## KARAKTERISTIK HUKUM FINTECH ILEGAL DALAM APLIKASI TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE

## Edy Chrisjanto
Fakultas hukumUniversitas Widya Mataram Email : Edychrisjanto28@gmail.com

## Nidya Tajsgoani
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Email : nidyatajgoani@gmail.com
Abstrak : Pada umumnya para pelaku usaha Fintech Ilegal berlindung di balik Standar contrak atau perjnjian baku yang jelas merugikan konsumen. Sistem perjanjian baku di buat secara sepihak dinilai mengutungkan perusahaan dengan cara mempermudah dan bunga  relative  mahal  sehingga  adakalanya  masyarakatnya  sendiri  tidak  mengetahui dengan jelas yang di perjanjikan kerena tergiur dengan pinjaman. Selain itu peranan  OJK dalam mengawasi keseluruhan dari perusahaan yang menawari pinjaman secara online ke  konsumen  di  nilai  lemah  hal  ini    dapat  di  lihat  dari  proses  pengambilan  kebijakan Reaktif oleh OJK sedangkan kebijakan yang lebih besar dapat di ambil oleh Negara yang mempunyai kebijakan Resource. Selain itu dalam hal kelalaian atau tidak melaksanakan fungsinya  OJK  tidak  diberikan  sanksi  atau  hukuman,  dikarenakan  adanya  kekosongan regulasi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur penerapan saksi. Negara dalam  hal  ini  di  harapkan  dapat  menyikapi  persoalaan  tersebut,  dengan    melakukan pembaharuan hukum guna mengefektifkan OJK agar tercapainya suatu pengintegrasian dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan tercapainya suatu keadilan . Kata Kunci : Karakteristik, Fintech Ilegal , Pinjaman Online.
Abstract : In general, Illegal Fintech business actors take cover behind standard contracts or standard agreements that are clearly detrimental to consumers. The system of standard agreements made unilaterally is considered to favor the company by making it easier and the interest is relatively expensive so that sometimes the people themselves do not know clearly what is being promised because they are tempted by loans. In addition, OJK's role in overseeing all companies that offer loans online to consumers is weak, this can be seen from the Reactive policy-making process by OJK, while larger policies can be  taken by countries that have Resource policies. In addition, in the event of negligence or failure to carry out its function, the OJK will not be given sanctions or penalties, due to the absence of laws and regulations that do not yet regulate the application of witnesses. The state in this case is expected to be able to respond to this problem, by carrying out legal reforms to  make  the  OJK  more  effective  so  that  it  can  achieve  integration  in  the  supervisory process carried out by OJK and achieve justice.
Keywords : Characteristics, Illegal Fintech, Online Loans.

## PENDAHULUAN
Suatu  negara  yang  menyatakan
dirinya sebagai negara hukum (termaksud Indonesia sebagaimana
pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945), akan  melahirkan  beberapa  konsekuensi yang  tidak  dapat  di  hindari  diantaranya;
pertama;  adanya  penegakan  hukum, Kedua;  perlunya  jaminan  mengenai indenpendensi lembaga penegak hukum, Ketiga;  kualitas  produk  perundang- undangan harus baik. Ketiga hal tersebut merupakan  komponen  penting  dalam membangun  negara  hukum,  yang  di dasarkan atas cita-cita bangsa (reachtsidee). [ 1 ] Ketiga  hal  tersebut tidak  dapat  di  pisahkan  antaran  satu dengan  yang  lainnya  dalam  menjalakan kegiatan  perekonomian  yang  meliputi investasi dalam berbagai bentuk Fintech pinjaman online di atur dalam  Undang – Undang Dasar Negara Republic Indonesia  Tahun  1945  dalam  pasal  33 ayat 4 menyatakan bahwa “ perekonomian nasional diselenggarakaan berdasar
atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efesiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian  serta  dengan  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi  nasional.  Kemudian  dalam pelaksanan kegiatan ini di perlukan satu regulasi  dalam  undang  undang  ITE sehingga  setiap  kegitan  transaksi  dapat memberikan  suatu  jaminan  terhdap suatu    kepastian  hukum  di  Indonesia. Kehadiran  hukum  ekonomi  sebagai bagian  dari  esensi  hal  yang  merupakan
jaminan  atau  amanah  dari  konstitusi Menurut
Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional  merupakan  hak-hak  yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar  NRI  1945.  Penjaminan  hak tersebut  baik  dinyatakan  secara  tegas maupun  secara  tersirat. [ 2 ] Untuk  itu negara  menjamin  kegiatan  tersebut sebagai bahagian daripada hak konstitusional. Konsep hukum ekonomi merupakan suatu pengaturan-
pengaturan hukum dalam bidang ekonomi dan bukan hukum dalam makna determinasi  ekonomi  yang  timbul  dalam aktivitas  perekonomian.    Kedua  hal tersebut  hampir  sama  maknanya  ketika kita  pertama  kali  mendengar  istilah hukum  ekonomi.    Hukum  ekonomi berkembang  dilatarbelakangi  semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi hampir di  seluruh  belahan  dunia.    Kehadiran hukum  ekonomi  tersebut  utamanya bertujuan untuk mengatur dan membatasi segala aktivitas perekonomian agar pelaksanaan kegiatan perekonomian
dan pembangunan    ekonomi  senantiasan sesuai  dan  tidak  mengabaikan  hak  dan kepentingan masyarakat luas. [ 3 ]
Perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  yang  pesat,  yang memberikan kemudahan dalam mengakses internet, telah menginspirasi dunia  bisnis  untuk  memanfaatkanya sebagai  media  utama  dalam  kegiatan transaksi pinjam online dengan berbagai bentuk  aplikasi.  Beberapa  keunggulan yang  dimiliki  internet  terutama  dari  segi efisiensi mampu mengubah bertransaksi. Hal  ini  yang  mempengaruhi  perilaku membeli  konsumen  dari  yang  dulunya bersifat  offline  menjadi  online,  tidak terkecuali  di  Indonesia.  Artinya  semua sangat  di  permudah  dalam  melakukan kegiatan  usaha  pinjaman  online  dari aplikasi. [ 4 ]
Dalam  undang  undang  Nomor  8 Tahun 1999 isu perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitan  ekspansi  dunia  usaha  yang menglobal.  Semakin  terbukanya  pasar nasional  sebagai  akibat  globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan  kesejahteraan  masyarakat serta  kepastian,  dan  keamanan.  Untuk meningkatkan  kesejahteraan    perlu meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian  untuk  melindungi  serta menumbuh  kembangkan  sikap  pelaku usaha yang bertanggung jawab [ 5 ]
Problematika  munculnya    Fintech pinjaman online illegal merupakan fintech P2P lending tidak resmi, tidak terdaftar di OJK.  OJK  melarang  keras  masyarakat mengajukan  di  fintech  illegal  karena resiko  yang  di  hadapi  konsumen  saat mengambil pinjaman online dari Lembaga  tidak  resmi.  Pertumbuhan pinjaman  online  atau  pinjol  di  Indonesia sangat luar biasa. Diluar dugaan banyak orang, dalam waktu singkat, tidak sampai dua  tahun,  puluhan  perusahaan  fintech bermulaan  pinjaman  online.  Pinjaman online  menawarkan  banyak  fitur  yang menguntungkan konsumen di bandingkan perbankan. Akibatnya, dalam  dua  tahun  terakhir,  fintech  pinjol tumbuh  luarbiasa  dengan  sambutan masyarakat yang juga luar biasa.
Investasi  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  telah  menutup  1.773  fintech  peer to  peer  lending  atau  pinjaman  online ilegal.  Penutupan  dilakukan  sejak  tahun 2018 hingga Oktober 2019.
Saat ini terdapat banyak bermunculan   fintech  pinjaman online di tengah  masyarakat  .  Namun  yang  telah mengantongi  izin  OJK  hanya  127 perusahaan.  "Masalah  yang  sering muncul dari bisnis pinjaman online illegal adalah perusahaan tidak terdaftar, bunga pinjaman tidak jelas, alamat peminjaman
tidak  jelas  dan  berganti  nama,"  kata Tongam  dalam  sebuah  acara  diskusi
bertajuk “perlindungan
konsumen
fintech” [ 6 ]
Banyak  konsumen  saat  pengajuan kredit,  pinjam  uang,  di  setujui  dan  dana dicairkan  ke  rekening,  tidak  pernah berpikir atau bahkan tidak peduli, apakah lembaga  yang  memberikan  pinjaman secara  online  tersebut  legal  atau  tidak. Selama  uang  masuk  rekening,  buat Sebagian  besar  konsumen  adalah  akhir cerita. Nanti, setelah pinjol ilegal melakukan  sejumlah  hal  yang  tidak pantas dan tidak wajar.
Undang  -  undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik  (disingkat UU ITE) atau Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008  merupakan  UU  yang  mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik,  atau  teknologi  informasi secara umum.  UU  ini memiliki  yurisdiksi yang  berlaku  untuk  setiap  orang  yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan  Indonesia.  Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik  dilaksanakan  dengan  tujuan untuk: [ 7 ]
1. Mencerdaskan
kehidupan
bangsa  sebagai  bagian  dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan  perdagangan dan perekonomian nasional
dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka  kesempatan  seluas- luasnya  kepada  setiap  Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan  dan  pemanfaatan Teknologi  Informasi  seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 5. Memberikan rasa aman, keadilan,  dan  kepastian  hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi
Informasi. [ 8 ]
Layanan  pinjam  meminjam  yang berbasis  teknologi  tersebut  juga  sudah diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (  OJK)  No.  77/2016  tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi,  yang  mengatur tentang  badan  hukum,  permodalan, batas  maksimum  pinjaman,  bentuk perjanjian yang digunakan, hingga mengatur peminjam dan pemberi pinjaman dari perorangan hingga badan usaha. Intinya untuk memayungi penyelenggaraan  bisnis  yang  sehat  dan
mampu melindungi konsumen dan pelaku usaha. Sejak aturan itu terbit pada 28  Desember  2016,  jumlah  perusahaan P2P  Fintech  Lending  kian  menjamur. Data  dari  OJK  menyebutkan  sebanyak 30  perusahaan  P2P  Lending  sudah terdaftar hingga akhir 2017.
Hadirnya pinjaman online memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan  mengambil  kredit.  Namun, sejumlah  resiko  pinjaman  online  perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online. Update 2019:  pemblokiran  pinjaman  online ilegal,  ini  daftarnya,  kasus  pinjaman online  terbaru  serta  solusi  tidak  bisa bayar  pinjol.  Dan  update  soal  cara menghapus data pribadi dan data kontak di pinjaman online.
Berikut ini adalah daftar resiko yang dihadapi  konsumen  saat  meminjam  di Fintech Lending ilegal: [ 9 ]
1.  Tidak Diawasi OJK. 2.  Tidak Bisa Mengadu ke OJK. 3.  Akses Data Pribadi Kebablasan.
4.  Bunga  &  Denda  Luar  Biasa Tinggi.
5.  Cara  Penagihan  Tidak  Sesuai Ketentuan.
6.  Syarat  Pinjam  Meminjam  di Fintech  Ilegal  sangat  mudah tapi menjebak.
7.  Direksi  dan  Komisaris  Fintech Ilegal tidak jelas.
8.  Kompetensi Pengelola
Dipertanyakan. 9.  Data Server Tidak di Indonesia 10.  Tidak Patuh Peraturan.
Melihat tingginya resiko dan munculnya kasus Fintech Lending ilegal di  masyarakat,  sangat  wajar  jika  OJK cepat  bergerak  dalam  memberantas lembaga  ilegal  tersebut.  Angkat  topik buat  OJK  soal  pinjaman  online  ilegal dengan  langkah  sigap  serta  konsisten memberantas  keberadaan  fintech  ilegal. OJK  tidak  bergerak  sendiri  dalam menangani perusahaan fintech ilegal. [ 10 ] Bekerjasama  dengan  institusi  penegak hukum  lain  dalam  satu  wadah,  yaitu Satgas Investasi. Mengenai penanganan P2P  ilegal,  OJK  yang  tergabung  dalam Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  telah menghentikan  kegiatan  banyak  sekali dan  melakukan  tindakan  tegas  kepada P2P ilegal berupa :
1. Mengumumkan  ke  masyarakat nama-nama P2P ilegal
2. Memutus  akses  keuangan  P2P ilegal  pada  perbankan  dan
fintech payment system bekerjasama dengan Bank Indonesia
3. Mengajukan  blokir  website  dan aplikasi  secara  rutin  kepada Kementerian  Komunikasi  dan Informatika RI
4. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.
Stagas  Investasi  adalah  Satuan
Tugas Penanganan Dugaan Tindakan  Melawan  Hukum  di
Bidang  Penghimpunan  Dana Masyarakat  dan  Pengelolaan Investasi  dibentuk  berdasarkan Keputusan  Dewan  Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016. [ 11 ]
Pengaturan  mengenai  Layanan Pinjaman  Uang  berbasis  Fintech  atau Fintech    P2PL  tidak  terlepas  dari Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK)  Nomor:  77/    POJK.01/2016 Tentang Lyanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi, lalu POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tetang
Perlindungan  Konsumen  Sector  Jasa Keuangan.  Undang-  Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informs  Dan Transaksi  Dan  Elektronik  sebagaimana telah  di  ubah  dengan  Undang-  Undang Nomor  19  Tahun  2016,  Surat  Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang  Tata  Kelola  Dan  Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjaman  Uang  Berbasis  Teknologi
Informasi, serta Peraturan Meteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan  Data  Data  Pribadi  Dalam System Elektronik. [ 12 ]
Jumlah  pencari  pinjaman  juga tumbuh sangat signifikan. OJK mencatat total  jumlah  pencari  pinjaman  mencapai 259.635 orang per Desember 2017, naik 581 persen dari Desember 2016
sebanyak 38.105 orang. Dari total jumlah pencari  pinjaman  itu,  sebanyak  237.159 orang, atau 91 persen berasal dari Pulau Jawa.  Sementara  sisanya,  yakni  9 persen  atau  sebanyak  22.316  orang berasal dari luar Pulau Jawa. [ 13 ] Seiring dengan  jumlah  pemberi  dan  pencari pinjaman yang meningkat, nilai pinjaman yang  dikucurkan  pun  tumbuh  signifikan, yakni  mencapai  Rp2,56  triliun  atau melesat 800 persen dari Desember 2016 sebesar  Rp  284,15  miliar. [ 14 ] Kinerja penyedia jasa P2P Lending yang tumbuh signifikan  sepanjang  tahun  lalu  diakui oleh  Co-Founder  dan  CEO  Modalku
Reynold
Wijaya. Menurutnya, masyarakat  Indonesia  cukup  terbuka dengan  kehadiran  P2P  Lending  ini. “Waktu di lapangan, sebenarnya banyak masyarakat  kita  yang  membutuhkan dana  pinjaman.  Jadi  ketika  ada  cara baru,  orang  itu  ternyata  terbuka,  karena memang tidak mudah untuk mendapatkan kredit di negara ini, [ 15 ]

## Sejauh ini optimistis kontribusi P2P
Lending  dalam  penyaluran  pinjaman  di Indonesia  akan  semakin  besar  ke depannya,  terutama  dari  pelaku  UMKM. Artinya  layanan  keuangan  ini  tak  hanya menyasar  untuk  kebutuhan  konsumsi saja tapi juga dunia usaha. Menurut data OJK,  kebutuhan  kredit  bagi  UMKM  di Indonesia  sedikitnya  mencapai  Rp1.700 triliun  per  tahun.  Namun,  lembaga keuangan yang ada saat ini hanya dapat memenuhi sekitar 41 persen atau Rp700 triliun  dari  total  kebutuhan  itu.  Ini  sama saja ada celah peluang penyaluran kredit untuk  UMKM  sekitar  Rp1.000  triliun  di setiap  tahun  yang  belum  tersentuh perbankan. [ 16 ]
Kehadiran  P2P  Lending  yang sudah  punya  payung  hukum,  tak  hanya menjadi peluang usaha baru di Indonesia, tapi sekaligus menjadi sumber pendanaan alternatif bagi UMKM.
Menjamurnya  bisnis  fintech  lending memang menjadi berkah. Namun, badan pengawas  seperti  OJK  perlu  juga mengatur  hal-hal  mendasar  seperti besaran  bunga  pinjaman,  agar  tak mengulang  pada  masalah  perbankan konvensional  yang  terlalu  menikmati bunga  yang  tinggi.  Persoalan  kredit macet, hingga peluang-peluang bisnis ini
jadi  ajang  pencucian  uang  harus  tetap jadi pengawasan. [ 17 ]

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan  dalam  latar  belakang  maka pokok  permasalahan  dalam  artikel  ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:
1.  Bagaimana  Eksistensi  Fintench Ilegal  Dalam  Aplikasi  Pinjaman
Online ? 2.  Apa Fungsi OJK dalam
Pengawasan  Terhadap  Pinjaman Online Di Indonesia ?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  yang  digunakan oleh  penulis  dalam  penulisan  ini  adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian  hukum  doktriner,  juga  disebut sebagai  penelitian  perpustakaan  atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum  yang  lain,  sebagai  penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat sekunder yang ada di perpustakaan [ 18 ] . Sehubungan  dengan  tipe  penelitiannya yuridis  normatif  maka  pendekatan  yang
digunakan  adalah  pendekatan  hukum yang  berlaku  di  Indonesia  (hukum positif).  Suatu  analisis  pada  hakekatnya menekankan  pada  metode  deduktif sebagai  pegangan  utama,  dan  metode induktif
sebagai tata kerja penunjang.analisis normatif mempergunakan bahan-bahan
kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. [ 19 ] Data  yang  diperoleh akan  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif,  selanjutnya  data  tersebut dideskriptifkan  dalam  artian  bahwa  data akan  menjelaskan,  menguraikan,  dan menggambarkan  permasalahan  dengan penyelesaian berkaitan
dengan
penulisan ini. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Eksistensi  Fintench  Ilegal  Dalam Aplikasi Pinjaman Online. Hadirnya pinjaman online memberikan angina segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun,  sejumlah  resiko  pinjaman online  perlu  dicermati  calon  nasabah seiring  maraknya  kasus  pinjaman online. Update 2019: Hadirnya Fintech menggoyangdunia kredit di Indonesia.
Proses kredit yang biasanya membutuhkan  waktu  1  minggu  untuk cair,  sekarang  bias  disetujui  dalam hitungan jam oleh perusahaan pinjaman online.
Berdasarkan data diatas dapat di lihat  bahwa  hampir  49%  masyarakat Indonesia melakukan transaksi melalui Fintech Ilegal pinjaman online ini menujukan bahwa eksitensi Fintech
Ilegal  masih  menjadi  pilihan  utama masyarakat dalam melakukan pinjaman  online  hal  menjadi  catatan penting  dalam  system  penegakan hukum  di  Indonesia.  Mengapa  tidak hal ini di karenakan data tersebut akan terus  meningkat  jika  tidak  di  tangani dengan  tepat,  seperti  halnya  dengan luka yang tidak di obati akan membuat kerusakan  pada  system  saraf  yang lain.  Sehingga  hal  harus  segera  di tangani  agar  tidak  berpengaruh  atau dapat  merusak  system  atat  tatanan hukum.
Seiring  perkembangan  fintech, OJK  telah  menyediakan  kerangka pengaturan  dan  pengawasan  yang memberikan fleksibilitas ruang inovasi namun tanpa mengorbankan prinsip  - prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness  (TARIF),  melalui  penyediaan payung  hukum  inovasi  keuangan digital  dan  pengaturan  perproduk seperti  layanan  inovasi  keuangan keuangan  digital,  layanan  digital
banking, peer  to  peer  lending  dan equity crowdfunding . [ 20 ]
Salah satu peraturan yang diterbitkan  OJK  adalah  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi,  yang mewajibkan Penyelenggara / platform fintech lending untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi  pinjaman  dan  peminjamnya agar  dapat  menilai  tingkat  risiko peminjam  dan  menentukan  tingkat bunga. Akan tetapi banyak pihak yang tidak  mengerti  mengenai  perhitungan tingkat pinjaman dengan tingkat resiko dari pinjaman tersebut ketika menunggak  pembayaran  dan  denda serta bunga berjalan yang di kenakan. Tumbuh pesatnya industri fintech di tengah masyarakat membuat  OJK  berpikir  keras  terkait masalah perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, OJK menerbitkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa
Keuangan  sebagai  ketentuan  yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri fintech. [ 21 ]
Hal ini di lakukan sebagai bagian dari  pada  mempermudah  konsumen dan karena hal ini merupakan hal baru dalam  dunia  peraturan  perundang – undang an  di  Indonesia,  meskipun    “ degungan” mengenai perlunya peraturan  perundang –  undangan yang  komprehensif  bagi  konsumen tersebut di bahas sejak lama. Prakter  monopoli  dan  tidak adanya perlindungan terhadap konsumen  telah  meletakkan  “posisi” konsumen yang lemah dalam menghadapi  para  pelaku  usaha. [ 22 ] Tidak ada alternatif  yang dapat di ambil  oleh  konsumen,  hal  ini  bukan lagi  menjadi  “  rahasia  umum  ”  dalam dunia atau industri usaha di Indonesia.
Ketidak  berdayaan  konsumen dalam  menghadapi  pelaku  usaha  ini jelas  sangat  merugikan  kepentingan masyarakat.  Pada  umumnya  para pelaku  usaha  berlindungan  di  balik Standar  contrak atau  perjnjian  baku yang teah di tanda tangani oeh ketua bela  pihak  (antara  pelaku  usaha  dan konsumen), ataupun melalui berbagai infomasi “semu” yang di berikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.
Sistem  perjanjian  baku  di  buat secara  sepihak  ini  yang  dinilai mengutungkan  pemilik  aplikasi  atau perusahaan  tersebut  dengan  cara mempermudah  dan  bunga  “relative mahal” sehingga adakalanya masyarakatnya sendiri tidak
mengetahui  dengan  jelas  apa  yang menjadi  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  dari  atau  terhadap  pelaku
usaha dengan siapa konsumen tersebut  telah  “berhubungan  hukum” hal ini di kerenakan adanya perjanjian baku tersebut [ 23 ]
Untuk  itulah  perjanjian  ini  perlu dilaksanakan dengan berbagai bentuk pengawasan  dengan  tujuan  agar tercapainya suatu keadilan dan kemanfaatan  yang  sebesar  besarnya bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.
2. Fungsi  OJK  dalam  Pengawasan Terhadap Pinjaman Online Di Indonesia Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) merupakan
sebuah lembaga pemerintah  yang  bekerja  secara independen.  Lembaga  ini  dibentuk dengan berlandaskan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Keberadaannya berguna untuk melakukan pengaturan serta
pengawasan  pada  beragam  aktivitas yang  terjadi  dalam  sektor  jasa keuangan.  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  dibentuk  dengan  tujuan  agar mengawasi  keseluruhan  kegiatan  di dalam sektor jasa keuangan.
Undang-Undang Nomor 21
Tahun  2011  telah  membentuk  OJK sebagai  lembaga  yang  independen dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang  dimaksud.  Lembaga tersebut  melaksanakan  kegiatan  di sektor  Perbankan,  Pasar  Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga  Pembiayaan  dan  Lembaga Keuangan Lainnya. OJK dibentuk dan dilandasi  dengan  prinsip-prinsip  tata kelola  yang  baik,  yang  meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Secara kelembagaan, OJK  berada  di  luar  pemerintah,  yang dimaknai  bahwa  OJK  tidak  menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.
Pasal  39  UU  OJK  mengatur bahwa  OJK  berkoordinasi  dengan Bank  Indonesia  dalam  menyusun pengaturan  tertentu  terkait  dengan pengawasan  di  bidang  perbankan. Selain itu Pasal 40 UU OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi,  tugas  dan  wewenangnya, misalnya  dalam  rangka  penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia  tetap  berwenang  untuk melaksanakan  pemeriksaan  terhadap bank  dengan  menyampaikan  secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
Penjelasan  Pasal  69  ayat  (1) huruf (a) UU OJK menegaskan bahwa
tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan  mengawasi  bank  yang  dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan  yang  berkaitan  dengan microprudential . Adapun Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential. Berkaitan  dengan hal  ini  jelas  bahwa  pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK karena
pengaturan microprudential dan macroprudential akan sangat berkaitan.
Setelah adanya Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK
yang diundangkan tanggal 22
November  2011,  pengaturan  dan pengawasan  sektor  perbankan  yang semula  berada  pada  Bank  Indonesia sebagai  bank  sentral  dialihkan  pada OJK. OJK adalah lembaga independen  yang  dan  bebas  dari campur  tangan  pihak  lain,  yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang  pengaturan,  pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini.
selain  masalah  diatas  tentang pemberhentian  yang  terbebas  dari
intervensi  Presiden,  sifat  independen OJK juga tercermin dari:
a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat  kolektif,  bukan  hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan  kolegial  ini berguna untuk proses internal dalam
pengambilan
keputusankeputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi
keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya.
b. Kepemimpinan  tidak  dikuasai atau  tidak  mayoritas  berasal dari partai politik tertentu; dan
c.  Masa  jabatan  para  pemimpin lembaga  tidak  habis  secara bersamaan,  tetapi  bergantian ( staggered  terms ).    OJK dibentuk  dengan  tujuan  agar keseluruhan  kegiatan  dalam sektor jasa keuangan : 1) Terselenggara
secara teratur, adil, transparan dan akuntabel 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan      stabil; serta
3)  Mampu
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan  sektor  jasa  keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan  daya  saing  nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan  nasional,  antara  lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan  di  sektor  jasa  keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem  pengaturan  dan  pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan. Tugas OJK sesuai dengan Pasal 6 UU OJK, yaitu melaksanakan Tugas  pengaturan  dan  pengawasan terhadap :
a. Kegiatan  jasa  keuangan  di sektor perbankan b. Kegiatan  jasa  keuangan  di sektor Pasar Modal c.  Kegiatan  jasa  keuangan  di sektor  perasuransian,  dana pensiun, lembaga
pembiayaan  dan lembaga
jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa  keuangan  sektor  perbankan,  OJK mempunyai wewenang :
a. Pengaturan  dan  pengawasan  di lembaga perbankan meliputi :
1)  Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana  kerja,  kepemilikan, kepengurusan  dan  sumber daya manusia, merger,konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
2)  Kegiatan  usaha  bank,  antara lain sumber dana, penyediaan dana,  produk  hibridasi  dan aktiva di bidang jasa.
b. Pengaturan  dan  pengawasan mengenai  kesehatan  bank  yang meliputi :
1)  Likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas,kualitas asset, rasio kecukupan modal
minimum,  batas  maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman  terhadap  simpanan dan pencadangan bank.
2)  Laporan  bank  yang  terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
3)  Sistem informasi debitur.
4)  Pengujian kredit.
5)  Standar akuntansi perbankan.
Dari fungsi dan wewenang yang dimiliki  oleh  OJK  tersebut.  Maka lembaga  OJK  seharusnya  dalam melakukan  proses  pengawasan  akan lebih  leluasa  dan  mandiri  tanpa intervensi  dari  siapapun  sekalipun  itu baik  Pemerintah  maupun  Presiden. Artinya fungsi dan wewenang tersebut diharapkan agar OJK mampu mengawasi  keuangan  negara  lebih efesiendan stabil. Namun, pada tahun 2018 dan 2019 OJK telah lalai dalam proses  pengawasan,  Karena  PT Jiwasraya  telah  mengumkan  bahwa gagal  bayar  bagi  nasabahnya  dan telah merugikan uang negara.
Tentu fenomena atau persoalaan
hukum tersebut harus lebih
diperhatikan oleh negara yaitu pemerintah  agar  dalam  menjalankan wewenang  dari  OJK  lebih  terkontrol untuk  tidak  lagi  melakukan  hal  yang sama dikemudian hari. Langkah yang harus  diambil  oleh  pemerintah  yaitu, menerbitkan peraturan yang mengatur
tentang bagaimana persoalaan hukum atau  terjadi  proses  kelalaian  dalam mengemban tugas OJK dalam melakukan pengawasaan uang negara.
Dalam  menerapkan  fungsinya tersebut,  OJK  pun  memiliki  beberapa kebijakan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjang  Uang  Berbasis Teknologi Informasi. [ 24 ] serta Pemberian  peringatan  tertulis  Denda dengan nominal tertentu Pembatasan aktivitas usaha Pencabutan izin usaha pinjaman online [ 25 ]
Kebijakan  ini  bersifat  mengikat
kepada perusahaan
pinjaman online yang menjalankan aktivitas  usahanya  di  Indonesia. Kebijakan ini juga menjadi syarat bagi sebuah fintech yang ingin
mendaftarkan  perusahaannya  agar terdaftar di OJK dan dapat menjalankan bisnisnya secara legal. [ 26 ]
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)
mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. [ 27 ]
Berdasarkan  hal  tersebut  Otoritas Jasa  Keuangan  ( OJK )  mengimbau masyarakat  agar  tak  mudah  terbuai dengan kemudahan yang di tawarkan oleh pinjaman online .  Masyarakat diminta  teliti  dan  mempertimbangkan manfaat,  biaya,  risiko,  serta  risiko sebelum melakukan transaksi pinjaman  online.  Hal  ini  disampaikan OJK  menanggapi  kasus  bunuh  diri yang dilakukan  seorang  supir  taksi  di Mampang,  Jakarta  Selatan  yang
ditenggarai akibat
terjerat pinjaman online. "Kami  prihatin  dan kami  tidak  ingin  hal  ini  terulang, sehingga  masyarakat  harus  yakin betul dengan segala macam transaksi keuangan.  Jangan  terbuai  dengan kemudahan pinjaman online , [ 28 ]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga
pemerintah  yang  bekerja  secara independen.  Lembaga  ini  dibentuk dengan berlandaskan pada UU Nomor
21 Tahun 2011 tentang OJK. Keberadaannya berguna untuk melakukan pengaturan serta pengawasan  pada  beragam  aktivitas
yang  terjadi  dalam  sektor  jasa keuangan. Dalam menerapkan
fungsinya  tersebut,  OJK  pun memiliki beberapa  kebijakan  yang  tertuang
dalam
Peraturan OJK Nomor
11/POJK.01/2016  tentang  Layanan
Pinjam  Meminjang  Uang  Berbasis Teknologi Informasi. [ 29 ]
OJK mempunyai  wewenang  sebagaimana ditetapkan  dalam  pasal  9  UU  No  21 tahun 2011 adalah sebagai berikut :
a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
c.  Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan  Konsumen,  dan tindakan lain terhadap
Lembaga  Jasa  Keuangan, pelaku,  dan/atau  penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud
dalam  peraturan  perundang- undangan  di  sektor  jasa keuangan;
d. Memberikan  perintah  tertulis
kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak e. Melakukan penunjukan pengelola statuter; f.  menetapkan penggunaan pengelola    statuter;
g. Menetapkan sanksi administratif  terhadap  pihak yang  melakukan  pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan di
sektor jasa keuangan;
h. memberikan dan/atau mencabut: 1) izin usaha;
2) izin orang perseorangan;
3) efektifnya pernyataan pendaftaran; 4) surat tanda terdaftar; 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6) pengesahan; 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; [ 30 ]
Sisi  penegakan  hukum  /ketentuan dan  sisi  lain  yakni  agar  perbankan nasional  terus  tumbuh  dengan  sehat, sehingga  harus  punya  strategi  agar apabila  menemukan  pelanggaran  ibarat menangkap  ikan,  jangan  sampai  airnya keruh.  Hal  ini  agak  berbeda  dengan aparat  penegak  hukum  lainnya.  Selain hal  tersebut, anggaran  operasional  OJK akan dibiayai melalui APBN dan dipungut dari  institusi  yang  diawasi  (lembaga keuangan dan  perbankan) (Pasal 37 UU OJK). Hal ini cukup aneh, di satu sisi OJK diberi  wewenang  lebih  luas  (sampai proses  penyidikan),  di  lain  sisi  biaya operasionalnya  dapat  dipungut  dari institusi  yang  diawasi,  sehingga  dapat menimbulkan conflict of interest . Bagaimana pembuatan UU dapat terjadi seperti  ini. [ 31 ] Hal  ini  berbeda  dengan aparat penegak hukum lainnya, Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya AFPI dibentuk oleh para pelaku fintech peer to peer (P2P) lending untuk menjadi wadah menampung aspirasi internal dan masyarakat.  "  Sejauh  ini  patutlah mengapresiasi  dan  berterima  kasih kepada  OJK  yang  telah  mendengarkan aspirasi para penyelenggara Fintech P2P Lending mengenai pentingnya kehadiran asosiasi untuk menjalankan fungsi pengawasan  dan  pengaturan  kepada anggotanya,"
"Diharapkan  dengan  keberadaan asosiasi,  industri  fintech  P2P  lending dapat  bertumbuh  kuat  dan  sehat  serta bermanfaat  bagi  kalangan  yang  belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.  Di  Indonesia,  fintech ditujukan  untuk  inklusi  keuangan,"  AFPI telah  dibentuk  sejak  5  oktober  2018. Dengan  ini,  AFPI  resmi  menjadi  mitra strategis OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan para penyelenggara  Fintech  P2P  Lending sesuai  dengan  penunjukan  OJK  No.  S- D.05/IKNB/2019.  Keberadaan  AFPI  ini juga  sesuai  dengan  Peraturan  Otoritas jasa  Keuangan  No  77/POJK.01/2016 Bab  XII  Pasal  48,  maka  seluruh penyelenggara  Fintech  P2P  Lending  di Indonesia wajib mendaftarkan diri sebagai anggota AFPI.
Seluruh  anggota  AFPI  merupakan perusahaan  Fintech  Pendanaan  Online (P2P)  Lending  yang  sudah  terdaftar  di OJK. "AFPI hadir untuk turut mendukung program pemerintah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. " [ 32 ]
Menurut ketentuan pasal 257 ayat 1 KUHD,  perjanjian  pertanggungan  itu terjadi seketika telah tercapai
persetujuan kehendak ( consensus) antara  pihak  tertanggug  dan  pihak penanggung,  hak  dan  kewajiban  timbal balik dari penggung dan tertanggung itu ada  sejak  saat  ini,  bahkan  sebelum tercapai  dengan  persetujuan  kehendak tersebut  harus  di  buat  secara  tertulis, dalam  suatu  akta  yang  di  sebut  polis, (pasal  255  ayat  1  KUHP).  Polis  inilah sebagai  satu-satunya  alat  bukti  tertulis untuk membuktikan bahwa pertanggungan  itu  telah  terjadi  (pasal 258 ayat 1 KUHD). Ketentuan-ketentuan yang telah di sebutkan di atas ini dapat di maklumi apabila sejak terjadinya persetujuan  kehendak  sampaikan  di serahkannnya  polis  yang  telah  di tandatangani itu terjadi peristiwa yang di menimbulkan kerugiaan. [ 33 ] "Dalam  UU  OJK  pasal  4,  5,  dan  6 dinyatakan  bahwa  OJK  bertanggung jawab pada semua layanan jasa keuangan.  Pasalnya,  fintech  yang  legal
masih melakukan pelanggaran, terutama dalam mengakses data pengguna di luar POJK  77/2016.  Berdasarkan  aduan korban pinjaman online kepada LBH, ada sekitar 28-29 persen aduan terkait fintech legal yang juga anggota Asosiasi Fintech Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI). ada  tiga  fintech  ilegal  yang  mengakses data  di  luar  aturan.  "  ada  yang  bisa sampai  akses  fitur  WiFi.  Negara  harus hadir  mengatasi  pinjaman  online    ilegal karena  instansi  pemerintah  memiliki sumber  daya (resource) yang  cukup untuk  mencegah  kehadiran  pinjaman online ilegal.
OJK  dinilainya  hanya  mengambil kebijakan  reaktif  soal  pinjaman  online ilegal. Negara punya resource untuk itu," pembedaan  pinjol  legal  dan  ilegal sebagai  penanda  agar  masyarakat  tahu mana  fintech  yang  berizin  dan  tidak berizin. Fintech yang legal perlu diketahui agar  masyarakat  tidak  terjebak  dengan fintech  ilegal.  "  fintech  yang  melanggar, datanya  terakses  ke  AFPI  (Asosiasi Fintech Pendanaan
Bersama Indonesia), [ 34 ]
Jika  konsumen  memilih  pinjaman online belum terdaftar, belum punya izin dari OJK alias ilegal, maka segala risiko yang  akan  terjadi  menjadi  tanggung jawab  peminjam  online.  Sebab,  Otoritas
Jasa  Keuangan  hanya  bisa  menindak fintech legal yang sudah terdaftar apabila terbukti  melakukan  pelanggaran.  Agar pinjaman bermanfaat dan tidak membelitmu  di  kemudian  hari,  laporkan pinjaman  online  tak  berizin,  jika  kamu menemukan  pelanggaran  dari  pinjaman online  legal  atau  menemukan  pinjaman online yang belum berizin, maka sebaiknya  bisa  melaporkan  hal  tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan [ 35 ] .
Selain  itu  dalam  hal  kelalaian  atau tidak melaksanakan fungsinya OJK tidak dibrikan sanksi atau hukuman, dikarenakan adanya kekosongan regulasi peraturan perundang-undangan yang  belum  mengatur  penerapan  saksi. Negara  dalam  hal  ini  di  harapkan  dapat menyikapi  persoalaan  tersebut,  dengan melakukan  pembaharuan  hukum  guna mengefektifkan  OJK  agar  tercapainya suatu  pengintegrasian  dalam  proses pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK dan  tercapainya  suatu  keadilan  dalam suatu kepastiam hukum.

## Kesimpulan
1. Fintench Ilegal Dalam Aplikasi Pinjaman  Online  di  Indonesia  sangat berkembang  pesat,  sehingga  mucul Ketidak  berdayaan  konsumen  dalam menghadapi  pelaku  usaha  ini  jelas
sangat  merugikan.  Pelaku  usaha berlindungan  di balik Standar  contrak atau  perjnjian  baku  yang  jelas merugikan konsumen. Sistem perjanjian baku di buat secara sepihak dinilai  menguntungkan  perusahaan dengan  cara  mempermudah  dan bunga relative mahal sehingga adakalanya  masyarakatnya  sendiri tidak mengetahui dengan jelas yang di perjanjikan  kerena  tergiur  dengan pinjaman
2. Fungsi    OJK  dalam  mengawasi keseluruhan  dari  perusahaan  yang menawari  pinjaman  secara  online  ke konsumen di nilai lemah hal ini  dapat di  lihat  dari  proses  pengambilan kebijakan Reaktif oleh OJK sedangkan kebijakan  yang  lebih  besar  dapat  di ambil  oleh  Negara  yang  mempunyai kebijakan  Resource.  Selain  itu  dalam hal kelalaian atau tidak melaksanakan fungsinya  OJK  tidak  dibrikan  sanksi atau  hukuman,  dikarenakan  adanya kekosongan regulasi peraturan perundang-undangan yang belum
mengatur  penerapan  saksi.  Negara dalam  hal  ini  di  harapkan  dapat menyikapi persoalaan tersebut, dengan    melakukan  pembaharuan hukum guna mengefektifkan OJK agar tercapainya  suatu  pengintegrasian
dalam  proses  pengawasan  yang dilakukan  oleh  OJK  dan  tercapainya suatu keadilan.

## REFERENSI
[1] Muhammad Rusdi, Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah  Konstitusi  Terhadap Kesadaran  Hukum  Masyarakat,
Fakultas Hukum Universitas Widya
Mataram  Ndalem  Mangkubumen KT  III/237  Yogyakarta  55132,
Indonesia,  Widya  Pranata  Hukum, Vol.1, No.1 Februari 2019, hlm 62.
[2] Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  &
Konstitusionalisme
Indonesia,
Jakarta,  Edisi  Revisi,  Konstitusi Press, 2005, hlm 343
[3] Gunarto  Suhardi,  Peranan  Hukum Dalam  Pembangunan  Ekonomi, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya,
2002, ,hlm 7
[4] Okta  Nofri,  Andi  Hafifa,  Analisis Perilaku Konsumen Dalam Melakukan  Online  Shopping  Di Kota Makassar, Jurnal Manajemen,  Ide,  Inspirasi  (Minds) Vol.5,  No.  1,  (Januari-Juni)  2018,  , Jurusan  Manajemen,  Febi  Uin
Alauddin Makassar,  hlm  113.
[5] Ade  Maman  Suherman,  2005, Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi Global,  Cet.ke  2  (Edisi  Revisi), Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.97
[6] OJK  Telah  Tutup  1.773  Fintech Pinjaman Online Ilegal, https://www.liputan6.com/bisnis/rea d/4097808/ojk-telah-tutup-1773- fintech-pinjaman-online-ilegal, Di Akses  Hari  Selasa  17  Maret 2020,Pukul 20:28 Wib
[7] Pasal  9  UU  11/2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik beserta Penjelasannya.
[8] Daftar  Fintech  Pinjaman  Online Ilegal Terbaru (Kasus, Resiko, Cara Mencegah)
https://duwitmu.com/pinjaman- online/fintech-pinjaman-online- ilegal/,  Di  Akses  Hari  Selasa  17 Maret 2020, Pukul 23:28 Wib.
[9] 10  Resiko  Pinjaman  Online  Wajib Dipahami Semua Peminjam,
https://duwitmu.com/kta/resiko- pinjaman-online/,  Di  Akses  Hari Selasa 17 Maret 2020, Pukul 23:38 Wib.
[10]  [ Wardah  Yuspin,  Raden Panji  D.A, “Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas  Jasa  Keuangan)  dalam Upaya Pengawasan Bank,” Naskah
Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 3
[11] Lihat  Pasal  38  dan  Pasal  39  UU 11/2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
[12] Daftar  Fintech  Pinjaman  Online Ilegal Terbaru (Kasus, Resiko, Cara Mencegah),
https://duwitmu.com/pinjaman- online/fintech-pinjaman-online- ilegal/,  Di  Akses  Hari  Selasa  17 Maret 2020, Pukul 20:13 Wib.
[13] Fintech leanding, pinjam meminjam onine yang makin menjamur, https://tirto.id/fintech-lending- pinjam-meminjam-online-yang- makin-menjamur-cDpo,  Di  Akses Hari  Selasa  17  Maret  2020,  Pukul 23:52 Wib.
[14] Muhammad  yusuf,  Perlindungan Hukum  Terhadap  Debitur  Pada
Layanan  Pinjam  Uang  Berbasis Financial Technology, fakultas
syariah  dan  hukum  universitas
islam negeri (UIN) syarif hidayatullah Jakarta, hlm 2.
[15] Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.  Purnomo  dan  Iswi  Hariyani, 2013, “Bisnis Online dan Transaksi Elektronik”,  Penerbit  PT  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 9
[16] Bagus  Hanindyo  Mantri,  2007, “Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Dalam  Transaksi  E- Commerce”, Tesis, Program Magister  Ilmu  Hukum,  Universitas
Diponegoro, Semarang
[17] Sama –Sama Beri Pinjaman Onine, Ini Bedanya Fintech Lending Illegal Dan
Ilegal,https://www.cermati.com/artik el/sama-sama-beri-pinjaman- online-ini-bedanya-fintech-lending- ilegal-dan-legal,  Di  Akses  Hari Selasa 17 Maret 2020,Pukul 00: 14 Wib.
[18] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum  Dalam  Praktek,  Jakarta, Sinar Grafika, 2008,hlm 14
[19] Amirudin,  Zainal  Asikin,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta,
Raja Grafindo, 2012, hlm 4
[20] Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology  (Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, Diponegoro Law Journal, Op.Cit., hlm, 2 [21] Perkembangan  dan  Permasalahan hukum Fintech, M. Agus Yozaminhttps://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5c9b2221dcb1c/ perkembangan-dan-permasalahan- hukum-fintech/, Di Akses Hari Rabu 18 Maret 2020,Pukul 13: 30 Wib.
[22] detikFinance.com,  OJK  Keluarkan
Aturan Fintech, dalam http://www.detikfinance.com  ,  Di
Akses  Hari    Rabu,  18  Maret  2020 pukul 10:10 Wib.
[23] Gunawan  widjaja  Ahmad  yani, Hukum Tentang Perlindungan
Konsumen,  Jakarta,  PT  Gramedia Pustaka  Utama.  Cetakan  Kedua: Januari  2001  Cetakan  ketiga: Agustus 2003. hlm 2.
[24] Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10 [25] Titik Wijayanti Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi  Informasi  Ole  Fintech Kepada Pelaku Ukm, Studi Pengawasan Ukm Surakarta, Fakultas Universitas Muhammadiyah  Surakarta  2008, hlm 7. [26] Kebijakan  OJK  Untuk  Fintech Pinjaman
Online,
https://kapitalboost.co.id/blog/kebij akan-ojk-untuk-fintech-pinjaman- online/,  ,  Di  Akses  Hari  Minggu  5
April 2020, Pukul 13:52 Wib.
[27] Tugas Dan Fungsi OJK, https://www.ojk.go.id/id/tentang- ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx,
Di Akses Hari Minggu 5 April 2020, Pukul 14:21Wib.
[28] Iswi  Hariyani  Dan  Citra  Yustisia Serfiani,  Perlindungan  Hukum  Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa
Pm-Tekfin, Fakultas Hukum Universitas  Jember  Dan  Fakultas Hukum  Universitas  Airlangga,  Vol.
14 No. 03 - September 2017 : 333 – 346.
[29] Rizki  Karo  Karo,  Pengawasan Teknologi Finansial Melalui Regulatory  Sandbox  Oleh  Bank Indonessia  Atau  Otoritas  Jasa Keuangan  Berdasarkan  Perspektif
Keadilan
Bermartabat,
https://www.researchgate.net/publi cation/338227649,  Di  Akses  Hari Selasa 17 Maret 2020, Pukul 08: 14 Wib.
[30] Luthpiyah  Fatin,  Tinjauan  Yuridis
Terhadap Perann Ojk Dalam Penanggulangann Perusahaan Financial Tecnhologi Illegal, Fakultas Hukum Universitas Lampung Nandar Lampung, hlm 4. [31] Sulistyandari, Lembaga Dan Fungsi Pengawasan Perbankan Di Indonesia, Fakutas Hukum Universitas  Jenderal  Soedirman,
Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, hlm 187-375.
[32] OJK-AFPI  Perkuat  Pengaturan  & Pengawasan Fintech P2P Lending, https://www.cnbcindonesia.com/tec h/20190308133053-37-59499/ojk- afpi-perkuat-pengaturan- pengawasan-fintech-p2p-lending, Di  Akses  Hari  Rabu  18  Maret 2020,Pukul 14:45 Wib.
[33] Abdulkadir Muhammad, S.H, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Telukbetung, Citra Aditya Bakti, Cetakan III. hlm55. [34] Adel Chandra, 2014, “Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui  Online  Dispute  Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan  Transaksi  Elektronik  No.11 Tahun 2008”, Jurnal Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas  Esa  Unggul,  Edisi September 2014, hlm.82
[35] Iswi  Hariyani  dan  Cita  Yustisia Serfiyani, 2016, “Perlindungan Hukum  bagi  Nasabah  Kecil  dalam Proses  Adjudikasi  di  Industri  Jasa Keuangan”,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.4, Desember
2016, Ditjen Peraturan Perundang- undangan,  Kementerian  Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm.421-422