## Peran Pendidikan Islam Dalam Mensiasati Khilafiyah

## Abu Darda
University  of  Darussalam  Gontor abudarda_crb@yahoo.com

## Abstract
Islamic  education  is  the  best  strategy  to  resolve  social  conflicts  of khilafiyah  that  occurred  in  the  Muslim  community.  This  paper  aims  to explain  how  to  address  khilafiyah  through  Islamic  Education.  Study  of literature  with  this  a  critical  analysis  method  found  that  khilafiyah  does not need to be removed because it is the sunnatullah, that is the consequences of  ijtihad.  What  needs  to  be  carried  out  by  Muslims  is  how  to  manage khilafiyah into something constructive in social life. Khilafiyah should be viewed  as  a  wisely,  tolerantly  and  full  of  brotherhood  and  peace.  This perspective  on  khilafiyah  can  grow  by  developing  social  ethics,  such  as Islamic education. As a result, Islamic education must be willing to get a reconstruction  in  its  various  aspects;  such  as  the  theological  and philosophical aspects, substantive aspects, methodological aspects, and the ethical aspects of nation and state.
Keywords: Islamic Education, Khilafiyah, Social Ethics.

## A. Pendahuluan
I stilah khilafiyah (perselisihan pendapat) sering dibatasi hanya khilafiyah seputar masalah fiqh. Pada kenyataan umat Islam berselisih dalam banyak aspek, seperti aspek aqidah, tasawuf, tarekat,  politik,  dll. 1 dan  kemudian  membentuk  kelompok- kelompok identitas sosial sesuai dengan anutannya. Khilafiyah atau
1 Dalam aqidah terdapat madzhab jabbariyah dan qadariyah, juga mu’tazilah, asy’ariyah, dan maturidiyah; dalam fiqh ada madzhab hanafiyah, malikiyah, syafi’iyah, dan hanbaliyah; dalam tasawwuf terdapat aliran falsafi dan aliran akhlaqi; dalam tarekat terdapat berbagai macam kelompok yang kemudian oleh sebagian oleh dikategorisasikan secara diskriminatif menjadi tarekat mu’tabarah dan tarekat ghoiru mu’tabarah; dalam politik terdapat madzhab syi’i dan madzhab sunni, yang dampaknya terus menggema hingga saat ini; dst.
perselisihan internal ummat Islam itu, sayangnya, sering menimbul- kan  kekerasan.
Fenomena khilafiyah yang disertai dengan kekerasan muncul dengan jelas, terutama pasca reformasi. Seperti: kekerasan terhadap firqah (kelompok) yang dianggap keluar dari mainstream Islam. Ke- kerasan  berupa  tindakan  paksa  untuk  keluar  dari  rumah  mereka sendiri  oleh  sekelompok  massa;  tindakan  mempersulit  untuk mendapatkan  KTP,  sampai  kepada  tidak  diperolehnya  layanan kesehatan secara gratis. 2 Pendeknya, banyak bukti nyata akan adanya kekerasan sosial. 3
Ada  juga  konflik  antar  organisasi  sosial  keagamaan  yang berbeda orientasi. Ada organisasi sosial keagamaan yang berorientasi amar ma’ruf, nahi munkar; dan yang lain berorientasi pada penciptaan suasana toleransi dalam keragaman sosial, dan anti-keonaran yang timbul akibat aksi-aksi dalam penegakan nahi munkar.Terlalu panjang untuk menyebut satu per satu dari daftar khilafiyah yang berujung pada kekerasan.
Di balik  fenomena khilafiyah di atas adalah kegagalan men- siasati  khilafiyah  secara  bijak,  atau  kegagalan  manajemen  konflik. Kemajemukan  agama,  menurut  Syamsul  Arifin,  seharusnya  tidak perlu menimbulkan konflik dan praktik kekerasan jika bisa dikelola dengan  menggunakan  pendekatan  multikulturalisme. 4 Karena, model  pendekatan  ini  menekankan  adanya  kesederajatan  atas prinsip persamaan kemanusiaan, penghargaan terhadap budaya lain, pengakuan  dan  pengagungan  perbedaan  dalam  kesederajatan representasi antropologis dan emansipasi sosial.
Kiranya jika khilafiyah yang berujung pada kekerasan ini di- biarkan,  tentu  tidak  kondusif  bagi  pembangunan  ummat  dan bangsa.  Karena  itu  problema  khilafiyah  memerlukan  pemecehan. Maka, masalahnya adalah: Bagaimana mengembangkan etika sosial untuk mensiasati khilafiyah?.
2 Kekerasan Oleh Negara Indonesia.  Diakses pada 23/11/2014 6:48. PDF File.
3 Syamsul Arifin & Muhammad Junaedi, Konstruksi Sosial Masyarakat Syi’ah dan Sunni  di  Sampang,  Madura.  Dalam  Hasnan  Bachtiar  (editor).  Hak  Asasi  Manusia  untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Keniscayaan, Kenyataan, dan Penguatan),
(Malang: PUSAM dan didukung oleh The Asia Foundation, 2014).
4 Syamsul Arifin, Implementasi Studi Agama Berbasis Multikultural dalam Pendidikan,
(Malang: 2014), umm.ac.id. Type : PDF File. Size: 247 KB. Date modified: 14/09/2014. 22: 26, p. 27.

## B. Penelitian  Terdahulu
1) Kontribusi pemuka agama terhadap multikulturalisme di Jawa Timur, 2006. Penelitian yang dilakukan Tobroni ini menegaskan bahwa (1) kekuatan dinamika sosial-budaya adalah memandang etika masyarakat sebagai prinsip dan cita-cita serta mengguna- kannya  sebagai  norma  dan  kriteria  hidup  dalam  hidup berdampingan  dengan  masyarakat  yang  berbeda  keyakinan. (2)  berbagai  bentuk  kontribusi  yang  dikembangkan  pemuka agama  telah  diterapkan  dan  merupakan  ketahanan  sosial budaya masyarakat Jawa Timur. (3) bentuk dan fungsi kontri- busi  yang  ada  telah  tumbuh  dan  berkembang,  dan  telah  di- tempatkan  pada  konteks  ruang  hidup  budaya  yang  memper- hatikan ruang spiritualitasnya, baik terkait dengan tata hidup maupun  rasa  harmoni.  (4)  pemuka  agama  di  Jawa  Timur memiliki eksistensi simbol pemersatu yang secara sintakmatik merupakan  ketahanan  sosial;  dan  secara  paradigmatik merupakan identitas spiritual dan nilai budaya. 5
Dalam  hal  ini  Tobroni  menjelaskan  bahwa  kontribusi pemuka  agama  di  Jawa  Timur  terhadap  multikulturalisme memiliki 2 makna: makna spiritual dan makna sosial sekaligus. Makna spiritual adalah bahwa tiap agama dapat melaksanakan kehidupan  bermasyarakat  pada  situasi  multikultural  tetap berdasarkan ajaran agamanya; sedangkan makna sosial berupa implementasi ajaran agama masing-masing dalam bentuk rasa hormat, toleransi, solidaritas, dan gotong royong. 6
2) Konstruksi teologi toleransi beragama berbasis multikulturalis- me  di  Malang  Raya,  2007.  Dalam  penelitian  tersebut  Tobroni menyimpulkan bahwa dalam rangka menciptakan persaudara- an  antarumat  beragama,  maka  yang  dilakukan  adalah:  (1) mengedepankan sudut pandang perennial dalam melihat realitas agama, sehingga keberadaan agama lain dilihat secara positif, yaitu sebagai saudara, mitra, dan kompetitor; dan bukan sebagai ancaman. (2) membangkitkan kesadaran para pemeluk agama untuk belajar saling mendengar, mengerti dan peduli. (3) mem- persiapkan juru dakwah yang memiliki mind-set keberagamaan
5 Tobroni, Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan, (Bandung: Karya Putra Darwati,
2012), p. 162-163.
6 Ibid., p. 159.
Abu  Darda 40
yang  komprehensif  dan  ramah  agar  dapat  mensosialisasikan pentingnya toleransi beragama di tingkat akar rumput. 7 Untuk menciptakan persaudaraan antar umat beragama, maka perlu adanya  penyikapan  secara  dewasa  terhadap  persamaan  dan perbedaan  doktrin-doktrin  tiap  agama,  dalam  hal  ini  adalah Islam  dan  Kristen.  Menurut  Tobroni,  disinilah  pentingnya peringatan  Allah  bahwa  beragama  itu  menuntut  adanya kedewasaan,  kearifan dan  hikmah  yang membuahkan  akhlak dan kesalehan.
3) Hubungan antarumat beragama: studi tentang kerjasama, konflik dan  kompetisi  di  Malang  Raya,  2008.  Penelitian  ini  dilakukan oleh  Tobroni. Ia menjelaskan,  bahwa sesungguhnya  kerjasama, kompetisi dan konflik antar umat beragama, khususnya antara Muslim dan Kristen, baik Katolik maupun Protestan, merupakan bagian dari bentuk-bentuk hubungan etis. 8 Terdapat problema- tika dalam hubungan antar umat beragama ini, baik stereotype, perilaku  tidak  simpatik,  permusuhan,  maupun  saling  ancam; faktor  pemicunya  bukan  hanya  internal  berupa  perebutan kepentingan  kelompok  tapi  juga  ada  faktor  eksternal  yang melibatkan pemerintah, dan ada juga pengaruh globalisasi. 9
4) Role  of  Islamic  Education  for  Develop  Social  Ethic  and  Non Violent  Culture,  2009-2010.  Penelitian  ini  dilakukan  oleh Tobroni. Bahwa, etika religius berkenaan dengan sikap terhadap sesama.  Dalam  hal  ini  meliputi:  ukhuwah  (persaudaraan), musawah  (egaliterism),  tawadhu’  (rendah  hati),  dan  husnu-zh- zhann (positive thinking). 10 Menjaga etika sosial-religius di atas, akan berarti menjaga “ekosistem” sosial sehingga tidak timbul suatu  gejolak  sosial  dan  kekerasan,  sekalipun  saling  berbeda antar  kelompok.
Menurut  Tobroni,  berbagai  etika  sosial  yang  perlu  di- kembangkan  dalam  menyikapi  perbedaan  identitas  antar kelompok,  adalah  sillaturrahiem  (menyambung  tali  kasih), husnu-zh-zhann  (berbaik  sangka),  tasamuh  (menenggang  rasa, merajut harmoni), terikat dan tundak kepada agama Allah swt tanpa ada rasa keberatan, ihtiram (saling hormat-menghormati),
7 Ibid., p. 50-51.
8 Ibid., p. 66-69.
9 Ibid., p.125-139.
10 Ibid., p. 184-189.
ta’aruf,  tafahum,  dan  ta’awun;  ‘afw  (memberi  maaf),  dan  ishlah (mengurai konflik dengan damai). 11 Berbagai etika sosial di atas mungkin  tidak  berlebihan  jika  disebut  sebagai  konsep manajemen konflik Qur’ani karena memang karena terkait dan terinspirasi dari konsep-konsep Qur’an.
Rekonstruksi pendidikan agama untuk membangun etika sosial  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Bahwa, untuk  membangun  etika  sosial  dapat  dilakukan  melalui  pen- didikan,  yakni  dengan  program  pengembangan  persudaraan, baik  dalam  bentuk  hubungan  guru-murid,  sesama  murid, membudayakan  hak  dan  kewajiban,  mengembangkan  multi- kulturalisme,  kompetisi  dan  kerjasama,  budaya  damai,  dan program-program  lain  untuk  memperkokoh  etika  sosial 12 .

## C. Teori Manajemen Konflik
Konflik  adalah  segala  macam  interaksi  pertentangan  atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. 13 Penyebab konflik adalah masalah-masalah berikut: (1) komunikasi, (2) struktur, dan (3) pribadi.
Masalah komunikasi: salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Masalah struktur: pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepntingan atau  sistem  penilaian yang  bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya yang terbatas,  atau  saling  ketergantungan  dua  atau  lebih  kelompok- kelompok  kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Masalah pribadi: ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan  perilaku  yang  diperankan  pada  jabatan  mereka,  dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Karakteristik-karakteristik kepribadian  tertentu,  seperti  otoriter  atau  dogmatis  juga  dapat menimbulkan  konflik. 14
Saat  ini  telah  terjadi  perubahan  pandangan  tentang  konflik. Pandangan  tradisional  mengatakan  bahwa:  (1)  konflik  dapat dihindarkan,  (2)  konflik  disebabkan  oleh  kesalahan-kesalahan
11 Ibid., p. 189-203.
12 Ibid., p. 254-274.
13 T. Hani  Handoko, Manajemen, Edisi II, (Yogyakarta: BPFE, 1990), p. 346
14 Ibid., p. 345.
Abu  Darda 42
manajemen dalam perancangan dan pengelolaan organisasi atau oleh pengacau,  (3)  konflik  mengganggu  organisasi  dan  menghalangi pelaksanaan optimal, (4) tugas  manajemen  adalah  menghilangkan konflik,  dan  (5)  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  yang  optimal membutuhkan  penghapusan  konflik.  Kini  pandangan  tradisional di atas sudah ditinggalkan, kemudian digantikan dengan pandangan baru bahwa: (1) konflik tidak dapat dihindarkan, (2) konflik timbul karena  banyak  sebab,  termasuk  struktur  organisasi,  perbedaan tujuan yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan dalam persepsi dan nilai-nilai pribadi dan sebagainya, (3) konflik dapat membantu atau menghambat  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  dalam  berbagai derajat, (4) tugas manajemen adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya,  dan  (5)  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  yang optimal  membutuhkan  tingkat  konflik  yang  moderat. 15
Jenis konflik dalam kehidupan organisasi (termasuk organized religion)  ada lima: (1)  konflik dalam  diri  individu, (2) konflik  antar individu dalam organisasi yang sama, (3) konflik antara individu dan kelompok, (4) konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan (5) konflik antar organisasi. 16 Menurut T. Hani Handoko, konflik antar  kelompok  dalam  organisasi  yang  sama  adalah  karena  terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok. Sedangkan konflik antar organisasi timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem  perekonomian  suatu  negara.  Konflik  ini  telah  mengarahkan timbulnya  pengembangan  produk  baru,  teknologi,  dan  jasa,  harga- harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. 17
Gambar: Penyebab konflik internal dan antar-organisasi
15 Ibid., p. 347.
16 Ibid., p. 349.
17 Ibid., p. 349.
Ada tiga bentuk manajemen konflik: (1) stimulasi konflik dalam satuan-satuan  organisasi  yang  pelaksanaan  kegiatan  di  dalamnya lambat karena tingkat konflik terlalu rendah, (2) pengurangan atau penekanan konflik bila terlalu tinggi atau menurunkan produktivi- tas, dan (3) penyelesaian konflik. 18
Metode-metode dalam pengurangan atau penekanan konflik, yaitu: (1) mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima oleh kedua kelompok; (2) memper- satukan  kedua  kelompok  yang  bertentangan  untuk  menghadapi “ancaman” atau “musuh” yang sama. 19
Gambar:  Metode-metode  dalam  pengurangan atau penekanan konflik
Adapun penyelesaian konflik, terdapat tiga metode, yaitu: (1) dominasi atau penekanan, (2) kompromi, dan (3) pemecahan masalah integratif. 20

## Gambar:  Penyelesaian  konflik
18 Ibid, p. 349.
19 Ibid, p. 351.
20 Ibid., p. 352.
Dominasi  atau  penekanan  atas  konflik  dapat  dilakukan dengan  beberapa  cara:  yaitu:  (1)  kekerasan  (forcing),  yang  bersifat penekanan otokratik; (2) penenangan (smoothing), merupakan cara yang  lebih  diplomatis;  (3)  penghindaran  (avoidance),  manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas; (4) aturan mayoritas (majority  rule),  yaitu  mencoba  untuk  menyelesaikan  konflik  antar kelompok  dengan  melakukan  pemungutan  suara  (voting)  melalui prosedur yang adil. 21
Sedangkan  kompromi  adalah  pencarian  jalan  tengah  yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini meliputi: (1)  pemisahan  (separation),  yaitu  pihak-pihak  yang  bertentangan dipisahkan  sampai  mereka  mencapai  persetujuan,  (2)  arbitrase (perwasitan), yaitu pihak ketiga (biasanya manajer) diminta memberi pendapat, (3) kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, bahwa kemacetan  dikembalikan  pada  ketentuan-ketentuan  tertulis  yang berlaku  dan  menyetujui  bahwa  peraturan-peraturan  yang memutuskan  penyelesaian  konflik,  (4)  penyuapan  (bribing),  yaitu salah  satu  pihak  menerima  kompensasi  dalam  pertukaran  untuk tercapainya penyelesaian konflik. 22
Metode-metode  di  atas  sesungguhnya  tidak  satupun  yang dapat memuaskan sepenuhnya pihak-pihak yang bertentangan atau menghasilkan  penyelesaian  yang  kreatif.  Karena  itu,  metode berikutnya yang ditawarkan adalah pemecahan masalah integratif. Bahwa, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah  bersama  yang  dapat  diselesaikan  melalui  teknik-teknik pemecahan  masalah.  Secara  bersama-sama  pihak-pihak  yang bertentangan  mencoba  untuk  memecahkan  masalah  yang  timbul di antara mereka. Dalam hal ini ada tiga jenis metode penyelesaian konflik integratif: (1) konsensus, (2) konfrontasi, dan (3) penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. 23
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid., p. 352-353.
Gambar: Metode penyelesaian konflik integratif

## D. Pengertian, Penyebab, dan Pengelolaan Khilafiyah
Secara arti bahasa, khilafiyah adalah perbedaan. Yang dimaksud dengan khilafiyah adalah perselisihan pendapat di kalangan ummat Islam,  khususnya  para  ulama  mujtahidin,  baik  mengenai  hukum, tata cara melaksanakan ibadah, dll. Bagi kalangan ummat Islam yang memahami alur pikiran dan argumentasi suatu pendapat tidaklah merasa  bingung.  Akan  tetapi  bagi  masyarakat  ‘awam 24 ,  mereka bingung mana di antara pendapat-pendapat itu yang harus diikuti. Kemudian,  akhirnya  mereka  hanya  mengikuti  organisasi  atau kelompok  keagamaannya  meskipun  tetap  tidak  mengerti  apa landasan ‘aqli dan  naqli  suatu  pekerjaan.
Perpecahan mulai terjadi di kalangan ummat Islam tatkala ada klaim  kebenaran  secara  absolut,  bahwa  kelompoknya-lah  yang benar. Adapun kelompok lain adalah salah. Lalu terjadi perebutan kepentingan.  Yang  satu  mendahulukan  kepentingannya  sendiri,
24 Masyarakat awam di sini pengertiannya adalah mereka yang tidak termasuk mujtahidin atau tabi’in. Mereka disebut muqallidin. Golongan pertama, mujtahidin adalah pelaku ijitihad, yaitu orang yang memiliki kapasitas keilmuan sehingga mampu untuk mengambil kesimpulan hukum. Tabi’in adalah pengikut suatu pendapat hukum dengan mengetahui alur pikiran dan argumentasinya, baik secara tekstual, kontekstual maupun konseptualnya. Adapun muqallidin, atau pelaku taqlid, ikut-ikutan, adalah mereka yang hanya ikut pendapat hukum tanpa landasan pengetahuan yang memadai.
25 Hasan Manshur, ‘Abdul Wahhab Khairuddin, dan Musthofa ‘Innani, Al-Din al- Islamy, (Gontor: Darussalam Press), p. 33.
Abu  Darda 46
tanpa melihat terganggu tidaknya kelompok lain. Selanjutnya, yang terlihat  adalah  perbedaan  antar  kelompok  karena  memang  tidak berusaha melihat persamaan antar kelompok dalam Islam. Beberapa perbedaan di kalangan ummat Islam, yang sering muncul adalah:
1. Perbedaan di dalam menentukan kapan bulan Ramadhan dan juga kapan dua hari raya besar Islam dilaksanakan.
2. Perbedaan di dalam hukum Islam itu sendiri. Misal:  anjing  haram  atau  tidak,  hukum  bersentuhan  setelah berwudhu.
3. Perbedaan di dalam melaksanakan tata cara Islam. Misal:  Qunut  Shubuh,  Sholat  Tarawih,  Sholat  Jum’at,  Yaa-Sin
& Tahlil, Sholawat dan Wirid-Wirid Panjang.
Dalam  Islam  memang  terdapat  berbagai  madzhab  fiqh  dan terdapat  berbagai  khilafiyah  (perbedaan  pendapat)  antar  pen- dukungnya. Namun  demikian perlu ditegaskan bahwa  perbedaan pendapat  antar  para  imam  madzhab  fiqh  bukanlah  terjadi  pada hukum-hukum  syariat  yang  umum/pokok,  yakni  yang  telah ditetapkan secara jelas dalam Qur’an dan Sunnah. Perbedaan pen- dapat antar mereka terjadi hanyalah pada hukum-hukum juz’iyyah/ bukan pokok. 25 Karena itu, semua imam madzhab fiqh dan bahkan masyarakat umum tidak berbeda pendapat dalam wajibnya hukum sholah 5 waktu, puasa, zakat, dll yang termasuk dalam rukun Islam. Akan  tetapi  mereka  mungkin  berbeda  dalam  hukum  qunut  di raka’at  kedua  shalat  subh  sebelum  sujud,  misalnya,  atau  hukum mengusap seluruh kepala pada saat berwudhu’.
Sebab-sebab perbedaan pendapat hukum antar madzhab fiqh tentu  banyak  sekali,  antara  lain: 26 (1)  bahwa  nash  sebagai  sumber hukum  tidak  menyatakan  hukum  dengan  tegas  sehingga  para mujtahid  berbeda  pandang.  (2)  tidak  semua  nash  Hadits  sudah sampai ke para mujtahid; atau sudah sampai namun oleh sebagian mujtahid tidaklah shahih (valid) baik sanad (rangkaian para narator) ataupun matan/ isinya. Dalam hal ini ada sebuah ungkapan di antara mereka:  idza  shahha  al-hadits  fa  huwa  madzhabi  wa-dhribu  bi  qauly ‘ardha’  al-ha’ith.  Jika  sebuah  hadits  adalah  shahih  maka  hadits tersebut  adalah  madzhab  saya.  (3)  bahwa  sebagian  mujtahid melakukan  ijtihadnya  dengan  berlandaskan  rasio  (ra’y)  dan  qiyas
26 Ibid., p. 34.
jika  tidak  ada  nash  hukum  atas  sebuah  permasalahan;  sedangkan sebagian yang lain berhenti, tanpa melakukan qiyas.
Menurut  kitab  Bidayatul  Mujtahid, 27 penyebab  khilafiyah adalah karena adanya pertentangan antar sumber hukum dari Nabi. Yaitu: (1) pertentangan antara ucapan (al-lafadz) dan perbuatan (al- fi’il), atau (2) pertentangan antara ucapan (al-lafadz) dan persetujuan Nabi (al-iqrar), atau (3) pertentangan antara perbuatan (al-fi’il) dan persetujuan (al-iqrar). Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sumber hukum  yang  berasal  dari  Nabi  ada 3  jenis:  yaitu:  (1)  ucapan  Nabi (al-lafadz),  (2)  perbuatan  Nabi  (al-fi’il),  (3)  persetujuan  Nabi  (al- iqrar).  Itulah  sumber-sumber  hukum  terkait  dengan  Nabi Muhammad  s.a.w.
Penyebab  khilafiyah  yang  lain  adalah  perbedaan  penetapan hukum sesuatu yang tidak ada sumbernya dari Nabi, baik ucapan, perbuatan ataupun persetujuan. Maka, metode penetapan hukum- nya menurut jumhur adalah dengan cara qiyas. Sedangkan munurut ahl  al-zhahir,  tidak  bisa  ditetapkan  apa  hukumnya.  Qiyas  dalam masalah  hukum  menurut  ahl  al-zhahir  adalah  bathil.  Alasannya adalah  rasional,  bahwa  ucapan,  perbuatan,  dan  persetujuan  Nabi telah  berakhir;  sedangkan  peristiwa-peristiwa  hukum  dalam kehidupan masih terus berlangsung. Adalah mustahil untuk men- qiyaskan  apa  yang  masih  berlangsung  dengan  sesuatu  yang  telah berhenti.
Disamping  itu,  sesungguhnya  ucapan  Nabi  (al-lafadz)  dapat diklasifikasi  menjadi  4  macam:  yang  3  disepakati  (muttafaq  ‘alaih) dan 1 sisanya bersifat kontroversial. Adapun 3 macam lafadz 3 yang disepakati  (muttafaq  ‘alaih)  adalah  (1)  kata-kata  umum  yang bermakna sesuai dengan keumumannya; (2) kata-kata khusus yang bemakna sesuai dengan kekhususannya; (3) kata-kata umum yang dibawa ke makna khusus,  atau sebaliknya, kata-kata khusus yang dibawa  ke  makna  umum.
Selanjutnya,  bisakah  khilafiyah  dihilangkan?  Menurut pandangan baru, khilafiyah tidak bisa dihilangkan. 28 Karena itu, yang paling  bijak  adalah  memikirkan  bagaimana  mengelola  khilafiyah secara  konstruktif.
27 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Bab Muqaddimah.
28 T. Hani  Handoko, Manajemen. Edisi II, (Yogyakarta: BPFE, 1990), p. 347.

## E. Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan PAI
“Saya  (Muhammad)  telah  diutus  ke  ummat  manusia  hanyalah untuk  menyempurnakan akhlak.” Hadits ini  dinilai shahih oleh al-Albany.
Kehadiran  Islam  di  muka  bumi  ini  adalah  sebagai  pedoman hidup  yang  dapat  memberi  solusi  atas  persoalan  kemanusiaan, termasuk persoalan etika sosial persaudaraan dan perdamaian. Saat ini etika  sosial atau akhlak tersebut  seolah-olah menjadi “permata yang hilang” yang sulit dicari. Hal ini karena fenomena kehidupan sosial seringkali tidak berhiaskan “permata” itu.
Etika  sosial  tidak  datang  dengan  sendirinya  ke  dalam  dada setiap insan, lalu menjadi karakternya, tidak. Akan tetapi dikonstruk melalui berbagai upaya, termasuk yang paling efektif adalah melalui pendidikan  agama.  Karena  itu,  mengembangkan  etika  sosial  mau tidak  mau  harus  dengan  merekonstruksi  pendidikan  agama. Terlebih, bahwa sementara ini pendidikan PAI dinilai belum mampu membangun  etika  sosial.  Ini  terbukti  berlarut-larutnya  masalah khilafiyah di kalangan ummat. Karena itu PAI dinilai perlu mendapat sentuhan  rekonstruksi.
Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang atau  sekelompok  orang  untuk  mendewasakan  anak,  men- transformasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sikap agar kehidupannya  berubah  lebih  baik  dari  sebelumnya. 29 Kata  kunci utama dalam pendidikan adalah perubahan (changes) dari tidak bisa menjadi  bisa,  dari  tidak  tahu  menjadi  tahu,  dari  tidak  terampil menjadi terampil, dari kinerja kurang baik menjadi lebih baik, dsb. Dengan demikian, pendidikan bisa juga diartikan sebagai wahana mengembangkan  etika sosial.
Adapun  rekonstruksi  PAI  adalah  upaya  menyusun  kembali aspek-aspeknya, baik teologis, filosofis, substantif, metodologi dan sistem pembelajarannya agar pelaksanaan pendidikan agama dapat berlangsung  secara  efektif.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  pem-
29 Muchlis,  M.  Hanafi,  et.al.  (Editor),  Pendidikan,  Pembangunan  Karakter,  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tafsir al-Qur’an Tematik, Jilid 4, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), p. 1.
baharuan pemikiran, pengkajian, dan penelitian terhadap pendidik- an Islam.
Rekonstruksi terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat mungkin  dilakukan  karena  sebagai  sebuah  science  PAI  memiliki kebenaran yang ilmiah yang relatif. Sebagai sebuah teknologi, PAI juga  memiliki  ketepatan  yang  tentatif.  Problematika  di  bidang pendidikan dan keagamaan yang terus berkembang mengharuskan adanya paradigma baru, teori baru dan metode-metode baru untuk menggantikan  paradigma,  teori  dan  metode  lama  yang  mungkin tidak  relevan  atau  tidak  fungsional  lagi  untuk  memecahkan problematika baru yang lebih kompleks dan kualitatif. 30
Menurut  Tobroni,  rekonstruksi  PAI  meliputi  aspek-aspek sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: 31
30 Tobroni, Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan: Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan (Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012), p. 214.
31 Ibid., p. 229.

## F. Kesimpulan
Khilafiyah tidaklah perlu dihilangkan karena adanya merupa- kan sunnatullah, yakni merupakan implikasi dari adanya perintah ijtihad.  Yang  perlu  dilakukan  adalah  bagaimana  mengelolanya menjadi  sesuatu  yang  kostruktif  dalam  kehidupan  sosial.  Cara menghadapi khilafiyah yang benar adalah dengan memandangnya secara dewasa, toleran, dan penuh persaudaraan dan perdamaian. Cara  mensiasati  khilafiyah  adalah  dengan  mengembangkan  etika sosial, antara lain melalui jalur pendidikan Islam. Mau tidak mau, pendidikan  Islam  harus  bersedia  untuk  mendapat  sentuhan rekonstruksi  dalam  berbagai  aspeknya,  yakni  aspek  teologi  dan filosofis,  aspek  substantif,  aspek  metodologis,  dan  aspek  etika berbangsa dan bernegara.

## Daftar Pustaka

## Arifin, Syamsul & Muhammad Junaedi, Konstruksi Sosial Masyarakat
Syi’ah dan Sunni di Sampang, Madura Dalam Hasnan Bachtiar (editor),  Hak  Asasi  Manusia  untuk  Kebebasan  Beragama  dan Berkeyakinan  di  Indonesia  (Keniscayaan,  Kenyataan,  dan Penguatan),  (Malang:  PUSAM  dan  didukung  oleh  The  Asia Foundation,  2014).
Handoko, T. Hani, Manajemen, Edisi II, (Yogyakarta: BPFE, 1990)
Rusyd,  Ibnu,  Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid,  Bab
Muqaddimah.
Manshur, Hasan, ‘Abdul Wahhab Khairuddin, dan Musthofa ‘Innani, Al-Din  al-Islamy,  (Gontor:  Darussalam  Press).
Muchlis. M. Hanafi, et.al. (Editor), Pendidikan, Pembangunan Karakter, dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia.  Tafsir  al-Qur’an Tematik.  Jilid 4,  (Jakarta: Aku Bisa,  2012)
Tobroni,  Relasi  Kemanusiaan  dalam  Keberagamaan,  (Bandung:  Karya Putra  Darwati,  2012)