## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 359 - 367 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3796

## KEDUDUKAN DAN WEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PERWALIAN SEBAGAI PENGPERDATA ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PADA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)
Suhaila Zulkifli 1) , Andrew Hans Cristoffel Aritonang 2) , Tajuddin Noor 3) Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia 1,2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia 3) Corresponding Author : suhailazhamar@gmail.com 1) , xogsming555@gmail.com 2) , tajuddinhasy@yahoo.com 3)
History: Received  : 25 Mei 2023 Revised : 10 Juli 2023 Accepted  : 23 Juli 2023
Published  : 25 Agustus 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Kurangnya  lembaga  perwalian  di  Balai  Peninggalan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Salah satunya ialah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep perwalian, dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait untuk berkomunikasi dengan Balai Peninggalan di Medan  mengenai  situasi  masyarakat  Medan.  Selain  itu,  adat  istiadat  yang  kuat  dalam masyarakat  yang  melarang  penggunaan  perwalian  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang memengaruhi  minimnya  praktik  perwalian  harta  warisan.  Kurangnya  minat  warga  negara Indonesia  dalam  menggunakan  lembaga  perwalian  juga  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor. Faktor-faktor ini mencakup faktor substantif hukum, faktor kelembagaan hukum, dan faktor budaya  hukum.  Di  dalam  undang-undang,  tidak  terdapat  definisi  atau  pengertian yang  jelas mengenai  perwalian.  Namun,  jika  kita  melihat  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan perwalian, kita dapat menyimpulkan bahwa wali ialah seseorang yang memiliki wewenang atas diri dan harta benda anak di bawah umur yang tidak berada dalam yurisdiksinya sendiri atau orang  tuanya.  Balai  Harta  Peninggalan  (BHP)  juga  menghadapi  beberapa  kendala  dalam pengurusan perwalian anak di bawah umur. Kendala-kendala ini mencakup faktor peraturan hukum  dan  faktor  aparatur.  Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  ialah  ketidakjelasan, kesamaan, dan tumpang tindihnya peraturan perwalian. Faktor aparatur mencakup masalah pemahaman terkait laporan daftar kematian yang diberikan oleh dinas kependudukan kepada Balai  Harta  Peninggalan,  yang  memungkinkan  mereka  untuk  menentukan  apakah  terdapat harta  peninggalan  yang  memerlukan  pengperdataan  wali  dari  Balai  Harta  Peninggalan.  Riset ini  ialah  riset  deskriptif  analitis  yang  menggabungkan  data  dari  studi  dokumen  yang mengaitkan  peraturan  perundang-undangan  dengan  teori  hukum  dan  praktik  pelaksanaan hukum,  serta  riset  lapangan  yang  melibatkan  pengamatan  dan  wawancara  yang  dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif karena fokus riset  ini  ialah  pada  aspek  hukum.  Data  dari  studi  dokumen,  pengamatan,  dan  wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

## Kata Kunci : Anak dibawah Umur, Perwalian, Balai Harta Peninggalan

## Abstract
The lack of a trust institution at the Heritage Hall is caused by several factors. One of them is the low  level  of  public  understanding  of  the  concept  of  guardianship,  and  the  lack  of  coordination between  related  institutions  to  communicate  with  the  Heritage  Center  in  Medan  regarding  the situation  of  the  Medan  community.  Apart  from  that,  strong  customs  in  society  that  prohibit  the
Suhaila Zulkifli 1) , Andrew Hans Cristoffel Aritonang 2) ,et al., Kedudukan Dan Wewenangan Balai Harta Peninggalan (Bhp) Dalam Perwalian Sebagai Pengperdata Anak…
use of trusts are also one of the factors that influence the minimal practice of trusting inheritance. The lack of interest of Indonesian citizens in using trust institutions is also influenced by several factors.  These  factors  include  legal  substantive  factors,  legal  institutional  factors,  and  legal cultural factors. In the law, there is no clear definition or understanding of trust. However, if we look at the provisions relating to guardianship, we can conclude that a guardian is someone who has authority over the person and property of a minor child which is not within the jurisdiction of himself or his parents. The Heritage Center (BHP)  also faces several obstacles  in managing  the guardianship  of  minor  children.  These  obstacles  include  legal  regulatory  factors  and  apparatus factors. One of the obstacles faced  is  the lack of clarity,  similarity  and overlap  in guardianship regulations.  The  apparatus  factor  includes  the  issue  of  understanding  the  death  register  report provided  by  the  population  service  to  the  Inheritance  Office,  which  allows  them  to  determine whether  there  are  inherited  assets  that  require  registration  by  a  guardian  from  the  Inheritance Property  Office.  This  research  is  analytical  descriptive  research  that  combines  data  from document  studies  that  link  statutory  regulations  with  legal  theory  and  the  practice  of implementing  laws,  as  well  as  field  research  involving  observations  and  interviews  that  are analyzed qualitatively. The approach used is a normative juridical approach because the focus of this  research  is  on  the  legal  aspect.  Data  from  document  studies,  observations  and  interviews were analyzed using qualitative analysis methods.

## Keywords: Minors, Guardianship, Inheritance Hall

## PENDAHULUAN 1. Latar Belakang
Perwalian ialah aspek yang tak dapat terlepas dari hukum keluarga. Hukum keluarga  memegang  peranan  penting  dalam  mengatur  berbagai  aspek  yang berkaitan  dengan  status  hukum  dan  segala  hubungan  hukum  yang  berada dalam  ranah  lingkup  keluarga.  Ini  mencakup  peraturan-peraturan  mengenai perkawinan,  status  anak,  hubungan  pernikahan  atau  persemendaan,  relasi antara  anak  dan  orang  tua  (termasuk  hak-hak  anak  terhadap  diri  mereka sendiri dan harta kekayaan mereka), hubungan anak dengan kerabat mereka, serta  ketentuan  mengenai  perwalian,  pengampunan,  dan  pengangkatan  anak (Tengku Erwinsyahbana & SH, 2022).
Penetapan  seorang  wali  untuk  anak  yang  masih  di  bawah  umur  sangatlah penting  untuk  memberikan  perlindungan  menyeluruh  bagi  anak  tersebut. Perlindungan  ini  mencakup  aspek-aspek  seperti  perlindungan  mental,  fisik, dan  sosial,  serta  perlindungan  terhadap  harta  kekayaannya.  Konsep  ini sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Deklarasi  tentang  Hak  Anak-anak  yang disahkan  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tanggal  20 November 1958.
Dalam  deklarasi  tersebut,  terdapat  prinsip-prinsip  penting  yang  menjadi dasar  perlindungan  anak-anak.  Beberapa  prinsip  tersebut  meliputi: “ Agar perkembangan kepribadian anak dapat mencapai potensinya secara maksimal dan  harmonis,  anak-anak  memerlukan  cinta  kasih  dan  pemahaman.  Sebisa mungkin, mereka sebaiknya tumbuh dan berkembang di bawah perhatian dan tanggung  jawab orang  tua  mereka sendiri,  dan upaya harus  dilakukan  untuk memastikan bahwa mereka selalu berada dalam lingkungan yang penuh kasih, sehat secara fisik dan mental. Anak-anak di bawah usia lima tahun sebaiknya tidak dipisahkan dari ibu mereka. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  perhatian  khusus  kepada  anak-anak yang  tidak  memiliki  keluarga  atau  yang  berasal  dari  latar  belakang  ekonomi yang  kurang  mampu.  Kami  berharap  pemerintah  atau  individu  yang  mampu
Suhaila Zulkifli 1) , Andrew Hans Cristoffel Aritonang 2) ,et al., Kedudukan Dan Wewenangan Balai Harta Peninggalan (Bhp) Dalam Perwalian Sebagai Pengperdata Anak…
dapat  memberikan  dukungan  keuangan  kepada  anak-anak  yang  berasal  dari keluarga kecil atau kurang mampu. ”
Jika terjadi situasi di mana kekuasaan orang tua dicabut atau tidak dapat lagi dilaksanakan,  yang  mengakibatkan  orang  tua  kehilangan  wewenang  terhadap anak  di  bawah  umur,  maka  peran  orang  tua  tersebut  dapat  digantikan  oleh seorang wali. Dengan kata lain, wali ialah individu yang mengambil alih peran dan tanggung  jawab  yang  sebelumnya  dimiliki  oleh  orang  tua  yang  telah  kehilangan kekuasaannya  atas  anaknya,  entah  karena  meninggal  dunia  atau  melalui perceraian.
Perwalian  ialah  wewenang  yang  dimiliki  oleh  wali  terhadap  anak  di  bawah umur yang tidak lagi berada di bawah wewenang atau tanggung jawab langsung orang  tuanya.  Ini  berarti  bahwa  wali  memiliki  kewajiban  dan  hak-hak  hukum untuk  mengambil  keputusan  yang  berkaitan  dengan  anak  tersebut,  termasuk perlindungan  dan  pengasuhan  anak,  ketika  orang  tua  tidak  lagi  mampu  atau berwenang untuk melakukannya (Larasati, 2022).
Seseorang  anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan  hendak  terletak  di  dasar perwalian  orang  berumur  yang  mengakuinya.  Tetapi,  bila  seseorang  anak yang  tidak  terletak  di  dasar  wewenang  orang  berumur  nyatanya  tidak mempunyai seseorang orang tua, hingga juri bisa menunjuk seseorang orang tua  atas  permohonan  salah  satu  pihak  yang  bersangkutan  ataupun bersumber pada kewenangannya. Tidak hanya itu, ada pula suasana di mana seseorang  papa  ataupun  bunda  bisa,  dalam  pesan  wasiatnya,  menunjuk seseorang orang tua untuk anak mereka. Jenis perwalian semacam ini diucap selaku perwalian bagi amanat.
Seorang  yang  sudah  ditunjuk  buat  jadi  orang  tua  wajib  menyambut penaikan itu, melainkan bila terdapat alasan-alasan khusus yang diakui oleh hukum  yang  membolehkannya  buat  dibebaskan  dari  tanggung  jawab penaikan  itu.  Dalam  sistem  perwalian  bagi  Buku  Hukum  Hukum  Perdata( KUHPerdata),  terdapat  sebagian  dasar  yang  diketahui,  ialah:  Pada  tiap-tiap perwalian  hanya  ada  satu  orang  tua,  hal  ini  tercantum  dalam  pasal  331 KUHPerdata.  Dasar  tidak  bisa  dibagi-  bagi  ini  memiliki  dispensasi  dalam  2 perihal, ialah:
a. Bila  perwalian  itu  dicoba  oleh  bunda  selaku  orang  berumur  yang  hidup sangat  lama,  hingga  jika  beliau  berbaur  lagi  suaminya  jadi  orang  tua dan, Artikel 351 KUHPerdata.
b. Bila  hingga  ditunjuk  penerapan  pengurusan  yang  mengurus  benda benda diluar
Di  Indonesia,  bawah  hukum  perwalian  bisa  ditemui  dalam  Artikel  361 KUHPerdata.  Artikel  2  KUHPerdata  menarangkan  kalau"  Anak  yang  terdapat dalam  isi  seseorang  wanita,  dikira  selaku  sudah  dilahirkan,  pada  saat  pula kebutuhan  sang  anak  menghendakinya.  Mati  sewaktu  dilahirkannya, dianggaplah beliau tidak pernah sudah terdapat."
Penting untuk dicatat bahwa perwalian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan anak di bawah umur, termasuk anak-anak  yang  terlantar  atau  yang  belum  mampu  untuk  mengurus  diri mereka  sendiri,  baik  dari  segi  pengelolaan  harta  kekayaan  maupun lingkungan  mereka.  Dalam  konteks  ini,  perwalian  diperlukan  untuk memastikan  bahwa  ada  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  dapat
Suhaila Zulkifli 1) , Andrew Hans Cristoffel Aritonang 2) ,et al., Kedudukan Dan Wewenangan Balai Harta Peninggalan (Bhp) Dalam Perwalian Sebagai Pengperdata Anak…
merawat,  melindungi, dan  membimbing  anak yang belum  memiliki  wali atau yang  tidak  memiliki  seseorang  yang  dapat  mengurus  mereka,  demi  menjaga keselamatan anak dan harta mereka.
Balai  Harta  Aset  (Wees-  en Boedelkamer)  ialah  sesuatu badan yang berawal dari Rezim Belanda. Bagi  asal usul bangsa  Belanda  masuk  ke  Indonesia  pada tahun  1596,  serta  pada  mulanya  mereka  tiba  selaku  orang  dagang,  namun sebab  pada  durasi  mereka  tiba  di  Indonesia  bersaing  dengan  orang  dagang Tiongkok,  Inggris  serta  Portugis  yang  memiliki  armada-  armada  yang  besar, hingga  setelah  itu  buat  mengalami  kompetisi  itu  banyak  orang  Belanda mendirikan sesuatu perkumpulan bisnis yang diucap“ Vereenigde Oost Indische Compagn ie” disingkat V. O. C., oleh bangsa Indonesia diucap“ Kompeni”. Pendirian VOC ini menemukan berkat serta pengesahan dari Rezim Belanda, dan diperbolehkan membuat angkatan perang buat bertarung serta menyuruh wilayah yang di taklukkan. Begitu VOC disamping berbisnis pula memiliki arti lain ialah melaksanakan kolonialisme kepada daerah- daerah yang dikalahkan.
Balai Harta Peninggalan (BHP) Area ialah salah satu bagian penerapan teknis di  dasar  Departemen  Hukum  serta  HAM.  Area  kerjanya  mencakup  Provinsi Sumatra Utara, Wilayah Eksklusif Aceh, Riau, Sumatra Barat, serta Bengkulu.
Salah satu tugas utama Balai Harta Peninggalan ialah berperan sebagai wali pengperdata.  Proses  pelaksanaan  tugas  Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  wali pengperdata dimulai dengan panggilan ke rumah kematian, yang diatur dalam Pasal  23  KUHPerdata.  Ini  berarti  bahwa  setelah  menerima  laporan  kematian dari  dinas  kependudukan,  Balai  Harta  Peninggalan  kemudian  mengeluarkan surat  panggilan  kepada  ahli  waris  untuk  mendapatkan  informasi  tentang pewaris dan para ahli waris.
Proses  ini  melibatkan  pemeriksaan  akta  kematian,  surat  nikah,  akta kelahiran anak, dan dokumen-dokumen lain yang relevan yang terkait dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Tujuan dari langkah-langkah ini ialah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna melaksanakan tugas  wali  pengperdata  secara  efektif  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.

## 2. Pengaturan tentang perwalian terhadap anak dibawah umur
Bagi  Subekti,  Perwalian  ialah  pengperdataan  kepada  anak  yang  di  dasar umur,  yang  tidak  terletak  di  dasar  kewenangan  orang  berumur  dan pengurusan  barang  ataupun  kekayaan  anak  itu  begitu  juga  diatur  oleh hukum.  Sebaliknya  bagi  R.  Sarjono,  Perwalian  ialah  sesuatu  proteksi  hukum yang  dib  erikan  pada  seorang  anak  yang  belum  menggapai  umur  berusia ataupun  belum  sempat  berbaur  yang  tidak  terletak  dibawah  kewenangan orang  berumur.  bisa  disimpulkan  kalau  perwalian  ialah  salah  satu  wujud proteksi  kepada  anak  yang  belum  berusia  yang  tidak  terletak  di  dasar kewenangan  orang  berumur,  spesialnya,  berhubungan  dengan  pengurusan barang ataupun harta kekayaan anak itu.
Tampaknya sesuatu Perwalian disebabkan oleh putusnya pernikahan bagus sebab  kematian  ataupun  sebab  sesuatu  tetapan  majelis  hukum  serta senantiasa  bawa  dampak  hukum  bagus  kepada  suami  atau  isteri,  kanak-
Suhaila Zulkifli 1) , Andrew Hans Cristoffel Aritonang 2) ,et al., Kedudukan Dan Wewenangan Balai Harta Peninggalan (Bhp) Dalam Perwalian Sebagai Pengperdata Anak…
kanak  ataupun  harta  kekayaannya  paling  utama  kepada  kanak-  kanak  yang sedang dibawah umur. Peranan yang wajib dilaksanakan selaku Orang tua:
1. Mengurus harta kekayaan anak yang terletak dibawah perwaliannya;
2. Bertanggung- jawab atas kehilangan yang ditimbulkan sebab pengurusan yang kurang baik;
3. Menyelenggarakan  perawatan  serta  pembelajaran  anak  belum  berusia cocok  harta  kekayaannya  serta  menggantikan  anak  dalam  seluruh  aksi perdata;
4. Melangsungkan pencatatan serta pencatatan harta kekayaan sang anak;
5. Melangsungkan  pertanggungjawaban  pada  akhir  kewajiban  selaku  orang tua.
Begitu juga dikenal kalau kanak- kanak yang sedang di dasar umur mereka belum cakap berperan dalam melaksanakan aksi hukum, dalam perihal begitu mereka  ini  rentan  sekali  buat  digunakan  oleh  walinya  hendak  keadaan mereka.
Buat  itu  Andil  BHP  selaku  orang  tua  pengperdata  berperan  selaku pengperdata  orang  tua,  Papa  atau  Bunda  yang  hidup  lebih  lama  kepada perlakuan  orang  tua  pada  buah  hatinya  yang  sedang  di  dasar  umur,  pula kepada  harta  kekayaan  mereka  dari  keadaan  yang  berlawanan  dengan hukum. Perwalian anak dibawah umur terjalin sebab:
1. Salah satu ataupun kedua orang tuanya sudah tewas bumi;
2. Orangtua berpisah; serta,
3. Pembatalan dari kewenangan orang berumur.
Hingga dengan tampilnya Gedung Harta Aset selaku orang tua pengperdata hendak  membagikan  estimasi  hukum  untuk  kanak-  kanak  yang  sedang  di dasar umur itu, bagus hak ataupun kewajibannya.
Pengaturan hal perwalian diatur dalam Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan  serta  Peraturan  Penerapan(  PP)  No  9  Tahun  1975  yang  ialah Unifikasi  Hukum Pernikahan. Kedua peraturan ini menata perwalian, namun ada perbandingan penting antara keduanya, apalagi terdapat ketidaksesuaian antara  sebagian  artikel.  Hukum  No  1  Tahun  1974  menata  perwalian  dalam artikel  50  hingga  artikel  54,  tetapi  tidak  mengatakan  mengenai  badan perwalian  pengperdata.  Situasi  ini  menghasilkan  ketidakselarasan  serta ketidaklengkapan  dalam  peraturan  perundang-  undangan,  alhasil  mencuat persoalan hal peraturan mana yang sepatutnya diiringi.
Selaku ilustrasi, Artikel 330 KUH Perdata memutuskan batasan umur anak yang belum berusia ialah 21 tahun ataupun yang belum menikah. Sedangkan itu,  dalam  Hukum  No  1  Tahun  1974,  Artikel  50  mengatakan  kalau  umur berusia  ialah  18  tahun  ataupun  yang  belum  menikah.  Dengan  memikirkan kedua hukum ini, Hukum No 1 Tahun 1974 ialah yang terkini serta legal buat seluruh Masyarakat Negeri Indonesia tanpa melainkan kalangan.
Tetapi begitu, perbandingan antara peraturan- peraturan itu menghasilkan ketidakjelasan serta kebimbangan dalam penerapan perwalian. Oleh sebab itu, butuh  terdapatnya  kesepadanan  ataupun  perbaikan  dalam  peraturan perundang-  undangan  buat  menanggulangi  perbandingan  ini  supaya penguatan  hukum  serta  proteksi  anak  bisa  dicoba  dengan  nyata  serta  tidak berubah- ubah.
Suhaila Zulkifli 1) , Andrew Hans Cristoffel Aritonang 2) ,et al., Kedudukan Dan Wewenangan Balai Harta Peninggalan (Bhp) Dalam Perwalian Sebagai Pengperdata Anak…
Dalam  Pasal  366  KUH  Perdata  diatur  kalau  dalam  tiap  perwalian  yang diperintahkan,  Gedung  Harta  Aset(  BHP)  harus  melaksanakan  tugasnya selaku  orang  tua  pengperdata.  Berikutnya,  Artikel  369  KUH  Perdata  menata kalau  bila  juri  menginstruksikan  sesuatu  perwalian,  hingga  dabir  majelis hukum negara yang berhubungan wajib lekas memberitahukan dengan pesan hal penaikan orang tua itu pada Gedung Harta Aset.
Peran  seseorang  orang  tua  amat  akrab  hubungannya  dengan  kedudukan BHP  selaku  orang  tua  pengperdata.  Ini  terpaut  dengan  peranan  orang  tua dalam pertanggungjawaban atas aksi perwalian yang dikerjakannya. BHP pula mempunyai  peranan  buat  memohon  pertanggungjawaban  ini  tiap  tahun, begitu  juga  diatur  dalam  Artikel  372.  KUH  Perdata.  Bila  seseorang  orang  tua sungkan  melakukan  peranan  yang  diatur  dalam  Artikel  372  KUH  Perdata, hingga  orang  tua  pengperdata  mempunyai  hak  buat  mengajukan  desakan pemecatan  kepada  orang  tua,  cocok  dengan  determinasi  yang  diatur  dalam Artikel  373  KUH  Perdata.  Tidak  hanya  itu,  Artikel  418  KUH  Perdata  dengan jelas  melaporkan  kalau  Gedung  Harta  Aset  tidak  bisa  dikecualikan  dari seluruh aduk tangan yang diperintahkan oleh Hukum pada mereka.
Pengajuan Hak Perwalian ini berlainan terkait pada agama pemohon. Untuk yang  berkeyakinan  Mukmin,  pengajuan  Hak  Perwalian  dicoba  di  Majelis hukum Agama yang terletak di area adres pemohon. Sebaliknya buat pemohon berkeyakinan non- Muslim, pengajuan Hak Perwalian dicoba di Majelis hukum Negara yang pula terletak di area adres pemohon.
3. Kedudukan  dan  kewenangan  Balai  Harta  Peninggalan  dalam pengurusan  terhadap  harta  anak  dibawah  umur  yang  berada  dibawah perwaliannya
Dari  segi  filosofis,  keberadaan  organisasi  seperti  Balai  Harta  Peninggalan ialah  hasil  dari  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi.  Balai  Harta  Peninggalan dibentuk karena ada kebutuhan untuk mewakili kepentingan para ahli waris dari anggota VOC yang berada di Nederland pada saat itu. Peran utama Balai Harta Peninggalan ialah sebagai pengperdata terhadap tindakan wali, baik itu ayah atau  ibu yang masih hidup, terutama  terkait anak-anak  yang masih di bawah  umur.  Selain  itu,  Balai  Harta  Peninggalan  juga  bertugas  memantau pengelolaan  harta  kekayaan  mereka  untuk  memastikan  bahwa  tidak  ada pelanggaran hukum.
Dengan  keberadaan  Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  wali  pengperdata, aspek-aspek  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  anak-anak yang  masih  di  bawah  umur  akan  diperhitungkan.  Dalam  praktiknya,  Balai Harta Peninggalan memainkan peran ganda sebagai Wali Sementara (Tijdeijke Voogd)  dan  Wali  Pengperdata  (Toeziende  Voogd),  sesuai  dengan  ketentuan yang  diatur  dalam  Pasal  1  Instruksi  BHP  dan  Pasal  366  KUH  Perdata. Kewenangan Balai Harta Peninggalan mencakup:
a. Sebagai Wali Pengperdata :
• Membuat Informasi Kegiatan hal terbentuknya Perwalian itu sendiri.
• Melakukan  ikrar  pada  sang  orang  tua  saat  sebelum  ia  melaksanakan tugasnya selaku orang tua( Artikel 362 KUH Perdata).
Anak…
• Memerintahkan  sang orang  tua buat  membuat catatan  harta  kekayaan orang yang terletak di dasar perwaliannya( Artikel 127 KUH Perdata).
• Memerintahkan sang orang tua buat membuat kalkulasi tanggung jawab atas  seluruh  pengeluaran  umurran  yang  ia  keluarkan  dari  harta kekayaan  orang  yang  terletak  di  dasar  perwaliannya  tiap  tahun(  Pasal 372 KUH Perdata).
• Balai  Harta  Aset  berhak  buat  mengajukan  pemecatan  orang  tua  pada Majelis hukum Negara bila orang tua itu berperan tidak jujur( Pasal 373 KUH Perdata).
• Memberikan  pengperdataan  serta  proteksi  kepada  hak  serta  peranan yang  terpaut  dengan  Harta  Kekayaan  orang  yang  terletak  di  dasar perwalian,  paling  utama  bila  terdapat  aksi  yang  berlawanan  dengan perwaliannya yang bisa menimbulkan kehilangan.
• Memerintahkan  sang  orang  tua  buat  membuat  kalkulasi  serta pertanggungjawaban akhir, bila perwalian sudah selesai.
• Memberikan  persetujuan  ataupun  permisi  buat  pemasaran  harta kepunyaan anak di dasar umur.
Seluruh wewenang itu dimaksudkan buat mencegah kebutuhan anak yang terletak  di  dasar  perwalian  dan  membenarkan  kalau  orang  tua  melakukan tugasnya  dengan  bagus  serta  cocok  dengan  hukum.  Aktivitas  proteksi  anak bawa dampak hukum, bagus dalam kaitannya dengan hukum tercatat ataupun tidak  tercatat.  Hukum  ialah agunan untuk  aktivitas proteksi  anak. Arif  Gosita mengemukakan  kalau kejelasan  hukum butuh  diusahakan untuk kesinambungan aktivitas proteksi anak serta menghindari penyelewangan yang bawa dampak minus yang tidak di idamkan dalam penerapan proteksi anak.

## b. Sebagai Wali Sementara :
1) Membuat  catatan  pencatatan  peninggalan  atas  harta  kekayaan  orang yang terletak di dasar perwalian sedangkan( Artikel 359 alenia terakhir KUH Perdata).
2) Menggantikan  seluruh  kebutuhan  hukum  serta  membagikan  proteksi kepada  hak  serta  peranan  dan  harta  kekayaan  orang  yang  terletak  di dasar perwaliannya hingga dengan diangkatnya orang tua senantiasa.
3) Membuat  kalkulasi  serta  pertanggungjawaban  akhir  atas  seluruh pengurusan yang dicoba oleh orang tua tetap

## SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN 1. Tidak adanya lembaga perwalian pada Balai Harta Peninggalan disebabkan oleh  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  perwalian  dan kurangnya  koordinasi  antar  instansi  untuk  menginformasikan  kondisi masyarakat kepada Balai Harta Peninggalan.
2. Rendahnya  minat  warga  negara  Indonesia  dalam  menggunakan  lembaga perwalian  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman masyarakat  tentang  ketentuan  perwalian.  Banyak  masyarakat  yang  tidak memahami  dengan  baik  perwalian  sehingga  tidak  tahu  ke  mana  harus
Suhaila Zulkifli 1) , Andrew Hans Cristoffel Aritonang 2) ,et al., Kedudukan Dan Wewenangan Balai Harta Peninggalan (Bhp) Dalam Perwalian Sebagai Pengperdata Anak…
mendaftarkan  perwalian  ketika  mengurus  harta  peninggalan  anak  di bawah umur.

## B. Saran
1. Perlu  dilakukan  sosialisasi  mengenai  peran  dan  tugas  Balai  Harta Peninggalan  sebagai  wali,  baik  sebagai  wali  sementara  maupun  wali pengperdata.  Sosialisasi  ini  perlu  dilakukan  agar  masyarakat  memahami bahwa  Balai  Harta  Peninggalan  dapat  mewakili  kepentingan  anak  dalam melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, demi  kepentingan  terbaik  anak  sesuai  dengan  Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Sosialisasi  ini  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  media,  seperti  seminar, workshop,  pamplet  informatif,  dan  kampanye  sosial  guna  meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya lembaga perwalian dan peran Balai  Harta  Peninggalan  dalam  perlindungan  hak  anak  di  bawah  umur, adanya  langkah-langkah  konkret  dalam  meningkatkan  koordinasi  antar instansi,  seperti  penguatan  kerjasama  antara  Balai  Harta  Peninggalan dengan  lembaga-lembaga  terkait,  seperti  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil,  Pengadilan,  serta  penyedia  layanan  hukum  di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Indah  Relly  Kurniawati,  “Balai  Harta  Peninggalan  Sebagai  Pengampu Kepailitian (Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan  Semarang)”.  Skripsi.  (Tidak  diterbitkan,  Jurusan  Semarang:
Mu ’amalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003
Larasati, L. (2022). Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan . Universitas Islam Sultan Agung. Masri Singarimbun dkk. Metode Riset Survey, Jakarta : LP3ES,1989 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1996 Sumadi Suryabrata. Metodologi Riset, Jakarta : RajaGrafindo, 1998
Syuhada,  “Analisis  Hukum  Terhadap  Kewenangan  Balai  Harta  Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya  (Studi  di  Balai  Harta  Peninggalan  Medan)”.  Tesis.  (Tidak diterbitkan,  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara, Medan. 2009)
Tengku  Erwinsyahbana,  S.  H.,  &  SH,  T.  R.  F.  S.  (2022). Aspek  Hukum Perkawinan di Indonesia . umsu press.