REVITALISASI DIMENSI BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI MADURA MELALUI PERAN KIAI DAN PESANTREN

## M. Fajar Shodiq Ramadlan
Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Airlangga Jl. Airlangga No. 4-6 Surabaya e-mail: fajarramadlan@gmail.com

## Abstrak:
Sebagai sebuah entitas yang terus berkembang dengan sistem sosial budaya yang khas, unik  dan  partikular,  diskursus  pembangunan  ekonomi  dan  masyarakat  di  Madura mendapat  perhatian  khusus,  terutama  sejak  bergulirnya  wacana  industrialisasi  dan berdirinya  jembatan  Surabaya-Madura  (Suramadu).  Dalam  dinamika  gagasan  pem- bangunan ekonomi dan masyarakat, pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang  memiliki  orientasi  ke  masa  depan.  Gagasan  paling  kontemporer  mengenai pembangunan  berkelanjutan  menem-patkan  dimensi  budaya  sebagai  pilar  sentral dalam  pembangunan  ekonomi  dan  masyarakat.  Dalam  konteks  budaya,  Islam,  dan pembangunan  ekonomi  di  Madura,  menempatkan  dimensi  kebudayaan  dalam paradigma  pembangunan  berkelanjutan  tentu  menjadi  penting  di  tengah  tantangan industrialisasi. Apalagi, di samping upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi, aspek budaya,  nilai-nilai  keislaman,  dan  struktur  sosial  yang  telah  terbangun,  juga diharapkan tetap terjaga. Cara yang bisa ditempuh untuk mencapainya adalah melalui keterlibatan peran kiai dan  pesantren di Madura, yang dapat berfungsi sebagai agen dan lembaga yang mempunyai akar di masyarakat Madura.

## Abstract:
As an evolving entity with a distinctive, unique and particular socio-cultural system, economic  and  public  development  discourse  on  Madura  get  special  attention, especially since the passing of the discourse of industrialization and the establishment of Surabaya-Madura bridge (Suramadu). In the dynamics of economic and community development ideas, sustainable development is a concept that has a future orientation. The  most  contemporary  ideas  about  the  cultural  dimensions  of  sustainable development put culture as a central pillar in the economic and community develop- ment. In the context of culture, Islam and economic development in Madura, placing dimensions of culture in sustainable development paradigm is certainly important in the challenge of industria-lization. Moreover, in addition to efforts to create economic growth, aspects of culture, Islamic values and social structures that had been built are also expected to be maintained. The way that can be taken to achieve it is through the involvement of kiai and the role of pesantren in Madura, which can serve as agents and agencies who have roots in the community Madura.
Kata Kunci : Budaya, pembangunan berkelanjutan, kiai, pesantren

## Pendahuluan
Sebagai  sebuah  entitas  yang  terus berkembang  dengan  sistem  sosial budaya  yang  khas,  unik  dan  partikular, diskursus  pembangunan  ekonomi  dan masyarakat Madura mempunyai perhatian khusus, terutama sejak bergulirnya  wacana  indus-trialisasi  dan berdirinya  jembatan  Surabaya-Madura (Suramadu). Diskursus ini memberi daya tarik  tersendiri,  terlihat  dari  begitu banyak  gagasan  pembangu-nan  Madura yang ditulis oleh berbagai ahli.
Tulisan  ini  merupakan  gagasan konseptual tentang pembangunan ekonomi  berkelanjutan  dan  penera- pannya di masyarakat, terutama masyarakat  Madura,  yang  mempunyai keunikan  budaya  dan  tradisi  di  dalam- nya.  Kerangka  pemikiran  dalam  tulisan ini  merupakan  hasil  studi  literatur  dari berbagai artikel dan hasil penelitian yang dihimpun.
Dewasa  ini,  pembangunan  pere- konomian  di  tingkat  lokal  memang relatif  beragam.  Selain  lembaga-lembaga ekonomi  swasta,  dengan  tingkat  modal yang  relatif  besar,  ada  pula  koperasi- koperasi  yang  tersebar  di  berbagai wilayah  hingga  ke  pedesaan.  Menem- patkan  kiai  dan  pesantren  dalam pembangunan  ekonomi  menjadi  sesuatu alternatif  pemberdayaan  masyarakat  di tingkat lokal.
Gagasan konseptual dalam tulisan ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  untuk  alternatif  pemba- ngunan  ekonomi  masyarakat  dengan pelibatan  unsur  budaya  dan  aspek partikular  lain  di  masyarakat.  Sehingga, tergali  kearifan  lokal  yang  menjadi  lan- dasan  dan  pijakan  dalam  pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
Diskursus pembangunan ekonomi menjadi  acuan  dalam  menciptakan
kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Ada banyak paradigma, pendekatan, dan cara  memaknai  pembangunan.  Masing- masing  memiliki  perspektif  bahkan mengkritik pendekatan yang lain. Dalam berbagai  perspektif,  ada  beberapa indikator  statistik  yang  menjadi  penting dan  signifikan,  tak  hanya  untuk  meran- cang  dan  menilai  kebijakan  yang  ber- tujuan  untuk  memajukan  perkem- bangan  masyarakat,  tetapi  juga  dalam menilai  dan  memengaruhi  cara  kerja ekonomi pasar.
Beberapa  model  pembangunan yang  diterapkan  ternyata  mengalami anomali  dengan  kenyataan  empiris. Model  pembangunan  Barat,  misalnya, ternyata  berimplikasi  terhadap  muncul- nya  ketidaksetaraan  dan  menyebabkan keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga.  Sejak  Perang  Dunia  II,  banyak negara  menanggung  biaya  ekonomi, sosial,  lingkungan,  dan  budaya  yang sangat  tinggi  untuk  mengadopsi  kebi- jakan  yang  bertujuan  mengejar  target- target pembangunan modern Barat. Bagi penduduk  pedesaan  pada  khususnya, model  pembangunan  tersebut  dirasa telah  menggerogoti  pertanian  dan sumber daya tradisional. Beberapa kritik atas  model-model  pembangunan  juga ditarik pada perspektif imperialisme dan kolonialisme.  Imperialisme  dikonseptua- lisasikan  dengan  cara  yang  berbeda, namun  menggambarkan  teori  dan  prak- tik  yang  dikembangkan  oleh  “pusat metro-politan”  yang  dominan  untuk mem-pengaruhi  dan  mendominasi  wila- yah  yang  jauh,  baik  dengan  kekerasan maupun dengan cara politik atau melalui ketergantungan  ekonomi,  sosial,  dan budaya 1 .  Struktur  dan  proses  ekonomi
1 Susan  Baker, Sustainable  Development (New York: Routledge, 2006), hlm. 159.
yang  timpang  ini  kemudian  memuncul- kan  ketergantungan  bagi  negara-negara pinggiran atau negara Dunia Ketiga.
Kritik  pada  konsep-konsep  di dalam  pembangunan  kemudian  juga mengalami  perkembangan,  terutama ketika  pertumbuhan  ekonomi  pada kenyataannya menimbulkan dampak ne- gatif.  Hal  itu  tampak  terutama  pada sistem  ekologi,  kesetaraan,  dan  keadilan sosial.  Pembangunan  di  banyak  negara, industri  berlangsung  “liar”,  mengejar pertumbuhan  tanpa  memperhatikan dampak  yang  timbul  terhadap  beberapa aspek kehidupan dan masa depannya.
Pada  saat  itulah  muncul  gagasan tentang  “pembangunan  berkelanjutan”. Konsep  tentang  pembangunan  berke- lanjutan  ( sustainable  development )  mulai ramai  dibicarakan  sejak  tahun  1970-an melalui laporan “ The Club of Rome ”, yang menaruh  perhatian  pada  konsekuensi lingkungan  dari  pertumbuhan  ekonomi yang berlangsung pesat.
Bentuk  yang  lebih  substansial tentang  konsep  pembangunan  berkelan- jutan  muncul  pada  tahun  1987  melalui laporan  Komisi  Brundlant  atau  yang lebih  dikenal  sebagai  Komisi  Dunia untuk  Lingkungan  dan  Pembangunan ( World  Commission  on  Environment  and Development /WCED).  WCED  berpen- dapat bahwa eksploitasi sumber daya di negara  industri  mengancam  sistem ekologi,  dan  menjadi  kontributor  lang- sung  pada  masalah  kemiskinan  dan ketertinggalan  di  negara  berkembang. WCED  melihat  adanya  konsekuensi jangka  panjang  dan  menganjurkan penerapan  kebijakan  yang  bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelan- jutan,  yang  didefinisikan  sebagai  "pem- bangunan  yang  memenuhi  kebutuhan masa  kini  tanpa  mengorbankan  kemam-
puan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." 2 Konsep  pembangunan  berkelan- jutan  terus  mengalami  perkembangan. Pada  awal  1990-an,  ada  lebih  dari  70 definisi  mengenai  konsep  ini  dari berbagai  disiplin  ilmu.  Masing-masing membuat  asumsi  yang  berbeda  menge- nai  relasi  dasar  antara  masyarakat  dan alam.  Kebanyakan  definisi  pembangu- nan  keberlanjutan  mencakup  gagasan bahwa  ada  tiga  pilar  pembangunan berkelanjutan  yang  saling  bergantung satu  dengan  yang  lain,  yakni:  ling- kungan,  ekonomi  dan  sosial. 3 Pem- bangunan harus ditujukan untuk menciptakan  pertum-buhan,  pemera- taan,  dan  efisiensi  kapital  (tujuan ekonomi). Di sisi lain, pembangunan pun tidak  boleh  mengabaikan  ekosistem, sehingga  integritas  ekosistem,  daya dukung  lingkungan,  dan  keaneka- ragaman  hayati  tetap  terjaga.  Selain  itu, pembangunan juga seharusnya memper- hatikan  tujuan  sosial,  seperti  pember- dayaan masyarakat, partisipasi, mobilitas sosial,  kepaduan/kohesi  sosial,  penga- kuan  akan  identitas  budaya,  dan pengembangan kelembagaan.
Untuk  mencapai  ketiga  tujuan tersebut,  beberapa  unsur  penting  harus diperhatikan.  Dalam  upaya  mencapai tujuan  ekonomi  dan  tujuan  sosial  secara sinergis, misalnya, maka perlu dijalankan distribusi  pendapatan  yang  relatif  me- rata,  penyediaan  lapangan  kerja  bagi masyarakat,  pemberian  bantuan/pe-
2 David  Throsby,  “Culture  In  Sustainable Development: Insights for The Future Implementation df Art ” , dalam 13’, Convention on the  Protection  and  Promotion  of  the  Diversity  of Cultural Expressions (Paris: UNESCO, 2008), hlm. 2. 3 Jennifer  A.  Elliot, An  Introduction  to  Sustainable Development (New York: Routledge, 2006), hlm. 9.
layanan  kepada  kelompok  tertentu, peningkatan  kesempatan  kerja,  dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangu- nan dan sebagainya.
Untuk  mencapai  tujuan  ekonomi dan  ekosistem,  maka  setiap  aktifitas pembangunan  perlu  memperhitungkan dan  mengevaluasi  dampak  lingkungan. Sumberdaya  alam  yang  digunakan  pun harus  dinilai,  diukur,  dan  diperhitung- kan  untuk  mencegah  eksploitasi  ling- kungan/alam secara semena-mena.

## Dimensi Budaya sebagai Pilar Keempat dalam Pembangunan Berkelanjutan
Dalam  perkembangannya,  para- digma  pembangunan  berkelanjutan  se- lanjutnya  tak  hanya  berbicara  tentang kondisi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Perhatian khusus diberikan pada dimen- si  budaya  ( culture ),  yang  selanjutnya men-jadi  pilar  keempat  dalam  konsep pembangunan  berkelanjutan.  Pemikiran ini  mulai  berkembang  pada  tahun  1995, melalui  publikasi  Komisi  Dunia  untuk Kebudayaan  dan  Pembangunan  ( World Commission  on  Culture  and  Develop- ment /WCCD). 4 WCCD berargumen bahwa  dimensi  budaya  merupakan bagian  penting  dari  paradigma  pemba- ngunan yang berpusat pada manusia.
UNESCO  kemudian  menjabarkan lebih  luas  gagasan  ini  melalui  dua  edisi laporannya yang diterbitkan pada tahun 1998  dan  2000.  Argumen  WCCD  yang menyangkut  sentralitas  budaya  dalam relevansi  kebijakan  pembangunan  mem- punyai  perhatian  yang  lebih  besar  pada konferensi  internasional  tentang  Kebija- kan  Pembangunan  Kebudayaan  yang diselenggarakan  di  Stockholm  pada tahun  1998.  150  negara  setuju  untuk menjadikan  dimensi  budaya  sebagai
4 Throsby, “Culture in Sustainable”, hlm, 2.
salah  satu  komponen  kunci  dari  strategi pembangunan. 5 Konferensi tersebut mengusulkan  bahwa  pemerintah  harus mengakui  budaya  sehingga  kebijakan tentang  kebudayaan  menjadi  salah  satu komponen  utama  pembangunan  berke- lanjutan.
Sejak lama, budaya telah dipandang  sebagai  komponen  dari dimensi sosial pembangunan keberlanju- tan  atau  sebagai  bagian  dari  diskusi tentang  modal  sosial.  Pada  akhirnya, dimensi  budaya  tidak  hanya  diper- hatikan  karena  secara  ekologis  dan budaya  setiap  masyarakat  memiliki keunikan  atau  partikularitas,  tetapi  juga karena  masyarakat  memiliki  tempat spesifik  berbasis  kebutuhan  dan  pra- syarat  tertentu  dalam  kehidupannya. Sebuah  masa  depan  yang  berkelanjutan, dan  bagaimana  menuju  ke  sana,  harus menjelaskan  nilai-nilai,  persepsi,  dan kemampuan  lokal,  bukan  hanya  apa yang  diasumsikan  oleh  orang  luar  atau keinginan pembuat kebijakan. 6 Jika, sela- ma  ini  kita  mengenal  tiga  pilar  dalam konsep  pembangunan  berkelanjutan yaitu  sosial,  politik,  dan  ekonomi, penambahan  budaya  sebagai  pilar keempat  dikarenakan  ketiga  pilar  yang ada  dinilai  tidak  akan  bisa  diterapkan secara  komperehensif  tanpa  pengelolaan budaya yang baik.
Dimensi  budaya  secara  bertahap diakui  memiliki  peran  yang  khusus  dan tidak  terpisahkan  dalam  pembangunan berkelanjutan.  Budaya  dalam  hal  ini dilihat  sebagai  "cara  hidup  bersama", sistem yang menandakan “melalui mana tatanan  sosial  yang  dikomunikasikan, direproduksi,  dialami,  dan  dieksplo-
5 Ibid., hlm.  4
6 Robert  E.  Rhoades, Development  with  Identity: Community, Culture, and Sustainability in the Andes (Oxfordshire: CABI Publishing, 2006), hlm. 12
rasi”. 7 Dalam  bidang  pengembangan masyarakat,  budaya  didefinisikan  secara luas  sebagai  "seluruh  kompleks  dari kekhasan  spiritual,  material,  intelektual, dan  fitur  emosional  yang  menjadi  ciri suatu  masyarakat  atau  kelompok  sosial. Ini mencakup tidak hanya seni dan surat- surat,  tetapi  juga  mode  kehidupan,  hak- hak  fundamental  dari  manusia,  sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan". 8
Cara  pandang  ini  memiliki implikasi tersendiri dalam mere- konstruksi  konsep  pembangunan.  Jika pem-bangunan  cenderung  menekankan pada  dimensi  pertumbuhan  ekonomi, maka  budaya  dipandang  hanya  sebatas instrumen.  Budaya  bukan  sesuatu  yang berharga  dalam  dirinya  sendiri,  melain- kan  hanya  alat  untuk  mempromosikan dan  mempertahankan  kemajuan  ekono- mi.
Kemudian  muncul  pertanyaan, apakah  budaya  dalam  pertumbuhan ekonomi  dipandang  sebagai  sarana  saja, atau  juga  turut  menjadi  bagian  dari pertumbuhan  ekonomi  itu  sendiri? Dimensi  budaya  dalam  kehidupan manu-sia  mungkin  saja  menjadi  lebih penting  daripada  pertumbuhan.  Pendi- dikan,  misalnya,  dalam  beberapa  hal turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Karena  itu,  pendidikan  dapat bernilai  instrumental.  Pada  saat  yang sama  juga  merupakan  bagian  penting dari pembangunan budaya, dengan nilai intrinsik. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjadikan  budaya  pada  posisi  sebatas
7 Keith  Nurse,  “Culture  as  the  Fourth  Pillar  of Sustanable  Development” , Small  States:  Economic Review and Basic Statistic, Vol. 11, ( January, 2007), hlm. 34.
8 UNESCO, The Cultural Dimension of Development: Towards  a  Practical  Approach (Paris:  UNESCO Publishing, 1995), hlm. 22.
pendukung  pertumbuhan  ekonomi. 9 Paradigma  dimensi  kebudayaan  sebagai pilar pembangunan berkelanjutan menja- di penting karena akan berkaitan dengan orientasi  pembangunan  dan  pembuatan kebijakan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut memunculkan  gagasan  baru  dalam perkembangan  wacana  pembangunan berkelanjutan. Budaya tidak saja menjadi pilar  keempat  pembangunan  berkelan- jutan,  tetapi  justru  menjadi  pilar  sentral. Dimensi  budaya  harus  dilihat  tidak hanya  sebagai  pilar  tambahan  pem- bangunan berkelanjutan bersama dengan lingkungan,  ekonomi  dan  sosial,  tetapi juga  karena  budaya  menjadi  identitas masyarakat, menandakan sistem, kosmo- logi,  dan  kerangka  epistimologi  bagai- mana lingkungan dipandang dan terlibat dalam  kehidupan.  Budaya  memberi makna  tentang  pembangunan  dan  me- nentukan  bagaimana  orang  bertindak  di dunia. 10
Ketika  budaya  dipahami  dalam menunjukkan  produksi  sosial  dan transmisi  nilai-nilai;  makna  dan  tujuan, serta diakui bahwa sebagai ekspresi atas tujuan  dan  aspirasi  sosial  dan  inti  dari proses  perencanaan  masyarakat,  maka hubungan  antara  budaya  dan  peren- canaan menjadi jelas. Begitu juga halnya potensi  untuk  penggunaan  budaya sebagai  elemen  inti  dalam  mekanisme yang  memfasilitasi  perencanaan  publik yang  efektif. 11 Vitalitas  budaya  menjadi penting  untuk  menciptakan  masyarakat yang  berkea-dilan  sosial,  bertanggung
9 WCCD, Diversity:  Summary  Version (Paris: WCCD, 1996), hlm.  14.
10 Nurse, “Culture as the Fourth Pillar”, hlm. 37.
11 Jon  Hawkes, The  Fourth  Pillar  of  Sustainability: Culture’s  Essential  Role  in  Public  Planning (Melbourne: Common Ground, 2001), hlm. 1.
jawab  atas  lingkungan,  dan  kelayakan ekonomi.
Menempatkan  dimensi  budaya dalam  pembangunan  juga  mencakup berbagai  manfaat  non  ekonomi,  seperti inklusivitas  sosial  yang  lebih  besar  dan berakar,  ketahanan,  inovasi,  kreativitas, dan  kewirausahaan  bagi  individu  dan masyarakat,  serta  penggunaan  sumber daya  lokal,  keterampilan,  dan  penge- tahuan.  Memberi  penghormatan  dan dukungan  terhadap  ekspresi-ekspresi kebudayaan  berkontribusi  untuk  mem- perkuat  modal  sosial  dari  masyarakat dan  menumbuhkan  kepercayaan  di lembaga publik. 12
Lebih  jauh,  faktor  budaya  turut memengaruhi  gaya  hidup,  perilaku individu, pola konsumsi, nilai-nilai yang berkaitan  dengan  pengelolaan  ling- kungan,  dan  interaksi  masyarakat dengan  lingkungan.  Identifikasi  nilai- nilai,  praktik,  dan  identitas  adalah prasyarat  untuk  pengembangan  dari kemanusiaan, yang memiliki peran yang signifikan  membentuk  hubungan  dan membangun  sebuah  jaringan  dengan lingkungan  sekitarnya. 13 Sistem  penge- tahuan  lokal  dan  masyarakat  adat  dan praktik  pengelolaan  lingkungan  mem- berikan wawasan dan alat yang berharga untuk  mengatasi  tantangan-tantangan ekologis,  mencegah  punahnya  keaneka- ragaman  hayati,  mengurangi  degradasi lahan,  dan  diyakini  turut  mengurangi dampak perubahan iklim.
12 UNESCO, Culture:  A  Driver  and  an  Enabler  of Sustainable Development (UNESCO, 2012), hlm. 4. 13 Inta  Kotane, “Culture  as  an  Element  of Sustainable  Development  and  Urban  Attraction Capacity”, Management  Theory  and  Studies  for Rural Business and Infrastructure Development , Vol. 26, No. 2 (2011), hlm. 118.

## Budaya dan Pembangunan di Madura
Masyarakat Madura dikenal memiliki  budaya  yang  khas,  unik, stereotipikal,  dan  stigmatik.  Identitas budaya  tersebut  dianggap  sebagai  des- kripsi  dari  generalisasi  jati  diri  indivi- dual  maupun  komunal  etnik  Madura dalam  berperilaku  dan  berkehidupan. 14 Pandangan  ini  memberi  tempat  bagi entitas  etnik  Madura  sebagai  komunitas dengan  karakteristik  partikular  dan berbeda dengan etnik lain dalam bentuk maupun jenis etnografinya.
Sejak  lama,  religiusitas  masya- rakat etnik Madura telah dikenal sebagai bagian dari keberagamaan kaum Muslim Indonesia,  di  mana  realitas  sosial  buda- yanya  dibentuk  dan  berpegang  teguh pada  tradisi  dan  ajaran  Islam.  Dalam banyak  literatur  tentang  Madura,  hal tersebut  terbentuk  dari  proses  sejarah yang  panjang,  yang  turut  memengaruhi secara signifikan sistem sosial budaya.
Sistem  sosial  budaya  tersebut kemudian  mendapat  tantangan  besar ketika Madura berhadapan dengan pem- bangunan  ekonomi.  Berbicara  pem- bangunan  ekonomi  di  Madura  dalam satu dekade terakhir, tentu tak lepas dari wacana  industrialisasi.  Tak  dapat  di- pungkiri, wacana ini makin mengemuka pasca dibangunnya jembatan Suramadu.
Wacana  industrialiasasi  di  Madu- ra sebenarnya  juga sudah mencuat sejak digulirkannya Keputusan
Presiden (Kepres)  No.  50  Tahun  1990  tentang Rencana  Pembangunan  Jembatan  Sura- madu dalam rangka percepatan pembangunan  di  Madura.  Perubahan
14 Taufiqurrahman, “Islam dan Budaya Madura” , bahan  presentasi  pada  forum Annual  Conference on  Contemporary  Islamic  Studies ,  Direktorat Pendidikan  Tinggi  Islam,  Ditjen  Pendidikan Islam,  Departemen  Agama  RI,  Bandung,  26–30 November 2006, hlm. 2.
tersebut  dirasa  memberi  dampak  besar bagi  sistem  sosial  budaya  Madura. Lompatan kebudayan bagi pulau dengan seribu  pesantren  pada  saat  itu  memberi bayangan  yang  dirasa  cukup  meng- khawatirkan.  Bayangan  itu  muncul berkembang  dengan  ketakutan  tersing- kirnya  warga  Madura  dan  nilai-nilai tradisional Madura.
Secara  teoritis,  industrialisasi, sebagai  bagian  dari  modernisasi,  meru- pakan  upaya  untuk  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat,  memperluas  la- pangan  kerja,  memperbanyak  jumlah kelas menengah, dan sebagainya. Industrialisasi  bahkan  menjadi  kata kunci  dalam  paradigma  pembangunan negara-negara  modern  di  dunia  ketiga. Namun,  sebagai  sebuah  pola  hidup “baru”  dan  “asing”,  industrialisasi  tidak selalu  diterima  begitu  saja,  dan  tidak selalu  dapat  dengan  segera  menggan- tikan pola hidup “lama” dan “menyatu” pada kehidupan masyarakat.
Dinamika  yang  terjadi  lebih  dari dua  dekade  di  Madura  dalam  wacana industrialisasi,  tidak  cukup  kuat  mem- bawa  kita  pada  kesimpulan  bahwa  hal tersebut  merupakan  pertanda  bahwa masyarakat  Madura  belum  siap  untuk menerima  perubahan,  belum  siap meninggalkan pola kehidupan lama, lalu menggantinya  dengan  pola  kehidupan baru  yang  belum  jelas  arah  dan bentuknya.  Masalah  paling  pokok  bagi masyarakat-masyarakat  yang  sedang menjadi  sasaran  bagi  penerapan  tek- nologi/industri sebenarnya adalah kejelasan  status  dari  struktur  sosial mereka dalam pola kebudayaan industri itu. 15 Poin  penting  dari  hal  ini  adalah
15 Andang  Subaharianto  (ed.), Madura  Bicara PLTN (Jember: Universitas Jember dan Kementerian  Ristek  RI  dan  Pusat  Penelitian Budaya Jawa & Madura,2004), hlm. vii.
bahwa  warga  Madura  tidak  mau  hanya menjadi  warga  pasif,  sekedar  menjadi penonton,  yang  kemudian  termarjinal- kan dari tanah mereka sendiri.
Sejak  lama  Madura  lama  diaso- siakan  dengan  atribut  kemiskinan  dan keterbelakangan.  Atribut  itu  diperoleh karena  kondisi  alam  Madura  yang  ger- sang dan tandus, sehingga daya dukung alam,  khususnya  sektor  pertanian, terhadap  penduduk  tidak  memadai. 16 Namun  dengan  ditemu-kannya  sumber daya  alam,  khususnya  kandungan minyak  dan  gas  di  Madura  dan  pulau- pulau  di  sekitaranya,  serta  dibangunnya jembatan yang menghu-bungkan Surabaya-Madura  (Suramadu),  Madura mempunyai  peluang  besar  untuk  meng- hapus  atribut  negatif  yang  dimilikinya. Meski  dalam  kenyataan,  upaya  mem- bangun  industrialisasi  di  Madura bukanlah  pilihan  mudah  untuk  dilak- sanakan.
Industri  pada  hakikatnya  adalah penerapan Iptek modern secara ekonomis  dan  merupakan  persoalan sosialisasi  kebudayaan  yang  terkait dengan aspek makro lain, serta implikasi sosial yang menyertainya. Industrialisasi di  banyak  daerah  tak  hanya  memicu perkembangan  mobilitas  barang  dan jasa,  tetapi  juga  manusia.  Integrasi  atas barang-barang  pasar,  didukung  dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan transportasi,  membuka  peluang  per- tukaran  sosial  di  antara  warga  yang hidup  dari  tempat  yang  berbeda. 17 Pertukaran  sosial  ini  diikuti  oleh interaksi  budaya  di  antara  warga. Industrialisasi  pada  akhirnya  juga
16 Ibid., hlm. 2.
17 Jacques  Olivier,  Mathias  Thoenig,  Thierry Vardier, “Globalization and Dynamic or Cultural Identity” ,  Journal  of  International  Economics, Vol. 76, Issue 2, (Desember, 2008), hlm. 366.
berkenaan  dengan  proses  sosialisasi kebudayaan  yang  terkait  dengan  aspek makro  lainnya,  termasuk  implikasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
Ada  banyak  pemikiran  dan gagasan  konstruktif  dari  berbagai  ahli mengenai  bentuk  dan  model  pem- bangunan  Madura.  Mulai  pengem- bangan agrobisnis, peningkatan perikanan, hingga industri yang berorientasi  ekspor.  Sekian  gagasan tersebut  berusaha  mencapai  skala ekomomi besar dengan kegiatan produksi  lebih  efisien  dan  pembesaran aktifitas  ekonomi  agar  cepat  tercapai target-target pertumbuhan. Meski begitu banyak  pemikiran  mengenai  model pembangunan  ekonomi  Madura,  hal penting  yang  perlu  disadari  adalah bahwa  pembangunan  ekonomi  dan industrialisasi  di  Madura  tak  bisa meminggirkan  nilai-nilai  dan  aspek budaya  yang  telah  terbangun  dan berkembang begitu lama. Ini merupakan harapan  dan  tuntutan  yang  mengemuka sejak  wacana  industrialisasi  bergulir pada masa Orde Baru.
Upaya  agar  terjaganya  nilai  dan kultur  dalam  pembangunan  di  Madura, terefleksi  pada  sembilan  pokok  pikiran ulama  BASSRA  (Badan  Silaturahmi Ulama  Pesantren  Madura). 18 Ada  bebe- rapa  poin  penting  yang  menunjukkan perhatian terhadap dimensi kultural dan nilai-nilai  di  dalamnya  baik  secara
18 Sembilan  pokok  pikiran  ulama  BASSRA merupakan  pandangan  ulama  BASSRA  terkait industrialisasi Madura sebagai upaya pembangunan  jangka  panjang  tahap  II  (PJPT  II) yang dicanangkan oleh rezim Orde Baru. Pikiran pokok  ini  dirumuskan  melalui  serangkaian  mu- syawarah  terhadap  desakan  pemerintah  pusat untuk  segera  direalisasikannya  industrialisasi  di Madura. Ada beberapa kekhawatiran dari ulama BASSRA terkait industrialisasi, antara lain adalah persoalan moral dan keislaman.
implisit maupun eksplisit. Di poin nomor 1, misalnya, tertulis bahwa  “Pembangu- nan  dan  pengembangan  Madura  pada skala  yang  lebih  besar  dan  luas  dirasa sangat  mendesak  dan  mutlak  perlu dilaksanakan,  baik  pembangunan  dari bawah  yang  dilakukan  sendiri  oleh masyarakat  Madura  maupun  yang datangnya dari atas.” Pada poin 3 ditulis bahwa:  “Pembangunan  dan  pengem- bangan  Madura  sedini  mungkin  harus melibatkan  secara  aktif  seluruh  lapisan masyarakat  Madura  khususnya  Alim Ulama,  sejak  awal  perencanaan,  pada proses pelaksanaan, sampai pada pengelolaan dan pemanfaatannya.” Melibatkan  secara  aktif  seluruh  lapisan masyarakat  Madura  dapat  dimaknai melibatkan  sesuai  dengan  sumber  daya manusia  yang  tersedia,  serta  kultur  dan nilai-nilai keislaman yang telah berjalan.
Dalam  sembilan  pikiran  pokok ulama  BASSRA  itu  pula  pesantren mendapat  perhatian  khusus,  yakni  pada poin  7,  disebutkan  bahwa  “pembangu- nan  agrobisnis,  agroindustri,  aneka industri  kecil,  dan  industri  rumahan, yang  didukung  oleh  koperasi  pesantren, adalah alternatif utama yang akan dipilih untuk  mengawali  pembangunan  dan pengembangan  Madura  dari  dalam, guna meningkatkan perekonomian masyarakat  Madura  dalam  jangka pendek  sebelum  dilakukannya  pem- bangunan  pada  skala  yang  lebih  besar, lebih luas, dan lebih komplek”.
Meski  terdiri  dari  beberapa  poin yang  secara  eksplisit  juga  mencakup sumber daya manusia (SDM) dan bentuk industrialisasi,  namun  masalah  yang lebih  mengemuka  saat  itu  adalah pudarnya  kultur  Madura.  Hal  ini  yang lebih  dikhawatirkan  oleh  para  kiai  dan ulama  saat  itu.  Apalagi  para  kiai  dan ulama  melihat  realita  hilangnya  kultur
asli  masyarakat  di  Batam  dan  Cilegon karena  industrialisasi.  Persoalan  kultur menjadi  yang  paling  utama  karena persoalan  SDM  dan  lainnya  merupakan persoalan yang mengikutinya. 19
Meski  dikeluarkan  pada  dekade 1990-an,  dan  latar  politik  yang  saat  itu masih  otoritarian,  sembilan  pikiran  po- kok ulama BASSRA merupakan langkah maju  pada  zamannya.  Gagasan  untuk menempatkan  dimensi  kultural  pada posisi  sentral  justru  menjadi  gagasan kontemporer  pembangunan  berkelan- jutan saat ini.

## Peran  Kiai  dan  Pesantren  dalam Pembangunan Berkelanjutan
Salah satu cara penerapan dimensi budaya  dalam  pembangunan  berkelan- jutan  adalah  melalui  tokoh  yang  dapat berperan  sebagai  agen,  serta  melibatkan lembaga-lembaga  lokal  yang  mengakar dan mempunyai relasi yang kuat dengan masyarakat.  Melalui  agen  dan  lembaga- lembaga  tersebut,  diharapkan  menjadi pendorong  dan  wadah  bagi  pem- bangunan  berkelanjutan,  terutama  di level lokal. 20 Dalam konteks pembahasan kultur,  Islam,  dan  pembangunan  ekono- mi  di  Madura,  sulit  kiranya  jika meminggirkan peran kiai dan pesantren. Sebagai  agen,  kiai  mempunyai  peran panjang  dalam  pembangunan  ekonomi di  Madura,  dari  tingkat  desa  hingga pada  hal-hal  tentang  konsep  pem-
19 Penjelasan  ini  diperoleh  dari  wawancara dengan  KH.  Nuruddin  A.  Rahman,  koordinator ulama BASSRA pada tanggal 24 Maret 2013 20 Ada  beberapa  gagasan  bagaimana  dimensi kebudayaan diterapkan dalam konteks pembangunan  berkelanjutan.  Dari  banyak gagasan tersebut, apa pun metode dan cara yang dipilih,  keberadaan  agen  dan  lembaga  yang mempunyai  jejaring  kuat  di  masyarakat merupakan hal yang signifikan.
bangunan  secara  luas.  Sebagai  wadah yang mempunyai akar kuat di masyarakat  Madura,  pesantren  juga mempunyai peran yang sangat signifkan dalam hal pemberdayaan masyarakat.
Di  negara  berkembang  seperti Indonesia, program-program pembangu- nan  seringkali  mengalami  masalah dalam  implementasi  di  level  lokal. Banyak  penjelasan  mengapa  fenomena ini kerap terjadi, biasanya atas dasar sifat program.  Tidak  ada  kebijakan  yang  bisa efektif  berjalan  kecuali  didasarkan  pada sistem dan lembaga-lembaga yang mam- pu memfasilitasi pelaksanaannya.
Bagi  penulis,  gagasan  tentang pelibatan  pesantren  dan  kiai  di masyarakat  menjadi  penting  sebagai alternatif  pembangunan  yang  muncul dari akar masyarakat, bukan serta merta berasal  dari  atas  (pemerintah).  Peran pemerintah  bisa  melalui  pemberdayaan pesantren,  namun  dalam  kerangka peranan  yang  terbatas.  Artinya,  segala praktik  perekonomian  merupakan  tang- gung  jawab  pesantren.  Mekanisme- mekanisme  di  dalamnya  merupakan mekanisme  non  formal,  tidak  diatur melalui  aturan  formal  seperti  lembaga lain, misalnya, koperasi.
Para  pembuat  dan  pelaksana kebijakan  perlu  memastikan  bahwa dalam  pembangunan  perlu  adanya pengakuan  atas  peran  kunci  masyarakat dalam  mengekspresikan  makna,  iden- titas,  dan  tujuan  pembangunan.  Dalam hal  ini,  kiai  dan  pesantren  memiliki peran  yang  signifikan  dalam  pem- bangunan di Madura.
Sebagaimana  diketahui,  Madura dapat  dikatakan  identik  dengan  Islam, meskipun  tidak  semua  penduduknya beragama  Islam.  Islam  telah  menjadi bagian dari identitas etnik. Citra Madura sebagai “masyarakat santri” sangat kuat.
Identitas  keagamaan  Islam  yang  kuat  di kalangan  masyarakat  Madura  berakar dari  sebuah  sejarah  panjang. 21 Karena Islam telah menjadi bagian dari identitas etnik  itulah,  maka  tidak  heran  jika masyarakat  Madura  memiliki  memiliki hubungan yang khas dengan kiai.
Kondisi tersebut kemudian melahirkan  organisasi  sosial  yang  ber- tumpu pada agama dan otoritas kiai. Kiai merupakan  perekat  solidaritas  dan kegiatan  ritual  keagamaan,  pembangun- an  sentimen  kolektif  keagamaan,  dan penyatu  elemen-elemen  sosial  atau kelompok  kekerabatan.  Dalam  kehidu- pan  masyarakat  Madura,  khususnya yang  berada  di  daerah  pedesaan, pengaruh kiai dalam hal tertentu bahkan bisa melampaui batas pengaruh institusi kepempinan  lainnya,  termasuk  dalam birokrasi  pemerintahan. 22 Meski  kemu- dian  muncul  pandangan  bahwa  kiai  tak lagi  mempunyai  pengaruh  kuat  seperti dahulu, 23 kiai  masih  menjadi  pemegang
21 Andang  Subaharianto,  et.al, Tantangan
Industrialisasi Madura: Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 53.
22 Ibid., hlm. 53.
23 Penulis memandang bahwa fenomena pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  yang cenderung bersifat transaksional juga menyebabkan  beberapa  kiai  terlibat  dalam  tarik menarik  kepentingan.  Dari  beberapa  diskusi dengan  masyarakat  di  Madura,  hal  tersebut mempengaruhi  cara  pandang  mereka  terhadap kiai  dalam  aspek-aspek  tertentu,  misalnya pilihan-pilihan  politik.  Hal  yang  sama  ditulis oleh  Andang  Subaharianto.  Dalam  hal  politik praktis,  misalnya,  terjadi  pergeseran  pandangan masyarakat  terhadap  para  kiai.  Partisipasi  kiai dalam ranah politik sering mengundang apresiasi negatif  masyarakat.  Seorang  tokoh,  yang merupakan  seorang  ulama,  bisa  saja  lebih berpengaruh  karena  kewenangan  legal-formal yang melekat pada dirinya dibandingkan dengan pengaruh  karena  status  ke-kiai-annya.  Meski demikian,  kedudukan  dan  peranan  sosial  kiai
otoritas  keagamaan  yang  memiliki pengaruh  besar  dalam  kehidupan  orang Madura.
Sebagai  pemimpin  lokal,  kiai mempunyai  hubungan  strategis  dengan penduduk  setempat.  Dengan  memerta- hankan  dan  melembagakan  hubungan antara  tingkat  lokal  dan  otoritas  yang lebih  tinggi  di  bawah  perintah  yang diinginkan,  para  kiai  memainkan  peran yang  berarti  dalam  proses  perubahan  di pedesaan.  Apalagi  selama  pemerintah tidak  memiliki  kekuatan  (secara  relatif) untuk  campur  tangan  dalam  posisi  dan peran mereka dalam masyarakat. 24
Para kiai di  Madura memberikan gambaran  pentingnya  kondisi  setempat dan  pemimpin  sosial-keagamaan  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  program- program  pembangunan  pedesaan  na- sional.  Peran  ini  harus  dipahami  dalam konteks  budaya  dan  sejarah.  Sifat  dari ikatan  yang  mengikat  ulama  dan masyarakat  menentukan  sikap  masya- rakat  lokal  terhadap  program-program yang  dirancang  untuk  menguntungkan desa,  jika  mereka  tidak  memiliki legitimasi  di  mata  penduduk  setempat, mereka  tidak  dapat  dilakukan  dengan lancar.
Kiai  memainkan  peranan  yang konstruktif dalam pembangunan, teruta- ma  dalam  pembangunan  pedesaan  di Madura.  Kiai  di  daerah  pedesaan mengambil  peranan  yang  partisipatif dalam  kegiatan-kegiatan  pembangunan. Mereka  kerap  dimintai  perimbangan tentang  pelaksanaan  suatu  program
masih  sedemikian  kuat  dalam  kehidupan masyarakat Madura. Ibid., hlm. 59.
24 Iik  Arifin  Mansurnoor,  “Local  Initiative  and Government Plans: Ulama and Rural Development  in  Madura,  Indonesia”, Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia , Vol. 7, No.
1 (February, 1992), hlm. 86.
pembangunan. 25 Ini  artinya,  pelibatan partisipasi  dan  dukungan  kiai  terhadap pelaksanaan  pembangunan  merupakan bagian positif yang dapat menjadi modal sosial  bagi  para  birokrat  pemerintahan, dengan  didukung  oleh  strategi  kebuda- yaan  yang  tepat  dalam  pelibatan pembangunan.
Kiai  juga  mempunyai  media komunikasi  yang  efektif  dengan  masya- rakat.  Melalui  kelompok  pengajian, misalnya,  kiai  dapat  melakukan  upaya pendekatan yang menstimulasi masyara- kat  untuk  berpartisipasi  dalam  pem- bangunan.  Selain  itu,  melalui  pengajian juga  dapat  terbentuk  soliditas  sosial, gotong  royong,  dan  kontrol  sosial  di antara  masyarakat.    Peran  kiai  pada konteks  pembangunan  tidak  dapat dipisahkan dengan pesantren.
Pesantren  merupakan  kelompok yang memiliki akar tradisi yang kuat dan sejarah  panjang.  Peran  pesantren  dalam pembangunan masyarakat Madura sangat  besar,  terutama  pada  level  akar rumput.  Bukan  bermaksud  untuk mengecilkan kelompok masyarakat lainnya,  proses  modernisasi  masyarakat dalam  konteks  pembangunan  berke- lanjutan,  akan  dapat  lebih  cepat  apabila dipelopori oleh pesantren.
Hal itu disebabkan karena konstruksi sosial tentang pesantren yang mempunyai  akar  historis  sejak  masa penyebaran agama Islam, masa kolonial, Orde  Lama,  Orde  Baru,  dan  era  refor- masi.  Realitas  ini  menjadikan  pesantren sebagai entitas yang mempunyai kedeka- tan  erat  dengan  masyarakat.  Meskipun berhadapan dan terlibat dalam dinamika di  masyarakat,  pesantren  relatif  di  satu sisi mampu beradaptasi, meskipun di sisi
25 Subaharianto,  et.al, Tantangan  Industrialisasi Madura , hlm 59
lain ia tetap memelihara aspek partikular yang  ia  miliki.  Hal  itu  juga  tidak  lantas menjadikan  pesantren  sebagai  entitas yang  ekslusif di masyarakat. Realitas itu justru  menjadikan  pesantren  berperan sebagai agen perubahan.
Pesantren  memiliki  karakteristik keagamaan  dan  kemasyarakatan  yang kental.  Secara  historis,  pesantren  mem- punyai kedekatan erat dengan masyarakat,  terutama  pada  kalangan pedesaan. Pendidikan pesantren menjadi tumpuan  utama  karena  dekat,  murah dan  dapat  dipercaya  untuk  mengubah melalui pengetahuan keagamaan. 26
Dalam  sembilan  pokok  pikiran ulama Bassra, terdapat poin yang  secara eksplisit menempatkan pesantren sebagai  bagian  penting  pembangunan Madura,  yang  berbunyi:  “Perlu  sedini mungkin  dilakukan  penyiapan  Sumber Daya  Manusia  Madura  (SDMM)  yang berkualitas  dan  professional  dengan melibatkan  secara  aktif  dan  maksimal lembaga  pendidikan  pondok  pesantren di  Madura  yang  pelaksanaannya  harus dilakukan  secara  proporsional,  bertahap dan  berkesinambungan  sesuai  dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan.” Melibatkan pesantren dalam pembangunan menjadi pendekatan yang relevan  dalam  pemberdayaan  dan penguatan civil  society. 27 Dengan  akar
26 Fathol Haliq, “Pendidikan Pesantren di Tengah Tantangan  Politisasi  dan  Globalisasi:  Pesantren Madura  Setelah  Keruntuhan  Orde  Baru”, Jurnal KARSA  STAIN  Pamekasan, Vol.  15,  No.  1,  (April, 2009), hlm. 69.
27 Dalam  tulisan  ini, civil  society dapat  dipahami sebagai  suatu  agregat  dari  lembaga  yang anggotanya terlibat terutama dalam kompleksitas kegiatan  non-negara  –-produksi  ekonomi  dan budaya,  kehidupan  rumah  tangga  dan  asosiasi sukarela—dan  yang  dengan  cara  tersebut melestarikan  dan  mengubah  identitas  mereka dengan mengadakan segala macam tekanan atau
tradisi  yang  kuat,  pesantren  dapat menjadi  wadah  pemberdayaan  yang melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  melaksanakan  pembangunan. Apalagi  dengan  kekuatannya  sebagai sebuah  lembaga  yang  mempunyai integritas  kuat  dan  ketersedian  sumber daya  yang  ada  di  dalamnya,  pesantren menjadi  basis  pemberdayaan  ekonomi rakyat. 28 Sebagai lembaga pemberdayaan dan  pengabdian  masyarakat,  pesantren mempunyai tanggung jawab dan kewajiban  dalam  menjalankan  peran, fungsi,  kekuatan,  dan  potensi  yang dimilikinya dalam pembangunan masya- rakat.
Dalam konteks revitalisasi budaya dalam  pembangunan  berkelanjutan, pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan juga  berperan  mereproduksi  kebuda- yaan.  Tidak  hanya  memertahankan kebuda-yaan,  tetapi  juga  menyebarkan, mengembangkan,  dan  memperbarui  bu- daya  dalam  upaya  menciptakan  pem- bangunan  masyarakat.    Peran  ini  juga menjadikan  pesantren  sebagai  agen kebudayaan dalam masyarakat.
Peran  institusi  atau  organisasi keagamaan  dalam  pembangunan  berke- lanjutan,  seperti  gerakan  lingkungan oleh pesantren, misalnya, memang secara luas  belum  banyak  terpublikasikan, terutama  melalui  penelitan  atau  survey yang  mendalami  kemunculan  gerakan- gerakan  lingkungan.  Bank  Dunia  ( World Bank )  dalam Country  Environmental
kontrol atas lembaga negara. Lihat Zxue Tai, The Internet  in  China  Cyberspace  and  Civil  Society (London: Routledge, 2006), hlm. 38.
28 Surya  Supi, Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat Berbasis  Pesantren:  Studi  untuk  Mengembangkan Peran  Pesantren  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara (Thesis Magister  Administrasi  Publik  UGM  Yogyakarta, 2009), hlm. 2.
Analysis 2009 berjudul Investing in a More Sustainable  Indonesia menulis  bahwa institusi  agama  secara  tradisional  tidak diketahui  perannya  dalam  merepresen- tasikan  aspirasi  publik  atau  membentuk opini publik pada isu-isu lingkungan. 29 Padahal,  sejatinya  gerakan  terse- but  telah  berlangsung  dalam  kurun waktu  yang  cukup  lama.  Beberapa pesantren pada 1980-an telah melakukan berbagai  macam  gerakan,  meskipun tidak  secara  spesifik  dalam  mengatasi problematika  lingkungan,  tetapi  upaya pemberdayaan  masyarakat  terus  dila- kukan.  Sebagai  contoh,  pesantren Annuqayah  di  Guluk-guluk  Madura, pesantren  Pabelan  di  Magelang,  dan sebagainya. 30 Di pesantren
Annuqayah,
misalnya, terdapat lembaga Biro Pengabdian  Masyarakat  (BPM)  Pondok Pesantren Annuqayah, yang berdiri pada 1979.  Lembaga  ini  mempunyai  peran besar  terutama  dalam  pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 31 Dalam profil  pesantren  Annuqayah,  dijelaskan bahwa  BPM  membentuk  kelompok- kelompok  masyarakat  binaan  yang terdiri  dari  petani,  pengrajin  dan pedagang  kecil  dengan  memberikan pendidikan  pola-pola  pertanian  inovatif, ketrampilan  dan  bentuk-bentuk  kera- jianan baru, serta kredit bahan pertanian
29 World  Bank, Investing  in  a  More  Sustainable Indonesia:  Country  Environmental  Analysis  2009 (Jakarta: World Bank Group, 2009) hlm. 44.
30 Husnul  Khitam, Manifestasi  Nilai  Teologi  dalam Gerakan  Ekologi:  Studi  Kasus  di  Pesantren  Al-Amin Sukabumi  dan  Pesantren  Daarul  Ulum  Lido  Bogor (Thesis  pada  Sekolah  Pascasarjana  Institute Pertanian Bogor, 2011), hlm. 69.
31 Bambang Budiwiranto, Pesantren and Participatory Development in Indonesia. Thesis pada Faculty  of  Asian  Studies  of  the  Australian National  University,  (Canberra:  Australian National University, 2007), hlm. 89.
dan  insentif  modal  tanpa  bunga.  BPM secara  intensif  juga  memanfaatkan media-media  komunikasi  tradisional masyarakat,  seperti  pengajian,  untuk menyampaikan  misi-misi  pembinaan- nya. 32
Contoh ini setidaknya secara  jelas menunjukkan  peran  kiai  dalam  pem- bangunan  masyarakat  dan  pembangun- an  berkelanjutan  terutama  di  tingkat masyarakat lokal. Melalui peran kiai dan pesantren,  program  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  dapat  terin- tegrasi dengan sistem sosial budaya yang telah  mengakar  dan  mewarnai  kehidu- pan sehari-hari.

## Penutup
Baik  budaya  maupun  pemba- ngunan berkelanjutan merupakan proses yang  dinamis.  Keduanya  menjadi instrumen  sekaligus  hasil  dari  sebuah perubahan.  Apa  yang  terjadi  saat  ini, merupakan  hasil  dari  perencanaan pembangunan  yang  terjadi  pada  25 tahun yang lalu. Apa yang direncanakan dan kerjakan hari  ini juga memengaruhi apa  yang  terjadi  50  tahun  ke  depan.  Ini yang  menjadikan  pembangunan  berke- lanjutan menjadi penting dalam pembangunan masyarakat.
Menempatkan  dimensi  budaya dalam pembangunan berkelanjutan
32 Anonim,  “Ponpes  Annuqayah  Sumenep”, Pengurus  Pusat  Rabithath  Ma’ahid  Islamiyah Nahdlatul  Ulama, 4  Mei  2012:  http://www.rmi- nu.or.id/2012/05/ponpes-annuqayah- sumenep.html.  Diakses  tanggal  20  Mei  2013. Pendirian  BPM  tidak  terlepas  dari  peran  kiai, yakni  Kiai  Abadul  Bastih  dan  Ustad  Syafi’i Anshary.  Peran  kiai  dalam  lembaga  tersebut dinilai  cukup  penting.  Banyak  di  antara  mereka yang  menjadi  kepala  BPM,  seperti  KH  Tsabit Khazin  dan  KH  A  Hamidi  Hasan,  yang  juga merupakan keluarga pesantren. Lihat Budiwiranto, Pesantren and Participatory , hlm. 89.
memang  bukan  segala-galanya  dalam pembangunan. Dimensi budaya merupa- kan  bagian  kecil,  tetapi  menjadi  bagian penting  dalam  memformulasi  pem- bangunan.  Kita  membutuhkan  pemba- ngunan  ekonomi  untuk  bertahan  hidup, tetapi  kita  juga  patut  mempertimbang- kan  aspek-aspek  lainnya  yang  juga penting bagi generasi mendatang.
Menjadikan  dimensi  kebudayaan sebagai  pilar  sentral  pembangunan  ber- kelanjutan,  perlu  menjadi  bagian  dari kerangka  berpikir  untuk  menciptakan kebijakan  pembangunan.  Keterlibatan agen-agen  dan  lembaga-lembaga  yang mempunyai akar di masyarakat merupa- kan salah satu cara untuk menempatkan dimensi  kebudayaan  dalam  paradigma pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks Madura dan nilai- nilai  lokal  di  dalamnya,  termasuk  nilai ke-Islaman  yang  menjadi  corak  khas, pelibatan  pesantren  dan  kiai  merupakan alternatif  dalam  pembangun  ekonomi masyarakat.  Tradisi  yang  mengakar  dan relasi  yang  terbangun  sejak  lama,  serta peran  sentral  kiai  dan  pesantren  dalam masyarakat,  merupakan  pilihan  pemba- ngunan  masyarakat  yang  perlu  dikem- bangkan,  khususnya  bagi  para  pembuat kebijakan.[]

## Daftar Pustaka
Anonim. “Ponpes Annuqayah Sumenep”, Pengurus Pusat Rabithath Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, http://www.rmi-nu.or.id/2012/
05/ponpes-annuqayah-sumenep. html.  Diakses  tanggal  20  Mei 2013).
Budiwiranto,  Bambang. Pesantren  and Participatory Development in Indonesia. Thesis MA. pada Faculty of Asian Studies of the Australian
National  University,  Canberra, 2007.
Baker,  Susan. Sustainable  Development. New York: Routledge, 2006.
Elliot,  Jennifer  A. An  Introduction  to Sustainable Development . New York: Routledge, 2006.
Hawkes,  Jon. The  Fourth  Pillar  of Sustainability:  Culture’s  Essential Role in Public Planning. Melbourne: Common Ground, 2001.
Khitam,  Husnul. Manifestasi  Nilai  Teologi dalam  Gerakan  Ekologi:  Studi  Kasus di Pesantren Al-Amin Sukabumi dan Pesantren  Daarul  Ulum  Lido  Bogor.
Thesis pada Sekolah Pascasarjana,
Institute Pertanian Bogor, 2011.
Kotane,  Inta. ‘Culture  as  an  Element  of Sustainable  Development  and Urban Attraction Capacity’,
Management  Theory  and  Studies  for Rural  Business  and  Infrastructure Development , Vol. 26, No. 2, (2011), hlm. 109-123.
Mansurnoor,  Iik  Arifin.  ‘Local  Initiative and  Government  Plans:  Ulama and Rural Development in Madura, Indonesia’, Sojourn: Journal  of  Social  Issues  in  Southeast Asia ,  Vol.  7,  No.  1,  (February, 1992), hlm. 74-89
Nurse,  Keith,  ‘Culture  as  the  Fourth Pillar of Sustanable Development’ , Small  States:  Economic  Review  and Basic  Statistic, Vo 11, (  January, 2007), hlm. 23-37.
Olivier, Jacques Olivier, Mathias
Thoenig, Thierry Vardier, ‘Globalization  and  Dynamic  or Cultural  Identity’ ,  Journal  of International  Economics, Vol.  76,
Issue  2,  (Desember,  2008),  hlm. 356-369.
Rhoades,  Robert  E. Development  with identity:  Community,  culture  and sustainability in the Andes.
Oxfordshire:  CABI  Publishing, 2006.
Subaharianto,  Andang, et  al. Tantangan Industrialisasi  Madura:  Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur.
Malang:  Bayumedia  Publishing, 2004.
Subaharianto,  Andang. Madura  Bicara PLTN. Jember: Universitas Jember dan  Kementerian  Ristek  RI  dan Pusat  Penelitian  Budaya  Jawa  & Madura,2004.
Supi, Surya. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis  Pesantren:  Studi  untuk Mengembangkan  Peran  Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara . Thesis M.Si. Program Pasca Sarjana  Magister  Administrasi Publik,  Universitas  Gadjah  Mada Yohyakarta, 2009.
Tai, Zxue. The Internet in China Cyberspace and Civil Society. London: Routledge, 2006.
Taufiqurrahman,  ‘Islam  dan  Budaya Madura’ , bahan  presentasi  pada forum Annual  Conference  on Contemporary Islamic Studies , Direktorat  Pendidikan  Tinggi Islam,  Ditjen  Pendidikan  Islam, Departemen Agama RI, di Bandung, 26–30 November 2006.
Throsby,  David.  ‘Culture  In  Sustainable Development:  Insights  for  The Future  Implementation  of  Art ’ ,  in 13’, Convention on the Protection and Promotion  of  the  Diversity  of
Cultural Expressions . Paris:
UNESCO, 2008.
UNESCO. Culture: a Driver and an Enabler of Sustainable Development. UNESCO, 2012.
UNESCO. The  Cultural  Dimension  of Development:  Towards  a  Practical
Approach . Paris:
UNESCO Publishing, 1995.
WCCD. Diversity: Summary Version. Paris: WCCD, 1996.
World  Bank. Investing  in  a  More Sustainable Indonesia: Country Environmental Analysis 2009.
Jakarta: World Bank Group, 2009
