## EDUCORETAX

## AKSI KORPORASI PERUSAHAAN TERBUKA TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK)
Putu  Arya  Wahyu  Prebawa 1) ;  Wahyu  Kartika  Aji 2) ;  Alif  Faris  Evantri 3) ;  Luqman  Fajri 4) ;  Suparna Wijaya 5)
1) 2301190327_putu@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 2301190456_wahyu@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) 2301190482_alif@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
4) 2301190195_luqman@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
5) sprnwijaya@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN *penulis korespondensi

## Abstract
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) is one of the companies in Indonesia that is engaged in the health sector. One of the corporate actions taken by the Company in developing its business and adjusting to the Covid- 19 pandemic is by issuing shares which are then sold on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This corporate action will of course be in direct contact with tax regulations in Indonesia, and will affect various aspects of the company's financial statements ranging from equity, assets, to liabilities. This study aims to review the company's actions  on  the  issuance  and  sale  of  these  shares  in  terms  of  tax  regulations  in  Indonesia.  This  research  was conducted with a qualitative method. The research data was collected using the literature study method, namely literature and online exploration. The data are secondary data in the form of theoretical studies and company financial  statements.  The  results  showed  that  there  was  the  issuance  of  share  premium  for  the  business combination  and  the  addition  of  fixed  assets  and  goodwill.  Based  on  data  on  ownership  of  the  controlling shareholder,  it  creates  a  tendency  for  transactions  with  affiliated  parties  to  indicate  that  there  is  a  special relationship.
Keywords: Corporate Action, Public Company, Tax Regulations, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

## Abstrak
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor kesehatan. Salah satu aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dalam mengembangkan usaha serta menyesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan penerbitan saham yang kemudian dijual di Bursa Efek Indonesia (BEI). Aksi korporasi tersebut tentunya akan bersinggungan langsung terhadap regulasi perpajakan di Indonesia, serta akan mempengaruhi berbagai sisi laporan keuangan perusahaan mulai dari ekuitas, aset, hingga liabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aksi perusahaan atas penerbitan dan penjualan saham tersebut dari  sisi  regulasi  perpajakan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif.  Data  penelitian dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan yakni dengan literatur dan eksplorasi secara daring. Data berjenis data sekunder berupa kajian teori dan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerbitan  agio  saham  atas  penggabungan  usaha  dan  penambahan  aset  tetap  serta goodwill. Berdasarkan  data kepemilikan  pemegang  saham  pengendali,  menyebabkan  terciptanya  kecenderungan  transaksi  terhadap  pihak berafiliasi sehingga diindikasikan terdapat hubungan istimewa.
Kata Kunci : Aksi Korporasi, Perusahaan Terbuka, Peraturan Perpajakan, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  mendistorsi  kondisi  perekonomian  Indonesia  sejak  awal  tahun 2020. Pandemi tersebut selanjutnya dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai bencana nasional non alam pada bulan April 2020 berdasarkan Keputusan Presiden No. 12  Tahun  2020.  Pemerintah  membatasi  aktivitas  masyarakat  untuk  meminimalisir  tingkat penyebaran  virus  sehingga  banyak  masyarakat  maupun  perusahaan  mengalami  penurunan produktivitas  yang  signifikan.  Penelitian  Rahmani  (2020)  menunjukkan  bahwa  pandemi berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Operating Profit Margin (OPM) sebagai dasar ukuran kinerja keuangan.
Perusahaan terbuka dalam sektor jasa kesehatan di Indonesia mengembangkan strategi untuk meningkatkan profitabilitas dengan aksi tertentu. Pengembangan metode bisnis seperti penerbitan saham, pembelian kembali ( buyback ), dan stock split menjadi opsi alternatif yang dapat  dilakukan  selain  dengan  mengumpulkan  modal  dari  pembiayaan  utang.  Aksi  ini merupakan  siklus  yang  wajar  di  dalam  sebuah  perusahaan,  dimana  banyak  perusahaan melakukan aksi korporasi setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Pengembangan strategi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya menyesuaikan kondisi yang terjadi, pandemi yang terjadi pada tahun 2019 mempengaruhi berbagai keputusan perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan.
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk yang bergerak di dalam dalam sektor kesehatan dan telah  terdaftar  dalam  BEI  perusahaan  ini  bergerak  di  jasa  penyelenggara  rumah  sakit. Perusahaan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  untuk  ikut  serta  menyikapi  adanya pandemi  dengan  meningkatkan  struktur  modal.  Berbagai  strategi  dapat  digunakan  oleh  PT Sejahtera  Anugrahjaya  Tbk  dalam  mengembangkan  usaha  serta  menyesuaikan  perusahaan ketika pandemi terjadi. Strategi seperti penerbitan saham yang kemudian dijual di bursa efek Indonesia  yang  atas  penerbitan  dan  penjualan  saham  tersebut  tentunya  akan  bersinggungan terhadap  regulasi  perpajakan  di  Indonesia  baik  terkait  penerbitan  saham,  penjualan,  dan kepemilikan.  Aspek  dari  aksi  korporasi  tersebut  akan  mempengaruhi  berbagai  sisi  laporan keuangan  perusahaan  dari  ekuitas,  aset,  dan  liabilitas.  Sehingga  penting  untuk  dilakukan tinjauan mengenai dampak aksi korporasi yang dilakukan oleh Sejahtera Anugrahjaya Tbk dari sisi perpajakan.
Penelitian terhadap pengaruh merger perusahaan telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian  yang  meneliti  pengaruh  dari  akuisisi  terhadap  kinerja  perusahaan  pengakuisisi. Penelitian  ini  mengambil  sampel  21  perusahaan  Indonesia  yang  terlibat  dalam  akuisisi  pada masa periode 2011-2013. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima rasio dan di uji menggunakan paired sample t-test . Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah current ratio (rasio  lancar), debt  to  equity  ratio (DER), asset  turnover , net  profit  ratio (NPR),  dan earning  per  share (EPS).  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh terhadap kinerja perusahaan (Syukur & Fitri, 2016). Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk meninjau  aksi  perusahaan  atas  penerbitan  dan  penjualan  saham  tersebut  dari  sisi  regulasi perpajakan di Indonesia.

## LANDASAN TEORI Aksi Korporasi
Perusahaan  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  terbuka  merupakan  entitas  yang menghimpun modal usaha dengan melibatkan masyarakat umum melalui suatu bursa saham. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  yang  terbuka  termasuk  dalam  jenis  perseroan publik.  Perseroan  terbuka  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  bebas  untuk  membeli saham  dengan  persentase  kepemilikan  tertentu  berdasarkan  kebijakan  dan  harga  yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Strategi penerbitan saham, pembelian kembali, dan/atau pemecahan saham akan cukup efektif karena dapat dilakukan melalui bursa dengan akses daring dan  tanpa  perlu  tatap  muka.  Fakta  dari  hasil  penelitian  terhadap  perusahaan  sektor  barang konsumsi, transportasi, logistik, dan perbankan justru menunjukkan bahwa aktivitas pendanaan berupa  utang  lebih  banyak  diterapkan  karena  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan perusahaan. Kebijakan perusahaan baik utang maupun pengendalian saham beredar akan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.
Aksi  korporasi  merupakan  tindakan  yang  dapat  mempengaruhi  harga  efek  suatu perusahaan seperti harga saham maupun obligasi. Perusahaan dapat melakukan tindakan aksi
korporasi seperti pembayaran bunga obligasi, penerbitan obligasi, penerbitan saham, serta hal lain yang berkaitan dengan saham seperti seperti distribusi waran dan pemecahan hak memesan efek  terlebih  dahulu  (HMETD)  dari  perusahaan.  Aksi  korporasi  lainnya  yakni  merger  atau penggabungan usaha dan akuisisi antar perusahaan.
a. Penggabungan Usaha ( Merger )
Kurniadihardja  (2004)  menjelaskan  bahwa  penggabungan  usaha  atau  juga  disebut dengan merger merupakan tindakan suatu perusahaan atau lebih untuk bergabung menjadi satu perusahaan.  Penggabungan  usaha  membuat  perusahaan  yang  bergabung  menjadi  bubar sehingga  terdapat  tindakan  likuidasi.  Atas  restrukturisasi  tersebut  akan  menjadikan  jaringan usaha kedua perusahaan menjadi satu sehingga menjadi lebih luas. Penggabungan usaha juga dapat  ditujukan  untuk  keperluan  peningkatan  modal,  keberlangsungan  usaha,  serta  efisiensi kegiatan bisnis perusahaan. Penggabungan usaha dapat dilakukan sesuai keinginan perusahaan dengan tetap menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku serta pihak pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pegawai perusahaan, kreditur, dan persaingan yang sehat.
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
Berdasarkan  penjelasan  dalam  lampiran  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar Modal  Nomor  Kep-26/PM/2003  tentang  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu,  HMETD merupakan hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham, dan waran,  sebelum  ditawarkan  kepada  pihak  lainnya.  Ketentuan  wajib  yang  mengikat  atas  hak tersebut  yakni  wajib  untuk  dapat  dialihkan  dengan  bukti  berupa  sertifikat,  kupon,  catatan kepemilikan, laporan rekening efek, atau konfirmasi dari kustodian.
c. Agio saham
Agio saham merupakan selisih lebih setoran pemegang saham atau bisa disebut sebagai kekayaan bersih yang diperoleh dari penjualan saham perusahaan di atas nilai nominal saham. Agio saham juga dapat diperoleh atas selisih lebih:
1. Harga pasar saham yang lebih tinggi daripada nilai nominal atas adanya setoran modal yang diterima oleh bank saat penerbitan saham.
2. Antara nilai yang sebenarnya dengan nilai nominal atau nilai tukar, baik  untuk instrumen efek maupun mata uang asing.
3. Selisih lebih yang diperoleh dan pertukaran uang logam emas atau perak dengan uang kertas dalam valuta dan nilai nominal yang sama.

## Gambaran Umum PT Sejahteraraya Anugrahjaya
PT  Sejahteraraya  Anugrahjaya  Tbk  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di  sektor kesehatan  dengan  jasa  &  peralatan  kesehatan  sebagai  subsektornya.  Berdasarkan  anggaran Dasar  Perusahaan,  ruang  lingkup  kegiatan  utama  perusahaan  adalah  memberikan  jasa penyelenggara rumah sakit antara lain dengan cara mendirikan dan mengusahakan rumah sakit yang lengkap dan modern. Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Jalan Honoris Raya Kav. 6, Kotamodern (Modernland), Tangerang 15117, Indonesia.
PT  Sejahteraraya  Anugrahjaya  Tbk  didirikan  tanggal  20  Mei  1991  dengan  nama  PT Sejahtera  Raya.  Kemudian  pada  tahun  1992,  Perseroan  mengubah  namanya  menjadi  PT Sejahteraraya  Anugrahjaya.  Pada  tahun  1995  perseroan  mulai  mengoperasikan  Rumah  Sakit Honoris  dengan  kapasitas  100  tempat  tidur.  Perusahaan  memperoleh  izin  dari  Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. YM.02.04.3.5.02690 tanggal 14 Juni  1995.  Pada  tahun  2008  di  bawah  manajemen  baru,  Perseroan  mengubah  namanya  dari Rumah Sakit Honoris menjadi Mayapada Hospital.
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk baru melakukan pencatatan saham  di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 April dengan kode Emiten SRAJ. Pada tanggal 31 Maret 2011, SRAJ memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) SRAJ kepada masyarakat sebanyak 750.000.000 lembar saham dengan nilai  nominal  Rp100,-  per  lembar  saham  dan  harga  penawaran  Rp120  per  lembar  saham. Hingga saat ini, jumlah saham SRAJ yang tercatat di BEI berjumlah 12.000.705.445 lembar saham.  Berikut  adalah  para  pemegang  saham  PT  Sejahteraraya  Anugrahjaya  Tbk  yang disajikan dalam Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Pemegang Saham PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk per 31 Mei 2022 Nama Jenis Jumlah Persentase PT Surya Cipta Inti Cemerlang Lebih dari 5% 7.199.214.743 59,99% High Pro Investments Ltd.  Lebih dari 5% 2.179.993.002 18,17% WING HARVEST Ltd. Lebih dari 5% 1.855.665.754 15,46% Masyarakat Kurang dari 5% 713.331.946 5,94% Dato’Sri Prof. DR Tahir MBA Kurang dari 5% 2.500.000 0,02% Jane Dewi Tahir Kurang dari 5% 50.000.000 0,42%

## Sumber: Laman IDX

## Aspek Perpajakan
a. Penggabungan Usaha
Penggabungan  usaha  melibatkan  aset,  liabilitas,  dan  modal  yang  dimiliki  oleh perusahaan-perusahaan  yang  terkait.  Dengan  menggabungkan  entitas,  maka  akan terjadi  pengalihan  aset,  liabilitas,  ataupun  modal  sehingga  dalam  hal  ini  terikat dengan ketentuan perpajakan yakni:
1. Pasal  4  ayat  (1)  huruf  d  UU  Nomor  7  tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan sebagai  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  nomor  28  Tahun  2007 (PPh).
Objek pajak dalam hal ini merupakan penghasilan berupa tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Penghasilan tersebut dapat berasal  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  yang  dapat  dipergunakan  untuk tujuan  konsumtif  maupun  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak.  Penghasilan  yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak juga termasuk keuntungan atas:
a. Pengalihan harta kepada suatu badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b. Pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
c. Likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi.
d. Pengalihan  harta  berupa  hibah,  bantuan,  atau  sumbangan,  kecuali  yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan
badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan,  sepanjang  tidak  ada hubungan  dengan  usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,  atau  penguasaan  di  antara pihak-pihak yang bersangkutan.
e. Penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
2. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 10 ayat (3) UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang  dialihkan  menggunakan  harga  pasar  atau  dengan  acuan  tertentu  apabila ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. Pengalihan tersebut mencakup likuidasi, penggabungan  usaha,  peleburan,  pemekaran,  pemecahan,  atau  pengambilalihan usaha.
b. Kepemilikan Saham dan Pihak Berelasi PSAK 7 menjelaskan mengenai pihak-pihak berelasi atau orang yang memiliki hubungan anggota keluarga dianggap memiliki relasi apabila memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas.
Pihak yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan juga terikat dengan UU PPh dan UU Nomor 8 tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2010. Pasal 18 ayat (4) UU PPh menyebutkan bahwa setiap pihak dapat dianggap memiliki hubungan istimewa jika:
1. Wajib Pajak memiliki penyertaan modal langsung maupun tidak langsung dengan persentase  paling  rendah  25%  pada  Wajib  Pajak  lain,  hubungan  antara  Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih,
2. hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir,
3. Wajib  Pajak  menguasai  Wajib  Pajak  lainnya  atau  dua  atau  lebih  Wajib  Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
Pasal 2 ayat (2) UU PPN mengatur bahwa Wajib Pajak dianggap memiliki hubungan istimewa apabila:
1. Pengusaha  mempunyai  penyertaan  langsung  atau  tidak  langsung  sebesar  25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain,
2. hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih  pada  dua  pengusaha  atau  lebih,  demikian  pula  hubungan  antara  dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir,
3. pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
c. Agio Saham Ketentuan  pajak  mengenai  agio  saham  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  94  tahun  2010  tentang  Penghitungan  Penghasilan  Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Pasal 4 PP Nomor 94 tahun 2010 menyebutkan bahwa agio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai  pasar  saham  dan  nilai  nominal  saham,  tidak  termasuk  objek  pajak.  Disagio saham  yang  timbul  dari  selisih  lebih  antara  nilai  nominal  saham  dan  nilai  pasar saham, bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto.

## EDUCORETAX

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan penelitian yang menitikberatkan terhadap urgensi suatu kejadian dan dilakukan tanpa prosedur statistik. Penelitian kualitatif dilakukan secara teoritis dan disajikan secara naratif berdasarkan fenomena  yang  terjadi.  Tujuan  penelitian  kualitatif  yakni  untuk  menjawab  pertanyaan  atau fakta  di  lapangan  secara  ilmiah  berdasarkan  teori  atau  kajian  studi  di  masa  lampau.  Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan yakni dengan literatur dan eksplorasi secara  daring.  Data  berjenis  data  sekunder  berupa  kajian  teori  dan  laporan  keuangan perusahaan.    Kajian  teori  diperoleh  melalui  literatur  berupa  buku,  jurnal,  dan  peraturan perundang-undangan, serta sumber lain sebagai dasar argumentasi dan penyelesaian masalah dalam  penelitian  ini.  Laporan  keuangan  perusahaan  diperoleh  dari  laman  resmi  BEI  dalam bentuk  laporan  keuangan  tahunan.  Laporan  Keuangan  yang  digunakan  merupakan  laporan keuangan dari tahun 2018 hingga tahun 2022, pemilihan tahun dari 2018 hingga 2022 dilakukan untuk mengetahui aksi sebelum pandemi hingga setelah pandemi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Aksi Korporasi
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2018 hingga tahun 2021 perusahaan hanya  melakukan  2  (dua)  aksi  korporasi  yang  signifikan,  yaitu  penggabungan  usaha  dan penawaran  umum  terbatas  III  dengan  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (HMETD). Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi lain berupa pembayaran bunga obligasi, penerbitan obligasi, distribusi waran, stock split, buyback saham, dan aksi korporasi lainnya. Jika dilihat dari  Struktur  modal  perusahaan,  perusahaan  memiliki  tingkat Debt  to  Equity (DER)  yang bervariasi  di  setiap  tahunnya  dengan  peningkatan  tertinggi  terjadi  di  tahun  2020  dengan peningkatan total liabilitas sebesar 94,42% dari tahun sebelumnya. Walaupun peningkatan rasio DER  cukup  tinggi  pada  tahun  2020,  peningkatan  ini  tidak  disebabkan  oleh  aksi  korporasi perusahaan  yang  menerbitkan  obligasi.  Peningkatan  ini  terjadi  akibat  adanya  peningkatan liabilitas jangka panjang dan jangka pendek perusahaan yang berasal dari hutang pihak ketiga dan  hutang  kepada  bank  dengan  peningkatan  liabilitas  jangka  pendek  meningkat  sebesar 58,44% menjadi Rp 1.740,99 miliar pada tahun 2020, dibandingkan dengan Rp 1.098,85 miliar pada  tahun  2019.  Sementara  peningkatan  liabilitas  jangka  panjang  pada  tahun  2020  sebesar 263,34% menjadi Rp 850,60 miliar, dibandingkan dengan Rp 234,11 miliar pada tahun 2019. Hutang tersebut didominasi oleh hutang kepada pihak berelasi yang merupakan pihak dalam satu grup perusahaan.
Gambar 1. Debt Equity Rasio Tahun 2018 s.d. 2021 2021 2020 2019 2018 DER 152,77 147,69 75,03 48,63
Sumber: Diolah penulis dari Laporan Keuangan PT SRAJ Berdasarkan struktur modal tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 lebih bergantung kepada liabilitas perusahaan dibandingkan ekuitas perusahaan. Jika dilihat  dari  laba  rugi,  perusahaan  selama  tahun  2018  hingga  tahun  2021  masih  mengalami kerugian  usaha.  Berdasarkan  hasil  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen dari pada tahun 2018 hingga tahun 2021.

## Penggabungan Usaha (Merger)
Penggabungan usaha yang dilakukan merupakan kerjasama strategis induk perusahaan Mayapada Healthcare Group dengan GE Health. Aksi tersebut menghasilkan entitas baru yang memiliki  aset  operasi  bisnis  berupa  rumah  sakit  Mayapada  BMC  (Bogor  Medical  Center) Hospital dan penggabungan secara efektif berdasarkan surat OJK No. S‐40/D.04/2018 tanggal 3 Mei 2018. Laporan Keuangan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk menyebutkan bahwa tujuan
dari penggabungan usaha tersebut yakni untuk percepatan operational excellence termasuk di bidang teknologi peralatan kesehatan, kemampuan medis dan manajemen rumah sakit. Hasil dari  penggabungan  usaha  dapat  dilihat  secara  langsung  dari  pendapatan  perseroan  yang meningkat secara sehat sebesar Rp 174,35 miliar atau 21,6% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan peningkatan jumlah ranjang rumah sakit yang bertumbuh di level 29,05%.
Susunan permodalan perusahaan selaku perusahaan hasil penggabungan sejak tanggal efektif  penggabungan  usaha  terdiri  atas  modal  dasar  kurang  lebih  sebesar  2  triliun  rupiah. Modal tersebut ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.200.070.555.500,00 dalam angka penuh dan  terbagi  ke  dalam  12.000.705.455  saham  yang  memiliki  nilai  nominal  sebesar  Rp100,00 dalam angka penuh per saham. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dengan modal disetor sebesar Rp1.091.778.398.100,00.
Merger dilakukan dengan cara menerbitkan saham  baru, karena terdapat  saham  yang diterbitkan dan informasi  agio  saham.  Berdasarkan data pada laporan keuangan, agio  saham tahun 2018 akibat dari penggabungan usaha sebesar Rp 197.091.722.360,00. Nilai agio saham dari penggabungan saham  ini berpengaruh sebesar 8,23% dari total  ekuitas perusahaan pada tahun 2018. Pengaruh dalam sisi ekuitas perusahaan atas agio saham tercatat pada akun modal disetor-bersih.
Gambar 2. Ekuitas
Sumber: Laporan Posisi Keuangan PT SRAJ tahun 2018

## Gambar 2. Agio saham
Sumber: Laporan Keuangan PT SRAJ tahun 2018 Terdapat  juga  tambahan  goodwill  yang  berasal  dari  proses  penggabungan  tersebut, sehingga  perusahaan  tidak  menggunakan  nilai  buku  dalam  penggabungan  usaha.  Per  31 Desember  2018,  aset  perusahaan  secara  total  adalah  Rp2,73  triliun,  meningkat  27,04%  dari
posisi  tahun  2017.  Pertumbuhan  ini  disebabkan  oleh  adanya  pertambahan  aset  tetap  dan goodwill yang berasal dari merger dengan BMC sebesar Rp 237.770.574.237. Nilai goodwill ini berasal dari selisih lebih antara imbalan yang dialihkan sebesar Rp305.383.868.760 dengan jumlah aset neto sebesar Rp67.613.294.523.
Aksi korporasi berupa merger dari PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, menyebabkan beban umum dan administrasi meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp 64,64 miliar atau setara 33,06% dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya gaji dan  tunjangan  yang  berkaitan  dengan  ekspansi  perusahaan,  selain  itu  biaya  profesional  juga meningkat karena adanya aksi korporasi berupa merger yang dilakukan perseroan. Berdasarkan laporan  arus  kas  konsolidasian,  penggabungan  usaha  berdampak  pula  pada  arus  kas  dari aktivitas  investasi  sebesar  Rp25.446.440.846.  Dari  sisi  piutang  usaha,  merger  memberikan dampak penambahan piutang usaha sebesar Rp4.073.072.019. Hal ini menandakan bahwa atas aksi korporasi merger memberikan kontribusi terhadap piutang usaha sebesar 46,57%. Dari sisi aset tetap, dampak dari merger menambah jumlah biaya perolehan sebesar Rp 134.318.447.000 yang terdiri dari biaya perolehan atas tanah, bangunan, peralatan kesehatan, mesin, perabotan dan perlengkapan, dan kendaraan.

## Aspek Perpajakan
1. Penggabungan Usaha
Proses  penggabungan  usaha  yang  dilakukan  oleh  PT  SRAJ  dilakukan  dengan menggabungkan  usaha  dan  mempertahankan  satu  pihak  saja.  Ketentuan  perpajakan yang terkait mengikuti Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh dengan penilaian menggunakan Pasal  10  ayat  (3)  UU  PPh.  Akusisi  atas  penggabungan  usaha  tersebut  menghasilkan goodwill yang  berarti  aset  bersih  perusahaan  yang  diakuisisi  berada  dibawah  nilai akuisisi  SRAJ.  Oleh  karena  itu,  tidak  timbul  objek  pajak  pada  SRAJ  tetapi  pada perusahaan BMC. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (3) UU PPh, objek  pajak  yang  timbul  pada  perusahaan  BMC  yang  diakuisisi  menjadi  kewajiban perusahaan  BMC  dan  harus  diselesaikan  sebelum  likuidasi.  Apabila  perusahaan melakukan likuidasi, maka akan ada tambahan pada sisi deferred tax liability ataupun deferred tax asset . Akibat merger yang dilakukan akan menyebabkan penambahan Aset serta  penambahan  Liabilitas.  Aset  yang  baru  diakuisisi  akan  dilakukan  penyesuaian depresiasi  kembali  sesuai  dengan  kelompok  pajak  yang  bisa  saja  berbeda  dengan penyusutan  akuntansi  perusahaan.  Karena  beberapa  asset  baru  tersebut  merupakan bekas perusahaan sebelumnya yang menyebabkan masa manfaat ekonominya tentunya kecil.
2. Hubungan Istimewa Keputusan yang diambil dalam penggabungan usaha dilakukan dengan Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS).  Pemegang  saham  menyetujui  peningkatan  modal ditempatkan  dan  disetor    perusahaan  yang  dilakukan  dalam  rangka  penggabungan usaha. Jika ditelusuri lebih lanjut, Pemegang saham pengendali dari PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk merupakan PT Surya Cipta Inti Cemerlang yang berada di bawah PT Mayapada  Healthcare  Group.  Kepemilikan  saham  perusahaan  dijabarkan  lebih  rinci sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 sebagai berikut.
Kepemilikan  pemegang  saham  pengendali  menyebabkan  terciptanya  kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi sehingga beberapa aspek bisnis harus diteliti lebih lanjut mengenai hubungan istimewa dan potensi transfer pricing dengan perusahaan lain di dalam satu grup. Salah satu contoh transaksi dengan pihak berafiliasi dapat dilihat dalam struktur modal perusahaan dari sisi liabilitas, pada tahun 2019 dimana terdapat peningkatan  saldo  liabilitas  masing-masing  liabilitas  kepada  pihak  berelasi  sebagai berikut.
Rincian  data  pemegang  saham  pengendali  yang  memiliki  hubungan  berelasi  adalah sebagai berikut.
Hubungan afiliasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, sehingga perlu didalami  maksud  dan  tujuan  dari  aksi  korporasi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan. Hubungan  dengan  pihak  berelasi  dan  kepentingan  para  pemilik  pihak  berelasi  dapat ditelusuri  lebih  lanjut  untuk  mengetahui  motif  dari  keputusan  yang  diambil  oleh perusahaan.

## PENUTUP Simpulan
Perusahaan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 hanya melakukan dua aksi korporasi yang  signifikan,  yaitu  penggabungan  usaha  dan  penawaran  umum  terbatas  III  dengan  Hak Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (HMETD).  Pada  tahun  2020  dan  2021  perusahaan  lebih bergantung  kepada  liabilitas  perusahaan  dibandingkan  ekuitas  perusahaan.  Hal  tersebut diketahui dengan adanya peningkatan total liabilitas sebesar 94,42% pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya.  Peningkatan  ini  tidak  disebabkan  oleh  aksi  korporasi  perusahaan  yang menerbitkan obligasi, namun terjadi akibat adanya peningkatan liabilitas jangka panjang dan jangka  pendek  perusahaan  yang  berasal  dari  hutang  pihak  ketiga  dan  hutang  kepada  bank dengan peningkatan liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 58,44% menjadi Rp 1.740,99 miliar pada tahun 2020, dibandingkan dengan Rp 1.098,85 miliar pada tahun 2019. Kemudian peningkatan liabilitas  jangka panjang pada tahun  2020 sebesar 263,34% dari tahun 2019 Rp 234,11 miliar menjadi Rp 850,60 miliar. Hutang tersebut didominasi oleh hutang kepada pihak berelasi  yang  merupakan  pihak  dalam  satu  grup  perusahaan.  Perusahaan  selama  tahun  2018 hingga tahun 2021 masih mengalami kerugian usaha berdasarkan laporan laba rugi. Keterangan hasil  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  perusahaan  memutuskan  untuk  tidak membagikan dividen dari pada tahun 2018 hingga tahun 2021.
Proses  penggabungan  usaha  yang  dilakukan  oleh  PT  SRAJ  dilakukan  dengan menggabungkan usaha dan mempertahankan satu pihak saja. Penggabungan dilakukan dengan cara  menerbitkan  saham  baru,  karena  terdapat  saham  yang  diterbitkan  dan  informasi  agio saham. Susunan permodalan perusahaan selaku perusahaan hasil penggabungan sejak tanggal efektif  penggabungan  usaha  terdiri  atas  modal  dasar  kurang  lebih  sebesar  2  triliun  rupiah. Modal tersebut ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.200.070.555.500,00 dalam angka penuh dan  terbagi  ke  dalam  12.000.705.455  saham  yang  memiliki  nilai  nominal  sebesar  Rp100,00 dalam  angka  penuh  per  saham.  Angka  ini  meningkat  dari  tahun  2017  dengan  modal  disetor sebesar Rp1.091.778.398.100,00.
Berdasarkan  analisa  laporan  keuangan,  aksi  penggabungan  usaha  tersebut menyebabkan:
1. Agio  saham  tahun  2018  bernilai  Rp  197.091.722.360,00.  Nilai  agio  saham  dari penggabungan saham ini berpengaruh 8,23% dari total ekuitas perusahaan pada tahun 2018. Pengaruh dalam sisi ekuitas perusahaan atas agio saham tercatat pada akun modal disetor- bersih.
2. Pendapatan  perseroan  meningkat  secara  sehat  sebesar  Rp  174,35  miliar  atau  21,6%  lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan peningkatan jumlah ranjang rumah sakit yang bertumbuh di level 29,05%.
3. Terdapat  tambahan  goodwill  sehingga  perusahaan  tidak  menggunakan  nilai  buku  dalam penggabungan usaha.
4. Peningkatan aset yang dimiliki 27,04% per 31 Desember 2018 yakni Rp 2,73 triliun, dari posisi tahun 2017 atas adanya pertambahan aset tetap dan goodwill yang berasal dari merger dengan BMC sebesar Rp 237.770.574.237. Nilai goodwill berasal dari selisih lebih antara imbalan  yang  dialihkan  sebesar  Rp  305.383.868.760  dengan  jumlah  aset  neto  sebesar  Rp 7.613.294.523.
5. Peningkatan beban umum dan administrasi pada tahun 2018 sebesar Rp 64,64 miliar atau setara  33,06%  dibanding  dengan  tahun  sebelumnya  atas  peningkatan  biaya  gaji  dan tunjangan yang berkaitan dengan ekspansi perusahaan.
6. Peningkatan biaya profesional.
7. Dampak  terhadap  arus  kas  dari  aktivitas  investasi  sebesar  Rp25.446.440.846  berdasarkan laporan arus kas konsolidasian.
8. Penambahan piutang usaha sebesar Rp4.073.072.019 atau sekitar 46,57%.
9. Penambahan jumlah biaya perolehan aset tetap sebesar Rp134.318.447.000 yang terdiri atas biaya  perolehan  atas  tanah,  bangunan,  peralatan  kesehatan,  mesin,  perabotan  dan perlengkapan, dan kandaraan.
Ketentuan  perpajakan  terkait  aktivitas  penggabungan  usaha  yakni  mengikuti  Pasal  4 ayat (1) huruf d UU PPh dengan penilaian menggunakan Pasal 10 ayat (3) UU PPh. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (3) UU PPh, objek pajak yang timbul pada perusahaan BMC  yang  diakuisisi  menjadi  kewajiban  perusahaan  BMC  dan  harus  diselesaikan  sebelum likuidasi. Apabila perusahaan melakukan likuidasi, maka akan ada tambahan pada sisi deferred tax liability ataupun deferred tax asset. Aset yang baru diakuisisi akan dilakukan penyesuaian depresiasi kembali sesuai dengan kelompok pajak yang bisa saja berbeda dengan penyusutan akuntansi perusahaan. Aset goodwill merupakan aset bersih perusahaan yang diakuisisi berada dibawah  nilai  akuisisi  SRAJ  sehingga  tidak  timbul  objek  pajak  pada  SRAJ  tetapi  pada perusahaan BMC.
Pemegang  saham  pengendali  dari  PT  Sejahteraraya  Anugrahjaya  Tbk  merupakan  PT Surya  Cipta  Inti  Cemerlang  yang  berada  di  bawah  PT  Mayapada  Healthcare  Group. Kepemilikan pemegang saham pengendali menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi.

## EDUCORETAX

## Saran
Kepemilikan  pemegang  saham  pengendali  menyebabkan  terciptanya  kecenderungan transaksi  terhadap pihak  berafiliasi  sehingga beberapa aspek bisnis harus diteliti lebih lanjut mengenai hubungan istimewa dan potensi transfer pricing dengan perusahaan lain di dalam satu grup. Transaksi dengan pihak berafiliasi pada tahun 2019 dimana terdapat peningkatan saldo liabilitas  masing-masing  liabilitas  kepada  pihak  berelasi  dapat  mempengaruhi  keputusan perusahaan, sehingga perlu didalami maksud dan tujuan dari aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan.  Hubungan  dengan  pihak  berelasi  dan  kepentingan  para  pemilik  pihak  berelasi dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  untuk  mengetahui  motif  dari  keputusan  yang  diambil  oleh perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  C.,  Rahmawati,  W.,  &  Dwijayanti,  F.  (2021).  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap Kinerja  Keuangan  Perusahaan  Sub  Sektor  Kesehatan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia. INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi, 2(2), 134-139.
Aprillianto,  B.,  &  Wardhaningrum,  O.  A.  (2021).  PANDEMI  COVID-19:  LEBIH  BAIK MENAMBAH UTANG ATAU EKUITAS? PANDEMIC COVID-19: WOULD IT BE BETTER INCREASING DEBT OR EQUITY?. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 19(1).
Pangaribuan, M. T., & Munandar, A. I. (2021). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(1), 1-9.
Prasetya, R. (2022). Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik. sinar grafika.
Rahmani,  A.  N.  2020.  Dampak  Covid-19  terhadap  Harga  Saham  dan  Kinerja  Keuangan Perusahaan. Kajian Akuntansi. 21 (2): 252-269.
Sidiq,  U.,  Choiri,  M.,  &  Mujahidin,  A.  (2019).  Metode  penelitian  kualitatif  di  bidang pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1-228.