## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3089/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tinjauan Hukum Terhadap Objek Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Mikro Melalui Media Sosial Instagram
1 Robby Yustisio Adhyaksono, 2 Henry D. Hutagaol, S.H., LL.M.
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 09 Maret 22022 Publish: 18 Maret 2022 The largest source of state revenue originally came from the community is taxes. One type  of  tax  that  contributes  to  the  state  is  Income  Tax.  Income  tax  can  come from various  sources  imposed  by  income  tax,  namely  Micro,  Small  and  Medium Enterprises. Micro Entrepreneurs are included in the final income tax obligations of Article 4 paragraph 2 and Income Tax Article 21 of Law Number 36 of 2008. Where buying  and  selling  business  activities  are  carried  out  by  micro  entrepreneurs  who carry out their activities online through Instagram social media and conventionally their positions are equal. Likewise, the rules and sanctions that apply to both. In the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning General Provisions and  Tax  Procedures,  3  kinds  of  administrative  sanctions  are  explained  for  tax violators,  namely  administrative fines,  interest  and  an  increase  in  the  value  of  the imposition of taxes. For micro-entrepreneurs who do not fulfill the final income tax obligations of Article 4 paragraph 2 and Article 21 of Law Number 36 of 2008, they will  be  subject  to  administrative  sanctions  in  the  form  of  interest  of  2%/month (maximum 24 months) of the late payment value for late payments of Final Income Tax. In addition, taxpayers will also be subject to administrative sanctions in the form of a fine of Rp. 100.000,- for late reporting of the Final PPh Period SPT.
Keywords: Income Tax, Commercial Activities, Micro Business Enterpreneur, Social Media Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 09 Maret 22022 Publish: 18 Maret 2022 Sumber pendapatan negara terbesar yang berasal dari masyarakat adalah Pajak. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi pada negara yakni Pajak Penghasilan. Pajak  penghasilan  dapat  berasal  dari  berbagai  sumber  yang  dikenakan  oleh  pajak penghasilan adalah  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengusaha Mikro termasuk dalam kewajiban PPh final Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 21 Undang-undang Nomor 36  Tahun  2008.  Dimana  kegiatan  usaha  jual  beli  oleh  pengusaha  mikro  yang melakukan  kegiatannya  secara  daring  melalui  media  sosial  Instagram  dan  secara konvensional kedudukannya disetarakan. Begitu pun juga peraturan dan sanksi yang berlaku bagi keduanya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan 3 macam sanksi administrasi  bagi  pelanggar  pajak  yaitu  adanya  denda  administrasi,  bunga  dan peningkatan  nilai  pada  pengenaan  pajak.  Terhadap  pengusaha  mikro  yang  tidak melakukan  kewajiban  PPh  final  Pasal  4  ayat  2  dan  PPh  Pasal  21  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2008,  maka  akan  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  bunga senilai  2%/bulan  (maksimal  24  bulan)  dari  nilai  yang  telat  dibayarkan  atas keterlambatan  pembayaran  PPh  Final  UMKM.  Selain  itu,  wajib  pajak  juga  akan dijatuhkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Final.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Robby Yustisio Adhyaksono
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Pendapatan negara merupakan suatu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pajak yang berasal dari rakyat Indonesia merupakan salah satu sumber sumber pendapatan  negara  terbesar.  Pajak  merupakan  iuran  wajib  yang  disetor  oleh  masyarakat  (bersifat memaksa) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan yang berguna untuk dapat membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  negara  yang  berhubungan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Dalam  penerapannya,  pajak  merupakan  kontribusi  wajib  yang  bersifat  memaksa untuk negara berdasarkan undang-undang dengan posisi terutang kepada orang pribadi atau badan dengan  tujuan  dapat  digunakan  untuk  keperluan  negara  dalam  rangka  memenuhi  kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat.  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan sepanjang tahun 2020 realisasi pendapatan negara Indonesia berdasarkan penerimaan pajak yakni sebesar Rp1.282,77 triliun.
Walaupun  pembayaran  pajak  di  Indonesia  bersifat  wajib  dan  memaksa  terhadap  seluruh warga Indonesia untuk membayar pajak pada waktunya, pembayaran pajak hanya diwajibkan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif. Salah satu syaratnya adalah  setiap  warga  negara  yang  telah  berpenghasilan  melebihi  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP).  Nilai  PTKP  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 101/PMK.010/2016  tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yakni:
• Penghasilan kurang dari Rp 54.000.000,- untuk Wajib Pajak yang belum kawin;
• Penghasilan kurang dari Rp 58.500.000,- untuk Wajib Pajak kawin;
• Penghasilan kurang dari Rp 63.000.000,- untuk Wajib Pajak kawin + satu anak;
• Penghasilan kurang dari Rp 67.500.000,- untuk Wajib Pajak kawin + dua anak;
• Penghasilan kurang dari Rp 72.000.000,- untuk Wajib Pajak kawin + tiga anak.
Penyetoran pajak dari masyarakat terhadap negara digunakan untuk melakukan pembangunan negara  dalam  rangka  pemerataan  kemakmuran  terhadap  masyarakat.  Masyarakat  tidak  dapat langsung merasakan manfaat dalam penyetoran pajak. Pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat, kemudian dikelola oleh pemerintah, dan akan langsung merealisasikannya dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana untuk dapat memenuhi hajat hidup masyarakat Indonesia.
Dalam penggolongan pajak, dibedakan dengan subjek dan objek pajak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang  Pajak Penghasilan (UU PPh),  yang termasuk sebagai subjek pajak adalah orang pribadi, bentuk usaha tetap, badan usaha, serta warisan yang belum terbagi kepada  ahli  waris.  Sedangkan  yang  termasuk  sebagai  objek  pajak  adalah  penghasilan,  hal  ini tercantum dalam pasal 4 UU PPh yang mengatakan bahwa setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau dihasilkan oleh Wajib Pajak, serta berguna untuk kebutuhan konsumsi atau untuk penambahan nilai kekayaan dari wajib pajak tersebut, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang  asalnya  dari  dalam  negara  Indonesia  ataupun  dari  luar  negara  Indonesia.  Salah  satu  bentuk usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan yakni bentuk usaha yang termasuk dalam kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Dasar hukum yang mengatur terkait UMKM diatur dalam UU  No.  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  Menengah  (UU  UMKM).  Usaha  Mikro merupakan  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro.  Kemudian  definisi  dari  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
Seiring  berjalannya  watu  dan  semakin  berkembangnya  teknologi  yang  diciptakan,  juga menimbulkan  pertumbuhan  ekonomi  dunia  secara  pesat  dengan  didukung  oleh  berbagai  macam media dalam melakukan promosi dan penawaran langsung berbagai macam barang dan  jasa yang ditawarkan kepada konsumen via penawaran secara konvensional maupun via daring melalui media sosial. Pada dasarnya media sosial merupakan salah satu contoh dari hasil perkembangan teknologi di dunia, dimana tujuan utama dibuatnya media sosial bertujuan untuk menghubungkan seseorang dengan  yang  lain  dari  berbagai  jarak  yang  tidak  dapat  dijangkau  untuk  dapat  bersosial  secara langsung melalui platform aplikasi secara daring. Tidak hanya untuk menghubungkan seseorang satu sama  lain,  tetapi  media  sosial  juga  mempunyai  tujuh  manfaat  yang  berguna  dalam  melakukan kegiatan  usaha,  yaitu  mengidentifikasi  pelanggannya,  mengadakan  komunikasi  timbal  balik, membagikan  informasi  untuk  dapat  mengetahui  obyek  yang  digemari  pelanggan,  kehadiran pelanggan, hubungan antar pelanggan berdasarkan lokasi dan pola interaksi, reputasi perusahaan di mata pelanggan dan membentuk kelompok antar pelanggan.
Salah satu platform media sosial yang sedang hangat digunakan untuk melakukan kegiatan perniagaan  adalah  media  sosial  Instagram.  Pada  dasarnya  aplikasi  Instagram  merupakan  layanan jejaring sosial berbasis fotografi. Jejaring sosial media Instagram diciptakan dan diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger dengan basis aplikasi media sosial fotografi.  Namun  jejaring  sosial  Instagram  kini  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha  mikro  untuk berniaga dengan melakukan promosi, membangun citra, hingga memasarkan produk niaga.
Sebuah  riset  yang  dilakukan  oleh  Daya.id  mengenai  keuntungan  melakukan  kegiatan perniagaan  secara  daring,  semenjak  usaha  mikro  yang  berbisnis  secara  konvensional  bermigrasi menjadi  secara  daring  memiliki  peningkatan  omzet  sebesar  80%.  Alasan  lainnya  mengenai “migrasi”  bisnis  secara  daring  oleh  para  pengusaha  UMKM  antara  lain  karena  modal  yang dikeluarkan pelaku usaha relatif lebih kecil dikarenakan penerapan kegiatan usaha yang lebih praktis sehingga  terjadi  efisiensi  terhadap  biaya  operasional,  dapat  menjangkau  konsumen  secara  luas, kegiatan jual beli tidak terikat dengan waktu, dan juga biaya pemasaran produk-produk bisnis yang lebih murah.
Pengusaha Mikro merupakan subjek Wajib Pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu,  pengusaha  Mikro  termasuk  ke dalam kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 atau yang disebut dengan “PPh final” sebesar 0,5% jika omset usaha dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,-  per  bulan.  Berdasar  pada  ketentuan  tersebut,  pengusaha  mikro  wajib  membayar pajak dengan mengakumulasikan seluruh penghasilannya selama sebulan, lalu dikalikan 0,5%. Di sisi  lain,  jika  pengusaha  melakukan  rekap  dengan  pembukuan,  maka  pengusaha  Mikro  akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Peraturan ini berlaku sama terhadap pengusaha mikro yang bersifat daring melalui media sosial maupun luring/secara konvensional.
Usaha  Mikro memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Ciri-ciri Usaha Mikro yaitu  yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa termasuk biaya tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas latar belakang tersebut, jurnal ini akan membahas mengenai Tinjauan Hukum terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha Mikro yang Melakukan Kegiatan Perniagaan secara Daring melalui Media sosial Instagram.

## 1.1.Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dari  permasalahan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  di    simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  sistem  pengenaan  pajak  penghasilan  berdasarkan  Peraturan  Perpajakan  di Indonesia  pada  pengusaha  mikro  yang  melakukan  kegiatan  niaga  secara  daring  melalui aplikasi Media Sosial Instagram?
2. Bagaimana  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  dalam  pengenaan  pajak  terhadap pengusaha  mikro  yang  melakukan  kegiatan  niaga  secara  daring  melalui  aplikasi  Media Sosial Instagram?
3. Bagaimana regulasi atau praktik hukum yang ideal untuk mengatasi permasalahan hukum yang  muncul  terhadap  pengusaha  mikro  yang  melakukan  kegiatan  niaga  secara  daring melalui aplikasi Media Sosial Instagram?
1.2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Perpajakan  di  Indonesia  pada  pengusaha  mikro  yang  melakukan  kegiatan  niaga  secara daring melalui aplikasi Media Sosial Instagram.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul dalam pengenaan pajak terhadap pengusaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring melalui aplikasi Media Sosial Instagram.
3. untuk mengetahui regulasi atau praktik hukum yang ideal untuk mengatasi permasalahan hukum  yang  muncul  terhadap  pengusaha  mikro  yang  melakukan  kegiatan  niaga  secara daring melalui aplikasi Media Sosial Instagram
1.3.Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  secara  teoritis  maupun  secara praktis.
1. Secara  Teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambahkan  khazanah  keilmuan khususnya  di  bidang  Pajak  Penghasilan  serta  juga  sebagai  sarana  untuk  melatih  dan mengembangkan  kemampuan  Berpikir  alamiah,  dan  Kemampuan  Untuk  menuliskannya dalam  bentuk  karya  tulis  ilmiah  berdasarkan  kajian-kajian  teori  dan  aplikasi  ilmu  yang diperoleh selama proses perkuliahan di jurusan Hukum Ekonomi.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha Mikro yang berniaga di media sosial Instagram mengenai peraturan perpajakan bagi pelaku usaha Mikro yang berniaga via Instagram.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sistem  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Berdasarkan  Peraturan  Perpajakan  Di  Indonesia Pada Pengusaha Mikro Yang Berjualan Secara Daring Melalui Media Sosial Instagram A. Objek Pajak Penghasilan dan Kriterianya menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia Pajak  Penghasilan  bersumber  dari  pengenaan  atas  penghasilan  yang  diperoleh  atau diterima oleh subjek pajak dalam tahun pajak. Jika kewajiban pembayaran pajak subjektifnya bermula atau berakhir pada kisaran tengah tahun pajak, dapat dikatakan bahwa subjek pajak memperoleh  atau  menerima  penghasilan  dalam  bagian  tahun  pajak.  Dasar  hukum  yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan adalah UU No. 7 tahun 1984 yang telah dilakukan perubahan dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).  UU PPh yang berlaku sejak tahun 1984 merupakan pengganti  dari Undang-undang Pajak Perseroan tahun 1925,  Undang-undang  Pajak  Pendapatan  1944,  dan  Undang-undang  Pajak  atas  Bunga, Deviden, dan Royalti (PDBR) tahun 1970.
Pajak  Penghasilan  dibedakan menjadi  beberapa  kategori  seperti  PPh  wajib  pajak orang pribadi,  yang  terdiri  dari  pegawai,  bukan  pegawai  maupun  pengusaha,  Maupun  PPh  wajib pajak  badan  atau  perusahaan  yang  meliputi  subjek  hingga  objek  yang  dikenakan  PPh  itu sendiri.  Sedangkan  yang  dimaksud  sebagai  objek  pajak  dalam  pajak  penghasilan  tertulis
dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yakni setiap pertambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau  diperoleh,  yang  dapat  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  negeri,  yang  biasa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pada umumnya,  objek  pajak  dalam  pengenaan  PPh  adalah  perolehan  dari  penghasilan.  Namun terdapat beberapa pengecualian dalam menentukan Objek PPh. Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, objek pajak PPh dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:
a) Penghasilan yang bersumber dari hubungan pekerjaan
Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan tertulis bahwa salah satu objek pajak adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima  atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium,  komisi,  bonus, gratifikasi,  uang  pensiun,  atau  imbalan  dalam  bentuk  lainnya.  Dalam  hal  ini  yang dimaksud adalah gaji, honorarium, tunjangan, upah dan lain sebagainya.
b) Hadiah
Tertulis  dalam  Tertulis  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  b  UU  Pajak  Penghasilan  tertulis bahwa  hadiah  dari  undian  atau  pekerjaan  atau  kegiatan,  dan  penghargaan  merupakan objek pajak penghasilan.
c) Laba Usaha
Tertulis  dalam  Tertulis  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  c  UU  Pajak  Penghasilan  tertulis bahwa Laba Usaha termasuk objek Pajak Penghasilan
d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
Tertulis dalam Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pajak Penghasilan tertulis yang termasuk ke dalam keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2) keuntungan  karena  pengalihan  harta  kepada  pemegang  saham,  sekutu,  atau  anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3) keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan,  sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,  atau  penguasaan  di  antara  pihak  pihak  yang bersangkutan; dan
5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda  turut  serta  dalam  pembiayaan,  atau  permodalan  dalam  perusahaan pertambangan;
e) penerimaan  kembali  pembayaran  pajak  yang  telah  dibebankan  sebagai  biaya  dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f) bunga
Tertulis dalam Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU Pajak Penghasilan bahwa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, termasuk ke dalam objek pajak penghasilan;
g) dividen
Tertulis  dalam  Tertulis  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  g  UU  Pajak  Penghasilan  bahwa dividen,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun,  termasuk  dividen  dari  perusahaan asuransi  kepada  pemegang  polis,  dan  pembagian  sisa  hasil  usaha  koperasi  merupakan objek pajak penghasilan;
h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak
i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
k) keuntungan  karena  pembebasan  utang,  kecuali  sampai  dengan  jumlah  tertentu  yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
l) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n) premi asuransi;
o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s) surplus Bank Indonesia.
Dalam  penjelasan  objek  PPh  diatas,  dalam  formil  praktiknya  untuk  dapat  menentukan penghasilan sebagai objek PPh, dapat didasarkan dalam ketentuan-ketentuan diatas. Namun yang bukan termasuk dalam kategori Objek PPh, tertulis dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan sebagai berikut:
PASAL 4
(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh  penerima  zakat  yang  berhak  atau  sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya  wajib bagi  pemeluk  agama  yang  diakui  di  Indonesia,  yang  diterima  oleh  lembaga keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  dan  yang  diterima  oleh penerima  sumbangan  yang  berhak,  yang  ketentuannya  diatur  dengan  atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu  derajat,  badan  keagamaan,  badan  pendidikan,  badan  sosial  termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan  usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,  atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
b) Warisan
c) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2  ayat  (1)  huruf  b  UU  ini  sebagai  pengganti  saham  atau  sebagai  pengganti penyertaan modal
d) penggantian  atau  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diterima atau  diperoleh  dalam  bentuk  natura  dan/atau  kenikmatan  dari  Wajib  Pajak  atau Pemerintah,  kecuali  yang  diberikan  oleh  bukan  Wajib  Pajak,  Wajib  Pajak  yang dikenakan  pajak  secara  final  atau  Wajib  Pajak  yang  menggunakan  norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU ini;
e) pembayaran  dari  perusahaan  asuransi  kepada  orang  pribadi  sehubungan  dengan asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan,  asuransi  jiwa,  asuransi  dwiguna,  dan asuransi bea siswa;
f) dividen  atau  bagian laba  yang  diterima atau  diperoleh  perseroan  terbatas  sebagai Wajib  Pajak  dalam  negeri,  koperasi,  badan  usaha  milik  negara,  atau  badan  usaha
milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
g) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
h) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada  huruf  g,  dalam  bidang-bidang  tertentu  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan Menteri Keuangan;
i) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya  tidak  terbagi  atas  saham-saham,  persekutuan,  perkumpulan,  firma,  dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
j) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba  dari  badan  pasangan  usaha  yang  didirikan  dan  menjalankan  usaha  atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam  sektor-sektor  usaha  yang  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan; dan
2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
k) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
l) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam  jangka  waktu  paling  lama  4  (empat)  tahun  sejak  diperolehnya  sisa  lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
m) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.
B. Kategorisasi terhadap Pengusaha Mikro yang berniaga via Media Sosial Instagram Perkembangan  teknologi  informasi  di  dunia  semakin  berkembang  seiring  berjalannya waktu, dari tempo lalu hingga saat ini. Salah satu perkembangan yang mengubah kehidupan masyarakat  adalah  perkembangan  penggunaan  internet.  Penggunaan  internet  tidak  hanya digunakan  sebagai  persebaran  informasi  saja,  tetapi  penggunaan  internet  saat  ini  telah merambah  ke  dalam  bidang  perdagangan,  khususnya  dalam  kasus  ini  pengusaha  mikro  di Indonesia  yang  memanfaatkan  penggunaan  Internet  dalam  kegiatan  perniagaannya  secara daring  di  Indonesia.  Kegiatan  perniagaan  secara  daring  dinilai  memberikan  efisiensi  bagi pelaku usaha mikro, mulai dari efisiensi biaya pemasaran, jangkauan konsumen secara luas, dan  biaya  pengeluaran  lainnya  yang  lebih  efisien  ketimbang  kegiatan  perniagaan  secara konvensional.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  kegiatan  niaga  yang  merambah  dunia media  sosial  bertujuan  menawarkan  berbagai  produk  yang  akan  dijualnya.  Dapat  terlihat secara  jelas  perbedaan  antara  pelaku  usaha  daring  maupun  pelaku  usaha  konvensional. Perbedaannya  terdapat  pada  kegiatan  niaga  oleh  pengusaha  mikro  secara  daring  dilakukan dengan  interaksi  tidak  langsung  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumennya  via  internet, sedangkan  kegiatan  niaga  oleh  pengusaha  mikro  secara  konvensional  dilakukan  dengan bertatap  muka  secara  langsung  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumennya.  Berikut  ini
merupakan Perbandingan Kegiatan Jual-Beli Konvensional dan daring melalui Media Sosial Instagram:
- Untuk  memasarkan  produk  penjualan,  dalam  kegiatan  usaha  konvensional  dilakukan dengan memberi katalog, brosur, melakukan iklan menggunakan media cetak, dan bentuk fisik lainnya. Sedangkan dalam pemasaran produk penjualan oleh pelaku usaha daring, dilakukan dengan menggunakan katalog elektronik di profil media sosial / situs web;
- Untuk memberikan informasi ketersediaan suatu produk, usaha mikro konvensional dapat melakukan pengecekan ketersediaan barang melalui panggilan telefon. Sedangkan usaha mikro  daring  dapat  melakukan  pengecekan  ketersediaan  barang  melalui  profil  media sosial/situs web;
- Dalam  hal  konsumen  ingin  melakukan  pemesanan  baran  dan/  jasa  via  usaha  mikro konvensional, maka dapat dilakukan dengan cara datang ke konter atau toko. Sedangkan dalam hal konsumen ingin melakukan pemesanan baran dan/ jasa via usaha mikro daring maka dapat dilakukan pemesanan melalui pesan pribadi media sosial atau melalui surat elektronik tanpa perlu mendatangi toko/konter penjual karena barang akan dikirim kepada konsumen melalui kurir ekspedisi.
Dari  perbandingan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  perbandingan  antara kegiatan  niaga  secara  konvensional  maupun  secara  daring,  bahwa  dengan  adanya perkembangan teknologi internet dan segala kecanggihannya, para pelaku usaha mikro dapat merasakan kemudahan dalam melakukan kegiatan niaganya melalui media sosial Instagram. Dengan  memanfaatkan  teknologi,  internet  dan  segala  kecanggihannya,  maka  dapat meminimalisir  kegiatan-kegiatan  niaga  konvensional  yang  lebih  rumit  dan  terkesan  tidak efisien  dalam  pengeluaran  usaha  dibandingkan  kegiatan  usaha  secara  daring.  Sisi  positif lainnya  dari  kegiatan  niaga  secara  daring  yakni  seluruh  informasi  yang  dibutuhkan  oleh konsumen  dapat  diakses  melalui  profil  media  sosial  Instagram  usaha  mikro  tersebut  tanpa perlu membacanya melalui media yang berbentuk fisik, seperti katalog, majalah, brosur, surat kabar atau media cetak lainnya yang berbentuk fisik.
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  UU  UMKM,  pada  dasarnya  Usaha  Mikro  merupakan bentuk  usaha  produktif  yang  dapat  dimiliki  oleh  perseorangan  dan  /atau  badan  usaha perseorangan yang mencakupi karakteristik Usaha Mikro yang sesuai dengan ketentuannya. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU UMKM menjelaskan mengenai karakteristik Usaha Mikro yaitu mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar tanah bangunan  tempat  usaha,  atau  yang  menghasilkan  omzet  penjualan  pertahunya  maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Dengan  demikian,  bentuk  usaha  mikro  daring  via  Instagram  termasuk  kegiatan  usaha berbentuk perusahaan perseorangan. Yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan ialah suatu bentuk usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh seseorang atau individu. Bentuk usaha Perusahaan perseorangan ini rata-rata dijalankan oleh pengusaha mikro di Indonesia. Yang  menjalankan  badan  usaha  perusahaan  perseorangan  ini  rata-rata  para  pelaku  usaha kegiatan Usaha Kecil, para pemula yang sedang merintis, atau perseorangan yang baru mulai menjalani kegiatan usaha.
Terdapat  platform  khusus  untuk  melakukan  kegiatan  niaga  bagi  para  pengusaha  mikro dalam melakukan kegiatan niaga secara daring, yang dikenal sebagai Marketplace atau Pasar Elektronik. Marketplace merupakan  platform  khusus  untuk  melakukan  kegiatan  transaksi perdagangan  yang  mengandalkan  jaringan  komunikasi  dan  internet  dalam  melaksanakan kegiatan niaga  yang menghubungkan antar individu, organisasi-organisasi atau badan yang terlaksana  pada  proses  data  digital  secara  virtual.  Pada  Marketplace,  diwadahi  oleh  suatu website yang berisi kumpulan pelaku usaha yang melakukan usahanya ke dalam satu wadah.
Contoh  dari  platform Marketplace yang  ada  di  Indonesia  adalah  Tokopedia,  Bukalapak, Shopee Indonesia dan lain-lain.
Pada  dasarnya  dalam  mengoperasikan  platform Marketplace kegiatan  usaha,  platform Marketplace mengandalkan komunikasi secara virtual tanpa perlu bertemu langsung secara tatap muka antara konsumen dengan pelaku usaha, dalam bentuk suatu situs laman maupun promosi  daring  melalui  platform  media  sosial.  Meskipun  dalam  kegiatan  transaksi  yang dilakukan secara virtual, tetapi legalitas terhadap transaksi virtual tetap diakui meskipun bukti pembayaran  dan  bukti  transaksi  dibuktikan  secara  daring.  Dengan  metode  transaksi perniagaan  secara  demikian  maka  Pihak-pihak  pelaku  usaha  maupun  konsumen  dapat dikualifikasi  sebagai  pihak-pihak  yang  melakukan  perbuatan  hukum  secara  nyata. Pembuktian  dalam  transaksi  dengan  platform Marketplace ,  dapat  menggunakan  dokumen elektronik yang berkedudukan setara dengan dokumen yang berbentuk kertas fisik.
Marketplace sebagai  platform  penyelenggara  kegiatan  niaga  secara  daring  menerapkan berbagai dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan  niaga  dalam  platform  tersebut.  Namun  beberapa  calon  pelaku  usaha  yang  akan menggunakan  platform  ini  sering  kali  mengeluhkan  terkait  kesanggupan  pemenuhan persyaratan  yang  wajib  dipenuhi,  contohnya  seperti  permintaan  pihak Marketplace kepada calon pelaku usaha yang akan membuka lapak daring diwajibkan untuk menyerahkan scan NPWP  pelaku  usaha  maupun  badan  usaha  & scan Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP).  Dari beberapa  pihak  pelaku  usaha  yang  terbebani  dengan  persyaratan  yang  diwajibkan  oleh platform Marketplace ,  maka  timbul  para pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  usahanya bukan  melalui  Platform Marketplace tetapi  melalui  platform  Media  Sosial.  Salah  satu platform  media  sosial  yang  diminati  oleh  pelaku  usaha  mikro  yang  digunakan  sebagai kegiatan  niaga  adalah  platform  Media  Sosial  Instagram.  Pelaku  usaha  melakukan kegiatan niaganya  di  Instagram  dikarenakan  kemudahan  dalam  memulai  usaha  secara  daring  tanpa harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti pada platform Marketplace yang rumit untuk dipenuhi dikarenakan tidak semua pelaku usaha memiliki NPWP dan terkait privasi pelaku usaha. Namun tidak demikian terhadap media sosial Instagram yang tidak memerlukan scan KTP dan scan NPWP kepada penggunanya untuk tujuan komersil maupun pribadi.
Pada  dasarnya,  media  sosial  Instagram  bukanlah  platform  yang  diciptakan  sebagai platform Marketplace (seperti Tokopedia dan Bukalapak), namun dengan kuantitas pengguna Instagram di dunia yang cukup banyak (sekitar 500 juta pengguna aktif) maka para pelaku usaha mikro tidak melewatkan momentum tersebut untuk mengembangkan usaha mikro nya. Untuk menelusuri lebih lanjut mengenai perbedaan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan dengan  platform  Marketplace  dan  platform  Media  Sosial  dijabarkan  dalam  tabel  sebagai berikut:
PERBEDAAN OPERASI KEGIATAN NIAGA YANG DILAKUKAN DALAM

## MEDIA SOSIAL DAN MARKETPLACE
Aspek Media Sosial Marketplace Media Komunikasi Melalui media sosial, seperti Instagram Direct Message , Whatsapp,
Line dan platform media sosial lainnya. Melalui fitur kirim pesan yang disediakan oleh penyedia layanan Marketplace Metode Pembayaran Transfer rekening bank atas nama perusahaan atau perorangan dalam perusahaan Transfer menuju rekening penampungan milik Marketplace , untuk selanjutnya diteruskan kepada penjual Ketika pesanan telah sampai kepada pembeli Metode Pengiriman Dikirim dari domisili perusahaan Dikirim dari tempat vendor layanan Marketplace Jaminan keamanan - Jika paket penjualan tidak sampai atau tidak sesuai, konsumen mendapat jaminan pengembalian dana
C. Pengenaan Pajak  Kegiatan  Usaha  Jual  Beli  secara  daring  Melalui  Media  Sosial Instagram
Dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai  pengenaan  pajak  terhadap  pelaku  usaha  mikro  yang  berniaga  via  media  sosial Instagram. Hal tersebut disebabkan oleh sifat pengenaan Pajak Penghasilan terhadap pelaku usaha  tersebut  pada  dasarnya  disamakan  dan  disetarakan  dengan  para  pelaku  usaha  mikro yang melakukan perniagaan secara konvensional. Yang menjadi pembeda antara kedua hal tersebut adalah pelaku usaha konvensional melakukan kegiatannya secara fisik, namun pelaku usaha daring melakukan kegiatannya secara tidak fisik. Jenis pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha mikro secara daring via Instagram adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final, yang merupakan istilah dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal  21  (bagi  pengusaha  mikro  yang  mampu  dan  sudah  melakukan  pembukuan) Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  23  tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto  Tertentu,  tertulis  bahwa  besaran  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Final  terhadap  pengusaha mikro  menjadi  0,5%  yang  turun  dari  1%.  Penurunan  tersebut  telah  disosialisasikan  oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jendral (Perdirjen) Pajak Nomor PER32/PJ/2015, yang dimaksud dengan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  yakni  pajak  yang  dikenakan  penghasilan  berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
2. Permasalahan  –  Permasalahan  Yang  Timbul  Dalam  Pengenaan  Pajak  Terhadap Pengusaha Mikro Yang Melakukan Kegiatan Niaga Secara Daring Melalui Aplikasi Media Sosial Instagram
Pada  praktiknya,  pemberlakuan  hukum  bagi  pelaku  usaha  mikro  yang  melakukan kegiatan niaga  secara  daring  sifatnya  disamakan  dengan  pelaku  usaha  mikro  yang  melakukan  kegiatan niaga  secara  konvensional.  Dalam  peraturan  perundang-undangan,  tidak  ada  peraturan  yang mengatur secara khusus mengenai pengenaan pajak terhadap pelaku usaha mikro yang berniaga via  media  sosial  Instagram.  Hal  tersebut  menyebabkan  pengenaan  Pajak  Penghasilan  terhadap pelaku usaha daring pada dasarnya disamakan dan disetarakan dengan para pelaku usaha mikro yang melakukan perniagaan secara konvensional.
Legalitas  dalam  bertransaksi  secara  daring  dipersamakan  seperti  transaksi  secara konvensional. Mengenai persamaan antara transaksi niaga secara daring dengan transaksi niaga secara  konvensional,  kesepakatan  dalam  bertransaksi  lah  yang  bersifat  sama,  dan  yang membedakan  adalah  media  transaksinya  saja.  Kesepakatan  yang  digunakan  dalam  transaksi- transaksi tersebut adalah kesepakatan keperdataan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum terdapat 2 (dua)  syarat  utama  sebagai  elemen  atau  unsur  pembentukan  kontrak  yaitu  syarat  subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) serta syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal).
Penyetaraan hukum antara pelaku usaha mikro daring dan konvensional tersebut diterapkan sebagai  asas  perlakuan  yang  setara  ( equal  treatment )  mengakibatkan  pengenaan  pajak penghasilan yang dipersamakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu,  tertulis  bahwa  besaran  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Final terhadap pengusaha mikro menjadi 0,5% yang turun dari 1%.  Dengan demikian akibat hukum yang  berlaku  bagi  pelaku  usaha  mikro  secara  daring  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk menyetorkan  Pajak  Penghasilan,  akan  disamakan  dengan  ketentuan  hukum  bagi  pelaku  usaha mikro konvensional.
A. Permasalahan terhadap Perlawanan Pajak Kegiatan Usaha Jual Beli daring
Sistem pemungutan pajak yang belaku di Indonesia bersifat Self Assessment . Secara teknis,  dalam  sistem  ini  Wajib  Pajak  yang  diberikan  tanggung  jawab  serta  kepercayaan dalam memperhitungkan, menyetor, serta lapor secara sukarela mengenai nilai pajak yang wajib  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  tersebut.  Pemerintah  yang  diwakilkan  oleh  Fiskus (aparat perpajakan) berkewajiban untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan melakukan pengawasan  terhadap  kelancaran  penyetoran  Pajak  Penghasilan  oleh  Wajib  Pajak. Pemerintah  menciptakan  sistem Self  Assessment dengan  tujuan  agar  masyarakat  dengan leluasa  untuk  membayar  pajak  tanpa  perlu  terbeban  untuk  membayar  pajak  karena membayar  pajak  merupakan  tugas  masyarakat  dalam  membangun  negara.  Di  lain  sisi, pemerintah  belum  memiliki  jumlah  dan  kapasitas  fiskus  yang  memadai.  Maka  dari  itu subjek  pajak  diberikan  keleluasaan  untuk  menyetorkan  pajak  secara Self  Assesment agar perhitungan pajak lebih sederhana dan objek pajak dapat memberikan keterangan dengan leluasa  dalam  memasukkan Self  Assessment. Namun  terdapat  masalah  yang  timbul  dari pihak  Wajib  Pajak  dalam  rangka  penyetoran  pajak,  yakni  kurangnya  edukasi  yang menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman beberapa pelaku usaha daring terhadap ketentuan  yang  berlaku  dalam  penyetoran  pajak  penghasilan.  ketidaktahuan  dan ketidakpahaman  tersebut  disebabkan  kurangnya  edukasi  tentang  penyerahan  pajak penghasilan.
Kurangnya edukasi  yang menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman beberapa pelaku usaha daring terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyetoran pajak penghasilan sehingga  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  pajak,  menimbulkan  perbuatan yang disebut sebagai perlawanan pajak pasif. Perlawanan pasif tersebut timbul karena faktor lingkungan  di  sekitar  wajib  pajak  tersebut  yakni  dapat  berupa  lemahnya  sistem  kontrol terhadap pemungutan pajak di Kawasan wajib pajak tersebut. Efek yang dapat ditimbulkan jika Wajib Pajak tidak menyetorkan Pajak Penghasilan kepada negara, yakni dapat membawa kerugian bagi negara dalam hal kehilangan pemasukan pajak. Dengan arti lain bahwa negara akan kehilangan potensi pemasukan terhadap negara melalui penyerapan pajak penghasilan dari kegiatan pelaku usaha. Akibat dari tidak menyetorkan Pajak Penghasilan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi. Fiskus akan mendeteksi terkait wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak  penghasilannya  secara  rutin  dengan  metode  penelusuran  yang  dimiliki  oleh  fiskus, sehingga fiskus dapat mengenakan sanksi kepada wajib pajak.
B. Upaya yang dilakukan dalam menegaskan penyetoran pajak penghasilan oleh pelaku usaha mikro secara daring beserta sanksi hukumnya
Dalam menegaskan mengenai penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, Pelaku usaha mikro yang tergolong sebagai Wajib Pajak, diwajibkan untuk menyetorkan pajak penghasilannya. Yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tertulis:
“(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  dengan  tidak  menggantungkan  pada adanya surat ketetapan pajak.”
Dari  ketentuan  tersebut,  pemerintah  mengharapkan  agar  pelaku  usaha  mikro  untuk mematuhi dan bersifat aktif dalam penyetoran kewajiban pajaknya secara rutin tanpa perlu diingatkan dengan surat ketetapan pajak. Salah satu syarat pelaku usaha dalam melakukan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak yang sah dengan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bertujuan memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tertulis:
“Setiap  Wajib  Pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan,  wajib mendaftarkan  diri  pada  Kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah  kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak.”
Dalam  pasal  2  ayat  (1)  tersebut,  yang  dimaksud  dengan  Persyaratan  Subjektif  yakni segala  ketentuan  dan  persyaratan  yang  berlaku  terhadap  seseorang  Wajib  Pajak,  salah satunya yakni penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) oleh pelaku usaha mikro. Sedangkan yang dimaksud  dengan  Persyaratan  Objektif  adalah  persyaratan  dan  ketentuan  terhadap  Subjek Pajak  yang  menghasilkan  pemasukan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Sanksi administratif  terhadap  perlawanan  pajak  pasif  diatur  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan, disebutkan ada 3 jenis sanksi administratif terhadap perlawanan pajak pasif diatur sebagai berikut:
a. Denda Administratif berupa sanksi pajak yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak pelanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan;
b. Sanksi Administratif berbentuk bunga;
c. Sanksi Administratif peningkatan nilai pajak. Bagi pelaku usaha mikro yang tidak menjalankan kewajiban dalam penyetoran Pajak Penghasilan  (PPh)  final  Pasal  4  ayat  (2),  dan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  Undang- undang  Nomor  36  Tahun  2008  (jika  menggunakan  pembukuan),  maka  dapat  dikenakan sanksi  administratif  berupa  pengenaan  bunga  sebesar  2%  setiap  bulannya  (Maksimal  24 bulan)  dari  nilai  yang  terlambat  dibayarkan  atas  keterlambatan  pembayaran  Pajak Penghasilan  (PPh)  final  UMKM.  Di  lain  sisi,  Wajib  Pajak  akan  dikenakan  sanksi administratif  berupa  denda  sebesar  Rp  100.000,-  atas  keterlambatan  wajib  pajak  pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final. SPT merupakan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan.
Disisi lain, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan memiliki kewajiban terhadap masyarakat  untuk  dapat  melakukan  penyuluhan,  sosialisasi  dan  melakukan  pengawasan terhadap jalannya kewajiban wajib pajak terhadap kewajibannya untuk menyetorkan pajak penghasilan. Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi wajib pajak yang kebingungan maupun tidak  memiliki  pengetahuan  dalam  melakukan  kewajibannya  untuk  menyetorkan  pajak penghasilannya. Dengan demikian, manfaat jangka panjang yang didapat dari sosialisasi dan penyuluhan  yakni  meminimalisir  resiko  kerugian  bagi  negara  dalam  hal  kehilangan pemasukan pajak di masa yang akan datang.
3. Praktik  Hukum  Yang  Ideal  Untuk  Mengatasi  Permasalahan  Hukum  Yang  Muncul Terhadap Pengusaha Mikro Yang Melakukan Kegiatan Niaga Secara Daring
Pada era globalisasi ini, telah terjadi peningkatan yang signifikan oleh masyarakat terhadap transaksi secara daring. Transaksi perdagangan daring hanyalah perubahan bentuk dari transaksi tradisional  menjadi  transaksi  daring.  dari  aspek  perpajakan,  dan  tidak  ada  hal  baru  yang memerlukan regulasi khusus dan tersendiri untuk mengatur transaksi daring. para pelaku usaha sebagai penjual akan memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. para pelaku usaha daring  dapat memperoleh penghasilan dari berbagai sumber dan bentuk, yang seluruh jenis dan bentuk penghasilan tersebut juga akan menjadi objek pajak penghasilan.
Terkait  legalitas  terhadap  perdagangan  secara  daring,  pemerintah  telah  membuat  regulasi terhadap legalitas perdagangan secara daring Pada 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  74  Tahun  2017  tentang  Peta  Jalan  Sistem  Perdagangan
Nasional Berbasis Elektronik/SPNBE ( Road Map E-commerce ) Tahun 2017-2019. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) peta jalan SPNBE mencakup pengaturan perpajakan dalam sistem E-commerce . Pada  dasarnya  berdasarkan  pasal  3  ayat  (1),  Peta  Jalan  SPNBE  2017-2019  bertujuan  untuk memberikan  arah  dan  panduan  strategis  dalam  percepatan  pelaksanaan  sistem  Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( Road Map e-commerce ) periode 2017-2019. Selanjutnya,   pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri  Keuangan,   menerbitkan  Peraturan  Menteri Keuangan  nomor  PMK-210/PMK.010/2018  tentang  Perlakuan  Perpajakan  atas  Transaksi Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  yang  diundangkan  dan  ditetapkan  pada  tanggal  31 Desember 2018 dan diberlakukan pada tanggal 1 April 2019. Dalam ketentuan ini, salah satu yang diatur adalah terkait kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bagi para pelaku usaha daring.
Namun  tidak  lama  setelah  diundangkan,  PMK-210/PMK.010/2018  dicabut  oleh  Menteri Ekonomi  Sri  Mulyani,  dan  menerbitkan  PMK-31/PMK.010/2019  tentang  pencabutan  PMK- 210/PMK.010/2018.  PMK-31/PMK.010/2019  ini  mulai  diberlakukan  tanggal  29  Maret  2019. Sebagai  alasan  pencabutan  PMK-210/PMK.010/  2018,  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian Keuangan,  beralasan  bahwa  dengan  penerbitan  PMK-210/PMK.010/2018  tersebut  justru dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah-tengah masyarakat akan adanya pengenaan jenis pajak baru yang dikhawatirkan akan menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat pelaku usaha daring. Tujuan dari penerbitan aturan ini juga telah ditanggapi secara keliru,  dari  semula  bertujuan  memperoleh  informasi  melalui  pelaku  usaha,  menjadi  anggapan akan adanya jenis pajak baru yang dikhawatirkan dapat membuat pelaku usaha UMKM enggan berniaga  secara  daring.  Di  lain  sisi,  penerbitan  ketentuan  PMK-210/PMK.010/2018  membuat bingung pengusaha E-commerce . Kebingungan tersebut muncul lantaran seolah-olah pemerintah membuat  pajak  baru,  sehingga  menimbulkan  begitu  banyak  simpang  siur  yang  terjadi  di masyarakat  khususnya  para  pelaku  usaha E-commerce .  Sesungguhnya  tujuan  utama  dari penerbitan  ketentuan  PMK-210/PMK.010/2018  ini  hanya  untuk  memberi  kepastian  hukum (ketegasan) terkait regulasi untuk pelaku usaha daring yang wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Di lain  sisi,  pemerintah  bertujuan  menghimpun  pelaku  usaha  daring  melalui  NPWP  dan  Nomor Induk  Kependudukan (NIK), untuk mengatur pemberlakuan pajak antara sesama pelaku usaha dapat disetarakan, baik pelaku usaha konvensional maupun pelaku usaha secara daring.
Dengan penerbitan PMK-31/PMK.010/2019 tentang pencabutan PMK-210/PMK.010/ 2018, menegaskan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus kepada pelaku usaha daring mengenai tata cara perpajakan. Bahwa tata cara perpajakan pelaku usaha daring dipersamakan dengan pelaku usaha konvensional, dengan menggunakan ketentuan perpajakan yang sama, yakni Pajak  Penghasilan  (PPh)  Final  yang  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  36 Tahun 2008 dan jika pengusaha sudah dan mampu melakukan pembukuan, maka pengusaha akan dikenakan juga Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Dengan demikian praktik hukum yang ideal untuk mengatasi permasalahan hukum  yang  muncul  terhadap  pengusaha  mikro  yang  melakukan  kegiatan  niaga  secara  daring yakni  dengan  tetap  menggunakan  aturan  PPh  Pasal  21  untuk  meregulasi  penyetoran  pajak penghasilan.

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan penelusuran mengenai pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pelaku usaha Mikro yang berniaga via media sosial Instagram, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat  ditarik, yakni:
1. Sistem pengenaan pajak penghasilan pelaku usaha mikro yang berniaga di Instagram disamakan dengan pelaku usaha mikro yang berniaga secara konvensional. Hal ini dikarenakan kedudukan
Subjek  Pajak  Penghasilan  Pelaku  Usaha  Mikro  yang  berniaga  secara  daring  maupun  pelaku usaha mikro yang berniaga secara konvensional kedudukannya disetarakan berdasarkan undang- undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yakni pengusaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (jika mampu dan sudah melakukan pembukuan). Pelaku usaha Mikro yang berniaga secara daring maupun secara konvensional memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran Pajak Penghasilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Mendaftarkan  diri  menjadi  Wajib  Pajak  yang  sah  dengan  membuat NPWP  bertujuan  untuk  memenuhi  syarat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  agar dapat terdaftar menjadi Wajib Pajak yang sah. Terdapat tiga macam sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penyetoran pajak pasif,  yakni denda administrasi, bunga, dan kenaikan nilai  pajak.  Sedangkan  bagi  pelaku  usaha  mikro  yang  tidak  melakukan  kewajibannya  dalam menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (bagi yang menggunakan sistem pembukuan) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak  Penghasilan,  maka  pelaku  usaha  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  administratif  berupa denda bunga sebesar 2% setiap bulannya (maksimal 24 bulan) dari nilai terlambat dibayar atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 atas keterlambatan pelaporan SPT masa PPh Final.
2. Bahwa  Permasalahan  yang  timbul  dalam  pengenaan  pajak  terhadap  pengusaha  mikro  yang melakukan  kegiatan  niaga  secara  daring  melalui  aplikasi  media  sosial  instagram  yakni Kurangnya  edukasi  yang  menyebabkan  ketidaktahuan  dan  ketidakpahaman  beberapa  pelaku usaha  daring  terhadap  ketentuan  yang  berlaku  dalam  penyetoran  pajak  penghasilan  sehingga tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang disebut sebagai perlawanan pajak pasif.  Efek  yang  dapat  ditimbulkan  jika  Wajib  Pajak  tidak  menyetorkan  Pajak  Penghasilan kepada  negara,  yakni  negara  akan  kehilangan  potensi  pemasukan  terhadap  negara  melalui penyerapan pajak penghasilan dari kegiatan pelaku usaha. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku  perlawanan  pajak  pasif  dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  yang  terdiri  dari  denda administrasi,  bunga  dan  kenaikan  nilai  pajak.  Bagi  pengusaha  mikro  yang  tidak  melakukan kewajibannya  dalam  menyetorkan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  final  Pasal  4  ayat  (2)  dan  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (bagi pengusaha yang mampu dan sudah melakukan pembukuan) Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan,  akan  dikenakan  sanksi administratif  berupa  denda  bunga  sebesar  2%  setiap  bulannya  (maksimal  24  bulan)  dari  nilai terlambat bayar atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Wajib Pajak  juga  akan  dikenai  sanksi  administrasi  berupa  denda  sebesar  Rp100.000,-  atas keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Final.
3. Bahwa praktik hukum yang ideal terkait kebijakan pemerintah dalam mengatur terkait kewajiban pelaku usaha mikro secara daring untuk menyetorkan pajak penghasilannya yakni dengan tetap menggunakan  regulasi  PPh  Pasal  21.  Pihak  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  Kementerian Keuangan sempat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-210/PMK.010/2018 tentang  Perlakuan  Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  dengan tujuan untuk meregulasi pelaku usaha daring  yang  wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Di lain sisi, dalam ketentuan ini diatur dengan tujuan dapat menghimpun data pelaku usaha daring melalui NPWP  dan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  untuk  mengatur  pemberlakuan  pajak  antara sesama pelaku usaha dapat disetarakan, baik pelaku usaha konvensional maupun pelaku usaha secara  daring.  Namun  penerbitan  ini  menimbulkan  pro  kontra  kepada  masyarakat  khususnya
pelaku usaha daring, sehingga PMK tersebut dicabut oleh Menteri Ekonomi Sri Mulyani, dan menerbitkan PMK-31/PMK.010/2019 karena penerbitan PMK-210 menimbulkan spekulasi atau kekhawatiran yang telah ditanggapi secara keliru, dari semula bertujuan memperoleh informasi melalui pelaku usaha, menjadi anggapan akan adanya jenis pajak baru yang dikhawatirkan dapat membuat pelaku usaha UMKM enggan berniaga secara daring.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  dalam  rangka  menghindari  potensi  dari  permasalahan  terkait permasalahan-permasalahan diatas:
1. Aparat penegak pajak dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat  melakukan penyuluhan  terhadap  masyarakat  secara  intens  agar  dapat  memberikan  kesadaran  terhadap masyarakat akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik, dengan fokus utama untuk  mensosialisasikan  mengenai  ketentuan  dan  peraturan  pajak  lainnya  khususnya  pajak penghasilan, terutama di lingkungan pengusaha mikro. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat memahami  ketentuan  penyetoran  Pajak  Penghasilannya.  Jika  kedisiplinan  masyarakat  dalam menyetorkan  Pajak  Penghasilan  sudah  tercapai,  maka  pendapatan  negara  berpotensi  akan meningkat.
2. Aparat penegak pajak dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat memperketat pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaku perlawanan pajak. Hal ini dimaksudkan agar pelaku  usaha  khususnya  pelaku  usaha  mikro  agar  lebih  disiplin  dalam  menyetorkan  Pajak Penghasilannya sebagai kewajibannya

## 4. DAFTAR PUSTAKA Buku
Agus S., Bambang dan Erwin Putra P. (2017) Manajemen Koperasi dan UMKM . Kediri:  Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
Ahmad  Zein, Yahya. (2009). Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E  – Commerce . Bandung: Mandar Maju.
Atmoko, Dwi Bambang. (2015). Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel . Jakarta: Media Kita. Brotodihardjo, R. Santoso. (2003). Pengantar Ilmu pajak . Bandung: Refika aditama.
Direktorat Jendral Pajak. (2012). Edukasi Pajak: Perpajakan Untuk Toko Daring. Jakarta: Direktorat Penyuluhan & Pelayanan masyarakat, Direktorat Jendral Pajak.
Farouq. (2018). Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Terapan di Bidang Perpajakan Edisi Pertama . Jakarta: Kencana. Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan . Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia. Halim Barkatullah, Abdul. dan Teguh Prasetyo. (2005). Bisnis Marketplace Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2020). APBN  KITA:  Kinerja  dan  Fakta .  Jakarta: KEMENKEU.
Rulli, Nasrullah. (2015). Media sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Wijaya Tanjung, Jenu. (2011). 18 jurus ampuh menyiasati persaingan bisnis . Yogyakarta: Andi. Wira Sakti, Nufransa. (2014). Buku Pintar Pajak Marketplace . Jakarta: Visimedia.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  PER-101/PMK.010/2016  tentang  Penyesuaian  Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Direktur Jendral (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  PER-31/PMK.010/2019  tentang  pencabutan  Peraturan  Menteri Keuangan No. PER-210/PMK.010/2018
Internet
Diakses melalui https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/operasional/keunggulan-bisnis-daring- dibandingkandengan-bisnis-offline pada 28 Juni 2021 Dirjen  Pajak. Pelaporan  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan. Diakses  pada  1  November  2021  dari https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan
Franedya,  Roy. Kisah  di  Balik  Pembatalan  Aturan  Pajak  Marketplace .  Diakses  pada  9  Desember 2021
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190329182804-37-63800/kisah-di-balik-pembatalan- aturan-pajak-Marketplace
Situmorang, Anggun. Aturan Dicabut, Pajak e-Commerce Batal Berlaku. Diakses pada 27 Desember 2021 https://www.merdeka.com/uang/aturan-dicabut-pajak-e-commerce-batal-berlaku.html Jurnal A.  Permata , Ariesta.  (2017). Pemanfaatan  Media  Sosial  untuk  Jual-Beli  Daring  di  Lingkungan Mahasiswa  FISIP  Universitas  Airlangga  Surabaya  melalui  Instagram .  Surabaya:  FISIP Universitas Airlangga.
Anjarini,  Kusujarwati.  (2012). Analisis  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Pajak  Dalam  Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar . Jakarta: Jurnal Akuntasi Perpajakan.
Jurnal komunikasi Indonesia Volume V Nomor 1 April 2017 ISSN 2301-9816
Miftah , Shabur.  (2015) .  IMPLEMENTASI  MARKETPLACE  SEBAGAI  MEDIA  PENJUALAN DARING, Malang: Universitas Brawijaya. S, Priambada. (2017). Potensi Media sosial bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Malang Raya . Jurnal Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia.