e-ISSN: 2615-7004

## EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN
Desti Amelia 1 , Abdul Halim 2 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada Email: ahali58@ugm.ac.id

## ABSTRACT
This study evaluates the effectiveness of the implementation of SPIP in the Finance Sub-Section on the process of preparing financial reporting for the Sleman Industry and Trade Office (Disperindag) by referring to Government Regulation Number 60 of 2008 and Regulation of the Head of BPKP Number 4 of 2016. level 4 “Managed & Scalable”. This figure shows that the Government's Internal Control System (SPIP) in the process of preparing SKPD financial reports at the Disperindag Sleman has been effective but not yet optimum. Internal control practices in the process of preparing financial statements have been implemented  in  accordance  with  applicable  policies,  are  automated  through  the  Regional  Financial Information System, and are documented. However, there are several weaknesses, namely the absence of  an  evaluation  on  the  development  of  Human  Resources  and  restrictions  on  access  to  financial information systems, as well as evaluation activities that do not use the information system to monitor the progress of follow-up evaluations automatically.
Keywords: Government  Internal  Control  System  (SPIP),  Government  Regulation  Number  60  of  2008, preparation of financial statements

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengevaluasi  keefektifan  penerapan  SPIP  di  Sub  Bagian  Keuangan  atas  proses penyusunan  pelaporan  keuangan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  (Disperindag)  Sleman  dengan berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  dan  Peraturan  Kepala  BPKP  Nomor  4 Tahun 2016. Hasilnya diperoleh skor 4,1363 atau berada pada level 4 “Terkelola & Terukur”. Angka ini menunjukkan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  pada  proses  penyusunan  laporan keuangan  SKPD  di  Disperindag  Sleman  telah  efektif  tetapi  belum  optimum.  Praktik  pengendalian intern pada  proses  penyusunan  laporan  keuangan  telah  diterapkan  sesuai  kebijakan  yang  berlaku, terotomatisasi  melalui  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,  dan  terdokumentasi.  Namun,  terdapat beberapa  kelemahan  yaitu  belum  adanya  evaluasi  pada  pembinaan  Sumber  Daya  Manusia  dan pembatasan akses pada sistem informasi keuangan, serta kegiatan evaluasi yang belum menggunakan sistem informasi untuk memantau perkembangan tindak lanjut evaluasi secara otomatis.
Kata  kunci: Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008, penyusunan laporan keuangan

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahan  memiliki  kewajiban  dalam  mengelola  keuangan daerahnya.  Kegiatan  pengelolaan  keuangan  daerah  menurut  Permendagri  Nomor  77  Tahun 2020  meliputi  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,
e-ISSN: 2615-7004
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola dana secara efektif dan efisien serta melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahannya secara  transparan dan  akuntabel,  demi  terciptanya  ketertiban,  ketaatan,  keefektivan,  efisiensi, dan transparansi.
Sebagai  bentuk  transparansi  dan  pertanggung-jawaban,  Pemerintah  Daerah  selaku entitas  pelaporan  melalui  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  atau  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)      wajib  menyajikan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  berbasis akrual  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP).  Menurut  Pernyataan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  01,  laporan  keuangan  disajikan  sebagai  bentuk  akuntabilitas atas  penggunaan  sumber  daya  dalam  masa  anggaran  dan  informasi  di  dalamnya  berguna untuk pengambilan keputusan.
Laporan keuangan  tersebut menjadi  bahan  pertimbangan  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  untuk  memberikan  jaminan  yang  memadai  (reasonable  assurance)  melalui  opini  atas informasi  yang  telah  disajikan.  Penilaian  tersebut  didasarkan  beberapa  kriteria,  yaitu kesesuaian  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  pengungkapan  yang  memadai (adequate disclosure),  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang ada. Ketika semua kriteria terpenuhi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dapat diterbitkan.
Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan terkait pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah.  Hal  ini  berkaitan  dengan  pengendalian  intern  di dalam  pemerintahan  daerah  sebagai  kerangka  penting  dalam  kinerja  dan  pengelolaan keuangan.  Implementasi  sistem  pengendalian  intern  dapat  mendorong  dalam  pengambilan keputusan yang lebih baik karena pengendalian intern di sektor publik tidak terlepas dari upaya memperbaiki  dan  meningkatkan  dampak  kinerja  manajemen  pada  masyarakat  (Mardiasmo, 2009).
Dengan  adanya  pengendalian  intern  yang  memadai  dan  berjalan  efektif,  keyakinan auditor independen menjadi lebih tinggi bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan.  Hal  tersebut  didukung  dengan  pernyataan  Mahmudi  (2007)  bahwa  kualitas pelaporan  keuangan  dipengaruhi  oleh  ada  tidaknya  sistem  pengendalian  intern  dalam  sistem akuntansi yang dimiliki pemerintahan daerah.
Dalam  ranah  publik,  kerangka  sistem  pengendalian  intern  atau  yang  disebut  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  diperlukan  untuk  pemantauan  kinerja  pemerintah daerah  dan  pemeriksaan  akuntabilitas.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 menyatakan  bahwa  SPIP  dilaksanakan  melalui  kegiatan  antara  lain  audit,  reviu,  evaluasi,
e-ISSN: 2615-7004
pemantauan,  dan  kegiatan  pengawasan  lainnya  baik  atas  penyelenggaraan  tugas  maupun fungsi  organisasi.  Hal  ini  dilakukan  guna  memastikan  bahwa  organisasi  sejalan  dengan  tolak ukur yang akan dicapai secara efektif, efisien, dan searah dengan tujuan.
Penerapan  SPIP  juga  sejalan  dengan  praktik Good  Public  Governance sebagai  salah satu  bentuk  pencapaian  reformasi  birokrasi  yang  tertuang  pada  Grand  Design  Reformasi Birokrasi  tahun  2010-2025  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2010.  Dalam  jangka panjang, Good Public Governance yang telah diterapkan secara menyeluruh dapat membantu penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih optimal dan menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  (Disperindag)  Sleman  sebagai  pelaksana  tugas di  bidang  perindustrian  dan  perdagangan  wilayah  Sleman  berperan  dalam  pembangunan perekonomian daerah operasionalnya melalui berbagai pelayanan untuk mencapai masyarakat Sleman  yang  lebih  sejahtera.  Posisi  Disperindag  Sleman  sebagai  cost  center  dalam menggunakan  dana  masyarakat  untuk  menyediakan  berbagai  pelayanan,  membuat  kualitas laporan  keuangan  atas  pengeluaran  (belanja)  penting.  Tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  daerah  dapat  tercederai  sebagai  konsekuensi  dari  informasi pertanggungjawaban  yang  tidak  kredibel  dan  akuntabel.  Selain  itu,  dengan  adanya desentralisasi  lokal  pemerintahan  di  Indonesia,  mengakibatkan  meningkatnya  tuntutan masyarakat  akan  akuntabilitas  lembaga  publik  baik  di  lingkungan  pusat  maupun  daerah (Mardiasmo, 2009).
Menurut  data  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  I  Tahun  2020,  BPK mengungkapkan  bahwa  masih  terdapat  6.160  temuan  dengan  10.499  catatan  permasalahan yang  berada  pada  lingkungan  pemerintahan  daerah.  Permasalahan  tersebut  meliputi  5.175 (49%)  kelemahan pada sistem pengendalian  intern  dan  5.324  (51%)  ketidakpatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan sistem pengendalian tersebut mewakili 45% pada sistem pelaksanaan anggaran pendapatan & belanja, 33% pada sistem pengendalian akuntansi & pelaporan, serta 22% pada struktur pengendalian intern.
Selain  itu,  terdapat  temuan  observasi  berupa  alur  administrasi  pelaporan  keuangan yang  belum  tertib  dan  terdokumentasi  dengan  baik,  pengumpulan  laporan  keuangan  akhir kuartal  kepada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD)  mengalami  keterlambatan  pada tahun  2019,  temuan  perbedaan  antara  nilai  pencatatan  aset  dengan  nilai  aktual  aset,  serta evaluasi berkala yang masih belum optimal.
Mengingat  tuntutan  akuntabilitas  dari  masyarakat,  pemerintahan  harus  meningkatkan pengendalian melalui  instrumen SPIP yang memadai dan efektif agar dapat mengurangi risiko
e-ISSN: 2615-7004
penyimpangan dan kerugian material, seperti pemborosan dana dan salah pengalokasian dana publik.  Atas  dasar  urgensi  penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  sebagai upaya  kontrol  dan  pencapaian  akuntabilitas  serta  adanya  temuan  masalah  terkait  proses pelaporan  keuangan  tersebut,  membuat  penilaian  serta  evaluasi  efektivitas  SPIP  di  Dinas Perindustrian & Perdagangan Sleman sebagai salah satu entitas akuntansi perlu dilakukan.

## KAJIAN TEORI

## Laporan Keuangan Entitas Akuntansi
Menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  mengacu  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  menyebutkan  entitas  akuntansi  merupakan  unit  pada pemerintahan  yang  mengelola  anggaran,  kekayaan,  dan  kewajiban  yang  menyelenggarakan akuntansi  dan  menyajikan  laporan  keuangan  atas  dasar  akuntansi  yang  diselenggarakannya, yang mengacu pada kebiajakan akuntansi yang telah diadopsi entitas pelaporan.
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  entitas  akuntansi  mencakup  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA),  Laporan  Posisi  Keuangan  (Neraca),  Laporan  Operasional,  Catatan  atas Laporan  Keuangan  (CaLK),  dan  Laporan  Perubahan  Ekuitas.  Laporan  keuangan  entitas  ini nantinya akan dikonsolidasi setiap satu tahun anggaran pada entitas pelaporan yang berada di atasnya, melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan entitas akuntansi tidak dapat dipandang  sebelah  mata.  Laporan  keuangan  SKPD  ini  merupakan  bagian  dari  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  sebagai  dasar  pemberian  opini  oleh  BPK.  Laporan keuangan SKPD juga menjadi bukti komitmen dari Kepala SKPD dalam melaksanakan kinerja dan menggunakan APBD.

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Institut  Akuntan  Publik  Indonesia  (IAPI,  2011),  mendefinisikan  pengendalian  intern sebagai  proses  yang  dijalankan  oleh  dewan  komisaris,  manajemen,  dan  personel  lain  entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut  ini:  (1)  keandalan  pelaporan  keuangan,  (2)  efektifitas  dan  efisiensi  operasi,  dan  (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008,  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  (SPIP)  merupakan  sistem  pengendalian  intern  yang  diselenggarakan  secara menyeluruh di lingkungan pusat maupun pemerintah daerah. Lahirnya SPIP diinisiasi dari Pasal 58  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004,  di  mana  Perbendaharaan Negara memerintahkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah untuk memiliki dan meregulasi  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah.  Namun,
e-ISSN: 2615-7004
pada  dasarnya  komponen  yang  terdapat  pada  SPIP  mengadopsi  dari  konsep  pengendalian yang  diusung  oleh  The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission (COSO).
Dengan  adanya  sistem  pengendalian,  memungkinkan  manajemen  untuk  menilai kemungkinan  risiko  yang  akan  dihadapi  dan  mengurangi  dampak  negatif  yang  ditimbulkan apabila  suatu  risiko  telah  terjadi.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  manajemen  untuk mendapatkan  suatu  jaminan  yang  memadai  bahwa  organisasinya  telah  menerapkan  sistem pengendalian  intern  secara  efektif.  Apabila  tidak  berjalan  dengan  benar  dan  memadai,  maka organisasi  mungkin  akan  mengalami  masalah,  terlepas  dari  seberapa  baik  manajemen  telah merencanakan (Rtliff, dkk. 1988).
Riset  yang  berkaitan  dengan  peran  efektivitas  SPIP  dilakukan  oleh  Baltaci  dan  Yilmaz (2006)  yang  menekankan  bahwa  pengendalian  intern  dan  sistem  audit  intern  merupakan komponen kunci dalam sistem manajemen keuangan publik sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasi pemerintah daerah. Pengendalian intern dan sistem yang baik  serta  memadai  di  pemerintahan  daerah  dapat  memberikan  panduan  kepada  manajemen melalui adanya mitigasi untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi, pengembangan rencana strategis  yang efektif,  menghilangkan  inkonsistensi  dalam  sistem,  serta memperkuat  integritas melalui pemeriksaan ganda.
SPIP  dapat  membantu  organisasi  dalam  pencapaian  tujuan  secara  efektif  dan  efisien. Selain  itu,  instansi  pemerintah  dapat  melaporkan  secara  andal  mengenai  pengelolaan keuangan,  mengamankan  aset  negara  serta  mendorong  ketaatan  pada  aturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  adanya  SPIP,  diharapkan  pelaksanaan  dapat  berjalan  tertib, terkendali,  efektif,  dan  efisien  pada  setiap  kegiatan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban di instansi pemerintahan.
Akan  tetapi,  di  dalam  penerapan  pengendalian  intern  yang  efektif  masih  terdapat persentase  kemungkinan  kegagalan.    Menurut Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the Treadway  Commission (COSO),  2013  terdapat  faktor  keterbatasan  pada  sistem pengendalian intern  antara  lain  kesalahan  penilaian  pembuatan  keputusan,  kolusi,  management  override, analisis biaya manfaat, dan peristiwa di luar kontrol entitas.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  data  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  melalui  teks atas  penjelasan  suatu  proses,  kejadian,  maupun  dokumen  visual  dan  interaksi  yang  terjadi selama  proses  penelitian.  Penelitian  kualitatif  menekankan  pada  proses  yang  terjadi  di  dalam
e-ISSN: 2615-7004
penelitian dan peneliti memegang peranan penting dalam memahami setiap gejala sosial yang terjadi dalam proses penelitian (Creswell, 2014).
Objek  penelitian  difokuskan  pada  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  di  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  (Disperindag)  Sleman,  tepatnya  di  Sub  Bagian  Keuangan terkait proses pengelolaan sumber daya seperti keuangan, aset, dan sumber daya manusia.
Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  berupa  observasi dan wawancara ( inquiry ) menggunakan purposive sampling dengan mendasarkan pada jabatan dan  posisi  strategis  dalam  proses  penyusunan  laporan.  Wawancara  dilakukan  dengan berpedoman  pada  Internal  Control  Questionnaires  (ICQ)  Lampiran  Peraturan  Kepala  BPKP Nomor 4 Tahun 2016. Selain  itu, data sekunder didapatkan melalui metode inspeksi dokumen dan arsip yang mendukung atas bukti pengendalian intern yang telah diterapkan.
Tabel 1. Interval Kriteria Tingkat Maturitas SPIP
Level Interval Nilai Kriteria Maturitas 0 nilai < 1 Belum ada 1 1 ≥ nilai < 2 Rintisan 2 2 ≥ nilai < 3 Berkembang 3 3 ≥ nilai < 4 Terdefinisi 4 4 ≥ nilai < 4,5 Terkelola & Terukur 5 nilai ≥ 4,5 Optimum
Sumber: Peneliti, data diolah (2021)
Data  yang  terkumpul  kemudian  dibandingkan  dengan  kriteria  SPIP  ideal  yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah.  Kesimpulan  penilaian  mengenai  efektivitas  penerapan  unsur pengendalian SPIP didasarkan pada tingkat maturitas yang terdapat pada Pedoman Penilaian dan  Strategi  Peningkatan  Maturitas  SPIP  seperti  tersaji  pada  tabel  1.  Pengujian  validasi  data kualitatif yang telah didapatkan menggunakan member checking dan model triangulasi sumber dengan mencocokkan hasil wawancara antara pejabat struktural dengan pegawai teknis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  skor  yang  didapatkan  dari  kuesioner  maturitas  SPIP  yang  didukung dengan  bukti  sekunder,  telah  didapatkan  hasil  maturitas  dari  setiap  komponen  pengendalian menggunakan  pedoman  penilaian  dan  Strategi  Peningkatan  Maturitas  SPIP.  Hasil  tersebut disajikan dalam tabel 2 hingga tabel 6.
e-ISSN: 2615-7004

## Lingkungan Pengendalian

## Tabel 2. Nilai Maturitas Lingkungan Pengendalian
No Sub Unsur Pengendalian Skor Bobot Nilai 1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) 5 3,75% 0,1875 2. Komitmen Terhadap Kompetensi (1.2) 4 3,75% 0,1500 3. Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) 5 3,75% 0,1875 4. Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan (1.4) 3 3,75% 0,1125 5. Pendelegasian  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab yang tepat (1.5) 3 3,75% 0,1125 6. Penyusunan  dan  Penerapan  Kebijakan  yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6) 3 3,75% 0,1125 7. Perwujudan  Peran  APIP  (Aparat  Pengawasan Intern Pemerintah) yang Efektif (1.7) 5 3,75% 0,1875 8. Hubungan  Kerja  yang  Baik  dengan  Instansi Pemerintah Terkait (1.8) 3 3,75% 0,1125
Total 30% 1,1625
Sumber: Peneliti, data diolah (2021)
Hasil  penilaian  tingkat  maturitas  pada  unsur  lingkungan  pengendalian  adalah  sebesar 3,875  atau  berada  pada  level  “Terdefinisi”.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  lingkungan pengendalian  cukup  mampu  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  kondusif  dan  positif  bagi pegawai dalam menerapkan pengendalian intern. Hal tersebut ditandai dengan adanya aturan perilaku  (kode  etik)  yang  ditetapkan  secara  formal  dan  dipatuhi  oleh  setiap  pegawai Disperindag  Sleman.  Selain  itu,  telah  terdapat  aturan  tindak  lanjut  atas  pelanggaran  yang mungkin terjadi.
Struktur organisasi yang ada telah diuraikan secara jelas dan alur pelaporan intern telah dilaksanakan  secara  benar.  Pembagian  pegawai  untuk  mengisi  setiap  posisi  telah  didasarkan pada Analisis Beban Kerja (ABK) dan kebijakan mutasi/promosi telah mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sleman.
Disperindag  Sleman  telah  memiliki  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  untuk penanganan  pengaduan  layanan  publik  melalui  Keputusan  Kepala  Disperindag  Sleman
e-ISSN: 2615-7004
198/SK/Ka.Perindag/2017  dan  sistem whistle  blowing yang terintegrasi melalui aplikasi  “Lapor Sleman”.
Namun,  terdapat  beberapa  defisiensi  yang  ditemui  antara  lain  diklat  keuangan  belum pernah  diadakan,  pelaksanaan  evaluasi  atas  pendelegasian  wewenang,  tata  kelola  struktur organisasi,  serta  pembinaan  SDM  yang  belum  dilaksanakan  secara  berkala  dan terdokumentasi.

## Analisis Risiko
Tabel 3. Nilai Maturitas Analisis Risiko No Sub Unsur Pengendalian Skor  Bobot Nilai 1. Identifikasi Risiko (2.1) 4 10% 0,4 2. Analisis Risiko (2.2) 4 10% 0,4 Total 20% 0,8
Sumber: Peneliti, data diolah (2021)
Hasil penilaian tingkat maturitas pada unsur penilaian risiko adalah 4 atau berada pada level  “Terkelola  &  Terukur”.  Angka  ini  menunjukkan  Disperindag  Sleman  telah  menerapkan pengendalian intern dalam hal penilaian risiko dengan efektif.
Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  dokumen  penilaian  risiko  dan  Surat  Keputusan Kepala  Dinas  mengenai  hasil  penilaian  risiko  yang  dibuat  setiap  tahun.  Disperindag  Sleman telah mampu mengidentifikasi risiko berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tujuan organisasi dan sasaran strategis (Renstra). Selain itu, telah dilakukan analisis risiko dengan  mengkategorikan  setiap  risiko  berdasarkan  dampak  dan  kemungkinan  keterjadian ( likelihood ),  dilengkapi  dengan  adanya  Rencana  Tindak  Pengendalian  (RTP)  bagi  risiko tersebut.
Namun,  Sub  Bagian  Keuangan  Disperindag  Sleman  belum  memiliki  daftar  risiko  yang memfokuskan  pada  pemrosesan  transaksi  dan  penyusunan  laporan  keuangan,  serta  belum adanya aplikasi komputer yang dapat memantau Rencana Tindak Pengendalian  (RTP) sesuai perubahan kebutuhan.
e-ISSN: 2615-7004

## Aktivitas Pengendalian

## Tabel 4. Nilai Maturitas Aktivitas Pengendalian
No Sub Unsur Pengendalian Skor  Bobot Nilai 1. Reviu Kinerja (3.1) 4 2,27%  0,0908 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) 3 2,27%  0,0681 3. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) 4 2,27%  0,0908 4. Pengendalian Fisik dan Aset (3.4) 5 2,27%  0,1135 5. Penetapan dan Reviu Indikator (3.5) 5 2,27%  0,1135 6. Pemisahan Fungsi (3.6) 4 2,27%  0,0908 7. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting (3.7) 3 2,27%  0,0681 8. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu (3.8) 4 2,27%  0,0908 9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan (3.9) 3 2,27%  0,0681 10.  Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya (3.10) 5 2,27%  0,1135 11.  Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting (3.11) 4 2,27%  0,0908 Total 25% 0,9988
Sumber: Peneliti, data diolah (2021)
Hasil penilaian tingkat maturitas pada unsur aktivitas pengendalian sebesar 3,9952 atau berada pada level “Terdefinisi”. Angka tersebut menunjukkan bahwa Disperindag Sleman telah melaksanakan  praktik  pengendalian  intern  dengan  cukup  baik  dan  terdokumentasi  meskipun terdapat beberapa defisiensi yang berdampak pada tujuan organisasi.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  sistem  keuangan  SIKD  yang  mengakomodasi pemantauan  proses  keuangan,  melakukan  tindakan  korektif,  dan  terintegrasi  dengan  unit  lain agar  tercapainya  akuntabilitas  pencatatan  &  pengelolaan  sumber  daya.  Selain  itu,  terdapat laporan  capaian  target  kinerja  keuangan  bulanan  yang  dibuat  Kasubbag  Keuangan  sebagai bentuk evaluasi berkala dan pengendalian kinerja.
Pemisahan fungsi di Sub Bagian Keuangan telah dilakukan sesuai Permendagri Nomor 77  Tahun  2020  yang  memisahkan  antara  fungsi  bendahara,  pencatatan  (akuntansi),  dan pembuku.  Setiap  fungsi  tersebut  diberikan user,  password ,  dan  limitasi  akses  yang  berbeda untuk mengakses sistem keuangan.
e-ISSN: 2615-7004
Kaitannya  dengan  pengendalian  fisik  aset,  Disperindag  melalui  Pengurus  Barang Pengguna  telah  membuat  buku  pinjaman  yang  mencatat  rotasi  transaksi  peminjaman,  buku distribusi  persediaan,  dan  menggunakan  nomor  barang  untuk  memudahkan  dokumentasi  dan penelusuran  saat  dilakukan  pemeriksaan  fisik.  Peran  satpam/ security dimaksimalkan  untuk barang yang berada di lapangan/Unit Pelaksana Teknis (UPT) setiap pasar. Spesifikasi barang dan  nilai  depresiasi  telah  secara  terintegrasi  tercatat  pada  Sistem  Informasi  Manajemen  Aset (SIMASET). Selain itu, dilakukan rekonsiliasi barang setiap bulan, saat tutup buku, serta sensus aset tetap secara rutin setiap lima tahun sekali yang dituangkan dalam laporan dan Berita Acara resmi.
Kaitannya  dengan  kinerja,  Disperindag  Sleman  telah  melakukan review keandalan ukuran  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  setiap  tahunnya.  Melalui  IKU  tersebut,  Disperindag Sleman  telah  membuat  Perjanjian  Kinerja  (PK)  yang  merinci  sasaran,  program,  indikator kinerja, anggaran, target, dan unit penanggungjawab.
Namun,  terdapat  defisiensi  yang  ditemui  antara  lain  sistem  keuangan  masih menggunakan  satu  akun  bendahara  untuk  bersama,  pengendalian  terkait  keakuratan pengklasifikasian  transaksi  masih  berupa  peringatan  lisan,  serta  evaluasi  terkait  pembatasan akses  atas  sumber  daya  dan  pemisahan  fungsi  belum  dilakukan  secara  berkala  dan terdokumentasi. Hal ini ditandai dengan masih adanya indikasi double job di bagian penerimaan yang dapat mengarah pada kecurangan ( fraud ).

## Informasi & Komunikasi
Tabel 5. Nilai Maturitas Informasi & Komunikasi
No Sub Unsur Pengendalian Skor  Bobot Nilai 1. Informasi yang Relevan (4.1) 5 5% 0,25 2. Komunikasi yang Efektif (4.2) 5 5% 0,25 Total 10% 0,50
Sumber: Peneliti, data diolah (2021)
Hasil  penilaian  tingkat  maturitas  pada  unsur  informasi  &  komunikasi  sebesar  5  atau berada  pada  level  “Optimum”.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  Disperindag  Sleman  telah menerapkan  pengendalian  intern  yang  berkelanjutan  dan  didukung  dengan  adanya  sistem informasi/aplikasi  komputer  yang  terintegrasi  dalam  kaitannya  dengan  aspek  informasi  dan komunikasi.  Hal  ini  ditandai  antara  lain  dengan adanya  informasi  dalam  laman  ( website )  yang
e-ISSN: 2615-7004
selalu  diperbarui  serta  adanya  komunikasi  rutin  melalui  rapat  bulanan,  triwulan/monev,  dan koordinasi  keseharian  terkait  proses  keuangan.  Proses  penyusunan  keuangan  telah  berjalan secara  otomatis  melalui  SIKD  yang  mengintegrasikan  data  keuangan  keseharian,  aset  untuk keperluan  konsolidasi,  serta  telah  terhubung  ke  BKAD  selaku  Pejabat  Pengelola  Keuangan Daerah (PPKD).

## Pemantauan
Tabel 6. Nilai Maturitas Pemantauan No Sub Unsur Pengendalian Skor  Bobot Nilai 1. Pemantauan Berkelanjutan (5.1) 5 7,5% 0,375 2. Evaluasi Terpisah (5.2) 4 7,5% 0,3 Total 15% 0,6750
Sumber: Peneliti, data diolah (2021)
Hasil  penilaian  tingkat  maturitas  pada  unsur  pemantauan  adalah  sebesar  4,5  atau berada  pada  level  “Terkelola  &  Terukur”.  Angka  tersebut  menunjukkan  bahwa  Disperindag Sleman  telah  menerapkan  pengendalian  intern  dalam  proses  pemantauan  berkelanjutan dengan  efektif,  tetapi  evaluasi  masih  dilakukan  secara  manual.  Pemantauan  yang  dilakukan Disperindag Sleman antara lain melalui proses rekonsiliasi barang setiap bulan sebagai syarat Ganti  Uang  (GU)  dan  akhir  tahun  bersamaan  dengan  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD. Selain  itu,  dilakukan  pemeriksaan  rutin  oleh  pengawas  eksternal  yaitu  Inspektorat  Kabupaten Sleman  dan  rekomendasi  atau  temuan  akan  ditindak  lanjuti  segera  oleh  Kepala  Dinas  dan Kasubbag terkait.

## SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  perhitungan  tingkat  maturitas  menunjukkan  bahwa  SPIP  yang  terdapat  di  Dinas Perindustrian & Perdagangan Sleman berada pada level 4 yaitu “Terkelola & Terukur” dengan nilai  rata-rata  keseluruhan  unsur  sebesar  4,1363.  Pada  tingkat  ini  dapat  disimpulkan  bahwa Disperindag  Sleman  telah  menerapkan  pengendalian  intern  pada  proses  penyusunan  laporan keuangan secara efektif meskipun belum optimal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  saran  yang  dapat  dilakukan Disperindag  Sleman  untuk  menyelenggarakan  SPIP  terkait  penyusunan  laporan  keuangan  ke tingkat optimum antara lain:
e-ISSN: 2615-7004
1.  Disperindag  Sleman  sebaiknya  mengadakan  evaluasi  berkala  terkait  pembinaan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan mengusulkan diklat  keuangan  kepada  BKPP/BKAD bagi pegawai keuangan baru.
2.  Kepala  Sub  Bagian  Keuangan  sebaiknya  melakukan  penilaian  risiko  pada  proses keuangan  secara  terdokumentasi  agar  risiko  terkait  pemrosesan  transaksi  hingga penyusunan laporan keuangan dapat terdeteksi sedini mungkin
3.  Meminta  BKAD  untuk  membuatkan  akun  (user)  dan  kata  sandi  (password)  tersendiri bagi  Pembantu  Bendahara  Pengeluaran  agar  pencatatan  transaksi  ke  dalam  sistem lebih  efektif  dan  efisien,  mengingat  Disperindag  Sleman  telah  diperbolehkan  untuk mempertahankan Pembantu Bendahara dengan tugasnya dalam peraturan yang baru.
4.  Melakukan  rapat  koordinasi  dan  pengecekan  final  terkait  keakuratan  pencatatan transaksi dengan bendahara di setiap bidang sebelum tutup buku. Hal ini dilakukan agar tidak  terdapat  kesalahan  pengklasifikasian  transaksi  yang  melewati  tanggal  tutup  buku dan pengulangan kesalahan yang sama.
5.  Kepala  Sub  Bagian  Keuangan  bersama  Bendahara  Penerimaan  sebaiknya  melakukan pemantauan  berkala  pada  aktivitas  penerimaan  retribusi  di  lapangan  agar  tidak  terjadi double job atau kecurangan.
e-ISSN: 2615-7004

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sleman. 15 Oktober 2020. “Sosialisasi Percepatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020”. Diakses pada 17 April 2021. https://bkad.slemankab.go.id/2020/10/15/sosialisasi-percepatan-penyusunan- laporan-keuangan-pemerintah-daerah-tahun-2020/
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020”. Diakses pada 15 Januari 2021. https://www.bpk.go.id/ihps
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. “Ragam opini BPK”. Diakses 17 Januari 2021. https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk
Baltaci,  Mustafa  &  Serdar  Yilmaz.  2006.  “Keeping  An  Eye  On  Subnational  Governments:
Internal Control And Audit A t Local Levels”. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank .
Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  Treadway  Commission.  2013.  “Internal  Control- Integrated  Framework  (Executive  Summary).”  Diakses  pada  25  Januari  2021. https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf
Cooper,  Donald  R.,  dan  Pamela  S.  Schlinder.  2006. Business  Research  Methods .  Edisi Kesembilan. New York: McGraw-Hill Education.
Creswell,  John  W.  2014. Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches . Edisi Keempat. USA: SAGE Publication Inc.
Dinas  Perindustrian  &  Perdagangan  Sleman.  2019-2020.  Wajib  Diumumkan  Berkala.  Diakses pada 16 April 2021. https://perindag.slemankab.go.id/wajib-diumumkan-berkala/
Hartoto,  Kristianto.  2020.  “Evaluasi  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  Pada Pelayanan  Pengurusan  Piutang  Negara  Di  Instansi  Pemerintah  (Studi  Kasus  Di  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta)”. Skripsi Gelar Sarjana. Universitas Gadjah Mada.
Hennink,  Monique  M,  Inge  Hutter,  and  Ajay  Bailey.  2011. Qualitative  Research  Methods . London: SAGE Publication Inc.
Kastowo,  Marno.  “Membangun  SPIP:  Mencari  Model  Implementasi  Komprehensif”.  Diakses pada 27 Januari 2021.
https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/a_79/Membangun_SPIP.pdf.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  2010.  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  95  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2016.
Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penilaian  dan  Strategi  Peningkatan  Maturitas Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah.  Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan Republik Indonesia. 2016.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2020.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Presiden Republik Indonesia. 2008.
e-ISSN: 2615-7004
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  2010-
2025. Presiden Republik Indonesia. 2010.
Ratliff,  Richard  L.,  Wanda  A.  Wallace,  James  K,  dan  William  G.  1988. Internal  Auditing, Principles and Techniques 2 nd Edition . The Institute of Internal Auditors.
Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014.