Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i6.2866

## PENGAWASAN KREDITUR PERBANKAN TERHADAP OBJEK JAMINAN PASCA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN

## Putri Anandita Pratama
Universitas Indonesia putrianandita.p@gmail.com

## Gratianus Prikasetya Putra
Universitas Indonesia

## Abstrak
Pengawasan kreditur terhadap objek jaminan pasca pembebanan hak tanggungan adalah hal yang sangat penting guna menghindari persoalan terkait eksekusi dalam hal debitur cidera janji. Salah satu persoalan yang  mungkin  terjadi  ialah  debitur  melakukan  perjanjian  waralaba  dengan  pihak  ketiga  tanpa sepengetahuan  kreditur.  Meskipun  tidak  terdapat  klausula  terkait  peralihan  objek  hak  tanggungan  dari debitur kepada pihak ketiga, hal  ini dapat  merugikan kreditur khususnya pada saat  pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian  doctrinal  khususnya  terkait  peraturan  perundang-undangan  mengenai  hak  tanggungan  dan perbankan.  Selain  peraturan  perundang-undangan,  artikel  ini  juga  menggunakan  kasus  simulasi  guna memudahkan elaborasi antara peraturan dan praktik yang terjadi.
Kata  Kunci  :  Hak Tanggungan, Perbankan, Bank, Prinsip Kehati-hatian, Perjanjian Waralaba

## Abstract
Creditor supervision of collateral objects after the imposition of mortgage rights is very important to avoid problems related to  execution in  the event  of  a debtor defaulting. One problem that may occur is that the debtor enters into a franchise agreement with a third party without the creditor's knowledge. Even though there is no clause regarding the transfer of the object of the mortgage right from the debtor to a third party, this could be detrimental to the creditor, especially during the execution of the mortgage right. This article was prepared using  a research method  using  doctrinal research methods, especially regarding  legislation regarding mortgage rights and banking. Apart from statutory regulations, this article also uses simulation cases to facilitate elaboration between regulations and practices that occur.
Keywords: Mortgage Rights, Banking, Banks, Prudential Principles, Franchise Agreements

## PENDAHULUAN
Pengawasan  kreditur  terhadap  objek  jaminan  pasca  pembebanan  hak  tanggungan merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  untuk  dilakukan.  Bank  atau  kreditur  tidak  hanya melakukan  pengawasan  pada  saat  sebelum  kredit  diberikan  akan  tetapi  bank  juga  harus  terus melakukan  pengawasan  dengan  cara    memperbaharui  informasi  status  mengenai  debitur  sampai kepada  objek  jaminan  yang  telah  dibebankan  hak  tanggungan  setelah  perjanjian  kredit berjalan. 1
1 Komang  Tri  Atmaja  dan  Ni  Putu  Purwanti,  “Pengaturan  Penyelesaian  Kredit  Macet  Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan,” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 10, no. 10 (22 September 2021), https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i10.p04.
Hal  ini  menjadi  penting  dikarenakan  tidak  adanya  aturan  khusus  dan  konkrit  yang  melarang debitur untuk menjadikan objek tersebut menjadi tempat usaha, tetapi jika tidak dimitigasi secara benar  hal  tersebut  dapat  menjadi  bencana  bagi  bank.  Karena,  dengan  semakin  berkembangnya jaman  dan  teknologi,  mulai  bermunculan  model-model  usaha  baru  yang  dapat  mengakibatkan terikatnya  debitur  dengan  pihak  lain.  Maka  sebagai  perwujudan  prinsip  kehati-hatian  dalam operasional bank sebagai kreditur, proses pengawasan pasca pembebanan suatu objek dengan hak tanggungan merupakan hal yang krusial yang harus diperhatikan kreditur.
Jaminan    kebendaan  sebagai  the  second  way  out  memiliki  arti  bahwa  nantinya  jaminan tersebut  dapat  dieksekusi  atau  dijual  apabila  debitur  dinyatakan  gagal  atau  ingkar  dalam memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  klausul  perjanjian  kredit,  maka  jalan  eksekusi  objek jaminan  dilakukan  melalui  penjualan  lelang  oleh  kreditur  baik  secara  mandiri  maupun  melalui pengadilan.  Pengikatan  tanah  dan  bangunan  sebagai  jaminan  dilakukan  dengan  hak  tanggungan yang  merupakan  perjanjian  tambahan  (accesoir)  dari  perjanjian  pokok  yang  memberikan kedudukan  didahulukan  (droit  de  prefference)  kepada  pemegang  Hak  Tanggungan.  Namun, terkadang  ada  kegagalan  dalam  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  tersebut  yang  mana  hal  ini menyebabkan bank sebagai kreditur mengalami konsekuensi tertentu. 2 Salah satu hambatan yang mungkin  saja  terjadi  adalah  ketika  objek  jaminan  digunakan  sebagai  tempat  usaha  oleh  debitur dan  terikat  oleh  perjanjian  kerjasama  dengan  pihak  ketiga.  Dalam  perjanjian  tersebut,  terdapat klausula  yang  menyatakan  bahwa  debitur  tidak  dapat  menghentikan  usahanya  sebelum  masa perjanjian  berakhir.  Jika  tidak  ditangani  dengan  benar,  hal  ini  bisa  menyebabkan  eksekusi  tidak dapat dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank.
Asas yang mendasari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok adalah asas kepercayaan, artinya  bank  harus  melandasi  pemberian  kredit  tersebut  atas  dasar  kepercayaan  bank  terhadap kapasitas,  kemampuan dan  tanggung  jawab nasabah  sebagai  debitur  dalam  mengembalikan dana yang dipinjamnya walaupun sering kali prinsip ini menjadi malapetaka bagi bank sendiri. 3 Dalam dunia perbankan, terdapat suatu metode analisis yang dikenal sebagai the fives of credit atau 5 c yang  digunakan  untuk  menilai  kelayakan  seseorang  untuk  mendapatkan  kredit.  Metode  ini bertujuan  agar  bank  memperoleh  keyakinan  bahwa  sifat  dan  watak  dari  calon  debitur  tersebut benar-benar dapat dipercaya. Prinsip tersebut berisikan (1) Character atau watak;(2) Capacity;(3) Capital;(4)  Collateral;(5)  Condition.  Analisis  tersebut  meliputi  analisis  mengenai  profil  calon debitur,  potensi  pertumbuhan  bisnisnya,  nilai  aset  yang  dijaminkan,  dan  variabel-variabel  lain yang relevan.
Proses  perkreditan  berperan  dalam  pengembangan  aset  bank.  Kredit  menjadi  risk  asset
2 A.  Wangsawidjaja  Z., Kredit  Bank  Umum  Menurut  Teori  dan  Praktik  Perbankan  Indonesia (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020).
3 S Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
bagi  bank  karena  pihak  luar,  yaitu  debitur,  memiliki  kendali  atas  aset  bank  tersebut.  Tiap  bank memiliki  upaya  yang  maksimal  untuk  menjaga  kualitas  aset  berisiko  ini  agar  tetap  sehat,  dalam artian produktif dan dapat ditagih dengan baik. Dalam implementasinya, pemberian kredit kepada debitur  selalu  memiliki  potensi  berupa  kredit  yang  tidak  dapat  diselesaikan  tepat  waktu,  yang lebih  dikenal  sebagai  kredit  bermasalah/kredit  macet  atau  Non  Performing  Loan  (NPL).  Kredit macet  tetap  menjadi  bagian  tak  terhindarkan  dalam  kegiatan  pemberian  kredit  oleh  bank,  akan tetapi  bank  berusaha  meminimalkan  tingkat  kredit  macet  agar  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  pengawas  perbankan. 4 Bank  memiliki Standard Operating Procedures (SOP) yang diharuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK  No.  18/POJK.03/2016  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum  untuk meminimalisir  risiko  dari  produk  yang  dikeluarkannya.  Inti  dari  peraturan  ini  pertama  seiring dengan  perkembangan  lingkungan  bank  baik  secara  internal  maupun  eksternal  maka  diperlukan adanya  praktik  tata  kelola  yang  baik  (good  governance),  kedua  bank  harus  meningkatkan upaya dalam  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  agar  aktivitas  usaha yang  dilakukan  oleh  bank  tidak  melebihi  kapasitas  bank  atau  menggangu  kelangsungan  usaha bank, ketiga diperlukan manajemen risiko yang akurat dan komprehensif, dan keempat penerapan manajemen  risiko  yang diterapkan  oleh  bank  akan  mendukung  efektivitas  kerangka  pengawasan bank berbasis risiko yang dilakukan oleh OJK sehingga dapat menjaga kepentingan baik dan juga kepentingan nasabah.
Standard  Operating  Procedurs  (SOP)  sebagai  implementasi  dari  prudential  banking principle  menjadi  sesuatu  yang  esensial  karena  dijadikan  sebagai  panduan  bagi  bank  dalam pelaksanaan  pemberian  kredit.  Di  dalamnya  terdapat  terdapat  instrumen-instrumen  analisa sebelum  pemberian  kredit  sampai  kepada  prosedur-prosedur  yang  dilakukan  oleh  bank  apabila kredit  tersebut  bermasalah  atau  macet. 5 Walau  demikian,  seringkali  dimungkinkan  debitur  tidak dapat  memenuhi  kewajiban  pembayaran  hutangnya  secara  tepat  waktu  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Karena itu, prosedur-prosedur yang terdapat dalam SOP bank sangatlah  penting  untuk  menghindari  timbulnya  kerugian  yang  lebih  besar  jika  dibiarkan  tanpa diselesaikan dalam waktu yang lama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  doktrinal  yang  dilakukan  melalui  studi  dokumen mengenai  teori-teori  hukum  mengenai  hak  tanggungan  dan  kredit  bank  seperti  Undang-undang
4 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank (Bandung: Alfabeta, 2005).
5 Willy  Putra  dan  Haryati  Widjaja,  “Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Penyaluran  Kredit (Studi  Kasus  di  Bank  BRI  Cabang  Semarang),” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  1  (2018), https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96.
Hak  Tanggungan  berserta  aturan  pelaksananya,  Undang-Undang  Perbankan  dan  buku-buku lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sehingga, penelitian ini mempelajari dan menganalisis masalah  menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statute  approach)  dari  data-data  tentang kepastian hukum mengenai Perbankan dan Hak Tanggungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan
Hak tanggungan merupakan jaminan khusus yang menjadikan objek benda tetap sebagai jaminan.  Definisi  mengenai  hak  tanggungan  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan  Tanah  (“untuk  selanjutnya  disebut  UUHT)  yaitu  suatu  bentuk  jaminan  yang  diikatkan pada  hak  atas  tanah  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Undang-undang  nomor  5  Tahun  1960,  baik termasuk  atau  tidak  termasuk  benda-benda  lain  yang  terintegrasi  dengan  tanah  tersebut  yang diperuntukkan  untuk  melunasi  utang  tertentu  dan  memberikan  prioritas  kepada  kreditor  tertentu terhadap  kreditur-kreditur  lainnya.  Berdasarkan  definisi  ini  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Hak Tanggungan  adalah  jaminan  yang  timbul  karena  adanya  perjanjian  pokok  yang  tertulis  yaitu perjanjian  utang-piutang  atau  perjanjian  kredit.  Perjanjian  pokok  tersebut  haruslah  dibuat  dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk memastikan kepastian hukum dari kewajiban-kewajiban yang tercantum  di  dalamnya  sehingga  dapat  melindungi  hak-hak  para  pihak  yang  terlibat  di  dalam perjanjian tersebut.
UUHT juga menegaskan mengenai prinsip dasar hak tanggungan di dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa pemegang hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur- kreditur  lain.  Makna  dari  ketentuan  ini  adalah  jika  debitur  cidera  janji  atau  wanprestasi,  maka kreditur  pemegang  hak  tanggungan  dapat  menjual  objek  hak  tanggungan  baik  secara  mandiri maupun  melalui  lelang  umum  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  memiliki prioritas  yang  lebih  tinggi  daripada  kreditur  lainnya  (droit  de  preference).  Kemudian,  Pasal  7 UUHT  mencantumkan  prinsip  dasar  lain  mengenai  Hak  Tanggungan  yaitu  bahwa  Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek itu berada (droit de suite).
Selain  2  (dua)  prinsip  di  atas  (droit  de  preference  dan  droit  de  suite)  Hak  Tanggungan juga  mempunyai  karakteristik  lain  yaitu  (1)  hak  tanggungan  haruslah  memenuhi  asas  spesialitas dan  asas  publisitas;  (2)  mudah  dan  pasti  pelaksanaan  eksekusinya.  Asas  spesialitas  dan  asas publisitas    mengharuskan  hak  tanggungan  hanya  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  tertentu  dan rincian  yang  spesifik  mengenai  objek  tersebut  harus  dicatat  di  dalam  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan. 6 Selain itu, untuk memenuhi asas spesialitas dalam hak tanggungan, deskripsi yang
6 H. M. Arba dan Diman Ade Mulada, Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan
spesifik  mengenai  subjek,  hutang  yang  dijamin,  serta  nilai  tanggungan  juga  harus  dijelaskan  di dalam  Akta  Pemberian  hak  tanggungan.  Kemudian,  informasi-informasi  tersebut  haruslah diumumkan  sehingga  nantinya  pihak  ketiga  dapat  dengan  mudah  mendapatkan  informasi  yang spesifik  mengenai  subjek  hak  tanggungan,  hutang  yang  dijamin  oleh  Hak  Tanggungan,  nilai tanggungan  dan  objek  hak  tanggungan.  Selanjutnya,  salah  satu  ciri  dan  sifat  lembaga  hak tanggungan  yang  istimewa  adalah  pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan  dilakukan  melalui mekanisme  yang  sederhana  tanpa  melibatkan  proses  peradilan. 7 UUHT  menyediakan  2  (dua) sarana  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  benda  yang  menjadi  objek  hak  tanggungan,  yaitu pertama pemberian hak tanggungan diberikan kuasa untuk menjual sendiri objek hak tanggungan tersebut  (beding  van  eigenmachtige  verkoop  atau  parate  executie),  dan  kedua  melalui  titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan.
Prof Budi Harsono mengartikan hak tanggungan sebagai penguasaan hak atas tanah yang memberikan  kewenangan  bagi  kreditur  untuk  mengambil  tindakan  terkait  tanah  yang  digunakan sebagai  jaminan,  bukan  untuk  menguasai  dan  menggunakan  secara  fisik  akan  tetapi,  kreditur dapat  menjual  tanah  tersebut  jika  debitur  wanprestsi  dan  mengambil  hasil  penjualan  tersebut sebagai pembayaran lunas hutang debitur terhadapnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Definisi  mengenai  hak  tanggungan  menurut  Prof  Budi  Harsono  ini  mencakup  hal  penting  yaitu kontrol  terhadap  kepemilikan  tanah.  Kontrol  kepemilikan  tanah  memungkinan  seseorang  untuk menguasai hak-hak terkait  tanah. Penguasaan hak atas  tanah oleh kreditur tidaklah bersifat fisik, melainkan berupa kekuasaan menjualnya apabila debitur cidera janji.
Kekuasaan menjual tersebut diberikan melalui titel eksekutorial di dalam grosse akta yang merupakan bagian dari bukti pengikatan kredit. Grosse akta merupakan salinan lengkap kata demi kata  dari  akta  pengakuan utang  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Jika  tidak  dipatuhi  secara sukarela,  akta  tersebut  dapat  dieksekusi  melalui  Pasal  195  HIR  dan  peraturan  yang  terkait. Namun,  penting  untuk  memperhatikan  bawah  grosse  akta  hanya  berlaku  sah  apabila pembuatannya  memenuhi  persyaratan  formal  dan  materiil  yang  ditentukan  seperti  grosse  akta harus  dibuat  oleh  notaris,  mencantumkan  irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhan  Yang Maha Esa”, isinya merupakan pengakuan utang sepihak dan jumlahnya harus tetap. 8
Hal  mengenai  subjek  hak  tanggungan  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  dan  Pasal  9  UUHT. Menurut ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal tersebut pemberi maupun penerima atau pemegang hak  tanggungan  dapat  berupa  individu  (orang  perseorangan)  maupun  entitas  hukum  (badan hukum).  Pemberi  hak  tanggungan  harus  memiliki  wewenang  untuk  menjalankan  perbuatan
Benda-Benda di Atasnya (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020).
7 Burhan  Sidabariba, Hak  Preference  Pemegang  Hak  Tanggungan  Mengutamakan  Perlindungan Hukum Para Pihak (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2023).
8 Johannes  Ibrahim  Kosasih  dan  Hassain  Haykal, Kasus  Hukum  Notaris  di  Bidang  Kredit Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
hukum terhadap objek hak tanggungan yang terkait.
Dari  penjelasan  Pasal  8  ayat  (2)  ini,  karena  lahirnya  hak  tanggungan  adalah  pada  saat didaftarnya  hak  tanggungan  tersebut,  maka  kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum terhadap  objek  hak  tanggungan  diharuskan  ada  pada  pemberi  hak  tanggungan  pada  saat pembuatan  buku-buku  hak  tanggungan.  Oleh  karena  itu,  keabsahan  kewenangan  tersebut  harus dapat dibuktikan pada saat hak tanggungan terkait didaftarkan. Pemegang hak tanggungan dalam hal  ini  dapat  berupa  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  yang  berperan  sebagai  pihak  yang memiliki piutang.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hak  tanggungan merupakan jaminan yang timbul karena adanya kebutuhan masyarakat akan adanya suatu lembaga jaminan  yang  dapat  memberikan  kepastian  serta  perlindungan  bagi  para  pihak  dan  juga  dapat menyelesaikan  permasalahan  mengenai  perjanjian  pokok  dengan  pasti,  cepat,  sederhana  dan memberikan keadilan bagi semua pihak terlibat. Hak tanggungan juga memberikan perlindungan hukum  bagi  para  pihak,  baik  secara  preventif  maupun  represif.  Perlindungan  secara  preventif ditujukan agar para pihak berhati-hati dalam menjalankan hak dan kewajibannya agar tidak terjadi sengketa.  Sedangkan  perlindungan  secara  represif  menjadikan  hak  tanggungan  sebagai  suatu tuntutan  dari  kreditur  apabila  debitur  cidera  janji.  Perlindungan  secara  represif  juga  bertujuan untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  mengembalikan  keadaan  pada  situasi  semula  sebelum terjadinya pelanggaran.
Setelah  diundangkannya UUHT, hak  tanggungan  menjadi  satu-satunya  lembaga  jaminan atas  tanah  dan  segala  turutannya  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Hak  tanggungan  sebagai perjanjian  accesoir  memberikan  dasar  kepada  pemegang  hak  tanggungan  untuk  menjalankan parate  executie  apabila  debitur  wanprestasi  yang  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang tercantum dalam akta terkait hak tanggungan.
Penjelasan  umum  angka  5  dan  penjelasan  pasal  4  ayat  (1)  UUHT  mengatakan,  bahwa suatu  tanah  dapat  menjadi objek hak  tanggungan  apabila  (1)  objek  tersebut  dapat  dinilai  dengan uang,  karena  merupakan  perjanjian  accesoir  terhadap  suatu  utang  berupa  uang;  (2)  harus merupakan hak yang wajib didaftar dalam Daftar Umum, karena harus memenuhi asas spesialitas dan  publisitas  yang  mana  hal  ini  diperlukan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  semua pihak dan juga mengikat terhadap pihak ketiga; (3) dapat dipindahtangankan, maknanya hak atas tanah  itu  dapat  dengan  mudah  untuk  dijual  apabila  debitur  cidera  janji;  (4)  memerlukan penunjukkan oleh undang-undang.
Maka,  jika  merujuk  pada  poin  2  (dua)  di  atas  maka  objek  yang  dapat  dibebankan  hak tanggungan  tersebut  harus  memiliki  persyaratan  yaitu  merupakan  hak  atas  tanah  dengan  jenis sebagai berikut:
a. Hak-hak  yang  ditunjuk  oleh  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu:
1) Hak Milik (Pasal 25);
2) Hak Guna Usaha (Pasal 33);
3) Hak Guna Bangunan (Pasal 39);
b. Hak-hak  yang  ditunjuk  oleh  Undang-Undang  nomor  16  Tahunn  1985  tentang  Rumah Susun, yaitu:
1) Rumah  susun  yang  berdiri  di  atas  tanah  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara
2) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) yang bangunannya berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara.
c. Hak yang ditunjuk oleh Pasal 4 ayat (1) UUHT yaitu Hak Pakai Atas Tanah Negara yang didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.
d. Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  4  ayat  (4)  UUHT  bahwa  Hak  Tanggungan  juga membuka kemungkinan untuk membebaninya tanah beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Namun, pengikutsertaan bangunan dan/atau tanaman tersebut tidak terjadi secara  otomatis,  tetapi  harus  secara  jelas  dinyatakan  oleh  para  pihak  yang  terlibat  di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

## Pengawasan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan
Memberikan  kredit  merupakan  aktivitas  yang  fundamental  bagi  bank  dengan  potensi risiko  yang  dapat  mempengaruhi  kesehatan  dan  kelangsungan  bisnis  bank  tersebut.  Oleh  karena itu,  bank  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  kredit  yang  sehat  dalam  implementasinya  agar dapat  mencegah,  mengurangi  maupun  menteralisir  kemungkinan  terjadinya  kerugian  bagi  bank tersebut.  Sehingga,  pemerintah  melalui  aturan-aturannya  memberikan  arahan  atas  bagaimana penerapan prinsip prudential banking ini. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menjaga keamanan industri  perbankan  dalam  menghadapi  risiko  yang  bisa  mempengaruhi  nasabah  serta perekonomian  secara  keseluruhan  dengan  mencegah  kegagalan  proses  dan  prosedur  yang  dapat berdampak negatif terhadap sistem keuangan. 9
Pasal  29  ayat  (2)  Undang-Undang  nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan mengamanatkan  bahwa  bank  harus  menjaga  kestabilan  bank  sesuai  dengan  modal  yang  cukup, kualitas  aset,  manajemen  yang  berkualitas,  likuiditas,  profitabilitas,  solvabilitas,  dan  aspek  lain yang terkait dengan kegiatan bank, serta melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  bank  diwajibkan  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam
9 Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, Hukum Perbankan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).
menjaga  tingkat  kesehatannya.  Pasal  29  ayat  (2)  UU  Perbankan  tersebut  juga  menekankan pentingnya  bagi  bank  untuk  secara  kontinu  memperhatikan  kecukupan  modal,  kualitas  aset, kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas/profitabilitas,  dan  aspek-aspek  terkait  lainnya. Meskipun  tidak  secara  jelas  menjelaskan  mengenai  prinsip  kehati-hatian  (prudential  banking principle),  namun  jika  diperhatikan  pasal  tersebut  terletak  dalam  Bab  V  yang  membahas pembinaan dan pengawasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan bentuk  pembinaan  dan  pengawasan  yang  penerapannya  diatur  oleh  ketentuan  internal  bank  itu sendiri (self regulation).
Self regulation yang merupakan perwujudan dari prudential banking principle adalah hal yang  sangat  esensial.  Tiap-tiap  bank  harus  mempunyai  aturan  main  yang  tepat,  pasti,  dan  jelas namun  tidak  melenceng  dari  koridor  yang  telah  ditetapkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan. Sehingga,  regulasi  tersebut  dapat  digunakan  dan  dijadikan  panduan  para  Loan  Officer  dalam melakukan  analisisnya.  Bank  juga  dapat  melakukan  pengawasan  terkait  kredit  yang  sedang berjalan apabila panduan tersebut tercantum di dalam SOP bank.
Know  Your  Customer/Customer  due  Diligence  merupakan  salah  satu  prinsip  yang terdapat  dalam  lembaga  perbankan.  Bank  tentunya  mempunyai  kewajiban  untuk mengenal  lebih jauh  mengenai  calon  nasabah  atau  calon  debitur. 10 Tanggung  jawab  bank  terkait  dengan  prinsip mengenal nasabah tercermin dalam kebijakan-kebijakan bank, seperti kebijakan identifikasi/pengenalan nasabah, kebijakan mengenai prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi yang dilakukan nasabah, serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko terhadap suatu transaksi.  Bank  juga  harus  melakukan  pemantauan  yang  aktif  dan  konsisten  terhadap  usaha debitur,  pemenuhan  persyaratan  kredit,  sampai  pemantauan  terhadap  objek  jaminan  pada  suatu transaksi kredit. 11
Selain itu, agar dapat menciptakan kualitas yang baik pada pemberian kredit, penting bagi bank mengikuti beberapa prinsip lain yang sesuai dengan kebutuhan kreditur dan debitur. Hal ini bertujuan  untuk  mengurangi  dan  mengantisipasi  kemungkinan  risiko  kredit  di  masa  depan. Adapun prinsip pemberian kredit meliput 6 (enam) prinsip evaluasi kredit sebagai berikut:
a. Prinsip 5 c yaitu : a) Character, penilaian karakter calon debitur oleh bank dengan tujuan untuk  menentukan  apakah  debitur  tersebut  jujur,  beritikad  baik,  dan  tidak  akan menimbulkan  kesulitan  bagi  bank;  b)  Capacity,  penilaian  bank  terhadap  kompetensi debitur  dalam  bidang  usaha  mereka  dan  atau  kemampuan  manajemen  mereka,  sehingga bank  memiliki  keyakinan  bahwa  kredit  yang  diberikan  akan  dikelola  dengan  baik  dan tepat;  c)  Capital,  yaitu  penilaian  bank  terhadap  keuangan  calon  debitur  yang  dilakukan
10 Asep  Rozali,  “Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  Your  Customer  Principle)  dalam  Praktik Perbankan,” Jurnal Wawasan Yuridika 24, no. 1 (28 Oktober 2014), https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.18.
11 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
untuk  menilai  secara  komprehensif  posisi  keuangan  debitur,  dengan  tujuan  untuk mengetahui  sejauh  mana  modal  debitur  dapat  mendukung  pembiayaan  proyek  atau usahanya;  d)  Condition,  yaitu  evaluasi  yang  dilakukan  bank  terhadap  situasi  pasar domestic maupun internasional, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang akan datang, dengan  tujuan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  prospek  pemasaran  usaha  debitur yang  mendapatkan  pembiayaan  dari  bank  tersebut;  e)  Collateral,  yaitu  penilaian  yang dilakukan  bank  terhadap  jaminan  yang  diberikan  oleh  calon  debitur  guna  memastikan pelunasan utang yang dimiliki debitur.
b. Prinsip pemutusan kredit secara Four Eye, prinsip ini merupakan dasar dalam mengambil keputusan  di  bidang  pemberian  kredit  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  biaya  yang berhubungan dengan risiko.
c. Prinsip  One  Obligor,  yaitu  penilaian  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi mengenai  risiko  total  dari  kredit  yang  diberikan  agar  tidak  melebihi  BMPK  (Batas Maksimum Pemberian Kredit/Legal Lending Limit).
d. Prinsip  Konsolidasi  Eksposure,  yaitu  pendekatan  tersebut  melibatkan  penggabungan semua  kredit  yang  telah  dan  akan  diberikan  oleh  bank  kepada  calon  debitur  atau  calon grup debitur, sebagai cara untuk menentukan jumlah total kredit yang diperoleh.
e. Prinsip  Kepatuhan  Terhadap  Regulasi,  yaitu  setiap  pejabat/pegawai  kredit  harus melaksanakan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan/aturan-aturan perkreditan.
f. Prinsip  Pemantauan  Kredit,  yaitu  pemantauan  secara  rutin  dan  konsisten  mencakup pengawasan terhadap usaha debitur serta kepatuhannya terhadap ketentuan kredit.
Seperti  telah  disinggung  di  atas,  jaminan  sebagai  the  second  way  out,  bertujuan  untuk mengurangi  risiko  kerugian  yang  mungkin  dialami  oleh  bank  jika  debitur  gagal  memenuhi kewajibannya.  Karena  itu,  syarat  bagi  suatu  benda  atau  hak  untuk  dapat  digunakan  sebagai jaminan adalah bahwa benda atau hak tersebut memiliki nilai moneter. Untuk mengkonversi objek jaminan ke dalam bentuk uang, perlu dilakukan pengalihan kepemilikan atas objek tersebut. oleh karena  itu, benda  atau  hak  yang  dapat digunakan  sebagai  jaminan haruslah  benda  atau hak yang dapat dialihkan. Pada penentuan pemberian kredit, jaminan kebendaan memiliki peranan penting sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  keputusan  tersebut.  Jaminan  dianggap  sebagai  sarana  yang efektif  dalam  melindungi  kredit  yang  diberikan  kepada  nasabah,  khususnya  dalam  menghadapi kemungkinan permasalahan/risiko di masa depan. 12
Karena  lembaga  jaminan  memiliki  fungsi  untuk  memperlancar  dan  menjaga  keamanan
12 S  Djoni  Gazali  dan  Noor  Hafidah, Dasar-dasar  Hukum  Kebendaan (Yogyakarta:  UII  Press Yogyakarta, 2022).
pemberian kredit, jaminan yang baik adalah:
a. Yang dapat memudahkan pihak yang membutuhkan untuk mendapatkan kredit;
b. Yang  tidak  merusak  potensi  debitur  sebagai  pemberi  jaminan  dalam  menjalankan usahanya;
c. Yang  memberikan  kepastian  kepada  kreditur  bahwa  jaminan  tersebut  selalu tersedia dan dapat dijual jika diperlukan untuk melunasi utang debitur.
Dengan  demikian,  kebendaan  jaminan  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  perlingungan dan  kepastian  hukum  kepada  kreditur  dan  debitur.  Bagi  kreditur,  pengikatan  utang  dengan kebendaan  jaminan  memberikan  kepastian  bahwa  utang  akan  dilunasi  jika  debitur  wanprestasi atau  dinyatakan  pailit.  Kebendaan  jaminan  juga  memberikan  kepastian  hukum  kepada  lembaga perbankan  atau  keuangan  lainnya  bahwa  utang  beserta  bunga  akan  tetap  dibayar  dengan menguangkan  kebendaan  jaminan  tersebut.  Bagi  pihak  kreditur,  ini  akan  menjamin  ketenangan dan  kepastian  dalam  menjalankan  usaha  mereka.  Karena  dengan  memiliki  modal,  debitur  dapat mengembangkan  bisnis  atau  usahanya  lebih  jauh.  Jika  debitur  tidak  dapat  melunai  utang  dan bunga, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek yang dijaminkan. 13
Dalam bidang hukum jaminan terdapat larangan bagi kreditur untuk meminta penguasaan benda  jaminan  sebagai  pelunasan  utang  debitur.  Prinsip  ini  bertujuan  mencegah  terjadinya ketidakadilan  jika  kreditur  memiliki  benda  jaminan  yang  mempunyai  nilai  lebih  tinggi  daripada jumlah utang debitur. 14 Hal ini selaras dengan konsep yang dijelaskan oleh Prof Budi Harsono di atas, bahwa penguasaan atas tanah yang dimiliki oleh kreditur bukanlah penguasaan secara fisik, melainkan kekuasaan untuk menjual tanah tersebut apabila debitur cidera janji.
Berdasarkan  prinsip  ini,  dalam  lembaga  jaminan  baik  itu  gadai,  jaminan  fidusia  maupun hak tanggungan dan lembaga jaminan lainnya tidak berarti beralihnya penguasaan atas objek yang dibebani oleh lembaga jaminan tersebut. sehingga, debitur masih memiliki penguasaan fisik atas objek jaminan. Hal ini memberikan keleluasaan bagi debitur untuk memanfaatkan objek tersebut, termasuk untuk menjadikannya sebagai tempat usaha.
Namun,  apabila  hal  ini  tidak  dimitigasi  dengan  benar  dan  tepat  oleh  kreditur,  dapat menimbulkan dampak kerugiaan pada saat debitur cidera janji. Seperti yang terjadi pada Bank X, pada  tahun  2019,  PT  Bank  X  selaku  kreditur  melakukan  perjanjian  Kredit  Modal  Kerja  dengan Nasabah  A  yang  ditujukan  sebagai  pembiayaan  bisnis  Nasabah  A  dengan  membebankan  hak tanggungan  kepada  suatu  bangunan  rumah.  Lalu  pada  awal  tahun  2020  Nasabah  A  mengajukan
13 Etty  Mulyati  dan  Fajrina  Aprilianti  Dwiputri,  “Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai  Pengamanan Perjanjian Kredit,” ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu Hukum Kenotariatan 1, no. 2 (29 Juni 2018).
14 Salim H.S., Perkembangan hukum jaminan di Indonesia (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019).
permintaan  top  up  terhadap  perjanjian  awal  dengan  mengajukan  tambahan  jaminan  berupa bangunan  rumah  toko  (ruko).  Lalu  pada  bulan  Juni  Nasabah  A  melakukan  perjanjian  usaha dengan  PT  Y  dan  menjadikan  objek  hak  tanggungan  tambahan  (bangunan  ruko)  sebagai  tempat debitur menjalankan usahanya tersebut. Dalam salah satu klausula dari perjanjian antara Nasabah A  dengan PT Y  menyatakan  bahwa  hubungan  kerjasama  tersebut  berlaku  selama  5  (lima)  tahun dan  tidak  dapat  diakhiri  sebelum  masa  berlakunya  habis.  Pada  tahun  2022,  Kredit  Modal  Kerja Nasabah  A  tersebut  dinyatakan  bermasalah  oleh  tim  analisis  Bank  X,  sehingga  kredit  tersebut harus  dicari  jalan  keluar  dan  dilakukan  penyelesaian  dengan  debitur.  Upaya  penyelesaian  telah dilakukan  oleh  para  pihak,  namun  antara  kreditur  dan  debitur  tidak  menemukan  jalan  keluar, sehingga  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  melakukan  AYDA.  Ketika  mau  melanjutkan  proses AYDA, Bank X baru mengetahui bahwa adanya perjanjian antara Nasabah A dengan PT Y yang menyebabkan berubahnya status objek jaminan hak tanggungan tersebut menjadi Noneksekutabel.
Secara  umum,  tidak  ada  peraturan  yang  secara  spesifik  melarang  objek  jaminan digunakan  sebagai  tempat  usaha.  Namun,  penggunaan  objek  jaminan  tersebut  harus  memenuhi persyaratan  dan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  kreditur.  Jika  dikaitkan  perkembangan  jaman dengan  kasus  pemberian  kredit  yang  melibatkan  objek  jaminan,  bank  sebagai  kreditur  haruslah mulai  menetapkan  persyaratan  dan  ketentuan  tertentu  yang  harus  dipenuhi  debitur  untuk menjadikan objek sebagai tempat usaha. Contohnya, jika objek jaminan adalah sebuah bangunan properti,  debitur  mungkin  harus  mendapatkan  persetujuan  atau  izin  tertulis  dari  bank  sebagai kreditur  sebelum  menggunakan  objek  tersebut  sebagai  tempat  usaha.  Hal  ini  merupakan  prinsip kehati-hatian  bank  yang  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  bank  dan  memastikan  bahwa penggunaan objek jaminan tidak merugikan nilai jaminan tersebut.
Namun,  bank  semestinya    juga  tidak  hanya  mengharapkan  peran  debitur,  penting  bagi bank untuk melakukan pemantauan secara aktif dan konsisten terhadap kredit dan objek jaminan sebagai  pelaksanaan  prinsip  know  your  customer,  sehingga  nantinya  bank  dapat  memitigasi risiko-risiko  terhadap  objek  jaminan  yang  mungkin  akan  timbul  di  kemudian  hari.  Bank  harus memperhatikan  kondisi  pembayaran  pokok  atau  angsuran  pokok  dan  bunga  pinjaman  oleh nasabah yang dapat diamati melalui tata usaha bank dan ini menggambarkan tingkat kolektibilitas kredit. 15 Informasi mengenai tingkat kolektibilitas ini sangat penting bagi bank dalam melakukan pengawasan terhadap setiap nasabah secara indvidu maupun secara keseluruhan. Selain itu, dalam melakukan pengawasan bank sepatutnya tidak menunggu sampai berubahnya status kolektabilitas nasabah, pengawasan dapat mulai dilakukan sepanjang perjanjian kredit berjalan.
Tetapi,  apabila  permasalahan  seperti  kondisi  di  atas  telah  terjadi,  maka  bank  perlu
15 M.  Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata (Jakarta:  Sinar Grafika, 2022).
melakukan  strategi  dan  upaya-upaya  agar  dapat  menyelesaikan  kredit  bermasalah  tersebut sebelum  membawa  kerugian  yang  lebih  jauh  bagi  bank.  Langkah-langkah  tersebut  haruslah praktis dan dapat segera dilakukan dan sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan oleh Peraturan  Bank  Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dan  kebijakan  internal  bank  itu sendiri.
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  14/15/PBI/2012,  bank  dapat  menggunakan cara  Agunan  Yang  Diambil  Alih  (AYDA)  untuk  mempercepat  penyelesaian  kewajiban  debitur. AYDA adalah aset yang diperoleh bank melalui pelelangan atau penyerahan sukarela oleh pemilik agunan. Mengacu pada pasal 12 A Undang-Undang Perbankan, bank dapat membeli agunan baik melalui  pelelangan  maupun  di  luar  pelelangan  dengan  tujuan  untuk  mempercepat  penyelesaian kewajiban  debitur.  Namun,  bank  tidak  dimaksudkan  untuk  memiliki  objek  tersebut  karena  ada ketentuan bahwa objek jaminan yang telah dibeli harus dicairkan dalam waktu 1 (satu) tahun atau dijual kembali agar dapat dimanfaatkan segera oleh bank.
Cara lain yang dapat dilakukan apabila setelah dilakukan penilaian ulang terhadap kredit, prospek  usaha  nasabah  tidak  menguntungkan  dan  atau  nasabah  tidak  bekerjasama  untuk melakukan  restrukturisasi  kredit  sehingga  tidak  berhasil,  maka  eksekusi  objek  jaminan  dapat dilakukan.  Eksekusi  ini  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  6  Jo  Pasal  20  UUHT.  Ada  beberapa dasar yang menjadi landasan bagi kreditur dalam melakukan eksekusi, yaitu: 1) berdasarkan hak pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  untuk  menjual  objek  jaminan;  2)  berdasarkan  adanya  titel eksekutorial  yang  terdapat  dalam  Sertifikat  Hak  Tanggungan;  dan  3)  dapat  dilakukan  penjualan objek jaminan secara tidak resmi jika hal tersebut dapat menghasilkan harga jual yang tertinggi.
Pada  kasus  yang  melibatkan  pihak  ketiga  di  atas,  solusi  yang  dapat  diberikan  adalah pertama bank dapat mengalihkan eksekusi terhadap objek/barang debitur yang lain, kedua apabila tidak  ada  itikad  baik  dari  debitur  maka  bank  dapat  memulai  gugatan  baru  dan  menuntut  agar perjanjian  yang  dibuat  oleh  debitur  dengan  pihak  ketiga  tersebut  melawan  hukum  tetapi  hal  ini dapat dilakukan jika dan hanya jika, terdapat janji yang mengatur mengenai hal tersebut di dalam akta hak tanggungan.

## KESIMPULAN
Dalam  menangani  kredit  macet  Bank  haruslah  berpatokan  kepada  aturan-aturan  terkait mengenai  itu,  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Kebijakan  Internal  bank  itu  sendiri. Selain  melakukan  pembinaan  terhadap  internal  bank,  bank  juga  harus  melakukan  pengawasan terhadap nasabah sampai dengan objek yang terkait pada suatu perjanjian kredit. Pengawasan itu dilakukan  dengan  melakukan  update  berkala  kepada  nasabah/debitur  mengenai  kondisi  usaha maupun masalah-masalah yang dihadapi nasabah/debitur dan juga secara rutin memastikan bahwa
status  dari  suatu  objek  jaminan  tersebut  tidak  bermasalah.  Pengawasan  perlu  dilakukan  agar masalah-masalah  terkait  objek  yang  dibebankan  hak  tanggungan  dapat  diantisipasi  di  kemudian hari,  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  pada  bank.  Pengawasan  tersebut  dapat  di  lakukan dengan cara: 1) Bank harus mulai memperhatikan perubahan model usaha yang terjadi, sehingga penting bagi bank untuk menambahkan janji-janji baru yang sesuai dengan perkembangan model usaha  yang  ada  ke dalam  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan;  2) bank  lebih berperan  aktif  dalam melakukan  pembaharuan  informasi  nasabah/debitur,  dengan  cara  rutin  menghubungi nasabah/debitur  tentang  bisnisnya  dan/atau  melakukan  site  visit  pada  objek-objek  yang dibebankan hak tanggungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arba,  H.  M.,  dan  Diman  Ade  Mulada. Hukum  Hak  Tanggungan:  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah dan Benda-Benda di Atasnya . Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020.
Atmaja,  Komang  Tri,  dan  Ni  Putu  Purwanti.  “Pengaturan  Penyelesaian  Kredit  Macet  Melalui Eksekusi  Jaminan  Hak  Tanggungan  Berdasarkan  Hukum  Perbankan.” Kertha  Wicara :
Journal Ilmu Hukum 10, no. 10 (22
September 2021).
https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i10.p04.
Gazali,  S  Djoni,  dan  Noor  Hafidah. Dasar-dasar  Hukum  Kebendaan .  Yogyakarta:  UII  Press Yogyakarta, 2022.
Gazali, S Djoni, dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Harahap,  M.  Yahya. Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2022.
Kosasih,  Johannes  Ibrahim,  dan  Hassain  Haykal. Kasus  Hukum  Notaris  di  Bidang  Kredit Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Mulyati,  Etty,  dan  Fajrina  Aprilianti  Dwiputri.  “Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam Menganalisis  Jaminan  Kebendaan  Sebagai  Pengamanan  Perjanjian  Kredit.” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, no. 2 (29 Juni 2018).
Putra,  Willy,  dan  Haryati  Widjaja.  “Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Penyaluran  Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang).” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 3, no. 1 (2018). https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96.
Rozali,  Asep.  “Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  Your  Customer  Principle)  dalam  Praktik Perbankan.” Jurnal Wawasan Yuridika 24, no. 1 (28 Oktober 2014). https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.18.
Salim H.S. Perkembangan hukum jaminan di Indonesia . Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
Sidabariba,  Burhan. Hak  Preference  Pemegang  Hak  Tanggungan  Mengutamakan  Perlindungan Hukum Para Pihak . Depok: Papas Sinar Sinanti, 2023.
Sutarno. Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank . Bandung: Alfabeta, 2005.
Usanti, Trisadini P., dan Abd Somad. Hukum Perbankan . Jakarta: Prenadamedia Group, 2017. Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Wangsawidjaja  Z.,  A. Kredit  Bank  Umum  Menurut  Teori  dan  Praktik  Perbankan  Indonesia . Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020.