Tersedia online di https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Volume 51, Nomor 3, Juli 2022

## PENGUATAN REGULASI: UPAYA PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN DI ERA EKONOMI DIGITAL
Lastuti Abubakar*, Tri Handayani Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Jl Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor Sumedang 45363 lastuti.abubakar@unpad.ac.id

## Abstract
The digital era encourages national banks to transform into Digital Banks.This transformation gave birth to banks that are more efficient, innovative, and able to create financial inclusion and provide broad access for MSME business actors. Digital banks are faced  with challenges including large investments; rapid product and service innovation; the presence of alternative financial services by non-bank companies (Fintech); and potential misuse and security of customer data. Therefore, it is necessary to strengthen regulations in several aspects so that the digital transformation of banking can  achieve  to  create  banking  that  is  resilient,  competitive  and  contributive.  In  addition  to  the implementation  of  the  prudential  banking  principle,  regulations  that  need  to  be  strengthened  are governance and risk management at Digital Banks which differ in characteristics from traditional banks.
Keywords: Digital Economy; Strengthen Regulation; Digital Banking.

## Abstrak
Era digital mendorong perbankan nasional bertransformasi menjadi Bank Digital. Transformasi ini melahirkan bank yang lebih efisien, inovatif dan mampu menciptakan inklusi keuangan serta memberi akses yang luas bagi pelaku usaha UMKM. Tantangannya antara lain investasi yang besar; inovasi produk dan layanan  yang cepat; hadirnya alternatif layanan keuangan nonbank  ( Fintech ); dan potensi penyalahgunaan  dan  keamanan  data  nasabah.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penguatan  regulasi  di beberapa  aspek  agar  transformasi  digital  perbankan  dapat  mencapai  tujuannya  yaitu  untuk menciptakan perbankan yang memiliki daya tahan, berdaya saing dan kontributif. Selain implementasi prudential banking principle , regulasi yang perlu diperkuat adalah tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada Bank Digital yang berbeda karakteristiknya dengan Bank tradisional.
Kata Kunci: Ekonomi Digital; Penguatan Regulasi; Bank Digital.

## A. Pendahuluan
Revolusi  industri  4.0  secara  fundamental  mengakibatkan    berubahnya  cara  manusia  berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan lainnya. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi, namun juga bidang lain seperti ekonomi, sosial,  dan  politik  (Prasetyo  &  Trisyanti,  2018).  Era  industri  4.0  ditandai  dengan  pemanfaatan
teknologi  digital    sebagai  salah  satu  modal  yang  dibutuhkan  oleh  para  pelaku  industri  untuk mengembangkan  lini  usahanya.    Melalui  teknologi  digital,  industri  dimungkinkan    berkolaborasi untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  bersama  (Kapur,  2018).  Perkembangan  sektor  industri  yang didukung oleh teknologi digital ini  membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian negara,  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  ekonomi  digital  (Puslitbang  Aptika  dan  IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019). Secara sederhana, ekonomi digital adalah  aktivitas ekonomi  yang  menggunakan  informasi/data  digital,  internet,  teknologi  informasi  dan  komunikasi (International Monetary Fund, 2018). Di Indonesia, ekonomi digital merupakan bidang ekonomi baru yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan dan menjadi salah satu bidang dalam percepatan transformasi  digital  selain  pemerintahan  digital  dan  masyarakat  digital  (adminsiberkreasi,  2021). Peluang untuk melakukan percepatan ekonomi digital antara lain didukung oleh jumlah penduduk yang besar  dengan pengguna internet sebanyak 171,17 juta orang (64,8 %) dan pengguna seluler sebanyak  355  juta  (133%).  Google,Temasek,  Bain  &  Company  memperkirakan internet  economy Indonesia tetap tumbuh double digits dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai $124 miliar (Davis & Neves, 2021) atau hampir mencapai 5% dari Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Selain itu, hasil penelitian Mc Kinsey & Company mengemukakan fakta bahwa : Indonesia memiliki sekitar 30  juta  pembeli online pada tahun  2017  dengan  total    populasi  sekitar  260  juta;  dan  diperkirakan perdagangan online akan tumbuh secara substansial mencapai hingga $65 miliar pada tahun 2022. Perdagangan online juga  memfasilitasi  perempuan  dalam  perekonomian  dimana  35  %  penjualan online dihasilkan oleh perempuan. Selain itu perdagangan online telah menghasilkan penghematan 11 hingga 25 % untuk pelanggan di luar pulau Jawa.
Secara keseluruhan, kegiatan ekonomi digital Indonesia memiliki ruang untuk perbaikan di semua bidang : logistik dan infrastruktur yang andal;  peluang pembayaran yang mulus , aman dan terukur; ekosistem perdagangan  profesional dan digital yang terdiri dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),  kumpulan  bakat  yang  kuat,    dan  iklim  investasi  yang  sehat.  Selain  pemberdayaan perempuan dan perdagangan online di pedesaan yang tumbuh substansial, diperkirakan perdagangan online akan secara langsung dan tidak langsung mendukung sekitar 26 juta pekerjaan dibandingkan dengan 4 juta saat ini (Das, Tamhane, Vatterott, Wibowo, & Wintels, 2018).
Di sisi lain, ekonomi digital  juga telah mengubah perilaku masyarakat  yang didominasi  oleh generasi  milenial  dalam  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya.  Pemenuhan  kebutuhan  melalui platform e-commerce semakin  meningkat  selaras  aktivitas  pembayaran  sehingga  memunculkan inovasi  pembayaran  digital  (Tobing,  Abubakar,  &  Handayani,  2021)  baik  melalui  bank  maupun perusahaan penyelenggara financial technology (fintech) . Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bank  Indonesia,  pemanfaatan  teknologi  digital  baik e-commerce, digital  banking maupun digital payment menunjukkan peningkatan. Pandemi COVID-19 turut mempercepat pertumbuhan layanan keuangan digital dan tren ini diperkirakan tetap berlanjut setelah pandemi. Konsumen diperkirakan akan  tetap  mempertahankan  atau  meningkatkan  penggunaan mobile dan online  banking pasca pandemi.  Berdasarkan  riset  Mc  Kinsey,  pergeseran  ke  perbankan  digital  terjadi  dengan  cepat, dipercepat  dengan  tren  yang  ada  seperti  meningkatnya  penggunaan  saluran  digital  untuk  beragam transaksi, termasuk perbankan, dan penggunaan telekonferensi yang lebih luas sebagai pengganti tatap muka yang meningkat selama pandemi. Hasil survei menunjukkan sekitar 80 % konsumen tetap akan mempertahankan atau meningkatkan mobile atau online channel pasca COVID-19 (Barquin, Buntoro, Vinayak  HV,  &  Pricillia,  2021).  Perkembangan  ekonomi  keuangan  digital  di  Indonesia  pun mengalami tren yang sama. Masyarakat cenderung bertransaksi digital akibat pembatasan mobilitas. Transaksi e-commerce sebagai  platform  utama  ekonomi  digital  meningkat  pesat  selaras  dengan aktivitas pembayaran digital baik melalu bank maupun Fintech.
Apabila melihat data transaksi pada tahun 2017 dan tahun 2020 pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa dalam  kurun  waktu  4  tahun  transaksi  ekonomi  dan  keuangan  digital  menunjukkan  tren  yang meningkat di Indonesia. Berdasarkan  transaksi digital dalam kurun waktu tersebut, layanan keuangan elektronik  melalui  perusahaan Fintech 10  kali  lebih  besar  dari  nilai  transaksi  layanan  keuangan elektronik  melalui  bank.  Tidak  heran  apabila  pertumbuhan  perusahaan Fintech ini  dianggap  akan mendisrupsi  perbankan konvensional. Per 2 Maret 2022, jumlah Fintech Lending berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 102 perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Fakta di atas  mendorong  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  perbankan  untuk  mengubah  model  bisnis  yang konvensional  menjadi  Bank  digital.  Secara  umum  ada  beberapa  pilihan  bagi  perbankan  untuk menanggapi perubahan di sektor jasa finansial dimana inovasi Fintech sedang eksposif, yaitu (King, 2020):  1)  Tidak  melakukan  apa-apa  (perlahan-lahan  kinerjanya  terus  menurun,  dan  akan  sangat memakan  biaya);  2)  Bermitra  dengan Fintech (pendekatan  paling  murah  dan  paling  cepat  untuk mengadopsi  teknologi);  3)  Mengakuisisi Fintech (  secara  potensi  lebih  cepat  untuk  menyerap teknologi, tetapi tetap lebih mahal dan secara kultural sangat menantang menggabungkan dua kultur yang berbeda); dan 4) Menjiplak inovasi Fintech (lamban dan sangat mahal). Apa pun pilihannya, Bank  dituntut  untuk  melakukan  inovasi  untuk  bertransformasi  menjadi  bank  digital  untuk memenangkan persaingan di masa datang di mana kehadiran Fintech menjadi kebutuhan. Gambaran keuntungan kolaborasi antara Bank dan Fintech dilihat dari kekuatan Bank, Fintech dan diferensiasi Fintech, dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1.

## Data Transaksi Digital per Agustus 2020
Ekonomi dan Keuangan Digital Tahun 2017 Tahun 2020 Perdagangan elektronik ( e-commerce ) Rp.44,75 triliun Rp.429 triliun Bank digital (d igital banking ) Rp. 17.078 triliun Rp.33.967 triliun
Pembayaran digital (d igital payment ):
 Bank
 Non Bank (Teknologi Finansial/ Financial Technology ) Rp. 1.448 miliar Rp.15.034 miliar
Sumber Data: (Dyah NK Makhijani, 2020)
Tabel 2. Keuntungan Kolaborasi antara Perbankan dan Fintech Kekuatan Bank Kekuatan Fintech Diferensiasi Fintech Basis nasabah yang luas Ide-ide baru yang segar Pengalaman  nasabah  disesuaikan  dengan ciri/perilaku nasabah yang bersangkutan Berbagai macam produk keuangan Implementasi yang luwes dan cepat  Pendekatan  jasa  ke  nasabahnya  amat fleksibel Biaya produk yang murah Analisis  terkini  tercepat dan manajemen data Model  bisnis  baru  yang  bisa  mengubah perekonomian Dilindungi oleh regulator ( misal jaminan simpanan dan lain-lain) Akuisisi nasabah melalui online Inklusi dan dapat melayani konsumen yang sebelumnya tidak dilayani perbankan Sumber pendapatan (bagi Fintech ) Online  /  mobile  UX  desainnya teroptimalisasi Bergeser  dari  produk  ke  pengalaman nasabah dengan teknologi
Sumber : (King, 2020)
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 259-270
Otoritas Jasa Keuangan mendorong akselerasi digital di sektor keuangan dilandasi semangat dan tujuan  agar  perbankan  Indonesia  dapat  menjadi  lebih  berdaya  saing,  lebih  efisien,  adaptif  dan kontributif  bagi  perekonomian  nasional  serta  memberi  manfaat  luas  bagi  masyarakat  Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021b). OJK telah menerbitkan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (POJK Bank Umum) yang memberi penguatan terhadap kehadiran Bank Digital sebagai upaya merespons perkembangan teknologi di era digital. Pergeseran dari konsep bank tradisional ke bank masa  depan  mendorong  digitalisasi  perbankan  antara  lain  dengan  membentuk  bank  digital  baik melalui pendirian bank baru maupun transformasi dari bank yang telah ada. Oleh karena itu, Bank Badan  Hukum  Indonesia  (BHI)  yang  mengklaim  sebagai  Bank  Digital,  tidak  hanya  berpedoman kepada ketentuan dalam POJK Bank Umum yang mengatur persyaratan Bank Digital, namun wajib mematuhi  ketentuan-ketentuan  lain  yang  terkait  erat  dengan  model  bisnis  dan  operasional  Bank Digital  dan  tidak  hanya  menggunakan  label  Bank  Digital  sebagai gimmick bisnis  semata.  Selain menimbulkan risiko inovasi yaitu biaya inovasi yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh (Tjondro, Cintya, Seto, & Suherman, 2021), Operasional Bank Digital dihadapkan pada tantangan berupa risiko-risiko lain  yang berpotensi muncul  seperti perlindungan dan pertukaran data pribadi yang belum dijamin oleh undang-undang; serangan siber, kebocoran data, penyalahgunaan teknologi, atau risiko pihak ketiga ( outsourcing) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021b). Oleh karena itu, penguatan regulasi  khususnya  terkait  tata  kelola  dan  manajemen  risiko  teknologi  informasi  menjadi  penting untuk mendukung operasional Bank Digital yang prudent. Penguatan regulasi ini menjadi komitmen bersama  di  antara  pemangku  kebijakan  yaitu  pemerintah,  OJK  dan  Bank  Indonesia  untuk menghadirkan  regulasi yang akomodatif , di samping pembangunan infrastruktur teknologi digital guna  mendukung  optimalisasi  kontribusi  teknologi  finansial  termasuk  Bank  Digital  memperkuat posisinya  sebagai  salah  satu  fondasi  ekosistem  keuangan  digital  dan  ekonomi  digital  nasional (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2021).
Secara  umum,  penguatan  regulasi  diperlukan  untuk  menjawab  tantangan  yang  harus  dihadapi oleh Bank Digital untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 24 POJK Bank Umum, yaitu: a)  memiliki  model  bisnis  dengan  penggunaan  teknologi  yang  inovatif  dan  aman  dalam  melayani kebutuhan nasabah; b) memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan; c) memiliki manajemen risiko yang memadai; d) memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga keuangan; e) menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan  f)  memberikan  upaya  yang  kontributif  terhadap  pengembangan  ekosistem  keuangan  digital dan/atau  inklusi  keuangan.  Keenam  syarat  yang  wajib  dipenuhi  oleh  Bank  Digital  tersebut berimplikasi terhadap regulasi yang sudah ada. Beberapa isu hukum strategis yang perlu dielaborasi ke dalam regulasi yaitu keamanan data nasabah, perlindungan konsumen Bank Digital dan manajemen risiko  teknologi  informasi.  Hal  ini  menimbang  belum  ada pengaturan  lebih  lanjut  atau  setidaknya pedoman  yang  dapat  digunakan  oleh  Bank  Digital  dalam  menerapkan  syarat-syarat  tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola dan manajemen risiko.  Penjelasan Pasal 24 POJK Bank Umum memberikan penjelasan bahwa penggunaan teknologi  yang inovatif antara lain menggunakan teknologi andal yang mampu mendukung kegiatan usaha Bank Digital, sedangkan yang dimaksud dengan teknologi yang aman bertujuan agar kepentingan Bank Digital, nasabah dan pihak terkait lain terlindungi.

## B. Pembahasan

## 1. Bank Digital sebagai Model Bisnis Bank Badan Hukum Indonesia (BHI)
Terminologi “Bank Digital“ semakin familiar seiring hadirnya bank nasional yang mengklaim sebagai Bank Digital dengan  menawarkan  model bisnis dan operasional berbasis teknologi digital. Revolusi digital dalam aktivitas perbankan telah secara drastis mengubah cara bank berfungsi dan melayani  konsumen.  Digitalisasi  perbankan  dapat  dilihat  dengan  kemunculan  layanan electronic banking ( e-banking ) yang memungkinkan nasabah bank untuk dapat melakukan transaksi perbankan melalui gawai masing-masing, seperti internet banking dan mobile banking (Billiam, Abubakar, & Handayani, 2022). Hal ini menyebabkan prosedur perbankan tradisional dengan cepat menjadi usang (Amudhan, Banerjee, & Poornima, 2022). Dalam proses transisi ini, perbankan membutuhkan sumber daya  manusia  yang  memiliki  keahlian  khusus,  pemahaman  yang  luas  dan  mampu  memecahkan masalah dengan kompleksitas yang tinggi (Winasis, Djumarno, Riyanto, & Ariyanto, 2020). Industri perbankan  akan  dihadapkan  pada  risiko  yang  berbeda  dengan  risiko  yang  dihadapi  oleh  bank tradisional.
Berbasis  teknologi  digital,  Bank  Digital  berpeluang  memenuhi  kebutuhan  dan  ekspektasi konsumen akan layanan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan. Peluang ini semakin terbuka lebar di masa pandemi yang berdampak terhadap perilaku masyarakat yang lebih banyak menggunakan teknologi  digital  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Perkembangan  positif  terlihat  pada  peningkatan preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan platform dan instrumen keuangan digital, seperti e-commerce untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Mawarni, Fasa’, & Suharto, 2021). Oleh karena itu, salah satu tujuan dan arah pengembangan perbankan Indonesia 2020-2025 adalah akselerasi  transformasi  digital  perbankan  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2021c).  Diharapkan  perbankan dapat menjadi efisien dan mampu memaksimalkan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang pada akhirnya akan mempercepat pemulihan ekonomi. Melalui transformasi digital, perbankan  diharapkan  mampu  memanfaatkan  peluang    untuk  menciptakan  perbankan  yang  kuat (resilien), berdaya saing dan kontributif.
Mengacu  pada  Pasal  1  Angka 22    POJK  Bank  Umum,  Bank    Digital  adalah  Bank  BHI  yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usahanya terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain Kantor Pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Artinya, saluran elektronik menjadi kata kunci bagi operasional Bank Digital dalam menawarkan layanan dan produknya. Selain itu,  Bank  Digital  tetap  diwajibkan  memiliki  minimal  1  kantor  fisik  sebagai    Kantor  Pusat  dan memenuhi  persyaratan  operasional  sebagai  Bank  Digital.  Berlakunya  POJK  Bank  Umum  bagi eksistensi Bank Digital ini tidak mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbankan secara umum dan terkait dengan Bank Digital. Sebelumnya, OJK telah menerbitkan POJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.
Bahkan  POJK  ini  secara  eksplisit  menyebutkan  bahwa  prinsip  kehati-hatian  sebagai  prinsip utama  yang  diatur  dalam  UU  Perbankan  dan  ketentuan-ketentuan  lain  seperti  tata  kelola  dan manajemen risiko bank wajib dipatuhi oleh Bank Digital. Prinsip kehati-hatian yang maknanya adalah ketaatan terhadap regulasi (Abubakar & Handayani, 2018) akan menjadi urgen akibat bertambahnya regulasi yang terkait dengan aktivitas bank digital. Dengan demikian, Bank Digital bukanlah jenis bank baru yang memerlukan izin khusus, namun Bank yang model bisnis dan operasionalnya berbasis teknologi  informasi.  Perbedaan  Bank  Digital  dengan  Bank  tradisional  adalah  penggunaan  saluran elektronik dalam kegiatan usahanya tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Bank Digital yang dibentuk dengan pendirian bank baru ( fully digital bank ) tetap diwajibkan  memiliki minimal 1 (satu) kantor fisik berupa Kantor Pusat dan memenuhi persyaratan operasional sebagai Bank Digital.  Secara kelembagaan, transformasi digital perbankan menuju Bank
Digital tidak mengalami perubahan. Namun demikian, tentu ada karakteristik atau komponen yang membedakan  Bank  Digital  dengan  Bank  tradisional.  Pada  umumnya,  Bank  Digital  terdiri  dari  7 komponen  utama  yaitu:  proses  digital;  penyampaian  semua  fitur/fungsi  secara  digital  kapan  saja, dimana saja ( channel digital ); menjawab kebutuhan “life finance” konsumen, bukan hanya kebutuhan finansial  ( value  proposition );  aksesiblitas  yaitu  tersedia  ketika  dibutuhkan/diperlukan  nasabah, seringkali melalui aplikasi /situs mitra ekosistem; teknologi modern untuk mendukung operasi yang efisien; manajemen data terintegrasi termasuk advanced analytic & AI (Artificial Intelligence), dan talenta  digital  di  seluruh  organisasi  (termasuk  bisnis)  (Jago,  2021).  Melalui  komponen-komponen tersebut operasional bank digital lebih efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Dapat dikatakan  bahwa  kehadiran  Bank  Digital  telah  mengubah  peta  perbankan  nasional  dalam  rangka penyesuaian  terhadap  perkembangan  teknologi  informasi  di  era  industri  4.0.  Transformasi  Bank menuju  Bank  Digital  merupakan  tuntutan  perkembangan  industri  keuangan  dan  teknologi  baik  di tingkat  global  dan  regional  yang  diharapkan  akan  memperkuat  industri,  proses  bisnis  dan  aspek kelembagaan perbankan.
Dari  perspektif  hukum,  kehadiran  Bank  Digital  berimplikasi  terhadap  penguatan  regulasi  dan kebijakan. Perkembangan teknologi yang pesat tentu sulit apabila pendekatan pengaturannya berbasis aturan  ( rule  based )  yang  sifatnya  kurang  elastis.    Pengaturan  berbasis  prinsip  ( principle  based) memudahkan  Bank  untuk  beradaptasi  terhadap  perubahan  dan  ekosistem  perbankan.  Pendekatan berbasis prinsip ini memudahkan Bank untuk berinovasi dengan tetap memperhatikan aspek kehati- hatian. Beberapa aspek yang memerlukan penguatan regulasi dalam transformasi perbankan digital yaitu:  data,  teknologi,  manajemen  risiko,  kolaborasi,  dan  tatanan  institusi.  Keberhasilan  Bank bertransformasi  menjadi  Bank  Digital  akan  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  mengelola  aspek tersebut dengan baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2021a).
Selain  penggunaan  pola pengaturan  yang  tepat,  POJK  Bank  Umum  menegaskan  bahwa  Bank Digital  merupakan  Bank  dengan  kriteria  dan  persyaratan  tertentu.  Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak menerbitkan  izin  khusus  terkait  Bank  Digital,  mengingat  OJK  tidak  membedakan  antara  bank tradisional  yang  sama  sekali  belum  memiliki  layanan  digital;  bank  yang  telah  memiliki  layanan perbankan  digital;  bank  yang  telah  menerapkan  model  bisnis  secara hybrid; Bank  Digital  hasil transformasi dari bank tradisional atau Bank Digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru ( fully digital bank ). Dalam praktik, keberadaan Bank Digital di Indonesia dapat dilakukan melalui cara : a) pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital seperti Jago; Seabank, Blu BCA Digital; Line Bank; Jenius; Digibank;  dan Bank Neo Commerce (BNC) atau b) transformasi dari Bank BHI (existing) menjadi Bank Digital seperti BCA; CIMB; Permata Bank dan Mandiri.
Otoritas Jasa Keuangan  mendukung dan memberi ruang seluas-luasnya bagi perbankan nasional dalam percepatan akselerasi digital termasuk pilihan bank untuk memilih model bisnis Bank Digital. Strategi  OJK  yang  akan  ditempuh  OJK  untuk  akselerasi  transformasi  digital  perbankan  yaitu  : penguatan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi (TI), mendorong bank menggunakan advance  tech/IT  game  changers dalam  membangun  ekosistem  keuangan  digital,  mendorong Kerjasama terkait teknologi, dan mendorong implementasi advanced digital (virtual) bank , yang akan dilakukan secara bertahap dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021c). Selanjutnya, OJK  juga telah menerbitkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan sebagai penjabaran  Pilar  2 Roadmap Pengembangan  Perbankan  Indonesia  (RP2I)  2020-2025  yang  telah mengarahkan perbankan untuk melakukan akselerasi transformasi digital tersebut.

## 2. Penguatan Regulasi Tatakelola Teknologi Informasi
Teknologi yang inovatif dan aman merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Bank Digital.  Penggunaan  teknologi  yang  inovatif  antara  lain  menggunakan  teknologi  yang  andal  yang mampu mendukung kegiatan usaha Bank Digital (Dubey, 2019), sedangkan penggunaan teknologi yang aman bertujuan agar kepentingan Bank Digital, nasabah, dan pihak terkait lain terlindungi.  Di sisi lain, Perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan Bank Digital memiliki kerangka dan tata kelola Teknologi Informasi  (TI) yang baik dan terintegrasi dengan tata kelola perusahaan. Tata Kelola TI ini akan berpengaruh terhadap  keputusan pemilihan TI yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari seluruh stakeholders. Kerangka dan implementasi Tata Kelola TI bank yang baik akan mengawal bank untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnis bank untuk jangka waktu yang panjang. POJK Bank Umum tidak mengatur tentang tata kelola, namun menunjuk ketentuan yang berlaku. Sebelumnya OJK telah menerbitkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola Bank Umum) yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017  tentang  Penerapan  Tata  Kelola  bagi  Bank  Umum  beserta  lampirannya.  Sama halnya dengan kewajiban Bank secara umum, dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, Bank Digital wajib  menerapkan  tata  kelola    yang  berlandaskan  pada  5  prinsip  tata  Kelola  yang  baik  ( good governance ) yaitu: Transparansi ( transparency ) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang  material  dan  relevan  serta  keterbukaan  dalam  proses  pengambilan  keputusan;  Akuntabilitas ( accountability ) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya  berjalan  secara  efektif;  Pertanggungjawaban  ( responsibility )  yaitu  kesesuaian pengelolaan  bank  dengan  peraturan  perundang-undangan;  Independensi  ( independency )  yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; dan Kewajaran ( fairness )  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak  Pemangku  Kepentingan  yang timbul  baik berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.
Terkait penerapan prinsip tata kelola yang baik, Bank harus melakukan penilaian sendiri ( self assessment )  terhadap 11 faktor sebagaimana dimuat dalam penjelasan SEOJK Tata Kelola Bagi Bank Umum  yang  terdiri  atas:  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  Direksi;  pelaksanaan  tugas  dan tanggung jawab Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; penanganan benturan kepentingan;  penerapan  fungsi  kepatuhan;  penerapan  fungsi  audit  intern  dan  ekstern;  penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait ( related party ) dan penyediaan dana besar ( large exposure ); transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank; laporan pelaksanaan tata  Kelola dan pelaporan internal; dan  rencana strategis Bank. Secara khusus Pasal 24.d POJK Bank Umum menegaskan bahwa pentingnya pemenuhan aspek tata kelola termasuk  pemenuhan  Direksi  yang  mempunyai  kompetensi  di  bidang  teknologi  informasi  dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga jasa keuangan. Penerapan aspek tata kelola bagi Bank Digital ini terkait erat dengan  salah  satu  standar  regulasi  perbankan  yaitu  perlindungan  konsumen.  Dalam  konteks  Bank Digital,  perlindungan  konsumen  disini  antara  lain  adalah  perlindungan  data.  Dengan  demikian, semakin baik tata kelola, semakin kuat prinsip perlindungan data tersebut diimplementasikan. Berikut adalah 7 prinsip dasar dari perlindungan data (RF Wireless World, n.d.): 1) Openness yaitu organisasi (dalam  hal  ini  Bank)  harus  terbuka  tentang  praktik  data  pribadi;  2) Collection  limitation yaitu pengumpulan  data  pribadi  harus  dibatasi,  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan  adil,  lazimnya sepengetahuan  atau  dengan  persetujuan;  3) Purpose  specification yaitu  tujuan  pengumpulan  dan pengungkapan  harus  ditentukan  pada  saat  pengumpulan;  4) Use  limitation yaitu  penggunaan  atau pengungkapan harus dibatasi untuk tujuan tertentu atau tujuan yang berkaitan erat; 5) Security yaitu data pribadi harus tunduk pada pengamanan keamanan yang sesuai; 6) Access and correction yaitu
subjek data harus memiliki hak yang sesuai untuk mengakses dan mengoreksi data pribadinya; 7) accountability yaitu  pengontrol  data  harus  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  kepatuhan  pada prinsip-prinsip perlindungan data.
Selain penguatan tata kelola melalui standar, kebijakan dan prosedur, Indonesia membutuhkan penguatan regulasi yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Di era industri 4.0 atau era digital, data adalah “ the new oil ” (Possler, Bruns, & Niemann-Lenz, 2019) yang menjadi asset yang  dapat  ditransaksikan,  dipertukarkan  dan  bernilai  ekonomi  tinggi  yang  setiap  tahunnya  terus diproduksi.  Bank  Digital  termasuk  industri  yang  memanfaatkan  data  digital  sebagai  penopang kegiatannya.  Regulasi  yang  mengatur  perlindungan  data  termasuk  data  pribadi  masih  mengacu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  ( UU ITE). Kewajiban untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi ini  kemudian diatur dalam Pasal  14  Ayat 1 dan  Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE). Selain itu, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan  peraturan  lainnya.  Penguatan  regulasi  yang  ditunggu  kehadirannya  untuk  menjadi  landasan hukum  yang  kokoh  bagi  perlindungan  data  pribadi  yang  sangat  mendesak  adalah  kehadiran  UU Perlindungan Data Pribadi. Dari perspektif hukum, penguatan regulasi ini seharusnya menegaskan “data” sebagai aset atau sebagai benda berupa “ hak” yang dapat menjadi objek hak milik dan objek transaksi. Oleh karena itu, penguatan regulasi lain yang diperlukan adalah pembaruan hukum benda yang memberikan landasan hukum bagi “data pribadi’ sebagai kebendaan. Pembaruan ini diperlukan untuk mengatasi atau menerobos  sistem tertutup yang dianut dalam hukum benda.

## 3. Manajemen Risiko Teknologi Informasi Bank Digital
Salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh Bank Digital adalah manajemen risiko yang memadai. Tanpa  manajemen  risiko  yang  baik,  transformasi  digital  perbankan  tidak  menjamin  profitabilitas Bank.  Penjelasan  Pasal  24  Ayat  (1.c)  POJK  Bank  Umum  menegaskan  bahwa  yang  dimaksud “manajemen  risiko  yang  memadai”  adalah  pemenuhan  aspek  manajemen  risiko  sesuai  dengan ketentuan  OJK.  Dengan  demikian,  ada  2  ketentuan    yang  menjadi  landasan  bagi  penerapan manajemen  risiko  bagi  Bank  Digital  yaitu    POJK  No.  18/POJK.03/2016  tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (POJK MRBU) dan POJK No. 38/POJK.03/2016 Sebagaimana telah  diubah  oleh  POJK  No.  13/POJK.03/2020  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Dalam Penggunaan  Teknologi  Informasi  Oleh  Bank  Umum  (POJK  MRTI).  Terbitnya  POJK  MRTI  ini merupakan  upaya  untuk  memenuhi Basel  Framework yang  dikeluarkan  oleh Basel  Committee  on Banking Supervision (BCBS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021a). Mengacu pada POJK MRBU, yang dimaksud dengan risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, sedangkan manajemen  risiko  adalah  metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi, mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari  seluruh  kegiatan  usaha  Bank. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) POJK MRTI Bank wajib memiliki kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi Informasi serta wajib menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan  Teknologi  Informasi  secara  konsisten  dan  berkesinambungan.  Pedoman  penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum tersebut  mengacu pada Lampiran 1 SE OJK  No. 21/ SEOJK.03/2017 yang paling sedikit meliputi aspek sebagai berikut: manajemen; pengembangan dan pengadaan; operasional Teknologi Informasi; jaringan komunikasi; pengamanan  informasi;  rencana  pemulihan  bencana;    Layanan  Perbankan  Elektronik;  penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan penyediaan jasa Teknologi Informasi oleh Bank. Selain ketersediaan pedoman, penguatan regulasi yang dibutuhkan adalah standar sumber daya manusia yang
memiliki talenta yang mumpuni tentang teknologi informasi. Saat ini Indonesia saat ini membutuhkan talenta digital untuk mendukung seluruh sektor yang menjadi bagian dari ekosistem digital Indonesia.
Teknologi informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi bank sehingga pengelolaannya bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  bank  yang  bersangkutan  namun  juga  seluruh  pihak  yang menggunakan.  Penggunaan  teknologi  oleh  Bank  Digital  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  mutu pelayanan, namun di sisi lain dapat meningkatkan risiko. Risiko yang paling berpotensi terjadi dalam aktivitas Bank Digital adalah  terjadinya kebocoran data atau serangan siber. Kebocoran data atau serangan siber ini berdampak terhadap kepercayaan konsumen terhadap keamanan data yang akan dibagikan. Akibatnya, Bank akan menghadapi beberapa jenis risiko antara lain risiko stratejik, risiko operasional,  risiko  hukum  dan  resiko  reputasi,  Salah  satu  faktor  yang  menjadi  pertimbangan konsumen untuk membagikan data pribadi adalah kepercayaan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, dalam  konteks  perlindungan  data  dan  keamanan  siber,  penerapan  manajemen  risiko  teknologi informasi  dalam  aktivitas  Bank  Digital  menjadi  sangat  urgen.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip perlindungan konsumen yang menjadi salah satu aspek dalam regulasi dan kebijakan di sektor jasa keuangan.  Akibat  kebocoran  data  atau  serangan  siber,  biaya  yang  harus  ditanggung  untuk menanggulangi kasus kegagalan perlindungan data pribadi tidaklah kecil. Berdasarkan laporan  yang dipublikasikan oleh IBM Security tahun 2020, nilai kerugian yang disebabkan kebocoran data atau “data breach ” sebesar US $3,86 juta di tingkat global, sementara biaya yang harus dikeluarkan akibat kebocoran data tersebut sebesar US $ 291,870. Sektor jasa keuangan termasuk dalam 3 sektor tertinggi selain sektor kesehatan ( health care ) dan energi yang mengalami kerugian akibat kebocoran data yaitu sebesar  US  $  5.85  juta  (IBM  Security,  2020).  Mengacu  pada  Pasal  2  POJK  MRTI,  penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi mencakup: pengawasan aktif ; kecukupan kebijakan,  standar,  dan  prosedur  penggunaan  teknologi  informasi;  kecukupan  proses  identifikasi, pengukuran,  pemantauan  dan  pengendalian  risiko  penggunaan  teknologi  informasi;  dan  sistem pengendalian  intern  atas  penggunaan  teknologi  informasi.  Berdasarkan  lingkup  manajemen  risiko dalam penggunaan teknologi informasi, maka Bank Digital wajib memiliki kebijakan, standar dan prosedur untuk memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan tujuan agar informasi  yang  dikelola  terjaga  kerahasiaannya  ( confidentiality ),  integritas  ( integrity ),  dan ketersediaan ( availability ). Sistem informasi yang terintegrasi dengan teknologi yang dikelola secara berhati-hati dapat berfungsi sebagai upaya untuk perlindungan data, keamanan siber dan perlindungan konsumen.
Penyelenggaraan    teknologi  informasi  dapat  dilakukan  oleh  Bank  itu  sendiri  dan  /atau  pihak penyedia jasa teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan teknologi informasi dilakukan oleh pihak penyedia jasa, Bank wajib bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko. Penyedia jasa teknologi  informasi  wajib  memiliki  tenaga  ahli  yang  memiliki  keandalan  didukung  oleh  sertifikat keahlian  secara  akademis  dan/atau  secara  profesional  dan  menjaga  keamanan  seluruh  informasi termasuk  rahasia  Bank  dan data  pribadi  nasabah.  Terkait  dengan  keamanan  informasi  dan  rahasia Bank, penyedia jasa hanya dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) berdasarkan persetujuan bank yang dibuktikan dengan dokumen tertulis. Hubungan hukum antara Bank dengan pihak penyedia jasa didasarkan pada perjanjian tertulis yang klausulnya minimal mengacu pada Pasal 20 Ayat (3) POJK MRTI. Pada prinsipnya penyedia jasa wajib menyediakan jasa yang dapat menjaga dan melindungi keamanan data. Oleh karena itu, perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban Bank dan penyedia jasa merupakan salah satu penguatan manajemen risiko.
Bank wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi Layanan Perbankan Elektronik pada setiap Sistem Elektronik yang digunakan oleh Bank, hal ini sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  29  POJK  MRTI.  Wujud  pengendalian  risiko  yang  dapat  dilakukan  oleh
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
pihak Bank Digital adalah dengan menerapkan Two Factor Authetication , hal ini merupakan salah satu upaya pihak perbankan untuk memberikan suatu keamanan dalam bertransaksi pada nasabahnya.

## C. Simpulan
Transformasi  digital  di  sektor  perbankan  telah  mengubah  tatanan  hukum  perbankan  nasional dengan hadirnya Bank Digital. Bank Digital adalah Bank BHI yang  menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor Pusat. Selain menciptakan efisiensi,  Bank  Digital  menawarkan  produk  dan  layanan  yang  inovatif,  dan  mampu  menciptakan inklusi keuangan serta berpotensi memberi akses yang luas bagi pelaku usaha UMKM.
Selain teknologi informasi, elemen utama dalam aktivitas Bank Digital adalah data. Oleh karena itu, penguatan dan implementasi regulasi menjadi kata kunci untuk mengantisipasi potensi risiko yang erat  kaitannya  dengan  teknologi  informasi  dan  perlindungan  data.  Kebocoran  data  atau penyalahgunaan data berpotensi menimbulkan risiko antara risiko operasional, risiko reputasi, risiko stratejik  dan  risiko  hukum.  Oleh  karena  itu  Bank  Digital  dituntut  untuk  menerapkan  dan menerjemahkan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi ke dalam pedoman yang lebih jelas. Penguatan regulasi terkait tata kelola, manajemen risiko dan perlindungan data ini merupakan kebutuhan yang mendasar untuk mempercepat transformasi digital perbankan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2018).  Implementasi  Prinsip  Kehati-hatian  Melalui  Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. Rechtidee , 13 (1), 62–81. Retrieved from https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4032
adminsiberkreasi.  (2021).  Roadmap  Literasi  Digital  2020-2024  Kementerian  Komunikasi  dan
Informatika. Retrieved February 16, 2022, from Literasi Digital website: https://literasidigital.id/books/roadmap-literasi-digital-2020-2024-full-deck/
Amudhan,  S.,  Banerjee,  S.,  &  Poornima,  J.  (2022).  Impact  of  Digital  Transformation  of  Banking Sector in Rural Areas. Journal of Positive School Psychology , 6 (2), 763 –771. Retrieved from https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/1569
Barquin, S., Buntoro, E., Vinayak HV, & Pricillia, I. (2021). Emerging markets leap forward in digital banking  innovation  and  adoption.  Retrieved  February  16,  2022,  from  McKinsey&Company website: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/emerging- markets-leap-forward-in-digital-banking-innovation-and-adoption
Billiam, B., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). The Urgency of Open Application Programming Interface Standardization in the Implementation of Open Banking to Customer Data Protection for  the  Advancement  of  Indonesian  Banking. Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum , 9 (1),  67–88. https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v9n1.a4
Das, K., Tamhane, T., Vatterott, B., Wibowo, P., & Wintels, S. (2018). The Digital Archipelago: How Online Commerce is Driving Indonesia’s Economic Development. Retrieved February 16, 2022, from  McKinsey&Company  website:  https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured Insights/Asia  Pacific/The  digital  archipelago  How  online  commerce  is  driving  Indonesias economic development/The-digital-archipelago-Executive-summary.ashx
Davis, S., & Neves, N. C. (2021). e-Conomy SEA 2021: Roaring 20s — The SEA Digital Decade.
Retrieved February 16, 2022, from Think With Google website:
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-trends/e-conomy- sea- 2021/?utm_source=twg_paid_gsn&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=twg_paid_gsn& utm_medium=cpc&utm_source=Google&utm_team=twg-apac&utm_campaign=202011- seaeconomygenericpm-id- en&gclid=CjwKCAjwlcaRBhBYEiwAK341jaPuYJLX9JBQu9Mvtil1QiUnkJ_j8UJCGV141sa ouYFZxKZV2U--vhoCVAUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (2021). Jadi Pandemic Winner, Pemerintah, OJK Dan BI Terus  Dukung  Fintech  Dengan  Investasi  Infrastruktur  Dan  Regulasi  Akomodatif  Untuk Optimalisasi Potensi, Inovasi, Dan Perlindungan Konsumen. Retrieved February 16, 2022, from Bank Indonesia website: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_2332721.aspx
Dubey,  V.  (2019).  FinTech  Innovations  in  Digital  Banking. International  Journal  of  Engineering Research & Technology (IJERT) , 8 (10), 597–601. Retrieved from
https://www.ijert.org/research/fintech-innovations-in-digital-banking-IJERTV8IS100285.pdf
Dyah NK Makhijani. (2020). Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan untuk Indonesia Maju .
IBM  Security.  (2020). Cost  of  a  Data  Breach  Report  2020 .  IBM.  Retrieved  from https://www.ibm.com/security/digital-assets/cost-data-breach-report/1Cost  of  a  Data  Breach Report 2020.pdf
International Monetary Fund. (2018). Measuring the Digital Economy. Retrieved February 16, 2022, from  International  Monetary  Fund  website:  https://www.imf.org/en/Publications/Policy- Papers/Issues/2018/04/03/022818-measuring-the-digital-economy
Jago. (2021). Digital Banking: Program Sertifikasi Digital Banking Bank Indonesia .
Kapur, R. (2018). Significance of Digital Technology. International Journal of Transformations in Business Management , 8 (2), 17–30. Retrieved from https://ijtbm.com/admin/upload/03 Radhika Kapur.pdf
King, B. (2020). Bank 4.0 Perbankan di Mana Saja Kapan Saja Tidak Perlu di Bank (1st ed.). Jakarta: Mahaka.
Mawarni, R., Fasa’, M. I., & Suharto, S. (2021). Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retantion Pada Masa Covid-19. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam , 9 (2), 39–54. https://doi.org/https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233 Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2021a). Booklet  Perbankan  Indonesia  2021 .  Jakarta:  Otoritas  Jasa Keuangan. Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet- perbankan-indonesia/Documents/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2021/Booklet  Perbankan Indonesia 2021.pdf
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2021b).  Ringkasan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 12/POJK.03/2021  Tentang  Bank  Umum.  Retrieved  February  16,  2022,  from  Otoritas  Jasa Keuangan  website:  https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bank-Umum/Summary
- POJK 12 - 03 - 2021.pdf
Otoritas Jasa Keuangan. (2021c). Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 . Jakarta: Otoritas  Jasa  Keuangan.  Retrieved  from  https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info- terkini/Documents/Pages/-Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Indonesia-2020---2025/Buku  - Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025 Long Version.pdf
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2022). Perusahaan  Fintech  Lending  Berizin  Per  Maret  2022 .  Jakarta: Otoritas  Jasa  Keuangan.  Retrieved  from  https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial- technology/Documents/Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 2 Maret 2022.pdf
Possler, D., Bruns, S., & Niemann-Lenz, J. (2019). Data Is the New Oil—But How Do We Drill It?
Pathways  to  Access  and  Acquire  Large  Data  Sets  in  Communication  Science. International Journal of Communication , 13 , 3894–3911. Retrieved from https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/10737/2763
Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan tantangan perubahan Sosial. Seminar Nasional  Teknologi  Dan  Perubahan  (SEMATEKSOS)  3  2018 .  Surabaya:  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember. Retrieved from http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4417
Puslitbang  Aptika  dan  IKP  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  (2019).  Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial.
RF  Wireless  World.  (n.d.).  Advantages  of  Data  Protection  |  disadvantages  of  Data  Protection. Retrieved  February  18,  222  C.E.,  from  RF  Wireless  World  website:  https://www.rfwireless- world.com/Terminology/Advantages-and-Disadvantages-of-Data-Protection.html
Tjondro,  E.,  Cintya,  M. O.,  Seto,  S.,  &  Suherman,  Y.  G.  (2021).  Do  Digital  Innovation  and  Risk Disclosure Control Performance? Evidence from Banking in ASEAN-6. Jurnal Ilmiah Akuntansi ,
6 (2), 200–221. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jia.v6i2.33321
Tobing, G. J., Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan , 6 (3), 491 – 509.
Winasis,  S.,  Djumarno,  D.,  Riyanto,  S.,  &  Ariyanto,  E.  (2020).  Digital  Transformation  in  the Indonesian  Banking  Industry:  Impact  on  Employee  Engagement. International  Journal  of Innovation, Creativity and Change , 12 (4), 528–543. Retrieved from
https://www.ijicc.net/images/vol12/iss4/12410_Winasis_2020_E_R.pdf