Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1  No.  2 – September  2020  Hal.  127-131|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2449.127-131

## PERKAWINAN YANG SALAH SATU PIHAK BELUM BERCERAI SECARA SAH DI DESA POHSANTEN
Kadek Diki Putra Wardana, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia dikywardana42@gmail.com, sukadana.fhunwar@gmail.com, diahgayatrisudbya@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan untuk yang kedua kalinya dapat di langsungkan oleh para pihak yang sudah pernah kawin apabila telah  ada  kepastian  hukum  tentang  status  perkawinan  sebelumnya.  Kejadian  di  Desa  Pohsanten  pisah perkawinan  dilakukan  dihadapan  prajuru  adat  saja.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan bagaimana keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum bercerai secara sah dan bagaimana  penyelesaian  terhadap  perkawinan  yang  salah  satu  pihak  belum  bercerai  secara  sah.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian  ini menemukan  bahwa  keabsahan perkawinannya  itu  sebenarnya  tidak  sah,  tetapi hasil  penelusuran yang  dapatkan  di  Desa  Pohsanten menyatakan  bahwa  perkawainan itu  sah  karena  pihak  perempuan  menutupi status  aslinya  yang  masih  sah  dengan  suami  pertamanya.  Dalam  penyelesaian  perkara  perceraian  ini  bendesa adat melakukan mediasi yang bertujuan untuk mencarikan solusi. Karena dari pihak suami yang masih bekerja di luar negeri maka perceraian itu baru selesai sampai di tingkat desa dengan membuat surat pernyataan cerai.
Kata Kunci: Bercerai; Hukum Adat; Keabsahan Perkawinan

## Abstract
Marriage for the second time can be carried out by the parties who have been married if there is legal certainty regarding  the  previous  marital  status.  The  incident  in  Pohsanten  Village  was  that  the  separation  of  the marriage was carried out in the presence of the traditional Prajuru only. This research was conducted with the aim  of  describing  the  validity  of  the  marriage  which  is  carried  out  by  married  couples  who  have  not  legally divorced  and  how  to  resolve  marriages  in  which  one  of  the  parties  has  not  legally  divorced.  The  research method used was an empirical legal research method with a sociology of law approach. The results of this study found that the legality of the marriage was actually not legal, but the results obtained in the Pohsanten Village stated that the marriage was legal because the woman covered her original status which was still valid with her first  husband.  In  the  settlement  of  the  divorce  case, Bendesa Adat carried  out  mediation  which  aims to  find  a solution. Because the husband is still working abroad, the divorce has only just been completed at the village level by making a divorce statement.
Keywords: Divorced; Customary Law; Marriage Legality

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  pasangan  pria  dan  wanita  yang  bertujuan  untuk menciptakan  kehidupan  dan  keturunan.  Oleh  karena  itu,  manusia  disebut  sebagai  makhluk  paling sempurna karena memiliki akal dan pikiran, maka dari itu merupakan salah satu budaya di Indonesia maupun  di  dunia  dan  budaya  itu  mengikuti  perkembangan  budaya  manusia  dalam  kehidupan  di masyarakat  ( Hadikusuma,  2007 ).  Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  hukum  dan  jika  di  dalam perkawinan  tidak  ada  peristiwa  hukum,  perkawinan  akan  dilanda  banyak  masalah  ( Khairida, Syahrizal,  &  Din,  2017 ).  Jadi,  peristiwa  hukum  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia  karena perkawinan  yang  terjadi  akan  menimbulkan  suatu  akibat  tertentu  dalam  kehidupan,  baik  dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Pentingnya keluarga bertujuan untuk mempunyai keturunan (anak)  dan  sebuah  keluarga  menjadi  lebih  lengkap  karena  adanya  anak  dan  dalam  keluarga  tidak terjadi  kebuntingan.  Anak  itu  di  ibaratkan  sebagai  jembatan  untuk  membebaskan  roh  leluhur  dari
penyiksaan  di  neraka.  Maka  dari  itu,  seorang  anak  merupakan  keturunan  dari  roh  leluhur  tersebut ( Windia & Sudantra, 2006 ).
Perkawinan ataupun perceraian pada masyarakat Hindu khususnya di Bali dapat dinyatakan sah menurut hukum adat yang berlaku di Bali (yang disaksikan oleh prajuru banjar adat atau prajuru desa adat) ( Dyatmikawati, 2011 ). Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan atau perceraian bagi  umat  Hindu  khususnya  di  Bali  baru  dapat  dinyatakan  sah  di  tingkat  desa  saja  dan  belum dinyatakan sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan perceraian bisa dikatakan sah jika dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan.
Perceraian  di  masyarakat  secara  adat  Bali  banyak  yang  melakukannya  hanya  melalui  proses perceraian dengan  ketentuan awig-awig yang berlaku  di desa adat di  Bali ( Adnyani & Purnamawati, 2020 ). Proses perceraian itu dipimpin oleh prajuru desa, dan dimulai dengan menyampaikan masalah ketika sudah tidak ada kecocokan lagi, dan penyampaian ketidakcocokan itu disaksikan oleh keluarga masing-masing.  Setelah  menerima  pengaduan  masalah  dari  salah  satu  pasangan  pihak  keluarga, prajuru adat akan berusaha untuk mencarikan solusi agar pasangan tersebut dapat rukun kembali. Jika niat  dari  pasangan  tersebut  telah  bulat  untuk  bercerai,  prajuru  akan  membawa  pasangan  tersebut  ke kantor desa untuk melakukan perceraian di tingkat desa.
Dalam  perkawinan  diharapkan  oleh  keluarga  untuk  selalu  rukun  sampai  maut  memisahkan pasangan  suami  istri  tersebut.  Namun  fenomena  yang  terjadi  di  Desa  Pohsanten  dimana  pasangan suami  istri yang sudah  melakukan perkawinan secara sah dan sudah dikaruniai  keturunan, salah satu pihak (suami) mencari nafkah keluar negeri dan pihak perempuan (istri) ternyata menikah lagi dengan laki laki lain yang berada satu wilayah Desa Pohsanten. Hal ini disebut perkawinan poliandri.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mendeskripsikan  bagaimana  keabsahan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  suami  istri  yang belum  bercerai  secara  sah  dan  bagaimana  penyelesaian  terhadap  perkawinan  yang  salah  satu  pihak belum bercerai secara sah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  melakukan penelitian  langsung  ke  lapangan  dengan  tujuan  mengungkap  fakta-fakta.  Pendekatan  masalah  yang digunakan adalah pendekatan sosiologi  hukum. Pendekatan sosiologi hukum artinya suatu penelitian hukum  yang  mengkaji  tentang  fakta-fakta  hukum  yang  ada  di  masyarakat.  Sosiologi  hukum didefinisikan  sebagai  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  secara  empiris  menganalisis  atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat ( Soekanto,  1989 ).  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Pohsanten  Kecamatan  Mendoyo  Kabupaten Jembrana.  Adapun  alasan  memilih  lokasi  tersebut  yaitu  karena  di  Desa  Pohsanten  yang  terjadi peristiwa  unik  yang  dimana  wanita  yang  belum  sah  bercerai  secara  hukum  nasional  dan  melakukan perkawinan lagi.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah data yang didapat langsung dari sumbernya baik dari informan atau responden. Data sekunder adalah data  yang  didapat  dari  sumber  lain  yang  berupa  bahan  hukum,  yaitu:  bahan  hukum  primer  yang berupa  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  juncto  Undang-Undang  No.  16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, awig- awig desa  adat  Pohsanten.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  menggunakan  metode wawancara.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  lebih memfokuskan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian dituangkan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keabsahan  Perkawinan  yang  Dilakukan  oleh  Pasangan  Suami  Istri  yang  belum  Bercerai secara Sah
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  ( Manan,  2005 ).  Pernikahan  berupa  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yang berlaku pula asas perjanjian dan ruang lingkup yang berada didalam hukum keluarga. Perkawinan itu sangat  penting  karena  dalam  suatu  perkawinan  yang  sah  dapat  menjadikan  hubungan  antara  kedua belah pihak yaitu pihak pria dengan wanita menjadi terhormat dalam pergaulan di masyarakat.
Demikian  juga  perkawinan  yang  dilaksanakan  bagi  masyarakat  Desa  Pohsanten,  yaitu  sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang  perkawinan  dan awig-awig masyarakat  desa  Pohsanten.  Dengan sahnya perkawinan menurut hukum adat desa Pohsanten yang disebut dengan pawiwahan yang dapat berarti  ” Patemining  purusa  pradana , malarapan  patunggalan  kayun  suka-cita , kadulurin  upasaksi sekala-  niskala ".  Perkawinan  pada  masyarakat  di  desa  Pohsanten  dikenal  dengan  beberapa  jenis perkawinan,  yaitu:  perkawinan wiwaha /biasa  (yang  artinya  pihak  istri  masuk  ke  keluarga  suami), perkawinan nyeburin / nyentana (yang  artinya  pihak  suami  masuk  ke  keluarga  istri),  dan  perkawinan pada gelahang .
Perkawinan  di Bali yang  mayoritas beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah/bapak yang di masyarakat Bali terkenal dengan istilah "kapurusa atau  purusa".  Sehingga  prinsip  kekeluargaan  purusa  yaitu  mempelai  perempuan  dilepaskan  dari hubungan skala  niskala dari  keluarga bajang /aslinya  (orang  tua  dan  saudara  kandungnya)  untuk mengikuti secara total kedalam keluarga suaminya ( Sudiyat, 1978 ).
Menurut Bendesa Adat Pohsanten, yaitu Bapak Made Sarka berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, perkembangan perkawinan yang ada di desa Pohsanten yang dilakukan oleh  pasangan  suami  istri  yang  belum  sah  bercerai,  yaitu  yang  laki  (selaku  suami)  atas  nama  I Komang  Suganta  dan  yang  permpuan  (istri)  bernama  Ni  Komang  Maheswari  mereka  adalah  masih sah  sebagai  pasangan  suami  istri  yang  perkawinannya  dengan  system  memadik,  dalam  perjalanan waktu  pihak  suami  yang  bernama  I  Komang  Suganta sedang  bekerja  di  luar  negeri.  Pihak  istri  yang masih bertempat tinggal di Bali (desa Pohsanten) tanpa sepengethuan suaminya yang sah melakukan perkawinan  dengan  laki  laki  yaitu  bernama  I  Made  Susila  Putra.  Oleh  karena  itu,  keabsahan perkawinannya  itu  sebenarnya  tidak  sah,  tetapi  hasil  penelusuran  yang  dapatkan  di  Desa  Pohsanten menyatakan bahwa perkawainan itu sah karena pihak perempuan menutupi status aslinya yang masih sah dengan suami pertamanya.

## 2. Penyelesaian terhadap Perkawinan yang Salah Satu Pihak belum Bercerai Secara Sah
Setiap  pasangan  dalam  berkeluarga  pastinya  tidak  ingin  perkawinannya  itu  berujung  dengan perceraian,  dan  setiap  keluarga  pasti  menginginkan  perkawinannya  itu  diwarnai  oleh  keharmonisan serta  kesetiaan  dalam  satu  pasangan  dan  tidak  akan  terpisahkan  sampai  maut  yang  memisahkan ( Goode, 1991 ). Apalagi, prinsip yang ada dalam hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan yang  patrilineal,  dan  keputusan  perkawinan  yang  diharapkan  adalah  monogami  (satu  pasangan) kesetiaan dan tidak terceraikan, akan tetapi kenyataan tidak selalu berbuah manis terkadang kenyataan pahitpun harus dilalui.
Adapun  beberapa  alasan  yang  bisa  membuat  pasangan  itu  mengakhiri  perkawinan  yang  telah mereka  perjuangkan,  salah  satunya  adalah  kenyataannya  tidak  sesuai  dengan  yang  mereka  inginkan sebelumnya,  dan  pada  akhirnya  perceraian  pun  menjadi  jalan  di  dalam  perkawinan  tersebut.  Bagi pasangan  suami  istri  yang  sudah  berketetapan  hati  untuk  mengakhiri  perkawinannya  memang sebaiknya  menempuh  proses  secara  hukum  melalui  putusan  pengadilan,  sehingga  para  pihak  baik suami atau istri dapat menjalankan kehidupan ke depannya dengan baik.
Dalam Awig-awig desa adat Pohsanten dijelaskan masalah Palas Merabian , hal ini dapat dilihat dari palet 2 Indik Palas Merabian yang diatur dalam Pawos 21 antara lain:
Yan  wenten  anak  palas  merabian  patut  keputusan  antuk  Pengadilan  Negeri  medasar  antuk mesadok saking sang lanang utawi sang istri manut tatacara liwire:
a. Salah sinunggil anasarlaku
b. Salah sinunggil wirasaning laku
c. Salah sinunggil cedaangga padem miwah keni hukuman langkung ring limang (5) warsa
d. Metilar  salah  sinunggil  tan  mesadok  kantos  awarse  muah  setata  wak  purusa  utawi  tan prasida adung malih sane sios-siosan manut dresta.
Terjemahannya adalah:
Kalo  ada  orang  yang  bercerai  seharusnya  dibawa  ke  pengadilan  negeri  sebagai  dasar  untuk membicarakan dari pihak laki-laki atau perempuan sesuai dengan aturan yaitu:
a. Salah satunya tingkah laku yang buruk
b. Salah satunya pernah berbuat kasar
c. Salah satunya mati atau kena hukuman lebih dari 5 tahun
d. Jika salah satunya pergi tidak ada kabar sampai satu tahun dan tidak bisa akur dan lain-lain.
Masalah perceraian bagi masyarakat desa adat Pohsanten yang sebagian besar beragama Hindu sudah  diatur  dalam  hukum  adat  desa  Pohsanten,  sehingga  tidak  menimbulkan  permasalahan  di kemudian  hari  di  desa  adat  Pohsanten  kabupaten  jembrana.  Seperti  kasus  yang  terjadi  antara  I Komang  Suganta  dengan  Ni  Komang  Maheswari  yang  masih  sah  sebagai  suami  istri.  Pihak perempuan melangsungkan perkawinan kembali dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari suami pertama.  Atas  pengaduan  dari  suami  sahnya,  pihak  perempuan  tetap  mengatakan  untuk  melakukan proses perceraian.
Hasil wawancara dengan bendesa adat Pohsanten, pasangan suami istri tersebut belum bercerai secara  sah  di  Desa  Pohsanten,  dimana  menurut  bendesa  adat,  perkawinan  yang  dilakukan  oleh pasangan  Ni  Komang  Maheswari  dengan  I  Made  Susila  Putra  itu  sah  di  desa  adat  Pohsanten,  tetapi belum  sah  secara  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Perkawinan  yang  terjadi  antara  Ni  Komang Maheswari dengan I Made Susila Putra tidak diketahui latar belakangnya oleh bendesa adat. Setelah perkawinan itu terjadi bendesa adat baru mengetahui latar belakang dari Ni Komang Maheswari yang masih  berstatus  suami  istri  dengan  suami  pertamanya,  yaitu  dengan  I  Komang  Suganta.  Informasi yang bendesa adat dapatkan itu langsung dari I Komang Suganta karena I komang Suganta mengadu kepada  bendesa  adat  bahwa  istrinya  melangsungkan  perkawinan  dengan  laki-laki  lain  tanpa sepengetahuan dari I Komang Suganta.
Setelah  bendesa  adat  mengethui  latar  belakang  dari  Ni  Komang  Maheswri,  bendesa  adat  pun melakukan  pertemuan  dengan  Ni  Komang  Maheswari  untuk  mempertanyakan  kebenaran  dari perkawinan  pertama  Ni  Komang  Maheswasi.  Pada  saat  pertemuan  itu  berlangsung,  Ni  Komang Maheswari  langsung  melakukan  gugatan  perceraian  dengan  suami  pertamanya,  yaitu  I  Komang Suganta dengan alasan sang istri sudah tidak dinafkahi lagi sama suaminya yang masih bekerja di luar negeri. Setelah perceraian itu terjadi  maka bendesa adat akan melakukan pengumuman (pasobyahan) dalam  rapat  desa  yang  diadakan  pada  bulan  berikutnya.  Akhirnya,  merekapun  melakukan  beberapa kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:
1. Kedua belah pihak sepakat melakukan perceraian dan akan mengurus perceraian secara hukum pada saat pihak laki-laki pulang dari bekerja di  luar negeri  dan tidak akan  mempermasalahkan pihak perempuan menikah sebelum pihak laki-laki pulang dari luar negeri.
2. Untuk  harta,  pihak  perempuan  tidak  mendapatkan  apa-apa  dikarenakan  dari  pihak  perempuan yang menggugat cerai suami yang sedang bekerja di luar negeri.
3. Untuk  hak  asuh  anak  itu  jatuh  kepada  pihak  laki-laki  karena  di  Bali  menganut  sistem kekeluargaan patrilineal atau garis keturunan ayah (hasil wawancara dengan bapak Made Sarka pada tanggal 4 Juli 2020).
Sebagai  bukti  bahwa  benar  sudah  disepakati  perceraian  di  desa  adat  Pohsanten,  dari  kedua belah  pihak  tidak  akan  melakukan  permasalahan  di  kemudian  hari,  maka  dari  pihak  desa  adat membuat surat tulis tangan dan tanda tangan dengan bermaterai 6000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana pihak laki- laki yaitu I komang suganta masih di luar negeri, dimana surat  tersebut  dikirim  melalui  email  yang  kemudian  dikirim  kembali  ke  bendesa  adat  sebagai  bukti bahwa  kedua  belah  pihak  sudah  bercerai  baru  sampai  di  tingkat  desa.  Jadi,  Dalam  penyelesaian perkara  perceraian  ini  bendesa  adat  melakukan  mediasi  yang  bertujuan  untuk  mencarikan  solusi. Karena dari pihak suami yang masih bekerja di luar negeri maka perceraian itu baru selesai sampai di tingkat desa dengan membuat surat pernyataan cerai.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, keabsahan  perkawinannya  itu  sebenarnya  tidak  sah,  tetapi  hasil  penelusuran  yang  dapatkan  di  Desa Pohsanten  menyatakan  bahwa  perkawainan  itu  sah  karena  pihak  perempuan  menutupi  status  aslinya yang masih sah dengan suami pertamanya. Kedua, dalam penyelesaian perkara perceraian ini bendesa adat  melakukan  mediasi  yang  bertujuan  untuk  mencarikan  solusi.  Karena  dari  pihak  suami  yang masih bekerja di luar negeri maka perceraian itu baru selesai sampai di tingkat desa dengan membuat surat pernyataan cerai.

## 2. Saran
Selain  simpulan,  ada  juga  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  beberapa  pihak  berdasarkan  hasil penelitian ini, yaitu: pertama, kepada suami yang bekerja di luar negeri  untuk menafkahi keluarganya supaya tidak ada konflik di kemudian hari. Kedua, kepada pasangan suami istri yang masih berstatus sah  sebagai  pasanagan  sumai  istri,  jika  ingin  melakukan  pernikahan  lagi,  harus  menyelesaikan perceraian  terlebih  dahulu  dengan  pasangan  sebelumnya  sesuai  dengan  hukum  adat  yg  berlaku,  dan sebelum  melakukan  perkawinan  sebaiknya  melakukan  musyawarah  terlebih  dahulu  kepada  bendesa adat  supaya  pernikahan  itu  tidak  menimbulkan  masalah  di  kemudian  hari  dan  tidak  ada  lagi perkawinan yang tidak sah sesuai hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani,  N.  K.  S.,  &  Purnamawati,  I.  G.  A.  (2020).  Pengarusutamaan  Gender  Krama  Istri  (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) , 15 (1), 26–43.
Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Ilmu Hukum , 7 (4), 107–123. Goode, W. J. (1991). Sosiologi Keluarga . Jakarta: Radar Jaya Offset. Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama . Bandung: CV. Mandar Maju.
Khairida, Syahrizal, & Din, M. (2017). Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat. Syiah Kuala Law Jurnal , 1 (2), 169–186. Manan, A. (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum . Retrieved from Soekanto, S. (1989). Mengenal Sosiologi Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Sudiyat, I. (1978). Hukum Adat Sketsa Asas . Windia,  W.  P.,  &  Sudantra,  K.  (2006). Pengantar  Hukum  Adat  Bali .  Denpasar:  Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud.