## MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS USU DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Erjan Fikry Antari 1
M. Dian Wahyudi 2
erjan.gt@gmail.com 1 , diahdian88@gmail.com 2
Administrasi Pendidikan, STKIP Budidaya Binjai,
Jl. Gaharu No. 147, Jatimakmur, Binjai Utara, Jati Makmur, Binjai, Kota Binjai, Sumatera Utara 20746

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  seberapa  baik  tingkat  penilaian  Manajemen  Tenaga Kependidikan  FEB  USU  dalam  Mendukung  Pencapaian  Standar  Nasional  Pendidikan  berdasarkan  Buku  VI Matrik  Penilaian  Borang  dan  Evaluasi  Diri,  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  Jakarta  2011,  yang berhubungan  dengan  Tenaga  Kependidikan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dan  verifikasi.  Waktu  penelitian dimulai  dari  Mei  sampai  dengan  Juli  2019.  Populasinya  adalah  seluruh  tenaga  kependidikan  di  lingkungan Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  USU.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  variabel  yang  terdiri  dari  Standar Nasional  Pendidikan  sebagai  variabel  terikat,  peraturan  dan  kebijakan  fakultas,  serta  implementasinya  sebagai variabel  moderating,  dan  pencapaian  nilai  Standar  Nasional  Peneididikan  sebagai  variabel  bebas.  Hasil penelitian  menunjukkan  1.  Berdasarkan  18  indikator  penilaian  yang  menggunakan  poin-poin  pada  Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi BAN-PT, Buku VI, Matrik Penilaian Borang dan Evaluasi Diri, Badan Akreditasi Nasional  Perguruan  Tinggi,  Jakarta  2011,  pada  poin-point  yang  berhubungan  dengan  manajemen  tenaga kependidikan, dihasilkan penilaian kebijakan FEB USU sebesar 41 dari maksimal 72 poin (rata-rata 2,28 poin/ cukup), dan nilai penilaian implementasi kebijakan FEB USU sebesar 16 poin dari maksimal 68 poin (rata-rata 0,94/  kurang).  2.  Berdasarkan  hasil  penilaian  disimpulkan  bahwa  manajemen  tenaga  kependidikan  FEB  USU dalam  mendukung  pencapaian  standar  nasional  pendidikan  cukup  dalam  kebijakan  namun  kurang  dalam implementasi. 3. Rendahnya komitmen para pengambil kebijakan di lingkungan FEB USU dalam mewujudkan visi, misi, renstra dan renop FEB USU, khususnya yang berhubungan dengan tenaga kependidikan.
Kata kunci : Manajemen Tenaga Kependidikan, Standar Nasional Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020
e-ISSN 2620-9209 I. PENDAHULUAN Sebagaimana
dicantumkan dalam pembukaan  dan  batang  tubuh  UUD  1945, pemerintah  diamanatkan  untuk  mencerdaskan kehidupan  bangsa  melalui  sistem  pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diharuskan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi dan  efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan perubahan kehidupan lokal,  nasional,  dan  global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan  secara  terencana,  terarah,  dan berkesinambungan.  Untuk  mewujudkan  hal tersebut,  maka  diperlukan  suatu  standar  atau kriteria minimal  tentang  sistem pendidikan  yang berlaku  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pendidikan  tinggi  sebagai  bagian  dari sistem  pendidikan  nasional  memiliki  peran strategis  dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa
Indonesia yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi juga diharapkan mampu  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan,  dan/atau  profesional  yang  berbudaya dan  kreatif,  toleran,  demokratis,  berkarakter tangguh,  serta  berani  membela  kebenaran  untuk kepentingan bangsa dengan tujuan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang.
Untuk  mewujudkan  keterjangkauan  dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan  tinggi  yang  bermutu  dan  relevan dengan  kepentingan  masyarakat  bagi  kemajuan, kemandirian,  dan  kesejahteraan,  diperlukan penataan  pendidikan  tinggi  secara  terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan  aspek  demografis  dan  geografis. Evaluasi,  akreditasi,  dan  sertifikasi  dibutuhkan
untuk  penjaminan  dan  pengendalian  mutu pendidikan  sesuai  dengan  Standar  Nasional Pendidikan.  Untuk  itu  dibentuklah  Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) selaku  badan  evaluasi  mandiri  yang  bertugas menetapkan  dan  menilai  kelayakan  program dan/atau  satuan  pendidikan  pada  jenjang Pendidikan  Tinggi  berdasarkan  kriteria  yang telah  ditetapkan  dengan  mengacu  pada  Standar Nasional Pendidikan.
Menurut Mulayu S. P. Hasibuan manajemen  merupakan  alat  untuk  mencapai tujuan  yang  diinginkan.  Dengan  manajemen, kinerja  sebuah  organisasi  dapat  berjalan  secara maksimal.  Demikian  juga  dengan  lembaga pendidikan. Dengan manajemen yang baik, maka sebuah institusi pendidikan akan dapat berkembang  secara  optimal  sebagaimana  yang diharapkan.  Manajemen  pendidikan  yang  baik memerlukan  sebuah  perencanaan,  pelaksanaan dan  pengawasan  yang  baik  agar  proses pendidikan berjalan dengan maksimal.
Menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  49 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan  Tinggi,  Tenaga  kependidikan  adalah anggota  masyarakat  yang  mengabdikan  diri  dan diangkat  untuk  menunjang  penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi,  laboran  dan  teknisi,  serta  pranata teknik  informasi.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa tenaga kependidikan berperan penting dalam laju organisasi suatu lembaga pendidikan.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USU yang berdiri sejak 1 Oktober 1961 menyelenggarakan
dan mengembangkan pendidikan mulai dari Program Studi D3, S1, S2 sampai  dengan  S3  dengan  kurikulum  terkini guna membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan  keahlian  sehingga  dapat  menghasilkan lulusan  yang  professional.  FEB  USU  terus

## Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
berbenah  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas serta  kinerjanya  melalui  peningkatan  kualitas administrasi pendidikan dan berupaya meningkatkan  predikat  akreditasi  pada  seluruh program  studinya.  Pedoman  dan  arah  seluruh program, aktivitas dan kegiatan yang direncanakan  dan  akan  dilakukan  dituangkan dalam rencana strategis FEB USU 2015 -2019.
Para  pengambil  kebijakan  FEB  USU menyadari bahwa kualifikasi pendidikan, kompetensi,  etos  kerja,  dan  integritas  tenaga kependidikan FEB USU masih rendah. Pelatihan-pelatihan  yang  diberikan  masih  belum efektif meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan.  Sebaran  tenaga  kependidikan  juga tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  berakibat kepada  pelayanan  yang  tidak  optimal.  Sehingga diperlukan  pemetaan  tenaga  kependidikan  yang meliputi  kebutuhan,  kompetensi,  dan  deskripsi kerja untuk membuat kebijakan yang tepat dalam rekrutmen dan sistem penghargaan.
Permasalahan-permasalahan  ini  tertuang  dalam Renstra FEB USU tahun 2015-2019.
Sebagai  bagian  dari  tenaga  kependidikan FEB  USU,  peneliti  mendapati  ketidaksesuaian kebijakan yang diambil oleh pengambil kebijakan  dengan  kebijakan  yang  di  tuangkan dalam  Renstra  maupun  Renop  FEB  USU  Tahun 2015-2019,  antara  lain  tidak  diberikannya  izin melanjutkan  pendidikan  bagi  salah  satu  tenaga kependidikan  dengan  alasan  yang  tidak  relevan. Tidak adanya tugas pokok dan fungsi  yang jelas pada beberapa tenaga kependidikan di salah satu sub  bagian,  sehingga  pada  salah  satu  unit terdapat tenaga kependidikan yang lembur disaat rekan  satu  unitnya  tidak  diberikan  pekerjaan. Analisa  jabatan  yang  tidak  transparan  dan  tidak akuntabel  karna  tidak  berdasarkan  golongan kepangkatan  maupun  kualifikasi  pendidikan. Selisih  pendapatan  diluar  gaji  pokok  yang  bisa mencapai  dua  kali  gaji  pokok  antar  tenaga kependidikan di unit yang satu dengan unit yang
lain.  Permintaan  pengadaan  scanner  untuk kebutuhan  pekerjaan  yang  sudah  diajukan  tepat setahun  yang  lalu  namun  sampai  penelitian  ini diajukan  belum  terpenuhi  meskipun  diketahui adanya pengembalian anggaran berjumlah milyaran  yang  tidak  dipergunakan  di  tahun anggaran 2018.
Oleh karena itu peneliti berkeinginan mengalanisa  lebih  lanjut  bagaimana  manajemen tenaga  kependidikan  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  USU  dalam  mendukung  pencapaian Standar  Nasional  Pendidikan  dari  Renstra  dan Renop  FEB  USU  Tahun  2015-2019  sampai dengan  implementasinya dengan tujuan sebagai masukan  bagi  para  pengambil  kebijakan  di  FEB USU.
Berdasarkan  Restra  FEB  USU  Tahun  2015- 2019;
1. Kualifikasi  pendidikan,  kompetensi,  etos kerja,  dan  integritas  tenaga  kependidikan FEB USU masih rendah.
2. Pelatihan-pelatihan  yang  diberikan  masih belum  efektif  meningkatkan  kompetensi yang dibutuhkan.
3. Sebaran  tenaga  kependidikan  juga  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  yang  berakibat kepada pelayanan yang tidak optimal.
4. Diperlukan  pemetaan  tenaga  kependidikan yang  meliputi  kebutuhan,  kompetensi,  dan deskripsi  kerja  untuk  membuat  kebijakan yang  tepat  dalam  rekrutmen  dan  sistem penghargaan.
Berdasarkan hasil observasi peneliti;
1. Tidak  diberikannya  izin melanjutkan pendidikan bagi salah satu tenaga kependidikan  dengan  alasan  yang  tidak relevan.
2. Tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas pada beberapa tenaga kependidikan.
3. Analisa  jabatan  yang  tidak  transparan  dan tidak  akuntabel  karna  tidak  berdasarkan golongan  kepangkatan  maupun  kualifikasi pendidikan.
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
4. Selisih  pendapatan  diluar  gaji  pokok  yang bisa  mencapai  dua  kali  gaji  pokok  antar tenaga  kependidikan  di  unit  yang  satu dengan unit yang lain.
5. Permintaan  pengadaan  scanner  untuk kebutuhan  pekerjaan  yang  sudah  diajukan tepat  setahun  yang  lalu  namun  sampai penelitian  ini  diajukan  belum  terpenuhi meskipun  diketahui  adanya  pengembalian anggaran  berjumlah  milyaran  yang  tidak dipergunakan di tahun anggaran 2018.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah seberapa baik tingkat penilaian Manajemen  Tenaga  Kependidikan  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  USU  dalam  Mendukung Pencapaian Standar Nasional Pendidikan berdasarkan  Instrumen  Akreditasi  BAN  PT, Akreditasi  Institusi  Perguruan  Tinggi,  Buku  VI,
Matriks  Penilaian  Borang  dan  Evaluasi-Diri, Tahun 2011.

## II. METODELOGI PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Fakultas Ekonomi dan  Bisnis  Universitas  Sumatera  Utara.  Waktu penelitian  dimulai  dari  Juli  sampai  dengan September  2019.  Penelitian  ini  termasuk penelitian  sensus  karena  menjadikan  seluruh anggota populasi sebagai sampel.
Jenis  penelitian  ini  bersifat  deskriptif. Penelitian  ini  memberikan  gambaran  secara umum mengenai manajemen tenaga kependidikan  di  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis USU  dalam  mendukung  pencapaian  standar nasional  pendidikan.  Penelitian  ini  juga  bersifat verifikasi  (pengujian),  yaitu  untuk  menguji seberapa  jauh  pencapaian/  implementasi  dari Renstra dan Renop FEB USU Tahun 2015-2019 yang  berhubungan  dengan  manajemen  tenaga kependidikan.
A. Instrumen Penelitian dan Skala Pengukuran 1. Instrumen Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan  instrumen berupa  daftar  tabulasi  penilaian  berdasarkan Instrumen  Akreditasi  Perguruan  Tinggi  BAN- PT,  Buku  VI,  Matrik  Penilaian  Borang  dan Evaluasi  Diri,  Badan  Akreditasi  Nasional Perguruan  Tinggi,  Jakarta  2011,  pada  hal-hal yang  berhubungan  dengan  manajemen  tenaga kependidikan sebagai bahan wawancara (interview),  observasi  dan  dokumentasi  sebagai dasar pemberian penilaian.

## 2. Skala Pengukuran
Skala  pengukuran  yang  digunakan dalam penelitian ini menyesuaikan dengan skala pengukuran  yang  digunakan  pada  instumen Akreditasi  Institusi  Perguruan  Tinggi  BAN-PT, Buku VI, Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi Diri,  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan Tinggi, Jakarta 2011, yaitu :

## Tabel 1. Skala Pengukuran
No Harkat dan Peringkat 1 Sangat Baik (SB) 4 2 Baik (B) 3 3 Cukup (C) 2 4 Kurang (K) 1 5 Sangat Kurang (SK) 0

## B. Indikator Variabel Penelitian
Indikator  variabel  penelitian  menggunakan poin-poin  pada  Instrumen  Akreditasi  Perguruan Tinggi  BAN-PT,  Buku  VI,  Matrik  Penilaian Borang  dan  Evaluasi  Diri,  Badan  Akreditasi Nasional  Perguruan  Tinggi,  Jakarta  2011,  pada poin-point yang berhubungan dengan manajemen tenaga kependidikan, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini;
No Variabel Terikat Matrik Penilaian Borang  dan Evaluasi Diri BAN-PT yang Berhubungan dengan Manajemen Tenaga Kependidikan Elemen Penilaian Indikator 1. Kejelasan,  kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan yang terlibat. Visi, misi, tujuan dan sasaran yang: (1) Sangat jelas.
(2) Sangat realistik.
(3) Saling terkait satu sama lain.
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
(4) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat. 2. Sosialisasi visi dan misi perguruan tinggi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan Visi  dan misi perguruan tinggi disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.
3. Visi dan misi perguruan tinggi dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.
Visi dan misi  dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja. 4. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (planning,  organizing, staffing, leading, dan controlling ) , yang
dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi.
Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup semua
(lima) fungsi pengelolaan yang dilaksanakan secara efektif.
5. Perguruan tinggi memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja. Perguruan tinggi memiliki: (1) rancangan dan analisis jabatan,
(2) uraian tugas,
(3) prosedur kerja,
(4) program peningkatan
kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambar-
kan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja. 6. Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.
Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian,
menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.
7. Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap, transparan, dan akuntabel, mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai,
orientasi dan penempatan pegawai,  pengembangan
Dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup:
(1) perencanaan,
(2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai
(3) orientasi dan
karir,  remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
penempatan pegawai,
(4) pengembangan karir,
(5) remunerasi,
penghargaan, dan sanksi, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi. 8. Pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten. 9. Pemetaan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kependidikan Jumlah cukup dan sangat baik kegiatannya. 10. Upaya perguruan tinggi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.
Upaya antara lain dalam bentuk:
(1) kesempatan belajar/
pelatihan
(2) pemberian fasilitas termasuk dana (3) jenjang karir yang jelas studi banding Semua empat  upaya berikut: (1) kesempatan belajar/ pelatihan
(2) pemberian fasilitas termasuk dana
(3) jenjang karir yang jelas
(4) studi banding dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi  tenaga kependidikan.
11. Instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi  terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia Instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia, yang memiliki: (1) validitas,
(2) reliabilitas, dan
(3) mudah digunakan
12. Pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
Hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber-daya manusia yang:
(1) jelas,
(2) komprehensif,
(3) mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
13. Pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen,
pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia. Pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu:
(1) pengelolaan sumber daya manusia,
(2) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung,
(3) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran,

## Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
teknisi, tenaga
administrasi, dan tenaga pendukung,
14. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, saran, dan SDM). Jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=D OM )
Jika D OM ≥ Rp.18 juta maka skor = 4. 15.  Sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek:
(1)  Pengembangan dan pencatatan,
(2)  Penetapan penggunaan,
(3)  Keamanan dan keselamatan penggunaan,
(4)  Pemeliharaan/ perbaikan/kebersihan.
Dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk semua aspek berikut. (1)  Pengembangan dan pencatatan (2)  Penetapan
penggunaan (3)  Keamanan dan keselamatan penggunaan (4)  Pemeliharaan/ perbaikan/kebersihan yang diimplementasi- kan
16. Kecukupan dan mutu
prasarana yang dikelola perguruan tinggi. Ketersediaan:
(1) Prasarana akademik (kegiatan tridarma PT)
(2) Prasarana non-akademik
(fasilitas pengembangan minat, bakat, dan kesejahteraan)
Prasarana sangat lengkap, dibuktikan dengan tersedianya fasilitas kegiatan akademik dan non-akademik yang sangat memadai.
17. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi (akademik dan umum). Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi yang meliputi semua fasilitas berikut. (1) Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet (2) Software basis data yang memadai. (3) Akses terhadap data yang relevan sangat cepat. 18. Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat. Sistem informasi untuk pengelolaan  prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat. No Variabel Moderating Variabel Bebas Renstra dan Renop FEB USU Tahun 2015-2019 Implementasi Penilaian berdasarkan dokumen, observasi dan wawancara
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis
menggunakan observasi partisipan karena peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang- orang yang sedang diamati karena peniliti adalah bagian dari tenaga kependidikan FEB USU.
Dalam  penelitian  ini  juga  penulis menggunakan  wawancara  bebas  terpimpin  yang hanya  memuat  pokok-pokok  masalah  yang diteliti  selanjutnya  dalam  proses  wawancara berlangsung  mengikuti  situasi  pewawancara, apabila  menyimpang  dari  pokok  persoalan  yang akan dibahas.
Teknik  pengumpulan  data  yang  terahir ialah  teknik  dokumentasi  berdasarkan  catatan, transkip,  buku,  photo,  prasasti,  notulen,  agenda, dan  sebagainya.  Studi  dokumen  merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## D. Teknik Analisa Data
Teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif.  Hasil  analisis yang diperoleh selanjutnya dikembangkan dengan  pola  hubungan  tertentu.  Langkah- langkah yang ditempuh penulis dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:
1) Reduksi data
2) Penyajian data
Vol 9, No. 1, Maret 2020
e-ISSN 2620-9209
3) Verifikasi data
4) Penarikan kesimpulan

## E. Uji Keabsahan Data
Uji  keabsahan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  uji  kredibilitas.  Uji  kredibilitas data  atau  kepercayaan  terhadap  data  hasil penelitian  terhadap  berbagai  macam  cara,  cara yang  dilakukan  untuk  menguji  keabsahan  data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi.
Pada  penelitian  ini,  uji  kredibilitas  data hasil penelitian juga dilakukan dengan triangulasi  teknik,  yaitu  menggunakan  teknik pengumpulan  data  observasi,  dokumentasi  dan wawancara  kepada  subjek  penelitian.  Selain  itu juga peneliti ini menggunakan triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah  diperoleh  melalui  beberapa  sumber  yaitu dokumen,  tenaga  kependidikan  struktural  dan tenaga kependidikan non struktural.

## III. PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pengumpulan data, kuesioner, observasi, dan wawancara, ditemukan hasil sebagai berikut ;
1) Visi misi, tujuan dan sasaran, serta pemangku kepentingan  yang  terlibat,  khususnya  tenaga kependidikan  dianggap  sudah  cukup  jelas, realistik  dan  saling  beterkaitan  satu  dengan yang  lainnya.  Sehingga  layak  mendapatkan penilaian maksimal, sangat baik, yaitu 4 poin.
2) Berdasarkan  Renstra  FEB  USU  2015-2019, telah  dicantumkan  penguatan  visi  dan komitmen pada bagian strategi pengembangan pada  nomor  urut  satu.  Begitu  juga  pada bagian program kerja, membangun komitmen sivitas  akademika  dan  tenaga  kependidikan
USU berada pada nomor urut satu. Pada tabel program  kerja Rensta  FEB USU halaman 39, disebutkan  bahwa  kebijakan  yang  akan dilakukan  adalah  pemangku  kepentingan memberikan  teladan  dan  dukungan  penuh serta  berpartisipasi  secara  optimal  untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi FEB USU  dengan  menegakkan  peraturan  secara konsisten. Sedangkan kegiatan yang dilakukan  salah  satunya  adalah  melakukan sosialisasi  dan  evaluasi  Renstra  secara sistematis  dan  berkelanjutan  bersama  semua pemangku kepentingan melalui diskusi, FGD, pemasangan  baliho,  dan  penyebaran  brosur, yang akan dilakukan setiap tahunnya.
Berdasarkan  Renop  FEB  USU  tahun  2015- 2019  dicantumkan  pada  target  dan  indikator kinerja utama, sasaran 1, program pokok salah satunya  adalah  meningkatkan  partisipasi sivitas  akademika  secara  optimal  untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi FEB USU  dengan  menegakkan  peraturan  secara konsisten,  dengan  kegiatan  membuat  Renstra pada setiap satuan kerja (program studi/departemen) yang sinkron dengan Renstra FEB USU, serta melakukan sosialisasi  dan  evaluasi  Renstra  secara sistematis  dan  berkelanjutan  bersama  semua pemangku kepentingan melalui diskusi, FGD, pemasangan  baliho,  dan  penyebaran  brosur. Target  pada  kegiatan  sosialisasi/  pertemuan adalah sebanyak 14 kegiatan per tahun.
Berdasarkan  kebijakan  yang  tertuang  pada renstra  FEB  USU  2015-2019  sehubungan dengan  sosialisai  visi  dan  misi,  maka  FEB USU layak diberikan penilaian baik, 3 poin. Selanjutnya,  berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara dengan sebagian tenaga kependidikan  tentang implementasi kebijakan diketahui  bahwa  sosialisasi  visi  dan  misi dalam  bentuk  seminar  yang  diperuntukkan kepada  seluruh  civitas  akademika  FEB  USU termasuk tenaga kependidikan pernah diadakan  saat  periode  kepemimpinan  yang
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
sebelumnya.
Namun sejak periode kepemimpinan  saat  ini  belum  pernah  lagi diadakan  khususnya  yang  mengikutsertakan tenaga  kependidikan.  Penyampaian  visi  dan misi  memang  sering  dilakukan  pada  setiap kegiatan  atau  acara-acara  resmi  fakultas.  Isi visi  dan  misi  juga  dibuat  pada  salah  satu bagian  dinding  kantor  utama  administrasi, banner-banner,  situs-situs  yang  berkaitan, buku-buku  peraturan,  tulisan-tulisan  maupun karya-karya  ilmiah  yang  berkaitan.  Namun sosialisasi  visi  dan  misi  tersebut  belum dilaksanakan  secara  sistematis  dan  belum berkelanjutan  antara  lain  karena  FEB  USU tidak  memiliki  kegiatan  khusus  sosialisasi yang terjadwal yang mengikut sertakan tenaga kependidikan  sebagai  salah  satu  bagian  dari
FEB
USU. Sehingga,
berdasarkan implementasi  kebijakan  yang  berhubungan dengan tenaga kependidikan, maka FEB USU hanya  layak  mendapatkan  penilaian  kurang, yaitu 1 poin.
Menurut  Charlotte  Buhler,  Sosialisasi  adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat  untuk  belajar  dan  menyesuaikan diri  terhadap  bagaimana  cara  hidup  dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.  Sedangkan  manfaat  visi  adalah  1. Menumbuhkan  standar  kerja  yang  prima. Karena  apabila  seorang  karyawan  memahami bahwa  dia  bekerja  untuk  suatu  tujuan  yang sangat  mulia,  maka  dia  akan  bekerja  penuh semangat dan meletakkan standar prima untuk setiap  pekerjaannya,  2.  Menumbuhkan  rasa kebermaknaan.  Karena  salah  satu  tempat untuk  karyawan  dalam  mencari  makna kehidupan adalah lingkungan pekerjaannya, 3. Menumbuhkan komitmen dan semangat kerja karyawan.  Karena  karyawan  tidak  akan bekerja  dengan  penuh  antusias  apabila  dia tidak  mengetahui  untuk  apa  dia  bekerja. Namun,  jika  dia  mengetahui  apa  saja kontribusi  perusahaan  kepada  masyarakat  dia
akan  termotivasi  bahwa  dia  bekerja  tidak hanya  untuk  perusahaan,  tetapi  juga  untuk masyarakat.
Berdasarkan pengertian sosialisasi dan manfaat visi tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi visi dan misi khususnya pada tenaga kependidikan dianggap  belum  berhasil  karena  pola  pikir serta  peran  dan  fungsi  tenaga  kependidikan dalam  mewujudkan  visi  dan  misi  fakultas masih  belum  sejalan,  antara  lain  terlihat dengan  belum  terciptanya  standar  kerja  yang prima,  masih  rendahnya  rasa  kebermaknaan, serta rendahnya komitmen dan semangat kerja pada  sebagian  besar  tenaga  kependidikan  di lingkungan FEB USU.
Berdasarkan arah kebijakan dan implementasinya, maka penilaian pada Matrik Penilaian  Borang  dan  Evaluasi  Diri  BAN  PT dalam  hal  sosialisasi  visi  dan  misi  yang sistematis dan berkelanjutan khususnya tenaga  kependidikan,  FEB  USU  hanya  layak mendapatkan penilaian kurang, yaitu 1 poin.
3) Berdasarkan  kebijakan  yang  tertuang  pada Renstra FEB USU Tahun 2015-2019, visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU relatif sudah  dijadikan  sebagai  pedoman,  panduan, dan  rambu-rambu  bagi  semua  kepentingan internal serta dijadikan sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan  misi,  ketercapaian  tujuan melalui  strategi-strategi  yang  dikembangkan. Salah satunya dengan dicantumkannya kegiatan membuat  Renstra pada setiap satuan kerja (program studi/departemen) yang sinkron dengan Renstra FEB USU, pada tabel program  kerja  Renstra  FEB  USU  2015-2019 halaman 39.
Namun  pada  renstra  tersebut  kurang  jelas menjabarkan langkah-langkah bagaimana mewujudkan  visi  sebagai  fakultas  yang terkemuka yang dikenal unggul dan memenuhi  kebutuhan pasar dalam persaingan
Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
global  pada  tahun  2020  dalam  kaitannya dengan tenaga kependidikan. Karena terkemuka  dan  unggul  menurut  peneliti selayaknya menggunakan perbadingan prestasi/  keberhasilan  yang  sudah  diraih  FEB USU  saat  ini  dengan  prestasi/  keberhasilan Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  di  perguruan tinggi  lainnya  di  di  Sumatera  atau  di Indonesia.  Jika  mengkaitkan  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  tenaga  kependidikan,  maka diperlukan adanya rencana dan strategi berupa upaya menjadikan layanan administrasi pendidikan  di  FEB  USU  menjadi  rujukan layanan  administrasi  pendidikan  di  Sumatera atau di Indonesia. Langkah-langkah bisa yang ditempuh  antara  lain  dengan  melakukan banyak  modernisasi  pelayanan  administrasi demi  efektifitas  dan  efisiensi.  Aktif  dalam kegiatan  perlombaan  layanan  administrasi seperti tenaga administrasi akademik berprestasi, tenaga arsiparis berprestasi, laboran  berprestasi,  dan  lain-lain  sebagainya yang  bisa  menunjukkan  ke  publik  bahwa layanan  administrasi  pendidikan  di  USU terbaik di Sumatera atau di Indonesia.
Peneliti  menilai  adanya  kesalahan  paradigma memahami  status  unggul  dan  terkemuka  di mayoritas  civitas  akademika  FEB  USU. Karena  unggul  dan  terkemuka  bukan  dinilai dari  status  PTN  dan  bukan  pula  karena  usia yang sudah puluhan tahun.
Pada renstra FEB USU juga tidak mencantumkan  rencana  dan  strategis  pada level  sub  bagian  yang  menjadi  naungan tenaga  kependidikan  secara  struktur  formal, sehingga  tidak  ada  rencana  strategi  maupun indikator  atau  tolak  ukur  pencapaian  yang bisa  dievaluasi  sub  bagian  beserta  tenaga kependidikan  di  bawah  naungannya  sebagai patokan  keterwujudan  dan  pencapaian  visi dan misi Fakultas secara berkala.
Berdasarkan  Renop  FEB  USU  tahun  2015- 2019,  telah  dicantumkan  antara  lain  sasaran untuk  menajadikan  tenaga  kependidikan
berkemampuan  dan  berketerampilan  tinggi, melakukan  sosialisasi  dan  evaluasi  Renstra secara  sistematis  dan  berkelanjutan  dengan indikator  14  kegiatan  per  tahun,  melakukan evaluasi  tentang  kualitas  pelayanan  dengan indikator  terlaksananya  survey  kepuasan layanan,  mendorong  tenaga  kependidikan untuk meningkatkan jenjang pendidikan ke S1 dengan  indikator  penambahan  1  orang  per tahunnya.
Maka,  berdasarkan  arah  kebijakan  yang tertuang dalam Renstra dan Renop FEB USU Tahun  2015-2019  tentang  menjadikan  visi misi  sebagai  pedoman,  panduan,  dan  rambu- rambu  bagi  semua  pemangku  kepentingan internal  serta  dijadikan  acuan  pelaksanaan renstra,  keterwujudan  visi,  keterlaksanaan misi,  ketercapaian  tujuan  melalui  strategi- strategi  yang  dikembangkan,  khususnya  yang berhubungan  dengan  tenaga  kependidikan, maka  FEB  USU  layak  mendapatkan  penilai cukup, 2 poin.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara mengenai  implementasi  kebijakannya  pada Renstra  dan  Renop  FEB  USU  Tahun  2015- 2019  tersebut  diketahui  bahwa  penyusunan Renstra  dan  Renop  FEB  USU  hanya melibatkan pejabat struktural tenaga kependidikan  dan  tidak  menampung  aspirasi tenaga  kependidikan  secara  keseluruhan. Tidak adanya kegiatan sosialisasi dan evaluasi terhadap  Renstra  dan  Renop  khususnya  yang berhubungan yang dengan tenaga kependidikan,  sehingga  jauh  dari  penilaian sistematis dan berkelanjutan. Tidak terlaksananya  survey  kepuasan  terhadap pelayanan tenaga kependidikan. Tidak adanya pelatihan  peningkatan  mutu  pelayanan.  Tidak adanya upaya mendorong tenaga kependidikan  untuk  meningkatkan  jenjang pendidikan ke S1, malahan menolak permohonan  izin  melanjutkan  pendidikan tenaga  kependidikan  yang  dibiayai  secara mandiri.  Sehingga  implementasi  kebijakan

## Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
Renstra  dan  Renop  tersebut  hanya  layak mendapatkan penilaian kurang, yaitu 1 poin.
4) Sebagai  lembaga  pendidikan  tinggi  negeri FEB USU sudah memiliki sistem pengelolaan fungsional  dan  operasional  yang  berpedoman pada  aturan-aturan  pemerintah.  Berdasarkan Renstra  dan  Renop  FEB  USU  Tahun  2015- 2019 juga sudah disebutkan bahwa FEB USU akan  menyempurnakan  tata  pamong  dan sistem  penjaminan  mutu,  dengan  kebijakan melaksanakan  Good  University  Governance, menyusun,  menyesuaikan  dan  menjalankan Standard Operating Procedure (SOP), dengan kegiatan 1. mengembangkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional fakultas  yang  efektif  dan  efisien  dan  2. melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk membuat deskripsi jabatan sehingga menempatkan  the  right  man  on  the  right place. (Renstra  FEB  USU  hal  39). Sehingga, berdasarkan  arah  kebijakan,  FEB  USU  layak mendapatkan  penilaian  baik,  3  poin  dalam keberadaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional  perguruan  tinggi  khususnya  yang berhubungan dengan tenaga kependidikan. Berdasarkan  hasil observasi  dan  wawancara mengenai  implementasi  kebijakan  tersebut, FEB USU belum tegas menjadikan pemenuhan  standar  nasional  pendidikan sebagai pedoman sistem pengelolaan fungsional  dan  operasional  serta  pencapaian visi  dan  misi  FEB  USU,  antara  lain  dapat dilihat  dari  tidak  adanya  upaya  menjadikan pengisian  borang  akreditasi  perguruan  tinggi sebagai  acuan  pekerjaan  secara  berkala. Sebagai  contoh,  masih  minimnya  sistem pelaporan berkala persentase kelulusan mahasiswa, persentase mahasiswa yang sudah seminar proposal, persentase mahasiswa yang sudah  sidang  skripsi,  persentase  kelulusan mahasiswa dalam  satu  mata kuliah, dan data- data  lain  sebagainya  yang  bisa  dijadikan sebagai acuan pengambilan kebijakan
fungsional dan operasional oleh para pengambil  kebijakan  sebagai  bahan  evaluasi terhadap  proses  pendidikan  secara  berkala. Data-data tersebut hanya dianggap diperlukan saat menjelang penilaian akreditasi.
Contoh lain adalah minimnya pelatihan sesuai dengan  kebutuhan  maupun  studi  banding dalam  upaya  peningkatan  kualitas  dan kompetensi  tenaga  kependidikan  khususnya tenaga kependidikan administrasi akademik. Tingkat penggunaan dan pemahaman aplikasi microsoft  office  tenaga  kependidikan  bidang akademik  yang  tergolong  rendah  terkesan diabaikan  oleh  pengambil  kebijakan  FEB USU. Sehingga masih dapat ditemukan tenaga kependidikan  akademik  yang  membuat  surat- surat  administrasi  mahasiswa  seperti  surat undangan  seminar,  surat  undangan  skripsi, surat  permohonan  pengajuan  PKA  dan  lain sebagainya  dengan  hanya  menggunakan sistem copy  paste dengan  microsoft  word, sehingga sangat sulit untuk tabulasi/ rekapitulasi  dan  pelaporannya  dan  rentan terjadi salah pengetikan data.
Tenaga  kependidikan  yang  ditugaskan  untuk mengikuti pelatihan aplikasi Sistem Informasi Akademik  (SIA)  tidak  semua  dimaksimalkan fungsinya  dalam  menginput  kurikulum  dan nilai akademik, maupun saat evaluasi akademik.  Sebagian  tenaga  administrasi  yang ditugaskan  melakukan  evaluasi  akademik tidak memiliki akses SIA sehingga relatif sulit mendapatkan data yang akurat untuk dievaluasi.  Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan prinsip efektif dan efisien dalam pekerjaan. Hal-hal  tersebut  di  atas  terjadi  antara  lain karena  kurangnya  komitmen  dan  pemahaman pengambil kebijakan serta tenaga kependidikan terhadapat pencapaian visi, misi dan renstra FEB USU. Oleh karena itu, maka penilaian  implementasi  sistem  pengelolaan fungsional dan operasional dalam mewujudan visi  dan  misi  khususnya  yang  berhubungan dengan tenaga kependidikan, FEB USU hanya

## Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
layak  mendapatkan  penilaian  kurang,  yaitu  1 poin.
5) Berdasarkan  hasil observasi  dan  wawancara mengenai  arah  kebijakan  sehubungan  dengan sistem analisis jabatan dan program peningkatan  kompetensi  manajerial  yang dimiliki  FEB  USU  sudah  layak  mendapatkan penilaian  baik,  yaitu  3  poin.  Hal  tersebut dikarenakan  sebagai  lembaga  pendidikan tinggi  negeri  FEB  USU  sudah  memiliki sistem  analisis  jabatan,  program  peningkatan kompetensi manajerial yang berpedoman pada aturan-aturan pemerintah. Berdasarkan Renstra  dan  Renop  FEB  USU  Tahun  2015- 2019  juga  sudah  dicantumkan  target  dan indikator  utama  dengan  program  pokok menyempurnakan  tata  pamong  dan  sistem penjaminan mutu  dengan kegiatan antara lain menyusun  Standar  Operating  Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tata kelola Fakultas/  Departemen/Program  studi,  dengan target  penambahan  5  SOP  setiap  tahunnya dihitung dari 15 SOP pada tahun 2016 sampai dengan 35 SOP pada tahun 2019. Selanjutnya ialah dengan kegiatan  melakukan analisis dan evaluasi  jabatan  untuk  membuat  deskripsi jabatan sehingga menempatkan the right man on  the  right  place. Kegiatan  selanjutnya adalah melibatkan  seluruh  satuan  kerja terkecil  dalam  menyusun  Rencana  Bisnis Anggaran.  (Renop  FEB  USU  Tahun  2015- 2019 halaman 7)
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara mengenai  implementasi,  FEB  USU  dinilai kurang  dalam  transparansi,  akuntabilitas, meritokrasi  dan  prinsip  keadilan.  Sebagai contoh  kasus,  seorang  tenaga  kependidikan golongan  III  lulusan  S2  Akuntansi  Fakultas Ekonomi  USU  (ijazah  belum  dicantumkan dalam  kepangkatan)  digantikan  posisinya  di bagian  keuangan  dengan  seorang  tenaga kependidikan  golongan  II  dengan  ijazah  S1 Ekonomi  dari  universitas  swasta  (ijazah
belum  disesuaikan  dengan  kepangkatan). Atau contoh lain seorang tenaga kependidikan dengan status pegawai tetap non PNS menjadi koordinator  lapangan  pelaksanaan  kegiatan ujian penerimaan mahasiswa dan mengabaikan  keberadaan  pegawai  dengan status  PNS  golongan  III  lainnya.  Contoh  lain ialah  peneliti  yang  pernah  ditugaskan  Biro Rektorat USU sebagai peserta diklat kearsipan  di  Pusdiklat  ANRI  Bogor  selama satu bulan penuh, namun tidak diperkenankan mengaplikasikan  ilmunya  dan  tidak  juga ditempatkan  di  bagian  yang  berhubungan langsung dengan kearsipan Fakultas.
Deskripsi tugas dan prosedur kerja setiap unit di  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  USU  masih dinilai  kurang  menjamin  proses  pengelolaan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, pada bagian akademik, mahasiswa yang kehilangan KRS dan KHS diharuskan membuat permohonan  keterangan  aktif  kuliah  yang ditandatangani di atas materai 6000.
Selanjutnya surat keterangan aktif kuliah yang sudah  ditandatangani  oleh  Wakil  Dekan  I akan  dibawa  mahasiswa  untuk  pengurusan Surat Keterangan Hilang dari pihak Kepolisian.  Surat  Keterangan  Hilang  dari kepolisian  adalah  persyaratan  permintaan print  out  KRS  dan  KHS  pengganti  di  bagian akademik.  Selanjutnya,  yang  terakhir,  KRS dan  KHS  pengganti  tersebut  diserahkan  lagi ke  petugas  administrasi  lainnya  yang  juga masih  di  bagian  akademik  untuk  pembuatan surat  permohonan penandatanganan KRS dan KHS pengganti tersebut ke Ketua Prodi. Prosedur  kerja  tersebut  di  atas  sangatlah panjang  dan  sangat  berbelit-belit  dikarenakan seluruh  fakultas  di  lingkungan  Universitas Sumatera  Utara  sudah  memiliki  Sistem Informasi  Akademik  yang  antara  lain  berisi KRS  dan  KHS  yang  berasal  dari  database yang sama dari yang di keluarkan oleh bagian akademik. Sehingga sudah sangat
memungkinkan  prosedur  kerja  sehubungan

## Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
dengan kehilangan KRS dan KHS mahasiswa tersebut  dipangkas  agar  tidak  berbelit-belit dan menyusahkan mahasiswa sekaligus menambah  beban  kerja  tenaga  kependidikan. Bahkan,  dalam  waktu  sesegera  mungkin, kegiatan  administrasi  seharusnya  sudah  bisa menerapkan prinsip paperless.
Pada program peningkatan kompetensi manajerial,  khususnya  yang  berhubungan dengan tenaga kependidikan, FEB USU masih terkesan  pasif  karena  hanya  mengikuti program  kegiatan  yang  berasal  dari  biro rektorat USU tanpa ada analisa kebutuhan dan perencanaan  sendiri.  Minim  usulan-usulan sehubungan  dengan  kebutuhan  peningkatan kompetensi  manajerial  tenaga  kependidikan yang  berasal  dari  FEB  USU  sendiri.  Adapun pengiriman  tenaga  kependidikan  atas  biaya fakultas  untuk  kepentingan  peningkatan manajerial sebagaimana yang diketahui peneliti  adalah  pengiriman  dua  orang  tenaga kependidikan bersama dengan Wakil Dekan II untuk mengikuti kegiatan pelatihan sehubungan  dengan  kegiatan  pengadaan barang dan jasa di Bali. Namun yang menjadi keganjilan  adalah  tenaga  kependidikan  yang diikutsertakan  adalah  Kasubbag  Umum  dan Perlengkapan  yang  akan  memasuki  masa pensiun  beberapa  bulan  setelahnya  dan  satu orang  staf  akademik  dari  Prodi  yang  secara struktural  dan  tupoksi  tidak  berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka penilaian implementasi sistem analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi  manajerial  dan  prosedur  kerja yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang  efektif  dan  efisien  FEB  USU  hanya layak  mendapatkan  penilaian  kurang,  yaitu  1 poin.
6) Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara mengenai  kebijakan  tertulis, FEB  USU diketahui  tidak  memiliki  kebijakan  sistem
audit  internal  untuk  mengukur  kinerja  pada unit kerja yang berhubungan langsung dengan tenaga  kependidikan  yaitu  unit  kerja  sub bagian.  Hal  tersebut  dikarenakan  FEB  USU berdasarkan  Renstra  dan  Renop  FEB  USU Tahun  2015-2019  hanya  menggolongkan program  studi  sebagai  unit  kerja  di  bawah fakultas. Sedangkan sub bagian tidak digolongkan sebagai unit kerja sehingga tidak memiliki  indikator  pencapaian/  keberhasilan kinerjanya. Oleh karena itu,  berdasarkan  arah kebijakan FEB USU hanya layak mendapatkan penilaian sangat kurang, yaitu 0 poin. Namun  berdasarkan hasil observasi  dan wawancara diketahui bahwa FEB USU secara tidak  langsung  memiliki  metode  untuk mengaudit  secara  internal  kinerja  setiap  unit kerja  dengan  patokan  kesiapan  unit  kerja dalam  penyelesaian  pekerjaan  tepat  waktu pekerjaan-pekerjaan yang diarahkan oleh Biro Rektorat USU. Namun hasilnya tidak didesiminasi secara efektif dengan
ketercapaian visi dan misi. Sehingga berdasarkan penilaian implementasi kebijakan audit  internal  FEB  USU  hanya  layak mendapatkan penilaian kurang, yaitu 1 poin.
7) Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara mengenai  arah  kebijakan,  FEB  USU  sebagai lembaga  pendidikan  tinggi  negeri  sudah memiliki  sistem  pengelolaan  sumber  daya manusia yang lengkap mencakup
perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi sehingga layak  mendapatkan  penilaian  baik,  3  poin. Namun implementasinya masih dinilai kurang. Implementasi kebijakan
penyusunan perencanaan  yang  sejalan  dengan  pemenuhan visi,  misi,  renstra  dan  renop  FEB  USU  juga masih dinilai kurang. Sebagai  contoh,  sampai saat  ini  belum  ada  satu  orangpun  tenaga laboran  meskipun  sudah  ada  beberapa

## Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
laboratorium  yang  sudah  digunakan  dalam menunjang  kegiatan  pendidikan.  Contoh  lain ialah  dengan  masih  adanya  pembiaran  tenaga kependidikan  administrasi  akademik  yang hanya memiliki tingkat pendidikan SMP yang tidak  sesuai  dengan  Permenristek  Dikti Nomor  44  Tahun  2015  Pasal  30  yang menyatakan bahwa tenaga administrasi memiliki  kualifikasi  paling  rendah  SMA  atau sederajat.
Selain  52  tenaga  kependidikan  sebagaimana daftar  di  atas,  ada  beberapa  alumni/ mahasiswa  di  luar  waktu  magang  yang dipekerjakan  di  ruang  sekretaris  dekan maupun  di  beberapa  prodi  yang  tugas  pokok dan  fungsinya  sebagaimana  halnya  tugas pokok  dan  fungsi  tenaga  kependidikan. Bahkan  di  beberapa  prodi  tugas  pokok  dan fungsi  alumni/  mahasiswa  tersebut  tergolong lebih penting daripada tugas pokok dan fungsi tenaga  kependidikan  yang  berstatus  PNS maupun  pegawai  tetap  non  PNS  yang  juga bekerja  pada  prodi  yang  sama.  Hal  ini mengindikasikan  beberapa  hal  antara  lain;  1. Kurangnya  analisa  beban  kerja,  analisa kebutuhan tenaga kependidikan, dan
pemetaan tenaga kependidikan, 2. Rendahnya tingkat  kepercayaan  pengambil  kebijakan terhadap kualitas pekerjaan tenaga kependidikan  dengan  status  PNS  maupun tenaga  tetap  Non  PNS,  3.  Kurangnya pembinaan  dan  peningkatan  mutu,  kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan.
Berdasarkan data kepegawaian juga di ketahui bahwa  terdapat  13  tenaga  kependidikan  yang memiliki  ijazah  yang  lebih  tinggi  dari  ijazah yang  diakui  dalam  status  kepegawaiannya, karena  beberapa  alasan  yang  merupakan kebijakan  internal  USU  namun  tidak  sesuai dengan  kebijakan  lembaga  pendidikan  tinggi sebagaimana mestinya.
Sistem rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan  dengan  status  PNS  dan  tenaga tetap  non  PNS  FEB  USU  mengikuti  sistem
rekrutmen  yang  berasal  dari  biro  rektorat USU,  namun  untuk  tenaga  honorer  atau tenaga  harian  lepas  per  kegiatan,  FEB  USU tidak  memenuhi  prinsip  transparansi  karena sistem  rekrutmen  tidak  terbuka  untuk  umum. Tenaga  honorer  yang  bekerja  di  FEB  USU umumnya  berasal  dari  rekomendasi  pihak- pihak tertentu.
Penerapan disiplin sampai dengan pemberhentian  pegawai  FEB  USU  belum berjalan  maksimal  karena  belum  berhasil memberhentikan  tenaga  kependidikan  yang sudah berbulan-bulan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
Sebagai  contoh  dalam  hal  transparansi, akuntabel,  maupun  meritokrasi.  Tidak  ada penilaian yang jelas tentang orientasi penempatan  tenaga  kependidikan.  Sebagai contoh,  seorang  tenaga  kependidikan  yang pernah  dikirim  mengikuti  diklat  kearsipan  di pusdiklat ANRI selama 1 bulan dan telah pula mendapat surat penugasan pembenahan kearsipan  dari  Rektor  USU  namun  tidak diperkenankan melakukan kegiatan pembenahan  kearsipan,  dan  dipindahkan  ke bagian akademik.
Contoh  lain,  seorang  tenaga  kependidikan yang  sudah  memiliki  banyak  pelatihan, pengetahuan  dan  pengalaman  mengenai pengadaan barang dan jasa namun dipindahtugaskan  pada  bagian  akademik, meskipun  sesekali  pendapatnya  tetap  juga diminta  sebagai  rujukan  dalam  pengambilan keputusan sehubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Remunerasi tenaga kependidikan pada dasarnya  sudah  relatif  cukup  bagi  tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  USU.  Namun  yang sering menjadi permasalahan adalah pembagiannya, transparansi, akuntabilitas dan juga  konsistensi  dalam  pemilihan  siapa  yang berhak  mendapatkan  remunerasi  tersebut. Sebagai  contoh,  saat  ada  kegiatan  yang

## Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
diselenggarakan  oleh  bagian  akademik,  tidak semua tenaga kependidikan di bagian akademik  dimasukkan  pada  kepanitiaan kegiatan,  sedangkan  sebaliknya,    tenaga kependidikan pada bagian keuangan seluruhnya  hampir  selalu  dimasukkan  di setiap kepanitiaan kegiatan.
Sistem  pemberian  penghargaan  relatif  tidak berjalan. Sebagai salah satu contoh, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah satu  tenaga  kependidikan,  pihak  pengambil kebijakan hanya bersedia menyertakan tenaga kependidikan yang pilihannya untuk mengikuti  pemilihan  tenaga  kependidikan berprestasi,  dan  tidak  menerima  usulan lainnya  meskipun  ada  usulan  dari  kepala  sub bagian. Hal  ini memicu  sikap apatis  sebagian tenaga kependidikan untuk bekerja lebih giat. Kebijakan  Pengembangan  karir  FEB  USU masih  relatif  kurang  transparan,  kurang akuntabel  dan  kurang  menerapkan  prinsip meritokrasi.  Sebagai  contoh  seorang  tenaga kependidikan  yang  memiliki  ijazah  S2 Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  USU  dihambat dalam pengusulan pencantuman ijazahnya. Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka penilaian  implementasi  sistem  pengelolaan sumber  daya  manusia  FEB  USU  hanya  layak mendapatkan penilaian kurang, yaitu 1 poin. Berdasarkan  hasil  survey  tingkat  kepuasan terhadap seluruh (52 orang) tenaga kependidikan,  hanya  42  tenaga  kependidikan memberi  jawaban,  dan  terhadap  sistem pengelolaan  SDM  tenaga  kependidikan  FEB USU yang menjawab sangat baik/ baik dalam hal  perencanaan  sebanyak  16  orang  (52%), dalam  hal  sistem  rekrutmen  dan  seleksi sebanyak 16 orang (38%), dalam hal orientasi dan  penempatan  sebanyak  17  orang  (40%), dalam  hal  penghargaan  dan  remunerasi sebanyak  9  orang  (21%),  dalam  hal pemberian sanksi dan pemberhentian sebanyak  10  orang  (24%),  dalam  hal transparansi  sebanyak  9  orang  (21%),  dalam
hal  akuntabilitas  sebanyak  13  orang  (33%), dalam  hal  meritokrasi  sebanyak  16  orang (38%), dalam hal prinsip keadilan sebanyak 6 orang  (14%),  dalam  hal  kesejahteraan sebanyak 13 orang (31%).
8) Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara mengenai  arah  kebijakan  tertulis,  sebagai lembaga  pendidikan  di  bawah  naungan pemerintah, maka antara lain berlaku Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  21  Tahun  2010  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  dan  peraturan-peraturan  lainnya  yang berlaku  di  lingkungan  USU  dan  Fakultas. Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  adalah  salah satu  bentuk  formal  sistem  monitoring, evaluasi  serta  rekam  jejak  kinerja  tenaga kependidikan  di  lingkungan  FEB  USU, sehingga  secara  keseluruhan  dalam  hal  arah kebijakan  FEB  USU  layak  mendapatkan penilaian  baik,  3  poin.  Namun  dalam implementasinya,  baik  peraturan  disiplin maupun penilaian kinerja tenaga kependidikan  masih  relatif  jauh  dari  kata konsisten  dalam  penerapan  maupun  akurat dalam penilaian. Sebagai contoh, ada beberapa  tenaga  kependidikan  yang  tidak masuk kerja berturut-turut selama lebih dari 3 bulan  tanpa  alasan  yang  sah  tidak  dilakukan pemberhentian.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Kasubbag SDM dan salah satu stafnya ditegaskan  juga  bahwa  penilaian  SKP  tenaga kependidikan  tidak  akurat  menggambarkan penilaian  yang  sesungguhnya.  Sehingga  sulit untuk  melakukan  monitoring,  evaluasi  serta rekam  jejak  kinerja  tenaga  kependidikan berdasarkan  isi  SKP.  Sehingga,  berdasarkan penilaian  implementasi  kebijakan,  FEB  USU hanya  layak  mendapatkan  penilaian  kurang, yaitu 1 poin.
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
9) Pada  Renstra  FEB  USU  Tahun  2015-2019 telah disebutkan bahwa kualifikasi pendidikan,  kompetensi,  etos  kerja,  dan integritas  tenaga  kependidikan  masih  rendah. Di  samping  itu,  sebaran  tenaga  kependidikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang berakibat kepada  pelayanan  yang  tidak  optimal.  Dalam upaya  peningkatan  kualikasi  dan  kompetensi tenaga  kependidikan  agar  dapat  mendukung peningkatan  jumlah  dan  mutu  pelayanan, USU memberikan kesempatan belajar/pelatihan kepada tenaga kependidikan. Hanya saja pelatihan-pelatihan yang diberikan masih belum efektif untuk dapat meningkatkan  kompetensi  yang  dibutuhkan untuk  mendukung  proses  belajar  mengajar. Oleh  sebab  itu,  diperlukan  pemetaan  tenaga kependidikan
meliputi kebutuhan, kompetensi,  dan  deskripsi  kerja  untuk membuat kebijakan yang tepat dalam rekrutmen  dan  sistem  penghargaan  (Renstra FEB USU Tahun 2015-2019, halaman 27) Berdasarkan tabel program kerja pada Renstra FEB  USU  Tahun  2015-2019  juga  telah disebutkan  bahwa  Program  Studi  akan mempersiapkan  SDM  USU  yang  bermutu dengan  melakukan  kebijakan  revitalisasi  dan kaderisasi  SDM  yang  kegiatannya  antara  lain dengan  memenuhi  proporsi  ideal  kecukupan tenaga  pendidik  dan  kependidikan  serta menyiapkan  teknisi,  analis,  dan  laboran  yang kompeten  (Renstra  FEB  USU  Tahun  2015- 2019, halaman 44).
Secara arah kebijakan, maka FEB USU layak mendapatkan penilaian baik, 3 poin dalam hal pemetaan  kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga kependidikan.
Namun,  berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  dengan  kasubbag  SDM  dan  salah satu  stafnya  diketahui  bahwa  FEB  USU belum  melakukan  pemetaan  sebaran  tenaga kependidikan  secara  khusus,  spesifik  dan akurat sebagai dasar analisa kebutuhan tenaga kependidikan, perencanaan dan dasar
pengambilan kebijakan ke depannya. Kualitas tenaga  kependidikan  juga  relatif  masih rendah,  tidak  merata,  sangat  minimnya kegiatan peningkatan kualitas, kualifikasi dan kompetensi.  Minimnya  upaya  efektifitas  dan efisiensi  pekerjaan,  kurang  koordinasi  dan kerjasama,  lambat  dalam  mengantisipasi kemajuan teknologi dalam bidang administrasi.  Dan  hal  tersebut  diperburuk dengan  adapanya  penerapan  prinsip  efisiensi anggaran oleh para pengambil kebijakan yang sangat merugikan perkembangan institusi. Beberapa  contoh  antara  lain,  adanya  seorang tenaga  kependidikan  yang  diberikan  banyak beban tanggung jawab atas dasar kepercayaan,  kedekakan  dan  keberadaan honor kegiatan sedangkan tenaga kependidikan yang lain yang berada pada unit yang sama yang sebenarnya secara kualifikasi dan  pendidikan  juga  memiliki  kemampuan yang  sama  tidak  diberikan  beban  dan tanggung  jawab  yang  cukup.  Contoh  lain adalah  penugasan  tenaga  kependidikan  yang berjenis  kelamin  laki-laki  seorang  diri  di ruang sekretaris dekan meskipun ada beberapa tenaga kependidikan lainnya ditugaskan di unit lainnya dengan nyaris tanpa beban  pekerjaan  karena  lebih  sering  terlihat hanya duduk-duduk di  kursinya tanpa adanya aktifitas berarti.
Sehingga, berdasarkan penilaian implementasi kebijakan dalam hal pemetaan kebutuhan dan ketersediaan  tenaga  kependidikan,  FEB  USU hanya layak mendapat penilaian kurang, yaitu 1 poin.
10) Berdasarkan  Renstra  FEB  USU  Tahun
2015-2019 telah disebutkan analisa permasalahan  yang  dihadapi  sehubungan dengan tenaga kependidikan, antara lain yaitu kualifikasi  pendidikan,  kompetensi,  etos kerja, dan integritasnya masih rendah, sebaran tenaga  kependidikan  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  yang  berakibat  kepada  pelayanan

## Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
yang  tidak  optimal.  Telah  pula  dicantumkan upaya-upaya  yang  akan  dilakukan  sebagai solusinya,  antara  lain  dengan  membangun komitmen tenaga kependidikan, meningkatkan  jumlah  pegawai  administrasi yang mengikuti pendidikan S1, S2, dan diklat. Berdasarkan  Renop  FEB  USU  Tahun  2015- 2019  juga  telah  disebutkan  target  dan indikator kinerja utama yang sasaran ke-5 nya ialah  memiliki  SDM  Tenaga  Kependidikan yang  berkemampuan  dan  berketrampilan tinggi  dengan  kegiatan  antara  lain  adalah melakukan pelatihan peningkatan mutu pelayanan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya  pelatihan  peningkatan  mutu pelayanan  yang  ditargetkan  dengan  adanya pelaksanakan  setiap  tahunnya.  Selanjutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan tenaga kependidikan  dengan  kegiatan  mendorong tenaga  kependidikan  untuk  meningkatkan jenjang  pendidikan  ke  S1  dengan  indikator kinerja  kegiatan  ialah  jumlah  staf  yang memiliki  pendidikan  S1  dari  baseline  20 orang  ditargetkan  bertambah  1  orang  setiap tahunnya. Sehingga berdasarkan arah kebijakan,  FEB  USU  layak  mendapatkan penilaian baik, point 3. Berdasarkan implementasi kebijakan,
kesempatan belajar/ pelatihan tenaga kependidikan FEB USU hanya diberikan pada kegiatan-kegiatan  pelatihan  yang  diinisiasi dan  anggarannya  berasal  dari  Biro  Rektorat USU,  antara  lain  pelatihan  bidang  keuangan, akademik,  kearsipan  dan  lain  sebagainya. Namun, FEB USU sama sekali tidak memiliki analisa  kebutuhan  dan  perencanaan  dalam kebijakan  pemberian  kesempatan  belajar/ pelatihan  di  luar  kegiatan  dari  Biro  Rektorat USU. Sebagai contoh,  berdasarkan observasi, peneliti  menemukan  kurangnya  pengetahuan tenaga  kependidikan  bidang  akademik  dalam penggunaan aplikasi microsoft office khususnya  excel  dalam  rutinitas  pekerjaan
sehari-hari  yang  dapat  memudahkan  dalam pekerjaan  dan  pelaporan.  Biro  Rektorat  USU memang pernah mengadakan pelatihan microsoft office dan meminta perwakilan dari FEB USU sebagai pesertanya, dan FEB USU telah mengirimkan dua orang tenaga kependidikan  untuk  mengikuti  pelatihan tersebut.  Yang  menjadi  perhatian  peneliti ialah  mengapa  pengambil  kebijakan  di  FEB USU  tidak  mengajukan  permohonan  kepada
Biro Rektorat USU agar bisa mengikutsertakan  lebih  banyak  peserta  dari FEB USU khususnya bagi tenaga kependidikan  yang  lemah  dalam  kemampuan penggunaan  microsoft  office,  atau  mengapa FEB USU tidak mengadakan pelatihan sejenis di  lingkungan  FEB  USU  sendiri?  Peneliti menyimpulkan  bahwa  memang  sangat  minim perhatian  dari  pengambil  kebijakan  dalam upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di lingkungan FEB USU. FEB USU juga tekesan sulit dalam pemberian fasilitas  pendanaan  untuk  upaya  peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan .
Contoh yang lebih buruk adalah dengan tidak diberikannya  izin  melanjutkan  pendidikan kepada  peneliti  yang  mengajukan  surat  izin melanjutkan  pendidikan  yang  pendanaannya berasal  dari  uang  pribadi  dan  dengan pertimbangan  kuliah  di  lakukan  di  luar  jam kerja  dan  tidak  meninggalkan  tugas  dan tanggung  jawab  pekerjaan.  Izin  tersebut ditolak  dengan  beberapa  alasan  yang  sangat tidak  rasional  yaitu  yang  pertama  karena peneliti  dibutuhkan  sebagai  tenaga  arsiparis, padahal  faktanya  peneliti  tidak  diberikan penugasan  maupun  kewenangan  sebagai tenaga  arsiparis  dan  jurusan  yang  ditempuh adalah  administrasi  pendidikan  yang  jelas- jelas  sangat  berhubungan  dengan  pekerjaan rutinitas  tenaga  kependidikan.  Alasan  lainnya ialah  dikarenakan  peneliti  dianggap  baru  dan belum  menunjukkan  pengabdiannya,  padahal

## Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
peneliti  sudah  lebih  dari  sepuluh  tahun bertugas  sebagai  PNS,  lebih  dari  lima  tahun bertugas di Universitas Sumatera Utara. Contoh  lain  dengan  dicoretnya  surat  usulan mengikuti  ujian  pencantuman  ijazah  S2  salah satu tenaga kependidikan oleh Wakil Dekan II meskipun  surat  tersebut  sebelumnya  sudah diparaf oleh Kasubbag. TU.
Berdasarkan data kepegawaian juga di ketahui bahwa  terdapat  13  tenaga  kependidikan  yang memiliki  ijazah  yang  lebih  tinggi  dari  ijazah yang  diakui  dalam  status  kepegawaiannya, karena  beberapa  alasan  yang  merupakan kebijakan  internal  USU  namun  tidak  sesuai dengan kebijakan lembaga pendidikan tinggi. Studi  banding  untuk  peningkatan  kualifikasi dan kompetensi  tenaga kependidikan menjadi suatu  hal  dianggap  tidak  perlu  oleh  para pengambil  kebijakan  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  USU  karena  dianggap  bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran. Selama dua tahun  terakhir,  belum  pernah  ada  studi banding yang khusus diadakan untuk peningkatan  kualifikasi dan  kompetensi
tenaga  kependidikan. Sehingga,  berdasarkan penilaian berdasarkan implementasi kebijakan, FEB USU dalam upaya peningkatan  kualifikasi dan  kompetensi tenaga  kependidikan hanya  layak  mendapat penilaian kurang, yaitu 1 poin.
Berdasarkan  hasil  survey  tingkat  kepuasan terhadap seluruh (52 orang) tenaga kependidikan,  hanya  42  tenaga  kependidikan memberi  jawaban,  dan  terhadap  upaya  FEB USU  dalam  meningkatkan  kualifikasi  dan kompetensi tenaga kependidikan yang menjawab  sangat  baik/baik  dalam  hal pemberian kesempatan belajar/pelatihan sebanyak  8  orang  (19%),  dalam  hal pemberian fasilitas termasuk dana sebanyak 3 orang (7%), dalam hal kejelasan jenjang karir sebanyak  10  orang  (24%),  dalam  hal  studi banding sebanyak 2 orang (5%).
11) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa tenaga kependidikan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis USU, diketahui bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis  USU  tidak  memiliki  intrumen  survei kepuasan tenaga kependidikan terhadap sistem  pengelolaan  sumber  daya  manusia, sehingga,  berdasarkan  penilaian  pada  Matrik Penilaian Borang dan Evaluasi Diri BAN PT, Fakultas  Ekonomi  dan  Binis  USU  akan mendapatkan penilaian sangat kurang, yaitu 0 poin.
12) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa tenaga kependidikan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis USU,  tidak  ada  pelaksanaan  survei  kepuasan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan  sumber  daya  manusia,  sehingga, berdasarkan  penilaian  pada  Matrik  Penilaian Borang  dan  Evaluasi  Diri  BAN  PT,  Fakultas Ekonomi  dan  Binis  USU akan  mendapatkan penilaian sangat kurang, yaitu 0 poin.
13) Berdasarkan  hasil  temuan  pada  indikator variabel  nomor  11  dan  12  diatas, maka berdasarkan  penilaian  pada  Matrik  Penilaian Borang  dan  Evaluasi  Diri  BAN  PT,  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  USU akan  mendapatkan penilaian sangat kurang, yaitu 0 poin.
14) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  tidak  terdapat  kebijakan  khusus yang  tertulis  tentang  penggunaan  dana operasional  yang berhubungan dengan tenaga kependidikan.  Namun  hal  tersebut  sudah dimasukkan secara umum berdasarkan program kerja pada Renstra FEB USU Tahun 2015-2019,  antara  lain  dengan  penambahan ketersediaan ruang tenaga kependidikan untuk memenuhi  standar  dikti  (Renstra  FEB  USU
Tahun 2015-2019, halaman 33), mempersiapkan SDM yang bermutu,
meningkatkan  kualifikasi  dan  kompetensi,

## Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
menempuh  jenjang  pendidikan  tinggi  sesuai dengan tuntutan keahlian, menyiapkan teknisi, analis  dan  laboran  yang  kompeten  (Renstra FEB  USU  Tahun  2015-2019,  halaman  44), dan  lain  sebagainya.  Sehingga  berdasarkan arah kebijakan, FEB USU layak mendapatkan penilaian  baik,  3  poin  dalam  hal  penggunaan dana  operasional  yang  berhubungan  dengan tenaga kependidikan.
Namun,  berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara mengenai penggunaan dana operasional sehubungan dengan tenaga kependidikan, berlakunya prinsip penghematan  anggaran  yang  diterapkan  oleh para  pengambil  kebijakan  berdampak  kepada minimnya  penggunaan  dana  operasional khususnya  untuk  kegiatan-kegiatan  yang berhubungan  dengan  tenaga  kependidikan. Sebagai  contoh  adalah  ketiadaan  dukungan para  pengambil  kebijakan  untuk  kegiatan pembenahan arsip meskipun sudah ada arahan maupun  pelatihan-pelatihan  yang  diinisiasi oleh  pihak  Biro  Rektorat  USU  untuk mendukung  pembenahan  arsip  di  lingkungan fakultas.  Sampai  penelitian  ini  diselesaikan, belum  ada  satu  pun  rekomendasi  kebijakan maupun pengadaan kelengkapan pembenahan kearsipan yang direalisasi oleh para pengambil  kebijakan  fakultas  dengan  alasan ketiadaan anggaran, meskipun pada kenyataannya banyak anggaran yang dikembalikan ke Biro Rektorat USU dikarenakan tidak digunakan. Contoh  lain  ialah  tidak  disediakannya  dana operasional untuk mengikuti kegiatan peringatan  hari  kemerdekaan  di  lingkungan USU  selama  2  tahun  berturut-turut.  Tidak disediakannya  dana  untuk  kegiatan  outbond tenaga kependidikan.
Sehingga, berdasarkan implementasi
kebijakan, FEB USU
hanya layak mendapatkan penilaian kurang, yaitu 1 poin. Berdasarkan  hasil  survey  tingkat  kepuasan terhadap seluruh (52 orang) tenaga
kependidikan,  hanya  42  tenaga  kependidikan memberi  jawaban,  dan  terhadap  penggunaan dana  operasional  sehubungan  dengan  tenaga kependidikan yang menjawab sangat baik/baik  dalam  hal  gaji  dan  upah  sebanyak 14  orang  (33%),  dalam  hal  investasi  sarana dan prasarana sebanyak 9 orang (21%), dalam hal  peningkatan  kualitas  SDM  sebanyak  16 orang (38%).
15) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara,  dalam  arah  kebijakan  sistem pengelolaan  prasarana  dan  sarana  di  FEB USU sebagai bagian dari lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah harus berpedoman  pada  aturan  yang  berlaku  di lembaga  pemerintahan  yang  berarti  secara penilaian  arah  kebijakan  maka  FEB  USU layak  mendapat  penilaian  baik,  3  poin. Namun  dalam  implementasi  kebijakan  FEB USU  dinilai  masih  banyak  kekurangan. Sebagai  contoh  dalam  hal  pengembangan sarana dan prasarana khususnya yang berhubungan  dengan  tenaga  kependidikan sulit untuk direalisasikan. Seperti permohonan pergantian  komputer,  pengadaan  scanner, pengadaan  UPS,  pengadaan  perlengkapan penunjang  pembenahan  kearsipan,  dan  lain sebagainya penunjang kegiatan keadministrasian  tenaga  kependidikan  belum pernah  terealisasi.  Hal  tersebut  jadi  semakin salah  terlebih  jika  mengingat  besarnya anggaran  yang disediakan  oleh pihak rektorat USU  namun  tidak  dipergunakan  secara maksimal dan dikembalikan ke Biro Rektorat USU.
Pada pencatatan, sistem pengelolaan prasarana dan sarana dinilai sudah cukup baik karena sudah menggunakan aplikasi pencatatan  dan  pelaporan  yang  berlaku  di lingkungan USU. Implementasi kebijakan penetapan penggunaan  khususnya  yang  berhubungan dengan tenaga kependidikan, sistem

## Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
pengelolaan  prasarana  dan  sarana  FEB  USU masih terkesan satu arah, yaitu sesuai dengan keinginan  pimpinan/  pengambil  kebijakan yang bertanggung jawab dan kurang menerima  aspirasi  dari  pengguna  (tenaga kependidikan) dengan alasan efisiensi anggaran .
Dalam  hal  keamanan,  sistem  pengelolaan prasarana dan sarana FEB USU juga dianggap kurang, salah satunya karena adanya kesalahan pemikiran bahwa CCTV difungsikan  sebagai  alat  pengawasan  oleh pimpinan kepada tenaga kependidikan, bukan sebagai  alat  bantu  bagi  petugas  keamanan yang jumlahnya terbatas untuk mempermudah dalam  menjaga  keamanan  lingkungan  FEB USU.
Keselamatan penggunaan pada sistem pengelolaan  prasarana  dan  sarana  FEB  USU dinilai  sudah  relatif  cukup  karena  hanya sedikit  prasarana  dan  sarana  yang  bisa membahayakan keselamatan penggunaan. Namun ada satu kasus kerusakan plafon yang sementara diberi penyangga untuk menghindari  plafon  yang  ambruk  dan menimpa orang-orang di bawahnya.
FEB  USU  dianggap  belum  maksimal  dalam hal  pemeliharaan  dan  perbaikan  khususnya untuk sarana dan prasarana yang berhubungan dengan  tenaga  kependidikan,  karena  masih ada prasarana dan sarana yang tersedia kurang terpelihara  dan  kurang  perbaikan.  Sebagai contoh,  kunci  pintu  kamar  mandi/  toilet pagawai  di  lantai  2 gedung administrasi  yang sudah  sekian  lama  rusak  namun  tidak diperbaiki.  Sabun  di  kamar  mandi/  toilet pegawai yang tidak disediakan. Namun dalam hal kebersihan dinilai sudah baik karena FEB USU  sudah  bekerjasama  dengan  perusahaan penyedia jasa kebersihan.
Secara  keseluruhan,  penilaian  implementasi kebijakan  sistem  pengelolaan  prasarana  dan sarana pada FEB USU hanya layak mendapatkan penilaian kurang, yaitu 1 poin.
Berdasarkan  hasil  survey  tingkat  kepuasan terhadap seluruh (52 orang) tenaga kependidikan,  hanya  42  tenaga  kependidikan memberi  jawaban,  dan  terhadap  sistem pengelolaan sarana dan prasarana sehubungan dengan  tenaga  kependidikan  yang  menjawab sangat  baik/  baik  dalam  hal  pengembangan dan  pencatatan  sebanyak 13  orang  (31%), dalam hal penetapan penggunaan sebanyak 13 orang  (31%), dalam  hal  keamanan  dan keselamatan  penggunaan  sebanyak  9  orang (21%),  dalam  hal  pemeliharaan/  perbaikan/ kebersihan  sebanyak  9  orang  (21%),  dalam hal akses informasi dan transparansi sebanyak 9  orang  (21%), dalam  hal  kecukupan  dan mutu sebanyak 10 orang (24%).
16) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara,  serta  isi  Renstra  dan  Renop  FEB USU  Tahun  2015-2019,  arah  kebijakan  FEB USU dalam memenuhi tingkat kecukupan dan mutu  prasarana  dinilai  sudah  baik,  3  poin. Antara lain seperti dicantumkan pada halaman 33  Renstra  FEB  USU  Tahun  2015-2019 tentang upaya pemenuhan kecukupan ruangan tenaga  kependidikan  agar  dapat  memenuhi standar  Dikti.  Demikian  juga  pada  Renstra FEB  USU  Tahun  2015-2019  halaman  37, disebutkan  bahwa  strategi  pengembangan salah  satunya  adalah  dengan  melengkapi sarana dan prasarana.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai implementasi kebijakan tersebut dinilai masih kurang  karena  adanya  pola  pikir  pimpinan/ pengambil kebijakan yang menerapkan prinsip penggunaan minimal anggaran belanja adalah  suatu  prestasi,  sehingga  banyak anggaran  fakultas  yang  dikembalikan ke Biro Rektorat  USU  karena  tidak  dipergunakan. Keluhan  dari  tenaga  kependidikan  terhadap kecukupan  mutu  dan  prasarana  penunjang pekerjaan  sebagian  besar  diabaikan.  Salah satunya  adalah  pengalaman  pribadi  peneliti yang  sudah  hampir  dua  tahun  terhitung
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
Januari 2018 mengajukan permohonan pengadaan  scanner  namun  sampai  Agustus 2019 masih belum juga direalisasi.
Contoh  lain  ialah  sering  terjadinya  kerusakan pada  instalasi  kelistrikan  dan  air,  tidak tersedianya sabun cuci tangan di kamar mandi pegawai,  tidak  difasilitasinya  ketersediaan kebutuhan pantry/ dapur pegawai.
Sehingga berdasarkan penilaian  implementasi kebijakan  terhadap  kecukupan  mutu  sarana dan  prasarana  FEB  USU  hanya  layak mendapat penilaian kurang, yaitu 1 poin.
17) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai arah kebijakan berdasarkan  Renstra  dan  Renop  FEB  USU Tahun 2015-2019, diketahui bahwa FEB USU sudah  mencantumkan  pengoptimalan  sistem informasi dan melengkapi sarana dan prasarana  pada  strategi  pengembangan,  serta melengkapi  dan  memberdayakan  sistem informasi  dan  digitalisasi  pada  program  kerja sebagaimana  tercantum  pada  halaman  37  & 38  Renstra  FEB  USU  Tahun  2015-2019. Demikian  pula  pada  tabel  program  kerja Renstra  FEB  USU  nomor  8  halaman  46, program  studi  diharapkan  melengkapi  sistem informasi  dan  digitalisasi  melalui  kebijakan revitalisasi  sistem  informasi  dengan  kegiatan antara lain mengintegrasikan sistem informasi antar  unit  dan  pendelegasian  konten  website ke  program  studi  di  lingkungan  fakultas, mengembangkan sistem informasi  yang dapat diakses secara internasional, dan
menyempurnakan sistem informasi dan fasilitas  dalam  administrasi  akademik  dan umum,  pengelolaan  sarana  dan  prasarana yang  transparan,  akurat,  dan  cepat.  Oleh karena itu penilaian arah kebijakan FEB USU layak mendapatkan penilaian baik, 3 poin. Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara tentang  implementasi  kebijakan,  diketahui bahwa kualitas jaringan internet yang terhubung  dengan  komputer  pada  setiap
bagian  administrasi  sudah  sangat  baik, termasuk  juga  dengan  kualitas  software  basis data  sudah  cukup  baik  dalam  mempermudah pekerjaan. Software basis data yang digunakan  FEB  USU  merupakan  hasil rancangan  Pusat  Sistem  Informasi  USU  yang digunakan  di  seluruh  lingkungan  USU.  Tapi menurut  observasi  dan  pengalaman  peneliti memang masih ada beberapa hal dari software basis  data  tersebut  yang  belum  sesuai  fungsi dan  kebutuhannya  dengan  rutinitas  pekerjaan administrasi,  khususnya  pada  aplikasi  Sistem
Informasi Akademik (SIA). Perancang software  basis  data  masih  terkesan  hanya merancang  sistem  tanpa  mendengar  langsung kebutuhan tenaga kependidikan selaku pelaksana administrasi sehari-hari di lapangan.  Perancang  software  basis  data  juga terkesan  kurang  melakukan  studi  banding  ke perguruan  tinggi  atau  instansi  lainnya  dalam penggunaan dan perancangan software- software  basis  data  yang  bisa  membantu  dan mempermudah pekerjaan administrasi. Peneliti  sering  melakukan  koreksi  terhadap aplikasi  SIA  melalui  grup  whatsapp  bagian akademik  USU.  Antara  lain,  tidak  sesuainya data status mahasiswa di aplikasi SIA dengan data  mahasiswa  di  situs  forlap  dikti,  tidak akuratnya  data  evaluasi  mahasiswa,  tidak adanya  optimalisasi  hasil  evaluasi  SIA  dalam mendukung  peraturan  dan  kebijakan  yang berlaku  di  lingkungan  USU.  Sebagai  contoh, peneliti pernah melakukan pemeriksaan manual  terhadap keakuratan data SIA dengan data  forlap  dikti  lebih  dari  1510  mahasiswa S1 Akuntansi Ekstensi pada Juli 2019, dengan hasil  25%  mahasiswa  tidak  teregistrasi  di forlap  dikti,  dan  45%  mahasiswa  yang  sudah lulus  belum  teregistrasi  lulus.  Yang  menjadi permasalahan  utama  ialah  PSI  USU  tidak memiliki  sistem  yang  bisa  mengkoreksi kesesuaian  data  SIA  dengan  data  forlap  dikti dan  terpaksa  harus  menugaskan  tenaga
Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
kependidikan  memeriksa  data  mahasiswa tersebut satu persatu.
Akses  terhadap  data  yang  relevan  dan  cepat masih  terbatas  hanya  pada  data  yang  tersedia pada aplikasi, sedangkan pada data-data  yang tidak  ditampilkan  di  aplikasi  akan  sulit mendapatkannya.  Hal  tersebut  dikarenakan masih  kurangnya  penerapan  sistem  pelaporan dan  tabulasi  data  di  kalangan  tenaga kependidikan  dan  bukan  pula  menjadi perhatian  para  pengambil  kebijakan  di lingkungan  FEB  USU.  Sebagai  contoh,  di bagian  akademik  sulit  untuk  mendapatkan jawaban  berapa  jumlah  mahasiswa  yang melakukan  seminar  proposal  maupun  sidang skripsi  dalam  satu  semester  berjalan.  Atau data berapa kali dosen A sebagai penguji dan berapa  jumlah  mahasiswa  yang  diujinya dalam  satu  semester.  Atau  data  berapa persentase  kelulusan  mahasiswa  di  mata kuliah A. Ketidakpedulian pengambil kebijakan  maupun  tenaga  kependidikan  FEB USU  terhadap  pelaporan  data-data  tersebut membuktikan  bahwa  tidak  adanya  evaluasi terhadap  pelaksanaan  pendidikan  secara berkala di lingkungan FEB USU sejauh ini. Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka implementasi  kebijakan  sistem  informasi  dan fasilitas di FEB USU hanya layak mendapatkan penilaian cukup, yaitu 2 poin. 18) Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara mengenai kebijakan tertulis berdasarkan  Renstra  dan  Renop  FEB  USU Tahun  2015-2019  dalam  sistem  informasi untuk  pengelolaan  sarana  dan  prasarana sehubungan  dengan  tenaga  kependidikan, FEB  USU  dinilai  sudah  baik,  3  poin  dengan pertimbangan  alasan  yang  sama  dengan alasan penilaian sistem informasi dan fasilitas FEB  USU.  Pada  implementasinya  sistem informasi  sarana  dan  prasarana  memang sudah menggunakan aplikasi untuk pendataan dan  pelaporan  sehubungan  dengan  kewajiban
atas  penggunaan  keuangan  negara  kepada pihak  pihak  Biro  Rektorat  USU.  Namun aplikasi  tersebut  belum  sebagai  sistem informasi  yang  terbuka  untuk  semua  tenaga kependidikan  sebagai  pengguna  sarana  dan prasarana  karena  hanya  bisa  diakses  oleh bagian-bagian tertentu yang dianggap berkepentingan. Sehingga, berdasarkan implementasi  kebijakannya  FEB  USU hanya layak  mendapatkan  penilaian  kurang,  yaitu  1 poin.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas, gambaran  manajemen  tenaga  kependidikan  FEB USU  dalam  mendukung  pencapaian  standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut;
1) Berdasarkan  18  indikator  penilaian  yang menggunakan  poin-poin  pada  Instrumen Akreditasi  Perguruan  Tinggi  BAN-PT,  Buku VI,  Matrik  Penilaian  Borang  dan  Evaluasi Diri,  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan Tinggi,  Jakarta  2011,  pada  poin-point  yang berhubungan  dengan  manajemen  tenaga kependidikan, dihasilkan nilai  kebijakan  FEB USU sebesar 41 dari maksimal 72 poin (rata- rata 2,28 poin/ cukup), dan nilai implementasi kebijakan  FEB  USU  sebesar  16  poin  dari maksimal 68 poin (rata-rata 0,94/ kurang).
2) Berdasarkan  hasil  penilaian  disimpulkan bahwa  manajemen  tenaga  kependidikan  FEB USU  dalam  mendukung  pencapaian  standar nasional  pendidikan  cukup  dalam  kebijakan namun kurang dalam implementasi.
3) Kurangnya komitmen para pengambil kebijakan  di  lingkungan  FEB  USU  dalam mewujudkan visi, misi, renstra dan renop FEB USU,  khususnya  yang  berhubungan  dengan tenaga kependidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Nazaruddin.  2011. Al-Quran  dan Manajemen Pendidikan . Bandung: Citapustaka Media Perintis. Amiruddin, Wahyuli. 2010. Administrasi Pendidikan .  Bandung:  Citapustaka  Media Perintis. Asrul, Syafaruddin. 2014. Manajemen Kepengawasan Pendidikan . Bandung:
Citapustaka Media.
Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi, 2011. Buku  I  Naskah  Akademik . Akreditasi Institusi  Perguruan  Tinggi. Jakarta,  (Online), (https://www.banpt.or.id/download_instrumen , diakses 3 Maret 2019)
Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi,
2011. Buku  II  Standar  dan  Prosedur . Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta, (Online),
(https://www.banpt.or.id/download_instrumen , diakses 3 Maret 2019)
Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi, 2011. Buku III Pedoman Penyusunan Borang .
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta, (Online),
(https://www.banpt.or.id/download_instrumen , diakses 3 Maret 2019)
Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi,
2011. Buku IV Pedoman Penyusunan Borang . Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta, (Online),
(https://www.banpt.or.id/download_instrumen , diakses 3 Maret 2019)
Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi, 2011. Buku V Pedoman Penilaian Borang dan Evaluasi  Diri . Akreditasi  Institusi  Perguruan Tinggi. Jakarta,
(Online), (https://www.banpt.or.id/download_instrumen
, diakses 3 Maret 2019)
Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi, 2011. Buku  VI  Matrik  Penilaian  Borang  dan
Evaluasi  Diri . Akreditasi  Institusi  Perguruan
Tinggi. Jakarta, (Online), (https://www.banpt.or.id/download_instrumen
, diakses 3 Maret 2019)
Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi, 2011. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan .
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta, (Online),
(https://www.banpt.or.id/download_instrumen , diakses 3 Maret 2019) Candra, Muhammad. 2005. Dasar-dasar
Manajemen . Medan: Perdana Publishing.
Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Sumatera  Utara,  2015.  Rencana  Strategis (Renstra)  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  USU 2015-2019. Medan.
Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Sumatera  Utara,  2015.  Rencana  Operasional (Renop)  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  USU 2015-2019. Medan.
Hadijaya Yusuf. 2012. Administrasi Pendidikan . Medan: Perdana Publishing.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2013. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Cetakan  Ketujuh Belas. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
Muhaimin,  dkk.  2012. Manajemen  Pendidikan Jakarta: Prenada Media Group.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19  Tahun  2005  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan,
(Online),
(http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Kepmen057-O- 2007.pdf, diakses 3 Maret 2019).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Online),
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  49  tahun  2014 Tentang Standar  Nasional Pendidikan Tinggi, (Online),
(http://faperta.ugm.ac.id/2014/site/fokus/pdf/p
Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
ermen_tahun2014_nomor049.pdf,  diakses  3 Maret 2019).
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Online),
(http://faperta.ugm.ac.id/2014/site/fokus/pdf/p ermen_tahun2014_nomor049.pdf,  diakses  3 Maret 2019)
Sagala,  Syaiful.  2011. Kemampuan  Profesional Guru  dan  Tenaga  Kependidikan .  Bandung:
Alfabeta.
Salim,  Syahrum.  2011. Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: Citapustaka Media.
Siahaan, Amiruddin. 2010. Ilmu Pendidikan dan Masyarakat  Belajar .  Bandung:  Citapustaka Media Perintis.
Susmaini, Muhammad. 2007. Teori  Manajemen . Bandung: Citapustaka Media.
Syafaruddin,
Asrul. 2014. Manajemen Kepengawasan Pendidikan . Bandung: Citapustaka Media. Syamsuddin, Udin. 2009. Perencanaan Pendidikan . Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Online),
(http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf,  diakses  3 Maret 2019).
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1989  tentang
Sistem Pendidikan Nasional, (Online),
(http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU2-
1989Sisdiknas.pdf, diakses 3 Maret 2019).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,
(Online),
(https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-
content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003 .pdf, diakses 3 Maret 2019).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 tahun  2012  Tentang  Pendidikan  Tinggi, (Online),
(http://diktis.kemenag.go.id/prodi/dokumen/U U-Nomor-12-Tahun-2012-ttg-Pendidikan- Tinggi.pdf, diakses 3 Maret 2019).