## 1. Pendahuluan
Pada Oktober 2014, pemerintahan baru terbentuk di Indonesia. Dalam visi pengelolaan negara lima tahun ke depan, presiden terpilih menyatakan komitmen untuk mendorong sektor maritim sebagai motor pembangunan. Disuarakan secara terbuka di atas kapal pinisi,
para pemimpin secara simbolis menegaskan pilihan untuk memuliakan laut dan memilih bahari sebagai sumber kekuatan bangsa. Kebijakan ini kemudian direalisasikan melalui penciptaan struktur yang relevan di kabinet dengan membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman.

## PUSAKA BUDAYA KAWASAN PESISIR: TINJAUAN ARKEOLOGIS ATAS POTENSI DI KEPULAUAN MALUKU
The Heritage of Coastal Landscape: An Archaeological Review on the Potential in ihe Moluccas Archipelago

## Marlon Ririmasse
Balai Arkeologi Ambon, Jl. Namalatu-Latuhalat Ambon 97118 ririmasse@yahoo.com
Naskah diterima  : 21 September 2015 Naskah diperiksa  : 5 Oktober 2015 Naskah disetujui  : 26 Oktober 2015
Abstrak . Kawasan pesisir sejak lama telah menjadi salah satu tema utama dalam tinjauan sejarah budaya  dunia.  Karakter  geografisnya  yang  khas,  membuat  wilayah  ini  menjadi  titik  mula  bagi proses kontak dan interaksi antar budaya. Hadir sebagai kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang. Suatu keadaan yang mencerminkan potensi kolosal kawasan pesisir di negeri ini. Termasuk potensi secara kultural. Sebagai salah satu kepulauan terluas di Indonesia, Maluku juga kaya dengan pusaka budaya kawasan pesisir. Makalah ini merupakan langkah awal untuk menemukan dan mengenali potensi pusaka budaya kawasan pesisir yang ada di Kepulauan Maluku dari sudut pandang studi arkeologi serta membuka ruang diskusi bagi arah pengelolaannya. Survei penjajakan dan studi pustaka dipilih sebagai pendekatan dalam kajian. Hasil penelitian menemukan bahwa wilayah Maluku memiliki potensi besar pusaka budaya kawasan pesisir yang perlu dikelola dengan pendekatan pengembangan berkelanjutan.
Kata kunci : Kawasan pesisir, Pusaka budaya, Arkeologi, Maluku
Abstract . The coastal area has long been the major domain in the review of the world cultural history. The distinctive geographical character has made this region a starting point for the process of contact and interaction between cultures. As the world’s largest archipelago, Indonesia is one of the countries with the longest coast lines; a situation that reflects the colossal potential of the coastal region, not only politically and economically, but culturally as well. As one of the largest archipelagoes in Indonesia, the Moluccas also has the same potency. This paper tries to identify potential cultural heritage of coastal areas in the Maluku Archipelago from the archeological perspective and creates the discussion sphere to develop the management approach. Reconnaissance survey and literature study have been chosen as the approach in this research. This study found that the Maluku region has a great potency of cultural heritage of coastal areas that need to be managed with a sustainable development approach.
Keywords: Coastal Zone, Cultural heritage, Archeology, the Moluccas

## ARKENAS
Kondisi ini menjadi semakin jelas ketika kemudi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai garda terdepan pengelolaan bahari negara diserahkan kepada praktisi. Sosok yang dipandang memahami seluk beluk tata-kelola perikanan nasional sebagai salah satu sumber paling potensial pendapatan negara ke depan. Dalam waktu yang tidak lama, pembenahan di sektor kelautan dan perikanan langsung terasa. Keputusan untuk memperketat pengawasan wilayah laut, serta mempertegas sanksi bagi kapal-kapal asing ilegal, seakan memberi atmosfir baru bagi tata kelola bahari nasional. Tentu semua ini masih merupakan tahap mula dari suatu proses panjang. Segalanya masih harus dilihat hasilnya dalam waktu ke depan, namun tidak salah kiranya jika kita berharap bahwa dengan arah kebijakan baru ini bangsa Indonesia bisa menjadi tuan atas laut Nusantara.
Meski tidak lepas dari kritik, arah kebijakan dengan visi negara maritim ini kiranya rasional. Terutama dengan menimbang kenyataan bahwa meski menjadi negara dengan sekitar 70 persen wilayah laut, pembangunan sektor maritim selama ini masih jauh dari seharusnya. Memiliki wilayah perairan yang secara geopolitis strategis, ternyata belum mampu dikelola dengan semestinya oleh negara. Longgarnya ruang gerak bagi kapal asing dan masalah tapal batas yang berulang, merupakan salah satu indikator. Padahal, geografi yang strategis ibarat kartu utama bagi peran Indonesia di pentas diplomasi regional- internasional.
Demikian pula untuk pengelolaan potensi ekonomi bahari nasional. Data Badan Pangan Dunia (FAO) menyebutkan nilai ekonomis laut di Indonesia mencapai 3-5 triliun dollar Amerika atau setara 60,000 triliun rupiah per tahun. Belum lagi potensi nilai perdagangan pada tiga alur laut Kepulauan Indonesia dengan nilai 18 miliar rupiah perhari. Dengan potensi yang sedemikian kolosal kita dihadapkan pada kenyataan bahwa sektor perikanan kehilangan lebih dari 23 miliar dolar Amerika atau hampir
300 triliun rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh kapal-kapal nelayan asing. Hal tersebut membuat semua potensi ekonomis ini belum memberi kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional. Wajar jika masyarakat kemudian berharap visi maritim pemerintahan baru mampu menjadi gerbang bagi pengelolaan bahari Nusantara untuk kesejahteraan seluruh bangsa.
Perlu menjadi perhatian adalah kenya- taan fokus pengelolaan potensi maritim nasional selama ini cenderung melekat pada ranah kelautan semata dengan penekanan pada isu geopolitis dalam konteks pengelolaan batas wilayah dan aspek ekonomi khususnya perikanan sebagai sektor unggulan bahari. Padahal pemaknaan ranah maritim sejatinya tidak semata bertautan dengan laut namun meluas pada kawasan darat dan pulau- pulau  yang  membentuk  konfigurasi  bentang bahari yang utuh. Pengembangan kawasan pesisir sewajarnya juga mendapat perhatian yang sepadan dengan perairan laut. Dengan karakteristik  geografis  negara  yang  dibentuk oleh jalinan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia merupakan salah satu wilayah di dunia dengan garis pantai dan kawasan pesisir terpanjang dan paling kompleks. Suatu kondisi yang mencer- minkan potensi besar kawasan pesisir nasional. Di samping itu, penekanan pada aspek geopolitis dan ekonomi selama ini membuat pengelolaan bahari nasional dipandang belum merangkul sektor-sektor lain secara propo- sional. Perikanan, industri, pertambangan, hingga pariwisata adalah beberapa sektor terkait ekonomi bahari yang selama ini mengemuka dalam pengelolaan kawasan pesisir. Aspek lain yang terkait dengan isu-isu sosial termasuk aspek kebudayaan belum mendapat perhatian yang semestinya. Situasi ini tentu disayangkan, menimbang kondisi kontemporer bahwa kawasan pesisir merupakan wilayah yang selalu menjadi rujukan pemukiman. Oleh karena  itu,  secara  demografi  memiliki  peran sentral dan perlu untuk dikelola dengan benar.

## ARKENAS
Sejarah budaya Nusantara telah mencatat kawasan pesisir menjadi zona kunci dalam tumbuh kembang peradaban di negeri ini. Kawasan pesisir menjadi gerbang masuk dan berkembangnya budaya baru yang menjelma menjadi identitas lokal dalam hitungan waktu. Termasuk pengenalan aksara dan pengetahuan yang lebih kompleks seperti sistem politik dan keagamaan. Hal ini kemudian berkembang ketika kerajaan dan struktur politik masa lalu mengembangkan orientasi penguasaan laut dan pesisir sebagai kunci hegemoni politik dan niaga. Nilai penting kawasan pesisir secara sejarah budaya ini terekam lewat kekayaan pusaka budaya yang tersebar luas di berbagai wilayah. Eksistensi luas situs-situs arkeologi di kawasan pesisir Nusantara merupakan refleksi dinamika kawasan ini secara historis-kultural.
Meski memiliki potensi kolosal, ditinjau dari segi pengelolaan, pusaka budaya kawasan pesisir di Indonesia kiranya belum mendapat perhatian yang semestinya. Kondisi ini bisa diamati dari ancangan pengelolaan kawasan pesisir yang selama ini hampir tidak memberi ruang bagi pengembangan aspek kultural. Termasuk pengelolaan pusaka budaya. Padahal dengan memberi peran yang sederajat bagi aspek budaya untuk berdampingan dengan aspek politik dan ekonomi, kiranya akan memperkuat konsep pengelolaan kawasan pesisir menjadi lebih utuh dan menyentuh masyarakat pada akar jati dirinya.
Sebagai salah satu wilayah kepulauan di Indonesia, Maluku juga dihadapkan pada tantangan serupa. Dengan sebaran pulau yang berjumlah ribuan di Maluku, kawasan pesisir juga menjadi isu kunci  yang harus dikelola bagi kemajuan wilayah ini. Tidak semata dalam aspek ekonomi dan sosial, namun meluas pada aspek budaya dan pengelolaan pusaka. Dikenal sebagai Kepulauan Rempah- Rempah, kawasan pesisir di Maluku telah lama menjadi ruang interaksi antar budaya kawasan dan dunia. Tak heran, jejak pusaka budaya juga bertebaran luas di pesisir kepulauan ini. Hal
yang serupa dengan wilayah lain di Nusantara, perlu dikelola dengan semestinya untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Makalah ini merupakan langkah awal untuk mencoba mengamati potensi pusaka budaya kawasan pesisir di Maluku serta membuka ruang diskusi bagi arah pengelolaan ke depan.
Visi maritim telah ditetapkan sebagai arah baru pembangunan nasional selama lima tahun ke depan. Sebuah keputusan yang bermuara pada upaya pembenahan dan pengembangan tata-kelola bahari nasional. Perhatian atas sektor strategis dimaksud selama ini melekat pada aspek geopolitik dan ekonomi. Dengan wilayah perhatian yang melekat pada kawasan laut dan perairan; dan isu pengelolaan batas negara serta perikanan. Kawasan pesisir sebagai bagian dari bentang bahari kiranya belum banyak mendapat perhatian. Demikian halnya dengan aspek-aspek lain yang berkarakter sosial- budaya, termasuk yang berkaitan dengan isu pengelolaan pusaka budaya. Padahal rekam sejarah budaya menunjukan dengan jelas, peran sentral kawasan pesisir dalam tumbuh kembang peradaban Nusantara. Sebaran luas pusaka budaya dan situs-situs arkeologi di kawasan pesisir merupakan cermin nilai strategis wilayah ini secara kultural. Potensi kolosal yang kiranya perlu untuk diperhatikan dan dikelola dengan semestinya, termasuk di Maluku. Bercermin pada kondisi tersebut maka permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah:
1.  Bagaimana profil dan karakteristik potensi pusaka budaya kawasan pesisir di Maluku ditinjau dari sudut pandang studi arkeologi?
2.  Bagaimana bentuk pendekatan pengelolaan yang  relevan  bagi  potensi  spesifik  ini  di wilayah Maluku?
Sebagai upaya awal untuk membuka ruang diskusi akademis bagi pengelolaan pusaka budaya kawasan pesisir maka perhatian pada aspek konseptual menjadi fokus dalam makalah ini. Karena itu pendekatan yang

## ARKENAS
digunakan dalam studi ini adalah survei penjajakan dan studi pustaka. Tinjauan referensi difokuskan pada sumber-sumber terkait pusaka budaya di kawasan pesisir di Maluku; sumber-sumber konseptual arkeologi maritim dan kawasan pesisir; sumber-sumber yang melekat dengan pengetahuan lingkungan kawasan pesisir; serta sumber-sumber pelengkap  menyangkut  definisi,  nomenklatur, regulasi dan ancangan pengelolaan kawasan pesisir nasional dan Maluku.
Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini adalah:
1.  Menemukan profil dan karateristik potensi pusaka budaya kawasan pesisir di Maluku dari sudut pandang arkeologi.
2. Memberikan kontribusi ancangan pende- katan pengelolaan yang relevan dengan potensi pusaka budaya kawasan pesisir di Maluku.

## 2.   Hasil dan Pembahasan
Pesisir adalah sebuah wilayah yang unik, karena bila diamati dari kondisi bentang alamnya, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay dan Alder 1999). Di kawasan ini juga terjadi proses-proses marin, seperti erosi, deposisi, dan badai alam yang mempengaruhi proses pembentukan daratan dan laut. Dengan karakteristik yang mencakup dua bentang alam ini, batasan wilayah pesisir hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Hingga kini, bisa dikatakan belum ada sebuah definisi yang benar-benar baku tentang wilayah pesisir. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum secara internasional, bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan laut (Bengen 2001: 44-48).
Sebagai sebuah zona peralihan, kawasan pesisir bisa membentang ratusan hingga ribuan meter bergantung pada kemiringan, substrat dan margin pantai. Bahkan menurut Ford (2001), jika dampak-dampak iklim turut menjadi pertimbangan, maka margin kawasan
pesisir bisa melebar hingga beberapa ratus kilometer ke arah daratan. Dalam pandangan Ford, definisi kawasan pesisir sebaiknya tetap dibiarkan terbuka untuk kemudian dimaknakan sesuai dengan konteks kawasan dan pertanyaan penelitian.

## 2.1   Kawasan Pesisir: Tinjauan Konseptual
Kay dan Adler (1999: 25-33) menyatakan setidaknya terdapat empat pendekatan untuk mendefinisikan  kawasan  pesisir.  Pertama, melalui pendekatan yang disebut sebagai fixed distance  definition . Di sini, kawasan pesisir ditetapkan sebagai batas antara daratan dan air laut. Biasanya penghitungan dilakukan dari batas teritori pemerintahan, contohnya dari batas teritorial laut. Kedua, melalui pendekatan yang disebut variable  distance  definitions. Batas kawasan pesisir ditetapkan berdasarkan beberapa ukuran yang ada di kawasan ini, misalnya diukur dari batas air tertinggi. Dalam konteks ini, batas kawasan tidak ditentukan secara pasti, namun bergantung pada variabel- variabel tertentu yang ada di kawasan tersebut. Antara lain konstruksi tapal batas; tanda-tanda alam  baik  berupa  fisik  maupun  biologis;  dan batas administratif. Ketiga, penetapan kawasan pesisir berdasarkan definisi yang akan dipakai. Dalam konteks ini, suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan pesisir berdasarkan masalah atau isu apa yang akan dipakai. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh negara besar atau lembaga internasional tertentu. Keempat, pendekatan  yang  dikenal  sebagai  definisi hibrid. Pendekatan ini mengadopsi lebih dari satu definisi atau mengkombinasikan lebih dari dua pendekatan untuk memaknakan kawasan pesisir. Konsep ini biasanya digunakan dalam pemerintahan. Amerika Serikat dan Australia adalah dua negara yang menggunakan pendekatan ini. Beberapa negara bagian di Australia, mengukur batas kawasan pesisir pada 3 mil dari garis pantai. Sementara sebagian negara bagian lain, wilayah pesisir hanya mencakup kawasan yang ada di darat

## ARKENAS
saja. Luasnya cakupan definisi kawasan pesisir, kiranya  menjadi  cermin  profil  kompleks kawasan ini. Tidak semata secara morfologi dan ekologi, namun meluas pada parameter batas kewilayahan.
Dalam konteks nasional, definisi wilayah pesisir sejatinya telah ditetapkan secara yuridis melalui UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal tersebut dituangkan dalam pasal 1 ayat 2 UU dimaksud yang menyebutkan “Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut”. Dalam terminologi ini, batas wilayah pesisir di Indonesia dapat dipahami sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses marin seperti pasang- surut, angin laut, dan intrusi garam. Batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia di daratan.
Pemaknaan yang kompleks atas batas- batas kawasan pesisir kiranya tidak dapat dilepaskan dari nilai penting zona ini sebagai sebuah satuan bentang alam. Utamanya dalam kaitan dengan peran ekologisnya sebagai satuan ekosistem yang berkorelasi dengan kehidupan manusia. Pada dasarnya dalam pandangan Bengen (2002: 162) ekosistem pesisir mempunyai empat fungsi pokok bagi kehidupan manusia meliputi fungsi penyedia sumber daya alam, fungsi sebagai zona penerima limbah, fungsi penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, serta fungsi penyedia jasa-jasa kenyamanan.
Fungsi pertama adalah kawasan pesisir menjadi wilayah sumber untuk sumberdaya alam yang produktif, baik yang dapat dikonsumsi langsung maupun tidak langsung, meliputi sumber daya alam hayati seperti perikanan , terumbu karang, dan rumput
laut; dan sumber daya alam non-hayati yang terwakili dalam sumber mineral seperti minyak bumi dan gas alam. Fungsi kedua adalah sebagai zona penerima limbah, ekosistem pesisir menjadi tempat menampung limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Dalam peran ini tentu saja kemampuan kawasan memiliki batas-batas yang bergantung pada volume dan jenis limbah yang masuk. Fungsi ketiga adalah sebagai penyedia jasa- jasa pendukung kehidupan, kawasan pesisir menjadi ruang sumber bagi air bersih dan ruang bagi berkiprahnya segenap kegiatan manusia. Fungsi keempat adalah sebagai penyedia jasa- jasa kenyamanan ekosistem pesisir menjadi lokus yang memberi ruang bagi aktivitas rekreasi dan pariwisata.
Selain nilai penting dalam dimensi ekologis di atas, kawasan pesisir juga memiliki peran kunci secara politik, sosial, dan ekonomi. Secara politis dalam konteks kedaulatan negara, kawasan pesisir merupakan ranah terdepan dalam matra daratan kewilayahan negara. Gerbang utama akses ke daratan Nusantara. Keberadaan kawasan pesisir menjadi pilar utama kedaulatan teritori yang harus dikawal dan dikelola. Hal itu menyebabkan pengawasan atas kawasan pesisir nasional semakin menjadi perhatian dalam dekade terakhir. Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sebagai pelembagaan kebijakan yang diantaranya meliputi pengawasan kawasan pesisir Nusantara merupakan salah satu implementasi upaya dimaksud.
Ditinjau dari segi sosial, kawasan pesisir juga menjadi wilayah kunci dalam peta kewilayahan negara. Wilayah ini menjadi rumah bagi sebagian besar penduduk Indonesia.  Dengan  bentang  demografi  yang sedemikian besar, segenap kompleksitas yang menyertai pengelolaan penduduk juga melekat pada kawasan pesisir. Hal mana membuat aspek sosial selayaknya juga menjadi perhatian dalam upaya pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir.

## ARKENAS
Ekonomi menjadi kata kunci dalam pendekatan pengelolaan kawasan pesisir selama tahun-tahun belakangan. Eksploitasi potensi laut dan kawasan pesisir menjadi salah satu isu yang mengemuka. Hal tersebut menjadi perhatian lebih karena dampak kerusakan lingkungan pesisir akibat tingginya aktivitas pengembangan kawasan dengan tujuan ekonomis. Kondisi ini kiranya dapat dipahami, menimbang potensi besar kontribusi kawasan ini bagi ekonomi nasional. Mengacu pada data Kusumastanto (2002: 18), kontribusi hasil laut dan kawasan pesisir bagi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai angka 20,06 persen. Angka yang masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan panjang garis pantai nasional yang mencapai angka 81,000 km. Ke depan, pengembangan dan eksploitasi kawasan pesisir untuk tujuan ekonomis diperkirakan masih akan menjadi salah satu ranah yang mengemuka dalam pengelolaan negara.
Di samping ketiga aspek tersebut, aspek budaya merupakan salah satu ranah lain yang memiliki peran sentral dalam tata-kelola kawasan pesisir. Jumlah besar penduduk dan pemukiman yang berada di wilayah pesisir, membuat ruang ini memiliki profil budaya yang raya dan kompleks untuk dikelola. Karakteristik kawasan pesisir sebagai gerbang interaksi antar wilayah, juga membuka dinamika tinggi interaksi dan pengaruh lintas budaya.
Sejarah budaya Nusantara telah menunjukan bahwa kawasan pesisir menjadi gerbang bagi tumbuh kembang budaya dan peradaban. Kemunculan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara hampir sebagian besar didukung oleh kemampuan mengelola potensi karakteristik  geografisnya  yang  berada  di wilayah pesisir. Imperialisme Eropa yang mendominasi Nusantara selama hampir tiga abad, merupakan hasil dari kemampuan mengelola titik-titik kekuasaan di kawasan pesisir secara efektif.
Wilayah pesisir juga memiliki nilai penting bagi arkeologi dan studi sejarah
budaya. Bertautan dengan latar historisnya, kawasan pesisir menjadi rumah bagi ribuan pusaka budaya yang ada di Nusantara. Situs hingga kota dengan nilai sejarah budaya tinggi, membentang di sepanjang pesisir Nusantara. Hal tersebut membuat wilayah pesisir memiliki peran sentral dalam konteks pengelolaan pusaka budaya. Segenap warisan budaya nasional ini memerlukan pendekatan pengelolaan yang selaras dengan potensinya dan keunikan karakteristik lingkungannya.

## 2.2  Kawasan Pesisir Nusantara: Teras Sejarah Peradaban Bangsa
Tahun 1512 menjadi tahun penting bagi Nusantara. Pada tahun itu, para penjelajah Eropa yang pertama, menjejakkan kaki di pesisir utara Pulau Jawa. Dalam perjalanan menuju Kepulauan Maluku, Fransisco Serrao dan armadanya singgah di Pelabuhan Gresik. Di sini orang-orang Portugis mengisi perbekalan dan merekrut beberapa nahkoda asal Jawa sebagai pemandu. Pemimpin armada bahkan menikah dengan seorang perempuan setempat. Kapal-kapal Portugis kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri pesisir utara Kepulauan Sunda Kecil, hingga kemudian mencapai Kepulauan Rempah-Rempah. Para pendatang ini membangun hubungan dengan para penguasa setempat dan dimulailah simpul niaga Maluku-Eropa langsung oleh orang-orang kulit putih. Selanjutnya, sejarah sudah menuliskan semua dengan jelas (Abdurahman 2008: 1-22). Kini jejak kehadiran orang-orang Eropa membentang di seantero Nusantara. Benteng- benteng kolonial tersebar di sepanjang pesisir kepulauan ini. Kokoh berdiri di titik-titik strategis. Para pendatang ini juga membangun beberapa kota dan bagian kota yang khas dengan budaya mereka. Pesisir Nusantara menjadi ranah interaksi lintas bangsa, dan tumbuh kembang budaya baru di Nusantara. Kehadiran mereka jalin-menjalin dengan para pendatang asal Asia Timur dan orang-orang Arab yang telah hadir sebelumnya.

## ARKENAS
Kawasan pesisir di Nusantara mulai memiliki peran sentral sejak awal kedatangan manusia ke wilayah ini. Pesisir, setidaknya hingga saat itu, menjadi batas bentang alam penjelajahan kelompok migran pertama ke wilayah ini. Salah satu jejak tertua dinamika budaya pesisir kiranya diwakili oleh keberadaan gundukan sampah kerang yang ada di pesisir timur Pulau Sumatera (Soejono dkk. 2008: 183). Hal itu mewakili pendekatan adaptasi manusia pada era prasejarah yang melekat pada wilayah pesisir sebagai kawasan sumber substensi.
Peran kawasan pesisir di Nusantara mulai meluas seiring gelombang kedatangan para penutur Bahasa Austronesia. Selain memperkenalkan tradisi Neolitik dan budaya bercocok tanam, kelompok migran ini juga membawa pengetahuan penjelajahan samudera dan rekayasa teknologi maritim. Salah satu yang khas adalah keberadaan perahu bercadik yang oleh beberapa ahli disebutkan telah dikembangkan oleh para kelompok migran ini di kepulauan Asia Tenggara (Tanudirdjo 2005: 60-68).
Dengan basis budaya yang melekat pada pelayaran dan penjelajahan samudera, maka kawasan pesisir dan perluasannya sejatinya memiliki peran sentral bagi para penutur Bahasa Austronesia. Hal tersebut seharusnya bisa diamati dari sebaran situs-situs Neolitik yang ada di Nusantara. Sayangnya sejauh ini, hampir sebagian besar situs Neolitik umumnya ditemukan di wilayah pedalaman. Kebutuhan habitasi berkarakter gua barangkali merupakan salah satu pertimbangan. Keletakan situs-situs ini yang berdekatan dengan daerah aliran sungai bisa jadi merupakan penanda untuk tetap memberi simpul mobilitas bagi para pendukung budaya berpenutur Austronesia. Situs-situs hunian Neolitik yang lebih tua kemungkinan terletak di wilayah pesisir menjadi pintu masuk menuju kawasan pedalaman (Bellwood 2000; Mahirta 2005: 121-125). Hal itu membutuhkan kajian lebih lanjut untuk ditemukan.
Memasuki masa paleometalik, inter- aksi kepulauan Nusantara dengan kawasan regional-global mulai terbentuk. Jaringan niaga dengan Asia Daratan diinisiasi. Hal tersebut membawa pengaruh sosial dan budaya bagi Nusantara. Kemunculan budaya megalitik, introduksi benda-benda logam Dong Son, dan tumbuh kembang praktek penguburan tempayan menunjukkan kompleksitas budaya yang berkembang pada masa itu. Di sini, peran kawasan pesisir menjadi semakin mengemuka sebagai pintu gerbang interaksi dengan budaya luar.
Jejak paling khas kiranya diwakili oleh praktek penguburan tempayan yang ditemukan secara luas di Nusantara dan umumnya memiliki lokus di kawasan pesisir. Situs- situs penguburan tempayan yang  ditemukan, hampir semuanya memiliki kedekatan dekat geografi  pesisir.  Situs  Anyer  di  Jawa  Barat, Melolo di Sumba, Gilimanuk di Bali, Gunung Piring di Lombok, Lewoleba di Lembata, hingga Takalar di Sulawesi Selatan adalah beberapa yang dapat disebut. Demikian halnya dengan diaspora nekara Dongson di Nusantara yang umum menyebar di pulau-pulau kecil yang lekat dengan dinamika kawasan pesisir. Persebaran nekara Dong Son menjadi penanda khas telah terbentuknya jaringan niaga antara Asia Tenggara Daratan dengan Pulau-Pulau hingga di Timur Nusantara (Soejono dkk. 2008: 289-385; Simanjuntak 2010: 54). Hasil studi arkeologis selama beberapa dekade terakhir juga telah menemukenali situs-situs dari awal masa sejarah yang ada di Nusantara.  Geografi  situs-situs  ini  umumnya memang berada di kawasan pesisir, yaitu di pantai atau muara sungai. Keletakan ini agaknya terkait dengan posisi yang memungkinkan dan memudahkan untuk membuka komunikasi, interaksi, serta persentuhan dengan dunia luar.
Hal ini bisa diamati melalui situs-situs awal masa sejarah yang ditemukan artefak dan objek-objek lainnya yang berasal dari luar Nusantara. Objek seperti manik-manik dari

## ARKENAS
India dan Asia Tenggara serta rouleted wares dari Arikamedu (India Selatan) adalah beberapa artefak yang dapat disebut. Beberapa situs dari masa awal sejarah telah dikaji dengan cukup mendalam dan memberi pengetahuan penting tentang dinamika interaksi antara Nusantara dengan dunia luar. Situs Karangagung dan Air Sugihan di Pantai Timur Sumatera Selatan; Situs Barus, Lobu Tua di Pantai Barat Sumatera; Buni-Batu Jaya di Pantai Utara Jawa; hingga Sembiran dan Selilit di Bali Utara (Soejono dkk. 2008: 183).
Peran kawasan pesisir di Nusantara menemukan titik pentingnya menyusul persentuhan dengan pengaruh Budaya Islam. Di era ini kawasan pesisir menjadi wilayah kunci bagi tumbuh dan berkembangnya agama Islam. Hal ini dapat diamati dari latar historis kawasan pesisir, khususnya Pesisir Utara Jawa, menjadi wilayah yang paling intensif mendapat pengaruh Islam. Wilayah ini tidak semata menjadi wilayah penyebaran Islam yang didukung para wali, namun juga menjadi rumah bagi tumbuh kembang Kerajaan-Kerajaan Islam Nusantara (Wibisono 2010: 129-140).
Dengan menggunakan simpul niaga, Islam berkembang pesat dan mendorong tumbuhnya kota-kota niaga dengan ciri Islam pada abad ke-16 seperti Banten, Cirebon, Demak, Kudus, Jepara, Tuban, dan Gresik. Bahkan, hasil studi terkini tentang situs- situs dengan penemuan nisan tua, saat ini dipahami tidak semata hadir sebagai kubur tertua mandiri, namun juga menjadi kompleks makam yang merupakan bagian dari Kota Pelabuhan (Wibisono 2010: 133).
Kehadiran orang-orang Eropa pada awal abad ke-16 menegaskan peran strategis kawasan pesisir. Mengkombinasikan kemam- puan penjelajahan samudera, teknologi militer, politik ekspansi serta tentu saja kepekaan menjalin simpul-simpul niaga di pesisir Nusantara, para pendatang Eropa berhasil menerapkan dominasi ekonomi dan akhirnya politik atas Nusantara selama lebih dari
tiga abad. Jejak kolonialisme membentang di sepanjang pesisir Nusantara, mulai dari pelabuhan, benteng, hingga kota kolonial.

## 2.3  Pusaka Budaya Kawasan Pesisir di Maluku: Latar Potensi
Serupa dengan Nusantara, Maluku juga dibentuk  oleh  geografi  kepulauan.  Terdapat lebih dari seribu pulau yang membentang dari Morotai di utara hingga Selaru di selatan. Pulau Halmahera di utara dan Pulau Seram di bagian tengah Maluku merupakan pulau terbesar. Dengan karakteristik yang demikian rupa, maka Maluku menjadi salah satu wilayah dengan bentang kawasan pesisir terpanjang di Indonesia. Selama ini wajah sejarah budaya Maluku biasanya melekat dengan gelar sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Kepulauan ini memang menjadi rumah bagi dua komoditi penting berabad silam, yaitu cengkeh dan pala. Keberadaan kedua komoditi inilah yang membawa para pendatang asing hadir di wilayah ini sejak awal Masehi hingga mencapai puncaknya ketika orang-orang Eropa tiba dan menguasai kepulauan ini.
Peran kawasan pesisir di Maluku di awal Masehi kiranya tercermin oleh sebaran luas nekara Dong Son di pulau-pulau kecil di wilayah ini. Sejauh ini tercatat ada 13 objek masa logam awal yang tersebar di pulau-pulau kecil di selatan Maluku. Keberadaan nekara ini kiranya  menjadi  refleksi  keberadaan  jaringan niaga antara Maluku dan wilayah sebelah barat Nusantara hingga Asia Daratan. Dengan karakteristik sebaran yang terfokus di pulau- pulau kecil, kawasan pesisir hadir sebagai ruang interaksi antara pemukim awal dan para pendatang (Ririmasse 2015: 25-35).
Peran ini semakin mengemuka menyusul tumbuh dan berkembangnya pengaruh Islam di Maluku. Pusat-pusat pertumbuhan Islam sebagaimana terwakili lewat keberadaan kerajaan-kerajaan Islam awal di Maluku semuanya melekat dengan kawasan pesisir. Kerajaan Ternate-Tidore dikenal sebagai

## ARKENAS
bandar niaga dengan tradisi pelabuhan yang kuat. Serupa dengan kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di Maluku Tengah seperti Hitu dan  Hoamoal  yang  menyatu  dengan  geografi lingkungan pesisir dan menjadi bandar niaga utama bagi perdagangan cengkih.
Dinamika kawasan pesisir dalam sejarah budaya Maluku kemudian mencapai puncaknya menyusul kedatangan orang-orang Eropa. Hadir untuk tujuan niaga pada awalnya, para pendatang Eropa mendominasi kekuatan politik di wilayah ini untuk menguasai tata niaga rempah-rempah atas kawasan. Pada era ini kawasan pesisir menjadi simpul-simpul untuk tujuan niaga tersebut. Hal itu dapat diamati dari pola sebaran benteng di Kepulauan Maluku yang hampir semuanya terletak di kawasan pesisir. Di sini, benteng-benteng kolonial tidak hanya berfungsi sebagai wahana pertahanan, namun juga dimanfaatkan sebagai titik distribusi niaga rempah ke dunia luar.
Dalam jalinan sejarah budaya yang sedemikian panjang, kawasan pesisir menjadi bentang alam utama tempat situs-situs arkeologi di Maluku tersebar. Karakter wilayah kepulauan dengan pulau-pulau kecil, membuat kawasan pesisir menjadi gerbang persentuhan dengan dunia luar dan zona interaksi antar masyarakat.

## 2.4   Situs-Situs Rujukan
Ditinjau dari sudut pandang budaya prasejarah, hingga saat ini terdapat dua situs neolitik di Kepulauan Maluku. Situs pertama adalah Situs Uattamdi, yang terletak di pesisir Pulau Kayoa dan  situs yang kedua terletak di pesisir Pulau Ay, Kepulauan Banda. Situs Uattamdi di Kayoa memiliki pertanggalan hingga  3300 BP dan Situs Pulau Ay memiliki pertanggalan 3200 BP. Di kedua situs ini, selain ditemukan jejak hunian dalam waktu cukup lama, ditemukan juga artefak yang diproduksi oleh sumberdaya marin, seperti kerang. Pola konsumsi komunitas pendukung juga didominasi subsistensi pesisir, seperti yang tergambar dalam temuan sampah dapur
berupa kerang dan tulang ikan. Keberadaan kedua situs ini penting dalam kondisi akan langkanya situs-situs neolitik yang ditemukan di Kepulauan Maluku. Padahal, wilayah ini dipandang penting sebagai salah satu kawasan jembatan dalam diaspora para penutur bahasa Austronesia  menuju  Pasifik  Selatan.  Oleh beberapa pakar, Kepulauan Maluku diyakini sebagai kawasan teknologi pelayaran para kelompok migran ini berkembang pesat. Atas dasar itu, Situs Uattamdi dan Pulau Ay dipandang sebagai situs strategis untuk menjelaskan peran Kepulauan Maluku dalam proses migrasi para penutur bahasa Austronesia dan penyebaran budaya neolitik (Bellwood 2000; Lape 2000b: 55-110).
Situs prasejarah lain yang melekat dengan ciri lingkungan pesisir yang kuat adalah situs lukisan cadas Ohoidertawun di Kei Kecil. Situs ini merupakan lokus dengan jumlah motif lukisan cadas terbanyak yang ditemukan di Kepulauan Maluku. Membentang pada panel gamping sepanjang hampir satu kilometer, Situs Ohoidertawun memiliki ciri unik dengan lingkungan yang terpengaruh ritme pasang surut pantai. Keletakan situs ini  kiranya  strategis,  bahwa  geografi  dan ciri lingkungannya menarik perhatian jika dipandang jauh dari arah lautan. Seakan menjadi mercusuar untuk memandu para penjelajah samudera. Diperkirakan berusia setidaknya 2000 tahun silam, situs ini diteliti pertama kali oleh Ballard (1988: 139-161), dan
Foto 1. Bentang dinding gamping yang menjadi panel lukisan cadas di lingkungan pesisir Ohoidertawun, Kei Kecil (Sumber: Balai Arkeologi Ambon)

## ARKENAS
kini Ohoidertawun menjadi salah satu rujukan utama untuk menjelaskan mata rantai situs lukisan cadas di Kepulauan Asia Tenggara. Peran lingkungan pesisir dalam interaksi makin menonjol di akhir masa prasejarah. Hal tersebut dapat diamati melalui luasnya sebaran nekara Dong Son di belahan selatan Kepulauan Maluku. Setidaknya 13 objek nekara Dong Son  teridentifikasi  di  wilayah  ini.  Semuanya berasosiasi dengan situs yang ada dalam geografi  kawasan  pesisir  khas  pulau-pulau kecil. Salah satu nekara Dong Son tipe Heger I yang ditemukan di Kepulauan Kei, hingga saat ini masih berada di dua desa pesisir, yaitu Faan dan Madwaer. Nekara itu dipecah dalam dua fragmen yang disimpan oleh masing-masing desa sebagai penanda hubungan persaudaraan kedua desa.
Menarik bahwa kemunculan situs- situs pemukiman kuno yang menjadi salah satu ciri lansekap Kepulauan Asia Tenggara pada awal masa sejarah khususnya di Maluku Bagian Tenggara, ternyata kait - mengait dengan kemampuan olah geografi khas pulau- pulau kecil. Di satu sisi, komunitas masa lalu dituntut untuk memiliki lokasi hunian yang aman seperti yang dapat diamati dari karakter khas pemukiman kuna, yaitu berada di dataran tinggi, minim akses, namun memiliki benteng berupa tembok dengan susunan batu untuk pertahanan. Di sisi lain, pemukiman haruslah
strategis dengan ruang pandang yang maksimal untuk mengamati adanya interupsi dan kedatangan pihak-pihak tertentu, menimbang karakter lingkungan pulau-pulau kecil yang relatif mudah dalam keterjangkauan. Kondisi ini barangkali yang menjadi alasan keletakan situs-situs pemukiman kuna di pulau-pulau kecil di Maluku Tenggara yang umumnya berada di dataran tinggi daerah semenanjung. Pemukiman terletak di ketinggian yang tidak mudah diakses, namun memiliki ruang pandang yang strategis (Lape 2000a: 25-41; 2000b: 138-155; 2006: 285-297). Di beberapa pemukiman tradisional di Kepulauan Maluku Tenggara, nuansa budaya bahari melekat pada pemukiman- pemukiman kuno yang terletak di wilayah pesisir. Salah satunya diwakili oleh model rencana ruang pemukiman yang mengadopsi skema pembagian ruang yang mengacu pada ragam fungsi simbolik yang ada pada perahu. Dalam skenario ini, rumah-rumah panggung ditempatkan dan seringkali diperkuat dengan elemen simbolik bahari seperti monumen artifisial  berbentuk  perahu  batu,  seperti yang sering ditemui di pesisir timur Pulau Yamdena, di Kepulauan Tanimbar. Dalam model pemukiman ini, secara implisit nuansa khas pesisir, diimplementasi secara simbolik dalam rencana ruang tradisional (Ririmasse 2013: 25-38).
Foto 3. Kondisi terakhir nekara Heger I di Pulau Dullah Kei Kecil tahun 2013. Sebelah kiri: bagian pinggang hingga kaki nekara yang terbelah di Desa Vaan. Sebelah Kanan: Bagian bahu hingga Bidang Pukul di Desa Madwair. Keduanya berada di Situs Pemukiman Kuno yang Berasosisasi dengan Lingkungan Pesisir (Sumber: Koleksi Balai Arkeologi Ambon)

## ARKENAS
Serupa dengan wilayah lain di Nusantara, tumbuh kembang pengaruh Budaya Islam di Maluku juga melekat pada dinamika interaksi di kawasan pesisir. Pusat-pusat perkembangan dan kerajaan Islam di Maluku selalu berasosiasi dengan wilayah pesisir. Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku Utara, selain tampil sebagai entitas politik Islam yang solid, juga menjadi bandar niaga utama di timur laut Nusantara. Sukar rasanya untuk memisahkan tumbuh kembang kerajaan-kerajaan dengan kota-kota berciri Islam ini dengan keletakannya yang ada wilayah pesisir. Dengan demikian, kota- kota berciri Islam seperti Ternate dan Tidore, tampil dengan pelabuhan sebagai elemen aktivitas niaga di pesisir. Demikian halnya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Maluku Tengah seperti Hitu dan Hoamoal. Keduanya serupa dengan patron politik besar di utara,
yang selain tampil sebagai pusat pelembagaan politik Islam, juga memanfaatkan keletakan di kawasan pesisir sebagai bandar niaga. Di wilayah-wilayah ini, situs-situs yang menjadi penanda tumbuh kembang kerajaan-kerajaan ini juga berasosiasi dengan lingkungan pesisir. Kedatangan orang-orang Eropa di Maluku pada akhirnya menegaskan kekuatan geografi pesisir sebagai simpul-simpul jaringan niaga tata kelola rempah di Nusantara. Hampir seluruh benteng Eropa yang ada di Maluku seluruhnya terletak di kawasan pesisir atau ada pada lingkungan yang mengarah pada nilai strategis kawasan pesisir, seperti sungai utama dan muaranya, atau keletakan di dataran tinggi yang memberi kontrol atas kawasan pesisir. Semua benteng-benteng utama Eropa nyaris berada di bibir pantai. Kondisi ini terutama terkait bukan semata dalam kaitan dengan
Foto 3. Salah satu  Natar atau monumen perahu batu di Kepulauan Tanimbar, bagian dari kompleks pemukiman Kuno yang strategis di bentang pesisir timur Pulau Yamdena (Sumber: Balai Arkeologi Ambon)
Foto 4. Posisi strategis Benteng Belgica di bentang pesisir Pulau Naira, Kepulauan Banda (Sumber: Balai Arkeologi Ambon)

## ARKENAS
fungsi militer, namun juga melekat pada peran benteng sebagai lokus transit strategis bagi mobilitas komoditi rempah masa itu. Kawasan yang kiranya dapat menjadi rujukan adalah Kepulauan Banda. Disini, dalam profil pulau-pulau kecil, bisa diamati pola sebaran benteng yang ditata sedemikian rupa untuk mengendalikan akses ke kawasan pesisir. Oleh karena itu, di awal tahun 2015, dengan skema bentang bahari dan sebaran pusaka budaya yang unik, Kepulauan Banda diusulkan sebagai salah satu kawasan warisan dunia.

## 2.5  Isu Kunci dan Arah Pengelolaan: Pendekatan Berkelanjutan untuk Masyarakat
Dengan kondisi yang sedemikian rupa, dapat dikatakan bahwa roh potensi sumberdaya arkeologi dan pusaka budaya di Maluku sejatinya melekat pada karakteristik kepulauan dan  geografi  kawasan  pesisir.  Geografi Kepulauan Maluku yang dibentuk oleh pulau- pulau kecil yang jalin-menjalin menyerupai mata rantai daratan, memberi tempat strategis bagi lingkungan pesisir sebagai ruang tatap muka dan interaksi antar komunitas dan antar budaya. Hal itu tercermin dalam rekam sejarah kontak dan interaksi budaya di Maluku.
Sayangnya, bila menyimak himpunan tema dan topik penelitian arkeologi di wilayah ini,  nyaris  belum  secara  spesifik  menyentuh lingkungan pesisir sebagai salah satu aspek utama kajian. Padahal, dengan jumlah dan sebaran pulau, tema ini dapat menjadi ruang bahasan ilmiah yang luas dan mampu berkontribusi bagi pengembangan daerah sesuai karakteristik wilayah. Ke depan, studi arkeologi dan sejarah budaya, sewajarnya mulai memberi perhatian dan penekanan bagi wilayah pesisir sebagai salah satu fokus kajian di Maluku.
Studi tentang pola sebaran situs-situs prasejarah di pesisir, khususnya dari masa prasejarah akhir, belum banyak mendapat perhatian. Hal tersebut dapat menjadi
rujukan untuk menemukenali pertimbangan- pertimbangan pemilihan lokus hunian kelompok migran masa itu. Demikian halnya dengan pendalaman atas pola konsumsi, dalam arti nutrisi ataupun pemanfaatan untuk tujuan artefaktual terhadap sumberdaya berbasis marin belum banyak dikaji. Padahal, keletakan situs-situs  yang berada di kawasan pesisir memiliki ruang analisis yang sangat longgar terkait kajian aktivitas domestik pada hunian di pesisir. Hal lain yang dapat dikaji adalah aspek kontak dan interaksi, untuk menemukan pola mobilitas manusia masa lalu dalam lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tinjauan atas pertukaran komoditi dapat diamati untuk melihat proses terbentuknya jaringan niaga awal. Topik kajian tentu dapat ditata mengacu pada tema-tema penelitian arkeologi yang telah disusun secara nasional. Penekanan dapat diberikan dengan menempatkan himpunan isu sentral tersebut dalam kerangka kajian lingkungan pesisir di Maluku.
Hal yang dipandang paling mendesak adalah menciptakan model pengelolaan yang relevan bagi segenap pusaka budaya dan tinggalan arkeologis yang ada di kawasan pesisir ini. Bukan rahasia lagi, bahwa banyak situs-situs arkeologi yang terletak di kawasan pesisir di Maluku tidak terkelola dengan seharusnya, baik dari aspek perlindungan maupun dari aspek pelestarian dan pengembangan. Beberapa benteng kolonial yang berada tepat di bibir pantai berada pada kondisi yang terancam rusak akibat abrasi. Jika tidak segera dilakukan tindakan penyelamatan, dikhawatirkan beberapa situs dapat musnah.
Kendala yang mengemuka dalam pengelolaan situs-situs di kawasan pesisir di Maluku memang melekat pada jumlah dan geografi  situs.  Selain  berjumlah  besar,  situs- situs ini juga tersebar pada wilayah kepulauan yang seringkali memiliki akses yang relatif terbatas. Hal tersebut berdampak pada kemampuan penanganan situs yang seringkali harus mengacu pada urut prioritas. Tentu

## ARKENAS
akan terasa jauh dari jangkauan, sekiranya pengelolaan atas seluruh situs ini diletakan pada tanggung jawab pemerintah pusat. Solusi yang paling dapat diterima adalah berbagi peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pemilik situs itu sendiri.
Sejauh ini, Maluku dan Maluku Utara belum memiliki payung hukum pada tingkat daerah terkait pengelolaan benda cagar budaya. Padahal, sebagai salah satu wilayah dengan sebaran pusaka budaya paling tinggi dan profil historis yang melekat dengan sebaran pusaka benteng, kehadiran regulasi lokal dipandang sebagai satu kebutuhan yang mutlak. Tanpa keberadaan regulasi lokal, situs-situs yang belum atau tidak diakomodasi secara nasional akan terus terbengkalai. Dengan keberadaan payung hukum, rencana pengelolaan pusaka budaya termasuk di wilayah pesisir di Maluku dapat didorong.
Keberadaan regulasi pada tingkat daerah hingga tingkat kabupaten kota juga akan memberi ruang bagi desa untuk mengelola pusaka yang memiliki nilai penting pada tingkat komunitas. Sudah umum diketahui pen- jenjangan nilai penting pusaka budaya, yaitu pusaka pada tingkat komunitas seringkali tidak diakomodasi dalam registrasi pusaka nasional. Dengan keberadaan undang-undang desa serta makin meluasnya program pro-masyarakat desa seperti PNPM (Program Nasional Pem- berdayaan Masyarakat), isu-isu budaya dapat didorong sebagai bagian dari program kegiatan besar ini. Semua tentu dilakukan dalam kerangka regulasi resmi dengan bantuan tenaga ahli dari UPT yang ada dalam wilayah kerja. Pada akhirnya, pengelolaan pusaka budaya kawasan pesisir kiranya juga akan lebih bermakna jika dilekatkan dengan program pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sudah lama, aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pemilik pusaka mengemuka dalam diskusi pengelolaan cagar budaya di Indonesia, namun implementasinya seringkali masih menjadi tantangan bersama. Dalam konteks pusaka
budaya kawasan pesisir, pengelolaan berbasis masyarakat dapat didorong dengan melekatkan pelestarian pusaka dengan pelestarian ling- kungan ataupun pelestarian pusaka dengan pengembangan pendidikan komunitas untuk pengetahuan sejarah lokal. Di sini, pusaka yang ada dalam lingkup desa dapat dikemas sedemikian rupa, barangkali dengan mengadopsi konsep museum alam dan museum komunitas, untuk menjadi ruang belajar lintas generasi, yang rancangan hingga pengelolaannya diserahkan pada masyarakat setempat.

## 3.   Penutup
Sebagai wilayah dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, pengelolaan kawasan pesisir menjadi salah satu isu kunci dalam tata kelola kewilayahan negara di Indonesia. Kondisi ini kiranya relevan dengan visi pembangunan lima tahun ke depan pemerintahan baru yang meletakkan pembangunan negara berbasis bahari dan mengelola laut sebagai sumber kesejahteraan. Sayangnya selama ini, pendekatan pengelolaan wilayah pesisir nasional masih cenderung melekat pada aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial. Perhatian pada aspek budaya masih jauh dari seharusnya, padahal dengan sebaran luas demografi di wilayah pesisir, pendekatan budaya adalah salah satu ranah yang paling relevan.
Wajah sejarah budaya Nusantara juga melekat pada kawasan pesisir sebagai gerbang interaksi budaya dalam lintasan masa. Wilayah ini menjadi zona interaksi bagi tumbuh kembang ragam pengaruh budaya yang memberi warna Nusantara saat ini. Mulai dari era prasejarah, hingga tumbuh kembang pengaruh budaya Islam dan datangnya orang-orang Eropa. Hal itu tercermin lewat luasnya sebaran pusaka budaya dan situs-situs arkeologi yang berada di kawasan pesisir.
Kepulauan Maluku, sebagai wilayah dengan bentang kawasan pesisir yang juga sedemikian luas, memiliki profil yang kurang

## ARKENAS
lebih serupa. Wilayah pesisir di kepulauan ini menjadi rumah bagi ragam pusaka budaya dari awal kedatangan manusa di masa prasejarah, yang membentuk simpul niaga awal dengan daratan Asia Tenggara, hingga masuk dan berkembangnya pengaruh budaya Islam. Dikenal sebagai kepulauan rempah, Maluku menjadi cermin kemampuan orang-orang Eropa  mengelola  geografi  kawasan  pesisir untuk kepentingan ekonomi dan kemudian politik.
Dengan  profil  kolosal  pusaka  budaya di wilayah pesisir, aspek pengelolaan kiranya menjadi isu yang mengemuka di Maluku. Utamanya terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan.  Ketiadaan payung hukum berupa regulasi lokal terkait pengelolaan cagar budaya menjadi tantangan pertama yang harus segera diselesaikan. Keberadaan aspek legal ini kiranya merupakan dasar untuk memberi ruang bagi peran pemerintah daerah dan masyarakat mengelola ragam pusaka yang penting secara lokal namun tidak teregistrasi secara nasional. Perhatian bagi pengembangan wilayah desa, melalui dana desa dan PNPM, dapat menjadi wahana untuk memberi ruang bagi pengembangan pengelolaan pusaka budaya. Melekatkan gagasan ini dengan pelestarian lingkungan serta penguatan sejarah lokal untuk pendidikan komunitas dapat menjadi sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian pusaka budaya di Maluku.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis menyampaikan terima kasih kepada Staf Perpustakaan Rumphius di Keuskupan Amboina untuk semua dukungan referensi terkait pusaka budaya kawasan pesisir di Maluku .

## Daftar Pustaka
Abdurahman, Paramitha R. 2008. “In Search of Spices: Portuguese Settlements on Indonesian Shores”. Bunga Angin
Portugis di Nusantara: Jejak-Jejak Kebudayaan Portugis di Indonesia . Jakarta: Buku Obor.
Ballard, C. 1988. “Dudumahan: A Rock Art Site on Kai Kecil, Southeast Mollucas”. Bulletin  of  the  Indo-Pacific  Prehistory Association Vol. 8. Canberra: Australia National University, hlm.139-161.
Bellwood, Peter. 2000. Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia . Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama. Bengen, Dietrich G. 2001. Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut.
Bogor: Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. ----------. 2002. Menuju Pembangunan Pesisir dan Laut Berkelanjutan: Bunga Rampai
Pemikiran. Bogor: Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Institut Pertanian Bogor.
Ford, Ben. 2001. “Coastal Archaeology”.
The  Oxford  Handbook  of  Maritime Archaeology . Oxford: Oxford University Press.
Kay, R. dan J. Alder. 1999. Coastal Planning and Management . London: E & FN Spon.
Kusumastanto, T. 2002. “Reposisi Ocean Policy dalam Pembangunan Ekonomi
Indonesia di Era Otonomi Daerah”.
Orasi Ilmiah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, 21 September 2002.
Lape, P.V. 2000a. Contact and Conflict in the Banda Islands Eastern Indonesia 11th to 17th Centuries. Unpublished PhD Thesis. Rhode Island: Brown University.
----------. 2000b. “Political Dynamics and Religious Change in the Late Pre-
Colonial Banda Islands Eastern Indonesia”. World Archaeology 32 Vol.1.
London: Routledge, hlm. 138-155. ----------. 2006. “Chronology of Fortified Sites in East Timor”. Journal of Island and Coastal Archaeology Vol. 1, hlm. 285-
297.
Mahirta. 2005. “The Prehistory of Austronesian Dispersal to the Southern Islands of
Eastern Indonesia”. Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Achipelago . Jakarta: LIPI Press.

## ARKENAS
Ririmasse, M. 2008. “Visualisasi Tema Perahu dalam Rekayasa Situs Arkeologi di Maluku”, dalam Naditira Widya Vol . 2 No.1. Banjarmasin: Balai Arkeologi
Banjarmasin, hlm. 142-157.
----------. 2013. “Materialisasi Identitas: Monumen-Monumen Perahu Batu di Kepulauan Tanimbar”, dalam Amerta Vol. 31 No. 1. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Simanjuntak, Harry Truman. 2010. “Penutur dan Budaya Austronesia”. Dalam Arkeologi Indonesia dalam Lintasan Zaman . Jakarta: Pusat Arkeologi Nasional.
Soejono, R.P. dkk. 2008. Sejarah Nasional Indonesia I: Zaman Prasejarah di Indonesia (Edisi Pemutakhiran). Jakarta: Balai Pustaka.
Tanudirdjo, D. 2005. “The Dispersal of Austronesian-Speaking People and the Ethnogenesis of Indonesian People”.

## Austronesian Diaspora and the
Ethnogeneses of People in Indonesian Achipelago . Jakarta: LIPI Press.
Wibisono, Sonny. 2010. “Evaluasi Penelitian Kajian Pengaruh Islam di Nusantara”.
Dalam Arkeologi Indonesia dalam Lintasan Zaman . Jakarta: Pusat Arkeologi Nasional.

## ARKENAS
ARKENAS