ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Volume 04 Nomor 2, Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140
DIALOG PEMIKIRAN TENTANG NORMA RIBA, BUNGA BANK, DAN BAGI HASIL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Hisam Ahyani 1 , Muharir 2
1, STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar
1, Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2 Ketua STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar
1 hisamahyani@gmail.com
2 muharirstima1@gmail.com
ABSTRAK -Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui Konsep Norma dalam Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama di Era Revolusi Industri 4.0. Kedua, untuk mengetahui perbandingan antara sistem bagi hasil pada perbankan  syari’ah dengan sistem  bunga  pada  perbankan  konvensional  perspektif  Ulama  dulu  dan  sekarang  di  Era Revolusi  Industri  4.0.  Ketiga,  untuk  mengetahui  Dampak  Bunga  Bank  (Riba)  terhadap Perekonomian  Negara  di  Era  Revolusi  Industri  4.0.  Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  kepustakaan,  dengan  metodologi  penelitian  kualitatif,  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  historis,  pendekatan  komparatif  dan pendekatan konseptual. Penelitian  ini  ditemukan bahwa  Norma Riba dalam Ekonomi Islam merupakan masalah khilafiyah begitupun hukum Bunga Bank pada prinsipnya saling toleransi dan  saling  menghormati  serta  menghargai  antar  pendapat  harus  dikedepankan.  Sebab, masing-masing  kelompok  ulama  telah  mencurahkan  tenaga  dalam  berijtihad  menemukan hukum  masalah  tersebut,  dan  pada  akhirnya  pendapat  mereka  tetap  berbeda.  Norma  bagi hasil  dalam  Ekonomi  Islam  suatu  langkah  inovatif  dalam  ekonomi  Islam  yang  tidak  hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjainya konflik kesenjangan  antara  yang  kaya  dan  si  miskin  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Dampak Bunga  Bank  (Riba)  terhadap  Perekonomian  Negara  diantaranya  berdampak  dari  terhadap beberapa sector diantaranya Dampak Ekonomi, Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula  harga  yang  akan  ditetapkan  pada  suatu  barang.  Dampak  Sosial  Kemasyarakatan, dampak social masyarakat terkait Riba dalam hal pendapatan yang didapatkan secara tidak
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
adil. Dampak Ketahanan Perusahaan, hanya perusahaan yang punya daya ketahananlah yang akan tetap bertahan.

## Kata Kunci : Riba, Bagi Hasil, Dampak Perekonomian, Era Revolusi Industri 4.0
ABSTRACT - This study aims first, to determine the concept of norms in usury norms, bank interest, and profit sharing among scholars in the era of the industrial revolution 4.0. Second, to  find  out  the  comparison  between  the  profit  sharing  system  in  syari'ah  banking  with  the interest system in conventional banking in the past and present perspective of the Ulama in the Industrial Revolution 4.0 Era. Third, to determine the impact of bank interest (usury) on the country's economy in the era of the industrial revolution 4.0. This type of research is included in  the  category  of  normative  legal  research.  The  method  used  in  this  research  is  library research,  with  a  qualitative  research  methodology,  using  a  statutory  approach,  a  historical approach,  a  comparative  approach  and  a  conceptual  approach.  This  research  found  that  the Norma  of  Riba  in  Islamic  Economics  is  a  khilafiyah  problem  as  well  as  the  law  of  Bank Interest, in principle, mutual tolerance and mutual respect and respect for inter-opinions must be put forward. This is because each group of ulama has devoted their energy to seeking the law  of  the  problem,  and  in  the  end  their  opinion  remains  different.  Profit  sharing  norms  in Islamic economics are an innovative step in an Islamic economy that is not only in accordance with people's behavior, but more than that profit sharing is a social balance step in obtaining economic  opportunities.  Thus,  the  profit  sharing  system  can  be  seen  as  a  more  effective measure to prevent conflict between the rich and the poor from occurring in social life. The impact  of Bank  Interest (Riba) on the Country's  Economy, among others, has an impact  on several  sectors  including  the  Economic  Impact.  Social  Impact,  the  social  impact  of  society related to Riba in terms of unfair income. Impact of Company Resilience, only companies that have resilience will survive.
Keywords: Riba, Profit Sharing, Economic Impact, Industrial Revolution Era 4.0

## I. PENDAHULUAN
Fatwa  MUI  Nomor  1  tahun  2004  tentang Bunga  Interest/fa’idah  pada  fatwa  kedua, bahwa dalam Praktek pembungaan uang pada dewasa  ini  (era  revolusi  industry  4.0)  telah masuk  kategori  kriteria  “riba”  hal  ini sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah  SAW,  yakni  dinamakan  dengan riba  nasi’ah.  Dalam  Fatwa  MUI  lebih  lanjut difatwakan  pada  yakni  Praktek  dalam pembungaan  tersebut  hukumnya  adalah haram, baik pembungaan yang dilakukan oleh Bank,  Asuransi,  Pasar  Modal,  Pegadaian, Koperasi,  dan  Lembaga  Keuangan  lainnya ataupun  dilakukan  oleh  kalangan  individu. Penegasan bahwa bunga bank merupakan riba
dan  riba  itu  jelas  keharamannya  (oleh  MUI) namun  fakta  dilapangan  masih  banyak  kita dapatkan umat Islam yang banyak menggunakan  bank  konvensional  sebagai tempat  bertransaksi  walau  sudah  dijelaskan bahwa bunga bank konvensional itu riba dan riba itu haram.
Pembangunan  nasional  dalam  bidang hukum merupakan tugas berat bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia yang dalam hal ini menuntut semua elemen untuk mendukungnya.  Hal  ini  disebabkan  karena bahwa  konsep-konsep  hukum  yang  ada  di Indonesia masih banyak diwarisi oleh hukum kolonial,  dan  masyarakat  yang  silih  berganti terus  mengalami  perberkembang.  Hal  inilah
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
yang mengharuskan pengkajian secara berkesinambungan  apakah  hukum  yang  ada sekarang  ini  masih  relevan  dengan  kondisi zaman dan masyarakat sekarang ini.
Ketidakpatuhan  masyarakat  pada  suatu hukum  salah  satu  faktornya  penyebabnya dikalangan  masyarakat  menganggap  bahwa hukum  yang  berlaku  itu  sudah  tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya  adalah  ada  beberapa  ulama’  yang berpendapat  bahwa  bunga  bank  adalah  riba dan riba adalah haram. Namun tidak demikian halnya  dengan  sikap  masyarakat.  Walaupun banyak  ulama  dan  bahkan  fatwa  MUI menegaskan bahwa bunga bank adalah masuk kategori riba dan riba adalah haram hukumnya, namun fakta dilapangan  sebagaimana dikutip (Yusuf  &  Hafil,  2020)  bahwa  Ulama  belum ada  kata  sepakat  bahwa  dalam  bermuamalah dengan bank  konvensional jelas diharamkan. Khilafiyah  ini  menyebabkan  masih  banyak masyarakat muslim masih menggunakan bank kovensional, meski para ulama telah memberikan  opsi  bank  syariah  sebagai jawaban  keraguan dalam  bermuamalah dengan perbankan.
Model  daripada  Ekonomi  Syariah  yang dibangun  atas  dasar  filosofi  religiusitas,  dan institusi  keadilan  dan  juga  instrumen kemaslahatan  sebagaimana  dalam  surat  al- takatsur 1-2 :
َرِباَقَمهلا ُُتُهرُز  ٰٰتَّح ُرُ ثاَكَّتلا ُمُكىٰهلَْا Artinya, Bermegah-megahan telah melalaikan  kamu,  sampai  kamu  masuk  ke dalam kubur.
Tafsir  Ringkas  Kemenag  (Ayat  1  Al- Takatsur)  dijelaskan  bahwa  Wahai  manusia, bermegah-megahan dalam hal harta, keturunan,  dan  pengikut  telah  melalaikan kamu  dari  ketaatan  kepada  Allah  dan mempersiapkan  diri  untuk  menghadapi  hari akhir.
Tafsir  Kemenag  (Ayat  2  Al-Takatsur) Allah menjelaskan keadaan bermegah-megah
di  antara  manusia  atau  dengan  usaha  untuk memiliki  lebih  banyak  dari  orang  lain  akan terus  berlanjut  hingga  mereka  masuk  lubang kubur.  Dengan  demikian,  mereka  telah menyia-nyiakan  umur  untuk  hal  yang  tidak berfaedah, baik dalam hidup di dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Para ulama berpendapat  bahwa  menziarahi  kuburan adalah obat penawar yang paling ampuh untuk melunakkan hati, karena dengan ziarah kubur itu manusia akan ingat mati dan hari akhirat, maka  dengan  sendirinya  akan  membatasi keinginan-keinginan yang bukan-bukan. Nabi Muhammad bersabda: Saya pernah melarang kamu  menziarahi  kubur,  maka  sekarang ziarahilah kubur itu, karena menziarahi kubur itu  akan  menjadikan  zuhud  dari  kemewahan dunia  dan  mengingatkan  kamu  kepada kehidupan akhirat. (Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud).
Perspektif Alquran jika kita  tinjau mengenai pembahasan hukum riba dijelaskan kali  pertama  yaitu  Qur’an  Surat  Arrum  ayat 39 yang artinya : “Dan sesuatu riba yang kamu lakukan agar menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang  kamu  berikan  berupa  zakat  yang  kamu maksudkan  untuk  mencari  keridloan  Allah, maka  orang-orang  yang  berbuat  demikian adalah  arang-orang  yang  melipatgandakan pahalanya”.
Kedua, Qur’an Surat Annisa’ ayat 161 yang artinya “Dan karena mereka mengambil riba, padahal  mereka  dilarang  mengambilnya  dan karena  memakan  harta  orang  dengan  jalan yang bathil. Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang pedih”.
Ketiga adalah ayat Ali Imran ayat 130 yang artinya    “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  memakan  riba  dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supayan kamu mendapat kemenangan.” Ayat  tentang  riba  yang  terakhir  turun  adalah Qur’an Surat Albaqarah ayat 275 yang artinya
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
“Orang  yang  makan  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang kemasukan setan lantaran penyakit jiwa. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu hartamu, kamu tidak menganiyaya dan tidak pula dianiaya”.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis mengajukan  beberapa  pertanyaan  penelitian meliputi  pertama,  Bagaimana  Konsep  dalam Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan  Ulama  di  Era  Revolusi  Industri 4.0 ?; kedua, Bagaimana perbandingan antara sistem  bagi  hasil  pada  perbankan  syari’ah dengan  sistem  bunga  pada  perbankan konvensional  perspektif  Ulama  dulu  dan sekarang di Era Revolusi Industri 4.0 ?; ketiga, bagaimana  Dampak  Bunga  Bank  (Riba) terhadap  Perekonomian  Negara  di  Era Revolusi Industri 4.0  ?.
Tujuan  Penelitian  ini  yaitu  diantaranya pertama,  untuk  mengetahui  Konsep  Norma dalam  Norma  Riba,  Bunga  Bank,  dan  Bagi Hasil  di  Kalangan  Ulama  di  Era  Revolusi Industri  4.0.  Kedua,  untuk  mengetahui perbandingan  antara  sistem  bagi  hasil  pada perbankan syari’ah dengan sistem bunga pada perbankan  konvensional  perspektif  Ulama dulu dan sekarang di Era Revolusi Industri 4.0. Ketiga,  untuk  mengetahui  Dampak  Bunga Bank  (Riba)  terhadap  Perekonomian  Negara di Era Revolusi Industri 4.0.
Penelitian  oleh  (Shamakov  &  Asnawi, 2020)  ditemukan  minat  konsumen  Rusia untuk membeli produk yang bersertifikat halal dipengaruhi  oleh  pengetahuan  konsumen tentang produk halal dan dorongan keyakinan agama.  Menariknya  penelitian  ini  ditemukan bahwa  keyakinan  agama  menjadi  variabel yang  paling  dominan  sebagai  penentu  niat konsumen  dalam  membeli  produk  di  Rusia yang  sudah  bersertifikat  halal.  Penelitian lainnya  yang  dilakukan  oleh  (Sarono,  2020) ditemukan  bahwa  riba  hukumnya  adalah haram  dan  menggunakannya  maka  berdosa.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  hukum  tidak berjalan.  Oleh  karena  itu  bagaimana  teori- teori hukum dapat digunakan dalam mensosialisasikan sekaligus meyakinkan kepada  masyarakat  akan  bahayanya  riba  itu. Riba  dalam  hal  ini  agar  dapat  dipatuhi  oleh masyarakat  yang  notabene  Negara  Indonesia adalah Negara Hukum. Lebih lanjut penelitian oleh  (Asiyah,  Yuliani,  Amelia,  &  Nasiroh, 2020) ditemukan bahwa riba dapat menimbulkan  kesenjangan  dan  ketidakadilan di  kalangan  masyarakat  dan  menjadikan penyebab  ketidakstabilan  ekonomi.  Profit sharing  menghindarkan  dari  perbuatan  yang mendatangkan kesengsaraan dan kebinasaan, dan tolong menolong, terutama saat pandemi covid-19 melanda.
(Nisa,  2020)  dalam  penelitiannya  jika dilihat secara serentak pada bagi hasil musyarakah dan margin murabahah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap apa yang dihasilkan dari laba perusahaan. Sementara (Aziz, 2020), menemukan pada ranah menakar kesyariahan Fintech Syariah  di  Indonesia  ada beberapa  unsur-unsur    dalam fintech syariah    di Indonesia  antara  lain  akuntabilitas,  transparasi informasi,  kewajaran,  kesetaraan,  kesalehan sosial,  terhindar  dari  transaksi  yang  ribawi, maysir,  dan  dijamin  kehalalannya.  Jadi  pada intinya  kesyariahan  terdapat  takaran  yang berbeda-beda tergantung seberapa besar terpenuhi unsur syari’nya. Semakin besar takaran kehalalan digandrungi,  maka  semakin  besar  pula  tingkat kehalalanya,    begitu    juga    sebaliknya.  Namun penelitian  oleh  (Suardi,  2019)  ditemukan  bahwa adanya  bunga  yang  ada  pada  sistem  bank konvensional  telah  dikritik  oleh  berbagai kalangan  dan  agama,  Persentase  bunga  dalam sistem  bank  konvensional  ini  didasarkan  pada jumlah  uang  yang  dipinjamnya  oleh  konsumen, sehingga  laba  dalam  ekonomi  Islam  didasarkan pada  jumlah  laba  yang  akan  diperoleh  dari  hasil keuntungannya.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh (Basir & Wulandari, 2020 ) bahwa Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
pembiayaan  syariah    dengan  menggunakan prinsip  bagi    hasil  baik  dengan  akad mudharabah atau musyarakah merupakan bentuk    pembiayaan  yang    sesuai    dengan UUPS.  Sehingga  skema  terkait  bagi    hasil, tidak    hanya  membagi  dalam  ranah keuntungan  saja,  sebagaimana  yang  tertuang di  dalam  akad  yang  disepakati,  akan  tetapi juga  berdampak  pada  kerugian  yang  sesuai dengan modal yang dikeluarkan.
Berbeda  dengan  penelitian  yang  akan Peneliti  lakukan  yang  dalam  hal  ini  akan membahas terkait Konsep dalam Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil perspektif Ulama terdahulu  dan  sekarang,  meliputi  konsep perbandingan  khilafiyah  terkait  daripada hukum  Riba,  Bunga  Bank,  dan  Bagi  Hasil serta  dampak  dari  Bunga  Bank  (Riba) terhadap  Perekonomian  Negara  di  Era Revolusi Industri 4.0 ?

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam kategori  penelitian  hukum  yang  bersifat normatif.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan, dengan  metodologi  penelitian  kualitatif (Meleong,  2011)  dalam  (Nurhadi,  2017), Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  Analisis  dengan  menganalisa  konsep riba,  bunga  bank,  dan  bagi  hasil  yang  masih berstatus  khilafiyah.  Dalam  menggali  data, peneliti  berusaha  untuk  mengetahui  fakta terhadap  data  yang  terkumpul  dari  hasil penelitian    untuk    selanjutnya    diolah  dan dianalisis.  Pola  berpikir  yang peneliti  gunakan adalah dengan pola induktif, yakni menggambarkan  konsep  Riba, Bunga Bank dan bagi  Hasil  secara    khusus    (dalil    teori),  lalu dikorelasikan  dengan  kasus yang  terjadi  secara umum di era revolusi Industri 4.0, yaitu  ekonomi ASEAN,    dengan    maksud  teori    tersebut dipadukan  dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan yakni  mengungkap  bagaimana Bunga bank dan bagi  hasil  dalam    ekonomi  Islam  memberikan daya      yang      sangat      positif      bagi  percepatan
pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  melalui berbagai kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil  dan  menengah.  Hal  ini  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ahyani  & Nurhasanah, 2020).
Sumber  Data    primer    menurut  (Umar,  2008) adalah  data  yang  didapat  dari  sumber  pertama baik    dari  individu    atau    perseorangan    seperti halnya  hasil    dari  sumber  pokok  yang  yang dijadikan    rujukan    utama  dalam  penelitian  ini yaitu para pakar terkait hokum Riba, Bunga bank dan bagi hasil. Data-data dan sumber data primer ini  dihimpun  dari  berbagai  literasi    yang    berisi materi    dan    teori    yang    mendukung    masalah yang    akan    diteliti.  Adapun  data  sekunder merupakan  data  primer  yang  telah  diolah  lebih lanjut  dan  telah  disajikan  baik  oleh  pihak pengumpul data primer atau oleh pihak-pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.
Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara studi  kepustakaan  dengan  dalih  mencari, sekaligus mengumpulkan dan mengkaji kebijakan-kebijakan  para  pakar  terkait  Riba, Bunga bank, dan bagi Hasilm Peneliti mengkomparasikan baik  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan, Fatwa-fatwa ulama, rancangan    undang-undang,  hasil  penelitian, jurnal  ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan ekonomi Islam di era revolusi Industri 4.0.
Dalam  menilai  Menilai  suatu  metode  dengan cara agar dapat diterima di negara asalnya, dengan berbagai  macam  proses  islamisasi  di  Pakistan misalnya  telah  berlangsung,  dalam  penerapan hukumnya hampir tidak dapat dikatakan berjalan lancar  dan  sukses,  hal  ini  pendapat  insinyur Suriah  yang  menjadi  ahli  hukum  Muhammad Syahrur  berhasil  mengembangkan  teori  hukum yang  seutuhnya  yang  lolos  dari  hermeneutika Arab, meskipun ada interpretasi aparatnya sendiri (Sonn,  1991)  dalam  (Hallaq,  2011).  Metode Komparatif  Peneliti  membandingkan  konsep Riba  perspektif  Majelis  Ulama  Indonesia mengeluatkan  fatwa  nomor  1  tahun  2004 tentang  bunga  (interest  atau  fa’idah)  dengan Riba  persepektif  agama-agama  samawi dimana  Orang-orang  Yahudi  dilarang  dalam mempraktikkan pengambilan bunga.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Pelarangan  ini  banyak  sekali  terdapat  pada kitab suci  mereka baik dalam Old Testement (perjanjian  lama)  maupun  undang-undang Talmud. Peneliti juga membandingkan Konsep  Riba  Perspektif  ulama  klasik  dan kontemporer  seperti  Abdurrahman  al-Jaziri dalam Kitab  al-Fiqh  ala  Madzahib  al- Arba’ah dan  imam  Syafi’I,  Muhammad Abduh,  Muhammad  Rashid  Rida,  Abd  al- Wahab  Khallaf,  Mahmud  Shaltut,  M.  Umer Chapra, Al-Razi, al-Shabuni, Quraish Shihab dan lain sebagainya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. N ORMA R IBA
Beberapa  ahli  hukum  menganggap  kata norma  merupakan  sinonim  dengan  kata kaidah. Tetapi jika ditinjau dari kamus bahasa Indonesia maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan namun tetap merujuk pada satu pokok bahasan yakni aturan. Kata norma dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua  atau  sebagaian  warga  masyarakat; aturan  yang  baku,  ukuran  untuk  menentukan sesuatu.  Adapun  kata  kaidah  dalam  kamus berarti  perumusan  asas-asas  yang  menjadi hukum;  aturan  tertentu;  patokan;  dalil (Nasional,  2008,  p.  1007).  Jika  ditinjau  dari segi etimologi, kata norma berasal dari bahasa Latin  sedangkan  kata  kaidahberasal  dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata nomos yang  berarti  nilai  dan  kemudian  dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah  dalam  bahasa  Arab  berasal  dari  kata qo’idah yang  berarti  ukuran  atau  nilai pengukur (Asshiddiqie, 2011, p. 1).
Perspektif  hadist  tentang  riba  perlu dipahami bahwa fungsi daripada hadist selain sebagi  sumber  hukum  Islam  yang  ke  dua hadist  juga  berfungsi  sebagai  Penjelas, memerinci  dan  memperkuat  apa  yang  telah disampaikan  pada  Alqur’an.  Seperti  halnya hadist yang disampaikan oleh Rasulullah pada
saat haji wada’ sebagai berikut (Hadi, 1993, p. 18):
“Ingatlah  bahwa  kamu  akan  menghadap Tuhanmu  dan  Dia  pasti  akan  menghitung amalanmu.  Allah  telah  melarang  kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba  harus  dihapuskan.  Modal  (uang  pokok) kamu  adalah  hak  kamu.  Kamu  tidak  akan menderita ataupun mengalami ketidak adilan” (H.R. Bukhori dan Muslim)
Hadist dari Ubadah bin Said, dari Nabi saw, sabdanya :” emas dengan emas perak dengan perak  beras  dengan  beras,  gandum  dengan gandum,  kurma  dengan  kurma  dan  garam dengan  garam,  kalau  sama  macamnya  dan sama bentuknya adalah riba tapi bila berlainan jenisnya maka lakukanlah jual beli jika kamu menghendakinya  selama  dengan  kontan”, (H.R.  Muslim)  Yang  ke  tiga  Hadist  dari ubadah bin Yazid, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas  berkata  :”Usamah  bin  Zaid  telah meriwayatkan  kepadaku  bahwa  Nabi  saw bersabda  :”Riba  hanya  pada  hutang”.  (H.R. Muslim).  Berpijak  dari  ayat-ayat  dan  hadist- hadist  istilah  riba  sangat  populer  dikalangan umat  Islam  yang  dimaknai  dengan  sesuatu yang  haram.  Dilarang  oleh  agama  jika melakukan perbuatan Riba.
Riba  perspektif  agama-agama  samawi dijelaskan  sebagai  berikut.  Orang-orang Yahudi  itu  dilarang  dalam  mempraktikkan pengambilan  bunga.  Pelarangan  ini  banyak sekali  terdapat  pada  kitab  suci  mereka  baik dalam Old  Testement (perjanjian  lama) maupun undang-undang talmud. Kitab Exodus  (keluaran)  pasal  22  ayat  25 menyatakan,  “Jika  engkau  meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang  miskin  diantaramu,  maka  janganlah engkau  berlaku  sebagai  penagih  utang terhadap  dia  :  janganlah  engkau  bebankan bunga  uang  terhadapnya  (Antonio,  2001,  p.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
41). Menurut Pendeta St. Augustine berpendapat bahwa pemberlakuan bunga pada orang  miskin  lebih  kejam  dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Ini karena duaduanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin.
Seperti  halnya  Riba  yang  dikenal  sebagai tambahan  yang  tidak  disertai  dengan  adanya pertukaran kompensasi ini jelas dilarang oleh al-Qur’an  (al-Arabi,  1957,  p.  321).  Riba dalam  pandangan  ulama’  khalaf  (ulama’ modern) Yusuf Qordawi seorang ulama’ besar asal mesir yang tinggal di Qatar menjelaskan bahwa  soal  riba  telah  tuntas  sejak  puluhan tahun  silam  yaitu  haram.  Begitu  juga  Muh. Rasyid Ridlo. Walaupun mayoritas ulama’ di Era  modern  ini  masih  banyak  yang mengharamkan  riba  namun  sudah  mulai  ada pendapat  yang  berpendapat  bahwa  bunga bank boleh (Al-Qardhawi, 2002, p. 22).
Al-Razi,  al-Shabuni  berpendapat  bahwa riba  adalah  tambahan  secara  mutlak  (al- Shabuni, t.t, p. 383). Demikian pula al-Jurjani dalam  kitab  al-Ta’rifat  menjelaskan  bahwa riba  secara  bahasa  bermakna ziyadah atau tambahan (al-Jurjani, t.t, p. 109).
Quraish Shihab berpendapat kata riba dari segi  bahasa  berarti  kelebihan.  Kalau  kita hanya  berhenti  pada  makna  kebahasaan  ini, maka  logika yang  dikemukakan  para penentang  riba  pada  masa  Nabi  dapat dibenarkan.  Ketika  itu  mereka  berkata sebagaimana  diungkapkan  dalam  al-Qur’an, bahwa jual beli sama saja dengan riba (QS. al- Baqarah  [2]:275),  Allah  menjawab  mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya  tanpa  menyebut  alasan secara  eksplisit,  namun  dapat  dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba  diharamkan  dan  jual  beli  dihalalkan (Shihab, 1998, p. 413).
Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah menjelaskan bahwa riba  menurut  istilah  fuqaha  merupakan tambahan  pada  salah  satu  dua  barang  yang sejenis  yang  ditukar  tanpa  adanya  imbalan atau  timbangan  terhadap  tambahan  tersebut (Al-Jaziri,  t.t,  p.  198).  Pandangan  madzhab Syafi’i,  riba  bermakna  sebagai  transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya  kapan  terjadi  transaksi  dengan penundaan  penyerahan  kedua  barang  yang dipertukarkan atau salah satunya (al-Nawawi, t.t, p. 403).
Bahwa  umat  Islam  Indonesia  masih mempertanyakan  terkait  status  hukum  bunga (interst/fa’idah)  yang  dikenakan  dalam transaksi  pinjaman  (al-qardh)  atau  utang piutang  (al-dayn),  baik  yang  dilakukan  oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya maka Majelis Ulama Indonesia mengeluatkan fatwa  nomor  1  tahun  2004  tentang  bunga (interest  atau  fa’idah),  sebagaimana  dirman Allah  Swt  sebagai  berikut  dalam  Q.S  al- Abaqarah ayat 275-276 :
يِذَّلا  ُموُقَ ي اَمَك لاِإ  َنوُموُقَ ي لا  َبَِٰرلا  َنوُلُكهَيَ  َنيِذَّلا َكِلَذ ِٰسَمهلا َنِم ُناَطهيَّشلا ُهُطَّبَخَتَ ي ُعهيَ بهلا اََّنَِّإ اوُلاَق همَُّنََِّبِ ٌةَظِعهوَم ُهَءاَج هنَمَف َبَِٰرلا َمَّرَحَو َعهيَ بهلا َُّللَّا َّلَحَأَو َبَِٰرلا ُلهثِم َداَع هنَمَو َِّللَّا  َلَِإ ُهُرهمَأَو  َفَلَس اَم ُهَلَ ف ىَهَ ته ناَف ِهِٰبَر هنِم اَخ اَهيِف همُه ِراَّنلا ُباَحهصَأ َكِئَلوُأَف ( َنوُدِل ٢٧٥ ُقَحهَيَ ) ٍميِثَأ ٍراَّفَك َّلُك ُّبُِيُ لا َُّللَّاَو  ِتاَقَدَّصلا  ِبِهرُ يَو َبَِٰرلا َُّللَّا ( ٢٧٦ ) “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya, lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba), maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya dahulu  (sebelum  datang  larangan);  dan urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Orang yang  mengulangi  (mengambil  riba),  maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan ribadan menyuburkan sedekah. (Q.S al-Abaqarah ayat 275-276).
Hal senada dengan Haditsyang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Masaqah Halaman 2995 sebagai berikut :
Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w.  melaknat  orang  yang  memakan (mengambil)  dan  memberikan  riba.”  Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat  juga)  orang  yang  menuliskan  dan dua  oarang  yang  menjadi  saksinya?”  Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan  apa  yang  kami  dengar.”  (HR. Muslim).
Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang  dikenakan  dalam  transaksi  pinjaman (utang-piutang,  al-qardh;  al-qardh  wa  al- iqtiradh)  telah  memenuhi  kriteria  riba  yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan, antara  lain,  oleh  Imam  Nawawi  dalam  Al- Majmu’ Al-Nawawi berkata Sahabat-sahabat kami  (ulama  mazhab  Syafi’i)  berbeda pendapat  tentang  pengharaman  riba  yang ditegaskan oleh al-Qur’an, atas  dua pandangan.
Pertama,  pengharaman  tersebut  bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh  sunnah  adalah  merupakan  penjelasan (bayan)  terhadap  kemujmal-an  al-Qur’an, baik riba naqd maupun riba nasi’ah.
Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al- Qur’an  sesungguhnya  hanya  mencakup  riba nasa’  yang  dikenal  oleh  masyarakat  Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan  penambahan  masa  (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo  pembayaran  piutangnya  dan  pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula  masa  pembayarannya.  Hal  seperti  itu dilakukan  lagi  pada  saat  jatuh  tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: “… janganlah  kamu  memakan  riba  dengan berlipat ganda…”. Kemudian sunnah menambahkan  riba  dalam  pertukaran  mata uang  (naqd)  terhadap  bentuk  riba  yang terdapat al-Qur’an.
Adapun  Ibn  al-‘Araby  dalam  Ahkam  al- Qur’an  Riba  dalam  arti  bahasa  adalah kelebihan  (tambahan).  Sedangkan  yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur’an adalah setiap  kelebihan  (tambahan)  yang  tidak  ada imbalannya  (al-Arabi,  1957).  Sedang  Al- ‘Aini dalam ‘Umdah al- Qari’ Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara’) adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui  akad  jual  beli.  Muhammad  Abu Zahrah  dalam  B uhuts  fi  al-Riba Riba  (yang dimaksud  dalam)  alQur’an  adalah  riba (tambahan,  bunga)  yang  dipraktikkan  oleh bank  dan  masyarakat;  dan  itu  hukumnya haram, tanpa keraguan.
Al-Syaikh  Wahbah  al-Zuhaily  dalam Al- Fiqh  alIslamy  wa  Adillatuh menjelaskan terkait  Bunga  bank  adalah  haram,  haram, haram.  Riba  atau  bunga  bank  adalah  riba nasi’ah,  baik  bunga  tersebut  rendah  maupun berganda.  (Hal  itu)  karena  kegiatan  utama bank  adalah  memberikan  utang  (pinjaman) dan  menerima  utang  (pinjaman).  Bahaya (madharat)  riba  terwujud  sempurna  (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram,
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga  sama  dengan  dosa  riba;  alasan  lain bahwa  bunga  bank  berstatus  riba  adalah firman Allah SWT.
Dan  jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu… (QS. Al-
Baqarah [2]: 279).
Dalam  penelitian  Tesis  Hamim  Ilyas, berjudul  Riba  dalam  Muamalah  ditemuan bahwa Riba tidak hanya terjadi pada masalah ekonomi  saja,  tetapi  juga  terjadi  pada  sosial. Dari pembagian riba tersebut, maka muncullah  pintu-pintu  riba,  karena  semua transaksi komoditas ribawi yang tidak sesuai dengan  syarat-syarat  yang  sudah  ditetapkan dan semua perbuatan yang memiliki nilai dan dampak  yang  sama  dengan  riba,  maka tergolong  pintu  riba.  Riba  ekonomi  adalah riba  yang  terjadi  pada  segala  usaha  manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya. Sedangkan riba  sosial  adalah  istilah  yang  digunakan untuk pembunuhan karakter, perusakan nama baik,  martabat  dan  harga  diri  seseorang (Bakar, 2018).
2. N ORMA B UNGA B ANK
Bunga bank adalah termasuk riba, sehingga bunga  bank  juga  diharamkan  dalam  ajaran Islam.  Riba  bisa  saja  terjadi  pada  pinjaman yang  bersifat  konsumtif,  maupun  pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya riba  dalam  bunga  bank  memberatkan  bagi para peminjam. Tentang permasalahan riba ini dari segi hukum dancara  penafsirannya serta bunga  bank  dari  tinjauan  hukum  Islam  serta menganalisis dampaknya terhadap perekonomian,  baik  yang  dikemukan  oleh para pakar hukum Islam, mufassirin dan para ekonom muslim. Ada  perbedaan pendapat di antara  fuqaha  dalam  memandang  hukum bunga  bank  dan  analisa  para  pakar  terhadap
dampaknya  yang  ditimbulkannya  dalam perekonomian  umat  baik  secara  mikro maupun makro.
Pendapat  jumhur  ulama  berpendapat bahwa  bunga  bank  tidak  boleh  (haram) sementara,  sebagian  ulama  diantaranya Abdullah  Yusuf  Ali  dan  Muhammad  Asad berpendapat  bahwa  bunga  yang  diharamkan adalah riba yang berlipat ganda (tidak wajar), sementara  bunga  yang  tidak  berlipat  ganda boleh,  termasuk  dalam  kategori  ini  bunga bank  yang  dipraktekkan  pada  saat  ini. Perbedaan  pendapat  ini  dilatarbelakangi adanya  perbedaan  penafsiran mufassirin terhadap ayat-ayat tentang riba. Pengharaman riba  atau  usurios  dalam  Islam  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan  sebab  esensi  pelarangan  riba adalah  penghapusan  segala  bentuk  praktik ekonomi  yang  menimbulkan  kezaliman  dan ketidakadilan.  Dan  dampak  bunga  terhadap perekomian akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi (Kalsum, 2014).
Esensi  dasar  pelarangan  riba  dalam  Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman  dalam  segala  praktik  ekonomi. Sementara  riba  (bunga)  pada  hakekatnya adalah  pemaksaan  suatu  tambahan  atas debitur  yang  melarat,  yang  seharusnya ditolong  bukan  dieksploitasi  dan  memaksa hasil  usaha  agar  selalu  positif.  Hal  ini bertentangan  dengan  prinsip  ajaran  Islam yang  sangat  peduli  dengan  kelompok- kelompok  sosio-ekonomi  yang  lebih  rendah agar  kelompok  ini  tidak  dieksploitasi  oleh orang-orang  kaya  (pemilik  dana).  Sebab ajaran  ekonomi  Islam  mengemban  misi humanisme,  tatanan  sosial  dan  menolak adanya  ketidakadilan  dan  kezaliman  yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.
Sebaliknya  sistem  ekonomi  konvensional yang  banyak  bahas  tidak  hanya  ekonom- ekonom  muslim  tetapi  juga  tokoh-tokoh  non muslim sendiri. Sumber penyebab timbulnya
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
permasalahan  kemanusiaan  menurut  para pakar ekonomi terletak pada sistem ekonomi yang  tidak  peduli  dengan  prinsip  persamaan (equality),  pemerataan  (equity),  kurangnya mengedepankan  kemanusiaan  (humanity) serta  nilai-nilai  agama  (religious  values). Salah satu penghalang terbesar bagi tercapainya  keadilan  yang  merata  (penyebab timbulnya  ketidakadilan,  inequity)  adalah sistem  riba  (bunga).  Jadi  mustahil  keadilan dapat  tercipta  tanpa  mengeleminasi  bunga dari  habitat  perekonomian  dan  menegakkan sistem  perekonomian  yang  bebas  dari  segala macam  bentuk  riba  yang  melahirkan  model perilaku homo economicus dengan memegang prinsip homo homini lupus, yakni perilaku  yang  mengebiri  dan  mengabaikan nilai-nilai moral dan agama serta mementingkan  perlindungan  atas  hak-hak perorangan (utilitarian individualism) sementara mengabaikan kepentingan bersama.

## 3. P ENDAPAT U LAMA  TENTANG B UNGA
B ANK
Pendefinisian  riba  secara  teknis  menurut para fuqaha yaitu merupakan suatu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal  secara  batil  baik  dalam  utang  piutang maupun  jual  beli  (al-Qurtubi,  1981,  p.  128). Batil  dalam  hal  ini  merupakan  perbuatan ketidakadilan  (zalim)  atau  diam  menerima ketidakadilan.  Pengambilan  tambahan  secara batil  akan  menimbulkan  kezaliman  di  antara para  pelaku  ekonomi.  Dengan  demikian esensi  pelarangan  riba  adalah  penghapusan ketidakadilan  dan  penegakan  keadilan  dalam perekonomian.
Didalam  kegiatan  bank  konvensional  ada terdapat  dua  macam  bunga,  Pertama  bunga simpanan  yaitu  bunga  yang  diberikan  oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah  yang  menyimpan  uangnya  di  bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito.  Bagi  pihak  bank,  bunga  simpanan
merupakan harga beli.  Kedua, bunga pinjaman,  yaitu  bunga  yang  dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar  oleh  peminjam  kepada  bank,  seperti bunga  kredit.  Bagi  pihak  bank,  bunga pinjaman merupakan harga jual.
Bunga simpanan dan juga bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan  bagi  bank.  Bunga  simpanan adalah  biaya  dana  yang  harus  dikeluarkan kepada  nasabah,  sedangkan  bunga  pinjaman adalah pendapatan yang diterima dari nasabah. Artinya  ada  Selisih  dari  bunga  pinjaman dikurangi  bunga  simpanan  merupakan  laba atau  keuntungan  yang  diterima  oleh  pihak bank  (Muslich,  2013,  p.  503).  Para  ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya’rawi, Abu  Zahrah,  dan  Muhammad  al-Ghazali, menyatakan  bahwa  bunga  bank  hukumnya haram,  karena  termasuk  riba.  Pendapat  ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma’ al-Fiqh al-Islamy, Majma’ Fiqh  Rabithah  al-‘Alam  al-Islamy ,  dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Adapun  dalil  diharamkannya  riba  adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam Surat al-Baqarah ayat 275:
َبَِٰرلا َمَّرَحَو َعهيَ بهلا َُّللَّا َّلَحَأَو Padahal  Allah  telah  menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Dan hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah:
َمَّلَسَو ِههيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا  ُلوُسَر َنَعَل :َلاَق ٍرِباَج هنَع ٌءاَوَس همُه َلاَقَو ِههيَدِهاَشَو ُهَبِتاَكَو ُهَلِكهوُمَو َبَِٰرلا َلِكآ
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Dari  Jabir,  ia  berkata:  “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.”  Ia  berkata:  “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim, nomor 2994). (Lihat: Yusuf Qaradhawi, Fawa’id al- Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, Kairo: Dar al- Shahwah, halaman 5-11; Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga).
Kedua,  sebagian  ulama  kontemporer lainnya,  seperti  syaikh  Ali  Jum’ah, Muhammad  Abduh,  Muhammad  Sayyid Thanthawi,  Abdul  Wahab  Khalaf,  dan Mahmud  Syaltut,  menegaskan  bahwa  bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat  ini  sesuai  dengan  fatwa  yang dikeluarkan  Majma’  al-Buhus  al-Islamiyyah tanggal  23  Ramadhan  1423  H,  bertepatan tanggal  28  November  2002  M.  Mereka berpegangan  pada  firman  Allah  subhanahu wata’ala Surat an-Nisa’ ayat 29:
َّلاِإ  ِلِطاَبهلِبَ همُكَنه يَ ب همُكَلاَوهمَأ اوُلُكهَتَ  َلا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأَيَ همُكهنِم ٍضاَرَ ت هنَع ًةَراَِتِ َنوُكَت هنَأ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama suka di antara kamu.
Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri,  menggasab,  dan  dengan  cara  riba. Sebaliknya,  Allah  menghalalkan  hal  itu  jika dilakukan  dengan  perniagaan  yang  berjalan dengan  saling  ridha.  Karenanya,  keridhaan kedua  belah  pihak  yang  bertransaksi  untuk menentukan  besaran  keuntungan  di  awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam  Islam.  Di  samping  itu,  mereka  juga beralasan  bahwa  jika  bunga  bank  itu  haram
maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan  ketika  akad.  Akan  tetapi, tambahan  dimaksud  hukumnya  boleh,  maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara  bunga  bank  dan  tambahan  atas  pokok pinjaman tersebut. Di dalam fatwa Majma’ al- Buhus al-Islamiyyah disebutkan:
ىَدَل  ِلاَوهمَهلْا َراَمهثِتهسا َّنِإ ِوَأ َحهبِٰرلا ُدِٰدَُتُ هِتَِّلا  ِكهوُ نُ بهلا ِهِب َسهَبِ  َلاَو اًعهرَش ٌل َلََح اًمَّدَقُم َدِئاَعلا
Sesungguhnya  menginvestasikan  harta  di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga  di  depan  hukumnya  halal  menurut syariat, dan tidak apa-apa . (Lihat: Ali Ahmad Mar’i, Buhus fi Fiqhil Mu’amalat, Kairo: Al- Azhar  Press,  halaman  134-158;  Asmaul Ulama  al-ladzina  Ajazu  Fawaidal  Bunuk; Fatwa  Majma'  Buhuts  al-Islam  bi  Ibahati Fawaidil Masharif) .
Pada  Munas  ‘Alim  Ulama  NU  di  Bandar Lampung  tahun  1992,  ada  tiga  pendapat tentang  hukum  bunga  bank:  Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank  dengan  riba  secara  mutlak,  sehingga hukumnya  adalah  haram.  Kedua,  pendapat yang  tidak  mempersamakan  bunga  bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga,  pendapat  yang  mengatakan  bunga bank hukumya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan  sistem  perbankan  yang  sesuai dengan  hukum  Islam.  Dari  paparan  di  atas, dapat  dipahami  bahwa  hukum  bunga  bank merupakan masalah khilafiyah. Ada beberapa ulama yang mengharamkannya karena termasuk  riba,  dan  ada  ulama  yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya  sebagai  riba.  Tetapi  mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya haram.
Terkait masalah khilafiyah seperti ini, pada prinsipnya  saling  toleransi  dan  saling
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
menghormati serta menghargai antar pendapat harus dikedepankan. Sebab, masing- masing  kelompok  ulama  telah  mencurahkan tenaga  dalam  berijtihad  menemukan  hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka  tetap  berbeda.  Karenanya,  seorang Muslim  diberi  kebebasan  untuk  memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu  boleh  maka  ia  bisa  mengikuti  pendapat ulama  yang  membolehkannya.  Sedangkan jika  hatinya  ragu-ragu,  ia  bisa  mengikuti pendapat  ulama  yang  mengharamkannya. Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ُهثِْهلْاَو ،ُبهلَقهلا ِههيَلِإ َّنَأَمهطاَو ُسهفَّ نلا ِههيَلِإ َّنَأَمهطا اَم ُِّبِلا ُساَّنلا  َكاَته فَأ هنِإَو ِرهدَّصلا  ِفِ َدَّدَرَ تَو  ِسهفَّ نلا  ِفِ  َكاَحاَم َأَو

## َكهوُ ته ف
Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan  hati  dan  jiwamu.  Sedangkan dosa  adalah  apa  yang  menyebabkan  hati bimbang  dan  cemas  meski  banyak  orang mengatakan  bahwa  hal  tersebut  merupakan kebaikan. (HR. Ahmad).

## 4. K ONTROVERSI B UNGA B ANK

## DIKALANGAN U LAMA
Bunga  yang  diharamkan  adalah  Bunga yang  merupakan  tanggungan  pada  pinjaman uang,  yang  biasanya  dinyatakan  dengan persentase  dari  uang  yang  dipinjamkan. Kemudian  apakah  bunga  termasuk  riba,  ada dua  pendapat  menurut    Ibn  Taymiyah  dalam (Kalsum, 2014, p. 71) ; pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga  dengan  segala  bentuknya  termasuk kategori  riba.  Dan  kedua,  pendapat  yang menyatakan  bahwa  bunga  tidak  termasuk kategori riba.
Beberapa  tokoh  berbeda  pendapat  tentang riba  yang  diharamkan  adalah  riba  yang bersifat adhafan  muda’afatan atau  berlipat
ganda.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh Abdullah  Yusuf  Ali  dan  Muhammad  Asad, yang  menafsirkan  riba  sebagai usury yang berarti  suku  bunga  yang  lebih  dari  biasanya atau  suku  bunga  yang  tinggi  dan  bukan interest  (bunga  yang  rendah).  Adanya perbedaan  penafsiran  terhadap  interest  dan usury ini  membawa  konsekwensi  problem konseptual  yang  serius  sehingga  timbul perbedaan  pendapat  terhadap  kategori  riba yang  diharamkan.  Jika  merujuk  kepada pendapat  tafsiran  Abdullah  Yusuf  Ali  dan Muhammad  Asad  maka  bunga  bank  tidak termasuk riba yang diharamkan (Chapra, 2000, p. 223).
Muhammad  Abduh,  Muhammad  Rashid Rida,  Abd  al-Wahab  Khallaf,  Mahmud Shaltut  (Ghani,  2006,  p.  39)  Mereka berpendapat  bahwa  riba  yang  diharamkan adalah  riba  yang  berlipat  ganda  dan  tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami  sesuai  dengan  konteks  ayat  riba yang mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip  oleh  (Saeed,  1999,  p.  43),  bahwa bunga  yang  rendah  atas  modal  adalah  halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum  harus  menentukan  batas-batas  suku bunga,  metode  pembayaran  dan  total  bunga yang harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini  mempunyai  beberapa  kelemahan,  karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga berbeda-beda (fluktuatif) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu  sukar  untuk  menentukan  tingkat  suku bunga  yang  tinggi  atau  yang  rendah berdasarkan waktu dan tempat (Ghani, 2006, p. 40).
Pembenaran bunga atas dasar darurah dan hajjah adalah salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung  sistem  bunga.  Bunga  bank (interest)  yang  dianggap  sama  dengan  riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dilarang  akan  menimbulkan  kemacetan ekonomi.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan kondisi  semacam  ini  adalah  darurat,  yaitu membolehkan  yang  dilarang  atas  dasar darurat  sehingga  tercipta  suatu  sistem  yang tidak  menimbulkan  kemacetan  ekonomi (Rasyidi, 1976, p. 40). Akan tetapi konsep ini harus melihat kondisi riilnya apakah termasuk kategori darurah dan hajah nya, semisal pada kondisi  darurat  tidak  terpenuhi  karena menyimpan  uang  tidak  mesti  di  bank  atau pada saat ini, lembaga keuangan syariah telah tersebarnya  Lembaga-lembaga  keuangan  di Indonesia.
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Bunga  (Interest  atau Fa’idah)  dijelaskan  bahwa  Bunga  (interest atau fa’idah)  adalah  tambahan  yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al- qardh)  yang  diperhitungkan  dari  pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan  atau  hasil  pokok  tersebut, berdasarkan  tempo  waktu,  diperhitungkan secarapasti  di  muka,  dan  pada  umumnya berdasarkan  persentase.  Sedangkan  Riba adalah  tambahan  (ziyadah)  tanpa  imbalan (Bila ‘Audh) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (Ziyadah al- Ajl), yang diperjanjikan sebelumnya (Isythuritha Muqoddiman).
Adapun mengenai Bunga MUI berpendapat  Praktek  pembungaan  uang  saat ini  telah  memenuhi  kriteria  riba  yang  terjadi pada  zaman  Rasulullah  SAW,  yakni riba nasi’ah .  Dengan  demikian  bagi  keadaan praktek  pembungaan  uang  termasuk  salah satu  bentuk  riba,  dan  riba  haram  hukumnya. kemudian  Praktek  pembungaan  tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank,  Asuransi,  Pasar  Modal,  Pegadaian, Koperasi,  dan  Lembaga  Keuangan  lainnya maupun dilakukan oleh individu.
Dalam fatwa teresebut dijelaskan pula cara Bermu’amalah  dengan  Lembaga  Keuangan
Konvensional untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, ini  diperbolehkan  untuk  melakukan  kegiatan transaksi  di  lembaga  keuangan  konvensional berdasarkan  prinsip  dharurat/  hajat  (MUI, 2004, pp. 434-435).

## 5. N ORMA B AGI H ASIL  DALAM E KONOMI I SLAM
Menurut  bahasa  bagi  hasil  (mudharabah) bentuk  dari  mufa’ala  yang  berasal  dari  kata adh-dharb fi al ardhartinya berjalan di bumi untuk  menghasilkan  uang.  Dan  disebut  juga dengan qiradh dengan  huruf qaf berharakat kasrah dan huruf ra’ berharakat fathah tanpa tasydid yang  berasal  dari  kata qardh yang artinya memutuskan atau memotong (Bassam, 2006,  p.  21).  Adapun  menurut  istilah  kedua kata  tersebut  adalah  sama .  Qiradh adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain  untuk  diolah  dengan  cara  berniaga, dimana  keuntungan  yang  diperoleh  dibagi antara  keduannya  dengan  syarat-syarat  yang telah  ditentukan  oleh  mereka  Sedangkan mudharabah adalah  akad  kerja  sama  antara uda  orang  dimana  yang  satu  memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut.  keuntungan  yang  dihasilkan  dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.
Dalam buku Biyatul Mujtahid wa Nihayatul  Muqtashid kaum  muslimin  tidak ada  perselisihan  bahwa  qiradh  itu  boleh. Pertama  bahwa  ini  sudah  ada  pada  zaman jahiliyah,  kemudian  diakui  oleh  Islam. Mereka  juga  sepakat  bahwa  bentuk qiradh adalah  apabila  seeorang  menyerahkan  harta kepada  orang  lain  untuk  digunakan  dalam usaha  perdagangan,  pihak  yang  bekerja (diserahi  uang  itu)  berhak  memperoleh sebagian  dari  keuntungan  harta  itu.  Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
kedua  belah  pihak:  sepertiga,  seperempat, atau separuh (Said, 2002, p. 105).
Pendapat  Syakir  Sula  kata mudharabah diambil dari pada perkataan darb yaitu usaha di  atas  bumi.  Dikatakan  demikian  karena pengelola  berhak  untuk  berbagi  hasil  atas tenaga  dan  usahanya.  Selain  berhak  atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut  kontrak  ini  dengan  muqaradah, dimana  perkataan  ini  diambil  dari  kata qard yang  berarti  menyerahkan.  Dalam  hal  ini pemilik  modal  akan  menyerahkan  hak  atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola (Syakir, 2004, p. 329).
Bagi  hasil  merupakan  suatu  langkah inovatif  dalam  ekonomi  Islam  yang  tidak hanya  sesuai  dengan  perilaku  masyarakat, namun  lebih  dari  itu  bagi  hasil  merupakan suatu  langkah  keseimbangan  sosial  dalam memperoleh  kesempatan  ekonomi.  Dengan demikian,  sistem  bagi  hasil  dapat  dipandang sebagai  langkah  yang  lebih  efektif  untuk mencegah  terjainya  konflik  kesenjangan antara  yang  kaya  dan  si  miskin  di  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Secara  teknis, konsep  bagi  hasil  terselenggara  melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar profit and loss sharing , profit sharing atau reveneu sharing dari  suatu  proyek  usaha  dengan demikian  pemilik  modal  merupakan  partner usaha,  bukan  sebagai  yang  meminjamkan modal.  Hal  ini  terwujud  dalam  bentuk  kerja sama  antara  pemilik  modal  dengan  pihak kedua  dalam  melakukan  unit-unit  usaha  atau kegiatan  ekonomi  dengan  landasan  saling membutuhkan. Hal ini sebagaimana penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ahyani  & Nurhasanah,  2020)  bahwa  didalam  Peran strategis    ekonomi  Islam  khusunya  di Indonesia  harus  mampu  memberikan    daya yang    sangat    positif    bagi  percepatan
pembangunan   ekonomi   di Indonesia sendiri dengan melalui (Mudharabah) atau kemitraan berbentuk  semacam  usaha  dengan  antar pengusaha  baik  itu  kalangan  usaha  kecil maupun pengusaha menengah. Pemberdayaan  ekonomi  Islam  melalui  jalut sebuah  kemitraan  usaha  antara  lembaga keuangan syari’ah dan usaha kecil menengah dengan  mengembangkan  kegiatan  semiah pengembangan usaha sektor riil dalam bidang pertanian  misalnya,  atau  mendirikan  dan mengembangkan  industri  dan  perdagangan serta  jasa  dan  lembaga  keuangan  syari’ah. Tentu  program  pengembangan  ini  perlu diberdayakan dan dilakukan guna mendorong percepatan  pembangunan  ekonomi  nasional dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi  masyarakat  Indonesia.  Dengan adanya system bagi hasil tentunya diharapkan mampu  meningkatkan  perekonomian  baik skala  Nasional  maupun  internasional  yang Humanis dan berlandaskan Syari’at Islam.

## 6. P RINSIP -P RINSIP B AGI H ASIL  DALAM
I SLAM
Sistem  bagi  hasil  merupakan  sistem dimana  dilakukannya  perjanjian  atau  ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian  hasil  atas  keuntungan  yang  di dapat  antara  kedua  belah  pihak  atau  lebih (Rival  &  Arifin,  2010,  p.  800).  Bagi  hasil merupakan  bentuk  return  atau  perolehan aktivitas  usaha  dari  kontrak  investasi  dari waktu  ke  waktu,  tidak  pasti  dan  tidak  tetap pada  bank  Islam.  Besar  kecilnya  perolehan kembali  itu  tergantung  pada  hasilusaha  yang benar-benar  diperoleh  bank  Islam.  Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu  mekanisme  yang  dilakukan  oleh  bank Islam mudharib dalam  upaya  memperoleh hasil  dan  membagikannya  kembali  kepada para pemilik dana shahibul mal sesuai kontrak yang  disepakati  di  awal  bersama.  Besarnya
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak  ditentukan  kesepakatan  dan  harus terjadi  dengan  adanya  kerelaan AtTarodhim oleh  masing-masing  pihak  tanpa  adanya paksaan.
Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan  yang  sebenarnya  telah  diterima cash basis sedangkan pendapatan yang masih dalam  pengakuan accrual  basis tidak dibenarkan  untuk  dibagi  antara mudharib dengan shahibul  maal. Dalam  hukum  Islam penerapan  bagi  hasil  harus  memperhatikan prinsip At  Ta’awun yaitu  saling  membantu dan  saling  bekerja  sama  di  antara  anggota masyarakat  untuk  kebaikan,  sebagaimana dinyatakan  dalam  Al  Quran  surat  al-maidah ayat 2 :
ُنَواَعَ تَو
هلا  ىَلَع  او ٰىَوهقَّ تلاَو  ِِٰبِ ِهثِْهلْا  ىَلَع  اوُنَواَعَ ت  َلاَو
ِناَوهدُعهلاَو Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran .
Ada  beberapa  Prinsip  dalam  bagi  hasil diantaranya sebagai berikut :

## a. P RINSIP T AUHID  DAN P ERSAUDARAAN

## T AUHID DALAM BAGI H ASIL
Tauhid  Secara  harfiyah  berarti  satu  atau esa,  dalam  konteks  ekonomi  menganjurkan bagaimana  berhubungan  dengan  orang  lain dalam  hubungannya  dengan  Tuhannya. Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  di  belakang praktek  ekonomi  yang  didasarkan  atas pertukaran,  alokasi  sumber  daya,  kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental,yakni keadilan dan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur’an. Dengan  pola  pikir  demikian,  prinsip  tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerja  sama.  Konsekuensinya  terdapat  dari prinsip  tauhid  dan  persaudaraan  adalah
pengetian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia  telah  menjadikannya  itu  sama  untuk keperluan  manusia  dan  makhluk  lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan  mendistribusikannya  secara  adil  sumber daya Nya di bumi (Dawwabah, 2006, p. 13).

## b. P RINSIP K ERJADALAM B AGI H ASIL
Prinsip  ini  menegaskan  tentang  kerja  dan kompensasi  dari  kerja  yang  telah  dialkukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus  profesional  dengan  kategori  pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya  “jam  orang  kerja”  dan  harus  pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan.

## c. P RINSIP D ISTRIBUSI  DAN K EKAYAAN DALAM B AGI H ASIL
Disini  ditegaskan  adanya  hak  masyarakat untuk  mendistribusikan  kekayaannya  yang digunakan  untuk  tujuan  retribusi  dalam sebuah  sistem  ekonomi  Islam  adalah  zakat, shadaqah,  ghanimah.  Hukum  Islam  tentang warisan  mendorong  untuk  mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi retribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhitan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi  yang  produktif  dari  pendapatan dan  kekayaan  nasional  menjadi  kesempatan kerja  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi warga Negara.
d. P RINSIP K ESEIMBANGAN  DALAM B AGI H ASIL
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa  berpengaruh  terhadap  berbagai  aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan,  berhemat  dan  menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya  perbandingan  perbaikan  hasil  usaha yang  diarahkan  untuk  dan  akhirat  saja,  akan tetapi  juga  berkaitan  dengan  umum  yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Syaefuddin, 1987, p. 66). Hal ini sebagaimana firma Allah Swt dalam surat al-A’raf ayat 31 sebagai berikut :
اوُبَرهشاَو اوُلُكَو ٍدِجهسَم  ِٰلُك َدهنِع همُكَتَ نيِز اوُذُخ َمَدآ  ِنَِب اوُفِرهسُت  َلاَو
ۚ
َيِفِرهسُمهلا ُّبُِيُ  َلا ُهَّنِإ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah,  dan  janganlah  berlebih-lebihan. Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang- orang yang berlebih-lebihan.

## 7. D AMPAK

## B UNGA B ANK (R IBA ) TERHADAP P EREKONOMIAN N EGARA  DI
E RA R EVOLUSI I NDUTRI 4.0
Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu negara yang terbesar menganut agama Islam, namun  sistem  syariah  baru  mendapat  izin untuk beroperasi pada 1 mei 1992 (27 Syawal 1412  H)  yakni  dengan  didirikan  Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang digagas oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Dengan telah  terjadinya  krisis  yang  diawali  tahun 1997 meruapakan ujian untuk pertamakalinya sistem  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Krisis yang  semula  hanya  berawal  dari  krisis  nilai tukar  Baht di  Thailand  ini  menjalar  menjadi krisis ekonomi, berlanjut menjadi krisis sosial, bahkan  hingga  krisis  politik.  Akhirnya  pada puncaknya  melumpuhkan  nyaris  seluruh sendi-sendi  kehidupan  bangsa.  Krisis  yang sudah berjalan pada enam bulan selama 1997 semakin memburuk dalam tempo yang relatif cepat.  Sehingga  pada  1  November  1997 pemerintah Indonesia mencabut izin terhadap
16  Bank  karena  dinyatakan  tidak  mampu menjalankan  operasionalnya.  Sementara  itu Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  tidak demikian  halnya,  BMI  lolos  dalam  terpaan krisis  tersebut.  Pada  dasarnya  bank  yang menjalankan sistem operasionalnya menggunakan  bunga  mengalami  kerugian yang besar sementara bank yang menjalankan sistem  bagi  hasil  (syariah)  tidak  demikian halnya (Mashuri, 2017).
Dampak  Ekonomi ,  dampak  daripada Bunga Bank pertama adalah berdampak pada ekonomi suatu negera sebagaimana pendapat (Antoni,  2001,  p.  67)  menurutnya  dampak negatif  dari  riba  dalam  ekonomi  adalah dampak  dari  inflatoir  yang  diakibatkan  oleh bunga  sebagai  biaya  uang.  Hal  tersebut disebabkan  karena  salah  satu  elemen  dari penetuan  harga  adalah  suku  bunga.  Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang  akan  ditetapkan  pada  suatu  barang. Dalam hal ini (Agustianto, 2010) dalam Riba dan  Meta  Ekonomi  Islam  dampak  dari  riba terhadap ekonomi diantaranya :
Pertama  dalam  sistem  ekonomi  ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana  sepanjang  sejarah  Sepanjang sejarah,  sejak  tahun  1930  sampai  saat  ini akibat dari fluktuasi tingkat suku bunga, telah membuka  peluang  kepada  para  spekulan untuk  melakukan  spekulasi  yang  dapat mengakibatkan  volatilitas  ekonomi  banyak negara.
Kedua  dibawah  sistem  ekonomi  ribawi akan  muncul  kesenjangan  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  dunia  makin  terjadi secara  konstant,  sehingga  yang  kaya  makin kaya yang miskin makin miskin.
Ketiga dalam Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya  pengangguran.  Semakin  tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika  investasi  menurun,  produksi  juga
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran.
Keempat  dalam  Teori  ekonomi  juga mengajarkan  bahwa  suku  bunga  akan  secara signifikan  menimbulkan  inflasi.  Inflasi  yang disebabkan  oleh  bunga  adalah  inflasi  yang terjadi akibat ulah tangan manusia.
Klaus Martin Schwab, seorang teknisi dan ekonom  dari  Jerman  yang  juga  merupakan pendiri  sekaligus Executive  Chairman  World Economic Forum , yang kali pertama menawarkan teorinya terkait revolusi industri 4.0,  Dalam  bukunya  beliau The  Fourth Industrial  Revolution beliau  menyebutkan bahwa  hingga  kini  kita  sebenarnya  telah berada  pada  awal  sebuah  revolusi  atau perubahan  yang  secara  mendasar  mengubah cara  pandang  hidup,  baik  itu  dalam  bekerja maupun  dalam  berhubungan  satu  sama  lain (Arsita,  2020).  Perubahan  demikian  itu sangatlah  dramatis  dan  dapat  terjadi  pada Mindset Kecepatan Eksponensial yang selalu tumbuh  dan  berkembang  tanpa  henti. Sehingga  dampak  ekonomi  ini  dalam kaitannya  bagi  hasil  harus  mampu  bersaing agar  jangan  sampai  tertinggal,  artinya  kita cukup mengimbangi, mengikuti alur daripada perkembangan  zaman  yakni  era  revolusi industry 4.0 atau tahun sekarang yakni tahun 2020.
Dampak Sosial Kemasyarakatan , dampak social masyarakat terkait Riba dalam hal  pendapatan  yang  didapatkan  secara  tidak adil.  Para  pengambil  riba  menggunakan uangnya  untuk  memerintahkan  orang  lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang  dipinjamkan.  Persoalannya,  siapa  yang bisa  menjamin  bahwa  usaha  yang  dijalankan oleh  orang  tersebut  nantinya  mendapat keuntungan  lebih  dari  duapuluh  lima  persen. Kita tahu bahwa apapun usaha yang dilakukan akan  memiliki  dua  kemungkinan  yaitu berhasil  dan  gagal.  Namun  demikian  tidak
demikian  dengan  riba.  Dengan  menetapkan riba dikalangan masyarakat sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Dampak
Ketahanan Perusahaan , dampak  selanjutnya  dari  riba  yaitu  masuk pada ketahanan suatu lembaga atau peruahaan tertentu,  Jika  salah  satu  prinsip  perusahaan merupakan going concern atau perusahaan itu akan ada selamanya maka perusahaan tersebut akan  melewati  berbagai  kondisi  ekonomi setiap  waktunya,  diamana  cuaca  kondisi ekonomi  bisa  saja  dalam  keadaan  cerah  dan bisa  juga  sangat  ekstrim  di  waktu  yang tertentu,  oleh  karena  itu  hanya  perusahaan yang  punya  daya  ketahananlah  yang  akan tetap  bertahan.  Menyadari  akan  keadaan tersebut  maka  perusahaan  akan  senantiasa mencari  cara  dan  skema  bertahan  dalam menghadapi berbagai macam kondisi ekonomi, maka pertanyaanya adalah seberapa jauhkah bunga berpengaruh terhadap ketahanan  perusahaan.  Permasalahan  di  atas, sebenarnya, tidak pernah terjadi jika ekonomi Islam diadopsi dalam sistem ekonomi negara. Karena nilai uang tidak akan dipengaruhi oleh perbedaan tingkat bunga riel, sebab ekonomi Islam  tidak  mengenal  sistim  bunga  (riba). Inilah  yang  menyebabkan  nilai  uang  dalam ekonomi  tanpa  bunga  tidak  mengalami volatilitas yang membahayakan. Di Indonesia, sistem  ekonomi  ribawi  telah  menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi perekonomian Indonesia.
Berbagai  perspektif  manakala  bersinergi pada    bidang  ekonomi  islam  yang  dikaitkan dengan Sustainable  Development  Goals (SDGs)  sendiri  ini  dibuat  guna  menjawab sebuah  tuntutan  kepemimpinan  dunia  dalam meminimalisir adanya kemiskinan dan kesenjangan  serta  perubahan  iklim  dalam bentuk  aksi  nyata.    Dalam  penetapan rangkaian  target  yang  bisa  diaplikasikan secara  universal  hingga  dapat  diukur  dalam
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
menyeimbangkan pada
dimensi pembangunan  yang  berkelanjutan  seperti halnya  pada  keseimabangan  lingkungan,  dan social  serta  ekonomi.  Jika  ditinjau  dari beberapa  sudut  kacamata  ekonomi,  Tujuan ekonomi  Islam  yaitu  secara  filosofikal  yang terdiri  dari Al-Falah atau holistic  prosperity dan Maqasid Shariah tujuan syariah itu sendiri serta  tujuan  operasional  yang  terdiri  dari peningkatan  iman,  penciptaan  maslahah,  ini diharapkan  mampu  mencegah  konsentrasi dari  kekayaan,  dan  menghindari  kegiatan berbahaya  serta  distribusi  yang  sistemik (Sriyana, 2019).
Empat  konteks  utama  menurut  Jaka Sriyana yaitu dalam kaitannya Ekonomi islam untuk  SDGs  di  bawah  revolusi  industri  4.0 dengan  menggunakan  teori  dari  Maqashid Shariah beliau mencoba menyelaraskan SDGs dengan  Maqashid  Shariah  dengan  ekonomi islam,  dalam  tema  tersebut  muncul  beberapa pertanyaan  diantaranya  bagaimana  revolusi industri  4.0  jika  dikatinkan  dengan  dampak pada  ekonomi  islam,  serta  pendidikan  dan penelitian pada ekonomi islam di era revolusi industri 4.0. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu  dampak  yang  paling  urgen  dan  dapat pula  dirasakan  langsung  oleh  kalangan masyarakat  serta  lingkungan.  Yang  paling utama  adalah  dampak  pada  investasi  yang merupakan perluasan dan pengakomodirandana  dengan  tujuan  guna menghasilkan  dampak  sosial  yang  dapat dijadikan alat atau media dalam pengembalian keuangan serta dampak pada lingkungan.

## 8. P ENDAPAT U LAMA T ENTANG B AGI
H ASIL Jumhur
ulama berpendapat bahwa kebolehan  bagi  hasil.  Menurut  pendapat mereka,  bagi  hasil  ini  dikecualikan  oleh  as- sunnah  dari  larangan  menjual  sesuatu  yang belum  terjadi,  dan  dari  sewa  menyewa  yang tidak jelas. Hukum sahnya bagi hasil menurut
Imam  Malik,  bahwa  akad  bagi  hasil  itu merupakan  akad  yang  mengikat  (lazim) dengan  kata-kata,  bukan  dengan  perbuatan. Tidak  demikian  halnya  dengan qiradh yang baru  bisa  terjadi  (terwujud)  dengan  adanya perbuatan  (pekerjaan),  bukan  dengan  kata- kata.  Imam  Malik  juga  berpendapat  bahwa akad  bagi  hasil  merupakan  akad  yang  dapat mendatangkan  orang  yang  bisa  dipercaya untuk  bekerja,  mana  kala  ahli  waris  (dari orang  yang  menagdakan  akad)  tidak  dapat dipercaya. Orang yang dipercaya itulah yang ahrus  bekerja,  jika  ahli  waris  menolak  harta peninggalannya (Rusyd, 1990, p. 250).
Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  apabila seseorang  menyerahkan  harta  kepada  orang lain  sebagai  modal  usaha  mudharabah  (bagi hasil), namun pemilik modal tidak memerintahkan
pengelola untuk
mengutangkan  hartanya  dan  tidak  pula melarangnya,
kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian,  maka  semuanya  adalah  sama dimana  pengelola  harus  mengganti  rugi, kecuali  bila  pemilik  modal  merestuinya  atau ditemukan  bukti  bahwa  pemilik  modal mengijinkan  pengelola  untuk  melakukan  hal tersebut.  Jika  seseorang  memegang  harta sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), lalu  ia  menggunakan  harta  dalam  transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan  dan  tidak  pula  melarangnya (yakni  dengan  perkataannya),  maka  jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak pengelola harus mengganti rugi kepada si pemilik modal.
Abu Hanifah berpendapat bahwa pengelola modal  dalam  usaha  mudharabah  tidak  perlu mengganti  rugi.  Apa  saja  yang  ia  pinjamkan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu abu Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia  dapat  mengajukan  bukti  bahwa  pemilik harta  telah  mempekenankannya  melakukan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
transaksi  tidak  tunai.  Tapi  bila  pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai hutang,  maka  ia  harus  mengganti  rugi menurut  pendapat  keduanya,  sebab  utang- piutang tidak masuk bagian usaha mudharabah (Abdullah, 2006, p. 137).
Ibnu  Munzir  berpendapat  bahwa  para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau  berdasarkan  kesepakatan  keduanya setelah  hal  tersebut  diketahui  bagian- bagiannya.  Seandainya  ditetapkan  untuknya semua  laba,  sejumlah  dirham  yang  telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui,  maka  kongsi  ini  tidak  sah  (al- fauzan, 2005, p. 468).
Istilah  praktek  mudarabah  pada  intinya adalah I Believe, I Trust yaitu bermakna saya percaya  atau  saya  menaruh  kepercayaan. Perkataan bagi hasil yang artinya kepercayaan (trust),  berarti  lembaga  badan  usaha  selaku sahibul  mal  menaruh  kepercayaan  kepada seseorang  untuk  melaksanakan  amanah  yang diberikan.  Dana  tersebut  harus  digunakan dengan  benar,  adil,  harus  disertai  dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak (Muhammad, 2001, p. 27).
Konsep  bagi  hasil  dan  bagi  rugi  yang ditawarkan  Islam  adalah  sistem mudarabah atau disebut dengan konsep profit sharing dan revenue sharing di mana untung dan rugi dari sebuah  kerjasama  ditanggung  oleh  semua pihak  yang  bekerja  sama.  Profit  sharing menurut  etimologi  indonesia  adalah  bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan dengan  pembagian  laba. Profit  Sharing menurut  istilah  merupakan  perbedaan  yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu  perusahaan  lebih  besar  dari  biaya  total (total cost). Istilah lain daripada profit sharing yaitu  perhitungan  bagi  hasil  didasarkan kepada  hasil  bersih  dari  total  pendapatan
setelah  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit sharing, di mana hal  ini  dapat  diartikan  sebagai  pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan (Yunus, 2009, p. 90).
Prinsip  lainnya  yaitu revenue  sharing ,  ini yang  secara  bahasa revenue bermakna  uang masuk,  pendapatan,  atau income .  Didalam istilah  perbankan revenue  sharing berarti suatu proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional  yang  ditanggung  oleh  bank, biasanya  pendapatan  yang  di  distribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak  termasuk  komisi  atau  jasa-jasa  yang diberikan oleh badan usaha karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan guna mendukung biaya operasional badan usaha (Karim, 2004, p. 45). Artinya dalam hal ini terkait pembagian dana terhadap  pengelola  atau mudarib atas pendapatan-pendapatan  yang  diperoleh  oleh badan  usaha  tanpa  menunggu  pengurangan- pengurangan  atas  pembiayaan-pembiayaan yang  dikeluarkan  oleh  badan  usaha  dalam pengelolaan  dana  yang  diamanatkan  oleh pengelola  tertentu,  disatu  sisi  pelaksanaan revenue  sharing ini  bertentangan  dengan prinsip  bagi  hasil  itu  sendiri,  karena  dalam prinsip  bagi  hasil  yang  seharusnya  investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya,  dengan  demikian  hal  ini memiliki  andil  dalam  hal  pengelolaan dananya,  bahkan  jika  terjadi  kerugian  dalam usaha maka Sahibul mal atau insvestor harus ikut menanggung kerugiannya pula.
Contoh misalnya Pola bagi hasil mudarabah usaha di BUMP Pondok Pesantren Al  Luqmaniyyah  Kota  Yogyakarta,  Daerah Istimewa  Yogyakarta  yang  terdiri  dari beberapa  badan  usaha  tidak  semuanya  sama
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dalam menerapkan pola bagi hasil usaha. Ada beberapa  badan  usaha  di  BUMP  yang menerapkan  pola  bagi  hasil  yang  berupa revenue  sharing yang  berarti  bagi  hasilnya sebelum  dikurangi  biaya  operasional  dari usaha tersebutdan ada juga yang menerapkan pola  bagi  hasil  usaha profit  sharing dimana bagi  hasilnya  setelah  dikurangi  biaya operasional dari badan usaha tersebut. Dalam perspektif  hukum  bisnis  syari’ah  pola  bagi hasil semacam ini terkait akad mudarabahnya sesuai dengan prinsip syari’ah. Hal ini terlihat dari terpenuhinya syarat dan rukun, kesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  Islam tentang pengaturan ekonomi (muamalah) dan etika bisnis syariah. Praktek mudarabah yang dilakukan  pada  BUMP  didasarkan  pada kerjasama  dan  bagi  hasilnya  seusai  dengan kesepakatan  awal  antara  pengelola  dan shahibul mal agar terhindar dari riba dan hal- hal yang samar atau gharar (Putra, 2018).

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dalam kaitanya permasalahan Konsep dalam Norma Riba,  Bunga  Bank,  dan  Bagi  Hasil  di Kalangan Ulama Ulama dulu dan sekarang di Era revolusi Industri 4.0 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa point diantaranya :
1. Norma  Riba  dalam  Ekonomi  Islam merupakan masalah khilafiyah begitupun hukum  Bunga  Bank  pada  prinsipnya saling  toleransi  dan  saling  menghormati serta  menghargai  antar  pendapat  harus dikedepankan.  Sebab,  masing-masing kelompok  ulama  telah  mencurahkan tenaga  dalam  berijtihad  menemukan hukum  masalah  tersebut,  dan  pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh
maka  ia  bisa  mengikuti  pendapat  ulama yang  membolehkannya.  Sedangkan  jika hatinya  ragu-ragu,  ia  bisa  mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya.
2. Norma  bagi  hasil  dalam  Ekonomi  Islam suatu  langkah  inovatif  dalam  ekonomi Islam  yang  tidak  hanya  sesuai  dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi  hasil  merupakan  suatu  langkah keseimbangan  sosial  dalam  memperoleh kesempatan  ekonomi.  Dengan  demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah  terjainya  konflik  kesenjangan antara yang kaya dan  si miskin di  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Secara  teknis, konsep  bagi  hasil  terselenggara  melalui mekanisme  penyertaan  modal  atas  dasar profit and loss sharing , profit sharing atau reveneu  sharing dari  suatu  proyek  usaha dengan demikian pemilik modal merupakan  partner  usaha,  bukan  sebagai yang  meminjamkan  modal.  Hal  ini terwujud dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan  unit-unit  usaha  atau  kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.  Ada  beberapa  prinsip dalam  bagi  hasil  diantaranya  Prinsip Keseimbangan,  Prinsip  Distribusi  dan Kekayaan,  Prinsip  Kerja,  Prinsip  Tauhid dan Persaudaraan.
3. Dampak  Bunga  Bank  (Riba)  terhadap Perekonomian  Negara  di  Era  Revolusi Indutri  4.0  diantaranya  berdampak  dari terhadap  beberapa  sector  diantaranya Dampak  Ekonomi,  Semakin  tinggi  suku bunga,  semakin  tinggi  pula  harga  yang akan  ditetapkan  pada  suatu  barang. Dampak Sosial Kemasyarakatan, dampak social masyarakat terkait Riba dalam hal pendapatan yang didapatkan secara tidak adil.  Dampak  Ketahanan  Perusahaan, hanya  perusahaan  yang  punya  daya
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
ketahananlah  yang  akan  tetap  bertahan. Sehingga melalui ekonomi syariah di Era revolusi  Industri  4.0  ini  diharapkan ekonomi  syariah  hadir  dan  mampu bersaing dengan metoda-metoda pemasaran  yang  berlandaskan  syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsita, D. (2020, Februari 26). Institut Agama Islam  Negeri  Surakarta .  Retrieved Nopember  6,  2020,  from  Apa  Kabar Perekonomian  Umat  di  Era  Revolusi Industri 4.0 ?:
Asiyah, B. N., Yuliani, N. A., Amelia, E., &
Nasiroh,  F.  (2020).  Pelarangan  Riba Dalam Perbankan; Impact Pada
Terwujudnya  Kesejahteraan  Di  Masa Covid-19. Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam  Volume  4,  Nomor  1,  Juni ,  1-10. DOI: http://dx.doi.org/10.31958/imara.v4i1.2 083
Aziz,  F.  A.  (2020).  Menakar  Kesyariahan Fintech  Syariah  Di  Indonesia. Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 14, no. 1 , https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.356 7. , 1–18.
Basir,  A.,  &  Wulandari,  A.  S.  (2020  ).
Penerapan prinsip bagi hasilpada pembiayaandi bank syariahmenurutundang-undang perbankan  syariah. Khatulistiwa  Law Review Vol 1 No 1 (2020): Edisi April .
Ahyani, H.,  &  Nurhasanah, E. (2020).  Peran
Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia. Mutawasith:  Jurnal  Hukum  Islam ,  18- 43. DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185
Nisa, C. (2020). Pengukuran Laba Perusahaan
Melalui Bagi
Hasil Pembiayaan
Musyarakah  dan  Margin  Murabahah. Khazanah Sosial, Vol. 2 No. 2: 88 - 93 , 88-93. DOI: 10.15575/ks.v2i2. 7855
Sarono, A. (2020, Juni 16). Explorasi Hukum Riba  Dari  Berbagai  Macam  Pandangan Serta  Penerapan  Ilmu  Hukum  Dalam Aplikasinya. Vol  7  Nomor  1  Tahun 2020 , pp. 657-667.
Shamakov,  N.,  &  Asnawi,  N.  (2020).
Consumption of Halal-Certified Products among Russian Consumers: an Empirical Investigation. el-Jizya Jurnal Ekonomi  Islam  Islamic  Economics Journal Vol. 8 No. 1 Januari-Juni , 50- 84.
Suardi, D. (2019). Pandangan Riba dan Bunga;
Perspektif Lintas Agama
dan Perbedaannya  Dengan  Sistem  Bagi Hasil  Dalam  Ekonomi  Islam. Banque Syar’i:  Jurnal  Ilmiah  Perbankan Syariah , 59-66. http://dx.doi.org/10.32678/bs.v5i1.1940
Bakar,  A.  (2018). Riba  Dalam  Muamalah (Studi  Terhadap  Hadis-Hadis  Riba). Yogyakarta:  Fakultas  Syariah  Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
Putra,  Y.  H.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Pola  Bagi  Hasil (Mudarabah) Pada  Bump  (Studi  Kasus  Di  Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta). Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum .
Mashuri.  (2017).  Analisis  Dampak  Bunga
Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah
Ekonomi Kita , 98-107.
Nurhadi.  (2017).  Bunga  Bank  Antara  Halal Dan  Haram. Nur  el-islam :  Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan 4, no. 2 , 49–78.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Kalsum,  U.  (2014).  Riba  Dan  Bunga  Bank Dalam  Islam  (Analisis  Hukum  dan Dampaknya  Terhadap  Perekonomian Umat). Jurnal Al-‘Adl IAIN Kendari Vol. 7 No. 2, Juli .
Muslich,  A.  W.  (2013). Fiqh  Muamalat. Jakarta: Amzah.
Hallaq,  W.  B.  (2011).  Maqasid  and  the Challenges  of  Modernity. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies 49 (1), 1-31 , 1-31.
Meleong,  L.  J.  (2011). Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Asshiddiqie,  J.  (2011). Perihal  Undang- Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
Rival,  V.,  &  Arifin,  A.  (2010). Islamic Banking. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Agustianto.  (2010). Riba  dan  Meta  Ekonomi Islam.
Yusuf, A., & Hafil, M. (2020, Juli 8).
Pendapat Ulama Kontemporer Soal Bank Konvensional . Retrieved Nopember 25, 2020, from https://republika.co.id/berita/qd4w3s43 0/pendapat-ulama-kontemporer-soal- bank-konvensional
Sriyana, J. (2019, Juli 30). Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia . Retrieved Nopember 6,
2020, from Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Era Revolusi Industri 4.0: https://fecon.uii.ac.id/blog/2019/07/30/ perspektif-ekonomi-islam-era-revolusi- industri-4-0/
Abdullah, I. S. (2006). Terjemahan Mukhtashar  Kitab  Al  Umm  fi  al  Fiqh. Jakarta: Pustaka Azzam.
al-Arabi,  I.  (1957). Ahkam  Al-Qur'an,  juz  1. Mesir: Isa al-Halaby.
al-fauzan,  S.  (2005). Fiqh  sehari-Hari. Jakarta: Gema Insani Press.
Al-Jaziri, A. (t.t). Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah . Beirut: Dar al-Fikr. al-Jurjani, A. b. (t.t). Kitab al-Ta'rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
al-Nawawi.  (t.t). al-Majmu',  jilid  IX. Beirut:
Dar al-Fikr.
Al-Qardhawi, Y. (2002). Bunga Bank Haram. Jakrta: Media Eka Sarana.
al-Qurtubi,  A.  a.-W.  (1981). Bidayah  al- Mujtahid  wa  an-Nihayah  al-Muqtasid Juz 2. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
al-Shabuni,  M.  A.  (t.t). Rawa;i  al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min al-Qura'n, jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr.
Antoni, M. S. (2001). Bank Syariah dari teori ke praktek. Jakarta: Gema Insani.
Antonio,  M.  S.  (2001). Bank  Syari’ah  dari Teori ke Praktek. Bandung: Gema Insan. Bassam,  A.  b.  (2006). Syarah  Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Azzam.
Chapra,  M.  U.  (2000). The  Future  of Economics:  An  Islamic  Perspective. Kenya: The Islamic Foundation.
Dawwabah,  M.  A.  (2006). Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah.
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
Ghani,  A.  M.  (2006). Dinamisme  Kewangan Islam  di  Malaysia. Kuala  Lumpur:
University Malaya.
Hadi, A. S. (1993). Bunga Bank dalam Islam (terj). Surabaya: Al-Ikhlas.
Karim, A. (2004). Bank Islam: Analisis Fikih dan  Keuangan. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Muhammad.  (2001). Teknik  Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
MUI. (2004). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor  1  Tahun  2004  Tentang  Bunga (Interest/Fa’idah). Jakarta.
Nasional,  P.  B.  (2008). Kamus  Bahasa Indonesia. Jakarta.
Rasyidi,  M.  (1976). Hukum  Islam  dan Pelaksanaannya dalam Sejarah. Jakarta:
Bulan Bintang.
Rusyd,  I.  (1990). Terjemahan  Bidayatul- Mujtahid. Semarang: Asy-Syifa.
Saeed,  A.  (1999). Islamic  Banking  and Interest,  Saeed,  Abdullah.  Islamic
Banking  And  Interest:  A  Studi  of
Prohibition Riba and  its Contemporary
Interpretation.  (Leiden-New  York:  E.J.
Brill, 1996), h. 43-44. Leiden: Brill.
Said,  I.  G.  (2002). Terjemahan  Bidayatul Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid.
Jakarta: Pustaka Amani.
Shihab,  M.  Q.  (1998). Wawasan  Al-Qur'an;
Tafsir Maudhu'i atas berbagai
Persoalan Umat. Bandung: Mizan.
Sonn,  T.  (1991).  Fazlur  Rahman’s  Islamic Methodology. The  Muslim  World  April
2007  81  (3‐4):  DOI:  10.1111/j.1478-
1913.1991.tb03526.x , 212 - 230.
Syaefuddin. (1987). Ekonomi
dan
Masyarakat  dalam  Perspektif  Ekonomi
Islam. Jakarta: CV. Rajawali Press.
Syakir, M. (2004). Asuransi Syariah (Life and general):
Konsep
dan sistem
Operasional. Jakarta: Gema Insani.
Umar,  H.  (2008). Metode  penelitian  untuk skripsi dan tesis bisnis. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Yunus, J. L. (2009). Manajemen Bank Syariah Mikro. Malang: UIN Malang Press.