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  Bagian  Pertama  Penyidikan  dan Penyelidikan , Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
Martha, Ermina., Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia , Yogyakarta : FH UII Press, 2012. Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung : Rosda, 2006. Mono, Henny., Praktik Berperkara Pidana , Malang: BayuMedia, 2010. Muhammad, Rusli., Hukum Acara Pidana Kontemporer , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007. Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 1995.
Mulyadi,  Lilik., Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoritis,  Praktik,  dan  Permasalahannya , Bandung : Alumni, 2007.
Mutiara,  Dali., Pedoman  Dalam  Praktek  Mengurus  Perkara  Taktik  dan  Tehnik  Pemeriksaan Perkara  Kriminil  dari  Bermula  Sampai  Penuntutan  ke  Depan  Pengadilan ,  Cet.  Ke-3, Jakarta: Pustaka Islam, 1957.
Ngani, Nigo., dkk., Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan , Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1984.
Nusantara,  Abdul  Hakim  G.,  Luhut  M.P.  Pangaribuan,  Mas  Achmad  Santosa, Studi  Kasus Hukum Acara Pidana , Cet. Ke-1, Jakarta: Djambatan, 1986. Pangaribuan,  Luhut  M.P.,dkk., Menuju  Sistem  Peradilan  Pidana  Yang  Akusatorial  dan Adversarial, Butir-Butir Pikiran Peradi Untuk Draft RUU-KUHAP , Cet. Ke-1, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010.
Prakoso, Djoko., Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) , Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1988. Prodjohamidjojo,  Martiman., Pemerataan  Keadilan  Penangkapan  dan  Penahanan ,  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Rahardi, Pudi., Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) , Cet. Ke-1, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
Salam, Faisal., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Bandung : Pustaka, 2004. Salim, Peter., dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer , Ed. 3, Jakarta : Modern English Press, 2002.
Sasangka,  Hari.,  dan  Lily  Rosita, Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana ,  Bandung: Mandar Maju, 2003.
Sitompul,  Josua., Cyberspace  Cybercrime  Cyberlaw  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana ,  Jakarta: Tata Nusa, 2012.
Soedjono,  D., Pemeriksaan  Pendahuluan  Menurut  KUHAP ,  Cet.  Ke-1,  Bandung  :  Alumni, 1982.
Soekanto, Soerjono., Penguasa Penegakan Hukum , Jakarta : Binacipta, 1983. Soekanto, Soerjono., Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Soemitro, Ronny H., Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Soesilo, R., Istilah Teknik Berita Acara , Cet. Ke-1, Bogor : Politeia, 1984. ------------., Membuat  Berita  Acara  dan  Laporan  Polisi  (Menurut  KUHAP) ,  Cet.  Ke-1,  Bogor: Politeia, 1985.
------------., Penyidik  (Tugas,  Wewenang,  Kewajiban,  dan  Sebagainya  Berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Baru) , Cet. Ke-1, Bogor: Politeia, 1982. ------------., Taktik dan Teknik Penyidikan Kriminil , Cet. Ke-1, Bogor: Politeia, 1980. Sudarto, Hukum Pidana Jilid I-II , Purwokerto : Fakultas Hukum, 1990. Sumowardojo, Susmono., Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Peristiwa Tindak Pidana , Cet. Ke-1, Semarang : SS Semarang, 1969.
Tirtaamidjaja,  M.H., Kedudukan  Jaksa  dan  Acara  Pemeriksaan  Perkara  Pidana  dan  Perdata , Jakarta: Djambatan, 1996.
US  Department  of  Justice, Forensic  Examination  of  Digital  Evidence:  Guide  for  Law Enforcement , Office of Justice Programs, April 2004. Waluyo,  Bambang., Sistem  Pembuktian  Dalam  Peradilan  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 1996.
Widodo, Apek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
Wiles,  Jack.,  Anthony  Reyes,  Jesse  Versalone, The  Best  Damn  Cybercrime  and  Digital Forensic Book , USA : Syngress Publishing, Inc., 2007.
Wisnubroto, Aloysius., Konsep Hukum Pidana Telematika , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
Zed,  Mestika., Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Ed.  Ke-2,  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, Januari 2008.

## Karya Ilmiah
Anonymous,  “ CCTV  :  Constant  Cameras  Track  Violators ”, NIJ  Journal,  Issue  No.  249 ,  July 2003.
Bangun,  Meilisa.,  “Pembuktian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Kaitannya
Dengan Visum et Repertum (Analisis Putusan No. 722/Pid.B/2011/PN.Sim dan Putusan No.  2454/Pid.B/2008/PN.Mdn)”,  Departemen  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.
Hutahaean, Armunanto., dan Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 1 , Maret 2019.
Novitasari,  Hety  Ratna.,  “Eksistensi  Pencabutan  Keterangan  Terdakwa  Dalam  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP)  Penyidikan  di  Persidangan  dan  Implikasinya  Terhadap  Putusan Hakim”,  Tesis,  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
Saragih,  Parlindungan  T.,  “Analisis  Yuridis  Pembuktian  Tindak  Pidana  Judi  Online  Menurut Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”,
USU Law Journal, Vol. 6, No. 2 , April 2018.
Setiyawan,  Wahyu  Beny  Mukti.,  “Analisis  Keberadaan  Saksi  Mahkota  Dalam  Kasus Pembunuhan  Nasrudin  Zulkarnaen  Sebagai  Upaya  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No. 01 , Agustus 2016 – Januari 2017.
Tarigan,  Muhammad  Iqbal.,  “Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Perspektif Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia”,  Tesis,  Program  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.
Warong,  Kristian  Megahputra.,  “Sanksi  Hukum  Terhadap  Anggota  Kepolisian  Yang Menghilangkan  Barang  Bukti  Perspektif  Kode  Etik  Kepolisian”, Jurnal  Lex  Crimen Vol. VI No. 9 , November 2017.

## Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Wijaya,  Bagus  Adi.,  “Impelementasi  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  oleh  BNNP  Jawa  Timur”,  Skripsi,  Program  Studi  Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, 2014.
Media Massa & Internet Ayudistiawan, Rahmat., “Penyelidikan dan Penyidikan”, https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/penyelidikan-dan-penyidikan- oleh-rahmat-yudistiawan/,  diakses Minggu, 02 Agustus 2020. Damang, “Urgensi Transaksi Elektronik Dalam UU ITE”, http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-transaksi-eektronik-dalam-uu-ite.html., diakses Kamis, 19 Maret 2020.
Harian  Kompas,  “Ahmad  Ali  :  Trend  Baru  Pemberantasan  Korupsi”,  diterbitkan  pada  hari
Kamis, tanggal 13 September 2001.
Harian Tribun, “Dalam Setahun 2019, Angka Kriminalitas di Sumatera Utara Mencapai 31.388 Kasus”, diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020.
Website  Resmi  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI,  “RUU  KUHAP  Revisi  2010”,
http://www.djpp.depkumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf., diunduh 19
Januari 2016.
Website  Resmi  HukumOnline.com,  “A  l  a  t    B  u  k  t  i    R  e  k  a  m  a  n”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6915/alat-bukti-rekaman/d., diakses pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020.
Website  Resmi  HukumOnline.com,  “Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3)”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl624/sp3/., diakses pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2020.
Website  Resmi  KBBI  Online,  “Teknologi”,  https://kbbi.web.id/teknologi.,  diakses  Kamis,  19 Maret 2020.
Website  Resmi  KBBI,  “Interogasi”,  http://kbbi.web.id/interogasi.,  diakses  Kamis,  19  Maret 2020.
Website  Resmi  KBBI,  “Investigasi”,  http://kbbi.web.id/investigasi.,  diakses  Kamis,  19  Maret 2020.
Website Resmi KBBI, “Rekam”, http://kbbi.web.id/rekam., diakses Kamis, 19 Maret 2020. Website  Resmi  Polrestabes  Medan,  “Tupoksi  Satuan  Reserse  dan  Kriminal  (Satreskrim)”, https://www.polrestabesmedan.net/satuan-fungsi/sat-reskrim/., diakses pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020. Website Resmi Polrestabes Medan, “Visi dan Misi”,
https://www.polrestabesmedan.net/profil/visi-dan-misi/.,  diakses  pada  hari  Selasa, tanggal 30 Juni 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946  tentang  Hukum  Pidana  atau  lazim  disebut  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  atau  lazim  disebut  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolsian Sektor.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 33 K/Kr/1974 tertanggal 29 Mei 1975.